Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS

## JURNAL JIPS
(Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)
Vol. 2 No. 1 ISSN : 2579-5449 E-ISSN : 2597-6540 (media online)

## IMPLEMENTATION OF SUPERVISION FUNCTION OF VILLAGE AGENCY IN MANAGEMENT OF VILLAGE GOVERNMENT (VILLAGE STUDY SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN)

## Fera Mutia
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) ADABIAH

## Abstract
Implementation  The  supervision  function  of  the  Village  Consultative  Body  (BPD)  in  the Organization  of  the  Government  of  the  Sinaka  Village  in  South  Pagai  District  aims  to  improve  the performance of the village  administration. The location of this study is Sinaka Village, South Pagai Subdistrict, Mentawai Islands District, while the focus of this study describes the implementation of the  supervisory  function.  The  implementation  of  the  Village  Consultative  Body  (BPD)  Supervision Function  in the  Implementation  of  Village  Government  (Study  of  the  Sinaka  Village  in  South  Pagai District) has not run optimally. This can be seen from the constraints aspects of inadequate facilities and  infrastructure  and  the  lack  of  human  resources  and  weak  supervision  carried  out  by  the implementers. There are so many regulations governing the Village Consultative Body (BPD) without clear implementation or implementation to find out how the Implementation of the BPD Monitoring Function  actually  does,  whether  it  really  helps  the  village  government  in  administering  the government or only becomes a symbol of democracy without implementation or implementation.
Keywords: Implementation, Function of Supervision, Village Government
© 2018Jurnal JIPS

## PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN)

## Abstrak
Pelaksanaan  Fungsi  pengawasan  Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Penyelengaraan Pemerintahan  Desa  Sinaka  Kecamatan  Pagai  Selatan  bertujuan  untuk  peningkatan  kinerja pemerintahan  desa.  Lokasi  dari  penelitian  ini  adalah  Desa  Sinaka  Kecamatan  Pagai  Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sedangkan fokus penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan.  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan) belum berjalan dengan  optimal.  Ini  terlihat  dari  aspek  kendala  belum  memadai  sarana  dan  prasarana  dan kekurangan sumber daya manusia serta lemahnya pengawasan yang dilaksanakan pelaksana. Begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa Pelaksanaan atau Implementasi yang jelas menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan  BPD  itu,  apakah  benar-benar  membantu  pemerintah  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa Pelaksanaan atau implementasi.

## Keywords: Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, Pemerintahan Desa

## I   INTRODUCTION
Dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik Indonesia,  Desa  telah  berkembang  dalam berbagai  bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri, dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan landasan  yang kuat  dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  sebagai pengganti  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan wujud  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  dimana secara  konstitusional  ini  merupakan  aktualisasi dari  isi  pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  mengatur  tentang  kemungkinan  untuk menyelenggarakan  sistem  pemerintahan  secara desentralisasi  yang  menempatkan  desa  sebagai ―garis  depan‖  dari  sistem  Pemerintahan Indonesia  dan  keberadaanya  merupakan  ujung tombak  dari  pelaksanaan  kehidupan  yang demokratis  di  daerah.  Partisipasi  dan  peranan masyarakat  desa  sesungguhnya merupakan
cermin  atas  sejauh  mana  aturan  demokrasi diterapkan  dalam  pemerintahan  desa  sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganegara.
Begitu  jelas  dan  banyak  peraturan  yang mengatur  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  tanpa  Pelaksanaan  atau  Implementasi yang  jelas  menjadikan  penulis  tertarik  untuk mengetahui  bagaimana  sebenarnya  Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi  simbol  demokrasi  tanpa  Pelaksanaan atau implementasi, Berdasarkanfenomena- fenomena  tersebut,  penulis  tertarik  untuk mengkaji  permasalahan-  permasalahan  tersebut dengan  mengangkat  suatu  judul  penelitian  yaitu ― Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (Studi
Desa  Sinaka  Kecamatan  Pagai  Selatan)

## II   RESEARCH METHODS
Desa Sinaka terbentuk berdasarkan Undang-Undang  No.5 Tahun 1974. Desa Sinaka adalah  bagian  dari  Kecamatan  Pagai  Selatan Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  yang  mana Kecamatan  Pagai  Selatan  ini  terdiri  dari  empat Desa  yaitu  Desa  Malakopa,  Desa  Bulasat,  Desa Sinaka,  dan  Desa  Makalo.  Selain  dari  empat Desa,  di  dukung  juga  beberapa  dusun  yang dibawahi  langsung  Kepala  Desa.  Setiap  desa yang ada di Kecamatan Pagai Selatan merupakan satu  kesatuan  masyarakat  dalam  membangun social budaya dan ekonomi tersendiri, khususnya Desa Sinaka masyarakatnya yang heterogen dari berbagai  latar  belakang  suku  mentawai  yang mempunyai asal usul dari desa lain.
Desa  Sinaka  adalah  salah  satu  wilayah administrasi Kecamatan Pagai
Selatan Kabupaten  Kepulauan  dengan  wilyah  177,41 km 2 .  Letak  Desa  Sinaka  yang  berada  diujung selatan pulau Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan  Mentawai  sangat  jauh  dari  pusat kecamatan  yang  berada    di  Malakopa  (sebelah barat daya pulau pagai selatan) yang bisa dengan jalur  darat  berkisar  waktu  4-5  jam  (  kecepatan 20-40 km/jam) serta ditempuh dengan jalur laut ( speed  boat)  dengan  waktu  tempuh  ±  5-6  jam (mesin  40  pk).  Kalau  ke  ibukota  Kabupaten  Di Tuapejat  hanya  bisa  ditempuh  dengan  jalur  laut, dengan  jarak  tempuh  2  hari  atau  (10-15  jam) dengan kapal laut.

## III   RESULTS AND DISCUSSION
Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Sinaka dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan  masyarakat,  selain  itu  juga  BPD Desa sinaka menjalankan fungsi sebagai Pengayoman  adat,  fungsi  legislasi,  fungsi menyerap  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat dan  fungsi  Pengawasan,hal  ini  sesuai  dengan Surat Keputusan BPD desa Sinaka No. 02 Tahun 2013  tentang  fungsi  dan  wewenang  BPD  Desa Sinaka,  Kecamatan  Pagai  Selatan  Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan  merupakan  salah  satu  alasan terpenting  mengapa  BPD  perlu  dibentuk. Pengawasan  oleh  BPD  terhadap  pelaksanaan pemerintahan  desa  yang  dipimpin  Kepala  Desa merupakan tugas BPD.Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan  atas  kewenangan  dan  keuangan desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan  terhadap  bagaimana  suatu  program pemerintah,  fungsi  pemerintahan,  peraturan  dan keputusan  yang  telah  ditetapkan  bersama  BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Salah satu tugas dan wewenang BPD adalah Fungsi  pengawasan  terhadap  penyelengaraan pemerintahan di Desa Sinaka. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  mendapat dukungan  dari  masyarakat  setempat.Oleh  karena itu  hubungan  yang  bersifat  kemitraan  anatara BPD dengan
Pemerintah Desa.Badan
Permusyaratan  Desa  merupakan  mitra  kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  desa.Jalannya  pemerintah  desa yang  dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa  dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan  terhadap  penyelengaaran  desa, sangat dibutuhkan didesa Sinaka. Untuk meningkatkan kemajuan desa dari berbagai aspek yang  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  desa Sinaka.
Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada  koordinasi.  Pengawasan  yaitu  meliputi pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan
Desa,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa serta Keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat  dan  menetapkan  Peraturan  Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD  juga  berfungsi  mengawasi  jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan  ini  meliputi  pengawasan  terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),  dan  pengawasan  terhadap  keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  BPD sebagai berikut:

## 1. Pengawasan

## Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)
dalam  menjalankan  fungsinya  yaitu  dengan mengawasi  segala  tindakan  yang  dilakukan oleh  pelaksana  Peraturan  Desa. seperti kepala  desa,  sekretaris  desa,dan  aparat  desa lainnya.
Dalam hal terjadi penyelewengan,biasanya BPD hanya
melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan  reaksi  dari  BPD  untuk melakukan  sanksi  yang  berat  tidak  ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.
2. Pengawasan Terhadap Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  ( APBDes)
Badan  Permusyawaratn  Desa  yang merupakan  lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan  perannya  secara  sungguh- sungguh  terutama  dalam  hal  penggunaan anggaran.Undang-undang dan Peraturan Pemerintah  sudah  memberikan  payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu  dalam  menjalankan  fungsinya  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‗ check and balance‟ ini akan meminimalisir penyalahgunaan  keuangan  desa.  Beberapa
pengawasan  yang  dilakukan  BPD  terhadap APBDes sebagai berikut : a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemrintahan  desa  (memantau  semua dana  keluar  dan  masuk,    memantau dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa); b) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran  untuk  pertama  kali  secara kekeluargaan; c) BPD akan menklarisifikasi  dalam  rapat  desa  yang dipimpin oleh Ketua BPD; d) Jika terjadi tindakan yang  sangat  sulit  untuk  dipecahkan, maka  BPD  akan  memberikan  sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di  dalam  peraturan  seperti  melaporkan ke  camat  serta  bupati  untuk  ditinda lanjuti.
3. Pengawasan Terhadap Keputusan Kepala Desa Kepala  Desa  di  dalam  melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan  Kepala  Desa  dibuat  untuk mempermudah  jalannya  Peraturan  Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa  Sinaka,  ada  beberapa  keputusan  yang telah  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  antara lain  adalah  keputusan  Kepala  Desa  tentang
Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala
Desa  yang  dijadikan  pedoman  penyusunan
Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran  Keuangan  Desa  (RAPBDes) Desa.  Sebagaimana  hasil  wawacara  peneliti dengan  Ketua  BPD  yang  mengatakan Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap  keputusan  Kepala  Desa  yaitu sebagai berikut:
a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut b) Melihat apakah isi keputusan  tersebut  sudah  sesuai  untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes. c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. d) Mengawasi apakah dalam  menjalankan  keputusan  tersebut ada penyelewengan e) Menindaklanjuti  apabila
dalam  menjalankan  keputusan  ada penyelewengan.
Fungsi sebagai pengawas BPD dituntun lebih  professional  dan  lebih  memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa Sinaka, hal yang peneliti ungkap diatas menggambarkan bahwa keterlibatan kekeluargaan antara BPD dengan pemerintah  Desa  kadang  menimbulkan manfaat  dan  kemudahan  namun  disatu  sisi juga  melemahkan  secara  konstitusi  tugas dari  BPD  itu  sendiri  karena  adanya  unsur pembiaran  dan  pengawasan  berlangsung tidak secara ketat, apalagi mengingat bahwa hubungan keduanya adalah hubungan keluarga  sehingga  metode  peyelesaian masalahpun  dilakukan  secara  kekeluargaan termasuk  dalam  hal  pengawasan  dan penindakan pengawasan
tersebut.
Pengawasan  BPD  di  desa  Sinaka  berjalan tidak terlalu maksimal,selain karena kemampuan  dan  kapasitas  aparat  yang memang tidak mengerti sama sekali tentang fungsi  dan  tugas  BPD  juga  karena  sikap tertutup yang masing-masing dilakukan oleh BPD dengan pemerintah setempat.
A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Dalam

## Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Dalam  pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan BPD  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  peneliti  memiliki  tiga  indikator  yang dipakai  untuk  melihat  sejaumana  pelaksanaan yang  dilalukan  BPD.  Adapaun  indicator  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  menurut  Bintoro Tjokromidjojo (2002:199) adalah sebagai berikut: 1) Komunikasi,  merupakan  suatu program yang dapat dilaksanakan denganbaik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal  ini  menyangkut  prosespenyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasiyang disampaikan
2) Resouces  (sumber  daya),  dalam hal ini meliputi empat komponen yaituterpenuhinya  jumlah  staf  dan  kualitas mutu, informasi yang diperlukanguna pengambilan  keputusan  atau  kewenangan yang cukup gunamelaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
3) Disposisi,  sikap  dan  komitmen dari  pada  pelaksanaan  terhadap  program khususnya  dari  mereka  yang  menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
Indikator-indikator  diataslah  yang  menurut peneliti  sesuai  dengan  masalah-masalah  yang hendak  peneliti  teliti  dan  ukur.  Dari  ketiga indikator  tersebut  akan  terlihat  bagaimanakah pelaksanaan  fungsi  pengawasan  BPD  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  Sinaka Kecamatan Pagai Selatan.

## 1) Komunikasi
Didalam  indikator  ini  yang  peneliti  maksud dengan  Komunikasi,  merupakan  suatu  program yang  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  apabila jelas  bagi  para  pelaksana.  Hal  ini  menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasiyang disampaikan.
Komunikasi  memainkan  peranan  yang penting  dalam  merumuskan  pembagian  tugas, wewenang  dan  tanggung  jawab.  Penataan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam  kesatuan  organisasi  sekaligus  melahirkan jaringan-jaringan  hubungan  kerja/komunikasi yang  diperlukan  oleh  organisasi.  Jaringan hubungan  kerja  tersebut  berbentuk  saluran hubungan  kerja/komunikasi  yang  membutuhkan berbagai  pusat  pengambilan  keputusan  dalam organisasi.  Jaringan  hubungan  kerja/komunikasi ini  perlu  dipelihara  dan  usahakan  supaya terhindar  dari  berbagai  rintangan  yang  mungkin timbul  yang  dapat  merusak  keseluruhan  proses hubungan kerja/komunikasi dan koordinasi, yang pada  akhirnya  membawa  organisasi  tersebut  ke dalam suatu situasi yang tak berfungsi ( disfunctional ).
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  BPD dengan  pemerintahan  desa  ialah  komunikasi  2 arah,  dimana  BPD  dengan  pemerintahan  desa berkoordinasi  tentang  semua  urusan  desa  seperti : perencanaan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan, anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), dan sebagainya.
Hasil  pengamatan  di  lapangan  bahwasanya komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh pemerintahan  desa  dan  BPD  sangat  buruk  atau tidak  optimal.  Berdasarkan  temuan  peneliti dilapangan BPD dan pemerintahan desa berjalan sendiri-sendiri, bahkan bisa dikatakan BPD tidak menjalankan  tugas  dan  fungsi  pengawasan sebagaimana mestinya. hal ini tercermin oleh apa yang di sampaikan BPD yang menyatakan bahwa mengikuti  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan pemerintah desa, sedangkan kepala desa mengatakan  tidak  semua  kegiatan  pemerintahan desa yang mengikut sertakan BPD. Terlihat jelas adanya miss  komunikasi anatara  pemerintahan desa  dengan  BPD,  hal  ini  pun  dikuatkan  oleh pernyataan  tokoh  masyarakat  (pemuka  agama) dan  masyarakat,  padahal  seharusnya  BPD mengikut  sertakan  masyarakat  dalam  hal pengawasan  kegiatan  pemerintahan  desakan, karena  mengawasan  yang  efektif  itu  adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

## 2) Sumber Daya
Indikator  yang  kedua  yang  mempengaruhi pelaksanaan  fungsi  pengawasan  BPD  terhadap penyelengaraan  pemerintahan  desa  ialah  sumber daya.  Tersedianya  sumber  daya  yang  memadai akan  mendukung  dalam  pelaksanaan  Fungsi Pengawasan  oleh  BPD  untuk  dapat  mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Sumber  daya  yang dimaksud peneliti disini ada dua variabel, sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  finansial  serta sarana dan prasarana pelaksana.
a. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat penting dalam sebuah organisasi, bahkan tidak  dapat  dilepaskan  dari  sebuah organisasi  pemerintahan  (BPD).  SDM juga  merupakan  kunci  yang  menentukan perkembangan pemerintahan suatu wilayah,  termasuk  juga  pemerintahan (BPD)  yang  ada  di  Desa  Sinaka.  Pada hakikatnya,  SDM  berupa  manusia  yang dipekerjakan  dan  diperintahkan  pada sebuah  organisasi  sebagai  penggerak, pemikir  dan  perencana  untuk  mencapai tujuan  organisasi  itu.  Selain  itu  peneliti disini  mencoba  mengungkapkan  kualitas aparat BPD itu sendiri dan kesiapan BPD
dalam  melaksanakan  Tugas  Pokok  dan Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sinaka.
Jumlah  aparat  BPD  sudah  cukup  di
Desa  Sinaka,  setiap  dusun mempunyai  1 wakil  untuk  duduk  di  organisasi  BPD. Aparat  yang  menduduki  bidang-bidang di  BPD  kebanyakan  tamatan  SD  bahkan tamatan  paket  C.  Mereka  dipilih  karena dituakan di dalam kehidupan
bermasyarakat.  Pemilihan  aparat  BPD untuk  mewakili  setiap  dusun  dipilih dengan  cara  yang  tidak  kompetitif, melainkan dengan cara kedekatan
emosianal tanpa menghiraukan
kemampuan  dan  kualitas  yang  dimiliki SDM  tersebut.  Tidak  adanya  syarat tertentu  untuk  menduduki  suatu  bidang di  organsisasi  BPD,  menjadi  salah  satu kelemahan  mendasar  yang  dimiliki  BPD untuk menempatkan SDM yang kompeten di dalam bidangnya.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  diatas, bahwasanya  tingkat  pendidikan  yang dimiliki  oleh  perangkat  BPD  sangat rendah  dan  minim,  jika  keadaan  ini  di biarkan  terus  menerus  tanpa  mengubah tradisi buruk yang ada, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah baru.
b. Sumber Daya Anggaran Dalam Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap penyelengaraan pemerintahan desa, sumber  daya  anggaran  sangat  berperan penting.  Dengan  adanya  anggaran  yang lancar  diberikan  terhadap  BPD,  besar harapan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan dengan lancar juga. Sumber  daya  ini  terdiri  atas  dana  dan insentif yang diberikan kepada pelaksana (Aparat  BPD)  untuk  meningkatkan kinerja  mereka  dalam  bekerja.  Karena dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN jumlahnya  cukup  besar  maka  diperlukan mekanisme  kontrol  dari  masyarakat untuk  mengawasi  penggunaan  dana  desa tersebut agar dipergunakan sesuai
dengan
peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BPD  memiliki  anggaran  untuk pelaksana  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai pengawas yakni dana operasional  selain  gaji  juga  tunjangan. Dana  yang  telah  dirancang  seharusnya cukup  karena  semua  sudah  terencana telebih  dahulu  dalam  RAPBDes.  BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasanya  sudah  memiliki  dana operasioanl  yang  seharusnya  dalam pelaksanaan  sudah  bisa  optimal.  Tapi temuan  peneliti  dilapangan  berbanding terbalik,  dana  operasional  diterima  tapi tupoksi pelaksana sebagai fungsi pengawasan  belum  terlaksana  dengan maksimal yang dikarenakan dana operasional  tersebut  digunakan  oleh  satu individu  tanpa  sepengatuhaan  anggota BPD  lain.  Selama  ini  pekerjaan  BPD menjadi lambat bahkan tidak terlaksanan dengan  baik  karena  adanya  kecurangan dan  tidak  transparan  pimpinan  BPD terhadap  anggotanya.  Sehingga  hal  ini menjadi masalah antara pelaksana dalam melaksanakan  tugasnya.  Anggaran  atau dana  operasioanl  seharusnya  digunakan untuk  memperlancar  dan  mempercepat perkerjaan  pelaksana  bukan  untuk  ajang korupsi.
c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Dalam  pelaksanan  tupoksi  BPD sebagai  pengawasan  juga  didukung  oleh sarana dan prasarana yang memadai yang berfungsi  sebagai  fasilitas  pelaksana dalam  berkerja.  Sarana  dan  prasarana yang  dimaksud  adalah  fasilitas  yang diberikan pemerintah terhadap pelaksana (BPD) dan anggotanya dalam menjangkau  lokasi  lain.  Sarana  dan prasarana BPD, sebenarnya adalah sarana  yang  digunakan  juga  oleh  kepala desa. Sebenarnya  BPD  tidak  memiliki sarana  dan  prasarana  atau  fasilitas operasional untuk mereka berkerja. Yang dimiliki  Desa  Sinaka  adalah  satu speedboat untuk  menjangkau  11  dusun jarak  jauh  yang  harus  ditempuh  lewat jalur  laut  yang  diperuntukan  untuk pemerintahan  desa,  Sedangkan  jarak dekat  BPD  tidak  ada  kendaraan  seperti
sepeda  motor hanya  Kepala  desa memiliki satu kendaraan motor.

## 3) Disposisi
Indikator terakhir  yang  peneliti  anggap relevan  dengan  judul  peneliti  adalah Disposisi.  Dimana  peneliti  maksud  dengan disposisi  ialah  sikap  dan  komitmen  dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya  dari  mereka  yang  menjadi implementasi  program  khususnya  dari mereka yang menjadi implementer program. Tentunya, BPD dalam  melaksanakan fungsi pengawasannya  memiliki  program-program yang  telah  disusun  terlebih  dahulu.  Disini peneliti  ingin  tahu  bagaimana  sikap  para pelaksana terhadap program-program tersebut.  Keberhasilan  pelaksanaan  fungsi pengawasan  yang  dilakukan  BPD  sangat dipengaruh  dari  sikap  pelaksana  atau aparat pelaksana  yang  memiliki  bidang-bidang sesuai unit kerjanya.
Mereka dituntut menjalankan tugas dan wewenang  tugas  tersebut  dengan  loyalitas dan  totalitas  penuh  agar  menghasilkan kinerja  yang  memuaskan.  Sikap  pelaksana tersebut  berawal  dari  bagaimana  mereka menyikapi  suatu  permasalahan  sebelum mengambil  tindakan  selanjutnya,  sehingga terbentuk  suatu  sikap  yang  akan  dilakukan ketika mereka melaksanakan tugas.
Meskipun  untuk  menyikapi  permasalahan setiap  Bidang-bidang  dan  para  pelaksana memiliki  persepsi  yang  berbeda  sehingga perlu  dilakukan  koordinasi  antara  para pelaksana.
Dari  segi  indikator  disposisi  dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan  badan  permusyawaratan  Desa sinaka  terhadap  pemerintahan  desa    dapat ditarik  kesimpulan,  bahwasanya  disposisi (Sikap Pelaksana) yakni BPD telah berkomitmen  dan  berkoordinasi  dengan pihak  yang  diawasi,  namun  belum  optimal. ini  terbukti  dengan  belum  berjalan  semua program  pengawasan  yang  dibuat  BPD. Disisi  lain  juga  terlihat  sering  terlambat pemerintahan  desa  memberikan  laporan keterangan  terhadap  BPD,  namun  badan permusyawaratan  Desa  Sinaka  terkesan membiarkan  dengan  tidak  adanya  teguran
dan sanksi yang diberikan terhadap pemerintahan desa.
B.
Kendala  Dalam  Pelaksanaan
Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Penyelengaraan Pemerintahan Desa
Dalam  mewujudkan  suatu  organisasi  yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya pengawasan BPD  tidak  lepas  dari  berbagai  kendala-kendala yang  mempengaruhi  kinerja  dalam  mencapai tujuan.  Kendala  yang  dihadapi  BPD  dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai berikut :
1. Sosialisasi  tentang  tugas  dan fungsi BPD
Masih  ada  sebagian  anggota  Badan
Permusyawaratan  Desa  Sinaka  yang  belum memahami betul apa dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini  muncul karena adanya ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.
2. Sikap Mental
Masalah  sikap  mental  bagi  anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk  diangkat  mengingat  sebagian  anggota Badan Permusyawaratan Desa Sinaka memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini  dicerminkan  dari  arogansi  pribadi  yang menilai  negatif  terhadap  Fungsi  Badan Permusyawaran Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar dari  berbagai  ketentuan  yang  ada.  Padahal lembaga ini harus mampu menjalin keakraban  dan  kerja  sama  dengan  kepala desa.  Adanya  sikap  yang  tidak  mau mengalah, menang sendiri dalam mengemukakan
pendapat, kurang
menghargai  pendapat  orang  lain  masih  saja tampak  dalam  sikap  mental  dari  sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Sarana Dan prasarana
Masalah  Sarana  dan  Prasarana  juga menjadi  salah  satu  faktor  yang  turut mendapat perhatian, misalnya masih kurangnya  peralatan  seperti  mesin-mesin ketik,  alat  tulis,  buku-buku  petunjuk  buku administrasi  dan  lain-lain  akan  sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas  Fungsi  Pengawasan  bagi  anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri
4. Koordinasi
Masih kurangnya kordinasi antara pihak pengawasan yakni (BPD) dengan Pihak yang di  awasi (Pemerintahan  Desa)  yang  terkesan mereka  bekerja  sendiri-sendiri  dan  menurut aturan-aturan masing-masing organisasi
5. Partispasi Masyarakat
Kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat desa  sinaka  dalam  membantu  BPD  dalam melaksanakan  tugas  Fungsi  pengawasan, peneliti  beranggapan  pengawasan  yang efektif  yang  dilakukan  BPD  terhadap pemerintahan  desa  dengan  meikut  sertakan masyarakat.  Peneliti  menemukan  dilapangan banyak  masayrakat  yang  tidak  mengatui  apa itu BPD dan tugas funngsi BPD.
6. Kemampuan Pelaksana Rendahnya pemahaman para  pelaskana (anggota BPD) dalam mengemban tanggungjawab  sebagai  fungsi  pengawasan. Terlihat  dari  tingkat  pendidikan  anggota BDP, sebagaian
Anggota BPD berpendidikan tamatan SD.
C. Upaya  Yang  Dilakukan  BPD Menghadapi Kendala-Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Sebagaimana yang diuraikan diatas bahwasanya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa Sinaka  terhadap  pemerintahan  Desa  terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala  tersebut  BPD  perlu  melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
a. Sosialisasi
Meningkatakan  sosialisai  tugas  dan fungsi badan permusyawaratan desa terhadap anggota  BPD  dan  elemen-elemen  yang terkait  seperti  masayarakat  dengan  cara melakukan penyuluhan-penyuluhan,
b. Sikap Mental
Mendidikan anggota BPD menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan memberikan saksi tegas  terhadap  BPD  yang  melanggar  atau tidak disiplin yakni pemecatan yang dilakukan ketua BPD
c. Sarana dan Prasarana
Melakukan  pengadaan  sarana-prasarana yang  dibutuhkan  Badan  Permusyawaratan desa Sinaka dalam mengemban tugas sebagai pelaksanan  Fungsi  pengawasan,  pengadaan dijaukan kepada kecamatan Pagai Selatan d. Koordinasi
Meningkatkan  Koordinasi  antar  badan pemusyawaratan Desa Sinaka Dengan Kepala  desa  sinaka,  dengan  mengadakan rapat bersama e. Partisipasi Masyarakat Mengikut  sertakan  masyarakat  desa Sinaka dalam melakaukan Fungsi Pengawasan  BPD  terhadap  pemerintahan desa  dengan  cara  melaksanakan  transparansi BPD terhadap Masyarakat f. Kemampuan Pelaksana Meningkatkan  kempuan  anggota  Badan Permusyawaratan Desa Dengan Cara
melaksanakan penyuluhan, atau menganti anggota  BPD  dengan  anggota  yang  baru  yang memiliki  kualitas  dan  kuantitas  yang  baik.

## IV   CONCLUSION
Badan Permusyawaratan Desa belum melaksanakan  Fungsi  pengawasan  secara  baik dan  optimal,  dengan  kata  lain  masih  jauh  dari harapan.  Fungsi  pengawasan  yang  dilakukan Badan  Permusyawaratan  Desa  Sinaka,  dalam menjalankan  pengawasan  pelaksanaan  peraturan desa,    pengawasan  terhadap  kinerja  anggaran pendapatan  belanja  desa,  pengawasan  terhadap keputusan  kepala  desa  belum  berjalan  dengan baik.
Dalam  hasil  penelitian  ditemukan  kendala atau  hambatan  dalam  pelaksanaan  Fungsi pengawasan  yang  dilakukan  BPD  terhadap pemerintahan desa, seperti kurangnya Sosialisasi tentang  tugas  dan  fungsi  BPD  (masih  ada
anggota BPD yang belum mengatahui tugasnya), Sikap Mental yang arogansi dan menilai negatif, sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai, koordinasi  antara  BPD  dan  pemerintahan  desa belum optimal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam  membantu  BPD  melaksanakan  tugas Fungsi Pengawasannya, dan kemampuan pelaksana atau anggota-angota BPD yang rendah dalam mengemban tanggungjawab yang dikarenakan  banyaknya  anggota  BPD  yang berijazahkan  tamatan  Sekolah  Dasar  (SD). Adapaun  upaya-upaya  yang  di  lakukan  BPD selama  ini  dalam  mengatasi  kendala-kendala tersebut belum menemukan hasil yang maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 2 No. 3 (2018) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
Bintoro  Tjokromidjojo,  2002. Mekanisasi Pelaksanaan Era Baru , Jakarta: PT. Gunung Agung,
Johara  T.  Jayadinata,  2006. Pembangunan  Desa dalam Perencanaan . Bandung: ITB Mathis,  Jhon  H.  Jackson,  2006. Manajemen Sumber  Daya  Manusia ,  Edisi  Pertama
Salemba
Nurdin  Usman.  2002 .  Konteks  Implementasi
Berbasis Kurikulum . Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada Poerwaarminta,  2003. Kamus  Umum  Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka Sondang P.Siagian, 2006. Mekanisme Pelaksanaan (terjemahan Indonesia ). Jakarta: GunungAgung
Suhardi,  2007. Jurnal  Ilmu  Hukum-Perdata . Univesitas Negeri Semarang Widjaja,  Haw.  2003. Otonomi  Desa  Merupakan Otonomi  Asli,  Bulat  Dan  utuh.  PT Raja Grafindo :Jakarta