## KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN
Oleh :
Rifqy Maulana, SH/ Dr. Jamhir, M.Ag
Email: rifqymaulana@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

## 1.Konsep Hukum Perizinan
Konsep  Dasar  Perizinan  adalah  Untuk  mengendalikan  setiap  kegiatan  atau  perilaku individu  atau  kolektivitas  yang  sifatnya  preventif  adalah  melalui  izin,  yang  memiliki kesamaan  seperti  dispensasi,  izin  dan  konsesi; Utrecht memberikan  pengertian  Izin (Vergunning)  sebagai  berikut:  Bilamana pembuat  peraturan  tidak  umumnya  melarang  suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk  masing-masing  hal  konkret,  maka  perbuatan  administrasi  Negara  yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin ( vergunning ).
Izin  dalamarti  luas  berarti  suatu  peristiwa  dari  penguasa  berdasarkan PeraturanPerundang-undangan  untuk  memperbolehkan  melakukan  tindakan  atauperbuatan tertentu yang secara umum dilarang.Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang  memohonnya  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  yang  sebenarnya  dilarang demi  memperhatikan  kepentingan  umum  yang  mengharuskan  adanya  pengawasan.Adapun pengertian  Perizinan  adalah  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  fungsi  peraturan  dan  bersifat pengendalia  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan  izin  untuk  melakukan  sesuatu  usaha yang  biasanya  harus  dimiliki atau  di  peroleh  suatu organisasi  perusahaan  atau  seseorang  sebelum  yang  bersangkutan  dapat  melakukan  suatu kegiatan atau tindakan.
Perizinan  tidak  lahir  dengan  sendirnya  secara  serta  merta,  namun mestinya  ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/  chief  excecutive).  Pada  akhirnya  pemberian  Izin  oleh  pemerintah  kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.
Berikut  dikemukakan  beberapa  pengertian  perizinan  dari  berbagai  pendapat  yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara:
Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan  kehidupan  masyarakat  agar  tidak  menyimpang  dari  ketentuan  hukum  yang berlaku  serta  membatasi  aktifitas  masyarakat  agar  tidak  merugikan  orang  lain.  Dengan demikian,  perizinan  lebih  merupakan  instrumen  pencegahan  atau  berkarakter  sebagai preventif instrumental.
Izin ( vergunning ) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau  peraturan  pemerintah  untuk  dalam  keadaan  tertentu  menyimpang  dari  ketentuan- ketentuan  larangan  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu  izin  juga  dapat  diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
Perizinan  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  fungsi  pengaturan dan  bersifat  pengendalian  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Bentuk  perizinan  antara  lain:  pendaftaran,  rekomenadasi, sertifikasi,  penentuan  kuota  dan  izin  untuk  melakukan  sesuatu  usaha  yang  biasanya  harus memiliki  atau  diperoleh  suatu  organisasi  perusahaan  atau  seseorang  sebelum  yang bersangkutan  dapat  melaksanakan  suatu  kegiatan  atau  tindakan.  Dengan  memberi  izin, pengusaha  memperkenankan  orang  yang  memohonnya  untuk  melakukan  tindakan  tindakan
tertentu  yang  sebenarnya  dilarang  demi  memperhatikan  kepentingan  umum  yang mengharuskan adanya pengawasan. 104
Izin  dalam  arti  luas  berarti  suatu  persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  untuk  memperbolehkan  melakukan  suatu  tindakan  atau  perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.
Perizinan dapat didefenisikan dalam arti luas dan dalam arti  sempit. Dalam arti luas yakni  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  paling  banyak  digunakan  dalam  hukum administrasi.  Pemerintah  menggunakan  izin  sebagai  sarana  yuridis  untuk  mengemudikan tingkah  laku  para  warga.  Izin  ialah  suatu  persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan  undang- undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan  larangan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  memberi  izin,  penguasa memperkenankan  orang  yang  memohonnya  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu yang  sebenarnya  dilarang.  Ini  menyangkut  perkenaan  bagi  suatu  tindakan  yang  demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni  pengikatan-pengikatan  pada  suatu  peraturan  izin  pada  umumnya  didasarkan  pada keinginan  pembuat  undang-undang  untuk  mencapai  suatu  tatanan  tertentu  atau  untuk menghalangi  keadaan-keadaan  yang  buruk.  Tujuannya  ialah  mengatur  tindakan-tindakan yang  oleh  pembuat  undang-undang  tidak  seluruhnya  dianggap  tercela,  namun  di  mana  ia menginginkan  dapat  melakukan  pengawasan  sekedarnya.  Hal  pokok  pada  izin  dalam  arti sempit  adalah  bahwa  suatu  tindakan  dilarang,  terkecuali  diperkenankan  dengan  tujuan  agar dalam  ketentuan-ketentuan  yang  disangkutkan  dengan  perkenaan  dapat  dengan  teliti diberikan  batas-batas  tertentu  bagi  tiap  kasus.  Jadi  persoalannya  bukanlah  untuk  hanya
104 Adrian Suteedi, Hukum Perizinan:Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.
memberi  perkenaan  dalam  keadaan-keadaan  yang  sangat  khusus,  tetapi  agar  tindakan- tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan- ketentuan.
Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek- objek  tertentu,  mengatur  distribusi  benda  langka,  Seleksi  orang  dan/atau  aktifitas  tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan  demikian  wewenang  membatasi  hendaknya  tidak  melanggar  prinsip  dasar  negara hukum, yaitu asas legalitas. 105
Perizinan  terbagi  dalam  tiga  pengertian:  Dispensasi-izin-konsesi.  Yang  dimaksud dengan  dispensasi  adalah  keputusan  negara  yang  membebaskan  suatu  perbuatan  dari kekuasaan  suatu  peraturan  yang  menolak  perbuatan  itu.  Sebuah  contoh  :  Pasal  29 KUHPerdata menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet presidentil, presiden  yang bertanggung  jawab)  dapat  memberi  dispensasi  terhadap  larangan  tersebut.  Bila  mana pembuat  peraturan  tidak  umumnya  melarang  suatu  perbuatan,  tetapi  masih  juga memperkenankannya  asal  saja  diadakan  secara  yang  ditentukan  untuk  masing-masing  hal konkret,  maka  keputusan  administrasi  negara  yang  memperkenankan  perbuatan  tersebut bersifat suatu izin.
105 Philipus M. Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogjakarta: Gadjah Mada University Press 1998).
Izin  itu  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  yang  bersegi  satu  yang  dilakukan  oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi.
Izin  atau vergunning adalah  “dispensasi  dari  suatu  larangan”.  Rumusan  yang demikian  menumbuhkan  dispensasi  dengan  izin.  Dispensasi  beranjak  dari  ketentuan  yang dasarnya  “melarang”  suatu  perbuatan,  sebaliknya  “izin”  beranjak  dari  ketentuan  yang  pada dasarnya  tidak  melarang  suatu  perbuatan  tetapi  untuk  dapat  melakukannya  disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. 106
Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula. Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya  melarang  suatu  perbuatan  tetapi  masih  juga  memperkenankannya  asal  saja diadakan  secara  yang  ditentukan  untuk  masing-masing  hal  konkrit  maka  perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang  kemudian  larangan  tersebut  diikuti  dengan  perincian  dari  pada  syarat-syarat  ,  kriteria dan  lainnya  yang  perlu  dipenuhi  oleh  pemohon  untuk  memperoleh  dispensasi  dari  larangan tersebut  disertai  dengan  penetapan  prosedur  dan  juklak  (petunjuk  pelaksanaan)  kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan . 107
Perbuatan  hukum  Negara  yang  bersegi  satu  yang  mengaplikasikan  peraturan  dalam hal  konkreto  berdasarkan  persyaratan  dan  prosedur  sebagaimana  diteapakan  oleh  ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Syahran Basah).
106 Atmosoedirjo, Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982 ) hal 37
107 Atmosoedirjo, Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982 ) hal 45
Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat  dalam  rangka  menjaga  keseimbangan  kepentingan  antara  masyarakat  dengan lingkungannya  dan  kepentingan  individu  serta  upaya  mewujudkan  kepastian  hukum  bagi anggota masyarakat yang berkepentingan . 108

## Unsur-unsur Perizinan
Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya  adalah  dengan  tugas  pemerintah  dalam  hal  memberikan  pelayanan  umum  kepada masyarakat.  Dalam  hal  pelayanan  publik,  izin  merupakan  bentuk  pelayanan  yang  harus diberikan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  administratif,  yaitu  pelayanan  yang menghasilkan  berbagai  bentuk  dokumen  resmi  yang  dibutuhkan  oleh  publik.  Izin  dapat berbentuk  tertulis  dan  atau  tidak  tertulis,  namun  dalam  Hukum  Administrasi  Negara  izin harus  tertulis,  kaitannya  apabila  terjadi  sesuatu  hal  yang  tidak  diingikan,  maka  izin  yang berbentuk  suatu  keputusan  adminstrasi  negara  ( beschicking )  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk beschiking , sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).
Berdasarkan  beberapasifat  izin  tersebut,maka  dapat  dilihatbeberapa  unsur  dalam perizinan, antara lain sebagai berikut:

## 1. Instrumen Yuridis
Salah  satu  prinsip  negara  hukum  ialah  pemerintahanberdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  kata  lain,setiap  tindakan  hukum  pemerintah  harus  didasarkan
108 Pengertian Perizinan – Negara Hukum.com, Pengertian Perizinan di akses dari, http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html pada tanggal 30 oktober 2018
padawewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan.Tugas  dan  kewenangan pemerintah  tidak  hanya  sekedarmenjaga  ketertiban  dan  keamanan  tetapi  juga untukmengupayakan  kesejahteraan  umum.Dalam  melaksanakantugasnya,  pemerintah  diberi kewenangan dalam fungsi
pengaturan.Dari  fungsi  tersebut,  muncul  beberapa  instrumenyuridis  untuk menghadapi  bebarapa  perisitiwa  yang  bersifatindividual  dan  konkret  yaitu  dalam  bentuk ketetapan.Berdasarkan  sifatnya,  individual  dan  konkret,  ketetapan  inimerupakan  ujung tombak  dari  instrumen  hukum  dalampenyelenggaraan  pemerintahan,  atau  sebagai  norma penutupdalam  rangkaian  norma  hukum 109 .  Salah  satu  wujud  dariketetapan  tersebut  adalah izin.

## Jenis-jenis Perizinan
Perizinan  merupakan  keputusan  yang  dikeluarkan  pemerintah,  sebagaimana  telah dijabarkan  diatas.  Jenis  dan  jumlah  perizinan  pun  banyak  dantersebar.  Pada  umumnya,  izin dibuat  dengan  proses  dalam  jangka  waktu  tertentuUntuk  dapat  diterbitkannya  suatu  izin diawali  dari  pengajuan  permohonan  oleh  pihak  yang  memiliki  kepentingan,  disertai  dengan pemenuhan syarat-syarat yangditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarattersebut  hingga  kemudian  terbitlah  izin  yang  dimohonkan.  Izin  merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki karena akan mempermudah dalam melakukan hubungan hukum,  baik  dengan  pemerintah  maupun  dengan  pihak  lain.  Jenis-jenisizin  tersusun  secara berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini sedikit gambaran mengenai sejumlah izin yang dikeluarkan  pemerintah kabupaten/kota 110 :
109 Philipus M. Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogjakarta: Gadjah Mada University Press,1998) . hal. 125.
110 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan , Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal. 8.
(1) Izin Lokasi; (2) Izin Pemanfaatan Tanah; (3) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan  Bangun-Bangunan;  (4)  IzinMendirikan  Bangunan  Rumah  Ibadat;  (5)
Izin Gangguan HO (Hinder Ordonantie); (6) Tanda Daftar Industri; (7) Izin Usaha Industri; (8) Surat IzinUsaha Perdagangan; (9) Tanda Daftar Perusahaan; (10) Izin Peruntukan Lahan;(11) Izin Usaha Perkebunan; (12) Izin Usaha Restoran, Rumah Makan,  dan  Tempat  Makan;  (13)  Izin  Usaha  Rekreasi  dan  Hiburan  Umum;  (14) Izin Usaha  Biro Perjalanan Wisata dan Izin Usaha  Agen Perjalanan Wisata; (15) Izin  UsahaHotel  Bintang;  (16)  Izin  Usaha  Hotel  Melati;  (17)  Izin  Usaha Penginapan; (18)Izin Usaha Pondok Wisata; (19) Izin Usaha Penginapan Remaja; (20)  Izin  UsahaTaman  Rekreasi;  (21)  Izin  Usaha  Fasilitas  Wisata  Tirta  dan Rekreasi Air; (22)Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan  Wisata; (23) Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam; (24) Izin Pemasangan Reklame Papan/billboard.

## Elemen Pokok Perizinan
Berdasarkan  pendapat  para  pakar tentang  definisi  izin  dapat  disimpulkan  bahwa  izin adalah  perbuatan  pemerintah  bersegi  satu  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

## a. Wewenang
Salah  satu  prinsip  dalam  Negara  Hukum  adalah wetmatigheid  vanbestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum  pemerintah,  baik  dala  menjalankan  fungsi  pengaturan  maupun  fungsi  pelayanan, harus  didasarkan  pada  wewenang  yang  di  berikan  ole  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## b. Izin Sebagai Bentuk ketetapan
Dalam Negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga  ketertiban  dan  keamanan  (  rust en  orde  ),  tetapi juga  mengupayakan  kesejahteraan umum  (  bestuurszorg  ).  Tugas  dan  kewenangan  pemerintah  untuk  menjaga  ketertiban  dan keamanan  merupakan  tugas  klasik  yang  sampai  kini  masih  tetap  di  pertahankan.  Dalam rangka  meaksanakan  tugas  ini  kepada  pemerintah  diberikan  wewenang  dalam  bidang pengaturan,  yang  dari  fungsi  pengaturan  ini  muncul  beberapa  instrumen  yuridis  untuk menghadapi  peristiwa  individual  dan  konkret,  yaitu  dalam  bentuk  ketetapan.  Sesuai  dengan sifatnya,  individual    dan  konkret,  ketetapan  ini  merupakan  ujung  tombak  dari  instrumen hukum  dalam  penyelenggaraan  pemerintah,  atau  sebagai  norma  hukum  ,  salah  satu  wujud dari ketetapan ini adalah izin.

## Proses dan prosedur
Proses  dan  prosedur  perizinan  dapat  meliputi  prosedur  pelayanan  perizinan,  proses penyelesaian perizinan merupaka proses internal yang dilakukan oleh  aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut , masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing- masing dalam proses penyelesaian perizinan.

## Persyaratan
Persyaratan  merupakan  hal  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon  untuk  memperoleh izin  yang  dimohonkan,  persyaratan  perizinan  tersebut  berupa  dokumen  kelengkapan  atau surat-surat.
Dalam  regulasi  dan  deregulasi,  persyaratan  dalam  proses  perizinan  menjadi  satu paling  utama.  Arah  perbaikan  system  perizinan  ke  depan,  paling  tidak  memenuhi  kriteria berikut.
1. Tertulis dengan jelas
2. Memungkinkan untuk dipenuhi
3. Berlaku universal

## 4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek

## Waktu penyelesaian izin
Waktu  penyelesaian  izin  harus  ditentukan  oleh  instansi  yang  bersangkutan.  Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur  yang  harus  ditempuh  seseorang  dalam  mengurus  perizinan  tersebut.  Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut.
1. Disebutkan dengan jelas
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungki
3. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan

## Biaya perizinan
Biaya/tarif  pelayanan  termasuk  pencitraan  yang  ditetapkan  dalam  proses  pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
i. Rincin  biaya  harus  jelas  untuk  setiap  perizinan,  khususnya  yang  memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan
ii. Ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  atau  dan  memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pengawasan penyelenggaraan izin
Saat  sekarang  kinerja  pelayanan  perizinan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintahan dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus di akui bahwa kinerja pelayanan perizinan  pemerintah  masih  buruk.  Hal  ini  disebabkan  oleh.  Pertama,  tidak  ada  sistem intensif untuk melakukan perbaikan, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkatketergantungan yang tinggi pada aturan format ( rule
driven ) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan perizinan yang dilaksanaka  oleh  birorasi  pemerintah  digerakkan  oleh  peraturan  dan  anggaran  bukan digerakkan oleh misi.

## Pelayanan pengaduan dan sengketa
iii. Pengaduan
Untuk dapat menjadi pengaduan sebagai sumper perbaikan pelayanan perizinan, maka pengaduan  itu  sendiri  harus  dikelola  dengan  baik  dan  benar,  mekanisme  penanganan pengaduan  yang  baik  dan  benar  harus  memenuhi  unsur-unsur  antara  lain  :  1)  penentuan perioritas  pengaduan  yang  masuk  ke  loket  atau  kotak  pengaduan  dan  berbagai  sarana pengaduan  lainnya,  2)  adanya  prosedur  penyelesaian  pengaduan,  3)  adanya  pejabat/petugas yang secara khusus bertanggung jawab atas pengaduan, 4) aanya standar waktu penyelesaian pengaduan.
iv. Sengketa
Apabila  penyelesain  pengaduan  tersebut  oleh  pemohon  atau  pihak  yang  dirugikan akibat dikeluarkannya izin, maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yakni melalui  mediasi,  ombudsman,  atau  kepengadilan    untuk  menyelesaikan  sengketa  hukum perizinan tersebut.
Regulasi dan deregulasi perzinan di indonesia kedepan yang menjungjung tinggi good govermance, harus  diwujudkan  dengan  adanya  mekanisme  komplain  dan  penyelesaian sengketa karena adanya berbagai pihak yang terlibat.

## Sanksi
Sebagai  produk  kebijakan  publik,  regulasi  dan  deregulasi  perizinan  di  indonesia kedepan perlu memerhatikan materi sangki dengan kriteria berikut.
v. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur  yang dapat diberi sangki dan sanksi apa yang akan di beri
vi. Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan

## vii. Mekanisme penggguguran sanksi

## Hak dan kewajiban
hak  dan  kewajiban  antara  pemohon  dan  instansi  pemberi  izin  harus  tertuang  dalam regulasi  dan  deregulasi  perizinan  di  indonesia.  Dalam  hal  ini  harus  diperhatikan  hal-hal sebagai berikut
viii. Tertulis dengan jelas
ix. Seimbang antar para pihak
x. Wajib dipenuhi oleh para pihak
Didalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat ( yang memohon izin ) dan instansi pemberi layanan perizinan.hak-hak masyarakat yaitu :
1. Mendapatkan pelayanan perizinanyang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
2. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan.
3. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak.
4. Mendapat advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan.
Adapun kewajiban masyarakat adalah :
1. Mengawasi  dan  memberitahukan  kepada  instansi  pemberi  layanan  perizinan untuk  memperbaiki  layanannya  apabila  pelayanan  yang  diberikan  tidak  sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
2. Melaporkan  penyimpangan  pelaksanaan  pelayanan  kepada  ombudsman  apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayana seperti dalam angka 1 diatas.
3. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan umum.
4. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum.
5. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara. 111
Secara umum, perizinan juga memiliki fungsi pembinaan.12 Pemberian perizinan oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh sebab itu sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin. 112
Tujuan sistem perizinan adalah;
a.    Adanya suatu kepastian hukum
b.    Perlindungan kepentingan umum
c.    Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
d.   Pemerataan distribusi barang tertentu
Tujuan Perizinan  dalam arti luas :
a. Mengarahkan aktifitas tertentu (Sturen).
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
c. Keinginan melindungi objek tertentu.
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
e. Mengarahkan dengan meyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.
Fungsi dari izin :
a. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat
b. Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu
111 Imam Jauhari, Hukum Perizinan , (Medan,2011), hal 11-20
112 Hestanto ,Unsur-unsur dalam Perizinan | hestanto personal website di akses dari https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/ , pada tanggal 30 july 2018
c. Sebagai pengaman secara hukum. 113

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Perizinan Bangunan
Kota besar seperti kota Jakarta mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sekali dan  tampaknya  akan  terus  berlanjut  pada  tahun-tahun  mendantang.  Kebutuhan  akan perumahan  (perumahan  sederhana,  rumah  susun,  apartemen,  dan real  estate ),  kantor, pertokoan,  mall,  tempat  hiburan  seperti  (hotel,  diskotik,  dan  sebagainya),  tempat pendidikan, dan bangunan lainnya semakin tinggi sebagai akibat pertambahan penduduk dan kebutuhannya. fungsi bangunan sebagai tempat aktivitas perekomonian, kebudayaan, sosial,  dan  pendidikan  terkait  dengan  fungsi  pemerintah  daerah  sebagai agent  of development, agent of change dan agent of regulation.
Dalam  fungsinya  yang  demikian,  pemerintah  daerah  berkepentingan  terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak  terjadi kekacau-balauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian pengguna ruang kota. 114
Menyinggung  soal  dampak  pembangunan  di  bidang real  estate,  industrial  estate, shoppping  cantre dan  sebagainya,  saat  ini  sangat  diperlukan  pengaturan  dalam  rangka pengendalian dampak pembangunan, yang meliputi dampak lingkungan, Impact Fee, Traffic Impact  Assement,  Impact  fee adalah  biaya  yang  harus  dibayar  oleh  pengembang  oleh pemerintah  kota  akibat  daripembangunan  yang  mereka  laksanakan.  Pelaksanaan pembangunan oleh pengembang akanmengakibatkan biaya infrastruktur bagi pemerintah kota karena  seluruh  jaringan  infrastrukturyang  dibangun  pengembang  akan  disambung  dengan
113 Dikarafna, Ketergantungan Antar Negara Dalam Perekonomian Dunia, Hukum Perizinan, diakses dari http://ketergantunganantarnegaraperekonomian.blogspot.com/2014/01/hukum-perizinan.html , di akses pada tanggal 30 july 2018
114 Adrian Suteedi, Hukum Perizinan:Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 222
sistem  jaringan  kota,  yang  padagilirannya  menuntut  peningkatan  kapasitas.  Adapun Traffic Impact  Assesment, yaitu  kewajibanyang  harus  dipenuhi  oleh  pengembang  untuk  melakukan kajian analisis tentang dampak lalulintas. Kajian tersebut harus dapat menggambarkan kinerja jaringan  jalan  sebelum  dan  setelahada  pembangunan  dan  dampak  yang  diakibatkannya, kemudian bagaimana mencari solusiuntuk mengatasinnya.

## Mekanisme Pembangunan Fly Over Menurut Perpres No 3 Tahun 2016
Pembangunan Fly  Over di  simpang  Surabaya  merupakan  salah  satu  pembangunan yang sedang dilakukan dalam rangka pembuatan jembatan layang yang berada di Kota Banda Aceh  sehingga  diperlukannya  pembebasan  tanah  milik  masyarakat.  Pembangunan Fly  Over ini  bertujuan  untuk  mengatasi  kemacetan  yang  selama  ini  terjadi  di  simpang  Surabaya. Pembangunan Fly  Over tersebut  sangat  penting  untuk  membantu  mengurangi  kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Banda Aceh. Sehingga dengan adanya pembangunan Fly Over tersebut  dapat  membantu  masyarakat  dalam  mengurangi  tingkat  kemacetan  yang  berada  di Kota Banda Aceh.
Sebagaimana kita ketahui pembangunan Fly Over disimpang surabaya ditangani oleh PT Brantas Abi Praya dan PT Jaya Kontruksi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.  PT Brantas Abi Praya Bermula dari sebuah proyek induk pengembangan Sungai Brantas, Brantas Abipraya  berkembang  menjadi  sebuah  perusahaan  handal  di  bidang  industri  konstruksi, dengan  pengelolaan  manajemen  yang  konsisten,  dalam  perkembangan  selanjutnya Perusahaan  telah  memasuki  bidang  pekerjaan  lain,  seperti  Jalan  dan  Jembatan,  Prasarana Perhubungan (laut dan udara) seperti pelabuhan laut dan bandar udara, Kelistrikan, Bangunan Gedung,  dan  lain  sebagainya  seperti  industri  properti  dan  jalan  tol  sehingga  PT  Brantas Abipraya telah berkembang menjadi General Contractor.
Kegiatan  usaha  Perusahaan  dilakukan  melalui  persaingan  bebas  yang  sehat,  dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan etika bisnis yang lazim berlaku. Pada  saat  ini  Perseroan  mempunyai  2  kantor  divisi,  4  Kantor  Divisi  Regional,  4  Kantor Cabang, dan 3 Pabrik Beton.
Pada  12  Desember  2011,  Perseroan  melakukan  diversifikasi  usaha  dan mengembangkan  bisnis  melalui  Entitas  Anak  Perseroan  yaitu  PT  Brantas  Energi  yang bergerak  dibidang  Pembangkit  Listrik  Hydro  Power,  Perseroan  optimis  dapat  berkembang dan  tumbuh  sebagai  pengembang  Hydro  Power  terkemuka  di  Indonesia,  serta  mendukung program  pembangunan  pembangkit  35.000MW  melalui  PLTS  sebagai  sumber  energi  listrik yang bersifat baru dan terbarukan.
Dan  juga  secara  resiko,  pemilihan  investasi  di  bidang  Hydro  Power  ini  mempunyai resiko  yang tidak linear dengan resiko sektor Konstruksi, sehingga ke depannya diharapkan arus kas Perseroan dapat lebih kuat dan “sustain”.
Mulai  tahun  2013,  Perseroan  mendirikan  pabrik-pabrik  beton  yang  berlokasi  di Porong  (Jawa  Timur),  Sunter  (DKI  Jakarta)  dan  Padang  (Sumatera  Barat).  Pembentukan pabrik  beton  ini  ditujukan  untuk  diversifikasi  usaha  Perseroan  dan  melayani  kebutuhan produk  beton  untuk  proyek-proyek  yang  sedang  dilaksanakan  oleh  Perseroan.  Adapun  jenis produk  beton  yang  dihasilkan  antara  lain  corrugated  concrete  sheet  pile,  flat  prestress concrete sheet pile, i girder, box girder, box culvert, u ditch, dan v ditch.
Dalam  rangka  mengoptimalkan  pemanfaatan  aset  perusahaan,  mulai  dijajaki pengembangan  bisnis  properti  melalui  kerjasama  dengan  konsultan  yang  berpengalaman menggeluti bisnis properti. Dalam hal organisasi Perseroan melakukan rintisan pembentukan unit usaha strategis di bidang properti.
Dengan  Visi  ingin  menjadi  Perusahaan  Terpercaya  dalam  industri  konstruksi.  Sedangkan misi  Perseroan  menyediakan  produk  konstruksi  bermutu  tinggi  serta  professional  dan berkelanjutan. 115
Adapun PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk, sebagai bagian dari Grup Jaya, merupakan  perusahaan  infrastruktur  yang  terintegrasi  dengan  kompetensi  inti  dalam  sektor infrastruktur  dan  sektor  konstruksi  bangunan,  perdagangan  aspal  dan  bahan  bakar  gas  cair (LPG),  pabrikasi  beton  pracetak  dan  pekerjaan  mekanikal  dan  elektrikal  serta  jasa pemeliharaan.  Perseroan  didirikan  pada  tanggal  23  Desember  1982,  pada  saat  Departemen Pemborongan  PT  Pembangunan  Jaya  dipisah  untuk  menjadi  badan  hukum  yang  tersendiri.
Pencatatan perdana saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Desember 2007.
Selama  bertahun-tahun,  Perseroan  terus  memperluas  ruang  lingkup  bisnis, menambahkan  kemampuan  baru  untuk  bisnis  utama  dalam  jasa  konstruksi,  dan  sekarang diposisikan  sebagai  salah  satu  penyedia  infrastruktur  publik  dan  investor  terkemuka  di Indonesia,  yang  beroperasi  di  sektor  penting  untuk  pertumbuhan  transportasi  (jalan, jembatan, jalan tol, bandara dan terowongan kereta bawah tanah), listrik dan energi, dan air (pengendalian banjir dan suplai air). Eksistensi utama Perseroan juga telah dikembangkan di sektor  komersial,  yang  memberikan  jasa  konstruksi  terintegrasi,  teknik  dan  pemeliharaan untuk  hotel,  mall,  apartemen  dan  gedung  perkantoran  di  Indonesia  dan  luar  negeri.  Pada tahun  2007  Perseroan  mengakuisisi  empat  anak  perusahaan  langsung:  PT  Jaya  Trade Indonesia, PT Jaya Teknik Indonesia, PT Jaya Beton Indonesia dan PT Jaya Daido Concrete.
Sejak saat itu, Perseroan telah memperluas portofolio dengan mengakuisisi beberapa anak  perusahaan  tidak  langsung:  PT  Jaya  Gas  Indonesia,  PT  Toba  Gena  Utama,  PT  Sarana
115 Abipraya, Profil Perusahaan, di akses dari, http://www.brantas-abipraya.co.id/id/beranda/index pada tanggal 10 juli 2018
Bitung  Utama,  PT  Metroja  Mandiri,  PT  Kenrope  Utama,  PT  Sarana  Merpati  Utama,  PT Adibaroto  Nugratama,  PT  Adigas  Jaya  Pratama,  PT  Sarana  Lampung  Utama,  PT  Sarana Lombok  Utama,  PT  Sarana  Jambi  Utama,  PT  Jaya  Celcon  Prima  dan  PT  Global  Bitumen Utama.  Pada  tahun  2009,  Perseroan  mendirikan  dua  perusahaan  patungan  untuk  mengejar kepentingan  di  sektor  konstruksi  dan  pengoperasian  jalan  tol,  PT  Jaya  Konstruksi  Pratama Tol  (dengan  PT  Pembangunan  Jaya  Infrastruktur)  dan  PT  Jaya  Sarana  Pratama  (dengan  PT Jaya Real Property Tbk).
Dan  pada  tahun  2009,  anak  usaha  Perseroan  PT  Jaya  Trade  Indonesia  memperluas bisnis terminal aspal curah dengan mendirikan PT Sarana Mbay Utama dan PT Sarana Aceh Utama; hal ini diikuti oleh pendirian PT Sarana Sampit Mentaya Utama pada tahun 2010. PT Kenrope Sarana Pratama dan PT Kenrope Utama Sentul masing-masing didirikan pada tahun 2010  dan  2011,  untuk  memperluas  bisnis  perdagangan  LPG.  Perseroan  juga  beroperasi  di bisnis  pengelolaan  air  dan  air  limbah  melalui  PT  Sarana  Tirta  Utama  dan  PT  Jaya  Mitra Sarana, keduanya didirikan pada tahun 2010 oleh PT Jaya Teknik Indonesia. Pada bulan Juli 2013  Perseroan  melakukan  penerbitan  saham  baru  (rights  issue)  sebanyak  326.170.397 lembar saham atau setara dengan 10% dari total modal ditempatkan dan modal  disetor. Hasil ini  digunakan  untuk  membiayai  investasi  dibidang  infrastruktur  baru  (jalan  tol  dalam  kota dan penyediaan air minum) dan perluasan kapasitas Jaya Beton dan Jaya Trade. Pada bulan September  2013  Perseroan  melakukan  pemecahan  saham  dengan  rasio  1  :  5  dalam  rangka meningkatkan likuiditas saham.
Dengan penggabungan yang unggul dari kemampuan dan keahlian di sepanjang rantai nilai  infrastruktur  baik  sebagai  investor  maupun  kontraktor,  Jaya  Konstruksi  memberikan solusi  yang  komprehensif  untuk  klien  dari  sektor  pemerintah  dan  sektor  swasta.  Reputasi Perseroan untuk keandalan dan pelaksanaan mutu telah menjadikan Perseroan sebagai mitra
terpercaya  dalam  proyek-proyek  infrastruktur  bernilai  tinggi,  termasuk  proyek  bergengsi Mass Rapid Transit Jakarta. Jaya Konstruksi terus memperluas kemampuan, aset dan sinergi sesuai dengan komitmennya untuk peningkatan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. 116
Dalam  rangka  pembangunan  jembatan Fly  Over Simpang  Surabaya,  maka dibutuhkannya pembebasan tanah dan perizinan, sehingga pembangunan- pembangunan Fly Over dapat  berjalan  dengan  sesuai.  Dalam  hal ini,  penetapan  nilai  harga  untuk  pembebasan tanah  pihak  pemerintah  telah  bekerjasama  dengan  KJPP  (Konsultan  Jasa  Penilaian  Profesi) yang  berpusat  di  Jakarta,  sedangkan  pengukuran  tanah  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.
Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan Fly  Over untuk  kepentingan  umum  terdapat dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2015  tentang  perubahaan  ketiga  atas  peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 117
Dalam pasal 1 nomor 4 tentang “objek pengadaan tanah tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau  lainnya yang dapat di nilai”. 118
Dalam hal ini tentu juga sangat penting untuk urusan perizinan nya, tapi pihak Dinas Pekerjaan  Umum  dan  BPJN  (Balai  Pelaksanaan  Jalan  Nasional)  hanya  seputar  hak penandatanganan  kontrak  untuk  pelaksanaan  pembangunan  jalan Fly  Over di  simpang
116 Jaya Kontruksi, Profil Perusahaan, di akses dari, http://jayakonstruksi.com/company_profile pada tanggal 10 juli 2018
117 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015, Lembaran Negara tahun 2015, No.1
118 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015, Lembaran Negara tahun 2015, No.1, Tambahan Negara, hlm.4.
Surabaya  Dengan  PT  Brantas  Abi  Praya  dan  PT  Jaya  Kontruksitidak  ada  kaitannya  dengan Perizinan. 119
Seperti  dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan  proyek  strategis  Nasional  pasal  14  yang  menetapkan  bahwa    :  (1) Pembangunan/konstruksi  Proyek  Strategis  Nasional  dapat  dimulai  setelah  memperoleh perizinan paling kurang :
a. Penetapan Lokasi atau Izin Lokasi;
b. Izin Lingkungan; dan
c. Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2016  Tentang  Percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional Pasal 23 :
(1)  Penyediaan  tanah  untuk  Proyek  Strategis  Nasional  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah,  pendanaannya  dapat  bersumber  terlebih  dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 120
dalam hal ini tentu mekanisme pembangunan Fly Over ini sendiri tidak terlepas dari penetapan lokasi atau izin lokasi pada saat sebelum di mulainya pembangunan, ini hal yang sangat  penting  karena  Penetapan  Lokasi   pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  yang dipergunakan  sebagai  izin  untuk  Pengadaan  Tanah,  perubahan  penggunaan  tanah,  dan peralihan  hak  atas  tanah  dalam  Pengadaan  Tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum.
Mekanisme  pembangunan  setelah  di  berikan  surat  kerja  oleh  PPK  sangat  panjang proses nya yaitu dimulai dari
119 Wawancara dengan Faisal MT, bekerja di Balai Pejabat Penetapan Komitmen (PPK) Kota Banda Aceh, hari Jumat tanggal 27July 2018
120 Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Ternyata  setelah  penulis  telusuri  bahwa  pihak  pemerintah  telah  bekerjasama  dengan pihak BPJN dan Balai Pejabat Pembuat Komitmen yang berada di bawah Kementrian PUPR untuk  memberikan  Surat  perintah  Kerja,  dalam  hal  perizinan  ini  sendiri  mereka  tidak mengurus  soal  perizinan  atas  apa  yang  sudah  saya  wawancaraikarena  Balai  ini  hanya mengurus  soal  kontrak,  kontrak  telah  sesuai  dan  tidak  merugikan  masyarakat.  Menurut penulis  bahwa  pembangunanan Fly  Over merupakan  untuk  kepentingan  umum  dan  bukan untuk kebutuhan pribadi.
Dalam  penetapan  nilai  harga  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  KJPP(Konsultan  Jasa Penilaian Profesi) menurut penulis tidak merugikan pemilik tanah secara keseluruhan, karena pihak  pemerintah  tidak  hanya  menggantikan  biaya  pembebasan  tanah  akan  tetapi  juga dampak  terkenanya  bangunan  atas  pengadaan  tanah  juga  telah  diganti  dan  juga  karena  di samping  pembangunan  pembuatan Fly  Over itu  untuk  kepentingan  publik  dan  kebutuhan umum, maka dengan adanya Fly Over di simpang Surabaya akan menjadi pusat kota madya yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh  dan  akan  mendapatkan  keuntungan  lebih  jika  pembangunan Fly Over telah selesai dilakukan.
Langkah-Langkah  Sistematis  Dalam  MembangunFly  Over  Simpang  Surabaya (Mekanisme Pembangunan) :
1. Survey Lokasi
1.1 Menentukan Posisi Jalan ( Arah Jalan )
1.2 Bentang Jalan
1.3 Elevasi (posisi vertikal (ketinggian) suatu objek dari suatu titik tertentu )

## 2. Perencanaan
2.1 Desain
2.2 Pembuatan rencana biaya

## 3. Pelaksanaan
3.1 Pengerjaan Pondasi
3.1.1   Penggalian pondasi
3.1.2   Pengurukan pasir di bawah pondasi
3.1.3   Pemasangan pondasi batu
3.1.4   Siaran batu muka
3.1.5   Pemasangan besi beton untuk Crosshed
3.1.6   Pemasangan begerting cetakan beton Crosshed
3.1.7   Pemasangan beton struktur Crosshed
3.1.8   Pemadatan urukan
3.1.9   Pengurukan pasir kedua
3.1.10  Pemasangan lantai kerja beton non struktur plat injak
3.1.11  Pemasangan plat injak
3.2 Pengerjaan kepala jembatan
3.2.1   Pemasangan bagesting cetakan beton balek induk dan diafragma
3.2.2   Pemasangan besi beton bertulang
3.2.3   Pemasangan elastomeric
3.2.4   Pemasangan pipa besi galpanis untuk drainase
3.2.5   Pemasangan besi siku
3.2.6   Pemasangan besi struktur
3.2.7   Pemasagan besi beton untuk tiang sandaran
3.2.8   Pemasangan beton non struktur untuk trotoar jembatan
3.2.9   Pemasangan cetakan beton sandaran
3.3 Langkah Akhir
3.3.1   membereskan hasil pekerjaan
3.3.2   penanganan keselamatan selama pekerjaan
3.3.3   pemasangan prasasti jembatan
3.3.4   dokumentasi visual

## Proses Perizinan PembangunanFly Over Disimpang Surabaya Menurut Perpres No

## 3 Tahun 2016
Sebagaimana  di  ketahui  bahwa  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  dari pembangunan Fly  Over di atur  pada  ketentuan  Perpres  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun
2016  tentang  percepatan  pelaksanaan  proyek  strategis  Nasional  pasal  14  yang  menetapkan bahwa  :
(1)  Pembangunan/konstruksi  Proyek  Strategis  Nasional  dapat  dimulai  setelah memperoleh perizinan paling kurang :
a. Penetapan Lokasi atau Izin Lokasi;
b. Izin Lingkungan; dan
c. Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2016  Tentang  Percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional Pasal 23 :
(1)  Penyediaan  tanah  untuk  Proyek  Strategis  Nasional  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah,  pendanaannya  dapat  bersumber  terlebih  dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Dari  kedua  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  mekanisme  perizinan pembangunan Fly  Over di  simpang  Surabaya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  Perpres  No  3 Tahun 2016, hal ini sebagaimana  yang telah pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh,  Bahwasanya  tahapan-tahapan  dalam  proses  perizinan  ini  ialah  ,  Yang  pertama  sekali kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlebih dahulumengadakan pelelangan untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  ,  tentunya  banyak  yang  mengikuti  pelelangan  tersebut setelah  itu  tentu  ada  pememang  pelelangan  tersebut  dan  di  nobatkan  lah  PT  Brantas  Abi praya  dan  PT  jaya  Kontruksi  yang  akan  melakukan  Pembangunan Fly  Over di  simpang Surabaya yang berjalan di bidang barang dan jasa,
Adapun  mekanisme  Perizinan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Aceh  dengan memperhatikan  beberapa  persyaratan  izin  tertentu  yaitu  setiap  tahunnya  Pemerintah  Aceh
merencanakan  program  program  untuk  kemajuan  daerah  Aceh  tentunya,  khususnya  yang  di serahkan  ke  P2JN (Perencanaan  dan  Pengawasan  Jalan  Nasional)  P2JN  ini  adalah  lembaga pemerintah  dibawah  Dinas  Pekerjaan  Umum  yang  bertugas  untuk  mengawasi  kondisi  jalan raya, setelah program ini sudah di bahas dan di rencanakan keluarlah rapat DPR untuk Aceh untuk Pembangun Fly Over di Simpang Surabaya, dari hasil rapat sudah di setujui oleh DPR,
Kemudian  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  mengadakan  pelelangan untuk  pegadaan  barang  dan  jasa  ,  ada  beberapa  PT  yang  mengikuti  tender  ini  dan dimenangkan  oleh  PT  brantas  Abi  Praya  dan  PT  Jaya  Kontruksi,  proses  selanjutnya  yaitu melakukan tanda tangan kontrak dengan atasan, baru berhak melaksanakan pekerjaan. 121
Dalam Kontrak limit waktu dalam proses pembangunan Fly Over yaitu 800 hari terbilang  dari  tanggal  21  desember  2018  –  26  feb  2018,  Dana  yang  di  keluarkan  untuk Proyek ini yaitu 270.250.293.000 terbilang ( Dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus lima puluh  juta  dua  ratus  sembilan  puluh  tiga  ribu  Rupiah  ),  berikut  tabel  kapitulasi  daftar kuantiitas dan harga. 122

## Daftar Pustaka
Adrian  Suteedi, Hukum  Perizinan:Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015)
Atmosoedirjo,  Prajudi,  Administrasi  dan  Manajemen  Umum,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1982 )
Dalam  Buku  Peresmian  Kementrian  PUPR  Direktorat  Jenderal  Bina  Marga,  Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 1, Pejabat Pembuat Komitmen  01 ( Kota Banda Aceh )
Imam Jauhari, Hukum Perizinan, (Medan, 2011)
Lorens Bagus, Kamus Filsafat . (Jakarta: Gramedia. 1996.)
121 Wawancara dengan Faisal MT, Pejabat Pembuat Komite, hari Jum’at, tanggal 27 July 2018
122 Dalam Buku Peresmian Kementrian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 1, Pejabat Pembuat Komitmen  01 ( Kota Banda Aceh )
Mansour, Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi .  (Yogyakarta:  Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. 2001)
Menurut  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia),  (Jakarta,  Pustaka  Sandro  Jaya),  di  ambil pada tanggal 20 oktober 2017
Pendapat Sjahran Basah yang dikutip Oleh Adrian Sutedi
Philipus  M.  Hadjon  et  al.  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia.  (Yogjakarta:  Gadjah Mada University Press 1998).
Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006),
Siagian, P. Sondang. Fungsi-fungsi Manajemen . (Jakarta. Penerbit Bumi Aksara, 2005) Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan . (Yogyakarta, Liberty 1984)
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006)
Trijono,  Lambang. Pembangunan  Sebagai  Perdamaian .  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2007)
Wawancara  dengan  Faisal  MT,  bekerja  di  Balai  Pejabat  Penetapan  Komitmen  (PPK)  Kota Banda Aceh, hari Jumat tanggal 27 July 2018
Wawancara  dengan  Faisal  MT,  Pejabat  Pembuat  Komitmen,  hari  Jum’at,  tanggal  27  July
2018
Y.  Sri  Pudyatmoko, Perizinan  Problem  Dan  Upaya  Pembenahan ,  (PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2009)
Yuwono,  Teguh. Manajemen  Otonomi  Daerah  :Membangun  Daerah  Berdasarkan Paradigma Baru . (Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti . 2001)

## 2. UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan    Gubernur  Aceh  Nomor  32  Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
Pergub Aceh No 32 Tahun 2017
Peraturan  Presiden  No  3  Tahun  2016  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2015,  Lembaran Negara tahun 2015, No.1
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2015,  Lembaran Negara tahun 2015, No.1, Tambahan Negara