Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## TINJAUANYURIDISKEKUATANHUKUMTERHADAPPENGGUNAANTANDATANGAN

## ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANGNOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11TAHUN2008 TENTANGINFORMASI DANTRANSAKSIELEKTRONIK
Made Wijaya Kusuma 1 , Komang Febrinayanti Dantes 2 , Ketut Sudiatmaka 3
Program Studi Ilmu Hukum UniversitasPendidikanGanesha Singaraja,Indonesia
email: { wijaya.id885@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , Sudiatmaka@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi hal tersebut juga memengaruhi penggunaan media yang digunakan  dalam  menunjang  kinerja  manusia,  begitu  halnya  dalam  perjanjian  fidusia  yang  telah  menggunakan media  elektronik  dalam  hal  ini  yaitu  penggunaan  tanda  tangan  elektronik.  Penelitianini  bertujuan  untuk mengetahui  kekuatan  hukum  daripenggunaan  tandatanganelektronik  dalam  perjanjian  fidusia  serta  akibat hukumnya yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan  yang  bersifat  konseptual.  Kemudian  dibantu  dengan  bahan-bahan  hukum  yang  akan  diuraikan, dideskripsikan,  dan  dianalisis  keterkaitan  satu  sama  lain.  Berdasarkan  penelitian  hukum  normatif  yang  telah dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  tanda  tangan  telah  memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum  apabila  telah memenuhi  syarat-syarat  minimal  suatu  tanda  tangan  elektronik  yang  diatur  dalam  pasal  11  ayat  (1)  undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu dalam pasal No. 60 PP Nomor 71 tahun 2019 TentangPenyelenggaraanSistem dan TransaksiElektronik (PPSTE) tanda tangan elektronik dibagi atas  dua  yaitu  tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi  serta  tanda  tangan  elektronik  tidak  tersertifikasi  dan  yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum penuh adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi
KataKunci :Perjanjian Fidusia, Tanda Tangan Elektronik, Kekuatan Hukum

## ABSTRACT
As technology and information grow, it also influences the use of media that supports human performance as well as the fiduciary agreement that has used electronic media in this case, the use of electronic signatures. The study is  aimed  at  recognizing  the  legal  power  of  electronic  signatures  in  fiduciary  agreements  and  their  legal consequences covered by law Number 19 in 2016 on changes to the 2008 Number 11 in 2008 law on information and  electronic  transactions.  The  type  of  research  used  in  this  thesis  study  is  normative-yuriy  research  using  a conceptual  law  approach.  Then  assist  with  the  legal  materials  to  be  described  is  described  and  analyzed  of  the relationship of one another. Based on already conducted normative-law research, it may be known that electronic signatures have the power of law and law when they qualify for a minimum electronic signature set up in article 11 verse 1 of act number 19 in 2016 on information and electronic transactions. In addition, article number 60 pp number 71 in 2019 of the development of system and electronic transaction for (PPSTE) electronic signatures is divided by two that is the certified electronic signature and that has the legal power and the full law of law is the certified electronic signature.
Keywords :Fiduciary Agreement, Electronic Signature, Legal Force

## PENDAHULUAN
Perkembangan globalisasi membawa pengaruh yang sangat  besar  terhadap  segala  lini    kehidupan masyarakat,  baik  itu  dalam  bidang  ekonomi, teknologi  dan  bidang-bidang  lainnya.  Hal  ini mengharuskan  setiap  Negara  untuk  melakukan
pembangunan  dalam  segala  bidang  dalam  hal  ini bidang  ekonomi  yang  berbasis  digital.  Seperti  yang kita  ketahui  saat  ini  pembangunan  ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan falsafah hidup Indonesia  yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Seiring dengan pembangunan ekonomi yang terus  gencar  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  sangat berpengaruh  juga  terhadap  kebutuhan  masyarakat yang  terus  meningkat  di  bidang  pendanaan.  Seperti yang  kita  ketahui  dalam  mendapatkan  pendanaan masyarakat  biasanya  memperoleh  dana  tersebut melalui kegiatan pinjam-meminjam. Dengan demikian  demi  tercapainya  kebutuhan  masyarakat diperlukan  alternatif  dalam  bentuk  pembangunan ekonomi  menggunakan  peran  Lembaga-lembaga keuanggan, maupun Lembaga pembiayaan yang ada diindonesia
Bank  merupakan  salah  satu  Lembaga keuangan  yang  dapat  menjadi  alternatif  bagi masyarakat  Indonesia  untuk  memenuhi  kebutuhan keuangannya.Bank  merupakan  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak  (Sunaryo,2008:103).  Institusi  perbankan memiliki  fungsi  dalam  hal  menghimpun  dan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  yang memerlukan  bantuan  pendanaan  dalam  bentuk kredit.Kredit merupakan kegiatan pinjam-meminjam sejumlah uang kepada orang perorangan atau badan hukum  dalam  waktu  tertentu  dengan  jaminan  atau tidak  dengan  jaminan,  yang  dikembalikan  melalui cara mengangsur atau mencicil. (Ariyani,2013:59).
Menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perbankan,  yang  dimaksud  dengan kredit adalah :
”Penyediaan  uang  atau  tagihan-tagihan  yang dapat  disamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  pinjam  meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  dalam  hal  mana  pihak peminjam  berkewajiban  melunasi  utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah bunga yang telah ditetapkan”.
Selain  Bank  terdapat  juga  lembaga pembiayaan  lain  yaitu leasing .  Dalam  memberikan bantuan  pendanaan  kepada  masyarakat  biasanya bank  maupun  leasing  memberikan  persyaratan- persyaratan  tertentu  kepada  nasabahnya.  Adapun peryaratan  yang  sering  disyaratkan  pada  saat meminjang uang di bank yang berbentuk kredit yaitu debitur  atau  dikenal  nasabah  diwajibkan  untuk memberikan  jaminan  berupa  benda  bergerak  atau tidak  bergerak.  Untuk  menjamin  benda  bergerak dalam  peminjaman  dana  di  bank  maupun  leasing, digunakan perjanjian fidusia.
Perjanjian  fidusia  merupakan  perjanjian accesoir atau  perjanjian  tambahan  yang  mengikuti perjanjian  pokoknya  dalam  kaitanya  dengan  hal  ini adalah  perjanjian  kredit.  Perjanjian accesoir sendiri
memiliki pengertian yaitu perjanjian yang meengikuti  perjanjian  pokok  contohnya  seperti fidusia,  hipotek,  gadai  dan  borgtacht.  Di  masa perkembangan  dan  pertumbuhan  keuangan  yang terkomputerisasi,  individu  dituntut  untuk  terus menciptakan berbagai kemajuan dalam menawarkan jenis  bantuan  di  berbagai  bidang  salah  satunya dalam  bidang  teknologi  dan  informasi.  Hal  tersebut telah  merubah  paradigma  dimasyarakat  yang dulunya  bersifat  konvensional  berubah  menjadi system  yang  serba  online.  Hal  tersebut  juga didukung  oleh  perkembangan  yang  sangat  pesat dibidang teknologi. Salah satu yang menjadi inovasi dari perkembangan teknologi tersebut adalah dengan adanya  penyediaan  layanan  pengajuan  pembiayaan yang  menggunakan  sistem  online  yang  berbasis teknologi  yang  tentunya  hal  tersebut  dinilai  turut berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.
Dengan  adanya  perkembangan  teknologi tersebut  maka  banyak  Lembaga  keuangan  baik  itu Bank  maupun  Leasing  mulai  bergerak  maju mengubah  system  transaksi  mereka  dari  yang semula  menggunakan  system  tatap  muka  (face  to face) menjadi system jarak jauh atau online. System ini didukung dengan penggunaan aplikasi peminjaman  modal  atau  pembayaran  kredit  yang dimana  dalam  melakukan  pengesahannya  pasti menggunakan tanda tangan sebagai bukti persetujuan antara kedua belah pihak. Namun karena dalam peminjaman modal ini menggunakan aplikasi yang  berbasis  teknologi  maka  dari  itu  tanda  tangan yang  digunakan  bukanlah  tanda  tangan  basah (manuskrip)  melainkan  menggunakan  tanda  tangan elektronik.
Pemakaian  tanda  tangan  digunakan  sebagai cara  untuk  menyatakan  persetujuan  seseorang sekaligus untuk memastikan identitas ( authentification )  dari  orang  yang  melakukan penandatanganan  untuk  sesuatu  baik  berimplikasi hukum atau tidak, yang merupakan suatu kebiasaan formil  dari  penggunaan  tanda  tangan  elektronik. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) tanda  tangan  adalah  lambang  nama  yang  dituliskan dengan  tangan  oleh  orang  itu  sendiri  sebagai penanda pribadi.
Dalam mengajukan perjanjian kredit fidusia, penggunaan  tanda  tangan  elektronik  akan  sangat membantu  dalam  hal  meningkatkan  efisiensi terhadap akses dari masyarakat dalam menggunakan produk  jasa  keuangan  tanda  tanpa  harus  langsun dating ke perusahaan leasing maupun bank, terutama dengan  pihak  yang  berbeda  tanpa  harus  saling mengenal  satu  sama  lain.  (Delvina,  2019:1306). Pengajuan  pembiayaan  di  lembaga  pembiayaan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
seperti  bank  maupun  leasing  saat  ini  sudah menerapkan  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  di dalamnya.  Penerapan  tersebut  dilakakukan  melalui aplikasi  yang  disediakan  oleh  pihak  lembaga pembiayaan (Bank maupun Leasing ).
Berdasarkan Pasal 1 Sub 1 Undang-Undang No.  42  Tahum  1999  tentang  jaminan  fidusia menjelaskan  bahwa  “fidusia  adalah  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam penguasaan  pemilik  benda”.  Selain  itu  menurut Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  No.  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  menjelaskan  bahwa “Hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.
Tanda  tangan  elektronik  pada  dasarnya memiliki  fungsi  yang  sama  dengan  tanda  tangan biasa  yang  diatas  kertas,  yaitu  untuk  mengesahkan suatu  dokumen  yang  ditandatangani.  Sementara  itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Pasal  1  Angka  (12)  disebutkan  bahwa tanda tangan elektronik adalah:
“Tanda  tangan  yang  terdiri  atas  informasi elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi.  Sedangkan menurut  Pasal  1  Angka  (13)  Penandatangan  adalah subjek  hukum  yang  terasosiasikan  atau  terkait dengan tanda tangan elektronik”.
Dari  segi  fungsi  yang  lain  selain  untuk mengesahkan  dokumen,  tanda  tanda  elektronik masih  memiliki  kesamaan  yang  lain.  Dimana  tanda tangan  elektronik  dari  seorang  tidak  mungkin memiliki kesamaan dengan tanda tangan orang lain. Terdapat dua metode yang membentuk tanda tangan elektronik yaitu fungsi hash dan enkripsi. Pengertian dari  fungsi hash itu  sendiri  adalah  fungsi  satu  arah yang  biasanya  terdiri  dari  huruf  maupun  angka secara acak, yang akan menghasilkan nilai  unik dari setiap  data  yang  digunakan.    Oleh  karena  hal tersebut, apabila terjadi perubahan sedikit saja pada dokumen yang ditandatangani dengan menggunakan tanda  tangan  elektronik,  maka  nilai hash yang diperoleh akan berbeda. Setelah itu Nilai hash kemudian
di enkripsi dengan
menggunakan private  key dan  selanjutnya  akan menghasilkan  nilai signature dari  suatu  dokumen sebagai hasil dari nilai enkripsi tersebut.
Tanda tangan lektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari data Elektronik yang digabungkan, terkait,  atau  diidentifikasi  dengan  data  elektronik lainnya  yang  digunakan  sebagai  metode  konfirmasi dan  validasi.  Tanda  elektronik  harus  dikaitkan dengan data elektronik. Terkait tersirat di sini adalah data yang Anda butuhkan untuk masuk ke informasi untuk  membuat  tanda  untuk  membuat  tanda elektronik.  Dengan  cara  ini,  antara  tanda  tangan elektronik  dan  data  elektronik  yang  ditandai,  akan ada  hubungan  yang  erat  seperti  halnya  kapasitas kertas.
Terdapat perbedaan yang mencolok diantara tanda  tangan  elektronik  dengan  tanda  tangan  biasa yang  dimana  tanda  tangan  biasa  hanyak  memiliki fungsi  sebagai  pengesahan  terhadap  isi  dokumen yang  ditanda  tangan.  Sedangan  tanda  tangan elektronik  dapat  menjamin  keaslian  dari  yang  telah membuat tanda tangan elektronik dengan menggunakan massage integrity , bahwa yang dapat mengakses  hanyalah  yang  mempunyai  hak,  dalam hal ini adalah sender (pengirim pesan). Akan tetapi terdapat  persoalan  atau  permasalahan  hukum  yang muncul  dari  akibat  penggunaan  tanda  tangan elektronik yang tidak benar.
Sudah  banyak  kasus  yang  terjadi  akibat pemakaian digital  signature yang  merugikan  klien karena  tidak  menggunakan digital  signature yang memenuhi  syarat.  Salah  satu  contoh  penggunaan digital  signature yang  melanggar  hukum  yang terjadi  di  California,  Amerika  Serikat,  pada  tahun 2016 adalah kasus Paul Bains yang bekerja sebagai pengacara,  penggunaan digital  signature untuk membatalkan semua kewajiban keuangan. Meskipun administrasi digital  signature atau  kantor  yang digunakan  oleh  Paul  Bains  adalah  perusahaan  yang besar  dan  telah  digunakan  oleh  berbagai  jaringan bisnis di Amerika. Namun, pengadilan memutuskan bahwa digital  signature yang  dipakai  oleh  Paul Bains  tidak  sah  dengan  alasan  bahwa  merek  yang dipakai dibuat hanya secara mengklik tombol " click to  sign "  tanpa  melalui  tindakan  validasi  secara tuntas.  Otoritas  yang  ditunjuk  berpikir  bahwa  siapa pun  dapat  mengakses digital  signature tersebut sehingga  sulit  mengidentifikasi  siapa  pemilik  asli dari digital  signature dipakai  menadatangani dokumen tersebut.
Indonesia  sendiri  telah  memiliki  aturan hukum  yang  mengatur  tentang  tanda  tangan elektronik  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Transaksi  Elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Selain  itu, menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik (PP  PSTE)  Pasal  60  ayat  2  dikatakan  bahwa  tanda elektronik  memiliki  dua  kategori  yang  diakui  di Indonesia yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.Kedua  jenis  tanda  tangan  elektronik tersebut  diakui  sah  untuk  digunakan  dalam menandatangani  suatu  dokumen  bilamana  sudah memenuhi  syarat-syarat  minimum  tanda  tangan elektronik  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Berdasarkan ketentuan  pasal  tersebut  yang  menjadi  aman digunakan  dalam  penandatangan  elektronik  ialah tanda  tersertifikasi,  sementara  tanda  tangan  tidak tersertifikasi  masih  terdapat  kekurangan  untuk digunakan dalam penandatanganan.
Tanda tangan elektronik yang di pindai  atau hasil scan sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang termasuk dalam kategori tanda  tangan  elektronik  yang  tidak  tersertifikasi dalam penjelasan Pasal 54. Dengan adanya Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang disahkan  pada  tahun  2008  yang  sudah  diperbaharui menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 dan terlebih lagi PP PSTE yang disahkan pada tahun 2019  seharusnya  dapat  menekan  akibat-akibat negatif  dari  penggunaan  suatu  tanda  tangan elektronik,  tetapi  pada  prakteknya  tanda  tangan elektronik  khususnya  yang  di  pindai  belum memenuhi  standar  keamanan  yang  sudah  tertuang dalam Pasal 11 UU ITE. (Hissan, 2019:7)
Hal  tersebut  menyebabkan  ketidakpastian hukum terhadap penggunaan tanda tangan elektronik apakah diantara kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut sah untuk digunakan dalam suatu perjanjian mengingat  bahwa  dalam  praktek  penggunaan  tanda tangan  elektronik  yang  tidak  tersertifikasi  belum memenuhi standar keamanan yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Hal ini juga dipengaruhi ketidakjelasannya  dari  pengertian  tanda  tangan elektronik itu sendiri didalam UU ITE, maka dari itu menimbulkan  persepsi  ganda  atau  multitafsir  di masyarakat  terkait  tanda  elektronik  tanda  tangan elektronik  yang  dimana  apakah  tanda  tangan elektronik  itu  sama  dengan  tanda  tangan  di  atas kertas,  yang  kemudian  melalui  proses  digitalisasi dengan cara di scan ataukah terdapat cara lain untuk
memperoleh  dan  mendapatkan  tanda  tangan elektronik (Ardwiansyah,  2017:85).
Demikian pula, masalah hukum yang sering dihadapi  juga  terkait  dengan  pengiriman  data, korespondensi,  dan  pertukaran  secara  elektronik, terutama  sejauh  bukti  dan  hal-hal  yang  terkait dengan  aktivitas  hukum  dibantu  melalui  sistem elektronik.  Hal  tersebut  berdasarkan  dengan  alasan bahwa  hukum  positif  Indonesia  saat  ini  sebenarnya mengarahkan  bahwa  hanya  ada  satu  cara  untuk memberikan  kekuatan  hukum  dan  hasil  yang  sah pada  suatu  akta,  yaitu  dengan  menggunakan  tanda tangan  diatas  kertas.  Padahal  secara  praktis pengaturan  tersebut,  khususnya  dalam  sistem perjanjian  elektronik,  penggunaan  tanda  tangan elektronik  yang  dibubuhkan  pada  suatu  akta elektronik  namun  hal  tersebut  masih  kurang  dalam hal  pengakuan,  kekuatan  keabsahan,  dan  akibat yang  sah  dari  suatu  tanda  tangan  elektronik.  Jadi jika para pihak tersebut menyepakati dokumen yang menggunakan  tanda  tangan  elektronik,  bagaimakah terkait  dengan  kekuatan  hukum  dari  perjanjian fidusia tersebut.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas maka  penulis  tertarik  untuk  mencoba  menguraikan dan  membahas  tentang “Tinjauan  Yuridis Kekuatan  hukum  Terhadap  Penggunaan  Tanda Tangan  Elektronik  Dalam  Perjanjian  Fidusia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik”.

## METODE PENELITIAN
Jenispenelitian
yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitianyuridis normatif. Menurutsoerjonosoekanto dan
srimamudjimendefinisikanpenelitianhukumnormatifi alahpenelitianhukum yang
dilakukandengancaramenelitibahanpustakaatau  data sekunderbelaka. Penelitianinimengacu pada ketentuanhukum  yang  berlaku,  dalamhaliniUndang- undangNomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahanatasUndang-undangNomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi
dan TransaksiEletronik,
Khususnyadalampengaturantandatanganelektronik. Terkaitdenganjenispendekatandalampenelitianinipen ulismemakai  2  (dua)  pendekatanantara  lain, pendekatanPeraturanperundang-undangan ( statue approach )  dan  pendekatankonseptual  ( conseptual approach )
(Marzuki, 2011).Adapunsumberbahanhukum yang dipergunakandalampenelitianiniadalahbahanhukum primer  yang  merupakanbahanhukumbahanhukum

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
yang  bersifatautoritatifberupaperaturanperundang- undangan, bahanhukumsekunder yang biasanyaberupapendapathukum/doktrin/teori-teori yang  diperolehdariliteraturhukum,  hasilpenelitian, artikelilmiah,
maupun website yang terkaitdenganpenelitian, dan bahanhukumtersieryaknibahanhukum yang memberikanpetunjukmaupunpenjelasanterhadapbah anhukum primer dan sekunder. Terknikpengumpulan data didalampenelitianiniadalahstudikepustakaandariberb agaibahanhukumbaikbahanhukum
primer ataupunbahanhukumsekunder.
Terkaitdenganpenelitianinibahanhukum yang diperolehdenganstudikepustakaanatasbahanhukumdi deskripsikan,  dikelompokan  dan  dianalisisdengan
Teknik
deskriptifsecaraobjektif dan sistematisuntukmemperolehkesimpulan  yang  akurat.
Untukpengolahanbahanhukum Teknik yang digunakan Teknik deduktifyaitukesimpulandiperolehpendeskripsianper masalahan yang bersifatumumsampai pada permasalahan yang khusus dan mendetail.

## PEMBAHASAN
Kekuatan  Hukum  Tanda  Tangan  Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Jaminan atas pembelian benda bergerak atau disebut  dengan  jaminan  Fidusia  sudah  digunakan masyarakat Indonesia sejak zaman Belanda. Fidusia merupakan  sebuah  sistem  bentuk  jaminan  yang muncul  atas  dasar  Yurisprudensi,  kemudian pemerintah membuat Undang-Undang No 42 Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  (UUJF).  Adanya produk  UUJF  memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat (Patrik dan Kashadi, 2009).
Terkait  dengan  benda  atau  barang  yang dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  fidusia  hanyalah benda  bergerak  sedangkan  barang  tidak  bergerak tidak  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  fidusia,  hal tersebut  telah  diatur  dalam  pasal  3  UU  Jaminan fidusia.  Dasar  dari  perjanjian  Fidusia  adalah Perjanjian  Kredit.  Sementara  itu  untuk  memberikan kepastian  hukum  yang  lebih  kuat  didalam  suatu perjanjian  kredit  digunakan  perjanjian  fidusia  yang menghasilkan  produk  hukum  berupa  akta  jaminan fidusia  yang  merupakan  perjanjian  tambahan (accesoir) dari perjanjian pokoknya yang didalamnya  telah  memuat  seluruh  identitas  dari pemberi  dan  penerima  fidusia  serta  seluruh  objek yang  terdapat  didalam  perjanjian  fidusia  tersebut.
Yang  terlibat  didalam  perjanjian  fidusia  ini  yaitu debitur  dan  kreditur,  Pemberi  fidusia  yaitu  debitur atau pihak yang memiliki hak atas suatu barang atau benda  tertentu  yang  menyerahkannya  kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan atas pembayaran hutang  yang  diberikan  oleh  kreditur.  Sedangkan kreditur  adalah  orang  yang  mempunyai  piutang karena perjanjian. Dalam hal pencantuman data-data terkait perjanjian fidusia harus sesuai dengan dengan data-data  yang  termuat  dalam  lampiran  perjanjian kredit  agar  tidak  timbul  suatu  permasalahan kedepannya  bagi  Lembaga  fidusia  dengan  nasabah, yang mana hal tersebut telah diatur didalam Pasal 5 Ayat 1 UUJF.
Akta  Jaminan  Fidusia  sendiri  dibuat dihadapan  Pejabat  berwenang  Notaris  yang  disebut juga Akta Partij atau biasa disebut sebagai akta para pihak.  Berarti  didalam  prakteknya  notaris  harus membacakan  dan  menyaksikan  penandatanganan para  pihak  didalam  akta  tersebut.  Apabila  tidak dilakukan  dihadapan  Notaris  maka  akta  tersebut dapat  menjadi  akta  dibawah  tangan,  dan  kekuatan eksekutorial  yang  melekat  didalamnya  tidak  lagi dapat digunakan (Supianto,2015).
Namun  dengan  seiring  perkembangannya zaman  teknologi  pun  semakin  berkembang  yang menyebabkan  perubahan  terhadap  cara  bertransaksi di masyarakat yang dulunya menggunakan transaksi tatap  muka  berubah  menjadi  sistem  yang  serba online  Begitu  pula  terjadi  pada  perjanjian  fidusia. Banyak  lembaga  fidusia  seperti  leasing  dan perbankan  pada  saat  ini  telah  menerapkan  sistem online  pada  transaksi  pembiayaan  yang  dibebankan dengan dengan jaminan fidusia.
Didalam  penerapan  transaksi  pembiayaan  secara online  (e-commerce)  tersebut  perlu  menggunakan tanda  tangan  untuk  melegalisasi  isi  dari  dokumen agar  dapat  menjamin  keaslian  dari  dokumen tersebut.  Karena  dalam  transaksi  ini  menggunakan sistem  online  maka  dari  itu  tanda  tangan  yang digunakan  bukanlah  tanda  tangan  biasa  (tanda tangan diatas kertas) melainkan menggunakan tanda tangan elektronik sebagai penggantinnya.
Mengenai tanda tangan secara elektronik itu sendiri  dijelaskan  didalam  Pasal  1  Ayat  (12)  UU ITE.  Tanda  tangan  elektronik  diartikan  sebagai tanda  tangan  yang  didalamnya  berisi  tentang informasi elektronik untuk dilekatkan dan dipergunakan sebagaialat verifikasi dan autentifikasi.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:
“Tanda  tangan  elektronik  adalah  tanda
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan informasi elektronik lainnya.”
Berdasarkan pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE)    tanda tangan  elektronik  berfungsi  sebagaimana  tanda tangan  manual  dalam  hal  mempresentasikan Identitas  penandatangan.  Tanda  tangan  elektronik dapat diperoleh dengan adanya suatu transaksi yang didahului dengan adanya perjanjian terlebih dahulu, yang  dimana  hal  tersebut  berdasarkan  pada  Pasal 1320  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  sahnya suatu  perjanjian  diperlukan  4  (empat)  syarat, keempat syarat tersebut yakni:
1. Kesepakatan  yang  mengikat  kedua  belah pihak
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu  sebab  yang  tidak  terlarang  (Setiawan, 2016).
Dari  ketentuan  diatas  yang  terdapat  dalam pasal  1320  KUHPerdata  tentang  syarat  sahnya perjanjian  tidak  ada  yang  mensyaratkan  terkait dengan  media  yang  digunakan  maupun  bentuk  dari suatu  transaksi.  Jadi  berdasarkan  ketentuan  dalam pasal  tersebut  pihak  yang  bertransaksi  bebas  untuk menggunakan  bentuk  dan  media  apapun  untuk membuat  suatu  kesepakatan,  yang  dalam  hal  ini menggunakan transaksi elektronik yang menggunakan  tanda  tangan  elektronik  tetap dinyakatan  berlaku  dan  memiliki  kekuatan  hukum serta dapat mengikat para pihak di dalam perjanjian tersebut.
Dalam  melakukan  pembuktian  terkait dengan keaslian (autentikasi) tanda tangan eletronik dapat  dilakukan  dengan  melakukan  verifikasi terhadap  spesisimen  tanda  tangan  elektronik  dari penandatangan.  Didalam  tanda  tangan  elektronik data  dari  pembuatan  tanda  tangan  elektronik mempunyai  peran  sebagai  suatu  spesimen  tanda tangan  elektronik  dari  penanda  tangan.  Untuk memastikan  keaslian  tanda  tangan  elektronik,  suatu tanda  tangan  elektronik  harus  bisa  digunakan  oleh tenaga  ahli  yang  memiliki  kompeten  dibidangnya Untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian agar informasi  elektronik  yang  ditandatangani  dengan tanda  tangan  elektronik  tersebut  tidak  mengalami perubahan setelah ditandatangani.
Berdasarkan  sejarahnya  penerapan  tanda tangan  elektronik  telah  dimulai  dari  pemakaian teknik kriptografi yang dipakai untuk mengamankan informasi  yang  hendak  disampaikan  kepada  pihak lain  yang  telah  digunakan  sejak  ratusan  tahun  yang
lalu.  Kata  kriptografi  berasal  dari  bahasa  Yunani dengan menggabungkan dua kata, yaitu kryptos dan graphein.  Kryptos  berarti  tersembunyi  atau  bersifat rahasia,  sedangkan  graphein  memiliki  arti  yaitu menulis.  Maka  dari  itu  kriptografi  mempunyai makna  yaitu  menulis  secara  tersembunyi  untuk menyampaikan  pesan-pesan  yang  perlu  dijaga kerahasiaannya.
Kriptografi kunci publik memanfaatkan dua buah  kunci  yang  berbeda  namun  saling  berkaitan secara  matematika,  yakni  kunci  publik  dan  kunci privat. Kunci privat dan kunci publik ini merupakan teknik  yang  lebih  aman  dibandingkan  sistem kriptografi  non  simetris  terletak  dilamanya  proses pengiriman  data  karena  kerumitan  algoritma  yang diperlukan  agar  tidak  mudah  dijebol  atau  di hack oleh  orang  lain    yang  tidak  berwenang,  padahal teknologi memiliki fungsi dasar untuk mempermudah dan mempercepat urusan masyarakat.
Kunci  publik  bisa  diakses  oleh  siapa  saja dan dapat dipakai oleh berbagai perkumpulan untuk mengkonfirmasi  atau  menyetujui  tanda  tangan elektronik  yang  dihasilkan.  Dalam  kerangka  kunci publik,  kunci  publik  disisipkan  dalam  sebuah sertifikat  yang  berupa  sertifikat  eletronik,  yang diberikan  oleh  Otoritas  Sertifikasi  (CA).  Sementara kunci  privat  harus  dirahasiakan,  atau  secara keseluruhan,  pemilik  kunci  diizinkan  untuk  dapat memperoleh akses dari kunci tersebut.
Algoritma  kriptografi  mempunyai  tiga fungsi dasar yaitu antara lain enkripsi, dekripsi, dan kunci.  Enkripsi  mempunyai  pengertian  sebagai suatu  proses  untuk  menyembunyikan  data  pesan, serta  mengubah  plaintext  menjadi  chipertext. Sedangkan  dekripsi  merupakan  kebalikan  dari enkripsi,  yang  mempunyai  tujuan  untuk  memahami pesan  yang  ada,  dan  kunci  merupakan  teknik  yang digunakan didalam enkripsi maupun dekripsi. Tanda tangan  elektronik  merupakan  perpaduan  antara fungsi hash dengan  enkripsi  yang  menggunakan metode  asimetrik.  Diperlukan  dua  proses  untuk menggunakan  suatu  tanda  tangan  elektronik  adalah mengcangkup  proses  penandatangan  kedua  belah, yaitu  penerima  dan  yang  menandatangani. Kemudian  kedua  proses  tersebut  lebih  mendalam lagi dijelaskan sebagai berikut:
1. Agar keaslian dari dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik  maka  digunakan  nilai  hash dengan  menggunakan  kunci  privat  untuk menjamin dokumen tersebut. Sehingga kecil kemungkinan apabila tanda tangan elektronik  seseorang  mempunyai  kesamaan dengan  tanda  tangan  elektronik  milik  orang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
lain karena telah menggunakan kunci privat dan dokumen yang berbeda-beda.
2. Apabila  sudah  menggunakan  metode  yang sebelumnya  diperlukan  proses  selanjutnya yaitu  dengan  melakukan  verifikasi  terhadap dokumen. Selanjutnya dilakukan pengecekan  tanda  tangan  elektronik  dengan menjadikan  dokumen  orisinil  dan  kunci publik  sebagai  referensi.  Dengan  demikian maka  dapat  diketahui  tujuan  dibuatnya dokumen dengan menggunakan kunci privat yang  memiliki  hubungan  dengan  kunci publik.
Fungsi  hash  berfungsi  sebagai  fungsi  satu arah  yang  dapat  menghasilkan  nilai  yang  unik  dari setiap data yang kemudian dienskripsi menggunakan private  key  selanjutnya  disebut  sebagai  nilai signature  yang  kemudian  nilai  signature  dimasukan kedalam  dokumen,  sehingga  apabila  ada  perubahan yang  terjadi  dalam  suatu  dokumen  dapat  diketahui dengan nilai hash yang bebeda.
Langkah selanjutnya yang harus dilakukanadalah  melakukan  verifikasi  terhadap tanda  tangan  elektronik  dengan  mendeskripsi signature  sehingga  dihasilkan  nilai  hash.  Kemudian nilai  hash  yang  diperoleh  tersebut  dilakukan pembandingan  dengan  nilai  hash  yang  digunakan oleh penerima dokumen. Apabila dari perbandingan nilai  hash  tersebut  menghasilkan  hasil  yang  sama maka  dokumen  tersebut  terbukti  keasliannya. Namun  jika  hasil  hash  nya  tersebut  berbeda,  maka dokumen  tersebut  telah  dimodifikasi  oleh  pihak yang tidak mempunyai hak.
Jadi  didalam  suatu  perjanjian  dalam  hal  ini digunakan  dalam  perjanjian  fidusia  tanda  tangan elektronik  harus  terasosiasi  dengan  informasi elektronik. Terasosiasi disini mempunyai arti bahwa informasi  elektronik  yang  ingin  ditandatangani menjadi  data  pembuatan  tanda  tangan  elektronik, oleh karena itu, diantara tanda tangan elektronik dan informasi  elektronik  yang  ditandatangani  menjadi memiliki  hubungan  yang  erat  seperti  layaknya fungsi  kertas.  Keuntungan  dari  adanya  hal  tersebut adalah  jika  terjadi  suatu  perubahan  informasi elektronik  yang  telah  ditandatangani  maka  tentunya tanda tangan elektronik juga akan berubah.
Tanda  tangan  elektronik  berbeda  dengan tangan  ditulis  diatas  kertas,  sebagaimana  lazimnya suatu  tanda  tangan,  tanda  tangan  elektronik  harus diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message  digest atau hast ,  yaitu mathematical summary  documen yang  dikirimkan  melalui cyberspace . Tanda tangan elektronik pada prinsipnya  berkenaan  dengan  jaminan  untuk
message integrity yang menjamin bahwa si pengirim pesan (sender) adalah  benar-benar  orang  yang berhak  dan  bertanggung  jawab  untuk  itu.  Hal  ini berbeda  dari  tanda  tangan  biasa  yang  berfungsi sebagai  pengakuan  dan  penerimaan  atas  isi  pesan atau dokumen.
Tanda  tangan  elektronik  merupakan  sebuah item  data  yang  berhubungan  dengan  sebuah pengkodean  pesan  digital  yang  mempunyai  maksud untuk memberikan kepastian terkait dengan keaslian data serta memastikan bahwa data yang ada didalam tanda tangan elektronik tidak termodifikasi. Jadi dari penjelasan  diatas  tanda  elektronik  harus  terasosiasi dan  memerlukan  proses  yang  Panjang  sampai  bisa digunakan  untuk  mensahkan  suatu  dokumen  dalam perjanjian.
Berdasarkan  pasal  56  ayat  (2)  PP  71/2019  penanda tangan  wajib  untuk  mengetahui  dan  memahami informasi  elektronik  yang  akan  ditanda  tangani. Selain  itu  penanda  tangan  juga  harus  memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan menggunakan suatu mekanisme  afirmasi  atau  mekanisme  lainnya  yang menunjukan  maksud  serta  tujuan  dari  penanda tangan  untuk  terikat  didalam  transaksi  elektronik. Selanjutnya  merujuk  pada  Pasal  61  Ayat  (3)  PP 71/2019,  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Jika  menggunakan  kode  kriptografi,  Data Pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  harus tidak  dapat  dengan  mudah  diketahui  dari data  verifikasi  Tanda  Tangan  Elektronik melalui  penghitungan  tertentu,  dalam  kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
2. Data  Pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik tersimpan  dalam  suatu  media  elektronik yang  berada  dalam  pengua~aan  Penanda Tangan; dan
3. Data  yang  terkait  dengan  Penanda  Tangan wajib  tersimpan  di  tempat  atau  sarana penyimpanan  data,  yang  menggunakan sistem  terpercaya  milik  Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
a. Hanya orang yang diberi wewenang yang  dapat  memasukkan  data  baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
b. Informasi identitas Penanda Tangan dapat  diperiksa  keautentikannya; dan
c. Perubahan  teknis  lainnya  yang melanggar  persyaratan  keamanan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
dapat  dideteksi  atau  diketahui  oleh penyelenggara.
Pengaturan  hukum  didalam  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  juga  memiliki asas  yang  bersifat  netral  yaitu  asas  netral  teknologi yang  berarti  kebebasan  untuk  memilih  teknologi yang  akan  digunakan.  Hal  tersebut  termasuk didalamnya  terkait  dalam  paemilihan  jenis  tanda tangan  elektronik  yang  dipergunakan  untuk menandatangani  suatu  informasi  elektronik  atau dokumen  elektronik.  Selanjutnya  berdasarkan  pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  tanda  tangan  elektronik  akan  memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1) Data  pembuat  tanda  tangan  elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan
2) Data  pembuat  Tanda  Tangan  elektronik pada  saat  proses  penandatangan  Elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan
3) Segala  perubahan  terhadap  Tanda  Tangan elektronik  yang  terjadi  setelah  waktu penandatanganan dapat diketahui
4) Segala  perubahan  terhadap  informasi elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda Tangan  elektronik  tersebut  setelah  waktu penandatanganan dapat diketahui
5) Terdapat  cara  tertentu  yang  dipakai  untuk mengidentifikasikan siapa penandatanganya,
6) Terdapat  cara  tertentu  menunjukan  bawa Penanda  untuk  Tangan  telah  memberikan persetujuan  terhadap  informasi  Elektronik yang terkait
Dari  ketentuan  Undang-Undang  tersebut telah  menyatakan  bahwa  meskipun  hanya  berupa suatu  kode,  tanda  tangan  elektronik  memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat  hukum,  hal  tersebut  secara  tegas  telah memberikan  pengakuan  kepada  tanda  tangan elektronik  itu  sendiri.  Persyaratan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  UU  ITE  tersebut merupakan  persyaratan  minimum  yang  harus dipenuhi  dalam  setiap  pembuatan  tanda  tangan elektronik.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  diatas mengenai transaksi elektronik khususnya penggunaan  tanda  tangan  elektronik,  maka  tanda tangan  elektronik  memilki  kekuatan  hukum  yang sah  apabila  telah  memenuhi  persyaratan  minimum yang  terdapat  didalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi
dan Transaksi Elektronik.
Akibat  hukum  dari  penggunaan  tanda tangan  elektronik  dalam  perjanjian  fidusia menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang informasi dan transaksi elektronik.
Penggunaan  tanda  tangan  dalam  suatu perjanjian  memiliki  tujuan  untuk  mengidentifikasi atau sebagai cara untuk menentukan kebenaran ciri- ciri  penandatanganan.  Hal  tersebut  juga  memiliki tujuan  untuk  menjamin  isi  yang  tercantum  dalam dokumen  tersebut.  Penggunaan  tanda  tangan elektronik  dalam  sebuah  perjanjian  ataupun dokumen  elektronik  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa  tanda  tangan  elektronik  merupakan  tanda tangan  yang  terdiri  atas  informasi  elektronik  yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat verifikasi dan autentikasi.
Berdasarkan  pasal  60  ayat  2  PP  Nomor  71 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik  (PPSTE)  tanda  tangan elektronik  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tidak  tersertifikasi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  tersebut  yang  telah  memenuhi  kekuatan hukum  yang  sah  dari  penggunaan  tanda  tangan elektronik adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi.  Hal  tersebut  karena  tanda  tangan elektronik tersertifikasi telah menggunakan sertifikat elektronik  didalamnya  yang  merupakan  produk hukum  dari  penyelenggara  sertifikasi  elektronik. Sementara  itu  untuk  penggunaan  tanda  tangan elektronik tidak tersertifikasi tidak dianjurkan untuk digunakan dalam sebuah perjanjian elektronik, salah satunya  karena  tidak  dibuat  dengan  sertifikat elektronik. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
1. Mempunyai  status  hukum  yang  pasti  dan keabsahan  serta  akibat  hukum  dari  tanda tangan elektronik tersebut
2. Dilakukan  melalui  penyelenggara  jasa sertifikasi yang sah di Indonesia
3. Dibuat  melalui  perangkat  khusus  yang menggunakan  system  komputerisasi  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
telah  ditetapkan  oleh  penyedia  jasa sertifikasi elektronik Kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut dapat  dipergunakan  pada  suatu  dokumen  elektronik dan  juga  dalam  sebuah  perjanjian  namun  terdapat perbedaan  terhadap  kekuatan  hukum  serta  akibat hukum  dari  kedua  jenis  tanda  tangan  elektronik tersebut.  Sebuah  tanda  tangan  elektronik  secara umum  harus  bisa  menjalankan  beberapa  fungsi dalam  sebuah  penandatanganan  suatu  dokumen elektronik yaitu sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi penandatangan,
2. Memberikan  kepastian  tentang  keterlibatan seseorang dalam penandatanganan tersebut,
3. Mengasosiasikan  orang  tertentu  dengan  isi dokumen,
4. Menyatakan  kepemilikan  dokumen  kepada si penandatangan.
Bila  dibandingkan  dengan  kekuatan  hukum akta  otentik,  tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi dapat dikatakan memiliki status yang hampir mirip. Namun  untuk  tanda  tangan  elektronik  tidak tersertifikasi  dalam  proses  pembuktiannya  masih perlu  uji  digital  forensik  untuk  mengetahui  terkait dengan  kekuatan  hukumnya.  Kedua  jenis  tanda tangan elektronik tersebut dapat dipakai dalam suatu perjanjian  digital  namun  perlu  diketahui  yang memiliki  kekuatan  hukum  yang  lebih  kuat  adalah tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi.  Maka  dari  itu penggunggaan  tanda  tangan  elektronik  tidak tersertifikasi  tidak  dianjurkan  untuk  digunakan dalam suatu perjanjian para pihak yang dalam hal ini adalah perjanjian fidusia.
Dilihat dari resiko penggunaannya, pemakaian  tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi lebih  aman  jika  digunakan  dalam  menandatangani dokumen  elektronik  ketimbang  tanda  tangan  tidak tersertifikasi.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh penggunaan  teknologi  yang  dipakai  didalam  tanda tangan  elektronik  tersertifikasi  membuatnya  sulit untuk  digandakan.  Dengan  menggunakan  metode yang  dinaman  kriptografi  simetris  dan  asimetris tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi  memiliki keamanan  yang  sama  halnya  dengan  menggunakan tanda  tangan  basah.  Sedangkan  jika  menggunakan tanda  tangan  tidak  tersertifikasi  resiko  yang ditimbulkan  daripada  penggunaan  tersebut  akan lebih besar sehingga butuh uji digital forensik untuk mengantisipasi hal tersebut  (Andalan,2019).
Pada perjanjian fidusia, tindakan penandatanganan  elektronik  dilengkapi  dengan mengikutsertakan  Lembaga  sertifikasi  elektronik. Pasal  1  angka  21  PP  PSTE  memberikan  definisi Penyelenggara  sertifikasi  tanda  tangan  elektronik
sebagai  elemen  sah  dan  solid  serta  mempunyai kapasitas  sebagai  fasilitator  untuk  pembuatan  tanda tangan  digital.  (Winarno,  2011).  Berdasarkan  pasal 1  ayat  (10)  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa penyelenggara sertifikasi adalah Badan hukum yang memiliki  fungsi  sebagai  badan  hukum  yang terpercaya  yang  memberikan  dan  meninjau informasi  elektronik.  Penyelenggara  Sertifikasi Elektronik  harus  memberikan  data  yang  jelas  dan pasti positif kepada setiap klien yang dibantu, yang meliputi:
1. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan penanda tangan.
2. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik.
3. Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan  keberlakuan  dan  keamanan tanda tangan elektronik.
Informasi  minimal  harus  dipenuhi  oleh setiap penyelenggara tanda tangan elektronik. Dalam rangka  menjaga  kemanan  dari  penggunaan  tanda tangan  elektronik  harus  dipenuhi  beberapa persyaratan  yang  terdapat  pada  UU  ITE  yaitu keaslian ( authentication ), nirsangkal ( non- repudation )  dan  keutuhan (integrity ),  sementara  itu diawasi  oleh  penyelenggara  sertifikasi  elektronik. Dalam mencantumkan tanda tangan elektronik pada satu  perjanjian  harus  melewati  pendaftaran  terlebih dahulu  di  penyelenggara  tanda  tangan  elektronik. Dalam  proses  ini  penguna  tanda  tangan  elektronik harus  memasuka  data  diri  yaitu,  alamat  email, nomor ponsel, dan yang terakhir menggunggah foto KTP.
Setelah  itu  pengguna  diwajibkan  untuk menggupload  swafoto  serta  membuat  tanda  tangan dengan  cara  menggoreskan  jari  di  layar  atau memakai  kursor.  Kemudian  data  akan  dikirim melalui  email  dan  pengguna  mempunyai  kewajiban untuk menverifikasi data/dokumen identitas tersebut.  Hal tersebut diatas bertujuan agar data dari tanda  tangan  elektronik  yang  digunakan  dalam perjanjian  hanya  terkait  pada  penanda  tangan  saja. Berikutnya  setelah  melewati  semua  tahap-tahap sebelumnya  pengguna  wajib  untuk  mengunggah dokumen  yang  akan  ditandatangani  dengan  tanda tangan  elektronik.  Selanjutnya  didalam  platform penyelenggara  tanda  tangan  elektronik  pengguna akan memilih opsi atau pilihan yang terdiri dari tiga yaitu sign, share, dan sign and share.
Dari ketiga pilihan tersebut memiliki fungsi yang  berbeda-beda,  sign  dipilih  apabila  untuk melakasanakan atau menandatangani dokumen saja,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
share  berfungsi  apabila  akan  mebagikan  data  pada pihak kedua, sedangkan sign and share dipilih ketika ingin mengirimkan dokumen pada pihak kedua agar ditandatangani setelah pemakai melakukan penandatanganan.  Hal  ini  mengakibatkan  segala perubahan  yang  terjadi  di  dalam  tanda  tangan elektronik  bisa  untuk  diketahui  setelah  melalui proses penandatanganan oleh para pihak. Jadi dalam praktek  pembebanan  fidusia  yang  menggunakan tanda  tangan  elektronik  apabila  semua  persyaratan telah  terpenuhi  maka  penggunaan  tanda  tangan elektronik  bisa  menjadi  alat  bukti  yang  sah  apabila terjadi  suatu  perselisihan  antara  kedua  belah  pihak karena  dalam  tanda  tangan  elektronik  yang  dibuat telah  tercantum  identitas  diri  dan  waktu penandatanganan  dari  pengguna    tanda  tangan elektronik  tersebut  (Andalan,  2019).  Penyelenggara sertifikasi elektronik memiliki wewenang yang telah diatur dalam pasal 52 PP PSTE yaitu yang berbunyi:
a. Pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang  sertifikat  elektronik,  penerbitan sertifikat  elektronik,  perpanjangan  masa berlaku  sertifikat  elektronik,  pemblokiran dan pencabutan sertifikat elektronik, validasi sertifikat  elektronik,  dan  pembuatan  daftar sertifikat  elektronik  yang  aktif  dan  yang dicabut; dan
b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap tanda  tangan  elektronik  dan/atau  layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik.
Sementara  itu  yang  dimaksud  dengan  Sertifikat elektronik  merupakan  sertifikat  yang  bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas  yang  menunjukan  status  subjek  hukum para  pihak  dalam  transaksi  elektronik  yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (Hudzaifah, 2015).
Dengan adanya penyelenggara tanda tangan elektronik,  pemverifikasian  pengguna  tanda  tangan elektronik  serta  pengajuan  pembelian  barang melalui  perjanjian  kredit  dengan  fidusia  menjadi lebih  efisien.  Selanjutnya  terkait  pengguna  atau orang yang terlibat dalam penggunaan tanda tangan elektronik  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan pengamanan  terhadap  tanda  tangan  elektronik  yang dipergunakan,  yang  selanjutnya  hal  tersebut  secara lebih  jelas  telah  diatur  didalam  pasal  12  ayat  (1), dan ayat (2) UU ITE yaitu:
1. Setiap  orang  yang  terlibat  dalam  tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan  atas  tanda  tangan  elektronik yang digunakannya.
2. Pengamanan  tanda  tangan  elektronik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. Sistem  tidak  dapat  diakses  oleh  orang lain yang tidak berhak,
b. Penanda  tangan  harus  menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan  secara  tidak  sah  terhadap data  terkait  pembuatan  tanda  tangan elektronik,
c. Penanda  tangan  harus  tanpa  menunda- nunda, menggunakan cara yang diajukan  oleh  penyelenggara  tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak  dan  sepatutnya  harus  segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai  tanda  tangan  elektronik atau  kepada  pihak  pendukung  layanan tanda tangan elektronik jika :
1. Penanda  tangan  mengetahui bahwa  data  pembuatan  tanda tangan telah dibobol, atau
2. Keadaan  yang  diketahui  oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang
berarti  kemungkinan  akibat bobolnya  data  pembuatan  tanda tangan elektronik.
d. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan  untuk  mendukung  tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan  kebenaran  dan  keutuhan semua  informasi  yang  terkait  dengan sertifikat elektronik tersebut Didalam  pasal  lanjutan  juga  mengatur tentang  kepastian  hukum  dari  segi  keamanan,  yang menjelaskan bahwa penyelenggara system elektronik  harus  menjalankan  kegiatannya  secara professional,  aman  dan  bertanggung  jawab  penuh terhadap keberlangsungan system elektronik tersebut, dengan kata lain selama hal tersebut belum diatur didalam UU ITE, maka penyelenggara system elektronik wajib memenuhi unsur sebagai berikut :
1. Berjalan  sesuai  standart  pengoperasian sistem elektronik tersebut.
2. Dilengkapi  dengan  petunjuk  penggunaan dan  pengoperasian  yang  dijelaskan  dengan Bahasa  yang  mudah  dipahami  dan dimengerti  oleh  yang  menggunakan  system elektronik tersebut
3. Menjamin keutuhan ketersediaan, kerahasiaan,  dan  kemudahan  mengakses data  bagi  pengguna  system  elektronik tersebut

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
4. Menjamin  ketersediaan  informasi  untuk dapat  diakses  dan  ditampilkan  dikemudian hari dokumen elektronik secara keseluruhan dengan  rentan  waktu  yang  telah  ditentukan oleh PerUndang-Undangan.
5. Mempunyai  pembaharuan  data  sehingga dapat berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang
6. Semakin  pesat.  Dokumen  elektronik  dapat menjadi suatu alat
Berikutnya  apabila  pengguna  atau  orang  yang menggunakan  tanda  tangan  elektronik  baik  itu kreditur maupun debitur melakukan suatu pelanggaran  akan  memiliki  tanggung  jawab  atas semua  konsekuensi  dan  kerugian  yang  akan  timbul dari  pelanggaran  tersebut,  hal  ini  telah  diatur didalam  pasal  12  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  Tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  melakukanpelanggaran ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul”.
Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut  dapat disimpulkan bahwa bila pihak dalam perjanjian yang menggunakan  tanda  tangan  elektronik  baik  itu debitur  maupun  kreditur,  apabila  ada  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  penggunaan  tanda tangan  elektronik  maka  pihak  yang  melanggar bertanggung  jawab  penuh  atas  kerugian  dan kosekuensi yang timbul akibat hal tersebut.
Dokumen  elektronik  dapat  menjadi  suatu alat  bukti  yang  sah  apabila  didalamnya  sudah memenuhi  syarat  sahnya  suatu  informasi  atau dokumen  elektronik  sesuai  peraturan  PerUndang- Undangan  (Subekti,  2010).  Didalam  Pasal  11  UU ITE dan Pasal 1869  jo Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal  1  Ordonansi  1867  No.  29  yang  berlaku  juga untuk  tanda    tangan  elektronik  sehingga  jika  suatu dokumen  ditandatangani  secara  elektronik  maka dokumen  tersebut  mempunyai  kepastian  hukum yang  sama  dengan  dokumen  yang  ditandatangani secara konvensional dikarenakan ketika tanda tangan elektronik  itu  dilekatkan  didalam  suatu  dokumen elektronik  maka  secara  langsung  yang  memberi tanda  tangan  tersebut  telah  menyetujui  atas  semua isi  dan  informasi  serta  menjamin  kebenaran  atas dokumen tersebut (Rachman,2021).
Apabila  kita  memahami  lebih  lanjut  bahwa diakuinya  tanda  tangan  elektronik  dalam  suatu dokumen elektronik, maka hal tersebut tidak berlaku terhadap  pembuatan  akta  fidusia  yang  merupakan akta  partij  atau  akta  pihak  yang  harus  dibuat  dan
ditanda  tangani  dihadapan  notaris.  Penggunaan tanda  tangan  elektronik  dalam  akta  fidusia  tidak dapat  dibenarkan  kecuali  terdapat  peraturan  yang mengatur  secara  eksplisit.  UU  ITE  telah  mengatur sedemikian  rupa  sehingga  tanda  tangan  elektronik memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum  yang sah  (Makarim,2013).  Namun  hal  tersebut  tidak berlaku  apabila  tanda  tangan  elektronik  digunakan dalam  pembuatan  akta  fidusia  karena  akta  fidusia merupakan  akta  partij  yang  harus  ditandatangani dihadapan  notaris  sehingga  Sehingga  Pembuatan Akta  Fidusia  yang  dibuat  secara  elekronik  tidak memiliki  kekuatan  sebagai  akta  autentik  dan kedudukan akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan  (Nurita,  2012).Namun  demikian  sejak diberlakukannya  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal AHU  tertanggal  5  Maret  2013,  No.AHU- 06.OT.03.01  Tahun  2013  mengenai  Pemberlakuan Sistem  Administrasi  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia secara  Elektronik  (Online  System)  proses  penanda tanganan  didalam  perjanjian  fidusia  bisa  dilakukan melalui tanda tangan elektronik.

## SIMPULAN
1. Kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum  dari penggunaan  tanda  tangan  elektronik didalam  perjanjian  fidusia  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  pasal  11 ayat  (1)  yang  dimana  suatu  tanda  tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan  akibat  hukum  yang  sah  apabila  telah memenuhi  persyaratan  minimum  dalam pasal tersebut.
2. Tanda elektronik dibagi menjadi dua yaitu tanda tangan tersertifikasi dan tanda tangan tidak  tersertifikasi,  yang  diatur  didalam pasal 60 ayat 2 PP Nomor 71 Tahun 2019. Diantara kedua jenis tanda tangan tersebut yang memiliki kekuatan hukum dan akibat yang  penuh  adalah  tanda  tersertifikasi karena  telah  menggunakan  sertifikat elektronik,  sedangkan  tanda  tangan  tidak tersertifikasi  dapat  juga  digunakan  namun masih  diragukan  keamanannya  dalam dalam  menanda  tangani  suatu  perjanjian terutama  pada  saat  pembuktian.  Tanda tangan  elektronik  yang  digunakan  dalam perjanjian  fidusia  harus  melalui  proses
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
pembuatan  di  penyelenggara  tanda  tangan elektronik terlebih dahulu
dengan mecantumkan  data-data  pribadi  pengguna yang  bertujuan  agar  tanda  tangan elektronik  hanya  terkait  pada  pengguna saja.  Hal  ini  juga  memiliki  tujuan  agar segala  sesuatu  perubahan  dalam  tanda tangan elektronik dapat diketahui.
Walaupun tanda tanda elektronik memiliki kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum  yang sah  hal  tersebut  tidak  tidak  berlaku terhadap  penandatangan  akta  jaminan fidusia  yang  merupakan  akta  partij/akta pihak yang termasuk kedalam akta otentik.

## SARAN
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik masih relatif baru di Indonesia, sehingga diperlukan  sosialisasi,  pelatihan  dan lain-lainnya  guna  memahami  Berbagai aspek hukumnya.
2. Pemerintahdalammengeluarkansuatuund ang-undanghendaknyamelihatundang- undang  yang  lain,  yang  salingberkaitan, sehinggaantarasatuUndang- undangdenganUndang-undang  yang  lain tidaksalingbertentangansatudengan  yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ariyani (2013). Hukum Perjanjian .
Yogyakarta : Penerbit Ombak Sunaryo (2008). Hukum Lembaga Pembiayaan . Jakarta : Sinar Grafika. Supianto.   (2015).
Hukum  Jaminan  Fidusia Prinsip Publisitas Pada  Jaminan fidusia .Sleman : Pernerbit Garudhawaca. Makarim,  Edmon.  2013. Notaris  dan  Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang CyberNotaryatau Electronic Notary .
Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa. Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## JURNAL /ARTIKEL
Wahyu    AgusWinarno,  (2011). Sebuahkajian  pada Undang-undangInformasi dan TransaksiElektronik (UU
ITE). JurnalEkonomiAkutansi dan Manajemen,  UniversitasJember,  Vol.10 No.1:40 HusnulHudzaifah, (2015). KeabsahanTandaTanganElektronikDalamP embuktianHukum Acara Perdata Indonesia . Jurnal Program Studi Magister IlmuHukumPascasarjanaUniversitasTadula ko. AbdurRachman,  (2021)  KeabsahanTandaTangan
Digital DalamPembuatanAktaFidusia. JurnalFakultasHukumUniversitas  Surabaya Vol.9 No.1: 35

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (LembaranNegara    Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959). Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 TentangPerubahanAtasUndang- UndangNomor 30 Tahun 2004 TentangJabatanNotaris. Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahanatasUndang-Undang  11 Tahun 2008 TentangInformasi dan TransaksiElektronik. Kitab Undang-UndangHukumPerdata (BurgerlijkWetboek). Undang-UndangNomor 42 Tahun 1999 TentangJaminanFidusia. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraanSistem dan TransaksiElektronik. Surat  EdaranDirektoratJenderal  AHU  tertanggal  5 Maret 2013, No.AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenaiPemberlakuanSistemAdministrasi
PendaftaranJaminanFidusiasecaraElektroni k (Online System).