## EVALUASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PILAR STOP BABS DI PUKSESMAS KABUPATEN PROBOLINGGO

## EVALUATION PROGRAM OF COMMUNITY LED TOTAL SANITATION PILLAR STOP BABS IN PUBLIC HEALTH CENTER PROBOLINGGO DISTRICT
Farouk Ilmid Davik
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya E-mail: davik.fkmua@gmail.com

## ABSTRACT
Community Led Total Sanitation (CLTS) is the program of government to reduce the incidence of diarrhea and improve public hygiene behavior through otriggers approach. CLTS consists of five pillars with its main focus is pillar Stop BABS. Goal of this research is to evaluate the implementation of program CLTS (Stop BABS) with a systems  approach  which conducted of  input,  process  and output in  Public Health  Center  (PHC) in  Probolinggo district.  This  is  an  observational  research  using  with  cross  sectional  design.  This  research  analyzes  used descriptive. Population and sample of this research is 26 PHC sanitation workers in Probolinggo. Results of this research showed the planning process was still bad, the implementation of the program was good, recording and reporting was also good, and the process of mentoring and advocacy program was still bad. Inhibiting factor of CLTS program is budget and geographical environment.The implementation of CLTS program (Stop BABS) as a whole in PHC Probolinggo district still not succeeded. Suggestion for PHC sanitation workers is making plan of action CLTS program, establishing village-level facilitators CLTS, implementing mentoring and advocacy as well as increase cooperation across sectors and programs.
Keywords: CLTS, Evaluation, Management system

## PENDAHULUAN
Tujuan  adanya  Peraturan  Menteri  Kesehatan (Permenkes)  RI  nomor  03  tahun  2014  tentang Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  (STBM  adalah untuk  menurunkan  angka  kejadian  diare  dan meningkatkan  higienitas  dan  kualitas  kehidupan masyarakat  Indonesia.  Program  STBM  merupakan pendekatan  untuk  mengubah  perilaku  higienis  dan saniter  melalui  pemberdayaan  masyarakat  dengan cara  pemicuan.  Pelaksanaan  program  STBM  yang menitiberatkan  pada  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat  akan  pentingnya  buang  air  besar  di Jamban sehat menjadi suatu tantangan bagi petugas sanitasi Puskesmas.
Berdasarkan  hasil  Riskesdas  tahun  2013 menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo merupakan  salah  satu  kabupaten  tertinggi  di  Jawa Timur  dengan  36,8%  rumah  tangga  yang  tidak
memiliki  fasilitas  buang  air  besar  (BAB).  Jumlah desa di kabupaten Probolinggo yang telah terverifikasi  Open  Defecation  Free  (ODF)  hanya  16 desa  dari  total  127  desa  yang  telah  dilakukan kegiatan  pemicuan.  ODF  merupakan  suatu  kondisi dimana  individu  dalam  komunitas  tidak  lagi melakukan  perilaku  buang  air  besar  sembarangan (BABS)  yang  berpotensi  mengurangi  penyebaran penyakit.  Kegiatan  pemicuan  yang  terus  menerus dilakukan  mulai  tahun  2013  hingga  tahun  2015 memiliki pengaruh dalam menurunkan kasus diare di Kabupaten  Probolinggo.  Hasil  monitoring  dan evaluasi program STBM Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo tahun 2014 - 2015 menunjukkan  terdapat  26  Puskesmas  yang  belum mencapai  target  akses  sanitasi  jamban  sehat  yaitu 75%. Belum tercapainya target STBM
mengindikasikan  bahwa  kinerja  petugas  sanitasi
Puskesmas  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan program STBM  pilar Stop BABS masih belum  optimal.  Sehingga,  Perlu  adanya  langkah evaluasi  terhadap  program  STBM  pilar  Stop  BABS untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  penyebab  dan faktor  yang  menghambat  proses  pelaksanaan program STBM di Puskesmas Kabupaten Probolinggo.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi program  STBM  pilar  Stop  BABS  di  Puskesmas Kabupaten  Probolinggo.  Manfaat  dari  penelitian  ini dapat  menjadi  masukan  guna  meningkatkan  proses perencanaan  dan  evaluasi  program  STBM  di Puskesmas Kabupaten Probolinggo.

## PUSTAKA
Evaluasi Program
Menurut  Stufflebeam  &  Shinkfield  (2007)
evaluasi program sebagai upaya dalam mengumpulkan informasi tentang bekerjanya program  pemerintah  sebagai  alternatif  yang  tepat dalam  mengambil  sebuah  keputusan.  Tujuan evaluasi  program  sebagai  alat  untuk  memperbaiki perencanaan  dan  pelaksanaan  program  yang  akan datang.  Evaluasi  program  juga  untuk  mengetahui tingkat  keterlaksanaan  suatu  kebijakan  secara cermat  dengan  cara  mengetahui  efektivitas  tiap komponen.  Evaluasi  terhadap  proses  dititiberatkan pada  pelaksanaan  program,  apakah  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditetapkan  atau  tidak. Penilain tersebut  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah metode yang dipilih sudah efektif atau tidak efektif. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Menurut Permenkes RI Nomor 03 tahun 2014 tentang  STBM  adalah  pendekatan  untuk  mengubah perilaku  higienis  dan  saniter  melalui  pemberdayaan masyarakat  dengan  cara  pemicuan.  Pilar  STBM merupakan  acuan  dalam  penyelenggaraan  STBM yang  terdiri  dari  pilar  stop  BABS,  cuci  tangan  pakai sabun,  pengelolaan  air  minum  dan  makanan  rumah tangga,  pengamanan  sampah  rumah  tangga,  dan pengamanan  limbah  cair  rumah  tangga.  Stop  BABS adalah  kondisi  ketika  setiap  individu  dalam  suatu komunitas  tidak  lagi  melakukan  perilaku  BAB  yang berpotensi dalam penyebaran penyakit lingkungan.
Berdasarkan  road  map  STBM  di  Indonesia tahun  2013-2015,  Indikator  dari  pilar  pertama  (Stop BABS)  adalah  meningkatnya  persentase  penduduk yang  menggunakan  akses  jamban  sehat  yaitu  75% dan  persentase penduduk yang Stop BABS sebesar 100%.  Standar  dari  pelaksanaan  pemicuan  pilar Stop BABS meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi,  pencatatan dan  pelaporan,  pendampingan  dan  advokasi. Perencanaan  meliputi  identifikasi  masalah  dan analisis  situasi,  perencanaan  waktu,  tempat  dan sasaran kegiatan, penyiapan fasilitator desa, advokasi kepada tokoh masyarakat.
Penyelenggaraan  program  STBM  dilakukan dengan  cara  pemicuan  oleh  tenaga  kesehatan, kader,  relawan  atau  masyarakat  yang  telah  berhasil mengembangkan program STBM. Kegiatan pemicuan diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam merencanakan perubahan perilaku, memantau  atau  terjadinya  perubahan  perilaku  serta mengevaluasi hasil perubahan perilaku dari masyarakat.
Kar  &  Chambers  (2008)  menyatakan  bahwa strategi  pelaksanaan  program  STBM  meliputi  tiga komponen  yang  saling  mendukung  antara  satu dengan  yang  lain.  Strategi  tersebut  meliputi penciptaan  lingkungan  yang  kondusif,  peningkatan kebutuhan  sanitasi,  dan  peningkatan  penyediaan akses    sanitasi.  Apabila  salah  satu  dari  komponen STBM tersebut tidak ada, maka proses pencapaian 5 pilar STBM tidak akan berhasil secara maksimal.
Komponen penciptaan lingkungan yang kondusif  mencangkup  advokasi  kepada  pemerintah, dan  pemangku  kepentingan  untuk  mengembangkan komitmen untuk melembagakan program pembangunan sanitasi pedesaan. Komponen peningkatan  kebutuhan  sanitasi  merupakan  sanitasi untuk  mendapatkan  perubahan  perilaku  higines  dan saniter.  Komponen  peningkatan  penyediaan  akses sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatan  dan  mengembangkan  percepatan penyediaan akses sanitasi yang layak.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian observasional  deskriptif  karena  tanpa  melakukan intervensi apapun pada populasi dan bertujuan untuk mendeskripsikan  hasil  evaluasi  program  STBM  pilar Stop  BABS  di  Kabupaten  Probolinggo.  Rancang bangun  penelitian  dengan  studi  crossectional  yaitu data  yang  dikumpulkan  dalam  satu  waktu  tertentu secara bersamaan. Waktu penelitian dan pengumpulan  data  serta  analisis  data  dilaksanakan mulai  14  April  -  30  Mei  2016.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  petugas  sanitasi Puskesmas  di  Kabupaten  Probolinggo.  Petugas
sanitasi Puskesmas merupakan salah satu fasilitator STBM  tingkat  kecamatan  dan  sebagai  informan dalam penelitian ini dengan jumlah 26 responden.
Data primer diperoleh menggunakan wawancara  dengan  kuesioner  sedangkan  data sekunder melalui  hasil observasi check list  data  tiap Puskesmas  dan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Probolinggo.  Seluruh  data  yang  telah  dikumpulan dianalisis  secara  deskriptif  untuk  menggambarkan proses pelaksanaan program STBM pilar Stop BABS secara  sistematis  berdasarkan  fakta  atau  kondisi lapangan  di  Puskesmas.  Kategori  hasil  penelitian dari penentuan skoring jawaban (ya,tidak) berdasarkan  skala  gutmans.  Kegiatan  program dikatakan  baik  jika  ≥  80%  responden  melakukan langkah  program  STBM  sesuai  dengan  pedoman dan  setelah  di  cross  check  keberadaan  dokumen ada dan benar. Sedangkan kegiatan dikatakan buruk jika  ≤  79  responden  tidak    melakukan  langkah program  STBM  dan  setelah  di  cross  check keberadaan dokumen tidak ada.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  kuesioner  berisi  penilaian  responden terhadap  variabel  penelitian.  Kuesioner  untuk pengumpulan  data  terlebih  dahulu  diuji  validitas  dan uji reliabilitas sebelum dibagikan kepada responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan  proses  program  STBM  pilar  Stop BABS meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan,  pendampingan  dan  advokasi.  Hasil penelitian  tentang  pendapat  responden  mengenai
proses  program  STBM  dan  hasil  evaluasi  terhadap
dokumen perencanaan adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Distribusi Evaluasi Perencanaan Program STBM Pilar Stop BABS di Puskesmas Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016
Variabel Perencenaan Pendapat Responden Keadaan Dokumen Kategori Melakukan Tidak Melakukan Ada Tidak ada N % N % Analisis situasi, identifikasi masalah 17 65% 9 35% √ Buruk Perencanaan  waktu,  tempat,  dan sasaran pemicuan 26 100% 0 0% √ Baik Membentuk fasilitator tingkat desa 2 8% 24 92% √ Buruk Advokasi kepada tokoh masyarakat 26 100% 0 0% √ Baik Membentuk forum diskusi 15 58% 11 42% √ Buruk

## Perencanaan
Berdasarkan  tabel  1  diketahui  bahwa proses  perencanaan  program  STBM  pilar  Stop BABS  di  Kabupaten  Probolinggo  masih  dalam kategori  buruk.  Hanya  65%  petugas  sanitasi  yang melakukan  analisis  situasi  dan  identifikasi  masalah sedangkan 92% petugas belum membentuk fasilitator  STBM  tingkat  desa  serta  dokumen perencanaan  tidak  dibuat  oleh  Petugas  Puskesmas. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Pedoman  Pelaksanaan Pemicuan  Program  STBM  tahun  2008  yang menjelaskan  perlunya  dilakukan  analisis  situasi untuk  menggambarkan  kondisi  sanitasi  masyarakat terlebih  dahulu  walaupun  keadaan  dokumen  hanya sebagai bukti terlaksananya suatu kegiatan.
Trihono (2005) menjelaskan bahwa analisis situasi  adalah  telaah  dari  keadaan  yang  ada  saat sekarang  dan  merupakan  awal  dari  penerapan manajemen program kesehatan. Sedangkan identifikasi  masalah  ditentukan  dari  hasil  daftar masalah  yang  ada.  Masalah  yang  telah  terdaftar kemudian dikelompokkan menurut konsep manajemen  dan  konsep  sistem.  Kegiatan  analisis situasi  masalah  merupakan  hal  yang  penting  untuk
keberlangsungan keberhasilan perencanaan
program STBM di Puskesmas Kabupaten
Probolinggo.
Petugas sanitasi Puskesmas beranggapan  bahwa  tanpa  melakukan  analisis situasi  dan  identifikasi  masalah  tidak  berpengaruh dalam  pelaksanaan  pemicuan.  Karena  proses perencanaan  program  STBM  dilakukan  secara  top- down  oleh  Dinas  Kesehatan,  sehingga  petugas sanitasi  Puskesmas  hanya  mengikuti  instruksi  dari Dinas Kesehatan.
Petugas sanitasi Puskesmas belum seluruhnya  membentuk  fasilitator  STBM  tingkat desa,  hal  ini  dapat  menjadi  kendala  dalam keberhasilan program STM. Zasrtow (2008) menyatakan  bahwa  peran  fasilitator  dalam  program pemberdayaan  sangatlah  penting  sebagai  enable, dimana  seseorang  dapat  membantu  masyarakat agar  mau  mengungkapkan  dan  menjelaskan  sejauh mana  masalah  yang  sedang  dihadapi  masyarakat. Mayoritas  masyarakat  lebih  memilih  untuk  bekerja dan  mengerjakan  aktivitas  lainnya  dibandingkan menjadi  seorang  kader  atau  fasilitator  STBM. Padahal  pembentukan  fasilitator  STBM  tingkat  desa
penting untuk keberlangsungan pelaksanaan
pemicuan  dan  pasca  pemicuan  program  STBM.
Tabel 2.   Distribusi Proses Pelaksanaan Program STBM pilar Stop BABS di Puskesmas Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016
Variabel Pelaksanaan Pendapat Responden Keadaan Dokumen Kategori Melakukan Tidak Melakukan Ada Tidak ada N % N % Pendataan sasaran pemicuan 26 100% 0 0% √ Baik Pengantar pertemuan 11 42% 15 58% √ Buruk Pencairan suasana 11 42% 15 58% √ Buruk Menjelaskan istilah tentang STBM 11 42% 15 58% √ Buruk Pemetaan sanitasi masyarakat 26 100% 0 0% √ Baik Penelusuran wilayah 26 100% 0 0% √ Baik Diskusi dengan masyarakat 26 100% 0 0% √ Baik Membentuk forum komite sanitasi 26 100% 0 0% √ Baik Menyusun rencana program pembangunan jamban sehat 26 100% 0 0% √ Baik Kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program 15 58% 11 42% √ Buruk

## Pelaksanaan
Tabel 2 diketahui bahwa proses  pelaksanaan program  STBM  pilar  Stop  BABS  di  Puskesmas Kabupaten  Probolinggo  sudah  dalam  kategori  baik. Mayoritas petugas sanitasi telah melakukan pendataan sasaran,  pemetaan wilayah,  penelusuran wilayah,  pembentukan  komite  sanitasi,  serta  diskusi dan menyusun rencana pembangunan jamban sehat bersama  masyarakat.  Artinya,  proses  pelaksanaan pemicuan  oleh  petugas  sanitasi  Puskesmas  sudah sesuai  dengan  pedoman  pelaksanaan  program STBM.  Hanya  saja  masih  terdapat  petugas  sanitasi Puskesmas  (58%)  yang  tidak  melakukan  pemicuan secara  langsung,  hal  ini  dikarenakan  mereka meminta  bantuan  Sanitarian  dari  Puskesmas  lain untuk  membantu  pemicuan  di  wilayah  kerjanya. Keadaan  dokumen  tidak  memiliki  pengaruh  dalam hasil  perhitungan  persentase,  karena  keadaan dokumen  hanya  sebagai  bukti  adanya  dokumen keberlangsungan pelaksanaan pemicuan program.
Dalam  pelaksanaannya,  pemicuan  dilakukan minimal  3  kali  dalam  1  tahun  untuk  periode  tertentu dengan lama waktu sekitar 1-3 jam. Tujuannya untuk menghindari informasi yang terlalu banyak dan dapat membuat  bingung  masyarakat.  Pemicuan  dilakukan berulang  kali  sampai  ada  masyarakat  yang  terpicu. Orang  yang  terpicu  ialah  orang  yang  tergerak dengan  spontan  dan  menyatakan  untuk  merubah perilaku.
Sholikhah (2012) menjelaskan bahwa terdapat  hubungan  antara  pelaksanaan  program STBM  pilar  stop  BABS  dengan  perubahan  perilaku masyarakat  dalam  BABS.  Karena  pelaksanaan pemicuan  dapat  menggugah  rasa  malu  masyarakat untuk  sadar  membangun  jamban  sehat.  Menurut Priatno  dkk  (2014)  bahwa  program  STBM  telah berhasil mengubah pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap BABS. Masyarakat yang sudah terpicu  akan  mendapatkan  pengatahuan  yang  lebih akan pentingnya BAB di jamban.
Tabel 3. Distribusi Proses Pemantauan dan Evaluasi Program STBM Pilar Stop BABS di Puskesmas Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016
Variabel Pemantauan dan Evaluasi Pendapat Responden Keadaan Dokumen Kategori Melakukan Tidak melakukan Ada Tidak ada N % N % Monitoring  perubahan  perilaku BABS masyarakat 10 39% 16 61% √ Buruk Evaluasi  hasil  perubahan  perilaku BABS masyarakat 10 39% 16 61% √ Buruk Evaluasi terhadap  sasaran kegiatan pemicuan 10 39% 16 61% √ Buruk Evaluasi terhadap target yang telah dicapai 26 100% 0 0% √ Baik Evaluasi pelaksanaan program STBM Stop BABS dengan melibatkan masyarakat 14 53% 12 47% √ Buruk
Memang dalam pelaksanaan pemicuan program STBM belum sepenuhnya dapat mengubah perilaku  masyarakat  secara  menyeluruh.  Hal  ini disebabkan  untuk  merubah  perilaku  masyarakat  itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
Pemantauan dan Evaluasi
Berdasarkan  tabel  3  diketahui  bahwa  proses pemantauan  dan  evaluasi  program  STBM  pilar  Stop BABS  di  Puskesmas  Kabupaten  Probolinggo  masih termasuk  kategori  buruk.  Karena  petugas  sanitasi (61%)  tidak  melakukan  kegiatan  pemantauan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS. Selain itu,  hanya  53%  petugas  sanitasi  yang  melakukan evaluasi  program  Stop  BABS  dengan  melibatkan masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  petugas  sanitasi beranggapan  pelaksanaan  program  STBM  hanya sebatas  kegiatan  pemicuan  dan  membentuk  komite sanitasi tingkat kecamatan. Padahal pemantaun dan evaluasi  sangat  penting  sebagai  bahan  evaluasi perubahan  perilaku  masyarakat  dalam  BAB  pasca pelaksanaan  pemicuan.  Petugas  hanya  melakukan evaluasi
terhadap  target  yang  telah  dicapai  guna  melengkapi laporan  data  yang  akan  diserahkan  kepada  dinas kesehatan.
Evaluasi  pelaksanaan  program  STBM  Stop BABS  dengan  melibatkan  masyarakat  juga  tidak sepenuhnya dilakukan oleh petugas sanitasi. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah untuk berdiskusi hasil kegiatan pemicuan juga menjadi masalah tidak berjalannya  kegiatan  pemantaun  dan  evaluasi program STBM di Kabupaten Probolinggo.
Menurut  Supriyanto  dan  Damayanti  (2007), pemantauan  merupakan  evaluasi  formatif  yang dilakukan  pada  tahap  pelaksanaan  program  dengan tujuan  untuk  mengubah  atau  memperbaiki  program. Dalam  hal  ini  petugas  sanitasi  Puskesmas  perlu melakukan kegiatan diantaranya: mengecek relevansi  dari  program  dalam  hal  perubahan  kecil yang  terus-menerus,  mengukur  kemajuan  terhadap target  yang  direncanakan,  menentukan  sebab  dan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi  pelaksaaan  program.  Nike  (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat  masyarakat  tertarik  untuk  membangun jamban dan  merubah  perilaku BABS  karena adanya
kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi  secara  berkala
yang dilakukan oleh petugas sanitasi Puskesmas.
Tabel 4. Proses  Pencatatan  dan  Pelaporan,  Pendampingan  dan  Advokasi  Program  STBM  Pilar  Stop  BABS  di Puskesmas Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016
Variabel Pencatatan dan Pelaporan Pendapat Responden Keadaan Dokumen Kategori Melakukan Tidak melakukan Ada Tidak ada N % N % Petugas Sanitasi melakukan pencatatan  dan  pelaporan  hasil kegiatan pemicuan 26 100% 0 0% √ Baik Petugas sanitasi melakukan pendampingan  program  STBM (Stop BABS) pasca pemicuan 8 31% 18 70% √ Buruk Petugas  sanitasi    melakukan advokasi  kepada  pemerintah  baik lintas  sektoral  dan  lintas  program pasca pemicuan 17 65% 9 35% √ Buruk

## Pencatatan dan Pelaporan
Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa Kegiatan  pencatatan  dan  pelaporan  hasil  pemicuan program STBM pilar Stop BABS sudah masuk dalam kategori  yang  baik.  Karena  petugas  sanitasi Puskesmas  (100%)  telah  melakukan  kegiatan pencatatan  dan  pelaporan  hasil  kegiatan  pemicuan. Disamping  itu  juga  terdapat  dokumen  hasil  kegiatan pemicuan juga di tiap Puskesmas. Dalam pelaksanaanya, petugas sanitasi melakukan pelaporan  hasil  pemicuan  kepada  Ditjen  PP  dan  PL dalam  bentuk  format  sms.  Kemudian  laporan  hasil kegiatan  pemicuan  juga  digunakan  untuk  mendata persentase jumlah  penduduk yang  telah  mengakses jamban  sehat  sebagai  sebagai  bahan  laporan  dan evaluasi  pencapaian  target  program  STBM  kepada dinas kesehatan.
Pendampingan
Kegiatan  pendampingan  program  STBM  pilar Stop  BABS  di  Puskesmas  Kabupaten  Probolinggo masih  tergolong  kategori  yang  buruk.  Hal  ini dikarenakan, petugas sanitasi (72%) tidak melakukan pendampingan kepada masyarakat
pasca  kegiatan  pemicuan.  Padahal  Permenkes  RI Nomor  3  Tahun  2014  tentang  STBM  menerangkan bahwa  kegiatan  pendampingan  perlu  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan,  kader  atau  relawan  dalam  pasca kegiatan  pemicuan.  Tujuan  dari  pendampingan program ini untuk mendorong masyarakat agar terus terpicu  dan  sadar  akan  pentingnya  BAB  di  jamban sehat.
Globila (2015) menyatakan bahwa kegiatan pendampingan  yang  cukup  dapat  meningkatkan pengetahuan  masyarakat  pasca  kegiatan  pemicuan. Karena  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat sangat  diperlukan  pendampingan  yang  intensif  agar masyarakat  mampu  tergerak  dan  mau  membangun atau  mengkases  jamban  sehat  baik  secara  pribadi maupun  komunal  dengan  warga  lainnya.  Menurut Pane  (2009)  kegiatan  pendampingan  program  yang kurang baik pasca pemicuan dapat berisiko 12,7 kali bagi  seseorang  untuk  BABS  kembali.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  pendampingan kepada  masyarakat  begitu  penting  dilakukan  oleh petugas sanitasi Puskesmas untuk merubah perilaku BABS masyarakat. Apabila proses pendampingan ini
dilakukan  secara  berkala  oleh  petugas,  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  orang  yang  telah terpicu  akan  segera  merubah  perilaku  BAB  di jamban sehat.
Advokasi
Tujuan dari kegiatan advokasi adalah diperolehnya  komitmen  dan  dukungan  dari  kepala Puskesmas  kepada  Pemerintah  setempat  untuk mengupayakan  kerjasama  baik  berupa  kebijakan, tenaga,  dana,  saran,  dan  keikutsertaan  dalam kegiatan pemicuan program STBM Pilar Stop BABS. Dari  tabel  4  dapat  diketahui  bahwa  kegiatan advokasi  program  STBM  pilar  stop  BABS  di Puskesmas Kabupaten Probolinggo masih tergolong kategori  yang  buruk.  Karena  hanya  58%  petugas sanitasi  yang  melakukan  kegiatan  advokasi    pasca pemicuan.  Padahal  kegiatan  advokasi  adalah  hal sangat  penting  guna  mendukung  tercapainya  target dan pembangunan jamban sehat untuk masyarakat.
Dalam  pelaksanaannya,  kegiatan  advokasi yang telah dilakukan oleh petugas sanitasi dilakukan dengan  cara  bermitra  kepada  perusahaan  swasta seperti  Bank  dan  Koperasi  serta  kepada  Kepala Desa  melalui  dukungan  berupa  dana  dari  anggaran dana  desa  (ADD)  untuk  sanitasi  masyarakat. Menurut  Globila  (2015)  kegiatan  advokasi  kepada pemerintah  perlu  dilakukan  untuk  mengembangkan komitmen  bersama  dalam  pembangunan  sanitasi desa. Oleh karena itu, penting bagi petugas sanitasi Puskesmas  untuk  meminta  komitmen  kepala  desa agar mau merencanakan dan memberikan anggaran dana  secara  khusus  untuk  pembangunan  fasilitas BAB  masyarakat  berupa  jamban  sehat.  Sehingga, apalagi  hal  ini  berhasil  tidak  menutup  kemungkinan
capaian  target  akses  sanitasi  jamban  sehat  akan meningkat tiap tahunnya.
Hasil  Capaian  dan  Faktor  Penghambat  Program STBM Pilar Stop BABS di Puskesmas Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan  hasil  penelitian,  faktor  yang menjadi  penghambat  program  STBM  pilar  stop BABS di Puskesmas Kabupaten Probolinggo adalah dana  untuk  pembangunan  fisik  jamban  sehat  serta faktor sosial-budaya masyarakat. Meskipun kegiatan pemicuan  telah  dilakukan  terus  menerus,  namun masyarakat  masih  susah  untuk  diajak  BAB  di jamban.  Apalagi  dana  pembangunan  jamban  sehat tidak ada bantuan khusus dari pemerintah, sehingga untuk  mencapai  target  akses  sanitasi  jamban  sehat masih  belum  optimal.  Alternatif  upaya  untuk mendorong  tercapainya  target  tersebut,  maka petugas  sanitasi  Puskesmas  perlu  secara  terus- menerus  melakukan  kerjasama  dengan  lintas sektor dan  lintas  program.  Sehingga,  adanya  kerjasama yang  baik  dapat  membantu  masyarakat  untuk dibuatkan  jamban  sehat  sebagai  kebutuhan  sanitasi yang  layak.  Hal  tersebut  tentunya  dapat  diperoleh dari  bantuan  dana  dari  perusahaan  swasta  seperti bank  koperasi  desa  dan  IUWASH  yang  merupakan lintas program pemerintah untuk percepatan sanitasi pedesaan.
Disamping itu, faktor sosial budaya masyarakat  juga  merupakan  salah  satu  faktor penting  yang  menjadi  penyebab  tidak  tercapainya akses  sanitasi  jamban  sehat  di  Puskesmas Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan kebiasaan  atau  tradisi  masyarakat  yang  turun- menurun  lebih  memilih/menyukai  BAB  di  sungai daripada  di  jamban.  Alasan  masyarakat  memilih
sungai  karena  jarak  antara  rumah  dengan  sungai yang  relatif  dekat.  Menurut  Chandra  (2007),  faktor yang  mendorong  kegiatan  pembuangan  tinja  secara sembarangan  antara  lain:  tingkat  sosial  ekonomi yang  rendah,  pengetahuan  kesehatan  lingkungan yang kurang dan kebiasaan buruk dalam BABS yang diturunkan  dari  generasi  ke  generasi.  Lingkungan fisik  seringkali  berkaitan  dengan  adanya  supply  air. Mukherjee & Josodipoero (2000) menyatakan bahwa rumah tangga yang terletak jauh dari fasilitas sumber air,  biasanya  enggan  untuk  membangun  jamban. Karena air merupakan kebutuhan sanitasi dasar atau hal  pokok  dalam  membangun  jamban  karena masyarakat  lebih  menyukai  jamban  dengan  jenis septik tank.
Berdasarkan hasil penelitian, jumlah persentase penduduk yang telah mengakses jamban sehat  di  Kabupaten  Probolinggo  masih  60%  pada tahun  2015.  Artinya,  persentase  tersebut  belum mampu  mencapai  target  RPJMN  terkait  akses sanitasi  jamban  sehat  tahun  2010-2014  yaitu sebesar  75%.  Apabila  Puskesmas  ingin  mencapai akses  sanitasi  jamban  sehat  maka  perlu  adanya usaha lebih dalam meningkatkan kegiatan pemicuan program,  pendampingan,  pemantauan  dan  advokasi yang  dilakukan  secara  terus  menerus.  Selain  itu, petugas sanitasi juga perlu mengupayakan kerjasama  dengan  pemerintah  baik  tingkat  desa maupun  kecamatan  agar  terciptanya  komitmen  baik Kepala  Desa  maupun  pimpinan  kecamatan  untuk mendukung  secara  aktif  progam  STBM  pilar  Stop BABS.  Kegiatan  pendampingan  dan  evaluasi program  yang  belum  dilakukan,  sangat  penting dilaksanakan oleh petugas sanitasi Puskesmas guna
meningkatkan  target  di  tahun  berikutnya.  Setelah proses perencanaan sampai kegiatan pendampingan dilaksanakan, selanjutnya perlu adanya tim verifikasi STBM tingkat kecamatan untuk melakukan pendataan  terkait  capain  akses  sanitasi  jamban sehat di Puskesmas Kabupaten Probolinggo.

## SIMPULAN
Hasil  evaluasi  proses  pelaksanaan  program STBM  pilar  Stop  BABS  di  Puskesmas  Kabupaten Probolinggo  masih  tergolong  kategori  buruk.  Hasil kateogri tersebut disebabkan oleh faktor perencanaan  program  STBM  yang  tidak  dilakukan oleh petugas sanitasi Puskesmas antara lain analisis situasi  dan  identifikasi  masalah,  pembentukan fasilitator  STBM  tingkat  desa  dan  pembentukan forum/kelembagaan  diskusi  sanitasi  masyarakat. Selain  itu,  kegiatan  pendampingan  dan  advokasi masih dalam kategori buruk karena tidak sepenuhnya  petugas  sanitasi  Puskesmas  yang melakukan.  Namun,  pelaksanaan  dan  pencatatan pelaporan  hasil  pemicuan  program  STBM  sudah sudah  dilakukan  oleh  petugas  sanitasi  Puskesmas sehingga masuk dalam kategori yang baik.
Saran  yang  dapat  direkomendasikan  kepada Petugas sanitasi Puskesmas di Kabupaten Probolinggo    adalah  perlu  membentuk  fasilitator STBM  tingkat  desa  untuk  mengoptimalkan  proses pemantauan  evaluasi  sasaran  dan  pendampingan kepada masyarakat. Selain itu, memperkuat kerjasama  dengan  masyarakat,  lintas  sektor  dan lintas  program    penting  dilakukan  guna  mendukung keberhasilan program STBM pilar Stop BABS. Untuk penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  uji  pengaruh
untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi ketidakberhasilan program STBM pilar Stop BABS.

## DAFTAR PUSTAKA
Balitbang  Kemenkes  RI.  2013.  Riset  Kesehatan
Dasar. RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI
Bryan,  Carolie  dan  Louis  G.  White.,  1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta
Chandra, B, 2007. Pengantar kesehatan lingkungan. Penerbit buku kedokteran EGC. Jakarta DirektoratPenyehatanLingkungan.  STBM  Sanitasi Total BerbasisMasyarakat.htpp://stbm-
indonesia.org/.  [Diaksestanggal  10  desember
2015]
DinasKesehatanKabupatenProbolinggo.  2015.  Data
Baseline dan Monev STBM Kabupaten Probolinggo. http://stbm-indonesia.org, diaksestanggal 10 desember 2015
Globila,  N.  2015.  Evaluasi  program  Sanitasi  Total
Berbasis  Masyakat  Menuju  Desa  ODF  di kelurahan  Dawuhan  Kecamatan  Dawuhan Kabupaten  Situbondo.  [Skripsi].  FKM  UNAIR.
Diakses tanggal 5 Mei 2016 di http://fulltext.lib.unair.ac.id.
Kar,  K  and  R.  Chambers.  2008.  Handbook  on
Community-Led  total  Sanitation.  Plan  UK. London
Kementerian Kesehatan RI. 2014. Permenkes RI No.
3  Tahun  2014  tentang  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat. Jakarta
Mukherjee,  N  dan  Josodipoero,  R.I.  2000.  “Menjual jamban?”  Bukan,  Menjual  Gaya  hidup.  Disitasi
pada tanggal 14 mei 2016. Http://www.waspola.org/file/pdf/publications/stu dy_isitselling_ind.pdf.
Nike,  Frans.  2015.  Menuju  Pembangunan  Sanitasi Berkelanjutan:  Pembelajaran  dari  Program STBM  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. IRGSC  Policy  Brief.  No.  13  Februari  2015.
Diakses  pada  tanggal  10  Mei  2016  di www.irgsc.org Pane  E.  2009.  Pengaruh  Perilaku  Keluarga Terhadap Penggunaan Jamban. Jurnal kesehatan Masyarakat Nasional. Hal. 229
Priatno  T,  Zauhar  S,  Hanafi  I.  2014.  Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan Program  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (STBM) di Kota Tasikmalaya. [Jurnal Kesehatan  Komunitas  Indonesia].  (Diakses pada  7  April  2015).  Dapat  diunduh  di  : http://lppm.unsil.ac.id/files/2015/02/06.-Teguh- priatno.pdf
Solikhah  S.  2012.  Hubungan  pelaksanaan  Program ODF (Open Defecation Free) dengan perubahan  perilaku  masyarakat  dalam  Buang Air  Besar  di  luar  jamban  di  Desa  Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. [Jurnal].  (Diakses  pada  9  April  2015).  Dapat diunduh di : http://stikesmuhla.ac.id/wp- content/uploads/jurnalsurya/noXVIII/84-90- Jurnal-Siti.pdf
Stufflebeam, Daniel L. & Shinkfield, Antony J. (2007). Evaluation  Theory,  Models,  and  Application,
San Fransisco: Jossey-Bass. Supriyanto, S, Damayanti, NA. 2007. PerencanaandanEvaluasi.  Airlangga  University Press. Surabaya
Terry,  George  R.  Dan  Rue,  Leslie  W.  2005.  Dasar- dasar manajemen. Jakarta:  Bumi Aksara
Trihono,  2005.  Manajemen  Puskesmas  Berbasis Paradigma Sehat. Jakarta: CV Sagung Seto
Zastrow,  Charles.  2008.  Introducion  to  Social  Work and  Socia  Welfare.  Empowering  People. Thomson  Peolpe.  Thomson  Books,  Belmont- US.