ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender

## Adrianus Meliala
Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia
E-mail: adrianusmeliala@gmail.com

## Abstract
This paper raises the theme of the role of Indonesian police women (Polwan) in applying the rules of community pemolisian that may be different from other countries. This is related to the culture and regulations in Indonesia that are distinctive, compound and have distinctive problems. To support the analysis, this paper uses the theory of community pemolisian, role theory and gender concept. The theory of community pemolisian in Indonesia so far has not had a special qibla. The role theory is discussed considering the role of Polwan in practicing Polmas sometimes hampered by patriarchal culture. Gender theory discusses bias that is still strong in the police force and has no effect on the way police work and effectiveness in practicing Polmas.
Keywords: police women, Polmas, Polri

## Abstrak
Makalah ini mengangkat tema tentang peran polisi wanita (Polwan) Indonesia dalam menerapkan kaidah-kaidah pemolisian masyarakat yang mungkin berbeda dari negara lain. Ini terkait kultur dan peraturan di Indonesia yang khas, majemuk dan memiliki permasalahan yang khas. Untuk mendukung analisis tersebut, makalah ini menggunakan teori pemolisian masyarakat, teori peran dan konsep gender. Teori pemolisian masyarakat di Indonesia sejauh ini belum memiliki kiblat khusus. Teori peran dibahas mengingat peran Polwan dalam mempraktekkan Polmas terkadang terhambat dengan budaya patriarki. Teori gender membahas   bias  yang masih  kuat di kepolisian dan tidak berpengaruh pada cara kerja dan efektivitas polwan dalam mempraktekkan Polmas.
Kata Kunci : polisi wanita, polmas, Polri

## Pendahuluan
Konsep polmas di Indonesia berawal dari Reformasi 1998 yang mengubah wajah Polri setelah terpisah dari ABRI. Polri yang tadinya menjadi bagian dari militer, kini tidak lagi demikian. Hukum sipil berlaku bagi aparat kepolisian.
Menurut Mantan Kapolri, Almarhum Prof. Dr. Awaludin Djamin, polisi sipil adalah polisi yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara profesional, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, serta sebagai penegak hukum, terlepas dari fungsi militer. Perubahan paradigma ini ditegaskan dalam UU Kepolisian RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya pada Sub Tugas Pokok.
Walaupun sejarah mencatat Indonesia sudah menerapkan konsep Polmas semenjak Reformasi 1998, namun belum terlihat pengembangan  Polmas  yang  berbasis gender. Juga belum terlihat studi yang mendalam mengenai perspektif gender dimana diharapkan semakin memperjelas kontribusi Polwan. Demikian juga tidak terlihat data statistik yang menyebutkan bahwa peran Polwan memang signifikan dalam rangka menerapkan tugas-tugas harian Polmas.
Terlepas dari itu, walau secara sekilas, Polwan memang terlihat berkembang secara pesat dalam organisasi Polri. Banyak Polwan kini menduduki jabatan-jabatan strategis dan memiliki prestasi internasional.
Terhitung awal 2020 ini, terdapat  tiga polwan telah menyandang pangkat Brigjen, 65 polwan berpangkat Kombes, 644 berpangkat AKBP, 959 berpangkat Kompol, serta 5.672 polwan berpangkat perwira pertama. 4 (empat) polwan juga sedang mengemban jabatan Kapolres, 14 polwan sedang menduduki jabatan wakapolres dan 32 polwan mengemban jabatan kapolsek.
Di tingkat  internasional, Polwan RI juga memiliki kiprah cemerlang. Sepanjang tahun 2019, 22 orang Polwan ikut melaksanakan misi pemeliharaan dan perdamaian PBB di tujuh negara yaitu Afrika Tengah, Haiti, Mali, Kongo, Sudan, Sudan Selatan, dan Yaman (Sumber: https://www. sultengterkini.com/2019/09/05/sejumlah-polwan-berprestasi-dapat-penghargaan-dari-kapolda- sulteng/).
Sederet prestasi tersebut  memperlihatkan dengan jelas apa saja peran Polwan dalam organisasi Polri. Namun demikian,  bagi masyarakat, polwan masih dilihat sebagai sekadar pengatur lalu lintas dengan fisik yang langsing dan wajah yang cantik. Di pihak lain, kegiatan yang juga memiliki wajah Polmas, seperti penanganan huru hara dan dai dakwah 1 belum banyak dibicarakan dan dikaitkan dengan Polwan,  karena mayoritas (kalau tidak mau dikatakan semua) masih diisi oleh polisi laki-laki.

## Konsep Polisi Masyarakat
Memasuki masa Pasca-Reformasi, Polri semakin kecang mengubah citra diri  yang tadinya sebagai the strong hand of law and society d menjadi the soft and sympathetic  hand of law and society 1  Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler, sehingga ruang diantara kedua konsep ini dapat diimbangi dengan adanya Pancasila, terutama sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berpijak pada diktum tersebut, negara, dalam hal ini Polda Metro Jaya, harus bersikap netral terhadap urusan agama. Program-program Polmas tidak bisa mendasarkan diri hanya pada salah satu ajaran agama. Namun, Polmas tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari urusan keagamaan. Sebagai contoh, salah satu program Polmas, yakni Da’i Polmas di pesantren harus tetap dijalankan, agar Polmas mengetahui dakwah-dakwah Islami yang tidak mengarahkan kepada pendiran negara khilafah.
yang seringkali berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publiknya. Idealnya, Polri kini semakin menjadi alat negara yang berpihak kepada kebenaran hukum, bukan menjadi alat penguasa 2 .
Polmas di berbagai negara memang memiliki tantangannya masing-masing. Di Indonesia, konsep Polisi Masyarakat (Polmas) 3 muncul karena  fakta di lapangan bahwa SDM Kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitair atau seorang diri 4 . Kendala geografi yang luas serta populasi masyarakat Indonesia yang besar juga memaksa kepolisian untuk menggandeng masyarakat guna turut memelihara kamtibmas di wilayah masing-masing.
Sebagaimana tertera dalam Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (2006, h. 9), Polmas didefinsikan sebagai sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.
Model Polmas dapat dianalogikan dengan posisi polisi yang  dapat berpindah-pindah secara fleksibel, yaitu 5 :
1.   Posisi setara antara polisi dengan warga  dalam membangun kemitraan dimana polisi bersama- sama dengan warga berupaya untuk mencari solusi guna menangani berbagai masalah sosial yang terjadi pada masyarakat,
2.  Posisi polisi berada di bawah masyarakat, yaitu polisi yang dapat memahami kebutuhan rasa aman warga yang dilayaninya,
3.   Posisi polisi di atas, yaitu polisi dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dan perilakunya dapat dijadikan panutan oleh warga yang dilayaninya.
Di era demokrasi dewasa ini,  Polmas diharapkan mampu mewujudkan kegiatan-kegiatan memerangi kejahatan, memelihara ketertiban serta melindungi warga yang tercermin dalam berbagai jenis kegiatan pemolisian yang diembannya 6 .
Dengan demikian, dalam konsep Polmas, polisi sebagai petugas dituntut untuk mampu mengidentifikasi warga yang taat dan patuh hukum untuk kemudian diajak tidak hanya untuk mengamankan dirinya, tetapi juga warga atau  komunitasnya secara kental. Semua dilakukan dalam upaya membentuk jaringan ( network ) komunikasi 7 .
Sesuai Bab III Laporan Kesatuan Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Kapolda Metro Jaya Tahun 2015 8 , disebutkan bahwa salah satu tugas Polda Metro Jaya, untuk mengambil contoh, adalah 2  Mengutip pernyataan Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Chairuddin Ismail, SH, MH dalam bukunya, “Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri: Kumpulan Naskah Bahan Ceramah” (Ismail, 2009, h.74-75).
3  Dalam hal penterjemahan masih terjadi kontroversial, ada yang menterjemahkan pemolisian masyarakat, pemolisian komunitas, atau pemolisian komunitas. Namun untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Polri maka istilah yang digunakan adalah Polmas (Sutanto, 2006, h. 8-9).
4  Dasar hukum Polmas antara lain UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peran, Fungsi, dan Tugas) yang rinciannya dapat dilihat dalam buku “Lex Specialis Ilmu Kepolisian” oleh Fadillah & Machyawaty (2015, h. .35-38), Keppres No.70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
5  Pembagian ini berdasarkan  buku “Polmas: Paradigma Baru Polri” oleh Jenderal Polisi Drs. Sutanto (2006, ha;. 28-29). Sementara itu Robert R. Friedman (1998, hal. 5) mengatakan bahwa terdapat  5 (lima) kemungkinan logis dalam interaksi Polmas dan masyarakat, yakni; keduanya eksklusif atau berdiri sendiri; keduanya berduplikasi, saling tumpang-tindih sepenuhnya; polisi merupakan bagian dari masyarakat; masyarakat merupakan bagian dari kepolisian; dan, sebagian dari keduanya saling tumpang-tindih.
6  Kutipan ini dari Jenderal TNI (Purn.) Prof. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia (Ismail, 2009, hal. 7).
7  Pernyataan dari Jenderal Polisi Drs. Sutanto dalam bukunya “Polmas: Paradigma Baru Polri” (Sutanto, 2006, h. 29).
8  Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari Renstra Polda Metro Jaya Tahun 2010-2014 (Partnership Building) dan tahun pertama dari Renstra Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategy Polri “Strive For Exellence” (mencapai keunggulan), yaitu dengan melanjutkan pelayanan
pembinaan masyarakat. Hal ini  meliputi  sebagai berikut: pembinaan dan pengembangan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka  peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan (2015, h.3).
Berdasarkan definisi tersebut, sejauh ini belum terdapat  peraturan Polri yang secara khusus menyebutkan secara spesifik apa saja peran terkait Polmas yang khusus bagi Polwan. Demikian pula tidak disebutkan adanya beberapa fungsi Polmas yang hanya cocok diemban polisi laki-laki. Kita hanya mengetahui bahwa berdasarkan misi Polri yang telah ditetapkan oleh pimpinan Polri, misi Polwan adalah sebagai berikut:
-  Meningkatkan kinerja Polwan agar mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari gangguan fisik, maupun psikis.
-  Mengutamakan upaya persuasif dan preventif dalam rangka meiningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
-  Mengelola sumber daya manusia Polwan dengan selalu melakukan upaya memelihara dan meningkatkan kemampuan Polwan melalui pendidikan dan pelatihan.
-  Membangun etika kepribadian sebagai wanita Indonesia, baik dalam penugasan maupun di luar penugasan.

## Konsep Gender dalam Polmas
Pembicaraan mengenai ciri-ciri  Polwan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang gender. Gender merupakan istilah untuk memisahkan pendefinisian ciri laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis dengan yang bersifat sosial budaya (Harsono, 2007, h.16).
Pemahaman gender amat penting karena maskulinitas dan feminitas bukan perbedaan yang discreet (hitam-putih), tetapi continuum atau gradatif. Pada situasi yang tepat, pria bisa memainkan peran dan tampilan seperti wanita, dan sebaliknya. Melalui pemahaman gender tersebut, polisi laki- laki diharapkan tidak terjebak pada femininitas Polwan, yang bisa memunculkan anggapan yang merendahkan ( degrading) , perbuatan yang melecehkan ( humiliating ), dan pembuatan kebijakan yang bias ( discriminating ). Misalnya, hanya Polwan yang cantik ditugaskan sebagai staf pribadi (spri) pimpinan, demikian pula perihal adanya tes keperawanan saat seleksi masuk Polri (Adrianus Meliala , Pengarusutamaan Gender dalam Kepolisian, 2015).
Pada tahun 2004, Komnas Perempuan (Harsono, h.147) pernah merekomendasikan bahwa perlu terdapat unit dalam struktur kepolisian yang merancang  program berkelanjutan agar polisi laki-laki memahami sensitifitas gender dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Di tahun 2015 Polri juga memiliki kontinjensi utama. Dari hasil analisa dan evaluasi perkembangan situasi kecenderungan dalam bentuk dan macam kontinjensi di wilayah Polda Metro Jaya, khususnya periode Januari s.d Juli tahun 2014,  adalah sebagai berikut :
1)  Kontijensi keamanan dengan prioritas; Prioritas I teror bom dan ancaman bom; Prioritas II sabotase; Prioritas III huru-hara dan kerusuhan masal; dan Prioritas IV subversi.
2)  Kontijensi sosial dengan prioritas; Prioritas I demonstrasi; Prioritas II pemogokan; dan Prioritas III bencana alam (diantaranya banjir).
tetap menghargai hak-hak dasar perempuan. Dasar dari ide ini adalah, bahwa sebenarnya perempuan yang terlibat kasus hukum sebagai pelaku atau korban tidak perlu hanya ditangani oleh Polwan, tetapi juga oleh polisi laki-laki. Dan sebaliknya.
Apa yang disebutkan di atas, sayangnya, sulit terjadi ketika kultur atau budaya kepolisian masih memandang rendah konsep gender tersebut. Apalagi ketika konsep gender juga mau diterapkan dalam melaksanakan polmas. Selain akan dipandang sebelah mata, jangan-jangan malah akan terjadi penjegalan. Macho culture yang masih kuat hidup di berbagai organisasi kepolisian, tak pelak juga terjadi di Polri, kerapkali susah menerima kenyataan bahwa konsep gender itu sebenarnya bukan sekadar kehadiran Polwan diantara Polki. (sebagai diskusi, lihat Frances Heidensohn, 2003, h. 556- 577)

## Teori Peran
Setiap orang yang memegang kewenangan terkait suatu jabatan,  akan memiliki harapan terkait tanggung jawab yang diembannya. Ini sesuai dengan teori peran dimana selalu terdapat tanggungjawab peran ( role responsibility ) yang mengikuti peran, baik peran formal maupun peran sosial di masyarakat.
Dalam kaitan itu, jika melihat seperangkat peraturan Polmas Polri yang ada, belum bisa dijelaskan dengan detail seperti apa saja peran Polwan dalam tugas-tugas polmas. Walaupun ditempatkan dalam jabatan strategis, sejauh ini belum terukur hasil kinerja polwan serta belum ada data statistik resmi yang memperlihatkan peran Polwan sebagai pihak yang telah mampu memberi warna dan meningkatkan profesionalisme fungsi Polmas.
Hal ini mengakibatkan sulitnya Polri menyebutkan bahwa Polwan gagal, tidak berhasil atau, yang lebih ekstrim, tidak mampu menjalankan peran tertentu. Selain bagi beberapa jabatan yang memang jelas-jelas diperuntukkan bagi Polwan (sebagai contoh Kabag Polwan di bawah Karo Binkar SDM Polri), maka semua jabatan di kepolisian bersifat unisex (dapat diisi oleh personil laki-laki atau perempuan). Jika ada pejabat Polri yang dengan mudah mengatakan Polwan tidak bisa berperan dengan baik, dapat dipastikan itu suatu pernyataan yang seksis dan tidak berdasar.
Teori peran memang menganggap siapapun boleh menjalankan peran sebanyak memiliki kompetensi yang sesuai. Namun demikian, dalam kehidupan organisasi, bisa saja ditemui office politics yang bertujuan menghambat pihak atau kalangan tertentu untuk menjalankan peran tertentu. Office politics itu bisa sedemikian tajam sehingga bisa menjurus ke arah pelecehan seksual ( sexual harassment ). Polwan kerap mengalami hal ini.
Jika situasi tersebut akhirnya terjadi, maka Polri selaku organisasi harus melindungi Polwan dengan cara menindak pelaku pelecehan seksual tersebut. (sebagai pembanding, lihat Hussain et al. 2016; h. 83). Dan jika berbentuk kebijakan yang bias, maka Polri juga perlu proaktif untuk mencabut atau merevisi kebijakan tersebut.

## Pembahasan
Charles Reith 9 mengatakan kekuatan polisi tidak terletak pada persenjataan dan hukum,
9   Charles Reith adalah seorang seorang pengamat kepolisian dan banyak menuliskan buku tentang polisi-polisi di dunia.
melainkan pada penerimaan yang diberikan masyarakat. Maka, sudah sewajarnya jika agenda untuk melayani khalayak luas lebih dipertimbangkan ketimbang melayani diri sendiri ataupun kepentingan penguasa 10 (Amriel, 2014, h.5). Konsep polisi seperti itu dikenal luas dengan nama Polisi Masyarakat (Polmas) yang pertama kali dikemukakan dalam Konvensi Bremen tahun 1966 11 .
Terkait konsep Polmas, polisi dimaksudkan menjadi lembaga negara yang mampu menopang tuntutan-tuntutan demokrasi dan diharapkan mampu mewujudkan kegiatan-kegiatan memerangi kejahatan ( fighting crime ), memelihara ketertiban ( order maintenance ) dan melindungi warga ( protecting people ) 12 , dengan meletakkan tekanan pada pemeliharaan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan penguasa.
Chairuddin Ismail 13 (2009, h. 6-7) mengatakan bahwa istilah Polmas tidak ditemukan dalam kamus manapun. Namun, lanjutnya pula,  Polmas sebenarnya merupakan watak dari kepolisian sejati di negara demokrasi manapun, seperti juga di Indonesia. Sayangnya, saat ini Polri sendiri masih belum berubah menjadi Polmas dalam arti yang sepenuhnya.  Polri,  misalnya, terlihat belum dapat sepenuhnya bertransformasi ke struktur dan operasionalisasi tugas yang lebih desentralistik. Problem ini tidak hanya terjadi pada level bawah, yakni masih kentalnya keinginan aparat kepolisian untuk diperlakukan sesuai dengan pola patron-klien, melainkan juga dipertahankan pada lapisan atas (penentu kebijakan). Salahsatu  pertimbangan nya adalah banyaknya manfaat psikologis, sosiologis dan ekonomis yang bisa didapatkan oleh para petinggi Polri sendiri ( Amriel, 2014, h. 7).
Reputasi Polri sejauh ini bergantung pada 2 (dua) hal: Pertama, pencapaian tujuan yang berkaitan dengan perang terhadap kejahatan 14 . Kedua, pencapaian tujuan yang berpusat pada pemeliharaan rasa aman, proteksi atas konstitusi, dan pemberian jasa lainnya yang tak berhubungan langsung dengan penegak hukum ( Amriel , 2014, h. 23).
Untuk mencapai peran Polmas yang maksimal tersebut, jumlah Polwan  yang mencukupi merupakan hal crucial . Tito Karnavian (sekarang Menteri Dalam Negeri) pernah mengeluh perihal masih minimnya jumlah anggota Polwan di Indonesia. Hingga saat ini, hanya ada 36.595 Polwan atau 8,3%  dari jumlah total anggota Polri (Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1159227/ kapolri-keluhkan-jumlah-polwan-di-indonesia-masih-sedikit/full&view=ok). Mengingat keluhan itu diucapkan seorang kapolri, maka dapat dipastikan persoalannya bukan karena ketiadaan dukungan politik, tapi kemungkinan besar dikarenakan kurangnya Polwan ataupun calon Polwan yang dianggap pas guna menjalankan peran khasnya.
Demikianlah adanya, fungsi-fungsi Polmas membutuhkan peran yang  berorientasi pada pelayanan masyarakat tanpa melupakan core business Polri yakni penegakkan hukum. Konsep Polmas ini dengan demikian sangat menjanjikan bagi komunitas perempuan, baik bagi personel Polwan sendiri maupun perempuan pada umumnya. Ini dikaitkan dengan aspek-aspek feminin kepolisian yang amat dibutuhkan dalam rangka berhasilnya tugas Polmas (Sumber: Kerangka Acuan Semiloka: Pengembangan Pedoman Pembinaan Polwan dalam rangka Reformasi Polri, 2012).
10  Dikutip dari buku “Polisi (Bukan) Manusia: Membentuk Polisi Santun dan Berempati” oleh Reza Indragiri Amriel, seorang Master Psikologi Forensik pertama di Indonesia.
11  Dikutip dari buku George E. Berkley (2012, h.54). George E. Berkley adalah seorang akademisi dari Boston, Amerika Serikat.
12  Hakekat kepolisian adalah badan pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan penjagaan ketertiban umum, meningkatkan atau memajukan keselamatan publik, dan pencegahan dan pendeteksian kejahatan (Ismail, 2009, h.7).
13  Dr. Chairuddin Ismail merupakan seorang purnawirawan jenderal polisi dan mantan kapolri 14  Jiwa korsa yang sama pula yang menumbuhkan code of silence (semacam sumpah “omerta”) sebagai bahasa organisasi untuk saling menutupi penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan rekan-rekan seprofesi (Amriel, 2014. h.71).
Aspek-aspek feminin dalam fungsi Polmas itu antara lain kemampuan komunikasi (menggali informasi seperti mengobrol, sehingga tidak terkesan  menghakimi ( intelejen ala ibu-ibu ), melayani masyarakat dengan ramah, membantu anak-anak, peduli dan perhatian pada perubahan yang ada, ataupun kemampuan untuk sekadar tersenyum kepada masyarakat di setiap kegiatan. Boleh dikatakan fungsi Polmas ini adalah “spirit ibu” dari Polri.
Fungsi Polmas yang paling sederhana dapat dilihat dari sikap dan perilaku seorang Bintara Polri yang bertugas sebagai Satuan Bahayangkara atau Satuan Lalu Lintas yang bersentuhan langsung dan berinteraksi dengan masyarakat umum. Bintara tersebut harus bersikap penuh perhatian, berorientasi pada standar pelayanan minimal dan selalu siap-sedia membantu masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memperoleh bintara yang dimaksud,  sistem perekrutan Bintara Polwan merupakan salah satu penentu wajah Polri sekarang dan di masa depan.
Polwan harus lebih proaktif dan sinergis dengan petugas dari berbagai instansi lain untuk mewujudkan Indonesia yang berideologi Pancasila, bukan ideologi lain, sehingga diharapkan tidak ada satupun personel Polwan yang secara sengaja atau tidak sengaja mengarah pada radikalisme, baik terkait tutur-kata, perilaku atau postingan di media sosial. Oleh sebab itu kaderisasi Polwan yang berisikan penanaman  nilai-nilai Polmas amatlah penting. Menurut Rachman (2006, h. 23), hal itu menyangkut jumlah, sistem rekrutmen dan pendidikan, sistem penugasan dan penempatan serta jenjang karir dan seleksi jabatan. Sayangnya, seperti telah disebutkan di atas, sejauh ini  rekrutmen Polwan masih belum rasional (Sumber: https://www.abc.net.au/news/2018-10-20/indonesian- policewomen-must-be-pretty-subjected-to-tests/10333762).
Terkait dengan kaderisasi dan rekrutmen, Andini (2018, h. 8) mengatakan bahwa jabatan fungsional umum (analis kebijakan) di Polda Metro Jaya, tidak hanya diisi oleh personel Pamen Polisi laki-laki (Polki), tetapi juga diisi oleh personel Pamen Polwan. Kecenderungan yang sama dewasa ini juga terlihat di berbagai polda lainnya.
Saat ini Polwan memiliki kesempatan yang sama dengan personel Polri lainnya untuk dapat mengemban penugasan maupun pemenuhan hak dan kewajibannya. Namun demikian, pada saat yang sama, sifat kodrati Polwan juga  diperhatikan dan dihargai harkat dan martabatnya, seperti Polwan yang sudah berkeluarga/menikah sedapat mungkin ditempatkan di daerah suaminya tinggal/ bertugas. Selain itu,  polwan juga mendapatkan tunjangan khusus kewanitaan, yaitu tunjangan kecantikan (Andini, 2018, h. 61).
Menurut Sutanto (2004), dengan tunjangan  yang lebih itu, setiap anggota Polwan diharapkan dapat menjadi teladan dengan cara menjalankan aturan-aturan yang berlaku saat menjaga ketentraman dan penegakan hukum sesuai dengan tugasnya. Polwan sudah seharusnya bekerja secara profesional, dituntut mempunyai moral yang baik, menjaga citra dan selalu mau mengembangkan diri, tanpa kehilangan sisi feminin-nya sebagai wajah terdepan yang mewakili Polri.
Untuk lebih mendukung peran Polwan mengisi jabatan strategis Polmas, diperlukan setidaknya 2 (dua) faktor:
Pertama, terkait faktor internal Polri. Pimpinan Polri agar lebih memperhatikan peran Polwan dalam jabatan-jabatan strategis yang langsung berpengaruh pada peningkatan mutu implementasi Polmas, misalnya meningkatkan kuantitas polwan guna menjabat Analis Kebijakan, sehingga polwan
tidak hanya ditempatkan sebagai staf pasif, tetapi aktif turut ambil bagian dalam kepemimpinan strategis di Polri.
Organisasi kepolisian Indonesia memiliki tantangan seperti organisasi lembaga pemerintahan pada umumnya yang masih melihat perempuan (Polwan pada Polmas) sebagai bukan prioritas. Masih ada sikap dan struktur kekuatan patriarkal dan stereotipi seksi yang mempengaruhi rekrutmen dan promosi dimana menunjukkan sub-ordinasi golongan perempuan (Harsono, 2007, h. 23). Saat bertugas Polmas, maka Polwan yang memiliki keinginan kuat untuk berhasil sebenarnya dapat menghindarkan budaya senjang akibat adanya struktur patriarki tersebut. Hal ini ditemukan Rinny Wowor dan kawan-kawan (2020, h. 79) saat mengatakan bahwa budaya senjang kekuasaan terbukti dapat melemahkan pengaruh kepemimpinan yang bersifat melayani  ( servant leadership ) yang, nampaknya, potensial diperankan seorang Polwan.
Kedua, faktor individu Polwan itu sendiri, dimana sesuai dengan analisa terhadap coping job stress Polwan, maka  diketahui sumber daya  seorang Polwan untuk menyesuaikan diri ( to cope with ) antara lain berasal dari kesehatan fisik, konsep diri, dukungan sosial, aset ekonomi serta ketahanan spiritual. Sebagian besar Polwan merasakan bahwa bekerja sebaik-baiknya merupakan bagian dari ibadah. Terkadang, yang membuat Polwan merasa stress adalah tidak adanya dukungan penuh dari pasangan, pimpinan dan rekan kerja (Andini, 2018, h.127, 129).
Polwan yang menempati jabatan strategis dalam kaitan ini perlu diberi ruang yang leluasa untuk mengubah konsep Polmas yang sudah ada, misalnya mengubah kultur Polmas menjadi lebih memiliki perspektif gender.
Sebagai contoh, Polwan yang duduk di berbagai  jabatan strategis di polda-polda dapat mendorong program-program Polmasnya sedemikian rupa sehingga dapat lebih meningkatkan fungsi-fungsi preventif dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk potensi konflik, ketimbang menjadi satuan “pemadam kebakaran”.
Sebagai aktor yang secara fungsional  dapat mengintervensi berbagai kelompok masyarakat, Polwan sudah seharusnya dapat mengambil langkah-langkah nyata untuk mendeteksi segala hal yang berpotensi membahayakan keamanan nasional serta mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, setiap Powan  perlu bersinergi dengan cara, antara lain, rajin datang menghadiri rapat muspida ataupun musrenbang, sehingga mendapat input dari aktivis, masyarakat, omas maupun LSM  di lapangan. Hal ini kemungkinan kurang dapat dilakukan oleh polisi laki-laki yang cenderung cuek dan tidak perduli terhadap detail.
Berdasarkan paparan Brigjen Pol Ida Utari (2014),  maka seperti halnya perempuan pada umumnya, dalam berbagai hal polwan lebih komunikatif dibanding laki-laki saat melayani masyarakat, apalagi terhadap kelompok perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Ida Utari dalam hal ini mengutip Prof. Saparinah Sadli yang pernah mengatakan bahwa Polwan amat dibutuhkan untuk melakukan penggalian informasi terhadap  korban perempuan, misalnya ketika terjadi pemerkosaan atau ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni  kepada istri dan anak-anak.
Apabila mengacu pada kebutuhan agar personel Polri hadir di lapangan secara lebih meningkat, maka justru harus lebih banyak Polwan yang ditempatkan berdinas di lapangan/operasional. Misalnya,
ditetapkan penugasan  minimal terdapat 2 (dua) orang Polwan per polsek. Tentu hal ini membawa kerepotan tersendiri jika dilaksanakan, khususnya jika program ini tidak dipersiapkan secara baik.
Adrianus Meliala (2002) juga pernah memaparkan bahwa Polwan memiliki citra seorang ibu. Melekat pada dirinya, hakekat sebagai seorang perempuan yang  cenderung lebih sensitif dan empati pada penderitaan orang lain dan optimal bila menjalankan fungsi polisi protagonis.
Polwan cenderung dekat dengan kelompok ibu-ibu Bhayangkari, perempuan ibu rumah tangga, bahkan kaum urban milenial di media sosial. Dalam kaitan itu,  fungsi-fungsi Polmas seorang Polwan dapat lebih ditingkatkan melalui pembuatan dan penyebaran infografis himbauan agar masyarakat tidak mudah terpecah-belah dengan berbagai isu. Misalnya, memberikan informasi di media sosial Instagram Polri, bahwa isu Virus Corona tidak perlu ditanggapi secara rasialis. Kemudian Polwan juga  dapat memberikan sosialisasi kepada kaum perempuan  tentang peraturan bahwa menyebarkan hoax dapat dipidana.
Selain itu, sebagai stake holder pemerintahan, Polri  perlu mengupayakan diri agar jangan sampai terjebak  dalam lingkaran konflik. Tindakan yang tidak tepat nantinya dapat membawa Polri ke dalam lingkaran konflik. Dalam hal ini bahkan Polwan juga dapat menjadi aktor penyebab konflik, seperti kesalahan yang pernah terjadi saat terdapat oknum Polwan yang menyebarkan paham radikal.
Dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum, seluruh Polwan harus dapat melakukan penegakan hukum khususnya ketika menangkap tangan suatu tindak pidana. Melalui hal itu, Polwan turut  memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13). Tentunya, kemampuan membela diri dan menaklukkan pelaku kejahatan serta dilanjutkan dengan kemampuan mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara) menjadi hal yang perlu dikuasai.

## Penutup
Peran Polwan dalam menjalankan fungsi Polmas masih terkendala dengan berbagai aspek, yakni aspek profesionalisme, aspek kultural dan aspek politik. Aspek profesionalisme dalam hal ini terkait kesiapan setiap individu Polwan di Era Revolusi Industri 4.0 ini untuk berperan tidak hanya double roles , melainkan triple roles , yakni sebagai ibu atau istri di rumah, serta sebagai personel Polri, khususnya yang menjalankan fungsi Polmas berbasis gender.
Diskusi tentang peran Polwan dalam implementasi Polmas tidak boleh berhenti, tetapi harus terus dilakukan melalui kolaborasi penelitian antara Polri dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi. Hasilnya  diperlukan untuk  terus mendiseminasikan informasi dan melakukan edukasi publik bahwa konsep Polmas yang baik adalah Polmas berbasis gender.
Selain karena diyakini bahwa Polmas berbasis gender memiliki tujuan yang baik, upaya diseminasi dan edukasi tersebut juga   bertujuan mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih memperhatikan masa depan Polwan di era Revolusi Industri 4.0 ini. Salahsatu caranya adalah melalui penyediaan  anggaran khusus sosialisasi, pendidikan dan latihan serta  kesiapan dalam melakukan Polmas bagi semua individu Polwan di setiap jenjang jabatan.
Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud berfokus pada setidaknya 3 (tiga) hal, sesuai hasil
penelitian Harsono (2004), yakni penanganan kasus  perempuan dan anak, penguatan posisi dan kapasitas Polwan serta kemitraan Polri dengan organisasi perempuan dan mitra-mitranya
Sebagai contoh, di PTIK dapat diselenggarakan mata kuliah tersendiri tentang peran Polwan dalam fungsi Polmas berbasis gender. Kembali mengutip Adrianus Meliala, diketahui  bahwa terdapat 5 (lima) hal yang penting dalam mengubah profesionalisme Polri adalah reformasi manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen Diklat, dan pemerkuatan aspek gender.
Setelah itu, individu Polwan yang telah terbukti memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan fungsi Polmas dengan baik dapat dikirim ke luar negeri untuk studi banding tentang peran Polwan saat menjalankan Polmas berbasis gender. Diperkirakan,  negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat memiliki contoh berlimpah perihal hal tersebut. Negara-negara maju tersebut juga diyakini selalu mengedepankan Hak Asasi Manusia saat kepolisian mengeksekusi fungsi Polmas-nya.
Dengan adanya pemahaman fungsi Polmas berbasis gender tersebut, Polwan diharapkan dapat menjadi pihak  yang pro-aktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Prinsipnya adalah, Polwan mampu “menjemput bola”, tidak hanya menunggu tindakan atau komando dari polisi laki- laki. Polwan juga mesti menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah, dengan ciri khas tersendiri yakni sebagai wanita seutuhnya dan melakukan fungsi Polmas sepenuhnya.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Jurnal
Amriel, Reza Indagiri. 2014. Polisi (Bukan) Manusia: Membentuk Polisi Santun dan Berempati . Tangerang: Serat Alam Media.
Andini, Feisya. 2018. Profil Stres Kerja Polisi Wanita Pada Jabatan
Fungsional Umum (Analis Kebijakan) Polda Metro Jaya .  Skripsi.  Jakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.
Berkley, George. E. 2012. The Democratic Policeman: Polisi dalam Masyarakat
Demokratis . Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Friedmann, Robert R. 1998. Community Policing: Comparative Perspectives and Prospects (Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Perbandingan Perspektif dan Prospeknya) . Jakarta: Cipta Manunggal.
Harsono, Irawati. 2004. Jejak Langkah RPK (Ruang Pelayanan Khusus): Perjuangan Berjejaring Mempertahankan Keberadaan RPK . Jakarta: LBPP DERAP Warapsari.
Harsono, Irawati. 2007. Polwan yang Bekerja Dalam Dunia Kerja Laki-Laki: Posisi Polwan di Polrestro Jakarta Selatan . Disertasi. Jakarta: Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana.
Heidensohn, Frances. 2003. “Gender and Policing” dalam Handbook of Policing , Tim Newburn (ed.), Willan Publishing
Hussain, Sajjad, Basharat Hussain, Waqar Ahmed, Hamid Alam. 2016. “Problems Faced by Women Police in Pakistan”, Pakistan Journal of Criminology , vol 8:1, h. 74-90
Ismail, Chairuddin, Dr. Drs. SH, MH. 2009. Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri . Jakarta: Merlyn Press.
Malik, Ichsan, Noer Fauzi, Boedi Wijardjo, Antoinette G. Royo. 2003. Menyeimbangkan Kekuatan, Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam, Yayasan Kemala
Meliala, Adrianus. 2002. Polwan dan HAM. Paparan. Dibuat dan dipresentasikan dalam rangka Hari Polisi Wanita ke-54. Agustus 2002.
Meliala, Adrianus, 2015, “Pengarusutamaan Gender dalam Kepolisian”, artikel, Harian Kompas
Rachman, Fitriana Sidikah. 2006. Wanita Berseragam: Sebuah Kajian Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah dan Peranan Polisi Wanita, Cetakan Pertama . Jakarta: Kemitraan.
Sadli, Saparinah, Paparan.
Sutanto, Jenderal Polisi Drs. 2006. Polmas: Paradigma Baru Polri . Jakarta: YPKIK.
Utari, Ida PS., S.AP. 2014. “Perlindungan Polwan dalam Penugasan di Polsek  (Perspektif Gender)”. Paparan
Webel, Charles &Johan Galtung. 1997. Handbook of Peace and Conflict Studies. New York: Routledge.
Wowor, Rinny, Hamdi Muluk, Andreas Budihardjo. 2020. “Pengaruh Kepemimpinan Melayani Terhadap Unjuk Kerja Petugas Polmas”, dalam Polwan Untuk Negeri: Bunga Rampai Pemikiran dan Pengalaman yang Menginspirasi , Jakarta : Rayyana Komukasindo

## Laporan dan Modul
Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Perpolisian Masyarakat.
2006. Jakarta: Polri.
Kerangka Acuan Semiloka: Pengembangan Pedoman Pembinaan Polwan dalam rangka Reformasi Polri.
Laporan Penelitian: Pengembangan Sistem Perekrutan Bintara Polri. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Modul Pelatihan Brigadir: Penanggulangan Rusuh Massa. 2015. Lembaga Pendidikan Polri.
Modul Pelatihan Perwira: Manajemen Penanganan Konflik. 2013. Lembaga Pendidikan Polri.
Modul Pengendalian Massa: Fungsi Teknis Sabhara. 2013. Lembaga Pendidikan Polri.
Penanganan Unjuk Rasa yang Berakhir Anarkis. 2009. Lembaga Pendidikan Polri.
Development Cooperation. 2014. Bahan Perkuliahan. Sentul: Universitas Pertahanan Indonesia.
Kepemimpinan Strategis. 2015. Bahan Perkuliahan. Sentul: Universitas Pertahanan Indonesia.

## Peraturan Perundang-undangan
Lampiran Perkap No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
Laporan Kesatuan Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Kapolda Metro Jaya (Drs. Unggung Cahyono) Tahun 2015.
Panduan Polmas: SK Kapolri No.Pol.:SKEP/432/VII/2006 Tanggal 1 Juli 2006. Seri Polmas 737. Markas Besar Kepolisian Negara RI.
Penyelarasan SKEP 737, Perkap 7, dan SKEP 507, Mei 2013.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Perkap No.8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara
Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
Perkap No.1 Tahun 2012 tentang Pleton Pengurai Massa
Perkap No.7 Tahun 2012 tentang Pendapat di Muka Umum
Perkap No.3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
UU Kepolisian RI No.2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri
UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

## Internet
https://www.abc.net.au/news/2018-10-20/indonesian-policewomen-must-be-pretty-subjected-to- tests/10333762
https://nasional.tempo.co/read/1159227/kapolri-keluhkan-jumlah-polwan-di-indonesia-masih- sedikit/full&view=ok
https://www.sultengterkini.com/2019/09/05/sejumlah-polwan-berprestasi-dapat-penghargaan-dari- kapolda-sulteng/