Journal of Tourism and Economic Vol.5, No.2, 2022, Page 130-146 ISSN: 2622-4631 (print), ISSN: 2622-495X (online) Email: jurnalapi@gmail.com
Website: https://jurnal.stieparapi.ac.id/index.php/jtec/article/view/23
DOI: https://doi.org/10.36594/jtec/qmv6rk38
Identifikasi indikator kinerja pengelolaan desa wisata rintisan, study kasus desa wisata Karang, Trimulyo, Sleman

## Ani Wijayanti
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika ani.awi@bsi.ac.id

## Yitno Purwoko
Prodi Manajemen

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata “API” Yogyakarta
yitnopurwoko@yahoo.com

## ABSTRACT
Karang  tourism  village  is  a  pioneer  tourism  village  that  was  just  inaugurated  in  2022.  The management of the Karang tourism village involves various stakeholders consisting of academics, entrepreneurs, communities, association, and government. The performance of the management and development  of  the  Karang  tourism  village  is  measured  using  several  indicators  that  have  an influence on the achievement of the tourism village management target. This study uses a quantitative descriptive  approach.  Primary  data  was  obtained  through  an  instrument  consisting  of  eight performances measured by their respective indicators. The data analysis technique used is scoring and  data  reduction.  The  results  showed  that  the  measurement  results  of  the  eight  management performances  of  Karang  tourism  village  showed  the  highest  value  of  2.17,  namely  institutional performance,  while  the  lowest  value  was  0.33  namely  marketing  performance.  The  performance rating of the management of the Karang tourism village has not reached very good, but it has only reached good and sufficient, this is in accordance with the category as a pioneer tourism village. Management  performance  that  has  a  good  rating,  namely  institutions,  tourist  attractions,  and amenities.  Meanwhile,  management  that  received  sufficient  ratings,  namely  partnership, accessibility, community participation, tourism marketing, and conservation
Keywords: Institutional, Pentahelix, Tourist Attractions, Community Participation, Performance

## JOURNAL OF TOURISM AND ECONOMIC

## ABSTRAK
Desa  wisata  Karang  merupakan  desa  wisata  rintisan  yang  baru  diresmikan  pada  tahun  2022. Pengelolaan  desa  wisata  Karang  melibatkan  berbagai stakeholder yang  terdiri  dari  akademisi, pengusaha, masyarakat,  komunitas, dan pemerintah. Kinerja pengelolaan dan pengembangan desa wisata  Karang  diukur  menggunakan  beberapa  indikator  yang  mempunyai  pengaruh  dalam ketercapain  target  pengelolaan  desa  wisata.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kuantitatif.  Responden  yang  dipilih  adalah  pengelola  desa  wisata.  Data  primer  diperoleh  melalui instrument yang terdiri dari delapan kinerja yang diukur dengan indikator masing-masing. Teknis analisis data yang digunakan adalah skoring dan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil  pengukuran  terhadap  delapan  kinerja  pengelolaan  desa  wisata  Karang  menunjukkan  nilai tertinggi sebesar 2,17, yakni kinerja kelembagaan, sedangkan nilai terendah yakni 0,33 yakni kinerja pemasaran. Peringkat kinerja pengelolaan desa wisata Karang belum mencapai baik sekali, namun baru mencapai baik dan cukup, hal ini sesuai dengan kategori sebagai desa wisata rintisan. Kinerja pengelolaan  yang  mempunyai  peringkat  baik,  yakni    kelembagaan,  atraksi  wisata,  dan  amenitas. Sedangkan, pengelolaan yang mendapat peringkat cukup, yakni kemitraan, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, pemasaran pariwisata, dan konservasi.
Kata kunci : Kelembagaan, Pentahelix, Atraksi Wisata, Partisipasi Masyarakat, Kinerja

## PENDAHULUAN
Desa  wisata  merupakan  pariwisata berbasis  masyarakat  yang  mempunyai  tujuan utama memberdayakan masyarakat lokal. Desa wisata  dikembangkan  dengan  konsep  dari masyarakat,  untuk  masyarakat,  dan  oleh masyarakat. Pengelolaan desa wisata diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan  seluas-luasnya  bagi  masyarakat setempat.  Pariwisata  berbasis  masyarakat melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan  industri  pariwisata  (Salazar, 2011).  Masyarakat  menjadi  motor  penggerak utama  dalam  pembangunan  pariwisata  untuk peningkatan  pendapatan  melalui  keterampilan yang dimilikinya (Kibicho, 2010).
Pengembangan
desa wisata memperhatikan keseimbangan lingkungan dan mampu  mewujudkan  konsep  konservasi. Pengembangan  desa  wisata  tidak  jarang menimbulkan  berbagai  dampak,  diantaranya sosial,  budaya,  ekologi,  ekonomi,  kelestarian lingkungan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Dukungan  legitimasi  harus  diperkuat  karena model  konservasi  berbasis  masyarakat  tidak mudah  diterapkan  (Sudiasmo  &  Yefi, 2021). Salah  satu  penyebab  kegagalan  pengelolaan konservasi berbasis masyarakat adalah perbedaan  konsep  dasar  konservasi  dari masyarakat  setempat  (Sinery  &  Manusawai, 2016).  Konservari  bertujuan  mewujudkan keseimbangan  persediaan  dengan  memelihara dan meningkatkan kualitas melalui pengelolaan  sumber  daya  secara  bijaksana (Sudarmadji & Widyastuti, 2011).
Keberhasilan  pengelolaan  desa  wisata sangat  tergantung  pada  tingkat  keterlibatan masyarakat.  Pengelolaan  desa  wisata  dengan melibatkan  masyarakat  bukanlah  hal  yang mudah. Masyarakat dengan berbagai karakteristik  mudah  menimbulkan  konflik internal. Modal sosial menjadi salah satu faktor kunci  utama  keberhasilan  pembangunan  desa wisata.  Keberhasilan  pengelolaan  pariwisata berbasis  masyarakat  dapat  diukur  melalui
beberapa  indikator,  meliputi;  peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, pembangunan ekonomi masyarakat lokal, viabilitas komersiil, pendidikan,  modal  sosial  dan  pemberdayaan, rasa  memiliki  masyarakat,  manfaat  kolektif, konservasi lingkungan, dan pariwisata (Goodwin  &  Santili,  2009).  Sedangkan menurut  Pergub  D.I.Y  No  40  tahun  2020 tentang kelompok sadar wisata dan desa/kampung  wisata  terdapat  delapan  aspek desa  wisata,  yakni  kelembagaan,  kemitraan, lingkungan  dan  pelestarian,  peran  serta masyarakat,  atraksi  wisata,  aksesibilitas, amenitas, dan promosi dan pemasaran Masyarakat  merupakan  sumber  daya utama  keberhasilan  pengelolaan  sebuah  desa wisata yang relatif paling sulit untuk dikelola, karena  pada  umumnya  masyarakat  desa  tidak memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan dibidang pariwisata. Merubah mindset masyarakat  untuk  berperan  serta  aktif  dalam pengelolaan  pariwisata  relatif  cukup  sulit. Pengembangan  sumber  daya  manusia,  dalam hal  ini  masyarakat  harus  dilakukan  secara berkala  dan  terus  menerus.  Masyarakat  yang mempunyai kesadaran penuh akan pentingnya pariwisata sangat diperlukan dalam pengelolaan  desa  wisata.  Pengelolaan  desa wisata  yang  diinisiasi  oleh  masyarakat memiliki  dasar  yang  kuat  dan  lebih  cepat berkembang.  Pengelolaan  desa  wisata  yang diinisiasi  oleh  masyarakat  dikenal  dengan model atau pendekatan bottom-up (Asker dkk., 2010),  sedangkan  pengelolaan  desa  wisata yang  diinisisasi  oleh  pemerintah  dikenal dengan  pendekatan top-down (Baskoro  & Cecep, 2008). Pendekatan bottom-up merupakan  salah  satu  konsp  pembangunan berkelanjutan untuk  meningkatkan pelestarian budaya  tradisional,  konservasi  sumber  daya alam,  dan  peningkatan  pendapatan  tingkat lokal (Yamashita, 2011).
Pandemi covid-19 memberikan perspektif baru bagi wisatawan untuk memilih destinasi wisata berbasis alam dan
mengimplementasikan  protokol  kesehatan. Pergeseran perilaku wisatawan tersebut mendorong  pertumbuhan  desa  wisata  di Kabupaten  Sleman.  Pada  tahun  2022  tercatat Kabupaten Sleman memiliki desa wisata yang paling  banyak,  dibandingkan  tiga  Kabupaten dan  satu  Kotamadya  di  D.I.Y  yakni  80  Desa Wisata (Dinas Pariwisata D.I.Y, 2022). Wisata pedesaan  menjadi  salah  satu  destinasi  wisata yang  banyak  dikunjungi  wisatawan  karena menawarkan  atraksi  wisata  dengan  suasana ruang  terbuka  yang  relatif  aman  dari  paparan Covid-19.  Pola  perjalanan  wisatawan  pasca pandemi mengutamakan implementasi protokol kesehatan dan keberlanjutan lingkungan,  sehingga  daya  tarik  wisata  alam menjadi daya tarik utama, sedangkan daya tarik penunjangnya yakni wisata budaya dan buatan dengan  didukung  kesiapan  masyakarat  dalam pengelolaannya (Harianja dkk., 2022).
Desa  wisata  Karang  merupakan  salah satu  desa  wisata  yang  terletak  di  Karang Kepanjen,  Trimulyo,  Kecamatan  Sleman, Kabupaten Sleman, D.I.Y. Desa wisata karang merupakan desa wisata yang baru dikembangkan  dan  masuk  pada  kategori  desa wisata  rintisan,  yakni  masih  berupa  potensi dengan  sarana  dan  prasarana  yang  relatif terbatas,  kunjungan  wisatawan  masih  sangat sedikit,  serta  masyarakat  belum  mempunyai kesadaran yang kuat akan potensi wisata yang dimiliki (Unair News, 2021).
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi indikator  kinerja  pengelolaan  desa  wisata Karang sebagai desa wisata rintisan. Indikator merupakan  alat  ukur  ketercapaian  kinerja pengelolaan  desa  wisata  Karang,  meliputi; kelembagaan, kemitraan, konservasi, partisipasi masyarakat, atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan pemasaran pariwisata.  Unsur  kinerja  pengelolaan  yang digunakan mengacu pada Pergub D.I.Y No 40 Tahun 2020 tentang kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata.

## TINJAUAN LITERATUR
Pariwisata Berbasis Masyarakat
Salah  satu  bentuk  pariwisata  berbasis masyarakat  atau Community  Based  Tourism (CBT)  adalah  desa  wisata.  Desa  wisata merupakan kawasan pedesaan yang mencakup keseluruhan  suasana  serta  keaslian  sebuah pedesaan,  meliputi;  kehidupan  sehari-hari masyarakat  desa,  adat-istiadat,  sosial  budaya, tata  ruang  desa,  dan  keunikan  bangunan arsitektur  (Priasukmana  &  Mulyadin,  2013). Kawasan pedesaan memiliki tradisi dan budaya yang masih asli, serta mempertahankan faktor pendukung,  diantaranya  unsur  pertanian, sosial,  budaya,  dan  lingkungan  (Zakaria  & Suprihardjo,  2014).  Daya  tarik  utama  sebuah desa wisata adalah potensi lokal yang dimiliki berupa  budaya  asli  yang  unik  dan  mendasari terciptanya kegiatan pariwisata di desa. Selain budaya  asli yang unik,  sebuah desa dikatakan sebagai desa wisata apabila memiliki berbagai persyaratan  lain,  diantaranya;  aksesibilitas yang baik, sehingga wisatawan dapat berkunjung  menggunakan  berbagai  jenis transportasi;  memiliki  tradisi  yang  menarik, seperti  alam,  seni  dan  budaya,  legenda, makanan  lokal  yang  dapat  dikembangkan sebagai daya tarik wisata; mendapat dukungan yang  cukup  dari  masyarakat  dan  pemerintah; mempunyai  jaminan  keamanan;  tersedia akomodasi,  sarana  telekomunikasi;  memiliki sumber  daya  manusia  yang  memadai;  dan mempunyai iklim sejuk dan dingin (Hadiwijoyo,  2012).  Konsep  CBT  sebagai sarana untuk pengembangan kualitas masyarakat  lokal  menganut  beberapa  prinsip penting, meliputi; berkontribusi pada peningkatan
pendapatan masyarakat,
keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  aspek, mengidentifikasi dan mempromosikan kepemilikan  masyarakat  atas  pariwisata, meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat, menjamin  konservasi  lingkungan  dan  budaya, dan mendistribusikan manfaat secara adil bagi semua  masyarakat  lokal  (Suansri,  2003). Pengembangan  CBT  dapat  dilakukan  dengan menjadikan desa sebagai pusat wisata edukasi, pengembangan SDM, serta peningkatan sarana dan  prasarana  pendukung  (Kiswantoro  & Susanto, 2021).
Pengelolaan Pariwisata Berbasis

## Masyarakat
Keberhasilan  pengelolaan  pariwisata berbasis  masyarakat  sangat  bergantung  pada keterlibatan  masyarakat  sebagai  aktor  utama dalam  pengelolaan  pariwisata  berbasis  nilai- nilai lokal, meliputi budaya, sejarah, alam, dan ekonomi lokal (Basyuni dkk., 2018).
Keterlibatan
masyarakat lokal yang disinergikan  dengan  pembangunan  ekologis mampu  menarik  minat  kunjungan  wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  setempat (Maemunah,  2021;  Surjanti  dkk.,  2020). Community Based Tourism (CBT) mempunyai konsep pengembangan pariwisata yang menitikberatkan  pada  keterlibatan  masyarakat lokal  dalam  industri  pariwisata  baik  secara langsung maupun tidak langsung
(Purnamasari, 2011;
Nugroho, 2018). Pariwisata  berbasis  masyarakat  merupakan salah  satu  bentuk  pariwisata  minat  khusus, sebagai  alternatif  lain  dari  pariwisata  massal yang memberikan dampak kerusakan terhadap sosial, budaya, dan lingkungan alam (Weaver, 2010).
Pengelolaan  desa  wisata  secara  efektif berdampak  pada  perubahan  gaya  hidup masyarakat  sebagai  dampak  dari  perubahan tiga  aspek  keberlanjutan,  yakni  sosial, ekonomi,  dan  lingkungan.  Hal  ini  harus diseimbangkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan  dan budaya  sebagai  nilai  jual  pariwisata  (Yoga dkk.,  2017).  Pariwisata  berbasis  masyarakat membuka  peluang  kerja  yang  luas  dibidang pariwisata,  dan  berdampak  pada  berbagai aspek,  diantaranya  peningkatan  pendapatan masyarakat  lokal  sebagai  aspek  ekonomi, peningkatan  kualitas  hidup  sebagai  aspek sosial, partisipasi masyarakat dalam pengembangan  pariwisata  sebagai  aspek politik,  dan  aktivitas  konservasi  lingkungan sebagai aspek lingkungan (Rahayu dkk., 2016).
Keberlanjutan  sebuah  desa  wisata  tidak bisa  terlepas  dari  aktivitas  promosi  wisata sebagai  bagian  dari  kegiatan  pemasaran. Promosi  desa  wisata  yang  efektif  dapat dilakukan melalui dua cara, yakni pemanfaatan
media  sosial  dan  penyelenggaraan  event. Upaya  promosi  pariwisata  dapat  optimal dengan  adanya  kolaborasi  dari  berbagai pemangku kepentingan, diantaranya. Pemerintah  dan  masyarakat  setempat  (Juliana dkk., 2020).

## Partisipasi Masyarakat
Model  pengelolaan  pariwisata  berbasis m\asyarakat  dan  berkelanjutan  melibatkan partisipasi  aktif  dari  masyarakat  lokal  dengan dukungan  pemerintah  pusat, pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, dan stakeholder lainnya (Permatasari, 2022). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan  terutama  dalam  penentuan  arah kepariwisataan sangat penting bagi keberlanjutan  sebuah  desa  wisata.  Partisipasi penuh  dari  masyarakat  sejak  perencanaan memberikan
kemudahan dalam mengidentifikasi berbagai dampak yang mungkin  timbul  dari  sebuah  aktivitas  wisata dan menjadi dasar dalam merumuskan strategi untuk meminimalkan berbagai dampak negatif yang  mungkin  timbul  (Adikampana,  2017). Keterlibatan masyarakat bersifat langsung dan tidak langsung, dari pemberian ide, perencanaan,  perumusan  kebijakan,  sampai implementasi program dan melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan (Rubiantoro, 2013).
Pengembangan  desa  wisata  sangat  dekat dengan  kehidupan  masyarakat  desa,  sehingga masyarakat  mempunyai  peran  sebagai  objek dan  subjek  yang  menjadi  jantung  dari keberlanjutan pembangunan desa wisata. Salah satu  model  pendekatan  partisipasi  masyarakat yang  berkelanjutan  adalah bottom-up yang mempunyai karakter spontan dan muncul dari inisiatif  masyarakat  setempat.  Pendekatan bottom-up terlihat  dari  tingkat  keterlibatan masyarakat  dalam  pembangunan  desa  wisata sebagai pengambil keputusan dan keterlibatan seluruh  komponen  masyarakat  sesuai  dengan kapasitas  masing-masing  sejak  awal.  Dalam mengembangkan  desa  wisata,  peran  serta masyarakat  menjadi  salah  satu  kunci  untuk memastikan pembangunan desa wisata berjalan sesuai dengan harapan. Partisipasi masyarakat
tidak dapat diabaikan karena masyarakat lokal memiliki  pemahaman  yang  lebih  mendalam terhadap  daerahnya  dibandingkan  dengan masyarakat  luar  (Asker  dkk,  2010).  Selain partisipasi,  keberhasilan  pengelolaan  desa wisata  juga  dipengaruhi  oleh  kemandirian masyarakat  yang  terdiri  dari;  integritas, kepercayaan masyarakat, ketahanan masyarakat,  komitmen,  dan  keberlanjutan (Hutagalung dkk., 2022).
Keberhasilan  pembangunan  desa  wisata melibatkan berbagai sektor, diantaranya pemerintah,  pihak  swasta,  masyarakat,  dan sektor  lainnya  dengan  fungsi  dan  peran masing-masing.  Pangembangan  pariwisata merupakan  usaha  yang  sangat  komplek, sehingga peran aktif setiap pemangku kepentingan  terkait  sangat  diperlukan  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  dengan pengendalian  setiap  aktivitas  pariwisata. Sinergisitas  antar  lembaga,  baik  formal maupun  informal  sangat  dibutuhkan  untuk menata dan meminimalisir dampak negatif dari aktivitas  pariwisata  (Kementerian  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Dalam pengembangan desa wisata pemerintah mempunyai peran sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor untuk mendorong pengembangan desa wisata sesuai potensi yang dimiliki  melalui;  mengkaji  desa  wisata  secara komprehensif, merencanakan dan mengintergrasikan  rencana  pembangunan  di level  yang  lebih  tinggi  dengan  rencana  kerja masyarakat,  memberikan  pelatihan  untuk pengembangan kapasitas masyarakat lokal, dan melakukan  monitoring  dan  evaluasi  setiap kegiatan pariwisata (Nurdin, 2014).

## Kendala Pengelolaan Desa Wisata
Pengembangan desa wisata dengan keterlibatan masyarakat sebagai motor penggerak utama menghadapi berbagai kendala  yang  cukup  komplek.  Beberapa kendala  pengelolaan  desa  wisata  diantaranya, bantuan dana dari pemerintah setempat  masih relatif  rendah,  keterbatasan  sarana  dan prasarana objek wisata sangat berdampak pada kualitas  daya  tarik  wisata,  pengelolaan pariwisata yang belum optimal, dan
keterbatasan  pengetahuan  dan  keterampilan masyarakat  setempat  dalam bidang pariwisata (Azni  &  Alfitri,  2020).  Kendala  lain  yang menyebabkan  lambatnya  pembangunan  desa wisata  adalah  rendahnya  perencanaan  dan dukungan  dari  pemangku  kepentingan  terkait. Dukungan  pemerintah  yang  minim  dan rendahnya  kerjasama  dengan  pihak  swasta menjadi  kendala  dalam  pengelolaan  desa wisata  (Sunarjaya  dkk.,  2018).  Perencanaan secara menyeluruh dalam pengembangan desa wisata  sangat  dibutuhkan  untuk  mencegah dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan fisik  secara  permanen,  perubahan  kawasan historis  dan  sumber  daya  alam,  kerumunan orang  berlebihan,  kemacetan,  pencemaran lingkungan, dan masalah lainnya (Mill, 2000).
Secara menyeluruh berbagai kendala yang sering  terjadi  dalam  pengembangan  desa wisata,  meliputi;  kebersihan  lingkungan  desa, belum  memiliki  program  kerja  yang  strategis, tata ruang belum baik, fasilitas dan infrastruktur  belum  memadahi,  rendahnya partisipasi stakeholder terkait, penyuluhan dan pelatihan  untuk  menyiapkan  sumber  daya manusia  masih  terbatas,  masyarakat  belum berpartisipasi sepenuhnya dalam perencanaan, pengembangan dan pengawasan karena masih rendahnya  pengalaman  dan  keahlian  bidang pariwisata,  belum  mempunyai  paket  wisata yang pasti untuk dipromosikan, dan sinergisitas antar stakeholder belum  terbangun  secara optimal  (Sunarjaya  dkk.,  2018),  serta  belum ada agent of change yang mampu mengkoordinasikan  peran  setiap stakeholders (Mertha  dkk.,  2018).  Berbagai  kendala  lain yang  juga  sering  terjadi  dalam  pengelolaan desa wisata, yakni; kebijakan pemerintah desa yang  kadang  kurang  mendukung  proses pengelolaan,  kapasitas  anggota  pokdarwis yang  masih  terbatas,  partisipasi  masyarakat yang  masih  rendah,  serta  persaingan  dengan desa wisata lain yang pertumbuhannya sangat cepat (Hadi & Widyaningrum, 2022). Menurut Kusuma  &  Salindri  (2022)  kendala  utama pengelolaan desa wisata berkaitan erat dengan kualitas SDM, diantaranya kemampuan anggota  pengurus  dalam  mengelola,  termasuk kompetensi dalam mengemas produk wisata.

## Desa Wisata Rintisan
Desa  wisata  rintisan  merupakan  desa wisata  yang  masih  berupa  potensi,  dengan sarana  dan  prasarana  relatif  terbatas,  serta kesadaran  masyarakat  yang  masih  sangat kurang  dalam  bidang  pariwisata,  sehingga belum  ada  atau  sangat  minim  kunjungan wisatawan (Unair News,
2021).
Pengembangan  desa  wisata  rintisan  dapat dilaksanakan  melalui  program  pengabdian, meliputi; berbagai pelatihan bidang pariwisata, sosialisasi sadar wisata, pendampingan pengelolaan  desa  wisata,  pendampingan pembangunan  website,  pelatihan  promosi pariwisata,  dan  pendampingan  kelembagaan yang  terdiri  dari;  perbaikan  manajemen prokdarwis, perbaikan administrasi dan kearsipan,  dan  pendampingan  pengurus  dan anggotanya  (Darwanto,  2018).  Pemberdayaan desa  wisata  rintisan  dapat  dilakukan  melalui edukasi  pembuatan  produk  inovatif  untuk meningkatkan  keterampilan  masyarakat  lokal dan  menyelenggarakan  berbagai event untuk menarik  dan  meningkatkan  minat  kunjungan wisatawan (Abadiyah dkk., 2022).
Pemanfaatan  teknologi  bagi  desa  wisata rintisan sangat penting untuk membantu proses pengelolaan  desa  wisata  secara  efektif  dan efisien. Pemanfaatan teknologi  secara optimal memberi berbagai kemudahan bagi masyarakat dan  wisatawan  dalam  beraktivitas  wisata, misalnya  dalam  pengelolaan  data  base, aktivitas  pemasaran,  penyediaan  informasi, layanan pemesanan, kemudahan akses internet, dan lain sebagainya (Putri dkk., 2020).
Keberhasilan  pengelolaan  desa  wisata rintisan  dipengaruhi  oleh  berbagai  indikator yang merupakan alat ukur ketercapain  sebuah tujuan.
Penelitian
ini bertujuan mengidentifikasi  indikator  yang  digunakan
dalam  pengelolaan  desa  wisata  rintisan  dan menganalisis sejauh mana kontribusi indikator tersebut dalam mendorong keberhasilan pengelolaan sebuah desa wisata, terutama pada kategori  desa  wisata  rintisan.  Penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengelolaan desa wisata secara umum dan belum mengidentifikasi indikator secara spesifik.

## METODE, DATA DAN ANALISIS
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kuantitatif  dengan  mendeskripsikan secara objektif pengelolaan desa wisata Karang menggunakan  data  atau  informasi  berupa kalimat maupun angka dari pengumpulan data primer  maupun  sekunder  (Arikunto,  2006). Data primer diperoleh melalui penilaian kinerja pengelolaan desa wisata menggunakan instrumen yang terdiri dari beberapa indikator untuk mengukur ketercapaian aspek pengelolaan desa wisata, meliputi kelembagaan,
kemitraan,
konservasi, partisipasi masyarakat, atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan pemasaran pariwisata. Delapan aspek tersebut merupakan persyaratan mendasar sebuah desa wisata yang digunakan  dalam  penyusunan  instrumen kinerja  pengelolaan  desa  wisata  seperti  yang disajikan pada Tabel 1. Variabel-variabel pada tabel  Instrumen  Kinerja  Pengelolaan  Desa Wisata tersebut berasal dari Pergub D.I.Y No. 40 tahun 2020 dengan penambahan penajaman melalui indikator-indikator capaian. Pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui survei,  observasi,  dan  wawancara  secara langsung terhadap pengelola desa wisata terdiri ketua  desa  wisata,  wakil  ketua,  dan  beberapa ketua bidang. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi  dari  berbagai  referensi  baik offline maupun online.

## Tabel 1. Instrumen Kinerja Pengelolaan Desa Wisata
No Kinerja
Definisi Operasional
Indikator (Alat Pengukur Ketercapaian Kinerja)
1 Kelembagaan .    Kelembagaan  meliputi  manajemen dan administrasi (Darwanto, 2018). 1).Struktur organisasi, 2).AD/ART, 3).Transparansi keuangan,  4).Database  wisatawan,  5).Masterplan,  dan 6).Pemandu lokal. 2 Kemitraan. Sinergisitas untuk meminimalisir dampak  pariwisata  (Kemenparekraf, 2012). 1).Kemitraan eksternal, 2).Kemitraan internal, 3).Kontribusi kemitraan, dan 4).Keberlanjutan kemitraan. 3 Atraksi Wisata Desa  wisata  memiliki  persyaratan, diantaranya, aksesibilitas, atraksi wisata,  dan  amenitas  (Hadiwijoyo, 2012). 1).Wisata  Alam,  2).Wisata  Budaya,  3).Wisata  Buatan, 4).Paket Wisata, 5).Industri Kreatif, 6).Kehidupan Sosial, 7).Event Berkala 8). Unique Selling Point 4 Aksesibilitas 1).Penunjuk  Arah,  2).Akses  Jalan,  3).Peta  Kawasan, 4).Penerangan Jalan, dan 5).Layanan Disabilitas. 5 Amenitas 1).Fasilitas Makan-Minum, 2).Kantor Sekretariat, 3).Gerai Souvenir, 4).Jaringan Internet, 5).Fasilitas P3K, 6).Jaringan Listrik, 7).Air Bersih, 8).Area parkir, 9).Lahan Terbuka, 10).Sarana Peribadahan, 11).Toilet, dan 12).Homestay 6 Partisipasi Masyarakat Prinsip  konsep  CBT,  diantaranya keterlibatan  masyarakat,  promosi kepemilikan  masyarakat,  konservasi lingkungan  dan  budaya  (Suansri, 2003). 1).Partisipasi  dalam  pengelolaan,  2).Partisipasi  dalam pemodalan, dan 3).Pemberdayaan masyarakat 7 Pemasaran Pariwisata 1).Memiliki  MoU,  2). Digital  Marketing ,  3). Direct Promotion 8 Konservasi 1).Kebijakan  pelestarian,  2).Kelembagaan  pelestarian, 3).Fasilitas  Pelestarian,  4).Pelatihan  Budaya  secara  rutin, 5).Pengelolaan Limbah, dan 6).Mitigasi Bencana.
Sumber: Peneliti, modifikasi Pergub D.I.Y No. 40 tahun 2020, (2022)
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan dua  cara,  yakni  teknik  skoring  untuk  data primer dan reduksi data untuk data sekunder. Teknik skoring dilakukan dengan memberikan skor atau nilai  pada masing-masing  indikator ketercapaian  pada  setiap  aspek  pengelolaan desa wisata untuk menentukan tingkat kinerja setiap  indikator.  Tahapan  skoring  dilakukan sebagaia berikut;
1. Penentuan  skor  atau  nilai  menggunakan skala  1  sampai  4,  dimana  nilai  1  untuk kinerja  pengelolaan  terendah  dan  nilai  4 menunjukkan kinerja pengelolaan tertinggi.
2. Skor  maksimal  setiap  indikator  adalah  4, maka  total  skor  untuk  46  indikator  adalah 184, sedangkam skor minimal adalah 46.
3. Perhitungan  nilai  akhir  dilakukan  dengan membagi skor yang diperoleh dengan skor maksimal dikalikan bobot setiap kinerja.
4. Besaran pembobotan
diberikan berdasarkan  tingkat  kepentingan  kinerja dalam  pengelolaan  desa  wisata,  sebagai berikut; a. Kelembagaan  dinilai  paling  tinggi  dan sebagai syarat keberlanjutan pengelolaan desa wisata, sehingga diberi bobot 20%
b. Setelah kelembagaan, kinerja yang juga dinilai  tinggi,  yakni  aksesibilitas  dan partisipasi  masyarakat  denga  bobot 10%. Akses menuju sebuah desa wisata sangat penting untuk menarik wisatawan, serta keterlibatan masyarakat  merupakan  modal  sosial utama untuk mengelola desa wisata.
c. Keenam  kinerja  lainnnya,  yakni  atraksi wisata, amenitas, kemitraan, pemasaran pariwisata,  dan  konservasi  diberi  bobot 10%
5. Peringkat  kinerja  dihitung  menggunakan interval yang ditentukan melalui nilai akhir maksimal  dikurangi  nilai  akhir  minimal dibagi  delapan  kinerja,  diperoleh  nilai interval sebesar 1,29.
6. Interval  peringkat  kinerja,  dibagi  menjadi tiga,  yakni;  Baik  Sekali  (>  2,58);  Baik (1,29-2,58); dan Cukup (< 1,29).
Bagan Alur Metode Penelitian disajikan pada Gambar 1.

## Sumber: Peneliti (2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  wisata  Karang  merupakan  salah satu  desa  wisata  berkategori  Rintisan  yang baru diresmikan pada tahun 2022. Desa wisata Karang  terletak  di  sebalah  selatan  Gunung Merapi  atau  tepatnya  berada  di  Desa Trimulyo,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa wisata Karang mempunyai ikon Kebon Lesung , yakni sebuah kebun yang menyimpan lesung atau  alat  penumbuk  padi dari  batu  kali  yang  merupakan  peninggalan nenek moyang. Potensi wisata yang ditawarkan desa wisata Karang, meliputi;
1. Spot fotografi Desa wisata mempunyai jarak ideal dengan Gunung  Merapi,  yakni  19,5  km,  sehingga sering dijadikan tempat untuk menyaksikan erupsi  dan  menyalurkan  hobi  fotografi karena memiliki spot yang menarik.
2. Spot pemancingan
Desa wisata ini dilewati tiga saluran irigasi yang  tidak  pernah  kering  dan  menjadi potensi  spot  pemancingan,  salah  satunya Waduk Kacung.
3. Wisata air
Sebelah  timur  desa  wisata  mengalir  Kali Sempor  sebagai  wahana  menyusun  batu atau stone  balancing ,  atraksi ciblon atau mandi,  mencari  ikan  dan  mengenal berbagai jenis ikan air tawar, susur sungai, dan tubing.
4. Kuliner Desa  wisata  Karang  menyajikan  aneka makanan  tradisional  setiap  hari  sabtu  dan minggu dipasar Tiban Kebon Lesung , yang dikenal  dengan  Sunmor  Katris  sebagai agenda  unggulan  untuk  menarik  minat kunjungan, sekaligus sebagai wadah promosi  UMKM  dan  pertunjukan  seni lokal.
5. Camping Ground
Wisatawan  bisa  berkemah  di  Kebon Lesung atau di area bantaran sungai, yang dikenal dengan ledok.
6. Wisata edukasi Pertanian
Paket  edukasi  yang  diberikan  merupakan paket  wisata  bertani,  dari  menyiapkan lahan,  menyemai  benih  padi,  menanam
Identifikasi Masalah
Perumusan dan Batasan Masalah Pengumpulan Data Primer:
Survei ke desa wisata,
Observasi, dan wawancara Pengumpulan Data Sekunder:
Litrature review; dokumentasi Sampling: Penentuan lokasi & responden Analisis Data: Data primer: Skoring
Data Sekunder: Reduksi Data
padi,  memupuk  padi,  memanen  padi, sampai menumbuk padi menjadi beras.
7. Atraksi Tumbuk Padi
Atraksi menumbuk padi secara tradisional menggunakan lesung diperagakan oleh ibu- ibu di Kebon Lesung yang berlokasi diatas Kali  Sempor.  Pada  saat  yang  bersamaan, Bapak-bapak memperagakan proses penggilingan padi secara tradisional. Selain  atraksi  wisata  tersebut,  desa  wisata Karang juga menawarkan atraksi  wisata lain,
diantaranya outbound , seni kerawitan, budaya wiwit , dan budidaya jamur tiram.
Pengelola  desa  wisata  memperhatikan keamanan wisatawan, terutama yang melakukan  aktivitas  wisata  di  area  perairan atau  sungai.  Pihak  pengelola  bekerjasama dengan  posko  pengamanan  sungai  sehingga selalu  mendapat Early  Warning  System apabila ada kenaikan debit ait sungai. Hal ini merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana yang sangat
penting dalam menjamin keamanan wisatawan  yang  sedang  beraktivitas  di  area sungai.

## Analisis Indikator Kinerja Pengelolaan
Desa Wisata Karang Pengukuran  kinerja  pengelolaan  desa wisata Karang menggunakan instrumen yang melibatkan delapan aspek, yakni; kelembagaan, kemitraan, lingkungan, partisipasi masyarakat, atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan pemasaran. Hasil pengukuran disajikan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Data Pengukuran Kinerja Pengelolaan Desa Wisata Karang
No Indikator Skor No Indikator Skor No Indikator Skor I Kelembagaan IV Aksesibilitas VI Partisipasi Masyarakat a Struktur organisasi 4 a Penunjuk Arah 2 a Partisipasi Pengelolaan 4 b AD/ART 4 b Akses Jalan 3 b Partisipasi Pemodalan 3 c Transparansi Keuangan 4 c Peta Kawasan 1 c Pemberdayaan 4 d Database wisatawan, 1 d Penerangan Jalan 4 Jumlah 11 e Masterplan 4 e Layanan Disabilitas. 1 Pembobotan 15% 0,90 f Pemandu lokal 3 Jumlah 11 Jumlah 20 Pembobotan 15% 0,90 VII Pemasaran Pariwisata Pembobotan 20% 2,17 V Amenitas a Memiliki MoU 1 II Kemitraan a Fasilitas Makan-Minum 1 b Digital Marketing 4 a Kemitraan eksternal 4 b Kantor Sekretariat 2 c Direct Promotion 1 b Kemitraan internal 2 c Gerai Souvenir 1 Jumlah 6 c Kontribusi kemitraan 3 d Jaringan Internet 4 Pembobotan 10% 0,33 d Keberlanjutan kemitraan 4 e Fasilitas P3K 2 VIII Konservasi Jumlah 13 f Air Bersih 3 a Kebijakan Pelestarian 4 Pembobotan 10% 0,71 g Area parkir 3 b Kelembagaan Pelestarian 4 III Atraksi Wisata h Lahan Terbuka 4 c Fasilitas Pelestarian 4 a Wisata Alam 3 i Sarana Peribadahan 4 d Pelatihan Budaya rutin 3 b Wisata Budaya 4 j Toilet 2 e Pengelolaan Limbah 4 c Wisata Buatan 3 k Homestay 4 f Mitigasi Bencana 4 d Paket Wisata 2 Jumlah 30 Jumlah 23 e Industri Kreatif 4 Pembobotan 10% 1,63 Pembobotan 10% 1,25 f Kehidupan Sosial 4 g Event Berkala 4 h Unique Selling Point 4 Jumlah 28 Pembobotan 10% 1,52
Sumber: Analisis Data (2022).
Dari data pada Tabel 2 tercatat bahwa kinerja  kelembagaan  mempunyai  nilai  akhir tertinggi  sebesar  2,17,  sedangkan  nilai terendah  yakni  kinerja  pemasaran  sebesar 0,33. Berdasarkan peringkat kinerja pengelolaan, maka kinerja pengelolaan yang dinilai  baik  dengan  range  nilai  1,29-2,58 yakni  kelembagaan,  atraksi  wisata,  dan
amenitas.  Sedangkan,  pengelolaan  yang mendapat  peringkat  cukup  dengan  nilai kurang dari 1,29, yakni kemitraan, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, pemasaran  pariwisata,  dan  konservasi.  Dari delapan kinerja pengelolaan belum ada yang dinilai mempunyai kinerja baik sekali. Hal ini sesuai  dengan  kriteria  desa  wisata  Karang
sebagai  desa  wisata  rintisan  yang  belum genap berumur satu tahun.
Analisis  delapan  kinerja  pengelolaan desa  wisata  Karang  diuraikan  secara  detil, sebagai berikut:
1. Kelembagaan
Kinerja  kelembagaan  diukur  menggunakan enam indikator, meliputi; struktur organisasi, AD/ART,  transparansi  keuangan,  database wisatawan,  masterplan,  dan  pemandu  lokal. Indikator yang mendapat skor 4
mendominasi, yakni 67% terdiri dari struktur organisasi, AD/ART, transparansi keuangan, dan master plan, seperti terlihat pada Gambar 2. Indikator yang dinilai masih lemah adalah database  wisatawan.  Sedangkan  indikator pemandu  lokal  sudah  cukup  memadahi namun  belum  optimal.  Desa  wisata  Karang sendiri  belum  mempunyai  data  kunjungan wisatawan secara detil.

## Gambar 2. Persentase Kinerja Kelembagaan Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)
Pengelola  Desa  Wisata  memiliki struktur pengurus wisata yang disahkan oleh pihak  terkait,  serta  telah  merumuskan AD/ART  sebagai  pedoman  yang  berisi peraturan  untuk  semua  anggota  pengelola desa  wisata.  Pencatatan  keuangan  sudah dilaporkan secara transparan dalam pertemuan rutin dan dikelola berbasis digital (Darwanto,  2018).  Namun  belum  ada pencatatan jumlah wisatawan yang berkunjung  di  desa  wisata.    Dalam pengelolaannya,  desa  wisata  Karang  sudah memiliki  dokumen  perencanaan  yang  sudah dijalankan  secara  berkala,  serta  memiliki pemandu  lokal  berbahasa  asing,  namun belum tersertifikasi.

## 2. Kemitraan
Kinerja  kemitraan  diukur  melalui empat  indikator,  yakni  kemitraan  eksternal, kemitraan internal, kontribusi kemitraan, dan keberlanjutan kemitraan, Nilai indikator dari kinerja kemitraan cukup merata, dengan skor 2 sampai 4, seperti terlihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Persentase Kinerja Kemitraan Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)
Dilihat dari kemitraan secara eksternal, desa wisata  karang  sudah  membangun  kemitraan dengan stakeholder mencakup  pentahelix, yakni  akademisi,  pengusaha,  komunitas, pemerintah,  dan  masyarakat. Stakeholder mempunyai kontribusi yang cukup besar dan berkelanjutan, baik  dalam  bentuk  dana cash maupun maupun inkind (Permatasari, 2022). Namun  demikian,  kemitraan  internal  masih lemah,  terlihat  dari  rendahnya  koordinasi antar  berbagai  sektor,  meliputi;  perangkat dusun, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  (PKK),  Kelompok  Wanita  Tani (KWT), pengelola destinasi, dan lainnya.

## 3. Atraksi wisata
Kinerja atraksi wisata diukur menggunakan  delapan  indikator,  yakni; wisata  alam,  wisata  budaya,  wisata  buatan, paket  wisata,  industri  kreatif,  kehidupan sosial, event berkala,  dan Unique  Selling Point .  Nilai  indikator  kinerja  atraksi  wisata didominasi  skor  4,  yakni  63%,  meliputi wisata  budaya,  industri  kreatif,  kehidupan sosial, event berkala,  dan Unique  Selling Point. Adapun  nilai  terendah  adalah  paket wisata dengan skor 2, seperti disajikan pada Gambar  4.  Desa  wisata  Karang  mempunyai potensi  yang  beragam,  namun  belum
didesain  menjadi  paket  wisata  yang  mampu menarik minat kunjungan wisatawan. Potensi wisata  yang  ditawarkan  di  desa  wisata Karang,  meliputi;  wisata  alam,  wisata budaya,  wisata  buatan,  kehidupan  sosial, tradisi  masyarakat  yang  masih  dilestarikan, event berkala, hasil industri kreatif, dan daya tarik  khusus  berupa  kebon  lesung  yang menjadi  ikon  desa  wisata  (Priasukmana, 2013).

## Gambar 4. Persentase Kinerja Atraksi Wisata Desa Wisata Karang Sumber: Analisis Data Primer (2022)

## 4. Aksesibilitas
Kinerja
aksesibilitas diukur menggunakan  empat  indikator,  meliputi; penunjuk  arah,  akses  jalan,  peta  kawasan, penerangan  jalan,  dan  layanan  disabilitas. Indikator  tertinggi  yakni  penerangan  jalan dengan  skor  4  (20%),  sedangkan  skor terendah  yakni  peta  wisata  dan  layanan disabilitas  dengan  skor  1(20%),  seperti disajikan pada Gambar 5.

## Gambar 5. Persentase Kinerja Aksesibilitas Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)
Aksesibilitas  menuju  desa  wisata  Karang sudah sangat memadahi, diantaranya tersedia penerangan  jalan  di  semua  area  dan  jalan sudah  beraspal  dalam  keadaan  baik,  tidak berlobang,  serta  mudah  dilalui  moda transportasi  kendaraan  roda  dua  dan  empat (Hadiwijoyo, 2012). Namun demikian, masih
ada yang belum terpenuhi, yakni lahan parkir yang  representatif,  peta  Kawasan,  dan layanan disabilitas.

## 5. Amenitas
Kinerja  amenitas  diukur  menggunakan 12  indikator,  meliputi;  fasilitas  makan- minum,  kantor  sekretariat,  gerai  souvenir, jaringan internet, fasilitas Pertolongan Pertama  Pada  Kecelakaan  (P3K),  jaringan listrik, air bersih, area parkir, lahan terbuka, sarana  peribadahan,  toilet,  dan homestay (Hadiwijoyo,  2012).  Nilai  tertinggi,  yakni indikator  jaringan  internet,  lahan  terbuka,
sarana peribadahan, dan homestay , sedangkan nilai terendah fasilitas makan dan minum dan gerai souvenir.
Persentase kinerja amenitas berdasarkan skor  disajikan  pada  Gambar  6.  Amenitas  di desa  wisata  Karang  yang  sudah  memadahi meliputi  jaringan  internet,  lahan  terbuka publik, sarana paribadatan, homestay , sarana air  bersih,  dan  area  parkir.  Sedangkan, amenitas  yang  masih  perlu  ditingkatkan yakni;  kantor  sekretariat  yang  belum mempunyai  gedung  tersendiri,  fasilitas kesehatan dan alat pemadam kebakaran yang belum  tersedia  secara  lengkap,  belum tersedia  kloset  duduk,  penyediaan  makanan dan minuman yang belum standar, dan belum terdapat kios atau gerai cinderamata.

## Gambar 6. Persentase Kinerja Amenitas Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)

## 6. Partisipasi Masayarakat
Kinerja  partisipasi  masyarakat  diukur menggunakan tiga indikator, meliputi partisipasi pengelolaan, partisipasi pemodalan,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Persentase  ketiga  indikator  terbagi  menjadi
dua,  seperti  disajikan  pada  Gambar  7. Partisipasi  masyarakat  yang  dinilai  tinggi yakni partisipasi pengelolaan dan pemberdayaan  masyakarat  sebesar  67%. Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan desa wisata dimulai dari proses perencanaan, operasional, pengambilan keputusan, sampai monitoring dan evaluasi (Rubiantoro, 2013). Keterlibatan tersebut memberikan kesempatan  peluang  kerja  yang  luas  bagi masyarakat  desa  wisata  Karang.  Selain keterlibatan  tersebut,  masyarakat  lokal  juga mendukung  pemodalan,  baik  dalam  bentuk uang cash maupun  fasilitas  lain,  namun masih relatif terbatas.

## Gambar 7. Persentase Kinerja Partisipasi Masyarakat Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)

## 7. Pemasaran Pariwisata
Kinerja  pemasaran  pariwisata  diukur melalui tiga indikator, yakni memiliki MoU, digital  marketing ,  dan direct  promotion . Metode  pemasaran  yang  digunakan  desa wisata  Karang  saat  ini  sudah  menerapkan pemasaran  berbasis  digital  (Juliana  dkk., 2020) yang  memadahi  terlihat  dari  nilai indikator  yang  maksimal  yakni  mendapat skor 4, namun kemitraan dengan stakeholder terkait masih relatif lemah terlihat dari MoU yang  sangat  minim  serta direct  promotion juga masih belum optimal, terlihat dari skor indikator yang kecil yakni  1, seperti  terlihat pada Gambar 8.

## Gambar 8. Persentase Kinerja Pemasaran Pariwisata Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)

## 8. Konservasi
Kinerja konservasi diukur menggunakan enam indikator meliputi; kebijakan pelestarian, kelembagaan pelestarian,
fasilitas pelestarian, pelatihan budaya secara rutin,    pengelolaan  limbah,  dan  mitigasi bencana.  Semua  indikator  mendapat  nilai maksimal,  kecuali  pelatihan  budaya  rutin yang  mendapat  skor  3  (17%),  seperti disajikan  pada  Gambar  9.  Desa  wisata Karang sudah mengimplementasikan konservasi lingkungan dan budaya. Konservasi lingkungan (Rahayu dkk., 2016) terlihat  dari  upaya  pengolahan  limbah, pengelolaan  sungai  dengan  baik,  dan penerapan  mitigasi  bencana  untuk  jaminan keselamatn bagi wisatawan yang beraktivitas wisata  di  sungai.  Konservasi  budaya diimplementasikan  dengan  pemeliharaan budaya,  meliputi  seni  kerawitan,  atraksi menumbuk  padi  menggunakan lesung ,  dan edukasi pertanian. Konservasi budaya melalui  pementasan  budaya  sudah  ada, namun  belum  diselenggarakan  secara  rutin hanya berdasarkan permintaan aau pemesanan.
Gambar 9. Persentase Kinerja KonservasiDesa Wisata Karang Sumber: Analisis Data Primer (2022)

## KESIMPULAN
Kinerja pengelolaan desa wisata Karang terdiri dari kelembagaan, kemitraan, lingkungan,  partisipasi  masyarakat,  atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan pemasaran pariwisata yang diukur menggunakan masing-masing indikator. Dari hasil  skoring  tercatat,  kinerja  pengelolaan yang dinilai baik yakni kelembagaan, atraksi wisata, dan amenitas, sedangkan yang dinilai cukup, yakni kemitraan, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, pemasaran pariwisata,  dan  konservasi.  Desa  wisata Karang  sebagi  desa  wisata  rintisan  belum mempunyai  kinerja yang dinilai baik  sekali. Dari  hasil  pengukuran  terdapat  beberapa indikator  yang  sudah  memadahi  untuk dipertahankan,  meliputi  Struktur  organisasi, dokumen  AD/ART,  transparansi  laporan keuangan, dokumen masterplan, ketersediaan pemandu  lokal,  kemitraan  dengan  pihak eksternal, kontribusi kemitraan, kebelanjutan kemitraan,  atraski  wisata  alam,  budaya,  dan buatan,  industry  kreatif,  kehidupan  sosial, penyelenggaraan  event  secara  berkala, unique selling point, kemudahan akses jalan, penerangan jalan, kelancarann akses internet, ketersediaan  air  bersih,  lahan  parkir  yang memadahi, lahan terbuka, sarana peribadahan, keterseidaan homestay, parstisipasi  masyarakat  yang  kuat  dalam pengelolaan, pemodalan, pemasaran berbasis digital, dan implementasi konservasi lingkungan dan budaya. Sedangkan indikator yang belum memadahi dan harus ditingkatkan meliputi; Pengelolaan data base wisatawan,  kemitraan  internal,  penyusunan paket wisata, ketersediaan penunjuk arah dan peta  Kawasan,  layanan  disabilitas,  fasilitas makan  dan  minum,  ketersediaan  kantor sekretariat dan gerai souvenir, fasilitas P3K, toilet  yang  memadahi,  ketersediaan  MoU, dan promosi secara langsung terhadap target market.

## SARAN
Penelitian  melibatkan  delapan  kinerja pengelolaan desa wisata yang masih bersifat luas  atau  umum,  yakni  terdiri  dari kelembagaan, aksesibilitas, partisipasi masyarkat,  amenitas,  pemasaan  pariwisata, atraksi  wisata,  dan  konservasi.  Adapun pengelolaan desa wisata sangat komplek dan melibatkan banyak aspek, diantaranya sumber  daya  manusia,  homestay,  dan kelompok sadar wisata. Penelitian selanjutnya bisa memfokuskkan pembahasan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan homestay, serta penilaian  kinerja  kelompok  sadar  wisata sebagai pengolah sumber daya yang dimiliki sebuah desa wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadiyah,  N.,  Fediyanto,  N.,  Rahma,  Z.,
Nurrachma, F. S., & Safitri, S. G. (2022). Pemberdayaan  Rintisan  Desa  Wisata Berbasis Pendampingan: Desa Ngembe, Beji,  Pasuruan. Procedia  of  Social Sciences and Humanities , 3 , 604-610. Adikampana,  I.  M.  (2017). Masyarakat . Denpasar: Cakra Press.
Arikunto.  2006.  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Asker,  S.,  Boronyak,  L.,  Carrard,  N.,  & Paddon, M. (2010). Effective community based  tourism:  a  best  practice  manual .
Sustainable Tourism Cooperative Research Centre, Gold Coast. Australia. Azni,  U.  S.,  &  Alfitri.  (2020).  The implementation  of  community  based tourism model in the development of the Semambu  Island  tourism  village,  Ogan Ilir Regency, South Sumatra. Simulacra,
3 (1), 109–120.
Baskoro  &  Cecep,  R.  (2008).  Membangun Kota  Pariwisata  Berbasis  Komunitas: Suatu Kajian Teoritis. Jurnal Kepariwisataan Indonesia , 3(1), 37-50.
Basyuni,  M.,  Bimantara,  Y.,  Siagian,  M., Wati,  R.,  Slamet,  B.,  &  Sulistiyono,  N. (2018).  Developing  community-based mangrove  management  through  eco- tourism  in  North  Sumatra,  Indonesia. IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science , 126, 012109.
Dinas  Pariwisata  D.I.Y.  2020. Kajian Sustainable Tourism Development
dalam  Pengembanngan  kepariwisataan di  DIY .  Laporan  akhir  kajian  bidang pariwisata  Dinas  Pariwisata  DIY,  160 hal.
Darwanto.  (2018).  Pengembangan  Rintisan Desa  Wisata  Berbasis  Potensi  Desa, Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Dan  Bisnis, 5(2).
Goodwin,  H.,  &  Santilli,  R.  (2009). Community-based  tourism:  A  success?.
ICRT Occasional Paper 11.
Hadiwijoyo,  S.S.  (2012). Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat (sebuah pendekatan
konsep) . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Harianja,  R.,  Putra,  R.R.,  Mustofa,  A.N.A., Pratami, M., Syahputra, A., & Surya,T.E.W. (2022). Perilaku
Berwisata  Wisatawan  Nusantara  Pasca Pandemi  Covid-19,  Pariwisata  Budaya: Jurnal  Ilmiah  Pariwisata  Agama  dan Budaya ,  7(1),34-44.
Juliana,  J.,  Lemy,  D.,  Hubner,  I.,  Pramono, R.,  Maleachi,  S.,  &  Sitorus,  N.  (2022).
Acceleration of community-based tourism  village  development  in  West
Java Province. Jurnal Pariwisata Pesona, 7 (1).
Hadi  M.J.,  Lume.,  &  Widyaningrum,  M.
(2022).  Pemetaan  Potensi  Wisata, Peluang Dan Tantangan  Pengembangan Desa Wisata Pengadangan Barat, Kabupaten  Lombok  Timur.  Journal  of Tourism and Economic, 5 (1), 32-45.
Hutagalung,  H.,  Purwana,  D.,  Suhud,  U., Mukminin, A., Hamidah, H., & Rahayu, N. (2022). Community Self-Reliance of
Rural  Tourism  in  Indonesia:  An Interpretative Phenomenological Analysis. The Qualitative Report , 27 (7), 1151- 1168. https://doi.org/10.46743/2160- 3715/2022.5215 (Q1).
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  (2012). Pedoman  pokdarwis . Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif.
Kibicho,  W.  (2008).  Community  -  based tourism: A factor - cluster segmentation approach. Journal of Sustainable Tourism , 16(2), 211-231.
Kiswantoro,  A  &  Susanto,  D.R.  (2021).
Strategi Pengembangan Desa Wonokriti Sebagai  Desa  Wisata  Edelweis  Di Kawasan  Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Journal of Tourism and Economic, 4 (2), 119-134.
Kusuma,  P.A  &  Salindri,  Y.A.  (2022).
Pengembangan  Potensi  Wisata  Di  Desa Wisata  Sidorejo  Kecamatan  Lendah Kabupaten  Kulon  Progo.  Journal  of Tourism and Economic, 5 (1), 46-62.
Maemunah  I.  (2021).  Implementation  of Cleanliness,  Health,  and  Environmental Sustainability Guidelines in Restaurants around  the  Southern  Java  Crossing Route  in  Ciamis  Regency. Budapest International  Research  and  Critics Institute  (BIRCI-Journal):  Humanities and Social Sciences , 4, 2635–2642.
Mertha,  I.W.,  Wiarti,  L.Y.,  &  Suasapha,
A.H..  (2018).  Stakeholders:  Peran  dan Kendala Pelibatannya Dalam Pengembangan  Desa  Wisata  Di  Bali,
Jurnal Kepariwisataan , 17(2), 15-23.
Mill, R.C. (2000). Tourism The International Bussines. Jakarta : PT Grafindo Persada Nugroho,  D.S.  (2018).  Community  based tourism tantangan Dusun Nglepen dalam pengembangan  desa  wisata. Jurnal Pariwisata , 5(1), 42-55.
Nurdin,  M.,  Nurmaeta,  S.,  &  Tahir,  M.
(2014)  Peran  pemerintah  daerah  dalam
pemberdayaan masyarakat petani jagung di  Kecamatan  Biringbulu,  Kabupaten
Gowa. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintah , 4(1), 66-78.
Peraturan  Gubernur  No  40,  Tahun  2020
Tentang  Kelompok  Sadar  Wisata  dan Desa/Kampung Wisata. Retrieved from: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail s/154685/pergub-no-40-tahun-2020 Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata  Berkelanjutan  (Sustainable Tourism) di Bali. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi
Dosen dan Mahasiswa , 16 (2), 164-171. Priasukmana, S., & Mulyadin, R.M. (2013). Pembangunan  desa  wisata:  pelaksanaan undang-undang  otonomi  daerah. Jurnal Info Sosial Ekonomi , 2(1), 37-44. Purnamasari,  A.M.  (2011).  Pengembangan masyarakat untuk pariwisata di kampung wisata  Toddabojo,  Sulawesi  Selatan. Jurnal  of  Regional  and  City  Planning , 22(1), 49-64. (Q2)
Putri, A.R., Purnamasari, N.L., & Elmasari,Y.L.  (2020).  Pendampingan Rintisan Desa Wisata Berbasis Teknologi. Jurnal Pasopati :
Pengabdian  Masyarakat  dan  Inovasi Pengembangan Teknologi , 2 (4). Rahayu,  S.,  Dewi,  U.,  &  Fitriana,  K.N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Penelitian Humaniora , 21(1).
Rubiantoro,  E.  A.,  &  Haryanto,  R.  (2013). Bentuk  keterlibatan  masyarakat  dalam upaya penghijauan pada kawasan hunian padat  di  Kelurahan  Serengan,  Kota
Surakarta. Jurnal Pembangunan
Wilayah dan Kota, 9 (4), 416-428
Salazar,  N.  (2012).  Community  -  based cultural  tourism:  Issues,  threats  and opportunities. Journal  of  Sustainable Tourism , 20(1), 9-22.
Sinery  &  Manusawai.  (2016).  Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan  Lindung  Wosi  Rendani.  Jurnal Manusia  Dan  Lingkungan,  23(3),  394- 401.
Suansri,  P.  (2003). Community  Based Tourism  Handbook .  Thailand:  Rest Project.
Sudarmadji,  S.S,  M.,  &  Widyastuti,  R.H. (2011).  Konservasi  Mata  Air  Berbasis Masyarakat di Unit Fisiografi Pegunungan Baturagung, Ledok Wonosari dan Perbukitan Karst Gunung
Sewu, Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Tekno Sains , 1(1).
Sudiasmo, F., & Yefi , D.N.H. (2021). Model Konservasi Berbasis Masyarakat Dalam Desa  Wisata  Di  Desa  Pujon  Kidul Kabupaten  Malang.  Jurnal  Reformasi, 11(1), 97-108.
Sunarjaya,  I.G.,  Antara,  M.,  &  Prasiasa, D.P.O.  (2018).  Kendala  Pengembangan Desa  Wisata  Munggu,  Kecamatan Mengwi,  Badung. JUMPA 4  (2),  215  – 227
Surjanti,  J.,  Soejoto,  A.,  Seno,  D.N,  &
Waspodo.  (2020).  Mangrove  forest ecotourism:  Participatory  ecological learning  and  sustainability  of  students’ behavior  through  self-efficacy  and  self- concept. Social  Sciences  &  Humanities Open , 2: 100009.
Unair News. (2021). Kategori Desa Wisata di
Indonesia Berdasarkan Pengembanganya. Retrived from https://news.unair.ac.id/2021/08/03/kate gori-desa-wisata-di-indonesia- berdasarkan-pengembanganya/?lang=id
3 agustus 2021,
Weaver,  D.  (2010).  Community-based tourism  as  strategic  dead-end. Tourism Recreation Research , 35(2), 206–208
Yamashita,  S.  (2011).  Community-Based Associations  for  Sustainable  Tourism Development:  Fostering  Sustainable Development  in  Developing  Countries. Digitala V etenskapliga Arkivet .
Retrieved  from  http:  //www.diva  - portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2% 3A465809&dswid=578 Yoga, M.S., Atabuy, F.E.Y., & Widhi, A.E.P.
(2017). Evaluasi Community-Based Tourism Terhadap Perkembangan Sosial
Ekonomi  Masyarakat  Lokal  Pantai Pandawa,  Bali. Prosiding  Seminar  dan Call  For  Paper .  20-21  Oktober  2017, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas  Muhammadiyah  Sidoarjo,
Sidoarjo – Indonesia.
Zakaria,  F.,  &  Suprihardjo,  D.  (2014).
Konsep  pengembangan  kawasan  desa wisata  di  Desa  Bandungan,  Kecamatan Pakong,  Kabupaten  Pamekasan. Jurnal Teknik Pomits, 3 (2), 245-249.