## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

## oleh: Rian Firmansyah
Eni Dasuki Suhardini

## ABSTRAK
Anak merupakan karunia dan amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penerus bangsa yang harus dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya tanpa terkecuali guna membantu tumbuh kembangnya agar kelak menjadi sumber daya manusia yang berguna dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, namun pada kenyataannya, tidak semua anak memperoleh menikmati hak-haknya secara penuh. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak yang dijadikan korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia serta bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang di Indonesia. Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis empiris yaitu pendekatan dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara meneliti data sekunder dan penelitian lapangan, yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yang menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual diperlukannya fasilitas terapi dan rehabilitasi kesehatan guna memulihkan dirinya dari dampak kejahatan seksual yang menimpa korban, kerusakan psikologi, segi sosial, kerusakan fisik yang menimbulkan cedera dan infeksi. Selain itu penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang, berupa perubahan atau perbaikan yang direkomendasikan dari pihak kepolisian sedangkan tugas pokok dan fungsi dari instansi Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pelayanannya kepada korban tidak hanya saat korban dipulangkan tapi perlu pendampingan lanjutan dalam perkara perdagangan anak juga Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana untuk penanganan korban seperti penyediaan rumah aman, rehabilitasi, dan pemulangan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum perlindungan terhadap masyarakat merupakan hal yang esensial termasuk diantaranya perlindungan terhadap anak.
Anak adalah karunia dan amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Pemerintah pusat, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak serta memenuhi hak fundamental anak. Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak, perlu didasari dengan prinsip penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan. Satijipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 1) Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum adalah memberikan perlindungan dalam melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:
a. Membuat peraturan (by giving regulation) Memberikan hak dan kewajiban.
Menjamin hak-hak para subyek hukum.

## b. Menegakkan peraturan (by law enforcement)
Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan.
Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (represif) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman. Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak-hak (curative, recovery, remedy) , dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.
Perlindungan anak merupakan usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengatur kepentingan anak daripada orang tua. 2)
Viktimologi, dari kata lain victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Abdussalam mengatakan: Victim adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan mental, fisik, dan sosial terhadap seseorang, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakuan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.” 3)
Kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban tidak lagi menimpa anak yang berjenis kelamin perempuan saja, tetapi juga anak yang berjenis kelamin laki-laki. Keadaan yang sangat memprihatinkan adalah anak yang dijadikan sebagai korban perdagangan atau pemuas nafsu dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna
1) Satijipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.
2) Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 42.
3) Bambang Wajluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 9.
keuntungan ekonomi yang berlipat ganda. 4) Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pengeksploitasian anak, yaitu pengeksploitasian seksual.
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan,atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuk dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh kaum penyuka sesama jenis tersebut merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dikatakan demikian karena hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak terampas dan anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang menghina harkat dan martabatnya sebagai manusia. Adanya keadaan yang demikian maka sudah selayaknya anak-anak tersebut diberikan perlindungan yang memadai mengingat bahwa anak adalah aset bangsa.
Berbicara masalah kejahatan yang menimpa kalangan anak-anak. Beberapa waktu yang lalu penulis mendengarkan banyak sekali di media baik media masa maupun media elektronik yang memberitakan tentang adanya kasus pedofilia yang menimpa anak-anak. Menurut teori dasar Psikologi Abnormal Pedofilia didefinisikan sebagai daya tarik seksual terhadap anak- anak pra-pubertas. Kebanyakan pelaku pedofilia ini adalah seorang pria, mereka memiliki ketertarikan seksual dengan anak yang usianya dibawah 13 tahun. Pelaku pedofilia ini adalah orang dewasa dengan usia minimal 16 tahun. Mereka mempunyai hubungan baik dengan korban bahkan tidak jarang terjadi pada orang yang masih satu keluarga. Pelaku pedofil dengan bujuk rayu dapat mempengaruhi anak-anak dengan meng-iming-imingi korban akan “mendapatkan suatu pengalaman yang menyenangkan” bahkan ada yang sampai diberi hadiah berupa materi oleh pelaku. Pada beberapa pelaku pedofilia dapat memenuhi kebutuhan seksualnya dengan hanya melucuti pakaian anak-anak, tetapi ada sebagian yang lainnya mereka melampiaskan dengan melakukan tindakan ekshibisionisme (senang mempertontonkan kemaluannya), mencium dan menyentuh alat kelamin anak, memaksa melakukan aktivitas oral-genital, bahkan berusaha untuk memaksakan hubungan seksual melalui vagina dan anal. 5)
Anak-anak yang dijadikan objek eksploitasi seksual oleh kaum penyuka sesama jenis rentan sekali tertimpa dampak buruk pada perkembangan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan oleh anak tersebut setelah kejahatan terjadi atau di waktu yang akan datang. Dampak yang diderita anak pasca dijadikannya korban eksploitasi seksual oleh kaum penyuka
4) Abdul Wahidin dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual , Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 7-8.
5) Richard P. Halgin, Psikologi Abnormal , Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm 132.
sesama jenis adalah mereka akan mengalami trauma. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perlindungan hukum yang khusus bagi anak yang dijadikan sebagai korban eksplotasi seksual bagi kaum penyuka sesama jenis.
Upaya khusus dimaksudkan agar anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual kembali pulih secara fisik, medis dan psikis. Hal ini pun penting untuk dilakukan sebagai pelayanan guna membantu anak sebagai korban dalam mengatasi ketakutan, hilangnya ras percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdayanya anak akibat tindak eksploitasi seksual tersebut. Menumbuhkan kembali rasa percaya diri akan sangat bermanfaat bagi anak sebagai korban dalam melanjutkan hidup dan kehidupan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Seperti halnya contoh kasus dibawah ini:
Kasus mengenai eksploitasi seksual terhadap anak oleh kaum penyuka sesama jenis sering kali terjadi di Indonesia. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Jawa Barat Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bgr. Kasus posisi dalam putusan tersebut pelaku membuat akun facebook dengan nama aris.rcm yang digunakan untuk menawarkan/menjual anak laki-laki untuk melakukan seks sesama jenis. Selain media elektronik berupa facebook, pelaku menggunakan media sosial lainnya berupa Blackberry Messenger (BBM) yang terkoneksi dengan para pelanggan/ customer.
Pelaku melakukan perbuatan tersebut sejak bulan April 2016 sampai dengan pelaku tertangkap oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri pada bulan Agustus 2016, selama kurun waktu tersebut pelaku mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sebagian ada dalam rekening BRI atas nama Erlan Taruna dengan nomor rekening 035601024828502 Cabang Kemayoran dan sisanya pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-haru. Terhadap perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut pertama melanggar Pasal 27 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Atau kedua melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Angka 1 Huruf (a), (d), (e), (f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Atau ketiga Primair melanggar pasal 2 Angka 1 Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Subsidair melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Atau keempat Primair melanggar Pasal 82 Angka 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 83 Angka 1 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lebih Subsidair melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kasus PF (28) tahun, guru di salah satu SMP di Kecamatan Kakap, Kabupaten Kuba Raya, yang telah mencabuli sembilan siswanya. Tindakan seksual yang dilakukan guru olah raga ini adalah sodomi. Terungkap, modus pelaku adalah bergantian memanggil muridnya untuk berbagai alasan ke rumahnya di Desa Pungur Kecil Kecamatan Kakap. Korban juga diancam jika tidak menuruti hasrat pelaku. Bahkan, korban diambil gambarnya dalam keadaan telanjang. Anak-anak lelaki yang menjadi korban kasus ini berusia antara 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Kasus tersebut terungkap sejak tahun 2014, namun sampai saat ini kasus tersebut tidak diketahui kelanjutannya, tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengingat pelaku belum di tangkap (masih berkeliaran).
Potensi kerawanan eksploitasi seksual terhadap anak serta perdagangan orang di wilayah Bogor dan Kalimantan Barat sangat besar. Maka dari itu, penanganannya harus dilakukan secara serius dan mendalam. Dimulai dari pelaku yang hanya memanfaatkan korban untuk dirinya sendiri maupun pelaku yang menjual korbannya kepada kaum penyuka sesama jenis, dengan menggunakan akun facebook dan media sosial lainnya.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia serta Bagaimana penanganan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang di Indonesia.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis selanjutnya mengindentifikasikan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia?
2. Bagaimana penanganan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang di Indonesia?

## TINJAUAN PUSTAKA
Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda “Strafbaar Feit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu Delict.
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 6)
Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. 7)
Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi peneyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan guna dapat meminimalisir terjadi kejahatan atau tindak pidana.
Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum adalah memberikan perlindungan dalam melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:
a. Membuat peraturan (by giving regulation) Memberikan hak dan kewajiban. Menjamin hak-hak para subyek hukum.

## b. Menegakkan peraturan (by law enforcement)
Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (represif) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman. Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak-hak (curative, recovery, remedy) , dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.
Perlindungan terhadap anak diatur didalam kaidah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang
6) Wirjono Prodojodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresko, Bandung, 1989, hlm 55.
7) Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta,1987, hlm 54.
merentang dari usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. 8)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dari sisi kehidupan bangsa dan Negara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Arif Gosita menyatakan bahwa:
“Anak wajib dilindungi agar anak tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak. Atas dasar inilah, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara.” 9)
Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulai, dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:
1. Terjaminnya dan terpenuhi hak-hak anak.
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Terwujunya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 10)
Selain hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran seperti yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak, terdapat beberapa tambahan mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan bagi anak tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya bahwa anak-anak perlu dilindungi dari tindak eksploitasi seksual.
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
8) http://id.wikipedia.org/wiki/Anak . diakses tanggal 14 September 2017 pukul 00.33 WIB
9) Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Catatan Ke-3, Refika Aditama , Bandung, hlm 2-3.
10) Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm 70.
Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan atau dengan tanpa persetujuan korban meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktis serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Tindak pengeksploitasian seksual yang melibatkan anak akan mengganggu pendidikan, kesehatan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan moral sosial anak. Bahkan, tidak jarang anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual mengalami trauma yang berupa hilangnya keseimbangan jiwa, semangat hidup dan kepercayaan diri. Padahal, sebagai penerus bangsa, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan, bertanggung jawab, bermoral tinggi setra bertakwa terpuji. Rumusan definisi di atas terlihat jelas bahwa eksploitasi seksual anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas. 11)
Kasus yang saat ini sedang merebak adalah bahwa anak-anak terancam terjerumus ke dalam kejahatan seksual yang dilakukan oleh kaum penyuka sesama jenis. Anak-anak tersebut dijadikan pemuas kebutuhan oleh kaum tersebut. Hal itu tentu saja akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak dan degradasi moral bangsa.
Kaum penyuka sesama jenis atau yang disebut juga homoseksual diartikan sebagai pemuas nafsu seksual dengan jalan hubungan badan dengan sesama jenisnya sendiri, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan sesama wanita. 12) Homoseksual termasuk kedalam penyimpangan seksual terhadap objek yang dijadikan sasaran pemuasnya lain dari biasanya. Kaum homoseksual memiliki orientasi seksual atau dengan kata lain memiliki ketertarikan seksual pada kaum yang memiliki jenis kelamin sama dengannya.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit menyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. 13)
11) Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 1.
12) Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam, Amzah, Pekanbaru, 2003, hlm 54.
13) Meuwissen, Pengembanan Hukum, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Bandung, Fakultas Hukum Unpar, 1994, hlm 78.
Diperlukan suatu kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual. Selain adanya kepatian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak tersebut, barulah penegak hukum yang menjadi syarat tercapainya perlindungan hukum dilaksanakan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum.
Ketentuan pidana bagi para pelaku eksploitasi seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pasal 59 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada yang menyatakan: Pasal 59 “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.
Pasal 88 “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 2 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan: Pasal 1 Angka 8
“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.
Pasal 2 Angka 1 “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
Pasal 2 Angka 2:
“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada Angka 1”.
Beberapa pengertian yang saya gunakan adalah anak, perlindungan anak, eksploitasi, eksploitasi seksual komersial anak dan kaum penyuka sesama jenis. Hal ini dimaksud agar terhindar dari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. 1. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan atau dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.
4. Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
5. Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. 14)
6. Kaum penyuka sesama jenis atau yang disebut juga homoseksual diartikan sebagai pemuas nafsu seksual dengan jalan hubungan badan dengan sesama jenisnya sendiri, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan sesama wanita. 15)

## PEMBAHASAN
Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia Kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat pesat dan meresahkan masyarakat saat ini adalah eksploitasi seksual terhadap anak oleh kaum penyuka sesama jenis. Eksploitasi seksual terhadap anak tersebut dilakukan dalam bentuk prostitusi. Terungkap kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh kaum penyuka sesama jenis di Bogor pada bulan Agustus 2016 lalu, membuka mata masyarakat bahwa kini eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh kaum heteroseksual saja, tetapi juga oleh kaum penyuka sesama jenis.
14) ECPAT, Memerangi
Pariwisata Seks
dan Anak, http://www.ecpat.org/wp- content/uploads/2016/04/cst_faq_bahasa.pdf , diakses tanggal 14 September 2017, pukul 03.39 WIB.
15) Yatimin, Loc. Cit .
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimana melarang setiap orang untuk merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.
Sanksi bagi yang melanggar ketentuan diatas tercantum dalam Pasal 88 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang apabila terjadi pelanggaran dapat dipidanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pidana penjara dan denda.
Eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Korban diperlakukan seperti komoditas yang dapat diperjualbelikan dan dirampas hak-haknya, bahkan beresiko tinggi terhadap gangguan kesehatan jasmani, rohani dan sosialnya serta berpengaruh buruk terhadap masa depannya.
Anak-anak di seluruh dunia mengalami eksploitasi dan kekerasan dalam tingkat cukup tinggi. Kini Indonesia dikategorikan sebagai negara yang beresiko tinggi dan menempati urutan ketiga di dunia untuk eksploitasi dan perdagangan anak. PBB mendefinisikan negara dalam kategori tersebut sebagai negara yang bermasalah kompleks seputar anak, tetapi tidak punya peraturan yang cukup untuk menanganinya.
Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindakan eksploitasi seksual tersebut, yaitu:
1.

## Kerusakan Psikologi
Eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk psikopatologinya di kemudian hari. dampak psikologis, emosional, fisik, dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi. Gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan prilaku seksual, masalah sekolah atau belajar dan masalah prilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, prilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri.
Eksploitasi seksual dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan terhadap si anak. Trauma dapat di pahami sebagai kejutan emosional yang terjadi karena pengalaman langsung, pada peristiwa yang dijeratnya diluar pengalaman sehari-hari dan yang mengandung unsur-unsur yang menakutkan, mengerikan, mengancam fisik, kesejahteraan jiwa, serta ketidakberdayaan dari orang yang mengalaminya. Adapun dampak eksploitasi seksual terhadap anak dari segi sosial adalah para korban pada umumnya adalah merasa hidup dalam kesendirian dan menutup diri, selama itu timbul pandangan negatif dari masyarakat. ini dikarenakan ketidak efektipan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## 2. Kerusakan Fisik
a. Cedera Tergantung pada umur dan ukuran anak, dan tingkat kekuatan yang digunakan, pelecehan seksual anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.
b. Infeksi
Pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan infeksi dan penyakit menular seksual. Melihat dari dampak yang ada, anak-anak yang dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual kaum penyuka sesama jenis memiliki hak mendapatkan fasilitas terapi dan

## rehabilitasi kesehatan guna memulihkan dirinya dari dampak kejahatan seksual yang menimpa korban.

## Penanganan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang di Indonesia
Pihak Kepolisian memberikan perlindungan hukum dalam proses penyidikan bagi anak korban perdagangan, telah mengatur untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi korban. Untuk mendukung Undang-undang ini kemudian Kepolisian mengeluarkan kebijakan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kebijakan mengenai Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
Kepolisian menanggapi kasus perdagangan anak, polisi terkadang pro aktif dan terkadang tergantung laporan yang masuk dari masyarakat, bahkan terkadang tergantung dana dan peralatan sehingga lebih banyak menunggu laporan. Polisi juga banyak melakukan penangkapan pelaku dengan informasi dari masyarakat, namun penangkapan dengan informasi dari masyarakat mengalami kesulitan di tingkat penuntutan di Kejaksaan. Alasannya mengapa Polisi sibuk mencari dan membongkar kasus trafficking , sementara korbannya tidak berkenan kasusnya dinaikkan. Sementara kasus trafficking meluas di masyarakat, tetapi korbannya sendiri mempersulit penyidikan kasusnya, sehingga mempersulit Polisi di tingkat Kejaksaan. Kemudian ada infomasi dari surat kabar tentang kasus trafficking , setelah di datangi ke lokasi namun korbannya sendiri tidak mau melaporkan dengan alasan karena persoalan biaya, transportasinya jauh, tidak memiliki waktu. Dan ini merupakan hambatan dalam menanggapi kasus perdagangan anak.
Pemahaman mengenai kasus perdagangan manusia diantara penegak hukum seperti Jaksa dan Hakim, Polisi sendiri mengakui masih kurang. Kalau Polisi kasus tindak pidana perdagangan orang itu adalah delik murni. Jadi ada tidak adanya pengaduan, selaku Polisi harus melakukan tindakan. Tetapi ketika Polisi menanggapi pengaduan dari masyarakat belum tentu Kejaksaan bisa menerima, dengan alasan banyak faktor-faktor dan unsurnya tidak terpenuhi, seperti “posisi rentan”. Karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengenal umur dan tidak hanya anak serta tidak dibatasi. Sehingga kalau seseorang berumur 23 tahun kalau diperdagangkan oleh mucikari otomatis itu adalah perdagangan orang, tetapi sering tidak dapat diajukan, malah nanti di tingkat Kejaksaan jadi pasal 296 KUHP tentang mata pencaharian jadinya, dan itu sering diterapkan.
Korban perdagangan manusia adalah anak, Polisi mengakui masih bisa sejalan dengan Jaksa, dimana Jaksa selalu memberikan dukungan dan membantu untuk melengkapi kekurangan dalam pemberkasan perkara. Misalnya jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka diambil Pasal yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Termasuk juga pengadilan yang pro terhadap anak korban perdagangan. Kemudian yang menjadi kendala adalah ketika Jaksa dan Hakim meminta saksi petunjuk, yakni saksi yang mendengar langsung dan melihat langsung.
Penyidikan kasus perdagangan anak, pedoman yang digunakan Polisi adalah Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP. Sedangkan untuk mengidentifikasi korban perdagangan anak adalah dengan menanyakan usia korban, proses terjadinya tindak
pidana perdagangan orang dan tujuannya, dokumen seperti ijazah dan akte, serta dengan melakukan visum.
Semua kasus perdagangan anak ditanggapi termasuk laporan dari LSM, orang tua, dan institusi lain, apalagi kalau korban memberikan dukungan dan kooperatif. Jikalau pada tingkat Polsek kurang ditanggapi maka bisa memberikan informasi atau laporan ke tingkat Polres atau pun Polda. Walaupun demikian dalam menanggapi informasi dan laporan tentang kasus perdagangan anak, Polisi mengakui masih terganjal dengan beberapa kendala seperti tempat yang jauh, minimnya dana dan peralatan, pembuktian yang sulit karena belum memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.
Kemudian jika korban anak perlu direhabilitasi maka dilakukan rehabilitasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau LSM, dengan disediakan rumah aman atau tempat penampungan. Yang jelas korban anak harus direhabilitasi, baik fisik maupun psikisnya. Begitu juga kalau korban anak mau dipulangkan, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau LSM, karena Kepolisian tidak punya anggaran untuk itu. Untuk rehabilitasi dan reintegrasi bukan wilayahnya Kepolisian, jadi kami tidak punya anggaran untuk itu.
Kemudian jika korban tidak punya keluarga dicarikan tempat perlindungan korban, apakah di instansi pemerintah atau di LSM. Di samping itu, korban jangan sampai di intimidasi tersangka atau keluarga tersangka, dan korban juga harus didampingi hingga di sidang pengadilan. Inilah proses yang dilakukan untuk melindungi anak sebagai korban. Kemudian untuk melindungi hak privasi dan kerahasiaan korban dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu kesaksian korban dilindungi, nama dan alamat korban tidak diekspos, tidak diekspos ke media dan pengambilan foto, dan diusahakan yang melakukan penyidikan terhadap korban adalah yang berjenis kelamin yang sama dengan korban.
Proses penyidikan, Polisi juga berbagi informasi dengan institusi penegak hukum lainnya yakni Kejaksaan dalam hal konsultasi tentang perkara. Sementara untuk proses penyidikan Jaksa tidak pernah terlibat dan hanya menerima berkas perkara, dan setelah berkas perkara diserahkan ke Jaksa baru mereka bergerak. Selain itu hingga saat ini belum adanya semacam MOU antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani perkara trafficking , dan ini berdampak pada tidak adanya koordinasi yang baik dalam menangani perkara. Sehingga sering tidak adanya kesepemahaman antara Kepolisian dan Kejaksaan, misalnya untuk persoalan “posisi rentan”, dan Jaksa menganggap delik belum terpenuhi, sementara dalam undang-undang hal tersebut tidak relevan, karena memang tidak menggunakan KUHP. Akibatnya Kejaksaan menganggap berkas belum lengkap atau P19 dan dikembalikan ke Kepolisian. Dari persoalan ini juga sebenarnya bisa akan berdampak pada terhentinya kasus dugaan perdagangan anak, karena Jaksa menganggap tidak memenuhi unsur pasal yang diterapkan dan tidak terpenuhi unsur perdagangan orang. Selain itu, kurangnya kesepemahaman dalam penyajian bukti dan kesaksian, dimana tidak cukup dari satu saja, karena untuk bukti dan saksi Jaksa masih berpedoman pada KUHP.
Permasalahan perdagangan anak, Polisi juga bekerja sama dengan institusi atau lembaga lain seperti dengan polisi pada unit Binmas untuk sosialisasi ke masyarakat. Dengan Imigrasi untuk pengecekan rekomendasi, dengan Jaksa dalam penyidikan kasus, dengan LSM dalam penyediaan pendamping dan rumah aman, dengan masyarakat atau pun komunitas dalam hal saling berbagi informasi tentang kasus dan sosialisasi tentang masalah perdagangan anak. Sedangkan dengan pengadilan atau Hakim belum pernah bekerja sama dan setiap vonis yang dijatuhkan oleh Hakim untuk pelaku perdagangan anak tidak pernah ditembuskan ke Kepolisian.
Sementara hubungan dengan masyarakat dalam menangani kasus perdagangan anak, Polisi mengungkapkan bahwa jika ada informasi langsung di laporkan, dan masyarakat merupakan sebagai mitra untuk memberikan informasi terkait dengan perdagangan anak dan
mereka dapat menjadi corong informasi bagi anggota masyarakat lain yang belum mengetahui tentang perdagangan anak. Di sisi lain ada masyarakat biasanya keluarga korban kurang mendukung untuk penanganan kasus apabila itu menjadi pilihan korban, padahal Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengenal itu. Namun kami tetap menjalin kerja sama dengan kelurahan sampai dengan lingkungan.

## PENUTUP
Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual, telah diatur dalam Undang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak masih sering terjadi.
Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang adalah menyediakan rumah aman, rehabilitasi dan pengawasan kepada korban yang telah di pulangkan belum maksimal, namun dalam pelaksanaannya anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas.
Saran Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dan perdagangan orang harus lebih tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anggaran biaya untuk menyediakan layanan atau sarana rumah aman dan rehabilitasi untuk korban eksploitasi seksual harus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Abdul Wahidin dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual , Refika Aditama, Bandung, 2001.
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989 Bambang Wajluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Richard P. Halgin, Psikologi Abnormal , Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
Satijipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
C. Sumber Lain Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Jurnal Ilmiah Hukum, Nomor 4/Th.V/April.1999, FH Unpar, 1999. Meuwissen, Pengembanan Hukum, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Fakultas Hukum Unpar, 1994.
http://www.unicef.org/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf . http://id.wikipedia.org/wiki/Anak http://www.gugustugastrafficking.org http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/cst_faq_bahasa.pdf