Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490

## Potensi Tax Avoidance terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas
Suparna Wijaya*, Aditya Setiawan 1,2) Politeknik Keuangan Negara STAN sprnwijaya@pknstan.ac.id , 2301190069.adityasetiawan@gmail.com *Penulis korespondensi Diajukan
: 3 Juli 2021
Disetujui
: 21 Juli 2021
Dipublikasikan  : 1 Agustus 2021

## ABSTRACT
Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  are  businesses  that  have  an  important  role  in encouraging  the  Indonesian  economy,  so  the  government  provides  tax  facilities  by  issuing Government Regulation No. 46 of 2013 as has been replaced by Government Regulation No. 23 of 2018. Government Regulation No. 23 of 2018 excludes corporate taxpayers in the form of CV and firms that provide services in connection with independent work, while Limited Liability Companies do  not.  This  study  aims  to  explain  the  potential  for  tax  avoidance  in  Government  Regulation Number  23  of  2018  that  can  be  carried  out  by  Limited  Liability  Company  taxpayers  regarding income  related  to  independent  work,  as  well  as  the  impact  and  solutions  of  such  tax  avoidance actions. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study indicate that taxpayers who will establish a business entity with the type of business related to independent work, can choose to establish a Limited Liability Company compared to a CV or firm, so that they can use the relatively lower rate of Government Regulation Number 23 of 2018. This of course has an impact on reducing tax revenues, so the  Directorate General of Taxes needs to minimize  the potential for tax avoidance through education, supervision, and regulatory improvements.
Keywords : bunching, income tax, SME’s

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mempunyai  peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha  Kecil  dan  Menengah,  UMKM  memberikan  kontribusi  sekitar  57%  sampai  dengan  58% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012 sampai dengan 2018.
Gambar 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2012 s.d. 2018 Sumber: Diolah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490
Selain  itu,  UMKM  juga  merupakan  sektor  usaha  terbesar  di  Indonesia  dengan  proporsi sebesar  99,99%  dari  total  keseluruhan  pelaku  usaha,  sehingga  UMKM  mempunyai  peran  yang sangat  penting  dalam  penyerapan  tenaga  kerja.  UMKM  juga  telah  terbukti  mampu  untuk menunjukkan  eksistensinya  dalam  perekonomian  Indonesia  dibandingkan  dengan  perusahaan- perusahaan  besar  pada  saat  terjadi  krisis  moneter  pada  tahun  1998 ( Profil  Bisnis  Usaha  Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) , 2015) .
Sebagaimana  kegiatan  usaha  pada  umumnya,  pelaku  UMKM  juga  harus  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  mulai  dari  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak,  menghitung  pajak, menyetor  pajak,  dan  melaporkan  pajaknya.  Menurut  Soemitro  (1979, dikutip  dalam Mustaqiem, 2014 ),  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  negara  berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan) tanpa  memperoleh  timbal  balik  (kontra  prestasi)  secara  langsung,  yang  digunakan  oleh  negara untuk pengeluaran umum maupun sebagai pencegah atau pendorong tujuan lain. Pendapat serupa juga  dijelaskan  oleh  Adriani  (2012, dikutip  dalam Widyana,  2018 ).  Sedangkan  Soemahamidjaja (1993, dikutip dalam Widyana, 2018 ), pajak merupakan iuran wajib berbentuk uang ataupun barang yang  dipungut  penguasa  dengan  berdasar  pada  norma-norma  hukum,  untuk  menutup  biaya produksi barang maupun jasa guna mencapai kesejahteraan umum.
Di  Indonesia,  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  paling  utama  dalam struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Dari  tahun  ke  tahun,  persentase penerimaan pajak terhadap total pendapatan dalam APBN terus mengalami peningkatan. Terhitung sejak  tahun  2015  hingga  2019,  persentase  penerimaan  dari  sektor  perpajakan  terhadap  total keseluruhan  penerimaan  negara  terus  tumbuh  dari  69,2%  sampai  dengan  82,5%  ( Anwar  et  al., 2019 ).  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  bagi keberlangsungan  negara.  Dari  berbagai  jenis  pajak,  Pajak  Penghasilan  menjadi  salah  satu  jenis pajak  yang  paling  banyak  diterapkan  di  berbagai  negara,  salah  satunya  adalah  Indonesia ( Darussalam et al., 2020 ).
Gambar 2. Persentase Penerimaan Pajak terhadap Total Penerimaan tahun 2015 s.d. 2019 Sumber: Diolah dari Anwar et al. (2019)
Ketentuan perpajakan bagi pelaku UMKM dengan peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi  Rp4.800.000.000  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Akan  tetapi, kepatuhan  pelaku  UMKM dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dinilai  masih  rendah.  Hal ini dibuktikan dengan kontribusi pajak sektor UMKM pada tahun 2016 yang hanya sebesar 0.33% dari  total  penerimaan  pajak  ( Anwar  et  al.,  2019 ).  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  1  Juli  2018 pemerintah mencabut dan menggantikan peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PP 23 tahun 2018. Perubahan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490
yang paling menarik adalah turunnya  tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dari jumlah penghasilan bruto.
Namun, disamping perubahan tarif pajak juga terdapat perbedaan-perbedaan lain antara PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018. Beberapa perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan adanya tax  avoidance atau  penghindaran  pajak  oleh  wajib  pajak.  Penelitian Lingga  (2006) menjelaskan bahwa setiap bentuk usaha mempunyai beban pajak penghasilan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya perencanaan pajak ( tax planning ) untuk memilih bentuk badan  usaha  guna  meminimalkan  beban  pajak  yang  harus  ditanggung. Tax  planning menurut Larking  (2005,  dikutip  dalam Slamet,  2007 )  dapat  dipersamakan  dengan tax  mitigation (pengurangan  pajak),  yaitu  usaha  wajib  pajak  untuk  meminimalkan  beban  pajak  yang  harus dibayar.  Selain  itu,  Zain  (2005,  dikutip  dalam Slamet,  2007 )  menambahkan  adanya  proses mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan perpajakan. Upaya tax planning sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilakukan oleh wajib pajak secara legal ( tax avoidance ) maupun ilegal ( tax evasion ). Tax avoidance sendiri merupakan bentuk penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada dengan memanfaatkan lubang-lubang atau celah-celah dalam undang-undang perpajakan ( Mangoting,  1999 ; Darussalam,  2017 ).  Lumbantoruan  (1996,  dikutip  dalam Slamet,  2007 ) menambahkan bahwa tax avoidance merupakan cara yang legal dan tidak perlu merasa berdosa. Sementara,  Suandy  (2003,  dikutip  dalam Slamet,  2007 )  memberikan  istilah tax  avoidance merupakan tax affairs (rekayasa perpajakan).
Sedangkan pengelakan pajak atau tax evasion adalah suatu skema meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (ilegal), seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian  pendapatannya  atau  dengan  memperbesar  biaya  secara  fiktif  ( Darussalam,  2017 ). Lumbantoruan  (1996,  dikutip  dalam Mangoting,  1999 )  juga  mengemukakan  hal  yang  sama. Selanjutnya, Arnold  (2016) menjelaskan tax  evasion juga  bisa  dilakukan  dengan  tidak mengungkapkan  kekayaannya  ( nondisclosure )  yang  sesungguhnya,  serta  melalui  tindakan penipuan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  ( willful  deceit ).  Oleh  karena  itu,  tindakan  tersebut merupakan  tindakan  melanggar  hukum  yang  dilarang  dan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana Vanistendael (1997, dikutip dalam Slamet, 2007 ). Hasil penelitian Wijaya & Arumningtias (2021) menjelaskan bahwa salah satu potensi tax avoidance yang  dapat  terjadi  adalah  upaya profit  shifting atau  pengalihan  penghasilan  karena  di dalam PP 23 tahun 2018 tidak ada klausul “satu tahun komersial” bagi wajib pajak badan, sehingga wajib pajak badan yang baru didirikan dapat langsung menggunakan tarif sesuai PP 23 tahun 2018. Upaya profit  shifting dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dengan  mendirikan  badan  baru  apabila peredaran brutonya telah mendekati Rp4.800.000.000 atau jangka waktu penggunaan PP 23 tahun 2018  telah  berakhir  dan  mengalihkan  penghasilannya  kepada  badan  baru  tersebut.  Dengan demikian,  wajib  pajak  tersebut  tidak  akan  dikenai  pajak  penghasilan  dengan  tarif  umum  pajak penghasilan badan sebesar 25%, melainkan tetap dikenakan tarif sesuai PP 23 tahun 2018. Upaya ini juga dikenal dengan istilah bunching.
Selain potensi yang telah dijelaskan sebelumnya,  terdapat potensi tax avoidance lainnya yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini,  yaitu  mengenai  pengecualian  wajib  pajak  yang  dapat menggunakan PP 23 tahun 2018. Dalam PP 23 tahun 2018, disebutkan bahwa  wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto meliputi wajib pajak orang pribadi,  koperasi,  Persekutuan  Komanditer  (CV),  firma,  dan  Perseroan  Terbatas  (PT)  dengan peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp4.800.000.000  dalam  satu  tahun.  Kemudian,  pada  pasal berikutnya dijelaskan mengenai pengecualian atas wajib pajak tersebut. Salah satu pengecualiannya adalah wajib pajak CV atau firma yang memperoleh penghasilan dari penyerahan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Namun, pasal tersebut tidak menyebutkan PT sebagai wajib pajak yang dikecualikan. Artinya, wajib pajak UMKM yang menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan bentuk usaha PT dapat menggunakan tarif sebesar 0,5%, sedangkan bagi wajib pajak yang berbentuk CV atau firma harus menggunakan tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 25%.
PT  menurut  Purwosutjipto  (1982,  dikutip  dalam Barkatullah,  2017 ),  Perseroan  Terbatas (PT)  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  “perseroan”  dan  “terbatas”.  Perseroan  mempunyai  arti  bahwa struktur  modal  PT  terdiri  dari  sero  atau  saham,  sedangkan  terbatas  merujuk  pada  terbatasnya
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490
lingkup  tanggung  jawab  pemegang  saham,  yakni  hanya  sebatas  pada  besarnya  modal  yang disetorkan  ke  dalam  perusahaan.  Selanjutnya,  Widjaya  (  n.d.,  dikutip  dalam Nurnaningsih  & Solihin,  2020 ) berpendapat  bahwa  PT  adalah  persekutuan  berbadan  hukum  yang  merupakan kumpulan modal atau saham, kekayaannya terbagi atas para perseronya, tanggung jawab pemegang saham  yang  terbatas  dan  terpisah  dengan  tanggung  jawab  pengurus  atau  direksi,  mempunyai komisaris  yang  merangkap  sebagai  pengawas,  serta  adanya  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sementara Suparji (2015) menyebutkan bahwa PT mempunyai  beberapa  unsur,  yaitu  kekayaan  terpisah,  adanya  tujuan  tertentu,  mempunyai kepentingan sendiri dan organisasinya teratur.
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap potensi terjadinya tax avoidance bagi wajib pajak sektor UMKM yang menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu dengan lebih memilih untuk mendirikan PT dibanding CV atau firma, sehingga dapat menggunakan tarif pajak penghasilan final PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5%  yang  relatif  lebih  rendah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  potensi tax avoidance PP 23 tahun 2018 yang dapat dilakukan oleh wajib pajak PT serta dampak dan solusi dari tindakan tax avoidance tersebut.

## STUDI LITERATUR
Penelitian Lingga (2006) menjelaskan bahwa setiap bentuk usaha mempunyai beban pajak penghasilan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya perencanaan pajak ( tax planning )  untuk  memilih  bentuk  badan  usaha  guna  meminimalkan  beban  pajak  yang  harus ditanggung.  Penelitian  tersebut  dilakukan  terhadap  tiga  alternatif  pilihan  bentuk  usaha  yang meliputi  usaha  perorangan,  persekutuan  (CV),  dan  Perseroan  Terbatas  (PT).  Berdasarkan  hasil penelitiannya, bentuk usaha yang paling tepat untuk dapat meminimalkan beban pajak penghasilan adalah CV. Keuntungan dari bentuk usaha CV antara lain karena tarif pajak yang lebih rendah serta terhindar dari pajak berganda atas laba dan dividen.
Berdasarkan  hasil  penelitiannya, Mangoting  (1999) menyimpulkan  bahwa tax  planning merupakan  langkah  yang  penting  untuk  meminimalkan  beban  pajak.  Dengan  beban  pajak  yang lebih kecil, akan ada aliran kas ( cash flow) yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Proses tax  planning sendiri  dapat  dilakukan  dengan  memahami  formula  umum  dari tax  planning . Selanjutnya, formula tersebut dianalisis dan dilakukan upaya tax planning dengan memanfaatkan celah  undang-undang  ( loopholes )  pada  item-item  tertentu  untuk  memperoleh  beban  pajak  yang lebih kecil. Beberapa upaya tax planning yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak serta meningkatkan besarnya beban-beban fiskal.
Sementara  itu, Wijaya  dan  Arumningtias  (2021) menjelaskan  bahwa  perubahan  PP  46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 menimbulkan berbagai perbedaan yang dapat menimbulkan adanya potensi tax avoidance . Potensi tax avoidance yang dapat terjadi adalah upaya profit shifting supaya tidak termasuk ke dalam jenis penghasilan yang dikenakan PP 23 tahun 2018. Profit shifting juga  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak  badan  apabila  peredaran  brutonya  mendekati Rp4.800.000.000 atau pada saat batasan jangka waktu penggunaan PP 23 tahun 2018 telah berakhir, yaitu  dengan  mendirikan  badan  baru  supaya  dapat  tetap  menggunakan  tarif  PP  23  tahun  2018 tersebut.

## METODE
Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode  studi  kepustakaan  dan  metode  wawancara.  Penulis  mengumpulkan  data  dan  informasi utama  dari  peraturan  perundang-undangan  terkait  beserta  aturan  pelaksanaannya.  Selain  itu, informasi juga diperoleh dari beberapa literatur lain seperti buku, jurnal, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan wawancara menggunakan narasumber yang  mempunyai  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  bidang  perpajakan,  yaitu  NR,  seorang pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak,  serta  Ibu  Hanik  Susilawati  Muamarah  dan  Bapak  Benny Setiawan yang merupakan dosen Politeknik Keuangan Negara STAN.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490

## HASIL
Untuk menjawab berbagai penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan berbagai data. Yang dimulai  dari  data  sekunder  yang  berasal  dari  ketentuan  perpajakan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  yang  telah  diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018. Terkait  dengan  ketentuan  perpajakan  tersebut,  diketahui  bahwa  dari  penelitian  terdahulu,  bahwa untuk  meminimalkan  beban  pajak, Mangoting  (1999) menjelaskan  bahwa  perusahaan  dapat melakukan tax  planning.  Tax  planning yang  dapat  dilakukan,  menurut  penelitian Lingga  (2006) bisa  dimulai  dari  bentuk  badan  usaha  itu  sendiri.  Terkait tax  planning yang  dilakukan  dengan bentuk  badan  usaha  ternyata  terdapat  dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018, dimana terdapat perbedaan terhadap penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu  untuk  CV  dan  Firma  tidak  diperkenankan.  Sementara  itu,  untuk  bentuk  Perseoan  Terbatas tidak dilarang terhadap penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan bebas. Data sekunder juga diperoleh  dari  hasil  penelitian Wijaya  dan  Arumningtias  (2021) yang  menjelaskan  bahwa perubahan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 menimbulkan berbagai perbedaan  yang dapat  menimbulkan  adanya  potensi tax  avoidance. Namun  demikian,  penelitian Wijaya  dan Arumningtias  (2021) baru  membahas  ketentuan  terkait  wajib  pajak  baru  yang  boleh  langsung menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sehingga penelitian terkait penggunaan bentuk usaha Perseroan Terbatas yang dapat menjadikan potensi tax avoidance belum pernah dilakukan.
Untuk membahas berbagai tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan data primer yang berasal dari narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak dan dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN.  Selanjutnya  dari  data  sekunder  dan  primer  yang  telah  dikumpulkan,  maka  peneliti  akan menggunakan triangulasi untuk merangkai pembahasan, sehingga diperoleh gambaran yang bisa menjelaskan tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN
Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mencabut PP 46 tahun 2013 dan menggantikannya dengan PP 23 tahun 2018 untuk mengubah ketentuan perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran  bruto  tertentu.  Perubahan  ketentuan  tersebut  bertujuan  untuk  mendorong  masyarakat supaya  lebih  berperan  serta  dalam  kegiatan  ekonomi  formal,  yakni  dengan  cara  memberikan kemudahan  dan  keadilan  kepada  masyarakat,  dalam  hal  ini  adalah  wajib  pajak.  Menurut  ketiga narasumber, kebijakan tersebut dilatarbelakangi dengan tarif pajak PP 46 tahun 2013 sebesar 1% dari penghasilan bruto yang dianggap terlalu tinggi bagi wajib pajak, sehingga diturunkan menjadi 0,5% dari penghasilan bruto dengan PP 23 tahun 2018. Dengan tarif yang lebih rendah, diharapkan kepatuhan  dan  kontribusi  wajib  pajak  semakin  meningkat.  Selanjutnya,  Bapak  Benny menambahkan  bahwa  penurunan  tarif  pajak  tersebut  juga  berisiko  menyebabkan  penurunan penerimaan  pajak  dari  wajib  pajak  yang  sebelumnya  telah  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Akan tetapi, risiko tersebut dapat diatasi melalui pengalihan ke jenis pajak atau wajib pajak yang lain.  Contohnya  adalah  peningkatan  penerimaan  PPN  seiring  dengan  peningkatan  konsumsi masyarakat, meningkatnya penerimaan pajak daerah seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran, serta bertambahnya jumlah wajib pajak PP 23 tahun 2018 yang turut memberikan kontribusinya karena adanya penurunan tarif pajak.
Perubahan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 menimbulkan adanya perubahan ketentuan  perpajakan  yang  ada.  Menurut  ketiga  narasumber,  perubahan  yang  paling  mencolok adalah penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dari penghasilan bruto. Selain itu, terdapat pula perubahan mengenai wajib pajak PP 23 tahun 2018 dengan batasan jangka waktu penggunaannya, serta adanya perubahan objek pajak PP 23 tahun 2018 dan pengecualiannya. Adapun untuk CV dan Firma  dapat  menggunakan  ketentuan  ini  empat  tahun  sejak  tahun  2018  atau  sejak  perusahaan didirikan. Sedangkan untuk Perseroan Terbatas hanya dapat menggunakan ketentuan ini tiga tahun sejak tahun 2018 atau sejak perusahaan didirikan. Di samping itu, Ibu Hanik menambahkan bahwa terdapat pula perubahan mengenai ketentuan penggunaan PP 23 tahun 2018 yang bersifat opsional.
Perubahan-perubahan tersebut secara umum memberikan dampak positif bagi wajib pajak. Ketiga  narasumber  berpendapat  bahwa  perubahan  tarif  pajak  dari  1%  menjadi  0,5%  dari penghasilan  bruto  akan  meminimalkan  beban  pajak  yang  harus  ditanggung  oleh  wajib  pajak,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490
sehingga  wajib  pajak  diharapkan  akan  lebih  tertarik  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Selanjutnya,  menurut  pendapat  Ibu  Hanik,  adanya  jangka  waktu  penggunaan  PP  23  tahun  2018 akan  memaksa  wajib  pajak  untuk  kembali  menggunakan  tarif  umum  pajak  penghasilan  setelah jangka  waktu  penggunaannya  berakhir,  dimana  wajib  pajak  yang  melakukan  kegiatan  usaha diwajibkan  untuk  melaksanakan  pembukuan.  Hal  tersebut  secara  implisit  berperan  dalam memberikan  edukasi  kepada  wajib  pajak  bahwa  pembukuan  merupakan  hal  yang  penting  bagi wajib  pajak,  sehingga  wajib  pajak  diharuskan  untuk  belajar  mengenai  penyusunan  laporan keuangan  yang  akan  bermanfaat  untuk  wajib  pajak  itu  sendiri.  Selain  itu,  Ibu  Hanik  juga menjelaskan  bahwa  ketentuan  penggunaan  PP  23  tahun  2018  yang  bersifat  opsional  juga memberikan  dampak  positif,  yaitu  berupa  keadilan  bagi  wajib  pajak.  Sebelumnya,  PP  46  tahun 2013 mengharuskan seluruh wajib pajaknya untuk menggunakan tarif sebesar 1% dari penghasilan bruto. Namun, terdapat beberapa wajib pajak yang keberatan dengan tarif yang dikalikan langsung dari  penghasilan  bruto  (omzet)  tersebut  karena  keuntungan  yang  diperoleh  sangat  kecil  jika dibandingkan dengan omzetnya. Dengan diberlakukannya PP 23 tahun 2018 yang penggunaannya bersifat opsional, wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan tarif sesuai dengan PP 23 tahun 2018  maupun  menggunakan  tarif  umum  pajak  penghasilan,  sehingga  wajib  pajak  dapat menanggung beban pajak yang lebih kecil.

## Potensi Tax Avoidance PP 23 tahun 2018 oleh Wajib Pajak PT
Meskipun  perubahan  ketentuan  perpajakan  yang  terjadi  akibat  diberlakukannya  PP  23 tahun  2018  secara  umum  memberikan  dampak  positif,  hal  tersebut  juga  menimbulkan  dampak negatif,  khususnya  bagi  penerimaan  negara.  Dampak  negatif  tersebut  berupa  potensi  terjadinya tindakan tax avoidance oleh wajib pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penelitian Wijaya & Arumningtias  (2021) ,  salah  satu  potensi tax  avoidance yang  dapat  terjadi  adalah  upaya profit shifting atau  pengalihan  penghasilan  karena  di  dalam  PP  23  tahun  2018  tidak  ada  klausul  “satu tahun komersial” bagi wajib pajak badan, sehingga wajib pajak badan yang baru didirikan dapat langsung menggunakan tarif sesuai PP 23 tahun 2018. Upaya profit shifting dapat dilakukan oleh wajib  pajak  dengan  mendirikan  badan  baru  apabila  peredaran  brutonya  telah  mendekati Rp4.800.000.000 dan mengalihkan penghasilannya kepada badan baru tersebut. Dengan demikian wajib pajak tidak akan dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif umum Pajak Penghasilan, melainkan tetap dikenakan tarif sesuai PP 23 tahun 2018 yang tarif pajaknya relatif lebih rendah. Upaya profit shifting tersebut  juga  dapat  terjadi  dalam  hal  jangka  waktu  penggunaan  PP  23  tahun  2018  oleh wajib pajak telah berakhir.
Selain  itu,  terdapat  potensi  tindakan tax  avoidance lain  yang  dapat  terjadi,  yaitu  terkait dengan  ketentuan  pengecualian  wajib  pajaknya.  Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  PP  23  tahun  2018, disebutkan  bahwa  wajib  pajak  yang  dikenai  Pajak  Penghasilan  final  dengan  tarif  0,5%  dari peredaran bruto meliputi wajib pajak orang pribadi, koperasi, CV, firma, dan PT dengan peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi Rp4.800.000.000. Kemudian, pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan mengenai pengecualian atas wajib pajak tersebut. Salah satu pengecualiannya adalah wajib pajak CV atau firma yang memperoleh penghasilan dari penyerahan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menyebutkan PT  sebagai  wajib pajak  yang dikecualikan dari  penggunaan  PP  23  tahun  2018.  Artinya,  wajib  pajak  berbentuk  PT  yang  menyerahkan  jasa sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas  dapat  menggunakan  tarif  PP  23  tahun  2018  sebesar  0,5%, sedangkan bagi wajib pajak yang berbentuk CV atau firma harus menggunakan tarif umum pajak penghasilan  sebesar  25%.  Hal  tersebut  tentunya  menjadi  suatu  celah  bagi  wajib  pajak  untuk melakukan tindakan tax avoidance untuk dapat menggunakan tarif yang relatif lebih rendah. Berdasarkan pendapat dari ketiga narasumber, tindakan tax avoidance yang dapat terjadi karena adanya celah dalam pengecualian wajib pajak PP 23 tahun 2018 tersebut berupa pemilihan bentuk  usaha.  Wajib  pajak  yang  bergerak  dalam  penyerahan  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan bebas yang berniat untuk mendirikan badan usaha akan memperkirakan terlebih dahulu besarnya omzet  (penghasilan  bruto)  dan  keuntungan  yang  akan  diperolehnya.  Apabila  wajib  pajak memperoleh  persentase  keuntungan  yang  cukup  besar  dari  nilai  omzetnya,  artinya  wajib  pajak tersebut akan merasa bahwa tarif PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto merupakan tarif  yang  cukup  ringan.  Akibatnya,  wajib  pajak  akan  berupaya  untuk  dapat  menggunakan  tarif
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490
tersebut  supaya  beban  pajak  yang  ditanggungnya  menjadi  lebih  kecil.  Upaya  tersebut  dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memilih untuk mendirikan PT dibandingkan dengan CV atau firma. Dengan mendirikan PT, wajib pajak dapat menggunakan PP 23 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto, sedangkan jika mendirikan CV atau firma harus menggunakan tarif umum pajak penghasilan  badan  karena  CV  dan  firma  yang  menyerahkan  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan bebas merupakan salah satu wajib pajak yang dikecualikan dari penggunaan PP 23 tahun 2018.
Selanjutnya,  dalam  perkembangan  terbaru  telah  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan  usaha  bagi  masyarakat.  Namun,  Bapak  NR  dan  Bapak  Benny  menganggap  bahwa diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja juga berdampak pada potensi tax avoidance PP 23 oleh wajib  pajak  PT  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Salah  satu  topik  yang  dibahas  dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah  perubahan  beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang Perseroan  Terbatas.  Salah  satu  perubahannya  yaitu  mengenai  ketentuan  pendirian  PT  yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sebelumnya, suatu PT yang memenuhi kriteria UMK harus didirikan oleh dua orang atau lebih menggunakan akta notaris. Namun, pada Undang- Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa PT yang memenuhi kriteria UMK tersebut dapat didirikan oleh  satu  orang  menggunakan  surat  pernyataan  pendirian.  Perubahan  tersebut  tentunya  akan mempermudah  pendirian  PT  bagi  pengusaha  sektor  UMK.  Dengan  kemudahan  tersebut,  maka potensi  terjadinya  tindakan tax  avoidance oleh  wajib  pajak  yang  akan  mendirikan  badan  usaha menjadi semakin besar, karena pendirian PT yang memenuhi kriteria UMK menjadi lebih mudah dibandingkan dengan pendirian CV atau firma.
Meskipun  demikian,  tindakan tax  avoidance pada  dasarnya  kembali  kepada  niat  wajib pajak  yang bersangkutan,  apakah berniat untuk memberikan  kontribusi  kepada  negara atau akan menggunakan celah yang ada di dalam ketentuan perpajakan. Menurut Bapak NR dan Ibu Hanik, wajib pajak PP 23 tahun 2018 sendiri sebenarnya tidak terlalu berpotensi untuk melakukan tindakan tax avoidance karena rata-rata pengetahuan perpajakan yang dimilikinya cukup rendah, sehingga wajib pajak  kurang mengetahui celah-celah  yang  ada di dalam PP 23 tahun 2018. Namun, tidak sedikit  pula  wajib  pajak  PP  23  tahun  2018  yang  memiliki  pengetahuan  perpajakan  yang  cukup memadai.  Bapak  Benny  berpendapat  bahwa  sebagian  dari  wajib  pajak  tersebut  mungkin  telah memiliki  pengetahuan  perpajakan  yang  memadai,  tetapi  tidak  disertai  dengan  kesadaran  dan kepatuhan  pajak  yang  tinggi,  sehingga  wajib  pajak  tersebut  berpotensi  melakukan  tindakan tax avoidance untuk  meminimalkan  beban  pajaknya.  Selain  itu,  Bapak  NR  menambahkan  bahwa potensi tindakan tax avoidance juga dapat disebabkan dengan adanya wajib pajak PP 23 tahun 2018 yang  menggunakan  jasa  konsultan  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Konsultan pajak  yang  mempunyai  pengetahuan  perpajakan  yang  memadai  dapat  dimanfaatkan  oleh  wajib pajak untuk melakukan tindakan tax avoidance demi meminimalkan beban pajaknya. Berdasarkan penjelasan  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  meskipun  rata-rata  pengetahuan  perpajakan wajib  pajak  PP  23  tahun  2018  masih  cukup  rendah,  hal  tersebut  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya tindakan tax avoidance oleh wajib pajak.

## Dampak Tax Avoidance PP 23 tahun 2018 oleh Wajib Pajak PT
Celah yang ada di dalam PP 23 tahun 2018 terkait dengan pengecualian CV dan firma yang menyerahkan  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas  untuk  menggunakan  PP  23  tahun  2018 dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan tax avoidance . Wajib pajak akan memilih untuk mendirikan badan dengan bentuk PT dibandingkan dengan CV atau firma karena dapat menggunakan PP 23 tahun 2018 dengan tarif pajak yang relatif lebih rendah, sehingga beban pajak  yang  ditanggungnya  menjadi  lebih  kecil.  Dari  sudut  pandang  wajib  pajak,  hal  tersebut merupakan  suatu  keuntungan.  Namun,  dari  sudut  pandang  DJP,  hal  tersebut  merupakan  suatu kerugian. Wajib pajak badan yang seharusnya dapat dikenakan tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak justru menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Akibatnya, terdapat potensi pajak yang hilang sehingga penerimaan pajak berkurang.
Meskipun  demikian,  Bapak  NR  menyatakan  bahwa  tindakan tax  avoidance tersebut merupakan  salah  satu  langkah  wajib  pajak  untuk  meminimalisasi  pengeluaran  pajaknya  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490
dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang ada di dalam PP 23 tahun 2018, bukan dengan melanggar peraturan tersebut. Selama tidak ada peraturan yang membatasi tindakan tax avoidance , maka  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  yang  legal.  Oleh  karena  itu,  meskipun  tindakan tax avoidance tersebut  menyebabkan  berkurangnya  penerimaan  pajak,  tindakan  tersebut  tidak  dapat ditindaklanjuti  dengan  upaya  hukum  oleh  DJP.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  DJP  untuk mengatasi hal tersebut terbatas pada upaya penggalian potensi pada sektor lainnya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Benny, yaitu bahwa terhadap suatu tindakan tax avoidance , DJP tidak dapat  melakukan  upaya  hukum,  melainkan  hanya  dapat  melakukan  upaya  pencegahan  dan pengawasan.
Mengingat tindakan tax avoidance terhadap PP 23 tahun 2018 oleh wajib pajak PT tersebut berakibat  pada  berkurangnya  penerimaan  pajak,  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  DJP  perlu memperhatikan hal tersebut. Celah-celah yang ada dalam PP 23 tahun 2018 perlu untuk diperbaiki supaya  potensi  terjadinya  tindakan tax  avoidance dapat  diminimalisasi.  Menurut  ketiga narasumber, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh DJP untuk meminimalisasi adanya potensi tax avoidance terhadap PP 23 tahun 2018 tersebut antara lain:

## Edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak
Berdasarkan pendapat Bapak Benny, DJP sebaiknya melakukan edukasi atau penyuluhan kepada  masyarakat,  khususnya  kepada  wajib  pajak  PP  23  tahun  2018.  Tujuannya  adalah  untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai ketentuan yang terdapat di dalam PP 23 tahun 2018. Edukasi atau penyuluhan tersebut merupakan hal yang sangat penting, karena dengan pengetahuan yang dimilikinya, wajib pajak dapat mempunyai kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi, sehingga potensi terjadinya tindakan tax avoidance menjadi lebih kecil.

## Pengawasan wajib pajak
Pengetahuan  yang  diperoleh  wajib  pajak  dari  proses  edukasi  dan  penyuluhan  oleh  DJP terkadang  tidak  disertai  dengan  meningkatnya  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Mereka  justru  menggunakan  pengetahuan  tersebut  untuk mencari celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, salah satunya seperti celah di dalam PP 23  tahun  2018  terkait  pengecualian  wajib  pajaknya  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya. Dalam kasus tersebut, maka wajib pajak berpotensi untuk melakukan tindakan tax avoidance . Oleh karena  itu,  Bapak  Benny  berpendapat  bahwa  DJP  perlu  untuk  meningkatkan  mekanisme pengawasan terhadap tindakan-tindakan  wajib pajak supaya dapat meminimalisasi terjadinya tax avoidance terhadap  PP  23  tahun  2018  tersebut,  khususnya  terhadap  wajib  pajak  PT  yang menggunakan PP 23 tahun 2018. Dalam peningkatan mekanisme pengawasan tersebut, Ibu Hanik menambahkan bahwa diperlukan pula adanya komunikasi yang baik dengan unit atau pihak yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak untuk mengetahui tindakan tax avoidance terhadap PP 23 tahun 2018 yang terjadi di lapangan.

## Evaluasi dan perbaikan regulasi
Menurut  Ibu  Hanik,  upaya  selanjutnya  yang  dapat  dilakukan  oleh  DJP  untuk meminimalisasi potensi tax avoidance adalah dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Berdasarkan basis data yang dimilikinya, DJP dapat melihat perkembangan jumlah wajib  pajak  PT  yang  menggunakan  PP  23  tahun  2018  pada  saat  sebelum  dan  setelah diberlakukannya ketentuan tersebut. DJP juga dapat melakukan sampling terhadap wajib pajak PT yang menggunakan PP 23 tahun 2018 untuk mengetahui alasan pendirian PT, apakah untuk tujuan tax avoidance atau tujuan lain.
Selanjutnya,  DJP  dapat  melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  PP  23  tahun  2018 menggunakan data dan informasi yang telah diperoleh. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PP 23 tahun 2018 masih berjalan efektif, maka pelaksanaan ketentuan tersebut dapat tetap dilanjutkan. Namun, apabila hasilnya tidak efektif, artinya ketentuan tersebut perlu dilakukan perbaikan  dan  penyempurnaan  supaya  celah  bagi  wajib  pajak  untuk  melakukan  tindakan tax avoidance semakin kecil.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490
Apabila  diperlukan  perbaikan  dan  penyempurnaan  ketentuan  dalam  PP  23  tahun  2018, maka  harus  dilakukan  pembahasan  yang  mendalam  dalam  penyusunan  peraturan  yang  baru tersebut. Bapak NR memberikan pendapat bahwa penyusunan peraturan dapat dilakukan dengan melakukan  kerja  sama  antar  kementerian.  Dengan  kerja  sama  antar  kementerian,  diharapkan peraturan dapat saling menguatkan dari berbagai sisi, termasuk salah satunya dari sisi perpajakan yaitu  potensi  terjadinya tax  avoidance .  Sebagai  contoh,  diberlakukannya  Undang-Undang  Cipta Kerja  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  masyarakat  melakukan  usaha,  justru  memperbesar celah tax  avoidance PP  23  tahun  2018  oleh  wajib  pajak  PT.  Oleh  karena  itu,  kerja  sama  antar pemerintah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan PP 23 tahun 2018 merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisasi potensi terjadinya tax avoidance.

## KESIMPULAN
Dengan  berlakukannya  PP  23  tahun  2018  untuk  menggantikan  PP  46  tahun  2013 menyebabkan  adanya  beberapa  perubahan  ketentuan  bagi  wajib  pajaknya.  Sebagian  dari perubahan-perubahan tersebut berdampak pada timbulnya celah bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan tax  avoidance .  Salah  satu  celah  yang  dimaksud  adalah  tidak  adanya  pengecualian  bagi wajib pajak badan berbentuk PT yang menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas untuk menggunakan  PP  23  tahun  2018,  melainkan  hanya  CV  dan  firma.  Celah  tersebut  dapat dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  yang  akan  mendirikan  badan  usaha  dengan  lebih  memilih mendirikan PT dibandingkan dengan CV atau firma supaya dapat menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 yang relatif lebih rendah. Meskipun jika dilihat dari sisi wajib pajak PP 23 tahun 2018, potensi terjadinya  tindakan tax  avoidance tersebut  tidak  terlalu  besar,  hal  tersebut  tetap  perlu  menjadi perhatian bagi DJP, karena tindakan tax avoidance berakibat pada berkurangnya penerimaan pajak. Oleh  karena  itu,  DJP  perlu  melakukan  upaya-upaya  untuk  meminimalisasi  potensi  terjadinya tindakan tax  avoidance tersebut.  Beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan melakukan  edukasi  kepada  wajib  pajak  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  pajak, meningkatkan  mekanisme  pengawasan  terhadap  tindakan-tindakan  wajib  pajak  yang  berpotensi melakukan tax  avoidance ,  serta  melakukan  perbaikan  dan  penyempurnaan  PP  23  tahun  2018 apabila pelaksanaannya kurang efektif.

## REFERENSI
Anwar, A. A., Bawadi, Hastiwi, H., Mahayasa, R. S., Hasibuan, M. A. Y., Zalasyani, F., Purnomo,
D. D., Avian, Y. B., & Ciptadi, A. M. (2019). Workshop UMKM Patriot Untuk Negeri . Arnold, B. J. (2016). International Tax Primer: Third Edition . Kluwer Law International B.V. Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Perseroan di Indonesia . Nusa Media. Darussalam. (2017). Perencanaan Pajak: Ini Beda Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion . https://news.ddtc.co.id/perencanaan-pajak-ini-beda-tax-planning-tax-avoidance-dan-tax- evasion-9750
Darussalam, D. (2020). Siapa Saja yang Seharusnya Menjadi Subjek Pajak . https://news.ddtc.co.id/siapa-saja-yang-seharusnya-menjadi-subjek-pajak-18836
Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2020). Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan . DDTC. Lingga,  I.  S.  (2006).  Analisis  Pemilihan  Bentuk  Usaha  yang  Tepat:  Suatu  Upaya  dalam Meminimalkan  Beban  Pajak  Penghasilan. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , V (2),  37–46. https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v5i2.278
Mangoting, Y. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak.
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 1 (1), 43–53. https://doi.org/10.9744/jak.1.1.pp.43-53 Mustaqiem,  M.  (2014). Perpajakan dalam  Konteks  Teori  dan  Hukum  Pajak di  Indonesia .  Buku Litera Yogyakarta.
Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020). Badan hukum perseroan ditinjau menurut Undang-Undang Perseroan  Terbatas  (UUPT)  dan  Nieuw  Burgerlijk  Wetboek  (NBW)  di  era  bisnis  digital. Syntax Idea , 2 (4), 111–124. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i4.197 Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) . (2015). Bank Indonesia.
Republik  Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Sekretariat Negara.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490
Republik  Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  (2013). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  tahun  2013 tentang  Pajak  Penghasilan atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  (2018). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2018 tentang  Pajak  Penghasilan atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara. Slamet, I. (2007). Tax planning, tax avoidance, dan tax evasion di mata perpajakan Indonesia . 8– 10. Suparji, S. (2015). Transformasi Badan Hukum di Indonesia . UAI Press. Widyana, I. W. (2018). Perpajakan . CV. Noah Aletheia.
Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Preventing  the Potential  Tax Avoidance in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2018. Multicultural Education , 7 (1), 288–301. https://doi.org/10.5281/zenodo.4515858