Volume 16, Nomor 2 (2021), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v16i2.25772

## Analisis efektivitas mitigasi bencana kebakaran di Kota Surakarta

## The effectiveness analysis of fires mitigation in Surakarta City
M Fauzi 1 , N Miladan 1 , dan R P Utomo 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
Corresponding author’s email: muhammadfz777@gmail.com
Abstrak. Kota  Surakarta  mengalami  peningkatan  kejadian  kebakaran  pada  tiap tahunnya. Kejadian kebakaran tertinggi tercatat pada tahun 2017 dengan total 78 kali peristiwa. Dalam menanggulangi peningkatan kejadian kebakaran ini, pemerintah kota Surakarta  berupaya  untuk  meningkatkan  sistem  mitigasi  yang  ada.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  komponen  mitigasi  bencana kebakaran di kota Surakarta. Komponen mitigasi pada penelitian ini yaitu pasokan air, hidran,  pos  pemadam,  aksesibilitas,  penginformasian  bencana,  dan  peringatan dini. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa pengumpulan data primer untuk mengetahui  persebaran  dan  lokasi  dari  komponen mitigasi,  dan  pengumpulan  data sekunder untuk mengetahui kualitas dari masing-masing komponen mitigasi. Teknik analisis  yang  digunakan  berupa  teknik  analisis  spasial,  teknik  analisis  diskriptif  dan teknik  analisis  skoring  untuk  mengetahui  nilai  dari  masing-masing  komponen  yang ada.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tingkat  efektivitas  komponen  mitigasi kebakaran  di  kota  Surakarta  memiliki  kategori  kurang  efektif.  Hal  ini  disebabkan karena  masih  terdapat  kuantitas  maupun  kualitas  dari  komponen  mitigasi  bencana yang  masih  dalam  kategori  rendah  dan  sedang.  Seperti  pada  komponen  mitigasi struktural yang berupa kualitas  pasokan air, kuantitas atau jumlah hidran yang bisa digunakan,  kuantitas  atau  perlengkapan  pada  masing-masing  pos  pemadam,  dan waktu  tanggap  bencana  yang  masih  dalam  kategori  sedang  karena  belum  mampu memenuhi  kebutuhan  kota  Surakarta  secara  menyeluruh.  Pada  komponen  mitigasi non struktural berupa penginformasian dalam bentuk peta dan peringatan dini masih dalam kategori sedang dan rendah karena belum adanya peta penginformasian dan peta persebaran proteksi. Selain itu bentuk peringatan dini yang dimiliki kota Surakarta masih minim.

## Kata Kunci: Efektivitas; Kebakaran; Komponen; Mitigasi
Abstract. Fires in the city of Surakarta have increased every year. The highest fires was recorded  in  2017  with  a  total  of  78  incidents.  To  overcome  these  increasing  fires, Surakarta’s Government improves the existing mitigation system. The purpose of this research is to determine the effectiveness of fires mitigation component in Surakarta. Mitigation  components  in  this  research  are  water  supply,  hydrant,  fire  station, accessibility, disaster information, and early warning. The data collection method used primary  data  collection  to  determine  the  distribution  and  location  of  mitigation components,  and  secondary  data  collection  to  determine  the  quality  of  each mitigation  components.  The  analysis  employed  special,  description,  and  scoring analysis to determine the value of each component. The result shows that the fires mitigation component in Surakarta is less effective, since the quality and quantity of fire  mitigation  component  is  at  low  and  moderate  level.  As  in  structural  mitigation component, the water supply quality, the number of hydrants, the equipment at each fire station, and the response are still in moderate level because they haven’t been able  to  cover  the  safety  in  Surakarta.  In  non-structural  mitigation  component,  the information in the form of maps and early warning are still at low and moderate level because there is no information and protection distribution maps. Besides that, early warning in Surakarta is still minimum.
Keywords: Component; Effectiveness; Fire; Mitigation

## 1. Pendahuluan
Menurut Ramli [1], kebakaran merupakan api yang tidak dapat dikendalikan. Standar Nasional Indonesia  (SNI)  03-3985-2000  mencantumkan  pengertian  kebakaran  adalah  sebuah fenomena yang disebabkan oleh suatu bahan yang mencapai temperatur krisis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen (sebagai contoh) yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida, karbondioksida, atau produk dan efek lain [2]. Kebakaran merupakan  salah  satu  jenis  bencana  yang  memiliki  peningkatan  risiko  dalam  pengaruhnya dengan  perkembangan  kota.  Hendarto  dalam  Ariobowo  [3],  menjelaskan  inti  dari perkembangan  kota  adalah  pertumbuhan  atau  perubahan  secara  sosial  ekonomi,  sosial budaya, dan fisik. Selain itu Ramli [1] menyebutkan listrik adalah salah satu contoh penyebab yang terdapat dalam faktor-faktor terjadinya kebakaran. Kaitan antara listrik sebagai pemicu kebakaran  dengan  perkembangan  kota  adalah  berkembangnya  suatu  kota  identik  dengan bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  peningkatan  perekonomian.  Pertambahan  ini mengakibatkan  meningkatnya  kepadatan  penduduk  yang  mengarah  pada  peningkatan kepadatan bangunan serta peningkatan aktivitas. Peningkatan tersebut jika dilihat dari sudut pandang kebencanaan mengakibatkan persentase kesalahan teknis yang semakin meningkat sehingga dapat memicu terjadinya suatu bencana. Salah satunya adalah penggunaan listrik yang  semakin  meningkat  dan  berlebih  mengakibatkan  meningkatnya  risiko  terjadinya konsleting  lebih  tinggi  yang  dapat  memicu  terjadinya  kebakaran.  Dengan  demikian,  perlu adanya suatu cara untuk mengurangi tingkat risiko, yaitu risiko kebakaran.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2008  mengenai  penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi merupakan bentuk serangkaian upaya untuk mengurangi risiko  bencana  baik  dalam  bentuk  struktural  maupun  non  struktural  dalam  menghadapi ancaman  bencana  [4].  Dalam  rangka  mengurangi  tingkat  risiko  terjadinya  bencana,  perlu adanya perencanaan yang matang berupa peningkatan mitigasi sehingga mampu mengurangi tingkat risiko kejadian kebakaran.
Menurut  data  BPBD  Kota  Surakarta  [5],  pada  tiap  tahunnya  kejadian  kebakaran  di  Kota Surakarta mengalami kenaikan. Tercatat pada BPBD terdapat peningkatan jumlah kebakaran pada tahun 2010 sebanyak 28 kali peristiwa, tahun 2011 terjadi 37 kali peristiwa, tahun 2012 terjadi 46 kali peristiwa, dan pada tahun 2013 terjadi 65 kali peristiwa. Menurut data Dinas Pemadam Kebakaran [6], pada tahun 2017 menjadi puncak kejadian kebakaran paling tinggi. Tercatat peristiwa kebakaran meningkat menjadi 78 kali peristiwa kebakaran.
Pada  dasarnya  pemerintah  Kota  Surakarta  sudah  melakukan  berbagai  upaya  untuk mengurangi tingkat risiko kebakaran. Tercatat oleh Dinas Pemadam Kebakaran [7] menambah jumlah hidran di Kota Surakarta sebanyak 78 hidran yang berfungsi sebagai sumber air untuk melakukan pemadaman.  Pada tahun 2018,  juga terdapat  penambahan pos  pemadam  yang pada  semula  berjumlah  tiga  pos  pemadam  menjadi  empat  pos  pemadam  yang  berada  di Kelurahan  Sumber.  Dengan  usaha  pemerintah  Kota  Surakarta  dalam  peningkatan  mitigasi yang ada, peneliti akan mengkaji mengenai penilaian terhadap efektivitas mitigasi sehingga diketahui tingkat efektivitas mitigasi bencana kebakaran di Kota Surakarta.

## 2. Metode
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini bersifat kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  berupa  teknik  pengumpulan  data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data primer berupa observasi lapangan dan wawancara  untuk  mengetahui  lokasi  serta  kualitas  dari  komponen  proteksi  kebakaran. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur dan mengumpulkan data tertulis yang  sudah  disusun  oleh  lembaga  pemerintahan  daerah,  yaitu  dinas  pemadam  kebakaran. Dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pemetaan menggunakan perangkat (tools) ArcGIS dan  analisis  skoring  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  dari  komponen  mitigasi  bencana kebakaran  di  Kota  Surakarta.  Penentuan  indikator  efektivitas  menggunakan  penjelasan menurut  Hidayat  dalam  Darinsyah  [13].  Efektivitas  merupakan  sebuah  tolak  ukur  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  yang  ditentukan  (kuantitas,  kualitas  dan  waktu)  telah tercapai.  Semakin  besar  persentase  target  yang  ditentukan,  semakin  tinggi  tingkat efektivitasnya  sehingga  indikator  dan  parameter  dari  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Indikator parameter variabel [7,12,14,15].
Variabel Indikator Parameter Kualitas(KL), Kuantitas(KN),Waktu(W) Tinggi Sedang Rendah Pasokan air KL Sumber (alami dan atau buatan) Terdapat sumber air alami dan buatan yang bisa digunakan Terdapat sumber air alami dan buatan namun tidak dapat digunakan dengan lancar Tidak terdapat sumber air alami maupun buatan Hidran KL Jangkauan hidran 1 km Cakupan hidran 66,7%-100% Cakupan hidran 33,4%-66,6% Cakupan hidran 0%-33,3%. KN Jumlah hidran yang berfungsi Hidran yang berfungsi 66,7%- 100%. Hidran yang berfungsi 33,4%- 66,6%. Hidran yang berfungsi 0%- 33,3%. Pos pemadam KN Ketersediaan peralatan operasional dan komponen kendaraan operasional Tersedia semua peralatan operasional dan komponen kendaraan operasional Tersedia sebagian peralatan operasional dan komponen kendaraan operasional Tidak tersedia atau hanya peralatan operasional atau komponen kendaraan operasional KL Jangkauan pos pemadam 2,5 km Jangkauan pos pemadam sebesar 66,7%-100% Jangkauan pos pemadam sebesar 33,4%-66,6% Jangkauan pos pemadam sebesar 0%-33,3% Aksesibilitas W Waktu tanggap bencana (1) 5 menit penentuan lokasi dan persiapan (2) 5 menit perjalan ke lokasi (3) 5 menit menggelar peralatan Waktu tanggap sesuai dengan ketentuan dan jangkauan mencapai 66,7%- 100% luas Kota Surakarta Jangkauan waktu tanggap mencapai 33,4%-66,6% luas Kota Surakarta Jangkauan waktu tanggap mencapai 0%- 33,3% luas Kota Surakarta Penginformasi- an bencana KL Peta risiko bencana dan peta persebaran sarpras pemadam kebakaran Terdapat peta risiko dan peta persebaran sarana dan prasana bencana Hanya ada satu peta  dalam penginformasian bencana Tidak adanya peta dalam penginformasian bencana Peringatan Dini KL Peringatan dini yang berfungsi kepada masyarakat dan Damkar Adanya peringatan dini kepada masyarakat sekitar dan pemanggilan bantuan ke pos pemadam Adanya peringatan dini yang ditujukan hanya kepada salah satu (masyarakat sekitar atau pos pemadam kebakaran)/ masih sedikit Belum  adanya peringatan dini kepada masyarakat dan pos pemadam
Kerangka analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut (lihat Gambar 1).
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 1. Kerangka analisis penelitian.
Kerangka analisis pada penelitian ini didasarkan pada dua sasaran penelitian, yang  pertama adalah  untuk  mengidentifikasi  teori  efektivitas  komponen  mitigasi  bencana  kebakaran sehingga  didapatkan  variabel  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini.  Kedua,  menganalisis tingkat  efektivitas  dari  masing-masing  komponen  untuk  mengetahui  nilai  efektivitas komponen mitigasi bencana kebakaran di Kota Surakarta.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1 Mitigasi struktural
3.1.1 Sumber air. Sesuai dengan Permen PU No 20/PRT/M/2009, terdapat dua jenis pasokan air dalam menanggulangi bencana kebakaran, yakni sumber air alami dan sumber air buatan [12]. Hasil pengolahan data yang didapatkan dari pihak PDAM dan Damkar, sumber air yang digunakan  di  Kota  Surakarta  berupa  sumber  air  buatan  dalam  bentuk  hidran  yang  sudah disediakan oleh Dinas PDAM.
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 2. Peta sumber air pemadam kebakaran.
Hidran yang sudah disediakan oleh PDAM tersebar merata di Kota Surakarta (lihat Gambar 2). Pada  dasarnya  untuk  sumber  air  alami  yang  ada  berupa  sungai  memiliki  kualitas  air  yang tergolong tidak layak untuk digunakan sebagai sumber pemadaman di Kota Surakarta. Selain itu, saluran air hidran yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pemadaman ini menjadi satu  dengan  saluran  kebutuhan  penggunaan  air  di  Kota  Surakarta.  Sehingga  pada  jam-jam tertentu seperti pada saat waktu padat penggunaan air (seperti siang hari) mengakibatkan air dari sebagian hidran hanya mampu mengeluarkan sedikit dan membutuhkan waktu ber jam- jam untuk mengisi penuh mobil tangki pemadam.
3.1.2 Hidran. Hidran  merupakan  sarana  proteksi  kebakaran  yang  berfungsi  untuk mengeluarkan  sumber  air  yang  digunakan  dalam  pemadaman  kejadian  kebakaran.  Tertera dalam Permen PU No 20/PRT/M/2009, jenis hidran sendiri terdapat dua  jenis, yaitu hidran pilar dan hidran tanam [12]. Jumlah hidran di Surakarta yang didapatkan dari pengolahan data sebanyak  78  buah.  Persebaran  dan  jangkauan  hidran  di  Kota  Surakarta  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 3. Peta persebaran dan jangkauan hidran.
Dari  total  hidran  tersebut,  terdapat  tiga  fungsi  dari  masing-masing  hidran,  di  antaranya  48 hidran berfungsi dengan baik (27 hidran pilar dan 21 hidran tanam), 8 hidran berfungsi dengan debit kecil (3 hidran pilar dan 5 hidran tanam), dan 22 hidran rusak/ tidak dapat digunakan (17 hidran pilar dan 5 hidran tanam). Berikut merupakan persentase kondisi dan jangkauan hidran yang dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Persentase kondisi dan jangkauan hidran.
Dari data tersebut diasumsikan bahwa hidran yang bisa digunakan sejumlah 48 buah (hidran yang berfungsi dengan baik) atau sekitar 61,5%. Selain itu, menurut Damkar jangkauan hidran yang berfungsi dengan baik adalah sejauh 1 km. Dari hasil analisis menggunakan buffer pada GIS  didapatkan  jangkauan  hidran  hampir  menjangkau  seluruh  kawasan  di  Kota  Surakarta dengan kisaran 3658 ha atau sekitar 79.5% dari luas Kota Surakarta.
62% 10% 28% Presentase Kondisi Hidran Hidran berfungsi Hidran debit kecil Hidran rusak 79,50% 20,50% Presentase Jangkauan Hidran Terjangkau Tidak Terjangkau
3.1.3 Pos  pemadam  kebakaran. Sesuai  yang  tercantum  dalam  SNI  03-1733-2004,  pos pemadam  merupakan  jenis  sarana  pelayanan  pemerintahan,  dan  dalam  kategori  ini  pos pemadam  dinaungi  oleh  Dinas  Pemadam  Kebakaran.  Pos  pemadam  berfungsi  untuk memberikan aksi tanggap darurat ketika terdapat bencana terutama bencana kebakaran. Kota Surakarta  memiliki  empat  unit  pos  pemadam  di  antaranya  pos  I  di  Kota  Barat,  pos  II  di Pedaringan, pos III di Gading, dan pos IV di Kantor BPBD Manahan (lihat Gambar 5). Menurut Permen PU No 20/PRT/M/2009, terdapat kelengkapan sarana dan peralatan operasional pada pos pemadam yang harus ada [12]. Dari hasil obervasi dan wawancara pada masing-masing pos pemadam, diketahui kelengkapan sarana dan peralatan pada masing-masing pos dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.
Tabel 2. Sarana dan peralatan operasional pada masing-masing pos pemadam.
Pos Pemadam Fasilitas Peralatan Operasional Mobil Pompa Mobil Tangki Tandon Air Pendobrak Pemadam Ventilasi Penyelamat 1 V V - V V V V 2 V V - - V V V 3 V V - - V V V 4 - V - - V - V
Gambar 5. Peta persebaran dan jangkauan pos pemadam.
Dari hasil pengolahan data di atas dapat  dijabarkan pada pos 1 memiliki kelengkapan pada fasilitas penunjang dan peralatan operasional yang terbilang komplit. Pada pos pemadam dua dan tiga dapat dikatakan cukup. Sedangkan di pos 4, dapat dikatakan kurang dengan peralatan yang minim karena pos 4 juga baru dibentuk dan tempatnya pun juga belum pasti.
Selain  itu,  masing-masing  pos  pemadam  memiliki  jangkauan  yang  sudah  ditetapkan  pada Permen  PU  No  20/PRT/M/2009.  Jangkauan  pos  pemadam  sebesar  2,5  km  dan  maksimal jangkauan pos pemadam terhadap wilayah manajemen kawasan sebesar 7,5 km.
Dari hasil analisis dengan menggunakan buffer pada GIS, didapatkan luas Kota Surakarta yang terjangkau oleh pos pemadam sebesar 3704 ha atau sebesar 80.5%. Selain itu, terdapat 19.5% atau sekitar 897 ha kawasan Surakarta yang belum terjangkau pos pemadam (lihat Gambar 6). Namun  dapat  dikatakan  seluruh  kawasan  Kota  Surakarta  terjangkau  pos  pemadam  bila disesuaikan dengan wilayah manajemen kawasan.
Gambar 6. Persentase jangkauan pos pemadam.
3.1.4 Aksesibilitas. Adapun  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penjabaran  aksesibilitas adalah waktu tanggap bencana yang dimiliki. Sesuai dengan penjabaran dalam  Permen PU No 20/PRT/M/2009, waktu tanggap bencana yang diperlukan maksimal adalah 15 menit dengan ketentuan  lima  menit  untuk  penentuan  lokasi  dan  persiapan,  lima  menit  kedua  untuk perjalanan ke lokasi, lima menit terakhir untuk menggelar peralatan di lokasi kejadian [12].
Dinas  Pemadam  Kebakaran  pernah  melakukan  simulasi response  time di  lokasi  RS  Brayat Minulya pada tanggal 11 juli 2018. Total waktu yang dibutuhkan Dinas Pemadam Kebakaran untuk mencapai lokasi sebanyak 9 menit 38,5 detik dengan rincian kegiatan sebagai berikut.
 Pada  jam  09.00  penerimaan  informasi  terkait  kebakaran  di  lokasi  RS  Brayat  Minulya. Lokasi  ini  termasuk  jangkauan  dari  pos pemadam  IV  yang  berada di  Manahan.  Namun karena kebakaran berada di lantai 3 RS Brayat, mengakibatkan perlunya pemberangkatan mobil  tangga  dari  lokasi  pos  I  Kota  Barat  menuju  pos  IV  Manahan.  Dengan  kegiatan tersebut  dan  persiapan  personil  pada  pos  IV  sehingga  membutuhkan  waktu  sebanyak 58,4 detik.
80,50% 19,50%
Persentase Jangkauan Pos Pemadam
Terjangkau Tidak terjangkau
 Waktu tempuh dari Pos IV menuju RS Brayat adalah 2 menit 58,6 detik dengan ketentuan jarak pos ke lokasi kejadian 1,5 km dan kecepatan antara 40-60 km/jam.
 Waktu akses petugas pemadam kebakaran dari mobil pemadam menuju sumber api yang berada di lantai 3 membutuhkan waktu 1 menit 15,5 detik.
 Waktu persiapan peralatan pemadam kebakaran dan persiapan mobil tangga ke lantai 3 membutuhkan waktu 4 menit 26 detik.
Dengan penjabaran dari kegiatan response time Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilakukan analisis dengan menggunakan GIS sehingga didapatkan peta sebagai berikut (lihat Gambar 7).
Gambar 7. Peta jangkauan waktu tanggap pelayanan pos pemadam.
Diketahui dengan penjabaran kegaitan di atas waktu tanggap yang diperoleh sekitar 9 menit 38,5  detik  dengan  penjabaran  58,4  penentuan  lokasi  dan  persiapan,  2  menit  56,6  detik perjalanan menuju lokasi, dan 5 menit 41,4 detik menggelar peralatan di lokasi kejadian. Maka, jangkauan  waktu  tanggap  hanya  mencapai  38%  yang  disesuaikan  dengan  Permen  PU  No 20/PRT/M/2009.

## 3.2 Mitigasi non struktural
3.2.1 Penginformasian  bencana. Penginformasian  bencana  memiliki  definisi,  yaitu  mampu memberikan  informasi  terkait  kejadian  bencana  yang  ada.  Informasi  bencana  ini  ditujukan terutama pada kelengkapan yang terdapat pada peta. Peta yang dimaksud adalah peta risiko kebakaran dan peta persebaran lokasi sistem proteksi kebakaran kota. Dari hasil pencarian
data, Kota Surakarta tidak memiliki peta risiko dan peta persebaran proteksi bencana. Oleh karena  itu,  dalam  melakukan  analisa  tingkat  risiko  dan  pencarian  proteksi  yang  terpasang, pihak Dinas Pemadam Kebakaran menggunakan pengalaman mereka selama bertahun-tahun dalam menanggulangi kebakaran.
3.2.2 Peringatan dini. Fungsi dari peringatan dini adalah untuk memberikan informasi terkait kejadian bencana secara cepat baik itu untuk masyarakat sekitar ataupun kepada dinas yang bersangkutan. Di dalam ISDR [15], secara umum peringatan dini tertuju kepada dua obyek, yang  pertama  kepada  masyarakat  dan  yang  ke  dua  kepada  pemerintah  terkait.  Bentuk peringatan dini di Kota Surakarta masih menggunakan sistem panggilan darurat. Pada masing- masing pos pemadam memiliki nomor darurat yang mampu dihubungi bila terjadi kejadian kebakaran. Namun bentuk peringatan dini yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk sirine atau early warning system namun belum terpasang secara menyeluruh pada seluruh kawasan di Kota Surakarta. Hal itu dapat dibuktikan dengan sertifikat layak fungsi (SLF) dalam gedung.  Pada  dasarnya  di  tahun  2016-2017  di  Surakarta  hanya  terdapat  4  gedung  (Rumah Sakit  Mata,  Hotel  Alila,  Hotel  Alaris,  Rumah  Sakit  Hermina)  yang  memiliki  sertifikat  Layak Fungsi (SLF) dan 5 gedung lainnya sedang dalam proses pengajuan SLF (lihat Gambar 8). Hal tersebut  menandakan  bahwa  pada  sistem  proteksi  gedung  yang  berada  di  Kota  Surakarta belum memiliki pengakuan secara resmi terkait dengan sistem proteksi kebakaran.
Gambar 8. Peta bangunan tersertifikasi layak fungsi.

## 3.3 Penilaian efektivitas komponen mitigasi bencana kebakaran
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya,  langkah  selanjutnya  adalah menilai  tingkat  efektivitas  dari  komponen  mitigasi  bencana  kebakaran  yang berada di  Kota Surakarta.  Teknik  yang  dilakukan  dalam  menentukan  tingkat  efektivitas  ini  berupa  analisis skoring. Dari hasil penilaian yang ada, didapatkan nilai skoing sebagai berikut (lihat Tabel 3).
Tabel 3. Penilaian efektivitas komponen mitigasi bencana kebakaran.
Jenis Mitigasi Variabel Indikator Keterangan Nilai Skoring Mitigasi Struktural Pasokan Air Kualitas Terdapat sumber air alami namun tidak mampu digunakan ketika musim kemarau, dan atau terdapat sumber buatan yang digunakan tidak mencukupi 2 Hidran Kuantitas Hidran berfungsi dengan baik sebanyak 33,4%-66,6%. 2 Kualitas Cakupan hidran terhadap wilayah manajemen kawasan sebanyak  66,7%-100% 3 Pos Pemadam Kuantitas Tersedianya 2-3 peralatan operasional dan 2 komponen kendaraan operasional 2 Kualitas Jangkauan pos pemadam mencakup  wilayah manajemen kawasan sebesar 66,7%-100% 3 Aksesibilitas Waktu Jangkauan waktu tanggap sebanyak 33,4%-66,6%. 2 Mitigasi Non Struktural Penginformasian Bencana Kualitas Tidak adanya peta dalam penginformasian bencana 1 Peringatan Dini Kualitas Masih kurangnya bentuk peringatan dini 2 Total Skor 17
Untuk mengetahui tingkatan efektivitas, perlu adanya perhitungan rumus sehingga diketahui interval dari masing-masing tingkat efektivitas yang dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.
Tabel 4. Tingkatan efektivitas. Tingkatan Efektivitas Jumlah Skor Efektif 18.68-24 Kurang Efektif 13.34-18.67 Tidak Efektif 8-13.33
Dari tabel penilaian tingkat efektivitas komponen mitigasi bencana kebakaran di atas, dapat disimpulkan  bahwa  nilai  dari  total  komponen  yang  ada  di  Kota  Surakarta  sebesar  17  skor. Berdasarkan  tabel  tingkat  efektivtias,  komponen  mitigasi  yang  dimiliki  Kota  Surakarta terdapat pada tingkat kurang efektif. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa skor pada bentuk  mitigasi  non  struktural  memiliki  tingkatan  yang  sedang  dan  rendah.  Dalam  analisis yang  telah  dilakukan,  Kota  Surakarta  belum  memiliki  peta  risiko  maupun  peta  persebaran proteksi kebakaran. Hal tersebut mengakibatkan belum diketahuinya tingkatan risiko bencana
kebakaran  di  masing-masing  penggunaan  lahan  yang  ada  dan  kurang  terarahnya  dinas Pemadam Kebakaran dalam mencari lokasi-lokasi hidran maupun sistem proteksi lainnya yang dekat  dengan  lokasi  kejadian  kebakaran.  Selain  itu,  pada  sistem  peringatan  dini  bentuk peringatan  terhadap  masyarakat  masih  minim,  hanya  terdapat  empat  bangunan  yang memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF) terkait proteksi kebakaran. Walaupun sudah terdapat sistem peringatan dini berupa panggilan darurat menuju pos pemadam tedekat, hal tersebut masih  menggambarkan kurangnya tingkat  peringatan dini  dan  mayoritas  bangunan di  Kota Surakarta  terutama  pada  pusat-pusat  kegiatan  belum  mengantongi  Sertifikat  Layak  Fungsi (SLF). Maka dapat diartikan bahwa kelengkapan penanggulangan bencana kebakaran masih dapat dikatakan kurang efektif.
Selain itu, pada bentuk mitigasi struktural masih terdapat beberapa komponen yang tergolong dalam  kategori  kurang  efektif.  Di  antaranya  terdapat  pasokan  air  yang  belum  mampu digunakan  secara  maksimal,  jumlah  hidran  yang  bisa  digunakan  hampir  seimbang  dengan jumlah  hidran  yang  rusak  atau  tidak  layak  dipakai,  kurang  tersedianya  peralatan  dan kendaraan  operasional  di  masing-masing  pos  pemadam,  serta response  time dari  pos pemadam ke lokasi kejadian yang masih kurang dalam ketercapaian waktu tanggap bencana.

## 4. Kesimpulan
Komponen  mitigasi  kebakaran  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  mitigasi  struktural  dan  non struktural.  Pada  mitigasi  struktural  terdapat  pasokan  air,  hidran,  pos  pemadam  dan aksesibilitas.  Sementara  pada  mitigasi  non  struktural  terdapat  penginformasian  bencana dalam  bentuk  pemetaan  dan  peringatan  dini.  Penentuan  nilai  efektivitas  didasarkan  pada pengukuran  keefektifan  dalam  mencapai  suatu  tujuan.  Terdapat  tiga  indikator  dalam menentukan  pengukuran  efektif,  antara  lain  kualitas,  kuantitas,  dan  waktu.  Indikator  ini digunakan untuk  menilai  masing-masing  komponen  mitigasi  yang  sesuai. Berdasarkan hasil analisis  skoring  pada  masing-masing  komponen,  didapatkan  tingkat  efektivitas  komponen mitigasi  bencana  di  Kota  Surakarta  tergolong  dalam  tingkatan  kurang  efektif.  Hal  tersebut dikarenakan  masih  terdapatnya  kuantitas,  kualitas  maupun  waktu  dari  komponen  mitigasi bencana  yang  masih  dalam  kategori  rendah  dan  sedang.  Seperti  pada  komponen  mitigasi struktural yang berupa kualitas pasokan air, kuantitas atau jumlah hidran yang bisa digunakan, kuantitas atau perlengkapan pada masing-masing pos pemadam, dan waktu tanggap bencana yang  masih  dalam  kategori  sedang  karena  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  Kota Surakarta  secara  menyeluruh.  Pada  komponen  mitigasi  non  struktural  berupa penginformasian dalam bentuk peta dan peringatan dini masih dalam kategori sedang dan rendah karena belum adanya peta penginformasian dan peta persebaran proteksi. Selain itu, bentuk  peringatan  dini  yang  dimiliki  Kota  Surakarta  masih  kurang.  Namun,  pada  kualitas hidran dan pos pemadam sudah dapat dikatakan baik karena pada jangkauan kedua sistem proteksi tersebut hampir menjangkau seluruh kawasan di Kota Surakarta.

## Referensi
[1] Ramli S. Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management). Jakarta: PT. Dian Rakyat; 2010.
[2] Badan  Standarisasi  Nasional.  SNI  03-1745-2000  tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pemasangan, dan Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakara untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung 2000.
[3] Ariobowo M. Pengaruh Perkembangan Kota Singapura terhadap Angka Pengungkapan Penyelundupan  Barang  Palsu  di  Pelabuhan  PSA  Singapura  Mahadika  Ariobowo Departemen  Hubungan  Internasional  ,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Diponegoro Jalan Prof . H . Soed 2017;3:206–13.
[4] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2008.
[5] Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD).  Kejadian  Bencana  Tahun  2010-2016 2017.
[6] Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta. Kejadian Bencana Kebakaran Tahun 2017 2017.
[7] Dinas  Pemadam  Kebakaran  Surakarta.  Radius  Jangkauan  Pelayanan  Hidran  Berfungsi dengan Baik 2018.
[8] Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana 2007.
[9] Sukamto. Manajemen Antisipasi Bencana. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2015.
[10]  Wiarto G. Tanggap Darurat Bencana Alam. Yogyakarta: Gosyen Publishing; 2017.
[11]  Kusumasari B. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media; 2014.
[12]  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  20  Tahun  2009  tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan 2009.
[13]  Darinsyah Y. Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012. JOM FISIP 2014;1:1–14.
[14]  Badan  Standarisasi  Nasional.  SNI  03-1733-2004  tentang  Tata  Cara  Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 2004.
[15]  ISDR.  Membangun  Sistem  Peringatan  Dini :  Sebuah  Daftar  Periksa.  Bonn:  EWC  III Konferensi Internasional Ketiga Tentang Peringatan Dini; 2006.