## Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik

## Dikhorir Afnan
Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: dikhorir@umc.ac.id
Abstract. Information  management  and  documentation  activities  are  an  integral  part  of  an  institution  or organization. This activity is directly related to the function of top management. Public information openness is an aspect of democracy that upholds freedom and human rights in obtaining correct information. Efforts to  continually  improve  services  and  manage  information  for  their  institutions,  encourage  feelers  and  the public  to organize government programs, both at  the village, provincial  and  central  levels. In  the  journal entitled  "The  Government  Public  Relations  Function  as  Information  Manager  in  The  Era  of  Public Information Disclosure", the writer uses a qualitative research methodology approach. Qualitative research can  also  be  called  descriptive  research,  where  the  collected  data  prioritizes  words  or  images.  Data  was collected  through  a  purposive  sampling  technique  to  information  and  documentation  managers  in Kasugengan  Kidul  Village, Depok  District,  Cirebon  Regency. The  results of the  study indicate  that  each village apparatus has a role as a village public relations or information manager who is obliged to provide information  clearly  to  the  community.  Efforts  to  develop  community  independence  and  prosperity  by increasing knowledge, attitudes, skills, behaviors, abilities, awareness, and utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities, and assistance that are in line with the essence of the problem and the priority of the needs of the village community useful. The conclusion of this study is that information managers in Kasugengan Kidul Village have been able to make a positive contribution in the dissemination of  village  government  work  programs.  The  central,  provincial,  district  /  city,  village  and  community governments essentially have the same goal in developing the potential and development of the village based on the principle of transparency and jointly supervise the implementation in a participatory manner.
Keywords: Public  Information  Openness,  Village  Government  Public  Relations,  Information  and Documentation Management Officer. Information Transparency.
Abstrak. Aktivitas  pengelolaan  informasi  dan  dokumentasi  adalah  bagian  integral  dari  suatu kelembagaan  atau  organisasi.  Aktivitas  ini  terkait  langsung  dengan    fungsi    manajemen  puncak. Keterbukaan informasi  publik  adalah  aspek demokrasi  yang  menjunjung tinggi  kebebasan  dan  hak  asasi manusia  dalam memperoleh informasi yang benar.  Upaya peningkatan pelayanan  secara  kontinyu  dan pengelolaan  informasi  bagi  instansinya,  mendorong  perasa  serta  masyarakat  dalam  menyuseskan program pemerintah, baik di tingkat desa, provinsi, maupun pusat. Pada jurnal berjudul “ Fungsi Humas Desa  sebagai  Pengelola  Informasi  di  Era  Keterbukaan  Informasi  Publik ”  ini  penulis  menggunakan pendekatan  metodologi  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  dapat  disebut  juga  dengan  penelitian deskriptif, di mana data yang terkumpul lebih mengedepankan kata-kata atau gambar. Data dikumpulkan melalui  teknik  purposive  sampling  terhadap  pengelola  informasi  dan  dokumentasi  yang  ada  di  Desa Kasugengan  Kidul  Kecamatan  Depok  Kabupaten  Cirebon.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  setiap perangkat  desa  difungsikan  perannya  sebagai  humas  desa  atau  pengelola  informasi  yang  berkewajiban memberikan  informasi  secara  jelas  kepada  masyarakat.  Upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa ini diharapkan menghasilkan kondisi masyarakat yang berdaya guna. Kesimpulan penelitian ini adalah pengelola informasi di Desa Kasugengan Kidul telah mampu memberikan kontribusi positif dalam penyebaran program kerja pemerintah  desa.  Pemerintah  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota,  desa,  dan  masyarakat  hakikatnya  memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan potensi dan pembangunan desa berdasarkan asas transparansi serta sama-sama melakukan pengawasan penyelenggaraannya secara partisipatif.
Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Humas Pemerintahan Desa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Transparansi Informasi.

## A. PENDAHULUAN
Sebagai sebuah kumpulan manusia, secara struktural fungsi humas merupakan  bagian  integral  dari  satu kelembagaan atau organisasi.  Ada juga yang  menyebut  kehumasan    sangat terkait    langsung  dengan    fungsi manajemen  puncak.  Fungsi kehumasan dapat  dikatakan  berhasil  jika  berada  di bawah  pimpinan  yang  mempunyai hubungan  langsung  dengan  pimpinan tertinggi    ( decission    maker )  pada organisasi/instansi bersangkutan.
Keterbukaan  informasi  publik  adalah aspek  demokrasi  yang  menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia dalam  memperoleh  informasi  yang benar.
Menurut Alfurkon
Setiawan,   kepala  Pusat  Data  dan
Informasi,  Sekretariat  Kabinet  RI, humas  pemerintah  juga  diharapkan dapat  meningkatkan  pelayanan  dan pengelolaan informasi di setiap instansinya,  serta  mampu  mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai
program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik. Untuk meningkatkan
kemampuan, kata
Alfurkon,  perangkat   humas  harus menguasai  teknologi  informasi  dan komunikasi,  termasuk  di  dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik.
Dalam tulisannya tersebut,
Alfurkon juga mengutip definisi humas sebagaimana  diungkapkan  Scott  M. Cutlip  dan  Allen  H.  Center;  humas merupakan  fungsi  manajemen  yang menilai  sikap  publik,  mengidentifikasi kebijakan  dan  tata  cara  seseorang  atau organisasi  demi  kepentingan  publik, serta  merencanakan  dan  melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh  pengertian,  pemahaman, dan dukungan dari publiknya.
Begitu juga seperti disampaikan
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Rudiantara  pada  acara  Forum  Tematik Kehumasan  yang  bertema  “Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah Pusat dan  Daerah  Untuk  Mendukung  Fungsi Government  Public  Relation “  (GPR) pada  5 Maret  2015 di  Aula  Sekretariat Negara,  bahwa  kalangan  humas  harus mengubah  pola  pendekatan  kepada masyarakat,  yakni  dari  cara  kuno  ke modern  yang  lebih  partisifatif.  Selain itu, humas harus mengajak masyarakat menjadi  bagian  dari  proses  sehingga ada  jalinan  emosional  dengan  humas, dan   masyarakat  pun  akan  merasa memiliki tanggung jawab dan melakukan sharing kepedulian  yang lebih banyak lagi ( https://setkab.go.id/peran-humas-
dalam-mensukseskan-program- pemerintah/. Dikutip  pada  30  April 2019 pkl 07.34 WIB).
Keterbukaan  Informasi  Publik (KIP)  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang  No.14  tahun  2008 pada prinsipnya memberikan kewajiban kepada  setiap  badan  publik  untuk membuka  akses  bagi  setiap  pemohon informasi  publik  untuk  mendapatkan informasi  publik,  kecuali  beberapa informasi tertentu. UU KIP adalah salah satu  produk  hukum  Indonesia  yang dikeluarkan  dalam  tahun  2008  dan diundangkan  pada  tanggal  30  April 2008 dan efektif dua tahun setelahnya.
UU yang terdiri dari 64 pasal ini merupakan bagian dari program legislasi nasional inisiatif DPR periode 1999-2004. Jika melihat dari historisnya,  proses  advokasi  UU  ini memang  cukup  melelahkan  karena prosesnya yang panjang. Ada sekitar 42 koalisi  LSM  yang  bersepakat  dan mendorong disahkannya UU ini. Secara substansi,  tuntutan  publik  (LSM) terhadap  pengesahan  UU  ini  adalah untuk memantau tata
kelola pemerintahan yang baik ( good
governance ) yang mensyaratkan
adanya  akuntabilitas,  tranparansi,  dan partisipasi  masyarakat  dalam  setiap proses terjadinya kebijakan publik.
Dari  uraian  di  atas,  penulis ingin  meneliti  sejauh  mana  humas  di pemerintahan  desa  Kasugengan  Kidul
Kabupaten Cirebon
ini dapat memerankan  fungsinya  dengan  baik dalam  menginformasikan  program- program  pembangunan  desa  kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi.
Identifikasi Masalah:
1. Bagaimana perencanaan pengelolaan informasi desa dilaksanakan oleh humas desa/pengelola informasi dan dokumentasi desa?
2. Bagaimana  pengelola  informasi desa  mengenalkan  program  kerja pemerintah desa secara transparan?

## Tujuan Penelitian:
1. Ingin  mengetahui  perencanaan pengelolaan informasi desa dilaksanakan oleh humas desa/pengelola informasi dan dokumentasi desa.
2. Ingin mengetahui pengelola informasi desa mengenalkan program  kerja  pemerintah  desa secara transparan.

## B. LANDASAN TEORETIS
Soegiardjo (dalam Gassing, dkk.
2016:7)  menyimpulkan  definisi public relations ( PR )  sebagaimana  rumusan Griswold pada Forum PR di New York 1947, bahwa PR adalah fungsi manajemen  yang  melakukan  penilaian terhadap  sikap  publik,  menyesuaikan kebijaksanaan  tata  kerja  dari  suatu organisasi  atau  perorangan  dengan kepentingan  publik  dan  melakukan program aksi untuk memperoleh pengertian dan persetujuan publik.
Definisi  tersebut  menekankan
pada aspek PR sebagai fungsi
manajemen dalam membantu organisasi,  institusi  atau  perusahaan. Fungsi yang dimaksud adalah melakukan  aksi  kepada  publik  dengan tujuan  memperoleh  pengertian  dan dukungan.  Salah  seorang  tokoh PR terkemuka  yang  kemudian  disebut sebagai Bapak Public Relations ,
Edward Louis Bernays dalam bukunya “ The  Engineering  of  Consent (1955)”, mendefinisikan  PR  sebagai  “ inducing the  public  to  have  understanding  for and  goodwill (membujuk  publik  untuk memiliki  pengertian  yang  mendukung serta memiliki niat baik)”.
Definisi  tersebut  memberikan pemahaman  bahwa  pada  awalnya PR bertugas  membujuk  publik  untuk memiliki  pengertian  dan  mendukung institusi.
Dalam konteks ini,
komunikasi  dalam PR lebih  bersifat satu  arah.  Salain  itu,  Bernays  juga menekankan  persuasi  sebagai  bentuk pernyataan  atau  komunikasi  yang dilakukan  guna  mengubah  pendapat atau sikap publik.
Pandangan berbeda terjadi untuk humas yang cenderung dihubungkan dengan instansi pemerintah. Humas tersebut dipandang pasif ketika menghadapi opini dan sikap publik.  Humas  terkesan  memberikan respons setelah mendapat kritik, bahkan resistensi. Misalnya, humas baru merespons  setelah  terjadi  konflik, pemogokan, demonstrasi, bahkan setelah timbul kerusuhan.
Kinerja humas pemerintah seolah-olah  hanya  sebatas  membuat release ,  mengadakan  jumpa  pers, menangkis  informasi  bernada  negatif, mengkliping  koran,  dokumentasi,  dan sebagainya. Tidak jarang humas dipandang tidak mempunyai perencanaan yang melibatkan
profesional  dan  tidak  mempunyai program kerja yang sistematis. Padahal, esensi ‘hubungan’ dengan ‘masyarakat’
bersifat dua arah.
Namun  demikian,  meskipun terdapat  perbedaan,  sudah  seharusnya tidak  perlu  dipertentangkan  kedua istilah  tersebut.  Pada  dasarnya,  kedua istilah  itu  berusaha  menjembatani organisasi dan publik.
Sebuah organisasi hanya dapat mencapai tujuan jika  didukung  publik.  Semakin  kuat dukungan  dari  publik,  secara  teori tujuan organisasi  dapat  dicapai  dengan lebih mudah (Gassing, dkk. 2016:4-8).
Kepala Pusat Data dan Informasi,  Sekretariat  Kabinet  RI, Alfurkon Setiawan menegaskan bahwa praktisi  humas  juga  harus  mampu menggunakan perangkat teknologi untuk mendistribusikan inforrmasi kepada  publik  secara  cepat,  tepat  dan efektif.  Kemampuan  memanfaatkan kemajuan teknologi oleh praktisi humas juga  sebagai  jawaban  dari  tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  yang  terus  berubah  dari waktu ke waktu.
Para  praktisi  humas,  menurut
Alfurkon, sedang memasuki masa kebangkitan dengan
keberadaan teknologi  informasi  dan  komunikasi. Keberadaannya  membuat  para  praktisi humas  mampu  mencapai  sasarannya kepada  publik  secara  langsung  tanpa intervensi  pihak-pihak  yang  dapat menghambat  kegiatan  komunikasinya. Teknologi informasi dibutuhkan keberadaanya  sebagai  alat  penunjang dan  media.  Dalam  melaksanakan relasi/hubungan yang baik,
penggunaan  teknologi  informasi  dapat memberikan ruang bagi praktisi humas dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai.
Selain  itu,  kata  dia,  teknologi komunikasi  yang  dapat  digunakan dalam public  relation adalah  internet dan  telepon.  Internet  bukan  hanya sarana untuk mencari informasi, melainkan  sarana  yang  baik  untuk
berkomunikasi.  Misal,  dengan  e-mail, media  social,  website,  semua  kegiatan komunikasi dan hubungan dapat berjalan  dengan  lancar.  Jadi  dengan teknologi komunikasi,  kemampuan untuk  menyampaikan  dan  menerima pesan,   jauh  lebih  mudah  dan  efektif (Dikutip https://setkab.go.id/peran- humas-dalam-mensukseskan-program- pemerintah/. pada  30  April  2019  pkl 07.34 WIB).
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI), hak mengembangkan  diri  merupakan  hak dari setiap orang untuk menjadikan diri lebih  maju,  baik  pikirannya  maupun pengetahuannya.  Lebih  spesifik  lagi, yakni hak mencari, memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan menyampaikan  informasi    dengan menggunakan segala jenis  sarana yang tersedia.  Hak  tersebut  merupakan pengolongan hak mengembangkan diri dalam  landasan  operasional  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999 sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  16 ( Jurnal  Hukum Progresif Vol  XI  No.2 Tahun  2017.  Ditulis  oleh  Toni,  SH, MH).
Menilik  lebih  jauh  dilihat  dari ciri negara hukum salah satunya adalah menjamin  dan  melindungi  hak  asasi manusia,  kepastian  hukum  dalam perlindungan hak memperoleh informasi,  terlihat  sinkron  dengan Undang-Undang    Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.  Berarti  manusia  sebagai  orang perorangan yang merupakan salah satu komponen  publik berhak mendapatkan akses  informasi  dari  negara  pada umumnya dan penyelenggara
pemerintahan  pada  khususnya  ( Jurnal Hukum  Progresif Vol  XI  No.2  Tahun 2017. Ditulis oleh Toni, SH, MH).
Secara  garis  besar,  ada  tujuh tujuan pokok dari UU ini, antara lain:
1. Menjamin  hak  warga  negara untuk mengetahui rencana pembuatan  kebijakan  publik, program  kebijakan  publik,  dan proses  pengambilan  keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. Mendorong
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat  dalam  pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan  badan  publik  yang baik; 4. Mewujudkan  penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan,  efektif  dan  efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui  alasan  kebijakan publik  yang  memengaruhi  hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu
pengetahuan  dan  mencerdaskan kehidupan bangsa; 7. Meningkatkan  pengelolaan  dan pelayanan informasi di lingkungan  badan  publik  untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Menurut Emzir (2016:3),
penelitian  deskrptif  kualitatif.  Data yang  dikumpulkan  lebih  mengambil bentuk kata-kata  atau gambar  daripada angka-angka.  Hasil  penelitian  tertulis berisi  kutipan-kutipan  dari  data  untuk mengilustrasikan  dan  menyediakan bukti presentasi.
Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi,
videotape ,
dokumen pribadi, memo, dan rekaman- rekaman resmi lainnya. Data dikumpulkan  melalui  teknik  purposive sampling  terhadap  pengelola informasi
dan  dokumentasi  yang  ada  di  Desa Kasugengan  Kidul  Kecamatan  Depok Kabupaten Cirebon.
Bogdan  dan  Taylor  dalam Moleong (2017:4) juga mendefinisikan metode  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang  dapat  diamati.  Menurut  mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).
Sementara  Denzin  dan  Lincoln  (1987) dalam Meleong (2017:5) mendefinisikan  penelitian  kualitatif sebagai  penelitian  yang  menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan  dengan  jalan  melibatkan berbagai metode yang ada. Atwar Bajari (2015:96-97) menjelaskan,  penelitian  sosial  telah mengembangkan beberapa teknik pengumpulan  data  penelitian.  Teknik- teknik  yang  sering  digunakan  untuk penelitian,  yaitu  observasi,  angket (kuesioner),  wawancara,  analisis  isi, kepustakaan, serta teknik-teknik
proyektif.  Dalam  pengumpulan  dan penggalian  data  di  lapangan,  tiap-tiap teknik memiliki tingkat keakuratan dan kekuatan serta kelemahan yang berbeda-beda.  Lofland  dan  Lofland dalam Meleong (2017:157) mengatakan bahwa  sumber  data  utama  dalam penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data tambahan,  seperti  dokumen  dan  lain- lain.  Untuk  mendapatkan  sumber  dan jenis  data  pada  penelitian  ini,  penulis melakukan  pencatatan  baik  secara tertulis  maupun  melalui  perekaman audio tapes , dan pengambilan gambar/foto.  Pencatatan  sumber  data utama melalui wawancara atau pengamatan  berperanserta  merupakan hasil  usaha  gabungan  yang  dilakukan penulis dari kegiatan melihat,
mendengar, dan  bertanya kepada sejumlah  narasumber  yang  penulis anggap  kompeten  untuk  mendukung penelitian ini.
Adapun  analisis  data  pada penelitian ini merupakan proses sistematis  pencarian  dan  pengaturan transkripsi wawancara, catatan
lapangan,  dan  materi-materi  lain  yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut.  Janice McDrury  (dalam Meleong,  2017:248)  membagi  empat tahap analisis data: 1) membaca/mempelajari  data,  menandai kata-kata  kunci  dan  gagasan  yang  ada dalam  data,  2)  mempelajari  kata-kata kunci  itu,  berupaya  menemukan  tema- tema  yang  berasal  dari  data,  3) menuliskan  ‘model’  yang  ditemukan, dan 4) melakukan pengodean.

## D. PEMBAHASAN

## Gambaran Umum
Desa Kasugengan Kidul merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Desa ini berbatasan  langsung  dengan  Desa
Kasugengan Lor di sebelah utara, Desa Depok,  Desa  Waruroyom,  dan  Desa Keduanan  di  sebelah  selatan,  Desa Lurah  di  sebelah  timur,  dan  Desa Serang  serta  Desa  Beberan  di  sebelah barat. Desa Kasugengan Kidul
memiliki  total  luas  127,40  hektare dengan  luas  permukiman  55  hektare, persawahan 37,80  hektare,  perkebunan 1,40 hektare, pekarangan 2 hektare, dan luas  prasarana  umum  lainnya  31,20 hektare.  Adapun  jumlah  populasinya berdasarkan  data  tiga  tahun  terakhir mencapai 6.832 jiwa atau 3.179 kepala keluarga.  Mayoritas  warga  di  sini berlatar  pendidikan  terakhir  SD  dan
SMP dengan mata pencaharian sebagai petani atau buruh.
Perencanaan  Informasi  yang Dilakukan  oleh  Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi  Pemerintah  Desa Kasugengan Kidul
Memasuki  periode  kedua  di bawah  pemerintahan  Kepala  Desa Nuryanto,  program  pembangunan  di
Desa Kasugengan Kidul terus digenjot. Untuk pos anggaran 2017-2018 misalnya,  pemdes setempat telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan  fisik  di  hampir  semua dusun, antara lain;
1) Pengaspalan jalan di Dusun
Watukruyu
2) Pengaspalan jalan di Dusun Mlayon
3) Pengaspalan jalan di Dusun
Karangmas
4) Pengaspalan jalan di Dusun Pecung Kulon
5) Realisasi program rutilahu di RT 01, RT 02, RT 06, dan RT 11
6) Revitalisasi  jembatan  penghubung di Dusun Cikondar
7) Revitalisasi  jembatan  penghubung di Dusun Sidapurna
8) Revitalisasi  jembatan  penghubung di Dusun Mlayon
9) Revitalisasi  jembatan  penghubung
di Dusun Cikondar RT 01 Selain pembangunan infrastruktur, Pemdes Kasugengan Kidul  juga  melakukan  pemberdayaan masyarakat, terutama pembinaan berupa  edukasi  bahaya  narkoba  di kalangan  remaja.  Karangtaruna  adalah salah satu wadah bagi para pemuda desa yang  ingin  aktif  dalam  pembangunan desanya. Karangtaruna Desa Kasugengan  Kidul  baru  dibentuk tanggal 7 Agustus 2018. Jadi setiap ada informasi  dari  karangtaruna  pusat, setiap koordinator wilayah akan langsung mengetahui dan dapat menginformasikan kepada para pemuda
yang tidak aktif.
Setiap perangkat desa difungsikan  perannya  sebagai  humas desa  yang  berkewajiban  memberikan informasi  secara  jelas  sebagai  bagian dari  pelayanan  kepada  masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat desa  adalah upaya  mengembangkan  kemandirian dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya  melalui  penetapan  kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Pelatihan  selanjutnya  dilakukan bagi  kader/anggota  PKK.  Contohnya adalah  pembekalan  pelatihan  bercocok tanam,  dengan  tujuan  menggerakan kader  PKK  supaya  dapat  mengetahui cara bercocok tanam yang baik. Mereka diharapkan  dapat  merangsang  peran serta  masyarakat  secara  umum.  Usaha mewujudkan pembangunan desa lainnya yaitu mengadakan musyawarah terkait dengan program-program
pembangunan desa dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Musyawarah desa yang menjadi forum permusyawaratan merupakan hal yang paling fundamental. Dalam musyawarah,  BPD,  pemerintah  desa,
dan  unsur  masyarakat  desa  harus berperan  serta  secara  aktif  dalam merancang dan melaksanakan program- program  pembangunan  desa  secara bertanggung jawab.
Adapun tahap-tahap pelaksanaan  pembangunan  desa  di Kasugengan  Kidul  adalah  sebagai berikut: 1) Mengadakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).  Pada  tahap  ini masing-masing  RT  mengajukan proposal pembangunan di dusunnya. 2) Kepala  desa  selaku  pimpinan  di desa  melakukan  proses  verifikasi untuk menentukan program pembangunan desa apa yang tepat diberikan  di  setiap  RT  dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. 3) Selanjutnya kepala desa meneruskan usulan tersebut melalui  RAPB-Des,  APB-Des,
Siskeudes, Pusat 3 yang dilakukan secara online .
Setelah dana desa turun, kepala desa bersama aparatur desa atau humas desa kembali mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk menginformasikan teknis realisasi pembangunan desa.
Gambar 1. Model tahap-tahap pelaksanaan pembangunan desa
Musrenbang Proses verifikasi program Dirumuskan melalui RAPBDes secara online

## Rapat pelaksanaan kegiatan
Transparansi Informasi Pembangunan Desa sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang desa menjamin hak warga atas informasi dan menegaskan kewajiban pemerintah desa  untuk  memenuhi  hak  warga  atas informasi.  Ini  tertulis  dalam  Pasal  82 Undang-Undang desa yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa (Palupi et al, 2016:65).
Tata  kelola  pemerintahan  yang baik  ( good  governance )  mensyaratkan pemerintahan  yang  terbuka  sebagai salah  satu  pondasinya,  dan  kebebasan memperoleh informasi ( public access to information )  merupakan  salah  satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka ( open government ).  Pemerintahan  terbuka adalah  penyelenggaraan  pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan  negara  untuk  diawasi publik,  maka  penyelenggaraan  negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan (Subagiyo,
2009:4).
Pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat harus satu  tujuan  dalam  mengembangkan potensi dan pembangunan desa berdasarkan asas
transparansi.
Selanjutnya, secara bersama-sama melakukan pengawasan
penyelenggaraan  pembangunan  desa yang  dilakukan  secara  partisipatif  oleh masyarakat desa.
Kegiatan  pembangunan  desa merupakan  salah  satu  program  kerja utama desa.
Dalam proses
pembangunan  banyak  sekali  pihah- pihak  yang  terlibat  di  dalamnya. Pembangunan  itu  sendiri  ada  dua  tim pelaksana  oleh  kontraktor  mitra  dan
oleh  tim  pelaksana  kegiatan.  Dalam pelaksanaan  pembangunan  di  Desa Kasugengan Kidul ini selalu melibatkan masyarakat secara swadaya.
Selama  kegiatan  pembangunan berlangsung tim pelaksana wajib memasang papan kegiatan yang berisikan tentang kegiatan pembangunan  dan  jumlah  dana  yang digunakan  sebagai  bentuk  transparansi pihak  pemerintahan  desa  terhadap masyarakat dan sebagai sarana informasi  untuk  masyarakat.  Sehingga warga bisa mengawasi langsung proses kegiatan  pembangunan  desa  agar  tidak terjadi penyalahgunaan.
“Ada kalanya kami menghadapi masalah terkait dengan kegiatan yang di luar  dari  perencanaan,  atau  adanya perubahan  perencanaan.  Sikap  yang diambil  ketika  kegiatan  tidak  sesuai dengan  perencanaan  misalnya  rencana 2018  ingin  dibagun  aspal  di  Rt  12 sepanjang  jalan  kedepan  terus  tidak terlaksana, kita alokasikan untuk tahun berikutnya supaya tetap dapat terealisai. Dan apabila ada perubahan perencanaan misalnya dana tidak cukup kita wajib membuat berita acara bahwa pembangunan  tidak  jadi  dilaksanakan dan dialihkan untuk pembangunan yang lain  yang  memang  dananya  sesuai dengan  dana  yang  ada  pada  waktu  itu. Setiap akan dilaksanakan pembangunan ada  rapat  yang  dilakukan  tetapi kalaupun tidak diadakan rapat, nantinya tim  TPK  akan  langsung  mendatangi Rt/Rw  dan  kepala  dusun  untuk memberitahu  wilayah  mereka  yang mendapat  jatah  pembangunan.  Setelah informasi  sudah  jelas  tersampaikan barulah  tim  TPK  memasang  papan kegiatan,” kata Nuryanto
Transparansi  menurutnya  tidak hanya soal pembangunan, pelayanan di desa pun tetap mengedepankan keterbukaan.  Pemerintah  desa  sedang mencoba  untuk  menghindari  praktik
percaloan yang kian marak di lingkungan  masyarakat  desa.  Pelaku percaloan biasanya mengintai masyarakat yang akan mengurus surat- surat  atau  dokumend  ari  desa  seperti pembuatan  KK  dan  KTP.  Oleh  karena itu  menurut  Nuryanto  sikap  transparan menjadi sangat penting guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
“Masyarakat  sekarang  sudah mulai  kritis  apabila  aduannya  tidak didengar  pemeritah  desa,  mereka  bisa langsung  mengadukannya  ke  dewan. Bentuk  transparasi  yang  diterapkan bukan  hanya  persoalan  dana  saja  tapi untuk  seluruh  pelayanan  kami  juga berusaha  untuk  selalu  transparan. Misalnya  ada  warga  datang  ke  desa ingin membuat kartu keluarga itu  akan dijelaskan secara tegas prosedur pembuatannya  dan  tidak  bisik-bisik mengenai  pembiayaan  yang  sesuai dengan ketentuan yang ada dan seluruh pemerintah  desa  mengetahuinya,  jadi ketika ada aparat desa yang memungut uang  lebih  dari  biaya  yang  sudah ditetapkan  tentu  akan  bisa  dikenai teguran.  Untuk  menghindari  kesalahan informasi pelayanan, prosedur pembuatan  KK,  KTP  dan  sebagainya warga  harus  terlebih  dahulu  mendapat surat  pengantar  dan  persetujuan  dari Rt/Rw bahwa ada warganya yang ingin membuat  KK,  KTP  dan  sebagainya,” imbuhnya
Dari  pernyataan  kepala  desa tersebut di atas, kebijakan ini sejatianya adalah  impelemntasi  dari  Undang-
Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan  bahwa  negara  wajib melayani  setiap  warga  negara  dan penduduk  untuk  memenuhi  kebutuhan dasarnya  dalam  rangka  pelayanan umum  dan  meningkatkan  kesejah teraan  masyarakat.  Penyelenggaraan public service (pelayanan publik) yang dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah baik di tingkat desa maupun pusat, pada prinsipnya  adalah  bertujuan  untuk pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, meskipun di  saat  bersamaan  kinerjanya  masih belum seperti yang diharapkan. Pelayanan publik harus dilaksanakan  secara  transparan  oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah  karena  kualitas  kinerja pemerintah  melalui  aparatur  desanya memiliki  implikasi  yang  luas  dalam mencapai  kesejahteraan  masyarakat. meski  demikian,  kiranya  masih  perlu penjabaran  secara  detil  mengenai keterbukaan  informasi  publik,  karena pada dasarnya keterbukaan penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat  meningkatkan  kinerja  pelayanan publik. Transparansi harus
dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen  pelayanan  publik,  mulai dari  kebijakannya,  perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya, sampai dengan laporan hasil kinerjanya
Secara sederhana, model transparansi yang diinisiasi oleh
pengelola  informasi  dan  dokumentasi Desa Kasugengan Kidul adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Model Transparansi yang Diinisiasi oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kasugengan Kidul

## E. KESIMPULAN
Setiap  perangkat  desa  idealnya dapat  memainkan  fungsinya  sebagai humas  desa  atau  pengelola  informasi dan  dokumentasi  yang  berkewajiban memberikan  informasi  secara  terbuka dan jelas kepada masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat desa  adalah upaya  mengembangkan  kemandirian dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya  melalui  penetapan  kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Musyawarah desa menjadi fundamental sebagai forum permusyawaratan  lapisan  masyarakat.
Dalam  musyawarah  yang  melibatkan unsur  BPD,  LPMD,  dan stakeholder , pengelola  informasi  harus  berperan serta secara aktif dalam merancang dan melaksanakan program-rpogram
pembangunan  desa  dengan  penuh tanggung jawab.

## SARAN
Pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota,
pemerintah  desa,  dan  masyarakat hendaknya bersinergi dalam mengembangkan potensi dan pembangunan  desa  berdasarkan  asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selanjutnya, bersama-sama melakukan pengawasan penyelenggaraan  pembangunan  desa yang  dilakukan  secara  partisipatif  atau swadaya.
Penelitian  ini  tentunya  masih terdapat  banyak  kekurangan.  Oleh karenanya  penulis  berharap  ke  depan ada  peneliti  lain  yang  meneruskan telaah  ini,  sehingga  penelitian  terkait keterbukaan  informasi  publik  oleh pengelola  informasi  di  tingkat  desa dapat  memberikan  sumbangsih  yang luas  bagi  pengembangan  keilmuan  di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Riset Terdahulu: Setiaman,  dkk.  2013. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi  Publik. Jurnal  Kajian Komunikasi Vol I No.2 Kristiyanto, Eko. 2016. Urgensi Keterbukaan  Informasi  dalam Penyelenggaraan Pelayanan
• Pengelola informasi desa menyosialisasikan aturan yang menyangkut pelayanan publik
Regulasi
• Masyarakat diberikan edukasi terkait mekanisme pembuatan dokumen kependudukan

## Prosedur
• Pemerintah desa menyiapkan media pengaduan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan
Layanan Aduan
Publik. Jurnal  Penelitian  Hukum De Jure Vol.16 No.2
Toni.  2017. Jurnal  Hukum  Progresif . Vol XI No.2
Referensi Buku: Bajari,  Atwar.  2015. Metode  Penelitian
Komunikasi: Prosedur, Tren, dan Etika . Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Emzir.  2016. Metodologi  Penelitian Kualitatif: Analisis Data . Jakarta:
Rajawali Pers Gassing, Syarifuddin, dkk. 2016. Public
Relations . Yogyakarta: Andi Moleong,  Lexy.  2017. Metodologi Penelitian  Kualitatif .    Bandung:
Remaja Rosdakarya
Palupi,  Sri,  dkk.  2016. Buku  Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa  Berbasis  Hak .  Jakarta: Lakpesdam PBNU
Subagiyo,  Henri,  dkk.  2009. Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik (Edisi Pertama) . Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia