## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Atang Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Rumah sakit merupakan salah satu tempat pelayanan jasa kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, akan tetapi pihak rumah sakit  melalui  dokter  dapat  melakukan  malpraktik  dan  pihak  rumah  sakit  tidak  memenuhi tanggung jawabnya yang menyebabkan pasien mengalami kerugian. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlindungan terhadap hak pasien  perlu diperhatikan.Permasalahan yang diteliti    ini  adalah  mengenai  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  terhadap  malpraktik berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  serta  kendala  yang  dihadapi  pasien dalam menyelesaikan perkara malpraktik di rumah sakit. bahwa tanggung jawab hukum pihak rumah  sakit  terhadap  pasien  dalam  upaya  pelayanan  medis  dapat  berupa  tanggung  jawab karena  melakukan  kesalahan  (pasal  19  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen) dan kelalaian (Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Kesehatan) dimana kedua hal tersebut merupakan kategori malpraktik dalam dunia medis, dan kendala yang dihadapi yaitu pihak rumah sakit masih belum memiliki kesadaran hukum atas tanggung jawabnya serta tidak adanya standar profesi medik dan kedokteran yang sebaiknya perlu ditanggulangi dan dibuat pengaturannya  secara  khusus,  serta  dari  pihak  lainnya  seperti  pihak  pasien  yang  tidak memepunyai  mental  dalam  menghadapi  permasalahan  malpraktik  yang  dialaminya  dengan tidak berani mengajukan tuntutan, pihak penegak hukum yang masih belum menyederhanakan prosedur  berperkara  dimuka  pengadilan  sehingga  banyak  pasien  yang  lebih  memilih  tidak melakukan reaksi ketika mengalami kasus malpraktik.terakhir bagi pihak masyarakat sendiri yang masih sangat minim akan pengetahuan mengenai malpraktik.

## Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pasien Rumah Sakit, Malpraktik

## PENDAHULUAN
Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, bayi yang masih berada didalam kandungan juga  memiliki  hak  untuk  hidup  dan  dilahirkan  ke  dunia.  Hak  untuk  hidup  adalah  hak  yang melekat di dalam diri ( right in itself ) setiap orang, hidup menyatu dengan tubuh manusia atau setiap orang dimana jika merenggutnya berarti mengakhiri hidup seseorang. Oleh karena itu hak hidup sangat di hargai oleh semua negara termasuk Indonesia. Dalam menjalani hak untuk hidup  manusia  sangat  perlu  memperhatikan  kesehatan,  karena  itu  kesehatan  merupakan  hal yang sangat penting ditingkatkan dalam memelihara hak hidup manusia.
Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik  maupun  non  fisik.  Dalam  Sistem  Kesehatan  Nasional  disebutkan,  “bahwa  kesehatan menyangkut  semua  segi  kehidupan  yang  ruang  lingkup  dan  jangkauannya  sangat  luas  dan
kompleks.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  kesehatan  yang  diberikan  oleh  dunia Internasional.”
Pelayanan kesehatan dilakukan oleh paramedis yang dapat terdiri dari dokter, perawat, bidan  dan  petugas  medis  lainnya.  Profesi  dokter  pada  umumnya  adalah  profesi  yang mengupayakan kesehatan dan kesembuhan bagi pasien yang membutuhkan jasanya. Seorang dokter  mempertaruhkan  nama  baik  dan  rumah  sakit  tempatnya  bekerja  dalam  menangani kesehatan seorang pasien.
Peran rumah sakit dalam menerapkan perlindungan terhadap pasien sangat diperlukan. Dalam  dunia  medis  yang  semakin  berkembang,  peranan  rumah  sakit  sangat  penting  dalam menunjang  kesehatan  dari  masyarakat.  Maju  atau  mundurnya  rumah  sakit  akan  sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter yang  bersangkutan,  perawat  dan  para  petugas  medis  yang  berada  di  tempat  tersebut.  Pihak rumah  sakit  diharapkan  mampu  memahami  konsumennya  secara  keseluruhan  serta  mampu menerapkan perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa medis.
Hubungan dokter dengan pasien  terjadi karena beberapa sebab antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Hubungan  hukum  ini  bersumber  pada  kepercayaan  pasien  terhadap  dokter,  sehingga  pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medic (informed consent), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Timbulnya hubungan antara  pasien  dengan  dokter  maupun  pasien  dengan  pihak  rumah  sakit  dapat  dikarenakan pasien memerlukan pertolongan.
Ditinjau  dari  segi  ilmu  kemasyarakatan  dalam  hal  ini  hubungan  antara  dokter  dengan pasien  menunjukkan  bahwa  dokter  memiliki  posisi  yang  dominan,  sedangkan  pasien  hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. 1 Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun, di mana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan keterampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaannya karena  ia  merupakan  bagian  kecil  masyarakat  yang  semenjak  bertahun-tahun  berkedudukan sebagai  pihak  yang  memiliki  otoritas  bidang  dalam  memberikan  bantuan  pengobatan berdasarkan  kepercayaan  penuh  pasien.  Otoritas  bidang  ilmu  yang  timbul  dan  kepercayaan sepenuhnya  dari  pasien  ini  disebabkan  karena  ketidaktahuan  pasien  mengenai  apa  yang dideritanya,  dan  obat  apa  yang  diperlukan,  serta  suasana  yang  tertutup  dan  rahasia  yang meliputi  jabatan  dokter  tersebut  yang  dijamin  oleh  kode  etik  kedokteran.  Kedudukan  yang demikian tadi semakin bertambah kuat karena didukung oleh faktor masih terbatasnya jumlah tenaga dokter, sehingga kedudukannya merupakan suatu monopoli baginya dalam memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan.
Hubungan  antara  pasien  dengan  dokter  juga  termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum perjanjian.  Dikatakan  sebagai  perjanjian  karena  adanya  kesanggupan  dari  dokter  untuk mengupayakan  kesehatan  dan  kesembuhan  pasien. 2 Timbulnya  dan  adanya  perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di dahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien. Namun perjanjian tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus, seringkali konsumen  jasa  kesehatan  tidak  terpenuhi  hak  nya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  dilakukan dengan dokter, oleh sebab itu konsumen jasa kesehatan bisa menuntut haknya dan tanggung
1 Komar Kantaatmadja, Tanggung Jawab profesional, Arr-ruzz Media, Jakarta, 1996, hlm. 10.
2 Bahder Johan, Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm. 6.
jawab dari dokter dan pihak rumah sakit yang melakukan perjanjian dengan konsumen jasa itu sendiri.
Konsumen  Jasa  Kesehatan  dalam  menyelesaikan  sengketanya  dengan  penyedia  jasa kesehatan  atau  pihak  Rumah  sakit  juga  mendapat  pengaturan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata, 3 (selanjutnya  disingkat  KUHPerdata),  terutama  dalam  hal  ganti  kerugian Konsumen  pemanfaat  jasa  kesehatan  yang  merasa  dirugikan  dapat  menggugat  berdasarkan perbuatan  melawan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  isinya  :“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
Pemerintah  sejak  April  Tahun  2000  telah  meresmikan  berlakunya  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disingkat Undang-Undang Tentang  Perlindungan  Konsumen).  Perlindungan  Konsumen  merupakan  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen. Perlindungan  terhadap  konsumen  pemanfaat  jasa  kesehatan    menurut  Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sama dengan perlindungan terhadap konsumen lainnya, oleh sebab itu perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa kesehatan perlu untuk dibahas dan dikaji lebih dalam.
Munculnya  kasus-kasus  serta  gugatan  dari  pihak  pasien  merupakan  indikasi  bahwa kesadaran  hukum  masyarakat  semakin  meningkat.  Semakin  sadar  masyarakat  akan  aturan hukum, semakin terlihat hak dan kewajibannya dan semakin luas pula tuntutan agar peranan hukum  dilaksanakan  di  bidang  konsumen  jasa  kesehatan.  Hal  ini  pula  yang  menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis. Pasien ingin mengetahui bagaimana tindakan medis dilakukan agar nantinya tidak menderita  kerugian  akibat  kesalahan  dan  kelalaian  pihak  medis,  Gugatan  dari  pihak  pasien untuk meminta pertanggung jawaban dari dokter maupun pihak rumah sakit didasarkan pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen tersebut.
Beberapa realita tentang kurang adanya perlindungan terhadap pasien dapat digambarkan dalam kasus seorang pasien yang tidak juga sadarkan diri setelah operasi, yang disebabkan gas pernapasan  yang  dipasangkan  kepadanya  keliru  yaitu  pada  pasien  dipasangkan  gas  anestesi (N2O) yang dipasang pada mesin anestesi,  seharusnya gas O2 yang dipasangkan pada mesin anestesi,  dimana  kekeliruan  ini  disebabkan  pihak  rumah  sakit  tidak  memperhatikan  standar peraturan penyimpanan gas dengan menerapkan label pada setiap tabung. Selanjutnya kasus operasi tulang yang dilakukan seorang pasien di mana setelah selesai operasi luka bekas jahitan selalu  mengeluarkan  nanah  sehingga  membuat  perban  sering  diganti,  ternyata  setelah dilakukan  pemeriksaan  terhadap  rumah  sakit  yang  berbeda  terdapat  kassa  yang  tertinggal diantara tulang yang dioperasi hal tersebut yang menyebabkan luka operasi terus mengeluarkan nanah sementara pasien harus melakukan pengobatan ulang akibat operasi tersebut dan kembali mengeluarkan biaya.
Kasus  yang  lain  yaitu  seorang  balita  yang  mengalami  demam  diperiksakan  ke  sebuah rumah  sakit  dan  di  diagnosis  disebabkan  terlalu  banyaknya  cairan  didalam  otak  dan  harus dilakukan operasi, setelah di lakukan operasi kondisi balita tersebut justru semakin memburuk dan pihak rumah sakit meminta untuk operasi kedua, akan tetapi setelah operasi kedua dijalani balita tersebut justru menjadi tidak sadarkan diri dan pihak rumah sakit kembali menganjurkan
3 Ibid, hlm. 9
operasi ketiga, namun pihak keluarga yang kehabisan biaya tidak bisa melaksanakan operasi tersebut hingga balita tersebut meninggal.

## PEMBAHASAN

## A. PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  RUMAH  SAKIT  TERHADAP  PASIEN DALAM  KASUS  MALPRAKTIK    DIHUBUNGKAN    UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Bentuk  perlindungan  pasien  sebagai  konsumen  jasa  kesehatan  dapat  berupa  suatu tanggung  jawab  dari  rumah  sakit  apabila  pihak  pasien  dirugikan.  Ketentuan  yang  dapat menjerat  rumah sakit tersebut  yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Thun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Bentuk  pertanggungjawaban  hukum  pihak  rumah  sakit  terhadap  Pasien  dalam  kasus malpraktik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal tersebut dapat mempertahankan haknya yaitu dengan menuntut ganti kerugian. Pada Pasal 4 dan 5 Undang- Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen  ini  ada  pernyataan  hak  konsumen  untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.
Berdasarkan  pasal  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha  adalah  Pasal  19  yang menekankan tentang kewajiban memberikan ganti kerugian apabila terbukti telah melakukan kelalaian  yang  merugikan  pasien,  ganti  kerugian  tersebut  dapat  berupa  pengembalian  uang, pemberian pengobatan hingga pasien pulih atau ganti kerugian lain sesuai apa yang menjadi tuntutan  pasien  sesuai  dengan  haknya,  selanjutnya  Pasal  23  Undang-Undang  Tentang Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  pihak  rumah  sakit  yang  melalaikan  atau tidak  memenuhi  tanggung  jawabnya  sesuai  pada  pasal  19  Undang-Undang  Tentang Perlindungan  Konsumen  maka  dapat  digugat  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa,  akan tetapi bagi pihak rumah sakit yang memperbaiki kesalahannya dalam menangani pasien dapat dibebaskan  dari  tanggung  jawab  memberikan  ganti  kerugiannya  sesuai  dengan  Pasal  24 Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  berdasarkan  Pasal  25  Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dimana pihak rumah sakit wajib memberikan jangka waktu garansi  atas  jasa  kesehatannya  di  mana  jasanya  bisa  dijamin  memperbaiki  kesehatan  pasien secara  permanen,  akan  tetapi  apabila  kemudian  hari  pasien  menderita  penyakit  lain  yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan terbukti bukan karena kelalaian pihak rumah sakit maka pihak rumah sakit tersebut dapat dibebaskan dari tanggungjawab atas penyakit yang diderita pasien  tersebut  sesuai  pasal  27  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan mengenai pembuktian bentuk kerugian yang diterima pasien adalah karena kesalahan rumah sakit atau karena pasien itu sendiri menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  sebagai  dasar  tanggung  jawab  rumah  sakit sebagai pelaku usaha terhadap tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan kelalaian, dimana pelaku usaha atau rumah sakit tersebut benar-benar bersalah dan lalai, dan memenuhi unsur- unsur  yaitu  perbuatan  melawan  hukum,  menimbulkan  kerugian,  menimbulkan  hubungan kausalitas  antara perbuatan dan kerugian dan adanya kesalahan yang terkandung dalam pasal tersebut.  Namun  sering  kali  pihak  rumah  sakit  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk memberikan  ganti  kerugian  kepada  pasien  yang  mengalami  malpraktik  karena  dalam praktiknya pasien yang dirugikan sangat jarang menuntut tanggung jawab rumah sakit tersebut.
Apabila rumah sakit sebagai pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan bukan berada pada  pihaknya  tetapi  sebaliknya  kesalahan  terdapat  pada  pihak  konsumen,  maka  resiko ditanggung sendiri oleh konsumen.

## B.  KENDALA YANG DIHADAPI  PASIEN DALAM MENYELESAIKAN  PERKARA MALPRAKTEK DENGAN RUMAH SAKIT
Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu berada pada  posisi  yang  lemah  jika  dibandingkan  dengan  tenaga  kesehatan,  sehingga  akibat  dari ketidakpuasan  salah  satu  pihak,  akan  selalu  mengakibatkan  kerugian  yang  lebih  besar  bagi pasien.  Hal  ini  dikarenakan  ketidaktahuan  atau  masih  awamnya  pengetahuan  yang  dimiliki pasien.
Dalam kenyataannya pasien yang menuntut tanggung jawab kepada rumah sakit selain perlu bukti-bukti kuat, juga perlu kesabaran karena pasti memakan waktu yang tidak sebentar. Karena  di  sini  pasien  harus  mempunyai  bukti-bukti  kerugian  akibat  tidak  dipenuhinya kewajiban rumah sakit sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik.
Dalam  praktiknya  tidak  mudah  untuk  melaksanakannya,  karena  pasien  juga  tidak mempunyai  cukup  informasi  dari  rumah  sakit  mengenai  tindakan-tindakan  apa  saja  yang merupakan  kewajiban  rumah  sakit  dan  dokter  dalam  suatu  kontrak  terapeutik.  Hal  ini  yang sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perikatan antara dokter dalam rumah sakit dan pasien adalah bersifat inspaningsverbintenis (tertutup dan rahasia dalam lingkup jabatan dokter berdasakan kode etik kedokteran).
Dalam  penyelesaian  perkara  Malpraktik  yang  dialami  pasien  sering  kali  ditemukan kendala-kendala khusus, sehingga pasien tidak dapat menuntut tanggung jawab pihak rumah sakit, kendala-kendala tersebut secara umum yaitu:
1. Dari pihak Rumah sakit, bahwa pihak rumah sakit masih kurang memiliki kesadaran hukum,  pihak  rumah  sakit  mengabaikan  tanggungjawabnya  ketika  melakukan kelalaian  atau  malpraktik  bahkan    dimana  pasien  yang  mengalami  luka  yang  terus bernanah  setelah  operasi  sudah  mengajukan  somasi  akan  tetapi  pihak  rumah  sakit justru  tidak  menanggapinya,  maka  terlebih  lagi  pada  pasien  yang  tidak  melakukan gugatan justru membuat pihak rumah sakit semakin tidak memenuhi kewajibannya.
Kendala  lain  dari  pihak  rumah  sakit  yaitu  karena  Masalah  tidak  adanya  Standar Profesi  Medik  dan  Kedokteran,  merupakan  Kendala  utama  dalam  menyelesaikan kasus  malpraktik.  sebagai  standar  profesi  sebenarnya  adalah  standar  100  penyakit. Sehingga  mengalami  kesulitan  untuk  membedakan  mana  yang  malpraktik,  mana kelalaian dan mana kecelakaan.
Hal  ini  jugalah  yang  dikatakan  sebagai  kelemahan  dalam  hukum  kesehatan  dan kedokteran di Indonesia. Namun  bukan berarti semua kasus malpraktik dapat lolos begitu saja, tergantung dalam ukuran-ukuran lain dalam menjerat kasus malpraktik yaitu  dengan  menggunakan  teori-teori  dalam  ilmu  kedokteran  atau  dengan menggunakan  penilaian  tenaga  medis  lain  dan  memperhatikan  ketentuan  dalam Undang-Undang Perlindngan Konsumen.
Kendala selanjutnya adalah kurang berperannya saksi ahli karena diantara para dokter berlaku  hukum  perlindungan  korps.  Terutama  di  Indonesia,  dimana  profesi  dokter
dianggap mulia. Seorang dokter yang membeberkan kesalahan dokter lainnya dengan begitu  dianggap  menurunkan  derajat  profesinya.  Sehingga  pada  umumnya  para dokter  tidak  mau  memberikan  opini  tentang  kasus  malpraktik  dokter  lain  karena mereka merasa sebagai rekan sejawat yang harus selalu saling menutupi kelemahan.
Atau kalaupun ada dokter idealis yang bersedia, maka harus siap dikucilkan.
2. Dari  pihak  pasien,  kebanyakan  pasien  kurang  memahami  akan  hak-hak  yang dimilikinya  ketika  mengalami  malpraktik,  pasien  sama  sekali  tidak  menuntut  akan ganti  kerugian  padahal  jelas  pasien  mengalami  kerugian  atas  kesehatan  dan materinya, sikap pasien yang demikian disebabkan karena:
a. Masalah Kesiapan Mental, yang merupakan syarat utama dalam memperjuangkan hak, adalah kesiapan mental korban dan keluarganya. Namun bila korban ragu- ragu, walau setelah diyakinkan dan diberi semangat, maka tuntutan tersebut tidak akan  berjalan.  Kesulitan  yang  sudah  muncul  di  depan  mata  akan  tambah  berat lagi.  Pada  beberapa  kasus  tuntutan  malpraktik,  di  dasari  pada  keluarga  korban yang patah semangat atau mundur karena berbagai penyebab.
b. Masalah  kurang  kritisnya  Pasien  untuk  mengajukan  Kasus  Malpraktik,  sikap menerima  atau  begitu  percayanya  konsumen  kesehatan  pada  apa  yang  mereka sebut  sebagai  kodrat.  Pasien  kurang  kritis  sehingga  menerima  saja  apa  yang diberikan dokter. Padahal  mereka memiliki hak yang patut diketahui, yaitu yang disebut sebagai informed concern. Setiap tindakan medis yang diberikan tenaga medis kepada pasien harus diberitahukan sejelas-jelasnya.
3. Dari  pihak  penegak  hukum,  bahwa  peran  penegak  hukum  semaksimalnya  dapat menyederhanakan  proses  berperkara  khususnya  dalam  penuntutan  hak  pasien sebagai konsumen dengan pihak rumah sakit, sehingga  berbagai kasus malpraktik dapat ditangani baik secara non-peradilan maupun secara dimuka pengadilan dengan prosedur  yang  tidak  menyulitkan  terutama  bagi  pasien  yang  pada  pokoknya mengalami  kerugian,  jika  dibuat  harus  melalui  berbagai  proses  yang  menyulitkan untuk menyelesaikan perkaranya maka akan banyak pasien yang terus menerus diam dan tidak melakukan reaksi ketika hak nya tidak terpenuhi, sementara pihak rumah sakit  yang  akan  diuntungkan  karena  meskipun  telah  melakukan  kelalaian  atau malpraktik akan tetapi pasien tidak menuntut akan hak nya.
Penegak hukum untuk penanganan kasus malpraktik merupakan orang-orang yang mengerti akan bidang kedokteran karena dalam hal malpraktik kendala utama yaitu istilah  medis  dan  kode  etik  kedokteran  tidak  bisa  dipahami  oleh  penegak  hukum biasa  pada  umumnya,  sebaiknya  penanganan  kasus  malpraktik  ditangani  oleh penegak  hukum  yang  dikhususkan  untuk  perkara  tersebut,  serta  perlu  adanya undang-undang pidana yang secara khusus mengatur secara pasti mengenai kelalaian rumah  sakit  atau  malpraktik  mengingat  dampak  kerugian  yang  ditimbulkan  karna kasus malpraktik dapat menyebabkan kematian.
4. Dari pihak masyarakat, bahwa kurang terbuka nya wawasan masyarakat mengenai permasalahan malpraktik, sehingga ketika kasus-kasus malpraktik terjadi ditengah masyarakat  tidak  bisa  memberikan  partisipasinya  kepada  pasien  dengan memberikan  dukungan    pengetahuan  untuk  mengajukan  gugatan  kepada  rumah sakit.
Jika  keseluruhan  kendala  tersebut  dapat  di  tanggulangi  maka  kasus-kasus  malpraktik, pasien yang berani menuntut hak-haknya ketika mengalami kerugian akibat malpraktik atau kelalaian  yang  dilakukan  pihak  rumah  sakit,  dengan  dukungan  dari  penasehat  hukum  yang mempermudah pasien mengajukan gugatanya serta dukungan dari masyarakat maka pengajuan penuntutan hak dari pasien tersebut akan tercapai.

## PENUTUP
1. Tanggung jawab hukum pihak rumah sakit terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis dapat  berupa  tanggung  jawab  karena  melakukan  kesalahan  (Pasal  19  Undang-Undang Perlindungan Konsumen), dan kelalaian (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan), menyebabkan kerugian bukan hanya atas dirinya sendiri tetapi juga atas orang lain  yang  berada  dibawah  pengawasannya  dan  tanggung  jawab  karena  kerugian  yang dialami konsumen atas kelalaian jasa rumah sakit. Apabila rumah sakit mengelak dan tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh konsumen (Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), diajukan tuntutan oleh konsumen kepada rumah sakit (Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), dan rumah sakit lalai dalam bertanggungjawab setelah  melakukan  kelalaian  atas  pelayanan  jasanya  (pasal  25  Undang-Undang Perlindungan Konsumen).
2. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah malpraktik yaitu: pihak rumah sakit kurang akan kesadaran dan tanggung jawabnya berdasarkan hukum,  pihak pasien masih belum memiliki kesiapan mental untuk mengajukan tuntutan atas hak-haknya serta tidak adanya  sikap  kritis  dalam  menghadapi  kasus  malpraktik,  pihak  penegak  hukum  belum mempermudah  proses  berperkara  dalam  pengadilan  serta  tidak  adanya  penegak  hukum yang secara khusus mengerti mengenai istilah dan profesi kedokteran, dan masyarakat yang masih  sangat  minim  akan  pengetahuan  mengenai  malpraktik  sehingga  permasalahan malpraktik ini masih kurang mendapat perhatian yang khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Miru  dan  Sutarman  Yudo,  2004. Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:  Rajawali Pers.
AZ.Nasutian, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengatar , Jakarta: Ar-ruzz Media. Bahder Johan, 2005. Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta. Gempur  Santoso,  2005. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  &  kuanlitatif, Jakarta:  Prestasi  Pustaka Publisher.
Gunawan E.dan A.yani,  2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Gunawan  Johanes,  1996.  Diktat  Kuliah: Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Bandung:  Diktat  Kuliah UNPAD.
J.Gunadi, 1993. Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk Medik , Jakarta: Gramedia. Komar Kantaatmadja, 1996. Tanggung Jawab profesional, Jakarta: Arr-ruzz Media. Rianto Adi, 2004. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Malang: Bayumedia Publishing.
Shidarta,  2000. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Soerjono Soekanto, 2006. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers. Subekti, 2002. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermassa. Sudaryatmo, 1996. Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia , Bandung: PT Citra Adityas Bakti
Sutan  Remi  Sjahdeni,  1999.  ” Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  bagi  Pihak dalam Perjanjian...” , Jakarta: Alumni.