## JPD: Jurnal Pendidikan Dasar
P-ISSN 2086-7433  E-ISSN 2549-5801
DOI:doi.org/10.21009/JPD.010.04

## MEMBANGUN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR

## Slamet Widodo
STKIP Al Hikmah Surabaya Email: slamet.10050@gmail.com
Abstract: Corruption  almost  did  in  all  of  side  government  start  from  underling  to  elite.  It  is  did massively  by  scandalist  used  various  manner  and  type  wich  very  complex  without  see  the  status. Therefore, need the effort for extirpate it, especially for elementary school students did prevently. It is effort can did with build anticorruption education in elementary school. This is have purpose for give knowledge, kind, and the manner prevent various corruption form. This research use a literature study method  trough  the  data  collecting  from  analysis  resources  books,  articles,  and  of  a  kind  it. Anticorruption education is the effort to do awarely for teach anticorruption education. Not only the teacher  have  obligation  for  teach  it,  but  also  headmaster  as  a  leader  in  elementary  school  have important role to build anticorruption education. Curriculum of anticorruption education emphasized on  all  of  lessons  such  as  social  studies,  natural  science,  and  language.  Whereas  for  give  various fasilities  the  style  of  student  study  (visual,  auditory,  and  cinestetic),  then  teacher  could  use  various models  instruction  so  the  activities  learning  not  monotonous  and  students  not  bored  quickly.  The assessment could used on anticorruption education is authentic assessment.
Keyword: Anticorruption education, curriculum anticorruption education, authentic assessment.
Abstrak: Korupsi terjadi hampir di semua segi pemerintahan mulai dari bawahan sampai elit. Korupsi dilakukan secara masif oleh pelakunya menggunakan berbagai cara dan bentuk yang sangat kompleks tanpa  memandang  status.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  usaha  untuk  memerangi  korupsi  tersebut, terutama bagi siswa sekolah dasar dilakukan dengan cara preventif. Usaha tersebut dilakukan dengan membangun  pendidikan  antikorupsi  di  sekolah  dasar.  Hal  ini  bertujuan  memberikan  pengetahuan, jenis, dan cara mencegah berbagai bentuk korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan cara pengumpulan data dari menganalisis sumber-sumber buku, artikel, dan sejenisnya. Hasil penelitian  ini  adalah  cara  yang  efektif  untuk  membangun  sekolah  berbasis  pendidikan  antikorupsi. Pendidikan  antikorupsi  merupakan  usaha  yang  dilakukan  secara  sadar  untuk  mengajarkan  siswa tentang  antikorupsi.  Tidak  hanya  guru  saja  yang  memiliki  kewajiban  untuk  mengajarkan  pendidikan antikorupsi, tetapi juga kepala sekolah sebagai leader di sekolah dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan  pendidikan  antikorupsi.  Kurikulum  pendidikan  antikorupsi  ditekankan  pada  semua pelajaran  yakni  pelajaran  sosial,  sains,  dan  bahasa.  Sedangkan  untuk  memfasilitasi  berbagai  gaya belajar siswa  ( visual, auditory, dan kinesthetic ), maka  guru dapat menggunakan model pembelajaran yang  bervariasi  sehingga  pembelajaran  tidak  monoton  dan  siswa  tidak  cepat  bosan.  Asesmen  yang dapat digunakan dalam pendidikan antikorupsi adalah asesmen autentik.
Kata kunci : Pendidikan antikorupsi, kurikulum pendidikan antikorupsi, asesmen autentik

## PENDAHULUAN
Pendidikan seharusnya mampu menciptakan  manusia  yang  memiliki  ilmu pengetahuan  yang  luas,  akhlak  yang  baik, dan  menguasai  teknologi.  Pendidikan menjadi  wadah  untuk  membangun  SDM (Sumber  Daya  Manusia)  yang  mampu memberikan  perubahan  pada  masyarakat luas.  Berdasarkan  bukti  penelitian  yang telah  dilakukan  di  sekolah  dasar  dan menengah menunjukkan, bahwa pendidikan mampu membangun masyarakat  menjadi  lebih  sehat,  lebih kaya,  dan  lebih  adil  (Peercy  and  Svenson, 2016).  Selain  menciptakan  SDM  yang berkualitas,  seharusnya  pendidikan  dapat membangun  manusia  yang  sadar  dan  tahu bahwa  perbuatan  korupsi  merupakan perbuatan terlarang. Pendidikan antikorupsi memberikan pemahaman kepada  semua  orang  sehingga  menjadikan kesadaran  diri  sendiri  tanpa  diingatkan orang lain untuk menghindari korupsi.
Kebanyakan korupsi dilakukan karena  memberikan  keuntungan  bagi pelakunya.  Korupsi  hanya  terjadi  jika pegawai  umum  mengaharapkan  mendapat keuntungan bersih dari transaksi (Centner, 2008).  Ketika  ada  kesempatan  yang menguntungkan  maka  tingkat  korupsi menjadi  tinggi  (Azfar,  Lee,  and  Swamy, 2001).  Seperti  anak  meminta  uang  saku
yang  lebih  dari  uang  saku  yang  diberikan pada  hari-hari  biasanya,  dengan  alasan untuk  membeli  alat  tulis.  Akan  tetapi, sebenarnya  uang  saku  tersebut  tidak dibelikan  alat  tulis,  melainkan  untuk membeli jajanan. Kasus  yang memberikan untung  bagi  pribadinya  sendiri  akan berdampak  pada  kasus-kasus  lainnya. Anak  akan  berbuat  dengan  cara  apapun asalkan  dapat  memberikan  keuntungan. Kasus  seperti  itu  hanyalah  beberapa contoh  kecil  dari  sekian  banyak  kasus. Masih  banyak  lagi  perbuatan  anak-anak yang  lainya  mengarah  pada  perbuatan korupsi.
Menurut  Becker,  Hauser,  dan Kronthaler  (2013)  kebanyakan  siswa kesulitan untuk mengidentifikasi perbuatan yang termasuk korupsi dan akibat apa yang ditimbulkan oleh perbuata korupsi tersebut. Selanjutnya, usaha untuk mengantisipasi korupsi seharusnya memiliki  kesadaran  untuk  mengenali korupsi (Tanaka, 2001). Sudah tahu bahwa perbuatan  korupsi  dilarang,  tetapi  tetap saja  dilakukan  karena  lingkungan  sekitar dikelilingi  oleh  perbuatan-perbuatan  yang serupa  dengan  korupsi.  Oleh  karena  itu, orang-orang  sekitar  secara  tidak  langsung menjadi  contoh  perbuatan  yang  dilarang tersebut.  Apalagi  tingkat  sekolah  dasar,
anak-anak  mudah  menirukan  apa  yang mereka lihat secara langsung.
Hal tersebut menjadi dasar pendidikan antikorupsi perlu digalakkan di sekolah  dasar.  Menjadikan  pendidikan antikorupsi  sebagai  langkah  preventif dalam pendidikan di sekolah dasar. Hal ini bertujuan  mengurangi  tingkat  korupsi tidak  hanya  cukup  dengan  hukuman  saja, tetapi  juga  harus  membangun  sistem  yang intensif  salah  satunya  melalui  kampanye pendidikan  (Vaknin,  2009).  Di  sisi  lain Akbar dan Vujic (2014) mengatakan untuk mencapai target yang tinggi perlu dilakukan  pada  semua  level  masyarakat, dari  sekolah  dasar  sampai  tempat  kerja. Harapannya melalui pendidikan antikorupsi di sekolah dasar akan menciptakan  generasi  yang  bersih  dan bebas korupsi. Negara yang memiliki level yang  lebih  rendah  dalam  pendidikan, ketidakefektifan  sistem  hukum,  dan  rezim politik yang totaliter mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi lebih lambat, tingkat  inflasi  lebih  tinggi,  dan  level korupsi lebih tinggi (Evrensel, 2010).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka
( literature review ) dengan cara mengumpulkan  data-data  dari  berbagai sumber,  berupa:  buku,  jurnal,  majalah,
maupun sumber-sumber lainya yang relevan.  Metode  penelitian  kajian  pustaka bertujuan untuk menemukan, menganalisis, mengklasifikasi, mensintesis,  dan  menyimpulkan  dari sumber-sumber  ilmiah  untuk  menemukan jawaban atas  permasalahan  (Hearn,  Feuer, Higginson, and Sheldon, 1999).
Tahapan  dalam  pengumpulan  data dalam penelitian ini yakni (1) menentukan tema  penelitian  yang  menjadi  urgen masalah,  (2)  mencari  artikel-artikel  yang relevan  di  Scoopus,  Google  Schoolar,  Pro Quest,  Ebsco,  dan  sejenisnya  dengan  kata kunci,  (3)  mengklasifikasikan  berbagai jenis  artikel  sesuai  dengan  konteks kebutuhan  penelitian,  (4)  menganalisis artikel  yang relevan, (5) mensintesis poin- poin  penting  dari  berbagai  artikel  menjadi konsep  praktis,  dan  (6)  menulis  hasil sintesis  menjadi  artikel  penelitian  kajian pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Membangun Pendidikan

## Antikorupsi di Sekolah Dasar
Pendidikan  memiliki  komitmen terhadap  berbagai  tujuan,  akan  tetapi pembelajaran akademik tetap lebih penting (Arend,  2012).  Pendidikan  tidak  hanya mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu, pendidikan  mampu  membentuk  manusia
yang  memiliki  karakter  baik.  Pendidikan sering  dinyatakan  sebagai  kebutuhan individu  dan  mengembangkan  karakter manusia (Chitty, 2002). Pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengajarkan siswa  tentang  antikorupsi.  Usaha  tersebut dapat  dilakukan  dalam  lingkup  sekolah yang  dilaksanakan  secara  sistematis  di segala aspek.
Kepala  sekolah  sebagai leader sekaligus  pembuat  kebijakan  di  sekolah dasar  memiliki  peran  penting  dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi.
Bagaimana seharusnya tujuan dapat dicapai maka kepala sekolah secara umum memberikan  tanggung  jawab  kepada  guru (Andersson,  Gunnarsson,  Rosen,  2015). Pembuat kebijakan seharusnya mengembangkan  strategi  yang  sesuai untuk  membangun  pendidikan  antikorupsi dan  program  pelatihan  untuk  manajer sektor  umum  dan  privat  (Akbar,  Vujic, 2014).  Kepala  sekolah  harus  merancang rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam membangun pendidikan antikorupsi di  sekolah  dasar.  Setelah  itu  diadakan komunikasi  dan  diskusi  antara  kepala sekolah  dengan  dewan  guru,  pegawai, siswa,  komite  sekolah,  dan  masyarakat. Sedangkan  untuk  menjangkau  masyarakat dilakukan  dengan  cara  yang  inovatif (Manion,  2004).  Semua  pihak  yang
berkaitan  dengan  sekolah  tersebut  perlu dilibatkan  dalam  menyusun  cara  yang efektif  dan  efisien  dalam  mewujudkan pendidikan antikorupsi di sekolah.
Hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh semua  pihak  dilanjutkan  dengan  langkah penerapan.  Untuk  memastikan  bahwa pendidikan  antikorupsi  dapat  dilakukan oleh  semua  warga  sekolah,  maka  semua pihak  yang  terlibat  harus  benar-benar sadar,  khususnya  bagi  guru  karena  guru merupakan  seorang yang  melakukan kontak langsung dengan siswa. Setelah itu, masing-masing warga sekolah melaksanakan  hasil  kajian  sesui  dengan peranya. Kepala sekolah menyususn rencana dan mengevaluasi program pendidikan antikorupsi. Guru mengajarkan pendidikan anti korupsi di sekolah dengan cara  yang  baik.  Komite  sekolah  dan masyarakat  memberikan  dukungan  dan contoh  dalam  menerapkan  pendidikan antikorupsi.  Semua  pihak  atau  warga sekolah bersinergi melakukan tugas sesuai peran dan tanggungjawab dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi.
Rencana  yang  sudah  dilakukan dalam  beberapa  bulan  pertama,  misalkan satu  bulan  pertama  selanjutnya  dievaluasi secara bersama-sama. Kejadian dan penemuan yang berlangsung selama menjalankan program pendidikan antikorupsi  dicatat,  kemudian  dijadikan
bahan  masukan  dan  evaluasi.  Sehingga kesalahan ataupun kekurangan yang pernah  dilakukan  dapat  diperbaiki  dan disempurnakan menjadi lebih baik lagi.
Kurikulum sekolah berbasis pendidikan antikorupsi
Mengajarkan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar pada dasarnya mengajarkan  pendidikan  karakter  kepada siswa,  seperti  sifat  sederhana,  kejujuran, kesopanan,  integritas,  kerjasama,  berkata dan  berbuat  benar,  berani  menegur  jika orang  lain  melakukan  kesalahan  dan sebagainya. Untuk mengajarkan semua itu, diperlukan  kurikulum  yang  tepat  agar sikap antikorupsi siswa benar-benar menjadi kebiasaan. Sekolah sebagai tempat  pembelajaran  memberikan  takaran yang  pas  tentang  kebutuhan  siswanya, sehingga  kurikulum  antikorupsi  yang dibuat selaras dengan kurikulum pendidikan nasional.
Oleh  karena  itu,  di  sekolah  dasar semua  mata  pelajaran  diajarkan  kepada siswa, maka kurikulum pendidikan antikorupsi  tidak  hanya  ditekankan  pada mata  pelajaran  sosial  saja  (PKn,  Bahasa dan  IPS)  tetapi  juga  pada  pelajaran  sains (IPA dan Matemtika). Pembelajaran antikorupsi  berhubungan  dengan  pelajaran sebaiknya diintregasikan ke dalam kurikulum sekolah (Becker, Hauser,
Kronthaler,  2013).  Contohnya,  dalam pelajaran IPA, siswa diajak untuk berdiskusi  dampak  ketidakjujuran  ketika mengurangi bahan-bahan eksperimen, dalam pelajaran matematika guru memberikan  contoh  cara  membelanjakan uang  yang  diberikan  orang  tua  secara benar.
Dalam menyusun kurikulum berbasis  pendidikan  antikorupsi,  semua guru  menyiapkan  dokumen  kurikulum pendidikan  nasional  yang  telah  ditetapkan pemerintah.  Selain  itu,  guru-guru  juga menyiapkan  dokumen  kurikulum  yang telah  disepakati  di  sekolah.  Setelah  itu, guru-guru  mengadakan  pertemuan  untuk membahas  kurikulum  berbasis  pendidikan antikorupsi.  Dalam  pertemuan  tersebut, guru  melakukan  diskusi  dengan  cara menganalisis, mengusulkan ide, mengelompokkan, dan mengambil keputusan. Selama mengadakan pertemuan tersebut,  mungkin  akan  memakan  waktu berhari-hari, karena menentukan kurikulum adalah  perkara  sulit  yang  mana harus  menyesuaikan  dengan  karakter sekolah.
Produk kurikulum berbasis antikorupsi  di  setiap  sekolah  akan  terjadi perbedaan  antara  satu  sekolah  dengan sekolah  yang  lainnya.  Karena  dalam menyusunnya, menyesuikan kekreativitasan  masing-masing  sekolah,
akan  tetapi  pada  intinya  sama.  Yakni, mewujudkan kurikulum pendidikan antikorupsi  di  sekolah.  Oleh  karena  itu, masyarakat  atau  orang  tua  jika  menemui perbedaan kurikulum pendidikan antikorupsi  pada  setiap  sekolah,  maka tidak perlu merisaukannya.

## Konsep membelajarkan antikorupsi
Cara  membelajarakan  pendidikan antikorupsi  dapat  dilakukan  pada  semua mata  pelajaran.  Seperti  cara  mengajarkan pelajaran  yang  lainnya,  guru  harus menyusun  rencana  pembelajaran  yang jelas  karena  guru  menjadi  kunci  utama dalam  mengajarkan  antikorupsi.  Guru yang  berkuasa  berarti  guru  yang  dapat mengonsep  dan  praktik  pembelajaran sesuai  dengan  silabusnya  (Jha,  2011). Setiap  pertemuan  dengan  siswa,  rencana pembelajaran  tersebut  memiliki  ciri  khas yang  berbeda.  Sehingga,  siswa  tidak  akan cepat bosan dengan berbagai hal baru yang disampaikan oleh guru.
Dalam setiap rencana pembelajaran guru  harus  menentukan:  materi  pelajaran, tujuan  pembelajaran,  model  pembelajaran, metode,  alat  dan  bahan  (jika  ada),  dan penilaian. Guru yang memiliki kemampuan  dan  potensi  untuk  mencapai tujuan  sekolah  dan  pendidikan  disebut guru  yang  berkuasa  (Jha,  2011).  Semua komponen  tersebut  disusun  secara  rinci
dalam  setiap  kegiatanya,  baik  yang dilakukan  guru  ataupun  siswa.  Tanpa mengurangi  fokus  materi  pembelajaran, dalam  mengajarkan  antikorupsi  guru sangat  dianjurkan  untuk  memberikan contoh  nyata  dalam  kehidupan  sehari-hari yang termasuk perbuatan korupsi.
Sebagai upaya memfasilitasi berbagai  gaya  belajar  siswa  ( visual, auditory,  dan  kinesthetic ),  guru  dapat menggunakan  model  pembelajaran  yang bervariasi, contohnya: pembelajaran kooperatif, pembelajaran langsung,
inquiry ,  pembelajaran  berbasis  masalah, role  playing ,  dan  sebagainya.  Sedangkan metode pembelajaran yang dapat digunakan  adalah:  debat,  demonstrasi, tanya  jawab,  diskusi,  observasi,  dan  studi kasus.
Selain itu, untuk mengetahui kemampuan  siswa  dalam  memahami antikorupsi,  maka  dilakukan  asesmen autentik. Asesmen autentik adalah penilaian  yang  dilakukan  guru  terhadap siswa kemampuan siswa dalam memahami antikorupsi dengan cara langsung. Asesmen  autentik  dilakukan  selama  guru mengajar sedangkan siswa sedang mengerjakan tugas sebenarnya (Kirkwood, Kendrick,  1999).  Guru  mencatat  dan menilai  sesuai  kriteria  skor  yang  dipilih. Bentuk  asesmennya  ada  formatif  dan sumatif  seperti:  pilihan  ganda,  uraian,
isian,  benar-salah,  dan  mencocokkan. Berikut  ini  skema  dalam  membangun pendidikan antikorupsi di sekolah dasar.
Agar pembelajaran antikorupsi yang  telah  dilakukan  antara  guru  dengan siswa  lebih  mengena,  maka  diperlukan kegiatan dan kebiasaan untuk siswa supaya dapat  mempraktikkan  secara  langsung. Sekolah memberikan fasilitas dan berbagai contoh  bertindak  anti  korupsi.  Segala aktivitas di sekolah kegiatanya mencerminkan  antikorupsi  di  seluruh lingkungan sekolah, seperti poster, mading,  majalah  dan  kantin  jujur.  Fakta menunjukkan bahwa poster dapat meningkatkan pengetahuan seperti
penggunaan  poster  pendidikan  dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan guru (Ghadimi, Seraj, Keshavarz, Shamshiri, and Abiri, 2014).
Pendidikan  antikorupsi  yang  telah dirintis  oleh  sekolah  akan  menjadi  sia-sia jika masyarakat sekitar tidak mendukungnya.  Membuat  lebih  hubungan dan  kerjasama  yang  lebih  besar  antara konteks  masyarakat,  keluarga  dan  sekolah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan  perilaku  dan  kedisiplinan siswa di sekolah (Sheldon, Epstein, 2002).
Menyusun kurikulum Asesmen Melaksanakan pembelajaran Membuat silabus Menyusun RPP Lingkungan Masyarakat Lingkungan Sekolah Kepala sekolah bersama guru menyusun kurikulum
antikorupsi Guru membuat tujuan, media,
model, metode pembelajaran Melakukan penilaian kepada siswa Melakukan evaluasi
Skema 1. Membangun pendidikan antikorupsi di Sekolah Dasar
Kerjasama dan melakukan evaluasi Mendukung dan memberikan teladan Memberikan pelayanan, fasilitas, dan sarana
prasarana pembelajaran
antikorupsi
Jangan  sampai  di  sekolah  siswa  diajarkan untuk selalu berkata benar, tetapi ketika di rumah  siswa  disuruh  untuk  berkata  pura- pura.  Siswa  diajarakan  disiplin  dan  tepat waktu ketika belajar di kelas, tetapi ketika di  rumah  semua  kebutuhan  mereka dilayani oleh orang tua.
Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka program  sekolah  dengan  masyarakat  tidak selaras.  Hal  tersebut  bukanya  menjadikan siswa  semakin  kuat  dan  meningkat  dalam memahami antikorupsi, tetapi justru membuat  mereka  bingung.  Ibaratnya  di sekolah  dibangun  karakter  tetapi  ketika  di rumah  dirusak  lagi.  Oleh  karena  itu, membangun  kerjasama antara  sekolah  dan masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat penting.  Persepsi  ketekunan  positif  dan dukungan antara orang tua dan pendidikdik  untuk  teknologi  informasi, secara  signifikan  pondasi  kuat  untuk perpanjangan  pembelajaran  siswa  dari kelas  ke  lingkungan  rumah  (Kong,  Li, 2009).

## SIMPULAN
Pendidikan  antikorupsi  diperlukan di  sekolah  dasar  sebagai  upaya  preventif sekaligus untuk menyiapkan generasi yang memiliki  karakter  antikorupsi.  Selain  itu, untuk  membangun  pendidikan  antikorupsi tersebut  dibutuhkan  usaha  yang  sungguh- sungguh dan kerjasama semua pihak tanpa
terkecuali,  baik  warga  sekolah  maupun warga  masyarakat.  Setiap  pihak  memiliki tugas  dan  tanggungjawab  sesuai  dengan peran  mereka  masing-masing.  Kepala sekolah sebagai leader di sekolah memiliki peran central dalam mewujudkan pendidikan  antikorupsi,  karena  kepala sekolah  berhak  memutuskan  kurikulum yang  akan  diambil  dan  dilaksanakan  di sekolah.
Pendidikan  antikorupsi  diajarkan dengan  mengintregasikan  ke  dalam  semua mata pelajaran.
Guru menyusun perencanaan pembelajaran dengan berbagai  strategi  yang  dipilih  sesuai dengan tingkat kreativitas yang dimilikinya.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar.  Sedangkan  untuk  evaluasi  hasil pembelajaran antikorupsi guru menggunakan assessment autentik berbentuk  pilihan  ganda,  uraian,  isian, benar-salah,  dan  mencocokkan.  Supaya pendidikan  antikorupsi  lebih  mengena  ke siswa,  maka  sekolah  menggunakan  poster dan  mading  sebagai  media  pembelajaran dan pembiasaan sikap antikorupsi.

## Daftar Pustaka
Akbar, Y, H., Vujic, V. (2014). Explaining corruption: the role of national culture and its implication for international management. Emerald Insight , 21 (2), 191-218.
Andersson, I-M., Gunnarsson, K., and Rosen, G. (2015). Role of headmasters, teachers, and supervisors in knowledge transfer about occupational health and safety to pupils in vocational education . Elsevier, 6, 317-323.
Arend, R. 2012. Learning to teach nineth edition . New York: McGrow Hill.
Azfar, O., Lee, Y., and Swamy, A. (2001).
The cause and consequences of corruption. The annals of the
American academy of political and social science , 573, 42-56.
Becker, K., Hauser, C., and Kronthaler, F. (2013). Fostering management education to deter corruption:
what do students know about corruption and its legal consequences? . Crime law soc change, 60, 227-240.
Centner, A, J. (2008). Implementing international anti-corruption standards to improve Afganistan’s education system . Case western reserve journal of international law,
44, 847-874.
Chitty, C. 2002. Understanding school and schooling . New York: Tailor and
Francis Group.
Evrensel, A. (2010). Institutional and economic determinants of corruption: a cross-section analysis . Applied economics letters, 17, 551-554.
Ghadimi, S., Seraj, B., Keshavarz, H., Shamshiri, Ahmad R., Abiri, R. (2014). The effect of using an educational poster on elementaryschool health teachers' knowledge of emergency management of traumatic dental injuries . Journal of dentistry, 11(6), pp.620-628.
Jha, A.S. (2011). Teacher empowerment and institutional effectiveness in teacher education . I-manager’s Journalon School Educational Technology, 6 (3), 49-55.
Kirkwood, J.J., and Kendrick, M.L. (1999). Authentically assessing an assembly line . The Technology Teacher, 58 (6), 8.
Kong, S, C., and Li, K, M. (2009).
Collaboration betweenSchool and Parents to Foster Information Literacy: Learning in the Information Society . Computers & Education, 52(2), 275-282.
Manion, M. (2004). Lessons for mainland China from anti-corruption reform in Hong Kong . The China review,
4 (2), 81-97.
Peercy. C., and Svenson, N. 2016. The role of higher education in equitable human development. Springer Science+Business Media Dordrecht and UNESCO institute for Lifelong Learning , 62, 139-160.
Sheldon, S., and Epstein, J. (2002).
Improving student behavior and school discipline with family and community involvement . Education and Urban Society, 35(1), 4-26.
Tanaka, S. (2001). Corruption in education sector: a suggestion for antisipatory strategy . International journal of educational management, 15 (4), 158-166.
Vaknin, S. (2009). Financial crime and corruption 3 rd edition. Lidija Rangelovska: Sam vaknin’s United Press International (UPI).
Hearn, J., Feuer, D., Higginson, I, J., and Sheldon, T. (1999). Systematic review. Journal Palliative Medicine, 13, pp. 75-80.