JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## KONFLIK SENGKETA LAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN DI INDONESIA

## Willya Achmad
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan E-mail: willyaachmad@unpas.ac.id

## ABSTRAK
Kebaradaan  sengketa  lahan  dan  konflik  tanah  dapat  merusak  tatanan  hukum  dan  menghambat  pembangunan bangsa Indonesia, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam setiap penyelesainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menyusun strategi yang tepat dalam menyelesaikan setiap konflik/sengketa tanah yang sering terjadi di negara Indonesia, adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni, metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Maka hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa, sengketa lahan terjadi karena lahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya.  Tidak  semua  masalah  harus  diselesaikan  lewat  persidangan  atau  pengadilan.  Saat  ini  telah  lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Alternative Dispute Resolution (selanjutnya disebut dengan ADR), salah satunya  dengan  menggunakan  mediasi  di  mana  keberpihakan  seorang  mediator  tidak  terjadi  dalam  persoalan mediasi.  Selain  itu  masyarakat  juga  dapat  melibatkan  seorang  pekerja  sosial  dalam  membantu  menyelesaikan konflik/sengketa lahan yang sedang dihadapi, pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses Resolusi  konflik,  seperti  menjadi  Negosiator  ataupun  Mediator.  Dalam  penyelesaian  konflik  sengketa  lahan, seorang  pekerja  sosial  memerankan  sebagai  “fungsi  kekuatan  ketiga”  untuk  menjembatani  antara  anggota kelompok  dan  sistem  lingkungan  yang  menghambatnya.  Selain  itu  pekerja  sosial  mampu  menjadi  Fasilitator dalam penyelesain konflik sengketa lahan dengan memberikan suatu kepastian damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik.
Kata Kunci: Konflik Tanah, Sengketa Lahan, Pekerja Sosial.

## ABSTRACT
The existence of land disputes and land conflicts can damage the legal order and hinder the development of the Indonesian nation, so appropriate strategies are needed in each resolution. This research aims to find out how to develop appropriate strategies in resolving every land conflict/dispute that frequently occurs in Indonesia. The research methods used by researchers are qualitative and analytical descriptive methods. So the results of this research  explain  that  land  disputes  occur  because  land  has  a  very  important  position,  which  can  prove  the independence and sovereignty of its owner. Not all problems have to be resolved through trial or court. Currently, non-litigation dispute resolution has emerged, namely Alternative Dispute Resolution (hereinafter referred to as ADR), one of which uses mediation where a mediator's partiality does not occur in mediation issues. Apart from that, the community can also involve a social worker in helping resolve the land conflict/dispute they are facing. Social workers are the right people to be involved in the conflict resolution process, such as being a Negotiator or Mediator. In resolving land disputes, a social worker acts as a "third force function" to bridge between group members and the environmental system that  hinders them. Apart from that, social workers are able to become facilitators  in  resolving  land  disputes  by  providing  a  guarantee  of  peace  between  the  parties  involved  in  the conflict.
Keywords: Land Conflict, Land Dispute, Social Worker.

## PENDAHULUAN
Tanah/lahan dalam masyarakat mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat dengan  kesejahteraan  dan  perkembangan kehidupan seseorang baik itu pada lingkup keluarga, maupun kelompok sosial ( Amran,
2018). Disamping bernilai ekonomis, tanah juga  secara  intrinsik  mengandung  nilai yang bermakna sangat tinggi dan mendasar.
Tanah/lahan adalah sumber daya alam yang sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia, oleh  karena  itu  didalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
tanah  dan  sumber  daya  alam  lainnya bukanlah  milik  satu  golongan  tertentu, namun  kepunyaan  kita  semua  sebagai warga  negara.  Maka  sudah  sepatutnya negara  sebagai  organisasi  kekuasaan tertinggi  yang  ada  saat  ini,  harus  mampu untuk  mengatur  penggunaan  tanah  bagi kemakmuran seluruh komponen masyarakat  Indonesia  dengan  adil  dan penuh tanggung jawab.
Dewanto,  (2020)  Berbicara  bahwa, selepas  era  reformasi,  kedudukan  Badan Pertanahan  Negara  (BPN)  sebagai  satu- satunya  lembaga  atau  institusi  yang diberikan  kewenangan  untuk  mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan  diakui  secara  normatif  melalui Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  85 Tahun  2009  tentang  perubahan  atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Kemudian  setelah  munculnya  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, banyak peraturan lain yang muncul seperti Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoneisa  Nomor  IX/MPR/2001  tentang
Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Tidak dapat dipungkiri fenomena ketidakseimbangan antara jumlah dan luas lahan  yang  tersedia  dengan  kebutuhan penggunaan  masyarakat  yang  semakin tahun  semakin  meningkat  menyebabkan persoalan  tanah rentan untuk  dimanipulasi bahkan  sampai  terjadi  permasalahan, sehingga  campur  tangan  negara  melalui lembaga-lembanganya dalam tatanan hukum  pertanahan  merupakan  hal  yang mutlak  untuk  diadakan  ( Fahmi,  2023). Jumlah dan luas lahan yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia  untuk  memperoleh  tanah  dengan seluas-luasnya, selain itu karena banyaknya fungsi, manfaat dan terbatasnya ketersediaan  lahan  dalam  menunjang
kehidupan manusia, dapat  mengakibatkan timbulnya kasus-kasus pertanahan meskipun  dalam  bentuk  dan  identitasnya yang berbeda-beda ( Khoirruni et al.,2022).
Hasil penelitian Kurniati, (2016)
mengungkapkan bahwa, Indonesia merupakan  negara  yang  berlandasakan pada  sebuah  hukum  peraturan  tertulis, untuk  itu  semua  yang  menyangkut kesejahteraan umum sejatinya sudah diatur melalui  undang  -undang  tertentu.  Dengan demikian  sebuah  kepastian  hukum  untuk seseorang  pada  hakikatnya  telah  terjamin oleh  konstitusi  yang  ada  di  Indonesia termasuk  dalam  hal  ini  mengenai  hak kepemilikan tanah ( Ningrum, 2014). Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan hukum atau kaedah hukum yang bersifat mengatur dan  memaksa  untuk  menjamin  tata  tertib dalam  memberikan  kepastian  hukum  bagi para pemilik sah dari lahan-lahan tertentu, juga  merupakan  salah  satu  cara  untuk meminimalisir konflik-konflik yang sering terjadi  antara  masyarakat  maupun  pihak pemerintah  yang  dilatar  belakangi  oleh sengketa lahan.
Dalam  jurnal Nurahmin  &  Syafaat,
(2021) mengutarakan bahwa, ketimpangan antara  peningkatan  kebutuhan  manusia dengan  keterbatasan  ketersediaan  akan lahan,  tidak  sedikit  sering  menimbulkan benturan kepentingan ditengah-tengah masyarakat yang tidak jarang menimbulkan sengketa/konflik. Namun Rosy, dkk (2020) berpendapat bahwa, persentase konflik/sengketa  pertanahan  dari  tahun  ke tahun  baik  yang  diproses  dan  diselesaikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bersifat konvensional seperti proses perkara pidana, perkara perdata maupun proses perkara tata usaha  negara  mengalami  perkembangan baik  kuantitas  maupun  kualitas,  dengan modus operandi yang tidak dapat dijangkau oleh substansi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara  makro  penyebab  munculnya kasus-kasus  sengketa  lahan  di  Indonesia sangat  bervariasi  mulai  dari  harga  tanah meningkat dengan cepat, kondisi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan  kepentingan  dan  haknya,  serta  iklim keterbukaan  yang  digariskan  pemerintah. Beberapa  contoh  yang  telah  disebutkan tersebut pada hakikatnya, merupakan kasus pertanahan  yang  diiringi  dengan  benturan kepentingan  ( conflict  of  interest )  antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan  badan  hukum;  badan  hukum dengan  badan  hukum  dan  lain  sebagainya ( Sagoni & Hijrah, 2023).
Sarah  (2013)  berpandangan  bahwa, konflik/sengketa  pertanahan  di  Indonesia semangkin  penting  untuk  dikaji,  hal  ini dapat  diketahui  dengan  meningkatnya konflik/sengketa  pertanahan  yang  terjadi baik  itu    yang  diproses  dan  diselesaikan melalui lembaga-lembaga pengadilan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  maupun  melalui  Komisi  Nasional Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  Ham). Penyelesaian  konflik/sengketa  pertanahan selama  ini  yang  ditempuh  secara  formal oleh  para  pencari  keadilan  sejatinya  dapat diproses  melalui  hukum  perdata,  pidana termasuk  juga  dengan  proses  di  luar kodifikasi  hukum  pidana  dan  proses  tata usaha  negara,  namun  seringkali  belum terlaksana  secara  efektif  hingga  kurang memberikan perlindungan hukum terhadap para  pemilik  hak  atas  lahan  tersebut ( Saranani, 2022).
Pada  asasnya  setiap  sengketa/konflik pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan-aturan  yang  ada,    bahkan  terhadap masalah  pertanahan  yang  menyangkut aspek  politik,  ekonomi,  sosial-kultural, pertahanan-keamanan, namun tetap disiasati  penanganannya  dengan  hukum yang  ada,  sebab  semua  peraturan  yang diterbitkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan norma ekonomi, politik, sosial, budaya  dan  pertahanan  keamanan  yang kemudian  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Sebagai  hak  dasar, hak atas lahan sangat berarti sebagai tanda eksistensi,  kebebasan,  dan  harkat  diri seseorang ( Sukmawati, 2022). Di sisi lain, negara  wajib  memberi  jaminan  kepastian
hukum  terhadap  hak  atas  tanah  itu walaupun  hak  itu  tidak  bersifat  mutlak karena  dibatasi  oleh  kepentingan  orang lain, masyarakat dan negara.
Permasalahan pertanahan merupakan isu yang  selalu  muncul  dan  selalu  aktual  dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya  penduduk,  perkembangan pembangunan,  dan  semakin  meluasnya akses  berbagai  pihak  yang  memperoleh tanah  sebagi  modal  dasar  dalam  berbagai kepentingan. Sengketa lahan terjadi karena lahan  mempunyai  kedudukan  yang  sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan  dan  kedaulatan  pemiliknya. Konflik/sengketa  pertanahan  di  Indonesia bukan  merupakan  hal  yang  baru,  bahkan bisa dikatakan masih terjadi hingga saat ini. Pada  awalnya  sengketa  Pertanahan  hanya terjadi  antara  pihak  individu  dengan individu  saja,  namun  saat  ini  sengketa pertanahan  sudah  terjadi  di  semua  sektor kehidupan  masyarakat,  seperti  sektor kehutanan,  sektor  infrastruktur,  sektor pertambangan,  hal  ini  disebabkan  karena kebutuhan akan tanah yang begitu meningkat  serta  pertumbuhan  masyarakat yang  begitu  pesat.  Berdasarkan  hal  itu, sengketa  tanah  dan  konflik  lahan  harus mendapatkan  strategi  pemikiran  yang konsen  baik  itu  dari  pihak  pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang berwenang dan  diatur  oleh  Undang-undang  maupun oleh  pihak  sosial  lainnya,  sehingga beragam  permasalahan  dan  sengketa pertanahan  tersebut  dapat  diselesaikan dengan  adil  dan  penuh  dengan  tanggung jawab.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  tujuan  agar  adanya spontanitas  yang  lebih  besar  dan  adaptasi yang lebih baik dari interaksi antara peneliti dan narasumber penelitian dalam memperoleh  jawaban  dari  pertanyaan penelitian.  Adapun  menurut Sugiyono,
(2010) penelitian  kualitatif  adalah  suatu penelitian yang mana seorang peneliti dapat mengenali  subjek,merasakan  apa  yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
dialami  subjek  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti terlibat  dalam  konteks,  dengan  situasi  dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti, karena setiap fenomena merupakan sesuatu  yang  unik,  yang  berbeda  dengan lainnya karena berbeda konteksnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional (BPN)
Munculnya  kasus  pertanahan  secara normatif  karena  masalah  kesejahteraan, yaitu  pada  umumnya  banyak  muncul  dan berkembang  di  lokasi  yang  kondisi masyarakatnya  belum  sejahtera  secara ekonomi.  Kemudian  terbatasnya  akses masyarakat  terhadap  sumberdaya  tanah sebagai satu-satunya sumber perekonomian sering  menimbulkan  banyak  perselisihan. Munculnya perebutan kepemilikan/penguasaan  atas  tanah  pada lokasi dengan masyarakat yang kurang atau belum sejahtera di atas lahan legal (dengan bukti kepemilikan) ataupun illegal (pendudukan/penyerobotan).
Secara  fisik,  terbatasnya  jumlah  luasan tanah  yang  tidak  berkembang  dan  bersifat statis,  sedangkan  jumlah  penduduk  yang terus  meningkat  merupakan  faktor  yang banyak  mendukung  terjadinya  konflik penggunaan,  penguasaan  dan  pemilikan tanah yang berujung kepada sengketa tanah dan  konflik  tanah.  Penyelesaian  sengketa Pertanahan  ini  sejatinya  dapat  dilakukan melalui  beberapa  cara,  yaitu  seperti  (1) jalur  Pengadilan:  Prinsip  Penting  yang harus  dipegang  Negara  hukum  adalah adanya  jaminan  bahwa  ada  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  artinya  bahwa Pelaku Kekuasaan Kehakiman harus lepas dari segala intervensi lembaga lainnya baik itu  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kekuasaan Eksekutif  ataupun  DPR  dalam  hal  ini kekuasaan Legislatif. Penyelesaian sengketa  melalu  jalur  pengadilan,  dapat ditempuh para pihak dengan cara menyampaikan  suatu  bentuk  gugatan tertulis  kepada  kepaniteraan  Pengadilan
Negeri setempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ( Wowor, 2014).
Selanjutnya penyelesaian sengketa tanah juga  dapat  ditempuh  melalui  Jalur  Diluar Pengadilan/ Alternative Dispute Resolution (ADR)  yakni,  penyelesaian  sengketa dengan menggunakan cara non litigasi atau Alternative  Dispute  System dimana  model ini merupakan penyelesaian sengeketa yang sangat cocok dengan karakter kekeluargaan,  sangat  berbeda  dengan penyelesaian sengekta melalui jalur pengadilan  yang  sering  kali  menciptakan kekacauan  atau  konfrontatif.  Praktek  yang terjadi  didalam  masyarakat,  penyelesaian diluar pengadilan/ Alternative Dispute Resolution (ADR)  sering  menjadi  jalur utama yang ditempuh untuk menyelesaikan sengekta pertanahan.
Penyelesaian diluar pengadilan cenderung lebih mudah dan cepat, selain itu tidak  mengeluarkan  terlalu  banyak  biaya dibandingkan  melalui  jalur  pengadilan. Atas  pertimbangan  tersebut  kebanyakan masyarakat  Indonesia  cenderung  lebih memilih menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur diluar pengadilan, selain  alasan  diatas  ada  juga  pemikiran bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan mengandung unsur kecurangan yang  tinggi  dimana  pihak  yang  memiliki kekuasaan  yang  dapat  memenangkan sengketa.
Adapun  beberapa  cara  yang  dapat ditempuh  dalam  penyelesaian  sengketa tanah  melalui  jalur  diluar  Pengadilan/ Alternative  Dispute  Resolution (ADR) diantaranya  melalui  jalur  musyawarah, dimana  hal  ini  merupakan  suatu  cara penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan. Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang  berkepentingan,  tujuannya  adalah agar  tercapai  sebuah  kesepakatan  untuk sebuah  permasalahan/konflik.  Penjelasan tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa negosiasi  adalah  penyelesaian  sengketa yang  sifatnya bipartite (lebih  dari  satu pihak),  sedangkan  hasil  dari  negosiasi biasanya dapat berupa penyelesaian
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kompromi  ( compromise  solution )  yang tidak mengikat secara hukum.
Umumnya tahapan  negosiasi digunakan dalam  sengketa  yang  tidak  terlalu  pekik, dimana  para  pihak  masih  bertitikad  baik dan  bersedia  untuk  duduk  bersama membicarakan/menyelesaikan masalah.
Dalam  melakukan  negosiasi  ada  beberapa hal  yang  harus  dimiliki atau  dikuasai  oleh pihak-pihak yang bernegosiasi (negosiator),  yaitu  :  (1)  Pengetahuan  atau keterampilan;  (2)  Itikad  baik  dalam menyelesaikan  sengketa;  (3)  Kemampuan untuk memberikan solusi yang baik/adil.
Kemudian  ada  juga  langkah  mediasi yang  sering  dilibatkan  oleh  para  pencari keadilan  dalam  hal  kepengurusan  tanah, dimana  para  pihak  yang  bersengketa memanfaatkan  bantuan  pihak  ketiga  yang sifatnya  independen  (netral),  dimana penengah
tidak
memiliki
kekuatan/kewenangan mengambil
keputusan yang sifatnya mutlak. Penyelesaian  Konflik/Sengketa  dengan cara mediasi adalah bentuk dari kesepakatan  kedua  belah  pihak  untuk memilih seseorang sebagai seorang mediator.  Adapun  prosedur  yang  harus ditempuh  dalam  mediasi  adalah  :  (1) Pengantar, yang berisi penjelesan mediator mengenai  tata  cara  yang  harus  diikuti  dan peran  komunikasi  yang  terbuka  dengan asas saling mempengaruhi; (2) Memahami permasalahan yang timbul dalam sengketa dengan cara memberikan kedua belah pihak kesempatan untuk menyampaikan argument masing-masing pihak; (3)
Mengindentifikasi permasalahan dan mencari  alternative  penyelesaian  untuk mencapai kata sepakat.

## Strategi  Sistem  Penyelesaian  Sengketa Lahan Berbasis Keadilan
Tanah  adalah  salah  satu  sumber  utama penghidupan,  merupakan  karunia  Sang Pencipta.  Falsafah  bangsa  Indonesia  ingin mencapai  suatu  idealis  bahwa  akan mengusahakan  tanah  untuk  pencapaian sebesar-besarnya bagi  kemakmuran rakyat secara  adil  dan  merata.  Penyediaan,
peruntukan,  penguasaan,  penggunaan,  dan pemeliharaannya  perlu  diatur.  Tujuannya, sebagaimana  berbagai  pengaturan  lain, adalah menjamin kepastian hukum, memberikan  perlindungan  hukum  bagi rakyat dalam konteks mendukung pembangunan  yang  berkelanjutan  tanpa mengabaikan prinsip kelestarian
lingkungan.
Kebutuhan  lahan  yang  memegang peranan  penting,  baik  dalam  kehidupan manusia maupun dalam dinamika pembanguan  membawa  dampak  positif dengan  meningkatnya  harga  tanah  serta dampak  negatif  dengan  berkembangnya konflik/sengketa  pertanahan  baik  kualitas maupun kuantitas dengan berbagai macam modus  operandinya.  Sehubungan  dengan itu,  penyediaan,  peruntukan,  penguasaan, penggunaan,  dan  pemeliharaannya  perlu diatur  kembali,  agar  terjamin  kepastian hukum  dengan  tetap  terselenggaranya perlindungan  hukum  bagi  rakyat  banyak dengan  tetap  mempertahankan  kelestarian kemampuannya mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Mengingat  pentingnya  lahan  bagi kelangsungan  hidup  manusia,  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang masalah tanah sangat diperlukan ( Zulaeha, 2016). Adanya kebutuhan masyarakat akan suatu  peraturan  kepastian  hukum  terhadap tanah  sedemikian  rupa,  bahwa  setiap pemilik  tanah-tanah  seberapa  boleh  dapat terjamin  dalam  mempertahankan  haknya terhadap gangguan dari pihak lain.
Dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan masyarakat  sebagai  tugas  dan  tanggung jawab  negara  yang  didelegasikan  kepada pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuurzorg),
termasuk  dalam  hal  ini  bidang  pertanahan yang  meliputi  antara  lain  pengaturan (regulasi), pelaksanaan kewenangan hingga sampai penegakan hukum pertanahan. Oleh karena  itu,  untuk  pengaturan  lebih  lanjut dari  UUD  NRI  Tahun  1945  mengenai hukum  pertanahan  di  Indonesia,  pada  24 September 1960 telah diundangkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  21  Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 mendefinisikan Eksaminasi sebagai
penelitian,  pemeriksaan,  pengkajian  dan rekomendasi  terhadap  keputusan  maupun konsep keputusan pemberian, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan  hak  atas  tanah  atau  penetapan tanah  terlantar  yang  dibuat  oleh  pejabat yang  berwenang  di  lingkungan  BPN  RI. Eksaminasi  dilakukan  oleh  BPN  Pusat maupun  Provinsi  dengan  membentuk  Tim Eksamainasi  Pusat  dan  Tim  Eksaminasi Provinsi  sesuai  kewenangannya  masing- masing.
Dibentuknya kembali Lembaga Eksaminasi  Pertanahan  melalui  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  21 Tahun  2020  merupakan  langkah  tepat untuk  mengatasi  konflik  pertanahan  di Indonesia  yang  selama  ini  menumpuk  di pengadilan. Berdasarkan Pasal 2,
Eksaminasi dimaksudkan untuk: 1)
Mewujudkan  kepastian  hukum  hak  atas tanah; 2) Memantapkan pelaksanaan tugas berupa  produk  hukum  yang  dilakukan setiap pejabat yang berwenang di lingkungan  BPN  RI;  3)  Mencegah  atau menyelesaikan sengketa pertanahan secara efektif  dan  efisien  yang  berkaitan  dengan keputusan pemberian, konversi/ penegasan/ pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar; 4) Membina dan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap pejabat  di  lingkungan  BPN  RI  dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kemudian  berdasarkan  Pasal  3,  tujuan dibentuknya
Lembaga Eksaminasi Pertanahan yaitu: 1) Meningkatkan profesionalisme  administrasi  pertanahan dalam  pembuatan  keputusan  pemberian, konversi/penegasan/pengakuan,
pembatalan  hak  atas  tanah  atau  penetapan tanah  terlantar  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan;
2)
Melakukan upaya pencegahan dan memastikan penyelesaian sengketa pertanahan secara
cepat.Tujuan dibentuknya  Lembaga  Eksaminasi  adalah untuk menyelesaiakan sengketa pertanahan yang selama ini menumpuk dan mencegah terjadinya  konflik  di  bidang  pertanahan. Tata  cara  untuk  melakukan  eksaminasi adalah  dengan  melakukan  penelitian, pemeriksaan, pengkajian, dan rekomendasi terhadap keputusan pemberian,konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan  hak  atas  tanah  atau  penetapan tanahterlantar yang telah selesai dibuat oleh pejabat yang berwenang Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  21  Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus  Pertanahan belum dijelaskan secara jelas  mengenai  bagaimana  pelaksanaan penelitian,  pemeriksaan  pengkajian  dan rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  di atas.
Peranan  dari  Lembaga  Eksaminasi Pertanahan, meliputi (1) untuk meyelesaikan  sengketa  agraria.  Dengan membentuk dan mengaplikasikan Lembaga Eksaminasi Pertanahan seperti amanat dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  maka konflik  pertanahan  yang  terjadi  dapat terselesaikan  tanpa  harus  melalui  lembaga peradilan.  (2)  Untuk  mempermudah  akses masyarakat  mendapatkan  keadilan  dan kepastian hukum. Dengan terselesaikannya konflik  pertanahan  yang  terjadi  maka masyarakat  akan  mendapatkan  keputusan yang  adil,  mendapatkan  kepastian  hukum dan  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  (3) Untuk  kontrol  atas  keputusan  yang  dibuat oleh  lembaga  Badan  Pertanahan  Nasional. Dengan  melalui  Lembaga  Eksaminasi Pertanahan  pemerintah  dapat  melakukan kontrol  terhadap  setiap  keputusan  yang dibuat  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Dengan  lembaga  ini,  BPN  dapat  merevisi kesalahan yang terjadi.
Peran Pekerja Sosial Dalam

## Menyelesaikan Konflik/Sengketa Lahan
Konfik  merupakan suatu tindakan yang dilakukan  oleh  manusia  terhadap  manusia yang  lainnya,  baik  itu  secara  individu maupun kelompok, di sisi lain konflik juga merupakan  tindakan  kejahatan  karena mencederai  nilai-nilai  prikemanusian,  dan selalu memakan korban yang tidak sedikit, namun  sepanjang  manuisia  masih  hidup dan  berada  di  muka  bumi  maka  demikian pula konflik akan selalu ada. Tentunya  kita sebagai  manusia  yang  bertanggung  jawab harus  mampu  meminimalisir  kejadian konflik  di  tengah-tengah  ke  hidupan  kita, agar tecipta suatu rasa aman.
Sepanjang  sejarah  manusia  di  muka bumi  ini  konflik  sudah  sering  kali  terjadi, bahkan sebelum perang dunia I dan perang dunia  ke  II,  konflik  sejatinya  sering melanda  umat  manusia  di  muka  bumi  ini. Karena  pada  dasarnya  konflik  diciptakan oleh  manusia  itu  sendiri  yang  bersandar pada  kepentingan  mereka  masing-masing, sehingga pada dasarnya konflik akan selalu terjadi pada sendi-sendi kehidupan, dan kita sebagai  manusia  memiliki  peran  yang sangat mulia , yakni  terus berupaya untuk mencegah  konflik  tersebut  agar  tidak menimbulkan  perpecahan  atau  bahkan meninggalkan korban.
Konflik  identikya  akan  menimbulkan luka  yang  amat  mendalam  bagi  mereka yang  terlibat  langsung  didalamnya.  Salah satu  konflik  yang  masih  sering  terjadi dikalangan masyarakat Indonesia dan tidak jarang    menimbulkan  perpecahan  diantara pelakunya  ialah  sengketa  tanah.  Masalah tanah dapat menimbulkan sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) berisikan keberatan- keberatan atau tuntutan hak atas tanah, baik itu  status  atas  tanah,  ataupun  hak  atas kepemilikan dengan harapan bisa memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Kasus  atau  konflik  atas  tanah
terjadi  hampir  di  seluruh  Indonesia,  dan hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa kasus  sengketa  tanah  ini  memiliki  pola yang hampir sama, berbagai kasus sengketa tanah  menyangkut  nasib  orang  banyak hampir  seluruhnya  memakan  waktu  yang cukup panjang dan lama proses penyelesaiannya. Kasus-kasus tanah tersebut biasanya ditempuh melalui Pemerintah Desa dan para tokoh masyarakat, jika tidak dapat diperdamaikan maka  Pemerintah  Desa  dan  para  tokoh masyarakat  menganjurkan  kasus  tersebut dilanjutkan  ke  ranah  hukum  agar  bisa mendapatkan kepastian atas hak-hak tanah tersebut. Maka dalam hal ini perlu adanya suatu  kebijakan  dan  tindakan  yang mendorong dalam penyelesaian konflik/sengketa tanah agar proses penyelesaiannya  dapat  berakhir  dengan damai.
Perlu  di  akui  tindakan  aparat  penegak hukum memang sudah menunjukan adanya kemauan  untuk  mengendalikan  konflik- konflik  sengketa  tanah  yang  sering  terjadi di  Indonesia,  tindakan  tegas  oleh  aparat penegak  hukum,  seperti  hal  nya  lembaga pengadilan  memang  patut  di  apresia  oleh bangsa  Indonesia,  karena  apa  pun  yang  di lakukan oleh para aparat tersebut memang sangat  memberikan  harapan  bagi  bangsa Indonesia, untuk dapat  menyelesaikan dan mengendalikan  konflik-konflik  sengketa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia agar berjalan seadil mungkin. Namun yang terjadi  dilapangan  proses  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  hukum  tersebut kurang memberikan solusi akhir atau pada saat  ingin  mendamaikan  atau  kembali merujukan  kedua  belah  pihak  yang berseteru ( Zuliyah et al.,2020).
Ketika melakukan negosiasi atau proses mediasi  di  ruang  pengadilan  sering  terjadi keselahan, antara yang berkonflik dan yang tidak berkonflik, yang berkonfliknya siapa, dan yang di suruh negosiasi dan mediasinya siapa,  sehingga  tidak  ada  kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Hal  lain  yang  sering  terjadi  ketika menyelesaikan  proses  sengketa  tanah
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
melalui  jalur  hukum  adalah  kurang fleksibelnya antara negosiator dan mediator,  dikarenakan  kurangnya    mereka dalam menguasai proses tersebut sehingga kesepakatan yang di lakukan menjadi Win- los ,  padahal  yang  di  harapkan  dari  kedua belah  pihak  adalah win-win  solution , sehingga ada kesepakatan yang pasti antara kedua  belah  pihak  yang  berkonflik.  Disini lah diperlukan orang yang secara menyeluruh mempuhnyai kemampuan dalam  melakukan  kedua  hal  tersebut, menjadi  Negosiator  dan  Mediator  yang baik dalam proses resolusi konflik sengekta tanah di Indonesia.
Pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses resolusi konflik pertanahan  di  Indonesia,  seperti  menjadi Negosiator  atau  pun  Mediator,  karena untuk  seorang  Negosiator  dan  Mediator, tidak  hanya  sekedar  mengetahui  atau memahami  ilmu  tersebut,  namun  terlebih harus mengetahui dan memahami keadaan manusia  atau  orang  yang  terlibat  konflik, bagai  mana  memberikan  pandangan,  dan arahan  kepada  kedua  belah  pihak  yang berkonflik, dan itu yang menguasai adalah pekerja  sosaial,  karena  mereka  adalah diajari prihal berhadapan dengan manusia. Pekerjaan  sosial  (social  work)  yang dimaksud  dalam  tulisan  ini  bukanlah kegiatan-kegiatan sukarela atau pekerjaan- pekerjaan  amal  begitu  saja,  melainkan sebuah  profesi  pertolongan  kemanusiaan yang  fokus  utamanya  untuk  membantu keberfungsian  sosial  (social  functioning) individu,  keluarga,  dan  masyarakat  dalam melaksanakan peran-peran sosialnya.
Dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, para pekerja sosial dilengkapi dengan seperangkat ilmu (body of  knowledge),  keterampilan  (body  of skills) dan nilai (body of value) yang secara eklektik  dibangun  dari  ilmu  politik, psikologi,  sosiologi,  antropologi  dan filsafat  sosial.  Kompetensi  pekerja  sosial profesional  umumnya  diperoleh  melalui pendidikan  formal  (S1,  S2  dan  S3).  Jadi sangat jelas kalau pekerja sosial bukan lah seorang  pekerja  yang  tampa  tujuan,  atau
hanya  pekerja  sukarela,  melaikan  sebuah profesi  dan  domainnya  adalah  untuk memberikan  kesejahteraan  seperti  yang sudah  di  jelaskan  di  atas.  Terkait  dengan resolusi  konflik  pekerja  sosial  memiliki kemapuan  dalam  membangun  dinamika hubungan  antar  manusia  sesuai  dengan kaidah ke ilmuan pekerja sosial.
Pekerja  sosial  sering  melakukan  peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya.  Peran  ini  sangat  penting dalam  penanganan  konflik,  terutama  pada fase berlangsungnya konflik. Peran mediator  dilakukan  pada  saat  terdapat perbedaan  yang  mencolok  dan  mengarah pada  clash  fisik  antara  berbagai  pihak. Dalam  konteks  ini,  pekerja  sosial  dapat memerankan  sebagai  “fungsi  kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok  dan  sistem  lingkungan  yang menghambatnya. Ini lah yang dimiliki oleh pekerja sosial dalam penangan konflik yang terjadi  di  Indonesia,  karena  pada  dasarnya konflik merupakan suatu kodratan manusia yang tak bisa di hilangkan dalam kehidupan manusia.
Pekerja  sosial  dapat  disebut  sebagai alternatif  model  penyelesaian  sengketa  di bidang  pertanahan  dikarenakan  dapat menyelesaikan  sengketa  hukum  di  luar pengadilan  demi  keuntungan  para  pihak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam  prosesnya  pekerja  sosial  yang ditugaskan sebagai Mediator atau Negosiator,  mempunyai  beberapa  strategi dan  teknik  dalam  menyelesaikan  proses sengketa  tanah  diantaranya  adalah  (1) Mencari  persamaan  nilai  dari  pihak-pihak yang  terlibat  konflik  (2)  Membantu  setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan  pihak  lain  (3)  Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi  kepentingan  bersama  (4) Hindari  situasi  yang  mengarah  pada munculnya  kondisi  menang  dan  kalah  (5) Berupaya untuk melokalisir konflik kedalam  isu,  waktu  dan  tempat  yang spesifik  (6)  Membagi  konflik  kedalam beberapa  isu  dan  (7)  Membantu  pihak- pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
mereka  lebih  memiliki  manfaat  jika melanjutkan  sebuah  hubungan  ketimbang terlibat terus dalam konflik.
Melalui  strategi-strategi  diatas  seorang pekerja  sosial  akan  bekerja  semaksimal mungkin  dalam  penanganan  atau  tahapan pada  proses  Resolusi  konflik  sengketa tanah  di  Indonesia,  dengan  dasar-dasar  ini lah  pekerja  sosial  layak  terlibat  dalam proses  resolusi  konflik  pertanahan  yang sering terjadi. Selain sebagai Mediator atau Negosiator, seorang pekerja sosial mampu bisa menjadi Fasilitator dalam penyelesain konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,  dengan  ,pekerja  sosial  sebagai Fasilitator  dalam  resolusi  konflik  maka penyelesaian konflik tersebut dapat memberikan  suatu  kepastian  damai  antara pihak-pihak  yang  terlibat  konflik  dapat meredakan  situasi  dan  kondisi  dari  kedua belah pihak yang sedang bertikai/berseteru.
Dalam  penyelesaian  konflik  sengketa tanah,  sering  terlihat  yang  menjadi Fasilitatornya  bukan  orang  yang  tepat, sehingga  dengan  pandangan  ini,  di harapkan  dalam  penangan  kasus-kasus konflik  tersebut,  seorang  pekerja  sosial dapat ambil bagian sebagai orang yang siap dalam  resolusi  konflik  sengketa  tanah  di Indonesia, karena pekerja sosial mempunyai  kemampuan  dan  kerangka analisis dalam setiap menyelesaikan permasalahannya. Dalam literatur pekerjaan  sosial,  peranan  “fasilitator” sering  disebut  sebagai  “pemungkin” (enabler), keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain.
Pemungkin  atau  fasilitator  sebagai tanggungjawab  untuk  membantu  klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Pengertian ini didasari  oleh  visi  pekerjaan  sosial  bahwa setiap  perubahan  terjadi  pada  dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri,  dan  peranan  pekerja  sosial  adalah memfasilitasi  atau  memungkinkan  klien mampu  melakukan  perubahan  yang  telah ditetapkan dan disepakati bersama. Strategi-strategi  khusus  untuk  mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian
harapan,  pengurangan  penolakan  dan ambivalensi,  pengakuan  dan  pengaturan perasaan-perasaan,  pengidentifikasian  dan pendorongan  kekuatan-kekuatan  personal dan  asset-asset  sosial,  pemilahan  masalah menjadi  beberapa  bagian  sehingga  lebih mudah  dipecahkan,  dan  pemeliharaan sebuah  fokus  pada  tujuan  dan  cara-cara pencapaiannya.
Pekerjaan  sosial  memandang  bahwa kedamaian  sosial  bukanlah  keadaan  yang taken  for  granted ,  sekali  jadi,  dan ditentukan  oleh  kondisi-kondisi  alam, meskipun  seringkali  kita  menganggap bahwa bencana alam dapat menjadi sumber utama  dalam  terciptanya  sebuah  ketidak damaian  sosial.  Sejatinya  ketidakdamaian sosial dapat terjadi karena struktur-struktur kekuasaan yang timpang; yang secara tidak adil  menetapkan  siapa  yang  berhak memperoleh  “kedamaian”  dan  siapa  yang tidak.  Struktur-struktur  tersebut  dapat diidentifikasi  dalam  beberapa  tingkatan, mulai dari tingkat global, regional, nasional dan  lokal.  Salah  satunya  terletak  dari kegagalan  pemerintahan  nasional  dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan  hak  dan  kewajibannya  pada setiap proses penyelesaian sengketa tanah.
Maka  dari  itu  perlu  adanya  perbaikan dari lembaga-lembaga yang sangat bertanggung  jawab  dalam  resolusi  konflik sengketa  tanah  di  Indonesia,  karena  pada kenyataannya  saat  ini  konflik  tersebut masih  sering  terjadi  bahkan  tidak  jarang menimbulkan perpecahan dan perselisihan diantara para pelaku. Selanjutnya menyelesaikan  sengketa  pertanahan  yang penting  adalah  bukan  caranya,  melainkan pemahaman  tentang  sumber  hukum,  asas ketentuan,  serta  penerapan  asas  dan ketentuan  tersebut  dalam  menyelesaikan sengketa  dan  dapat  memenuhi  keadilan bagi para pihak dan masyarakat luas. Pada asasnya setiap sengketa/konflik pertanahan dapat  diatasi  dengan  norma  dan  aturan- aturan yang ada, bahkan terhadap masalah pertanahan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial-kultural, pertahanan- keamanan,  tetap  disiasati  penanganannya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
dengan  hukum  yang  ada,  sebab  semua peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan norma ekonomi, politik,  sosial,  budaya  dan  pertahanan keamanan  yang  kemudian  dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Regulasi penyelesaian sengketa pertahanan belum berkeadilan dapat dipahami bahwa timbulnya sengketa tanah disebabkan oleh adanya benturan-benturan kepentingan  antara  pihak  yang  hendak menguasai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang  juga  dipengaruhi  oleh  peraturan perundangannya dan kebijakan pemerintah yang  tumpang  tindih.  Hal  tersebut  yang menyebabkan penyelesaian sengketa tanah selama  ini  belum  memenuhi  rasa  keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
Beberapa  proses  penyelesaian  sengketa tanah  sejatinya  dapat  memberikan  rasa keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  kedua belah pihak yang bertikai diantaranya dapat melalui  jalur  hukum  secara  resmi  melalui proses  persidangan  di  pengadilan  ataupun melalui  jalur-jalur  di  luar  konteks  hukum seperti  konsiliasi,  negosiasi,  maupun mediasi. Namun seiring tumpang tindihnya proses hukum penyelesaian sengketa tanah yang terjadi akhir-akhir ini, maka masyarakat dapat pula melibatkan seorang pekerja sosial yang memang telah berkompeten dan ahli dalam menyelesaikan beragam konflik sosial yang sering muncul di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia, karena sejatinya dalam menjalankan tugas- tugas  profesionalnya,  para  pekerja  sosial dilengkapi dengan seperangkat ilmu (body of  knowledge),  keterampilan  (body  of skills) dan nilai (body of value) yang secara eklektik  dibangun  dari  ilmu  politik, psikologi,  sosiologi,  antropologi  dan filsafat sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran,  A.  (2018).  Penyelesaian  sengketa tanah  ulayat  melalui  lembaga  adat  di minangkabau sumatera
barat. Adhaper:  Jurnal  Hukum  Acara Perdata , 3 (2), 175-189. Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. Jurnal Ius Constituendum , 5 (2), 303-324. Fahmi,  R.  (2023). Rekonstruksi  regulasi sengketa  lahan  pertanahan  indonesia berbasis  keadilan  pancasila (doctoral dissertation,  universitas  islam  sultan agung).
Khoirruni, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S.
(2022). Problematika dan Penyelesaian Sengketa  Tanah  Melalui  Mediasi Berbasis  Virtual  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Hospitality , 11 (1), 347-354.
Kurniati,  N.  (2016).  "  Mediasi-arbitrase”
untuk penyelesaian sengketa
tanah. Sosiohumaniora , 18 (3), 197-
207. Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem  penyelesaian  sengketa  atas tanah berbasis keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum , 1 (2), 219-227.
Nurahmin, M. F., & Syafaat, M. R. (2021). Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Hak Milik  Bersertifikat  melalui  Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. Jurnal  Kolaboratif  Sains , 4 (6), 330-336.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha  Law  Review , 2 (2),  155- 166.
Sagoni, S., & Hijrah, S. (2023). Efektivitas Hukum  Terhadap  Mediasi  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di
Kelurahan Cina, Kecamatan
Pammana,  Kabupaten  Wajo. Legal Journal of Law , 2 (1), 79-90.
Sarah  DL,  R.  (2013).  Penegakan  hukum agraria  dan  penyelesaian  sengketa pertanahan
dalam proses
peradilan. Jurnal Hukum Unsrat , 1 (6),
100-113.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 8 - 18
Saranani,  A.  M.  (2022).  Tinjauan  Hukum Tentang  Pembuktian  Sertifikat  dalam Penyelesaian  Sengketa  Tanah. Sibatik journal:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial, Ekonomi,  Budaya,  Teknologi,  dan Pendidikan , 1 (3), 173-184. Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
Sukmawati,  P.  D.  (2022).  Hukum  Agraria Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum  Sui Generis , 2 (2), 89-102. Wowor, F. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Tanah. Lex
Privatum , 2 (2).
Zulaeha, M. (2016). Mediasi Interest Based
Dalam Penyelesaian Sengketa
Tanah. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana , 61 , 157.
Zuliyah, S., Absori, S. H., & Harun, S. H.
(2020). Hukum dan Penyelesaian
Sengketa  Pengadaan  Tanah:  Studi Konsep Penyelesaian Sengketa Pengadaan  Tanah  Berbasis  Keadilan Sosial  dalam  Pembangunan  Bandara Internasional  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Doctoral
dissertation,
Universitas Muhammadiyah
Surakarta).