## DETERMINASI HUKUMAN SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU PESERTA DIDIK
I Ketut Sukanta Fakulktas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Saraswati Email : kantaatmajaa@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan determinasi hukuman sebagai alat pendidikan terhadap perilaku  peserta  didik.  Hukuman  merupakan  suatu  rekayasa  edukatif  yang  diberikan  oleh  guru dengan  sadar  dan  sengaja  yang  dapat  menimbulkan  kenestapaan  kepada  peserta  didik,  supaya muncul  kesadaran  pada  pribadinya  untuk  mengubah  perilakunya  sesuai  dengan  tata  tertib  dan kaidah norma-norma yang berlaku. Ada tiga landasan penerapan hukuman sebagai alat pendidikan, seperti landasan pedagogis, yuridis formal dan kajian empirik. Berdasarkan ketiga kajian  ini dapat dinyatakan, bahwa hukuman sebagai alat pendidikan determinan secara positif dan signifikan dalam mengubah berbagai perilaku peserta didik, pada ranah kognitif, affektip dan ranah psikomotor.
Kata Kunci : Hukuman, Perilaku Peserta Didik

## DETERMINATION OF PUNISHMENT AS AN EDUCATIONAL TOOL ON STUDENT BEHAVIOR

## ABSTRACT
This  article  aims  to  describe  the  determination  of  punishment  as  an  educational  tool  on  student behavior.  Punishment  is  an  educative  engineering  given  by  the  teacher  consciously  and intentionally which can cause grief  to  students, so that personal awareness  arises to change their behavior  in  accordance  with  the  rules  and  norms  that  apply.  There  are  three  foundations  for applying  punishment  as  an  educational  tool,  such  as  a  pedagogical  basis,  formal  juridical  and empirical studies. Based on these three studies, it can be stated that punishment as an educational tool  is  a  positive  and  significant  determinant  in  changing  various  student  behaviors,  in  the cognitive, affective and psychomotor domains.

## Keywords : punishment, student behavior
Naskah diterima 24 April 2022, direview  25-30 April 2022, dinyatakan lolos  1 Mei 2022
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697

## PENDAHULUAN
Hukuman  adalah  alat  pendidikan  yang  dapat digunakan  oleh  guru  untuk  mengubah  perilaku peserta  didik.  Seperti  dinyatakan,  bahwa hukuman  adalah  tindakan  yang  dijatuhkan kepada  anak  secara  sadar  dan  sengaja  sehingga memunculkan  nestapa  sehingga  anak  menjadi sadar  akan  perbuatannya  kemudian  di  dalam hati  akan  berjanji  unutk  tidak  mengalangi kembali perbuatannya. (Indrakusuma, 2003:46). Pendapat ini juga menekankan bahwa hukuman diberikan  dengan  sadar  dan  sengaja  yang  dapat menimbulkan nestapa pada anak yang tujuannnya  agar  menyadari  akan  kesalahannya dan  berjanji  pada  dirinya  sendiri  untuk  tidak mengulagi lagi perbuatannya. Hukuman sebagai alat  pendidikan  sudah  sejak  lama  digunakan oleh  guru  untuk  mengubah  perilaku  peserta didik.  Penggunaan  hukuman  sebagai  alat pendidikan  hampir  tidak  pernah  menimbulkan masalah  bagi  peserta  didik  dan  orang  tua/walid murid.  Peserta  didik  dan  orang  tua/wali  murid dapat  menerima  hukuman  yang  diberikan  oleh guru.  Banyak  pejabat  dan  tokoh  masyarakat yang  merasa  sangat  berterima  kasih  atas pemberian  hukuman  yang  diberikan  guru sehingga  mereka  berhasil  dalam  meraih  cita- citanya.  Dewasa  ini  hukuman  sebagai  alat pendidikan bersifat dilematis bagi guru. Banyak kasus  yang  terjadi  dimana  guru  dilaporkan  ke polisi oleh orang tua/wali murid. Niat guru yang tulus dalam mendidik dengan memberi hukuman (punishment) harus berakhir di kantor polisi.  Orang  tua  anak  yang  merasa  tak  terima
langsung  melaporkan  perbuatan  sang  guru  ke pihak  kepolisian.  Seperti  kasus  yang  dialami oleh  guru  SD  di  Banyuwangi  yang  dilaporkan ke  polisi  setelah  memukul  betis  siswa  dengan penggaris.Hukuman  ini  diberikan  karena  siswa tersebut  memukul  dan  menendang  4  temannya sampai  menangis.  Alur  mediasi  yang  ditempuh dengan  meminta  maaf  kepada  keluarga  siswa tidak mendapat respon baik. Dengan bukti-bukti yang  ada  jaksa  menuntut  5  tahun  penjara. Untungnya  hakim  berkata  lain.  Menurut  hakim sanksi  memukul  bagian  belakang  dengan penggaris kayu masih dalam koridor pendidikan,  guru  akhirnya  dibebaskan.  Kasus lain  dihadapi  oleh  seorang  guru  SDN  Penjalin Kidul  5  Majalengka  yang  menerapkan  razia rambut  panjang.  Hasilnya  ada  4  orang  siswa memiliki  rambut  yang  tidak  sesuai  dengan aturan  sekolah.  Akibatnya  guru  memberikan hukuman  dengan  memotong  rambut  siswa sekenanya, gundul tak beraturan, yang tujuannya  untuk  mendisiplinkan  siswa.  Salah seorang  siswa  dan  orang  tuanya  melaporkan guru  ke  polisi  dan  dikenakan  pasal  berlapis Perlindungan Anak dan  perbuatan  tidak menyenangkan.  Bahkan  ia  sempat  dikenakan hukuman percobaan 6 bulan.  Beruntung setelah mengajukan kasasi, Mahkamah Agung memvonis  bebas  guru  honorer  dan  dinyatakan tidak melanggar hukum apapun (http://www.panduanmengaar.com). Kalau diuangkap  seterusnya,  tentu  masih  banyak  lagi kasus guru yang dipolisikan. Dampak dari kasus guru  yang  dipolisikan  karena  menerapkan
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
hukuman sebagai alat pendidikan adalah banyak guru  yang pilih cari aman, harus hati-hati kalau ingin  menghukum  peserta  didik,  guru  menjadi apatis,  membiarkan  perilaku  buruk  peserta didik. Dampak paling buruk adalah merosotnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
Pembelajaran  adalah  proses  interaksi  peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu  lingkungan  belajar  (Dekdiknas,  2003:7). Dalam  pembelajaran  terjadi  proses  interaksi edukatif    antara  pendidik  dengan  peserta  didik dan  juga  dengan  berbagai  sumber  belajar  yang dapat dimanfaatkan untuk belajar oleh pebelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan inti dari proses  belajar  dan  pembelajaran  dari  berbagai kegiatan  formal  di  sekolah.  Dalam  berbagai aktivitas  pembelajaran,  peserta  didik  belajar untuk  mencapai  tujuan  belajar.  Pendidik  dalam hal  guru  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis dalam  mengelola  proses  belajar  mengajar. Pendidik berperan sebagai  ujung  tombak dalam pembelajaran. Pendidik adalah tenaga kependidikan  yang  berkualifikasi  sebagai  guru, dosen,  konselor,  pamong  belajar,  widyaiswara, tutor,  instruktur,  fasilitator,  dan  sebutan  lain yang  sesuai  dengan  kekhususannya,  serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan  (Dekdiknas  ,  2003:5).  Di  era sekarang  pendidik  sudah  tersertifikasi  sebagai guru,  dosen  profesional  yang  mengelola  proses belajar  dan  pembelajaran  secara  profesional. Sekolah  adalah  lembaga  pendidikan  formal merupakan    jalur  pendidikan  yang  terstruktur
dan  berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan dasar,  pendidikan  menengah  dan  pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan formal mengemban tugas  dan  kewajiban  untuk  dapat  mewujudkan pendidikan  nasional  seperti  yang  tercantum dalam pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  yaitu    Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan  untuk  pengembangan  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggungjawab (Depdiknas, 2003:8).  Pada  pasal  3  ini  dengan  tegas dinyatakan  bawah  fungsi  pendidikan  nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta  bertanggungjawab.  Untuk  mengemban fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional  ini, pendidik  dituntut  kemampuan  profesionalnya untuk mengelola proses belajar dan pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses belajar
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
mangajar  di  kelas,  pendidik  sudah  merancang pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran  inovatif  yang  dapat  mendukung proses pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik.
Tidak  bisa  dihindari  dalam  pelaksanaan proses  belajar  dan  pembelajaran  akan  terjadi gangguan  yang  dilakukan  oleh  peserta  didik. Perilaku peserta didik yang mengganggu proses pembelajaran  dapat  berupa  lambat  datang    ke sekolah,  tidak  masuk  dengan  alasan  yang  tidak jelas,  ribut,  mengganggu  teman,  nyontek  saat ulangan,  berkelahi  di  kelas  maupun  di  luar kelas,  tidak  menyelesaikan  tugas  dan  masih banyak  lagi  gangguan  yang  pada  intinya pelanggaran  terhadap  tata  tertib  dan  norma. Adanya berbagai gangguan dalam proses belajar dan  pembelajaran,  sudah  tentu  menghambat proses  belajar  peserta  didik  dan  dapat mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar. Sebagai  pendidik  profesional,  sudah  tentu  akan mengambil tindakan edukatif untuk
mengembalikan  kondisi  kelas  yang  kondusif agar  proses  belajar  dan  pembelajaran  dapat berlangsung  secara  efektif  dan  efisien.  Seperti dinyatakan,  bahwa  efisiensi  dan  efektivitas mengajar  dalam  proses  interaksi belajar mengajar  yang  baik  adalah  segala  upaya  guru untuk  membantu  murid-murid  agar  bisa  belajar dengan  baik  (Suryosubroto,1997:10).    Secara edukatif  pendidik  dalam  hal  ini  guru  dapat mengembalikan  suasana  kelas  yang  kondusif dengan  menggunakan  alat  pendidikan.  Ada suatu  asumsi  bahwa  setiap  individu  ada
kecenderungan  untuk  mematuhi  scara  positif tata  aturan,  tata  tertib  dan  norma  yang  berlaku, dan  ada  juga  individu  yang  karena  suatu  sebab melanggar  aturan,  tata  tertib  dan  norma.  Untuk memodifikasi  perilaku  peserta  didik  supaya sejalan  dengan  tertib  dan  norma,  pendidikan dapat  menggunakan  alat  pendidikan.  Alat pendidikan adalah  hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya  pekerjaan  mendidik,  tetapi  juga sebagai  langkah  yang  membantu  pencapai tujuan  pendidikan  (Kadir,  2014:76).  Salah  satu alat  pendidikan  yang  dapat  diterapkan  oleh pendidik adalah pemberian hukuman. Dinamika masyarakat,  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  seni,  membuat  paradigma  baru dalam  dunia  pendidikan.  Penerapan  hukuman dalam proses belajar dan pembelajaran dipandang  perlu  untuk  dikaji  lebih  lanjut  dari sudut  pandang  pedagogik,  legalitas  formal,  dan secara empirik.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Hukuman
Untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih jelas  tentang  pengertian  hukuman  sebagai  alat pendidikan,  berikut  ini  akan  dikemukakan beberapa  pendapat.  Hukuman  adalah  perbuatan secara intersional diberikan sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin, diarahkan  untuk  menggugah  hati  nurani  dan penyadaran hati si  penderita akan kesalahannya (Kartini,  Kartono,  1992:126).  Pendapat  ini menekankan  bahwa  hukuman  diberikan  kepada
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
individu  untuk  menggugah  hati  nuraninya  agar menyadari  kesalahan  yang  telah  diperbuatnya. Pendapat  lain  menyatakan,  bahwa  hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan  dengan  sengaja  oleh  seseorang (orang  tua,  guru  dan  sebagainya),  sesudah terjadi  pelanggaran  (Purwanto,  1992:186).
Ngalim  Purwanto  menegaskan  bahwa  guru memberikan hukuman setelah terjadi pelanggaran,  yang  dilakukan  secara  sengaja kepada peserta didik.  Senada  dengan  pendapat di  atas,  bahwa  hukuman  adalah  tindakan  yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga  memunculkan  nestapa  sehingga  anak menjadi  sadar  akan  perbuatannya  kemudian  di dalam  hati  akan  berjanji  untk  tidak  mengalangi kembali  (Indrakusuma,  2003:46).  Dari  ketiga pendapat  tentang  pengertian  hukuman  ini,  ada beberapa  unsur  yang  terkandung  di  dalam pengertian hukuman tersebut, yaitu 1) hukuman diberikan  dengan  sadar  dan  sengaja  oleh pendidik,  2)  segera  diberikan  setelah  terjadi pelanggaran, 3) untuk memberikan kenestapaan, 4)  peserta  didik  menyadari  kesalahannya  dan berjanji  pada  dirinya  untuk  tidak  mengulangi lagi  perbuatannya.  Bila  disimak  lebih  lanjut, bahwa  pemberian  hukuman  sebagai  alat pendidikan  merupakan  rekayasa  edukatif  untuk tumbuhnya  kesadaran  pada  pribadinya  dan berjanji  pada  dirinya  untuk  mengubah  perilaku atas kesadaran pribadinya.
Dari  berbagai  unsur  yang  terkandung  dalam difinisi  hukuman,  dari  beberapa  pendapat  di atas,  maka  dapat  disimpulkan,  bahwa  hukuman
adalah  suatu  rekayasa  edukatif  yang  diberikan oleh pendidikan dengan sadar dan sengaja yang dapat menimbulkan kenestapaan kepada peserta didik, supaya muncul kesadaran pada pribadinya  untuk  mengubah  perilakunya  sesuai dengan tata tertib dan norma yang berlaku.

## 2.  Bentuk-bentuk  Hukuman  Sebagai  Alat Pendidikan
Pada dasarnya alat pendidikan dapat dikatagorikan  menjadi  dua,  yaitu  berupa penghargaan (reward) dan  hukuman (panishment). Penerapan  hukuman  sebagai  alat pendidikan  dipandang  perlu  apabila  berbagai usaha  yang  sudah  dilakukan  kurang  berhasil memodifikasi  perilaku  peserta  didik.  Ada beberapa bentuk hukuman yang dapat diterapkan  dalam  proses  pembelajaran.    Bentuk hukuman  hukuman ada dua yaitu  a) pemberian stimulus  derita,  misalnya  bentakan,  cemoohan, atau  ancaman;  b)  pembatalan  perlakuan  positif, misalnya mengambil kembali suatu mainan atau mencegah anak untuk bermain bersama temannya (Soemanto, 1998:217). Bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pebelajar yang  melakukan  pelanggaran  dapat  berupa pemberian  stimulus  derita  dan  pembatalan perlakuan positif. J.J. Hasibuan mengemukakan,  bahwa  bentuk  dari  hukuman, yaitu  :  a)  hukuman  fisik,  b)  hukuman  dengan kata-kata,  c)  hukuman  dengan  stimulus  fisik yang  tidak  menyenangkan;  d)  hukuman  dalam bentuk  kegiatan  yang  tidak  menyenangkan (1988:56-61).  Kalau  dicermati  pendapat  J.J.
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
Hasibuan ini sejalan dengan pendapat Soemanto yang    pada  dasarnya  bentuk  hukuman  berupa hukuman  fisik  dan  psikhis.  Pendapat  lain mengemukakan  beberapa  bentuk  hukuman, seperti  :a)  hukuman  dalam  bentuk  isyarat;  b) bentuk  kata-kata.  c)  bentuk    perbuatan  (Ag. Soejono,  1980:169).  Dari  beberapa  pendapat  di atas,  maka  dapat  dinyatakan,  bahwa  bentuk- bentuk  hukuman  yang  dapat  diterapkan  dalam proses  pembelajaran  dapat  diklasifikasikan menajdi dua dimensi, yaitu :

## Hukuman Moral
Hukuman  moral  merupakan  hukuman  yang diberikan kepada pebelajar yang telah melakukan  pelanggaran  yang  secara  fisik  tidak menimbulkan  rasa  sakit,  tetapi  berpengaruh besar  terhadap  kondisi  psikologisnya.  Dalam Pembelajaran ada beberapa tindakan yang dapat diterapkaan,  seperti  :  teguran,  peringatan  dan ancaman.  Guru  dapat  memberikan  teguran kepada  peserta  didik  yang  baru  saja  melakukan satu  atau  dua  kali  pelanggaran  yang  masih sifatnya  ringan.  Teguran  yang  diberikan  dapat berupa  kata-kata  ataupun  isyarat-isyarat  seperti misalnya  dengan  pandangan  mata  yang  tajam, menunjuk  dengan  jari,  dan  sebagainya.  Pada saat memerikan teguran guru dapat menunjukkan pelanggarannya dan mengarahkan perilaku  peserta  didik  untuk  tidak  mengulangi lagi perbuatannya. Melalui teguran ini diharapkan peserta didik menyadari kesalahannya, akibat dari perbuatannya terhadap dirinya  sendiri  dan  juga  bagi  orang  lain, sehingga  muncul  kesadaran  pada  diri  peserta
didik.  Pemberian  peringatan  kepada  peserta didik  yang  melakukan  pelanggaran  setelah sebelumnya  diberikan  teguran.  Namun  rupanya teguran  masih  belum  efekktif  mengubah perilakunya.    Pemberian  peringatan  sifatnya lebih keras daripa teguran atau dapat dinyatakan peringatan merupakan tindak lanjut dari teguran ketida pebelajar mengabaikan teguran. Memberikan  peringatan  dapat  disertai  dengan ancaman  berupa  berbagai  sangsi  apabila  terjadi pelanggaran.   Pemberian  ancaman  merupakan suatu  pernyataan  yang  dapat  menimbukan kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi dengan  tujuan  agar  peserta  didik  merasa  takut dan  tidak  mengulang  kembali  perbuatannya. Pemberian  hukuman  secara  moral  ini  sifatnya berjenjang  disesuaikan  dengan  jenis  dan dampak dari pelanggarannya.

## Hukuman Fisik
Hukuman  fisik  merupakan  hukuman  yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran  yang    dapat  menyebabkan  rasa sakit  pada  tubuhnya.  Pemberian  hukuman  fisik dapat  berupa  :  memukul  pada  bagian  tertentu pada tubuh anak, menjewer telinganya, mencubit,  berdiri  di  depan  kelas,  di  tiang bendera, atau bisa juga berdiri dengan satu kaki dan tentu masih banyak lagi tindakan fisik yang diberikan  oleh  guru  kepada  peserta  didik  yang melakukan  pelanggaran.  Hukuman  fisik  ini diberikan oleh guru bisa jadi dari hukuman fisik yang  paling  ringan  sampai  hukuman  fisik  yang berat  sepanjang  sifanya  mendidik  dan  tidak sampai menimbulkan cacat pisik peserta didik.
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697

## 3. Tujuan Pemberian Hukuman
Pemberian  hukuman  kepada  peserta  didik dewasa ini  sebisa-bisanya dihindari. Penerapan alat pendidikan diupayakan lebih pada pemberian  penguatan  positif  berupa  berbagai bentuk penghargaan. Proses belajar dan pembelajaran  di  kelas  memang  ada  aturan  dan tata  tertib  yang  harus  diindahkan  oleh  semua siswa  termasuk  guru,  agar  suasana  kelas  tetap kondusif  bagi  pencapaian  tujuan  belajar  siswa. Secara edukatif hukuman sebagai alat pendidikan bisa dibenarkan, karena ada tujuannya. Sehubungan dengan tujuan
pemberian hukuman, Kartini Kartono mengemukakan, bahwa: a) memperbaiki individu  yang  bersangkutan  agar  menyadari kesalahannya  dan  tidak  akan  mengulangi  lagi; b) melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela  (Kartini  Kartono,  1992:263).  Pendapat lain  menyatakan,  bahwa  tujuan  hukuman diterapkan  untuk:  a)  hukuman  diadakan  karena ada  pelanggaran,  adanya  kesalahan  yang diperbuat;  b)  hukuman  diadakan  bertujuan  agar tidak  terjadi  pelanggaran.  Pendapat  ini  melihat tujuan  pemberian  hukuman  agar  tidak  terjadi pelanggaran.  Jadi  sifat  mencegah  terjadi pelanggaran.  Pendapat  lain  menyatakan,  bahwa tujuan  pemberian  hukuman  adalah  agar  jangan sampai  terjadi  pengulangan  terhadap  tindakan yang  salah  dan  agar  membantu  terbentuknya self  control yang  akhirnya  akan  terbentuk disiplin (Rahman, 2017: 16).  Berdasarkan teori perbaikan, hukuman diadakan untuk membasmi
kejahatan.  Maksud  dari  hukuman  itu  adalah untuk memperbaiki si pelanggar jangan berbuat kesalahan  semacam  itu  lagi.  Bila  disimak  teori perbaikan ini lebih tepat digunakan dalam dunia pendidikan,  karena  sifatnya  pedagogis.  Dalam pendidikan  tujuan  diadakannya  pemberian hukuman, lebih penekanannya pada upaya  guru untuk  mengembangkan  aspek  afektif  siswa sehingga siswa menjadi manusia yang bermoral sejalan  dengan  dasar  falsafah  bangsa  Pancasila. Menurut  Ahmadi,  bahwa  tujuan  pemberian hukuman  adalah  untuk  mendorong  agar  anak didik selalu bertindak sesuai dengan keinsyafannya  akan  moralitas,  dan  kerelaannya untuk berbuat sesuai dengan moralitas (1991:75).  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  hukuman kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran  terhadap  tata  tertib  dan  norma dalam  proses  pembelajaran  adalah  bertujuan untuk  :  (1)    mendidik  peserta  didik  agar menyadari  kesalahan  yang  telah  diperbuatnya. Aturan  tata  tertib  sekolah  dan  norma-norma yang  berlaku  dimaksudkan  supaya  proses belajar  dan  pembelajar  dapat  berjalan  secara kondusif. Suasana kelas yang kondusif mendorong  peningkatan  kualitas  proses  dan hasil  belajar  siswa.  Pelanggaran  terhadap  tata tertib  dan  norma  yang  berlaku  tentu  tidak  bisa dibiarkan,  karena  akan  mengganggu  kelas  dan terhambatnya  pencapaian  tujuan  belajar  siswa. Ketika guru memberikan hukuman penekanannya  untuk  mengubah  perilaku  siswa supaya  menyadari    kesalahannya.  Sudah  tentu
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
dalam  memberikan  hukuman  ini  didasarkan pada  landasan  pemberian  hukuman  sehingga bisa  diterima  secara  sadar  oleh  peserta  didik yang  melakukan  pelanggaran;  (2)  agar  peserta didik  atas  kesadarannya  berjanji  kepada  guru, terutama  kepada  dirinya  sendiri  untuk  tidak mengulangi lagi perbuatannya dan lebih adaptif dan  kompromis  terhadap  tata  tertib  dan  norma- norma  yang  berlaku;  (3)    Peserta  didik  dapat mengontrol (self  control) perilakunya.  Adalah manusiawi bila seseorang melakukan kesalahan. Pada  diri  individu  ada  kecenderungan  perilaku baik disadari maupun tidak bisa saja melakukan kesalahan.  Tujuan  dimensi  affektif  pendidikan adalah menumbuhkembangkan kesadaran, keinsyafan  diri  terhadap  tata  nilai  moralitas yang  berlaku  dalam  kehidupan  keluarga, masyarakat dan bangsa. Berkembangnya moralitas  akan  meningkatkan self  control individu  terhadap  perilakunya;  (4)  melindungi peserta  didik  untuk  tidak  melakukan  perilaku menyimpang,  perilaku  buruk  dan  tercela  dan tetap  terjaga  sejalan  dengan  tata  tertib  dan norma-norma  yang  berlaku;  (5)  menumbuhkan motivasi untuk menghindarkan diri dari perilaku yang  tidak  bisa  diterima  oleh  lingkungan sekolah,  keluarga  maupun  masyarakat.  Di samping  itu,  siswa  juga  akan  belajar  dari pengalaman bahwa jika melakukan pelanggaran dan  tidak  mematuhi  peraturan  sudah  barang tentu    dirinya  akan  menerima  hukuman;  (6) untuk  mengembangkan  daya  kreativitas  peserta didik.  Siswa  dapat  diberikan  hukuman  sesuai dengan  potensinya.  Misalnya  siswa  disuruh
mengecat ruang kelas sesuai dengan kreativitasnya  sejalan  dengan  tradisi  dan budaya.  Bisa  juga  berbagai  tugas  yang  dapat mengasah  daya  kreativitas  peserta  didik;  (7) membangun  kepercayaan  diri.  Secara  kreatif guru  dapat  memberikan  hukuman  kepada peserta  didik  yang  dapat  membangun  rasa percaya  diri  atas  kemampuan  atau  potensi  fisik dan  psikhis  yang  dimilikinya.  Sebagai  contoh, siswa  yang  ketahuan  menyontek  saat  ulangan, guru  dapat  memberikan  soal  baru  yang  harus dikerjakan,  disertai  penjelasan  eduktaif  yang motivatif  untuk  membangun  kepercayaan  diri atas  kemampuannya  sendiri  untuk  meraih kesuksesan;  (8) membuat  peserta didik menjadi jera.  Pemberian  hukuman  untuk  membuat  jera merupakan  pelanggaran  yang  mengarah  ke ranah  hukum,  seperti  tawuran,  penyerangan terhadap  siswa  lain  yang  membahayakan jiwanya,  hukuman  seperti  skorsing,  drop  out. Bisa jadi bagi pelaku pemberian hukuman yang ringan  bisa  disepelekan,  akibatnya  ia  akan mengulang kembali perilakunya; (9) menegakkan  disiplin.  Kedisiplinan  merupakan kekuatan  yang  bersumber  dari  dalam  maupun dari luar diri individu  yang menyangkut adanya kebutuhan  akan  peraturan  dan  tata  tertib  yang berlaku. Disiplin merupakan kesediaan individu untuk  mematuhi  peraturan  dan  larangan. Kepatuhan  di  sini  bukan  hanya  patuh  karena adanya  tekanan  dari  luar,  melainkan  kepatuhan yang    disadari  oleh  adanya  kesadaran  tentang nilai  dan  pentingnya  peraturan.  Pemberian hukuman  yang  tepat  dapat  secara  signifikan
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
dalam menanamkan disiplin pada peserta didik; (10)  mendorong  agar  anak  didik  selalu bertindak  sesuai  dengan  keinsyafannya  akan moralitas, dan kerelaannya untuk berbuat sesuai dengan  moralitas.  Aspek  moralitas  ini  sangat ekektif  untuk  membangun  kesadaran  individu untuk menyelaraskan berbagai wujud perilakunya  dengan  tatanan  nilai  dan  norma- norma yang berlaku dalam masyarakat.

## 4.  Landasan  Penerapan  hukuman  Sebagai Alat Pendidikan
Penerapan  hukuman  sebagai  alat  pendidikan memiliki  landasan  pedagogik,  landasan  yuridis formal dan landasan kajian pustaka

## Landasan Pedagogik
Dalam  praktek  pendidikan,  penghargaan (reward) dan  hukuman (punishment) sebagai alat  pendidikan  dapat  digunakan  oleh  guru untuk  menumbuhkan,  mengembangkan  dan menjaga  suasana  kelas  yang  kondusif  bagi peningkatan  kualitas  proses  dan  out  put pendidikan. Praktek penerapan hukuman sebagai  alat  pendidikan  sudah  sejak  lama digunakan  oleh  guru.  Secara  didaktik  hukuman dapat  diberikan  kepada  siswa  yang  melanggar tata  tertib  maupun  norma-norma  yang  berlaku. Penerapan hukuman dalam proses pembelajaran adalah  hukuman  yang  bersifat  pedagogis. Hukuman  yang  bersifat  mendidik  ini  dalam penerapannya  memenuhi  beberapa  persyaratan, sehingga  determinan  secara  efektif  dan  efisien dalam  mengubah  perilaku  peserta  didik  dalam
berbagai  dimensi  kepribadiannya,  baik  pada dimensi kogntif, affektif dan psikomotor. Secara pedagogik,  penerapan  hukuman  sebagai  alat pendidikan  adalah  a)  hukuman  harus  selaras dengan  kesalahan;  b)  hukuman  harus  seadil- adilnya; c) hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia di hukum; d)  memberi  hukuman  harus  dalam  keadaan tenang,  jangan  dalam  keadaan  emosi;  e) hukuman  disertai  dengan  penjelasan  sebab bertujuan  untuk  membentuk  kata  hati,  tidak hanya  menghukum  saja;  f)  hukuman  harus sesuai  dengan  umur;  g)  hukuman  disertai dengan pemberian ampun; h) hukuman diberikan  jika  terpaksa,  atau  merupakan  alat pendidikan  yang  terakhir;  i)  yang  berhak memberikan  hukuman  hanyalah  mereka  yang cinta  pada  anak  saja;  j)  hukuman  harus menimbulkan  penderitaan  pada  yang  dihukum dan yang menghukum (sebab yang menghukum karena terpaksa) (Suwarno, 1992:116). Pendapat lain ini menyatakan, bahwa penerapan hukuman  dalam  proses  pembelajaran  haruslah memenuhi syarat-syarat hukuman yang pedagogis, yaitu a) tiap-tiap hukuman hendaknya  dapat  dipertanggungjawabkan.  Ini berarti    bahwa  hukuman  itu  tidak  boleh dilakukan dengan sewenang-wenang; b) hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki.  Yang  berarti  bahwa    ia  harus mempunyai  nilai  mendidik  (normatif)  bagi  si terhukum,  memperbaiki  kelakuan  dan  moral anak-anak;  c)    hukuman  tidak  boleh  bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
perseorangan;  d)  Jangan  menghukum  pada waktu kita sedang marah. Sebab, jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu  berat;  e)  tiap-tiap  hukuman  harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan  atau  dipertimbangkan  terlebih dahulu; f) bagi si terhukum (anak), hukuman itu hendaknya  dapat  dirasakannya  sendiri  sebagai kedudukan  atau  penderitaan  yang  sebenarnya. Artinya  anak  akan  merasa  menyesal  dengan hukuman  tersebut  bahwa  untuk  sementara waktu  ia  kehilangan  kasih  sayang  pendidiknya; g)  jangan  melakukan  hukuman  badan  sebab pada  hakikatnya  hukuman  badan  itu  dilarang oleh negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan,  dan  merupakan  penganiayaan terhadap  sesama  makhluk.  Lagi  pula,  hukuman badan  tidak  meyakinkan  kita  adanya  perbaikan pada  si  terhukum,  tetapi  sebaliknya  hanya menimbulkan dendam atau sikap suka melawan; h)  hukuman  tidak  boleh  merusakkan  hubungan baik antara pendidik dan peserta didik; i) adanya kesanggupan  memberi  maaf  dari  pendidik kepada peserta didik setelah menyadari kesalahannya (Purwanto, 1992:192).
Mengacu  pada  beberapa  pendapat  di  atas, maka  dapat  dinyatakan,  bahwa  landasan pedagogik  penerapan  hukuman  sebagai  alat pendidikan dalam proses belajaran dan pembelajaran  adalah  :  (1)  Hukuman  selaras dengan  kesalahan.  Kesalahan  yang  dilakukan oleh  siswa  bisa  mulai  dari  kasus  yang  sifatnya ringan  sampai  kasus  pelanggaran  yang  lebih berat. Berat ringannya pelanggaran dan
frekwensi  pelanggaran  yang  telah  diberikan, sehingga  peserta  didik  merasa  hukuman  yang diberikan  oleh  guru  dipandang  dan  dirasakan sesuai  dengan  kesalahannya,  (2)  Hukuman didasari  keadilan.  Pada  hakikatnya  hukum bersifat adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di sekolah sudah ada tata tertib yang  baku  yang  sudah  disosialisasikan  kepada siswa  termasuk  semua  yang  terlibat  dan  juga kepada  orang  tua/wali  murid,  (3)  Hukuman segera  diberikan  setelah  terjadi  pelanggaran. Ketika  ada  peserta  didik  yang  melakukan pelanggaran yang dipandang dapat mengganggu proses  pembelajaran,  guru  dapat  memberikan reaksi untuk mengembalikan suasana kelas yang kohesif, (4) Hukuman disertai dengan penjelasan.  Guru,  wali  kelas  ataupun  kepala sekolah  dalam  memberikan  hukuman  sesuai dengan prosedur dan disertai dengan pelanggaran  dan  dampak  dari  pelanggaran  bagi dirinya dan juga bagi sekolah secara umum, (5) Hukuman  sesuai  dengan  umur.  Setiap  anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan.  Hukuman  yang  diberikan  pada anak  usia  dini  akan  dapat  menjadi  pengalaman yang traumatik, (6) Hukuman disertai pemberian ampun atau maaf. Setiap orang sudah pasti  melakukan  kesalahan.  Kesalahan  ini  bisa dibilang  sifatnya  manusiawi.  Segera  setelah hukuman  diberikan  dan  pada  diri  siswa  sudah terjadi  perubahan  tingkah  laku  sesuai  dengan tata tertib dan norma, maka segera direinfostman  dan  dimaafkan  kesalahannya,  (7) Hukuman  diberikan  karena  terpaksa.  Pendidik
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
sudah  tentu  tidak  pernah  mencari  kesalahan peserta  didik.  Kenyataannya  memang  ada peserta  didik  yang  sudah  berulang  kali melakukan  pelanggaran  dan  berbagai  cara edukatif sudah dilakukan oleh guru, akan tetapi perilaku  siswa  yang  sudah  di  luar  batas toleransi,  maka  guru dapat  mengambil  tindakan berupa  pemberian  hukuman  karena  terpaksa, ketika  alat  pendidikan  yang  lain  sudah  tidak dapat  merubah  perilakunya,  (8)  Hukuman berdasarkan  rasa  cinta  kasih.  Siswa  adalah putra-putri  pendidik.  Orang  tua/wali  murid mempercayakan  pendidikannya  pada  pendidik. Sudah  menjadi  tanggungjawab  pendidik  untuk mengembangkan  kepribadian  siswa  baik  pada aspek kognitif, affektif dan ranah psikomotornya, (9) Hukuman dapat dipertanggungjawabkan  secara  pedogogik  dan normatif.  Hukuman  yang  diberikan  kepada peserta  didik  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai  prosedur  dan  landasan  pemberian hukuman  dari  aspek  pedagogis,  (10)  Tidak diberikan pada waktu sedang marah. Ketika  ada siswa yang melakukan pelanggaran atau bahkan sudah  beberapa  kali  melakukan  pelanggaran, guru  harus  tetap  tenang  dan  sabar  sebagai  ciri khas  prototype  guru.  Bila  sedang  marah hendaknya  dihindari  langsung  memberikan hukuman,  karena  dalam  kondisi  emosional, cenderung  memberikan  hukuman  yang  keras dan tidak adil, (11)  Hukuman diberikan dengan sadar dan pertimbangan yang matang. Pada saat memberikan  hukuman,  guru  dengan  penuh kesadaran  dan  kesabaran  dan  memilih  dari
berbagai alternatif kemungkinan hukuman  yang adil    bagi  peserta  didik.  Hukuman  yang diberikan  masih  dalam  kontrol  pedagogis,  (12) Hindari hukuman fisik yang dapat mencederainya.  Hukuman  fisik  yang  diberikan jangan sampai mencederai fisik siswa. Ini sudah termasuk  penganiayaan.  Hukuman  fisik  yang diberikan  mestinya  dapat  mendukung  daya tahan fisik siswa, mendorong daya kreativitas.

## Landasan Yuridis Formal
Yang menjadi landasan yuridis formal adalah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2005,  Tentang    Guru  dan  Dosen.  Dalam ketentuan  umum  BAB  1  Pasal  1  ayat  1 dinyatakan  bahwa,  guru  adalah  pendidik profesional  dengan  tugas  utama  mendidik, mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih, menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada pendidikan  anak  usia  dini  alur  pendidikan formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan menengah  (2005:2).  Pasal  1  ayat  (1)  ini menegaskan,  bahwa  kedudukan  guru  adalah sebagai pendidik yang  profesional yang tugasnya  sudah  jelas  dalam  mengelola  proses belajar  dan  pembelajaran  pada  pendidikan  usia dini  jalur  pendidikan  formal,  baik  pada  jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah.  Guru  dalam pelaksanaan  tugas  profesionalnya  mempunyai hak seperti yang tertera pada pasal 14 ayat (1) c. memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan tugas dan atas kekayaan intelektual. Selanjutnya pada  ayat  (1)  f.  dinyatakan  bahwa  memiliki kebebasan  dalam  memberikan  penilaian  dan
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau  sanksi  kepada  peserta  didik  sesuai dengan  kaidah  pendidikan,  kode  etik  guru,  dan peraturan  perundang-undangan.  Lebih  lanjut pada  ayat  (1)  g.  dinyatakan,  memperoleh  rasa aman dan aminan keselamatan dalam melaksanakan  tugas.  Dalam  pelaksanaan  tugas guru, khususnya dalam mengelola proses belajar dan  pembelajaran  secara  yuridis  formal  sudah sejalan  dengan  landasan  pedagogik.  Secara pedagogik  dan  yuridis  formal  guru  dijamin keselamatan dan keamanannya dalam menerapkan  hukuman  sebagai  alat  pendidikan. Seperti  tertera  pada  Pasal  14  ayat  (1)  f.  dengan tegas dinyatakan, bahwa guru memiliki hak dan kewajiban  memberikan  sanksi  kepada  peserta didik  sesuasi  dengan  kaidah  pendidikan,  kode etik  guru,  dan  peraturan  perundang-undangan. Pada  prinsifnya  penerapan  hukuman  sebagai alat pendidikan deternminatif terhadap perubahan  perilaku  peserta  didik,  sepanjang sejalan  dengan  kaidah  pendidikan,  kode  etik guru,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Kajian empirik
Dari  beberapa  kajian  pustaka,  banyak  hasil- hasil  penelitian  yang  mengungkapkan,  bahwa hukuman  sebagai  alat  pendidikan  determinan terhadap  perubahan  perilaku  peserta  didik. Hasil  penelitian  melaporkan,  bahwa  implikasi penerapan hukuman dalam meningkatkan disiplin  belajar  peserta  didik  determinan terhadap perubahan tingkah laku siswa
khususnya  perilaku  disiplin  belajar  (Jamal Rahman, dkk, 2018:261). Kajian lain melaporkan bahwa penerapan hukuman memberikan implikasi positif bagi peserta didik di  SMP  Muhammadiyah  Pakem.  Implikasi berupa perubahan perilaku peserta didik ke arah yang  lebih  positif  dan  memberikan  efek  jera kepada peserta didik, dan tidak lagi mengulangi perbuatannya  (Itoh,2018:72).  Kajian  lainnya menyatakan,  bahwa  dalam  upaya  mengubah perilaku siswa, maka  dengan penerapan metode hadiah  dan  hukuman (reward  and  punishment), terbukti  secara    efektif  dapat    meningkatkan motivasi belajar peserta didik (http://www.reseachgate.net/publication/345899 246).  Dari  studi  eksperimen  melaporkan,  nilai r hitung 0,986  lebih  besar  dari  nilai  t tabel 0,413. Hasil  penelitian  eksperimen  ini  membuktikan bahwa  terdapat  korelasi yang  signifikan pemberian  hukuman  terhadap  disiplin  belajar peserta didik, dan tingkat hubungan berada pada katagori sangat kuat (http://mobile.repository.polnep.ac.id). Dari beberapa  kajian  empirik  ini  dapat  dinyatakan, bahwa determinasi penerapan hukuman terhadap perilaku peserta didik sangat signifikan dan memiliki hubungan yang sangat kuat.

## SIMPULAN
Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan  bahwa  hukuman  merupakan  alat pendidikan  yang  pelaksanaannya  berdasarkan landasan  pedagogik,  landasan  yuridis  formal dan  landasan  kajian  pustaka.  Secara  pedagogik
Suluh Pendidikan, 2022 (Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan), 20 (1) : 59 - 71              p-ISSN 1829–894X # e-ISSN 2623-1697
penerapan  hukuman  sebagai  alat  pendidikan merupakan  bagian  dari  landasan  kependidikan. Secara  yuridis  formal  penerapan  hukuman sebagai  alat  pendidikan  dan  sanksi  yang diberikan  oleh  guru  dijamin  oleh  undang- undang. Sedangkan landasan kajian pustakanya, banyak  hasil-hasil  penelitian  yang  melaporkan determinasi  hukuman  terhadap  perilaku  peserta didik.  Secara  umum  dapat  disimpulkan,  bahwa penerapan  hukuman  sebagai  alat  pendidikan determinan terhadap perubahan perilaku peserta didik,  baik  pada  ranah  kognitif,  ranah  affektif maupun  pada  ranah  psikomotor.  Ini  berarti hukuman  sebagai  alat  pendidikan  efektif  dan efisien  untuk  memodifikasi  perilaku  peserta didik dalam upaya untuk pembentukan karakater peserta didik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada Prof.  Dr.  Dra.  Ni  Nyoman  Karmini,  M.Hum, selaku  Ketua  Dewan  Redaksi    Jurnal Suluh Pendidikan  (Jurnal  Ilmu-Ilmu  Pendidikan) ,
Terima  kasih  kepada  Dekan  FPIPS  Bapak  Dr. Drs. Nyoman Suryawan, M.Si, atas motivasinya.  Akhirnya  disampaikan  harapan, semoga  artikel  ini  bermanfaat  bagi  dunia pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ahmadi, H. 1999. Psikologi Sosial. Jakarta : Rineka Cipta.
Ag. Soejono, 1908. Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum. Bandung, CV Ilmu. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
Darmayanti, Irma, 2020. Implementasi Metode Hadiah dan Hukuman Dalam Meningkatkan Motivasi Belaar Siswa . Bengkulu http://www.reseachgate.net/publication/345899
246/implementasi metode hadiah dan hukuman dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
http://mobile.repository.polnep.ac.id pengaruh pemberian hukuman terhadap disiplin belajar siswa.
http://www.panduanmengajar.com/2017/08/huk uman sepele guru yang berujung pidana, seak 2010 sampai 2017
Hasibuan,  J.J,  1988. Proses  Belajar  Mengajar .
Bandung, Remaja Karya.
Indrakusuma,
, 2003. Pengantar Ilmu
Pengetahuan. Yogyakarta , Pustaka Pelajar. Itoh,  2018.  Implikasi  Penerapan  Hukuman Sebagai  Upaya  Mendisiplinkan  Peserta  Didik Di  SMP  Muhammadiyah  Pakem.  Thesis  UIN Sunan Kaliaga, Yogyakarta.
Jamal  Rahman,  dkk,  2018. Dampak  penerapan Hukuman  Terhadap  Peserta  Didik  Dalam Pembelajaran  Di  SDK  To  Pae .  Enrekang :

## APPPTMA
Kartini,  Kartono,  1992. Penganatar  Ilmu Mendidik Teoritis. Bandung, Mandar Maju Kadir, Abdul, dkk. 2014. Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta, Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
Purwanto,  M.  Ngalim,  1992. Pendidikan
Teoritis dan Praktis. Bandung, Remaja Rosdakarya.
Rahman,  Abdul  Hafid,  2017. Penerapan Hukuman  Sebagai  Alat  Pendidikan  Dalam Menanamkan  Kedisiplinan  Pda  Peserta Didik  Di  MIN  4  Sailong. Makasar,  Program Studi  Pendidikan  Guru  Madrasah  Ibtidiyah, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri.
Soemanto. 1988. Psikologi  Pendidikan . Malang : Bina Aksara
Suryosubroto, B. 1997, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, Penerbit Rineka  Cipta, Jakarta
Suwarno,  1992. Dasar-Dasar  Ilmu  Pendidikan. Yogyakarta, Penerbit AR-Ruzz Media.
Sekretariat Negara RI. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta