## Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum Persaingan Usaha Pada Jasa Rapid Test Covid-19 Di Rumah Sakit
Fariz Seiff fariz.seiff-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Rapid test is a means of conducting initial checks or examinations to find out whether a person is infected with the Covid-19 virus or not and there are many needs for transportation, agencies and exams that require rapid testing as their health protocol. The author, based on information  from  the  business  competition  supervisory  commission, found indications of violations of business competition law, namely the binding of a rapid test product with other laboratory tests. Here the author will discuss in terms of acts of breaking the law and violations of business competition law. With the formulation of the first problem is an act of violating the law on the covid-19 rapid test services in hospitals  and  the  second  is  an  indication  of  violations  of  business competition law in the covid-19 rapid test service in the hospital. The author uses a legal research method, uses a statutory approach and a conceptual approach. So that later it will be found whether there is a violation of the law if there is a binding of the rapid test.
Keywords: Rapid Test; Tort Law; Competition Law.

## Abstrak
Rapid  test  sebagai  sarana  untuk  melakukan  pengecekan  atau pemeriksaan  awal  untuk  mengetahui  apakah  seseorang  tertular virus  covid-19  atau  tidak  dan  banyak  keperluan  untuk  transportasi, instansi hingga ujian yang mensyaratkan rapid test sebagai protocol kesehatannya.  Penulis  berdasarkan  informasi  dari  komisi  pengawas persaingan  usaha  menemukan  adanya  indikasi  pelanggaran  hukum persaingan  usaha  yakni  pengikatan  produk  rapid  test  dengan  tes laboratorium lain. Disini penulis akan membahas dari sisi perbuatan melanggar  hukum  dan  pelanggaran  hukum  persaingan  usahanya. Dengan rumusan masalah yang pertama adalah perbuatan melanggar hukum pada jasa rapid test covid-19 di rumah sakit dan yang kedua indikasi  pelanggaran  hukum  persaingan  usaha  pada  jasa  rapid  test covid-19  di  rumah  sakit.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian hukum,  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual..  Sehingga  nantinya  akan  ditemukan  apakah benar terdapat sebuah pelanggaran hukum jikalau benar terjadi adanya pengikatan dari rapid test tersebut.
Kata Kunci: Rapid Test ;  Perbuatan  Melanggar  Hukum;  Hukum Persaingan Usaha.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 3, Mei 2021
How to cite: Fariz Seiff ‘Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum Persaingan Usaha Pada Jasa Rapid Test Covid-19 Di Rumah Sakit’ (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 17 Maret 2021; Diterima 20 April 2021; Diterbitkan 1 Mei 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i3.26979
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## 998 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...

## Pendahuluan
Pertama kali diumumkan oleh WHO sebagai pandemi global 11 Maret lalu jumlah infeksi terpapar virus corona di seluruh dunia terlanjur mencapai lebih dari 121.000 jiwa. 1 “Indonesia pada saat itu masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo dan jajarannya pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman,  dengan  berbagai  pernyataan  yang  salah  satunya  mengatakan  virus  ini seperti flu biasa dan juga ada yang menyatakan virus ini tidak bisa berkembang di negara beriklim tropis seperti Indonesia kini harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona atau disebut dengan istilah COVID19.
Pandemi Covid-19 atau corona  virus  2019-nCoV menyebar  di  Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020 . Kemunculan virus ini berawal ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada saat ini (Juni 2019) virus  ini  sudah  menyebar  ke  34  provinsi  dengan  lebih  dari  28.000  (dua  puluh delapan ribu) orang dikonfirmasi positif terpapar covid-19 . Dari tanggal 2 maret yang awalnya terkonfirmasi positif Covid19 hanya 2 orang pada tanggal 31 Maret sudah mencapai 1528 orang.
Pentingnya  kita  sebagai  warga  negara  yang  baik  ialah  menaati  peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara khususnya peraturan Menteri kesehetan tersebut, selain itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk menjujung  atau  menaati  hukum  yang  berlaku  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”. 2 Pasal  tersebut  tidak  hanya  menjelaskan persamarataan  masyarakat  didalam  hukum  namun  juga  menegaskan  wajibnya seorang warga negara mentaati peraturan yang ada.
1 World Health Organization , ‘ WHO Director-General’s opening remarks at the media brief- ing on COVID-19’ (Who, 2020)  < www.who.int >, 11 Mei 2020, accessed 3 Juni 2020.
2 Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan (Paradigma 2016).[141].

## Rapid Test Sebagai Tahap Awal Pemeriksaan Untuk Mengetahui Keberadaan Virus
Salah  satu  pengujian  atau  test  untuk  mengetahui  apakah  kita  terpapar virus  corona  ini  ialah  Rapid  Test  dan  Swab  Test.  Rapid  test  bekerja  dengan cara menggunakan IgG dan IgM yang ada di dalam darah. IgG dan IgM adalah sejenis antibodi yang terbentuk di tubuh saat kita mengalami infeksi virus. Jadi, jika  di  tubuh  terjadi  infeksi  virus,  maka  jumlah  IgG  dan  IgM  di  tubuh  akan bertambah. Hasil rapid test dengan sampel darah tersebut, dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM yang terbentuk di tubuh. Jika ada, maka hasil rapid test dinyatakan positif ada infeksi. Namun, hasil tersebut bukanlah diagnosis yang menggambarkan  infeksi Covid-19 .  Maka  dari  itu,  orang  dengan  hasil  rapid testnya positif, perlu menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorok atau hidung. 3 rapid test dan untuk pasien memeriksa apakah pasien tersebut terinfeksi virus corona ialah SWAB test. Biasanya yang Cuma terpapar/ terkontaminasi  tanpa  gejala  hanya  dianjurkan  untuk  melakukan  isolasi  diri dirumah, sedangkan yang sudah positif dan bergejala harus segera melakukan perawatan dirumah sakit.
Disini Komisi Pengawasan persaingan Usaha (KPPU) telah mengindikasi adanya  praktek  Tying  and  Bundling  yang  mana  ialah  pelanggaran  hukum persaingan  usaha  didalam  pasal  15  ayat  (2)  Undang-undang  No.5  Tahun 1997 berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”. 4
Berdasarkan  penemuan  sementara  KPPU  harga  paket  yang  ditawarkan rumah  sakit  bervariasi,  mulai  dari  Rp.500  ribu  hingga  Rp.  5,7  juta  untuk  satu kali pengujian. Tentunya nilai tersebut membatasi kemampuan masyarakat untuk
3 Wisnu Brata, ‘Rapid Test Corona Tak Sama dengan Pemeriksaan Swab, Ini Penjelasann- ya’, < https://lifestyle.kompas.com/>, (Kompas, 2020) accessed 4 juni 2020.
4 Hamalatul  Qur’ani,  ‘KPPU  Selidiki  Potensi  Pelanggaran  Pelaksanaan  Rapid Test  oleh Rumah Sakit’,< www.hukumonline.com>, (Hukum Online,2020) accessed 6 Juni 2020.

## 1000 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
membeli layanan rapid test. Jika produk tambahan tersebut bukan komplementer, maka  hal  ini  berpotensi  melanggar  norma  pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 5

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini ialah penelitian hukum yang mana memiliki prinsip nilai yang melandasi dari sebuah norma yakni pedoman  dalam  bertingkah  laku. 6 Bagaimana  Seyogyanya  didalam  penelitian hukum ( legal research) mempunyai tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran koherensi,  yakni  menelaah  mengenai  sebuah  pertanyaan  mengenai  kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, dan lebih lanjut juga menelaah tentang keberadaan  norma  yang  berupa  larangan  maupun  perintah  tersebut  telah  sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Penulis  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach). Pendekatan undang-undang ( statute approach) digunakan    untuk  menelaah  seluruh  undang-undang  dan  peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum guna memecahkan masalah yang  sedang  diteliti  sebagaimana  isu  yang  diangkat.  Penggunaan  pendekatan ini  dilakukan  agar  penulis  dapat  melihat  pelanggaran  dari  kacamata  peraturan- perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia. 7 Penulis  disini  juga  melakukan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach) guna  menemukan  gagasan  atau bahkan melahirkan sebuah pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang relevan dengan isu atau masalah yang sedang dihadapi terkait persaingan usaha, khususnya perjanjian tertutup Tying and Bundling. 8
5 Via  WN,  ‘KPPU  Selidiki  Pelanggaran  Layanan  Rapid  Test  di  Rumah  Sakit’,  < https:// article.wn.com> , (WN News,2020) accessed 6 juni 2020.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Pranada Media, 2016) [54].
7 ibid .[133].
8 ibid. [135-136].
Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum Pada Pengikatan Rapid Test Covid 19

## Di Rumah Sakit
Menurut  pasal  1365  BW(Burgerlijk  wetboek),  perbuatan  melanggar hukum  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hukum  perdata  yang  dilakukan  oleh subjek  hukum  yang  karena  salah  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain,  dan menagharuskan orang yang memperbuat kesalahan tersebut harus mengganti rugi atau  bertanggungjawab,  sebagaimana  pasal  1365  BW  terjemahan  Subekti  “Tiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian tersebut”.

## Perluasan makna perbuatan melanggar hukum
Perbuatan  melanggar  hukum  sejak  tahun  1919  di  Belanda,  demikian  pula di Indonesia telah diartikan secara luas. Perluasan makna ini pertama kali terjadi dalam  kasus  Lindenbaum  melawan  Cohen  (Arrest  Hoge  Raad  31  Januari  1919) mengenai persaingan tidak sehat dalam bisnis. Lindenbaum dan Cohen mempunyai perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis percetakan, kasus ini berawal ketika Cohen  memperoleh  rahasia  perusahaan  dengan  cara  membujuk  salah  seorang pegawai perusahaan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia tersebut kepadanya yangmana berisi nama langganan-langganan dan daftar harga. Setelah memperoleh rahasia perusahaan tersebut perusahaan Cohen bertambah maju dan Lindenbaum mengalami kerugian, oleh sebab itu Lindenbaum menggugat Cohen di pengadilan Amsterdam  berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  Pasal  1401  BW(Belanda) yang isinya sama dengan pasal 1365 BW Indonesia. 9
Gugatan  Lindenbaum  dimenangkan  pada  pengadilan  tingkat  pertama  namun pada tingkat banding pengadilan tinggi Belanda memenangkan Cohen dengan alasan perbuatan yang dilakukan Cohen tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah hukum tertulis, Akhirnya pada tingkat kasasi Hoge Raad mengabulkan
9 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Per- data (Edisi Revisi) (CV Mandar Maju 2018).[8].

## 1002 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
gugatan Lindenbaum. Hoge Raad menyatakan perbuatan melanggar hukum tidak hanya melanggar peraturan tertulis, termasuk juga ke dalam pengertian perbuatan melanggar hukum  apabila  bertentangan  atau  melanggar;  subyektif  orang  lain,  atau  kewajiban hukum pelaku atau kaidah kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.
Putusan  Hoge  Raad  10  Maret  1972  yang  mana  putusan  ini  telah mempertimbangkan  apakah  akibat  negatif  dari  seseorang  sedemikian  besar sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang di bahas dalam putusan ini ialah ketika ada tindakan penutupan tempat berair dengan sampah kota oleh Vermulen dekat taman milik pihak Lekker. Lerker yang menyebabkan  datangnya  burung-burung  perusak  dalam  jumlah  besar  sehingga merusak  taman  tersebut.  Oleh  Hoge  Raad  diputuskan  itu  Perbuatan  melanggar hukum yakni melanggar hak orang lain, dengan mempertimbangkan: 10
1.  Sifat dan tempat perbuatan tersebut;
2.  Besarnya kerugian;
3.  Tidak ada alasan pemaaf;
4.  Penggugat berusaha mencegah namun tidak berhasil.

## Unsur Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Pada Jasa Rapid Test Dipaketkan Dengan Pemeriksaan Lab Lain Di Rumah Sakit
Pasal 1365 BW memegang peranan cukup tinggi di dalam pengaturan soal PMH,  karena  pasal  tersebut  merupakan  pasal  pengaturan  umum  yang  berisikan pengertian dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah PMH. Pasal 1365 BW sebagai ketentuan pokok dalam PMH di Indonesia. “Terdapat beberapa unsur dalam perbuatan melanggar hukum yang harus dipenuhi, Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata,  maka  suatu perbuatan melanggar hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 11
10 Munir Fuady .Op.Cit. [251].
11 Kelik Wardiono, Buku Ajar Hukum Perdata (Muhammadiyah  University  Press  2018). [181].
a.  Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum; b.  Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
c.  Adanya kerugian bagi korban;
d.  Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

## Unsur adanya perbuatan melanggar hukum
Di  dalam  konsep  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dimaksud  perbuatan ialah berbuat sesuatu yang aktif maupun pasif atau tidak berbuat sesuatu. Makna pasif di sini tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban dalam hukum untuk melakukan itu, kewajiban ini timbul dari hukum yang berlaku baik itu tertulis maupun tidak tertulis.
Perbuatan  yang  dilakukan  ini  haruslah  melanggar  hukum,  hukum  tidaklah hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dapat diartikan dalam arti luas. Dalam perbuatan melanggar hukum adalah bukan perbuatan melanggar dari sebuah kontrak atau perjanjian (wanprestasi), tetapi hukum yang berdiri sendiri atau bisa disebut sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam  suatu  perjanjian  kontrak. 12 Sejak  perluasan  makna  perbuatan  melanggar hukum yang sudah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, pada yurisprudensi kasus Lindenbaum dan Cohen, pemaknaan perbuatan melanggar hukum di bidang hukum keperdataan dapat dikaitkan dari 5 hal alternatif berikut : 13
1. Perbuatan Melanggar Undang-Undang;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang melanggar kepatutan.
Jika  membicarakan  dengan  perbuatan  melanggar  undang-undang,  maka segala sikap atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sudah bisa disebut perbuatan melanggar hukum dalam lingkup hukum perdata. Penyediaan jasa  untuk  melakukan  pemeriksaan  guna  mengetahui  keberadaan  virus  korona
12 Gratianus Prikasetya Putra, ‘Kajian Atas Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Hukum Jerman’ (2016) 2. No. 1. President University.[4].
13 Munir Fuady .Op.Cit. [254].

## 1004 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
(Covid-19) tentu masuk perbuatannya, tidak salah jika rumah sakit menyediakan beberapa pilihan untuk pemeriksaan virus korona yakni Rapid test , Swab Test dan PCR.  Namun jika yang dilakukan adalah menjual jasa test tersebut dengan tying
(pengikatan)  di  mana  ada  keharusan  jika  ingin Rapid-test maka  digabungkan dengan swab-test maka  di  sini  sangat  berpotensi  melanggar  Undang-undang, yakni  pasal  15  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  pasal  15  ayat  2  yang berbunyi  “Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pihak  lain  yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”. Jasa rapid test bisa dilakukan oleh rumah sakit lain tanpa harus digabung atau dipaketkan dengan swab , Rapid test adalah tahap awal untuk mengetahui gejala adanya virus, jika terdapat indikasi terpapar maka setelah itu baru dilakukan tes menggunakan Swab untuk mengetahui kepastiannya.
Pengertian  melanggar  hak  orang  lain  termasuk  yang  dilarang  dalam  pasal 1365  BW.  Hak  yang  dilanggar  tersebut  adalah  hak  seseorang  yang  diakui  oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak berikut:
a. Hak-hak pribadi;
b. Hak-hak Kekayaan;
c. Hak-hak kebebasan;
d. Hak atas kehormatan dan nama baik.
Pada jasa rapid test covid-19 bila diikatkan sekaligus dengan pemeriksaan paru-paru  atau  jantung.  Biaya rapid test yang  bervariasi  yakni  pada  awal-awal masa  korona  di  Indonesia  berkisar  200-300  ribu  rupiah  bisa  menjadi  1  –  3  juta rupiah jika di gabungkan dengan Swab-test atau PCR. Padahal kepentingan orang- orang kebanyakan hanya membutuhkan hasil Rapid nya saja seperti misalnya untuk keperluan penerbangan, mengikuti ujian, persyaratan kantor/instansi maupun hanya untuk memeriksakan diri saja.
Pengertian  Perbuatan  yang  melanggar  kewajiban  hukum,  adalah  ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, bersifat larangan yang dilanggar ataupun kewajiban di  dalam undang-undang  yang  harusnya  dilakukan namun  diabaikan  oleh  pelaku.  Kata  “undang-undang”  meliputi  undang-undang
dalam arti  material, termasuk  peraturan perundang-undangan hukum  pidana.  Ini berarti seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena mencuri atau menipu, disamping dapat dituntut secara pidana, dimungkinkan pula karena kerugian yang ditimbulkannya untuk digugat secara perdata. 14
Jika  dikaitkan  dengan  Pengikatan  produk  jasa rapid test tentu  melanggar kewajiban  hukum  rumah  sakit  sebagai  subjek  yang  harus  mematuhi  peraturan- perundang-undangan. Saya membahas spesifik pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, di dalam pasal 15 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
Klausul atau kata “memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Potensi besar titik pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit ketika jika ingin rapid test namun sudah terikat atau terpaket dengan swab test .

## Unsur kesalahan
Kesalahan ( Schuld ), pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum  mensyaratkan  agar  pada  pelaku  haruslah  mengandung  unsur  kesalahan dalam suatu perbuatan. Perlu diketahui cakupan dari unsur kesalahan ini. 15 Menurut Munir Fuady suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi salah satu jenis kesengajaan berikut: 16
a.  Ada unsur kesengajaan;
b.  Ada unsur kelalaian ( negligence , culpa );
c.  Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf ( rechvaardigingsgrond ) seperti keadaan overmacht , membela diri, tidak waras dan lain lain.
14 Leonora Bakarbessy dan Ghansam Anand, Op.Cit , [236].
15 Christina  Carmody  Tilley,  ‘Tort  Law  Inside  Out’  (2017)  126  Nomor  5  The  Yale  Law Journal.[16].
16 Munir Fuady .Op.Cit. [255].

## 1006 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
Untuk  menjelaskan  3  hal  di  atas  saya  akan  membuat  suatu  analogi  satu  kasus, Misalnya  A  menembak  mati  orang  lain  (B).  Si  A  dapat  dikatakan  tahu  betul bahwa senapan berisi peluru, apabila ia sendiri yang mengisi atau apabila ia telah membuka bagian senapan yang merupakan tempat peluru dan melihat beradanya peluru di dalam tempat itu. Kesalahan semacam ini dari si A masih masuk pengertian macam kesalahan yang dinamakan kesengajaan ( opzet, dolus ); oleh karena seorang yang mengambil risiko sebegitu itu, dapat dianggap mempunyai kemauan juga untuk memikul  pertanggungjawaban  atas  akibat  dari  perbuatannya  Kalau A  sama  sekali tidak tahu apakah lepas dari tanggung jawab? Sama sekali tidak. Seorang manusia biasa tentu tahu, bahwa ada kemungkinan senapan yang si A pegang itu, berisi peluru. Seharusnya A  melihat  atau  memeriksa  dulu,  hal  ini  bisa  disebut  kesalahan  akibat kelalaian. Berarti pula, bahwa si A dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan lain perkataan bahwa ada kesalahan ( schuld ) di pihak si A karena A lalai. Berbeda dengan kesalahan yang lebih ringan sifatnya, yaitu culpa atau kurang berhati-hati, baru ada apabila si A bermaksud tidak menembak si B. Kalau misalnya sama sekali tiada suatu permusuhan antara A dan B bahkan mereka itu adalah sahabat baik. A memegang senapan dan menggerakkannya ke arah B itu hanya untuk bersenda gurau, dan ia yakin bahwa senapan yang ia  pegang itu adalah kosong dan baru kemudian diisi oleh lain orang dengan tidak setahu si A, maka kesalahan si A tidak masuk golongan kesengajaan,  melainkan  masuk  golongan  kurang  berhati-hati  ( culpa ).  Hal  kurang berhati-hati ini dapat disimpulkan dari suatu kenyataan bahwa suatu senapan adalah suatu senjata yang selalu membahayakan ( onder alle omstandigheden gevaarlijk ). 17
Perlu  dibahas  dalam  praktik  pengikatan  produk  jasa rapid test dipaketkan (dengan keharusan) apakah merupakan sebuah kesalahan, kesalahan yang kemudian dilakukan  apakah  model  kesengajaan  atau  bisa  dikatakan  kelalaian  dari  pihak rumah sakit? Tentu sebelumnya sudah ada regulasi atau aturan dari rumah sakit itu sendiri, atau mungkin hasil rapat pimpinan dengan para dokter yang kemudian terjadilah  suatu  keputusan  bahwa  siapapun  yang  membeli  jasa rapid test maka
17 Munir Fuady .Op.Cit. [256].
harus ada check up lab lain yang harus dilakukan. Tentu akan ada biaya lebih yang harus  dikeluarkan  oleh  pasien,  cukup  dengan  mengetahui  hal  ini  kesalahan  dari pihak rumah sakit bisa dikatakan merupakan sebuah “ kesengajaan ” dimana akan ada hak pribadi dari pasien yang ikut terkuras atau diambil ketika harus membayar lebih untuk jasa tes yang sejatinya belum tentu dibutuhkan. Akibat dari kesalahan ini kemudian akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pasien itu sendiri, tetapi juga merugikan pihak lain ketika pasien mengurungkan diri untuk menjalankan tes padahal ada kemungkinan dia terpapar covid-19 yang akan beresiko menularkan kepada keluarga atau kerabatnya atau orang-orang yang berada di sekitarnya.

## Unsur adanya kerugian
Pada  perbuatan  melanggar  hukum  terdapat  unsur  adanya  “kerugian”,  dan istilah “ ganti rugi” pada perbuatan melanggar hukum mengacu pada kerugian yang diderita seseorang sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan yang salah. Ini adalah prinsip umum perbuatan melanggar hukum, jika korban yang menderita kerugian yang dapat ditindaklanjuti sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum berhak untuk diberi ganti rugi. Prinsip umum ini berlaku untuk semua perbuatan- perbuatan melanggar hukum, bahkan tindakan yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat ditindaklanjuti sendiri. 18
Dalam  perbuatan  melanggar  hukum  bisa  dibagi  dalam  2  klasifikasi  yakni kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata- nyata ada yang diderita oleh salah satu pihak dalam perbuatan melanggar hukum ini. 19 Kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.
Dalam jasa rapid test yang diikatkan dengan paket telah  melanggar hukum persaingan  usaha  yakni tying arrangement ,  yang  berpotensi  merugikan  banyak pihak. Seseorang bisa mengurungkan niatnya untuk tes karena dia harus mengambil/
18 Peter Cane, The Anatomy Of Tort Law (Hart Publishing 1997).[103].
19 Wirjono Prodjodikoro .Op.Cit. [38].

## 1008 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
membeli  jasa  tes  lain  sekaligus,  jikalau  ternyata  sebenarnya  terpapar  dan  tidak mengetahui akibat tidak dilakukannya tes itu tadi ketika pulang ke rumah berpotensi menularkan  virus  ini  ke  keluarga  /  teman  /  kerabatnya. Akibatnya  ada  2  atau  3 anggota keluarga yang positif Covid-19 dan harus dirawat di rumah sakit dengan biaya yang tidak ringan pula. Akibat paling fatal bahkan bisa menghilangkan nyawa.
Tragedi ini dapat terjadi hanya karena berawal dari seseorang yang mengurungkan niatnya  untuk rapid (yang  seharusnya  ber  biaya  murah)  malah  menimbulkan dampak negatif yang cukup besar
Kerugian  juga    akan  dialami  oleh  pihak  lain  seperti  badan  pemerintahan bagian penanganan covid-19 yang berusaha keras meminimalisasi resiko penularan, dan  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  di  daerah  yang  berusaha  maksimal memberi bantuan sosial namun dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit ini akan menambah beban kepada pihak tersebut akibat percepatan penambahan orang dengan positif covid akibat pengikatan rapid test tersebut. Demikian dapat dikatakan secara langsung maupun tidak langsung tying arrangement jasa rapid test ini menimbulkan dampak negatif dan kerugian secara langsung dan tidak langsung ke banyak pihak.

## Unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.
Pasal 1365 BW, unsur wajib ada hubungan kausalitas dapat terlihat dari kalimat “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.” Sehingga kerugian itu  timbul  disebabkan  adanya  perbuatan,  atau  kerugian  itu  timbul  disebabkan adanya  perbuatan,  atau  kerugian  itu  merupakan  akibat  dari  perbuatan,  apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya.  Jika  antara  kerugian  dan  perbuatan  terdapat  hubungan  kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa sebuah kerugian berasal dari sebuah perbuatan.  Harus ada kaitan antara perbuatan pengikatan produk ( tying arrangement ) rapid test dengan kerugian seseorang yang merasa dilanggar haknya.
Dengan diikatkan atau dipaketkannya jasa rapid test ini dapat membuat kerugian atau pelanggaran hak pada pihak tertentu.
Ketika ada klausula atau ada sebuah keharusan cek lab rapid diikatkan dengan paket tes lain akan muncul beberapa kemungkinan :
1.  Orang membatalkan untuk memeriksakan diri melalui Rapid tes; atau
2.  Orang mencari alternatif rumah sakit atau klinik lain; atau
3.  Orang menerima kebijakan pengikatan produk dan bersedia diperiksa test lab lain dengan membayar biaya lebih.
Disini ada 2 teori hubungan kausalitas yang dapat penulis kaitkan dengan pengikatan produk ini.
Teori  Generalisasi,  Dalam  teori  ini  melihat  secara  ante  factum  (sebelum kejadian) apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar (kans) untuk itu untuk menimbulkan akibat. 20 Termasuk didalam teori ini adalah Teori Adequate menurut Traeger. Menurut Traeger, akibat haruslah in het algemeen voorzienbaar yang artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat  terjadi.  Pendek  kata  menurut  teori  ini  jika  yang  terjadi  adalah  kejadian nomor  3  maka  sudah  jelas  kerugian  yang  dialami  ialah  membayar  lebih  karena perbuatan kebijakan yang dibuat. Jika yang terjadi kejadian nomor 1 dan 2 akan diperhitungkan terlebih dahulu sebab-musababnya, kendati demikian rumah sakit harusnya  pasti  mengetahui  jika  pasien  membatalkan  memeriksakan  dirinya  dan jika terpapar akan beresiko menularkan orang lain dan merugikan walau perbuatan kesalahan terdekat ialah pada orang yang menularkan tetapi perbuatan kesalahan rumah sakit juga patut di sertakan.
Selanjutnya,  jika  menurut  Teori Conditio  Sine  Qua  Non dari  von  Buri menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi keberadaan
20 Lhedrik  Lienarto,  ‘Penerapan Asas  Conditio  Sine  Qua  Non  Dalam  Tindak  Pidana  Di Indonesia’ (2016) 5 No. 6 Lex Crimen.[5].

## 1010 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara. 21 Berdasarkan teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu ( regressus ad infinitum ). Walau tidak langsung menimbulkan kerugian namun ada hubungan sebab-akibat, Rumah sakit bersalah karena melakukan perbuatan melanggar hukum persaingan usaha dengan pengikatan produk pada jasa rapid tes nya yang mana secara tidak langsung menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap A.
Jika  yang  terjadi  adalah  kejadian  nomor  2  akan  berpotensi  menularkan beberapa orang lain juga sembari A mencari rumah sakit atau klinik lain, bisa jadi A menunda pemeriksaannya dalam kurun waktu minggu ataupun bulan, Jika kejadian nomor 3 yang terjadi maka hak pribadi si A dilanggar sebagaimana unsur perbuatan melanggar hukum, karena didalam perbuatan melanggar hukum tidak boleh ada hak  yang  dilanggar  seperti  Hak-hak  pribadi  (persoonlijkheidsrechten),  hak-hak Kekayaan  (vermongensrecht),  hak  atas  kebebasan  dan  hak  atas  dan  kehormatan dan nama baik. Ketika A harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar 2 atau 3 tes lab sekaligus maka ada hak atas kekayaan yang direnggut di sini.
Kemudian  akibat  dari  pengikatan  jasa  rapid  tes  juga  merugikan  pihak- pihak  lain  seperti  pemerintah  yang  sedang  bersusah  payah  meminimalisasi  atau menanggulangi  penyebaran  Covid-19  ini.  Hubungan  kausalitas  tersebut  terdiri dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya disebabkan  adanya  perbuatan,  tetapi  terdiri  dari  beberapa  syarat  dari  perbuatan. Sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Von  Buri,  harus  dianggap  sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Maksudnya ialah suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu ( regressus ad infinitum ).
21 Muwaddaturrohmah, et.al., ‘Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non  Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan’ (2016) 5 Jurnal Risalah Hukum.[20].

## Indikasi Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Pada Jasa Rapid Test Covid-19 Di Rumah Sakit.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  menemukan  adanya  sebuah indikasi yang berpotensi melanggar hukum persaingan usaha saat pandemi covid-19, yakni pelanggaran pada tindakan pencegahan dan pemeriksaan (Rapid test) yang di ikatkan ( tying in ) dengan produk tes lain lain. KPPU menduga, pihak tertentu mengharuskan konsumen atau penerima jasa pelayanan rapid test untuk menerima keseluruhan paket deteksi Covid-19 dengan biaya mahal, kendati beberapa prosedur sebetulnya mungkin tak diperlukan. Sehingga KPPU berinsiatif untuk melakukan penilitian terhadap perkara layanan diagnosis Covid-19 oleh rumah sakit.
Harus diteliti apakah memang benar terdapat praktek seperti itu dilapangan, jika benar adanya maka harus diteliti apakah memang tes tersebut dibutuhkan disertai dengan beberapa  tes lain seperti CT Scan, pemeriksaan darah, pemeriksaan oleh dokter spesialis penyakit dalam, PCR dan sebagainya. Jangan sampai masyarakat kemudian  harus    membayar  atas  semua  uji  yang  ditawarkan  dalam  paket  itu padahal sebetulnya tidak perlu. Informasi ini akan kita teruskan ke penelitian untuk kemudian kita tentukan tindak lanjut apa yang akan diambil.  Jika produk tambahan tersebut bukan komplementer, maka hal ini berpotensi melanggar norma pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian tertutup Tying Arrangement yang merugikan pasien selaku konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

## Pendekatan Yuridis Perse Illegal dan Rule Of Reason
Pendekatan per se illegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari  perjanjian  atau  kegiatan  usaha  tersebut.  Jenis  Perilaku  yang  digolongkan sebagai per se illegal adalah  perilaku-perilaku  dalam  dunia  usaha  yang  hampir selalu  bersifat  anti  persaingan. 22 Pendekatan  per  se  digunakan  dalam  penerapan pelanggaran tertentu dalam undang-undang antitrust di Amerika serikat, dengan
22 Made Prasasta Primandhika dan I Gede Artha, ‘Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia’ (2019) 6 Kertha Semaya.[9].

## 1012 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
tidak menghiraukan akibatnya bagi persaingan. Pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat  yang  lebih  luas  dari  pada  larangan-larangan  tanpa  melakukan  analisis konkrit apakah suatu perbuatan tersebut menimbulkan akibat atau dampak negatif terhadap dunia persaingan usaha. Pendekatan per se illegal tentunya memperpendek alur penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha. 23
Pendekatan  kedua  ialah  pendekatan rule of reason. Rule of reason adalah suatu  doktrin  yang  dibangun  berdasarkan  penafsiran  atas  ketentuan  Sherman Antitrust Act oleh mahkamah agung amerika serikat yang diterapkan dalam kasus Standart Oil Co. Of New Jersey vs United States pada tahun 1911. Pendekatan rule of reason adalah suatu penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya  perbuatan  atau  tindakan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  apabila  suatu perbuatan di duga atau di tuduh melanggar hukum persaingan maka harus di cari fakta yang menunjukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukan  akibatnya  terhadap  proses  persaingan  atau  perbuatan  tersebut  tidak adil dilihat dari aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu dan unfairness.
Penerapan  dari  pendekatan  rule  of  reason  ini  tidak  hanya  membutuhkan pengetahuan  dari  ilmu  hukum,  tapi  juga  penguasaan  terhadap  ilmu  ekonomi. Memang banyak kegiatan yang sejatinya dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada yang dilarang  secara  mutlak  (per  se)  dan  ada  yang  dilarang  jika  menimbulkan  sikap persaingan  usaha  tidak  sehat,  bahkan  ada  yang  awalnya  dilarang  secara  per  se atau mutlak kemudian oleh Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dilakukan pendekatan rule of reason atas pasal tersebut, karena dalam banyak kasus bukan tidak mungkin bahwa perbuatan yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha justru dapat dibenarkan secara ekonomi.
Pendekatan yang digunakan terhadap pengikatan produk pada praktek Rapid test dapat dilihat dari rumusan pasal 15 yang bersikap cukup keras terhadap praktik
23 Carl Kaysen dan Donald F. Turner, Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis , (Harvard University Press 1971).[142].
tying arrangement, hal  itu  dapat  dilihat  dari  perumusan  pasal  yang  mengatur mengenai tying arrangement dirumuskan secara per se illegal , yang artinya bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan suatu praktik tying arrangement tanpa harus melihat akibat dari praktik tersebut muncul,  pasal  ini  sudah  secara  sempurna  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  usaha yang melanggarnya. Namun, sebagaimana tersebut di atas, Peraturan KPPU No. 5  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pasal  15  menyatakan  bahwa  untuk  melarang perjanjian  tertutup  termasuk tying agreement harus  dibuktikan  terlebih  dahulu dampak negatifnya. 24
Perjanjian Tertutup Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:
(1) Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan  memasok  atau  tidak  memasok  kembali  barang  dan  atau  jasa  tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
(2) Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pihak  lain  yang  memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersediamembeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu  atas  barang  dan  atau  jasa,  yang  memuat  persyaratan  bahwa  pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
Jika  dikaitkan  dengan  adanya  dugaan  pengikatan  layanan  rapid  test  yang

## 1014 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
di  ikatkan  dengan  paket  tes-tes  lain,  maka  perjanjian  tersebut  mengindikasikan pelanggaran  terhadap  pasal  15  (2).  Hal  ini  dapat  dilihat  kemudian  apakah  bisa disebut  perjanjian  tertutup  tying  arrangement  jika  ada  tindakan  yang  dilakukan rumah sakit dengan menyediakan jasa rapid test terikat dengan pcr atau swab-test. Harus dilihat hubungan perjanjian antar rumah sakit – pasien ini kemudian bisa memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 15 ayat 2 UU No.5 Tahun 1999 ini.
Suatu  perjanjian  kemudian  untuk  dapat  digolongkan  sebagai  perjanjian tertutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 25
1. Tindakan tersebut harus membawa dampak yang besar terhadap perdagangan. Jika tidak berdampak secara signifikan maka tindakan melakukan perjanjian tertutup atau tying arrangement ini masih diragukan.
2. Pada tindakan ini harus melibatkan dua jenis produk barang / jasa yang berbeda, harus dilihat apakah masing-masing pihak menawarkan produk secara terpisah.
3. Pihak  yang  dikenakan  pasal  ini  haruslah  mempunyai  kekuatan  pasar  yang dapat “memaksa” pihak lainnya mengikat perjanjian tertutup tersebut.
Pasal 15 mengatur larangan perjanjian tertutup secara per se illegal, namun ternyata Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15  menyatakan bahwa untuk melarang perjanjian tertutup harus dibuktikan terlebih dahulu dampak negatifnya.    Peraturan  ini  menyatakan  bahwa  tidak  secara  otomatis  perjanjian tertutup  itu  menimbulkan  dampak  negatif,  akan  tetapi  juga  dapat  memberikan dampak  positif  sehingga  oleh  karenanya  pelaku  usaha  tidak  dapat  dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif.
Pembedaan  antara  dampak  positif  dari  dampak  negatif  dapat  ditetapkan dengan:
1. mempelajari  latar  belakang  atau  alasan  mengapa  pelaku  usaha  membuat perjanjian tertutup, dan
2. menganalisis akibat/dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut.
25 L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Edisi Revisi) (Laros 2012).
[174].
Salah satu cara untuk melihat dampak negatifnya ialah apakah pasien tidak ada pilihan lain selain terpaksa menerima paket tes tersebut? Disini erat kaitannya dengan Relevant market atau pasar yang bersangkutan. Untuk mendefinisikan pasar yang bersangkutan perlu digunakan  2 (dua) pendekatan, yaitu berdasarkan produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan pada (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produksi dan produsen dan penjual.
Indikasi Tying Agreement Pada Jasa Rapid Test Covid 19 Dirumah Sakit.
Tying  adalah  praktik  menjual  satu  produk  atau  jasa/layanan  yangmana pembelinya  wajib untuk melakukan pembelian produk atau layanan yang berbeda. Dalam istilah hukum, Tying atau Tying Agreement ialah membuat perjanjian untuk penjualan  satu  barang  yang  kemudian  mensyaratkan  kepada  pembelinya  untuk melakukan pembelian barang khusus kedua (barang terikat), yang mana Pengikatan produk ini ilegal jika produk tidak terkait secara alami. 26
Potensi pelanggaran hukum persaingan usaha khususnya Tying Agreement sebagaimana pasal 15 (2) UU No.5 Tahun 1999 oleh rumah sakit telah masuk tahap penelitian oleh  KPPU  per April  2020.  KPPU  mencurigai adanya tindakan tying agreement dari pemeriksaan lab Rapid test yang di ikatkan atau dipaketkan dengan paket tes lain di rumah sakit tertentu. Dapat dikatakan perbuatan tying agreement atau bukan kemudian harus dilihat dari konsep dan dalam pasal 15 tentang perjanjian tertutup, khususnya pada ayat 2 tentang tying agreement.
Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) UU 5/1999 dalam bab 3, menjelaskan bahwa pelaku usaha yang bertindak selaku pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor)
26 Nina Cornelia Santoso, et al , ‘Tying Agreement Dalam Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan KPPU No.7/KPPU-I/2013 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999  Terkait  Penyediaan  Jaringan  Telekomunikasi  Dan  Implementasi  e-POS  di  Bandar  Udara Soekarno-Hatta’ (2014)Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[5].

## 1016 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karaktemya dengan produk pokoknya. 27 Pasal 15 ayat 2 : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”. Jika dijabarkan akan membentuk unsur-unsur sebagai berikut :
1.  Pelaku usaha;
2.  Perjanjian;
3.  Pihak lain;
4.  Pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain.
Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 ataupun peraturan KPPU nomor
5 tahun 2011 tentang pedoman pasal 15 (perjanjian tertutup) tidak secara eksplisit atau tegas dalam mendefinisikan makna “Pihak lain” ini, Dapatkah kemudian pasien dikategorikan sebagai “pihak lain” berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1999? Dalam bab I Peraturan KPPU Nomor 5 tahun 2011 menyebutkan tentang pasal 15 sebagai berikut : Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dimaksud oleh Undang-undang No.5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5 Tahun 1999”) dalam Pasal 15 adalah:
(1) ……… ( Ekslusive dealing )
(2) Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak (pelaku usaha) lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (dalam hukum persaingan usaha, dalam Bahasa Inggris istilahnya adalah tying ).
(3) ……….
Berdasarkan isi pedoman pasal 15 tersebut, pencantuman rumusan pasal 15 ayat 2 ditambah klausul (Pelaku usaha) pada kata pihak lain. Disini secara tidak langsung KPPU menyatakan bahwa pembeli atau pihak lain yang mana akan membeli barang(tying product) dan harus bersedia membeli barang/jasa lain(tied product) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 tersebut haruslah merupakan pelaku usaha. Pendapat yang menguatkan hal ini dikemukakan oleh Prof. Nindyo
27 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Pramono  guru  besar  fakultas  hukum  universitas  gadjah  mada  sebagai  ahli  pada persidangan terkait dugaan pelanggaran Tying Agreement oleh PT Telekomunikasi Indonesia dalam Program layanan Triple Play (Internet di ikatkan dengan telfon rumah dan ip TV) menjelaskan bahwa dalam pemahaman teori jika membicarakan tentang perjanjian tertutup sebagaimana diatur dengan Pasal 15(2) tentu perjanjian antar pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, kontrak berlangganan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam penyediaan layanan oleh pelaku usaha bagi konsumennya tidak termasuk perjanjian yang dimaksud Pasal 15(2) No. UU 5/1999 dikarenakan 15(2) itu adalah perjanjian antar pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. 28
Pada  intinya  perjanjian  antara  pasien  dan  rumah  sakit  tidak  dapat  secara langsung  dikatakan  sebagai  tying  agreement.  Namun  dalam  perkara  seperti  ini tetap dapat menjadi indikasi bahwa pengikatan produk yang dilakukan oleh rumah sakit  tersebut  berawal  dari  perjanjian  pengikatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha (produsen alat-alat Kesehatan atau pelaku usaha lain) yang menjual rapid ini terpaket kepada rumah sakit, sehingga rumah sakit memberlakukan hal yang sama kepada konsumennya yakni pasien itu sendiri.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Jasa  rapid  test  yang  diikatkan  dengan  paket  tes  lain  di  rumah  sakit  dapat dikatakan  sebagai  perbuatan  melanggar  hukum  dikarenakan  sesuai  dengan pengertian  atau  konsep  dan  unsur-unsur  dalam  perbuatan  melanggar  hukum yang di atur dalam 1365 BW, yakni :
1.  Unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2.  Unsur kesalahan;
28 Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal   17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Telekomunikasi terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia oleh PT Tele- komunikasi Indonesia, Tbk.

## 1018 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...

## 3.  Unsur adanya kerugian;
4.  Unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian
2.  Pengikatan produk rapid dengan paket tes lab lain ini melanggar hak subyektif orang  lain  dikarenakan  harus  membayar  lebih  untuk  tes  lain  yang  sejatinya belum  tentu  dibutuhkan  dan/atau  yang  kedua  adalah  berpotensi  melanggar peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena pelanggaran pada pasal 15 ayat 2 tentang tying agreement. Namun terhadap pelanggaran tying agreement harus dibuktikan dulu apakah memenuhi unsur- unsur nya berdasarkan teori-teori yang ada dalam hukum persaingan usaha.
3.  Terdapat  potensi  pelanggaran  hukum  persaingan  usaha  pada  jasa  rapid    test yang  diikatkan  dengan  paket  tes  lain  ini,  dengan  adanya  perjanjian  antara pelaku  usaha  lain  dengan  rumah  sakit  atau  sebaliknya  yang  mensyaratkan pengikatan rapid test dengan tes laboratorium  lain. Dalam konsep perjanjian tertutup khususnya pada pasal 15 ayat 2 yang mengatur tentang perjanjian antar pelaku usaha, jika pengikatan produk rapid test ini adalah akibat dari adanya perjanjian antar pelaku usaha dibalik perbuatan tersebut maka sangat berpotensi melanggar hukum persaingan usaha yang di atur dalam pasal 15 ayat 2 undang- undang  nomor  5  tahun  1999  tentang  larangan  tying  agreement,  namun  jika pengikatan produk rapid test ini adalah inisiatif dari pihak rumah sakit sendiri maka tidak bisa di katakan tying agreement secara langsung dikarenakan makna “melakukan  perjanjian  dengan  pihak  lain”  pada  pasal  15,  klausul  pihak  lain tersebut  haruslah  merupakan  pelaku  usaha,  bukanlah  konsumen  berdasarkan apa  yang  dikutip  penulis  dari  peraturan  KPPU  No.11  Tahun  2015  tentang pedoman pasal 15 UU 5/1999.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi  Fahmia  Lubis,  et  al, Buku  Teks  Hukum  Persaingan  Usaha  (Edisi  Kedua) (KPPU 2017).
Asmah, Hukum  Persaingan  Usaha:  Hakikat  Fungsi  KPPU  di  Indonesia (SIGn 2017).
Carl  Kaysen  dan  Donald  F.  Turner, Antitrust  Policy:  an  Economic  and  Legal Analysis (Harvard University Press 1971).
Hermansyah, Pokok  Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia (Kencana 2009).
Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan (Paradigma 2016).
Kelik Wardiono, Buku Aja Perdata (Muhammadiyah University Press 2018) .
L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Edisi Revisi) (Laros 2012).
Leonora  Bakarbessy  dan  Ghansam  Anand, Hukum  Perikatan (Jifatama  Jawara 2018).
Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Rajawali Pers 2015).
Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Yayasan Obor Indonesia 2008).
Peter Cane, The Anatomy Of Tort Law (Hart Publishing 1997).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Erlangga 2015).
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Depok 2003).
Wirjono  Prodjodikoro, Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dipandang  Dari  Sudut Hukum Perdata (Edisi Revisi) (CV Mandar Maju 2018).

## Jurnal
Adityo Susilo, et al. ‘Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur’ (2019) 7 Jurnal Penyakit Dalam Indonesia
Christina Carmody Tilley, ‘Tort Law Inside Out’ (2017) 5 The Yale Law Journal.
G. Lee Hart, ‘Antitrust Law – Tying Agreements, The Per Se Rule And Credit’ (1969) 23 SMU Law Review.
Gratianus Prikasetya Putra, ‘Kajian Atas Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Yang  Dilakukan  Oleh  Hewan  Berdasarkan  Hukum  Indonesia  Dan Hukum Jerman’ (2016) 2 President University OJS.

## 1020 Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
Howard Shelanski, ‘Antitrust And Deregulation’ (2006) 115 The Yale Law Journal.
Made Prasasta Primandhika dan I Gede Artha, ‘Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia’  (2019) 6 Kertha Semaya.
Muwaddaturrohmah,  et.al.,  Penerapan  Teori  Conditio  Sine  Qua  Non  Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan’ (2018) 5 Jurnal Risalah Hukum.
Nina Cornelia Santoso, et al, ‘Tying Agreement Dalam Hukum Persaingan Usaha (Analisis  Putusan  KPPU  No.7/KPPU-I/2013  Tentang  Dugaan  Pelanggaran Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  Terkait  Penyediaan  Jaringan Telekomunikasi Dan Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno-Hatta’ (2014) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Syukron  Salam,  ‘Perkembangan  Doktrin  Perbuatan  Melawan  Hukum’  (2018)  1 Jurnal Nurani Hukum.

## Laman
Hamalatul Qur’ani, “KPPU Selidiki Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Rapid Test oleh Rumah Sakit ”, www.hukumonline.com, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2020.
Rizal Setyo Nugroho “ Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April ”, www.kompas.com , , dikunjungi pada tanggal 4 juni 2020.
Rosmha Widiyani, “ Mengenal Apa Itu Rapid Test, Biaya, dan Lokasi Tes COVID-19 ”. www.news.detik.com , 28 Mei 2020, dikunjungi pada tanggal 5 juni 2020.
Wisnu  Brata,  “ Rapid  Test  Corona  Tak  Sama  dengan  Pemeriksaan  Swab,  Ini Penjelasannya ”, https://lifestyle.kompas.com/, dikunjungi pada tanggal 4 juni 2020.
World  Health  Organization  “ Corona  Virus ”, www.who.int/health-topics/ coronavirus , 31 Maret 2020, dikunjungi pada tanggal 1 Mei 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  5  Tahun  2011  Tentang Pedoman  Pasal  15  (Perjanjian  Tertutup)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.

## Putusan Pengadilan
Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal   17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Telekomunikasi terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

## Fariz Seiff : Indikasi Perbuatan Melanggar...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--