Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3588

## Strategi Capacity Building dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia
Penulis: Rita Margaretha
Afiliasi: Universitas Nurtanio
Korespondensi: ritamargaretha133@gm ail.com
Histori Naskah:
Submit: 12-02-2024 Accepted: 27-02-2024 Published: 01-03-2024
Abstrak :  Pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  di  Indonesia  masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam pengelolaan sampah,  pembangunan  infrastruktur,  pengelolaan  air,  dan  pelestarian kebudayaan  lokal.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  strategi capacity  building untuk  memperkuat  kapasitas  pemerintah  dalam  mengelola  pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  pendekatan  deskriptif  dengan  teori Capacity  Building yang dikembangkan  oleh  Grindle  (1999).  Hasil  menunjukkan  bahwa  strategi capacity  building  yang  diusulkan  mencakup  pengembangan  SDM, penguatan  organisasi,  dan  reformasi  kelembagaan  dalam  Pengembangan SDM  dilakukan  melalui  pelatihan  dan  pendidikan,  sertifikasi,  serta pendekatan  partisipatif  serta  Reformasi  kelembagaan  dilakukan  dengan meningkatkan  koordinasi  antarinstansi,  memperkuat  lembaga  pengawas dan regulator, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, mengoptimalkan penggunaan  teknologi,  dan  meningkatkan  literasi  dan  edukasi  pariwisata. Kata  kunci : Capacity  Building ;  Masyarakat;  Pariwisata  Berkelanjutan; Strategi

## Pendahuluan
Pariwisata  merupakan  sektor  yang  sangat  penting  bagi  perekonomian  Indonesia,  Dalam  beberapa  tahun terakhir,  pemerintah  Indonesia  mengadopsi  konsep  pariwisata  berkelanjutan  untuk  memastikan  bahwa pertumbuhan  pariwisata  berjalan  di  seiring  dengan  menjaga  ekosistem  alam,  masyarakat  lokal,  serta kebudayaan  (Nasrullah  &  Susanty,  2020);  (Setiawan,  2016).  Namun,  upaya  ini  tidak  mudah  untuk diimplementasikan  karena  masih  ada  berbagai  tantangan  dan  kendala,  sehingga  pengelolaan  pariwisata berkelanjutan  di  Indonesia  masih  perlu  terus  ditingkatkan.  Kendala  lainnya  yang  dihadapi  dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia adalah masalah pembangunan infrastruktur pariwisatan (Rahma, 2020). Padahal, pembangunan infrastruktur adalah salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan  pariwisata,  namun  terkadang  infrastruktur  dan  fasilitas  pariwisata  yang  dibangun  tidak memperhatikan  dampak  lingkungan  (Kurnianingsih,  Nazaki,  Adhayanto,  Apriani  Putri,  &  Mahadiansar, 2022);  (Oktaviana,  Muhammad,  Kurnianingsih,  &  Mahadiansar,  2021).  Hal  ini  dapat  menyebabkan kerusakan  lingkungan  dan  mengancam  keberlanjutan  pariwisata,  sehingga  perlu  ada  kajian  mengenai dampak lingkungan dan sosial sebelum membangun infrastruktur pariwisata. Terkait dengan keterbatasan infrastruktur, pengelolaan air juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan  di  Indonesia.  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  rawan  kekurangan  air,  sehingga pengelolaan  air  menjadi  penting  dalam  memastikan  keberlanjutan  wisata  (Budhi  Pamungkas  Gautama, Yuliawati, Nurhayati, Fitriyani, & Pratiwi, 2020); (Syah, 2017).
Dalam  konteks  ini,  pemerintah  perlu  membangun  infrastruktur  pengelolaan  air  bersih  dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  pengelola  wisata  mengenai  penghematan  dan  penggunaan  air yang  ramah  lingkungan.  Selain  masalah  lingkungan,  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  juga  perlu memperhatikan keberlanjutan sosial dan budaya. Budaya dan kearifan lokal menjadi salah satu daya tarik wisata yang penting, namun terkadang kebudayaan lokal bisa terancam oleh nilainya yang diabaikan oleh pengelola pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pengelola wisata untuk melibatkan masyarakat lokal dalam  kegiatan  pariwisata  dan  juga  mempromosikan  kebudayaan  lokal  sebagai  bagian  dari  pengalaman
wisata yang autentik.
Menjaga integritas ekosistem dan meminimalkan dampak sosial serta budaya negatif tentu tidaklah mudah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memiliki manfaat  jangka  panjang  yang  besar  bagi  perekonomian  dan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada kolaborasi  yang  kuat  antara  pemerintah,  masyarakat  lokal,  dan  pengelola  wisata  agar  pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan di Indonesia (Asthu, 2020); (Yusnita, Kurnianingsih, & Soebagiya, 2021). Selain  itu,  dibutuhkan  juga  peningkatan  kesadaran  dan  edukasi  bagi  wisatawan  dan  masyarakat  umum mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan budaya lokal dalam perjalanan wisata. Dengan komitmen bersama,  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  di  Indonesia  dapat  menjadi  faktor  penting  dalam memajukan  sektor  pariwisata  dan  perekonomian  secara  keseluruhan  (King,  Iba,  &  Clifton,  2021); (Fransisca & Purnomo, 2019); (Purnomo, Fathani, Setiawan, Fadhlurrohman, & Nugroho, 2021).
Tujuan  dari  penelitian  strategi capacity  building pemerintah  pada  pengelolaan  pariwisata berkelanjutan  di  Indonesia  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  strategi  apa  yang  perlu digunakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia  (Fanany,  Fanany,  &  Kenny,  2010).  Melalui  strategi capacity  building ,  pemerintah  dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola pariwisata berkelanjutan, termasuk peningkatan  kapasitas  dalam  pengelolaan  lingkungan,  pengelolaan  sumber  daya  manusia,  pengelolaan infrastruktur  pariwisata,  dan  pengelolaan  pemasaran  pariwisata  (R  Rukmana  &  Kurniawan  Purnomo, 2023).
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi dan langkah- langkah  konkrit  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  meningkatkan  kapasitas  mereka dalam  mengelola  pariwisata  berkelanjutan.  Hal  ini  sangat  penting  karena  pariwisata  berkelanjutan  di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan pengembangan masyarakat lokal yang berkelanjutan, serta melestarikan alam dan warisan budaya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memperkaya literatur ilmiah dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi  sumber  referensi  bagi  para  ahli,  pemerintah,  dan stakeholder terkait  lainnya  dalam mengembangkan  kapasitas  mereka  dalam  mengelola  pariwisata  berkelanjutan  di  Indonesia  dan  negara- negara lainnya di dunia.

## Studi Literatur
Hasil  penelitian  terdahulu  dari  (Damayanti,  Soeaidy,  &  Ribawanto,  2011)  menunjukkan  bahwa pengembangan  potensi  Kampoeng  Ekowisata  Bendosari  yang  digagas  oleh  Pemerintah  Desa  dengan menerapkan strategi capacity building dari seluruh elemen yang terlibat sebagai pengelola ekowisata yaitu Pemerintah Desa, masyarakat lokal dan juga organisasi lokal. Dalam pengembangan Kampoeng Ekowisata Bendosari,  juga  dapat  menghasilkan  manfaat  yaitu  meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia  dan perekonomian masyarakat lokal yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya infrastruktur  desa,  dan  meluasnya  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat.  Kemudian  faktor  pendukung pengembangan  Kampoeng  Ekowisata  Bendosari  adalah  karakteristik  potensi  ekowisata,  antusias masyarakat lokal dalam melaksanakan program pembangunan.
Dari penelitian (Sutiarso, 2018) Arah, kebijakan, strategi dan program pengembangan ekowisata harus dibuat selaras dan sinergi dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan secara nasional, agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan kepariwisataan nasional yaitu:  Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media  pemasaran  secara  efektif,  efisien,  dan  bertanggung  jawab;  Mewujudkan  industri  pariwisata  yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, dan Mengembangkan kelembagaan kapriwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran wisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
Dalam penelitian (Sihombing & Suprihanto, 2023) Kondisi level kapasitas masyarakat Desa Wisata Bagot mencerminkan  pemberdayaan  yang  dialami  yaitu  pemberdayaan  sosial  dan  psikologis  masuk  dalam kategori tinggi dan pemberdayaan politi masuk dalam kategori sedang.
Potensi  wisata  alam,  budaya,  kuliner  yang  dimiliki  Dusun  Tegal  Balongharus  dikelola  dan dipasarkan dengan baik di era digital dengan media yang tepat sehingga DusunTegal Balong dapat menjadi destinasi  wisata  pedesaan  yang  berkelanjutan.  Pendampingan  peningkatan  kapasitas  pengelolaan social media  marketing di  Dusun  Tegal  Balong,  Bimomartani,  Ngemplak,Sleman  dilakukan  dalam  rangka memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dasar berkaitan dengan social media marketing dan pariwisata  berkelanjutan  serta  meningkatkan  kapasitas  pengelolaansocial    media    marketing    untuk mengembangkan    pariwisata    berkelanjutan    Dusun    Tegal    Balong,Bimomartani,    Ngemplak,    Sleman. Pendampingan    ini    menghasilkan    peningkatan    kapasitas    dankreativitas  dalam  bersosial  media  untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui akun social media sebagai sarana pemasaran Dusun Tegal Balong, Bimomartani, Ngemplak, Sleman (Rubiyatno, Kurniawati, & Diva, 2021).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  kualitatif  pendekatan  deskriptif  merupakan  salah  satu  metode  penelitian  yang memfokuskan pada deskripsi fenomena yang diamati atau peristiwa yang dijelaskan secara detail (Moleong, 2012) Metode ini bertujuan untuk memahami karakteristik dan konsep dari suatu fenomena sebagai bentuk pengenalan awal terhadap fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, peneliti tidak hanya mencari jawaban atas permasalahan, tetapi juga mencari pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mempelajari suatu fenomena dari sudut pandang yang berbeda, melihat dari berbagai aspek dan memahami kaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya (Bungin, 2015).
Dalam  metode  penelitian  kualitatif  pendekatan  deskriptif,  peneliti  memiliki  peran  aktif  dalam pengambilan data dan analisis data. Peneliti harus secara terus-menerus melakukan refleksi pada dirinya sendiri, mengidentifikasi bias dan mempertimbangkan bagaimana sudut pandangnya mempengaruhi hasil analisis.  Hasil  dari  penelitian  kualitatif  pendekatan  deskriptif  adalah  deskripsi  yang  sangat  detail, menyeluruh,  dan  komprehensif  tentang  fenomena  yang  diteliti.  Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan pemahaman  yang  mendalam  dan  komprehensif  tentang  topik  penelitian,  yang  akan  membantu  dalam pengembangan teori atau konsep yang lebih luas (Patton, 2014).
Teori Capacity Building yang digunakan yaitu mengunakan konsep Grindle (1999). buku " Getting Good  Government:  Capacity  Building  in  the  Public  Sector  of  Developing  Countries "  memberikan pandangan  yang jelas tentang  upaya membangun  kapasitas  sektor  publik  di  negara-negara  berkembang. Adapun penjelasan pada dimensi serta fokus dalam teori Capacity Building dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Teori Capacity Building membangun kapasitasnya di negara berkembang Dimensi Fokus Jenis Aktivitas Pengembangan SDM Menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional • Pelatihan • Praktek Kerja Langsung
• Rekrutmen
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3588
Penguatan Organisasi Melaksanakan Pengelolaan dalam rangka meningkatkan keberhasilan peran dan fungsinya • Sistem insentif • Sistem SDM • Kepemimpinan • Budaya Organisasi • Komunikasi Reformasi Kelembagaan Pengaturan Kelembagaan Secara Makro • Kebijakan yang berlaku • Pengaruh lingkungan

## Hasil

## Kondisi Eksisting Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia
Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia untuk mendongkrak perekonomian nasional. Potensi alam dan kebudayaan Indonesia yang kaya, serta masyarakat yang ramah dan beragam menarik minat wisatawan dari berbagai negara. Pemerintah sebagai regulator sektor pariwisata harus memiliki peran penting dalam mengelola industri pariwisata secara berkelanjutan. Namun, kondisi eksisting pemerintah pada  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  di  Indonesia  masih  sangat  perlu  ditingkatkan.  Dari  beberapa aspek pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam hal konservasi lingkungan dan pengembangan  masyarakat  lokal,  masih  didominasi  oleh  kepentingan  ekonomi  belaka,  yang  diabaikan aspek  keberlanjutan.  Pemerintah  lebih  sering  mengejar  target  kunjungan  wisata  dan  meningkatkan pendapatan  negara  dari  pajak  wisata,  tanpa  mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang  terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
Salah satu contoh konkret dari kurangnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan pengelolaan pariwisata  berkelanjutan  adalah  masalah  pengelolaan  sampah.  Banyak  destinasi  wisata  di  Indonesia, terutama pantai dan pulau, mengalami masalah yang sangat serius dengan sampah plastik. Pemerintah kerap lebih fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tanpa memikirkan infrastruktur dan program kebersihan yang memadai untuk menangani sampah yang dihasilkan oleh kunjungan wisata. Hal ini mempengaruhi kualitas  lingkungan  dan  daya  tarik  wisata  di  masa  depan.  Selain  masalah  lingkungan,  pengelolaan pariwisata  berkelanjutan  yang  tidak  memperhatikan  kondisi  masyarakat  lokal  juga  menjadi  isu  yang penting. Banyak destinasi wisata di Indonesia yang menarik adalah hasil dari kearifan lokal dan budaya setempat. Namun, dalam pengembangan pariwisata seringkali masyarakat lokal dan kearifan budaya yang dimiliki dilepaskan dan lebih ditekankan pada bisnis dan keuntungan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara  dengan  keberagaman  suku,  bahasa  dan  budaya  yang  sangat  luar  biasa.  Sayangnya,  terdapat perbedaan  yang  sangat  jauh  dalam  pengembangan  destinasi  wisata  di  daerah-daerah  tersebut.  Beberapa wilayah  telah  mendapatkan  perhatian  yang  cukup  besar  dan  terlihat  berkembang  karena  dukungan pemerintah, namun tidak sedikit daerah lain yang tidak mendapatkan perhatian apa pun dari pemerintah, tidak mendapatkan akses infrastruktur yang memadai, dan tetap dalam kemiskinan.
Peningkatan dukungan pemerintah pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia sangat dibutuhkan,  terutama  dalam  hal  pengembangan  ekowisata  serta  pengembangan  masyarakat  lokal. Pemerintah  harus  memasukkan  faktor  keberlanjutan  dan  tanggung  jawab  sosial  dalam  rencana pengembangan  pariwisata  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini  harus  dimulai  dengan  mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal sebelum memikirkan potensi keuntungan yang didapatkan. Pengelolaan sampah, pengurangan konsumsi energi fosil, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak harus  menjadi  fokus  utama  dalam  pengembangan  destinasi  wisata.  Ada  juga  upaya  lain  yang  dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Misalnya, melakukan kampanye penyuluhan  kepada  masyarakat lokal  untuk  menjaga kebersihan  dan  keindahan lingkungan  sekitar,  atau membantu  petani  dan  nelayan  setempat  dalam  mengembangkan  produk  wisata  berbasis  ekowisata  dan budaya setempat.
Dalam  kesimpulannya,  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  menjalankan  pengelolaan  pariwisata berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Mereka perlu memperhatikan faktor lingkungan dan sosial sebelum memikirkan  faktor  ekonomi  semata.  Kampanye  penyuluhan,  pengembangan  ekowisata  dan  budaya setempat,  serta  pengurangan  konsumsi  energi  fosil  perlu  menjadi  fokus  utama  untuk  mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Jika dijalankan secara konsisten, maka pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  yang  lebih  baik  dapat  membawa  manfaat  jangka  panjang  bagi lingkungan, masyarakat lokal, juga bagi perekonomian nasional.

## Strategi Capacity Building Pada Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia Pengembangan SDM
Pengembangan  SDM (Sumber  Daya  Manusia) adalah  suatu  proses yang  dilakukan  untuk  meningkatkan kualitas dan jumlah kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Kurnianingsih &  Safitri,  2017)  (Thoha,  2012). Pengembangan SDM penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.  Pengembangan  SDM  meliputi  berbagai  aspek  seperti  pelatihan,  pembelajaran,  coaching, mentoring, pengalaman kerja, dan pengembangan karir. Tujuannya adalah untuk mendorong karyawan agar memiliki  kemampuan  dan  potensi  yang  lebih  baik,  serta  meningkatkan  produktivitas  dan  inovasi  di perusahaan. Pengembangan SDM juga dapat membantu karyawan dalam memperluas pengetahuan mereka, meningkatkan  keterampilan,  memperbaiki  performa,  dan  membangun  hubungan  yang  lebih  baik  antar karyawan dan dengan manajemen perusahaan. Hal ini kemudian dapat meningkatkan kepuasan kerja dan keberhasilan  organisasi  secara  keseluruhan.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  memiliki  potensi pariwisata  sangat  besar,  memiliki  tantangan  besar  dalam  mengelola  industri  pariwisata  ini  secara berkelanjutan. Salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah dengan pengembangan SDM pengelola pariwisata berkelanjutan. Berikut ini adalah strategi pengembangan SDM pengelola pariwisat berkelanjutan di  Indonesia:  Penyusunan  rencana  pengembangan  SDM.  Di  mana  merumuskan  rencana  pengembangan SDM yang jelas dan terarah sangat penting dalam pengembangan SDM pengelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Rencana ini harus meliputi identifikasi kebutuhan SDM, pengembangan kurikulum, program pelatihan, dan pengembangan karir.
Pelatihan  dan  pendidikan.  Pelatihan  dan  pendidikan  yang  berkualitas  akan  membantu  para pengelola pariwisata dalam memahami konsep serta pentingnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Hal ini  dapat  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam  melaksanakan  tindakan  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip pariwisata berkelanjutan. Sertifikasi. Sertifikasi dapat menjadi alat untuk memvalidasi kualifikasi pengelola  pariwisata  dan  memastikan  bahwa  mereka  sudah  memenuhi  standar  keterampilan  dan pengetahuan yang diperlukan. Sertifikasi juga dapat membantu pengelola pariwisata dalam memperkuat reputasi mereka dalam industri pariwisata.
Pendekatan partisipatif. Pengelolaan pariwisata juga harus dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Hal ini melibatkan para pengelola pariwisata, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang diambil lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Penggunaan teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan.  Penggunaan  teknologi  dapat  membantu  dalam  memonitor dampak  lingkungan  dan  sosial  dari  aktivitas  pariwisata,  sehingga  dapat  mempercepat  pengambilan keputusan  yang  tepat.  Penyediaan  sumber  daya.  Pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  membutuhkan dukungan  sumber  daya  yang  memadai.  Hal  ini  meliputi  dukungan  finansial,  infrastruktur  dan  peralatan yang memadai, serta dukungan dari masyarakat setempat. Dengan adanya dukungan ini, maka pengelolaan pariwisata berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Dalam  pembahasan  nanti,  pengembangan  SDM  pengelola  pariwisata  berkelanjutan  di  Indonesia
membutuhkan  rencana  yang  terarah  dan  jelas,  pelatihan  dan  pendidikan  yang  berkualitas,  sertifikasi, pendekatan  partisipatif,  penggunaan  teknologi,  dan  penyediaan  sumber  daya  yang  memadai.  Dengan menggunakan  strategi  ini,  dapat  diharapkan  bahwa  pengelolaan  pariwisata  di  Indonesia  akan  semakin berkelanjutan dan efektif dalam menjawab tantangan yang ada.

## Pembahasan

## Penguatan Organisasi
Penguatan organisasi adalah proses meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan. Penguatan organisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan efektivitas  manajemen,  memperbaiki  sistem  dan  prosedur  operasi,  meningkatkan  mutu  sumber  daya manusia,  mengembangkan  sumber  daya  keuangan,  serta  memperkuat  kemitraan  dengan  pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi organisasi di dalam lingkup pasar atau industri, meningkatkan  reputasi  dan  citra  organisasi,  serta  menjaga  keberlanjutan  dan  daya  saing  organisasi (Sumartik & Ambarwati, 2023).
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  berlimpah  membuat  pariwisata  menjadi  salah  satu  sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, pengelolaan pariwisata yang kurang bijak dapat membawa  dampak  buruk  terhadap  lingkungan,  budaya,  dan  ekonomi  lokal.  Oleh  karena  itu,  strategi penguatan organisasi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia perlu diimplementasikan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan: Membangun sinergi antar stakeholder. Kerja sama antar pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan organisasi non-pemerintah yang relevan perlu dibangun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan memberi manfaat kepada semua pihak. Sinergi antar stakeholder juga dapat meminimalkan konflik yang mungkin terjadi di daerah pariwisata.
Mempromosikan  pariwisata  berkelanjutan.  Diseminasi  informasi  yang  tepat  dan  edukasi  ke masyarakat tentang cara melakukan turisme yang berkelanjutan perlu dilakukan. Selain itu, pengembangan produk pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan dengan memanfaatkan siaran pers, pameran, dan media sosial. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi daerah pariwisata tersebut. Mengembangkan kelembagaan pariwisata berkelanjutan. Pembentukan kelembagaan yang memfasilitasi pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu dilakukan. Kelembagaan  tersebut  dapat  mengembangkan  program  pendidikan,  pelatihan,  dan  sertifikasi  untuk pembangunan  pariwisata  berkelanjutan.  Melalui  program  tersebut,  masyarakat  dan  pelaku  bisnis  dapat memahami lebih lanjut tentang manfaat pariwisata berkelanjutan.
Mengembangkan  Program  Ekowisata.  Ekowisata  dapat  menjadi  solusi  alternatif  bagi pengembangan  pariwisata  yang  berkelanjutan.  Ekowisata  dapat  menghubungkan  pelestarian  lingkungan dan budaya dengan pengembangan ekonomi dan sosial dalam satu program wisata. Namun, pengembangan ekowisata  tidak  mudah,  memerlukan  kerja  sama  yang  erat  antara  semua  pihak.  Membuat  perencanaan pariwisata yang berkelanjutan. Perencanaan pariwisata terkait dengan pengembangan destinasi wisata perlu mengacu  kepada  kriteria  pariwisata  berkelanjutan,  termasuk  pelestarian  lingkungan,  keberlanjutan ekonomi, dan keadilan sosial. Perencanaan pariwisata juga harus memperhitungkan dampak lingkungan, budaya, dan sosial dalam jangka panjang. Perencanaan ini juga tidak boleh fokus pada kemajuan pariwisata dalam waktu dekat dan mengakibatkan dampak negatif tertentu di masa depan. Mulai dari tahun 2010-an, beberapa  daerah  pariwisata  Indonesia  telah  mencanangkan  penerapan  pariwisata  berkelanjutan,  dan memperkenalkan berbagai program unggulan.
Implementasi  strategi  penguatan  organisasi  dalam  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  di Indonesia memerlukan kerja sama antara semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan organisasi non-pemerintah. Satu hal yang sangat terpenting adalah memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai  pemilik  nilai-nilai  lingkungan,  budaya  dan  ekonomi  lokal  di  destinasi  pariwisata  yang  harus
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3588
dilindungi dan dikembangkan untuk kepentingan bersama di masa kini maupun di masa mendatang.

## Reformasi Kelembagaan
Reformasi  kelembagaan  adalah  upaya  melakukan  perubahan  atau  perbaikan  terhadap  lembaga-lembaga negara, baik dari segi struktur, fungsi, maupun cara kerjanya. Tujuan dari reformasi kelembagaan adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat  (Turner,  Prasojo,  &  Sumarwono,  2019).  Reformasi  kelembagaan  dapat  dilakukan  melalui berbagai cara, seperti revisi undang-undang, pembentukan lembaga baru, restrukturisasi departemen atau badan, pemberian mandat baru kepada lembaga yang sudah ada, dan sebagainya (Dwiyanto, 2013)
Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Indonesia jika dilakukan dengan baik dan  berkelanjutan  (Sharpley,  2020).  Namun,  pengelolaan  pariwisata  yang  kurang  baik  dapat  memiliki dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, strategi reformasi kelembagaan diperlukan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan:  Meningkatkan  koordinasi  antarinstansi.  Koordinasi  antarinstansi  yang  baik  sangat  penting dalam  pengelolaan  pariwisata  yang  berkelanjutan.  Tidak  hanya  antara  instansi  pemerintah  seperti Kementerian Pariwisata dan Badan Otoritas Pariwisata, tetapi juga melibatkan instansi swasta, LSM, dan masyarakat setempat.
Memperkuat lembaga pengawas dan regulator. Lembaga pengawas dan regulator harus diperkuat untuk  mengawasi  dan  mengontrol  praktik-praktik  yang  tidak  berkelanjutan  dalam  industri  pariwisata. Lembaga seperti Badan Pengawas Pariwisata, Komisi Pariwisata, atau Badan Pengelola Pariwisata harus memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap praktik-praktik yang merusak.  Meningkatkan  partisipasi  masyarakat lokal. Masyarakat setempat  harus  dilibatkan  secara  aktif dalam pengelolaan pariwisata. Mereka dapat memberikan masukan dan saran yang berharga dalam upaya membangun  pariwisata  yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  partisipasi  masyarakat  dapat  memastikan  bahwa manfaat  ekonomi  dari  industri  pariwisata  dialokasikan  secara  adil  dan  merata.  Mengoptimalkan penggunaan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Penggunaan teknologi seperti sensor, drone, atau analisis data dapat membantu memonitor kelestarian lingkungan serta potensi kerusakan yang mungkin terjadi akibat aktivitas pariwisata
Meningkatkan literasi dan edukasi pariwisata. Meningkatkan literasi dan edukasi pariwisata bagi masyarakat  setempat  serta  pengunjung  sangat  penting  dalam  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan. Masyarakat setempat perlu memiliki pengetahuan tentang potensi kerusakan lingkungan dan upaya-upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  menghindari  kerusakan  tersebut.  Sedangkan  pengunjung  perlu  diberikan informasi  tentang  budaya  lokal  serta  upaya-upaya  untuk  mendukung  pengembangan  pariwisata  yang berkelanjutan.

## Kesimpulan
Pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  di  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  kendala, terutama  dalam  pengelolaan  sampah,  pembangunan  infrastruktur,  pengelolaan  air,  dan  pelestarian kebudayaan  lokal.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat  lokal,  dan pengelola  wisata  untuk  memastikan  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  yang  lebih  baik  di  Indonesia. Upaya  pemerintah  dalam  menjalankan  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  di  Indonesia  perlu meningkatkan perhatian terhadap faktor lingkungan, sosial, dan budaya sebelum fokus pada keuntungan ekonomi.
Strategi capacity building pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia perlu berfokus pada pengembangan SDM, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan, sertifikasi, serta pendekatan partisipatif. Penguatan organisasi dilakukan  melalui  kerja  sama  antar stakeholder ,  promosi  pariwisata  berkelanjutan,  pengembangan
kelembagaan  pariwisata  berkelanjutan,  pengembangan  program  ekowisata,  dan  perencanaan  pariwisata yang  berkelanjutan.  Reformasi  kelembagaan  dilakukan  dengan  meningkatkan  koordinasi  antarinstansi, memperkuat  lembaga  pengawas  dan  regulator,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  lokal, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan meningkatkan literasi dan edukasi pariwisata.
Dalam kesimpulan ini, dapat dinyatakan bahwa pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memerlukan  kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat  lokal,  dan  pengelola  wisata.  Penting  bagi pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap faktor lingkungan, sosial, dan budaya sebelum fokus pada  keuntungan  ekonomi.  Strategi capacity  building pada  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan  di Indonesia  perlu  berfokus  pada  pengembangan  SDM,  penguatan  organisasi,  dan  reformasi  kelembagaan untuk memastikan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang lebih baik di masa depan.

## Referensi
Asthu, A. A. (2020). Pengembangan Wilayah Perbatasan Indonesia Menggunakan Pendekatan Pariwisata.
Jurnal Sosioteknologi, 19(1), 75–90 , 19 (1), 75–91.
Budhi  Pamungkas  Gautama,  Yuliawati,  A.  K.,  Nurhayati,  N.  S.,  Fitriyani,  E.,  &  Pratiwi,  I.  I.  (2020). Pengembangan  Desa  Wisata  Melalui  Pendekatan  Pemberdayaan  Masyarakat. BERNAS:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (4), 355–369. https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414
Bungin. (2015). Analisis data penelitian kualitatif. Depok: Rajawali Pers.
Damayanti, E., Soeaidy, M. ., & Ribawanto, H. (2011). Strategy Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan  Potensi  Kampoeng  Ekowisata  Berbasis  Masyarakat  Lokal  (Studi  di  Kampoeng Ekowisata,  Desa  Bendosari,  Kecamatan  Pujon,  Kabupaten  Malang). Jurnal  Administrasi  Publik (JAP) , 2 (3), 24.
Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Fanany,  I.,  Fanany,  R.,  &  Kenny,  S.  (2010).  Capacity  Building  in  Indonesia:  Building  What  Capacity? Challenging Capacity Building , 156–184. https://doi.org/10.1057/9780230298057_8
Fransisca, Y., & Purnomo, A. K. (2019). Wisata Halal Lombok: Upaya Meningkatkan Minat Kunjungan Generasi Muslim Milineal. Jurnal Manners , II (1), 15–23.
King,  C.,  Iba,  W.,  &  Clifton,  J.  (2021).  Reimagining  resilience:  COVID-19  and  marine  tourism  in Indonesia. Current Issues in Tourism , 24 (19), 2784–2800. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1873920
Kurnianingsih, F., Nazaki, N., Adhayanto, O., Apriani Putri, R., & Mahadiansar, M. (2022). Community- Based Tourism Development Strategy in Bintan Regency, Indonesia. Journal of Public Policy and Administration , 6 (2), 70. https://doi.org/10.11648/j.jppa.20220602.12
Kurnianingsih, & Safitri, D. P. (2017). Manajemen Sumber daya manusia. UMRAH Press.
Moleong, L. (2012). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasrullah, & Susanty, S. (2020). Pemasaran Pariwisata: Konsep, Perencanaan & Implementas . Penerbit Yayasan Kita Menulis.
Oktaviana,  R.  F.,  Muhammad,  A.  S.,  Kurnianingsih,  F.,  &  Mahadiansar,  M.  (2021).  Internal  Condition Analysis  on  Tourism  Development  of  Bintan  Regency  2019. Indonesian  Journal  of  Tourism  and Leisure , 2 (1), 51–61. https://doi.org/10.36256/ijtl.v2i1.129
Patton, M. . (2014). Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications.
Purnomo, E. P., Fathani, A. T., Setiawan, D., Fadhlurrohman, M. I., & Nugroho, D. H. (2021). Penta-Helix Model in Sustaining Indonesia’s Tourism Industry. In Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1352). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7_42
R Rukmana, A., & Kurniawan Purnomo, A. (2023). Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal sebagai Lapangan Baru untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. Remik , 7 (2), 907–914. https://doi.org/10.33395/remik.v7i2.12251
Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. Jurnal Nasional Pariwisata , 12 (1), 1. https://doi.org/10.22146/jnp.52178
Rubiyatno, R., Kurniawati, L., & Diva,  M. A. (2021). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Social Media Marketing  dalam  Pengembangan  Pariwisata  Berkelanjutan  Dusun  Tegal  Balong,  Bimomartani, Sleman. Jurnal  LeECOM  (Leverage,  Engagement,  Empowerment  of  Community) , 3 (2),  31–38. https://doi.org/10.37715/leecom.v3i2.2354
Setiawan,  I.  R.  (2016).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  di  Bidang  Pariwisata:  Perspektif  Potensi Wisata  Daerah  Berkembang. Jurnal  Penelitian  Manajemen  Terapan , 1 (1),  24.  Retrieved  from https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301
Sharpley, R. (2020). Tourism, sustainable development and the theoretical divide: 20 years on. Journal of Sustainable Tourism , 28 (11), 1932–1946. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1779732
Sihombing, B., & Suprihanto, J. (2023). Analisis Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Bagot, Samosir. Jurnal Destinasi Pariwisata , 10 (2), 255.
https://doi.org/10.24843/jdepar.2022.v10.i02.p12
Sumartik, S., & Ambarwati, R. (2023). Manajemen Talenta dan Implementasinya di Industri. In Manajemen Talenta dan Implementasinya di Industri . https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-074-8
Sutiarso, M. A. (2018). Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata. OSFPreprint , (September), 1–11.
Syah, F. (2017). Strategi Mengembangkan Desa Wisata. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu &Call For Papers Unisbank Ke-3 , 3 (3), 335–341.
Thoha. (2012). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Turner, M., Prasojo, E., & Sumarwono, R. (2019). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. Policy Studies , 43 (2), 333–351. https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301
Yusnita, Y., Kurnianingsih, F., & Soebagiya, D. U. (2021). Tourism Sector Bureaucratic Reform Strategy in Indonesia during the COVID-19 Pandemic ; Cases of Bintan. Policy and Social … , 1 (1), 14–20.
Retrieved from https://journal.inspire-kepri.org/index.php/PSR/article/view/31