## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA  KABUPATEN MALANG

## Alifah Ratnawati
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Email : alifahratnawati145@gmail.com

## Abstrak
Pengadilan  Agama    Kabupaten  Malang  termasuk  dalam  lingkup  Pengadilan Agama  Tinggi  Agama  Jawa  Timur.    Data  ini  menunjukan  bahwa  di  Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang    telah  setiap  tahun    selalu  menerima  kasus  perkara ekonomi  syari’ah  sedangkan  Pengadilan  Agama  lain  Belum  pernah  menerima pengaduan  tentang  ekonomi  syari’ah.  Demikian  ini  memberikan  gambaran permasalahan  yang  dapat  diidentifikasikan  keadaan  penyelesaian  sengketa ekonomi  syari’ah  di  Pengadilan    Agama  Kabupaten  Malang  dengan  mengacu pada  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan Agama.
Kata kunci: ekonomi syari’ah, sengketa, kasus

## Abstract
Malang  Regency  Religious  Court  is  included  in  the  scope  of  the  High  Religion Religious  Court  of  East  Java.  This  data  shows  that  in  the  Malang  District Religious Court every year they have always received cases of Shari'ah economic cases  while  other  Religious  Courts  have  never  received  complaints  about  the Shari'ah  economy.  Thus,  this  gives  an  illustration  of  the  problems  that  can  be identified  as  the  state  of  shari'ah  economic  dispute  resolution  in  the  Malang District  Religious Court by referring  to the implementation  of  Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts.
Keywords: syari'ah economy, dispute, case

## PENDAHULUAN
Ekonomi  Syari’ah  telah  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan  dalam kurun  waktu  dua  windu  terakhir.  Lembaga  Keuangan  Syari’ah,  baik  yang berbentuk Perbankan maupun Non Bank tumbuh dan berkembang dengan produk- produk  ekonomi  syari’ahnya.  Situasi  seperti  ini  menuntun  adanya  regulasi  yang mengatur  secara  khusus,  terhadap  jenis,  produk,  struktur  ekonomi  syari’ah, termasuk  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Hal  ini  kemudian mendorong  lahirnya  beberapa  aturan,  baik  Undang-Undang,  Instruksi  Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya.
Di  bidang  perbankan  misalnya,  lahirlah  UU  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syari’ah,  sebagai lex  specialis dari  model  perbankan  konvensional. Begitupun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, UU. No. 3 tahun 2006 tentang  Peradilan  Agama  secara  eksplesit  menjelaskan  dalam  pasal  49,  bahwa “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antra  orang-orang  yang  beragama
Islam  di  bidang  a)  perkawinan  b)  waris  c)  wasiat  d)  hibah  e)  wakaf  f)  zakat  g) infaq h) shadaqah, dan i) ekonomi syari’ah
Demikian halnya sebagai rujukan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah diterbitkanlah  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  2  tahun  2008  tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, yang memuat empat bagian, buku I tentang Subyek  Hukum  dan  Amwal,  buku  II  tentang  Akad,  buku  III  tentag  Zakat  dan Hibah, dan buku IV tentang Akuntansi Syari’ah
Dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  di  bidang  ekonomi  syari’ah sebenarnya  juga  bisa  ditempuh  jalur  non  litigasi,  yaitu  melalui  Badan  Arbitrase Syari’ah  Nasional  (BASYARNAS).  Namun  dalam  tulisan  ini  akan  dikaji  terkait penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Peradilan Agama.
Perkembangan  sistem  Ekonomi  syari’ah  di  Indonesia  saat  ini  semakin pesat.Kondisi  ini  terjadi  melalui  pembangunan  berkelanjutan,  Indonesia diharapkan  mampu  dan  bisa  bersaing  di  dunia,  baik  dari  sektor  perdagangan maupun perindustrian.Bermodalkan pengalaman  pahit Reformasi 1998  Indonesia diharapkan mampu menjadi Negara yang lebih kuat dan unggul dalam mengatasi gejolak perekonomian yang muncul di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Setiap  riset  ada  metodenya.  Penelitian  adalah  usaha  secara  ilmiah  untuk mengetahui  atau  mempelajari  fakta-fakta  yang  baru  dapat  diartikan  sebagai penyaluran  rasa  ingin  tahu.  Penelitian  pada  dasarnya  adalah  suatu  kegiatan terencana  dilakukan  dengan  metode  ilmiah  bertujuan  untuk  mendapatkan  data baru  guna  membuktikan  kebenaran  atau  ketidakbenaran  dari  suatu  gejala  atau hipotesa  yang  ada. 1 Adapun  penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan menganalisanya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di dalam  gejala-gejala  yang bersangkutan. 2 Penelitian  ini  jenisnya  yuridis  sosiologis  dengan  bahan  hokum primer, skunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dokumentasi

## PEMBAHASAN
Sejalan  dengan  berkembangnya  bidang  perekonomian,  di  bidang perbankan  juga  diharapkan  mampu  mendongkrak  pembangunan  yang  mulai dirintis  oleh  Pemerintah  untuk  memudahkan  masyarakat  bertransaksi.Berbagai banyak  perbankan  yang  muncul  di  Indonesia  menjadikan  masalah  yang  muncul lebih  kompleks.Tidak  hanya  perbankan  milik  Negara  yang  muncul,  tetapi  juga milik  swasta,  adapula  perbankan  berbasis  Syari’ah.    Bank  Pembiayaan  Rakyat
1 .  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21.
merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syari’ah.Bank Pembiayaan Rakyat  Syari’ah adalah salah satu  lembaga keuangan perbankan  syari’ah,  yang  pola  operasionalnya  mengikuti  prinsip-prinsip  syari’ah ataupun muamalah syari’ah. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah didirikan sebagai langkah  aktif  dalam  restrukturisasi  perekonomian  Indonesia  yang  dituangkan dalam  berbagai  paket  kebijaksanaan  keuangan,  moneter,  dan  perbankan  secara umum,  dan  secara  khusus  mengisi  peluang  terhadap  kebijaksanaan  Bank Konvensional  dalam  penetapan  tingkat  suku  bunga  ( rate  ofinterest ).  Selanjutnya Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan syari’ah.
Pelaksanaan bank konvensional dalam menjalankan fungsi Bank, sebagian kalangan memandang bahwa dengan system konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai  dengan  keyakinan  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam khususnya  yang  menolak  adanya  penetapan  imbalan  dan  penetapan  beban  yang dikenal dengan “bunga”. Praktek bunga ternyata bisa merugikan, baik bagi pihak bank sendiri maupu nasabah.
Sejak  itu  di  Indonesia  sistem  perbankan  Syari’ah  mulai  banyak dibicarakan  kareana  dianggap  lebih  tahan  menghadapi  krisis.Lembaga  keuangan Syari’ah  dianggap  mampu  mengatasi  segala  kelemahan  yang  terdapat  dalam lembaga keuangan konvensional karena dianggap lebih arif, lebih adil, dan sesuai dengan  segala  kondisi  masyarakat.  Selain  itu  terdapat  alasan  lain  yang fundamental  yakni  larangan  agama  Islam  untuk  memungut  maupun  meminjam dengan  bunga  serta  larangan  investasi  untuk  usaha-usaha  yang  dikategorikan haram. Dimana hal ini tidak dijamin oleh sistem konvensional.
Bank  Pembiayaan  Rakyat  merupakan  penjelmaan  dari  Bank  Desa, Lumbung  Desa,  Bank  Pasar,  Bank  Pegawai  Lumbung  Nagari,  Lembaga perkreditan  Desa,  Badan  Kredit  Desa,  Badan  Kredit  Kecamatan,  Kredit  Usaha Rakyat  Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
Lembaga-lembaga    keuangan    yang    disebutkan    merupakan    lembaga yang  berpengaruh atas berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah, keberadaan lembaga  keuangan  tersebut  memunculkan  pemikiran  untuk  mendirikan  Bank Muamalat    Indonesia  yang  berdiri  pada  tahun  1992,  namun  pada  kenyatannya cakupan  wilayah  untuk  Bank  Muamalat  Indonesia  sangat  terbatas  pada  wilayah tertentu  seperti  desa,    kecamatan  dan  kabupaten.  Maka  dalam  hal  ini  diperlukan adanya Bank Pembiayaan Rakyat untuk  menangani  masalah  keuangan  di wilayah- wilayah yang tidak  dijangakau oleh Bank Muamalat Indonesia.  Di Indonesia  terdapat  beberapa  lembaga  arbitrase  untuk  menyelesaikan  berbagai sengketa  bisnis  yang  terjadi  dalam  lalu  lintas  perdagangan,  antara  lain  Badan Arbitrase  Muamalat  Indonesia  yang  khusus  menangani  masalah  persengketaan dalam  bisnis  syari’ah,  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  yang  menangani masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Bank  Syari’ah,  dan  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  yang  khusus  menyelesaikan  sengketa  bisnis nonIslam.  Gagasan  berdirinya  lembaga  arbitrase  syari’ah  di  Indonesia,  diawali dengan  bertemunya  para  pakar,  cendekiawan  muslim,  praktisi  hukum,  para  kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase syari’ah di
Indonesia.  Pertemuan  ini  dimotori  Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan  beberapa  kali  penyempurnaan  terhadap  rancangan  struktur  organisasi dan  prosedur  beracara  akhirnya  pada  tanggal  23  Oktober  1993  telah  diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. (Warkum 2004: 167).
Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  merupakan  perubahan  dari  Badan arbitrase  Muamalat  Indonesaia  yang  merupakan  salah  satu  wujud  dari  arbitrase syariah  pertama  kali  didirikan  di  Indonesia.Pendirian  Badan  Arbitrase  Muamalat Indonesia  diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  bertempat  di Jakarta.Bentuk  dari  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  berbentuk  yayasan dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 23 Oktober 1993
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) yang diputuskan dalam Rakernas Majelis  Ulama  Indonesia  tahun  2002.  Kedudukan  Basyarnas  berada  dibawah Majelis  Ulama  Indonesia  dan  merupakan  seperangkat  organisasi  Majelis  Ulama Indonesia  sejak  Rapat  Kerja  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  tanggal  23-26 Desember  2002.  Perubahan  Nama  tersebut  dilandasi  oleh  sudah  tidak  sesuainya kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang  Yayasan.Perubahan bentuk dan pengurus Badan Arbitrase Muamalat  Indonesia  dituangkan  dalam  Surat  Keputusan
Majelis Ulama Indonesia No. Kep-5 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai  lembaga  arbiter  yang  menangani  penyelesaian  perselisihan  sengketa  di bidang ekonomi syari’ah
Eksistensi  Bank  Syari’ah  semakin  kuat  dengan  dibentuknya  peraturan pemerintah  yang  mengatur  Perbankkan  Syari’ah.  Dasar  hukum  perbankan Syari’ah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Sesuai Perbankan Nasional,  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah  adalah  perbankan  yang  didirikan untuk  melayani  Usaha  Mikro  dan  Kecil,  sektor  Usaha  Mikro  dan  Kecil  ini menjadikan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah  berbeda  dalam  pasarnya  dengan Bank  Umum  atau  Bank  Umum  Syari’ah.  Sehingga  dalam  sistem  perbankan Syari’ah, Bank Pembiayaan Rakyat  Syari’ah merupakan salah satu  bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah yang berprinsip Syari’ah.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menentukan  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  bahwa  Peradilan  Agama  merupakan  salah satu  lingkungan  Peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  bersama Badan  Peradilan  lainnya  di  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan  Tata  Usaha Negara dan Peradilan Militer.
Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari  keadilan  perkara  tertentu  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  shodaqoh,  dan Ekonomi  syari’ah.  Dasar  hukumnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Perubahan    Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i
Dengan  penegasan  kewenangan  Peradilan  Agama  tersebut  dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara  tertentu  tersebut.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi Ekonomi syari’ah.
Sejak  tanggal  20  Maret  2006  telah  ada  reformasi  di  bidang  Peradilan Agama, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diadakan  perubahan  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006.  Hal  yang patut  disyukuri  bersama  adalah  seiring  dengan  upaya  pemulihan  Ekonomi nasional,  perkembangan  industri  Ekonomi  berprinsip  Syari’ah  yang  diawali dengan  Perbankan  Syari’ah  dan  Baitul MaalWattanwil atau  Bank  Pembiayaan Rakyat Syari’ah terbukti telah menjadi bagian dari solusi Ekonomi Nasional
Terbentuknya  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Secara  Yuridis Formal  didasarkan  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sejak  zaman penjajah  Belanda.  Sampai  dengan  adanya  amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  lahirnya  undang-undang  pada  tahun-tahun  berikutnya,  terdiri  dari: Staatsblad Tahun    1882  Nomor  152  Jo. Staatsblad Tahun  1937  Nomor  116,
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 106, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Dasar  hukum  keberadaan  Pengadilan  Agama  yang  paling  kuat  dan mendasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang mengatakan bahwa  Kekuasaan  Kehakiman  dilaksanakan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan Badan  Peradilan  yang  berada  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  Lingkungan Peradilan  Agama,  Lingkungan  Peradilan  Militer,  Lingkungan  Peradilan  Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
Karena  dalam  Pasal  106  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 dinyatakan  bahwa  semua  Badan  Peradilan  Agama  yang  telah  ada  dinyatakan sebagai  Badan  Peradilan  Agama  menurut  undang-undang  ini,  maka  Pengadilan Agama  yang  sudah  lama  ada  sebelum  terbitnya  Undang-Undang  tersebut,  secara formal  konstitusioanal  menjadi  pengadilan  berdasarkan  Undang-Undang dimaksud.
Pengadilan  Agama    Kabupaten  Malang  termasuk  dalam  lingkup Pengadilan Agama Tinggi Agama Jawa Timur.  Data ini menunjukan bahwa di Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang    telah  setiap  tahun    selalu  menerima kasus  perkara  Ekonomi  Syari’ah  sedangkan  Pengadilan  Agama  lain  Belum pernah menerima pengaduan tentang Ekonomi Syari’ah
Hal itu memberikan gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasikan  keadaan  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  di Pengadilan    Agama  Kabupaten  Malang  (dengan  mengacu  pada  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan  Agama  Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang), sebagai berikut:
1. Perkembangan ekonomi syariah sudah berjalan sejak tahun 1992 di Indonesia, seberapa besar masyarakat melihat perkembangan ekonomi syari’ah itu
2. Keberadaan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  yang  telah  banyak menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah dibanding Pengadilan Agama yang yang lain di jawa timur
3. Kesiapan  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  melaksanakan  penyelesaian sengketa  Ekonomi  syari’ah  yang  diatur  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

## PENUTUP
Berbagai masalah di atas dapat dikonklusikan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten  Malang  telah  melaksanakan/  mengaplikasikan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  tentang  Pengadilan  Agama  dalam  kaitannya dengan  masalah  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Penyelesaian  yang dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  telah  didasarkan  pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Pengadilan Agama
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah