## DUALISME KEWENANGAN PERADILAN DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

## DUALISM OF JUDICIAL AUTHORITY IN SHARIA BANKING DISPUTES POST
CONSTITUTIONAL COURT RULING NUMBER 93/PUU-X/2012
Gunawan Raka Gunawan Raka Law Firm Gunawanraka1122@gmail.com

## Abstrak
Dualisme  hukum  adalah  prinsip  yang  harus  dihindari  untuk  menghindari  kekacauan hukum  (legal  disorder)  dan  untuk  menciptakan  tatanan  hukum.  Inilah  yang  terjadi  antara Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  di  Indonesia,  khususnya  yang  berkaitan  dengan Bank Syariah. Setelah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93 / PUU-X / 2012, ini  memberikan  solusi  positif  bagi  perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Hasil keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  93  /  PUU-X  /  2012  menjelaskan  bahwa:  (a)  dalam Pengadilan  Agama,  penyelesaian  perselisihan  perbankan  syariah  adalah  kedaulatan  tetap menurut  Mahkamah,  (b)  dalam  perjanjian  itu  dijelaskan  bahwa  pihak-pihak  yang  masuk  ke dalam kegiatan Perbankan Syariah (bank dan klien Islam) dapat memilih forum dan ini harus secara  jelas  dinyatakan  dalam  perjanjian,  (c)  ketika  membuat  perjanjian  (perjanjian)  harus ada  perjanjian  antara  kedua  pihak  dan  mungkin  tidak  kontroversial  dengan  aturan  hukum undangan  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya.  Implikasi  hukum  dari  penerbitan  Keputusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93  /  PUU-X  /  2012  adalah  bahwa:  (a)  litigasi  syariah  tentang penyelesaian  perselisihan  bank  menjadi  kewenangan  absolut  pengadilan  dalam  ruang  lingkup pengadilan  agama,  (b) para  pihak  dapat  menyelesaikan  perselisihan  melalui  Badan  Arbitrase Nasional  Syariah,  dan  badan  arbitrase  lainnya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode pendekatan  yuridis  normatif  yang  digunakan  untuk  mencari  data  sekunder  yang  berhubungan dengan  masalah  penelitian.  Dan  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  karena berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Kata Kunci: Kewenangan, Peradilan Agama, Sengketa.

## Abstract
Legal dualism  is  a principle  that  must  be avoided  to avoid  legal  disorder  and  to  create  a legal  order.  This  is  what  happened  between  the  District  Courts  and  Religious  Courts  in Indonesia, especially those relating to Islamic Banks. After the issuance of Constitutional Court Decree  No.  93/PUU-X/2012,  this  provides  a  positive  solution  for  the  development  of  Islamic banking  in  Indonesia.  The  results  of  the  Constitutional  Court's  decision  No.  93/PUU-X/2012 explains  that:  (a)  in  the  Religious  Court,  the  settlement  of  Islamic  banking  disputes  is permanent  sovereignty  according  to  the  Court,  (b)  in  the  agreement  it  is  explained  that  the parties entering into Sharia Banking activities (Islamic banks and clients ) can choose a forum and  this  must  be  clearly  stated  in  the  agreement,  (c)  when  entering  into  an  agreement (agreement) there must be an agreement between the two parties and may not be controversial with the law of invitation that has been predetermined. The legal implications of the issuance of the  Constitutional  Court  Decree  No.  93/PUU-X/2012  are  that:  (a)  sharia  litigation  regarding the settlement of bank disputes becomes the absolute authority of the court within the scope of
Volume  2  Nomor  1, Januari-Juni  2018:  hlm.  55-66. Magister Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
the  religious  court,  (b) the  parties  can  settle  disputes through  the  Sharia National  Arbitration Board,  and  other  arbitration  bodies.  This  research  was  conducted  with  a  normative  juridical approach  method  that  is  used  to  find  secondary  data  related  to  research  problems.  And  the authors use a normative juridical approach because it deals with research problems.
Keywords: Authority, Religion Courts, Disputes.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Gunawan  Raka,  “Dualisme  Kewenangan  Peradilan  dalam Sengketa  Perbankan  Syariah  Pasca  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/Puu-X/2012 ”, Jurnal Cepalo , 2 (1), (2018): 55-66.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1762

## A. Pendahuluan
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  semakin  bertumbuh  pesat  dan  berkembang,  termasuk pertumbuhan  ekonomi  berupa  uang,  jasa,  dan  lain  sebagainya.  Tidak  hanya  perkembangan ekonomi  saja  yang  berkembang  pesat  dan  mengalami  perubahan,  begitu  juga  dengan  praktek ekonomi.  Salah  satunya  adalah  kegiatan  ekonomi  dengan  menggunakan  sistem  ekonomi syariah. Perbankan Syariah di Indonesia berkembang secara relevan. Akibat dari perkembangan perbankan  syariah  yang  relevan  ini  dapat  memungkinkan  terjadinya  perselisihan  diantara  para pihak  yang  bersangkutan.  Perselisihan  dapat  terjadi  karena  adanya  ketidaksamaan  opini  antar kedua  belah  pihak  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  suatu  masalah.  Namun  terdapat  dua  cara untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  yaitu  dengan  cara  melalui  jalur  pengadilan  (litigasi)  dan jalur diluar pengadilan (non litigasi). Cara menyelesaikan perkara di perbankan syariah sendiri telah  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perbankan  Syariah). Peradilan  yang  memiliki  hak  mutlak  untuk  menyelesaikan  perkara  perbankan  syariah  adalah Peradilan Agama, dan hal ini termuat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama, 1 menjelaskan  bahwa  Pengadilan  Agama bertugas  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.
Sedangkan  dalam  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  dijelaskan  bahwa  jika  para  pihak  memperjanjikan,  maka  dapat  dilakukan sesuai  dengan  perjanjian  dan  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  melalui  litigasi  ataupun  non litigasi. Contoh jalur litigasi ialah melalui Peradilan Umum, sedangkan jalur non litigasi adalah dengan  cara  penyelesaian  suatu  perkara  secara  kekeluargaan,  mediasi  ataupun  negosiasi, musyawarah  mufakat,  dan  bisa  juga  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas). Namun secara yuridis Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dinilai bertentangan dengan  Undang-Undang Peradilan  Agama, dimana undang-undang  yang datang kemudian bisa berlawanan  dengan  undang-undang  sebelumnya  yang  telah  mengatur  tentang  forum penyelesaian sengketa.
Contoh  kasus  atas  dualisme  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  tersebut  diatas,  dapat dilihat  dalam  beberapa  konflik  yang  terjadi,  misalnya  di  Bank  Muamalat  Bandung memenangkan  nasabah  atas  kasusnya  yang  ditangani  oleh  Basyarnas.  Sementara  bank  yang Basyarnas  menangkan  adalah  bank,  dan  nasabah  pergi  ke  pengadilan  umum  negeri.  Namun, putusan  pengadilan  negeri  memenangkan  nasabah  dan  timbul  perselisihan.  Dalam  kasus  Bank Mandiri Syariah, ada juga kasus yang diselesaikan di Basyarnas dan berhasil dimenangkan oleh nasabah,  dan  akhirnya  Bank  Mandiri  Syariah  mencari  cara  untuk  membuat  upaya  hukum lainnya, sehingga ada lagi perselisihan yang timbul. 2
1 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  telah  mengalami  dua  kali  perubahan,  yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2 Beberapa contoh yang dikemukakan oleh Dr. Syafi’i Antonio sebagai saksi dari pemohon. Lihat Putusan Mahkamah
Konfik  kewenangan  pengadilan  sengketa  ekonomi  syariah  dialami  oleh  Dadang  Achma (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) sebagai salah satu nasabah dari Bank Muamalat Cabang Bogor yang merasa hak nya dirugikan. Yang  seharusnya sebagaimana telah  ditetapkan dalam  Undang-Undang  setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  dan perlakuan  yang  sama  dengan  seadil-adilnya  di  hadapan  hukum.  Kepastian  hukum (legal certainty) dimana  sengketa  ekonomi  syariah  diadili  tidak  diperolehnya  disebabkan  dualisme tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah, yakni Peradilan Umum  dan Peradilan Agama. Dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  menjelaskan bahwa  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutuskan,  dan menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi islam” termasuk didalamnya perbankan syariah, dan  hal ini dipertegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan  Syariah  yang  menyebutkan  bahwa  “penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingungan Peradilan Agama.
Peradilan  Agama  sebagai  satu-satunya  peradilan  sengketa  ekonom  syariah  akhirnya menemukan  kepastian  hukum  setelah  terbitnya  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012  yakni  pada  tanggal  29  Agustus  2013.  Dengan  dikeluarkannya  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  menimbulkan  berbagai  pertanyaan  yang  dianalisis  dalam  tesis berjudul  “Kewenangan  Peradilan  Agama  Dalam  Sengketa  Ekonomi  Syariah  dan  Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai Judicial Reiew atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.”
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  akan  fokus  terhadap  dua  permasalahan mendasar  yaitu;  Menganalisa  bagaimana  tindakan  Peradilan  Agama  dalam  menyelesaikan perkara  perbankan  syariah  sejak  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012,  dan  Keterkaitan  hukum  dengan  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  93/PUU-X/2012.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif yang  digunakan  untuk  mencari  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian. 3 Dan  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  karena  berhubungan  dengan permasalahan penelitian.

## B. Pembahasan
1. Kewenangan  Peradilan  Agama  dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Perbankan  Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
Perbankan  Syariah  di  Indonesia  berkembang  secara relevan  sejak  tahun  1998.  Akibat  dari perkembangan perbankan syariah yang relevan ini dapat memungkinkan terjadinya perselisihan diantara para pihak yang bersangkutan. Perselisihan dapat terjadi karena adanya ketidaksamaan opini antar kedua belah pihak yang pada akhirnya menimbulkan suatu masalah. Namun, ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi).  Likuidasi  kasus  perbankan  syariah  paling  sering  diselesaikan  melalui  Badan Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI),  yang  sekarang  dikenal  sebagai  Badan  Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan secara umum, perjanjian antara klien dan bank syariah selalu mencakup  klausul  arbitrase  dan  keputusan  Basyarnas  adalah  mutlak  dan  unik  serta  hanya melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri. Telaah kewenangan Peradilan Agama dimulai dari pemikiran bahwa diundangkannya Undang-  Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah pilar sejarah Peradilan  Agama  diberikan  kewenangan  baru  selain  menangani  kasus/sengketa  perdata keluarga.  Atas  tugas  atau  wewenang  baru  yang  diberikan  kepada  Peradilan  Agama, dikeluarkanlah  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  Peradilan  Agama  memiliki  3  (tiga) kewenangan  baru  diantaranya  kewenangan  menyelesaikan  perkara  zakat,  infaq,  dan  sengketa ekonomi  syariah.  Dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  disebutkan  bahwa
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, hlm 21-22.
3 Abdulkadir Muhammad., Op. Cit., hlm. 134.
Ekonomi  Syariah  memiliki  ruang  lingkup  yang  luas.  Ekonomi  syariah  merupakan  perbuatan atau kegiatan usaha yang  dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, meliputi bank syariah, dan lain-lain.  Kewenangan  dalam  menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah  ini  yang  kemudian menimbulkan permasalahan, yaitu ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3):
Pasal 55
(1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di  lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
(3) Penyelesaian  sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Penjelasan Pasal 55
(1) Cukup jelas.
(2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad” ialah:
a. Musyawarah;
b. Mediasi perbankan;
c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasiona (Basyarnas), dan/atau lembaga arbitrase lainnya;
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
(3) Cukup Jelas
Terdapat  kejanggalan  dalam  Pasal  5  ayat  (2),  karena  disatu  sisi  memberikan  kekuasaan absolut  terhadap  Peradilan  Agama  (Pasal  45  ayat  (1))  dan  disisi  lain  juga  memberikan kewenangan yang sama pada Peradilan Umum (Pasal 55 ayat (2)). Dan dalam Pasal 55 ayat (2) ini  menjelaskan  bahwa  maksudnya  pasal  ini  memberikan  pilihan  kepada  para  pihak  untuk membuat forum (choice of forum) untuk memecahkan masalah pada kasus perbankan syariah ini apakah  mau  diselesaikan  dengan  proses  litigasi  atau  non  litigasi.  Pemilihan  forum (choice  of forum) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan uraian tentang  konflik  sehubungan  dengan  lembaga  penyelesaian  sengketa  sering  terjadi  antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, Basyarnas dengan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dengan Basyarnas, 4 karena konflik ini dapat timbul karena perbedaan pendapat dan juga dengan keinginan para pihak yang belum tercapai.
Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  bertentangan  dengan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimana dalam pasal tersebut (Pasal 55) mampu  menyebabkan  kompleksitas  hukum  karena  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  saling berlawanan.  Karena  dalam  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  sengketa  perbankan  syariah  dapat diselesaikan  di  Peradilan  Agama,  sedangkan  ayat  (2)  memiliki  arti  bahwa  para  pihak  berhak untuk melakukan kebebasan dalam melakuka suatu perikatan. Hal ini sebenarnya sudah sejalan dengan  asas  hukum  perikatan  dan  hukum  perjanjian  Islam  dengan  syarat  para  pihak  harus menjalankan hak an kewajibannya sesuai dengan syariat Islam. 5
Sedangkan  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  semua  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Dan maksud  dari  pasal  ini  artinya  undang-undang  memberikan  kebebasan  untuk  melakukan, mengadakan,  atau  membuat  suatu  perikatan  kepada  para  pihak  yang  berssangkutan  baik perikatan  tersebut  berbentuk  lisan  ataupun  berbentuk  tulisan.  Menurut  Subekti,  syarat  sahnya suatu perikatan ialah klausa yang halal, hal ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 6 Klausa
4 Lihat keterangan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 93/PUU-X/2012.
5 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan , Bandung: Citra Aditya Bakti,
(2001), hlm. 249.
6 Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, (2001), hlm. 20.
yang dimaksud dalam akad adalah isi atau makna yang terdapat dalam akad tersebut. Pasal 1337 juga menjelaskan kalau suatu klausa dikatakan terlarang apabila tidak sesuai dengan aturan atau norma  dalam  masyarakat  yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum  atau  berlawanan  dengan undang-undang.
Pasal  55  ayat  (2)  dinilai  berlawanan  dengan  Pasal  55  ayat  (1)  dan  berlawanan  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  jika  akad  yang  dibuat  tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum serta dapat berakibat batal demi hukum. Hakim Agung Gani Abdullah  menyebutkan  bahwa  Pasal  55  ayat  (1)  adalah  merupakan  akar  pasal  yang  mengatur kewenangan  dan  sesuai  dengan  aturan  hukum.  Sedangkan  Pasal  55  ayat  (2)  adalah  merupakan pasal  preferensi  dan  tidak  boleh  melenceng  daripada  akar  pasal  (yaitu  Pasal  55  ayat  (1)). 7 Terdapat  suatu  aturan  yang  bersifat  ketentuan  untuk  menghindar  dari  kondisi  yang umum/normal (exilled  clausule) atau  disebut  sebagai  ketentuan  khusus  dari  keadaan  umum (speciallis clausule) hal ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa Pasal 55 ayat (2) bersifat exilled clausule dan seharusnya  Pasal  55  ayat  (2)  tersebut  lebih  baik  dihapus/ditiadakan  karena  sudah  jelas  ayat tersebut tidak sinkon atau tidak sejalan dengan Pasal 55 ayat (1). Dengan kata lain bahwa pasal 55  ayat  (2)  merupakan  pasal  yang  lahir  karena  dipaksakan (contractditio  interminis) sehingga untuk  mengetahui  maksud  dari contractditio  interminis tersebut  harus  kembali  kepada  proses pembentukan undang-undang supaya bisa mencapai norma yang ideal (ideal norm). Karena  pada  Pasal  55 ayat  (2)  tersebut  sudah  sangat  jelas  tidak  selaras  atau  tidak  sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) serta menimbulkan banyak polemik dalam aturan hukum, maka dapat disimpulkan  bahwa  sudah  jelas  tidak  ada  permasalahan  atau  konflik  mengenai  perselisihan terhadap  kewenangan  dalam  ayat  (2) tersebut  diatas. Karena  pada  hakikatnya  ayat  (2) tersebut merupakan  ayat  yang  lahir  karena  dipaksakan,  Pasal  55  ayat  (2)  berbunyi “penyelesaian sengketa  dilakukan  sesuai  isi  akad” yang  maksudnya  cara  penyelesaiannya  merupakan penyelesaian  sengketa  dengan  cara  non  litigasi  seperti  musyawarah,  mediasi  perbankan,  dapat juga  melalui  badan  arbitrase  seperti  Basyarnas  maupun  badan  arbitrase  lainnya,  dengan demikian pasal 55 ayat (2) tidak  mengurangi pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama.
Dalam  isi  pasal  55  ayat  (2)  memiliki  makna  bahwa  dalam  ayat  tersebut  tidak  memiliki kewenangan yang ditujukan kepada peradilan umum tetapi hanya seperti penyelesaian sengketa dengan  cara  kekeluargaan  atau  perundingan.  Maka  dari  itu  bagi  para  pihak  yang  memiliki pendapat  bahwa  tugas  atau  kewenangan  Peradilan  Agama  diambil  alih  oleh  peradilan  umum ialah  sama  sekali  tidak  akurat  karena  bukan  seperti  itu  hal  yang  dimaksud  di  dalam  undang- undang.  Meskipun  demikian  dalam  Pasal  55  ayat  (2)  tersebut  memiliki  kalimat  bersayap  dan multi-eksplanasi.  Pemohon  mengajukan  uji  materi  terhadap  Pasal  55 ayat  (2)  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  terhdap  Pasal  28  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar 1945 dengan alasan mendasar yaiu:
a. Pada  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  bahwa  setiap  orang berhak  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  di  hadapan  hukum,  namun  kepastian  hukum  tersebut  tidak  didapatkan  pada ketentuan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  karena  mempersilahkan  para  pihak  untuk  memilih  lembaga  peradilan (choice  of forum) didalam  menyelesaikan  sengketanya  perbankan  syariah  dalam  perkara  yang substansinya sama dan objeknya yang sama pula, apalagi Pasal 55 ayat (3) undang-undang ini  menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak boleh  bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  sehingga  memunculkan  pertanyaan  apakah lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  dipilih  para  pihak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  55 ayat  (2)  tersebut  sudah  memenuhi  syariah?  Padahal  ayat  lainnya  dalam  undang-undang perbankan syariah ini tepatnya Pasal 55 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas telah
7 Mimbar Hukum, Edisi 70 Tahun 2010, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm. 22.
menentukan  peradilan  mana  yang  harus  digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa perbankan  syariah,  maka  dengan  adanya  kebebasan  memilih  tersebut  akan  menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan ketidakpastian hukumnya.
b. Terdapat  paradoks  antara  ketentuan  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 dengan yang secara tegas menyebutkan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan  ayat  (3)  yang  membebaskan  para  pihak  untuk  memilih  lembaga  peradilan  mana  yang akan mengadili jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah yang menurut pemohon dapat diasumsikan  boleh  memilih  peradilan  umum  bahkan  dilingkungan  peradilan  lain  yang disepakati para pihak.
c. Ketidakpastian  hukum  tersebut  nampak  dengan  dirugikannya  pemohon  sebagai  nasabah bank,  yang  sengketanya  diproses  ke  Mahkamah  Agung  guna  mengadili  konflik kewenangan/kekuasaan antar lembaga peradilan.
Maka  dari  itu,  tepat  pada  tanggal  29  Agustus  2013  Mahkamah  Konstitusi  melahirkan Putusan  Nomor  93/PUU-X/2012.  Pasal  yang  diuji  adalah  Pasal  55  ayat  (2)  dan  ayat  (30)  dari undang-undang tersebut. Isi putusannya yaitu sebagai berikut:

## Mengadili
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:
I. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2008,  Nomor  94,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4867),  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II. Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Nomor  94, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4867),  tidak  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Memerintahkan  memuat  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana mestinya.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012  ini  merupakan  jawaban  terhadap uji  materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  terhadap  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Akan  tetapi  tidak  semua Hakim  Mahkamah  Konstitusi  setuju  atas  dikeluarkannya  keputusan  tersebut.  Termasuk  Hakim Konstitusi  Hamdan  Zoelva  dan  Ahmad  Fadlil  Sumadi  karena  mereka  memiliki  alasan  yang divegen  dan  Hakim  Konstitusi  Muhammad  Alim  juga  mempunyai  opini  yang  berlainan.  Atas keputusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  akhinya  menyatakan  bahwa  tidak  ada  perubahan yang  terjadi  didalam  Pasal  55  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun  2008, tetapi penjelasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena dinilai  telah  beroposisi  terhadap  Undang-Undang  1945  serta  dinyatakan  tidak  memiliki kekuatan hukum yang mutlak/absolut.
2. Keterlibatan Hukum dengan Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
Hal-hal  yang  dapat  disimpulkan  dengan  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  93/PUU-X/2012  yang  menimbulkan  munculnya  norma/aturan  baru  dan  juga  agunan dalam  kepastian  hukum  menurut  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  sebagai berikut:
a. Sebelum  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  93/PUU-X/2012,  ada  banyak argumen  tentang  tumpang  tindih  kewenangan  dalam  menyelesaikan  kasus  sengketa  bank syariah yang menyebabkan ketidakpastian hukum  dan juga kerugian. untuk klien dan bank itu sendiri, bahkan dalam UU No. 3. Pada tahun 2006, dinyatakan bahwa pengadilan agama telah menerima kekuasaan absolut untuk menyelesaikan kasus perbankan syariah, termasuk
ekonomi syariah.
b. Dalam  Pasal  55  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  dan  Pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama menjelaskan  bahwa  pada  hakikatnya  mereka  memberikan  para  pihak  kebebasan  dalam menylesaikan  perkaranya  yang  harus  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang  dibuat  dalam bentuk  tertulis/kontrak  dan  dalam  isi  kontrak  tersebut  harus  terdapat  hak  dan  kewajiban para pihak untuk menyelesaikan perkaranya tersebut. Dan dalam pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  terhadap  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  telah  memberikan  kekuasaan  kepada Pengadilan  dalam  lngkungan  Peradilan  Agama  untuk  menyelesaikan  kasus  Perbankan Syariah.
c. Secara  struktural,  pilihan  para  pihak  untuk  memilih  forum  hukum  harus  sesuai  dengan kontrak, dan pilihan forum  hukum adalah pilihan alternatif  jika para pihak  yang  berselisih dalam  perbankan  Islam  tidak  ingin  perselisihan  diselesaikan  dalam  kondisi  litigasi  hukum yang telah ditentukan. 8
Akad  berasal  dari  kata al  ‘aqd yang  mempunyai  beberapa  arti  diantaranya  mengikat, memperkuat,  mempererat.  Secara  umum  yang  dimaksud  dengan  akad  adalah  setiap  yang mengandung  tekad  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu.  Baik  tekad  tersebut  dari  satu  pihak, maupun  adanya  respon  dari  pihak  lain  yang  memiliki  kehendak  sama,  yang  menunjukkan keingian kuat untuk melakukan akad (perikatan).
Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2008,  mendefinisikan  bahwa  akad adalah  suatu  kontrak  yang  berbentuk  tertulis  serta  tidak  berlawanan  dengan  aturan-aturan islam/syariah  dan  harus  sesui  juga  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mutlak. 9 Sedangkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa akad adalah  kesepakatan  atau  persetujuan  antara  Bank  Syariah  dengan  pihak  lain  yang  isinya menjelaskan  tentang  hak-hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  akad  tersebut  yang  harus  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah. 10 Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) menjelaskan bahwa akad juga setara dengan kontrak/perikatan/perjanjian yang berkaitan dengan analisis hukum perdata. Dan dalam KUHPerdata sendiri pengertian akad adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri secara hukum. 11
Dalam perjanjian, akad memiliki asas-asas, yaitu sebagai berikut: 12
a. Al Huriyyah (Kebebasan Berkontrak)
Islam  memiliki  kebebasan  individu  untuk  memiliki,  memproduksi  dan  mengkonsumsi. Setiap  individu  memiliki  kebebasan  untuk  melakukan  pembelian  dan  penjualan  serta menentukan  harga  dalam  berbagai  persyaratan  nominal,  dengan  ketentuan  yang  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  publik.  Prinsip  kebebasan  kontrak  juga  merupakan  prinsip paling dasar dari suatu kontrak atau perjanjian. Dalam ekonomi Islam, kebebasan sangat penting karena  jika  kontrak  itu  sah  atau  tidak  dalam  kebebasan  untuk  melanjutkan  atau  tidak melanjutkan  kegiatan  ekonomi.  Akan  tetapi  bukan  berarti  kebebasan  berkontrak  dalam  hal  ini kita dapat melakukannya dengan tidak berdasarkan aturan, tetapi kebebasan disini memiliki arti bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan tetap berlandaskan aturan-aturan atau prinsip syariah  dan  juga  undang-undang.  Asas  kebebasan  berkontrak  dalam  ekonomi  syariah  ini  juga memiliki fungsi untuk  menjamin adanya keterikatan antara para pihak supaya para pihak  dapat
8 Lihat Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum, Edisi 73 tahun 2011, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm 20-35.
9 Tim Penyusun, Kompilasi Perundang-Undangan tentang Ekonomi Syariah, Pusat Riset dan Data Ekonomi Syariah (Prides), Jakarta, 2008, hlm, 76.
10 Ibid., hlm. 5.
11 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Yustitia, (2009), hlm. 41
12 Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam.
taat terhadap isi kontrak/akad tersebut. Dalam melakukan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas  melakukan  kontrak  engan  siapapun,  bebas  untuk  menentukan  objek  dalam  kontrak,  dan juga bebas    untuk  memilih  bagaimana  cara  menyelesaikan  masalah  apabila  terjadi  perselisihan diantara  kedua  belah  pihak.  Dan  dalam  melakukan  hal-hal  tersebut  diatas  haruslah  tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip atau aturan-aturan islam. Serta dalam melakukan suatu kontrak meskipun didalamnya terdapat asas kebebasan, tetap harus beralaku jujur dan adil tidak boleh  melakukannya dibawah tekanan, berbohong,  melakukan penipuan, serta tindak  kejahatan lainnya  yang  dapat  merugikan  pihak  lain.  Dasar  hukum  mengenai  asas  kebebasan  ini  termuat dalam kitab suci Al-Qur’an Surat Al-Baqarah yat 256.
b. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan) 13
Al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain  sehingga  dapat  memaksakan  kehendaknya.  Dalam  asas  ini  menjelaskan  bahwa  para  pihak yang melakukan perjanjian sama-sama memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam  membuat  perjanjian  dan  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Dan  asas  ini  terdapat  pula didalam surat Al-Hujurat ayat 13.
c. Al-Adalah (Keadilan)
Al-‘adalah adalah keadilan, yang berarti bahwa menghormati hukum dan keputusan untuk membuat  perjanjian  atau  kontrak  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  adil  dan  bijaksana,  tidak secara  sepihak.  Dan  itu  tidak  bisa  merugikan  partai.  Arti  pentingnya  membela  keadilan ditegaskan  oleh  Allah  SWT  dalam  beberapa  ayat-Nya,  antara  lain  dalam  surat  An-Nahl  ayat 90:  “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan,  memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”.
d. Al-Ridha (Kerelaan)
Maksud  dari  asas  ini  adalah  setiap  aktivitas  ekonomi  syariah  atau  perjanjian  yang  telah dibuat  harus  pada  dasar  kerelaan  antara  para  pihak,  yakni  kerelaan  dari  sejak  membuat perjanjian yang dianggap sebagai syarat terwujudnya seluruh kegiatan ekonomi/transasksi. Dan tidak  boleh  melakukan  perjanjian  dibawah  tekanan,  adanya  paksaan  yang  dapat  merugikan pihak yang lainnya.
e. Ash-Shiddiq
Ash-Shiddiq  ialah  orang  yang  membenarkan  perkataannya  dengan  perbuatannya.  Al- Hasan  Al-Bashri  menuturkan  bahwa, “ Iman  itu bukan  karena  hiasan  dan  angan-angan, tetapi iman      adalah      apa      yang      terpendam      di      dalam      hati      dan      dibenarkan  perbuatan .” Hubungannya  dalam  kegiatan  ekonomi  adalah,  Islam  dengan  tegas  melarang  umatnya  untuk berbohong  ataupun  melakukan  penipuan  dalam  bentuk  apapun,  hal  ini  dilarang  keras  karena dapat  merusak  kontrak  perjanjian  yang  telah  dibuat,  karena  dalam  melakukan  sebuah  kontrak harus ada sikap jujur dan saling percaya antara para pihak. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  asas  ini  disebut  juga  sebagai  asas  Transparansi  atau  disebut  juga  asas  keterbukaan, artinya  para  pihak  harus  saling  memiliki  rasa  bertanggungjawab  secara  terbuka  dan  supaya terhindar dari berbagai macam kontemplasi. Maka dari itu dalam melakukan perjanjian haruslah didasari  dengan  sikap  yang  jujur  dan  adil,  Allah  juga  sangat  membenci  dengan  orang  yang melakukan  kebohongan  seperti  terdapat  dalam  Surat  An-Nahl  Ayat  105  yang  artinya: Sesungguhnya  yang  mengada-adakan  kebohongan,  hanyalah  orang-orang  yang  tidak  beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.

## f. Al-Kitabah (Tertulis)
Dalam  melakukan  suatu  kontrak  pada  umumnya  dilakukan  atau  dibuat  secara tertulis  dan
13 Dalam Kompilasi Hukum Islam Asas Musawah disebut dengan Asas Taswiyah.
ini  merupakan  salah  satu  kewajiban  dalam  melakukan  kontrak. 14 Asas  tertulis  juga  dibuat dengan  tujuan  sebagai  alat  bukti  jika  sewaktu-waktu  terjadi  hal-hal  persengketaan.  Dan  dalam membuat  perjanjian  juga  harus  terdapat  saksi-saksi  untuk  kepentingan  pembuktian  apabila terjadi perselisihan nantinya.
Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:

## a. Prinsip Kebebasan Kontrak
Prinsip  kebebasan  kontrak  tercantum  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata,  yang  menyatakan: "Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  hukum  berlaku  sebagai  hukum  bagi  mereka  yang membuatnya." Prinsip ini adalah prinsip yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk:
1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) membuat perjanjian dengan siapa pun;
3) menentukan perjanjian, implementasi dan persyaratan dari isi perjanjian, serta
4) Tentukan bentuk perjanjian, apakah tertulis atau lisan.

## b. Prinsip Konsensualisme
Prinsip  konsensualisme  dapat  disimpulkan  dalam  Pasal  1320 ayat  (1)  KUHPerdata,  dalam artikel  ini  ditentukan  bahwa  salah  satu  persyaratan  hukum  perjanjian  adalah  kata  perjanjian antara  kedua  pihak.  Prinsip  ini  adalah  prinsip  yang  menetapkan  bahwa  perjanjian  tidak dipelihara  secara  formal,  tetapi  dengan  kesepakatan  antara  kedua  pihak.  Perjanjian  tersebut adalah  perjanjian  antara  kehendak  dan  deklarasi  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak.  Prinsip konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata terkait dengan bentuk kesepakatan.
c. Prinsip Mengikatnya Perjanjian ( pacta sunt servanda )
Prinsip  keamanan  hukum,  juga  dikenal  sebagai  prinsip  pacta  sunt  servanda,  adalah  prinsip yang  terkait  dengan  konsekuensi  perjanjian.  Prinsip  pacta  sunt  servanda  adalah  prinsip  bahwa hakim  atau  pihak  ketiga  harus  menghormati  isi  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak, sebagaimana  layaknya  sebuah  undang-undang.  Mereka  tidak  dapat  campur  tangan  dalam  dana kontrak yang dibuat oleh para pihak. Prinsip pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

## d. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)
Prinsip  itikad  baik  ditetapkan  dalam  pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata,  yang  menyatakan: "Perjanjian  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik."  Prinsip  ini  adalah  prinsip  bahwa  para  pihak, yaitu  kreditor  dan  debitor,  harus  menerapkan  substansi  kontrak  berdasarkan  kepercayaan  atau itikad baik. liburan. Prinsip itikad baik dibagi  menjadi dua jenis, yaitu niat baik relatif dan niat baik  mutlak.  Pada  intensi  pertama,  seseorang  memperhatikan  sikap  dan  perilaku  nyata  dari subjek.  Dalam  niat  kedua,  evaluasi  didasarkan  pada  akal  sehat  dan  keadilan,  dan  tindakan objektif  diambil  untuk  mengevaluasi  situasi  (penilaian  yang  tidak  memihak)  sesuai  dengan norma-norma objektif.

## e. Prinsip Kepribadian
Prinsip kepribadian adalah prinsip yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat dan / atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi. Ini dapat dilihat pada Pasal 1315
14 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 249-251. Lihat hasanudin, Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah dalam Kumpulan Makalah Ekonomi Syariah, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.  2007,  hlm 238-240.  Lihat  Gemala  Dewi  dkk,  Hukum  Perikatan di  Indonesia,  hlm  31-37.  Lihat  Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat,  hlm  84,  87,  90,  dan  92,  dan  Lihat Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2009, hlm 20-22.
dan Pasal 1340 KUHPrdt. Pasal 1315 KUHPrdt menyatakan:
"Secara  umum,  seseorang  tidak  bisa  masuk  ke  dalam  perjanjian  atau  kesepakatan  yang selain untuk dirinya sendiri."
Dalam  posisinya,  perjanjian  tersebut  hampir  sama  dengan  hukum,  karena  keduanya merupakan  sumber  hukum  dari  suatu  perjanjian.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  undang-undang. 15 Meskipun  begitu, terdapat pula perbedaan yang dimiliki antara perjanjian dengan Undang- Undang, yaitu:
1) Hukum  perjanjian  pada  dasarnya  hanya  harus  dipatuhi  oleh  pihak  yang  bersangkutan  saja, sedangkan undang-undang harus dipatuhi oleh publik.
2) Hal-hal  yang  substansial  hanya  mengatur  para  pihak  saja  sejak  dibuatnya  perjanjian, sedangkan undang-undang memberikan konsesi untuk hal-hal yang akan datang.
3) Perjanjian hanya ditaati para pihak yang bersangkutan dengan sukarela, sedangkan undang- undang  mengikat  bagi  siapapun  sehingga  semua  individu  wajib  menaati  hukum  erundang- undangan yang berlaku.

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  pengkajian  dan  pendalaman  tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  93/PUU-X/2012  menghasilkan  konklusi,  yaitu:  (a)  penyelesaian  sengketa  Perbankan Syariah  merupakan  kewenangan  yang  telah  ditetapkan  dan  diberikan  kewenangannya  kepada Peradilan Agama, (b) pilihan forum hukum dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan yang tidak ingin melalui jalur litigasi, (c) hak-hak dan kewajiban yang dimuat dalam perjanjian tidak  boleh  berlawanan  dengan  aturan-aturan  didalam  undang-undang  yang  telah  ditetapkan. Keterkaitan  dengan  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012, adalah:  (a)  berdasarkan  hasil  putusan  tersebut  diatas  bahwa  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  hanya  dapat  dilakukan  di  peradilan  agama  dan  keputusan  ini  bersifat  tetap,  (b)  selain dengan  jalur litigasi, para pihak juga dapat menyelesaikan perkaranya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ataupun badan arbitrase lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Djamil,  Faturrahman.  (2001). Hukum  Perjanjian  Syariah  dalam  Kompilasi  Hukum  Perikatan . Bandung. Citra Aditya Bakti. Hasanudin. (2007). Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah dalam Kumpulan Makalah Ekonomi Syariah, Direktorat  Jendral Badan  Peradilan Agama Mahkamah  Agung RI.
Mahkamah  Agung  RI.  (2009). Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah. Jakarta:  Pusat  Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
Manan, Abdul. (2012). Hukum Perbankan Syariah, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi No. 7.
Permana,  Sugiri.  (2005). Kedudukan  Undang-Undang  dan  Perjanjian  dalam  Menentukan Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  oleh  Peradilan  Agama,  Peradilan  Umum  dan Lembaga Non Litigasi . Yogyakarta: Politea Press.
Raharjo, Handri. (2009). Hukum Perjanjian di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Yustitia. Subekti. (2001). Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa. Tim  Penyusun.  (2008 ).  Kompilasi  Perundang-Undangan  tentang  Ekonomi  Syariah .  Jakarta: Pusat Riset dan Data Ekonomi Syariah (Prides).
15 Sugiri  Permana ,  Kedudukan  Undang-Undang  dan  Perjanjian  dalam  Menentukan  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Syariah oleh Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Lembaga Non Litigasi , Yogyakarta: Politea Press,
(2005), hlm 12.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.