## ANALISIS KONFLIK WARGA KUTA MANDALIKA DAN INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (ITDC) DALAM PROSES PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU ANALISIS KONFLIK URUTAN KEJADIAN DAN ANALOGI PILAR

## Mutiara Jasmisari
SMA Negeri 21 Bandung E-mail: mutijasmi23@gmail.com

## Soni Akhmad Nulhaqim dan Muhammad Fedryansyah
Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjajaran E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id, m.fedryansyah@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Pembangunan infrastruktur banyak dilakukan di Indonesia saat ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satunya pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Namun,   dalam proses pembangunannya menyisakan banyak sengketa lahan dan intimidasi terhadap warga sekitar sehingga menimbulkan konflik antara  warga warga kuta mandalika dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).  Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana konflik tersebut bisa terjadi dengan menggunakan alat bantu analisis konflik urutan kejadian serta analogi pilar. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskripif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pilar yang menyebabkan konflik terjadi. Pilar tersebut antara lain kurangnya komunikasi yang baik, tempat relokasi warga yg tidak layak, dan penetapan harga kompensasi finansial yang sepihak.
Kata kunci : Konflik, KEK Mandalika, Analogi Pilar.

## PENDAHULUAN
Pembangunan infrastruktur banyak dilakukan di Indonesia  dalam lima tahun terakhir.  Hal tersebut sesuai dengan komitmen presiden   Joko Widodo dalam membangun daerah sebagaimana yang tercantum dalam poin kedua Nawacita, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Presiden  Joko  Widodo menilai   sedikitnya pembangunan di daerah pinggiran sebagai hasil pembangunan   yang berfokus pada pusat dan wilayah (terutama daerah perkotaan) sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini dapat diartikan sebagai pemikiran ulang terhadap pertumbuhan ekonomi.   Awalnya  berada  di  pusat  menjadi pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di daerah. (Soleman & Noer, 2017)
Data Institute for Management Development (IMD) menunjukkan
investment and development dimana  dari 64 negara Indonesia menduduki peringkat 37. Hal
tersebut mengalami peningkatan sebanyak 3 peringkat dimana sebelumnya berada di peringkat 40 di tahun 2020. (Development, 2021). Beberapa pembangunan yang telah dilakukan antara lain jalan tol non trans, jalan trans, pembangunan irigasi serta kawasan ekonomi khusus (KEK).
Kawasan Ekonomi Khusus dikembangkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian 4 (empat) agenda prioritas nasional yang tertuang di Nawacita, yaitu pertama, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah  –  daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kedua, Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ketiga, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Keempat, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor  –  sektor strategis ekonomi domestik. Terdapat 18 Kawasan Ekonomi Khusus yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. (kek.go.id, 2021)
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan salah satu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang sangat dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu objek wisata yang dibangun pada KEK Mandalika ini adalah Mandalika International Street Circuit yang merupakan tempat perhelatan Moto GP yang telah digelar pada bulan Maret 2022 yang lalu.   KEK Mandalika berada di Lombok Tengah tepatnya di Desa Kuta, Nusa Tenggara Barat. KEK Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek- obyek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat. (kek.go.id, 2021)
Pembangunan KEK Mandalika  dilakukan oleh PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), pihak yang juga membangun kawasan Nusa Dua Bali. Proses pembangunan  KEK Mandalika  menyisakan banyak sengketa lahan dan intimidasi terhadap warga sekitar  sebab  pihak ITDC sebagai perwakilan pemerintah dalam melakukan pembangunan di KEK Mandalika dianggap telah melakukan perampasan lahan secara agresif. Menurut masyarakat setempat, pemerintah  sebelumnya  tidak  melakukan sosialisasi  dalam hal pembebasan lahan. Pemerintah  tanpa sosialisasi terlebih dahulu datang ke Kuta Mandalika dan memaksa masyarakat untuk pindah. Sebagian warga Kuta Mandalika bahkan belum menerima kompensasi finansial dari pihak ITDC. Pihak ITDC juga dituding melakukan intimidasi terhadap warga yang menolak untuk pergi. (dw.com, 2021)
Dari pemaparan di atas, pihak ITDC dianggap tergesa-gesa dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KEK Mandalika, sehingga pembangunan KEK Mandalika menuai banyak sengketa  dan banyak mendapat banyak kritik dari pihak luar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji konflik yang terjadi antara warga Kuta Mandalika dan pihak ITDC dalam proses pembangunan KEK Mandalika, seperti
pihak pihak siapa yang terlibat  dan apa yg menjadi penyebab yg menimbulkan konflik tersebut dengan menggunakan  alat bantu urutan kejadian dan analogi pilar.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskripif  dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Bahan bacaan yang digunakan meliputi buku teks serta publikasi elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Urutan Kejadian  Konflik  Warga Kuta Mandalika dan Indonesia Tourism Development Corporation  (ITDC) dalam Proses Pembangunan KEK Mandalika Urutan kejadian merupakan alat bantu sederhana dalam memahami sebuah konflik. Alat ini berupa grafik yang menunjukkan kejadian-kejadian yang telah ditempatkan menurut waktu dan menggambarkan kejadian- kejadian secara kronologis. Tujuan penggunaan urutan kejadian ini bukan untuk mendapatkan sejarah yg ‘benar’ atau ‘objektif’ tetapi untuk memahami pandangan orang - orang yg terlibat. (Fisher, 2000)
Adapun urutan kejadian dalam konflik warga  dalam Pembangunan KEK Mandalika berawal pada tahun 2019 saat pihak ITDC membuat kontrak dengan CEO TV Eksklusif Balap Terkemuka. (Briantika, 2021). Pada Agustus 2019, pihak ITDC melakukan pengosongan lahan tanpa sosialisasi. Hal tersebut berlanjut pada tahun 2020 ketika warga membongkar lahan tempat tinggalnya, menurut warga setempat dalam proses pemindahan tempat tinggal mereka tersebut mengalami beberapa kerugian (Baraputri, 2021). Kerugian lainnya dialami salah satu warga yang bernama Gema. Gema memiliki tanah seluas 6.000 meter yang senilai 2,8 miliar namun ia digugat atas dugaan memakai tanah tanpa izin yang berhak. Gema digugat dengan alasan pihak ITDC punya hak pengelolaan dan tanah milik negara. (Briantika, 2021)
Beberapa warga lainnya memiliki memiliki sertifikat tanah resmi menggugat ITDC hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Warga menang, tapi mereka tak bisa mengakses tanahnya karena berada di dalam kawasan sirkuit. Lahan dan kawasan pembangunan itu dibatasi tembok. Kasus lainnya warga yang punya lahan dari dahulu, bayar pajak (tanah) tetapi belum punya sporadik. Perangkat desa tak berani menerbitkan sporadik atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Briantika, 2021).
Konflik antara warga  dan pihak ITDC memuncak pada 11 September 2021 pada saat pengosongan lahan yg dinilai telah menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap masyarakat setempat (BBC, 2021). Akibat penggunaan kekerasan tersebut, PBB menuduh pemerintah Indonesia telah melanggar HAM masyarakat lokal. Konflik antara warga setempat dan pihak ITDC ini masih berlanjut hingga tahun 2022, seperti yang dilansir Kompas (2022) sampai bulan Februari 2022 terdapat masih terdapat 10 kasus lagi yang belum terselesaikan. Berikut grafik urutan kejadian konflik warga Kuta Mandalika dan pihak ITDC dalam proses pembangunan KEK Mandalika.
Gambar 1. Urutan Kejadian Konflik
Faktor-faktor yang Menyebabkan  Konflik Warga Kuta Mandalika dan Indonesia
Tourism Development Corporation  (ITDC) dalam Proses Pembangunan KEK Mandalika  Berdasarkan Analisis Analogi Pilar
Setelah mengetahui bagaimana kronologis terjadinya konflik antara warga Kuta Mandalika dan pihak ITDC  dalam proses pembangunan KEK Mandalika, maka pada
pembahasan ini Penulis akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempersulit penyelesaian konflik dengan menggunakan alat bantu analogi pilar.
Analogi pilar merupakan alat bantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempersulit penyelesaian konflik. Alat bantu ini didasarkan pada keyakinan bahwa pada situasi tertentu tidak benar-benar stabil, tetapi ‘ditahan’ oleh berbagai faktor atau kekuatan, yaitu pilar pilar. Analogi pilar diilustrasikan dalam berupa grafik dan elemen-elemen atau kekuatan-kekuatan yang ‘menahan’ situasi yang tidak stabil (Fisher, 2000)
Dengan menggunakan alat bantu analogi pilar, penulis menetapkan beberapa pilar yang menjadi faktor menyebabkan  konflik  antara warga Kuta Mandalika dan pihak ITDC. Pilar tersebut antara lain kurangnya komunikasi yang baik, tempat relokasi warga yg tidak layak,  dan penetapan harga kompensasi finansial yang sepihak. Berikut penjelasan atas tiga pilar tersebut:
1. Kurangnya komunikasi yang baik.
Hal pertama yg menjadi pilar atau penyangga  terjadinya konflik antara warga dan pihak ITDC adalah komunikasi yang dibangun oleh kedua belah pihak kurang terjalin dengan baik.  Warga Kuta Mandalika pada awalnya terkejut dengan adanya rencana pembangunan KEK Mandalika sebab tidak ada sosialisasi dari pihak ITDC bahwa wilayah tersebut akan dijadikan Mandalika
International Street Circuit. Warga
Kuta Mandalika menjelaskan bahwasannya secara tiba tiba pemerintah setempat mendatangi masyarakat dan memerintahkan untuk mengosongkan lahan sebelum tanggal 17 Agustus. Warga setempat merasa kebingungan karena merasa belum pernah ada sosialisasi, belum ada musyawarah, belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak. (Baraputri,
2021)
2. Tempat Relokasi Warga yang Tidak Layak.
Olivier De Schutter, Pakar PBB bidang kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia menjelaskan pokok permasalahan di Mandalika adalah pembangunan sirkuit MotoGP dan hotel telah dimulai sebelum warga lokal direlokasi, dan bermukim di tempat yang layak. Tempat relokasi, Dusung Ngolang saat ini belum  siap untuk menerima warga. Oliver menegaskan, memiliki atap, air, listrik, dan pangan tidaklah cukup. Masyarakat harus punya akses terhadap pekerjaan. Hal ini disebabkan banyaknya warga yang kehilangan mata pencaharian setelah pembangunan KEK mandalika dimulai. Sehingga titik penting relokasi warga bukannya masalah kompensasi moneter melainkan pemerintah harus mampu menyediakan proses relokasi yang layak. (BBC, 2021). Pandangan PBB tersebut didukung oleh Komnas HAM RI yang menyatakan Mandalika adalah proyek internasional sehingga harus didasarkan pada prinsip-prinsip HAM internasional. ITDC maupun pemerintah hanya berfokus pada masalah pembebasan lahan saja. Untuk menghindari kasus pelanggaran HAM di masa depan, pemerintah harus memperhitungkan hak-hak  warga di luar hak ekonomis. Seperti hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Kekhawatiran komnas HAM yang terjadi saat ini adalah   latar belakang pekerjaan warga yang terdampak kebanyakan adalah petani, bukan pekerja sektor pariwisata.   Meskipun Komnas HAM membenarkan pernyataan PBB, salah satu penyataan PBB mengenai kerusakan dan pemindahan situs religi dan budaya, tidak ditemukan kebenarannya oleh komnas HAM. (Baraputri, 2021)
3. Penetapan Harga Kompensasi Finansial yang Sepihak.
Pilar ketiga  yang memicu terjadinya konflik adalah perlakuan yang tidak adil adalah penetapan harga kompensasi yang dilakukan sepihak oleh pihak ITDC. Warga menyebutkan bahwa harga jual tanah  ditentukan oleh pihak Mandalika. Kalau warga tidak mau menjual tanah dengan harga yang mereka inginkan, pihak ITDC bisa mengajukan ke pengadilan yang memutuskan penetapan harga tanah dan warga terpaksa menerima itu padahal mereka sebenarnya menolak. (BBC, 2021)

## Gambar 2. Analogi Pilar

## PEMBAHASAN
Pada tulisan ini penulis menggunakan analisis teori konflik Ralf Dahrendorf yang menekankan pada kekuasaan yang ada di masyarakat. Berbeda dengan Karl Marx, Dahrendorf menyatakan bahwa konflik yg terjadi di masyarakat tidak hanya terjadi karena adanya perbedaan kelas tetapi juga didasarkan pada kewenangan serta kekuasaan. Menurut Dahrendorf masyarakat dibagi dalam dua kelas atas dasar kepemilikan kewenangan ( authority ), yaitu kelas yang memiliki kewenangan (dominan) dan kelas yang tidak memiliki kewenangan (subjeksi). Kewenangan/otoritas yang tidak merata tersebut dapat menyebabkan timbulnya konflik di dalam masyarakat. Kewenangan bagi Dahredorf tidak melekat pada diri  individu,
tetapi pada posisi.  Keteraturan di masyarakat berasal dari paksaan  mereka yang memiliki otoritas.  (Rahmaniah, 2018).
Berpijak pada asumsi teori konflik Dahredorf tersebut, dalam konflik pembangunan  KEK Mandalika terdapat dua golongan yang terlibat, yakni warga Kuta Mandalika dan pihak ITDC. Pihak ITDC yang di sini mewakili pemerintah dalam proses pembangunan KEK Mandalika, memiliki posisi yg lebih tinggi dari warga sehingga memiliki kewenangan yang tinggi.  Pada awal pelaksanaan pembangunan, pihak ITDC tidak mengadakan sosialisasi  pembebasan lahan yang mana memicu pertentangan terhadap pihak ITDC yang dilakukan oleh warga. Dari langkah awal ini, dapat terlihat bawah pihak ITDC yg memiliki kewenangan lebih tinggi tidak menggunakan otoritasnya untuk menciptakan keteraturan sosial di dalam masyarakat  dimana menurut Dahrendorf keteraturan merupakan hasil pemaksaan oleh kedudukan yang lebih tinggi.
Pada tahap relokasi wilayah tempat tinggal dan penetapan kompensasi finansial, perbedaan kewenangan ini membuat warga Kuta Mandalika tidak memiliki kuasa dan hanya bisa tunduk pada penetapan yang dilakukan oleh pihak ITDC, meskipun beberapa warga menolak dan akhirnya terjadi konflik antara warga dan pihak ITDC. Meskipun warga menolak, pembangunan KEK Mandalika tetap berjalan sesuai apa yang dikehendaki oleh pihak yang memiliki kewenangan, yang mana pada kondisi ini adalah pihak ITDC. Konflik yang terjadi antara pihak ITDC dan warga masyarakat merupakan konflik perbedaan kepentingan dimana perbedaan kepentingan tersebut didasarkan pada adanya perbedaan posisi serta wewenang.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Konflik antara warga Kuta Mandalika dan pihak ITDC terjadi akibat kurangnya komunikasi yang baik, tempat relokasi warga yg tidak layak, dan penetapan harga kompensasi finansial yang sepihak oleh pihak
ITDC.  Hasil analisis menggunakan teori konflik Dahrendorf, konflik tersebut terjadi akibat adanya perbedaan posisi dimana Pihak ITDC sebagai perwakilan pemerintah memiliki otoritas yg lebih tinggi dibanding warga.  Perbedaan kepentingan yg melekat pada perbedaan posisi tersebut telah menyebabkan konflik. Salah satu alternatif resolusi konflik yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk komunitas lokal.

## Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran berupa alternative pendekatan resolusi konflik yang dapat dilakukan dalam mengatasi konflik Warga Kuta Mandalika dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Dalam Proses Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika ini. Pendekatan alternative resolusi konflik tersebut yaitu pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas.
Pendekatan berbasis komunitas dapat diadopsi dalam masyarakat terkena dampak konflik. Ini bisa menjadi pendekatan yang efektif untuk pembangunan perdamaian, yang didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mengubah konflik menuju hubungan dan hasil yang berkelanjutan dan damai. Pendekatan berbasis komunitas dapat digunakan untuk menghubungkan kembali negara dengan warganya dan untuk memperkuat pemerintahan lokal. Proses berbasis komunitas dan forum komunitas partisipatifnya juga dapat digunakan untuk membangun modal sosial dalam masyarakat yang terpecah dengan menyediakan ruang yang aman untuk interaksi, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama Inti dari pendekatan berbasis masyarakat adalah lembaga yang mewakili masyarakat yang dapat berfungsi sebagai forum diskusi, pengambilan keputusan. (Haider, dalam Nulhaqim, Fedryansyah & Hidayat, 2019).
Pembentukan komunitas lokal bisa dijadikan salah satu alternatif penyelesaian dan juga pencegahan akan terjadinya konflik di
masa mendatang yang terjadi di antara pihak yang memiliki otoritas dan yang tidak memiliki otoritas. Dalam kasus konflik warga Kuta Mandalika dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam proses pembangunan KEK Mandalika. Komunitas bisa dijadikan penghubung antara pemerintah lokal dan masyarakat. Melalui komunitas, pihak ITDC dapat menyampaikan informasi-informasi yang penting bagi masyarakat dan sebaliknya masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui komunitas tersebut sehingga tidak lagi terjadi miskomunikasi antara pihak ITDC dan warga. Dengan adanya komunitas lokal diharapkan dapat tercipta pembangunan yang membahagiakan semua pihak,  tidak hanya menguntungkan bagi pihak yang memiliki otoritas tetapi juga bermanfaat bagi pihak yang tidak memiliki otoritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adytama, Egi., & Amirullah. 2021. Pembangunan Sirkuit Mandalika Sisakan Kisah Sengketa Lahan dan Intimidasi. https://www.kompas.tv/article/231149/ter nyata-permasalahan-pembebasan-lahan- warga-di-mandalika-belum-tuntas-simak- informasinya
Baraputri, V. 2021. MotoGP di Sirkuit Mandalika dan tuduhan pelanggaran HAM PBB yang disebut 'upaya menjatuhkan Indonesia'. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia -56990775
BBC. 2021. Mandalika: Pembangunan proyek termasuk sirkuit dituding melanggar HAM, 'Hak belum dipenuhi tapi pembangunan jalan terus, ini pemaksaan'. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia -56639620
Briantika, A. 2021.  Sengketa Lahan di Balik Sirkuit Mandalika yang Diresmikan Jokowi. https://tirto.id/sengketa-lahan-di- balik-sirkuit-mandalika-yang-diresmikan- jokowi-glkz
Development, I. for M. 2021. Country Profile Indonesia World Competitiveness Ranking 2021.
Dewan  Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (tanpa tahun). Kawasan Ekonomi Khusus. Melalui https://kek.go.id/kek-indonesia DW. 2021. Kontroversi di Balik Pembangunan Mega Proyek Mandalika. Melalui https://www.dw.com/id/kontroversi-di- balik-pembangunan-mega-proyek- mandalika/a-57833024 Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. 2000. Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak. Jakarta, Indonesia : The British Council
Haider, H. 2009. Community-based Approaches to Peacebuilding in Conflict- affected and Fragile Contexts. Governance and Social Development Resource Center, (November), 1–42.
Kompas. 2022. Ini Kata Satgas Sengketa Lahan Mandalika Terkait Kasus Sibawaeh https://regional.kompas.com/read/2022/02 /17/122646878/ini-kata-satgas-sengketa- lahan-mandalika-terkait-kasus- sibawaeh?page=all.
Milenia, S. 2021. Ternyata  Permasalahan Pembebasan Lahan Warga di Mandalika Belum Tuntas, Simak Informasinya. https://www.kompas.tv/article/231149/ter nyata-permasalahan-pembebasan-lahan- warga-di-mandalika-belum-tuntas-simak- informasinya Nulhaqim, S.A., Fedryansyah, M., Hidayat, E.N. (2019). Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(2), 70-78. DOI: 10.24198/jkrk.v1i2.23235 Rachmawati, F. 2022. Ini Kata Satgas Sengketa  Lahan Mandalika Terkait Kasus Sibawaeh
Rahmaniah,  A.  2018.  Metateorizing :  Teori Konflik Ralf Dahrendorf. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 32–38. https://doi.org/10.4324/9781315612430-3 Soleman, M., & Noer, M. 2017. Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015 [Nawacita:
Superior Strategy of Jokowi in October
2014  -  20 October 2015]. Jurnal Kajian
Politik Dan Masalah Pembangunan, 13(1), 1961–1975
.