Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR (WAJAR DIKNAS 9 TAHUN) DI

## KECAMATAN LEUWIDAMAR
Alsri Nurcahya 1 , Ahmad Qurtubi 2 , Anis Fauzi 3 1,2,3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Email: 232625226.alsri@uinbanten.ac.id

## ABSTRAK
Kebijakan  Pendidikan  Dasar,  khususnya  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  di Kecamatan  Leuwidamar,  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan akasesibilitas  dan  kualitas  pendidikan  untuk  masyarakat.  Tujuan  utama mewajibkan  anak-anak  untuk  mengenyam  pendidikan  minimal  selama  9  Tahun, yaitu  memberikan  kesempatan  yang  setara  bagi  semua  anak  untuk  mendapatkan pendidikan dasar yang layak, meningkatkan akses pendidikan, mengurangi angka putus  sekolah,  dan  memperbaiki  kualitas  pendidikan.  Implementasi  kebijakan  ini diharapkan  memberikan  dampak  yang  baik  dalam  mengurangi  tingkat  putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat dasar. Akan tetapi, banyak  tantangan  dalam  memastikan  keberlanjutan  program  ini,  seperti infrastruktur  yang  memadai,  ketersediaan  tenaga  pendidikan  berkualitas,  serta pemenuhan  kebutuhan  siswa  dengan  beragam  latar  pendidikan.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu field research, dengan cara menghimpun data atau  informasi  yang  relevan,  dan  mengkaji  topik  atau  masalah  terkait perkembangan  Kebijakan  Pendidikan  Dasar  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  di Kecamatan  Leuwidamar.  Hasil  dari  penelitian  menujukkan  belum  meratanya program  ini  terlaksana,  dikarenakan  oleh  faktor  ekonomi,  aksesibilitas,  dan kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya  dalam  evaluasi  dan  penyesuaian  kebijakan  ini  agar  dapat  mencapai  tujuan utama pendidikan dasar yang merata dan berkualitas.
Kata kunci : Kebijakan Pendidikan Dasar, Wajib Belajar 9 Tahun

## ABSTRACT
The  basic  education  policy,  in  particular  the  9-year  compulsory  education program  in  Leuwidamar  district,  is  a  government  effort  to  improve  the accessibility  and  quality  of  education  for  the  public.  The  primary  objective  is  to require  children  to  complete  minimum  education  for  nine  years,  i.e.,  to  provide equal  opportunities  for  all  children  to  obtain  adequate  basic  education,  improve access  to  education,  reduce  school  dropouts,  and  improve  the  quality  of education.  Implementation  of  this  policy  is  expected  to  have  a  good  impact  on reducing  the  drop-out  rate  and  increasing  participation  in  education  at  the
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
primary level. However, there are many challenges in ensuring the sustainability of  the  program,  such  as  adequate  infrastructure,  the  availability  of  quality educational resources, and meeting the needs of students with diverse educational backgrounds.  The  method  used  in  this  research  is  field  research,  which  involves gathering relevant data or information and studying topics or issues related to the development  of  the  Basic  Education  Policy  of  the  9-Year  Compulsory  Study Program  in  Leuwidamar  district.  The  results  of  the  study  indicate  that  the program has not been fully implemented, owing to economic factors, accessibility, and a lack of motivation to pursue education. Therefore, efforts are needed in the evaluation and adjustment of this policy in order to achieve the primary objective of equal and quality basic education .
Keywords: Basic Education Policy, Compulsory Nine-Year Education

## PENDAHULUAN
Pendidikan  menjadi  salah  satu  aspek  utama  dalam  pembangunan.  Di Indonesia,  upaya  untuk  meningkatkan  akses  dan  kualitas  pendidikan  dasar  telah menjadi  fokus  utama  pemerintah.  Seiring  dengan  tuntutan  global  akan peningkatan  literasi  dan  keterampilan,  serta  mencapai  berbagai  tujuan pembangunan  berkelanjutan,  pemerintah  Indonesia  telah  mengimplementasikan berbagai  kebijakan  dalam  sektor  pendidikan.  Pada  awalnya,  program  belajar hanya  mencakup  tingkat  pendidikan  dasar  yang  terdiri  dari  6  Tahun.  Namun, kesadaran  akan  pentingnya  pendidikan  yang  lebih  lanjut  untuk  mempersiapkan generasi  muda  menghadapi  tantangan  masa  depan  mendorong  pemerintah  untuk memperpanjang masa wajib belajar menjadi 9 Tahun.
Pendidikan  dasar  merupakan  fondasi  yang  krusial  dalam  pembentukan karakter,  peningkatan  pengetahuan,  dan  pemberdayaan  individu.  Di  Indonesia, perjalanan menuju penyediaan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas telah melalui  berbagai  tahap  dan  perubahan.  Salah  satu  tonggak  penting  dalam  upaya tersebut adalah kebijakan wajib belajar 9 Tahun. Dalam konteks global, Indonesia telah  berkomitmen  untuk  meningkatkan  akses  dan  kualitas  pendidikan,  sejalan dengan agenda internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Salah  datu  langkah  konkret  dalam  upaya  tersebut  adalah  melalui implementasi  kebijakan  wajib  belajar  9  Tahun  di  Kecamatan  Leuwidamar. Kebijakan  ini  tidak  hanya  menciptakan  landasan  yang  lebih  kokoh  bagi pendidikan dasar yang merata, tetapi juga membuka pintu bagi peluang yang lebih luas bagi generasi muda. Hal ini memiliki tujuan  untuk memberikan kesempatan
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
yang  setara  bagi  semua  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dasar  yang  layak, meningkatkan  akses  pendidikan,  mengurangi  angka  putus  sekolah,  dan memperbaiki kualitas pendidikan.
Selain  itu,  akan  juga  dikaji  gambaran  umum  mengenai  Kebijakan  Wajib Belajar  9  Tahun  dan  sejarahnya,  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai,  tantangan- tantangan  yang  dihadapi  dalam  implementasinya,  dampak  yang  diharapkan  dari kebijakan  ini  terhadap  kualitas  hidup  masyarakat,  serta  kontirbusinya  terhadap pembangunan  nasional.  Melalui  pemahaman  yang  mendalam  tentang  Kebijakan Wajib  Belajar  9  Tahun,  diharapkan  dapat  lebih  memperkuat  kesadaran  akan pentingnya  pendidikan  dasar  sebagai  investasi  jangka  panjang  bagi  masa  depan bangsa,  serta  menarik  perhatian  dalam  upaya  kolaboratif  dari  berbagai  pihak untuk menjadikannya lebih efektif dan inklusif.
Kajian  literatur  yang  membahas  mengenai  Kebijakan  Pendidikan  Dasar (Wajib  Belajar  9  Tahun)  telah  banyak  dilakukan,  diantaranya:  Tambunan,  2020. Mengkaji  tentang  partisipasi  pemuda  dalam  meningkatkan  program  belajar sembilan  tahun  bagi  masyarakat,  dengan  hasil  kajiannya  adalah  adanya  kendala dalam hal pendanaan saat menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun ini. Maka,  dengan  adanya  partisipasi  pemuda  dalam  hal  ini,  memberikan  semangat baru  untuk  menjembatani  hal  tersebut,  seperti  mencarikan  donator  untuk  anak- anak yang kurang mampu, serta beasiswa pendidikan 1 . Kajian literatur berikutnya, Maulida  Hardiasanti,  2021.  Mengkaji  megenai  implementasi  wajib  belajar  di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Hasil dari kajian literatur ini yaitu adanya  keberhasilan  dalam  mewujudkan  wajib  belajar  9  Tahun  di  daerah  3T, dengan  wujud  pembangunan  sekolah,  pemberian  beasiswa,  hingga  memperbaiki akses pendidikan di daerah 2 .
Mahmud Hidayat, 2023. Mengkaji tentang Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun, yang bertempatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Adapun  hasil dari kajian  ini adalah penemuan saran mengenai proses sosialisasi  program  ini  diharapkan  lebih  konsisten  lagi,  serta  sosialisai
1 Ahmad  Taufiq  Tambunan,  Erika  Revida,  and  Rujiman  Rujiman,  “Partisipasi  Pemuda  Dalam Meningkatkan  Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  Bagi  Masyarakat  Kelurahan  Denai  Kota Medan,” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 8, no. 1 (2020): 39.
2 Maulidia Hardiasanti and Syunu Trihantoyo, “Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar Dan Tertinggal,” Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan 09, no. 05 (2021): 1064–1077.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
pemahaman  mengenai  budaya  pernikahan  dini  secara  masif  dan  intensif 3 .Dwi Wulan Sari, 2023. Mengkaji mengenai pendidikan untuk semua: Wajib Belajar 9 Tahun,  dengan  hasil  perlu  adanya  perbaikan  segi  pendanaan  dari  pemerintah setempat,  guna  kualitas  pendidikan  menjadi  lebih  baik 4 .  Rupinus,  2023. Melakukan  kajian  tentang  implementasi  kebijakan  wajib  belajar  9  Tahun.  Hasil dari  kajiannya  menunjukkan  beberapa  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  dan kegagalan  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun,  diantaranya:  faktor sosial,  faktor  geografis,  akses  teknologi,  serta  kebijakan  pendidikan  yang  belum merata,  yang  mana  hal  ini  perlu  dijadikan  evaluasi  agar  penerapan  kebijakan  ini berjalan secara utuh 5 .
Berdasarkan  kajian  literatur  di  atas  terdapat  beberapa  fokus  kajian  yang bisa  dilakukan,  diantaranya  tujuan  dari  diadakannya  program  wajib  belajar Sembilan  tahun  bagi  masyarakat,  hingga  dampak  dari  implementasi  program tersebut.  Diperlukan  juga  kebaharuan  ( Novelty) dari  implementasi  program  ini, agar kajian mengenai penerapan program wajib belajar 9 Tahun, dapat menambah khazanah keilmuan. Harapannya, kajian ini dapat menjadi hal baik, dalam proses implementasinya  terhadap  perkembangan  proses  pendidikan  yang  merata  dan berkualitas.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif, dengan  pendekatan  Studi  Lapangan (Field  Research), yaitu  pendekatan  dengan cara  mengumpulkan  data,  dan  literatur  dari  berbagai  sumber 6 .  Teknik pengumpuan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara  dan  dokumentasi 7 . Sedangkan analisis data dilakukan dengan menganalisa teori  berdasarkan dengan
3 Retno Wulan Sekarsari Mahmud Hidayat, Khoiron, “EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR  WAJIB  BELAJAR  9  TAHUN  STUDI  KASUS  DINAS  PENDIDIKAN  KABUPATEN LUMAJANG” 17, no. 8 (2023): 47–57.
4 Dwi  Wulan  Sari  and  Qolbi  Khoiri,  “Pendidikan  Untuk  Semua:  Studi  Pada  Kebijakan  Wajib Belajar 9 Tahun,” Journal on Education 5, no. 3 (2023): 9441–9450.
5 Tora  Akadira  Rupinus,  Arifin,  “VOX  EDUKASI :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN” 14 (2023): 301–310.
6 A  S  Sukmawati  et  al., BUKU  AJAR  METODOLOGI  PENELITIAN (PT.  Sonpedia  Publishing Indonesia, 2023), https://books.google.co.id/books?id=vrriEAAAQBAJ.
7 Wahyudin  Darmalaksana,  “Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  Dan  Studi  Lapangan,” Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020): 1–6.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
teks  dan  mengkaitkannya  dengan  literatur-literatur  yang  diamati 8 ,  sehingga memungkinkan pemahaman yang disesuaikan dengan fokus penelitian berikut: (1) Mengkaji latar belakang Program Wajib Belajar 9 Tahun; (2) Mengetahui apa saja tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  proses  implementasi  Program  Wajib Belajar  9  Tahun;  (3)  Menganalisis  bentuk-bentuk  Program  Wajib  Belajar  9 Tahun;  (4)  Mengkaji  dampak  yang  terjadi  dari  kebijakan  penerapan  Program Wajib  Belajar  9  Tahun  (5)  Serta  hasil  analisa  penelitian  implementasi  Program Wajib Belajar 9 Tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Perkembangan Program Wajib Belajar
a) Sejarah perkembangan program wajib belajar 6 tahun
1. Era Kolonial (Abad ke 15)
Sebelum  kemerdekaan Indonesia,  akses  pendidikan  terbatas  dan tidak merata.  Pendidikan  dijalankan  oleh  pemeirntah  kolonial  Belanda dengan  fokus  pada  pendidikan  bagi  golongan  tertentu,  seperti  priyai (bangsawan) dan orang-orang terpilih.
2. Pendidikan Pasca Kemerdekaan
Setelah  proklamasi  kemerdekaan  pada  17  Agustus  1945,  pemerintah
Indonesia mengakui pentingnya pendidikan sebagai sarana pembangunan bangsa yang baru merdeka. Meskipun kondisi ekonomi dan  politik  masih  sulit,  pemerintah  berupaya  untuk  menyediakan pendidikan yang layak 9 .
3. Perkembangan Awal Program Wajib Belajar
Pada  tahun  1947,  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Pokok Pendidikan  yang  mewajibkan  anak-anak  untuk  mengikuti  pendidikan dasar  selama  4  Tahun.  Namun,  implementasinya  masih  terbatas  dan tidak merata 10 .
8 I.M.L.M.  Jaya, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif:  Teori,  Penerapan,  Dan  Riset Nyata , Anak Hebat Indonesia (Anak Hebat Indonesia, 2020),
https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ.
9 Tambunan,  Revida,  and  Rujiman,  “Partisipasi  Pemuda  Dalam  Meningkatkan  Program  Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat Kelurahan Denai Kota Medan.”
10 Rikmanen  Zidane,  Rahmat  Hidayat,  and  Rudyk  Nababan,  “IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Kecamatan
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
4. Perpanjangan Masa Wajib Belajar
Pada  tahun  1961,  pemerintah  memperpanjang  masa  wajib  belajar menjadi 6  Tahun,  melalui Undang-Undang No.4  Tahun 1961.  Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan terdidik untuk mendukung pembangunan nasional 11 .
5. Implementasi Program Wajib Belajar 6 Tahun Pemerintah mulai mengimplementasikan program ini secara lebih luas. Upaya  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  anak mendapatkan akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan 12 .
6. Perkembangan selama Era Orde Baru (1966-1998)
Pemerintah  mengintensifkan  upaya  dalam  meningkatkan  akses  dan kualitas pendidikan dasar. Berbagai program dan proyek pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan untuk mendukung program ini 13 .
b) Sejarah perkembangan program wajib belajar 9 tahun
1. Perpanjangan Masa Wajib Belajar
Pada  tahun  1973,  pemerintah  mengeluarkan  Keputusan  Presiden Nomor  22  Tahun  1973  yang  berisikan  memperpanjang  masa  wajib belajar  9  tahun,  hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan pendidikan yang lebih luas dan komprehensif.
2. Perkembangan Implementasi
Implementasi  program  ini  tidak  langsung  berjalan  dengan  baik. Terdapat berbagai tantangan dalam menjalankan program ini termasuk
Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur),” JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) 9, no. 1 (2021): 37–47.
11 Zainal  Abidin,  Tobibatussa’adah,  and  Abdul  Mujib,  “Praktek  Kesetaraan  Gender  Dalam Pendidikan
Pada,”
Ri’Ayah 7,
no. 02 (2022):
188–212, https://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/5836/2962.
12 Ade Millatus Sa’adiyyah and Siti Kulsum, “Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Dalam Mengimplementasikan Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun Untuk Memenuhi Hak Belajar Anak,” Pro  Patria:  Jurnal  Pendidikan,  Kewarganegaraan,  Hukum,  Sosial,  dan  Politik 4,  no.  1 (2021): 20–33.
13 Fatkhul Mubin, “Perencanaan Penuntasan Wajib Belajar Dan Peningkatan Mutu Pendidikan” 3 (2020): 268–279.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
masalah  infrastruktur,  ketersediaan  fasilitas  pendidikan,  serta  akses pendidikan di daerah terpencil dan pedalaman 14 .
3. Penguatan Kebijakan
Selama  Orde  Baru  (1966-1998)  pemerintah  menguatkan  kebijakan program ini dengan melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan, pembinaan  tenaga  pendidik,  dan  pengembangan  kurikulum  yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Penguatan Implementasi di Era Reformasi Pasca-Reformasi pada Tahun 1998, pemerintah mengalihkan fokusnya untuk memperkuat implementasi program ini. Hal ini termasuk dalam upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan,  mengurangi  disparitas  antar wilayah, serta memperbaiki aksesibilitas pendidikan 15 .
5. Perkembangan Teknologi dan Pendidikan
Perkembangan  teknologi,  khususnya  internet,  juga  memengaruhi implementasi  program  ini.  Pemerintah  berupaya  untuk  memanfaatkan teknologi  informasi  dalam  proses  pembelajaran  guna  meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan 16
c) Sejarah perkembangan program wajib belajar 12 tahun
Wacana  tentang  perpanjangan  masa  wajib  belajar  12  tahun  kerap kali  menjadi  pembahasan  global 17 .  Pemikiran  ini  muncul  dari  kesadaran akan  pentingnya  pendidikan  yang  lebih  menyeluruh.  Seiring  dengan perkembangan  zaman,  pembahasan  ini  semakin  intensif  dibahas  oleh berbagai  pihak  untuk  merumuskan  konsep  dan  strategi  implementasi program  ini 18 .  Proses  ini  melibatkan  berbagai  kementerian,  lembaga
14 Ahmad  Taufiq  Tambunan,  Erika  Revida,  and  Rujiman  Rujiman,  “Partisipasi  Pemuda  Dalam Meningkatkan  Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  Bagi  Masyarakat  Kelurahan  Denai  Kota Medan,” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 8, no. 1 (2020): 39–63.
15 Rupinus,  Arifin,  “VOX  EDUKASI :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN.”
16 Mahmud  Hidayat,  Khoiron,  “EVALUASI  KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  DASAR  WAJIB BELAJAR 9 TAHUN STUDI KASUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG.”
17 Iis  Margiyanti  and  Siti  Tiara  Maulia,  “Kebijakan  Pendidikan  Implementasi  Program  Wajib Belajar 12 Tahun,” Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris 3, no. 1 (2023): 199–208.
18 Andri  Wicaksono  and  Yulia  Siska,  “Wajib  Belajar  12  Tahun  Rekomendasi  Kebijakan Menengah  Universal  (PMU),” Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan  Program  Pascasarjana Universitas PGRI Palembang (2020): 846, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1628534&val=12987&title=WAJIB
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
terkait,  serta stake  holder lainnya untuk  merumuskan  kerangka kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan 19 .
Dasar  yang  melatarbelakangi  hal  ini  adalah  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dan Peraturan pemerintah  nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan. UU  ini  mencakup  prinsip-prinsip  yang  mendasari  perpanjangan  wajib belajar  termasuk  standar  kompetensi  lulusan  yang  dapat  mencakup pendidikan hingga tingkat Menengah Atas (SMA) 20 .
Sebelum  program  ini  diterapkan  secara  menyeluruh,  beberapa instansi  pendidikan  telah  melakukan  percobaan  untuk  mengevaluasi efektivitas  dan  kendala-kendala  yang  timbul,  serta  menyiapkan infrastrukutr  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan 21 .  Setelah  melalui  tahap evaluasi, program ini dijalankan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk  meningkatkan  kesetaraan,  memperkuat  infrastruktur  pendidikan, dan meningkatkan kualitas SDM agar memberikan dampak yang baik bagi perkembangan  pendidikan 22 .  Evaluasi  ini  juga  digunakan  sebagai  dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

## Latar Belakang Program Wajib Belajar 9 Tahun
Program wajib belajar 9 Tahun adalah sebuah kebijakan pendidikan yang bertujuan  untuk  memastikan  setiap  anak  di  Indonesia  mendapatkan  pendidikan dasar yang layak dan berkualitas. Adapun hal yang melatarbelakangi program ini meliputi  beberapa  hal,  seperti  tingkat  pendidikan  yang  rendah 23 .  Sebelum
BELAJAR  12  TAHUN  REKOMENDASI  KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  MENENGAH UNIVERSAL PMU.
19 Fitri  Silvia  Sofyan  and  Aris  Riswandi  Sanusi,  “Pentingnya  Wajar  Dikdas  12  Tahun  Untuk Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2022,” Jurnal UBP Karawang (2023): 2411–2420.
20 Fismanelly  Fismanelly,  Herman  Herman,  and  Syahril  Syahril,  “Efektivitas  Pusat  Kegiatan Belajar  Masyarakat  (PKBM)  Permata  Bunda  Sebagai  Lembaga  Pendidikan  Nonformal  Dalam Upaya Pengentasan Wajib Belajar Sembilan Tahun,” Tarikhuna:  Journal  of  History  and  History Education 4, no. 1 (2022): 91–103.
21 M.Makhrus Ali et al., “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian,” Education Journal 2, no. 2 (2022): 1–6.
22 Bashori  Bashori  and Septi Gia Aprima, “Analisis Kebijakan Program  Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung,” PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 1 (2019): 18–28.
23 Bayu Kharisma Adhitya Wardhana, “Pendidikan , Dimana Program Pendidikan Yang Dijadikan Salah  Satu  Prioritas  Di  Indonesia  Adalah  Berdasarkan  Jenjang  Pendidikan  .  Apabila  Melihat
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
diberlakukannya  program  ini,  angka  melek  huruf  di  Indonesia  masih  tergolong rendah,  terutama  di  daerah  Terdepan,  Terluar,  dan  Tertinggal  (3T)  yang  masih banyak  tidak  mendapatkan  kesempatan  untuk  sekolah  karena  berbagai  faktor, termasuk keterbatasan ekonomi, dan aksesibilitas 24 .
Kemudian  dengan  adanya  tujuan  pembangunan  nasional,  pendidikan dianggap  sebagai  salah  satu  pilar  utama  dalam  pembangunan  suatu  negara. Diharapkan  dengan  meningkatkan  akses  pedidikan  di  masyarakat,  dapat  pula menaikan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  modal  utama  dalam menghadapi persaingan global 25 . Selanjutnya adanya kesetaraan pendidikan, yang mana  kebijakan ini bertujuan untuk  menjamin  kesetaraan  dalam  pendidikan bagi semua  anak-anak  Indonesia,  tanpa  memandang  latar  belakang  sosial,  ekonomi, atau geografis mereka 26 .
Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  tidak  luput  dari  hal  yang melatarbelakangi  adanya  program  tersebut.  Hal  ini  dapat  memperpanjang  masa wajib belajar menjadi 9 Tahun, yang mana diharapkan akan menjadi peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  secara  keseluruhan,  dan  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan 27 . Selain itu,  program  ini  juga  diharapkan  dapat  mengurangi  angka  putus  sekolah  di Indonesia,  juga  terciptanya  lingkungan  yang  lebih  kondusif  bagi  para  peserta didik  untuk  menyelesaikan  pendidikan  dasar  mereka 28 .  Pendidikan  dianggap sebagai  salah  satu  cara  yang  efektif  untuk  menanggulangi  kemiskinan,  dengan memberikan  akses  pendidikan  yang  lebih  luas  kepada  anak-anak  dari  keluarga
Perkembangan Tamatan  Pendidikan Usia 15 Tahun Ke Belajar Umumnya Belum  Mampu  Untuk Dipenuhi Oleh Beberapa Provi” 12, no. 04 (2023): 742–751.
24 Sandi Ciptullah, Valda Putri Loppies, and Wildan Pratama Putra, “Pengaruh Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Terhadap Pendapatan Di Pulau Jawa” (2022).
25 Ade  Sofa,  Iga  Mawarni,  and  Asra’i  Maros,  “Implementasi  Program  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Suku Anak Dalam,” Administraus 7, no. 1 (2023): 31–42.
26 A  A  Ilyas,  “Kinerja  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Dalam  Mewujudkan  Wajib  Belajar  9 Tahun  (Studi  Kecamatan  Kolaka  Kabupaten  Kolaka),” Jambura  Journal  of  Administration  and Public Service 3, no. April (2023),
https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/article/download/19441/6364.
27 Marthen  Tabun,  “Analisis  Kebijakan  Tentang  Sd-Smp  Negeri  Satu  Atap  Dan  Aplikasinya Dalam  Pelaksanaan  Wajib  Belajar  9  Tahun  Di  Kabupaten  Kupang,” Jurnal  Review  Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 6, no. 4 (2023): 3152–3159,
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/22549.
28 Nadila Putri Paradiba et al., “Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sosialisasi Wajib Belajar 9
Tahun,” Karimah Tauhid 2, no. 5 (2023): 1959–1966,
https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10545.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
kurang  mampu 29 .  Demikian  pemerintah  Indonesia  menerapkan  Program  Wajib Belajar 9 Tahun sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, kesetaraan, dan kualitas pendidikan dasar di Indonesia.

## Bentuk Program Wajib Belajar 9 Tahun
Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  (WBBM)  memiliki  berbagai  bentuk  dan komponen  yang  dirancang  untuk  memastikan  setiap  anak  di  Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar yang layak dan berkualitas, diantaranya:
1. Kebijakan Wajib Belajar: Kebijakan ini menetapkan bahwa setiap anak di Indonesia wajib mengikuti pendidikan selama 9 Tahun, mulai dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau  sederajat.  Ini  merupakan  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang kewajiban pendidikan bagi setiap anak.
2. Aksesibilitas Pendidikan: Salah satu tujuan utama program WBBM adalah meningkatkan  aksesibilitas  pendidikan  bagi  semua  anak.  Ini  termasuk pembangunan  infrastruktur,  perbaikan  fasilitas  sekolah,  dan  peningkatan akses transportasi menuju sekolah 30 .
3. Pemberian  Beasiswa  dan  Bantuan  Keuangan:  Pemerintah  menyediakan jenis  bantuan  keuangan,  seperti  beasiswa  atau  dana  bantuan  pendidikan bagi  warga  yang  kurang  mampu.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan bahwa  biaya  pendidikan  tidak  menjadi  hambatan  bagi  anak-anak  untuk melanjutan pendidikan 31 .
4. Program  Kelas  Tambahan  dan  Remedial:  Guna  membantu  siswa  yang mengalami kesulitas belajar, beberapa sekolah menyelenggarakan program kelas tambahan atau remedial. Program ini memberikan bantuan tambahan dalam memahami materi dan meningkatkan prestasi akademik siswa.
29 Wajib  Belajar  Tahun  and  Mahmud  Hidayat,  “EVALUASI  KEBIJAKAN  PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN Studi” (2023).
30 Meysi  Christi  Rolos,  Johny  H.  Posumah,  and  Very  Y.  Londa,  “Implementasi  Kebijakan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Pendidikan  Gratis  Siswa  Sekolah  Dasar  Di  Kabupaten Minahasa  Tenggara,” Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP) VIII,  no.  113  (2022):  1–11, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866.
31 Abdul  Razak  and  Satria  Wiguna,  “Pengaruh  Beasiswa  Pendidikan  Pada  Program  Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Minat Belajar Aqidah Akhlak,” Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2, no. 3 (2023): 103–108.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
5. Pendidikan  Inklusif:  Program  WBBM  juga  mengadvokasikan  pendidikan inklusif  bagi  anak-anak  dengan  kebutuhan  khusus  atau  disabilitas. Sekolah-sekolah  diharapkan  dapat  menyediakan  fasilitas  dan  dukungan yang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  anak  mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya 32 .
6. Pelatihan Guru: Peningkatan kualitas Guru juga merupajan bagian integral program WBBM. Pemerintah menyelenggarakan program dan pengembangan professional bagi guru agar mereka memiliki keterampilan dan  pengetahuan  yang  cukup  untuk  memberikan  pendidikan  yang berkualitas kepada siswa 33
7. Kurikulum yang Relevan: Penyusunan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan  kebutuhan  zaman  juga  menjadi  bagian  dari  program  ini. Kurikulum  disusun  dan  dievaluasi  dengan  memerhatikan  perkembangan teknologi, nilai-nilai budaya, dan kebutuhan siswa sesuai zaman.
8. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara  berkala  terhadap  pelaksanaan  program  WBBM  untuk  memastikan bahwa tujuan dan sasaran program tercapai dengan baik. Evaluasi ini juga digunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  perbaikan  dan  penyesuaian kebijakan jika diperlukan 34 .
32 Atun Lestari, Farid Setiawan, and Eviana Agustin, “Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar,” Arzusin 2, no. 6 (2022): 602–610.
33 D  Dariyanto,  S  Suharjuddin,  and  A  W  Awiria,  “Pelatihan  Pengembangan  Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas Di SDN Teluk Pucung I Kota Bekasi,” Jurnal IPMAS 1, no. 2 (2021): 59–66, http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/11761%0Ahttp://repository.ubharajaya.ac.id/11761/1/J URNAL ABDIMAS PTK J.IPMAS 2021 %281%29.pdf.
34 Evi  Catur  Sari,  “Kurikulum  Di  Indonesia:  Tinjauan  Perkembangan  Kurikulum  Pendidikan,” Inculco Journal of Christian Education 2, no. 2 (2022): 93–109.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

## Tujuan Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun
Implementasi  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  memiliki  berbagai  tujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dasar di Indonesia. Diantaranya:
1. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan: Memastikan bahwa setiap anak di Indonesia  memiliki  akses  yang  sama  terhadap  pendidikan  dasar  yang berkualitas  tanpa  memandang  latar  belakang  ekonomi,  geografis,  atau sosialnya.  Dengan  meningkatkan  aksesibilitas  pendidikan,  diharapkan lebih banyak anak yang dapat mengikuti pendidikan secara penuh.
2. Menurunkan  Angka  Putus  Sekolah:  Pemerintah  bertujuan  untuk menurunkan  angka  putus  sekolah  di  Indonesia.  Melalui  penetapan kewajiban untuk mengikuti Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, diharapkan anak-anak  akan  lebih  termotivasi  untuk  menyelesaikan  pendidikan  dasar mereka hingga tingkat yang ditetapkan 35 .
3. Meningkatkan  kualitas  pendidikan:  Hal  ini  meliputi  peningkatan  kualitas guru,  pembaharuan  kurikulum,  penggunaan  metode  pengajaran  yang inovatif, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Mendorong  Pendidikan  Inklusif:  Memastikan  bahwa  setiap  sekolah menyediakan  fasilitas  dan  dukungan  yang  diperlukan  anak-anak  dengan berbagai kemampuan dan dukungan yang diperlukan.
5. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Mempersiapkan Sumber  Daya  Manuisa  yang  berkualitas  untuk  menghadapi  tantangan masa  depan.  Anak-anak  yang  mendapatkan  pendidikan  yang  baik  di tingkat  dasar  diharapkan  akan  memiliki  landasan  yang  kuat  untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja 36 .
6. Mengurangi  Kemiskinan  dan  Ketimpangan  Sosial:  Diberikannya  akses pendidikan  yang  lebih  luas  kepada  anak-anak  dari  berbagai  lapisan
35 Lidia Napida et al., “Perkembangan Pendidikan Di Belanda,” Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa 2, no. 1 (2024): 20–27.
36 Irwan  Lukman,  “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Ternate  Dalam  Pelaksanaan  Wajib Belajar Sembilan Tahun,” JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8, no. 4 (2019): 339–345.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
masyarakat,  program  ini  diharapkan  dapat  membuka  peluang  yang  lebih besar bagi mereka untuk meraih kesuksesan dan kesejahteraan.
7. Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pendidikan:  Hal  ini melibatkan orangtua, komunitas lokal, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan akan tercipta lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, dan mendukung bagi perkembangan anak-anak 37 .

## Dampak Kebijakan Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun
Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun (WBBM) memiliki dampak yang  cukup  signifikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan pendidikan di Indonesia. Beberapa dampak yang ditimbulkan tentu tidak terlepas dari  dampak  positif  dan  juga  dampak  negatif.  Salah  satu  dampak  utama  dari implementasi program tersebut adalah meningkatnya akses pendidikan bagi anak- anak,  yang mana hal  ini memberikan kesempatan  lebih  besar bagi  mereka untuk mendapatkan  pendidikan  dasar  yang  layak 38 .  WBBM  juga  memiliki  dampak positif  dalam  menurunkan  angka  putus  sekolah,  dengan  mewajibkan  anak-anak untuk  mengikuti  pendidikan  selama  9  Tahun,  memberikan  kesempatan  bagi mereka  untuk  menyelesaikan  pendidikan  dasar  hingga  tingkat  yang  telah ditetapkan 39 .
Implementasi  program  ini  juga  berkontribusi  pada  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Dengan  memastikan  bahwa  setiap  anak mendapatkan  pendidikan  dasar  yang  layak,  program  ini  menciptakan  pondasi yang  kuat  bagi  pembangunan  sumber  daya  yang  berkualitas  di  masa  yang  akan datang.  Pendidikan  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mengurangi tingkat  kemiskinan,  dengan  memberikan  anak-anak  kesempatan  untuk
37 Sigit Wahyudi, “Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun Di Mts Nw Teros Tahun Anggaran 2019/2020,” CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman 7 (2021): 1–21.
38 R Berliana and R D A Putra, “Pengaruh Wajib Belajar Sembilan Tahun Terhadap Pendapatan: Studi Kasus Indonesia,” HIMIE Econonomics Research and … (2022), https://prosiding.umy.ac.id/hero/index.php/hero/article/download/9/8.
39 Zidane,  Hidayat,  and  Nababan,  “IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PROGRAM  WAJIB BELAJAR  9  TAHUN  DI  KABUPATEN  BOGOR  (Studi  Kasus  Kecamatan  Cibinong  Dan Kecamatan Sukamakmur).”
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka 40 .
Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  juga  dapat  mendorong  pembangunan ekonomi dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak- anak yang mendapatkan pendidikan dasar yang baik, memiliki peluang yang lebih besar  untuk  tantangan  di  masa  yang  akan  dating  dan  berkontribusi  pada pembangunan  ekonomi  negara 41 .  Selain  itu  juga  berkontribusi  pada  peningkatan kesetaraan  gender  dalam  pendidikan.  Dalam  hal  ini,  pendidikan  adalah  hak  bagi semua  anak,  tanpa  memandang  gender,  dan  membuka  kesempatan  bagi perempuan  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  sama  dengan  laki-laki.  Juga, dapat  memperkuat  pembangunan  sosial  dan  budaya  di  Indonesia 42 .  Melalui pendidikan,  anak-anak  dapat  memperoleh  pengetahuan  dan  pemahaman  yang lebih  luas  tentang  budaya  sendiri  dan  budaya-budaya  lainnya,  serta mempromosilan toleransi dan pemahaman antar budaya.
Walaupun demikian, terdapat pula dampak kurang baik yang dapat timbul terkait  kebijakan  ini,  diantaranya,  terdapat  tingkat  kelulusan  yang  rendah, pengangguran dan underemployment , kesenjangan pendidikan, tingkat keterampilan  yang  kurang  memadai,  serta  tingkat  pendidikan  yang  tidak optimal 43 . Meskipun diwajibkan untuk bersekolah, beberapa siswa tidak menutup kemungkinan  tetap  mengalami  kesulitan.  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  tantangan pribadi,  kurangnya  dukungan  keluarga,  atau  masalah  akademik  tertentu.  Peserta didik  yang  tidak  memiliki  akses  ke  pendidikan  yang  lebih  tinggi  atau  pelatihan keterampilan  tambahan,  kemungkinan  menghadapi  kesulitan  dalam  memperoleh pekerjaan yang layak 44 .
40 Napida et al., “Perkembangan Pendidikan Di Belanda.”
41 M.Ag Dr. Umar Sidiq, Kebijakan Program Wajib Belajar , n.d.
42 Elvima  Nofrianni  Arisman  Sabir,  Aldino,  “Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  Di Desa Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii,” Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana 9, no. 20 (2023): 409–416.
43 Anda  Nugroho  et  al.,  “Poverty  Eradication  Programs  in  Indonesia:  Progress,  Challenges  and Reforms,” Journal of Policy Modeling 43, no. 6 (2021): 1204–1224, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893821000661.
44 Amanda  Beatty  et  al.,  “Schooling  Progress,  Learning  Reversal:  Indonesia’s  Learning  Profiles between 2000 and 2014,” International Journal of Educational Development 85 (2021): 102436, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321000894.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
Program ini juga dapat memperkuat kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan  dan  pedesaan,  serta  kelompok  sosial  ekonomi  yang  berbeda.  Faktor yang  menjadi  pembeda  dalam  hal  ini  seperti  kurangnya  infrastruktur  pendidikan yang  memadai,  kualitas  guru  yang  bervariasi,  hingga  kurangnya  sumber  daya  di daerah-daerah tertentu 45 . Tingkat keterampilan yang dimiliki, belum cukup untuk bersaing  di  era  yang  semakin  kompetitif.  Kurikulum  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan peserta didik, atau kurangnya fokus pada pengembangan keterampilan praktis, dapat menjadi penyebab tidak efektifnya dari implementasi program ini 46 .
Program  wajib  belajar  9  tahun,  tidak  selalu  menciptakan  peningkatan signfikan  dalam  kualitas  pendidikan.  Banyak  faktor  yang  dapat  menghambat seperti  kualitas  pengajar,  kurikulum  yang  relevan,  dan  dukungan  siswa  yang personal,  juga  perlu  dipertimbangan  untuk  mencapai  hasil  pendidikan  yang optimal 47 . Mengatasi dampak-dampak yang kurang baik ini, perlu adanya evaluasi yang  konsisten  terhadap  program  wajib  belajar  9  tahun,  serta  upaya  untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan secara menyeluruh.
45 Mitsuhiko  Kataoka,  “Interprovincial  Differences  in  Labour  Force  Distribution  and  Utilization Based on Educational Attainment in Indonesia, 2002–2015,” Regional Science Policy & Practice 11, no. 1 (2019): 39–55, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1757780223003360.
46 Alice  Yuen  Loke,  Chunlan  Guo,  and  Alex  Molassiotis,  “Development  of  Disaster  Nursing Education  and  Training  Programs  in  the  Past  20 Years  (2000–2019):  A  Systematic  Review,”
Nurse Education Today 99 (2021): 104809,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691721000666.
47 Blane D Lewis and Hieu T M Nguyen, “Assessing the Causal Impact of Compulsory Schooling Policy  in  Indonesia,” International  Journal  of  Educational  Research 104  (2020):  101693, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035520317997.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Leuwidamar
Tabel 1. Panduan umum melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun
Bentuk Program Implementasi Perencanaan Bentuk tim atau kelompok yamg terdiri dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, sekolah, orangtua/wali  murid,  serta  tokoh  masyarakat  setempat. Tujuannya  untuk  mengidentifikasi  masalag  dan  kebutuhan khusus kecamatan dalam implemntasi program tersebut. Pengorganisasian Membentuk  struktur  organisasi  yang  jelas  dan  koordinasi yang efektif antara semua pihak terlibat. Penyuluhan  dan Sosialisasi Melakukan  penyuluhan  dan  sosialisai  kepada  masyarakat, terutama  kepada  orangtua/wali  murid,  tentang  pentingnya pendidikan dan kewajiban 9 Tahun. Sosialisasi menggunakan berbagai  media  komunikasi  seperti  komunitas,  spanduk, brosur, dan media sosial Pementaan Siswa Melakukan  pemetaan  siswa  di  Kecamatan  Leuwidamar untuk  mengetahui  jumlah  yang  belum  memenuhi  kewajiban belajar  9  Tahun  dengan  cara  mengidentifikasi  faktor-faktor apa  saja  yang  menyebabkan  siswa  tidak  bisa  memenuhi kewajiban tersebut Intervensi Menyesuaikan  program  intervensi  dengan  kebutuhan  yang telah  diidentifikasi  dalam  pemetaan  siswa.  Program  ini berupa  bantuan beasiswa,  pelatihan keterampilan bagi  siswa yang putus sekolah, atau program khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Monitoring  dan Evaluasi Bentuk  sistem  monitoring  yang  teratur  untuk  memantau kemajuan  implementasi  program.  Evaluasi  dilakukan  secara berkala  untuk  mengevaluasi  efektivitas  program  dan membuat perbaikan.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
Kolaborasi Menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  terkait  seperti Dinas  Pendidikan,  perusahaan,  lembaga  swadaya  untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 9 Tahun. Penghargaan Memberikan  penghargaan  kepada  siswa  yang  berhasil menyelesaikan kewajiban belajar 9 Tahun dengan baik untuk menambah memotivasi bagi siswa lainnya.

## Hasil  Implementasi  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  di  Kecamatan Leuwidamar
Salah  satu  hasil  yang  diharapkan  dari  implementasi  program  ini  adalah peningkatan partisipasi siswa dalam pendidikan. Jika program ini berjalan dengan baik,  maka  dapat  diharapkan  lebih  banyak  siswa  yang  melanjutkan  pendidikan mereka  hingga  tingkat  yang  diwajibkan.  Melalui  kegiatan  sosialisasi  dan penyuluhan  yang  intensif,  diharapkan  masyarakat  di  Kecamatan  Leuwidamar leboh sadar akan pendidikan dan kewajiban belajar 9 Tahun. Ini dapat tercermin dalam peningkatan dukungan orangtua/wali murid terhadap pendidikan anak-anak mereka.
Program  ini  juga  bertujuan  mengurangi  angka  putus  sekolah  dengan memberikan bantuan dan intervensi yang tepat kepada siswa yang beresiko tinggi putuh  sekolah.  Dengan  memastikan  lebih  banyak  siswa  yang  menyelesaikan kewajiban  belajarnya,  diharapkan  juga  terjadi  peningkatan  secara  keseluruhan dalam  kualitas  pendidikan  di  Kecamatan  Leuwidamar.  Namun  demikian implementasi  program  ini  belum  merata,  terdapat  beberapa  ketimpangan  dari beberapa  faktor  seperti  faktor  ekonomi,  yang  mana  hal  ini  menjadi  faktor  utama dalam menghambat keberlanjutan pendidikan. Hal ini diperjelas dengan pendapat penduduk sekitar yang masuk ke dalam kelas sosial menengah ke bawah.
Faktor  berikutnya  adalah  aksesibilitas  yang  harus  ditempuh  untuk mencapai  tempat  belajar  yang  masih  kurang  memadai  dan  dengan  jarak  yang cukup  jauh,  sehingga  beberapa  peserta  didik  mengalami  kesulitan  dalam  hal  ini. serta,  motivasi  yang  kurang  intensif  diberikan.  Kebanyakan  orangtua/wali  yang mengalami  kendala  ekonomi  meminta  anak-anaknya  berhenti  sekolah  untuk bekerja, atau menikah. Hal ini masih kerap terjadi karena kurangnya motivasi dan
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
pengetahuan  berlanjut  mengenai  pentingnya  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang yang lebih tinggi.
Berdasarkan  hasil  di  atas,  perlu  adanya  evaluasi  menyeluruh  mengenai implementasi  program  wajib  belajar  9  Tahun,  agar  dapat  dipastikan  bahwa program  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  merata  dan  memeberikan  dampak positif  yang  signifikan  untuk  masyarakat  setempat,  terutama  dalam  hal peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

## KESIMPULAN
Pada  praktiknya,  program  ini  dapat  meningkatkan  akses  pendidikan  bagi anak-anak  dengan  memperpanjang  kewajiban  belajar  hingga  9  tahun,  sehingga lebih  banyak  anak  memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan  formal. Program ini juga membantu menekan angka putus sekolah, yang pada gilirannya dapat membawa dampak positif terhadap tingkat literasi dan kemampuan berfikir masyarakat.  Meskipun  konsepnya  positif,  penerapan  program  ini  seringkali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan pada praktiknya, seperti kurangnya infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik yang kurang memadai, dan kendala finansial bagi keluarga yang kurang mampu utnuk memenuhi kebutuhan pendidikan  anak-anak  mereka.  Hal  ini  menyebabkan  Sebagian  peserta  didik mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan.
Kesuksesan  program  wajib  belajar  9  tahun  sangat  bergantung  pada dukungan  dan  kerja  sama  antara  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  masyarakat, dan  orangtua  untuk  memastikan  bahwa  setiap  anak  dapat  mengakses  dan menyelesaikan  pendidikan  dasar  yang  baik.  Meskipun  demikian  dampak  dari penerapan  program  wajib  belajar  9  tahun  ini  tidak  segera  terlihat,  hal  ini  tetap diyakini  memiliki  dampak  jangka  panjang  yang  positif  terhadap  pembangunan sosial  dan  ekonomi  suatu  negara  dengan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  lebih  lanjut  dalam  meningkatkan motivasi  dan  pengetahuan  mengenai  pentingnya  melanjutkan  pendidikan  ke jenjang yang lebih tinggi, serta peningkatan aksesibilitas, dan dukungan ekonomi bagi siswa yang membutuhkan.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Razak, and Satria Wiguna. “Pengaruh Beasiswa Pendidikan Pada Program Indonesia  Pintar  (PIP)  Terhadap  Minat  Belajar  Aqidah  Akhlak.” Tut  Wuri Handayani :  Jurnal  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan 2,  no.  3  (2023):  103– 108.
Abidin, Zainal, Tobibatussa’adah, and Abdul Mujib. “Praktek Kesetaraan Gender Dalam  Pendidikan  Pada.” Ri’Ayah 7,  no.  02  (2022):  188–212.  https://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/5836/2962.
Adhitya  Wardhana,  Bayu  Kharisma.  “Pendidikan  ,  Dimana  Program  Pendidikan Yang  Dijadikan  Salah  Satu  Prioritas  Di  Indonesia  Adalah  Berdasarkan Jenjang  Pendidikan  .  Apabila  Melihat  Perkembangan  Tamatan  Pendidikan Usia  15  Tahun  Ke  Belajar Umumnya  Belum  Mampu  Untuk  Dipenuhi  Oleh Beberapa Provi” 12, no. 04 (2023): 742–751.
Ali,  M.Makhrus,  Tri  Hariyati,  Meli  Yudestia  Pratiwi,  and  Siti  Afifah. “Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Penerapannya  Dalam  Penelitian.” Education Journal 2, no. 2 (2022): 1–6.
Arisman Sabir, Aldino, Elvima Nofrianni. “Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun  Di  Desa  Desa  Datar  Kecamatan  Muko-Muko  Bathin  Vii.” Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana 9, no. 20 (2023): 409–416.
Bashori,  Bashori,  and  Septi  Gia  Aprima.  “Analisis  Kebijakan  Program  Wajib Belajar  12  Tahun  Di  Provinsi  Lampung.” PRODU:  Prokurasi  Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 1 (2019): 18–28.
Beatty,  Amanda,  Emilie  Berkhout,  Luhur  Bima,  Menno  Pradhan,  and  Daniel Suryadarma. “Schooling Progress, Learning Reversal: Indonesia’s Learning Profiles  between  2000  and  2014.” International  Journal  of  Educational Development 85 (2021): 102436. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321000894.
Berliana,  R,  and  R  D  A  Putra.  “Pengaruh  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun Terhadap  Pendapatan:  Studi  Kasus  Indonesia.” HIMIE  Econonomics Research and … (2022).
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
Ciptullah,  Sandi,  Valda  Putri  Loppies,  and  Wildan  Pratama  Putra.  “Pengaruh Pendidikan  Wajib  Belajar  9  Tahun  Terhadap  Pendapatan  Di  Pulau  Jawa” (2022).
Dariyanto,  D,  S  Suharjuddin,  and  A  W  Awiria.  “Pelatihan  Pengembangan Kompetensi  Pedagogik  Guru  Melalui  Penelitian  Tindakan  Kelas  Di  SDN Teluk  Pucung  I  Kota  Bekasi.” Jurnal  IPMAS 1,  no.  2  (2021):  59–66.
http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/11761%0Ahttp://repository.ubhar ajaya.ac.id/11761/1/JURNAL ABDIMAS PTK J.IPMAS 2021
%281%29.pdf.
Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” Pre-print  Digital  Library  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung (2020): 1–6.
Fismanelly, Fismanelly, Herman Herman, and Syahril Syahril. “Efektivitas Pusat Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  Permata  Bunda  Sebagai  Lembaga Pendidikan  Nonformal  Dalam  Upaya  Pengentasan  Wajib  Belajar  Sembilan Tahun.” Tarikhuna:  Journal  of  History  and  History  Education 4,  no.  1 (2022): 91–103.
Hardiasanti,  Maulidia,  and  Syunu  Trihantoyo.  “Implementasi  Wajib  Belajar  Di Daerah  Terdepan,  Terluar  Dan  Tertinggal.” Jurnal  Inspirasi  Manajemen Pendidikan 09, no. 05 (2021): 1064–1077.
Iis  Margiyanti,  and  Siti  Tiara  Maulia.  “Kebijakan  Pendidikan  Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun.” Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris 3, no. 1 (2023): 199–208.
Ilyas,  A  A.  “Kinerja  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Dalam  Mewujudkan Wajib  Belajar  9  Tahun  (Studi  Kecamatan  Kolaka  Kabupaten  Kolaka).” Jambura  Journal  of  Administration  and  Public  Service 3,  no.  April  (2023). https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/article/download/19441/6364.
Jaya,  I.M.L.M. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif:  Teori,  Penerapan, Dan Riset Nyata . Anak Hebat Indonesia. Anak Hebat Indonesia, 2020.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
Kataoka,  Mitsuhiko.  “Interprovincial  Differences  in  Labour  Force  Distribution and Utilization Based on Educational Attainment in Indonesia, 2002–2015.” Regional  Science  Policy  &  Practice 11,  no.  1  (2019):  39–55. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1757780223003360.
Lestari,  Atun,  Farid  Setiawan,  and  Eviana  Agustin.  “Manajemen  Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar.” Arzusin 2, no. 6 (2022): 602–610.
Lewis,  Blane  D,  and  Hieu  T  M  Nguyen.  “Assessing  the  Causal  Impact  of
Compulsory  Schooling  Policy  in  Indonesia.” International  Journal  of Educational Research 104 (2020): 101693. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035520317997.
Loke, Alice Yuen, Chunlan Guo, and Alex Molassiotis. “Development of Disaster Nursing Education and Training Programs in the Past 20 Years (2000–2019): A  Systematic  Review.” Nurse  Education  Today 99  (2021):  104809. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691721000666.
Lukman,  Irwan.  “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Ternate  Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun.” JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8, no. 4 (2019): 339–345.
Mahmud Hidayat, Khoiron, Retno Wulan Sekarsari. “EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  DASAR  WAJIB  BELAJAR  9  TAHUN  STUDI  KASUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG” 17, no. 8 (2023): 47– 57.
Mubin, Fatkhul. “Perencanaan Penuntasan Wajib Belajar Dan Peningkatan Mutu Pendidikan” 3 (2020): 268–279.
Napida,  Lidia,  Ummi  Kalsum,  Dwi  Noviani,  and  Zainuddin  Zainuddin. “Perkembangan  Pendidikan  Di  Belanda.” Jurnal  Yudistira:  Publikasi  Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa 2, no. 1 (2024): 20–27.
Nugroho,  Anda,  Hidayat  Amir,  Irsyan  Maududy,  and  Irma  Marlina.  “Poverty Eradication  Programs  in  Indonesia:  Progress,  Challenges  and  Reforms.”
Journal of Policy Modeling 43, no. 6 (2021): 1204–1224. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893821000661.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
Putri  Paradiba,  Nadila,  Siti  Salwa  Maulidina,  Dias  Eka  Ismawanto,  Silvia Hendrika  Putri,  Gio  Wiratama,  Nia  Afrianti,  Arzaina  Midriyan,  Findi Aprianto,  Cecep  Wahyudin,  and  Euis  Salbiah.  “Peningkatan  Mutu Pendidikan Melalui Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun.” Karimah Tauhid 2, no. 5 (2023): 1959–1966.
https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10545.
Rolos,  Meysi  Christi,  Johny  H.  Posumah,  and  Very  Y.  Londa.  “Implementasi
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Pendidikan  Gratis  Siswa Sekolah  Dasar  Di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.” Jurnal  Administrasi Publik (JAP) VIII, no. 113 (2022): 1–11.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866.
Rupinus, Arifin, Tora Akadira. “VOX EDUKASI : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN” 14 (2023): 301–310.
Sa’adiyyah, Ade Millatus, and Siti Kulsum. “Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Serang  Dalam  Mengimplementasikan  Program  Wajib  Belajar  9  (Sembilan) Tahun Untuk Memenuhi Hak Belajar Anak.” Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik 4, no. 1 (2021): 20–33.
Sari,  Dwi  Wulan,  and  Qolbi  Khoiri.  “Pendidikan  Untuk  Semua:  Studi  Pada Kebijakan  Wajib  Belajar  9  Tahun.” Journal  on  Education 5,  no.  3  (2023): 9441–9450.
Sari,  Evi  Catur.  “Kurikulum  Di  Indonesia:  Tinjauan  Perkembangan  Kurikulum Pendidikan.” Inculco  Journal  of  Christian  Education 2,  no.  2  (2022):  93– 109.
Sofa, Ade, Iga Mawarni, and Asra’i Maros. “Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Suku Anak Dalam.” Administraus 7,  no.  1 (2023): 31–42.
Sofyan,  Fitri  Silvia,  and  Aris  Riswandi  Sanusi.  “Pentingnya  Wajar  Dikdas  12 Tahun  Untuk  Menyongsong  Indonesia  Emas  Tahun  2022.” Jurnal  UBP Karawang (2023): 2411–2420.
Available Online at https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi , © the author (s)

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
P-ISSN: 2338:6673; E:ISSN 2442:8280 Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105
Sukmawati,  A  S,  F Sabur,  M Nur, A  R Darmawan,  S  Sa’dianoor,  K Mahbub,  I Irmawati,  S  Silviana,  M  R  Tawil,  and  C  B  K  Sampurno. BUKU  AJAR METODOLOGI  PENELITIAN .  PT.  Sonpedia  Publishing  Indonesia,  2023. https://books.google.co.id/books?id=vrriEAAAQBAJ.
Tabun,  Marthen.  “Analisis  Kebijakan  Tentang  Sd-Smp  Negeri  Satu  Atap  Dan Aplikasinya  Dalam  Pelaksanaan  Wajib  Belajar  9  Tahun  Di  Kabupaten Kupang.” Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 6, no. 4 (2023): 3152–3159.
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/22549.
Tahun,  Wajib  Belajar,  and  Mahmud  Hidayat.  “EVALUASI  KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN Studi” (2023).
Tambunan,  Ahmad  Taufiq,  Erika  Revida,  and  Rujiman  Rujiman.  “Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat  Kelurahan  Denai  Kota  Medan.” Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat 8, no. 1 (2020): 39.
———.  “Partisipasi  Pemuda  Dalam  Meningkatkan  Program  Wajib  Belajar Sembilan  Tahun  Bagi  Masyarakat  Kelurahan  Denai  Kota  Medan.” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 8, no. 1 (2020): 39–63.
Wahyudi, Sigit. “Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Upaya Menuntaskan  Wajib  Belajar  9  Tahun  Di  Mts  Nw  Teros  Tahun  Anggaran 2019/2020.” CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman 7 (2021): 1–21.
Wicaksono,  Andri,  and  Yulia  Siska.  “Wajib  Belajar  12  Tahun  Rekomendasi Kebijakan  Menengah  Universal  (PMU).” Prosiding  Seminar  Nasional Pendidikan  Program  Pascasarjana  Universitas  PGRI  Palembang (2020): 846.
Zidane,  Rikmanen,  Rahmat  Hidayat,  and  Rudyk  Nababan.  “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Kecamatan Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur).”
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) 9, no. 1 (2021): 37–47.