## Keywords
Pendidikan kewarganegaraan, Literasi politk, Budaya politik

## Keywords
Citizenship Education, Political literacy, Political culture
LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sus ISSN 2655-0695 (Online)

## Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membangun Literasi Politik dan Budaya Politik Warga Negara Muda
Citizenship Education as an Effort to Build Political Literacy and Political Culture for Young Citizens

## Imam Alfikri Pratama
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

## Abstract
The  efforts  to  provide  political  understanding  to  young  people  as  a  potential  demographic group is an effort to build democratic civility. Good political material will provide them with the skills as good political participants and actors. The major focus point is to shape sufficient political  literacy  for  the  young  people  as  a  foundation  to  build  an  ideal  political  culture  to develop  a  good  national  democracy. One  way to develop this political  knowledge  is  through civic  education.  As  a  political  education,  civic  education  plays  a  role  in  shaping  good citizenship that can carry out civic duties. This  article uses a literature approach that offers a theoretical review of how civic education can become political education for young people.

## Abstrak
Memberikan  pemahaman  politik  kepada  Warga  Negara  muda  sebagai  kelompok  demografi potensial  adalah  usaha  membangun  keadaban  demokrasi.    Dengan  Materi  politik  yang  baik akan  memberikan  mereka  keterampilan  sebagai  partisipan  maupun  pelaku politik  yang  baik. Titik fokus utamanya adalah bagaimana membentuk Political literacy yang cukup bagi warga negara muda sebagai landasan dalam membangun Political Culture ideal bagi perkembangan demokrasi bangsa yang baik. Salah satu cara menyemai pengetahuan politik ini adalah melalui Pendidikan  Kewarganegaran.  Sebagai  pendidikan  politik,  Pendidikan  Kewarganegaraan berperan  membentuk  a  good  citizen  yang  bisa  mengemban  Civic Duties.    Artikel ini dengan menggunakan  pendekatan  kepustakaan  menawarkan  ulasan  teoritis  tentang  bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi Pendidikan Politik bagi Warga Negara muda.
Korespondensi Imam Alfikri Pratama imam.alfikri@iainsasbabel.ac.id

## Pendahuluan
Dalam  sebuah  negara  demokrasi  proses  demokrastisasi  mutlak  memerlukan  peran  dan keikutsertaan  warga  negara  dalam  urusan  pemerintahan  utamanya  dalam  bidang  politik.  Warga  negara harus  terbangun  kesadarannya  untuk  ikut  terlibat  dalam  kehidupan  dan  proses  politik  berbangsa  dan bernegara  baik  sebagai  pelaku  maupun  partisipan  politik.    Warga  negara  yang  memiliki  dorongan  untuk ikut  serta  dan  memainkan  peran  dalam  urusan  politik  adalah  warga  negara  yang    memiliki  pemahaman tentang  politik. Paham politik  adalah  dimana  warga  negara secara  sadar  mengerti  hak  dan  kewajibannya, utamanya  dalam  bidang  politik  dan  kemudian  ikut  berpartisipasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung dalam proses politik, proses perumusan kebijakan, memantau implemetasi kebijakan publik dan ikut terlibat sebagai kontrol sosial bilamana kebijakan publik tersebut keluar dari haluan. Hal ini hanya bisa dicapai melalui penanaman nilai-nilai politik melalui sebuah usaha pendidikan politik.
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  demokrasi  yang  menuju  kearah  lebih  baik  dengan  proses demokratisasi  yang  yang  terus berjalan  maju   ke depan memerlukan  warga  negara  yang  mutlak  memiliki keterdidikan politik yang baik. Pemahaman terhadap konsep politik melalui pendidikan politik bagi warga negara harus berjalan beriringan dengan proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dan tentu saja pendidikan politik yang diberikan harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Salah  satu  elemen  warga  negara  yang  wajib  dan  harus  melek  politik  adalah  warga  negara  muda. Dengan  jumlah  warga  negara  muda  yang  cukup  besar  serta  akan  mengalami  bonus  demografi,  maka membangun  keterdidikan  politik warga negara muda  Indonesia  adalah hal mutlak  yang  harus  dilakukan. Warga negara muda memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa  dibuktikan  dengan  setiap peristiwa  sejarah  bangsa,  warga negara  muda  selalu muncul  sebagai motor penggerak.  Selain  itu    warga  negara  muda  merupakan  penerus  estafet  perjalanan  bangsa  ini.  Bagaimana bangsa ini akan terus berjalan ke arah yang baik bila warga negara muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa ini awam terhadap politik.
Jumlah warga negara muda dalam struktur warga negara indonesia memiliki jumlah yang signifikan, mereka ini merupakan tulang punggung utama bagi laju gerak demokrasi. Sebagian dari mereka ini terdidik secara akademik bahkan mengeyam pendidikan tinggi. Warga negara muda bisa muncul sebagao kekuatan moral  dan  agen  perubahan  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Warga  negara  muda  yang  lekat dengan  pendidikan  dan  memiliki  kemampuan  secara  akademis  dan  intelektualitas  harusnya  memiliki wawasan  kebangsaan  dan  tertarik  pada  pemikiran  masalah  sosial  politik  kenegaraan  bangsa.  Di  tengah politik  yang  kian  dipersepsikan  negatif  karena  banyak  menampilkan  muka  buruknya  membangun keterdidikan  politik  warga  negara  muda  merupakan  hal  yang  penting.  Sebagai  kekuatan  moral  warga negara muda dengan keterdidikan politik dan memiliki political literacy mahasiswaakan menjadi role model dan garda terdepan pembangunan Political Culture bangsa.
Indonesia  akan  mengalami  bonus  demografi  sekian  tahun  ke  depan,  hal  ini  bisa  dilihat  dari demografi warga negara muda yang lahir antara tahun 1981-2000 menurut Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 adalah 88 juta jiwa atau 33,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2018). Ini adalah  peluang  sekaligus  tantangan  bagi  keberlangsungan  demokrasi  bangsa.  Sebagai  pemilik  suara mayoritas warga negara muda ini punya peran signifikan dalam setiap proses politik.
Peluang  karena  di  tengah  laju  perkembangan  teknologi  yang  sudah  memasuki  era  digital  warga negara muda ini memiliki ketertarikan yang cukup baik terhadap politik kebangsaan, Salah satu contohnya adalah  di  era  digital  sekarang  ini,  penggunaan  media  sosial  bagi  warga  negara  muda  merupakan  saluran dominan bagi mereka untuk terlibat dalam urusan  sosial politik. mereka menjadikan media sosial sebagai platform untuk  terlibat  dalam  urusan  politik.  Wajah  partisipasi  politik  mengalami  perubahan  yang signifikan karena digitalisasi. Para warga negara muda terlibat di dalam partisipasi politik dengan berbagai bentuk  dan  kreativitas  secara online. Kualitas  demokrasi  dalam  sebuah  negara  ditentukan  oleh  kualitas partisipasi  warganya,  pada  titik  ini  demokrasi  kita  ternyata  terus  berkembang.    tersedianya  ruang  yang cukup  untuk  melakukan  partisipasi  melalui  ruang-ruang  digital  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  warga negara muda.
Kedua,  bonus  demografi  juga  sekaligus  tantangan,  Realitas  politik  yang  terjadi  di  dunia  digital  ini adalah  pengetahuan  politik  warga  negara  muda  yang  kurang,  keterlibatan  mereka  dalam  ruang-ruang publik kadang terpengaruh oleh isu-isu tidak benar, hal ini didukung oleh kenyataan bahwa politik selama ini hanya menampilkan sisi buruknya karena banyak contoh tidak baik yang muncul dari proses politik di bangsa ini. Belum lagi Politik kenegaraan bangsa mengalami apa yang disebut dengan minus keteladanan. Hal ini menyebabkan politik hanya dipandang sisi buruknya sebagai hal yang harus dijauhi.
Partisipasi  atau  keterlibatan  politik  bisa  dilihat  dari  kemampuan  dan  keterampilan  dari  warga negara  untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  bentuk  dan  berbagai  macam  aspek.  Seperti  inisiatif  untuk terlibat  dalam  pembuatan  agenda  publik,  memonitor,  mengevaluasi,  menganalisis,  dan  mengkritisi kebijakan,  sampai  melakukan  konsensus  atau  musyawarah  terhadap  kebijakan  publik.  Yang  kemudian tampak adalah keterlibatan politik warga negara muda berjalan lebih lambat daripada laju apatisme politik mereka.    Hal  ini  ternayata  ditopang  oleh  kurangnya  pendidikan  politik  yang  diterima  oleh  warga  negara muda.  Sehingga  mereka  cenderung  tidak  mau  menerima  pemahaman  politik  yang  cukup,  tentu  saja kurangnya pengetahuan politik tidak bisa membangun political literacy dan ujungnya budaya politik ideal tidak akan tercipta Hal ini merupakan hal yang harus diperbaiki melalui pendidikan politik.
Melek  politik  menjadi  hal  sentral  dalam  membangun  kualitas  demokrasi  suatu  bangsa.  Warga negara  yang  memiliki political  literacy adalah  warga  negara  yang  memiliki  pengetahuan  politik,  untuk membangun  pengetahuan  politik  tentu  dibutuhkan  pemberian  pemahaman  dan  keterdidikan  politik. Melek  politik  juga  menuntut  pemahaman  dan  pengetahuan  warga  negara  terhadap  sistem  politik  dan kehidupan    berbangsa  serta  bernegara.  Kantaprawira  (2004)  mendefiniskan  melek  politik  sebagai perwujudan dari pendidikan politik untuk meningkatka pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi  secara  maksimal  dalam  sistem  politiknya.  Almond  dan  Verba  (1990)  mengemukakan  dua kriteria  untuk  mengukur  dimensi  melek  politik  yakni,  pertama  mengikuti  segala  kegiatan  pemerintah. Kedua  mengikuti  laporan  mengenai  aktifitas  pemerintah  melalui  berbagai  media.  Kriteria  tersebut merupakan  penggambaran  baagiaman  peran  dan  partisipasi  warga  negara  dalam  jalannya  sistem  politik suatu negara.  Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat tingkat melek politik warga negara, seperti pengetahuan konstitsi dan sistem politik, pemahaman politik, sikap politik, perilaku politik, dan partisipasi poltik.
Pendidikan  politik  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam  membangun  keterdidikan  politik  yang muaranya  membentuk  pemahaman  politik  ( political  literacy )    erat  kaitannya  dengan  budaya  politik. Melalui  pendidikan  politik  akan  terbentuk political  literacy yang  melahirkan  kebudayaan  politik  sebagai pendukung pembangunan sebuah sistem politik ideal. Alfian (1978)  mengemukakan bahwa :
Pendidikan  politik  (dalam  arti  kata  yang  lebih  sempit)  dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang  sadar untuk mengubah proses sosialiasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan mengahayati betul-betul  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  suatu  sistem  politik  yang  ideal  yang  hendak dibangun.  Hasil  dari  pengahayatan  itu  akan  melahirkan  sikap  dan  tingkah  laku  politik  baru  yang mendukung  sistem  politkk  yang  ideal  itu  dan  bersamaan  dengan  itu  lahir  pulalah  kebudayaan politik baru.
Budaya politik adalah pola perilaku warga negara dalam kehidupan politik pada suatu sistem politik yang dianut oleh sebuah negara. Pola perilaku merupakan orientasi yang mereka miliki, yang tumbuh dan berkembang  serta  dibangun  oleh  nilai-nilai  dalam  sistem  politik  tersebut.  Almond  dan  Verba  (dalam Simamora,  1990)  mengartikan  kebudayaan  politik  suatu  bangsa  sebagai  distribusi  pola-pola  orientasi khusus  yang  menuju  tujuan  politik  diantara  masyarakat  bangsa  itu  tidak  lain  adalah  pola  tingkah  laku indvidu  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  politik  yang  di  hayati  oleh  para  anggiota  suatu  sistem  politik. Dengan memiliki political  literacy maka  akan  terbangun  budaya  politik  yang baik  dan  akan  mendukung keberlangsungan proses demokrasi dan demokratisasi bangsa ini.
Berangkat  dari  fenomena  diatas,  artikel  ini mengurai bagaimana  Pendidikan  Kewarganegaran bisa menjadi  wahana  membangun political  literacy dan  mendukung  terciptanya political  culture ideal  bagi warga  negara  muda.  Dengan  menggunakan  studi  pustaka  sebagai  referensi  data  dan  teori,  tulisan  ini mengkonstruksi bagaimana seharusnya muatan materi politik bagi warga negara muda dalam pendidikan
kewarganegaraan.

## Pembahasan Muatan Politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam  praktiknya,  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Indonesia  dipahami  sebagai  mata  pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Budimansyah, 2010). Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan untuk menjadikan warga negara  yang  demokratis  dengan  kajian  dan  pembahasan  yang mencakup  pengetahuan tentang  kewarganegaraan  dalam  kehidupan  masyarakat  menuju  masyarakat  madani.  Pendidikan Kewarganegaraan  ( Civic  Education )  memberikan  wawasan  kepada  peserta  didik  untuk  menjadi  warga negara  yang  cerdas  dan  berkeadaban  ( Intelligent  and  Civilized  Citizens ). Civic  intelligence dirumuskan sebagai  kemampuan  seseorang  untuk  mengetahui  dan  menghayati  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga negara  masyarakat,  serta  mampu  mentransformasikan  nilai-nilai  tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari (Ubaedillah dan Rozak).
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Konsep  pendidikan  kewarganegaraan  memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan  unsur-unsur  yang harus dikuasai oleh setiap warga negara: pengetahuan, keterampilan nilai, komitmen dan kompetensi yang ideal  yang  harus  dimiliki  setiap  warga  negara  dan  pada  akhirnya  mampu  menjalankan  perannya  dalam negara demokratis. Dengan karakteristik seperti itu warga negara memiliki keampuhan dalam melakukan partisipasi  ( political  efficacy ).  Menurut  Schulz  (2005)  keampuhan  berpolitik  atau political  efficacy adalah suatu kepercayaan warga negara bahwa kondisi sosial politik dapat diubah. Orang mau berpartisipasi dalam politik  karena  warga  negara  mempunyai  kepercayaan  politik  dan  mampu  memainkan  peran  dalam melakukan perubahan tersebut. Lebih daripada itu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertanggung jawab untuk  menyiapkan  warga  negara  milenial  untuk  melakukan  praktik  partisipasi  yang  akan  menciptakan demokrasi berkeadaban.
Wahab  dan  Sapriya  (2011)  mengungkapkan  bahwa  peran  warga  negara  yang  baik  ( a  good  citizen ) yang bertanggung jawab dengan kewaijbannya sebagai warga negara ( to reform certain duties ) diantaranya mematuhi  hukum,  membayar  pajak,  menghormati  hak-hak  orang  lain,  serta  secara  umum  memenuhi kewajiban-kewajiban  sosialnya  sebagai  masyarakat.  Warga  negara  yang  baik  ini  memilik  banyak kompetensi  salah  satunya  andalah  kompetensi  politik,  inilah  titik  persinggungan  atara  pendidikan kewarganegaraan  dan  pendidikan  politik,  dimana  secara  sempit  pedidikan  politik  dilihat  sebagai  bagian dari  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Lebih  lanjut  melalui  Pendidikan  politik  pada  Pendidikan Kewarganegaraan  dapat  membina  peserta  didik  menjadi  warga  negara  yang  melek  politik.  peserta  didik pada titik ini adalah mereka yang masik mengenyam pendidikan formal, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Hal ini menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembelajaran bagi warga negara muda. Warga negara muda adalah mereka yang masih mengenyam bangku pendidikan ini, bagian terbesarnya adalah mereka yang duduk di bangku sekolah menengah dan pendidikan tinggi,
Claes, dkk (2099) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraansebagai program Pendidikan Politik yang tugas peran utamanya membina peserta didik menjadi warga negara yang  bertanggung jawab. Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  proses  pembelajaran  memiliki  multi  tujuan,  karena  berhubungan dengan  karakter  warga  negara.  Branson  merumuskan  tiga  komponoen  Kewarganegaraan  yang  esensial yaitu Civic  Knowledge :  pengetahuan  kewarganegaraan, Civic  Skilss  : keterampilan  kewarganegaraan,  dan C ivic Disposition : sikap atau watak kewarganegaraan  (Winarno 2013)
Ketiga  komponen  pendidikan  kewarganegaraan  berkaitan  dengan  yakni  kecerdasan  intelektual warga negara ( Civic Intelligence Quotient ). Lebih lanjut bisa dijabarkan sebagai berikut : warga negara yang memiliki sikap dan pengetahuan kewarganegaraan akan membentuk kepercayaan diri warga negara ( civic confidence ).  Selanjutnya  dengan  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  kewarganegaraan  akan menjadikan  warga  negara  memiliki  keterampilan  berpartisipasi  ( civic  competence ).  Kemudian  warga
negara  yang  memiliki  keterampilan  berpartisipasi  akan  menjadi  warga  negara  yang  memiliki  komitmen kebangsaan kuat ( civic commitment ). Hal ini menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri adalah Pendidikan  yang  memiliki  muatan  materi  politik,  dilihat  dari  tujuan  Pendidikan  Kewarganegaran  itu sendiri.  Beberapa  materi  yang secara  langsung bersinggungan  dengan  politik  menurut  rumusan  Pratama IA (2020) adalah
Gambar I Materi Poltik PKn (diadaptasi dari Pratama IA 2020)
Dari  rumusan  diatas  materi  pokok  yang  harus  menjadi core dari  materi  dari  usaha  membangun Political Literacy dan Political Culture dalam Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Hukum dan HAM, Demokrasi,  serta  Wawasan  Kebangsaan.  Materi  ini  menjadi  dasar membangun  struktur kurikuler  materi politik  dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  selanjutnya  bisa  diterjemahkan  kedalam  perluasan materi  yaitu  ideologi  Pancasila  yang  tujuannya  adalah  menginternalisasikan  nilai-nilai  Pancasila, kemudian Negara dan Konstitusi yang memuat tujuan terbentuknya perilaku konstitusional. Ketiga adalah Identitas  dan  Integrasi  Nasional  hal  ini  berkaitan  dengan  karakter  individu  sebagai  warga  negara Indonesia  sekaligus  sebagai  warga  negara  global.  Terakhir  adalah  demokrasi  Pancasila  ini  berkaitan dengan keterampilan politik warga negara dalam berdemokrasi
Tujuan  Pendidikan  Kewarganegaran  yang  erat  kaitannya  dengan  karakter  warga  negara  ini menjadikannya  penting  bagi  penyiapan  warga  negara  muda  yang  bisa  bersikap  dan  bertindak  sebagai partisipan  maupun  pelaku  politik.  dalam  rumusan  Wahab  dan  Sapriya  (2011)  bahwa  tujuan  Pendidikan Kewarganegaraan yang bersinggungan dengan karakter warga negara muda adalah sebagai berikut:
a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi  secara  aktif  dan  bertanggung  jawab,  dan  bertindak  secara  cerdas  dalam  kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
c. Berkembang  secara  positif  dan  demokratis  untuk membentuk  diri  berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
d. Berinteraksi  dengan  bangsa-bangsa  lain  dalam  percaturan  dunia  secara  langsung  atau  tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## Dalam rumusan lain dijelaskan Branson (dalam Winarno 2013) bahwa
What are essential components of a good civic education? There are three essetial components: civic knowledge, civic skills, and civic disposition. The first essential component of civic education is civic knowledge that concerned with the content or what citizens ought to know; the subject matter, if you will.  The  second  essential  component  of  civic  education  in  a  democratic  society  is  civic  skills:
intellectual  and  participatory  skills.  The  third  essential  component  of  civic  education,  civic dispositions,  refers  to  the  traits  of  private  and  public  character  essential  to  the  maintenance  and improvement of constitutional democracy.
Pada  penjelesan  di  atas,  Branson  menyatakan  bahwa  ketiga  komponen  pendidikan kewarganegaraan  itu  adalah  pengetahuan  kewarganegaraan  ( civic  knowledge ),  keterampilan kewarganegaraan  ( civic  skills ),  dan  sikap  kewarganegaraan  ( civic  disposition ). Civic  knowledge berkaitan dengan  isi  atau  apa  yang  harus  warga  negara  ketahui. Civic  skills merupakan  keterampilan  apa  yang seharusnya  dimiliki  oleh  warga  negara  yang  mencakup  keterampilan  intelektual  dan  keterampilan partisipasi.  Sedangkan civic  disposition berkaitan  dengan  karakter  privat  dan  publik  dari  warga  negara yang perlu dipelihara dan tingkatkan dalam demokrasi konstitusional.

## Literasi Politik Sebagai Penyokong Budaya Politik
Melek  politik  ( Political Literacy)  adalah  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  proses  politik,  isu politik,  isu  publik  serta  kebijakan  publik,  kemudian  secara  sadar  mengambil  peran  dalam  isu  dan  proses tersebut.    Denver  and  Hands  dalam  (Carol  A.  Cassel  and  Celia  C  1997)  mendefinisikan    political  literacy sebagai "the knowledge and understanding of the political process and political issues which enables people to perform  their  roles  as  citizens  effectively." .  Dari  pedapat  di  atas  melek  politik  di  maknai  sebagai pengetahuan  terhadap  proses  politik  dan  isu  politik  warga  negara  hal  ini  menjadika  melek  politik merupakan hal sentral dalam pembangunan kualitas demokrasi dalam sebuah sistem politik.
Kantaprawira (2004) mengartikan melek politik sebagai perwujudan dan pendidikan politik rakyat dan  agar  mereka  dapat  berpartisipasi  secara  maksimal  dalam  sistem  politiknya.  Di  sini  melek  politik merupakan  perwujudan  dari  pendidikan  politik  yang  membangun  pemahaman  politk  dan  lebih menitikberatkan  pada  aspek  partisipasi politik. Dalam  prakteknya melek  politik  erat  dengan  pemahaman warga negara tentang pengetahuan dan nilai-nilai politik secara utuh. Crick dan Porter (dalam Fyfe, 2007) berpendapat bahwa warga negara yang  melek politik adalah :
A person who has a fair knowledge of what are the issues of contemporary polities , is equipped to have some influence, whether in school, factory, volantory body or party, and can understand and respect, while not sharing, the values of others, can reasonably be called “politically literate”.
Melek politik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh warga negara dalam memahami sistem dan  isu  politik  serta  pemerintahaan  dan  bertanggung  jawab  terhadap  proses  tersebut  melalui  kegiatan partisipatiif.  Melek  politik  juga  bisa  didefiniskan  sebagai  melek  kewacanaan.  Melek  politik  merupakan kesadaran politik yang timbul dari pengetahuan politik yang diterima oleh seseorang.
Anna  Douglas  (2002)  mengemukakan    Seseorang  yang  melek  politik  akan  memiliki  pengetahuan dan pemahaman tentang beberapa hal berikut :
a. That  politics happens  in  everyday  life  -  in  families, local,  national  and  international  communities, schools, workplaces,  clubs,  parties, pressure  groups,  trade  unions,  and  in  informal  groups  such  as football  crowds, bus  queues  etc.  As Frazer  (1999) suggests  ‘Politics,  that  is  the  economy  of  power, the contest for and about the power to govern, is everywhere – in social institutions, and in personal relationships including friendship and kinship networks’ (1999:15);
b. What the main disputes are about with reference to the context: the different views, arguments and perspectives of participants including marginalized groups;
c. Systems for the distribution of power and decision making;
d. Ways  in  which  citizens  can  participate  in  the  political  process  –  locally,  nationally  and internationally;
e. Ways  in  which  resources  (eg.  capital,  labour,  land,  income,  public  services,  natural resources)  are produced, distributed and organized, at a local, national and global level;
f. Activities of cooperation and conflict of interests, within and between societies;
g. How  the  media,  government  and  pressure  groups  present  issues  and  appreciation  of  the  need  to deconstruct key messages;
h. Key concepts that underpin systems and perspectives and are used in everyday political discussion and debate;
i. Understanding that concepts such a freedom can used by varying groups for different agendas. Almond  dan  Verba  (1990)  mengemukakan  dua  kriteria  untuk  mengukur  dimensi  melek  politik yakni,  pertama  mengikuti  segala  kegiatan  pemerintah.  Kedua  mengikuti  laporan  mengenai  aktifitas pemerintah melalui berbagai media. Dalam INPRES Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, ditentukan tolak ukur dalam mengukur kesadaran politik mencakup :
a. Sadar  akan  hak  dan  kewajiban  serta  tanggungjawabnya  terhadap  kepentingan  bangsa  dan negara.
b. Sadar dan tata pada hukum dan smeua peraturan perundang-udangan yang berlaku
c. Memiliki disiplin diri, sosial dan nasional
d. Memiliki  tekad  perjuangan  untuk  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik  diamasa  depan  yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini
e. Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
f. Berpartisipasi  secara  aktif  dan  kreatif  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  khususnya dalam usaha pembangunan nasional.
g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran dan keanekaragaman suku bangsa.
h. Sadara akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi dan seimbang
i. Mampu  melakukan  penilaian  terhadap  gagasan  nilai  serta  ancaman  yang  bersumber  dari ideologi  lain  diluar  Pancasila  dan  UUD  1945  atas  dasar  pada  pikiran  atau  penalaran  logis mengenai Pancasila dan UUD 1945
Dari Pendapat di atas ada banyak kriteria  untuk mengatakan bawah seseorang telah melek secara politik. Diantaranya meliputi : pengetahuan konstitusi dan sistem politik, pemahaman politik, sikap politik, perilaku  politik,  dan  partisipasi  poltik.  Kesemuanya  merupakan  sebuah  kesatuan  utuh  dalam  konteks pengetahuan  politik  warga  negara  muda.  Pengetahuan  politik  warga  negara  muda  ini  dilihat  dari  sudut pandang yang luas adalah penyokong terbentuknya budaya politik. Dari pengetahuan politik yang didapat warga negara muda melakukan refleksi terhadap sistem politik kemudian menjadi penyokong terbentuknya budaya politik.
Kantaprawira  (1984)  memberikan  definisi  budaya  politik  tidak  lain  adalah  pola  tingkah  laku individu  dan  orientasinya  terhadap  kehidupan  politik  yang  dihayati  oleh  anggota  sistem  politiknya. Sedangkan Almond dan Verba dalam Alfian dan Sjamsudin (1991) menjelaskan bahwa budaya politik adalah suatu  sikap  orientasi  khas  warga  negara  terhadap  sistem  politik  dan  aneka  ragam  bagiannya,  dan  sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Budaya politik bisa di definiskan sebagai pola perilaku warga  negara  dalam  kehidupan  politik  pada  suatu  sistem  politik  yang  dianut  oleh  sebuah  negara.  Pola perilaku merupakan orientasi yang mereka miliki, yang tumbuh dan berkembang serta dibangun oleh nilai- nilai dalam sistem politik tersebut.
Lebih  lanjut  Almond  dan  Verba  menyebutkan  bahwa  budaya  politik  terkait  pola  tingkah  laku individu  berkaitan  dengan  kehidupan  politik  di  suatu  sistem  politik.  Sikap-sikap  warga  negara  terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan respons-responsnya, dukungannya dan orientasinya terhadap  sistem  politik  itu.  Budaya  politik  diwarnai  oleh  interaksi  antara  orientasi  dan  nilai-nilai  yang diyakini masyarakat sehingga terjalin proses integritas kea rah pengembangan budaya bangsa. Alasan diatas menjadikan  pengetahuan  politik  ( political  literacy )  sebagai  penyokong  utama  terbentuknya  orientasi terhadap sistem politik yang muara akhirnya adalah terbangunya budaya politik ( Political Culture ). Menurut  Rusadi  Kantaprawira  budaya  politik sangat  dipengaruhi  oleh struktur  politik, sedangkan daya  operasional  struktur  politik  ditentukan  oleh  konteks  kultural  tempat  struktur  itu  berada.  Menurut Almond, dilihat dari sudut fungsinya bertujuan untuk mencapai atau memelihara stabilitas politik dengan baik pada prinsipnya ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan itu dengan struktur politiknya. Dengan demikian, apabila struktur politik telah dapat befungsi dengan baik. Atau dengan kata lain budaya
politik  suatu  bangsa  telah  mencapai  tingkat  kematangan  (Sastroadmodjo,  1995).  Artinya  kemantangan budaya politik  ditandai  dengan  berfungsinya  struktur  politik  yang  ada  dengan  baik.  Struktur  politik  yang ada  ditentukan  berdasarkan  kultur  yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Budaya  politik  terkait  dengan  pola tingkah laku individu berkaitan dengan kehidupan politik di suatu sistem politik. Hal ini merupakan cara pandang  individu  terkait  dengan  objek  politik.  Almond  dan  Verba  (dalam  Sastroadmodjo,  1995)  melihat bahwa pandangan tentang objek politik terdapat tiga komponen:
1) Komponen  pertama  adalah  komponen  kognitif,  yaitu  komponen  yang  menyangkut  tentang politik dan kepercayaan politik, peranan dan segala kewajibannya.
2) Komponen  kedua  ialah  oreinetasi  afektif,  yakni  perasaan  terhadap  sistem  politik,  peranannya, para altor dan penampilannya.
3) Komponen ketiga  adalah orientasi evaluatif,  yakni  keputusan  tentang objek-objek  politik  yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai-nilai kriteria dengan informasi dan perasaan.
Bentuk budaya politik meyangkut banyak aspek diantaranya tata nilai, norma, dan sikap seseorang terhadap  sistem  politik.  Setiadi  dan  Kolip  (2013,  hlm.  97)  mengatakan  bahwa  :  Bentuk  budaya  politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militanis seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat, diantaranya menyangkut, yaitu: 1) pola kepemimpinan apakan pola-pola tersebut  bersifat  konformitas  atau  mendorong  inisiatif  kebebasan  atau  cenderung  otoriter;  2)  sikap terhadap  mobilitas  politik  termasuk  mekanisme  mempertahankan status  quo dan  mendorong  mobilitas politik; 3) prioritas kebijakan politik termasuk menekankan pada skala prioritas apakah aspek ekonomi atau politik. Semuanya tentu didasarkan pada budaya politik yang berlaku di dalam strukutur politik itu sendiri.
Budaya  politik  merupakan  interaksi  antara  orientasi  dan  nilai-nilai  yang  diyakini  masyarakat sehingga  terjalin  proses  integrasi  ke  arah  pengembangan  budaya  politik  bangsa  yang  ideal.  Kantaprawira (1985) mengkalisifikasikan budaya politik sebagai berikut.
1. Budaya politik parokial ( parochial political culture )
2. Budaya politik kaula ( subject political culture )
3. Budaya politik partisipan ( participant political culture )
Budaya  politik  parokial  biasanya  di  temukan  pada  masyarakat-masyarakat  tertentu  di  Indonesia seperti  pada  masyarakat  pedalaman.  Budaya  politik  parokial  terbatas  pada  wilayah  atau  lingkup  kecil. Budaya  politik  kaula  yaitu  dimana  anggota  masyarakat  mempunyai  minat,  perhatian,  mungkin  pula kesadaran  terhadap  sistem  sebagai  keseluruhan,  terutama  terhadap  segi  outpunya  sedangkan  perhatian pada  aspek  input  dikatakan  nol.  Sedangkan  budaya  politik  partisipan merupakan  bentuk  yang  sebaliknya dari  budaya  politik kaula  dimana perilaku politik lebih  di  dasarkan pada kesadaran sebagai  anggota  aktif dalam kehidupan politik.
Melihat  budaya  politik  tidak  bisa  dilepaskan  dari  perilaku  politik.  Sastroadmodjo  (1995) mengemukakan  bahwa  dalam  konteks  budaya  politik  ,  perilaku  politik  merupakan  suatu  kaitan  yang teramat penting,  perilaku politik berkaitan  dengan respon  terhadap  sistem  dan struktur politik  yang  ada. Berdasarkan pendapat diatas terbangunnya suatu budaya politik tidak bisa dilepaskan dari perilaku politik individu  dalam  sebuah  sistem  dan  strukutur  politik.  Budaya  politik  akan  saling  mempengaruhi  terhadap perilaku politik warga negara dan aktor politik.
Dalam  konteks  Indonesia  budaya  politik  di  Indonesia  merupakan  budaya  politik  yang  khas. Beragamnya  budaya  yang  dimiliki  Indonesia  menjadikan  budaya  politik  Indonesia  berbeda  antar  daerah satu  dengan  yang  lainnya.  Sastroadmodjo  (1995)  mengemukakan  bahwa  keanekaragaman  kultural merupakan  hal  yang  mendorong  terciptanya  pengaruh  yang  besar  dalam  budaya  politik,  banyaknya budaya-budaya  daerah  telah  menghadirkan  banyaknya  subbudaya  politik,  yang  masing-masing    memiliki jarak  yang  berbeda-beda  dengan  struktur  politik.  Beragamnya  budaya  daerah  yang  menjadi  pendukung struktur  politik  ini  juga  menghasilkan  sebuah  budaya  pendukung  struktur  politik  yang  baru.  Setiadi  dan Kolip (2013) menjelaskan bahwa seiring dengan perubahan sosial dan kebudayaan, ikatan-iktan seperti itu sedikit  demi  sedikit makin luntur,  perubahan  sosial  budaya berakibat  pada  perubahan  sikap-sikap  politik
tradisional tersebut berubah mengarah pada orientasi politik yang bersifat pragmatis.
Secara  keseluruhan  budaya  politik  yang  ada  di  Indonesia  adalah budaya  politik  Pancasila.  Budaya politik  Pancasila  merupakan  sebuah  budaya  politik  yang  ideal  dalam  konteks  keIndonesiaan.  Pancasila merupakan staatfundamental  norm dari  bangsa  Indonesia sehingga  sistem  politik  dan politik kenegaraan Indonesia  harus  berlandaskan  nilai-nilai  yang  ada  pada  Pancasila.  Budaya  politik  yang  harus  diwujudkan dan dikembangkan adalah budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.  Moerdiono (dalam Alfian dan  Sjamsuddin  1995)  mengemukakan  bahwa  budaya  politik  demokrasi  Pancasila  sebagai  keseluruhan sikap,  perilaku,  dan  perbuatan  kita  dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan  benergara  yang  dilandasi nilai-nilai Pancasila, dan dalam lembaga-lembaga serta struktur yang disepakati dalam konstitusi kita, baik tertulis maupun tidak tertulis.
Dari  perspektif  ini  budaya  politik  Pancasila  merupakan  pola  perilaku  warga  negara  dalam  sistem politik yang dilandasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dasarnya. Budaya politik Pancasila merupakan perwujudan  dari  bagian  seluruh  budaya  Indonesia  yang    majemuk.    Hal  ini  menjadikan  titik  utama pembangunan Political  Literacy bagi  warga  negara  muda  untuk  membangun Political  Culture yang  baik adalah  bagaimana  menanamkan  nilai-nilai  politik  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai pendidikan politik  harus  menjadikan  Pancasila  sebagai  sumber  utama  atau  ruh dari pengembangan materi politiknya.

## Kesimpulan
Warga  negara  muda  adalah  mereka  yang  akan  menjaga Political  Efficacy bagi  keberlangsungan demokrasi bangsa ini ke depan. Pemahaman politik yang baik harus diberikan kepada mereka ini sebagai usaha menjaga keadaban demokrasi. Tak kurang materi politik yang diberikan untuk membentuk Poltical Literacy adalah  nilai-nilai  politik  yang  bisa menjadi  bekal bagi  mereka  sebagai  partisipan maupun pelaku poltik. Materi-materi tersebut sudah include dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang mereka dapatkan di bangku  sekolah  formal.  Diantaranya  adalah  Pancasila,  Hukum  dan  HAM,  Demokrasi,  serta  Wawasan Kebangsaan.  Materi  ini menjadi  dasar  dalam  membangun struktur  kurikuler  pendidikan  politik.   Sebagai landasan  utamanya  adalah  nilai-nilai  dalam  Pancasila,  nilai  Pancasila  harus  dijadikan  landasa  karena internalisasi nilai-nilai Pancasila akan menopang Poliical Literacy mereka sesuai dengan nilai-nilai Bangsa. Dari  materi  politik  yang  ada  pada  Pendidikan  Kewarganegaraan  setidaknya  ada  empat  tolak  ukur dalam  pengembangan  kurikulernya  yaitu  pengetahuan  politik,  keterampilan  intelektual,  keterampilan partisipasi  politik,  dan  sikap  politik.  Pendekatan  pembelajaran  politik  bagi  warga  negara  muda  ini  selain dalam  kelas-kelas  formal  juga  harus  dilengkapi  dengan  bentuk-bentuk  pengayaan,  misalnya  memberikan ruang  diskusi  dan  tanya  jawab  kritis  terhadap  situasi  kebangsaan  yang  sedang  terjadi.  Hal  ini  penting karena para warga negara muda pada ere digital ini sangat tepapar oleh arus disrupsi informasi, informasi yang mereka terima dari kanal-kanal digital kadang bersifat tidak benar dan ini tentu saja mempengaruhi penerimaan  mereka  terhadap  politik.  Untuk  itulah  ruang  diskusi  dalam  pembeljaran  Pendidikan Kewarganegaraan  disertai dengan landasan teoritis yang kuat sangat diperlukan.
Target  pertama  materi  politik  dalam  Pendidikan  Kewarganegaran  ini  adalah  bagaimana  individu bisa menerima pengetahuan politik sebagai dasar bagi perilaku dan sikap politik mereka selanjutnya, yaitu partisipasipan  maupun  pelaku  politik.  Disini  bentuk  partisipasi  adalah  partisipasi  aktif  individu  dalam urusan  politik  kebangsaan,  seperti  pemilihan  umum,  kontrol  sosial  dan  kebijakan  serta  yang  lainnya. Sebagai  pelaku  mereka  ikut  terlibat  langsung  dalam  proses politik.   Kemudian  setelah berpartisipasi  atau menjadi pelaku diharapkan warga negara muda ini bisa a melakukan refleksi terhadap sistem politik yang sedang terjadi, hal ini menunjang untuk terbentuknya Political Culture yang ideal.

## Referensi
Affandi. Idrus (1993). Analisis Buku Political Education R Brownhill dan Patricia Smart (makalah). Bandung; Lab PPKN IKIP . Affandi. Idrus (2011). Pendidikan Politik (Mengefektivkan Organisasi Pemuda,Melaksanakan  Politik  Pancasila  dan  UUD  1945) Bandung:        Universitas  Pendidikan Indonesia
Alfian (1978). Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Kumpulan Karangan) . Jakarta: PT Gramedia.
Alfian (1981). Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia. Jakarta: LP3ES
Alfian dan Sjamsudin, Nazaruddin. (1991). Profil Budaya Politik Indonesia .   Jakarta : Pustaka Utama Grafitti Almond,  Gabriel  A  dan  Sydney  Verba  (1990). Budaya  Politik Tingkah  Laku  Politik dan Demokrasi  di  Lima Negara. Terjemahan oleh Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara
Anna Douglas. Educating for real and hoped for political worlds: ways forward in developing political literacy (Online). http://www.citized.info/
Brownhill, R and Patricia Smart (1989). Political Education. London and New York: Routledge
Budimansyah, D. (2006). Pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  berbasis  portofolio . Jurnal  Civics .  Vol 03. No 01.
Carol A. Cassel And Celia C. Lo. 1997. Theories Of Political Literacy . Political Behavior, Vol. 19, No. 4
Claes,  Ellen,  Hooghe.  Marc  Dan  Stolle,  Dietlind.  (2009). The  Political  Socialization  Of  Adolescents  In Canada:  Differential  Effects  Of  Civic  Education  On  Visible  Minorities .  Canadian  Journal  Of Political Science  Vol 42 No 3. Hal 613–636
Fyfe,  I.  (2007). Hidden  in  the  curriculum:  Political  literacy  and  education  for  citizenship  in  Australia . Melbourne Journal of Politics, 32, 110.
Kavang, Dannis (1998). Political Culture . Bandung: CV Armico
Kantaprawira, R. (1984). Sistem Politik Indonesia . Bandung ; Sinar baru
Kantaprawira, R. (2004). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar . Bandung ; Sinar Baru Algesindo
Pratama,  I.  .  (2020). Pendidikan  Politik  di  Perguruan  Tinggi:  Sebuah  Konsepsi .  Sustainable:  Jurnal  Kajian Mutu Pendidikan, 3(1), 15-22
Rush, Michael dan Althoff, Philip (2001). Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: PT Rajawali Press
Schulz,  W.  (2005 ).  Political efficacy  and  expected political  participation  among  lower  and  higher  secondary students: a omparative analysis with data from the IEA civic education study . A paper prepared for the ECPR General Conference in Budapest, 8 – 10 September 2005.
Surbakti, Ramlan. (1999). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
Sadeli,  Ely  H,  dkk.  (2009). Bedah  Buku  Political  Education  dari  Robert  Brownhill  dan  Patricia  Smart . Bandung : Kencana Utama
Sastroadmodjo, S. (1995). Perilaku Politik . Semarang: IKIP Semarang Press
Winarno.  (2013). Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Isi,  Strategi,  dan  Penilaian .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara