Volume X, No. 1, Tahun 2022 e-ISSN : 2715 - 7016

## Open Government dan Kinerja Keuangan Daerah

## Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Corresponding Author Nama Penulis : Pesi Suryani E-mail  : pesi@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplore  lebih  dalam  bagaimana  peran prinsip-prinsip  open  government  dalam  mendorong  kinerja  keuangan  daerah Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah. Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  dengan  semi-structured  interview.  Kriteria  informan  dalam penelitian  ini  adalah  aparatur  sipil  yang  telah  bekerja  lebih  dari  lima  tahun  pada pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dan  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Data dianalisis menggunakan analisis konten dengan bantuan Computer Assited Qualitative Data Analysis Software yaitu Nvivo 11. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip open  government  memiliki  peran  dalam  peningkatan  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Adanya  partisipasi  publik,  akuntabilitas, transparansi  dan  integritas  dari  para  aparatur  pengelola  keuangan  daerah  dapat mendorong  tercapainya  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  baik.  Implikasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat terus  mengaplikasikan  prinsip-prinsip  open  government  dalam  setiap  pelaksanaan pemerintahan  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah. Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mendalami  atau  mengeksplore  peran prinsip-prinsip  open  government  dalam  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah. Sedangkan  penelitian  sebelumnya  menggunakan  metode  kuantitatif  sehingga informasi  yang  didapatkan  hanya  gambaran  secara  umum.  Selain  itu,  penelitian menggunakan  variable  integritas  sedangkan  pada  penelitian  terdahulu  hanya menggunakan variable partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas.
Kata kunci – Open Government; Kinerja Keuangan; Pemerintah Daerah

## Abstract
This research aims to explore more deeply how the role of open government principles in  encouraging  the  financial  performance  of  the  Central  Bengkulu  Regency  Regional Government. This study uses descriptive qualitative methods with semi-structured interviews. The criteria of informants in this study is a civil apparatus that has worked for more than five years in the government of Central Bengkulu Regency and is directly involved in the financial management of central Bengkulu Regency. Data is analyzed using content analysis with the help of Computer Assited Qualitative Data Analysis Software, Nvivo 11. The results of this
Pesi Suryani 1 , Anton Robiansyah 2
1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Indonesia
study revealed that the application of open government principles has a role in improving the financial performance of the Central Bengkulu Regency Regional Government. The existence of public  participation,  accountability,  transparency  and  integrity  of  regional  financial management  apparatus  can  encourage  the  achievement  of  good  local  government  financial performance. The implication of this research is that the Central Bengkulu Regency Regional Government  can  continue  to  apply  the  principles  of  open  government  in  every  government implementation  in  order  to  improve  regional  financial  performance.  This  research  uses qualitative approaches to explore or explore the role of open government principles in improving regional financial performance. While previous research used quantitative methods so that the information  obtained  is  only  a  general  picture.  In  addition,  research  uses  integrity  variables while  in  previous  studies  only  use  public  participation,  transparency  and  accountability variables.
Keywords - Open Government; Financial Performance; Local Government

## PENDAHULUAN
Perubahan  regulasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dari  waktu  ke  waktu merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (Kapoh et al., 2020; Sagita et al., 2018). Saat ini masyarakat menuntut pemerintah lebih terbuka  dan  memberikan  ruang  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  menjalankan  roda pemerintahan,  sehingga  masyarakat  bisa    memantau  dan  mengawasi  kinerja pemerintah  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah open  government .  Dengan  adanya perkembangan pengetahuan, teknologi dan pengaruh globalisasi menjadikan konsep open government semakin dituntut oleh publik untuk diimplementasikan. Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka terhadap dana publik yang mereka kelola.
Open Government merupakan bentuk transparansi dari tindakan pemerintah, akses  terhadap  layanan  dan  informasi  dari  pemerintah,  serta  bentuk  ketanggapan pemerintah  terhadap  ide-ide  baru,  permintaan,  dan  kebutuhan  (OECD,  2016). Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep open government sangat mengutamakan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Heny &  Nurdin,  2018;  Manghayu,  2018; Ngakil  & Kaukab,  2020).  Konsep open  government harus  diterapkan  atau  diimplementasikan  pada  setiap  level  pemerintahan,  baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan,  termasuk  pengelolaan  keuangan.  Keberhasilan  dari  suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola  dengan  manajemen  yang  baik  oleh  pemerintah  (Mualifu  et  al.,  2019  ; Nasution,  2018).  Masyarakat  merupakan  bagian  dari  stakeholder  dalam  system pemerintahan yang memiliki hak memperoleh informasi yang valid dan andal terkait dana  public  yang  dikelola  oleh  pemerintah  dan  harus  diberikan  kesempatan  untuk ikut  berpartisipasi,  baik  dalam  penyampaikan  pendapat,  ide-ide  maupun  kritik kepada  pemerintah,  baik  secara  langsung  ataupun  melalui  wakil  mereka  di  badan legislatif.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  pasal  66 ayat  (1)  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  telah  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya.  Hal  ini  memberikan  kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan  dan  segala  aspek  yang  diprioritaskan  oleh  masing-masing  daerah (Hanafiah  et  al.,  2016).  Suatu  daerah  dapat  dikatakan  mandiri  jika  mampu menyelenggarakan  pemerintahan  di  daerahnya  atau  mampu  menyelenggarakan otonomi daerah yang baik memiliki ciri dari kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisma & Susanto, 2010). Artinya, suatu daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk  menggali  sumber-sumber  pendapatan,  menggunakan,  dan  mengelola keuangan  sendiri  dengan  baik  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan daerahnya.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang pengelolaan  keuangan  daerah,  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  didefinisikan sebagai  semua  ativitas  atau  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sementara itu, pengelolaan keuangan  daerah dalam penelitian ini terkait bagaimana Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  kegiatan  operasionalnya  mampu melaksanakan elemen-elemen manajemen keuangan daerah.  Keuangan daerah yang tidak  dikelola  dengan  baik  dapat  memberikan  peluang  terjadinya  penyalahgunaan atau  penyimpangan  seperti  korupsi,  penggelapan  asset  ataupun  bentuk penyalahgunaan  lainnya  yang  pada  akhirnya  mengakibatkan  kerugian  bagi pemerintah  daerah  dan  dapat  menyesengsarakan  masyarakat  didaerah  tersebut. Menurut  Sari  &  Mustanda  (2019),  pemerintah  daerah  yang  mengelola  keuangannya dengan baik akan memberikan dampak pada kinerja keuangan daerah yang baik pula.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa kinerja adalah output atau  hasil  dari  pelaksanaan  kegiatan  atau  program  yang  ingin  atau  telah  dicapai sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas  terukur. Sedangkan menurut Bastian (2006: 273) kinerja merupakan cerminan dari tercapainya pengimplementasian  suatu  kegiatan,  program  ataupun  kebijakan  dalam  mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah dapat  didefinisikan  sebagai  kemampuan  suatu  daerah  untuk  mengeksplorasi  dan mengelola  sumber-sumber  keuangan  asli  daerah  dalam  rangkah  memenuhi kebutuhannya  untuk  mendukung  berjalannya  sistem  pemerintahan,  pelayanan kepada  masyarakat  dan  pembangunan  daerahnya.  Kinerja  suatu  individu  atau organisasi  hanya  bisa  diketahui  jika  mempunyai  kriteria  keberhasilan  yang  telah ditetapkan  (Apriadi  et  al.,  2020;  Gede  &  Priartini,  2018).  Kriteria  keberhasilan  ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tolak
ukur  yang  jelas  tentu  kinerja  suatu  organisasi  tidak  dapat  diketahui  atau  diukur. Kinerja keuangan suatu daerah dapat diindikasikan melalui hasil audit BPK atau opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Adapun opini audit  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dalam  5  tahun terakhir dapat kita lihat sebagai berikut.
Tabel 1.1 Opini Audit BPK RI terhadap Kab. Bengkulu Tengah Tahun Opini 2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2017 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2018 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Sumber: bengkulu.bpk.go.id
Dari  tabel  diatas  dapat  kita  lihat  adanya  penurunan  opini  BPK  terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah  dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh opini audit Wajar  Dengan  Pengecualian  dengan  status  Tuntutan  Ganti  Rugi  (TGR)  terhadap beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Tuntutan ganti rugi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ini dikarenakan adanya beberapa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh beberapa organisasi perangkat daerah yang  ada  dilingkungan  Pemkab  Bengkulu  Tengah.  Status  TGR  pada  beberapa Organisasi  Perangkat  Daerah  ini  mengindikasikan  bahwa  masih  kurang  baiknya kinerja keuangan daerah tersebut. Adanya latar belakang tersebut membuat penulis tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut,  factor  apa  saja  yang  dapat  melatarbelakangi terjadinya  penurunan  opini  tersebut  dan  apakah  penurunan  opini  tersebut menunjukkan buruknya kinerja keuangan suatu daerah.
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  bukan  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor keuangan  saja  namun  juga  dapat  dipengaruhi  oleh    faktor  non-keuangan,  dalam penelitian  ini  peneliti  ingin  mengeksplore  lebih  dalam  faktor-faktor  non  keuangan yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan  suatu  daerah  dengan  menggunakan  konsep open  government .  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengeksplore lebih  dalam  bagaimana  peran  prinsip-prinsip open  government dalam  mendorong kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Stakeholder Theory
Ada  beberapa  pandangan  mengenai  stakeholder  ini,  diantaranya  Freeman (1984),  mendefinisikan  stakeholder  sebagai  suatu  kelompok  atau  individu  yang
mampu mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. menurut Mianti & Fachruzzaman (2020), stakeholder suatu kelompok atau organisasi yang  mempunyai  interes  atau  kepentingan  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  sebuah  organisasi  karena  tindakan,  tujuan  dan  kebijakan  yang diambil oleh organisasi tersebut dapat mempengaruhinya.
Pemerintah  adalah  elemen  dari  salah  satu  bagian  yang  membentuk masyarakat  dalam  sistem  sosial  yang  berlaku.  Keadaan  tersebut  kemudian menciptakan  sebuah  hubungan  timbal  balik antara  pemerintah  dan  para  pemangku kepentingan  atau  stakeholder  lainnya,  dalam  konteks  ini  berarti  pemerintah  harus menjalankan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri  maupun  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  sebuah  sistem  sosial.  Setiap Tindakan  atau  kebijakan  yang  diambil  oleh  tiap-tiap  elemen  dari  pemangku kepentingan atau stakeholder akan saling memberikan dampak satu dengan lainnya.
Pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya  memiliki  peranan  krusial  dalam  proses  memajukan  suatu  daerah. Kemampuan  Pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangannya dapat  menentukan kemajuan  suatu  daerah  (Verawaty  et  al.,  2020).  Masyarakat  memiliki  kepentingan terhadap bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan mereka, jika pemerintah mampu  mengelola  keuangan dengan  baik  maka  hasilnya  nanti  juga  akan  dirasakan oleh  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  dan  penyediaan  fasilitas  umum  yang berkualitas. Kepentingan masyarakat yang dimaksud yaitu anggaran atau dana yang di  sahkan  oleh  pemerintah itu  merupakan  representasi  dari  kebutuhan  yang  ada di tengah  masyarakat.  Pelayanan,  strategi,  dan  operasi  yang  digunakan  dalam  rangka memberikan  solusi  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  daerah  tersebut menjadi  tanggungjawab  bersama  antar  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  sebagai stakeholder  pemerintah  yang  mempunyai  tugas    sebagai  agen  utama (Taufiqurokhman  &  Satispi,  2018).  Aparatur  pemerintah,  organisasi  birokrasi,  dan prosedur  tata  laksana  merupakan  tiga  hal  yang  tak  terpisahkan  dalam keberlangsungan operasi pemerintah.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  merupakan  gambaran  pencapaian  pelaksanaan  suatu  program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi (Bastian,  2006).  Menurut  (Nurulita  et  al.,  2018),  kinerja  merupakan  hasil  kerja  yang dapat diukur baik secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang maupun  intansi/Lembaga/perusahaan  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan tanggungjawab yang diberikan. Tujuan dari pelaporan kinerja keuangan adalah untuk mengkomunikasikan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah  yang  menunjukkan efisiensi  dan  efektifitas  untuk  menyelaraskan  pengeluaran  pemerintah  agar  sesuai dengan yang dianggarkan (Tama & Adi, 2018). Selain itu, penilaian kinerja keuangan
pemerintah  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  kinerja  pemerintah,  melihat manfaat  dan  dampak  kegiatan  yang  dilaksanakan  bagi  masyarakat  sehingga pemerintah  daerah  dapat  memperbaiki  kinerja  diperiode  selanjutnya  dari  hasil evaluasi  tersebut.  Kinerja  keuangan  merupakan  suatu  penentuan  secara  periodic efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah  ditetapkan  sebelumnya  (Onibala  et  al.,  2021).  Dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  2006  pasal  1  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah,  kinerja  didefinisikan  sebagai  keluaran  atau  hasil  dari  kegiatan  atau program  yang  ingin  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

## Open Government
Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  mengartikan  bahwa open government atau pemerintahan yang Terbuka sebagai sebuah bentuk transparansi dari  tindakan  pemerintah,  akses  terhadap  layanan  dan  informasi  dari  pemerintah, serta  ketanggapan  pemerintah  terhadap  ide-ide  baru,  permintaan,  dan  kebutuhan (OECD,  2016).  Penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  konsep open  government menitikberatkan  pada  pentingnya  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  dalam sistem  pemerintahan  (Heny  &  Nurdin,  2018;  Dharma  &  Kasim,  2021).  Konsep open government harus diterapkan atau diimplementasikan pada setiap level pemerintahan, baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dalam  segala  aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan. OECD menjelaskan empat prinsip yang terdapat dalam open government, yaitu:
1. Partisipasi Publik
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Integritas

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan semi- structured  interview dengan  menggunakan  alat  bantu voice  recorded dalam  rangka memudahkan  proses  transkripsi.  Menurut  Creswell  dalam  (Raco,  2018)  metode kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami  suatu  gejala  sentral.  Peneliti  biasanya  menginterview  partisipan  atau informan  dengan  mengajukan  pertanyaan  yang  umum  dan  agak  luas  agar  dapat memahami gejala sentral yang dimaksud. Kemudian mengumpulkan informasi yang disampaikan informan yang biasanya berupa kata atau teks dan selanjutnya data atau informasi  tersebut  dianalisis  (Raco,  2018).  Peneliti  membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam dari data-data yang diperoleh sebelumnya.
Interview dilaksanakan terhadap informan dengan kriteria telah bekerja lebih dari lima tahun pada pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Informan dalam penelitian ini  ada  empat  orang,  yakni  SJ  (Staf  Ahli Bidang Ekonomi,  Keuangan  dan Pembangunan), EH (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan), MG (Asisten Administrasi Umum) dan RS (Bendahara Pengeluaran). Data dianalisis menggunakan analisis  konten  dengan  bantuan Computer  Assited  Qualitative  Data  Analysis  Software yaitu Nvivo 11.

## PEMBAHASAN
Dalam  teori stakeholder semua  kebijakan  yang  diambil  atau  tindakan  yang dilakukan oleh tiap-tiap para pihak atau stakeholder akan saling memberikan dampak satu  dengan  lainnya,  kabijakan  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  juga  akan mempengaruhi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam sistem pemerintahan. Maka  dengan  demikian  diharapkan  para  pihak  terkait  untuk  dapat  sama-sama memberikan  kontribusi  untuk  memajukan  daerahnya  dengan  berpartisipasi  dalam proses perencanaan dan penetapan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, serta sama-sama aktif dalam mengawasi kinerja dari kebijakan yang telah diambil tersebut demi  terlaksananya  prinsip  otonomi  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggungjawab (Suryani, 2019). Partisipasi merupakan bagian penting dalam suksesnya implementasi otonomi  daerah,  karena  dalam  partisipasi  terdapat  aspek  pengawasan  dan  aspirasi (Achmadi, 2002).
Berdasarkan hasil in-depth interview ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu  Tengah  telah  memberikan  wadah  atau  ruang  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diungkapkan oleh informan  SJ  dan  EH.  Masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan masukan-masukan,  saran,  ataupun  usulan  lainnya,  baik  itu  masalah  kebijakan penyusunan rencana program pembangunan ataupun usulan lainnya. Masukan dari masyarakat  akan  dihimpun  oleh  Pemerintah  melalui  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah. Masukan-masukan  itu  akan  dipelajari  oleh  BAPPEDA,  dan Pemerintah Daerah bersama TAPD. Setelah itu pemerintah daerah akan menentukan skala  prioritas,  mana  paling  mendesak  dan  betul-betul  menyentuh  kehidupan masyarakat  dalam  rangka  untuk  mempercepat  proses  pembangunan,  dan pelaksanaannya  tergantung  dengan  kemampuan  dana  atau  keuangan  Pemerintah daerah.
Selain itu partisipasi masyarakat ini merupakan wujud pengawasan terhadap kinerja  pemerintah.  Dengan  adanya  partisipasi  dan  pengawasan  dari  masyarakat membuat  pemerintah  lebih  hati-hati  dalam  penggunaan  anggaran,  pemerintah membuat  perencanaan  pembangunan  sesuai  kebutuhan  masyarakat  dan  mengelola keuangan  daerah  sebaik  mungkin.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  dapat  berupa
menyampaikan ide atau pendapat dalam kegiatan musrenbang baik ditingkat Desa, Kecamatan  ataupun  tingkat  Kabupaten,  selain  itu  masyarakat  juga  dapat menyampaikan aspirasinya
melalui sistem e-planning atau website
(https://bengkulutengahkab.go.id/) yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam  teori stakeholder adanya  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  merupakan  tuntutan  para stakeholder agar  dapat  mewujudkan  tujuan pemerintah  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Pemerintah  harus  mampu mempertanggungjawabkan  keuangan  daerah  yang  mereka  kelola  kepada  para stakeholder lainnya karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan  menyeluruh  atas  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepada  pemerintah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebagai  bentuk  akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan,  pemerintah  daerah  wajib  untuk  menyusun  laporan keuangan.
Berdasarkan hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap informan SJ dan EH  mengungkapkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  telah  mampu mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  prosedur, dan regulasi atau aturan yang ada. Kegiatan atau program hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah terterah di DPA dan sesuai dengan ketersediaan dana, jika dana tidak tersedia tidak mungkin kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan pada pelaksanaannya pemerintah daerah tidak bisa mengalihkan suatu anggaran kegiatan ke  kegiatan  lainnya,  kecuali  ada  sesuatu  hal  yang  sangat  genting  seperti  terjadi bencana  alam.  Jika  ada  kegiatan  baru  maka  akan  diajukan  di  tahun  berikutnya, pemerintah daerah berusaha untuk selalu taat asas. Setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai  dengan  aturan  hukum  atau  regulasi  yang  ada.  Program  atau  kegiatan dilaksankan  berdasarkan  pada  dokumen  DPA  yang  telah  disusun,  dimana  pada dokumen  tersebut  telah  mencantumkan  secara  jelas anggaran  yang  dibutuhkan, output dan outcome yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.
Transparansi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan pihak eksekutif dalam  membuat  kebijakan-kebijakan  keuangan  sehingga dapat  ketahui dan diawasi oleh stakeholder lainnya  seperti  DPRD  dan  masyarakat  umum.  Teori stakeholder menjelaskan bahwa masyarakat berhak untuk menuntut keterbukaan dari pemerintah yang mengelola dana publik, seperti apa dana tersebut dikelola dan untuk apa dana tersebut  dibelanjakan.  Pemerintah  harus  memberikan  informasi  kepada  masyarakat tentang proses penyusunan kebijakan dan implementasinya serta hasil yang dicapai pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan (Suryani, 2019).
Hasil in-depth interview yang laksanakan bersama narasumber atau informan MG  dan  RS  mengungkapkan bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  telah memberikan akses kepada para pihak, baik masyarakat umum maupun media massa untuk  mendapatkan  informasi  baik  terkait  keuangan  maupun  non  keuangan.  Pihak terkait  dapat  memperoleh  informasi  tersebut  melalui website pemerintah  daerah,
Badan Arsip Daerah ataupun ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait langsung. Selain itu, informan RS juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga telah bekerja sama dengan pihak media untuk mempublikasikan setiap kegiatan  atau  program yang  telah  dilaksanakan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Integritas para pengelola keuangan daerah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan  organisasi.  Jika  pengelola  keuangan  memiliki  integritas  yang  tinggi  dalam melaksanakan  pekerjaannya,  maka  akan  dapat  mencegah  aparatur  pengelola keuangan  ini  untuk  melakukan  penyimpangan  atau  penyalahgunaan  keuangan daerah yang mereka kelola. Hasil in-depth interview yang dilakukan terhadap informan RS dan MG mengungkapkan bahwa integritas dari para pengelola keuangan daerah memiliki  korelasi  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Integritas  para  aparatur pengelola  keuangan  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan daerah.  Karena mereka  yang  melaksanakan  kegiatan  tersebut  tanpa  adanya  integritas  dari  mereka maka  tujuan  tidak  akan  tercapai.  Tanpa  niat  dan  ikhtikat  baik  dari  para  pengelola keuangan maka akan memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan. Bentuk integritas para aparatur pengelola keuangan daerah ini dapat berupa mengikuti nilai- nilai  yang  ada  di  instansi,  tidak  melakukan  tindakan/perbuatan  yang  melanggar aturan  atau  perundang-undangan  yang  berlaku,  menyelesaikan  tugas  tepat  waktu, dan mengikuti kode etik yang telah diatur oleh pemerintah.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  prinsip-prinsip  dalam  open government,  yakni  terdiri  dari  partisipasi  publik,  akuntabilitas,  transparansi  dan integritas  dapat  membantu  meningkatkan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah Bengkulu  Tengah.  Dalam  menjalankan  pemerintahannya,  Pemerintah  Kabupaten Bengkulu  Tengah  telah  menyediakan  wadah  bagi  masyarakat  untuk  dapat berpartisipasi  dalam  pembangunan  daerah  dengan  cara  menyampaikan  aspirasi melalui kegiatan musrenbang atau melalui system e-planning . Dalam hal akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur, dan regulasi atau aturan yang ada.  Setiap  kegiatan  ataupun  program  yang  dilaksanakan  sesuai  perencanaan  dan prosedur  yang  ada,  tidak  ada  conflict  interest.  Sebagai  bentuk  transparansi, Pemerintah  Kabupeten  Bengkulu  Tengah  telah  memberikan  akses  kepada  para stakeholder  untuk  memperoleh  informasi  terkait  keuangan  maupun  non  keuangan baik  melalui website  pemerintah  daerah  maupun  langsung  ke  organisasi  perangkat daerah (OPD) terkait langsung. Selain itu, pemerintah juga telah bekerjasama dengan beberapa  media  massa  untuk  mempublikasikan  setiap  kegiatan  ataupun  program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Integritas dari aparatur pengelola keuangan daerah  sangat  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Integritas  yang  tinggi
dari  pengelola  keuangan  akan  menghindari  terjadinya  penyimpangan  atau penyalahgunaan  keuangan  daerah  yang  mereka  kelola.  Para  aparatur  pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menunjukkan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk integritas para aparatur pengelola keuangan daerah ini berupa mengikuti nilai-nilai yang ada di instansi, tidak melakukan  Tindakan  atau  perbuatan  yang  melanggar  aturan  atau  perundang- undangan yang berlaku, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengikuti kode etik yang telah diatur oleh pemerintah.
Implikasi  teoritis  dari  penelitian  ini  adalah  agar  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bengkulu  Tengah  dan  pemerintah  daerah  lainnya  dapat  mengaplikasikan  prinsip-prinsip open  government dalam  menjalankan  pemerintahan  agar  dapat  meningkatkan  kinerja keuangan daerah sebagaimana konsep yang ada pada teori stakeholder bahwa segala sesuatu kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  akan  mempengaruhi  stakeholder  lainnya,  maka diperlukan kerjasama dari para pihak terkait.

## Daftar Pustaka
Achmadi,  A.,  Muslim,  M.  dkk.  2002.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba.
Apriadi, D., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2020). Performance Analysis of Employees in Kesbangpol  Office  Kaur  District. BIMA  Journal  (Business,  Management,  &
Accounting Journal) , 1 (2), 97 – 104.
Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Bisma,  &  Susanto.  (2010).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Ganec Swara , 4 (3), 75 – 86. Dharma,  A.  A.  S.,  &  Kasim,  A.  (2021).  Infodemi  Covid-19  dalam  Perspektif  Open Government:  Sebuah  Tinjauan  Literatur. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan ,
6 (1), 105 – 125. Freeman, R. E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach . Boston: Pitman.
Gede,  K.  G.,  &  Priartini,  P.  S.  (2018).  Pengaruh  Kepemimpinan  Terhadap  Kinerja Karyawan  Yang  Dimoderasi  Oleh  Motivasi  Kerja  Pada  Bpr  Se-Kecamatan Sukawati Gianyar. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 4 , 1107. Hanafiah,  R.  R.,  Abdullah,  S.,  &  Saputra,  M.  (2016).  Pengaruh  akuntabilitas, transparansi,  kapasitas  sumber  daya  manusia,  dan  pengawasan  internal terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi di SKPK pemerintah Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Akuntansi , 5 (4), 77 – 86.
Heny,  A.,  &  Nurdin,  M.  (2018).  Menuju  Pemerintahan  Terbuka. Jurnal  Manajemen Pemerintahan , 1 – 17.
Kapoh, L. E. C., Rotindulu, D. C., & Maramis, M. T. B. (2020). Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado . 20 (03), 88 – 98.
Manghayu,  A.  (2018).  Perencanaan  pembangunan  partisipatif  dalam  penerapan  e- musrenbang. Jurnal Manajemen Pembangunan , 5 (5), 95 – 115.
Mianti,  R.,  &  Fachruzzaman.  (2020).  Analysis  Financial  Performance  of  Regional
Government in Bengkulu Province. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis , 21 (2),
164 – 174.
Mualifu,  Guspul,  A.,  &  Hermawan.  (2019).  Pengaruh  Transparansi,  Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah  Desa  dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Journal of Economic, Business and Engineering , 1 (1), 49 – 59.
Nasution,  D.  A.  D.  (2018).  Analisis  pengaruh  pengelolaan  keuangan  daerah, akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan , 2 (3), 149 – 162.
Ngakil,  I.,  &  Kaukab,  M.  E.  (2020).  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Desa  di  Kabupaten  Wonosobo. Journal  of  Economic,  Management, Accounting and Technology , 3 (2), 92 – 107.
Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Dampaknya  Terhadap  Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. Jurnal Benefita , 3 (3), 336. OECD.  (2016).  OECD  Kajian  Open  Government  -  Indonesia  Hal-Hal  Pokok. OECD Publishing , 1 – 24.
Onibala,  A.,  Rotinsulu,  T.  O.,  &  Rorong,  I.  P.  F.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19 terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (2), 67 – 89. Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya .
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Jakarta:  Presiden Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  (2005). Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Sagita,  A.  D.,  Musnadi,  S.,  &  Majid,  M.  S.  A.  (2018).  Optimalisasi  Pengelolaan
Keuangan Berbasis Tata. Jurnal Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah , 2 (1), 11 – 21.
Sari,  N.  M.  D.  P.,  &  Mustanda,  I.  K.  (2019).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,
Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 8 (8), 4759.
Suryani,  P.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Publik,  Akuntabilitas,  Transparansi  Dan Integritas  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  Bengkulu  Tengah. Jurnal Fairness , 9 (1), 33 – 44.
Tama,  I.  G.  M.  A.  A.,  &  Adi,  P.  H.  (2018).  The  Influence  of  Regional  Head Characteristics,  Government  Size,  and  Audit  Findings  on  Regional  Financial Performance. Perspektif Akuntansi , 1 (1), 91 – 113.
Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). Teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik. In Umj Press 2018 .
Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Mbia , 19 (1), 21 – 37.