## MENJAGA KEPERCAYAAN INVESTOR MELALUI KASUS TAX EVASION APPLE INC. DI IRLANDIA: LITERATURE REVIEW

## Rostamaji Korniawan
Pascasarjana Kajian Wilayah Eropa, Univeristas Indonesia Email: Rostamaji_k@yahoo.com Diterima: 5-10-2016 Direvisi: 21-12-2016 Disetujui: 11-1-2017

## ABSTRACT
This paper studies about the Apple Inc. case in Ireland. The European Commission found out indications of tax evasion by Apple Inc. As one of important investors in Ireland, the case becomes a consideration for the Ireland government to maintain a condusive investment climate. This paper aims to understand how did Apple Inc. withstand the severe trust problem they are facing in Ireland. In order to do that, literature review method is used systematically in this paper. Overall, the study finds that one of the important aspects is the Irish government policy support. The support basically is the international relation political strategy between the Irish government and Apple Inc. From this case, Indonesia should take lesson learned  in order to improve investors’ confidence in Indonesia, especially after the implementation of ASEAN Economic Community is implemented.
Keywords: tax evasion , Apple Inc., Ireland, investor trust.

## ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji kasus Apple Inc . yang terjadi di Irlandia. Komisi Uni Eropa menemukan adanya indikasi penghindaran pajak ( tax evasion ) yang dilakukan Apple Inc . Sebagai salah satu investor di Irlandia, kasus ini tentu menjadi pertimbangan bagi pemerintah Irlandia dalam memelihara iklim investasi yang berkesinambungan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat aspek yang mempengaruhi Apple Inc . yang sampai saat ini tetap bertahan di Irlandia ketika permasalahan yang berat telah menggoyahkan kepercayaan perusahaan tersebut. Untuk menemukan aspek tersebut, kasus ini dipelajari dengan menggunakan metode literatur review secara sistematis. Secara keseluruhan, kajian ini  menemukan bahwa dukungan kebijakan pemerintah Irlandia menjadi salah satu aspek penting bagi keputusan Apple Inc . Dukungan tersebut pada dasarnya merupakan strategi politik hubungan internasional pemerintah Irlandia dan Apple Inc . Melalui kasus ini pula, Indonesia dapat mengambil pelajaran yang diperlukaan untuk meningkatkan kepercayaan investor di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Kata kunci: tax evasion , Apple Inc ., Irlandia, kepercayaan investor.

## PENDAHULUAN
Pajak sebagai sumber penerimaan negara memberikan manfaat kepada masyarakat (Radu, 2014). Namun, pajak juga dapat memberikan permasalahan kepada pemerintah. Penghindaran pajak ( tax evasion ) menjadi salah satu bentuk dari permasalahan pajak yang ada. Secara garis
besar, tax evasion dapat diartikan sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal  oleh  wajib  pajak  (Măgureanu,  2011). Sedangkan dalam implementasinya, tax evasion pada umumnya terjadi karena adanya celah dan lemahnya aspek regulasi pajak (Rizea, 2010) yang berlaku di suatu negara. Lemahnya aspek
regulasi tersebut yang menyebabkan wajib pajak sering melakukan penghindaran pajak secara legal yang seharusnya mereka bayarkan.
Salah satu kasus tax evasion yang paling banyak dibicarakan di Eropa pada tahun 2016 adalah kasus tax evasion yang dilakukan oleh Apple Inc . Perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak di Irlandia setelah Komisi Uni Eropa menemukan adanya ketidaksesuaian implementasi tarif pajak keuntungan perusahaan Apple Inc . sejak tahun 2014. Namun demikian, permasalahan tax evasion ini tidak menyurutkan minat pemerintah Irlandia untuk tetap menarik investasi, khususnya investasi asing ke Irlandia. Pemerintah Irlandia tampaknya ingin menjaga kepercayaan Apple Inc . sebagai salah satu investor potensial di Irlandia. Menjaga kepercayaan investor memiliki nilai tersendiri karena kapasitasnya yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Dalam pemahamannya, kepercayaan ( trust ) memiliki makna kondisi psikologi seseorang yang sangat kompleks. Dalam situasi yang penuh dengan tekanan, trust dan distrust dapat menjadi bias (Hartnett, 2010). Oleh karena itu, menjaga kepercayaan investor dalam situasi yang tidak menguntungkan perlu untuk ditindaklanjuti.
Dukungan pemerintah Irlandia terhadap Apple Inc . sebagai investor potensial Irlandia di tengah isu besar yang menimpa perusahaan tersebut menjadi perhatian utama di dalam tulisan ini. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menemukan beberapa indikasi yang digunakan pemerintah Irlandia dalam memberikan kepercayaan Apple In c. sebagai investor di tengah isu yang tidak menyenangkan yang menimpa perusahaan tersebut. Indikasi-indikasi yang digunakan pemerintah Irlandia dalam memberikan kepercayaannya kepada investor tersebut dapat menjadi rekomendasi pemerintah Indonesia dalam menerapkan strategi yang serupa dalam mendukung kebijakan investasi di Indonesia, terlebih setelah diberlakukannya Komunitas Masyarakat ASEAN. Setelah sub bab pendahuluan ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan menjelaskan sejarah dan mobilitas Apple Inc . di Eropa.

## SEJARAH DAN MOBILITAS APPLE Inc. DI EROPA
Apple Inc . merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi informasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 oleh dua inventor yang bekerja pada dua perusahaan yang berbeda. Mereka adalah Steve Jobs dan Steve Wozniak. Sebelum Apple Inc . didirikan, perusahaan ini pertama kali bernama Apple Computer Inc. Apple Computer Inc. berdiri karena inovasi Steve Jobs dan Steve Wozniak dalam menemukan satu fitur personal computer . Fitur tersebut yang akhirnya menjadi paten bagi produk komputer yang dibuat oleh kedua inventor komputer Apple tersebut.
Apple Computer Inc . terus berkembang dan memberikan banyak perubahan baik dari sisi produksi maupun dari sisi manajemen pengelolaan perusahaan tersebut (Beahm, 2014, 48 - 54). Apple Computer Inc . beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan dan pada tahun 2007, perusahaan ini mengganti namanya menjadi Apple Inc . Mobilitas perusahaan ini terus berkembang meskipun salah satu inventor Apple Inc ., Steve Jobs telah wafat pada beberapa tahun yang lalu. Sampai dengan pertengahan tahun 2016, pengelolaan Apple Inc . telah dipercayakan pengelolaannya di bawah kepemimpinan Tim Cook yang dulunya juga merupakan salah satu inventor yang bekerja di lingkungan perusahaan Apple Inc. (Beahm, 2014, 161).
Apple Inc. menjadi perusahaan dunia yang dikenal dengan produk smartphone -nya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum produk smartphone berkembang pesat, Apple Inc . merupakan inventor dari produk personal computer . Kejayaan Apple Inc . pada produk smartphone muncul ketika salah satu produknya, yaitu iPod (2001), menjadi viral di dalam masyarakat. Setelah kemunculan produk iPod, iPhone (2007) dan iPad (2010) menjadi produk unggulan yang mengulang kesuksesan produk iPod sebelumnya (Beahm, 2014, 172). Dilihat dari proses bisnisnya, Apple Inc . tidak hanya berkembang oleh karena inovasi produknya semata. Tetapi perusahaan ini juga dapat berkembang karena adanya dukungan ekspansi dan  diversifikasi  pasar.  Negara-negara  Eropa dan negara-negara Asia adalah pasar yang
menguntungkan bagi produk Apple Inc . Pada tahun 2000-an, Apple mulai melihat potensi pasar tersebut. Sampai pada akhirnya, Apple Inc . memutuskan untuk mengembangkan proses bisnisnya di Irlandia dan membuka cabang produksi dan penjualan di beberapa negara Eropa maupun Asia. Sejak Apple Inc . berkembang di Eropa, perusahaan ini mampu menciptakan job creation sebanyak 1,46 juta tenaga kerja ( Apple’s Job Creation , 2016). Sedangkan tenaga kerja langsung yang berkerja di 19 negara Eropa di bawah koordinasi Apple Inc . adalah sebanyak 18.300 tenaga kerja. Tidak hanya tenaga kerja langsung yang bekerja di bawah koordinasi Apple Inc ., investasi Apple Inc . di Eropa bahkan telah mendorong terciptanya 672.000 pekerjaan serta 530.000 pekerjaan yang terkait dengan pengembangan sistem aplikasi iOS  ( Apple Press Info , 2015). Sementara untuk perkembangan bisnis yang berjalan di negara-negara Eropa,
kehadiran Apple Inc. setidaknya berkontribusi positif bagi pendapatan pengembang  Eropa sebanyak €10,2 milyar ( Apple’s Job Creation , 2016).
Apple Inc . bukan merupakan pemain pemula dari sebuah perusahaan yang memiliki keunggulan produksi di bidang teknologi. Kehadiran Apple Inc. setidaknya telah menjadi legenda dan inspirasi bagi perkembangan teknologi di seluruh dunia. Namun di tengah inspirasi yang positif, kehadiran produk Apple juga selalu diiringi dengan konflik persaingan antar perusahaan yang memiliki produk sejenis.
Google Inc . adalah salah satu kompetitor Apple Inc . yang bersaing dalam menguasai pasar untuk perkembangan produk yang berbasiskan android. Demikian pula dengan Samsung Electrononics Co., Ltd . yang juga merupakan kompetitor terberat bagi Apple Inc . Di samping Samsung, beberapa produsen pengembang produk berbasiskan teknologi informasi di Asia, seperti Cina, juga menjadi pesaing  produk- produk yang dikembangkan oleh Apple Inc . Bahkan pada perkembangan beberapa tahun terakhir, Apple Inc . harus menghadapi tuntutan yang dijatuhkan oleh perusahaan Somaltus LLC akibat pelanggaran hak paten atas produk baterai pengisian Apple. Persaingan timbul karena strategi kompetitor yang selau membuat produk
imitasi dengan memodifikasi produk Apple yang sudah  ada.  Perlu  diketahui  bahwa  modifikasi produk dalam proses bisnis tidak selalu dilakukan oleh para produsen yang mengembangkan produk yang berbasiskan teknologi informasi. Dari pengamatan yang ada, semua bisnis yang dijalankan hampir semuanya melakukan peniruan dengan memodifikasi produk agar produk yang ditawarkan tersebut berbeda dari yang lain. Walaupun demikian, ada juga yang seratus persen meniru secara total dari produk yang dibuat oleh industri pesaingnya.
Tingginya kompetisi yang dihadapi Apple Inc . tidak menyurutkan Apple Inc . untuk terus mengembangkan produk-produk inovatif yang berbeda (Nonaka and Kenney, 1991). Di tengah cepatnya pertumbuhan inovasi dan perubahan selera konsumen yang sangat cepat, Apple Inc . harus berjuang menghadapi tuntutan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Uni Eropa. Tuntutan tersebut terjadi akibat adanya dugaan tax evasion yang dilakukan Apple Inc . di dalam mekanisme sistem perpajakan yang berlaku di Irlandia. Tuntutan hukum ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Apple Inc . yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepercayaan Apple Inc . terhadap investasi yang diberikan perusahaan ini kepada Irlandia maupun di negara-negara Eropa lainnya (Edwards, 2016).
KASUS ‘TAX EVASION’ APPLE Inc.

## DI IRLANDIA
Kasus pajak yang melibatkan Apple Inc . di Irlandia menjadi catatan tersendiri bagi usaha yang dijalankan oleh Apple Inc. Sebagai perusahaan yang telah memberikan kepercayaan kepada Irlandia melalui pemberian lisensi produk, kasus pajak yang dituduhkan Komisi Uni Eropa kepada perusahaan ini akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di kawasan Uni Eropa. Kasus ini muncul ke permukaan akibat adanya bantuan stimulus yang diberikan pemerintah Irlandia kepada Apple Inc . Secara spesifik, bantuan stimulus tersebut diwujudkan pemerintah Irlandia melalui bentuk stimulus fiskal dengan menurunkan tarif pajak. Bantuan ini menjadi polemik karena diberikan pemerintah Irlandia kepada Apple Inc . secara khusus. Hasil
laporan investigasi yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa pada bulan Juni 2014 menyebutkan bahwa pemerintah Irlandia memberikan bantuan pengurangan tingkat pajak kepada Apple Inc . Pengurangan tarif pajak tersebut tentu menyalahi ketentuan Uni Eropa yang menilai bahwa Apple Inc . telah membayar pajak perusahaan di bawah kesepakatan yang berlaku. Pada tahun 2003, pajak Apple Inc . yang dibayarkan adalah sebesar 1% dari keuntungan perusahaan. Namun pada tahun 2014 diketahui bahwa Apple Inc . mendapatkan perlakuan khusus di mana pajak yang harus mereka bayarkan hanya sebesar 0.005% dari keuntungan perusahaan. Perlakuan ini dinilai Komisi Uni Eropa telah melanggar ketentuan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan di negara-negara Uni Eropa (Hufbauer and Lu, 2016).
Press Release Uni Eropa tanggal 30 Agustus 2016 ( European Union , 2016) menguraikan secara singkat strategi yang dilakukan Apple Inc . dalam melakukan penghindaran pajak perusahaannya yang ada di Irlandia. Irlandia menjadi pusat Apple Sales International karena adanya daya tarik yang ada di negara ini. Apple Sales International yang bermarkas di Irlandia ini tidak memproduksi produk Apple Inc . secara riil. Seluruh produk yang seharusnya diproduksi oleh Apple Inc. di Irlandia ini disubkontrakkan kepada perusahaan manufaktur Apple yang ada di Shenzen, yaitu salah satu wilayah yang terletak di negara Cina. Produk Apple yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur Apple yang ada di Shenzen tersebut kemudian didistribusikan ke dalam pasar yang telah menjadi target perusahaan Apple Sales International yang berada di Irlandia.
Figure 1 memperlihatkan peta distribusi
produk Apple hasil produksi perusahaan manufaktur Apple yang berada di Shenzen. Produk Apple tersebut didistribusikan ke dalam pasar yang ada di India, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Di wilayah Eropa, Irlandia bukan termasuk target pasar dari produk Apple yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur Apple yang berada di Shenzen tersebut. Setelah produk Apple berhasil dipasarkan di wilayah India, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, hasil penjualannya diserahkan kepada Apple Sales International
yang berada di Irlandia. Keuntungan yang dikumpulkan oleh Apple Inc. di Irlandia tersebut kemudian dialihkan kepada perusahaan induk yang keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Apple Inc . diyakini menggunakan the Irish―Dutch  Sandwich  Strategy (Knobel,
2015) untuk menjalankan praktik tax evasion - nya ketika mengalirkan hasil keuntungannya kepada perusahaan induk tersebut. Lebih jauh, perusahaan induk yang tidak diketahui keberadaannya itu diduga berada di negara yang mempunyai wilayah Tax Haven atau Offshore Financial Center (OFC). Dugaan ini menjadi indikasi bagi Komisi Uni Eropa bahwa telah terjadi adanya tindakan kecurangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Apple Inc . Sementara itu, perusahaan induk yang terletak di kota Cupertino yang merupakan bagian wilayah Amerika Serikat hanya mendapatkan pembayaran lisensi atas pemberian hak lisensi yang diberikan perusahaan induk Apple Inc . kepada Apple Sales International yang berada di Irlandia.

## Sumber: Siregar (2016).Uni Eropa Perangi Penghindar Pajak
Figure 1. Strategi Tax Evasion ― Apple Inc . di Irlandia
Strategi penghindaran pajak hasil keuntungan perusahaan Apple Sales International yang ada di Irlandia tersebut mendapat respon yang negatif dari Komisi Uni Eropa. Respon yang negatif tersebut dibuktikan dengan adanya bukti perlakuan khusus pemerintah Irlandia terhadap Apple Inc . Bukti tersebut memperlihatkan
perlakuan khusus berupa tarif pajak keuntungan perusahaan yang berbeda di mana Apple Inc . yang seharusnya membayar pajak sebesar 1% dari keuntungan perusahaannya ternyata hanya membayar sebesar 0.005% dari keuntungan perusahaan tersebut. Atas dasar bukti tersebut, Apple Inc . dianggap banyak mengambil keuntungan tanpa membayar kewajiban yang seharusnya mereka bayarkan.
Perlakuan khusus terhadap Apple Inc . dinilai dapat mengganggu iklim kompetisi usaha di negara-negara Eropa. Pemberlakuan tarif pajak yang rendah yang berbeda dengan tarif pajak yang berlaku secara umum adalah wujud dari kompetisi usaha yang tidak sehat. Dasar pembenaran dari adanya kompetisi usaha yang tidak sehat ini karena harmonisasi legislasi pajak yang diberlakukan Uni Eropa kepada negara-negara anggotanya. Harmonisasi legislasi pajak di Uni Eropa sendiri sudah diatur di dalam Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Dalam Article 110 sampai dengan 113 TFEU, harmonisasi legislasi pajak digunakan untuk menciptakan kompetisi internal market Uni Eropa yang sehat (Remeur, 2015). Tidak hanya itu, secara umum perlakuan harmonisasi legislasi pajak juga diciptakan untuk melindungi situasi ekonomi yang kurang menguntungkan dari perilaku anti diskriminasi, ketidakseimbangan, ketidakjelasan di dalam hukum, ketidakadilan dalam memperoleh harta kekayaan maupun praktik money laundering . Khusus money laundering , Komisi Uni Eropa bahkan semakin cermat dalam mengatasi permasalahan ini karena Komisi Uni Eropa melihat hal ini semakin hari semakin dekat dengan perilaku seseorang yang melakukan tindakan penghindaran pajak (Berghel, 2014).
Pengalaman ekonomi yang kurang menguntungkan pernah dialami negara-negara anggota Uni Eropa ketika underground economy terjadi di tahun 2000-an. Di dalam situasi ekonomi yang kurang menguntungkan tersebut, praktik penggelapan pajak, diskriminasi maupun kompetisi usaha yang tidak sehat merupakan perilaku negatif yang mengganggu stabilitas ekonomi di negara-negara Eropa. Dari pengalaman tersebut, Uni Eropa akhirnya membangun sistem pajak yang kredibel dengan
didukung institusi yang dapat memberikan informasi pajak yang transparan (Grinberg, 2016;  Hug  and  Spőrri,  2011;  Osmani,  2015) dan  membangun  efisiensi  kinerja  pemerintah (Cristea, 2012), khususnya efisiensi kinerja pemerintah dalam mengelola fiskal (Manea, 2015). Komisi Uni Eropa mendorong semua negara anggotanya untuk memiliki sistem pajak yang terbuka dan antidiskriminasi setelah sistem ini menjadi hak dan kewajiban yang fundamental (Denman, 2014).
Perjalanan kasus Apple Inc . akhirnya memberikan keputusan hukum yang cukup berat. Sidang Komisi Uni Eropa memutuskan kewajiban bagi Apple Inc . untuk membayar denda sebesar €13 milyar atas kekurangan pajak yang hilang akibat perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah Irlandia pada Apple pada beberapa tahun yang lalu (Barber, 2016; European Union, 2016).
Dalam keputusan tersebut, Apple Inc . masih mencoba untuk melakukan gugatan kembali. Keputusan tersebut dirasakan manajemen Apple Inc. sangat berat. Sebelum keputusan dikeluarkan, Apple Inc . membantah adanya tindakan tax evasion yang mereka lakukan melalui kegiatan transfer pricing di negara-negara Eropa lainnya. Apple Inc . menilai bahwa peristiwa ini lebih bermotifkan politik dibandingkan karena adanya kesalahan dalam proses administrasi perpajakan di Irlandia (Kollewe, 2016). Walaupun demikian, Apple Inc . tetap berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Irlandia sebagai tuan rumah yang memberikan fasilitas dan kemudahan ketika mereka menjalankan usahanya di Irlandia. Di lain sisi, Pemerintah Irlandia juga berkomitmen untuk tetap mempertahankan status mereka sebagai negara Offshore Financial Center (OFC) dengan tingkat pajak yang rendah yang ditawarkan bagi para investor ( Apple Tax Case, 2016). Walaupun dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Irlandia tampak keberatan dengan status Irlandia yang dikataan sebagian besar masyarakat sebagai negara Tax Haven (Campbell, 2016).

## OFFSHORE FINANCIAL CENTER (OFC)
Offshore Financial Center (OFC) adalah salah satu kelebihan yang ditawarkan Irlandia kepada para investor. OFC sendiri merupakan suatu wilayah yang dibentuk oleh negara dengan tujuan menarik investor asing melalui daya tarik penurunan tingkat pajak. International Monetary Fund (IMF) bahkan menilai bahwa OFC dibentuk untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil di suatu negara (Zoromé, 2016).
Tidak hanya Irlandia, beberapa negara di dunia juga memiliki OFC. Hampir semua negara yang terletak di beberapa benua di dunia ini memiliki OFC. Di benua Asia, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura adalah negara-negara Asia yang memiliki wilayah Offshore Financial Center (OFC). Sedangkan negara-negara anggota Uni Eropa yang membentuk OFC adalah Irlandia, Jerman, Hongaria, Italia, Luxemburg, Belanda, Portugis, dan Inggris. Di luar dari negara- negara Uni Eropa itu, beberapa negara yang terletak di benua Eropa juga memiliki OFC, seperti Swiss salah satunya ( Tax justice network, 2007).
Negara-negara yang telah membentuk OFC tersebut melihat banyak manfaat yang akan diperoleh dari pembentukan OFC. OFC tidak hanya menciptakan sistem keuangan yang stabil bagi negara-negara tersebut. Namun, OFC yang dibentuk juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi akibat capital inflow yang dimanfaatkan untuk memberikan stimulus bagi pergerakan ekonomi riil. Dampak ekonomi riil yang nyata terlihat adalah penyerapan tenaga kerja dan penciptaan multiplier effect bagi ekonomi rakyat yang berkembang di sekitar wilayah tersebut. Dalam penelitiannya, Abbott (2000) bahkan menyimpulkan bahwa OFC mampu mendorong iklim usaha yang berkembang, seperti usaha perhotelan, restoran, perlengkapan kantor, dan jasa konstruksi. Bahkan kehadiran perusahaan multinasional di wilayah OFC mampu mendorong perbaikan sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh perusahaan multinasional tersebut (Fisher, 2014; Preuss, 2012). Tidak hanya mengembangkan perekonomian yang telah disebutkan sebelumnya. Pembentukan OFC, apabila ditambahkan dalam situasi
ekonomi yang berkembang saat ini, juga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor bisnis properti maupun  sektor bisnis pariwisata. Sektor properti dan pariwisata akan berkembang seiring dengan peningkatan keyakinan investor dan komunikasi yang itensif dari para pelaku usaha dan pemerintah.
Meskipun OFC memberikan manfaat, OFC juga membawa dampak buruk. Tax evasion yang merupakan dampak negatif dari pembentukan OFC karena sebagian wajib pajak menghindari pembayaran pajak di negaranya yang menilai tarif pajak di negaranya lebih besar dibandingkan dengan tarif pajak yang diberlakukan di negara yang memiliki OFC. Tax evasion menjadi bukti bahwa OFC ternyata memberikan dampak buruk bagi potensi penerimaan pajak. OFC pada umumnya menjadi wilayah pelarian dana dari wajib pajak yang mencoba menghindar dari pembayaran pajak yang diberlakukan di negara si wajib pajak tersebut. Pada kasus tax evasion di beberapa negara  Eropa, Afrăsinei  (2013)  dan  Manea (2015) melihat adanya potensi kerugian dalam penerimaan pajak di Romania akibat tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajaknya. Untuk menghindari pembayaran pajak secara ilegal, wajib pajak tersebut akan memanfaatkan ‘ Tax Haven ’ sebagai tempat pelarian dana mereka. Contoh lainnya adalah Republik Kroasia yang mengalami kerugian akibat perilaku korupsi dan tax evasion yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahannya (Bejaković, 2014).
Kasus Apple Inc . di Irlandia sangat berbeda dengan kasus tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak dari negara-negara Eropa lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada keistimewaan yang didapat Apple Inc . melalui tarif pajak perusahaan yang rendah yang telah diberikan oleh pemerintah Irlandia. Keistimewaan ini yang akhirnya disalahgunakan oleh Apple Inc . dengan cara melakukan tax evasion melalui mekanisme transfer pricing . Transfer pricing sendiri merupakan strategi perusahaan dengan memanfaatkan celah dan kesempatan untuk mengurangi beban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Oleh sebab itu, transfer pricing dapat dikatakan sebagai
wujud kekurangan dari OFC yang perlu untuk ditindaklanjuti melalui penegakan dan kerjasama aspek hukum dan keuangan internasional yang memadai  (Dumitrescu,  2010;  Erdős,  2010). Bagi Apple Inc ., tuduhan transfer pricing ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Apple Inc . tetap bertahan dan menyangkal telah melakukan tindakan tax evasion tersebut. Menurut manajemen Apple Inc ., tuduhan ini tidak beralasan karena Apple Inc. tidak membuat kesepakatan dalam menurunkan pajak yang seharusnya dibayarkan Apple Inc . kepada pihak otoritas pengelola penerimaan pajak di Irlandia.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tax evasion merupakan permasalahan pajak yang sangat serius. Permasalahan ini selalu akan tertuju kepada peran perusahaan multinasional di mana perusahaan multinasional memiliki hubungan transaksi keuangan internasional yang sangat kompleks. Transaksi keuangan internasional yang kompleks tersebut yang akhirnya dapat menjadi celah bagi perusahaan multinasional untuk melakuan praktik penghindaran pajak (Needham, 2013).
Permasalahan ini juga dialami Apple Inc. sebagai perusahaan multinasional yang memiliki jaringan bisnis di beberapa negara. Peristiwa yang menimpa Apple Inc. ini tentu akan mempengaruhi iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja (Edwards, 201 6 ). Situasi politik di Irlandia dinilai juga turut mempengaruhi polemik permasalahan yang ada. Tidak hanya situasi politik Irlandia saja, politik Uni Eropa tampaknya juga mempengaruhi keputusan penilaian ada atau tidak adanya tax evasion yang dilakukan oleh Apple Inc . Hingga pada akhirnya, pada pertengahan tahun 2016, Komisi Uni Eropa memutuskan untuk memberi sanksi kepada Apple Inc. Sanksi yang harus dihadapi oleh Apple Inc . tersebut tentu harus membayar denda penghindaran pajak sebesar €13 milyar.

## MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN INVESTOR DI IRLANDIA
Kasus Apple Inc . yang terjadi di Irlandia secara langsung sedikit mempengaruhi tingkat kepercayaan investor, khususnya Apple Inc .
sebagai investor yang telah lama mengembangkan usahanya di Irlandia. Walaupun demikian, kepercayaan Apple Inc . terhadap Irlandia tampknya masih tetap terjaga meskipun Tim Cook sebagai CEO Apple Inc . melihat kasus ini lebih banyak bermotifkan politik dibandingkan motif kesalahan teknis atas pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Apple Inc . (Kollewe, 2016; Apple Tax Case, 2016).
Dalam situasi yang semakin sulit ini, pemerintah Irlandia tetap memberikan keyakinan kepada Apple Inc . bahwa Irlandia masih memberikan manfaat kepada para investor untuk dapat berbisnis kembali di Irlandia. Menteri Keuangan Irlandia, Michael Noonan, melalui pernyataannya memberikan keyakinan kepada Apple Inc . bahwa OFC di Irlandia masih memberikan tingkat pajak yang rendah bagi para investor (Kollewe, 2016). Pembentukan OFC di Irlandia setidaknya telah meningkatkan penerimaan pajak Irlandia. Meskipun  penerimaan pajak yang diterima pemerintah Irlandia tidak selalu mengalami peningkatan secara signifikan. Sebagai gambaran, pajak langsung untuk pajak pendapatan perusahaan pada tahun 2002 adalah sebesar 12.8% dari total pajak yang diperoleh pemerintah Irlandia. Pada tahun 2011, jumlah pajak langsung untuk pajak pendapatan perusahaan tersebut menurun hingga mencapai 7.9% dari total pajak yang diterima. Namun pada tahun 2014, jumlah persentase pajak langsung untuk pajak pendapatan perusahaan kembali meningkat hingga mencapai 8.3% dari total pajak ( DG Taxation and Customs Union , 2016)
Pernyataan dari pemerintah Irlandia untuk Apple Inc . merupakan bentuk instrumen kebijakan unkonvensional yang secara eksplisit tidak mengacu kepada suatu ketentuan tertentu. Namun pernyataan tersebut menjadi bentuk kebijakan yang secara langsung mendukung perkembangan investasi di Irlandia. Selain kebijakan pemerintah Irlandia melalui opinion leader yang disampaikan para penjabat pemerintahan di Irlandia, indikator ekonomi yang berkembang di Irlandia juga menjadi faktor pendukung keyakinan Apple Inc . untuk tetap berinvestasi di Irlandia. Kasus Apple Inc . yang terjadi di Irlandia setidaknya tidak menyurutkan investasi dan perkembangan capital inflow yang
ada di Irlandia. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang meningkat sejak krisis keuangan yang terjadi di Irlandia pada tahun 2008 menjadi indikator perbaikan ekonomi bagi stimulus investasi yang berlangsung di Irlandia. Tahun 2013, tingkat pertumbuhan GDP Irlandia ( worldbank statistics ) mencapai 1.3%. Namun pada tahun 2015, tingkat pertumbuhan GDP mengalami peningkatan yang sangat tajam, yaitu 7.8%. Indikator ekonomi inilah yang menjadi salah satu penyebab bertahannya Apple Inc . untuk melakukan reinvestasi di Irlandia.
Dukungan politik dari pemerintah maupun indikator ekonomi yang berkembang di Irlandia menjadi alat pendukung untuk menyakinkan investor bahwa Irlandia masih menjadi tempat yang layak untuk berinvestasi. Menteri Keuangan Irlandia, Michael Noonan, bahkan telah memberi sinyal bahwa pemerintah Irlandia akan mengajukan banding atas keputusan Komisi Uni Eropa yang telah menjatuhkan sanksi kepada Apple Inc. untuk membayar denda sebesar €13 milyar (Barber, 2016). Dukungan ini membuktikan bahwa Irlandia tetap konsisten dalam membangun kepercayaan investor, khususnya investor dari Amerika Serikat.
Dalam perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang terakhir, Amerika Serikat dan Uni Eropa sepakat untuk membentuk Transatalantic Trade and Investment Partnership (TTIP). TTIP sebelumnya bahkan diprediksi mampu membangun hubungan kepercayaan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat (Müftüler-Baç and Cihangir, 2012). Namun, permasalahan Apple Inc . yang terjadi di Irlandia tampaknya sedikit akan mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam memutuskan proses kelanjutan kesepakatan tersebut. Di satu sisi, salah satu petinggi negara Uni Eropa, yaitu Francois Hollande, Presiden Perancis, menilai bahwa proses perjanjian ini belum dapat diputuskan sampai dengan akhir Desember 2016 (Kirton, 2016). Sedangkan di sisi yang berbeda sejak terpilihnya presiden terpilih Donald Trump, presiden terpilih tersebut tampaknya juga harus menunda pembicaraan kesepakatan TTIP dengan Uni Eropa (Sapiro, 2016). Tertundanya kesepakatan TTIP ini tentu akan mempengaruhi
investasi dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Kasus Apple Inc . hanya menjadi salah satu pemicu dari konflik yang mungkin saja timbul di kedua belah pihak. Namun satu hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan perusahaan multinasional Amerika Serikat adalah kasus hukum yang terjadi karena adanya pelanggaran kesepakatan regulasi di dalam perjanjian sebuah bisnis. Tidak sedikit dari beberapa kasus yang terjadi, baik pemerintahan Amerika Serikat maupun pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa akan mengambil alih kepentingan kasus perusahaan multinasional tersebut. Kekuatan politik  tampaknya menjadi tameng perusahaan multinasional dalam menjalankan usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penentuan investasi yang diperbicangkan dalam forum resmi pemerintahan antardua negara atau lebih pada umumnya akan banyak mempengaruhi keputusan seberapa besar investasi dan perdagangan yang akan mereka tawarkan.

## FINDINGS ―KEPERCAYAAN BAGI INVESTASI DI INDONESIA
Findings dalam kasus Apple Inc . ini dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki banyak kesempatan dalam membentuk kepercayaan para investor. Dalam perkembangan investasi di Indonesia, peluang investasi asing sudah sejak lama ada di negara ini. Tidak hanya investasi asing, investasi dalam negeri bahkan memiliki kesempatan yang sama dalam menggali potensi pembangunan sektor ekonomi di Indonesia.
Kasus Apple menarik banyak kesimpulan yang penting mengingat Indonesia mengalami kasus serupa dengan investor asing dari Amerika Serikat, yaitu dengan perusahaan Google Inc. Google merupakan perusahaan teknologi informasi raksasa dari Amerika Serikat. Produk Google telah menjangkau pasar yang sangat luas, termasuk pasar di Indonesia. Jangkauan bisnis yang dikembangkan sampai ke Indonesia tersebut dinilai masyarakat internasional sebagai
mata rantai bisnis dengan adaptasi yang sangat baik. Adaptasi yang telah dilakukan oleh Google Inc. tersebut adalah dengan melalui strategi dengan menarik simpati, selera, dan kemampuan konsumen di Indonesia. Strategi tersebut yang telah menjadi keunggulan di dalam mekanisme kerja Google untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Di tengah kemampuannya untuk menjangkau pasar yang cukup luas hingga mencapai Indonesia, Google Inc . dinilai telah melanggar kewajiban badan usaha yang ada di Indonesia. Kewajiban yang dilanggar adalah tidak melakukan pembayaran pajak perusahaan secara benar. Pelanggaran pembayaran pajak yang disampaikan pemerintah Indonesia kepada Google Inc . tersebut disikapi oleh manajamen Google dengan reaksi bahwa proses bisnis yang mereka lakukan di Indonesia bukan merupakan badan usaha tetap seperti halnya badan usaha lainnya yang dikenakan pajak badan usaha. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersikeras untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penolakan Google Inc . terhadap kewajibannya untuk membayar pajak di Indonesia.
Secara substansi, kasus Google Inc. di Indonesia berbeda dengan kasus Apple Inc . yang terjadi di Irlandia. Pada kasus Apple Inc ., perusahaan ini merupakan investor yang secara resmi beroperasi di Irlandia. Sedangkan usaha Google Inc . di Indonesia hanya merupakan kepanjangan tangan dari Google Asia  Pasifik yang terletak di Singapura. Namun kasus Apple setidaknya dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mempertimbangkan implementasi sebuah kebijakan untuk menjembatani konflik dan mempertahankan kepercayaan investor yang ada di Indonesia. Diharapkan, kebijakan yang diambil dapat berguna bagi negara dalam proses meningkatkan kembali kepercayaan para investor.
Salah satu temuan yang menarik dalam kasus Apple adalah bentuk dukungan hukum dan moril yang diberikan pemerintah Irlandia kepada Apple . Dukungan hukum dan moril tersebut menjadi finding pertama dalam kasus Apple ini.
Bagi Indonesia, perwujudan dukungan hukum
dan moril kepada para investor di Indonesia pada dasarnya juga sudah cukup memadai. Program tax amnesty yang dijalankan pemerintah pada tahun 2016 menjadi salah satu contoh bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kepercayaan wajib pajak yang merupakan calon investor di Indonesia. Namun beberapa kondisi masih memperlihatkan adanya kelemahan, yaitu untuk mewujudkan langkah hukum yang lebih pasti dan adil.
Selain memberikan dukungan hukum dan moril, situasi ekonomi yang stabil dan berkembang menjadi daya tarik bagi investor untuk tetap mempercayakan pengelolaan usaha mereka di Irlandia. Temuan ini menjadi temuan kedua yang tentunya juga dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga ekonomi yang lebih stabil. Stabilitas ekonomi di Indonesia secara umum sejak tahun 2010 mengalami perkembangan yang sangat positif. Bahkan, pertumbuhan ekonomi pada rentang waktu 2010 sampai dengan 2015 menghasilkan angka pertumbuhan di atas 5%. Dari tahun 2010 sampai dengan 2012, angka pertumbuhan memang mengalami peningkatan. Tetapi sejak tahun 2012, angka pertumbuhan tersebut mengalami penurunan.  Situasi ekonomi dunia yang kurang baik menjadi faktor determinan turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi di dunia.
Temuan ketiga yang menjadi bahan pelajaran bagi Indonesia melalui kasus Apple Inc . ini adalah implementasi dari Offshore Financial Center (OFC). Apabila dilihat dari produk dan tujuan yang ditawarkan OFC, maka OFC sendiri merupakan perwujudan dari insentif fiskal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tujuan OFC adalah memberikan manfaat bagi negara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui capital inflow. Capital inflow yang masuk pada dasarnya berasal dari perusahaan multinasional dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI).
Tidak hanya FDI, tetapi Foreign Indirect Investment (FII) juga menjadi input dalam menyeimbangkan arus masuk dana asing di suatu negara.
OFC dapat saja diterapkan di Indonesia. Hanya saja, kesepakatan negara anggota G20 pada
pertemuan negara anggota G20 beberapa waktu yang lalu yang telah sepakat membuat program pertukaran data dan informasi perpajakan maupun perbankan yang akan diterapkan pada akhir 2017 menjadikan inisiatif pemerintah Indonesia untuk membentuk OFC kurang memberikan daya tarik yang lebih spesifik bagi investor. Pemerintah Indonesia dapat membentuk OFC, namun dengan konsep yang tentunya berbeda. Perbedaan tersebut dapat saja dilakukan dengan menawarkan manfaat yang berkelanjutan tanpa memberikan stimulus yang mendorong seseorang untuk melakukan penghindaran pajak yang harus dia bayarkan (Fuest, 2011). Manfaat tidak selalu direalisasikan dalam bentuk memperbesar keuntungan semata. Akan tetapi, manfaat juga dapat diperoleh dengan mengembangkan aset yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.
Perubahan mindset perusahaan multinasional dalam menjalankan usahanya di Indonesia tidak hanya dimotivasi oleh target pasar Indonesia yang luas. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak yang dapat dimanfaatkan sebagai target pemasaran, tujuan berdirinya perusahaan multinasional saat ini lebih difokuskan kepada pengembangan produk baru dan efisiensi biaya. Untuk efisiensi biaya, biaya tenaga kerja dengan standar upah kerja yang murah juga bukan menjadi alternatif perusahaan multinasional untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia. Hal ini menjadi indikasi adanya perubahan orientasi perusahaan multinasional untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia.
Pelajaran penting lainnya yang menjadi finding keempat dalam kasus Apple Inc . ini adalah hilangnya  kedaulatan  fiskal  di  Irlandia  akibat integrasi ekonominya dengan Uni Eropa. Sebagai negara yang tergabung di dalam keanggotaan Uni  Eropa,  kebijakan  fiskal  yang  dikeluarkan pemerintah Irlandia tentu harus mensinkronkan dengan kesepakatan negara anggota Uni Eropa yang telah dibuat di dalam Traktat Maastricht maupun Traktat lainnya. Kasus Apple Inc . ini menjadi beban pemerintah Irlandia karena Komisi Uni Eropa menilai adanya penyimpangan jumlah pajak yang dibayarkan oleh Apple Inc . di Irlandia. Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya perlakuan khusus pemerintah Irlandia terhadap
Apple Inc . Meskipun Uni Eropa tidak mengatur secara langsung jumlah dan tingkat pajak di negara-negara anggotanya (Taxation, 2016), Komisi Uni Eropa telah membuat keputusan adanya pelanggaran pajak yang dibayarkan Apple Inc . kepada pemerintah Irlandia. Menurut Komisi Uni Eropa, pelanggaran Apple Inc . timbul karena pajak Apple Inc . yang dibayarkan hanya sebesar 0.005% dari keuntungan perusahaan. Pembayaran tersebut jauh lebih kecil dari yang seharusnya, yaitu sebesar 1% dari keuntungan perusahaan. Keputusan Komisi Uni Eropa akhirnya menjadi perdebatan dan konflik. Permasalahan ini menjadi dasar bahwa kedaulatan dalam memutuskan tingkat pajak di Irlandia harus diputuskan oleh Uni Eropa. Bantuan pemerintah Irlandia kepada Apple Inc . yang menjadi dasar pembuktian adanya pelanggaran tersebut.
Bagi Indonesia, kasus ini dapat menjadi pertimbangan bagi kedaulatan bangsa Indonesia pula. Sebagai negara anggota ASEAN yang telah masuk ke dalam tahap integrasi ekonomi di dalam komunitas masyarakat ASEAN, Indonesia harus mengantisipasi langkah dalam melihat kebijakan dan regulasi yang telah disepakati secara bersama-sama oleh negara anggota ASEAN. Antipasi dilakukan untuk mengeliminasi tindakan ketidakkonsistenan kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Kebijakan dan regulasi seringkali diabaikan ketika persaingan antar negara-negara anggota ASEAN semakin terbuka. Oleh sebab itu, langkah tepat dalam mengatasi permasalahan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak di negara ASEAN adalah dengan membuat iklim usaha yang kondusif di tanah air agar kontribusi dan manfaat yang diperoleh para pelaku usaha dapat lebih optimal. Langkah antisipasi ini akan dapat mendorong para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan usaha yang tidak hanya menciptakan produk dan cara yang inovatif semata tetapi juga memiliki strategi yang komunikatif dalam membangun jaringan industri nasional maupun industri internasional.
Empat temuan di atas yang merupakan hasil evaluasi kasus Apple Inc . di Irlandia menjadi identitas pembuka bagi pemerintah dan
masyarakat Indonesia dalam menentukan langkah dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan para investor. Kasus penghindaran pajak selalu dilakukan oleh siapa pun, baik itu individu, badan usaha yang memiliki skala usaha yang kecil, sampai dengan badan usaha yang memiliki skala usaha yang sangat besar. Pemerintah sudah mengupayakan berbagai macam cara untuk meningkatkan kepercayaan investor yang berkontribusi bagi peningkatan penerimaan pajak seperti program tax amnesty sebagai contoh. Program tax amnesty yang dijalankan pemerintah Indonesia di tahun 2016 ini merupakan langkah lanjutan dari program fiskal pemerintah sebelumnya. Dengan program ini, pemerintah berharap tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak dapat kembali ke tanah air untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah berjalan saat ini.

## PENUTUP
Hasil pembahasan mengenai tax evasion Apple Inc . di Irlandia menyimpulkan bahwa kepercayaan Apple Inc . sebagai investor di Irlandia masih berjalan sangat baik. Dukungan hukum, politik, dan moril dari Irlandia kepada Apple Inc . menjadi pertimbangan Apple Inc . untuk tetap bertahan dan menanamkan investasinya di Irlandia. Kondisi ekonomi di Irlandia yang membaik sejak masa krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2009 yang lalu juga mendukung tingkat kepercayaan investor kepada Irlandia. Sebagai negara yang mendukung pelaksanaan Offshore Financial Center (OFC), Irlandia tentu tidak akan melepaskan kepercayaan investor yang telah diberikan mereka kepada negara ini. Hal ini juga berlaku ketika pemerintah Irlandia tidak ingin melepas kepercayaan yang diberikan Apple Inc . kepada Irlandia.
Kasus Apple Inc . di Irlandia menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam menyikapi hal yang sama apabila kasus ini terjadi di Indonesia. Pelajaran yang diambil adalah sikap dan kriteria yang diperlukan untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor kepada Indonesia. Sebagai anggota komunitas masyarakat ASEAN yang sudah berjalan sejak awal 2016, pemerintah Indonesia telah
mengambil sikap terhadap permasalahan pajak yang terjadi di Indonesia. Permasalahan pajak yang melibatkan perusahaan multinasional adalah salah satu masalah pajak yang menarik perhatian pemerintah karena perusahaan multinasional seringkali didapat melakukan tindakan kecurangan seperti tax evasion dengan cara transfer pricing atau selalu melaporkan keuangannya yang telah mengalami kerugian. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia saat ini berusaha keras menegakkan peraturan yang ada, namun dengan tetap memberikan komitmen untuk menjaga kepercayaan para investor.
Komunitas masyarakat ASEAN yang telah berjalan semakin jauh ini memberikan kesempatan dan tempat luas bagi perusahaan multinasional untuk mencari celah dan kekurangan atas kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan multinasional yang melakukan hal tersebut biasanya terdorong karena motivasi untuk mengoptimalkan keuntungan yang mereka peroleh. Namun di posisi yang berbeda, pemerintah Indonesia juga tidak ingin melepas kepercayaan yang diberikan perusahaan multinasional kepada pemerintah Indonesia.
Tax evasion atau penghindaran pajak memang permasalahan yang sangat sulit untuk dibuktikan kesalahannya dan banyak dialami oleh hampir setiap negara (Ciupitu, 2013). Menguras harta kekayaan dari orang yang memiliki kekayaan lebih banyak untuk meningkatkan penerimaan pajak tampaknya bukan merupakan satu-satunya cara yang efektif (Carbone, 2012). Sedangkan semua aparat pemerintah pengumpul pajak mengetahui bahwa penghindaran pajak lebih banyak dilakukan karena adanya motivasi untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Sampai saat ini, teknik penghindaran pajak sudah semakin luas hingga menjangkau ke seluruh negara. Dari situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan penanggulangan tax evasion tidak hanya melibatkan pemerintah, parlemen, dan organisasi jaringan bisnis semata. Namun, pemerintah perlu untuk terus membuka peluang kerjasama lanjutan dengan negara lain terutama untuk membuka jaringan informasi keuangan yang dilakukan
oleh perusahaan multinasional. Pemerintah tidak perlu khawatir terhadap kepercayaan investor. Yang perlu ditekankan adalah kesepakatan dan kerjasama perusahaan multinasional untuk mendorong ekonomi bangsa. Kepercayaan investor akan meningkat secara otomatis karena adanya kebutuhan perusahaan itu sendiri untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya dari kompetitor yang saat ini mulai tumbuh dan berkembang sangat meningkat.

## ACKNOWLEDGMENT
Kami menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Komara Djaja, S.E., M.Sc., Ph.D, Ibu Rofikoh Rokhim, S.E., SIP., DEA., Ph.D, dan Ibu Dr. Polit. Sc. Henny Saptatia, M.A. yang telah memberikan pengarahan dalam mengajukan tema penulisan artikel ini. Di samping nama-nama yang telah disebutkan sebelumnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa jajaran staf di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan artikel ini.

## PUSTAKA ACUAN
Abbott, J. (2000). Treasure island or desert island? offshore finance and economic development in small island economies: the case of Labuan. Development Policy Review . Vol. 18. No. 2: p.157-175.
Afrăsinei, M. (2013). The probelm of tax havens and the Romanian tax authorities’ Reaction. Centre For European Studies (CES) Working Papers ,
5(2), 149-159.
Apple’s Job Creation in Europe. Apple.com . 2016 <http://www.apple.com/uk/job-creation/>
Apple Press Info. (2015). Apple to invest €1.7 billion in New European data centres . [Press Release]
< h t t p s : / / w w w . a p p l e . c o m / p r /
library/2015/02/23Apple-to-Invest-1-7-Bil- lion-in-New-European-Data-Centres.html>
BBC . (2016). Apple tax case: why is Ireland refus- ing billions?
<http://www.bbc.com/news/world-eu-
rope-37299430>
Barber, L. (2016). €13 billion tech giant Apple hits back after Brussels demands enormous irish
tax payment. Cityam.com. 31 Agustus 2016. Issue 2, 671.
<http://www.cityam.com/assets/uploads/
content/2016/08/cityam-2016-08-31-1- 57c61cc69273d.pdf> Beahm, G. (2014). Steve Jobs’ life by design . Ter- jemahan: Anshor, Z. (2014). Belajar dari life by design, pidato Steve Jobs paling terkenal sepanjang Masa . Jakarta: PT Gramedia,  48-54. ________ (2014). Steve jobs’ life by design . Terjema- han: Anshor, Z. (2014). Belajar dari life by de- sign, pidato Steve Jobs paling terkenal sepan- jang masa . Jakarta: PT Gramedia, 161. ________ (2014). Steve jobs’ life by design . Terjema- han: Anshor, Z. (2014). Belajar dari life by de- sign, pidato Steve Jobs paling terkenal sepan- jang masa . Jakarta:  PT Gramedia,  172.
Bejaković, P. (2014). Corruption and tax evasion in Croatia, institutional settings and practical ex- periences. Middle East Law and Governance . 6, 141-165.
Berghel, H. (2014). The future of digital money laun- dering. Computer , 47(8), 70-75.
Campbell, J. (2016). Apple tax ruling ‘a serious blow’ to Irish investment. BBC .
<http://www.bbc.com/news/uk-northern-ire- land-37219372>
Carbone, V. (2012). The role of tax relief in a time of crisis. Juridical Current , 15(3), 76-80.
Ciupitu, S. A. (2013). Analysis of tax evasion in Ro- mania in the period 2009-2012. Knowledge Horizonz/Orizonturi Ale Cunoasterii , Special Issue, 87-91.
Cristea, I. (2012). Reflections regarding the concept, forms, causes and effects of tax evasion. Con- temporary Readings in Law and Social Justice . 4(1), 431-439.
Denman, D. (2014). The EU charter of fundamental rights: how sharp are its teeth?. Judicial Review , 19(3), 160-172.
DG Taxation and Customs Union. (2016). Taxation trends in the European Union: data for the EU Member States, Iceland and Norway. European Union: European Commission .
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ taxation/files/resources/documents/taxa- tion/gen_info/economic_analysis/tax_struc- tures/2016/econ_analysis_report_2016.pdf>
Dumitrescu, C. D. (2010). Tax fraud―specific forms of manifestation in the underground economy. Annals Of DAAAM & Proceedings , 435-436.
Edwards, J. (2016). Apple: you can have taxes or you can have jobs but you can’t have both. Busi- ness Insider . <http://www.businessinsider.co.id/apple-eu- tax-ruling-profound-harmful-effect-invest- ment-job-creation-2016-8/?r=US&IR=T>
European Union. (2016). State aid: Ireland gave il- legal  tax  benefits  to Apple  worth  up  to  €13 billion. European Commission, Press Release Database.
<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16- 2923_en.htm>
Erdős,  É.  (2010). Tax  optimization,  tax  avoidance or tax evasion? contributions to the offshore companies’ legal background. Curentul Jurid- ic . 13(3), 54-67.
Fisher, J. M. (2014). Fairer shores: tax havens, tax avoidance, and corporate social responsibility. Boston University Law Review , 94(1), 337-365.
Fuest, C. (2011). Tax havens: shady deals. the world today, 67 (7), 16-18.
Grinberg, I. (2016). The New International Tax Di- plomacy. Georgetown Law Journal , 104(5), 1137-1196.
Hartnett, N. (2010). Trust and the financial planning relationship. JASSA , (1), 41-46.
Hufbauer, G. C. and Lu, Z. L. (2016). Apple’s tax dispute with Europe and the need for reform. Policy Brief. Peterson Institute for Internation- al Economics.
<https://piie.com/system/files/documents/pb16- 16.pdf>
Hug, S., & Spörri, F. (2011). Referendums, trust, and tax evasion. European Journal Of Political Economy , 27(1), 120-131.
Kirton, H. (2016). Hollande casts doubt on EU-US trade negotiations. Cityam.com. 31 Agustus 2016. Issue 2, 671. <http://www.cityam.com/assets/uploads/ content/2016/08/cityam-2016-08-31-1- 57c61cc69273d.pdf> Knobel, A. (2015). The next rising tax haven. World
Policy Journal , 32(1), 43-52. Kollewe, J. (2015). ‘Political crap’: tim cook con- demns Apple tax ruling. The Guardian .
<https://www.theguardian.com/business/2016/ sep/01/political-crap-tim-cook-apple-tax-rul- ing>
Măgureanu, G. (2011). Considerations on tax eva -
sion. Romanian Economic and Business Re- view , 6 (4), 55-58.
Manea, C. hA. (2015). Tax evasion in Romania―a na - tional security issue. Bulletin of the Transilva- nia University of Braşov . 8(57) No. 1, 163-172.
Müftüler-Baç, M and Cihangir, D. (2012). European integration and transatlantic relations. Tran- sworld Working Papers 5,1―2. <http://www.transworld-fp7.eu/wp-content/up- loads/2012/11/TW_WP_05.pdf>
Needham, C. (2013). Corporate tax avoidance by mul- tinational firms. Library Briefing. Library of the European Parliament.
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/
bibliotheque/briefing/2013/130574/LDM_ BRI(2013)130574_REV1_EN.pdf>
Nonaka, I. and Kenney, M. (1991). Towards a new theory of innovation managenebt: a case study comparing Canon, Inc. and Apple Computer, Inc. Journal of Engineering and Technology Management , 8(1), 67-83
Osmani, R. (2015). The level of the shadow econo- my, tax evasion and corruption: the empirical evidence for SEE countries. SEEU Review , 11(2), 6-22.
Preuss, L. (2012). Responsibility in paradise? the adoption of CSR Tools by companies domi- ciled in tax havens. Journal of Business Eth- ics . 110(1), 1-14.
Radu, C. F. (2014). About tax compliance: some rea- sons why people pay their taxes. The Scientific Journal of Humanistic Studies . 6(10), 107-112. Remeur, C. (2015). Tax policy in the EU. Europe- an Parliamentary Research Service, In-Depth Analysis.
<http://www.europarl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/IDAN/2015/549001/EPRS_
IDA(2015)549001_EN.pdf>
Rizea, M., Croitoru, E.L., and Ungureanu, M.D. (2010). Acts of tax evasion and fraud and fi - nancial impact of these phenomena in the Eu- ropean Union. Romanian Economic and Busi- ness Review , 5 (3), 116-125.
Sapiro, M. (2016). US election note: trade policy af- ter 2016. Chatham House The Royal Institute of International Affairs. Research Papers , 1-13.
<https://www.chathamhouse.org/sites/files/
chathamhouse/publications/research/2016- 08-31-us-election-note-trade-sapiro.pdf> Siregar, B. (2016). Uni Eropa perangi penghin- dar pajak. Majalah Gatra . 8―14 September 2016(45), 28-32.
Taxation. (2016). European Union < https://europa.eu/ european-union/topics/taxation_en>
Tax Justice Network. (2007). Identifying tax havens and offshore financial centres . <http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/ Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf> Zoromé, A. 30 Agustus 2016. Concept of offshore financial centers in search of an operational definition . International Monetary Fund Work- ing Paper. < https://www.imf.org/external/pubs/ft/ wp/2007/wp0787.pdf>