INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8014-8028 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara.

## Fadri Sanafiah
Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)
Email: fadri.sanafiah@uts.ac.id 1 ✉
Abstrak
Penelitianinimengulastentangtinjauansosiologi  Hukum  Islam  terhadappasal  1  angka  (1)  Undang- Undang No.19 Tahun 2008 yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.(Pasal 1 Angka 1). Penerapan system  keuangan  berbasis Syari’ah perlu  ditumbuhkembangkan  melalui  pembentukan  instrument pembiayaan  yang  mengedepankan  pada  pertumbuhan  ekonomi  sektor  riil.  Instrument  keuangan berdasarkan  perinsip Syari’ah mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  dengan  instumen  keuangan konvensional,  sehingga  perlu  pengelolaan  dan  pengaturan  secara  khusus,  baik  yang  menyangkut instrument  maupunperangkathukum  yang  diperlukan  (Burhanuddin,2011:1).  Dari  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  member  kegunaan  secara  akademis  dan  praktis,  dari  sisi  akademis  kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti- peneliti  yang  akan  datang.  Pentingnya  hasil  penelitian  ini  bagi  peneliti-peneliti  yang  akan  dating terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasukmasalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus. Secara praktis penelitian ini berguna bagiinformasi dan sekaligus solusi  tinjauan  sosiologi  hukum  Islam  terhadap  pasal  1  angka  (1)  Undang-  Undang  No.19  Tahun 2008.Penelitianiniadalahpenelitianpustaka ( library research), bersifatkualitatif, deskriptifanalitis.Dengan mengedepankan prinsip syari’ah dalam mekanisme transaksi keuangan syari’ah dilandasi oleh nilai - nilai keadilan,  kemanfaatan, dan keseimbangan hingga keuniversalan ( rahmatan lil’alamin )  terlihat bahwa tujuan pertama dari Undang-Undang ini yaitu melakukan kepentingan melindungi agama yang secara tidak langsung juga menjadi kepentingan melindungi harta (negara). Dalam kacamata sosiologi hukum  Islam,  sekiranya  dapat dipaparkan  bagaimana  Hukum  Islam  mampu  menempatkan  dirinya untuk membaca gejala sosial yang dalam hal ini kebijakan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang berangkat dari ketidakpuasan dan
kegusaran pemerintah terhadap Surat Utang Negara. Sebab di dalam Surat Utang Negara tersebut mengandung sistem riba meskipun tujuannya untuk menutupi kekurangan dari Anggaran serta kas negara  untuk  pelaksanaan  belanja  negara  yang  tak  dapat  ditunda.  Sehingga  dari  alasan  ini, menggugah  pemerintah  untuk  mengupayakan  secara  alternatif  sumber  pembiayaan  negara  yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Pasal 1 angka (1).
Kata Kunci : SBSN,  Sosiologi Hukum Islam

## Abstract
This research examines the sociological review of Islamic Law regarding article 1 number (1) of Law No. 19 of 2008, namely State Sharia Securities (SBSN) or State Sukuk, which are State Securities issued based on sharia principles, as proof of the participation in SBSN assets, both in currency. rupiah or foreign currency. (Article 1 Number 1). The implementation of a Sharia-based financial system needs to be developed through the formation of financing instruments that prioritize real sector economic growth.  Financial  instruments  based  on  Sharia  principles  have  different  characteristics  from conventional  financial  instruments,  so  they  require  special  management  and  regulation,  both regarding the instruments and legal devices required (Burhanuddin, 2011: 1). It is hoped that the results of this research will be of academic and practical use. From the academic side, the use of the research, in addition to being useful for the development of the author's knowledge, can also be useful for future researchers. The importance of the results of this research for future researchers lies primarily in the availability of initial data, characteristics including problems that have not yet received focused analysis. Practically, this research is useful for information and as well as a solution to the sociological review of Islamic  law regarding article 1 number (1) of Law No. 19 of 2008. This research is library research,  qualitative,  analytical  descriptive.  By  prioritizing  sharia  principles  in  sharia  financial transaction mechanisms 'ah is based on the values of justice, expediency and balance to universality (rahmatan lil'alamin). It can be seen that the first aim of this Law is to carry out the interest of protecting religion which indirectly also becomes the interest of protecting (state) property. From the perspective of the sociology of Islamic law, it can be explained how Islamic Law is able to position itself to read social  phenomena,  in  this  case  the  government's  policy  towards  economic  activities  to  issue Government Sharia Securities which stems from the government's dissatisfaction and anger towards Government Debt Securities. Because the State Debt Instruments contain a usury system even though the aim is to cover shortfalls in the budget and state treasury for the implementation of state spending which cannot be postponed. So for this reason, it inspires the government to seek alternative sources of state financing as regulated in Law no. 19 of 2008 Article 1 number (1).
Keywords: SBSN, Sociology of Islamic Law

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pelaksanaan  program  pembangunan  nasional  dalam  mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perludi sertai antara lain dengan upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal. Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset negara dan pengembangan sumber pembiayaan anggaran negara, guna  meningkatkan  daya  dukung  Angaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dalam mengerakkan  pembangunan  sektor  ekonomi  secara  berkesinambungan  (Abdul  Ghofur, 2008:298)
Penerapan sistim keuangan berbasis Syari’ah perlu ditumbuhkembangkan melalui pembentukan  istrumen  pembiayaan yang mengedepankan pada pertumbuhan  ekonomi sektor riil. Instrument keuangan berdasarkan perinsip Syari’a h mempunyai karakteristik yang berbeda  dengan  instumen  keuangan  konvensional,  sehingga  perlu  pengelolaan  dan pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrument maupun perangkat hukum yang diperlukan (Burhanuddin, 2011:1)
Konsep  keuangan berbasissyari’ah  Islam  ( Islamic  Finace)  sekarangini,  telah mengalami pertumbuhan secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh Negara-negara Islam melainkan juga oleh Negara lain di belahan dunia. Fenomena ini ditandai  dengan  didirikannya  lembaga-lembaga  keuangan,  untuk  menerbitkan  berbagai instrument pembiayaan  berbasis syari’ah. Di samping itu, pada tingkat  global juga telah dibentuk  lembaga  internasional  untuk  merumuskan  infrastruktur  sistem  ekonomi  Islam lengkap dengan stan dan instrument keuangannya. Salah satu bentuk instrument keuangan syari ’ ah  yang  telah  banyak  diterbitkan  baik  oleh  korporasi  maupun  negara  adalah instrument sukuk. Istilah sukuk merupakan nama lain dari obligasi syari ’ ah yang menjadikan akad-akad  muamalah  sebagai  dasar  transaksi  ( underlying  transaction).Penerbitan  sukuk, sesuai dengan international best practice, dapat dilakukan dengan cara bookbuilding, lelang dan private placement. Penerbitan sukuk pada umumnya dilakukan melalui (Special Purpose Vehicle)  SPV  sebagai  penerbit,  namun  dapat  pula  dilakukan  secaralangsung  oleh originator/obligor (SBSN, 2010:11)
Melihat pesatnya perkembangan sukuk di Negara-negara lain, serta pengalaman yang terjadi selama ini, pemerintah merasa berkepentingan untuk mengeluarkan regulasi yang  dapat  mendukung  perkembangan sukuk  di  dalam  negeri.  Sebagai  tindak  lanjut, penerapan sukuk diwujudkan ke dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).  Tujuan  penerbitan  SBSN  adalah  dalam  rangka  mencari  alternatif  sumber pembiayaan  Negara,  di  mana  ketentuannya  diatur  dalam  Undang-undang  SBSN  No.  19
Tahun 2008. Di samping itu, penerbitan SBSN dapat  dilaksanakan secara  langsung  oleh pemerintah  atau  melalui  perusahaan  penerbit  SBSN  yang  kemudian  ditawarkan  kepada investor publik (Burhanuddin,2011:3)
Dalam  mengelola  keuangan  Negara,  pemerintah  harus  melakukan  peningkatan efisiensi  terhadap  pengelolaan  aset  Negara  dan  melakukan  pengembangan  sumber pembiayaan APBN. Instrumen pembiayaan pertama yang pernah diterbitkan adalah Surat Utang  Negara  (SUN).  Namun,  dengan  adanya  berbagai  kelemahan  pada  system transaksiyang diterapkan, membuat keberadaan instrument tersebut tidak berjalan dengan baik. Bahkan keharusan mengembalikan utang plus bunga ( riba), ternyata menjadi beban tersendiri  bagi  APBN.  Karna  itu  sebagai  upaya  alternatif,  pemerintah  berkepentingan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian pustaka ( library research), bersifat kualitatif, deskriptif analitis.
Sebagaimana lazimnya, setiap penelitian harus memiliki metode agar terarah hingga tujuan yang dimaksud tercapai dengan baik. Berikut uraian metode penelitian dalam kajian ini. Jenis penelitian ini merupakan library research (Penelitian Pustaka) yaitu suatu penelitian yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  seperti  buku-buku,  majalah, naskah-naskah,  catatan-catatan  dan  dokumen-dokumen,  maupun  referensi  lain  yang berkaitan dengan pokok pembahasan SBSN.
Metode deskriptif Metode ini peneliti gunakan untuk menjelaskan dan menguraikan pokok-pokok pikiran dari penelitian ini.
Metode  Komparatif  Metode  ini  berfungsi  untuk  membandingkan  konsep-konsep, teori-teori serta pemikiran-pemikiran. Metode komparatif adalah penelitian yang digunakan untuk  membandingkan  dua  atau  lebih  pemikiran  untuk  mencari  persamaan  atau perbedaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
GAMBARAN UMUMSURAT BERHARGA SYARI ’ AH NEGARA (SBSN)
A. Pengertian
Kata sukuk كص كو bentuk  jamak  dari ّ كص ّ ّ merupakan  istilah  Arab  yang  dapat diartikan sertifikat. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut  sudah  dikenal  sejak  abad  pertengahan,  dimana  umat  Islam  menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada
masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun sejumlah penulis barat yang  memiliki concern terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatakan, bahwa dari kata sakkinilah yang kemudian menjadi akar kata “cheque” dalam bahasa Latin sebagai suatu istilah yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankkan kontemporer (Nurul, 2008:136).
Dalam peraturanPerundang-undangan No. 19 Tahun 2008, dinyatakanbahwa: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.(Pasal 1 Angka 1).
Dalam fatwa Majelis  Ulama Indonesia No. 69/DSN-MUI/VI/2008 dinyatakan bahwa, yang dimaksud Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
Dalam keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan No. KEP-130/BL/2006  tentang  penerbitan  efek  syariah istilah  “ sukuk ”  diartikan sebagai  efek syariah  berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyetaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan asset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah  Negara,  Pemerintah  Pusat  memiliki  kewenangan  untuk  menerbitkan  SBSN  dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

## B. Tujuan Penerbitan SBSN
Menurut (Pasal 4) undang-undang ini, Surat Berharga S yari’ah Negara diterbitkan dengan  tujuan  untuk  membiayai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek. Maksud dari membiayai pembangunan proyek adalah membiayai pembangunan proyek-proyek yang telah mendapatkan alokasi ABPN, misalnya proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industry  manufaktur  perumahan  rakyat  dan  lain-lain.    Upaya  ini  perlu  dijalankan  dalam rangka memperlancar proses pembangunan (Burhanuddin, 2011:7).
Dengan mengacu pada bagian penjelasan Undang-Undang No. 19  Tahun 2008 tentang SBSN, upaya pengembangan instrument pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syari ’ ah secara umum mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Memperkuat dan meningkatkan  peran system keuangan  berdasarkan prinsip-prinsip syariah di dalam negeri.
2. Memperluas basis pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Menciptakan benchmark instrument keuangan syariah domestic maupun internasional.
4. Memperluasjaringan dan mendiversikasi basis investor.
5. Mengembangkan  alterrnatif  instrument  investasi  baik  bagi  investor  dalam  negeri maupun luar negeri yang mencari instrument keuangan berbasis syariah.
6. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.
Dengan bertambahnya instrument surat berharga negara yang terdiri Surat Utang Negara  (SUN)  dan  SBSN,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan  meningkatkan kemampuan pemerintah dalam  pengelolalaan anggaran negara. Di samping  itu, dengan adanya SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi bagi lembaga keuangan syariah.
Surat  Berharga  S yari’ah Negara  ini  merupakan  surat  berharga  dalam  mata  uang rupiah  maupun  valuta  asing  berdasarkan  prinsip  syari ’ ah  yang  di  terbitkan  oleh  Negara Republik  Indonesia,  baikdilaksanakan  secaralangsung  oleh  pemerintah  atau  melalui perusahaan penerbit Surat Berharga S yari’ah Negara, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga S yari’ah Negara, serta wajib dibayar atau dijamin pembayaran imbalan dan nilai nominalnya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku. Oleh karena itu, mencapai tujuan tersebut, pemberlakuan Undang- Undang tentang SBSN secara garis besar mengatur hal-halsebagaiberikut,
1. Transparasi pengelolalaan SBSN dalam kerangka kebijakan pengembangan pasar  SBSN dengan mengaturlebih lanjut tujuan penerbitanya  dan jenis akad yang di gunakan.
2. Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik di lakukan secara langsung  oleh pemerintah  yang  di  delegasikan  kepada  menteri,  ataupun  di  laksanakan  melalui perusahaan penerbit SBSN.
3. Kewenangan pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai dasar penerbitan SBSN ( underlying asset).
4. Kewenangan pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas badan hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai perusahaan penerbit SBSN.
5. Kewenangan wali amanat untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang SBSN.
6. Kewenangan pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SBSN,  baik  yang  diterbitkan  secara  langsung  oleh  pemerintah  maupun  melalui perusahaan penerbit SBSN, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut; dan
7. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di pasar perdana maupun perdagangan SBSN di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan SBSN secara mudah dan aman.

## C. Bentuk dan Jenis SBSN
Dasar  hukum  berlakunya  instrument  ini  selain  diwujudkan  dalam  bentuk perundang-undangan, juga diwujudkan dalam bentuk peraturan lainnya yang di keluarkan oleh  otoritas  terkait.  Dengan  mengkaji  materi  undang-undang  secara  lebih  lanjut, keragaman bentuk SBSN dapat diketahui melalui berbagai macam sudut pandang sebagai berikut: (Burhanuddin, 2011 :10-15)
1. Dari segi kewenangan, SBSN dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan  penerbit  SBSN  (Pasal  6).  Penerbitan  SBSN  baik  secara  langsung  oleh pemerintah  maupun  melalui  perusahaan  penerbit  SBSN  dimaksud  dilakukan  untuk kepentingan  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam  pelaksanaanya,  penerbitan  SBSN tersebut  dapat  dilakukan  di  dalam  negri  maupun  luarnegri.  Penerbitan  SBSN  oleh perusahaan penerbit SBSN dilakukan hanya dalam hal struktur SBSN memerlukan adanya Special Purpose Vehicle (SPV).
2. Dari segisertifikat yang diterbitkan, SBSN dapat diwujudkan dalam bentuk warkat (surat) atau  tanpa  warkat  (Pasal  2  angka  1).  SBSN  dengan  warkat  adalah  surat  berharga berdasarkan  prinsip  syariah  yang  kepemilikannya  berupa  sertifikat  baik  atas  nama maupun  atas  unjuk.  Sertifikat  atas  nama  adalah  sertifikat  yang  nama  kepemilikannya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik, sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah.
3. Dari segitempatnya SBSN dapat  diperdagangkan atau tidak  diperdagangkan di pasar sekunder (Pasal 2 angka 2). Pasar sekunder adalah kegiatan  perdagangan SBSN yang telah  dijual  di  pasar  perdana  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  SBSN  yang  di perdagangkan  adalah  SBSN  yang  di  perjualbelikan  di  pasar  sekunder  baik  di  dalam maupun luar negeri. SBSN yang tidak perdagangkan di pasar sekunder terbagi menjadi dua, pertama SBSN yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dan biasanya di terbitkan secara khusus untuk modal institusi tertentu, baik domestic maupun asing, yang berminat untuk memiliki SBSN sesuai kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya. Dan kedua SBSN yang karna sifat akad penerbit hanya tidak dapat diperdagagkan.
4. Dari  segiakad  yang  digunakan,  penerbitan sukuk  memerlukan  akad  tersendiri  yang memiliki  tata  cara  dan  mekanisme  yang  berbeda  dengan  transaksi  keuangan  pada
umumnya.  Berbagai  struktur  akad  dalam  penerbitan sukuk  yang  dikenal  secara internasional  dan  telah  mendapatkan  pengesahan  ( endorsement)  dariThe  Accounting and  Auditing  OrGanization  For  Islamic  Financial  Institutions  (AAOIFI) adalahmeliputi Sukuk Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, dan Istishna. Uraian lebih lanjut dari masing-masing sukuk dapat dilihat pada pembahasan berikut.( Ingrid, 2009: 121-122).
a. SBSN ijarah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah di mana salah satu pihak  dapat  bertindak  sendiri  atau  wakilnya  atau  menyewakan  hak  manfaat  atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati, tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  asset  itu  sendiri.  Ketentuan  yang berlaku pada penerbitan SBSN ijarah harus mengacu rukun dan syarat pada akadijrah itu sendiri.
b. SBSN mudharabah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah di mana  salah  satu  pihak  menyediakan  modal  ( rab  al-maal)  dan  pihak  lainnya menyediakan  tenaga  dan  keahlian  ( mudhrib)  dengan  keuntungan  dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, apabila terjadi kerugian maka kerugian  tersebut  adalah  menjadi  beban  dan  tanggungjawab  pemilik  modal. Ketentuan yang berlaku pada SBSN mudharabah harus mengacu pada rukun dan syarat pada akad mudharabah.
c. SBSN musyarakah,  yaitu  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah  disepakati  sebelumnya,  sedangkan  kerugian  yang  timbul  akan  di  tanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
d. SBSN istisna, merupakan SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad istisna yaitu akad jual beli asset berupa objek pembiayaan antara para pihak di mana spesifikasi, cara, dan jangka waktu penyerahan, serta harga asset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan yang berlaku pada SBSN istisna harus mengacu pada rukun dan syarat pada akad istisna itu sendiri.
e. SBSN berdasarkan akad lainnya yang penerapannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya akad murabahah dan salam. Di samping itu, SBSN juga  memungkinkan  untuk  diterbitkan  dengan  menggunakan  kombinasi  dari berbagai jenis akad secara terpisah.

## D. PrinsipSyari ’ ah
P rinsip syari’ah adalah prinsip hukum Islam dimana dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syari ’ ah.  Prinsip  syariah  yang  dianut  oleh lembagakeuangansyari ’ ah  dilandasi  oleh  nilai-nilaikeadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan, dan keuniversalan ( rahmatanlil ‘a>lami>n ) (Andri, 2009 : 35-36).
Nilai-nilai  keadilan  tercermin  dari  penerapan  imbalan  atas  dasar  bagi  hasil  dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan  ekonomi  nasional  di  samping  efektifitas  sosial  yang  diperankannya. Keseimbangan  tercermin  dari  penempatan  nasabah  sebagai  mitra  usaha  yang  berbagi keuntungan  dan  resiko  secara  berimbang.  Keuniversalan  tercermin  dari  dukungan  bank syariah  yang  tidak  membeda-bedakan  suku,  agama,  ras,  dan  golongan  agama  dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil’a>alami>n .
Prinsip  utama  yang  dianut  oleh  lembaga  keuangan  syari’ah  sendiri  dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas dari maghrib (maysir yaitu judi; gharar yaitu ketidak  pastian/penipuan;  dan  riba  yaitu  pengambilan  tambahan  dari  harta  pokok  atau modal secara batil /tidak sah  (Zainuddin ,2008 : 8).
Sedangkan  prinsip-prinsip tabi’ I  adalah  prinsip-prinsip  yang  dihasilkan  melalui interpretasi  akal  dan  ilmu  pengetahuan  dalam  menjalankan  bisnis  seperti  manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis,  manajemen resiko dan lainnya. Dengan demikian, system keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip syar’i  yang  diambildari  al -Quran  dan  Sunnah  serta  prinsip tabi’i  yang merupakan  hasil  dari  interpretasi  akal  manusia  dalam  menghadapi  dan  menyelesaikan permasalahan ekonomi.

## E. Dalil
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN-MUI) yang telah diajukan kepada pemerintah terkait tentang Surat Berharga Syari’ah Negara adalah
1. Fatwa No. 69/DSN- MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara.
Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan pasar keuangan syari’ah  dalam  negeri  diperlukan  adanya  instrument  investasi  berbasis  syari’ah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana masyarakat.
b. Bahwa  sesuai  dengan  undang-undang  Nomor.  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN), pemerintah dapat menerbitkan surat berharga berbasis syari’ah dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a dan b, Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN -MUI) memandang perlu menetapkan  fatwa  tentang  Surat  Berharga  Syari’ah  Negara  untuk  dijadikan pedoman.
Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara.

## TinjauanSosiologi Hukum Islam
Sosiologi  Hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  suatu  cabang  ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya.Sedangkan sosiologi hukum ( sociology of law) menurut Satjipto Rahardjo adalah pengetahuan hukum terhadap pola prilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
Pengertian sosiologi hukum menurut R. Otje Salman adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis.
Adapun hukum Islam dan pranata sosial sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Hadis yang dijadikan patokan dalam menata  hubungan  antarsesama  manusia  dan  antara  manusia  dengan  makhluk  lainnya. Hukum  dideduksikan  secara  perspektif  dari  sumbernya,  sedangkan  pranata  diinduksikan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  manusia  yang  spesifik.  Secara  sosiologis, hukum  dan  pranata  dipandang  sebagai  pola  interaksi  yang  menjadi  salah  satu  struktur dalam sistem sosial (Hasan Basri, 2004 : 42).

## TinjauanKaidah Fiqih
Perkembangan lembaga keuangan syari ’ ah adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil’alami n, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Perkembangan lembaga keuangan syari ’ ah saat ini secara terus  menerus  mengalami  kemajuan  yang  sangatpesat,  baik  dalam  ranah  Internasional
maupun di Indonesia sendiri. K emajuan dari keuangan berbasis syari’ah ini telah mampu mencuri  perhatian  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  terbukti  dengan  pemerintah  menerbitkan Surat Berharga Syari’ah Negara yang bertujuanuntuk membiayai Anggaran Pendapat an dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek tentu dilakukan tidak terlepas  dengan  melihat  kemanfaatan  untuk  kepentingan  negara,  kepentingan  umat, terlebih dengan tetap mengacu kepada prinsip syari’ah.
Melihat dari definisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Surat  berharga  Syariah  Negara  (SBSN)atau  sukuk  negara    adalah  surat  berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari’ah , sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Pasal 1 angka 1).
Pasal  di  atas  merupakan  bentuk  perhatian  pemerintah  terhadap  perkembangan perekonomian  syari’ah nasional  d alam mengelola  keuangan negara, pemerintah merasa perlu  meningkatkan  efisiensi  terhadap  pengelolaan  aset  negara  melalui  upaya pengembangan  sumber  pembiayaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara. Instrument pembiayaan yang pernah diterbitkan pemerintah adalah Surat Utang Negara (SUN),namun adanya kelemahan pada sistem tersebut, membuat instrument pembiayaan utang  tidak  berjalan  dengan  baik.  Bahkan  keharusan  pemerintah  mengembalikan  utang plus bunga ( riba), menjadi beban tersendiri bagi APBN. (Burhanuddin, 2011:45)
Riba  secara  bahasa  berarti  bertambah  dan  tumbuh.  Kata  riba  dengan  berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam al-Quran antara lain dalam QS. Ali Imran (3): 130, an- Nisa (4) : 160-161, dan QS. Al-Baqarah (2): 270-280. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain  dalam transaksi  pertukaran  barang  sejenis yang tidak sama  kualitas,  kuantitas  dan  waktu  penyerahan,  atau  dalam  transaksi  pinjam-meminjam yang  mensyaratkan  nasabah  penerima  fasilitas  mengembalikan  dana  yang  diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (Andri , 2009 : 38).
Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menhambat arus investasi ke sektor produktif.
Karena  itu  sebagai  upaya  alternatif,  pemerintah  telah  mengembangkan  instrument pembiayaan lain yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Syari ’ ah Negara (SBSN). Undang- undang  No.  19    Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syari ’ ah  Negara  sebagai  upaya pengembangan instrument pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti yang telah di jelaskan sebelumnya diperkuat dengan tujuan dibentuknya UU No. 19 Tahun 2008 ini.  Hal  tersebut  guna  dalam  memobilisasi  dana  publik  secara  luas  diharapkan  dapat memberikan kepastian hukum, transparan dan akuntabel.
Upaya pemerintah di atas tidak terlepas dari kaidah fikih yaitu:
ّةحلصمبّطونمّةيعرلاّىلعّماملإاّفرصت
Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat.
Pemerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang  menerbitkan  Surat  Berharga  Syariah Negara  sebab  pemerintah  berkepentingan  untuk  mendapatkan  tambahan  sumber pembiayaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  termasuk  pembiayaan  proyek untuk  kepentingan  umat  dan  mengedepankan  kemaslahatan  umat.  Dengan  demikian, secara tidak langsung diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara oleh pemerintah ini, berarti  juga  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya    bagi  masyarakat  (publik)  untuk berinvestasi secara halal melalui pemanfaatan aset negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan
Penerbitan SBSN kiranya adalah  salah satu  langkah yang  memang  perlu ditempuh dalam  pembiayaan  defisit  APBN  untuk  menggerakkan  kembali  perekonomian  Indonesia lebih  baik,  sebab  pendapatan  negara  dari  pajak  (khususnya)  belum  dapat  dioptimalkan untuk dapat menambal APBN. Di samping itu potensi keuangan syari’ah di Indonesia yang dianggap begitu prospektif.

## Tinjauan Ma qasid Syari’ah
Maqashid syariah berarti “ tujuan ” itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah  sebagai alasan bagi rumusan  suatu hukum  yang berorientasi kepada kemaslahatan  umat  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak.  Adapun maqashid syari’ah dharuriyyat di sini ada lima kepentingan yang harus dilindungi yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan ( Yudian , 2010:45).
Adapun  terkait  dengan  perekonomian  dalam  hal  ini,  penulis  mengambil maqashid syari’ah dengan  kepentingan  melindungi  agama  yang  berangkat  dari  upaya  melindungi harta dengan tetap berpedoman pada prinsip syari’ah, dimana tujuan melindungi agama dan harta ini dirasa berjalan beriringan dengan bunyi Undang-Undang Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharaga Syariah Negara, yaitu:
Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN) adalah sukuk negara adalah surat berharga negara yang  diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syari’ah  sebagai  bukti  atas  bagian  penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN berupa sertifikat dimaksud adalah melindungi kekayaan negara dari hal-hal yang justru dikhawatirkan semakin memperburuk kondisi  keuangan  negara  terkait  dalam  hal  ini  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negarasebagaimana  sebelumnya  pemerintah  menerbitkan  Surat  Utang  Negara  yang ternyata mengandung sistem riba dalam pelaksanaanya.
Adapun dengan melihat prinsip syar i’ah ini didukung terkait dengan jenis-jenis SBSN dilihat  dari  segi  akad  kiranya  dimaksudkan  bahwa  mekanisme  transaksi  yang  berbeda dengan  transaksi  keuangan  pada  umumnya.  Dengan  m engedepankan  prinsip  syari’ah dalam  mekanisme  transaksi  keuangan  syari’ah  dilandasi  oleh  nilai -nilai  keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan hingga keuniversalan ( rahmatan lil’alamin ) (Andri, 2008 : 35-36) terlihat bahwa tujuan pertama dari Undang-Undang ini yaitu melakukan kepentingan melindungi agama. Melindungi agama dengan tetap memasukkan nilai nilai agama (Islam) pada  aktifitas  muamalah terkait  dalam  hal  ini  yakni  penerbitan  Surat  Berharga  Syari’ah Negara.
Secara tidak langsung juga menjadi kepentingan melindungi harta (negara).  dengan melihat  nilai-nilai  keadilan  tercermin  dari  penerapan  imbalan  atas  dasar  bagi  hasil  dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan  ekonomi  nasional  di  samping  efektifitas  sosial  yang  diperankannya. Keseimbangan  tercermin  dari  penempatan  nasabah  sebagai  mitra  usaha  yang  berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. Sehingga Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia  juga  mendukung  diterbitkannya  Undang-Undang  tentang  Surat  Berharga Syari’ah Negara ini dengan dikeluar kannya fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat

## Berharga Syari’ah Negara.
Penerbitan  SBSN  dapat  dijadikan  sebagai  instrumen  yang  mengurangi  difisit Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sekaligus  diharapkan  mampu  mendorong pertumbuhan  ekonomi  khususnya  di  bidang  pengembangan  infrastruktur  serta  fasilitas umum.  Infrastruktur  di  sini  merupakan  aset  pemerintah  yang  dibangun  dalam  rangka memberi pelayanan kepada masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, pertamanan, gedung perkantoran, rumah sakit dan sebagainya.
sehingga  kiranya  dapat  diambil  garis  besar  dari  teori  maqashid  syari’ah  yakni kepentingan melindungi agama yang tercermin pada prinsip syari’ah yang terlihat dengan mekanisme serta tujuan dari Surat Berharga Syari’ah Negara dan kepentingan melindungi harta yang tercermin dari upaya pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syari’ah Negara yang tidak mengandung pada riba dan cenderung lebih menguntungkan dan berpengaruh positif terhadap negara.
Tidak  terlepas  dari  dua  tinjauan  di  atas  dalam  kacamata  sosiologi  hukum  Islam, sekiranya dapat dipaparkan bagaimana Hukum Islam mampu menempatkan dirinya untuk membaca gejala sosial yang dalam hal ini kebijakan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi untuk  melakukan  penerbitan  Surat  Berharga  Syari ’ ah  Negara  yang  berangkat  dari
ketidakpuasan dan kegusaran pemerintah terhadap Surat Utang Negara. Sebab di dalam Surat Utang Negara tersebut mengandung sistem ribameskipun tujuannya untuk menutupi kekurangan dari Anggaran  serta kas negara untuk pelaksanaan belanja negara yang tak dapat  ditunda.  Sehingga  dari  alasan  ini,  menggugah  pemerintah  untuk  mengupayakan secara alternatif sumber pembiayaan negara dimana ketentuannya diatur dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2008 Pasal 1 angka (1) :
Surat berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara (sovereig sukuk) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari’ah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing Pasal 1 angka (1).
Prinsip- prinsip  syari’ah  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  di  atas  secara  garis  besar besar memberikan kemanfaatan secara umum yakni: ( Burhanuddin, 2011:8)
1. Memperkuat dan meningkatkan peran system keuangan berdasarkan prinsip-prinsipsyariah di dalam negeri.
2. Memperluas basis pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Menciptakan benchmark instrument keuangan syariah domestic maupun internasional.
4. Memperluas jaringan dan mendiversikasi basis investor.
5. Mengembangkan alterrnatif instrument investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrument keuangan berbasis syariah.
6. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

## SIMPULAN
Dari pemarapan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Surat Berharga Syariah Negara  (SBSN)  atau  Sukuk  Negara  adalah  Surat  Berharga  Negara  yang  diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Dengan  mengedepankan  prinsip  syari’ah  dalam  mekanisme  transaksi  keuangan syari’ah  dilandasi  oleh  nilai -nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan  keseimbangan  hingga keuniversalan ( rahmatan lil’alami n)  terlihat bahwa tujuan pertama dari Undang-Undang ini yaitu melakukan kepentingan melindungi agama yang secara tidak langsung juga menjadi kepentingan melindungi harta (negara).
Dalam kacamata sosiologi hukum Islam, sekiranya  dapat dipaparkan bagaimana Hukum Islam mampu menempatkan dirinya untuk membaca gejala sosial yang dalam hal ini kebijakan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang berangkat dari ketidakpuasan dan kegusaran pemerintah
terhadap Surat Utang Negara. Sebab di dalam Surat Utang Negara tersebut mengandung sistem riba meskipun tujuannya untuk menutupi kekurangan dari Anggaran serta kas negara untuk  pelaksanaan  belanja  negara  yang  tak  dapat  ditunda.  Sehingga  dari  alasan  ini, menggugah pemerintah untuk mengupayakan secara alternatif sumber pembiayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Pasal 1 angka (1).
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002. Undang-Undang tentang Surat Berharga Syari’ah Negara Fatwa Dewan Syari’ah Negara Majelis Ulama Indonesia
Anshori,  Abdul  Ghofur, PenerapanPerinsip  Syariah  Dalam  Lembaga  Keuangan  Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaaa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Burhanuddin, Hukum  Surat  Berharga  Syariah  Negara  Dan  Pengaturannya,  Jakarta:  PT. RajagrafindoPersada, 2011.
Rahardjo,Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982.
Rivai, Veithzal., dkk, Ekonomi Syari’ah, Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
Salaman, R. Otje, Sosiologi Hukum: SuatuPengantar, Bandung: Armico, 1992.
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
Soekanto,Soerjono, MengenalSosiologi Hukum, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1998.
Tan,  Inggrid, Bsinis  Investasi  Sistem  Syari’ah ,  Yogyakarta:  Penerbit  Universitas  Atmajaya Yogyakarta, 2009.
Wahyudi, Yudian, Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
http://Buku_Tanya_Jawab_SBSN_Edisi_Kedua_2010..AKSES Tgl 25-11-2013.