## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  733-741| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8378.733-741

## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TERHADAP KEABSAHAN PENERBITAN RISALAH LELANG ELEKTRONIK PLATFORM E- MARKETPLACE

## Lydia Fransiscani Br Turnip
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia lydia.turnip@kemenkeu.go.id.

## ABSTRAK
Hadirnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni No. 213/PMK.06/2020 telah menjawab  tantangan  perubahan  pelaksanaan  lelang  dari  konvensional  menjadi  berbasis  internet.  Pelaksanaan lelang  yang  dahulu  harus  dihadiri  oleh  peserta  lelang,  kini  dapat  dilakukan  melalui  sebuah e-Marketplace Auction, pada halaman website lelang.go.id . Hal ini guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam  kegiatan lelang  di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang.  Namun  pada  praktiknya,  proses  lelang  berbasis internet  masih  kurang  sempurna  karena  belum  diaturnya  mengenai  penerbitan  Risalah  Lelang  Elektronik, sehingga  Pihak  yang  berkepentingan  harus  datang  ke  KPKNL  untuk  mendapatkan  Kutipan dari  pihak  Minuta Risalah  Lelang  yang  terbitkan  dan  ditandatangani  oleh  Pejabat  Lelang  atau  Kepala  KPKNL.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  terdapat  permasalahan,  meliputi  apakah  akta  autentik  dapat  diterbitkan  dengan  bentuk  surat elektronik berdasarkan UU ITE, dan bagaimana keabsahan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dalam  proses lelang  melalui Platform  e-Marketplace  Auction pada  halaman  website (lelang.go.id.) berdasarkan  UU  ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian  dipeoleh    Akta  Autentik pada umumnya tidak dapat diterbitkan secara elektronik karena merupakan jenis  Surat  Yang  Berharga  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  5  Ayat  (4)  UU  ITE.  Namun,  dapat  dikecualikan  dan dibolehkan  untuk  Akta  Autentik  diterbitkan  dalam  bentuk  elektronik  khusus  untuk  Akta  Autentik  yang  telah diatur  dalam  ketentuan  lain  yang  memperbolehkan  akta  tersebut  diterbitkan,  dan  penerbitan  Risalah  Lelang Elektronik dapat dilakukan dan absah apabila telah didukung dalam ketentuan lain yang dimaksud dalam Pasal 6 UU ITE mengenai mekanisme penerbitan Risalah Lelang Elektronik.
Kata Kunci : Keabsahan, Lelang elektronik, Risalah lelang

## ABSTRACT
The  presence  of  Minister  of  Finance  Regulation  No.  213/PMK.06/2020  concerning  Guidelines  for  Auction Implementation has answered the challenge of changing auction implementation from conventional to internet- based. Auctions, which previously had to be attended by auction participants, can now be carried out via the e- marketplace  Auction  Platform.  This  is  for  effectiveness  and  efficiency  in  conducting  auctions  at  the  State Property  and  Auction  Services  Office.  However,  in  practice,  the  implementation  of  internet-based  auctions  is still imperfect because it has not yet been regulated regarding the publication of Electronic Auction Minutes, so interested parties must  come to  the KPKNL to  obtain Quotations/Copies/Grosse of the Minutes of the Auction which  are  printed  and  signed  by  the  Auction  Officer  or  the  Head  of  the  KPKNL.  Based  on  this,  there  are problems, namely: A. Based on the ITE Law, can an authentic deed be issued by electronic mail? B. What is the validity of the publication of Electronic Auction Minutes in carrying out auctions via the e-marketplace Auction Platform based on the ITE Law? This research is normative legal research with descriptive qualitative analysis methods;  as  for  the  results  of  this  study,  namely,  Authentic  deeds,  in  general,  cannot  be  issued  electronically because they are a type of Valuable Document based on the Elucidation of Article 5 Paragraph (4) of the ITE Law. However, it can be arrested and allowed for Authentic Deeds to be issued in electronic form specifically for  Authentic  Deeds  that  have  been  regulated  in  other  provisions  that  will  enable  the  deed  to  be  given;  and issuance  of  electronic  Auction  Minutes  can  be  carried  out  and  is  valid  if  it  has  been  supported  by  other provisions  referred  to  in  Article  6  of  the  ITE  Law  regarding  the  mechanism  for  issuing  Electronic  Auction Minutes.

## Keywords : Auction minutes, Electronic auction

## I. PENDAHULUAN
Setiap  manusia  yang  hidup  pasti  memerlukan  interaksi  dengan  manusia  lainnya  (Casertano,  2020). Interaksi  tersebut  dilakukan  sebagai  pemenuhan  kehidupannya,  baik  dari  segi  sandang,  pangan, maupun papan (Dulatova & Abd Razak, 2020). Untuk itu, sejak lama telah dikenal perdagangan atau disebut  juga  dengan  istilah  jual-beli  (Zaenuri  &  Arifin,  2023).  Adapun  jual-beli  dapat  dilakukan dengan cara lelang (Gulltom et al., 2019). Menurut UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 17 tentang Perubahan Atas UU Tahun 1997 No. 19 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, “Lelang adalah setiap  penjualan  barang  dimuka  umum  dengan  cara  penawaran  harga  secara  lisan  dan  atau  tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.
Sejalan  dengan  berkembangnya  teknologi  (Wardana  et  al.,  2022),  pelaksanaan  lelang  pun  juga berkembang  dan  terus  berubah  (Zhumadilova  et  al.,  2023).  Kondisi  tersebut  terjadi  karena  adanya beberapa  perubahan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  yang  mengatur  tentang  tata  cara pelaksanaan  lelang  (Romlah  et  al.,  2023).  Berkembang  dan  berubahnya  pelaksanaan  lelang  pun didorong dengan munculnya UU Tahun 2008 No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Coryka et al., 2021). Hadirnya UU ITE, menjadikan segala aktivitas baik sektor publik maupun swasta bertransformasi ke arah pelayanan berbentuk elektronik/digital secara bertahap. Adapun PMK yang ada pada era ini mengenai pelaksanaan lelang, antara lain:
1. PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan 2. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 93 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Hadirnya UU ITE ini mengalami beberapa atensi baik pro maupun kontra di dalam masyarakat. Selain  itu,  munculnya  lonjakan  dalam  penggunaan  media  informasi  (internet)  dan  isu  kebebasan berpendapat  juga  menyebabkan  undang-undang  ini  harus  direvisi  (Gulltom  et  al.,  2019). Pada  tahun 2014,  Kemkominfo  (Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia)  pernah menyatakan,  terdapat  82  (delapan  puluh  dua)  juta  masyarakat  di  Indonesia  yang  menjadi  pengguna internet (Abraham, 2015). Hal ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara pada peringkat ke – 8 di dunia sebagai negara yang memiliki pengguna akses internet terbanyak. Akhirnya pada tahun 2016, undang-undang ini mengalami perubahan  untuk mengakomodir hal-hal tersebut dimana menjadi UU Tahun 2016 No. 19 tentang Perubahan Atas UU Tahun 2008 No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Lopo et al., 2023).
Perubahan  UU  ITE  mendorong  transformasi  pelaksanaan  lelang  yang  sebelumnya  dilakukan secara  konvensional  berubah  dengan  memanfaatkan  media  internet  (Setyowati  et  al.,  2018).  Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya aturan pelaksaan lelang yang baru, terutama fokusnya terhadap adanya pelaksanaan lelang yang dapat diakses melalui internet, yakni (1) PMK No. 27 /PMK.06/2016 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang;  dan  (2)  PMK  No.  90/PMK.06/2016  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Lelang  dengan  Penawaran  secara  Tertulis  Tanpa  Kehadiran  Peserta  Lelang  Melalui Internet.
Adanya peraturan  terbaru pada pelaksanaan lelang melalui internet, menyebabkan migrasi yang besar terhadap pelaku usaha yang dahulu melakukan lelang secara konvensional, kini berubah dengan melakukan  lelang  melalui  media  digital  berbasis  internet.  Istilah  pelaksanaan  lelang  dengan memanfaatkan  media  internet  disebut  dengan e-auction (Ho  et  al.,  2015) . Adapun  pengertian  lelang melalui media internet berdasarkan PMK No. 90/PMK.06/2016 di Pasal 1 Angka 1 yaitu:
“… penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran  peserta  lelang  untuk  mencapai  harga  tertinggi,  yang  dilakukan  melalui  aplikasi lelang berbasis internet” (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2016)”.
Lelang melalui media internet dianggap lebih efektif juga efisien oleh peserta lelang. Hal tersebut dikarenakan  peserta  yang  melakukan  lelang  dapat  mengikuti  proses  lelang  secara  virtual  dari  mana saja,  tanpa  bertatap  muka  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  (Gulltom  et  al.,  2019). Dengan dorongan hal tersebut, Pemerintah mengakomodir dengan adanya peraturan terbaru mengenai lelang,  yakni  PMK  tahun  2020  No.  213  terkait  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  (Peraturan  Menteri Keuangan  RI,  2020).  Dengan  adanya  peraturan  tersebut,  secara  otomatis  menggantikan  aturan pelaksanaan lelang pada aturan-aturan PMK sebelumnya.
Dalam  PMK  No.  213/PMK.06/2020,  lelang  berbasis  internet  dinamakan  dengan  istilah  Lelang Melalui  Aplikasi  Lelang  (Peraturan  Menteri  Keuangan  RI,  2020).  Aplikasi  ini  merupakan  program pada  komputer  yang  berbasis  internet,  dan  digunakan  dalam  memfasilitasi  kegiatan  lelang  tanpa mengharuskan kehadiran peserta. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN)  atau  Balai  Lelang.  Namun  dalam  praktik  transformasi  pelaksanaan  lelang  berbasis internet ini masih terbilang percampuran antara konvensional dengan modern menggunakan internet. Hal  tersebut  terlihat  dari  proses  penerbitan  Risalah  Lelang  dalam  pelaksanaan  lelang,  dimana diketahui  bahwa  setiap  kegiatan  lelang  wajib  dibuatkan  sebuah  Risalah  dari  kegiatan  Lelang  oleh Pejabat  Lelang  (Ilham  et  al.,  2023).  Risalah  Lelang  yang  dibuat  Pejabat  Lelang  di  dalam  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) masih menjalankan praktik penandatanganan dan pemberian  cap  atau  stempel  basah  oleh  Kepala  KPKNL.  Hal  ini  menunjukan  adanya  kekurang- sempurnaan  dalam  pelaksanaan  lelang  karena  belum  tersentuhnya  digitalisasi  dalam  penerbitan Risalah Lelang walaupun dalam pelaksanaan lelang telah dapat diakses melalui Aplikasi Lelang atau Platform e-Marketplace Auction, yaitu pada halaman website lelang.go.id.
Menurut  peraturan  tahun  2020  No.  213  Pasal  1  Angka  32,  Risalah  Lelang  meripakan  sebuah berita  kegiatan  lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang.  Brita  tersebut  adalah  sebuah  akta  autektik yang memiliki kekuatan dan pembuktian yang sempurna. Akta ini berisi uraian tentang semua proses yang terjadi, mulai dari awal kegiatan  hingga proses lelang selesai. Keabsahan sebuah risalah  lelang ditentukan dari bagaimana proses lelang terjadi. Selain itu Risalah Lelang ini menjadi bukti kepastian hukum  bagi  pihak  yang  berkepentingan  yang  membutuhkan  akta  turunan  Risalah  Lelang,  seperti Kutipan/Salinan/ Grosse yang autentik yang dibuat oleh Minuta Risalah Lelang.
Dalam  praktiknya,  pihak-pihak  yang  memiliki  otoritas  dalam  untuk  mengurus  akta  turunan Risalah  Lelang,  masih  perlu  ke  KPKNL  untuk  mencetak  dan  mendapat  tanda  tangan  serta  cap  atau stempel  basah  dari  Kepala  KPKNL  (Gulltom  et  al.,  2019).  Hal  ini  tentunya  akan  menghambat efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  KPKNL  pasca  lelang  di  era  transformasi  digital  menggunakan internet,  dimana  sebenarnya  konsep  digitalisasi  akta  dan  penandatanganan  secara  elektronik  atau digital telah diatur dan diperbolehkan dengan adanya UU ITE. Berdasarkan berbagai analisa tersebut, maka  pada  kajian  ini  peneliti  melakukan  analisis  secara  kualitatif  di  penelitian  ini  bagaimana keabsahan  penerbitan  risalah  lelang  elektronik  di  e-marketplace  auction  menurut  Undang-Undang tahun  2016    Nomor  19  Juncto  Undang-Undang  tahun  2008  Nomor  11  tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Apakah akta autentik dapat diterbitkan dengan bentuk surat elektronik berdasarkan UU ITE?, dan 2)  Bagaimana  keabsahan  penerbitan  Risalah  Lelang  Elektronik  dalam  pelaksanaan  lelang  melalu Platform e-Marketplace Auction berdasarkan UU ITE?

## II. METODE PENELITIAN
Kajian  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  berdasarkan  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  berupa  analisis  pada  inventarisasi  undang-undang  yang berlaku, termasuk mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, dapat juga dikatakan penelitian yang berusaha mnemukan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu (Syafrinaldi et al., 2022). Kajian pada penelitian ini mengadopsi pendekatan masalah, berupa:
• Statute Approac, yaitu berupa penelitian normatif tentu yang harus menggunakan pendekatan pada perundang-undangan,  hal  tersebut  dikarenakan  kajian  terdiri  dari  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi fokus sekaligus pada suatu penelitian; dan
• Conceptual  Approach, yaitu  penelitian  terhadap  teori-teori  hukum,    diantaranya  lembaga  hukum, fungsi hukum, sumber hukum, dan sebagainya.
Analisis pada  penelitian  ini  menerapkan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif,  untuk  dapat mengeksplorasi  rujukan-rujukan  hukum  dan  fenomena  yang  diangkat  dalam  menjawab  ruumusan masalah dari penelitian ini (Muhammad Gultom & Astari Asril, 2023).

## III. PENDEKATAN TEORI

## 3.1 Teori Pembuktian Hukum
Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan terhadap suatu hukum acara yang berlaku (Hakam, 2018). Selain itu, pembuktian juga dapat diartikan
sebagai  proses  memberi  dasar-dasar  yang  cukup  kepada  hakim  yang  memeriksa  perkara  yang bersangkutan  guna  member  kepastian  tentang  kebenarkan  peristiwa  yang  diajukan.  Sehingga  secara hakikat yuridis, tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan hakim yang menyatakan bahwa  salah  satu  pihak  menang  dan  pihak  lainnya  kalah  (Liu,  2022).  Dalam  filosofisnya,  tujuan pembuktian  adalah: “Quod  Bonum  Felix  Faurtumque”, yang  berarti:  “apa  yang  baik,  bahagia  dan karunia (oleh Allah)”.
Teori  pembuktian  hukum  terbagi  menjadi  3  (tiga)  teori  yang  paling  mendasar  bila  dikaitkan dengan sejauh mana hakim diikat oleh hukum positif. Adapun ketiga hal tersebut, antara lain: 1). Teori Negatif
Pada  teori  ini  menginginkan  adanya  ketetapan  yang  mengikat  seorang  hakim  saat  memebrikan pembuktian. Ketetapan tersebut berupa “larangan-larangan” bagi hakim , dan menjadi batasan bagi kebebasan hakim dalam memberikan pembuktian.
2). Teori Positif
Pada  teori  ini  mengiginkan  adanya  ketetapan  yang  mengikat  seorang  hakim,  yakni  berupa perintah-perintah.
3). Teori Bebas
Pada  teori  ini  menginginkan  seorang  hakim  yang  sama  sekali  tidak  diikat  oleh  hukum  positif dalam bentuk tertulis dalam memberikan pembuktian, akan tetapi penilaian pembuktian seutuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim (Chaidir & Fudika, 2020).

## 3.2 Teori Kekuatan Pembuktian Pada Suatu Alat Bukti
Kekuatan  pembuktian  suatu  alat  bukti  dapat  diartikan  sebagai  sejauh  mana  alat  bukti  mampu membuktikan  suatu  kebernaran  dari  perkara  yang  sedang  diselesaikan  di  dalam  pengadilan  (Hakam, 2018;  Liu,  2022).  Berdasarkan  hal  tersebut,  kekuatan  pembuktian  suatu  alat  bukti  dibagi  menjadi  5 (lima) jenis, yaitu:
1). Kekuatan Pembuktian Yang Dianggap Sempurna atau Lengkap (Vol Ledig Bewijsracht)
Kekuatan  pembuktian  yang  dianggap  sempurna  adalah  sebuah  kekuatan  hukum  yang  memberi kepastian yang mampu meyakinkan hakim, kecuali jika ditemukan pembuktian  yang berlawanan ( tegenbewijs ), maka hakim akan memberi akibat dari hukumnya. Contohnya: Akta.
2). Kekuatan Pembuktian Yang Dianggap Lemah Atau Yang Dianggap Tidak Lengkap (Onvolledig Bewijsracht)
Kekuatan  pembuktian  yang  dianggap  lemah  atau  tidak  lengkap  adalah  bukti  yang  tidak  dapat memberikan  kepastian  yang  meyakinkan,  sehingga  seorang  hakim  tidak  dapat  memberikan akibat  hukumnya,  karena  hanya  atas  dasar  alat  bukti  yang  dianggap  lemah.  Gugatan  tersebut hanya didasarkan pada alat bukti yang demikian akan mendapatkan penolakan.
3). Kekuatan Yang Hanya Memberikan Pembuktian Sebagian (Gedeeltelijk Bewijsracht)
Kekuatan  pada  pembuktian  ini  dapat  digunakan  jika  dilihat  pada  prinsip-prinsip  yang  terdapat pada  teori  pembuktian  hukum.Kekuatan  pembuktian  sebagian  terlihat  serupa  dengan  kekuatan pembuktian lemah, akan tetapi terdapat perbedaan.
4). Kekuatan Pembuktian Yang Menentukan (Beslissende Be Wijsracht)
Kekuatan  pada  pembuktian  yang  dapat  menentukan  adalah  kekuatan  dari  proses  pembuktian yang tidak memungkinkan lagi terjadi pembuktian perlawanan. Jika dalam pembuktian sempurna terdapat  kemungkinan  adanya  pembuktian  perlawanan,  pembuktian  yang  menentukan  ini  tidak memilikinya.  Salah  satu  contoh  bukti  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  menentukan adalah alat bukti berupa Sumpah.
5). Kekuatan  Pembuktian  Yanag  Dapat  Memebrikan  Perlawanan (Tegenbewijs  Atau  Kracht  Van Tegen Bewijs)
Kekuatan  pembuktian  pada  pembahasan  ini  adalah  kekuatan  sebuah  alat  bukti  yang  dapat melumpuhkan pembuktian yang dilakukan oleh pihak lawan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Penerbitan Akta Autentik Berbentuk Surat Elektronik Berdasarkan UU ITE
Masuknya  pengaruh  teknologi  dalam  bentuk  elektronisasi/internet  pada  kegiatan  Lelang  Melalui Aplikasi  Lelang  atau Platform  e-Marketplace  Auction ( lelang.go.id. ) memunculkan  inisiatif  bahwa Risalah  Lelang  dapat  diterbitkan  dalam  bentuk  elektronik  (Gunawan  et  al.,  2023).  Hal  ini  untuk
mempermudah pihak yang berkepentingan dalam mengakses dan mendapatkan Kutipan/Salinan/ Grosse yang  autentik  dari  Minuta  Risalah  Lelang  berdasarkan  Pasal  93  PMK  No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, di sisi lain diketahui bahwa Risalah Lelang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
Secara pengertian, akta merupakan suatu bentuk alat bukti dalam bentuk tertulis (Setiawan et al., 2021). Dari pengertian tersebut, maka akta setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Harus mencantumkan tanda bacaan yang jelas dan dapat dipahami;
b. Memiliki tujuan untuk memaparkan isi hati atau dapat menyampaikan isi pikiran seseorang; dan
c. Secara sengaja dibuat agar dapat digunakan pada sebuah proses pembuktian.
Jenis  akta  sendiri  terbagi  menjadi  2  (dua),  yaitu  akta  autentik  dan  akta  di  bawah  tangan.  Akta autentik  sendiri  disebutkan  di  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata), dimana  berbunyi:
“Suatu akta otentik ialah suatu akta  yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.
Sedangkan  akta  di  bawah  tangan  atau  akta  yang  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai  akta  autentik disebutkan  pada  Pasal  1869  KUH  Perdata  yang  isinya  menjelaskan  bahwa  akta  dapat  dikatakan  di bawah  tangan  apabila  tidak  memenuhi  unsur-unsur  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  1868  KUH Perdata  (Ilham  et  al.,  2023).  Berdasarkan  pengertian  Pasal  1868  KUH  Perdata,  maka  unsur-unsur  di dalam akta autentik, antara lain:
a. Akta harus disusun sesuai bentuk yang telah ditentukan oleh UU;
b. Akta harus disusun oleh dan atau Pejabat Umum yang memiliki wewenang; dan
c. Akta harus disusun di tempat akta  secara autentik  saat dibuat.
Berdasarkan  ketiga  unsur  di  dalam  akta  autentik  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  akta autentik  dibuat  berdasarkan  isi  materiil  yang  ada  di  dalamnya.  Sehingga  akta  autentik  harus  dibuat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tertentu  yang  berkaitan,  Pejabat  Umum  tertentu  yang berkaitan, dan tempat tertentu berkaitan dengan kedudukan yang membuat akta tersebut.
Transformasi  digitalisasi  mengenai  perpindahan  akta  sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  sah  telah diatur dalam UU ITE. Undang-undang ini mendefinisikan akta autentik sebagai bagian dari Informasi Elektronik  sebagaimana  Pasal  1  Angka  1  UU  ITE  dimana  akta  autentik  termasuk  ke  dalam  Surat Elektronik (Electronic  Mail) .  Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  undang- undang ini, dimana Informasi Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang  berlaku  di  Indonesia.    Namun  undang-undang  ini memiliki pengecualian yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (4)-nya.
Informasi Elektronik (Surat Elektronik) dalam hal ini akta elektronik merupakan alat bukti yang sah  (Pakarti  et  al.,  2023),  lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  5  Ayat  (1)  UU  ITE,  antara lain berbunyi:
“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan  Transaksi  Elektronik,  terutama  dalam  pembuktian  dan  hal  yang  berkaitan  dengan  perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.
Namun, bila merujuk pengecualiannya dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE, maka disebutkan bahwa: “Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.
Selanjutnya dalam bagian Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE disebutkan bahwa:
“Surat  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  tertulis  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  surat berharga,  surat  yang  berharga,  dan  surat  yang  digunakan  dalam  proses  penegakan  hukum  acara perdata, pidana, dan administrasi negara”.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  diketahui  akta  elektronik  merupakan  alat  bukti  yang  sah. Namun  berdasarkan  ketentuan  pengecualian  Pasal  5  Ayat  (4)  UU  ITE  dan  juga  Penjelasan  Pasal  5 Ayat  (4)  huruf  a  UU  ITE,  maka  akta  autentik  berbentuk  elektronik  merupakan  bagian  yang dikecualikan atau tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan ini karena akta autentik
merupakan  bagian  dari  jenis  “Surat  Yang  Berharga”.  Adapun  contoh  akta  yang  termasuk  ke  dalam Surat Yang Berharga, yakni: Sertipikat, Akta Autentik, dan Ijazah.
Selain itu, dalam kaitannya dengan pengecualian sebagaimana Pasal 5 Ayat  (4) UU ITE, masih terdapat  aturan  tambahannya  teruntuk  Akta  Autentik  yang  termasuk  ke  dalam  Surat  Yang  Berharga. Aturan tersebut dicantumkan dalam Pasal 6 UU ITE, dimana terdapat aturan pengecualian untuk Pasal 5  Ayat  (4)  UU  ITE  terhadap  beberapa  Akta  Autentik  berbentuk  elektronik  yang  telah  diatur  dan memiliki ketentuan lain selain Pasal 5 Ayat (4) UU ITE ini. Adapun Pasal 6 UU ITE ini berbunyi: “Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  yang  mensyaratkan bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli,  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.
Berdasarkan Pasal 6 UU ITE di atas, maka  Akta  Autentik  yang berbentuk  Informasi Elektronik (Surat  Elektronik)  atau  Akta  Autentik  Elektronik  sebagai  Surat  Yang  Berharga  dapat  sebagai  alat bukti  yang  sah  selama  terdapat  ketentuan  lain  selain  UU  ITE  berupa  undang-undang,  peraturan pemerintah,  peraturan  menteri  dan  sebagainya  yang  menyebutkan  bahwa  Akta  Autentik  Elektronik tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia (Syafrinaldi et al., 2022).
Apabila  Akta  Autentik  Elektronik  termasuk  ke  dalam  Pasal  6  UU  ITE  tersebut,  maka  dapat diketahui  bahwa  dalam  akta  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  hukum  yang  lengkap  atau  pun sempurna  (Hukum  et  al.,  2023).  Namun  sebaliknya,  bila  Akta  Autentik  Elektronik    tidak  termasuk dalam  bagian  yang  disebutkan  Pasal  6  UU  ITE,  maka  akta  tersebut  hanya  memiliki  kekuatan pembuktian hukum yang menentukan dan akta tersebut berubah status dari “Akta Autentik” menjadi “Akta  Di  Bawah  Tangan”  karena  tidak  didukung  ketentuan  atau  peraturan  yang  menyebutkan  Akta Elektronik tersebut autentik.

## 4.2 Keabsahan  Penerbitan  Risalah  Lelang  Elektronik  Dalam  Pelaksanaan  Lelang  Melalu Platform E-Marketplace Auction (lelang.go.id.) Berdasarkan UU ITE
Pelaksanaan  lelang  secara  elektronik  berawal  dari  adanya  peraturan  tahun  2016  Nomor  90  oleh Meneteri  Keuangan  tentang  bagaimana  proses  lelang  yang  dilakukan  dalam  bentuk  tertulis  meski tanpa  kehadiran  peserta  lelang  dan  terajdi  melalui  media  internet.  Dalam  aturan  ini,  lelang  mulai dikenal  dan  dapat  diakses  tanpa  adanya  kehadiran  peserta.  Adapun  inisiatif  pelaksanaan  lelang  ini dilakukan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan lelang dimana peserta lelang dapat melakukan  penawaran  di  mana  saja,  tidak  terbatas  dengan  jarak  dan  ruang.  Peraturan  ini  menyebut pelaksaan  lelang  ini  sebagai  Lelang  Melalui  Internet,  dimana  dalam  Pasal  1  Angka  1  disebutkan bahwa:
“Lelang Dengan Penawaran  Secara Tertulis  Tanpa Kehadiran Peserta  Lelang Melalui  Internet, yang selanjutnya  disebut  Lelang  Melalui  Internet,  adalah  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum dengan  penawaran  harga  secara  tertulis  tanpa  kehadiran  peserta  lelang  untuk  mencapai  harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet”.
Pada  masa  aturan  pelaksanaan  lelang  ini  berlaku,  pelaku  yang  diizinkan  untuk  melaksanakan Lelang Melalui Internet hanyalah KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan Lelang Melalui Internet. Namun transformasi digital yang sangat pesat dari sektor publik maupun swasta mendorong aturan  ini  terus  berkembang,  sehingga  mengalami  pembaharuan,  dicabut  dan  diganti  dengan  adanya PMK  No.  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang.  Dalam  aturan  baru  inilah,  telah banyak  perubahan  dalam  pelaksanaan  lelang,  terutama  fokusnya  terhadap  pemberian  wadah pelaksanaan lelang yang melalui internet (Dianta, 2023).
Dalam  PMK  No.  213/PMK.06/2020,  pelaksanaan  lelang  melalui  internet  banyak  mengalami perluasan. Adapun  lelang melalui internet dalam peraturan ini disebut dengan istilah  Lelang Melalui Aplikasi Lelang. Lelang ini dilaksanakan tanpa kehadiran peserta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 12 PMK No. 213/PMK.06/2020 berbunyi:
“Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di  tempat  pelaksanaan  lelang  atau  dilakukan  melalui  Aplikasi  Lelang  atau Platform  e-Marketplace Auction”.
Selain itu pengertian Lelang Melalui  Aplikasi Lelang sebagaimana Pasal 1 Angka 17 PMK No. 213/PMK.06/2020 berbunyi:
“Lelang  Dengan  Penawaran  Secara  Tertulis  Tanpa  Kehadiran  Peserta  Melalui  Aplikasi  Lelang Berbasis  Internet  yang  selanjutnya  disebut  Lelang  Melalui  Aplikasi  Lelang  adalah  penjualan  yang terbuka  untuk  umum  dengan  penawaran  harga  secara  tertulis  tanpa  kehadiran  Peserta  Lelang  untuk mencapai harga tertinggi yang dilakukan melalui Aplikasi Lelang”.
Dengan  adanya  PMK  No. 213/PMK.06/2020,  pelaksana  Lelang  Melalui  Aplikasi  Lelang  bukan hanya  dilakukan  oleh  KPKNL  atau  Balai  Lelang,  namun  mengalami  perluasan.  Dalam  aturan  ini, pelaksana  lelang  diberikan  juga  kepada  Wadah  Elektronik  Lelang  yang  disebut  dengan Platform. Platform ini  diberikan  kepada  Pasar  Lelang  Elektronik  yang  disebut  juga  dengan e-Marketplace Auction (Peraturan  Menteri  Keuangan  RI,  2020) , dimana  penyedia e-Marketplace  Auction ini  dapat berupa  perorangan,  badan,  maupun  berupa  usaha  tetap  yang  berada  masih  dalam  wilayah  NKRI. Sehingga  penyelenggara  lelang  dalam  aturan  ini  bertambah  menjadi:  Balai  Lelang,  KPKNL,  atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II.
Adapun yang dimaksud dengan Pejabat Lelang merupakan orang yang diberikan wewenang oleh undang-undang  untuk  melaksanakan  lelang.  Pejabat  Lelang  ini  dikelompokkan  menjadi  dua  kelas. Pejabat Lelang di Kelas I merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Kemen.Keu yang diangkat sebagai Pejabat Lelang. Sedangkan Pejabat Lelang di Kelas II merupakan perseorangan, dan berasal dari pihak swasta/umum yang dipilih oleh Menteri Keuangan untuk menjadi Pejabat Lelang.
Dalam  setiap  pelaksanaan  lelang,  harus  dibuatkan  berita  acara  pelaksanaan  lelang.  Berita  acara ini  merupakan  akta  autentik  yang  dimaksud  dengan  Risalah  Lelang.  Sahnya  pelaksanaan  lelang apabila dapat dibuktikan dengan adanya akta ini yang dibuat oleh Pejabat Lelang sebagaimana Pasal 87  Ayat  (1)  PMK  No.  213/PMK.06/2020  yang  berbunyi:  “Setiap  pelaksanaan  lelang  dibuatkan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang”.
Pembuatan  Risalah  Lelang  ini  dilakukan  paling  lambat  6  (enam)  hari  kerja  setelah  pelaksanaan lelang  dilaksanakan.  Akta  ini  merupakan  jenis  akta  autentik,  sehingga  pada  Bagian  Kaki  Risalah Lelang  terdapat  tanda  tangan  Pejabat  Lelang,  sebagaimana  Pasal  90  huruf  f  dan  huruf  g  PMK  No. 213/PMK.06/2020 yang masing-masing berbunyi: a. Pasal  90  huruf  f  PMK  No.  213/PMK.06/2020:  “tanda  tangan  Pejabat  Lelang  dan  Penjual  atau kuasa Penjual, dalam hal Lelang atas barang bergerak”; dan
b. Pasal 90 huruf g PMK No. 213/PMK.06/2020: “tanda tangan Pejabat  Lelang, Penjual atau kuasa Penjual dan Pembeli atau kuasa Pembeli, dalam hal lelang barang tidak bergerak”.
Berdasarkan  hal  ini,  muncul  pemikiran  guna  efektivitas  dan  efisiensi  pasca  pelaksanaan  lelang oleh  KPKNL  untuk  Risalah  Lelang  dapat  diterbitkan  secara  elektronik/digital  dan  Penandatanganan dalam Risalah Lelang menggunakan Penandatanganan Elektronik atau Digital Signature oleh Pejabat Lelang.
Tujuan  dari  penerbitan  Risalah  Lelang  Elektronik  yaitu  dapat  mempermudah  pihak  yang berkepentingan untuk mendapatkan Kutipan/Salinan/ Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang sehingga tidak perlu datang ke KPKNL dan cukup melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet. Adapun yang  dimaksud  pihak  berkepentingan  disebutkan  dalam  PMK  No.  213/PMK.06/2020  Pasal  93  Ayat (2), antara lain: Penjual, Pengawas Lelang (Superintenden), Pembeli, Balai Lelang, dan Instansi yang berwenang  dalam  balik  nama  kepemilikan  hak  Objek  Lelang  (seperti  Badan  Pertanahan  Nasional dalam hal hak kepemilikan tanah) (Rudy et al., 2021).
Berdasarkan  dari  inisiatif  di  atas,  maka  Pasal  6  UU  ITE  telah  memperbolehkan  bahwa  Akta Autentik (dalam hal ini Risalah Lelang) sebagai akta yang diterbitkan secara elektronik dengan syarat bahwa  telah  ada  ketentuan  lain  yang  mengatur  bahwa  Risalah  Lelang  dapat  diterbitkan  secara elektronik.  Namun,  kondisi  ketentuan  lainnya  sebagaimana  PMK  No.  213/PMK.06/2020  belum mengakomordir  adanya  penerbitan  Risalah  Lelang  Elektronik  sehingga  penerbitan  Risalah  Lelang Elektronik  belum  dapat  dilaksanakan  dan  perlu  perubahan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang membahas  mengenai  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang.  Apabila  telah  ada  Peraturan  Menteri  Keuangan yang mengatur mengenai Risalah  Lelang Elektronik, maka akta tersebut dapat menjadi akta autentik yang berkekuatan sebagai alat bukti yang lengkap atau sempurna.
Di  sisi  lain,  keabsahan  yang  berasal  dari  berbagai  bahasa,  yakni Convalesceren dan Convalescentie, memiliki  arti  yang  sama  dengan to  validate dan to  legalize. Hal  ini  mengartikan bahwa keabsahan merupakan suatu tolok ukur yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu Objek dalam  suatu  lingkup  hukum  positif.  Berdasarkan  hal  ini,  maka  keabsahan  penerbitan  Risalah  Lelang Elektronik  dalam  pelaksanaan  lelang  melalui Platform  e-Market  Place  Auction  (lelang.go.id.) dapat
dikatakan  absah  apabila  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  mengatur  mengenai  Risalah  Lelang Elektronik menerbitkan aturan bahwa Risalah Lelang dapat dilakukan penerbitan secara elektronik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Akta  Autentik  pada  umumnya  tidak  dapat  diterbitkan  dengan  bentuk  Surat  Elektronik  atau  Akta Autentik  Elektronik/Digital  berdasarkan  Pasal  5  Ayat  (4)  UU  ITE  dikarenakan  Akta  Autentik termasuk ke dalam jenis Surat Yang Berharga. Namun terdapat pengecualian, dimana Pasal 6 UU ITE memperbolehkan  Akta  Autentik  diterbitkan  dengan  bentuk  Surat  Elektronik  atau  Akta  Autentik Elektronik/Digital  apabila  terdapat  ketentuan  lainnya  yang  mengatur  bahwa  Akta  Autentik  tersebut dapat  diterbitkan  secara  elektronik  dan  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  menerangkan  suatu keadaan.  Penerbitan  Risalah  Lelang  Elektronik  dalam  pelaksanaan  lelang  melalui Platform  e- Marketplace Auction berdasarkan UU ITE belum dapat dilaksanakan selama ketentuan lainnya seperti Peraturan  Menteri  Keuangan  mengenai  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  belum  mengatur  perihal penerbitan Risalah Lelang Elektronik. Namun, Risalah Lelang Elektronik dapat absah sesuai Pasal 6 UU ITE apabila ketentuan lain seperti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perihal penerbitan Risalah Lelang terdapat mekanisme penerbitan Risalah Lelang Elektronik.

## 4.2 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  saran  dalam  penelitian  ini,  yaitu: Dibentuknya Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang baru, dimana di dalamnya  terdapat  mekanisme  penerbitan  Risalah  Lelang  Elektronik.  Hal  ini  guna  meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pasca  lelang di KPKNL, dan mempermudah Pihak yang terkait dalam mendapatkan Salinan/Kutipan/ Groose dari Minuta Risalah Lelang yang autentik hanya melalui Platform  e-Marketplace  Auction  (lelang.go.id.). Pengaturan  mengenai  mekanisme  ini  guna mewujudkan  kepastian  hukum  mengenai  Akta  Autentik  yang  boleh  diterbitkan  dengan  bentuk elektronik berdasarkan Pasal 6 UU ITE.

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham,  F.  (2015).  Application  of  Communication  and  Informatics  Minis-  Administration  on  South Kalimantan. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 19 (7), 223–234.
Casertano,  L.  (2020).  Combating  the  Illicit  Trafficking  of  Cultural  Property:  The  Multifaceted  Response  to  a Complex Challenge. Global Jurist , 20 (1), 1–14. https://doi.org/10.1515/gj-2019-0025
Chaidir,  E.,  &  Fudika,  M.  Dela.  (2020).  Position  of  Government  Regulations  for  Replacement  of  Laws  in Construction  of  Democracy  Law  State. Proceedings  Ofthe  Second  International  Conference  on  Social, Economy, Education
AndHumanity(ICoSEEH 2019) , ICoSEEH 2019 , 228–232.
https://doi.org/10.5220/0009105302280232
Coryka,  P.  W.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Kartu Elektronik dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (3), 641–645. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4164.641-645
Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora , 3 (1), 1–14. https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.173
Dulatova, N., & Abd Razak, A. H. (2020). The ecosystem of cryptocurrency as an object of civil rights in brics countries. BRICS Law Journal , 7 (2), 37–65. https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-2-37-65 Gulltom, A., Malik, F., & Syafari, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Lelang dalam  Hubungan
Keududukan dan Fungsinya. Khairun Law Journal , 3 (1), 45–54. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/321/169
Gunawan,  C.,  Maryono,  M.,  &  Sudirman,  M.  (2023).  Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Lelang  Online  Melalui
Media Internet. Blantika: Multidisciplinary Journal , 2 (2), 100–118.
https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.28
Hakam, D. F. (2018). Nodal pricing: The theory and evidence of Indonesia power system. International Journal of Energy Economics and Policy , 8 (6), 135–147. https://doi.org/10.32479/ijeep.6747
Ho, K. K. W., Yoo, B., & Yu, S. (2015). An empirical analysis of factors affecting the bidding competition in an online auction: A comparison between english and buy-it-now auctions. Journal of Electronic Commerce Research , 16 (4), 329–342.
Hukum, J., Luh, N., & Sudarini, P. (2023). Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di
Tinjau secara Hukum Perdata. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik , 1 (4), 266–275.
Ilham, M., Fakultas, K., Universitas, H., Utara, S., Deli, U., & Tanggungan, H. (2023). Akibat hukum terhadap pembatalan  risalah  lelang  eksekusi  hak  tanggungan. Indonesia  of  Journal  Business  Law , 2 (2),  80–99. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2780
Liu,  A.  H.  (2022).  Pronoun  Usage  as  a  Measure  of  Power  Personalization:  A  General  Theory  with  Evidence from  the  Chinese-Speaking  World. British  Journal  of  Political  Science , 52 (3),  1258–1275. https://doi.org/10.1017/S0007123421000181
Lopo,  I.  Y.,  Hedewata,  A.,  &  Pello,  H.  F.  (2023).  Perjanjian  Jual-Beli  Melalui  Media  Elektronik  Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (5), 524–534.
Muhammad Gultom, A., & Astari Asril, F. (2023). Key Issues of NFT (Non-Fungible Token): How Transfer of Copyright Should Adapt? Perspektif Hukum , 23 (1), 1–28. https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.197
Pakarti,  M.  H.  A.,  Farid,  D.,  Hendriana,  Saepullah,  U.,  &  Sucipto,  I. (2023).  The  Influence  Of  Technological Developments On Privacy Protection In Civil Law. Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial , 1 (1), 204– 212. Peraturan Menteri Keuangan RI. (2016). PMK No.06 Nomor 90 tahun 2016. Djkn , 1–24. Peraturan  Menteri  Keuangan  RI.  (2020).  PMK.06  Nomor  213  tahun  2020. Djkn , 3 ,  1–227. www.jdih.kemenkeu.go.id
Romlah, Vs., Budiartha, I. N. P., & Putra, I. M. A. M. (2023). Kedudukan bank perkreditan rakyat mengambil alih agunan kredit macet melalui lelang atau diluar lelang. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (1), 62–67. Rudy,  I.,  Makkawaru,  Z.,  &  Tira,  A.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pemenang  Lelang  Atas.
Clavia: Journal of Law , 19 (3), 329–338.
Setiawan,  D.,  S.Gozali,  D.,  &  Mispansyah.  (2021).  Tanggung  Jawab  Notaris  Dan  Kekuatan  Hukum  Dalam Pembuatan Akta Konsen Roya. Jurnal Officium Notarium , 1 (2), 335–343. https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art13
Setyowati,  D.,  Pratama,  C.,  &  Dwi,  R.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Pada  Tindak  Pidana  E-Commerce.
Perspektif Hukum , 18 (2), 215–246.
Syafrinaldi,  Thamrin,  Admiral,  Febrianto,  S.,  Prayuda,  R.,  &  Rahdiansyah.  (2022).  Legal  Analysis  of Smoothness Handover of Rokan Block from Chevron Pacific Indonesia to Pertamina Company. Law and Humanities Quarterly Reviews , 1 (4), 150–166. https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.04.43 Wardana,  M.  W.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  ... (2022).  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  yang  dirugikan  atas Produk Elektronik yang Tidak Bergaransi.
Jurnal Interpretasi … , 3 (1), 72–77. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4641%0Ahttps://ejournal.warmadewa.a c.id/index.php/juinhum/article/download/4641/3330
Zaenuri, S., & Arifin, S. (2023). Tinjauan hukum  islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang:
Studi kasus jual beli ikan hias di media sosial instagram. IBSE Sharia Economic Journal , 2 (1), 1–11.
Zhumadilova, M. A., Dussipov, Y. S., Arginbekova, G. I., Aitimov, B. Z., & Milova, Y. V. (2023). Civil Legal Handling  of  Electronic  Transactions:  The  Essence  and  Modern  Realities. Revista  de  Direito,  Estado  e Telecomunicacoes , 15 (1), 160–176. https://doi.org/10.26512/lstr.v15i1.43829