## J urnal Legisia
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## TELAAH PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM DI INDONESIA
1 Vera Rimbawani Sushanty 2 Ernawati Huroiroh Universitas Bhayangkara Surabaya
1 rimbawani@ubhara.ac.id
2 ernawatih42@gmail.com

## Abstract
The philosophy of law has a major contribution in the history of the development of legal science which is explored and traced from everything related to law. Legal philosophy tries to examine that law has goals that must be achieved as a cause in the form of a legal norm, so that in the process of making legal products it must aim to provide and guarantee justice, certainty and legal benefits in Indonesia. This study  aims  to  find  out  how  the  perspective  of  legal  philosophy  in  analyzing  the  purpose  of  law regarding justice, certainty and the usefulness of law in order to realize prosperity and happiness for the whole community. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach which sees then an analysis of the role of legal philosophy in the history of the development of legal philosophy in realizing these legal goals. The results of the study show that the perspective of legal philosophy in realizing the goals of law in Indonesia can be seen from the practice of  law  enforcement.  In  law  enforcement  in  Indonesia,  it  must  be  carried  out  contextually  and casuistically so that the purpose of the law can be applied according to the legal case that occurs, but also lawmakers must pay attention to the three aspects (justice, certainty and expediency) so that the purpose of this law remains imbued in every case. rules that apply to people's lives.
Keywords : Philosophy of Law, Certainty, Justice, and Benefits.

## ABSTRAK
Filsafat hukum memiliki kontribusi besar dalam sejarah perkembangan ilmu hukum yang digali dan di  telusuri  dari  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hukum.  Filsafat  hukum  mencoba  mengkaji bahwa hukum memiliki tujuan-tujuan yang harus  di  capai  sebagai  suatu sebab di  bentuknya suatu norma  hokum,  sehingga  dalam  proses  pembuatan  produk  hukum  haruslah  bertujuan  untuk memberikan dan menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif filsafat hukum dalam menganalisis tujuan hukum mengenai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan  bagi  seluruh  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normative  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statuta  approach),  pendekatan konseptual (conceptual approach) yang melihat kemudian di analisis mengenai peranan filsafat hukum dalam  sejarah  perkembangan  filsafat  hukum  dalam  mewujudkan  tujuan  hukum  tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum di indonesia ini dapat dilihat dari praktik penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum di indonesia harus dilaksanakan secara kontekstual dan kasuistik sehingga tujuan hukum dapat diterapkan sesuai kasus  hukum  yang  terjadi,  namun  begitu  pula  dengan  pembuat  undang-undang  harus  tetap memperhatikan ketiga aspek (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) sehingga tujuan hukum ini tetap terjiwai dalam setiap peraturan yang di terapkan dalam kehidupan masyarakat.
Kata Kunci: Filsafat Hukum, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan
Submit Approve Publish 30 Mei 2022 20 Juni  2022 3 Juli 2022

## PENDAHULUAN.
Filsafat  Hukum  merupakan  kajian  dari  ilmu  hukum  yang  salah  satu  pokok pembahasannya yakni bagaimana tujuan hukum tersebut dapat diwujudkan. Hal ini tentunya senada dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD  1945  Alinea  ke- 4  yang  berbunyi  “.......ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang b erdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 1 Menurut Gustav Radburch mengemukakan  bahwasannya  hukum  memiliki  tiga  tujuan  yakni  meliputi  kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 2 Keadilan  dan  kepastian  hukum  inilah  yang  selalu  diperjuangankan  oleh  setiap Negara agar setiap hak warga Negaranya terjamin dan terlindungi. Konsep mengenai keadilan tentulah sangat luas bidang kajiannya, oleh karena itu dibutuhkan suatu pemikiran yang dapat melihat sebab ( thingking of cause ), asal usul, sumber serta hakekat dari tujuan hukum tersebut. Konsep berfikir inilah yang disebut berfikir filsafat.
Roscoe Pound memberikan pandangan mengenai urgensi filsafat hukum  yang berupaya untuk  memecahkan  persoalan  hukum  tentang  gagasan  hukum  yang  sempurna  dengan memberikan  uraian  yang  rasional  mengenai  penalaran  dan  penelaahan  asas  dan  dasar  etik serta pengawasan sosial yang berkaitan dengan tujuan masyarakat serta hak asasi setiap warga negara. 3 Sebab  berbicara mengenai  filsafat  hukum  sama  halnya  dengan berbicara mengenai kebijaksanaan. Jika kita telusuri filsafat ini berasal dari kata philos/philia yang berarti cinta, dan sophos/Sophia yang memiliki makna kebijaksanaan. 4 Sehingga menurut Plato manusia dijuluki sebagai pencinta kebijaksanaan, karena pada dasarnya manusia bukanlah mahluk yang sudah bijaksana  tetapi  masih  dalam  proses  menuju  mahluk  yang  bijaksana. 5 Sehingga  hal  ini melahirkan adanya kegiatan manusia yang selalu mengejar dan mencari kebijaksanaan sebagai suatu konsekuensi dari kecintaannya terhadap kebijaksanaan tersebut.
1 Alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2 Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mahazib 15, no. 1 (2016): hal 22.
3 Handayani, Joh anes, dan Kiki, “Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan” , Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 2, no. 2 (2018): hal 55.
4 Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hal 1.
5 Sayyed Mohsen Miri, Sang Manusia Sempurna: Antara Filsafat Islam dan Hindu, (Jakarta: Teraju, 2004), hal 25.
Filsafat Hukum memiliki peran penting dalam konsep keadilan dan kepastian, terutama dalam  proses  penerapan  hukum  di  Indonesia.  Sehingga  hukum  yang  tercipta  dalam  suatu norma  dapat  mewujudkan  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri  yang  dapat  melindungi  dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) dapat diartikan bahwa setiap tindakan harus berdasarkan  pada  hukum  yang  berlaku  dalam  Negara. 6 Namun  pada  penerapannya  hukum seringkali tumpul keatas dan tajam kebawah, menciderai dari tujuan dibentuknya hukum itu sendiri, serta mencemari adanya konsep keadilan dan kepastian akan hak-hak setiap warga negaranya. 7 Bagi  Negara  Republik  Indonesia  pencantuman  pancasila  sebagai  sumber  dari segala sumber hukum merupakan suatu hal yang final, hal ini dapat dilihat dari alenia ke empat pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  secara eksplisit menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjiwai pembangunan hukum Indoneisa.
Prosedur  pembentukan  hukum  di  Indonesia  telah  diatur  melalui  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Sebagai  pedoman  teknis  tentang  tata  cara pembentukan hukum  di  Indonesia. 8 Namun  Pedoman  pembentukan  hukum  tersebut  tidak dapat  dilepaskan  dengan  peran  filsafat  hukum  yang  menjadi  basic  hakikat  untuk mengarahkan pembentukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang majemuk ini.  Hal  terpenting  dalam  pembentukan  hukum  harus  memenuhi  aspek  kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika sebagai bentuk implementasi dari keberagaman yang harus di rangkai menjadi suatu norma hukum yang dapat menjiwai kepentingan seluruh masyarakat. 9
Namun  dalam  praktek  dilapangan  seorang  masyarakat  ekonomi  lemah  dan termarjinalkan ketika berhadapan dengan permasalahan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana ringan, maka akan sulit baginya untuk terlepas dari jeratan hukum. Sehingga dia harus berakhir dengan dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana, kasus seperti ini akan berbeda 180 derajat jika yang pelakunya adalah masyarakat menengah keatas sebut saja  misalnya  para  koruptor.  Fenomena  ini  merupakan  praktik  yang  tidak  bisa  dinafikan keberadaannya, disatu sisi pengadilan harus menjaga marwahnya untuk menegakkan hukum, dalam rangka menjaga kepastian hukum dan ketertiban masyarakat sosial. namun dari sisi lain juga  ketika  berbicara  kepastian  hukum  ini  selalu  dibentrokkan  dengan  keadilan yang  juga merupakan  tujuan  hukum.  Apakah  adil  jika  seorang  nenek  tua  yang  mengambil  tiga  buah kakao  harus  di  penjara  selama  2  tahun,  padahal  para  koruptor  yang  telah  mengambil  dan merugikan keuangan Negara masih bisa tersenyum, padahal kualitas dan kuantitas dari yang
6 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
7 Amrunsyah, “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas”, Jurnal Perundang -Undangan dan Hukum Pidana: Legalite 2, no. 1  (2017): hal 50.
8 Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9 Patrialis Akbar, Kekuasaan Untuk Kemanusiaan , (Jakarta: IFI, 2010), hal 7.
di ambil sangat jauh berbeda sekali. 10 Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yakni ingin melihat bagaimana sebenarnya perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum mengenai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum  tersebut  dapat  diwujudkan  tanpa menciderai  hak  warga  negara  lainnya,  sehingga  dapat  terwujud  pula  tujuan  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yakni  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  menekankan  pengkajian pada aspek telaah terhadap produk hukum yang berlaku dengan mencakup konsep hukum, asas hukum serta norma hukum itu sendiri. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) , pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan filosofi (philosophical approach) yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk dapat mengiris pembahasan mengenai perspektif filsafat hukum ini dalam mewujudkan tujuan hukum mencakup kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum ini  menjadi  lebih  sempurna. 11 Pengumpulan  bahan  hukum  penelitian  ini  mencakup  bahan hukum  primer  seperti  UUD  NRI  1945  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  dan bahan hukum sekunder seperti halnya buku-buku, artikel ilmiah, kamus hukum, skripsi, tesis, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tujuan Hukum menurut konsep Aliran dalam Filsafat Hukum
Konsep  dari  dianutnya  Negara  Hukum  di  Indonesia,  maka  penguasa  maupun  rakyat haruslah bertindak sesuai aturan hukum yang telah ditentukan demi terciptanya kehidupan yang harmonis didalam negara. Oleh karena itu dalam pembentukan hukum, dibutuhkanlah seperangkat  aturan  hukum  yang  didasari  atas  nilai  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan. 13 Karena pada dasarnya manusia menghendaki tiga unsur tersebut terwujudkan dalam suatu produk  hukum  yang  nantinya  akan  diterapkan.  Namun  didalam  perjalanannya,  timbul kecenderungan perbedaan konsepsi karena para filsuf memiliki pandangan yang berbeda beda tentang tujuan hukum seolah masing masing bagian tersebut berdiri sendiri dengan konsepsi
10 Madina Nusrat ,”Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau”, Kompas.com , September 2009. https://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/Duh.Tiga.Buah.Kakao.Menyeret.Minah.ke.Meja.Hi jau?page=all diakses pada tanggal 5 Juni 2021.
11 Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1982), hal 49.
12 Marzuki, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal 182.
13 Darji Darmodiharjo, dan Sidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 154.
masing-masing. Adapun beberapa aliran yang berkembang dan mempengaruhi pembentukan hukum diantaranya :
a. Hukum Alam (Keadilan)
Aliran  hukum  alam  merupakan  aliran  hukum  yang  timbul  sebagai  suatu  akibat  dari kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut. 14 Hukum alam dianggap lebih tinggi daripada  hukum  yang  dibentuk  oleh  manusia,  Menurut  konsep  Hukum  Alam  Hukum haruslah memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia. Adapun tokoh-tokoh di dalamnya:

## 1) Plato
Menurut  Plato  moral  adalah  unsur  utama  dari  hukum,  keadilan  hukum  dalam konsep hukum alam ini sangat erat kaitannya dengan moral manusia, sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan cacat dan kehilangan supremasi dan independensinya. Jadi menurut  konsep  plato  moral  menjadi  suatu  tolak  ukur  terciptanya  keadilan  dalam hukum. Kon sepsi keadilan plato dirumuskan dalam ungkapan “ giving each man his due ” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Didalam kaitannya dengan hukum maka nilai keadilan menjadi inti dari asas perlindungan hukum. 15
2) Aristoteles
Menurut  konsep  Aristoteles  Hukum  Negara  bertujuan  tidak  hanya  untuk memperoleh keadilan, namun juga untuk mendapatkan kebahagiaan bagi seluruh warga negaranya. Aristoteles menolak adanya anggapan bahwa hukum hanya dijadikan sebagai alat formal belaka. Selain itu Aristoteles sangat menjunjung tinggi persamaan hak setiap manusia,  sehingga  dalam  konsep  ini  hukum  bukanlah  hukum  jika  mensengsarakan rakyatnya,  maka  dalam  mencapai  keadilan  hukum  harus  memperhatikan  aspek kebahagiaan warga negaranya. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang  mendapat  apa  yang  menjadi  haknya  sehingga  sifatnya  proporsional.  Sedangkan keadilan  komutatif  menyangkut  mengenai  masalah  penentuan  hak  yang  adil  diantara beberapa manusia pribadi yang setara. 16
3) ST. Agustinus
Menurut konsep Agustinus hukum yang tidak adil sama sekali bukanlah hukum, karena dalam konsep ini meyakinin bahwa terdapat hukum ilahi (ius divium) dan hukum manusia (ius humana).oleh sebab itu keadilan merupakan suatu hal yang paling hakiki dalam  bernegarea    dan  keadilan  itu  hanya  dapat  terlaksana  dalam  kerajaan  ilahi  yang merupakan  gudang  keadilan.  Tuhan  adalah  sumber  keadilan  yang  sesungguhnya,  oleh
14 Dewa Gede Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum , (Klaten: Lekeisha, 2020), hal 43.
15 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), hal 23.
16 J.H. Papar, Filsafat Politik Aristoteles, (Rajawali Press, Jakarta, 1998), hal 33.
sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan. 17

## 4) Thomas Aquinas
Menurut  konsep  Thomas  Aquinas  Hukum  merupakan  buatan  manusia  yang diturunkan dari hukum alam, maka dari itu hukum haruslah memberikan keadilan, jika tidak  maka  hukum  tersebut  cacat  sebagai  hukum.  Menurut  konsep  ini  Hukum  Alam menjadi  puncak  hierarki  hukum  yang  abadi  yang  dimaknai  sebagai  pengaturan  yang dianggap rasional. Thomas Aquinas juga meyakini bahwa di atas segala sesuatu terdapat Tuhan  yang  menjadi  penguasa  alam  semesta  (Hukum  Gereja).  Kemudian  Thomas Aquinas  menambahkan  viariable  negara  selain  hukum  alam  dan  hukum  tuhan  agar menjadi hukum yang ideal untuk diterapkan. Thomas Aquina membagi keadilan menjadi dua,  yakni  keadilan  ilahi  dan  keadilan  manusiawi,  yang  kedua  nya  tidak  boleh bertentangan. 18
Sehingga  dapat  disimpulkan,  bahwa  dalam  konsep  hukum  dalam  hukum  alam  adalah sebagai  berikut:  Tujuan  dari  hukum  adalah  keadilan,  Hukum  dan  moral  tidak  dapat dipisahkan, Hukum berasal dari hukum alam baik yang bersumber dari kitab suci atau bawaan lahir dari manusia.

## b. Positivisme (Kepastian)
Positvisme hukum (aliran hukum positif) merupakan aliran yang berusaha memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Bagi kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu  pengetahuan  yang  positif,  pun  demikian  terhadap  konteks  hukum    mereka  hanya mengenal satu jenis hukum yakni hukum positif. 19 Dalam kaca mata positivis tiada hukum lain  kecuali  perintah  penguasa.  Salah  satu  corak  mendasar  dari  aliran  positivisme  adalah Hukum haruslah memberikan kepastian. Dimana konsep ini merupakan antithesis dari aliran hukum alam. Adapun tokoh-tokoh didalamnya sebagai berikut:

## 1) John Austin
Jhon Austin dikenal sebagai “Bapak ilmu hukum Inggris” pandangannya terhadap positivisme sering disebut analytical jurisprudance yang beranggapan bahwa hukum adalah perintah  dari  penguasa  yang  dituangkan  dalam  bentuk  khusus,  sehingga  unsur  utama dalam huku m ada perintah “ command ”. 20 Seperti dalam hukum positif konsep ini membagi hukum menjadi empat unsur, yakni perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Sehingga yang  dimaksud  hukum  adalah  suatu  perintah  dari  penguasa  yang  diwajibkan  untuk ditaati bagi seluruh warga negaranya dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.
2) H. L. A. Hart
17 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, ( Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hal. 104.
18 Ibid
19 Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mahzab dan refleksinya, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1985), hal. 51.
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 269
Menurut  konsep  Hart,  Hukum  merupakan  perintah  manusia  yang  tidak  ada hubungannya dengan moral dan tanpa memperhatikan kebutuhan hukum di masyarakat atau  tanpa  melihat  hukum  yang  ada  dengan  hukum  yang  seharusnya  ada.  Hukum memiliki  sistem  tertutup  dalam  artian  hukum  di  putus  dengan  cara  yang  logis  dari peraturan  yang ada  tanpa memperhatikan  aspek  sosial  dan  norma  sosial  lainnya. Hart mengkonsepsikan bahwa dalam hukum mengandung ajaran : a) perintah penguasa yang ditulis  oleh  negara,  b)  persoalan  baik  buruk  bukan  merupakan  unsur  yang  perlu dipertimbangkan  dalam  pembuatan  hukum,  c)  Positivisme  mengandung  logika  yang tertutup, dan d) hukum tidak memiliki keterkaitan dengan moral. 21
Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam konsep hukum dalam positivism ini adalah sebagai berikut: Hukum adalah perintah dari manusia dalam bentuk peraturan perundang- undangan  meskipun  substansinya  tidak  memberikan  keadilan  dalam  masyarakat,  Hukum harus dipisahkan dari moralitas dan etika, karena moral dan etika bersifat abstrak dan tidak dapat dibuktikan dengan logika, Positivism ini memiliki sistem hukum logiks tertutup dengan artian  hukum  ialah  apa  yang  ada  dalam  peraturan  yang  terbebas  dari  anasir  sosial  lainnya (Hukum Murni).

## c. Utilitarianisme (Kemanfaatan)
Utilitarianisme  adalah  aliran  yang  meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  dari pada  hukum,  dalam  pandangan  ini  hukum  haruslah  mampu  memberikan  manfaat  bagi masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial bahwa manusia selalu mendambakan kehagiaan dan  hukum  berfungsi  sebagai  salah  satu  alat  untuk  mewujudkan  kebahagian  tersebut. 22 Kemanfaatan disini dapat diartikan sebagai kebahagiaan ( happiness ) sehingga baik buruk atau adil  tidak  adil  suatu  hukum  tergantung  kepada  hukum  itu  memberikan  kebahagiaan  atau tidak. Bagi penganut utilitirianisme memiliki prinsip bahwa manusia akan selalu melakukan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.Aliran ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang tidak puas dengan penjelasan dari aliran Positivism Hukum. Menurut konsep Jeremy Bentham, Hukum ada untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi  semua  orang  ( The  greatest  happiness  of  the  greatest  number) . 23 Selain  itu  Bentham  juga perpadangan bahwa esensi negara hukum adalah untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan  bagi  mayoritas  masyarakat. 24 Sehingga  hukum  benar-benar  memberikan perlindungan  dan  jaminan  terhadap  warga  negaranya  agar  benar-benar  bahagia.  Untuk mampu  memberikan  kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  maka  terdapat  beberapa  hal  yang
21 Theo Hujibers, Hukum dalam Lintas Sejarah, ( Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), hal. 137.
22 Darji darmodiharjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Edisi lengkap dari (klasik sampai post modern),
( Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal 159.
23 H.R Otje Salman,S, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika  Masalah), (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010), hal 44.
24 Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hal 64.
harus disediakan oleh hukum yakni, Naskah hidup, makanan yang berlimpah, memberikan perlindungan,  dan  terciptanya  persamaan.  Sehingga  hal  inilah  yang  dijadikan  tujuan terbentuknya hukum menurut Jeremy Bentham.
2. Konsep Penerapan Tujuan Hukum dalam konsep keadilan, kepastian dan kemanfaatan Hukum Negara Indonesia
a. Keadilan Hukum Indonesia
Dalam konsep Negara hukum, hukumlah yang dijadikan sebagai aturan utama yang  mempunyai  kontribusi  sangat  besar  dalam  mengendalikan  setiap  tindakan warga  negaranya  yang  diikat  dalam  bentuk  norma  hukum  yang  absah  demi terciptanya ketertiban hukum ditengah kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan realitas sosialnya. Sehingga prinsip dalam Negara hukum ini seringkali dijadikan  suatu  jalan  bagi masyarakat  untuk  meminta  perlindungan  dan  menuntut keadilan  terutama  dalam  hal  penegakan  hukumnya,  akan  tetapi  konsep  mengenai keadilan  dalam  hukum  ini  seringkali  disalah  artikan  sehingga  pada  akhirnya menciptakan dampak negative bagi masyarakat akibat sosoalisasi dan penyemapaian mengenai  konsep  keadilan  ini  kurang  tepat  bagi  masyarakat,  terutama  bagi masyarakat menegah kebawah yang rasa-rasanya tidak terjangkau oleh hukum. Prinsip  keadilan  sebagaimana  yang  telah  disampaikan  oleh  tokoh  di  atas sangatlah  berbeda-beda  dalam  mendefinisikan  mengenai  keadilan  yang sesungguhnya,  sehingga  penulis  berpendapat  bahwa  dalam  penegakan  hukum  di indonesia  pun  bersifat  subjektif  dan  substantif.  Artinya  bahwa  untuk  suatu permasalahan  yang  berbeda  maka  penyelesaiannya  dengan  cara  yang berbeda  pula, sedangkan untuk permasalahan yang sama, maka penyelesaiannya dengan cara yang sama  juga.  Keadilan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tidak  dapat didiamkan begitu saja terutama dalam praktiknya banyak orang yang masih merasa bahwa  keadilan  itu  bersifat  fana  sehingga  diperlukan  suatu  pemahaman  yang  baik karena  keadilan  itu  mempunyai  konsep  relativisme  baik  dari  segi  penilaian, penglihatan,  perasaan,  dan  persepsi  untuk  dapat  menemukan  makna  dari  keadilan yang sesungguhnya. Keadilan tidak bisa hanya di lihat dalam suatu rasa, keinginan, dan  harapan,  akan  tetapi  keadilan  yang  sesungguhnya  berada  dalam  hati  nurani terdalam yang tidak dapat diungkapkan secara pasti dan jelas. 25
Purbacaraka  dan  Soekanto  mengemukakan  bahwasannya  terdapat  Sembilan arti hukum yang harus diperhatiakan demi terciptanya keadilan dalam hukum sebagai berikut: Pertama , ilmu pengetahuan, pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar  kekuatan  pemikiran. Kedua ,  disiplin,  suatu  sistem  ajaran  tentang  bagaimana pengaturan terhadap realitas atau gejala-gejala yang dihadapi. Ketiga Norma, pedoman dan patokan atas sikap, perilaku, maupun tindakan yang pantas atau diharapkan.
25 Wayan Resmini, “Penerapan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonsesia”, Jurnal Ganec Swara 7, no. 1 ( 2013): hal 7.
Keempat ,  tata  hukum,  struktur  dan  proses  perangkat  norma-norma  yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta tertulis. Kelima , petugas, ialah pribadi- pribadi yang merupakan golongan yang mempunyai hubungan erat dengan penegakan hukum. Keenam ,  keputusan  penguasa,  yakni  hasil  proses  diskresi. Ketujuh ,  proses pemerintahan,  yaitu  proses  hubungan  timbal  balik  antara  unsur-unsur  pokok  dari sistem kenegaraan. Kedelapan , sikap atau perilaku yang teratur, yakni suatu perilaku yang  di  ulang-ulang  dengan  cara  yang  sama,  dengan  tujuan  kedamaian. Kesembilan , Jalinan nilai-nilai, jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. 26
Demikian  mengenai  penegakan  hukum  di  indonesia,  tentunya  sangat  erat kaitannya  dengan  penegakan  keadilan  dalam  penerapan  hukum  proses  peradilan. Menurut  Rawls  mengungkapkan  keadilan  sebagai fainess yang  merupakan  prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas,dan praduga tak bersalah. Prinsip rasionalitas ini membuka  paradigma  terhadap  hukum  secara  baik  dan  benar  yang  mengikat  dan mengatur setiap masyarakat untuk menaati hukum dengan manjalankan ketentuan yang berlaku dan meninggalkan setiap larangan yang ada dalam keadaan sadar dan rasional. 27 Sehingga  penegakan  hukum  yang  berdasarkan  prinsip  keadilan  ini  akan dengan mudah diterima oleh masyarakat dan menghapus diskriminasi antara sesama warga masyarakat satu dengan yang lainnya.

## b. Kepastian Hukum Indonesia
Indonesia  sebagai  Negara  dengan  sistem  civil  law  maka  dalam  sistem penerapan  hukum  di  dalamnya  tidak  terlepas  dari  adanya  jaminan  atau  kepastian hukum. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berbunyi “ bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan dilakukan ”.  berdasarkan  punyi  pasal  tersebut  menegaskan  pentingya  suatu  aturan hukum atau norma dalam setiap tindakan atau pun perbuatan warga masyarakat. 28 Sehingga terjamin dan terlindungi hak-haknya. Inilah kemudian yang disebut sebagai asas  legalitas  atau  kepastian  hukum.  Jika  kita  telusuri  lagi  dalam  perkembangan sejarahnya  bahwa  konsep  mengenai  kepastian  hukum  ini  tidak  mendapatkan perhatian  khusus  dalam  penerapan  hukum  di  indonesia.  Namun  setelah  beberapa waktu  sistem  ketatanegaran mengalami perkembangan  maka  dirasa  penting  untuk mengadopsi  gagasan  legalitas  yang  di  bawa    oleh  belanda  ini  untuk  kemudian  di tuangkan dalam konstitusi Negara.
26 Hayat, “Keadilan sebagai prinsip Negara hukum: tinjauan teoritis dalam konsep demokrasi”, Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2015), hal 390.
27 Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapan Dalam Pengadilan ”, Jurnal Humaniora 3, no. 2 ( 2012): hal 22.
28 E. Femando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2017). hal 41.
Sehingga dalam amandemen ke kedua UUD NRI 1945. Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi “…. bahwa hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun ”.  Ini  yang  kemudian dijadikan  sebagai  konsep  yang  menyatukan  antara  kodifikasi  dengan  hukum  yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal ini menjadi ramai di perbincangkan pada saat itu karena konsep kodifikasi demi terealisasikannya asas legalitas ini bagi sebagai masyarakat malah akan menyaingi atau bahkan menghapus keberadaan hukum adat. Hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tersebut tidaklah tertulis akan tetapi diakui  keberadaannya  dan  berlaku  sebagai  hukum  yang  mengikat  bagi  adat-adat tertentu. Sehingga yang juga menjadi pusat perhatian pada saat itu bagaimana dalam pengkodifikasian suatu hukum atau norma harus memperhatikan keberagaman ras yang ada di Negara tersebut. 29
Hukum  adat  sebenarnya  sudah  diakui  dalam  sistem  hukum  di  indonesia, sebagai  mana  halnya  yang  termuat  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan -kesatuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang” . Akan tetapi dalam penerapannya UUD I945 ini dirasa terlalu abstrak untuk kemudian memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat oleh karena itu dikeluarkanlah Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman.  Dimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  yang  berbunyi  “ bahwa  dalam  memutus  perkara  seorang  hakim  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat ”. Sehingga  dari  sini  dapat  kita  simpulkan  bahwa  memutuskan  suatu  perkara  di pengadilan  hakim  selain  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  yang terkait juga harus memperhatikan sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di msyarakat  adat. 30 Sehingga  disinilah  kepastian  dalam  penerapan  hukum  dapat menjamin dan melindungu setiap hak-hak warga Negara.

## c. Kemanfaatan Hukum Indonesia
Kemanfaatan merupakan salah satu dari tujuan terbentuknya hukum, dalam upaya penegakan hukum, maka kemanfaatan inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan  penerapan  hukum  di  indonesia.    Dalam  aliran  filsafat  Utilitarianisme menggunakan konsep bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat  atau  dapat  memberikan  kebahagiaan (happiness). 31 Jadi  produk  hukum
29 M. Manarisip, “Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional”, Jurnal Lex Crimen 1, no.4 (2012): hal 26.
30 Prianter Jaya Hairi, Kontradiksi Pengaturan “ Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia , ( Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016). hal 32.
31 Darji Daarmodjho, Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia . (Jakarta: Gramedia, 1995). Hal 21.
yang  dibuat  oleh  penguasa  haruslah  sesuai  dengan  hukum  yang  pro  masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat.
Sehingga  pendapat  Jeremy  Bentham  mengemukakan  bahwa  untuk  dapat mencapai  kebahagiaan  dalam  hukum  maka  tidak  hanya  memperhatikan  konsep keadilan dan kepastian, namun juga kemanfaat hukum di dalamnya, suatu norma yang di anggap baik apabila normat tersebut berisikan kebahagiaan bagi semua mayarakat. 32 Misalnya jika kita lihat penerapannya dalam Negara kita, bahwa dalam pengelolaan lingkungan,  dimana  tidak  terlepas  dari  fungsi  hukum  dalam  artian  holistik. Pemerintah beserta pihak-pihak yang berwenang dapat mengelola dan memanfaatkan hasil hutan untuk digunakan terhadap kepentingan umum atau masyarakat banyak bukan pribadi atau golongan tertentu. Jika pengelolaan terhadap lingungan tersebut dapat di terapkan dengan baik, maka hukum tersebut akan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat banyak. 33

## SIMPULAN
Bahwa dari pembahasan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa peran filsafat hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan sangatlah  penting.  Dengan  sudut  pandang  filsafat  kita  dapat  melihat  serta  menelusuri berbagai hal dengan berbagai perspektif pula. Sehingga pengkajian terhadap tujuan hukum ini benar-benar  sesuai  dengan  alur  dan  cara  berfikir  yang  benar.  Dimana  mengenai  konsep keadilan  dalam  hukum  haruslah  dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi  rakyatnya  tidak membeda-bedakan sesama manusia terutama dalam hal hak dan kewajiban.
Sedangkan  dalam  konsep  kepastian  hukum  yang  dengan  jargonnya  bahwa  suatu aturan  itu  harus  dikodifikasikan  sehingga  mejadi  suatu  norma  hukum  yang  menjamin  dan melindungi hak-hak warga masyarakat. Dan selanjutnya untuk melihat apakah hukum yang telah  di  terapkan  mampu  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Serta  sebagai  alat  ukur keberhasilan  penegakan  hukum  di  indonesia.  Penerapan  filsafat  hukum  dalam  penegakan hukum dilakukan secara kontekstual dan bersifat kasuistik, karena dalam derajat tertentu tiga tujuan  hukum  tersebut  harus  diimplimentasikan  secara  parsial  berdasarkan  kasus  hukum yang terjadi, namun pembuat undang-undang harus tetap memasukkan ketiga aspek tersebut agar  nilai  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  dapat  terus  terjiwai  suatu  peraturan perundang-undangan yang diterapkan.
Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat menjamin dan melindungi setiap hak-hak  masyarakatnya.  Karena sejatinya  tujuan hukum adalah memberikan  kesejahteraan kepada  rakyatnya  dan  hal  ini  dapat  di  realisaskian  dengan  berpatokan  pada  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan  hukumnya,  sehingga  dalam  konteks  Negara  Indonesia  yang
32 Besar, “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”, Business Law Binus: Binus University , (2016). hal 1.
33 Arief Arifin, Hutan Hakikat dann Pengaruhnya Terhadap Lingkungan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1994), hal 37.
menganut konsep Negara Hukum maka tujuan hukum inilah yang kemudian berusaha untuk diperjuangankan  semaksmial  mungkin  agar  penerapan  hukum  di  masyarakat  dapatdi tegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Patrialis, Kekuasaan Untuk Kemanusiaan , Jakarta: IFI, 2010. Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2020.
Darji Daarmodjho, Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia, 1995.
Darmodiharjo Darji, dan Sidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Hairi, Prianter Jaya, Kontradiksi Pengaturan “ Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia ,  Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
Hujibers, Theo, Hukum dalam Lintas Sejarah, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007. Mangku, Dewa Gede Sudika, Pengantar Ilmu Hukum , Klaten: Lekeisha, 2020. Manullang, E. Femando M, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum , Jakarta: Kencana, 2017. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Prenada Media Group, 2017. Miri,  Sayyed  Mohsen, Sang  Manusia  Sempurna:  Antara  Filsafat  Islam  dan  Hindu, Jakarta:  Teraju, 2004.
Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011. Papar, J.H, Filsafat Politik Plato, Jakarta : Rajawali Press, 1991. Rahardjo, Satjipto, Ilmu hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995. Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
Salman,  H.R  Otje, Filsafat  Hukum  (Perkembangan  dan  Dinamika    Masalah), Jakarta:  PT.  Refika Aditama, 2010.
Sidharta, Arief, Filsafat Hukum Mahzab dan refleksinya, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1985. Soekarto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum ,  Jakarta: UI Press, 1982.

## Artikel Ilmiah
Amrunsyah, “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas”, Jurnal Perundang -Undangan dan Hukum Pidana: Legalite 2, no. 1  (2017): 50.
https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/294 Besar, “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”, Business Law Binus: Binus University , (2016). 1. https://business-
law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum- multimedia-di-indonesia/
Handayani, J ohanes, dan Kiki, “Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan” , Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 2, no. 2 (2018): 55. https://journal.untar.ac.id/
Hayat, “Keadilan sebagai prinsip Negara hukum: tinjauan teoritis dalam konsep demokrasi”,
Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2015). 390.
https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/921
M. Manarisip, “Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional”, Jurnal Lex Crimen 1, no.4 (2012): 26. https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana- adat-dalam-hukum-nasional.pdf
Madina Nusrat,”Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau”, Kompas.com , September 2009.
https://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/Duh.Tiga.Buah.Kakao.Meny eret.Minah.ke.Meja.Hijau?page=all diakses pada tanggal 5 Juni 2021.
Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mahazib 15, no. 1 (2016): 22. https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/590 Wayan Resmini, “Penerapan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonsesia”,
Jurnal Ganec Swara 7, no. 1 ( 2013): 7. http://unmasmataram.ac.id/wp/wp- content/uploads/10.-Wayan-Resmini.pdf
Yustinus Suhardi Ruman, “Keadila n Hukum dan Penerapan Dalam Pengadilan ”, Jurnal Humaniora 3, no. 2 ( 2012): 22. https://media.neliti.com/media/publications/166896- ID-keadilan-hukum-dan-penerapannya-dalam-pe.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana