## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 3 Nomor 2, April 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia
Wido Bayu Syaputra, M. Faiz Setiawan *
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
* E-mail: faizsetiawan99@gmail.com
Abstract: Human  trafficking  is  a  very  serious  problem  in  Indonesia  even  though  the  country  has endorsed and disciplined the National Action Plan and to form a notion of duty to stop this crime. The phenomenon  of  human  trafficking  has  become  a  social  fact  besides  the  economic  crisis  and  natural disasters.  The  low  level of  education,  the  limited  employment,  free  relations  and acts  of  harmony  in  a family are some of the factors causing human trade. Because human trafficking involves an international criminal  network,  with  the  participation  of  all  stakeholders  through  a  systematic  approach  and strengthening  the  network  is  a  must  in  preventing  and  eradicating  this.  In  providing  granting  legal protection to victims of trafficking in persons, especially restitution issues have been regulated in Article 48 to Article 50 of Law Number 21 Year 2007, also regulated in Article 35 of Law Number 26 of 2000 concerning  the  Human  Rights  Court  regulates  the  protection  of  human  rights  for  human  welfare. According to the 1999 Law on Human Rights, as stated in Article 1 states that human rights (HAM) is a set of rights inherent in the nature and existence of humans as almighty gods and is a gift that must be respected,  highly  respected,  and  protected  by  the  state,  law,  government,  and  everyone  for  the  sake  of honor and protection of human dignity.
Keywords: Indonesi, Human Trafficking; Protection
Abstrak: Perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia meskipun negara telah  mengesahkan  dan  menertibkan  Rencana  Aksi  Nasional  dan  untuk  membentuk  Gagasan  Tugas untuk  menghentikan kejahatan  ini.  Fenomena  perdangangan  manusia  telah menjadi  suatu fakta  sosial disamping krisis ekonomi dan bencana alam. Rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan kerja, pergaulan bebas serta tindak keharmonisannya suatu dalam keluarga merupakan suatu beberapa faktor penyebab  terjadinya  perdangan  manusia.  Karena  perdagangan  manusia  melibatkan  suatu  jaringan kriminal internasional, dengan partisipasi dari semua pemangku kepentingan melalui suatu pendekatan yang sistematis dan penguatan jaringan adalah suatu keharusan dalam mencegah dan memberantas hal tersebut  terjadi.  Dalam  melakukan  Pemberian  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana perdagangan orang, khususnya masalah restitusi telah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hak  asasi kesejahteraan  manusianya.  Menurut  Undang-Undang  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.
Kata Kunci: Indonesia; Perdagangan Manusia; Perlindungan

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  merupakan  esensi  yang  menitik  beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.  Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan  cara  yang  ditentukan  dalam  hukum  itu.  Menilik  kembali  pada  sejarah,  gagasan negara  hukum  ini  berawal  di  Inggris  dan  merupakan  latar  belakang  dari Glorious Revolution 1688  M.  Gagasan  itu  timbul  sebagai  reaksi  terhadap  kerajaan  yang  absolute, dan  dirumuskan  dalam  piagam  yang  terkenal  sebagai  Bill  Of  Right  1689,  hal  ini menunjukan  kemenangan    parlemen  atas   raja,    serta rentetan  kemenangan  rakyat    dalam pergolakan-pergolan yang menyertai perjuangan Bill Of Right.
Negara  Hukum  termaktub  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  memiliki tujuan berdirinya negara Indonesia yang tercantum  dalam pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke-empat  yaitu melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  memajukan kesejahteraan  umum;  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Fenomena  dalam  perdagangan  manusia  (human  trafficking)  menjadi  suatu  fakta sosial terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Rendahnya  dalam  tingkat  pendidikan,  sempitnya  lapangan  pekerjaan  dan  kesulitan perekonomian merupakan beberapa faktor dengan munculnya perdagangan manusia. Oleh karena  itu,  masyarakat  lebih  cenderung  menghalalkan  berbagaicara  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dengan  salah  satunya  melalui  perdagangan  manusia.  Perdagangan manusia (human trafficking) memang bisa disebut sebagai kenyataan buruk bagi manusia. Namun,  informasi  tentang  apa  itu  perdagangan  manusia  yang  masih  sangat  terbatas terutama  bagi  masyarakat  yang  seperti  krisis  dalam  perekonomian  dan  masyarakat  yang tinggal di suatu plosok di indonesia. 1
Pemahaman  masyarakat  terhadap  perdagangan  orang  berhubungan  dengan  sikap kesadaran  hukum  mengenai  pentingnya  aturan  yang  berupa  hukum  positif.  Berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum, karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian  pemberlakuan  perundang-undangan,  tetapi  lebih  pada  tataran  implementasi, sehinggga pemahaman terhadap perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih  diutamakan  pada  tataran  implementasi  atau  penerapan  yang  berhubungan  dengan kesadaran  hukum.  Peraturan  sudah  dirasakan  sebagai  kebutuhan,  maka  akan  menjadi perasaaan  hukum,  sehingga  peraturan  hukum  akan  dapat  berlaku  sesuai  kebutuhan  dan bukan karena keterpaksaan.
Demikian  tujuan  hukum  dan  penegakan  hukum  akan  berjalan  sesuai  dengan supremasi hukum. Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung  pada  kelompok  masyarakat  ekonomi  kuat.alasan  yang  diberikan  oleh  korban umumnya  perbuatan  mereka  adalah  legal  dengan  dasar  perjanjian.  Pelanggaran  hak  asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. 2
Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang  sangat  sulit  diberantas  dan  disebut  oleh  masyarakat  Internasional  sebagai  bentuk perbudakan  masa  kini  dan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia.  Kejahatan  ini  terus menerus  berkembang  secara  nasional  maupun  Internasional,  dengan  perkembangan  dan
1 Henny  Nuraeny, Wajah  Hukum  Pidana Asas  Dan  Perkembangan ,  Gramata  Publshing,  Jakarta, 2012, hlm.120.
2 Riswan  Munthe, Jurnal  Perdagangan  Orang  (Trafficking)  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia, Tahun 2015.
kemajuan  teknologi,  informasi,  komunikasi  dan  transportasi  maka  semakin  berkembang pula  modus  kejahatannya  yang  dalam  beroperasinya  sering  dilakukan  secara  tertutup  dan bergerak  diluar  hukum.  Pelaku  perdagangan  manusia  (trafficker)  pun  dengan  cepat berkembang  menjadi  sindikasi  lintas  batas  negara  dengan  cara  kerja  yang  mematikan. Perdagangan  manusia  dapat  mengambil  korban  siapapun,  manusia  manusia  dewasa  dan anak-anak,  laki-laki  maupun  perempuan  yang  pada  umumnya  berada  dalam  situasi  dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki  aspek  kerja  yang  rumit.  Tidak  ada  negara  yang  kebal  terhadap  perdagangan manusia  ini.  Setiap  tahunnya  diperkirakan  jumlah  perdagangan  manusia  semakin meningkat dengan menyeberangi perbatasan-perbatasan Internasional para korban dipaksa berkerja  ditambang  dan  tempat  buruh  yang  berupah  rendah,  ditanah  pertanian  sebagai pelayan rumah.
Anak-anak  dan  perempuan  merupakan  pihak  yang  rentan  menjadi  korban trafficking  dan  eksploitasi.  Mereka  yang  menjadi  korban  sebagian  besar  berasal  dari kelompok  masyarakat  yang  rentan.  Perlindungan  terhadap  hak  anak  merupakan  hak  asasi manusia  yang  dijamin  oleh  konsitusi  negara  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial.  Dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  59  menyebutkan bahwa  Pemerintah  dan  Lembaga  Negara  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  anak  anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan.
Perdagangan  anak  adalah  rekrutmen,  transportasi,  pemindahan,  penyembunyian atau  penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi,  didalam  atau  antar  negara,  yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang  menyerupai  perbudakan,  penghambaan,  pemindahan  atau  perjualan  organ  tubuh, penggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata. 3
Modus  perdagangan  anak  semakin  tahun  semakin  maju,  cotohnya  saat  ini  banyak terjadi  tindak  pidana  perdagangan  manusia  secara  online  untuk  menarik  pengguna  media sosial,  kemudian  dengan  menggunakan  modus  pernikahan  yang  kemudian  dieksploitasi baik  seksual  ataupun  eksploitasi  ekonomi  dan  masih  banyak  modus  lainnya  lagi.  Masih banyak terjadi peristiwa perdagangan anak  yang bahkan dilakukan  oleh  orang tua kepada anaknya  dengan  menggunakan  modus  pernikahan  demi  mendapatkan  penghidupan  yang lebih layak. Dengan Modus pernikahan ini dilakukan dengan cara memaksa anak menikah dengan  seseorang  atau  bahkan  seseorang  yang  jauh  lebih  tua  dari  si  anak  ,  semata-mata untuk mendapatkan sesuatu dari calon menantu dan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih  layak,  namun  dibalik  adanya  pemberian  tesebut  maka  terdapat  tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang tua anak terhadap anaknya dan adanya pelanggaran hak-hak anak.
Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan  anak  terjerumus  dalam  lingkaran  perdagangan  orang.  Masalah  ekonomi  menjadikan manusia  mencari  jalan  keluar  yang  mudah  dan  cepat  untuk  memenuhi  setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. 4
3 Tim  Jaringan  Indonesia  ACT, Panduan  Nasional  Melindungi  Hak  dan  Martabat  Anak  yang Diperdagangkan di Indonesia , Jakarta thn 2010: Jurnal Perempuan,hlm.43-44.
4 Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek , Yogyakarta, 2012, Liberty Yogyakarta, hlm.2

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya Perdagangan Manusia di indonesia?
2. Bagaimana  upaya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  terhadap korban Trafficking ?
C. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah  serta  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti,  sedangkan  pendekatan  normatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  sebagai  data  utama,  yaitu  bahwa  Penulis  tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.
Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif, dengan  mengacu  pada  data  sekunder  yang  Penulis  peroleh  dari  penelitian kepustakaan,  baik  terhadap  peratuan  perundangan  maupun  terhadap  teori  ataupun pendapat  para  pakar  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  yang  diberikan oleh negara terhadap korban Trafficking, yaitu dengan menyusun secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisi.
D. Pembahasan
1. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia Di Indonesia
Dalam  beberapa  literatur  banyak  ditemukan  batasan/pengertian kejahatan  perdagangan  manusia,  sebagai  suatu  kejahatan  yang  bermaksud untuk  melakukan  perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penampungan  atau penerimaan  seseorang,  dengan  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  atau bentuk-bentuk  lain  dari  pemaksaan,  penculikan,  penipuan,  kebohongan,  atau penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  atau  memberi  atau  menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.Eksploitasi  termasuk,  paling  tidak  eksploitasi  untuk  melacurkan orang  lain  atau  bentuk  bentuk  lain  dari  perbudakan,  perhambaan  atau pengambilan organ tubuh. 5
Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO adalah : 1. Faktor Internal Secara umum terjadinya perdagangan orang disebabkan kondisi dan kualitas manusia (khususnya korban), yang umumnya menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang. Faktor yang terdapat pada diri korban secara umum, yaitu : a. Keinginan untuk mencari pengalaman kerja;
b. Adanya godaan untuk memperoleh penghasila/gaji yang tinggi;
5 Andi Hamzah,Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986, h.33
c. Tingkat pendidikan yang rendah; d. Perasaan bosan untuk tinggal didaerah asal; e. Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor Eksternal
Faktor ini datang dari luar diri korban, yaitu:
a. Budaya masyarakat yaitu belum adanya kesetaraan gender;
b. Lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan hokum terhadap TPPO;
c. Kondisi daerah tempat tinggal.
Indikator perdagangan perempuan di Indikator menurut laporan  Global Aliance  against  Traffic  on  Women  (GAATW),  terdapat  tiga  (3)  aspek  dalam human trafficking yaitu:
1. Maraknya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi didalam negeri maupun di luar negeri yang bukan atas keinginan atau pilihan bebas perempuan yang bersangkutan, melainkan karena terpaksa atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memprtbaiki nasib;
2. Meningkatnya jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja, terutama yang ilegal, karena keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, sindikat perusahaan disinyalir sangat besar;
3. Tingginya kasus penipuan, diantaranya berupa janji palsu, ikatan utang,
perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan. 6
2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Negara terhadap Hak- Hak Korban Trafficking .
Membicarakan  perdagangan  orang  atau  trafficking  dan  HAM  berarti membicarakan  dimensi  kehidupan  manusia  berdasarkan  martabatnya  sebagai manusia  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan. Pengakuan  atas  eksistensi  manusia  menandakan  bahwa  manusia  sebagai mahluk  hidup  adalah  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  Allah  SWT  patut memperoleh apresiasi secara positif. 7
Tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  merupakan  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  dalam  menimbang  huruf  b,  bahwa  perdagangan  orang  khususnya perempuan  dan  anak,  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  harkat dan  martabat  manusia  dan  melanggar  hak  asasi  manusia,  sehingga  harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan  kejahatan  yang  terorganisasi  dan  tidak terorganisasi,  baik  bersifat  antarnegara  maupun  dalam  negeri,  sehingga menjadi  ancaman  terhadap  masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  serta  terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi
6 Henny  Nuraeny,  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Kebijakan  Hukum  Pidana  dan Pencegahannya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 290.
7 Majd  El-Muhtaj, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia  Dari  UUD  1945  sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002 , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
manusia. 8 Senada  dengan  hal  tersebut,  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat  dapat  tercapai  dengan  baik  apabila  dilakukan  dengan  penegakan hukum  secara  terintegrasi  dan  efektif.  Perlindungan  hukum  atau  penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan  orang  atau  human  trafficking.  Penegakan  hukum  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  tindak  pidana  perdagangan  orang  di Indonesia  adalah  dilakukan  dengan  cara  pemidanaan  berupa  pidana  penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Dalam tataran implementasinya, sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  khususnya  dengan  penjatuhan  sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.
Menurut Stephen Schafer, bahwa empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, sebagai berikut:
a) Ganti  rugi  (damage)  yang  bersifat  keperdataan,  diberikan  melalui  proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
b) Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui  proses  pidana.  Walaupun  restitusi  di  sini  tetap  bersifat  keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi.
c) Denda,  ini  merupakan  kewajiban  yang  bernilai  uang  yang  dikenakan  kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
d) Kompensasi  yang  bersifat  perdata,  diberikan  melalui  proses  pidana  dan didukung  oleh  sumber-sumber  penghasilan  negara.  Di  sini  kompensasi  tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi  kompensasi  tetap  merupakan  lembaga  keperdataan  murni,  tetapi negaralah  yang  memenuhi  atau  menanggung  kewajiban  ganti  rugi  yang dibebankan  pengadilan  kepada  pelaku.  Hal  ini  merupakan  pengakuan  bahwa negara  telah  gagal  menjalankan  tugasnya  melindungi  korban  dan  gagal mencegah terjadinya tindak pidana human trafficking. 9
Perlindungan  hukum  lainnya  adalah  rehabilitasi  terhadap  korban,  baik secara  medis,  psikologis  dan  sosial,  pemulangan  serta  integrasi  yang  wajib dilakukan  oleh  negara,  khususnya  bagi  korban  yang  mengalami  penderitaan fisik,  psikis,  dan  sosial  akibat  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Undang- undang  ini  juga  mengatur  ketentuan  tentang  pencegahan  dan  penanganan korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  sebagai  tanggungjawab  pemerintah, pemerintah daerah,  masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk  mewujudkan  langkah-langkah  yang  terpadu  dalam  pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang (human trafficking).
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak,  salah satunya  melalui  pencegahan  dan  pemberantasan  perdagangan  manusia,  perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang  berkualitas.  Kualitas  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak hendaknya  memiliki  derajat/tingkat  yang  sama  dengan  perlindungan  terhadap orang-orang  dewasa  maupun  pria,  karena  setiap  orang  memiliki  kedudukan yang sama di depan hukum (equality before law).Perlindungan  hukum korban
8 Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2007, tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.
9 Farhan, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
kejahatan  sebagai  bagian  dari  perlindungan  masyarakat,  dapat  diwujudkan dalam  berbagai  bentuk,  seperti  melalui  pemberian  restitusi  dan  kompensasi, pelayanan  medis,  dan  bantuan  hukum.  Ganti  rugi  adalah  sesuatu  yang diberikan  kepada  pihak  yang  menderita  kerugian  sepadan  dengan memperhitungkan  kerusakan  yang  dideritanya.  Perbedaan  antara  kompensasi dan  restitusi  adalah  “kompensasi  timbul  dari  permintaan  korban,  dan  dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara  (The  responsible  of  the  society),  sedangkan  restitusi  lebih  bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana”. 10
Peningkatan  perlindungan  kepada  korban  perdagangan  orang  juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat  Pelayanan  Terpadu  di  rumah  sakit  umum  milik  pemerintah  pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian  daerah  (propinsi)  dan  masih  akan  terus  diperluas  ke  kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.

## E. Penutup
Maraknya  terjadi  perdagangan  orang  (trafficking)  di  Indonesia,  yang  mana kejahatan  ini  adalah  jenis  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para  sendikat  yang  sudah terorganisir  yang  meliputi  nasional  sampai  dengan  internasional.  Jenis  kejahatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yakni  hak  yang  melekat dalam  diri setiap manusia  meliputi  secara  kodrati,  meliputi  hak  untuk  hidup,  hak  berkeluarga,  hak mengembangkan  diri,  hak  keadilan,  hak  kemerdekaan,  hak  berkomunikasi,  hak keamanan,  dan  kesejahteraan  yang  oleh  karena  itu  tidak  boleh  diabaikan  atau dirampas  oleh  siapapun.  Maka  untuk  memberantas  kejahatan  itu  perlu  dilakukan pencegahan  dalam  perdagangan  orang  tersebut  agar  tindakan  perdagangan  orang seperti  penjualan  anak,  prostitusi  anak,  penyelundupan  manusia,  migran  dan diskriminasi  serta  perdagangan  wanita  dan  pelacuran.  Pemerintah  Indonesia  telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang.  Pengesahan  UU  PTPPO  adalah  bagian  dari  harapan keinginan  atas  perubahan  keadaaan  sebagian  besar  laki-laki  dan  perempuan  yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual maupun kerja paksa.
Situasi  ekonomi  yang  sulit  dan  kurangnya  akses  terhadap  pendidikan  serta kebudayaan  yang  memberi  peluang  terjadinya  perdagangan  orang  adalah  penyebab utama  atas  tindakan  perdagangan  orang  ini  memungkinkan  untuk  diatasi  melalui kebijakan  atau  aturan  hukum  yang  spesifik  Namun,  Indonesia  masih  belum  bisa dikatakan  bebas  dari  persoalan  perdagangan  orang,  Implementasi  pencegahan perdagangan  orang  dalam  bentuk  penegakan  hukum  belum  optimal  seperti  masih sedikit pelaku perdagangan orang yang tertangkap.
10 Muhammad Tholehah Hasan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, h. xii

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Andi Hamzah,Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986.
Farhan, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
--------, Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan , Gramata Publshing, Jakarta, 2012.
Majd El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002 , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek , Yogyakarta, 2012, Liberty Yogyakarta.
Muhammad Tholehah Hasan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, h. xii.
Riswan Munthe, Jurnal Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Tahun 2015.
Tim Jaringan Indonesia ACT, Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang Diperdagangkan di Indonesia , Jakarta thn 2010: Jurnal Perempuan.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007, tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.