Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No.1 (2022): 83-114

## Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah menurut The Chemical Weapon
Convention 1993
Ar Raffi Ridho;  Retno Kusniati Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author : arraffiridho8@gmail.com
Submission : 16 November 2021 Revision : 17 Desember 2021 Publication : 18 Februari 2022
Abstract.
This  article  discusses  the  application  of  The  Chemical  Weapons Convention  1993  "CWC"  in  the  prohibition  of  the  Use  of  Chemical Weapons and analyzes the protection of victims against the impact of the use of chemical  weapons in Syria. The research  method  used  is a normative  juridical  research  type.  The  results  showed  that  the application  of The Chemical Weapons Convention 1993  "CWC"  in the prohibition of the use of chemical weapons is a violation according to the  provisions  of  international  humanitarian  law.  Meanwhile,  the settlement of cases of the use of chemical weapons by the OPCW  and the  United  Nations  is  only  limited  to  the  destruction  of  chemical weapons  by  the  Syrian  side  without  any  other  sanctions.  Based  on Article 27 of Geneva Convention IV 1949, the protected person has the right, in all circumstances to obtain respect for himself, his dignity, the rights of his family, religious beliefs and worship, customs and customs.
Keywords:  chemical weapons; humanitarian law; syrian war;

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  penerapan  The  Chemical  Weapons Convention 1993  “CWC”  dalam  larangan  Penggunaan  Senjata  Kimia serta  menganalisis  perlindungan  korban  terhadap  dampak penggunaan  senjata  kimia  di  Suriah.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  The Chemical  Weapons Convention 1993  “CWC”  dalam  larangan  penggunaan  senjata  kimia  adalah sebuah  pelanggaran  menurut  ketentuan  hukum  humaniter internasional. Sementara itu, penyelesaian kasus penggunaan senjata kimia oleh OPCW dan PBB hanya sebatas pemusnahan senjata kimia oleh pihak Suriah tanpa ada pemberian sanksi lainnya. Berdasarkan Pasal  27  Konvensi  Jenewa  IV  1949,  orang  yang  dilindungi  berhak, dalam  segala  keadaan  untuk  memperoleh  penghormatan  atas dirinya,  martabatnya,  hak-hak  keluarganya,  keyakinan  dan  ibadah keagamaannya, kebiasaan serta adat-istiadatnya.
Kata Kunci:  hukum humaniter; senjata kimia; perang suriah;

## A. Pendahuluan
Perang  merupakan  hal  yang  sudah  tidak  asing  bagi manusia.  Karena  perang  memiliki  catatan  sejarah  yang  sama jangka waktunya . dengan sejarah umat manusia. dapat terlihat pada  kalimat  “Armed  conflict  is  as  old  as  humankind  itself.” 1
Beberapa  studi  menyebutkan  bahwa  perang  adalah  sebuah fenomena  yang  tidak  dapat  terelakkan.  Perihal  tersebut
1 War  and  International  Humanitarian  Law.  dimuat  dalam http://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.html. diakses pada 30 September 2020, Pukul 11:06 WIB
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
didasari  bahwa  didalam  diri  manusia  terdapat  sebuah  naluri secara alami untuk melukai atau menyerang orang lain. 2
Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dapat ditemukan bahwa perang  adalah  suatu  perbuatan  yang  mengandung  unsur kekerasaan terhadap kehidupan orang, khususnya pembunuhan  dari  segala  jenis,  pemotongan  bagian  tubuh, perlakuan kejam, dan penyiksaan.  Dalam arti yang lebih luas, perang  berkaitan  dengan  konsep-konsep  berupa  krisis,  aksi gerilya  disertai  dengan  kekerasan,  pendudukan,  ancaman, penaklukan, hingga teror. Perang telah lama diterima sebagai salah satu cara yang sah untuk mengatasi berbagai persoalan ketika berbagai macam cara telah menemui jalan buntu untuk menyelesaikan berbagai masalah.
Akan  tetapi,  meskipun  perang  telah  diterima  untuk menyelesaikan suatu masalah,  namun pada hakikatnya setiap negara  pasti  akan  melakukan  percobaan  untuk  melindungi individu-individu dari dampak terburuk dari perang sepanjang sejarah.  Saat  tahun  1815  di  Kongres  Wina  ditandatangani, isinya terdapat peraturan utama yang berkembang pada saat itu, antaranya adalah: 3
2 Ambarwati,  dkk.  Hukum  Humaniter  Internasional  dalam Studi  Hubungan  Internasional.  Cetakan  Pertama,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2009. hal. 4.
3 T.A. Couloumbus and James H. Wolfe. Introduction to Inter- national Relations: Power and Justice. New Jersey: Prentice hall Inc., 1990. hal. 262.
a. Perang  diumumkan  terlebih  dahulu  sebelum  perang dimulai
b. Combatant  wajib  menggunakan  seragam  yang  berbeda agar dapat dibedakan dengan Non-Combatant
c. Pengrusakan,  pembunuhan,  dan  penghancuran  harus dapat  dibedakan  dengan  kebutuhan  militer  (military necessity)
d. Yang boleh dibom atau dihancurkan adalah sasaran militer
e. Tawanan  perang  tidak  boleh  dibunuh  atau  dianiaya,  dan wajib untuk diberi makan dan pakaian serta harus dijaga kesehatan nya selama ditahan.
f. Perawat  rumah  sakit  (Red  cross)  dan  kendaraan  yang bertanda  Bulan  Sabit  Merah  wajib  dibebaskan  dari serangan militer.
g. Museum  dan  gedung  yang  memiliki  unsur  sejarah,  serta tempat-tempat  suci  termasuk  kota-kota  yang  dijaga  dan atau tidak dipertahankan tidak boleh di bom.
h. Penduduk  di  wilayah  yang  ditempati  wajib  dijaga  dan dipimpin  dengan  perlakuan  yang  baik,    wanita  dan  anak- anak tidak boleh diperkosa.
i. Hak  yang  bersifat  milik  pribadi  boleh  diambil  dengan syarat ganti rugi yang pantas.
Walaupun  telah  terdapat  peraturan-peraturan  yang dilarang untuk dilakukan dalam peperangan, masih ada hal-hal yang dilarang namun tetap dilanggar oleh negara-negara yang ada,  Suriah  misalnya.  Pelanggaran  tersebut  menyebabkan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
pertentangan  dengan  apa  yang  terdapat  di  dalam  prinsip Hukum  Humaniter  Internasional,  mengenai  Prohibition  of Causing  Unnncessary  Suffering  yaitu:  Dilarang  menggunakan metode  atau  cara  peperangan  tertentu  atau  yang  dapat diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang, dan parah. 4
Penerapan  prinsip  itu  bertolak  belakang  dengan  apa yang  terjadi  di  Suriah.  Sejak  Maret  2011,  konflik  di  Suriah belum  menujukkan  tanda-tanda  akan  berakhir. Menurut  data
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juli 2013,
pemberontakkan  tersebut  telah  menewaskan  100.000  orang lebih, 4 juta warga sipil harus meninggalkan rumah mereka, 2 juta  anak  terpaksa  putus  sekolah  dan  1  juta  orang  telah meninggalkan negara itu. 5
Ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  pemicu  dari  perang di Suriah adalah akibat persekongkolan multinasional. Secara umum,  sebuah  konflik  memiliki  empat  faktor  yang  dianggap sebagai  alasan  terjadinya  konflik  tersebut  yakni  triggers (pemicu),  privotal  (akar),  mobilizing  (para  pemimpin)  dan agravating (faktor yang memperburuk atau memancing situasi konflik). 6 Konflik di Suriah merupakan fenomena Arab Spring 7
4 Protokol Tambahan I / 1977, Pasal 35 ayat (3)
5 Arnav  Mariwala,  The Syrian Civil War Regime of Bashar Al Assad. Standford Model United Nation Conference (2014). hal. 15.
6 Sholihan,  “Memahami Konflik,” dalam Mukhsin  Jamil (Ed), Mengelola  Konflik  Membangun  Damai,  Wali  Songo  Media  Center, Semarang 2007. hal. 5.
yang  telah  meluas  di  kawasan  semenanjung  Arab.  Konflik  ini menjadi  kompleks  karena  terlibatnya  berbagai  aktor  hukum internasional  seperti  Negara-Negara  besar,  kelompok pendukung pemerintah,  serta  kelompok oposisi dalam hal ini pemberontak.
Konflik  di  negara  Suriah  adalah  konflik  yang  terjadi antara pemerintah dan rakyat sipil mereka sendiri. Pada tahun 2011,  pemicu  dari  konflik  di  Suriah  adalah  pecahnya  perang saudara  di  Suriah.  Selain  itu  penyebab  lainnya  adalah perbedaan sekte agama yang terjadi di Suriah dimana negara tersebut    didominiasi  oleh  kaum  Sunni  namun  Assad  dikenal sebagai  kaum  Alawite.  hal  tersebut  merupakan  bentuk  dari ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintahan Presiden Bashar Al Assad. Ketidakpuasan tersebut ditunjukkan dengan berbagai aksi demostrasi dan protes di Negara tersebut yang mendesak  agar  Presiden  Bashar  Al  Assad  mundur  dari jabatannya.
Perang  di  Suriah mendapatkan  perhatian  internasional. Berbagai  bantuan  asing  telah  dikirim.  Bukan  Cuma  untuk pemerintah  Suriah,  namun  juga  kepada  pemberontak.  hal  ini menegaskan  bahwa  terdapat  kepentingan  pihak  asing terhadap  negara  tersebut.  Kepentingan  asing  yang  sangat
7 Arab  Spring  atau  kebangkitan  negara  arab  adalah  istilah dari barat untuk menyebut kondisi dimana negara–negara Arab telah memulai  transisi  dimana  yang  pada  awalnya  adalah  negara  dengan sistem monarki menuju sistem demokrasi. hipm.ac.id/membaca the arab spring.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
menonjol  adalah  ekonomi.  Misalnya  Rusia  yang  telah mengirim  delegasinya  untuk  memberikannya  dukungan terhadap pemerintahan Assad. Begitu pula dengan Iran, yang tidak  hanya  membantu  berupa  dukungan  diplomatik  dan penyediaan  senjata,  negara  tersebut  bahkan  memberikan dukungan  berupa  anggota  militer  dan  bantuan  finansial sebesar lebih dari $ 9 Miliar. 8 Namun, negara Amerika Serikat dan Sekutu yang mendukung pihak oposisi yang dalam hal ini adalah  pemberontak  telah  mengirimkan  bantuan  berupa logistik dan senjata. Bantuan ini yang disalurkan ini digunakan untuk  mendesak  agar  presiden  Bashar  Al  Assad  lengser  dari kursi kepresidenan.
Di antara berbagai serangkaian penggunaa senjata kimia di  Suriah,  yang  paling  memiliki  dampak  yang  besar  adalah serangan dengan menggunakan Gas Sarin 9 pada tahun 2013 di Ghouta Timur dan pada tahun 2017 di desa Khan Sheikhoun di Idlib. 10 Organisasi  pemantau  HAM  Suriah,  atau  yang  dikenal dengan  Syrian Observatory for Human Rights  (Observatorium
8 Mariwala,  “The Syrian Civil War Regime of Bashar Al Assad.”
9 Gas  Sarin  Merupakan  senyawa  organofosfat  sintetik  yang sangat beracun. Sebuah cairan takberwarna dan takberbau,  mimiliki potensi  ekstrem https://id.wikipedia.org/wiki/Sarin diakses  pada tanggal 23 februari 2021 pukul 13:05 WIB
10 Niken  Purnamasari. Mengenal Gas Sarin yang Membunuh Perlahan  Anak-anak  Suriah. https://news.detik.com/berita/d- 3467871/mengenal-ganasnya-gas-sarin-yang-membunuh-perlahan- anak-anak-suriah. Diakses  pada  tanggal  29  Desember  2020  Pukul 15:44 WIB
Suriah  untuk  Hak  Asasi  Manusia),  menjelaskan  bahwa serangan  yang  terjadi  diyakini  dilakukan  oleh  jet  tentara Suriah.  Dampak  dari  serangan  ini  membuat  banyak  orang mengalami  masalah  kesehatan  seperti  mendadak  tersedak, bahkan beberapa korban juga  mengeluarkan busa dari mulut mereka.  Rata-rata  yang  mengalami  gejala  tersebut  adalah anak-anak  di  bawah  usia  delapan  tahun.  Terdapat  alasan- alasan  yang  jelas  dalam  hukum  humaniter  internasional terkait  larangan  penggunaan  senjata-senjata.  Alasan  tersebut dimuat  dalam  Deklarasi  St.  Petersburg  tahun  1868,  dan diperkuat lagi dalam The Hague Regulations tahun 1907 serta Protokol Tambahan I tahun 1977.
Pelarangan  penggunaan  senjata-senjata  tertentu  oleh Deklarasi St. Petersburg tahun 1868, di antaranya: 11
“Considering: That the progress of civilization should have the effect of alleviating as much as possible the calamities of war; That the only legitimate object which States should endeavour  to  accomplish  during  war  is  to  weaken  the military  forces  of  the  enemy;  That  for  this  purpose  it  is sufficient to disable the greatest possible number of men; That this object would be exceeded by the employment of arms which uselessly aggravate the sufferings of disabled men,  or  render  their  death  inevitable;  That  the employment of such arms would, therefore, be contrary to the laws of humanity”
11 Practice Relating to Rule 70. Weapons of a Nature to Cause Superfluous Injury or Unnecessary Suffering, www.icrc.org/customary -ihl/eng/docs/v2_rulrule70 , diakses pada 18 September 2021 pukul 17.15 WIB
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Deklarasi  St.  Petersburg  tahun  1868    menegaskan dengan  pertimbangan  peradaban  yang  mau  memberikan dampak  pengurangan  sebanyak  mungkin  malapetaka  dari perang;  bahwa  satu-satunya  sasaran  yang  sah  yang  mana harus  diselesaikan  suatu  negara  ketika  perang  ialah melumpuhkan  kekuatan  dari  pasukan  bersenjata;  bahwa untuk  mencapai  tujuan  ini,  cukup  dengan  mengalahkan pasukan lawan sebanyak mungkin; bahwa pemakaian senjata yang  berlebihan  dapat  memperburuk  penderitaan  dari  orang yang  menderita  lumpuh  atau  bahkan  membuat  kematian menjadi  tak  terhindarkan  dan  membuat  tujuan  ini  menjadi berlebihan;  maka  dari  itu,  pemakaian  senjata  yang  dilarang merupakan  pelanggaran  hukum  internasional.  Pada  tahun yang  sama  hal  serupa  juga  tejadi  di  Ltamenah.  Dikutip  dari situsi  OPCW  penggunaan  senjata  kimia  jenis  Sarin  tercatat pada tanggal 24 Maret 2017.
“The  Organisation  for  the  Prohibition  of  Chemical Weapons  (OPCW)  released  today  the  findings  of the  OPCW Investigation and Identification Team (IIT). At approximately 6:00 on 24 March 2017, an Su-22 military airplane  belonging  to  the  50th  Brigade  of  the  22nd  Air Division  of  the  Syrian  Arab  Air  Force,  departing  from Shayrat  airbase,  dropped  an  M4000  aerial  bomb containing sarin in southern Ltamenah, affecting at least 16 persons.” 12
12 Opcw.  OPCW  Releases  First  Report  by  Investigation  and IdentificationTeam. https://www.opcw.org/mediacentre/news/202
The  Chemical  Weapon  Convention  1993  menyatakan dengan tegas mengenai  pelarangan penggunaan senjata kimia didalam  peperangan.  Meskipun  telah  terdapat  deklarasi  St. Petersburg  tahun  1868,  dan  Konvensi  Den  Haag  tahun  1899. Senjata  kimia  masih  dipakai  dalam  perang  di  negara  Suriah. Protokol  Jenewa  1925  telah  melarang  penggunaan  senjata biologi  dan  senjata  kimia  namun  tidak  melarang pengembangan,  produksi,  penimbunan,  atau  penyebarannya, serta  tidak  mengatur  mengenai  mekanisme  dan  prosedur penanganan  dalam  hal  terjadi  pelanggaran.  Kemudian dibentuklah  The  Chemical  Weapon  Convention  1993  yang menyatakan  dengan  tegas  terkait  penggunaan  senjata  kimia pada  umumnya,  yang  berarti  pada  masa  damai  atau  konflik bersenjata.  Terdapat  beberapa  bentuk  sanksi  yang  dapat dikenakan  kepada  pihak  yang  bersengketa  dalam  konflik  di Suriah.
Dalam  hal  penegakkan  terhadap  penggunaan  senjata kimia  di  dalam  peperangan  membutuhkan  teori-teori  hukum yang  mendukung.  Pada  dasarnya  terdapat  teori-teori  hukum yang  berkembang.,  salah  satunya  adalah  Teori  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  Universal.  Hak    Asasi    Manusia    adalah    hak yang  telah  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan    manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang  Maha Kuasa,
0/04/opcw-releases-first-report-investigation-and-identification- team. Diakses pada tanggal 29 Desember 2020 Pukul 15:44 WIB
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
oleh  karena  itu  HAM  adalah  suatu  bentuk  keadilan  yang berhak untuk diperjuangkan oleh setiap individu. Jika arti dari kata  keadilan  dimaknai  sebagai  kebahagiaan  sosial,  maka kebahagiaan  sosial  itu    akan  tercapai  jika  kebutuhan  dari individu sosial tersebut terpenuhi.
Dalam  hal  upaya  untuk  penegakkan  hukum  pada dasarnya  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada  seluruh  subyek  hukum  tersebut,  di  mana  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  merupakan  hak  yang  sudah  dibawa  sejak lahir, oleh  karena itu penegakan HAM adalah  hak yang wajib diperoleh oleh setiap individu.

## B. Pembahasan
Dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Pembagian hukum humaniter menurut nya diantaranya, sebagai berikut: 13
1. Jus  ad  bellum.  Atau  yang  dikenal  dengan  hukum tentang  perang,;  yang  mengatur  mengenai  bagaimana sebuah  negara  dapat  dibenarkan  menggunakan kekerasan bersenjata;
2. Jus  in  bello.  Atau  yang  lebih  dikenal  dengan  hukum yang  berlaku  didalam  perang,  kemudian  hal  tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu:
a. Hukum yang mengatur bagaimana cara dimulainya perang  (conduct  of  war).  Bagian  ini  biasanya disebut The Hague Laws.
b. Hukum yang mengatur mengenai bentuk tanggung jawab  dan  perlindungan  terhadap  para  korban didalam peperangan. disebut The Geneva Laws.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Konflik  perang  sipil  yang  berkepanjangan  selama  lebih dari  10  (sepuluh)  tahun  sejak  tahun  2011 14 di  Suriah  telah menyebabkan  lebih  dari  5  juta  jiwa  penduduknya  tewas  dan lebih  dari  10  juta  menjadi  pengungsi  pada  beberapa  negara yang  berbatasan  dengan  Suriah. 15 Perang  sipil  Suriah  ini ditenggarai  telah  menggunakan  senjata  kimia  berupa  gas syaraf  sarin  yang  mematikan 16 .  Penggunaan  senjata  kimia tersebut  telah  menyalahi  ketentuan  The  Chemical  Weapon Convention  1993  Terhadap  Larangan  Penggunaan  Senjata
Kimia Dalam Perang.
14 Perang Suriah dimulai pada Maret 2011 yang ditandai de- ngan  terjadinya  peristiwa  pada  11  Maret  2011  ketika  kelompok remaja menggambar slogan anti pemerintahan di kota Daraa. Slogan tersebut berisi ajakan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Pemerintah  Suriah  menanggapi  peristiwa  tersebut  dengan kekerasan.  Kepolisian  Suriah  memenjarakan  dan  menyiksa  seluruh pemuda yang dianggap terlibat dalam penyebaran slogan   anti pemerintah. Tindakan represif kepolisian mengakibatkan aksi protes tambah meluas hingga ke kota-kota lain di Suriah. Gama  Prabowo.  Sejarah  Terjadinya  Konflik  di  Suriah.Dimuat dalam https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/1432307 69/sejarah-terjadinya-konflik-di-suriah?page=all.
Diakses pada tanggal akses 17 September 2021.
15 Republika  Post.  Konflik  Suriah  Lebih  Lama  dari  Dua  Pe- rang  Dunia. https://www.republika.id/posts/15027/konflik-suriah- lebih-lama-dari-dua-perang-dunia . Diakses pada tanggal 17
September 2021.
16 Steffi,  Tinjauan  Hukum  Internasional  Terhadap  Kasus Penggunaan  Senjata  Kimia  Oleh  Suriah,  Jurnal  Ilmiah  Program Sarjana  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2014, hal. 13.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Tindakan  negara  Suriah,  dalam  hal  ini  Presiden  Bashar Alassad,  dan  pihak  oposisi  yang  menggunakan  senjata  kimia dalam  perang  saudara  sangat  mengkhawatirkan  dan mengkhawatirkan  negara  lain.  Sebagai  anggota  Perserikatan Bangsa-Bangsa,  Suriah  berkewajiban  untuk  ikut  serta  dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan keamanan internasional, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1,  khususnya  ayat  1  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Perdamaian  dan  keamanan internasional".  Penggunaan  senjata  kimia  pada  kenyataannya mengancam  perdamaian  dan  keamanan  dunia,  dan  konflik bersenjata  di  Suriah  akibat  penggunaan  senjata  kimia melanggar  ketentuan    Piagam  PBB.  Ancaman  terhadap perdamaian dan keamanan dunia telah memaksa PBB dengan suara  bulat  menyetujui    kerangka  kerja  untuk  penghapusan senjata kimia  Suriah.. 17
Sebagai  anggota Protokol Jenewa 1925, yang melarang penggunaan  gas  pencekikan,  gas  beracun,  atau  gas  lainnya, Suriah  harus  mematuhi  ketentuan  Protokol  Jenewa  1925. Serta  pada  Den  Haag  Convention  1907  atau  dikenal  sebagai Hukum  Den  Haag  dimana  hasil  Konferensi  Perdamaian Pertama  tahun  1899,  dan  pada  tahun  1907  konvensi  ini disempurnakan  dan  diratifikasi  oleh  para  pihak.  Didalam Hukum  Den  Haag  mengatur  tentang  alat  dan  cara  berperang
17 Lihat  Steffi.  Tinjauan  Hukum  Internasional  Terhadap  Ka- sus Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah.  Jurnal Ilmiah. 2014, hal. 14.
(means and methode of warfare).    Konferensi Den Haag tahun 1907  menghasilkan  13  (tiga  belas)  konvensi  dan  1  (satu) deklarasi, diantaranya sebagai berikut. 18
1. Convention I for the Pacific Settlement of Disputes;
2. Convention  II  Respecting  the  Limitations  of  the Employment  of  Force  for  the  Recovery  of  Contract Debts;
3. Convention III Relative to the Opening of Hostilities;
4. Convention  IV  Respecting  the  Laws  and  Customs  of War on Land;
5. Convention  V  Respecting  the  Rights  and  Duties  of Neutral Powers and Persons in case of War on Land;
6. Convention  VI  Relating  to  the  Status  of  Enemy Merchant Ships at the Outbreak of Hostilities;
7. Convention  VII  Relating  to  the  Convention  of Merchant Ships into War Ships;
8. Convention VIII Relating to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines;
9. Convention  IX  Concerning  Bombardment  by  Naval Forces in Time of War;
10. Convention X for the Adoption to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention;
11. Convention  XI  Relative  to  Certain  Restrictions  with Regard  to  the  Exercise  of  the  Right  of  Capture  in Naval War;
12. Convention  XII  Relative  to  the  Creation  of  an International Prize Court;
13. Convention XIII Concertning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War.
14. Declaration  XIV  Prohibiting  the  Discharge  of Projectiles and Explosives from Balloons .”
18 Haryomataram,  Pengantar  Hukum  Humaniter,  Op.  Cit., hlm.47.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Konvensi  pertama  diatas  mengatur  tentang  suatu persengketaan internasional dan tata cara penyelesaian damai. Konvensi  ini  telah  diperluas  dan  diterima  oleh  Konvensi  Den Haag 1907. Pelanggaran Suriah atas penggunaan senjata kimia berupa  gas  syaraf  Sarin  dalam  perang  sipilnya  telah  terjadi sebanyak  23  kasus. 19 Menurut  laporan  “Organisation  for  the Prohobition of Chemical Weapons” selanjutnya di sebut OPCW, menyebutkan bahwa terdapat senjata kimia di suriah berupa gas Klorin.
OPCW  selaku  badan  pelaksana  “Convention  on  The Prohobition  of  The  Development,  Production,  Stockpiling  and Use  of  Chemical  Weapons  and  on  Their  Destruction”  saat  ini disebut  OPCW  memiliki  192  negara  anggota  berkomitmen untuk mencapai dunia tanpa ada senjata kimia. Pada 16 Maret 2015  penggunaan  senjata  kimia  ini  terbukti  telah  digunakan oleh  suriah  di  Sarmin,  Provinsi  Idlib,  yang  dilakukan  oleh militer  Suriah  dengan  mengebom  barrel dan  melepaskan  zat beracun  berupa  Klorin,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan melihat  laporan  dari  Joint  Investigative  Mechanism  nomor S/2016/738 (Council, 2016: 10). Laporan tersebut merupakan
19 Didik Sugianto dan Arinto Nugroho, Pertanggungjawaban Penggunaan  Senjata  Kimia  Oleh  Suriah  Pada  Tahun  2014-2015 Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2015. hal. 5
mandat  dari  resolusi  Dewan  Keamanan  nomor  2235  tahun 2015. 20
Pada  pasal  1  Konvensi  Senjata  Kimia  menegaskan bahwa:
“Setiap Negara  Pihak Konvensi ini  wajib  tidak  pernah dalam keadaan apapun :
a. Untuk  mengembangkan,  memproduksi,  jika  tidak memperoleh,  persediaan  atau  mempertahankan senjata kimia, atau pengalihan, langsung atau tidak langsung, senjata kimia kepada siapa pun;
b. Untuk menggunakan senjata kimia;
c. Untuk  terlibat  dalam  persiapan  militer  untuk menggunakan senjata kimia;
d. Untuk  membantu,  mendorong,  atau  menyebabkan, dengan cara apapun, siapapun untuk terlibat dalam aktivitas  yang  dilarang  untuk  suatu  Negara  Pihak berdasarkan Konvensi ini.”
Konvensi  ini  tidak  menyebutkan  larangan  pemakaian bahan  senyawa  kimia  untuk  kegiatan  industri  pertanian, kesehatan,  ataupun  kegiatan  dengan  tujuan  damai  lainnya, namun  dengan  jelas  melarang  penggunaan  senjata  kimia. Penggunaan gas sarin juga telah melanggar Chemical Weapon Convention  (1993),  di  mana  Suriah  juga  merupakan  negara peserta.  hal  ini  menurut  penulis  dapat  dilihat  dari  Pasal  1 Chemical  Weapon  Convention  1993,  dimana  dalam  Pasal
20 Lihat  Didik  Sugianto  dan  Arinto  Nugroho,  Pertanggung- jawaban  Penggunaan  Senjata  Kimia  Oleh  Suriah  Pada  Tahun  2014- 2015  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter  Internasional,  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2015. hal. 2-3.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
tersebut dinyatakan bahwa setiap negara peserta konvensi ini, baik dalam keadaan apapun dilarang untuk mengembangkan, memproduksi,  menyimpan  serta  memindahtangankan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  senjata  kimia  kepada  siapa saja.
Meskipun  Organisasi  Pelarangan  Senjata  Kimia  atau Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) pada  dasarnya  tidak  mempunyai  hak  untuk  melakukan pemeriksaan  terhadap  negara  tersebut  apakah  menggunakan senjata dari bahan kimia maupun kegiatan yang berhubungan dengan  senjata  kimia.  Namun  menurut  perjanjian  kerjasama antara OPCW dan PBB, dalam penyelesaian kasus penggunaan senjata kimia oleh negara Suriah dalam konflik Bersenjata non internasional,  PBB  mempunyai  otoritas  untuk  melakukan inspeksi.  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  dokumen Implementasi serta pembuktian yg diatur dalam kesepakatan Senjata  kimia  bahwa  OPCW  wajib  bekerja  sama  dengan  PBB terkait dengan adanya dugaan penggunaan senjata kimia sang negara  yg  bukan  pihak  kesepakatan  ataupun  bukan  wilayah territorial Negara Pihak.
Pada  tanggal  16  Oktober  2013,  OPCW  dan  PBB membentuk kerangka misi bernama “OPCW-UN Joint Mission”. Badan  kerja  sama  ini  memiliki  tugas  untuk  mengawasi program  pemusnahan  senjata  kimia  yang  ada  di  Suriah. Program  pemusnahan  senjata  kimia  ini  diatur  pada pengaturan  yang  diadopsi  OPCW  dan  didukung  oleh  PBB
dengan  membentuk  Resolusi  DK  PBB  “2118”  tentang ketentuan  tenggat  waktu  pemusnahan  senjata  kimia  milik Suriah.  Ketentuan  waktu  tersebut  tentu  saja  berbeda  dengan konvensi  senjata  kimia.  hal  ini  dikarenakan  Suriah  bukan negara anggota dari konvesi tersebut.
Batas waktu  yang djelaskan dalam kerangka kerja sama OPCW-UN  Joint  Mission  menyebutkan  bahwa  pemusnahan senjata kimia milik Suriah   harus selesai selambat-lambatnya sebelum  tanggal  30  Juni  2014.  hal  ini  dilakukan  supaya pelaksanaan  pemusnahan  senjata  dilaksanakan  tepat  pada waktu.  Framework yang telah buat oleh AS bersama Federasi Rusia,  mengatakan  bahwa  selambat-lambatnya  pada    tanggal 31 Desember 2013 bahan kimia yang paling berbahaya harus segera  dikirim  keluar,  serta  selambat-lambatnya  tanggal  6 Februari 2014 bahan kimia berbahaya lainnya dikirim.
Namun,  ketika  pengiriman  mengalami  keterlambatan sampai pada tanggal 31 Desember 2013 dan 6 Februari 2014 membuat  banyak  pihak  mempertanyakan  niat  baik  Suriah dalam melaksanakan pemusnahan senjata kimia mereka. Atas kritik  tersebut,  rezim  Bahsar  Al-assad  merespon  cepat pengiriman senjata kimia untuk dihancurkan agar target batas waktu  pemusnahan  senjata  kimia  Suriah  tersebut  tercapai dengan baik. 21
Sesuai  Statuta  Roma,  penggunaan  senjata  kimia  oleh Suriah  bisa  digolongkan  sebagai  kejahatan  perang  dan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
kejahatan  terhadap  kemanusiaan  karena  sudah  memenuhi unsur  di  Pasal  8  Statuta  Roma.  Unsur-unsur  tersebut  adalah penggunaan  racun,  senjata  beracun,  maupun  gas-gas  yang dapat  mengakibatkan  sesak  nafas.  Pada  kasus  Suriah,  negara tersebut  menggunakan  gas  klorin  yang  dapat  membuat  dan mengakibatkan  kematian  jika  di  hirup  dalam  hitungan  1-10 menit. Namun, jika di pahami lebih lanjut penggunaan senjata kimia  oleh  Suriah  juga  telah  memenuhi  unsur  pada  Pasal  7 Statuta Roma, berupa dengan sengaja melaksanakan serangan pada  objek  non  kombatan  dan  perbuatan  tak  manusiawi lainnya  dengan  tujuan  memberikan  luka  berat  ataupun  luka yang  serius  pada  fisik  maupun.  Akibat  dari  penggunaan senjata kimia ini telah melukai warga sipil yang dalam hukum humaniter  mereka  digolongkan  sebagai  non-kombatan  dan bukan sasaran militer.
Pemakaian  senjata  kimia  oleh  Suriah  dapat  dikatakan pelanggaran  terhadap  ketentuan  Protokol  Jenewa  1925, dimana  Suriah  merupakan  negara  anggota  dalam  perjanjian internasional  ini.  Namun,  pelanggaran  ini  bukan  hanya terhadap  protokol  Jenewa  1925,  tapi  juga  ketentuan  Hukum Internasional dan Hukum Humaniter lainnya seperti Konvensi Den  Haag  1907.  Atas  pelanggaran  Suriah  pada  ketentuan- ketentuan  yang  sudah  diatur  oleh  Hukum  Humaniter Internasional,  kelihatannya  belum  ada  pemberian  sanksi pidana kepada para pelaku pelanggaran Hukum internasional. Penyelesaian  yang  dilakukan  pada  kasus  ini  hanya  sebatas
pemusnahan senjata yang dimiliki Suriah oleh OPCW dan PBB. Jika  dilihat  lagi,  Suriah  adalah  negara  penandatanganan Statuta  Roma  1998,  jika  dianalsis  lebih  dalam,  perbuatan suriah  menggunakan  senjata  kimia  dapat  dituntut  pada pengadilan  pidana  internasional  sehingga  akan  mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya.
Berdasarkan  amanat  dalam  Statuta  Roma  tahun  1998, penyelesaian  Kejahatan  Perang  di  negara  suriah  dapat diselesaikan  melalui  Mahkamah  Pidana  Internasional.  hal  ini dikarenakan  Mahkamah  Pidana  Internasional  memiliki yurisdiksi  untuk  menyelesaikan  penggunaan  senjata  kimia yang  dikategorikan  sebagai  Kejahatan  Perang  dan  Kejahatan Terhadap  kemanusiaan.  kasus-perkara  yg  terkait  dengan penggunaan  Senjata  kimia  pula  bisa  diselesaikan  melalui penyelidikan  OPCW  yg  sudah  diamanatkan  oleh  Perjanjian Senjata  Kimia  tahun  1993,  dan  untuk  Negara  bukan  Pihak kesepakatan  OPCW  dapat  berkerja  sama  melalui  PBB  guna menangani kasus penggunaan senjata kimia.
Tindakan  pemerintah  Suriah  dengan  menggunakan  gas sarin  menandakan  bahwa  Suriah  telah  mengembangkan, memproduksi  dan  menyimpan  gas  sarin  meskipun  telah menjadi peserta dalam Konvensi ini. Kemudian dalam Ayat (2) dan  (4)  Pasal  ini  dinyatakan  bahwa  negara  peserta  wajib untuk  menghancurkan  segala  senjata  kimia  dan  fasilitas pengembangan  atau  penyimpanan senjata  kimia yang  berada dalam  jurisdiksi  atau  wilayah  negara  masing-masing  negara
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
peserta  konvensi.  Fakta  bahwa  pada  tahun  2017  tedapat serangan  dengan  gas  sarin  menunjukan  bahwa  pemerintah Suriah  benar-benar  mengabaikan  Konvensi  ini.  Pelanggaran penggunaan senjata kimia oleh negara Suriah secara jelas dan tegas telah menyalahi ketentuan Chemical Weapon Convention (1993),  menuntut  adanya  upaya  penyelesaian  berupa dilakukannya  sejumlah  tindakan  sesuai  hukum  internasional yang berlaku.
Penegakkan  hukum  humaniter  perlu  dilakukan  demi keadilan dan rasa kepuasan masyarakat internasional. Terkait dengan siapa subjek yang berkaitan penggunaan senjata kimia di Suriah, tentu saja subjek yang memiliki legal personality dan legal capacity  hanyalah  negara.    Di  sisi  lain  juga  ada  individu yaitu militer negara Suriah yang menjatuhkan bom barrel yang berisi  Klorin  sebagai  subjek  lainnya  ya.  BAB  VI  Pacific Settlement of Disputes, Pasal 33 ayat (1) yakni:
“The parties to any dispute, the continuance of which is likely  to  endanger  the  maintenance  of  international peace  and  security,  shall,  first  of  all,  seek  a  solution  by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration,  judicial  settlement,  resort  to  regional agencies  or  arrangements,  or  other  peaceful  means  of their own choice”.
Berdasarkan  Pasal  tersebut,  hal  pertama  yang dilakukan  dalam  penyelesaian  konflik  yang  terus  menerus berlangsung  serta  akan  membahayakn  perdamaian  dan keamanan internasional adalah mencari penyelesaian dengan
cara perundingan, penyeledikian, mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun  penyelesaian  menurut  pengaturan  regional  maupun cara damai lainnya.
Dalam  kasus  penggunaan  senjata  kimia,  penyelesaian secara  diplomatik  dinilai  kurang  efektif  karena  hanya didasarkan  pada  pertimbangan  politik  dan  non  yuridis. Penyelesaian  secara  politik  dapat  menjadi  opsi  pertama, namun penerapannya akan mengalami kendala, maka dari itu penyelesaian  secara  politik  hanya  cocok  dalam  menyelesaian permasalahan  sengeketa  antar  negara.  Penyelesaian menggunakan  mediasi  yang  sebelumya  dilakukan  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dengan  menunjuk  utusan  Kofi Annan  dan  Lakhdar  Brahimi  supaya  dapat  membawa  pesan damai  dalam  perang  saudara  di  Suriah.  Dan  ditindaklanjuti dengan  dikeluarkannya  Resolusi  DK  PBB  nomor  2118  tahun 2013 mengenai kecaman terhadap penggunaan senjata kimia dalam konflik di Suriah.
Mediasi yang telah dilakukan Kofi Annan tidak berjalan lancar, karena hanya terfokus pengembangan jalan keluar dari konfilk.  Tentu  saja  hal  ini  sangat  membingungkan  dalam mencapai  konsensus,  disisi  lain  Lakdhar  Brahmi  mencoba menerapkan  dengan  menjelaskan  berbagai  rincian  yang dipersoalkan untuk mencapai kata sepakat. 22
22 Raymond  Hinnenbusch.  UN Mediation in the Syrian Crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi. London: Journal Intertantional Peace Institut. Sebagaimana dikutip  oleh Didik Sugianto dan Arinto
Pada  Pasal  36  Statuta  ayat  (1)  International  Court  of Justice  (Mahkamah Internasional) dapat melakukan penyelesaian konflik Suriah, pasal tersebut menegaskan:
“The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for  in  the  Charter  of  the  United  Nations  or  in  treaties and conventions in force”.
Yurisdiksi  Mahkamah  terdiri  dari  semua  kasus  yang  dirujuk oleh  para  pihak  dan  semua  hal  yang  secara  khusus  diatur dalam  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau  dalam perjanjian  dan  konvensi  yang  berlaku.  Namun,  berdasarkan pasal  34  statua  ICJ,  hanya  negara  yang  dapat  berperkara  di mahkamah  internasional.  Tentu  saja  hal  ini  menarik  karena Suriah  merupakan  negara  anggota  PBB  dan  Statuta.  Akan tetapi  perbuatan Suriah  tidak  ada merugikan  negara  lain,  hal inilah  yang  membuat  Suriah  tidak  dapat  dituntut  pada mahkahmah internasional.
Terdapat  cara  lain  yang  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan  masalah  pemakaian  senjata  kimia  ini,  yaitu melaui SekJend PBB berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB:
“The Secretary General may bring to the attention of the Secretary Council any matter, which in this opinion, may
Nugroho. Lihat Didik Sugianto dan Arinto Nugroho,
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Senjata  Kimia  Oleh  Suriah  Pada Tahun  2014-2015  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter  Internasional, Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Hukum,  Universitas  Negeri Surabaya, 2015. hal. 2-3.
threaten  the  maintenance  of  international  peace  and Security”.
Sekjen dapat memohon perhatian Dewan Sekretaris setiap hal, yang  menurut  pendapatnya  dapat  mengancam  perdamaian dan Keamanan internasional. hal ini merupakan hak prerogatif dari Sekjen PBB.  Hak Veto membuat tidak dimungkinkannya dewan  keamanan  untuk  menyelesaikan  kasus  pemakaian senjata  kimia  di  Suriah.  Sekjen  yang  meminta  Dewan Keamanan  bahwa  situasi  di  Suriah  terutama  dalam penggunaan  senjata  kimia  dianggap  telah  membahayakan keamanan  internasional,  maka  langkah  selanjutnya  yaitu Sekretaris Jenderal berperan berdasarkan Pasal  98 dan Pasal 99 Piagam PBB. 23
Penyelesaian  melalui  Sekjen  memiliki memiliki  fungsi tambahan  meskipun  di  lain  sisi  memiliki  sifat  politik  yang sangat  besar  sesuai  dengan  fungsinya.  Sekjen  PBB  secara tertulis  mempunyai  tanggung  jawab  politik  dalam  hal penyelesaian kasus penggunaan senjata kimia, tanggung jawab tersebut berupa memediatori supaya terjadi konsensus dalam penyelesaian  kasus  penggunaan  senjata  kimia.  Dewan keamanan  dapat  melakukan  rekomendasi  untuk  penunjukan
23 Lihat  Didik  Sugianto  dan  Arinto  Nugroho,  Pertanggung- jawaban  Penggunaan  Senjata  Kimia  Oleh  Suriah  Pada  Tahun  2014- 2015  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter  Internasional,  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. 2015. hal. 10.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
wakil  khusus  untuk  penyelesaian  kasus  ini,  namun sebelumnya sudah ada Kofi Annan dan Lakhdar Brahimi untuk menyelesaikan konflik bersenjata non internasional di Suriah, namun  hal  itu  gagal  dikarenakan  tidak  tercapainnya  suatu kesepakatan antara para pihak yang bertikai. 24
Majelis Umum mempunyai fungsi melakukan penyelesaian  sengketa  secara  damai.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya,  majelis  umum  memiliki  keterbatasan  yang terdapat  pada  pasal  2  ayat  (7)  Piagam  PBB.  Pasal  tersebut menjelaskan tak ada otorisasi kepada PBB untuk mencampuri masalah  yang  memang  merupakan  yurisdiksi  nasional  suatu negara.  Tetapi  hal  ini  tidak  akan  mengurangi  kemungkinan dalam  hal  penerapan  tindakan-tindakan  pemaksaan  yang dilakukan dalam rangka Bab VII Piagam PBB. 25
Pada pasal 12 ayat (1) Piagam PBB menyatakan bahwa pada  saat  DK  PBB  melakukan  tugasnya  terkait  situasi  dan perselisihan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam Piagam  PBB,  Majelis  Umum  tidak  dapat  memberikan rekomendasi yang berkenaan dengan situasi dan perselisihan tersebut, kecuali Dewan Keamanan menghendakinya. Artinya, jika  Dewan  Keamanan  dan  Majelis  Umum  membicarakan  hal yang sama, maka Majelis Umum sesuai dengan kewenanganya harus  menghentikan  sidangnya,  kecuali  Dewan  Keamanan menghendakinya.
24 Ibid.
25 Ibid., hal. 11.
Selanjutnya  dari  huruf  A  resolusi  Majelis  Umum  PBB nomor  377  tahun  1950  Uniting  for  Peace  Resolution menyatakan:
“Resolves that if the Security Council, because of lack of unamity of the permanent members, fails to exercise its primary  responsibility  for  the  maintenance  of international peace and security in any case where there appears to be threat to the peace, or act of agression, the general assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Member for collective measures, including in the case of a  breach  of  the  peace,  or  act  of  agression  the  armed forces  when  necessary  to  maintain  or  restore international peace and security. If not in session at the time,  the  General  Assembly  may  meet  in  emmergency within  twenty  four  hours  of  the  request  therefor.  Such emmergency special  session shall be called if  requested by the Security Council on the vote of seven members, or by majority of the Members of the U.N.”
Majelis  Umum  memiliki  salah  satu  fungsi  berupa  dapat membicarakan  situasi  atau  konflik  yang  tengah  mengancam perdamaiandan keamanan internasional dalam waktu 24 jam ketika  dewan  keamanan  gagal  dalam  mengambil  keputusan. Atas  dasar  resolusi  majelis  umum,  Dewan  Keamanan  dapat membicarakan  masalah  prosedural  berupa  memohon  untuk segera  melakukan  sidang  darurat  khusus.  Jika  kita  kembali pada kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah, maka dapat dilihat  bahwa  majelis  umum  danat  diperlukan  dalam
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
melakukan  penyelesaian  permasalahan  penggunaan  senjata kimia oleh Suriah.
Majelis umum dapat mengeluarkan resolusi dari sidang darurat terkait dengan huru-hara yang terjadi di Suriah, selain itu  majelis  umum  juga  dapat  mengeluarkan  rekomendasi tentang pemeliharaan perdamaian dan kemanan internasional. Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara, namun juga bisa dilakukan melalui konsensus. Kekuatan hukum  dari  resolusi  majelis  umum  ini  akan  mengikat  jika menyangkut  perdamaian  dan  kemananan  internasional,  dan resolusi  tersebut  dapat  bersifat  rekomendasi  untuk  negara anggota ataupun dewan keamanan.
Jika  kita  lihat  melalui  majelis  umum,  pelaksaan peneyelesaian  penggunaan  senjata  kimia  di  Suriah  dapat dilakukan dengan melakukan pelucutan senjata kimia supaya tidak  terulang  lagi.  Tindakan  seperti  ini  dinilai  dapat mengurangi bahkan menghilangkan senjata seperti itu supaya tidak dipakai sebagai metode perang. Pelepasan senjata kimia dinilai  dibutukan  untuk  menghilangkan  senjata  kimia  yang sudah beberapa kali digunakannya oleh Suriah.
Dasar  hukum  pelucutan  senjata  ini  dapat  dilihat  pada Final  Document.  Dokumen  tersebut  merupakan  bagian  dari penutup  dari  dokumen  yang  dihasilkan  pada  sidang  khusus Majelis Umum tahun 1978 yang membahas tentang pelucutan senjata.  Terdapat  hal  penting  yang  berhubungan  dengan pelucutan senjata ini, yaitu:
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
“While  the  final  objective  of  the  efforts  of  all  States should  continue  to  be  general  and  complete disarmament  under  effective  international  control,  the immediate goal is that of the elimination of the danger of a nuclear war and the implementation of measures to halt  and  reverse  the  arms  race  and  clear  the  path towards lasting peace.”
Makna  penting  dari  dokumen  tersebut  yaitu  tentang tujuan  akhir  dari  pelucutan  senjata  adalah  pelucutan  senjata umum  dan  menyeluruh  dibawah  pengawasan  internasional. Mengenai pelucutan senjata yang umum dan menyeluruh pada poin 111, disebutkan bahwa:
“General  and  complete  disarmament  under  strict  and effective  international  control  shall  permit  States  to have  at  their  disposal  only  those  non-nuclear  forces, armaments,  facilities  and  establishments  as  are  agreed to  be  necessary  to  maintain  internal  order  and  protect the personal security of citizens and in order that States shall support and provide agreed manpower for a United Nations peace force.”
Pelucutan  senjata  yang  umum  dan  menyeluruh  berarti senjata  yang  terdapat  dinegara  tersebut  tidak  harus  di hancurkan.  Negara  masih  diizinkan  memiliki  senjata  yang bersifat non-nuklir untuk keperluan negaranya sendiri seperti menjaga  ketertiban  serta  melindungi  rakyatnya,  dan memberikan bantuan kepada PBB dalam menjaga perdamaian.
Mengenai  pembentukan  pasukan  penjaga  perdamaian dan penggunaan pasukan bersenjata dilakukan ketika kondisi semakin memburuk. Pasukan ini dibentuk untuk
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
menghentikan  tindakan  pelanggaran  hukum  humaniter  di Suriah.  Landasan  hukum  dalam  pembentukan  pasukan  ini adalah  pada  pasal  42 piagam PBB. Pasukan ini dibentuk oleh dewan  keamanan,  namun  jika  terdapat  ganjalan  hak  veto, maka  majelis  umum  dapat  mengambil  peran  dari  dewan keamanan.  Majelis  umum  juga  dapat  membentuk  pasukan yang sama dengan dewan keamanan dengan didasarkan pada Uniting for Peace Resolution dalam emergency session.
Menurut  hukum,  pembetukan  pasukan  penjaga perdamaian  merupakan  tugas  utama  dari  dewan  keamanan. Karena  adanya  ganjalan  hak  veto,  maka  majelis  umum memiliki  peran  untuk  mengambil  alih  tugas  tersebut  dengan berdasarkan  Resolusi  Majelis  Umum  nomor  377  (V)  tahun 1950.

## C. Penutup
Di  dalam  hal  penerapan  The  Chemical  Weapons Convention  1993  “CWC”  pada  larangan  penggunaan  senjata kimia  di  negara  Suriah  yang  merupakan  anggota  dari Persatuan  Bangsa-Bangsa  dan  The  Chemical  Weapons Convention  1993  terbukti  telah  menggunakan  senjata  kimia didalam  konflik  yang  terjadi  di  negara  tersebut.  Seperti  yang telah diatur didalam Konvensi Den Haag 1907 mengenai tata cara dan alat berperang, penggunaan senjata   kimia  dilarang untuk dipergunakan. Hingga saat ini, sanksi yang didapat oleh Suriah  hanyalah  pemusnahan  senjata  kimia  saja,  padahal
dalam  kasus  penggunaan  senjata  kimia  oleh  Suriah sebenarnya dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional dan  mungkin  akan  dijatuhkan  sanksi  yang  setimpal  dengan perbuatan Suriah.

## Referensi
Ambarwati, dkk. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan  Internasional.  Cetakan  Pertama,  Rajawali Pers, Jakarta, 2009
Convention  on  the  Prohibition  of  the  Development,
Production, Stockpiling and Use of  Chemical  Wea- pons and on their Destruction (The Chemical Convention 1993) Convention  (IV)  respecting  the  Laws  and  Customs  of  War  on Land  and  its  annex:  Regulations  concerning  the  Laws and  Customs  of  War  on  Land  (The  Hague Convention 1907)
Couloumbus,  T.A.  and  James  H.  Wolfe.  Introduction  to International  Relations:  Power  and  Justice.  New  Jersey: Prentice hall Inc., 1990
Gama  Prabowo.  Sejarah  Terjadinya  Konflik  di  Suriah.Dimuat dalam https://www.kompas.com/skola/read/2020/12 /02/143230769/sejarah-terjadinya-konflik-di =suriah?page=all. Diakses  pada  tanggal  akses  17
September 2021.
Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2003
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Mariwala,  Arnav.  The  Syrian  Civil  War  Regime  of  Bashar  Al Assad.  Standford  Model  United  Nation  Conference. 2014
Nasution,  Hanna  Safira.  Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh
Pejabat  Diplomatik  Dalam  Melaksanakan  Tugas Diplomatiknya Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum, 2017. Niken  Purnamasari.  Mengenal  Gas  Sarin  yang  Membunuh Perlahan Anak-anak Suriah. https://news.detik.com/berita/d-3467871/mengenal- ganasnya-gas-sarin-yang-membunuh-perlahan-anak- anak-suriah. Diakses  pada  tanggal  29  Desember  2020 Pukul 15:44 WIB
Opcw.  OPCW  Releases  First  Report  by  Investigation  and Identification  Team. https://www.opcw.org/media- centre/news/2020/04/opcw-releases-first-report investigation-and-identification-team. Diakses  pada tanggal 29 Desember 2020 Pukul 15:44 WIB
Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous  or  other  Gases,  and  of  Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Convention 1925)
Raymond Hinnenbusch. UN Mediation in the Syrian Crisis: From
Kofi Annan to Lakhdar  Brahimi. London: Journal Intertantional Peace Institut. Jurnal Ilmiah Fakultas
Ilmu  Sosial  dan  Hukum,  Universitas  Negeri  Surabaya, 2015
Republika  Post.  Konflik  Suriah  Lebih  Lama  dari  Dua  Perang Dunia. https://www.republika.id/posts/15027/konflik -suriah-lebih-lama-dari-dua-perang-dunia. Diakses pada tanggal 17 September 2021.
Rome Statue of The International Court 1998
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Sholihan.  “Memahami  Konflik,”  dalam  Mukhsin  Jamil  (Ed), Mengelola Konflik Membangun Damai. Semarang: Wali Songo Media Center. 2007.
Steffi.  Tinjauan  Hukum  Internasional  Terhadap  Kasus Penggunaan  Senjata  Kimia  Oleh  Suriah.  Jurnal  Ilmiah 2014
Sugianto,  Didik  dan  Arinto  Nugroho.  Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah Pada Tahun 2014-2015 Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.   Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan
Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2015.

## St.  Petersburg  Convention  Declaration  Relating  to  Explosive
Projectiles 1868
War  and  International  Humanitarian  Law.  dimuat  dalam http://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war- and-law.html. diakses pada 30 September 2020,  Pukul 11:06 WIB