## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012
VOLUME 44 ISSN 0125-9989 NOMOR 1, ...... 2018

## DAFTAR ISI
E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY Ahmad Fuadillah Sam ................................................................................................................................  1 MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA Ibnu Nadzir ..................................................................................................................................................  15 HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN Triyono Lukmantoro ..................................................................................................................................  31 KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL Nina Widyawati ...........................................................................................................................................  47 JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANFORMASI DAN TANTANGAN Dian Tri Hapsari ........................................................................................................................................  61 TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA Ahmad Helmy Fuady ..................................................................................................................................  75 BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**) .......................................................................  89 KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL Widjajanti M Santoso .................................................................................................................................  105 RINGKASAN DISERTASI ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA Rosita Dewi ..................................................................................................................................................  121 TINJAUAN BUKU ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA Fachri Aidulsyah .........................................................................................................................................  137

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 VOLUME 41
ISSN 0125-9989
NOMOR 1, SEPTEMBER 2016

## DDC: 302.3 Ahmad Fuadillah Sam

## E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY

## ABSTRAK
Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoretis terkait peran dan implikasi smart city dalam kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.
Kata kunci: Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communality, Jakarta Smart City
DDC: 305.8

## Ibnu Nadzir
MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA

## ABSTRAK
Artikel ini mengekpslorasi keterlibatan daring dan luring dari eksil Indonesia di Belanda. Dengan melihat praktik penggunaan internet mereka, artikel ini menegaskan argumen yang menyatakan pentingnya melihat praktik budaya dan sosial di kedua arena tersebut sebagai satu kesatuan. Untuk menguraikan argumen tersebut, artikel ini menganalisis dua kasus penting yang menunjukkan keterlibatan daring dan luring eksil Indonesia, yaitu  berbagai kegiatan IPT 1965 dan diskusi forum. Untuk menangkap praktik sosial dan budaya yang dilakukan di wilayah luring maupun daring, penelitian ini juga dilakukan dalam dua wilayah tersebut secara bersamaan. Penelitian ini sendiri diawali dari dua pertanyaan penting, pertama, bagaimana eksil Indonesia menggunakan keterlibatan daring dan luring untuk memobilisasi perjuangan mereka? Kedua, bagaimana keterlibatan daring dan luring mereka memengaruhi keberadaan mereka sebagai komunitas yang tersingkirkan? Artikel ini berargumen bahwa keterlibatan eksil Indonesia dalam ruang daring dan luring dilakukan dengan sangat cair. Implikasinya, peristiwa dan berbagai praktik yang dilakukan dalam kedua ruang tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Lebih lanjut, artikel ini meminjam kerangka analisis Jackson (2013) mengenai kegiatan bercerita untuk melihat bahwa keterlibatan daring dan luring telah memgungkinkan eksil Indonesia untuk merebut kembali perasaan menjadi Indonesia.
Kata Kunci: daring, luring, keindonesiaan, eksil, internet

## DDC: 302.2 Triyono Lukmantoro

## HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN

## ABSTRAK
Pada akhir Desember 2016, muncul hoaks yang menyatakan bahwa ada sekitar sepuluh juta, bahkan dua puluh juta, Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari Tiongkok yang menyerbu Indonesia. Meskipun kabar bohong itu telah dibantah keras dan dianggap sebagai fitnah oleh pemerintah, kenyataannya, hoaks itu telanjur merebak. Salah satu situs yang memproduksi hoaks ini adalah Postmetro. Artikel ini merupakan kajian tekstual terhadap berbagai judul hoaks yang ditampilkan oleh Postmetro. Hasil studi ini menunjukkan bahwa berbagai hoaks itu tidak lebih merupakan praktik-praktik “jurnalisme Frankenstein,” yakni sekadar mengambil berita dan memoles bagian judulnya supaya sedemikian provokatif dari sumber-sumber pemberitaan media lain. TKA ilegal dari Tiongkok dideskripsikan sebagai pihak asing yang memperburuk kehidupan buruh nasional. Hal ini menunjukkan bahwa TKA ilegal dari Tiongkok itu diposisikan sebagai sosok yang menimbulkan kepanikan moral. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai setan rakyat yang memang pantas untuk dilaknat dan diusir dari Indonesia karena telah menciptakan ketakutan dan berwatak patologis.
Kata kunci : hoaks, tenaga kerja asing dari Tiongkok, kepanikan moral, budaya ketakutan
DDC: 302.2
Nina Widyawati
KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL 1

## ABSTRAK
Digital adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi perubahan struktur masyarakat dari mass ke mass-self. Pesan media digital umumnya tersegmentasi dan menunjukkan pergeseran budaya dari budaya massa ke custom. Teknologi digital melahirkan berbagai platform media sosial yang memfasilitasi individu untuk memproduksi konten sehingga lahirlah masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen (prosumer). Perkembangan ini diasumsikan melahirkan masyarakat yang egaliter. Oleh sebab itu, media digital dilihat sebagai ruang publik yang netral. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perilaku prosumsi dalam praktik keseharian generasi internet, yaitu generasi Y dan Z serta implikasinya terhadap interaksi sosial. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan merupakan prosumer. Produksi dilakukan melalui ekspose kehidupan sehari-hari. Informan merupakan audience aktif terkait human interest, tetapi sedikit pasif dalam konsumsi informasi sosial politik karena informasi diperoleh dari portal berita dan komunitas. Melalui teknologi digital, subjek penelitian mampu meningkatkan produktivitas karena dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan secara bersamaan, yaitu kuliah sambil bekerja. Namun, media digital belum sepenuhnya egaliter dan demokratis karena komunitas virtual bisa menghambat kebebasan berekspresi.
Kata kunci : budaya digital, prosumsi, komodifikasi, demokrasi semu
1 Data penelitian ini diambil dari FGD dalam rangka pengumpulan data penelitian “Media Baru dan Perubahan Masyarakat Pasca Orde Baru, Politik Sirkulasi Budaya Populer dan Media Baru Pasca Orde Baru” yang belum pernah  dipublikasi- kan.

## DDC: 302.2 Dian Tri Hapsari

## JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANFORMASI DAN TANTANGAN

## ABSTRAK
Di Indonesia sepanjang tahun 2015, sejumlah media cetak memutuskan tutup dan beralih ke digital. Di tengah meningkatnya pertumbuhan pengguna Internet, bagaimana masa depan jurnalisme radio yang juga terbilang sebagai media tradisional seperti media cetak? Dalam artikel ini, penulis memfokuskan pada bagaimana radio sebagai media tradisional bertransformasi menjadi media baru di era digital. Garis besar tulisan ini membahas transformasi radio sebagai media baru dari sisi model aksesnya yang menggunakan Internet dan bagaimana perubahan regulasi siaran radio memengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa dengan adanya perubahan tersebut, radio bukan saja beradaptasi dengan tuntutan teknologi baru, namun juga bertransformasi dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi dan akses penggunanya. Pascareformasi telah memberikan tanda zaman dalam perubahan jurnalisme radio. Kesadaran peran informasi radio diikuti oleh pertumbuhan jumlah informasi radio yang dinilai sebagai perubahan ekspresi masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Namun, perkembangan akses radio juga memunculkan gejala spiral of silence tentang relasi wacana mayoritas yang harus menjadi perhatian radio sebagai media alternatif pada era digital. Perimbangan suara yang terisolir dalam argumen teori spiral of silence menjadi tantangan radio pada era digital ini. Tulisan ini berdasarkan penelitian kualitatif yang mengkaji opini publik pada radio sebagai media digital interaktif dengan menggunakan teori spiral of silence.
Kata Kunci: Radio, teknologi, media baru, jurnalisme, media tradisional, Opini Publik, Spiral of Silence.

## DDC: 390.9

## Ahmad Helmy Fuady

## TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu cepat melalui revolusi digital telah menimbulkan optimisme kemajuan ekonomi. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan kekhawatiran akan semakin tingginya tingkat ketimpangan ekonomi karena sifat teknologi yang bias modal dan keterampilan. Selain itu, otomatisasi yang muncul akibat perkembangan teknologi dianggap akan menggerus permintaan atas tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan antara kemajuan TIK dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa pembangunan TIK di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangganya. Pembangunan TIK antarwilayah juga masih sangat timpang. Analisis dalam tulisan ini menunjukkan pembangunan TIK lebih menguntungkan tenaga kerja terampil dan kelompok berpendapatan tinggi dibanding tenaga kerja kasar dan kelompok berpendapatan rendah.
Kata Kunci: teknologi digital, ketimpangan, disrupsi, indeks pembangunan TIK
DDC: 302.2
Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**)
BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS 2

## ABSTRAK
Kemunculan teknologi Web 2.0 memungkinkan para pengguna internet tidak lagi terbatas menjadi konsumen yang mampu membaca, menjelajah, dan mengonsumsi konten internet saja. Lebih dari itu, kini pengguna dapat terlibat aktif menjadi konsumen sekaligus produsen (prosumer). Salah satu platform digital yang menjadi tren dalam satu dekade terakhir adalah news aggregator. Penelitian ini membahas aktivitas produksi-konsumsi (prosumsi) tulisan-tulisan sebagai bagian dari digital labor (pekerja digital) oleh para penulis konten di aplikasi UC News,
2 Tulisan ini merupakan bagian dari tesis yang disusun oleh Maruti Asmaul Husna Subagio (2018) dengan judul “Prosumsi Penulis Konten dalam Platform News Aggregator (Fenomena Digital Labor Penulis Konten dalam Aplikasi UC News ) pada Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
salah satu news aggregator terbesar di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis praktik-praktik prosumsi yang dilakukan oleh penulis konten UC News dikaitkan dengan posisinya sebagai pekerja digital. Metodologi yang digunakan adalah etnografi virtual untuk memperoleh gambaran tentang kebudayaan digital yang termediasi internet. Data didapatkan dari jawaban pertanyaan terbuka kepada enam orang informan yang dipilih berdasarkan variasi tingkat keaktifan dan lama keterlibatan menjadi penulis konten UC News. Selain itu, data sekunder penulis dapatkan dari konten-konten tulisan yang dihasilkan para informan di media UC News. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para penulis konten melakukan praktik prosumsi dengan cara yang beragam, mulai dari mencari sendiri informasi tulisan (witness journalism) hingga mengolah informasi yang ada di media maupun literatur untuk dibuat tulisan baru. Peneliti juga menemukan bahwa bentuk kapitalisme era prosumer tidak sebatas memengaruhi penulis konten melakukan aktivitas produksi dan konsumsi saja, namun juga meluas pada distribusi dan marketisasi oleh para user sendiri.
Kata kunci: penulis konten, news aggregator, prosumsi, Web 2.0
DDC: 305.4 Widjajanti M Santoso 3

## KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL

## ABSTRAK
Konstruksi femininitas menunjukkan perubahan sosial yang dapat dilihat dari konstruksi perempuan sebagai anak revolusi pada masa Orla dan “ibuisme” pada masa Orba. Namun, pada masa Orde Reformasi, terjadi situasi paradoks, yaitu perempuan kembali perlu berjuang untuk representasinya. Tulisan ini mengangkat masalah konstruksi gender yang ada pada saat ini, dengan tujuan membuka mata masyarakat tentang adanya ragam konstruksi gender dan melihat kelompok sosial yang menggalang pemaknaan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui adanya upaya-upaya kelompok yang mempertanyakan konstruksi gender yang diwarnai oleh kepentingan dari kelompok tersebut. Ekspresi femininitas di ruang publik merupakan gambaran pandangan yang beredar di masyarakat tentang perempuan, seperti yang muncul dalam ruang publik di media sosial, yakni di aplikasi pesan singkat Whatsapp. Konstruksi sosial tentang perempuan yang awalnya dilakukan oleh negara, sekarang berada di tangan kelompok sosial di masyarakat yang menggunakan dalih keagamaan, misalnya yang dilakukan oleh HTI. Pemaknaan “baru” terhadap partisipasi perempuan terjadi di ruang publik virtual yang memiliki potensi mengganggu pemaknaan yang sudah berjalan di masyarakat. Pemaknaan ini menunjukkan kontestasi antara pemaknaan yang dikembangkan gerakan perempuan dengan pemaknaan yang dilakukan kelompok HTI. Dalam proses ini, konstruksi heteronormativitas menguat sehingga peran perempuan terdorong kembali ke ruang domestik dan menghasilkan gambaran ambigu tentang peran perempuan di ruang publik, termasuk di ruang publik virtual.
Kata Kunci : femininitas, ruang publik virtual, masalah perempuan
Rosita Dewi

## RINGKASAN DISERTASI

## ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA
Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus (otsus) untuk Papua sebagai solusi menang-menang (win-win solution) upaya penyelesaian konflik di Papua. Otsus tersebut memberikan jaminan rekognisi bagi Papua secara legal. Meskipun demikian, orang Papua tidak puas dengan rekognisi tersebut karena adanya celah yang sangat luas antara pelaksanaan rekognisi dalam pandangan pemerintah dengan bentuk rekognisi yang diharapkan oleh orang Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan “pembajakan” terhadap pelaksanaan rekognisi Papua sehingga terjadi korupsi terhadap rekognisi (corrupted recognition) melalui pembentukan Lembaga
3 Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.
Masyarakat Adat (LMA) dan pemetaan partisipatif. Hal ini terlihat jelas dalam pengembangan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis yang mencakup pengamatan terlibat, wawancara, dan studi pustaka.
Kata kunci: rekognisi, adat, MIFEE, otonomi khusus, Papua, lembaga masyarakat adat, pemetaan partisipatif

## Fachri Aidulsyah

## TINJAUAN BUKU

## ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA
Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 VOLUME 44 ISSN 0125-9989 NOMOR 1, ..... 2018

## DDC: 302.3 Ahmad Fuadillah Sam

## E-NETWORK SOCIETY: CITIZENS COMMUNALITY IN SMART CITY CONTEXT

## ABSTRACT
Smart city is an informational society’s product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that supports network society to work. This article aims to describe smart city’s implication towards the emergence of communality in the city. This study used a qualitative method, through in-dept interviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens’ communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoretical debates about roles and implications of smart city on citizen’s trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communality, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form.
Keywords: Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communality, Jakarta Smart City
DDC: 305.8

## Ibnu Nadzir
RECLAIMING INDONESIAN-NESS: ONLINE AND OFFLINE ENGAGEMENT OF INDONESIAN EXILES IN NETHERLANDS

## ABSTRACT
This article explores online-offline engagements of Indonesian exiles in Netherlands. By looking into their internet practices, this article affirms the notion that it is essential for Internet research to comprehend social and cultural practices engaged in both space as an entanglement. To elaborate the argument, this article analyzed two important cases where the online-offline engagements are performed by Indonesian exiles, which are IPT 1965 events and Diskusi Forum (forum discussion). Since the social and cultural practices were performed online and offline, this research is also conducted in both spaces simultaneously. The research itself was initiated from two main questions, first, how do Indonesian exiles employed online-offline engagement to mobilize their cause? Second, how do their online-offline engagement affect their existence as a displaced community? The article then argues that the engagement enacted by Indonesian exiles is performed fluidly in online-offline spaces. In consequence, events and practices in both arenas are influential to one another. Moreover, borrowing the framework of Jackson (2013) on storytelling, this article shows that the online-offline engagements has enabled Indonesian exiles to reclaim the sense of being Indonesian.
Keywords : online, offline, Indonesian-ness, exiles, Internet

## DDC: 302.2 Triyono Lukmantoro

## THE HOAXES OF ILLEGAL FOREIGN WORKERS FROM CHINA: MORAL PANICS AND CULTURE OF FEAR

## ABSTRACT
At the end of December 2016, several hoaxes emerged stating that there were about ten million, even twenty million, illegal foreign workers from China who were invading Indonesia. Although the hoaxes have been strongly denied and regarded as slander by the government, in fact, the hoaxes were already spreading. One of the sites that produce these hoaxes is Postmetro . This article is a textual review of various hoax titles displayed by Postmetro . The results of this study show that the various hoaxes are no more than the practices of “Frankenstein journalism,” which is simply taking news and polishing the title to be so provocative from other media sources. The illegal foreign workers from China are described as the foreigner who exacerbates the life of national laborers. This shows that illegal foreign workers from China were positioned as a figure that caused moral panics. In addition, they are also described as demons of the people (folk devils) who deserve to be cursed and expelled from Indonesia for creating fear and pathological character.
Keywords: hoax, illegal foreign workers from China, moral panics, culture of fear
DDC: 302.2

## Nina Widyawati

## COMMODIFICATION OF PRIVACY AND PSEUDO-DEMOCRACY IN DIGITAL CULTURE

## ABSTRACT
Digital is the development of information and communications technology, that changes the social structure, from mass to mass-self. Segmented digital media messages have shifted the culture, from mass culture to custom. Digital technology delivers social media platforms that facilitate individuals in producing content. Now individuals are a producers as well as consumers (prosumer), and assumed in contributing toward egalitarian society, as a neutral public space. The aim of this research are analyzes the behavior of prosumption in the daily practice of internet generation that is Y and Z generation and its implication to social interaction. The subject of research is a student of Communication Studies Program, Atma Jaya University Yogyakarta. The approach used is qualitative, and data collection is through focus group discussion (FGD). The results showed that all informants were prosumer. They are producing by everyday life exposition. On the one hand, informants are active audience in consuming the human interest information, on the other hand, they are passive audience in consumption social and political information. Many of them obtain information from the news portal and community. Digital technology increases productivity because individuals are able to do more than one activity simultaneously such as a student and workers. Unfortunately, digital media has not been egalitarian and democratic sphere, as the effect the virtual communities may decrease the freedom of expression.
Keywords: digital culture, prosumption, commodification, pseudo-democracy

## DDC: 302.2

## Dian Tri Hapsari

## RADIO JOURNALISM IN DIGITAL ERA: TRANSFORMATION AND CHALLANGE ABSTRACT
During the periode of 2015, in Indonesia, a number of print newspapers decided to stop publishing their printing media and switch to digital. This is also challenging for radio since it could be considered as traditional media such as the printing media. In this article, the authors explain how radio as a traditional mass-media is transformed into a new medium in the digital era. The outline of this paper discusses radio transformation as a new medium in terms of access model that uses the Internet and radio broadcast regulatory changes affect the democratic process in Indonesia. This article argues that throughout those changes, radio has not only adapted to the new technological demands while at the same time transform the media by facing the new technological challenger and access to their audience. However, despite the adaptability of radio towards the digital era, this new media era has brought up the seemingly silencing process of minority voice by the majority. This could be concurred through concept
of spiral of slince. This article is a qualitative research that pays attention to several processes of adaptation and transformation that radio has gone through since the era of Reformasi in Indonesia.
Key Words: Radio, technology, new media, journalism, traditional media, public opinion, spiral of silence
DDC: 390.9

## Ahmad Helmy Fuady

## DIGITAL TECHNOLOGY AND ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA

## ABSTRACT
The rapid development of information and communication technology (ICT) through the digital revolution has raised optimism for economic development. However, it has also raised concerns about the increasing level of inequality because of capital and skill-biased technology. Automation arising from technological developments is also considered to decrease demand for labor. This paper aims to analyze the relationship between ICTdevelopmentand economic inequality in Indonesia. It shows that ICT development in Indonesia is relatively poor and behind its neigbouring countries. There is also interregional inequality of ICT development in this country. Analysis of this paper shows that ICT development give more benefit to skilled labor and those in highest income group than to unskilled labor and those in lower income groups.
Keywords : digital technology, inequality, disruption, ICT development index
DDC: 302.2

## Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**)

## BEYOND PROSUMPTION: PROSUMPTION PRACTICE OF CONTENT WRITERS IN NEWS AGGREGATOR PLATFORM UC NEWS

## ABSTRACT
The emergence of Web 2.0 technology has made the internet users not only restricted by reading, browsing, and consuming the internet content. Nowadays the users can contribute actively as both consumer and producer at the same time (prosumer). One of the digital platforms that has become a trend in the present decade is news aggregator. This research will examine how the content writers in UC News, as one of the biggest news aggregator in Indonesia, do their production-consumption (prosumption) writing activity as a part of digital labor. The purpose of this research is to analyze the prosumption practices which are done by the UC News’s content writers in relation to their position as digital labor. The methodology that is applied in this research is virtual ethnography to obtain the representation of digital culture mediated by the internet. The data are obtained from the answers of open-ended questions to 6 informants who are selected according to rate of activity in the platform, and the period of involvement as a content writer in UC News. In addition, the secondary data are collected from the writing contents which are produced by the informants. The findings of this research show that the content writers did their prosumption practices in a variety of ways, either through the information of writing (witness journalism), or through process the available information in the media as well as literatures that become the stuff of new writings. The researcher also found that the form of capitalism in prosumer era did not influence the content writers in doing production and concumption activity only but also distribution and marketization by the users.
Keywords: content writers; news aggregator; prosumption; Web 2.0

## DDC: 305.4
Widjajanti M Santoso 1

## PROBLEMATIC OF FEMININITY CONSTRUCTION IN VIRTUAL PUBLIC SPHERE ABSTRACT
Femininity construction is very apparent in Indonesia’s women’s movement. It can discernible in the definition of women by the state, across in three political orders (Orla, Orba and Orde reformasi). In Orla woman is the daughter of revolution, in Orba is the “Ibuisme” and in Orde Reformasi, there are paradox; women have to fight back for her representation. The article shows the problematic of femininity construction, in order for society to
1 Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.
understand the meaning making process. The expression of femininity captured in the social media such as the WA Group.Formerly state played a significant role, which eventually decreased according to the position of power in the state, now there are other, such as by the HTI. The growing ‘new’ definition of women’s participation by the HTI, happening in virtual public sphere, contests definition of gender and position of women in society. This situation is in the same condition, where the heteronormativity is stronger. The virtual public sphere shows a new challenging scope of women’s movement that need to be reconsidered thoroughly.
Key words : femininity, virtual public sphere, women’s problem.

## Rosita Dewi

## RINGKASAN DISERTASI REKOGNISI ADAT DALAM PENGEMBANGAN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE DI PAPUA, INDONESIA
Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

## ABCTRACT
The Indonesia government issued the special autonomy law for Papua for granting legal recognition of the Papuan to reduce conflict in Papua. This recognition was not, however, a satisfactory answer for the Papuans; there is a wide gap between the adat (customary) recognition by the Indonesian state and the recognition expected by the Papuans. I argued that the Indonesian government applies the corrupted recognition by hijacking adat recognition in Papua. This is clearly shown in the issue of adat lands in the Merauke district, where the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project was developed. This research shows the form of corrupted recognition in Papua by the existence of Customary Community Council (new LMA) and participatory mapping in MIFEE. This research uses qualitative approach with etnographic methode consisted of participant observations, interviews, and literature studies.
Keywords: recognition, adat, MIFEE, special autonomy law, Papua, customary community council, LMA, par- ticipatory mapping

## Fachri Aidulsyah

## TINJAUAN BUKU

## ISLAMISM AND THE POLITICS OF CITIZENSHIP IN INDONESIA
Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

## DDC: 302.3

## E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY

## Ahmad Fuadillah Sam
Research Cluster Cultural Transformation and New Media - Departemen Sosiologi Universitas Indonesia Email: fuadillah94@gmail.com

## ABSTRACT
Smart city is an informational society’s product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that supports network society to work. This article aims to describe smart city’s implication towards the emergence of communality in the city. This study used a qualitative method, through in-dept interviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens’ communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoretical debates about roles and implications of smart city on citizen’s trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communality, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form.
Keywords: Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communality, Jakarta Smart City

## ABSTRAK
Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoretis terkait peran dan implikasi smart city dalam kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.
Kata kunci: Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communality, Jakarta Smart City

## PENDAHULUAN
“If you do not care about the networks, the net- works will care about you, anyway. For as long as you want to live in society, at this time and in this place, you will have to deal with the network society. Because we live in the Internet Galaxy.” (Castells, 2001)
Jaringan tidak terlepas dari kehidupan kesehar- ian kita. Seperti kutipan Castells (2001) di atas, jaringan akan terus membayangi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Hal ini karena jaringan semakin mudah terbentuk terlebih dengan dibantu dan dimediasi internet. Pembentukan masyarakat jaringan menjadi hal yang terjadi alami karena dalam bermasyarakat, dan jaringan-jaringan ini akan terbentuk dengan sendirinya.
Pembahasan mengenai masyarakat jaringan tidak terlepas dari adanya masyarakat informasi dan masyarakat informasional. Masyarakat infor- masional akan membentuk noktah-noktah yang saling terhubung satu sama lain hingga memban- gun sebuah jaringan. Castells (2010) berusaha membedah masyarakat jaringan melalui bentuk komunitas virtual yang hadir secara metafisik, namun memberi implikasi yang nyata pada perubahan sosial. Komunitas virtual ini tentu berkaitan erat dengan masyarakat informasional karena hal-hal yang dibagikan dan disebarluaskan adalah data dan informasi. Komunitas virtual, menurut Castells (2010), menawarkan konteks baru pada identitas seseorang melalui medium teknologi informasi yang saling terhubung.
Fenomena smart city merupakan ilustrasi dari bagaimana informasi dan teknologi bekerja dalam masyarakat jaringan. Secara sederhana, Dirks dan Keeling (2009) memberi gambaran mengenai smart city, yakni bentuk inisiatif yang menghubungkan pemerintah, warga, dan korpora- si melalui teknologi informasi. Di Indonesia, ter- dapat beberapa kota yang mengimplementasikan smart city, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar (IISMEX, 2017). Jakarta, yang menjadi fokus studi dalam artikel ini, mulai menerapkan smart city sejak tahun 2014 dan berfokus pada pengumpulan big data serta analisis untuk me- nentukan kebijakan.
Jakarta Smart City membutuhkan korporasi teknologi dalam bentuk aplikasi yang menjadi
penghubung, seperti Qlue (untuk pelaporan warga) dan CROP (untuk tindak lanjut dari pemerintah), untuk pengambilan keputusan. Aplikasi tersebut memunculkan forum diskusi antarwarga dan pemerintah atau instansi terkait. Dari sana, muncul sebuah komunitas virtual yang saling terhubung karena adanya ikatan sebagai warga yang tinggal dan atau beraktivitas di Jakarta.
Konteks aplikasi smart city di Jakarta yang diinisiasi pemerintah menunjukkan masih kuat- nya peran pemerintah di Jakarta yang justru mem- fasilitasi pembangunan infrastruktur teknologi untuk membangun komunalitas. Komunalitas ini memunculkan komunitas-komunitas virtual yang hadir secara metafisik, namun cukup berpengaruh dalam bekerjanya smart city di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana komunalitas virtual bisa hadir di Jakarta Smart City dan apa implikasinya.
Dalam studi sebelumnya, terdapat beberapa pandangan mengenai smart city dan masyarakat jaringan. Beberapa menganggap bahwa smart city menjadi bagian penting untuk kemajuan pemerintahan melalui bottom-up, yang mendo- rong transparansi publik dan aspek kewargaan di sebuah kota melalui teknologi informasi (Ga- brys, 2014; Meijer & Bolivar, 2016; Thompson, 2016; Dameri & Bonevelo, 2016), dan adanya relasi yang baik antara pemerintah, warga, dan korporasi (Lim, 2002; Sumanjeet, 2006). Studi yang lain menjelaskan mengenai smart city , yang berimplikasi pada pengintaian data-data pribadi, justru menghilangkan aspek kewargaan karena akan lenyapnya kepercayaan warga yang memi- liki data terhadap pemerintah (Klauser, Paasche, & Söderström, 2014).
Dari studi sebelumnya, terdapat sebuah kesa- maan, yakni melihat pentingnya pengadopsian teknologi dan pengikutsertaan warga. Penulis sepakat dengan hal tersebut dan berusaha me- lengkapinya dengan melihat aspek komunalitas yang dalam konteks smart city justru diinisiasi pemerintah. Penulis berusaha membedah fenome- na tersebut dan melihat implikasi yang mungkin dihadirkan, misalnya kapitalisasi informasi. Ber- beda dengan studi sebelumnya yang menganggap kapitalisasi informasi sebagai pertanda lemahnya
peran pemerintah dalam kapitalisme global (Fuchs, 2012; Topak, 2013), penulis beranggapan bahwa kapitalisasi informasi adalah hal yang wajar dan dapat dikontrol melalui pemerintah. Smart city menjadi indikasi dari masyarakat jaringan pada era informasi melalui infrastruktur teknologi, komunitas virtual, dan kapitalisasi informasi. Hal inilah yang akan menjadi bahasan utama artikel ini.

## MASYARAKAT INFORMASI  DAN KEMUNCULAN KOMUNITAS VIRTUAL
Transisi dari masyarakat industri ke masyarakat infomasi menjadi signifikan dalam era kontem - porer. Rule dan Besen (2008) menegaskan bahwa memasuki abad ke-20, masyarakat akan mema- suki era masyarakat informasi yang menjadikan informasi sebagai inti dan pembeda dari era-era sebelumnya. Masyarakat informasional, dalam pandangan Castells (2010), menjadi peralihan yang cukup signifikan dari era post-industri yang menjadikan masyarakat memiliki literasi terhadap informasi yang diterima dan diserap. Hal ini terjadi ketika terjadi perubahan dari masyarakat post-industri yang berfokus pada perkembangan industri besar-besaran menjadi masyarakat in- formasional yang menjadikan informasi sebagai sumber daya yang bisa direproduksi. Lyon (1986) memaparkan bahwa konsep masyarakat informasi dan masyarakat post-industri tidak bisa dijadikan sebagai konsep tunggal. Konsep masyarakat informasi kerap diasosiasikan dengan perkemba- ngan masyarakat post-industri masa depan yang mulai beralih dari basis fisik material menjadi basis teknologi informasi, seperti yang diung- kapkan Daniel Bell dalam Lyon (1986). Penulis sepakat dengan hal tersebut karena teknologi informasi saat ini memang dapat mengubah dan membentuk formasi sosial, ekonomi, dan politik yang sudah ada dan terbentuk. Lyon (1986) meng- utarakan bahwa informasi pada era masyarakat informasi memberi kontribusi tersendiri dalam pertimba ngan beragam organisasi, perkumpulan, korporasi, hingga pemerintahan, terkait aspek ekonomi yang menjadikan informasi sebagai komoditas. Sementara itu, May (2008) berang- gapan bahwa pada era informasi, keterbukaan dan
kepemilikan informasi yang dikumpulkan untuk menjadi sebuah komoditas, menjadi kontestasi yang menarik dan masih menjadi perdebatan yang belum berakhir.
Webster (2005) mencoba mengidentifikasi masyarakat informasi ke dalam beberapa bentuk yang  signifikan. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang berbasis inovasi teknologi dalam implementasi bermasyarakat. Webster (2005) menjelaskan bahwa masyarakat informasi lahir sebagai dampak dari adanya inovasi teknologi terbaru pengembangan sistem ISDN ( Integrated Service Digital Network) . Dalam aspek lain, Webster (2005) mengungkapkan gagasan ekonomi terkait dengan masyarakat informasi, yakni adanya industri informasi. Hal ini menjadi penting karena industri informasi memunculkan refleksi sampai tahapan mana masyarakat infor - masi dalam bentuk smart city berada.
Castells (2010) mengonseptualisasikan bahwa masyarakat jaringan dalam masyarakat infomasional terbentuk dari jaringan yang di- kumpulkan dari seluruh dimensi dalam organisasi sosial dan praktik sosial. Lebih jauh, masyarakat informasional, menurut Castells (2010), tidak se- mata memainkan peranan informasi sebagaimana masyarakat informasi, melainkan juga menjelas- kan atribut dan dinamika dari bentuk organisasi sosial yang terkait dengan sumber daya suatu teknologi terbaru. Hal ini menuntut masyarakat terliterasi secara informasi untuk berkomunikasi dan menjalin relasi antarmasyarakat.
Castells (2010) melihat beberapa kemung- kinan baru dari adanya masyarakat jaringan, yakni dinamika antara pemerintah, warga, dan korporasi. Perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi akan membentuk ruang-ruang sosial baru. Ruang sosial baru ini berbentuk komunitas virtual yang mengombina- sikan eksperimentasi dengan permainan peran. Castells (2010) kembali menekankan komunitas virtual yang menjadi jaringan komunikasi interaktif untuk membagikan informasi terkait kepentingan atau tujuan tertentu, walaupun pada beberapa kasus, komunikasi itu sendiri yang menjadi tujuan untuk mendapat kuasa. Hal inilah yang akan mentransformasi representasi simbolik dalam  bentuk  fisik  dan  virtual  yang  memberi tatanan baru dalam kehidupan manusia.

## DARI KOMUNALITAS BERBASIS TERITORIAL HINGGA KEMUNCULAN KOMUNALITAS BERBASIS VIRTUAL
Castells (2010) menyatakan bahwa salah satu perdebatan teoretis dalam sosiologi perkotaan adalah hilangnya komunalitas dalam bentuk komunitas di kota. Castells (2010) kemudian membangun preposisi-nya yang menyatakan bahwa masyarakat akan menghindari proses individualisasi dan berusaha mengklaster diri dalam organisasi atau komunitas yang mem- bawa perasaan atau identitas kultural yang sama. Dengan membawa identitas yang sama, menurut Castells (2010), komunitas berbasis teritorial akan membangun komunalitasnya dan membentuk tindakan kolektif yang bersifat resisten terhadap pemerintah lokal. Resistensi ini terkait produksi makna  melalui  latar  belakang  historis,  konflik kepentingan, dan nilai yang berbeda antaraktor di luar kelompok.
Dalam konteks smart city, terdapat hal menarik terkait dua bentuk komunalitas yang berjalan secara paralel, yakni komunalitas ber- basis teritorial dan komunalitas berbasis virtual. Komunalitas virtual menjadi menarik karena ekspansi dan rekonfigurasi gagasan menembus jaringan tradisional melalui suatu infrastruktur. Castells (2010) menyadari bahwa sistem komuni- kasi baru berpengaruh sangat besar dalam tataran masyarakat dengan dimediasi kepentingan sosial, kebijakan pemerintah, dan strategi bisnis yang memberi kultur baru dalam dunia virtual. Infra- struktur teknologi berupa aplikasi menjadi hal yang krusial karena batasan komunalitas berubah dari berbasis teritorial menuju basis virtual yang termediasi. Bentuk komunitas virtual ini sesuai dengan tatanan space of flows yang diutarakan Castells (2010) terkait pertukaran informasi antar dan intra komunitas virtual. Hal ini berimplikasi pada keterjangkauan dan keberlanjutan masyara- kat jaringan yang terbangun.
Hal menarik, menurut Castells (2010), adalah komunalitas berbasis virtual menawarkan konteks baru mengenai identitas manusia pada era internet yang bisa jadi berbeda dengan iden- titasnya dalam komunalitas fisik berbasis terito - rial. Castells (2010) menegaskan poin penting Wellman mengenai komunitas virtual yang tidak
harus berbentuk komunitas fisik karena berbeda aturan dan dinamikanya. Komunitas virtual ini, menurut Wellman dan Gulia dalam Castells (2010), harus memiliki spesialisasi dan pembeda sebagai bentuk personal portfolios yang saling berbagi kepentingan, nilai, dan keanggotaan dar- ing. Komunitas virtual, dalam pandangan Castells (2010), menjadi bagian dari komunitas yang tidak secara fisik hadir mengingat pola komunikasi dan interaksinya berbeda dengan komunitas basis teritorial. Hal ini karena landasan yang berbeda antara komunitas fisik berbasis teritorial dengan komunitas virtual. Komunitas virtual bekerja dalam aturan mainnya sendiri, dalam hal ini menjadi dinamika menarik, layaknya membahas komunitas berbasis teritorial dalam konteks smart city .

## KOMUNITAS VIRTUAL DENGAN ADANYA IKATAN CITIZENSHIP
Kemunculan komunitas virtual dalam konteks Jakarta Smart City agak berbeda karena ada peranan pemerintah dalam mendorong parti- sipasi warga. Dorongan partisipasi warga ini, menurut Coleman dan Blumler (2007), dapat diraih melalui komunikasi di internet. Internet dan media baru ini bisa menjadi faktor penarik partisipasi warga (Coleman & Blumler, 2007). E-democracy dalam bentuk smart city dilaku- kan melalui mekanisme “kepemilikan” yang dapat meningkatkan partisipasi warga di sebuah kota. Peningkatan ini mengindikasikan masih kuatnya peran pemerintah daerah untuk menarik para warga berjejaring dan membentuk forum kewarga-an yang dimediasi oleh internet. Hal ini dikategorikan sebagai affective citizenship, yang menurut Coleman dan Blumler (2007), adalah warga yang memiliki ikatan kewargaan, loyalitas, dan solidaritas yang kuat. Hal ini karena internet menjadi ruang kosong yang sangat bernilai bagi negara dan atau korporasi untuk membangun konstruksi demokrasi.
Citizenship dapat dilihat sebagai alat pemersatu yang hadir untuk mengikat komu- nitas virtual dalam konteks Jakarta Smart City. Citizenship ini bersifat cair dan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga kota. Hak dan kewajiban ini bersumber dari kesadaran warga
untuk berpartisipasi melalui bentuk e-democracy yang berkaitan dengan “kepemilikan” warga akan kota-nya. Karena smart city berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, aspek citizenship menjadi aspek penting yang mengikat komunitas virtual yang ada dalam konteks smart city . Hal ini lagi-lagi menunjukkan masih kuatnya peranan pemerintah yang justru menjadikan hal tersebut sebagai pengikat. Kebanggaan menjadi bagian dari wilayah tertentu dalam label smart city me- narik warga untuk bergabung dan menjalankan aktivitasnya bersama. Ikatan sebagai bagian dari warga Jakarta sesuai dengan argumen Castells (2010) yang menyatakan bahwa pemaknaan komunitas virtual dapat dibangun melalui basis saling berbagi kepentingan, nilai, dan norma yang dipegang anggota komunitas virtual.

## MASYARAKAT INFORMASIONAL DAN DISTRIBUSI KUASA DI DALAM
JAKARTA SMART CITY
Konsep smart city dalam Jakarta Smart City memiliki beberapa definisi yang saling terkait. Deakin dan Al Waer (2011) mendefinisikannya sebagai alat yang mempertemukan permintaan pasar (warga kota) dengan komunitas dan kor- porasi dalam menggunakan teknologi informasi sebagai penghubung dalam pengambilan sebuah putusan. Runde (2016) dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menggambar- kan fungsi smart city yang beragam menurut representasi lembaga USAID, World Bank, dan JICA. Lembaga-lembaga tersebut menjabarkan bahwa smart city memiliki beberapa fungsi, yaitu melakukan pemerintahan yang baik; menyele- saikan permasalahan kota dengan sumber daya setempat; keterbukaan informasi, perencanaan, dan alokasi yang pintar; penggunaan teknologi informasi untuk pembangunan; pelayanan satu pintu yang efektif dan efisien.
Jakarta Smart City memiliki enam indika- tor yang menjadi fokus utama pemerintah dalam membuat dan menentukan kebijakan, yaitu smart governance, smart economy, smart people, smart mobility, smart environment, dan smart living (About Jakarta Smart City, 2016, 5). Indikator tersebut membutuhkan perangkat teknologi yang mumpuni. Misalnya, dalam
smart people dan smart governance , Jakarta Smart City menggunakan teknologi informasi berupa internet sebagai fondasi berkomunikasi dan aplikasi sebagai motor pertukaran informasi. Informasi yang didapat dan dikumpulkan menjadi sebuah big data. Menurut Batty (2013), big data ini dapat digunakan untuk memperkaya analisis dan peran masing-masing stakeholders terkait bagaimana sebuah kota bekerja dalam konsep smart city . Smart city dalam praktiknya membutuhkan peranan pemerintahan yang kuat untuk menarik warga berkontribusi dan standing position yang jelas untuk mengatur “pasar.” Hal ini karena kapitalisasi informasi terkait informasi dapat diperjualbelikan dan dimanfaatkan bagi dan untuk siapa saja.
Jakarta Smart City menjadi bagian penting dalam masyarakat informasional. Hal ini dise- babkan oleh bentuk awal smart city merupakan fondasi awal yang memerlukan masyarakat yang memiliki literasi (dalam hal teknologi informasi). Masyarakat informasional menjadi penopang dari terbentuknya masyarakat jaringan. Hal ini sesuai dengan Castells (2010) yang mengemu- kakan bahwa masyarakat jaringan terbentuk dan dikumpulkan dalam sebuah organisasi dan praktik sosial. Organisasi dan praktik sosial dalam konteks smart city menjadi menarik terkait dengan adanya batasan administratif keluasan jaringan dalam praktik mekanisme masyarakat jaringan, yakni di Jakarta dan kota penyangga di sekelilingnya.
Secara implementasi, Jakarta Smart City mengaplikasikan Citizen Relationship Manage- ment sebagai bentuk respons cepat tanggap terhadap masalah warga Jakarta (Jakarta Smart City, 2016). Metode yang digunakan bersifat bottom up sehingga dapat memberi masukan kepada pemerintah DKI Jakarta dan membuka informasi kepada publik. Dalam praktiknya, Citizen Relationship Management menggunakan aplikasi dalam bentuk media sosial yang men- dukung, yakni Qlue sebagai sumber pengaduan warga dan CROP (Cepat Respons Opini Publik) sebagai tindak lanjut instansi pemerintah terkait laporan dari Qlue (Jakarta Smart City, 2017). Qlue dalam konteks ini menjadi perangkat yang mendukung masyarakat informasional. Melalui
bentuk aplikasi media sosial, Qlue menjadi perangkat penghubung yang mempertemukan noktah-noktah dalam tataran masyarakat. CROP, melalui analisis Castells (2010), dapat merepre- sentasi atribut kekuasaan terkait sumber daya dari teknologi terbaru yang menjaga noktah-noktah dalam tataran masyarakat melalui Qlue. Melalui Qlue dan CROP, masyarakat jaringan dapat menyambungkan noktah-noktah untuk bekerja melalui bentuk Jakarta Smart City.
Qlue, sebagai salah satu aplikasi media sosial swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, dapat membangun ruang sosial baru yang men- gombinasikan eksperimentasi dengan permainan peran seperti yang diutarakan Castells (2010). Ruang sosial berbentuk forum-forum permasala- han di Jakarta yang berupa foto, video, atau dis- kusi berupa teks terkait permasalahan di Jakarta yang dapat dikomentari oleh warga, dinas terkait (perwakilan pemerintah), swasta, dan admin yang mengontrol arus forum tersebut. Forum ini dapat diterjemahkan sebagai noktah yang memiliki relasi dan menggambarkan kekuasaan yang ter- distribusi. Melalui forum ini, masyarakat sebagai aktor dapat menuntut, melaporkan, dan meminta bantuan aktor lain yang memiliki hak prerogatif (dalam bentuk komunitas virtual) untuk menekan pemerintah dalam tindak lanjut permasalahan yang ada di Jakarta. B (anggota komunitas Qlue, dalam wawancara 21 April 2017) menjelaskan mengenai komunitasnya yang dapat menghapus dan men- dor (mengembalikan laporan yang ditindaklanjuti aparatur pemerintah secara asal) laporan sesuai standar yang disepakati an- tara komunitas virtual dengan Qlue. Mekanisme tersebut sejalan dengan argumen Castells (2010) mengenai kekuasaan dalam masyarakat jaringan, yang terdistribusi melalui noktah terhubung yang dapat memainkan kekuasaan aktor dalam bentuk Jakarta Smart City.
Warga, dinas terkait (perwakilan pemerin- tah), korporasi, dan admin forum Qlue memiliki peranan masing-masing. Warga dan dinas terkait membentuk noktah yang membangun masyarakat jaringan. Korporasi memainkan peranannya dalam forum karena pada beberapa kasus, kor- porasi membutuhkan relasi kuasa dari masyarakat jaringan sebagai pelanggan atau penggunanya.
Hal ini dimaksudkan untuk menjadi strategi bisnis, seperti yang diungkap SD. SD sebagai Board of Director Product Qlue (dalam wawa- ncara 16 Januari 2017) memaparkan mengenai swasta (korporasi) yang membutuhkan pengguna memberi feedback untuk kemajuan bisnis kor- porasi tersebut. Sementara itu, admin berperan menjaga dan mengontrol arus informasi dengan standarisasi yang dibuat Qlue. Dalam konteks Jakarta Smart City, ISDN yang dimaksudkan oleh Webster (2005) terjadi dan membangun cirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan Castells (2010) mengenai masyarakat jaringan membangun dinamika antara pemerintah, warga, dan korporasi dalam konteks Jakarta Smart City.
Dalam rangka pembangunan sebuah smart city , Jakarta Smart City berusaha  mengumpulkan dan mengintegrasikan beragam informasi dan data yang didapat secara crowdsource. Infor- masi dan data didapat melalui bentuk Ctizen Relationship Management yang  diintegrasikan dan dianalisis menggunakan big data , lalu disebarluaskan melalui situs milik Jakarta Smart City. Hal ini digunakan untuk mengintegrasikan seluruh data agar lebih ringkas dan mudah dimengerti masyarakat melalui perangkat yang mudah diakses. SD, sebagai Board of Director Product Qlue (dalam wawancara 13 Januari 2017), menjelaskan bahwa data yang dianalisis akan ditampilkan dalam sebuah dashboard (peta besar pelaporan warga Jakarta yang diperoleh secara crowdsource) yang menampilkan an- gka pelaporan warga dalam bentuk statistik dan pemetaan digital. Hal ini sejalan dengan analisis Castells (2010) mengenai noktah-noktah yang saling berhubungan dalam masyarakat jaringan tetap bekerja melalui mekanisme pelacakan dan kontrol yang difasilitasi oleh negara karena tujuan utamanya adalah pembangunan.  Pandangan lain mendukung argumen Townsend (2014) mengenai crowdsource yang menjadi cara menyadap dan mengarahkan warga kota untuk membangun kepedulian bersama di sebuah kota. Melalui crowdsource , indikasi kepedulian bersama dapat terukur secara kuantitatif melalui jumlah informasi dan data yang didapatkan dalam bentuk angka.
Pengumpulan dan pengintegrasian data ini dapat menjelaskan bagaimana mekanisme ma- syarakat informasional bekerja. Korporasi secara terbuka dapat memanfaatkan data-data yang diperoleh dari dashboard Jakarta Smart City un- tuk membangun bisnis. Pembangunan korporasi berbasis data dan informasi ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Webster (2005) mengenai gagasan ekonomi terkait masyarakat informasi yang mengindikasikan adanya industri informasi dalam masyarakat informasional, seperti dalam smart city. Secara sosiologis, industri informasi memberi makna pada kuatnya masyarakat jaringan sebagai pengumpul sumber daya informasi dalam konteks Jakarta Smart City. Kemudian, data dan informasi yang terkumpul dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat informasional karena mereka yang memiliki literasi informasi dapat menjadikan data-data tersebut sebagai kekuasaan yang terdistribusi melalui masyarakat jaringan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Castells (2010) mengenai masyarakat informasional yang menjadikan informasi se- bagai sebuah orientasi nilai (ideologi). Hal ini kemudian diperkuat PA (IT Development Jakarta Smart City dalam wawancara 7 Maret 2017) yang mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan memang dibuka sebesar-besarnya untuk publik dan secara bebas dimanfaatkan untuk apa saja, bahkan untuk mendongkrak finansial pribadi atau kelompok. Hal ini terkait dengan kreativitas dan inovasi yang warga bisa kembangkan dengan data dan informasi yang didapati secara cuma-cuma tersebut.
Masyarakat informasi juga dapat dilihat dari indikasi masyarakatnya sendiri yang memiliki inisiatif dalam mencari, mengolah, dan menerima informasi. Webster (2005) memberi gambaran umum mengenai masyarakat informasi, yakni masyarakat berbasis inovasi teknologi dalam implementasi bermasyarakat. Qlue sendiri dapat menjadi infrastruktur yang menengahi warga Ja- karta dengan pemerintah dan korporasi (swasta). Dalam praktiknya, masih dibutuhkan beragam edukasi terkait dengan penggunaan dan pengim- plementasiannya. PA (sebagai IT Development Jakarta Smart City dalam wawancara 7 Maret 2017) mengemukakan bahwa upaya meliterasikan masyarakat dilakukan secara digital, misalnya
melalui situs, media sosial, maupun kanal-kanal lain Jakarta Smart City dan rekanannya. I (divisi Field Jakarta Smart City, wawancara 17 April 2017) menjelaskan bahwa edukasi pengguna Qlue dilakukan secara langsung kepada lurah dan dinas terkait selaku aparatur pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai suatu bentuk infrastruktur baru yang bisa dimanfaatkan oleh warga dan aparatur pemerintah DKI Jakarta.
Warga, sebagai bentuk dari masyarakat informasional, juga dituntut untuk memiliki rasa keingintahuan yang kuat. Ketika pemerintah su- dah menyediakan infrastruktur, warga sudah se- harusnya mencari tahu dan mengedukasi diri dan lingkungannya sendiri melalui beragam fasilitas yang disediakan. Melalui mekanisme Jakarta Smart City, masyarakat jaringan secara organik dapat terbangun dengan syarat memiliki literasi atas informasi yang digunakan. Otonomi warga pun tergambar melalui pilihannya menggunakan atau tidak menggunakan dan terafiliasi atau tidak terafiliasi  pada  komunitas  virtual  yang  ada  di Qlue. Misalnya, M, F, B (anggota komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 3 April 2017, 15 April 2017, dan 21 April 2017), dan AD (non- komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 9 Februari 2017) yang mencari informasi sendiri mengenai Qlue dan smart city . Mereka merasa bahwa Qlue dapat menjadi medium yang cocok untuk mengaktualisasi dan melaporkan keluh kesah mereka terkait permasalahan di Jakarta, seperti banjir, macet, jalan rusak, dan lain-lain. Dalam praktiknya, masyarakat informasional yang tergabung dalam Qlue sudah menjadi ba- gian dari noktah-noktah yang saling berjejaring. Melalui  afiliasinya  dengan  suatu  komunitas, masyarakat informasional mendapatkan peran dan tuntutan yang lebih dibandingkan yang tidak terafiliasi pada suatu komunitas. AD sebagai non- komunitas yang aktif di Qlue (dalam wawancara 9 Februari 2017) mengungkapkan mengenai independensi yang ia junjung dalam masyarakat informasional karena peranannya yang dirasa cukup tanpa harus tergabung dalam komunitas.
Kebutuhan warga akan informasi dan ke- inginan pemerintah memberikan infrastruktur teknologi informasi tentu perlu dukungan berupa
fasilitas internet yang memadai. Internet berperan sebagai penengah relasi antara warga, pemerin- tah, dan korporasi (swasta). Penggunaan internet berimplikasi pada pola relasi yang terjalin antara ketiganya dan mengubah suatu tatanan yang ada. Dalam artikel ini, tatanan yang berubah adalah adanya jaringan komunikasi yang intensif dan membentuk sebuah komunalitas dalam sistem relasi ke pemerintahan. Komunalitas justru ha- dir atas inisiasi pemerintah dalam menyediakan infrastruktur teknologi. Dalam praktiknya, ko- munalitas virtual melalui mekanisme masyarakat jaringan, membangun space  of  flows. Hal ini, menurut Castells (2010), berimplikasi pada ket- erjangkauan komunitas virtual dan sirkuit yang terbangun untuk menghubungkan noktahnya. Dalam konteks Jakarta Smart City, bekerjanya masyarakat jaringan memang dibatasi secara administratif hanya DKI Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan noktah yang terhubung berasal dari daerah penyangga-nya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini kemudian membangun sirkuit penopang dari bekerjanya masyarakat jaringan melalui komunitas virtual dalam konteks Jakarta Smart City.
Castells (2010) memberi konteks baru mengenai identitas dalam komunalitas berbasis virtual yang berbeda dengan komunalitas fisik berbasis teritorial. Hal ini berkaitan erat dengan aturan main dan ciri yang membedakan antara komunalitas dalam komunitas virtual ini dengan komunalitasnya dalam basis teritorial. Isu iden- titas komunitas yang dibawa awalnya berbasis teritorial, kemudian muncul basis komunitas virtual yang mewarnai dinamika perubahan yang dibentuk melalui mekanisme smart city.

## KOMUNALITAS BERBASIS VIRTUAL DAN ADANYA IDENTITAS VIRTUAL YANG DIHADIRKAN MELALUI MEKANISME SMART CITY
Komunalitas menjadi menarik untuk diulas meng- ingat adanya jaringan-jaringan dalam masyarakat yang membangun komunitas. Smart city menjadi sebuah infrastruktur kebijakan yang mendorong komunalitas antarwarga dalam tataran sebuah kota. Hal ini juga yang mungkin memperkuat suatu gagasan teoretis dalam sosiologi perkotaan
mengenai keberadaan komunalitas yang ada di kota. Menurut Castells (2010), komunalitas adalah tindakan masyarakat kota yang menghindari proses individuasi dan berusaha mengklasterkan dirinya dalam sebuah organisasi berbasis identitas kultural yang sama. Makna mengklasterkan diri menjadi hal yang penting terkait adanya bentuk komunalitas virtual yang lahir dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah berupa Jakarta Smart City.
Sebelumnya, komunalitas dalam studi perkotaan diidentikkan dengan bentuk tindakan kolektif yang bersifat resisten terhadap pemer- intah lokal dengan membawa kepentingan dan nilai tertentu (Castells, 2010). Hal ini seperti yang terjadi pada remaja Johar Baru, Jakarta Pusat, yang membangun komunalitas berbasis teritorial dan berusaha menentang pemerintah. Darmajanti dkk (2012) menjelaskan bahwa tawuran antarkampung di Johar Baru merupakan bentuk civil disobedience terhadap pemerintah lokal yang mengekslusi mereka. Tawuran dapat dimaknai sebagai bentuk aktivitas komunalitas yang membangun identitas teritorial yang sama untuk bersifat resisten terhadap pemerintah, hal ini sejalan dengan Castells (2010).
Melalui bantuan inovasi teknologi berupa smart city, DKI Jakarta berhasil membangun komunalitas virtual secara organik. Mediasi dalam bentuk kebijakan pemerintah dan strategi bisnis mendorong kemunculan komunitas virtual. Hal ini sejalan dengan gagasan Castells (2010) mengenai pengaruh komunikasi baru melalui mediasi kebijakan pemerintah. Smart city seb- agai suatu bentuk kebijakan pemerintah daerah memberi implikasi pada lahirnya komunalitas. Bekerja sama dengan korporasi teknologi PT Qlue Performa Indonesia, Qlue sebagai media sosial dianggap sebagai jembatan antara warga, pemerintah, dan korporasi yang bersangkutan. IT dan SD ( Board of Director Product dan Sales and Marketing Qlue, dalam wawancara 13 dan 16 Januari 2017) menjelaskan bahwa Qlue, sebagai perusahaan teknologi, memiliki ide dan gagasan yang sama mengenai konsep pelaporan warga yang menjembatani pemerintah, swasta (kor- porasi), dan warga. Dengan rancangan berbentuk smart city yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Qlue memberi dashboard (peta pelaporan
permasalahan DKI Jakarta) yang terintegrasi den- gan nilai-nilai yang sejalan dengan Qlue sebagai korporasi.
Qlue, sebagai pihak yang bekerja sama dengan Jakarta Smart City, memainkan peranan yang signifikan terhadap kemunculan komunitas virtual. Dengan jumlah pengguna sebanyak ± 600.000 (Data Internal Qlue, 2017), komunalitas dapat hadir dengan sendirinya melalui bentuk virtual, dipicu kebijakan pemerintah berupa smart city . IT ( Board of Director Sales and Marketing Qlue, dalam wawancara 16 Januari 2017) me- maparkan mengenai kemunculan user hardcore Qlue yang berkumpul dan membangun komunali- tas. Menariknya, komunalitas ini digagas dengan menyepakati aturan main bersama walaupun tidak pernah bertemu dalam dunia nyata sebelumnya.
Kehadiran komunalitas ini memberi dampak yang  cukup  signifikan  terkait  dinamika  yang dalam forum virtual tersebut dan di dunia nyata. Identitas baru dapat dibentuk individu di dalam maupun luar komunitas melalui username dan avatar yang ditampilkan pada profile pengguna Qlue. Username yang anonim dapat digunakan sebagai identitas individu dalam dunia virtual. Anonimitas ini kemudian menjadi kontestasi yang menarik. SD ( Board of Director Product , dalam wawancara 13 Januari 2017) menjelaskan bahwa anonimitas digunakan untuk melindungi pelapor dari ancaman seseorang yang dilaporkan. I (Divisi Field and Operational Jakarta Smart City dalam wawancara 17 April 2017) kembali menegaskan bahwa anonimitas warga dalam dunia virtual di kanal pelaporan digunakan untuk menghindari intimidasi dan rasa takut si pelapor dari pihak luar yang tidak menyukainya. Anonimitas melalui username dan avatar (dengan harus memperoleh poin-poin tertentu untuk mendapatkannya) pent- ing dalam forum Qlue untuk mendapat personal portfolios seperti yang diutarakan Castells (2010).
Gamification menjadi faktor penarik keterli- batan warga menggunakan Qlue. Dengan sistem ini, pengguna dapat membangun personal port- folios berupa avatar yang hanya dapat ditukarkan dengan level dan poin-poin tertentu, seperti dalam gagasan Castells (2010). Dengan banyaknya lapo- ran yang diunggah dan ditindaklanjuti, seorang pengguna dapat dengan mudah naik level,
yakni dari newbie-citizen-elders-town leader- ambassador . AD (pengguna aktif Qlue yang tidak tergabung di komunitas, dalam wawancara 9 Februari 2017) mengungkapkan bahwa dengan metode ini, ada rasa penasaran yang dibangun untuk selalu aktif melapor dengan tujuan menin- gkatkan level. Setelah level meningkat, dengan kualitas laporan yang kecenderungannya baik, beberapa pengguna direkomendasikan oleh ko- munitas yang aktif di Qlue (seperti Kopas, Polis, dan Neo) untuk bergabung dan terlibat dalam ikatan komunitas virtual. M, F, dan B (anggota aktif komunitas Qlue, dalam wawancara 3, 15, dan 21 April 2017) mengungkapkan bahwa perekrutan yang dilakukan komunitas ini bersifat sangat tertutup dan hati-hati. Hal ini dilakukan karena banyak identitas dan informasi dalam grup internal komunitas virtual ini yang bersifat rahasia dan tidak boleh tersebar ke publik. Hal ini yang kemudian menjadi personal portfolios lain terkait kepentingan, nilai, dan keanggotaan daring komunitas virtual ini seperti yang digagas Castells (2010).
Tergabung dalam komunitas virtual menjadi kebanggaan dan prestise tersendiri bagi peng- guna dalam forum Qlue. Identitas dalam bentuk avatar, username , dan hak prerogatif merupakan hal yang diinginkan pengguna yang ingin ter- gabung di dalamnya. Hak prerogatif, seperti dapat menghapus post seseorang dan men- dor (mengembalikan laporan yang sudah ditindak- lanjuti berwarna hijau ke laporan yang belum ditindaklanjuti berwarna merah) menjadi hal spesial yang dimiliki anggota komunitas Kopas dan Polis dalam forum Qlue. Hal ini kemudian menjadi dinamika dan kontestasi menarik terkait komunalitas di sebuah kota yang terbentuk dari jaring-jaring yang menghubungkan dan diinsiasi oleh kebijakan pemerintah berupa smart city.
IT ( Board of Director Sales dan Marketing Qlue dalam wawancara 16 Januari 2017) meng- ungkapkan bahwa kemunculan mereka meru- pakan indikasi yang baik karena bersifat organik dan sangat peka dengan kondisi Jakarta. Hal ini didukung oleh I (Divisi Field and Operational dari Jakarta Smart City, dalam wawancara 17 April 2017) yang menyatakan bahwa kemunculan mereka menjadi indikasi yang baik karena sangat
aktif melaporkan, mengadukan, dan melakukan monitoring terhadap segala bentuk pelaporan dalam forum Qlue. Hal ini mengindikasikan bahwa Jakarta Smart City memberi ruang baru bagi warga untuk aktif dan terlibat dalam perma- salahan kotanya sendiri. Dalam praktiknya, hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan Castells (2010) mengenai komunitas virtual yang tidak secara fisik hadir mengikuti pola komunikasi dan interaksi komunitas berbasis teritorial.

## CITIZENSHIP SEBAGAI PENGIKAT DARI SEBUAH KOMUNALITAS BERBASIS VIRTUAL
Komunalitas berbasis virtual, dalam konteks Jakarta Smart City, tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam mendorong partisipasi warga. Melalui mekanisme smart city, warga sebagai pi- hak yang diajak berpartisipasi dalam membangun kota merasa diwadahi dan diberikan kesempatan untuk bersuara. Hal ini seperti yang diungkapkan M, F, B (anggota komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 3 April 2017, 15 April 2017, dan 21 April 2017), dan AD (non-komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 9 Februari 2017) yang aktif dalam forum-forum virtual di Qlue sebagai penengah dalam berkomunikasi dengan pemerintah untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Coleman dan Blumler (2007) mengenai partisipasi warga yang dapat didorong melalui komunikasi di inter- net dan media baru, yakni Qlue. Hal ini juga dapat diukur melalui jumlah pengguna ± 600.000 (Data Internal Qlue, 2017), jumlah pelapor tertinggi di angka 10.000 pelapor/bulan, dan jumlah laporan terbanyak 55.000 laporan per/bulan (Data Jakarta Smart City, 2017) sampai awal tahun 2017.
E-democracy , yang diusung melalui bentuk Jakarta Smart City, juga menjadi faktor yang me- narik warga untuk berpartisipasi di sebuah kota. Rasa “kepemilikan” yang tinggi dalam citizenship melalui e-democracy menghasilkan keterikatan warga yang tergabung dalam komunalitas virtual. Mekanisme demokrasi virtual dengan partisipasi digital yang diberikan oleh pemerintah, memberi tempat tersendiri bagi terbangunnya komunalitas virtual dalam struktur masyarakat informasional. Hal ini sejalan dengan gagasan Coleman dan
Blumler (2007) tentang citizen belonging melalui e-democracy, yang dapat meningkatkan partisi- pasi warga dalam tataran sebuah kota. Dalam konteks Jakarta Smart City, hal ini diungkap M, F, B (anggota komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 3 April 2017, 15 April 2017, dan 21 April 2017) dan AD (non-komunitas yang aktif di Qlue dalam wawancara 9 Februari 2017) yang ingin berpartisipasi  lewat mekanisme e- democracy.
Adanya komunalitas warga dalam bentuk ko- munitas virtual menjadi faktor lain yang menarik warga untuk aktif dan berkontribusi dalam dunia virtual. Ikatan citizenship yang kuat, membuat mereka berkumpul, berdiskusi, dan membangun forum-forum yang membahas masalah di Jakarta dan solusi yang ditawarkan. M, F, dan B (anggota komunitas yang aktif di Qlue dalam, wawancara 3 April 2017, 15 April 2017, dan 21 April 2017) me- maparkan motifnya bergabung dengan komunitas karena ingin menjadi warga yang baik dan peduli terhadap kehidupan berwarganya. Kepedulian ini disalurkan melalui bentuk pelaporan yang mereka lakukan secara sadar, sebagai hak dan kewajiban karena adanya citizenhship itu sendiri. Hak dan kewajiban berawal dari kesadaran membangun sebuah kota secara individual, hingga membentuk kohesi sosial yang termanifestasi dalam bentuk komunalitas virtual. Hal ini dapat dikategorikan sebagai affective citizenship , dan hal ini, menurut Coleman dan Blumler (2007), terkait ikatan kewargaan, loyalitas, dan solidaritas kuat.
Citizenship dapat menjadi pemersatu yang mengikat komunitas virtual dalam bentuk smart city yang digagas Jakarta Smart City. Hal ini mengindikasikan peranan pemerintah yang ma- sih kuat sebagai infrastruktur yang membangun perangkat dan mendorong terbangunnya komu- nalitas tersebut secara organik. IT dan SD ( Board of Director Product dan Sales and Marketing Qlue, dalam wawancara 13 dan 16 Januari 2017) mengungkapkan bahwa Qlue, sebagai korporasi yang bekerjasama dengan Jakarta Smart City, membutuhkan warga yang peka dan peduli terha- dap kondisi kotanya. Hal ini kemudian tergambar dalam keramaian forum-forum  di Qlue. PA (IT Development Jakarta Smart City, dalam wawan- cara 7 Maret 2017) mendukung gagasan tersebut
dengan mengungkapkan perlunya partisipasi aktif warga Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kota. Pemerintah, melalui bentuk smart city, dapat membangun ikatan citizenship yang kuat sebagai upaya penarik keaktifan warga dalam forum-forum virtual yang membahas Jakarta.
Kemunculan komunitas virtual yang saling terhubung menjadi simpul melalui noktah-noktah dari masyarakat jaringan menjadi implikasi dari adanya affective citizenship yang telah dibahas se- belumnya. Noktah-noktah yang saling terhubung menjadi semakin menarik karena mewarnai masyarakat jaringan yang justru terikat dengan ikatan citizenship . Komunitas virtual, yang ber- tujuan membangun Jakarta yang lebih baik, men- jadi sebuah kepentingan bersama yang dibagikan dan dipegang oleh anggota komunitas virtual ini, lalu disebarkan kembali melalui beragam cara. Dalam bentuk e-democracy , masyarakat jaringan dapat terbangun melalui mekanisme komunalitas virtual seperti yang digagas sebelumnya.
Dalam konteks Jakarta Smart City, terdapat faktor kultural yang turut mewarnai dinamika citizenship yang mengikat masyarakat jaringan. Hal ini memengaruhi peningkatan jumlah peng- guna dan partisipasi yang didorong aspek pater- nalistik dan ketokohan yang dianut warga Jakarta. SD (BOD Product Qlue, dalam wawancara 13 Januari 2017) mengungkapkan bahwa inisiatif smart city , yang dipublikasikan besar-besaran oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku gubernur pada masa itu, turut memengaruhi peningkatan pengguna Qlue. Kemudian, B (ang- gota komunitas Qlue, dalam wawancara 21 April 2017) mendukung dengan menyatakan hal serupa, yakni faktor ketokohan dan paternalistik Ahok yang membuatnya semakin aktif dalam forum Qlue dan tergabung dalam komunalitas virtual dalam Qlue. Hal inilah yang luput dalam analisis Castells terkait faktor kultural yang memengaruhi masyarakat jaringan pada konteks tertentu. Tata kelola yang dilakukan dari bawah secara komu- nal, seperti gagasan Castells (2010), mengalami kegagalan karena otonomi komunalitas virtual ini masih belum sepenuhnya terjadi pada konteks Jakarta Smart City. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap keberlanjutan komunalitas virtual.
Kondisi politik Jakarta yang memanas saat pilkada turut memengaruhi jumlah pengguna dan laporan di Qlue. Hal ini terkait dengan sentimen- sentimen politik karena paternalistik dan ketoko- han warga masih ada. Namun, data internal Qlue (2017) membuktikan hal sebaliknya, yakni ada peningkatan pengguna sebesar ±10% per Januari 2017—setelah mengalami fluktuasi.
Kehadiran komunitas virtual tentu memi- liki implikasi bagi warga lain dan pemerintah. Implikasi yang paling terlihat adalah munculnya ketidaksukaan aparatur pemerintah level dinas atau kelurahan yang terkena dampak langsung adanya komunitas virtual ini. Hak prerogatif yang dimiliki, seperti dor dan menghapus post, seperti yang dijabarkan sebelumnya, tidak disukai pihak tersebut. I (divisi Field and Operational Jakarta Smart City, dalam wawancara 17 April 2017) mengungkapkan implikasi dari ketidaksukaan aparatur pemerintah yang terkena dampak terse- but terhadap komunitas virtual. Hal ini terkait peranan mereka yang dianggap “berlebihan” dalam memaknai citizenship itu sendiri. Namun, pada akhirnya, mereka merasa membutuhkan komunitas virtual yang sangat peka ini untuk memonitor berjalannya mekanisme pemerintahan melalui bentuk smart city yang dimediasi Qlue.
Ikatan citizenship sebagai warga Jakarta yang masih peduli menjadi faktor yang mengi- kat komunitas virtual dalam konteks smart city. Dalam praktiknya, muncul tantangan terkait dengan batasan, aturan main, dan keberlanjutan komunalitas virtual tersebut. Hal ini menjadi din- amika menarik yang nantinya  bisa dinegosiasikan kembali antara pemerintah dengan warga, baik yang tergabung dalam komunitas virtual maupun yang tidak tergabung dalam ikatan komunitas virtual. Negosiasi tersebut digunakan dengan tujuan membangun masyarakat jaringan melalui praktik smart city yang ideal.

## PENUTUP
Masyarakat informasional dapat membangun noktah-noktah yang saling terhubung menjadi sebuah masyarakat jaringan melalui mekanisme smart city yang diusung Jakarta Smart City.
Literasi (dalam hal teknologi informasi) menjadi bagian yang penting sebagai fondasi awal yang menopang masyarakat jaringan. Relasi kuasa yang terdistribusi melalui sistem crowdsource menandakan masyarakat informasional menja- dikan informasi sebagai orientasi nilai dalam distribusi kuasa antara warga, pemerintah, dan korporasi, seperti yang diungkapkan Castells (2010). Dapat disimpulkan bahwa Jakarta Smart City membangun masyarakat jaringan melalui masyarakat informasional dengan syarat literasi informasi warga yang sudah terpenuhi dan kuasa yang dapat terdistribusi. Namun, pada konteks ini, masyarakat informasional dalam Jakarta Smart City mengikuti faktor kultural warga Jakarta yang masih melekat pada aspek paternalistik dan ketokohan seseorang. Hal ini menjadi menarik karena studi masyarakat jaringan dan informa- sional belum ada yang membahas aspek kultural dalam konteks tertentu.
Masyarakat jaringan yang berkumpul dan membangun komunalitas dalam bentuk komu- nitas virtual menjadi hal menarik karena muncul dari infrastruktur yang diberikan pemerintah melalui mekanisme smart city . Hal ini berbeda dengan komunalitas berbasis teritorial yang hadir karena adanya ketidakpuasan dan resistensi ter- hadap pemerintah. Identitas virtual yang sering berbeda dengan identitas riil, otonomi dalam ketergabungan dengan komunitas virtual, dan aturan main yang berbeda juga menjadi hal pent- ing terkait dengan adanya masyarakat jaringan yang memainkan peranannya dalam dunia vir- tual. Perbedaan peran dan identitas ditunjukkan melalui personal portfolios , menurut Castells (2010), hal ini berupa username dan avatar yang berbeda dengan basis teritorial dengan syarat literasi informasi.
Ikatan citizenship yang kuat menjadi pemer- satu masyarakat jaringan yang berkumpul dan mereproduksi makna dari citizens itu sendiri. Peningkatan partisipasi warga melalui media baru dan internet menjadi faktor penarik keaktifan mer- eka, seperti yang diungkap Coleman dan Blumler (2007). Bentuk smart city melalui e-democracy , memperkuat gagasan “kepemilikan” warga dalam aspek citizenship yang kuat terhadap kotanya me- lalui bentuk hak dan kewajiban warga itu sendiri.
Yang menjadi problem dalam konteks Jakarta Smart City adalah bentuk tata kelola masyarakat jaringan yang masih dipicu oleh pemerintah DKI Jakarta. Keberlanjutan masyarakat jaringan dalam konteks smart city dipertanyakan karena masih sangat bergantung pada pemerintah.
Teknologi informasi dan perkembangannya kemudian membangun dinamika menarik antara masyarakat jaringan, terbentuknya komunalitas, dan ikatan citizenship yang kuat melalui smart city. Namun, dalam praktiknya, masih ada hierarki kelas terkait penggunaan, kepemilikan, dan akses terhadap teknologi informasi yang mendukung komunalitas virtual yang masih luput dalam studi masyarakat jaringan. Hal ini seperti sebuah ungkapan dalam buku The Internet Galaxy yang mengomparasi antara era masyarakat informasi dan masyarakat industri.
If information technology is the present-day equivalent of electricity in the industrial era, in our age the internet could be likened to both the electrical grid and the electric engine because of its ability to distribute the power of information throughout the entire realm of human activity (Castells, 2010).
Pada masyarakat informasi saat ini, akses berkomunal dalam masyarakat jaringan berbasis teknologi informasi, membutuhkan perangkat teknologi yang terhubung dengan internet. La- yaknya pada era masyarakat industri, seseorang harus memiliki perangkat listrik untuk menerima jaringan listrik agar dapat mengubah dan mem- bantu aktivitas manusia.

## PUSTAKA ACUAN
About Jakarta Smart City. (2016). Diakses dari pada 4 Januari 2017 dari http://smartcity.jakarta.go.id/ about Batty, M. (2013). Big data, smart cities, and city planning. Dialogues in Human Geography , 3 (3), 274–279. http://dx.doi. org/10.1177/2043820613513390
Castells, M. (2010). Globalisation, networking, urban- isation: reflections on the spatial dynamics of the information age. Urban Studies Journal ,
47 (13), 2737–3745. Diakses pada? dari http:// dx.doi.org/10.1177/0042098010377365
Castells, M. (2001). Internet galaxy: reflections on the internet, business, and society. New York: Oxford University Press. Castells, M. (2010). The rise of network society. the information age: economy, society and culture (2nd ed.).Chichester, UK: Blackwell Publisher Inc. Castells, M. (2010). The power of identity. the infor- mation age: economy, society, and culture (2nd ed.). Chichester, UK: Blackwell Publisher Inc.
Coleman, S. & Blumler, J. (2007). The internet and democratic citizenship: theory, practice, and policy. New York: Cambridge University Press. Dameri, R.P., & Benevolo, C. (2016). Govern- ing smart cities: an empirical analysis. Social Science Computer Review , 34 (6),
693–707. Diakses pada? dari http://dx.doi. org/10.1177/0894439315611093
Darmajanti, L, Wirutomo, P., Seda, Francisia SSE.,
Yasmine, D.I. (2012). Tawuran, kemiskinan, dan eksklusi sosial: suatu studi kasus mengenai konflik horizontal di Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat. Naskah tidak dipub- likasikan. Laporan Akhir Hibah Riset: Utama UI (RU-UI) Universitas Indonesia, Depok.
Deakin, M., & Al Waer, H. (2011). From intelligent to smart cities. Intelligent Buildings International ,
3 (3), 133–139. Diakses pada? dari http://dx.doi. org/10.1080/17508975.2011.586673
Dirks, S., & Keeling, M. (2009). A vision of smarter cities: how cities can lead the way into a prosperous and suistainable future . IBM Global Business Services Executive Report . New York: IBM Global Services. Diakses pada 7 Mei 2017 dari http://aec-id.com/wp-content/ uploads/2015/03/IBV-Paper-A-Vision-of- Smarter-Cities.pdf Fuchs, C. (2012). Capitalism or information society?
the fundamental question of the present struc- ture of society.
European Journal of Social
Theory , 16 (4), 413–434. Gabrys, J. (2014). Programming environments: envi- ronmentality and citizen sensing in the smart city. Environment and Planning D: Society and Space , 32 , 30–48. Diakses pada? dari http:// dx.doi.org/10.1068/d16812
IISMEX. (2017). Diakses pada 23 Januari 2017 dari http://www.iismex.com/
Jakarta Smart City. (2017). Data jumlah laporan dan pelapor per Januari 2016–Januari 2017 . Tidak Dipublikasikan.
Klauser, F., Paasche, T., Söderstöm, O. (2014). Michael
Foucault and the smart city: power dynamics inherent in contemporary governing through code . Environment and Planning D: Society and Space, 32 , 869–885. Diakses pada? dari http://dx.doi.org/10.1068/d13041p
Lim, A. (2002). Culture of technology of Singapore.
Brill Asian Journal of Social Science , 30 (2),
271–286.
Lyon, D. (1986). From ‘post-industrialism’ to ‘infor- mation society’: a new social transformation? Sociology , 20 (4), 577–588.
May, C. (2008). Opening other windows: a political economy of ‘openness’ in a global information society. Review of International Studies , 34 ,
69–92. http://dx.doi.org/52.118.24.10
Meijer, A., &Bolivar, M.P.R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. Administrative Science ,
82 (2), 392–408. Diakses pada? dari http:// dx.doi.org/10.1177/0020852314564308
Qlue. (2017). Data jumlah pengguna dan laporan per Januari 2016–Januari 2017. Tidak Dipublika- sikan.
Rule, J.B., & Besen, Y. (2008). The once and future information society. Springer Theory and Soci- ety , 37 (4), 317–342. http://dx.doi.org/10.1007/ slll86-007-9049-6 Runde, D.F. (2016). What constitute smart cities?
Diakses pada 3 Januari 2017 dari https://www. csis.org/analysis/what-constitutes-smart-cities
Sumanjeet. (2006). E-Governance: an overview in the Indian context. Indian Journal of Political Science, 67 (4), 857–866. Thompson, E.M. (2016). What makes a city ‘smart’? International Journal of Architectural Comput- ing, 14 (4), 358–371. Diakses pada? dari  http:// dx.doi.org/10.1177/1478077116670744
Topak, Ö. E. (2013). Governing Turkey’s informa- tion society . Current Sociology , 61 (5-6),
565–583. Diakses pada? dari http://dx.doi. org/10.1177/0011392113486633
Townsend, A. M. (2014). Smart cities: big data, civic hackers and the quest for new utopia. New York: W. W. Norton.
Webster, Fr. (2005). Theories of the information society . New York: Routledge.