## PENERAPAN METODE BREAK EVEN POINT DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS HIK CILEUNYI
1 Indah Lestari Kusuma, 2 Sofian Al-Hakim, 3 Yusup Azazy 1,2,3 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: indahlestarikusuma13@gmail.com, sofyanalhakim@uinsgd.ac.id, yusupazazyfsh@gmail.com

## ABSTRACT
Harta  Insan  Karimah  Islamic  People's  Financing  Bank  (BPRS)  is  a  financial  institution  that applies  the  break  even  point  method  in  an  effort  to  prevent  losses  and  make  decisions  in mudharabah  financing.  In  its  application,  this  method  must  be  calculated  carefully  and thoroughly  and  know  the  magnitude  of  the  benefits  or  its  disadvantages  and  what  if  the calculations  are  wrong.  Then  the  legal  status  is  still  being  questioned.  This  study  aims  to determine the review of Islamic economic law on the application of the break even point method in mudharabah financing at SRB HIK Parahyangan Cileunyi. The method used in this research is  descriptive  case  study.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  the application  of  the  break  even  point  method  cannot  be  made  as  a  final  decision  because  this method can only be used in a stable economic situation so as not to burden and cause injustice to. In a review of Islamic economic law, this method may be used because it is a business habit or 'urf that is known by business actors in the effort of risk loss management in stable economic conditions,  besides  this  method  is  in  accordance  with  the  principles  of  muamalah  namely principle' is or justice, principles antaradhin, the principle of manfaah (tabadu al-manafi '), the principle of ash-shiddiq and the principle of adam al-gharar and muamalah fiqh rules.
Keywords: Break Even Point, Mudharabah Financing, SRB.

## ABSTRAK
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Harta  Insan  Karimah  merupakan  lembaga keuangan  yang  menerapkan  metode break  even  point dalam  upaya  pencegahan terjadinya  kerugian  serta  pengambilan  keputusan  dalam    pembiayaan mudharabah . Dalam  penerapannya,  metode  ini  harus  dilakukan  perhitungan  dengan  cermat  dan teliti  serta  mengetahui  besar  maslahat  atau  madharatnya  dan  bagaimana  apabila perhitungannya  salah.  Maka  masih  dipertanyakan  status  hukumnya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  tinjauan  hukum  ekonomi  syariah  terhadap  penerapan metode break  even  point dalam  pembiayaan mudharabah di  BPRS  HIK  Parahyangan Cileunyi.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  deskriptif-studi  kasus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode titik impas ( break  even  point )  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  keputusan  akhir  karena  metode  ini hanya  dapat  digunakan  dalam  keadaan  ekonomi  stabil  agar  tidak  memberatkan  dan menimbulkan ketidakadilan bagi. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, metode ini boleh  dilakukan  karena  merupakan  kebiasaan  bisnis  atau  ‘ urf yang  dikenal  para pelaku  usaha  dalam  upaya  manajemen  risiko  kerugian  pada  kondisi  ekonomi  stabil, selain  itu  metode  ini  sesuai  dengan  asas-asas  muamalah  yaitu  asas ‘adalah atau keadilan,  asas antaradhin ,  asas  manfaah  ( tabadu  al-manafi’), asas ash-shiddiq dan  asas adam al-gharar serta kaidah fikih muamalah.
Kata Kunci: Break Even Point , Pembiayaan Mudharabah, BPRS.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembiayaan mudharabah di BPRS  Harta  Insan  Karimah  dilakukan  dengan prinsip  kehati-hatian.  Hal  ini  dilakukan  agar BPRS  terhindar  dari  resiko  kerugian.  BPRS tidak  dapat  menyalurkan  begitu  saja  sejumlah dana  kepada mudharib atas  dasar  kepercayaan karena  selalu  ada  resiko  bahwa  pembiayaan yang  telah  diberikan  kepada mudharib tidak dipergunakan  sebagaimana  mestinya  untuk memaksimalkan  keuntungan  kedua  belah  pi- hak. 1 Prinsip  kehati-hatian  dijelaskan  dalam Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  13/13/PBI/ 2011  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2
Penilaian  faktor  5C  dan  penilaian  ter- hadap prospek usaha harus meliputi sekurang- kurangnya  pada  aspek  pasar  dan  pemasaran, aspek  teknis  dan  teknologi,  aspek  organisasi dan  manajemen  serta  aspek  ekonomi  dan keuangan. 3 Selain  itu  dilakukan  pula  tahap penentuan  harga  jual  pembiayaan mudharabah di  BPRS  Harta  Insan  Karimah,  penentuan harga  jual  ini  dilaksanakan  berdasarkan kesepakatan  dengan  nasabah,  yaitu  salah satunya  menggunakan  suatu  metode  analisis titik impas (break even point).
Analisis break even point adalah suatu alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara  biaya  tetap,  biaya  variabel,  keuntungan dan volume penjualan. 4 . Tujuan utama metode ini  yaitu  untuk  menentukan  tingkat  produksi dan  harga  yang  terendah,  pada  tingkat  mana proyek dapat beroperasi tanpa membahayakan
1 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan Keuangan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 214.
2 Soeharto dkk., Konsep,  Produk dan Implementasi Operasional  Bank  Syariah, (Jakarta:  Djambatan, 2002),  hlm. 5.
3 Yacob  Ibrahim,  Studi Kelayakan  Bisnis, (Jakarta:  Rineka Cipta, 2009), hlm. 92.
4 Bambang  Riyanto, Dasar-dasar  Pembelanjaan  Perusahaan,
(Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 359.
kelangsungan  hidupnya  (laba/rugi)  =  0. Dengan metode ini BPRS Harta Insan Karimah dapat  memprediksi  pada  nominal  berapa keuntungan dan kerugian berada dalam posisi nol  (0)  sehingga  BPRS  Harta  Insan  Karimah pun mampu melihat keuntungan yang didapat.
Tabel 1.1

## Kualitas Asset Produktif PT. BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2016-2018
(dalam ribuan rupiah) PEMBIAYAAN Audited 31 Desember 2016 Audited 31 Desember 2017 Audited 31 Desember 2018 Pertumbuhan Rp Rp Rp % 1. LANCAR Penempatan pada bank lain 47,463 118,897 210,874 77,3% Pembiayaan diberikan 615,697 772,788 948,533 22,7% JUMLAH LANCAR 663,160 891,685 1,218,330 36,5% 2. NON LANCAR 20,659 30,450 36,619 21% JUMLAH ASSET PRODUKTIF 678,154 913,638 1,133,722 24%
Sumber: Laporan Keuangan BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Tahun 2016-2019
Dari  data  di  atas  dapat  dihitung  rasio risiko kredit sebagai berikut: 5
Credit Risk Ratio =
=
= 3,75%
Dari  perhitungan  di  atas  dapat diketahui bahwa rasio dari risiko kredit BPRS Harta  Insan  Karimah  adalah  sebesar  3,75%. Walaupun  diketahui  risiko  kreditnya  hanya di  bawah  5%  namun  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan adanya kemacetan  dana  ke depannya,  jika  dilihat  terjadi  peningkatan pembiayaan  di  BPRS  Harta  Insan  Karimah namun seiring dengan meningkatnya jumlah realisasi  pembiayaan  memungkinkan  pula meningkat  jumlah  kredit  macetnya.  Walau- pun total kredit macetnya tidak begitu tinggi
5 Anto Hilya, Laporan Keuangan Bank dan Rasio Keuangan
Bank,
Diakses
dari http://antohilya.blogspot.com/2011/11/laporan-
keuangan.html,  pada  tanggal  17  Oktober  2019,  pukul 21:15 WIB
dibandingkan dengan jumlah dana lancarnya namun hal ini tidak dapat disepelekan begitu saja  karena  bisa  jadi  total  dana  macet  akan terus  meningkat,  untuk  mengukur  seberapa besar  risiko  penyaluran  pembiayaan  BPRS Harta  Insan  Karimah  dalam  mengelola kegiatan pembiayaan mudharabah maka dapat dilakukan  perhitungan  terhadap  risiko tersebut  dengan  membandingkan  jumlah dana yang macet dengan jumlah pembiayaan yang  disalurkan,  seperti  perhitungan  di  atas tadi. 6 Metode break even point ini mempunyai kelemahan-kelemahan,  dimana  analisis  ini tergantung  pada  asumsi-asumsi  tertentu, yang akan digambarkan dengan kurva perhi- tungan break even point yaitu sebagai berikut:
6 Anto Hilya, Laporan Keuangan Bank dan Rasio Keuangan Bank, Diakses dari http://antohilya. blogspot.com/2011/11/laporan-keuangan.html , pada
tanggal 17 Oktober 2019, pukul 21:15 WIB

## Kurva 1.1

## Perhitungan Break Even Point
Kurva
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa metode break  even  point juga  mempunyai kelemahan -kelemahan,  dimana  analisis  ini tergantung  pada  asumsi-asumsi  tertentu. Asumsi-asumsi yang mendasari keterbatasan metode break even point adalah: 7
1. Analisis  ini  berasumsi  bahwa  biaya dalam  perusahaan  digolongkan  ke dalam  biaya  tetap  dan  biaya  variabel. Oleh  karena  itu  semua  biaya  yang dikeluarkan  perusahaan  harus  dapat diklasifikasikan  dan  diukur  secara realistik  sebagai  biaya  tetap  dan  biaya variabel.
2. Analisis  ini  berasumsi  bahwa  biaya tetap akan senantiasa tetap selama peri- ode  yang  dipengaruhi  oleh  keputusan yang diambil.
3. Analisis  ini  berasumsi  bahwa  variabel berubah secara langsung (proporsional) dengan penjualan selama periode yang
7 Darminto,  Dwi  Prastowo  &  Rifka  Juliaty, Analisa Laporan  Keuangan:  Konsep  dan  Aplikasi, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 141.
dipengaruhi oleh keputusan yang telah diambil.
4. Harga  jual  per  unit  tidak  berubah selama  periode  waktu  yang  dianalisis. Tingkat  harga  pada  umumnya  akan stabil  dalam  jangka  pendek,  apabila harga  berubah  maka break  even  point pun tidak berlaku.
5. Analisis  ini  dibatasi  pada  situasi dimana  kondisi  ekonomi  dan  kondisi lainnya diasumsikan relatif stabil. Pada kondisi  inflasi  yang  tinggi  misalnya maka  penggunaan  analisis break  even point akan  sangat  beresiko  dalam pengambilan keputusan. 8

## PEMBAHASAN
Penerapan  Metode Break  Even  Point di BPRS Harta Insan Karimah
BPRS Harta Insan Karimah merupakan lembaga  keuangan  yang  sedang  mening- katkan  eksistensinya  di  bidang  perbankan khususnya pelayanan di bidang pembiayaan.
8 Darminto,  Dwi  Prastowo  &  Rifka  Juliaty, Analisa Laporan Keuangan..., hlm. 141.
200 120 160 240 280 Sales Biaya 80 40 0 20 40 60 140 120 100 80 Quantity Area Rugi Biaya Tetap Break Even Point Area Laba TC VC Revenue = P × Q (Harga Penjualan × Unit) Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan
Pembiayaan mudharabah di BPRS Harta Insan Karimah terdapat dalam produk pembiayaan UKM  yaitu  pembiayaan  investasi  dan/  atau modal  kerja  berdasarkan  prinsip  syariah  de- ngan akad bagi hasil mudharabah untuk mem- bantu  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  mene- ngah  dalam  pendirian  atau  pengembangan usaha. 9
Semakin berkembangnya BPRS  maka harus  diterapkan  pula  prinsip  kehati-hatian, bukan hanya dalam analisis pembiayaannya tetapi juga harus dilakukan manajemen risiko terhadap  suatu  keputusan  investasi  yang akan  dilakukan.  Manajemen  risiko  dalam mencegah kerugian suatu pembiayaan dapat dilakukan  dengan  beberapa  metode  perhi- tungan  keuangan,  salah  satunya  adalah  de- ngan menggunakan metode titik impas ( break even  point) dengan  perhitungan  ini  maka BPRS  dapat  membuat  keputusan  dalam suatu pembiayaan dan keputusan yang tepat mencerminkan  ukuran  keberhasilan  mana- jemen dalam mengelola perusahaannya.
Meskipun dalam pelaksanaan pembia- yaan  dapat  dilakukan  negosiasi  kesepakatan presentase nisbah antara  bank  ( shahib  al-mal) dan nasabah (mudharib ). Namun tetap penen- tuan  pembiayaan bank  sudah  ditentukan pada  awal  tahun  maka  pelaksanaan  kesepa- katan nisbah dilakukan  sesuai  kemampuan bank  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi bank  begitupun  nasabah. 10 Penentuan  pem- biayaan bank pun tidak akan melanggar dari jumlah  yang  telah  ditentukan  pada  rapat Asset  and  Liability  Committee (ALCO)  tiap awal  tahun.  Maka  dari  itu  perhitungan dengan  metode break  even  point hanya sesekali  saja  dilakukan  berbeda  dengan  ana-
9 BPRS  HIK  Parahyangan, Company  Profile, (Bandung, 2012), hlm. 8.
10 Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah-Akad
Mudharabah , (Bandung: FOKUS MEDIA, 2013), hlm. 39.
lisis  kelayakan  bisnis  yang  setiap  kali  terjadi investasi  maka  analisis  ini  selalu  diterapkan sebagai prinsip kehati-hatian perusahaan.
Mudharabah pada  teknis  perbankan  da- lam  konteks  pembiayaan,  keuntungan  usaha dibagi  berdasarkan  perbandingan nisbah yang  telah disepakati dan  pada  akhir periode kerjasama mudharib harus  mengem- balikan  semua  modal  usaha  lembaga keuangan.  Dalam  hal  terjadi  kerugian  akan menjadi  tanggungan  lembaga  keuangan kecuali  bila  diakibatkan  oleh  kelalaian mudharib, untuk  menghindari  kemungkinan terjadinya  kerugian,  lembaga  keuangan harus  memahami  karakteristik  risiko  usaha tersebut  dan  bekerjasama  dengan mudharib untuk mengatasi berbagai masalah. 11
Menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh Kasmir dalam buku Analisis Laporan Keuangan menyatakan  bahwa  metode break even  point yang  diterapkan  dalam  pem- biayaan mudharabah tidak  dapat  dijadikan sebagai  keputusan  akhir  karena metode ini hanya  bisa  diterapkan  dalam  keadaan ekonomi stabil dan menurut fatwa DSN-MUI nomor:  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pem- biayaan mudharabah point 6 dalam hal terjadi kerugian  LKS  sebagai  penyedia  dana menanggung  semua  kerugian  akibat  dari pembiayaan mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
Maslahat  dan  Madharat  Penerapan Break Even  Point dalam  Pembiayaan Mudharabah di BPRS Harta Insan Karimah
Dalam  penerapan  metode break  even point pada  pembiayaan mudharabah, metode ini  menjadi  kebiasaan  bisnis  atau business
11 Veithzal  Rifai  H, Islamic  Financial  Management, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 133.
custom para  pelaku  usaha  sebagai bentuk usaha  untuk  mencegah  dan  menghindari risiko  kerugian  yang dapat menimbulkan madharat bagi para pihak baik pelaku usaha maupun konsumennya.
Menurut Bapak Ahmad Tarkalil selaku ketua  divisi  Humas  BPRS  Harta  Insan Karimah  Parahyangan  berpendapat  bahwa diterapkannya analisis keuangan mengguna- kan  metode  tersebut  memberikan kemuda- han pada  bank  untuk  menganalisa  kemam- puan  bank  dalam  memberikan  pembiayaan pada  nasabah  dengan  tidak  menyebabkan kerugian bagi bank dan nasabah. 12
Penerapan  metode break  even  point dalam pembiayaan mudharabah memiliki nilai kemaslahatan yaitu:
a. Membantu manajemen BPRS dalam mengambil  keputusan  untuk  melanjutkan pembiayaan atau memberi informasi pada tingkat  apa  BPRS  dapat  memberikan pembiayaan bagi nasabah.
b. Mampu memprediksi keuntungan, karena ketika  metode  ini  diterapkan  maka  dapat menghitung  hasil  posisi  titik  impas  biaya dan  laba  sama  dengan  nol.  Artinya  per- hitungan  dengan  menggunakan  metode ini  akan  memberikan  gambaran  kepada pihak bank untuk mengetahui posisi aman dalam  memberikan  pembiayaan  yaitu berapa budgeting dan planning pembiayaan dan  juga  dapat  mencegah  kerugian  yang akan terjadi antara bank ( shahib al-mal) dan nasabah ( mudharib).
c. Terhindar  dari  risiko  gagal  bayar  yaitu risiko  yang  mengacu  pada  potensi kerugian  yang  dialami  bank  pada  saat memberikan  pembiayaan  pada  nasabah sehingga  menyebabkan  ketidakmampuan
12 Wawancara  dengan  Kepala  Humas,  Ahmad  Tarkalil, 28 Oktober 2019.
debitur  menyerahkan  porsi  keuntungan atau nisbah yang harusnya diperjanjikan di awal.
d. Tidak  akan  terkena  risiko  fluktuasi  harga komparatif,  karena  sebelumnya  telah  me- mperhitungkan biaya yang dikeluarkan.
e. Perhitungan pembiayaan mudharabah dengan  metode  titik  impas  ( break  even point) tidak dipengaruhi oleh asumsi yang menyebutkan  harga  jual  konstan  karena tidak  bergantung  pada  permintaan  dan penawaran pasar. 13
Adapun madharat dari penerapan me- tode break  even  point ini  pada  pembiayaan mudharabah adalah: 14
a. Bersifat statis
b. Tidak digunakan dalam mengambil keputusan akhir
Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Break  Even  Point Pembiayaan Mudharabah di BPRS Harta Insan Karimah BPRS  dalam  melaksanakan  pembia- yaan mudharabah perlu menggunakan prinsip kehati-hatian. Karena selalu  ada  resiko bahwa  pembiayaan  yang  diberikan  kepada mudharib tidak  digunakan  sebagaimana mestinya  karena  setelah  dana  dikelola  oleh mudharib maka  akses  informasi  bank  ter- hadap usaha mudharib menjadi terbatas. Salah satu  upaya  BPRS  untuk  mengantisipasi terjadinya  kerugian  dalam  pelaksanaan pembiayaan  dengan  menerapkan  metode break  even  point yaitu  metode  yang  menjelas- kan  tentang  jumlah  penjualan  yang  harus dicapai oleh perusahaan agar dapat menutup
13 Wawancara  dengan  Kepala  Humas,  Ahmad  Tarkalil, 28 Oktober 2019.
14 Manullang, Pengantar Manajemen Keuangan (Ypgyakarta: ANDI, 2005) , hlm. 177.
semua  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk melaksanakan pembiayaan tersebut. 15
Selain  digunakan  untuk  mencegah kerugian break  even  point juga  digunakan sebagai  alat  bantu  bagi manajemen dalam perencanaan  ( planning) dan  penganggaran ( budgeting) ,  yaitu  dapat  merencanakan  pen- jualan  produk pembiayaan dan  biaya-biaya lainnya  sehingga  dapat  meningkatkan  relia- bilitas  dan  validitas  laporan  keuangan  yang bersangkutan.  Dengan  adanya  metode  ini, BPRS juga dapat lebih mudah dalam menen- tukan  keputusan  untuk  melanjutkan  atau tidak  suatu  pembiayaan.  Penerapan  metode break  even  point ini  pun  sesuai  dengan  yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:  13/13/PBI/2011  tentang  Penilaian Kualitas  Aktiva  bagi  Bank  Umum  Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah,  dalam  pasal  2 diterangkan bahwa:
1. Penanaman  dan/atau  penyediaan  dana Bank  wajib  dilaksanakan  berdasarkan prinsip  kehati-hatian  dan  Prinsip Syariah.
2. Bank  wajib  menilai,  memantau  dan mengambil  langkah-langkah  antisipasi agar  kualitas  aktiva  senantiasa  dalam keadaan lancar.
Prinsip kehati -hatian  dalam  penanaman dana  yaitu  penanaman  dana  dapat dilaku- kan berdasarkan:
1) Analisis  kelayakan  usaha  dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor  5C  ( Character,  Capital,  Capacity, Condition of economy & Collateral).
2) Memperhatikan  faktor  5P  ( Personality, Purpose, Prospect, Payment, Party).
3) Penilaian  terhadap  aspek  prospek
usaha, kinerja ( performance) dan kemampuan membayar. 16
15 Adiwarman A. Karim, Bank Islam ..., hlm. 214.
Metode ini diterapkan untuk mencegah  serta  meminimalisir  terjadinya kerugian  seperti  yang  disebutkan  dalam Firman Allah Surat Fatir (35): 29: 17
اىُقَفْوَأَو  َة َلََّصلا  اىُماَقَأَو  ِ َّاللَّ  َباَتِك  َنىُلْتَي  َهيِرَّلا  َّنِإ ًّتَيِو َلََعَو اًّّسِس ْمُهاَىْقَشَز اَّمِم َنىُج ْسَي َزىُبَت  ْهَل ًّةَزاَجِت ‚Sesungguhnya orang-orang yang selalu  membaca  kitab  Allah  dan  men- dirikan  shalat  dan  menafkahkan  seba- gian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,  mereka  itu  meng- harapkan  perniagaan  yang  tidak  akan merugi‛. 18
Serta untuk mencapai manfaat bersama antara  pihak  bank  dan  nasabah  yang  sesuai dengan kaidah :
َا ُتَحَل ْصَمل ُتَّماَعلا
ِتَّصاَخلا ِتَحَل ْصَمْلا ىَلَع ُتَمَّدَقُم ‚Kemaslahatan  publik  lebih  dida- hulukan  daripada  kemaslahatan  indi- vidu‛. 19
Pertimbangan lain  yang  melandasi metode  ini  sesuai  dengan  hukum  ekonomi syariah yaitu tidak bertentangannya penerapan  metode  titik  impas  ( break  even point) ini  dengan  asas-asas  muamalah  dan prinsip operasional bank syariah antara lain:
1. Asas  muamalah  ‘ adalah atau  keadilan. Memperhatikan  asas  ini  maka  metode titik  impas  ( break  even  point) sudah  se- suai karena penerapan metode ini dila- kukan  agar  pihak  bank  dan  nasabah tidak  mengalami  kerugian  dan  men- ciptakan  pemerataan  serta  keadilan pendapatan yang akan diperoleh kedua
16 Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan  Bank  Umum, (Bandung:  ALFABETA,  2011), hlm. 83.
17 Halimah, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 349.
18 Halimah, Al-Qur’an dan..., hlm. 349.
19 A.  Dzajuli, Kaidah-kaidah  Fikih, (Jakarta:  Kencana, 2006), hlm. 166.
belah  pihak  serta  menjauhkan  pembia- yaan dari madharat. Penerapan metode ini  merupakan  prinsip  kehati-hatian bank  yang  diatur  dalam  Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor:  13/13/ PBI/2011  dan  apabila  terjadi  kesalahan dalam  penerapan  metode  ini  maka sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembia- yaan mudharabah point  6  yaitu  apabila terjadi  kerugian  LKS  sebagai  penyedia dana  menanggung  semua  kerugian akibat  dari  penerapan  metode  tersebut dalam  pembiayaan mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)  yang  melaku- kan  kesalahan  yang  disengaja,  lalai atau  menyalahi  perjanjian  maka  keru- gian ditanggung mudharib .
2. Asas antaradhin atau  suka  sama  suka, dalam  hal  ini  pun  metode  titik  impas ( break  even  point) sudah  sesuai  karena pada saat sebelum akad ditandatangani maka  calon  nasabah  telah  ditawarkan terhadap  presentase  nisbah  bank  ( sha- hibul mal) dan nasabah ( mudharib) . Arti- nya  ketika  telah  diketahui  dan  dise- pakati  nisbah  bank  dan  nasabah  maka nasabah akan mengetahui alur titik im- pas  ( break  even  point) tersebut  untuk mencegah terjadinya kerugian dan me- nciptakan  keadilan  bagi  kedua  belah pihak maka terciptalah suka sama suka karena  tidak  ada  yang  merasa  dirugi- kan antara shahib al-mal dan mudharib . 20
3. Asas manfaah ( tabadu al-manafi’), segala bentuk kegiatan muamalah harus mem- berikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat  yaitu  penerapan  metode break even point ini dalam pembiayaan mudha-
20 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah  di Indonesia, (Tangerang: Kencana, 2008), hlm. 106.
rabah memiliki  manfaat  untuk  bank ( shahib  al-mal )  dan  nasabah  ( mudharib) karena  dapat  memberikan  informasi kepada  bank  mengenai budgeting pem- biayaan  yang  aman  sesuai  dengan kesanggupan nasabah dan nasabahpun tidak akan dirugikan karena metode ini hanya akan  diterapkan dalam keadaan ekonomi  stabil  dan  tidak  saat  terjadi inflasi  serta  apabila  terjadi  kesalahan dalam  penerapannya  maka  kerugian akan  ditanggung  oleh  bank  selaku shahib al-mal .
4. Asas ash-shiddiq ,  dalam  bermuamalah manusia  diperintahkan  untuk  menjun- jung  kejujuran  dan  kebenaran  jika kejujuran  dan  kebenaran  tidak  dikede- pankan  maka  akan  berpengaruh  terha- dap keabsahan perjanjian. Dalam pene- rapan  metode  ini  pada  saat  sebelum akad  ditandatangani  calon  nasabah  te- lah dijelaskan mengenai rincian perjan- jian  artinya  ketika  telah  diketahui  dan disepakati nisbah bank, jenis usaha dan rincian perjanjian lainnya nasabah akan mengetahui  alur  titik  impas  ( break  even point) tersebut  dan  perjanjian  yang telah  dibuatpun  tidak  akan  menyim- pang  dari  prinsip  operasional  bank syariah  dan  penerapan metode  ini  pun sebagai  tindakan  kehati-hatian  bank yang  sesuai  dengan  Peraturan  Bank Indonesia (PBI) Nomor: 13/13/PBI/ 2011 maka penerapan metode ini tidak akan merugikan  bank  ( shahib  al-mal )  dan nasabah ( mudharib ). 21
5. Asas adam  al-gharar, terjadinya  pelang- garan  terhadap  asas  ini  apabila  pihak bank dan nasabah sama-sama tidak me- miliki  kepastian  mengenai  suatu  tran-
21 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan... , hlm. 106.
saksinya,  karena  metode break  even point ini  merupakan  salah  satu  per- timbangan pencegahan kerugian dalam membuat suatu keputusan pembiayaan bank  maka  tidak  akan  mempengaruhi pendapatan dan nisbah yang telah dise- pakati  di  awal.  Hal  ini  karena  pene- rapan  metode break  even  point hanya menjelaskan jumlah volume banyaknya pembiayaan yang dapat diberikan oleh perusahaan agar dapat menutupi biaya yang  telah  disalurkan  pada mudharib didukung  dengan  perhitungan  kurva permintaan  dan  penawaran.  Maka  hal itu  tidak  merubah  nisbah  dan  per-jan- jian  yang  telah  disepakati  dan  pene- rapan  metode break  even  point ini  tidak ada  unsur gharar atau  tipu  daya  yang dapat  mengakibatkan  kerugian  atau- pun  menghilangkan  rasa  kerelaan  dari salah  satu  pihak,  jadi  penerapan  meto- de break  even  point dalam  pembia-yaan mudharabah tidak melang-gar asas adam al-gharar dan  tidak  pula  bertentangan dengan Surat al-Nisa (4): 108:
ْمُهَعَم َىُهَو ِ َّاللَّ  َهِم  َنىُف ْخَتْسَي  َلََو ِساَّىلا  َهِم  َنىُفْخَتْسَي اَمِب ُ َّاللَّ  َناَكَو ۚ ِلْىَقْلا  َهِم  ٰىَضْسَي  َلَ اَم  َنىُتِّيَبُي ْذِإ
ِحُم  َنىُلَمْعَي اًّطي
‛Mereka  dapat  bersembunyi  dari manusia, tetapi mereka tidak dapat ber- sembunyi  dari  Allah  karena  Allah beserta  mereka,  ketika  pada  suatu malam  mereka  menetapkan  keputusan rahasia  yang  tidak  diridai-Nya.  Dan Allah  Maha  Meliputi  terhadap  apa yang mereka kerjakan‛. 22
Mengenai  prinsip  operasional  bank syariah  yaitu  larangan  riba  (bunga)  dalam segala  bentuk transaksi ,  menjalankan  bisnis dan  aktivitas  perdagangan  yang  berbasis
22 Halimah, Al-Qur’an dan..., hlm. 96.
pada  perolehan  keuntungan  yang  sah  me- nurut  syariah  dan  memberikan  zakat.  Satu- satunya  asumsi  terhadap  riba  dalam  pene- rapan metode break even point ini adalah kare- na metode ini  dipengaruhi  BI rate sehingga ada  anggapan  bahwa  penerapan  metode  ini tidak  sesuai  dengan  Firman  Allah  Surat  al- Baqarah (2): 278:
ُىَمآ  َهيِرَّلا اَهُّيَأ اَي َهِم َيِقَب اَم اوُزَذَو َ َّاللَّ اىُقَّتا اى َهيِىِم ْؤُم ْمُتْىُك  ْنِإ اَبِّسلا
‚Wahai  orang-orang  yang  beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggal- kanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman‛. 23

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat  disi- mpulkan  beberapa  hal  penting  sebagai  beri- kut:  Perhitungan  dan  penerapan  titik impas ( break  even  point) di  BPRS  Harta  Insan  Kari- mah  hanya  dapat  digunakan  sebagai  infor- masi kelayakan pembiayaan mudharabah yang dapat  dilaksanakan  dengan mudharib dan tidak  dapat  dijadikan  sebagai  keputusan akhir  karena  metode  ini  hanya  bisa  diterap- kan  dalam  keadaan  ekonomi  stabil  serta menurut  fatwa  DSN-MUI  nomor:  07/DSN- MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan mudha- rabah poin 6 dalam hal terjadi kerugian, LKS sebagai  penyedia  dana  menanggung  semua kerugian akibat dari penerapan metode break even  point dalam  pembiayaan mudharabah kecuali  jika mudharib (nasabah)  yang  mela- kukan kesalahan disengaja, lalai atau menya- lahi perjanjian.
Penerapan  metode  titik  impas  ( break even  point) dalam  pembiayaan mudharabah di BPR  Harta  Insan  Karimah  Parahyangan Cileunyi  memberikan  kemaslahatan yaitu
23 Halimah, Al- Qur’an dan..., hlm. 47.
BPRS  dapat  mengambil  keputusan  dalam pembiayaan, mempermudah memberikan gambaran kepada pihak bank untuk mengetahui  posisi  aman  dalam  memberikan pembiayaan  yaitu  berapa budgeting dan planning pembiayaan  dan  juga  dapat mencegah  kerugian  yang  akan  terjadi  antara bank  ( shahib  al-mal) dan  nasabah  ( mudharib).
Adapun madharat dari  penerapan  metode ini adalah  bersifat  statis,  tidak  dapat  digunakan dalam  pengambilan  keputusan  akhir,  serta perhitungannya  harus  melakukan  proses panjang  karena  harus  mengklasifikasikan biaya  campuran  menjadi  biaya  tetap  dan biaya variabel.
Dalam  perspektif  tinjauan  hukum ekonomi  syariah,  penerapan  metode break even  point boleh  digunakan  dalam  pembia- yaan mudharabah karena  memberi  manfaat mencegah  terjadinya  kerugian walaupun  pe- nerapannya  tidak  dijadikan  keputusan  akhir hanya sebagai  informasi  untuk  melakukan pembiayaan  yang  aman sesuai dengan  ke- mampuan  bank  dan  kesanggupan  nasabah. Penerapan  metode  ini  juga  sudah  sesuai dengan  asas-asas  muamalah  yaitu  asas ‘adalah atau  keadilan,  asas antaradhin ,  asas manfaah  ( tabadu  al-manafi’), asas ash-shiddiq dan  asas adam  al-gharar serta  kaidah  fikih muamalah  bahwa  ‚Bahaya  (beban  berat, kerugian)  harus  dihilangkan‛  serta  sesuai dengan kaidah ‚Dimana terdapat kemaslaha- tan  disana  terdapat  hukum  Allah‛.  Pene- rapan  metode  ini  juga  diatur  dalam  Peratu- ran  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor:  13/13/PBI /2011  dan  fatwa  DSN-MUI  nomor:  07/DSN- MUI/IV/2000.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman  A  Karim.  2013. Bank  Islam: Analisis  Fiqh  dan  Keuangan. Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada. Bambang Riyanto. 2001. Dasar-dasar
Pembelanjaan  Perusahaan. Yogyakarta: BPFE.
Darminto,  Dwi  Prastowo  dan  Rifka  Juliaty. 2002. Analisa  Laporan  Keuangan:  Konsep dan Aplikasi”, Yogyakarta: AMP YKPN.
Dzajuli  A.  2006. Kaidah-kaidah  Fikih .  Jakarta: Kencana.
Gemala Dewi. 2008. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan  dan  Peransuransian  Syariah  di Indonesia. Tangerang: Kencana.
Halimah.  2009. Al-Quran  dan  Terjemahannya. Bandung: Marwah.
Jaih  Mubarok.  2013. Hukum  Ekonomi  Syariah- Akad  Mudharabah .  Bandung:  FOKUS MEDIA.
Rachmadi  Usman.  2012. Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Jakarta: Grafika.
Soeharto  dkk.  2002. Konsep,  Produk  dan Implementasi  Operasional  Bank  Syariah.
Jakarta: Djambatan.
Veithzal  Rifai  H.  2008. Islamic  Financial Management .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Website:
Anto Hilya, Laporan Keuangan Bank dan Rasio Keuangan Bank, Diakses dari http://antohilya.blogspot.com/2011/11/l aporan-keuangan.html.