Implementasi Doktrin Tridarma Ekakarma Melalui Teori Perimbangan Kekuatan
Faisal Rahman 1
faisal.ugm2010@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini menganalisis tentang implementasi Doktrin TNI yaitu Doktrin Tridarma Ekakarma (Tridek)  dengan  menggunakan  Teori  Perimbangan  Kekuatan.  Teori  yang  digunakan merupakan teori versi Barry Posen yang menggunakan tiga variabel, yaitu geografi, teknologi, dan koalisi. Teori tersebut berasumsi bahwa variabel teknologi merupakan variabel yang paling melihat ke arah luar negara dalam sebuah doktrin militer. Melalui teori Perimbangan Kekuatan, Doktrin Tridek dalam melihat ke arah luar negara memiliki berbagai kendala. Dalam variabel geografi, kendala utamanya adalah pemerintah dan TNI cenderung melihat ancaman berasal dari  dalam  negara.  Dalam  variabel  teknologi,  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya untuk  mencapai  MEF  TNI  yang  diharapkan  tercapai  pada  tahun  2024,  namun  salah  satu kendala  terbesarnya  adalah  terbatasnya  anggaran  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  untuk pemenuhan MEF TNI tersebut. Dalam variabel koalisi, salah satu kendala terbesarnya adalah masing-masing  negara  dalam  kerja  sama  pertahanan,  khususnya  kerja  sama  multilateral, mempunyai agenda dan kepentingan yang berbeda dengan negara lain sehingga menyebabkan kerja  sama  pertahanan  tersebut  terhambat  kemajuannya.  Namun,  dari  berbagai  upaya pemerintah dan TNI melalui Doktrin Tridek untuk melihat ke arah luar negara, variabel koalisi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar dalam implementasi Doktrin Tridek. Hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya strategi hedging oleh pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI melalui diplomasi pertahanan berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yang memiliki kendala yang rumit.
Kata kunci : Doktrin, Geografi, Koalisi, Perimbangan Kekuatan, Teknologi.

## Abstract
This  paper  analyzes  the  implementation  of  TNI  doctrine,  Tridarma  Ekakarma  Doctrine (Tridek) by  using  Balance  of  Power  Theory. Based  on this theory,  Barry  Posen uses  three determinant  variables  named  geography,  technology,  and  coalition.  It  assumes  that technological  is  outwardly  looking  variable  in  a  military  doctrine.  Through  the  theory  of Balance  of  Power,  Tridek  doctrine  in looking  beyond  the  state  has  various  constraints.  In geographic variables, the main constraint is that the government and TNI tend to see threats coming from within the country. In technological variables, the government has made various efforts to achieve the TNI MEF which is expected to be achieved by 2024, but one of the biggest obstacles is the limited budget allocated by the government to the fulfillment of the TNI MEF. In the coalition's variables, one of the biggest obstacles is that each country in defense cooperation, especially multilateral cooperation, has different agendas and interests with other nations, causing such defense cooperation to hamper its progress. However, from various  government  and  TNI  efforts  through  Tridek  doctrine  to  look  beyond  the  state, coalition variables are the variables that have the greatest influence in the implementation of
1 Korespondensi:  Faisal  Rahman.  Mahasiswa  Pascasarjana  Ilmu  Hubungan  Internasional,  Gedung Nusantara II Lt.2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus Universitas Indonesia. Depok-Jawa Barat 16424. Telp. 081381380690.
the Tridek Doctrine. This can be seen from the implementation of hedging strategies by the government run by the Ministry of Defense and TNI through defense diplomacy runs better when compared with other variables that have complex constraints.
Keywords: Balance of Power, Coalition, Doctrine, Geography, Technology.

## Pendahuluan
Setiap doktrin, khususnya Doktrin Tridarma Ekakarma yang merupakan Doktrin  Pertahanan  Militer,  mempunyai  cara  pandangnya  tersendiri  untuk mendefinisikan sesuatu sebagai sebuah ancaman atau bukan ancaman. Ancaman dapat bersumber dari luar dan dalam negara. Bentuk-bentuk ancaman dibagi menjadi tiga, yaitu ancaman militer, non-militer, dan juga hibrida yang merupakan kombinasi dari militer dan non-militer (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2010). Lingkungan strategis  atau  lingstra,  baik  itu  global  dan  regional,  sudah  sepatutnya  mendapat perhatian lebih bagi sebuah doktrin dalam melihat ancaman.
Kelemahan  Doktrin  Tridek,  khususnya  ketika  dihadapkan  dengan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh globalisasi, adalah dipertahankannya Sistem Pertahanan  Rakyat  Semesta  atau  Sishanrata  sebagai  Strategi  Pertahanan  Nasional. Sishanrata  mengandalkan  kekuatan  rakyat  sebagai  Barisan  Cadangan  dalam  situasi perang  dengan  menggunakan  strategi  perang  gerilya.  Sishanrata  ini  sudah  menjadi Strategi  Pertahanan  Nasional  setidaknya  sejak  dikeluarkannya  Ketetapan  Dewan Hanneg No. 85 Tahun 1947.
Penggunaan  strategi  tersebut  dapat  berarti  tiga  hal.  Pertama,  pola  pikir doktrin tersebut masih dipengaruhi oleh matra darat yang tidak cocok dengan keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, perubahan sifat perang dalam lingkungan strategis yang mengedepankan penghancuran secara langsung objek vital tidak  akan  mampu  diatasi  oleh  doktrin  tersebut  dengan  strateginya  yang mengedepankan  taktik  perang  gerilya.  Ketiga,  Doktrin  Militer  Indonesia  masih cenderung melihat ancaman berasal dari dalam negara (Prasetyono, 2002). Sementara itu,  untuk  dapat  mencapai  tujuan  keamanan  nasional,  terutama  dalam  sistem internasional  yang  bersifat  anarki  ini,  Indonesia  sebaiknya  memiliki  doktrin  yang cenderung melihat ancaman yang berasal dari luar negara.
Dengan  doktrin  yang  sudah  ada,  penelitian  ini  tidak  ditujukan  untuk menginisiasi  pembentukan  sebuah  doktrin  baru  yang  berorientasi  untuk  melihat
ancaman datang dari luar negara, namun lebih kepada melihat gambaran implementasi Doktrin Tridek ketika melihat ancaman datangnya dari luar negara. Terdapat beberapa teori  untuk  menjelaskan  hal  tersebut,  tetapi  teori  yang  paling  tepat  adalah  teori Perimbangan  Kekuatan.  Teori  ini  dapat  menjelaskan  bagaimana  sebuah  doktrin melihat  sebuah  ancaman,  dengan  menggunakan  sudut  pandang  yang outward-looking . Hal ini akan dijelaskan secara spesifik pada bagian selanjutnya. Maka dari itu, rumusan permasalahan  penelitian  ini  adalah,  “bagaimana  implementasi  Doktrin  Tridarma Ekakarma melalui teori Perimbangan Kekuatan?”.

## Tinjauan Pustaka
Terdapat beberapa tulisan yang sudah membahas mengenai implementasi doktrin  pertahanan.  Di  antaranya  adalah  pembahasan  mengenai  doktrin  militer Indonesia  saat  perang  untuk  mempertahankan  kemerdekaan  dari  tangan  Belanda (Moeimam,  2016),  doktrin  militer  Indonesia  saat  transisi  demokrasi  (Tim  Kontras, 2005  dan  Honna,  1999),  strategi  total  defense  dalam  keamanan  nasional  Indonesia (Anggoro,  2007),  evolusi  doktrin  pertahanan  Indonesia  yang  dibagi  berdasarkan sejarah  periode  politik  (Widjajanto,  2006),  dan  komparasi  doktrin  pertahanan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (Pinatih, 2010).
Kesimpulan  dari  tulisan-tulisan  tersebut  adalah  doktrin  pertahanan Indonesia juga berorientasi ke dalam, sehingga orientasi militer pun turut mengarah ke dalam  negara.  Hal  tersebut  dapat  membuat  intervensi  langsung  ke  dalam  masalah- masalah  politik,  terutama  yang  bersinggungan  dengan  ranah  profesionalnya,  yaitu kebijakan-kebijakan  yang  menyangkut  tentang  pertahanan  negara.  Kondisi  tersebut setidaknya terjadi dari periode Orde Baru hingga Reformasi TNI terjadi sejak tahun 1998.
Kritik  yang  didapat  dari  tulisan-tulisan  tersebut  adalah  kecenderungan orientasi doktrin pertahanan Indonesia untuk melihat ke dalam merupakan hal yang wajar  terjadi  dikarenakan  sebagian  besar  ancaman  memang  berasal  dari  dalam  dan keterlibatan  militer  dalam  ranah  politik  diperlukan  karena  kehadiran  mereka  yang berlatang  belakang  militer  sebagai  pembuat  kebijakan  membuat  kebijakan  tersebut lebih tepat sasaran. Namun, setelah reformasi TNI terjadi pada tahun 2004, kebijakan- kebijakan pertahanan belum cenderung untuk melihat ke arah luar negara. Di saat yang
sama lingkungan strategis berubah secara drastis misalnya ketika terjadi Tragedi 9/11 yang  membuat  Amerika  Serikat  membuat  kebijakan  untuk  memerangi  terorisme  di seluruh dunia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  ini berfokus  kepada  fenomena-fenomena  sosial  melalui  pengujian  terhadap  indikator- indikator dari teori yang sudah ditentukan (Bryman, 2008: 366). Gaya deduktif dimulai dari menjabarkan data secara umum, kemudian dikerucutkan menjadi topik apa yang akan  dibahas,  kemudian  dilakukan  pengumpulan  data,  intepretasi  data,  pemahaman secara konseptual, dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dengan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya.
Metode penelitian kualitatif dipilih karena metode ini menekankan kepada fenomena-fenomena  dalam  kehidupan  sosial.  Metode  ini  selaras  dengan  teori Perimbangan  Kekuatan  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya  dan  dapat  menjelaskan indikator-indikator  dari  teori  tersebut  secara  lebih  terperinci.  Gaya  deduktif  dipilih karena pengaplikasian teori Perimbangan Kekuatan ke dalam studi kasus yang dipilih menuntut  untuk  menjelaskan  peristiwa  secara  kronologis  berdasarkan  pembabakan waktu yang sudah ditentukan.

## Hasil dan Pembahasan
Sejarah dan perkembangan doktrin militer Indonesia dimulai sejak transisi dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. Doktrin militer pertama dalam sejarah Indonesia adalah Doktrin Tri Ubaya Çakti. Doktrin ini dibentuk pada Seminar Angkatan Darat II di Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada tanggal 25- 31  Agustus  1966  di  Bandung  (Widjajanto:  11).  Doktrin  ini  menggunakan  Strategi Militer  Pertahanan  Rakyat  Semesta  (Perata).  Perata  mengandalkan  rakyat  sebagai komponen  cadangan  yang  bertugas  untuk  membantu  angkatan  militer  jika  terjadi perang.  Strategi  tersebut  juga  dikenal  dengan  istilah Total  People’s  Defense .  Pola pembinaan  Perata  terbagi  menjadi  dua  yaitu  Pembinaan  Wilayah  dan  Pembinaan Teritorial (Widjajanto: 12). Pola pembinaan Perata tersebut kemudian dibagi kembali menjadi  lima  daerah  strategis  yaitu  daerah  wilayah  musuh,  daerah  jalan  pendekat
strategis, daerah sasaran strategis, daerah basis strategis, dan daerah udara (Widjajanto: 12).
Tidak banyak yang dapat dibahas mengenai doktrin militer yang diprakasai oleh TNI-AD ini. Hal ini dikarenakan salah satunya tidak lama setelah seminar yang dilakukan  di  Seskoad,  Markas  Besar  Hankam  turut  mengadakan  seminar  dan  juga mengeluarkan doktrin militer perjuangannya yang bernama Tjatur Darma Eka Karma, yang kemudian menjadi Doktrin Induk Militer Indonesia.
Pada bulan Oktober 1966, Markas Besar Hankam mengadakan Seminar Hankam.  Seminar  ini  kemudian  menghasilkan  doktrin  perjuangan  yang  bernama Doktrin TNI Catur Darma Eka Karma (Cadek). Doktrin tersebut masih menjadikan konsep Perata sebagai strategi pertahanan utama negara. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa doktrin pertahanan Indonesia cenderung berkonsentrasi ke dalam negara.
Salah  satu  hal  yang  terpenting  dari  Doktrin  Cadek  1966  ini  adalah disatukannya TNI dan Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dapat dilihat dalam Kotama Ops tersebut jika tugas pertahanan dan keamanan negara diserahkan  sepenuhnya  kepada  ABRI.  Fungsi  pertahanan  yang  idealnya  sebagai jawaban dari ancaman yang datang dari luar dan fungsi keamanan sebagai jawaban dari ancaman yang datangnya dari dalam. Dengan demikian, ABRI merupakan aktor utama yang mendominasi sebagian besar dari implementasi strategi pertahanan dan keamanan nasional.
Pada tahun 1988, melalui Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No.
Kep/04/II/1988,  Panglima  ABRI  Jenderal  L.B.  Moerdani  menetapkan  Doktrin Perjuangan  TNI-ABRI  sebagai  Doktrin  Induk  Angkatan  Bersenjata  yaitu  Doktrin Catur  Darma  Eka  Karma  1988  (Cadek  1988).  Dalam  Doktrin  Cadek  1988, penyelenggaraan  pertahanan  negara  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu  sistem  pertahanan, politik  pertahanan,  dan  strategi  pertahanan.  Dalam  doktrin  ini,  pertahanan  dan keamanan  negara  masih  mengedepankan  Sishankamrata.  Sistem  pertahanan  negara yang  dikembangkan  dengan  mendayagunakan  segenap  sumber  daya  nasional  dan prasarana secara menyeluruh, terpadu, dan terarah.
Doktrin Tridarma Ekakarma (Tridek) ditetapkan sebagai Doktrin Militer baru menggantikan Doktrin Cadek 1988 melalui Surat Keputusan Panglima TNI No: Kep/21/I/2007 pada tanggal 12 Januari 2007. Ditetapkannya Doktrin Tridek sebagai
Doktrin Militer menggantikan Doktrin Cadek 1988 merupakan salah satu upaya TNI untuk mereformasi organisasinya. Salah satu hal yang menjadi fokus dalam  Doktrin Tridek adalah pemisahan kembali ABRI menjadi TNI dan Polri. TNI kini berperan hanya dalam urusan pertahanan negara dan Polri mengurusi keamanan negara.
Salah  satu  hal  yang  dapat  diperhatikan  dari  sejarah  dan  perkembangan doktrin militer Indonesia adalah dipertahankannya konsepsi pertahanan rakyat secara total.  Mulai  dari  Penetapan  Dewan  Keamanan  Negara  No.35  tahun  1947  tentang Pertahanan Rakyat yang digelar di bawah satu pimpinan, yaitu TNI, hingga Doktrin Tridek  yang  menyatakan  bahwa  TNI  merupakan  kekuatan  utama  dalam  sistem pertahanan  negara  yang  bersifat  semesta  dan  rakyat  sebagai  kekuatan  pendukung (Mabes  TNI,  2007:  6).  Yang  membedakan  antar  periode  adalah  istilah  untuk menyebutkan  konsepsi  tersebut,  mulai  dari  Perata  pada  tahun  1940an  hingga Sishanrata  pada  saat  ini.  Namun,  inti  dari  konsepsi  tersebut  tetap  sama,  yaitu mengerahkan rakyat sebagai kekuatan dalam Barisan Cadangan ketika diperlukan atau jika negara dalam masa konflik atau perang dengan menggelar strategi perang gerilya.
Sishanrata  tersebut  mempunyai  beberapa  kelemahan.  Jika  mengacu kepada  Konvensi  Jenewa  tahun  1949,  dalam  situasi  perang,  negara  yang  sedang berkonflik  wajib  untuk  membedakan  mana  yang  angkatan  bersenjata  atau combatant dengan  masyarakat  sipil  atau non-combatant .  Jika  TNI  tetap  menetapkan  Sishanrata sebagai strategi pertahanan maka hal tersebut akan mengakibatkan jatuhnya korban dari rakyat sipil Indonesia karena musuh akan menetapkan rakyat Indonesia sebagai target militer yang sah karena Sishanrata tersebut. Keterlibatan rakyat dalam Sishanrata dalam  situasi  perang  tersebut  juga  berlawanan  dengan  hasil  Konvensi  Jenewa  yang melarang untuk melukai rakyat sipil yang ‘seharusnya’ tidak dilibatkan dalam situasi perang.
Kelemahan  selanjutnya  adalah  ditetapkannya  Komando  Teritorial  atau Koter.  Pembangunan  Koter  pada  awalnya  bertujuan  agar  TNI  harus  selalu  dekat dengan rakyat dan agar TNI dapat melakukan strategi perang gerilya saat perang tanpa menunggu  dan  menggantungkan  diri  pada  pemerintah  dan  perbekalan  dari  Markas Besar (Kasim, 2005: 88). Dengan kata lain Koter menitikberatkan kekuatannya pada matra darat dan melakukan perlawanannya juga di darat. Hal ini tidak sejalan dengan strategi pertahanan berlapis yang digunakan oleh TNI. Eksistensi Koter dan Sinhanrata
membuat perlawanan terjadi pada zona terakhir yaitu zona III, ketika musuh sudah mencapai wilayah Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan pihak Indonesia ketika berada  dalam  masa  perang,  dimana  perlawanan  baru  digelar  ketika  musuh  sudah mencapai lapis terakhir pertahanan Indonesia.
Kecenderungan Doktrin Tridek dalam melihat masalah ke dalam negara tidak  berarti  bahwa  doktrin  tersebut  tidak  sama  sekali  melihat  ke  arah  luar  negara. Seperti  yang  dikatakan  oleh  Posen  (1984:  4)  bahwa  sebuah  doktrin  militer  dapat dianalisis  melalui  dua  teori,  yaitu  Teori Organisasi  yang  mempunyai  kecenderungan untuk  melihat ke dalam negara dan Teori Perimbangan Kekuatan yang mempunyai kecenderungan melihat ke luar negara.
Penelitian ini melihat bagaimana implementasi dari Doktrin Tridek melalui Teori  Perimbangan  Kekuatan.  Doktrin  Tridek  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini adalah Doktrin Tridek versi revisi tahun 2010 melalui Lampiran Peraturan Panglima TNI  Nomor  Perpang/45/VI/2010  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  15  Juni  2010. Variabel-variabel yang menjadi alat analisis adalah variabel geografi, teknologi, dan juga perilaku koalisi. Salah satu bahasan menarik mengenai faktor geografi Indonesia adalah mengenai trinitas geografi Indonesia, yaitu geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi.

## 1. Geografi
Pemikiran  politik  yang  didasarkan  pada  aspek  geografi  sebuah  negara lazim disebut sebagai geopolitik. Secara kebijakan, geopolitik pertama kali digunakan pada  masa  Kabinet  Djuanda  pada  tahun  1957,  melalui  Deklarasi  Djuanda  yang dikeluarkan pada tanggal 13  Desember 1957 (Djalal, 1996: 136). Deklarasi Djuanda berisi (Djalal, 1996: 136-137); 1) Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; 2) bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini merupakan  satu-kesatuan;  3)  ketentuan  ordonansi  1939  tentang  Ordonansi,  dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan; 3a) Untuk mewujudkan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  utuh  dan  bulat,  3b)  Untuk  menentukan  batas-batas  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  sesuai  dengan  asas negara  kepulauan,  3c)  Untuk  mengatur  lalu lintas  damai  pelayaran  yang  lebih  menjamin  keamanan  dan  keselamatan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada  masa  Presiden  Soeharto,  Deklarasi  Djuanda  tersebut disempurnakan.  Tepatnya  pada  saat  seminar  yang  diadakan  oleh  Kementerian Pertahanan  dan  Keamanan  pada  bulan  November  1966.  Pada  seminar  tersebut pemerintah mengeluarkan Wawasan Nusantara Bahari sebagai doktrin pertahanan dan keamanan Indonesia. Wawasan Nusantara Bahari ini berintikan pandangan Indonesia ke arah luar negara, dimana pemanfaatan dan penguasaan laut merupakan kebutuhan yang  mutlak  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kejayaan  nasional.  Wawasan Nusantara Bahari ini kemudian dimasukkan  ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada tahun 1972. Pada tahun 1973, sudut pandang geopolitik tersebut berkembang dari doktrin pertahanan menjadi doktrin politik (Djalal, 1996: 66).
Geostrategi  hampir  serupa  dengan  geopolitik.  Geostrategi  berusaha menjelaskan  opsi  strategis  untuk  memanfaatkan  faktor  geografi  dalam  pertarungan melawan  berbagai  ancaman.  Pemahaman  geografi  dalam  geostrategi  tersebut  tidak terbatas hanya pada konstruksi fisik dan peristiwa alam, tetapi juga karakter sosial di dalamnya.  Geostrategi  Indonesia  diartikan  sebagai  suatu  cara  atau  metode  untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945  (Munaf  dan  Susanto,  2014:  54).  Dengan  kata  lain,  geopolitik merupakan  studi  proyek,  sedangkan  geostrategi  adalah  studi  pelaksanaan  (Joesoef, 2014: 34).
Menurut ahli geografi Drs. Nathaniel Daldjoeni (1991: 202), geostrategi Indonesia  patut  memperhatikan  tujuh  hal,  yaitu;  (1)  secara  demografis,  Indonesia dengan penduduknya yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia; (2) secara ideologis, negara Pancasila kita terapit oleh negara liberalisme di selatan dan komunisme di utara; (3) secara politis, negara kita terapit oleh sistem demokratis parlementer di selatan dan sistem diktator proletariat di utara; (4) secara ekonomis, antara sistem ekonomi liberal di selatan dan sistem ekonomi terpusat di utara; (5) secara sosial, antara individualisme di selatan dan komunisme-sosialisme di utara; (6) kultural, kebudayaan Barat di selatan dan kebudayaan Timur di utara; (7) secara pertahanan dan keamanan, sistem pertahanan kontinental atau kekuatan darat di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur.
Salah  satu  implementasi  dari  geostrategi  adalah  Strategi  Pertahanan Berlapis  yang  dilakukan  untuk  penggelaran  OMP  dan  OMSP.  Strategi  Pertahanan
Berlapis  yang  digelar  TNI  mencakup  tiga  lapis,  yaitu  (1)  lapis  pertama  merupakan medan  pertahanan  penyanggah  yang  berada  di  luar  garis  Zona  Ekonomi  Ekslusif (ZEE) dan lapisan udara di atasnya; (2) lapis kedua adalah medan pertahanan utama, yaitu dari ZEE sampai laut teritorial dan lapisan udara di atasnya; (3) lapis ketiga adalah derah  perlawanan  yang  berada  dalam  wilayah  kompartemen-kompartemen  strategis darat, termasuk wilayah perairan nusantara dan lapisan udara di atasnya, yang dibangun atas dasar sejumlah daerah pangkal pertahanan dan perlawanan sebagai intinya.
Pemerintah Indonesia memperkenalkan gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit pada tanggal  13  November  2014  (kemlu.go.id).  Sama  seperti  halnya  Wawasan  Nusantara Bahari,  gagasan  ini  turut  mengedepankan  faktor  geografi  sebagai  landasan  untuk berpikir dan bertindak. Ditetapkannya gagasan tersebut sebagai agenda pembangunan nasional,  berlandaskan  apa  yang  dikenal  sebagai  strategi  trinitas,  yaitu  geopolitik, geostrategi, dan juga geoekonomi.
Gagasan  Poros  Maritim  Dunia  berfokus  pada  lima  pilar,  yaitu (kemlu.go.id); 1) membangun kembali budaya maritim Indonesia; 2) menjaga sumber daya  laut  dan  menciptakan  kedaulatan  pangan  laut  dengan  menempatkan  nelayan sebagai  pilar  utama;  3)  memberi  prioritas  pada  pembangunan  infrastruktur  dan konektivitas  maritim  dengan  membangun  tol  laut, deep  seaport ,  logistik,  industri perkapalan, dan pariwisata maritim; 4) menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan  kerja  sama  di  bidang  maritim  dan  upaya  menangani  sumber  konflik, seperti  pencurian  ikan,  pelanggaran  kedaulatan,  sengketa  wilayah,  perompakan,  dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara, bukan memisahkan; 5) membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  doktrin  militer  hingga  saat  ini mempunyai  beberapa  kelemahan,  dan  kelemahan  tersebut  berakar  dari  pemikiran pemerintah dan TNI yang cenderung berbasis darat. Hal tersebut diperkuat dengan total 249 operasi militer yang digelar oleh TNI dari tahun 1945 hingga 2009, sebesar 67%  untuk  mengatasi  ancaman  yang  berasal  dari  dalam,  dan  hanya  sekitar  30% mengatasi ancaman dari luar negara (Widjajanto, 2013). Hal tersebut ditambah dengan rentang  waktu  1945  hingga  2004,  TNI-AL  hanya  pernah  menjalankan  tiga  operasi
militer  yang  tergolong  besar,  yaitu  menumpas  Republik  Maluku  Selatan  atau  RMS tahun 1950; menumpas PRRI/Permesta tahun 1958-1958; dan Operasi Mandala tahun 1962  (Arif  &  Kurniawan,  2017:  8).  Berdasarkan  pengalaman  tersebut,  wajar  jika pemerintah dan TNI mengedepankan TNI-AD sebagai pemukul utama atas ancaman yang ada (Doktrin Tridek, 2010), dan menempatkan TNI-AL dan TNI-AU sebagai komponen pendukung (Widjajanto, 2006).
Melihat  ke  dalam  negara  oleh  TNI-AL  dapat  dilihat  dari  doktrin operasionalisasi  angkatan, jalesveva  jaya  mahe ,  yang  mengedepankan  keamanan  laut, bukan pertahanan laut. Hal tersebut terlihat ketika periode 2008 hingga 2010, TNI-AL aktif menindak pelaku-pelaku illegal logging dan illegal fishing (Arif & Kurniawan, 2017:
9) . TNI-AL juga masih melihat operasi anti-perompak sebagai fokus utama. Padahal, jika  merujuk  pada  Tap  MPR  no.  VI  dan  VII  tahun  2000,  peran  militer  adalah mempertahankan  negara  dari  ancaman  luar,  dan  peran  polisi  adalah  mengamankan negara dari ancaman dalam. Jika melihat pada tabel 3.1, terlihat bahwa terdapat K/L lain yang dapat diserahi tugas untuk menjaga keamanan wilayah dalam negeri, seperti Kementerian Kelautan Perikanan, Polisi Perairan, Bakamla yang didirikan pemerintah tahun 2014, dan sebagainya. Namun, TNI-AL masih terlihat enggan untuk merubah cara pandang yang inward-looking menjadi outward-looking .

## 2. Teknologi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2012  tentang Industri Pertahanan Bab I Pasal I, makna dari Industri Pertahanan menyatakan,
“... industri  nasional yang  terdiri  atas badan usaha  milik  negara  dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan stategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Berdasarkan  undang-undang  tersebut,  tujuan  penyelenggaraan  industri  pertahanan diantaranya  adalah;  1)  mewujudkan  industri  pertahanan  yang  profesional,  efektif, efisien,  terintegrasi,  dan  inovatif;  2)  mewujudkan  kemandirian  pemenuhan  Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, dan 3) meningkatkan kemampuan memproduksi Alat  Peralatan  Pertahanan  dan  Keamanan,  jasa  pemeliharaan  yang  akan  digunakan
dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal. Sementara itu, fungsi penyelenggaraan Industri Pertahanan adalah untuk; 1) memperkuat Industri Pertahanan; 2) mengembangkan teknologi Industri Pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat; 3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja;  4)  memandirikan  sistem  pertahanan  dan keamanan negara; dan 5) membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.
Tidak semua kebutuhan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU tersebut dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara  Indonesia  sebagai  pemadu  utama  industri  pertahanan  dalam  negeri  di Indonesia. Namun, MEF Tahap II dan Tahap III tersebut dapat tercapai secara utuh jika transfer teknologi dilakukan dengan bekerja sama dengan negara atau perusahaan lain. Hal tersebut wajar dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika pemenuhan MEF tidak dapat dilakukan oleh industri-industri pertahanan dalam negeri. Terlebih, industri pertahanan dalam negeri dituntut untuk selalu memperhatikan dinamika lingkungan strategis  global  dan  regional.  Maka  dari  itu,  untuk  menyeimbangkan  dinamika lingkungan strategis, transfer teknologi dan transfer senjata dengan negara lain sangat perlu untuk dilakukan, demi pertahanan dan keamanan negara dan bangsa Indonesia.
Posen  (1984:  237)  mengatakan  bahwa  indikator  teknologi  merupakan indikator yang paling sulit untuk dijelaskan bagaimana faktor tersebut berperan dalam teori  perimbangan  kekuatan  karena  tidak  mempunyai  keterikatan  secara  langsung dengan doktrin militer. Teknologi dapat menjadi variabel yang independen dan juga dependen, tergantung bagaimana diadaptasi oleh negara yang bersangkutan. Namun menurut Posen (1984:  66-67) satu hal yang pasti dari indikator teknologi ini adalah ketika  teknologi  militer  memiliki  kecenderungan  untuk  menguntungkan  pihak  yang bertahan,  maka  meningkatnya  kekuatan  militer  lawan  yang  cenderung  ofensif  tidak akan seburuk jika dibandingkan ketika teknologi militer lebih menguntungkan pihak yang  ofensif.  Hal  tersebut  terjadi  karena  ketika  teknologi  militer  memberikan  efek bertahan yang baik, maka hal tersebut akan mengurangi kekuatan dari pihak musuh yang cenderung ofensif dan ekspansionis (Posen, 1984: 67).
Industri pertahanan dalam negeri belum mampu untuk menjadi andalan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan alutsista TNI. Maka dari itu cara lain untuk
memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara impor persenjataan. Namun, impor persenjataan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan juga MEF TNI yang direncanakan tercapai pada tahun 2024, terancam akan gagal. Kurniawan (2016:  23)  memberikan  tiga  alasan  mengapa  Indonesia  diragukan  untuk  dapat memenuhi target mencapai MEF pada tahun 2004, yaitu 1) tidak adanya kaitan yang jelas antara tujuan politik luar negeri Indonesia dan peran yang seharusnya dijalankan oleh  TNI  untuk  mencapai  tujuan  tersebut;  2)  Indonesia  memiliki  keterbatasan institusional  dalam  melakukan  koordinasi  birokrasi  di  sektor  pertahanan  negara;  3) masalah klasik yaitu kekurangan anggaran pertahanan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia seharusnya menganggarkan 2% dari APBN untuk mencapai MEF TNI.

## 3. Koalisi
Perlu  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Indonesia  tidak  memiliki  koalisi dengan negara manapun. Indonesia hanya memiliki kerja sama pertahanan yang kurang lebih  memiliki  beberapa  persamaan  dengan  koalisi.  Dalam  kawasan  ekstra-regional, Cina merupakan salah satu negara besar yang menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia.  Ratifikasi  yang  dilakukan  pada  tahun  2010,  salah  satunya  membahas mengenai  pertahanan  siber.  Menteri  Koordinator  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kerja sama dengan Cina dijalin dengan harapan dapat  menurunkan  tensi  yang  sedang  memanas  di  kawasan  Laut  Cina  Selatan (nasional.tempo.co).  Kerja  sama  pertahanan  tersebut  terbukti  berhasil  menurunkan tensi kedua negara. Hal tersebut terbukti ketika Luhut melakukan kunjungan ke Cina tahun 2016, perwakilan kedua negara sepakat untuk menghormati kedaulatan wilayah masing-masing negara, dan memperluas kerja sama tidak hanya di bidang pertahanan, yaitu di pertanian, kelautan, dan sebagainya (nasional.tempo.co).
Kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan negara hegemon Amerika Serikat  diratifikasi  pada  tahun  2010.  Perjanjian  kerja  sama  pertahanan  tersebut  di antaranya meliputi dialog dan konsultasi bilateral mengenai masalah pertahanan dan keamanan, proyek pengembangan kapasitas keamanan maritim, dan juga kerja sama logistik  dan  persediaan  militer  (Kemhan,  2015).  Namun,  hubungan  kerja  sama pertahanan  antara  kedua  negara  tersebut  sempat  mengalami  gangguan  pada  tahun
2017, ketika Panglima TNI Gatot Nurmantyo ditolak kehadirannya di Amerika Serikat. Walaupun pihak Amerika Serikat beberapa saat setelahnya sudah secara resmi meminta maaf (thejakartapost.com).
Indonesia juga menjalin kerja sama pertahanan dengan Rusia, yang telah diratifikasi sejak tahun 2003. Kerja sama pertahanan antar kedua negara diperdalam dengan rencana ditambahkannya kerja sama intelijen pada tahun 2016, ketika delegasi pemerintah Rusia melakukan kunjungan kerja pada tahun 2016 (nasional.tempo.co). Perlu dicatatkan juga bahwa Indonesia telah menjalin kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, juga dalam bidang kerja sama intelijen. Dijalinnya hubungan dengan negara-negara besar, yang beberapa dari mereka berseberangan posisi politik, seperti antara  Amerika  Serikat  dengan  Cina,  Amerika  Serikat  dengan  Rusia,  membuktikan bahwa politik bebas-aktif masih dikedepankan oleh Indonesia.
Di  kawasan  Asia  Tenggara,  ASEAN  menjembatani  negara-negara anggotanya untuk dapat bekerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan diadakannya ASEAN Defence Ministers’ Meeting atau ADMM. ADMM hadir sebagai sarana  tertinggi  untuk  konsultasi  keamanan  dan  mekanisme  kooperatif  di  ASEAN. Tujuan  diadakannya  ADMM  adalah  untuk  meningkatkan  rasa  saling  percaya  antar negara  anggota  melalui  transparansi  dan  keterbukaan,  atau  yang  sering  disebut  juga confidence building measure atau CBM (ADMM, 2017).
Pada  ADMM  ke-11  tanggal  23  Oktober  2017  yang  diselenggarakan  di Filipina, berbagai hal dibahas dalam pertemuan tertinggi antar Menteri Pertahanan di Asia  Tenggara  ini.  Bahasan  tersebut  diantaranya  adalah  tentang  melawan  gerakan ekstrimis, separatis, dan terorisme; ASEAN Defence Industry Collaboration atau ADIC; interaksi  maritim—khususnya  dengan  negara  tetangga  yang  berbatasan  dari  laut— termasuk keamanan laut dari perompak; dan bahasan tentang Declaration on the Conduct of Parties dan Code of Conduct di Laut Cina Selatan (ADMM, 2017).
Salah satu kerja sama pertahanan yang dijalin oleh Indonesia adalah kerja sama patroli maritim dengan Malaysia dan Filipina. Kerja sama pertahanan di bidang maritim  merupakan  sebuah  isu  yang  penting  dewasa  ini  karena  hal  tersebut menyangkut tidak hanya di bidang dimensi politik dan keamanan, tetapi juga dimensi ekonomi, baik dalam hubungan antar negara dalam kerja sama tersebut maupun bagi negara itu sendiri. Kerja sama yang dijalin oleh tiga negara tersebut mencakup wilayah
di Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Kedua wilayah tersebut membutuhkan perhatian lebih ketika pada tahun 2016 terjadi pembajakan kapal oleh kelompok terorisme Abu Sayyaf. Kelompok terorisme yang berbasis di Filipina Selatan tersebut melancarkan aksinya dengan menyandera kapal-kapal yang melewati kedua wilayah laut tersebut dan juga menyandera awak kapal, serta meminta tebusan terhadap negara asal kapal dan awak kapal tersebut.
Terjadinya kejahatan transnasional tersebut mencerminkan ketidakamanan wilayah laut dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan ketidakamanan tersebut bersifat urgensi. Kerja sama pertahanan ketiga negara tersebut disebut Patroli Maritim Trilateral atau Trilateral Maritime Patrol . Dengan dibentuknya Patroli Maritim Trilateral tersebut, menunjukkan bahwa keamanan maritim di wilayah Laut Sulawesi di  dalam  wilayah  Indonesia,  merupakan  wilayah  dengan  penanganan extra-ordinary measures dari  setiap  negara  dalam  kerja  sama  pertahanan  tersebut  (Kusumaningtyas, 2017: 106).
Meskipun  permasalahan  di  wilayah  Laut  Sulawesi  dan  Laut  Sulu  sudah dalam  mendapatkan extra-ordinary  measure dengan  dibentuknya  Patroli  Maritim Trilateral,  namun  tujuan  utama  dari  kerja  sama  pertahanan  tersebut  tidak  kunjung terealisasikan. Kusumaningtyas (2017: 107-109) menjelaskan beberapa penyebabnya, diantaranya  adalah  ketiga  negara  tersebut  masih  belum  mampu  untuk  menerapkan model patroli gabungan yang cocok sesuai dengan prinsip ASEAN Way yang dianut oleh setiap negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Alasan kedua adalah belum tuntasnya pembahasan mengenai aturan mekanisme dan wilayah patroli pelaksanaan kerja sama  antara ketiga negara  tersebut. Alasan terakhir adalah adanya perbedaan kepentingan nasional antara ketiga negara tersebut. Berbeda dengan Indonesia  yang  melihat  wilayah  tersebut  dalam  status  darurat,  ‘kedaruratan’  yang dipandang  oleh  Malaysia  dan  Filipina  tidak  sama.  Malaysia  bahkan  cenderung diuntungkan  dengan  kerja  sama  pertahanan  tersebut,  karena  hal  tersebut  dapat mengalihkan  perhatian  Filipina  dari  kasus  sengketa  mereka  atas  wilayah  Sabah (Kusumaningtyas, 2017: 109).
Posen  (1984:  59)  mengatakan  bahwa  jika  potensi  ancaman  dianggap semakin  membahayakan  dan  kemungkinan  perang  menjadi  semakin  nyata,  maka perilaku koalisi akan muncul. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa pencapaian MEF
diprediksi  tidak  akan  tercapai  pada  tahun  2024.  Maka  dari  itu,  pemerintah menyiasatinya dengan diplomasi pertahanan sebagai pertahanan terdepan. Diplomasi pertahanan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  menjalankan  dua  agenda  strategi hedging , yaitu keterlibatan strategis dan modernisasi militer (Gindarsah, 2015: 1). Keterlibatan strategis  menjelaskan  bahwa  Indonesia  membangun  kerja  sama  pertahanan  dengan negara-negara besar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan modernisasi militer didapatkan dari kerja sama pertahanan terlebih yang melibatkan industri pertahanan dalam  negeri  masing-masing  negara.  Diplomasi  pertahanan  tersebut  memfokuskan kepada tiga agenda utama, confidence-building measure , memanfaatkan kapabilitas militer, dan juga meningkatkan basis industri pertahanan dalam negeri (Gindarsah, 2017: 4).
Gindarsah  (2017:  6)  mengatakan  bahwa  Indonesia  mengadopsi  strategi hedging untuk  menghindari  situasi  dimana  pemerintah  harus  memutuskan  untuk memilih salah satu dari negara besar dan meninggalkan negara besar lainnya. Strategi ini selaras dengan politik bebas-aktif yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  10  negara  yang  paling  banyak  menjalin  kerja  sama pertahanan dengan Indonesia adalah negara yang dianggap sebagai mitra kerja sama pertahanan yang krusial dan di saat yang sama juga dianggap sebagai berpotensi sebagai lawan  di  kemudian  hari.  Kesepuluh  negara  tersebut  berdasarkan  peringkat  adalah Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, Cina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Brunei, dan Turki (Gindarsah, 2017: 6).

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang ditunjukkan di atas, terlihat bahwa Doktrin Tridek  masih  belum  maksimal  untuk  melihat  ke  arah  luar  negara.  Kecenderungan untuk melihat ke arah dalam negara, melalui variabel-variabel tersebut, masih sangat dominan.  Bahkan,  ketika  seorang  berpangkat  tinggi  di  TNI-AL  ditanyakan  tentang proses  memformulasikan  Poros  Maritim  Dunia  apakah  memfokuskan  pada  cara pandang  yang outward-looking dan  menggelar  kekuatan  berdasarkan  strategi  maritim, jawabannya  adalah  tidak  (Arif  &  Kurniawan,  2017:  12).  Namun,  kembali  lagi  ke konklusi sebelumnya, bahwa Doktrin Tridek tidak secara penuh melihat ke arah dalam negara.  Posen  melalui  teori  Perimbangan  Kekuatan  berasumsi  bahwa  variabel teknologi dalam sebuah doktrin militer merupakan variabel yang paling outward-looking .
Kesimpulan dari penelitian ini adalah teori Perimbangan Kekuatan dapat ‘memaksa’ Doktrin Tridek yang cenderung untuk melihat ke arah dalam negara, untuk dapat  melihat  ke  arah  luar  negara.  Melalui  masing-masing  variabel  tersebut  terlihat kendala-kendala  yang  masih  dimiliki  oleh Doktrin  Tridek.  Variabel  geografi  dengan kendala masih enggannya pemangku kepentingan untuk melihat ke arah luar negara, termasuk  TNI-AL.  Variabel  teknologi  dengsan  kendala  klasik  yaitu  kekurangan anggaran  pertahanan  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah,  yang  berakibat  semakin sulitnya untuk mencapai MEF yang direncanakan terpenuhi pada tahun 2024. Variabel koalisi dengan kendala Indonesia tidak mempunyai koalisi dengan negara manapun, yang  dilakukan  Indonesia  adalah  kerja  sama  pertahanan  secara  bilateral  dan  juga multilateral.  Namun,  kerja  sama  pertahanan  tersebut  merupakan  bagian  dari  dalam Doktrin  Tridek  yang  implementasinya  paling  melihat  ke  arah  luar  negara  jika dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam teori Perimbangan Kekuatan.

## Referensi
Buku:
Daldjoeni, Drs. N (1991). Dasar-Dasar Geografi Politik . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Djalal, Dino Patti (1996). The Geopolitics of Indonesia’s Maritime Territorial Policy . Jakarta: CSIS.
Joesoef, Daoed (2014). Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
Karim,  Silmy  (2014).  Membangun  Kemandirian  Industri  Pertahanan  Indonesia.
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Munaf, Dicky R. & Susanto (2014). Geopolitik dan Geostrategi: Keamanan dan Kedaulatan Laut . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Posen,  Barry  R.  (1984).  The  Sources  of  Military  Doctrine:  France,  Britain,  and Germany Between The World Wars. London: Cornell University Press. Sulisningtyas, Tri dan Dicky R. Munaf (2015). Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

## Tesis:
Kasim,  Yandry  Kurniawan  (2005).  Strategi  Pertahanan  Indonesia  Berdasarkan Dinamika Lingkungan Strategis dan Ancaman Internal-Eksternal Tahun 1998-2004. Tesis di Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Kusumaningtyas,  Annisa  Sathila  (2017).  Kerja  Sama  Patroli  Maritim  Trilateral ( Trilateral Maritime Patrol ) antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina Dalam Menindak  Kejahatan  di  Laut  Sulu  dan  Sulawesi.  Tesis  di  Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

## Artikel dan Jurnal:
Anggoro, Kusnanto (2007). Unravelling total defense: territorial structure, democracy,
and non-military defense. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
Arif,  Muhammad  &  Yandry  Kurniawan  (2017).  Strategic  Culture  and  Indonesia Maritime Security. Asia & The Pacific Policy Studies.
Gindarsah,  Iis  and  Adhi  Priamarizki.  Indonesia’s  Maritime  Doctrine  and  Security Concerns.  Policy  Report  from  S.  Rajaratnam  School  of  International Studies.
Kurniawan, Yandry (2016). “Visi Poros Maritim Dunia: Proyeksi Indonesia Sebagai
Kekuatan Regional?”. Jurnal Legislasi Pertahanan. Vol. 6 No. 2, Desember 2016.
Laksmana,  Evan  A.  (2011)  “The  enduring  strategic  trinity:  explaining  Indonesia’s geopolitical architecture”, Journal of the Indian Ocean Region , 7:1
_________  (2014).  Indonesia’s  Strategic  Thinking:  Breaking  Out  of  Its  Shell?. Canberra: Council for Security Cooperation in the Asia Pacific.
_________  (2017).  “Pragmatic  Equidistance:  How  Indonesia  Manages  Its  Great Power Relations. New York: New York University Press.
Sukma,  Rizal.  Indonesia’s  Security  Outlook,  Defence  Policy  and  Regional
Cooperation, Chapter 2 in Asia Pacific Countries’ Security Outlook and
Its Implications for the Defense Sector (2010). The National Institute for Defence Studies Joint Research Series No. 5.
______, (1997). Indonesia’s Bebas-Aktif Foreign Policy and the Security Agreement’ with Australia. Australian Journal of Internasional Affairs, Vol. 51, No. 2.
Tim Kontras (2005) Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia . Jakarta: Kontras. Widjajanto, Andi (2006) Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, dalam Ikrar Nusa Bhakti,
et al Kaji Ulang Pertahanan: Pendekatan Substantif. Jakarta: LIPI.

## Makalah dan Kuliah Umum:
Edy Prasetyono dalam Workshop Strategic Defence Review, Departemen Pertahanan, 16-17 Desember 2002.
Kusnanto Anggoro (2013) “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum” makalah dipresentasikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII oleh Badan Pembina Hukum Nasional tanggal 15 Juli 2013 di Denpasar, Bali.
Kusnanto  Anggoro  sebagai  pemakalah  pembanding  dalam  Seminar  Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 14 Juli 2003
Panel oleh Arief Havas Oegroseno mengenai A Discussion on Blind Spots, Stress Points, and  Potential  Pitfalls  in  Indonesian  Foreign  Policy dalam  Conference  on Indonesian Foreign Policy 2017 di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2017.

## Artikel Daring:
Caffrey, Craig (2017). Revised Indonesian budget brings modest increase. Jane’s 360 . Diakses September 2017, pada
http://www.janes.com/article/72232/revised-indonesian-budget- brings-modest-increase
Kemenlu RI (2014). Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia . Diakses September 2017, pada
kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi- Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx
Ilyas Istianur Praditya (2017). Ini Produk Militer Terlaris Buatan Pindad. PT Pindad (persero). Diakses November 2017, pada https://www.pindad.com/ini-produk-militer-terlaris-buatan-pindad Ahmad  Fikri  (2016).  Jusuf  Kalla  Pesan  50  Panser  Badak  Buatan  Pindad. Tempo.co . Diakses November 2017, pada https://nasional.tempo.co/read/737960/jusuf-kalla-pesan-50-panser- badak-buatan-pindad

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:
Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015
Doktrin Pertahanan Negara 2015 Doktrin Perjuangan TNI-ABRI Catur Darma Eka Karma 1988 Doktrin Penampilan TNI-ABRI Sad Daya Dwi Bakti 1994 Doktrin Tridarma Ekakarma 2010 Minimum Essential Force TNI 2015
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri Pertahanan Bab I Pasal I
Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Minimun Essential Force TNI 2015 Lampiran I Perpres No. 16/2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Perpres No. 115/2015 Tentng Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing ).