Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013

## OTONOMI DAERAH UNTUK PENGUATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH
Oleh :
KHAIRUL FAHMI LUBIS, S.Sos, MSP DOSEN STKIP LABUHANBATU
Alamat : Jl. SM. Raja No.126 A KM. 3,5 Aek Tapa Rantauprapat E-mail : fahmi_lubis_msp@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pemekaran  daerah  merupakan  wujud  dari  konsep  desentralisasi  dan  otonomi  daerah. Desentralisasi  dalam  hal  ini  dalam  bentuk  devolusi  (desentralisasi  politik),  yaitu  bentuk desentralisasi yang paling utuh dengan memperkuat atau menciptakan level unit-unit pemerintahan independen,  di  mana  devolusi  mencerminkan  pembebasan  atau  pelepasan  fungsi-fungsi  oleh pemerintah  pusat  dan  menciptakan  unit-unit  baru  pemerintahan  diluar  kontrol  wewenang  pusat. Pemekaran  daerah  merupakan  implikasi  (dampak)  dari  sistem  sentralistik  yang  terjadi  pada  masa pemerintahan  orde  baru,  di  mana  pada  saat  itu  daerah-daerah  merasakan  sangat  dirugikan  dari sistem sentralistik. Saat ini setelah konsep otonomi daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang merasa  pembangunan  di  daerahnya  masih  tertinggal,  tentunya  akan  menginginkan  adanya pemekaran daerah.
Kata Kunci : Desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  pemekaran  daerah,  agenda  setting,  pendekatan perilaku/behavioralism.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Istilah  otonomi  daerah  di  Republik Indonesia  mulai  dimunculkan  pasca reformasi  tahun  1998  ditandai  dengan diberikannya  kewenangan  penuh  kepada Propinsi dan Kabupaten
untuk mengkelola  daerahnya.  Otonomi  daerah merupakan bentuk  perlawanan dari sistem sentralistik yang selama ini terjadi lebih kurang 32 tahun di negara ini. Pada masa  orde  baru  kewenangan  Pemerintah Pusat sangat begitu besar dan Pemerintah Pusat  menarik  anggaran  dari  daerah untuk  Pemerintah  Pusat  sekitar  70  %,
sehingga anggaran yang tinggal di daerah sekitar  30  %.  Akibat  banyaknya  tersedot anggaran ke Pemerintah Pusat, pembangunan  di  daerah  banyak  yang tidak  terjadi  akibat  ketiadaan  anggaran pembangunan.  Sehingga  yang  terjadi adalah ketimpangan pembangunan antara pusat dengan daerah. Sementara didaerah juga  juga  terjadi  ketimpangan  antara daerah  yang  memiliki  SDA  dengan  yang tidak memiliki SDA. Ketimpangan pembangunan  tersebut  mengakibatkan tidak terjadinya pemerataan pembangunan  dan  terjadinya  kemiskinan di beberapa daerah.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Sistem sentralistik merupakan bentuk  kewenangan  pemerintah  yang terpusat pada lingkaran kekuasaan Eksekutif  Pusat  dan  Legislatif  Pusat. Mekanisme  yang  diberlakukan  adalah Top  Down  atau  menunggu  arahan  dari pusat,  sehingga  aspirasi  dari  masyarakat daerah  tidak  di  jaring.  Tentunya  yang terjadi adalah tidak meratanya pembangunan  didaerah  dan  munculnya kantong kantong kemiskinan yang berdampak  pada  tingginya  masyarakat miskin  dan  pengangguran.  Persoalan kemiskinan  didaerah  tersebut  sangat bertentangan  dengan  fenomena  yang terjadi  di  pusat,  yakni  pada  saat  itu maraknya  KKN  yang  dilakukan  secara berjamaah  oleh  Eksekutif,  Legislatif  dan Yudikatif.
Setelah  reformasi  bergulir,  kran otonomi  daerah dibuka sebesar besarnya, sehingga  terjadilah  perubahan  sistem anggaran. Adapun yang selama ini terjadi 30 % tinggal didaerah menjadi sebaliknya daerah  mendapat  alokasi 70 % dan pusat hanya mendapat 30 %. Akibat berubahnya  sistem  anggaran  tersebut, semakin memotivasi Propinsi dan Kabupaten  untuk  memacu  pembangunan di  daerahnya  yang  selama  ini  jauh tertinggal.
Setelah  sukses  merubah  sistem anggaran,  Pemerintah  dan  DPR  RI membuka  wacana  pemekaran  wilayah melalui undang-undang pemerintah
daerah  No.  22  tahun  1999.  Pasca terbitnya undang undang tersebut, seperti gayung bersambut semakin  banyak daerah  yang  mengusulkan  pemekaran wilayah  ke  Pemerintah  Pusat.  Artinya wacana  pemekaran  wilayahini  diambut antusias  oleh  daerah-daerah  yang  merasa mampu  secara  ekonomi  dan  politik. Usulan  pemekaran  wilayah  ini  bukan hanya  pemekaran  Kabupaten/Kota  tetapi ada juga usulan pemekaran Propinsi.
Secara  teoritis,  pemekaran  wilayah berangkat dari teori otonomi daerah yang diwujudkan melalui konsep desentralisasi. Desentarlisasi dapat dipilah  minimal  dalam  tiga  pemahaman besar; dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Dekonsentarsi merupakan bentuk desentralisasi yang hanya merupakan  penyerahan  tanggung  jawab kepada  daerah.  Sedangkan  delegasi merupakan kewenangan pembuatan keputusan dan manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu pada organisasi tertentu. Devolusi merupakan wujud kongkrit dari desentralisasi  politik,  yakni  kemampuan pemerintah yang mandiri dan independen,  disini  Pemerintah  Pusat harus  melepaskan  fungsi-fungsi  tertentu untuk menciptakan unit-unit pemerintahan  baru  yang  otonom  dan berada diluar kontrol langsung Pemerintah Pusat.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Dari  uraian  teori  tersebut,  maka dapat  ditarik  benang  merah  bahwa konsep  pemekaran  daerah  merupakan wujud  nyata  dari  desentralisasi  politik (devolusi).  Hal  ini  ditandai  dengan adanya keinginan dari lembaga pemerintahan ditingkat lokal yang meginginkan otonom dan mandiri. Untuk mewujudkan  keinginan  tersebut  harus disertai  oleh  komitmen  politik  dari pemerintah  pusat  dan  kemauan  politik dari  masyarakat  lokal  dan  lembaga pemerintahan ditingkat lokal agar percepatan  pembangunan  didaerah  dapat terlaksana,  dan  salah  satu  cara  yang ditempuh yaitu dengan pemekaran daerah dari daerah induk.
Semenjak  tahun  1998 sampai dengan  tahun  2010  jumlah  daerah  hasil pemekaran telah bertambah secara signifikan,  baik  pemekaran  Propinsi maupun  pemekaran  Kabupaten  atau Kotamadya. Disamping itu usulan daerah yang  akan  mekar  juga  terus  bergulir. Menyikapi  hal  ini  Pemerintah  Pusat  dan DPR RI sepakat untuk menunda (moratorium)  pemekaran  daerah  sampai ada  suatu  evaluasi  dan  kebijakan  yang mengatur  kembali  pedoman  pemekaran daerah  yang  lebih  selektif.  Hal  ini  akibat hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah  pusat  bahwa  tidak  semua daerah pemekaran berhasil untuk membangun dan mensejahterakan
masyarakatnya. Tetapi yang terjadi
adalah  pemekaran  daerah  lebih  kental muatan politis untuk merebut kekuasaaan, sehingga yang terjadi adalah munculnya  raja-raja  kecil  di  daerah. Selain  itu  perilaku  KKN  juga  semakin marak  terjadi  didaerah,  dapat  dilihat  dari banyaknya kepala daerah yang tersandung masalah hukum akibat perilaku KKN.
Pada  tahun  ini  Pemerintah  Pusat kabarnya akan mencabut moratorium dan kembali membuka kran usulan pemekaran daerah. Tentunya harapan kita bersama  bahwa  pencabutan  moratorim tersebut tidak ada muatan politis menjelang  pemilu  2014.  Seperti  yang  di janjikan  pemerintah  bahwa  pemerintah akan  membuka  kemali  kran  pemekaran daerah  apabila  sudah  ditemukan  sebuah aturan  atau  formulasi  kebijakan  yang lebih  selektif  tentang  usulan  pemekaran daerah,  sementara  sosialisasi  tentang formulasi  kebijakan  tersebut  belum sampai kepada masyarakat di daerah. Hal inilah  yang  mesti  kita  cermati  kembali, sehingga wacana pemekaran daerah tidak menjadi  alat  politik  bagi  elit-elit  politik memperoleh  kekuasaan  dan  melupakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.  sehingga  substansi  dari otonomi  daerah  menjadi  semakin  jauh dari  harapan.Disamping  itu  pemekaran daerah  juga  merupakan  sebuah  solusi untuk  penguatan  bentuk  negara  kesatuan republik  Indonesia  agar  tidak  muncul
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
wacana  negara  bagian  yang  dapat mengkibatkan  terjadinya  disintegarasi bangsa. Berdasarkan uraian singkat diatas,penulis akan mencoba memberikan evaluasi terhadap pemekaran yang wilayah  yang  sudah  terjadi  lebih  kurang 10  tahun.  Evaluasi  dalam  hal  ini  dapat berkenaan  dengan  sejahtera  atau  mandiri daerah  yang  sudah  di  mekarkan  tesebut dan bagaimana formulasi terhadap usulan pemekaran  wilayah  yang  masih  terus bergulir  hinggga  saat  ini.  Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat pesoalan  otonomidaerah  dan  pemekaran wilayah  sebagai  kajian  dalam  makalah ini.
1.2 Perumusan Masalah
Secara  sederhana  penulis  memberikan perumusan masalah, sebagai berikut :
1. Bagaimana  upaya  penguatan  sistem otonomi daerah  ?
2. Bagaimana format pemekaran wilayah yang ideal ?
II. URAIAN TEORITIS
2.1 Otonomi Daerah
Istilah  otonomi  sendiri  berasal  dari dua  kata  bahasa  Yunani,  yaitu  autos (sendiri)  dan  nomos  (peraturan)  atau undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti  peraturan  sendiri  atau  undang- undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan
sendiri.
Dalam terminologi ilmu
pemerintahan  dan  hukum  administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah dan daerah  otonom.  Oleh  karena  itu,  akan dibahas  pengertian  otonomi,  otonomi daerah dan daerah otonom.
Otonomi  daerah  diartikan  sebagai pemerintahan sendiri dan diartikan sebagai  kebebasan  atas  kemandirian, bukan kemerdekaaan. Sedangkan otonomi daerah sendiri memiliki beberapa pengertian 1 :
1. Kebebasan  untuk  memelihara  dan memajukan kepentingan khusus sedaerah  dengan  keuangan  sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri.
2. Pendewasan  politik  rakyat  lokal  dan proses menyejahterakan rakyat.
3. Adanya pemerintahan lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian  urusan  rumah  tangganya kepada pemerintah bawahannya.
Sebaliknya  pemerintah  bawahan  yang menerima urusan tersebut telah mampu melaksanakan urusan tersebut.
4. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah
memungkinkan  daerah  tersebut  dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
1 Salam,  Setyawan,  Dharma,  Otonomi  Daerah, Djambatan, Jakarta, 2004. Hal. 15
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
penyelenggaraan  pemerintahan  dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
Demikian  juga  daerah  otonom
memiliki beberapa pengertian,
mendefenisikan  daerah  otonom  sebagai berikut :
1. Daerah  yang  mempunyai  kehidupan sendiri  yang  tidak  bergantung  pada satuan organisasi lain.
2. Daerah yang mengemban misi
tertentu, yaitu dalam rangka meningkatkan keefektifan dan efisiensi penyelengaraan pemerintahan didaerah  dimana  untuk  melaksanakan tugas  dan  kewajiban  itu  didaerah diberi hak dan wewenang tertentu.
3. Daerah yang memiliki atribut, mempunyai  urusan  tertentu  (urusan rumah tangga daerah) yang diserahkan oleh  pemerintah  pusat.  Urusan  rumah tangga  itu  diatur  dan  diurus  atas inisiatif  dan  kebijakan  daerah  itu sendiri,  memiliki  aparat  sendiri  yang terpisah dari pemerintah pusat, memiliki sumber keuangan sendiri.
Secara sederhana
Mahwood mendefenisikan  otonomi  daerah  sebagai a  freedom  which  is  assumed  by  local government in both making and implementing  its  own  decisions.  Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah didefenisikan sebagai hak, wewenang dan
tanggung  jawab  daerah  untuk  mengatur rumah tangganya sendiri 2 .
2.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, de berarti  lepas  dan  centrum  berarti  pusat. Oleh  karena  itu,  desentralisasi  berarti melepaskan dari pusat. Secara terminologi  terdapat  beberapa  pengertian dan  defenisi  desentralisasi  yang  dapat disimpulkan dari 3 :
1. Pelimpahan  wewenang  dari  pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap
kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.
2. Secara  administratif  diartikan  sebagai pemindahan beberapa kekuasaan administatif  departemen  pemerintah pusat  kedaerah  dan  dikenal  dengan nama dekonsentrasi.
3. Secara politik diartikan sebagai pemberian wewenang pembuatan keputusan dan kontrol terhadap sumber-sumber  daya  kepada  pejabat regional  dan  lokal  dikenal  dengan nama devolusi.
4. Ditinjau  dari  segi  privatisasi  diartikan sebagai  pemindahan  tugas-tugas  yang
2 Hidayat,  Syarif,  Refleksi  Realitas  Otonomi Daerah, Quantum, Jakarta, 2000. Hal. 23
3 Opcit. Hal. 26
bersifat  mencari  untuk  ataupun  tidak kepada organisasi sukarela.
5. Dipahami  sebagai  delegasi  diartikan pemindahan tanggung jawab manajerial  untuk  tugas-tugas  tertentu kepada organisasi-organisasi yang berada  diluar  struktur  pemerintah pusat dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat.
6. Ditinjau  dari jabatan  diartikan  sebagai pemancaran kekuasaan dari atas kepada  bawahan  sehubungan  dengan kepegawaian  atau  jabatan  dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran  kerja  dan  termasuk  dalam dekonsentrasi juga.
7. Ditinjau  dari  kenegaraan  diartikan sebagai  penyerahan  untuk  mengatur daerah  dalam  lingkungannya  sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.  Desentralisasi  ini  ada  dua macam  yaitu  desentralisasi  teritorial
(penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri)  dan  desentralisasi fungsional  (pelimpahan  kekuasaan untuk  mengatur  dan  mengurus  fungsi tertentu).
8. Penyerahan  urusan  pemerintah  dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada  daerah  menjadi  urusan  rumah tangganya.
2.3 Desentralisasi dan Pemekaran Wilayah
Rondinelli menyatakan bahwa desentralisasi  dalam  arti  luas  mencakup setiap  penyerahan  kewenangan  dari pemrintah  pusat  baik  kepada  pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan didaerah.  Dalam  hal  ini  kewenangan tersebut  diserahkan  kepada  pemeritah daerah,  konsep  tersebut  dikenal  dengan devolusi. Adapun apabila sebuah kewenangan dilimpahkan kepada pejabat- pejabat  pusat  yang  ditugaskan  didaerah, hal  tersebut  dikenal  dengan  konsep dekonsentrasi.
Rondinelli dengan tegas menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pemindahan wewenang perencanaan,  pembuatan  keputusan,  dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit pemerintah daerah,  organisasi-organisasi  setengah swantara-otorita,  pemerintah  daerah  dan non pemerintah daerah.
Pernyataan  tersebut  memberikan isyarat bahwa desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu :
1. Dekonsentrasi wewenang administratif
2. Delegasi kepada penguasa otorita
3. Devolusi kepada pemerintah daerah
4. Pemindahan  fungsi  dari  pemerintah kepada swasta
Dengan  demikian  desentralisasi  ini dapat  dipilah  minimal  dalam  tiga
pemahaman besar : dekonsentrasi, delegasi  dan  devolusi.  Dekonsentrasi merupakann  bentuk  desentralisasi  yang hanya  merupakan  penyerahan  tanggung jawab kepada daerah. sedangkan delegasi hanya merupakan kewenangan pembuatan  keputusan  dan  manajemen untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  politik tertentu pada organisasi tertentu.
Devolusi merupakan wujud kongkrit dari desentralisasi politik (political desentralization). Pengertian Devolusi adalah
kemampuan unit pemerintah yang mandiri dan independent. Disini pemerintah  pusat  harus  melepaskan fungsi-fungsi  tertentu  untuk  menciptakan unit-unit pemerintahan baru yang otonom dan  berada  diluar  kontrol  langsung pemerintah  pusat.  Cirinya  adalah  unit pemerintahan  lokal  yang  otonom  dan mandiri,  kewenangan  pemerintah  pusat kecil  dan  pengawasannya  tidaklangsung, pemerintah  lokal  memiliki  status  atau legitimasi  hukum  yamg  jelas  untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan pemerintah lokal
sebagai  lembaga  yang  mandiri  dan independent. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan  oleh  Rondinelli  diatas, maka  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa konsep  pemekaran  wilayah  merupakan wujud  nyata  dari  desentralisasi  politik (devolusi).  Hal  ini  ditandai  dengan
adanya keinginan dari lembaga pemerintahan ditingkat lokal yang menginginkan  otonom  dan  mandiri. Untuk  mewujudkan  keinginan  tersebut harus  disertai  oleh  komitmen  politik  dari pemerintah  pusat  dan  kemauan  politik dari  masyarakat  lokal  dan  lembaga pemerintahan ditingkat lokal agar pecepatan  pembangunan  didaerah  dapat terlaksana,  dan  salah  satu  cara  yang ditempuh yaitu dengan pemekaran wilayah dari daerah induk.

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN
3.1 Otonomi Daerah dan Pemerataan
Pembangunan
Adapun  tujuan  utama  pemekaran wilayah  yakni  untuk  lebih  meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah terhadap warganya, sehingga faktor jarak dan  waktu  tidak  lagi  menjadi  kendala. Seperti yang kita ketahui banyak wilayah dinegara  kita  yang  letak  geografisnya pegunungan,  lembah,  dataran  tinggi  dan kawasan  pantai,  tentunya  daerah-daerah tersebut  jauh  jaraknya  dari  ibukota Propinsi  maupun  ibukota  Kabupaten. Akibat jauhnya daerah tersebut dari pusat pemerintahan  secara  otomatis  daerah  itu akan  terlambat  dari  akses  informasi  dan mengakibatkan daerah itu akan terlambat mendapatkan program pembangunan dari pemerintah  daerah  karena  pemerintah daerah  tidak  memperoleh  aspirasi  dari
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
masyarakat,  sementara  masyarakat  tidak memperoleh informasi dari pemda. Dampak  terlambatnya  akses  informasi juga  dirasakan  masyarakat  pada  sektor pendidikan  dan  kesehatan.  Analoginya dapat diilustrasikan daerah yang jauh dari pusat  pemerintahan  seperti  “teori  cahaya lampu”,  artinya  semakin  jauh  daerah tersebut  dari  pusat  pemerintahan  (cahaya lampu),  maka  daerah  tersebut  akan  tidak mendapat cahaya.
Secara  Akademis,  faktor  jarak  dan waktu  tersebut  dapat  di  terima  sebagai suatu  persoalan.  Sehingga  dalam  setiap usulan  pemekaran  suatu  wilayah  mesti diadakan kajian akademis untuk mengukur  indikator  jarak  dan  waktu terhadap pelayanan publik yang diterima. Kajian akademis melibatkan para akademisi  didaerah  yang  mengenal  betul letak geografis dan persoalan didaerahnya.  Dasar  dalam  melakukan kajian  akademis  juga  memperhatikan peraturan pemerintah tentang persyaratan pemekaran wilayah.
Adapun  tujuan  berikutnya  dari pemekaran  wilayah  yakni  meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.  Persoalan  kesejahteraan berangkat  dari  persoalan  akses  informasi dan  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan yang diterima masyarakat. Karena pendidikan dan kesehatan sangat
mempengaruhi  kualitas  hidup  suatu
manusia, kalau masyarakat tidak mendapatkan  pendidikan  dan  kesehatan yang berkualitas, maka kehidupan masyarakat akan terbelakang atau tertinggal dari masyarakat lainnya. Kesejahteraan  juga  dipengaruhi  oleh pembangunan fisik didaerah seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, unit kesehatan, dan  fasilitas  lainnya  yang  dibutuhkan masyarakat disuatu daerah. Pembangunan fisik membutuhkan anggaran yang cukup besar,  dan  tentunya  mesti  dialokasikan dari  APBN  atau  APBD.  Proses  ditribusi alokasi  pembangunan  inilah  yang  mesti diawasi  bersama  oleh  seluruh  elemen masyarakat,  karena  rawan  akan  KKN. Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  kasus  yang menimpa  beberapa  pemerintah  daerah yang melakukan korupsi anggaran pembangunan yang dilakukan oleh oknum pemda dan oknum pengusaha.
Persoalan  kesejahteraan  juga  tidak terlepas  dari  masalah  kemiskinan  dan pengangguran.    indikator  suatu  daerah dikatakan  sejahtera  apabila  masyarakat didaerah tersebut mayoritas sudah sejahtera  dan  angka  kemiskinan  serta pengagguran rendah. Berbicara mengenai kemiskinan dapat dikelompokkan dalan 2 bentuk, yakni kemiskinan akibat ketidakmampuan  secara  ekonomi  atau kemiskinan  akibat    sebuah  sistem    yang salah.  Yang  paling  ironis  tentunya kemiskinan  akibat  sistem  yang  salah, artinya  ada  kesalahan  yang  dilakukan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
oleh  pemerintah  pusat  danpemerintah daerah  sehinggga  masyarakat  menjadi termiskinkan. Inilah yang menjadi pekerjaan  rumah  para  aparatur  pemda kedepan.  Dibutuhkan  sebuah  itikad  baik untuk mengentaskan angka kemiskinanan melalui
program–program pemberdaayaan  masyarakat  yang  tepat sasaran.
3.2 Otonomi Daerah dan Elit Politik Lokal
Mekanisme  pemekaran    daerah dapat  terjadi  dari  proses  Bottom  Up (aspirasi  dari  bawah),  ditandai  dengan adanya  keinginan  masyarakat  lokal  yang menginginkan pemekaran yang disampaikan  melalui  kelompk-kelompok masyarakat  seperti  Ormas  dan  LSM  dan diteruskan  ke  DPRD.  Pada  tahapan  di DPRD  tidak  terlepas  dari  peran  partai- partai politik melalui wakil-wakil mereka yang ada di DPRD
untuk
memperjuangkan usulan pemekaran tersebut. Setelah sampai di  DPRD  maka tahapan  selanjutnya  yaitu  usulan  tersebut diteruskan  ke  DPR  RI  dan  Mendagri. Kalau  memang  di  setujui    barulah  terbit undang-undang pemekaran suatu daerah.
Adapun  yang  ingin  penulis  soroti bukanlah  pada  persoalan  tahapan  isu pemekaran  menjadi  sebuah  undang- undang,  tetapi  adalah  sejauh  mana  elit politik  lokal  berperan  aktif  dalam menyuarakan  usulan  pemekaran  daerah. Artinya  kalau  semakin  intens  elit  politik
tersebut menyuarakan usulan pemekaran, pastinya  elit  politik  tersebut  punya kepentingan politik setelah daerah tersebut  mekar.  Tentu  hal  tersebut  sah- sah  saja,  sepanjang  tidak  melanggar aturan yang ada. Dari susut pandang studi elit, proses keterlibatan elit lokal merupakan  bentuk  pencitraan  mereka kepada  konstituen  atau  calon  pemilih mereka  pada  pemilu  yang  akan  datang. Secara  implisit  ada  proses  bargaining yang mereka tawarkan kepada mayarakat. Kemungkinan  tersebut  terjadi  setelah daerah  tersebut  mekar,  para  elit  politik lokal  akan  berkompetisi  untuk  merebut kekuasaan  apakah  menjadi  calon  kepala daerah  atau  calon  legislatif  didaerah tersebut.
Persoalan  kepentingan  elit  politik lokal  ini  semakin  kelihatan  jika  kita melihat  kepada  calon  daerah  yang  akan dimekarkan  ternyata  secara  ekonomi (SDA)  dan  secara  fisik  (SDM)  belum layak untuk di mekarkan, tetapi dipaksakan  untuk  mekar.  Daerah  seperti inilah  yang  paling  kelihatan  pemekaran daerah  tersebut  adalah  kepentingan  elit politik lokal untuk memperoleh kekuasaan tanpa melihat potensi yang ada didaerahnya.  Elit  politik  tadi  barangkali berpikiran  kalau  sudah  mekar  pasti  akan akan  mendapat  DAU,  DAK,  BDB, bantuan dari daerah induk dan sebagainya.  Memang  benar,    setiap daerah  yang  baru  mekar  pasti  mendapat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
alokasi  tersebut,  tetapi  yang  menjadi persoalan  apakah  bantuan  tersebut  di peroleh  seterusnya  atau    apakah  bantuan tersebut sanggup untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
3.3 Penguatan Sistem Otonomi Daerah Dari dua pembahasan diatas, tentunya  kita  sepakat  bahwa  telah  terjadi pergeseran  makna  sesungguhnya  dari konsep  otonomi  daerah  menjadi  alat memperoleh  kekuasaan  dan  munculnya KKN  baru.  Tentu  perlu  meredefenisi kembali  substansi  dari  otonomi  daerah kembali kemakna sesungguhnya.
Otonomi  daerah  pada  awalnya merupakan  upaya  untuk  merubah  sistem sentralistik  yang  terjadi  di  Republik  ini lebih  kurang  32  tahun.  Sistem  sentralisik yang  terjadi  selama  ini  dinilai  gagal  dan menyebabkan kemerosotan pembangunan yang melanggar amanat UUD 1945.
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah bagaikan  dua  sisi  mata  uang  yang  saling memberi  makna  satudengan  lainnya. Lebih spesifik, mungkin tidak berlebihan bila dikatakan ada atau tidaknya otonomi daerah  sangat  ditentukan  oleh  seberapa jauh  wewenang  telah  didesentralisasikan oleh  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah.  Itulah  sebabnya,  dalam  studi pemerintah  daerah,  para  analis  sering menggunakan  istilah  desentralisasi  dan otonomi daerah secara bersamaan.
Sesuai  dengan  UUD  1945,  jelas bahwa  kedaulatan  negara  melekat  pada rakyat,  bangsa  dan  negara  Republik indonesia  tidak  akan  terbagi  diantara kesatuan-kesatuanpemerintah regional atau  lokal. Sedangkan nilai dasar desentralisasi  diwujudkan  melalui  sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk daerah dan negara kesatuan,  maka  didalam  lingkungannya dimungkinkan adanya daerah yang bersifat  taat  juga.  Ini  merupakan  aturan bagi besar danluasnya otonomi daerahdan hubungankewenangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah,  agar  tidak  terjadi daerah  otonom  menjadi  negara  dalam negara,  karena  itu  ciri-ciri  otonomi daerah  dalam  rangka  desentralisasi, dengan  harapan  negara  tetap  bersatu adalah :
1. Desentralisasi dilakukan dalam pembentukan daerah otonomdan penyerahan  atas  bagian  kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom.
2. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan  atau  semi  kedaulatan seperti layaknya di negara federal.
3. Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana  dimaksud  dalam  butir pertama  terkait  dengan  pengaturan pengurusan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Dengan  demikian,  jelas  bahwa
desentralisasi merupakan instrumen untuk  mencapai  tujuan  bernegara  dalam rangka kesatuan bangsa yang demokratis. Dalam  konteks  Undang-Undang  Dasar 1945, selalu harus diperhatikan keseimbangan  antara  keperluan  untuk penyelengaraan  desentralisasi  dengan kebutuhan  untuk  memperkuat  kesatuan nasional.
Menurut  Ketua  APKASI  (Asosiasi
Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia)  Bapak  Isran  Noor  dalam Bukunya “Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan  NKRI”  mengatakan,  Sampai akhir tahun 2011 masih  tercatat 112 usul daerah otonom baru. Dalam kurun waktu 10  tahun  (1999-2009)  tercatat  164 Kabupaten baru terbentuk. Jumlah Kecamatan bertambah 19 persen,
Kelurahan 35 persen dan Desa 14 persen.
Namun  tidak  sedikit  daerah  pemekaran yang kinerjanya ternyata buruk sebagaimana  yang  telah  mengundang kritik  Kepala  Negara.  APKASI  akan
terus menyosialisasikan keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah
Kabupaten yang merupakan buah otonomi daerah dan kebijakan
desentralisasi.  Tujuan  otonomi  daerah ialah  menciptakan  pemerintahan  daerah yang  baik,  transparan  dan  bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan komitmen  reformasi  untuk  menjawab kelemahan  sistem  pemerintahan  yang
sebelumnya  sangat  sentralistik.  Kalau otonomi daerah dijalankan secara konsisiten  tentu  dapat  mewujudkan amanah  konstitusi  dalam  mempercepat terwujudnya  kesjahteraan  masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Sementara  itu  menurut  Ketua  DPD (Dewan  Perwakilan  Daerah)  Bapak Irman  Gusman  dalam  buku  “Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI”  mengatakan  tidak  perlu  utak  atik otonomi daerah. Upaya untuk melakukan sentralisasi  seperti  dizaman  orde  baru merupakan  set  back.  Hal  tersebut dikatakannya  menanggapi  sinyalemen adanya  upaya-upaya  untuk  melakukan sentralisasi  dan  pengurangan  otonomi daerah.  Pengembangan  dan  peningkatan kualitas  demokrasi  justru  salah  satunya melalui  peran  politik  didaerah  yang signifikan.  Dengan  demikian  indeks demokrasi  di  Indonesia  akan  terus meningkat.
Dari pernyataan dua tokoh nasional diatas,  penulis  menilai  konsep  otonomi daerah  masih  cocok  dan  sesuai  untuk diterapkan  di  negara  kita.  Upaya  yang mesti  dilakukan  yaitu  mendefenisikan ulang  kembali  konsep  otonomi  daerah yang sesuai dengan konsep sesungguhnya.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
3.4 Pemekaran Wilayah Propinsi Sumatera
Utara
Pemekaran  di  Sumatera  Utara semenjak  reformasi  juga  semakin  pesat, dimulai  dari  tahun  1999  adapun  daerah hasil  pemekaran  yaitu  :  Kota  Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing
Natal,  Kabupaten  Serdang  Bedagai,
Kabupaten  Toba  Samosir,  Kabupaten Humbang Hasundutan, KabupatenSamosir,  Kabupaten  Pak  Pak Barat,  Kabupaten  Batu  Bara,  Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten
Labuhan  Batu  Utara,Kabupaten  Nias Selatan,  Kabupaten  Nias  Barat,  Kota
Gunung Sitoli. Dengan banyaknya
jumlah Kabupaten/Kota di Sumut tersebut tentunya  sudah  sangat  signifikan  untuk sebuah Propinsi, sehingga wacana pembentukan  Propinsi  baru  pemekaran dari  Sumatera  Utara  yakni  propinsi Tapanuli  dan  Sumatera  Tenggara  sudah digulirkan.  Puncaknya  terjadi  pada  tahun 2009,  yaitu  “tragedi  Sumut  berdarah” yang  menelan  korban  jiwa  yakni  Ketua DPRD  Sumut  pada  saat  itu.  Hal  ini merupakan  pil  pahit  bagi  masyarakat Sumut dalam isu pemekaran wilayah.
Saat  ini  isu  pemekaran  Propinsi Sumut  sudah  mulai  digulirkan  kembali oleh  elit  politik  lokal,  adapun  usulan Propinsi  yang  akan  dimekarkan  ada  3 (Propinsi  Tapanuli,  Propinsi  Sumatera Tenggara,  Propinsi  Nias).  Sementara
usulan  pembnetukan  Kabupaten  baru juga terus bergulir, antara lain: Kabupaten  Simalungun  Hataran,  Kota Berastagi, Kabupaten Natal.
Bedasarkan  data  diatas,  dapat dianalisis  bahwa  tingginya  keinginan pemekaran  wilayah  di  Sumut  merupakan cerminan  aspirasi  eli-elit  politik  lokal yang  ada  di  Sumut.  Seperti  yang  telah penulis  ungkapkan  diatas  bahwa  dalam usulan daerah pemekaran ada kepentingan  elit  politik  lokal  untuk memperoleh kekuasaan. Persoalan inlilah menurut penulis yang mesti disikapi oleh pemerintah  pusat.  Karena  khusus  untuk kasus  pemekaran  Sumut  cenderung  lebih besar  muatan  politisnya.  Memang,  ada juga  beberapa  daerah  yang  sukses  dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya setelah dimekarkan antara lain Kabupaten Serdang Bedagai danKabupaten Mandailing Natal. Sehinggga perlu evaluasi dari pemerintah pusat  terhadap  daerah  pemekaran.  Kalau memang tidak berhasil sebaiknya dikembalikan  saja  kedaerah  induknya. Artinya  ada  penilaian  yang  objektik terhadap  daerah  hasil  pemekaran  sesuai dengan  indikator  saat  daerah  tersebut  di usulkan mekar.
3.5 Mencari  Format  Pemekaran  Wilayah Ideal
Persoalan  pemekaran  wilayah  di Sumut barangkali juga terjadi di Propinsi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
lain di republik ini. Tentunya dibutuhkan regulasi  yang  lebih  selektif  dan  objektif untuk  syarat  pemekaran  sebuah  wilayah. Sehingga  daerah  yang  akan  mekar  harus benar-benar  sudah  siap,  baik  siap  secara potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia  maupun  siap  secara  politik  dan kepentingan masyarakat lah yang menjadi prioritas.
Saat  ini  regulasi  yang  mengatur tentang  otonomi  daerah  diatur  dalam Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah  yang  telah direvisi  menjadi  Undang-Undang  No.12 Tahun  2008  serta  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.3  Tahun 2005  tentang  pemilihan  kepala  daerah. Disamping  itu  ada  juga  aturan  yang mengatur  tentang  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  yaitu  Undang-Undang  No.33 Tahun  2004.  Sedangkan  aturan  yang mengatur  tentang  pemekaran  daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.78
Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan
penggabungan  daerah  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.23  Tahun 2010  tentang  tata  cara  pelaksanaan evaluasi  perkembangan  daerah  otonom baru.
Secara  regulasi  persoalan  otonomi daerah  dan  pemekaran  wilayah  sudah sangat komprehensip diatur dalam Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah
dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri. Adapun  yang  menjadi  evaluasi  penulis, yakni  realisasi  dari  produk  Undang- Undang  tersebut  belum  berjalan  efektif, khususnya  Permendagri  tentang  evaluasi daerah  hasil  pemekaran,  sehingga  masih banyak  daerah  hasil  pemekaran  yang dikategorikan  gagal  tetapi  belum  di evaluasi.  Penulis  melihat  masih  terjadi tarik  menarik  kepentingan  antara  eli-elit lokal  dengan  elit-elit  nasional  melalui partai politik. Artinya Peraturan Pemerintah  dan  Permendagri  merupakan produk  eksekutif,  sehingga  Legislatif masih  punya  ruang  untuk  melakukan tawar menawar dengan elit lokal terhadap pelaksaaan evaluasi daerah hasil pemekaran.
Persoalan tarik menarik kepentingan  antara  elit  lokal  dengan  elit nasional  merupakan  dampak  dari  sistem politik  di  Indonesia.  Fakta  yang  terjadi muara  akhir  suatu  kebijakan  adalah politik.  Nah,  tentunya  solusi  kedepan mesti  dibutuhkan  itikad  baik  dari  elit lokal  dan  elit  nasional  untuk  merubah cara  berfikir    lebih  arif  lagi  bahwa substansi  pemekaran  wilayah  adalah untuk  kesejahteraan  masyarakat  yang selama ini masih miskin dan terbelakang. Disamping  itu  perlu  ketegasan  dari pemerintah  untuk  melaksanakan  segala amanat Undang-Undang.
Menurut penulis, pemekaran wilayah  bukanlah  satu  satunya  solusi
untuk  penguatan  demokrasi  di  tingkat lokal. Banyak jalan lain untuk memperkuat  demokrasi  di  tingkat  lokal, antara  lain  ;  pertama,  menguatkan kembali  fungsi  perangkat  desa/perangkat lingkungan, karena merekalah yang lebih mengerti  apa  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat disuatu daerah. Kedua, mendukung program atau kegiatan advokasi  yang  dilakukan  oleh  LSM  atau NGO  yang  sifatnya  memberdayakan masyarakat. Ketiga, Stake Holders
(pemangku  kebijakan)  mesti  sering  turun langsung ke masyarakat untuk mendengar  apa  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat  dan  melakukan  monitoring terhadap  alokasi  anggaran  pembanguan yang  turun  ketingkat  Kecamatan  hingga desa/lingkungan.  Keempat,  mengaktifkan kembali  forum  musyawarah  desa  atau Kelompencapir  (kelompok  pendengar, pembicara  dan  pemirsa)  yang  pada  masa orde baru terbukti efektif untuk menjaring  aspirasi  masyarakat  sehingga pemerintah  mengetahui  pembangunan apa saja yang dibutuhkan masyarakat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan  diatas,  maka  penulis  dapat menarik kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan referensi dan rekomendasi bagi seluruh  stake  holders  di  republik  ini menuju  upaya  perbaikan  sitem  otonomi
daerah  khususnya  persoalan  pemekaran wilayah.
4.1 Kesimpulan
1. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan pertentangan dari sistem sentralisasi (terpusat).
2. Otonomi daerah dan desentralisasi memberikan  ruang  lebih  besar kepada  masyarakat  lokal  untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya.
3. Pemekaran  Wilayah  berangkat dari konsep desentralisasi dibidang politik yakni Devolusi.
4. Devolusi adalah pemberian wewenang  pembuatan  keputusan dan  kontrol  terhadap  sumber- sumber  daya  kepada  pejabat regional dan lokal.
5. Banyak  pemekaran  wilayah  lebih cenderung  kepada  kepentingan eli-elit politik dari pada kepentingan masyarakat.
6. Masih banyak daerah hasil
pemekaran belum berhasil melaksanakan  pelayanan  publik yang lebih efektif dan efisien serta belum  terwujudnya  kesehahteraan masyarakat.
7. Evaluasi  terhadap  daerah  hasil pemekaran belum berjalan sebagaimana mestinya.
4.2 Saran
1. Dibutuhkan  kajian  yang  yang lebih  akademis  terhadap  usulan pemekaran wilayah, karena
daerah  hasil  pemekaran  masih banyak yang belum berhasil.
2. Pemerintah  mesti  melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah
No.78  Tahun  2007  tentang  tata cara  pembentukan,  penghapusan dan  penggabungan  daerah  serta Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.23  Tahun  2010  tentang  tata cara pelaksanaan
evaluasi
perkembangan  daerah  otonom
baru.
3. Elit-elit  politik  lokal  dan  nasional jangan menggunakan
isu pemekaran  wilayah  sebagai  alat politik, karena substansi
pemekaran  daerah  adalah  untuk kesejahteraan  masyarakat  bukan kesejahteraan eil-elit politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Haris,  Syamsuddin,  Akuntabilitas  Dalam Otonomi  Daerah,  LIPI,  Jakarta, 2002
Hidayat,  Syarif,  Refleksi  Realitas  Otonomi Daerah, Quantum, Jakarta, 2000

## Imawan,  Riswanda,  Demokrasi  Indonesia
Kontemporer  (Riza  Noer  Arfani), PT.Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 1996
Karim, Ghafar, Abdul, Dinamika Pemerintahan Lokal, Penebit Pustaka Kendi, Jakarta, 2003

## Koiruddin, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di
Indonesia,  Averroes  Press,  Malang, 2005
Mallarangeng, Andi, Otonomi Daerah (Perspektif  Teoritis  &  Praktis), Bigras, Malang, 2001 Mardiasmo, Otonomi & Manajemen
Keuangan  Daerah,  Penerbit  Andi,
Yogyakarta, 2004
Noor,  Isran,  Politik  Otonomi  Daerah,  Seven Strategis Studies, Jakarta, 2012
__________,  Israan  Noor  Dalam  Perspektif
Media, APKASI, Jakarta, 2012
Salam,  Setyawan,  Dharma,  Otonomi  Daerah,
Djambatan, Jakarta, 2004
Tim  Pondok  Edukasi,  Pegangan  Memahami Desentralisasi,  Pondok  Edukasi, Bantul, 2005

## Wirutomo,  Paulus,  Paradigma Pembangunan
Diera  Otonomi  Daerah,  CV.Cipruy, Jakarta, 2003