## PENYULUHAN HUKUM PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA KEDUNGBOTO KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL

## A. Saiful Aziz
Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim Semarang

## Abstract
The certificate is a proof of rights which is valid as a proof of strong ownership of physical data and juridical data contained in the measuring certificate and land book of the relevant rights in accordance with Article 19 Paragraph (2) of the LoGA. In practice in the community it turns out that the certificate of land rights is not the only proof of ownership of land rights, but old rights such as girik and receipts are proof of ownership of land rights, which are based on Article 24 paragraph  (1) PP 24 of 1997 Problems to be resolved in this study (1) how the legal power of land rights certificates (2) what efforts can be made to ensure legal certainty in the land sector.

## Keyword: Certificate, ownership, legal power

## I. PENDAHULUAN
Adanya kemajuan ekonomi, maka  makin  bertambah  banyak  tanah rakyat  yang  tersangkut  dalam  kegiatan ekonomi seperti : tanah dijadikan obyek dalam  jual  beli  hak  atas  tanah,  juga tanah sebagai jaminan utang. Karena itu makin terasa perlunya jaminan kepastian  hukum  dan  kepastian  hak dalam bidang pertanahan. Untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut  maka pasal  19  UUPA  memerintahkan  kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik  Indonesia.  Dari  kegiatan pendaftaran tersebut maka akan mendapatkan  sertifikat  hak  atas  tanah sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  pasal  19 ayat (2) huruf c UUPA. Dalam hukum tanah dikenal  2  (dua)  macam  sertifikat  yaitu sertifikat  hak  atas  tanah  dan  sertifikat  hak tanggungan.  Sertifikat  hak  atas  tanah merupakan  tanda  bukti  hak  atas  tanah  dan sertifikat hak tanggungan adalah tanda bukti adanya  hak  tanggungan..  Sertifikat  menurut PP  24/1997  adalah  surat  tanda  bukti  hak sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19  ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan
yang  masing-masing  sudah  dibukukan dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan. Dalam  undang-undang  No.  5  tahun  1960 yang  lazimnya  disebut  dengan  UUPA dikenal  hak-hak  atas  tanah  seperti  Hak Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Semua  hak  atas  tanah  itu  memberikan kewenangan kepada orang yang mempunyainya, hanya bedanya terletak pada luasnya kewenangan dalam menggunakannya,  yakni  untuk  keperluan apa  dan  berapa  lama  tanah  tersebut  dapat digunakan.  Hak  Milik  menurut  pasal  20 UUPA adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas tanah,  dengan  mengingat  ketentuan  dalam pasal  6  UUPA..  Hak  Guna  Usaha  menurut pasal  28  UUPA,  adalah  hak  untuk mengusahakan  tanah  yang  dikuasai  oleh Negara,  dalam  jangka  waktu  sebagaimana tersebut  dalam  pasal  29  guna  perusahaan pertanian,  perikanan  atau  peternakan.  Hak Guna  Usaha  diberikan  atas  tanah  yang luasnya  paling  sedikit  5  Ha,    dengan ketentuan  bahwa  jika  luasnya  25  Ha  atau lebih  harus  memakai  investasi  modal  yang layak  dan  teknik  perusahaan  yang  baik, sesuai. Sebagai target dari kegiatan pembinaan  ini  adalah  warga  masyarakat khususnya warga masyarakat Desa
Kedungboto  Kec.  Limbangan  Kab.  Kendal ini  mengetahui  dan  memahami  pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, dan memberikan upaya penyadaran huku menhgenai pentingnya kepemilikan sertifikat  sebagai  bukti  penguasaan  hak  atas tanah sekaigus dalam upaya untuk membentuk  ketertiban  dalam  masyarakat dan  untuk  dapat  memberikan  jaminan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada masyarakat.

## II. METODE
Dalam kegiatan penyuluhan hukum Pengabdian  pada  masyarakat  ini,  metode yang  digunakan  adalah  pendidikan  dan penyadaran di bidang hukum. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman  kepada  para  warga  masyarakat bahwa  sedemikian  pentingnya  dimilikinya suatu  surat  sebagai  bukti  kepemilikan ataupun  sebagai  bukti  penguasaan  hak  atas tanah yang dilakukan dengan melalui upaya pendaftaran tanah.  Dengan adanya kegiatan pengabdian  masyarakat  yang  dilakukan  ini, memunculkan  kesadaran  masyarakat  untuk melakukan pendaftaran tanah, meski pendaftaran  tanah  bukan  merupakan  syarat sahnya  terjadinya  jual  beli.  Selain  itu kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  dengan
bentuk  kegiatan  berupa  penyuluhan  dan dialog  interaktif.  Model  ini  digunakan  agar masyarakat  tidak  merasa  digurui  sehingga hasilnya diharapkan efektif. Sebagai khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini  adalah  warga  desa  Desa  Kedungboto Kec.  Limbangan  Kab.  Kendal  Dipilihnya warga  masyarakat  yang  berlokasi  di  daerah kedungboto  adalah  dengan  pertimbangan bahwa warga masyarakat di daerah itu oerlu mendapatkan  informasi  dan  sosialisasi mengenai  pentingnya  kepemilikan  sertifikat sebagai  bukti  penguasaan  hak  atas  tanah melalui  pendaftaran  tanah.  Hal  ini  didasari juga  oleh  suatu  pemikiran  bahwa  daerah Bandungan merupakan daerah yang mempunyai  potensi  ertanian  yang  cukup tinggi  di  Kabupaten  Kendal  ,  sehingga semakin  besar  kemungkinan  banyak  terjadi praktik  jual  beli  tanah,  yang  kelak  akan dipergunakan  sebagai  sarana  pertanian. Dengan dasar tersebut, maka tim pengabdian memandang perlu untuk melakukan sosialisasi
mengenai
pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan  hak  atas  tanah.  Kegiatan pengabdian ini juga berusaha untuk menghindarkan  terjadinya  penguasaan  hak atas  tanah  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang tidak  berhak  atas  tanah  yang  dikuasainya, oleh  karena  itu  penting  adanya  bukti
kepemlikan atas tanah yang berupa sertifikat. Sasaran strategisnya dalah pengurus RT/RW di wilayah Desa Kedungboto  Kec.  Limbangan  Kab.  Kendal. Dengan  harapan  agar  para  warga  dapat menyebarluaskan informasi dan hasil sosialisasi tersebut pada lingkungan masing- masing.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  merupakan  salah  satu  uaya untuk  memberikan  pengetahuan,  informasi, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan  sertifikat  tanah  sebagai  bukti penguasaan  hak  atas  tanah.  Dari  kegiatan yang  telah  dilakukan  oleh  Tim  pengabdian, dapat kami laporkan sebagai berikut. Dalam melakukan pengabdian masuyarakat mengenai sosialisasi pentingnya kepemilikan  sertifikat  tanah  tanah  sebagai bukti  penguasaan  hak  atas  tanah  yang dilakukan di desa Jetis kecamatan Bandungan  Kabupaten  Semarang  ini  tidak mengalami hambatan yang berarti. Kegiatan pengabdian  ini  bertempat  di  Masyarakat Desa  Kedungboto  Kec.  Limbangan  Kab. Kendal dalam bentuk Pelaksanaan penyuluhan  hukum.  Hasil  dari  kegiatan pengabdian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1.
Peserta pengabdian merasa antusias terhadap materi  yang  diberikan  oleh  penyaji.  2. Terjadi  interaksi  timbal  balik  antara  peserta dengan  penyaji  materi.  3.  Terjadi  diskusi mengenai  materi  yang  disajikan.  4.  Adanya pemahaman, dan kesadaran dari para peserta mengenai pentingnya kepemilikan sertifiikat sebagai  butki  penguasaan  hak  atas  tanah, sehingga  menimbulkan  adanya  adanya kesadaran untuk melakukan upaya pendaftaran tanah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan  dan  tanggapan  langsung  dari peserta  pelatihan,  kegiatan  pengabdian  ini cukup berhasil mengingat adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya  kepemilikan  sertifikat  tanah sebagai  bukti  penguasaan  hak  atas  tanah Partisipasi  dan  responsi  peserta  juga  sangat baik,  terlihat  dari  banyaknya  tanggapan  dan pertanyaan  yang  diajukan,  termasuk  dilihat dari  jumlah  banyaknya  jumlah  peserta, keaktifan, dan diskusi. Mengacu pada target dan luaran serta tujuan kegiatan penyuluhan hukum    ini  maka  dengan  dilaksanakannya kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  maka masyarakat telah memahami amanat undang-undang  yang  mengharuskan  kepala desa  menjadi  hakim  desa,  yang  awalnya
tidak  paham  menjadi  paham.  Dengan metode ceramah, tanya jawab, serta pemberian  contoh,  maka  diharapkan  tujuan dari kegiatan ini tercapai. Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah

## A. Hasil Penyuluhan
1. Masyarakat  Desa  Kedungboto  Kec.
Limbangan  Kab.  Kendal  dalam pemahaman  hukum  tentang  masalah keperdataan sudah meningkat. Dengan
pertanyaan-pertanyaan masyarakat  saat  penyuluhan  hukum tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa masyarakat sudah pemahami prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi pada masyarakat  dan  khususnya  bagi penanya .
2. Penyuluhan  hukum  ini  bukan  saja dalam  bidang  penyuluhan  hukum saja  akan  tetapi  kegiatan  lain  yang dilakukan adalah tata cara penyusunan Peraturan Desa.
3. Kekuatan  hukum  sertifikat  hak  atas tanah  merupakan  jaminan  kepastian hukum  dari  sertifikat  sebagai  alat bukti kepemilikan  yang bersifat kuat artinya  sepanjang  tidak  dibuktikan sebaliknya  oleh  pihak  lain  yang merasa  berhak  dan  mempunyai  alat bukti  untuk  membuktikannya  maka
dalam  hal  ini  sertifikat  tersebut mempunyai kepastian hukum bersifat  materil  (publikasi  negatif berunsur  positif)  yang  dianut  dalam hukum  tanah  nasional,  tetapi  disisi lain juga sertifikat mempunyai kepastian hukum yang bersifat formil (publikasi  postif)  yaitu  kepastian hukum  dari  sertifikat  yang  berisi ketentuan  tertulis  yang  tertera  dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya adalah bersifat mutlak artinya  tidak  bisa  diganggu  gugat.
Beberapa hal yang dapat
melemahkan kekuatan hukum sertifikat  hak  atas  tanah  jika  dilihat dari  kepastian  dan  kekuatan  hukum bersifat  formil  (publikasi  positif) yaitu  pemakaian  sistem  publikasi negatif, lemahnya implementasi Pasal 32 ayat (2) PP. 24 Tahun 1997 dan  tumpang  tindihnya    antara Undang-Undang  pertanahan  dengan asas  hukum  di  pengadilan.  Tetapi perlu  juga  diketahui  bahwa  sertfikat hak  atas  tanah  bukan  merupakan satu-satunya  bukti  kepemilikan  hak atas  tanah,  karena  untuk  mengetahui pemilik  tanah  sebenarnya  bukan hanya sertifikat yang dapat dijadikan baik  bukti  kepemilikan  maupun
sebagai  alat  bukti  di  pengadilan tetapi  alat  bukti  lain  pun  bisa dijadikan  sebagai  bukti  kepemilikan hak  atas  tanah  termasuk  Girik  dan kwitansi tanah yang kadar kebenarannya dibuktikan di pengadilan.
4. Upaya  yang  harus  dilakukan  untuk mejamin  kepastian  hukum  dalam bidang pertanahan dilakukan
Pemerintah dalam hal ini Kementerian  Negara  Agraria  dan Tata  Ruang  dalam  menerbitkan sertifikat  hak  atas  tanah  harus berdasarkan  asas  kepastian  hukum, asas  kecermatan,  dan  asas  aman untuk  terjaminya  kekuatan  hukum dan  kepastian  hukum  dari  sertifikat yang  diterbitkan.  Dan  juga  melalui masyarakat berdasarkan asas keterbukaan Diharuskan kepada masyarakat  pun  yang  mempunyai tanah  harus  memelihara  baik  data yuridis  berupa  jika  ada  peralihan hak,  pembebanan  hak  ataupun  yang lainnya  harus  segera  di  daftarkan  ke Pemerintah (kementerian negara agraria  dan  tata  ruang)  dan  jika menyangkut  data  fisiknya  maka diharuskan mengetahui dimana lokasi tanah yang dipunyai,
mengetahui batas-batas
tanah tersebut.  Artinya  diharuskan  adanya sinergi yang dilakukan antara pemerintah  dan  masyarakat  untuk menjamin  dan  menjaga  kepastian dan  kekuatan  hukum  sertifikat  hak atas tanah.

## Saran
Dari  temuan  -  temuan  yang ada  di  lapangan,  maka  perlu  kiranya direkomendasikan saran bahwa kegiatan  ini  dapat  dilaksanakan secara terus menerus, agar informasi, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan  sertifikat  sebagai  bukti penguasaan  hak  atas  tanah  semakin bertambah.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi  Bachtiar,  1993, Kumpulan Tulisan  Tentang  Hukum  Tanah  : Bandung , Alumni Bandung Harsono,  Boedi.  2002. Hukum  Agraria
Indonesia (Himpunan Peraturan- Peraturan  Hukum  Tanah), (Cetakan Kelimabelas, Edisi Revisi. Djambatan: Jakarta. Rahardjo,    Sajipto  1980, Hukum, Masyarakat
Dan Pembangunan , Cetakan Kedua, Alumni Bandung. Santoso  Urip,  2012. Hukum  Agraria . Kencana Prenada Group: Jakarta.
Syahrani,  Riduan.  1999 .    Rangkuman Intisari  Ilmu  Hukum .  Citra  Aditya  : Bandung.
Sitorus  Oloan,  2004. Kapita    Selekta Perbandingan    Hukum    Tanah,    Mitra Kebijakan Tanah Indonesia ,Yogyakarta. Soekanto  Soerjono,  1994, Sosiologi Hukum , Raja Grafindo Persada Jakarta
Sumardjono Maria S.W, 2007, kebijakan Pertanahan Antara Regulasi    dan  Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Supriadi,  2009, Hukum  Agraria :
Jakarta, Sinar Grafika