## Ulumuna
Journal of Islamic Studies publish by State Islamic Institute Mataram Vol. 19, No. 1, 2015, p. 159-180 Print ISSN: 1411-3457, Online ISSN: 2355-7648 Available online at http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
159

## MODEL PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM
BERBASIS KEDAERAHAN:

## KAJIAN TERHADAP IJMA’ AHL AL-MADĪNAH

## DAN IMPLIKASINYA
Muhammad  Hasan
Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak Email: hasaniain@gmail.com
Abstract: The basic spirit of Islamic law is s\ālih\un likulli zamān wa makān. Meanwhile,  Islamic  law  delivered  by  the  Prophet Muhammad and developed by his companions, even by Imam of the  schools,  is  still  limited  to  the  mindset  and  culture  of  Arab society.  Therefore, efforts to resolve various issues of Islamic law that  arise  in  different  parts  of  the  world  need  a  prototype methodology  of  thinking  so  that  the  Islamic  law  produces humanist  characteristics.  This  paper  offers  a  study  on  the development of Islamic law methods by taking a model of ijmā‘ ‘ahl al-Madīnah .  In  this  case, ijmā‘  ‘ahl al-Madīnah is seen as a model of manhaj  istinbāt\ of  Islamic  law  on  the  ground  of  region.  In  the present context, in addition to masādir al-ah\kām , ijmā‘ ‘ahl al-Madīnah needs  to  be positioned as the methodology of Islamic law which results  in  humanist  Islamic  legal  perspective.  Since ijmā‘  ‘ahl  al- Madīnah as masādir al-ah\kām has grounded reason then ijmā‘ ‘ahl al- Madīnah as manhaj  al-fikr has  a  logical argument. Its implication is that  the  consensus  ( ijmā‘ )  based  on  the  regional jurisprudence has become a valid method and source of Islamic law.
Keywords: Ijmā‘  ‘ahl  al-Madīnah ,  methodology,  regional  based consensus,  development, Islamic law.
DOI: http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1255

## Pendahuluan
H UKUM Islam pada awalnya,  muncul dan berkembang di  negeri Arab,  sebagaimana  yang  telah  disampaikan  oleh  Rasulullah, dikembangkan  oleh  para  sahabat,  tabi‟in,  dan  tabi‟tabi‟in. Namun  demikian,  bukan  berarti  hukum  Islam  bersifat  absolut
dan  harus  sama  dengan  budaya  Arab,  karena elan dasar  hukum Islam  adalah s\ālihun  li  kulli  zamān  wa  makān. Karena  itu, pengembangan  hukum  Islam  (khususnya  yang  belum  diatur scara qat\‘ī )  memungkinkan  akan  sangat  bervariasi  dan terkontaminasi  oleh  multikultur.  Kemungkinan  pengembangan hukum  Islam  yang  bervariasi  didukung  oleh  kandungan  al- Qur‟an dan Sunnah  yang bersifat global dan universal.
Umat Islam sepakat bahwa segala persoalan harus berpegang pada  al-Qur‟an  dan  Sunnah.  Al-Qur‟an  merupakan  sumber hukum  Islam  yang  pertama  dan  utama.  Sementara  Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Akan tetapi, kaum muslimin  menyadari  bahwa  umumnya  ketentuan  hukum  yang terdapat dalam  al-Qur‟an  dan  Sunnah masih  bersifat  umum  dan ijmāl ,  tidak  mencakup  rincian  yang  menyeluruh  dan  mendetail. 1
Bila  menelaah  kandungan  al-Qur‟an  dan  Sunnah,  maka  masih memerlukan  penjabaran  dan  penjelasan  lebih  rinci.  Keadaan kandungan  hukum  al-Qur‟an  yang  masih  bersifat  global,  apalagi ketika  dihadapkan  pada  berbagai  kondisi,  situasi,  dan  tempat, dirasa sangat perlu akan adanya ijtihad untuk merespon berbagai persoalan yang muncul.
Pada  awal  perkembangan  Islam,  penggunaan  metode  ijtihad masih bersifat global dan simpel. 2 Sebagai alternatif, apabila para fuqaha‟  tidak  menemukan  dalil  dari  al-Qur‟an  dan  Sunnah, mereka  berbeda  pendapat  dalam  menggunakan  dasar  pijakan penetapan  hukum.  Di  antara  pijakan  hukum  yang  digunakan para  fuqaha‟  sebagai  metode  ijtihad  di  antaranya: ijma’,  qiyas, istih\sān, mas\lah\ah mursalah, istishāb, ‘urf, shar’u man qablana,  madhhab sahābī , dan sadd al-dharī’ah. 3
1 Abū  Ish}āq  al-Shāt\ibī, al-Muwāfaqat (Kairo:  al-Maktabat  al-Tijariyah al- Kubrā, 1975), 366 . 2 Baca, Muh}ammad Salam Madhkur, al-Ijtihād fī al-Tasrī’ al-Islāmī (Kairo: Dār al-Nahdiyah al-Arabiyah, 1984), 19 .
3 Secara umum sumber-sumber hukum Islam digolongkan menjadi dua, yaitu  (1)  sumber  hukum  yang  tidak  diperselisihkan (adillah al-ahkām al- muttafaq  ‘alaih) ,  dan (2) sumber hukum yang diperselisihkan (adillat al-ahkām yang mukhtalaf  fīha). Baca,  Wahbah  al-Zuhaylī, Us\ūl  al-Fiqh  al-Islāmī (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986). Bandingkan dengan Abd al-Wahab Khallāf, ‘Ilm Us\ūl al-Fiqh (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978).Wahbah Al-Zuhaylī, al-Wasith fī Us\ūl al-Fiqh (Damaskus: al-Matba‟ah al-Islamiyah, 1969), 417.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Proses  pengembangan  hukum  Islam  tentunya  tidak  terlepas dari  kaidah-kaidah  keilmiahan,  dalam  arti  hukum  Islam  harus dikembangkan  secara  ilmiyah.  Oleh  karena  itu,  proses pengembangan  hukum  Islam  tidak  bisa  menafikan  pemikiran hukum  yang  sebelumnya,  sehingga,  menganggap  seolah-olah ajaran  Islam  ajaran  yang  baru.  Dalam  konteks  inilah  diperlukan prototype dalam  pengembangan  hukum Islam.  Keberadaan  tulisan ini  akan  mendeskripsikan ijma’ ahl  al-Madīnah serta  berusaha mengungkap peranannya dalam memecahkan masalah kontemporer dewasa ini.
Kajian  mengenai  formulasi  hukum  Islam  berdasarkan  pola pikir ahl  al-Madīnah menjadi  lebih  menarik  ketika  melihat penjelasan  Sirry.  Menurut  Sirry  kota  Madinah  merupakan  kota yang  menjadi  sumber  ilmu-ilmu  Islam,  yang  pada  waktu  itu sebagian  besar  ulama  berkumpul  di  Madinah.  Madinah merupakan  gudangnya  hadis  Nabi  dan  keadaan  masyarakatnya masih  terbiasa  hidup  sederhana  sebagaimana  contoh  yang mereka  dapatkan  dari  Nabi.  Kondisi  yang  demikian,  menurut sirry  tidak  menyebabkan  munculnya  banyak  permasalahan,  yang mengharuskan  para  ulamanya  berijtihad.  Ketika  muncul  suatu persoalan,  maka  mereka  melihat  jawabannya  dalam  aI-Qur‟an dan  Sunnah  Nabi.  Oleh  karena  itu,  mereka  merasa  cukup dengan  hanya  mengandalkan  pemahaman  literal  terhadap  al- Qur‟an,  Sunnah,  ijma‟  sahabat,  dan  sedikit  yang  terpaksa menggunakan  ra‟yu 4 .
Konsep  Dasar Ijma ’ dan  hubungannya  dengan Ijma ’ ahl  al- Mad ī nah
Secara  etimologi  ijma‟  dapat  berarti ketetapan  hati  untuk melakukan  sesuatu  atau  keputusan  berbuat  sesuatu, 5 dan  dapat berarti  sepakat. 6 Secara  terminologi,  definisi  ijma‟  terdapat
4 Mun‟im A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 59 . 5 Pengertian  ijma‟  seperti  ini  ditemui  dalam  ungkapan  Qs.  Yunus  (10: 71): “Karena itu buatlah keputusanmu dan (kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanmu….”.
6 Pengertian  ijma‟seperti  ini  ditemui  dalam  Qs.  Yusuf  (12:  15),  “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur..”
perbedaan  di  kalangan  ulama.  Perbedaan  ini  dapat  dilihat  dari sudut  pandang  yang  merumuskan  definisi  ijma‟.  Menurut  al- Shawkanī, ijma‟ adalah kesepakatan  ( consensus ) para mujtahid (dari kalangan)  ummat  Muhammad  Saw.  setelah  beliau  wafat,  pada suatu  masa,  atas  hukum  suatu  masalah 7 .  Menurut  al-Shawkanī (ada tiga unsur pokok dalam ijma‟ 8 yaitu: (1) adanya kesepakatan segenap  mujtahid  dari  kalangan  ummat  Islam,  dari  segenap penjuru dunia Islam, tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun dalam  kesepakatan  tersebut;  (2)  terjadinya  kesepakatan  tersebut adalah  dalam  suatu  masa  sesudah  meninggalnya  Nabi Muhammad  Saw.;  (3)  kesepakatan  itu  adalah  menyangkut segenap  permasalahan  yang  muncul  dalam  masyarakat,  seperti masalah keagamaan, pemikiran, adat, bahasa, dan sebagainya.
Al-Shawkanī juga  mengemukakan  kemungkinan  adanya  ijma‟ yang  terbatas  di  kalangan  para  ilmuan  dalam  berbagai  cabang ilmu,  sesuai  dengan  cabang  ilmu  yang  ditekuni  oleh  ilmuan tersebut, seperti nahwu, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ekonomi, dan ilmu  pendidikan. 9 Berdasarkan  definisi dan  unsur- unsur tersebut dapat dipahami bahwa ijma‟ menurut  al-Syawkanī merupakan  kesepakatan  bulat  para  mujtahid  umat  Muhammad Saw.  pada  suatu  masa  tertentu  mengenai  suatu  persoalan  yang dihadapi  oleh  umat.  Disini  al-Shawkanī  tidak  mengharuskan ijma‟ , hanya  menyangkut  persoalan  keagamaan.  Dengan demikian,  objek  ijma‟  menurut  al-Shawkanī  sangat  luas.  Namun demikian,  Ijma‟  ulama  dalam  bidang  ilmu  tertentu  sangat dimungkinkan.  Dalam  konteks  ini  tidak  memerlukan  kebulatan pendapat  semua  mujtahid,  tetapi  yang  diperlukan  hanya kebulatan  pendapat  orang-orang  yang  membidangi  ilmu  yang menjadi objek  ijma‟ . Dengan  kata lain,  pembatasan makna  ijma‟ seperti  ini  berarti  menyempitkan  bidang  ijma  menjadi  lebih spesifik.  Konsep  ini,  dalam  tulisan  ini  memiliki  kemiripan dengan ijma’ ahl al-Madīnah. Hanya saja, kalau ijma‟ ahl al-Madīnah memfokuskan  pada  aspek  kedaerahan,  sedangkan  ijma‟  yang
7 Muh}ammad  ibn  'Ali  ibn  'Abd  Allāh  al-Shawkānī, Irshād  al-Fuhūl  ilā Tah\qīq al-Haqq min ‘Ilm al-Us\ūl (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 71 . 8 Ibid. , 71-2 . 9 Ibid. , 88 .
ditawarkan  al-Syawkanī  memfokuskan  pada  salah  satu  bidang persoalan tertentu.
Menurut  al-Gazālī  ijma‟  adalah  kesepakatan  umat Muhammad secara  khusus atas  suatu urusan  agama. 10 Di  sini  al- Gazālī  menekankan  bahwa  ijma‟  mesti  dilakukan  oleh  umat Muhamad  Saw.  hanya  dalam  persoalan  keagamaan.  Dengan demikian,  sesuatu  yang  berada  di  luar  persoalan  keagamaan, seperti  persoalan  sosial,  budaya  dan  lainnya,  menurut  al-Gazālī bukan  termasuk  ijma‟.  Jadi,  perbedaan  antara  al-Gazālī  dan  al- Shawkanī  dalam  memberikan  batasan  ijma‟  terletak  pada  objek garapan ijma‟. Menurut al-Gazālī objek ijma‟ hanya terbatas pada persoalan  keagamaan,  sementara  menurut  al-Shawkanī  objek ijma‟  tidak  hanya  terbatas  pada  persoalan  keagamaan,  tetapi menyangkut  semua aspek kehidupan.
Menurut  al-Amīdī,  Ijma‟  adalah  kesepakatan  sejumlah ahlu al-halli  wa  al-aqdi (para  ahli  yang  berkompeten  mengurus  umat) dari  umat  Muhammad  Saw.  pada  suatu  masa  atas  hukum  suatu kasus. Di sini al-Amīdī memunculkan peran ahlu al halli wa al-aqdi sebagai  wakil  umat  dalam  menentukan  ijma‟. 11 Jadi,  al-Amīdī memberikan  pembatasan  bahwa  ijma‟  hanya  dapat  dilakukan oleh orang-orang yang memiliki  keahlian agama dan  kompetensi dalam  mengurus  dan  membimbing  umat.  Karena  itu, kesepakatan yang dilakukan oleh selain orang yang  berkompeten mengurus  umat tidak dapat dikatakan ijma‟.
Muhammad  Abū  Zahrah  menyatakan  bahwa  ulama  berbeda pendapat  mengenai  jumlah  pelaku  kesepakatan  yang  dapat dianggap  sebagai  ijma‟ yang  mengikat  umat  Islam.  Menurut Mazhab  Maliki,  kesepakatan  sudah  dianggap  ijma‟ meskipun hanya  merupakan  kesepakatan  penduduk  Madinah  yang  dikenal dengan  ijma‟ ahl  al-Madīnah. Menurut  kalangan  Syi‟ah,  ijma‟ adalah  kesepakatan  para  imam  di  kalangan  mereka.  Sedangkan menurut jumhur ulama, ijma‟ sudah dianggap sah dengan adanya
10 Abū  H{āmid  Muh}ammad  bin  Muh}ammad  al-Gazālī, al-Mustas\fā  min ‘Ilm  al-Us\ūl (Mesir:  Al-Maktabah  al-Amiriyah,  1327);  Sa‟di  Abu  Habib, Ensiklopedi  Ijmak ,  trans.  Sahal  Machfudz  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  2006), xxxiii . 11 al-Amīdī, al-Ihkām  fī  Us\ūl  al-Ah\kām ,  vol.  1 (Beirūt-Libanon: Dār- al- Kutub al-Ilmiyah, t.th.),  186 .
kesepakatan  dari  mayoritas  ulama  mujtahid,  dan  menurut  „Abd Karīm Zaydan, ijma‟ baru dianggap terjadi bilamana  merupakan kesepakatan  seluruh  ulama  mujtahid. 12 Menurut  al-Shawkanī ijma‟  yang  diterima  oleh  segenap  ulama  adalah  ijma‟  para sahabat, karena pada masa itu kaum muslimin masih berdomisili dalam  batal-batas  wilayah  yang  memungkinkan  berkumpulnya para  mujtahid  untuk  melakukan  suatu  kesepakatan  tentang hukum  satu masalah. 13
„Abd  al-Wahhāb  Khallaf  mengemukakan  rukun ijma’ ada empat, yakni  (1)  jumlah  mujtahid lebih  dari  seorang  pada  suatu peristiwa,  (2)  kesepakatan  mujtahid  atas  hukum  syar‟i  tentang suatu  peristiwa,  (3)  ada  kesepakatan  yang  dimulai  secara perorangan  atau  muncul  secara  bersama-sama  dalam menyatakan  kesepakatan,  dan  (4)  menetapkan  kesempatan  dari semua mujtahid terhadap suatu hukum. 14
Mengacu  pada  konsep  ijma‟,  sebagaimana  yang  telah dideskripsikan di atas, ditemukan bahwa ulama ushul fiqh sangat bervariasi  dalam  memberikan  batasan  terhadap  ijma‟. Berdasarkan  pendapal-pendapat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa konsep  ijma‟  berbeda-beda  yang  ditawarkan  ulama‟.  Konsep tersebut  dapat  dilihat  dari  segi  pelaku  ijma‟,  kuantitas  pelaku ijma‟, dan keberlakuan ijma‟. Dari perbedaal-perbedaan tersebut, baik perbedaan dari segi pelaku ijma‟, dan kuantitas pelaku ijma‟ maupun  perbedaan  keberlakuan  ijma‟  memberikan  pemahaman bahwa  ijma‟  kadang-kadang  merupakan manhaj ijtihad  dan kadang-kadang  pula  merupakan masādir  al-ah\kām atau  dalil-dalil hukum  atau  sumber  hukum . Ijma‟  sebagai masādir  al-ah\kām tergambar  dari  konsep  ulama  yang  hanya  memberikan  peluang terjadinya  ijma‟  pada  masa  sahabat  dan  menganggap  tidak mungkin  terjadi ijma‟ setelah sahabat.
Ijma‟  sebagai masādir  al-ah\kām tergambar  dari  pendapat  al- Shawkanī  dan  ibn  Hazm.  Berdasarkan  pendapat  ini,  ijma‟ merupakan produk hukum yang lahir pada masa sahabat, karena hanya  pada  masa  tersebut  yang  dimungkinkan  berkumpulnya ulama.  Misalnya  ijma‟  sahabat  mengenai  kewajiban  iddah
12 M. Zein and Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 125 . 13 al-Shawkānī, Irshād al-Fuhūl, 82 . 14 Khallāf, ‘Ilm Us\ūl, 49 .
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
seorang  wanita  yang  telah  berduaan  dengan  suaminya  dalam kamar  tertutup  kemudian  ditalak  oleh  suaminya,  meskipun belum pernah disenggamahi. Ijma‟ sebagai masādir al-ah\kām tidak dapat  terjadi  pasca  sahabat,  karena  pasca  sahabat  ulama  telah berpencar  dan  tidak  mungkin  berkumpul.  Oleh  karena  itu, periode berikutnya  tidak ada  lagi  ijma‟. Dengan  demikian,  ijma‟ yang  dilahirkan  oleh  sahabat  menjadi  pedoman  dan  sumber hukum  bagi ulama sesudahnya.
Ijma‟ sebagai masādir al-ah\kām, juga tergambar dari pendapat M.  Zein.  M.  Zein  mengemukakan  contoh  ijma‟  tentang keharaman  menikahi  nenek  dan  cucu  perempuan. 15 Ijma‟  yang demikian  menurut  M.  Zein  disandarkan  kepada  Qs.  al-Nisa‟  (4: 23). Menurut M. Zein para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan kata  “ ummahāt/ para  ibu ” dalam  ayat  tersebut  mencakup ibu kandung dan nenek, dan kata banāt (anak-anak wanita) dalam ayat tersebut mencakup  anak perempuan dan cucu perempuan. 16
Ijma  sebagaimana  dicontohkan  oleh  M.  Zein  di  atas merupakan  ijma‟  sebagai  produk,  bukan  ijma‟  sebagai  metode. Oleh  karena  itu,  ijma‟  seperti  ini  menjadi masādir  al-ah\kām atau sumber hukum bagi para mujtahid berikutnya. Contoh lain ijma‟ sebagai masādir al-ah\kām misalnya kesepakatan ulama bahwa haul dalam  zakat  adalah  12  bulan. 17 Ijma‟  sahabat  mengenai kewajiban  seorang  wanita  yang  telah  dinikahi  untuk  beriddah, jika  ia  berduaan  dengan  suaminya  dalam  kamar  yang  tertutup, meskipun  belum pernah disenggamahi. 18
Ijma‟ sebagai metode ijtihad tergambar dari pendapat  ulama yang mengatakan bahwa ijma‟ dapat terjadi setiap saat. Pendapat seperti  ini,  misalnya  dikemukakan  oleh  asy-Shafi‟i,  Imam  Malik, dan  al-Amīdī.  Berdasarkan  pendapat  ini  ijma‟  dapat  dijadikan manhaj  ijtihad .  Oleh  karena  itu,  kapanpun  dapat  melahirkan produk hukum  yang didasarkan pada ijma‟ ulama.
Berdasarkan pada deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai konsep ijma‟. Terdapat ulama yang  berpandangan  bahwa  ijma  merupakan  kesepakatan  utuh
15 Zein and Efendi, Ushul Fiqh, 127 . 16 Ibid . 17 Habib, Ensiklopedi Ijmak, 203. 18 Ibid. , 221.
seluruh  ulama  berkaitan  dengan  suatu  persoalan  keagamaan. Pada  sisi  lain,  terdapat  ulama  yang  berpandangan  bahwa  ijma‟ dapat  berupa  kesepakatan  ulama  pada  daerah  tertentu,  bahkan daerah tertentu dalam persoalan  tertentu. Misalnya, pendapat  al- Amīdī, Imam Malik dan ulama Malikiyah, dan  al-Syawkanī. Ijma’ ahl  al-Madīnah memiliki  posisi  sebagai  ijma‟  yang  bersifat kedaerahan  dan  dilahirkan  dari  kebiasaal-kebiasaan  masyarakat Madinah yang berkesinambungan.
Konsep Ijma ’ ahl  al-Mad ī nah sebagai  Model Istinbat\ Hukum Islam: Dari Mas ā dir  al-Ah\k ā m ke Manhaj al-Fikr Ijma‟ ahl  al-Madīnah adalah  perbuatan/kebiasaan  penduduk Madinah yang  disepakati  oleh  ulama  Madinah  dan  dipraktekkan secara  berkesinambungan. 19 Dalam  fiqh  Maliki,  ijma‟ ahl  al- Madīnah terkadang disebut dengan istilah amal ahl al-Madīnah.
Ijma‟ ahl  al-Madīnah merupakan  salah  satu  bentuk fiqh yang didasarkan  pada  kedaerahan.  Berbeda  dengan  konsep  ijma‟ secara  umum,  sebagaimana  yang  telah  dideskripsikan  di  atas, ijma‟ ahl  al-Madīnah hanya  merupakan  kesepakatan  ulama Madinah. Karena  itu ijma‟ ahl al-Madīnah identik dengan fiqh  ahl al-Madīnah. Azizy  mendeskripsikan  bahwa  pada  masa  sahabat terdapat empat mazhab  kota atau daerah  tertentu, yang  menjadi konsensus (ijma‟) dari masyarakat kota atau daerah tersebut yaitu mazhab  Hijazi,  mazhab  Iraqi,  mazhab  Syami,  dan  mazhab Mesir. 20 Pertama ,  mazhab  Hijazi,  yaitu  pendapat  tentang  hukum Islam, yang bermula dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya  dan melebar  dikuti oleh  orang-orang  yang berada  di  wilayah  Hijaz  (Madinah  dan  Makkah). Kedua ,  mazhab Iraqi,  yaitu  pendapat  tentang  hukum  Islam,  yang  bermula  dari pendapat  perorangan  kemudian  diikuti  murid-muridnya  dan melebar  diikuti  oleh  orang-orang  di  sebuah  daerah  di  wilayah Irak  (Kufah  dan  Basrah). Ketiga ,  mazhab  Syami,  yaitu  mazhab
19 T.M.  Hasbi  Ash  Shiddiqie, Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta:  Bulan Bintang, 1967), 117 .
20 A.Qadri  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional (Yogyakarta:  Gama Media, 2002), 39-40 .
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
yang  muncul  di  wilayah  Syam. Keempat, mazhab  Mesir,  yaitu mazhab  yang  muncul  dan  populer  di  Mesir  serta  memiliki karakter tersendiri.
Mazhab ahl  al-Madīnah merupakan  mazhab  penduduk  kota yang  baik  pada  abad  permulaan.  Hal  ini  dikarenakan ahl  al- Madīnah lebih  banyak  mendasarkan  dirinya  pada athar /sunnah Rasulullah  dibandingkan  penduduk  kota  lainnya.  Di  Madinah tidak  ditemukan bid’ah yang  nyata  pada  masa  itu,  seperti bid’ah pada  masalah usul  al-din sebagaimana  yang  terjadi  di  beberapa kota lain. Misalnya,  di Basrah  ditemukan al-qadar dan i’tizal ,  dan al-nusuk al-fasidah (ibadah fasik), di Syam ditemukan nusub dan al- qadar , dan di Kufah ditemukan ta-tas\ayyu’ dan al-’irja’ . 21
Ijma‟ ahl  al-Madīnah merupakan  salah  satu  fiqh  dalam khazanah  keilmuan  Islam  yang  dinisbatkan  pada  Madinah. Dengan  demikian,  Ijma‟ ahl  al-Madīnah merupakan  Fiqh  yang bersifat  kedaerahan.  Ijma‟ ahl  al-Madīnah merupakan  suatu metode  dalam  menetapkan  hukum  bagi  Imam  Malik.  Artinya, ijma‟ ahl  al-Madīnah dijadikan  Imam  Malik  sebagai  sumber hukum, ketika tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur‟an.
Ensiklopedi  Hukum  Islam  mendeskripsikan  bahwa  dalam al-Muwat\t\a’ ,  terdapat  48  masalah  fiqh  yang  disandarkan  pada ijma‟  penduduk  Madinah. 22 Sementara,  Nursaif  menyatakan bahwa  ijma‟ ahl  al-Madīnah ditemukan  dalam  kitab al-Muwatta’ sebanyak 62 persoalan  dan dalam  kitab al-Mudawwanah sebanyak 4  persoalan. 23 Di  antara  ijma‟ ahl  al-Madīnah adalah  mengenai puasa  enam  hari  pada  bulan  Syawwal.  Dalam  hadis  dinyatakan bahwa  puasa  enam  hari  pada  bulan  Syawal  hukumnya  Sunnah. Sebagaimana  dinyatakan  dalam  kitab  Shahih  Bukhari  Muslim “Siapa  yang  puasa  bulan  Ramadhan,  kemudian  diiringi  dengan puasa  enam  hari  pada  bulan  Syawal,  maka  yang  demikian  itu seolah-olah  berpuasa sepanjang masa” 24
21 A.M.  Nur  Saif, ‘Amal  Ahl  al-Madīnah  bayn  Mustalāhat  wa  Ara’a  al- Usūliyyīn (Diba Hatif: Imarah al-Arabiyyah al-Muttahah, 1997), 72 . 22 H.A.  Hafiz Dasuki and dkk., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 98 .
23 Nur Saif, ‘Amal Ahl al-Madīnah, 372 . 24 Abū  al-H{usayn  „Asākir  ad-Dīn  Muslim  ibn  al-H{ajjāj  Muslim, S}ahīh Muslim (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 271 .
Kalangan  jumhur  ulama  mensunnahkan  puasa  enam  hari pada  bulan  Syawwal . Pendapat  jumhur  ini,  dipraktekan  secara luas  oleh  umat  Islam.  Namun,  ulama  Madinah  memakruhkan berpuasa  selama  enam  hari  setelah  hari  raya  idul  fitri,  mereka khawatir  melakukan  bid‟ah  karena  dalam  kebiasaan  masyarakat Madinah tidak ada puasa enam hari setelah idul fitri. 25
Imam  Malik  merupakan  salah  satu  ulama  yang  banyak mengikuti  pendapat  ulama  Madinah.  Mengenai  puasa  enam  hari pada  bulan  Syawal  beliau  menyatakan  bahwa  tidak  ada  seorang pun ahlu al-’ilmi (ahl athar) atau ahli fiqh yang berpuasa enam hari setelah ‘Idul  fitri. Demikian  juga,  tidak  ada  seorangpun  ulama salaf  yang  menganjurkan  puasa  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Imam Malik  memakruhkan  berpuasa  enam  hari  pada  bulan  Syawal, sebagaimana ulama Madinah memakruhkan. 26
Ajaran  ulama  Madinah  banyak  digunakan  Imam  Malik, terutama  fiqh al-fuqaha’  al-sab‘ah 27 .  Oleh  karena  itu,  jika  Imam Malik  menemukan  persoalan  yang gayr  mansus (tidak  didapati dalam  makna  zahir  al-Qur‟an  dan  Hadis),  maka  Ia  menggalinya dari sunnah  ahl  al-Madīnah ,  baik  yang  disepakati  maupun  yang tidak disepakati. 28 Sementara, jika terdapat sunnah ahl al-Madīnah yang tidak  disepakati,  maka  Imam Malik  memilih  sunnah ahl  al- Madīnah yang  sesuai  dengan  makna z}ahir al-Qur‟an.  Dengan demikian,  dapat  dipahami  bahwa  praktek ahl  al-Madīnah yang dipegangi  oleh  Malik  adalah  praktek  yang  disepakati  ( consesus ),
25 Imām  Mālik  Ibn  Anas  al-Asbahī, al-Mudawwanah  al-Kubrā ,  ed.  Ibn Rusd Abi al-Walīd Muhammad bin Ahmad (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.),  290 . 26 Ibid . 27 Fuqaha  Sab’ah maksudnya  adalah tujuh  serangkaian  ulama  Madinah yang  terkemuka  di  bidang  fiqih,  ketujuh  orang  itu  ialah  Said  al-Musayyab,
Urwah Ibn Zubair, „Ubaidillah Ibn Abdullah, Sulaiman Ibn Yasar A., Qasim Ibn  Muhammad,  Abū  Bakar  Ibn  ar-Rahman,  dan  Kharrizh  Ibn  Zaid  bin thabit.  Selanjutnya,  baca,  al-Mahdi  al-Wāfi, Fiqh  al-Fuqahā’  al-Sab’ah  wa atarahu fi fiqh al-Imām Mālik , vol. 1 (al-Qāhirah: Maktabah al-Turāb al-Islāmī, t.th .). Mereka  hidup sebelum kelahiran Imam Malik.  al-Dahlawi, H{ujjah al- Balīgah (Beirūt: Dār al-Mā‟rifat, t.th.), 45 . 28 Nasrun Haroen, Us\ūl Fiqh I (Jakarta: Logos, 1997 .) baca juga Farouq Abū Zaid, Us\ul …., 10
dan  yang  tidak  disepakati  dikonfirmasikan  dengan  makna zahir teks al-Qur‟an.
Ijma‟  penduduk  Madinah  dipandang  Imam  Malik  sebagai sumber hukum  yang berkedudukan  lebih  tinggi dari  hadis  ahad. Praktek  penduduk  Madinah  di  pandang  sebagai  pengamalan Islam  sesuai  dengan  tuntunan  Nabi  yang  dilestarikan  dari generasi  ke  generasi.  Bagi  Imam  Malik,  ajaran  sunnah  ahli Madinah  merupakan  bagian  dari  sunnah  nabi.  Bahkan,  Imam Malik mengatakan bahwa kedudukan  praktek ijma‟ ahli  Madinah sama  dengan  kedudukan  hadis  mutawatir. 29 Berdasarkan penjelasan  ini  nampak  bahwa  ijma‟ ahl  al-Madīnah ,  sangat diutamakan Imam  Malik karena  menurutnya ijma‟ ahl  al-Madīnah sebagai Sunnah  Rasulullah  Saw. yang sahih.
Menurut  Imam  Malik  dan  sebagian  ahli  fiqh,  praktik  ijma‟ penduduk  Madinah  merupakan  h\ujjah  (argumentasi)  dan merupakan  dalil  hukum  Islam  ( mas\ādir  al-ah\kām ).  Karena Madinah  memiliki  keistimewaal-keistimewaan  yang  tidak didapati  di  kota  lainnya.  Diantara  keistimewaan  Madinah menurut  Malik  adalah:  (1)  kota  tujuan  hijrahnya  Nabi  Saw.;  (2) kota  tempat  berdirinya  negara  Islam;  (3)  kota  tempat  turunnya wahyu  al-Qur‟an;  (4)  penduduknya  hadir  ketika  turunnya  wahyu itu; (5) mereka taat dan melaksanakan ajaran wahyu tersebut;  (6) setelah  wafatnya  Nabi  Saw.,  misi  agama  Islam  dilanjutkan  oleh para  sahabat  yang  mayoritas  menetap  di  Madinah;  (7)  para sahabat itu  dikenal sebagai  orang yang  paling taat  melaksanakan ajaran agama; dan (8) para tabi‟in di Madinah melanjutkan tradisi yang  dikembangkan  para  sahabat.  Dengan  mendasarkan  pada keistimewaal-keistimewaan  ini,  maka  mereka  menaruh  perhatian pada kota Madinah dan memandang pendapat dan praktik ajaran Islam yang  dilakukan kota  ini lebih  baik daripada  pendapat  dan praktek hukum yang lain.
Kecenderungan  pemikiran  Imam  Malik  yang  didominasi oleh  pola  pikir  ulama  Madinah,  karena  dilihat  dari  riwayat pendidikannya,  secara  mayoritas  guru-gurunya  adalah  ulama- ulama  Madinah.  Di  samping  itu  Imam  Malik  tidak  pernah meninggalkan  Madinah  dalam  jangka  waktu  yang  lama.
29 Abdul Aziz Dahlan and dkk., Eksiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 2093 .
Pengalaman  Malik  yang  demikian,  sangat  memungkinkan  bagi Imam  Malik  untuk  menggunakan  pendapat  ulama  Madinah  dan praktek penduduk Madinah.
Tidak  diragukan  bahwa ijma’  ahl  al-Madīnah sebagai masādir al-ah\kām dipedomani  dengan  kuat  oleh  Imam  Malik.  Bahkan, terkadang  kebiasaan  ( athar) penduduk  Madinah  dijadikan sandaran hukum oleh Imam malik dan diposisikan setara dengan hadis mutawatir.  Kondisi saat itu belum terlalu banyak persoalan yang  dihadapi  hukum  Islam,  apalagi  hukum  Islam  sendiri dibangun  dan  dibesarkan  dari  Madinah.  Saat  ini, ijma’  ahl  al- Madīnah sebagai masādir  al-ah\kām masih  diperlukan,  namun ketika berhadapan dengan berbagai problema hukum Islam yang memerlukan  jawaban,  tampaknya ijma’  ahl  al-Madīnah dapat dijadikan  model manhaj istinbath hukum  yang  dapat dikembangkan  di  setiap  tempat  dengan  memperhatikan  kondisi setempat.
Keh\ujjahan  Ijma ’ ahl  al-Mad ī nah: Argumentasi  Metode Pengembangan  Hukum  Islam Berbasis Kedaerahan
Ulama us\ul fiqh mengatakan  bahwa  ijma‟  penduduk  Madinah dapat  digolongkan  menjadi  dua. Pertama, ijma‟ ahl  al-Madīnah yang diturunkan  dan dinukil dari Rasulullah Saw. baik perkataan, perbuatan,  maupun  ketetapannya. Kedua, ijma‟ ahl  al-Madīnah yang disandarkan pada ra’yu.
Berkaitan  dengan  pendapat  yang  pertama,  sebagian  ahli hadis  berpendapat  bahwa  periwayatan  (ijma‟)  seperti  ini  lebih diutamakan dari riwayat (hadis ahad) yang bukan berasal dari me- reka.  Apabila  antara  hadis  ahad  dan  hadis  mutawatir  terjadi pertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, seperti dalam perkara doa  qunut  dalam  shalat subuh.  Imam  Bukhari  termasuk golongan  ini.  Akan  tetapi,  jumhur  ulama  terutama  Imam  asy- Shafi‟i,  dan  sebagian  ahli  hadis  berpendapat  bahwa  periwayatan (hadis)  penduduk  Madinah  tidak  mempunyai  keistimewaan tertentu,  karena  penilaian  kesahihan  riwayat  tidak  didasarkan pada kota atau negeri tertentu, tetapi pada keadilan dan kekuatan hafalan  perawi.
Berkaitan  dengan  pendapat  kedua  pengikut  mazhab  Maliki sendiri  terbagi  menjadi  tiga  golongan:  (1)  tidak  termasuk  ijma‟
dan  tidak  lebih  kuat  dari  ijtihad  orang  lain;  (2)  bukan h\ujjah , tetapi lebih  kuat  dari ijtihad  orang  lain; dan  (3)  dapat  dijadikan h\ujjah ,  tetapi  tidak  haram  meninggalkannya.  Namun, sebagaimana  dikatakan  oleh  al-Qadi  „Abd  al-Wahhāb  al-Mālikī, ulama  mazhab  Maliki,  apabila  ijma‟  seperti  ini  bertentangan dengan  hadis  sahih,  maka  mayoritas  pengikut  mazhab  Maliki memandang bahwa  hadis  itu  lebih  diutamakan.  Akan  tetapi  ada juga  golongan  mazhab  Maliki,  seperti  Imam  al-Qurtubi,  yang berpendapat bahwa  ijma‟ seperti  itu  lebih utama  daripada  hadis ahad bila keduanya bertentangan,  karena ia merupakan  ijma‟. Imam  Malik  berpendapat  bahwa  ijma‟  penduduk  Madinah dapat  dijadikan h\ujjah .  Di  dalam  kitabnya, al-Muwatta’ ,  terdapat 48  masalah  fiqh  yang  disandarkan  pada  ijma‟  penduduk Madinah.  Dalam  Eksiklopedi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa para  pengikut  Mazhab  Maliki  berbeda  pendapat  dalam menafsirkan  pendapat  Imam  Malik  itu.  Perbedaan  pendapat pengikut  mazhab  Maliki  ini  terbagi  menjadi : pertama, ijma‟ mereka  itu  dijadikan h\ujjah, karena  mereka  lebih  mengetahui keadaan  Rasulullah  Saw.  daripada  orang  lain,  sehingga  riwayat mereka  juga  lebih  kuat; kedua, ijma‟  mereka  itu  menjadi h\ujjah dalam  perkara-perkara  yang  diturunkan  dan  dinukil  dari  Nabi Saw.  secara  masyhur  (populer),  seperti  azan  dan  iqamat; ketiga, ijma‟  mereka  pada  umumnya  adalah h\ujjah ,  karena  penduduk Madinah  tidak  mungkin  bersepakat  kecuali  dengan  bersandar pada dalil-dalil yang kuat. Keempat, ijma‟ penduduk Madinah yang dimaksud oleh  Imam Malik  adalah  ijma‟  yang berupa  kelanjutan perbuatal-perbuatan  yang  sudah  ada  sejak  zaman  Nabi Muhammad  Saw.  dan  berlangsung  terus  sampai  masa  Imam Malik,  seperti  lafal  adzan  dan  iqamat,  dan  tidak  dizakatkannya sayur-mayur. 30
Berkaitan  dengan  pendapat  keempat,  Ibnu  Qayyim  al- Jauziah,  ahli  fiqh  mazhab  Hanbali,  berpendapat  bahwa  ijma‟ seperti  itu,  adalah h\ujjah yang  harus  diikuti.  Demikian  juga menurut Imam al-Qurtubi bahwa ijma‟ seperti itu tidak mungkin bertentangan dengan hadis,  karena ia  merupakan periwayat  yang mutawatir  (diriwayatkan  oleh  orang  banyak).  Oleh  karena  itu,
30 Dasuki and dkk., Ensiklopedi Hukum, 98 .
ijma‟  penduduk  Madinah  seperti  itu  lebih  diutamakan  daripada hadis ah\ad dan qiyas .
Ulama  Malikiyah  mengatakan  bahwa  ijma‟ ahl  al-Madīnah adalah  ijma‟  yang  mempunyai  kekuatan h\ujjah terhadap  ulama lain.  Di  antara  ulama  Malikiyah  menjelaskan  mengenai  yang dimaksud  dengan  ke- h\ujjah -an  kesepakatan  ulama  Madinah  itu, adalah  periwayatan  ulama  Madinah  lebih  kuat  dibandingkan dengan  periwayatan  ulama  lain  di  luar  Madinah.  Alasan  ulama Malikiyah adalah:  (1) dari  segi nas\s\ Nabi  mengatakan:  “Madinah itu  suci  yang  dapat  melenyapkan  kotoran  yang  ada  padanya sebagaimana  bengkel  besi  melenyapkan  karal-karat  besi”;  (2) secara logika, Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi dan tempat makamnya, tempat turunya wahyu,  tempat kedudukan Islam  dan tempat berkumpul para sahabat, karena itu kebenaran tidak akan menghindar  dari  para  ahlinya;  (3)  warga  Madinah  menyaksikan sendiri  ayal-ayat  hukum  dan  merupakan  orang  yang  paling  tahu tentang keadaan Rasul dibandingkan dengan warga kota lain;  (4) periwayatan  Ahli  Madinah  lebih  diutamakan  dari  periwayatan ahli  lainnya.  Karena  itu  kesepakatan  ulama  Madinah  menjadi h\ujjah bagi orang lain. 31
Pengamalan  ijma‟ ahl  al-Madīnah sebagai  sumber  hukum Islam didukung oleh Imam Malik, ulama Malikiyah dan beberapa ulama  ushul  fiqh  sebagaimana  dipaparkan  di  atas.  Namun,  di tolak  oleh  beberapa  ulama  fiqh,  di  antara  ulama  yang  menolak ke- h\ujjah -an ijma‟ ahl  al-Madīnah adalah Imam  Shafi‟i  dan  al-Lais bin Sa‟ad.
Amir  Syarifuddin  menyatakan  bahwa  menurut  Jumhur ulama,  kesepakatan  ulama  Madinah  saja  tidak  merupakan kekuatan h\ujjah terhadap  ulama  lain  yang  tidak  sependapat dengan  itu;  karena  kesepakatan  ulama  Madinah  itu  bukan  ijma‟. Alasan  jumhur  ulama  bahwa  dalil-dalil  yang  menunjukkan  ke- h\ujjah -an  ijma‟  itu,  juga  mencakup  ulama-ulama  lain  di  luar Madinah.  Tanpa  keikutsertaan  ulama  lain  di  dalamnya,  maka tidak  dapat  dinamakan  kesepakatan.  Karenanya  kesepakatan mereka  tidak  disebut  ijma‟  dan  dengan  demikian  tidak  berdaya
31 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , vol. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 124 .
h\ujjah terhadap  yang  lain. 32 Pendapat  ini  layak  dipertimbangkan, namun  perlu  diperhatikan  bahwa  ijma ahl  al-Madīnah sangat mengikat  penduduk  Madinah  dan  diamalkan  oleh  penduduk Madinah dengan  penuh  kesadaran  dan  ketaatan.  Ini  dikarenakan Ijma ahl  al-Madīnah terbangun  dari  kebiasaan  masyarakat Madinah  yang  telah  diamalkan  secara  turun-temurun  dari  sejak awal keislaman  Madinah.
Al-Lais  bin  Sa‟ad  menyatakan,  walaupun  Madinah  adalah kota para sahabat yang terdiri  dari Muhajirin dan Anshar,  tetapi banyak  di  antara  mereka  yang  meninggalkan  kota  Madinah  dan menetap  di  kota  Islam  lainnya,  baik  untuk  tujuan  jihad  maupun untuk tujuan menyebarkan dan  mengajarkan ajaran agama  Islam. Karena  ulama  sudah  banyak  meninggalkan  Madinah,  maka  kota Madinah  tidak  lagi  dapat  dikatakan  mendominasi  ilmu-ilmu keagamaan.  Imam  al-Lais  menemukan  banyak  fatwa  para sahabat  di  kota-kota  lain  yang  berbeda  dengan  fatwa  ulama Madinah.  Misalnya,  praktik  penduduk  Madinah  membenarkan para  tentara  menjama‟  shalat  pada  saat  hujan,  sementara  para sahabat  yang  bermukim  di  Syam  (Syuriah)  dan  Mesir  tidak pernah  melakukannya. 33 Perdebatan  yang  dipaparkan  al-Lais bukanlah  perdebatan  di  kalangan ahl  al-Madīnah, tetapi perdebatan  antardaerah.  Ini  berarti  ada  kecenderungan perkembangan  dan  pengembangan  hukum  di  setiap  daerah berbeda-beda. Perkembangan  dan pengembangan  tersebut  tidak terkontaminasi  oleh ahl  al-Madīnah, tetapi  terkontaminasi  oleh kondisi  setempat  dan  pengetahuan  ulama  yang  mengembangkan Islam  di  daerah  tersebut.  Dengan  kata  lain,  Ijma ahl  al-Madīnah tetap eksis di Madinah dan tidak terkontaminasi  oleh daerah lain.
Para  sahabat  yang  bermukim  di  luar  kota  Madinah  juga melakukan  ijtihad  dalam  perkara-perkara  yang  tidak  terdapat dalam  al-Qur‟an  dan  Sunnah.  Hasil  ijtihad  mereka  itu  tidak disalahkan oleh tiga khalifah pertama. Kalau hasil ijtihad  mereka keliru,  tentu  akan  ada  teguran  dari  khalifah.  Ini  menunjukkan bahwa  dalam  masalah-masalah  hukum,  sudah  terjadi  perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Perbedaan itu makin  banyak
32 Ibid. , 123 . 33 Al-Lais  bin  Sa‟ad  adalah  ulama  yang  hidup  semasa  dengan  Imam Malik.
terjadi  di  generasi  tabi‟in.  Karena  itu,  Kondisi  yang  demikian semakin membuka  peluang bagi  timbulnya perbedaan  hukum  di daerah lain, yang keabsahannya  di akui oleh para khalifah.
Perdebatan  seputar  keh\ujjahan  ijma‟ ahl  al-Madīnah tampaknya  bukan  hanya  sekedar  perdebatan  dalam  persoalan esensi ijma  ahl  al-Madīnah, tetapi  merupakan  implikasi  dari perdebatan  persyaratan  terjadinya  ijma‟.  Dalam  Persoalan persyaratan  terjadinya  ijma‟  sendiri  terdapat  perbedaan dikalangan  ulama.  Misalnya,  Al-Amīdī  dan  ulama  Hanabilah cenderung  tidak  mensyaratkan  jumlah mutawatir dalam  proses terjadinya  ijma. 34 Mereka  dan  ulama  yang  tidak  mensyaratkan jumlah mutawātir beralasan  bahwa  kekuatan h\ujjah ijma‟  hanya dapat ditetapkan  dengan  dalil  naqli, tidak  mungkin  dengan  dalil „ aqliy .  Atas  dasar  ini,  meskipun  jumlah  peserta  ijma‟  itu  kurang dari  ukuran mutawātir dapat  dikategorikan  sebagai  “umat”  dan “orang-orang  mukmin”  yang  berdasarkan  dalil  naqli,  suara mereka  terhindar  dari  kesalahan,  oleh  karenanya  mempunyai h\ujjah yang wajib diikuti umat  Islam. 35 Bila melihat pendapat  ini, dapat  dipahami  bahwa  ijma‟ ahl  al-Madīnah sebagai  sandaran hukum  ( masādir al-ah\kām ) mengikat seluruh  umat Islam. Terlepas  dari  perdebatan  mengenai  keh\ujjahan  ijma‟ ahl  al- Madīnah sebagai  produk  hukum  ( masādir  al-ah\kām ),  yang  jelas keberadaan  ijma‟ ahl  al-Madīnah diamalkan  secara  totalitas  oleh penduduk  Madinah.  Di  samping  itu,  keh\ujjahan ijma’  ahl  al- Madīnah yang  diakui  oleh  sebagian  kalangan  ulama  ushul  fiqh merupakan  sumber  inspirasi  dan  argumentasi  bagi  metode pengembangan  hukum  Islam.  Ijma‟ ahl  al-Madīnah sebagai metode (manhaj ijtihad ), menjadi contoh dalam memformulasikan hukum Islam  yang bersifat  kedaerahan, dalam  arti, hukum  Islam yang  humanis  dan  sesuai  dengan  elan  dasar  ajaran  Islam. Sehingga,  hukum  Islam  benar-benar  menjadi  hukum  yang  hidup dan diamalkan secara berkesinambungan  dalam masyarakat.
Argumentasi  keh\ujjahan  ijma‟ ahl  al-Madīnah menurut  Imam Malik,  kalangan malikiyah,  al-Amīdī, dan Hanabilah mengisyaratkan  bahwa  ijma‟  ahl  al-Madīnah  menjadi  contoh formulasi  hukum  Islam.  Era  sekarang  model  formulasi  hukum
34 Syarifuddin, Ushul Fiqh, 128 . 35 Ibid .
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
yang  demikian  menjadi prototype argumentasi  pengembangan hukum  Islam  berbasis  kedaerahan.  Ini  memiliki  urgensi signifikan  dalam  upaya  mengembangkan  hukum  Islam  yang humanis  dan  mengikat  umat  Islam  yang  berada  pada  daerah tersebut,  khususnya  yang  terkait  dengan  persoalal-persoalan muamalah.
Ijma ’ Ahl  al-Mad ī nah sebagai  model  penerapan  Hukum Islam berbasis Kedaerahan:  Implikasinya  di Indonesia
Ijma‟ ahl  al-Madīnah merupakan  salah satu  bentuk ijma‟  yang diakui  oleh  Imam  Malik  dan  kalangan  Malikiyah.  Sebagai  salah satu  bentuk  ijma‟,  ijma‟ ahl  al-Madīnah merupakan  model pengembangan  ijma‟  yang  bersifat  lokal.  Misalnya,  di  Turki lahirnya al-ah\kām  al-adliyah yang  merupakan  ijma‟  ulama  Turki. Hukum-hukum  yang  terkandung  dalam al-ah\kām  al-adliyah tersebut  merupakan  produk  ulama  Turki  yang  dirumuskan  saat itu untuk kebutuhan  yang terkait hukum  perdata Islam. 36
Dalam  konteks  keindonesiaan  lahirnya  Kompilasi  Hukum Islam (KHI)  dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari‟ah  (KHES) merupakan  ijma‟  ulama  Indonesia.  Ijma‟  seperti  ini  merupakan ijma‟  yang  dinisbatkan  pada  ijma‟ ahl  al-Madīnah. Apalagi  jika melihat Ijma‟ ahl al-Madīnah, yang tidak semata-mata berdasarkan ra‟yu,  namun  hasil  ijmanya‟  lebih  didasarkan  pada  sunnah. Demikian  juga  halnya  dengan  proses  kelahiran  KHI,  KHI dilahirkan  dengan  melihat  Qur‟an,  Sunnah,  dan  Pendapat  ulama sebelumnya  (kitab-kitab  klasik),  bukan  semata-mata  didasarkan pada ra‟yu.
Mengacu  pada  pendapat  ulama us\ul fiqh yang  mengatakan bahwa  ijma‟  penduduk  Madinah  terdiri  dari  ijma‟ ahl  al- Madīnah yang  diturunkan  dan  dinukil  dari  Rasulullah  Saw.  dan ijma‟ ahl  al-Madīnah yang  disandarkan  pada ra’yu. Maka  ijma‟ ahl  al-Madīnah yang  diturunkan  dan  dinukil  dari  Rasulullah Saw.  memiliki  urgensi  dan  signifikansi  dalam  formulasi hukum  periode  berikutnya.  Ijma‟ yang  demikian  diamalkan oleh  umat  Islam,  bukan  hanya  pada  periode  klasik,  namun
36 Majlis  Idārah  Awqāf  Rais  wa  Milkiyah  Majallah  wa  Qānun  Aradi Mu‟allimi Marhu, Majallah Ah\kām ‘Adliyah (Istambul: Bāb „Ali, 1327 .)
pada  periode  pertengahan  dan  periode  modern  pun  masih diamalkan  secara  terus  menerus.  Sebagai  contoh;  adzan, iqamat,  dan  tidak diwajibkan  zakat  atas sayur-sayuran.
Pada masa Islam klasik ada tiga model penisbatan fiqh, yaitu: (1)  Penisbatan  fiqh  pada  area  tertentu,  seperti  fiqh  Misri,  fiqh Hijazy, dan sejenisnya; (2) Penisbatan Fiqh kepada tokoh pribadi ulama  tertentu,  seperti  fiqh  Hanafiah,  fiqh  Malikiyah,  fiqh Shafi‟iyah  dan  fiqh  Hanabilah,  dan  (3)  Penisbatan  fiqh  pada Ideologis,  seperti  fiqh  syiah,  fiqh  khawarij,  dan  fiqh  mu‟tazilah. Penisbatan  fiqh  pada  daerah  tertentu  seperti  penisbatan  fiqh pada  Mesir,  Hijaz,  Syam,  Madinah,  dan  Kupah  merupakan  fiqh yang  dikembangkan  oleh  ulama  setempat.  Misalnya,  di  Hijaz berkembang  fiqh  karya  ulama  Haramain  dan  yang  sependapat dengannya,  serta  di  Madinah  berkembang  fiqh fuqaha’  sab’ah. Penisbatan fiqh seperti  ini  dilakukan oleh  ulama  yang hidup  dan menetap  di  daerah  tersebut.  Misalnya  di  Madinah  berkembang fiqh yang disepakati  oleh ulama-ulama Madinah,  antara lain  Said al-Musayyab,  Urwah  Ibn  Zubair,  „Ubaidillah  Ibn  Abdullah, Sulaiman  Ibn  Yasar,  al-Qasim  Ibn  Muhammad,  Abū  Bakar  Ibn al-Rahman,  Kharizah Ibn Zaid bin Tsabit, dan Imam Malik.
Menurut  Azizy  penisbatan  fiqh  pada  kedaerahan  berakhir dengan  munculnya  Imam  al-Shafi‟i.  Pasca  Shafi‟i,  mazhab  tidak lagi  berkembang  secara  kedaerahaan,  namun  yang  berkembang adalah  mazhab  perorangan,  dengan  munculnya  empat  mazhab yang terkenal. Kemudian selama  berabal-abad empat mazhab ini mendominasi perkembangan hukum Islam. Bahkan, perkembangan  hukum  Islam  selama  berabal-abad  didominasi oleh  pemikirannya  dengan  mengikuti  mazhab  dari  pendapat yang sudah matang. Selama  berabal-abad hanya mengikuti  imam mazhabnya ( mazhab fi al-aqwal ) tanpa mempelajari atau mengikuti metodologinya ( mazhab fi al-manhaj ) 37 .
Dalam  realitasnya,  walaupun  menurut  Azizy,  fiqh  yang dinisbatkan  pada  kedaerahan  berakhir  sejak  masa  asy-Shafi‟i. Namun, ijma‟ ahl al-Madīnah tetap dipraktekkan oleh umat Islam, misalnya  adzan,  iqamat,  dan  tidak  dizakatkan  sayur-mayur,  dan
37 Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, 40 .
binatang  buas  yang  bertaring  haram  di  makan 38 .  Ini  merupakan contoh  sebagian  kecil  ijma‟ ahl  al-Madīnah yang  dipraktekkan oleh  umat  Islam  sepanjang  zaman.  Dari  contoh  yang  kecil  ini sangat  nampak  bahwa  ijma‟ ahl  al-Madīnah memiliki  implikasi formulasi hukum yang sangat signifikan.
Menurut  Marzuki,  menisbatkan  fiqh  pada  daerah  tertentu yang pernah populer  pada waktu yang lalu menjadi  tidak relevan lagi.  Karena  penisbatan  ini  tidak  jelas  pertanggungjawaban ilmiah  dan  moralnya.  Di  samping  itu  penisbatan  fiqh berdasarkan  area  cenderung  bernuansa  homogenisasi  daripada membiarkan pluralitas ijtihad  itu tumbuh seperti  adanya. Hal  ini bertentangan  dengan  fiqh  dalam  maknanya  yang genuine .  Watak dasar  fiqh  yang  tidak  boleh  digantikan  oleh  sejarah  manapun adalah  adanya  ketersediaan  pilihal-pilihan  hukum  lebih  dari  satu dalam  satu  soal  kehidupan  bagi  umat.  Fiqh  dalam  sejarahnya tidak  pernah  tunggal  dan  tak  bisa  ditunggalkan.  Ijma‟ Ahl  al- Madīnah termasuk  dalam  kategori  penisbatan  fiqh  pada  area tertentu. 39
Memperhatikan pendapat Marzuki Wahid di atas, tampaknya ijma‟ Ahl  al-Madīnah tidak  mempunyai  tempat  untuk  hidup. Karena  menurutnya  fiqh  yang  dinisbatkan  pada  daerah cenderung  bernuansa  homogenisasi  dan  menghilangkan  watak fiqh  yang genuine .  Pendapat  ini  sepertinya  kurang  tepat  jika diterapkan  pada  ijma‟ Ahl  al-Madīnah. Dikatakan  demikian, karena terdapat  ijma‟ ahl  al-Madīnah yang  selalu  diterapkan  oleh seluruh  umat  Islam likulli  zamān  wa  makān .  Misalnya, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  penulis  pada  bagian terdahulu.  Pada  sisi  lain,  pengembangan  hukum  Islam  sangat terkait  dengan  perkembangan  zaman  dan  perubahan  tempat sebagaimana kaidah ushul fiqh  menyatakan: “ Tagayyir al-ah\kām  bi tagayyir  al-azminah  wa  al-amkinah”. Karena  itu,  fiqh  yang bernuansa  kedaerahan  masih  diperlukan  dan  memiliki  urgensi serta signifikansi.
38 Mengenai  keharaman  binatang  buas  yang  bertaring  menurut ijmā  ahl al-Madīnah, secara lebih mendetailnya, baca Nur Saif, ‘Amal Ahl al-Madīnah , 39 Marzuki  and Rumadi, Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), xi .
Melihat  urgensi  dan  signifikansi  pengembangan  hukum Islam  berbasis  kedaerahan,  dalam  konteks  ke-Indonesiaan  perlu fiqh  yang  dinisbatkan  pada  keindonesiaan,  yang  khas  Indonesia atau  “Fiqh  Indonesia”.  Walaupun  sebenarnya  kurang  tepat  jika keinginan  untuk  mewujudkan  “Fiqh  Indonesia”  dinisbatkan secara ansih kepada  ijma‟ ahl  al-Madīnah, Namun  setidaknya  hal tersebut  cukup  menjadi  inspirasi  bagi  pengembangan  fiqh ala Indonesia,  karena  pada  masa  klasik  pernah  berkembang  fiqh sesuai konteks daerah tertentu.
Ijma‟ ahl  al-Madīnah menjadi  lebih  penting  dalam pengembangan hukum yang bersifat lokal dan kedaerahan  ketika dikaitkan dengan kaedah al-’ibratu bi ‘umumi al-lafdi la bi khususi al- sabāb. Dalam  konteks  ini  ijma‟ ahl  al-Madīnah lebih  memiliki makna  dan  urgensi  dalam  pengembangan  hukum  berbasis kedaerahan.  Ijma‟ ahl  al-Madīnah yang  tadinya  hanya  untuk konteks  Madinah,  jika  dikaitkan  dengan  kaedah  di  atas  akan dapat  diterapkan  di  setiap  daerah.  Dengan  demikian,  konsep ijma‟ universal dan mendunia  dalam hal tertentu menjadi  kurang relevan. Terutama  jika  dihadapkan dengan urf yang  berkembang pada  setiap  daerah.  Untuk  melegitimasi  kebiasaal-kebiasaan masyarakat  seperti urf diperlukan  legitimasi  kesepakatan  ulama (ijma‟ ulama daerah setempat).
Menisbatkan  fiqh  dengan  Indonesia  atau  “Fiqh  Indonesia” bertujuan  lebih  menfungsionalkan  fiqh  itu  sendiri  atau  untuk memudahkan  pengkajian  hukum  Islam  secara  lebih empiris- praktis, sebagaimana yang terjadi  pada masa Islam klasik,  seperti Ijma‟  ulama  Madinah.  Walaupun  demikian,  harus  diakui penyebutan  ini  belumlah  memadai  kecuali  sebagai  langkah  awal untuk  menuju  ke  arah  fiqh  yang  memiliki  karakteristik keindonesiaan.

## Catatan Akhir
Ijma‟ ahl  al-Madīnah adalah  perbuatan/kebiasaan  penduduk Madinah yang  disepakati  oleh  ulama  Madinah  dan  dipraktekkan secara  terus-menerus  oleh  penduduk  Madinah.  Dilihat  dari pelakunya, ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi ijma‟ ahl al-Madīnah. Menurut  Imam  Malik  dan  Mazhab  Maliki, kesepakatan  sudah  dianggap  ijma‟ meskipun  hanya  merupakan
kesepakatan  penduduk  Madinah.  Al-Amīdī  dan  Hanabilah  juga menguatkan bahwa kesepakatan dalam ijma‟ tidak mengharuskan  kesepakatan  semua  mujtahid,  bahkan  al-Amīdī mengatakan  bahwa  kesepakatan  dalam  Ijma  adalah  kesepakatan mujtahid  pada  wilayah  tertentu  yang  mengurus  umat  ( ahl  al-hal wa  al-‘aqd ).  Keh\ujjahan  ijma‟ ahl  al-Madīnah yang  demikian menjadi  contoh  argumentasi  pengembangan  hukum  Islam berbasis kedaerahan.
Walaupun  Imam  Shafi‟i  dan  al-Lais  bin  Sa‟ad  menolak  ke- h\ujjah -an  ijma‟ ahl  al-Madīnah sebagai masādir  al-ah\kām. Namun, ketika berhadapan dengan berbagai problema hukum Islam yang bersifat  kedaerahan  yang  memerlukan  jawaban, ijma’  ahl  al- Madīnah merupakan  alternatif  model manhaj istimbath  hukum yang  dapat  dikembangkan  di  setiap  tempat  dengan memperhatikan  kondisi  setempat.  Di  samping  itu,  ijma‟ ahl  al- Madīnah menjadi  penting  dalam  pengembangan  hukum  Islam yang  bersifat  lokal  dan  kedaerahan  ketika  dikaitkan  dengan kaedah al-‘ibratu  bi  ‘umūmi  al-lafdhi  lā  bi  khus\ūs\i  al-sabāb. Dalam konteks  ini  ijma‟ ahl  al-Madīnah lebih  memiliki  makna  dan urgensi bagi pengembangan  hukum berbasis kedaerahan.
Dalam  kontek  ke-Indonesiaan,  fiqh  berbasis  kedaerahan berimplikasi  pada  pentingnya  menyatukan  pendapat  ulama  yang berbeda-beda, sehingga bisa  diterapkan oleh  umat Islam  dengan tanpa  keraguan.  Penyatuan  pendapat  ini  lebih  penting  lagi, khususnya yang terkait dengan hukum-hukum yang dikembangkan  melalui  kaidah ‘urf .  Walaupun  ada  perbedaan sudut  pandang  terhadap  penisbatan  fiqh  berbasis  kedaerahan, namun  dalam  konteks  ke  Indonesiaan  fiqh  seperti  ini terimplikasi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES).

## Daftar Pustaka
al-Amīdī. al-Ihkām fī Us\ūl al-Ah\kām . Vol. 1. Beirūt-Libanon: Dār- al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
al-Asbahī, Imām Mālik Ibn Anas. al-Mudawwanah al-Kubrā . Edited by  Ibn  Rusd  Abi  al-Walīd  Muhammad  bin  Ahmad.  Beirut- Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
al-Dahlawi. H{ujjah al-Balīgah . Beirūt: Dār al-Mā‟rifat, t.th.
al-Gazālī, Abū H{āmid Muh}ammad bin Muh}ammad. al-Mustas\fā min ‘Ilm al-Us\ūl . Mesir: Al-Maktabah al-Amiriyah, 1327. al-Shāt\ibī, Abū Ish}āq. al-Muwāfaqat . Kairo: al-Maktabat al-Tijariyah al-Kubrā, 1975. al-Shawkānī, Muh}ammad ibn 'Ali ibn 'Abd Allāh. Irshād al-Fuhūl ilā Tah\qīq al-Haqq min ‘Ilm al-Us\ūl . Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
al-Wāfi, al-Mahdi. Fiqh al-Fuqahā’ al-Sab’ah wa atarahu fi fiqh al-Imām Mālik . Vol. 1. al-Qāhirah: Maktabah al-Turāb al-Islāmī, t.th.
Al-Zuhaylī,  Wahbah. al-Wasith  fī  Us\ūl  al-Fiqh .  Damaskus:  al- Matba‟ah al-Islamiyah, 1969.
-------. Us\ūl al-Fiqh al-Islāmī . Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
Ash  Shiddiqie,  T.M.  Hasbi. Filsafat  Hukum  Islam .  Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
Azizy, A.Qadri. Eklektisisme Hukum Nasional . Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Dahlan,  Abdul  Aziz  and  dkk. Eksiklopedi  Hukum  Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Dasuki,  H.A.  Hafiz  and  dkk. Ensiklopedi  Hukum  Islam .  Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Habib, Sa‟di Abu. Ensiklopedi Ijmak . Translated by Sahal Machfudz. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
Haroen, Nasrun. Us\ūl Fiqh I . Jakarta: Logos, 1997. Khallāf, Abd al-Wahab. ‘Ilm Us\ūl al-Fiqh . Kuwait: Dār al-Qalam,
1978.
Madhkur, Muh}ammad Salam. al-Ijtihād fī al-Tasrī’ al-Islāmī . Kairo: Dār al-Nahdiyah al-Arabiyah, 1984.
Marhu, Majlis Idārah Awqāf Rais wa Milkiyah Majallah wa Qānun Aradi Mu‟allimi. Majallah Ah\kām ‘Adliyah . Istambul: Bāb „Ali,
1327.
Marzuki  and  Rumadi. Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  Atas  Politik
Hukum Islam di Indonesia . Yogyakarta: LKiS, 2001.
Muslim, Abū al-H{usayn „Asākir ad-Dīn Muslim ibn al-H{ajjāj. S}ahīh Muslim . Beirut: Dār al-Fikr, 1997. Nur Saif, A.M. ‘Amal Ahl al-Madīnah bayn Mustalāhat wa Ara’a al- Usūliyyīn . Diba Hatif: Imarah al-Arabiyyah al-Muttahah, 1997.
Sirry,  Mun‟im  A. Sejarah  Fiqh  Islam,  Sebuah  Pengantar .  Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Syarifuddin,  Amir. Ushul Fiqh . Vol. 1. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008. Zein, M. and Satria Efendi. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana, 2005.