## ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 MENGENAI STATUS ANAK 

## DARDA PASMATUTI
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Koto Kociak, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota e-mail: darda.pasmatuti16@gmail.com

## Abstract
Marriage is a sacred part of life, because it must pay attention to norms and rules of life in society.  But  in  reality,  not  everyone  is  so  principled,  with  a  variety  of  justifiable  reasons  that  are reasonable and acceptable to society, marriage is often not appreciated for its sanctity. Marriage is a  medium  that  will  unite  two  people  in  a  household.  Marriage  is  the  only  unifying  rite  of  two persons officially recognized in both state law and religious law.  Problem under study is to analyze the decision of Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the status of children, in this case the research method used is descriptive research that emphasizes the data in the form of narrative and argumentation of words and not on data in the form of numbers, numbers. Using the normative juridical approach of trying to learn every legal material that is related to the subject of the study and then comparing with the rules of legislation, theories and opinions of experts on the issues  discussed.  Test  material  submitted  from  Hj.  Aisha  Mochtar  to  the  Constitutional  Court regarding the provisions of Article 2 and Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage of Article 28 B Paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution relating to the Rights of the Child and Article 28 D of the 1945 Constitution relating to the right of everyone to the recognition, guarantee, protection and certainty of equitable law and equal treatment in before the law. Article 2 of Law no. 1 Year 1974, related to legitimated marriage is marriage recorded at the institution of marriage. Meanwhile, Article 43 of Law no. 1 Year 1974, related to the status of children outside marriage.  The  test  of  the  material  is  granted  in  decision  No.  46/PUU-VIII/2010.  Which  will  be discussed  is  the  Decision  Analysis  of  the  Constitutional  Court.  Decision  46/PUU-VIII/2010  child status.
Keywords: Verdict, Child Status

## Abstrak
Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah  hidup  dalam  masyarakat.  Namun  kenyataannya,  tidak  semua  orang  berprinsip  demikian, dengan  berbagai  alasan  pembenar  yang  cukup  masuk  akal  dan  bisa  diterima  masyarakat, perkawinan  sering  kali  tidak  dihargai  kesakralannya.  Pernikahan  merupakan  sebuah  media  yang akan  mempersatukan  dua  insan  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Pernikahan  adalah  satu-satunya ritual  pemersatu  dua  insan  yang  diakui  secara  resmi  dalam  hukum  kenegaraan  maupun  hukum agama. Masalah yang diteliti adalah menganalisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010  mengenai  status  anak,  dalam  hal  ini  metode  penelitian  yang  dipakai  adalah penelitian  deskriptif  yang  lebih  menekankan  pada  data  berupa  narasi  dan  argumentasi  kata-kata dan  bukan  pada  data  berupa  angka-angka.  Menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu berusaha  mempelajari  setiap  bahan  hukum  yang  terkait  dengan  bahasan  penelitian  kemudian membandingkan dengan peraturan perundanga-undangan, teori serta pendapat para ahli mengenai persoalan  yang  dibahas. Uji  materi  yang  diajukan  Hj.  Aisyah  Mochtar  kepada  MK  mengenai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pasal 28 B ayat (1) dan (2) UUD 1945 terkait dengan hak asasi anak dan pasal 28 D UUD 1945 terkait hak  setiap  orang  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, terkait dengan perkawinan yang  sah  adalah  perkawinaan  yang  tercatat  pada  lembaga  perkawinan.  Sedangkan  pasal  43  UU
 Naskah diterima: 31 Agustus 2017, direvisi: 07 Sebtember 2017, disetujui untuk terbit: 10 Sebtember 2017
No.  1  Tahun  1974,  terkait  dengan  status  anak  luar  nikah.  Uji  materi  tersebut  dikabulkan  dalam putusan  No.    46/PUU-VIII/2010.  Yang  akan  dibahas  adalah  Analisa  Putusan  MK  No.  Putusan 46/PUU-VIII/2010 status anak.
Kata kunci: Putusan, Status Anak

## PENDAHULUAN
Hukum  adalah  aturan  normatif  yang mengatur  perilaku  manusia.  Itu  tidak tumbuh  dalam  ruang  hampa,  melainkan dibangun  di  atas  masyarakat  kesadaran peraturan  kolektif.  Hukum  harus  maju untuk  bersaing  dengan  nilai-nilai  tumbuh dalam  masyarakat,  termasuk  adat,  tradisi, dan agama. Teori hukum Islam menyebut mereka al-adat  muhkamat, yang  berarti bahwa tradisi atau kebiasaan di masyarakat bisa menjadi Undang- undang. 1
Salah  satu  hal  yang  diatur  melalui hukum  itu  sendiri  adalah  masalah perkawinan.  Berlakunya  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan  peraturan  tersebut  sebagai hukum  pertama  di  Indonesia  yang mengatur pernikahan dalam skala nasional.  Sebelum  itu,  pernikahan  telah diatur  melalui  beberapa  hukum  seperti hukum  bagi  warga  umum,  hukum  Islam untuk warga Muslim dan Kristen Indonesia,  peraturan  pernikahan  untuk warga  Kristen  di  Jawa,  Minahasa  dan Ambon,  Kode  Hukum  Sipil  untuk  warga keturunan  Eropa  dan  Cina,  peraturan pernikahan untuk pernikahan antar agama. 2
1 Jalaludin  Al-Sayuthi,  Al-Asybah  wa  Al- Nazhair,  (Translet  by  google),  Hlm.63  di  akses pada tanggal 19 Februari 2012, pukul 19.00 WIB.
2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan di Indonesia, Vorkink van Hoeve, Bandung, Hlm.
Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu  bervariasi  bentuknya.  Mulai  dari perkawinan  lewat  Kantor  Urusan  Agama (KUA),  perkawinan  bawa  lari,  sampai perkawinan  yang  populer  di  kalangan masyarakat  dengan  sebutan  kawin  siri. Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  atau yang  dikenal  dengan  berbagai  istilah  lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’ atau ‘nikah sirri’, adalah perkawinan yang dilakukan  berdasarkan  aturan  agama  atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai  pencatat  nikah  (KUA  bagi  yang beragama  Islam,  Kantor  Catatan  Sipil bagi  non-Islam).  Istilah sirri berasal  dari bahasa  arab sirra , israr yang  berarti rahasia. Kawin siri , menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi  atau  rahasia. 3 Selain nikah  siri  adapula  perkawinan  secara biologis  atau  disebut  zina.  Zina  juga mengakibatkan akibat hukum yaitu munculnya anak luar kawin.
Disebutkan  dalam  pasal  2  ayat  (1) Undang  Undang  Nomor  1  tahun  1974 Tentang  Perkawinan  disebutkan “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Pasal  43  ayat  (2)  Undang Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang Perkawinan  disebutkan “Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya
3 Mahmud Yunus, 1979, Hukum Perkawinan Dalam  Islam ,  Hidakarya  Agung,  Jakarta,  Hlm. 176
mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Sebelum  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010,  jika ditinjau  dari  pengaturan  yang  terdapat dalam  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya  sama  dengan  anak  luar  kawin hasil  zina  yakni  hanya  punya  hubungan hukum dengan ibunya.   Hal ini membawa konsekuensi,  anak  yang  lahir  dari  kawin siri  dan  juga  zina,  secara  hukum  negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan  ayahnya.  Hal  tersebut  antara  lain akan  terlihat  dari  akta  kelahiran  si  anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan  siri  tercantum  bahwa  telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari  dan  tanggal  kelahiran,  urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu  atau  menyebut  nama  ibu  saja,  tidak menyebut nama ayah si anak.
Selain  itu,  konsekuensi  dari  tidak adanya  hubungan  antara  ayah  dan  anak secara  hukum  juga  berakibat  anak  luar kawin  tidak  mendapat  warisan  dari  ayah biologisnya.  Anak  yang  lahir  di  luar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami  isteri  yang  tidak  sah  menurut hukum,  hanya  mempunyai  hubungan nasab,  hak  dan  kewajiban  nafkah  serta hak  dan  hubungan  kewarisan  dengan ibunya  serta  keluarga  ibunya  saja,  tidak dengan  ayah/bapak  alami  (genetiknya), kecuali  ayahnya  tetap  mau  bertanggung jawab  dan  tetap  mendasarkan  hak  dan kewajibannya  menurut  hukum  Islam. Perkawinan  siri  tidak  dapat  mengingkari
adanya  hubungan  darah  dan  keturunan antara  ayah  biologis  dan  si  anak  itu sendiri.  Begitu  juga  ayah/bapak  alami (genetik)  tidak  sah  menjadi  wali  untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak  tersebut  kebetulan  anak  perempuan. Jika  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan tersebut  berjenis  kelamin  perempuan  dan hendak  melangsungkan  pernikahan  maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali Hakim,  karena  termasuk  kelompok  yang tidak mempunyai wali.
Kasus melibatkan
Machica Moerdiono.  Mahkamah  Konstitusi  dalam
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor Putusan  46/PUU-VIII/2010  memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan  para  pemohon.   Bahwa seorang  anak  yang  lahir  diluar  nikah, berhak  untuk  mempunyai  hubungan perdata  ataupun  hak  mewarisi  dari  ayah biologisnya.
Uji  Materi  terhadap  Pasal  2  Ayat  (2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan pasal 28 D UUD  1945.  Menurut  pasal  43  ayat  (1) Undang  Undnag  Perkawinan  disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. Kedudukan  anak  diluar  kawin  ini  akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal  2  ayat  2  menyebutkan  “ Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.
Sedangkan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan  disebutkan  bahwa “Anak yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya ”.
Pasal  28  B  ayat  (1)  Undang  Undang Dasar  Tahun  1945  disebutkan “ Setiap orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang  Undang Dasar  Tahun  1945  disebutkan  sebagai berikut “Setiap  anak  berhak  atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal  28  D  ayat  (1)
Undang  Undang  Dasar  Tahun  1945 disebutkan  sebagai  berikut “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum”.
Uji  materi  yang  diajukan  Hj.  Aisyah Mochtar  akhirnya  dikabulkan,  akibatnya aturan  yang  terkandung  dalam  pasal  43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
yang menyebutkan bahwa Anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  dibatalkan oleh  MK  melalui  putusan:  46/PUU- VIII/2010.
Pasal  43  ayat  1  Undang  Undang Perkawinan  dibatalkan  oleh  putusan  MK Nomor  46/PUU-VIII/2010  dengan  alasan hukum  bahwa  hubungan  anak  dengan seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak semata-mata karena adanya ikatan
perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga didasarkan  pada  pembuktian  adanya hubungan  darah  antara  anak  dengan  laki- laki  tersebut  sebagai  bapak.  Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak  yang  dilahirkan  harus  mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal anak  tersebut  tidak  berdosa  karena kelahirannya di luar kehendaknya.
Maka  penulis  ingin  melihat  lebih mendalam  mengenai  anaisa  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  Putusan 46/PUU-VIII/2010. Dengan harapan akan memperjelas  kedudukan  anak  secara normatif.  Maka  penelitian  ini  ditujukan untuk  mengetahui  dan  memahami analisa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor Putusan 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian  deskriptif  yang  lebih menekankan  pada  data  berupa  narasi  dan argumentasi  kata-kata  dan  bukan  pada data  berupa  angka-angka.  Menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu berusaha mempelajari setiap bahan hukum  yang  terkait  dengan  bahasan penelitian kemudian membandingkan dengan  peraturan  perundanga-undangan, teori  serta  pendapat  para  ahli  mengenai persoalan yang dibahas.
Pembahasan penelitian ini
menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau Library research . Library  Research ,  yaitu  studi  yang
menekankan
pengambilan data berdasarkan  karya  ilmiah  yang  diperoleh pada  studi  literatur  atau  pustaka.  Oleh sebab  itu,  penulisa  karya  ilmiah  ini  akan dilakukan  berdasarkan  atas  hasil  studi terhadap  beberapa  bahan  pustaka  berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai  literatur,  dokumen,  makalah, skripsi,  tesis  dan  karya  ilmiah  lainnya yang  berkaitan  dengan  status  anak  luar nikah.
Penelitian  ini  menggunakan  dua bentuk jenis data penelitian yaitu:
a. S u m b e r
P r i m e r   adalah referensi-  referensi  yang  berkaitan
dengan hukum positif yaitu Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Status Anak. b. S u m b e r   S e k u n d e r   adalah
karya-karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan status anak  terkait  dengan  keluarnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Urgensi sumber sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka kepentingan analisis.
Guna  kepentingan  pengolahan  data, maka  langkah  yang  penulis  lakukan adalah sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi,  yaitu  penulis berusaha mengenali objek permasalahan  penelitian  dengan mengetahui pengertian ( epistimology ),  sejarah  ( history )
berlakunya  hukum  (KHI  dan  UU No. 1 Tahun 1974), pendapat para ahli ( doktrin ) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Status Anak.
b. Klasifikasi,  yaitu  penulis  akan berusaha  mengelompokkan  hasil identifikasi  diatas  pada  kelompok yang sejalan dan dapat digolongan
sama.
c. Analisa Data, yaitu data yang telah di identifikasi dan di klasifikasikan seperti langkah sebelumnya akan penulis analisa.
d. Penarikan kesimpulan, setelah melakukan  identifikasi,  klasifikasi dan  analisa,  maka  penulis  akan berusaha menarik kesimpulan.
Sedangkan  dalam  menganalisa  data, maka  penulis  menggunakan  analisis konteks, jadi hanya terfokus pada konteks permasalahan  yaitu  status  anak  menurut putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Cara ini dimaksudkan untuk  menganalisis  makna  sesungguhnya yang  terkandung  dalam  keseluruhan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut. Kemudian dibandingkan dengan teori  atau  pendapat  para  ahli  dan logika penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkawinan  merupakan  bagian  hidup yang sakral,  karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat.  Namun  kenyataannya,  tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai  alasan  pembenar  yang  cukup
masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan  sering  kali  tidak  dihargai kesakralannya.  Pernikahan  merupakan sebuah  media  yang  akan  mempersatukan dua  insan  dalam  sebuah  rumah  tangga. Pernikahan  adalah  satu-satunya  ritual pemersatu  dua  insan  yang  diakui  secara resmi  dalam  hukum  kenegaraan  maupun hukum agama.
Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu  bervariasi  bentuknya.  Mulai  dari perkawinan  lewat  Kantor  Urusan  Agama (KUA),  perkawinan  bawa  lari,  sampai perkawinan  yang  populer  dikalangan masyarakat,  yaitu  kawin  siri.  Perkawinan yang  tidak  dicatatkan  atau  yang  dikenal dengan  berbagai  istilah  lain  seperti
“kawin bawah tangan”, adalah perkawinan  yang  dilakukan  berdasarkan aturan  agama  atau  adat  istiadat  dan dicatatkan  dikantor  pegawai  pencatat nikah  (KUA  bagi  yang  beragama  Islam, Kantor  Catatan  Sipil  bagi  non-muslim). Istilah  sirri  berasal  dari  bahsa  arab  sirra, israr  yang  berarti  rahasia.  Kawin  siri, menurut  arti  katanya,  perkawinan  yang dilakukan  dengan  sembunyi-sembunyi atau  rahasia. 4 Kawin  siri  tidak  disaksikan orang  banyak  dan  tidak  dilakukan  di hadapan  pegawai  pencatat  nikah.  Kawin itu  dianggap  sah  menurut  agama  tetapi melanggar  ketentuan  pemerintah. 5 Akibat lebih  jauh  dari  perkawinan  yang  tidak tercatat adalah, anak-anak yang dilahirkan dari  perkawinan  tersebut  tidak  berhak
4 Mahmud Yunus, 1979, Hukum Perkawinan Dalam Islam , Hidakarya Agung, Jakarta, Hlm. 56
5 Saidus  Syahar,  1981, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya
Ditinjau  dari  Segi  Hukum    Islam, Alumni, Bandung, Hlm. 22
menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya. 6
Kedudukan  anak  diatur  di  dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dalam  Bab  IX  Pasal 42  sampai  Pasal  43.  Masalah  kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya  dengan  pihak  bapaknya, sedangkan  terhadap  pihak  ibunya  secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk  mengetahui  siapa  ibu  dari  anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai  hubungan  hukum  dengan ibunya.  Dengan  pihak  bapak,  anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai  hubungan  hukum  dengan pihak ayah yang telah membenihkannya. 7
Menurut Kitab Undang-undang Hukum  Perdata,  dengan  perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan  dengan  “keturunan”  disini adalah  hubungan  darah  antara  bapak,  ibu dan  anak-anaknya.  Jadi  antara  bapak  dan ibu  serta  anak  ada  hubungan  biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis  ini  dan  ditumbuhkan  sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (wettige of echte kinderen). 8 Sedangkan anak-anak lainnya,  yakni  anak  yang  mempunyai  ibu
6 Http://www.lbh-apik.or.id,  diakses  pada hari  minggu  tanggal  28  Maret  2012,  pada  pukul 19.00 WIB
7 Wahono  Darmabrata  dan  Surini  Ahlan Sjarif, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 131
8 Martiman  Prodjohamijojo,  2007, Hukum Perkawinan  Indonesia ,  Cet.II,  Indonesia  Legal Center Publishing, Jakarta, Hlm. 53.
dan  bapak  yang  tidak  terikat  dengan perkawinan,  dinamakan  anak  tidak  sah, atau anak di luar nikah juga sering disebut anak-anak  alami  atau onwetting  onechte of  natuurlijke  kinderen .  Jadi  terhadap anak  yang  lahir  di  luar  nikah  terdapat hubungan  biologis  hanya  dengan  ibunya tetapi tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya. 9
Berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
pengertian  anak  luar  kawin  dibagi menjadi  dua  yaitu  dalam  arti  luar  dan dalam arti sempit. Anak luar kawin dalam arti  luas  meliputi  anak  zina,  anak sumbang  dan  anak  luar  kawin  lainnya. Sedangkan  anak  luar  kawin  dalam  arti sempit,  artinya  tidak  termasuk  anak  zina dan  anak  sumbang,  anak  luar  kawin dalam  arti  sempit  ini  yang  dapat  diakui. Sedangkan  dalam  islam  anak  luar  kawin disebut sebagai anak zina.
Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu  hubungan  kelamin  antara  laki-laki dengan  perempuan  yang  tidak  terikat dalam  nikah  yang  sah  meskipun  ia  lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki  yang  melakukan  zina  atau  laki- laki lain.meskipun anak zina itu mempunyai  status  hukum  yang  sama dengan  anak li’an yaitu  sama-sama  tidak sah,  namun  perbedaan  antara  keduanya adalah  bahwa  anak  zina  telah  jelas statusnya  dari  awal,  seperti  lahir  dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan anak li’an lahir dari perempuan  yang  bersuami,  namun  tidak diakui anak tersebut oleh suaminya. Anak
9 Ibid , Hlm. 54
zina itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan  laki-laki  yang  menyebabkan  ia lahir. 10
Kalau  dilihat  di  dalam  lingkungan Hukum  Adat,  Hukum  Islam,  maupun  di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (BW), anak-anak dari si peninggal  warisan  merupakan  golongan yang  terpenting  dan  yang  utama.  Dr Wirjono dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa  oleh  karena  mereka  (anak-anak) pada  hakikatnya  merupakan  satu-satunya golongan  ahli  waris,  artinya  sanak keluarga  tidak  menjadi  ahli  waris  apabila si  peninggal  warisan  meninggalkan  anak- anak. 11 Pengaturan  mengenai  Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam karena  adanya  sifat  pluralistik  dengan berlakunya  tiga  sistem  hukum  kewarisan, yaitu  Hukum  Waris  Adat,  Hukum  Waris Islam,  dan  Hukum  Waris  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Dikarenakan bahwa  sesungguhnya  dalam  kehidupan masyarakat  di  dunia  ini  memiliki  kondisi kekeluargaan  yang  berbeda-beda,  dari inilah  keadaan  warisan  dari  masyarakat itu  tergantung  dari  masyarakat  tertentu yang  ada  kaitannya  dengan  kondisi kekeluargaan  serta  membawa  dampak pada kekayaan dalam masyarakat tersebut. 12
10 Amir Syarifudin, 2005, Hukum Kewarisan Islam , Cet. II, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 148.
11 Soedharyo  Soimin,  2004, Hukum  Orang dan Keluarga, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 31.
12 Oemarsalim,  2006, Dasar-dasar  Hukum Waris  di  Indonesia, Cet.  IV,  Sinar  Grafika, Jakarta, Hlm. 5.
Mengenai  masalah  kewarisan  bagi anak  luar  kawin,  hukum  di  Indonesia memberikan  solusi  agar  anak  luar  kawin dapat  memperoleh  bagian  warisan  dari ayahnya,  yaitu  dengan  cara  diakuinya anak  tersebut  oleh  ayahnya.  Namun pengakuan  anak  luar  kawin  ini  hanya diperuntukan  bagi  golongan  keturunan Tionghoa  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata hak  waris  anak  luar  kawin  yang  diakui diatur dalam Pasal 862-866 dan Pasal 867 ayat  (1).  Ahli  waris  anak  di  luar  kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Syarat agar anak luar  kawin  dapat  mewaris  ialah  bahwa anak  tersebut  harus  diakui  dengan  sah oleh  orang  tua  yang  membenihkannya. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai  hubungan  hukum  dengan pewaris  yang  berhak  mewaris.  Hubungan hukum  antara  anak  luar  kawin  dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan  dari  ayah  ibunya  tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas,  dalam  arti  hubungan  hukum  itu hanya  ada  antara  anak  luar  kawin  yang diakui dengan ayah ibu yang
mengakuinya saja. 13
Bagian  seorang  anak  yang  lahir  di luar  perkawinan,  tetapi  diakui  ( erkend natuurlijk ),  itu  tergantung  dari  berapa adanya  anggota  keluarga  yang  sah.  Jika ada  ahli  waris    dari  golongan  pertama maka  bagian  anak  yang  lahir  di  luar
13 Surini  Ahlan  Sjarif  dan  Nurul  Elmiyah,
2006, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat ,  Cet.  II, Kencana Media Group, Jakarta, Hlm. 87.
perkawinan tersebut  sepertiga dari bagian yang  akan  diperolehnya  seandainya  ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dan jikalau  ia  bersama-sama  mewaris  dengan anggota-anggota  keluarga  dari  golongan kedua,  bagiannya  menjadi  separoh  dari bagian yang akan diperolehnya seandainya  ia  dilahirkan  dari  perkawinan yang  sah.  Pembangian  warisan,  harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak yang  lahir  di  luar  perkawinan  itu,  harus dihitung  dan  dikeluarkan  lebih  dahulu barulah  sisanya  dibagi  antara  ahli  waris yang lainnya, seolah-olah sisa warisan itu utuh.
Mengenai  anak-anak  yang  lahir  di luar  kawin  dan  tidak  diakui  terdapat  2 golongan: 14
1. Anak-anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak yang lahir dari perhubungan  orang  lelaki  dan orang perempuan, sedangkan salah satu  dari  mereka  atau  kedua- duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.
2. Anak-anak yang  lahir  dalam sumbang,  yaitu  anak  yang  lahir dari perhubungan orang lelaki dan orang  perempuan,  sedangkan  di antara  mereka  terdapat  larangan kawin,  karena  masih  sangat  dekat hubungan  kekeluargaannya  (Pasal 30).
Anak-anak  sebagaimana  tersebut  di atas  memuat  Pasal  283  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  tidak  dapat
14 Ali  Afandi,  2004, Hukum  Waris  Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , Cet. IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 43.
diakui. Mengenai hak waris anak-anak ini Pasal  867  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  menentukan,  bahwa  mereka  itu tidak  dapat  mewaris  dari  orang  yang membenihkannya.  Mereka  hanya  dapat nafkah untuk hidup. 15
Menurut pemohon, pengaturan mengenai  kedudukan  anak  luar  nikah yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  43 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan,  selama  ini  dianggap tida  cukup  memadai  dalam  memberikan perlindungan hukum dan cendrung diskriminatif,  status  anak  di  luar  nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan  yang  sah  hanya  memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga
ibunya tanpa adanya tanggungjawab dari ayah biologisnya. Maka  seperti  yang  telah  diuraikan sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan pemohon
terkait dengan status anak dalam Pasal 43. Dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mengabulkan  gugatan  pemohon  dalam Pasal  2  yang  terkait  dengan  pencatatan perkawinan.
Dampak  positif  Putusan  Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
“Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai
15 Ibid , Hlm. 44.
hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya”.
Bertentangan dengan Undang- Undang  Dasar  1945  dan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  ternyata  mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan kelurga ayahnya”.
Apabila dianalisa, maka logika hukumnya  Putusan  ini  menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar  nikah  dengan  bapak  biologisnya; adanya  hak  dan  kewajiban  antara  anak luar  nikah  dan  bapak  biologisnya,  baik dalam  bentuk  nafkah,  waris  dan  lain sebagainya.  Hal  ini  tentunya  berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian  melalui  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  seperti:  tes  DNA  dan  lain ebagainya  yang menyatakan bahwa benar anak  diluar  nikah  tersebut  memiliki hubungan  darah  dengan  laki-laki  sebagai ayah  biologisnya  tersebut.  Dalam  hal  ini terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah  untuk  mendapatkan  hak  nafkah, waris dan lain sebagainya.
Dampak negatifnya
putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  dinilai  melanggar  ajaran  Islam dan  tatanan  hukum  Islam.  Hukum  Islam menyatakan  bahwa,  status  anak  diluar nikah  dalam  kategori  yang  kedua, disamakan  statusnya  dengan  anak  zina dan  anak  li’an,  oleh  karena  itu  maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:  (a)  tidak  ada  hubungan  nasab dengan  bapaknya.  Anak  itu  hanya mempunyai  hubungan  nasab  dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan  nafkah  kepada  anak  itu, namun  secara  biologis  ia  tetap  anaknya. Jadi  hubungan  yang  timbul  hanyalah secara  manusiawi,  bukan  secara  hukum. (b)  tidak  ada  saling  mewaris  dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.  (c)  bapak  tidak  dapat  menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar  nikah  itu  kebetulan  seorang perempuan  dan  sudah  dewasa  lalu  akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan ole bapak biologisnya. 16
Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  ini telah melampaui permohonan yang
sekedar menghendaki pengakuan hubungan  keperdataan  atas  anak  dengan bapak  hasil  perkawinan  tapi  tidak dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama
(KUA) menjadi meluas mengenai hubungan  keperdataan  atas  anak  hasil hubungan  zina  dengan  lelaki  yang mengakibatkan kelahirannya.
Majlis
Ulama  Indonesia  (MUI)  menilai  putusan
16 Amir Syarifuddin, 2002, Meretas Kebekuan Ijtihad , Ciputat Press, Hlm.195.
Mahkamah Konstitusi ini sangat berlebihan, melampaui batas, dan bersifat “ over  dosis ”  serta  bertentangan  dengan ajaran  Islam  dan  pasal  29  Undang- Undang  Dasar  tahun  1945. 17 Menurut Makruf,  putusan  Mahkamah  Konstitusi itu  memiliki  konsekuensi  yang  sangat luas,  termasuk  mengesahkan  hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil  zina  dan  lelaki  yang  menyebabkan kelahirannya  karena  hal  demikian  tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.
Akibat  nyata  putusan  Mahkamah Konstitusi, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan  sama  dengan  kedudukan  anak yang  lahir  dari  hubungan  perkawinan yang  sah,  baik  dari  segi  kewajiban memperoleh  nafkah  dan  terutama  hak waris.  Dengan  demikian,  sudah  jelas putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  telah menyebabkan lembaga perkawinan menjadi  kurang  relevan  apalagi  sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara  anak  hasil  zina  dengan  anak  hasil perkawinan  yang  sah.  Hal  ini  sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran  lembaga  perkawinan,  bahkan pada  tingkat  ektrem  dapat  muncul pendapat  tidak  dibutuhkan  lagi  lembaga perkawinan  karena  orang  tidak  perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan  dengan  perlindungan  hukum anak.
17 MUI: Putusan  Mahkamah  Konstitusi Sembrono,  Over  Dosis  &  Bertentangan  dengan Ajaran Islam , dikutip dari http://www.satumedia.info/diakses  pada    tanggal 28 Maret 2012 pada pukul 17.30

## SIMPULAN DAN SARAN
Anak luar  nikah  berdasarkan putusan
MK ini mempunyai hubungan keperdataan  dengan  ibunya  dan  ayahnya selama  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika terbukti maka anak  tersebut  statusnya  diakui  sebagai anak dari ayah biologisnya dan ketentuan hukum  yang  mengikutinya.  Positifnya putusan  MK  tersebut  dinilai  memberikan jamin  terhadap  hak  asasi  manusia  seperti yang  diatur  dalam  UUD  1945,  namun putusan  tersebut  bisa  berlaku  terhadap seluruh  anak  luar  nikah,  termasuk  anak zina.
Saran penelitian, Sebaiknya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan siri bukan  anak  dari  hasil  zina.  Karena tentunya  hal  ini  membawa  dampak  yang bukan  hanya  teknis  tetapi  ideologis  dan akidah  umat  Islam.  Karena  berdasarkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan akibat dari pemberian status  anak  yang  mempunyai  hubungan
nasab dengan ayah biologisnya.
Sementara  itu  dalam  permasalahan  nikah siri,  jika  segala  rukun  nikah  menurut agama  Islam  telah  terpenuhi  maka  hasil perkawinan  tersebut  sah  dan  ayah  dari anak  yang  lahir  berdasarkan  pernikahan sirri  tetap  diakui  dan  mempunyai  garis nasab  dengan  anaknya  dan  itu  bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan jika tidak terdapat pencatatan atas pernihanannya.  Harus  ada  Peraturan Pelaksana  untuk  menjalankan  putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah.  Tujuan  dibentuk  peraturan pelaksana  dari  Mahkamah  Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 agar pelaksanaanya  tidak  simpang  siur  pada prakteknya  diberbagai  pengadilan  agama. Dengan  mengeluarkan  aturan  pelaksana tesebut  tidak  akan  membuat  bingung majelis  hakim  pengadilan  Agama  di seluruh  nusantara.  Belajar  dari  janji  yang terdapat  dalam  pasal  43  ayat  (2)  Undang Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  untuk  mengatur  pelaksanaan mengenai  nasab  anak  luar  nikah  hanya pada  ibu  biologisnya,  akan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah, tidak pernah direalisasikan  oleh  pemerintah  berakibat pada  tejadinya  kekosongan  hukum  dalam hal  aturan  pelaksana.  Hingga  pada pelaksanaanya, majelis hakim pada berbagai  Pengadilan  Agama  kembali merujuk  pada  Kitab  Undang  Undang Hukum Perdata (KUHPer). Majelis
Hakim  Pengadilan  Agama  di  seluruh Indonesia harus diberi sosialisasi mengenai  putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian  akan  membuat  kondisi  mental Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  di seluruh Indonesia siap menghadapi berbagai  gugatan  terkait  status  anak  luar nikah  sebagai  akibat  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Dengan tahapan sosialisasi putusan
Nomor 46/PUU-VIII/2010 akan membuat  setiap  hakim  pada  pengadilan agama  mempelajarinya  sambil  menunggu peraturan  pelaksana  dari  pemerintah terkait dengan peraturan pelaksan Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010 tentang status anak.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang berjudul: “ANALISA TERHADAP PUTUSAN

## MAHKAMAH KONTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010

## MENGENAI STATUS ANAK”
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H.,
M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Putri Maharaja
Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-buku
Ali  Afandi, Hukum  Waris  Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , Cet.IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Amir  Syarifuddin, Meretas  Kebekuan Ijtihad, Ciputat  Press,  Jakarta, 2002.
Amir  Syarifudin ,  Hukum  Kewarisan Islam ,  Cet.  II,  Prenada  Media, Jakarta, 2005.
Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan
Dalam  Islam ,  Hidakarya  agung, Jakarta, 1979. Martiman Prodjohamijojo, Hukum Perkawinan Indonesia , Cet.II, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007. Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di  Indonesia ,  Cet.  IV,  Sinar
Grafika, Jakarta, 2006. Saidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum  Islam, Alumni,  Bandung, 1981.
Soedharyo  Soimin, Hukum  Orang  dan Keluarga ,  Cet.II,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2004.
Surini  Ahlan  Sjarif  dan  Nurul  Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat ,
Cet.  II,  Kencana  Media  Group,
Jakarta, 2006.
Wahono  Darmabrata  dan  Surini  Ahlan Sjarif, Hukum  Perkawinan  dan
Keluarga  di  Indonesia ,  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas  Indonesia,  Jakarta, 2004. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Vorkink van Hoeve, Bandung.
2. Internet
Boy  Yendra  Tamin, Kedudukan  Anak Diluar Perkawinanan (Perkawinan Bawah Tangan) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010,  seperti  dikutip  dari  , http://boyyendratamin.blogspot.co m diakses pada 16 Juli 2012 20.00 Wib.
Dampak  Perkawinan  Bawah  Tangan terhadap  Anak , http://www.lbh-
apik.or.id .,  diakses  pada  tanggal
28 Juni 2012, 16.00 wib.
MUI  : Putusan  Mahkamah  Konstitusi Sembrono, Over Dosis & Bertentangan dengan Ajaran Islam , dikutip dari http://www.satumedia.info/
diakses  pada  tanggal  28  Maret 2012 17.30 Wib.
3. Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata (KUHper).
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang  Mahkamah  Konstitusi yang telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2011.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).
Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010.