Mappadang, A., & Sinaga, M. (2022). Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(1), 1-9. https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.189
Artikel ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License © 2021 Penulis

## Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI
Agoestina Mappadang*, Melan Sinaga Universitas Budi Luhur, Indonesia agustina.mappadang@budiluhur.ac.id *

## Abstrak
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia  masih  sangat  kurang  sehingga  pemerintah  meluncurkan Program Pengampunan pajak yaitu Tax amnesti yang diluncurkan pada tahun 2016 sesuai UU no. 11 tahun 2016  tentang  Pengampunan  Pajak.  Tujuan  kegiatan  ini  yaitu  mensosialisasikan  kepada  masyarakat khususnya wajib pajak agar dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menghindari sangsi kenaikan sebesar 200%  bila  harta  tidak  dilaporkan  dan  ditemukan oleh  DJP.  Permasalahan besar di  Indonesia khususnya mitra  pengabdian  PT.  TSTi  yaitu  kurangnya  pemahaman  mitra  akan  adanya  Program  Pengungkapan Sukarela, juga masih banyak yang belum mengikuti program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesti pada periode 2016-2017. Selain itu banyak peserta TA yang belum merepatriasi aset ke dalam wilayah NKRI dan banyak aset dalam negeri yang belum dideklarasikan ataupun juga belum memahami cara perhitungan aset untuk  pengungkapan  sukarela.  Hal  ini  menunjukkan  potensi  wajib  pajak  mitra  masih  belum  digali  dan kepatuhan  masih  sangat  rendah  di  mitra.  Metode  pelaksanaan untuk  pemecahan  masalah  di  mitra  yaitu dengan melakukan presentasi materi dan pemberian simulasi perhitungan, teknis cara pengungkapan harta dan  juga  pendampingan  untuk  pelaporan  program  pengampunan  pajak.  Kegiatan  ini  dilakukan  secara online dimana peserta yang hadir merupakan wajib pajak orang pribadi baik yang merupakan klien dari PT Tren Solusi Transformasi Indonesia maupun masyarakat luas. Hasil dari kegiatan pengabdian ini terlihat dari  jumlah  peserta  yang  memahami  cara  mengungkapkan harta dan  mengikuti  Program  Pengungkapan Sukarela meningkat dan sebagian lainnya melakukan pembetulan SPT. Pada akhirnya tujuan kegiatan ini tercapai karena tingkat pemahaman masyarakat khususnya peserta mitra pengabdian meningkat.
Kata Kunci: program pengungkapan sukarela, voluntary disclosure program, tax amnesti, pas final, wajib pajak
PENDAHULUAN Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warganegara kepada Negara  (Mappadang et al., 2018). Warganegara yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka sudah berhak masuk dalam kategori Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban melaporkan pajak. Kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat kurang  (Suyanto, S., & Putri, 2017).
Pengampunan pajak yaitu Tax Amnesti (TA) yang diluncurkan pada tahun 2016 sesuai UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah karena hanya 3.88% orang pribadi yang mengikuti TA dari total wajib pajak orang pribadi  (Jarnuzi et al., 2020). Hal ini menandakan  banyak  potensi  wajip  pajak  yang  tidak  mengikuti  program  Pengampunan  Pajak  atau  Tax amnesti. Selain itu banyak peserta TA yang belum merepatriasi aset ke dalam wilayah NKRI dan banyak
aset dalam negeri yang belum dideklarasikan. Hal ini menunjukkan potensi wajip pajak masih belum digali dan kepatuhan masih sangat rendah (Arianti, 2017).
Tabel 1. Penerimaan Pajak Indonesia
Sumber: APBN KITA, 2020
Dari  tabel  1  terlihat  bahwa  penerimaan  pajak  di  Indonesia  sejak  2015  sampai  2020mengalami siklus naik turun, kenaikan dan penurunan dimana tahun 2019 mengalami penurunan dan tax ratio hanya sebesar 8.2%. Tetapi di tahun 2020 dianggarkan dalam RAPBN bisa meningkat tax ratio menjadi 13.3%. Kenyataannya dunia terkena dampak Pandemi Covid-19, sehingga tax ratio ternyata tidak tercapai yaitu penerimaan hanya sebesar Rp. 1.072,1 triliun atau terkontraksi sebesar 19.6% dibandingkan realisasi tahun 2019 seperti terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak
Sumber: APBN KITA, 2020
Merujuk pada tabel 3, maka kepatuhan pajak per jenis pajak, terlihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi hanya menyumbang 1.28% dari total penerimaan sektor pajak. Persentasi ini sangat kecil sekali dibanding  jenis  pajak  lainnya.  Sehingga  pemerintah  sudah  beberapa  kali  meluncurkan  kebijakan Pengampunan Pajak baik lewat Tax amnesti maupun kebijakan Pas Final  (Safrina & Soehartono, 2018). Sehingga  dengan  adanya  UU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  maka  Dirjen  Pajak  mengeluarkan kembali kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).
PPS ini dikhususkan bagi peserta Tax amnesti sebelumnya yang belum mengungkapkan harta dan juga  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  belum  mendeklarasikan  hartanya  pada  SPT.    Program  ini  perlu disosialisasikan  kepada  masyarakat  khususnya  wajib  pajak  agar  dapat  memanfaatkan  fasilitas  ini  untuk menghindari sangsi kenaikan sebesar 200% bila harta tidak dilaporkan dan ditemukan oleh DJP
Gambar 3. Kepatuhan Pajak per Jenis Pajak
Sumber: Kemenkeu, 2020
Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya kebijakan Program pengungkapan Sukarela atau pengampunan pajak menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak yaitu (1) jumlah wajib pajak yang megikuti tax amnesti pada tahun 2016 masih sangat jauh dari yang diharapkan. WP Orang pribadi yang mengikuti baru sekitar 736.093 orang atau 3.88% dari jumlah WP Orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan. Sehingga potensi wajib pajak yang tidak mengikuti program Tax amnesti cukup besar dan ini perlu ditingkatkan. (2) Uang  tebusan yang dibayar wajib pajak yang mengikuti TA masih jauh dari target. Hanya tercapai sekitar Rp. 165triliun, (3) Jumlah harta wajib pajak yang direpatriasi dari luar negeri hanya sebesra rp. 146 triliun, seharusnya ditargetkan senilai Rp. 1000 triliun. (4) Harta yang dideklarasikan di dalam negeri baru senilai Rp. 3.700,8 triliun, ini membuktikan tingkat kepatuhan WP sangat rendah di dalam negeri dan perlu ditingkatkan lagi (Adinda, 2022); (Dewi & Diatmika, 2020).
Dengan  adanya  indikator-indikator  tersebut  sehingga  Pemerintah  membuat  kebijakan  dalam Undang-Undang harmonisasi Perpajakan dimana salah satu kebijakan yaitu adanya Pengampunan Pajak lagi yang disebut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai diberlakukan di Januari 2022 dan berakhir  di  Juni  2022  ( Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  2021).  Kebijakan  Program Pengungkapan Sukarela dibagi dalam 2 tahap yaitu Skema pertama dan skema kedua seperti terlihat pada tabel 4.
Tabel 4. Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Dari  permasalahan-permasalahan  yang  ada  maka  tim  pengabdian  masyarakat  merumuskan permasalahan  bahwa  masyarakat  perlu  diberikan  edukasi  dan  sosialisasi  pentingnya  pengungkapan sukarela (Ariesta & Latifah, 2017). Selain itu permasalahan bagi mayoritas masyarakat atau wajib pajak belum mengetahui adanya program pengungkapan sukarela yang dilaksanakan mulai bulan januari 2022 sampai dengan Juni 2022.
PT. Tren Solusi Transformasi Indonesia memiliki bidang usaha sebagai perusahaan swasta yang bergerak dalam pelatihan sumber daya manusia, lembaga pendidikan dan konsultan manajemen.  PT TSTI mampu  memberikan impact  di  bidang  leadership  dan  marketing  yaitu  lewat  training,  consulting  dan education.    Visi  dan  misi  perusahaan  yaitu  meningkatkan  kinerja  manajemen  secara  professional  dan mampu  berkontribusi  pada  peningkatan  SDM  dengan  menerapkan  nilai-nilai  perusahaan  berintegritas, kompeten, strive for excellence, improvement dan growth.
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra PT. TSTI yaitu masih sangat kurang pemahaman tentang Program  pengampunan pajak ini. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang alur PPS Tax Amnesti Jilid II dan  bagaimana  melakukan  simulasi  perhitungan  atas  aset-aset  yang  harus  dilaporkan  dalam  Program Pengungkapan Sukarela.  Permasalahan yang dihadapi mitra terkait klien-klien dan karyawan yang perlu diberikan  pemahaman  untuk  mengungkapkan  hartanya  yang  belum  dilaporkan  di  SPT.  Solusi  yang ditawarkan oleh tim pengabdian atas permasalahan mitra yaitu dengan memberikan penyuluhan berupa workshop secara online dan pemebrian simulasi serta pendampingan setelah kegiatan workshop selesai.
METODE
Berdasarkan identifikasi masalah, maka kerangka pemecahan masalah yang diajukan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Kerangka Pemecahan Masalah No  Situasi Sekarang Prosedur dan metode Target luaran yang hendak dicapai 1  Tingkat pengetahuan peserta PPS masih rendah Pemberian presentasi materi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Tingkat pengetahuan peserta PPS meningkat 2  Tingkat pengetahuan peserta terhadap alur Program Pengungkapan Sukarela (PPS) masih rendah. Presentasi materi tentang bagaimana alurProgram Pengungkapan Sukarela (PPS). Tingkat pengetahuan peserta terhadap alur Program Pengungkapan Sukarela (PPS) meningkat.
3  Belum melakukan simulasi perhitungan tax amnesti. Pemberian pelatihan terkait simulasi & Pendampingan untuk perhitungan PPS Menerapkan terkait simulasi perhitungan tax amnesti .
Dari permasalahan mitra, maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Budi Luhur memberikan  beberapa  metode  untuk  solusi  terkait  permasalahan  yang  dihadapi  mitra.  Metode  yang digunakan  yaitu  melalui  presentasi  dan  simulasi  perhitungan  serta  pendampingan.  Untuk  setiap permasalahan  yang  dihadapi  maka  metode  presentasi  dan  materi  yang  diberikan  yaitu:  (1)  pengetahuan peserta tentang Program Pengungkapan Sukaraela (PPS). Materi yang diberikan yaitu pemberian presentasi dan  penjelasan  mengenai  materi  Program  Pengungkapan  Sukaraela  (PPS).    Selesai  penyajian  materi presentasi  maka  dilanjutkan  dengan  sesi  tanya  jawab.  (2)  Pengetahuan  peserta  tentang  alur  Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Tim PKM Universitas Budi Luhur akan memberikan materi mengenai alur Program Pengungkapan Sukaraela (PPS). Selesai penyajian presentasi mengenai materi ini maka diakhiri dengan sesi tanya jawab. (3). Para peserta belum memahami cara melakukan simulasi perhitungan aset-aset yang harus diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela sehingga membutuhkan pendampingan dan  evaluasi.  Metode  presentasi  dalam  menjawab  permasalahan  ini  yaitu  pemberian  materi  simulasi perhitungan tax  amnesti.  Metode  kegiatan  yang  diberikan  pada  pengabdian  ini  yaitu  melalui  tahapan sebagai  berikut:  (1)  Adanya  evaluasi  awal  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengetahuan  peserta  tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Peserta diminta mengungkapkan pendapatnya tengtang kebijakan pemerintah terbaru dibidang pajak. (2) Melakukan presentasi dan penjelasan materi-materi secara detail. (3) Melakukan simulasi bagaimana cara perhitungan dan pengungkapan harta dan bagaimana alur pelaporan. (4)  Diadakan  evaluasi  akhir  untuk  memastikan  penyerapan  materi  yang  diberikan  dalam  bentuk pendampingan jika dalam pelaksanaan masih butuh informasi dan bantuan.
Peserta pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah seluruh masyarakat umum yang mengikuti kegiatan  webinar  juga  semua  karyawan  dan  pelanggan  dari  PT.  TSTI.  Pengabdian  masyarakat  ini,
dilaksanakan secara online yaitu: Hari/ Tanggal : Sabtu, 4 Desember 2021 Tempat : PT Tren Solusi Transformasi Indonesia (kegiatan menggunakan aplikasi zoom) Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan    Pengabdian    Kepada    Masyarakat    (PKM)    yang    dilaksanakan    pada  tanggal  4 Desember  2021  melalui aplikasi zoom  berjalan dengan baik.  Kebijakan pemerintah terkait Program Pengungkapan  Sukarela (voluntary  disclosure  program)  disambut  antusias  oleh  para  peserta  kegiatan. Pertanyaan  demi  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peserta  telah  dijawab  secara  jelas  dan  tuntas  oleh  tim PKM  Budi  Luhur.  Adapun  pertanyaan  yang  diajukan  merupakan  kasus  yang  dialami  oleh  para  peserta kegiatan itu sendiri, sehingga dengan mengikuti kegiatan PKM ini para peserta bisa mendapat gambaran terkait tax amnesti jilid II terutama mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Peserta diberikan pemahaman pentingnya mengikuti Program Pengungkapan Sukarela karena bisa mendapatkan manfaat.
Hasil  dari  kegiatan  Pengabdian  ini  maka  pada  kegiatan  yang  pertama  yaitu:  (1)  Kegiatan pemberian  materi/  presentasi  maka  terlihat  peningkatan  kemampuan  wajib  pajak  dalam  memahami kebijakan pemerintah terkait Program Pengungkapan sukarela. Peserta memahami skema dan tarif PPS. Peserta juga memahami pentingnya kepatuhan wajib pajak dan manfaat dari mengikuti PPS ini. Dalam presentasi  dan  tanya  jawab  maka  tim  pengabdian  memberikan  Manfaat-manfaat  bagi  wajib  pajak  yang mengikuti  Program  Pengungkapan  sukarela  yaitu  mau  mengungkapkan  harta  yang  belum  dilaporkan
penghasilan  dan  aset  dalam  SPT  yaitu  untuk  kebijakan  pertama  maka  wajib  pajak  tidak  akan  dikenai sanksi Ps. 18 ayat 3 UU Tax Amnesti yaitu kenaikan 200%. Selain itu juga adanya perlindungan data yang diberikan bagi  wajib  pajak  peserta  PPS  dimana data  dan  informasi  yang dilaporkan dalam  SPPH  tidak dapat  dijadikan dasar untuk  penyelidikan,  penyidikan dan/atau  penuntutan pidana Wajib Pajak.  Untuk skema kedua maka manfaat yang bisa didapatkan jika wajib pajak mengikuti PPS di skema kedua yaitu tidak akan diterbitkan ketetapan untuk hutang periode 2016-2020, kecuali memang ada harta yang belum dilaporkan juga. Selain itu sama dengan kebijakan pertama yaitu adanya perlindungan data untuk SPPH yang dilaporkan maka tidak akan dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. (2)  Kegiatan diskusi dan tanya jawab setelah presentasi  yang  begitu menyenangkan serta hasil yang memuaskan, membuat waktu serasa begitu cepat. Awalnya para peserta belum mengetahui apa itu  program  pengungkapan  sukarela,  berapa  tarif  yang  akan  dikenakan,  bagaimana  alur  program pengungkapan  sukarela,  serta  simulasi  terkait tax  amnesti.  (3)Kegiatan  simulasi  yang  diberikan  yaitu petunjuk bagaimana alur melakukan pelaporan dan form-form apa yang harus disediakan dan diisi. Wajib pajak diminta mengisi form dan memahami aset-aset apa yang harus diungkapkan dalam pembetulan SPT atau  juga  dalam  Pengungkapan  Sukarela  ini.  Diakhir  kegiatan  simulasi  ini,  peserta  menjadi  sangat mengerti  cara  mengikuti  dan  mengungkapkan  aset  yang  didapatkan  dari  penghasilan  yang  belum dilaporkan dalam SPT. (4) Kegiatan yang terlihat dari hasil pendampingan yaitu meningkatnya pelaporan pajak  dalam  hal  pembetulan  SPT  dan  juga  keinginan  untuk  ikut  serta  dalam  Program  Pengungkapan sukarela.
Secara keseluruhan maka kegiatan pengabdian ini membawa hasil yang sangat memuaskan dimana masyarakat khususnya peserta yang mengikuti menjadi sadar akan pentingnya kesadaran membayar dan melapor  pajak  sehingga  kepatuhan  pajak  meningkat.  Kesadaran  yang  timbul  dari  pengungkapan  secara sukarela  akan  berefek  pada  kepatuhan  wajib  pajak  sangatlah  penting  dan  bermanfaat  bagi  mereka khususnya dan negara pada umumnya untuk meningkatkan penerimaan negara.
Luaran  yang  dicapai  atas  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  artikel  yang  dipublikasikan kedalam website  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Budi  Luhur.  Link      Publikasi: https://fe.budiluhur.ac.id/2022/02/pkm-dosen-prodi-akuntansi-menyongsong-fasilitas-pengampunan-  pajak- tax-amnesti-jilid-ii-bagi-wajib-pajak-orang-pribadi-di-jakarta/
Gambar 1. Peserta Pengabdian
Gambar 2. Pemberian Materi Terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Gambar 3. Suasana Kegiatan dan pembawa materi
Gambar 4. Pembawa materi
Gambar 6.  Flyer kegiatan
Gambar 7. Suasana kegiatan dan peserta
KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  pengabdian  pada  masyarakat  ini  yaitu  pemahaman  masyarakat  terkait Program  Pengungkapan  Sukarela,  teknik  pelaksanaan  Program  Pengungkapan  Sukarela  serta  cara pelaporan  menjadi  meningkat  dan  sangat  memahami.  Begitu  juga  terjadi  peningkatan  pemahaman mengenai  aset-aset  apa  yang  harus  diungkapkan  dalam  PPS  dan  aset  –  aset  mana  yang  hanya  perlu dilakukan perbaikan atau Pembetulan SPT. Masyarakat khususnya peserta menjadi sangat terbantu dengan adanya penyuluhan ini, dari yang sebelumnya tidak paham akan kebijakan pemerintah yang diluncurkan tahun  2022  mulai  januari  2022  sampai  dengan  juni  2022,  akhirnya  menjadi  paham  adanya  Program pengampunan pajak ini atau tax Amnesti yang kedua yang dinamakan Program Pengungkapan Sukarela. Jalannya  kegiatan begitu baik dan  lancar, terlihat para peserta begitu antusias untuk bertanya pada  sesi pelatihan.  Selanjutnya  diharapkan  agar  pihak  mitra  dan  tim  Budi  Luhur  perlu  melakukan  kajian  yang berkelanjutan untuk menambah pemahaman peserta dalam keikutsertaan peserta pada Program ini. Saran yang dapat kami berikan atas terlaksananya kegiatan ini adalah;  (1)   Program Pengungkapan Sukarela (PPS)  sebaiknya  dilakukan  secara  berkelajutan  agar  tercipta  suasana  yang  kondusif  hal  tersebut dikarenakan  batas  waktu  atas  program  Pengungkapan  Sukarela  sampai  dengan  bulan  Juni  2022;    (2)
Adanya  sosialisasi  yang  merata  yang  difasilitasi  oleh  kantor  pelayanan  pajak dimana wajib pajak berdomisili sehingga mereka bisa mendapatkan informasi maupun training terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan cepat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Diucapkan terimakasih kepada mitra PT. TSTI dan pihak kampus Universitas Budi Luhur yang sudah memfasilitasi sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik. Begitu juga dengan adanya kerjasama ini sudah membantu Pemerintah mensosialisasikan program pemerintah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah PKM mandiri jadi tidak didanai.
DAFTAR PUSTAKA
Arianti, B. F. (2017). Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak Dan Corporate Governance Terhadap Biaya Hutang. Journal of Economic and Management Scienties, 2(1).
Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. Jurnal Akuntansi Dewantara, 1(2), 173-187.
Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat  Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesti, Akuntabilitas  Pelayanan Publik,  dan  Lingkungan  Sosial  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak  Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(2), 245. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895 Jarnuzi,  A.,  Hari  Purnomo,  &  Yusna.  (2020).  Analisa  Pelaksanaan  Pas  Final  Berdasarkan  PMK No.165/PMK.03/2017  Dan  Pp  No.  36  Tahun  2017  Untuk  Bahan  Ajar  Matakuliah  Pajak  Dan Manajemen Pajak. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Humaniora, 7(2). https://doi.org/10.33795/jabh.v7i2.8 Mappadang, A., Widyastuti, T., & Wijaya, A. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange.
The  International  Journal  of  Social  Science  and  Humanities  Invention,  5(10),  5003–5007. https://doi.org/https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02
Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid  II)  Berdasarkan Sudut  Pandang Wajib  Pajak. Jurnal Akuntansi  dan Keuangan, 10(1), 51-62.
https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611
Safrina, N., & Soehartono, A. (2018). Meneropong Prospek Pemberlakuan Pas-Final ( Pengungkapan Aset
Sukarela  Dengan  Tarif  Final  )  Pasca  Tax  Amnesti  Untuk  Meningkatkan  Penerimaan  Negara.
Simposium Nasional Keuangan Negara.
Suyanto,  S.,  &  Putri,  I.  S.  (2017).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang  Kebijakan  Tax  Amnesti
(Pengampunan  Pajak),  Dan  Motivasi  Membayar  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Perpajakan.  Jurnal Akuntansi. Jurnal Akuntansi, 5(1), 49. https://doi.org/https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).