## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## LEGAL PROTECTION ON WOMEN AS VICTIMS OF VIOLENCE IN HOUSEHOLD REVIEWED FROM LAW NO. 23 OF 2004 NEEDS TO ELIMINATE HOUSEHOLD VIOLENCE
Fransiska Jaftoran, Marlyn Alputila Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail : fransiskajaftoran253@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tetang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pada  masa  kini  bukan  hanya  terjadi  pada pasangan  suami  istri  melainkan  dapat  melibatkan  orang-  orang  yang  bertempat  tinggal  dan menetap dalam satu  rumah, oleh sebab itu hadirnya  Undang-Undang tesebut menjadi suatu terobosan baru dari pemerintah agar dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.  Permasalahan  yang  relevan  untuk  dikaji  dalam  skripsi  ini  adalah  upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang  ditinjau  dari  Undang-Undang  No.23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga,  serta  hambatan  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi perempuan  sebagai  korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  ditinjau  dari  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  Yuridis  Empiris  dengan  pendekatan  perundang- undangan,  dilengkapi  dari  data  yang  terkumpul  disinkronisasi  secara  sistematif,  dan  dikaji berdasarkan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  sehingga  di  temukan kebenaran ilmiah. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  :  (1)  Upaya  perlindungan yang  di lakukan oleh pihak P2TP2A dan unit PPA sejauh ini telah terakomodir dengan baik, dengan adanya  pemberdayaan  upaya  pre-emtif,  preventif  dan  reperesif  pada  masyarakat. (2) faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas P2TP2A dan unit PPA  yaitu  terkait  sarana  prasarana dan kualitas sumber daya manusia.
Kata kunci: Korban Perempuan, KDRT, Perlindungan.

## Abstract
Based  on  Law  No.  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence,  domestic violence in the present does not only occur in husband and wife but can involve people who live and live in one house, therefore the presence of the Act is a breakthrough new from the government in order to reduce the number of domestic  violence  in  Indonesia. The  problems that  are  relevant  for  review  in  this  paper  are  efforts  to  protect  the  law  against  women  as victims  of  domestic  violence  in  terms  of  Law  No.23  of  2004  concerning  the  Elimination  of
Domestic  Violence  and  obstacles  in  the  implementation  of  legal  protection  for  women victims of Domestic Violence Stairs that are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This research is a type of empirical juridical research with  a  statutory  approach,  complemented  by  the  collected  data  synchronized systematically  and assessed based on primary legal materials and secondary legal materials so that scientific truths can be found. The results of the study show that: (1) the safeguards carried  out  by  P2TP2A  and  the  PPA  unit  have  so  far  been  well  accommodated,  with  the empowerment  of  pre-  emptive,  preventive  and  repersive  efforts  in  the  community.  (2) inhibiting  factors  in  the  implementation of P2TP2A tasks and PPA units namely related to infrastructure and the quality of human resources.
Keywords: Women's Victims, Domestic Violence, Protection.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kekerasan tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  tersembunyi  ( Hidden  Crime ), hal ini disebabkan karena banyak pasangan rumah tangga baik pelaku maupun korban masih sering  memilih  merahasiakan  tindakan  tersebut  dari  khalayak  umum.  Dalam  mengarungi biduk  rumah  tangga  tak  jarang  seorang  perempuan  atau  istri  menjadi  korban  luapan  emosi dari sang suami baik dengan cara verbal maupun non verbal. KDRT adalah suatu perbuatan yang  turut  melibatkan  pasangan  suami  istri  (Pasutri),  membangun  suatu  relasi  dalam kehidupan  berumah  tangga  bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  dapat  dianggap  sepeleh, karena  membangun  suatu chemistry dari  sepasang  pasutri  adalah  hal  yang  dapat dikategorikan  sulit,  terkadang  sebagian  kaum  adam  menganggap  dirinya  yang  paling berkuasa  dibandingkan  kaum  hawa,  maka  secara  tidak  langsung  laki-laki  dapat  membentuk sistem di dalam keluarga yang dapat mengontrol perempuan, salah satunya dengan kekerasan.
Peran  gender  pun  sangat  erat  kaitannya  dengan  perilaku  kekerasan  yang  sering  muncul dalam  rumah  tangga,  sebab  peran  gender  memiliki  perjalanan  yang  sangat  panjang  dalam proses  sejarah.  Yang  dimaksudkan  pada  pengertian  gender  yaitu  suatu  penilaian  maupun presepsi  yangmenjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya berdasarkan jenis kelamin saja namun juga berasal dari kehidupan sosial dalam masyarakat. Pandangan gender seperti  ini  ternyata  bisa  menimbulkan  subordinasi  terhadap  perempuan,  dimana  muncul pandangan  terhadap  perempuan  bahwa  kaum  perempuan  cenderung  menggunakan  perasaan atau  emosional,  dengan  demikian  dengan  adanya  perbedaan  jenis  kelamin  atau  gender perempuan  dianggap  tidak  dapat  menjadi  seorang  pemimpin  karena  tidak  dapat mengesampingkan sisi irrasionalnya.
Menurut  Mansour  Fakih,  perbedaan  gender  sebenarnya  dapat  diterima  selama  tidak menciptakan  konflik  pada  gender,  akan  tetapi  yang  menjadi  permasalahan,  lahirnya  suatu gender  dapat  menimbulkan  bermacam  macam  perbedaan,  baik  bagi  kaum  pria  maupun wanita. Hal tersebut memicu anggapan yang ada pada masyarakat, bahwa seakan-akan kaum pria  memiliki  kuasa  penuh  dibandingkan  para  wanita, serta  anggapan  bahwa  perempuan itu lemah,  mengakibatkan  konflik  hingga  terjadi  kekerasan  seperti  pelecehan  seksual  dan kekerasan  fisik  yang  menyebabkan  cidera  dan  luka  batin  seperti  kekerasan  psikis  dan penelantaran  ekonomi  terhadap  perempuan.  Selain  bentuk  kekerasan  yang  dijabarkan sebelumnya  adapun  bentuk  kekerasan  lain  yaitu  KDRT  juga  akan  berdampak  terhadap kesehatanreproduksi  walaupun  investigasi  yang  berkaitan  dengan  perilaku  kekerasan  yang terjadi pada istri yang mempunyai dampak walaupun masih tergolong sedikit pada kesehatan. Menurut  Hasbianto  (1996),  berpendapat  bahwa  menurut  dari  segi  psikologi  aksi  kekerasan yang terjadi pada korban bisa mengarah pada gangguan kesehatan reproduksinya.

## B. Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis,  maka  dapatlah  penulis merumuskan masalah yakni bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 Tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  serta  apa  hambatan  dalam  pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## C. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  karena  focus  kajian berpangkal  dari  kekaburan  norma,  menggunakan  pendekatan Statute  Approach. Teknik  studi bantuan  hukum  menggunakan  teknik  studi  dokumen  dan  observasi  serta  analisis  kajian menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Upaya Perlindungan oleh petugas petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Sudah sepatut dan selayaknya apa  yang diperintahkan undang- undang adalah suatu keharusan  bagi  masyarakat  yang  wajib  di  patuhi,  namun  kenyataan  yang  terdapat dilapangan  terkadang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diperintahkan  maka  hal  ini  akan mengakibatkan  terjadinya  ketimpangan  antara dasollen dan dasein dalam  kehidupan masyarakat.  Dengan  adanya  ketimpangan  tersebut  maka  dibutuhkan  nya  suatu perlidungan  khusus  baai  para  penderita  KDRT,  sebelum  kita  membahas  terkait perlindungan korban, tentu kita harus mengetahui  bagaiman  rangkuman  hak-hak  korban
dalam  Pasal  10  Undang-  Undang  No.23  Tahun  2004  tentang  PKDRT  yang membahas megenai bentuk- bentuk pemenuhan hak-hak korban.
Ada tiga upaya yang dilakukan oleh P2TP2A, antara lain:
1. Preventif
Upaya  preventif  yang  dilakukan  telah  terprogram  dalam  program  kerja  P2TP2A  yang rutin  setiap  tahunnya  baik  berupa  sosialisasi  melalui  dialog  interaktif  dia  radio  RRI Merauke  dan  juga  penyuluhan  disetiap  kampung  dengan  kerjasama  dengan  pihak advokasi dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Merauke.
2. Upaya Represif
Upaya  tersebut  biasanya  nya  turut  dilakukan  oleh  pihak  P2TP2A  yaitu  adanya  upaya terkait bimbingan konseling oleh P2TP2A melalui wawacara kepada ibu  Linda selaku kepala  bidang  dinas  pemberdayaan  perempuan  dan  anak,  beliau  menyatakan  sudah adanya tenaga khusus yaitu telah tersedia seorang psikolog dalam membantu penangan keluhan korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Pre-emtif
Yakni  cara  pertama  yang  diupayakan  oleh  pihak  kepolisian  agar  mengantisipasi terjadinnya  tindak  pidana.  Upaya  yang  dilakukan  yakni  mensosialisasikan kemasyarakat  mengenai  nilai  maupun aturan-aturan positif agar aturan itu kelak dapat diaplikasikan dikehidupan keseharian dalam bermasyarakat.
Memberikan s rasa s aman s dan  juga  memenuhi s hak-hak  perempuan  sebagai  korban merupakan  suatu  tindakan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia,  tidak  hanya  itu tentunya  dengan  menaruh  perhatian  lebih  terhadap  tindak  kekerasan  yang  terjadi  pada kaum  perempuan.  Jenis  KDRT  ini  mempunyai  akar  dalam  faktor  budaya  yang menempatkan  perempuan  pada  posisi  lebih  rendah  dalam  hubungannya  dengan  laki laki.6Peran  budaya  dalam  turut  berperan  dalam  masyarakat,  karena  tindak  kekerasan apapun  bentuknya  yang  terjadi  dalam  sebuah  rumah  tangga  atau  keluarga  menurut mereka merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya.
Pasal  1  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  ke  Tuhanan  Yang  Maha s Esa.  Perkawinan s adalah  hubungan yang sakral antara manusia dan Tuhan oleh sebab itu dalam menjalankanya, antara suami dan istri harus ada rasa s saling menjaga menyayangi juga menghormati dalam s kehidupan berumah s tangga sehingga perlu komunikasi yang lacar antara keduanya.
Lahirnya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  ini  dilandasi  oleh  berbagai pertimbangan antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian  segala bentuk  kekerasan terutama kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.7  Karena terutama  kekerasan dalam  rumah tangga sudah termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi  manusia  maka  tentunya  seorang  korban  perlu  mendapat  perlidungan  dari  pihak yang berwenang. Perlindungan oleh aparat penegak hukum telah tercantum Pada pasal 16- 20  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004,  berikut  bentuk  pola  perlindungan  yang diterapkan oleh kepolisian Resor Merauke khusunya oleh unit PPA.
Kemudian  ada  dua  upaya  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Unit  PPA  Polres Merauke, yaitu:
1. Preventif
Yakni, berdasarkan hasil wawancara tindakan sosialisasi maupun penyuluhan biasanya dilakukan,  sosialisasi  biasanya  dilkukan  lebih  kepada  pihak  yang  mengundang, misalnya  dari  pihak  gereja  terdapat  kegiatan  tertentu  maka  mereka  diundang  untuk melakukan sosialisai. Dalam hal ini pihak dari PPA sendiri harus lebih aktif lagi dalam melakukan  penyuluhan  maupun  sosialisasi  tidak  hanya  dalam  unit  kecil  atau  dalam pekumpulan  tertentu  tetapi  juga  bagi  banyak  orang  atau  khalayak  ramai.  Upaya preventif  ini  sangat  mempunyai  peran  penting  dalam  hal  pencegahan  oleh  sebab  itu alangka baiknya setiap tahun dari pihak PPA yang bekerjasama dengan lembaga terkait mengadakan suatu kegiatan rutin tahunan terkait sosialisasi mengenai KDRT.
2. Represif
Yaitu tindakan setelah terjadinya kejahatan  yang berupa penegakan hukum penjatuhan sanksi  hukuman.  Tindakan  yang  dilakukan  adalah  penindakan  terhadap  pelaku berdasarkan  apa  yang  telah  diperbuatnya,  dan  kembali  memperbaiki  dengan memberikan  nasehat  dan  pemahaman  bahwa  kejahatan  yang  dilakukannya  adalah sebuah pelanggaran hukum yang merugikan orang lain.
Berdasarkan s bagan  diatas  dapat  dijelaskan  korban  KDRT  dapat  terjadi  awal mulanya  adalah  berasal  dari  suatu  keluarga  yang  didalamnya  terdapat  suami  dan  istri. Kemudian ketika telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban dapat ataupun berhak  melapor  kepada  pihak  yang  berwajib  atau  kepolisian  dan  kepolisian  pun  wajib memberikan  perlindungan  sepertihalnya  memberikan  perlindungan  sementara  pada korban, meminta  surat  penetapan perintah perlindungan  dari pengadilan  dan melakukan penyelidikan.  Selain  kepolisian  adapun  pihak - pihak s yang  berperan  memberikan perlindungan s bagi  korban  KDRT  yaitu  relawan  pendamping,  pekerja  sosial.  Dengan adanya  sistem  seperti  ini  diharapkan  dapat  menekan  angka  kasus  KDRT,  akan  tetapi yang  didapati  frekuensi  kasus  yang  terjadi  di  kabupaten  merauke  pada  tiap  tahunnya mengalami  kenaikan  yang signifikan,  dari  hal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pemberlakuan  sistem  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  yang  diatur  lewat  Peraturan Daerah  Kabupaten  Merauke  Nomor s 3  Tahun  2017 s tentang  Pemberdayaan s dan Perlindungan s Perempuan  kurang  berhasil  dalam  penerapanya  karena  masih  banyak korban  kekerasan  yang  terjadi  setiap  tahunnya.  Dalam  peraturan  daerah  kabupaten merauke  Nomor  3  Tahun  2017  juga  terdapat  asas-asas  mengenai  kekerasan  terhadap perempuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  yaitu:  Pengayoman,  kemanusiaan,  keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian s hukum, keseimbangan,  keserasian,  keselarasan  dan  non  diskriminasi.  Salah  satu  hal  yang menonjol dari Peraturan Daerah ini yaitu adanya pernyataan secara tegas mengenai peran
Keluarga Korban KDRT -Tenaga kesehatan -Pekerja Sosial
-Relawan pendamping -Pembimbing Rohani Kepolisian Wajib: -Memberikanperlindungan sementara pada korban -Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan - Melakukan penyelidikan Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan mengenai perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga
masing-masing  lembaga  mengenai  cara  penanganan,  perlindungan,  maupun pelayanan bagi para korban KDRT.
Upaya  perlindungan  sangat  penting  di  upayakan  pemerintah  daerah  mengingat grafik  angka  dalam  tiga  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan.  Pemerintah  kabupaten Merauke telah mengambil tindakan tegas dengan membuat Peraturan s Daerah s Kabupaten Merauke  Nomor s 3  Tahun  2017  tentang s Pemberdayaan s dan s Perlindungan s Perempuan, dimana pada bab  IV mengenai  kelembagaan  ditegaskan  kembali  bahwasanya  P2TP2A memiliki  tugas  yaitu  pemberian pelayanan  yang  tepat, cepat, dan terpadu dalam  rangka pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
Dalam melaksanakan tugasnya adapun  fungsi  yang harus dilaksanakan dalam Pasal 33  ayat  2  yaitu  ,  pelaksanaan  fasilitas  dan  penyediaan  pemberdayaan  dan  perlindungan dari  tindakan  kekerasan  dan  diskriminasi  darurat  yang  bersifat  perdagangan  yang bergerak  dengan  cepat  meliputi  berbagai  layanan  informasi,  rujukan  medis,  hukum, psikologis,  psikis,  rumah  aman,  kunjungan  rumah  dan  pelatihan  ketrampilan  serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A. penyelenggaraan  koordinasi  dan  membangun  jaringan  kerja  yang  besinergi  dengan instansi  terkait  ditingkat  pusat, perangkat  daerah  lain serta, lembaga lain  yang memiliki tugas  dan  fungsi  dibidang pemberdayaan  dan  perlindungan. Pelaksanaan  fasilitas  dalam rangka mendorong  guna membentuk dan memperkuat tugas dan fungsijuga pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A.
Selain  memperjelas  tugas  dan  fungsi  dari  P2TP2A,  dalam s Peraturan  Daerah (PERDA)  Kabupaten s Merauke  Nomor s 3 s Tahun s 2017 s tentang  Pemberdayaan  dan Perlindungan s Perempuan  juga  terdapat  Lembaga  Pelayanan  Kesejahteraan  Keluarga Daerah (LPK2D) yang dibentuk melalui keputusan Bupati.
B. Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  bagi  Perempuan  sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Salah  satu  yang  menjadi  hambatan  untuk  mengatasi  terjadinya  kasus  KDRT  di Kabupaten Merauke adalah belum adanya rumah aman bagi para korban, padahal adanya bagunan  tersebut  juga  dapat  turut  serta  membantu  secara  tidak  langsung  terhadap psikologi  korban  terkait  rasa  aman  yang  diberikan.  Menurut  kanit  PPA  Bripka  Welda Latupeirissa,  rumah  aman  sampai  sejauh  ini  belum  ada  dikarenakan  dari  tahun  ketahun belum ada respon dari pihak terkait, setali tiga uang dengan petugas dari P2TP2A Bapak Heince  menyatakan  mengenai  rumah  aman  melalui  kepala  dinas  pemberdayaan perempuan  pernah  meghadap  kapolres  perihal  meminta  lahan  atau  sebidang  tanah  yang
ada  dalam  polres  merauke  untuk  membangun  suatu  rumah  aman  disana,  tetapi karena alasan tempat yang sangat sempit maka kapolres pada saat itu tidak mengijinkan. Sebenarnya  sudah  terdapat  lahan  kosong  yang  disediakan  oleh  bupati  dan  juga  sudah dibangun  sutu  rumah,  namun  sampai  sekarang  karena  adanya  masalah  sengketa  tanah maka rumah tersebut tidak dapat digunakan. 1
Walaupun dalam P2TP2A sudah tersedianya pelayanan khsus yang mumpuni namun terkait  mediasi  yang  merupakan  upaya  yang  hampir  setiap  kali  dilakukan  oleh  petugas, masih  terdapat  kendala  perihal  belum  adanya  ruangan  khsusus  untuk  dilakukan  suatu proses  mediasi.  Sedangkan  pada  unit  PPA  belum  adanya  tenaga  psikolog  pada Kepolisian  Resor  Merauke,  padahal  baik  korban  yang  mengalami  kekerasan  fisik maupun psikis tentunya dibutuhkan layanan konseling dari seorang psikolog, baik berupa mediasi maupun rehabilitasi yang dapat menerangkan awal mula terjadinya suatu konflik dalam  satu  keluarga.  Berikut  beberapa  faktor  penghambat  yang  penulis  simpulkan berdasarkan hasil wawancara.
Proses  penyidikan  adalah  proses  dimana  hambatan  sering  terjadi  dalam  dunia kepolisian, kualitas sumber daya manusia adalah salah satuya, dengan minim nya kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sampai  pada  tingkat  penyidikan.  Tentunya  akan menjadi  kendala  sendiri  bagi  seorang  penyidik,  beda  halnya  dengan  tingkat  kekerasan yang meningkat dan banyak melalui proses penyidikan hingga proses peradilan tentunya semakin  terbiasa  dalam  penanganan  akan  meningkatkan  kualitas  seorang  penyidik tersebut.  Walaupun  demikian  kita  juga  harus  mengapresiasi  pihak  kepolisian  yang dengan ceakatan melakukan tidakan mediasi dalam suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga,  sehingga  dapat  menekan  angka  kasus  yang  dilimpahkan  dalam  proses penyidikan.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  pada  Kanit  PPA  di  Kepolisian  Resor  Merauke, terkait  hambatan  dalam  penyidikan  terkhusunya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga sampe sejauh ini memang minim terjadi kendala selama proses penyidikan berlangsung, hal ini berkesinambungan dengan data lima tahun terakhir hanya satu kasus yang tercatat di  tahun  ini  dan  di  naikan  ke  tahap  penyidikan.  Dengan  minimnya  kasus  yang  masuk tidak berarti  meminimalasir kendala maupun hambatan  yang  dialami  oleh para peyidik, seperti  halnya  terkait  pelatihan  tentang  sumber  daya  manusia  agar  kelak  membentuk penyidik  yang  profesional  dalam  menangani  sebuah  kasus,  hal  ini  seharusnya
1 Hasil wawancara unit PPA Kepolisian Resor Merauke
diperhatikan lebih lanjut bukan karena jumlah kasus yang sedikit pertahunnya, yang dimana  membuat  para  penyidik  agak  sedikit  acuh  tak  acuh  mengenai  pengembangan keterampilan mereka dalam memecahkan sebuah kasus, dan sampe sejauh ini pihak dari PPA  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  baik  dari  luar  maupun  dalam  kota.  Selain hambatan yang disebabkan oleh penyidik adapun hambatan yang disebabkan oleh korban itu sendiri.
Wawancara  selanjutnya  kepala  bidang  dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  anak terkait pembeerdayaan sumber daya manusia yang ada dibawah naungan P2TP2A, terkait pelatihan  mengenai  tata  cara  penangan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering diikutkan  beberapa  petugas  dari  P2TP2A  ke  luar  kota  dan  juga  mengenai  bimbingan teknis, namun sekarang yang menjadi hambatan yaitu terkait petugas honorer yang sudah ada  aturan  ketat  maka  didapati  kesulitan  untuk  mengirim  para  petugas  ini  ke  luar  kota. Selain  hambatan  dari  lemabaga  ,  hambatan  juga  dapat  timbul  dair  korban  itu  sendiri. Sarana dan Prasarana pada Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Merauke.
Dalam  hal  penanganan  kasus,  petugas  unit  PPA  Polres  Merauke  sudah  berupaya semaksimal  mungkim  agar  setiap  laporan  yang  masuk  kelak  akan  diberdayakan  upaya mediasi, hal ini dapat terbukti dari data kasus yang masuk dari lima tahun terakhir hanya satu  kasus  yang  baru  dilimpahkan  kepenyidik  pada  tahun  2019.  Di  wilayah  Papua khususnya  kota  Merauke  untuk  pelayanan  kesehatan  sendiri  baik  dari  hasil  wawancara Pihak P2TP2A dan juga Kani PPA Polres Merauke, untuk kebutuhan kesehatan tidak ada pelayanan  khusus  yang  difasilitasi  namun  biasanya  diarahkan  ke  rumah  sakit  terdekat, misalnya mengenai Visum et Repertum.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  setiap  laporan  kasus  KDRT  yang  diterima  oleh  unit PPA, hampir sebagian besar didominasi oleh bentuk kekerasan fisik dan satu kekerasan yang  diakibatkan  penelantaran  ekonomi,  oleh  sebab  itu  pada  unit  PPA  sendiri  tidak menyediakan tempat  rehabilitasi  untuk  korban.  Walaupun belum terdapat  KDRT dalam bentuk  psikis,  para  petugas  yang  dibekali  pegetahuan  yang  lebih  seharusnya  dapat berfikir  dan  menganalisa,  ketika  seseorang  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak menyenangkan apalagi hingga terjadi kontak fisik, dampak yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik dan kasat mata namun juga secara psikis seperti trauma dan lainnya, apalagi dalam  hal  ini  korban  cenderung  sebagian  besar  adalah  kaum  wanita,  dan  pihak  dari Polres harus memfasilitasi itu, apalagi sudah tertera dalam standar operasional prosedur yang menjadi dasar unit PPA untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Mengenai  penegakan dan bantuan hukum  memang sudah menjadi tugas  pokok dan fungsi unit PPA khususnya dan Polres Merauke secara umumnya. Bantuan hukum yang biasa dtawarkan yaitu berupa mediasi dan para petugas yang membantu untuk memediasi para pihak. Dengan melihat banyaknya kasus yang berakhir dengan mediasi, diharapkan petugas  dari  unit  PPA  sendiri  kedepannya  harus  diikutkan  dalam  pelatihan  mediator sehinga  kelak  Polres  juga  mempunyai  mediator  yang  bersetifikat,  mengingat  peran mediator itu sangat penting terkait berhasil atau tidaknya mediasi yang dilakukan antara para pihak
Dalam  proses  penahanan  maka  reintegrasi  sosial  ini  sangat  penting,  karena  ketika adannya pemulangan sistem reintegrasi terkait upaya membangun kembali, yaitu dimana ketika  tahanan  dipulangkan  diharapkan  ada  bekal  yang  dibawah  baik  berupa  nasehat maupun pernyataan yang dapat membuat pelaku jera

## KESIMPULAN
Adapun  upaya  perlindungan  sebagai  berikut  yaitu  ada  tiga  upaya  Pre-emtif merupakan suatu tindakan permulaan yang turut diupayakan dari pihak kepolisian untuk melakukan  pencegahan  agar  tidak  terjadi  tindak  pidana,  Preventif  Yaitu  upaya  tindak selanjutnya  dari  supaya  pre-emtif  yang  masih  dalam  kategori  pencegahan  sebelum terjadinya kejahatan, dan Represif yaitu sebuah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan  yang  berupa  penegakan  hukum  penjatuhan  sanksi  hukuman. Upaya  preventif yang  dilakukan  telah  terprogram  dalam  program  kerja  P2TP2A  yang  rutin  setiap tahunnya  baik  berupa  sosialisasi  melalui  dialog  interaktif  dia  radio  RRI  Merauke  dan juga  penyuluhan  disetiap  kampung  dan  upaya  represif  yang  dilakukan  oleh  pihak P2TP2A  yaitu  adanya  upaya  terkait  bimbingan  konseling  bagi  para  korban  pasca terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Salah  satu  yang  menjadi  hambatan  untuk mengatasi  adanya  tindakan  KDRT  di  Kabupaten  Merauke  adalah  belum  adanya  rumah aman ( Shelter ) bagi para korban, belum adanya layanan khusus untuk korban kekerasan dalam  rumah  tangga,  belum  adanya  pelatihan  SDM  menyangkut  penanganan  korban KDRT  pada  unit  PPA,  belum  adanya  ruangan  khusus  untuk  melaksanakan  proses mediasi oleh pihak P2TP2A, dan teruntuk kedua lemabaga tersebut belum adanya pihak mediator yang bersertifikat.

## UCAPAN TERIMA KASIH (Acknowledgments)
Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah membantu dalam kesuksesan  penelitian  ini  juga  tidak  lupa  kepada  sahabat  –  sahabat  yang  selalu  setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia-Hakekat,konsep, dan Implikasinya dalam prespektif hukun dan masyarakat . Bandung : PT Refika Aditama.
Moerti Hadiati Soeroso.2011. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologi , Jakarta: Sinar  Grafika

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. LNRI Tahun 1958 Nomor 1660. TLNRI Nomor 3178
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 320
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 Nomor 95. TLNRI Nomor 4419
Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 293. TLNRI Nomor 56
Undang-Undang  tentang  Perkawinan .Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  LNRI Tahun 1974 Nomor 5. TLNRI Nomor 3046