## PERANAN  BUMDes  DALAM  MENDUKUNG  PEREKONOMIAN  DAN MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT DESA WATUSIPI KECAMATAN ENDE KABUPATEN ENDE
Hyronimus Se¹, Lambertus Langga²
¹ , ²Program Studi Manajemen Universitas Flores

## INFO NASKAH
Diserahkan 3 Februari 2021 Diterima 10 Februari 2021 Diterima dan Disetujui 29 Juni 2021 Kata Kunci: BUMDes, pengelolaan, perekonomian desa

## Keywords:
BUMDes, management, village economy

## ABSTRAK
Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  memberikan  pemahaman  tentang pentingnya  pendirian  BUMDes  dalam  meningkatkan  perekonomian  desa  dan bagaimana  mengelola  BUMDes  yang  baik  yang  didukung  oleh  transparansi, keterbukaan,  dan  profesionalisme  baik  pengurus  maupun  seluruh  lapisan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dengan pemaparan materi dan diskusi oleh dosen Universitas  Flores.  Pemerintah  Desa  mendukung  kegiatan  dan  memberi kesempatan dari pihak perguruan tinggi untuk mendampingi pengurus BUMDes terkait pengelolaan BUMDes. Kegitan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari pengurus  BUMDes,  perangkat  desa,  ibu-ibu  yang  tergabung  dalam  kelompok usaha tenun, dan tokoh masyarakat. BUMDes Watusipi sudah menjalankan usaha bisnisnya  antara  lain: bisnis  simpan pinjam,  pelayanan  jasa  pembayaran  cicilan pegadaian dan pembayaran listrik serta pengelolaan minyak kelapa murni namun tidak  berjalan  maksimal.  BUMDes  yang  sudah  dibentuk  diharapkan  dapat meningkatkan perekonomian desa maka diperlukan pendampingan dari perguruan tinggi, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.
Abstract.  This  activity  was  carried  out  with  the  aim  of  providing  an understanding of the importance of establishing BUMDes in improving the village economy  and  how  to  manage  a  good  BUMDes  which  is  supported  by transparency, openness and professionalism for both management and all levels of  society.  Socialization  activities  with  material  presentation  and  discussion  by lecturers at the University of Flores. The Village Government supports activities and  provides  opportunities  from  universities  to  assist  BUMDes  management regarding  the  management  of  BUMDes.  This  activity  was  attended  by  30 participants consisting of BUMDes administrators, village officials, women who are  members  of  the  weaving  business  group  and  community  leaders.  BUMDes Watusipi has been running its business, including savings and loans, mortgage payment  services  and  electricity  payments  as  well  as  pure  coconut  oil management but it is not running optimally. The BUMDes that have been formed are expected to improve the village economy, so assistance from universities, local governments and non-governmental organizations is needed.

## 1. PENDAHULUAN
Tahun  2014  merupakan  momentum  kebangkitan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dalam pembangunan yang berbasis masyarakat desa. Sistem yang dianut pemerintah Indonesia adalah  sistem  desentaralisi  yaitu  sistem  pemerintahan  yang  lebih  banyak  memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Undang- undang  No.  23  tahun  2014  tentang  sistem  desentralisasi  yaitu  pemerintah  memberikan kekuasaan  penuh  urusan  pemerintah  kepada  pemerintah  daerah  otonomi  berdasarkan  asas otonomi. Melalui otonomi luas pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  dan  keadilan  dalam  pengembangan potensi daerah dengan semangat gotong-royong.
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya  sendiri  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  adat-istiadat  yang  diakui  pemerintahan nasional. Masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pembangunan sektor ekonomi masyarakat merupakan salah satu langkah dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia  yaitu  memajukan  kesejahteraan  umum.  Desa  memperkarsai  dirinya  dengan melahirkan semangat desa membangun yang ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan nasional.
Undang-undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan desa memperoleh kewenangan yang besar untuk  melaksanakan  pembangunan  di  wilayahnya  sendiri.  Atas  dasar  kewenangan  yang diberikan  yang  diatur  dalam  undang-undang  yakni  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas.  Asas rekognisi dimaksudkan adanya pengakuan hak atas asal-usul yang artinya bahwa keberadaan desa dengan segala adat-istiadat  dan hukum  adat yang dimiliki oleh masyarakat  lokal diakui oleh negara. Sedangkan, asas subsidiaritas merupakan penetapan kewenangan ber-skala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan desa.
Kewenangan  desa  meliputi  kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kewengan yang dimaksud antara lain: kewengan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, kewenangan bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan masyarakat desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat atau yang berdasarkan hak asal-usul dan yang berdasarkan adat-istiadat desa (Surya, 2015).
Proses pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah yaitu desa dan  kelurahan.  Membangun  desa  dan  menata  kota  merupakan  harapan  pemerintah  terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Sasaran utama pembangunan desa adalah menjadikan  desa-desa  di  seluruh  Indonesia  memiliki  tingkat  perkembangan  masyarakat memiliki  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  yang  terus  meningkat.  Pemerintahan  berusaha  untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan, dalam masyarakat dan pemerintah mengintegrasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembangunan  desa  berorientasi  pada  pengikutsertaan  masyarakat  dan  mengikuti  sistem serta prosedur yang selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi terselenggaranya partisipasi masyarakat secara maksimal. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah upaya mewujudkan gagasan-gagasan baru atau inovasi sebagai sisi positif dari kebiasaan masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Pengelolaan pembangunan desa menuntut pendekatan secara holistik dan berbagai aspek kehidupan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta idiologi. Tujuan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang  Desa  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan  pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam,  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan  yang  dilaksanakan  dengan  mengedepankan semangat  kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  kegotongroyongan  guna  mewujudkan  pengurus utama dan keadilan sosial.
Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya yang dimilikinya termasuk  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan  milik  desa.  Peran  Desa  dalam melaksanakan  pembangunan  disertai  dengan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pemerintahannya, sistem  pengeloaan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan ketentuan. Pembangunan sektor ekonomi di tingkat perdesaan merupakan salah satu langkah dan tonggak ekonomi dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejateraan umum.
Untuk mewujudkan desa sebagai cermin bahwa perekonomian masyarakat berhasil maka dituntut  peran  dan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  desa  untuk  membangun  dan  mendirikan kelembagaan yang sistematis sehingga mampu memberikan peningkatan bagi masyrakat desa. Bentuk kelembagaan yang didirikan ditingkat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang  dapat  dijadikan  sumber  pendapatan  bagi  desa.  BUMDes  merupakan  badan  usaha  yang berperan penting dalam peningkatan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan  potensi  desa.  BUMDes  diharapkan  dapat  mengatasi  permasalahan  perekonomian  desa dengan mengembangkan potensi desa melalui penyertaan modal secara langsung baik dari desa, bantuan  pemerintah  maupun  masyarakat  yang  menginginkan  kerja  sama  dengan  pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.
Berdasarkan  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  pasal  87  tentang  BUMDes  yang merupakan lembanga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk  mendayagunakan  segala  potensi  ekonomi,  kelembagaan  perekonomian,  serta  potensi sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Pengelolaan  BUMDes  perlu  dipahami  oleh  pemerintah  desa,  pemerintah kabupaten, masyarakat, anggota penyerta modal, dan Badan Pengawas Desa. Pelaksanaan dan pengelolaan  BUMDes  memiliki  prinsip-prinsip  yang  harus  dipahami  dan  perlu  dipersiapkan dengan cara yang sama  sehingga dapat  menjadi  kekutan dalam meningkatkan perekonomian desa. Prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pengeloalan BUMDes antara lain:
a. Kooperaif , semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
b. Partisipatif ,  semua  komponen  yang  terlibat  dalam  BUMDes  harus  bersedia  sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Bumdes.
c. Emansipatif ,  semua  komponen  yang  terlibat  di  dalam  BUMDes  harus  diperlakukan yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
d. Transparan , aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
e. Akuntabel ,  seluruh  kegiatan  usaha  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  teknis maupun administrasi.
f. Sustainable ,  kegiatan  usaha  harus  dikembangkan  dan  dilestarikan  oleh  masyarakat dalam wadah BUMDes.
Kendala yang dihadapai dan menjadi penyebab gagalnya pengelolaan BUMDes baik secara operasional  maupun  pengembangan  bentuk  usaha  pada  BUMDes  terletak  pada  kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan keberanian dalam membaca peluang berdasarkan  potensi  desa,  kurangnya  sosialisasi,  pendampingan  baik  dari  pemerintah, perguruan tinggi dan LSM dalam rencana pengembangan BUMDes, pemahaman masyarakat yang  homogen  sehingga  mengakibatkan  minimnya  daya  cipta  masyarakat  dalam mengembangkan potensi desa untuk dimanfaatkan dalam pembentukan unit usaha.
Desa  Watusipi  merupakan  pemekaran  dari  desa  Gheoghoma  yang  teletak  pada  wilayah administratif  Kecamatan  Ende  Utara  Kabupaten  Ende,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Sebagian  besar  masyarakat  bermata  pencarian  petani  dan  ibu-ibu  dengan  aktivitas  menenun mendukung  ekonomi  keluarga.  Potensi  desa  yang  dapat  dikembangkan  adalah  pengolahan minyak  kelapa  murni  dan  pembuatan  kripik  ubi.  BUMDes  Desa  Watusipi  sudah  terbentuk namun sejak BUMDes dibentuk, beberapa jenis usaha yang dijalankan tidak berjalan maksimal. Beberapa  potensi  desa  belum  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  karena  itu  perlunya  sosialisasi tentang pentingnya BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan kesejateraan masyarakat desa. BUMDes  dapat  dilaksanakan oleh pengurus namun  perlu pelatihan  dan pendampingan baik  dari  pemerintah,  perguruan  tinggi  dan  lembaga  swadaya  masyarakat.  Pengabdian Masyarakat dilakukan di Desa Watusipi atas dasar masukkan dari mahasiswa peserta Kuliah Kerja  Nyata  (KKN)  tahun  2020  berkaitan  dengan  keberadaan  BUMDes  yang  tidak  dikelola dengan baik.

## 2. MASALAH
Desa Watusipi merupakan desa yang jarak tempuh menuju Kota Ende hanya membutuhkan waktu 30 menit sehingga masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari harus ke kota. BUMDes yang  sudah  dibentuk  tidak  berjalan  maksimal  karena  adanya  hambatan,  baik  di  internal pengurus  BUMDes  juga  di  masyarakat.  Pengabdian  masyarakat  ini  ingin  mengetahui hambatan-hambatan  apa  saja  yang  sedang  dihadapi  oleh  BUMDes  Watusipi  sehingga pelaksanaannya  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan.  Atas  dasar  kondisi  terjadi  yang  telah diuraikan di atas maka tim pengabdian dapat merumuskan masalah, sebagai berikut:
a. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang BUMDes yang merupakan salah satu pilar perekonomkan Desa?
b. Bagaimana  cara  Pemerintah  Desa  dapat  memaksimalkan  BUMDes  yang  sudah dibentuk agar berjalan efektif dan efisien?
c. Apakah BUMDes dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian desa?

## 3. METODE
Pengabdian  masyarakat  dilaksanakan  di  Desa  Watusipi,  Kecamatan  Ende  Utara, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada hari Jumat, 4 Desember 2020. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dintaranya seminar atau sosialisasi dan pengamatan langsung ke beberapa  lokasi  potensi  desa  yang  dikembangkan  BUMDes.  Sasaran  kegiatan  pengabdian masyarakat yakni pengurus BUMDes, perangkat desa, Ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok usaha tenun, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 30 orang.
Diharapkan  pengabdian  masyarakat  yang  dilaksanakan  di  Desa  Watusipi  Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dapat menjadi bahan masukan bagi Pengurus BUMDes tentang peran  dan  pengelolaan  BUMDes  dalam  meningkatkan  perekoniman  dan  kesejahteraan masyarakat desa, hasil kegiatan pengabdian ini akan diterbitkan pada jurnal terakreditasi sinta 5. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Watusipi dengan beberapa tahapan antara lain:
a. Melakukan survei dengan mahasisawa peserta KKN sebagai sumber informasi tentang keberadaan BUMDes yang sampai saat ini tidak berjalan sesuai dengan harapan.
b. Melakukan  pertemuan  dengan  Penjabat  Sementara  Kepala  Desa  Watusipi  bersama dengan  sekretaris  desa  guna  menetapkan  waktu  pelaksanaan  kegiatan  serta  meminta izin penyelengaraan kegiatan.
c. Menyiapkan materi seminar dan sosialisasi.
d. Melaksanakan kegiatan seminar dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manajemen dan  pengelolaan  BUMDes  sebagai  salah  satu  pilar  kekuatan  perekonomian  di  desa. Diharapkan  dampak  dari  kegiatan  ini  yakni  terbentuknya  desa  mandiri  yang  mampu meningkatkan kesejateraan dan perekonomian desa.
Melakukan dialog dan diskusi bersama dengan pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, Ibu- ibu  Kelompok  Usaha  Tenun  dan  perangkat  desa  terkait  dengan  permasalahan  yang  dihadapi dalam  pengelolaan  BUMDes  di  Desa  Watusipi  Kecamatan  Ende  Utara,  Kabupaten  Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian dilaksanakan mengacu pada informasi dan koordinasi peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) angkatan 2020 bahwa keberadaan BUMDes tidak mampu dikelola dengan baik  oleh  pengurus  BUMDes.  Salah  satu  alasan  BUMDes  tidak  dapat  dikelola  dengan  baik karena secara pengetahuan masih minim dalam hal manajemen pengelolaan BUMDes. Tingkat pendidikan yang rendah  menyadi  penyebab utama pengeloaan BUMDes  Watusipi  tidak bisa dijalankan secara efektif sesuai dengan harapan masyarakat. Pihak Universitas Flores merespon apa  yang  disampaikan  pemerintah  Desa  Watusipi  dan  kegiatan  pengabdian  dilaksanakan dengan  agenda  utama  adalah  sosialisasi  tentang  pengeloaan  BUMDes.  Pendampingan  dari pihak  pemerintah,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan  Perguruan  Tinggi  perlu  dilakukan sehingga BUMDes benar-benar menjadi Badan Usaha Desa dan mampu meningakatkan sumber pendapatan desa.

## Gambar 4.1 Peserta KKN Angkatan 2020 Sumber: Mahasiswa KKN
Kegiatan seminar atau yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Watusipi adalah kegiatan sosialisasi dilakukan di Kantor Desa Watusipi Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Provinsi Nusa  Tenggara  Timur.  Agenda  kegiatan  seminar  dilanjutkan  dengan  diskusi  bersama  dan pemaparan  peluang  dan  pemanfaatan  potensi-potensi  desa  oleh  Penjabat  sementara  Desa Watusipi.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  dihadiri  oleh  warga  masyarakat,  penjabat  Dosen, mahasiswa, kepala desa  (PJS) beserta perangkat  desa, pengurus BUMDes, Kelompok Usaha Tenun, BPD, Rt/Rw, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat. Antusias masyarakat dalam kegiatan ini mulai dari proses kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sekretaris desa hingga pelaksanaan seminar dan diskusi. Masyarakat yang hadir sangat antusias mendengar pada saat
pemateri menyampaikan materi tentang manajemen dan pengeloalaan BUMDes sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi desa, hal ini tampak pada saat sesi tanya jawab, banyak masyarakat yang  mengajukan  pertanyaan  dan  ingin  mendapatkan  penjelasan  tentang  manajemen  dan pengelolaan BUMDes sehingga mempu meningkatkan perekonomian desa. Selain itu, beberapa pengurus BUMDses yang menyampaikan kendala yang sedang dihadapi terutama sumber daya manusia yang masih minim yang mengakibatkan BUMDes yang sudah terbentuk lama namun tidak  berjalan  dengan  baik.  Tanggapan  yang  disampaikan  oleh  penjabat  sementara  dan  juga pemateri  memberi  ruang  kepada  pengelola  BUMDes  untuk  bekerjasama  dengan  perguruan tinggi terutama pendampingan tentang manajemen dan pelaporan keuangan sehingga harapan akan sistem manajemen yang baik dalam penelolaan BUMDes dapat terwujud.
Salah satu harapan dari kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pengelolaan BUMDes yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat. Luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu menerbitkan kegiatan ke Jurnal Nasional Terakreditasi sinta 5. Tujuan kegiatan  seminar  adalah  memberikan  pemahaman  tentang  pentingnya  pendirian  BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa dan bagaimana mengelola BUMDes yang baik yang didukung oleh transparansi, keterbukaan dan profesionalisme baik pengurus maupun seluruh lapisan masyarakat.
Banyaknya potensi desa yang dapat dikembangkan antara lain: pengelolaan minyak kelapa murni,  jambu  mente,  keripik  kelapa,  dan  keripik  ubi  yang  dapat  dimanfaatkan  guna pengembangan usaha yang dijalankan BUMDes. Potensi yang ada bisa dikembangkan bersama melalui BUMDes  oleh pemerintah desa dan masyarakat  secara bersama-sama sebagai  upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian desa. Untuk mendukung pengelolaan BUMDes yang  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  dan  perekonomian  desa  maka  diperlukan pendampingan  masyarakat  baik  dari  perguruan  tinggi,  pemerintah  daerah,  dan  juga  lembaga swadaya  masyarakat  terutama  bagi  pengurus  BUMDes  sehingga  mereka  dapat  mengelola BUMDes  secara  maksimal.  Pengelolaan  BUMDes  yang  baik  harus  bisa  dirasakan  oleh masyarakat,  maka  diharapkan  BUMDes  bisa  melaksanakan  program-program  yang  sesuai dengan  keadaan  masyarakat,  keadaan  lingkungan,  dan  potensi  desa  sehingga  program  yang dibuat akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi BUMDes Sumber: Mahasiswa KKN
Sosialisasi terkait manajemen pengeloaan BUMDes mendapat antusias dari masyarakat hal ini terbukti dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta seminar. Permasalahan yang terjadi  adalah  pengurus  BUMDes  belum  mampu  menjalankan  usaha-usaha  yang  perlu dikembangkan meskipun potensi untuk menghasilkan pendapatan masyarakat melalui BUMDes cukup  banyak.  Program  pendampingan  dan  pelatihan  perlu  dilakukan  sehingga  pengelola BUMDes memiliki pengetahuan dan sangat diharapkan agar BUMDes yang menggunakan Dana Desa dapat dikelola secara efektif dan efisien.
Gambar 4.3 Proses Penyampaian Materi Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2020
5.
Gambar 4.3 Kepala Desa memberikan Motivasi kepada Masyarakat Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2020
Kegiatan pengabdian yang didukung oleh Pejabat Kepala Desa beserta perangkat desa yang lain  memberikan  apresiasi  kepada  Dosen  dan  Mahasiswa  yang  telah  melaksanakan  kegiatan pengabdian dan harapan kedepannya agar kegiatan pengabdian dapat  dilakukan secara rutin. Masyarakat  Desa  Watusipi  membutuhkan  pendampingan  dalam  hal  peningkatan  manajemen pengelolaan BUMDes yang selama dua tahun tidak dijalankan secara maksimal oleh Pengurus BUMDes yang dudah dibentuk. Dalam kegiatan Sosialisasi Kepala Desa mengajak Pengurus BUMDes  untuk  bermitra  dengan  BUMDes  yang  ada  di  desa  tetangga  dan  juga  pemerintah daerah  sehingga  potensi  desa  dapat  dikembangkan  secara  bersama-sama.  Terkait  dengan pembagian hasil tergantung kesepakatan antara desa-desa yang melakukan usaha bersama.

## 5. SIMPULAN
Dari  seluruh  rangkaian  kegiatan  pengabdian  ini  melalui  seminar  dan  diskusi  membuka wawasan  baru  bagi  masyarakat  bahwa  dalam  pengelolaan  BUMDes  sangat  dibutuhkan pemahaman dan pengelolaan yang serius terkait tujuan didirikan BUMDes dan pemanfaatan potensi-potensi  desa  yang  dikelola  BUMDes  bersama  masyarakat  untuk  meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Watusipi yang berlokasi di desa Watusipi  Kecamatan  Ende  Utara  Kabupaten  Ende  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sudah terbentuk  oleh  kemauan  pemerintah  desa  bersama  masyarakat,  namun  karena  keterbatasan sumber saya manusia maka pengelolaan BUMDes tidak berjalan sesuai dengan harapan. Unit usaha  yang  sudah  dijalankan  adalah  pengelolaan  minyak  kelapa  murni  dan  jasa  pembayaran cicilan pegadaian dan pelayanan jasa. Dengan keterbatasan yang ada BUMDes Watusipi sudah menjalan usahanya dengan manajemen dan pengelolaan yang sederhana dan terbatas tanpa ada
pendampingan. Untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sistem manajemen dan pengelolaan yang baik dan penerapan strategi dan inovasi dalam  pemanfataan  potensi  desa.  BUMDes  Watusipi  perlu  pendampingan  terkait  sistem manajemen dan pengelolaan yakni manajemen pemasaran, manajemen distribusi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen distribusi serta manajemen keuangan.
Saran yang dapat penulis ajukan untuk kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya adalah pemerintah desa membangun komunikasi yang baik tentang waktu dan pelaksanaan kegiatan pengabdian sehingga kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau sosialisasi dapat dimanfaatkan sebenar-benarnya oleh masyarakat untuk mendapatkan penjelasan secara detail tentang  tujuan  dan  manfaat  pengeloaan  BUMDes  yang  baik  dalam  meningkatkan perekonomian desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrohman, Fuad Salam, A., Fitrianingsih, D., Riyanto, I., & Effiana Taufik, M. A. (2020). Manajemen Bisnis Bagi Pengelola BUMDes Kabupaten Pandeglang. Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (1), 30–35. https://doi.org/10.30656/ka.v3i1.2578
Andrews Kenneth R. (1985). Konsep Strategi Perusahaan . Erlangga.
Ihsan,  A.  N.  (2018).  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (  BUMDes  )  Gerbang Lentera  Sebagai  Penggerak  Desa  Wisata  Lerep. Journal  of  Politic  and  Government Studies , 7 (4), 11.
I. W.  Sutrisna,  “Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  Pembangunan Ekonomi  Di  Desa,” J.  Ilm.  Cakrawarti ,  vol.  3,  no.  2,  pp.  8–15,  2020,  doi: 10.47532/jic.v3i2.195.
J.  Jumaiyah,  W.  Wahidullah,  S.  H.  Solikhul  Hidayat,  L.  Mudiarti,  and  S.  Aliyah, “MANAJEMEN PENGELOLAAN BUMDes MANDIRI SEJAHTERA,”
SELAPARANG  J.  Pengabdi.  Masy.  Berkemajuan ,  3  (1),  p.  117,  2019,  doi: 10.31764/jpmb.v3i1.1042.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia No.  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan  dan  Pembubaran Badan Usaha MIlik Desa.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun 2015  tentang  Penidirian,  Pengurusan,  dan  Pengeloaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik Desa.
S. Hasan, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari,” J. Pengabdi. Kpd. Masy. , vol. 4, no. 1, pp. 21–30, 2020, (Online). Available: http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/26518 .

## Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-undang Nomor 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Y. P. Senjani, “Peran Sistem Manajemen pada Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa,” Kumawula J. Pengabdi. Kpd. Masy 2 (1), p. 23, 2019, doi:
10.24198/kumawula.v2i1.23698.