Vol 6, No 2, Desember 2021

## STUDI LITERATUR: IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BISNIS KELUARGA
a Salma Annisa, b Muhammad Rizal, c Tetty Herawaty a,b,c Universitas Padjadjaran salma17011@mail.unpad.ac.id Received : October Accepted : October Published:  December

## ABSTRAK
STUDI LITERATUR: IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BISNIS KELUARGA. Dunia bisnis dilanda VUCA. Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang  dalam  lingkungan  bisnis  yang  kompetitif,  maka  perusahaan  perlu melakukan  upaya  untuk  mengamankan  dan  mengelola  perusahaan.  Salah  satu perusahaan  yang  sangat  memerlukan  sistem  tata  kelola  perusahaan  adalah perusahaan  keluarga.  Karena  terdapat  kepentingan  bisnis  dan  keluarga  di  sebuah perusahaan,  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  konflik dalam  pengambilan  keputusan yang akan berdampak pada keberlanjutan  perusahaan.  Penelitian  ini merupakan studi literatur  yang bertujuan  untuk memberikan gambaran  implementasi sistem  tata  kelola perusahaan pada bisnis keluarga. Hasil studi menemukan bahwa bisnis keluarga sangat membutuhkan implementasi  sistem  tata  kelola  perusahaan  karena  terdapat  kesulitan dalam mempertahankan bisnis keluarga tersebut sampai generasi ketiga. Implementasi tersebut  dapat  dimaksimalkan  berdasarkan  prinsip  transparency,  accountability, responsibility,  independency, fairness yang akan sangat membantu perusahaan dalam suksesi keberlanjutan perkembangan bisnis  bagi generasi-generasi  selanjutnya.
Kata kunci: Good Corporate Governance; Family Firm, Business Governance

## ABSTRACT
LITERATURE STUDY: IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN FAMILYBUSINESSES. The business world is beset by VUCA. In order for a company to survive and thrive in a competitive business environment, it needs to make efforts to secure  and  manage  the  company. One  company  that  really  needs  a  corporate governance  system  is  a  family  company.  Because  there  are  business  and  family interests in a company, it can lead to conflicts in decision making that will have an impact on  the  sustainability  of  the  company.  This  research is a  literature  study that  aims  to provide an  overview of  the implementation  of corporate governance systems in family businesses. Based on the results of analysis from literature  studies, family businesses are in dire need of implementation  of corporate governance systems because there are difficulties  in  maintaining  the  family  business  until  the  third  generation.  The implementation  can  be  maximized  based  on  the  principles  of  transparency, accountability, responsibility, independency, fairness that will greatly assist the company in the succession of business development sustainability for future generations.
Keyword: Good Corporate Governance; Family Firm, Business Governance
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen

## PENDAHULUAN
Seperti  yang  kita  semua  tahu,  dunia  bisnis  saat  ini  dilanda  VUCA.  Hal  tersebut membuat bisnis terus menghadapi tantangan yang lebih rumit lagi setiap harinya. Perusahaan yang bergerak di  bidang  jasa,  perdagangan,  dan manufaktur yang telah  berkembang pesat akan  selalu  dihadapkan  pada  masalah  manajemen  dan  pengendalian  perusahaan.  Agar perusahaan  dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, maka perusahaan  perlu melakukan upaya untuk mengamankan dan mengelola perusahaan.  Salah satu  hal  yang  perlu  dilakukan  untuk  menerapkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  di perusahaan  (Ade  Kesuma,  Husni  Mubarok,  and  Marisa  2020). Corporate  Governance berkaitan dengan masalah tindakan atas permasalahan yang sering dihadapi para pemangku dominasi  yang  besar  untuk  menyugesti  keputusan.  Hampir  di  semua  pasar  global,  para pemegang saham perusahaan  terbesar yang paling  umum adalah keluarga (Itan and Lestari 2015).
Penelitian  mengenai  bisnis  keluarga  sudah  banyak  dilakukan  (Muhammad  Halim Maimun 2019).  Bisnis  keluarga  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  berkontribusi terhadap  produk bruto  nasional.  Di Indonesia,  bisnis  keluarga  mendominasi sebagian  besar bisnis  dan tersebar di berbagai bidang  industri  dan organisasi  (Lieyanto and Indriyani 2014). Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyebutkan  bahwa  sektor  swasta  yang  didominasi  oleh perusahaan  keluarga  memiliki  kontribusi  hingga  82,44%  terhadap  Pendapatan  Domestik Bruto (BPS, 2014).
Namun bisnis keluarga masih memiliki banyak tantangan atas keberlanjutan bisnisnya dalam jangka waktu yang panjang  (Widyanti Diah Lestari 2018). Kebanyakan bisnis  keluarga tidak mampu melewati generasi ketiganya (Lam, 2011). Tantangan yang sering dihadapi oleh bisnis  keluarga  adalah  kebanyakan  manajer  dan  pemilik  bisnis  adalah  orang  yang  sama. Maka dari  itu  akan  muncul  konflik dalam  menyeimbangkan kepentingan  keluarga  dengan usaha  keluarga, sehingga  umumnya terdapat pertarungan  atas kepentingan tersebut.  Bisnis keluarga memiliki kemungkinan yang cukup besar  untuk mempertimbangkan permasalahan saat  pengambilan  keputusan,  karena  keputusan  yang  diambil  akan  berdampak  terhadap kemungkinan  pertumbuhan  perusahaan  serta  juga  mempengaruhi  kemampuannya  buat membentuk  atau  mempertahankan  tingkat  kemakmuran  yang  diperoleh  oleh  anggota keluarga, yang bisa mempunyai akibat pada jangka panjang.
Pentingnya  sebuah  strategi  tata  kelola  perusahaan  dibutuhkan  dalam  keberlanjutan bisnis  keluarga. Kebutuhan  akan peran  tata kelola  perusahaan  menjadi prinsip  utama yang mampu  dijadikan  acuan  untuk  mengatasinya.  Selain  mengidentifikasi  prioritas,  seni manajemen,  asal  daya  dan  kekuatan untuk  membantu menyeimbangkan  dua  kepentingan yang ada, yaitu  buat mengurangi  pertarungan  sebagai  akibatnya kepentingan  keluarga  dan usaha bisa berjalan menggunakan baik (Pounder, 2015). Tata kelola perusahaan lebih terkait dengan  faktor  penting  dalam  perusahaan  seperti  kepemilikan,  kontrol,  dan  akuntabilitas perusahaan.  Juga bagaimana  sebuah  perusahaan  mendorong  tujuan  ekonomi yang terkait dengan sejumlah nilai etika dan pertimbangan sosial  yang lebih luas.
Tata kelola bisnis  keluarga  sangat dibutuhkan  karena merupakan sistem proses  dan struktur  yang  diterapkan  pada  tingkat  tertinggi  bisnis,  keluarga,  dan  kepemilikan  untuk membuat keputusan  sebaik  mungkin  mengenai  arah  bisnis  dan  jaminan  akuntabilitas  dan kontrol.  Dalam bisnis  keluarga  yang  berkembang dengan  baik, ini  melibatkan  pemahaman bagaimana bisnis dan struktur tata kelolanya (Gallo and Rouvinez, 2005). Namun dalam bisnis keluarga,  penerapan  strategi  yang baik dari  satu  generasi  ke generasi  selanjutnya  tidaklah mudah.  Terdapat  perbedaan  pendapat  sudut  pandang  yang  menjadi  salah  satu  masalah utama dalam penerapan prinsip  tata kelola perusahaan  pada bisnis  keluarga sulit  dilakukan. Sering  kali  bisnis  keluarga  tidak mengutamakan penerapan  tata  kelola  perusahaan  karena menganggap shareholder perusahaan  merupakan  anggota  keluarga  sehingga  tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan  perusahaan  sangat tinggi  (Chrisnanda 2014).
Penerapan  strategi  sistem  tata  kelola  dalam  bisnis  keluarga  sangat  dibutuhkan  dalam membentuk suatu sistem pada perusahaan  dalam menutupi kekurangan bisnis  keluarga dan menyeimbangkan  seluruh  bagian  perusahaan.  Sistem  tata  kelola  akan  membuat  bisnis
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
keluarga  dapat  berlangsung  lama dan  berkelanjutan  dari  generasi  ke generasi  selanjutnya serta  menghindari  adanya konflik dalam pengambilan  keputusan  bisnis  keluarga  (Purwanto and  Mustamu  2013).  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan sebuah  keadaan  atau  fenomena mengenai  penerapan  sistem  tata  kelola perusahaan  pada  bisnis  keluarga.  Hal  tersebut  dapat  menambah  pemahaman  dalam melakukan Tindakan yang  dilakukan langsung  oleh  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  praktik suksesi  tata kelola  bisnis  keluarga. Dengan  demikian, penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai acuan  bagi  para  pebisnis  keluarga  dalam  menjalankan  strategi  sistem  tata  kelola perusahaannya.

## KAJIAN LITERATUR

## Bisnis Keluarga
Suatu bisnis  dapat dikatakan merupakan bisnis  keluarga apabila  terdiri dari dua  atau lebih  anggota  keluarga  yang mengawasi  keuangan  perusahaan  (Rahadi  2017).  Pengertian lain  menyebutkan  bahwa  sebuah  organisasi  dapat  dinamakan  bisnis  keluarga  apabila terdapat  keterlibatan  dua  generasi  dalam  keluarga tersebut  yang  mempengaruhi kebijakan perusahaan  (Jauwalatta et al. 2016). Bisnis keluarga dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu:
1.  Mayoritas  kepemilikan  saham  dimiliki  oleh  keluarga  tersebut  dan  mengontrol keseluruhan bisnis  tersebut.
2.  Terdapat anggota keluarga dalam manajemen perusahaan  tersebut yang menempati posisi  kunci.
3.  Terdapat  suksesi  yang menjaga  kepemilikan perusahaan  agar  dapat  terus  menerus berjalan.
Maka  dapat  dikatakan  bisnis  keluarga  merupakan  bisnis  yang  dikelola  dan  dimiliki  oleh anggota  keluarga yang terlibat dalam seluruh  proses,  di antaranya pengambilan  keputusan, penyusunan kebijakan dan strategi,  serta menjabat pada posisi  kunci di perusahaan tersebut (Andypratama and Mustamu 2013).
Terdapat  beberapa  tahapan  dalam  mengembangkan bisnis  keluarga  (Hasan 2018). Gambar 1 menjelaskan mengenai model lima tahapan bisnis  keluarga.

## Gambar 1. Lima Tahap Bisnis Keluarga
Sumber: Hasan, 2018
Gambar 1 menjelaskan perkembangan bisnis keluarga yang dapat digunakan sebagai pedoman  dan  petunjuk  dalam  menentukan  kapan  sebaiknya  pendiri  perusahaan mempersiapkan diri  dalam  menentukan, mendidik  serta  menyerahkan  kelanjutan  tanggung jawab bisnis keluarga yang dipegangnya selama ini pada generasi penerusnya, serta apa saja tantangan  yang  kemungkinan  akan  dihadapi  oleh  generasi  penerus  bisnis  keluarga sebelumnya. Fase kritis umumnya terjadi saat terjadinya proses suksesi, sehingga  umumnya akan  menghipnotis  prospek  keberlanjutan  bisnis  keluarga  yang  akan  kembali  atau  justru mengalami penurunan  dan kemudian kehancuran (Bisnis,  Fella,  and  Kristianti  2020).  Maka
Vol 6, No 2, Desember 2021
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
dari itu, proses suksesi merupakan sebuah tahapan yang harus dilewati perusahaan keluarga, sehingga  wajib  direncanakan  dengan  baik  serta  sistematis  demi keberlanjutan  perusahaan keluarga  di  masa  mendatang  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  (Remiasa  and Wijaya 2014).

## Konflik dalam Bisnis Keluarga
Dalam terminologi bisnis, terdapat 2 jenis perusahaan famili, yaitu FOE ( Family Owned Enterprise ) serta FBE (Family Business Enterprise) (Susanto, 2007). FOE adalah perusahaan yang  kepemilikannya  dimiliki  oleh  keluarga,  namun  dikelola  oleh  pihak  profesional  di  luar keluarga. Pada  kategori FOE, keluarga berperan  sebagai  pemilik namun tidak terlibat  pada kegiatan  operasionalisasi  perusahaan  agar  pengelolaan  perusahaan  berjalan  secara profesional. Berdasarkan pembagian peran ini, anggota keluarga dapat lebih mengoptimalkan fungsi supervisi. Sering kali, perusahaan tipe ini merupakan lanjutan  asal usaha yang semula dikelola  sang  keluarga  yang  mendirikan.  Sedangkan,  FBE  memiliki  arti  perusahaan  yang dimiliki  dan    dikelola  oleh  anggota  famili  pendirinya.  Baik  kepemimpinan  maupun pengelolaannya dipegang sang pihak yang sama yaitu keluarga. Bisnis keluarga kategori FBE mempercayakan posisi-posisi  kunci perusahaannya pada anggota keluarga (Tjiptono 2013).
Di  Indonesia,  kebanyakan  bisnis  keluarga  berkategori  FBE  di  mana  para  anggota keluarga  merupakan  pengelolanya.  Pada  praktiknya,  semakin  berkembang  perusahaan, semakin  kompleks  juga  dinamika  yang  terjadi.  Dinamika  yang  tinggi  tentu  membutuhkan kompetensi  yang  tinggi  pula  bagi  pengelolanya.  Bila  kebutuhan  akan  kompetensi  ini  tidak terpenuhi  oleh  anggota  keluarga  maka  diperlukan  suntikan  energi  asal  luar  lingkungan keluarga. Suntikan tenaga berasal luar inilah yang dinamakan pihak professional (Aldamen et al.  2020).  Di  sini  pihak  profesional  akan  membantu  pihak  keluarga  dalam  menjalankan perusahaannya.  namun, pada  pengelolaan  perusahaan  keluarga  sering  kali  terjadi  bentrok antara pihak keluarga dengan pihak profesional yang mengatur juga mengelola perusahaan, karena  masing-masing  pihak  antara owner (pemilik)  juga control (pengendali)  memiliki kepentingannya sendiri, hal ini diklaim dengan permasalahan kepentingan (Sacristán-Navarro and Cabeza-García 2020).
Jika  perusahaan  keluarga  berbentuk  perseroan  terbatas,  maka  pertarungan  yang mampu  terjadi  merupakan  perseteruan  antara  kepemilikan  saham  dominan  dan  saham minoritas  ( outside investor ), di  mana  info yang  terdapat  dalam  perusahaan  dipegang  sang pihak mayoritas, dan  pihak minoritas tidak  mengetahui info juga  keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan  (Sacristán-Navarro and Cabeza-García  2020). Hal ini  ditimbulkan sebab perusahaan  keluarga yang berbentuk perseroan  terbatas  mempunyai tanggung  jawab tidak terbatas  pada  kewajiban-kewajiban bisnisnya.  Menjadi aturan  umumnya, pemegang saham perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab langsung buat hutang-hutang perusahaan atau tanggung  jawab  lain  pada  luar  nilai  investasinya  di  perusahaan  (Azila-Gbettor  et al.  2018). Oleh karena itu, perusahaan keluarga jenis ini akan membantu melindungi aset-aset eksklusif milik  pemegang  saham.  Pemilik  perusahaan  keluarga  membatasi  perpindahan  liabilitas saham untuk menjamin kepemilikan usaha permanen dipegang oleh keluarga (Aldamen et al. 2020). Untuk menjaga agar kepemilikan bisnis  dipegang oleh pihak keluarga atau pemegang saham  secara  umum  dikuasai,  maka  isu  maupun  keputusan  yang  terdapat  tak  jarang dipegang  sang  dominan,  pemegang saham  minoritas  ( outside investor ) tidak mendapatkan isu-info ataupun hak-hak yang sebenarnya. Hal ini yang memicu perseteruan antara dominan dan    minoritas.  Selain  daripada  hal  tadi,  budaya  atau  norma  pada  perusahaan  lebih berdasarkan hubungan dibandingkan  sesuai hukum yang ketat (Kristanti,  Rahayu, and Huda 2016). Maka sering kali timbul permasalahan antara anggota keluarga di dalam perusahaan. Permasalahan  tersebut  mengakibatkan dampak negatif  bagi  perusahaan  baik  bagi  internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Agar bisa menyelesaikan permasalahan ataupun perseteruan  yang  terdapat  maka  perlu  adanya  pemahaman  perihal  prinsip-prinsip Good Corporate  Governance (GCG);  (Cornwallis  dan  Kusmanto,  2009).  Tidak  hanya  berhenti sampai  di  pemahaman  saja,  akan  tetapi  perlu  adanya  upaya  buat  pengimplementasian prinsip-prinsip  di dalam perusahaan tadi. GCG umumnya belum diterapkan pada perusahaan keluarga.  Kebutuhan  prosedur  tersebut  sangat  lah  penting  tatkala  perusahaan  famili
Vol 6, No 2, Desember 2021
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
berkembang menjadi  perusahaan  akbar di mana pengelolaannya  cukup susah.  diharapkan menggunakan  dikembangkan prosedur  tadi  bisa  mengendalikan  perusahaan  secara  efektif sekaligus  menjaga  kepentingan shareholder serta stakeholder ,  serta  menghindari  supaya tidak terjadi konflik-pertarungan pada perusahaan (Agus and Mcgowan 2021).

## Good Corporate Governance
Perkembangan  topik Corporate  Governance sebelumnya  hanya  bersifat  marginal, namun  kini  mulai  berubah  menjadi  topik  sentral.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  pemahaman yang memadai tentang Corporate Governance (Nuryan, 2016). Menurut IICG (The Indonesian Institute  of  Corporate Governance) Corporate  Governance merupakan sebuah  proses  atas struktur  yang  diterapkan  dalam  perusahaan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  nilai pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan stakeholders (IICG, 2013).  Pengertian  lain  mengenai Corporate  Governance adalah  sistem dan  struktur  untuk  mengelola  perusahaan  dengan  tujuan  meningkatkan  nilai  pemegang saham  ( shareholders )  seperti  kreditor,  pemasok,  asosiasi  usaha,  konsumen,  pekerja, pemerintah dan masyarakat luas (Tunggal, 2013).
Pengertian  konsep Corporate  Governance dapat  dimasukkan  dalam  2  kategori. Kategori  pertama lebih  cenderung  pada sebuah  pola  sikap perusahaan  yang diukur melalui kinerja, perkambangan perusahaan, struktur pembiayaan, perlakuan kepada para pemegang saham, dan stakeholders . Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala  ketentuan  aturan  baik  yang  berasal  dari  sistem  hukum,  sistem  peradilan,  pasar keuangan  serta  sebagainya  yang  mempengaruhi  sikap  perusahaan Good  Corporate Governance merupakan suatu hukum tentang pengelolaan perusahaan yang perlu diterapkan di  setiap  perusahaan  (Lozano,  Martínez,  and  Pindado  2016).  Berdasarkan  beberapa pengertian  di atas  dapat dikatakan bahwa Good Corporate Governance merupakan sebuah strategi  yang harus dimiliki oleh perusahaan  dalam mengelola  keseluruhan sistem bisnisnya untuk  dapat  memaksimalkan  pengambilan  keputusan  dan  meminimalisir  konflik  yang berdampak kepada keberlanjutan bisnis tersebut.
Good Corporate Governance memiliki empat prinsip  yang diterapkan (Sedarmayanti, 2012), yaitu:
1. Fairness (Kewajaran) Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan  keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
2. Disclosure dan Transparency (Transparansi)  Hak  pemegang  saham  dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan  mendasar atas perusahaan.
3. Accountability (Akuntabilitas)  Pengawasan  efektif  berdasarkan  keseimbangan kekuasaan  antar  manajer,  pemegang  saham,  dewan  komisaris,  dan  auditor merupakan  bentuk  pertanggung  jawaban  manajemen  kepada  perusahaan  dan pemegang saham.

## METODE
Penelitian  pada  kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif,  yaitu  sebuah penelitian  yang  bertujuan  untuk  menyampaikan  atau  menjabarkan  suatu  keadaan  atau kenyataan yang terjadi menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sugiyono,  2012).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kajian  literatur  yang  bertujuan  untuk menggambarkan fenomena  penerapan Good  Corporate  Governance pada  bisnis  keluarga secara ilmiah berdasarkan hasil  kajian literatur  yang ada. Data yang digunakan  adalah  data sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  analisis  kajian  literatur  yang  sudah  ada  mengenai implementasi  penerapan Good  Corporate  Governance pada  bisnis  keluarga.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis studi literatur sistematis mengenai implementasi penerapan Good Corporate Governance pada bisnis  keluarga, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi  bisnis  keluarga  tersebut  termasuk  ke  dalam  kategori Family  Owned Enterprise (FOE) atau Family  Business Enterprise (FBE).  Berdasarkan  kategorisasi  bisnis keluarga tersebut akan lebih lanjut diketahui mengenai detail modal, pembagian keuntungan, kepemilikan, serta pengelolaan  yang dijalankan pada perusahaan  tersebut.
Pada  bisnis  keluarga  kategori  FOE,  perusahaan  sudah  mempercayakan keberlangsungan  perusahaannya  kepada  pihak  profesional  atas  seluruh  kegiatan operasionalnya.  Maka dari itu  pada bisnis  keluarga kategori  FOE, sistem penggajian  sudah dilakukan benar-benar secara profesional yang didasarkan  pada tingkatan jabatan  dan hasil kinerja yang diatur oleh peraturan perusahaan. Walaupun sudah berjalan sepenuhnya secara profesional, namun nilai-nilai  keluarga yang ditanamkan oleh pendiri perusahaan masih akan selalu dipegang  sebagai prinsip dalam meneruskan perusahaan.  Hal tersebut sangat penting dalam rangka menjaga kerukunan antar anggota keluarga sehingga tidak terjadi  perpecahan atau  konflik  keluarga  dalam  perusahaan  sehingga  seluruh  pihak  dapat  mengutamakan kepentingan dan kemajuan perusahaan  bukan kepentingan pribadi.
Sedangkan  pada  bisnis  keluarga  kategori  FBE, seluruh  kegiatan  operasional  masih dimiliki, dijalankan,  dan dikelola oleh  anggota keluarga pendirinya.  Karena itu masih banyak timbul konflik terutama dalam masalah suksesi perusahaan.  Hal tersebut sesuai  dengan teori bahwa sering muncul isu-isu konflik dalam suksesi bisnis keluarga antara calon-calon penerus (Agus  and  Mcgowan  2021).  Keberhasilan  suksesi  bisnis  keluarga  dapat  dilihat  dari perpindahan kepemimpinan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Keberhasilan perpindahan  kepemimpinan antar generasi  akan berbanding  lurus dengan  keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan ke depannya. Calon penerus potensial  dapat didiskusikan dari proses  dan  tahapan  pembelajaran  yang  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  minat  dan kompetensi calon penerus potensial  yang ada.
Selanjutnya untuk dapat mengetahui lebih lanjut dan mendalam mengenai penerapan Good  Corporate  Governance pada  bisnis  keluarga  dapat  ditinjau  melalui  prinsip-prinsip Transparancy, Accountability,  Responsibility, Independency  dan  Fairness dalam  mencapai tujuan perusahaan  tersebut

## 1.  Transparancy
Dalam melihat prinsip transparansi, terdapat dua indikator yang dapat dijadikan acuan,  yaitu  indikator  informasi  dan  kebijakan  yang  ada  di  suatu  perusahaan. Berdasarkan  prinsip  transparansi,  perusahaan  dituntut  untuk  dapat  menyediakan seluruh  informasi  dan  kebijakan  yang  ada  dengan  mudah  diakses  dan  mudah dipahami oleh seluruh  anggota perusahaan.

## Informasi
Indikator  informasi  sudah  berjalan  baik  atau  belum  dapat  dilihat  dari keterbukaan  informasi  yang  terjadi  di  perusahaan  tersebut.  Dibutuhkan  kejelasan informasi yang disampaikan dan penggunaan  media penyampaian yang mendukung. Informasi yang dimaksud bukan hanya informasi mengenai pengambilan  keputusan, namun  juga  termasuk  seluruh  informasi  yang  bersifat  umum  seperti  peraturan perusahaan,  tujuan  perusahaan,  sistem  keuangan, sistem  produksi, sanksi,  visi misi perusahaan,  dan lainnya.
Keterbukaan  informasi  yang  baik  seharusnya  dapat  disampaikan  kepada seluruh  anggota  perusahaan  secara  transparan,  bukan  hanya pada  tingkatan  posisi atau  jabatan  tertentu  atau  divisi  tertentu.  Informasi yang baik dapat  diakses  dengan setara dari hulu ke hilir, dari pimpinan sampai ke bawahan. Beberapa informasi bahkan perlu  diolah  lagi  agar  dapat  dipahami  dengan  baik  khususnya pada  level bawahan. Untuk  mempermudah kesetaraan  akses  informasi  tersebut,  perusahaan  sebaiknya memanfaatkan penggunaan  berbagai  macam media,  seperti email ,  aplikasi  pesan
Vol 6, No 2, Desember 2021
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
digital  ( Whatsap, Line  BBM, dll ),  sms, maupun telepon.  Penggunaan media ini dapat memaksimalkan penyampaian informasi ke seluruh anggota perusahaan secara lebih efektif dan efisien (Juwita 2019).

## Kebijakan
Kebijakan perusahaan juga perlu disampaikan dengan sangat jelas  dan dapat diakses  dengan  mudah  oleh  seluruh  anggota  perusahaan.  Kebijakan yang  dibentuk oleh para pimpinan  didasarkan atas kepentingan  setiap  anggotanya. Kebijakan yang dibentuk,  di  antaranya  adalah  peraturan  perusahaan,  standar  operasional perusahaan,  ketentuan kenaikan jabatan, dll.
Sama seperti penyampaian informasi, penyampaian kebijakan juga akan lebih maksimal jika  dapat  memanfaatkan media  penyampaian  yang  mendukung  (Nurim, Reni,  and  Anggraini  2019).  Perusahaan  dapat  menyampaikan kebijakan-kebijakan yang  ada  dengan  menempatkan  informasi  kebijakan  tersebut  di  bagian  dinding perusahaan  yang  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  seluruh  anggota.  Perusahaan juga  dapat  mengadakan  rapat  atau  diskusi  rutin  dalam  menginformasikan  secara detail  dan  terbuka  mengenai  kebijakan  yang  ada.  Perusahaan  juga  dapat menyebarluaskan soft  copy kebijakan-kebijakan  tersebut  melalui  email  atau  media lainnya.

## 2.  Accountability
Prinsip  akuntabilitas  dalam  penerapan  sistem  kelola  perusahaan  adalah bagaimana  perusahaan  dapat  mempertanggung  jawabkan  kinerjanya.  Untuk dapat mempertanggung jawabkan secara baik, perusahaan harus dikelola secara benar dan terukur  sesuai  tujuan  perusahaan.  Terdapat  dua  indikator  yang  dapat  diukur  dari akuntabilitas  perusahaan, yaitu basis  kerja dan audit.

## Basis Kerja
Basis  kerja perusahaan  dapat  dilihat  berdasarkan  struktur  perusahaan  yang ada dan sistem  manajemen yang dijalankan perusahaan  tersebut. Perusahaan  yang baik  adalah  perusahaan  yang  memiliki  struktur  organisasi  yang  jelas.  Terdapat tingkatan  jabatan  yang  jelas  yang  membawahi  berbagai  divisi  yang  ada.  Struktur organisasi yang baik tidak memperbolehkan rangkap jabatan pada anggotanya karena hal tersebut  akan membuat peran  tersebut  tidak maksimal karena tidak fokus dalam salah  satu  fungsi  tanggung  jawabnya (Yopie  and Itan  2016).  Hal tersebut  juga  tidak sesuai dengan  undang-undang perseroan  terbatas.
Pembagian  tugas  dan  wewenang  juga  harus  dilaksanakan  secara  jelas  dan transparan  agar  setiap  anggota  perusahaan  benar-benar  mengerti  tugas  dan tanggung jawab masing-masing dan kepada siapa mereka harus bertanggung  jawab. Untuk  dapat  mendukung  kejelasan  tersebut,  diperlukan  adanya  SOP  perusahaan sesuai  dengan tugas dan tanggung  jawab masing-masing divisi yang ada. SOP akan membantu birokrasi perusahaan  akan berjalan  lebih jelas dan teratur.

## Audit
Sistem  audit  di  sebuah  perusahaan  dapat  bersumber  dari  internal  dan eksternal.  Audit  internal  yang  dilakukan  perusahaan  mencakup  audit  cash  flow, material,  laporan  keuangan,  dan  buyer  &  seller.  Audit  internal  dapat  dilakukan  tiga bulan  sekali,  enam  bulan  sekali,  bahkan  satu  tahun  sekali  tergantung  pada  bagian yang harus diaudit untuk mengetahui kinerja perusahaan pada periode audit tersebut. Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengkoreksi  apakah  sudah  sesuai  dan mencapai target  yang ditetapkan  (Yudha  and  Singapurwoko  2017).  Hasil  dari  audit tersebut  adalah  sebagai  evaluasi  bersama  bagi  para  shareholder  dan  stakeholder. Pada  audit  eksternal,  perusahaan  menggunakan auditor  dari  luar  perusahaan  yang dapat  menganalisis  penerapan  sistem  yang  sudah  dijalankan  perusahaan.  Auditor
Vol 6, No 2, Desember 2021
eksternal ini akan lebih objektif dan transparan dalam memberikan informasi mengenai keadaaan sebenarnya dari kinerja perusahaan.

## 3.  Responsibility
Penerapan  prinsip  responsibilitas  perusahaan  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  dan  lingkungan sehingga  terciptanya  keberlanjutan  jangka  panjang  perusahaan.  Terdapat  dua indikator dalam melihat resposibilitas  perusahaan  dalam penerapan Good Corporate Governance , yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) dan kepatuhan ( compliance ) atas pertaturan perundang-undangan.

## Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  perusahaan  dapat  dilihat  dari  tiga aspek,  yaitu  lingkungan,  karyawan,  dan  masyarakat.  Pada  aspek  lingkungan, perusahaan  yang  bertanggung  jawab  adalah  perusahaan  yang  menjamin higienitas atas  produk  yang dihasilkan.  Higienitas  produk  tidak  hanya dilihat  dari  hasil  produk jadi, namun dari limbah yang dihasilkan atas proses pembuatannya. Perusahaan perlu membentuk tim  khusus  yang bertanggung  jawab  atas  higienitas  produk  dan  limbah atas  proses  produksi  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Limbah akan sangat  berdampak  pada  pencemaran  lingkungan  sekitar.  Perusahaan  harus mengolah limbah dengan sebaik-baiknya agar tidak mencarkan lingkungan sekitar dan membahayakan masyarakat sekitar sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada.
Pada  aspek  masyarakat, perusahaan  dapat  mendistribusikan  produk-produk sisa yang belum expired untuk diberikan kepada yayasan-yayasan sosial  seperti panti asuhan  atau  panti  jompo.  Perusahaan  juga  dapat  memberikan  bantuan  berupa fasilitas  yang  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat sekitar.  Tidak  hanya  masyarakat sekitar,  perusahaan  juga  dapat  memberikan  bantuan  atas  korban  bencana,  atau beasiswa pendidikan kepada masyarakat secara umum dan luas.
Pada  aspek  karyawan,  perusahaan  wajib  menjamin  kesejahteraan keryawannya. Selain  upah,  perusahaan  juga  perlu  memfasilitasi berbagai  tunjangan yang  ada  seperti  BPJS  atau  jamsostek.  Perusahaan  juga  dapat  memberikan tunjangan  berbentuk  non-tunai  seperti  sembako,  smartphone,  dll.  Fasilitas  yang diberikan  perusahaan  terhadap  karyawannya juga merupakan peranan  pertanggung jawaban yang diberikan perusahaan. Kelayakan dan kebersihan fasilitas kantor seperti ruang  kerja, tempat ibadah,  toilet,  ruang rapat,  dll  merupakan pertanggung  jawaban yang wajib disediakan  oleh perusahaan.

## Kepatuhan (Compliance)
Kepatuhan  perusahaan  atas  perundang-undangan  yang  berlaku  juga merupakan aspek yang dapat dilihat dari tanggung jawab yang diberikan perusahaan (Yasser  2011).  Kepatuhan  tersebut  dapat  dilihat  dari  berbagai  macam  hal,  di antaranya  ketaatan  perusahaan  dalam  membayar  pajak.  Perusahaan  yang bertanggung  jawab  pasti  membayar pajak  tepat  waktu  bahkan  menggunakan  jasa konsultan pajak.
Selain  itu  ketaatan  perusahaan  dalam  penerapan  aturan  sesuai  undang- undang tenaga kerja. Perusahaan yang bertanggung jawab akan menjamin hak setiap karyawannya  sesuai  dengan  UU  tenaga  kerja  yang  berlaku.  Selain  itu  dokumen perizinan berdirinya perusahaan juga merupakan bukti ketaatan perusahaan terhadap undang-undang.  Perusahaan yang patuh pasti memiliki dokumen perizinan yang jelas dan lengkap, seperti SIUP, NPWP, dll.

## 4.  Independency
Sistem pengelolaan  perusahaan  telah  memiliki prinsip  independen  yang baik apabila  bagian-bagian  dari perusahaan  tidak saling  mendominasi satu sama lain  dan tidak saling  mengintervensi.  Perusahaan  harus  independen  tanpa  adanya pengaruh
Vol 6, No 2, Desember 2021
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
dari pihak  mana pun  yang didasarkan  pada  kepentingan  pribadi  (Azila-Gbettor et  al. 2018). Pihak-pihak yang dapat mempengaruhi perusahaan  adalah berasal dari dalam dan  luar  perusahaan.  Pihak  internal  perusahaan  dapat  berasal  dari  para  pemegang saham dan keluarga. Seluruh keputusan yang diambil oleh perusahaan harus berasal dari  pemegang saham  mayoritas dan  sesuai  dengan  hasil  Rapat  Umum Pemegang Saham  (RUPS) yang  bersifat  objektif.  Apabila  ada  keluarga  yang  berperan  dalam tugas  dan  wewenang  perusahaan,  keputusan  yang  diambil  harus  merupakan  hasil objektif dari seluruh pihak yang terkait, bukan hanya hasil keputusan anggota k eluarga saja.
Ada berbagai  pihak eksternal  yang mempengaruhi perusahaan,  di  antaranya pemerintah,  serikat  buruh,  konsultan,  dll.  Peraturan  pemerintah  tentu  akan  sangat mempengaruhi  terhadap  keberlangsungan  bisnis  perusahaan.  Perusahaan  harus menyesuaikan  strategi  dan  keputusan  yang  diambil  sesuai  dengan  kebijakan pemerintah.  Selain  itu  serikat  buruh  juga  tentu  akan  mempengaruhi  perusahaan karena asset  utama dari  perusahaan  adalah  karyawan itu  sendiri,  sehingga  apabila hubungan  antara  perusahaan  dan  serikat buruh  tidak baik maka kinerja  perusahaan pun  akan  tidak  maksimal. Kemudian  penggunaan  jasa  konsultan  pun  berpengaruh terhadap  perusahaan,  khususnya  dalam proses  pengambilan  keputusan.  Konsultan tentu  akan  memberikan saran,  masukan,  dan  opsi  dalam  pengambilan  keputusan, namun wewenang pengambilan keputusan sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan.

## 5.  Fairness
Penerapan  prinsip  keadilan  pada  sistem  tata  kelola  perusahaan  merupakan kesetaraan  dan  kewaaran  dalam  pelaksanaan  kegiatannya  yang  harus memperhatikan  kepentingan  para  pemegang  saham  dan  pihak-pihak  kepemilikan perusahaan. Maka dari itu terdapat dua indikator dalam melihat prinsip keadilan, yaitu stakeholders dan shareholders .

## Shareholders
Prinsip  keadilan  dari  aspek shareholders dapat  dilihat  dari  prosi  kepemilikan saham  atas  pembagian  haknya  (Ing  Malelak,  Soehono,  and  Eunike  2020).  Proses pembagian deviden sebagai hak kepemilikan akan berlangsung  sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh para pemegang saham tersebut. Seluruh pemegang saham baik itu mayoritas atau minoritas, memiliki hak yang sama dalam  mendapatkan  laporan  keadaan  perusahaan  dan  pembagian  deviden  sesuai porsi  kepemilikannya.  Selain  itu,  para  pemegang  saham  juga  memiliki  hak  untuk memberikan feedback atas kinerja perusahaan.  Hal tersebut  menjadi sangat  penting pada  bisnis  eluarga  karena  biasanya  kepercayaan  berlandaskan  hubungan kekeluargaan yang dimiliki oleh para shareholders .

## Stakeholders
Prinsip  keadilan  atas  aspek stakeholders dapat  dilihat  dari  tindakan  adil perusahaan dalam memenuhi hak dan kewajiban seluruh karyawannya (Harjito 2021). Pada  proses  rekrutmen, prosesnya  harus  berjalan  secara  objektif dan  terbuka  bagi umum. Kemudian  perusahaan  juga  harus  memberikan kesetaraan  hak  yang dimiliki oleh  seluruh  karyawan dalam memiliki kesempatan berkarir. Sistem punishment dan reward juga  merupakan salah  satu  penerapan  prinsip  keadilan  perusahaan.  Sistem tersebut  dapat  meningkatkan  kinerja  para  karyawan  sehingga  memunculkan  nilai bahwa  perusahaan  merupakan  perusahaan  yang  adil  dan  transparan  atas  kinerja karyawannya.  Sanksi  yang  diberikan  dapat  berupa  teguran  lisan  maupun  tertulis. Sedangkan  penghargaan  yang  diberikan  dapat  berupa  tiket  liburan,  penambahan cuti/libur, apresiasi  lisan, dll.
Berdasarkan pembahasan hasil studi, temuan tersebut dapat dijadikan  sumber dasar  sebagai  langkah  awal  bagi  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  identifikasi  atas  kajian good  corporate  governance pada  bisnis  keluarga.
Vol 6, No 2, Desember 2021
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
Peneliti  dapat  melanjutkan  penelitian  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  hubungan sebab  akibat  atas  implementasi good  corporate  governance dengan  kinerja perusahaan keluarga atau dengan keberhasilan proses suksesi perusahaan keluarga.

## SIMPULAN
Bisnis  keluarga merupakan salah  satu bisnis  yang mendominasi di beberapa negara dan bahkan memberikan kontribusi yang besar  bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Keberadaan  dan keberlanjutannya  tentu  akan sangat  berdampak positif bagi  perekonomian negara. Namun sayangnya, bisnis keluarga bahkan sulit bertahan sampai generasi ketiganya. Hal  tersebut  dikarenakan  atas  konflik  internal  dari  bisnis  keluarga  yang  mengakibatkan terjadinya tumpeng tindih  kepentingan  antara kepentingan  bisnis  dan kepentingan  keluarga. Konflik  tersebut  akan  sangat  berdampak  terhadap  proses  pengambilan  keputusan  dan suksesi dari keberlangsungan bisnis  keluarga itu sendiri.
Untuk mengatasi konflik tersebut, perusahaan  sangat memerlukan penerapan  sistem tata  kelola  perusahaan  atau Good  Corporate  Governance agar  keberlangsungan  bisnis keluarga  tersebut  dapat  memiliki  umur  panjang  dan  keberlanjutan.  Praktik  langsung penerapan  sistem  tata  kelola  perusahaan  dapat  diterapkan  pada  lima  prinsip,  yaitu Transparancy , Accountability , Responsibility , Independency ,  dan Fairness .  Pada  prinsip transparansi,  perusahaan  dapat  menerapkan  prinsip  tersebut  dari  aspek  kejelasan  dan kesetaraan akses atas informasi dan kebijakan yang terdapat di perusahaan. Kemudian pada prinsip akuntabilitas,  perusahaan dapat menerapkan prinsip tersebut  dari pengelolaan  sistem manajemen, kejelasan  struktur organisasi  dan tugas  serta wewenang seluruh  karyawannya, dan  transparansi  hasil  audit  kinerja  perusahaan.  Pada  prinsip  responsibilitas,  perusahaan dapat menerapkan prinsip tersebut dari tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan atas karyawan, lingkungan, dan masyarakat melalui sistem Corporate Social Responsibility (CSR) dan  kepatuhan  perusahaan  tersebut  kepada  undang-undang  yang  berlaku.  Pada  prinsip independen,  perusahaan  dapat  menerapkan  prinsip  tersebut  berdasarkan  kemandirian perusahaan atas pengaruh atau intervensi dari pihak internal, seperti keluarga dan pemegang saham dan  berbagai  pihak eksternal  yang berpengaruh  seperti  pemerintah,  konsultan,  dan serikat  buruh.  Pada  prinsip  yang  terakhir,  yaitu  keadilan  perusahaan  dapat  menerapkan prinsip tersebut  berdasarkan kesetaraan hak dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan kepada para stakeholders dan shareholders .
Kelima  prinsip  tersebut  akan sangat  membantu bisnis  keluarga  dalam menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik sehingga  dapat mengatasi konflik internalnya dalam pengambilan  keputusan  dan  suksesi  keberlangsungan  dan  keberlanjutan  perusahaan. Sehingga setelah  menerapkan sistem tata kelola perusahaan, bisnis  keluarga dapat menjadi bisnis  yang  berkelanjutan  sampai  generasi-generasi  selanjutnya  yang  akan  terus berkontribusi positif bagi perekonomian negara.
Penelitian  ini  memiliki keterbatasan,  yaitu  hanya  berfokus pada  impelemntasi good corporate  governance pada  bisnis  atau  perusahaan  keluarga.  Selain  itu,  sumber database elektronik  yang  digunakan  hanyalah  berasal  dari  Google  Scholar  dan  Scopus.  Peneliti menyarankan  kepada  peneliti  lain  yang  ingin  meneliti  kajian  ini  untuk  mencoba  lokus penelitian  lain  selain  perusahaan  keluarga,  misalnya  pada  industry startup yang  saat  ini sedang  menjadi  fenomena  yang  ramai  dibicarakan.  Kemudian  bisa  memperluas  sumber database elektronik yang digunakan.

## REFERENSI
Ade Kesuma, Sambas, Muhammad Husni Mubarok, and Citra Marisa. 2020. “Business Ethics: A  Connection  to  Good  Corporate  Governance  Implementation.” Jurnal  Perspektif Pembiayaan
Dan Pembangunan Daerah 8 (2): 2338 –4603.
https://doi.org/10.22437/ppd.v8i1.7877.
A gus,  D, and  Carl B Mcgowan. 2021.  “The Effect Of Corporate  Governance And Corporate Strategy On Family Firm Performance In  Indonesia.” The  Journal of  Applied  Business Research . Vol. 37.
Aldamen,  Husam,  Keith  Duncan,  Simone  Kelly,  and  Ray  McNamara.  2020.  “Corporate Governance  and  Family  Firm  Performance  during  the  Global  Financial  Crisis.” Accounting and Finance 60 (2): 1673 –1701.  https://doi.org/10.1111/acfi.12508.
Andypratama,  Lukas  William,  and  Ronny  H  Mustamu.  2013.  “PENERAPAN  PRINSIP- PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELUARGA :
STUDI DESKRIPTIF PADA DISTRIBUTOR MAKANAN.” AGORA 1 (1).
Azila-Gbettor,  Edem  M.,  Ben  Q.  Honyenuga,  Marta  M.  Berent-Braun,  and  Ad  Kil.  2018. “Structural  Aspects  of  Corporate  Governance  and  Family  Firm  Performance:  A Systematic Review.” Journal of Family Business Management . Emerald Group Holdings Ltd. https://doi.org/10.1108/JFBM-12-2017-0045.
Bisnis,  Keberhasilan,  Keluarga  Fella,  and  Ika  Kristianti.  2020.  “Nominal:  Barometer  Riset Akuntansi Dan Manajemen.” Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen 9 (1): 1 –18.

## Chrisnanda,  Daniella  Okke.  2014.  “ANALISIS  PENERAPAN  GOOD  CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELUARGA PT. DANLIRIS DI
SURAKARTA, JAWA TENGAH.” AGORA 2 (2).
Harjito, Agus. 2021. “The Effect Of Corporate Governance And Corporate Strategy On Family Firm.”
Hasan,  Muhammad.  2018.  “PENDIDIKAN  EKONOMI  INFORMAL:  BAGAIMANA PENDIDIKAN EKONOMI MEMBENTUK PENGETAHUAN PADA BISNIS KELUARGA?”
JEKPEND: Jurnal Ekonomi
Dan
Pendidikan 1 (2): 30.
https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i2.7262.
IICG. 2013.  Good Corporate Governance dalam Prespektif Pengetahuan. Laporan  Program Riset dan Pemeringkatan Good Corporate Governance Perception Index 2012. IICG Ing  Malel ak,  Mariana,  Christina  Soehono,  and  Christine  Eunike.  2020.  “Corporate Governance,  Family  Ownership  and  Firm  Value:  Indonesia  Evidence.” SHS  Web  of Conferences 76: 01027. https://doi.org/10.1051/shsconf/20207601027.
Itan, Iskandar, and Widyanti Lestari. 20 15. “Implikasi Corporate Governance Terhadap Kinerja Family Business Di Indonesia.” Jurnal Ipteks Terapan 9 (1).
https://doi.org/10.22216/jit.2015.v9i1.39.
Jauwalatta, Fendy, Kresna Noviaty, S Darmasetiawan, and M Si Psi. 2016. “PERENCANAAN SUKSESI  PADA  TO SERBA ‘X’  DITINJAU DARI  FAMILY  SYSTEM,  MANAGEMENT SYSTEM DAN OWNERSHIP SYSTEM.”
Juwita, Rakhmini. 2019. “The Effect of Corporate Governance and Family Ownership on Firm Value.” Review  of  Integrative  Business  and  Economics  Research 8  (1):  168 –78. http://buscompress.com/journal-home.html.
Kristanti,  Farida  Titik,  Sri  Rahayu,  and  Akhmad  Nurul  Huda.  2016.  “The  Determinant  of Financial  Distress  on  Indonesian  Family  Firm.” Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences 219 (May): 440 –47. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.018.
Lieyanto,  Andy,  and  Ratih  Indriyani.  2014.  “PENERAPAN PRINSIP  –  PRINSIP  GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERUSAHAAN KELUARGA PT. PRIMA RAYA ABADI, SURABAYA.” AGORA 2 (1).
Lozano,  M.  Belén,  Beatriz  Martínez,  and  Julio  Pindado.  2016.  “Corporate  Governance, Ownership  and  Firm Value:  Drivers  of  Ownership  as  a  Good  Corporate  Governance Mechanism.”
International Business Review 25 (6): 1333 –43. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.04.005.
Muhammad  Halim  Maimun,  Syamsudin.  2019.  “A  REVIEW  OF  THEORETICAL PERSPECTIVE ON FAMILY BUSINESS GOVERNANCE.” BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis 4 (1): 27 –40.
Nurim,  Yavida,  Francisca  Reni,  and  Retno  Anggraini.  2019.  “Collectivism  and  Uncertainty Avoidance  on  Family Firm  and  Corporate  Governance Implementation:  An  Indonesia
Vol 6, No 2, Desember 2021
Case Study in Social Cognitive Theory Framework.” Review of Integrative Business and Economics Research 8 (1): 179 –94. http://buscompress.com/journal-home.html. Purwanto,  Gabriela  Kartika,  and  Ronny  H  Mustamu.  2013.  “STUDI  DESKRIPTIF PENERAPAN  PRINSIP-PRINSIP  GOOD  CORPORATE   GOVERNANCE  PADA PERUSAHAAN KELUARGA DI BIDANG KAYU.” AGORA 1 (1).
Rahadi,  Dedi  Rianto.  2017.  “TRANFORMASI  INOVASI  BISNIS  KELUARGA  DALAM
MENDU KUNG EKONOMI KREATIF.” Vol. 2. http://www.smetoolkit.org/.
Remiasa, Marcus, and Shelvy Anggraini Wijaya. 2014. “Analisis  Proses Suksesi Perusahaan Keluarga  Studi  Pada  PT  Puterasean  (Marcus Remiasa  Dan Shelvy Anggraini  WIjaya) ANALISIS  PROSES  SUKSESI  PERUSAHAAN  KELUARGA  STUDI  PADA  PT PUTERASEAN.”
Sacristán-Navarro, María,  and  Laura  Cabeza- García.  2020.  “When  Family Firm  Corporate Governance Fails: The Case of El Corte Inglés.” Journal of Family Business Management 10 (2): 97 –115.  https://doi.org/10.1108/JFBM-02-2019-0010.
Tjiptono, Fandy. 2013. “Kelanggengan Entrepreneurship  Dalam Bentuk Bisnis Keluarga: Apa Yang Telah Dan Masih Perlu Diungkap Fandy Tjiptono.”
Widyanti  Diah  Lestari,  R A.  2018.  “STUDI FENOMENOLOGI: MEMAKNAI TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BISNIS KELUARGA BERETNIS TIONGHOA DI INDONESIA.” Vol. 2.
Yasser,  Qaiser  Rafique.  2011.  “Challenges  in  Corporate  Governance –  A  Family  Business Prospective.” International  Journal of Innovation 2 (1): 73 –76.
Yopie, Santi, and Iskandar Itan. 2016. “CEO-Family vs. CEO-Nonfamily: Who Is a Better Value Creator in Family Business?” Vol. 14.
Yudha,  Danies  Pradana,  and  Arif Singapurwoko.  2017.  “The  Effect of Family  and  Internal Control on Family Firm Performance: Evidence from Indonesia  Stock Exchange (IDX).” Journal  of  Business  and  Retail  Management Research 11  (4):  68 –75. https://doi.org/10.24052/jbrmr/v11is04/teofaicoffpefise.