## KAJIAN SISTEM PROTEKSI DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DIJALAN KEDUNGHALANG RAYA,
KOTA BOGOR UTARA TAHUN 2018
Supriyanto 1) , Rijka Akbar Nugraha 2) , dan Rubi Ginanjar 3)
1)Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor email: supriyanto_1953@yahoo.com
2)Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor email: rijkaakbar43@gmail.com
3)Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor email: rubi.ginanjar@gmail.com

## Abstrak
Kejadian  kebakaran  dapat  menyebabkan  jatuhnya  korban  jiwa  dan  cidera  ( injury) terutama  yang disebabkan oleh keracunan akibat kebakaran ( Fire toxocity ) dikarenakan mayoritas kematian dan kesakitan  akibat  kebakaran  berhubungan  erat  dengan  terhirupnya  asap  ( effluent )  dari  kebakaran tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  kepatuhan  sistem  manajemen keadaan  darurat  dan  proteksi  kebakaran  aktif  di  SPBU  yang  berada  di  Desa/Kelurahan Kedunghalang,  Kecamatan  Bogor  Utara,  Kota  Bogor.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif semi kuantitatif yang membandingkan pelaksanaan sistem manajemen keadaan darurat dan  sistem  proteksi  kebakaran  aktif  dengan  Permen  PU  No.20/PRT/M/2009,  Permen  PU No.26/PRT/M/2008,  Permenakertrans  No.4/MEN/1980,  SNI  (Standart  Nasional  Indonesia)  serta standart  Internasional  NFPA  (National  Fire  Protection  Association).  Sampel  pada  penelitian  ini adalah  2  SPBU  yang  berada  di  Desa/Kelurahan  Kedunghalang,  Kecamatan  Bogor  Utara,  Kota Bogor.  Instrumen  penelitian  menggunakan  observasi,  wawancara,  alat  ukur  berupa  meteran  dan lembar  daftar  periksa.  Hasil  penilaian  didapat  bahwa  tingkat  kepatuhan  sistem  manajemen keadaan darurat di SPBU sebesar 82,8% dengan kriteria prosedur tanggap darurat (94%), kriteria personil  (100%)  dan  kriteria  organisasi  proteksi  kebakaran  (54%).  Sedangkan  untuk  sistem proteksi aktif hanya terdapat APAR yang tingkat kepatuhannya mencapai (100%). Untuk hydran, alarm  kebakaran,  detektor  kebakaran,  spinkler  belum  diimplementasikan.  Tingkat  Kepatuhan Sarana  penyelamat  jiwa  sebesar  10,9%  dengan  kriteria  pintu  darurat  (0%),  tangga  darurat  (0%), tanda  petunjuk  arah  (43,75),  tempat  berkumpul  (0%).  Sedangkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa manajemen proteksi kebakaran di SPBU cukup baik namun demikian sistem proteksi aktif dan sarana penyelamat jiwa belum sesuai dengan peraturan perundangan.
Kata kunci: Proteksi Kebakaran, Penyelamat Jiwa, Kebakaran

## PENDAHULUAN
Industrialisasi yang terjadi di kota besar menghadirkan  berbagai  banyak  perubahan seperti  majunya  tatanan  kehidupan  manusia, namun  dari  kemajuan  tersebut  melahirkan
banyak  masalah  baru  seperti  semakin bertambahnya jumlah urbanisasi, pemukiman padat  penduduk  meningkat.  Kesempatan kerja  yang  besar  hanya  terpusat  di  perkotaan
sehingga    masih  menjadi  sasaran  untuk mendapat  pekerjaan,terlepas  dari  masalah tersebut  salah  satu  factor  yang  menarik  bagi penulis  adalah  kebakaran  khususnya  di tempat kerja.
Kebakaran  selalu  menjadi  hal  yang menakutkan bagi setiap pelaku usaha,masyarakat  dan  Industri.  Peristiwa kebakaran merupakan kecelakaan yang berakibat  sangat  merugikan,  baik  bagi perusahaan, pekerja maupun bagi kepentingan  pembangunan  nasional.  Total kerugian  akibat  kebakaran  yang  terjadi  di banyak  negara  maju  di  dunia  berada  pada rentang  0,8  sampai  2  dari  GDP  ( Gross Domestic  Product )  pada  masing-masing negara tersebut.
Tidak  hanya  menyebabkan  kerugian seperti disebutkan diatas, kejadian kebakaran juga  dapat  menyebabkan  jatuhnya  korban jiwa  dan  cidera  ( injury) terutama  yang disebabkan  oleh  keracunan  akibat  kebakaran ( Fire  toxocity )  hal  ini  dikarenakan mayoritas kematian  dan  kesakitan  akibat  kebakaran berhubungan  erat  dengan  terhirupnya  asap ( effluent ) dari kebakaran tersebut.
Salah  satu  tempat  kerja  yang  menurut penulis  mempunyai  resiko  kecelakaan  akan terjadinya  kebakaran  adalah  (SPBU)  stasiun pengisian  bahan  bakar    umum.  SPBU merupakan  salah  satu  tempat  pendistribusian bahan  bakar  kepada  masyarakat  yang pemberian  ijinnya  diatur  langsung  oleh Pertamina.  Resiko  kebakaran  di  SPBU sangatlah  besar  karena  berhubungan  dengan bahan  bakar  seperti  bensin  dan  solar.  SPBU merupakan  prasarana  umum  yang  disediakan oleh  pengelola  untuk  masyarakat  luas  guna memenuhi  kebutuhan  bahan  bakar.  Pada Umumnya  SPBU  menjual  bahan  bakar sejenis premium  sekelas Premium, Petralite, Solar, Pertamax, dan Pertamax Plus. Pertamina  merupakan  satu  satunya  yang mendirikan SPBU sampai pada tahun 2005.
Kebakaran  yang  terjadi  di  SPBU merupakan  suatu  hal  yang  paling  sering  kita saksikan  atau  dengar  walaupun  belum  ada data  akurat  mengenai  frekuensi  kejadian kebakaran  namun  dapat  disimpulkan  bahwa resiko kejadian kebakaran di SPBU sangatlah besar. Seperti kejadian kebakaran 29 Agustus 2014  yang  terjadi  di  SPBU  Pertamina  di Sentul  City  yaitu  tiga  orang  mengalami  luka bakar  dan  dilarikan  ke  Rumah  Sakit  karena mengalami  luka  bakar,dan  kerugian  material yang mencapai miliaran rupiah yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Sehingga  bahaya  kebakaran  harus  dikelola dengan  baik  dan  secara  terencana  dengan menerapkan  sistem  manajemen  kebakaran yang baik.
Kebakaran  adalah  suatu  nyala  api  baik kecil  ataupun  besar  pada  tempat,situasi,dan waktu  yang  tidak  kita  kehendaki,sangat merugikan  dan  pada  umumnya  sulit  untuk dikendalikan.  Mengelola  kebakaran  bukan sekedar menyediakan alat-alat pemadam, atau melakukan latihan pemadaman secara berkala setahun  sekali,  namun  memerlukan  program terencana  dalam  suatu  sistem  yang  disebut sistem manajemen kebakaran.
Konsep  model  segitiga  api  tersebut dapat  dikembangkan  dengan  menambahkan satu  unsur  baru  yaitu  reaksi  kimia.  Dan selanjutnya model segitiga ini dikenal dengan konsep  bidang  empat  api (tetrahedron). Didalam  peristiwa  terjadinya  api/kebakaran terdapat tiga elemen yang memegang peranan penting  yaitu  adanya  bahan  bakar,  zat pengoksidasi/oksigen  dan  suatu  sumber nyala/panas.  Kebakaran  adalah  suatu  reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat  dari  suatu  bahan  bakar  yang  disertai dengan  timbulnya  api/penyalaan.  Bahan bakar  dapat  berupa  bahan  padat,  cair,  dan uap/gas.  Pada  bahan  bakar  yang  menyala, sebenarnya  bukan  unsur  itu  sendiri  yang terbakar, melainkan gas/uap yang dikeluarkan
(Depnaker,1987).
Penanggulangan kebakaran adalah suatu  upaya  untuk  mencegah  timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengenalan setiap  wujud  energi,  pengadaan  sarana proteksi kebakaran, dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk  memberantas  kebakaran  (Kepmenaker RI No.Kep.186/MEN/1999).
Klasifikasi kebakaran adalah penggolongan  atau  pembagian  kebakaran berdasarkan  jenis  bahan  bakarnya.  Peristiwa kebakaran  menurut  Depnaker  (1987)  adalah suatu  kejadian  yang  sangat  merugikan  yang dapat  berupa  korban  manusia,  kerugian  harta benda,  dampak  ekonomi  ataupun  dampak sosial. Kebakaran yang terjadi sering mengakibatkan
kecelakaan yang berkelanjutan,  hal  ini  disebabkan  pada peristiwa  kebakaran  yang  dihasilkan  asap, panas,  nyala,  dan  gas-gas  beracun  yang menyebar kesegala arah dan tempat.
Menurut  peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  20/PRT/M/2009  tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran  diperkotaan,  manajemen  proteksi kebakaran gedung adalah bagian dari manajemen  bangunan  untuk  mengupayakan kesiapan  pemilik  dan  pengguna  bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran pada bangunan.
Prosedur  tanggap  darurat  kebakaran mencakup kegiatan pembentukan tim perencanaan,  penyusunan  analisis  risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pembuatan dan pelaksanaan rencana pengaman  keakaran (fire  safety  plan), dan rencana  tindak  darurat  kebakaran (fire emergency plan) (Kementerian PU, 2009).
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  20/PRT/M/2009  unsur  pokok organisasi penanggulangan kebakaran bangunan  gedung  terdiri  dari  penanggung
jawab, personil komunikasi, pemadam kebakaran, penyelamat/paramedic, ahli teknik, pemegang peran kebakaran lantai, dan keamanan.
Besar  kecilnya  struktur  organisasi penanggulangan  kebakaran  tergantung  pada klasifikasi  risiko  bangunan  gedung  terhadap bahaya  kebakaran,  tapak,  dan  fasilitas  yang tersedia  pada  bangunan.  Bila  terdapat  unit bangunan  lebih  dari  satu,  maka  setiap  unit bangunan gedung mempunyai Tim Penanggulangan  Kebakaran  (TPK)  masing- masing  dan  dipimpin  oleh  koordinator  Tim penanggulangan  kebakaran  unit  bangunan gedung (Kementerian PU, 2009) Menurut Permen PU No.
20/PRT/M/2009,  untuk  mencapai  hasil  kerja yang  efektif  dan  efisien  harus  didukung  oleh tenaga-tenaga yang mempunyai dasar pengetahuan,  pengalamaan  dan  keahlian dibidang proteksi kebakaran, meliputi keahlian  di  bidang  pengamanan  kebakaran (fire safety), keahlian dalam bidang penyelamatan  darurat  (P3K  dan  medical darurat), keahlian di bidang manajemen
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  No.26/PRT/M/2008,  sistem  proteksi kebakaran  aktif  adalah  sistem  proteksi kebakaran  yang  secara  lengkap  terdiri  atas sistem  pendeteksian  kebakaran  baik  manual atau otomatis. Sarana proteksi kebakaran aktif terdiri dari Alarm, Hidran, Detektor,
Sprinkler, dan APAR.
Menurut  peraturan  menteri  pekerjaan umum  No.26/PRT/M/2008,  setiap  bangunan harus  dilengkapi  dengan  sarana  jalan  keluar yang dapat digunakan oleh penghuni bangunan,  sehingga  memiliki  waktu  yang cukup  untuk  menyelamatkan  diri  dengan aman tanpa terhambat hal-hal yang diakibatkan  oleh  keadaan  darurat.  Tujuan dibentuknya sarana penyelamatan jiwa adalah untuk  mencegah  terjadinya  kecelakaan  atau luka  pada  waktu  melakukan  evakuasi  pada
saat keadaan darurat terjadi.
Bencana kebakaran cenderung meningkat  setiap  tahun,  banyaknya  kasus kebakaran  yang  terjadi  di  tempat  kerja, perkotaan,  dan  dalam  transportasi  umum menunjukkan bahwa kebakaran adalah masalah  serius  bagi  kehidupan  manusia, Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petugas SPBU, beliau menerangkan bahwa  SPBU  sudah  memiliki  sarana  proteksi aktif  dan  sarana  penyelamat jiwa, akan  tetapi belum  pernah  dilakukan  pengecekan  kembali akan  fungsi-fungsi  dari  keduanya.  Selain  itu SPBU  belum  memiliki  organisasi  tanggap darurat  dan  prosedur  tanggap  darurat  yang diberlakukan. Berdasarkan hal tersebut penulis  tertarik  untuk  mengangkat  masalah yaitu : Kajian sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran di Stasiun Pengisian  Bahan  bakar  Umum  (SPBU)  yang berada  di  Jalan  Kedunghalang  Raya,  Kota Bogor Utara.
Terdapat manajemen dan sarana proteksi kebakaran di SPBU Jalan Kedunghalang  Raya  Kota  Bogor  yang  belum diadakan  penelitian  sebelumnya  mengenai sistem  manajemen,  sarana  proteksi  aktif,  dan sarana  penyelamat  jiwa.  Penelitian  ini bertujuan  untuk mengkaji  tingkat  pemenuhan
pada  sistem  manajemen  penanggulangan bahaya  kebakaran  meliputi  prosedur  tanggap darurat,  organisasi  proteksi  kebakaran,  dan sumber  daya  manusia.  Dan  juga  pemenuhan terhadap sarana proteksi aktif yang meliputi : Alarm kebakaran, Detector, Sprinkler, APAR, dan Hidran serta sarana penyelamat jiwa yang meliputi  :  jalan  keluar,  pintu  darurat,  tangga darurat, dan tempat berhimpun. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap sarana proteksi berdasarkan Permen PU No. 26/PRT/M/2008, Permen PU No. 20 PRT/M/2009, dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mengkaji  manajemen  dan  sistem  proteksi kebakaran dengan Permen PU No.26/PRT/M/2008, Permen PU No.
20/PRT/M/2009,  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  No.  04/MEN/1980  , Standar  Nasional  Indonesia,  dan  Standar Internasional  yaitu  NFPA  (1995),  akan  tetapi hanya  mengacu  pada  beberapa  elemen  saja, hal  ini  disebabkan  karena  terdapat  beberapa element  yang  tidak  bisa  dibandingkan  karena tidak  adanya  informasi  mengenai  elemen tersebut,  selain  itu  keterbatasan  waktu  dan biaya  penelitian  juga  menjadi  keterbatasan dalam penelitian ini.

## METODE
Rancangan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif semi kuantitatif yang membandingkan pelaksanaan sistem  manajemen  keadaan  darurat  dan sistem  proteksi  kebakaran  aktif  dengan Permen  PU  No.20/PRT/M/2009,  Permen  PU No.26/PRT/M/2008,
Permenakertrans
No.4/MEN/1980,  SNI  (Standart  Nasional Indonesia)  serta  standart  Internasional  NFPA
(National Fire Protection Association). Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  2  SPBU yang berada di Desa/Kelurahan Kedunghalang,  Kecamatan  Bogor  Utara, Kota Bogor. Instrumen
penelitian menggunakan  observasi,  wawancara,  alat ukur  berupa  meteran  dan  lembar  daftar periksa.

## HASIL
Data  untuk  penelitian  ini  dilakukan dengan  mengumpulkan  hasil  observasi  dan dokumentasi, melakukan perbandingan antara peraturan  perundang-undangan  dengan  hasil observasi  dengan  cara  melakukan  teknik scoring  data  terhadap  hasil  observasi  dengan ketentuan  nilai  scoring  berdasarkan  rata-rata nilai sebagai berikut :
 ≥ rata-rata maka tingkat pemenuhan = baik
 ≤ rata-rata maka tingkat pemenuhan = kurang baik
Menarik kesimpulan berdasarkan tabel tingkat penilaian  audit  kebakaran  yang  dilakukan oleh  Saptaria  et  al  (2005)  adalah  pada  tabel 4.1

## Tabel 4.1

## Tingkat Penilaian Audit Kebakaran yang Dilakukan Oleh Saptaria et al
Nilai Kesesuaian Keandalan >80- 100 Sesuai persyaratan Baik (B) 60-80 Terpasang tetapi ada sebagian kecil instalasi yang tidak sesuai persyaratan Cukup (C) <60 Tidak sesuai sama sekali Kurang (K)
Hasil  penilaian  didapat  bahwa  tingkat kepatuhan sistem manajemen keadaan darurat di  SPBU  sebesar  82,8%  dengan  kriteria prosedur  tanggap  darurat  (94%),  kriteria personil  (100%)  dan  kriteria  organisasi proteksi  kebakaran  (54%).  Sedangkan  untuk sistem  proteksi  aktif  hanya  terdapat  APAR yang tingkat kepatuhannya mencapai (100%).
Untuk  hydran,  alarm  kebakaran,  detektor kebakaran,
spinkler belum
diimplementasikan.
Tingkat Kepatuhan
Sarana  penyelamat  jiwa  sebesar  10,9% dengan  kriteria  pintu  darurat  (0%),  tangga darurat  (0%),  tanda  petunjuk  arah  (43,75), tempat berkumpul (0%)

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mengkaji  manajemen  dan  sistem  proteksi kebakaran dengan Permen PU No. 26/PRT/M/2008, Permen PU No. 20/PRT/M/2009,  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  No.  04/MEN/1980  ,
Standar  Nasional  Indonesia,  dan  Standar Internasional  yaitu  NFPA  (1995),  akan  tetapi hanya  mengacu  pada  beberapa  elemen  saja, hal  ini  disebabkan  karena  terdapat  beberapa element  yang  tidak  bisa  dibandingkan  karena tidak  adanya  informasi  mengenai  elemen
tersebut,  selain  itu  keterbatasan  waktu  dan biaya  penelitian  juga  menjadi  keterbatasan dalam penelitian ini.
Dari  25  persyaratan  mengenai  prosedur tanggap  darurat  kebakaran  menurut  Permen PU  No.  20/PRT/M/2009,  Hasil  kesesuaian  di Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU) No.34-16922 tidak terpenuhi seluruhnya  yaitu  hanya  23  persyaratan  yang sesuai,  begitupun  hasil  kesesuaian  di  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU) No.34-16715 tidak terpenuhi seluruhnya yaitu hanya 24 persyaratan yang sesuai. Dikarmukenakan  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar  Umum  (SPBU)  dijalan  Kedunghalang Raya  Bogor  telah  memiliki  prosedur  tanggap darurat  kebakaran.  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar Umum (SPBU) No.34-16922 mendapat nilai  kesesuaian  dengan  Permen  PU  No. 20/PRT/M/2009  yaitu  senilai  92%  dan Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU)  No.34-16715  mendapat  nilai  96%. Hal ini sudah sesuai menurut Permen PU No. 20/PRT/M/2009  Prosedur  tanggap  darurat kebakaran  mencakup  kegiatan  pembentukan tim  perencanaan,  penyusunan  analisis  risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, pembuatan dan pelaksanaan rencana pengaman  kebakaran (fire  safety  plan), dan rencana  tindak  darurat  kebakaran (fire emergency plan) .
SPBU No.34-16922 dari 11 persyaratan mengenai organisasi penanggulangan kebakaran menurut Permen PU No. 20/PRT/M/2009,  hampir  tidak  terpenuhi seluruhnya  yaitu  hanya  3  kriteria  persyaratan yang  sesuai.  Hal    ini  disebabkan  SPBU No.34-16922 belum memiliki struktur organisasi
proteksi penanggulangan
kebakaran,  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar Umum  (SPBU)  No.34-16922  mendapat  nilai skor  27,2  %,  sedangkan  di  SPBU  No.34- 16715 dari 11 persyaratan mengenai organisasi
penanggulangan kebakaran
menurut  Permen  PU  No.  20/PRT/M/2009, terdapat  9  kriteria  persyaratan  yang  sesuai, dikarenakan SPBU No.34-16715 telah memiliki struktur tim organisasi penanggulangan  kebakaran  yang  berada dalam kendali manajemen Pertamina langsung,  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar Umum  (SPBU)  No.34-16715  mendapat  nilai 81,8 %.
Struktur  organisasi  Stasiun  Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dijalan Kedunghalang Raya Bogor dapat
dikategorikan  sebagai lineAuthority, dimana seorang atasan atau kepala bagian bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kepala bagian bertanggung  jawab  terhadap  semua  aktifitas organisasi  oleh  bawahannya  dalam  rangka mencapai  tujuan  organisasi.  Begitu  juga dengan  garis  koordinasi,  sesuai  dengan tanggung  jawab  dan  wewenang  masing- masing  dimana  struktur  organisasi  tersebut terdapat  pembagian  tugas  yang  jelas  dan terkoordinir  dan  kemudian  dipertanggung jawabkan langsung kepada kepala bagian.Dari 3 persyaratan mengenai personil/sumber daya manusia menurut
Permen PU
No.20/PRT/M/2009,  seluruhnya  terpenuhi. Hal  ini  disebabkan  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar  Umum  (SPBU)  No.34-16922  dan No.34-16715  di  jalan  Kedunghalang  raya Bogor  meskipun  ada  dari  salah  satu  SPBU tersebut  yang  belum  dibentuk  sebuah  tim organisasi, akan tetapi memiliki personil yang telah  dibekali  pelatihan  untuk  menangani bahaya  kebakaran.  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Kedunghalang raya  Bogor  mendapat  nilai  100  %.  Skor tersebut dari hasil penjumlahan data mengenai personil  yang  sesuai  dibandingkan  dengan jumlah  keseluruhan  data.  Menurut  penilaian berdasarkan  tabel  tingkat  penilaian  audit tentang  kebakaran  yang  dilakukan  saptaria et al (2005),  maka  dapat  ditarik  kesimpulan
tingkat  kesesuainnya  adalah  baik  dan  sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.20/PRT/M/2009. Personil/ Sumber daya manusia dalam penanggulangan kebakaran di Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU) dijalan  Kedunghalang  raya  Bogor  ada keamanan, office  boy ,  operator  dispenser/ petugas  layanan  pengisian  bahan  bakar  dan Manager  juga  staf  pengelola  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU). Akan  tetapi  pihak  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar Umum (SPBU) dijalan kedunghalang raya  Bogor  ada  yang  belum  dibentuk menjadi  sebuah  tim,  oleh  karena  itu  penulis mencoba memberikan usulan dibuatnya Tim penanggulangan  bahaya  kebakaran  yang disebut  tim  Organisasi  Penanggulangan Kebakaran  (OPK)  sebagai  perencana  dan pengawas  terlaksananya  program-program penanggulangan kebakaran.
Personil/Sumber daya manusia ini diberikan pelatihan-pelatihan  untuk  menghadapi  dan menanggulangi kejadian kebakaran.
Sarana  proteksi  aktif  di  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  di jalan  Kedunghalang  raya  Bogor  dari  hasil observasi  dan  berdasarkan  lembar checklist kesesuaian  alat  proteksi  penanggulangan kebakaran  yang  ada  di  SPBU  yaitu  hanya terdiri  dari  Alat  Pemadam  Api  Ringan (APAR).
Dari  15  persyaratan  mengenai  APAR menurut  Permen  PU  No.  26/PRT/M/2008, seluruhnya  terpenuhi  di  Stasiun  Pengisian Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  No.34-16922 dan mendapatkan scoring 100 %. Begitupun di  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU)  No.34-16715  mendapatkan  nilai scoring 100%.  Skor  tersebut  dari  hasil penjumlahan  data  mengenai  APAR  yang sesuai dibandingkan dengan jumlah keseluruhan data. Menurut penilaian berdasarkan  tabel  tingkat  penilaian  audit
tentang kebakaran yang dilakukan saptaria et al (2005),  maka  dapat  ditarik  kesimpulan tingkat  kesesuainnya  adalah  baik  sesuai persyaratan  dengan  Peraturan  Menteri  PU No. 26/PRT/M/2009.
Syarat ini juga sesuai dengan pendapat Soehatman  Ramli  (2010),  Alat  Pemadam Api  Ringan  (APAR)  adalah  alat  pemadam yang bisa diangkut, diangkat, dan dioperasikan  oleh  satu  orang.  Sedangkan dalam  pemilihan  APAR,  hal  yang  menjadi pertimbangan  adalah  APAR  yang  tersedia sesuai  dengan  jenis  resiko  kebakaran  yang akan dipadamkan (santoso,2002).
Pemasangan  APAR  di  SPBU  dijalan Kedunghalang  Raya  Bogor  berdasarkan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Per.  No.04/MEN/1980.  Yang mana dari 8 persyaratan mengenai kesesuaian  pemasangan  APAR  menurut Permenakertrans  No.04/MEN/1980  seluruh persyaratan  terpenuhi  di  Stasiun  Pengisian Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  No.34-16922, juga  di  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar Umum  (SPBU)  No.34-16715  dan  masing- masing  mendapatkan scoring 100  %.  Skor tersebut  dari  hasil  penjumlahan  data mengenai  pemasangan  APAR  yang  sesuai dibandingkan  dengan  jumlah  keseluruhan data.  Menurut  penilaian  berdasarkan  tabel tingkat  penilaian  audit  tentang  kebakaran yang  dilakukan  saptaria et  al (2005),  maka dapat ditarik kesimpulan tingkat kesesuainnya adalah baik sesuai persyaratan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.04/MEN/1980
Sarana  penyelamat  jiwa  yang  terdapat di  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU)  dijalan  kedunghalang  raya  kota Bogor hanya terdiri dari tanda petunjuk arah jalan  keluar,  itupun  hanya  ada  pada  salah satu  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU)  yang  memakai  petunjuk  arah  jalan keluar.
Dari 8 persyaratan mengenai kesesuaian  tanda  petunjuk  arah  jalan  keluar menurut  Permen  PU  No.26/PRT/M/2008 seluruh  persyaratan  tidak  terpenuhi  di Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU) 34-16922 dan mendapatkan scoring 0  %.  Berbeda  dengan  Stasiun  Pengisian Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  No.34-16715 memiliki  7  persyaratan  yang  sesuai  dengan persyaratan Permen PU No. 26/PRT/M/2008 dan  mendapatkan  scoring  87,5  %.  Skor tersebut  dari  hasil  penjumlahan  data mengenai  tanda  petunjuk  arah  jalan  keluar
yang  sesuai  dibandingkan  dengan  jumlah keseluruhan data. Menurut penilaian berdasarkan  tabel  tingkat  penilaian  audit tentang kebakaran yang dilakukan saptaria et al (2005),  maka  dapat  ditarik  kesimpulan tingkat  kesesuainnya  adalah  kurang  baik bagi  SPBU  No.34-16922  yaitu  tidak  sesuai sama  sekali  dengan  persyaratan  Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 26/PRT/MEN/2008,  dan  bagi  SPBU  No.34- 16715 adalah baik sesuai dengan persyaratan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/MEN/2008.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilaksanakan  pada  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar  Umum  (SPBU)  dijalan  Kedunghalang Raya  Bogor  pada  bulan  Juli–Agustus  2018 mengenai kajian sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran di Stasiun
Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  dijalan Kedunghalang Raya Bogor, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar Umum (SPBU) dijalan Kedunghalang  Raya  Bogor  memiliki Prosedur  tanggap  darurat  kebakaran baik  dan  sesuai  dengan  persyaratan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum No. 20/PRT/M/2009.
2. Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar
Umum (SPBU) dijalan Kedunghalang  Raya  Bogor  memiliki Organisasi  proteksi  kebakaran  akan tetapi  tidak  sesuai  sama  sekali dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009.
3. Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar Umum (SPBU) dijalan Kedunghalang  Raya  Bogor  memiliki personil dalam manajemen penanggulangan kebakaran dan sesuai  persyaratan  dengan  Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009.
4. Sistem  proteksi  aktif  di  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU)  dijalan  Kedunghalang  Raya
Bogor terdiri dari APAR.
 Tingkat kesesuaian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  baik  yaitu  sesuai persyaratan.
5. Sarana penyelamat jiwa yang terdapat  di  Stasiun  Pengisian  Bahan
Bakar Umum (SPBU) dijalan Kedunghalang  Raya  Bogor  terdiri dari petunjuk arah jalan keluar.
 Tingkat kesesuaian tanda petunjuk  arah  kurang  yaitu tidak sesuai sama sekali.
Disarankan
Sebaiknya pengelola Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU)  dijalan  Kedunghalang  Raya  Bogor segera  membuat  kebijakan  untuk  membentuk organisasi  tanggap  darurat  kebakaran  agar sewaktu-waktu bila terjadi peristiwa kebakaran, dapat teratur dan terstruktur dalam bertindak  juga  ditangani  dengan  efektif  dan efisien,  selain  itu  juga  organisasi  tanggap darurat  dapat  mencegah  terjadinya  kebakaran
melalui  perawatan  secara  berkesinambungan terhadap sistem proteksi kebakaran
Sistem proteksi aktif di Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU) dijalan Kedunghalang Raya Bogor
 Hidran  harus  ada  lebih  tepatnya jenis  hidran  halaman,  dengan kondisi  tersedianya  sumber  air yang  cukup  dan  baik  agar  disaat terjadinya kebakaran dapat mempermudah tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api.
 Alarm kebakaran diadakan
dengan  berupa  sirine  kebakaran yang terhubung keseluruh ruangan,  alarm  nantinya  berasal dari buzzer pada  titik  panggil manual  yang  kemudian  diletakan diruang  kantor  Stasiun  Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 Sprinkler  dipasang  agar  lebih efektif karena
dapat
memancarkan  air  kesemua  arah secaara merata sebagai pendingin ketika terjadinya kebakaran.
 Detektor kebakaran sangat berguna    sebagai  pendeteksi  dini apabila terjadinya kebakaran.
Sarana  penyelamat  jiwa  di  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU) dijalan Kedunghalang Raya Bogor
 Petunjuk arah jalan keluar, pemasangan  ini  dimaksudkan  agar arah jalan keluar dapat terbaca dengan jelas dan orang-orang dapat mengetahui  mana  jalan  keluar  dan mana jalan pintu masuk.
 empat  berhimpun  seharusnya  ada dibuat  dan  diberi  tanda  dengan  posisi yang tepat dan jauh dari risiko bahaya agar  jika  terjadi  kebakaran  tim organisasi  tanggap  darurat  kebakaran dapat  mengarahkan  semua  orang  ke tempat yang aman.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Standar  Nasional  Indonesia. 2000. SNI  03-3985-2000  Tentang  Tata Cara  Perencanaan,  Pemasangan,  dan
Pengujian  Sistem  Deteksi  Dan  Alarm Kebakaran  Untuk  Pencegahan  Bahaya Kebakaran  Pada  Bangunan  Gedung .
Jakarta  :  Badan  Standar  Nasional
Indonesia
[2] Badan  Standar  Nasional  Indonesia. 2000. SNI  03-1745-2000  Tentang  Tata
Cara  Perencanaan  Dan  Pemasangan
Sistem  Pipa  Tegak  Dan  Slang  Untuk Pencegahan  Bahaya  Kebakaran  Pada
Bangunan Rumah Dan Gedung . Jakarta: Badan Standar Nasional Indonesia [3] Badan  Standar  Nasional  Indonesia. 2000. SNI  03-3989-2000  Tentang  Tata Cara Perencanaan, Pemasangan Sistem Sprinkler Otomotik Untuk
Pencegahan  Bahaya  Kebakaran  Pada Bangunan  Gedung .  Jakarta  :  Badan Standar Nasional Indonesia
[4] Basuki  ,  achmad.  Mencermati  standar pengamanan  gedung  untuk  antisipasi bahaya kebakaran, (accesed 05/08/2018). Available www.http://achmdbasuki.files.wordpres s.com/2008/07. [5] Bimbingan teknis pencegahan kebakaran, (accesed 07/09/2018). Available www.http:ciptakarya.pu.go.id/2006/01/ 19
[6] Brushlinsky,  N.  N,  et  al.  2006.  World fire statistic, report No.10 diunduh dari http://ec.europa.eu/consumers/cons safe/ presentation/21-02/ctif.pdf.
(accesed 20/07/2018).
[7] Department  for  communities  and  local government: London. 2010. Fire
statistic  monitor,  april  2009  to  march 2010,  issue  No  03/10  diunduh  di http://www.communities.gov.uk./ documents/statistic/pdf/1693248.pdf.
(accesed 26/08/2018).
[8] Departemen tenaga kerja-UNDP- ILO.1987. Bahan Training Keselamatan  Kerja  Penanggulangan Kebakaran. Jakarta : Binawas Depnaker [9] Dinas Kebakaran DKI Jakarta (accesed 27/08/2018).
Available http://www.jakartafire.com/2004/8/3. [10] Fire Prevention and protection program,  1998.  Jurusan  keselamatan dan kesehatan kerja. Fakultas Kesehatan Masyarakat UI
[11] Karter, Michael J. 2010. Fire loss in the united states during 2009. Diunduh dari http://www.nfpa.org/assets/files/PDF/fi reloss 2009.pdf. (accesed 01/09/2018)
[12] Karter, Michael J. 2011. Fire loss in the united states during 2009. Diunduh dari http:
//www.nfpa.org/assets/files/PDF/os.fire loss 2009.pdf.(accesed 01/09/2018)
[13] Mehaffey,  James  R.  dan  Joel  L.  Bert.
1997. Fire Protection, NIOSH Instructional Module. Ohio: U.S Departemen Health and
[14] Human Service. Diunduh dari http://www.cdc.gov./niosh/docs/2006- 101/pcfs/firepro.pdf.(accesed 11/09/2018)
[15] Menteri  Negara  Pekerjaan  Umum.
Keputusan  Menteri  No.11/  KPTS/2000
tentang ketentuan  teknis  manajemen penanggulangan kebakaran
diperkotaan , Jakarta,2000.
[16] National  Fire  Protection  Association.
1995.  NFPA  101,  Life  Safety  Codes.
USA: National Fire Protection Association [17] Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum No.26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan  Teknis  Sistem  Proteksi
Kebakaran  Pada  Bangunan  Gedung Dan Lingkungan . Jakarta, 2008
[18] Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum No.20/PRT/M/2009 Tentang  Pedoman teknis  manajemen  proteksi  kebakaran di perkotaan . Jakarta, 2009
[19] Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No. Per  04/Men/1980  tentang syarat-syarat pemasangan  dan  pemeliharaan  APAR . Jakarta. 1980.
[20] Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  NO. Per  02/Men/1983  tentang Instalasi Alarm  Kebakaran  Otomatik .  Jakarta. 1983
[21] Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No. Per  04/Men/1988  tentang Berlakunya SNI-225-  1987  (PUIL  1987)  di  Tempat
Kerja . Jakarta. 1988 [22] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.05/Men/1996. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan  Kerja.  Departemen  Tenaga Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik
Indonesia
[23] Prapto Kartoatmodjo . Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan-  Bangunan.  Jakarta :  PT.
Bina Aman Santosa. 1989
[24] Ramli,  Soehatman.  2010. Petunjuk praktis  manajemen  kebakaran  (fire management). Jakarta: Dian Rakyat