## Abstract
Abortion is a classic problem that still continue to be discussed among experts and the public . It is perhaps because of the practice of abortion continues to occur from time to time with vary shapes and motifs . In Indonesia, talks and discussions on abortion also gone on long enough. The experts , both clerical and medical experts , involved in a heated debate on the issue of abortion . Nevertheless , the debate nevertheless did not come to fruition. On the other hand, the practices of abortion continues to occur in the wider community. The Council of Indonesian Ulama (MUI) felt obliged to give guidance to the Muslims in viewing and addressing the issue of abortion. In this case, the steps taken by the MUI issued a fatwa is the law. The MUI fatwa states that abortion is against their religion, so it must be prevented. But on the other hand , the institution of fatwa also gives room for the possibility of abortion if it is seen it will be able to bring good to the pregnant mother and her family .
Aborsi merupakan masalah klasik yang hingga kini masih terus diperbincangkan di kalangan para ahli dan juga masyarakat. Hal tersebut barangkali karena praktik aborsi terus terjadi dari waktu ke waktu dengan bentuk dan motif yang berbeda-beda. Di Indonesia, perbincangan dan diskusi tentang aborsi juga sudah berlangsung cukup lama. Para ahli, baik dari kalangan agamawan maupun ahli medis, terlibat perdebatan sengit dalam masalah aborsi. Namun demikian, perdebatan tersebut tak

## STUDI ATAS PANDANGAN KAUM AGAMAWAN, PRAKTISI KESEHATAN DAN RESPONS MUI TERHADAP MASALAH ABORSI

## Fuad Mustafid
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, Email: fuadmustafid@yahoo.com
jua menemukan titik temu. Di sisi lain, praktik-praktik aborsi terus terjadi di kalangan masyarakat luas. Atas kenyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa berkewajiban untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam melihat dan menyikapi masalah aborsi. Dalam hal ini, langkah yang ditempuh oleh MUI adalah dengan mengeluarkan fatwa hukum. Fatwa MUI tersebut menyatakan bahwa aborsi adalah bertentangan dengan agama, sehingga harus dicegah. Akan tetapi di sisi lain, lembaga fatwa ini juga memberi ruang kemungkinan bagi terjadinya aborsi jika hal itu dipandang akan lebih bisa mendatangkan kebaikan bagi ibu yang mengandung dan juga keluarganya.
Kata Kunci: Aborsi, Perdebatan Para Ahli, Fatwa MUI

## A. Pendahuluan
Salah satu persoalan klasik yang hingga kini masih terus diperbincangan dan diperdebatan di kalangan para ahli dan juga masyarakat adalah menyangkut masalah aborsi. Perbincangan dan diskusi tentang masalah ini terus berlangsung sejak masa yang lampau dan terus bergulir hingga era modern ini. Hal itu terjadi barangkali karena praktik aborsi terus terjadi dari waktu ke waktu dan bahkan menunjukkan kecenderungannya yang semakin meningkat dengan bentuk dan motif yang berbeda-beda.
Di Indonesia, perbincangan dan diskusi tentang aborsi tampaknya juga sudah berlangsung cukup lama. Pada tahun 1964, misalnya, Ikatan Dokter Indonesia telah mengadakan simposium yang secara khusus membicarakan masalah aborsi dari berbagai sudut pandang: susila kedokteran, sosial dan kemasyarakatan, hukum, psikieter, serta sudut agama Islam dan Katolik. Simposium ini telah menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi penting terkait dengan aborsi. 1 Kemudian,
1 Pendapat dan rekomendasi yang dihasilkan dari simposium tersebut adalah: 1). Bahwa abortus provocatus criminalic adalah dilarang; 2) bahwa perlu diadakan undang-undang yang mengatur abortus provocatus atas dasar pertimbangan kedokteran; 3) bahwa perlu diadakan riset mengenai hal ihwal abortus provocatus; 4) bahwa perlu menjadikan Susila Kedokteran sebagai mata pelajaran wajib bagi semua fakultas kedokteran di Indonesia, dan 5) bahwa perlu memperluas penerangan tentang Keluarga Berencana. Lihat Departemen Kesehatan RI, Laporan Lengkap Simposium Abortus (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1965), hlm. 138. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 162.
pada tahun 1973, kalangan mahasiswa di Jakarta juga mengadakan diskusi ilmiah dengan tema “Kemungkinan Legalisasi Aborsi”. Dalam diskusi tersebut para mahasiswa mengusulkan pembentukan sebuah tim advokasi yang akan bekerja terus-menerus untuk memungkinkan legalisasi aborsi. Sebab menurut mereka, praktik aborsi merupakan masalah yang tumbuh secara umum dan mempengaruhi semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. 2 Kemudian, pada tahun 1997, ketika terjadi Peristiwa Warakas, 3 gelombang diskusi tentang aborsi kembali muncul ke permukaan dan terjadi secara terbuka. 4
Maraknya perbincangan, diskusi, dan bahkan munculnya pro - kontra menyangkut aborsi tidak terlepas dari rumit dan kompleksnya masalah tersebut; mulai dari model atau bentuknya (spontan atau kesengajaan?), motif dan alasan yang melatarbelakanginya (seperti alasan ekonomi, rasa malu, ataupun medis), doktrin agama (penghormatan terhadap kehidupan), maupun nilai-nilai etisnya. Terkait dengan rumit dan kompleksnya masalah aborsi, tulisan ini tidak berpretensi untuk mengkaji semua persoalan yang terait dengan aborsi tersebut, melainkan hanya akan difokuskan pada bagaimana perdebatan yang terjadi di kalangan agamawan dan para ahli medis dalam masalah tersebut, serta bagaimana para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons dan menjawab kegelisahan masyarakat terkait masalah aborsi.
2 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman … , hlm. 163.
3 Warakas merupakan nama tempat di Jakarta Utara yang terdapat jembatan layangnya. Nama jembatan ini menjadi cukup popular setelah terjadi sebuah kejadian aneh dan sekaligus tragis di bawah jembatan tersebut. Diceritakan dalam sebuah media bahwa pada Jum’at pagi, 21 November 1997, sekelompok bocah mencari tempat yang masih memungkinkan untuk tempat bermain bola. Mereka pun memilih tempat di bawah jembatan layang di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketika mereka sedang asik bermain bola, tiba-tiba bola menghilang ke arah tempat pembuangan sampah. Acong, bocah berumur 11 tahun, segera berlari untuk mengambil bola. Akan tetapi tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu yang empuk, terbungkus dalam kantong plastik hitam. Ia pun berhenti sejenak untuk melihat isinya. Seketika ia langsung kaget dan berteriak kepada teman-temannya: “Ada mayat orok…! ada mayat orok…!”  Mayat Orok yang dimaksud di sini adalah mayat bayi kecil yang baru dilahirkan. Lihat K Bertens, Perspektif Etika: Esai-esai tentang masalah aktual , (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 104.
4 Pada masa ini kita bisa melihat bagaimana Ketua Ikatan Dokter Indonesia yang cenderung mendukung tindakan aboris dan KH. Hasan Basri (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia waktu itu) yang cenderung menentangkanya secara keras.
Tulisan ini diawali dengan pembicaraan tentang makna umum aborsi, perdebatan yang terjadi di kalangan para ahli terhadap masalah aborsi, dan respons para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap terhadap masalah tersebut.

## B.  Aborsi dalam Perdebatan Para Ahli
Di Indonesia, diskusi tentang aborsi terjadi secara bergulir, dan Peristiwa Warakas, 5 yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan suatu gelombag diskusi yang baru. Sebelumnya, perdebatan cukup seru mengenai aborsi berlangsung sekitar tahun 1991 ketika Rancangan Undang-Undang Kesehatan dibicarakan di DPR. Undang-Undang Kesehatan yang kemudian disahkan pada tahun 1992 itu akhirnya memang mengizinkan aborsi karena indikasi medis (ini merupakan aturan hukum yang untuk pertama kali mengesahkan aborsi). 6 Akan tetapi waktu itu, istilah aborsi begitu sensitif sehingga istilah “abortus” atau “aborsi” dengan sengaja dihindari. Perumusan yang dipilih waktu itu berbunyi: “Dalam keadaan darurat, sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/ atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. 7
Sebelum membahas lebih lanjut tentang perdebatan para ahli, tentang masalah aborsi, subbagian ini akan diawali dengan paparan
5 Warakas merupakan nama tempat di Jakarta Utara yang terdapat jembatan layangnya. Nama jembatan ini menjadi cukup popular setelah terjadi sebuah kejadian aneh dan sekaligus tragis di bawah jembatan Warakas tersebut. Diceritakan dalam sebuah media bahwa pada Jum’at pagi, 21 November 1997, sekelompok bocah mencari tempat yang masih memungkinkan untuk tempat bermain bola. Mereka pun memilih tempat di bawah jembatan layang di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketika mereka sedang asik bermain bola, tiba-tiba bola menghilang ke arah tempat pembuangan sampah. Acong, bocah berumur 11 tahun, segera berlari untuk mengambil bola. Akan tetapi tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu yang empuk, terbungkus dalam kantong plastik hitam. Ia pun berhenti sejenak untuk melihat isinya. Seketika ia langsung kaget dan berteriak kepada teman- temannya: “Ada mayat orok…! ada mayat orok…!”  Mayat Orok yang dimaksud di sini adalah mayat bayi kecil yang baru dilahirkan. Lihat K Bertens, Perspektif Etika: Esai-esai tentang masalah aktual , (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 104.
6 Ibid. 7 Lihat Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1992, Pasal 15 ayat 1. Istilah aborsi baru muncul secara jelas dalam Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009 (Pasal 75-77).
tentang makna atau pengertian dari aborsi itu sendiri beserta jenis atau macamnya, dan kemudian baru dilanjutkan dengan pembahasan tentang perdebatan para ahli, khususnya kaum agamawan dan ahli medis, dalam memandang dan menyikapi semakin maraknya praktik aborsi dalam kehidupan masyarakat.

## 1.  Makna Aborsi dan Pemilahannya
Aborsi secara umum sering dimaknai sebagai upaya peniadaan atau penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim. 8
Sementara Prof. Hanafiah mendefinisikan aborsi sebagai ”keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung  (hamil) sebelum waktunya”. 9
Pengertian aborsi seperti ini bersifat sangat umum karena mencakup keseluruhan bentuk aborsi, baik yang terjadi secara alami (spontan) ataupun aborsi yang terjadi karena kesengajaan. Definisi ini tampaknya mengacu pada makna kata aborsi itu sendiri, yang secara baasa berarti ”keguguran”. 10
Dalam istilah medis dan hukum, aborsi memiliki makna yang spesifik. Badan kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan dengan alasan apa pun sebelum buah kehamilan dapat bertahan hidup di luar kandungan ibunya. 11 Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi didefinisikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu) atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). 12 Aborsi jenis inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ahli dan juga kalangan masyarakat luas.
8 Hadipranoto, dkk., Kesehatan  Reproduksi Suatu Pendekatan Baru (Danar Wijaya, 1997), hlm. 141.
9 Departemen Kesehatan RI, Laporan Lengkap Simposium Abortus (Jakarta: 1965), hlm. 138.
10 Kata aborsi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu abortion yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “pengguguran kandungan” atau “keguguran”. Lihat http://east.merriam-webster.com/dictionar/abortion . Diakses pada 10 Agustus 2014.
11 Lihat ibid.
12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam dunia medis, aborsi dibedakan menjadi dua macam, yakni (1) abortus spontaneus (aborsi spontan) dan (2) abortus provocatus (aborsi dengan kesengajaan). Aborsi jenis pertama ( abortus spontaneus atau aborsi spontan) adalah proses keluarnya embrio atau fetus akibat kecelakaan, ketidaksengajaan, atau penyebab alami lainnya yang mengakibatkan terhentinya kehamilan sebelum minggu ke-22. Dengan kata lain, aborsi spontan merupakan proses gugurnya janin dalam kandungan yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa ada unsur kesengajaan. Aborsi jenis ini pada umumnya tidak menimbulkan masalah dan perdebatan yang berarti. 13 Sementara aborsi jenis kedua ( abortus provocatus ) adalah proses penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan tertentu. Aborsi jenis inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para juris (ahli hukum), ahli medis, dan tokoh-tokoh etika. Abortus provocatus itu sendiri dapat dibedakan lagi menjadi dua, yakni aborsi yang berindikasi pengobatan atau medis ( abortus provocatus therapeutis ) dan aborsi yang berindikasi merusak atau merupakan tindakan kejahatan ( abortus provocatus criminalis ). 14

## 2.  Perdebatan Kaum Agamawan dan Ahli Medis terkait Masalah Aborsi
Kehamilan pada dasarnya merupakan situasi manusiawi yang unik. Tidak ada manusia yang lebih akrab bagi kita semua daripada ibu yang mengandung kita selama kurang lebih sembilan bulan. Akan tetapi, hubungan yang sangat erat antara dua makhluk hidup itu bisa menimbulkan masalah tersendiri. Bisa terjadi, misalnya, kehadiran janin dalam kandungan ibu justru mengancam jiwa sang ibu itu sendiri. Dalam kasus seperti ini, maka akan muncul semacam buah simalakama. Jika kehamilan dilanjutkan maka si ibu bisa terancam mati atau sekurang- kurangnya kesehatannya dirugikan. Sementara jika janin itu digugurkan maka akan menodai dan melukai hati nurani sang ibu ataupun dokter yang menggugurkannya. Dalam kasus seperti ini, baik kalangan agamawan ataupun kalangan medis cenderung mengambil sikap menyelamatkan sang ibu. 15 Dengan demikian, sang dokter dengan berat hati harus mengambil
13 Lihat Departemen Kesehatan RI, Laporan Lengkap … , hlm. 138. 14 Ibid.
15 Sikap seperti itu tercermin dalam Fatwa MUI tahun 200 dan 2005 serta Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009.
keputusan untuk mengakhiri kehidupan janin dalam kandungan ibu. Akan tetapi dalam kasus-kasus lain, persoalannya mungkin lebih pelik lagi, seperti kasus kehamilan akibat perkosaan, incest , kegagalan pasangan suami istri dalam ber KB, ataupun kehamilan akibat hubungan bebas di kalangan remaja. Persoalan-persoalan ini, memunculkan diskusi yang berkepanjangan dan tak ada habis-habisnya.
Salah satu persoalan mendasar yang menjadi inti perdebatan terkait dengan masalah aborsi sebenarnya bermuara pada pertanyaan: apakah janin dalam kandungan ibunya itu sudah bisa dikategorikan sebagai manusia atau belum? Terkait dengan masalah ini, agama mempunyai banyak alasan untuk membela kehidupan yang belum dilahirkan. Seksualitas dan proses reproduksi adalah cara yang dipilih Tuhan untuk meneruskan kehidupan manusia. Pasangan suami-istri yang meneruskan kehidupan bekerja sama dengan Tuhan Pencipta dan janin dalam kandungan ibunya adalah ciptaan Tuhan. Hanya saja memang agama tidak selalu mempunyai pandangan yang sama tentang saat dimulainya kehidupan manusia. Di kalangan Islam sendiri terdapat beragam pandangan tentang hal itu. Namun demikian, pada umumnya kalangan fuqaha (juris Islam) menyatakan bahwa kehidupan manusia sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan, yakni bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Oleh karena itu, menggugurkan janin dalam kandungan adalah sama hukumnya dengan membunuh kehidupan.
Pada tahun 1990-an, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat (KH. Hasan Basri) menyuarakan pendapat bahwa “Nilai-nilai Islam melarang mengabortus bayi yang belum lahir, apa pun usia kehamilannya.” Menurutnya, “… bahwa hidup manusia mulai pada saat pembuahan. Karena itu, mengabortus bayi sama dengan membunuh makhluk hidup”. 16 Dalam wawancara lain, sebagaimana dituturkan oleh K. Bertens, Ketua Umum MUI ini menambahkan lagi bahwa dalam beberapa kasus ekstrem, seperti kehamilan karena perkosaan atau incest , abortus barangkali masih dapat dipertimbangkan. Tentang itu para ulama belum mencapai kesepakatan. Tetapi selain itu, abortus tidak pernah diperbolehkan.” 17 Suara keras KH. Hasan Basri ini merepresentasikan pandangan sebagian juris Islam yang memberikan penghormatan besar terhadap manusia. Sikap ini tentu saja dilatari oleh pandangan dan keyakinan bahwa kehidupan manusia sudah
16 Lihat K. Bertens, Perspektif Etika …, hlm. 105.
17 Ibid.
dimulai saat terjadinya pembuahan, yakni bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan.
Di sisi lain, para profesi medis, walaupun dengan sangat hati-hati cenderung mendukung kemungkinan melegalisasi abortus sampai batas usia tertentu dari janin. Dalam beberapa wawancara, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang saat itu (tahun 1997) dijabat oleh Prof. Dr. Azrul Azwar, maupun ketua IDI sebelumnya, dr. Kartono Mohamad, mengemukakan pendapat itu. Mereka menekankan, entah dilarang atau tidak, masyarakat ternyata membutuhkan abortus. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana mengakibatkan bahwa sebagian pasangan suami-istri mengalami kegagalan. Menurut mereka, ibu-ibu yang gagal dalam KB merupakan persentase terbesar dari mereka yang meminta abortus. Sementara faktor lain dari maraknya permintaan abortus adalah pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebabkan banyak kehamilan yang tidak diinginkan. Melarang abortus, menurut mereka, justru akan mengakibatkan praktik gelap, terutama oleh tenaga non-medis atau dukun. Sampai sekarang, kematian ibu di Indonesia masih tergolong paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 1994, terjadi 390 kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran dan diperkirakan 10 persen di antaranya disebabkan oleh abortus non-medis. 18 Pada tahun 2012, jumlah kematian ibu juga masih tinggi. Menurut Kepala BKKBN Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, SpGk, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012, Angka Kematian Ibu  mencapai 359 per 100.000 kelahiran. 19
Terkait dengan hal ini, yang menarik adalah bahwa kalangan medis mencari dukungan dari agama. Prof. Dr. Azrul Azwar dan dr. Kartono Mohamad mengutip pandangan Islam bahwa ruh baru ditiupkan ke dalam janin ketika janin berusia 100 sampai 120 hari. Dengan demikian, ada pandangan bahwa pada saat itulah janin baru dianggap menjadi manusia yang sesungguhnya. 20
18 Ibid.
19 Http://www.health.detik.com/read/2014. Diakses pada 15 Agustus 2014. 20 K.  Bertens, Perspektif Etika …, hlm. 105 . Sebuah survei yang diadakan tentang sikap tenaga medis terhadap abortus di Indonesia juga menunjukkan bahwa di antara para dokter dan bidan terdapat toleransi yang cukup tinggi terhadap kemungkinan abortus ( Prisma , Juni 1994).

## C.  Respons MUI terhadap Praktik Aborsi
Terjadinya banyak kasus aborsi yang dilakukan oleh masyarakat dan juga munculnya pro dan kontra tentang status hukum aborsi telah menarik perhatian Majelis Ulama Indonesia. Lembaga para ulama ini merespons masalah tersebut dengan cara mengeluarkan fatwa hukum secara bergulir. Dikatakan bergulir karena fatwa MUI tentang aborsi ini tidak hanya muncul sekali, melainkan muncul tiga kali dalam waktu yang berbeda dan juga dalam rentang waktu yang cukup lama.
Fatwa pertama MUI tentang aborsi muncul pada Munas Ulama Indonesia tanggal 28 Oktober tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan. Salah satu butir fatwa MUI itu berkaitan dengan masalah aborsi. Dalam fatwa tersebut MUI secara tegas menyatakan bahwa ”pengguguran kandungan (abortus) adalah dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam ...”. Sebab, menurut MUI, hal itu merupakan bentuk ”pembunuhan terselubung”. 21 Akan tetapi sayangnya, fatwa tersebut tidak disertai dengan dalil atau nash yang menjadi dasar bagi keharaman aborsi. 22 Tidak disertakannya nash yang menjadi dasar pengharaman aborsi ini barangkali karena fatwa tentang aborsi ini hanyalah salah satu bagian (butir) dari sepuluh butir fatwa MUI tentang KB, sehingga dalil atau nash yang ditampilkan adalah nash-nash yang terkait dengan masalah KB. 23
Sementara fatwa kedua MUI tentang aborsi muncul pada bulan Juli tahun 2000 dalam sebuah forum Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Ulama Indonesia yang ke VI. Dalam fatwa ini, MUI kembali menegaskan bahwa aborsi adalah tindakan yang dilarang oleh agama (haram). Berbeda dengan fatwa yang pertama, fatwa yang kedua ini dirumuskan secara lebih sistematis: diawali dengan latar belakang munculnya fatwa, dasar hukum fatwa, dan diktum atau isi fatwa. Secara substantif, fatwa ini bersifat mengukuhkan keharaman aborsi, sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Hanya saja, dalam fatwa yang kedua ini, MUI membuka ruang bagi dibolehkanya tindakan aborsi, yakni ketika ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari’at Islam. 24
21 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: MUI, 1997), hlm. 111. 22 Ibid.
23 Lihat ibid.
24 Fatwa ini ditandatangani oleh Prof. Dr. Umar Shihab (sebagai Ketua) dan
Fatwa ketiga MUI tentang aborsi dikeluarkan pada tahun 2005. Secara substantif, fatwa yang ketiga ini juga bersifat mengukuhkan dua fatwa sebelumnya. Hanya saja, fatwa yang ketiga ini disusun secara lebih sistematis dan juga lebih detil dan lengkap dari sisi kontennya. Sebab, fatwa ini tidak hanya mencantumkan latar belakang munculnya fatwa dan dasar hukum fatwa, melainkan juga menyertakan pendapat para ulama terkait dengan masalah aborsi dan juga alasan atapun kondisi- kondisi tertentu di mana tindakan aborsi boleh dilakukan. 25 Oleh karena itu, kajian dalam tulisan ini akan lebih banyak merujuk dan difokuskan pada fatwa yang ketiga ini.

## D. Fatwa MUI tentang Aborsi

## 1.  Latar belakang fatwa
Munculnya fatwa MUI tentang aborsi paling tidak dilatarbelakangi oleh empat hal, yakni: (i) semakin banyaknya kasus atau praktik aborsi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia; (ii) praktik aborsi tersebut sering kali dilakukan tanpa mengindahkan tuntunan agama; (iii) tindakan aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu-ibu yang mengandungnya, dan (iv) adanya kesimpangsiuran dan juga perdebatan di tengah -tengah masyarakat tentang boleh-tidaknya melakukan aborsi sebelum terjadinya peniupan ruh ( nafkh ar-ruh ) pada janin. Atas dasar itulah MUI kemudian merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang aborsi dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan aborsi. 26

## 2.  Substansi dan diktum fatwa
Secara substantif, fatwa MUI ini menegaskan bahwa aborsi adalah tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan syari’at Islam. Hanya
Dr. H.M. Dien Syamsuddin (sebagai sekretaris). Lihat Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 , (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 395-399.
25 Fatwa ini ditandatangi oleh KH. Ma’ruf Amin (sebagai ketua) dan Drs. H.
Hasanuddin, M.Ag (sebagai sekretaris). Lihat Ibid. , hlm. 455 – 463.
26 Pembahasan tentang latar belakang fatwa, dasar hukum fatwa, dan juga substansi fatwa dalam pembahasan ini merujuk pada Fatwa MUI tentang aborsi yang dikeluarkan pada tahun 2005. Lihat Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 , hlm. 455.
saja, ada kondisi-kondisi tertentu di mana tindakan aborsi itu boleh dilakukan. Kondisi-kondisi tertentu itulah yang dalam fatwa MUI disebut sebagai darurat dan hajat. Hal tersebut bisa dilihat dalam diktum fatwa.
Diktum fatwa MUI tentang aborsi terdiri atas dua bagian, yakni: (i) ketentuan umum, dan (ii) ketentuan hukum.
Pertama, Ketentuan umum
1.  Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2.  Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat. 27
Kedua , Ketentuan hukum
1.  Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2.  Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat.
a.  Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
1)  Perempuan hamil menderita sakit fisik berat, seperti kanker studium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh dokter.
2)  Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
b.  Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
1)  Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit untuk disembuhkan.
2)  Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat, antara lain, keluarga korban, dokter, dan ulama
c.  Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3.  Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. 28
27 Ibid. , hlm. 462.
28 Ibid.

## 3.  Dasar hukum fatwa
Fatwa MUI tentang aborsi didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur’an, hadits nabi, pandangan para fuqaha terdahulu, dan juga kaidah-kaidah fiqhiyyah.
Ayat Al-Qur’an yang dijadikan dasar dalam menetapkan fatwa tentang aborsi adalah ayat-ayat yang berbicara tentang larangan melakukan pembunuhan terhadap anak keturunan dan juga terhadap siapa saja dengan tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan oleh syari’at (QS. an-An’am ayat 151, 29 QS. al-Isra ayat 31, 30 QS. al-Furqon ayat 62-71 31 ) dan juga ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang proses kejadian
29 “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan ssuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak- anakmu karena takut miskin. Kami akan member rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang Nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya) (QS. al-An’am [6]: 151).
30 “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan member rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (QS. al-Isra’ [17]: 31).
31 “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal”. Sesungguhnya Jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal shaleh; maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar- benarnya.” (QS. al-Furqan [25]: 63-71).
manusia (QS. al-An’am ayat 5 32 dan QS. al-Mu’minun ayat 12-14 33 ).
Sementara hadits nabi yang dijadikan dasar dalam penetapan fatwa tentang aborsi adalah hadits riwayat Imam al-Bukhari yang berbicara tentang waktu janin dalam kandungan, 34 hadits yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, yang berbicara tentang hukuman bagi orang yang menyebabkan gugurnya kandungan, 35 dan hadits riwayat Imam Ibn Majah, yang berbicara tentang larangan melakukan tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. 36
32 Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, suapa dia tidak mengetahui lagi sesuatu apa pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, dan kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan (QS. al-Hajj [22]: 5).
33 Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik (QS. al-Mu’minun [23]: 12-14.
34 “Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi ‘alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan untuk mengatakan empat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki, dan ajalnya, serta celaka atau bahagia (nya), kemudian ditiupkan ruh kepadanya (HR. Imam al-Bukhari dari Abdullah).
35 Dua orang suku Huzail berkelahi, lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lainnya sehingga membunuhnya dan juga (membunuh) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah maka beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan seorang budak laki-laki atau perempuan (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah).
36 Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ibn Majah dari Ubadah bin Shamit; Riwayat Ahmad dari Ibn Abbas, dan Riwayat Malik dari Yahya).
Selain berdasar pada al-Qur’an dan al-Hadits, MUI juga mendasarkan pada kaidah-kaidah fiqh di dalam menetapkan fatwa hukumnya. Dalam hal ini, ada tiga kaidah fiqh yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum tentang aborsi, yakni:
“Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) harus lebih diutamakan daripada upaya mendatangkan keutamaan”.
“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)”.
“Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat”.
Atas dasar itu semua, MUI kemudian mengeluarkan enam butir fatwa, di mana dua butir fatwa tersebut bersifat substantif (esensial terkait dengan status hukum aborsi), sementara empat butir lainnya merupakan perangkat penunjang bagi terlaksananya fatwa tersebut. Dua buah butir fatwa MUI yang bersifat substantif tersebut menyatakan: (1) Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah nafkhu ar-rukh hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa ibu, dan (2) Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum nafkhu ar-rukh , hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari’at Islam. 37
Para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap bahwa fatwa ini akan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya komunitas muslim, yang hendak melakukan tindakan aborsi. Namun demikian, fatwa MUI ini tampaknya belum menjawab secara tuntas mengenai apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2005, MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang aborsi. Dalam fatwa yang kedua ini, MUI mengeluarkan tiga butir fatwa, yakni: (1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada
37 Fatwa ini dikeluarkan pada 29 Juli tahun 2000, dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Umar Shihab (ketua) dan Dr. H. M. Din Syamsuddin (sekretaris). Lihat Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 , (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 395-399.
dinding rahim ( nidasi ); (2) Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat; dan (3) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. 38
Secara prinsip, kedua fatwa MUI tentang aborsi tersebut adalah sama, yakni sama-sama mengharamkan terjadinya aborsi. Hanya saja, pada fatwa yang kedua, MUI secara cukup detil menjelaskan dan menetapkan kondisi-kondisi tertentu—yakni darurat dan hajat—yang menjadikan seseorang dibolehkan untuk melakukan tindakan aborsi. Menurut fatwa tersebut, kondisi darurat yang dimaksud adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Sementara hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat. Atas dasar dua pertimbangan itulah suatu tindakan aborsi bisa dibenarkan. 39
Keadaan uzur baik karena darurat ataupun hajat sebagaimana bunyi fatwa MUI butir kedua yang menjadi pertimbangan dibolehkannya seseorang melakukan aborsi dijelaskan secara lebih detil sebagai berikut: a.  Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
1)  Perempuan hamil menderita sakit fisik berat, seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh dokter.
2)  Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
b.  Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
1)  Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan;
2)  Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
c.  Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. 40
38 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 , hlm. 462.
39 Ibid. , hlm. 462. 40 Fatwa ini dikeluarkan di Jakarta pada 21 Mei tahun 2005 dan ditandatangani oleh KH. Ma’ruf Amin (ketua) dan Drs. H. Hasanuddin, M.Ag (sekretaris). Lihat Ibid. , hlm. 455-463.
Jika kita mencermati bunyi fatwa MUI tersebut maka tampak secara jelas bahwa MUI memandang aborsi sebagai sebuah tindakan yang pada dasarnya adalah dilarang oleh agama. Hanya saja, terdapat kondisi-kondisi tertentu, yang dalam bahasa agama disebut sebagai darurat atau hajat, yang menjadikan seseorang dibolehkan melakukan tindakan aborsi. Dalam hal ini terlihat MUI sudah mulai mencoba memasukkan aspek- aspek lain, yakni medis dan kondisi psikologis, di dalam mengeluarkan fatwa tentang aborsi, suatu perkembangan yang boleh dibilang cukup menggembirakan dari sisi adanya upaya untuk mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman (hukum Islam) dengan ilmu-ilmu lain.

## E. Penutup
Munculnya fatwa MUI tentang aborsi tidak bisa dilepaskan dari semakin maraknya praktik aborsi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis ataupun karena pertimbangan lain. Fakta ini terbukti telah meresahkan sebagian masyarakat muslim Indonesia dalam kaitannya dengan boleh-tidaknya seseorang melakukan aborsi. Berangkat dari kenyataan inilah MUI merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa yang diharapkan bisa menjadi pedoman dan pegangan bagi umat Islam Indonesia dalam memandang dan menyikapi masalah tersebut, serta bagi mereka yang hendak melakukan tindakan aborsi. Pada satu sisi, fatwa tersebut melarang keras tindakan aborsi, khususnya yang tidak memiliki alasan medis ataupun syar’i. Akan tetapi di sisi lain, fatwa itu juga memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan tindakan aborsi jika kepentingan si ibu yang mengandung memang menghendakinya. Kepentingan yang dimaksud di sini tentu saja harus didasarkan pada pertimbangan-alasan medis dan syar’i.
Selain itu, fatwa MUI tentang aborsi sebagaimana dijelaskan di muka juga telah menyertakan dan menjadikan perkembangan sains dan teknologi sebagai bagian dari alat analisisnya, khususnya menyangkut bioteknologi dan biomedis. Dalam fatwa tentang aborsi ini, MUI telah melibatkan ahli kesehatan (dokter) untuk ikut memberikan wawasan tentang kondisi- kondisi tertentu yang membahayakan atau tidak membahayakan bagi ibu yang mengandung maupun janin yang dikandungnya jika dilakukan aborsi. Dalam hal ini, kebolehan melakukan aborsi, baik sebelum maupun sesudah nafkhu ar-rukh harus didasarkan pada pertimbangan medis (fatwa
aborsi I dan II). 41 Dalam hal ini, MUI telah mencoba melibatkan berbagai pihak dalam menetapkan suatu persoalan hukum yang berhubungan dan berkait dengan masalah kesehatan.
Dengan demikian, pembicaraan tentang masalah aborsi ini tidak cukup hanya dilihat dari perspektif agama atau medis saja yang cenderung melihat persoalan secara hitam-putih. Harus ada upaya-upaya yang lebih serius dan komprehensif dari kalangan para agamawan maupun ahli medis dalam menjelaskan masalah aborsi. Hal ini penting dilakukan agar muncul kesadaran di kalanngan masyarakat akan pentingnya berpegang teguh pada ajaran agama dan sekaligus menjaga kesehatan sehingga masyarakat tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan juga tidak membahayakan kesehatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Ibn, Hasyiyah Ibn Abidin , Juz II, Kairo: Tanpa penerbit, 1326 H.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
Basyir, Ahmad Azhar, Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
Eyyad, M. Gamaluddin, Buhuts fi at-Tafsir Al-Qur’an Surah al-Alaq, Kairo:
tanpa penerbit, 1961.
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 . Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
al-Bukhari, Muhammad ibn Isma’il, Shahih al-Bukhari , Juz IV, Kairo:
Dar al-Fikr, Tanpa tahun.
41 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI … , hlm. 399 dan 462.
Muslim bin al-Hajjaj, Abi al-Husein, Sahih Muslim , Juz II, Kairo: Isa al- Halaby, Tanpa tahun.
Departemen Kesehatan RI, Laporan Lengkap Simposium Abortus, Jakarta, 1965.
Hadipranoto, Sri. dkk., Kesehatan  Reproduksi Suatu Pendekatan Baru, P.T.
Danar Wijaya, 1997.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, Ihya Ulum ad-Din ,
Juz 2, Kairo: Ali Shubaih, Tanpa tahun.
Larry May ( ed .), Etika Terapan II: Sebuah Pendekatan Multikultural, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009.