## TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
Erinda Sinaga Fakultas Hukum Universitas Riau Email: erinda.sinaga@yahoo.com Mukhlis R. dan Erdiansyah Fakultas HukumUniversitas Riau

## abstract
Pornography  has  damaged  morale  of  Indonesian  people,  especially  the youth. Pornography happens must have a lot of special attention, especially the  enforcement  of law  and  community  to  cooperate  in  fighting  the pornography. Pornography has been enacted in the Law Number 44 of 2008 on  pornography,  but  has  not  been  able  to  give  the  benefit  of  addressing pornography crimes, because the Law still has a weakness in the system of criminal  responsibility  and  overlap  with  the  ideas  such  as  producing, reproducing for copying, distributing and reselling. There's also a weakness in  determining  the  criminal  related  to  Article  8,  9,  and  11  of  Pornography Laws, the lack of definition of the word "download" with regard to article 5, that  no  one  is  allowed  to  lend  or  download  pornography  as  referred  to  in Article 4 verse (1). Of these weaknesses affect criminal responsibility in the acts of pornography.
Keywords: Obligation, Crime, Pornograhphy.

## abstrak
Pornografi  telah  merusak  moral  masyarakat  Indonesia,  khususnya  kaum muda.  Pornografi  yang  terjadi  harus  memiliki banyak  perhatian  khusus terutama  penegakan  hukum  dan  masyarakat  untuk  bekerja  sama dalam memerangi  pornografi  kejahatan  ini.  Pornografi  telah  diberlakukan  dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, namun belum mampu memberi manfaat  dalam  menangani  kejahatan  di  pornografi  karena  undang-undang pornografi  masih  memiliki  kelemahan  dalam sistem  akuntabilitas tanggung jawab pidana  karena  tumpang  tindih  dengan  gagasan  seperti  membuat  rasa memproduksi,  mereproduksi  untuk  menyalin,  mendistribusikan, dan memperjualbelikan.  Kelemahan  juga  dalam  menentukan  pidana  terkait dengan Pasal 8,  9  dan  11  Undang-Undang  Pornografi,  kurangnya  definisi kata  "unduh"  atau  "download"  yang  berkaitan  dengan  Pasal  5  bahwa  tidak
ada  yang  diperbolehkan  untuk  meminjamkan  atau  mengunduh  pornografi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat (1).  dari  kelemahan  tersumbat sangat mempengaruhi tanggung jawab pidana dalam tindak pornografi.
Kata Kunci: Kewajiban, Kejahatan, Pornografi.

## A. Pendahuluan
Pada era globalisasi seperti saat ini, pornografi disajikan secara bebas tanpa  batas  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggungjawab.  Peredaran pornografi  hampir  menyentuh  di  berbagai  bidang  media  massa,  seperti koran,  majalah,  tabloid,  film,  buku,  gambar/foto,  bahkan  tulisan,  materi sandiwara, lawak atau dagelan masyarakat. 1
Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya  suatu  perbuatan  yang  asusila  (dalam  hal  yang berhubungan  dengan  seksual),  atau  perbuatan  yang  bersifat  tidak  senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk  benda-benda  patung,  yang  isi  atau  artinya  menunjukan  atau menggambarkan  sesuatu  yang  bersifat  asusila  atau  menyerang  rasa kesusilaan masyarakat. 2
Sebelum  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi,  mengenai  tindak  pidana  yang  melanggar  kesusilaan diatur dalam Pasal 282 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana yang berbunyi sebagai berikut:
1) barangsiapa  menyiarkan,  mempertunjukan  atau  menempelkan  di  muka umum  tulisan,  gambaran  atau  benda  yang  telah  diketahui  isinya melanggar  kesusilaan,  atau  barangsiapa  dengan  maksud  untuk disiarkan,  dipertunjukan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  membuat tulisan,  gambaran  atau  benda  tersebut,  memasukanya  ke  dalam  negeri, atau  memiliki  persediaan,  ataupun  barangsiapa secara  terang-terangan atau  dengan  mengedarkan  surat  tanpa  diminta,  menawarkanya  atau menunjukannya  sebagai  bisa  diperoleh,  diancam  dengan  pidana  denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah;
2) barangsiapa  yang  menyiarkan,  mempertunjukan  kepada  umum, menempelkan,  ataupun  untuk  disiarkan,  dipertunjukan  kepada  umum atau  ditempelkan,  memasukan  ke  dalam  negeri  atau  menyimpan  atau dengan  terang-terangan  menyiarkan  tulisan,  menawarkan  tidak  atas permintaan orang atau menunjukan bahwa oleh di dapat tulisan, gambar
1 Vina Dwi Laning, Kenakalan Remaja dan Penangulangannya, (Karanganom: Ciempaka Putih,2008),hlm,38.
2 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Malang: PT Grafindo Persada, 2005), hlm, 22.
atau barang yang  melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka bahwa  tulisan,  gambar  atau  barang  itu  melanggar  kesusilaan  dihukum dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan  bulan  atau  benda sebanyak- banyaknya; dan
3) kalau  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam  ayat  pertama  itu  oleh  yang berasal  dijadikan  pekerjaan  atau  kebiasaan,  dapat  dijatuhkan  hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya lima ribu rupiah.
Di  dalam  Pasal  282  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  memiliki  perbedaan  unsur kesalahannya.  Ayat  (1)  menurut  unsur dolus (sengaja)  dan pada  ayat  (2) memuat  unsur  kelalaian. 3 Disamping  Pasal  282  agar  supaya  sesuatu perbuatan  yang  tidak  dapat  dihukum  menurut  Pasal  282  masih  dapat dipersalahkan  menurut  Pasal  Mengenai  pelanggaran  kesusilaan  terdapat dalam Pasal 532-535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).
Tindak  pidana  kesusilaan  yang  ada  dalam  KUHP  tidak  dapat menjangkau tindak pidana pornografi yang semakin  kompleks terjadi. Pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  Sebagai  landasan  filosofi  dari  Undang-Undang  Pornografi tersebut  sebagaimana  ditegaskan  di  dalam  Konsideran  Undang-Undang Pornografi  adalah  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang berdasarkan  Pancasila  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  etika, akhlak  mulia,  dan  kepribadian  luhur  bangsa,  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menghormati  kebinekaan  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pornografi diartikan:
“Sebagai  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi, gambar  bergerak,  animasi, kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat”.
Semakin  berkembang  zaman  semakin  berkembangnya  juga  modus orang  untuk  melakukan  tindak  pidana  pornografi  yang  banyak  dilakukan melalui sarana media elektronik seperti handphone yang tidak diatur dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  sehingga  penegakan  hukumnya dibantu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasa l  27  ayat  (1)  berbunyi  ”Setiap  o rang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat
3 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, (Jakarta: Sinar Grafika,2008),hlm,37.
diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
Dilihat  dari  apa  yang  telah  termuat  dalam  Undang-Undang  yang nomor 11  Tahun  2008  mengenai  pelanggaran  asusila  sudah  jelas  dan  tegas untuk  mengatur  penyebaran  pornografi  melalui  media  elektronik  dan sanksinya  telah  tegas.  Namun, tidak  semua  pelanggaran  asusila  dapat dijangkau  oleh  Undang-Undang  tersebut  sehingga  masih  ada Undang- Undang  lain  yang  membantu  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana pornografi yaitu :
1. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang Pers  (kewajiban memberitakan peristiwa dan opini yang menghormati norma agama, rasa kesusilaan  masyarakat,  asas  praduga  tak  bersalah  (Pasal  5  ayat  (1)). Larangan memuat iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan (Pasal 13); dan
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 6 huruf (d)  Film  yang  menjadi  unsur  pokok  kegiatan  perfilman  dan  usaha perfilman  dilarang  mengandung  isi  yang:  menistakan,  melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama.
Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, di mana Associated  Press pernah  menyatakan  bahwa  Indonesia  akan  menjadi surga  pornografi  berikutnya,  karena  di  Indonesia  sekarang  ini  berbagai informasi  maupun  gambar-gambar  erotis  atau  sensual  dengan  mudah  bisa diunduh yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati sehingga oleh oknum-oknum  tertentu  gambar-gambar  yang  bersifat  pornografis  tersebut telah  pula  dikembangkan  dan  diperniagakan  seperti  misalnya  kita  bisa memperoleh  dimanapun  dan  tidak  ada  pembatasan  atas  siapapun  terutama termasuk  VCD-VCD  porno  dan  banyaknya  poster-poster  yang  menunjukan keseksiannya.  Tidak  dapat  berjalan  dengan  semestinya  juga  dapat disebabkan  karena  lemahnya  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi  tersebut  untuk  menjangkau  para  pelaku  tindak  pidana. Adapun  beberapa  Pasal  yang  memiliki  multitafsir  dalam  Undang-Undang tersebut  yaitu  Pasal  8  yang  menggunakan  unsur  “dengan  sengaja”  Unsur “dengan  sengaja”  merupakan  unsur  subjektif,  di  mana  di  dalam  sistem peradilan  pidana  khususnya  di  dalam  pemeriksaan  di  depan  sidang,  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  wajib  membuktikan  bahwa  perilaku  pelaku memenuhi  unsur  “dengan  sengaja”  ( dolus/opzet atau  kesengajaan)  tersebut. Dalam  penjelasan  dari  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  44 tentang Pornografi  2008  ternyata  melakukan  pengecualian  dalam  penyimpanan  dan memiliki  barang  pornografi.  Dengan  menyebutkan  bahwa  larangan “memiliki  atau  menyimpan”  tidak  termasuk  untuk  dirinya  sendiri  dan kepentingan sendiri. Kalimat tersebut kembali menimbulkan bias hukum.
Berbicara  mengenai  tindak  pidana  pornografi  yang  sering  terjadi  di lingkungan  masyarakat  semua tidak  terlepas  dari  pertanggungjawaban pidana  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidana.  Dalam  sistem hukum yang dianut oleh Indonesia terdapat asas “ Gen Straf Zonder Schuld ” yaitu  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  sebagai  dasar  untuk  meminta pertanggungjawaban  seseorang  atau  sesuatu badan  hukum.  Untuk  itu,  perlu untuk  diketahui  bagaimana  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 1)  Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?; dan 2) Bagaimanakah kelemahan sistem pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi  menurut  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi?

## B. Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  Pelaku Tindak  Pidana  Pornografi  dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pornografi  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  sudah  lama berkembang  di  Indonesia. Pornografi  secara  harfiah berarti  "tulisan tentang pelacur",  dari  akar  kata  Yunani  klasik "πορνη"  ( porne )  dan  "γραφειν" (graphein).  Pada  awalnya  adalah  sebuah  eufemisme  dan  secara  harfiah berarti (sesuatu yang) dijual. Kata ini berasal dari dari istilah Yunani untuk orang-orang  yang  mencatat  "pornoai",  atau  pelacur-pelacur  terkenal  atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari Yunani kuno. 4
Di  dalam  hukum, tanggungjawab atau  pertanggungjawaban  pidana berkaitan  dengan  dasar  untuk  dapat  memberikan  sanksi  kepada  pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban dikenal dengan konsep  “ liability ”.  Setiap  orang  yang  melakukan  kesalahan  dalam  hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban  jika  orang  itu  tidak  melakukan  suatu  kesalahan  yang dilarang  dalam  hukum  pidana  suatu  ancaman  pidana.  Akan  terasa  sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya.  Dasar  adanya  suatu  perbuatan  pidana  adalah  asas  legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.
Pertanggungjawaban  adalah  kewajiban  memberikan  jawaban  yang merupakan  perhitungan  atas  suatu  hal  yang  terjadi  dan  kewajiban  untuk memberikan  pemulihan  atas  kerugian  yang  mungkin  ditimbulkannya. Sedangkan  pidana  didefinisikan  sebagai suatu  penderitaan  yang  sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang
4 http.//www.WilkipediaBahasaIndnoseiaPornografi.com, diakses, tanggal, 07 Februari 2013.
sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan  yang  dilakukannya  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi).
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar  untuk adanya  pencelaan  pribadi  terhadap  si  pembuat  pidana.  Kesalahan  sangat menentukan  akibat  dari  perbuatan seseorang  yaitu  penjatuhan  pidana. Kesalahan  merupakan  keadaan  jiwa  dari si  pembuat  dengan  perbuatannya. Seseorang  dapat  dikatakan  mempunyai  kesalahan,  jika  ia  pada  waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela.
Dengan  demikian  untuk  menentukan  adanya  kesalahan  seseorang harus memenuhi unsur, antara lain: a. melakukan perbuatan pidana; b. di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
c. mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  atau kealpaan; dan
d. tidak adanya alasan pemaaf.
Ada  juga  orang  yang  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya dapat  dilihat  dari  rumusan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
Pasal 44 :“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.
Dilihat  dari  rumusan  dalam  Pasal  44  tersebut  bahwa  keadaan  jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatanya  itu  sendiri  serta  keadaan-keadaan  objektif  dan/atau  subjektif tertentu  ketika  seseorang  itu  berbuat.  Orang  yang  tidak  mampu bertanggungjawab secara khusus ini adalah:
1. apabila  keadaan jiwanya  sedemikian  rupa sehingga  ia  tidak  bebas  untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan; dan
2. apabila  keadaan  jiwanya  sedemikian  rupa  sehingga  ia  tidak  mengerti, tidak  menginsyafi  atas  sesuatu  perbuatan  yang  dilakukannya  itu  sebagai perbuatan tercela.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu : a. orang yang sakit ingatan (Pasal 44); b. orang di bawah umur (Pasal 45); c. melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45); dan d. melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50).
Dalam  hal  ini  orang  yang  dapat  dipidana  haruslah  merupakan  orang yang  normal  akalnya,  tidak  cacat  jiwanya  atau  tidak  hilang  ingatan, serta orang  tersebut  telah  dewasa.  Tidak  dapat  dipertanggungjawabkan mengakibatkan  tidak  dapat  dijatuhi  pidana.  Berarti  ketika  seseorang  tidak
mampu  bertanggung jawab  maka  proses  pertanggungjawabannya  berhenti atau  tidak  dilanjutkan.  Orang  itu  hanya  dapat  dikenakan  sanksi  berupa tindakan,  tetapi  tidak  dapat  dikenakan  pidana.  Pertanggungjawaban  yang berhubungan  erat  dengan  keadaan  batin  si  pembuat.Oleh  karena  itu, ada alasan  yang  menghapus  kesalahan  dalam  hukum  pidana  yaitu  alasan pembenar dan  alasan  pemaaf.  Alasan  yang menghilangkan  sifat  melawan hukum tindak pidana disebut alasan pembenar, dan alasan yang menghapus kesalahan disebut dengan alasan pemaaf.
Alasan-alasan  penghapus  kesalahan  yang  umum  dikenal dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni: 1. kemampuan bertanggung jawab (Pasal 44);
2. daya paksa karena dorongan psikis (Pasal 48);
3. pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat(2)); dan
4. kesalahan yang dapat dimaafkan mengenai kewenangan atas dasar suatu perintah jabatan diberikan (Pasal 51 ayat (2)).
Adapun yang termasuk alasan penghapus sifat melawan hukum ialah:
1. daya paksa dalam arti keadaan darurat (Pasal 48);
2. daya paksa dalam arti terpaksa memilih antara kewajiban-kewajiban yang bertentangan (Pasal 48);
3. pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1));
4. peraturan perundang-undangan (Pasal 50); dan
5. Perintah Jabatan (Pasal 51 ayat (1)).
Kemampuan bertanggung jawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut  Undang-Undang  Nomor 44  Tahun  2008 tentang Pornografi  pada dasarnya  sama  halnya  dengan  kemampuan  bertanggung jawab pada  tindak pidana pada umumnya. Hal ini di dasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi  tidak  menjelaskan tentang kemampuan  bertanggung jawab.  Dalam  ketentuan  peralihan,  menyatakan bahwa,  “pada  saat  Undang -Undang  ini  mulai  berlaku,  semua  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  atau  berkaitan  dengan  tindak  pidana pornografi  dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan Undang- Undang ini”. Oleh kerena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi  ini di  dasarkan  dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menjelaskan tentang orang-orang  yang  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang yang cacat, yang belum dewasa, melaksanakan  perintah  jabatan  dan  Undang-Undang.  Dalam  hal  ini  orang yang  dapat  dipidana  haruslah  merupakan  orang  yang  normal  akalnya,  tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa.
Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, semua tindak pidana pornografi  adalah  tindak  pidana dolus (sengaja).  Namun,  hanya  tindak pidana  Pasal  34  yang  mencantumkan  unsur  dengan  sengaja.  Sementara  itu,
tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana  sengaja.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi  dicantumkan  pengecualian  dari  larangan  perbuatan  yang  masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus  pornografi.  Terdapat  dalam  Pasal  13  dan  14  yang  memberikan kekhususan bagi  majalah yang  memuat  model yang berpakaian bikini, baju renang,  dan  pakaian  olahraga  pantai,  yang  digunakan  sesuai  dengan konteksnya.
2. Kelemahan  Sistem  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pertanggungjawaban  pidana  berhubungan  erat  dengan  pemidanaan. Seseorang  yang  telah  dinyatakan  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya  maka  orang  tersebut  akan  menjalankan  pemidanaannya. Dalam  Pemidanaan,  maka  salah  satu  unsur  yang  harus  dipenuhi  adalah subjek  hukumnya.  Biasanya  di  dalam  berbagai  rumusan  disebutkan  dengan istil ah  “barangsiapa”  atau  “setiap  orang”.  Pada  unsur  “barangsiapa” memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum.  Sedangkan  pada  unsur  “setiap  orang”  terbatas  hanya  kepada manusia sebagai subjek hukum.
Undang-Undang  Pornograf i  ini  menggunakan  unsur  “  barangsiapa” yang  mengatur  pertanggungjawaban  korporasi  atau  badan  hukum.  Sitem pemidanaan  dalam  Undang-Undang  Pornografi  ini  menganut  sistem pemberian  sanksi  minimal  hal  ini  dapat  menjadi  indikator  keseriusan pembuat  undang-undang  terhadap  perkembangan  permasalahan  pornografi saat  ini.  Namun,  undang-undang  pornografi  ini  juga  memiliki  kelemahan yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukumnya sebagai pertanggungjawaban pidana pornografi sebagai berikut:

## a. Unsur dalam Tindak Pidana Pornografi
Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  suara,  bunyi,  gambar bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka  umum  yang  memuat  kecabulan  atau eksplorasi  seksual  yang melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.  Dalam  penjelasan  Pasal  1 adalah  cukup  jelas.  Tindak  pidana  pornografi  merupakan  tindak  pidana kejahatan (Pasal39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan.  Memperhatikan Pasal 4  ayat (1) jo  Pasal  29,  dapat  dirinci
bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu:
1) memproduksi;
2) membuat; 3) memperbanyak; 4) menggandakan; 5) menyebarluaskan; 6) menyiarkan; 7) mengimpor; 8) mengekspor; 9) menawarkan;
10) memperjualbelikan;
11) menyewakan;
12) menyediakan;
13) meminjamkan atau mengunduh;
14) memperdengarkan; 15) mempertontonkan;
16) memanfaatkan;
17) memiliki;
18) menyimpan;
19) mengajak; 20) membujuk;
21) memanfaatkan;
22) membiarkan;
23) melibatkan anak; dan 24) menyalahgunakan kuasa.
Dari  perbuatan  tindak  pidana  pornografi  di  atas  terdapat  tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan  membuat,  memperbanyak dengan  menggandakan,  menyebarluaskan dengan  mengedarkan  dan menjualbelikan.  Hal  ini  juga  diperjelas  dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yaitu:
1) yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan; dan
2) yang  dimaksud  dengan  “penggunaan”  termasuk  memperdengarkan,
mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.
Hal  ini  mempunyai  akibat  bahwa  dalam  satu  kasus  tertentu  maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh  dalam  menerapkan  aturan  hukum  pada  suatu  peraturan  yang konkret.

## b. Pelaku Tindak Pidana Pornografi
Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana  pornografi,  namun  dalam  undang-undang  pornografi  ini  masih memiliki  kejanggalan  dalam  menentukan  pelaku  tindak  pidana  pornografi terkait sebagaimana  yang  di  atur  pada  Pasal  8,  9, dan  11  UU  Pornografi, Pasal  8  mengatur  “setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  atau  persetujuan dirinya  menjadi objek atau  model  yang  mengandung  muatan  pornografi. Kemudian  pasal  9  menyebutkan  “ setiap  orang  dilarang  menjadikan  orang lain  sebagai objek atau  model  yang  mengandung  muatan  pornografi”. Selanjutnya pada  pasal  11  mengatur  bahwa  “ setiap  orang  dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”. Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 UUP ini “dengan sengaja”. Unsur  “dengan  sengaja”  merupakan  unsur  subjektif.  Unsur  subjektif  yang berpengaruh  dalam  penentuan  pelaku  tindak  pidana  pornografi  untuk pertanggungjawaban pidananya di mana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  wajib  membuktikan  bahwa  perilaku  pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” ( dolus/opzet atau kesengajaan) tersebut. Untuk  mengetahui  unsur  “dengan  sengaja”  maka  harus  terdiri beberapa indikasi, yaitu:
1) adanya  niat  atau  kehendak  yang  disadari  yang  ditujukan  untuk melakukan kejahatan tertentu;
2) adanya perbuatan permulaan;
3) perbuatan yang melanggar hukum; dan
4) adanya akibat dari perbuatannya.
Menurut  doktrin  Yurispru densi  menjelaskan  unsur  subjektif  “ dengan sengaja”  adalah  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  tersebut dilakukan  dengan  sengaja  atau  terdakwa  menyadari  akan  perbuatan  yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya.
c. Makna Kata Mengunduh “ download ”
Pengaturan  untuk pengertian mengunduh  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Pornografi  yaitu  setiap  orang dilarang meminjamkan  atau  mengunduh  pornografi  sebagaimana  dimaksud  Pasal  4 ayat (1).  Dalam  penjelasannya  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud “mengunduh” ( download) adalah mengambil fail (file) dari jaringan internet atau  jaringan  komunikasi  lainnya.  Mengenai  pengertian  mengunduh (download)  tidak  secara  jelas  disebutkan.  Dalam mengunduh  ada  beberapa kegiatan  yaitu  mengunduh  hanya  sekedar  melihat  saja,  mengopi, dan menyebarkan  ke  pihak  lain.  Jika  memperhatikan  Pasal  5  ini  maka  setiap orang yang mengunduh dan sekedar melihat adalah merupakan tindak pidana pornografi karena tidak ada pengecualian.
Kemudian  dalam  hal  pengertian  “mengunduh”  bagaimana  sistem pengawasan  dan  implementasinya  di  lapangan.  Setiap  lembaga  mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pada Pasal 17 dan 18 UUP yang mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  adalah  pemerintah pusat  dan  daerah  tanpa  menyebutkan  secara  ekplisit  misalnya  dibawah kewenangan  Kementerian  Telekomunikasi  dan  Informatika.  Hal  ini mengkhawatirkan  akan  menimbulkan  bias  hukum  dan  saling  lempar tanggung jawab dan kewenangan.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pornografi menurut Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi  adalah merupakan  pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan  yang  bersifat kesengajaan,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  suatu  kelalaian. Pertanggungjawaban pidana mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak ditentukan  khusus  dalam  undang-undang  pornografi  ini  sehingga  untuk menentukan pertanggungjawabannya dapat ditentukan berdasarkan ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yaitu Orang yang sakit  ingatan  (Pasal  44),  Orang  di  bawah  umur  (  Pasal  45),  Melaksanakan perintah jabatan  (Pasal  45),  dan  Melaksanakan  Undang-Undang  (Pasal  50). Dalam  hal  ini  orang  yang  dapat  dipidana  haruslah  merupakan  orang  yang normal  akalnya,  tidak  cacat  jiwanya  atau  tidak  hilang  ingatan, serta  orang tersebut telah dewasa. Undang-Undang Pornografi ini memiliki kekhususan dalam  alasan  penghapusan  pidana, yaitu  terdapat  dalam  Pasal  13  dan  14 yang  memberikan  kekhususan  bagi  majalah  yang  memuat  model  yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.
Kelemahan  Sistem  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, karena adanya tumpang  tindih  pengertian  satu  dengan  yang  lainnya  seperti  pengertian memproduksi  dengan  membuat,  memperbanyak  dengan  menggandakan, menyebarluaskan  dengan  mengedarkan  dan  memperjualbelikan.  Undang- undang  ini  memiliki  kelemahan  dalam  menentukan  pelaku  tindak  pidana terkait  dengan  pasal  8,  9, dan  11  UU  Pornografi,  Pasal  8  mengatur  “setiap orang  dilarang  dengan  sengaja  atau  persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau model  yang  mengandung  muatan  pornografi”.  Kemudian  pasal  9 menyebutkan  “setiap  orang  dilarang  menjadikan  orang  lain  sebagai  objek atau  model  yang  mengandung  muatan  pornografi”.  Selanjutnya  pada  pasal 11 mengatur bahwa “ seti ap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan  atau  sebagai  objek  pornografi”.  Kelemahan  juga  karena  tidak  adanya definisi  kata  “mengunduh”  atau  “ download ”  terkait  dengan  Pasal  5  yaitu
setiap  orang  dilarang  meminjamkan  atau  mengunduh  pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1.

## 2. Saran
Pemerintah dalam hal ini untuk pembuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi ini  disarankan tidak memberikan  pengecualian terhadap dirinya sendiri dan kepentingan sendiri untuk tindak pidana dalam Pasal  4, serta  melihat  kembali  unsur-unsur  tindak  pidana  sehingga menghindari  tumpang  tindih  pengertian.  Masyarakat  dapat  bekerja  sama dengan  pemerintah  membantu  untuk  upaya  pemberantasan  pornografi  di lingkungan masyarakat kita, sehingga tercipta suasana yang aman, tertib, dan menciptakan generasi muda yang bermoral.

## Daftar Pustaka
Chazawi,  Adami,  2005. Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan,  Malang:  PT Grafindo Persada.
_____________,  2009,  Tindak Pidana  Pornografi,  Surabaya:  Cv,  Putra Media Nusantara.
Dwi  Laning, Vina,  2008. Kenakalan  Remaja  dan  Penangulangannya, Karanganom: Ciempaka Putih.
Erdianto,  2010. Pokok-Pokok  Hukum  Pidana,  Pekanbaru:  Alaf  Riau  Graha Unri Press.
Marpaung,  Leden,  2008. Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan,  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Soekanto, Soerjono, 1996. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.