## Pelanggaran Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan

## Fariza Saraswatie
farafarizastd@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Kasus mengenai Pelanggaran Hak Anak di Indonesia kini semakin meningkat, pada dasarnya banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami pengaturan mengenai Hak-hak Anak dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), telah ditetapkan bahwa Hak Anak mempunyai pengaturan yang khusus di dalam proses beracara yang wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Dari interpretasi tersebut menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Anak bertentangan dengan pernyataan di dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berusaha menjawab terkait akibat hukum pelanggaran hak anak dalam proses penyidikan. Dan peran pemerintah disini sebagai penjamin terpenuhinya hak anak yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan penegak hukum (penyidik) juga harus memperhatikan kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan proses beracara khususnya penyidikan yang bersangkutan dengan hak anak.
Kata  Kunci : Children's Rights; Violation of Children's Rights; Investigation.

## Pendahuluan
Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana ( criminal responsibility ) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 1
1 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya (Selaras 2010).[11].

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 6, November 2020
How to cite: Fariza Saraswatie, ‘Pelanggaran Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan’ (2020) Vol. 3 No. 6 November Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Agustus 2020; Diterima 2 September 2020; Diterbitkan 1 November 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i6.22967

## 2188 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
Anak merupakan generasi masa depan yang akan menjadi penerus bangsa. Mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. 2 Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perlakuan yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) yang disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak yang terdapat dalam UU SPPA ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan Konvensi tentang Hak-Hak Anak telah diratifikasi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvention On The Rights of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). 3
Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945). 4
Upaya dalam perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara, anak berhak atas perlindungan hukum yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
2 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Sinar Grafika 2013).[11].
3 ibid. [13].
4 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak ( Refika Aditama 2010).[67].
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Sistem peradilan pidana pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana yang pastinya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Dalam hal kesusilaan tindak pidana pada anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap anak. Sistem peradilan pidana anak harus dibedakan dengan pidana orang dewasa. Aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini terdapat dalam substansi padal-pasal dalam UU SPPA.
Berkaitan dengan pernyataan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang mana hal ini dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai HAM). Pengaturan dan penegakan HAM dalam Negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya mengahayati hak dan kewajibannya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 5
Hak asasi anak bagian dari HAM yang termuat dalam pasal 20 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. KUHAP telah menempatkan
5 Soerojono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 1986).[113].

## 2190 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 54 KUHAP yaitu hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hak berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum yang disebutkan dalam pasal 56 KUHAP yaitu wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 (lima belas) tahun atau lebih
Perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi pasal-pasal di dalam  KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada penyidikan. Kewenangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. 6 Sebagai contoh penyiksaan yang pernah terjadi dapat dilihat dari kasus kerusuhan 22 Mei 2019 lalu bertempat di Jakarta terdapat pelanggaran hukum diantaranya berupa penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta perhalangan pendampingan keluarga saat pemeriksaan. 7
Penegak hukum di Indonesia masih sering dijumpai, dalam praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini terjadi karena kelalaian dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dijelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
6 L & J Law Firm, Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara , (Fo- rum Sahabat 2009).[24].
7 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ‘Sidang 12 Anak Kasus Tawuran di Bekasi; 2 Anak Di- duga Mengalami Penyiksaan’, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/sidang-12-anak-kasus-tawu- ran-di-bekasi-2-anak-diduga-mengalami-penyiksaan/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020
Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka (2) KUHAP yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tetapi harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut HAM.
Proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Anak dalam pasal 26 Undang-Undang SPPA mengatakan bahwa “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib meneyarahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik.
Proses Peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dari hak anak itu sendiri dan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. 8
Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak sebagai contohnya di Indonesia sendiri masih sering terjadinya penganiayaan bahkan
8 Muntaha, ‘Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia’ (2017) Vol. 29 No. 3 Jurnal Mimbar Hukum.[464].

## 2192 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
melakukan kekerasan terhadap anak dalam proses penyidikan hal seperti ini tidak sesuai dengan KUHAP maupun UU SPPA yang seharusnya tidak dilakukan kepada anak karena dapat merusak masa depan anak tersebut yang tidak mendapatkan haknya. 9 Dalam perkara anak ada kalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak pidana untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Harkat dan martabat anak patut untuk dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak- haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. 10
Konvensi Hak anak adalah hukum internasional atau instrumen internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci Hak Dasar Manusia bagi setiap anak 11 , yang mencakup:
a. Hak atas kelangsungan hidup;
b. Hak untuk tumbuh kembang;
c. Hak untuk memperoleh perlindungan;
d. Hak berpartisipasi.
Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. 12 Dalam konvensi hak anak disebutkan bahwa salah satu prinsip yang terkandung di dalamnya adalah kepentinan yang terbaik bagi anak, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirinya.
Dilihat dari salah satu dari berbagai macam kasus yang sering terjadi di Indonesia ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak laki-
9 Hukum Online, ‘ Kekerasan Dalam Penyidikan’ , <https://www.hukumonline.com/berita/ baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/> diakses pada tanggal 18 Maret 2020.
10 Rika Saraswaty: Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (Citra Aditya Bakti 2009). [1].
11 Endang Ekowarni, ‘Konvensi Hak Anak: Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia’, (2001) Vol. 9 No. 2 Jurnal Buletin Psikologi.[49].
12 Darwan Prinst: Hukum Anak Indonesia (Citra Aditya Bakti 2003).[103-119].
laki yang masih berusia dibawah umur. Berdasarkan keterangan terdakwa didalam persidangan bahwa sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik yaitu berpa penyiksaan maupun kekerasan dari pihak penyidik selama proses pemeriksaan dilaksanakan untuk mengaku sebagai pelaku atas tindak pidana tersebut. Selain itu, ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana terhadap korban yang sebenarnya bukanlah terdakwa melainkan orang lain. Dengan contoh kasus diatas ini terdapat beberapa isu menarik seperti terjadinya pelanggaran hak anak dengan terjadinya kekerasan ataupun penyiksaan terhadap anak selama proses penyidikan berlangsung.
Karena sejatinya hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat yang dianggap kriminalitas, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyelidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan harus di pidana tanpa melakukan kesalahan karena dianggap sebagai penjahat.
Berdasarkan uraian di atas maka, permasalahan yang hendak dilakukan penelitian dalam tulisan ini dapat dirumuskan akibat hukum pelanggaran hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dan pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

## Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pelanggaran Hak Anak
Dilihat dari pasal-pasal yang ada di KUHAP tidak dapat ditemukan pasal yang mengatur akibat hukum jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap hak-hak tersangkanya. Sebagai contoh pelanggaran hak tersangka atau terdakwa yang ada dalam pasal 52 dan pasal 117 KUHAP yaitu tersangka atau terdakwa memiliki hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Menurut Yahya Harahap, mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 KUHAP tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan dari pasal 117

## 2194 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
KUHAP ialah melalui praperadilan, dengan memajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan bahwa pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang.
Tindak kekerasan terhadap anak saat ini terus meningkat. Kekerasan terhadap anak sama halnya dengan pelanggaran terhadap hak anak. Kekerasan terhadap anak biasanya berkaitan erat dengan pandangan dan pemahaman mengenai anak serta hak-haknya secara ketergantungan anak pada orang tua atau anggota keluarga yang lebih dewasa. Ada keyakinan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terungkap dan diberitakan hanyalah sedikit dibandingkan dengan kejadian yang terjadi sebenarnya. Data yang akurat belum tersedia karena banyak kasus kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dan eksploitasi anak yang tidak dilaporkan, karena masalah tersebut dianggap masalah internal keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Kasus yang biasanya dipublikasikan hanyalah kasus yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang atau yang korbannya mengalami penderitaan sangat hebat.
Sangat sulit bagi anak yang menjadi tersangka untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan, tekanan bahkan penganiayaan sampai ancaman intimidasi yang dilakukan terhadap dirinya terlebih apabila perlakuan seperti ini dialami oleh anak dalam pemeriksaan penyidikan. Jelas jika dalam pemeriksaan diperoleh dengan hasil paksaan, tekanan, bahkan penganiayaan sampai ancaman intimidasi, penyidik melanggar hak anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf e UU SPPA yang menyatakan bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Apabila melihat pada kasus-kasus yang terjadi ini sering ditemukan anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki pendampingan hukum pada saat menjalankan pemeriksaan ataupun penyidikan hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur pada pasal 23 UU SPPA yang dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang sedang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pendampingan hukum. Hal ini dapat dihindari dengan kehadiran penasehat hukum atau bantuan hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan.
Sangat  jelas diatur dalam UU SPPA serta KUHAP atau Undang-Undang lainnya mengenai hak-hak anak, perlindungan terhadap anak, maupun prosedur dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi karena sudah diaturnya hal tersebut.
Jika penyidik menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka dari itu Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut sebagai BAP) dibuat dalam keadaan tersangka disiksa secara fisik,  maka  BAP  tersebut  juga  tidak  sah  dan  dapat  diupayakan  praperadilan  serta dapat juga dijadikan dasar untuk membatalkan dakwaan. 13 Yahya Harahap juga menyebutkan bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah. 14
Dalam praktiknya, hakim dapat membatalkan suatu dakwaan karena penyidikan yang dilakukan tidak sah, hakim juga menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena saat penyidikan tidak tersedia bantuan hukum bagi tersangka. Berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.” Ketersediaan bantuan hukum bagi tersangka menjadi salah satu tolak ukur keabsahan penyidikan.
Sebuah penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, merendahkan martabat manusia, tidak manusiawi merupakan pelanggaran HAM. Apabila penyidik ditemukan terjadinya kekerasan atau hukuman yang kejam terhadap anak yang menjadi tersangka, mereka (penyidik) dinyatakan sebagai tersangka pelaku tindak kejahatan juga dapat menjadi korban pelanggaran HAM, yang mana penyidik
13 Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Akibat Hukum Jika BAP dibuat Berdasarkan Penyidikan Yang tidak Sah’, < https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54ba4266649c7/akibat- hukum-jika-bap-dibuat-berdasarkan-penyidikan-yang-tidak-sah/> diakses pada 5 April 2020. 14 Yahya Harahap: Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Sinar Grafika 2010).[137].

## 2196 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
disini melakukan sebuah pelanggaran dan penyidik dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak kekerasan dalam pelanggaran HAM. Hal ini dapat terjadi jika tersangka mengalami penyiksaan selama dalam proses penyidikan ataupun dalam pembuatan BAP. Tersangka yang mengalami kekerasan sehingga memberikan pengakuan atas yang tidak diperbuatnya, sepanjang dapat dibuktikan benar ada kekerasan maka hal itu dapat diajukan di persidangan.
Sesuai pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidik yang merupakan anggota Polri ini yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan  sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku. Konsekuensi dari tindakan yang dilakukan penyidik merupakan cacat procedural karena tidak sesuai dengan Undang-Undang. Metode penyidikan dengan menggunakan kekerasan fisik maupun psikis harus segera ditinggalkan didalam praktek penegakan hukum. Banyak efek yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan tersebut diantaranya terjadinya peradilan sesat yang menghukum orang yang belum tentu bersalah. Penegakan hukum harus dilakukan secara jujur dan murni berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak diragukan validasinya.
Mengenai jaminan konstitusional lalu diejawantahkan baik melalui undang- undang nasional maupun konvensi internasional yang sudah diratifikasi/disahkan Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UU HAM, Pasal 14 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik) (yang selanjutnya disebut sebagai UU ICCPR), yang intinya menyatakan “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan hal ini, bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Pada sistem peradilan pidana terdapat prinsip Fair Trial merupakan prinsip yang harus dipenuhi oleh para penegak hukum ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Prinsip ini tersebar di berbagai aturan baik dalam level internasional maupun nasional. Di tingkat Intenasional ada Prinsip Fair Trial prinsip ini disebutkan dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik sedangkan ditingkat nasional diatur dalam KUHAP. Beberapa jenis prinsip ini adalah asas praduga tidak bersalah, peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak bebas dari penyiksaan, serta jaminan perlindungan HAM lainnya yang harus dipenuhi terhadap tersangka atau terdakwa di tingkat penyelidikan sampai putusan pengadilan.
Sebagai salah satu contoh perkara pidana anak apabila anak tidak mendapatkan haknya sesuai yang disebutkan dalam UU SPPA melainkan mendapatkan kekerasan, penyiksaan atau diskriminasi terhadap anak dalam penyidikan bahkan tidak mendapat pendampingan hukum selama proses penyidikan, anak berhak menyampaikan pendapatnya dimuka pengadilan bahwa anak tersebut tidak mendapatkan haknya dan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak dalam proses penyidikan kepada hakim yang mana hakim dapat menyatakan bahwa surat dakwaan perkara anak tersebut batal demi hukum karena hakim akan menilai surat dakwaan jaksa dibuat berdasarkan BAP yang tidak sah, akibatnya jaksa diperintahkan untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka anak.
Terkait aksi kekerasan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan, anak-anak mempunyai hak konstitusional untuk melaporkan hak tersebut dengan didampingi oleh penasehat hukum masing-masing. Dengan ada atau tidaknya penasehat hukum yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak tersangka untuk menjamin proses peradilan yang jujur dan adil. Disini penyidik juga telah melanggar prinsip Fair Trial yang mana seharusnya penerapan prinsip ini dilakukan untuk menjaga peradilan tetap independen (jujur dan mandiri). Sama seperti yang telah diatur dalam pasal 17 UU HAM “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana,

## 2198 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
Apabila ada salah satu hak anak yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan anak disini dakwaan batal demi hukum atau tidak sah jika tersangka atau terdakwa anak mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti kekerasan ataupun penganiayaan dan tidak juga didampingi oleh penasihat hukum seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Akibat hukum ini dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut;
1.  Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”.
2.  Putusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum”.
3.  Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”.
Dalam konteks sistem peradilan anak, hak atas bantuan hukum atau hak anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  lainnya  adalah  bersifat  wajib  yang harus terpenuhi selama proses peradilan berlangsung. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahu hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan menyediakan hal tersebut apabila tersangka anak tidak mampu, seperti yang diatur dalam pasal 144 j.o pasal 56 ayat (1) KUHAP. Jika hak tersebut tidak dipenuhi maka dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung.
Menurut Yahya Harahap arti putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:
1.  Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula;
2.  Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
3.  Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.
Jadi putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan,
putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.
Apabila tidak memenuhi syarat obyektif, artinya ketika suatu tindakan dimana UU ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan ketika syarat itu tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak sah. Kalau syarat penanganan perkara anak syaratnya adalah semisal dalam proses peradilan pidana, anak berhak bebas dari penyiksaan, tidak mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum, bebas dari penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, dan apabila hal tersebut tidak terpenuhi oleh penyidik maka tindakan itu batal demi hukum. Syarat-syarat yang ada dalam UU SPPA itu adalah hukum acara yang bersifat khusus untuk penanganan acara pidana perkara anak, yang diatur secara khusus maka harus tunduk dan diindahkan.

## 2200 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak

## Wewenang Penyidik Dalam Proses Penyidikan
Sebagai penyidik ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak sesuai pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan
“Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:
a.  mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.  menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
c.  merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
d.  merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
e.  melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
f.  melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
g.  menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
h.  merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan; i.  menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
j.  melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.  melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
l.  melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain “Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagaimana dimkasud dalam Pasal 7 huruf h sebagai berikut:
a.  senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
b. menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
c.  tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
d. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
e.  tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
f.  menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
g. tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
h. harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.
Selanjutnya pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
a.  penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
b.  penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; c.  pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
d.  penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
e.  korupsi dan menerima suap;
f.  menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
g. penghukuman  dan  tindakan  fisik  yang  tidak  berdasarkan  hukum  (corporal punishment);
h.  perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
i.  melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
j.  menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.
Sesuai dengan penjelasan dari pasal 1 angka 1 KUHAP “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

## 2202 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
penyidikan.” Dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang menjadi UU SPPA, penyidik anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Konkretnya penyidik anak ditetapkan SK Kapolri dan apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain. Sedangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pasal 1 angka 3 “penyidik adalah pejabat polri yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.” Penyidik melakukan penyidikan tidak dapat meninggalkan serangkaian proses penyidikan yaitu, laporan polisi atau pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LPH), surat perintah penyelidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
Penyidik melakukan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang- undang terlebih dahulu harus memiliki wewenang yang sah sebagai landasan dalam proses penyidikan. Istilah wewenang diartikan sebagai hak untuk menjalankan suatu perintah atas wewenang yang diberikan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dengan bertolak ukur kepada ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP maka penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai wewenang, berupa;
a.  menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b.  melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.  menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.  melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e.  melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.  mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g.  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.  mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i.  mengadakan penghentian penyidikan;
j.  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Disamping itu penyidik juga mempunyai tugas membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian Negara.
Penyidik anak memiliki kewenangan dalam menangani perkara anak yaitu melakukan penangkapan anak nakal, berdasar pasal 30 ayat (1) UU SPPA penangkapan terhadap anak guna kepentingan pemeriksaan dilakukan paling lama 1 (satu) hari dan melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan pasal 44 ayat (2) UU SPPA yaitu selama 20 (dua puluh) hari, apabila diperlukan dapat diperpanjang selama paling lama 10 (sepuluh) hari. Lahirnya wewenang tersebut karena adanya kewajiban sehingga wewenang tersebut juga merupakan kewajiban. Selain itu penyidik juga memiliki kewajiban-kewajiban antara lain; 15
1.  Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga harus mengindahkan norma agama kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.
2.  Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.
3.  Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
4.  Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum. Bahkan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan pula kepada tersangka atau keluarganya.
5.  Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.
6.  Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi.
Dalam praktiknya sering kali banyak orang tidak mengetahui siapa yang dapat disebut sebagai seorang penyidik dalam tindak pidana. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai UU POLRI) penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf g UU POLRI, kepolisian bertugas menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berarti polri disini berwenang untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana.
Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) UU SPPA meliputi:
15 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Sinar Grafika 2008).[50].

## 2204 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
a.  Telah berpengalaman sebagai penyidik;
b.  Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c.  Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
Apabila penyidik belum memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan diatas, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan demikian, penyidik terhadap anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan “penyidikan” yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang- Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan menunjukkan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka yang sebenarnya.

## Upaya Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Anak dalam Penyidikan
Di dalam UU SPPA tidak diatur secara spesifik mengenai upaya perlindungan terhadap hak anak. Melainkan dalam UU SPPA hanya menyebutkan mengenai hak- hak anak yang tidak boleh dilanggar. Seperti hak-hak anak yang disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 23 UU SPPA. Perlindungan hukum ini sangat erat kaitannya dengan hak-hak korban, disini yang penulis bicarakan sebagai korban adalah seorang anak. Langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Hal ini dikarenakan langkah ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Anak yang menjadi korban memiliki keberanian untuk melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka atau terjadi disekitar mereka, yang seharusnya hal ini langsung ditanggapi oleh penegak hukum dan si anak harus mendapat perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejak dilaporkannya tindak kejahatan sampai dengan putusan akhir terhadap pelaku.
Namun, yang menjadi permasalahan adalah seringkali anak yang menjadi korban ataupun pelaku disini hak-haknya tidak dipenuhi bahkan dilanggar oleh penegak hukum.Inilah merupakan salah satu faktor atau penyebab tumbuh kembang anak yang kurang baik karena hak-haknya tidak terpenuhi. Suatu perlindungan dapat
dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut; 16
1.  Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit);
2.  Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit);
3.  Keadilan Hukum (Gerechtigkeit);
4.  Jaminan Hukum ( Doelmatigkeit ).
Ada suatu upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan bentuk permintaan ganti kerugian. Berdasar pasal 1 angka 22 KUHAP ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasakan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Ganti kerugian ini dituntut melalui praperadilan. Dalam pasal 1 angka 10 huruf c KUHAP menyebutkan dapat melakukan “permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sesuai pasal 95 ayat (2) KUHAP. Sedangkan jika perkara telah diadili di pengadilan, untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan sesuai pasal 95 ayat (4) KUHAP. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan sesuai dengan pasal 96 ayat (1) KUHAP. Yang mana berarti ganti kerugian tersebut dapat diberikan setelah adanya tuntutan dari yang bersangkutan yaitu tersangka, terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya.
Dalam hal ini jika proses penyidikan tidak sesuai UU SPPA, berarti ada pelanggaran hukum, dan dapat di berhentikan melalui Praperadilan yang merupakan suatu upaya perlindungan hukum, dan dapat meminta ganti kerugian melalui Praperadilan sebagaimana pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan Pasal 77 huruf b KUHAP, ditegaskan juga melalui Pasal 9 ayat (1) Undang-

## 2206 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada Bentuk upaya perlindungan yang lain yang diberikan oleh Negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu; 17
1.  Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2.  Perlindungan hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Mekanisme pelaksanaan upaya preventif yang notabenenya bertujuan untuk  pencegahan  bisa  dilakukan  dengan  meratifikasi  berbagai  instrumen  yang mengatur mengenai proses penyidikan agar semakin lengkap untuk mengikuti sesuai kebutuhan. Dan pengawasan merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan secara prosedural oleh Badan yang berwenang mengeluarkan izin.
Kemudian mekanisme pelaksanaan upaya represif untuk perlindungan akhir bisa dilakukan penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran terhadap haknya, dan dilakukan investigasi terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Dan  upaya  represif  ini  dilakukan dengan menggunakan prosedur yang di tetapkan dalam undang-undang, seperti peringatan lisan, tertulis, setelah itu pengenaan sanksi yang diberikan oleh Badan yang berwenang. Dilihat dari 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang sudah dijelaskan diatas ini dapat dikaitkan dengan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan pidana anak mulai dari sebelum dilakukannya persidangan (penyidikan), selama persidangan, sampai setelah persidangan selesai atau menjalani masa hukuman.
17 Muchsin, ‘Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia’ (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2003).[14-20].
Perlindungan hukum Preventif ini merupakan sebuah bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran yang mana hal ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Penerapan perlindungan hukum Preventif ini bertujuan untuk memenuhi beberapa hak anak sebelum persidangan sampai dengan selama persidangan berlangsung, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan anak, hak untuk mendapatkan pendampingan atau penasehat hukum pada saat sebelum persidangan hingga memeprsiapkan diri dalam persidangan yang akan datang, hak akan persidangan yang tertutup demi kepentingannya, dan hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah. Sedangkan untuk perlindungan hukum Represif ini adalah perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara atau hukuman apabila sudah terbukti dilakukannya sebuah pelanggaran. Perlindungan hukum Represif ini dapat dilaksanakan untuk memenuhi hak- hak anak setelah persidangan yaitu hak untuk mendapatkan penghukuman yang manusiawi sesuai UUD 1945 dan Pancasila, hak untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarganya atau orangtuanya, dan hak untuk mendapat perlindungan selama hukuman berlangsung contohnya ancaman, penganiayaan sampai dengan terjadinya pembunuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

## Kesimpulan
Dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak, terutama pada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Civil Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), perlu  dicantumkan  atau  ditentukannya  secara  spesifik  dalam  Undang-Undang tersebut mengenai akibat-akibat hukum dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan hendaknya menjadi parameter atas tindakan pemerintah dan/atau penegak hukum dalam setiap proses penyidikan anak. Diantara Undang-Undang ketiganya harus berjalan berkesinambungan dalam pelaksanaannya, untuk menghindari malpraktik

## 2208 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
dalam penyelenggaraan proses penyidikan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Serta melaksanakan pembenahan kelembagaan kepolisian meningkatkan profesionalitas penyidik dan sosialisasi tentang perlindungan anak secara lebih luas pada struktur di Kepolisian, seyogyanya kualitas proses penyidikan yang lebih terbuka dan transparan, penyederhanaan prosedur, dan meningkatkan transparansi. Upaya perlindungan hukum harusnya bisa berlaku menyeluruh dan tidak selalu berpihak pada pemerintah dan/atau penegak hukum, tujuan adanya upaya perlindungan hukum terhadap hak anak dalam proses penyidikan pidana anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau penegak hukum. Menambahkan aturan secara spesifik  mengenai  penyidikan  terhadap  anak  yang  aturan  tersebut  menegaskan tentang batasan-batasan tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepada anak dan menambahkan aturan mengenai upaya untuk melindungi hak anak tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Sinar Grafika 2008).
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Citra Aditya Bakti 2009).
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2009).
L & J Law Firm, Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara, (Forum Sahabat 2009).
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi,
(Riefka Aditama 2012).
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Sinar Grafika 2013).
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Raja Grafindo Persada 2011).
Paulus Hadisuprapto, Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, (Selaras 2010).
Rika Saraswaty, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Citra Aditya Bakti 2009).
Soerojono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 1986).
Wagiati Sietodjo, Hukum Pidana Anak (Riefka Aditama 2010).
Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Sinar Grafika 2010).

## Jur nal
Endang Ekonowami, ‘Konvensi Hak Anak: Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia’ (2001) Vol. 9 No. 2 Jurnal Buletin Psikologi.
Muntaha, ‘Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia’ (2017) Vol. 29, No. 3 Jurnal Mimbar Hukum.

## Laman
Hukum Online, ‘Kekerasan Dalam Penyidikan’, <https://www.hukumonline.com/ berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/> diakses pada tanggal 18 Maret 2020.
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ‘Sidang 12 Anak Kasus Tawuran di Bekasi; 2 Anak Diduga Mengalami Penyiksaan’, <https://www.bantuanhukum.or.id/ web/sidang-12-anak-kasus-tawuran-di-bekasi-2-anak-diduga-mengalami- penyiksaan/>, diakses pada tanggal 18 Maret.
Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Akibat Hukum Jika BAP dibuat Berdasarkan Penyidikan Yang tidak Sah’, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt54ba4266649c7/akibat-hukum-jika-bap-dibuat-berdasarkan-penyidikan- yang-tidak-sah/> diakses pada 5 April 2020.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

## 2210 Fariza Saraswatie: Pelanggaran Hak Anak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2009 Nomor 150).
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.