## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue III, September 2022; 479-488 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.26907
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Eksistensi  Wali  Nikah  Menurut  Mazhab  Hanafi  dan  Al- Syafi’ i; Relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
Syahrul Gunawan 1* , Abdul Rahman R 2 , Kurniati 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 andifatwa33@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## Abstrak
Dalam  pelaksanaan  pernikahan  tentunya  wali  nikah  menjadi  salah  satu  syarat  yang  wajib  dalam hukum  Islam  oleh  karena  itu  kedudukan  wali  nikah  perlu  dikaji  secara  seksama  menurut Abdurrahman  Al-Jazari  wali  nikah  adalah  orang  yang  mempunyai  puncak  kebijaksanaan  dalam keputusan yang baginya menentukan sahnya atau tidaknya akad nikah, tanpa dengan adanya wali maka  pernikahan  tidak  dianggap  sah.  Ada  dua  macam  pendapat  tentang  kedudukan  walih  nikah perbandingan  keabsahan  wali  nikah  yang  fasik  menurut  mazhab  Hanafi  dan  mazhab  Syafi’i  yaitu mazhab  Hanafi  mengatakan  sah  nikah  dengan  wali  yang  fasik  akan  tetapi  mazhab  Syafi’i mensyaratkan  wali  itu  harus  adil  dan  tidak  sah  wali  nikah  orang  yang  fasik.  Faktor  yang mempengaruhi  perbedaan  yaitu  perbedaan  metode  istinbāth  hukum  mazhab  Hanafi  dan  mazhab Syafi’i  mengenai  wali  nikah  yang  fasik  adalah  berbeda  dalam  penetapan  kedudukan  wali  nikah, perbedaan  penetapan  syarat  wali,  dalam  hal  ini  keduanya  menggunakan  dasar  sunnah,  mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi’i menggunakan dasar hadis yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.
Kata kunci: Wali Nikah, Pernikahan, Mazhab Hanafi; Mazhab Syafi’i

## Abstract
In  the  implementation  of  marriage,  of  course,  a  marriage  guardian  is  one  of  the  mandatory requirements  in  Islamic  law,  therefore  the  position  of  a  marriage  guardian  needs  to  be  studied carefully according to Abdurrahman Al-Jazari, a marriage guardian is a person who has the peak of wisdom  in  decisions  which  for  him  determine  the  validity  of  the  marriage  contract,  regardless  of whether  the  marriage  contract  is  valid  or  not.  In  the  presence  of  a  guardian,  the  marriage  is  not considered  valid.  There  are  two  kinds  of  opinions  about  the  position  of  marriage  guardians,  the comparison of the validity of wicked marriage guardians according to the Hanafi and Shafi'i schools, namely  the  Hanafi  school  which  says  it  is  legal  to  marry  a  wicked  guardian,  but  the  Shafi'i  school requires  the  guardian  to  be  fair  and  the  marriage  guardian  is  not  valid.  wicked.  Factors  that influence the difference, namely the difference in the legal istinbāth method of the Hanafi school and the Shafi'i school regarding wicked marriage guardians are different in determining the position of marriage  guardians,  differences  in  determining  guardian  requirements,  in  this  case  both  use  the sunnah basis, the Hanafi school uses a weak hadith basis, while the Shafi'i school uses the basis of hadith with strong sanad, matan and narrators.
Keywords: Marriage quardian, Wedding, Hanafi and Syafi’I School
Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi Dan Al- Syafi’ i; Relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Syahrul Gunawan, et. al.

## 1. Pendahuluan
Manusia  dalam  keberlangsungan  hidup  disepanjang  sejarah  peradaban  selalu berdampingan  dan  berkelompok,  manusia  dalam  dinamika  sosial  mempunyai  banyak problematika dan keberagaman kebutuhan dalam kehidupanya, baik dalam kebutuhan rohania, jasmani, di samping dengan waktu yang bersamaan setiap manusia sangat bergantung kepada kebutuhan  batinia  yakni  kebutuhan  hasrat  seksualitas  biologis  yang  sangat  urgen  untuk disalurkan,  dalam  hukum  Islam  menganjurkan  pemuda  segara  menikah  seketika  sudah mampu. 1
Dalam  pelaksanaan  pernikahan  tentunya  wali  nikah  menjadi  salah  satu  syarat  yang wajib  dalam  hukum  Islam  oleh  karena  itu  kedudukan  wali  nikah  perlu  dikaji  secara  seksama 2 menurut  Abdurrahman  Al-Jazari  wali  nikah  adalah  orang  yang  mempunyai  puncak kebijaksanaan  dalam  keputusan  yang  baginya  menentukan  sahnya  atau  tidaknya  akad  nikah, tanpa dengan adanya wali maka pernikahan tidak dianggap sah, yang dimaksud dengan puncak kebijaksanaan  dalam  menetapkan  keputusan  terhadap  berlangsungnya  ijab  qhabul  ialah kedewasaaan  bersikap  dan  menjadikan  nikah  sebagai  spiritual  yang  sakral, 3 hal  ini  dapat dibenarkan dalam kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam  pasal 19 yang berbunyi, bahwa Wali  dalam  suatu  akad  pernikahan/perkawinan  merupakan  sebuah  rukun  nikah  yang  sangat penting dan harus terpenuhi atau keberadaannya harus ada oleh calon mempelai perempuan yang  bertindak  untuk  menikahkanya,  apabila  ketentuan  ini  tidak  terpenuhimaka  perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum.
Perkara wali  nikah  dalam  satu perkawinan  masih banyak ummat  yang beragama  Islam belum memahami secara substansial kedudukan wali nikah, oleh karena itu wali nikah penting untuk  disosialisasikan  di  tengah-tengah  masyarakat  agar  eksistensi  perwalian  dalam melangsungkan  pernikahan  tidak  terdapat  kekeliruan  dan  dipahami  dengan  baik  dan  benar dengan tujuan agar tidak terjadi perdebatan, oleh sebab itu ketentuan wali dalam pernikahan menurut Al- Qur’an dan hadis merupakan perlindungan kepada kaum perempuan sesuai dengan qudratnya  sebagai  mahluk  yang  lemah  lembut  sebagaimana  dijelaskan  dalam  kosmologi perempuan  (peminisme)  dipandang  sebagai  alam  dengan  demikian  potensialitas  perempuan sebagai mahluk yang memiliki sifat kasi sayang dan cinta. 4
1 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia , Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). h.32
2 Syahrul Nizam and Mulham Jaki Asti, “Is There Any Rukhṣ ah in Performing Praying During Covid-19? Maqashid Sharia Analysis,” Mazahibuna 3, no. 1 (July 1, 2021): 98 – 117, https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19687.
3 Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara  Mazhab  Syafi’i  Dan  Hanafi,” Mazahibuna 2,  no.  2  (December  17,  2020):  212 – 29, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817.
4 M.A.  Safwan, Islam  Dan  Kosmologi  Perempuan:  Keluraga  Dan  Hak  Eksistensi  Cinta  Dalam  Jiwa  Perempuan (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2019). h. 29.
Menurut Imam Hanafi bahwa wali nikah, ialah seorang bertindak untuk dan atas nama mempelai perempuan saat melangsungkan akad nikah (Ijab qhabul), Wali nikah menurut imam syafi’ih bahwa nikah (ijab qabul) 5 dalam Hukum Islam tidak dianggap sah apabila tanpa adanya wali dari mempelai perempuan, oleh karena itu Kedudukan wali nikah dianggap sangat penting ada pada saat berlangsungnya pernikahan (Ijab Qhabul).

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  pengumpulan  dan  penelusuran  data-data  serta pengolahan  (buku-buku,  literatur  dan  bahan  pustaka)  yang  berkaitan  dengan  topik pembahasan. 6 Adapun  jenis  penelitiannya  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  tradisi  tertentu dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental  bergantung  pada  manusia  dalam kawasannya  sendiri  dan  berhubungan  dengan  orang-orang  tersebut  dalam  bahasannya  dan dalam  peristilahannya  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  naturalistic  inquiry  (ingkuiri alamiah). 7

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi
Secara  etimologi “wali” mempunyai  arti  pelindung,  penolong,  atau  penguasa. 8 Wali nikah  adalah  pihak  yang  memberikan  izin  berlangsungnya  akad  nikah  antara  laki-laki  dan perempuan,  yang  ditetapkan  pihak  pengantin  perempuan.  Wali  nikah  adalah  orang  yang mengakadkan  nikah  menjadi  sah,  karena  nikah  tanpa  wali  tidak  sah.  Mengenai  hukum  wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafi’i dan menurut mazhab Maliki adalah sebagai rukun. 9 Adapun  menurut  mazhab  Hambali,  wali  itu  bukan  rukun  tetapi  syarat  untuk  sahnya nikah. 10 Sementara menurut mazhab Hanafi wali itu bukan rukun dan bukan syarat pernikahan bagi  perempuan  dewasa  yang  sudah  bisa  memilih,  tetapi  syarat  pernikahan  bagi  anak  kecil, orang  gila  dan  hamba  sahaya,  wali  nikah  itu  tidak  menjadi  syarat  sahnya  akad  nikah  wanita baligh (wanita gadis) dan wanita yang sudah janda (wanita dewasa).
5 Rinwanto  Rinwanto  and  Yudi  Arianto,  “Kedudukan  Wali  Ddn  Saksi  Dalam  Perkawinan  Perspektif  Ulama  Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Al- Syafi’i Dan Hanbali),” Al Maqashidi 3, no. 1 (2020): 82 – 96.
6 Mestika Zed, Metode Peneletian Kepustakaan (Yayasan Obor Indonesia, 2004). h. 3.
7 Lexy J, Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, n.d.). h. 15.
8 SA’DIYAH  SA’DIYAH,  “PERKAWINAN  TANPA  WALI  MENURUT  PENDAPAT  IMAM  MAZHAB.”  (UIN  SMH  BANTEN, 2019).
9 Husni  A  Jalil  and  Tia  Wirnanda,  “Wali  Nikah  Fasik  (Studi  Perbandingan  Mazhab  Hanafi  Dan  Mazhab  Syafi’i),” Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 22, no. 1 (2020): 82 – 92.
10 Jalil and Wirnanda.
Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi Dan Al- Syafi’ i; Relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Syahrul Gunawan, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
Menurut mazhab Hanafi, adil itu bukan sebagai syarat. Apabila ada orang yang menikah dengan  wali  yang  fasik  dan  beberapa  orang  saksi  yang  adil  maka  pernikahan  tersebut  sah. 11 Menurut  mazhab  Hanafi  orang  yang  fasik  boleh  menikahkan  anak  perempuannya  atau keponakan  perempuannya  dari  saudara  laki-lakinya,  karena  kefasikannya  tidak  menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya dan juga karena  hak  perwalian  bersifat  umum), 12 Orang  yang  fasik  mampu  untuk  menjadi  wali  dalam pernikahan.  Mazhab  Hanafi  membolehkan  wali  fasik  menjadi  wali  dalam  pernikahan,  bagi perempuan  yang  masih  kecil  atau  belum  dewasa,  menurutnya  wali  dalam  pernikahan  sama halnya dengan perwalian dalam pemeliharaan anak. Untuk lebih jelas, Hanafi dalam salah satu kitabnya  menulis  bahwa  bagi  orang  yang  fasik  boleh  menikahkan  anak  laki-laki  atau  anak perempuannya yang masih kecil.
Menurut mazhab Hanafi, wali nikah itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah wanita baligh (wanita gadis) dan wanita yang sudah janda (wanita dewasa). 13 Oleh karena itu, proses pernikahan tersebut dapat terlaksana  dengan  keridhaannya  sendiri  atau pihak perempuan  itu boleh menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi cukuplah kafaah bagi keduanya dan apabila tidak maka  wali  tersebut  memiliki  hak  untuk  membatalkan  pernikahan  tersebut.  Pada  masa Rasulullah  SAW  dan  setelah  masa-Nya  tidak  ada  yang  meriwayatkan  bahwa  seorang  wali dilarang mengawinkan orang yang diawalikan akibat kefasikannya. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Dan apabila ada orang yang dinikahkan oleh wali yang fasik dan  beberapa  orang  saksi  yang  adil  maka  hal  pernikahan  tersebut  sah,  karenanya  perwalian orang fasik dapat diterima disebabkan ia bisa mewalikan pernikahan. 14
Mazhab  Hanafi  memberikan  pengakuan atas  ijma’ umat  yang  di  jadikan  landasan permasalahan  wali  fasik.  Menurutnya,  pernikahan  itu  perwalian  yang  bersifat  nadhar (pandangan  atau  pemeliharaan  dan  pengawasan  orang  tua  terhadap  anak),  dan  kemampuan orang fasik dalam mengakadkan tidaklah dicela, karena sifat sayangnya kepada putrinya. Orang fasik termasuk orang yang mampu menjadi wali untuk dirinya sendiri, maka menjadi wali untuk orang lain pun bisa. Oleh karenanya persaksiannya dapat diterima. Kebolehannya menjadi wali atau  menjadi  saksi  karena  dia  merupakan  salah  satu  dari  dua  jenis  perwalian  yaitu  wilayah
11 M  Abdul  Basith,  “Sifat  Adil  Bagi  Saksi  Dalam  Keabsahan  Akad  Nikah  Menurut  Empat  Imam  Mazhab”  (IAIN Palangka Raya, 2016).
12 Selvia Dwi Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Waria Dalam Pernikahan Di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto” (IAIN Ponorogo, 2021), http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16903.
13 Muksin  Nyak  Umar  and  Rini  Purnama  Rini  Purnama,  “Persyaratan  Pernikahan  Menurut  Mazhab  Hanafi,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2018): 27 – 50, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103.
14 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 14
milik, dia bisa menikahkan budak perempuannya. Maka dia juga termasuk dalam ahli perwalian lain (wilayah nadhor). 15
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak  sehat  akal  diwajibkan  adanya  wali  yang  akan  mengakadkan  perkawinannya.  Sedangkan perempuan  yang  sudah  dewasa  dan  sehat  akalnya  dapat  melangsungkan  sendiri  akad perkawinannya tanpa adanya wali

## 3.2. Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi’i
Menurut  pandangan  mazhab  Syafi’i,  wali  berperan  sangat  penting  dalam  sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai  rukun  menurut  pendapat  mazhab  Syafi’i  dan  apabila  tidak  ada  izin  dari  wali  serta keberadaan  wali  tersebut  maka  nikahnya  tidak  sah.  Dan  bagi  wali  disyaratkan  haruslah  adil (tidak  fasik).  Menurut  imam  Syafi’i  adil  merupakan  syarat  perwalian  dan  orang  fasik  tidak memiliki hak perwalian.
Menurut  imam  Syafi’i  adil  merupakan  syarat  perwalian  dan  orang  fasik  tidak  memiliki hak perwalian. Sebagian besar ulama mazhab Syafi’i mensyaratkan wali itu harus adil dan orang fasik  tidak  boleh  menjadi  wali  nikah  anak  perempuannya.  Sedangkan  menurut  sebagian kelompok kecil dari mazhab sayafi’i (al -qauluts tsani) orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Hal tersebut dijelaskan oleh Sahal Mahfudh yang dikutip dari kitab al- Qalyubi ‘Alal Mahalli juz III.  Menurut  al-Mahalli,  bahwa  orang  fasik  boleh  menjadi  wali,  karena  orang-orang  fasik  pada masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkannya. 16
Mazhab Syafi’i  sangat  memperhatikan  dan  teliti  dalam  menanggapi  suatu permasalahan.  Wali  dalam  pernikahan  merupakan  syarat  penentu  terwujudnya  pernikahan oleh karena itu menurut pendapat mazhab Syafi’i kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar  orang  alim  dan  shalih.  Dasar  hukumnya  tentang  orang  fasik  menjadi  wali  nikah. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitabnya ada redaksi yang menyebutkan tidak ada  nikah  kecuali  dengan  wali  yang  mursyid  dan  dua  saksi  yang  adil  dan  wanita  siapa  mana yang dinikahkan oleh wali yang maskhut maka nikahnya batal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu  Abbas  yang  rawinya  mauquf,  dan  di  keluarkan  oleh  imam  Daruquthni  (HR.  Ibnu  Abbas). dalam  mazhab  Syafi’i  wali  nikah  merupakan  salah  satu  rukun  nikah,  artinya  suatu  pernikahan tidak  sah  bila  tidak  ada  wali.  Kemudian  ketentuan  penting  lain  dalam  uraian  di  atas  adalah bahwa  seseorang  baru  sah  menjadi  wali  apabila  memenuhi  beberapa  persyaratan,  salah
15 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umara, 2001), h. 328
16 Ir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011). h. 69
Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi Dan Al- Syafi’ i; Relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Syahrul Gunawan, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
satunya adalah adil atau tidak fasik. 17
M enurut  mazhab  Syafi’i kedudukan wali nikah  itu  adalah  sebagai  rukun.  Sehingga wali tersebut berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah  (Ahmad  Bin  Umar,  2003:154).  Jadi  menurut  mazhab  Hanafi  wali  nikah  adalah  sunnah hukumnya,  dan  mazhab  Syafi’i  mengatakan  bahwa  wali  nikah  adalah  salah  satu  syarat  untuk sahnya nikah.
3.3. Relevansi  Pendapat  Mazhab  Syafi’i  dan  Hanafi  Berkenaan  Dengan  Terhadap  UU  N0.  1

## Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  pasal  1  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun 1974,“Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”.  Maka  disini  dapat  dikatakan  bahwa  perkawinan  barulah  ada  apabila  dilakukan antara  seorang  pria  dan  wanita.  Perkawinan  bukan  hanya  mempersatukan  dua  pasangan manusia,  yakni  laki-laki dan perempuan,  melainkan  mengikatkan tali perjanjian yang  suci  atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakan cita-cita kehidupan keluarga tersebut,  perkawinan  tidak  cukup  hanya  bersandar  pada  ajaran-ajaran  Allah  dalam  al-Qur`an dan Sunnah yang sifatnya global, akan tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum Negara, perkawinan  baru  dinyatakan  sah  apabila  menurut  hukum  Allah  dan  hukum  Negara  telah memenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya.    Seperti  disebutkan  dalam  pasal  2  ayat  1,  UU Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  yakni;  “Perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu” .
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Bab  IV  tentang  Rukun  dan  Syarat  Perkawinan, Bagian kesatu tentang Rukun Perkawinan meliputi hal-hal :
a) Calon suami;
b) Calon istri;
c) Wali nikah;
d) Ijab dan kabul.
Empat  perkara  yang  ditetapkan  oleh  KHI  tersebut  adalah  sesuai  dengan  syariat  Islam, dikarenakan lima perkara tersebut adalah bagian dari rukun nikah didalam mazhab Syafi’i.  Ada perbedaan  antara  yang  tercantum  dalam  KHI  dengan  mazhab  Hanafi,  sebagaimana  diketahui bahwa mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya,
17 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  UndangUndang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 74
hal  ini  terlihat  ketika  mereka  berpandangan  bahwa  status  wali  hanyalah  syarat  perkawinan bukan rukun perkawinan. 18
Hak  perwalian  anak  akan  ditetapkan  hakim  terhadap  seseorang  yang  di  nilai  mampu menjadi  seorang wali  yang  baik,  tentu  saja  di  dalam  menetapkan  seseorang  wali, hakim  akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Sehingga diharapkan hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan yang salah dan diharapkan orang yang akan menjadi wali dapat menjamin kebutuhan dari anak tersebut, seperti sandang, pangan, dan papan. Usia anak merupakan salah satu faktor penting yang dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan  seorang  wali.  Anak  adalah  seorang  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  , termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan,  karena  pada  dasarnya  seorang  anak  masih memerlukan  perhatian  dan  kasih  sayang  dari  orang  tuanya,  sehingga  hak-hak  seorang  anak dapat terpenuhi atau dengan kata lain kepentingan anak seperti pendidikan dan pemeliharaan dapat terpenuhi. Selain itu dikarenakan seorang anak yang belum dewasa dirasa masih belum mampu hidup sendiri dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Menurut  Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  masyarakat  Indonesia  yang  beragama  islam menggunakan hukum  Islam  untuk  mengatur  masalah perkawinan  sesuai  Pasal  2  ayat  (1)  UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam,  maksudnya  bahwa  perkawinan dikatan  sah  apabila  memenuhi  syarat-syarat  dan  rukunnya  dan  apabila  syarat-syarat  tidak lengkap  maka  perkawinan  tersebut  menjadi  tidak  dapat  dilangsungkan  dan  apabila  dari  salah satu rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau batal. 19
Peran  wali  nikah  dalam  perkawinan  sangatlah  penting  dan  menentukan,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  19  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  menyatakan  bahwa,  wali  nikah  dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.3  Menurut  Hukum  Islam,  wali  nikah  itu  sangat  penting  peranan  dan keberadaannya,  sebab  ada  atau  tidaknya  wali  nikah  menentukan  sahnya  suatu  perkawinan sesuai bunyi pasal yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi dalam permasalahan wali ini para imam mazhab memiliki presepsi yang berbedabeda ada yang mengatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidak menjadi rukun dalam suatu akad nikah. Untuk itu dalam penulisan  ini  penulis  akan  mencoba  meneliti  dasar-dasar  imam  mazhab  Hanafiyah  dan Syafi’iyah  menentukan  keberadaan  wali  dalam  pernikahan  serta  persamaannya  dengan Undang-Undang Perkawinan.
Ulama  Hanafiyah  dan  Syafi’iyah  walapun  mereka  memiliki  banyak  perbedaan
18 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 14
19 Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1990 ), 30.
Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi Dan Al- Syafi’ i; Relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Syahrul Gunawan, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
pendangan  mengenai  wali  nikah,  adapun  kesamaan  pandangan  dari  kedua  ulama  tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, adalah sebagai berikut: 20
1. Ulama  Hanafiyah,  memandang  menikah  harus  menggunakan  (ada)  wali  dalam  akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya.
2. Ulama  Syafi’iyah,  menikah harus  menghadirkan adanya  wali dalam  prosesi  akad  nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda.
3. Dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  sendiri  walaupun  tidak  menjelaskan  secara terperinci  wali  sebagai  salah  satu  syarat  atau  rukun  dalam  perkawinan,  akan  tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung  wali  dalam  perkawinan, dalam  pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).

## 3.4. Kedudukan Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah
Mayoritas  ulama  mazhab  berpendapat  bahwa  untuk  menjadi  wali  yang  diwasiatkan, harus  memenuhi  syarat  perwalian. 21 Ketentuan  dan  syarat-syarat  untuk  menjadi  wali,  secara subtansi dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 20 Ayat  (1)  menyebutkan  “yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki -laki  yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh”. 22
Ketentuan  lain  dalam  persoalan  wali,  dalam  KHI  Pasal  23  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2). Ketentuan  Pasal  ini  juga  telah  dimuat  sebelumnya.  Adapun  ketentuannya  adalah  sebagai berikut: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau  aḍol atau enggan. Dalam hal wali aḍol, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada  putusan  Pengadilan  Agama  tentang  wali  aḍil  tersebut”.  Dalam  studi  tertentu,  hierarki perwalian  tidak  perhitungkan.  Pada  hal  secara  filosofis  aturan  perwalian  menjadi  sesuatu subtantif untuk dipertimbangkan. Wali nasab menjadi posisi yang harus diperhitungkan, syarat perwalian  terkadang  menjadi  prioritas,  sehingga  terkadang  ada  wali  yang  lebih  dekat  tetapi dibenturkan  dengan  syarat  wali.  Misalnya  seorang  perempuan  yang  akan  menikah,  dan  tidak mempunyai  wali  nasab  yang  garis  dekat  (ayah  dan  kakek).  Maka  posisi  wali  jatuh  kepada saudaranya,  namun  karena  saudaranya  dianggap  belum  dewasa  sehingga  dia  dianggap  tidak berhak menjadi wali. Begitupun dengan anak yatim dan memiliki saudara laki-laki yang belum dewasa, apa tidak dapat menjadi wali saudara perempuannya. 23
20 Irfan Irfan, “WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I DAN RELEVANSINYA DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974,” Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum , 2015, 205 – 13.
21 Hasyim  Harun,  “Anak  Di  Bawah  Umur  Sebagai  Wali  Nikah:  Suatu  Konsekuensi  Hukum  Dan  Urgensitas  Urutan Perwalian,” AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 2, no. 2 (2020): 140 – 53.
22 H. Syarifuddin Latif, Hukum Perkawinan di Indonesia Buku 1, h. 79.
23 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia,  Kompilasi  Hukum  Islam;  Hukum  Perkawinan,  Kewarisan  dan  Perwakafan  (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), h. 48
Jika  dikaitkan  dengan  aturan  perwalian,  saudara  adalah  wali  nasab  yang  lebih  dekat. 24 Sementara perpindahan perwalian menurut Wahbah Zuhaili karena adanya penolakan dari wali yang  lebih  dekat.  Terkecuali  kalau  walinya  tidak  ada  (meninggal),  namun  wali  nasabnya  hadir akan tetapi berbenturan dengan syarat perwalian. Perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali  ab’ad),  tetapi  terlebih  dahulu  si  anak  harus  melaporkan  kepada  hakim  dan  penetapan perwaliannya kemudian diserahkan kepada hakim.

## 4. Kesimpulan
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hakikat  perkawinan  bukan  sekedar  ikatan  formal belaka,  tetapi  juga  bermakna  ibadah,  karena  untuk  memenuhi  tuntutan  hajat  tabiat kemanusiaan  dalam  kehidupan  berkeluarga,  selain  melestarikan  kelangsungan  hidup  anak manusia,  juga  menjamin  stabilitas  sosial  dan  eksistensi  yang  bermartabat  bagi  laki-laki  dan perempuan.  Perkawinan  mempunyai  tujuan  yang  agung  dan  motif  yang  mulia,  karena perkawinan  merupakan  tempat  persemian  cinta,  kasih  sayang,  untuk  memperoleh  keturunan yang  sah  dalam  masyarakat  serta  hubungan  timbal  balik  yang  mesra  antara  suami  dan  istri. Ulama  Hanafiyah  dan  Syafi’iyah  walapun  mereka  memiliki  banyak  perbedaan  pendangan mengenai  wali  nikah,  adapun  kesamaan  pandangan  dari  kedua  ulama  tersebut  begitu  pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya,Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan  (ada)  wali  dalam  akad  pernikahan,  asalkan  mempelai  wanita  tidak  sekuffu dengan  calon  suaminya Ulama  Syafi’iyah,  menikah  harus  menghadirkan  adanya  wali  dalam prosesi  akad  nikah  baik  wanita  itu  seorang  gadis  ataupun  janda.  Dalam  Undang-Undang Perkawinan,  sendiri  walaupun  tidak  menjelaskan  secara  terperinci  wali  sebagai  salah  satu syarat  atau  rukun  dalam  perkawinan,  akan  tetapi  Undang-Undang  Perkawinan  menyinggung wali dalam perkawinan, dalam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).

## Daftar Pustaka
Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” Mazahibuna 2, no. 2 (December 17, 2020): 212 – 29. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817.
Basith,  M  Abdul.  “Sifat  Adil  Bagi  Saksi  Dalam  Keabsahan  Akad  Nikah  Menurut  Empat  Imam Mazhab.” IAIN Palangka Raya, 2016.
Harun,  Hasyim.  “Anak  Di  Bawah  Umur  Sebagai  Wali  Nikah:  Suatu  Konsekuensi  Hukum  Dan
24 Harun, “Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgensitas Urutan Perwalian.”
Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi Dan Al- Syafi’ i; Relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Syahrul Gunawan, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
Urgensitas  Urutan  Perwalian.” AL-SYAKHSHIYYAH  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  Dan Kemanusiaan 2, no. 2 (2020): 140 – 53.
Irfan,  Irfan.  “WALI  NIKAH  DALAM  PANDANGAN  MAZHAB  HANAFI  DAN  SYAFI’I  DAN RELEVANSINYA  DENGAN  UU.  NO.  1  TAHUN  1974.” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan Hukum , 2015, 205 – 13.
J, Lexy. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdaya Karya, n.d.
Jalil,  Husni  A,  and  Tia  Wirnanda.  “Wali  Nikah  Fasik  (Studi  Perbandingan  Mazhab  Hanafi  Dan Mazhab  Syafi’i).” Media  Syari’ah:  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial 22, no. 1 (2020): 82 – 92.
Kansil,  C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Cet.  VIII.  Jakarta:  Balai Pustaka, 1989.
Nizam,  Syahrul,  and  Mulham  Jaki  Asti.  “Is  There  Any  Rukhṣ ah  in  Performing  Praying  During Covid- 19?  Maqashid  Sharia  Analysis.” Mazahibuna 3,  no.  1  (July  1,  2021):  98 – 117. https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19687.
Rahayu,  Selvia Dwi. “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Peran  Waria  Dalam  Pernikahan Di Desa
Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.” IAIN Ponorogo, 2021. http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16903.
Rinwanto,  Rinwanto,  and  Yudi  Arianto.  “Kedudukan  Wali  Ddn  Saksi  Dalam  Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Al- Syafi’i Dan Hanbali).” Al Maqashidi 3, no. 1 (2020): 82 – 96.

## SA’DIYAH, SA’DIYAH. “PERKAWINAN TANPA WALI MENURUT PENDAPAT IMAM MAZHAB.” UIN
SMH BANTEN, 2019.
Safwan, M.A. Islam Dan Kosmologi Perempuan: Keluraga Dan Hak Eksistensi Cinta Dalam Jiwa Perempuan . Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2019.
Syarifuddin,  Ir. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesi,  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang- Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2011.
Umar,  Muksin  Nyak,  and  Rini  Purnama  Rini  Purnama.  “Persyaratan  Pernikahan  Menurut Mazhab  Hanafi.” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 2,  no.  1  (2018): 27 – 50. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103.
Zed, Mestika. Metode Peneletian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia, 2004.