## Hubungan Status Pekerjaan dengan Perilaku Kerja PP TB dalam Implementasi Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)

## Correlation between Employment Status and PP TB Behaviour in Tuberculosis Prevention Treatment (TPT) Implementation
Husnia Tahta Afwina 1* , Mateus Sakundarno Adi 2 , Bagoes Widjanarko 3
1 Magister Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro | email: tahta.husnia87@gmail.com
2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro | email: adisakundarno@lecturer.undip.ac.id
3 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro | email: bagoes62@lecturer.undip.ac.id *Korespondensi Penulis: tahta.husnia87@gmail.com
Abstrak
Latar  belakang: Fakta  dilapangan  terbukti  bahwa  belum  semua  PP  TB  melaksanakan  TPT,  menunjukkan  bahwa  adanya  masalah  dalam perilaku kerjanya. Faktor individual sakah satunya status pekerjaan ialah aspek utama dalam Implementasi TPT yang perlu dikaji lebih lanjut. Tujuan: Menganalisis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku kerja PP TB dalam Implementasi TPT.
Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif digunakan untuk menfidentifikasi tingkat pengetahuan dan perilaku  PP  TB  serta  keterkaitan  antara  keduanya.  Sedangkan  kualitatif  digunakan  untuk  menjabarkan  hasil  temuan.  Teknik  sampling menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 38 responden. Informan kualitatif diambil dari 1 responden yang terlibat dalam penelitian. Penelitian dilakukan di Tegal pada bulan Januari sampai November 2023. Instrumen kuantitatif menggunakan kuesioner yang telah  lolos  uji  expert,  validitas  dan  reliabilitas.  Studi  kualitatif  menggunakan  panduan  wawancara.  Analisis  menggunakan  uji  univariat  dan bivariat serta analisis data kualitatif dengan verbatim. Penelitian ini telah lolos uji etik dengan nomor 501/EA/KEPK-FKM/2023. Hasil: Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  sebagian  besar  PP  TB  ialah  PNS  dan  perilaku  kerjanya  buruk  (68,4%).  Hasil  juga menunjukkan adanya hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku PP TB dalam Implementasi TPT dengan p= 0,037. Setelah dilakukan studi kualitatif, ditemukan perbedaan perlakuan antara pegawai tetap dan pegawai kontrak seperti intensif dan beban kerja yang diberikan. Kesimpulan: Status pekerjaan berhubungan dengan perilaku kerja PP TB dalam Implementasi TPT.
Kata Kunci: Perilaku Kerja; PP TB; TPT; Terapi Pencegahan Tuberkulosis; Gibson

## Abstract
Introduction: Background: The facts in the field are proven that not all TB PPs have implemented TPT, indicating that there are problems in their work behavior. Individual factors, such as employment status, are the main aspects in the implementation of TPT that need further study. Objective: Analyze the relationship between employment status and work behavior of PP TB in the implementation of TPT. Method: The research used quantitative and qualitative study. Quantitative is used to identify the level of knowledge and behavior of TB PP and  the  relationship  between  the  two.  While  qualitative  is  used  to  describe  the  results  of  findings.  The  sampling  technique  uses  purposive sampling  with  a  sample  of  38  respondents.  Qualitative  informants  were  taken  from  1  respondent  involved  in  the  research.  The  study  was conducted in Tegal from January to November 2023. Quantitative instruments use questionnaires that have passed expert tests, validity and reliability. Qualitative studies using interview guides. The analysis used univariate and bivariate tests as well as qualitative data analysis with verbatim. This research has passed the ethical test number 501/EA/KEPK-FKM/2023.
Result: The results showed that most of the knowledge of PP TB was civil servants and poor work behavior (68.4%). The results also showed a  relationship  between  employment  status  and  PP  TB  behavior  in  the  implementation  of  TPT  with  p  =  0.037.  After  a  qualitative  study, differences in treatment between permanent employees and contract employees were found such as intensive and workload given.
Conclusion: Employment status is related to the work behavior of PP TB in the implementation of TPT.
Keywords: Work Behaviour; PP TB; TPT; Tuberculosis Prevention Treatment; Gibson

## ISSN 2597– 6052
DOI: https://doi.org/10.56338/mppki.v7i4.4785

## MPPKI

## Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia
The Indonesian Journal of Health Promotion
Research Articles
Open Access

## PENDAHULUAN
Tuberkulosis  (TBC)  merupakan  penyakit  menular  disebabkan  oleh bakteri Mycobacterium  Tuberculosis .  TBC merupakan salah satu masalah kesehatan di Dunia (1). Hal ini terjadi karena setiap tahunnya insiden TB  meningkat. Pada tahun 2020 ke tahun 2021, insiden TB meningkat sebesar 3,6% dan diestimasikan sebanyak 10,6 juta orang di dunia terkena TB pada tahun 2021. Beban ILTB di dunia pada tahun 2014 sendiri diperkirakan sebanyak 1.700.000.000 orang, dimana 35% diantaranya berasal dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia (2).
Sedangkan Tegal merupakan salah satu Kabupaten Prioritas yang menemukan kasus terbanyak, Kabupaten Tegal menyumbang 3.030 kasus TB dengan beban ILTB sebanyak 11.048 terduga pada tahun 2022 (3). Tingginya insiden TB tersebut,  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  upaya  preventif  melalui  Strategi  Nasional  pencegahan  kasus  TB dengan  Implementasi  Terapi  Pencegahan  Tuberkulosis  (TPT)    (4).  Implementasi  TPT  didasarkan  pada  probabilitas kondisi Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) yang akan berkembang menjadi TB aktif pada kelompok risiko (5).
ILTB  tersebut  merupakan  kondisi  tubuh  yang  terpapar  kuman  TB  namun  sifatnya  masih  pasif.  Orang  dengan ILTB pada tubuhnya termasuk kedalam golongan  kelompok populasi berisiko TB. Kelompok berisiko tersebut  yang memiliki  sistem  imun  yang  baik,  mampu  mengeliminasi  bakteri  Mycobacterium  Tuberculosis  secara  sempurna  dan dapat  mengendalikan  bakteri  TB  sehingga  tidak  timbul  gejala  sakit.  Sebaliknya,  orang  dengan  ILTB  yang  kondisi imunnya sedang lemah, dapat mengaktifkan kuman TB dan dapat menularkan kuman tersebut ke orang lain terutama pada kontak eratnya (5).
Implementasi  TPT  dilakukan  dengan  4  proses  Implementasi.  Pertama  yaitu  Identifikasi,  Penemuan  dan Pemeriksaan  ILTB  yang  terdiri  dari  identifikasi  populasi  berisiko,  penemuan  dan  pemeriksaan  ILTB.  Kedua  yaitu Pemberian  Terapi  Pencegahan  Tuberkulosis (TPT)  dan  pemantauan  efek  samping  serta pemantauan  kepatuhan  yang terdiri dari pilihan paduan TPT, pemantauan dan evaluasi TPT saat kontrol, hasil evaluasi bulanan, tatalaksana dosis TPT yang terlewat, hasil akhir pemberian TPT, interaksi obat (terutama untuk ODHA) dan kondisi serta pertimbangan khusus. Ketiga yaitu pengelolaan logistik yang meliputi perencanaan, perhitungan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi. Keempat yaitu monitoring dan evaluasi yang mencakup pencatatan, pelaporan dan indikator TPT (6).
Cakupan  yang  rendah  tersebut  belum  ada  pengkajian  lebih  lanjut.  Namun  beberapa  penelitian  sebelumnya menyebutkan bahwa cakupan pemberian TPT rendah disebabkan oleh monitoring dan evaluasi yang belum optimal (7– 9). Selain itu, koordinasi antar sektor juga penting untuk mendorong tercapainya target pemberian TPT (10). Penelitian lain  juga  menyebutkan  bahwa  kesuksesan  cakupan  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  peran  dan  perilaku  Tim  TB termasuk didalamnya yaitu PP TB. Namun belum ada penelitian yang meneliti terkait perilaku Petugas Kesehatan (PP TB)  dalam  melakukan  Implementasi  TPT,  kaitannya  dengan  kinerja  petugas  dalam  meningkatkan  cakupan  TPT tersebut.
Gibson  menyatakan  bahwa  faktor  individual  merupakan  aspek  penting  yang  mendukung  keberhasilan  pekerja dalam pencapaian target kinerja dalam teori yang dikembangkannya (11). Sedangkan kinerja pegawai menurut Gibson merupakan  perilaku  kerja  yang  terbentuk  dari  3  faktor  utama  yaitu  faktor  individual,  faktor  psikologis  dan  faktor organisasi (12). Faktor individual salah satunya status pekerjaan merupakan faktor penting dan berpengauh terhadap tercapainya kinerja pegawai (11,13). Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki beragam status pekerjaan dimulai dari pekerja dengan status harian, kontrak, tetap, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lain sebagainya.
Kinerja PP TB dalam penelitian ini merupakan perilaku yang ditampilkan setiap petugas sebagai hasil capaian sesuai  dengan  tugas  dan  wewenangnya  dalam  Implementasi  TPT.  Penelitian  sebelumnya  terkait  capaian  TPT  yang rendah dikarenakan kurangnya monitoring dan evaluasi dari tim Dinas Kesehatan.8 Monitoring dan evaluasi tersebut salah satunya yaitu dengan melihat indicator Implementasi TPT yang tidak mencapai target.14 Namun belum adanya penelitian lebih lanjut mengapa target tersebut tidak dapat tercapai hubungannya dengan perbedaan status kerja pada PP TB.
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengidentifikasi  perilaku  PP  TB  dan  faktor  yang  menurut  Gibson  paling berpengaruh  yaitu  faktor  individual  status  pekerjaan.  Selain  itu,  peneliti  akan  menganalisis  keterkaitan  antara  status pekerjaan dan perilaku kerja PP TB dalam pencapaian target Implementasi TPT serta alasannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status pekerjaan dan perilaku kerja PP TB dalam Implementasi TPT dan menganalisis keterkaitan antara kedua variable tersebut serta menjawab alasannya.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah explanatory  research yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis keterkaitan  antara  dua  variabel  melalui  pengujian  hipotesis.  Rancangan  penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Rancangan kuantitatif menggunakan studi potong lintang ( cross sectional study ) yang
ditekankan pada pengukuran data variabel bebas dan terikat dengan satu waktu pengukuran. Penelitian ini melakukan identifikasi  pada  variabel  pengetahuan  dan  perilaku.  Selanjutnya  dilakukan  analisis  keterkaitan  pada  masing-masing variabel.
Setelah  didapatkan  hasil  temuan  pada  data  kuantitatif,  penelitian  dilanjutkan  dengan  menggunakan  rancangan kualitatif  untuk  mengetahui  lebih  rinci  mengapa  hasilnya  baik  atau  buruk.  Rancangan  kualitatif  tersebut  merupakan pendalaman  hasil temuan  yang  dilakukan  dengan  cara  indepth  interview  kepada  salah  seorang  PP  TB  yang  menjadi responden dalam penelitian kuantitatif.
Penelitian dilakukan di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Tegal pada bulan Januari sampai dengan November 2023. Ruang lingkup penelitian ini yaitu tahun 2022 dan 2023. Tahun 2022 digunakan karena tahun tersebut hasil kinerja PP TB dapat diukur dan telah final. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh PP TB di Tegal. Populasi terdiri dari PP TB Puskesmas sebanyak 29 orang dan PP TB Rumah Sakit sebanyak 11 orang. Total populasi yaitu 40 orang. Kriteria inklusi pada penelitian ini  yaitu PP TB  yang  melaksanakan program TPT di wilayah kerja Kabupaten Tegal, PP TB yang  masih  bekerja  di  Fasyankes  tersebut  selama  Periode  tahun  2022  dan  bersedia  menjadi  responden  penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi nya yaitu PP TB yang sedang cuti, PP TBP yang tidak menjabat pada tahun 2022, termasuk Fasyankes yang baru beroperasi di tahun 2023 dan tidak bersedia menjadi responden.
Teknik  sampling  menggunakan purposive  sampling dengan  ukuran  sampelnya total  sampling .  Sampel  dalam penelitian ini yaitu 38 responden, 2 responden dikeluarkan dari kriteria inklusi karena instansinya baru beroperasi pada tahun 2022. Subjek penelitian pada kualitatif yaitu salah satu responden dari kuantitatif yang dipilih berdasarkan asal instansi, lama masa kerja, status kerja, besar wilayah kerja dan prestasi kerja yang didapatkan.
Instrumen dalam penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner menggunakan original kuesioner yang disusun oleh peneliti dan telah lulus uji expert , validitas dan reliabilitas. Uji expert melibatkan Kepala Sub. Koordinator P2P sekaligus Wakil Supervisor TBC Kab. Tegal, Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis (KOPI TB) Cabang Tegal dan TO TBC Kab. Tegal. Sedangkan uji validitas dan realibilitas melibatkan 30 PP TB di Kabupaten Brebes. Hasil uji validitas menggunakan kriteria nilai significant (2-tailed) . Sebanyak 2 item dalam instrumen  dinyatakan  tidak  lolos  uji  validitas  sehingga  dihapus  dari  instrumen.  Selanjutnya  dilakukan  uji  reliabilitas menggunakan  kriteria  nilai alpha  cronbach .  Hasil  uji  reliailitas  instrumen  yaitu  0,947  (>  0,6),  sehingga  instrumen dinyatakan  reliabel.  Total  butir  kuesioner  setelah  dilakukan  uji expert ,  validitas  dan  relibialitas  yaitu  8  item  untuk variable demografis.
Lembar observasi digunakan untuk mengidentifikasi variable perilaku kinerja PP TB dalam Implementasi TPT. Terdiri  dari  4  pertanyaan,  yaitu  4  indicator  dalam  Implementasi  TPT.  Lembar  ini  diisi  oleh  Tim  TB  Dinkes  dan dilakukan crosscheck bersama peneliti menggunakan aplikasi SITB milik akun tim Dinkes. Sedangkan pada pendekatan kualitatif menggunakan panduan wawancara sebagai instrumennya. Sebelum disusun, panduan tersebut terlebih dulu ditelusur hasil temuan pada penelitian kuantitatif.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  bertahap.  Data  kuantitatif  didapatkan  melalui  survey  dengan kuesioner  yang telah disusun. Pengambilan data ini dilakukan saat pertemuan Monev Dinkes pada 18 Oktober 2023 dengan sekali waktu Bersama-sama 38 responden. Sedangkan lembar observasi diisi oleh Tim TB Dinkes dan dilakukan crosscheck bersama peneliti dengan aplikasi SITB milik akun tim Dinkes.
Analisis  data  kuantitatif  menggunakan  analisis  univaiat  dan  bivariat.  Analisis  univariat  digunakan  untuk mengidentifikasi variable bebas (pengetahuan) dan variable terikat (perilaku kerja PP TB). Sedangkan analisis bivariat digunakan  untuk  menguji  hubungan  antara  keduanya.  Sebelum  dilakukan  analisis,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji normalitas data menggunakan Kolmogorf-Smirnov. Analisis data kuantitatif menggunakan bantuan aplikasi SPSS 25.0. Setelah dianalisis dan menemukan hasil, dilanjutkan pendalaman dengan studi kualitatif menggunakan indepth interview kepada informan. Analisis data kualitatif menggunakan analisis verbatim dan disesuaikan dengan  variable yang ingin dikaji mendalam.
Penyajian  data  kuantitatif  menggunakan  tabel  distribusi  frekuensi  sedangkan  data  kualitatif  disajikan  dengan kalimat pendukung hasil penelitian. Penelitian ini telah lolos uji etik dengan nomor 501/EA/KEPK-FKM/2023  yang diterbitkan oleh Departemen etik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro pada bulan September 2023.

## HASIL
Hasil analisis Kolmogrov-Smirnov pada variabel bebas penelitian menunjukkan data terdistribusi tidak normal dengan  nilai  p=0,000  (p  value  <  0,05).  Sehingga  analisis  data  univariat  menggunakan  median  sebagai  nilai  cut-off. Sedangkan analisis bivariat menggunakan model Chi Square .

## MPPKI (April, 2024) Vol. 7 No. 4

## Analisis Univariat
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Demografi PP TB No. Sub Variabel Kategori Frekuensi (N=38) Presentasi (%) Keterangan 1. Usia (tahun) 1. 24 – 43 2. 44 – 62 19 19 50 50 Mean: 41,95 Median: 43 Modus: 48 Min-Max: 24-62 Std. Dev: 11,143 2. Jenis Kelamin 1. Perempuan 2. Laki – laki 22 16 57,9 42,1 - 3. Instansi 1. Puskesmas 2. Rumah Sakit 29 9 76,3 23,7 - 4. Masa Kerja (tahun) 1. 2 – 8 2. 9 – 32 19 19 50 50 Mean: 11,45 Median: 8,5 Modus: 2 Min-Max: 2-32 Std. Dev: 10,123 5. Status Marital Kawin 38 100 - 6. Status Pekerjaan 1. Kontrak 2. BLUD 3. P3K
4. PNS 5. Pegawai Tetap 3 3 3 27 2 7,9 7,9 7,9 71,1 5,3 - 7. Pendidikan Terakhir 1. D3 2. D4 3. S1 4. S1/Profesi
5. S2
12 2
1 22 1
31,6 5,3 2,6 57,9 2,6 - 8. Profesi 1. Bidan 2. Perawat 1 37 2,6 97,4 - Total (N) 38 100
Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa PP TB berusia 24 sampai 62 tahun dengan masa kerja 2 sampai 32 tahun. Sebagian besar PP TB berjenis kelamin perempuan dengan status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan terakhir S1/Profesi dan profesinya perawat. Data menunjukkan seluruh PP TB berstatus menikah.
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Perilaku PP TB No. Perilaku Kinerja PP TB Frekuensi Presentase (%) 1. Kurang Baik 26 68,4 2. Baik 12 31,6 Total 38 100 Mean: 445,84 Median: 106
Modus: 0 Min-Max: 0-3572 Std. Dev: 774.554

## MPPKI (April, 2024) Vol. 7 No. 4
Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa sebagian besar perilaku PP TB dalam Implementasi TPT buruk. Kurang dari setelah PP TB yang berperilaku baik.
Tabel 3. Distribusi Frekuensi berdasarkan Indikator Implementasi TPT
No. Indikator Jawaban Mencapai Target Tidak Mencapai Target Keterangan F % F % 1. Jumlah Investigasi Kontak Dikunjungi 29 76,3 9 23,7 Mean: 428,29 Median: 98 Modus: 0 Min-Max: 0-3432 Std. Dev: 752,396 2. Cakupan Pemberian TPT 6 15,8 32 84,2 Mean: 10,47 Median: 2 Modus: 0 Min-Max: 0-84 Std. Dev: 17,923 3. Permintaan Logistik TPT 3 7,9 35 92,1 Mean: 1,18 Median: 1 Modus: 1 Min-Max: 0-5 Std. Dev: 1,27 4. Cakupan Penyelesaian TPT 8 21,1 30 78,9 Mean: 5,89 Median: 0,5 Modus: 0 Min-Max: 0-51 Std. Dev: 12,554 Total 38 100 38 100
Setelah dilakukan analisis perilaku kerja PP TB dalam Implementasi TPT, ditemukan hasil pada tabel 3 bahwa PP TB hanya mampu mencapai salah satu dari empat target Implementasi TPT. Target yang terlaksana yaitu investigasi kontak, sedangkan yang tidak tercapai yaitu pemberian TPT, permintaan logistik dan penyelesaian TPT.

## Analisis Bivariat
Tabel 4. Hubungan Status Pekerjaan dengan Perilaku PP TB dalam Implementasi TPT No. Status Pekerjaan Perilaku PP TB Total (N= 38 (100%)) P-value (α= 0,05) Hasil Kurang Baik Baik f % F % F % 1. Kontrak 3 100 0 0 3 100 P= 0,037 (p < α) Ho ditolak Ada Hubungan 2. BLUD 3 100 0 0 3 100 3. P3K 0 0 3 100 3 100 4. PNS 18 66,7 9 33,3 27 100 5. Pegawai Tetap 2 100 0 0 2 100
Hasil analisis pada tabel 4 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku kerja PP TB dalam Implementasi TPT.

## Pendalaman Hasil Temuan
Sesuai dengan hasil penelitian data kuantitatif, diketahui bahwa pengetahuan PP TB rendah dalam Implementasi TPT. Adapun poin pengetahuan yang masih kurang baik yaitu terkait pemantauan saat kontrol, tata kelola dosis yang terlewat dan rumus perhitungan kebutuhan TPT. PP TB juga hanya bisa mencapai satu dari empat target Implementasi TPT yaitu investigasi kontak. Setelah dilakukan pendalaman, ditemukan baik dan buruknya perilaku pencapaian target dikarenakan  beberapa  hal.  Sebelum  membahas  lebih  lanjut,  berikut  karakteristik  informan  pada  pendalaman  hasil temuan ini yaitu:
Tabel 5. Karakteristik Informan Utama Hasil Temuan Penelitian
Kode Usia (tahun) Jenis Kelamin Asal Instansi Masa Kerja (tahun) Status Kerja Pendidikan/ Profesi IU1 41 Perempuan Puskesmas 14 P3K D3/Perawat
Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa informan utama merupakan PP TB yang bekerja di Puskesmas berusia 41 tahun, berjenis kelamin perempuan dengan masa kerja 14 tahun, status pekerjaan P3K dan Pendidikan terakhir Perawat D3.
Setelah dilakukan pendalaman kepada informan, diketahui bahwa adanya perbedaan perlakuan antara pekerja dengan status tetap seperti PNS dan P3K dengan pekerja dengan status kontrak. Perbedaan perlakuan yang dimaksud ialah perbedaan pembagian insentif yang didapatkan dan beban pekerjaan yang diberikan lebih banyak dibandingkan dengan  pekerja  dengan  status  tetap.  PP  TB  dengan  status  pekerjaan  non  PNS  dan  P3K  seperti  pegawai  kontrak  dan pegawai  BLUD  mendapatkan  upah  yang  tidak  sesuai  dengan  pendapatan  program,  namun  diberikan  pekerjaan yang lebih  dari  beban  pekerjaannya.  Sehingga  PP  TB  dengan  status  kontrak  merasa  adanya  ketidakadilan  antara  dirinya dengan PP TB yang berstatus PNS atau P3K Pernyataan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Berdasarkan keterangan informan tersebut, diketahui bahwa  PP TB dengan status pekerjaan non PNS dan P3K merasa adanya perbedaan perlakuan antara pegawai kontrak dengan pegawai tetap. Pegawai kontrak merasa sering menjadi pesuruh pegawai tetap, dengan imbalan yang tidak sesuai dan beban kerjaan yang banyak.

## PEMBAHASAN
Status  pekerjaan  yaitu  jenis  kedudukan  PP  TB  dalam  melakukan  pelaksanaan  TPT  di  Fasyankesnya.  Status pekerjaan dalam penelitian ini dibedakan menjadi Pegawai Kontrak, BLUD atau honorer, P3K, PNS dan Pegawai Tetap. Pegawai  kontrak  merupakan  pegawai  yang  dipekerjakan  dalam  kurun  waktu  tertentu.  BLUD  ialah  Badan  Layanan Umum  Daerah.  Pegawai  dengan  status  ini  merupakan  pegawai  di  instansi  pemerintahan  dengan  sumber  gaji  dari Pemerintah Daerah. Awamnya, BLUD ini disebut dengan honorer. P3K ialah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.  P3K  ini  memiliki  perjanjian  kerja  dalam  kurun  waktu tertentu  misalnya  5  tahun.15  PNS  ialah  pegawai negeri sipil, merupakan aparatur negara (16). Selanjutnya pegawai tetap ialah pegawai yang dipekerjakan tanpa adanya batasan atau  jangka  waktu tertentu,  sampai  dengan  batas  usia  maksimal  sesuai  dengan  ketentuan perusahaan  masing-masing (17).
Perilaku  merupakan  keseluruhan  pemahaman  dan  aktivitas  seseorang  yang  berasal  dari  hasil  bersama  antara faktor  internal  dan  eksternal  (18,19).  Gibson  dalam  penelitiannya  mendefinisikan  bahwa  perilaku  pekerja  dibentuk

## Kotak 1
“Nah kalau ini mungkin saya bisa jawab ya mbak. Aku pegang program TB mulai dari PTT ya, jadi manusiawi ya jadi ee karna TB kan program besar. Kenapasih ee aku yang dikasih program TB kenapa sih ora sing PNS bae sing dikasih. Eee jadi itu manusiawi sih karena apa ya, aku sing laka gajine ibarate kayak gitu sih. Soale aku dulu mulai kerja sudah dilibatkan sama program TB ya mbak. Tapi dulu itu ada yang PNS nya, lha saya bagian yang kayak kader kalo sekarang ini. Dulu kan gakada kader nih kalo dulu. Aku yang investigasi kontak, aku ngasih obat ke pasien. Aku posisi nya kayak kader dulu pas ptt. Tapi setelah pak xx mau purna, kan ada SITT oh dulu mbak emm”
“Ya pimen ya mbak. Jadi dulu itu pas masih kontrak kalo pengalaman saya kok ya “dih aku di kongkoni tok ya, aku buat suruh-suruhan do ang gitu ya.”
“Kadang aku hanya dikasih pecingan tok yah mba. Jadi kok merasa malah kerjane paling banyak tapi kok dapete sedikit. Pas dulu saya masih kontrak lho ya.
melalui  3  faktor  yaitu  faktor  individual,  faktor  psikologis  dan  faktor  organisasi.  Selanjutnya  ketiga  faktor  tersebut membentuk perilaku pekerja yang dinilai dari hasil atau kinerja dari pekerja itu sendiri (11,12). Perilaku dalam penelitian ini yaitu hasil dari seluruh kegiatan Implementasi TPT yang dilakukan PP TB dalam satu tahun periode 2022 berupa jumlah investigasi kontak yang dikunjungi, angka pemberian TPT, jumlah permintaan logistik dan angka penyelesaian TPT (14). Keempat capaian tersebut membentuk perilaku PP TB dalam Implementasi TPT di Fasyankesnya masing- masing.
Gibson menyatakan bahwa faktor individual yang paling memengaruhi perilaku pekerja ialah keterampilan dan kemampuan (11). Pada penelitian ini, faktor individual yang akan diteliti lebih lanjut kaitannya dengan perilaku PP TB dalam  Implementasi  TPT  yaitu  Pengetahuan.  Dimana  pengetahuan  merupakan  sub  variable  dari  keterampilan  dan kemampuan. Pengetahuan tersebut akan membentuk perilaku kerja PP TB dalam Implementasi TPT. Jika pengetahuan PP TB rendah, maka kinerja yang dihasilkan buruk (20). Teori ini mendukung hasil temuan pada penelitian ini.
Investigasi kontak sebagai indicator pertama menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar PP TB mencapai hasil yang memuaskan pada indicator ini. Namun capaian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kuranji, Kota Padang. Menurut hasil penelitian tersebut, masih ada petugas yang tidak melakukan investigasi kontak, walaupun petunjuk teknis sudah disediakan dan sudah dilakukan sosialisasi serta pelatihan. Sehingga 139 pelaskanaan dan capaian kurang optimal. Selain itu, dijelaskan bahwa jumlah petugas TB sudah mencukupi, namun masih ada beban kerja lain dan belum semua Puskesmas melibatkan peran aktif kader (9). Penelitian lain menyebutkan bahwa kurangnya capaian  investigasi  kontak  di  Puskesmas  dikarenakan  kurangnya  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh Fasyankes dan Dinas Kesehatan setempat (7,8,21).  Selain itu, berdasarkan hasil penelitian lainnya menggunakan model ACHIEVE ( Ability, Clarity, Help, Incentive, Evaluation, Validity, Environment ), didapatkan variabel ability dan help berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja investigasi kontak petugas TB (22).
Indikator  kedua  yaitu  capaian  pemberian  TPT.  Tegal  sendiri  pada indicator  ini  menghasilkan  hasil  yang  tidak begitu  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  terkait  pemberian  Obat  Anti  Tuberkulosis  (OAT)  yang  dilakukan  di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang dialami ketika petugas memberikan terapi OAT  pada  penderita  TB.  Salah  satunya  yaitu  kedisiplinan  petugas  TB  dalam  menjalankan  SOP  dan  melakukan pelacakan terhadap pasien mangkir. Dijelaskan juga bahwa angka kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi rendah. Hambatan-hambatan  tersebut  yang  mengakibatkan  pemberian  terapi  OAT  di  Balai  Pengobatan  Penyakit  Paru-Paru (BP4) Yogyakarta kurang maksimal (23).
Indikator ketiga yaitu permintaan logistic. Mengejutkan bahwa permintaan logistic Fasyankes di Tegal untuk TPT tidak  begitu  sering  sesuai  dengan  target.  Bahkan  hampir  seluruh  Fasyankes  tidak  mencapai  target  ini.  Namun  hasil penelitian  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  terkait  manajemen  logistik  obat  di  Puskesmas  Landasan  Ulin.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  permintaan  logistik  obat  belum  berjalan  baik  karena  masih  belum  terpenuhinya permintaan  obat  dari  Dinas  Kesehatan  setempat.  Selain  itu,  proses  monitoring  dan  evaluasi  yang  tidak  terjadwal sehingga tidak ada pencatatan dan pelaporannya. Belum semua petugas juga mendapatkan pelatihan manajemen logistik dari  Dinas  Kesehatan setempat.  Sehingga  manajemen  logistik  belum  optimal  (24).  Penelitian  yang  dilakukan  di  PT. Tempo Logistik Kab. Bekasi menguatkan hasil penelitian. Didapattkan hasil bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara evaluasi manajemen logistik terhadap kinerja distribusi pegawai sebesar 27,9%. Berdasarkan hasil tersebut, maka pengelolaan logistik penting dalam Implementasi kegiatan TPT untuk menunjang kinerja PP TB dalam mencapai target (25). Sayangnya, pada tahun 2022, masih banyak PP TB di Fasyankes Kab. Tegal yang belum memenuhi target capaian.
Monitoring  dan  evaluasi  pada  Implementasi  TPT  dilakukan  melalui  pencatatan  dan  pelaporan.  Kedua  proses tersebut  dilakukan  melalui  manual  dan  Sistem  Informasi  Tuberkulosis  (SITB).26,27  Pencatatan  dilakukan  melalui formulir manual yang disebut Formulir TBC (15). atau register pemberian TPT, Formulir TBC.01 atau kartu TPT dan ikhtisar  perawatan  pasien  HIV/ART.14  Sedangkan  pelaporan  dilakukan  melalui  SITB  dengan  memonitoring  dan evaluasi  hasil  per  pasien  yang  menerima  TPT.28  Angka  penyelesaian  erat  kaitannya  dengan  kepatuhan.  Konsepnya sama  dengan  evaluasi  Pasien  TB  atas  konsumi  OAT.  Bedanya,  pada  paduan  dan  periode  waktu  konsumsi.  TPT dilakukan dengan beberapa pilihan paduan yang waktunya 3 sampai dengan 6 bulan. Sedangkan konsumsi OAT bagi pasien TB durasinya yaitu 6 sampai dengan 8 bulan atau lebih (sesuai dengan pemantauan regimen lanjutan) (14,29,30).
Penyelesaian TPT dibagi menjadi 4 kategori yaitu, pengobatan lengkap, pindah, gagal dan tidak dievaluasi. Angka penyelesaian  TPT  yang  dihitung  sebagai  capaian  adalah  pengobatan  lengkap,  dengan  makna  penerima  TPT  telah menyelesaikan paduan TPT yang diberikan sesuai dengan durasi waktu. Sehinga sesuai hasil penelitian ini, penerima TPT yang status pengobatannya lengkap hanya 21,1% saja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan minum  OAT  di  Indonesia  masih  rendah,  khususnya  pada  kategori  anak  usia  0  sampai  dengan  5  tahun.  Hal  ini
dikarenakan lamanya jangka waktu pemberian OAT. Pasien dan pendamping pasien harus konsisten dalam pemberian OAT setiap harinya dan jangan sampai terlewat (14,29).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Sidoarjo  menunjukkan  bahwa,  terdapat  faktor-faktor  yang  memengaruhi kepatuhan terapi pengobatan Tuberkulosis. Faktor tersebut yaitu niat, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, akses informasi, personal autonomy dan akses menuju layanan Kesehatan (31). Sedangkan penelitian di Tasikmalaya menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum OAT yaitu pengetahuan, pendidikan, dan jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pengetahuan memengaruhi 37,077 kali lipat pada kepatuhan minum OAT pasien TB anak (32). Tingkat kepatuhan minum obat di Kab. Tegal masih rendah dari target yang diharapkan (27). Sesuai dengan teori  dan  penelitian  sebelumnya,  terdapat  faktor-faktor  yang  berhubungan  dan  memengaruhi.  Penelitian  ini  juga mencoba untuk menganalisis faktor apa yang berhubungan dan memengaruhi perilaku PP TB dalam Implementasi TPT di Kab. Tegal.
Sesuai dengan hasil, didapatkan komposisi status pekerjaan PNS yang mendominasi komposisi responden. Hal ini berkaitan dengan jumlah responden yang paling banyak berasal dari instansi pemerintahan Puskesmas. Sedangkan Rumah Sakit hanya 3 yang bertatus Rumah Sakit pemerintah dan 6 lainnya berstatus Rumah Sakit Swasta. Selain itu, didapatkan  pula  adanya  hubungan  antara  status  pekerjaan  dengan  perilaku  PP  TB  dalam  melaksanakan  TPT  di Kabupaten Tegal. Nilai p-value didapatkan 0,018. Sebanyak 28,9% dari seluruh PP TB yang berstatus PNS berperilaku baik. Walaupun demikian, 42% PP TB yang berstatus PNS memiliki perilaku kurang baik.
Dalam menjalankan tugasnya, pegawai yang berstatus PNS memiliki kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara  yang sudah diatur dalam peraturan ASN. Kode etik dan kode perilaku tersebut berisi peraturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan  ketentuan  pertauran  perundang-undangan,  melaksanakan  tugasnya  sesuai  perintah  atasan  dan  menjaga kerahasiaan  yang  menyangkut  kebijakan  negara.  Dalam  pelaksanaan  tugas  kedinasan  dan  kehidupan  sehari-harinya, setiap  PNS  dan  P3K  wajib  bersikap  dan  berpedoman  pada  etika  tersebut  didalam  bernegara,  penyelenggaraan Pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS dan P3K (15,16,33).
Selain itu, ada sanksi berjenjang jika PNS maupun P3K melanggar kode etik dan kode perilaku ASN. Diantaranya yaitu, sanksi moral berupa pernyataan tertutup dan sanksi moral berupa pernyataan terbuka. Sehingga, seharusnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja, pegawai yang berstatus P3K dan PNS lebih baik perilaku dan capaian  kinerjanya  dibandingkan  dengan  status  pekerjaan  lainnya.  Namun  kenyataannya,  dalam  pelaksanaan  TPT, hanya 28,9% dari seluruh PP TB yang berstatus PNS berperilaku baik dan 42% sisanya yang berstatus PNS memiliki perilaku kurang baik.
Penelitian  Riset  Nasional  menunjukkan  hasil  bahwa  pegawai  tetap  lebih  memiliki  motivasi  yang  tinggi dibandingkan  dengan  pegawai  tidak  tetap.  Penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  adanya  hubungan  antara  status pekerjaan  dengan  motivasi  kerja  di  Rumah  Sakit  dengan  nilai  p=  0,0001.  Selain itu,  hasil  juga  menunjukkan  bahwa adanya pengaruh antara status pekerjaan dengan motivasi kerja di Rumah Sakit dengan nilai OR= 1,104 (34).

## KESIMPULAN
Sebagian  besar  PP  TB  memiliki  status  pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Sebagian  besar  PP  TB  juga memiliki perilaku kerja buruk dalam Implementasi TPT. Status pekerjaan berhubungan dengan perilaku kerja PP TB dalam  Implementasi  TPT.  Setelah  dilakukan  pendalaman,  perilaku  yang  buruk  tersebut  dikarenakan  PP  TB  dengan status pekerjaan non ASN merasa adanya perbedaan perlakuan antara pegawai kontrak dengan pegawai tetap. Pegawai kontrak  merasa  sering  menjadi  pesuruh  pegawai  tetap,  dengan  imbalan  yang  tidak  sesuai  dengan  pekerjaan  yang dilakukannya.
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data pada penelitian kuantitatif dilakukan sekali waktu di kegiatan pertemuan Monev TB Dinkes Tegal. Jika pengumpulan data dilakukan dengan tatap muka masing-masing PP TB  dengan  peneliti  akan  lebih  baik  dan  mendukung  ketidakbiasan  dalam  penelitian.  Selain  itu,  responden  pada penelitian kuantitatif sedikit, diharapkan kedepan lebih banyak responden yang turut dalam penelitian sehingga variasi data lebih banyak.

## SARAN
Peneliti  merekomendasikan  kepada  Pelaksana  Program  TPT,  diharapkan  adanya  persamaan  perlakuan  antar pegawai  tetap  dengan  pegawai  tidak  tetap  demi  tercapainya  tujuan  program  yaitu  target  implementasi  TPT  yang
terpenuhi.  Diharapkan  adanya  keterbukaan  anggaran  dalam  program  TPT  kepada  seluruh  pegawai  yang  terlibat (khususnya di Fasyankes) dalam program, agar tidak adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA
1. World  Health  Organization.  Global  Tuberculosis  Report  [Internet].  Vol.  1999,  منشورات  جامعة  دمشق.  World Health Organization; 2021. 1–57 p. Available from: www.who.int/tb/data
2. World  Health  Organization.  Global  Tuberculosis  Report  2022  [Internet].  Ganeva;  2022.  Available  from: http://apps.who.int/bookorders.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dashboard Tuberkulosis Indonesia [Internet]. Sub Direktoral TBC Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022 [cited 2022 Sep 1]. Available from: https://tbindonesia.or.id/pustaka-tbc/dashboard-tb/
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020- 2024  [Internet].  Pertemuan  Konsolidasi  Nasional  Penyusunan  STRANAS  TB.  Indonesia:  Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia; 2020. 135 p. Available from: https://tbindonesia.or.id/wp- content/uploads/2021/06/NSP-TB-2020-2024-Ind_Final_-BAHASA.pdf
5. World  Health  Organization.  Latent  Tuberculosis  Infection:    Updated  and  Consolidated  Guidelines  for Programmatic Management. Ganeva; 2018.
6. World  Health  Organization.  Latent  Tuberculosis  Infection:  Updated  and  Consolidated  Guidelines  for Programmatic Management. Clinical Tuberculosis: A Practical Handbook. World Health Organization; 2018. 139–156 p.
7. Da  KA,  Hargono  A,  Ratgono  A.  Evaluasi  Pelaksanaan  Investigasi  Kontak  Kasus  Tuberkulosis  di  Kabupaten Tulungagung,  Provinsi  Jawa  Timur.  Jurnal  Ners  [Internet].  2023;7(1):715–21.  Available  from: http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners
8. Hendri M, Yani FFE. Analisa Pelaksanaan Investigasi Kontak Dan Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis Pada Anak di Kota Pariaman Tahun 2020. Human Care. 2021;6(2):406–15.
9. Mailindra W. Analisis Investigasi Kontak dalam Capaian Penemuan Kasus Penderita Tuberkulosis (TB) anak di Puskesmas Kuranji Kota Padang Tahun 2021 [Internet]. [Padang]: Universitas Andalas; 2022 [cited 2023 Nov 1]. Available from: http://scholar.unand.ac.id/112623/
10. Budi IS, Damayanti NA, Wulandari RD. Kontribusi Koordinasi terhadap Penemuan Suspek Tuberkulosis Paru di Kabupaten Madiun. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (JMPK). 2012;15(01):7–11.
11. Adolph KE, Kretch KS. Gibson’s Theory of Perceptual Learning. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. Elsevier Inc.; 2015. p. 127–34.
12. Ivancevich JM, Gibson JL, Konopaske R. Organizations: Behavior, Structure, Processes. 14th ed. McGraw-Hill Education; 2011.
13. Erkutlu HV, Chafra J Ben. Organizational Behaviour: Theory, Concepts and Practice. Akademisyen; 2022.
14. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Penanganan Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) [Internet].  2020.  978–979  p.  Available  from:  https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Isi-Juknis- ILTB-FINAL-ok_published.pdf
15. Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  No.  29  Tahun  2021  tentang Pengadaan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  Jabatan  Fungsional.  Badan  Kepegawaian  Negara Republik Indonesia, No. 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Indonesia: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; 2021.
16. Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  No.  27  Tahun  2021  tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, No. 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Indonesia: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; 2021.
17. Presiden  Republik  Indonesia,  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, No. 11 tahun 2020 Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia; 2020.
18. Robins P, Judge A. Organizational behaviour. Penerbit Salemba Empat; 2009.
19. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behaviour and health education: theory, research, and practice. 4th ed. Orleans B, editor. Jossey-Bass; 2008.
20. Ishak D, Yusuf Maolani D. Konsep Kinerja dalam Studi Organisasi Publik. JISPO. 2017;7(2):101–12.
21. Pangestuti  RD.  Determinan  Kinerja  Tenaga  Kesehatan  dalam  Penemuan  Kasus  Baru  TB  dengan  Investigasi Kontak di Kabupaten Jember. [Jember]: Universitas Jember; 2018.
22. Nguyen PT, Yandi A, Mahaputra MR. Factors That Influence Employee Performance: Mtivation, Leadership, Environment, Culture Organization, Work Achievement, Competence and Compensation (A Study of Human Resource Management Literature Studies). 2020;1(4). Available from: https://dinastipub.org/DIJDBM
23. Kurniati  A.  Hambatan-Hambatan  Pada  Pelaksanaan  Terapi  Tuberkulosis  dan  Cara  Mengatasinya  di  Balai Pengobatan  penyakit  Paru-Paru  (BP4)  Unit  Minggiran  Yogyakarta.  Karya  Tulis  Ilmiah.  Program  Studi  Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016;(July):1–23.
24. Noorhidayah, Inayah HK, Rahayu AS. Analisis Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2021.  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  [Internet].  2021;9(1):58–65.  Available  from:  https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/7058
25. Niantoro  Sutrisno,  Husein  Tuasikal,  M.  Rizky  Maulana.  Pengaruh  Evaluasi  Manajemen  Logistik  Terhadap Kinerja Distribusi PT. Tempo Logistik Kabupaten Bekasi. KENDALI: Economics and Social Humanities. 2023 Jul 27;2(1):1–19.
26. Pambudi  dr  I,  All  E. Petunjuk  teknis  sistem  informasi tuberkulosis.  1st  ed.  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia, editor. Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2019. 1–418 p.
27. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal [Internet]. Tegal; 2022. Available from: sitb.id/sitb/
28. Tim  Logistik  Ditjen  P2P  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Umpan  Balik  Pencatatan  Pelaporan Logistik TB di SITB. Jakarta; 2020.
29. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. BUKU PETUNJUK TB-HIV Untuk Petugas Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018. 1– 28 p.
30. Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Petunjuk  Teknis  Investigasi  Kontak  Pasien  TBC  Bagi  Petugas  Kesehatan  dan  Kader  [Internet].  Indonesia: Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia;  2019.  1–80  p.  Available  from:  https://tbindonesia.or.id/wp- content/uploads/2021/01/Petunjuk-Teknis-Investigasi-Kontak.pdf
31. Lestari  YP.  Analisis  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Kepatuhan  Terapi  Dan  Pencegahan  Penularan Tuberkulosis Di Wilayah Sidoarjo. 2020; Available from: http://repository.unair.ac.id/101935/
32. Dadang  AM,  Febriani  E,  Mamlukah  M.  FAKTOR-FAKTOR  YANG  BERHUBUNGAN  DENGAN KEPATUHAN  MELAKUKAN  PENGOBATAN  SECARA  TERATUR  PADA  ANAK  PENDERITA TUBERKULOSIS DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022. Journal of Health Research Science. 2023 Jun 1;3(1):1–12.
33. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik DP dan PP, Badan Kepegawaian Negara. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, No. 5 Tahun 2014 Indonesia: Undang-undang Republik Indonesia; 2018.
34. Suratri MAL, Edwin VA, Ayu GAK. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Kerja Tenaga di Bidang Kesehatan di Rumah Sakit (Risnakes 2017). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. 2020 May 7;23–30.