SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1, Juni 2024
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051
Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur
Erwin Noviandi 1 , Muh. Salahudin 2 , Muhammad Yusuf 3 1,2.3 Universitas Islam Negeri Mataram
e-mail : 200404004.mhs@uinmataram.ac.id 1 , salahudin@uinmataram.ac.id 2, muhammadyusuf@uinmataram.ac.id 3
Abstrak :  Lembaga  keuangan  khususnya  perbankan  syariah  sangat  berperan  dalam meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Peran  ini  terwujud  dalam  fungsi  bank  sebagai lembaga  intermediasi  keuangan  yakni  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan implementasi  akad musyarakah pada  pembiayaan  modal  kerja  Kontraktor  di  PT.  Bank  NTB Syariah  Cabang  Lombok  Timur  serta  kendala  dan  mitigasi  risikonya.  Penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan  yang  bersifat  kualitatif.  Teknis  pengumpulan  data  dilakukan  dengan observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  primer  penelitian  ini  adalah  Pegawai  PT.  Bank NTB  Syariah  Cabang  Lombok  Timur  dan  Nasabah  Kontraktor  PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang Lombok  Timur  penerima  manfaat  pembiayaan  modal  kerja.  Adapun  data  sekundernya  adalah berbagai  literatur  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini,  bahwa  Bank  akan menyediakan sebagian dari modal pembiayaan yang digunakan untuk pengerjaan proyek yang telah ditentukan. Sebagian lagi dari modal tersebut akan disediakan oleh Nasabah (Kontraktor). Pembagian keuntungan akan ditentukan oleh porsi modal yang disertakan dalam proyek. Hal ini dilakukan  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Dua  kendala  utama  dalam pengimplementasian  akad musyarakah ,  yakni:  kemungkinan  proyek  tidak  dapat  diselesaikan tepat  waktu  dengan  kualitas  yang  kurang  baik  dan  pembayaran  kewajiban  atas  pembiayaan tidak  sesuai  jadwal  yang  telah  ditentukan.  Mitigasi  risikonya  dengan  memastikan  perusahaan yang akan diberi pembiayaan memiliki SDM serta track record yang baik dan perusahaan yang akan dibaiayai dibuatkan rekening escrow .
Kata Kunci: Akad Musyarakah , Modal Kerja, Bank NTB Syariah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024

## PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia telah semakin tahu dan menyadari, bahwa untuk urusan muamalah ,  khususnya  dalam  sektor ekonomi,  terdapat  norma  yang  harus ditaati.  Di  tengah  penerapan  sistem ekonomi  konvensional  pada  berbagai sektor  ekonomi  di  Indonesia,  sistem ekonomi  syariah  hadir  sebagai  alternatif yang  dapat  menjadi  pilihan  bagi masyarakat  Indonesia,  terutama  umat Muslim  agar  dalam  melakukan  setiap kegiatan muamalah pada sektor ekonomi dapat menerapkan prinsip-prisinip ekonomi  yang  telah  diatur  di  dalam syariat  Islam.  Diantara  berbagai  sistem ekonomi syariah yang diterapkan tersebut,  salah  satu  akad  yang  banyak diimplementasikan dalam sektor perbankan  yakni  akad musyarakah (Mardani, 2014). Musyarakah atau syirkah artinya al-iktilath yakni  pencampuran. Maksudnya  adalah  seseorang  yang memiliki harta mencampurkannya dengan  harta  milik  orang  lain  dengan sedemikian  rupa  hingga  sulit  untuk dibedakan  (Syafei,  2011).  Pada  dasarnya, produk  yang  ditawarkan  oleh  Bank Syariah  meliputi  penyaluran  dana  dalam bentuk  pembiayaan,  penghimpunan  dana dalam  bentuk  simpanan  yang  disebut DPK,  dan  jasa  (Antonio,  2001).  Dewasa ini,  pembiayaan  pada  perbankan  syariah mengalami  perkembangan  yang  sangat signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan  kesempatan  kerja  dan kesejahteraan  ekonomi  sesuai  dengan nilai-nilai Islam (Rimadhani & Erza, 2011; Arif et. Al, 2024).
Secara garis besar produk pembiayaan  pada  bank  syariah  dapat diklasifikasikan
menjadi empat: pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan  dengan  akad  pelengkap  dan pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil
(Karim,  2007).  Pembiayaan musyarakah termasuk  ke  dalam  pembiayaan  dengan prinsip  bagi  hasil.  Dalam  prinsip  bagi hasil,  penentuan  besarnya nisbah bagi hasil  dibuat  pada  waktu  akad  dengan berpedoman  pada  kemungkinan  untung rugi,  besarnya nisbah tergantung  dari untung  yang  diperoleh  dimana  jumlah keuntungannya  akan  meningkat  sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha  merugi  kerugian  ditanggung bersama  oleh  kedua  belah  pihak. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih menyentuh pada sektor riil dan  menggerakkan  perekonomian. Bank  syariah  terbukti  efektif  memainkan perannya  sebagai  lembaga  intermediasi dan  mengembangkan  sektor riil melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta  instrumen profit  and loss  sharing ,  secara  alamiah  memiliki andil  dalam  menahan  laju  inflasi  dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun  demikian,  pembiayaan  dengan prinsip  ini  belum  tumbuh  optimal  dan konsentrasi  pembiayaan  masih  terpusat pada  pembiayaan murabahah (Rama, 2013).
Dalam  semua  bentuk syirkah tersebut,  berlaku  ketentuan  sebagai berikut:  bila  bisnis  untung  maka pembagian  keuntungannya  didasarkan menurut nisbah bagi  hasil  yang  telah disepakati oleh pihak-pihak yang bercampur.  Bila  bisnis  rugi,  maka pembagian kerugiannya didasarkan menurut  porsi  modal  masing-masing pihak  yang  bercampur.  Perbedaan penetapan  ini  dikarenakan  adanya perbedaan kemampuan menyerap absorpsi untung dan rugi. Untung sebesar apapun  dapat  diserap  oleh  pihak  mana saja.  Sedangkan  bila  rugi,  tidak  semua pihak  memiliki  kemampuan  menyerap kerugian  yang  sama.  Dengan  demikian, bila terjadi kerugian, maka besar kerugian yang  ditanggung  disesuaikan  dengan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
besarnya  modal  yang  diinvestasikan kedalam  bisnis  tersebut  (Supriyadi, 2024).
Dengan  demikian,  dalam syirkah mufawadhah karena  porsi  modal  pihak- pihak  yang  berserikat  besarnya  sama, besarnya  jumlah  keuntungan  maupun kerugian  yang  diterima  bagi  masing- masing  pihak  jumlahnya  sama  pula. Dalam syirkah ‘inan ,  karena  jumlah  porsi modal  yang  dicampurkan  oleh  masing- masing  pihak  berbeda  jumlahnya.  Maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah . Sedangkan  bila  rugi,  maka  semuan  pihak akan  menanggung  kerugian  sebesar proporsi  modal  yang  ditanamkan  dalam syirkah tersebut.  Dalam syirkah  wujuh , bila  terjadi  laba,  keuntunganpun  dibagi berdasarkan  kesepakatan nisbah antara masing-masing  pihak.  Sedangkan  bila rugi, hanya pemilik modal saja yang akan menanggung  kerugian  finansial  yang terjadi.  Pihak  yang  menyumbangkan reputasi nama baik, tidak perlu menanggung kerugian finansial, karena ia tidak  menyumbangkan  modal  finansial apapun (Muftih, 2024).
Dalam  praktiknya  bahwa  Bank syariah  menginvestasikan  dana  yang disimpan  pada  bank  tersebut  dana pemilik  bank  maupun  dana  rekening investasi  dengan  menggunakan  alat investasi  yang  sesuai  dengan  syariah Islam.  Investasi  yang  sesuai  dengan syariah tersebut meliputi akad Musyarakah .  Secara  garis  besar,  produk- produk  penghimpunan  dan  penyaluran dana  bank  syariah  dikelompokkan  dalam pola  penghimpunan  dana  bank  syariah, terdiri  dari  prinsip wadi’ah dan mudharabah .  Sedangkan  penyalurkan dana kepada nasabah, meliputi penyaluran  dana  dengan  pola  bagi  hasil dengan  akad Musyarakah .  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  akad musyarakah pada
pembiayaan modal kerja kontraktor di PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. Dan  juga  mengetahui  bagaimana  kendala dan mitigasi implementasi akad musyarakah pada  pembiayaan  modal kerja kontraktor di PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Akad Musyarakah Musyarakah secara  bahasa  berarti al-ikhtilat  yang  artinya  penggabungan atau pencampuran. Dalam fiqh muamalah , syirkah artinya penggabungan harta yang digunakan  sebagai  modal  usaha  yang hasilnya  akan  dibagi  bersama,  baik berupa  keuntungan  maupun  kerugian sebagaimana  yang  telah  disepakati bersama  (Naf’an,  2014).  Dalam  pendapat lain. Musyarakah dimaknai  sebagai  akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau  lebih  dengan  objek  usaha  tertentu, dimana masing-masing pihak berkontribusi  pada  modal  untuk  objek usaha  tersebut,  yang  untung  dan  ruginya dibagi bersama pula (Syafe’i, 2001). Akad musyarakah termasuk  salah  satu  akad yang  diperbolehkan  menurut  syariah berdasarkan  dalil  dalam  al-quran  dan sunnah.  Dalil  umum  akad musyarakah berdasarkan  firman  Allah  SWT  dalam Quran surat Shad (38) ayat 24:
َ َ لا َ ق َ َ د َ ق َ ل َ ََك َم َ ل َظ َ َِلا َؤ ُسِب َ ََكِت َج  ع َن َ ى ٰ ل ِا َ َ  ه ِجا َعِن َ َ ن ِا َو َ ا ًر يِث َ ك َ ََن ِ م َ َِءۤا َط َ لُخ لا َ َ ي ِغ ب َيَل َ َ م ُى ُض  عَب َ ى ٰ لَع َ َ  ض  عَب َ ا ل ِا َ ََن ي ِذ لا َ ا  يُن َم ٰ ا َ اي ُ ل ِم َعَو َ َِت ٰحِل ّٰصلا َ َ ل  يِل َ ق َو َ ا  م َ َ  م ُو َ َ ن َظ َو َ َُد ٗوا َد َ اَم ن َ ا َ َُهّٰن َ ت َ ف َ ََر َ ف  غَت  سا َ ف َ َٗه بَر َ َ ر َخ َو َ ا ًع ِكا َر َ َ َباَن َ ا  و َ َ۩ ٢٤ ََ
Artinya:  “ Dia  (Daud)  berkata,  “Sungguh, dia  benar-benar  telah  berbuat  zalim kepadamu  dengan  meminta  kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
kambingnya.  Sesungguhnya  banyak  di antara  orang-orang  yang  berserikat  itu benar-benar  saling  merugikan  satu  sama lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman dan  beramal  saleh,  dan  sedikit  sekali mereka  itu.”  Daud  meyakini  bahwa  Kami hanya  mengujinya.  Maka,  dia  memohon ampunan  kepada  Tuhannya  dan  dia tersungkur  jatuh  serta  bertobat .”  (QS. Shad: 24) Musyarakah disebut  juga  dengan istilah sharikah atau syirkah .  Secara bahasa Musyarakah berasal  dari  kata al- syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan  dua  hal atau  lebih,  sehingga  antara  masing- masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan  hak  milik  atau  perserikatan usaha.  Menurut  fatwa  DSN-MUI  Nomor  8 Tahun 2000, pengertian al-syirkah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan  kontribusi  dana  dengan ketentuan  dana  bahwa  keuntungan  dan risiko  akan  di  tanggung  bersama  sesuai dengan  kesepakatan  Pembiayaan  bagi hasil  dalam  bentuk musyarakah diatur dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan,  dalam  pasal  1 angka  13  disebutkan  bahwa musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan  pada  perbankan  syariah. Musyarakah adalah  suatu  transaksi  dua orang  atau  lebih,  transaksi  ini  meliputi pengumpulan  dana  dan  penggunaan modal.  Keuntungan  dan  kerugian  di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.  Namun  demikian  modal tidak  selalu  berbentuk  uang  tetapi  dapat berbentuk lain.
Dana Pihak Ketiga Dendawijaya,  (2017),  menyatakan bahwa  DPK  yang  dihimpun  merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank bisa mencapai 80% hingga  90%  dari  seluruh  dana  yang
dikelola  oleh  bank.  Menurut  Antonio, salah  satu  sumber  dana  yang  dapat digunakan  untuk  pembiayaan  adalah simpanan  masyarakat  (DPK).  Semakin besar  DPK  yang  berhasil  dihimpun  oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  bank. Suyatno,  juga  menyatakan  bahwa  salah satu  sumber  dana  yang  digunakan  untuk pembiayaan  adalah  dana  simpanan  atau Dana  dari  nasabah  (DPK).  Volume  DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan  volume  dana  yang  dapat dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan.
Aktivitas  utama  sistem  perbankan syariah  adalah  menghimpun  dana  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat. Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin pembiayaan  yang  optimal,  bank  harus mampu  menghimpun  simpanan,  karena simpanan merupakan sumber pembiayaan  utama  bagi  bank  Syariah (Lestari, 2024).  Menurut Bank Indonesia dalam  Sari  dkk,  dalam  pembiayaan mudharabah dan musyarakah , pembiayaan  dikategorikan  kurang  lancar apabila tunggakan sampai dengan 90 hari, realisasi  bagi  hasil  di  atas  30%  hingga 90% dari proyeksi pendapatan. Pembiayaan  dikategorikan  diragukan apabila  tunggakan  lebih  dari  90  hari sampai  dengan  180  hari,  realisasi  bagi hasil  kurang  dari  30%  dari  proyeksi pendapatan.
Kemudian  dikategorikan  macet apabila  tunggakan  lebih  dari  180  hari, realisasi  bagi  hasil  kurang  dari  30%  dari proyeksi  pendapatan  lebih  dari  tiga periode pembayaran. NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya  dan  sekaligus  berpengaruh  juga terhadap  kebijakan  pembiayaan  yang akan dilakukan oleh bank. Semakin tinggi NPF  maka  semakin  kecil  pembiayaan yang  disalurkan.  NPF  yang  rendah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
menyebabkan  bank  akan  menaikan pembiayaan (Antonio, 2001).
Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan  dalam  bentuk  perjanjian kerjasama antara BUS/UUS/BPRS dengan Nasabah dalam bentuk penyertaan modal oleh  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan untuk  mengelola  aset  atau  proyek tertentu  atau  upaya  untuk  menahan  aset tertentu dalam rangka untuk memperoleh Jumlah  kemenangan  tertentu  apabila untung (profit) dan  rugi  ( loss )  terjadi secara bersamaan (Sutan, 2018).
Keuntungan dibagikan berdasarkan
bagian  kontrak  atau  bagian  modal, sedangkan  kerugian  hanya  ditutupi sebesar  bagian  modal  masing-masing. Akad musyarakah harus memenuhi pilar- pilar sebagai berikut:
a. Pihak  yang  mengadakan  kontrak adalah  bank  dan  nasabah,  keduanya pemilik  modal (shahibul  maal) ,  dan nasabah  selain  pemilik  modal  juga adalah pengusaha (musyarik) .
b. Modal,  yaitu  masing-masing  pihak mengumpulkan modal untuk memperoleh suatu aset atau melaksanakan  kegiatan  atau  proyek tertentu.
c. Subjek  kontrak.  Subyek  kontrak  dapat berupa  aset,  proyek  atau  perusahaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
d. Ijab  Qabul .  Pernyataan  penawaran (ijab) dan  penerimaan (qabul) oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk  menyatakan  keinginannya  pada saat berakhirnya akad.
e. Nisbah bagi  hasil.  Bagian  keuntungan yang diterima para pihak dibagi dalam persentase  dan  bukan  dalam  jumlah uang  yang  tetap.dst.  Akad  pengikatan keuangan
Musyarakah
antara BUS/UUS/BPRS dengan nasabah harus dibuat  secara  tertulis,  yang  dapat
dilakukan  di  bawah  tangan  atau dengan notaris.
Menurut  Kasmir  (2002),  modal kerja  digunakan  untuk  menjalankan kegiatan  operasional  suatu  perusahaan.” Modal  kerja  merupakan  investasi  yang dilakukan  pada  aktiva  lancar  atau  aktiva jangka  pendek  seperti  uang  tunai,  bank, surat  berharga,  piutang,  persediaan  dan aktiva  lancar.  Dalam  sistem  ekonomi Islam, modal harus terus Akad musyarakah termasuk  salah  satu  akad yang  diperbolehkan  menurut  syariah berdasarkan  dalil  dalam  al-Quran  dan Sunnah.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif  yang  merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku  yang  bisa  diamati.  Sementara  itu, peneliti menganalisis data dengan mengadopsi  metode  analisis  deskriptif kualitatif  (Sudjana,  1989).  Penerapan pendekatan kualitatif data yang diperoleh di  lapangan  berupa  data  dalam  bentuk fakta  berdasarkan  hasil  wawancara  yang perlu  adanya  analisis  secara  mendalam. Pendekatan  kualitatif  sangat  tepat digunakan  dalam  upaya  pencapaian  data yang bersifat mendalam terutama karena adanya  keterlibatan  peneliti  sendiri  di lapangan.  Dalam  penelitian  kualitatif, peneliti  menjadi  instrumen  utama  dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian (Sugiono, 2005).
Penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  yang  bersifat  kualitatif.  Teknis pengumpulan  data  dilakukan  dengan observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Data primer penelitian ini adalah Pegawai PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang  Lombok
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
Timur  dan  Nasabah  Kontraktor  PT.  Bank NTB  Syariah  Cabang  Lombok  Timur penerima  manfaat  pembiayaan  modal kerja.  Adapun  data  sekundernya  adalah berbagai  literatur  yang  relevan  dengan penelitian  ini.  Sumber  data  dalam penelitian  kualitatif  terdiri  dari  sumber data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini adalah hasil wawancara berupa kata-kata dan  tindakan  informan  utama  penelitian ini mengenai objek atau topik yang diteliti (Arikunto, 2002).  Selain itu,  data primer juga  dapat  diperoleh  melalui  observasi maupun  studi  dokumentasi  yang  relevan dan dibutuhkan dalam penelitian (Moleong, 2011). Sedangkan sumber data sekunder  yaitu  data  tambahan  seperti dokumen atau literatur baik berupa buku, karya  ilmiah,  majalah  dan  informasi lainnya  yang  berhubungan  dengan  topik penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi  Akad Musyarakah Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur
Salah  satu  produk  Pembiayaan Modal  Kerja  Umum  Syariah  (PKUS)  yang dimiliki oleh PT. Bank NTB Syariah adalah pemberian modal kerja yang diperuntukkan  untuk  para  Kontraktor. Pemberian modal
kerja kepada Kontraktor  ini  bermula  dari  fakta  di lapangan, ada banyak proyek pemerintah Daerah  yang  ditangani  oleh  Kontraktor yang  membutuhkan  modal  di  awal. Karena  tidak  semua  proyek  dari Pemerintah  Daerah  akan  langsung diberikan  modalnya  kepada  Kontraktor saat itu juga, pada saat penandatanganan kontrak.  Menyadari  kenyataan  tersebut, sehingga  muncullah  Produk  Pembiayaan Modal Kerja Umum Syariah (PKUS) untuk para  Kontraktor  oleh  PT.  Bank  NTB Syariah.  Sebelum  memutuskan  apakah pihak  PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang
Lombok Timur akan memberikan pembiayaan  kepada  Nasabah,  dalam  hal ini  Kontraktor,  maka  sebelumnya  pihak PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang  Lombok Timur  harus  memperhatikan  beberapa prosedur.
Prosedur  dalam  pembiayaan  modal kerja  Kontraktor  oleh  PT.  Bank  NTB Syariah  adalah  dengan  Bank  melakukan koordinasi  dengan  pemilik  proyek  pada Pemerintah  Daerah  di  Dinas-dinas  atau SKP.  Bank  juga  berkoordinasi  dengan Asosiasi  pengusaha  kontraktor.  Setelah menang  teunder  dan  mendapat  kontrak, kontraktor mengajukan pembiayaan modal  kerja  kontraktor  pada  PT.  Bank NTB
Syariah. Setelah dilakukan pengecekan syarat dan administrasi, Bank akan  melakukan  konfirmasi  PPK,  OTS Proyek dan OTS Agunan dilakukan analisa pembiayaan.  Diputuskan  dalam  komite pembiayaan. Dilakukan akan dan realisasi pembiayaan.  Dilakukan  pengikatan  atas agunan  baik  agunan  tambahan  maupun agunan  pokok  berupa fidusia kontrak. Dilakukan  monitoring  berkala  baik progres  proyek  maupun  monitoring pembayaran. Persyaratan-persyaratan yang  harus  dipenuhi  oleh  Kontraktor pada saat pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja kepada PT. Bank NTB Syariah cabang Lombok Timur yakni: Kontrak, pengalaman, legalitas usaha dan agunan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Siti Hudaniyah dkk, bahwa penyaluran  pembiayaan  pada  sektor konstruksi  memiliki  peluang  yang  besar di  Bank  NTB  Syariah,  salah  satunya karena  merupakan  bank  pengelola keuangan  daerah,  artinya  pembayaran proyek-proyek  daerah  pembayarannya melalui  Bank  NTB  Syariah,  dan  menjadi sektor  yang  dapat  berperan  untuk pertumbuhan  ekonomi  khususnya  di Nusa Tenggara Barat.  Adapun di PT. Bank NTB  Syariah  Cabang  Lombok  Timur,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
berdasarkan  hasil  penelitian  Peneliti, dapat  dipastikan  bahwa  akad  yang digunakan  untuk  perjanjian  pembiayaan modal  kerja  antara  Kontraktor  dengan pihak  PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang Lombok Timur adalah menggunakan akad musyarakah . Implementasi  akad musyarakah pada  pembiayaan  modal  kerja  oleh  PT Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur kepada  Kontraktor  adalah  dengan  pihak Bank  akan  menyediakan  sebagian  dari modal pembiayaan yang digunakan untuk pengerjaan proyek yang telah ditentukan. Sebagian  lagi  dari  modal  tersebut  akan disediakan oleh nasabah atau kontraktor. Selanjutnya  pembagian nisbah atau keuntungan  akan  ditentukan  oleh  porsi modal yang disertakan dalam proyek. Hal ini  dilakukan  dengan  kesepakatan  kedua belah  pihak,  antara  Kontraktor  dengan PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang  Lombok Timur.  Pada  saat  terjadi  rugi,  maka  akan ditanggung  bersama  juga  oleh  kedua belah pihak, atau isitlahnya loss and profit sharing. Pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank NTB Syariah kepada para Kontraktor bertujuan dapat meningkatkan  laba  bagi  Bank  juga meminimalkan resiko yang harus ditanggung,  terutama  karena  adanya keterlibatan  pemerintah.  Berdasarkan berbagai  paparan  fakta  dan  data  yang telah  Peneliti  paparkan,  maka  peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan  modal  kerja  oleh  PT  Bank NTB  Syariah  Cabang  Lombok  Timur kepada  Kontraktor  dengan  menerapkan akad musyarakah telah  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam Islam.
Menurut  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah , disebutkan
bahwa setidaknya  ada  4  (empat)  rukun musyarakah ,  yakni: al-‘aqidain,  mahall al’aqd,  mudhu’  al-‘aqd ,  dan sighat al-‘aqd .
Al-‘aqidain atau  subjek  akad  adalah  para pihak yang melakukan akad. Pada praktik pembiayaan modal kerja antara Kontraktor dengan PT. Bank NTB Syariah Cabang  Lombok  Timur,  rukun al-‘aqidain atau  para  pihak  telah  terpenuhi.  Yakni Kontraktor  sebagai  penerima  manfaat atau  modal  dan  PT.  Bank  NTB  Syariah Cabang  Lombok  Timur  sebagai  pemberi manfaat atau modal.   Lebih lanjut, dalam Fatwa  DSN  MUI  Nomor  8  tahun  2000, disebutkan  bahwa  setiap  mitra  harus menyediakan  dana  dan  pekerjaan  serta setiap  mitra  melaksanakan  kerja  sebagai wakil. Mahal  al-‘aqd atau  objek  akad adalah  sesuatu  yang  dijadikan  objek daripada  akad  dan  dikenakan  akibat hukum  padanya.  Perjanjian musyarakah haruslah  digunakan  untuk  sesuatu  yang tidak  dilarang  oleh  Syariat  Islam. Adapunn objek akad antara PT. Bank NTB Syariah  Cabang  Lombok  Timur  dengan Kontraktor selama ini tidak bertentangan dengan  syariat  Islam.  Dimana,  selama  ini yang  menjadi  fokus  dalam  objek  akad  di antara  keduanya  adalah  proyek-proyek yang sumbernya dari Pemerintah Daerah, baik  berupa  gedung,  jalan,  jembatan maupun  berbagai  proyek  infrastruktur lainnya (Sari, 2024).
Selain itu,  di dalam Fatwa DSN MUI Nomor  8  Tahun  2000  juga  disebutkan bahwa  setiap  keuntungan  mitra  harus dibagikan  secara  proporsional  atas  dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang  ditentukan  di  awal  yang  ditetapkan bagi  seorang  mitra.  Seorang  mitra  boleh mengusulkan  bahwa  jika  keuntungan melebihi  dari  jumlah  tertentu,  kelebihan atau  persentase itu  diberikan  kepadanya. Sistem  untuk  pembagian  keuntungan harus  tertuang  dengan  jelas  dalam  akad. Kerugian  harus  dibagi  di  antara  mitra secara  proporsional  menurut  saham masing-masing dalam modal.
Pembagian keuntungan yang dilakukan  oleh  PT.  Bank  NTB  Syariah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
Cabang  Lombok  Timur  juga  telah menerapkan ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian antara Nasabah dengan  pihak  Bank.  Dimana,  keuntungan dan kerugian  menjadi tanggungan bersama,  apabila  untung,  maka  akan menjadi hak bersama. Sebaliknya, apabila rugi, akan menjadi kerugian bersama. Hal ini disesuaikan dengan jumlah presentase modal  yang  masuk  dan  berdasarkan kesepakatan  bersama  yang  tertuang dalam  kontrak. Maudhu’al-‘aqd adalah tujuan atau motif dari dilakukannya akan perjanjian
musyarakah . Tujuan penggunaan
akad musyarakah dalampraktik  pembiayaan  modal  kerja antara  PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang Lombok  Timur  dengan  Kontraktor  telah cukup jelas. Bahwa tujuan akadnya adalah untuk memberikan modal di awal kepada Kontraktor, sehingga Kontraktor terbantu. Sebab, ketika menerima proyek pembangunan  dari  Pemerintah  Daerah, kerap  kali  pembayaran  tidak  terjadi  di muka.  Dengan  hadirnya  pembiayaan modal  kerja  ini,  banyak  Kontraktor  yang merasa terbantu.
Sighat  al-‘aqd atau  ijab  dan  kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus  dinyatakan  oleh  para pihak  untuk  menunjukkan  kehendak mereka  dalam  mengadakan  kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang  disepakati  harus  secara  eksplisit menunjukkan  tujuan  kontrak.  Akad selanjutnya  dituangkan  secara  tertulis melalui  korespondensi  atau  dengan menggunakan  cara  yang  lazim  dalam suatu  masyarakat  bisnis  (Rizal,  2014). Praktik  akad musyarakah oleh  PT  Bank NTB  Syariah  bersama  Kontraktor  dalam perjanjian  pembiayaan  modal  kerja  akan segera  dituangkan  ke  dalam  kontrak. Apabila  setelah  proses  pengecekan persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  PT. Bank  NTB  Syariah  telah  dipenuhi  dan sesuai  oleh  Kontraktor.  Setelah  proses
akad  dan  dimuat  ke  dalam  kontrak  atau perjanjian,  maka  selanjutnya  pihak  Bank akan  memproses  pencairan  modal  kerja tersebut.  Lebih  lanjut,  pembiayaan Musyarakah adalah  pembiayaan  berupa akad kerjasama antara pihak BUS/UUS/BPRS  dengan  pihak  Nasabah berupa  penyatuan  modal  oleh  masing- masing  pihak  untuk  melaksanakan  usaha atau  proyek  tertentu  atau  upaya  untuk memiliki  aset  tertentu  yang  bertujuan untuk  memperoleh  sejumlah  keuntungan dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan (profit) dan  kerugian (loss) akan ditanggung
bersama (Divisi Pengembangan  Produk  dan  Edukasi Departemen  Perbankan  Syariah  Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Implementasi akad musyarakah oleh  PT.  Bank  NTB  Syariah Cabang Lombok Timur bersama Kontraktor  sebagai  Nasabah  pembiayaan modal  kerja  juga  telah  sesuai  dengan ketentuan,  bahwa;  ketika  untung  maka akan  untung  bersama,  ketika  rugi  maka akan  rugi  bersama (profit  and  loss sharing).
Kendala  dan  Mitigasi  Implementasi Pemberian Modal Kerja Oleh PT. Bank NTB  Syariah  Cabang  Lombok  Timur Kepada Kontraktor
Untuk mengembangkan sistem perbankan  yang  menggunakan  prinsip ekonomi  syariah,  maka  diperlukan strategi  sosialisasi  dan  komunikasi  yang terprogram, terintegrasi dan berkelanjutan  dengan  didukung  oleh Sumber  Daya  Manusia  yang  andal. Indonesia sebagai negara dengan penduduk  Muslim  terbesar  dunia  harus menjadi  target  tempat  berkembangnya sistem perbankan dengan sistem ekonomi syariah. Maka dari itu, penting pula untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat Indonesia tentang keutamaan menerapkan  sistem  ekonomi  syariah, terutama  pada  sektor  perbankan.  Tentu bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
bukan  berarti  tidak  mungkin  untuk terwujud,  tentu  dengan  kerja  keras  dan keterlibatan  setiap  elemen  masyarakat. Penerapan  akad musyarakah pada pembiayaan  modal  kerja  oleh  PT.  Bank NTB  Syariah  Cabang  Lombok  Timur kepada  Nasabah  Kontrakot  kerap  kali menghadapi  kendala.  Hal  ini  tidak terlepas  karena  pembiayaan  modal  kerja memiliki  risiko,  yang  perlu  dicermati sejak awal, sehingga dapat segera diatasi. PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang  Lombok Timur  selama  ini  telah  berusaha  untuk mengidentifikasi kendala-kendala tersebut,  kemudian  bagaimana  solusi untuk kendala tersebut.
Lebih  lanjut,  sikap  atau  mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah  Cabang  Lombok  Timur  dalam menghadapi  2  (dua)  kendala  di  atas adalah  dengan  memastikan  perusahaan yang akan diberikan pembiayaan oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur telah  memiliki  tenaga  teknis  yang berpengalaman  dalam  bidangnya  dan memiliki  integritas,  serta track  record yang  baik.  PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang Lombok  Timur  juga  akan  membuatkan rekening  escrow  untuk  Nasabah  yang mereka  beri  pembiayaan.  Hal  ini dimaksudkan  agar  ketika  pembayaran oleh  Pemerintah  Daerah  atas  pekerjaan yang  telah  dilakukan  oleh  Nasabah  akan ditujukan kepada rekening Perusahaan di Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. Berikut Peneliti simpulkan terkait potensi risiko  dan  mitigasi  risikonya  oleh  PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur dalam  memberikan  pembiayaan  modal kerja  kepada  Kontraktor  dalam  bentuk tabel.
Implikasi Pemberian Modal Kerja oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur  Kepada  Kontraktor  terhadap Perkembangan Ekonomi
Sektor  konstruksi  menjadi  salah satu  sektor  yang  dapat  diandalkan  oleh
Pemerintah  Nusa  Tenggara  Barat  dalam rangka  pengembangan  ekonomi  daerah. Dalam  upayanya  untuk  meratakan pembangunan  di  daerah,  Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat terus gencar untuk  melakukan  kerja  sama  dengan berbagai  pihak  dalam  bidang  barang  dan jasa.  Menyadari  peluang  pasar  sektor konstruksi tersebut, maka dari itu hari ini sektor  perbankan  juga  terus  berupaya untuk  menghadirkan  pelayanan  dan produk-produk  yang  dapat  menunjang para Kontraktor.
Sektor  konstruksi  juga  mampu untuk menjadi multiplier effect yang dapat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan,  sebab  sektor  konstruksi adalah  sektor  yang  akan  terus  bergerak dinamis.  Dari  sektor  konstruksi,  akan muncul  damapak  langsung maupun tidak langsung,  seperti  terbukanya  lapangan pekerjaan ataupun dapat juga berkontribusi  terhadap  PDB  Nasional. Untuk  di  Nusa  Tenggara  Barat  sendiri, misalnya  pada  rentang  tahun  2013 sampai  dengan  2017,  sektor  konstruksi Nusa  Tenggara  Barat  mampu  berada  di posisi  keenam  untuk  konstribusinya terhadap  PDRB  Nusa  Tenggara  Barat. Penggunaan  akad musyarakah pada sektor  perbankan,  khususnya  untuk pembiayaan modal kerja kepada Nasabah Kontraktor  memiliki  beragam  dampak positif.  Dengan  menggunakan  akad musyarakah akan mampu untuk meningkatkan  sektor riil (Mujibatun,
2023). Lapangan pekerjaan akan terbuka, sehingga mengurangi angka pengangguran  di  Nusa  Tenggara  Barat, sebab  penggunaan  akad musyarakah mampu untuk meningkatkan nilai investasi.
Dari  sudut  pandang  Nasabah (Kontraktor),  Nasabah  akan  memiliki pilihan  apakah  akan  mendepositokan dana  yang  dimilikinya  kepada  bank syariah atau bank konvesional.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
Perbandingan penerapan prinsip expected rate  of  return yang  dimiliki  oleh  bank syariah dibandingkan dengan penggunaan  prinsip  suku  bunga  yang dimiliki  oleh  bank  konvensional.  Saat  ini, presentase  bagi  hasil  yang  diterapkan oleh  bank  syariah  mencapai  angka  8 hingga  9  persen  pertahun.  Angka  ini masih  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan tingkat angka suku bunga yang mencapai 5 hingga 6 persen pertahun.
Pada salah satu pernyataan Narasumber  Kontraktor  penelitian  ini, terungkap  bahwa  alasan  Kontraktor tersebut  memilih  untuk  menggunakan akad musyarakah pada  pembiayaan modal  kerja  oleh  PT.  Bank  NTB  Syariah Cabang  Lombok  Timur  karena  merasa adil  dengan  penerapakan  bagi  hasil  atau profit  and  loss  sharing yang  diterapkan. Lebih  menenangkan  bagi  Nasabah,  juga menguntungkan  bagi  mereka  para Kontraktor  dalam  mengerjakan  proyek konstruksi.  Keuntungan  berikutnya  yang dapat dirasakan oleh Nasabah (Kontraktor) penerima
manfaat pembiayaan  modal  kerja  oleh  PT.  Bank NTB  Syariah  Cabang  Lombok  Timur adalah  mereka  kerap  kali  dibantu  pada tahapan  proses-proses  yang  kiranya dapat  menghambat  kerja  Nasabah. Misalnya,  tidak  jarang  para  Kontraktor yakni  terlambatnya  pembayaran  dari pihak  Dinas  atau  Pemerintah  Daerah terkait  terhadap  proyek  yang  sudah disepakati  akan  Nasabah  kerjakan. Menyikapi  masalah  tersebut,  pihak  PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur tidak semerta-merta langsung memberikan penalti kepada Nasabah,  hal ini  dilakukan  untuk  membantu  Nasabah dalam pengerjaan proyeknya.
Lebih  lanjut,  beberapa  keuntungan yang dirasakan oleh Nasabah (Kontraktor)
penerima manfaat pembiayaan  modal  kerja  oleh  PT.  Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur yakni
pada  saat  proses  pencairan  modal  kerja, ketika  Nasabah  mengalami  kendala  yang diluar kendali Nasabah, seperti lambatnya pemberian  kontrak  kerja  oleh  Dinas  atau Pemerintah  Daerah  terkati,  maka  PT. Bank  NTB  Syariah  akan  memberikan permakluman  dan  kemudahan.  Dengan cara  pembiayaan  modal  kerja  tetap  akan diproses  sambil  menunggu  kontrak  kerja selesai  dan  diterima  oleh  Nasabah (Kontraktor).  Semakin  banyak  Nasabah atau  pengguna  dari  produk  pembiayaan modal  kerja  untuk  Kontraktor  oleh  PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur, maka  juga  akan  menumbuhkan  minat para  pengusaha  atau  investor  untuk membuat keputusan bisnis yang progresif.  Dengan  banyaknya  investor yang  masuk,  juga  akan  mendorong  PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur untuk terus melakukan inovasi yang akan meningkatkan  daya  saing  PT.  Bank  NTB Syariah.
Secara lebih luas, dampak penggunaan  akad musyarakah pada sektor  perbankan  akan  mampu  untuk mengurangi  peluang  terjadinya  resesi ekonomi dan krisis keuangan. Sebab, bank syariah  merupakan  lembaga  keuangan yang  berbasis  pada  aset.  Sehingga,  bank syariah merupakan lembaga yang berbasis pada produksi, dengan transaksi pada  sektor riil dan  bukan  pada  hanya mengandalkan  kertas  kerja  yang  bersifat derivative .    Berbeda  dengan  bank konvensional yang transaksinya dilakukan  berdasarkan  pada  kerja  kerja. Maksudnya,  transaksi  yang  dilakukan oleh  bank  konvensional  pada  transaksi jual  beli  uang  (modal)  yang  setiap detiknya  berubah,  mengakibatkan  rasa ketidakpastian  bagi  Nasabah.  Nasabah seakan-akan sedang melakukan pertaruhan atau perjudian, khawatir tiba- tiba harga saham yang dijualnya di pasar saham anjlok dan derivative .
Akad musyarakah merupakan  akad yang  pola  pembiayaannya  berbasis  pada produksi,  krisis  keuangan  yang  mungkin akan  menhampiri  mampu  diminimalisir karena  balance  sheet  perusahaan  relatif akan  lebih  stabil.  Sebab  posisi  Nasabah Kontraktor  sebagai mudharib ,  maka ketika  terjadi  kerugian  dan  kerugian tersebut  disebabkan  oleh  kondisi  luar biasa  yang  tidak  mungkin  diprediksi, seperti bencana alam. Maka segala beban kerugian  tersebut  akan  ditanggung  oleh bank  syariah  sebagai rabbul  maal . Terakhir,  penggunaan  akad musyarakah juga akan menjadi solusi alternatif ketika menghadapi  overlikuiditas.  Sebab  bank syariah  tidak  melempar  saham  ke  pasar uang derivative karena  prinsip  kehati- hatiannya.  Menggunakan  pembiayaan dengan skema musyarakah , maka ekonomi  syariah  melalui  perbankan syariah  akan  mampu  untuk  berperan lebih  aktif  dalam  mengembangkan  dan meningkatkan perekonomian global.
Pemaparan beberapa dampak positif  penggunaan  akad musyarakah pada  pembiayaan  modal  kerja  oleh  PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur di  atas,  dapat  disimpulkan  menjadi beberapa poin berikut yaitu meningkatkan sektor riil . Menguntungkan Nasabah. Mendorong pertumbuhan investor.  Mengurangi  resiko  resesi ekonomi  dan  krisis  keuangan.  Posisi balance  sheet bagi  Nasabah.  Solusi overlikuiditas.  Dengan  berbagai  manfaat serta  prospek  baik  dengan  menerapkan akad musyarakah
pada sistem pembiayaan  modal  kerja  PT.  Bank  NTB Syariah
yang telah dipaparkan sebelumnya,  ke  depan  harapannya  akan ada  lebih  banyak  Nasabah  (Kontraktor) yang  akan  merasa  terbantu  dengan produk pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. Ekonomi syariah merupakan refleksi dari Al-Qur’an yang berisi tentnag
norma-norma  hukum  dan  aturan  terkait dengan  urusan  ekonomi  umat  Islam. Terdapat  berbagai  keutamaan  dengan menerapkan sistem ekonomi syariah, baik bagi  lembaga  perbankan,  Nasabah maupun  masyarakat  atau  ummat  secara luas. Dengan menerapkan sistem ekonomi syariah, maka dapat mewujudkan integritas  seorang  Muslim  yang  kaffah. Penerapannya  pada  lembaga  keuangan dapat  menjadikan  keuntungan  yang diperoleh menjadi bernilai manfaat untuk dunia  juga  akhirat.  Keuntungan  di  dunia didapatkan  dengan  bagi  hasil,  adpun keuntungan di akhirat didapatkan karena melakukan  transaski  yang  tidak  dilarang di  dalam  syariat.  Seorang  Muslim  yang bertransaksi  dengan  akad  syariah  juga merupakan  bentuk  dukungan  terhadap kemajuan  lembaga  perbankan  syariah. Penggunaan  produk  tabungan  ataupun deposito  pada  perbankan  syariah  oleh seorang  Muslim  juga  dapat  membantu untuk  mendukung  upaya  pemberdayaan ekonomi  umat.  Sebab  dana  yang  telah terkumpul  akan  didistribusikan  melalui sektor rill .  Terakhir,  karena  dana  yang terkumpul di lembaga perbankan syariah hanya  dapat  disalurkan  kepada  usaha- usaha  dan  proyek  yang  halal,  maka seorang Muslim yang melakukan transaksi  perbankannya  dengan  akad syariah  juga  berarti  sedang  menggalakan nilai amar ma’ruf nahi munkar . Apabila  masyarakat  Indonesia  dan khususnya  masyarakat  di  Nusa  Tenggara Barat  menerapkan  sistem  ekonomi syariah,  maka  akan  tercetak  manusia- manusia  yang  bermoral  dan  berkarakter. Sebab  sistem  ekonomi  syariah  sekali  lagi merupakan  prinsip  yang  disarikan  dari sumber  ajaran  Islam.  Apabila  dipatuhi oleh  seluruh  pelaku  ekonomi,  maka pelaku  ekonomi  tidak  akan  terjerumus untuk  melakukan  perbuatan  bisnis  yang tercela.  Sehingga  para  pelaku  ekonomi dapat terjaga karakter dan moralnya.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024

## SIMPULAN
Implementasi  akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja Kontraktor di PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur yakni pihak Bank akan menyediakan  sebagian  dari  modal pembiayaan  yang  digunakan  untuk pengerjaan proyek yang telah ditentukan. Sebagian  lagi  dari  modal  tersebut  akan disediakan oleh Nasabah atau Kontraktor. Selanjutnya  pembagian nisbah atau keuntungan  akan  ditentukan  oleh  porsi modal yang disertakan dalam proyek. Hal ini  dilakukan  dengan  kesepakatan  kedua belah  pihak,  antara  Kontraktor  dengan PT.  Bank  NTB  Syariah  Cabang  Lombok Timur.  Pada  saat  terjadi  rugi,  maka  akan ditanggung  bersama  juga  oleh  kedua belah pihak, atau isitlahnya loss and profit sharing .
Adapun dalam pengimplementasian  akad musyarakah oleh  PT  Bank  NTB  Syariah  Cabang Lombok  Timur  kepada  Kontraktor  telah sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku.  Terdapat  dua  kendala  utama dalam pengimplementasian akad musyarakah oleh  PT  Bank  NTB  Syariah Cabang Lombok Timur kepada
Kontraktor,  yakni:  kemungkinan  proyek tidak  dapat  diselesaikan  tepat  waktu dengan  kualitas  yang  kurang  baik  dan pembayaran  kewajiban  atas  pembiayaan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mitigasi risikonya adalah dengan memastikan perusahaan yang akan diberi pembiayaan memiliki tenaga tekhnis yang sudah  berpengalaman  dalam  bidangnya dan memiliki integritas serta track record yang  baik  dan  perusahaan  yang  akan dibaiayai  dibuatkan  rekening escrow dimana  pembayaran  atas  pekerjaan  yang telah  diselesaikan  ditujukan  kepada rekening  Perusahaan  di  Bank  NTB Syariah.  Adapun  saran  untuk  penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengkaji akad musyarakah dan  memperbandingkan dengan  akad  yang  lain,  tujuannya  untuk
memperkaya pengetahuan dan hasil riset lebih komplek.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  Syariah,  Dari Teori  ke  Praktek .  Jakarta:  Gema Insani.
Arikunto,  S.  (2002). Prosedur  Penilitian Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rieneka Cipta.
Arif,  M.,  Hamzah,  Z.,  &  Putri,  F.  (2024). Peningkatan  Kinerja  Karyawan  Bank Syariah Melalui Pemberdayaan
Karyawan. Jurnal  Tabarru':  Islamic Banking and Finance , 7 (1), 417-429. Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2016). Standar  Produk  Perbankan  Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah. Karim,  A.,  (2007). Bank  Islam:  Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Kasmir.  (2002). Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Lestari,  D.  (2024).  Factors  that  influence the  Islamic  Perspective  Human Development  Index  as  Evidence  of the  Development  of  the  Muslim Community. Journal  of  Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI) , 1 (2), 75–93. Mardani,  (2014), Hukum  Bisnis  Syariah , Jakarta: Prenadamedia Group.
Muftih,  A.  (2024).  Implementation  of Accountability  and  Reporting  Based on  Islamic  Sharia  in  Efforts  to Prevent Regional
Government Financial  Fraud. Journal  of  Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI) , 1 (2), 94–107. Naf’an,  (2014), Pembiayaan  Musyarakah dan  Mudharabah ,  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Rama,  A.,  (2013).  Perbankan  Syariah  dan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  Kasus Perbankan  Di  Indonesia).  Jurnal Etikonomi, 12 (1). Rimadhani, M., & Erza, O. (2011). Analisis
Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah  Pada  Bank  Syariah Mandiri Periode 2008.01- 2011.12. Media  Ekonomi , 19 (1),  27-
52.
Rizal  Yaya,  A.  E.  (2014). Akuntansi Perbankan  Syariah  Teori  dan  Praktik Kontemporer  Berdasarkan  PAPSI 2012. Jakarta: Salemba Empat Sari,  I.  R.  (2024).  Considerations  of Religion  and  Situational  Factors  , Internal Control on the Occurrency of Fraud  Trends :  An  Experimental Study of the Financial Services Sector in  Indonesia. Journal  of  Islamic Economics and Business Ethic
(JIESBI) , 1 (2), 56–74. Moleong,  L.  J.  (2011). Metode  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosda
Karya.
Mujibatun,  S.  (2013).  Prospek  Ekonomi
Syari’ah  Melalui  Produk  Mudarabah dalam Memperkuat Sektor Riil. Economica: Jurnal Ekonomi
Islam , 4 (1), 141-154. Sugiyono.  (2005). Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Supriyadi,  A.  (2024).  Strengthening
Muamalah  Maliyah  ’  s  Literacy Understanding of Online Transactions  in  Indonesia. Journal  of
Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI) , 1 (2), 108–124
Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). Perbankan  Syariah:  Produk- produk  dan  aspek-aspek  hukumnya . Jakarta: Kencana.
Syafe’i,  R.,  (2001). Fiqh  Muamalah ,
Bandung: Pustaka Setia. Syafei,  R.,  (2011), Fiqh  Muamalah , Bandung: Pustaka Setia.