## PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP PRAJURIT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA
PADA PENGADILAN MILITER I-03/PADANG *
Hendra Mulyadi Tentara Nasional Indonesia Jl. Mh Thamrin No 5 Kec. Padang Timur Kota Padang e-mail: gitamulyadi10@gmail.com com

## Abstrack
Former TNI Commander Gen. Gatot Nurmantio to clean up the Indonesian National Army Institution  from  the  Narcotics  influence  has  issued  instructions  and  orders  to  his  ranks,  efforts  to overcome the problem of narcotics are not separated from the Principles of Military Interest. The principle  of  military  interests  means  that  in  carrying  out  state  defense  and  security,  military interests  are  prioritized  more  than  the  interests  of  groups  and  individuals.  It  means  that  in  the judicial  process,  military  interests  are  always  balanced  with  legal  interests,  in  enforcing  the  law, military  interests  must  not  be  ignored.  Law  enforcers  within  the  TNI  in  carrying  out  legal proceedings against narcotics abusers should not only see their legal interests, military interests but also must be seriously considered. Military Judges who will decide on Narcotics cases should not only  see  the  problem  from  the  law.  The  dismissal  of  soldiers  who  are  perpetrators  of  narcotics abusers is very reasonable because from a medical point of view, someone who has consumed drugs is not ready to use, they will experience brain tissue damage, nerve cells and memory loss so that their  physical  condition  is not  prime  anymore  and  will  not  be  able  to  carry  out  basic  tasks  to  the fullest.  This  writing  aims  at  1.  To  find  out  how  the  implementation/application  of  the  principle  of military  interest  in  dismissal  is disrespectful  to the soldiers involved  in  narcotics  crime  2.  To find out  how  the  judges'  legal  considerations  apply  the  principle  of  military  interest  in  dismissal  with disrespect to the involved soldiers criminal narcotics, military court I-03 / Padang in practice has applied  the  principle  of  military  interest  in  the  consideration  of  penalties  especially  in  narcotics criminal cases in its legal area both as a user and as a narcotics dealer, but has not been followed by orders to convicts to carry out medical rehabilitation.
Keywords: Military Interest Principles; Narcotics; Dismissal With Respect; Judge's Decision.

## Abstrak
Mantan  Panglima  TNI  Jendral  Gatot  Nurmantio  untuk  membersihkan  Institusi  Tentara Nasional  Indonesia  dari  pengaruh  Narkotika  telah  mengeluarkan  Instruksi  dan  perintah-perintah kepada jajarannya, upaya mengatasi permasalahan narkotika diiinstitusinya tidak lepas dari Asas Kepentingan  Militer.  Asas  kepentingan  militer  mengandung  arti  bahwa  dalam  menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan  dan  perorangan.  Artinya  bahwa  dalam  proses  peradilan,  kepentingan  militer  selalu diseimbangkan  dengan  kepentingan  hukum,  dalam  menegakkan  hukum,  kepentingan  militer  tidak boleh  diabaikan.  Aparat  penegak  hukum  di  lingkungan  TNI  dalam  melakukan  proses  hukum terhadap  penyalahgunaan  narkotika  tidak  boleh  hanya  melihat  dari  kepentingan  hukumnya  saja, kepentingan  militer  juga  harus  betul-betul  dipertimbangkan.  Hakim  Militer  yang  akan  memutus perkara-perkara  Narkotika  tidak  boleh  hanya  melihat  persoalan  dari  kaca  mata  undang-undang saja.  Pemecatan  terhadap  prajurit  pelaku  tindak  pidana  penyalahguna  narkotika  sangatlah beralasan  karena  dari  segi  medis,  seseorang  yang  telah  mengkonsumsi  narkoba  tidak  siap  pakai, mereka akan mengalami kerusakan jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga
* Naskah diterima: 16 Oktober 2018, direvisi: 28 Februari 2019, disetujui untuk terbit: 19 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.102
kondisi  fisiknya  tidak  prima  lagi  dan  tidak  akan  mampu  melaksanakan  tugas  pokok  secara maksimal.  Penulisan  ini  bertujuan 1.  Untuk  mengetahui    bagaimanakah  pelaksanaan/penerapan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit yang terlibat tindak  pidana  narkotika  2.  Untuk  mengetahui  bagaimanakah  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim untuk  menerapkan  asas  kepentingan  militer  dalam  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  terhadap Prajurit  yang  terlibat  tindak  pidana  narkotika,  Pengadilan  militer  I-03/Padang  dalam  prakteknya telah  menerapkan  asas  kepentingan  militer  pada  pertimbangan  hukuman  khususnya  dalam  kasus- kasus  tindak  pidana  narkotika  diwilayah  hukumnya  baik  hanya  sebagai  pemakai  maupun  sebagai pengedar narkotika, namun belum diikuti dengan perintah terhadap terpidana untuk melaksanakan rehabilitasi medis.
Kata  Kunci: Asas  Kepentingan  Militer;  Narkotika;  Pemberhentiaan  Dengan  Tidak  Hormat; Putusan Hakim.

## PENDAHULUAN
Sampai  saat  ini  belum  ada  literatur yang  lengkap  mengenai  hasil  penelitian tentang  penerapan  asas  kepentingan militer    terhadap  prajurit  yang  terlibat narkotika dan berujung dengan
pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari dinas  militer.  Institusi  Tentara  Nasional Indonesia  dibangun  dan  dikembangkan dengan  cara  membentuk  tentara  yang profesional  sesuai  dengan  kepentingan politik negara Indonesia, Tentara
merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan  tugas  pembelaan  negara terhadap  ancaman  dari  negara  lain,  pasal 5    UU  TNI  dijelaskan  Tentara  Nasional Indonesia  berperan  sebagai  alat  negara dibidang  pertahanan  yang  menjalankan tugasnya  berdasarkan  kebijakan  dan keputusan  politik  Negara,  selain  itu Tentara  nasional  Indonesia  merupakan kekuatan  utama  dan  rakyat  sebagai kekuatan pendukung.
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  34  tahun  2004  tentang  Tentara Nasional  Indonesia  Tugas  pokok  TNI adalah  menegakkan  kedaulatan  negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI
yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  serta  melindungi  segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Presiden  Republik  Indonesia  Ir.  Joko Widodo  menyatakan  Indonesia  sedang dalam “Darurat Narkoba”.
Penyalahgunaan  narkotika  dan  obat- obatan  terlarang  di  kalangan  generasi muda  dewasa  ini  kian  meningkat, maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan  keberlangsungan  hidup bangsa  ini  di  kemudian  hari,  pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus  bangsa  semakin  hari  semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur  syaraf  sehingga  pemuda tersebut  tidak  dapat  berpikir  jernih akibatnya  generasi  harapan  bangsa  yang tangguh  dan  cerdas  hanya  akan  tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba  ini  adalah  kaum  muda  atau remaja  kalau  dirata-ratakan  usia  sasaran narkoba  ini  adalah  usia  pelajar  berkisar umur  11  sampai  24  tahun.    Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  bahaya  narkoba
Hendra Mulyadi: Penerapan Asas Kepentingan Militer & Pemberhentian Tidak Hormat
sewaktu-waktu  dapat  mengincar  anak- anak kita kapan saja, bahaya penyalahgunaannya  tidak  hanya  terbatas pada  diri  pengguna,  pecandu,  maupun pengedar,  bahkan  dapat  membawa  akibat lebih  jauh  lagi  yaitu  gangguan  terhadap tata  kehidupan  masyarakat  yang  bisa berdampak  pada  malapetaka  runtuhnya suatu bangsa negara didunia.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  adanya  beberapa  persoalan hukum  pada  pembinaan  prajurit  dan sangat  mendesak  saat  ini  serta  harus segera  diatasi  salah  satunya  penegakan hukum  dibidang  narkotika  dilingkungan prajurit,  masalah  ini  sangat  diperlukan penanganan secara khusus bila dibandingkan dengan penyelesaian  tindak pidana  Narkotika  yang  dilakukan  oleh
warga sipil.
Sebagai  bukti  keseriusan  pemerintah
Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan  narkotika  tersebut  telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976 tentang Narkotika  dan telah diperbaharui dengan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2009  dan  juga  bentuk  keseriusan  TNI untuk  mengatasikan  dampak  kejahatan narkotika dikalangan prajurit TNI mendapat  perhatian  sangat  serius  dari Pimpinan TNI.
Badan  Narkotika  Nasional  telah merilis data terbaru kasus penyalahgunaan narkotika  di  Indonesia  selama  Januari hingga  Juni  2017,  didunia  terdapat  812 jenis  narkoba,  65  jenis  narkoba  yang dikonsumsi
pengguna
narkoba di Indonesia dan  baru  43    jenis  sudah
terdaftar    dan  22  belum  terdaftar.  BNN berhasil mengungkap 46,537 kasus narkoba  dan  menetapkan  setidaknya 58.365  tersangka  (okezone.com).  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP) Sumatera  Barat  mencatat  penyalahguna narkoba  mencapai  63.352  jiwa  dan menempati  urutan  ke-24  dari  33  propinsi di  Indonesia  63  ribu  penduduk  provinsi itu  menyalahgunakan  narkoba  baik  jenis ganja  kering,  pil  ekstasi  maupun  sabu- sabu.  “Angka  pengguna  narkoba  ini mengalami  kenaikan  sekitar  lima  persen dari  tahun  2016,  yakni  sekitar  59  ribu orang,”  kata  Kepala  BNNP  Sumbar Brigjen Pol Syamsul Bahri saat memberikan  sambutan  dalan  peringatan Hari  Anti  Narkoba  Internasional  (Mario Sofia, 2017).
Staf  Pengamanan    Angkatan  Darart (Spamad)  mencatat  109  Kasus  narkoba melibatkan  123  personil  AD  terjadi selama  tahun  2017  (Spmad,  2017), sedangkan  kasus  Narkotika  di  wilayah hukum  Pengadilan  Militer  I/03  Padang pada  tahun  2015  sebanyak  18  kasus dipecat  15,  bebas  3  kasus,  tahun  2016 sebanyak  20  kasus  dipecat  19    kasus, bebas  1  kasus,  tahun  2017    sebanyak  21 kasus,  dipecat  17  kasus  bebas  4  kasus diantaranya (Dilmil I-03, 2017).
Mantan  Panglima  Tentara  Nasional Indonesia Jendral Gatot Nurmantio menjelaskan dalam rapat pimpinan Tentara  Nasional  Indonesia  pada  awal tahun  2018  berdasarkan  data  pelanggaran prajurit  dilingkungan  TNI  pelanggaran tindak pidana narkotika menujukan rangking  Ke  2  (dua)  setelah  Desersi  dan
THTI sehingga beliau sangat serius untuk membersihkan Institusi TNI dari pengaruh Narkotika dengan mengeluarkan  Instruksi  dan  perintah- perintah kepada jajaran TNI bahwa setiap prajurit  TNI  yang  terlibat  narkotika disamping  dihukum  pidana  harus  dijatuhi hukuman tambahan pemberhentian secara tidak hormat dari dinas keprajuritan  dan  tidak  berlakukanya rehablitasi  bagi  prajurit  (liputan6.com), perintah  dan  instruksi  Panglima  TNI dalam  upaya  mengatasi  permasalahan narkotika  diinstitusinya  tersebut  tidak lepas dari Asas Kepentingan Militer .
Asas  Kepentingan  Militer  diatur dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan Militer disebutkan ada 3 (tiga) asas dalam peradilan  Militer  (Iman  Syahputra  Putra Tunggal, 1999):
1. Asas kesatuan komando.
2. Asas  komandan  bertanggung  jawab terhadap anak buahnya.
3. Asas kepentingan militer .
Untuk  menyelenggarakan  pertahanan
dan keamanan negara, kepentingan militer
diutamakan melebihi dari pada kepentingan  golongan  dan  perorangan.
Namun,  khusus  dalam  proses  peradilan kepentingan  militer  selalu  diseimbangkan dengan  kepentingan  hukum.  Artinya bahwa dalam proses peradilan, kepentingan  militer  selalu  diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan  hukum,  kepentingan  militer tidak boleh diabaikan.
Sehubungan  dengan  judul  penerapan Asas Kepentingan Militer dalam pemberhentian  dengan  tidak  hormat terhadap Prajurit TNI  yang terlibat tindak pidana Narkotika
(studi kasus dipengadilan  Militer  I-03/Padang),  maka dapat  dirumuskan  permasalahan  dengan mengajukan  pertanyaan  sebagai  berikut:
Bagaimanakah penerapan Asas Kepentingan Militer dalam
pemberhentian  dengan  tidak  hormat (PDTH)  terhadap  Prajurit  TNI  yang terlibat  tindak  pidana  narkotika  (studi kasus  dipengadilan  militer  I-03/Padang). Apakah  pertimbangan hakim dalam putusannya untuk menerapkan asas kepentingan  militer  dalam  pemberhentian dengan  tidak  hormat  terhadap  Prajurit TNI  yang terlibat tindak pidana narkotika (studi  kasus  dipengadilan  militer  I- 03/Padang).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yang bersifat empiris  (yuridis sosiologis).
Jenis  data  penelitian  ini  adalah  Data primer  meliputi  data  yang  diperoleh langsung  di  lapangan  yang  berkaitan dengan  putusan-putusan  hakim  Militer yang berhubungan dengan kasus Narkotika  wilayah  hukum  Peradilan Militer I-03/Padang. Data sekunder meliputi  peraturan  perundang-undangan,
peraturan-peraturan interen TNI, pendapat para  pakar  hukum  pidana  dan  hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya.
Sumber  data  penelitian  ini  adalah: penelitian kepustakaan ( libbrary
research )  dan  studi  lapangan  ( field researh ).  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dengan  meneliti beberapa  putusan-putusan  hakim  Militer yang berhubungan dengan kasus Narkotika  wilayah  hukum  Peradilan Militer I-03/Padang (Bambang Sunggono,
2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Asas Kepentingan

## Militer oleh Majelis
Kalau  kita  pelajari  hampir  semua kasus  narkotika  yang  sudah  diputus bersalah  oleh  Pengadilan  Militer  di
Indonesia    dan  khususnya  Pengadilan Militer I-03/Padang sudah dapat dipastikan  bahwa  selalu  diikuti  dengan penambahan  hukuman  tambahan  yaitu berupa  pemberhentian dengan  tidak hormat  dari  dinas    militer  hal  ini  dapat kita  lihat  dari  laporan  tahunan  2015  18 kasus  dipecat  15,  tahun  2016  20  kasus dipecat  19  dan  tahun  2017  21  kasus dipecat  17  kasus.  Hal  ini  semua  tidak terlepas  dari  bentuk  penegakan  hukum yang  bersifat  lex  specialis,  artinya mengunakan  Undang-undang  dan  hukum acara tersendiri.
Pemberhentian  dengan  tidak  hormat ini  merupakan  penyimpangan  dari  asas- asas  hukum  pidana  umum,  antara  lain mengenai sanksi pidana.
Bentuk
penyimpangan  hukum  pidana  dalam KUHPM  dapat  diilihat  dalam  pasal  6 huruf  b  ke-1  KUHPM  yang  menyatakan bahwa  salah  satu  jenis  hukum  pidana tambahan,  pemecatan  ini  bersifat  murni kemiliteran  ( Van  zuiver  militaire  aard )
yang  tidak  ada  dalam  hukum  pidana umum  (KUHP).  Pasal  6  huruf  b  ke-1 KUHPM, menyatakan; “Pidana tambahan dipecat  dari  Dinas  Militer  dengan  atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata”.
Pasal  6  KUHPM  juga  menentukan jenis-jenis pidana:
a) Pidana utama (pokok):
ke-1 pidana mati; ke-2 pidana penjara ;
ke-3 pidana kurungan ;
ke-4 pidana  tutupan  (Undang- Undang          No.  20  tahun 1946)
b) Pidana-pidana tambahan: ke-1Pemecatan  dari  dinas  militer dengan atau tanpa pencabutan  haknya  untuk memasuki Angkatan Bersenjata ke-2Penurunan pangkat ; ke-3Pencabutan hak-hak yang disebutkan  pada  Pasal  35 ayat  pertama  pada  nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.
Pasal 26 KUHPM, menyatakan;
“Pemecatan dari dinas Militer dengan atau  tanpa  pencabutan  hak  untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain  dari  pada  ditentukan  dalam pasal  39,  dapat  dijatuhkan  oleh Hakim  berbarengan  dengan  setiap putusan  penjatuhan  pidana  mati  atau pidana  penjara  kepada  seseorang Militer  yang  berdasarkan  kejahatan yang  dilakukan  di  pandangnya  tidak layak  lagi  tetap  dalam  kalangan Militer.
Pasal  53  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI menyatakan.
“Prajurit  diberhentikan  tidak  dengan hormat  dari  Dinas        Keprajuritan karena:
(1) Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan    putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
(2) Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. Pada prinsipnya pemberhentian
seorang  prajurit  dilingkungan  TNI  dapat dilakukan  melalui  3  (tiga)  jalur  atau saluran :
1. Hukum Administrasi
2. Hukum Disiplin Prajurit.
3. Keputusan Pengadilan Militer.
Tiga  cara  ini  diatur  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2010 Tentang Administrasi Prajurit.
Bahwa  penjatuhan  pidana  tambahan
pemecatan (PDTH) juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997 tentang  Peradilan  Militer  “Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan  TNI untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan  pertahanan  keamanan negara,  di  penjelasan  pasal  dipertegas lagi”.
Untuk  menyelenggarakan  pertahanan dan  keamanan  negara  maka  kepentingan militer  diutamakan  melebihi  dari  pada kepentingan  golongan  dan  perorangan. Aparat  penegak  hukum  di  lingkungan TNI  dalam  melakukan  proses  hukum
terhadap  penyalahguna  narkotika  tidak boleh  hanya  melihat  dari  kepentingan hukumnya  saja,  kepentingan  militer  juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer  yang  akan  memutus  perkara- perkara  narkotika  tidak  boleh  hanya melihat persoalan dari kaca mata undang- undang,  para  hakim  militer  juga  harus selalu  mempertimbangkan  kepentingan militer  dalam  putusannya,  disinilah  letak salah  satu  kekhususan  Hukum  militer dengan  berbagai  peraturan  yang  khusus, tuntutan  untuk  memecat  Prajurit  yang terlibat  narkoba  seyogianya  janganlah dimaknai sebagai bentuk intervensi pimpinan  TNI  terhadap  proses  peradilan. Ini  hanya  semata-mata  dilakukan  untuk menjaga  tetap  tegaknya  asas  kepentingan militer dalam penegakan hukum sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh Undang-Undang  sendiri,  dalam  hal  ini Panglima  TNI  memiliki  kepentingan strategis  untuk  memperjuangkan  asas kepentingan militer dalam proses peradilan  agar  kepentingan  penegakan hukum  berjalan  seimbang  dan  seirama dengan  kepentingan  pertahanan  negara. Terhadap  kasus  narkotika  ada  beberapa pertimbangan  strategis  dan  kepentingan pembinaan personil TNI guna mempersiapkan satuan TNI siap digerakan  kapan  dan  dimana  saja,  tidak mudah  untuk  mencapai  hal  tersebut dibutuhkan  prajurit  TNI  yang  sehat jasmani  maupun  rohaninya  dan  dilatih fisik  maupun  mentalnya  hingga  mahir dibidangnya  (profesional),  tentunya  akan didapat  melalui    pendidikan  dan  latihan, pendidikan  dan  tugas  TNI  tidak  terlepas dari  senjata  dan  alat  tempur  lainnya,
Hendra Mulyadi: Penerapan Asas Kepentingan Militer & Pemberhentian Tidak Hormat
prajurit  TNI  yang  telah  terpengaruh dengan  narkotika  maupun  physikotropika sudah  jelas  dan  pasti  tidak  akan  dapat melaksanakan  pendidikan  dan  latihan serta  tugas  dengan  baik  atau  maksimal, dapat  dibayangkan  apa  yang  akan  terjadi bila seorang prajurit TNI sedang terpengaruh  dengan  narkotika  memegang senjata  ?  dapat  dipastikan  kalau  tidak dirinya  sendiri    atau  orang  lain  akan terluka  menjadi  korban,  bila  dilihat  dari keberhasilan suatu operasi militer tentunya kan mengacaukan jalannya suatu operasi  militer.  Bila  hal  ini  dibiarkan tentunya  akan  merugikan  militer  itu sendiri.  Aspek-aspek  inilah  yang  menjadi salah  satu  pertimbangan  majelis  hakim militer dalam penjatuhan hukuman terhadap  prajurit  TNI    pengedar  maupun pemakai narkotika.
Dari  penelitian  yang  penulis  teliti dapat  dilaporkan  bahwa  majelis  hakim pengadilan  militer  I-03/Padang  untuk menerapkan  Asas  Kepentingan  Militer Terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana  Narkotika  dan  Pysikotropika, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya  sehingga  didalam  putusannya majelis  memuat  dalam  pertimbangan hukumnya  dapat  diambil  contoh  dalam perkara.  Perkara  Nomor:  22-K/PM  I- 03/AD/I/2018  tanggal  14  Mei  2018,
Perkara Nomor: 05-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal  24  Januari  2018,  Perkara  Nomor: 123-K/PM.I-03/AD/XII/2017 pada inti
Menimbang :
a. Bahwa  perbuatan  terdakwa  ini  dapat membahayakan generasi muda
Indonesia dan apabila dibiarkan maka
akan  berpengaruh  besar  terhadap keamanan  dan  kelangsungan  umat manusia  khusus  di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
b. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat  bertentangan  dengan  program pemerintah  dalam  pemberantasan narkotika.
c. Bahwa  perbuatan  Terdakwa  ini  juga sangat  bertentangan  dengan  cita-cita dan  keinginan  dari  Panglima  TNI dalam membantu pemerintah memberantas  narkotika  dan  juga prajurit  TNI  khususnya  bersih  serta terbebas dari pengaruh narkotika.
d. Bahwa perbuatan terdakwa ini merupakan  salah  satu  dosa  besar yang  tidak  dapat  diampuni  apabila dilakukan  oleh  seorang  prajurit  TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
e. Bahwa  program  pemerintah  dalam upaya  pemberantasan  dan  peredaran serta penyalahgunaan narkotika sangat  serius  dilakukan  karena  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  narkotika yang dilakukan secara tanpa izin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang  berwenang  sangat  merusak mental  dan  fisik  generasi  muda  oleh karena  itu  terhadap  para  pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.
f. Bahwa  di  lingkungan  TNI  program pemerintah  dalam  pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan  narkotika  tersebut ditindaklanjuti  oleh  pemimpin  TNI
dengan  dikeluarkannya  ST  Panglima TNI  tentang  7  (tujuh)  jenis  tindak pidana  yang  harus  dihindari  atau yang  sangat  dilarang  dilakukan  oleh prajurit  TNI,  diantara  lain  tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.
g. Bahwa  sesuai  fakta  di  persidangan Terdakwa pada tahun 2009 saat dinas di  Lanal  Lhoksuemawe    Aceh  sudah pernah  dijatuhi  hukuman  pidana penjara  selama  6  (enam)  bulan  dan setelah  melaksanakan    hukuman tersebut  Terdakwa  kembali  dijatuhi hukuman  pidana  penjara  selama  6 (enam) bulan dalam perkara asusila.
h. Bahwa  terhadap  perbuatan  Terdakwa mengkonsumsi  sabu-sabu  maupun terhadap perkara asusila,
mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang  diatur  secara  khusus  maupun secara umum termasuk di lingkungan TNI sehingga mengindikasikan Terdakwa  tidak  berupaya  untuk memperbaiki  diri  serta  tidak  merasa jera  dan  hal  itu  sangat  bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam kehidupan  prajurit  dan  mencemarkan nama  baik  TNI  khususnya  kesatuan Terdakwa.
Bahwa  berdasarkan  alasan  tersebut diatas,  kami  berpendapat  bahwa  majelis hakim  pengadilan  militer  I-03/Padang telah menerapkan asas kepentingan militer  dengan  benar  secara  implisit  yang dimuat pada bagian pertimbangan hukumnya dan jelas element-element dari asas  kepentingan  militer  dimaksud  sudah
tercermin,  tergambar  serta  termuat  dalam pertimbangan majelis hakim.
2. Pertimbangan Majelis Dalam Memerapkan Asas Dan Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat.
Seperti  uraian  penulis  sebelumnya bahwa  penyalahgunaan  Narkotika  di kalangan  umum  maupun  militer  telah mewabah  dan  sangat  mekhwatirkan apalagi  dikalangan  prajurit,  prajurit  yang merupakan garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  sabang sampai  Merauke  untuk  mengatasinya keadaan ini Panglima TNI sudah memberikan  arahan  dan  petunjuk  kepada para  instansi  terkait  yang  berwenang untuk  menyelesaikan  perkara  narkotika terhadap  prajurit  TNI,  serta  dalam  hal  ini Babinkum TNI, Direktorat Hukum Angkatan  Darat,  Dinas  Hukum  Angkatan Laut,  dan  Dinas  Hukum  Angkatan  Udara serta  jajaran  Peradilan  Militer  dibawah Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. begitu juga Peradilan Militer  I-03/Padang “apabila prajurit
TNI terbukti mengunakan, pengedar atau terlibat dengan masalah narkotika dan dipersidangan  dinyatakan  bersalah  oleh majelis  hakim    maka  terhadap  Yang bersangkutan  dijatuhi  hukuman  penjara dan  hukuman  tambahan  pemecatan  dari dinas TNI (PDTH) supaya  menjadai efek jera  terhadap  prajurit  lainnya”.  Dari  data yang  ada  sudah  ratusan  bahkan  lebih prajurit  TNI  dipecat  karena  terbukti menggunakan,  jadi  kurir  bahkan  jadi bandar  namun  pelanggar  narkotika  masih
Hendra Mulyadi: Penerapan Asas Kepentingan Militer & Pemberhentian Tidak Hormat
juga  ada  bahkan  meningkat,  timbul pertanyaan  bagaimana  kalau  prajurit pelanggar  kasus  narkotika  tidak  dipecat tentunya  pelanggar-pelanggar  narkotika lainnya  lebih  meninggkat  lagi,  hal  ini sangat  membahyakan  kepentingan  militer kedepannya.
Seperti  telah  disampaikan  terdahulu bahwa  mengenai  eksistensi  hukum  pada pemecatan  (PDTH),  tidak  satu  pasalpun didalam  KUHPM  mencamtumkan  secara eksplisit  mengenai  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  dan  dipertimbangkan  oleh majelis  hakim.  Pasal  26  (1)  KUHPM hanya  menyatakan  bahwa  pemecatan dapat  dilakukan  oleh  hakim  terhadap militer apabila dipandang tidak layak lagi untuk  dipertahankan  untuk  berdinas militer, mengenai persyaratan untuk layak dan  tidak  layanya  untuk  tetap  berdinas militer  yang  dijadikan  sebagai  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tidak diterangkan dalam KUHPM namun diserahkan  sepenuhnya  kepada  penilaian majelis hakim, walaupun KUHPM maupun peraturan lainnya tidak
menerangkan  tentang  kretaria  layak tidaknya  akan  tetapi  majelis  hakim  sudah memahami  dan  memaknai  subtansi  dari layak  atau  tidaknya  seorang  prajurit  yang terlibat  narkotika  untuk  tetap  dipertahan atau tidak lagi berdinas dilingkungan TNI (Pecat/PDTH).
Makna layak dan tidak layak (ongeshikt)  sebagai  dasar  oleh  hakim dalam  menjatuhkan  pidana  tambahan bahwa  sudah  tidak  atau  sangat  kurang menpunyai  sifat-sifat  yang  seharusnya
dimiliki oleh seorang prajurit, serta dinilai akan membahayakan institusi TNI maupun  prajurit  lainnya,  disinilah  makna kepentingan militer yang harus dijaga dan pertimbangkan,    makna  layak  tidak layaknya  seorang  parajurit  TNI  tetap dipertahankan atau tidak berdinas dilingkungan TNI bukan hanya dikarenakan  prajurit terpidana  tidak mempunyai  kemampuan  atau  kecakapan (onbekwaam) untuk menjalankan kedinasan  dimiliter  semata  akan  tetapi pidana  tambahan  pemecatan  terhadap militer  oleh  hakim  militer  harus  tercakup dan  tersirat  dalam  pertimbangan  hukum putusan  hakim  dan  hal  paling  essensial apabila  dalam  pertimbangan  hukum hakim  militer  tidak  dijatuhkan  pidana tambahan  pemecatan  maka  kehadiran terpidana nantinya dalam kalangan militer setelah  selesai  menjalankan  pidana  akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam  masyarakat  militer.  penambahan hukuman
tambahan berupa
pemberhentian  dari  dinas    militer  yang merupakan  penyimpangan  dari  asas-asas hukum pidana umum, antara lain mengenai sanksi pidana.
Bentuk  penyimpangan hukum  pidana dalam  KUHPM  dapat  dilihat  dalam  pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa  salah  satu  jenis  hukum  pidana tambahan,  pemecatan  ini  bersifat  murni kemiliteran  (Van  zuiver  militaire  aard) yang  tidak  ada  dalam  hukum  pidana umum  (KUHP).  Majelis  hakim  dalam menerapkan  pemberhentian  dengan  tidak hormat  kasus  narkotika  dipengadilan Militer I-03/Padang tidak menemui
kendala  yang  berarti,  majelis  pengadilan militer  I-03/Padang  dalam  menerapkan pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari dinas  TNI  (pecat)  secara  jelas  (eksplisit) memuat  pada  pertimbangannya  majelis hakim  pada  saat  menerapkannya  selalu mempertimbangkan  berdasarkan    asas kepentingan  militer  dan    segala  aspek- aspek  lainnya  serta  masukan-masukan termasuk  dari  pemimpin  TNI,  serta rekomendasi/masukan dari kesatuan sepanjang  dapat  diterima  dan  tidak melanggar  peraturan-peraturan  yang  ada. Hal-hal  tersebut  bukanlah  merupakan bentuk  intervensi  pemimpin  TNI  maupun kesatuan terhadap indenpendensi peradilan militer melainkan dalam rangka menerapkan Undang-undang, aturan- aturan  yang  berlaku  umum  maupun diberlakukan  secara  khusus  terutama mengenai  asas  kepentingan  militer  dan pemberhentian  dengan  tidak  hormat dalam kasus tindak pidana narkotika.
Dari hasil penelitian penulis diPengadilan  Militer  I-03/Padang  tentang Pemberhentian  dengan  tidak  hormat terhadap  prajurit  TNI  yang  terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika  baik  sebagai  pemakai,  pecandu apalagi  pengedar  narkotika  sudah  dapat diterapkan dengan baik , hal ini dapat kita lihat dari berbagai putusan yang dikeluarkan  oleh  pengadilan  militer  I- 03/Padang  Perkara  Nomor:  22-K/PM  I-
03/AD/I/2018  tanggal  14  Mei  2018,
Perkara  No  05-K/PM  I-03/AD/I/2018 tanggal 24 Januari 2018, Perkara No 123- K/PM.I-03/AD/XII/2017 semuanya
berujung  kepada  pemberhentian  dengan tidak hormat dari dinas TNI (pecat).
Menimbang:  bahwa  mengenai  layak dan  tidaknya  terdakwa  untuk  tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis  Hakim  mengemukakan  pendapat sebagai  berikut  (Bambang  Sunggono, 2003):
a. Bahwa  perbuatan  terdakwa  ini  dapat membahayakan generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan  berpengaruh  besar  terhadap keamanan  dan  kelangsungan  umat manusia  khusus  di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
b. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat  bertentangan  dengan  program pemerintah  dalam  pemberantasan narkotika.
c. Bahwa  perbuatan  Terdakwa  ini  juga sangat  bertentangan  dengan  cita-cita dan  keinginan  dari  Panglima  TNI dalam membantu pemerintah memberantas  narkotika  dan  juga prajurit  TNI  khususnya  bersih  serta terbebas dari pengaruh narkotika.
d. Bahwa perbuatan terdakwa ini merupakan  salah  satu  dosa  besar yang  tidak  dapat  diampuni  apabila dilakukan  oleh  seorang  prajurit  TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
e. Bahwa  berdasarkan  alasan  tersebut diatas,  majelis  hakim  berpendapat bahwa  terdakwa  sudah  tidak  layak untuk  tetap  dipertahankan  dalam dinas militer, oleh karenanya
Hendra Mulyadi: Penerapan Asas Kepentingan Militer & Pemberhentian Tidak Hormat
terdakwa  harus  diberikan  hukuman tambahan  pemecatan  dari  dinas militer.

## SIMPULAN
Penerapan Asas Kepentingan  Militer di  Pengadilan  Militer  I-03/Padang  sudah dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tidak mendapatkan  kendala  yang  berarti  hal mana  didalam  Putusannya  majelis  hakim Pengadilan  militer  II-03/Padang  terhadap kasus  tindak  pidana  narkotika  yang dilakukan  oleh  prajurit  di  samping mempertimbangkan  hal-hal  memberatkan dan  hal-hal  meringankan  hukuman  juga mempertimbangkan asas kepentingan militer  tidak  secara  eksplisit  akan  tetapi secara  implisit.  Putusan  majelis  hakim Pengadilan  militer  II-03/Padang  terhadap kasus  tindak  pidana  narkotika  oleh prajurit TNI baik sebagai pemakai pemula maupun pecandu  apalagi pengedar selalu mempertimbangkan asas kepentingan militer,  dan  selalu  berujung  kepada pemecatan (PDTH), namun didalam amar putusan  tidak  ada  perintah  kepada terpidana  untuk  dirahabilitasi  setelah dipecat (PDTH).

## SARAN
Disarankan  kepada  Majelis  hakim Pengadilan militer II-03/Padang khususnya  dalam  hal  menanggani  kasus tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan oleh prajurit TNI, di samping mempertimbangkan  hal-hal  memberatkan dan  hal-hal  meringankan  hukuman  serta Kepentingan  Militer,  ke  depan  apabila majelis  menghukum  terdakwa  dengan pidana  penjara  dan  diikuti  dengan hukuman  tambahan  pemecatan  (PDTH),
agar didalam putusannya terpidana diperintahkan  untuk  direhabitasi  medis sebagaimana  diamanahkan  oleh  pasal  54 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Disampaikan  kepada  ayah  tercinta Umar  Sutan  Rumah  Panjang  (alm), ibunda  Hj.  Rosmi,  Nain,  istri  tercinta  dr. Gita  Savina  dan  anak-anak  tersayang Muhammad  Ilham  Gimulya,  Azzahra Putri Gimulya, sebungsu Salsabila Nadhifa  Gimulya  serta  kakak-kakak, adik-adik,  Ipar,  urang  sumando  penulis yang  ikut  memberikan  semangat  dan motivasi bagi penulis dalam menyeselaikan tesis ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:  Bapak  Prof.  Dr.  Zainul  Daulay, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas beserta civitas akademika.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Sunggono,  2003, Metodologi
Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dilmil  I-03/Padang, Laporan  Tahunan ,
2015, 2016, 2017.
Iman  Syahputra  Putra  Tunggal,  1999,
Undang-undang  tentang  Peradilan Nomor  31  tahun  1997  tentang Peradilan , Militer Harvindo, Jakarta.
Mario  Sofia  Nasution  Antara  sumbar, kamis 27 Juni 2017 jam10.15 Wib.
Panglima  TNI,  liputan  6,  27  Pebruari 2016  15.40  wib,  diakses  terakhir
pada  2  Pebruari  2018  Pukul  18.20 wib.
Oke  zone.com.  diunduh  terakhir  kali
senin.  08  Januari  2018  jam  .21.48
Wib.
Spmad, 2017, Data rekapitulasi Gakkumplintatib/laka lalin.