## FORCE MAJURE PADA PERJANJIAN KREDIT DI ERA COVID-19 DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN POJK NO.11.03/2020
Oleh
Elvira Fitriyani Pakpahan 1)
Erstendo Pasaribu 2) Cantika Debora Panjaitan 3) Fitry Silitonga 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2)
E-mail:
elvirapakpahan@unprimdn.ac.id 1)
erstendo16@gmail.com 2) tikapanjaitan05@gmail.com 3)
silitongafitri2804@gmail.com 4 )

## ABSTRACT
This  study  aims  at  finding  out  the  legal  arrangements  regarding  force  majeure  in  credit  agreements (KUH Perdata and Banking Law Number 10 of 1998) and finding out the legal arrangements regarding force  majeure  in  credit  agreements  in  the  midst  of  the  Covid-19  pandemic. Forced  circumstances  or better known force majeure or with overmacht is a condition when the debtor is unable to carry out his achievements  to  the  creditor  due  to  events  beyond  his  control.  This  study  aims  to  determine  the  legal review of force majeure on banking credit agreements in the midst of the covid-19 pandemic in terms of the Civil Code and PJOK No. 11.03/2020. forced conditions in contract law emphasize the obligations of  a  person.  Covenant  law  is  part  of  civil  law  because  it  violates  the  obligations  contained  in  the contract.  Based  on  its  nature,  force  majeure  is  categorized  into  two,  namely  absolute  and  relative. Absolute  is  the  condition  of  the  debtor  not  being  able  to  carry  out  achievements  to  creditors  due  to natural disasters such as floods, earthquakes, disease outbreaks. Relative is the condition of the debtor is still able to meet the achievements but the realization of these achievements must be followed up. The agreement in a pandemic condition will certainly affect the implementation of the agreement.This study uses the juridical-normative method and analyzes the data qualitatively. Secondary data obtained from journals, books is the data source of this research. Force majeure conditions are stated in Article 1244- 1245 of the Civil Code. Due to the impact of COVID-19 on the banking sector, the Financial Services Authority  issued  OJK  Regulation  Number  11/PJOK.03/2020  and  Presidential  Decree  Number  12  of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for  the Spread of Corona Virus Disease 2019 as a National Disaster. The emergence of this policy was based on various complaints related to difficulties  in  accessing  credit  relief.  The  stimulus  policies  include:  assessing  the  quality  of  financing loans and other provision of funds based only on provisions for payment of principal and/or interest for financing loans and other provision of funds, improving the quality of financing loans to become smooth after being restructured during the validity period of the PJOK.
Keywords: Agreement; pandemic; coercion

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  tentang  forcemajure  pada  perjanjian kredit  (KUHPerdata  dan  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  10  tahun  1998)  dan  mengetahui pengaturan  hukum  tentang  forcemajure  pada  perjanjian  kredit  di  tengah  pademi  Covid-19. Keadaan memaksa atau lebih dikenal force majeure atau dengan overmacht merupakan kondisi ketika  debitur  tidak  sanggup  melaksanakan  prestasinya  kepada  kreditur  disebabkan  kejadian diluar kendali. Penelitian ini bertujuan mengetahui tinjauan hukum terhadap force majeure pada perjanjian  kredit  perbankan  ditengah  pandemi  covid-19  ditinjau  KUHPerdata  dan  PJOK  No. 11.03/2020.  Kondisi  memaksa  dalam  hukum  kontrak  menekankan  pada  kewajiban  sesorang.
Hukum  perjanjian  adalah  bagian  dari  hukum  perdata  karena  melanggar  kewajiban  yang tertuang  dalam  kontrak.  Berdasarkan  sifatnya  force  Majeure  dikategorikan  dua  yaitu  absolut dan  relatif.  Absolut  adalah  kondisi  debitur  tidak  mampu  melaksan  prestasi  kepada  kreditur disebabkan  bencana  alam  seperti  banjir,gempa  bumi,wabah  penyakit.  Relatif  adalah  kondisi debitur masih mampu memenuhi prestasim namun realisasi pencapaian tersebut harus ditindak lanjuti.  Perjanjian  pada  kondisi  pandemi  tentulah    mempengaruhi  implementasi  perjanjian. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif  dan  menganalisis  data  secara  kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku merupakan sumber data penelitian ini. Kondisi memaksa  atau  force  majeure  tertuang  pada  Pasal  1244-1245  KUHPerdata.  Akibat  dampak covid-19  pada  sektor  perbankan  Otoritas  Jasa  Keuangan  menerbitkan  Peraturan  OJK  Nomor 11/PJOK.03/2020  dan  adanya  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Non-Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  sebagai  bencana  Nasional. Munculnya kebijakan ini atas dasar berbagai keluhan terkait kesulitan akses keringanan kredit. Kebijakan stimulus tersebut diantaranya: penilaian kualitas kredit pembiayaan dan penyediaan dana  lainnya  hanya  berdasarkan  ketetapan  pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  untuk  kredit pembiayaan dan penyediaan dana lain, peningkatan kualitas kredit pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya PJOK.
Kata Kunci : Perjanjian, Pandemi, Keadaan Memaksa.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan  yaitu  hubungan  hukum  yang berada  dalam  harta  kekayaan  diantara  dua orang  atau  lebih,  berdasarkan  satu  pihak memiliki  hak  atau  disebut  sebagai  kreditur dan  pihak  lainnya  memiliki  kewajiban disebut  sebagai  debitur.  Dalam  perikatan apabila  debitur  tidak  sesuai  melaksanakan kewajiban  secara  sukarela  yang  beritikad baik  dan  seperti  yang  seharusnya,  dengan demikian  kreditur  bisa  meminta  bantuan hukum  supaya  debitur  dapat  segera melaksanakan  kewajiban  yang  menjadi tanggungjawabnya. 1 Obyek  perikatan  bisa dalam bentuk memberi suatu hal, melakukan perbuatan dan tidak melakukan suatu  hal.  Subyek  perikatan  yakni  masing- masing  pihaknya  pada  perikatan  yakni debitur  yang  berkewajiban  dan  kreditur yang berhak. 2
Perikatan
terjadi merupakan terjadinya  kondisi  antara  seseorang  yang menyannggupi janji kepada orang lain atau dua  orang  yang  mengikat  janji  satu  sama lain dalam melakukan suatu hal. Hubungan antar  perjanjian  dan  perikatan  ialah  bahwa
perjanjian  tersebut  menimbulkan  perikatan. Pengaturan  perikatan  pada  KUHPerdata terdapat  dalam  buku  ketiga.  Pasal  1338 KUHPerdata  menyebutkan  bahwa,  seluruh perikatan  yang  dibentuk  dengan  resmi diberlakukan undang-undang untuk pembuatnya. 3
Kebijakan  yang  disebutkan  dalam undang-undang memberi independensi bagi masing-  masing  pihak  dalam  membentuk atau  tidak  membentuk  perikatan,  membuat perjanjian dengan siapapun, menetapkan isi perjanjian  yakni  dengan  cara  tertulis maupun lisan, dan menetapkan isi perjanjian  pelaksanaan  beserta  syaratnya. Hukum  perikatan  bersumber  dari  perikatan yang lahir karena perjanjian atas dasar Pasal 1313  KUH  Perdata,  perjanjian  yang  timbul dikarenakan  undang-  undang,  perikatan lahir  karena  perbuatan  melanggar  hukum. Dalam  perikatan  juga  memiliki  asas,  yakni asas  pacta  sunt  servanda,  asas  kebebasan berkontrak, dan asas konsensualisme 4 .
Sesuai  dengan  Undang-Undang  perikatan digolongkan dalam beberapa jenis, yakni:
a. Perikatan bersyarat, adalah perjanjian yang  berakhir  atau  lahir  dengan
bergantung  terhadap  kejadian  yang tidak atau belum tentu terjadi.
b. Perikatan  yang  bergantung  terhadap sebuah  ketentuan  waktu,  adalah perjanjian yang pelaksanaannya ditunda  hingga  waktu  yang  sudah ditetapkan.
c. Perikatan  mana  suka,  adalah  ada  2 atau lebih prestasi.
d. Perikatan tanggung-menanggung, adalah sejumlah individu merupakan dengan  cara  kolektif  sebagai  pihak yang  berutang  kepada  1  individu yang mengutangkan atau sebaliknya.
e. Perikatan  yang  bisa  dan  tidak  bisa dibagi  adalah  muncul  jika  ada persoalan  dan  jika  satu  pihak  sudah diganti sejumlah individu lainnya. Kondisi  darurat  atau  umumnya dinamakan force  majeure atau  dengan overmacht merupakan sebuah kondisi pada saat  debitur  tidak  bisa  melaksanakan kewajibannya  pada  kreditur  diakibatkan terdapatnya  peristiwa  di  luar  kendali, contohnya  tanah  longsor,  bencana  alam gempa  bumi,  dan  lainnya.  Mengakibatkan sebuah kewajiban maupun hak pada sebuah korelasi  hukum  tidak  bisa  dilakukan. Keadaan memaksa dicantumkan pada Pasal 1244-1245  KUHPerdata.  Dengan  adanya unsur-unsur terhalangnya melakukan
sesuatu, yaitu: 5
1. Adanya  halangan  untuk  debitur dalam melaksanakan kewajiban.
2. Halangan  tersebut  bukan  karna kesalahan debitur.
3. Tidak  diakibatkan  kondisi  yang menjadi risiko debitur.
Dua  tahun  terakhir  ini  dunia  sedang dilanda  Covid-19  yang  memberi  dampak yang  buruk  di  masyarakat  karena  semakin berkurangnya  mobilitas  bagi  setiap  orang Pemerintah  RI  dari  Perpu  (Peraturan
Pemerintahaan  Pengganti  Undang-Undang) Tahun  2020  Nomor  1  mengenai  Kebijakan Keuangan  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan dalam  menangani  Covid-19  ( Corona  Virus Disease 2019 ) kemudian melalui UU Tahun 2018  No.  6  mengenai  Karantina  Wilayah, dan  PSBB  (Peraturan  Sosial  Berskala Besar)  untuk  dengan  cepat  menangani
Covid-19. Kemudian melalui pemberlakukan Kepres (Keputusan
Presiden)  Tahun  2020  No  12  mengenai Penetapan Bencana Nasional. 6
Tentunya  dengan  adanya  bencana  ini, perekonomian  masyarakat  akan  semakin merosot  sehingga  demi  menjaga  stimulus perekonomian  nasional  maka  otoritas  jasa keuangan  mengeluarkan  peraturan  sebagai peraturan countercyclical akibat tersebarnya Covid-19 no. 11/PJOK.03/2020. 7
Sesuai  dengan  latar  belakang  itu, peneliti berminat dalam membahas masalah ini  menjadi  penelitian  lebih  lanjut  yang berjudul  “Tinjauan  Hukum  Terhadap Forcemajure Pada Perjanjian Kredit Perbankan  Ditengan  Pandemi  Covid-19 Ditinjau  Dari  KUHPerdata  dan  POJK No.11.03/2020”.

## Rumusan Masalah
Sesuai  dengan  latar  belakang  penelitian yang  diuraikan  di  atas,  maka  dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Forcemajure pada Perjanjian Kredit ditinjau dari KUHPerdata ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Forcemajure pada Perjanjian  Kredit  di  era  pandemi ditinjau dari POJK?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yakni antara lain:
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum  tentang  forcemajure  pada
perjanjian  kredit  (KUHPerdata  dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998).
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum  tentang  forcemajure  pada perjanjian  kredit  di  tengah  pademi Covid-19.

## Manfaat Penilitian
Manfaat  penelitian  ini  diuraikan  dalam manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut
1. Manfaat praktis
 Untuk mengembangkan ilmu
penulis  supaya  lebih  memahami
bagaimana aktivitas perbankan saat adanya pandemi covid-19 saat ini
 Sebagai sumber data pustaka untuk penelitian berikutnya sesuai
penelitian yang akan dilakukan. 2. TINJAUAN PUSTAKA
Untuk mengantakan kepada pemahaman yang benar mengenai jurnal ini, maka  terlebih  dahulu  kami  uraikan  dalam tinjauan  pustaka  yang  akan  mengantarkan kepada  pengertian  umum  atau  gambaran tentang isi jurnal ini.
Kredit  adalah  kecakapan  melakukan pinjaman  atau  pembeli  yang  berjanji pembayaranya  akan  ditunda  dalam  batas yang  ditentukan.  Pandemi  covid  adalah wabah  penyakit  yang  cepat  menyebar  ke berbagai negara dan sangat melanda banyak orang.
Force  Majeure  merupakan  kejadian yang  terjadi  di  luar  kemampuan  manusia dan  tidak  dapat    dihindari  sehingga  suatu kegiatan  tidak  dapat  lakukan  semestinya. Kerangka  teori  merupaka  suatu  dasar  dari teori  dimana  untuk  menciptakan  serta memperkuat  suatu  permasalah  yang  akan dianalisi.  Adapun  yang  menjadi  penelitian secara etimologis dari judul jurnal ini adalah teori perjanjian.
Teori perjanjian merupakan
perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek hukum  yang  saling    mengikat.subyek hukum  yang    dimaksud  merupakan  dua orang  atau  lebih  yang  memiliki  wewenang melaksanakan  perbuatan    hukum  sesuai menginjakkan undang-undang. Prof.R. Subekti  berpendapat  bahwa  perjanjian adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang berjanji  kepada  seorang  lain  atau  dimana dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal.

## 3. METODE PELAKSANAAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis-normatif.
Dalam penelitian  ini,  terkadang  hukum  diartikan sebagai sesuatu yang dituliskan pada law in book (peraturan  perundang-undangan)  atau hukum  yang  diartikan  sebagai  norma  dan kaidah  yang  menjadi  panduan  perilaku masyarakat  pada  suatu  hal  yang  dinilai layak. 8
Sifat  penelitian  ini  yaitu  deskriptif analitis.  Penelitian  yang  sifatnya  deskriptif analitis adalah penelitian yang menganalisis,  menjelaskan,  menelaah,  dan menggambarkan sebuah kebijakan hukum.

## 3.2 Sumber Bahan Hukum
Adapun  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yakni  data  sekunder.  Data sekunder  merupakan  data  yang  didapatkan berdasarkan  kepustakaan  sebab  penelitian hukum  yang  dilaksanakan  merupakan penelitian  hukum  normatif  yang  sifatnya deskriptif  analitis.  Data  yang  digunakan adalah  bahan  kepustakaan  yang  meliputi dokumen,  artikel,  karya  ilmiah,  peraturan perundang-undangan, buku- buku perpustakaan, dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan terhadap materi penelitian.  Sumber  bahan  hukum  dibagi  ke dalam tiga jenis, yakni 9
1. Bahan  Hukum  Primer  merupakan bahan hukum yang saling mengikat.  Adapun  bahan  hukum yang  dipergunakan  oleh  peneliti yakni mencakup antara lain KUH
Perdata dan PJOK nomor 11/PJOK.03/2020.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  yakni dalam bentuk bahan yang
berhubungan  terhadap  masalah yang diangkatm contohnya internet,  buku  karangan  ahli  atau sarjana, dan artikel-artikel.
3. Bahan  Hukum  Tersier,  yakni bahan  hukum  yang  menunjang bahan hukum sekunder dan bahan hukum  primer  melalui  memberi pengertian dan pemahaman berdasarkan  bahan  hukum  yang lain. Bahan hukum yang dipergunakan  peneliti  antara  lain Ensiklopedia, Kamus Besar
Bahasa  Indonesia  (KBBI),  dan Kamus Hukum.
3.3 Analisa Data
Data  yang  didapatkan  kemudian  di analisis  dengan  cara  kualitatif.  Data  yang dihasilkan  dalam  bentuk  deskriptif  yang menggambarkan  data  dan  fakta  dengan evalusi dan pengetahuan umum. 11
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Pengaturan  Hukum  Tentang Force Majure Pada Perjanjian Kredit Ditinjau dari KUHPerdata 4.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit
Sebuah  kejadian  di  mana  seseorang berjanji  pada  orang  lain  atau  dua  orang tersebut  berjanji  satu  sama  lain  dalam melaksanakan  suatu  hal.  Berdasarkan kejadian itu muncul sebuah hubungan antar dua  pihak  itu  dan  disebut  perikatan. Perikatan verbintenissen merupakan sebuah  hubungan  antar  dua  pihak,  dengan
demikian  suatu  pihak  memiliki  hak  dalam menuntut  satu  hal  dari  pihak  lainnya  dan pihak  yang  lain  memiliki  kewajiban  dalam menjalankan  tuntutan  tersebut.  Hubungan antar  perjanjian  dan  perikatan  yakni perjanjian tersebut memunculkan perikatan, perjanjian  ialah  landasan  paling  penting yang  menimbulkan  perikatan,  sumber lainnya  ialah  undang-undang.  Perikatan merupakan sebuah definisi abstrak, sementara  perjanjian  merupakan  sesuatu yang konkret terhadap sebuah kejadian. 12
Kredit  adalah  kecakapan  melakukan pinjaman  atau  pembelian  yang  berjanji pembayarannya  akan  ditunda  dalam  batas waktu  yang sudah ditentuakan. Di samping hal  tersebut,  kredit  adalah  pengadaan tagihan  atau  uang  atau  tagihan  yang  bisa disamakan  terhadap  hal  tersebut  sesuai perjanjian pinjam-meminjam antar lembaga pembiayaan/bank terhadap pihak peminjam lalu  membayarkan  utang  sesudah  batas waktu  yang  sudah  ditentukan  melalui memberikan bunga. Kredit yakni memberikan fasilitas modal pada usaha dari kredit  perbankan,  dalam  mengembangkan usaha  supaya  bisa  memiliki  daya  saing, meninjau hambatan yang sangat
mendominasi ialah modal. 1 3
Subekti dengan dua istilah merumuskan  hubungan  perikatan  dengan perjanjian.  Sebuah  kejadian  d  imana  suatu individu berjanji pada orang lain ataupun di mana  kedua  orang  tersebut  berjanji  satu sama  lain  dalam  melaksanakan  suatu  hal, berdasarkan  kejadian  tersebut  muncullah suatu hubungan antar kedua orang itu  yang disebut  perikatan.  Perikatan  merupakan hubungan  antar  2  pihak  ataupun  2  orang, dengan  demikian  pihak  yang  satunya memiliki  hak  dalam melakukan  penuntutan terhadap  sesuatu  dari  pihak  lainnya  dan pihak  lainnya  memiliki  kewajiban  dalam
menjalankan  tuntutan  tersebut.  Hubungan antara  perjanjian  dan  perikatan  yakni perjanjian tersebut memunculkan perikatan,  perjanjian  merupakan  sumber paling penting yang memunculkan perikatan,  sumber  lainnya  ialah  undang- undang.  Perikatan  merupakan  sebuah definisi  abstrak,  sedangkan  perjanjian merupakan  sesuatu  yang  konkrit  terhadap sebuah kejadian.
Sudikno  Mertokusumo  mengajukan tiga  asas  hukum  perjanjian,  yaitu  asas konsensualisme  merupakan  persesuaian kehendak (terkait lahirnya perjanjian), asas kekuatan  mengikat  perjanjian  (terkait akibat  perjanjian)  dan  asas  kebebasan berkontrak (terkait isi perjanjian) 1 4
Sesuai  dengan  UU  Tahun  1998  No 10  Pasal  1  angka  1  mengenai  Perubahan terhadap  UU  Tahun  1992  No.  7  mengenai Perbankan (berikutnya dinamakan Undang-
Undang
Perbankan) menyatakan Perbankan  merupakan  keseluruhan  hal yang  berkaitan  mengenai  bank,  yakni meliputi  proses,  serta,  kegiatan  usaha,  dan kelembagaan untuk menjalankan operasional usahanya. Definisi bank dalam UU Perbankan Pasal 1 angka 2
menyebutkan  bank  merupakan  lembaga usaha  yang  mengumpulkan  dana  publik berupa  simpanan  dan  disalurkan  ke masyarakat berupa kredit untuk mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat. 1 5
4.1.2  Pengaturan  Hukum  Tentang Force Majure Pada Perjanjian Kredit menurrut KUHPerdata
Penyelesaian  kredit  antara  kreditur dan  debitur  di  masa  Pandemi  Covid-19 haruslah menggunakan teori keadilan seperti yang dikemukakan Aristoteles yang menitikberatkan  pada  distribusi,  kekayaan, kehormatan  yang  sama-sama  diperoleh  dari
masyarakat.  Dalam  rangka  menghadapi pandemi Covid-19 tentunya harus diimbangi dengan  penerapan  hukum  yang  adil  agar tidak  menimbulkan  kekacauan.  Regulasi kebijakan pemerintah yang diberlakukan saat ini  tidak  boleh  memunculkan  ketidakadilan hukum  di  masyarakat.  Dalam  situasi  era Covid-19, debitur dan kreditur membutuhkan keadilan hukum ketika menghadapi penyelesaian kredit. 16
Kondisi memaksa atau sering disebut force  majeure  dalam  hukum  kontrak menekankan pada kewajiban untuk melaksanakan  kewajiban  seseorang.  Hukum perjanjian  yaitu  bagian  dari  hukum  perdata karena melanggar kewajiban yang dituangkan  dalam  kontrak.  Force  majeure ialah  kondisi  debitur  yang  terkendala pelaksanaan  prestasi  maupun  kewajiban karena  keadaan  yang  diluar  kendali  pada waktu mengadakan perikatan maupun perjanjian,  sedangkan  debitur  ketika  itu beritikad baik. 17
Force  majeure  diatur  dalam  Pasal 1244  dan  Pasal  1245  KUHPerdata,  namun tidak  mendefinisikan  force  majeure  itu sendiri.  Pasal  1244  menyatakan  apabila  ada alasan  untuk  itu,  debitur  dipidana  dengan penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  jika ia  tidak  bisa  membuktikan  bahwa  ia  tidak pada waktunya untuk terlaksananya perikatan  karena  suatu  peristiwa  yang  dolar kendali,  tidak  bisa  dimintai  pertanggung jawaban.Meskipun KUHPerdata tidak memberikan pengertian force majeure namun, dapat diartikan bahwa force majeure merupakan  kondis  memaksa  menjadikan debitur  tidak  mampu melakukan  prestasinya memupun  kewajiban  terhadap  kreditur dikarenakan terjadinya yang diluar pengetahuan  dan  kehendaknya.  Seperti contoh:  bencana  alam  banjir  dan  gempa bumi, kebakaran, pandemi Covid-19.
Berdasarkan sifatnya, force majeure dikategorikan  dalam  2  jenis,  yaitu  :Force majeure  absolut,  dan  Force  majeure  relatif. Force  majeure  absolut  merupakan  kondisi debitur sama sekali tidak mampu melaksanakan  prestasi  kepada  kreditur disebabkan  bencana  alam  seperti  banjir, gempa  bumi,  dan  wabah  penyakit.  Adapun force  majeure  relatif  merupakan  kondisi debitur  masih  dapat  memenuhi  prestasi. Namun,  realisasi  pencapaian  tersebut  harus ditindaklanjuti  dengan  pengorbanan  besar dan tidak seimbang bahkan dengan kemungkinan  menanggung  resiko  kerugian yang  begitu  besar 18 . Definisi  force  majeure tidak  hanya  merincikan  kejadian  yang menyebabkan  timbulnya  force  majeure, yang  dimaknai  sebagai  sebuah  peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan kesanggupan masing-masing pihaknya untuk merugikan suatu pihak.
Perjanjian  pada  kondisi  pandemi tentulah memengaruhi impelementasi perjanjian  yang  disepakati  dan  ditetapkan masing-masing  pihaknya,  karena  perjanjian itu  mengikat  masing-masing  pihaknya, dengan  demikian  masing-masing  pihaknya patuh  terhadap  isi  perjanjian.  Akan  tetapi, seperti  yang  sudah  dipaparkan  lebih  dulu bahwa  force  majeure  merupakan  sebuah kondisi dimana debitur tidak bisa melaksanakan  prestasi  atau  kewajibannya pada kreditur sesudah dilaksanakan perjanjian,  dan  demikian  debitur  tidak  bisa disalahkan  dan  tidak  perlu  menerimma risiko  dan  tidak  bisa  menduga  di  saat perjanjiannya dijalankan dikarenakan terdapatnya  kejadian  di  luar  kendali. Contohnya  :  kecelakaan,  gempa  bumi,  dan banjir. 1 9
Memburuknya keadaan perekonomian  dan  pariwisata  masyarakat karena  Covid-19  tersebut  juga  memberi
pengaruh  terhadap  bank.  Dengan  situasi perekonomian yang terpuruk, banyak masyarakat  yang  memiliki  pinjaman  pada lembaga  perbankan  maupun  non  bank  yang kesulitan  dalam  melakukan  pembayaran angsuran kredit. Sedangkan pada sisi lainnya lembaga  pembiayaan  non  bank  maupun lembaga  perbankan  juga  berusaha  supaya usahanya bisa selalu berjalan sebab lembaga pembiayaan  non  bank  maupun  maupun lembaga  perbankan  berkewajiban  dalam membayarkan  upah  untuk  biaya  operasional dan untuk pekerjanya. Hal itu mengakibatkan banyaknya pelelangan jaminan  yang  dipergunakan  publik  yang berperan  sebagai  nasabah/debitur  terhadap lembaga  pembiayaan  non  bank  maupun lembaga perbankan berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. 20
Dalam  hukum  perjanjian  dinamakan asas  sebagai  kekuatan  mengikat  penjanjian tersebut  yaitu  Pacta  Sunt  Servanda.  Dalam KUHPerdata  asas  ini  dicantumkan  pada Pasal  1338  yang  mengatur  setiap  perjanjian yang di buat resmi dan diberlakukan sebagai UU untuk pihak yang membuat. 21
Kesepakatan  yang  dibentuk  masing-masing pihaknya  pada  asas  ini  ialah  mengikat  bagi mereka selaku pembuat kesepakatan 22.
Berdasarkan  pemaparan  asas  pacta  sunt servanda  tersebut,  masing-masing  pihaknya hanya  menjalankan  perjanjian  berdasarkan klausul  perjanjian.  Masing-masing  pihaknya dilarang  menjalankan  perjanjian  diluar klausul  perjanjian.  Secara  umum  kebijakan force  majeure  dicantumkan  pada  klausul perjanjian  melalui  penguraian  kejadian  apa saja yang tergolong force majeure.
Melalui  diuraikannya  kejadian  yang tergolong  dalam  force  majeure  pada  klausul perjanjian,  masing-masing  pihaknyya  bisa membatalkan  meupun  menunda  perjanjian. Sebagai  contoh  apabila  masing-masing
pihaknya  memuat  Covid-19  sebagai  force majeure pada klausul perjanjiannya, dengan demikian  suatu  pihaknya  bisa  membatalkan maupun  menunda  perjanjian.  Walaupun masing-masing pihak mencantumkan kebijakan  force  majeure  pada  klausul perjanjian  tapi  apabila  covid-  19  tidak tergolong  force  majeure,  dengan  demikian debitur yang wanprestasi tidak bisa membatalkan  maupun  menunda  perjanjian menggunakan alasan covid-19.
Tidak  ada  pihak  yang  mampu memprediksi  terjadinya  peristiwa  seperti pandemi  covid-19.  Maka,  saat  seseorang beritikad  baik  untuk  mengklaim  force majeure  walau  dalam  perjanjiannya  tidak menyebutkan  covid-19  sebagai  alasan terbengkalainya dalam melakukan kewajibannya.  Oleh  karena  itu,  pihak tersebut  harus  dibebaskan  atas  dasar  Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. 23
4.2  Pengaturan  Hukum  Tentang Force Majure Pada Perjanjian Kredit di Era Pandemi Ditinjau dari POJK 4.2.1 Pengertian Pandemi
Pandemi  adalah  wabah  penyakit yang  cepat  menyebar  ke  berbagai  negara dan sangat melanda banyak orang. Sedangkan  epidemi  adalah  istilah  untuk mengambarkan meningkatnya jumlah kasus penyakit yang secara mendadak pada populasi suatu wilayah. Istilah pandemi ini digunakan  untuk  menunjukan  tingkat penyebaran  penyakit,  bukan  menunjukan tingkat penyakit yang tinggi.
Covid  19  adalah  penyakit  menular yang  diakibatkan  virus  corona  yang  baru ditemukan  dan  dinamakan  SARS-Cov-2 (sindrom pernafasan akut virus corona 2) 24 . Jenis  penyakit  tersebut  tidak  pernah ditemui pada manusia sebelumya, virus ini dapat  saling  menularkan  dari  kontak langsung  misalnya  berjabat  tangan,  batuk.
Biasanya  yang  banyak  terkena  virus  ini yang  sudah  berumur,  yang  menyebabkan imunitasi badan mereka rendah.
Jadi pandemi covid 19 ini merupakan virus  penyakit  menular  yang  diakibatkan virus  corona  yang  menyerang  melalui saluran pernapasan dan menyebakan kematian, penyakit ini menyerang siapa pun terlebih para orang tua yang sudah berumur mudah  terserang  penyakit  ini  dan  saat  ini sudah  terjadi  diseluruh  dunia  termasuk  di negara  kita  ini  negara  Indonesia,  penyakit ini berasal dari Wuhan Cina.
4.2.2  Dampak  dari  Pandemi  Covid-19 di Indonesia
Dampak  dari  pandemi  covid  sangat berbahaya terhadap berbagai sektor kehidupan. Untuk menghindari penyebaranya,  aktivitas  yang  mungkin memgumpulkan orang banyak telah dibatasi.  Aktivitas  yang  diberi  batasan tersebut  termasuk  bekerja  dari  rumah, belajar online.
Suatu kekhawatiran masyarakat ketika pemerintah menyatakan status darurat kesehatan yakni di bidang perekonomian,  seperti  yang  dikatakan Direktur  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan  (Kemenkeu)  Suryo  Utomo menyampaikan ada 3 dampak besar Covid- 19  pada  ekonomi  Indonesia  dengan demikian  tergolong  masa  krisis.  Suryo Utomo  menyatakan  terdapat  3  dampak Covid-19  untuk  perekonomian  Indonesia yakni: 25
1. Membentuk daya beli atau konsumsi rumah tangga yang dapat menopang 60% pada
perekonomian  yang  menurun.  Hal tersebut  diindikasikan  dari  data BPS  yang  menyatakan  konsumsi rumah tangga menurun dari 5,02 % di  kuartal  I  2019  menjadi  2,84  %
di kuartal 1 tahun ini.
2. Secara berkesinambungan, dengan demikian  investasi  turut  menurun dan berdampak terhadap berhentinya usaha. 3. Semua negara ekonominya
melemah, dengan demikian mengakibatkan  harga  komoditas menurun  dan  ekspor  Indonesia pada sejumlah negara juga berhenti.
Dampak berdasarkan pengaruh covid-19  tersebut  dalam  bidang  perbank juga menerbitkan aturan tentang penangguhan  pembayaran  kredit  untuk asabah/  debitur.  Secara  umum,  untuk menjalankan  transaksi  bisnis  dalam  sektor erbankan yang di sini melaksanakan kredit, cukup mungkin terdapatnya asabah/debitur yang wanprestasi atau tidak bisa menjalankan kewajibannya erlebih terdapatnya  pandemi  covid-19.  Dalam mengurangi  terdapatnya  kerugian  ntar nasabah  sebagai  debitur  dan  pihak  bank sebagai  kreditur,  OJK  (Otoritas  Jasa euangan)  mengeluarkan  POJK  Nomor  11 /POJK.03/2020 mengenai
Stimulus rekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. 26
4.2.3  Kedudukan  Force  Majure  pada Perjanjian  Kredit  di  Era  Pandemi Kaitannya dengan POJK
Dengan  adanya  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  dengan  No  12  tahun 2020  mengenai  Penetapan  Bencana  Non Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease 2019  menjadi  bencana  nasional,  force majeure  memanglah  tidak  dapat  menjadi alasan utama untuk membatalkan perjanjian  kredit  namun  dapat  menjadi alasan  dalam  bernegoisasi  untuk  merubah maupun membatalkan isi perjanjian
kredit. 27
Kondisi  pandemi  Covid-19  yang  bisa tergolong force majeure tentu saja memunculkan  keterlibatan  hukum  pada kontrak  bisnis  yang  telah  dibentuk  masing- masing  pihaknya.  Debitur  juga  tidak  bisa dikatakan lalai atau wanprestasi dikarenakan terhambatnya dalam
memenuhi  kewajiban  di  luar  kendali masing-masing  pihaknya.  Di  samping  hal tersebut, dampak hukum dikarenakan pandemi  sebagai  force  majeure  yang sifatnya  relatif  ialah  bahwa  masing-masing pihaknya  tidak  bisa  menjadikan  kondisi pandemi  untuk  alasan  dalam  membatalkan kontraknya.  Force  majeure  sifatnya  relatif hanya  menangguhkan  maupun  menunda kewajiban kontraktual debitur secara sementara, tidak sebagai pembatalan terhadap  kontraknya.  Kontrak  bisnis  masih mengikat  dan  sah  untuk  masing-masing pihaknya.  Timbulnya  pandemi  Covid-19 sifatnya hanya menangguhkan dalam memenuhi  kewajiban  debitur  terhadap kreditur  tanpa  menghilangkan  sama  sekali kewajiban debitur terhadap kreditur. 28
Force majeure atau keadaan memaksa pandemi Covid-19 mengakibatkan timbulnya  addendum  maupun  perubahan perjanjian  dalam  melaksanakan  kewajiban di  lain  waktu  apabila  disetujui  masing- masing  pihaknya.  Akan  tetapi,  harus ditegaskan  bahwa  pada  kondisi  memaksa yang  harus  didahulukan  ialah  kebijakan masing-masing pihaknya untuk menghadapi hal  itu.  para  pihaknya  perlu  menyadari dengan  kebijakan  bahwa  terhadap  hal lainnya  yang  bisa  didahulukan,  contohnya kerugian  dengan  cara  kolektif  terhadap kerugian  yang  terjadi  pada  suatu  pihaknya. Lalu  jika  kondisi  memaksa  itu  menjadikan suatu  pihaknya  terkendala  melaksanakan kewajiban  supaya  pihak  yang  lain  bisa
memberi kebijakan dalam bentuk
kompensasi dalam melaksanakan kewajiban  di  lain  waktu  berdasarkan kesepakatan. 29
Force  majeure  tidak  dapat  menjadi alasan dalam membatalkan perjanjian yang bergantung terhadap klausul kontrak tersebut.  Perlu  diketahui  lebih  dulu  isi klausul  pada  perjanjian  apakah  terdapat kesepakatan  bahwa  apabila  mengalami sebuah  kondisi  memaksa  dan  perlu dipahami enis force majeure yang dicantumkan 30 . Kondisi sebagaimana sekarang ini dperlukan itikad baik berdasarkan seluruh pihaknya dalam melaksanakan seluruh usaha yang memberikan  win-win  solution.  Kebenaran itikad  baik  tersebut  kemudian  diadili  pada peradilan  dikarenakan  terdapat  debitur yang  memang  tidak  bisa  memenuhi prestasinya.  Pokok  berdasarkan  force majeure  yakni  tidak  dapat  memenuhi prestasi  dikarenakan  terhadap  sebuah kondisi  memaksa.  Doktrin  force  majeure dipergunakan  ketika  prestasinya  memang tidak dapat terpenuhi. 31
Melalui  keadaan  Indonesia  yang tengah  berada  di  masa  Covid-19  (Corona Virus  Disease  2019)  ditanggapi  oleh Presiden  RI  Bapak  Joko  Widodo  sudah memberlakukan Kepres Tahun 2020 No 12 mengenai  Penetapan  Bencana  Non-Alam Penyebaran  Covid-19  sebagai  bencana Nasional,  Corona  Virus  Disease  2019 dapat  dinyatakan  sebagai  landasan  force majeure.  Seperti  poin  kesatu  dalam Keputusan  tersebut  menyatakan  bencana non-alam  yang  disebabkan  tersebarnya Corona  Virus  Disease  2019  sebagai bencana  nsional.  Akan  tetapi  melalui terdapatnya  Keputusan  Presiden  itu  tidak serta  debitur  bisa  membatalkan  maupun menunda perjanjian.
Pemerintah  telah  melakukan  bentuk perlindungan  hukum  dengan  menerbitkan POJK  No.  11/PJOK.03/2020  sebagai  sikap terhadap  sejumlah  keluhan  dalam  sulitnya mengakses  dalam  memberikan  keringanan kredit. 32 Peraturan stimulus meliputi: evaluasi  mutu  kredit  penyediaan  dan pembiayaan dana lainnya hanya berlandaskan  ketetapan  pembayaran  bunga maupun  pokok  kredit  pembiayaan  dan penyediaan  dana  lainnya  menggunakan plafom  hingga  Rp.  10  Miliar;  dan meningkatkan  kualitas  kredit  pembiayaan menjadi lancar sesudah dilakukan restrukturisasi sepanjang pemberlakuan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan. Kebijakan tersebut bisa dipergunakan pihak perbankan dengan tidak melihat batas-batas plafon jenis debitur atau kredit pembiayaan 32
Pemerintah sudah melaksanakan sejumlah  usaha  untuk  menghadapi  Corona Virus  Desease  (Covid-19)  salah  satunya dalam  sektor  perekonomian,  terutama dalam melaksanakan perjanjian kredit yakni terhadap  lembaga  pembiayaan  maupun lembaga perbankan. Begitupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui pemberlakukan POJK No 11
/POJK.03/2020  (Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  11/2020).  Peratruan  tersebut diberlakukan sebagai sikap terhadap sejumlah keluhan dalam sulitnya mengakses  guna  memberikan  pembiayaan maupun keringanan kredit terhadap pekerja korban  PHK,  pekerja  tidak  tetap,  ojek online,  pengusaha  UMKM,  dan  sopir  taksi dari relaksasi kredit. 33
Debitur  tentunya  bisa  menggunakan layanan  restukturisasi  dan  relaksasi  dari pemerintah  yang  lalu  dirumuskan  debitur dari proposal restrukturisasi yang ditujukan terhadap krediturnya sesuai dengan
Peraturan  OJK  Tahun  2020  No.  11.  Akan tetapi, jika bentuk pola restrukturisasi yang disampaikan kreditur dinilai tidak memadai oleh debitur, dengan demikian debitur bisa membuat pola restrukturisasi sesuai dengan perjanjian  maupun  untuk  relaksasi  yang cenderung  rumit,  dengan  demikian  PKPU dan  UUK  bisa  dipergunakan  supaya restrukturisasi  menjadi  menyeluruh  dan seimbang. 34

## 5. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Force  majeure  telah  dicantumkan pada  Pasal  1244  dan  Pasal  1245  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi tidak memberi  definisi  force  majeure  tersebut. Meskipun  KUHPerdata  tidak  memberikan pengertian  force  majeure  namun,  dapat diartikan  bahwa  force  majeure  merupakan sebuah  kondisi  yang  memaksa  dan menjadikan debitur tidak bisa menjalankan kewajiban maupun prestasinya pada
kreditur dikarenakan terjadinya yang diluar pengetahuan
dan kehendaknya.
Memburuknya  keadaan  perekonomian  dan pariwisata  masyarakat  karena  pandemi tersebut  juga  berdampak  terhadap  bank. Sesuai  dengan  UU  No.  10  Tahun  1998 Pasal  1  angka  1  mengenai  Perubahan terhadap  UU  Tahun  1992  No.  7  mengenai Perbankan (berikutnya dinamakan Undang- Undang  Perbankan)  disebutkan  Perbankan merupakan keseluruhan hal yang berkaitan mengenai  bank,  yakni  meliputi  proses, serta,  kegiatan  usaha,  dan  kelembagaan untuk  menjalankan  operasional  usahanya.
Dampak berdasarkan pengaruh covid-19  tersebut  dalam  bidang  perbankan juga menerbitkan aturan tentang penangguhan  pembayaran  kredit  untuk nasabah/  debitur.Kondisi  pandemi  Covid- 19 yang bisa tergolong force majeure tentu
saja memunculkan keterlibatan hukum pada kontrak  bisnis  yang  telah  dibentuk  masing- masing  pihaknya.  Force  majeure  atau keadaan memaksa pandemi Covid-19 mengakibatkan  timbulnya  addendum  atau perubahan  perjanjian  dalam  melaksanakan kewajiban  di  lain  waktu  apabila  disetujui masing-masing  pihaknya.  Akan  tetapi, harus  ditegaskan  bahwa  pada  kondisi memaksa  yang  harus  didahulukan  ialah kebijakan  masing-  masing  pihaknya  untuk menghadapi  hal  itu,  Pemerintah  telah melakukan  bentuk  perlindungan  hukum dengan menerbitkan POJK Nomor 11/PJOK.03/2020.

## Saran
Perlu  adanya  klausul  mengenai  force majeure  pada  tiap-tiap  perjanjian  yang dibentuk  dikarenakan  eksistensi  klausul tersebut bermanfaat untuk mengantisipasikan sesuatu yang
kemungkinan terjadi pada waktu mendatang dan  berpeluang  mengakibatkan  konflik antara  pihak  terkait.  Sehingga  jika  sesuatu kejadian  terjadi  diluar  kuasa  pihak  yang membuat  perjanjian  akan  ditemukan  solusi dan cara penanganan yang cepat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Agus  Yudha  Hernoko.  2014 .  “Hukum Perjanjian:  Asas  Proporsionalitas  dalam Kontrak Komersil” . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim. 2018. “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif Dan Empiris” . Jakarta: Kencana.
Lexy  J.  Moleong.  2012.  “ Metodologi Penelitian  Kualitatif ”.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Ridwan  Khairandy.  2014. “Hukum
Kontrak Indonesia Dalam Persfektif Perbandingan (Bagian Pertama)”.
Yogyakarta: FH UI Press.
Salim  H.S.  2019.  “ Hukum  Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak ”.
Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji . 2011. “Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat”. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Qamar,  N.  Dkk.  2017. “Metode Penelitian
Hukum (legal research
methods) ”.  Makassar:  CV.  Social  Politic Genius (SIGn).

## JURNAL
Arie Exchell Prayoga Dewangker,
(2020),  “Penggunaan  Klausula  Force
Majeure  Dalam  Kondisi  Pandemi”, Jurnal Education  and  Development ,  Vol  VIII  (3), hlm. 310 Bambang  EM,  Dhevi  NS,  (2020 ), “Keabsahan
Force Majeure DalaM Perjanjian    Di  Masa  Era  Pandemi  Covid-
19 ”,  Jurnal  Humaniora ,  Vol  IX  (2),  hlm. 258 Bondan  SA,  dkk,  (2021),“Penerapan
Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid-
19”, Jurnal Akbar Juara, Vol XI (1), hlm. 6
Daryl  JR,  (2016),  “Kajian  Hukum
Keadaan Memaksa (Force MajeureMenurut  Pasal  1244-1245  KUH
Perdata”, Lex  Privatum ,  Vol  1  (2),  hlm. 176