## PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ALIH DAYA DALAM SISTEM PENGUPAHAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(Studi Kasus RSUD dr. M. Zein Painan)

## Idul Fitri
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: idulfitri1606@gmail.com

## ABSTRACT
The  remuneration  system  for  outsourcing  workers  at  M.  Zein  Painan  Hospital  must  be protected  in  accordance  with  Indonesian  law,  namely  Article  65  paragraph  (1)  of  Law Number 13 of  2003 concerning Manpower and  Law  of  the Republic of  Indonesia  No. 40 of 2004  concerning  National  Social  Security  System.  Problems  that  arise  in  the  outsourced workforce  at  RSUD  dr.  M.  Zen  Painan,  among  others,  payment  of  wages  that  are  not appropriate, the absence of benefits (health, years of service), contracts that are not extended because the company does not win the tender in the following year. The problems raised in this  thesis  include,  first,  how  is  the  implementation  of  the  remuneration  system  for outsourcing  workers  at  RSUD  dr.  M.  Zein  Painan?  Second,  how  is  the  implementation  of legal  protection  for  outsourced  workers  in  the  wage  system  at  RSUD  dr.  M.  Zein  Painan? and Third, what are the obstacles in implementing the legal protection of outsourced workers in the wage system at RSUD dr. M. Zein Painan? This research is descriptive analytical with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Analysis and discussion of the results obtained as follows: (a) Implementation of the remuneration system for  outsourcing  workers  at  RSUD  dr.  M.  Zein  Painan,  which  is  given  the  same  amount  of basic  wages,  allowances,  wages  are  given  on  the  30th  of  every  month  directly  to  workers. Wages  are  given  in  accordance  with  the  applicable  UMR  in  West  Sumatra  Province,  (b) Implementation  of  legal protection for  outsourced workers  in  the wage system at  RSUD dr. M. Zein Painan is a letter of agreement between the company and the outsourced workforce. In the agreement, the company will continue to provide wages if the worker does not come to work  in  accordance  with  the  law.  However,  in  practice,  the  company  cuts  the  wages  of workers if they do not come to work. This shows that the legal protection of the wage system, Law  Number  13  of  2003  concerning  Manpower  has  not  been  implemented  by  the  company and  (3)  Obstacles  in  implementing  the  legal  protection  of  outsourced  workers  in  the  wage system at RSUD dr. M. Zein Painan is a lack of supervision from a competent party. Workers do not have the legal power to claim their right to wages, because there is no party that can mediate.
Keywords: Legal Protection, Wage System, Outsourced Labor

## ABSTRAK
Sistem  pengupahan  tenaga  kerja  alih  daya  yang  ada  di  RSUD  M.  Zein  Painan  harus dilindungi sesuai dengan hukum di Indonesia, yaitu Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Masalah  yang  muncul  pada  tenaga kerja  alih  daya  di  RSUD  dr.  M.  Zen  Painan  diantaranya  pembayaran  upah  gaji  yang  tidak sesuai,  tidak  adanya  tunjangan-tunjangan  (kesehatan,  masa  kerja),  kontrak  yang  tidak diperpanjang  karena  perusahaan  tidak  memenangkan  tender  pada  tahun  berikutnya. Permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  tesis  ini  meliputi,  pertama,  Bagaimanakah pelaksanaan  sistem  pengupahan  tenaga  kerja  alih  daya  pada  RSUD  dr.  M.  Zein  Painan? Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan? dan Ketiga Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan  hukum  tenaga  kerja  alih  daya  dalam  sistem  pengupahan  pada  RSUD  dr.  M. Zein  Painan?  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif didukung  dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Analisis  dan  pembahasan  hasil  didapatkan sebagai berikut: (a) Pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja alih daya pada RSUD dr. M. Zein  Painan  yaitu  diberikan  upah  pokok  yang  jumlahnya  sama,  tunjangan,  upah  diberikan tanggal  30  setiap  bulan  langsung  kepada  tenaga  kerja.  Upah  diberikan  sesuai  dengan  UMR yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat, (b) Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih  daya  dalam  sistem  pengupahan  pada  RSUD  dr.  M.  Zein  Painan  yaitu  surat  perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja alih daya. Didalam perjanjian, pihak perusahaan akan tetap  memberikan  upah  jika  tenaga  kerja    jika  tidak  masuk  kerja  sesuai  dengan  Undang- undang.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  perusahaan  melakukan  pemotongan  upah  tenaga kerja  jika  tidak  masuk  kerja.  Hal  ini  menunjukkan  perlindungan  hukum  sistem  pengupahan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  belum  dijalankan  oleh perusahaan  dan  (3)  Kendala  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  alih  daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan adalah kurangnya pengawasan dari pihak yang berkompoeten. Tenaga kerja tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak mereka terhadap upah, karena belum ada pihak yang dapat menengahi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sistem Pengupahan, Tenaga Kerja Alih Daya

## PENDAHULUAN
Sistem  alih  daya  digunakan  sebuah  perusahaan  demi  melakukan  penghematan mengelola  perusahaannya.  Tenaga  kerja  alih  daya  lazim  umumnya  sub  kontrak  pekerjaan yaitu  memborongkan  beberapa  unit  kerja  yang  sebelumnya  dikerjakan  perusahaan  di  sub kontrakkan  pada  perusahaan  yang  menyediakan  jasa  sub  kontrak. 1 Alih  daya (outsourcing) menurut  KHU  Perdata  Pasal  1601  tentang  pengaturan  perjanjian  borongan  kerja  yaitu perjanjian dari satu pihak ke pihak lain, terikat dalam pekerjaan yang memborong pekerjaan sesuai  kesepatakan  dalam  jumlah  pembayaran.  Hal  ini  berarti  ada  pengalihan  atau pemborongan  sebahagian  atau  semua  pekerjaan  atau  tanggungjawab  perusahaan  pada perusahaan sub kontrak dalam rangka alih daya suatu pekerjaan di perusahaan tertentu. 2
Menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  No.Kep.101/Men/VI/2004  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Perizinan  Perusahaan
1 M.  Fauzi, Aspek  Hukum  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  kepada  Perusahaan  Lain (Outsourcing) , Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006, hlm. 87
2 Komang Priambada, Outsourcing Versus Serikat Pekerja?, Daya Pudlishing, Jakarta, 2008, hlm 12
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004), alih daya merupakan  borongan kerja dan menyediakan jasa pekerja. Prinsip  dasar tata laksana alih daya adalah suatu  kerjasama  yang disepakati  perusahaan  yang  menggunakan  jasa  dan  perusahaan  yang  mennyediakan  jasa tenaga  kerja.  Kerjasama  tersebut  yaitu  memborongkan  pekerjaan.  Perusahaan  yang menggunakan jasa membayar sejumlah tertentu berdasarkan kesepakatan kepada perusahaan penyedia jasa.
Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  65  ayat  (1) memuat  tentang  perjanjian  pemborongan  pekerjaan  antara  perusahaan  yang  menggunakan dan perusahaan yang menyediakan pekerja yang berbunyi “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  dilaksanakan  melalui  perjanjian  pemborongan  pekerjaan yang  dibuat  secara  tertulis”. 3 Dalam  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentangtentang Ketenegakerjaan, dinyatakan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi tenaga kerja alih daya,  minimal  sama  dengan  pekerja  tetap  pada  perusahaan  pemberi  kerja  secara  tegas. Namun  penulis  melihat  bahwa  perlindungan  tenaga  kerja  alih  daya  selamaini  masih dirugikan,  baik  oleh  pihak  perusahaan  pemberi  kerja  maupun  oleh  perusahaan  yang menyediakan  pekerja.  Bentuk  kerugian  yang  umumnya  terlihat  yaitu  hubungan  kerja  yang pada  umumnya  bersifat  tidak  tetap,  minimnya  jaminan  sosial  dan  tidak  jelasnya pengembangan karir tenaga kerja. 4
Selanjutnya Pemerintah telah memberi payung hukum bagi penyedia jasa tenaga kerja yang dinilai memiliki kewenangan dan mampu bertanggungjawab dalam rangka memberikan jaminan sosial  pekerja.  Sebagai  perwujudannya  pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-undang  Republik  Indonesia  No.40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional, dalam pasal 18  bahwa “Jenis program jaminan sosial meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian.”. Lembaga yang  berwenang  menyelanggarakan  program  jaminan  sosial  menurut  Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Sistem  tenaga  alih  daya  yang  dipilih  oleh  perusahaan  bertujuan  untuk  efisiensi, terutama  biaya.  Tenaga  kerja  alih  daya  dapat  menhemat  pengeluaran  biaya  tenaga  kerja, karena perusahaan hanya betanggungjawab membayar pada perusahaan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian. 5 Adanya strategi tenaga kerja dengan system kontrak memberikan peluang bagi perusahaan untuk meminimalkan biaya, namun dapat memunculkan konflik perburuhan bila  penerapannya  kurang  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  ada.  Permasalahan  tenaga kerja  alih  daya  juga  terjadi  di  Indonesia,  karena  minimnya  aturan  tentang  tenaga  kerja  alih daya  ini.  Kondisi  ini  membuat  banyak  persoalan  yang  berkaitan  dengan  tenaga  kerja  alih daya, bahkan harus diselesaikan ke ranah hukum. 6
Permasalahan  yang  berkaitan  dengan  tenaga  kerja  alih  daya (outsourcing) cukup banyak. Banyaknya permasalahan disebabkan sebagian besar perusahaan di Indonesia sudah
3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64
4 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 219
5 Evi  Rosmanasari, Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Ooutsourcing  PT. Indah  Karya  Nuansa  Indonesia  (PT.  INKANINDO)  di  PT.  Pertamina  (Persero)  UP-VI  Balongan ,  Kearsipan Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 9
6 RR  Ani  Wijayati, Penyerahan  Sebagian  .Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain (Outsourcing) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , 2004, hlm. 65
menerapkan  sistem  alih  daya  daya.  Banyaknya  penggunaan  tenaga  kerja  alih  daya  karena kebutuhan  yang  semakin  tinggi.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  kurang  baik,  karena aturan  hukum  yang  berlaku  kurang  sesuai  dalam  melakukan  pengaturan  tenaga  kerja  alih daya tersebut.
Dilaksanakannya  alih  daya  pada  suatu  perusahaan  bermanfaat  untuk  pemerintah, masyarakat,  pekerja,  industri,  dan  perusahaan.  Manfaat  untuk  pemerintah,  alih  daya menolong  perusahaan  untuk  berkembang  serta  mendorong  tumbuhnya  perekonomian nasional,  pembinaan  dan  berkembangnya  koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM) melalui  perusahaan  yang  menyediakan  jasa  tenaga  kerja,  berkurangnya  beban  pemerintah mengatasi  pengangguran  dan  membuka  kesempatan  kerja. 7 Manfaat  untuk  masyarakat, dimana  alih  daya  membuka  lapangan  pekerjaan  sehingga  industri  bisa  dikembangkan, memperkuat  sistem  ketenagakerjaan  di  masyarakat,  meningkatkan  perekonomian, mengurangi  pengangguran,  mengurangi  urbanisasi  dan  meningkatkan  pengetahuan  dalam mengelola  perusahaan.  Manfaat  untuk  dunia  industri  yaitu,  berkurangnya  beban  terhadap lahan,  terdongkraknya  perusahaan  dalam  pengembangan  produk  serta  pemakaian  teknologi. Stabilnya  produksi  dengan  teknologi  yang  lama  bisa  berkembang  dan  meningkatkan  daya saing melalui penghematan digunakannya fasilitas dan teknologi. 8
Praktek  tenaga  kerja  alih  daya  pada  saat  ini  semakin  marak  dilakukan  baik  dari kalangan pengusaha maupun penyedia jasa, tidak terkecuali pada instansi pemerintah. RSUD dr.  M.  Zein  Painan.  RSUD  M.  Zein  Painan  sebagai  Badan  Layanan  Umum  Daerah menggunakan  tenaga  kerja  alih  daya  untuk  jasa  kebersihan  kantor  yaitu  cleaning  service. Tenaga  kerja  alih  daya  yang  digunakan  merupakan  hasil  dari  lelang  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Untuk  tahun  2018,  tenaga  alih  daya  yang digunakan  berasal  dari  PT.  Minang  Vodia  Utama,  tahun  2019  dan  2020,  tenaga  alih  daya yang digunakan berasal dari PT. Pelangi Multi Utama dan tahun 2021, tenaga alih daya yang digunakan  berasal  dari  PT.  Minang  Vodia  Utama.  Seluruh  tanggungjawab  tenaga  alih  daya pada RSUD dr. M. Zen Painan menjadi kewajiban PT. Pelangi Multi Utama selaku penyedia tenaga kerja alih daya.
Tenaga  kerja  alih  daya  yang  ada  di  RSUD  M.  Zein  Painan  tentu  harus  dilindungi sesuai dengan hukum yang ada. Namun dalam prakteknya, tenaga alih daya di RSUD dr. M. Zen  Painan  memiliki  beberapa  permasalahan.  Masalah  yang  muncul  diantaranya keterlambatan  upah  bagi  tenaga  kerja  alih  daya,  kurang  sesuainya  upah  yang  diteruma, kurangnya tunjangan-tunjangan yang seharusnya diterima tenaga kerja, perjanjian kerja yang tidak  diperpanjang  karena  perusahaan  tidak  lagi  memenangkan  tender  untuk  menyediakan tenaga kerja di  RSUD dr. M.  Zen Painan. Akibat  sering terlambanya pembayaran upah/gaji kepada  tenaga  alih  daya,  mereka  melakukan  mogok  kerja  dan  menuntun  pemberian  upah sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan. Hal ini tentu saja memperlihatkan kurangnya  perlindungan  hukum  pada  tenaga  alih  daya  di  RSUD  dr.  M.  Zen  Painan  dan berakibat  pada  terganggunya  akitivitas  pelayanan  RSUD  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan.
7 Iftida Yasar, Menjadi Karyawan Outsourcing , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 6
8 Ibid , hlm 7
Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, “adalah perlindungan akan harkat dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek hukum  berdasakarkan  ketentuan  umum  dari  kesewangan  atau  sebagai  kumpulan  peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”. 9
Pjillipus  M.  Hadjon  menyatakan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  adalah pencegahan  dan  penekanan. 10 Perlindungan  hukum  sebagai  pencegahan  adalah  untuk mencegah terjadinya sengketa, sehingga tindakan harus mengambil bersikap hati-hati dalam membuat  keputusan  beedasar  diskresi,  dan  perlindungan  yang  bersifat  penekanan  (represif) adalah upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk penangana sengketa tersebut di lembaga  peradilan.  Perlindungan  Hukum Preventif ,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum dimana  kepada  rakyat  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Perlindungan  Hukum Represif ,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  dimana  lebih  ditujukan  dalam  penyelesaian sengketa. 11
Kant  memiliki pemikiran  yang lebih  jelas, dimana  hukum  adalah menjadi  pelindung hak-hak  asasi  manusia  dan  kebebasan.  Menurut  Immanuel  Kant,  manusia  adalah  makhluk yang  memiliki  akal  dan  memiliki  kehendak  untuk  bebas.  Adanya  hak  dasar  manusia membuat  Negara  memiliki  tugas  menegakkan  hak-hak  dan  kebebasan  masyarakat.  Negara tidak  boleh  menghalamgnya  untuk  menjadikan  tujuan  negara  mencapai  masyarakat  yang makmur dan bahagia 12 .
Perlindungan yang harus didapatkan oleh tenaga kerja alih daya, diantaranya:
1) Perlindungan  sosial.  Perlindungan  sosial  adalah  perlindungan  yang  berhubungan dengan  usaha  masyarakat  dan  bertujuan  agar  pekerja  pekerja/buruh  mendapatkan pengembangan  kehidupan  seperti  manusia  lainnya.  Perlindungan  sosial  bagi ditujukan bagi anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial biasa disebut dengan kesehatan kerja.
2) Perlindungan  teknis.  Perlindungan  teknis  adalah  perlindungan  yang  berhubungan dengan  upaya  menjaga  agar  pekerja/buruh  tidak  mengalami  kecelakaan  dalam bekerja  yang disebabkan alat-alat kerja atau bahan  yang dikerjakan. Perlindungan teknis biasa juga disebut keselamatan kerja.
3) Perlindungan  ekonomis.  Perlindingan  ekonomi  adalah  perlindungan  yang berhubungan penghasilan atau upah bagi pekerja/buruh. Perlindungan ekonomis ini memberi kepastian kepada pekerja/buruh tentang ketercukupan penghasilan untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari untuk  pekerja tersebut  beserta anggota  keluarga. Perlindungan  teknis  termasuk  perlindungna  terhadap  pekerja/buruh  yang  tidak dapat  bekerja  karena  halangan  diluar  kehendaknya.  Perlindungan  teknis  disebut dengan jaminan sosial.” 13
9 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2
10 Ibid , hlm 2
11 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual , Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 18
12 Ibid , hlm 75
13 Zainal Asikin,et.al, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm 76-77
Jaminan sosial merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jaminan sosial adalah tujuan negara dan tanggungjawab Negara bagi masyarakatnya berhubungan dengan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan sosial dalam arti luas luas jaminan sosial terdiri dari usaha-usaha yang  dilakukan,  baik  dilakukan  masyarakat  maupun  pemerintah.  Jaminan  sosial  merupakan perlindungan untuk pekerja yang berhubungan dengan penghasilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Perlindungan sosial bagi pekerja juga termasuk tidak adanya kejadian yang tidak  diinginkan  selama  bekerja  sehingga  sesseorang  tidak  dapat  bekerja  lagi  dan perlindungan ini disebut perlindungan ekonomis. 14
Menurut  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional,  dalam  Pasal  1  angka  1,  jaminan  sosial  dapat  berarti  jaminan  sosial  yaitu  “suatu bentuk  perlindungan  sosial  yang  dapat  menjamin  seluruh  masyarakat  dalam  rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.” 15 Perkembangan jaminan sosial saat ini bagi tenaga  kerja  bukan  saja  tentang  pembayaran,  namun  mencakup  pelayanan,  bantuan,  dan sebagainya. 16
Jaminan  sosial  bagi  pekerja/buruh  berhubungan  dengan  hubungan  kerja.  Hubungan tersebut  adalah  adanya  bayaran  yang  diterima  pekerja/buruh,  termasuk  buruh  yang  tidak melakukan  pekerjaan  di  luar  kesalahannya  namun  tetap  memiliki  kepastian  pendapatan ( income security ). Buruh dapat tidak menerima bayaran walaupun tidak mereka kehendaki. 17

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  hanya  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  hanya menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Data  tersebut kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Sistem  PengupahanTenaga  Kerja  Alih  Daya  Pada  Badan  Layanan Umum Daerah RSUD M. Zein Painan
Sistem  pengupahan  pada  tenaga  kerja  alih  daya  di  PT.  Minang  Vodia  Utama adalah  tidak  berdasarkan  senioritas  maupun  lama  kerja.  Seluruh  tenaga  kerja  alih  daya PT. Minang Vodia Utama akan menerima upah pokok yang sama sesuai jenis pekerjaan, baik  untuk  yang  sudah  bekerja  lebih  dulu  maupun  bagi  tenaga  kerja  baru.  Pada  sistem pengupahan pada tenaga kerja alih daya yang dilakukan oleh PT. Minang Vodia Utama sudah sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini terlihatupah  yang akan diterima oleh tenaga  kerja  terdapat  dalam  perjanjian  kerja,  dimana  upah  yang  akan  diberikan berdasarkan kerelaan bukan paksaan melalui surat  perjanjian kerja dengan. PT. Minang Vodia  Utama.  Upah  pokok  tenaga  kerja  alih  data  tetap  diberikan  perusahaan  sesuai perjanjian  kerja.  Besarnya  upah  disesuaikan  dengan  peraturan  pemerintah,  bukan  dari user  tenaga  kerja  alih  daya.  PT.  Minang  Vodia  Utama  berwewenang  menentukan  upah
14 Agusmindah, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Dinamika  &  Kajian  Teori ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. xi
15 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Penerbit Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 136
16 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 114-115
17 Imam Soepomo, Op.cit. hlm 136
dan memiliki hak upah tenaga kerja dan upah berpedoman pada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat.
Sistem  pembayaran  upah  tenaga  kerja  alih  daya  yang  dilakukan  PT.  Minang Vodia  Utama  adalah  satu  kali  sebulan,  dibayar  setiap  akhir  bulang  dan  langsung  ke tenaga kerja. PT. Minang Vodia Utama mengusahakan pembayaran sesuai kesepakatan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pembayaran  upah  tenaga  kerja  alih  daya  tidak  menunda- nunda pembayaran upah pekerjanya.
Analisis terhadap sistem pengupahan  yang dilakukan PT. Minang Vodia Utama, terlihat  penetapan  upah  tenaga  kerja  alih  daya  belum  telihat  keadilan  yang  terlihat  dari adanya  perincian  yang  jelas.  Tenaga  kerja  alih  daya  yang  dalam  kerjanya  bekerja  pada perusahaan  yang  menggunakan  jasa,  maka  yang  mengetahui  proses  kerja  tenaga  kerja alih daya itu adalah perusahaan yang menggunakan jasa.
Dari  segi  besarnya  upah  yang  ditetapkan  oleh  PT.  Minang  Vodia  Utama, sebenarnya  telah  memenuhi  kelayakan  upah.  Kelayakan  upah  yang  diberikan  yaitu adanya  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap  tenaga  kerja  alih  dayayang  telah  sesuai  Upah Minimum  Provnsi  Sumatera  Barat  (UMP).  Dalam  menjalin  hubungan  kerja  dengan perusahaan  yang  menggunakan,  PT.  Minang  Vodia  Utama  memberi  syarat  bahwa  dari perjanjian dapat memberikanupah sesuai dengan UMP Provinsi Sumatera Barat.

## B. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Alih  Daya  Dalam  Sistem Pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan
Perjanjian  kerja  yang  dilakukan  oleh  PT.  Minang  Vodia  Utama  dengan  tenaga kerja  alih  dayayang  tertuangdalam  kesepakatan  antara  tenaga  kerja  dan  PT.  Minang Vodia  Utama.  Hal-hal  yang  terkait  dengan  perjanjian  kerja  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
Bentuk  kerja  seharusnya  jelas  ditulis  dalam  perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh tenaga  kerja  dan  pengusaha.  Tenaga  kerja  alih  daya  di  RSUD  dr.  M.  Zen  Painan memiliki  tugas  sebagai  cleaning  service,  sehingga  bentuk  kerja  tersebut  terdapat  dalam perjanjian tenaga kerja dengan PT Minang Vodia Utama. Adanya bentuk kerja yang jelas penting bagi setiap orang.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerja  dengan  tenaga  kerjaalih  daya , PT.  Minang Vodia  Utama  terdapat  pekerjaan  yang  akan  dikerjakan  di  perusahaan  penggunajasa, dalam  hal  ini  adalah  RSUD  dr.  M.  Zen  Painan,  termasuk  didalamnya  seluruhnya  ada pada  perjanjian  kerja.  Dilakukannya  perjanjian  kerja  antara  PT.  Minang  Vodia  Utama, maka  perusahaan  memberi  penjelasan  terhadap  tugas  dan  kewajiban  seorang  tenaga kerja.
Waktu  kerja  juga  harus  dijelaskan  dalam  perjanjian  kerja.  Lamanya  pekerjaan yang  harus  dikerjakan  tenaga  kerja  seseuai  dengan  perjanjian  atau  selesainya  pekerjaan tertentu.  Waktu  kerja  yang  ditetapkan  oleh  PT.  Minang  Vodia  Utama  kepada  tenaga kerjaalih  dayadalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  adalah  1  tahun  (April 2018-Desember 2018, dihitung satu tahun.
Pekerja  yang  libur  atau  tidak  bekerja  pada  hari  tertentu,  tetap  menerima  upah walaupun  ada  pemotongan  oleh  perusahaan.  Namun  bagi  pekerja  yang  tidak  dapat bekerja disebabkan alasan yang logis, seperti sakit, upah akan tetap mereka terima. Hasil
penelitian  yang  penulis  lakukan,  perjanjian  antara  RSUD  dr.  M.  Zen  Painan  dengan tenaga  kerja  alih  daya  nerupakan  PKWT  antara  PT.  Minang  Vodia  Utama  dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan tertulis secara resmi dalam bentuk kontrak.
Upah/gaji  pokok  yang  diberikan  PT.  Minang  Vodia  Utama  kepada  tenaga  kerja sudah  mencerminkan  adanaya  jaminan  sosial.  Upah  tenaga  kerja  dipotong  untuk pembayaran  jamsostek  sebesar  2%  (dua  persen).  Upah  juga  termasuk  perlindungan ekonomis  bagi  tenaga  kerja,  karena  dengan  upah  yang  diterima,  tenaga  kerja  dapat menghidupi keluarga mereka.
Menurut  penulis  hal  tersebut  kurang  adil,  karena  perjanjian  kerja  antara perusahaan  dengan  tenaga  kerja  alih  daya  lebih  berpihak  pada  perusahaan.  Hal  ini menggambarkan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  alih  daya  melalui sistem  pengupahan  yang  sesuai  dengan  Pasal  88  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  “setiap  pekerja/buruh  berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

## C. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Sistem Pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan
Permasalahan yang selama ini terjadi pada tenaga kerja alih daya di RSUD dr. M.
Zen Painan, diantaranya adanya keluhan dari tenaga kerja terhadap masalah pembayaran upau.  Pembayaran  upah  tenaga  kerja  sering  terlambat  dibayar  dengan  alasan keterlambatan pencairan dari pihak RSUD sesuai dengan perjanjian. Persoalan lain yaitu adanya  potongan  terhadap  upah  tenaga  kerja  jika  tenaga  kerja  tidak  masuk  kerja  dan melaksanakan kewajibannya.
Pemerintah    melalui  Dinas  Tenaga  Kerja  diharuskan  untuk  melakukan pengawasan  terhadap kegiatan alih daya di  RSUD dr. M.  Zen Painan.  Salah satu  yang perlu  diawasi  adalah  upah.  Kondisi  ini  diperlukan,  karena  tenaga  kerja  ada  yang mengalami pemotongan upah. Namun, pihak perusahaan tidak melaporkan kondisi upah tersebut, sehingga dinas terkait tidak melakukan pengawasan.
Tenaga kerja alih daya di RSUD dr M. Zen Painan sudah pernah mengeeluhkan tentang pemotongan upah mereka. Namun posisi tenaga kerja yang lemah, karena secara hukum  mereka  hanya  terikan  deengan  PT.  Minang  Vodia  Utama  sebagai  penyedia  jasa tenaga  kerja,  sehingga  pihak  lain  tidak  dapat  mencampuri  permasalahan  upah  yang terjadi.

## PENUTUP
Pelaksanaan  sistem  pengupahan  tenaga  kerja  alih  daya  pada  RSUD  dr.  M.  Zein Painan yaitu diberikan upah pokok yang jumlahnya sama, tunjangan, upah diberikan tanggal 30  setiap  bulan  langsung  kepada  tenaga  kerja.  Upah  diberikan  sesuai  dengan  UMR  yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat.
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  alih  daya  dalam  sistem  pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan yaitu tertulis dalam surat perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja alih daya. Sistem pengupahan. Didalam perjanjian, pihak perusahaan akan tetap memberikan  upah  jika  tenaga  kerja    jika  tidak  masuk  kerja  sesuai  dengan  Undang-undang. Namun  dalam  pelaksanaannya,  perusahaan  melakukan  pemotongan  upah  tenaga  kerja  jika
tidak  masuk  kerja.  Hal  ini  menunjukkan  perlindungan  hukum  sistem  pengupahan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dijalankan oleh perusahaan.
Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M.  Zein  Painan adalah kurangnya pengawasan dari pihak  yang berkompoeten.  Tenaga  kerja  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  menuntut  hak  mereka terhadap upah, karena belum ada pihak yang dapat menengahi.
Diharapkan  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dapat  melakukan pengawasan terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan dengan cara melakukan sidak langsung ke lapangan dan mendengarkan keluhan tenaga kerja alih daya dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak pengguna jasa tenaga kerja alih daya untuk  menjalankan  perlindungan  hukum  yang  telah  ada  agar  kasus  upah  antara  perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja alih daya dengan tenaga kerjanya tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Agusmindah, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Dinamika  &  Kajian  Teori ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
Evi Rosmanasari, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga  Kerja Ooutsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT. Inkanindo) di PT. Pertamina (Persero) UP- VI Balongan , Kearsipan Universitas Diponegoro, 2008
Iftida Yasar, Menjadi Karyawan Outsourcing , Gramedi Pustaka Utama, Jakarta, 2011 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Penerbit Djambatan, Jakarta, 1982 Komang Priambada, Outsourcing Versus Serikat Pekerja? , Daya Pudlishing, Jakarta, 2008
Maria  Alfons, Implementasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Atas  Produk-Produk Masyarakat  Lokal  Dalam  Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Universitas Brawijaya, Malang, 2010
Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan  hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Bina  Ilmu,  Surabaya, 1987
RR  Ani  Wijayati, Penyerahan  Sebagian  .Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain (Outsourcing)  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan , 2004
Zainal Asikin, et.al, Dasar-dasar Hukum Perburuhan , Rajawali Pers, Jakarta, 1997 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.