## Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAII)

## Perspektif Hukum Islam: Peralihan Harta Ke Anak Asuh dari Orang Tua Asuh
Siti Aminah 1
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Article Info ABSTRAK Article history: Received Apr 15, 2021 Revised Apr 29, 2021
Accepted May 8, 2021
Tujuan  Penelitian: Keluarga  yang  tidak  memiliki  anak,  tidak  sedikit  yang melakukan  pengasuhan  atau  adopsi  anak.  Anak  yang  sedang  diasuh  bisa  dari keluarga dekat atau dari orang lain.
Metodologi: Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  yang mengandalkan  sumber  bibliografi  dari  buku  dan  artikel  di  jurnal  ilmiah  yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok.
Temuan  Utama: Tindakan  hukum  yang  bersifat  sukarela,  yang  didasarkan atas  kehendak  bebas  dari  pemberi  wasiat  selaku  pemilik  harta.  Namun demkian,  berpangkal  pada  firman  Allah  surat  alBaqarah  (2)  ayat  180,  hukum wasiat  itu  wajib,  yaitu  untuk  memberi  bagian  kepada  orang  tua  atau  kerabat yang tidak menerima bagian warisan karena terhijab (mahjub), atau tidak dapat menjadi ahli waris karena terhalang (mamnu').
Keterbaruan/Keaslian dari Penelitian: Pewarisan yang dilaksanakan di desa Gajah  Kecamatan  Ngoro  Kabupaten  Jombang  tersebut  tidak  memiliki  sebuah landasan  yang  jelas,  yaitu  mengenai  pilihan  hukum  mana  yang  akan  dipakai dalam  pembagian  warisannya,  ataupun  siapa-siapa  yang  seharusnya  menjadi ahli waris dan yang berhak mendapat warisan.
Kata Kunci: Adopsi Anak
Hukum Waris Mahjub
Pengasuhan Anak
This is an open access article under the CC BY-NC license

## Corresponding Author:
Siti Aminah Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi, Sumatera Utara, Indonesia Email: stamnh65@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  dikenal  adanya  3  sistem  hukum  waris,  yaitu  Hukum  Waris  Adat,  Hukum  Waris  BW, Hukum  Waris  Islam.  Ketiga  sistem  hukum  tersebut  masih  berlaku  hingga  saat  ini,  sehingga  dapat  dikatakan sebagai  hukum  positif  [1].  Berlakunya  ketiga  sistem  hukum  ini  mengakibatkan  adanya  Pluralisme  Hukum dibidang  Hukum  Perdata  pada  umumnya  dan  Hukum  Waris  pada  khususnya,  sehingga  masyarakat  dapat memilih sistem hukum waris mana yang akan digunakan dalam penyelesaian perbuatan hukum yang dilakukan. Pluralisme sistem hukum waris tersebut, masih terdapat persamaan dalam unsur-unsur di dalamnya. Persamaan unsure  secara  umum  ini  berkaitan  dengan  pewaris,  ahli  waris,  dan  objek  warisnya.  Unsure-unsur  tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang membedakan ketiga sistem hukum waris tersebut[2-4].
Secara garis besar bahwa yang berhak menjadi ahli waris diutamakan kepada keturunannya atau anak- anak dari si Pewaris. Apabila ada sesuatu hal, keluarga yang khawatir tidak memiliki keturunan pada umumnya melakukan pengasuhan anak untuk dijadikan anaknya sendiri. Dalam hal ini Pewaris juga mempunyai hak untuk memberikan  harta kekayaannya  kepada  siapapun  yang dikehendakinya.  Bahkan  bukan dalam  keluarga  sedarah sekalipun.
Masing-masing  sistem  pewarisan  memiliki  istilah  sendiri  untuk  menyebutkan  anak  yang  bukan  dari keluarga sedarah. Dalam Hukum Waris Adat disebut anak angkat, sedangkan dalam Hukum Waris BW disebut
20 adopsi, dan dalam Waris Islam disebut anak asuh. Tetapi dalam aturan yang berlaku tidak disebutkan bahwa ada perbedaan  diantara  ketiga  istilah  tersebut.  Oleh  karena  itu  lebih  lazim  digunakan  istilah  anak  angkat  dalam pelaksanaannya.  Pemberian  harta  kekayaan  oleh  si  Pewaris  terhadap  anak  asuhnya  tersebut  dapat  diberikan melalui hibah atau wasiat. Hibah atau wasiat yang dilakukan harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan golongan penduduk yang ditetapkan[5-7]. Di dalam Hukum Adat, tidak secara tegas mengatur tentang  Hibah  Wasiat  sebagaimana  halnya  dalam  hukum  BW,  hanya  mengatur  secara  garis  besarnya  saja. Kebiasaan bagi golongan pribumi tunduk pada Hukum Waris Adat. Tetapi dalam perkembangannya, banyak dari golongan pribumi yang memeluk agama Islam tunduk pada Hukum Waris Islam.
Hal  ini  terdapat  pada  hasil  penelitian  oleh  Pratiwi  bahwa  Salah  satu  hal  yang  terkait  tentang  status hukum  asuh,  yaitu  mengenai  pewarisan.  Pewarisan  yang  dilaksanakan  di  desa  Gajah  Kecamatan  Ngoro Kabupaten  Jombang  tersebut  tidak  memiliki  sebuah  landasan  yang  jelas,  yaitu  mengenai  pilihan  hukum  mana yang  akan  dipakai  dalam  pembagian  warisannya,  ataupun  siapa-siapa  yang  seharusnya  menjadi  ahli  waris  dan yang berhak mendapat warisan

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam mengaji tentang hukum waris , maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari waris itu sendiri. Menurut J. Satrio, ”Warisan adalah peninggalan yang berupa aktiva dan pasiva, warisan merupakan persoalan tersendiri bagi para ahli waris” .
Selanjutnya  mengetahui  pengertian  dari  Hukum  waris.  Menurut  definisi  dari  Mr.  A.  Pitlo  adalah sebagai  berikut  :  ”Hukum  waris  adalah  suatu  rangkaian  ketentuan-ketentuan,  di  mana,  berhubung  dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.”  [8].
Hukum  waris  di  Indonesia  belum  dikodifikasi.  Ada  3  hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu Hukum  Waris  Adat,  Hukum  Waris  Islam,  Hukum  Waris  BW.  Dengan  adanya  ketiga  sistem  hukum  waris tersebut  menandakan  adanya  pluralisme  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pluralisme  hukum  didefinisikan sebagai  suatu  situasi  dimana  dua  atau  lebih  sistem  hukum  bekerja  secara  berdampingan  dalam  suatu  bidang kehidupan sosial yang sama [9].

## 1. Hukum waris adat
Hukum  Waris  Adat  menurut  Hilman  Hadikusuma  adalah  hukum  adat  yang  memuat  garis-garis ketentuan  tentang  sistem  dan  asas-asas  hukum  waris,  tentang  harta  warisan,  pewaris  dan  waris  serta carabagaimana  harta  warisan  itu  dialihkan  penguasaan  dan  pemilikannya  dari  pewaris  kepada  waris.  Hukum waris adat mempunyai system pewarisan yang dibagi 3 yaitu:
• Sistem  waris  kolektif  yaitu,  harta  warisan  dimiliki  secara  bersam-sama,  dan  ahli  waris  tidak  diprbolehkan untuk memiliki secara pribadi.
• Sistem  waris  mayorat  yaitu,  harta  waris  dimiliki  oleh  ahli  waris  yang  tertua,  dikelola  dan  dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.
• Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikkan mutlak ditangannya.
2.   Hukum waris Islam
Berlakunya  hukum  pewarisan  di  Indonesia,  pewarisan  Islam  merupakan  hukum  yang  memaksa  bagi umatnya.  Meskipun  pewarisan  Islam  sangat  tepat  digunakan  dalam  mengatur  permasalahan  waris  umatnya. Menurut  KHI,  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya masing-masing.

## 3.   Hukum waris BW
Hukum  waris  diatur  dalam  buku  kedua  Bab  XII  pasal  830-  1130  BW,  adalah  hukum  yang  mengatur peralihan  harta  kekayaan  yang  di  tinggalkan  seseorang  yang  meninggal  dunia  serta  akibat  akibatnya  bagi  ahli waris.  Pasal  830  BW  mengandung  suatu  asas  Hukum  Waris  mengenai  pewaris  yaitu  bahwa  ”pembicaraan
21 tentang  warisan  baru  bisa  ketika  ada  orang  yang  meninggal  dunia.”  Jadi  jelaslah  bahwa  kematian  seseorang tersebut menjadi syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebu maka seluruh harta  kekayaannya  beralih  pada  ahli  waris.    Ahli  waris  merupakan  orang  yang  menerima  harta  warisan.  Ahli waris menurut hukum waris BW tidak dibedakan menurut jenis kelamin, seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris BW disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak.
Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam Al-Qur’an, yaitu pada surat An Nisa. Allah  dengan  segala  rahmat-Nya,  telah  memberikan  pedoman  dalam  mengarahkan  manusia  dalam  hal pembagian  harta  warisan.  Pembagian  harta  ini  pun  bertujuan  agar  di  antara  manusia  yang  ditinggalkan  tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris.
Dalam KHI pasal 174 ayat (1) menyebutkan siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan, yaitu : (1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah - golongan laik-laki terdiri dari : ayah, anak  laki-laki,  saudara  laki-laki,  paman  dan  kakek.  -  golongan  perempuan  terdiri  dari  :  ibu,  anak  perempuan, saudara  perempuan dan nenek  b.  Menurut  hubungan perkawinan  terdiri  dari duda  janda  c.  Apabila  semua  ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah janda atau duda.
Undang-Undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  memberikan  istilah  tentang  anak, dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Dalam pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah anak yang salah satunya mengenai anak asuh.
Peralihan Harta Orangtua Asuh Kepada Anak Asuh Perspektif Hukum Islam Peralihan  Pewaris  adalah  orang  yang  meninggal  dunia,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau  hubungan  perkawinan  (nikah)  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk menjadi ahli waris.
Ahli Waris menurut hukum Waris Islam adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :
• Ahli waris menurut Al-Qur’an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur’an.
• Ahli waris ditarik dari garis ayah.
• Ahli waris menurut garis ibu.
Adapun  besar  kecilnya  bagian  yang  diterima  bagi  masing-masing  ahli  waris  dapat  dijabarkan  sebagai berikut: Pembagian harta warisan dalam islam telah ditetukan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa secara gamblang dan  dapat  kita  simpulkan  bahwa  ada  6  tipe  persentase  pembagian  harta  waris,  ada  pihak  yang  mendapatkan setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).
Dalam  hukum  Islam  cenderung  menggunakan  istilah  anak  asuh  /  hadhanah  yang  diperluas. Penggunaaan  istilah  anak  asuh  memang  kurang  lazim  dipakai,  yang  lebih  sering  digunakan  yaitu  istilah  anak angkat  atau  adopsi.  Tetapi  ketiga  istilah  tersebut  memiliki  definisi  yang  menunjukkan  substansi  yang  berbeda. Berikut  pemaparan  mengenai  ketiga  istilah  anak  tersebut.    Hukum  Islam  telah  menggariskan  bahwa  hubungan hukum  antara  orang  tua  angkat  dengan  anak  angkat  terbatas  sebagai  hubungan  antara  orang  tua  asuh  dengan anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengasuhan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.
Akibat hukum adalah merupakan suatu keadaan yang ditimbulkan dari kedudukan yang dimiliki, maka dalam Islam pengasuhan anak tidak dikenal perpindahan nasab dari orang tua kandung ke orang tua asuh. dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu : Perkawinan, kekerabatan, dan wala’ (Wala’ul ataqah atau Ashabah  Sadabiyah  yaitu  ashabah  yang  bukan  disebabkan  karena  adanya  sebab  pertalian  nasab,  akan  tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.),( Walail-Mualah yaitu kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain). Dalam  hal  kewarisan  anak  asuh  tidak  termasuk  dalam  ketiga  kategori di  atas,  dalam  artian  bukan  satu  kerabat atau  satu  keturunan  dengan  orang  tua  asuhnya,  bukan  pula  lahir  atas  perkawinan  yang  sah  dari  orang  tua asuhnya,  dan  bukan  pula  karena  hubungan  perwalian.  Oleh  karena  itu  antara  anak  asuh  dengan  orang  tua asuhnya tidak berhak untuk saling mewarisi satu  sama lain. Jika ia mewarisi, anak asuh hanya dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Namun Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak asuh mendapat bagian harta peninggalan orang tua asuhnya. Caranya dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua asuhnya sebelum meninggal dunia.
Meskipun dalam sistem hukum Islam anak asuh tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua asuhnya, namun  ada  instrumen  hukum  lain  yang  dapat  melindungi  kepentingan  mereka  terhadap  harta  peninggalannya yakni melalui lembaga wasiat wajibah. Konsepsi wasiat wajibah pada mulanya hanya diperuntukkan kepada ahli waris  atau  kerabat  yang  tidak  memperoleh  bagian  harta  warisan  dari  orang  yang  wafat,  karena  adanya  suatu halangan  syara’.  Misalnya  berwasiat  kepada  ibu  atau  ayah  yang  beragama  non-Islam,  karena  berbeda  agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak asuh yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan
22 keberadaannya  sangat  berarti  bagi  si  pewaris.  Jumlah  harta  wasiat  wajibah  adalah  sesuai  dengan  pembagian warisan yang mesti mereka terima. Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat, bagian tersebut sama dengan  yang  seharusnya  diterima  oleh  ashabul  furud  secara  kewarisan  seandainya  ia  masih  hidup.  Di  dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah disebutkan pada pasal 209 ayat 1, yakni :
• Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

## 4. KESIMPULAN
Pada  dasarnya  wasiat  itu  merupakan  tindakan  hukum  yang  bersifat  sukarela,  yang  didasarkan  atas kehendak bebas dari pemberi wasiat selaku pemilik harta. Namun demkian, berpangkal pada firman Allah surat al  Baqarah  (2)  ayat  180,  hukum  wasiat  itu  wajib,  yaitu  untuk  memberi  bagian  kepada  orang  tua  atau  kerabat yang  tidak  menerima  bagian  warisan  karena  terhijab  (mahjub),  atau  tidak  dapat  menjadi  ahli  waris  karena terhalang (mamnu'). Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah tersebut dipergunakan untuk memberi bagian kepada anak asuh atau orang tua asuh.

## REFERENSI
[1] A. Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2008
[2] A. P. Fitri, “ Peralihan harta orangtua asuh kepada anak asuh, Universitas Brawijaya,”2013.
[3] N. I Nyoman, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum,” [online]. Available: www.huma.or.id . [Diakses pada tanggal 30 Januari 2022].
[4] R, Fathur, Ilmu Mawaris , Jakarta: Bulan Bintang, 1973
[5] A. Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian , Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986
[6] S. Eman, Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
[7] T. Henny, “Pewaris Menurut B.W”, [online]. Available : HUKUM‐WARIS‐BW.pptx , [Diakses pada tanggal 27 Januari 2022].
[8] J. Satrio, Hukum Waris, Alumni , Bandung, 1992
[9] Undang‐Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pena Pustaka , Yogyakarta