Perspektif Akuntansi Volume 7 Nomor 2 (Juni 2024), hal. 67-89
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v7i2.p67-89 http://ejournal.uksw.edu/persi
Kinerja  Bendahara  dan  Pembantu  Bendahara  dalam Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang
Yohana Gerardiana Ika Kusumaningrum 1
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Simon Sia Niha Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Henny A. Manafe Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Received 08/03/2023 Revised 05/10/2023 Accepted 18/12/2023 Abstract. This  research  aims  to  know  the  performance  effectiveness  of expenditure treasurer in terms of financial administration in Secretariat of Regional House of Representatives in Kupang city. The method used was descriptive  qualitative.  According  to  the  data  were  analyzed,  it  can  be concluded that the performance effectiveness of expenditure treasurer and assistant expenditure treasurer still low, this is because lots of budgeting mistakes  happened.  The  data  shows  a  downward  performance  on  the administration  stage  to  the  financial  accountability  stage  in  the Secretariat  of  Regional  House  of  Representatives  in  Kupang  City.
Therefore,  the  internal  control  system  is  needed  to  improve  employees performance in that division.
Keywords: performance effectiveness, administration, financial.
1 yohanakusumaningrum23@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  kinerja bendahara  pengeluaran  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  dalam hal penatausahaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Kupang. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa kinerja bendahara  pengeluaran  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  masih rendah  ditunjukkan  dengan  masih  banyak  terjadi  permasalahan keuangan pada tahap penatausahaan sampai tahap pertanggungjawaban keuangan Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang. Untuk itu, sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja di unit tersebut.
Kata kunci: kinerja, penatausahaan, keuangan

## Pendahuluan
Kehadiran  otonomi  daerah  dalam  bidang  keuangan  mengakibatkan  pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri (Motoh et  al .,  2020).  Pengelolaan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, ekonomis,  efisien  dan  efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat merupakan tujuan dasar dari pengelolaan keuangan daerah. Berbagai upaya harus terkait dengan pengelolaan keuangan yang efektif terus dilakukan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan menujukkan bahwa anggaran yang telah direalisasikan harus seimbang dengan hasil yang telah dicapai dari suatu organisasi.  Dalam  rangka  peningkatan  mutu  pelayanan  suatu  organisasi  publik terhadap masyarakat diperlukan perbaikan kinerja dari pegawai yang ada di instansi tersebut (Sari et al ., 2017). Selain itu, faktor tranparansi juga merupakan hal penting di  mana  hal  ini  dapat  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  dapat dipertanggungjawabkan,  sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan  yang  berlaku  serta adanya  unsur  keterbukaan.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut,  peraturan  dan ketentuan  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah  harus  disusun  dengan  baik (Sukerni & Marhaeni, 2018).
Pada  sebuah  unit  kerja  atau  organisasi  terdapat  sekelompok  orang  yang  aktif berperan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Mereka selalu berupaya agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.  Dalam hal pengelolaan keuangan  pun,  salah  satu  faktor  pendukung  adalah  Sumber  Daya  Manusia  yang memegang  peranan  penting  dalam  keterlibatannya  pada  fungsi  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pertanggungjawaban,  pelaporan  dan pengawasan  keuangan  daerah.  Sumber  Daya  Manusia  dalam  suatu  organisasi merupakan  aset  utama  berupa  aset  intelektual  karena  peran  strategisnya  yang menjadi  syarat  perkembangan  organisasi  sehingga  kualitasnya  harus  tetap dipertahankan  (Silfiani et  al .,  2021).  Untuk  itu,  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  harus  selalu  ditingkatkan  dalam  bentuk  pengawasan  sebagai  wujud tindakan evaluasi dan pembinaan (Haryanti & Apriliani, 2023).
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  wujud  pengelolaan keuangan daerah.  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan  Permendagri  Nomor  77  tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Daerah,    proses  pengelolaan  keuangan  daerah  dimulai  dari penganggaran  yang  ditandai  dengan  ditetapkannya  APBD,  pelaksanaan  dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain itu, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Anggaran juga merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi sebagai perwujudan dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah (Haryanti  &  Apriliani,  2023).  Alokasi  anggaran  pada  APBD  dirincikan  lagi  pada Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  dari  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam DPA tentunya  akan  menimbulkan  adanya  arus  uang,  arus  barang  dan  arus  dokumen sehingga perlu adanya penatausahaan keuangan.
Menurut  Darmada., et  al. (2016) dalam  Anggara  (2022)  menjelaskan  bahwa pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi harus dilakukan secara matang guna kelangsungan  hidup  dari  organisasi  itu  sendiri.  Untuk  itu,  organisasi  harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan serta memenuhi setiap kewajiban. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, salah satu faktor yang memegang peranan penting adalah peran kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu  bendahara  pengeluaran.  Peran  tersebut  merupakan  langkah  awal  yang menentukan  keberhasilan  pengelolaan  keuangan  daerah  karena  merupakan pengendali  dan  penentu  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan sebagai salah satu tolak ukur terkait dengan penilaian pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja bendahara juga dipengaruhi oleh  tingkat kemampuan pegawai dalam membangun hubungan kerja sama dan komunikasi (Nursaadah, 2017).
Prosedur  penatausahaan  keuangan  dari  bendahara  pengeluaran  dan  pembantu bendahara pengeluaran merupakan hal dasar yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan  menerima,  menyimpan,  menyetor,  membayar,  menyerahkan  serta mempertanggungjawabkan  pengeluaran  uang  yang  berada  dalam  DPA  suatu  unit kerja  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Hal  ini  sebagai  upaya  dalam  mendukung peningkatan  transparansi,  akuntabilitas  dan  efektivitas  pelaksanaan  APBD. Bendahara pengeluaran memiliki  peranan  dalam proses  penatausahaan  keuangan. Jika dalam pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan benar, maka diharapkan akan mampu  memberikan  kontribusi  yang  nyata  bagi  terciptanya  pengelolaan  dan pertanggungjawaban yang baik serta pelaporan yang tepat waktu (Susilawati, 2016).
Proses penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran,  Kepala  Sub  Bagian  Pembayaran  dan  Pembukuan,  Kepala  Sub  Bagian Verifikasi  dan  Pelaporan,  Bendahara  Pengeluaran  dan  Pembantu  Bendahara Pengeluaran. Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Sekretaris DPRD Kota Kupang bertugas sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Kepala Bagian Keuangan adalah  pejabat  yang  mempunyai  wewenang  dan  bertanggung  jawab  atas  seluruh
rangkaian proses pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan yang dilaksanakan di unit kerja bagian keuangan. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran adalah pejabat yang mempunyai wewenang melakukan pengelolaan  perencanaan  dan  penyusunan  anggaran  pada  Sekretariat  DPRD  Kota Kupang. Kepala Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan merupakan pejabat yang mengkoordinir  dalam  pelaksanaan  pembayaran  dan  pembukuan  pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan merupakan pejabat yang mengkoordinir dalam pelaksanaan penatausahaan, verifikasi dan pelaporan pengelolaan keuangan.
Bendahara Pengeluaran merupakan staf yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan  Kepala  Daerah  dan  bertugas  menerima,  menyimpan,  membayarkan, menatausahakan  dan  mempertanggungjawabkan  uang  untuk  keperluan  belanja daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD  pada  Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang. Sedangkan,  Pembantu  Bendahara  Pengeluaran  merupakan  staf  yang  ditunjuk  dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Kupang  dan bertugas dalam pelayanan  administrasi  serta  membantu  kelancaran  tugas  bendahara  pengeluaran agar  pengelolaan  keuangan  dapat  berjalan  dengan  tertib  dan  lancar.  Pada  saat penyajian  laporan  keuangan  bisa  saja  terdapat  kesalahan,  kekeliruan  bahkan kecurangan. Untuk itu dibutuhkan rasa sadar akan kesalahan dan pengetahuan yang baik dari para pihak pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi sebagai salah satu bentuk dari fungsi pengawasan (Nugroho & Ngana, 2022).
Bendahara  pengeluaran  bertanggung  jawab  dalam  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  yang  merupakan  salah  satu  aspek  perwujudan  kinerja bendahara yang berperan dalam akuntabilitas kinerja instansi (Jumardi et al ., 2022). Menurut Rasidah et al. (2022), dalam pelaksanaan tugasnya, bendahara pengeluaran mungkin sudah berusaha untuk selalu patuh pada aturan yang ada. Namun, temuan yang sering terjadi pada bendahara pengeluaran adalah kas yang tidak sesuai, belum ada bukti definitif, buku kas umum tidak tertib, bendahara pengeluaran tidak dapat menyampaikan  bukti  pertanggungjawaban  atas  pengeluaran,  bendahara pengeluaran  kurang  atau  lebih  dalam  melakukan  pungutan  pajak,  bendahara pengeluaran.  Untuk  itu  dibutuhkan skill dan  pengetahuan  yang  baik  oleh  seorang bendahara.
Dalam penelitiannya, Sukerni & Marhaeni (2018) menyatakan bahwa kelengkapan fasilitas,  kualitas  SDM,  kondisi  lingkungan  kerja  dan  karateristik  bendahara berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  bendahara  pada  Pemerintah  Kabupaten Tabanan.  Artinya,  semakin  baik  kelengkapan  fasilitas,  kualitas  SDM,  kondisi lingkungan  kerja  dan  karakteristik  bendahara,  maka  kinerja  bendahara  juga  akan meningkat. Selain itu, juga dijelaskan bahwa semakin lengkap fasilitas yang diberikan kepada bendahara dan semakin baik kinerja bendahara, maka penyerapan anggaran juga akan semakin meningkat. Peranan kinerja bendahara memediasi secara parsial pengaruh  variabel  kualitas  SDM  terhadap  penyerapan  anggaran,  artinya  secara langsung variabel kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, melalui kinerja bendahara juga berpengaruh signifikan. Penelitian saat ini ingin membutikan penelitian sebelumnya di mana pada Sekretariat DPRD Kota kupang memperlihatkan
bahwa  kelengkapan  fasilitas  dan  kondisi  lingkungan  kerja  tidak  berpengaruh terhadap kinerja penatausahaan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia semakin lengkap dinilai tidak memiliki pengaruh yang siginifikan dalam memperbaiki kinerja penatausahaan keuangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Putry (2012) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja bendahara pengeluaran yaitu melalui : 1) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik dengan cara membentuk  lingkungan  pengendalian  yang  baik,  mengefektifkan  penilaian  risiko, mengefektifkan kegiatan pengendalian, menjalankan informasi dan komunikasi yang baik,  dan  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan  melakukan  pemantauan pengendalian intern. 2) meningkatkan pemahaman penatausahaan keuangan daerah dengan  cara  melakukan  mekanisme  pendapatan,  belanja  pembiayaan,  asset  dan kewajiban daerah yang berisi ketentuan, prosedur dan mekanisme tertentu dengan baik untuk memberikan pengelolaan yang baik.
Menurut  penelitian  dari  Ismail  &  Saggaf  (2020)  mengemukakan  bahwa  efektifitas dalam  keteraturan  pengelolaan  keuangan,  pegawai  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Wajo  dilihat  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dijalankan dengan  baik.  Dalam  hal  ini,  diperkuat  bahwa  adanya  perencanaan  yang  kuat  dari sistem kebijakan Pimpinan bersama bagian-bagian lainnya untuk mengkoordinasikan rangkaian kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersumber  dari  APBD  untuk  membiayai  program  dan  kegiatan  pada  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Wajo  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Adapun  faktor  yang menghambat serta upaya pemecehan efektifitas pengelolaan keuangan, kompetensi pengelola  keuangan  belum  efektif  dalam memenuhi  tugas  yang  lebih  baik. Namun demikian, proses ini telah diupayakan dengan pengembangan pegawai melalui diklat atau  bimbingan  teknis  sehingga  efektifitas  pengelolaan  keuangan  dapat  berjalan dengan baik. Hal berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Manengkey et  al .  (2023)  tentang  evaluasi  pengelolaan  keuangan  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kota Manado menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan pada dinas  tersebut  telah  berjalan  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Teknis  pengelolaan  Keuangan  Daerah  yakni  pada  tahap perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  akuntansi  dan pelaporan  serta  pertanggungjawaban  pelaksnaaan.  Walaupun  dalam  proses perencanaan terdapat kendala dalam penetapan program, kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan dengan nomenklatur yang dirinci.
Hal  serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti & Apriliani (2023) yang menyatakan  bahwa  efektifitas  pengelolaan  keuangan  di  Sekretariat  DPRD  Kota Padang  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Sedangkan  faktor penghambat seperti kompetensi pengelola keuangan akan diatasi dengan melakukan pelatihan atau bimbingan teknis bagi para pegawai yang berkepentingan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Oklarima (2023) yang melakukan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan Value for Money pada Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Tahun 2018-2023 menjelaskan bahwa kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan
pada  kurun  waktu  tersebut  dalam  hal  peran  anggaran  termasuk  tidak  ekonomis, dalam hal target terlaksananya program/kegiatan termasuk kriteria tidak efisien dan dalam hal pencapaian hasil dari program/kegiatan termasuk kriteria tidak efektif. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kinerja pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Padang dan Kota Pasuruan.
Sedangkan, penelitian menurut Nurhadiansyah (2019) menjelaskan beberapa waktor yang menjadi faktor penyebab dalam penatausahaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi  Lampung  yaitu  bahwa  lamanya  penerbitan  SPD  oleh  PPKD  dikarenakan pertanggungjawaban PPTK tidak tepat waktu, tidak lengkapnya dokumen kontrak, tidak adanya laporan nihil tahunan pajak dari pihak ketiga, tidak sesuainya jadwal kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan pada Anggaran Kas. Pertanggungjawaban masing-masing  PPTK  tidak  tepat  waktunya  dikarenakan  masih  adanya  kesalahan penulisan huruf pada nama pejabat, kesalahan penomoran dan kesalahan penulisan huruf terbilang nominal uang. Selain itu, tidak adanya uraian rincian spesifikasi atau merek barang/jasa yang akan dibeli pada DPA-OPD disebabkan lalainya PPTK dalam penginputan  spesifikasi,  merk,  volume  dan  satuan  barang/jasa  pada  waktu pengentrian program/kegiatan belanja pada aplikasi e-RDPA.
Adapun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Loupatty  &  Usmany  (2023)  menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  pembayaran  pajak  desa,  pemahaman  pajak  dan  kesadaran  aparatur pemerintah desa secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa.  Secara  simultan,  sosialisasi  perpajakan,  pemahaman  pajak  dan  kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Junita & Segarawasesa (2023) menjelaskan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kabupaten  Purworejo.  Akan tetapi, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan e-payment tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  di Kabupaten Purworejo.
Pada  Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang  terdapat  beberapa  masalah  yang  dihadapi diantaranya  lamanya  pembayaran  bagi  pihak  yang  berepentingan  sehingga  sering terkesan lamban dalam pelayanan keuangan, kelalaian dalam pembayaran pajak yang dilakukan  oleh  bendahara  pengeluaran,  bukti  administrasi  sebagai  bentuk pertanggungjawaban tidak lengkap, sering terjadi kesalahan ketik dan hitung dalam pembuatan  dokumen  administrasi  keuangan,  transaksi  pembelian  kebutuhan operasional  (ATK,  penggandaan,  cetak,  jilid  serta  makanan  dan  minuman)  sering dilakukan  dengan  cara  kredit,  serta  terlambatnya  penyusunan  Surat Pertanggungjawaban keuangan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Kupang  Tahun  2021  terdapat temuan penyajian saldo kas di bendahara pengeluaran tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya di mana pada saldo rekening bank per 31 Desember 2021 tertera jumlah Rp. 30.232.500,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sedangkan jumlah saldo kas yang terdapat pada SPJ Fungsional sebesar Rp.
168.885.228,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang permasalahan dan faktor penyebab yang mempengaruhi kinerja Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara  Pengeluaran  dalam  Proses  Penatausahaan  Keuangan  pada  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## Telaah Pustaka (Kerangka Teori)

## Kinerja
Sujarweni (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan  yang  telah  selesai  dilakukan,  hasil  pekerjaan  tersebut  dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Adapun manfaat pengukuran kinerja, antara lain (1) untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan  dalam  suatu  periode  tertentu.  Pengukuran  ini  menverminkan  tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya (2) untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan (3) sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang (4) untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi  atau  bagian  organisasi  pada  khususnya  dan  (5)  sebagai  dasar  penentuan kebijaksanaan  penanaman  modal  agar  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitas perusahaan.
Kinerja  seseorang  dalam  suatu  organisasi  akan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, sebagai  berikut  (1)  pegawai,  berkaitan  dengan  kemampuan  dan  kemauan  dalam bekerja (2) pekerjaan, menyangkut desain pekerjaan, uraian pekerjaan dan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan (3) mekanisme kerja mencakup sistem prosedur pendelegasian  dan  pengendalian  serta  struktur  organisasi  (4)  lingkungan  kerja, meliputi faktor-faktor lokasi dan kondisi kerja, iklim organisasi dan komunikasi

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Halim  &  Iqbal  (2019)  mengartikan  pengelolaan  keuangan  daerah  sebagai keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD dan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa  keadilan,  kepatutan,  manfaat  untuk  masyarakat  serta  taat  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  pengelolaan  keuangan  daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas horisontal) secara transparan. Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan  anggaran  DPRD  diberlakukan  sama  seperti  usul  dan  anggaran  perangkat daerah lainnya. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD termasuk bagian dari pelaporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Ismail & Saggaf, 2020).
Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, meliputi :
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah  dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  oleh  pihak  sendiri  berupa  uang,  surat berharga,  piutang,  barang  serta  hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau
6. Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah  dan/atau kepentingan umum.
Di  dalam  buku Public  Expenditure  Management  Handbook yang  memuat  tentang Prinsip – prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  dikutip  ulang  dalam  buku Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh UPP STIM YKPN memaparkan beberapa prinsip tersebut sebagai berikut :
1. Akuntabilitas,  di  mana  pengeluaran  daerah  yang  bersumber  dari  pajak  dan retribusi  harus  dipertanggungjawabkan  dan  disajikan  dalam  bentuk  laporan yang  di  dalamnya  terungkap  segala  hal  yang  menyangkut  dana  publik. Pertanggungjawaban  ini  dilakukan  kepada  dua  pihak  yaitu  DPRD  dan masyarakat. Proses akuntabilitas kepada DPRD telah diatur dalam suatu format yang  standar,  yaitu  setiap  akhir  tahun  anggaran  kepala  daerah  harus melaporkan segala yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dana. Sedangkan, akuntabilitas  kepada  masyarakat  masih  belum  ada  mekanisme  yang  cukup dalam pertanggungjawabannya.
2. Value for Money , di mana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif.
3. Kejujuran  bermakna  bahwa  dalam  operasional  keuangan  daerah  harus diserahkan kepada staf yang jujur serta memiliki integritas yang tinggi sehingga masalah korupsi sejak awal dapat dicegah. Penempatan staf yang jujur dengan didukung  oleh  sistem  pengelolaan  yang  baik  akan  mendorong  terjadinya penghematan sebagai dampak kecilnya korupsi.
4. Transparansi  merupakan  bentuk  keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat kebijakan  pengeluaran  daerah  sehingga  publik  dapat  dengan  mudah mendapatkan  informasi  tentang  rencana  anggaran  pemerintah  daerah  dalam suatu tahun anggaran tertentu.
5. Pengendalian adalah proses keterbukaan melakukan kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi. Bentuk pengendalian ini dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu preventif dan represif. Dalam anggaran berbasis  kinerja,  pengendaian  yang  bersifat  preventif  dilakukan  dengan
membuat kebijakan yang meliputi Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga dengan ketentuan yaitu komprehensif, disiplin dan dapat diprediksi

## Penatausahaan Keuangan Daerah
Penatausahaan  keuangan  daerah  merupakan  bagian  dari  pengelolaan  keuangan daerah  yang  memegang  peranan  penting  dalam  proses  keuangan  daerah  secara keseluruhan  (Hady,  2016).  Salah  satu  fungsi  penting  dari  proses  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  aspek  penatausahaan  yang  meliputi  kegiatan  pencatatan yang  dilakukan  secara  tertib,  sistematis  dan  kronologis  terhadap  suatu  kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang. Peran tata usaha sangat penting karena seluruh keterangan yang datanya berupa angka dan narasi terkait dengan kegiatan organisasi secara menyeluruh dicatat dan dihimpun dalam fungsi ini. Kemudian data tersebut diolah sehingga menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai bagi pihak yang membutuhkan.
Dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12, 2019)   menjelaskan bahwa  anggaran  yang  sudah  direncanakan  dan  ditetapkan  harus  dijalankan sebagaimana mestinya dan segala kemungkinan kesalahan dalam proses pelaksanaan dan  penatausahaan  harus  diminimalisir.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada  tahap  ini telah  memperhitungkan  aspek  kinerja  dan  harus  sejalan  dengan  indikator  kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD.
Selain itu, fungsi verifikasi dalam OPD juga kembali dipertegas yang terwujud dalam pelimpahan  kewenangan  penerbitan  SPM  dikembalikan  pada  masing-masing  OPD yang  bersangkutan.  Pada  prinsipnya,  proses  pentausahaan  ini  harus  dapat meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran diatur dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12, 2019), sebagai berikut :
1. Mengajukan  permintaan pembayaran menggunakan  SPP  UP, SPP  GU, SPP  TU dan SPP LS ;
2. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU ;
3. Melaksanakan permbayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya ;
4. Menolak  perintah  bayar  dari  pengguna  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran ;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran  dan  laporan  pertanggungjawaban  secara  fungsional  kepada  BUD secara periodik; dan
7. Memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Kepala OPD atas usul bendahara pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang  bertugas  membantu  bendahara  pengeluaran  untuk  meningkatkan  efektivitas pengelolaan  belanja  daerah.  Pegawai  yang  bertugas  membantu  bendahara
pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala OPD.

## Metoda

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana  peneliti  menganalisa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  bendahara pengeluaran  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  pada  Sekretariat  DPRD  Kota Kupang  dalam  melakukan  fungsi  penatausahaan  pengelolaan  keuangan  daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang, Jalan Frans Seda Kota  Baru,  Kupang  Nusa  Tenggara  Timur.  Adapun  waktu  penelitan  dimulai  dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Adapun subjek penelitian ini adalah  bendahara  pengeluaran  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  serta informasi-informasi  yang  didapat  tentang  kinerja  mereka  dalam  proses penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Sekretaris DPRD Kota Kupang, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan,  Kepala  Sub  Bagian  Verifikasi  dan  Pelaporan  serta  staf  pada  Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang.

## Tahap Penelitian
Tahap  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan: pertama,  teknik  observasi,  di  mana  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara mengamati  langsung  yang  menjadi  objek  penelitian  atau  biasa  disebut  dengan observasi  langsung.  Kedua,  teknik  wawancara  yang  dilakukan  dengan  cara menanyakan langsung kepada objek penelitian agar data memperoleh informasi yang lebih  akurat,  wawancara  yang  dilakukan  pun  terstruktur  agar  dapat  diperoleh keterangan  dan  informasi  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Ketiga,  teknik dokumentasi yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik ini dapat mendukung penelitian dan menambah kepercayaan sehingga perlu dikaji lebih mendalam.
Dalam penelitian ini, Langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut : pertama, reduksi data yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua, penyajian data, di mana hasil data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Ketiga, penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat.
Keakuratan data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Untuk itu, peneliti melakukan  Teknik  Triangulasi,  di mana  peneliti melakukan  pengecekan  data  yang diperoleh  dari  orang-orang  yang  terlibat  guna  mendapatkan  keabsahan  data. Transkip  hasil  wawancara,  reduksi  data,  analisis,  interpretasi  data  dan  triangulasi merupakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.
Tahap  pertama  adalah  observasi  dengan  cara  mengamati  mekanisme  pengelolaan keuangan  yang  terdapat  pada  Bagian  keuangan  Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang. Tahap kedua dilakukan wawancara yang dilakukan secara bertahap kepada beberapa anggota  DPRD  dan  pegawai  Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang  yang  sudah  dipilih menjadi  narasumber.  Wawancara  dilakukan  secara  langsung  kepada  narasumber untuk  menggali informasi  yang  dibutuhkan.  Tahap  ketiga  yaitu  dokumentasi  yaitu dengan  mempelajari  berbagai  dokumen  pelaporan  yang  terkait  misalnya  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Kupang dan beberapa  dokumen  pendukung  seperti  laporan  realisasi  keuangan  dan  laporan kinerja lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa tahap yang saling memiliki keterkaitan  dan  mendukung  antara  satu  tahap  dengan  tahap  lainnya.  Siklus  ini diawali  dengan  tahap  perencanaan  dan  penganggaran,  dilanjutkan  dengan  tahap pelaksanaan  dan  penatausahaan/akuntansi  dan  diakhiri  dengan  tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan  dan  laporan  kinerja.  Tujuan  dilaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah oleh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  guna  melaksanakan  kegiatan  yang  telah dianggarkan sebelumnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri serta berdaya guna dan berhasil guna (Nurhadiansyah, 2019).
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Kupang merupakan produk dari tahap perencanaan dan penganggaran. DPA merupakan pedoman bagi para pihak yang akan melakukan tahap pelaksanaan dan penatausahaan/akuntansi dalam melaksanakan pembayaran atas pelaksanaan program dan kegiatan dari OPD ini. Pada Sekretariat DPRD Kota Kupang terdapat Bagian Keuangan yang mempunyai tugas  melaksanakan,  mengkoordinasikan  anggaran,  program  dan  kegiatan, perbendaharaan, melakukan fungsi verifikasi dan pelaporan. Bagian ini dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bagian dan mengkoordinir 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan dan Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kasubag dan dibantu oleh beberapa staf. Selain itu, pada OPD ini memiliki seorang bendahara pengeluaran dan seorang pembantu bendahara pengeluaran.
Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur dan  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  seluruh  kegiatan  yang berhubungan  dengan  pelayanan  administrasi  keuangan.  Kepala  Sub  Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas sebagai berikut menyusun bahan perencanaan,  Menyusun  RKA  dan  DPA  baik  murni  maupun  perubahannya, memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Kepala Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan  mempunyai  tugas  sebagai  berikut  mengkoordinasikan  kepada Bendahara  dan  PPK  untuk  pengajuan  SPP  dan  SPM  UP/GU/TU  dan  LS,  menyusun penatausahaan keuangan, menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan,
mengkoordinasikan kepada para pimpinan unit kerja dan pihak yang berkepentingan dengan bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD. Sedangkan Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan juga bertindak sebagai Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  di  lingkungan  Sekretariat  DPRD  Kota Kupang  mempunyai  tugas  sebagai  berikut  meneliti  kelengkapan  dan  melakukan verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), membuat dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), membuat dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).
Pada  tahap  penatausahaan,  bendahara  pengeluaran  mempunyai  peranan  yang penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan suatu Organisasi Perangkat Daerah.  Bendahara  pengeluaran  adalah  orang  yang  ditunjuk  untuk  menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk  keperluan  belanja  daerah  dalam  pelaksanaan  APBD  pada  suatu  instansi pemerintah.  Bendahara  pengeluaran  bertanggung  jawab  terhadap  uang  yang dikelolanya sesuai dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan dan  membukukan  uang  dalam  pengelolaannya,  melakukan  pengujian  dan pembayaran berdasarkan perintah pimpinan, menolak perintah membayar apabila tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  dibayarkan  dan  tugas  lain  sesuai  peraturan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran dibantu oleh pembantu  bendahara  pengeluaran.  Selain  mempunyai  tugas  yang  bersifat administrasi, pembantu bendahara pengeluaran juga berfungsi memperlancar tugas bendahara  pengeluaran  agar  pelaksanaannya  dapat  berjalan  dengan  tertib,  lancar dan terkoordinasi dengan baik (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016).
Pelaksanaan  pelayanan  keuangan  pada  Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang  umumnya bersifat  pelayanan  administratif  dan  fasilitasi  kegiatan-kegiatan  DPRD,  misalnya peningkatan  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  kegiatan  DPRD,  peningkatan pengetahuan, pelaksanaan kegiatan koordinasi kepemerintahan dan kemasyarakatan bagi Anggota DPRD dan peningkatan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD diantaranya  dengan  pelaksanaan  administrasi  keuangan  dan  kegiatan-kegiatan pelaksanaan rapat-rapat, konsultasi, kunjungan kerja baik dalam daerah maupun luar daerah, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan reses DPRD Kota Kupang serta  kegiatan  lain  yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  DPRD.  Namun,  dalam pelayanan  administrasi  keuangan,  sering  dikeluhkan  keterlambatan  dalam pembayaran  kepada  pihak  yang  berkepentingan.  Misalnya  keterlambatan pembayaran  uang  perjalanan  dinas  bagi  DPRD  dalam  rangka  pelaksanaan peningkatan  kapasitas,  kunjungan  kerja  dan  koordinasi  di  dalam  maupun  di  luar daerah,  kegiatan  bimbingan  teknis  (bimtek)  dan  kegiatan  reses  DPRD.  Bendahara pengeluaran  juga  selalu  dinilai  terlambat  dan  sering  melakukan  penundaan pembayaran tagihan-tagihan yang ada. Seringkali terlihat pihak yang berkepentingan selalu melakukan penagihan terus menerus, namun alasan bendahara pengeluaran adalah ketersediaan uang persediaan yang masih “kosong”, sehingga masih dilakukan proses pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) atas pengeluaran yang menggunakan uang  persediaan  setelah  itu  baru  bisa  dilakukan  pembayaran  atas  tagihan-tagihan
tersebut. Hal ini juga sesuai dengan penuturan langsung dari Sekretaris DPRD Kota Kupang :
” DPRD  dalam  melakukan  kegiatan  kunjungan  luar  daerah  telah  memberitahukan informasi  secara  lisan  terlebih  dahulu  kepada  pihak  Sekretariat  DPRD  untuk dipersiapkan  proses  administrasi  secara  keseluruhan  termasuk  dalam  hal  keuangan dan hal tersebut juga telah disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. Setelah itu, Bendahara  Pengeluaran  baru  mulai  membuat  dan  menyusun  pertanggungjawaban Ganti  Uang  dengan  segala  bentuk  proses  yang  harus  dilalui  lainnya  yang  biasanya menghabiskan  waktu  sekitar  2  (dua)  sampai  3  (tiga)  hari.  Hal  ini  yang  menjadi penyebab sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran uang perjalanan dinas bagi para Anggota DPRD ” .
Hal  ini  disebabkan  karena  pola  kerja  bendahara  pengeluaran  dan  pembantu bendahara  pengeluaran  yang  tidak  tertib  administrasi  dan  tidak  disiplin,  di  mana setiap  kali  terjadi  transaksi  keuangan,  tidak  langsung  dilakukan  pembukuan  atas belanja tersebut. Kebiasaan Bendahara Pengeluaran menunggu sampai jumlah uang persediaan “habis” atau ada permintaan mendadak dari DPRD untuk melak sanakan kegiatan  kunjungan  luar  daerah  atau  kegiatan  koordinasi  lainnya,  baru  dilakukan proses  pertanggungjawaban  Ganti  Uang  (GU).  Tentunya  hal  ini  akan  menghambat proses  pencairan  uang,  karena  masih  harus  dilaksanakan  beberapa  tahap administrasi  misalnya  menyusun  pertanggungjawaban  dalam  bentuk  Surat Pertanggungjawaban  Ganti  Uang  (SPJ  GU),  membuat  dan  menyusun  kelengkapan dokumen  Surat  Permintaan  Pembayaran  Ganti  Uang  (SPP  GU)  dan  Surat  Perintah Membayar  Ganti  Uang  (SPM  GU)  dan  selanjutnya  diverifikasi  oleh  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  untuk  selanjutnya  disampaikan  kepada  Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD)  dan  diproses  Surat  Perintah  Pencairan  Dana (SP2D) kemudian dilakukan pemindahbukuan sejumlah uang ke rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan jumlah yang dipertannggungjawabkan dan diminta oleh bendahara pengeluaran dalam SPP GU dan SPM GU.
Menurut PMK Nomor 178/PMK.05/2018, bendahara pengeluaran dapat mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan jika penggunaan uang persediaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Setiap proses  transaksi  pembayaran  yang  telah  terjadi,  bendahara  pengeluaran  harus melakukan  pembukuan  lengkap  dengan  bukti  administratif  yang  telah  definitif kemudian  diserahkan  kepada  pembantu  bendahara  pengeluaran  untuk  disimpan dengan  tertib  sebagai  bukti  pertanggungjawaban.  Proses  pembukuan  dilakukan dengan  melakukan  pencatatan  dalam  Buku  Kas  Umum  (BKU)  dilakukan  setiap transaksi  pembayaran  selesai  dilaksanakan  dan  tidak  boleh  dilakukan  penundaan pekerjaan  dan  penumpukan  bukti  administrasi  keuangan.  Jadi,  ketika  penggunaan uang  persediaan  sudah  mencapai  50%,  bendahara  pengeluaran  dapat  segera menyusun pertanggungjawaban ganti uang persediaan dan langsung diproses sesuai mekanisme yang berlaku tanpa memerlukan waktu yang lama. Seringkali yang terjadi adalah  bendahara  pengeluaran  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  melakukan pengumpulan  bukti  transaksi  sampai  saat  di  mana  ketika  akan  dilakukan  proses pertanggungjawaban  ganti  uang.  Pola  kerja  inilah  yang  menjadi  faktor  penyebab
seringkali  terjadi  keterlambatan  pembayaran  kepada  pihak  yang  berkepentingan. Aminah  &  Suprapto  (2017)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  dalam  upaya peningkatan kualitas kerja hal yang harus diperhatikan adalah kecepatan, ketepatan, kemampuan  dan  kerapihan  dalam  menyelesaikan  tugas  yang  diberikan  sehingga memberikan kepuasan bagi pihak yang memberikan tugas. Selain itu,  pemahaman akan  tugas  dan  fungsi,  pengetahuan,  kemampuan  dan  semangat  kerja  merupakan faktor pendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan baik (Winowoda et al ., 2023).
Salah  satu  faktor  kunci  dalam  menjamin  semua  pajak  yang  diterima  benar  adalah dengan cara pengendalian internal pajak daerah guna meminimalisir masalah dalam pemungutan  dan  pengolahan  datanya  Pemotongan  dan  pemungutan  pajak  adalah suatu  mekanisme  pelunasan  pajak  yang  terutang  melalui  pemotongan  dan pemungutan  pihak  lain.  Pada  konteks  pemotongan  dan  pemungutan  pajak, bendahara  pengeluaran  bukan  merupakan  subjek  pajak,  namun  diberi  tanggung jawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan  pemungutan  pajak  yang  dilakukannya.  Bendahara  pengeluaran  melakukan pemotongan  dan  pemungutan  pajak  setiap  melakukan  pembayaran  kepada  pihak yang berkepentingan. Namun, untuk penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan pada saat  SPJ  pertanggungjawaban  keuangan  bulanan  selesai  disusun.  Selain  itu, Pembantu  bendahara  pengeluaran  setelah  melakukan  penginputan  pajak  sesuai aplikasi perpajakan yang ada  namun tidak langsung diikuti oleh  penyetoran pajak oleh bendahara pengeluaran. Jika telah melewati batas waktu tertentu, maka jumlah pajak yang telah diinput melalui aplikasi perpajakan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan harus dilakukan penginputan ulang.  Hal ini juga sesuai dengan penuturan dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang :
”Bendahara  pengeluaran  dalam  melakukan  pembayaran  sudah  melakukan pemungutan  pajak.  Namun,  uang  pajak  tersebut  masih  disimpan  di  dalam  brankas. Pajak  dihitung  dan  dibukukan  pada  setiap  akhir  bulan,  setelah  dibuatkan  Laporan Pertanggungjawaban  Fungsional.  Setelah  itu,  pembantu  bendahara  pengeluaran melakukan  penginputan  dan  pelaporan  pajak  serta  dilaporkan  kepada  Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan penyetoran pajak di Kantor Pos terdekat”.
Hal  ini  tentunya  tidak  sesuai  dengan  aturan  perpajakan.  (Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  548/KMK.04,  2000)  menyatakan  bahwa  pemungutan  pajak dilakukan  pada  saat  pembayaran  oleh  bendahara  pengeluaran  kepada  Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh)  hari  setiap  bulan  dilakukannya  pembayaran  atas  tagihan.  Untuk  itu, bendahara pengeluaran harus merubah pola penyetoran pajak yang selama ini sering terlambat dilakukan. Penyetoran pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos disesuaikan dengan  aturan  yang  berlaku  yaitu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  dilakukan penagihan.  Jika  terjadi  keterlambatan  dalam  penyetoran  pajak  akan  mendapatkan sanksi administratif yaitu denda administratif sebesar 2% per bulan keterlambatan. Jika  hal  ini  sering  terjadi,  tentunya  akan  memberikan  kerugian  pada  kondisi  kas Sekretariat DPRD Kota Kupang. Pola kerja tidak tertib dalam hal penyetoran pajak oleh  bendahara  pengeluaran  dapat  menyebabkan  uang  pajak  yang  telah  dipungut
bisa  disalahgunakan.  Oleh  karena  itu,  tidak  efektifnya  administrasi  pajak  dapat menyebabkan  potensi  penyimpangan  dalam  pemungutan  pajak  (Harjowiryono, 2020).  Untuk  itu,  diperlukan  peningkatan  pengetahuan  perpajakan,  kualitas pelayanan  dan  kemudahan  aplikasi  perpajakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan bendahara  Pemerintah  Daerah  terhadap  pemungutan  dan  penyetoran  pajak (Harjowiryono, 2019).
Pertanggungjawaban  keuangan  adalah  bentuk  dokumen  laporan  keuangan  yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah. Pada saat melakukan  pertanggungjawaban,  pembantu  bendahara  pengeluaran  seringkali menemukan banyak bukti administrasi yang tidak lengkap dan belum definitif. Hal ini merupakan faktor utama penyebab keterlambatan dalam penyusunan SPJ Keuangan oleh pembantu bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Hal ini juga  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Kasubag  Verifikasi  dan  Pelaporan Sekretariat DPRD Kota Kupang:
”Faktor utama dalam keterlambatan penyusunan SPJ Keuangan adalah kondisi bukti administrasi yang masih belum lengkap dan belum definitif. Ketika dilakukan proses verifikasi  administrasi  pertanggungjawaban  keuangan  hal  ini  yang  menjadi permasalahan  utama.  Untuk  itu,  harus  menjadi  perhatian  serius  dalam  perbaikan proses  pertanggungjawaban  administrasi  keuangan  terutama  tingkat  kedisplinan bendahara  pengeluaran  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  dalam  mengelola administrasi  pertanggungjawaban  keuangan  sehingga  bisa  menciptakan  suatu pelaporan keuangan yang tertib dan baik ”.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses pertanggungjawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan oleh pembantu bendahara pengeluaran dalam rangka  pelaksanaan  APBD.  Proses  ini  merupakan  proses  lanjutan  dari  proses pembukuan  pengeluaran  APBD.  Pertanggungjawaban  administratif  dibuat  oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya  (Kementrian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia,  2020).  Pertanggungjawaban  administratif  tersebut  berupa  Surat Pertanggungjawaban  (SPJ)  Fungsional  yang  menggambarkan  jumlah  anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan  penggabungan  dengan  SPJ  pembantu  bendahara  pengeluaran. Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampirkan dengan Buku Kas Umum, Buku  Pajak,  Rincian  Objek,  Laporan  Penutupan  Kas  dan  SPJ  Fungsional. Pertanggungjawaban  administratif  pada  bulan  terakhir  setiap  tahun  anggaran disampaikan paling lambat hari terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban harus dilampirkan  dengan  bukti  setoran  sisa  uang  persediaan  pada  tahun  anggaran tersebut.
Dengan melihat ketentuan yang telah dipaparkan di atas, maka hal  ini merupakan perhatian bagi bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran dalam menjalankan  tugas  mereka.  Terkait  dengan  bukti-bukti  administrasi  harus  sudah dilengkapi  dan  didefinitifkan  setelah  dilakukan  pembayaran  transaksi  keuangan.
Bendahara pengeluaran tidak boleh melakukan pembayaran tagihan dan pembantu bendahara  pengeluaran  pun  tidak  boleh  mengumpulkan  bukti  administrasi  yang belum lengkap.  Pembantu  bendahara  pengeluaran  harus  rajin  dan  giat melakukan penagihan kekurangan berkas SPJ keuangan. Selain itu, bendahara pengeluaran harus lebih teliti dan tegas menolak atau menunda pembayaran bila SPJ tidak benar-benar lengkap. Hal ini juga harus mendapatkan perhatian serius oleh para pejabat terkait yang ada di Sekretariat DPRD Kota Kupang, khususnya Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Jika telah dilakukan perbaikan  dalam  proses  pertanggungjawaban  administrasi  keuangan,  tentunya proses penyusunan SPJ Keuangan pun akan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan yang  berlaku.  Hal  ini  juga  berdampak  lebih  lanjut  terhadap  penyelesaian  dan pelaporan  tentang  keuangan  dan  kinerja  Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang.  Sejalan dengan penelitian dari Mahdani (2021) menyatakan bahwa dalam realisasi anggaran harus  memperhatikan  peruntukan  dan  ketersediaan  anggaran  belanja  yang bersangkutan dan harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Tidak saja  disebabkan  oleh  faktor  sumber  daya  manusia  melainkan  pendidikan  dan pelatihan,  disiplin  kerja  serta  ketersediaan  fasilitas  juga  memberikan  pengaruh terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  bendahara (Ali,  2020).  Faktor  lain  yang  menjadi  penghambat  penyusunan  SPJ  pengeluaran antara lain pegawai yang bertugas sebagai penyusun SPJ juga merangkap jabatan lain dan  mengakibatkan  pegawai  melakukan  tugas  pokok  atau  fungsi  yang  lebih  dari seharusnya.  Selain itu, banyaknya dokumen pelengkap yang dibutuhkan seringkali menghambat  proses  penyusunan  SPJ  yang  dilakukan  oleh  pembantu  bendahara pengeluaran  (Wati  &  Nugraheni,  2020).  Hasil  penelitian  dari  Wijaya et  al .  (2022) keterlambatan pengiriman SPJ dari bendahara pengeluaran terjadi karena kelalaian bendahara  pengeluaran.  Untuk  itu,  pemerintah  harus  memberikan  sanksi  bagi keterlambatan pengiriman SPJ. Salah satu contohnya berupa penundaan penerbitan SP2D dari BUD.
Dalam  proses  pembukuan  transaksi  keuangan,  di  mana  seluruh  transakasi penerimaan dan pengeluaran uang dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) seringkali ditemukan  kesalahan  pemberian  kode/nomor  rekening  belanja  dan  kekeliruan pengetikan. Hal ini tentunya membuat dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tidak rapi dan jika terjadi kekeliruan pemberian kode rekening akan  mengakibatkan  kesalahan  dalam  pengelompokan  jenis  belanja,  kegiatan  dan program. Kesalahan tersebut akan mengakibatkan jumlah penerimaan, pengeluaran dan  saldo  yang  terdapat  dalam  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ)  Fungsional  yang disajikan  oleh  bendahara  pengeluaran  belum  mencerminkan  kondisi  yang sebenarnya.  Prinsip  kehati-hatian  dan  ketelitian  menjadi  faktor  penting  bagi bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tahap  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban.  Selain  itu,  pejabat  penatausahaan keuangan juga harus memeriksa dan melakukan verifikasi dengan teliti dan cermat agar  SPJ  Fungsional  yang  dilaporkan  oleh  bendahara  pengeluaran  dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. SPJ Fungsional yang baik akan menghasilkan Laporan keuangan dan kinerja yang baik dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperlukan kompetensi yang baik dengan
cara  melakukan  pengujian  keahlian  dan  pelatihan  guna  meningkatkan  mutu  dan kompetensinya (Herlina et al ., 2021). Dalam penelitian (Permana, 2020) menyatakan bahwa tepat waktu, lengkap dan akurat akan  secara simultan mempengaruhi proses pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  bendahara.  Dalam  membuat  laporan pertanggungjawaban,
bendahara pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban bersifat administratif dan fungsional yang didalamnya memuat rekapitulasi saldo kas pada bendahara pengeluaran (Dona & Yenti, 2021).
Dalam melakukan pembelian kebutuhan operasional kantor dalam hal ini seperti Alat Tulis  Kantor  (ATK),  cetak,  penggandaan,  jiid,  alat  dan  bahan  kebersihan  dan kebutuhan  makanan  dan  minuman  pada  Kantor  Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang sering  dilakukan  dengan  cara  kredit.  Hal  ini  disebabkan  karena  jumlah  uang persediaan  pada  bendahara  pengeluaran  masih  belum  cukup  untuk  melakukan pembayaran tagihan tersebut. Jika kita membandingkan harga barang apabila barang tersebut  dibeli  dengan  metode  tunai  atau  kredit,  tentunya  kita  dapat  menemukan fakta bahwa pembelian barang operasional dengan sistem kredit akan lebih mahal dari sistem pembelian tunai. Tanpa kita sadari, hal ini sangat memberikan kerugian yang  cukup  signifikan  bagi  kondisi  keuangan  pada  Sekretariat DPRD  Kota  Kupang karena  jumlah  uang  yang  ada  pada  kas  bendahara  pengeuaran  tidak  hanya  untuk membayarar harga pokok barang yang kita beli, akan tetapi kondisi kas juga sangat dibebani  oleh  beban  bunga  akibat  utang  yang  dimiliki  kepada  pihak  ketiga.  Harus dipikirkan terkait dengan solusi atas permasalahan tersebut. Untuk itu, PPK harus melakukan perencanaan matang terkait dengan kebutuhan operasional kantor dan harus  disesuaikan  dengan  kondisi  kas  yang  ada  di  bendahara.  Hal  ini  merupakan salah satu bentuk langkah penghematan keuangan agar sejumlah uang yang dipakai untuk  membayar  bunga  kepada  pihak  ketiga  bisa  digunakan  untuk  membiayai kebutuhan kantor yang lebih penting dan bermanfaat bagi banyak orang. Hal ini juga sesuai  dengan  penjelasan  dari  Kasubag  Pembayaran  dan  Pembukuan  Sekretariat DPRD Kota Kupang :
” Dalam  hal  belanja  makanan  dan  minuman  baik  untuk  rapat  dan  kunjungan  tamu biasanya  dilakukan  pemesanan  terlebih  dahulu  di  tempat  makan  yang  sudah  ada perjanjian  kerjasama.  Proses  pembayaran  kepada  pihak  ketiga  baru  akan  diproses setelah adanya tagihan atas utang makanan dan minuman yang telah terjadi”.
Kas merupakan aktiva lancar di mana dalam penggunaannya sering disalahgunakan dan  mudah  dilakukan  manipulasi  atas  otorisasi  kas  tersebut  terutama  dalam penerimaan  dan  pengeluaran  kas  (Longdong,  2013).  Menurut  Panambunan  & Tinangon (2016), sistem pengeluaran kas merupakan serangkaian proses mulai dari pencatatan  sampai  pada  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban APBD.  Dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  (LHP  BPK  RI)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Kupang  Tahun Anggaran 2021 ditemukan terdapat penyajian saldo kas di bendahara pengeluaran tidak  menggambarkan  nilai  yang  sesungguhnya.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan dokumen bendahara pengeluaran atas BKU dan SPJ Fungsional serta hasil konformasi dengan pihak bank terdapat perbedaan jumlah saldo per 31 Desember 2021, di mana pada saldo rekening koran sejumalh Rp. 30.232.500,- (tiga puluh juta dua ratus tiga
puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan saldo kas pada SPJ Fungsional sejumlah Rp.  168.885.228,-.  (Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022)
Setelah dilakukan konfirmasi ke bendahara pengeluaran, diketahui terdapat sisa kas di  rekening  giro  per  31  Desember  2021  senilai  Rp.  30.232.500,-  yang  merupakan SP2D yang terbit pada tanggal 31 Desember 2021 atas Belanja Honorarium PPK, PPB dan PPJ dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada beberapa kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Kupang serta Belanja Jasa Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim  Ahli  (Tenaga  Pakar/Tenaga  Ahli  dari  Wakil  Ketua  II  DPRD  Kota  Kupang). Pemindahbukuan  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD)  ke  Rekening  Giro Sekretariat DPRD Kota Kupang terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 pada malam hari. Bendahara pengeluaran telah melakukan penarikan seluruh kas di rekening giro pada  tanggal  30  Desember  2021  dan  telah  dilakukan  penyetoran  kembali  ke  Kas Daerah sejumlah Rp. 168.885.228,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan  Puluh  Lima  Ribu  Dua  Ratus  Dua  Puluh  Delapan  Rupiah)  pada  tanggal  7 Januari  2022.  Hal  ini  menggambarkan  bendahara  pengeluaran  tidak  tertib  dalam melakukan penatausahaan keuangan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang- undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang meny atakan  bahwa  ”Penerimaan  harus  disetor  seluruhnya  ke  Kas  negara/Daerah secara tepat waktu, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Untuk itu, Kepala  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD)  Kota  Kupang  perlu  melakukan konfirmasi atas saldo akhir tahun per 31 Desember 2021 kepada bank serta membuat kerjasama  pemindahbukuan  otomatis  atas  jasa  giro  setiap  bulan.  Bendahara pengeluaran  harus  lebih  tertib  lagi  dalam  melakukan  penyetoran  sisa  uang persediaan ke Kas Daerah tepat waktu dan tidak boleh melampaui batas dari akhir tahun anggaran.

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  dapat  disampaikan beberapa  hal  sebagai  berikut.  Bendahara  dan  Pembantu  Bendahara  Pengeluaran sering melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini disebabkan karena pola kerja  bendahara  pengeluaran  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  yang  tidak tertib  administrasi,  di  mana  setelah  terjadi  transaksi  keuangan  tidak  langsung dilakukan  pembukuan.  Setelah  uang  persediaan  ”habis”  atau  ada  permintaan mendadak  dari  pimpinan  dan  anggota  DPRD  untuk  melaksanakan  kunjungan  luar daerah  atau  kegiatan  operasional  lainnya,  bendahara  dan  pembantu  bendahara pengeluaran  baru  mulai  melaksanakan  pertanggungjawaban  Ganti  Uang.  Setiap proses pembayaran yang telah terjadi harus dilakukan pembukuan lengkap dengan bukti administrasi yang telah definitif kemudian diserahkan ke pembantu bendahara pengeluaran  untuk  disimpan  sebagai  bukti  pertanggungjawaban.  Jadi,  ketika penggunaan uang persediaan sudah mencapai 50% (lima puluh persen), bendahara pengeluaran dapat segera menyusun pertanggungjawaban ganti uang persediaan dan langsung diproses sesuai mekanisme yang berlaku  tanpa memerlukan waktu  yang lama.
Bendahara dan pembantu bendahara pengeluaran sering melakukan keterlambatan penyetoran pajak. Penyetoran pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos disesuaikan dengan  aturan  yang  berlaku  yaitu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  dilakukan penagihan.  Jika  terjadi  keterlambatan  dalam  penyetoran  pajak  akan  mendapatkan sanksi  administratif  yaitu  denda  adinistrasi  sebesar  2%  (dua  persen)  per  bulan keterlambatan. Jika hal ini terjadi, tentunya akan memberikan kerugian pada kondisi kas Sekretariat DPRD Kota Kupang.
Faktor  utama  keterlambatan  penyusunan  SPJ  Keuangan  Sekretariat  DPRD  Kota Kupang  oleh  bendahara  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  seringkali menemukan  banyak  bukti  administrasi  yang  tidak  lengkap  dan  belum  definitif. Terkait dengan bukti-bukti administrasi harus sudah dilengkapi  dan didefinitifkan setelah  dilakukan  pembayaran.  Bendahara  pengeluaran  tidak  boleh  melakukan pembayaran  tagihan  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  pun  tidak  boleh mengumpulkan  bukti-bukti  administrasi  yang  belum  lengkap  dan  belum  definitif. Pembantu  bendahara  pengeluaran  harus  rajin  melakukan  penagihan  kekurangan berkas  SPJ,  bendahara  pengeluaran  pun  harus  lebih  teliti  dan  tegas  menolak  atau menunda pembayaran bila SPJ tidak benar-benar lengkap.
Prinsip  kehati-hatian  dan  ketelitian  menjadi  faktor  penting  bagi  bendahara  dan pembantu  bendahara  dalam  melaksanakan  tahap  penatausahaan  dan pertanggungjawaban.  Selain  itu,  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  juga  harus memeriksa  dan  melakukan  verifikasi  dengan  teliti  dan  cermat  agar  Laporan Pertanggungjawaban  Fungsional  yang  dilaporkan  oleh  bendahara  dan  pembantu bendahara pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Sering dilakukannya pembelian dengan cara kredit disebabkan karena jumlah uang persediaan  pada  bendahara  pengeluaran  masih  belum  cukup  untuk  melakukan pembayaran tagihan tersebut. Untuk itu, PPK harus melakukan perencanaan matang terkait dengan kebutuhan operasional kantor dan harus disesuaikan dengan kondisi kas yang ada di bendahara pengeluaran. Hal ini merupakan salah satu bentuk langkah penghematan  keuangan  agar  sejumlah  uang  yang  dipakai  untuk  membayar  bunga kepada pihak ketiga bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang lebih penting dan bermanfaat bagi banyak orang.
Penyajian  saldo  kas  di  bendahara  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  tidak menggambarkan  nilai  yang  sesungguhnya  disebabkan  oleh  pemindahbukuan  dari RKUD  ke  rekening  giro  Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang  terjadi  pada  tanggal  31 Desember  2021  pada  malam  hari.  Bendahara  pengeluaran  harus  lebih  tertib  lagi dalam melakukan penyetoran sisa uang persediaan ke Kas Daerah tepat waktu yaitu tidak boleh melampaui akhir tahun anggaran.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwan kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu  bendahara  pengeluaran  masih  rendah  dan  ditunjukkan  dengan  masih banyak  terjadi  permasalahan  keuangan  pada  atahp  perencanaan  sampai  tahap pertanggungjawaban  keuangan  Sekretariat  DPRD  Kota  Kupang.  Hal  ini  perlu diperhatikan serius oleh para pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
agar dapat mengambil sikap dan langkah nyata dalam memperbaiki kinerja pegawai tersebut.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  makan  penulis  dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :
Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  pada  Bagian  Keuangan  Seketariat  DPRD  Kota Kupang harus lebih ditingkatkan. Pengguna Anggaran, Kepala Bagian Keuangan dan 3 (tiga) orang Kasubag yang berada di dalam bagian Keuangan perlu meningkatkan pengawasan  terhadap  proses  dan  prestasi  kerja  dan  bendahara  pengeluaran  dan pembantu bendahara pengeluaran. Kerja sama dan pola komunikasi serta koordinasi dari  setiap  unsur  yang  ada  di  unit  tersebut  sangat  diperlukan  dalam  mendukung kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran.
Sistem reward dan punishment diberikan dan diberlakukan secara adil dan objektif bagi  semua  pegawai  yang  ada  pada  unit  kerja  tersebut  sehingga  mereka  dapat termotivasi  untuk  lebih  meningkatkan  lagi  kinerja  pegawai.  Terkadang,  perlakuan tidak adil dari seorang pemimpin akan memberikan kecemburuan bagi pegawai lain sehingga dapat berpengaruh pada prestasi kerja.
Untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat  mengkaji  kinerja  dari  seluruh  pejabat  yang berkaitan  dengan  proses  pengelolaan  keuangan  mulai  dari  pengguna  anggaran, kepala bagian, kepala sub bagian perencanaan dan penganggaran, kepala sub bagian pembayaran dan pembukuan, kepala sub bagian verifikasi dan pelaporan, bendahara pengeluaran  dan  pembantu  bendahara  pengeluaran  pada  suatu  unit  kerja  karena sistematika pekerjaan mereka yang saling berkaitan satu sama lain.

## Daftar Pustaka
Ali,  K.  (2020).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketepatan  waktu penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Metro. Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan, 3 (2), 129 – 150. https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/2533.pdf
Aminah, S., & Suprapto, E. (2017). Pengaruh disiplin dan kompetensi terhadap kinerja bendahara skpd di kabupaten merangin. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Jurnal Imiah UNBARI Vol. 17 (1), 59 – 68. http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/103
Angga  Permana,  K.  W.  (2020).  Efektivitas  proses  pembuatan  laporan  pertanggung jawaban  bendahara  pengeluaran  dengan  silabi. Jurnal  AkunStie  (JAS),  6 (2), 102 – 110. https://doi.org/10.32767/jas.v6i2.1143
Anggara, S. D. (2022). Praktik pengendalian internal pada pengelolaan keuangan di Lembaga Kemahasiswaan. Perspektif Akuntansi, 5 (2), 183 – 201. https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p183-201
Cinta  Junita,  &  Fajar  Satriya  Segarawasesa.  (2023).  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan di Kabupaten Purworejo. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin,
2 (8 SE-Articles), 3465 – 3479. https://doi.org/10.56799/jim.v2i8.1985
Dona,  S.,  &  Yenti,  E.  (2021).  Analisis  Penatausahaan  dan  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  bendahara  serta  penyampaiannya  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Solok  Selatan. Jurnal  Akuntansi Syariah (JAkSya), 1 (2), 167-172. https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i2.4391
Halim, A., & Iqbal, M. (2019). Pengelolaan keuangan daerah (4th ed.) . UPP STIM YKPN.
Harjowiryono,  M.  (2019).  Analisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. Indonesian Treasury Review Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik,  4 (3),  195 – 217. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156
Harjowiryono,  M.  (2020).  Determinan  kepatuhan  bendahara  pemerintah  dalam menyetorkan  penerimaan  pajak. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik,  5 (4),  285 – 310. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.315
Haryanti,  N.,  &  Apriliani,  S.  (2023).  Pengelolaan  anggaran  dan  perangkat  daerah Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan. As-Syirkah: Islamic Economics &
Finacial Journal, 2 (2), 39 – 56. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.57
Herlina,  R.,  Taufik,  T.,  &  Nasir,  A.  (2021).  Pengaruh  transparansi,  kompetensi,  dan sistem  akuntansi  keuangan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. Journal Of Economic, Business and Accounting, 4 (2), 419 – 433.
Ismail, I., & Saggaf, S. (2020). Analisis efektifitas pengelolaan keuangan pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. Jurnal Ada Na Gau: Public Administration, 1 (1), 392-403. http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa/article/view/79%0A
Jumardi,  J.,  Rajagukguk,  H.,  &  Machmury,  A.  (2022).  Kompetensi  sumber  daya manusia,  teknologi informasi,  dan  laporan  pertanggungjawaban  bendahara dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi, 32 (8),
197-206. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i08.p06 Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018).  Peraturan  menteri  keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/113661/pmk-no- 178pmk052018 Kharitzah Hady, R. (2016). Analisis penerapan sistem prosedur uang persediaan dan ganti uang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Maluku Utara. Jurnal EMBA, 4 (3), 583 – 591. https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.14292
Longdong,  A.  S.  (2013). Evaluasi  prosedur  pengeluaran  kas  belanja  langsung  pada Dinas Kebersihan Kota Bitung. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1 (4), 383-392. https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2700
Loupatty,  L.  G.,  &  Usmany,  P.  (2023).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan bendahara desa dalam kewajiban pembayaran pajak desa  (studi kasus  di  Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat). Innovative: Journal  Of  Social  Science  Research,  3 (1  SE-Articles),  193 – 206. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i1.1876
Mahdani,  S.  (2021).  Pengawasan  internal  pengeluaran  kas  pada  Bagian  Keuangan Setdakab Nagan  Raya. Jurnal  Pengawasan Internal  Universitas Teuku  Umar,
5 (1), 15 – 32. https://doi.org/https://doi.org/10.35308/akbis.v5i1.3270
Manengkey,  B.  J.,  Kalangi,  L.,  &  Kapojos,  P.  (2023).  Evaluasi  pengelolaan  keuangan pada  dinas  komunikasi  dan  informatika  kota  manado  berdasarkan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020. Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum,
6 (2),  2 – 3.  https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/ article/view/46880
Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016, (2016).
Motoh, J. F., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado. Indonesia Accounting Journal, 2 (1), 44 – 51. https://doi.org/10.32400/iaj.27605
Nugroho, Y.  A.  K.,  &  Ngana,  F.  C.  B.  R.  (2022). Tekanan  Peran,  kompleksitas  tugas,
pelatihan  auditor,  dan  kesadaran  kecurangan  atas  laporan  keuangan. Perspektif Akuntansi, 5 (1 SE-Articles), 1 – 27. https://doi.org/10.24246/persi.v5i1.p001-027
Nurhadiansyah, N. (2019). Kinerja pembantu bendahara pengeluaran dalam proses penatausahaan keuangan pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Jurnal Sosial Dan Humanis Sains, 04 (02), 126 – 133. https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jshs.v4i2.559
Nursaadah. (2017). Pengaruh reward dan punishment terhadap kepuasan kerja dan implikasinya atas kinerja bendahara pengeluaran di Pemerintah Kota Banjar. Journal of Management Review, 1 (1), 31-35. https://doi.org/10.25157/jmr.v1i1.511 Oklarima, D. A. (2023). Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan value for money pada  sekretariat  DPRD  Kota  pasuruan  tahun  2018  -  2021. Universitas Muhammadiyah . Panambunan,  G.,  &  Tinangon,  J.  (2016).  Evaluasi  pengendalian  internal  dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 4 (1), 907 – 915. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11833%0Ahttp s://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11833/11423
Putry, N. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kinerja  bendahara  pengeluaran. Al- Khair  Journal :  Management,  Education, And Law, 1, 99-103. https://doi.org/10.29300/kh.v2i2.6308
Rasidah, R., Safrida, L., & Yuliastina, M. (2022). Peningkatan kapabilitas bendahara pengeluaran Sekretariat Dewan Kota, Kabupaten dan Provinsi Di Kalimantan Selatan. Ekobis  Abdimas :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat,  3 ,  64 – 71.
https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.3.2.6272
Sari, M., Basri, H., & Indriani, M. (2017). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah  Kabupaten  Aceh  Jaya. Jurnal  Megister  Akuntansi  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 6 (2), 67 – 73.
Silfiani,  M.,  Wijayanto,  S.  A.,  &  Fauzi,  A.  K.  (2021).  Upaya  peningkatan  kinerja pengelolaan  keuangan  daerah  melalui  kualitas  sumber  daya  manusia, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Journal of Management Sciences,
1 (2), 54-58. https://doi.org/10.37403/strategic.v1i2.15
Sujarweni, W. (2017). Analisis laporan keuangan: Teori, aplikasi, & hasil penelitian. pustaka baru press .
Sukerni, N., & Marhaeni, A. (2018). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja  bendahara  serta  dampaknya  terhadap  penyerapan  anggaran organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 7 (11) , 01-12 . https://doi.org/10.24843/EEB.2018.v07.i11.p01
Susilawati,  H.  (2016).  Pengaruh  peran  bendahara  pengeluaran  dan  pejabat penatausahaan  keuangan-skpd  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sigi. Katalogis, 4 (6) 01-08.
Wati,  S.,  &  Nugraheni,  A.  (2020).  Analisis  faktor  penghambat  penyusunan  spj pengeluaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3 , 232 – 239. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.159
Wijaya,  F.  M.,  Morasa,  J.,  &  Tirayoh,  V.  Z.  (2022).  Analisis  pelaksanaan  sistem penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  bendahara  di  kantor  Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 5 (2), 3- 9.
Winowoda, T., Tulusan, F., & Londa, V. (2023). Kualitas sumber daya manusia dalam menyelesaikan  berkas  tagihan  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Minahasa Utara  bagian  Umum. Jurnal  Administrasi  Publik  4 (8),  211 – 221.
https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jap.v8i4.45814