## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 230 - 238 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4360

## PEMERIKSAAN JAMINAN SAH BAGI NASABAH DI BURSA GADAI YANG DILAKUKAN OLEH TOKO BARANG BEKAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
Arini Aulia Agustin 1) , Mangatur Untung Sinaga 2) , Fatika Karmila 3) , Asmak UL Hosnah 4)
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia 1,2,3,4,) Corresponding Author: ariniauliaa21@gmail.com 1) , mangaturuntung@gmail.com 2) , fatikarmelia@gmail.com 3) , asmak.hosnah@unpak.ac.id 4)
History: Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024
Accepted : 21 Mei 2024
Published: 22 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Abstrak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum bagi nasabah  dalam transaksi  gadai  oleh  usaha  pergadaian  ilegal.  Hal ini penting karena  praktik  pergadaian  ilegal  masih  banyak  terjadi  di  Indonesia.  Usaha pergadaian  ilegal  tidak  memiliki  izin  dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga  lain  yang  berwenang,  sehingga  tidak  terikat  oleh  peraturan  dan standar yang berlaku bagi usaha pergadaian resmi. Nasabah yang melakukan transaksi gadai dengan usaha pergadaian ilegal berisiko mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegadaian, Perizinan

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  legal  protection  for  customers  in  pawn transactions  by  illegal  pawnshops.  This  is  important  because  the  practice  of illegal pawnshops is still common in Indonesia. Illegal pawnshops do not  ha ve a license  from  the  Financial  Services  Authority  (OJK)  or  other  authorized institutions,  so they are not bound by the regulations and standards applicable to  legitimate  pawnshops.  Customers  who  engage  in  pawn  transactions  with illegal pawnshops are at risk of incurring losses, both material and immaterial, due to fraud, extortion, embezzlement, or arbitrary seizure of collateral.

## Keywords: Legal protection, pawnshop, licensing

## PENDAHULUAN
Gadai merupakan perjanjian di antara dua belah pihak, yaitu pemberi gadai dan  penerima  gadai,  di  mana  pemberi  gadai  menyerahkan  barang  berharga kepada  penerima  gadai  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  uang  (Ainulyaqin,
Saiban,  and  Munir 2023).  Penerima  gadai  akan  memberikan  uang  pinjaman kepada  pemberi  gadai  sesuai  dengan  nilai  barang  yang  dijadikan  jaminan. Setelah pemberi gadai melunasi pinjaman beserta bunganya, dia berhak untuk mengambil kembali barang yang dijadikan jaminan.
Usaha  gadai  merupakan  salah  satu  jenis  lembaga  keuangan  mikro  yang memberikan  pinjaman  uang  dengan  menggunakan  barang  berharga  sebagai jaminan.  Usaha  gadai  swasta  dapat  dilakukan  oleh  individu  atau  badan usaha,  dan  jika  memiliki  izin  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  disebut sebagai usaha gadai legal. Sedangkan jika tidak memiliki izin, disebut sebagai usaha  gadai  ilegal.  Perdagangan  gadai  adalah  aktivitas  di  mana  masyarakat meminjam  uang  dengan  cara  menggadaikan  benda  berharga  kepada pegadaian.  Barang  yang  digadaikan  dapat  ditebus  oleh  nasabah  setelah melunasi  pinjaman  dan  bunganya  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Jual  beli gadai  menjadi  alternatif  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  uang  cepat tanpa  harus  menjual  barang  berharga.  Di  Indonesia,  terdapat  dua  jenis pegadaian,  yaitu  pegadaian  resmi  dan  pegadaian  swasta.  Pegadaian  resmi, seperti PT Pegadaian (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), memiliki izin usaha  dari  Kementerian  Keuangan  (OJK)  atau  lembaga  berwenang  lainnya. Pegadaian  resmi  ini terikat pada peraturan dan standar yang ditetapkan oleh OJK,  terutama  terkait dengan syarat pinjaman, suku bunga, tata cara lelang, dan perlindungan konsumen.
Pegadaian  swasta  adalah  jenis  pegadaian  yang  tidak  memiliki  izin  usaha dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  atau  lembaga  lain  yang  berwenang, sehingga  tidak  terikat  dengan  peraturan  dan  standar  yang  berlaku  pada lembaga pegadaian resmi. Pegadaian swasta sering kali menawarkan pinjaman dengan  suku  bunga  lebih  tinggi,  jangka  waktu  lebih  pendek,  dan  prosedur lebih  sederhana  dibandingkan  pegadaian  resmi.  Namun,  pegadaian  swasta juga  membawa  risiko  yang  lebih  besar  baik  bagi  badan  usaha  maupun nasabahnya.  Pegadaian  swasta  berisiko  melanggar  hukum  karena menjalankan  usahanya  tanpa  izin,  sehingga  dapat  dikenakan  sanksi administratif,  pidana,  atau  perdata  oleh  pihak  berwenang.  Nasabah  yang bertransaksi  dengan  pegadaian  swasta  memiliki  risiko  kerugian  baik  secara materiil  maupun  non-materiil,  seperti  penipuan,  pemerasan,  penggelapan, atau  perampasan  harta  kekayaan  secara  sewenang-wenang  oleh  pemilik pegadaian swasta.
Oleh karena itu, keamanan bagi klien dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh toko barang bekas rahasia yang tidak berlisensi adalah hal yang penting untuk  dipertimbangkan.  Sampai  saat  ini,  peraturan  perundang-undangan mengenai  hak  gadai  atas  barang  bergerak  diatur  dalam  pasal  1150  sampai dengan  1160  KUHPerdata.  Seperti  halnya  jaminan  pada  umumnya,  fungsi utama  dari  hipotek  adalah  untuk  menjamin  tuntutan  kreditor.  Hipotek memberikan  keyakinan  lebih  kepada  kreditur bahwa  debitur akan  menepati kontrak  pokoknya.  Ada  banyak  jenis  kontrak  yang  dapat  dicakup  dalam perjanjian ini, termasuk kontrak hutang.
Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, hipotek adalah penerimaan hak pemberi pinjaman atas barang bergerak yang dijadikan jaminan, dan hak yang dimiliki
oleh  pemberi  pinjaman  tersebut  termasuk  hak  untuk  mendapatkan pembayaran  dari  barang  tersebut  sebelum debitur lainnya.  Biaya-biaya yang terkait dengan hipotek tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pembelian barang yang akan dilelang dan biaya pemulihan setelah digadaikan.
Keberadaan  pegadaian  swasta  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  uang  dengan  cepat  tanpa  prosedur  yang  rumit.  Meskipun memberikan  kemudahan  bagi  nasabah,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pegadaian  swasta  juga  memiliki  risiko  kerugian,  seperti  kehilangan  atau kerusakan  barang  jaminan.  Pengawasan  OJK  terhadap  pegadaian  swasta, bersama  dengan  pembentukan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK), diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  nasabah. Perlindungan  ini  diharapkan  melibatkan  semua  pihak,  baik  pegadaian maupun  pihak  yang  menjalankan  usaha  pegadaian.  Selain  itu,  pegadaian swasta  wajib  mendaftarkan  usahanya  kepada  OJK  agar  terjamin keberadaannya.
Gadai  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  pinjaman  uang dengan  menggunakan  barang  berharga  sebagai  jaminan.  Namun,  masih banyak  toko  barang  bekas  yang  belum  memiliki  izin  dari  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). Toko barang bekas yang tidak memiliki izin tersebut disebut toko  barang  bekas  ilegal.  OJK  telah  mengeluarkan  Peraturan  Nomor 31/POJK.05/2016  tentang  Usaha  Pergadaian  yang  mengatur  perlindungan hukum  bagi  nasabah.  Perlindungan  hukum  ini  mencakup  aspek  hukum perdata,  hukum  pidana,  dan  hukum  acara.  Meskipun  lembaga  gadai  ilegal tidak  memiliki  izin  resmi,  mereka  tetap  memiliki  tanggung  jawab  terhadap nasabah  dalam  hal  terjadi  wanprestasi  atau  pelanggaran  perjanjian  gadai. Tanggung  jawab  ini  dapat  berupa  tanggung  jawab  perdata,  tanggung  jawab pidana,  atau  tanggung  jawab  administrasi.  Tanggung  jawab  perdata  lembaga gadai ilegal terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian  gadai  dapat  berupa  ganti  rugi,  pembatalan  perjanjian  gadai,  atau pembatasan  atau  pencabutan  izin  usaha.  Tanggung  jawab  pidana  lembaga gadai ilegal terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian  gadai  dapat  berupa  pidana  penjara  atau  pidana  denda.  Tanggung jawab  administrasi  lembaga  gadai  ilegal  terhadap  nasabah  yang  melakukan wanprestasi  atau  pelanggaran  perjanjian  gadai  dapat  berupa  sanksi administratif, seperti peringatan, teguran, atau penghentian kegiatan usaha.

## M ETODE PENELITIAN
Peneliti  menerapkan  pendekatan  yuridis  normatif  untuk  mengeksplorasi perlindungan  hukum bagi  nasabah  usaha  pergadaian  illegal  (Mujiono 2020). Dalam  pendekatan  ini,  penelitian  difokuskan  pada  analisis  norma  hukum, konsep  hukum,  asas  hukum,  dan  doktrin  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan  tersebut.  Metode  penelitian  ini melibatkan studi pustaka yang cermat  terhadap  undang-undang  dan  regulasi  yang  mengatur tentang usaha pergadaian,  guna  memahami  secara  komprehensif  kerangka  hukum  yang mengatur perlindungan bagi nasabah usaha pergadaian ilegal.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  kajian kepustakaan.  Kajian  kepustakaan  dilakukan  dengan  menganalisis  peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau peraturan resmi dari suatu instansi  terkait.  Dalam  penelitian  ini,  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  fokus  adalah  POJK  Nomor  31/POJK.05/2016  tentang  Usaha Pergadaian.  Bahan  hukum  sekunder  digunakan  untuk  menjelaskan  dan menginterpretasi bahan hukum primer, seperti artikel, jurnal, hasil penelitian, dan karya masyarakat  hukum tentang hukum yang diteliti. Sumber sah tersier juga  digunakan,  yang  mencakup sumber-sumber resmi yang disediakan oleh organisasi  atau  lembaga  terkait,  seperti  hasil  penelitian  yang  dipublikasikan melalui organisasi elektronik atau situs web resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Usaha Pergadaian Yang Tidak M emiliki Izin
Hasil Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan  kredit  kepada  masyarakat  dengan  syarat  nasabah  memberikan jaminan  berupa  harta  seperti  peralatan  elektronik,  BPKB  sepeda  motor atau mobil,  emas,  dan  sebagainya.  Berdasarkan  Pasal  1150  KUH  Perdata, hipotek adalah  hak  atas  barang  bergerak  yang  dimiliki  oleh  debitur.  Debitur diwajibkan  menerima  pembayaran  dengan  barang  yang  digadaikan  sebelum batas waktu yang diperjanjikan, agar barang tersebut tidak dilelang.
Penyelenggaraan  pegadaian  diatur  dalam POJK  Nomor 31/POJK.05/2016 tentang  Penyelenggaraan Pegadaian. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penukaran gadai oleh toko barang bekas yang tidak memiliki izin dapat diberikan melalui hukum perdata, hukum pidana, atau hukum acara.
1. Salah  satu  contoh  bentuk  perlindungan  hukum  perdata  yang  dapat diberikan kepada nasabah adalah:
a) Nasabah  memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika jaminan hilang atau  rusak.  Ganti  rugi  tersebut  dapat  berupa nilai kartu garansi yang hilang  atau  rusak,  atau  biaya  yang  dikeluarkan  nasabah  untuk memperbaiki kartu garansi tersebut.
b) Nasabah  memiliki  hak  untuk  meminta  pembatalan  akad  gadai  jika pegadaian  mengalami  kebangkrutan.  Pembatalan  akad  gadai  ini  akan mengembalikan harta yang digadaikan kepada nasabah.
c) Nasabah  memiliki  hak  untuk  meminta  pembatasan  atau  pencabutan izin usaha pegadaian jika terjadi pelanggaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk membatasi atau mencabut izin usaha tersebut.
2. Salah  satu  bentuk  perlindungan  pidana  yang  dapat  diterapkan  kepada nasabah antara lain:
a) Pegadaian  dapat  dikenakan  hukuman  penjara  apabila  terbukti melakukan  penipuan  atau  penggelapan.  Hal ini terjadi jika pegadaian tidak mengembalikan barang jaminan kepada nasabah setelah nasabah melunasi pinjamannya.
b) Pegadaian  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  jika  terbukti  melakukan tindak  pidana  yang  melanggar  peraturan  perlindungan  konsumen. Pelanggaran  tersebut  termasuk  memberikan  informasi  yang  tidak
akurat  kepada  nasabah  atau  menerapkan  peraturan  yang  merugikan nasabah.
3. Salah satu bentuk perlindungan hukum prosedural yang dapat diberikan kepada nasabah antara lain:
a) Nasabah memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pegadaian jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian dengan pegadaian. Gugatan ini dapat dilakukan melalui pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau meminta pembatalan perjanjian hipotek.
b) Nasabah  memiliki  hak  untuk  melaporkan  pegadaian  ke  polisi  jika terbukti  melakukan  tindak  pidana.  Laporan  ini  dapat  dijadikan  dasar oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  dalam transaksi  gadai  yang  dilakukan oleh  perusahaan  pergadaian  yang  tidak  memiliki  izin  masih  belum  optimal karena  beberapa  faktor.  Pertama,  banyak  nasabah  tidak  menyadari  hak- haknya  yang  dapat  dilindungi  oleh  hukum  jika  terjadi  wanprestasi  atau pelanggaran perjanjian gadai. Kedua, sulit bagi nasabah untuk membuktikan adanya  wanprestasi  atau  pelanggaran  perjanjian  gadai,  terutama  jika perjanjian  gadai  tidak  tertulis  atau  tidak  lengkap.  Ketiga,  birokrasi  yang kompleks  membuat  proses  gugatan  perdata  atau  pelaporan  polisi  seringkali memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang tinggi.
Agar  dianggap  sebagai  badan  usaha  yang  legal  di  muka  hukum,  harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Tiga faktor yang mendorong pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  kemajuan  industri  jasa keuangan,  semangat  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank  Indonesia,  dan  upaya  untuk  memastikan  keamanan  serta keberlangsungan  industri  keuangan.  Salah  satu  langkah  penting  dalam mempertahankan  legalitas  suatu  badan  usaha  adalah  dengan  menyediakan berbagai  dokumen  seperti  Tanda  Daftar Perusahaan  (TDP),  Surat  Izin  Usaha Perusahaan  (SIUP),  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  Nomor  Registrasi Perusahaan  (NRP),  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  dan  Surat  Keterangan Domisili  Perusahaan  (SKDP).  Perusahaan  yang  memenuhi  syarat-syarat  ini dianggap  sebagai  badan  usaha  yang  resmi dan sah. Legalitas merupakan hal yang  sangat  penting  dalam  perdagangan  karena  menjadi  syarat  utama  agar bisnis dapat beroperasi secara legal dan terpercaya.
Segala  hal  dapat  dianggap  sah  atau  resmi  secara  hukum  setelah  diatur dalam peraturan  hukum,  termasuk  dalam bidang bisnis perdagangan. Untuk memenuhi  persyaratan  legalitas  badan  usaha,  dokumen penting seperti akta pendirian,  NPWP,  SIUP,  dan  TDP,  serta  dokumen  lainnya  harus  dimiliki. Beberapa poin yang ditegaskan dalam Pasal 5 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 adalah mengenai perizinan dan pendaftaran badan usaha gadai.
Pertama,  setiap  badan  usaha  gadai  yang  telah  beroperasi  sebelum disahkannya peraturan tersebut harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
Kedua,  badan  usaha  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  mendapatkan pengecualian,  yaitu  Pasal  2  ayat  1  mengenai  "ketentuan  bentuk  badan
hukum",  Pasal  4  ayat  1  mengenai  "ketentuan  lingkup  wilayah  usaha",  dan Pasal 4 ayat 2 mengenai "ketentuan permodalan".
Ketiga,  permohonan  pendaftaran  harus  diajukan  dalam  waktu  maksimal dua tahun setelah tanggal diresmikannya POJK.
Kelima,  persetujuan  atas  permohonan  pendaftaran  harus  diberikan  dalam waktu  10  hari  kerja  setelah  tanggal  penyerahan  dokumen.  Keenam,  setelah mendapat  persetujuan,  tanda  terdaftar  oleh  pihak  OJK,  seperti  yang dimaksudkan dalam ayat 7, harus ditempatkan pada setiap outlet.

## B. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelanggan Yang M elakukan Transaksi Gadai Di Usaha Pergadaian Tanpa Izin Resmi
Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan bisnis  dapat  dilakukan  tanpa  dampak  negatif.  Hukum  perdata  mengatur tentang  pegadaian,  yang  telah  mengalami  perubahan  status  menjadi  salah satu  lembaga  keuangan  yang  sangat  aman.  Sesuai  dengan  PP  No.  7/1969, pegadaian  berubah  status  menjadi  perusahaan  negara  dan  perusahaan  jasa mulai  1  Januari  1961.  Pegadaian  swasta  harus  mendaftar  ke  otoritas  jasa keuangan  dan  mendapatkan  izin  untuk  beroperasi  sesuai  dengan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  31/POJK.05/2016  tentang  perdagangan  gadai. Upaya  pemerintah  untuk  memastikan  pengawasan  terhadap  pegadaian swasta.  Namun,  masih  sedikit  pegadaian  swasta  yang  terdaftar,  sehingga banyak  dari  mereka  yang  bekerja  secara  ilegal.  Hal  ini  dapat  menyebabkan ketidak  konsistenan  dalam  perjanjian  dan  kurangnya  perlindungan  hukum bagi para pihak.
Pada  tahun  2016,  OJK  menerbitkan  POJK  No.  31/POJK.05/2016 tentang Usaha  Pegadaian  untuk  melindungi  nasabah  Pegadaian.  Regulasi  ini  dibuat untuk  mendorong  pertumbuhan  industri  simpan  pinjam  dan  melindungi konsumen. Karena ini merupakan bentuk perlindungan hukum, penting bagi peraturan  tersebut  untuk  jelas  dan  bermanfaat  bagi  semua  pihak,  terutama konsumen,  sehingga mencegah penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.
Berdasarkan POJK nomor 31/POJK.05/2016, dijelaskan bahwa nasabah tidak mendapatkan perlindungan  hukum  jika  mereka  melakukan  penggadaian  di  perusahaan pergadaian yang tidak memiliki izin.
Dengan demikian, konsumen akan mengalami kerugian sebagai akibat dari kurangnya  perlindungan  hukum  bagi  mereka.  Namun,  situasi  ini  tidak mengecualikan  kemungkinan  bahwa  banyak  usaha  gadai  swasta  yang  tidak sah  atau  tidak  memiliki  izin  resmi.  Banyak  pegadaian  swasta  yang  tidak dimiliki oleh pemerintah belum memiliki izin beroperasi, dan banyak pula yang tidak  mematuhi  peraturan  pemerintah.  Hal  ini  tentu  sangat  berbahaya  bagi pemilik  bisnis  dan  konsumen.  Tanpa  adanya  peraturan  khusus  mengenai perjanjian gadai di pegadaian swasta, konsumen tidak memiliki perlindungan hukum.
Oleh  karena  itu,  sampai saat ini, kontrak antara pegadaian dan konsumen masih  diatur  oleh  aturan  umum yang  terkandung  dalam Pasal  1150  sampai dengan 1160 KUHP. Meskipun peraturan bagi pegadaian swasta sangat ketat,
masih  terjadi  banyak  kesalahan.  Dalam  situasi  di  mana  debitur  tidak memenuhi  syarat,  penerima  gadai  tidak  secara  otomatis  menjadi  pemilik barang  yang  dijaminkan.  Namun,  hal  ini  sering  terjadi  di  pegadaian  swasta, yang dapat merugikan pelanggan.
Menurut Jhon F. Kennedy, ada empat hak utama konsumen:
a) Hak untuk keamanan (the right to safety),
b) Hak untuk informasi (the right to be informed),
c) Hak untuk memilih dan
d) The International Organization of Consumers (IUCU) mengakui empat hak ini  secara  internasional,  dan  ada  beberapa  hak  tambahan,  seperti  hak untuk mendapatkan ganti rugi.
CEO  Manajer  Perlindungan,  Aset  Anuitas,  Lembaga  Pendanaan,  dan Organisasi  Administrasi  Moneter  Lainnya.  POJK  Usaha  Pergadaian memberikan perlindungan hukum kepada nasabah terhadap usaha yang tidak memiliki  izin,  termasuk  paksaan  pemerintah  atau  tindakan  paksa (bestuursdwang),  uang  paksa  (publiekrechtelijke  dwangsom),  penutupan tempat  usaha  (sluiting  van  een  inrichting),  pengehentian  kegiatan  mesin perusahaan  (buitengbruikstelling  van  een  toestel),  dan  proses  teguran pemerintah.

## SIM PULAN
Untuk  menjaga  keamanan  dan  kepercayaan  nasabah,  usaha  pergadaian yang  tidak  memiliki  izin  harus  melindungi  nasabah  secara  hukum.  Hasil penelitian  di  Daerah  Medan  Baru  menunjukkan  bahwa  klien  dalam praktik toko  barang bekas yang bersifat rahasia tidak mendapat jaminan hukum dari pelaku  bisnis  toko  barang  bekas.  Hal  ini  karena  pelaku  usaha  toko  barang bekas tidak memiliki izin dan tidak menyetujui pedoman yang tertuang dalam POJK  Nomor  31/POJK.05/2016.  Sebagai  akibatnya,  nasabah  merasa  bahwa mereka  tidak  memiliki  perlindungan  hukum.  Namun,  pelanggan  dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan jika mereka mengalami kerugian karena  transaksi  gadai  dengan  perusahaan  pergadaian  yang  tidak  memiliki izin.
Semua  pihak  harus  bekerja  sama  untuk  meningkatkan  perlindungan hukum  bagi  pengguna  jasa  pergadaian  yang  tidak  berizin  resmi.  OJK  dan pemerintah  wajib  memberi  tahu masyarakat tentang hak-hak nasabah dalam transaksi  gadai.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui berbagai cara, seperti upaya langsung  atau  melalui  hiburan  berbasis  web.  Peraturan  yang  lebih jelas dan tegas  harus  dibuat  tentang  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  operasi pergadaian  yang  tidak  memiliki  izin.  Peraturan  ini  harus  mencakup  bentuk pertanggungjawaban,  prosedur  pengajuan  klaim,  dan  lembaga  yang bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  klaim.  Proses  pengajuan  gugatan perdata  atau  laporan  polisi  juga  harus  dipermudah,  dengan  mempersingkat waktu  dan  biaya  yang  diperlukan  serta  menyediakan  pendampingan  hukum kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainulyaqin,  M  H,  Kasuwi  Saiban,  and  Misbahul  Munir. 2023.  “Praktek Gadai Sawah  Di  Kabupaten  Bekasi  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.”  Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 8(01): 51–60.
Ayu,  Isdiyana  Kusuma.  "Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai." Jurnal Dedikasi Hukum 1, No. 1 (2021).
Islami  Mutiara,  dkk.  “Aspek  Hukum  atas  Rusaknya  Barang  Jaminan  di  PT. Pegadaian  (Persero)  dan  Perlindungan  Hukumnya”.  Jurnal  Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 11 No.1 (2021).
Kashadi, Soeharto. R. “Jaminan Sahnya Berkumpulnya Dalam Penyelenggaraan Gadai Swasta di Jawa Fokal”. Catatan Harian Perguruan Tinggi Diponegoro (2018).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Lalu  Ramdani.  “Beberapa  Permasalahan  Hukum Pelaksanaan  Gada  (Studi  di Kota  Mataram)”.  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram (2019).
Lastuti Abubakar, Tri Handayani. “Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha  Pergadaian  Sebagai  Pranata  Jaminan  Kebendaan”.  Jurnal  Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1. (2017).
Mujiono, Slamet. 2020. “Eksistensi Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebelum  Dan  Sesudah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Negara Hukum.”
Mutiara  Islami, Candra Hayatul Iman dan Rahmi Zubaedah. “Bagian Sah dari Keamanan  yang  Dirugikan  di  PT.  Pegadaian  (Persero)  dan  Asuransi Sah”.Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang Vol.11/No.1 (2021). Narastri,  Maulidah,  IGN  Andhika  Mahendra,  Kintania  Juaayunata,  Estining Kurnia  Hadi,  Sintha  Ayu  Pithaloka,  Tarenza  Noviandari,  Aurora  Fahriza Pribadi,  Dedik  Hartawan.  "Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk  UMKM  Desa  Cupak,  Kecamatan  Ngusikan, Kabupaten Jombang." CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis 3, No. 3 (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016. Rudolf  S.  Mamengko.  “Perkembangan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik dan Pemberlakuan Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom)”. Jurnal Ilmu Hukum Vol.III/No.8 (2018).
Suwandono,  Agus.  "Pemahaman  Aspek-Aspek  Hukum  Gadai  Dalam Mewujudkan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen."  Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat  1, no. 2 (2023).
Trisadini Prasastinah Usanti, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian". Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan 1 (2020).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Usanti,  Trisadini.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Perusahaan Pergadaian”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 6, Nomor 2 (2018).
Wisudawan,  I. Gusti Agung, Muhammad Sood, Mohammad Saleh, and Diman Ade  Mulada.  "Penyuluhan  Hukum  Tentang  Upaya  Meminimalisir Penipuan  dalam  Bidang  Investasi  di  Masyarakat  Desa  Sigerongan
Kabupaten Lombok Barat." Jurnal Abdi Insani 8, no. 1 (2021). Yogie Surya Adjie. “Eksistensi Pegadaian Tidak Berizin Menurut Hukum Positif di  Indonesia”.  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram, (2018).