Nurlidiawaty
99

## PANDANGAN ABUL A’LA AL MAUDUDI TENTANG NEGARA ISLAM
Oleh: Nurlidiawati
(Dosen tetap SKI Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar) Email: nurlidiawatiahyar@yahoo.com

## Abstract
This  paper  explore Abul  A’la  al -Maududi ’s thought  of  Islamic nation.
he was eager to realize the Islamic government
because he wants the Muslims as a whole run the government in accordance  with  the  instructions  of  the  Koran  holy  book  and ordinances  as  well  as  the  implementation  of  the  rules  as  they never practiced by the Prophet. Sovereignty is in God, the laws in force must be based on Islamic shariah. The ideas of Maududi of  an  Islamic  state  foundation  on  leadership  Khulafa  al- Rashidun.
Keywords: Abul  A’la  al -Maududi, implementation, Islamic government.

## A. Pendahuluan
Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, tidak hanya mengajarkan aqidah  dan  akhlak  yang  menjadi  dasar  masyarakat  semata-mata.  Akan  tetapi  Islam juga mengajarkan syariat yang mengatur hidup dan kehidupan manusia, serta prilaku dan hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam segala aspek kehidupan. Dalam perspektif  al- Qur’an , negara  sebagai  institusi  kekuasaan  diperlukan  Islam  sebagai pelaksanaan  perintah  untuk  merealisasikan ajarannya, namun  negara  Islam  yang dikenal pada abad XX, bukan berasal dari pemkiran klasik.
Aktivitas  Nabi  saw  yang  telah  mendirikan  negara  Islam di  Madinah diakui bukan  hanya  umat  Islam,  tetapi  juga  oleh  non  Islam,  seperti  Dr.  Gerald  yang mengatakan  bahwa  Islam  itu  bukan  sekedar  agama,  melainkan  juga  sebuah  tatanan politik,  namun  konsep  Islam  yang  sebenarnya  menurut  dia  dibangun  atas  kedua prinsip  yang  saling  berkaitan,  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan  antara  keduanya bagaikan pemisahan antara ruh dan jasad, maka tidak akan ada lagi kehdupan. 1
Berdasarkan  pemikiran  dan  kenyataan,  maka  jelas  bahwa  keberadaan pemerintahan Islam mutlak diperlukan. Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap,  mencakup  pengaturan  bagi  semua  aspek  kehidupan  manusia  termasuk kehidupan  bernegara.  Perkembangan  zaman  semakin  maju  seiring  dengan pemeliharaan  terhadap  tatanan  dunia  dan  kehidupan  manusia  tergantung  pada  sistim pemerintahan  dan  politik  yang  digunakan  dan  dirasakan  oleh  berbagai  lapisan masyarakat di atas bumi ini.
1 Azis Abdul Gaffar, Islam Politik Pro dan Kontra , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 11.
B. Bentuk Negara Islam
Suatu  negara  harus  memilki  tiga  (3)  unsur  yaitu  rakyat,  wilayah,  dan pemerintah.  Adapun  unsure  komplementer  dapat  ditambahkan  dengan  pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara-negara lain, maaka dapat dipahami negara sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikan bukan saja atas dasar perjanjian  bermasyarakat  (kontrak  sosial),  tetapi  juga  atas  dasar  fungsi  manusia sebagai  khalifah  Allah  s.w.t  di  bumi  yang  mengemban  kekuasaan  sebagai  amanah- Nya. 2
Adapun pengertian negara dari berbagai pendapat antara lain: 1. Volknier menerangkan:
Negara  ialah  rakyat  sebagai  kekuasaan  yang  merdeka,  hidup  dalam  persatuan hukum yang berlaku lama di suatu daerah tertentu. 3
2. Fenwick mendefinisikan: Negara  sebagai  suatu  masyarakat  politik  yang  diorganisasikan  secara  tatap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas  dari  pengawasan  Negara  lain,  sehingga  dapat  bertindak  sebagai  badan yang merdeka di bumi. 4
3. Henry C. Black, mendefinisikan secara lengkap Negara  sebagai  kumpulan  orang  yang  secara  permanen  menempati  suatu wilayah  yang  tetap,  diikat  oleh  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  melalui perintahnya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat  dan  harta  bendanya  dalam  wilayah  perbatasannya,  mampu menyatakan  perang  damai  serta  mampu  mengadakan  hubungan  internasional dengan masyarakat internasional lainnya. 5
Bentuk  tiap-tiap  negara  dapat  beraneka  corak,  tetapi  sifat  hakikatnya  yang dikandung  semua  negara  itu  tidak  berubah,  sedangkan  bentuk  Negara  Islam  secara umum  diketahui  bahwa  apabila  rakyat  itu  berbentuk  masyarakat  Islam,  atau pemerintahan itu memerintah atas politik Islam, maka negara itu adalah negara Islam.
Adapun bentuk negara dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu:
1. Negara  kesatuan  mempunyai  hanya  satu  pemerintah dan  satu  wilayah  negara. Contoh, negara Indonesia.
2. Negara  serikat  terdiri  atas  sejumlah  pemerintah  dan  sejumlah  wilayah  negara yang bergabung membentuk satu negara. Contoh, negara Amerika Serikat.
3. Perserikatan  negara  juga  merupakan negara  serikat  yang  lebih  longgar,  tetapi terikat  oleh  kerja  sama  yang  tetap  dan  teratur.  Contoh,  Nato,  Pakta  Warsawa, dan ASEAN.
Adapun  negara  Islam  tidak  ditentukan  bentuknya,  yang  ditentukan  ialah bentuk itu mestilah sesuai dan memungkinkan perwujudan keadilan dan keselamatan rakyat  dan  milayah. 6 Negara  Islam  didirikan  berdasarkan  prinsip-prinsip  tertentu yang ditetapkan dalam al- Qur”an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.. Sebagai prinsip
2 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1992).h. 12.
3 Victor  Situmorang, Intisari  Ilmu  Negara , (Jakarta:  Bina  Aksara,  1987),  h.
16. 4 Huala  Adolf, Aspek-aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional ,  (Jakarta: Rajawali, 1991), h.1
5 Huala Adolf, h. 2.
6 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 212.
Nurlidiawaty
101
pertama adalah kekuasaan berada pada pencipta alam semesta yaitu Allah swt. Prinsip kedua  adalah  bahwa  hukum  Islam  ditetapkan  oleh  Allah  swt  dalam  al-Qur ’ an  dan Hadis  Nabi  Muhammad  saw. negara  Islam  yang  pertama  adalah  negara  Madinah, yang didirikan  oleh  Nabi  Muhammad  saw. berdasarkan  konstitusi  Madinah  dan perjanjian Aqabah I dan II, yang merupakan perjanjian antara Nabi Muhammad saw. dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan, yang terjadi pada tahun 620 M dan 621 M.  Konstitusi  Madinah  adalah  undang-undang  negara  Madinah  yang  terutama mengatur  kewajiban-kewajiban  dan  hak-hak  warga  negaranya. 7 Negara  Islam mempunyai tujuan yang paling penting yang hendak dicapai adalah mempertahankan keselamatan  dari  integritas  negara,  memelihara  terlaksananya  undang-undang  dan ketertiban  serta  membangun  negara  itu  sehingga  setiap  warga  negaranya  menyadari dan menyumbangkan kemampuannya itu demi kesejahteraan seluruh warga negara.

## C. Motivasi Pembentukan Negara Islam
Pangkal tolak pandangan agamis Maududi adalah konsepsinya tentang Tuhan. Manusia  adalah  wakil  Tuhan  di  muka  bumi,  dan  bertanggung  jawab  kepada-Nya. Pada  tahun  1919  di  India,  timbul  gerakan  khalifah  dengan  tujuan  mendukung kelangsungan khilafah Islamiyah yang berpusat di Istambul. Maududi
menggabungkan  diri  dengan  gerakan tersebut,  bakatnya  dalam  karang  mengarang maupun berpidato merupakan sumbangan yang amat besar bagi gerakan itu.  Abu A’ la  al- Maududi  merupakan  salah  seorang  propagandais  terkemuka  dari  gerakan khilafah,  dan  kemudian  dipercaya  untuk  memimpin  gerakan  khilafah  sekaligus menjadi penulis yang amat produktif. 8
Gerakan  khilafah  runtuh  pada  tahun  1924,  kehidupan  Maududi  mengalami perubahan besar. Dia jadi sinis terhadap nasionalisme yang diyakininya menyesatkan orang  Turki  dan  Mesir,  menyebabkan  mereka  merongrong  kesatuan  Muslim  dengan cara  menolak  imperium  Usmaniyah  dan  kakhalifahan  muslim.  Beliau  juga  tidak percaya  pada  nasionalisme  India.  Ia  hanya  percaya  bahwa  partai  kongres  hanya mengutamakan  kepentingan  Hindu  dengan  kedok  sentiment  nasionalis.  Beliau mengungkapkan ketidak sukaannya kepada gerakan nasinalis dan sekutu muslimnya. Pada  saat  itulah  beliau    merasa  pandangannya  bertentangan  dengan  ulama  jami’at yang  mendukung  upaya  kongres  mengakhiri  pemerintahan  Inggris.  Di  India  terjadi dua  peristiwa  penting  yan g  merupakan  katalisator  yang  mendorong  Abu  A’la  al - Maududi  untuk  mengambil  peran  sebagai  pemimpin  yakni;  pemikir  Islam,  dan  juru bicara  gagasan  Islam  sebagai  konsepsi  alternatif  bagi  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.
Peristiwa  pertama  pada  tahun  1925 seorang  yang  beragama  Hindu  bernama Swami  Shradhanand,  dibunuh  oleh  seorang  muslim  dengan  alasan  bahwa  salah  satu tugas agama bagi tiap muslim ialah membunuh orang-orang kafir. Peristiwa tersebut menjadi  perdebatan  terbuka  dan  sengit,  dalam  perdebatan  tersebut  Islam  dituduh sebagai  agama  yang  disiarkan  dengan  cara  kekerasan  (pedang).  Ketika  itu,  seorang tokoh  Islam  India    yaitu  Maulana  Mohammad  Ali  Jauhar,  dalam  pidatonya  sambil menangis  dan  mengimbau  apakah  tidak  ada    di  antara  tokoh-tokoh  Islam  yang
7 Mumtaz  Ahmad, Masalah-Masalah  Teori  Politik  Islam ,  (Bandung:  Mizan, 1996), h. 57.
8 Mukti  Ali, Alam  Pikiran  Islam  Modern  di  India  dan  Pakistan ,  (Bandung: Mizan, 1996), h. 244.
sanggup  menjawab  tuduhan  itu.  Dengan  imbauan  itulah  beliau  merasa  terpanggil untuk  meluruskan  tanggapan-tanggapan  yang  keliru  tentang  Islam.  Pada  saat  itu Maududi mulai menulis sejumlah artikel-artikel, dan pada tahun 1927 diterbitkan satu buku  yang  berjudul “perang  dalam  Islam”. Dalam  buku  itu  Maududi  tidak  hanya menjelaskan  tentang  sikap  Islam  terhadap  perang  (kekerasan),  tetapi  juga  mulai memperkenalkan  butir-butir  pemikiran  yang  di  kemudian  hari  berkembang  menjadi konsepsi Islam tentang kemasyarakatan dan kenegaraan.
Peristiwa  kedua  yang  amat  mempengaruhi  sikap  dan  pikiran  Maududi  yakni gerakan kemerdekaan India, khususnya masa depan hubungan antara umat Islam dan Hindu selepas penjajahan Inggris di India. Maududi menentang keras pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada umat Islam India baik oleh partai kongres di bawa pimpinan Mahatma Gandhi maupun oleh liga muslim yang dipimpin oleh Ali Jinna. Sadar akan realitas betapa kuatnya komunalisme agama di india yang menyebabkan Maududi ikut merasakan  keprihatinan  umat  Islam  India  tentang  dapat  tidaknya  mempertahankan identitas dan pola hidup yang islami dalam negara India nantiya, yang diprediksi akan didominasi  oleh  umat  Hindu.  Keprihatinan  ini  makin  meluas  dan  mencekam dikarenakan  makin  kuatya  anggapan  bahwa  Mahatma Gandhi  memperlihatkan kecenderungannya untuk mendukung golongan umat Hindu.
Maududi  menyatakan  bahwa  umat  Islam  di  India  adalah  suatu  masyarakat sendiri  yang  berdasarkan  atas  ketentuan-ketentuan  moral  dan  kehidupan  tertentu. Antara umat Islam dan umat Hindu terdapat banyak ketidak cocokan yang mendasar, maka  menurut  Maududi  tidak  mungkin  umat  Islam  bergabung  dengan  umat  Hindu dalam satu negara. 9
Sejak itu Maududi mencurahkan perhatiannya untuk memimpin umat menuju keselamatan  politik  dan  agama.  Pada  tahun  1928  Maududi  pindah  ke  Hyderabad,  di sana  belau  banyak  menulis  berbagai  hal,  dan  menyelesaikan  sejumlah  terjemahan buku-bku  tafsir  dan  filsafat  dari  bahasa  Arab,  menulis  sejarah  Hyderabad,  dan menyiapkan teks study Islam atas perintah Nizam.
Masa  depan Hyderabad,  sisa  terakhir  pemerintahan  muslim  di  India,  pada masa itu kelihatan tidak pasti. Mayoritas penduduknya beragama Hindu menunjukkan gejalah  keresahan,  dan  kekuasaan  Nizam  semakin  pudar.  Maududi  merasa  sangat cemas melihat kenyataan ini  dan berupaya mencari tahu kenapa kekuasaan muslim di Hyderabad  berangsur  pudar.  Maududi  berkesimpulan  bahwa  penyebabnya  adalah karena  Islam  berabad-abad  dirusak  oleh  masuknya  adat  istiadat  lokal  yang menggabungkan ajaran sejatinya. Kultur muslim dapat diselamatkan dan kekuatannya dapat  dipertahankan  bila  lembaga  dan  praktek  Islam  dipulihkan  dengan  cara membersihkannya dari pengaruh kultur asing yang telah melemahkan kekuatan kaum muslim di India. Maududi menganjurkan agar Nizam memperbaharui lembaga Islam Hyderabad  dan  menerapkan  ajaran  Islam  yang  sejati.  Pemerintahan  Nizam  tidak memperdulikan anjuran dari Maududi, sehingga beliau merasa kecewa dan beliaupun tidak percaya lagi pada struktur politik muslim yang ada. Kemudian Maududi mencari solusi  untuk  melindungi  kepentingan  kaum  muslimin.  Maududi  menekankan  agar umat Islam memutuskan segala ikatan kultur, sosial, dan politik dengan umat Hindu, demi  membersihkan  ajaran-ajaran  Islam  yang  sempat  tercemari  oleh  kultur  umat
9 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara , (Jakarta: UI Press, 1990),h. 160.
Nurlidiawaty
103
Hindu,  dan  bahkan  Maududi  menganjurkan  agar  umat Islam  di  India  pada  saat  itu mendirikan negara tersendiri. 10
D. Ide- ide Abu A’la al -Maududi Tentang Negara Islam
Maududi  adalah  seorang  penulis  yang  amat  produktif,  khususnya  dalam bidang  agama,  gagasan-gagasannya  tentang  Islam,  dan  teori  kenegaraannya  yang disosialisasikan lewat ceramah-ceramah kemudian naskanya diterbitkan.
Bila  Islam  dilihat  dari  sudut  filsafat  politik,  sangat  berlawanan  dengan demokrasi  Barat  yang  sekuler.  Landasan  filosofis  dari  demokrasi  Barat  adalah kedaulatan  rakyat.  Di  dalam  sistem  tersebut,  kekuasaan-kekuasaan  legislatif  yang berkaitan dengan penetapan nilai-nilai dan norma-norma tingkah laku mutlak berada di tangan rakyat. Penetapan hukum merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat  dan  hukum-hukum  yang  ditetapkan  itu  harus  sejalan  dengan jiwa  dan  aspirasi pemikiran  mereka.  Jika  suatu  hukum  tertentu  dikehendaki  sebagian  besar  rakyat, walaupun berlawanan dengan pandangan keagamaan, diusahakan dengan sedemikian rupa agar bisa dinyatakan berlaku. Di sinilah Islam tidak sejalan sama sekali dengan sistem  demokrasi  Barat.  Menurut  Maududi  Islam  menentang  filsafat  kedaulatan rakyat, di dalam Islam berlaku politik kenegaraan yang berdasarkan kedaulatan Allah s.w.t. Dan nama yang lebih tepat untuk diberikan pada pandangan politik kenegaraan Islam adalah kosep “ kerajaan Allah (theocracy)”. 11
Akan  tetapi  teokrasi  menurut  Islam  berbeda  dengan  teokrasi  yang  pernah dijalankan di Eropa yang telah menimbulkan pengalaman pahit karena kelas pendeta terpisah atau tidak termasuk golongan rakyat biasa. Lain halnya dengan teokrasi yang dibangun  berdasarkan  Islam,  ia  tidak  ditempatkan  di  bawah  kekuasaan  kelas  agama tertentu,  melainkan  di  tangan  seluruh  masyarakat  muslim.  Kaum  muslim  secara keseluruhan  menjalankan  roda  pemerintahan  sesuai  dengan  petunjuk  kitab  suci  al- Qur’an  dan  aturan -aturan  pelaksanaannya  sama  dengan  yang  dijalankan  oleh  Nabi saw. di Madinah.
Meskipun  Maududi  menentang  berdirinya  Pakistan  sebagai  negara  nasional Islam  setelah  berpisah  dari  India,  beliau  terpaksa  menerima  realitas politik  itu  dan tetap  tinggal  di  Lahore  yang  menjadi  wilayah  negara  Islam  baru  itu.  Sejak  awal  dia dan  organisasinya  terlibat  dalam  perdebatan  penyusunan  undang-undang  dasar (pertama)  Pakistan.  Pada  saat  pemerintah  Pakistan  mulai  merumuskan  dan melembagaka n  ideologi  negara  setelah  tahun  1947,  jami’at  menuntut  dibentuknya negara  Islam    dengan  konstitusi  dan  sistem  hukum  Islam,  namun  tuntutan  itu didukung  oleh  sebagaian  ulama  Pakista.  Pada  bulan  Maret  1948,  Maududi  dan jamaatnya  menyelenggarakan    pertemuan  akbar  di  Karachi  untuk  merumuskan konsepsi  kenegaraan  untuk  diperjuangkan  di  mejelis  konstituante  Pakistan  yang kemudian terkenal dengan “tuntutan empat butir”. Tuntutan tersebut berbunyi: “Mengingat  bahwa  mayoritas  dari  rakyat  Pakistan  percaya  kepada  prins ip- prinsip  Islam,  dan  mengingat  pula  bahwa  tujuan  semua  perjuangan  dan pengorbanan  mereka  dalam  mendirikan  negara  Pakistan  adalah  agar  mereka dapat menghayati pola hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini,
10 Ali Rahnema , Para Perintis Zaman Baru Islam , (Bandung: Mizan, 1996), h.
106-107.
11 Jhon  J.  Donuhue, Islam  dan  Pembaharuan ,  (Jakarta:  Rajawali  Grafindo Persada, 1994), h. 468.
maka  tiap  muslim  di  Pakistan  menuntut  kepada  majelis  konstituante  agar mengesahkan undang-undang Pakistan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Sesungguhnya kedaulatan di Pakistan adalah di tangan Allah s.w.t, dan oleh karenanya pemerintah Pakistan sebagai pelaksana kedaulatan itu tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh pemilik kedaulatan (Allah swt.)
2. Syariat Islam merupakan hukum dasar bagi Pakistan.
3. Pembatalan semua undang-undang yang ada dan bertentangan dengan syariat Islam,  dan  kemudian  menangguhkan  semua  undang-undang  yang  tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Pemerintah  Pakistan  harus  mempergunakan  kekuasaannya  sesuai  dengan batas- batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam”. 12
Berdirinya  negara  Pakistan,  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  didambakan  oleh Maududi sehingga hal tersebut merupakan medan perjuangan yang sangat berat bagi Maududi. Beliau tidak berhasil meyakinkan tokoh-tokoh politik Pakistan yang terdiri dari  pemimpin-pemimpin  liga  muslim,  yang  memang  kebanyakan  berpendidikan Barat. Maka pada saat itu hubunga n antara Maududi dan jami’at, di satu pihak dengan pemerintah Pakistan selalu diwarnai ketegangan.
Maududi  mengungkapkan  pokok-pokok  pemikirannya  melalui  karya-karya  tulis terutama tentang kenegaraan. Di antara sekian banyak pemikir politik Islam beliaulah yang  menyajikan  konsepsi  kenegaraan  yang  paling  lengkap  dan  terperinci.  Ada  3 dasar  keyakinan  atau  anggapan  yang  melandasi  pikiran-pikiran  Maududi  tentang kenegaraan menurut Islam yaitu:
1. Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk yang mengatur semua  segi  kehidupan  manusia,  termasuk  kehidupan  politik.  Dalam  artian bahwa  Islam  juga  mengenal  sistem  politik,  yang  merujuk  pada  pola  politik zaman  Khulafaur  Rasyidin  sebagai  model  atau  contoh  sistem  kenegaraan menurut Islam.
2. Kekuasaan  tertinggi  yang  dalam  istilah  politik  disebut  kedaulatan. Kedaulatan itu ada pada Allah s.w.t dan umat manusia hanyalah pelaksana- pelaksana kedaulatan itu sekaligus sebagai khalifah di muka bumi.
3. Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas- batas dan ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan. 13
Negara  Islam  pada  masa  Khulafaur  Rasyidin  betul-betul  ideal  menurut Maududi.  Hubungan  antara  kepala  negara  dan  bawahannya  demikian  serasi,  antara pemerintah  dan  rakyatnya  sangat  harmonis,  rasa  persaudaraan  sangat  tinggi, kebebasan mengeluarkan pendapat terjamin, dan budaya konsultasi serta musyawarah sangat menonjol. 14
Keberhasilan negara Islam tergantung pada legitimasinya di mata masyarakat. Maududi  banyak  menekankan  pendidikan,  dan  memandang  revolusi  Islam  sebagai upaya gradual. Maududi memandang negara Islam sebagai demokrasi, bukan karena negara  Islam  mengakomodasi  dan  menampung  berbagai  kepentingan  sosial.  Bagi Maududi jelas bahwa negara Islam tak akan dapat merujukkan tuntutan hukum  Islam yang  kaku  dengan  ideal  demokrasi.  Negara  Islam  tidak  boleh  memaksakan  syariat, negara  Islam  hanya  menerapkan  kehendak  masyarakat.  Idealnya  rakyat  yang
12 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara , h. 163-164.
13 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara , h. 166.
14 Ali Rahnema, Para Perintis Zaman Baru Islam , h. 110.
Nurlidiawaty
105
menuntut  diterapkannya  syariat,  dan  pemerintah  mengesahkannya.  Denga  demkian, bentuk negara dan model operasinya ditentukan oleh karakter masyarakatnya.
Maududi  menganjurkan  pandangan  Islam  yang  memobilisasi  iman berdasarkan  kebutuhan  aksi  politik.  Beliau  merasionalisasi  Islam  menjadi  sistem keyakinan yang keras berdasarkan ketaatan mutlak kepada kehendak Allah s.w.t yang menjadi struktur pemerintahan dengan bertujuan tranformasi sosial dan politik.
Tentang  bentuk  dan  karakter  negara  Islam,  Maududi  mengemukakan perhatiannya  diberbagai  bidang  seperti  hak  wanita,  hak  minoritas,  dan  perilaku ekonomi. Maududi merupakan figur penting terhadap kebangkitan dunia Islam dalam beberapa  dasawarsa  terakhir.  Interpretasinya  tentang  Islam  menjadi  pondasi pemikiran  kebangkitan  Islam  kontemporer,  serta  karya  dan  ide-idenya  sangat berpengaruh pada pemikir-pemikir muslim di generasi setelahnya.

## E. Pengaruh  Pemikiran  Abul  A’la  Al  Maududi  Terhadap  Perkembangan  Negara Islam
Abul  A’la  Al  Maududi  merupakan  figur  penting  dalam  kebangkitan  negara Islam.  Interpretasinya  tentang  Islam  menjadi  fondasi  pemikiran  kebangkitan  Islam kontemporer. Belau banyak menulis dan pandai mengeluarkan ide-ide. Perkembangan pemikiran  Maududi  dan  pengaruhnya  yang  paling  kuat  terlihat  di  Asia  Selatan, misalnya  terjemahan  dan  ulasan  al- Qur’annya,  tafhim  al - Qur’an  (memahami  al - Qur’an),  yang  dimulai  pada  ta hun  1942.  Pada  tahun  1972  menjadi  sala  satu  sumber berbahasa  urdu  yang  menjadi  bacaan  umum.  Semuanya  ditulis  dengan  gaya  popular yang  bertujuan  untuk mendakwahkan  kebangkitan  Islam  klasik  di anak  benua  India. Karya-karyanya  banyak  diterjemahkan  dalam  berbagai  macam  bahasa  dunia  seperti: bahasa Arab, Inggris, Turki, Persia, Hindi, Prancis, Jerman, Swahili, Tamil, Benggali dan sebagainya. Sekarang sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Asia, Afrika, dan Eropa. 15
Maulana  Maududi  pernah  berkeliling  dunia  untuk  memberikan  kuliah diberbagai  negara  di  Timur  Tengah  seperti:  London,  New  York,  Toronto,  dan sejumlah  pusat  studi  di  kota-kota  besar  dunia.  Beliau  juga  pernah  malakukan  studi tour  ke  Jordania,  Yerussalem,  Suriah,  Mesir,  dan  Arab  Saudi  untuk mempelajari aspek-aspek geografis dan historis beberapa tempat yang disebutkan dalam al- Qur’an. Beliau  juga  diminta  untuk  menjadi  komite  penasehat  yang  menyiapkan  berdirinya Universitas  Islam  Madinah,  sekaligus  menjadi  anggota  dewan  akademis  sejak berdirinya  Universitas  tersebut  pada  tahun  1962.  Selain  itu,  beliau  juga  menjadi anggota  komite  pendiri  Rabi’ah  al -Alam  al-Islami  Mekkah,  dan  anggota  akademika riset tentang hukum Islam di Madinah.
Berkat  pengaruh  dan  bujukan  Maududi,  maka  diselenggarakan  komprensi untuk  pertama  kalinya  yang  dihadiri  oleh  31  ulama  mewakili  semua  madzhab yang bertempat di  Karachi  pada  tanggal  21-24  Januari  1951,  kemudan  sepakat  untuk merumuskan  22  prinsip  yang  tidak  dapat  diabaikan  bagi  pembentukan  negara  Islam modern  untuk  dimasukkan  ke  dalam  konstitusi  baru.  Para  ulama  bersepakat  untuk mengeluarkan  keputusan  bahwa  konstitusi  negara  Islam  harus  mengandung  hal sebagai berikut:
1. Kedaulatan penuh seluruh alam dan hukum milik Allah s.w.t.
15 Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan , h. 243.
106
2. Hukum  negara  harus  didasarkan  pada  al- Qur’a n  dan  Sunnah  Nabi  dan  tidak boleh  ada  hukum  yang  disahkan  atau  keputusan  pemerintah  dikeluarkan  bila bertentangan dengan al- Qur’an dan Sunnah Nabi.
3. Negara Islam berlandaskan pada prinsip dan tujuan pandangan hidup Islam.
4. Diwajibkan  bagi  negara  untuk menyuruh  kepada  yang  ma’ruf  dan  melarang kepada  yang  mungkar,  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Qur’an  dan Sunnah,  menyelenggarakan  pendidikan  Islam  sesuai  dengan  tuntutan bermacam-macam madzhab pemikiran yang sudah diakui.
5. Diwajibkan bagi negara untuk memperkuat ikatan kesatuan dan persaudaraan di  antara  seluruh  umat  muslim  di  dunia  dan  mencegah  di  kalangan  warga negara  muslim  lainnya  kecenderungan  prasangka  anti  Islam  yang menghidupkan  perbedaan  demi  memelihara  dan  mengembangkan  keutuhan Millat-Islamiah.
6. Pemerintah bertanggungjawab atas rakyat tanpa pandang buluh.
7. Menjamin hak-hak semua warga negara sesuai dengan hukum Islam.
8. Tidak  seorang  pun  warga  negara  yang  dikurangi  hak-hak  tersebut  di  atas, kecuali  karena  pertimbangan  hukum,  dan  tidak  seorang  pun  dihukum  tanpa diberi kesempatan mempertahankan dirinya dan tanpa keputusan pengadilan.
9. Madzhab-madzhab  Muslim  yang  diakui  dengan  sah  dalam  batasan-batasan hukum  yang  sudah  ditentukan  dan  diatur  sesuai  dengan  ajaran-ajaran  fiqih yang dianutnya.
10. Warganegara non muslim yang ada di suatu negara Islam, di dalam batas-batas hukum,  mempunyai  kebebasan  penuh  untuk  beribadah  dan  beragama, mengatur  kehidupannya,  membentuk  kebudayaannya,  dan  pendidikan keagamaannya.
11. Semua  kewajiban-kewajiban  yang ditanggung  negara,  dalam  batas-batas Syari’ah.
12. Kepala  negara  harus  seorang  laki-laki  muslim  yang  bertaqwa  dan  dipercaya oleh rakyatnya.
13. Kepala negara bertanggung jawab penuh atas administrasi negara.
14. Kepala negara dalam mengambil keputusan harus melalui musyawarah.
15. Kepala  negara  tidak  mempunyai  hak  untuk  mencabut  konstitusi  secara keseluruhan atau sebagian tanpa melalui musyawarah.
16. Lembaga  diberi  kekuasaan  untuk  memilih  kepala  negara  dan  berkuasa  untuk memakzulkan kepala negara melalui suara terbanyak.
17. Kepala negara tidak memiliki kekebalan hukum.
18. Semua warga negara harus tunduk kepada undang-undang yang diberlakukan.
19. Lembaga  pengadilan  harus  terpisah  dari  eksekutif  dan  bebas  menjalankan pelaksanaan tugasnya.
20. Prinsip-prinsp  dasar  negara  Islam  harus  dipertahankan  dari  berbagai ronrongan.
21. Daerah-daerah  yang  beraneka  ragam  atau  wilayah  negara  harus  dipandang sebagai satu unit administratif dari negara kesatuan.
22. Tidak  boleh  ada  suatu  penafsiran  konstitusi  yang bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan al- Qur’an dan Sunnah Nabi. 16
16 Maryam Jamilah, Biografi Abul A’la Maududi, (Bandung: Risalah, 1984),h. 19-24.
Nurlidiawaty

## F. Kesimpulan
Berdasarkan uaraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Madinah  adalah  negara  Islam  yang  pertama,  Rasulullah saw. sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin umat Islam.
2. Sistem pemerintahan yang dijalankan berbeda dengan sistem yang berlaku di negara Eropa.
3. Al- Qur’an merupakan sumber dari segala sumber hukum yang diterapkan oleh Rasulullah saw. di Madinah.
4. Abul  A’la  Al  Maududi  adalah  sala  seor ang  pemikir  dan  pembaharu  dalam Islam  yang  paling  produktif  dan  pokok-pokok  pemikirannya  sangat berpengaruh hingga abad modern.
5. Negara  Islam  yang  dikehendaki  Abul  A’la  Al  Maududi  yaitu  suatu  tatanan kehidupan yang mempunyai ideologi Islam yakni mewujudkan cita-cita negara yang di dalamnya hukum-hukum Islam dapat diberlakukan bagi seluruh aspek kehidupan umat manusia.
6. Pada  tahun  1925  terjadi  suatu  peristiwa  pembunuhan  oleh  muslim  India terhadap Hindu India, dengan alasan bahwa sala satu tugas umat Islam adalah membunuh orang-orang kafir. Pada saat itu di India muncul anggapan bahwa Islam  adalah  agama  kekerasan.  Anggapan  tersebut  membuat  umat  Islam merasa  terpukul,  Maududi  membantahnya  melalui  karya  tulis  yang  berjudul “ perang  dalam  Islam” yang  diterbitkan  menjadi  sebuah  buku  pada  tahun 1927.
7. Keinginan  Maududi  mengembangkan  pemikirannya  terhadap  dunia  tentang negara  Islam  dituangkan  melalui  berbagai  karya  dan  pidato-pidatonya  serta suatu  gerakan  yang  didirikannya  bernama  Jami’at  Islam.  Partai  ini berpengaruh  pada  perkembangan  kebangkita  Islam  di  dunia  muslim  pada umumnya, dan Asia Selatan pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala, Aspek-aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional, Jakarta:  Rajawali, 1991.
Ahmad, Mumtaz, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Bandung: Mizan, 1996.
Ali,  Mukti, Alam  Pikiran  Islam  Modern  di  India  dan  Pakistan, Bandung:  Mizan, 1996.
Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Donuhue, Jhon J. Islam dan Pembaharuan, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994.
Gaffar, Azis Abdul, Islam Politik Pro dan Kontra, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993. Gazalba, Sidi, Masyarakat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
Rahnema, Ali, Para Perintis Zaman Baru Islam, Bandung: Mizan, 1996.
Situmorang, Victor, Intisari Ilmu Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1990.