Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 174-178| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3098.174-178

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BIDAN YANG MEMBANTU MENANGANI ABORTUS PROVOCATUS SECARA ILEGAL
I Putu Wahyu Putra Suryawan, I Nyoman Gede Sugiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia wahyuputras141@gmail.com , nyomansugiartha14@gmail.com, diahgayatridsudibya@gmail.com

## Abstrak
Abortus  provokatus  adalah  hasil  pengeluaran  konsepsi  sebelum  waktunya  kurang  dari  20  minggu  yang dilakukan  secara  sengaja  dengan  cara  menggunakan  obat  atau  alat-alat  medis.  Dewasa  ini  tindakan  abortus provocatus  marak  dilakukan  oleh  remaja  yang  terlibat  pergaulan  bebas  maupun  wanita  dewasa  yang  sudah menikah, dalam melakukan tindakan abortus provocatus ada yang dilakukan sendiri dengan menggunakan obat, ramuan tradisional atau pijatan, dan ada pula yang dibantu oleh tenaga kesehatan medis dokter dan bidan yang dilakukan  secara  ilegal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  yang  mengatur  tentang perbuatan  abortus  provocatus  secara  legal,  dan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  bidan yang membantu menangani abortus provocatus secara ilega. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif,  dengan  mengkaji  UUD  NRI  Tahun  1945,  UU  No  36  Tahun  2009  dan  KUHP  sebagai  dasar  untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap bidan  yang  membantu  menangani  abortus  provocatus  secara ilegal.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  pengaturan hukum  mengenai  tindakan  aborsi  provocatus  secara legal diatur pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, yang menyatakan bahwa larangan melakukan pengguguran dapat dicabut apabila dilakukan pada wanita hamil yang kandungannya mengalami gejala keadaan darurat medis yang  membahayakan  nyawanya  /  janin  yang  sedang  dikandungnya  mengidap  penyakit-penyakit  genetik  atau cacat bawaan yang tidak memungkinkan untuk dapat disembuhkan sehingga berpotensi menyulitkan bayi untuk melangsungkan  hidup  secara  normal.  Kemudian,  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  bidan  yang  membantu menangani  abortus  provocatus  secara  ilegal  sanksinya  berbeda  dengan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku utamanya (dokter).
Kata Kunci: Abortus Provocatus; Ilegal; Pertanggungjawaban Pidana.

## Abstract
Provocatal  abortion  is  the  result  of  expulsion  of  conception  before  its  time  less  than  20  weeks  which  is  done deliberately by using drugs or medical devices. Currently, provocatus abortion is rife with adolescents who are involved in promiscuity and adult women who are married. In carrying out the act of abortion provocatus, some are  done  by  themselves  using  drugs,  traditional  ingredients  or  massage,  and  some  are  assisted  by  medical doctors and midwives. that is done illegally. This study aims to determine the legal arrangements governing the act  of  legally  abortion  provocatus,  and  to  determine  the  criminal  responsibility  of  midwives  who  help  treat provocatus  abortion  legally.  This  research  uses  a  type  of  normative  legal  research,  by  examining  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 and the Criminal Code as a basis for knowing criminal liability to midwives who help deal with illegal abortion provocatus. The results of this study indicate that the legal arrangements regarding provocatus abortion are legally regulated in Article 75 paragraph (2) of the  Health  Law,  which  states  that  the  prohibition  on  abortion  can  be  lifted  if  it  is  carried  out  on  a  pregnant woman  whose  womb  experiences  symptoms  of  a  medical  emergency  that  endangers  her  life  /  fetus  being conceived is suffering from genetic diseases or congenital defects that do not allow it to be cured so that it has the potential to make it difficult for the baby to lead a normal life. Then, the criminal liability for a midwife who helps handle provocatus abortion illegally has different sanctions from the criminal responsibility of the main perpetrator (doctor).
Keywords: Provocatus Abortion; Illegal; Criminal Liability.

## I. PENDAHULUAN
Ditinjau  berdasarkan  sudut  pandang  aturan  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  dalam UUD NRI Tahun 1945,  dalam  pasal  28  I  BAB  XA  diatur  mengenai  mengenai  hak  kehidupan  setiap  warga  negara. Mengenai perampasan hak hidup setiap orang, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, dapat dihukum  dengan  hukuman  yang  setimpal  dengan  perbuatannya  sebagaimana  diatur  dalam Wetboek
van  Staatsrecht dan/atau  kitab  hukum  pidana  ( Hamenda,  2013 ).  Membahas  masalah  pengakhiran kehamilan  secara  sengaja  atau  yang  biasa  disebut  dengan  aborsi/abortus  bukan  merupakan  sebuah rahasia  umum  dan  tabu  untuk  diperbincangkan.  Abortus  adalah  pengguguran  kandungan  seorang wanita,  yang  dimaksud  dengan  tindakan  menggugurkan  kandungan  adalah  melakukan  tindakan apapun bentuk dan caranya terhadap rahim wanita yang sedang hamil yang mengakibatkan kelahiran bayi  atau  janin  dalam  kandungan  wanita  tersebut  sebelum  saatnya  terjadinya  kelahiran  menurut sifat/waktu normal persalinan ( Ummah, 2014 ; Wijayati, 2015 ). Menurut Anshor,  Nedra,  &  Sururin  (2002) yang  dimaksud  dengan  penghentian  kehamilan atau  yang  biasa  disebut  dengan  pengguguran  kandungan  yang  disengaja  adalah  penghentian kehamilan dilakukan berdasarkan gejala medis dan kontra indikasi, antara lain hipertensi, metabolik persalinan,  kanker  dan  gangguan  fisik  lain  yang  mengancam  kehidupan.  Ketentuan  yang  mengatur tentang  pengguguran  kandungan,  di  Indonesia  diatur  pada Wetboek  van  Staatsrecht dan/atau  kitab hukum  pidana  khususnya  Pasal  299,  Pasal  346  hingga  Pasal  349  Bab  XIX,  sedangkan  dalam  UU Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  pengguguran  kandungan juga diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Ada perbedaan  di antara KUHP  dengan  UU  Kesehatan  dalam  mengatur  problematika  pengguguran kandungan  dan  penghentian kehamilan. Wetboek  van  Staatsrecht atau  KUHP  secara  tegas  melarang tindakan  pengguguran  kandungan  terhadap  perempuan  tanpa  terkecuali  dengan  alasan  apapun, padahal  dalam  UU  Kesehatan  mengijinkan  untuk  dilakukannya  pengguguran  kandungan  atas  gejala medis  dan  kehamilan  wanita  yang  mengalami  peristiwa  pemerkosaan.  Namun pengaturan  mengenai pengguguran kandungan dalam UU No. 36 Tahun 2009 masih memiliki batasan-batasan untuk dapat dilakukannya  pengguguran  kandungan,  batasan  tersebut  adalah  pengguguran  janin  tidak  boleh dilakukan  ketika  usia  janin  yang  masih  dalam  kandungan  berusia  6  bulan  setelah  hari  pertama menstruasi yang terakhir.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  Kesehatan  mengatur  ketentuan  yang  mengizinkan  untuk dilakukannya pengguguran kandungan, yaitu dilakukan dengan didampingi dan atas saran dari tenaga medis  setelah  dilakukannya  analisa  dan  rekam  medis  terhadap  kandungan  seorang  wanita  apabila mengalami  gejala  medis  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  nyawa  dari  si  perempuan  /  janin yang  berada  di  dalam  kandungannya  akibat  dari  peristiwa  pemerkosaan  yang  dialaminya  yang diperkuat  dengan  bukti-bukti  yang  diperoleh  dari  lembaga  yang  berwenang  seperti  Kepolisian  dan Lembaga  Kesehatan  yang  berwenang  dalam  hal  pengguguran  kandungan  ( Sri,  2002 ).  Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh perempuan hamil yang kandungannya dideteksi mengalami indikasi medis  yang  dapat  membahayakan  nyawa  perempuan  tersebut  atau  kehamilan  yang  terjadi  akibat mengalami  peristiwa  pemerkosaan,  atas  dasar  tersebut  tindakan  pengguguran  kandungan  secara sengaja  sebelum  waktunya  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dapat  dibenarkan  dan  dilegalkan apabila  memenuhi  kualifikasi  dan  persyaratan  sesuai  dengan  Pasal  75  ayat  (2)  dan  Pasal  76  UU Kesehatan. Sehingga perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah suatu  pelaksanaan  yang  sah  atau  dapat  dilindungi  dan  dibenarkan,  karena  telah  dilakukan  sesuai dengan kualifikasi dan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 75 dan 76 UU Kesehatan, agar tindakan  pengguguran  kandungan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  terhadap  kandungan  seorang wanita  tidak  tergolong  sebagai  sebuah  tindak  pidana  /  kejahatan  ( Lamintang,  2010 ).  Dewasa  ini, beberapa  kasus  pengguguran  kandungan  yang  dilakukan  secara  terselubung/ilegal  ternyata  yang berperan  dalam  membantu  pengguguran  kandungan  tersebut  adalah  tenaga  kesehatan  bidan, contohnya  pada  praktek  aborsi  yang  terjadi  di  kawasan  Senen,  Jakarta  Pusat  yang  dilakukan  oleh dokter yang dibantu bidan ( Rosalind Angel Fanggi, 2012 ). Dalam melaksanakan praktik aborsi ilegal, penggugur kehamilan yang dilakukan oleh dokter dibantu oleh bidan dilakukan tanpa memperhatikan syarat pertimbangan medis yang telah diatur pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, sehingga tindakan pengguguran  kandungan  seorang  wanita  tersebut  tergolong  dalam  perbuatan  yang  ilegal  dan  tidak dapat dibenarkan secara hukum.
Berdasarkan  penjabaran  permasalahan  yang  telah  dipaparkan  di  awal,  maka  penelitian  ini dirumuskan  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  yang  mengatur  tentang  perbuatan Abortus provocatus secara  legal,  serta  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  pidana  yang  diberikan terhadap bidan yang membantu menangani abortus provocatus secara ilegal.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( Hartono,  1994 )  yaitu  penelitian dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai sumber bahan hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  utama  yang menjadi  dasar  kajian  dari  penelitian  ini.  Bahan  Hukum  sekunder  adalah  adalah  bahan  hukum  yang digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman-pemahaman  dan gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan persoalan-persoalan  yang  akan  di  teliti  di  dalam  penelitian  penulisan  skripsi.  Selanjutnya  Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama  dan  kedua.  Teknik  pengumpulan  bahan  dalam  penelitian  menggunakan  teknik  studi pustaka  ( library  research )  yaitu  membaca,  mencatat,  mengutip,  meringkas,  dan  menelaah  informasi data  dari  peraturan  atau  literatur  yang  terkait  dengan  masalah  tersebut.  Setelah  bahan  hukum  telah terkumpul  melalui  proses  studi  pustaka,  dalam  menganalisis  bahan  hukum  yang  telah  terkumpul dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  uraian  teknis,  sistematisasi,  argumentasi  dan  interpretasi hukum  berdasarkan  logika  deduktif  dan  induktif.  Ditinjau  sesuai  kebutuhan  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Selanjutnya  setelah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  terkumpul,  ini  akan diolah  dan  dianalisis  menggunakan  metode  penanganan  bahan  hukum  yang  sistematis  ( Sunggono, 2002 ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tentang Perbuatan Abortus Provocatus Secara Legal
Mengacu  kepada  pasal  75  ayat  (2)  UU  Kesehatan,  terlihat  bahwa  pengguguran  kandungan  dan/atau penghentian kehamilan  yang  dilakukan secara sengaja merupakan tindakan dan/atau perbuatan legal apabila  tindakan  tersebut  dilakukan  terhadap  kehamilan  seorang  wanita  yang  memiliki  gejala  medis yang telah diketahui  sejak awal  kehamilan  yang  dapat  mengancam dan  membahayakan nyawa ibu / janin  yang  berada  dalam  kandungan,  serta  janin  yang  menderita  penyakit  genetik  serius  /  cacat bawaan  yang  tidak  mungkin  untuk  dapat  disembuhkan  sehingga  berpotensi  menyulitkan  serta mengganggu  bayi  tersebut  untuk  hidup  dengan  normal  pada  umumnya  di  luar  kandungan,  serta pengguguran  kandungan  legal  untuk  dilakukan  terhadap  kehamilan  akibat  pemerkosaan  yang  telah diperkuat bukti-bukti yang diperoleh dari lembaga yang berwenang seperti Kepolisian dan Lembaga Kesehatan  yang  berwenang  dalam  hal  pengguguran  kandungan  ( Sri,  2002 ),  kemudian  dipertegas mengenai legalitas tindakan  pengguguran  kandungan  yang  diatur  dalam  Pasal  31-37  PP  Nomor  61 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Kesehatan Reproduksi.
Adanya pengaturan yang melegalkan perbuatan pengguguran kandungan sebagai perlindungan dan  kepastian  hukum  bagi  wanita  hamil  yang  hendak  melaksanakan  perbuatan  pengguguran kandungan  akibat  dari  kehamilannya  mengalami  gejala  kedaruratan  medis  yang  dapat  mengancam nyawa  nya  /  janin  yang  sedang  dikandungnya  mengalami  cacat  genetik  yang  tidak  dimungkinkan untuk  dapat  diperbaiki  sehingga  dapat  menyebabkan  bayi  tersebut  sulit  untuk  menjalani  kehidupan secara normal, selain itu bagi tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan yang menangani/membantu menangani  perbuatan  pengguguran  kandungan  juga  mendapat  perlindungan  dan  kepastian  hukum agar  terhindar  dari  jerat  hukum  yang  mengatur  mengenai  perbuatan  pengguguran  kandungan  yang pelaksanaannya  tidak  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  pada  pasal  75  ayat  (2)  UU Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 yang mengatur tentang Kesehatan Reproduksi.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Bidan yang Membantu Menangani Abortus Provocatus Secara Ilegal
Dewasa  ini,  banyak  ditemukan  tindakan abortus  provocatus dilakukan  oleh  kalangan  dokter  dan dibantu tenaga medis lainnya seperti bidan yang dilakukan secara ilegal  dan tidak berdasarkan pada pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan, Contohnya pada kasus praktik pengguguran kandungan ilegal  yang  terjadi  di  daerah  Senen,  Jakarta  Pusat,  yang  berhasil  di  ungkap  oleh  Polda  Metro  Jaya pada  pada  hari  selasa  tanggal  14  Februari  tahun  2020,  pada  saat  melakukan  penggerebekan  polisi menangkap dan menetapkan tiga orang tersangka yaitu seorang dokter, yang dibantu dua orang bidan serta seorang pemegang administrasi dan keuangan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga  ketiga  tersangka tidak bekerja sendiri, selama beroperasi sejak tahun 2018, klinik ini telah membunuh  903  janin.  Sebelum  membahas  mengenai  sanksi  pertanggungjawaban  pidana  yang
diterima  oleh  bidan  yang  membantu  dokter  dalam  melakukan  perbuatan  pengguguran  kandungan terhadap kehamilan seorang wanita yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan, terlebih dahulu perlu membahas tentang pertanggungjawaban pidana dokter, apakah dokter yang melakukan pengguguran kandungan yang tidak memperhatikan ketentuan yang  terdapat  pada  Pasal  75  ayat  (2)  dan  Pasal  76  UU  Kesehatan  dapat  dikenakan  sanksi pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  349  KUHP  atau  berdasarkan  ketentuan dalam  Pasal  194  UU  Kesehatan.  Sehingga  dalam  memecahkan  masalah  norma  konflik  ini diberlakukan  asas  preferensi Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis yaitu  ketentuan  atau  peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus, yakni dalam hal ini  UU Kesehatan  No.  36 Tahun  2009 lebih diutamakan daripada Wetboek van Staatsrecht (KUHP) yang sifatnya umum.
Mengenai  sanksi  pertanggungjawaban  pidana  yang  terhadap  dokter  yang  melakukan tindakan pengguguran kandungan atau abortus provocatus yang tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat  pada  Pasal  75  ayat  (2)  dan  Pasal  76  UU  No.  36  Tahun  2009,  dapat  dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 194 UU No. 36 tahun 2009, dengan sanksi pidana penjara, yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didenda terbanyak, sebanyak 1 miliar rupiah apabila melakukan tindakan pengguguran kandungan dengan tidak mematuhi ketentuan yang terdapat pada  pasal  75  ayat  (2)  dan  Pasal  76  UU  Kesehatan  No.  36  Tahun  2009.  Membahas  mengenai pertanggungjawaban  pidana  bagi  bidan  yang ikut membantu  dokter  dalam penanganan pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilegal dan/atau yang bertentangan dengan pengaturan yang terdapat pada  Pasal  75  ayat (2)  dan  Pasal  76  UU Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  dalam  cakupan hukum pidana, bidan yang ikut membantu dokter dalam menangani tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilegal dikategorikan sebagai Medepleger (ikut serta) dan / atau ikut melakukan sesuatu  yaitu  tindak  pidana.  Sehingga  untuk  membuktikan  bahwa  tenaga  kesehatan  bidan  berperan sebagai medepleger dalam tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter secara tidak sah, terdapat syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:
1) Ketika melakukan suatu tindak pidana terdapat unsur kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh para pelaku
2) Kerjasama tersebut bertujuan melanggar hukum
3) Pelaksanaan  suatu  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  bersama-sama  secara fisik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dengan baik.
Medepleger (ikut  serta)  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  sehingga pertanggungjawaban pidana kepada bidan yang tergolong sebagai medepleger (ikut serta) karena ikut membantu terjadinya tindak pidana yaitu membantu dokter dalam penanganan penggugurankandungan yang dilakukan secara  tidak  sah  yang  tidak  berdasarkan  ketentuan  Pasal  75 ayat  (2)  dan  Pasal  76  UU  No.  36  Tahun  2009,  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana berdasarkan  pada  Pasal  194  UU  Kesehatan  No.  36  tahun  2009  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP. Mengacu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 57 hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana bagi bidan yang ikut membantu dokter dalam menangani  pengguguran kehamilan secara tidak sah / ilegal, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan sanksinya berkurang sepertiga dari hukuman  yang  diterima  dokter  yang  dikenakan  sanksi  pidana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  194  UU Kesehatan,  karena  bidan  tergolong  sebagai  turut  serta  membantu  dalam  tindakan  pengguguran kehamilan  yang  dilakukan  oleh  dokter  secara  ilegal.  Selanjutnya,  jika  majelis  hakim  memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup bagi dokter dalam kasus aborsi ilegal, bidan yang turut membantu dokter tersebut diancam sanksi pidana penjara paling lama, selama 15 tahun.
Pertanggungjawaban pidana kepada bidan yang turut serta membantu dokter dalam melakukan tindakan  pengguguran  kandungan  yang  dilakukan  dengan  ilegal,  dapat  dilihat  bahwa pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh bidan sanksinya berbeda dengan pertanggungjawaban yang diterima oleh dokter sebagai pelaku utama dalam menangani tindakan pengguguran kandungan yang  dilakukan  dengan  ilegal,  karena  kedudukan  bidan  tersebut  sebagai  turut  serta  melakukan pembantuan ( medepleger ). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa bidan yang turut serta membantu  dokter  dalam menangani tindakan pengguguran kandungan  yang dilakukan dengan ilegal dikenakan  sanksi  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  kitab  hukum  pidana,  sedangkan  dokter
yang merupakan pelaku utama dalam menangani tindakan pengguguran kandungan dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada UU Kesehatan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi provocatus secara legal diatur pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, yang menyatakan bahwa larangan  melakukan  pengguguran  dapat  dicabut  apabila  dilakukan  pada  wanita  hamil  yang kandungannya mengalami gejala keadaan darurat medis yang membahayakan nyawanya / janin yang sedang  dikandungnya  mengidap  penyakit-penyakit  genetik  atau  cacat  bawaan  yang  tidak memungkinkan  untuk  dapat  disembuhkan  sehingga  berpotensi  menyulitkan  bayi  untuk melangsungkan  hidup  secara  normal.  Selain  itu  pengguguran  kandungan  legal  dilakukan  pada kehamilan  wanita  akibat  korban  pemerkosaan.  Legalitas  pengguguran  kehamilan  seorang  wanita kemudian  diperkuat  dan  dikukuhkan  dalam  PP  No.  61  Tahun  2014.  Adapun  pertanggungjawaban secara pidana bagi bidan yang ikut serta membantu dokter dalam menangani perbuatan pengguguran kandungan  seorang  wanita  secara  ilegal  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  berdasarkan  pada ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, dimana sanksi pidana yang diterima berdasarkan  Pasal  57  KUHP  berkurang  sepertiga  dari  hukuman  yang  diterima  oleh  dokter  sebagai pelaku  utama  dalam  menangani  tindakan  pengguguran  kandungan  yang  dilakukan  secara  melawan hukum, jika dokter dijatuhi hukuman mati atau pidana  penjara  seumur  hidup, maka  bidan  yang ikut membantu, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama, selama 15 tahun.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  hendak  disampaikan  yakni,  diharapkan  agar  pemerintah  memperjelas  dan mempertegas  kembali,  apa  yang  dimaksud  dari  indikasi  kedaruratan  medis  yang  dapat  mengancam nyawa  ibu  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  dapat  dikecualikannya  larangan  tindakan  pengguguran kandungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, agar indikasi kedaruratan medis  yang  dapat  mengancam  nyawa  ibu  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  pasal  75  ayat  (1)  UU Kesehatan  tidak  dimanfaatkan  dan  dijadikan  celah  oleh  oknum  tertentu  untuk  melakukan  tindakan abortus  provocatus  yang  tidak  sesuai  dengan  Pasal  75  ayat  (2)  UU  Kesehatan.  Selanjutnya, diharapkan agar pemerintah dalam menyusun rancangan Wetboek van Staatrecht (KUHP) yang baru, agar  mengatur  perbuatan  pengguguran  kandungan  dengan  jelas  dan  tegas,  karena  perbuatan pengguguran  kandungan  dalam Wetboek  van  Staatrecht (KUHP)  yang  berlaku  saat  ini  kurang  jelas pemaknaannya,  agar  sejalan  dengan  aturan  hukum  lainnya  yang  mengatur  tentang  perbuatan pengguguran  kandungan,  agar  tidak  terjadi  norma  konflik  dalam  pemaknaan  dari  perbuatan pengguguran kandungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshor,  M.  U.,  Nedra,  W.,  &  Sururin.  (2002). Aborsi  dalam  Perspektif  FIQH  Kontemporer .  Jakarta:  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Hamenda,  V.  L.  (2013).  Tinjauan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Penerapan  Hukuman  Mati  di  Indonesia. Lex Crimen , II (1), 113–119. Hartono, S. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 . Bandung: Alumni. Lamintang, P. A. F. (2010). Delik-delik khusus : Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan . Jakarta: Sinar Grafika.
Rosalind  Angel  Fanggi.  (2012).  Kebijakan  Kriminalisasi  Pengguguran  Kandungan  dalam  Pembaruan  Hukum Pidana Indonesia. Law Reform , 7 (2), 190–213.
Sri,  S.  (2002). Masalah  Abortus  Provocatus  di  Indonesia  dan  Hubungannya  dengan  Keluarga  Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Sunggono, B. (2002). Metodologi Penelitian Hukum (Cet. Keemp). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ummah, S. choirol. (2014). Tindakan Aborsi di Indonesia Menurut Hukum Islam. Humanika , 14 (1), 1–14.
Wijayati, M. (2015). Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman , 15 (1), 43–62.