## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dualisme Kebijakan Terkait Organisasi Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU -VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015)
Abdullah Ahmad  Mukhtarzain UNU Purwokerto, Indonesia aazain82@gmail.com

## ABSTRACT
The  single  bar  association  system  adopted  by  Law  no.  18  of  2003  concerning Advocates, which was originally used as an organizational legal umbrella that overshadowed or  accommodated  advocate  professions  in  their  recent  careers,  is  currently  experiencing polemics regarding legality and also ambiguity about which organization is legitimate, namely between PERADI and KAI, which claim to be legitimate organizations. Therefore it is necessary to  review  whether  the  single  bar  association  system  needs  to  be  changed  to  a  multi  bar association system to meet the needs especially for advocates and prospective advocates so that there  is  no  fighting  over  rights  and  authorities  as  a  single  advocate  organization  in Indonesia.  This research is a type of normative juridical research or library research, using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach which are related to the  implications  of  the  Constitutional  Court  Decision  No.101/PPU-  VII/2009,  Letter  of Chairman  of  the  Supreme  Court  No.73/KMA/HK.01/IX/2015  and  Law  Number  18  of  2003 concerning Advocates related to the change from a single bar association system to a multi bar association using Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty. As for the research results from policy changes related to the single bar association system to become multi bar association in the substance of the revision of Law no. 18 of 2003 concerning Advocates and the Decision of the Constitutional Court No.101/PPU-VII/2009 and Letter of Chief Justice of the Supreme Court No.73/KMA/HK.01/IX/2015  are  in  accordance  with  Gustav  Radbruch's  Theory  that  the purpose  of  the  change  is  none  other  than  not  to  provide  benefits  (zwech  matigheid  or doelmatigheid or utility), legal certainty (rechtmatigheid) and achieving justice (gerectigheit) for the advocacy profession, especially for prospective avocados from various organizations to be sworn in after fulfilling the requirements as an advocate.
Keywords : Policy Dualism; Single Bars; Multi Bars

## ABSTRAK
Sistem single bar association yang dianut oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang awalnya digunakan sebagai payung hukum organisasi yang menaungi atau  mewadahi  para  profesi  advokat  dalam  berkarir  belakangan  ini  sedang  mengalami polemik terkait legalitas dan juga ambiguitas tentang organisasi mana yang sah yaitu antara PERADI dan KAI yang saling klaim sebagai organisasi yang sah. Oleh karenanya perlu adanya peninjauan  ulang  apakah sistem  single  bar  association perlu  dirubah  menjadi  sistem multi bar association untuk memenuhi kebutuhan khususnya bagi para advokat dan calon advokat agar tidak terjadi saling berebut hak dan kewenangan sebagai organisasi tunggal advokat di Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian yuridis  normative atau  kajian kepustakaan  ( libry  research ),  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ) yang mana berkaitan dengan implikasi dari Putusan  Mahkamah Konstitusi    No.101/PPU- VII/2009,  Surat  KetuaMahkamah        Agung        No.73/KMA/HK.01/IX/2015  dan  Undang- Undang Nomor   18   tahun   2003   tentang   Advokat terkait dengan perubahan sistem single bar association menjadi multi bar association dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Adapun hasil penelitian dari perubahan kebijakan terkait sistem single bar

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
association menjadi multi bar association dalam substansi revisi dari Undang-Undang No. 18 Tahun  2003  tentang  Advokat  serta  Putusan    Mahkamah  Konstitusi  No.101/PPU-VII/2009 dan  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  No.73/KMA/HK.01/IX/2015  telah  sesuai  dengan  Teori Gustav  Radbruch  bahwa  tujuan  perubahan  tersebut  tidak  lain  dan  tidak  bukan  untuk memberikan  kemanfaatan  ( zwech  matigheid atau doelmatigheid atau utility )  ,  kepastian hukum  ( rechtmatigheid )  dan  tercapainya  keadilan  ( gerectigheit) bagi  para  profesi  advokat khususnya  bagi  calon  avokat  dari  berbagai  organisasi  untuk  dapat  diambil  sumpahnya setelah memenuhi syarat sebagai advokat.
Kata Kunci: Dualisme Kebijakan; Single Bar; Multi Bar

## PENDAHULUAN
Sejak  zaman  kolonial  Belanda,  kedudukan  advokat  di  mata  hukum belum memiliki legalitas yang jelas sehingga para advokat pada saat itu juga mengalami  diskriminasi  kewenangan  terkait  fungsi,  hak  dan  juga  perannya dalam  sistem  pengadilan. 1 Dan  dengan  disahkannya  undang-undanng advokat maka hal tersebut merupakan perjuangan yang cukup panjang bagi para pejuang hak dan keadilan khususnya para terdakwa atau tersangka.
Terealisasikannya undang-undang advokat dimulai sejak tahun 1963 yang  mana  pada  saat  itu  berdiri  organisasi  pertama  yang  menaungi  hal tersebut  yang  biasa  dikenal  dengan  sebutan  Persatuan  Advokat  Indonesia (PERADI)  yang  mana  awalnya  organisasi  tersebut  bernama Balie  van Advocaten yang  merupakan  salah  satu  organisasi  terbesar  dan  termasyhur kala  itu  yang  terbentuk  sebagai  hasil  dari  penyempurnaan  undang-undang organik  di  bidang  peradilan  dan  kekuasaan  kehakiman  pasca  Negara Indonesia  merdeka  dari  penjajahan.  Akan  tetapi,  pada  awal  terbentuknya lembaga  bantuan  hukum  tersebut,  para  orang  yang  berprofesi  sebagai advokat  belum  bisa  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara  professional dan maksimal dikarenakan substansi yang ada pada undang-undang advokat hanya  berupa  ketentuan secara  simbolik  dan  belum  mengatur  terkait bagaimana operasional pelaksanaannya. 2
Penyusunan  dan  pembuatan  hukum  Undang-Undang  Advokat banyak  mengalami  dinamika  dalam  setiap  rezim  dan  orde  yang  berkuasa. Sebagaimana yang kita ketahui, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad  merupakan  hasil  dari  musyawarah  yang  panjang  yang  dilakukan oleh  tim  perumus  Rancangan  Undang-Undang  Advokat  yang  berasal  dari berbagai  organisasi  yang  berkutat  dalam  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang dirumuskan pada zaman reformasi tahun 2000 dan baru disahkan oleh DPR pada  tahun  2003.  Padahal  sebelumnya,  organisasi  PERADI  juga  telah mencoba  dan  berusaha  merumuskan  terkait  RUU  Advokat  namun  tidak berjalan dengan lancar dikarenakan adanya intervensi dari pemerintah dan
1 H.  A.  Sukris  Sarmadi, Advokat  Litigasi  &  Non  LitigasiPengadilan  Menjadi  Advokat  Indonesia Kini , (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 32-38.
2 Frans  Hendra  Winata ,  Pro  Bono  Publico  Hak  KonstitusionalFakir  Miskin  Untuk  Memperoleh Bantuan Hukum , (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 1-2.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
birokrasi  peradilan  sehingga  ruang  gerak  para  advokat  seakan  diawasi  dan dibatasi. Kejadian tersebut terjadi pada masa orde baru. 3
Adapun  landasan filosofis dan yuridis dari  dibentuknya  Undang- Undang tentang Advokat adalah karena diperlukannya legalitas hukum yang jelas  terkait  payung  hukum  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  advokat  dalam sistem  peradilan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  1  yang menerangkan bahwa perkumpulan para advokat terwadahi dalam organisasi yang  tunggal  ( single  bar  association )  yang  kemudian  diwujudkan  dengan dibentuknya  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  sebagai  organisasi tunggal profesi advokat di seluruh Indonesia. 4
Namun  seiring  berjalannya  waktu,  ada  konflik  internal  yang  terjadi di  dalam  Organisasi  PERADI.  Salah  satu  pemicunya  adalah  adanya  dugaan bahwa  proses  pembentukan,  perekrutan,  dan  pengangkatan  anggota dilakukan  secara  tidak  transparan  (terbuka),  tidak  memenuhi  unsur keadilan,  dan  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  (tidak  akuntabel) sehingga  berdirinya  PERADI  diklaim  tidak  demokratis  dikarenakan  sengaja menabrak dan tidak memenuhi unsur pembentukan National Bar Association . Ditambah lagi  dengan  terbentuknya  Kongres  Advokat  Indonesia  (KAI) yang mana  para  pengurus PERADI  merasa  dan  mengklaim bahwa  organisasi  KAI merupakan organisasi yang tidak sah karena menganggap organisasi PERADI lah yang telah sesuai dengan National Bar Association dan sah secara hukum karena melaksanakan amanah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang  Advokat,  begitupu  sebaliknya  tanggapan  dan  juga  klaim  dari Organisasi KAI. 5 Menindak  lanjuti trust  issue yang  sedang  ramai  diperbincangkan, Mahkamah  Agung  (MA)  kemudian  memberikan  pencerahan  berupa  surat keputusan  No.052/KMA/V/2009  tertanggal  1  Mei  2009  yang  isinya  adalah tentang Mahkamah Agung yang menyatakan tidak ingin ikut campur terkait dengan perselisihan atau sengketa yang terjadi antara organisasi PERADI dan organisasi  KAI  terkait  klaim  dari  keduanya  yang  saling  bersikukuh  sebagai organisasi yang sah dalam membawahi profesi advokat di seluruh Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara internal oleh kedua belah pihak tanpa harus melibatkan  Mahkamah  Agung  dalam  proses  penyelesainnya.  Bahkan  untuk membatasi  diri,  Mahkamah  Agung  juga  meminta  kepada  Ketua  Pengadilan Tinggi untuk tidak terlalu ikut campur dalam masalah tersebut salah satunya dengan  tidak  melakukan  sumpah  advokat  baru  sebagaimana  yang  diatur
3 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995),14 dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, ( Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 17-18.
4 Hukumonline,  25  Juni  2010,  KAI  Tegaskan  Wadah  Tunggal  Belum  Terbentuk, (online) , (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b9a03d2207f/kai-tegaskan-wadahtunggal-belum- terbentuk, diakses 3 Desember 2022).
5 Ade  Irawan  Taufik,  “Sinergisitas  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Advokat  dan  Negara  dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma” , Jurnal RechtsVinding , Volume 2 Nomor 1, April 2013, 59.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dalam Pasal 4 Undang-Undang Advokat selama penyelesaian masalah belum ada atau terbentuk. 6
Sikap dan kebijakan Mahkamah Agung terkait permasalahan di atas juga menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat khususnya para calon advokat baru, dimana kebijakan Mahkamah Agung dinilai sebagai sikap acuh dan  tidak  peduli  dengan  nasib  para  calon  advokat  yang  sudah  lulus  ujian PERADI  maupun  KAI.  Sehingga  hal  tersebut  menuai  protes  yang  keras, karena dengan instruksi yang diberlakukan Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan  Tinggi  jelas  terkait  larangan  pengambilan  sumpah  membawa dampak negative dan menghambat karier para calon advokat. 7
Hasil        Putusan        Mahkamah  Konstitusi  No.101/PPU-VII/2009 menyatakan      bahwa:  Pengadilan  Tinggi    atas    perintah    Undang-Undang wajib mengambil    sumpah    bagi    para    Advokat sebelum     menjalankan profesinya         tanpa  mengaitkan    dengan   keanggotaan    Organisasi  Advokat yang  pada  saat  ini  secara de  facto ada,  dalam  jangka  waktu  2  (dua) tahun  sejak amar putusan ini diucapkan. Dan untuk mengatasi permasalah tersebut  maka  diputuskan  bahwa  Pengadilan  Tinggi  sebagaimana  yang tertuang dalam konstitusi wajib mengambil sumpah bagi para calon anggota advokat  sebelum  mereka  menjalankan  profesinya  tanpa  harus menghubungkan  dengan  keanggotaan  organisasi  yang  mewadainya  yang pada kenyataannya saat ini atau secara de facto telah ada dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini dibacakan. Hal ini dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU-VII/2009. 8
Bahkan  untuk  mendamaikan  dua  organisasi  tersebut  (PERADI  dan KAI),  Mahkamah  Agung  kemudian  membuat  surat  keputusan  perdamaian sengketa  yang  tertuang  dalam  Surat  KMA  No.089/KMA/VI/2010  tertanggal 25  Juni  2010  yang  menyatakan  bahwa  secara de  facto dan de  jure memutuskan  PERADI  sebagai  organisasi  wadah  profesi  advokat  seluruh Indonesia dengan sistem single bar yang sesuai dengan National Association di Inonesia. Namun ternyata keputusan perdamaian tersebut tidak disambut baik  oleh  pihak  KAI,  mereka  menganggap  bahwa  kesepakatan  perdamaian tersebut tidak sesuai dengan musyawarah yang dilakukan sebelumnya yang mana hasil kesepakatan mencanangkan akan diadakan Musyawarah Nasional Advokat  Indonesia  untuk  menentukan  lembaga  atau  organisasi  tunggal advokad  ( Single  Bar ) tanpa  menyebutkan  nama  PERADI  atau  KAI.  Sehingga putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  dianggap  telah  memihak  salah  satu
6 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, ( Jakarta: Pustaka Sinar  Harapan,  1995),19.  dalam  Rahmat  Rosyadi  dan  Sri  Hartini, Advokat  dalam  Perspektif Islam& Hukum Positif, ( Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 72.
7 Dardji  Darmodihardjo  dan  Sidharta, Pokok-pokok  Filsafat  Hukum,  ( Jakarta:  PT.  Gramedia Utama, 2000), 294-295
8 Rahmat  Rosyadi  dan  Sri  Hartini, Advokat  dalam  Perspektif  Islam&  Hukum  Positif,  ( Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 18.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
organisasi  yaitu  PERADI,  oleh  karenanya  pihak  KAI  kemudian  melanjutkan dan melaporkan hasil keputusan tersebut untuk diadakan peninjauan ulang. 9 Adapun pengajuan peninajuan ulang tersebut terkait dengan muatan materi  dalam  Pasal  28  ayat  1  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003  tentang Advokat  pada  frasa  yang  berbunyi  “s atu-satunya ”  karena  kalimat  tersebut dianggap  sebagai  cikal  bakal  terjadi  perseteruan  antara  organisasi  advokat. Namun  Namun    upaya      pengajuan  materi      tersebut      ditolak      oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  Putusan  No.79/PUU-VIII/2010,  dengan pertimbangan bahwa pengajuan permohonan a  quo khususnya frasa, “ satu- satunya ” dalam Pasal  28  ayat  (1)  UU  Advokat  dinyatakan nebis   in   idem , karena   telah   diputus   dalam Putusan MK sebelumnya. 10
Selain alasan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) apa yang telah  dituntut  oleh  organisasi  KAI  sama  sekali  tidak  ada  hubungannya dengan  konstitusionalitas  norma  hukum,  khususnya  terkait  dengan  tidak disumpahnya  calon  advokat  dari  KAI  atau  adanya  penolakan  beracara  di pengadilan  adalah  terkait  bagaimana  implementasinya.  Dasar  hukum  yang digunakan  oleh  MK  itu  sendiri  yaitu  Pasal  27  ayat  2  UUD  1945  bahwa organisasi  advokad  tunggal  ( single  bar )  sesungguhnya  tidak  menghalangi seseorang  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak dan  hal  itu  juga  tidak  juga  menghalangi  seseorang  untuk  mengembangkan kemampuan dirinya dalam memenuhi kebutuhan sehari sehari yang bersifat fundamental. 11 Namun  disisi  lain,  ditemukan  fakta  bahwa  di  daerah  daerah pelosok  negeri,  tenaga  advokat  sebagai  lembaga  bantuan  hukum  masih sangat  minim  dan  kurang  mumpuni  sehingga  para  pencari  keadilan  sedikit kesulitan dalam mengakses. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya calon  advokat  yang  belum  diambil  sumpahnya  sehinga  mereka  tidak memiliki legalitas hukum yang jelas untuk dapat beracara di pengadilan. Dan faktor lainnya disebabkan oleh masalah  internal dari organisasi PERADI itu sendiri  yang  terpecah-pecah  dan  tidak  kompak  serta  mementingkan kepentingan masing-masing yang mengklaim diri sebagai pengurus inti dari organisasi tersebut. 12
Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 25 September 2015,
Ketua Mahkamah Agung kembali menerbitkan Surat
No.73/KMA/HK.01/IX/2015  yang  ditujukan    kepada    seluruh    Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia. Surat KMA pada intinya menegaskan bahwa Ketua    Pengadilan    Tinggi  memiliki        kewenangan        untuk        melakukan penyumpahan  terhadap  advokat  yang  memenuhi    syarat,    baik    yang diajukan    oleh  organisasi      advokat      yang      mengatas  namakan  PERADI
9 Ade  Irawan  Taufik,  “Sinergisitas  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Advokat  dan  Negara  dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma” , Jurnal RechtsVinding , Volume 2 Nomor 1, April 2013, 61.
10 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  112/PUU-XII/2014  dan  Nomor  36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.
11 Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia , (Yogyakarta: Libertyn 1989), 89-90
12 Japan Federation of Bar Associations. About the JFBA, (online) , (http://www.nichibenren.or.jp/en/about/us/ profile/history.html diakses 4 Desember 2022).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
maupun          pengurus          organisasi  advokat  lainnya  hingga  terbentuknya Undang-Undang  Advokat  yang  baru.  Dengan  demikian,  maka  secara  tidak langsung keputusan Mahkamah Agung di atas secara de facto telah mengubah ketentuan awal organisasi advokal yang awalnya menggunakan sistem single bar association  menjadi  multi  bar association,  yang  mana  semua  organisasi advokad yang ada di Indonesia diakui sebagai suatu lembaga atau organisasi yang  sah  dalam  mewadahi  semua  profesi  advokat. 13 Adapun  organisasi- organisasi  itu  antara  lain  yaitu  Kongres    Advokat    Indonesia  (KAI),  IPHI (Ikatan  Penasihat  Hukum  Indonesia),  IKADIN  (Ikatan  Advokat  Indonesia), HAPI    (Himpunan    Advokat    dan  Pengacara  Indonesia),  APSI  (Asosiasi Pengacara    Syariah    Indonesia)    dan    beberapa  organisasi  advokat  lainnya diberikan  kewenangan  dan  hak  yang  sama  untuk  dapat    mengajukan pengajuan        sumpah        calon        advokat        dan  kewenangan  lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. 14
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk meninjau perubahan atau transformasi organisasi atau lembaga advokat  yang  awalnya  menggunakan sistem  single  bar  association menjadi multi bar association menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dimana  dalam sebuah  aturan  ataupun  kebijakan  yang  hendak  diberlakukan harus  mengandung  tiga  unsur  nilai  meliputi  kepastian  hukum ( rechtmatigheid ),  keadilan  hukum  ( gerectigheit )  dan  kemanfaatan  hukum ( zwech  matigheid atau doelmatigheid atau utility ).  Hal  ini  berkaitan  dengan perselisihan  antar  organisasi  advokad  yang  saling  mengklaim  dirinya masing-masing  sebagai  organisasi  yang  paling  sah  sehingga  terjadi perubahan  kebijakan  bahwa  semua  organisasi  advokat  yang  ada kedudukannya adalah sah di mata hukum sehingga tulisan ini ingin meninjau apakah keputusan tersebut memang cocok dilaksanakan di Indonesia dengan mengadopsi multi  bar  association sebagai  bentuk  keadilan  bagi  seluruh profesi advokad. 15

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normative  atau kajian  kepustakaan  ( libry  research ),  dengan  menggunakan  dua  pendekatan yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Hal  ini  berkaitan  dengan  implikasi  dari Putusan    Mahkamah  Konstitusi        No.101/PPU-VII/2009,  Surat KetuaMahkamah    Agung    No.73/KMA/HK.01/IX/2015 dan Undang-Undang Nomor   18   tahun   2003   tentang   Advokat. Yang diketahui telah adanya perubahan ketentuan terkait organisasi advokat yang awalnya menggunakan sistem single bar association menjadi multi bar association .  Adapun data yang 13 Jimly  Asshiddiqie, Kemerdekaan  Berserikat  Pembubaran  Partai  Politik  dan  Mahkamah Konstitusi, ( Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 14-15.
14 Hukumonline,  25  Juni  2010,  KAI  Tegaskan  Wadah  Tunggal  Belum  Terbentuk, (online) , (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b9a03d2207f/kai-tegaskan-wadahtunggal-belum- terbentuk, diakses 17 September 2022).
15 Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia , (Yogyakarta: Libertyn 1989), 89-90.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
diperoleh  yaitu  dengan  melalui  berbagai  literature  seperti  buku,  jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya dan menggunakan konsep Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dualisme  Kebijakan  Perubahan Sistem  Single  Bar  Assocition Menjadi Multi Bar Associatiom
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan organisasi yang terbentuk sebagai manifestasi dari mandat yang tertuang di dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat dimana dalam regulasi tersebut mengamanahkan  organisasi  advokad  dengan  model single  bar association yang  terbentuk  pada  tahun  2004,  dimana  PERADIN dikukuhkan sebagai satu satunya organisasi yang memiliki kewenangan tunggal  untuk  mengajukan  sumpah  calon  advokad  kepada  Kepala Pengadilan  Tinggi.  Namun  proses  pembentukan  organisasi  tersebut dianggap  telah  cacat  formil  karena  dianggap  tidak  transparan  dan akuntabel  yaitu  karena  tidak  melalui  musyawarah  nasional  dan  telah melewati  batas  waktu  dua  tahun  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Advokad. 16
Bentuk  penolakan  dari  dibentuknya  organisasi  PERADIN,  maka dibentuklah  organisasi  advokat  baru  yaitu  Kongres  Advokat  Indonesia (KAI)  yang  juga  turut  menyatakan  bahwa  oragnisasi  tersebut  adalah yang sah secara hukum sebagai organisasi tunggal dengan sistem single bar  association .  Namun    melalui  Putusan    dari  Mahkamah  Konstitusi sebagai  penengah  dari  permasalahan  antar  lembaga  atau  organisasi advokat  maka  dikeluarkan  putusan  MK    No  015/PUU-IV/2006  yang memutuskan bahwa  PERADI adalah organisasi yang sah  sebagai wadah tunggal organisasi advokat. 17
Dampak  dari  keputusan  tersebut  adalah  jelas  merugikan  salah satu  organisasi  advokad  yaitu  KAI  dimana  para  calon  advokad  yang berasal  atau  bernaung  dari  padanya  tidak  dapat  diambil  sumpahnya sebagai  calon  advokad  dikarenakan  hanya  organisasi  PERADIN  yang memiliki hak legalitas dan wewenang terkait hal tersebut. Apalagi hal itu diperkuat dengan dikeluarkannya Surat KMA No.052/KMA/V/2009 yang menginstruksikan  agar  Ketua  Pengadilan  Tinggi  tidak  melaksanakan sumpah advokat sampai polemik antar organisasi advokat terselesaikan. Oleh  sebab  itu,  Surat  KMA  No.  052/KMA/V/  2009  tersebut  digugat  ke Mahkamah  Konstitusi  oleh  beberapa  calon  advokat,  karena  dianggap menghalangi  warga  negara  untuk  mencari  nafkah  melalui  profesi advokat  yang  sah  serta  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  perihal manakah organisasi advokat yang legitimate .
16 Dharma  Sutomo,  “Organisasi  Advokat  Indonesia  Menurut  UU  RI  No  18  Tahun  2003  Peradi Atau KAI”, Varia Advokat , Volume 05, Agustus 2008, 24
17 V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat , (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 14.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Melalui  Putusan  MK  No.101/PUUVII/  2009  akhirnya  ada  sedikit titik  terang  terkait  polemik  saling  klaim  kekuasaan  dan  kewenangan sebagai organisasi advokat yang sah secara hukum maka, MK kemudian mengabulkan  sebagian  gugatan  pemohon  dan  memutuskan  bahwa Pengadilan  Tinggi  wajib  melakukan  sumpah  calon  advokat  tanpa mengaitkan  dengan  keanggotaan  organisasi  advokat  yang  pada  saat  ini secara de facto ada, dalam jangka waktu dua tahun sejak amar putusan diucapkan.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  putusan  MK  tersebut,  maka  pada tanggal  24  Juni  2010  PERADI  dan  KAI  sepakat  untuk  membentuk organisasi  wadah  tunggal  yang  disahkan  melalui  Surat  KMA No.089/KMA/VI/2010  dengan  nama  PERADI.  Hal  ini  kembali menimbulkan protes dari KAI karena Ketua Mahkamah Agung dianggap memihak  dengan  memutuskan  menggunakan  PERADI  sebagai  nama organisasi wadah tunggal advokat. 18
Berdasar pada hal tersebut, jika hal ini dikaitkan dengan teori dari Gustav  Radbruch  yang  memberikan  pandangan  bahwa  segala  aturan, kebijakan maupun regulasi harus memenuhi indikator yang terkandung di dalamnya dan dapat dimanfaatkan kerebadaannya salah satunya yaitu adanya  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  dari tujuan  dibuatnya  atau  diberlakukannya  suatu  aturan  hukum  karena merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  menegakkan  keadilan.  Kepastian hukum  diperlukan  untuk  mewujudkan  prinsip  persamaan  dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini jika dikaitkan dengan keputusan dari Mahkamah  Konstitusi  No.  015/PUU-IV/2006  yang  memutuskan  bahwa PERADI  adalah  organisasi  yang  sah    sebagai  wadah  tunggal  organisasi advokat  kemudian  diperkuat  dengan  disahkannya  Surat  KMA No.089/KMA/VI/2010  yang  menyebutkan  bahwa  organisasi  wadah tunggal  ( single  bar  association )  adalah  PERADI  dimana  keputusan  MA tersebut  dibuat  setelah  organisasi  KAI  dan  PERADIN  sepakat  untuk membentuk organisasi bersama namun nama PERADIN yang digunakan dan diputuskan maka jelas dalam hal ini menimbulkan kecemburuan dan merasa ada ketidak adilan yang di alami oleh organisasi KAI yang merasa di anak tirikan.
Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  upaya  transformasi  organisasi advokat  dari single  bar  association menjadi multi  bar  association yang digaungkan kembali oleh beberapa calon advokat dengan mengajukan uji materiil  Pasal  28  ayat  1  Undang-Undang  Advokat  kepada  Mahkamah Konstitusi.  Ketentuan  tersebut  dianggap  berpotensi  “ membunuh ” organisasi-organisasi advokat yang tidak diberikan pengakuan di dalam praktik.
Namun realitanya, Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUUVIII/  2010  malah  menolak  permohonan  pemohon  dengan pertimbangan  bahwa  organisasi  advokat  wadah  tunggal  tidak
18 Lentera  Timur,  9  Mei  2012,  Organisasi  Advokat  dan  Federalisme  Indonesia, (online) , ( http://www.lenteratimur.com/organisasi-advokat-dan-federalisme-indonesia/ diakses  1  Desember 2022).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menghalangi  seseorang  untuk  melakukan  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  dan  wadah  tunggal  advokat  sama  sekali  tidak  menghalangi setiap  orang  untuk  mengembangkan  diri.  Demikian  pula,  fakta  tentang belum  disumpahnya  calon  advokat  KAI  atau  penolakan  beracara  di pengadilan tidak terkait dengan konstitusionalitas norma pengujian. 19 Walau  upaya  tersebut  gagal  di  sidang  Mahkamah  Konstitusi, namun  menggugah  semangat  nasional  transformasi  organisasi  advokat dari single bar association menjadi multi bar association . Isu marjinalisasi para  calon  advokat  yang  tak  kunjung  disumpah  dan  dilantik  terus bergulir  dan  menjadi  perhatian  publik.  Fakta  menunjukkan  bahwa  di beberapa  daerah  tenaga  advokat  sangat  kurang,  karena  banyak  calon advokat  yang  belum  diambil  sumpah  dan  tidak  bisa  beracara  di pengadilan,  sedangkan  masyarakat  sangat  membutuhkan  jasa  advokat. Menanggapi  kondisi  tersebut,  Ketua  Mahkamah  Agung  menerbitkan Surat KMA No.73/KMA/ HK.01/IX/2015 yang memberikan kewenangan kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi  untuk  melakukan  penyumpahan terhadap calon advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh PERADI  maupun  organisasi  advokat  lainnya,  hingga  tebentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. 20
Implikasi yuridis yang ditimbulkan dari diterbitkannya Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015  adalah  dilakukannya  amandemen  Undang- Undang  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Hal  ini  dikarenakan beberapa pasal dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi ketika sistem organisasi  advokat  sudah  ditransformasi  dari  sistem single  bar association menjadi multi  bar  association .  Dimana  yang  menjadi  pokok dasar dari revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad ini secara  umum  yaitu  terkait  batasan  kewenangan  organisasi  advokat, khususnya  perihal  proses  rekrutmen  dan  penyumpahan  calon  advokat serta mekanisme pengawasan kode etik advokat.
Dengan  begitu,  Surat  KMA  No.73/KMA/HK.01/IX/2015  memiliki arti penting dalam proses transformasi organisasi advokat dari single bar association menjadi multi bar association, hal ini disebabkan Surat KMA tersebut  menjadi  peraturan  pelaksanaan  bagi  Putusan  MK No.101/PUUVII/2009, sekaligus menjadi tonggak rekonsiliasi organisasi advokat  di  Indonesia  yang  selama  lebih  dari  satu  dekade  terus berpolemik.  Dengan  terbitnya  kebijakan  Mahkamah  Agung  ini,  maka diharapkan  menjadi  solusi  terbaik  yang  aspiratif,  tidak  hanya  bagi PERADI dan KAI, tetapi juga bagi 8 (delapan) organisasi advokat lainnya yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Lebih  lanjut  kebijakan  Mahkamah  Agung  dapat  menunjang  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  terhadap  jasa  bantuan  hukum. 21 Walaupun
19 Jimly  Asshiddiqie, Kemerdekaan  Berserikat  Pembubaran  Partai  Politik  dan  Mahkamah Konstitusi, ( Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 22.
20 M. Najib Ibrahim, Legalitas Pembubaran Ormas, ( Jakarta: Publica Press, 2014), 23.
21 H. A. Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini , (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 32-38.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
proses  transformasi  organisasi  advokat  menuju multi  bar  association masih belum tuntas, namun setidaknya ini dapat menjadi awal yang baik bagi penataan struktur organisasi advokat pada tahap selanjutnya.
Dengan begitu, dapat juga dikatakan bahwa kebijakan perubahan sistem  single  bar  association  menjadi  multi  bar  association  berdampak pada  hubungan  antar  organisasi  advokad  yang  ada  di  Indonesia  baik secara  internal  (antar  organisasi-organisasi  advokat)  maupun  secara eksternal  (relasi  organisasi  advokat  dengan  lembaga  penegak  hukum lain).  Secara  internal,  sistem multi  bar  association menciptakan persaingan  di  antara  organisasi  advokat  secara  lebih  bebas  dan  sehat, apalagi didukung oleh karakteristik masyarakat Indonesia yang plural. 22 Menurut  Frans  Hendra  Winarta,  persaingan  bebas  yang  sehat  antar organisasi  advokat  diharapkan  dapat  mencetak  advokat  yang berkualitas, independen, dan profesional dalam rangka memberikan jasa hukum kepada masyarakat. 23
Adapun  kebijakan  yang  termuat  dalam  KMA  No.73/KMA/ HK.01/IX/2015  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Ketua Pengadilan  Tinggi  untuk  melakukan  penyumpahan  terhadap  calon advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh PERADI maupun organisasi advokat lainnya, hingga tebentuknya Undang-Undang Advokat yang  baru  jelas  memberikan  angin  segar  bagi  para  calon  advokad, dimana semua calon advokat yang telah memenuhi syarat untuk diambil sumpahnya  dan  berasal  dari  naungan  organisasi  atau  lembaga  advokat yang  terdaftar  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  memiliki  kedudukan dan  hak  yang  sama ( equal )  di  hadapan  negara  melalui  institusi Pengadilan  Tinggi.  Surat  KMA  ini  menjadi  tahap  awal  transformasi organisasi  advokat  menuju  multi  bar  association  dan  memberikan pemenuhan  hak  asasi  profesi  advokat  maupun  kepada  masyarakat dalammengakses bantuan hukum. 24
Dengan  demikian,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan perubahan atau transformasi sistem single bar association kepada sistem multi  bar  association jelas  membawa  dampak  perubahan  yang  cukup signifikan.  Yang  mana  seperti  yang  kita  ketahui  sebelumnya  bahwa semua  tatacara  pendaftaran  hingga  pengajuan  sumpah  jabatan  calon advokad  yang  dulunya  hanya  diatur  dan  berpatokan  pada  aturan  yang ada  pada  organisasi  PERADIN,  kemudian  diserahkan  pula  kepada organisasi-organisasi  advokat  lainnya  seperti  IKADIN,  AAI,  IPHI,  AKHI, HKHPM,  SPI,  HAPI,  dan  APSI.  Melalui  kebijakan  ini  tentunya,  para organisasi  advokad  dituntut  untuk  mampu  menyelenggarakan pendidikan  advokat,  mengeluarkan  sertifikasi  pendidikan  advokat,
22 H. A. Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini , (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 40
23 Frans Hendra Winata , Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk  Memperoleh Bantuan Hukum , (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 1-2.
24 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 19.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menyelenggarakan  ujian  profesi  advokat,  dan  mengeluarkan  izin sementara praktik advokat serta menyalurkan anggotanya untuk magang di  kantor  advokat  sekurang-kurangnya  2  tahun.  Disamping  pemenuhan sistem  rekrutmen,  organisasi  advokat  juga  harus  mampu  menentukan biaya  rekrutmen  yang  wajar  bagi  calon  advokat,  sehingga  tidak memberatkan anggotanya. 25
Berdasarkan  hal  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan perubahan  atau  transformasi  sistem single  bar  association menjadi multibar  association merupakan  keputusan  yang  tepat  apabila  ditinjau menggunakan  teori  dari  Gustav,  hal  ini  karena  substansi  terkait  aturan yang diberlakukan jelas memberikan dampak yang baik bagi masyarakat khususnya bagi para calon profesi advokad,  dimana dalam teori Gustav disebutkan  bahwa  semua  kebijakan  atau  aturan  yang  hendak diberlakukan  harus  mengandung  unsur  kemanfaatan,  kepastian  hukum dan  juga  keadilan  hukum.  Yang  mana  dalam  hal  ini  Surat  Keputusan Mahkamah  Agung  No.73/KMA/  HK.01/IX/2015  yang  memberikan kewenangan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi  untuk  melakukan penyumpahan terhadap calon advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh PERADI maupun organisasi advokat lainnya yang berlaku sebagai  Undang-Undang  berlaku  sebagai  hukum  positif,  kemudian hukum ini dibuat dan keluarkan atas dasar fakta yang terjadi dilapangan yaitu  terjadi  polemik  terkait  perselihan  organisasi-organisasi  advokad sebagai organisasi dengan sistem single bar association khususnya antara PERADI  dan  juga  KAI,  dan  ini  merupakan  bentuk  realisasi  untuk menyempurnakan  pelaksanaan  dari  Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung No.73/KMA/  HK.01/IX/2015  yang  mana  sebelumnya  telah  ada  Surat Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.101/PUUVII/  2009  yang  intinya mengabulkan  sebagian  gugatan  pemohon  (para  advokat)  dan memutuskan  bahwa  Pengadilan  Tinggi  wajib  melakukan  sumpah  calon advokat  tanpa  mengaitkan  dengan  keanggotaan  organisasi  advokat sehingga  keputusan  ini  telah  sesuai  dengan  asas-asas  yang  harus  ada dalam  pembuatan,  penyusunan,  dan  pemberlakuan  suatu  hukum sebagaimana  yang  dipaparkan  dalam  Teori  Kepastian  Hukum  oleh Gustav Radbruch.
2. Implikasi  Dari Sistem  Multi  Bar  Association Pada  Organisasi Advokat di Indonesia
Kekuasaan  dan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  beberapa lembaga  advokat  yang  ada  dan  diakui  di  Indonesia  merupakan  bentuk legitimasi  dari  pada  Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  No.73/KMA/
HK.01/IX/2015 dan Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PUUVII/  2009.  Seperti  yang  kita  ketahui,  beberapa  lembaga advokad dapat melakukan penyumpahan terhadap calon advokat karena memiliki  hak  dan  kewenangan  yang  memiliki legalitas  hukum  yang  sah
25 Rahmat  Rosyadi  dan  Sri  Hartini, Advokat  dalam  Perspektif  Islam&  Hukum  Positif,  ( Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 72.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sehingga setiap organisasi pastinya memiliki kebijakan tersendiri namun tetap  bersandar  kepada  undang-undang  yang  mengatur  tentang advokat. 26
Baru-baru  ini  ramai  diperbincangkan  terkait  dengan  batasan usia  untuk  menjadi  seorang  advokad  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  3  ayat  1  huruf  d  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003  tentang Advokat  yang  mana  dalam  pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa  batasan minimal untuk dapat mencalonkan diri atau mendaftar menjadi seorang advokad  adalah  25  tahun.  Hal  ini  menjadi  permasalahan  bagi  sebagian kalangan,  dimana  pasal  tersebut  pernah  digugat  di  Pengadilan Mahkamah  Kosntitusi  untuk  dimohonkan  pembatalannya  karena dianggap  diskriminatif  dan  menghambat  anak  muda  yang  hendak menjadi  advokad.  Akan  tetapi,  gugatan  dan  permohonan  tersebut kemudian  ditolak  oleh  Majelis  Hakim  dikarenakan  pasal  tersebut diyakini  tidak  mengandung  tafsir  yang  menimbulkan  perbedaan kedudukan dan perlakuan bagi semua orang hanya saja sebagai patokan dan syarat adminitratif bagi calon advokad. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)  huruf  d  UU  Advokat  yang  mengatur  syarat  batas  usia  minimal  bagi seseorang  untuk  dapat  menjadi  advokat,  yaitu  sekurang-kurangnya  25 tahun,  tidak  mengandung  tafsir  yang  menimbulkan  pembedaan kedudukan  dan  perlakuan,  ketidakadilan,  ketidakpastian  hukum, maupun  diskriminasi.  Ketentuan  tersebut  jelas  ditujukan  bagi  semua calon  advokat  tanpa  membeda-bedakan  atau  melakukan  kategorisasi tertentu. 27 Terkait dengan isu harmonisasi peraturan perundang-undangan, Mahkamah  Konstitusi  juga  sependapat  dengan  para  pemohon  dan menemukan  fakta  hukum  bahwa  tidak  ada  pengaturan  batas  usia maksimal bagi calon advokat seperti yang diatur dalam undang-undang profesi lain. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apabila  terhadap  profesi  lain  telah  diatur  mengenai  batas  usia  minimal dan batas usia maksimal untuk mendaftarkan diri menjadi calon profesi tertentu, maka seyogyanya pembentukan Undang-Undang juga mengatur hal yang sama untuk profesi lain, termasuk profesi advokat. 28
Namun  kendati  demikian,  pengaturan  terkait  hal  tersebut apabila  dinilai  dari  sisi  konstitusionalitasnya,  Mahkamah  Kosntitusi menilai bahwa disharmonisasi pengaturan usia maksimal dalam Undang- Undang  Advokat  dengan  pengaturan  profesi  lain  bukan  merupakan perintah  UUD  1945  dan  tidak  pula  bertentangan  dengan  norma-norma yang  menjadi  prinsip  umum UUD 1945.  Hal  tersebut  bertolak  belakang dengan pandangan para pemohon yang meminta pembatalan dari Pasal
26 M. Najib Ibrahim, Legalitas Pembubaran Ormas, ( Jakarta: Publica Press, 2014), 23.
27 Japan Federation of Bar Associations. About the JFBA, (online) , ( http://www.nichibenren.or.jp/en/about/us/ profile/history.html diakses 4 Desember 2022).
28 Fédération  des  Barreaux  d’Europe.  Fédération  des  Barreaux  d’Europe, (online) , ( http://www.fbe.org/en/thefederation/ presentation/presentation-art950.html  diakses  8  Desember 2022).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
3  ayat  1  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokad,  dimana mereka  merasa  sangat  dirugikan  sebab  ketentuan  tersebut  hanya mengatur  batas  usia  minimal  bagi  seseorang  untuk  menjadi  advokat, tanpa  disertai  pengaturan  batas  maksimal  seseorang  untuk  menjadi advokat. Ketiadaan batas maksimal demikian mengakibatkan terbukanya peluang  bagi  para  pensiunan,  terutama  pensiunan  polisi,  jaksa,  dan hakim, untuk menjadi advokat. 29
Padahal  menurut  para  pemohon,  pensiunnya  seseorang  dari jabatan  semula  menunjukkan  bahwa  yang  bersangkutan  oleh  negara telah  dinilai  tidak  memiliki  lagi  kemampuan  fisik  maupun  psikis  untuk memberikan pelayanan tertentu. Ketidakmampuan inilah yang didalilkan para pemohon akan merugikan klien ketika para pensiunan ini menjadi advokat.  Namun  di  sisi  lain,  status  para  advokat  yang  berasal  dari pensiunan  polisi,  jaksa,  dan  hakim,  menurut  pemohon  akan  membuat klien  lebih  memilih  mereka  dengan  asumsi  advokat  bersangkutan mampu  mempengaruhi  rekan  kerja  mereka  di  masa  lalu.  Pilihan  klien inilah  yang  turut  menimbulkan  kerugian  terhadap  advokat  yang  sejak awal memang berprofesi sebagai advokat. 30
Dengan  demikian,  apabila  hal  tersebut  ditelaah  lagi  secara yuridiris  sosiologis  maka  sebenarnya  para  pensiunan  dari  berbagai profesi  yang  masuk  dan  mendaftarkan  diri  menjadi  seorang  advokat memanglah  menimbulkan  urgensi  yang  menyita  perhatian  publik. Dimana  para  pensiunan  tersebut  seharusnya  sudah  tidak  lagi  bekerja namun  sampai  saat  ini  belum  ada  keputusan  lebih  lanjut  terkait kebijakan  pembatasan  usia  pada  profesi  advokad.  Hal  ini  dikarenakan para advokat menjalankan profesinya bermodalkan kepercayaan ( trust ) dari klien dan  mereka bekerja juga tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  sehingga  itu  merupakan  hak personalitas dan hak asasi setiap orang untuk bekerja sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  28  D  ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  “ Setiap  orang berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil dan layak dalam hubungan kerja. ”

## KESIMPULAN
Polemik  terkait  persaingan  antar  organisasi  advokat  di  Indonesia  sebagai organisasi  yang  memiliki  legalitas  hukum  dengan  sistem single  bar association memang  cukup  rumit  sebagaimana  ditetapkannya  Undang-
29 Hukumonline,  25  Juni  2010, Inilah  Piagam  Kesepahaman  Peradi-KAI ,  diakses  dari <http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt4c244e8658883/inilah-piagamkesepahaman-peradikai>  pada  17  September 2015.
30 Dardji  Darmodihardjo  dan  Sidharta, Pokok-pokok  Filsafat  Hukum,  ( Jakarta:  PT.  Gramedia Utama, 2000), 294-295 dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam& Hukum Positif, ( Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 18.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Undang  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Untuk  menyelesaikan  konflik saling klaim kewenangan dan kekuasaan antara organisasi PERADI dan KAI, maka  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.101/PPUVII/  2009 dan  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  No.73/KMA/HK.01/IX/2015  yang bertujuan  untuk  melakukan  perubahan  kebijakan  atau  transformasi  bentuk sistem yang awalnya single bar association menjadi multi bar association . Hal ini  apabila  ditinjau  menggunakan  Teori  Kepastian  Hukum  Gustav  Rabruch dimana  dalam  pembuatan,  penyusunan,  pengundangan  dan  pemberlakuan suatu  kebijakan  (hukum)  maka  harus  memperhatikan  beberapa  indikator seperti  hukum  harus  bersifat  positif  (membawa  kemanfaatan),  hukum  atau kebijakan  yang  dibuat  harus  sesuai  dengan  realita,  dan  fakta  yang  terjadi harus  dicari  penyelesaian  terbaik  serta  mudah  untuk  diterapkan  serta kebijakan  yang  dibuat  tidak mudah dirubah,  artinya  harus konsisten  dalam proses  pelaksanaannya.  Maka  apabila  dikaitkan  dengan  problematika perubahan kebijakan terkait sistem single bar menjadi multi bar maka hal ini telah sesuai dengan teori Gustav bahwa tujuan perubahan tersebut tidak lain dan  tidak  bukan  untuk  memberikan  kemanfaatan,  kepastian  hukum  dan tercapainya keadilan bagi para profesi advokat khususnya bagi calon avokat dari berbagai organisasi untuk dapat diambil sumpahnya setelah memenuhi syarat sebagai advokat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly, Kemerdekaan  Berserikat  Pembubaran  Partai  Politik  dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000.
Ibrahim, M. Najib, Legalitas Pembubaran Ormas. Jakarta: Publica Press, 2014.
Rahmat  Rosyadi  dan  Sri  Hartini, Advokat  dalam  Perspektif  Islam  &  Hukum Positif. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
Sarmadi,  H.  A.  Sukris, Advokat  Litigasi  &  Non  LitigasiPengadilan  Menjadi Advokat Indonesia Kini . Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
Sinaga,  V.  Harlen, Dasar-dasar  Profesi  Advokat .  Jakarta:  Penerbit  Erlangga, 2011.
Sutomo, Dharma, “Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI”, Varia Advokat , Volume 05, Agustus 2008.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Taufik,  Ade  Irawan,  “Sinergisitas  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Advokat  dan Negara  dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Cuma-Cuma” ,  Jurnal RechtsVinding , Volume 2 Nomor 1, April 2013.
Winarta, Frans Hendra , Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Winarta,  Frans  Hendra ,  Pro  Bono  Publico  Hak  KonstitusionalFakir  Miskin Untuk  Memperoleh  Bantuan  Hukum .  Jakarta: Penerbit  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Wlas, Lasdin, Cakrawala Advokat Indonesia . Yogyakarta: Libertyn 1989.
Hukumonline, 25 Juni 2010, KAI Tegaskan Wadah Tunggal Belum Terbentuk, (online) ,
(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b9a03d2207f/kai- tegaskan-wadahtunggal-belum-terbentuk,  diakses  3  Desember 2022).
Japan  Federation  of  Bar  Associations.  About  the  JFBA, (online) ,
( http://www.nichibenren.or.jp/en/about/us/ profile/history.html diakses 4 Desember 2022).
Lentera Timur, 9 Mei 2012, Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia,
(online) , ( http://www.lenteratimur.com/organisasi-advokat-dan- federalisme-indonesia/ diakses 1 Desember 2022).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  112/PUU-XII/2014  dan  Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.