VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM
REFORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITAN RENDAHNYA REALISASI KEUANGAN NEGARA DIKARENAKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TENGKU ARIF HIDAYAT
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Dari hasil penelitian, berdasarkan dua rumusan masalah dapat disimpulkan.
Pertama, penyebab penghambatan proyek pembangunan terkait dengan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Konstitusi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, keengganan aparat negara yang memiliki peran penting dalam mempercepat program pembangunan untuk melaksanakan atau membuat kebijakan dan kebijaksanaan untuk mempercepat proses pembangunan. Hal ini muncul karena banyaknya kebijakan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara-negara aparatu yang dibawa ke ranah korupsi hukum pidana yang menyebabkan hukuman pidana. Kedua, idealnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Konstitusi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan kerusakan proyek pembangunan, dalam penerapannya memprioritaskan proses administrasi jika negara melakukan pelanggaran dalam hal membuat kebijakan, sehingga jelaslah adanya pidana korupsi dan merupakan pelanggaran administratif
From the research, based on two formulation of the problem can be inferred. First, the cause of inhibition of development projects in relation to
Article 3 Constitution No. 31 of 1999 Jo Constitution No. 20 of 2001 on Corruption Eradication is, the reluctance of the state apparatus that has an important role in accelerating the development program to implement or make policy and discretion in order to accelerate the development process. This arises because the number of policy and discretion made by aparatu countries brought into the realm of criminal law corruption that led to criminal penalties. Second, ideally Article 3 Constitution No. 31 of 1999 Jo Constitution No. 20 of 2001 on Corruption Eradication if it is associated with impaired development projects is, in its application to prioritize administrative process if the state is doing an offense in terms of making a policy, making it clear which is the criminal corrupt administration and which is an administrative violation.
Kata kunci : Reformulasi, Korupsi, Keuangan Negara
A. Latar Belakang Masalah Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  dijalankan  berdasarkan Undang-undang atau pun peraturan-peraturan yang berlaku, hal ini sesuai dengan  yang  tercantum  di  dalam  konstitusi  Indonesia  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  berbunyi, negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Yang  di  maksud  dengan  negara hukum  adalah  negara  berlandaskan  atas  hukum  dan  keadilan  bagi warganya,  maksudnya  adalah  segala  kewenangan  dan  tindakan  alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain di atur oleh hukum. 1
1 Abdul  Aziz  Hakim, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Pertama Februari 2011, Hal. 8.

## Tengku Arif

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Prinsip  negara  hukum  menuntut  antara  lain  adanya  jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. 2 Jaminan kesederajatan setiap  rakyat  Indonesia  di  depan  hukum  juga  telah  tercantum  dalam  isi Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  yang berbunyi,  segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya.
Di  dalam  konsep  negara  hukum  ini  menuntut  pemerintahan  yang berlaku  dan  berdiri  di  dalam  suatu  negara  wajib  untuk  melaksanakan kegiatan  bernegara  dan  sistem  pemerintahannya  berdasakan  hukum  atau peraturan-peraturan  yang  berlaku,  hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan batasan-batasan  kepada  segala  sikap,  tingkah  laku,  dan  perbuatan  baik  di lakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun di lakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.
Tujuan  dari  adanya  hukum  adalah  keadilan  untuk  keseimbangan, kepastian  untuk  ketepatan,  kemanfaatan  untuk  kebahagiaan. 3 Untuk mencapai  tujuan  dari  hukum  tersebut  tentunya  di  perlukan  adanya penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  yang  dimaksud  adalah  usaha  untuk melaksanakan  hukum  sebagaimana  mestinya,  mengawasi  pelaksanaannya agar  tidak  terjadi  pelanggaran  dan  jika  terjadi  pelanggaran  ada  usaha  lain untuk  memulihkan  hukum  yang  dilanggar  itu  agar  di  tegakkan  kembali. 4 Dalam melakukan penegakan hukum ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 5
Untuk dapat menyelenggarakan negara hukum sesuai dengan ketentuan dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  memerlukan  perangkat  perundang- undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya. 6
Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparatur  pemerintah  terutama  instansi  yang  menangani  lansung  tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. 7
Penegakan  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaedah-
2 Mukhlis.  R,  “ Optimalisasi  Peran  dan  Fungsi  Advokat  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat ”,  Jurnal  Ilmu  Hukum , Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011, Hal. 186.
3 Muhamad  Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum, PT  Raja  Grafindo Persada,  Jakarta: 2011, Hal. 123.
4 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006, Hal. 115.
5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta: 1991, Hal. 134.
6 AL.  Wisnubroto  dan  G.  Widiatarna, Pembaruan  Hukum  Acara  Pidana, PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung : 2005, Hal. 1.
7 Ilham  Gunawan, Penegak  Hukum  Dan  Penegakan  Hukum, Angkasa,  Bandung  :  1992, Hal. 2.

## Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
kaedah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 8
Fungsi dari penegakan hukum itu sendiri adalah untuk mengaktualisasikan  aturan-aturan  hukum  agar  sesuai  dengan  yang  dicita- citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia  sesuai  dengan  bingkai  yang  telah  ditetapkan  oleh  suatu  undang- undang atau hukum. 9
Di  Indonesia  belakangan  ini  penegakan  hukum  yang  masif  terhadap tindak pidana korupsi mulai membuah kan hasil, meskipun hasil itu belum maksimal  seperti  apa  yang  di  harapkan  dari  hadirnya  undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini nampak dari banyaknya para pejabat-pejabat dan pemangku kebijakan yang telah  diproses  dan  menjalani  masa  hukuman  dikarenakan  tindak  pidana korupsi yang dilakukannya. Secara umum, korupsi di pahami sebagai suatu tindakan  pejabat  public  yang  menyelewengkan  kewenangan  untuk kepentingan  pribadi,  keluarga,  kroni  dan  kelompok  yang  mengakibatkan kerugian Negara. 10
Pada beberapa tahun kebelakang total penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah di Indonesia jauh dari kata maksimal, hal ini dianggap  sebagai  sebuah  hambatan  dalam  pembangunan  dan perkembangan  Indonesia  kedepan.  Banyaknya  hambatan-hambatan  dalam penyerapan  anggaran  tersebut  tentunya  harus  dapat  segera  di  atasi  oleh pemerintah,  karena  jika  hambatan-hambatan  tersebut  dibiarkan  dapat mengakibatkan menurun nya proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah  satu  yang  dianggap  menjadi  hambatan  dalam  penyerapan anggaran  pembagunan  itu  adalah  adanya  ketakutan  para  pemangku kebijakan  di  daerah  maupun  pusat  dalam  menjalankan  proyek-proyek pembagunan  yang  telah  direncanakan  tersebut,  ketakutan  para  pemangku kebijakan  tersebut  dikarenakan  para  pejabat-pejabat  pemegang  kuasa tersebut  takut  dalam  mengambil  langkah  yang  kelak  akan  di  sangkut  paut kan dengan tindak pidana korupsi. 11
Dalam  wawancara  nya  dengan  kompas,  menteri  keuangan  juga mengatakan  bahwa  para  pemangku  kebijakan  di  daerah  dan  juga  pusat enggan  dalam  menjalankan  pembangunan  dilatar  belakangi  karena  para pejabat-pejabat tersebut ketakutan akan tersangkut tindak pidana korupsi. 12
8 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, Hal. 5.
9 Siswantoro  Sunarso, Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, Hal. 70.
10 Jawade  hafidz, Korupsi  &  Strategi  Nasional  (Pencegahan  Serta  Pemberantasannya, Referensi, Jakarta:2013, Hal,5.
11 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/15/171800626/Perpres.Anti- kriminalisasi.bagi.Kepala.Daerah.untuk.Percepatan.Pembangunan (diakses tanggal 20 Januari 2016)
12 Ibid
Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Pejabat  adalah  seseorang  yang  bertindak  sebagai  wakil  dari  jabatan, yang  melakukan  perbuatan  untuk  dan  atas  nama  jabatan.  Dalam  jabatan tersebut melekat suatu wewenang, selaku pejabat publik merupakan sebuah kebiasaan  untuk  melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan  kewenangannya. Pejabat  publik  dalam  hal  ini  dapat  melakukan  diskresi  berupa  kebijakan. Dalam  praktik,  diskresi  dapat  disebut  dengan  kewenangan  yang  luas  atau kebebasan untuk bertindak. 13
Dalam  kenyataannya  diskresi  yang  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat publik  sering  kali  lebih  mengutamakan  pencapaian  tujuan  sasarannya ( doelmatigheid )  dan  cenderung  untuk  mengabaikan  aturan  atau  legalitas hukum  yang  berlaku  ( rechtsmatigheid ).  Pada  saat  mengambil  diskresi dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah juga tidak dapat dilepaskan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah  satu  fungsi  dari  asas  ini  adalah  untuk  membatasi  dan  menghindari kemungkinan pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya menyimpang dari ketentuan yang telah diatur. Yang  kemudian  menjadi  permasalahan  adalah  ketika  pejabat  publik menggunakan diskresinya dalam hal mengeluarkan sebuah kebijakan guna untuk  mengakselerasi  pencapaian  pembangunan,  dari  berbagai  perspektif hukum,  persoalan  kebijakan  publik  ini  dapat  dilihat  dari  aspek  hukum administrasi negara, dan aspek hukum pidana.
Dari  perspektif  hukum  administrasi  negara  yang  menjadi  parameter yang  membatasi  gerak  aparatur  negara  adalah  penyalahgunaan  wewenang dan  sewenang-wenang,  sedangkan  dalam  hukum  pidana  disebut  sebagai melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang.
Proses  kriminalisasi  sesungguhnya  terjadi  ketika  hukum  pidana mengambil posisi sebagai solusi dari penegakan hukum terhadap kebijakan pejabat  publik  ini  dan  mengenyampingkan  penyelesaian  dalam  aspek hukum administrasi negara. Ungkapan kriminalisasi jabatan atau kebijakan terjadi  karena  dalam  penegakan  hukum  khususnya  penyalahgunaan kewenangan pejabat selama ini berdasarkan perspektif hukum pidana, jika seorang  pejabat  melakukan  aktifitasnya  dalam  hal  menjalankan kewenangannya maka ia tunduk dan diatur oleh hukum administrasi negara yang  memiliki  asas,  norma,  dan  sifat  yang  berbeda  dengan  hukum  pidana dan perdata. 14
Berangkat  dari  uraian  diatas,  penulis  sangat  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tesis  dengan  judul: “REFORMULASI  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DALAM  KAITAN RENDAHNYA REALISASI KEUANGAN NEGARA DIKARENAKAN PASAL  3  UNDANG-UNDANG  NOMOR  31  TAHUN  1999  jo UNDANG-UNDANG  NOMOR  20  TAHUN  2001  TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.
13 Marwan  Effendi, Diskresi,  Penemuan  Hukum,  Korporasi  &  Tax  Amnesty  Dalam Penegakan Hukum, Referensi, Jakarta:2012, Hal 13 14 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta:2011, Hal 376
Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM

## B. Rumusan Masalah
Sehubungan  dengan  latar  belakang  masalah  yang  telah  penulis kemukakan  di  atas,  maka  penulis  merumuskan  masalah  pokok  yang  di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Apakah yang menjadi penyebab terhambatnya proyek pembangunan jika dikaitkan  dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2) Bagaimanakah idealnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  jika  dikaitkan  dengan  terhambatnya  proyek pembangunan ?

## C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan menganalisanya,  dan  juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  didalam gejala yang bersangkutan. 15
Jenis  penelitian  atau  pendekatan  masalah  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan  aturan-aturan  baku  yang  telah  dibukukan  disebut  juga dengan penelitian kepustakaan. 16

## 2. Analisis Data
Dalam  penelitian  normatif  ini  data  dianalisis  secara  kualitatif. Penganalisaan  secara  kualitatif  yang  di  maksud  adalah  data  tidak dianalisis  dengan  menggunakan  statistic  atau  matematika  dan sejenisnya,  melainkan  di  analisis  dengan  menguraikan  data  yang diperoleh  dengan  kalimat  serta,  serta  penajaman  pada  logika  sehingga data dapat dimengerti oleh semua pihak.
Dengan  demikian  gejala-gejala  yang  timbul  dalam  masyarakat  akan di  hubungkan  dengan  data  yang  diperoleh  yaitu  dengan membandingkan  teori,  pendapat  para  ahli,  serta  perundang-undangan yang  berlaku  dan  akhirnya  ditarik  kesimpulan  secara  deduktif,  yaitu kesimpulan  yang  diambil  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  ke  hal  yang berifat khusus.
15 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta: 2002, hlm. 39.
16 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mumadji, Penelitian  Hukum  Normatif, PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 13-14.
Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
D. PEMBAHASAN a. Penyebab  terhambatnya  proyek  pembangunan  jika  dikaitkan dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara  sadar,  terencana  dan  berkelanjutan  dengan  sasaran  utamanya adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  manusia  atau masyarakat  suatu  bangsa.  Ini  berarti  bahwa  pembangunan  senantiasa beranjak  dari  suatu  keadaan  atau  kondisi  kehidupan  yang  kurang  baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional  suatu  bangsa.  Pembangunan  Nasional  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  material  dan spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  tahun  1945  serta  menjalankan  roda  perekonomian  dan mewujudkan  kesejahteraan  sosial. Pada  hakikatnya  pembangunan nasional  adalah  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Dari  sekian  banyak  tantangan  yang  menjadi  hambatan  bagi  proses pembangunan,  korupsi  dianggap  merupakan  salah  satu  tantangan terbesar,  hal  ini  dikarenakan  korupsi  dapat  menjadi  penghalang pembangunan  di  semua  sektor  yang  direncanakan  oleh  pemerintah, korupsi juga senantiasa dipandang sebagai penyakit menular, dan dapat berkembang  biak  dalam  jaringan  tertentu,  tidak  berhenti  pada  satu jaringan, melainkan berpindah dari satu jaringan ke kejaringan lainnya hingga jaringan seluruhnya hancur.
Dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  nasional  yang  dapat berjalan  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  perkembangan perekonomian  dan  kemajuan  bangsa  kedepan,  pemerintah  Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak  pidana  korupsi.  Berbagai  kebijakan  tersebut  tertuang  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain  dalam  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme,  serta  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  perubahan  atas  undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  korupsi  berbunyi,  Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

## Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 17
Makna pengertian korupsi di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  korupsi  tersebut  terlalu  luas,  di  dalam pasal  tersebut  sebuah  kebijakan  yang  merugikan  ataupun  berpotensi untuk  merugikan  negara  yang  dapat  menguntungkan  diri  sendiri ataupun  pihak  lain  dapat  di  kategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana korupsi,  hal  ini  tentu saja  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  bagi para  pemangku  kebijakan  atau  pejabat  enggan  untuk  membuat  sebuah kebijakan dalam menjalankan pemerintahan. Menurut  JP.  Wind  tidak  ada  ketentuan  tertulis  yang  (dapat) mengatur  segala  aspek  secara  konkrit,  hanya  garis  besarnya  saja  yang diatur,  untuk  mengantisipasinya  diperlukan  suatu  kebijakan-kebijakan terhadap  adanya  kefakuman  atau  ruang  kosong  dalam  menilai  suatu permasalahan.  Oleh  karenanya  agar  prinsip  legalitas  pada  tahap operasionalnya  dapat  dilaksanakan  secara  dinamis,  efektif,  dan  efisien, maka diperlukan diskresi ( Beleid ). 18
Membahas kebijakan publik perlu ditarik sejarah dan perkembangannya menjelang tahun 1992-1997 terjadi apa yang disebut post  bureaucratie  paradigm yang  berbeda  dengan  birokratik  yang banyak  dikritik,  yaitu  paradigma  birokrasi  yang  menekankan kepentingan  publik,  efisiensi,  admisnistrasi,  dan  kontrak,  maka paradigma post bureaucratie menekankan pada hasil yang berguna bagi masyarakat,  kualitas  dan  nilai,  produk  dan  keterikatan  pada  norma, sedangkan  Paradigma  birokratik  mengutamakan  fungsi  otoritas  dan struktur,  maka  paradigma post  bureaucratie mengutamakan  misi, pelayanan  dan  hasil  akhir  (out  come).  Kalau  paradigma  birokratik menilai biaya, menekankan tanggung jawab (responsibility). 19
Paradigma post  bureaucratie menekankan  pemberian  nilai  bagi masyarakat,  membangun  akuntabilitas,  dan  memperkuat  hubungan kerja.  Sedangkan  paradigma  birokratik  mengutamakan  ketaatan  pada peraturan  dan  prosedur,  maka  paradigma post  bureaucratie menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma identifikasi, dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan. 20
Paradigma  birokratik  mengutamakan  beroperasinya  sistem-sistem administrasi,  maka  paradigma post  bureaucratie menekankan pemisahan  antara  pelayanan  dengan  kontrol,  membangun  dukungan terhadap  norma-norma,  memperluas  pilihan  pelanggan,  mendorong
17 Lihat Undang-Undang  Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Pasal 3
18 J.P  Wind, Enige  Bestuurs  rechtelijke  Begrippen:  En  de  Algemene  Wet  Bestuursrecht. Sdu uit gever bv Den Haag. 2004
19 Yeremias Keban. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Jogjakarta.Gavamedia:2008. Edisi 1. Hal 35
20 Ibid
Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
kegiatan  kolektif,  memberikan  insentif,  mengukur  dan  menganalisis hasil,  dan  memperkaya  umpan  balikpemerintah  harus  memfasilitasi, memberdayakan  masyarakat,  mendorong  semangat  kompetitif, berorientasi  pada  misi,  mementingkan  hasil  dan  bukan  cara, mengutamakan  kepentingan  pelanggan,  berjiwa  wirausaha,  selalu berupaya  dalam  mencegah  masalah  atau  antisipatif,  desentralistis,  dan berorientasi pada pasar. 21
Paradigma  kebijakan  pejabat  publik  tersebut  menunjukkan  bahwa telah  terjadi  perubahan  orientasi  administrasi  publik.  Kegagalan  yang dialami  oleh  suatu  negara  telah  disadari  sebagai  akibat  dari kegagalannya  dalam  merespons  perubahan  paradigma  administrasi publik.
Karena  itu,  perhatian  khusus  tidak  hanya  diberikan  kepada  peran penting administrasi publik, tetapi juga kecepatan dan ketepatan dalam merespon perubahan paradigma yang ukurannya ditentukan oleh tujuan akhirnya  itu  apakah  memenuhi  kepentingan  umum  atau  tidak,  karena dalam  hal  kewenangan  tindakan  pejabat  publik  meskipun  faktanya merugikan namun berguna bagi masyarakat luas. 22
Menurut  Soedarto,  keputusan  untuk  melakukan  kriminalisasi  dan dekriminalisasi  harus  didasarkan  pada  faktor-faktor  kebijakan  tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam hal-hal sebagai berikut: 23
1) Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan pembangunan  nasional,  yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  yang  merata  materiil  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila. Sehubungan  dengan  ini,  (penggunaan)  hukum  pidana  bertujuan untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  mengadakan  pengoderan terhadap  tindakan  penanggulangan  itu  sendiri  demi  kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat.
3) Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhitungkan  prinsip biaya dan hasil ( cost benefit principle ).
4) Pengunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan  daya  kerja  dari  badan-badan  penegak  hukum,  yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas ( overblasting ).
b. Idealnya  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan terhambatnya proyek pembangunan
21 Ibid
22 Rumadhan  Ismail  , jurnal  legislasi  Indonesia,Pengelolaan  Keuangan  Negara  dan Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Korups i.Penerbit Kemenkumham,2013,hlm.362.
23 Soedarto, Op.Cit .Hlm 31
Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Pembangunan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  sebuah negara,  hal  ini  dikarenakan  melalui  pembangunanlah  sebuah  negara dapat  berkembang  dan  menjadi  besar  serta  dapat  menjadikan  warga atau  rakyat  yang  terdapat  di  dalam  nya  menjadi  lebih  sejahtera  dan bahagia. Kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara tersebut di dapat dari  berbagai  fasilitas-fasilitas  dan  berbagai  kemudahan  yang ditimbulkan  dari  efek  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  sebuah pemerintahan.
Untuk  dapat  mencapai  hasil  yang  maksimal  dari  proses pembangunan  didalam  sebuah  pemerintahan  memerlukan  kerjasama yang  baik  dari  semua  aspek  yang  terlibat  dalam  sistem  pemerintahan tersebut,  salah  satu  contoh  yang  penting  dalam  system  tersebut  adalah sinergitas  antara  visi  dan  misi  kepala  negara  dan  kepala  daerah. Sinergitas  ini  sangat  berperan  penting  dalam  mencapai  tujuan  dari berdiri  nya  suatu  negara  tersebut  untuk  kesejahteraan  dan  kedamaian warga negara yang terdapat didalamnya.
Dalam  menjalakan  tugas  dan  wewenang  nya  setiap  kepala  daerah diberikan  hak  untuk  menerbitkan  kebijakan  yang  berguna  untuk mengatasi  masalah-masalah  yang  bertujuan  untuk  kepentingan masyarakat  ataupun  kepentingan  negara.  Menurut  Marwan  dalam bukunya bahwa: Definisi kebijakan sendiri adalah berasal dari kata bijak menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  artinya  selalu  menggunakan akal  budi,  pandai,  atau  mahir,  sedangkan  kebijakan  itu  sendiri  adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara bertindak dari pemerintah atau organisasi dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau dapat  juga  diartikan  sebagai  cita-cita,  tujuan  atau  prinsip  atau  maksud sebagai garis pedoman dalam usaha mencapai sasaran. 24
Namun  seringkali  kebijakan-kebijakan  maupun  diskresi-diskresi yang  dikeluarkan  oleh  aparatur  negara  yang  dalam  hal  ini  guna mengakselerasi  program-program  pemerintah  bebenturan  dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, hal ini biasanya terjadi dikarenakan banyak  dari  aturan-aturan  hukum  tersebut  tidak  dapat  mengakomodir permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam  proses  menjalankan program-program  pemerintah,  sehingga  dalam  hal  ini  para  aparatur negara  tersebut  membuat  sebuah  kebijakan  dan  diskresi  yang  berguna untuk mengisi dan menyelesaikan masalah yang di hadapi tersebut agar dapat tercapai nya program pemerintah.
Ketika kebijakan ataupun diskresi yang di buat oleh aparatur negara tersebut  berbenturan  dengan  aturan  hukum  yang  ada  akan mengakibatkan  dampak  yang  besar  bagi  keberlangsungan  program pemerintah tersebut, hal ini tampak melalui data penyerapan anggaran pembelanjaan  negara  yang  tidak  sesuai  dengan  target  yang  diharapkan dikarenakan  banyaknya  program  pemerintah  yang  terhambat  bahkan terhenti  dikarenakan  benturan  antara  kebijakan-kebijakan  yang
24 Marwan Effendy, Op.Cit , hlm 285
Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
berbenturan  dengan  aturan  hukum  tersebut,  bahkan  yang  lebih mengejutkan  banyak  dari  para  aparatur  negara  yang  berwenang  dan berperan  besar  dalam  mensuksekan  program  pemerintah  enggan mengeluarkan kebijakan dan diskresi yang diperlukan untuk menunjang berjalannya program-program pemerintah.
Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 25
Sesungguhnya  keberadaan  peraturan  kebijakan  tidak  dapat dilepaskan  dengan  kewenangan  bebas   dari  pemerintah  yang  dikenal dengan   istilah freis  ermessen .  Dengan  kata  lain  kewenangan   badan atau  pejabat  tata  usaha  negara  mengeluarkan  peraturan  kebijakan didasarkan  pada  asas  kebebasan  bertindak  yang  dimilikinya ( beleidsvrijheid atau beorde lingsvrijheid). Istilah  ini  kemudian  secara  khas  digunakan  dalam  bidang pemerintahan,  sehingga freis  ermessen diartikan  sebagai  salah  satu sarana  yang  memberikan  ruang  bergerak  bagi  pejabat  atau  badan administrasi  negara  untuk  melakukan  tindakan  tanpa  harus  dituntut sepenuhnya  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  kebijakan tumbuh  dan  bermula  dari  adanya  produk  tata  usaha  negara  atas  dasar penggunanan freis ermessen yang menjadi  suatu kemutlakan pada tipe negara kesejahteraan (welfare state). Freis  ermessen ini  bertolak  dari  kewajiban  pemerintah  dalam welfare state ,  yang  menegaskan  bahwa  tugas  pemerintah  yang  utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahkan kesejahteraan bagi  warga  negara,  di  samping  memberikan  perlindungan  bagi  warga negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 26
Korupsi dalam konteks kebijakan dapat terjadi pada saat pembuatan kebijakan dan dapat juga dalam proses menjalankan nya. Sehingga perlu kejelian  dan  kecermatan  bagi  penegak  hukum  untuk  membuktikan indikator-indikator  yang  menentukan  suatu  kebijakan  bersifat  koruptif atau tidak. Sebab hal ini juga berimplikasi pada dapat  atau tidak nya si pembuat  kebijakan  tersebut  mempertanggungjawabkan  perbuatannya secara pidana.

## E. PENUTUP
a. Kesimpulan Berdasarkan  uraian  hasil  pembahasan  yang  telah  penulis  lakukan, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  menjadi  pembahasan  dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:
25 Soerjono Soekanto, Op.Cit .Hlm 5 26 Hessel  Nogi, Kebijakan  Publik  yang  Membumi ,  Lukman  Offset  &  YPAPI,  Yogyakarta: 2003, hlm.11
Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
1) Penyebab terhambatnya proyek pembangunan jika dikaitkan dengan Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  adalah,  adanya  keengganan  para  aparatur  negara  yang memiliki  peran  penting  dalam  akselerasi  program  pembangunan untuk melaksanakan ataupun membuat kebijakan dan diskresi guna mempercepat  jalannya  proses  pembangunan.  Hal  ini  timbul dikarenakan  banyaknya  kebijakan  dan  diskresi  yang  dibuat  oleh aparatur  negara  yang  dibawa  ke  ranah  hukum  pidana  korupsi  yang berujung dengan hukuman pidana.
2) Idealnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  jika  dikaitkan  dengan  terhambatnya  proyek pembangunan  adalah,  dalam  penerapannya  mendahulukan  proses administrasi  jika  aparatur  negara  tersebut  melakukan  sebuah pelanggaran  dalam  hal  pengambilan  sebuah  kebijakan  ataupun diskresi,  sehingga  jelas  mana  yang  merupakan  tindak  pidana administrasi  yang  koruptif  dan  mana  yang  merupakan  sebuah tindakan  pelanggaran  administrasi  dalam  menjalankan  sebuah pemerintahan.
b. Saran
Adapun  beberapa  saran  yang  dapat  penulis  berikan  berdasarkan kesimpulan  diatas  dalam  reformulasi  tindak  pidana  korupsi  dalam kaitan  rendahnya  realisasi  keuangan  negara  dikarenakan  pasal  3 undang-undang  nomor  31  tahun  1999  jo  undang-undang  nomor  20 tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi adalah sebagai berikut:
1) Sebaiknya  pemerintah  memperjelas  makna  dari  tindak  pidana korupsi  yang  terdapat  di  dalam  kandungan  pasal  3  undang-undang nomor  31  tahun  1999  jo  undang-undang  nomor  20  tahun  2001 tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  agar  tidak  ada  lagi pemahaman-pemahaman tentang tindak pidana korupsi yang terlalu luas,  yang  dapat  mengakibatkan  timbulnya  banyak  persepsi  tentang makna dari tindak pidana korupsi itu sendiri.
2) Sebelum  pihak  aparat  penegak  hukum  melaksanakan  penegakan hukum  terhadap  kebijakan  ataupun  diskresi  yang  diambil  oleh aparatur  negara,  sebaiknya  aparatur  penegak  hukum  memperjelas dan menelaah terlebih dahulu kebijakan ataupun diskresi yang telah diambil  oleh  aparatur  negara  yang  bersangkutan  telah  masuk kedalam ranah tindak pidana korupsi atau hanya termasuk kedalam kesalahan  dalam  pelanggaran  administrasi  yang  dapat  di  selesaikan diluar dari aspek hukum pidana.
Tengku Arif
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM

## F. DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-Buku
Erwin, Muhamad, 2011, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta. Abdul  Aziz  Hakim,  2011, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Abdul Kadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Soerjono  Soekanto,  2004, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jawade  hafidz,  2013, Korupsi  &  Strategi  Nasional  (Pencegahan  Serta Pemberantasannya, Referensi, Jakarta Marwan  Effendi,  2012, Diskresi, Penemuan  Hukum,  Korporasi  &  Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Referensi, Jakarta. Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta. C.S.T Kansil dan Christine S T Kansil , 2007, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua) , Sinar Grafika, Jakarta. Yesmil Anwar Adang, 2010, Kriminologi , PT. Refika Aditama, Jakarta.
Erdianto, Pokok-pokok Hukum Pidana , Alaf Riau, Pekanbaru. Erdianto  Effendi,  2011, Hukum  Pidana  Indonesia ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung. Yeremias  Keban.  2008, Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Gavamedia, Jogjakarta. Hessel  Nogi,  2003, Kebijakan  Publik  yang  Membumi ,  Lukman  Offset  & YPAPI, Yogyakarta.
2. Jurnal/ Makalah Erdianto,  2009,  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Presiden  Menurut  UUD 1945  setelah  Diamandemen ”,  Artikel  Pada Jurnal  Konstitusi , BKK  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau  Kerjasama  dengan Mahkamah Konstisusi, Vol. II, No. 2 November.
Mukhlis.  R,  2011,  “Optimalisasi  Peran  dan  Fungsi  Advokat  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat”, Jurnal  Ilmu  Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari. Rumadhan Ismail , 2013, jurnal legislasi Indonesia,Pengelolaan Keuangan Negara  dan  Penerapan  Hukum  dalam  Tindak  Pidana  Korups i, Kemenkumham.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan
Undang  -  Undang    Republik  Indonesia  No  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi