Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018

## ANALISIS STAKEHOLDER PENGELOLAAN KAWASAN KAKI JEMBATAN SURAMADU SISI MADURA (KKJSM)
M. Husni Tamrin
Universitas Hang Tuah
m.husnitamrin@hangtuah.ac.id
Agus Wahyudi Universitas Hang Tuah agus.Wahyudi@hangtuah.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  describe  the  stakeholders  involved  in  the development  of  the  suramadu  region  based  on  their  influence  (Power)  and  interests (Interest) in the area of the Suramadu Bridge on the Madura side (KKJSM). The method used in this study is a qualitative research method. With the crane technique data obtained by using direct analysis of research objects, namely the government, the public, the private sector  that  develops  the  upper  area  in  the  area  of  the  suramadu  bridge  side  of  Madura (KKJSM).
The results in this study show that the stakeholders involved in the development of the  Suramadu  village  side  Madura  area  (KKJSM)  consist  of  primary,  key  and  secondary stakeholders.  BP-BPWS  which  is  given  the  mandate  as  the  implementing  agency  -  the development  agency  of  the  suramadu  region  must  be  able  to  work  together  with stakeholders  in  reaching  the  circle.  Meanwhile.  Main  Stakeholders  are  Community  / Villagers who have less power with high interests such as smooth sales and accessibility for visitors and also benefit from visitors who come in the area of the Suramadu Bridge side of Madura (KKJSM). Stakeholders include BPWS as the development of the Surabaya region - Madura which has high intention and high power which also aims for political interests and project interests.Keywords: Potential of Rural, Marine Ecotourism, Tourist Attractions.
Keywords : Stakeholder Analysis, Stakeholders, Public Policy

## I. Pendahuluan
Pulau  Madura  merupakan  pulau  terbesar  yang  ada  di  provinsi  Jawa  Timur  yang meliputi empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Salah satu  kabupaten  Di  Madura  masuk  dalam  kawasan  “GERBANGKERTOSUSILA”  (Gresik, Bangkalan,  Mojokerto,  Surabaya,  Sidoarjo  dan  Lamongan)  yang  merupakan  pintu gerbang daerah perdagangan dan perindustrian.
Kabupaten Bangkalan berbatasan langsung dengan Surabaya yang merupakan sentra produksi dan jasa dalam mendukung perekonomian di Jawa Timur. Laju pertumbuhan pembangunan  perekonomian  yang  ada  di  Surabaya,  Gresik  dan  Sidoarjo  menciptakan ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  dengan  Pulau  Madura.  Akses  yang  sulit  membuat pembangunan  perekonomian  di  Pulau  Madura  sedikit  terkendala.  Berawal  dari  itulah
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
pemerintah ingin menyatukan dengan membuka akses transportasi dengan menggagas pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan antara pulau Jawa dan Pulau Madura sehingga perkonomian di Pulau Madura bisa ditingkatan.
Laporan Rencana Kerja K/L yang disusun BP-BPWS tahun 2015 menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2012 sebesar 72,54% sedangkan IPM  Madura tahun 2012 sekitar 61,03-66,59%.   Persentase penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2012 menurun dari tahun   sebelumnya   yaitu   mencapai 13,08%  dan di Madura masih tinggi sekitar 21%. Data-data ini memperlihatkan perkembangan Madura masih di bawah rata-rata perkembangan Jawa Timur. Di sisi lain, kawasan Surabaya dan sekitarnya menjadi pusat ekonomi dan teknologi di Jawa Timur.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Maridjan menyatakan , Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS seharusnya dikaitkan dengan dua peraturan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi pemerintah daerah dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  pembagian  urusan  pemerintah. Dengan demikian, peraturan tersebut tak menimbulkan konflik wewenang.
"Terkait siapa yang duduk di posisi BPWS bukan masalah, tapi relasi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam perpres yang harus diperbaiki," kata Kacung.
Untuk  menganalisa stakeholder – stakeholder yang  terkait  dalam  pembangunana kawasan kaki Suramadu sisi Madura 600 hektar, dan  mencoba mengurai permasalahan yang  terkait  dengan  pembangunan  kawasan  ini  sebagai  motor  utama  perkembangan wilayah  Suramadu.  Melihat  latar  belakang  di  atas,  maka  masalah  yang  akan  dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemetaan stakeholders yang terlibat dalam pengembangan wilayah suramadu berdasarkan pengaruh (Power) dan kepentingannya (Interest) di kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM).
Tujuan  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  peta stakeholders  yang  terlibat  dalam  pengembangan  wilayah  suramadu  berdasarkan pengaruh ( Power ) dan kepentingannya ( Interest ) di kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM).

## II. Landasan Teori Kebijakan Publik
Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis  Kebijakan  Publik ,  pengertiannya  sebagai  berikut:  “Kebijakan  Publik  ( Public Policy )  adalah  pola  ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132).
Kebijakan  publik  sesuai  apa  yang  dikemukakan  oleh  Dunn  mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya  keputusan-keputusan  untuk  melakukan  tindakan.  Kebijakan  publik  yang dimaksud  dibuat  oleh  badan  atau  kantor  pemerintah.  Suatu  kebijakan  apabila  telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang  memobilisasikan  sumber  daya  finansial  dan  manusia,  serta  dievaluasikan  agar dapat  dijadikan  sebagai  mekanisme  pengawasan  terhadap  kebijakan  tersebut  sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018

## Analisis Stakeholder
Analisis  stakeholder  adalah  identifikasi  stakeholder  kunci  proyek/program, penilaian  kepentingan  mereka,  dan  cara  di  mana  kepentingan  ini  mempengaruhi keberisikoan proyek dan kelayakan (ODA 1995, 3). Hal ini terkait dengan kedua penilaian kelembagaan  dan  analisis  sosial:  menggambarkan  pada  informasi  yang  berasal  dari pendekatan ini, tetapi juga berkontribusi terhadap penggabungan data tersebut dalam kerangka  tunggal. Analisis  stakeholder  memberikan  kontribusi  untuk  proyek  desain melalui kerangka logis, dan dengan membantu untuk mengidentifikasi bentuk yang tepat dari partisipasi stakeholder.

## Stakeholder
Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu issu stakeholder dapat  dikategorikan  kedalam  beberapa  kelompok  ODA  (1995) mengelompkkan stakeholder ke  dalam  yaitu stakeholder primer,  sekunder  dan stakeholder kunci. Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program,  dan  proyek  pemerintah  (publik)  dapat  kemukakan  kelompok  stakeholder seperti berikut :
a) Stakeholder utama  merupakan stakeholder yang  memiliki  kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka  harus  ditempatkan  sebagai  penentu  utama  dalam  proses pengambilan keputusan. Beberapa bagian yang terkait di dalamnya.
b) Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek,  tetapi  memiliki  kepedulian  ( concern )  dan  keprihatinan  sehingga mereka  turut  bersuara  dan  berpengaruh  terhadap  sikap  masyarakat  dan keputusan legal pemerintah. Beberapa bagian yang terkait di dalamnya.
c) Stakeholder kunci  merupakan stakeholder yang  memiliki  kewenangan secara  legal  dalam  hal  pengambilan  keputusan. Stakeholder kunci  yang dimaksud  adalah  unsur  eksekutif  sesuai  levelnya,  legisltif,  dan  instansi. Misalnya, stekholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. Beberapa bagian yang terkait di dalamnya.

## Kebijakan Pengelolahan Wilayah Surabaya-Madura
Peraturan  Presiden  Nomor  27  Tahun  2008  yang  diperbaharui  oleh  Peraturan Presiden  Nomor  23  Tahun  2009  tentang  Badan  Pengembangan  Wilayah  Surabaya – Madura:  Jembatan  Nasional  Suramadu  adalah  jembatan  yang  melintasi  Selat  Madura, menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya timur Kamal), Indonesia. Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan layang ( causeway ), jembatan penghubung ( approach bridge ), dan jembatan utama ( main bridge ).  Jembatan  ini  diresmikan  awal  pembangunannya  oleh  Presiden  Megawati Soekarnoputri  pada  20  Agustus  2003  dan  diresmikan  pembukaannya  oleh  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018

## Kebijakan Pengelolah Wilayah Pada Level Daerah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangkalan  Nomor    10  Tahun  2009  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan tahun 2009 – 2029 : Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten mengacu  pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), pedoman dan petunjuk  pelaksanaan  bidang  penataan  ruang,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang (RPJP) Kabupaten Bangkalan dan Rencana jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan.

## III. Metode Penelitian
Sesuai dengan tujuan, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  penelitian  ini  lebih  mengutamakan  makna dan tindakan  ( meaning  and actions ) dari pengalaman sekelompok manusia dan perilaku sosial  pada  umumnya  yang  dalam  hal  ini  adalah  para  stakeholders  atau  aktor kepentingan dalam pengembngan wilayah jembatan suramadu sesuai dengan Peraturan Presiden  Nomor  27  Tahun  2008  yang  diperbaharui  dengan  Perpres  Nomor  23  Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura. Penelitian ini banyak menampilkan fakta-fakta empiris secara naturalistik. Dengan demikian pendekatan yang dianggap  sesuai  untuk  menjawab  dan  menjelaskan  permasalahan  tersebut  adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah analisis  data  kualitatif,  mengikuti  konsep  yang  diberikan  Miles  and  Huberman  (1992) adalah model interaksi yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu:
1. Reduksi data yaitu dengan menajamkan, mengolongkan, membuang yang tidak perlu  dan  mengorganisasikan  data  dengan  cara  sedemikian  rupa  sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan di verifikasi.
2. Penyajian  data  yaitu  sekumpulan  informasi  yang  tersusun  dan  memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan / verifikasi dilakukan secara longgar, tetapi terbuka dan dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh
Lebih  lanjut  Analisis  data  diawali  dengan  penyajian  data  berdasarkan  kondisi eksisting stakeholder yang terlibat beserta peran dalam pengelolaan yang ditabulasikan sebagaimana dalam tabel 1.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Tabel 1 Matriks Analisis Kepentingan ( interest) dan Pengaruh ( power ) Stakeholder dalam Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura. No Stakeholders Kepentingan (Interest ) Pengaruh ( Power ) terhadap Proyek Prioritas Berdasarkan Kepentingan 1. Stakeholders 1 Kepentingan 1 Kepentingan 2 Kepentingan 3 (+) 1 2. Stakeholders 2 Kepentingan 1 Kepentingan 2 Kepentingan 3 (-) 2 3. Stakeholders 3 Kepentingan 1 Kepentingan 2 Kepentingan 3 (+) 3 4. Dst….. Kepentigan (+/-) 4 Keterangan : (+) = tinggi, (-) rendah, (+/-) = sedang Sumber : diolah penulis dari Overseas Development Administration (ODA) 1995.

## IV. Hasil Dan Pembahasan
P engembangan  kawasan  kaki  jembatan  suramadu  terdiri  dari  stakeholder premier, stakeholder kunci dan stakholder skunder. stakeholder premier meliputi warga desa dan masyarakat kawasan kaki jembayan suramadu.
Kegiatan  pengembangan  diwilayah  kaki  jembatan  suramadu  menimbulkan  dampak positif antara lain :
1)  Terbukanya  lapangan  pekerjaan  bagi  kawasan  kaki  jembatan  suramadu mayoritas  warga  membuka  warung  makan,  pemuda  Desa  sekitar mendapatkan pekerjaan sebagai petugas parkir dan kebersihan
2)  Adanya  interaksi  antara  warga  dengan  wisatawan  yang  berkunjung disuromadu  sehingga  terjadinya  suatu  pertukaran  informasi  wisata  dan budaya.
3)  Keterlibatan  warga  dalam  kegiatan  kepariwisataan  seperti  mengikuti sosialisasi serta partisipasi dalam kegiatan kelompok sadar wisata.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Tabel 2. Matriks Analisis Kepentingan ( Interest) dan Pengaruh ( Power ) Stakeholder Identifikasi Stakeholder Kepentingan (Interest) Pengaruh ( Power) terhadap Proyek Prioritas Berdasarkan Kepentingan Stakeholder Utama x Masyarakat Desa x BPWS x Kelancaran, kemudahan dan manfaat x Kepentingan Proyek (-) (+) 3 4 Stakeholder Pendukung x LSM
x Lembaga pemerintah
x Pengusaha
x Perguruan Tinggi
x LH Kab.Bangkalan
x DKP Kab.Bangkalan
x Disporabudpar Kab.Bangkalan x Kontrol sosial x Antisipasi kebijakan x Pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan x Investasi, fasilitas
x Penelitian
x SDM dan Lingkungan
x SDM dan Kemaritiman x SDM dan Kepariwisataan (-/+) (+) (+) (-) (-/+) (-/+) (-/+) (+) 4 3 4 3 2 2 2 3

## Stakeholder Kunci
x BPWS x Pemerintah Kab.
Bangkalan
x DPR Kab. Bangkalan x Kepentingan Politis
x Kepentingan Proyek
x Pertanggung jawaban kinerja x Legislasi,budgetting, Pengawasan x Pengawasan kinerja x Penyampaian spirasi masyarakat (+) (+) (+) (-/+) (-/+) (-/+) 4 3 3 2 1 2
Keterangan : (+) = tinggi, (-) rendah, (+/-) = sedang
Hasil  matrix  analisis  diatas  berdasarkan  kepentingan  adalah  BPWS,  lembaga pemerintah  serta  DPR  dengan  kepentingan  tinggi  dan  prioritas  juga  tinggi.  Namun masyarakat  juga  memiliki  kepentingan  rendah  namun  kekuatan  tinggi  dalam
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
pengembangan  dikawasan  kaki  jembatan  suramadu  sisi  madura.  Dalam  hal  tersebut bahwa  kebijakan  publik,  harusnya  sejak  awal  harus  melibatkan  masyarakat  dan stakeholder secara  bersama-sama  menentukan  arah  kebijakan (model  bottom-up), sehingga melahirkan suatu kebijakan yang adil dan demokratis.
Stakeholders  dalam  pengembangan  kawasan  kaki  jembatan  suramadu  memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukannya pemetaan stakeholders  berdasarkan  “pengaruh”  dan  “kepentingan”  dari  masing -masing stakeholder yang terlibat. Stakeholders yang terlibat di dalam pengembangan kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) terdiri dari stakeholders primer, kunci dan  sekunder.  BP-BPWS  yang  diberikan  mandat  selaku  badan  pelaksana – badan pengembangan wilayah suramadu harus dapat bekerja sama dengan Stakeholders dalam mencapai tujuannya. Karena setiap Stakeholders memiliki  kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin  dicapai    dapat    terwujud.  Badan  pengelola  wilayah  Suramadu  (BPWS)  dan Dinbudparpora  merupakan  stakeholders  kunci  yang  memiliki  peran  penting  dalam pengembangan  kawasan  Kaki  Jembatan  Suramadu  sisi  Madura  (KKJSM).  Stakeholders sekunder  meliputi  Dinas  keluatan  dan  perikanan,  dinas  kesehatan,  badan  lingkungan hidup,  aparat  keamanan  dan  pihak  luar  (swasta).  Pola  kerjasama  stakeholders  dalam pengembangan kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) bersifat sukarela dan “give and take” atau kemitraan mutualistik. Artinya, kedua belah pihak m endapatkan keuntungan kegiatan kerjasama yang dilakukan.

## V. Kesimpulan
Stakeholders  yang  terlibat  di  dalam  pengembangan  kawasan  Kaki  Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) terdiri dari stakeholders primer, kunci dan sekunder. BP- BPWS yang diberikan mandat selaku badan pelaksana – badan pengembangan wilayah suramadu harus dapat bekerja sama dengan Stakeholders dalam mencapai tujuannya. Karena setiap Stakeholders memiliki  kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai  dapat terwujud. Badan pengelola wilayah Suramadu (BPWS) dan Dinbudparpora merupakan stakeholders  kunci  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pengembangan  kawasan  Kaki Jembatan  Suramadu  sisi  Madura  (KKJSM).  Stakeholders  sekunder  meliputi  Dinas keluatan dan perikanan, dinas kesehatan, badan lingkungan hidup, aparat keamanan dan pihak luar (swasta). Pola kerjasama stakeholders dalam pengembangan kawasan Kaki Jembatan  Suramadu  sisi  Madura  (KKJSM)  bersifat  sukarela  da n  “give  and  take”  atau kemitraan mutualistik. Artinya, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan kegiatan kerjasama yang dilakukan.

## Daftar Referensi
Buku Dunn, William N.  2003. Analisis Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Howlett, Michael and M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems . Oxford University Press, Oxford
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Miles,  Mathew  J,  dan  A.  Michael  Hubberman.2007 Analisis  data  Kualitatif .  Jakarta  :  UI Press .Hal 1 Muchsin, dan Fadillah. P. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik . Malang: Averroes Press Sugiyono, 2009. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Pustaka Pelajar Yogyakarta
Peraturan Perundangan Laporan  kinerja  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Tahun  2010-2014    Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Peraturan Pemerintah No.  38 tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
Rencana  Kerja  K/L  (RENJA)  Badan  Pengembangan  Wilayah  Surabaya – Madura  (BP- BPWS) tahun 2015
Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Media Massa
http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/5602/dprd-sudah-saatnya-peran-bpws- diserahkan-ke-pemprov-jatim
Overseas  Development  Administration  (ODA)  1995,  Social  Development  Department,
Guidance  Note  On  How  To  Do  Stakeholder  Analysis  Of  Aid  Projects  And Programmes . http://www.euforic.org/gb/stake1.htm  Akses  tanggal  24 Februari 2016