Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
Perancangan Enterprise Architecture untuk Meningkatkan Indeks SPBE Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya
Fajri Tsani Yustisiawandana a , Rizal Fathoni Aji b
a Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Univeristas Indonesia, fajri.tsani@ui.ac.id
b Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Univeristas Indonesia, rizalcs@ui.ac.id
Submitted: 05-12-2023, Reviewed: 12-12-2023, Accepted 08-01-2024 https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i1.1133

## Abstract
Enterprise architecture has become one of the most crucial strategic tools in the development of information technology within an organization, particularly in the public sector such as government, as it can enhance public service performance and  reduce  costs  in  public  services.  In  the  Regional  Medium-Term  Development  Plan  (RPJMD),  it  was  found  that  the assessment domain index of the Public Service Information System (SPBE) in Tasikmalaya Regency is 2.0, with the smallest values  observed  in  the  SPBE  governance  and  management  domains.  This  is  partly  due  to  the  absence  of  enterprise architecture as a foundation or reference for implementing SPBE services in Tasikmalaya Regency. Therefore, this research employs the action research method with a qualitative approach to formulate an enterprise architecture that can enhance the SPBE index in Tasikmalaya Regency. In designing the enterprise architecture, the author utilizes the TOGAF framework and the national SPBE architecture as references. In the business architecture, a simplification is made, reducing seven sub- activities  to  two  new  sub-activities,  while  seven  major  changes  are  introduced  to  address  strategic  issues.  In  the  data architecture, five  significant  changes are  identified  as  solutions  to data  issues  in  the  Local  Government of  Tasikmalaya Regency. The application architecture encompasses six significant solutions to address internal organizational problems and integrate with the national SPBE architecture. For technology architecture, two new technologies are added to support business processes, data, and applications. In the security architecture domain, nine security additions are implemented to protect  the  organization  from  information  system  attacks.  The  architectural  change  plan  is  structured  according  to  the RPJMD period for five years, from 2026 to 2030.
Keywords: Enterprise Architecture, SPBE, E-Government

## Abstrak
Enterprise architecture menjadi salah satu alat strategi paling penting dalam pengembangan teknologi informasi pada sebuah organisasi khususnya sektor publik seperti pemerintahan karena dapat meningkatkan performa pelayanan masyarakat dan mengurangi  biaya  dalam  pelayanan  publik.  Pada  RPJMD  didapatkan  bahwa  indeks  domain  penilaian  dari  SPBE  di Kabupaten Tasikmalaya adalah 2,0 dengan detail nilai terkecil ada pada domain tata kelola SPBE dan manajemen SPBE. Hal tersebut  salah satunya  dikarenakan  belum adanya enterprise architecture sebagai landasan atau  acuan  implementasi layanan  SPBE  di  Kabupaten  Tasikmalaya.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  menggunakan  metode action  research dengan pendekatan  kualitatif  untuk  merumuskan enterprise  architecture yang  dapat  meningkatkan  indeks  SPBE  Kabupaten Tasikmalaya.  Dalam  perancangan enterprise  architecture ,  penulis  menggunakan  kerangka  kerja  TOGAF  dan  arsitektur SPBE  nasional  sebagai  acuan.  Pada  arsitektur  bisnis,  dilakukan  simplifikasi  dari  tujuh  sub-aktivitas  menjadi  dua  sub- aktivitas baru, sementara terdapat tujuh perubahan besar dalam menghadapi isu strategis. Pada arsitektur data, teridentifikasi lima perubahan signifikan sebagai solusi bagi permasalahan data di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Arsitektur aplikasi mencakup enam solusi signifikan untuk mengatasi masalah internal organisasi dan integrasinya dengan arsitektur SPBE  nasional.  Untuk  arsitektur  teknologi,  ditambahkan  dua  teknologi  baru  guna  mendukung  proses  bisnis,  data,  dan aplikasi. Pada domain arsitektur keamanan, dilakukan sembilan penambahan keamanan untuk melindungi organisasi dari serangan pada sistem informasi yang dimiliki. Perencanaan perubahan arsitektur disusun sesuai periode RPJMD selama lima tahun, yaitu dari 2026 hingga 2030.
Keywords: Enterprise Architecture, SPBE, E-Government
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Penerapan  teknologi  informasi  sebagai  solusi menghadapi  permasalahan  yang  kompleks  pada suatu  organisasi  sudah  sangat  umum  dilakukan apalagi  pada  saat  revolusi  industri  4.0  seperti sekarang  [1].  Revolusi  industri  4.0  itu  sendiri menaungi berbagai elemen teknologi seperti internet of things (IOT), cloud computing , dan juga artificial
intellegence [2]. Industri 4.0 memiliki elemen yang dikhususkan untuk menangani kelompok penduduk atau  populasi  yaitu smart  city dengan  turunan elemennya  seperti service  4.0 , work  4.0 ,  dan  juga government  4.0 [2]. Smart  city khususnya smart government menekankan organisasi untuk memiliki beberapa  hal  seperti  keahlian  profesional,  keahlian
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
bekerjasama,  keahlian  sumber  daya  manusia, kreativitas, empati, dan juga fleksibilitas [3].
Salah  satu  alat  dari  strategis  organisasi  dalam implementasi teknologi informasi adalah enterprise architecture [4]. Enterprise  architecture menjadi alat  strategi  paling  penting  dalam  pengembangan teknologi  informasi  pada  sebuah  organisasi khususnya  sektor  publik  seperti  pemerintahan  [4]. Penerapan enterprise  architecture di  pemerintahan dapat meningkatkan performa pelayanan masyarakat dan mengurangi biaya dalam pelayanan publik [5]. Pemerintah pusat juga turut mendukung implementasi  teknologi  informasi  pada  sektor publik  dengan  rumusan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJP)  2005-2025  yang salah  satu  isinya  adalah  meningkatkan  kualitas pelayanan  dengan  pendekatan  teknologi  informasi yaitu  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)  [6].  SPBE  sendiri  menjadi  kewajiban  bagi pemerintah  pusat,  instansi  pusat,  termasuk  seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia [7]. Salah satu pemerintah daerah yang diwajibkan menjalankan SPBE adalah Kabupaten Tasikmalaya. SPBE  memiliki  indeks  poin  SPBE  sebagai  tolak ukur kesuksesan sebuah pemerintah dalam mengimplementasikan teknologi informasinya. Indeks  poin  SPBE  berfungsi  sebagai  indikator pengukuran  pencapaian  SPBE  pada  sebuah pemerintah  pusat,  instasi  pusat,  atau  pemerintah daerah. Dalam penilaiannya indeks poin didasarkan pada 4  domain  yaitu kebijakan  internal SPBE,  tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE [8]. Pada RPJMD didapatkan bahwa indeks domain penilaian  dari  SPBE  di  Kabupaten  Tasikmalaya adalah  2,0  [11].  Hal  itu  menandakan  bahwa Kabupaten  Tasikmalaya  memiliki  indeks  domain yang  mendekati  level  ‘kurang’.  Menurut  hasil wawancara,  domain  SPBE  yang  paling  kecil  pada penilaian indeks domain SPBE Kabupaten Tasikmalaya  adalah  domain  tata  kelola  SPBE  dan manajemen  SPBE.  Hal  tersebut  didukung  salah satunya  karena  arsitektur  SPBE  dan  peta  rencana SPBE belum disusun oleh Kabupaten Tasikmalaya. Maka  dari  itu,  untuk  mendukung  pemerintah Kabupaten  Tasikmalaya  meningkatkan  tingkat implementasi  teknologi  informasi  atau  SPBE dibutuhkan enterprise  architecture yaitu  arsitektur SPBE  dan  peta  rencana  arsitektur  SPBE  sebagai langkah  awal  untuk  memberikan  pedoman  pada pelaksanaan  SPBE.  Arsitektur  SPBE  serta  peta rencana arsitektur SPBE perlu dirancang berdasarkan  pada masterplan atau  rencana  induk Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) Nasional [9]. Pada akhirnya arsitektur  SPBE dapat membantu Kabupaten Tasikmalaya dalam mengoptimalkan seluruh pelayanan SPBE sehingga
dapat meningkatkan indeks poin SPBE menjadi 2,9 atau  berarti  predikat  ‘Baik’  pada  akhir  tahun  2026 sesuai  yang  tercantum  pada  RPJMD  2021-2026 [11].
Tabel 1. Gap Permasalahan Ekspektasi Realita Permasalahan Urgensi Pada akhir tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ingin meningkatkan indeks domain tata kelola SPBE menjadi poin 2.9 [10]. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki poin indeks domain tata kelola SPBE sebesar 2.0 [10]. Adanya kesenjangan indeks domain tata kelola SPBE yang saat ini masih menunjukan poin 2,0 dimana itu mendekati predikat “kurang” menurut standar nasional. Meningkatkan indeks poin SPBE menjadi salah satu arah kebijakan yang menjadi prioritas pada salah satu misi rencana strategis jangka menengah
Kabupaten
Tasikmalaya [10]. Selain itu SPBE merupakan program nasional yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah (Perpres Nomor 95 Tahun 2018.).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang teknologi  informasi  di  Dishubkominfo  Kabupaten Tasikmalaya,  Kabupaten  tersebut  memperoleh indeks  domain  SPBE  sebesar  2,0,  yang  dipetakan dari keempat domain SPBE. Poin tertinggi terdapat pada indeks domain kebijakan SPBE (2,80), diikuti oleh layanan SPBE (2,57). Namun, tata kelola SPBE dan  manajemen  SPBE  memiliki  indeks  paling rendah  (masing-masing  1,40  dan  1,00).  Ini  dapat disebabkan oleh absennya arsitektur SPBE dan peta rencana  SPBE  di  Kabupaten  Tasikmalaya,  yang sebenarnya  diwajibkan  oleh  Perpres  Nomor  95 Tahun  2018  [8].  Kehadiran  arsitektur  dan  peta rencana  SPBE  dianggap  krusial  karena  menjadi dasar  dan  pedoman  dalam  pelaksanaan  layanan SPBE, sejalan dengan strategi Kabupaten Tasikmalaya.
Pada gap permasalahan pada tabel 1, ditemukan bahwa  ada  permasalahan  kesenjangan  indeks domain  tata  kelola  SPBE  pada  saat  ini  dengan ekspektasi  yang  diinginkan  oleh  pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Pihak internal menyatakan belum  dibentuknya  arsitektur  dan  peta  rencana arsitektur  SPBE  yang  menyebabkan  teknologi informasi  yang  berada  di  Kabupaten  Tasikmalaya tidak efektif dan tidak efisien karena tidak mengacu pada  sebuah  cetak  biru  tertentu.  Hasilnya  proses implementasi  teknologi  informasi  atau  layanan SPBE  di  Kabupaten  Tasikmalaya  menjadi  tidak optimal,  atau  dalam  data  diindikasikan  menjadi indeks  domain  SPBE  berpredikat  mendekati “kurang”.  Maka  dengan  akar  masalah  tersebut, dapat  ditarik  pertanyaan  penelitian    yaitu "Bagaimana rancangan enterprise architecture dan peta implementasi rancangan enterprise architecture untuk mendukung Pemerintah
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
Kabupaten  Tasikmalaya  dalam  meningkatkan indeks SPBE?" .
Dari pertanyaan  penelitian  yang  sudah dijabarkan,  penulis  melakukan  analisis  pada beberapa  penelitian  sebelumnya  pada  periode  lima tahun  terakhir  dengan  membandingkan  tujuan penelitian,  hasil  penelitian,  serta  menerapkan metode  3C2S  ( compare,  contrast,  criticize, summarize, dan synthesis). Adapun artikel penelitian  yang  dijadikan  rujukan  merupakan penelitian  di  fokus  yang  sama  yaitu  tentang perancangan enterprise
architecture [12][13][14][15][16].  Beradasarkan  hasil  analisis dari  beberapa  penelitian  sebelumnya,  penulis menentukan kerangka kerja SPBE nasional sebagai acuan utama karena arsitektur SPBE yang dirancang oleh  pemerintah  daerah  harus  mengikuti  rencana induk  atau  kerangka  kerja  SPBE  nasional. Selanjutnya, proses perancangan enterprise architecture dalam  penelitian  ini  akan  mengadopsi langkah-langkah  yang  terdapat  dalam  kerangka kerja TOGAF.
Beradasarkan pertanyaan penelitian dan analisis dari  beberapa  penelitian  sebelumnya,  dapat dirumuskan  bahwa  penelitian  ini  akan  dilakukan dengan metode action research dengan pendekatan kualitatif untuk merumuskan enterprise architecture yang dapat meningkatkan indeks SPBE  Kabupaten Tasikmalaya.

## METODE PENELITIAN
Ringkasnya,  bagian  ini  memberikan  informasi singkat  mengenai  bahan  dan  metode  yang digunakan  dalam  penelitian,  termasuk  subjek  atau materi  yang  diteliti,  alat  yang  digunakan,  desain eksperimen  atau  desain  yang  diterapkan,  teknik sampling, variabel yang diukur, teknik pengambilan data,  serta  analisis  dan  model  statistik  yang digunakan  dalam  penelitian  tersebut.  Informasi  ini memberikan  gambaran  komprehensif  mengenai kerangka  kerja  dan  pendekatan  yang  digunakan penelitian untuk merinci dan menganalisis hasil.
2.1. Enterprise Architecture Enterprise  architecture merupakan  alat  yang digunakan oleh organisasi untuk dijadikan referensi dalam  melaksanakan  kegiatan  operasional  sehari- hari  ataupun  melakukan  pengembangan  untuk waktu  yang  akan  datang  [17]. Enterprise architecture terdiri  dari  arsitektur  bisnis  dan arsitektur teknologi informasi [18]. Arsitektur bisnis dan  arsitektur  teknologi  informasi  pada enterprise architecture akan  saling  memengaruhi  satu  sama lain  [18].  Perkembangan  teknologi  yang  sangat cepat  menjadikan  organisasi  harus  melakukan perubahan  dalam  organisasinya  [17].  Salah  satu yang  harus  dilakukan  oleh  organisasi  adalah
melakukan  pengembangan  sistem  informasi  yang sesuai dengan visi organisasi [19].
2.2. TOGAF TOGAF merupakan kerangka kerja enterprise architecture yang  dikembangkan  dan  dipelihara oleh  anggota  dari The  Open  Group [20]. TOGAF mengeluarkan  versi  kerangka  kerja enterprise architecture pertamanya  pada  tahun  1995  [20]. Pembuatan  kerangka  kerja  versi  pertama  didasari dari  kerangka  kerja Technical  Architecture Framework  for  Information Management  (TAFIM) yang  dikembangkan  oleh  the US  Department  of Defense (DoD) [20]. TOGAF merupakan  kerangka kerja  yang  menyediakan beberapa  alat  dan  metode untuk  membuat,  menggunakan,  serta  memelihara enterprise  architecture itu  sendiri  [20].  Adapun definisi  arsitektur  menurut TOGAF memiliki  dua arti  tergantung  dengan  konteksnya.  Pertama arsitektur  merupakan  deskripsi  suatu  sistem  secara formal  serta  rinci  untuk  dijadikan  sebagai  rujukan pelaksanaan  suatu  organisasi  [20].  TOGAF memiliki delapan tahapan dalam ADM (Architecture  Development  Method).  Tahapan tersebut  meliputi  Pendahuluan,  Visi  Arsitektur, Arsitektur  Bisnis,  Arsitektur  Data,  Arsitektur Aplikasi,  Arsitektur  Teknologi,  Kesempatan  dan Solusi, serta Rencana Implementasi [20].
2.3. SPBE Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)  merupakan  suatu  kerangka  kerja  yang dirancang sebagai suatu konseptualisasi pelaksanaan  tata  kelola  SPBE  yang  digunakan sebagai  panduan  dalam  menerapkan  SPBE  pada level  nasional,  Instansi  Pusat,  dan  Pemerintah Daerah  [9].  Tujuan  dari  tata  kelola  SPBE  adalah untuk  menjaga  agar  pemerintahan  tetap  bersih, efektif,  transparan,  akuntabel,  dan  memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya. Penggunaan  tata  kelola  SPBE  diharapkan  dapat menghasilkan  penerapan  unsur-unsur  SPBE  secara terpadu  yang  berkontribusi  pada  peningkatan kualitas pelayanan publik [9]. Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di atas dapat diwujudkan  dalam  sebuah  kerangka  kerja  SPBE yang  didalamnya  memuat  Arsitektur  SPBE Nasional. Arsitektur SPBE Nasional menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.
2.4. Profil Organisasi Kabupaten  Tasikmalaya,  yang  terletak  di Provinsi  Jawa  Barat,  memiliki  luas  wilayah  seluas 270.678  hektar  [10].  Dari  segi  geografis,  wilayah kabupaten ini  berbatasan dengan  area administratif
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
berikut:  di  utara,  berdampingan  dengan  Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang,  dan  Kabupaten  Majalengka;  di  selatan, berhadapan  langsung  dengan  Samudera  Hindia;  di timur,  berbatasan  dengan  Kabupaten  Ciamis  dan Kabupaten  Pangandaran;  sementara  di  barat, berbatasan  dengan  Kabupaten  Garut.  Kabupaten Tasikmalaya  memiliki  visi  organisasi  “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera” [10]. Dengan misi organsiasi:
A. Meningkatkan  Kualitas  SDM  Yang  Berdaya Saing,  Berkepribadian  Dan  Berakhlakul Karimah.
B. Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Melayani, Bersih, dan Profesional.
C. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui  Penguatan  Desa  Sebagai  Pusat
Pertumbuhan  Ekonomi  Kerakyatan  Berbasis
Pertanian Dan Pariwisata.
D. Mewujudkan  Iklim  Investasi  Yang  Kondusif Dalam  Upaya  Mendorong  Pengembangan Usaha  Dan  Penciptaan  Lapangan  Kerja Melalui  Pengembangan  Kerjasama  Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.
2.5. Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metodologi kualitatif  khususnya action  research dengan  studi kasus  pada  Kabupaten  Tasikmalaya. Action Research merupakan  sebuah  metodologi  yang dipakai  dalam  sebuah  penelitian  kualitatif  untuk mengintegrasikan  ilmu  pengetahuan  atau  teori dengan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  sebuah organisasi [21].

## Gambar 1. Metode Penelitian
Gambar  1  menunjukan  bagaimana  alur penelitian  ini  dilakukan.  Pada  penelitian  ini dilakukan sembilan tahapan diantaranya pengumpulan  data  awal,  analisis  dan  perumusan masalah,  studi  literatur,  penyusunan  metodologi penelitian,  pengumpulan  data  awal,  pengolahan data,  penyusunan enterprise  architecture, validasi hasil  penelitian,  dan  diakhiri  dengan  penyusunan simpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  akan  membahas  tentang  hasil penelitian  penulis  menggunakan  kerangka  kerja TOGAF  ADM  dalam  menyusun enterprise architecture pemerintah  daerah Kabupaten
Tasikmalaya.
3.1. Fase Pendahuluan
Tahap  ini  memulai  rangkaian  proses  dalam kerangka  kerja  TOGAF  ADM.  Pada  tahap  inisiasi ini,  fokusnya  adalah  persiapan  dan  langkah  awal yang  diperlukan  untuk  mengakomodasi  kebutuhan bisnis  terkait  perancangan  dalam enterprise architecture.
Tabel 2. Prinsip Arsitektur No Prinsip Arsitektur Domain 1 Proses bisnis dan layanan SPBE mengadopsi arsitektur nasional Arsitektur Bisnis 2 Arsitektur SPBE melibatkan empat tingkatan sesuai dengan Perpres 132 Tahun 2022 Arsitektur Bisnis
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
No Prinsip Arsitektur Domain 3 Arsitektur harus sesuai dengan domain, area, kategori, dan subkategori layanan sesuai pada Perpres 132 Tahun 2022. Arsitektur Bisnis 4 Keutamaan prinsip arsitektur SPBE Arsitektur Bisnis 5 Manajemen IT merupakan tanggung jawab semua pihak Arsitektur Bisnis 6 Arsitektur harus memiliki orientasi pada layanan Arsitektur Bisnis 7 Arsitektur data harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Arsitektur Data 8 Arsitektur data mencakup data pokok, tematik, topik, dan sub-topik pada Perpres 132 Tahun 2022 Arsitektur Data 9 Data merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya Arsitektur Data 10 Data yang dimiliki oleh organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya bisa dibagikan kepada pemangku kepentingan terkait Arsitektur Data 11 Data yang dimiliki oleh organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya bisa diakses oleh pemangku kepentingan terkait Arsitektur Data 12 Data yang dimiliki oleh organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dipercaya Arsitektur Data 13 Data dan informasi yang dimiliki oleh organsaisi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya memenuhi unsur keamanan Arsitektur Data 14 Arsitektur mengikuti prinsip aristektur aplikasi nasional pada Perpres 32 Tahun 2022 Arsitektur Aplikasi 15 Arsitektur aplikasi mengelompokkan aplikasi ke dalam domain, area, kategori, dan subkategori sesuai dengan arsitektur nasional Perpres 132 Tahun 2022 Arsitektur Aplikasi 16 Aplikasi merupakan sesuatu yang mudah digunakan oleh semua pemangku kepentingan di pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya Arsitektur Aplikasi 17 Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus bisa dijalankan diberbagai macam teknologi Arsitektur Aplikasi 18 Arsitektur teknologi harus terpusat dan bekerja secara optimal Arsitektur Teknologi 19 Teknologi yang dipakai harus mencakup keamanan yang kuat Arsitektur Teknologi 20 Teknologi yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis organisasi pemerintahan daerah Arsitektur Teknologi
Berdasarkan TOGAF dan Peraturan Presiden 132 2022 [9][20]
Pada  tabel  2  terlihat  prinsip  arsitektur  yang sudah  dirancang oleh penulis dari beberapa contoh prinsip  arsitektur  yang  disertakan  dalam  kerangka kerja  TOGAF,  kemudian  diambil  juga  beberapa prinsip dari arsitektur SPBE nasional sebagai acuan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3.2. Fase Visi Arsitektur
Pada  fase  ini  akan  dibahas  mengenai penyusunan visi arsitektur, misi arsitektur, identifikasi objektif, kebutuhan bisnis dan stakeholder .  Tujaun  dari  fase  ini  adalah  untuk mengembangkan  kapabilitas  dan  nilai  bisnis  yang akan  dihasilkan  dari Enterprise  Architecture. Visi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan landasan utama dalam
penyusunan  arsitektur  SPBE  khususnya  untuk pemerintah  daerah.  Visi  ini  bertujuan  untuk mencapai  " Terwujudnya  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  yang  terpadu  dan  menyeluruh untuk  mencapai  birokrasi  dan  pelayanan  publik yang  berkinerja  tinggi." Konsep  visi  ini  menjadi pijakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan SPBE  di  seluruh  Instansi  Pusat  dan  Pemerintah Daerah [9].  Adapun  misi enterprise  architecture juga  dipetakan  dari  arsitektur  SPBE  nasional  yang meliputi:
A. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan  tata  kelola  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik yang terpadu;
B. Mengembangkan  pelayanan  publik  berbasis elektronik  yang  terpadu,  menyeluruh,  dan menjangkau masyarakat luas;
C. Membangun  fondasi  teknologi  informasi  dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
D. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3.3. Fase Arsitektur Bisnis
Dalam  tahap  ini,  dilakukan  penentuan arsitektur  bisnis  organisasi  berdasarkan  prinsip- prinsip  arsitektur  dan  visi  arsitektur  yang  telah disiapkan sebelumnya. Tujuan utama dari tahap ini adalah  untuk  merumuskan  target  arsitektur  bisnis yang dapat mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya serta langkah strategisnya di masa depan.  Dasar  dari  perubahan  arsitektur  bisnis sasaran  untuk  pemerintah  daerah  Kabupaten Tasikmalaya  adalah  analisis  perbandingan  proses bisnis yang ada di dokumen internal dengan melihat beberapa  faktor.  Adapun  faktor  yang  diperhatikan ialah  rekomendasi  pada  arsitektur  SPBE  nasional, melihat  isu  strategis  yang  dialami  oleh  internal organisasi,  serta  melakukan  analisis  organisasi eksternal  serupa  yaitu  Kabupaten  Cirebon  yang sudah  merancang enterprise  architecture SPBE- nya.
Pada  gambar  2  menunjukan  bagaimana value chain pada organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Value chain terdiri dari proses utama serta proses pendukung dengan pemangku kepentingan yang terkait. Sedangkan pada gambar 3 terlihat bagaimana pemangku kepentingan dipetakan  berdasarkan value  chain yang  ada  pada pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
Gambar 2. Value Chain Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Gambar 3. Peta Pemangku Kepentingan terhadap Value Chain
Pada gambar 4 menunjukan bagaimana setiap value  chain pada  organisasi  pemerintah  daerah Kabupaten  Tasikmalaya  dipetakan  sampai  tingkat sub-aktivitas.  Perubahan  signifikan  pada  proses bisnis sasaran ialah, bagaimana Kabupaten
Tasikmalaya  merespons  isu  strategis  dengan  E- Pesantren, E-Pertanian, E-Pariwisata (Desa Digital), serta  TASIKSEHAT  sebagai  sistem  informasi kesehatan.
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

## Gambar 4. Arsitektur Bisnis Sasaran

## 3.4. Fase Arsitektur Data
Dalam  tahap  ini,  dilakukan  penentuan arsitektur  data  organisasi  berdasarkan  prinsip- prinsip  arsitektur  dan  visi  arsitektur  yang  telah disiapkan  sebelumnya,  serta  arsitektur  proses bisnis yang sudah disusun sebelum fase ini. Untuk
menentukan  arsitektur  data  sasaran,  penulis menganalisis  referensi  arsitektur  SPBE  nasional serta  mempertimbangkan  setiap pain  point yang diutarakan oleh  narasumber  yang  ada di  internal organisasi.

## Gambar 5. Arsitektur Data Sasaran
Dalam  tahap  ini,  dilakukan  penentuan arsitektur  data  organisasi  berdasarkan  prinsip- prinsip  arsitektur  dan  visi  arsitektur  yang  telah disiapkan  sebelumnya,  serta  arsitektur  proses bisnis yang sudah disusun sebelum fase ini. Pada arsitektur  data  sasaran  tidak  terjadi  perubahan mendasar dalam komposisi data, melainkan lebih berfokus pada penyelesaian pain point yang telah diidentifikasi oleh stakeholder . Beberapa perubahan  kunci  yang  dihasilkan  melibatkan
penyesuaian  data  dengan  Peraturan  BPS  No.  4 Tahun 2021, menitikberatkan pada kepatuhan dan standarisasi  data  sesuai  regulasi  yang  berlaku. Selain  itu,  perancangan  tata  kelola  data  menjadi fokus  penting  untuk  meningkatkan  integritas, keamanan, dan ketersediaan data.
Adapun  langkah-langkah  strategis  lainnya mencakup  perancangan  data warehouse ,  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
penyimpanan  dan  akses  data  secara  efisien. Pengenalan  perancangan big  data menjadi langkah progresif untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar, memberikan wawasan  yang  lebih  mendalam  dan  cepat terhadap informasi yang relevan. Integrasi dengan Satu Data Indonesia juga menjadi bagian integral dari  perubahan  ini,  memastikan  keselarasan  dan interoperabilitas data dengan tingkat nasional.
3.5. Fase Arsitektur Aplikasi
Dalam  tahap  ini,  dilakukan  penentuan arsitektur aplikasi organisasi berdasarkan prinsip- prinsip  arsitektur  dan  visi  arsitektur  yang  telah disiapkan  sebelumnya,  serta  arsitektur  proses bisnis dan data yang sudah disusun sebelum fase ini. Untuk menentukan arsitektur aplikasi sasaran, penulis  menganalisis  referensi  arsitektur  SPBE nasional,  mempertimbangkan  setiap pain  point yang  diutarakan  oleh  narasumber  yang  ada  di internal  organisasi,  serta  didasari  oleh  hasil analisis organisasi eksternal.

## Gambar 6. Arsitektur Aplikasi Sasaran
Pada  gambar  6  terlihat  arsitektur  aplikasi sasaran    yang  memberikan  penekanan  pada penambahan  aplikasi  khusus  dan  strategis  yang mendukung pengembangan sektor-sektor kunci di Kabupaten Tasikmalaya. Pengembangan aplikasi E-Pesantren,  E-Pertanian,  dan  E-Pariwisata mencerminkan  komitmen  untuk  menyelesaikan isu  strategis  dan  juga  meningkatkan  sektor pendidikan,  pertanian,  dan  pariwisata  melalui pemanfaatan  teknologi  informasi.  Selain  itu, pengembangan aplikasi TASIKSEHAT menandai transformasi dari BEDMON, memperluas dampaknya  dari  satu  rumah  sakit  menjadi implementasi di seluruh kabupaten.
Perubahan  arsitektur  juga  merespons pain point yang  diidentifikasi  oleh stakeholder , termasuk  migrasi  aplikasi  yang  sudah  ada  ke sistem middleware .  Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  integrasi  antaraplikasi  internal maupun  eksternal,  mengatasi  kendala  keamanan data,  dan  meningkatkan  kinerja  sistem  secara keseluruhan. Selain itu, pengembangan Executive Information  System ( Dashboard data  untuk
Bupati)  merupakan  langkah  proaktif  dalam menanggapi  kebutuhan  kepemimpinan  dan memastikan  pengambilan  keputusan  yang  lebih efektif.
3.6. Fase Arsitektur Teknologi
Pada  tahap  ini,  dilakukan  penentuan arsitektur  teknologi  dan  keamanan  organisasi berdasarkan  prinsip-prinsip  arsitektur  dan  visi arsitektur yang telah disiapkan sebelumnya, serta arsitektur  proses  bisnis  yang  sudah  disusun sebelum  fase  ini.  Untuk  menentukan  arsitektur data  sasaran,  penulis  menganalisis  referensi arsitektur SPBE nasional serta
mempertimbangkan  setiap pain  point yang diutarakan oleh  narasumber  yang  ada di  internal organisasi.  Dapat  terlihat  pada  gambar  7 bagaimana pemetaan teknologi yang dipakai oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Tasikmalaya dikemudian hari.
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
Gambar 7. Arsitektur Teknologi Sasaran
Penambahan  teknologi  pada  arsitektur teknologi  sasaran  ialah  adanya virtual  private network dan disaster  recovery  center. Dasar penambahan tersebut didasari oleh pain point para stakeholder  yang  menyoroti  dua  aspek  utama yang  menjadi  kendala.  Pertama,  dibutuhkan teknologi  VPN  untuk  mendukung  fleksibilitas
pekerjaan, memungkinkan pegawai untuk memperbaiki aplikasi layanan yang tidak berjalan optimal  dari  berbagai  lokasi.  Kedua,  pain  point menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Tasikmalaya merupakan  kawasan  rawan bencana, menjadikan pengembangan Disaster Recovery Center (DRC) sebagai langkah krusial.

## Gambar 8. Arsitektur Keamanan Sasaran
Perubahan  pada  arsitektur  kemanan  sangat signifikan.  Hal  tersebut  didasari  oleh  lemahnya perhatian  keamanan  informasi  pada  internal organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang hanya memperhatikan keamanan.  Perubahan  siginifikan  pada  arsitektur keamanan  didasari  oleh  hasil  analisis  penulis terhadap arsitektur SPBE nasional dan  arsitektur
organsiasi  eksternal.  Selain  hal  tersebut,  penulis juga mempertimbangkan rekomendasi keamanan informasi  pada  ISO  27002  dalam  merumuskan aristektur keamanan sasaran [22].
3.7. Fase Kesempatan dan Solusi
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
Pada  tahap  ini,  dilakukan  penjabaran terhadap  isu  strategis  yang  dihadapi  oleh organisasi  yaitu  pemerintah  daerah  Kabupaten Tasikmalaya.  Isu  strategis  yang  dijabarkan  pada tahap ini merupakan dasar utama dari perubahan setiap  arsitektur  pada  penelitian  ini.  Adapun penjabaran  isu  strategis  beserta  solusi  pada pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya ialah sebagai berikut:

## A. Pendidikan Pesantren
Kabupaten  Tasikmalaya  dikenal  sebagai kota santri yang kental dengan keberadaan dunia pesantren. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek  dalam  sektor  pendidikan  yang  masih menunjukkan  tantangan.  Secara  umum,  kualitas dan  tata  kelola  pendidikan  di  wilayah  ini  belum optimal,  tercermin  dari  birokrasi  yang  belum memenuhi standar pelayanan minimal. Kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan turut memberikan dampak pada rendahnya minat terhadap  pendidikan  itu  sendiri.  Selain  itu, fasilitas  pendidikan  masih  memerlukan  evaluasi menyeluruh  untuk  memastikan  kecukupan  dan ketersediaan  yang  memadai.  Di  samping  itu, terdapat  ketidakmerataan  dalam  kualifikasi tenaga pengajar, dengan masih sedikit yang telah tersertifikasi.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini, perlu dilakukan upaya perbaikan secara menyeluruh,  termasuk  peningkatan  kualitas birokrasi,  peningkatan  aksesibilitas  pendidikan, pembenahan fasilitas pendidikan, dan peningkatan kualifikasi tenaga pengajar.
Sebagai  solusi  dari  kesempatan  tersebut, solusinya  merupakan  pengembangan  sistem informasi  E-Pesantren  yang  bisa  menjangkau ekosistem  pendidikan  pesantren  yang  ada  di Kabupaten  Tasikmalaya.  Sistem  informasi  ini diharapkan  dapat  menjangkau  segala  urusan pendidikan pesantren yang terkait dengan semua pemangku  kepentingan  seperti  santri,  pengajar, serta  manajemen.  Untuk  contoh use  case yang dapat  digunakan,  penulis  merekomendasikan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Komarudin mengenai pengembangan digitalisasi pesantren di Jawa Barat [23].
B. Pertanian Kabupaten  Tasikmalaya,  dengan  kondisi alamnya  yang  subur,  secara  luas  dimanfaatkan sebagai  lahan  pertanian  yang  potensial.  Namun, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi oleh para  petani  di  wilayah  ini.  Salah  satu permasalahan utama adalah kurangnya pengetahuan  mengenai  teknologi  pertanian
terkini,  sehingga  petani kesulitan  untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Seiring dengan itu,  sebagian  besar  pupuk  (40%)  dan  pestisida (70%)  yang  digunakan  bergantung  pada  impor, menunjukkan  tingginya  ketergantungan  pada sumber daya luar. Tantangan tambahan dihadapi oleh  petani  di  desa-desa,  seperti  akses  yang terbatas  ke  pasar  untuk  menjual  hasil  pertanian, sulitnya akses ke pemasok untuk pembelian bahan baku  seperti  bibit,  dan  keterbatasan  transportasi yang  mempersulit  mobilitas  mereka.  Dengan memahami  permasalahan  ini,  langkah-langkah strategis  dapat  diambil  untuk  meningkatkan kesejahteraan  petani  dan  meningkatkan  daya saing sektor pertanian di Kabupaten Tasikmalaya.
Sebagai  solusi  dari  kesempatan  tersebut, solusinya  merupakan  pengembangan  sistem informasi  E-Pertanian  yang  dapat  menjangkau segala  urusan  rantai  pasok  pertanian.  Dari  mulai urusan di tingkat hulu seperti pemasok, sampai ke tingkat  hilir  seperti  pasar  sebagai  wadah  untuk penjualan hasil pertanian. Untuk contoh use case yang dapat digunakan, penulis
merekomendasikan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Annisa  mengenai  digitalisasi pertanian  untuk  menyelesaikan  permasalahan rantai pasok [24].
C. Pariwisata Kabupaten  Tasikmalaya,  dengan  potensi kawasan  pariwisata  yang  meliputi  wisata  alam, budaya,  dan  berbagai  objek  wisata  buatan, menawarkan  daya  tarik  yang  signifikan.  Pada sektor  wisata  alam,  Kabupaten  Tasikmalaya membanggakan pantai-pantai indah dan pemandangan  pegunungan  yang  menakjubkan. Selain itu, terdapat juga wisata budaya yang unik, seperti  Kampung  Naga,  yang  menjadi  nilai tambah  tersendiri.  Meskipun  memiliki  potensi besar, sektor pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya dijadikan strategis  utama,  dan  hal  ini  tercermin  dari kurangnya perkembangan  yang  signifikan dalam jumlah  pengunjung  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dari  tahun  ke  tahun.  Perlu  adanya  upaya strategis dan peningkatan promosi untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang dimiliki, sehingga Kabupaten Tasikmalaya dapat berkembang  menjadi  destinasi  unggulan  yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional.
Sebagai  solusi  dari  kesempatan  tersebut, solusinya  merupakan  pengembangan  sistem informasi  E-Pariwisata  (Desa  Digital).  Sistem informasi tersebut diharapkan dapat
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
mengefektifkan  segala  urusan  dalam  ekosistem pariwisata, serta dapat menambah kanal tambahan untuk  menambah  pendapatan  asli  daerah Kabupaten  Tasikmalaya  dalam  hal  pariwisata. Untuk  contoh use  case yang  dapat  digunakan, penulis  merekomendasikan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Pramudya  mengenai  sistem informasi khusus untuk sektor pariwisata [25].

## 3.8. Fase Perancangan Implementasi
Pada  tahap  ini,  dilakukan  pemetaan  segala program yang akan dilakukan dari setiap domain arsitektur.  Terlihat  pada  tabel  3  bagaimana penulis membuat kriteria bisnis sebagai pengukur tingkat  dampak  program  terhadap  organisasi, serta  usaha  implementasi  sebagai  alat  ukur kesulitan  dalam  merealisasikan  setiap  program yang diusulkan.
Tabel 3. Kriteria Bisnis dan Implementasi
No Kriteria Nilai 1 Dampak untuk bisnis Sangat tinggi 5 Sangat rendah 1 2 Usaha implementasi Sangat mudah 5 Sangat sulit 1 Kriteria bisnis dan implementasi Setelah kriteria bisnis dan usaha implementasi  dipetakan  pada  tabel  3,  kemudian penulis melakukan wawancara dengan stakeholder terkait  penilaian  dalam  setiap program  yang  diusulkan  untuk  menentukan urutan setiap program itu dilakukan. Peta rencana untuk setiap program pada arsitektur bisnis dapat dilihat pada tabel 4, setiap program pada arsitektur data  dapat  dilihat  pada  tabel  5,  setiap  program pada arsitektur aplikasi dapat dilihat pada tabel 6, setiap  program  pada  arsitektur  teknologi  dapat dilihat  pada  tabel  7,  serta  untuk  setiap  program pada arsitektur keamanan dapat dilihat pada tabel 8.

## Tabel 4. Peta Rencana Implementasi Arsitektur Bisnis
No Program Tahun 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0
1 Pengembangan inovasi layanan E- Pesantren
2 Pengembangan Program Beasiswa untuk Petani
3 Pengembangan Program Beasiswa
untuk Santri 4 Peningkatan Wawasan Internal Mengenai E-Pesantren, E- Pertanian, dan E-Pariwisata No Program Tahun 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 5 Pembangunan Ekosistem E-
Pesantren
6 Pembangunan Ekosistem E-
Pertanian
7 Pembangunan Ekosistem E- Pariwisata Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Tabel 5. Peta Rencana Implementasi Arsitektur Data No Program Tahun 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Penyesuaian data dengan peraturan BPS No.4 Tahun 2021
2 Perancangan tata kelola data
3 Perancangan data warehouse
4 Perancangan big data
5 Integrasi dengan Satu Data
Indonesia Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
Tabel 6. Peta Rencana Implementasi Arsitektur Aplikasi
No Program Tahun 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Pengembangan aplikasi E-
Pesantren
2 Pengembangan aplikasi E- Pertanian
3 Pengembangan aplikasi E- Pariwisata
4 Pengembangan aplikasi
TASIKSEHAT 5 Pengembangan executive information system
6 Pengembangan dan Integrasi
Middleware Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
Tabel 7. Peta Rencana Implementasi Arsitektur Teknologi
No Program Tahun 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0
1 Pengembangan Disaster Recovery
Center
2 Pengembangan Virtual Private
Network Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
Tabel 8. Peta Rencana Implementasi Arsitektur Keamanan
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
No Program Tahun 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 1 Penyusunan tim penanggung jawab keamanan informasi
2 Perancangan sistem sumber kode
3 Perancangan sistem keamanan aplikasi
4 Perancangan sistem anti malware
5 Perancangan disaster recovery plan
6 Perancangan panduan pembaruan dan perbaikan teknologi informasi
7 Perancangan panduan pemulihan dan pencadangan data
8 Perancangan panduan enkripsi
data 9 Perancangan panduan siklus data
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menghasilkan  rancangan enterprise  architecture  yang  sesuai  dengan arsitektur nasional SPBE dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah Kabupaten
Tasikmalaya.  Proses  perancangan  mengikuti tahapan TOGAF ADM, melibatkan fase pendahuluan,  visi  arsitektur,  arsitektur  bisnis, arsitektur  data,  arsitektur  aplikasi,  arsitektur teknologi,  kesempatan  dan  solusi,  serta  rencana implementasi.  Fase  pendahuluan  mencakup identifikasi  ruang  lingkup  organisasi,  rencana strategis dari RPJMD, dan prinsip arsitektur yang sesuai  dengan  arsitektur  SPBE  nasional.  Visi arsitektur organisasi pemerintah daerah ditetapkan sebagai "Terwujudnya sistem pemerintahan  berbasis  elektronik  yang  terpadu dan  menyeluruh  untuk  mencapai  birokrasi  dan pelayanan  publik  yang  berkinerja  tinggi."  Pada fase arsitektur bisnis, tujuh sub-aktivitas disederhanakan  menjadi  dua,  dengan  tujuh perubahan  besar  untuk  mengatasi  isu  strategis. Arsitektur  data  melibatkan  lima  perubahan signifikan  untuk  menangani  masalah  data. Arsitektur  aplikasi  menghasilkan  enam  solusi untuk  menyelesaikan  permasalahan  internal  dan integrasinya  pada  arsitektur  SPBE  nasional. Arsitektur teknologi menambahkan dua teknologi baru  untuk  mendukung  domain  proses  bisnis, data, dan aplikasi. Arsitektur keamanan melibatkan sembilan penambahan langkah keamanan  untuk  melindungi  organisasi  dari serangan  pada  sistem  informasi.  Perencanaan perubahan  arsitektur  disusun  sesuai  dengan periode  RPJMD  selama  lima  tahun  (2025-2029) dan  diawali  dengan  pembentukan  kriteria berdasarkan  dampak  terhadap  organisasi  dan usaha. Rancangan enterprise architecture dan peta
rencana  divalidasi  oleh  ahli  dan stakeholder terkait.  Saran  penelitian  selanjutnya  untuk melanjutkan  penelitian  ini  melibatkan  dua  aspek utama.  Pertama,  pentingnya  untuk  memperluas cakupan  perancangan  enterprise  architecture dengan melibatkan fase-fase lain dalam  TOGAF ADM,  seperti  fase-fase  lanjutan  setelah  peta perencanaan. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap kerangka kerja enterprise  architecture .  Kedua,  disarankan untuk  menggali  lebih  dalam  dalam  pemetaan proses  bisnis  hingga  tingkat  SOP  sesuai  dengan arahan  SPBE.  Langkah  ini  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  yang  lebih  komprehensif dan  terinci  tentang  proses  bisnis  yang  terlibat, memastikan  kesesuaian  dengan  pedoman  SPBE secara lebih rinci.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  atas  bimbingan  dan  dukungan penuh  dari  pembimbing  penelitian  saya  kali  ini yaitu Pak Dr. Rizal Fathoni Aji, S.Kom., M.Kom. Kemudian  saya  juga  mengucapkan  ucapan terimakasih  sebesar  besarnya  kepada  keluarga yang selalu senantiasa mendukung dan memberikan do'a.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M.  D.  Lytras  and  A.  C.  Şerban,  “E-Government Insights  to  Smart  Cities  Research:  European  Union (EU) Study and the Role of Regulations,” IEEE Access , vol. 8, pp. 65313–65326, 2020, doi:
10.1109/ACCESS.2020.2982737. [2] N.  N.  Qomariyah  and  A.  Priandoyo,  “Industry  4.0 strategic alignment framework: Multilevel perspective of  digital  transition  in  Indonesia,”  in Proceeding  - ICoSTA 2020: 2020 International Conference on Smart Technology and  Applications:  Empowering Industrial IoT by Implementing Green Technology for Sustainable Development ,  Institute  of  Electrical  and  Electronics
Engineers Inc., Feb. 2020. doi: 10.1109/ICoSTA48221.2020.1570611033. [3]
M.  Whisper,  van  D.  Liezl,  and  C.  Rojanette, “Development of an Industry 4.0 Competency Maturity Model,” SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS , 2021.
[4] D.  Wulandari,  S.  F.  S.  Gumilang,  and  R.  Mulyana, “PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE
LAYANAN SPBE (E-GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN PEMKAB SUKABUMI,” JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi) , vol. 8, no. 1,
pp.
19–26, Dec. 2021, doi: 10.33330/jurteksi.v8i1.1204. [5] S. R. Chohan and G. Hu, “Success Factors Influencing Citizens’  Adoption  of  IoT  Service  Orchestration  for Public  Value  Creation  in  Smart  Government,” IEEE Access ,  vol.  8,  pp.  208427–208448,  2020,  doi: 10.1109/ACCESS.2020.3036054.
[6] R. Awaludin Rizal, R. Sarno, and K. Rossa Sungkono, “COBIT  5  for  analysing  information  technology governance  maturity  level  on  masterplan  E- Government,”  in Proceedings  -  2020  International Seminar on Application for Technology of Information and Communication: IT Challenges for Sustainability,
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 187-199 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
Scalability,  and  Security  in  the  Age  of  Digital Disruption, iSemantic 2020 , Institute of Electrical and Electronics  Engineers  Inc.,  Sep.  2020,  pp.  517–522. doi: 10.1109/iSemantic50169.2020.9234301.
[7] Presiden  Republik  Indonesia, Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik . Indonesia, 2018.
[8] Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi, Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik . Indonesia, 2020.
[9] P.  R.  Indonesia, Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 132 . 2022.
[10] Bappeda,  “RPJMD  Kabupaten  Tasikmalaya  Tahun 2021-2026.”  Badan  Perencanaan  Daerah  Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, pp. 1–587, 2021.
[11] Presiden Republik Indonesia, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 .
[12] H.  Winarno,  “Perencanaan  Enterprise  Architecture berdasarkan Kerangka Kerja TOGAF: Studi Kasus PT
XYZ,” Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.
[13] M.  Defriani  and  M.  G.  Resmi,  “E-Government Architectural  Planning  Using  Federal  Enterprise Architecture  Framework  in  Purwakarta  Districts
Government,” in 2019 Fourth International Conference  on  Informatics  and  Computing  (ICIC) , 2019, pp. 1–9. doi: 10.1109/ICIC47613.2019.8985819.
[14] A.  Dwi  Palupi  and  R.  Maulidina  Surosa, Enterprise Architecture  Design  for  Construction  Services  Using The  Open  Group  Architecture  Framework  (TOGAF): Case  Study  Ministry  of  Public  Works  and  Housing, Indonesia;  Enterprise  Architecture  Design  for Construction  Services  Using  The  Open  Group Architecture  Framework  (TOGAF):  Case  Study Ministry  of  Public  Works  and  Housing,  Indonesia . 2018. [15] A. K. Darmawan, F. Masykur, M. Muhsi, B. A. Umam, and R. Rofiuddin, “Proposing Enterprise  Architecture for  Smart  Regencies  in  Indonesia:  A  Perspective  of Zachman  Framework  (ZF),”  in 9th  International Conference  on  ICT  for  Smart  Society:  Recover Together, Recover Stronger and Smarter Smartization, Governance  and  Collaboration,  ICISS  2022  -
Proceeding ,  Institute  of  Electrical  and  Electronics Engineers Inc., 2022. doi: 10.1109/ICISS55894.2022.9915118.
[16] C. Gebayew and A. A. Arman, “Modify TOGAF ADM for Government Enterprise Architecture : Case Study in Ethiopia,” in 2019 IEEE 5th International Conference on Wireless and Telematics (ICWT) , 2019, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICWT47785.2019.8978260.
[17] A. B. Costa and M. A. Brito, “Enterprise Architecture Management Constant maintenance and updating of the Enterprise  Architecture,”  in Iberian  Conference  on
Information  Systems  and  Technologies,  CISTI ,  IEEE Computer Society, 2022. doi: 10.23919/CISTI54924.2022.9820068. [18]
T. K. Hazra and B. Unhelkar, Enterprise Architecture for  Digital  Business:  Integrated  Transformation Strategies . CRC Press, 2020.
[19] R. D. Schilling, “Theories to Understand the Dynamic Nature  of  Enterprise  Architecture,”  in Proceedings  - IEEE  International  Enterprise  Distributed  Object Computing Workshop, EDOCW , Institute of Electrical and  Electronics  Engineers  Inc.,  Nov.  2018,  pp.  153– 161. doi: 10.1109/EDOCW.2018.00030.
[20] Open  Group, The  Open  Group  Architecture Framework (TOGAF) Version 9 . Van Haren Pub, 2009.
[21] D. Coghlan and T. Brannick, Doing Action Research In Your Own Organization . Sage Publication Ltd, 2005.
[22] G. Gioferi and Y. Yulhendri, “Penilaian Risiko TI Pada Website DosenIT Dengan Framework ISO 31000 Dan ISO  27002,” Jurnal  Teknologi  Dan  Sistem  Informasi
Bisnis ,  vol.  5,  no.  4,  pp.  409–419,  Oct.  2023,  doi: 10.47233/jteksis.v5i4.897.
[23] E. Komarudin, R. S. Bahri, D. F. Maulana, and A. R. Maulana,  “Model  Perancangan  Aplikasi  Pesantren Matic  Pada  Forum  Pondok  Pesantren  Jawa  Barat,”
2019. [24] L.  H.  Annisa,  “Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  pada  Pengembangan  Rancangan  Model Rantai Pasok pada Bidang Pertanian,” 2023.
[25] D.  Pramudya,  A.  Zaidiah,  B.  Triwahyono,  P.  Studi
Sistem  Informasi,  and  F.  Ilmu  Komputer  UPN, APLIKASI  PROMOSI PARIWISATA BERBASIS  WEB DENGAN
MENGGUNAKAN
FRAMEWORK CODEIGNITER . Jakarta: Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA), 2020.