Titi  Rahayu,  Ahmad  Faqih  Udin,  Khomsatun  Yuliyani  (2023),  Analisa  Perbandingan  Lelang Konvensional dengan Lelang Syariah pada Jaminan Rumah, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## ANALISA PERBANDINGAN LELANG KONVENSIONAL DENGAN LELANG SYARIAH PADA JAMINAN RUMAH
Titi Rahayu 1 , Ahmad Faqih Udin 2 , Khomsatun Yuliyani 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
titirahayu1110@gmail.com 1 , afaqih81@gmail.com 2 , febi.ibntegal20@gmail.com 3

## Abstract
Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga  tertinggi,  yang  diajukan  secara  tertulis  maupun  lisan,  yang  berwanprestasi sebelumnya  di  dahului  pemberitahuan  tentang  akan  dilaksanakan  lelang.  Lelang  yang dilaksanakan oleh Kospin Gama dan KSPPS BMT KMA dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui website, sebelum melaksanakan lelang Kospin  Gama  dan  KSPPS  BMT  KMA  memberikan  pemberitahuan  terlebih  dahulu kepada debitur yang , apabila tidak adanya kesanggupan untuk melunasi hutangnya maka dilakukan  pelelangan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana proses lelang yang dilaksanakan dan bagaimana perbandingan lelang yang dilaksanakan di Kospin Gama dan KSPPS BMT KMA. Metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode  lapangan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Sedangkan  dalam pengumpulan  data  peneliti  menggunakan  wawancara  dan  dokumentasi  dalam  bentuk rekaman  suara.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  dalam  proses  lelang  barang jaminan rumah yang dilaksanakan oleh Kospin Gama dan KSPPS BMT KMA terdapat bebrapa  perbedaan  yaitu:  a)  Mekanisme  Penetapan  Harga  Lelang,  b)  Pemberitahuan Informasi  Kepada  Nasabah  Akan  Dilakukan  Lelang,  c)  Pemanfaatan  Kelebihan  Uang Hasil Lelang.
Keywords: Analisa Perbandingan, Lelang, Jaminan Rumah.

## Abstract
Auction is a form of public sale of goods conducted openly with bid prices that either increase  or  decrease  to  reach  the  highest  price,  submitted  in  written  or  oral  form, preceded  by  prior  notification  of  the  upcoming  auction.  The  auctions  conducted  by Kospin Gama and KSPPS BMT KMA take place at the State Property and Auction Service Office (KPKNL) through their website. Before conducting the auction, Kospin Gama and KSPPS BMT KMA provide prior notice to the debtor, and if there is an inability to repay the debt, an auction is carried out. The aim of this research is to understand how the
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 9, September 2023
auction process is carried out and to compare the auctions conducted by Kospin Gama and KSPPS BMT KMA. In this research, the researcher employs a field research method using  a  qualitative  approach.  Data  collection  is  done  through  interviews  and documentation in the form of voice recordings. The research results conclude that in the process of auctioning houses as collateral carried out by Kospin Gama and KSPPS BMT KMA, there are several differences: a) Mechanism for Determining Auction Prices, b) Notification of Information to Customers Regarding Upcoming Auction, c) Utilization of Excess Auction Proceeds.
Keywords: Comparison Analysis of House Auctions and Mortgages.

## PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  ialah  sebuah  badan  yang  melakukan  kegiatan  dibidang keuangan  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menghimpun  dana  dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam untuk kemudian digunakan serta  ditanamkan  pada  sektor  produksi  atau  investasi  guna  meningkatkan  aktivitas ekonomi  dan  meningkatkan  standar  kehidupan  (Labetubun  et  al.,  2021).  Lembaga keuangan  secara  umum  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  lembaga  keuangan  syariah  dengan lembaga keuangan konvensional (Ghozali, 2018).
Dalam  kegiatan  pinjaman  ada  istilah  yang  disebut  dengan  wanprestasi  yaitu seorang debitur tidak dapat memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur  dan  debitur  terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja (Bouzen & Ashibly, 2021). Pada lembaga keuangan jika debitur sudah wanprestasi tetapi tidak bersikap kooperatif dan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan pinjaman tersebut maka pihak kreditur dapat melakukan pelelangan pada jaminan tersebut seperti yang sudah tertera pada perjanjian kredit yang sudah disetujui sebelumnya.
Lelang  merupakan  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum  dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai  harga  tertinggi  yang  didahului  dengan  pengumuman  lelang  (Ardian  & Fernando, 2020). Dalam penjelasan Vendureglement stb 1908 – 189 menjelaskan bahwa peraturan penjualan lelang dimuka umum di Indonesia merumuskan bahwa penjualan di muka umum termasuk dalam hal penjualan lelang dalam rangka eksekusi oleh Pengadilan Negeri harus dilakukan melalui kantor lelang.
Adapun cara yang dilakukan dalam sitem lelang terdapat dua cara yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup (Marnita et al., 2019a). Lelang terbuka adalah lelang yang dilakukan oleh balai lelang atau KPKNL dimana peminat barang jaminan dikumpulkan disuatu  tempat  untuk  mengikuti  lelang.  Lelang  tertutup  adalah  lelang  yang  dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk barang jaminan yang diminati di dalam amplop tertutup  atau  dirahasiakan  (Marnita  et  al.,  2019b).  Dalam  sistem  lelang  tertutup  harga
penawar  tertinggi  tidak  diketahui,  pemenang  lelang  baru  diketahui  setelah  proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan.
Ibnu Qudomah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama mengenai bolehnya jual beli secara lelang bahkan praktik lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada zaman dahulu. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khatab yang pernah melakukan praktik lelang, serta umat Islam yang memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi.
Lelang  yang  terjadi  di  lembaga  keuangan  syariah  maupun  lembaga  keuangan konvensional dilakukan dengan cara lelang terbuka, dimana lelang terbuka melibatkan pihak balai lelang atau KPKNL (Musfika et al., 2021). Dengan melakukan lelang terbuka maka jual beli yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, sehingga hukum penawaran dan permintaan dapat berjalan sesuai dengan harga pasar yang berlaku (Setiawan, 2019). Dengan cara lelang terbuka proses pelelangannya juga lebih transparan sehingga tidak menimbulkan keraguan tentang hasil akhir penjualan lelang mengenai keuntungan yang didapat  (Fatkhurrozi,  2023).  Dalam  lembaga  keuangan  sebelum  mengambil  keputusan untuk  dilaksanakan  lelang  ada  beberapa  langkah  yang  diambil  dan  kebijakan  yang diberikan  ke  debitur  yang  wanprestasi,  langkah  dan  kebijakan  yang  diberikan  setiap lembaga keuangan juga terdapat perbedaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis fenomena, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yaitu penelitian yang mendalam mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisai, maupun individu), peristiwa.
Lokasi penelitian yaitu di Koperasi Simpan pinjam Guna Artha Mandri (KOSPIN GAMA) Slawi tepatnya beralamat di Jln. Raya Prof. Moh. Yamin No. 58 Kudaile Slawi dan di KSPPS BMT (KMA) Kanzul Mubarokah An – Nahdhiyah tegal yang beralamat lengkap  di  jln.  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  No.  122  Margadana  Kec.  Margadana  Kota Tegal.
Data  penelitian  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  data  primer  dan  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara,  dan  dokumen.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  pebnelitian  ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Lelang
a. Pengertian Lelang
Secara yuridis istilah lelang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
KeuanganNomor106/PMK.06/2013 yang menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan  yang  semakin  meningkat  atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi,  yang didahului dengan Pengumuman Lelang (Rachmadi Usman, 2018).
Sedangkan menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa penjualan dimuka umum (lelang) adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan  penawaran  harga  yang  makin  meningkat,  dengan  persetujuan  harga  yang makin  meningkat,  atau  dengan  pendaftran  harga,  atau  dimana  orang  –  orang  yang diundang  atau  sebelumnya  diberi  tahu  tentang  pelelangan  atau  penjualan,  atau kesempatan yang diberikan kepada orang – orang yang berlelang atau yang membeli untuk menwar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan (Rachmadi Usman, 2018).
b. Syarat dan rukun lelang
Lelang dapat juga dapat dikiaskan atau disamakan dengan jual – beli, maka lelang mempunyai dalam hal syarat dan rukunnya,. Adapun syarat dan rukun dalam jual – beli adalah sebagai berikut:
a) Penjual dan pembeli
b) Shighat (ijab dan qabul)
c) Mahrun (benda atau barang)
d) Bersih barangnya
e) Dapat dimanfaatkan
f) Milik orang yang melakukan akad
g) Mengetahui
h) Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai)
c. Dasar hukum lelang
Sumber  hukum  lelang  yang  menjadi  dasar  penyelenggaraan  pelaksanaan pelelangan  yaitu  Undang  –  undang  nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  beserta  benda  –  benda  yang  berkaitan  dengan  Tanah  pada  pasal  6  & Peraturan  Direktur  Jendral  Kekayaan  Negara  Nomor  PER-06/KN2009  tentang pedoman Adminstrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL.
Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli dimana  penjual  menawarkan  barang  di  tengah  keramaian  lalu  para  pembeli  saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli  adalah  yang  mengajukan  harga  tertinggi.  Lalu  terjadi  akad  dan  pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli model lelang (muzayyadah) di dalam hukum Islam sebenarnya adalah boleh mubah. Seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 161, yaitu :
وﱠ اَ ﺧْ ﺬِ ھِ ﻢُ اﻟ ﺮِّ ﺑٰ ﻮ ا وَ ﻗَ ﺪْ ﻧُ ﮭُ ﻮْ ا ﻋَ ﻨْ ﮫُ وَا َﻛْ ﻠِ ﮭِ ﻢْ اَ ﻣْ ﻮَا لَ اﻟ ﻨﱠﺎ سِ ﺑِﺎ ﻟْﺒَ ﺎ طِ ﻞِۗ وَا َﻋْ ﺘَ ﺪْ ﻧَﺎ ﻟِ ﻠْ ﻜٰ ﻔِ ﺮِ ﯾْ ﻦَ ﻣِ ﻨْ ﮭُ ﻢْ ﻋَ ﺬَا ﺑًﺎ اَ ﻟِﯿْ ﻤً ﺎ - ١٦١
“ Dan karena meraka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinta, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang – orang kafir di antara mereka aszab yang pedih.” (al-Quran, 1984)
d. Asas – asas lelang
Secara  umum  tidak  ada  peraturan  perundang  –  undangan  yang  mengatur  asas lelang,  akan  tetapi  jika  dicermati  klausal  –  klausal  dalam  peraturan  perundang  – undangan dibidang lelang dapat ditemukan asas – asas lelang yaitu:
a) Asas keterbukaan
b) Asas persaingan
c) Asas keadilan
d) Asas kepastian hukum
e) Asas efisiensi
f) Asas akuntabilitas (Rachmadi Usman, 2018)
e. Fungsi lelang
Sebagai sarana penjualan yang dilaksanakan di muka umum, lelang memiliki dua fungsi yaitu Lelang Privat dan Lelang Publik. Lelang privat merupakan wadah bagi pasar  untuk  jual  beli  barang  oleh  masyarakat  dengan  tujuan  perdagangan,  di  dunia perdagangan  lelang  merupakan  sarana  untuk  mengadakan  perjanjian  jual  beli. Sedangkan Lelang Publik merupakan sarana penegakan hukum dan pengelolaan aset negara (Rachmadi Usman, 2018).
f. Manfaat lelang
Adapun  manfaat  lelang  bagi  pembeli  atau  penjual  lelang  antara  lain  sebagai berikut :
a) Penjualan  lelang  didukung  oleh  dokumen  yang  sah,  karena  sistem  lelang mengharuskan pejabat lelang meneliti terlebih dahulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subjek dan objek lelang).
b) Dalam hal barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta Jual Beli ke PPAT, tetapi dengan Risalah Lelang pembeli dapat langsung ke Kantor Pertahanan setempat  untuk  balik  nama.  Hal  tersebut  karean  Risalah  Lelang  merupakan  akta autentik dan statusnya sama dengan akta notaris.
g. Macam – macam lelang
Dengan    merujuk  kepada  Vendu  Reglement  sebagaimana  diatur  dalam Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 Nomor 189 dengan beberapa kali terahir dengan Staatsblad 1941 Nomor 3 dapat diketahui berbagai jenis lelang yaitu :
a) Lelang eksekusi
b) Lelang noneksekusi
c) Lelang noneksekusi sukarela (Rachmadi Usman, 2018)
h. Prosedur lelang
Langkah – langkah dalam prosedur lelang adalah sebagai berikut:
a) Pemohon mendaftar atau membuat akun terlebih dahulu apabila belum memiliki akun di website www.lelang.co.id .
b) Melengkapi berkas – berkas yang dibutuhkan di laman website lelang antara lain KTP pemohon, NPWP, Nomor rekening, SHM, SP satu sampai tiga, foto objek lelang.
c) Melakukan pembayaran pendaftaran lelang.
d) Validasi berkas pendaftaran di website lelang.
e) Pengecekan  keaslian  berkas  dengan  yang  diupload  di  laman  website  di  kantor KPKNL.
f) Apabila berkas sudah sesuai dengan asli kemudian adanya pengumuman lelang yang keluar kurang lebih satu bulan dari pendaftaran lelang.
g) Penyetoran uang jaminan lelang ke rekening KPKNL.
h) Pelaksanaan  lelang,  pada  saat  pelaksanaan  lelang  peminat  objek  lelang dipersilahkan mengajukan penawaran.
i) Penentuan pemenang lelang dengan harga peminat tertinggi.
j) Pelunasan kewajiban lelang dalam jangka waktu 36 jam dari pelaksanaan lelang, apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tidak melakukan pelunasan maka  dianggap  gugur  dan  uang  jaminan  akan  masuk  ke  kas  negara  dan  objek lelang akan di lelang kembali dengan nilai limit yang lebih rendah.
k) Pengembalian  uang  jaminan  pelaksanaan  lelang  ke  rekening  masing  –  masing peserta lelang yang telah di daftarkan.
l) Pengembalian barang atau bukti kepemilikan jaminan.
m) Pengembalian kuitansi dan risalah lelang di kantor KPKNL.
n) Proses balik nama (Hasil wawancara dengan bapak Ari, 2022).
2. Jaminan
a. Jaminan  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu zekerheid atau cauti yang  memiliki makna  kemampuan  debitur  untuk  memenuhi  atau  melunasi  utangnya  kepada kreditur  yang  dilakukan  dengan  cara  menahan  benda  tertentu  yang  bernilai ekonomis  sebagaimana  tanggungan  atas  pinjaman  atau  utang  yang  diterima debitur terhadap kreditnya. Menurut UU nomor 14 Tahun 1967 jaminan diberi istilah “agunan” sedangkan menurut UU nomor 10 Tahun 1998 jaminan diberi arti keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi  hutangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  dengan  sesuai yang diperjanjikan.
b. Jenis barang jaminan
a) Jenis barang jaminan dilihat dari wujud barang yaitu jaminan berwujud dan jaminan tidak berwujud.
b) Jenis barang jaminan dilihat dari pergerakannya yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak.
c) Jenis barang jaminan dilihat dari mudah tidaknya barang diawasi yaitu barang jaminan  tidak mudah dikontrol dan barang jaminan mudah dikontrol (Farobi, 2017).
c. Pengikatan barang jaminan Lembaga  keuangan  dalam  melaksanakan  perjanjian  harus  adanya pembuktian bahwa barang – barang tersebut masih terkait dengan kredit yang diberikan, untuk itu lembaga keuangan melakukan pengikatan terhadap barang jaminan. Pengikatan barang jaminan bertujuan untuk memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum terhadap kreditur maupun debitur. Adapun beberapa jenis  pengikatan  barang  jaminan  yaitu  APHT  (Akta  Pengikatan  Hak Tanggungan), fudusia, dan gadai.
3. Lembaga keuangan
a. Pengertian lembaga keuangan lembaga keuangan merupakan salah satu badan keuangan yang menghimpun dana dari  masyarakat  kemudian  disalurkan  kepada  masyarakat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat.  Lembaga  keuangan  secara  umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional (Abdullah, 2017).
b. Jenis lembaga keuangan Lembaga keuangan mikro tidak hanya bank saja, akan tetapi lembaga keuangan mikro terbagi menjadi dua yaitu bank dan non bank. Dalam lembaga keuangan mikro  non  bank  antara  lain  Koperasi  dan Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT) (Baskara, 2013).
4. Analisa lelang jaminan rumah di Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Mandiri (KOSPIN GAMA)
Lelang  di  KOSPIN  GAMA  dilaksanakan  secara  formal  yaitu  di  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), setiap tahapan kegiatan lelang di KPKNL  harus  mengacu  pada  proses  yang  telah  di  tentukan.  Sebelum  melakukan pendaftaran lelang ke KPKNL pihak KOSPIN GAMA terlebih dahulu melengkapi berkas – berkas yang diperlukan untuk melaksanakan lelang. Barang jaminan debitur yang  mempunyai tunggakan sudah lebih dari 120 hari tetapi tidak adanya itikad baik dengan kebijakan – kebijakan yang sudah diberikan maka akan di daftarkan ke balai lelang  (KPKNL).  Pihak  KOSPIN  GAMA  terlebih  dahulu  memberikan  surat pemberitahuan dua sampai tiga bulan sehingga memberikan tenggang waktu untuk debitur  dapat  melunasi  atau  menutup  hutangnya  serta  memasang  stiker  (plang) pemberitahuan  bahwa  tempat  tersebut  sedang  dijaminkan  di  KOSPIN  GAMA. Sebelum  melakukan  pendaftaran  lelang  adanya  penetapan    harga  lelang  jaminan rumah ini ditentukan oleh nilai jual tanah dan bangunan berdasarkan SKHT (Surat Keterangan Harga Tanah) dari Camat atau Kepala Desa setempat. Kemudian pihak KOSPIN GAMA melakukan perhitungan taksiran jaminan yang akan dilelang untuk menjadi  patokan  dalam  menentukan  harga  penawaran  lelang.  Dan  untuk  besar nominal  nilai  limit  biasanya  disamakn  dengan  tunggakan  untuk  melunasi  hutang debitur.
Dan apabila jaminan debitur sudah di daftarkan ke balai lelang (KPKNL) akan tetapi pihak debitur ingin melunasi hutangnya maka pihak kreditur akan mengajukan
pembatalan  lelang  ke  balai  lelang  (KPKNL).  Pengajuan  pembatalan  lelang  dapat dibatalkan dengan cara debitur melunasi terlebih dahulu hutangya jika sudah lunas semua hutangnya maka pihak kreditur melakukan pembatalan lelang di balai lelang (KPKNL). Adanya biaya pembatalan lelang, maka biaya tersebut akan dibebankan ke pihak debitur.
Apabila terdapat uang kelebihan hasil lelang maka akan dimasukkan ke rekening debitur  karna  setiap  kelebihan  lelang  tidak  dengan  nominal  besar  hanya  kisaran ratusan. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Mandiri juga menerangkan jika kelebihan uang tersebut dalam kurun waktu yang lama tidak diambil oleh debitur maka uang kelebihan tersebut akan disalurkan untuk zakat, dan disalurkan ke panti asuhan (Hasil wawancara dengan Ibu Haniatul Amalia, 2022).
5. Analisa  lelang  jaminan  rumah  di  KSPPS  BMT  Kanzul  Mubarokah  An  - Nahdiyah (BMT KMA)
Lelang di KSPPS BMT Kanzul Mubarokah An – Nahdiyah dilaksanakan secara formal  yaitu  di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL),  setiap tahapan  kegiatan  lelang  di  KPKNL  harus  mengacu  pada  proses  yang  telah  di tentukan.  Sebelum  melakukan  pendaftaran  lelang  ke  KPKNL  pihak  KSPPS  BMT Kanzul Mubarokah An – Nahdiyah terlebih dahulu melengkapi berkas – berkas yang diperlukan untuk melaksanakan lelang. , jika jaminan sudah jatuh tempo yakni dalam kurun waktu lebih dari 360 hari tetapi nasabah tidak adanya itikad untuk melunasi pinjamannya  maka  pihak  KSPPS  BMT  Kanzul  Mubarokah  An  –  Nahdiyah  akan berkunjung  terlebih  dahulu  kepada  nasabah  untuk  bernegosiasi.  Jika  langkah negosiasi tidak dipertimbangkan secara baik oleh nasabah maka pihak KSPPS BMT Kanzul Mubarokah An – Nahdiyah memberitahukan kepada nasabah bahwa jaminan yang diagunkan akan di daftarkan ke balai lelang (KPKNL).
Apabila  jaminan  nasabah  sudah  di  daftarkan  ke  balai  lelang  (KPKNL)  akan tetapi nasabah ingin melunasi hutangnya maka pihak peminjam akan mengajukan pembatalan  lelang  ke  balai  lelang  (KPKNL).  Pengajuan  pembatalan  lelang  dapat dibatalkan dengan cara nasabah membuat surat perjanjian untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak peminjam dan disepakati oleh nasabah.  Apabila  perjanjian  tidak  trrealisasi  maka  pihak  KSPPS  BMT  Kanzul Mubarokah An – Nahdiyah akan mendaftarkan kembali jaminan tersebut ke balai lelang (KPKNL).
Apabila terdapat uang kelebihan hasil lelang maka akan diserahkan ke nasabah, tetapi  jika  dalam  kurun  waktu  tertentu  uang  kelebihan  tidak  diambil  maka  akan mengalokasikan uang tersebut ke ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh),diberikan kepada kaun dhuafa, dan disalurkan ke panti asuhan (Hasil wawancara dengan Bpk Ekky Rizqy M, 2022).
6. Analisa perbandingan lelang konvensional dengan lelang syariah pada jaminan rumah di KOSPIN GAMA dan KSPPS BMT KMA
a. Mekanisme penetapan harga lelang
- Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Mandiri dalam menetapkan harga lelang itu  berpatokan  dengan  nilai  harga  pasar  atau  nilai  harga  jual  tanah  dan bangunan berdasarkan SKHT (Surat Keterangan Harga Tanah) yang diperoleh dari Camat atau Kepala Desa setempat.
- KSPPS  BMT  Kanzul  Mubarokah  An  –  Nahdiyah  dalam  menetapkan  harga lelang  berpatokan  dengan  nilai  pasar  atau  nilai  jual  tanah  dan  bangunan berdasarkan nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berada di PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan survei ke masyarakat harga jual tanah dan bangunan.
b. Pemberitahuan informasi kepada nasabah akan dilakukan lelang
- Koperasi  Simpan  Pinjam  Guna  Artha  Mandiri  dalam  melakukan pemberitahuan jaminan debitur yang akan dilelang itu dengan cara menempel stiker bahwa jaminan yang ditempati sedang dijaminkan di KOSPIN GAMA dan  memberikan  surat  pemberitahuan  kepada  debitur  apabila  tunggakan kurang lebih 120 hari.
- KSPPS  BMT  Kanzul  Mubarokah  An  –  Nahdiyah  dalam  melakukan pemberitahuan jaminan nasabah yang akan dilelang itu dengan cara berkunjung terlebih  dahulu  ke  nasabah,  dan  memberikan  surat  pemberitahuan  kepada nasabah apabila tunggakan lebih dari 360 hari.
c. Pemanfaatan kelebihan uang hasil lelang
- Di Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Mandiri apabila dalam pelaksanaan lelang terdapat uang kelebihan milik debitur yang bersangkutan,maka akan di masukkan di rekening tabungan debitur, apabila dalam kurun waktu yang lama tidak  ada  pengambilan  maka  akan  dialokasikan  untuk  zakat  dan  diberikan kepada panti asuhan.
- Di  KSPPS  BMT  Kanzul  Mubarokah  An  –  Nahdiyah  apabila  dalam pelaksanaan  lelang  terdapat  uang  kelebihan  maka  akan  diberikan  atau dikembalikan  ke  nasabah  yang  bersangkutan,  apabila  nasabah  tidak  mau menerima maka akan diserahkkan ke ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh), diberikan kepada kaum dhuafa, dan ke panti asuhan.

## KESIMPULAN
Lelang jaminan rumah yang dilaksanakan oleh KOSPIN GAMA Slawi dan KSPPS BMT KMA sudah sesuai prosedur yakni dengan mendaftarkan barang jaminan yang akan di lelang ke website www.lelang.co.id yang sudah di sediakan oleh KPKNL. Dan lelang yang dilaksanakan oleh KOSPIN GAMA sudah sesuai dengan Undang – Undang dan KUH Perdata, lelang yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT KMA sudah sesuai dengan fatwa  DSN  –  MUI  yang  sudah  berlaku.  Dari  pembahasan  diatas  adanya  beberapa perbedaan dalam melaksanakan lelang yaitu : a) mekanisme penetapan harga lelang, b) pemberitahuan  informasi  kepada  nasabah  akan  dilakukan  lelang,  c)  pemanfaatan  uang hasil lelang.

## BLIBLIOGRAFI
Abdullah, T. (2017). Bank dan Lembaga keuangan .
al-Quran,  Y.  P.  P.  (1984).  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  al-Quran  dan Terjemahnya. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Jakarta .
Ardian,  A.,  &  Fernando,  Y.  (2020).  Sistem  Imformasi  Manajemen  Lelang  Kendaraan Berbasis  Mobile  (Studi  Kasus  Mandiri  Tunas  Finance). Jurnal  Teknologi  Dan Sistem Informasi , 1 (2), 10–16.
Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga keuangan mikro di Indonesia. None , 44233.
Bouzen,  R.,  &  Ashibly,  A.  (2021).  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Gagasan Hukum , 3 (02), 137–148.
Farobi. (2017). Analisis Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (persero) Syariah dan Konvensional. (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang).
Fatkhurrozi,  A.  &  R.  L.  (2023). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Rumput Kolonjono  Dengan  Sistem  Lelang  Di  Dukuh  Gendulan  Kelurahan  Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
Ghozali, M. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah Dan lembaga keuangan konvensional. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 14 (1), 19–21.
Hasil wawancara dengan bapak Ari. (2022). Bagian resepsionis di kantor KPKNL pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 09:30 WIB .
Hasil  wawancara  dengan  Bpk  Ekky  Rizqy  M,  S.  P.  (2022). selaku  kepala  bagian pembiayaan  &  simpanan  pada  hari  Senin  tanggal  23  Agustus  2022  pukul  12:00 WIB .
Hasil wawancara dengan Ibu Haniatul Amalia. (2022). SE selaku bagian analis kredit pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 10:00 WIB .
Labetubun, M. A. H., Maulida, A. Z., Triwardhani, D., Husain, H., Bagenda, C., Nugroho, L.,  Hargyatni,  T.,  Santi,  S.,  Mubarrok,  U.  S.,  &  Purnomo,  A.  (2021). Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis) . Penerbit Widina.
Marnita, M., Hendriyadi, H., & Agustin, E. (2019a). Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam. Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , 11 (2), 101–116.
Marnita, M., Hendriyadi, H., & Agustin, E. (2019b). Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam. Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , 11 (2), 101–116.
Musfika, R. A., Abdullah, W., & Ismawati, I. (2021). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Aset Jaminan  Murabahah  BNI  Syariah  Berdasarkan  Perspektif  Bai’Al-Muzayaddah Dalam Menentukan Harga Limit Kewajaran (Studi Kasus pada KPKNL Makassar). Islamic Banking, Economic and Financial Journal , 1 (2).
Rachmadi Usman, S. H, M. H. (2018). Hukum Lelang . Sinar Grafika.
Setiawan,  I.  (2019). Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Jual  Beli  Lelang  Makanan  Pada Pesta  Pernikahan  (Studi  Di  Air  Karas  Desa  Saung  Naga  Kec.  Peninjauan  Oku Sumsel) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

## Copyright Holder:
Titi Rahayu, Ahmad Faqih Udin, Khomsatun Yuliyani Nama Author (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: