## Faktor Faktor Determinant Pertumbuhan Ekonomi
Regional Pada Masa Pandemi Di Jawa Tengah
Kartika Widyasari 1) Dr. Novi Dirgantari, 2) Dr. Sri Wahyuni, 3) Hardiyanto Wibowo, 4) Universitas Muhammadiyah Purwokerto widyasarikartika05@gmail.com 1 , novidirgantari@ymail.com 2 , yuniku-7067@gmail.com 3 ,
hardiyantowb2d@gmail.com 4 *Corresponding Author Diajukan : 24 November 2022 Disetujui
: 13 Desember 2022
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
Due to the covid-19 pandemic, which is assumed to be equivalent to the economic crisis, regions in Central Java are one of the regions that are economically highly affected. This is evidenced by the decline in GRDP to -2.65 in the mid-May 2021 period. This research tries to answer the gap between  the  results  of  previous  research  on  the  variables  of  local  own-source  revenue,  capital expenditure, unsuspent funds and budget refocusing on regional economic growth. The purpose of  this  study  is  to  empirically  examine  the  impact  of  local  own-source  revenue,  capital expenditure,  unsuspent  funds  (SiLPA)  and  budget  refocusing  on  regional  economic  growth  in central  Java  regions  and  cities  in  2019-2021. The  research  method  used  is  quantitative  with secondary data and multiple linear regression as the data analysis technique. The data collection technique  in  this  study  used  a  saturated  sampling  technique  with  a  sample  of  35  districts  and cities  in  Central  Java.  The  results  showed  that  local  own-source  revenue  (PAD),  capital expenditure  and  unsuspent  funds  have  a  positive  effects  on  regional  economic  growth. Meanwhile, budget refocusing have no effect on regional economic growth.
Keywords: Local own-source revenue; Capital expenditure; Unsuspent funds; Budget refocusing;

## Regional economic growth

## ABSTRAK
Semenjak  adanya  pandemi  covid-19  yang  diasumsikan  setara  dengan  masa  krisis  ekonomi, daerah-daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu kawasan yang terdampak cukup tinggi secara perekonomian.    Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya    penurunan  PDRB  menjadi  -2,65  di  periode pertengahan  Mei  2021.  Penelitian  ini  mencoba  menjawab  kesenjangan  antar  hasil  penelitian terdahulu  pada  variabel  pendapatan  asli  daerah,  belanja  modal,  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran dan perubahan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi regional . Penelitian ini bertujuan untuk menguji  secara  empiris  pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  belanja  modal,  SiLPA  dan  perubahan anggaran  terhadap  pertumbuhan  ekonomi regional pada  Kabupaten  dan  Kota  yang  ada  di  Jawa Tengah  tahun  2019-2021.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif  dengan  data sekunder  dan  regresi  linier  berganda  sebagai  teknik  analisis  datanya.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dengan sampel sebanyak 35 kabupaten dan  kota  di  Jawa  Tengah.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  PAD,  belanja  modal  dan  SiLPA berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi regional .  Sedangkan  perubahan  anggaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional .
Kata kunci: Pendapatan asli daerah, belanja modal, sisa lebih pembiayaan anggaran, perubahan anggaran, dan pertumbuhan ekonomi regional

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  masih  menjadi  tujuan  penting  dalam  perekonomian  suatu  daerah, terutama  bagi  daerah-daerah  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Selain  itu,  pertumbuhan ekonomi regional dapat  diartikan  pula  sebagai  peningkatan  pendapatan  per  kapita  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pada  satu  kawasan  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  juga menjadi  komponen  penting  untuk  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  (Diastrina, 2021).  Berada  di  daerah  yang  cukup  strategis,  menjadikan  Provinsi  Jawa  Tengah    mempunyai sumberdaya  alam,  sarana,  prasarasana  serta  sumberdaya  manusia  yang  memadai.  Sehingga memiliki potensi yang baik untuk meningkatkan perekonomian yang ada dibandingkan provinsi- provinsi  lainnya    (Winarni  dkk.,  2020).    Namun,  semenjak  adanya  pandemi  covid-19  yang diasumsikan  setara  dengan  masa  krisis  ekonomi,  daerah-daerah  di  Jawa  Tengah  menjadi  salah satu  kawasan  yang  terdampak  cukup  tinggi  secara  perekonomian.  Terjadi  penurunan  PDRB menjadi  -2,65  di  periode  pertengahan  Mei  2021  (Indonesia,  2021).  Padahal    di  Jawa  Tengah terdapat  jumlah  penduduk  sebanyak  36,52  juta  jiwa  (Jateng.bps.go.id,  2021),  atau  hampir  15% dari  jumlah  penduduk  Indonesia.  Hal  ini  menjadi  permasalahan  yang  serius  terhadap  stabilitas ekonomi daerah apabila tidak tertangani dengan baik.
Pada  tahun  2019,  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi menggunakan  anggaran  untuk  pemeliharaan  infrastruktur.  Tetapi,  di  tahun  2020  pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah mengalami kontraksi yang cukup berat. Hal ini  dibuktikan  dengan  permasalahan  yang  ada  di  salah  satu  pemerintah  daerah  di  Jawa  Tengah ialah  Kota  Semarang  yang  mempunyai  nilai  PDRB  pada  tahun  2019  sebesar  Rp  19,352  miliar rupiah  sedangkan  pada  tahun  2020  menjadi  Rp  188,757  miliar  rupiah  (bps.go.id,  2022).  Kasus seperti  ini  terjadi  karena  anggaran  yang  seharusnya  untuk  infrastruktur  justru  digeser  untuk penanganan covid-19 (Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2020).
Pemerintah  daerah  telah  berusaha  memulihkan  perekonomian  daerahnya  yaitu  dengan memaksimalkan pendapatan pendapatan asli daerah itu sendiri. Disamping itu pemerintah daerah juga  mengeluarkan  anggaran  untuk  belanja  modal  guna  menambah  asset  tetap  maupun  lainnya yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan dan penerimaan daerah (Yasin, 2019). Pembiayaan daerah  yang  berupa  pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  baik  dibidang  kesehatan, pendidikan  maupun  transportasi  menjadikan  masyarakat  bisa  menggunakan  dan  menikmati manfaatnya sehingga terciptalah kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi dan efektifitas di sektor-sektor  yang  ada  muncul  karena  infrastruktur  yang  baik.  Sehingga  masyarakat  menjadi lebih  produktif  dalam  meningkatkan  kegiatan  perekonomian  di  daerahnya.  Berdasarkan  data Bappeda  Provinsi  Jawa  Tengah,  2020 refocusing anggaran  atau  perubahan  anggaran  yang mengutamakan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu seperti penanganan covid-19 ini hampir mencapai  60%  dari  besaran  APBD  di  masing  masing  pemerintah  daerah  di  Jawa  Tengah. Lamanya  pandemi  Covid-19  dan  dampaknya  menyebabkan  daerah-daerah  tersebut  juga  terkena penurunan  pertumbuhan  ekonomi  di  tingkat  daerah/ regional .  Salah  satunya  diduga  akibat berhentinya  beberapa  belanja  modal  produktif  yang  ditujukan  untuk  menghasilkan  pendapatan daerah  terpaksa  ditunda  kontrak  hingga  20  bulan  berikutnya  (Bappeda  Propinsi  Jawa  Tengah, 2020). Begitu juga PAD yang tidak bisa terkontrol demi percepatan penanganan covid-19 ini.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  (Aini  et  al.,  2019),  (Akhmad  et  al.,  2019), (Sengaji et al., 2019), (Sukmaadi & Marhaeni, 2021) dan (Tuwo et al., 2021) menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah atau PAD berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional . Serta  (Diastrina,  2021)  dan  (Djayanthi  &  Juniarti,  2020)  menyebutkan  bahwa  adanya  dampak yang  signifikan  antara  PAD  dengan  pertumbuhan  ekonomi regional .  Namun  pada  penelitian (Yasin,  2019)  menyatakan  bahwa  PAD  memiliki  dampak  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi regional .  Sedangkan  (Dwiarta  &  Asjari,  2020)  menyatakan  bahwa  tidak  adanya  dampak  PAD pada pertumbuhan ekonomi regional .
Selanjutnya  penelitian  mengenai  pengaruh  belanja  modal  dengan  pertumbuhan  ekonomi regional yang  dikaji  oleh  (Winarni  et al.,  2020),  (Sukmaadi  &  Marhaeni,  2021) dan (Istianto  et
al., 2021) menunjukkan hasil bahwa belanja modal mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional . Sedangkan (Djayanthi & Juniarti, 2020) dan (Saputra et al., 2021) menyatakan bahwa  belanja  modal  dengan  pertumbuhan  ekonomi regional hanya  mempunyai  pengaruh  saja. Tetapi (Akhmad et al., 2019) dan (Tuwo et al., 2021) menemukan hasil bahwa terdapat dampak negatif  antara  belanja  modal  dengan  pertumbuhan  ekonomi regional .  (Dwiarta  &  Asjari,  2020) menyatakan bahwa antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi regional tidak memiliki dampak.
Penelitian  yang  dikaji  oleh  (Kurantin,  2017)  dan  (Todorova,  2019)  mengungkapkan  bahwa variabel  SiLPA  dengan  pertumbuhan  ekonomi regional mempunyai  pengaruh  positif.  Tetapi, pada hasil penelitian (Diastrina, 2021) dan (Sengaji et al., 2019) menemukan bahwa SiLPA tidak berdampak  signifikan  dengan  pertumbuhan ekonomi regional .  Selanjutnya  pada hasil  penelitian (Khatulistiwa,  2021)  menyatakan  bahwa  perubahan  anggaran  memiliki  dampak  positif  pada pertumbuhan ekonomi regional .
Pada  hasil  penelitian  terdahulu,  membuktikan  bahwa  penelitian  satu  dengan  yang  lainnya masih  menunjukan  hasil  yang  berbeda.  Maka  perlu  dilakukan  penelitian  kembali  dengan permasalahan  yang  dapat  dirumuskan  yaitu  apakah  PAD,  belanja  modal,  SiLPA  dan  perubahan anggaran  mempunyai  pengaruh  positif  secara  empiris  dengan  pertumbuhan  ekonomi regional pada  masa  pandemi  di  Kota  dan  Kabupaten  yang  ada  di  Jawa  Tengah?.  Serta  penelitian  ini memiliki  tujuan  untuk  menguji  secara  empiris  PAD,  belanja  modal,  SiLPA  dan  perubahan anggaran  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi regional dimasa  pandemi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian  ini  mempunyai  manfaat  secara  teoritis  mengenai  pengaruh  PAD,  belanja  modal, SiLPA dan perubahan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi regional pada masa pandemi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Penelitian ini juga memberikan gambaran  mengenai    realokasi  anggaran  dalam  menjaga  pertumbuhan  ekonomi  daerah  selama masa pendemi.

## STUDI LITERATUR

## Teori Pertumbuhan Solow-Swan
Teori pertumbuhan Solow-Swan yang dikenal sebagai teori pertumbuhan neoklasik,merupakan  pengembangan  dari  mazhab  historis.    Teori  ini  merupakan  bentuk pembaharuan teori Harrord-Domar (Karlinda et al., 2015). Teori Solow-Swan menjelaskan bahwa faktor  penentu  tingkat  pertumbuhan  output  adalah  pertumbuhan  eksogen.  Ketiga  bentuk  faktor eksogen  tersebut  terdiri  dari  akumulasi  modal,  jumlah  tenaga  kerja,  dan  teknologi.    Akumulasi modal dibentuk oleh tabungan, konsumsi, dan investasi. Jika pendapatan yang ditabung semakin besar,  maka  akan  diikuti  dengan  peningkatan  jumlah  investasi.  Kemudian  faktor  banyaknya tenaga  kerja  ditentukan  oleh  total  penduduk  dalam  suatu  Negara.  Faktor  yang  terakhir  yaitu kemajuan  teknologi,  dapat  diukur  dengan  menggunakan  indikator  peningkatan  jumlah  barang produksi  setiap  periode  tahunnya.  Jika  banyaknya  produksi  barang  mengalami  kenaikan  maka konsekuensinya  akan  diikuti  dengan upgrade teknologi.  Hal  ini  terjadi  karena  peningkatan produksi  barang  perlu  diimbangi  dengan  peningkatan  jumlah  alat  produksi  mesin,agar  dapat memenuhi kapasitas kebutuhan barang (Amalia et al., 2016).

## Teori Kapasitas Daerah
Kemampuan atau kapasitas pemerintah daerah untuk memperoleh layanan publik merupakan cara  bekerjanya governability. Governability diartikan  sebagai  kemampuan  pemerintah  dalam melaksanakan pelayanan dan regulasi  (Vincent, 2015). Governability menurut Praktino dan Lay (2007) salah satunya untuk pengelolaan dan persedian barang politik ( political goods ). Di dalam politik,  standar  perilaku  yang  mengatur  antara  masyarakat  dan  penyediaan  infrastuktur diantaranya  terdapat  hukum,  keamanan  dan  pelayanan  terhadap  masyarakat  serta  peluang ekonomi  dan  lingkungan  usaha  yang  baik  dan  akses  ruang  publik  bagi  masyarakat  merupakan
definisi  dari political  goods .    Praktino  dan  lay  menyatakan  hasil political  goods bersangkutan dengan kapasitas pemerintah daerah yang merupakan bagian dari governability . Fungsi political goods di  pemerintah  daerah  sebagai  dasar  untuk  mempunyai  tindakan  yang  memadai  dalam meraih  kapasitas  daerah.  Terdapat  berbagai  bentuk  kapasitas  pemerintah  daerah  yaitu  kapasitas ekstraktif  yang  artinya  pengembangan  potensi  daerah  dan  sumberdaya  sebagai  kemampuan pemerintah daerah untuk menggerakannya. Kedua, regulatif yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk  mengembangkan  kerangka  peraturan  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  sesuai  dengan kepentingan  daerah.  Ketiga  distribusi,  yakni  Kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  berbagi kekuasaan,  tugas,  tanggung  jawab  dan  sumber  daya  antara  semua  stakeholder  kepentingan  di daerah.  Keempat,  responsif  yaitu  untuk  menanggapi  perubahan  kondisi,  aspirasi  dan  preferensi masyarakat  lokal  merupakan  bagian  dari  kemampuan  pemda.  Kelima  linkage,  yaitu  kapasitas untuk  pengembangan  jaringan,  kolaborasi  atau  kemitraan  di  tingkat  lokal,  nasional  dan internasional, untuk mendorong kapasitas lainya (Choi, 2021).

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi regional
Semua  penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  pungutan  wilayah  sendiri  serta  sumber ekonomi asli dari daerah tersebut sesuai perda dari perundang undangan yang berlaku merupakan pendapatan  asli  daerah  (Tuwo  et  al.,  2021).  Sedangkan  menurut  (Akhmad  et  al.,  2019), mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah serta hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah yang sah.
Hasil  penelitian  terdahulu,  diantaranya  menyatakan  tentang  keterkaitan  antara  PAD  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  telah  dikaji  sebelumnya  oleh  (Aini,  Kurnia,  &  Wibisono,  2019), (Sengaji, Sasongko, & Sakti, 2019), (Sukmaadi & Marhaeni, 2021), (Akhmad, 2019) dengan hasil pendapatan  asli  daerah  atau  PAD    berdampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Pada teori Solow-Swan menyatakan,  pertumbuhan  ekonomi  dapat  dipengaruhi  oleh    sumberdaya manusia dan sumberdaya modal. Jika suatu wilayah memiliki kualitas dan kuantitas manusia yang baik  begitu  pula  dengan  modal  yang  ada,  maka  produktivitas  daerah  tersebut  akan  semakin meningkat.  Hal  ini,  menambah  pemasukan  untuk  daerah  yang  kemudian  menciptakan kemandirian  daerah  yang  tidak  hanya  mengandalkan  anggaran  dari  pemerintah.  Struktur pendapatan daerah yang kuat akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diambil yaitu:
H 1 : Pendapatan asli daerah berdampak positif  pada pertumbuhan ekonomi regional .

## Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional
Standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  menyatakan  bahwa  belanja  modal  ialah  sejumlah pengeluaran  yang  ditujukan  untuk    membentuk  modal.  Pembentukan  modal  ini  bertujuan meningkatkan  jumlah  aset  yang  memiliki  manfaat  umur  ekonomis  lebih  dari  satu  periode akuntansi.  Jenis  belanja  ini  meliputi  biaya  pemeliharaan  yang  memiliki  karakteristik mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Pertambahan  nilai  aset  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  dapat  meningkatkan  pelayanan publik.  Baik  melalui  pembangunan  gedung  layanan  publik  ataupun  pembangunan  sarana prasarana  pendukung  aktivitas  perekonomian  seperti  infrastruktur  jalan,  jembatan  dan  irigasi. Peningkatan  realisasi  anggaran  belanja  modal,  maka  secara  langsung  berdampak  terhadap pergerakan  positif  sektor  riil  di  masyarakat.    Hal  ini  dapat  ditandai  dengan  peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku produksi, serta kenaikan aktivitas di sektor- sektor jasa dalam suatu wilayah. Kosekuensinya, peningkatan belanja modal pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi regional (Istianto, Kumenaung, & P. Lapian, 2021). Telah  terdapat  beberapa  penelitian  tentang  keterkaitan  antara  belanja  modal  terhadap pertumbuhan  ekonomi regional sebelumnya.  Penelitian  dari  (Sukmaadi  &  Marhaeni,  2021), (Winarni,  Ahmad,  &  Suharno,  2020),  (Istianto,  Kumenaung,  &  P.  Lapian,  2021)  menemukan
hasil bahwa terdapat dampal positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi regional . Sesuai  dengan  teori Solow-Swan yang  dikembangkan  oleh  Robert  Sollow  bahwa  belanja  modal dialokasikan  untuk  memperoleh  asset  baik  tetap  maupun  lainnya.  Dan  belanja  modal  juga digunakan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  belanja  investasi.  Kenaikan  jumlah  pengeluaran belanja  modal,  akan  diikuti  oleh  peningkatan  pembentukan  asset.  Mekanisme  tersebut mengakibatkan  terjadinya  peningkatan  produktivitas  daerah,  sehingga  output yang  dihasilkan juga  akan  mengalami  peningkatan.  Peningkatan  output  tersebut  pada  akhirnya  menunjang kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  hipotesis  yang  diambil yaitu:
H 2 : Belanja modal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional .

## Pengaruh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi regional
Perhitungan  selisih  lebih  perhitungan  anggaran  atau  SiLPA  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (permendagri)  No.  13  tahun  2006,  disebutkan  bahwa  SiLPA  adalah lebihan  dana  yang  dihasilkan  dari  selisih  antara  penerimaan  serta  pengeluaran  anggaran  daerah dalam  kurun  waktu  satu  periode.  Jumlah  SiLPA  yang  ideal  digunakan  oleh  pemerintah  daerah sebagai  dasar  dalam  evaluasi  pelaksanaan  program  di  Kabupaten  atau  Kota  didaerah  tersebut (Aditya  &  Dirgantari,  2017).  Selain  itu,  SiLPA  juga  digunakan  untuk  menjalankan  program kegiatan  yang  pengerjaannya  belum  diselesaikan  pada  periode  tahun  sebelumnya  begitu  juga untuk mendanai kegiatan baru yang tidak dianggarkan dalam APBD (Todorova, 2019).
Dalam  penelitian  (Kurantin,  2017)  dan  (Todorova,  2019)  menemukan  hasil  bahwa  SiLPA mempunyai  dampak  positif  dengan  pertumbuhan  ekonomi  jika  SiLPA  tidak  mengalami  defisit anggaran. Pada teori Solow-Swan dengan menggunakan asumsi penuh sumber daya, menyatakan bahwa  defisit  anggaran  dapat  meningkatkan  konsumsi  saat  ini  karena  individu  mengalihkan pajak,  ke  generasi  mendatang.  Akibat  dari  meningkatnya  konsumsi  masyarakat  menyebabkan penurunan  tabungan  atau  investasi.  Karena  itu,  suku  bunga  harus  tetap  naik  untuk  membawa keseimbangan  di  pasar  modal.  Peningkatan  suku  bunga  tersebut,  mengakibatkan  penurunan sektor  swasta  dalam  bentuk  investasi  (Kurantin,  2017).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  jika  SiLPA  daerah  mengalami  defisit  anggaran,  maka  akan  menurunkan  pertumbuhan ekonominya.  Namun  sebaliknya,  jika  SiLPA  daerah  mengalami  surplus  anggaran  maka  akan meningkatkan  pertumbuhan  ekonominya.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  hipotesis  yang  diambil yaitu:
H 3 : Sisa lebih pembiayaan anggaran berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional .

## Pengaruh perubahan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi regional
Refocusing merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  menekan  potensi  resesi  ekonomi sehingga  dapat menjaga  stabilitas  ekonomi  nasional. Tindakan Refocusing dapat  dilakukan  oleh negara untuk memastikan stabilitas keuangan yang terbebas dari goncangan ekonomi global yang berpotensi  mengakibatkan  penurunan  situasi  ekonomi  karena  dihadapkan  kondisi  krisis. Kebijakan refocusing tercantum  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  yang  berisi terkait  ruang  lingkup  kegiatan refocusing dan  pengalokasian  kembali  anggaran    dengan mengadakan  barang  dan  jasa  guna  mempercepat  penanganan  pandemic  covid-19  (Khatulistiwa, 2021).
Kebijakan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah berpengaruh besar terhadap kegiatan kegiatan dinas dan badan di daerah.  Hal  ini mengakibatkan perencanaan program dan kegiatan  yang  sudah ditetapkan  harus  dihitung  ulang dengan  tepat,  baik  dari   sisi  target sasaran maupun  jenis  program  yang  akan  dilaksanakan  ke  depan.    Kebijakan  pemotongan  anggaran tersebut  berkorelasi  negatif  jumlah  kebutuhan  pembiayaan  dan  upaya  peningkatan  sumber pendapatan asli daerah di masa pandemi (Rahmawati et al., 2021).
Kondisi  tersebut  menekan  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat  mengalokasikan  dana  yang terbatas  guna  membiayai  program  program  tambahan  dalam  rangka  penanganan  dan  pemulihan
covid-19.    Realokasi  anggaran  tersebut  sebenarnya  relevan  dengan  tujuan  penanggulangan dampak pandemi, yaitu mendukung pemulihan ekonomi dan memberi perlindungan sosial  bagi masyarakat terdampak.
Upaya realokasi tersebut dilakukan dengan melakukan beberapa hal, antara lain pengurangan agenda  pemerintah  dalam  bentuk  pengurangan  kunjungan  kerja,  jumlah  pertemuan  dan penundaan  belanja  modal  dan  infrastruktur  yang  dapat  dilakukan  penundaan  (Rahmawati  et  al., 2021).  Ditinjau  dari  sudut  pandang  teori  kapasitas  daerah,  pemerintah  daerah  yang  memiliki kapasitas distribusi yang baik maka akan mampu menerapkan anggaran berbasis kinerja, sehingga kebijakan  realokasi  anggaran  akan  tetap  dapat  menjaga  stabilitas  perekonomian  daerah  sebagai salah satu target capaian pembangunan (Choi, 2021).
Selain  itu,  ditinjau  dari  kapasitas  ekstraktif,  yaitu  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam memobilisasi  sumberdaya  yang  ada  sehingga  mampu  menjaga  stabilitas  ekonomi  daerah, meskipun  melakukan  realokasi  anggaran,  pemerintah  daerah  masih  akan  mempertimbangkan keseimbangan  neraca  keuangan  daerah.    Hal  inilah  yang  juga  akan  menjaga  pertumbuhan ekonomi daerah (Choi, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diambil yaitu:
H 4 : Perubahan anggaran berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional.

## METODE
Metode  pengumpulan  data  yang  diaplikasikan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  data  sekunder  yang  berupa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah yang bersumber dari PPID BPK dan Peraturan Daerah dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  (JDIH)  serta  Badan  Pusat  Statistik  Nasional  (BPS  RI)  khususnya  pada  Provinsi  Jawa Tengah  pada  tahun  2019-2021.  Sementara  itu,  populasi  yang  digunakan  adalah  seluruh pemerintah  Kota  dan  Kabupaten  di  Jawa  Tengah  tahun  2019-2021.  Sampel  yang  digunakan adalah  sebanyak  35  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah.      Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  menggunakan  teknik  sampling  jenuh  dengan  metode  analisis  data  yaitu  analisis regresi linear berganda.

## Definisi Operasional Variabel Pertumbuhan Ekonomi Regional sebagai Y
Kemampuan  suatu  daerah  dalam  menghasilkan  pendapatan  per  kapita  yang  berasal  dari sektor  pendapatan,  belanja  /  pengeluaran  dan  produksi  baik  berupa  barang  ataupun  jasa  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam jumlah kecil maupun besar merupakan definisi dari pertumbuhan  ekonomi regional .  Hal  ini  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  menjadi lebih  sejahtera  dan  menurunkan  angka  pengangguran  serta  kemiskinan  dalam  jangka  waktu panjang  (Yasin,  2019).    Jadi,  apabila  pendapatan  masyarakat  mengalami  kenaikan  setiap tahunnya, maka dapat dikatakan perekonomian suatu negara maupun daerah tersebut meningkat pula.  Serta  menggunakan  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga  berlaku sebagai indikator pengukuran variabelnya (Diastrina, 2021).

## Pendapatan asli daerah atau PAD sebagai X1
Dalam  UU  No.  33  tahun  2004  pasal  6,  mengungkapkan  bahwa  PAD  bersumber  dari  : retribusi  daerah,  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  hasil  pajak  daerah  dan  hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Pada sumber lain-lain PAD yang sah juga dibagi menjadi beberapa  bagian  yaitu  :  pendapatan  bunga,  hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan, komisi serta pemotongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  daerah  dan jasa giro serta keuntungan selisih nilai  tukar  rupiah terhadap  mata  uang  asing.  Pendapatan  asli  daerah  dapat  diukur  dengan  menjumlahkan  seluruh sumber-sumber PAD yang telah diuraikan diatas.

## Belanja Modal sebagai X2
Belanja  anggaran  yang  dimanfaatkan  untuk  menambah  dan  memperoleh  aset  tetap maupun  aset  lainnya  dengan  melebihi  batas  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  serta memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi merupakan belanja modal. Aset tetap tersebut dimanfaatkan  untuk  setiap  kegiatan  pada  suatu  unit  kerja  bukan  untuk  dijual.  (Djayanthi  & Juniarti,  2020).  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  No.  12  tahun  2019,  belanja  modal memiliki beberapa indikator sebagai berikut: belanja jalan, belanja tanah, belanja bangunan dan gedung,    belanja  peralatan  dan  mesin,  belanja  aset  tetap  lainnya  dan  belanja  aset  lainnya  serta belanja  irigasi  dan  jaringan.  Untuk  pengukuran  variabel  belanja  modal  yaitu  dengan menjumlahkan semua indikator yang ada.

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA sebagai X3
Definisi  SiLPA  menurut  Peraturan  Perundang-undangan  No.  58  tahun  2005  ialah pengurangan  dari  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama  kurun  waktu  satu periode  anggaran.  Dalam  melakukan    evaluasi  pelaksanaan  program  atau  kegiatan,    pemerintah daerah memiliki dasar penentunya yaitu dengan jumlah SiLPA yang ideal (Aditya & Dirgantari, 2017).  Selain  itu  untuk  menjalankan  kegiatan  yang  pengerjaannya  belum  selesai  pada  periode tahun  sebelumnya  dan  untuk  membiayai  kegiatan  baru  yang  tidak  dianggarkan  dalam  APBD, pemerintah daerah menggunakan anggaran SiLPA juga (Todorova, 2019). Maka, untuk mengukur SiLPA menggunakan rumus:
SiLPA = Realisasi Penerimaan Anggaran - Pengeluaran Anggaran.

## Perubahan Anggaran sebagai X4
Salah  satu  alternatif  pemerintah  dalam  menjamin  stabilitas  ekonomi  nasional  dan menangani  resesi  ekonomi  adalah  dengan  melakukan refocusing /  perubahan  anggaran (Khatulistiwa,  2021).  Hal  ini  telah  disebutkan  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020 tentang  percepatan  penanganan  covid-19  dengan  melakukan  kegiatan refocusing dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa. Perubahan anggaran dapat diukur dengan rumus:
Perubahan anggaran = (Total Pendapatan - Total Pengeluaran) + Penerimaan Pembiyaan Daerah – Pengeluaran Pembiayaan Daerah (t-1)  =  search  LKPD  Perubahan  Anggaran  jika  diketerangan  tidak  dicantumkan  angka  maka mengambil dari website JDIH dari masing-masing daerah.

## HASIL

## Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PAD  91 Rp212.777.435.293,61  Rp 2.385.944.758.477 Rp 429.829.590.600,6776 Rp 339.065.915.819,98360 BM 91 Rp 102.083.054.523 Rp 1.054.761.429.772 Rp 306.317.622.429,2117 Rp 155.221.839.808,22458 SiLPA  91 Rp 40.143.795.816,80 Rp 515.914.307.427 Rp 205.404.659.084,8409 Rp 102.783.329.389,03282 PA 91 Rp -137.795.665.453 Rp 2.241.143.592.000 Rp 153.800.213.665,4791 Rp 273.487.293.796,09918 PER  91 Rp 8.713.000.000 Rp 205.385.000.000 Rp 34.974.571.428,5714 Rp 31.833.493.503,66087 Source : OUTPUT SPSS 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  hasil  uji  statistik  deskriptif  menunjukan  bahwa  sampel  yang digunakan  berjumlah  91  data  penelitian.  Pada  variabel  pertumbuhan  ekonomi regional (PER) mempunyai nilai minimum sebesar Rp 8.713.000.000 yang diperoleh dari Kota Magelang pada tahun 2020 dan nilai maximum sebesar Rp 205.385.000.000 di Kota Semarang tahun 2021. Hal ini  disebabkan  karena  Kota  Magelang  telah  menggunakan  anggaran  yang  seharusnya  untuk insfrastruktur  justru  untuk  percepatan  penanganan  covid-19.  Sedangkan  Pemerintah  Kota Semarang pada tahun 2021 telah  menggunakan anggaran yang semula untuk penanganan covid- 19  digeser  ke  anggaran  untuk  pemulihan  ekonomi,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  didaerah tersebut  mengalami  kenaikan.    Nilai  rata-rata  sebesar  Rp  34.974.571.428,5714  dengan  nilai standar deviasi sebesar Rp 31.833.493.503,66087.
Pada  variabel  pendapatan  asli  daerah  atau  PAD  memperoleh  nilai  minimum  dari  Kota Pekalongan pada tahun 2019  sebesar   Rp 212.777.435.293,61 dan nilai maximum nya sebesar Rp  2.385.944.758.477  di  Kota  Semarang  pada  tahun  2021.  Nilai  rata-rata  sebesar    Rp 429.829.590.600,6776  nilai  standar  deviasi  sebesar  Rp  339.065.915.819,98360.  Sementara  itu, belanja modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar Rp 102.083.054.523 yang diperoleh dari Kabupaten Temanggung tahun 2020 dan memperoleh nilai maximum dari Kota Semarang pada tahun  2019  sebesar  Rp  1.054.761.429.772.  Nilai  rata-rata  yang  diperoleh  sebesar  Rp 306.317.622.429,2117 dengan nilai standar deviasi yaitu Rp 155.221.839.808,22458.
Pada  variabel  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  atau  SiLPA  mempunyai  nilai  minimum sebesar  Rp  40.143.795.816,80  yang  diperoleh  dari  Kabupaten  Rembang  tahun  2019  dan mempunyai nilai maximum yang diperoleh dari Kabupaten Sragen pada tahun 2021 sebesar Rp 515.914.307.427. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 205.404.659.084,84097 dengan nilai standar  deviasi  sebesar  Rp  102.783.329.389,03282.  Sedangkan  pada  variabel  perubahan anggaran (PA) memperoleh nilai minimum dari Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar Rp - 137.795.665.453  dan  nilai  maximum  sebesar  Rp  2.241.143.592.000  yang  diperoleh  dari Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 153.800.213.665,4791 dengan nilai standar deviasi yaitu Rp 273.487.293.796,09918
Tabel 2 Uji Analisis Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 ( Constant ) -13.252.879.255,669 2.202.125.047,410 Pendapatan asli daerah (PAD) 0,083 0,003 0,889 Belanja modal (BM) 0,023 0,006 0,114 Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 0,026 0,007 0,083 Perubahan anggaran (PA) -0,001 0,003 -0,005 Source : OUTPUT SPSS 2022
Dapat  dilihat  persamaan  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi regional (PER) = α + β1PAD + β2BM + β3SiLPA + β4PA  + e PER =  -13.252.879.255,669 + 0,083PAD + 0,023BM + 0,026SiLPA + -0,001PA + e
Dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: α  =  Nilai  konstanta  yang  dihasilkan  sebesar  -13.252.879.255,669,  dimana  hasil  tersebut menunjukkan  hasil  yang  negatif  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  apabila  variabel  PAD,  belanja
modal, SiLPA dan perubahan anggaran bernilai 0 maka nilai pertumbuhan ekonomi regional nya sebesar -13.252.879.255,669 β1  =  Koefisien  PAD  sebesar  0,083  menunjukan  setiap  kenaikan  PAD  sebesar  1  rupiah  diikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi regional nya sebesar 0,083 β2 = Koefisien belanja modal sebesar 0,023 menunjukan setiap kenaikan belanja modal sebesar 1 rupiah, maka menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi regional nya sebesar 0,023 β3  =  Koefisien  SiLPA sebesar  0,026  menunjukan  setiap  kenaikan  variabel  SiLPA  sebesar  1 rupiah maka menaikan pertumbuhan ekonomi regional nya sebesar 0,026 β4 = Koefisien perubahan anggaran sebesar -0,001 menunjukan setiap kenaikan variabel SiLPA sebesar  1  rupiah,  maka  menyebabkan  penurunan  pertumbuhan  ekonomi regional nya  sebesar 0,001 e = Kesalahan pengukuran pada variabel bebas untuk menjelaskan atau mengukur variabel terikat.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  analisis  pengaruh  variabel  yang  mempengaruh pertumbuhan  ekonomi regional .  Berdasarkan  uji  yang  telah  dilakukan,  didapatkan  kesimpulan yiatu:

## Pengaruh PAD (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi regional  (Y)
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa adanya dampak positif antara variabel pendapatan asli daerah atau PAD dengan pertumbuhan ekonomi regional . Hasil tersebut didapatkan dari tabel uji  t  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  dengan  nilai  t-hitung  sebesar  28,425  lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,988.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  teori Solow-Swan yang  dapat  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  diantaranya  sumberdaya  manusia  dan  sumberdaya  modal.  Jika  suatu wilayah memiliki kualitas dan kuantitas manusia yang baik begitu pula dengan modal yang ada, maka  produktivitas  daerah  tersebut  juga  akan  semakin  meningkat  begitu  juga  pertumbuhan ekonomi regional nya.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  (Aini,  Kurnia,  &  Wibisono, 2019), (Sengaji, Sasongko, & Sakti, 2019), (Sukmaadi & Marhaeni, 2021) dan  (Akhmad, 2019). Dalam penelitiannya yang memiliki hasil penelitian berupa variabel PAD  berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional .

## Pengaruh belanja modal (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi regional  (Y)
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa variabel belanja modal mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional . Hasil tersebut dapat didapatkan pada tabel uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai t-hitung sebesar 3,712 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,988.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori Solow-Swan yang  menyatakan  bahwa  belanja modal dialokasikan untuk memperoleh asset baik tetap maupun lainnya. Dan belanja modal juga digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai belanja investasi. Semakin besar belanja modal yang dikeluarkan,  maka  aset  yang  tersebentuk  akan  semakin  tinggi  begitu  pula  produktivitas  daerah akan meningkat.  Hal  ini,  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Hasil  penelitian  ini mendukung penelitian dari (Sukmaadi & Marhaeni, 2021), (Winarni, Ahmad, & Suharno, 2020), (Istianto,  Kumenaung,  &  P.  Lapian,  2021).  Dalam  penelitiannya  yang  memiliki  hasil  penelitian berupa variabel belanja modal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional .

## Pengaruh SiLPA (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi regional  (Y)
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional . Hasil tersebut dapat didapatkan dari tabel  uji  t  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,001  <  0,05  dan  nilai  t-hitung  sebesar  3,564  lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,988.
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Solow-Swan dengan menggunakan asumsi penuh sumber daya, menyatakan bahwa defisit anggaran dapat meningkatkan konsumsi saat ini karena
individu  mengalihkan  pajak,  ke  generasi  mendatang.  Akibat  dari  meningkatnya  konsumsi masyarakat  menyebabkan  penurunan  tabungan  atau  investasi.  Karena  itu,  jika  SiLPA  daerah mengalami  defisit  anggaran,  maka  akan  menurunkan  pertumbuhan  ekonominya.  Namun sebaliknya,  jika  SiLPA  daerah  mengalami  surplus  anggaran  maka  akan  meningkatkan pertumbuhan  ekonominya.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Kurantin,  2017)  dan (Todorova, 2019). Dalam penelitiannya yang menemukan hasil variabel SiLPA berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional .

## Pengaruh perubahan anggaran (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi regional  (Y)
Hasil  uji  hipotesis  menunjukan  bahwa  perubahan  anggaran  tidak  berdampak  terhadap pertumbuhan  ekonomi regional .  Hasil  tersebut  dapat  didapatkan  pada  tabel  uji  t  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,841 > 0,05 dengan nilai t-hitung sebesar -0,201 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,988.
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kapasitas daerah yang menjelaskan bahwa daerah akan  mampu  untuk  mencapai  target  pembangunan  jika  memiliki  kapasitas  ekstraktif,  yaitu kemampuan  untuk  memobilisasi  sumberdaya  yang  dimiliki  dalam  hal  ini  adalah  kemampuan untuk melakukan relokasi anggaran.  Pada daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, maka upaya untuk mencapai target pembangunan tersebut akan menghadapi berbagai hambatan, apalagi ketika  dihadapkan  pada  situasi  tekanan  ekonomi.    Selain  itu  ditinjau  dari  kapasitas responsive dalam kerangka teori kapasitas daerah, kemampuan daerah menanggapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi akan menentukan capaian target pembangunan salah satunya pertumbuhan ekonomi regional .    Pada  daerah  daerah  yang  memiliki  keterbatasan  sumber  daya  ditambah  dengan memiliki  kapasitas  distribusi  yang  buruk  karena  rendahnya  kemampuan  menerapkan  anggaran berbasis  kinerja,  maka  upaya  realokasi  anggaran  tidak  akan  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap target capaian pembangunan(Choi, 2021)

## KESIMPULAN
Menurut hasil analisis diatas dapat di simpulankan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah. Begitu pula belanja modal berpengaruh positif  juga  terhadap  pertumbuhan  ekonomi regional di  Jawa  Tengah.  Serta  adanya  pengaruh positif antara variabel SiLPA dengan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah. Sementara itu, pada variabel perubahan anggaran tidak mempunyai pengaruh dengan pertumbuhan ekonomi regional di  Jawa  Tengah.  Keterbatasan  pada  penelitian  ini  yaitu  hanya  menggunakan  indikator pertumbuhan  ekonomi  produk  domestik  regional  bruto  atau  PDRB,  yang  hanya  mengukur  dari sisi  dasar  harga  berlaku.    Padahal  Produk  Domestik  Regional  Bruto  merupakan  hasil  proses pembangunan  dan pengalokasian anggaran  yang  dilakukan secara  berkesinambungan dan  hanya menggambarkan  secara  semu  saja  pertumbuhan  ekonomi  (World  Bank,2022).    Dalam  masa pandemi  dimana  tekanan  ekonomi  cukup  tinggi,  indikator  pertumbuhan  ekonomi  tidak  dapat hanya  dilihat  dari  sisi  kontribusi  ekonomi,  namun  perlu  diukur  dari  sisi well  being ,  atau kesejahteraan yang tetap stabil (Murtin, Vincent, Lara, Julien dan Balazs, 2022). Pada penelitian selanjutnya  disarankan  menggunakan  indikator  pengukuran  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih relevan  dengan  kondisi  tekanan  ekonomi,  yaitu  pengukuran  berbasis  pendekatan well  being (Murtin, Vincent, Lara, Julien dan Balazs, 2022).

## REFERENSI
Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013- 2015. Kompartemen , XV (1), 42–56.
Amalia, K., Kiftiah, M., & Sulistianingsih, E. (2016). Penerapan Teori Solow Swan . 05 (1), 39– 44.
Indonesia, B. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Bank Indonesia , Februari .
www.bi.go.id Istianto, T., Kumenaung, A. G., & Lapian, A. L. C. P. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Bolaang Mongondow Raya. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (3), 75–95.
Karlinda, E., Rheza, M. I., Agustine, T. E., & Sianturi, M. N. (2015). Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) , 1–22. Rahmawati, I., Rusman, R., & ... (2021). Efektivitas Kebijakan Realokasi Dan Penyesuaian Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus ….
Sintesa Stie … , 19 , 1–10. http://ejournal.stie11april- sumedang.ac.id/ojs/index.php/ejournalstiesas/article/view/114 Saputra, M. R., Haliah, & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. Akrual:
Jurnal Bisnis Da Akuntansi Kontemporer , 14 (2), 129–134. https://journal.unhas.ac.id/index.php/akrual/article/view/14810
Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. . (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 21 (4), 79–90.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/36445
Winarni, E., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Investasi dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 447–450. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.946
Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diunduh di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu- no-33-tahun-2004
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Diunduh di https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202019#:~:text=Undang%2 DUndang%20UU%20Nomor%2012%20Tahun%202019%20tanggal%2017%20September %202019,- Pertanggungjawaban%20atas%20Pelaksanaan&text=UU%20Nomor%2012%20Tahun%202 019%20tanggal%2017%20September%202019%2C%20tentang,Belanja%20Negara%20Ta hun%20Anggaran%202018.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diunduh di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005
Instruksi Presiden (INPRES) Nomer 4, 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Diunduh di
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134755/inpres-no-4-tahun-2020
Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2020. Kajian Strategis Dampak Covid 19 terhadap Kondisi Ekonomi dan Postur APBD Jawa Tengah 2020. Diunduh di
https://bappeda.jatengprov.go.id/kajian-strategis-dampak-covid-19-di-jawa-tengah/ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Diunduh di
https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2226/jumlah-penduduk-di-provinsi-jawa-tengah-
2020.html
Aini, S. D., Kurnia, E., & Wibisono, S. (2019). The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 17 (2), 125–134. https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.8992 Akhmad, Z., Munawar, I., Multifiah, & Ghozali, M. (2019). Local Income and Economic
Growth. Eurasia: Economics & Business , 2 (20), 13–26. file:///C:/Users/kartika/Documents/SEMANGAT YOKK SKRIPSI/Referensi JURNAL_Kartika/Jurnal Internasional/jurnal dalam bahasa Inggris/Zainuddin Akhmad.pdf
Choi, N. H. (2021). Analyzing local government capacity and performance: Implications for sustainable development. Sustainability (Switzerland) , 13 (7). https://doi.org/10.3390/su13073862 Diastrina, D. (2021). ProBisnis : Jurnal Manajemen The Influence of Regional Original Income ( PAD ) and Remaining Budget Financing ( SiLPA ) on Economic Growth with General Allocation Funds ( Dau ) as Moderating Variables in Regency / City Governments in North Sumatra Provinc . 12 (9), 8–15.
Djayanthi, M. R., & Juniarti. (2020). The Effect of Regional Original Income, Balancing Fund and Capital Expenditure on Regional Economic Growth in Dki Jakarta Province. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia , 2012 , 1–14.
Dwiarta, I. M., & Asjari, F. (2020). The Effect of Regional Original Income and Accuracy of
Shopping Allocation on Regional Economic Growth in Lamongan. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) , 4 (4), 1068–1081. https://doi.org/10.33122/ijase.v2i2.156
Khatulistiwa, A. (2021). the Effect of Budget Refocusing During the Covid-19 diter on the Realization of the Apbd in Central Java Province. Marginal : Journal of Management,
Accounting, General Finance and International Economic Issues , 1 (1), 65–71. https://doi.org/10.55047/marginal.v1i1.89 Kurantin, N. (2017). The Effects of Budget Deficit on Economic Growth and Development: The Experience of Ghana (1994 – 2014). European Scientific Journal, ESJ , 13 (4), 211. https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n4p211
Sengaji, M., Sasongko, S., & Sakti, R. (2019). Determinant of Regional Economic Growth in East Java, Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 11 (2), 104–115. https://doi.org/10.17977/um002v11i22019p104
Sukmaadi, D. P. S., & Marhaeni, A. A. I. N. (2021). Economic growth and inequality of income distribution between regions: Evidence from Bali Province, Indonesia. Journal of Socioeconomics and Development , 4 (1), 69. https://doi.org/10.31328/jsed.v4i1.1676 Todorova, T. . (2019). Government Budget Balance And Economic Growth. Journal of International Scientific Publications , 13 (9), 1689–1699.
Vincent, C. (2015). Local Government Capacity Building and Development: Lessons,Challenges and Opportunities. Journal of Political Sciences & Public Affairs , 03 (01), 1–5. https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000149
Yasin, M. yasin. (2019). Analysis of Regional Original Income Levels in Regional Financial Performance on Economic Growth in East Java Province. Archives of Business Research , 7 (10), 222–229. https://doi.org/10.14738/abr.710.7320