ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 1, Juni 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi
Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein
Widyarini
Afif Muhammad
Zusiana Elly Triantini A.Hashfi Luthfi Redaktur Ahli Syamsul Anwar
Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam

## Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Wardatul Fitri
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana
Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad
A.Hashfi Luthfi Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor Trisnawati
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi
Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia
Evi Damayanti 221-244 Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah Saefuddin 245-266 Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta Widyarini & Wahyu Yuliana 267-287
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil
Ramadhani Alfin Habbibie 289-313 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi Ayu Franita Putri 315-330
Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)
Nur Mifchan Solichin 331-353 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah Qurotul Aini 355-384 Al Hajat Al Ammah (Kebutuhan Publik) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Aulia Rahman Pasaribu 385-402 Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Sifaul Amin
403-422
Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji)
Abdul Rahman Ashidiq
423-435
Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
Maria Ulfa KN 437-452 Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah Uswatun Hasanah 453-479
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi

## Ayu Franita Putri
Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : ayu.franita2015@gmail.com

## Abstak
BMT  merupakan  sebuah  lembaga  keuangan  mikro dengan prinsip syariah, BMT hadir dalam memberikan sebuah titik terang terhadak kesejahteraan masyarakat kecil seperti BMT Asyiffa, namun Bmt Asyiffa saat ini memberikan sebuah kekecewaan  terhadap  para  anggota  dan  nasabah  kemudian kepercayaan akan hal menyejahterakan serasa hilang karena BMT  tersebut  dilikuidasi.  Dari  akibat  likuidasi  tersebut dibutuhkan  sebuah  perlindungan  bagi  nasabah  BMT.  Untuk menghindari  sebuah  kekacauan  tersebut  maka  dapat  dilihat bahwasanya perindungan BMT dapat kita lihat berdasarkan pada UU No 1 tahun 2013 dan UU koperasi No 25 Tahun 1992 serta kita dapat menganalisis dengan sebuah UU Perlindungan Konsumen no 8 Tahun 1999 yang dapat memebrikan sebuah jawaban  atas  keresahan  dari  permasalahan  yang  sangat meresahkan masyarakat tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya permasalahan yang cukup urgen adalah dimana ketidak mampuan sebuah lembaga keuangan mikro tersebut dilihat  dari  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola  sebuah lembaga  keuangan  tersebut  tidak  relevan  dengan  ketentuan yang  seharusnya,  serta  kesenjangan  antara  pengetahuan hukum  yang  mereka  miliki  belum  mampu  dalam  mengatasi berbagai  persoalan  yang  ada  karena  mereka  hanya menjalankan  sebuah  BMT  dengan  kemampuan  dasar  tanpa melihat sebuah resiko yang ada dihadapannya.
Kata kunci: Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Likuidasi

## Pendahuluan
Banyaknya lembaga keuangan makro maupun miro yang tersebar ke berbagai pelosok tanah air, rupayanya belum mencapai
Ayu Franita Putri: Perlindungan Hukum terhadap...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
kondisi yang ideal jika diamati secara teliti. Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yag hanya mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Padahal lembaga keuangan mikro mempunyai posisistrategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Dalam kondisi yang demikian inilah baitul maal wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. 1
BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasimenggunakan akad yang mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah.Hal yang menarik untuk dicermati adalah kenyataan bahwa hukum materiil ekonomi dan keuangan syari’ah belum diatur dalam peraturan perundang undangan, kecuali tentang Perbankan Syari’ah melalui UUNo. 21 tahun 2008, dan telah dituangkan dalam bentuk fatwa- fatwaDewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalamwaktu relatif singkat DSN-MUI telah mengeluarkan 54 fatwa dalamrentang tahun 1999-2006 yang berhubungan dengan berbagai masalah pada keuangan syari’ah. 2
Pada akhir-akhir ini banyak BMT yang menawarkan berbagai bentuk pelayanan keuangan kepada calon nasabah. Pada perkembangannya, banyak BMT yang mengalami kegagalan dalam pengelolaannya sehingga harus dilikuidasi, salah satunya adalah BMT Asyiffa yang harus dilikuidasi dalam rapat anggota dan saat ini belum adanya sebuah kejelasan terhadap dana bagi para nasabah oleh karena itu diperlukan sebuah kejelasan dalam permasalahan tersebut.
Dapat diketahui apabila dalam Perbankan syari’ah terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana LPS itu berperan penting, apabila suatu bank syari’ah dilikuidasi dicabut izin operasi bank. MakaLembaga Penjamin Simpanan yang menjamin uang para nasabah yangtelah masuk atau berputar pada sistem perbankan tersebut.
1 Lihat Pada Ahmad Sumiyanto, BMT  Menuju  Koperasi  Modern, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), h. xv 2 Lihat pada Jurnal Al-Mazahib ,  Syafi’atul  Mir’ah  Ma’shum,
“Perlindungan Hukum Bagi Nasabag BMT yang Dilikuidasi di Indonesia”, Jurnal Al-Mazahib ,Vol 5, No.1, Juni 2017, hlm 153
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Problematika lain adalah tentang manejemen penjaminan simpanan. jika dalam lembaga perbankan dana nasabah dijamin oleh LembagaPenjamin Simpanan (LPS), sehingga ketika sebuah bank dilikuidasidana nasabah aman. Namun dalam kasus BMT tidak diketahui apakahmempunyai penjamin simpanan seperti pada perbankan syari’ah.

## Perlindungan Hukum Nasabah dalam UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
BMT merupakan sebuah trobosan baru dalam lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah muncul dan menawarkan solusi bagi rakyat menengah kebawah dan BMT lahir ditengah- tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat. Dalam uu no.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 4 yang menyatakan bahwa pendirian sebuah lembaga keuangan mikro harus memenuhi persyaratan: 3 a. Bentuk badan hukum, b. permodalan, dan c. Mendapat izin usaha.
Namun pada realitas keberadaannya masih belum selaras dengan tatanan hukum yang ada dan kebanyakan BMT saat ini menyatakan dirinya sebagai koperasi, artinya secara badan hukum BMT tunduk pada undang-undang pengkoperasian 4
Dari realitas kegiatan BMT yang menyatakan dirinya sebagai koperasi dapat kita lihat dalam pasal 5 uu no 1 tahun 2003 pada
3 Lihat Pasal 4 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
4 Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT) merupakan badan usahaberbadan hukum19 koperasi, sehingga segala aktivitasnya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi . Namun BMT dijalankan dengan prinsip syari’ah oleh karenanya BMT disebut juga sebagai Koperasi Syari’ah. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil . Sebagai Baitul Maal , BMT menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan ( tasaruf ) sesuai dengan peraturan dan amanahnya, dapat dikatakan bahwa sebagai baitul maal,BMT berperan dan memiliki fungsi sosial. Sedangkan sebagai Baitul  Tamwil , BMT memiliki tujuan awal untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Lihat Jurnal Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum Baitul  MaalWattanwil (Bmt)Sebagai Koperasi
Syari’ah Dalam Bingkai Ius  Constituendum ” Jurnal Penelitian, Vol.10, No 2
Agustus 2016, hlm 278-279
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
poin pertama bahwa bentuk badan hukum dalam pasal 4 dapat dinyatakan sebagai: 5 a. Koperasi; dan b. perseroan terbatas. BMT yang tergolong sebagai LKM wajib sebagai badan hukum sesuai dengan pilihan yang ada bisa berbadan hukum koperasi maupun perseroan terbatas. Dalam pasal 5 ayat 2 perseroan terbatas yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1, sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/keluarahan dalam pasal 5 ayat 4 kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas 20%. Koperasi memiliki 20% dan maksimal keduanya adalah 40%. 6 BMT memilih koperasi sebagai badan hukum karena koperasi tidak harus memiliki sebuah modal yang banyak dan mudah dalam menjalankan sebuah operasionalnya.
Mengingat bahwa BMT yang baik adalah BMT yang didirikan oleh kelompok masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakatnya, maka sudah selayaknya BMT berbadan hukum koperasi karena banyak alasan yang didapatkan yang pertama adalah realitas awal berdirinya BMT dilakukan oleh  sekelompok  aktifis  yang  menghendaki  adanya  peningkatan usaha kelompok serta perbaikan ekonomi masyarakatnya, kedua BMT terusberupaya mengajukan draf perundang-undangan yang mengatur secara berbeda dengan koperasi, namun sampai saat ini belum ada peluang yang menunjukkan kearah perkembangan dan bahkan pada realitasnya BMT diakomondasi oleh pemerintah melalui badan hukum koperasi dan oleh kementrian koperasi dan usaha kecil menengah. Tiga, realitas penggunaan badan hukum koperasi oleh BMT tidak begitu ada persoalan dan masalah.
LKM dalam melakukan kegiatan usaha jasa dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha dan dalam melakukan usaha tersebut LKM dapat melakukan kegiatan usaha dalam bentuk konvensional maupun prinsip syariah. Kegiatan LKM berbentuk syariah wajib dilaksanakan dengan fatwa syariah
5 Lihat Pasal 5 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
6 Lihat Pasal 5 ayat 2, pasal 5 ayat 1, dan pasal 5 ayat 4 pada Undang- undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
Ayu Franita Putri: Perlindungan Hukum terhadap...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah menurut pasal 13 ayat 1 wajib membentuk dewan pengawas syariah dalam ayat 2 yang berfungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Bank yang mengakomondasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah.
DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Tugas dan fungsi DPS diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut: 7
1.  Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2.  Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/ jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
Dalam UU Lembaga Keuangan Mikro No 1 Tahun 2013 maka dapat melihat ketentuan pasal 23. Pasal ini menjelaskan bahwasuatu LKM jika mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yangmembahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangandapat melakukan tindakan agar: 8
1.  pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal,
7 Lihat pada jurnal Az Zarqa’, Abdul Mujib, “Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah”, Jurnal Az Zarqa’, Vol.9, No 1 Juni 2017, hlm, 134
8 Lihat Pasal 23 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
2.  pemegang Saham mengganti pemegang saham mengganti dewankomisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
3. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macetdan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
4.  LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKMlain;
5.  kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersediamengambil alih seluruh kewajiban;
6.  LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatanLKM kepada pihak lain; atau
7.  LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajibanLKM kepada LKM atau pihak lain.
Secara umum permasalahan yang terdapat dalam BMT tidak hanya pada prinsip syariahnya saja, melainkan pada mekanisme pengelolaannya. Beberapa penyebab tidak sustainnya BMT di Indonesia adalah manajemen yang buruk, pengelolaan yang tidak amanah, sumberdaya manusia yang tidak mampu bekerja secara profesional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya. Tidak aneh jika terkadang BMT yangmengalami kesulitan tersebut tidak melaporkan kepada OJK ataupunberkonsultasi pada BMT yang sudah berkembang, sehingga ketikamengalami kesulitan pihak pengurus melarikan diri tanpa memberikaninformasi terhadap nasabahnya. Tidak sedikit BMT gulung tikar karenaawam dalam memahami tentang pola kinerja dan operasional dalampengembangan BMT. Para pengurus tidak mengetahui adanya regulasiyang mengatur sehingga dalam menjalankan bisnis tidak mengikutiketentuan dalam aturan perundang-undangan.
Fakta yang ada dilapangan menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan oleh berbagai macam sebab seperti; manajemennya yang amburadul, pengelola yang tidak amanah, sumber daya manusia yang kurang mampu bekerja profesional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya. Apabila berbicara mengenai sumber daya manusia yang kurang memadai tentang kegiatan BMT dan apabila terkait dengan ketentuan badan hukum. Mengenai
Ayu Franita Putri: Perlindungan Hukum terhadap...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
status badan hukum yang ada apakah BMT tersebut sudah resmi berbadan hukum atau hanya terdaftar di dalam PINBUK (Pusat Ingkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) sebagai perizinan awal untuk membuka BMT.
Seperti kasus BMT Asyiffa yang berada di Sidomulyo, Kecamatan Sekampung Lampung Timur mengalamai likuidasi yang menimbulkan sebuah kerugian bagi para anggota BMT dan pemilik saham, dan dari akibat tersebut tidak adanya keastian hukum karena ketidak pahaman atas para anggota dan pemilik saham mengenai status badan hukum dan penjamin simpanan yang ada di lembaga keuangan mikro tersebut. kasus tersebut nasabah banyak yang menuntutpengembalian uang mereka. Faktor yang menyebabkan sebuah BMTdicabut izinnya atau dibekukan menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentangLKM, khususnya pasal 23 ayat 1 dan 2 sebagaimana disebutkan di atas. Prinsipnya, pembekuan atau likuidasi BMT hanya dapat dilakukan olehOJK setelah melalui tahapan-tahapan dalam undang-undang.
Dari kasus di atas tersebut dalam UU No. 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan sebuah penjelasan mengenai perlindungan pengguna jasa LKM terdapat dalam pasal 24 9 : a. Wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM; b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh penyimpan dan peminjam, dan c. Kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubung dengan transaksi LKM dengan pihak lain. Dalam Pasal 24 tersebut membahas secara konkret tentang sebuah hubungan antara para pelaku kerjasama, namun dalam faktanya kurangnya sebuah komunikasi dalam membahas mengenai resiko yang akan terjadi karena mereka hanya melihat pada konteks keuntungan dengan tidak melihat adanya risiko kerugian dikemudian hari yang dapat menghampiri sebuah lembaga keuangan mikro tersebut. Dalam hal ini terdapat OJK melakukan sebuah pengajuan pelayanan pengaduan penyimpanan dalam pasal 26 yang meliputi: 10 a. Menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan penyimpanan yang dirugikan oleh LKM. b. membuat mekanismee pengaduan penyimpan yang dirugikan oleh LKM, dan c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan penyimpanan yang dirugikan oleh LKM. dalam pasal tersebut pengaduan terhadap kegiatan yang dirugikan
9 Lihat Pasal 24 UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro 10 Lihat Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
dapat melakukan pengaduan yang memberikan ruang keluhan atas kerugian yang diakibatkan oleh LKM.
Dalam kegiatan penyimpanan simpanan dalam uu no. 1 tahun 2013 diatur sebuah penjamin simpanan dalam pasal 19 yang berkaitan dengan bentuk LKM sebagai penjamin simpanan dimana kegiatan penjamin simpanan dalam Pasal 19 tersebut terdiri atas: a. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, pemerintah daerah atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM, b. dalam hal diperlukan, pemerintah bersama pemerintah daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.
Dalam Pasal 19 memberikan aturan untuk dapat membentuklembaga penjamin simpanan bagi LKM terkhusus BMT. Maksudpasal tersebut dalam membentuk Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan dengan beberapa pihak misalnya pemerintah daerah, LembagaKeuangan Mikro (LKM) sendiri bisa membentuk Lembaga PenjaminSimpanan (LPS). Secara bersama sama BMT dapat bersinergi denganpemerintah pusat, pemerintah daerah untuk membentuk LembagaPenjamin Simpanan LKM. Ketentuan tentang tugas, wewenang LPSdan bagaimana prosedur pendaftaran BMT menjadi anggota LPS dapatdilakukan setelah LPS ini terbentuk.

## Perlindungan Hukum Nasabah dalam Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992
BMT berbadan hukum koperasi , mengingat BMT yang baik adalah BMT yang didirikan oleh kelompok masyaraakat dan bertujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakatnya, maka sudah selayaknya BMT berbadan hukum koperasi. Sehingga operasional kegiatan BMT sesuai dengan operasional yang dilakukan dalam koperasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah sehingga kegiatan dalam kegiatanya sejajar dengan bank syariah yang menerapkan berbagai prinsip syariah di dalamnya secara fungsional BMT sebagai Koperasi syari’ahmemiliki peran dan fungsi penting yaitu: Sebagai MenejerInvestasi , Sebagai Investor dan Fungsi sosial dimana Fungsisosial ini juga memiliki arti bahwa BMT harus memberikanpelayanan baik kepada anggota maupun masyarakat dhu’afa .Begitupun bila ada anggota
Ayu Franita Putri: Perlindungan Hukum terhadap...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
yang membutuhkan pinjaman darurat/ emergency  loan maka BMT harus memberikan pinjaman kebajikanyang disebut Qord Hasan . Fungsi sosial inilah yang membedakanBMT dengan Koperasi konvensional lainnya.
Dalam literatur LKM tentang keanggotaan BMT diatur dalam UU no 25 tahun 1992 tentang Koperasi dalam hak dan kewajiban anggota dalam pasal 20 : 11
1.  Setiap anggota memupnyai kewajiban:
a.  Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
b.  Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan
2.  Setiap anggota mempunyai hak:
a.  Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
b.  Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
c.  Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
d.  Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e.  Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
f.  Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
Kegiatan anggota BMT diatur dalam ketentuan uu tersebut sehingga para anggota BMT dapat melaksanakan kegiatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut. Namun selain kegiatan antara hak dan kewajiban BMT tersebut diatas, dalam UU No.25 tahun1992 juga mengatur mengenai tugas dan wewenang pengurus koperasi dalam pasal 30 12 :
1.  Pengurus bertugas:
a.  Mengelola koperasi dan usahanya;
11 Lihat Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi 12 Liht aPasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
b.  Mengajukan rencana kerja serta rencana angaran pendapatan dan belanja koperasi;
c.  Menyelenggarakan rapat anggota;
d.  Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e.  Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
2.  Pengurus berwenang:
a.  Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
b.  Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai denga ketentuan dalam anggaran dasar;
c.  Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
Mengetahui hak dan kewajiban dari para anggota BMT dimana hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam uu tersebut, namun apabila para naggota tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan tersebut maka para nggota BMT melakukan kegiatan sesuai dengan kehendaknya masing-masing sehingga ketentuan dalam uu tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dalam hal tersebut dapat berpengaruh pada kualitas kinerja sebuah lembaga keuangan mikro tersebut. Dari pengaruh kinerja lembaga keuangan BMT tersebut tentunya berpengaruh pada nasib nasabah apabila para anggota BMT tidak melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuannya dimana terdapata sebuah ancaman yang akan terjadi pada dana nasabah sehingga dari permasalahan tersebut perlunya sebuah payung hukum dalam melakukan perlindungan bagi setiap nasabahnya untuk memberikan sebuah kenyamanan di dalam lembaga keuangan mikro tersebut.
Dari kekhawatiran tersebut maka dalam koperasi dibentuklah sebuah lembaga pengawas guna untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan para anggota koperasi tersebut, karena BMT menggunakan payung hukum dari koperasi, maka kegiatan anggota BMT juga terdapat para pengawas yang diatur dalam pasal 39 uu no 25 tahun 1992 13 :
13 Lihat Pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
1.  Pengawas bertugas :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
b.  Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
2.  Pengawas berwenang:
a.  Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
b.  Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
3.  Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
Fungsi dari adanya pengawasan terhadap berjalannya sebuah kegiatan lembaga keuangan mikro dapat meminimalisir sebuah penyalahgunaan dari hak dan kewajiban para anggota terhadap tugas dan kewajibannya di dalam lembaga keuangan tersebut. Sehingga terdapatnya sebuah lembaga pengawas cukup dianggap efektif di dalam lembaga keuangan mikro syariah. Terlebih bagi kepercayaan nasabahnya yang memiliki rasa aman akan terdapatnya sebuah pengawas di dalam lembaga keuangan tersebut dan merasa terdapat sebuah perlindungan akan hal tersebut.
Berbicara mengenai perlindungan hukum terbesit dalam sebuah kenyamanan dan perlindungan dalam melakukan sebuah kegiatan di dalam lembaga keuangan mikro tersebut. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 14 Masih menurut Satjipto Raharjo yaitu hukum untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan waktu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 15
Dengan demikian, perlindungan diberikan kepada nasabah dalam hal ini nasabah memiliki hak untuk dipenuhi oleh BMT. Terlebih apabila sebuah BMT dilikuidasi atau dibekukan maka terdapatnya sebuah perlindungan hukum yang merujuk pada perlindungan dana nasabah yang disimpan di BMT tersebut. Namun apabila berbicara mengenai sebuah pembekuan dalam
14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung:PT.Citra Aditia Bakti,2000), h.53-54 15 Ibid ,h..5
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
lembaga keuangan mikro tersebut dalam ranah BMT yang mana BMT menggunakan sebuah dasar hukum dari koperasi maka dari itu ketentuan dari sebuah pembekuan dilihat dari uu koperasi no 25 tahun 1992 pasal 46: 16 pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
1.  Keputusan Rapat Anggota, atau 2.  Keputusan Pemerintah
Apabila kegiatan pembubaran koperasi tersebut berdasarkan rapat anggota, maka akan berlakunya pasal 49: 17
1.  Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota:
a.  Semua Kreditor;
b. Pemerintah.
2.  Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh pemerinta, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan pemerintah.
3.  Selama pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya
Dalam Pasal 50 poin b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pembubaran. Dalam hal ini terdapatnya sebuah rasa kenyamanan akan pemberitahuan dengan waktu yang cukup sebelum sebuah koerasi tersebut dibubarkan. Denga demikian, terdapatnya sebuah perlindungan hukum dalam poin pasal tersebut dan memberikan keamanan bagi para nasabah yang melakukan simpanan dana di dalam koperasi tersebut. Selain bagi nasabah dalam uu koperasi tersebut juga terdapat sebuah perlindungan bagi para anggota dalam pasal 54: 18
1.  Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “koperasi dalam penyelesaian;
2.  Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
3.  Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yangdiperlukan baik sendiri maupun bersama-sama.
16 Lihat Pasal 46 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
17 Lihat Pasal 49 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi 18 Lihat Pasal 50 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
4.  Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan yangdan arsip koperasi.
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaranyang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
6.  Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisakewajiban koperasi.
7.  Membagikan sisa hasil usaha kepada anggota.
8.  Membuat berita acara penyelesaian.
Dalam Pasal 55 dalam hal pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa ketentuan dalam uu no 1 tahun 2013 dan uu koperasi no 25 tahun 1992 yang memberikan sebuah perlindungan bagi nasabah sehingga memberikan sebuah kejelasan dalam sebuah kesenjangan perlindungan hukum. Namun dalam hal ini BMT hanya mengikuti dan mengadopsi sebuah peraturan dalam uu tersebut sehingga perlunya sebuah kepastian hukum bagi perlindungan hukum bagi nasabah untuk melindungi sebuah resiko yang akan datang.

## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur Yang Di
Likuidasi.
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, social bahkan agama dan semua kompomen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembagunan nasional.
Kehadiran BMT hingga kini belum dapat memberikan sumbangan  yang  signifikan  bagi  pertumbuhan  ekonomi  kelas bawah dan pertumbuhan usaha kecil sebagaimana yang diharapkan. Walaupun demikian, beberapa BMT telah berhasil mencapai kemajuan yang cukup mengembirakan. Adapun kelemahan BMT pada umumnya adalah lemahnya SDM, manajemen, fasilitas ,
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
servis, permodalan dan lain-lain yang berakhir pada sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas ( public  trust ) terhadap jasa dan pelayanan yang dapat diberikan BMT. 19
Berbicara mengenai sebuah kelemahan BMT yang ada di Indonesia khusunya yang terdapat dalam BMT Asyiifa dimana BMT tersebut terbentuk dari sebuah kelompok swadaya masyarakat dengan kemampuan nya untuk megelola sebuah lembaga keuangan mikro bagi masyarakat kecil dan menengah, apabila kita lihat bahwasanya daerah sekampung merupakan sebuah desa dengan cakupan masyarakat mayoritas pedangang dan BMT Asyiifa tersebut hadir dalam cakupan suntikan dana bagi masyarakat sekitar. Sehingga kenaikan taraf ekonomi yang ada semakin membaik dengan hadirnya sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yaitu BMT Asyiifa.
Namun pada ketentuan yang ada saat ini BMT Asyifa yang digadang-gadangkan sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang menunjang perekonomian masyarakat kecil justru menjadikan sebuah momok bagi masyarakat dan anggota. BMT tersebut saat ini mengalami ketidak jelasan, pasalanya seluruh omset BMT tersebut habis di jual oleh Ketua BMT tersebut dan seluruh dana yang ada di BMT tersebut harus lenyap seketika sehingga BMT tersebut harus hilang dan BMT melarikan uang nasabah. Namun upaya kejelasan sebuah perlindungan nasabah dan anggota tidak di lakukan sebagaimana mestinya sehingga dana simpanan para nasabah dan anggota tidak terdapat sebah kejelasan hingga saat ini. Apabila kita melihat sebuah problema ketidakjelasan dari nasabah tersebut maka kita dapat melakukan sebuah tinjaun dalam UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999.
Apabila kita lihat pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
19 Arahan-arahan dari Nabi SAW mengenai pemungutan dan pendistribusian kekayaan negara memberikan bentuk kesucian kepada Baitul Maal. Lembaga  ini  samapai  diidentifikasi  sebagai trust (kepercayaan) umat Islam dengan khalifah sebagai trustee . Ia bertanggung jawab atas setiap sen uang yang terkumpul dan pendistribusiannya. Bagaimanapun dengan terjadinya degeneralisasi di kalangan umat Islam konsep ini menjadi kabur dan oleh penguasa yang korup, menjadikan Baitul  Maal untuk kepentingan pribadi mereka. Lihat Muhammad Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  Wa Tamwil (BMT), ( Yogyakarta: UIIPress), hlm, 53
Ayu Franita Putri: Perlindungan Hukum terhadap...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 20 .Dalam hal ini maka dalam segala pemakaianproduk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapat suatukepastian hukum. Dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang membahas tentang asas perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan. Dalam hal ini segala aspek sangat berperan penting agar dapat terlaksana secaramaksimal.
Dari adanya perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang berpatokan pada asas manfaat sesuai dengan UU No.8 tahun 1999 ini sangat penting adanya untuk menjamin bagi nasabah BMT memperoleh haknya. Karena asas kemanfaatan ini adalah dalam hal baik pihak maupun produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak baik nasabah maupun BMT, dan masing- masing pihak dapat memperoleh haknya. Selain itu juga pada asas keseimbangan ini juga diperlukan perlindungan hukum nasabah BMT karena perlunya keseimbangan antara pelaku usaha, nasabah serta pemerintah sehingga dapat terwujud sistem lembaga keuangan mikro yang baik dan stabil.
Asas kepastian hukum yaitu asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat memetuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka para nasabah dapat merasa aman karena mendapatkan sebuah jaminan atas kepastian hukum yang jelas apabila terdapatnya sebuah hal yang tidak diinginkan. Disini perlindungan nasabah menjadi urge karena secara nyata kedudukan antara para pihak BMT dan nasabahnya seringkali tidak seimbang. Karena terjadinya sebuah pembekuan yang ada sehingga para nasabah merasa ketakutan dalam melihat sebuah lembaga keuangan mikro tersebut dan hal ini merupakan sebuah jangkauan yang cukup penting bagi perlindungan nasabah.
Perlindungan tersebut di rasa sangat penting karena tidak sedikit bahwasanya cakupan dari lembaga keuangan mikro syariah tersebut atau BMT merupakan sebuah cakupan dari masyarakat
Ayu Franita Putri: Perlindungan Hukum terhadap...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
kecil sehingga apabila sebuah BMT tersebut mengalami sebuah kegagalan atau pembekuan yang terjadi maka dapat berpengaruh pada pasar yang ada di masyarakat tersebut.

## Daftar Pustaka
Mujib, Abdul, “Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah”, Jurnal Az Zarqa’ , Vol.9, No 1 Juni 2017.
Murdiana, Elfa, “Menggagas Payung Hukum Baitul MaalWattanwil (Bmt)Sebagai Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai Ius  Constituendum ” Jurnal Penelitian , Vol.10, No 2 Agustus 2016.
Hasan, Ahmad Ridwan, Manajemen Baitul
Mal
WaTamwil, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
Imaniyati, Neni Sri, Aspek Hukum BMT , PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di
Indonesia , Jakarta: Prendamedia Group, 2015.
Ridwan, Muhammad, Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil , Yogyakarta: UII Press, 2014
Awalil, Rizky, BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil , Yogyakarta: UCY Press, 2007.
Ahmad, Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern , Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.

## Ma’shum, Syafi’atul Mir’ah, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
BMT yang Dilikuidasi di Indonesia”, Jurnal Al-Mazahib ,Vol
5, No.1, Juni 2017.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Az Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam

## Submission
Naskah yang dikirim ke redaksi Az Zarqa’ akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu  spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model footnote (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan  via  email: azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
2 Ibid., hlm. 19. 3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad Hashim, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy , Vol. III, New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad, Muhammad ‘Abd al-Jawad, Buhus fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.