## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Optimalisasi Pendapatan Desa Melalui Implementasi Peraturan
Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016: Studi Kasus Pengelolaan Kios

## Desa di Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul
Sumarni 1 , Khoirudin 2
12 Universitas Gunung Kidul, Jl. KH Agus Salim No.170, Ledoksari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

## Abstract
The Role of Jetis Village Government in Improving Village Income is based on the awareness of the vital importance of villages in enhancing human life quality, improving community welfare, and  alleviating  poverty.  This  research  aims  to  explore  the  efforts  made  by  Jetis  Village Government in implementing Jetis Village Regulation No. 8 of 2016 concerning Village Kiosk Management  and  how  they  maximize  village  income  through  kiosk  management.  The  study employs  a  qualitative  descriptive  method,  utilizing  qualitative  data  sources  (primary  and secondary  data)  collected  through  observation,  interviews,  and  documentation.  The  results indicate that the implementation of Jetis Village Regulation No. 8 of 2016 concerning Village Kiosk Management is quite satisfactory in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic  structure.  The  Jetis  Village  Government  strives  to  increase  village  revenue  from village assets management (village kiosks) by ensuring kiosk users pay fees, educating them about village  kiosk  management  regulations,  addressing  policy  violations,  strengthening  human resources,  and  enforcing  penalties  for  policy  violations.  A  firm  stance  from  the  Jetis  Village Government is crucial in implementing village kiosk management policies to maximize village income, supported by supervision from the Village Consultative Board (Bamuskal), and reviewing kiosk management policies to accommodate the problems.
Keywords: Optimization of Indonesian Revenue; Implementation; Village Regulation

## Abstrak
Peran  Pemerintah  Kalurahan  Jetis  dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan  desa/kalurahan, didasarkan pada kesadaran akan pentingnya desa/kalurahan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup  manusia,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  penanggulangan  kemiskinan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  Pemerintah  Kalurahan  Jetis  dalam pengimplementasian Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa serta upayanya dalam memaksimalkan  pendapatan desa dari pengelolaan kios desa. Penelitian ini menggunakan  metode  deskriftif    kualitatif,  dengan  menggunakan  sumber  data  kualitatif  (data primer  dan  data  sekunder)  dengan  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengimplementasian  Peraturan  Desa  Jetis
Kata Kunci: Optimalisasi Pendapatan Indonesia; Implementasi; Peraturan Desa
1 CONTACT : sumarni.ugk@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5590
© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa sudah cukup baik, dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemerintah Kalurahan Jetis berupaya meningkatkan pendapatan  kalurahan  dari  pengelolaan  aset  kalurahan  (kios  desa),  dengan  mendisiplinkan pengguna kios membayar retibusi, memberikan edukasi kepada pengguna kios terhadap regulasi pegelolaan  kios  desa,  mengupayakan  penyelesaian  pelanggaran  kebijakan,  dan  memperkuat sumber  daya  manusia  serta  penegakan  sanksi  terhadap  pelanggaran  kebijakan.  Sikap  tegas Pemerintah Kalurahan Jetis diperlukan dalam penerapan kebijakan pengelolaan kios desa, untuk memaksimalkan  pendapatan  kalurahan  yang  didukung  oleh  pengawasan  Bamuskal,  dan peninjauan  kembali  kebijakan  pengelolan  kios  desa  untuk  mengakomodir  permasalahan  yang terjadi

## 1. Latar belakang
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan ini berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Idealnya, Desa yang diharapkan  adalah  yang  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis,  yang  dicapai  melalui  pembangunan  Desa  dan pemberdayaan  masyarakat  .(Wibowo,  2018).  Pengelolaan  Desa  harus  bersifat  demokratis  dan  adil  sosial,  di  mana masyarakat  Desa  memilih  Kepala  Desa  dan  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  secara  langsung  dan demokratis (Yamin, 2021). Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memimpin Desa dan  berfungsi  sebagai  kepala  pemerintahan  Desa.  BPD  sebagai  lembaga  yang  dipilih  secara  demokratis  menurut Undang-Undang 2014, menjadi mitra bagi Kepala Desa dalam mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat Desa. Isu-isu penting di Desa harus dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diadakan oleh BPD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 2014. Pentingnya menjaga tata kelola Desa yang demokratis dan adil sosial sangat ditekankan agar Desa dapat mengelola pembangunan secara partisipatif. Otonomi daerah yang dimiliki oleh desa memberikan peluang bagi pertumbuhan desa yang sehat, yang dapat memenuhi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu menunjukkan inovasi dan kreativitas tinggi dalam mencari sumber pendapatan asli desa (Khamdun et al., 2019). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan mengurangi kemiskinan (Azis, 2020).
Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun ada sejumlah wewenang yang didelegasikan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, namun tidak semua aspek kebijakan dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. Selain itu, faktor budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Gunungkidul juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika pemerintahan lokal. Kondisi ini memiliki  dampak  signifikan  terhadap  kesuksesan  implementasi  kebijakan-kebijakan  yang  diberlakukan  atau diinstruksikan oleh pemerintah, karena perlu adanya keseimbangan antara kebijakan nasional, otonomi daerah, dan nilai- nilai  lokal  yang  diakui  dan  dihormati.  Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  memahami  dan merespons  secara  bijaksana  terhadap  dinamika  ini  agar  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  dapat  lebih  efektif  dan diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat  setempat.  (Sumarni,  2020).  Penelitian  ini  didasarkan  pada  kesadaran  akan signifikansi  Desa/Kalurahan  dalam  mencapai  peningkatan  kualitas  hidup  manusia,  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  mengatasi  kemiskinan,  dan  mengoptimalkan  potensi  sektor  perdagangan  desa  tersebut.  Pengaturan pengelolaan kios desa diatur oleh Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kios Desa dan Sarana Prasarana Pendukung Perekonomian Desa Jetis. Selain itu, kebijakan ini didukung oleh Peraturan Desa Jetis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengutipan Kalurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang memiliki kaitan variabel dan beberapa aspek yang saling terkait. S alah satu penelitian dari Wowor, Frans Singkoh, dan Welly Waworundeng dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso” pada tahun 2019. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  proses  perencanaan  dan  pembentukan  BUMDes  di  Desa  Kamanga didasarkan pada ketentuan Undang Undang Desa. Selama tahap perencanaan, pembentukan unit-unit usaha BUMDes di Desa Kamanga mempertimbangkan faktor lingkungan sekitar, memastikan bahwa program-program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan potensi yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan BUMDes dilandasi oleh persyaratan Undang Undang Desa dan merupakan bagian dari pelaksanaan Dana Desa. Selain itu, Badan Pengawas BUMDes Kamanga dibentuk untuk memastikan kelangsungan usaha BUMDes dan melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan BUMDes. Penelitian ini fokus pada peningkatan pendapatan asli desa melalui pengelolaan aset desa yang dimiliki..
Ulfi Alfidah (2020) meneliti tentang Implementasi Peraturan Desa Kebumen Nomor: 511.2/01 Tahun 2006 Tentang Pasar Desa pada pemungutan Retribusi Pasar Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, dimana hasil penelitiannya menunjukan implementasi pemungutan retribusi pasar di Pasar Kebumen terdapat beberapa hambatan, sehingga belum sesuai dengan SOP dan Peraturan Desa Kebumen Nomor: 511.2/01 Tahun 2006 tentang pasar desa dengan banyak faktor
yang  menghambat implementasi kebijakan tersebut, misalnya sewa terutang oleh pedagang, rendahnya honor petugas pasar, dan kenakalan pedagang yang enggan membayar retribusi. (Alfidah, 2020). Penelitian ini menitik beratkan pada 4 faktor yakni: Komunikasi (adanya faktor transmisi komunikasi, kejelasan dalam berkomunikasi, konsistensi dalam penyampaian informasi); Sumberdaya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya keuangan; Disposisi, adanya komitmen,  kejujuran,  demokrasi;  Struktur  Birokrasi,  yakni  adanya  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  dan Fragmentasi

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  deskriftif    kualitatif  yakni  metode  yang  digunakan  untuk  meneliti  kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Murdiyanto, 2020). Populasi penelitian adalah Pemerintah Kalurahan Jetis, Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis dan pengguna kios  desa  sebanyak  66  (enam  puluh  enam)  yang  diambil  sampel  sebanyak  11  (sebelas)  orang  untuk  dilakukan pengambilan data secara verbal sebagai data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan secara  langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki (Hardani et  al., 2020)), yakni mengamati aktifitas Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan pengguna kios desa. Seementara wawancara,  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  (interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani et al., 2020), yang dilakukan secara terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun  telah  disiapkan  (Abdussamad,  2021).  kepada  Kepala  Desa  atau  Lurah,  pamong  Kalurahan,  anggota  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), dan penggunan kios desa bertujuan untuk mengambil data primer. Dokumentasi, yaitu pengambilan data melalui dokumen-dokumen (Hardani et al., 2020). untuk mengumpulkan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari buku-buku, literatur, jurnal, internet, arsip dan dokumen lainnya).

## 3. Hasil
Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup Desa dan merupakan  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang  dimiliki  Desa  dengan  mengacu  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan  tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak boleh merugikan kepentingan umum (Menteri Dalam Negeri, 2014b). Peraturan desa (UU 6/2014) merupakan peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya, sebagai sarana dan payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 83 dan 84,  menegaskan  bahwa  rancangan  peraturan  desa  diprakarsai  oleh  Pemerintah  Desa  (BPD  juga  dapat  mengusulkan rancangan  peraturan.  Peraturan  desa  diproses  secara  demokratis  dan  partisipatif  serta  rancangannya  wajib dikonsultasikan  atau  dimintakan  pendapat  kepada  masyarakat  desa,  lembaga  kemasyarakatan,  lembaga  adat  dan lembaga  desa  lainnya  untuk  mendapatkan  masukan  dalam  proses  penyusunannya  (Menteri  Dalam  Negeri,  2014a), disertai  dengan  pemetaan  sosial,  budaya,  ekonomi,  lingkungan,  teknologi,  hingga  sumber  daya  manusia  diperlukan dalam  menyusun  rancangan  peraturan  desa.  Dengan  tujuan  membantu  penyusunan  ruang  lingkup  peraturan  desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa.
Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, merupakan salah satu peraturan desa yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Desa  Jetis  untuk  mengatur  pengelolaan  kios  desa  sebagai  upaya  untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kalurahan yang berazaskan nilai- nilai demokrasi serta meningkatkan pendapatan desa, secara pokok berisai jenis sarana dan prasarana yang dibangun oleh  Pemerintah  Desa  Jetis,  yaitu  sarana  pokok  berupa  bangunan  kios  maupun  sarana  pendukungnya  (instalasi  air, instalasi  lstrik,  MCK,  tempat  parkir  dan  tempat  sampah),  tatacara  pengelolaan  kios  desa  dan  sarana  pendukung, penentuan nilai retribusi kios yang berdasarkan pada luas kios, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi bagi pedagang, penataan  kawasan  kios  desa,  berupa  penataan  sarana  pendukung  kios  desa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa/Kalurahan.  Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Pemerintah  Kalurahan  dan  BPD  diperoleh  penjelasan  bahwa pembanguna kios desa di Kalurahan Jetis dilatarbelakangi adanya perkembangan perekonomian Kalurahan Jetis yang terus  menggeliat  dengan  adanya  JJLS  sekaligus  sebagai  jalur  wisata  yang  melintasinya  serta  upaya  Pemerintah Kalurahan  Jetis  dalam  meningkatkan  pendapatan  desa/kalurahan  serta  peningkatan  pendapatan  atau  ekonomi masyarakat, untuk menjamin ketertiban hukum dalam menjalankan kebijakan pengelolaan kios. Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, disususn  melalui proses kajian yang mendalam dan melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan perwakilan dari tokoh masyarakat.

## 3.1. Pendapatan Desa
Pendapatan desa atau pendapatan kalurahan merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa (Menteri Dalam Negeri, 2018). Seluruh pendapatan Desa
diterima  dan  disalurkan  melalui  rekening  kas  Desa  dan  penggunaannya  ditetapkan  dalam  APB  Desa  (Presiden Republik Indonesia, 2014).
Pendapatan desa dikelompokkan menjadi pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain.
a. Pendapatan  Asli  Desa  (PADes),  yaitu  penerimaan  dari  berbagai  usaha  pemerintah  desa  untuk mengumpulkan  dana  guna  keperluan  desa  dalam  membiayai  kegiatan  rutin  ataupun  kegiatan pembangunan, terdiri dari:
1) Hasil usaha, yang berasal dari bagi hasil BUM Des;
2) Hasil  aset,  berupa  tanah  kas  desa,  tambatan  perahu,  pasar  desa,  tempat  pemandian  umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang berasal dari sumbangan masyarakat desa;
4) Pendapatan asli desa lain, yaitu hasil pungutan desa (Menteri Dalam Negeri, 2018).
b. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
1) Dana Desa, merupakan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Tabel  1 Penerimaan Dana Desa Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022
No Tahun Anggaran Dana Desa (Rp) Target Anggaran Realisasi Anggaran 1 2017 925.842.000 925.842.000 2 2018 784.123.000 784.123.000 3 2019 952.365.750 952.365.750 4 2020 1.114.008.000 1.114.008.000 5 2021 1.005.530.000 1.005.530.000 6 2022 1.024.327.000 1.024.327.000
2)  Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan: a.  60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
b.  40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa  masing-masing.  Pengalokasian  bagian  dari  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota  kepada  Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 Target Anggaran Realisasi Anggaran
Diagram Penerimaan Dana Desa Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah pada Kalurahan Jetis selama kurun wakru Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, seperti pada tabel berikut:
Tabel  2 Penerimaan BHPR Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022 No Tahun Anggaran BHPR (Rp) Target Anggaran Realisasi Anggaran 1 2017 46.799.600 52.243.100 2 2018 49.761.600 64.483.400 3 2019 60.079.400 60.079.400 4 2020 36.024.000 44.521.800 5 2021 52.437.200 50.640.400 6 2022 52.437.200 69.844.100
2) Alokasi Dana Desa;
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Tabel  3 Penerimaan Alokasi Dana Desa Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022
No Tahun Anggaran Alokasi Dana Desa (Rp) Target Anggaran Realisasi Anggaran 1 2017 678.376.300 678.376.300 2 2018 649.581.700 649.581.700 3 2019 661.561.000 661.561.000 4 2020 615.961.300 614.586.550 5 2021 659.105.300 655.673.780 6 2022 679.241.600 675.978.160

## Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
Tabel  4 Penerimaan BK dari APBD Provinsi Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022
No Tahun Anggaran BKK dari APBD Provinsi (Rp) Target Anggaran Realisasi Anggaran 1 2017 0 0 2 2018 0 0 3 2019 0 0 4 2020 0 0 5 2021 50.000.000 49.570.000 6 2022 63.000.000 63.000.000
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota.
Sama halnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun khusus.
Tabel  5 Penerimaan BK dari APBD Kabupaten  Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022
No Tahun Anggaran BKK dari APBD Kabupaten (Rp) Target Anggaran Realisasi Anggaran 1 2017 5.500.000 5.500.000 2 2018 47.539.500 47.539.500 3 2019 45.000.000 45.000.000 4 2020 0 0 5 2021 30.000.000 30.000.000 6 2022 445.000.000 445.000.000

## Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
c. Pendapatan Lain, terdiri dari:
1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, meliputi hibah pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, luar negeri, swasta, dan hibah lainnya.
4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
5) Bunga bank;
6) Pendapatan lain desa yang sah.
Pendapatan lain desa yang sah merupakan sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.
Tabel  6 Penerimaan Pendapatan Lain Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022
No Tahun Anggaran  Pendapatan Lain (Rp) Target Anggaran Realisasi Anggaran 1 2017 8.184.000 107.855.000 2 2018 4.675.000 4.675.000 3 2019 3.500.000 10.475.690 4 2020 32.179.208 29.930.229 5 2021 3.500.000 1.200.763 6 2022 3.500.000 2.520.781

## Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
Fokus penelitian ini mengenai pendapatan desa dari pendapatan asli desa/kalurahan yang berasal dari pengelolaan aset kalurahan, berupa pendapatan dari retribusi pengelolaan kios desa  maupun biaya penempatan pertama dari kios desa  sejumlah  38  (tigapuluh  delapan)  kios,  yang  terdiri  dari  bangunan  tahap  pertama  sebanyak  12  (duabelas)  kios berukuran 3x4 m² dan bangunan tahap kedua sebanyak 26 (duapuluh enam) kios berukuran 4x10 m².
Berdasarkan observasi dan penelusuran dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) T.A 2017 sampai dengan T.A 2022, pedapatan desa/kalurahan yang berupa hasil pengelolaan aset kalurahan, sebagai berikut:
Tabel  7 Pendapatan Asli Desa Desa Jetis T. A. 2017 No Uraian Target Realisasi 1 Hasil usaha 0 0 2 Hasil aset desa (retibusi dan penempatan pertama) 90.000.000 67.000.000 3 Swadaya, partisipasi, gotong-royong 0 0 4 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah 3.257.120 3.257.120
Sumber: Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2018
Pada Tahun Anggaran 2017 hasil pengelolaan aset desa berupa retribusi dari 12 kios desa (ukuran 3 x 4 m²) dan 26 kios desa berukuran 4x10 m² sebesar Rp. 38.400.000; serta biaya penempatan pertama (Kepala Desa Jetis, 2018).
Tabel  8 Pendapatan Asli Desa Desa Jetis T. A. 2018 No Uraian Target Realisasi 1 Hasil usaha 0 0 2 Hasil aset desa (retribusi dan penempatan pertama) 881.900.000 864.750,000 3 Swadaya, partisipasi, gotong-royong 0 0 4 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah 3.500.000 2.295.288
Sumber: Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2019
Pada Tahan Anggaran 2018 pendapatan asli desa berupa pengelolaan hasil aset desa yaitu biaya penempatan kios baru dan retribusi kios desa (Kepala Desa Jetis, 2019).
Tabel  9 Pendapatan Asli Desa Desa Jetis T. A. 2019 No Uraian Target Realisasi 1 Hasil usaha 0 0 2 Hasil aset desa 43.400.000 7.950.000 3 Swadaya, partisipasi, gotong-royong 0 0 4 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah 90.000.000 90.000.000
Sumber: Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2020
Pada Tahun Anggaran 2019 capain realisasi pendapatan asli desa jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan adanya kebijakan pemberian bonus bagi pengguna kios desa yang telah melunasi biaya penempatan pertama yang diberikan selama satu tahun (Kepala Desa Jetis, 2020).
Tabel  10 Pendapatan Asli Kalurahan Jetis T. A. 2020 No Uraian Target Realisasi 1 Hasil usaha 0 0 2 Hasil aset kalurahan 73.350.000 8.900.000 3 Swadaya, partisipasi, gotong-royong 0 0 4 Lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah 60.000.000 48.725.000 Sumber: Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2021
Pada Tahun Anggaran 2020 capain realisasi pendapatan asli desa jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan penggunan kios tidak melakukan pembayaran terhadap retribusi kios yang diberlakukan, penyebabnya adalah terjadinya pandemi covid-19 yang tengah melanda  mengakibatkan  banyak  kios  yang tidak beroperasi (Lurah Jetis, 2021).
Tabel  11 Pendapatan Asli Kalurahan Jetis T. A. 2021 No Uraian Target Realisasi 1 Hasil usaha 0 0 2 Hasil aset kalurahan 38.400.000 500.000 3 Swadaya, partisipasi, gotong-royong 0 0 4 Lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah 86.000.000 17.180.000
Sumber: Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2022
Pada Tahun Anggaran 2021 capain realisasi pendapatan masih jauh dari target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan penggunan kios tidak melakukan pembayaran terhadap retribusi kios yang diberlakukan karena dampak
dari adanya pandemi covid-19 yang masih melanda (Lurah Jetis, 2022).
Tabel  12 Pendapatan Asli Kalurahan Jetis T. A. 2022
No Uraian Target Realisasi 1 Hasil usaha 300.000 275.000 2 Hasil aset kalurahan 39.900.000 25.035.000 3 Swadaya, partisipasi, gotong-royong 0 0 4 Lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah 61.787.250 57.800.000
Sumber: Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2023
Pada Tahun Anggaran 2022 capain realisasi  pendapatan  dari  retribusi  kios desa masih  belum  memenuhi  target yang  ditetapkan,  walaupun  pandemi covid-19 sudah mereda (Lurah Jetis, 2023).

## 4. Pembahasan

## Implementasi Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pegelolaan Kios Desa
Untuk  memudahkan  pemahaman  dan  pengukuran  fokus  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  maka  peneliti  membuat batasan fokus pembahasan dalam pengimplementasian Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa dengan aspek pembahasan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George Edward III (Tachjan, 2006), sebagai berikut:
4.1 Komunikasi, Suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif jika terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik antara elemen-elemen terkait. Lebih dari itu, dalam konteks variabel komunikasi ini pentingnya komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dengan target atau sasaran dari kebijakan (Hasibuan et al., 2020) juga ditekankan. Dalam variabel ini, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah komunikasinya sudah berjalan dengan lancar dan efektif. Indikator tersebut meliputi transmisi,  kejelasan, dan konsistensi komunikasi dengan indikatornya sebagai berikut :
a) Transimisi  (proses  penyampaian  informasi)  Teori  ini  menekankan  bahwa  penyaluran  informasi  yang  tepat sangat  diperlukan  untuk  meminimalkan  miscommunication  antara  pembuat,  pelaksana  dan  sasaran  dari kebijakan. Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan (sebagai sumber data primer), dalam rentang waktu 19 Mei 2023 sampai dengan 3 Juni 2023 dengan beberapa sampel responden, diantaranya  Kepala Desa Jetis  periode  2012-2018  (Sunarso,  S.  IP),  Suparyadi,  S.  AP  (Ulu-Ulu  Kalurahan  Jetis),  Ketua  Badan Permusyawaratan Desa Jetis periode 2013-2019 (Sugito, S. IP), Eni Indrawati, S. IP (Kepala Urusan Danarta Kalurahan Jetis), Sutardiyanto (pengguna kios) dan Briyandika Choirul Azmi (pengguna kios) bahwa dipahami dalam  penyampaian  informasi  dari pembuat  kebijakan  (Pemerintah  Kalurahan  dan  BPD/Bamuskal)  kepada pelaksana kebijakan (pengguna kios desa) sudah cukup baik penyampaiannya, baik disampaikan secara lisan maupun tulisan (memberikan salinan perdes). Namun dalam pelaksanaan dilapangan seringkali miskomunikasi antara  penyewa  kios  dengan  aparatur  kalurahan,  baik  dalam  penggunaan  maupun  dalam  jual  beli  kios. Hambatan  yang  sering  muncul  adalah  kesulitan  dalam  mendisiplinkan  waktu  pembayaran  retribusi,  serta pemahaman penyewa kios tentang kegunaan dan hak milik kios itu sendiri.
b) Kejelasan Informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, diantaranya Edi Sutanto (Badan Permusyawaratan Kalurahan/Bamuskal Jetis), Eni Indrawati, S. IP (Kaur Danarta Jetis), dan Agus Susanto, S. KM (Lurah Jetis periode 2018-2024) dapat dipahami bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan (implementator) kemudian diteruskan ke kelompok sasaran (pengguna kios) tersebut cukup jelas, seperti yang tercantum dalam Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pegelolaan Kios Desa, walaupun pada awalnya terjadi pemahaman yang berbeda dengan aturan di perdes tersebut, bahkan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanah  Desa.  Informasi  tentang  isi  pokok  kebijakan  penggunaan  kios  desa  secara  umum,  termasuk  biaya penempatan pertama, retibusi bulanan dan masa penyewaan kios telah disampaikan dengan jelas secara lisan maupun  tulisan.  Dalam  perjalanan  pengimplementasian  kebijakan  ini,  timbul  permasalahan  berupa pelanggaran terhadap pasal larangan penambahan bangunan kios dan pemindahtanganan kepada pengguna lain tanpa sepengetahuan dan siizin dari Pemerintah Kalurahan Jetis serta pembayaran retribusi bulanan yang tidak tertib.  Hal  tersebut  diupayakan  oleh  Pemerintah  Kalurahan  Jetis  dengan  melakukan  komunikasi  kepada pengguna kios untuk memahamkan atau mengedukasi dan mencari solusi penyelesaian terhadap pelanggaran
yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam dimensi komunikasi menjadi kunci untuk mensosialisasikan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa.
c) Konsistensi Komunikasi
Pada  tahap  akhir  pembahasan  mengenai  aspek  komunikasi,  penelitian  ini  memusatkan  perhatian  pada kestabilan. Fokusnya adalah pada kesinambungan petunjuk yang diberikan, baik oleh pemerintah desa atau Kalurahan maupun dari pihak BPD sebagai pengawas. Konsisten menjadi kunci keberhasilan seluruh kegiatan kebijakan yang diterapkan, maka penegakan kebijakan harus konsisten dan jelas agar menjadi lebih efektif. Dari  wawancara  dengan  Subektiasih,  S.  AP  (Carik  Kalurahan  Jetis),  Edi  Sutanto  (Bamuskal  Jetis),  dan Briyandika  Choirul  Azmi  (penggunan  kios)  dapat  dipahami  bahwa  penyampaian  informasi  yang  telah  di lakukan sudah di usahakan sesuai dengan peraturan yang di tuangkan dalam Perdes tentang pengelolaan Kios kalurahan, tetapi masih terdapat informasi yang belum diakomodir atau diatur di dalam perdes, disamping itu konsistensi dalam menjalankan perdes belum sepenuhnya ditegakkan.
Pengimplementasian Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 mengalami sejumlah masalah dan kendala. Salah  satunya  adalah pemahaman  yang kurang  tepat  dari masyarakat, khususnya  para pengguna  kios  desa, akibat kurangnya efektivitas dalam komunikasi dan sosialisasi awal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jetis terkait  peraturan  desa  tersebut.  Selain  itu,  terdapat  penambahan  bangunan  kios  dan  transaksi  pengalihan pengguna  kios  desa  di  luar  ketentuan  yang  ada,  tanpa  izin  dari  Pemerintah  Desa/Kalurahan  Jetis. Ketidakpatuhan pengguna kios desa dalam membayar retribusi juga menjadi masalah, baik karena kurangnya keseriusan dari petugas pungutan maupun ketidaktepatan pengguna kios dalam membayar langsung kepada bendahara desa/kalurahan.
4.2 Sumber daya, dengan indikator-indikator, sebagai berikut :
Sumber  Daya  Manusia  Sumber  daya  yang  dimaksud  tidak  hanya  berkaitan  dengan  sumberdaya  manusia  saja. Komposisi  staff  yang  tepat  secara  kuantitas  dan  kualitasnya  menjadi  aspek  penting  untuk  menilai  apakah sumberdaya yang dimiliki Disduk Capil Kota Padang Sidempuan sudah sesuai atau tidak memenuhi pra syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
a) Sumberdaya Materiil lainnya.
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  terlihat  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  dalam mengimplementasikan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa terdiri dari Jagabaya, Ulu-Ulu, Kaur Danarta dan Kaur Tata Laksana, disamping Lurah selaku kepala Pemerinta Kalurahan dan Carik selaku penyusunan regulasi kalurahan dan pengelolaan aset kalurahan serta pengguna kios desa.
Tabel  13 Implementator Perdes Jetis 8/2016 No Implementator Jabatan Tugas 1 Agus Susanto, S. KM Lurah Sebagai kepala pemerintah kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan 2 Subektiasih, S. AP Carik Penyusunan regulasi kalurahan dan pengelolaan aset kalurahan 3 Agus Suyatno Jagabaya Penyusunan peraturan kalurahan terkait tanah kalurahan 4 Suparyadi, S. AP Ulu-Ulu Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kalurahan 5 Eni Indrawati, S. IP Danarta Pengadministrasian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kalurahan 6 Karyono Tata Laksana Pengelolaan aset kalurahan 7 Pengguna Kios Pedagang Menjalankan kewajiban sesuai pasal 14 dan menjalankan aturan pasal 15 dari Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa
b) Informasi,  Informasi  mengenai  pengelolaan  kios  desa  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan kebijakan pengelolaan kios desa di Kalurahan Jetis.  Dari wawancara peneliti dengan Suparyadi, S.AP dan Edi Sutanto dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan kios desa sudah sangat jelas,
begitu  pula  personil  atau  pelaksana  kebijakan  tersebut  telah  melaksanakan  tanggung  jawab  sesuai  dengan aturan yang telah dikeluarkan.
c) Kewenangan
Kewenangan  implementator  Peraturan  Desa  Jetis  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Kios  Desa, diantaranya  melakukan  pemungutan  retribusi  kios  desa  dan  penegakan  aturan  di  perdes.  Berdasarkan wawancara  dengan  Lurah,  Carik  dan  Ketua  Bamuskal  dapat  dilihat  bahwa  Pemerintah  Kalurahan  (selaku implementator/pelaksana kebijakan) sudah menggunakan wewenangnya dalam mengelola kios desa, walaupun belum secara optimal dijalankan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut hasilnya belum maksimal.
d) Sarana Prasarana
Mendasarkan hasil observasi di Pemerintah Kalurahan Jetis dan di kios desa terlihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki cukup memadai, baik bangunan kios maupun sarana penunjang lainya, tetapi dalam perjalanan implementasi perdes ini terdapat  pelanggaran aturan, seperti menambah bangunan yang tidak ditentukan di dalam Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa.
Dalam  hal  sumber daya  yang  dimaknai  sebagai  ketersediaan  pelaksana  kebijakan (pamong  Kalurahan  atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak pembuat kebijakan) yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi kios desa sebagai bagian dari implementasi Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa dapat berjalan dengan baik. Informasi yang jelas dan benar yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan (implementator) menjadi sangat penting, sehingga kebijakan berjalan dengan baik. Disamping itu, kewenangan yang dimiliki implementator dalam menjalankan kebijakan  harus  kuat,  walaupun  dalam  kebijakan  pengelolaan  kios  desa  ini,  implementator  belum  dapat menggunakan  kewenangannya  secara  penuh,  sehingga  pelanggaran  yang  terjadi  belum  sepenuhnya terselesaikan.  Dengan  demikian,  bahwa  dimensi  sumber  daya  merupakan  kunci  kedua  dalam mengimplementasikan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, sehingga pendapatan desa dari pengelolaan aset desa/kalurahan, berupa pengelolaan kios desa dapat dimaksimalkan.
4.3 Disposisi atau sikap pelaksana, dengan indikator-indikator:sebagai berikut:
a) Komitmen Implementator
Sesuai dengan hasil wawancara dengan Agus Susanto, S. KM, Briyandika Choirul Azmi, Andang, Sutardiyanto, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementator yang melaksanakan pemungutan retribusi kios desa kepada pengguna kios memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya,  walaupun didalam Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, pengguna kios desa yang seharusnya menyetor retribusi langsung ke bendahara Kalurahan.
b) Kejujuran dan Semangat Implementator
Dari wawancara dengan Edi Sutanto (anggota BPD), peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara pembuat kebijakan dan  pelaksana  kebijakan  ada  semangat  dalam  melaksanakan  tugas  masing-masing,  walaupun  perjalanannya mengalami dinamika.  Disposisi atau karakter atau sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sangat penting  dan  harus  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan,  seperti  komitmen,  semangat,  kedisiplinan  dan  kejujuran pelaksana  kebijakan  dalam  menjalankan  kebijakan  tersebut.  Terjadinya  dinamika  dalam menjalankan  kebijakan merupakan hal yang wajar dan dapat dijadikan pemicu semangat dalam menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, dimensi disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus memiliki semangat atau motivasi untuk melaksanakan tugas dan komitmen diri, dalam hal ini mengimplementasikan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kios Desa sebagai upaya peningkatan pendapatan desa/kalurahan.
4.4 Struktur birokrasi, dengan indikator-indikator, sebagai berikut:
a) Standar Operasional Prosedur (SOP) Isi dari Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain dari itu seharusnya didalam surat perjanjian sewa menyewa kios desa diatur secara detail mengenai SOP tersebut.
b) Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa dilaksanakan oleh pamong Kalurahan sebagai subyek pelaksana kebijakan dan  pengguna  kios  desa  sebagai  obyek  kebijakan  dengan  melaksanakan  kewajiban  membayar  retribusi  serta kewajiban  lainnya  yang  ditentukan  di  dalam  perdes.  Menurut  George  Edward  III  menyatakan  bahwa  struktur organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi  kebijakan.  Walaupun  sumber-sumber  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  tersedia,  atau  para pelaksana  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  memiliki  keinginan  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan, kemungkinan  pengimplementasian  kebijakan  tersebut  tidak  akan  dapat  terlaksana  atau  terealisasi  dengan  baik, ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  yang  akan  mengakibatkan  sumber  daya  menjadi  tidak  efektif  dan
menghambat  jalannya  implementasi  kebijakan.  Oleh  karena  itu  bahwa  dimensi  struktur  birokrasi  dalam pengimplementasian Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain itu dalam  mengimplementasikan  kebijakan,  seharusnya  mengacu  pada  standar  operasional  prosedur  yang  telah ditetapkan.

## 5. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Desa, sebagai berikut:
1. Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  Pengelolaan Kios Desa telah diimplementasikan cukup baik, hal tersebut karena:
a. Pada aspek komunikasi, Pemerintah Kalurahan Jetis telah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, walaupun implementator dan pengguna  kios belum melaksanakan kebijakan sesuai dengan isinya, sehingga timbul pelanggaran yang belum diatasi secara tegas yang berakibat tidak maksimalnya pendapatan desa yang diperoleh dalam pengelolaan kios desa;
b. Pada aspek sumber daya, pelaksana kebijakan (implementator) cukup memadai, namun karena beban tugas dari  implementator  yang  banyak  di  Pemerintah  Kalurahan,  menyebabkan  kurang  disiplinnya  dalam menjalankan kebijakan tersebut;
c. Pada aspek disposisi, implrmentator (Pemerintah Kalurahan Jetis) terus berkomitmen melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan kios desa, walaupun dengan keterbatasan sumber daya dan penggunaan wewenang yang belum optimal. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kalurahan Jetis, Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis dan pengguna kios desa diharapkan menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain dalam melaksanakan kebijakan, sehingga memaklumi kekurangan yang dimiliki;
d. Pada  aspek  struktur  birokrasi,  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Kalurahan  Jetis  sebagai implementator  kebijakan  telah  terstruktur  dengan  baik,  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  tugas  dan tanggungjawab, tetapi belum secara maksimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Pemerintah  Kalurahan  Jetis  telah  berupaya  meningkatkan  pendapatan  desa/kalurahan  dari  pengelolaan  aset kalurahan, berupa pengelolaan kios desa, dengan:
a. mendisiplinkan  pengguna kios dalam menjalankan kewajiban membayar retibusi kios desa;
b. memberikan edukasi atau pemahaman kembali kepada pengguna kios terhadap regulasi pegelolaan kios desa;
c. mengupayakan penyelesaian terhadap pelanggaran kebijakan pengelolaan kios;
d. memperkuat  sumber  daya  manusia  sebagai  implementator  atau  pelaksana  kebijakan  dengan  memberikan kejelasan SOP dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan.

## 6. Referenasi
[1] Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna (Ed.); Cetakan I,). Cv. Syakir Media Press.
[2] Alfidah, U. (2020). Implementasi Peratran Desa Kebumen Nomor: 511.2/01/Tahun 2006 Tentang Pasar Desa (Studi Pada Pemungutan Retribusi Pasar Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung) . Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga.
[3] Azis,  A.  (2020).  Perencanaan  Dan  Pengalokasian  Dana  Desa  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila  Yang  Menjadi  Dasar Pemerataan Pembangunan Nasional (Studi Kasus: Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat). Pamulang Law Review , 2 (2). Https://Doi.Org/10.32493/Palrev.V2i2.5436
[4] Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Fardani, R. A., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (H. Abadi (Ed.); Cetakan I, Issue March). Pustaka Ilmu.
[5] Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). Implementasi Kebijakan E-Ktp Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. Perspektif , 9 (2). Https://Doi.Org/10.31289/Perspektif.V9i2.3951
[6] Kepala Desa Jetis. (2018). Peraturan Desa Jetis Nomor1 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 .
[7] Kepala Desa Jetis. (2019). Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 .
[8] Kepala Desa Jetis. (2020). Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 .
[9] Khamdun, I., Akbar, S., & Galuh, D. (2019). Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli
Desa. Akuntapedia , 1 (1).
[10] Lurah Jetis. (2021). Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2021 Tentnag Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2020 .
[11] Lurah Jetis. (2022). Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 .
[12] Lurah Jetis. (2023). Peraturan Kaluraha Jetis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 .
[13] Menteri  Dalam  Negeri.  (2014a). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Teknis Peraturan Di Desa .
[14] Menteri Dalam Negeri. (2014b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
[15] Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
[16] Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal) (1st Ed.). Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn ”Veteran” Yogyakarta Press.
[17] Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa .
[18] Sumarni, S. (2020). Dampak Sosial Budaya Dari Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan) , 8 (2), 89 – 97. Https://Doi.Org/10.31629/Juan.V8i2.2180
[19] Wibowo, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Desa Di Indonesia. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik , 13 (1). Https://Doi.Org/10.20961/Sp.V13i1.22932
[20] Yamin,  A.  (2021).  Penggunaan  Dana  Desa  Yang  Partisipatif  Berbasis  Kearifan  Lokal. Jisip  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan) , 5 (2). Https://Doi.Org/10.36312/Jisip.V5i2.1955