## PENGARUH PARTAI POLITIK TERHADAP KONSTRUKSI PEMIKIRAN M. NATSIR
Hafnita Sari Dewi Lubis * & Muhammad Ihsan Syahaf Nasution
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pemikiran politik Islam, terdapat beberapa tipologi terkait hubungan agama dan negara menurut Din Syamsuddin,  di  antaranya  tipologi  integralistik,  yaitu  baik  agama  dan  agama,  keduanya  berjalan integral;  tipologi  dinamis-dialektis,  yaitu  keduanya  berjalan  simbiotik;  dan  yang  terakhir  adalah tipologi integralistik, yaitu baik agama dan negara, keduanya menyatu. Agama dan politik termasuk ke ranah atau wilayah agama. Negara merupakan sebuah lembaga yang menangani masalah politik dan  keagamaan.  Sehingga  seorang  kepala  negara  memiliki  kuasa  terhadap  bidang  politik  dan keagamaan.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintahannya  diselenggarakan  berdasarkan  kedaulatan  illahi, karena meyakini bahwasanya kedaulatan suatu negara berada di tangan Tuhan.
Menurut Abdurrahman Wahid, terdapat tiga responsi antara Islam dan agama. Ketiganya yaitu integratif,  fakultatif,  dan  konfrontatif.  Respons  integratif  yaitu  Islam  tidak  menghilangkan kedudukannya  dan  memisahkan  antara  urusan  agama  dan  kenegaraan.  Responsi  fakultatif,  yaitu sebuah kelompok yang mayoritas dengan membuat aturan per undang-undangan sesuai dengan apa yang  diinginkan  tanpa  adanya  paksaan  terhadap  kelompok  minoritas.  Bahkan  kelompok  ini  juga harus menerima pendapat dari kelompok lain, walaupun posisinya yang cukup besar di parlemen, dan responsi konfrontatif, yaitu sebuah golongan yang tidak menerima keputusan apa pun jika keputusan itu tidak bersifat Islami (Wahid, 1999 , p. 70).
Peran agama dalam kehidupan sangat penting perannya, sehingga para tokoh generasi awal kemerdekaan terus memikirkan peran yang sesuai agama dalam  negara yang sudah dibangun  oleh para  pendiri  bangsa.  Seperti  halnya  tokoh  M.  Natsir,  ia  cenderung  meletakkan  kata  yang  bersifat agama di belakang negara. ia mengatakan bahwa, nasionalisme Indonesia seharusnya bersifat bangsa muslim. Pandangannya tersebut mengenai Islam sebagai dasar negara dan Islam sebagai ideologinya. Pandangan Natsir berangkat dari pemahamannya tentang agama, seperti halnya ia mengutip dalam buku  rujukannya  yaitu,  Montgomery  Watt,  bahwa  " Islam  is  more  than  a  religion,  it  is  a  complete civilization ” (Shaleh & Wisnaeni, 2019 , p. 239).

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
The  purpose of  this  study  is  to  analyze  the  role  of  M.  Natsir  in  Indonesian politics. In addition, to find out the role of political parties in Natsir's thinking and the impact of political parties in M. Natsir's political thought. The method used is the historical method. This method is used because to explore past data  to  find  data  that  is  free  from  prejudice,  it  must  go  through a  critical analytical process and objectivity can be maintained. With this method, it can be found that Natsir's many efforts in formulating Islam as the basis of the state and his efforts to obtain justice in the development of a region. This was done  of  course  because  of  the  support  from  various  groups,  both  civilian, military, and political parties such as the Masyumi Party and the Indonesian Socialist Party.
Submitted Revised Accepted Published 03 January 2022 10 January 2022 02 February 2022 28 February 2022

## KEYWORDS
M. Natsir; political parties; Indonesian intellectual.

## CITATION (APA 6 th Edition)
Lubis, H.S.D, & Nasution, M.I.S. (2022). Pengaruh Partai Politik terhadap Konstruksi Pemikiran M. Natsir.
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial . 6 (1), 45-52.
*CORRESPONDANCE AUTHOR hafnitasari@unimed.ac.id
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5027
Pendapat Natsir mengenai agama bahwa, Islam adalah sumber pertentangan terhadap segala bentuk  penjajahan,  baik  eksploitasi  sesama  manusia  maupun  memberantas  kebodohan.  Hal  ini dikarenakan Islam tidak memisahkan antara agama dan negara. karena suatu negara membutuhkan agama.  sehingga  Natsir  menganggap  bahwa  sistem  bernegara  tidak  harus  sama  dengan  sistem kenegaraan pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Baginya, Islam harus menjadi pandangan dalam setiap sistem kenegaraan. Natsir juga mengutip pandangan salah satu tokoh, yaitu Iqbal yang menyatakan bahwa pada hakikatnya Islam adalah tauhid. Iqbal menegaskan bahwa inti dari tauhid adalah working idea . Working idea adalah equality , solidarity , dan freedom (Natsir, 1957 , p. 106). Hal ini dikarenakan inti sari tauhid dapat melandasi kehidupan bernegara.
Islam  sepakat  bahwa,  sumber  utama  ajaran  Islam  adalah  al- Qur’an  yang  terdapat  inti  sari ajarannya yaitu akidah dan syariah. Keduanya harus ada satu sama lain, karena memiliki hubungan yang  erat  satu  dengan  yang  lainnya.  adanya  akidah  yang  dapat  menghubungkan  antara  manusia dengan Tuhan. Syariah juga menghubungkan antara manusia dengan Tuhan melalui ibadah, karena hubungan  sesama  manusia  disebut  muamalah,  sedangkan siyasah adalah  hubungan  antara  yang diperintah dengan yang memerintah. Sehingga baik politik dan agama hubungannya tidak dipisahkan satu  sama  lain.  Keduanya harus  ada  dalam  satu  kesatuan.  Bahkan  Imam  Syafii menyatakan bahwa tidak ada politik kecuali bersendikan syara’ (undang-undang Islam) (Karim, 1999 , p. 4).
Definisi negara menurut Natsir adalah sebuah institusi atau lembaga yang memiliki tugas dan hak.  Sehingga,  setiap  institusi  adalah  sebuah  badan  yang  bertujuan  yang  dapat  mencukupi  dan memberikan  keamanan  terhadap  warganya.  Sebuah  institusi  juga  harus  diakui  oleh  rakyat/ masyarakatnya  dan  memiliki  fasilitas  yang  dapat  menopang  kebutuhannya  dalam  melaksanakan tujuannya. Setiap institusi juga harus memiliki sebuah aturan, norma, dan nilai-nilai tertentu yang harus dimiliki oleh setiap masyarakatnya. Setiap institusi tentu harus keanggotaan dan memiliki suatu wilayah  atau  daerah.  Karena  suatu  institusi  harus  berdaulat  terhadap  suatu  daerah  maupun anggotanya, dan suatu institusi juga harus mampu memberikan sanksi terhadap anggotanya apabila ada yang melanggar aturan-aturan dan norma yang telah disepakati bersama (Sukri, 2019 , p. 88).
M.  Natsir  menegaskan  bahwa,  negara  adalah  alat.  Berdirinya  suatu  negara  bukan  sebagai tujuan  utama,  melainkan  hanya  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk  menjamin  agar  aturan-aturan yang  terdapat  dalam  al- Qur’an  dan  hadis  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  semua perintah Islam yang terdapat dalam al- Qur’an dan Hadist tidak a da artinya jika tidak adanya alat yang digunakan  untuk  menerapkan  perintah  maupun  aturan-aturan  tersebut.  tujuan  utama  berdirinya suatu  negara  adalah  untuk  menyempurnakan  suatu  undang-undang  yang  berlaku  di  dalam masyarakat, baik urusan dunia maupun akhirat (Ismail, 1999 ).
Berbagai macam aturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan  antara  manusia  dengan  sesama  makhluk  yang  berupa  kaidah-kaidah  yang  berkaitan dengan hak dan kewajiban. Agama bukanlah semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan, melainkan semua yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat atau negara sesuai ajaran Islam yang menjadi bagian dari ideologi dan cita-cita kaum muslimin. Aturan-aturan tersebut termaktub dalam al- Qur’an.  Sehingga  untuk  menjaga  aturan -aturan  tersebut  supaya  tetap  berlaku,  maka  diperlukan kekuatan negara (Natsir, 1957 , p. 11).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah digunakan untuk menggali data tentang perkembangan  masa  lampau.  Metode  penelitian  sejarah,  terdapat  berbagai  kemungkinan  yang membuat sejarawan harus mampu menemukan data yang bebas dari prasangka, fakta harus jelas dan berbeda  dari  opini,  bukti  dapat  diterima  dengan  melalui  proses  analitis-kritis  dan  dapat  dijaga objektivitasnya (Kuntowijoyo, 2013 , p. 91). Maka diperlukan metode yang tepat untuk memecahkan sebuah persoalan historis. Tahapan dalam penelitian sejarah adalah dengan cara heuristik, terutama
sumber sekunder karena penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (penulisan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Partai Politik terhadap Konstruksi Pemikiran M. Natsir
Fenomena munculnya partai politik di Indonesia terjadi pada saat setelah Indonesia merdeka. Partai tersebut memiliki fondasi atau asas yang berupa al- Qur’an dan sunah serta Ijtihad para ulama. Sehingga dapat terlihat jelas bahwa tujuan dari munculnya partai politik Islam pada saat itu supaya dapat menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan al- Qur’an dan sunah. Akan tetapi masih banyak para politisi yang menganggap dirinya termasuk ke dalam partai Islam, akan tetapi tidak menjadikan kehadirannya di politik sebagai teladan dalam bernegara (Natsir, 2004 , p. 55).
Masa keemasan Partai Masyumi tidak pernah lepas dari sosok para tokohnya, salah satunya adalah M Natsir. Ia dikenal sebagai seorang tokoh modernis Islam yang membawa Masyumi mencapai era  keemasannya.  Natsir  lahir  pada  17  Juli  1908  Solok,  Sumatera  Barat.  Ia  pernah  mengenyam pendidikan  pada  masa  kolonial  dari  MULO  hingga  AMS.  Ia  juga  pernah  mengenyam  pendidikan agama  di  lingkungan  keluarganya  karena  ia  terlahir  di  lingkungan  religius.  Ketika  dewasa,  Natsir dikenal sebagai seorang ulama karismatik yang berpikiran modern. Sehingga pada akhirnya bersama- sama dengan Wachid Hasyim, Kartosoewijo dan lain-lain mendirikan sebuah partai yang berbasiskan Islam, yaitu Partai Masyumi pada tahun 1945. Munculnya Masyumi di kancah perpolitikan Indonesia untuk menghadirkan semangat Islam dan sebagai kendaraan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari  kolonial.  Natsir  dianggap  sebagai  tokoh  yang  tepat  yang  dapat  membawa  keemasan  bagi Masyumi, sehingga pada tahun 1949 Natsir diangkat menjadi ketua Masyumi setelah menggantikan Soekiman.
Merujuk pada buku “M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia” karya M. Dzulfikriddin, yang menyatakan bahwa Partai Masyumi di bawah kepemimpinan M. Natsir menjadi sebuah partai yang memiliki  suara  terbanyak.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa,  Partai  Masyumi  pernah  memimpin pemerintahan sebanyak 3 kali. Natsir sendiri pada waktu itu menjadi perdana menterinya dan diikuti oleh Soekiman dan Boerhanuddin Harahap. Tentu hal ini tidak lepas dari  sosok Natsir yang dapat memimpin Masyumi. Natsir dikenal sebagai tokoh intelektual Islam yang mampu memadukan antara nilai-nilai keislaman  dalam  bingkai  demokrasi melalui  konsepnya,  yaitu  demokrasi  teistik.  Konsep tersebut menekankan pada menjunjung sistem demokrasi, akan tetapi tetap menjunjung nilai-nilai ketuhanan. Natsir juga sangat menentang adanya penjajahan dan bahkan ide komunisme serta para tokoh  penggagas  ideologi  tersebut,  sehingga  ia  tidak  segan-segan  untuk  melakukan  perdebatan dengan  tokoh  komunis  dalam  beberapa  sidang,  salah  satunya  adalah  sidang  konstituante  (News, 2020 ).
Salah  satu  partai  yang  lahir  pada  saat  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  adalah  Masyumi. Partai yang didirikan pada 1945 tersebut melalui muktamar umat Islam. Partai yang didukung oleh beberapa  organisasi  keagamaan  seperti  Nahdlatul  Ulama,  Muhammadiyah,  dan  lain-lain  (Lubis  & Nasution, 2021 )  yang  menghantarkan  Masyumi  berkembang  pesat.  Sehingga  kehadiran  Masyumi sangat  berpengaruh  terhadap  perpolitikan  di  Indonesia  dan  menjadikan  Masyumi  sebagai  sebagai salah  satu  partai  terbesar  di  Indonesia  yang  berasaskan  Islam.  Masyumi  juga  memiliki  kader  yang sangat berpengaruh  di masyarakat. Sehingga  semakin banyaknya pengaruhnya di Masyarakat yang menghantarkan  Masyumi  selalu  terlibat  dalam  urusan  perpolitikan  di  Indonesia.  (Muliati, 2015 ,  p. 136).
Pengaruh  Masyumi  dalam  memainkan  perannya  di  Indonesia  sangat  besar.  Hal  ini  terlihat ketika  awal  kemerdekaan  Indonesia,  dan  masih  adanya  upaya  agresi  militer  yang  dilakukan  oleh kolonial yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. sehingga peran  Masyumi di sini ialah membendung  dan  melakukan  perlawanan  terhadap  upaya  menguasai  kembali  Indonesia  dengan melakukan perang dan bahkan berdiplomasi dengan kolonial melalui para tokoh Masyumi. Masyumi
juga berperan dalam mengembalikan bentuk negara Indonesia yang federal menjadi negara kesatuan dan  berjuang  aktif  untuk  memperjuangkannya  melalui  Mosi  yang  dikeluarkan  oleh  Natsir  yang mengganti RIS menjadi NKRI pada 1950. (Siregar, 2008 , pp. 19 – 20).
Keberhasilan  Natsir  berhasil  menarik  simpati  berbagai  kalangan,  termasuk  Soekarno  yang pada akhirnya ia ditunjuk Soekarno untuk membentuk sebuah kabinet. Kabinet tersebut ia menjadi Perdana menteri dan dibantu wakilnya Sultan Hamengkubuwono IX dan beberapa menterinya seperti M. Roem, M. Syafruddin Prawiranegara, K.H Wahid Hasyim. Namun kabinet Natsir tidak bertahan lama karena adanya tekanan dari berbagai pihak. Ketidakharmonisan Natsir dengan Soekarno karena adanya  perbedaan  pendapat  dalam  menyikapi  Irian  Barat.  Natsir  menghendaki  melalui  jalur diplomasi,  sementara  Soekarno  mendesak  agar  mengambil  tindakan  terhadap  Belanda  melalui pidatonya.  Natsir  menanggapi  pernyataan  Soekarno  bahwa  kabinetlah  yang  merancang  dan melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah.  Hal  ini  mengakibatkan  kabinet  Natsir  mendukung pendapat Natsir. Sehingga mengakibatkan Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 1950, dan jelas mengakhirinya sebagai perdana menteri (Siregar, 2008 , p. 23).
Usaha  yang  dilakukan  oleh  Natsir  dalam  memperkenalkan  pemikirannya  kepada  rakyat Indonesia  adalah  dengan  memperjuangkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  dari  cengkeraman kolonial.  Kebersamaannya  dengan  partai  Masyumi,  ia  berusaha  untuk  menjadikan  Islam  sebagai sebuah ideologi negara. Usaha tersebut dengan jelas terlihat ketika sidang konstituante. Natsir pernah dipercaya untuk menjabat peranan penting di pemerintahan, baik legislatif, maupun jabatan dalam politik partai (Iskandar, 2003 , p. 205), yaitu sebagai menteri penerangan pada tahun 1946-1949, dan sebagai perdana menteri pada 1949-1950. Di lembaga legislatif, ia pernah menjabat sebagai anggota parlemen  RI  pada  tahun  1956-1958  (Anwar, 1995 ,  p.  20).  Dalam  perpolitikan  kepartaian  ia  pernah menjabat sebagai ketua partai Masyumi pada tahun 1949-1958.
Natsir merupakan seorang negarawan yang selalu memperjuangkan negara Indonesia terlepas dari  penjajahan,  baik  penjajahan  secara  fisik  maupun  penjajah  dalam  hal  kebodohan.  Ia  berusaha melepas belenggu kolonial yang bodoh dan bahkan berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Bahkan ketika ia sudah memasuki usia  senja perjuangannya  tak pernah  surut.  Ketika  bangsa  dan  negara  dalam  kediktatoran  Ir.  Soekarno,  beliau  lebih  memilih menjauhkan  diri  dari  politik  dan  ikut  serta  membela  hak-hak  rakyat  yang  menuntut  keadilan  di daerah-daerah dengan turut dalam PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) (Iskandar, 2003 ,  pp.  208 – 209).  Munculnya  gerakan  PRRI  di  Sumatera  (Sumatera  Utara,  Sumatera  Tengah, Sumatera  Selatan)  merupakan  bentuk kekecewaan  terhadap  pemerintah  pusat.  Hal  ini  disebabkan karena pemerintah tidak adil dalam hal pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Pemerataan pembangunan tersebut baik dalam bidang infrastruktur di masyarakat sipil maupun militer. Sehingga militer,  masyarakat  sipil,  para  petani,  guru  membentuk  gerakan  PRRI  di  Sumatera  yang  bertujuan untuk membuat kesepakatan Piagam Banteng yang nantinya akan mereka suarakan pada pemerintah pusat (Anwar, 1995 , pp. 2 – 3).
Dewan  Banteng  yang  dipimpin  oleh  Letkol.  Ahmad  Husein  tidak  hanya  didukung  oleh kekuatan militer saja, tetapi juga didukung oleh partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Gerakan Dewan Banteng bukanlah gerakan Islam, sehingga banyak perwira-perwira Kristen seperti Simbolon  dan  Sumual  bergabung  dengan  gerakan  tersebut.  Tujuan  utama  dari  gerakan  Dewan Banteng ialah untuk merealisasikan Piagam Banteng yang telah disepakati pada 25 November 1956. Selain itu juga, gerakan Dewan Banteng bertujuan untuk menghalau dominasi PKI di pemerintah .

## Dampak Dukungan Partai terhadap Pemikiran Politik M. Natsir
Pada masa pergerakan nasional, nama M. Natsir terus menghiasi kemerdekaan Indonesia. ia seorang tokoh yang sering melakukan perdebatan dengan beberapa tokoh lainnya, termasuk Presiden Soekarno.  Yang  mana  antara  Soekarno  dan  Natsir  sangat  berbeda  dalam  pandangannya  tentang negara. Soekarno merupakan seorang yang Nasionalis, sedangkan Natsir lebih ke religius yang terus
memperjuangkan pemikirannya tentang Islam sebagai ideologi negara melalui Masyumi (Jatim, 2018 , p. 122).
Kehadiran  Natsir  di  kancah  perpolitikan  Indonesia  sejalan  dengan  perkembangan  politik  di Indonesia dalam mencari identitas kesatuan Negara Republik Indonesia, di mana identitas tersebut sudah  tergambar  bentuk  negara  Indonesia  yaitu  nasionalisme  oleh  para  pemimpin  nasional.  Akan tetapi hal ini menjadi polemik bagi M. Natsir yang menginginkan bentuk negara Indonesia adalah Islam. pada awalnya memang Natsir menerima bentuk nasionalisme yang memang sebagai alat untuk mencapai  cita-cita  Islam.  Bagi  kelompok  nasionalis,  mereka  tidak  mencampuri  urusan  yang berhubungan  dengan  agama,  akan  tetapi  hal  ini  diserahkan  kepada  rakyat.  Namun  bagi  Natsir,  ia memandang bahwa Islam memiliki keterikatan dengan negara. dan tidak dapat dipisahkan. Karena menurutnya  jika  berbicara  tentang  agama  dan  negara,  maka  segala  sesuatunya  meliputi  semua kaidah-kaidah muamalah  sesuai dengan syariat agama. Agama Islam bukan sebuah keyakinan yang berkaitan dengan manusia dan Tuhan, melainkan sebuah ajaran yang tersajikan dalam sebuah ibadah. Islam  bukan  sekedar  agama,  akan  tetapi  meliputi  semua  aspek,  yaitu  Islam  yang  bersifat  holistik (sesuai Alquran dan hadis) (Natsir, 1973 , pp. 436 – 437).
Pemikiran Natsir sering bergesekan dengan banyak orang, bahkan berawal dari permasalahan mengenai Islam sebagai suatu negara atau Islam sebagai Ideologi negara. menurutnya bahwa Islam akan selalu mendasari perjuangan M. Natsir dalam membentuk suatu negara yang menurutnya harus dilakukan.  Sehingga  hal  ini  menjadi  polemik  antara  Natsir  dan  Soekarno.  Keduanya  memiliki pemikiran yang berbeda mengenai negara, Soekarno yang lebih menekankan kepada Nasionalisme, sedangkan Natsir menekankan kepada Islam sebagai ideologi negara (Waluyo, 2009 , p. 8). Keduanya terus  melancarkan  pemikirannya  dan  saling  menyindir  satu  sama  lain.  Terlihat  ketika  Soekarno mengeluarkan  buku  yang  berjudul  Islam  Sontoloyo.  Dalam  buku  tersebut    Soekarno  menyatakan bahwa pada masa nabi belum terdapat sabun/ alat yang digunakan untuk membersihkan badan dari kotoran. Sehingga nabi tidak bisa memerintahkan pengikutnya untuk memakai sabun ketika mandi. Akan  tetapi  gagasan  Soekarno  dibantah  oleh  Natsir  melalui  artikel  Islam  dan  Akal  Merdeka  yang mengkritik pemahaman Islam Soekarno (Soekarno, 2015 , pp. 176 – 186). Pemikiran keduanya terhadap Islam  memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  di  antara  keduanya  tidak  ada  yang  mau  mengalah  dan selalu membenarkan pemikirannya masing-masing. Dan bahkan keduanya menolak terhadap paham keislaman yang dilontarkan oleh masing-masing.
Pembentukan negara menurut Natsir hendaklah dilakukan tanpa adanya sebuah konflik yang dapat  menyengsarakan  masyarakat.  Sehingga  usul  tersebut  dikenal  dengan  mosi  integral,  yaitu sebuah  mosi  yang  dikeluarkan  oleh  Natsir  untuk  menyatukan  Indonesia  menjadi  negara  kesatuan (Noer, 1987 ,  p.  279).  Keberhasilan  tersebut  berhasil  mengangkat  Natsir  menjadi  seorang  perdana menteri (Jatim, 2018 , p. 128).
Perjuangan  menurut  Natsir  adalah  sebuah  seni.  Di  mana  memerlukan  sebuah  keindahan dalam estetikanya. Dalam setiap perjuangan memerlukan pengorbanan dalam mencapai tujuan dan tanpa adanya yang merasa terkalahkan dari pihak lawan. Pandangan tersebut berusaha diterapkan oleh  Natsir  ketika  mosi integralnya  berusaha  mewujudkan  mosi  integral  yang  dirancangnya  untuk membubarkan negara yang bersifat federal/ RIS (Abibullah, 1996 , p. 5). Sehingga pada 1950, negara federal/  RIS  berubah  menjadi  sebuah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  sistem pemerintahannya,  yaitu  demokrasi  parlementer.  Berkat  mosi  integralnya  tersebut,  Natsir  ditunjuk oleh Soekarno menjadi ketua dewan eksekutif Masyumi.
Harapan  Natsir  terhadap  keberadaan  lembaga-lembaga  pemerintahan  yang  memang  dipilih oleh  rakyat  untuk  mewujudkan  kehidupan  bernegara  secara  demokratis,  sehingga  memunculkan piagam perjuangan menyelamatkan negara dengan adanya tuntutan terhadap pemerintah pusat. Jadi maksudnya, rakyat dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut melalui lembaga yang menampung aspirasi rakyat yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Namun, pada
1958, Perdana Menteri Djuanda memberikan penolakan terhadap tuntutan dari masyarakat Padang, dan dilanjutkan dengan pemutusan hubungan dengan Sumatera Utara (Suyitno, 2015 , p. 240).
Pandangan  Natsir  tentang  holistik  tersebut  berpandangan  bahwa  antara  politik  dan  negara sama-sama dalam kerangka keislaman. Pandangan Natsir tentang Islam sebagai kepercayaan yang di dalamnya  meliputi  kegiatan  sosial.  hal  ini  juga  seperti  pandangan  al-Maududi,  M.  Rasyid  Ridho, Hasan  al-Banna,  dan  Muhammad  Qutb.  Pemikiran-pemikiran  tersebut  sangat  berpengaruh  dalam pemikiran politik M. Natsir. Seperti yang dia tulis dalam Capita Selecta bahwa “sesungguhnya Allah memegang  kekuasaan  penguasa,  yang  tidak  dapat dipelihara  dan  dipegang  oleh  Alquran”.  Maksud pernyataan  Natsir  dapat  disimpulkan  bahwa  kepentingan  Islam  dan  negara  adalah  dengan menegakkan syariat Islam di dalam kehidupan bernegara. Sehingga, aktivitas bernegara baik politik, sosial,  ekonomi  harus  sesuai  dengan  syariat.  Selain  itu,  Natsir  juga  menghendaki  negara  harus berlandaskan agama, yaitu Nasionalisme Islam (Maarif, 1996 , p. 26).
Pemikiran politik tersebut cenderung pada doktrin sosial politik Islam. Namun, ideology yang dibangun oleh Natsir lebih tepat dikatakan sebagai modernisme politik. Hal ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh al-Maududi yang bersifat fundamentalis dalam politik. Namun  demikian, baik Natsir maupun al-Maududi berpandangan bahwa Islam merupakan sebuah agama yang rahmatan lil alamin dan  sekaligus  penyempurnaan  agama-agama  sebelumnya.  Kesempurnaan  tersebut  karena Islam hanya memberikan panduan, bukan dalam bentuk rincian. Ia tidak menafsirkan bahwa ijtihad dilakukan oleh para ulama dan pemikir Islam, namun ijtihad juga merupakan sebuah respons dalam mentransformasikan Islam sesuai dengan konteksnya (Harjono, 1996 , p. 65).
Pemikiran  politik merupakan  bagian  terpenting  dalam  perpolitikan  di  Indonesia.  pemikiran politik  yang  ada  di  masyarakat  merupakan  sebuah  refleksi  masyarakat  dalam  membentuk  suatu sistem perpolitikan yang dianggap tepat untuk diterapkan sebagai cara untuk mengatur pola hidup yang sesuai dengan aturan. Pemikiran tersebut dapat berupa ide, gagasan. Adanya pemikiran politik berusaha untuk membentuk suatu sistem politik yang akan diimplementasikan di suatu negara. jika dikaitkan dengan Indonesia, pertama kali munculnya pemikiran politik ialah pemikiran politik Islam. Munculnya  pemikiran  politik  Islam  di  Indonesia  yang  kemudian  disusul  dengan  pemikiran  politik lainnya, di antaranya seperti nasionalis sekuler dan komunis (Hassan, 2011 , p. 60).
Pemikiran politik Islam pada dasarnya menginginkan terbentuknya sebuah suatu negara yang berlandaskan Islam, akan tetapi pemikiran politik Islam masih belum mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Hal ini tentu sangat mengherankan, mengingat Indonesia merupakan negara yang  mayoritas  beragama  Islam.  Bahkan  hingga  saat  ini,  Islam  tetap  saja  berada  pada  posisi  yang termarginalisasi  dalam  dunia  perpolitikkan  Indonesia  yang  mendekati  sekularisasi.  Gejala  tersebut jauh  sebelum  Indonesia  terbentuk,  seperti  halnya  nasionalis  sekuler  dan  komunis.  Sehingga  hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertentangan antara Islam dengan aliran-aliran lainnya yang akan menimbulkan  polemik  antara  Islam  dan  nasionalisme  sekuler  setelah  ditetapkannya  komunisme sebagai aliran/ paham terlarang (Brebesy, 1999 , p. 142).
Puncak dari pemikiran politik Natsir dalam memperjuangkan apa yang dianggapnya terbaik bagi  bangsa  dan  negara  dengan  menentang  seorang  presiden  melalui  karya-karyanya.  Ia  ikut  serta dalam  membela  hak-hak  rakyat  dan  menuntut  keadilan  di  daerah-daerah  dengan  turut  dalam Pemerintahan  Revolusioner  Republik  Indonesia  (Iskandar, 2003 ,  pp.  208 – 209).  Hal  ini dilatarbelakangi  adanya  kekecewaan  terhadap  pemerintah  pusat  yang  hanya  mementingkan sentralisasi  pembangunan.  Pemerintah  tidak  adil  dalam  pemerataan  pembangunan  di  luar  Pulau Jawa, baik infrastruktur sipil maupun militer. Sehingga militer, beserta masyarakat sipil membentuk suatu gerakan di Sumatera untuk membuat kesepakatan Piagam Banteng yang nantinya akan mereka suarakan pada pemerintah pusat (Anwar, 1995 , pp. 2 – 3).
Perjuangan yang dilakukan oleh M. Natsir tersebut mendapatkan dukungan dari pihak militer, Partai Masyumi, dan Partai Sosialis Indonesia yang justru dapat menarik simpatisan dari masyarakat
dari  kalangan  militer  non-Muslim.  Hal  ini  dikarenakan  gerakan  tersebut  bukanlah  gerakan keagamaan,  melainkan  sebuah  gerakan  yang  menginginkan  adanya  keadilan  dalam  pemerataan pembangunan  dan  merealisasikan  Piagam  Banteng  yang  telah  disepakati  pada  25  November  1956. Selain  itu,  gerakan  tersebut  bertujuan  untuk  menghalau  dominasi  PKI  di  pemerintah  (Lubis  & Nasution, 2021 ).
Polemik antara pandangan Islam dan nasionalisme muncul antara M. Natsir dengan Soekarno. Yang  mana  M.  Natsir  yang  mewakili  Islam  dan  Soekarno  mewakili  nasionalis  sekuler.  M.  Natsir berupaya  menentang  aliran  nasionalis  sekuler  Soekarno  melalui  kumpulan  tulisan-tulisannya. Melalui beberapa tulisannya seperti “ Persatuan Agama dan Negara”, Natsir menanggapi pernyataan Soekarno dalam tulisannya artikelnya yaitu “ Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Negara” . Sehingga  perlu  diketahui  bahwa  Natsir  memulai  perjuangannya  dalam  pemikirannya  untuk menjadikan  Islam  sebagai  ideologi  dan  bahkan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan perpolitikan di Indonesia (Iskandar, 2003 , p. 216).

## SIMPULAN
Natsir adalah seorang yang terus memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara. ia juga sekaligus perumus ide tentang Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi pemikirannya tersebut mendapatkan pertentangan dengan tokoh lainnya seperti Soekarno. Hal ini tentu dikarenakan adanya dukungan dari kelompok lain terhadap ide-ide Natsir dalam menentang pemerintah. Menurut Natsir, ideologi Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, justru Pancasila sejalan dengan al- Qur’an. Pemikirannya  tersebut  juga  berjasa  dalam  menyatukan  Republik  Indonesia  Sementara  menjadi negara kesatuan dengan mosi integralnya. Pemikiran tersebut tidak lepas dari peran Partai Masyumi dalam pemikiran Natsir, sehingga mampu memberikan kontribusinya dalam menyatukan Indonesia, namun  karena  ketidakpuasannya  terhadap  pemerintah,  yang  mengakibatkan  dia  terlibat  dalam Pemerintahan  Revolusioner  Republik  Indonesia  untuk  mendapatkan  keadilan  dalam  pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah, baik infrastruktur sipil maupun militer.

## REFERENSI
Abibullah, D. (1996). Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir . Pustaka Firdaus. Anwar, M. S. (1995). Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru . Paramadina. Brebesy, M. M. al. (1999). Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais . Raja Grafindo Persada. Harjono, A. (1996). Pemikiran, Perjuangan Muhammad Natsir . Pustaka Firdaus. Hassan, M. K. (2011). Mohammad Natsir (1908-1993): Satu Model Kecendikiawanan. GJAT , 1 (1). Iqbal, M. (2010). Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer . Kencana. Iskandar, R. K. (2003). POLEMIK DASAR NEGARA ISLAM ANTARA SOEKARNO DAN MOHAMMAD NATSIR. Mimbar , 19 (2). Ismail, F. (1999). Ideologi : Hegemoni dan Otoritas Agama . Tiara Wacana.
Jatim. (2018). Gagasan Kebangsaan Mohammad Natsir dan Kontribusinya dalam Pemikiran Keislaman. El- Furqania , 4 (2). Karim, R. (1999). Negara dan Peminggiran Islam Politik . Tiara Wacana.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah . Tiara Wacana.
Lubis, H. S. D., & Nasution, M. I. S. (2021). Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia, 1950-1957. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial , 5 (2), 201-207. Maarif, A. S. (1996). Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah ketatanegaraan . LP3ES. Muliati, I. (2015). Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam. Tingkap , XI (2). Natsir, M. (1973). Capita Selecta . Bulan Bintang. Natsir, Mohammad. (1957). Islam sebagai Dasar Negara. Sidang Pleno Konstituante Pada Tanggal 12 November 1957 . Natsir, Mohammad. (2004). Islam Sebagai Dasar Negara . Sega Asry Berat. News, D. (2020). Natsir, Tokoh Kharismatik Masyumi Teman Ngopi DN Aidit . Detik News.
https://news.detik.com/berita/d-5255728/natsir-tokoh-kharismatik-masyumi-teman-ngopi-dn-aidit/1 Noer, D. (1987). Partai Islam di Pentas Nasional . Pustaka Utama Grafiti.
Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (2).
Siregar, I. F. (2008). Pasang Surut Peran Politik Masyumi dalam Pemerintahan (1945-1960). Forum Ilmu Sosial , 35 (1). Soekarno. (2015). Islam Sontoloyo . Sega Arsy.
Sukri, M. A. (2019). Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir. Al Fuad Journal , 3 (1). Suyitno, A. (2015). Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dari Perspektif Pemikiran Politik Islam. Intizar , 21 (2). Wahid, A. (1999). Mengurai Hubungan Agama dan Negara . Grasindo. Waluyo. (2009). Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional . Ombak.