Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya

## STUDI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT: PERSPEKTIF EFEKTIFITAS DAN KAPASITAS
STUDY OF REGIONAL REGULATION OF SERANG CITY NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT ZAKAT MANAGEMENT:

## EFFECTIVENESS AND CAPACITY PERSPECTIVE

## Muhammad Kamil Husain

## Universitas Serang Raya
Corresponding Author E-mail: kamilhusain74@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  menganalisis  bagaimana  studi  Perda  Nomor  6  tahun  2014  Kota  Serang tentang pengelolaan zakat dalam perspektif efektifitas dan kapasitas berdasarkan kapasitas kelembagaan, kebijakan/regulasi,  perubahan  system  implementasi  dan  derajat  perubahan  kelompok  sasaran.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Teknik  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah survei literatur akademis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah dan media massa elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dan kapasitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat  sudah  cukup  memadai  dan  dalam  implementasinya,  kapasitas  konten  Perda  sudah  mengatur penyelenggaraan  zakat  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  serta  menjadi  menjadi  instrument penting  penerimaan  zakat  meskipun  diperlukan  penguatan  pada  aspek  kelembagaan  dan  inovasi pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan produktif.
Kata Kunci: Zakat, Kota Serang, Efektivitas, Kapasitas.

## Abstrak
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  how  the  study  of  Perda  No.  6/2014  on  the  City  of  Serang  on  zakat management from the perspective of effectiveness and capacity based on institutional capacity, policies / regulations, changes  in  implementation  systems  and  the  degree  of  change  in  target  groups.  The  research  method  used  is  a qualitative approach. The technique used by researchers is a survey of the academic literature. The data collection technique is carried out by searching various sources and literature from both government documents and electronic mass media, journals and books related to Perda Kota Serang Number 6 of 2014 concerning zakat management. The results show that the effectiveness and capacity of the Regional Regulation of the City of Serang Number 6 of 2014 concerning zakat management is sufficient and in its implementation, the capacity of the content of the Perda has regulated the implementation of zakat by involving community participation and has become an important instrument for  receiving  zakat  although  it  is  necessary  to  strengthen  the  institutional  and  innovation  in  the  collection  and distribution of zakat that is effective and productive.
Keywords: Zakat, City of Serang, Effectiveness, Capacity
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan  masyarakat  dan kemiskinan  merupakan  fenomena  yang nyata dan masih menjadi problem yang belum  terselesaikan  hingga  saat  ini.  Di sisi  lain  pemerintah  telah  berupaya melakukan berbagai kebijakan distributif dan alokasi sumber daya guna memastikan  peningkatan  taraf  hidup masyarakat.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan  kausalitas  yang  menjadi penyebab belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan
kemiskinan  yaitu  factor  alamiah  seperti keterbatasan ekonomi dan ilmu pengetahuan masyarakat dan factor non alamiah  seperti  kebijakan  sosial  dan ekonomi pemerintah yang masih belum ideal  dan  sesuai  dengan  harapan masyarakat.
Kebijakan  sosial  dan  ekonomi yang  memiliki  keterkaitan  erat  dengan kebutuhan  masyarakat  adalah  zakat sebagai  instrumen  ekonomi  yang  tidak terpisahkan dalam pembangunan karena  mampu  mengharmonisasikan jaminan  sosial  dengan  mengurangi kesenjangan antara mereka yang berpenghasilan  tinggi  dengan  yang berpenghasilan rendah (Takril & Othman,  2020).  Sesungguhnya  zakat tidak hanya merupakan tuntutan secara individual  akan  tetapi  tuntutan  kepada pemerintah/penguasa  dalam  bentuk regulasi  yang  disusun  secara  sistematis (Qardhawi, 1999). Oleh karena itu zakat dipandang  sebagai  jaminan  sosial  yang
bertujuan untuk mendorong dan membantu orang-orang yang membutuhkan  dari  kalompok  lemah dan fakir (Quthub, 1992).
Penyelenggaraan  zakat  dalam  berbagai aspek sudah sudah mengalami perbaikan  baik  dari  segi  infrastruktur, sumber daya manusia, sistem  distribusi dan  transparansi  tata  kelola,  meskipun masih  terdapat  beberapa  permasalahan yang  perlu  diatasi  untuk  memastikan penyelenggaraan  zakat  berjalan  sesuai dengan  regulasi  yang  berlaku  (Ab Rahman et al., 2012), dalam hal ini factor regulasi atau peraturan zakat yang tidak efektif  dapat  menjadi  penghambat penyelenggaraan sistem zakat
(Khasandy et al., 2019).
Instrument zakat sebagai lembaga yang  fokus  pada  sector  non  profit  di mana dana dikumpulkan dan kemudian didistribusikan  kembali  ke  penerima (Said  et  al.,  2012)  dalam  konteks  Kota Serang  Provinsi  Banten  diatur  melalui Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  pengelolaan  zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat. Disebutkan  bahwa  pengelolaan  zakat adalah
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian
dalam  pengumpulan,  pendistribusian, dan  pendayagunaan  zakat  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas dan efisiensi pelayanan serta meningkatkan  manfaat  zakat  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya
dengan berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian  hukum,  terintegritas  dan akuntabilitas.
Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas) Kota Serang merupakan lembaga  yang  berwenang  melakukan tugas  pengelolaan  zakat  di  daerah  dan memiliki
fungsi perencanaan, pelaksanaan  dan  pengendalian  dalam upaya  pengumpulan,  pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta
melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan  zakat.  Pengelolaan  zakat Baznas  Kota  Serang  terdiri  atas  unsur pimpinan  dan  pelaksana  dan  dalam implementasinya dapat melakukan pengumpulan  zakat  secara  langsung atau  membentuk  UPZ  atau  Unit Pengelola  Zakat  pada  a)kantor  satuan kerja  pemerintah  daerah;  b)kantor instansi  vertikal;  c)badan  usaha  milik daerah;  d)perusahaan  swasta;  e)masjid, mushalla,  langgar,  surau  atau  nama lainnya; f)sekolah/madrasah dan lembaga  pendidikan  lain;  g)kecamatan atau  nama  lainnya;  dan  h)kelurahan yang bertugas membantu pengumpulan zakat  dimana  hasil  pengumpulan  zakat wajib disetorkan ke Baznas Kota Serang. Selain itu masyarakat dapat berpartisipasi  dengan  membentuk  LAZ atau  Lembaga  Amil  Zakat  yang membantu  pelaksanaan  pengumpulan,
pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat
Berdasarkan data empiris penelitian,  implementasi  pengelolaan zakat di Kota Serang yang diatur melalui Perda  Nomor  6  Tahun  2014  tentang pengelolaan  zakat  sudah  melibatkan partisipasi  masyarakat  dan  berjalan sesuai  dengan  regulasi,  akan  tetapi secara  implementatif  Perda  tersebut belum mampu menjadi instrument yang dapat menyelesaikan permasalahan zakat  secara  komprehensif,  berbagai factor  penyebab  seperti  Perda  Kota Serang  Nomor  6  tahun  2014  tentang pengelolaan    zakat  masih  mengacu kepada  Undang-undang  Nomor  38 tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat, sedangkan undang-undang yang sekarang  berlaku  adalah  Undang- undang Nomor 23 tahun 2011
(Mediatama,  2019).  Selain  itu  masih terdapat beberapa permasalahan seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sehingga menyulitkan Baznas Kota Serang menarik zakat dari masyarakat, proporsi perolehan  zakat  yang  tidak  seimbang antara  masyarakat  dan  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  dan  pendapatan  zakat lebih  didominasi  oleh  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  Pemerintahan  Kota Serang  (Mediatama,  2019).  Dan  berikut ini  adalah  grafik  penerima  dana  zakat Baznas Kota Serang dalam kurun waktu 2014-2019.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya
Gambar 1 Penerimaan Dana Zakat Kota Serang, 2014-2019 Sumber : Baznas Kota Serang, diolah Peneliti, 2020.
Berdasarkan  gambar  1  di  atas, maka  dapat  dideskripsikan  bahwa penerimaan  zakat  di  Kota  Serang cenderung mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan
karena beberapa
permasalahan  yang  telah  diuraikan sebelumnya. Meskipun demikian terdapat  fenomena  yang  menarik  yaitu meningkatnya penerimaan zakat di Kota
Serang  disebabkan  adanya  aturan  dari Walikota Serang yang mengatur pemotongan  gaji  ASN  setiap  bulannya untuk alokasi zakat.
Selanjutnya,  penelitian  ini  akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan  zakat.  Penelitian  tentang efektifitas  zakat  yang  dilakukan  oleh (Takril  &  Othman,  2020)  menunjukkan masih  belum  efektifnya  distribusi  zakat yang  disebabkan  factor-faktor  tertentu. Selanjutnya  (Said  et  al.,  2012)  dalam penelitiannya mengusulkan pengukuran kinerja  dapat  digunakan  organisasi
zakat  melalui  indeks  keuangan,  indeks pegawai,  indeks  penerima  zakat  dan indeks  pembayar  zakat,  kemudian (Lubis  &  Azizah,  2018)  mengatakan terdapat  potensi  yang  besar  dalam Sistem Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memerlukan perhatian
pemerintah sehingga penggunaan teknologi yang tepat dalam pengelolaan zakat  menjadi  penting  dalam  upaya meningkatkan
efisiensi dan
mengoptimalkan potensizakat, oleh karena itu, beberapa faktor terkait harus dipertimbangkan  seperti  sumber  daya manusia,  lingkungan,  budaya,  bahasa, literasi dan regulasi untuk meningkatkan  efektivitas  interaksi  dan komunikasi antar pemangku kepentingan Perspektif berbeda tentang penelitian  tentang  zakat  dilakukan  oleh (Ali & Hatta, 2014) yang
membandingkan  pengelolaan  di  tiga
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya
negara muslim yaitu Bangladesh,
Malaysia  dan  Indonesia.  Dalam  hasil penelitiannya  menyebutkan  Malaysia merupakan  negara  yang  memiliki tingkat  keberhasilan  pengelolaan  zakat yang sangat baik karena didukung oleh badan  yang  kompeten  dan  keserusan pemerintah, sedangkan Indonesia termasuk  negara  dengan  pengelolaan zakat  yang  kurang  ideal  dikarenakan praktek-praktek korupsi dan mis management  dalam  implementasinya sedangkan Bangladesh merupakan
negara  dengan  tingkat  keseriusan rendah dalam pengelolaan zakat dikarenkan  belum  ada  inisiatif  dari pemerintah.
Beberapa  penelitian  yang  telah diuraikan  di  atas  menunjukkan  adanya kesamaan kesamaan tema yaitu pengelolaan  zakat  dalam  berbagai perspektif, akan tetapi penelitian tentang pengelolaan  zakat  berdasarkan  studi Perda  Nomor  6  tahun  2014  di  Kota Serang yang dianalisis dalam perspektif efektifitas dan kapasitas belum dilakukan secara mendalam. Indicator efektivitas implementasi sebagaimana dikemukakan oleh (Sandfort & Moulton,
2015)  didefinisikan  sebagai  kapasitas
perubahan  system  implementasi  dan derajat  perubahan  kelompok  sasaran. Selanjutnya menurut (Howlett & Lindquist,  2014,  hal.  225)  efektifitas implementasi  relevan  dengan  kapasitas kebijakan  yang  dibutuhkan  untuk memotret  lingkungan  dan  menetapkan arah strategis, sedangkan dalam perspektif  lainnya,  kapasitas  kebijakan dimaknai  sebagai  suatu  upaya  untuk menimbang  dan  menilai  implikasi  dari alternatif  kebijakan  (Bakvis,  2000,  hal. 71).
Pandangan yang memiliki kesesuaian  sepert  di  atas  dikemukakan oleh  (Wu  et  al.,  2015,  hal.  1)  yang mengatakan bahwa efektifitas
implementasi suatu regulasi atau kebijakan  memiliki  keterkaitan  erat dengan kapasitas kebijakan yang didefinisikan  sebagai  keterampilan  dan sumber  daya  yang  diperlukan  dalam menjalankan fungsi kebijakan. Sehingga dapat  didefinisikan  bahwa  kapasitas kebijakan  adalah  fungsi  dari  tiga keterampilan  dan  kompetensi  (politik, operasional,  dan  analitis)  dan  tiga tingkat  sumber  daya  dan  kapabilitas (sistemik, organisasi, dan individu) yang menghasilkan  sembilan  jenis  kapasitas kebijakan (Wu et al., 2015, hal. 3).
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya

## Tabel 1 Policy Capacity: Skills and Resources
Levels of Resources and Capabilities Skills and Competences Analytical Managerial Political Individual Individual  Analytical Capacity Individual Managerial Capacity Individual Political Capacity Organizational Organizational Analytical Capacity Organizational Managerial Capacity Organizational Political Capacity Systemic Systemic Analytical Capacity Systemic  Managerial Capacity Systemic Political Capacity Sumber : (Wu et al., 2015, hal. 3)
Seperti  yang  ditunjukkan  pada tabel  di  atas  terdapat  tiga  dimensi kapasitas kebijakan yaitu: analitis (menilai dan membuat pilihan berdasarkan informasi), manajerial (melaksanakan  keputusan)  dan  politik (berinteraksi  dengan  aktor  kebijakan lain).  Kerangka  umum  memperlihatkan kapasitas kebijakan tidak hanya melibatkan  kategorisasi  sumber  daya dan  kapabilitas  multi  level  -  individu, organisasi  dan  sistemik  -  tetapi  juga interaksi  dinamis  dari  setiap  level tersebut
Tujuan penelitian ini
menganalisis  bagaimana  studi  Perda Nomor 6 tahun 2014 Kota Serang tentang pengelolaan  zakat  dalam  perspektif efektifitas dan kapasitas. Artikel ini pada bagian  awal  terdiri  dari  pendahuluan dan metode penelitian. Kemudian pada bagian selanjutnya akan dilakukan hasil dan  pembahasan  dengan  mengadaptasi
teori  yang  dikemukakan  oleh  (Sandfort &  Moulton,  2015)  dan  (Wu  et  al.,  2015, hal.  1)  yang  terdiri  dariefektifitas  dan kapasitas kelembagaan, kebijakan/regulasi,  perubahan  system implementasi  dan  derajat  perubahan kelompok sasaran.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik  yang  dilakukan  oleh  peneliti adalah survei literatur akademis. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui penelusuran  berbagai  sumber  dan literatur baik dari dokumen pemerintah dan media massa elektronik, jurnal dan buku-buku  yang  terkait  dengan  Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan  zakat.  Data  sekunder tersebut  diolah  dan  dideskripsikan dalam  bentuk  narasi  sesuai  dengan kebutuhan  data.  Selanjutnya  dilakukan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya
proses  analisis  data  berdasarkan  teori dan konsep serta selanjutnya dilakukan proses intrepretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
- Efektifitas dan Kapasitas

## Kelembagaan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan  pengelola  zakat  di  Kota Serang sebagaimana diatur dalam Perda
Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan  zakat  adalah  Badan  Amil Zakat  Nasional  (Baznas)  Daerah  Kota Serang  sebagai leading  sector atau lembaga resmi yang melakukan pengelolaan  zakat  di  Daerah;  dan dibantu  oleh  2)Unit  Pengumpul  Zakat (UPZ)  yang  dibentuk  oleh  Baznas Daerah;  dan  3)Lembaga  Amil  Zakat (LAZ)  sebagai  perwujudan  partisipasi masyarakat.
Kredibilitas
lembaga zakat dipengaruhi  oleh  persepsi  pengguna jasa. Untuk pengguna layanan, ada dua jenis. Pertama, ada pembayar zakat yang membayar  zakat  dan  berharap  dana yang  dibayarkan  akan  tersalurkan dengan baik. Kedua, ada penerima zakat yang  menerima  dana  dan  berharap mendapatkan  dana  zakat  yang  cukup (Wahab  et  al.,  2016).  Dan  Kepuasan kedua  pemangku  kepentingan  ini penting  untuk  memastikan  lembaga zakat menjadi lembaga yang terpercaya (Adiwijaya & Suprianto, 2020).
Dalam konteks efektifitas, perbedaan kelembagaan dapat menciptakan sinergitas  dalam  mewujudkan  tujuan
kebijakan  dan  organisasi.  Sebagaimana dikemukakan  oleh    (Noor  et  al.,  2015) bahwa perbedaan struktur kelembagaan dapat berperan penting dalam mempengaruhi kinerja lembaga, dengan kerjasama  secara  komprehensif  dapat menghasilkan  kinerja  yang  lebih  baik dibandingkan  kerjasama  secara  parsial. Sinergitas Baznas, UPZ dan LAZ dalam melakukan  pengumpulan  zakat  dapat dilakukan  melalui  kerjasama  yang dilakukan secara transparan dan akuntabel serta saling melengkapi.
Kapasitas kelembagaan Baznas daerah Kota Serang sebagai leading sector dapat  menjadi  keunggulan  dalam membangun  jaringan  dan  negoisasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan penerimaan zakat dan LAZ sebagai Lembaga di luar pemerintahan  dapat  berperan  sebagai supporting dan menghimpun dana zakat dari  sumber-sumber  yang  belum  digali oleh  Baznas  daerah.  Meskipun  terdapat kecenderungan adanya keunggulan dari lembaga  penghimpun  zakat  swasta seperti  LAZ  dibandingkan  lembaga publik,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh contoh  Indonesia  dan  negara-negara  di dunia (Bremer, 2013) akan tetapi Baznas Daerah sebagai Lembaga resmi pemerintah  harus  dapat  melakukan penguatan kelembagaan sebagai
Lembaga yang mampu mencapai target dan realisasi penerimaan zakat.
Bahwa masih terdapat permasalahan pada  pencapaian  target  dan  realisasi yang belum tercapai sehingga
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya
mendorong  inovasi  kebijakan  publik sebagai  sebuah  keniscayaan  secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan problematika yang berlangsung  di  tengah  masyarakat  dan kelembagaan menjadi suatu keniscayaan (Sururi,  2016).  Dengan  demikian  dapat dideskripsikan  bahwa  efektifitas  dan kapasitas kelembagaan Baznas, UPZ dan LAZ  berdasarkan  perspektif  efektifitas dan kapasitas kelembagaan sudah cukup memadai.
- Efektifitas dan Kapasitas

## Kebijakan/regulasi
Pengelolaan  zakat  di  Kota  Serang diatur  melalui  Perda  Nomor  6  tahun 2014  tentang  pengelolaan  zakat.  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
implementasi  pengelolaan  zakat  di  di
Kota
Serang sudah melibatkan partisipasi  masyarakat  dan  berjalan sesuai  dengan  regulasi,  akan  tetapi secara  implementatif  Perda  tersebut belum mampu menjadi instrument yang dapat menyelesaikan permasalahan
zakat secara
komprehensif, penyebabnya adalah karena Perda Kota Serang  Nomor  6  tahun  2014  tentang pengelolaan    zakat  masih  mengacu kepada  Undang-undang  Nomor  38 tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat, sedangkan undang-undang yang sekarang  berlaku  adalah  Undang- undang Nomor 23 tahun 2011
(Mediatama,  2019)  meskipun  peneliti berpandangan  bahwa  secara  umum
Perda  tersebut  sudah  sesuai  dan mengacu  kepada  UU  Nomor  23  tahun 2011.  Secara  umum  latar  belakang  dan pertimbangan  Undang-undang  Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah
a. bahwa negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. bahwa menunaikan zakat merupakan  kewajiban  bagi  umat
Islam  yang  mampu  sesuai  dengan syariat Islam;
c. bahwa  zakat  merupakan  pranata keagamaan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
d. bahwa  dalam  rangka  meningkatkan daya  guna  dan  hasil  guna,  zakat harus  dikelola  secara  melembaga sesuai dengan syariat Islam;
e. bahwa  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  hukum dalam  masyarakat  sehingga  perlu diganti;
f. bahwa  berdasarkan  pertimbangan tersebut  perlu  membentuk  Undang- Undang tentang Pengelolaan Zakat;
Aspek  regulasi  menjadi  penting dalam  mendorong  kinerja  kelembagaan yang  efektif.  Adanya  undang-undang Nomor  23  tahun  2011  dan  Perda  Kota Serang  Nomor  6  tahun  2014  tentang pengelolaan  zakat  secara  implementatif
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya
menjadi dasar hukum legalitas penerimaan zakat.
- Efektifitas dan Kapasitas Perubahan

## Sistem Implementasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
segi perubahan system implementasi, Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat sudah mencakup berbagai dimensi yang dapat mendukung keberhasilan penerimaan zakat di Kota Serang. Hanya permasalahan  yang  dihadapi  adalah masih  rendahnya  tingkat  kesadaran masyarakat sehingga tujuan utama zakat untuk  pemerataan  kesejahteraan  dan perubahan perilaku sehat belum tercapai (Husain  et  al.,  2018).  Di  sisi  lain, pengelolaan dan penyaluran zakat yang dilakukan  dengan  tata  kelola  yang  baik dan benar juga memiliki implikasi positif bagi pemberdayaan masyarakat.
Kredibilitas lembaga zakat dipengaruhi oleh persepsi pengguna jasa yaitu,  pertama,  ada  pembayar  zakat yang  membayar  zakat  dan  berharap dana yang dibayarkan akan tersalurkan dengan baik; kedua, ada penerima zakat yang  menerima  dana  dan  berharap mendapatkan  dana  zakat  yang  cukup (Faisol  Ibrahim,  2014).  Implementasi sistem zakat yang efektif dan didukung kapasitas  memadai  dapat  memainkan peran  penting  dalam  mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memfasilitasi kondisi keuangan yang lebih baik. Bahkan secara konseptual, pengembangan sistem zakat
dinilai  dapat  melengkapi  program pemerintah dalam pengentasan
kemiskinan (Khasandy et al., 2019). - Kapasitas  dan  Derajat  Perubahan kelompok sasaran Zakat merupakan salah satu mekanisme untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat Islam selain sedekah  dan  wakaf  (Takril  &  Othman, 2020).  Dalam  hal  ini  efisiensi  lembaga zakat  melalui  pendistribusian  dana secara adil dan merata kepada penerima (Ahmad et al., 2015) sekaligus memberikan prioritas kepada perubahan derajat  kelompok  sasaran.  Peningkatan kepercayaan cenderung mengarah pada peningkatan komitmen, sedangkan temuan lebih lanjut menunjukkan peran mediasi dari komitmen dalam hubungan antara kepercayaan dan perilaku memberi (Sargeant & Lee, 2004) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa derajat  perubahan  kelompok  sasaran penerima  zakat  di  Kota  Serang  berada pada kategori yang cukup baik meskipun  masih  belum  produktif. Meskipun  penanggulangan  kemiskinan menjadi  tujuan  penting  akan  tetapi  hal tersebut  bukanlah  tugas  yang  mudah. Dalam konteks jangka pendek, memberikan bantuan uang tunasi cukup efektif  akan  tetapi  dapat  menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah atau Lembaga zakat. Oleh sebab itu perubahan
paradigma dengan mengubah  pemberian  bantuan  dapat dilakukan  seperti  memberikan  bantuan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya
Pendidikan anak-anak kelompok
sasaran,  bantuan  fasilitasi  kelompok sasaran  ke  pusat  keterampilan  dapat menjadi  opsi  bagi  pemerintah  di  masa yang akan datang.
Pendekatan  peningkatan  kapasitas ini  merupakan  cara  efektif  untuk mengubah  kondisi  masyarakat  miskin dari penerima zakat menjadi orang yang membayar  zakat  (Ab  Rahman  et  al., 2012).  Menurut (Ali & Hatta, 2014) zakat dapat menjadi salah satu mekanisme dan pekerjaan sosial dalam praktik membantu masyarakat untuk mengatasi kemiskinan  dan  melakukan  perubahan sosial  di  tingkat  komunitas,  organisasi, dan internasional.

## PENUTUP
Zakat  dalam  berbagai  aspek berperan penting merubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu efektifitas  dan  kapasitas  kelembagaan, kebijakan/regulasi,  perubahan  system implementasi  dan  derajat  perubahan kelompok  sasaran  menjadi  sangat penting sebagai indikator-indikator pencapaian tujuan zakat secara keseluruhan. Dalam konteks
regulasi,
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun  2014  berdasarkan  efektifitas  dan kapasitas  sudah  cukup  memadai  dan menjadi instrument penting penerimaan zakat  meskipun  diperlukan  penguatan pada  aspek  kelembagaan  dan  inovasi pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif  dan  produktif.  Selain  itu  dalam
implementasinya, kapasitas konten Perda sudah mengatur penyelenggaraan zakat  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat.
Rekomendasi penelitian ini
adalah  mendorong  perubahan  Perda yang dapat mendukung inovasi pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat  serta  dalam  jangka  Panjang mengoptimalkan kelompok sasaran melalui  pemberian  bantuan  pendidikan anak-anak kelompok sasaran dan memfasilitasi kepala keluarga kelompok sasaran ke pusat keterampilan.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya

## Referensi
Ab Rahman, A., Alias, M. H., & Omar, S. M. N. S. (2012). Zakat institution in Malaysia:  Problems  and  issues. Global  Journal  Al-Thaqafah , 2 (1),  35 – 41.
https://doi.org/10.7187/GJAT122012. 02.01
Adiwijaya, Z. A., & Suprianto, E. (2020).
Good Governance of Zakat Institutions:  a  Literature  Review. Journal of Southwest Jiaotong University , 55 (2), 1 – 7.
http://jsju.org/index.php/journal/art icle/view/561
Ahmad,  R.  A.  R.,  Othman,  A.  M.  A.,  &
Salleh,  M.  S.  (2015).  Assessing  the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. Procedia Economics and Finance , 31 (15), 140 – 151. https://doi.org/10.1016/s2212- 5671(15)01141-7 Ali, I., & Hatta, Z. A.  (2014). Zakat as  a poverty reduction mechanism among  the  muslim  community: Case study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. Asian Social Work and
Policy Review , 8 (1), 59 – 70. https://doi.org/10.1111/aswp.12025
Bakvis,  H.  (2000).  Country  report: Rebuilding policy capacity in the era of the fiscal dividend: A report from Canada. Governance , 13 (1),  71 – 103. https://doi.org/10.1111/0952- 1895.00124
Bremer,  J.  (2013).  Zakat  and  Economic
Justice: Emerging International
Models  and  their  Relevance  for Egypt. Third  Annual  Conference  on Arab Philantrophy and Civic Engagement , 51 – 74.
Faisol  Ibrahim,  M.  (2014).  Sistem
Pengurusan  Zakat  di  Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat Menerusi Laman
Sesawang. Jurnal  Pengurusan , 42 (2), 119 – 130.
https://doi.org/10.17576/pengurusa n-2014-42-10
Howlett,  M.,  &  Lindquist,  E.  (2014).
Policy  Analysis  and  Governance: Analytical  and  Policy  Styles  in Canada. Journal of Comparative Policy Analysis:  Research  and  Practice , 6 (3), 225 – 249. https://doi.org/10.1080/13876980420
00305194
Husain, M. K., Malik, A., & Wahyuni, S.
(2018).  Distribution  of  Productive Zakat  to  Improve  the  Welfare  of Rural Community in Banten Through  Movement  of  Healthy Living Behavior Programs.
Proceeding  The  2nd  International Symposium  on  Islamic  Epistemology , 45.
Khasandy,  Aisha,  E.,  &  Badrudin,  R. (2019).  Munich  Personal  RePEc Archive  The  Influence  of  Zakat  on Economic  Growth  and  Welfare Society  in  Indonesia  The  Influence of  Zakat  on  Economic  Growth  and Welfare  Society  in. MPRA  (Munich Personal RePEc Archive) , 3 (1), 65 – 79.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print) Muhammad Kamil Husain Universitas Serang Raya
Lubis,  M.,  &  Azizah,  A.  H.  (2018).
Preface.  In Towards  Achieving  the
Efficiency  in  Zakat  Management System: Interaction Design for Optimization  in  Indonesia (Vol.  886, Nomor January). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13- 1628-9 Mediatama,  D.  (2019).  Dinilai  Tak Relevan, Baznas Minta Perda Pengelolaan  Zakat  Diperbaharui. Digdaya Mediatama . https://digdayamedia.id/dinilai-tak- relevan-baznas-minta-perda- pengelolaan-zakat-diperbaharui/ (Diakses pada tanggal 02 September 2020)
Noor, A. H. M., Rasool, M. S. A., Ali, R.
M. Y. S. M., & Rahman, R. A. (2015).
Efficiency  of  Islamic  Institutions: Empirical Evidence of Zakat Organizations’ Performance in Malaysia. Journal  of  Economics,
Business  and  Management , 3 (2),  282 – 286.
https://doi.org/10.7763/joebm.2015.
v3.195
Qardhawi, Yusuf, Terjemahan Harun et al. cet kelima (1999), Bogor, Pustaka Literasi antar Nusa, 879.
Quthub, Sayyid, Tafsir Fi Dzilalil Qur'an (1992), Kairo, Dar Syuruq, 81
Said, J., Ghani, E. K., Zawawii, S. N. H., & Yusof, S. N. S. (2012). Composite Performance Measurement for
Zakat  Organisations. British  Journal of Economics,
Finance and
Management Sciences , 4 (1), 50 – 58. Sandfort,  J.,  &  Moulton,  S.  (2015).
Effective  Implementation  in  Practice:
Integrating Public Policy and Management . John Wiley & Sons.
Sargeant, A., & Lee, S. (2004). Donor trust and relationship commitment in the U.K.  charity  sector:  The  impact  on behavior. Nonprofit  and  Voluntary Sector  Quarterly , 33 (2),  185 – 202. https://doi.org/10.1177/08997640042 63321
Sururi,  A.  (2016).  Inovasi  Kebijakan Publik  (Tinjauan  Konseptual  dan Empiris). Sawala , 4 (3), 1 – 14.
Takril,  N.  F.,  &  Othman,  N.  F.  (2020).
Effectiveness  of  Zakat  Collection and Distribution of Zakat counter at higher learning Institutions. International Journal of Islamic Economics and Finance Research , 3 (2),
91 – 106.
Wahab, N. A., Zainol, Z., Abu Bakar, M.,
Ibrahim, A. Z., & Minhaj, N. (2016). Developing service quality index for zakat institutions. International Journal  of  Economics  and  Financial Issues , 6 (7Special Issue), 249 – 258.
Wu,  X.,  Ramesh,  M.,  &  Howlett,  M.
(2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. Policy  and  Society , 34 (3 – 4),  165 – 171. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015 .09.001