FILSAFAT HUKUM PANCASILA:

## ANTARA CITA IDEAL HUKUM DAN NILAI PRAKSIS
Oleh: Fokky Fuad*

## ABSTRACT
Pancasila in giving meaning often changes according to time and space. For those reasons, the Pancasila as part of the School of Philosophy of Law is not to be in a vacuum. He unearthed by our Founding Fathers thought that looking for the basic values for the creation of the State of Indonesia from sediment values of the nation. The magical religious values and solidarity expressed by the Bung Karno as mutual assistance has undergone a shift in meaning according to time and space. The Clash that has occurred creating adaptive values as a form of dialogue processes between the value.
Keywords: Pancasila, legal philosophy, core values, social change.

## PENDAHULUAN
Pendekatan  filsafat  terhadap  hukum selalu mempertanyakan nilai yang mendasar dari  hukum.  Apakah  hakikat  hukum  yang sesungguhnya,  apakah  kekuatan  mengikat dari  hukum,  apakah  tujuan  hukum.  Filsafat hukum Pancasila berupaya menggali apakah kakikat  hukum  dalam  kerangka  filsafat hukum  Pancasila.  Apakah  tujuan  hukum dalam  kerangka  Pancasila.  Jika  dikatakan hukum  memiliki  tujuan  mencapai  keadilan, lalu  keadilan  macam  apa  yang  hendak dicapai  dalam  Mazhab  Hukum  Pancasila. Jika  keadilan  sebagai  tujuan  hukum,  maka Filsafat  hukum  alam  telah  memposisikan dirinya  secara  universal  sebagai  pendukung konsep keadilan hukum.
Pertanyaan  bersifat  radikal  atas makna-makna  hukum  menurut  Pancasila
menjadi  hal  yang  menarik  untuk  dikaji setidaknya disebabkan oleh dua hal:
Pertama,  bahwa  Pancasila  dikatakan sebagai  filosofi  bangsa  Indonesia.  dalam kerangka  filsafat,  Pancasila  akan  menerima perubahan-perubahan pemaknaan mengingat konsep  filsafat  adalah  relatif  dalam memandang segala hal. Pemaknaan
Pancasila  tentunya  harus  bersifat  terbuka atas pemaknaan-pemaknaan baru terhadapnya.  Kebenaran  akan  Pancasila tidak  pernah  dapat  dinyatakan  baku  dan absolut,  melainkan  kebenarannya  selalu terus  dibuka  untuk  mencari  kebenaran- kebenaran  yang  baru.  Pada  saat  yang  sama Pancasila  juga  dinyatakan  sebagai  ideologi. Kebenaran  ideologis  tentunya  tidak  sama dengan kebenaran filsafat, karena kebenaran ideologis akan menerima kebenaran sebagaimana  adanya.  Kebenaran  ideologis
* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Memperoleh gelar doktor dari Universitas Indonesia dengan konsentrasi antropologi hukum
diyakini  sebagai  hal  yang  benar  tanpa mempertanyakan  hakikat  segala  sesuatu,  ia dianggap  benar  karena  ia  diterima  sebagai yang  benar  (Kaelan  2010:117).  Dalam konteks  filsafat  hukum  akankah  juga melihatnya  sebagai  sebuah  kebenaran  tanpa mempertanyakan nilai kebenaran tersebut.
Kedua,  bahwa  Pancasila  diletakkan sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum, maka  setiap  aturan  hukum  yang  memiliki posisi di bawah Pancasila sebagai grundnorm harus mendasarkan  rasio logisnya  pada  Pancasila  dan  tidak  boleh bertentangan  dengannya.  Dalam  konteks penerapan nilai-nilai filsafat hukum
Pancasila  pada  setiap  aturan  hukum  dan perundangan  di  Indonesia,  segenap  aturan hukum  Indonesia  berinteraksi  dengan  isme- isme  yang  berlaku  pada  masyarakat Internasional. Interaksi tersebut juga bermakna  terjadinya  proses  interaksi  antara Filsafat  Hukum  Pancasila  dengan  Filsafat Hukum  lainnya,  yaitu  filsafat  hukum Sosialisme,  filsafat  hukum  alam,  filsafat hukum  murni.  Dimanakah  letak  filsafat hukum alam dalam inetraksi tersebut.
Ketiga,  bahwa  Filsafat  Hukum Pancasila digali dari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang telah ada sejak ribuan tahun yang  lalu.  Filsafat  hukum  Pancasila  dengan demikian lahir dari perasaan dan pengetahuan Bangsa Indonesia atas diri dan lingkungannya.  Dengan  demikian  akankah dapat  dinyatakan  bahwa  Filsafat  Hukum
Pancasila  sebagai  seumber  dari  segala sumber  hukum  hanya  dapat  diberlakukan pada negara yang berfilsafat Pancasila yang tentunya  hanya  Indonesia.  Mazhab  Filsafat hukum  Pancasila  dengan  demikian  tidak dapat  memberikan  warna  bagi  masyarakat hukum  Internasional  mengingat  sifatnya yang hanya hanya berlaku pada lingkungannya  yaitu  Indonesia.  jika  dilihat dari  Mazhab  Hukum  Sosialis,  Mazhab Hukum  alam,  Mazhab  Hukum  Faminisme, Mazhab Hukum Islam, dan sebagainya yang berlaku  tanpa  melihat  batas-batas  budaya dan religi.

## DILEMATIK FILSAFAT HUKUM PANCASILA
Hukum hingga kini belum menemukan pengertian yang tunggal, setiap orang dapat memberikan warna, pengertian, dan  pemaknaan  atas  arti  hukum.  Perbedaan cara  pandang  terhadap  hukum  melahirkan beragam  mazhab  atau  aliran  dalam  hukum, dimana  masing-masing  mazhab  berusaha untuk meberikan tafsiran-tafsiran terhadapnya.  Mazhab  filsafat  hukum Pancasila  juga  berupaya  untuk  memberikan pemaknaan-pemaknaan  atas  arti  hukum. Disinilah  dimulai  sebuah  ontologi  atas hukum dengan sudut pandang Pancasila.
Pancasila  mengandung  lima  sila sebagai landasan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila  terdiri  atas  lima  nilai,  yaitu:  nilai
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan,  nilai  permusyawaratan,  dan  nilai keadilan  sosial.  Nilai-nilai  Pancasila  itu menjadi  ruh  dari  hukum  yang  akan dibentuk,  sehingga  hukum  yang  berlaku memuat kesadaran akan bertuhan,
memuliakan manusia, mempersatukan
beragam golongan, mengutamakan musyawarah,  dan  adil.  Jika  kelima  nilai dasar  pembentuk  hukum  disatukan,  lalu apakah  wujud  dari  hukum  tersebut? Kesemua  nilai  menyatu  menjadi  sebuah nilai  utama  yaitu  gotong-royong.  Hukum yang tercipta  akan  diartikan  sebagai  hukum gotong-royong, sebuah hukum yang membangun  segenap  komponen  bangsa dalam  sebuah  kerjasama  tradisional  berupa gotong-royong  (Soekarno  2005:2-3).  Jika pemaknaan  atas  mazhab  filsafat  hukum menjadi  hukum  gotong-royong,  akankah nilai-nilai itu masih ada dalam situasi zaman yang telah berubah?
Gotong-royong  bermakna  adanya kebersamaan  dan  sikap  saling  tolong- menolong diantara individu dalam masyarakatnya.  Manusia  memahami  bahwa dirinya  tidak  dapat  hidup  sendiri  tanpa bantuan  orang  lain,  manusia  akan  selalu hidup  bersama  dengan  manusia  yang  lain. Ketika  ia  menyadari  bahwa  dirinya  tidak dapat  hidup  sendiri  dan  bergantung  pada orang  lain,  maka  ia  wajib  menjalin hubungan  baik  dengan  sesamanya.  Dalam berbuat  ia  berbuat  bersama  dengan  orang
lain  terdorong  oleh  jiwa  yang  duduk  sama rendah dan berdiri sama tinggi (Koentjaraningrat  2000:62).  Hukum  yang terbentuk tentunya mencerminkan nilai-nilai gotong-royong  yang  telah  dianut  selama berabad-abad ini.
Jika Pancasila menjadi sumber dari segala  sumber  hukum,  maka  Pancasila ditempatkan sebagai landas etik dari hukum. Pancasila  tergali  dari  beragam  nilai  budaya bangsa  dan  kemudian  menjadi  bahan  dasar pembentuk  hukum  yang  ideal.  Filsafat hukum  Pancasila  tentunya  secara  logis mengutamakan  sifat  komunal  dibandingkan sifat individual. Penciptaan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat luas dan  bukan  mengutamakan  kepentingan individu. Jika kepentingan individu diutamakan  maka  nilai  itu  bertentangan dengan landasan etik hukum Pancasila yaitu gotong-royong.  Hukum  yang  tercipta menjadi  gugur,  ketika  ia  bertentangan dengan landas etik utamanya.
Nilai-nilai komunal berupa kebersamaan  yang  kuat  bermuara  pada sebuah  perasaan  yang  sama  sederajat  pada sesama.  Konsep  hidup  ini  dianut  oleh masyarakat  pedesaan  yang  merasa  senasib, dan  semua  beban  harus  dibagi  diantara anggota-anggota  masyarakatnya.  Nilai-nilai komunal  ini  juga  diikat  oleh  nilai  religius, dimana  setiap  orang  merasa  bahwa perbuatan  yang  ia  lakukan  tidak  lepas  dari adanya  kekuatan-kekuatan  magis  yang
mempengaruhinya. Dua sifat  dasar manusia pedesaan tercermin dalam semangat gotong- royong,  dan  inilah  yang  menjadi  bahan utama  filsafat  hukum  Pancasila:  religiusitas dan kebersamaan. Nilai religiusitas
(Ketuhanan)  dan  kebersamaan  tampaknya memunculkan  sebuah  kemiripan  ataupun persamaan  tertentu  dengan  mazhab  hukum Islam:  Ketuhanan  ( habluminallah )  dan kemanusiaan
dalam kebersamaan
( habluminallah ).
Jika  Mazhab  Hukum  Pancasila memberikan  arti  bahwa  hukum  yang  benar adalah  hukum  yang  memuat  nilai-nilai religiusitas (Kartohadiprodjo 2010:248) dan nilai-nilai  kebersamaan,  lalu  darimanakah hukum Pancasila memperoleh daya mengikatnya?  Daya  pengikat  hukum diperoleh  dari  sebuah  kekuatan  Negara sebagai  bentuk  kesatuan  individu-individu. Dalam  konteks  masyarakat  pedesaan, gotong-royong  merupakan  nilai  utama membangun  diri  mereka.  Penguasa  desa yaitu  kepala  desa  memerintah  mereka dengan  nilai-nilai  yang  berlaku.  Dalam konteks  bangsa,  maka  kekuasaan  untuk memaksa diserahkan kepada negara sebagai sebuah kekuatan luhur yang mempersonifikasi  moral  religius  dan kebersamaan.  Negara  bangsa  dalam  hal  ini sebagai kesatuan individu-individu membangun  bangsa  menerapkan  hukum dengan nilainya yang religius dan mengutamakan  nilai  kebersamaan.  Lalu
dimanakah  letak  hak  individu  juga penghormatan atas hak azasi manusia dalam sebuah  negara  bangsa  yang  religius  dan mengutamakan nilai kebersamaan ini?
Hak individu memperoleh tempatnya dalam  hukum  Pancasila,  hak  individu  tetap dihormati  dan  tidak  kehilangan  tempatnya. Jika  Ketuhanan  adalah  basis  utama  dalam membentuk  Hukum  Pancasila,  maka  secara logis  Tuhan  menjadi  tauladan  masyarakat hukum  Pancasila.  Tuhan  menerima  amal kebajikan  baik  secara  individu,  maupun secara  berkelompok  (jamaah).  Tuhan  akan memeriksa amal kebaikan setiap makhlukNya  secara  adil.  Maka  nilai-nilai individu  memperoleh  kekuatannya  disini. Ketika  Tuhan  menerima  kebajikan  setiap anak cucu Adam,  maka  masyarakat Hukum Pancasila  menilai  setiap  kebajikan  dan  juga amal  bakti  individu-individu.  Hak  individu harus dihormati karena Tuhan menghormati setiap  hak  individu.  Ketika  hak  individu juga  diakui  dan  dihormati,  sedangkan  hak komunal  juga  menjadi  landasan  hukum Pancasila,  lalu  bagaimana  hubungan  antara hak individu dan hak komunal?
Pancasila  sebagai  pandangan  hidup bangsa  Indonesia  digali  dari  nilai-nilai budaya bangsa Indonesia
yang mengutamakan  nilai  kegotong-royongan. Dalam  keadaan  ini,  maka  Pancasila merupakan  sebuah  ideologi  bangsa.  Dalam tataran ideologi maka kita menerima sebagai sebuah  hal  yang  bersifat  benar  apa  adanya.
Sebuah  kebenaran  yang  datang  karena besarnya keyakinan seseorang atas kebenaran  itu  sendiri.  Ketika  Pancasila diletakkan  sebagai  landasan  filsafat,  maka terbuka  kesempatan  untuk  menerima kebenaran  yang  baru,  karena  sifat  dari kebenaran  Filsafat  yang  relatif.  Ketika  ia diletakkan  sebagai  fondasi  ideologi  ia  tak berubah, tetapi ketika ia berada dalam ranah filsafat  ia  akan  menerima  dan  terbuka terhadap hal yang baru.
Filsafat  hukum  mengajarkan  setiap pihak  untuk  bijaksana  atas  setiap  nilai kebenaran. Filsafat hukum Pancasila sebagai landasan filsafat yang benar karena ia sesuai dengan  budaya  asli  bangsa  yaitu  kegotong- royongan.  Jika  gotong-royong  adalah budaya  ideal  yang  menyatukan  berbagai komponen  anak  bangsa,  maka  setiap  cita ideal  hukumpun  mengacu  pada  semangat kegotong-royongan  tersebut.  Pertanyaan selanjutnya  adalah:  apakah  Pancasila diterima  secara  filosofis  hukum  hanya karena adanya kesesuaian-kesesuaian semata  pada  akar  budaya?  Budaya  adalah struktur  organis  manusia,  budaya  diterima dengan  sikap  pasif,  dan  dengan  demikian maka  budaya  mendekati  sebuah  kebenaran ideologis  dibandingkan  kebenaran  filosofis. Dalam tataran filosofis kita terus mempertanyakan makna-makna, kita
mempertanyakan  mengapa  kita  menerima Pancasila sebagai sebuah kebenaran filosofis?  Tentunya  hal  ini  bukan  sekedar
kesesuaian  atau  ketidaksesuaian,  melainkan terdapatnya landasan logika atas penerimaan Pancasila  sebagai  sebuah  Filsafat,  sehingga kemudian  ia  dijadikan  muara  atas  segenap hukum yang berlaku di Indonesia.
Filsafat  hukum  Pancasila  meng- andung  makna  gotong-royong,  gotong- royong  adalah  keadaan  dimana  setiap komponen  bersatu  untuk  mencapai  tujuan yang  didambakan  bersama.  Tujuan  bangsa ini  tertuang  dalam  Konstitusi  Negara Republik  Indonesia  1945:  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  ikut  menjaga  ketertiban dunia. Mengapa bangsa ini ada adalah untuk mewujudkan  ketiga  tujuan  itu  dengan  cara kegotong-royongan diantara anak-anak bangsa.  Kita  adalah  bagian  dari  masyarakat internasional,  dan  kita  memandang  bahwa diri kita bersama dengan bangsa-bangsa lain bersama-sama  mewujudkan  masyarakat yang  damai  dengan  menghapus  segala bentuk  penjajahan  karena  tidak  sesuai dengan  perikemanusiaan  dan  peri  keadilan. Semangat  nilai  kegotong-royongan  ini  kita jadikan  sebagai  cara  membangun  hubungan dengan bangsa lain, bahwa dalam menyelesaikan  permasalahan  internasional, selayaknya  kita  melakukannya  secara bergotong-royong.  Kita  menyadari  bahwa tanpa  adanya  semangat  kegotong-royongan ini tak mungkin kita mampu menyelesaikan beragam masalah.
Dalam masyarakat hukum Pancasila, hukum-hukum  yang  melindungi  hak-hak komunal lebih utama dibandingkan hak-hak individu (Kartohadiprodjo 2010:247). Setiap pembentukan hukum dengan demikian harus mengarah pada nilai dasarnya sebagai bahan baku hukum yang utama, yaitu: kebersamaan.  Pertanyaan  selanjutnya  yang sangat krusial adalah apakah hukum-hukum dan peraturan perundangan harus
beradaptasi  dengan  nilai  dasar  filsafat hukum Pancasila sedangkan kondisi realitas begitu  berbeda  dengan  adanya  perubahan zaman dengan masuknya
nilai individualisme? Benturan-benturan ini dicoba dibahas dalam pembahasan berikut.

## BENTURAN  NILAI  DAN  IDE  AKIBAT PERUBAHAN SOSIAL
Benturan  nilai  luhur  Pancasila dimaksudkan  sebagai  masuknya  nilai-nilai baru  ke  dalam  nilai-nilai  luhur  Pancasila, beberapa benturan nilai tersebut, yaitu:
1. Benturan  nilai  religiusitas  dengan nilai materialisme.
Nilai  religius  bersumber  pada pengakuan  adanya  kekuatan  Tuhan  yang mengendalikan  segenap  perilaku  manusia. Manusia Indonesia menyadari bahwa segala bentuk  perbuatan  adalah  atas  perkenannya, dan  untuk  itu  maka  dorongan  untuk  selalu menempatkanNya  dalam  ruang  hidup manusia Indonesia adalah hal yang logis dan
rasional. Nilai-nilai religiusitas ini kemudian dicoba  untuk  dituangkan  dalam  bentuk hukum  sebagai  sarana  wujud  pencapaian keadilan  dan  ketertiban  manusia  Indonesia. Nilai-nilai  religius  yang  tertuang  dalam setiap  bentuk  hukum  kemudian  bertemu dengan  nilai-nilai  individualisme  sebagai bentuk konsekuensi logis manusia Indonesia menyatakan  dirinya  bagian  dari  masyarakat Internasional.  Nilai-nilai  tradisional  yang magis  religius  sebagai  bahan  bakar  utama pembentuk  hukum  Indonesia  mewarnai hukum-hukum  internasional,  demikian  pula nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  hukum internasionalpun  mewarnai  nilai  dan  norma hukum  Indonesia.  Nilai  materialisme memasuki  ruang-ruang  ide  dan  cita  hukum yang  bersifat  magis  religius.  Nilai-nilai magis  religius  yang  mengakui  kebenaran immateriil  bertemu,  sekaligus  berdialog dengan nilai-nilai materialisme.
Penolakan  dan  penerimaan  akan nilai-nilai  baru  turut  mewarnai  nilai  filsafat hukum  Pancasila.  Pemaknaan  Pancasila sebagai  satu-satunya  yang  benar  dalam sistem  hukum  Indonesia  mulai  berubah, hukum  Indonesia  pun  akhirnya  mencoba beradaptasi  dengan  pergaulan  hukum Internasional. Hukum-hukum yang melindungi  hak-hak  individu  secara  kuat mencoba  mendominasi  dan  mempengaruhi nilai-nilai  hukum  yang  bersifat  immateriil. Menjadi  logis  ketika  terdapat  nilai kebenaran  yang  baru  kemudian  mengganti
nilai-nilai  kebenaran  lama.  Nilai  dasar materialisme  mulai  menggusur  ide-ide hukum religius.
Pada satu titik  maka kebenaran baru akan  menggusur  kebenaran  lama  secera penuh,  apakah  hal  itu  juga  melanda  cita hukum  Pancasila  sebagai  sebuah  hukum yang  ideal  bagi  Bangsa  Indonesia?  Secara empiris hukum-hukum baru yang bernuansa immateri  mulai  tergantikan  walau  tidak sepenuhnya  tergantikan.  Hukum-hukum ekonomi  sebagai  bentuk  perwujudan kesejahteraan  rakyat  mendominasi  sistem hukum Indonesia. Masuknya investasi guna mempercepat  proses-proses  pembangunan Negara  Indonesia    menciptakan  hukum investasi  yang  mendukung  prediktibilitas berinvestasi  di  Indonesia.  Secara  konkrit hukum  adat  yang  mengusung  gagasan hukum  yang  magis  religius  tidak  lagi mampu  membendung  masuknya  ide-ide hukum  yang  baru.  Begitu  sulitnya meletakkan  Hukum  Ekonomi  dalam  ranah hukum  yang  bercorak  magis  religius,  atau bahkan dikatakan mustahil.
Pembangunan  manusia  Indonesia adalah  pembangunan  materiil  dan  sipritaul. Pembangunan  materiil  secara  nyata  tampak pada  pembangunan  eknomi,  pembangunan immatiriil tampak nyata pada pembangunan manusia  Indonesia  melalui  pendidikan. Pembangunan pendidikan tentunya mengharapkan  hasil  berupa  peningkatan manusia  yang  berkualitas  yang  mampu
bersaing  di  tataran  global.  Pembangunan manusiaini  menunjukkan  sebuah  konsep membangun  alam  fikir  manusia  Indonesia. membangun  alam  fikir  bukanlah  mem- bangun  dan  menciptakan  sebuah  produk kebendaan  materi.  Ia  tidak  tampak  sebagai produk  fisik  melainkan  akan  nyata  dalam bentuk  pola  kerangka  fikir.  Pembangunan manusia  ketika  bersentuhan  dengan  nilai- nilai  materi,  maka  akan  berubah  menjadi pembangunan  manusia  sebagai  produk kebendaan untuk meraih nilai-nilai kebendaan  materi.  Pendidikan  berubah menjadi  industri,  ilmu  dipersonifikasikan dalam  bentuk  gelar  untuk  memenuhi standarisasi  mutu  tertentu.  Menentukan kemampuan  fikir  manusia  kemudian  dilihat dari  seberapa  tinggi  ia  meraih  gelar-gelar akademis,  sehingga  pendidikan  adalah memproduk  gelar.  Menerapkan  ilmu  sesuai dengan kebutuhan industri berarti menyerahkan  ilmu  pengetahuan  pada permintaan pasar. Hukum ekonomi menentukan  isi  dari  kualitas  manusia, keberhasilan  akan  dilihat  dari  pencapaian gelar  serta  besaran  uang  yang  akan diperoleh.
Pendekatan  hukum  atas  manusia tentunya  tidak  menyalahkan  nilai-nilai kebendaan  sepenuhnya,  karena  manusia terdiri atas unsur materi dan immateri. Pada benturan  nilai  religius  dengan  immateri  ini adalah ketika terjadi penemtan nilai manusia sebagai  unsur  benda  satu-satunya.  Marwah
ide  dan  cita  hukum  Pancasila  menghadapi sempitnya  ruang  gerak  dinamika  sosial dalam  persaingan  merebut  setiap  ide-ide kemanusiaan  itu  sendiri.  Manusia  sebagai unsur  immateri-materi-psikologis  menjadi manusia  materi  semata,  dan  hukum mendorong penciptaan kondisi-kondisi tersebut.      Bahwa grundnorm Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum sesuai  dengan  ajaran stufentheorie hanya menjadi ide dan cita hukum ideal. Ia hanya menjadi kristal indah  milik para dewa yang sulit  untuk  diwujudkan  dalam  ruang-ruang sosial manusia Indonesia.
Ketika  dorongan  materi  menemukan titik  pemenuhan  kepuasan  optimum,  maka manusia memiliki sifat dasar untuk mencoba kembali  kepada  nilai  dasarnya.  Begitu banyak  desakan  masyarakat  kemudian menyadari  bahwa  diperlukan  nilai-nilai immateri  pada  sosok  manusia  dan  hukum. Hukum menjadi sebuah kekuatan yang tidak semata-mata berbahan baku materi kebendaan  semata,  hukum  juga  akhirnya disadari  memerlukan  nilai-nilai  immateri (Faiz al Jawahir 2012). Ketika hukum hanya memiliki ide materi, maka terjadi kehancuran  nilai-nilai  kemanusiaan,  dan manusia  menyadari  perlu  mengembalikan nilai  kemanusiaan  pada  tempat  yang semestinya.  Disinilah  Filsafat  Hukum Pancasila memperoleh momentumnya kembali, ketika ide-ide materialisme menemukan  kegagalan  dalam  membangun
manusia.  Eropa  mengalami  kehancuran ekonomi,  karena  terbukti  hukum  ekonomi kapitalisme gagal membangun kesejahteraan yang diharapkan.
Penjajahan pada hakikatnya merupakan  perwujudan  semangat  materi kebendaan  untuk  memperoleh  kekuasaan atas  nilai-nilai  materi  kebendaan:  tanah- tanah jajahan  dan penghisapan manusia atas manusia.  Pancasila  dan  penolakan  atas penjajahan  dengan  menunjung  tinggi kemerdekaan  sebagai  hak  segala  bangsa menunjukkan  adanya  penolakan  atas kebendaan materi sebagai upaya dehumanisasi.  Kemerdekaan  adalah  hak manusia, dan kemanusiaan menolak penjajahan.  Ide  dan  cita  hukum  gotong- royong  dicoba  kembali  untuk  diaktualisasi diterapkan  dalam  hukum  undang-undang. Dalam  konteks  ini  maka  moral  wajib mendapatkan  posisi  dalam  hukum  undang- undang.  Moral  sebagai  ide  immateri manusia  akan  menentukan  berjalannya hukum  sesuai  dengan  ide  dan  cita  Hukum Pancasila.
2. Benturan Nilai Gotong-Royong dengan Nilai Individualisme Gotong-royong adalah
ide kebersamaan,  persatuan.  Hukum  Pancasila membangun manusia sebagai satu kesatuan, kebersamaan dan tentunya dalam perjalanan membangun  sebuah  sistem  hukum  yang mendukung  ide  dan  cita  hukum  tersebut
akan  bertemu  dengan  nilai  hukum individualisme.  Kebersamaan  membentuk perilaku  dan  rasa  kebersamaan  diantara anggota-anggotanya, hukum bertindak untuk menyelamatkan  kebersamaan  tersebut.  Ide Hak  Azasi  Manusia  merupakan  ide individualisme  secara  historis.  Ketika  ia bertemu  dengan  nilai  gotong-royong,  maka iapun  mewarnai  hukum  tersebut.  Ide  hak azasi  manusia  dalam  ranah  budaya  selalu berada  dalam  posisi  inferior  ketika berhadapan  dengan  ide-ide  masyarakat komunal.
Hak  azasi  manusia  dalam  bentuk masyarakat  komunal  diakui  sepanjang  ia mampu mendorong stabilitas sosial komunal.  Pada  kaitan  ini  terjadi  pewarnaan atas  nilai-nilai  komunal  yang  meng- utamakan  ide  dan  cita  hukum  komunal gotong  royong  dengan  ide  dan  cita  hukum individu  melalui  perlindungan  individu- individu.  Manusia  dalam  masyarakat komunal  menyadari  bahwa  hidupnya bersama  dengan  orang  lain,  ia  hidup  untuk bersama  dengan  sesamanya.  Ia  bukanlah makhluk tunggal yang hanya mementingkan kesadaran diri sebagai titik awal berbuat dan bertindak.  Ketika  ia  sadar  bahwa  dirinya bagian  dari  yang  lebih  luas,  ia  bagian  dari alam  semesta.  Bahkan  ia  menyadari  bahwa setiap  tindakan  yang  ia  lakukan  selalu dikaitkan dengan manusia yang lain maupun alam lain. Ia adalah gabungan dari makhluk sosial dan makhluk religi.
Nilai-nilai  individual  melihat  bahwa manusia dilahirkan bebas dan sederajat free and equal. Dalam  konsep  bebas  dan sederajat ini, maka manusia sebagai sumber dari kehidupan alam. Alam diciptakan untuk manusia, dan sekaligus ditundukkan kepadanya.  Manusia  menjadi  pusat  dari alam  semesta  (antroposentris).  Nilai-nilai ide memuliakan manusia dalam kemanusiaannya mendorong semangat manusia sebagai individu. Masyarakat harus menghormati  hak-hak  individu,  karena  ia ada  untuk  mencipta  masyarakat.  Individu adalah bahan utama penciptaan masyarakat, sehingga  secara  logis  nilai-nilai  individu menempati posisi tertinggi. Konsep persamaan  hak,  persamaan  kedudukan  laki- laki  dan  perempuan,  persamaan  atas  segala aspek  kehidupan  menuntut  penciptaan kesetaraan berbagai bidang.
Nilai-nilai ini tertuang dalam piagam hak  azasi  manusia  PBB  sebagai  bentuk penindasan manusia atas manusia yang lain. Nazisme  menciptakan  dehumanisasi  atas kelompok  Yahudi  di  Eropa.  Konsep pembangunan  manusia  yang  mengususng ide  dan  gagasan  individu  ini  segera menempati tempatnya yang terhormat dalam masyarakat.  Manusia  terdiri  atas  fisik jasmani,  jiwa  yang  merasa,  akal  yang berfikir.  Ketiga  menyatu  dalam  diri manusia.  Dalam  pemaknaan  fisik,  maka manusia  terdiri  atas  berkumpulnya  daging dan darah yang merasakan sakit secara fisik.
Secara fisik manusia membutuhkan perlindungan  sehingga  kemudian  akalnya bergerak untuk  menciptakan produk-produk yang  mampu  melindungi  fisiknya.  Proses berfikir  akal  dengan  kekuatannya  tersebut menimbulkan  kebudayaan.  Manusia  juga terdiri komponen jiwa yang merasakan nilai salah dan benar, baik dan buruk. Salah satu komponen lainnya yaitu ruh yang merupakan  ide  kreasi  Tuhan  dalam  diri manusia (Albert Y. Dien 2009).
Nilai-nilai  individualisme  meng- usung sebuah kemandirian bangsa. Kemandirian  ini  sangat  dibutuhkan  dalam proses-proses  persaingan  bangsa  Indonesia dengan  bangsa-bangsa  lain  di  dunia.  Nilai- nilai  kemandirian  dalam  artian  positif menjadikan  sebuah  bangsa  menjadi  bangsa yang  unggul  dalam  berkompetisi,  karena  ia akan  mengoptimalkan  segenap  kemampuan bangsa  tersebut  untuk  bersaing  secara global.  Nilai-nilai  individualisme  juga memiliki  sisi  negatif  bagai  dua  sisi  mata uang,  seperti  yang  terjadi  pada  Bangsa Amerika.
Nilai-nilai  individualisme  sangat terasa  dalam  semangat  membangun  jiwa bangsa Amerika. Pencarian kebahagiaan the pursuit of happiness oleh  bangsa  Amerika melalui  Deklarasi Kemerdekaan  melahirkan pendewaan  kebendaan.  Bangsa  Amerika individualisme, materialisme, serta sekularisme  merupakan  jati  diri  Bangsa Amerika.  Kejahatan  seperti  perjudian,
pelacuran, perdagangan minuman keras, dan obat  bius  telah  menjadi  keuntungan  yang tinggi,  dan  kesemuanya  ini  bersumber  pada nilai-nilai  individualisme.  Mengutamakan “aku”  dalam  semangat  kehidupan  ini  akan berimbas  pada  kekosongan  jiwa  karena hilangnya  ruh  dan  semangat  ketuhanan dalam diri (Hasibuan 2013).
Nilai-nilai individualisme yang mengusung ide kebebasan tanpa batas perlu dikawal  oleh  ide  dan  cita  hukum kebersamaan.  Kebebasan  manusia  tanpa batas  perlu  dibatasi,  bahwa  kebebasan seseorang  dibatasi  oleh  kebebasan  orang lain.  Manusia  sebagai  makhluk  Tuhan, menyadari  bahwa  ia  hidup  bersama  dengan makhluk  Tuhan  yang  lain.  Disinilah munculnya  nilai  kesadaran  bahwa  ia  juga sebagai manusia religius sekaligus. Terdapat dua  komponen  utama  dalam  diri  manusia Indonesia:  komponen  individu  sebagai makhluk  Tuhan  yang mandiri  dan komponen  sosial  sebagai  bagian  dari masyarakat.  Manusia  menyadari  dirinya bahwa  ia  sebagai  mahluk  Individu merupakan bagian dari masyarakat (makhluk  sosial)  dan  makhluk  individu. Manusia  selalu  terus  berupaya  untuk mencari  kebenaran  melalui  akal  fikirnya. Tarik-menarik  antara  kepentingan  individu dan  kepentingan  sosial  terus  menciptakan tesa dan  antitesa. Disinilah perlu diciptakan sebuah  sintesa  sebagai  hasil  dari  proses-
proses dialogis antar nilai individu dan nilai kegotong-royongan.
Pembangunan manusia adalah pembangunan  manusia  sebagai  mahluk individu  dan  juga  makhluk  sosial.  Tekanan akan  kedua  hal  bukanlah  yang  mudah. Benturan nilai-nilai Pancasila yang mengusung  ide  gotong-royong,  keber- samaan, kekeluargaan, komunalisme dan ide individualisme mandiri menciptakan sebuah proses-proses  dialog  dalam  ruang  filsafat hukum.  Pembentukan  hukum  dalam  ranah cita  dan  ide  Pancasila  berupaya  untuk mengadopsi  dua  sistem  tata  nilai  dalam sebuah  sistem  hukum.  Pada  konstitusi Indonesia  sebagai grundnorm dari  segenap peraturan  hukum  Indonesia  meletakkan sebuah penghargaan atas hak azasi manusia.
Aktualisasi nilai
Pancasila selayaknya  mengadopsi  setiap  pembaruan- pembaruan  yang  muncul  dan  mewarnainya. Sebagai  landasan  filosofis,  Pancasila bersikap  terbuka  dan  pemaknaan  nilai-nilai Pancasila  harus  melihat  keragaman  dan bukan  diinterpretasikan  sesuai  kehendak rezim-rezim  yang  berkuasa.  Pancasila sebagai  sebuah  filsafat  maka  ia  akan menerima  pemaknaan-pemaknaan  sesuai dengan kondisi kultur masyarakat Indonesia yang  beragam.  Nilai-nilai  Pancasila  yang digali  oleh  Bung  Karno  dari  kebudayaan bangsa,  tentunya  dikembalikan  lagi  kepada bangsa  yang  beragam  budaya  ini  sebagai pemilik ide Pancasila. Nilai-nilai keragaman
dipersatukan  dengan  ide  gotong-royong dicoba secara aktual dalam penerapan setiap aturan  hukum  di  Indonesia.  Penghormatan terhadap  hak  azasi  manusia  telah  tercermin dalam  Pembukaan  UUD  Negara  Republik
Indonesia 1945
alenia pertama.
Penghormatan  hak  azasi  manusia  juga terdapat  dalam  Pasal  Konstitusi  dan Undang-undang,  maka  tentunya  perlu  pula ditanamkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan  sebagai  sebuah  bangsa.  Kita berbeda  dalam  persatuan,  menyadari  bahwa kita  memiliki  hak  individu  yang  dihormati, tetapi  pada  sisi  lain  kita  juga  menyadari bahwa  kita  bersatu  sebagai  bangsa Indonesia.

## PENUTUP
Pancasila  disadari  merupakan  hasil dari  pemikiran  para  Bapak  Bangsa  untuk menggali  dan  merumuskan  nilai-nilai tertinggi  bangsa  Indonesia.  Pancasila  digali dari  endapan-endapan  filosofis  bangsa, untuk  itu  ia  dibutuhkan  sebagai  kendali bertindak  bagi  segenap  warga  bangsa. Indonesia  sebagai  Negara  telah  mampu membuktikan  Pancasila  yang  telah  mampu menjaga  bangsanya  dari  perpecahan  karena nilai-nilai  luhur  yang  ada  padanya.  Sebagai filsafat  hukum,  Pancasila  menjadi  landasan bagi  terbentuknya  aturan-aturan  hukum yang  ada  di  bawahnya.  Masuknya  ide hukum  yang  materialistik  serta  individualis turut pula mewarnai ide hukum Pancasila.
Pancasila  sebagai  sebuah  Filsafat Hukum terus berupaya mencari pemaknaan- pemaknaan  baru,  ia  berada  dalam  ruang relatif  sehingga  Pancasila  selalu  mampu mewarnai dan juga diwarnai oleh nilai-nilai baru  yang  masuk  ke  dalam  jiwa  Bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi  di  Indonesia  membuktikan  sebuah perubahan  terhadap  pemaknaan  Pancasila sebagai  sebuah  filsafat.  Pancasila  sebagai sebuah mazhab dalam filsafat hukum selama ini  diartikan  sebagai  hukum  gotong-royong oleh  Bung  Karno  sangat  mengutamakan semangat  komunal  dibandingkan  semangat individual.  Dalam  perubahan  sosial,  terjadi tarik-menarik  antara  dua  nilai:  nilai kebersamaan  gotong-royong  dengan  nilai individualisme,  nilai  magis  religius  dengan nilai  materialisme.  Pancasila  harus  mampu secara  terbuka  mengadopsi  dua  nilai tersebut  sebagai  sebuah  mazhab  filsafat hukum.

## DAFTAR RUJUKAN
Albert Y Dien. Aliran Filsafat Materialisme, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.5 No.2,Juli 2009. Faiz al Jawahir, Komersialisasi Pendidikan. Sumber: http://edukasi.kompasiana.com/201 2/05/15/komersialisasi-pendidikan- 463180.html,>,    diakses  pada tanggal 26 Pebruari 2013.
Filsafat Moral Aristoteles, sumber: <http://www.scribd.com/doc/48583 70/Filsafat-Moral-Aristoteles>,
diakses  pada  tanggal  26  Pebruari 2013.
Hasibuan, Sofia Rangkuti, “ Individualisme berkemandirian dalam Sejarah Amerika”,
sumber: http://repository.ui.ac.id/contents/k oleksi/16/6d010bb7a907ae16ecf7b9 24b3a53cc4887e3382.pdf,>,
diakses  pada  tanggal  26  Pebruari 2013.
Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogjakarta: Penerbit Paradigma, 2010.
Kartohadiprodjo, Soediman , Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa , Jakarta: Gatra Pustaka, 2010. Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2000.
Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid
1 Jakarta:  Yayasan  Bung  Karno,
2005.