DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 31 Mei 2024, Revised: 15 Juni  2024, Publish: 28 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Prinsip Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU
Jonathan Fide Mulya 1 , Lastuti Abubakar 2 , Anita Afriana 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,  Jawa Barat, Indonesia, jonathan19001@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,  Jawa Barat, Indonesia, lastuti.abubakar@unpad.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,  Jawa Barat, Indonesia, anita.afriana@unpad.ac.id
Corresponding Author: jonathan19001@mail.unpad.ac.id 1
Abstract: The  research  was  conducted  with  the  aim  of  knowing  and  explaining  the implementation of business going concern through the conversion of debt into shares (debt to equity swap) in PKPU in order to achieve peace between debtors and creditors. The research was  carried  out  by  providing  understanding  to  legal  practitioners,  entrepreneurs,  the government and readers that debtors who experience problems paying debts to two or more creditors  can  submit  a  PKPU  application  to  prevent  the  debtor  from  being  threatened  with bankruptcy.  The  research  carried  out  uses  a  normative  juridical  approach  which  includes research  on  library  materials  or  secondary  materials  which  includes  research  on  the application of legal principles and norms to produce arguments, theories and inventions for resolving  legal  problems  in  implementing  business  going  concern  principles  through converting  debt  into  shares.  (debt  to  equity  swap)  in  the  PKPU  process  by  reviewing  the Bankruptcy and PKPU Law (UUKPKPU). The research results show that the conversion of debt into shares (debt to equity swap) is part of debt restructuring in order to provide justice for creditors and debtors by achieving peace at PKPU.
Keyword: Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations, Converting Debt into Shares, Debt Restructuring, Continuity of Business Activities (Business Going Concern).
Abstrak: Penelitian  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menguraikan  penerapan business going concern dengan melalui konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) dalam  PKPU  demi  tercapainya  perdamaian  antara  debitor  dengan  para  kreditor.  Penelitian dilakukan  dengan  memberikan  pemahaman  kepada  para  praktisi  hukum,  pengusaha, pemerintah  dan  para  pembaca  bahwa  debitor  yang  mengalami  kendala  pembayaran  utang kepada dua atau lebih kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU guna mencegah debitor dari ancaman pailit. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan  yuridis normatif dengan mencakup penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup penelitian terhadap penerapan  asas-asas  dan  norma-norma  hukum  guna  menghasilkan  argumentasi,  teori  dan invensi atas penyelesaian permasalahan hukum dalam mengimplementasikan prinsip business going  concern  melalui  konversi  utang  menjadi  saham  (debt  to  equity  swap)  dalam  proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan meninjau kepada Undang-Undang
Kepailitan  dan  PKPU  (UUKPKPU).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  konversi  utang menjadi  saham  (debt  to  equity  swap)  merupakan  bagian  dari  restrukturisasi  utang  yang berguna  memberikan  keadilan  bagi  para  kreditor  maupun  debitor  dengan  tercapainya perdamaian pada PKPU.
Kata  Kunci: Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  Konversi Utang  Menjadi  Saham,  Restrukturisasi  Utang,  Kelangsungan  Kegiatan  Usaha  (Business Going Concern).

## PENDAHULUAN
Fenomena kepailitan dapat dialami oleh subjek hukum baik orang-perorangan maupun badan  hukum  (legal  entity)  dan  telah  menjadi  aspek  krusial  dalam  kegiatan  bisnis.    Sri Redjeki Hartono berpandangan bahwa kepailitan merupakan lembaga yang bermanfaat untuk menjamin  pada  kreditor  agar  tidak  adanya  tindakan  kecurangan  dari  debitor  dan bertanggungjawab  atas  semua  kewajibannya  kepada  para  kreditor  agar  memberikan perlindungan  dan  kepastian  atas  eksekusi  masal  aset  pailit.    Permasalahan  kegiatan  bisnis yang sering dialami oleh para pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban  pembayaran utang. Perjanjian utang pun tidak hanya mengikat pada satu kreditor saja, sebab pelaku usaha dalam praktiknya berhutang kepada lebih dari satu kreditor sehingga dari persoalan tersebut Debitor dapat  terancam  oleh  permohonan  pailit  dari  para  kreditor  yang  merasa  dirugikan.  Pasal  1 angka  6  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  PKPU  (yang selanjutnya disebut “UUKPKPU”) menegaskan bahwa,
“Utang  adalah  kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  uang baik  dalam  mata  uang  Indonesia  maupun  mata  uang  asing,  baik  secara  langsung  maupun yang  timbul  di  kemudian  hari  atau  kontinjen,  yang  timbul  karena  perjanjian  atau  undang- undang  dan  yang  wajib  dipenuhi  oleh  Debitor  dan  bila  tidak  dipenuhi  memberi  hak  kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya harta kekayaan debitor.”
Permohonan  pailit  dapat  diajukan  debitor  dan  para  kreditor,  namun  UUKPKPU memberikan  kesempatan  kedua  bagi  debitor  untuk  usahanya  diputus  pailit,  sehingga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertujuan untuk mendamaikan debitor dan para  kreditor  di  luar  pengadilan,  debitor  memproposalkan  perdamaian  mengajukan permohonan  PKPU  oleh  debitor  sendiri  atau  oleh  para  kreditor  agar  pengadilan  tidak menyatakan  debitor  pailit,  atau  dapat  berdamai  jika  terjadi  kepailitan.    Debitor  dalam mengajukan  proposal  perdamaian  kepada  para  kreditor  dengan  menawarkan  konversi  utang menjadi  saham  (debt  to  equity  swap)  supaya  kelangsungan  kegiatan  usaha  (business  going concern) agar tercapainya perdamaian bagi debitor untuk meningkatkan nilai hartanya untuk membayar  sebagian  atau  seluruh  utangnya  kepada  para  kreditor.    Peristiwa  hukum  yang diteliti  adalah  konversi  utang  menjadi  saham  (debt  to  equity  swap)  dalam  kasus  PT  Argo Pantas  Tbk  (ARGO)  yang  mengajukan  permohonan  pailit  karena  ARGO  memiliki  utang yang belum dibayar sejumlah US$ 12,000,000 (dua belas juta dolar amerika serikat) karena terkendala  dalam  pembayaran  utang  sehingga  ARGO  menawarkan  usulan  perdamaian  dan hal ini diterima oleh para kreditor atas upaya konversi utang menjadi saham.
Persoalan hukum serupa ditemukan juga dalam kasus PT Berlian Lajut Tanker (BLTA) yang  mengajukan  proposal  perdamaian  kepada  para  kreditor  dengan  syarat  mengurangi jumlah  saham  di  Buana-Teekay  yang  dimiliki  BLTA  dan  memberikan  25%  kepada  para kreditor  yang  didistribusikan  secara  prorata.  Proposal  ini  dengan  dilandaskan  kepada proyeksi  pertumbuhan  pasar  sebesar  3%  di  tahun  2013,  4%  di  tahun  2014,  sebesar  5%  di tahun 2015 dan 2% sepanjang sisa periode proyeksi. Rencana perdamaian ini dilakukan agar debitor  bisa  tetap  melangsungkan  kegiatan  usaha  (business  going  concern)  tanpa  perlu mengalami kepailitan. Adapun tindakan konversi utang menjadi saham ini dituangkan dalam perjanjian perdamaian dan para kreditor menerima tawaran tersebut.
Permasalahan hukum serupa dialami PT Bakrie Telecom Tbk membayar utang dengan jaminan melalui mekanisme konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) kepada para kreditor dengan prosedur pengurangan nilai melalui biaya pokok dan bunga secara bertahap (nilai amortisasi) dan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan merupakan salah satu contoh konversi  utang  menjadi  saham  dalam  mekanisme  PKPU.  Dengan  diterimanya  rencana perdamaian tersebut, maka PKPU dianggap berakhir.
Perjanjian  utang-piutang  pada  pokoknya  diatur  pada  Pasal  1320  KUHPerdata  yang menegaskan  bahwa  sahnya  perjanjian  harus  adanya  kesepakatan  para  pihak  untuk mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  perjanjian,  cakapnya  para  pihak  dalam  membuat  suatu perikatan  dalam  perjanjian,  terdapat  suatu  pokok  persoalan  dan  suatu  sebab  yang  tidak terlarang.    Seluruh  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi yang  membuatnya  menurut  Pasal  1338  KUHPerdata.  Kegiatan  utang-piutang  selalu dilandaskan  kepada  perjanjian  yang  dibuat  oleh  debitor  dan  kreditor,  sehingga  hal  ini memberikan  interpretasi  bahwa  KUHPerdata  turut  mengakomodirkan  upaya  perjanjian perdamaian  PKPU  berupa  konversi  utang  menjadi  saham  (debt  to  equity  swap)  dalam cakupan  UUKPKPU  sebagai  bukti  hukum  kepailitan  dan  PKPU  berkembang  dengan masyarakat seiring majunya bisnis modern (the futuristic of law).
Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi hingga tanggal jatuh waktu, maka salah  satu  pihak  yang  ingkar  telah  melakukan  tindakan  wanprestasi.    Perusahaaan  dalam kedudukannya  sebagai  debitor  yang  wanprestasi  karena  tidak  mampu  membayar  atau melunasi  utang  kepada  kreditor  dianggap  mengalami  kegagalan  (corporate  failure). Kegagalan  ini  dapat  disebabkan  oleh  keterlambatan  debitor  atau  ketidakmampuan  secara ekonomis  (financial  distress),  sehingga  dalam  hal  ini  wanprestasi  merupakan  peristiwa hukum yang menempatkan seseorang tidak melaksanakan prestasi terhadap orang lain dalam tempo  waktu  yang  telah  diperjanjikan.    Apabila  debitor  mengalami  wanprestasi  atas  akibat perjanjian  utang-piutang  tidak  dipenuhi  kepada  dua  atau  lebih  kreditor  maka  debitor dimohonkan kepailitan maupun PKPU.
Debitor dapat diancam pailit apabila memenuhi kualifikasi yang termuat dalam Pasal 1 angka  1  UUKPKPU  menyatakan  bahwa,  kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan debitor  pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah pengawasan  hakim  pengawas.  Apabila  seorang  debitor  mengalami  kepailitan,  maka  semua kekayaan  debitor  dapat  dilakukan  sita  umum  berdasarkan  Pasal  1131  KUHPerdata    dan menyebabkan  debitor  kehilangan  hak  atas  penguasaan  harta  kekayaan  yang  dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditor berdasarkan jumlah piutang para kreditor, sejak putusan  pailit  dan  selama  proses  kepailitan.  Kepailitan  adalah  sita  umum  oleh  kurator  atas semua harta benda subjek hukum  pailit  yang tidak bisa memenuhi  prestasinya dilaksanakan dalam pengawasan hakim  menurut  UUKPKPU, dan eksekusi  tersebut  harus didasarkan atas putusan hakim dengan penyitaan seluruh objek dan dilaksanakan dengan diawasi oleh hakim. Kepailitan  mencakup  seluruh  kekayaan  debitor  paiilit  beserta  aset  dan  kewenangan  dalam pengurusan dan pengalihan hak atas harta kekayaan.
PKPU merupakan mekanisme yang diberikan oleh UUKPKPU bagi debitor agar dapat melanjutkan  kelangsungan  usaha  walau  dalam  kondisi  kesulitan  pembayaran  guna menghindari  ancaman  pailit.    Debitor  yang  dapat  memperkirakan  dirinya  tidak  akan  dapat melanjutkan  pembayaran  utang-utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  bisa mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  seluruh  atau  sebagai  utangnya  kepada kreditor  menurut  Pasal  222  UUKPKPU.    PKPU  merupakan  kesempatan  peringanan  (legal moratorium)  yang  memungkinkan  debitor  melanjutkan  kelangsungan  kegiatan  usaha  guna menghindari ancaman kepailitan.
Debitor dapat menawarkan Konversi utang menjadi saham (debt to equity swap)  yang merupakan  salah  satu  mekanisme  restrukturisasi  utang  pada  proses  PKPU.    Konversi  utang menjadi  saham  (debt  to  equity  swap)  dilakukan  dengan  mengubah  utang  menjadi  bagian
modal, para kreditor melakukan hal ini karena merasa dan melihat potensi pertumbuhan nilai dan  prospek  bisnis  yang  baik  milik  debitor.    Berdasarkan  Pasal  34  ayat  (1)  UUPT menerangkan bahwa penyetoran atas modal saham ke dalam PT tidak selalu dilakukan dalam bentuk  uang,  tetapi  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  lain.  Terdapat  celah  hukum  yang  terjadi pada  praktik  PKPU  yang  menempatkan  upaya  konversi  utang  menjadi  saham  terhadap ketentuan UUPT karena Kreditor tidak bisa menjadi pemilik perusahaan (kepemilikan saham) atas uang yang dipinjamkan kepada perusahaan yang diatur dalam UUPT.
Pasal  35  ayat  (1)  UUPT  menegaskan  harus  disetujui  oleh  RUPS”  demi  mendapatkan persetujuan  atas  tindakan  konversi  utang  menjadi  saham.  Pasal  92  ayat  (2)  UUPT mengharuskan  direksi  untuk  menjalankan  kepengurusan  sesuai  dengan  kebijakan  yang dipandang  tepat,  dalam  batas  yang  ditentukan  oleh  UUPT  dan/atau  AD.  Pasal  1  angka  4 UUPT menerangkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  dan/atau  anggaran  dasar.  Pasal  102  UUPT menerangkan bahwa direksi berkewajiban untuk meminta persetujuan terlebih dahulu melalui RUPS.  Konversi  utang  menjadi  saham  merupakan  kompensasi  yang  diberikan  oleh  debitor kepada kreditor dengan mengubah hak tagih utang menjadi saham. Adapun kompensasi hak tagih  dengan  saham  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  perubahan anggaran dasar dengan besaran kuorum kehadiran 2/3 bagian seluruh saham serta mencapai keputusan sah dari 2/3 bagian jumlah suara menurut Pasal 88 ayat (1) UUPT.
Pelaksanaan  proses  PKPU  harus  memperhatikan  kepentingan  perusahaan  sebagai debitor atau kepentingan kreditor secara seimbang, sebab secara esensial penerapan PKPU itu sendiri  harus  dilakukan  secara  adil  dengan  mempertimbangkan  potensi  dan  prospek  secara baik  untuk  memberikan  kesempatan  bagi  debitor  untuk  melanjutkan  kelangsungan  kegiatan usaha  (business  going  concern).    Debitor  dapat  mengajukan  PKPU  untuk  memperbaiki kondisi  keuangan  perusahaan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  dan  melunasi  utang- utangnya  kepada  para  kreditor,  sedangkan  Kreditor  juga  dapat  mengajukan  permohonan apabila terdapat piutang yang dapat ditagih serta untuk memberikan kesempatan bagi debitor secara  penuh  agar  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan.    Hal  ini  harus  mendapatkan persetujuan  dari  Hakim  Pengawas  menurut  Pasal  104  UUKPKPU.  PKPU  memberikan kesempatan  bagi  debitor  yang  merasa  memiliki  prospek  baik  untuk  melanjutkan kelangsungan kegiatan usahanya (business  going concern) sebagai  langkah pencegahan dari ancaman kepailitan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dengan mengangkat tiga permasalahan yang dialami oleh  ARGO,  BLTA  dan  BTEL  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang mencakup penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder berupa asas-asas dan norma-norma hukum.      Peneliti  menggunakan  deskriptif  analitis      dalam  menguraikan  dan  menganalisis permasalahan  dalam  penerapan  business  going  concern  melalui  konversi  utang  menjadi saham  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU.  Peneliti  pun menggunakan  studi  kepustakaan  dalam  mengumpulkan  data  yang  diteliti.  Adapun  peneliti menganalisis  dengan  menunjau  kepada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 Tentang  Pasar  Modal,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  Terbatas  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  14/POJK.04/2019 Tentang  Perubahan  Atas  POJK  No.  32/POJK.04/2015  Tentang  Penambahan  Modal Perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Konversi  Utang  Menjadi  Saham  (debt  to  equity  swap)  memenuhi  aspek keadilan dalam proses PKPU
Pada  kronologi  kasus  ARGO    mengalami  kendala  akibat  krisis  moneter  yang  terjadi pada  tahun  1997-1998  yang  menyebabkan  kondisi  keuangan  perusahaan  merosot  dan  tidak ada perkembangan yang menyebabkan kondisi arus kas menurun. Utang tersebut didasarkan kepada transferable loan facility agreement  dengan  Indo  BV pada tanggal  25 Oktober 1996 sejumlah  USS  3  Juta  (tiga  juta  dolar  amerika),  serta  facility  agreement  pada  8  Mei  1996 sebesar USS 4 Juta dengan The Mitsui Trust and Banking Company Singapore, USS 1 Juta (satu  juta  dolar  amerika)  dengan  Sumitomo  Trust  and  Banking  Company,  sebesar  USS  1,6 Juta kepada The Toyo Trust and Banking Company dan Indo BV sebesar USS 2,4 Juta (dua koma empat juta dolar amerika), kepada Bank Mandiri sebesar USS 92,13 Juta, serta kepada 18 Kreditor sebesar USS 198,68.
Krisis  keuangan  terjadi  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  2008  yang  memberikan penurunan  drastis  terhadap  produksi  industri  pelayaran  akibat  menurunnya  pasar  pelayaran dan  runtuhnya  perdagangan  global.    Kemudian  pada  tahun  2012,  industri  pelayaran  global mengalami  kesulitan,  sehingga  BLTA  berupaya  memperbaiki  keuangan  dengan merestrukturisasi  operasionalnya.      Kemudian  pada  14  Juni  2012,  salah  satu  Kreditor mengajukan  proses  PKPU  sebagai  upaya  peradilan  untuk  menunda  pembayaran  yang didesain  dalam  waktu  tertentu  bagi  debitor  dalam  merestrukturisasi  dan  mereorganisasikan persoalan utang-utangnya sebagai bagian dari penerapan prinsip business going concern yang dilandaskan  kepada  proposal  rencana  perdamaian.  Pada  Maret  2013  rencana  perdamaian mendapatkan  pengesahan  dari  pengadilan  (homologasi)  setelah  disetujui  dan  didukung  oleh mayoritas kreditor separatis dan konkuren.
Pada  kasus  BLTA  selaku  debitor  mengajukan  proposal  perdamaian  dan  meyakinkan para kreditor untuk menerima tawaran rencana perdamaian dengan langkah-langkah menjual dua  buah  kapal  tanker  Etilena  senilai  USS  62  Juta  (enam  puluh  dua  juta  dolar  amerika serikat) dan sepuluh kapal tanker yang tidak produktif senilai USS 18,3 Juta (Delapan belas koma  tiga  juta  dolar  amerika  serikat).  BLTA  dalam  menerapkan  prinsip  business  going concern  selama  PKPU  dilakukan  langkah-langkah  restrukturisasi  dilaksanakan  sebelum  31 Maret 2013 sehingga secara efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2013. BLTA menggunakan asumsi ekonomis berdasarkan pertumbuhan pasar sebesar 3% (tiga persen) di tahun 2013, 4% (empat  persen)  di  tahun  2014,  5%  (lima  persen)  di  tahun  2015  dan  selanjutnya  2%  (dua persen) selama sisa periode proyeksi. Selama berlangsungnya kegiatan kelangsungan usaha, BLTA melakukan penjualan terhadap berbagai aset yang akan dialihkan kepada para kreditor selama tahun ke-3 sampai dengan ke-6.
BLTA melakukan pembayaran bunga dan pokok yang berkaitan kepada Fasilitas Modal Kerja  yang  harus  dibayar  lunas  pada  tanggal  31  Maret  2015.  Fasilitas  Modal  Kerja  jatuh tempo pada 31 Maret 2015 yang pembayaran lunas tidak dapat ditarik kembali. Jumlah yang tertunggak  kepada  Kreditor  perdamaian  merujuk  kepada  Daftar  Piutang  Tetap  yang dikonfirmasi  oleh  Hakim  Pengawas  pada  tanggal  5  Desember  2012  serta  berdasarkan  pada perjanjian  yang  telah  diamandemen  atau  direvisi  dan  telah  terkonfirmasi  oleh  Hakim Pengawas.  Apabila  terdapat  kekuarangan  kas  untuk  membayar  bunga  kepada  kreditor konkuren akan dibayarkan pada saaat kas cadangan mengizinkan.
Dengan demikian, BLTA dan masing-masing Kreditor Separatis dan Konkuren berhak mengikuti pemungutan suara sehubungan dengan rencana perdamaian. Proses perdamaian ini dipatuhi  oleh  BLTA  dengan  melaksanakan  seluruh  kewajiban  yang  termuat  pada  Rencana harus  disampaikan  kepada  publik,  serta  menyampaikan  kepada  pihak-pihak  yang  berkaitan seperti  Bursa  Singapura,  Bursa  Efek  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  para pemegang  saham  BLTA  setelah  disahkan  ole  Pengadilan  Jakarta.  Rencana  perdamaian  ini medapatkan  persetujuan  oleh  RUPS  maupun  Rapat  Umum  Pemegang  Obligasi,  yang  mana
mendapatkan persetujuan dari 4 kreditor separatis atau setara dengan 67% (enam puluh tujuh persen)  dari  jumlah  suara  51.473  atau  sama  dengan  57%  (lima  puluh  tujuh  persen  dari seluruh  tagihan),  serta  150  kreditor  separatis  menyetujui  rencana  perdamaian  yang  setara dengan  70%  (tujuh  puluh  persen)  dari  jumlah  total  jumlah  kreditor  konkuren  atau  sama dengan jumlah suara sebesar 695.750 atau sama dengan 82% (delapan puluh dua persen) dari seluruh  tagihan  yang  diakui.  Dengan  demikian,  upaya  Perjanjian  Perdamaian  yang  telah diajukan oleh BLTA selaku Debitor PKPU tertanggal 13 Maret 2013 dapat dilaksanakan dan dapat untuk dihomologasi.
Kronologi  yang  dialami  oleh  BTEL  merupakan  bagian  dari  perusahaan  grup  bakrie yang bergerak di industri operator telekomunikasi  yang menyelenggarakan usaha kasa fixed wireless  access  (FWA)  dengan  mobilitas  terbatas.  BTEL  memiliki  berbagai  produk  seperti Esia,  Wifone,  Wimode  dan  BConnect  yang  dapat  diakses  guna  melayani  para  pengguna dalam komunikasi. BTEL terdaftar dalam Bursa Efek pada 2006.  Pada perjalanan usahanya, BTEL  mendapatkan  gugatan  dari  investor  di  New  York  akibat  gagal  bayar  obligasi  senilai US$380  juta  (tiga  ratus  delapan  puluh  juta  dolar  amerika  serikat),  permasalaan  tersebut disebabkan BTEL saat itu tidak membayar dua kali pembayaran bunga dan terindikasi gagal bayar utang (default).  BTEL sejak 2011 mengalami kerugian sebesar Rp. 782,7 Miliar (tujuh ratus  delapan  puluh  dua  koma  tujuh  miliar  rupiah)  yang  mengalamipelonjakan  pada  2012 sebesar  RP  3,13  Triliun  (tiga  koma  tiga  belas  triliun  rupiah)  dan  pada  2013  mencatatkan kerugian sebesar Rp 2,64 Triliun (dua koma enam puluh empat triliun rupiah).
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  UUKPKPU  debitor  harus  memiliki  utang  kepada  lebih dari dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat  ditagih,  serta  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (4)  UUKPKPU  diterangkan  juga  bahwa  utang tersebut merupakan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana karena utang tersebut dalam  kondisi  telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar.  Berdasarkan  Pasal  224  UUKPKPU, debitor yang merasa dirinya masih memiliki potensi bisnis dalam mengupayakan pembayaran utang  dapat  mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
ARGO  merasa  dirinya  masih  memiliki  propsek  bisnis  yang  baik  mengajukan permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  dengan  menyampaikan proposal  rencana  perdamaian  dan  disetujui  oleh  para  kreditor  dengan  mengajukan  upaya konversi  utang  menjadi  saham  (debt  to  equity  swap).  ARGO  sebagai  pemohon  PKPU  turut melakukan  tindakan  restrukturisasi  utang  guna  menyelesaikan  masalah  penyelesaian  utang- utang,  serta  pada  tanggal  7  Maret  2006  bahwa  dilakukan  pembukaan  perdagangan  saham perseroan  di  pasar  reguler  sebagai  implementasi  dari  upaya  business  going  concern  yang disetujui oleh para kreditor.
BTEL  dalam  Putusan  Pengesahan  Perdamaian  (Homologasi)  Nomor:  59/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST menawarkan perdamaian dengan melakukan konversi utang menjadi  saham  (debt  to  equity  swap)  untuk  membayar  utang  kepada  para  kreditor  dengan prosedur pengurangan nilai melalui biaya pokok dan bunga secara bertahap (nilai amortisasi). Prospektus  BTEL  pun  menegaskan  bahwa  jumlah  kewajiban  Perseroan  sebesar  Rp  682.936 juta  mengalami  penurunan  sebesar  17,2%  dari  jumlah  kewajiban  Perseroan.  Penurunan kewajiban terutama karena konversi pinjaman dari pihak-pihak terkait menjadi modal.

## Penerapan prinsip business going concern dalam proses PKPU
Tindakan  hukum  PKPU  dilakukan  dengan  harus  memenuhi  syarat  berupa  pengajuan permohonan  sebelum  diucapkan  putusan  pailit,  sehingga  seluruh  aset  debitor  tidak  dapat dilakukan  sita  umum  dan  eksekusi  selama  proses  PKPU  berlangsung  karena  adanya penangguhan.  Konversi utang menjadi saham merupakan bagian dari restrukturisasi utang ke dalam bentuk  ekuitas  atau struktur modal dengan mengokoversikan menjadi  saham  (debt  to equity  swap).    Restrukturisasi  utang  sebagai  mekanisme  perlindungan  hukum  guna
mendukung  Debitor  untuk  menangani  dan  membayar  sebagian  atau  seluruh  utang-utangnya kepada  para  kreditor,  sehingga  perlindungan  hukum  diberikan  untuk  mencapai  dan menegakkan prinsip keadilan.
Penerapan  prinsip  business  going  concern  menurut  UUKPKPU  dapat  memberikan kesempatan bagi Debitor mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar sebagian atau  seluruh  utang-utangnya  kepada  para  kreditor.  Debitor  yang  memiliki  kemampuan mengajukan proposal perdamaian, maka pembayaran dilakukan secara sekaligus atau dicicil atau  ditetapkan  dengan  jumlah  tertentu  oleh  kurator  dan  tim  pengurus  atau  kurator  dapat melakukan  pembayaran.    Upaya  perdamaian  yang  telah  dihomologasi  dengan  menawarkan mekanisme  konversi  utang  menjadi  saham  (debt  to  equity  swap)  dilakukan  untuk memperkuat struktur modal perusahaan dalam skala investasi yang terdiri dari investasi aktif (active  investment)  dan  investasi  berjaga-jaga  (defensive  reserver)  dalam  upaya mempersiapkan kondisi keuangan perusahaan pada masa sekarang dan mendatang.
Apabila  para  kreditor  menerima  tawaran  konversi  utang  menjadi  saham  maka selanjutnya  perseroan  selaku  debitor  dapat  membuat  suatu  perjanjian  perdamaian  yang disepakati  bersama  dengan  para  kreditor.  Jika  debitor  melanggar  ketentuan  dari  perjanjian perdamaian  yang  dibuat  bersama  dengan  para  kreditor,  maka  debitor  selanjutnya  bisa dipailitkan. Dengan diberikannya kesempatan kepada debitor, maka ancaman kepailitan dapat dicegah. Akan tetapi, apabila perjanjian perdamaian dilanggar maka debitor dapat dinyatakan pailit.

## KESIMPULAN
Dari ketiga contoh  kasus  yang digunakan dalam  penelitian dapat  dikemukakan bahwa konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) merupakan salah satu cara restrukturisasi utang  untuk  memenuhi  aspek  keadilan  dengan  membayar  utang  kepada  para  kreditor menggunakan  saham  melalui  proses  perdamaian  dalam  PKPU,  sehingga  debitor  dapat mengimplementasikan  prinsip  business  going  concern  guna  meningkatkan  nilai  harta  guna membayar  sebagian  atau  seluruh  utangnya  kepada  para  kreditor.  Debitor  dalam  membayar utang-utangnya  dengan  menggunakan  saham  dapat  tetap  melangsungka  kegiatan  bisnis sehingga  dapat  terpenuhinya  implementasi  prinsip  business  going  concern  untuk meningkatkan nilai harta kekayaannya tanpa harus mengalami kepailitan untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan.

## REFERENSI
Ang Swee Hon (et.al), (2000), Surviving The New Millenium, Lesson from the Asian Crise,Singapore: Mc Graw-Hill Book Co.
Gordon  Donaldson,  (1998),  Corporate  Restructuring,  Managing  The  Change  Process from Within, Boston: Harvard Business School.
Elyta Ras Ginting, (2018), Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika. Gunadi,  (2001),  Restrukturisasi  Perusahaan  Dalam  Berbagai  Bentuk  dan Pemajakannya, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 70.
Hadi  Subhan,  (2014),  Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di  Peradilan Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana.
Mutiara  Hikmah,  (2007),  Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional  Dalam  Perkara- Perkara Kepailitan, Bandung: Refika Aditama.
Munir Fuady, (2002), Hukum Pailit, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Man.  S.  Sastrawidjaja,  (2014),  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni.
--------------------------------,  (2019),  Hukum  Kepailitan  Analisis  Jaminan  (Personal Guarator) Dalam Perkara Kepailitan, Bandung: Keni Media.
Satjipto Rahardjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sunarmi, (2010), Hukum Kepailitan Edisi 2, Jakarta: Sofmedia. Sutan Remy Sjahdeini, (2010), Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Abdus  Salam  Rezeki  (et  al),  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Investor  Perseroan Terbatas Akibat Pandemi Covid-19”, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024) 300-310, p-ISSN 2746, e-ISSN 2747-2736, DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.3341.
Antonius  I  Gusti  Ngurah  Putu  Berna  Adiputra,  (et.al),  “Pengaturan  Pencegahan Kepailitan  Melalui  Kombinasi  Insolvency  Test,  Reorganisasi  Perusahaan  Dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang”,  Jurnal  llmiah  Prodi  Magister  Kenotariatan,  Tahun  2013- 2014.
Ivan  Harsono  dan  Paramita  Prananingtyas,  (2019),  “Analisis  Terhadap  Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, Jurnal NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2, ISSN: 2086-1702.
Rahayu  Hartini,  (2022),  Hukum  Kepailitan,  Jakarta:  Dirjen  Dikti  Departemen Pendidikan Nasional.
Rindy  Ayu  Rahmadiyanti,  “Akibat  Hukum  Penolakan  Rencana  Perdamaian  Debitor Oleh Kreditor Dalam
Proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang”,
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10266> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  14/POJK.04/2019  Tentang  Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan.
Asep  Munazat  Zatnika  dan  Barratut  Taqiyyah  Rafie  (Ed.),  “Berlian  Tanker  Minta Perpanjangan PKPU”, <Berlian Tanker minta perpanjangan PKPU (kontan.co.id)>.
Bobby Chandra, “Utang Menumpuk, Bakrie Telecom Terancam Tinggal Papan Nama”, https://bisnis.tempo.co/read/650234/utang-menumpuk-bakrie-telecom-terancam-tinggal- papan-nama.
detikfinance,  “Argo  Pantes  Batal  Pailit”,  <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d- 553236/argo-pantes-batal-pailit>.
Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST”, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/d1a4895e0dc632ccc7d509e 94b4246cc/zip/3cc065e50420628ed10d977f1384f5d8>.
Gloria  Natalia  Dolorosa,  “Kamus  Saham:  Apa  itu  Debt  to  Equity  Swap?”, https://market.bisnis.com/read/20131010/189/168237/kamus-saham-apa-itu-debt-to-equity- swap
Merdeka.com, “Profil Bakrie Telecom”, <https://www.merdeka.com/bakrie-telecom>. Muliarnan  D.  Hadad,  Wimboh  Santoso  dan  Ita  Rulina,  “Indikator  Kepailitan  di Indonesia:  An  Additional  Early  Warning  Tools  Pada  Stabilitas  Sistem  Keuangan”,  Kajian Bank Indonesia,
hlm.
2,
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/516a4316240c4343958a97b51b82a11a IndikatorKepalilitandiIndonesia.pdf>.
PT  Berlian  Laju  Tanker,  “Annual  Report  Re-Emergence  with  Versality”, <https://www.blt.co.id/assets/uploads/annual-report/2013-Annual-Report-BLTA.pdf>.
Putusan MA No. 718/K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dikutip dalam artikel Nafiatul Munawaroh,
“Bolehkah Mengubah Perjanjian
Perdamaian
Setelah
Homologasi”, < https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengubah-perjanjian-perdamaian-setelah- homologasi-lt64abbd3357733>.
Sukirno, “Bakrie Telecom (BTEL): Gagal Bayar Bunga, Investor Gugat di New York”, <https://market.bisnis.com/read/20140924/192/259728/bakrie-telecom-btel-gagal-bayar- bunga-investor-gugat-di-new-york> .