## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum

## Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat
Ahmad Fauzi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: ahmadfauzi@umsu.ac.id Naskah Diterima: 26-07-2020 Direvisi: 29-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.7837
How to cite:
Ahmad Fauzi (2021). “Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 144-153

## Abstrak
Monopoli  adalah  komponen  utama  yang  akan  membuat  kekayaan  terkonsentrasi ditangan  segelintir  kelompok  sehingga  dapat  menciptakan  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi. Kepemilikan  dan  penguasaan  aset  kekayaan  ditangan  individu  adalah  sesuatu  yang diperbolehkan. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek  monopolistik  yang  merugikan,  maka  adalah  tugas  dan  kewajiban  negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah  yuridis  normatif  dengan  meneliti  bahan  pustaka  ( library  reseach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  yang  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan wetsen rechtshistorische  interpretatie ,  interpretasi  gramatikal,  dan  interpretasi  sistematis.  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  yang  dimaksud  dengan  monopoli  adalah  penguasaan  atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha.  Praktik  monopoli  adalah  pemusatan  kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan/atau pemasaran  atas  barang  dan/atau  jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak sehat  dan  dapat  merugikan  kepentingan  umum.  Persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan/atau  pemasaran barang  dan/atau  jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau menghambat  persaingan  usaha.  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah  komisi  yang dibentuk  untuk  mengawasi  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  agar  tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Kata Kunci: Pengawasan, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha.

## Abstract
Monopoly  is  the  main  component  that  will  make  wealth  concentrated  in  the  hands  of  a  few groups so that it can create social and economic inequality. Ownership and control of assets in the hands of individuals is something that is allowed. However, when this freedom is used to create harmful monopolistic practices, it is the duty and obligation of the state to intervene and correct it. The research method used in this article is normative juridical by examining library  research  and  conceptual  approaches,  which  will  then  be  analyzed  using  wetsen rechtshitorische interpretatie, grammatical interpretation, and systematic interpretation. Law Number  5  Year  1999,  what  is  meant  by  monopoly  is  control  over  the  production  and/or marketing of goods and/or over the use of certain services by one business actor or a group of
Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021 E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/) URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
business actors. Monopoly practice is the concentration of economic power by one or more business  actors  which  results  in  the  control  of  certain  products  and/or  marketing  of  goods and/or services so as to create unfair business competition and may harm the public  interest. Unfair  business  competition  is  competition  between  business  actors  in  carrying  out production and/or marketing activities of goods and/or services carried out in a dishonest or unlawful  manner  or  hindering  business  competition.  Business  Competition  Supervisory Commission  is  a  commission  established  to  supervise  business  actors  in  carrying  out  their business activities so that they do not carry out monopolistic practices and or unfair business competition.
Keyword: Supervision, Monopolistic Practices, Business Competition.

## PENDAHULUAN
Pembisnis  atau  biasa  disebut  pelaku  usaha  di  Indonesia  menjalankan  kegiatan usahanya dengan dasar demokrasi ekonomi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan publik. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  yang  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  pasar  yang  kompetitif  untuk menciptakan persaingan yang baik dan sehat.
Monopoli  adalah  komponen  utama  yang  akan  membuat  kekayaan  terkonsentrasi ditangan  segelintir  kelompok  sehingga  dapat  menciptakan  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi. Kepemilikan  dan  penguasaan  aset  kekayaan  ditangan  individu  adalah  sesuatu  yang diperbolehkan. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek  monopolistik  yang  merugikan,  maka  adalah  tugas  dan  kewajiban  negara untuk melakukan intervensi dan koreksi (Mashur Malaka, 2014).
Persaingan  merupakan  suatu  kondisi  yang  selalu  lekat  dengan  karakteristik  manusia, dimana  manusia  selalu  memiliki  kecenderungan  untuk  saling  mengungguli  manusia  lain dalam  banyak  hal.  Salah  satu  persaingan  dibidang  ekonomi  adalah  persaingan  usaha  yang secara  sederhana  dapat  diartikan  dimana  para  penjual  bersaing  untuk  mendapatkan  pembeli dan pangsa pasar.
Kondisi  persaingan  memiliki  banyak  sisi  positif  dibanding  dengan  kondisi  non persaingan.  Jika  hal  ini  dilihat  dari  sisi  ekonomis,  maka  dengan  adanya  kondisi  persaingan akan  tercipta  efisiensi  penggunaan  sumber  daya  ekonomi  yang  mana  hal  ini  dapat  menekan harga,  sehingga  mengakibatkan  konsumen  dapat  membeli  barang  dengan  harga  semurah mungkin.  Selain  itu  kondisi  persaingan  juga  dapat  merangsang  peningkatan  buku  produk. Pelayanan, produksi, dan teknologi.
Salah satu bentuk non pesaingan adalah monopoli. Pada dasarnya persaingan bersifat mendesentralisasikan kekuatan ekonomi. Sementara monopoli bersifat memusatkan kekuatan pada  satu  orang  atau  satu  kelompok.  Akibatadanya  pemusatan  kekuatan  ini,  monopoli dianggap  sebagai  kondisi  yang  negatif.  Hal  ini  dikarenakan  pada  saat  kondisi  monopoli terbuka  kemungkinan  cukup  besar  bagi  penyalahgunaan  kekuasaan  monopoli  (Fernando, 2012).
Berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Pasal tersebut menyatakan:
1. Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  penguasaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
2. Pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap  melakukan  penguasaan  atas  produksi  dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
b. Mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk  ke  dalam  persaingan  usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
c. Satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari  50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan,  artikel  ini  akan  membahas mengenai  bagaimana  pengaturan  hukum  terkait  dengan  praktek  monopoli  sebagai  bentuk persaingan  usaha  tidak  sehat?  Dan  Bagaimana  Peran  dan  Kedudukan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  terkait  dengan  praktek  monopoli  sebagai  bentuk  persaingan  usaha  tidak sehat?

## METODE PENELITIAN
Demi mendapatkan jawaban yang tepat dalam artikel ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis  normatif  dengan  meneliti  bahan  pustaka  ( library  reseach )  atau  data  sekunder (Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri,  2004)  dengan  pendekatan  undang-undang  ( statute approach) ,  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  yang  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan wetsen  rechtshistorische  interpretatie , interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pengaturan  Hukum  Terkait  Dengan  Praktek  Monopoli  Sebagai  Bentuk  Persaingan Usaha Tidak Sehat
Di  Negara  Indonesia  khususnya  menambah  Dinamika  hukum  yang  semarak  akan membawa kemajuan ilmu pengetahuan menjadi bagian dari sistem hukum nasionalBagi dunia usaha  persaingan  harus  di  pandang  sebagai  hal  positif  (Koto,  2021).  Sebagaimana  yang dijelaskan  di  dalam  teori  ekonomi,  persaingan  yang  sempurna  ( perfect  competition )  adalah suatu kondisi pasar ( market ) yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan  secara  sepihak  harga  atas  produk  atau  jasa.  Adapun  yang  menentukanharga adalah  pasar  berdasarkan  ekuiblirium  permintaan  dan  penawaran  ( supply  and  demand ). Dengan  demikian,  pelaku  usaha  dalam  pasar  persaingan  sempurna  tidak  bertindak  secara price marker melainkan ia hanya bertindak sebagai price taker. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan  oleh  pelaku  usaha  benar-benar  sama  ( product  homogeneity ).  Selanjutnya,  pelaku usaha  mempunyai  kebebasan  untuk  masuk  ataupun  keluar  dari  pasar  ( perfect  mobility  of resources ). Keempat, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna ( perfect information )  tentang  berbagai  hal,  diantaranya  kesukaan  ( preferences ),  tingkat  pendapatan, biaya  dan  teknologi  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  (Hikmahanto Juwana, 1999).
Namun dalam kenyataannya hamper tidak pernah ditemui suatu pasar di mana terdapat persaingan  sempurna.  Yang  sering  terjadi  adalah  persaingan  tidak  sempurna.  Kendati demikian,  persaingan  tetap  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  esensial  dalam  ekonomi  pasar. Persaingan  tetap  diakui  hanya  saja  asumsi-asumsi  yang  mendasarinya  tidak  sama  dengan asumsi yang mendasari persingan sempurna. Di dalam persaingan yang tidak sempurna inilah akan ditemui praktek-praktek monopolistic dan oligopoly (Azhari Akmal Tarigan, 2016). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  yang  dimaksud  dengan  monopoli  adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan/atau  pemasaran  atas  barang  dan/atau  jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan  persaingan usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan  kepentingan  umum.  Persaingan  usaha  tidak  sehat adalah  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Kepada istilah pemusatan kegiatan ekonomi, diberikan arti oleh perundang-undangan sebagai  suatu  penguasaan  yang  nyata  atas  suatu  pasar  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  usaha sehingga  dapt  menentukan  harga  barang  atau  jasa.  Dan  dengan  demikian,  istilah  posisi dominan  yang  dimaksudkan  adalah  suatu  keadaan  dimana  pelaku  usaha  tidak  mempunyai pesaing  yang  berarti  di  pasar  yang  bersangkutan  dalam  kaitannya  dengan  kemampuan keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta  kemampuan  untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan atau jasa (Munir Fuady, 2012).
Larangan  dan  pengaturan  tentang  monopoli  ini  diatur  dalam  perundang-undangan yang  berkenaan  dengan  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Tujuan  pengaturannya adalah agar tercapai keadilan dan efisiensi dipasar dengan jalan menghilangkan distorsi pasar sebagai berikut:
a. Mencegah  penguasaan  pangsa  pasar  yang  besar  oleh  seorang  atau  segelintir  pelaku usaha
b. Mencegah timbulnya hambatan terhadap entri dari pelaku pasar pendatang baru
c. Menghambat  atau  mencegah  perkembangan  pelaku  usaha  pasar  yang  merupakan pesaingnya.
Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunya pesaing yang berarti  di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi  tertinggi  diantara  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan  kemampuan keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta  kemmapuan  untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Berdasarkan pasal ini, untuk dikatakan memiliki posisi dominan, syarat atau parameter penting  yang  diberlakukan  ialah  pelaku  usaha  mempunyai  posisi  tertinggi  di  antara pesaingnya  dalam  kaitan  pangsa  pasar,  kemampuan  keuangan,  kemampuan  akses  pada pasokan  atau  penjualan,  serta  kemampuan  untuk  menyesuaikan  pasokan  atau  permintaan barang  atau  jasa  tertentu.  Oleh  karena  itu  menurut  hukum  hanya  satu  pesaing  (yang mempunyai  posisi  dominan)  yang  dapat  menguasai  posisi  dominan  di  pasar  bersangkutan. Tetapi,  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tidak  menjelaskan  apakah  syaratsyarat  atau parameter  tersebut  harus  dipenuhi  secara  kumulatif  atau  alternatif.  Tetapi  ciri  penting  bagi pelaku  usaa  yang  mempunyai  posisi  dominan  adalah jika  pelaku  usaha  itu  dapat melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan secara mandiri atau individu tanpa memperhitungkan pesaing-pesaingnya.
Secara  teori,  ada  3  (tiga)  jenis  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  untuk  menentukan ada tindakan posisi dominan ini yaitu dengan mengukut kinerja perusahaan, persaingan, dan struktur  perusahaan,  yakni  antara  lain  bahwa  “Pendekatan  pertama  adalah  pendekatan  yang dilakukan dengan mengukur tingkat devisanya terhadap norma-norma persaingan yang sehat. Dengan  pendekatan  ini,  diukur  berapa  jauh  devisi  harga  penjualan  barang  atau  jasa  yang diproduksi  perusahaan  itu  melenceng  dari  biaya  marijinalnya,  atau  berapa  selisih  laba perusahaan  tersebut  dengan  laba  rata-rata  perusahaan  sejenis.  Pengujian  dengan  pengukuran kinerja  ini  tidak  sepenuhnya  memuaskan,  akan  tetapi  di  negara-negara  maju  pendapatan  ini

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
cukup  sering  digunakan  dalam  memeriksa  kasus-kasus  anti  monopoli.  Pendekatan  kedua adalah  dengan  menguji  perilaku  perusahaan  dalam  persaingan,  tes  ini  dilakukan  dengan mempelajari sensitivitas penjualan perusahaan tersebut terhadap perubahan harga dan jumlah penjualan yang dilakukan oleh pesaingnya. Pendekatan ketiga adalah tes dengan pendekatan structural,  Tes  ini  dilakukan  dengan  menghitung  jumlah  perusahaan  yang  bergerak  disuatu pasar tertentu dan kemudian membandingkan volume penjualan (pangsa pasar) yang dikuasai masing-masing  perusahaan.  Perusahaan  dengan  pangsa  pasar  terbesar  dianggap  memiliki posisi paling dominan dan memiliki posisi paling dominan dan memiliki kekuatan monopoli” (Ilma Hanifah, 2019).
Pasal 25 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa  pelaku  usaha  dialrang  menggunakan  posisi  dominan  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung untuk:
a. Menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dan/atau menghalangi  konsumen  memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang  bersaing,  baik  dari segi harga maupun kualitas.
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
c. Menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi  menjadi  pesaing  untuk  memasuki pasar bersangkutan.
Banyak  pelaku  usaha  yang  berpendapat  bahwasanya  BUMN  dapat  dikecualikan melakukan monopoli atas dasar pasal tersebut. Monopoli yang dilakukan oleh BUMN adalah salah  satu  bentuk  monopoli  yang  dikecualikan  karena  monopoli  tersebut  dilakukan  oleh negara  melalui  BUMN  yangmerupakan  amanat  dari  undang-undang  dan  monopoli  tersebut dilakukan demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Monopoli BUMN dapat dikategorikan  dalam monopoli  undang-undang,  hal  itu  dikarenakan  monopoli  dipegang  oleh ketetapan  undang-undang,  yaitu  Bank  Indonesia,  PT  PLN(Persero),  Pertamina  dan  lain sebagainya.  BUMN  merupakan  organ  pemerintah  yang  dibentuk  dengan  tujuan  melayani masyarakat dan tidak mencari keuntungan. Berbeda dengan perusahan swasta yang memang didirikan  dan  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mencari  keuntungan  sebanyak-banyaknya. Sehingga  bentuk monopoly  by  law yang  dijalankan  oleh  BUMN  secara  teoritis  memang memenuhi  kehendak  dari  Pasal  33  Undang-undangDasar  1945  dan  pemberlakuan perlindungan  hukum  antimonopoli  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  51  Undang  -  Undang Nomor5 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi kesinambungan kinerja BUMN untuk tetap melayani kepentingan masyarakat (Riesty Aqmarina, 2018).
Pasal 50 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengemukakan bahwa terdapat  beberapa pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, antara lain:
1. Perbuatan  dan  atau  perjanjian  yang  bertujuan  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek  dagang,  hak  cipta,  desain  produk  industri,  rangkaian  elektronik  terpadu,  dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
3. Perjanjian  penetapan  standart  teknis  produk  barang  dan  atau  jasa  yang  tidak mengekang dan menghalangi persaingan;
4. Perjanjian  dalam  rangka  keagenan  yang  isinya  tidak  memuat  ketantuan  untuk memasok  kembali  barang  dan  atau  jasa  dengan  harga  yang  lebih  rendah  daripada harga yang telah diperjanjikan;
5. Perjanjian  kerjasama  penelitian  untuk  peningkatan  atau  perbaikan  standart  hidup masyarakat luas;

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
6. Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia;
7. Perjanjian  dan  atau  perbuatan  yang  bertujuan  untuk  ekspor  yang  tidak  mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
9. Kegiatan usaha koprasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Selanjutnya  Pasal  51  juga  telah  mengemukakan  bahwa  BUMN  mendapat pengecualian untuk boleh melakukan kegiatan Monopoli, yang berbunyi “ Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  serta  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi Negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan  atau  Badan  atau  Lembaga  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah”.  Berdasarkan  bunyi  Pasal  50 dan 51 di atas, BUMN diberi pengecualian untuk dapat atau diperbolehkan untuk melakukan kegiatan  Monopoli,  tetapi  bukan  semua  BUMN  mendapat  pengecualian  tersebut,  BUMN yang  dibentuk  dan  diperintahkan  langsung  oleh  Undang-Undang  atau  Pemerintahlah  yang dapat diberi pengecualian.

## Peran  Dan  Kedudukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Terkait  Dengan  Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terjadinya  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  akan  menimbulkan pasar dengan karakteristik pasar monopoli  yang memiliki dampak buruk bagi banyak pihak. Adapun ciri- ciri pasar monopoli, yaitu: (Zulherman Idris dan Desi Apriani, 2019)
1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, Dengan demikian barang atau jasa yang  dihasilkan  tidak  dapat  dibeli  di  tempat  lain.  Para  pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat membuat dan menentukan syarat jual beli.
2. Tidak  mempunyai  barang  pengganti  yang  mirip,  Barang  yang  dihasilkan  oleh perusahaan  monopoli  tidak  dapat  digantikan  oleh  barang  lain  yang  ada  dalam pasar.  Barang  tersebut  merupakan  jenis  satu-satunya  dan  tidak  terdapat  barang yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.
3. Tidak  dapat  kemungkinan  untuk  masuk  ke  dalam  industri,  Sifat  ini  merupakan sebeb  utama  yang  menimbulkan  perusahaan  yang  mempunyai  kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud karena tanpa adanya halangan  tersebut  pada  akhirnya  akan  terdapat  beberapa  perusahaan  di dalam industri.
4. Dapat  mempengaruhi  penentuan  harga,  Oleh  karena  prusahaan  monopoli merupakan  satu-satunya  penjual  di  dalam  pasar,  maka  penentuan  harga  dapat dikuasainya.  Dengan  mengadakan  pengendalian  ke  atas  produksi  dan  jumlah barang  yang  ditawarkan  perusahaan  monopoli  dapat  menentukan  harga  pada tingkat yang dikehendakinya.
5. Promosi  iklan  kurang  diperlukan,  Oleh  karena  perusahaan  monopoli  adalah  satu- satunya  perusahaan  di  dalam  industri,  ia  tidak  perlu  mempromosikan  barangnya dengan menggunakan iklan.
Oleh sebab uraian di atas maka perlu kiranya dilakukan pengawasan terhadap praktek monopoli.  Undang-Undang  No  5  Tahun  1999  menyatakan  dengan  jelas  definisi  dari  KPPU, Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah  komisi  yang  dibentuk  untuk  mengawasi  pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan  usaha  tidak  sehat.  Menurut  Pasal  35  Undang-Undang  No  5  Tahun  1999  Tugas Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah  melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  16  Undang-undang  tersebut lalumelakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  sampai  dengan  Pasal  24,  tugas  berikutnya  adalah melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau  tidak  adanya  penyalahgunaan  posisi  dominan  yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, selanjutnya mengambil tindakan sesuai  dengan  wewenang  Komisi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36,  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang  berkaitan  dengan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat,  menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undangundang inidan tugas terakhir dari KPPU adalah memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Komisi  pengawasan  Persaingan  Usaha  diharapkan  dapat  memberikan  peran  berupa melahirkan  sebuah  kebijakan  yang  dapat  memberi  dampak  positif  kepada  iklim  persaingan usaha  di  Indonesia.  Istilah  kebijakan  berasal  dari  bahasa  Inggris  yakni  Policy  atau  dalam bahasa  Belanda  Politiek  yang    secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  prinsip-prinsip  umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum  dalam  mengelola,  mengatur,  atau  menyelesaikan  urusan-urusan  publik,  masalah- masalah  masyarakat  atau  bidang-bidang  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  dan pengaplikasian  hukum/peraturan,  dengan  tujuan  (umum)  yang  mengarah  pada  upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Koto, 2021).
Selanjutnya Menurut Pasal 35 Undang-undang No 5 Tahun 1999  Wewenang  Komisi meliputi,  menerima  laporan  dari  masyarakat  dan  atau  dari  pelaku  usaha  tentang  dugaan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat,  melakukan  penelitian tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan  atautindakan  pelaku  usaha  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  lalu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, setelah dilakukan penyelidikan lalu  menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  tentang  ada  atau  tidak  adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat setelah itu  memanggil pelaku usaha yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  undang-undang  ini  lalu memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli,  dan  setiap  orang  yang  dianggap  mengetahui pelanggaran  terhadap  ketentuan  undang-undang  ini,  setelah  itu  meminta  bantuan  penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf  e  dan  huruf  f,  yang  tidak  bersedia  memenuhi  panggilan  Komisi,  meminta  keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini lalu KPPU juga berwenang untuk mendapatkan,  meneliti,  dan  atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lain  guna penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  setelah  itu  memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak adanya  kerugian  di  pihak  pelaku  usaha  lain  atau  masyarakat  lalumemberitahukan  putusan Komisi kepada pelaku usaha  yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat danmenjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
1) Komisi  terdiri  atas  seorang  Ketua  merangkap  anggota,  seorang  Wakil  Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3) Masa  jabatan  anggota  Komisi  adalah  5  (lima)  tahun  dan  dapat  diangkat  kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4) Apabila  karena  berakhirnya  masa  jabatan  akan  terjadi  kekosongan  dalam keanggotaan  Komisi,  maka  masa  jabatan  anggota  dapat  diperpanjang  sampai pengangkatan anggota baru.
Menurut  Pasal  32  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Persyaratan  keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah:
1) Warga  negara  Republik  Indonesia,  berusia  sekurang-kurangnya  30  (tiga  puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
2) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4) Jujur, adil, dan berkelakuan baik;
5) Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
6) Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
7) Tidak pernah dipidana;
8) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
9) Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.
Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berhenti, karena:
1) Meninggal dunia;
2) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3) Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
4) Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
5) Berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
6) Diberhentikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  jika  seorang  anggota  sakit  jasmani  atau  rohani bahkan sampai meninggal dunia maka secara hukum ia telah berhenti menjadi anggota KPPU, lalu  seorang  anggota  diperkenankan  untuk  mengundurkan  diri  atas  permintaannya  sendiri untuk berhenti menjadi anggota KPPU, jika seorang anggota KPPU bertempat tinggal di luar wilayah  negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  menetap  disana  maka keanggotaannya  akan  berhenti,  berakhirnya  masa  jabatan  juga  menjadi  salah  satu  alasan seseorang  berhenti  dari  keanggotaan  KPPU,  lalu  berhenti  menjadi  anggota  KPPU  juga  bisa terjadi karena diberhentikan secara legal hukum.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  yang  dimaksud  dengan  monopoli  adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan/atau  pemasaran  atas  barang  dan/atau  jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan  persaingan usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan  kepentingan  umum.  Persaingan  usaha  tidak  sehat adalah  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan/atau

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah  komisi  yang  dibentuk  untuk  mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Menurut Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tugas  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah  melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  16  Undang-undang  tersebut lalumelakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan  pelaku usaha yang dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  perlu  dilakukan  pengawasan  dan  [enegakan  hukum yang tegas oleh para penegak hukum dalam hal ini khususnya KPPU, agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan aman di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aqmarina,  Riesty.  (2018).  “Monopoli  Oleh  Bumn  Dalam  Prespektif  Asean  Economic Community (Aec)”, dalam Jurnal Spirit Pro Patria 4 (2).
Dairi,  Fernando  JPP.  2012.  “Tinjauan  Yuridis  Praktek  Monopoli  Ditinjau  Dari  Hukum Persaingan  Usaha  (Studi  Kasus  Praktek  Layanan  Jasa  Taksi  Di  Bandara  Hang  Nadim Sesuai  Dengan  Putusan  KPPU  28/KPPU-I/2007).  (Skripsi)  Program  Studi  Ilmu  Hukum Universitas Indonesia Depok.
Hanifah,  Ilma.  (2019).  “Praktik  Monopoli  Yang  Dilakukan  Oleh  Perusahaan  Air  Minum Dalam Kemasan (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016)”, Jurnal Jurist- Diction , 2 (1).
Idris,  Zulherman  dan  Desi  Apriani.  (2019).  “Tinjauan  Terhadap  Hukum  Persaingan  Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Panorama Hukum 4 (1).
Juwana, Hikmahanto. (1999). “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999” dalam, Jurnal Magister Hukum , 1 (1).
Koto, Ismail. (2021). “Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”, Jurnal Iuris Studia , 2 (2).
Koto, Ismail. (2021). “Cyber Crime According to the ITE Law”, Jurnal IJRS , 2 (2).
Malaka, Mashur. (2014). “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha” dalam jurnal Al-Adl, 7 (2).
Munir Fuady. 2012. Pengantar Hukum Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tarigan,  Azhari  Akmal.  (2016).  "Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam”, Jurnal Mercatoria 9 (1).