How to cite: Desi  Aramana  (2022)  Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada  Desa  Perapat  Hilir  Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (6). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## ANALISIS  AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  DANA  DESA  PADA  DESA PERAPAT  HILIR  KECAMATAN  BABUSSALAM  KABUPATEN  ACEH TENGGARA

## Desi Aramana
Ekonomi Akuntansi, Universitas Gunung Leuser Aceh, Indonesia Email: desi.aramana12@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  dari pengelolaan dana desa dalam proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  desa  di  Desa  Perapat  Hilir  Kecamatan  Babussalam Kabupaten  Aceh  Tenggara  tahun  2018-2019.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat desa dan data sekunder berupa dokumen Desa Perapat Hilir. Metode penelitian ini mengunakan analisi  deskriptif  kualitatif. Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa pada  tahap  penatausahaan  Desa  Perapat  Hilir  tahun  2018  dan  2019  telah  sesuai dengan    Perbub  Aceh  Tenggara  meskipun  pada  tahun  2018  Desa  Perapat  Hilir mengalami  kendala  karena  adanya  peralihan  penatausahaan  manual  ke penatausahaan  menggukanan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (SISKEUDES)  dan pada  tahun  2019  desa  perapat  Hilir  telah  sepenuhnya  menggunakan  aplikasi SISEKUDES  dengan  adanya  SDM  yang  sudah  terlatih  karena  telah  mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam proses pelaporan Desa Perapat Hilir telah melakukan pelaporan sesuai dengan Perbub Aceh tenggara dimana Desa Perapat  Hilir  melaporkan  penggunaan  dana  desa  setiap  tiga  kali  setahun.  Dalam proses pertanggungjawaban
Desa Perapat Hilir telah melakukan pertanggungjawaban  sesuai  dengan  Perbub  Aceh  Tenggara  dimana  Desa  Perapat Hilir melakukan penyampaian informasi dengan transparan.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

## Abstract
This  study  aims  to  determinane  the  accountabiliy  of  village  fund  management  in the process of administration, reporting and village accountability in Perapat Hilir Village,  Babussalam  District,  Southeast  Aceh  Regency  in  2018-2019.  This  Study uses  primary  data  obtained  through  interviews  with  village  officials  and  village communities  and  secondary  data  in  the  form  of  documents  of  the  Perapat  Hilir Village. This research method uses qualitative descriptive analisys. The results of this study indicate that the 2018-2018 Perapat Hilir Village administration stage is in  accordance  with  the  Southeast  Aceh  Perbub  even  though  in  2018  the  Perapat Hilir Village experienced problems due to the transition of manual administration to administration using the village financial system application (SISKEUDES) and in 2019 the Perapat Hilir Village han fully used the SISKEUDES application with human  resources  who  have  been  trained  because  they  have  attended  training
provided  by  the  government.  In  the  reporting  process,  Perapat  Hilir  Village  has made a report in accordance with the Southeast Aceh Perbub where Perapat Hilir Village report the reports  on the use of village fund every three times a year. In the accountability process, Perapat Hilir Village has carried out accountability in accordance  with  the  Southeast  Aceh  Perbub,  where  the  Perapat  Hilir  Village provides information in a transparan manner.
Keywords: Accountability, Village fund management.

## Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Pasal  1  Ayat  3  Tahun 2014  “Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain dibantu  Perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Kepala Desa memiliki tugas yang komplit  dalam masa pemerintahannya sebagai kepanjangan tangan  negara  yang  dekat  dengan  masyarakat  dan  sebagai  pemimpin  masyarakat. Adapun  tugas  dari  kepala  desa  diantaranya  ialah  menyelenggarakan  Pemerintahan Desa,  Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa.
Dengan  telah  disahkannya  UU  RI  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  desa diberikan  kesempatan  yang  besar  untuk  mengurus  tata  pemerintahannya  sendiri, termasuk  pengelolaan  keuangannya,  serta  melaksanakan  pembangunan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat.  Untuk  memberikan pedoman  lebih  lanjut,  Pemerintah  menindaklanjuti  kebijakan  dana  desa  dengan menerbitkan  PP  No.  60  Tahun  2014  yang  telah  mengalami  perubahan  kedua  menjadi PP  No.  8  Tahaun  2016  tentang  Dana  Desa    Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  yang  mengatur    Dana  Desa  yang  bersumber  dari APBN  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Peraturan  Bupati  Aceh  Tenggara  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pedoman Teknis  Pelaksanaan  Kegiatan  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara Tahun  Anggaran  2018,  menjelaskan  bahwa  rincian  Dana  Desa  dialokasikan  secara merata  dan  berkeadilan  berdasarkan  Alokasi  Dasar  dan  alokasi  yang  dihitung  dengan wilayah dan tingkat kesulitas geografis Desa.
Pada  dasarnya,  setiap  Desa  mendapatkan  Dana  Desa  sesuai  dengan  porsi masing-masing.  Penyaluran  Dana  Desa  ini  dilakukan  secara  bertahap.  Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Perapat  Hilir  masih  kurang  efektif  dan belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan dana desa yang akuntabel. Pada tahun 2018  adanya  perubahan  pertanggungjawaban  secara  manual  beralih  pada  laporan pertanggungjawaban  yang  menggunakan  aplikasi  sistem  sehingga  menyulitkan  tugas
bendahara  desa  karena  pelatihan  yang  belum  cukup  oleh  pihak  terkait  sebelum diberlakukan.
Akuntabilitas  dalam  pemerintah  desa  melibatkan  kemampuan  pemerintah  desa untuk  mempertanggungjawabkan  kegiatan  dalam  kaitannya  dengan  masalah pembangunan  dan  pemerintah  desa  (Sumpeno,  2011).  Aspek  akuntabel  akan  semakin menonjol manakala dana desa yang disalurkan semakin besar (Nurhanifah, 2018:353).
Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, merupakan salah satu Desa yang mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat yang  digunakan  untuk  membangun  dan  mengembangkan  desa.  Dana  desa  yang diterimah  desa  Perapat  Hilir  dalam  2  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan sebagaimana data pada table berikut.

## Tabel 1
Transfer 2018 2019 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Dana Desa 659.485.000 761.573.000 Sumber: Kantor Camat Babussalam 2020
Alokasi  untuk  Dana  Desa  yang  cukup  besar  serta  peningkatan  yang  signifikan jumlah  Dana  Desa  dalam  setiap  tahunnya,  berdampak  besar  pada  tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaannya sehingga pemerintah pusat berkewajiban untuk terlibat  langsung  dalam  pengawasan  penggunaan  Dana  Desa  di  daerah  sebagaimana yang  telah  ditetapkan  dalam  PMK  Nomor  205  tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Dana Desa yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 193 Tahun 2018.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  kualitatif  deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah  dimana  peneliti  adalah sebagai instrumen kunci.
Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisa  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi digunakan  untuk  menemukan  prinsip-prinsip  dan  penjelasan  yang  mengarah  pada penyimpulan (Widyanti, 2017:55).
Di dalam penelitian ini, dengan mengambil objek penelitiannya di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Perapat Hilir.
Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Data primer, yaitu data yang di peroleh  dari  tangan  pertama  untuk  analisis  berikutnya  untuk  menemukan  solusi  atau masalah  yang  diteliti  (Sekaran,  2017:242).  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini
adalah  wawancara.  Dan  Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  telah  dikumpulkan  oleh  para peniliti,  data  yang  diterbitkan  dalam  jurnal  statistik  dan  lainnya,  serta  tersedia  dari sumber  publikasi  ataupun  nonpublikasi  didalam  atau  diluar  organisasi,  semua  yang dapat berguna bagi peneliti (Sekaran, 2017:242).
Dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat, valid dan up- to-date  peneliti  akan  melakukan  wawancara  langsung  secara  mendalam  kepada informan  untuk  mendapatkan  data  primer  serta  mencatat  kejadian  serta  informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan. Wawancara yang dilakukan  menggunakan  tape  recorder  (alat  perekam  suara).  Alat  perekam  suara diperlukan sebagai bahan cross-ceck peneliti, jika saat analisa terdapat data, keterangan dan  infromasi  yang  belum  sempat  tercatat  oleh  peneliti.  Dan  dokumentasi  yang diperlukan  yakni  berupa  dokumen  penatausahaan,  dokumen  pelaporan  dan  dokumen pertanggungjawaban.
Miles, Huberman dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada tiga  jalur  analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  yakni,  Kondensasi  Data  (Data Condensation ),  Penyajian  Data  (Data Display ),  dan  Penarikan  Kesimpulan ( Conclusions Drawing ).

## Hasil Dan Pembahasan
Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dana desa merupakan salah satu sumber utama pendapatan  desa  dan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  transparan  dan  akuntabel kepada  masyarakat  maupun  kepada  pemerintah.  Akuntabilitas  dana  desa  di  desa Perapat  Hilir  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  dan  dibahas  dalam  rapat musyawarah BPK dengan Pemerintah Desa. Sehingga akuntabilitas dana desa Perapat Hilir dapat dipertanggungjawabkan Kegiatannya dalam LPJ (laporan pertanggungjawaban) yang berisi berita acara musyawarah dana desa, laporan realisasi APBDesa,  dan  beberapa  bukti  kwitansi  yang  nantinya  dapat  dilihat  oleh  seluruh masyarakat,  apakah  selama  kegiatan  di  desa  Perapat  Hilir  sudah  sesuai  dengan peraturan  yang  ada  dan  dana  yang  dipergunakan  apakah  sudah  dipergunakan  dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan.
Penyaluran dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 659.485.000 dan pada tahun sebelumnya  mengalami  sisa  sebesar  Rp.  305.928.000  maka  total  dana  desa  yang  ada pada  tahun  2018  menjadi  Rp.  965.413.000,  dan  pada  tahun  2019  dana  desa  Perapat Hilir sebesar Rp. 761.573.000. Penggunaan Dana desa yang diterima digunakan untuk membiayai  bidang  pelaksanaan  pembangunan  Kute,  Pembinaan  masyarakat  Kute, Pemberdayaan  Masyarakat  Kute  dan  Penangulangan  bencana,  keadaan  darurat  dan mendesak kute.
Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja  sama antara  Pemerintah  Kute  dengan  masyarakat.  Masyarakat  dengan  mengikuti musyawarah  desa  menunjukkan  bahwa  masyarakat  ingin  menyelesaikan  permasalahn di desa. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari
tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
1. Penatausahaan dana desa di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
Dalam  penatausaahn  ini  dipegang  oleh  Sekretaris  Desa  dan  dibantu  oleh Bendahara  Desa.  Berikut  Hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  mengenai Proses  penatausahaan  yang  dilakukan:  “ Penatausahaan  yang  dilakukan  di  desa perapat hilir itu sebenarnya tugasnya sekretaris kuta yang mana nanti dibantu oleh bendahara kute dan operator kute ”.
Namun  dalam  penatausahaan  ini  yang  paling  berperan  adalah  Bendahara Desa.  Setelah  pelaksanaan  kegiatan  selesai  dilakukan  maka  pihak  tim  pelaksana Kegiatan (TPK) memberikan laporan anggaran biaya yang diperiksa oleh Sekretaris Desa.  Jika  sudah  diverifikasi  oleh  Sekretasis  Desa  dan  disetujui  oleh  Kepala  Desa maka Bendahara boleh melakukan pembayaran untuk pembangunan tersebut.
Dalam proses penatausahaan Pemerintah Desa Perapat Hilir menganut banyak Peraturan  untuk  penyusunan  proses  penatausahaan  ini  salah  satunya  pada  tahun 2018 desa menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan  pada  tahun  2019  desa  menggunakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 20  Tahun  2018  sebagai  peraturan  yang  digunakan  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa menggantikan peraturan sebelumnya.
Dalam penatausahaan Sekretaris Desa Perapat Hilir juga dibantu oleh operator Kute  dalam  pencatatan  yang  dimana  semenjak  tahun  2018  telah  diterapkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). “ Pada tahun 2018 disitulah awal mula program siskeudes di luncurkan tetapi belum seratus persen, Mulai dari tahun 2019  penatausahaan  di  perapat  hilir  sudah  menggunakan  sistem  siskeudes  atau sistem  keuangan  online  dimana  hal  itu  memudahkan  laporan  penatausahaan  kute perapat hilir ”.
Dalam  proses  penatausahaan  terkadang  ada  kendala  dalam  proses penatausahaan,  sebagai  mana  yang  dipaparkan  oleh  sekretaris  kute  desa  perapat hilir:  “ ya,  karna  sistem  siskeudes  ini  kira-kira  masih  seumur  jagung  baru diluncurkan tentunya kami secara SDM belum menguasai secara penuh bagaimana mengaktifkan  sistem  keuangan  online  ini,  tetapi  ya  kami  akan  berusaha  sebaik- baiknya ”.
2. Pelaporan  Dana  Desa  di  Desa  Perapat  Hilir  Kecamatan  Babussalam  Kabupaten Aceh Tenggara.
Proses Pelaporan ini dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, tetapi yang paling berperan dalam tahap ini adalah Bendahara Desa. Di desa Perapat Hilir ini untuk pelaporan dilakukan setiap Tahap kegiatan selesai. Hal ini Sesuai dengan pernyataan  Kepala  desa  sebagai  berikut:  “ Biasanya  kami  di  desa  perapat  hilir  itu menyampaikan laporan realisasi setelah kami mengerjakan program-program dana desa itu sampai selesai karena dana desa itu biasanya setiap tahun dia terdiri dari tiga  tahap,  jadi  setelah  kami  menyelesaikan  tahapan-tahapan  maka  kami  akan melakukan  laporan  realisasi,  yang  dalam  hal  ini  biasanya  kamilakukan  di
pertengahan  tahun  dibulan  juli  dan  diakhir  tahun  dibulan  desember.  Yang  kami laporkan termasuk kepada masyarakat kepada kecamatan dan kepada bupati dalam hal ini pemda aceh tenggara ”.
Dalam pengelolaan dana desa di Desa Perapat Hilir sudah bagus dan dibantu dengan kesiapan perangakat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan  menggunakan  sistem  aplikasi  yang  masih  baru  karena  dibarengi  dengan pelatihan  aparat  desa  secara  optimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara dengan  Kepala  Desa  sebagai  berikut:  “ Jadi,  seingat  kami  bahwasanya pelaporanmengenai sistem keuangan desa ini atau online siskeudes itu dimulai dari 2018.jadi  di  2018  seingat  kami,  kami  menggunakan  dua  macam  teknik  pelaporan yaitu  sistem  online  dan  sistem  manual,  karna  sistem  online  pada  waktu  itu  baru diperkenalkan  kepada  kami  jadi  kami  mengoptimalkan  sistem  online  itu    tetapi masih  harus  dibantu  dengan  sistem  manual.  Kemudian  pada  tahun  2019, alhamdulillah  setiap  pelaporan  sistem  keuangan  kami  sudah  mulai  hampir  100% menggunakan  sistem  keuangan  desa  online  oleh  sekretaris,  bendahara  dan operator kute atau operator desa kami sudah menggunakan sistem online ”. “ Sebenarnya  Siskeudes  ini  termasuk  mempermudah  sistem  pelaporan- pelaporan  yang  dibuat  oleh  desadengan  catatan  memang  desa  memiliki  SDM tentang sistem Siskeudes itu karena ketika desa tidak mampu atau tidak mempunyai SDM yang menginput atau mengerjakan semua itu maka sering terjadi kebuntuan- kebuntuan  yang  dirasakan  oleh  desa  tetapi  alhamdulillah  khusus  didesa  perapat hilir pelaporan siskeudes itu berjalan dengan lancar dan sukses ”.
Untuk  kebutuhan  transparansi  laporan  keuangan  desa  ini  akan  disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah BPK dan masyarakat desa. Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara  peneliti  dengan  BPK  Desa  Perapat  Hilir: “ Alhamdilillah,  kalau  masalah  dana  desa  itu,  luar  biasa  kalau  perapat  hilir  itu transparan,  diadakan  rapat  begitu  juga  baliho  pun  di  kembangkan  di  tiga  titik. Kalau  masalah  desa  alhamdulillah  buk,  tidak  kita  ragukan  kalau  perapat  hilir, terbuka sangat seluas-luasnya ”.
Pelaporan  Dana  Desa  sebenarnya  tidak  terpisahkan  dengan  penyampaian informasi ABPKute hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama Laporan Realisasi Dana Desa dan Surat Pertanggungjawan Dana Desa (SPJ).
Untuk penyampaian laporan keuangan desa seluruhnya dilakukan oleh Kepala Desa,  seperti  Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBKute  yang  dilaporkan  kepada Bupati setiap semester dan akhir tahun melalui camat. Untuk laporan realisasi dana desa dilaporkan di pihak BPD beserta laporan realisasi APBKute.
3. Pertanggungjawaban  dana  desa  di  Desa  Perapat  Hilir  Kecamatan  Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
Untuk  tahapan  ini  pihak  yang  sangat  berperan  adalah  Kepala  Desa,  karena Kepala  Desa  sebagai  Kepala  yang  bertanggungjawan  atas  semua  pengeluaran  dan penerimaan dana yang diterima Desa Perapat Hilir.
Pertanggungjawaban  keuangan  Desa  harus  dilakukan  secara  transparan  dan akuntabel.  Begitu  juga  dengan  Dana  Desa  harus  dipertanggungjawabkan  secara transparan  dan  akuntabel  kepada  pihak  yang  berkepentingan  yakni  Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan  desa  kepada  masyarakat  yakni  dengan  melakukan  evaluasi  terkait Dana  Desa  yang  sudah  digunakan.  Hal  ini  seperti  pernyataan  Kepala  Desa: “ Adapun  tahapan  pertanggungjawaban  dana  desa  yang  kami  kelola  didesa  yaitu ketika  selesai  mengerjakan  program-program  itu  biasa  kami  melakukanrapat koordinasi dengan perangkat desa, BPD/BPK desa yang mana rapat koordinasi itu sekaligus sebagai rapat evaluasi, jadi setelah itu kami akan memaparkan apa-apa yang  telah  kami  perbuat  didesa  secara  lisan  yang  selanjutnya    nanti  secara tulisanakan  kami  sampaikan  juga  melalui  SPJ  kepada  kecamatandan  biasanya nanti setiap tahunnya akan diperiksa oleh inspektorat kabupaten aceh tenggara ”.
Pemerintah  desa  juga  membuat  Surat  Pertanggungjwaban  (SPJ)  terkait penggunaan  keuangan  desa  yang  termasuk  didalamnya  ada  Dana  Desa  yang  akan dilaporkan  kepada  pemerintahan  Kabupaten/kota.  Selain  kepada  pemerintah  desa, peneliti juga mewawancarai masyarakat desa dan BPK untuk pertimbangan terkait pertanggungjawaban pemerintah desa atas keuangan desa.
Dalam  wawancara  peneliti  memberikan  beberapa  pertanyaan  tentang penialaian  kinerja  pemerintahan  desa  dalam  hal  pertanggungjawaban  berikut  hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa: “ ya, sesuai dengan aspirasi masyarakat, selalu  di  sesuai  kan  oleh  kepala  desa.  ya,  setiap  ada  pembangunan  selalu  kepala desa menyanyampaikan pertanggungjawabnnya kepada masyarakat, dalam bentuk musyawarah, rapat koordinasi, transparanlah ”.
Dapat  disimpulakan  bahwa  masyarakat  tidak  mengalami  kendala  dalam mendapatkan  informasi  mengenai  laporan  keuangan  desa  dengan  adanya keterbukaan  dari  pihak  pemerintahan  desa.  Dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pasal  72  laporan  yang  diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat:
a. Laporan realisasi APBDesa;
b. Laporan realisasi kegiatan;
c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. Sisa anggaran; dan
e. Alamat pengaduan.
Masyarakat yang memerlukan informasi dana desa diabuat Laporan Realisasi dan  SPJ  yang  merupakan  bentuk  pertanggunngjawaban  kepada  pemberi  dana  dan masyarakat.  Sebagai  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  sebagai  berikut: “ Mengenai  transparansi  biasanya  kami  menginformasikannya  kepada  masyarakat melalui spanduk atau baliho APBDes Kute yang kita pampangkan atau kita buat di tempat  yang  strategis  yang  mudah  dibaca  oleh  masyarakat,kemudain  beberapa informasi  juga  kitasampaikan/  kita  tempelkan  di  tempat-tempat  umum  seperti kedai-kedai,  selanjutnya  informasi  itu  nanti  kita  sampaikan  dalam  musyawarah
kute, termasuk kita mempunyai media sosial yaitufacebook Kute Perapat Hilir  dan Whatsap Grup yaitu perapat gabungan, melalui itulah biasanya kita sampaikan dan kemudian  nanti  apabiala  ada  yang  kurang-kurang  jelas  kitamembuka  komunikasi dengan masyarakat secara  terbuka dan aktif ”.
Sistem  pertanggungjawaban  pelaksanaan  alokasi  danadesa  di  Desa  Perapat Hilir telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan dipasangnya papan informasi dan juga memposting informasi di halaman facebook Desa Perapat Hilir.  Dalam  pelaksanaan  program  dana desa  juga membimbing  masyarakat  untuk berpartisipasi  aktif  dalam memberilkan masukan  dan  koreksi  dengan adanya  kerja sama untuk saling membantu antara Perangkat Desa, Sekretasi Desa, Tim Pelaksana Kegiatan agar laporan dana desa dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

## Kesimpulan
Pertanggung  jawaban  dana  desa  baik  secara  teknis  maupun administrasi  sudah berjalan  dengan  baik  sesuai  peraturan  yang  berlaku  dengan  bukti  adanya pertanggungjawaban  secara  akuntabel.  1).  Dalam  proses  penatausahaan,  Desa  Perapat Hilir telah menerapkan peraturan dengan baik, dibuktikan dengan lengkapnya data-data yaitu  buku  pembantu  kas,  buku  pembantu  pajak,  buku  pembantu  bank  dan  buku penatausahaan  yang  lainnya,  meskipun  pada  tahun  2018  Desa  Perapat  Hilir mendapatkan  kendala  mengenai  peralihan  penatausahaan  manual  ke  tahap  penata usahaan  menggunakan  Aplikasi  Keuangan  Desa.  Desa  Perapat  Hilir  terus mengusahakan  SDM  Perangkat  Desa  agar  dapat  menguasai  sistem  baru  tersebut,  dan pada  tahun  2019  Desa  Perapat  Hilir  pada  tahap  penatausahaan  sudah  sepenuhnya menggunakan  aplikasi  keuangan  desa  dan  dengan  adanya  sistem  tersebut penatausahaan  Desa  Perapat  Hilir  bisa  dikatakan  lengkap  karena  telah  tercatat  dalam Aplikasi. 2). Desa Perapat Hilir telah melakukan tahap pelaporan dengan baik, dimana Desa  Perapat  Hilir  mampu  melaksanakan  pelaporan  dengan  tertip  sesuai  dengan peraturan. Pelaporan dilakukan tiga kali dalam setiap tahunnya yaitu semester pertama, semester  kedua  dan  semester  ketiga,  dan  berkas  penatausahaan  yang  dibuat  setiap semseter  sebagai  bahan  pelaporan  tersebut  diperiksa  oleh  pihak-pihak  terkait diantaranya  pihak  BPK  Perapat  Hilir,  pihak  Kecamatan  Babussalam  dan  Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. 3). Dalam tahapan pertanggungjawaban Desa Perapat Hilir telah  melakukan  pertanggungjawaban  dengan  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan transparannya  Desa  Perapat  Hilir  dalam  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat dan  BPK  Perapat  Hilir  dimana  pemerintah  desa  mengadakan  rapat  koordinasi  dan evaluasi serta pemaparan informasi melalui media-media lainnya.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  dijelaskan  maka  dapat  memberikan  saran  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini  yaitu:  Pemerintahan  Desa  Perapat  Hilir  dengan melakukan  perbaikan  secara  terus  menerus  dengan  selalu  mengikuti  peraturan perundangundangan  terbaru,  agar  pemerintah  desa  dapat  mengelola  anggarandengan baik  dan  tetap  mempertahankan  prinsip-prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi.  Dan peneliti  selanjutnya  dapat  menjadi  acuan  dan  diharapkan  bisa  meneliti  mengenai
perencanaan dan pelaksaan dari lima tahap pengelolaan dana desa.

## BIBLIOGRAFI
Alfasadun  et  al.  2018. Transparansi  Dan      Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. ProsedingSENDI_U.
Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. Jakarta : Erlangga.
BPKP. 2015. Membangun Good Governance Menuju Clean Government . Warta
Pengawasan  Vol.  Xxii/  Edisi  Hut  Ke-70  Ri/2015,  ISSN:  0854-0519.  17  November 2016.  www.Bpkp.Go.Id  Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-undang  nomor  6 tahun 2014 tentang Desa .
Deputi  Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan    Keuangan    Daerah.  2015 Petunjuk PelaksanaanBimbingan  &  Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
Dewi,  Dyah  Evita  et  al .  Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan  Keungan  Dana  Desa  terhadap  Pembangunan  Desa  di  Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Edunomika, Vol. 03, No. 02, 2019
Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintah Desa: Menuju Desa Mandiri,  Sejahtera dan Partisipatoris . Surabaya : Pustaka.
Herlianto,      Didit.  2017. Manajemen      Keuangan        Desa. Yogyakarta.  Gosyen Publishing.
Hrp,  Junita  PutriRajana  et  al. Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Jurnal  Seminar  Nasional  Sains  & Teknologi Informasi(SENSASI), 2019 ISBN: 978-52720-2-8.
Indradi,      Sjamsiar        Sjamsudana    desain.    2017. Etika  Birokrasi  dan  Akuntabilitas Pemerintahan. Malang. Intrans Publising
Krina,  Loina  Lalolo.  2003. Indikator  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi,
Dan Partisipasi. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Lembaga        Administrasi      Negara      Dan       Badan         Pengawasan     Keuangan    Dan Pembangunan RI. 2000. Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Akip) .  Jakarta  : LAN BPKP RI.
Lukito,  Penny,  Kusumstuti,  2014. Membumikan  Transparansi  dan    Akuntabilitas Kinerja  Sektor  Publik  :Tantangan  Demokrasi  ke  Depan. Jakarta. PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Mardiasmo. 2014. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : ANDI Yogyarakrta.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  8  tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Peraturan      Presiden      Nomor    12      Tahun      2015        Tentang Kementerian      Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Peraturan      Menteri      Dalam    Negeri    Nomor  20    Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan      Menteri      Dalam    Negeri    Nomor  114    Tahun  2014    Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan      Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah    Tertinggal,    dan      Transmigrasi Nomor  19  tahun  2017  Tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa tahun 2018.
Peraturan      Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah    Tertinggal,    dan      Transmigrasi Nomor  16  tahun  2018  Tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa tahun 2019 .
Peraturan      Menteri   Keuangan      Nomor     49    tahun     2016     Tentang Tata     Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa .
Peraturan      Bupati      Aceh        Tenggara      Nomor    07    Tahun  2018  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kute.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 193 Tahun 2018 .
Retningtyas,  Mery.  2019. Analisis  Akuntabilitas      Pengelolaan  Alokasi    Dana  Desa Dan  Pendapatan  Desa  Di  Desa  Yosowilangun  Kecamatan  Manyar  Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,      Kualitatif, Dan R&D) . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2015. Metode      Penelitian      Kuantitatif,  Kualitatif,  dan    R&D .Bandung: Alfabeta.
Tambuwun,  Fernando  Victory  et  al.  2018. Analisis  Transparansi  dan  Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi  Dana Desa di  Desa  Kauneran  Satu  Kecamatan  Sonder  Kabupaten  Minahasa.  Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern, Volume 13 (4).
Waluyo. 2009. Manajemen   publik   (konsep,  aplikasi,  dan   implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah) . Bandung: CV Mandar Maju.
Yuliansyah & Rusmianto. 2015. Akuntansi Desa . Jakarta : Salemba Empat.
Copyright holder: Desi Aramana (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: