## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UU
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.
Oleh : Ayu Dian Ningtias, SH.MH.

## Abstrak
Pendayagunaan  UU  No.  20  Tahun  2001   termasuk  sebagai  kebijakan  kriminal,  yang menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kajahatan. Di dalamnya  mencakup  kebijakan  hukum  pidana  yang  disebut  juga  sebagai  kebijakan penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana,  yang  dalam  arti  paling  luas  merupakan keseluruhan  kebijakan  yang  dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan  resmi,  yang bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma  sentral  dari  masyarakat.  Kebijakan  kriminal  secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 :
a. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana ( penal policy );
b. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana ( nonpenal policy ).
Kedua  sarana  (penal  dan  nonpenal)  tersebut  di  atas  merupakan  suatu  pasangan  yang  satu  sama lain  tidak  dapat  dipisahkan,  bahkan  dapat  dikatakan  keduanya  saling  melengkapi  dalam  usaha penanggulangan  kejahatan  di  masyarakat.  Pendayagunaan  sanksi  hukum  pidana  untuk menanggulangi kejahatan,  lebih konkretnya mengoperasikan  UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun  2001  tentang  tindak  pidana  korupsi,  memperhatikan  beberapa  langkah  strategis  yang dimulai  dari  substansi  hukum,  struktur  hukumnya  dan  pemberdayaan  masyarakat  atau  disebut budaya hukum dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi yang kian marak di negeri ini.
Kata kunci : kebijakan, kriminal, pidana, korupsi

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  sebuah  bentuk kejahatan  yang  merugikan  masyarakat  dan negara,  baik  kerugian  materiel  maupun kerugian immateriel. Penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi terdiri atas faktor internal dan eksternal. Di dalam Pasal 1  ayat  3  Undang-  Undang  Dasar  1945 disebutkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah Negara  hukum.  Dari  Pasal  yang  tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  negara Indonesia  berdasarkan  hukum  ( Rechtstaat ), dan  bukan  berdasarkan  kekuasaaan  belaka ( Macshstaat ).  Ini  berarti  bahwa  Republik Indonesia  adalah  negara  hukum  yang demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945,  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  dan  menjamin  semua  warga Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu tanpa terkecuali. Perbuatan-perbuatan yang merupakan  tindak  pidana  korupsi  dapat didefinisikan  dari  rumusan  tindak  pidana yang  diatur  didalam  UU  RI  No.  31  Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  diubah  dan  ditambah dengan  UU  RI  No.  20  Tahun  2001
(selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tipikor).  Dilihat  dari  pola  penempatan norma  dan  sanksinya,  maka  rumusan  tindak pidana  korupsi  di  dalam  undang-undang  ini memuat  secara  bersama-sama  dalam  satu pasal  yang  diuraikan  oleh  unsur-unsur perbuatan yang dilarang serta sanksi pidana.
Pola  perumusan  dalam  undang- undang ini, ditandai dengan adanya ancaman pidana  minimum  dan  pidana  maksimum secara  khusus.  Selain  itu  dalam  tindak pidana  yang  secara  substansif  dianggap berat,  ancaman  pidana  pokoknya  bersifat komulatif  antara  pidana  penjara  dengan pidana denda. Sementara itu di dalam tindak pidana  yang  kualifikasinya  dianggap  lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternatif 1 .
Korupsi  merupakan  kata  yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Korupsi di  Indonesia  telah  ada  sejak  sebelum maupun  sesudah  kemerdekaan,  baik  di  era Orde  Lama  maupun  era  Orde  Baru,  bahkan
1 Andi  Hamzah. Pemberantasan Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional dan  Internasional. Jakarta,    Jasa  Grafindo Persada. 2005 h. 119.
berlanjut  hingga  era  Reformasi  sampai dengan  saat  ini.  Tindak  Pidana  Korupsi menurut  Undang-undang  Tipikor  dikatakan sebagai  jenis  tindak  pidana  yang  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara serta menghambat pembangunan nasional. 2 Dampak  adanya  Tindak  Pidana Korupsi itu sendiri menyebabkan terhambatnya  proses  pembangunan  negara ke  arah  yang  lebih  baik,  yaitu  peningkatan kesejahteraan  serta  pengentasan  kemiskinan rakyat.  Selain  itu  ketidakberdayaan  di hadapan  hukum  dalam  arti  dari  segi finansial,  jabatan ataupun kedekatan dengan para  pejabat  ditambah  minimnya  komitmen dari  elit  pemerintahan  menjadi  faktor penyebab  mengapa  tindak  pidana  korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena  hukum  tidak  sama  dengan  keadilan, hukum  datang  dari  otak  manusia  penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat. 3 Berbagai  upaya  telah  dilakukan untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi,
namun hasil yang dicapai
pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan.  Namun  disadari,  upaya  untuk memberantas  korupsi  tidaklah  semudah membalikkan  telapak  tangan,  bahkan  upaya pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi tersebut telah dilakukan jauh dari sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia.  Adanya 2
(dua) ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  secara  khusus  mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan  dalam  kurun  waktu  antara  tahun 1960 sampai dengan tahun 1998 membuktikan  pemerintah  dan  negara  tidak tinggal  diam  dalam  bidang  pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang- undangan tersebut antara lain :
1. Undang-Undang  Nomor  24/Prp/1960 tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan
2 Konsiderans  Menimbang  Huruf  a UU  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.
3 Amin  Rahayu, Sejarah  Korupsi  di Indonesia , Kencana, Jakarta ,2005. h.74
Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi; dan 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. 4 Disamping kedua peraturan perundang-undangan  tersebut  diatas,  negara melalui  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat mengeluarkan  peraturan  berupa  TAP  MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan
Bebas dari  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP  MPR  ini  memberikan  amanat  kepada penyelenggara  negara  terkait  khususnya pada  penegak  hukum  baik  itu  Polisi,  Jaksa maupun  Hakim  sebagai  instrument  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Setelah  dikeluarkannya  TAP  MPR tersebut,  lahirlah  undang-undang  dalam  hal pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang masih dipakai sampai dengan saat ini, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Yang  Bersih dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme;
2. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5 Masalah korupsi ini sangat berbahaya  karena  dapat  menghancurkan jaringan  sosial  yang  secara  tidak  langsung memperlemah  ketahanan  nasional  serta eksistensi  suatu  bangsa.  Reimon  Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat  mengundang  gejolak  revolusi,  alat yang  ampuh  untuk  mengkreditkan  suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran
4 Arief  Wahyudi  Hertanto,  Arief Nurul  Wicakso, Tindak  Pidana  Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum .  Pelita , Jakarta ,2007, h.
23.
5 Ibid.
akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi. PEMBAHASAN A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana  dan  Penjatuhan  Pidana  dalam UU  No.  31  Tahun  1999  jo.  UU  No.  20 Tahun 2001 Pengertian  tindak  pidana  korupsi telah jelas diatur dalam 13 pasal dalamUndang-Undang  No.  20  Tahun  2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi  (LN  Tahun  2001 Nomor  134;  TLN  No.  4150).  Salah  satu diantara pengertian tersebut adalah
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud  dengan  korupsi  adalah  sebagai berikut. Pasal 2 (1) Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selain  Pasal  2,  berdasarkan  13 pasal  dalam  UU  di  atas  ,  terdapat  30 rumusan tentang tindak pidana korupsi, yang dari  rumusan  tersebut  dapat  dikelompokkan menjadi menjadi 7 kelompok, yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Pemerasan,  Penggelapan  dalam  Jabatan,
Perbuatan  Curang,  Benturan  Kepentingan dalam Pengadaan ( conflick of interest ), serta Gratifikasi.
Dalam  Undang-undang  Nomor  31 tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  Jo  Undang-undang  Nomor 20  Tahun  2001  tentang  pemberantasan
tindak pidana korupsi, pertanggung  jawaban pidana  pada  perkara  tindak  pidana  korupsi yaitu:
1. Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan  badan  hukum  maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
1. pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
2. pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana;
3. orang  yang  menerima  gaji  atau  upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang  yang  menerima  gaji  atau  upah dari  suatu  korporasi  yang  menerima bantuan  dari  keuangan  negara  atau daerah; atau
5. orang  yang  menerima  gaji  atau  upah dari korporasi lain yang mempergunakan  modal  atau  fasilitas dari negara atau masyarakat. 6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  jo UU  No.  20  tahun  2001  ditentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih  tinggi,  dan  ancaman  pidana  mati  yang merupakan pemberatan pidana, serta ditentukan  pula  pidana  penjara  bagi  pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan  berupa  uang  pengganti  kerugian negara.  Dengan  adanya  ancaman  pidana minimum khusus, dapat dihindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan  tuntutannya,  juga  hakim  dalam penjatuhan  pidana.  Ini  berarti  mencegah atau mengurangi ketidak-adilan  dalam penetapan  tuntutan  pidana  dan  besar kemungkinan terjadi  disparitas pidana. Ancaman  pidana  minimum  khusus  ini  tidak dikenal  dalam  induk  dari  ketentuan  hukum pidana (dalam KUHP),  namun
direncanakan  dianut  dalam  konsep  KUHP yang  akan  datang.  Hal  ini  didasari,  antara lain  pemikiran  yakni  guna  menghindari disparitas  pidana  yang  sangat  menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, dan juga untuk lebih
mengefektifkan  pengaruh  prevensi  general, khususnya  bagi  delik-delik  yang  dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Tindak  pidana  korupsi  jelas menimbulkan  akibat  yang  membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya  keuangan  dan  perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada :  citizenship of victim,  the act threatens specific national interest,   citizenship of the propetraion.
Penjatuhan  Pidana  Pada  Perkara Tindak  Pidana  Pada  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi,  berdasarkan  ketentuan  undang- undang  nomor  31  Tahun  1999  jo  undang- undang  nomor  20  tahun  2001,  jenis penjatuhan  pidana  yang  dapat  dilakukan hakim  terhadap  terdakwa  tindak  pidana korupsi adalah sebagai berikut.
Terhadap Orang yang melakukan Tindak
Pidana Korupsi :
a. Pidana Mati
Dapat dipidana  mati karena kepada
setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- undang  nomor  31  tahun  1999  jo  Undang- undang  nomor  20  tahun  2001  tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  yang dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  (pasal  2 ayat (2)).
b.        Pidana Penjara
1) Pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi  setiap  orang  yang  secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan
Negara  atau  perkonomian  Negara. (Pasal 2 ayat 1)
2) Pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  satu  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  Negara  atau  perekonomian Negara (Pasal 3) 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling  lama 12 (dua belas) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh  juta rupiah) dan paling  banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi  setiap  orang  yang  dengan sengaja  mencegah,  merintangi  atau menggagalkan  secara  langsung  atau tidak langsung penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di siding  pengadilan  terhadap  tersangka atau  terdakwa  ataupun  para  saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp.  150.000.000,00  (seratus  lima puluh  juta rupiah) dan paling  banyak Rp.  600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal
28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.
c.    Pidana Tambahan
1) Perampasan  barang  bergerak  yang berwujud  atau  yang  tidak  berwujud atau  barang  tidak  bergerak  yang digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk perusahaan  milik  terpidana  dimana tindak  pidana  korupsi  dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 2) Pembayaran  uang  pengganti  yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan  harta  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi.
3) Penutupan  seluruh  atau  sebagian perusahaan  untuk  waktu  paling  lama 1 (satu) tahun.
Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi : Pidana pokok yang dapat dijatuhkan  adalah  pidana  denda  dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga).  Penjatuhan  pidana  ini  melalui procedural  ketentuan  pasal  20  undang- undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: 1) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2) Tindak  pidana  korupsi  dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana  tersebut  dilakukan  oleh orang  baik  berdasarkan  hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan  lain,  bertindak  dalam lingkungan  korporasi  tersebut  baik sendiri maupun bersama-sama. B. Langkah Strategis Kebijakan Kriminal menurut UU No. 31 Tahun 1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001 sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi Pendayagunaan  UU  No.  20  Tahun 2001   termasuk  sebagai  kebijakan  kriminal, yang  menurut  Sudarto,  sebagai  usaha  yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi  kajahatan.  Di  dalamnya mencakup  kebijakan  hukum  pidana  yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum pidana,  yang  dalam  arti  paling  luas merupakan  keseluruhan  kebijakan  yang dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan  norma-norma  sentral  dari masyarakat. Istilah kebijakan kriminal diterjemahkan dari istilah criminal policy (bahasa  Inggris).  Istilah  tersebut merupakan  persamaan  dari  istilah politiek criminal (Bahasa Belanda). G. Peter
Hoefnagels menjelaskan, bahwa (a) criminal policy  is  the  science  of  science  responses;
(b)  criminal  policy  is  thescience  of  crime prevention;  (c)  criminal  policy  is  a designating  human  behavior  as  crime;  (d) criminal  policy  is  a  rational  total  of  the responses  to  crime . Kebijakan  kriminal adalah  ilmu  pengetahuan  yang  memberi tanggapan.  Kebijakan  tersebut  merupakan ilmu  pengetahuan  dalam  penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal juga merupakan penjelmaan dari ilmu pengetahuan dan bersifat terapan. Berdasarkan  pendapat  Hoefnagels,  dapat diketahui  bahwa  penerapan  hukum  pidana untuk  menangulangi  kejahatan  meliputi ruang lingkup berikut.
1. Administrasi peradilan pidana dalam  arti sempit,  yaitu pembuatan hukum  pidana  dan  yurisprudensi, proses  peradilan  pidana  dalam  arti luas  (meliputi  kehakiman,  ilmu kejiwaan, ilmu sosial), dan pemidanaan.
2. Psikiatri dan psikologi forensik.
3. Forensik kerja sosial.
4. Kejahatan, pelaksanaan pemidanaan dan kebijakan statistik. Diatur mengenai sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang,  yakni  terdakwa  mempunyai  hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  wajib memberikan  keterangan  tentang  seluruh harta  bendanya  dan  harta  benda  isteri  atau suami,  anak,  dan  harta  benda  setiap  orang atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan  dan  penuntut  umum  tetap membuktikan dakwaannya. Hal ini
ditentukan  dalam  Pasal  37,  37A,  38A,  38B UU  No.  31  Tahun  19999  jo  UU  No.  20 tahun  2001.  Sistem  pembuktian  seperti  itu merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP  yang  menentukan  bahwa  jaksa yang  wajib  membuktikan  dilakukannya tindak  pidana,  jadi  bukan  terdakwa  yang membuktikannya.   Akan  tetapi  UU  Korupsi menentukan terdakwa berhak melakukannya. Apabila ia dapat
membuktikan  bahwa  tindak  pidana  korupsi
tidak  terbukti,  tetap  saja  penuntut  umum wajib  membuktikan  dakwaannya.  Inilah yang  disebut  sistem  pembuktian  terbalik yang terbatas. Pembuktian terbalik diberlakukan  pada   tindak  pidana  berkaitan dengan  gratifikasi dan  tuntutan  harta benda terdakwa  yang  diduga  berasal  dari  hasil korupsi.  Tidak  kalah   pentingnya,  hal  baru yang  berupa  perluasan  tempat  berlakunya UU No. 31 tahun 1999  jo UU No. 20 tahun 2001  (Pasal  16),  jadi  memuat  ketentuan yuridiksi  ke  luar  batas  teritorial  ( extra-
territoria l). Ini mempunyai relevansi dengan  perkembangan  tindak  pidana   yang bersifat transnasional dan global, khususnya terjadi  pula  pada  tindak  pidana  korupsi.
Dengan   undang-undang  tersebut   berarti memperkuat daya-jangkaunya jika dihadapkan pada   pelaku  yang berada d  luar batas teritorial. Pendayagunaan sanksi hukum pidana  untuk  menanggulangi  kejahatan, lebih  konkretnya  mengoperasikan   UU  No. 20  tahun  2001  yang  merupakan  perundang- undangan pidana dalam rangka penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  akan menghadapi problema keterbatasan
kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran  (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana sembarangan (dari sudut pelakunya, modus-operandinya) sering dikategorikan  sebagai White  Collar  crime .
Oleh  karena  itu,  upaya   dengan   sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arief 4 menyarankan  dalam  upaya  penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan
pendekatan  kebijakan,  dalam  arti  ada keterpaduan  antara  politik  kriminal  dan politik  sosial,  serta  ada  keterpaduan  antara upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan penal dan non-penal.

## KESIMPULAN
Dari  penulisan  makalah  ini,  dapat ditarik  beberapa  kesimpulan  yang  diambil adalah  berdasar  pembahasan  permasalahan disertai dengan uraian penjelasannya, yaitu :
2. Kebijakan  kriminal  secara  garis  besar dapat dikelompokkan menjadi 2 :
a. kebijakan kriminal dengan menggunakan  sarana  hukum  pidana ( penal policy ); dan b. kebijakan kriminal dengan menggunakan  sarana  di  luar  hukum pidana ( nonpenal policy ).
Kedua  sarana  (penal  dan  nonpenal) tersebut  di  atas  merupakan  suatu pasangan  yang  satu  sama  lain  tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan  keduanya  saling  melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.
3. Pendayagunaan  sanksi  hukum  pidana untuk  menanggulangi  kejahatan,   lebih konkretnya  mengoperasikan   UU  31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, memperhatikan beberapa langkah strategis  yang  dimulai  dari  substansi hukum, struktur hukumnya dan pemberdayaan  masyarakat atau disebut budaya hukum dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi yang kian marak di negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Djaja,  Ermansjah, Memberantas  Korupsi Bersama KPK (Komisi  Pemberantasan Korupsi)  Edisi  Kedua, Sinar  Grafika, Jakarta, 2010. Hamzah, Andi, Asas Asas Hukum Pidana ,
PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008. ------------------, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi), Ghalia Indonesia, Jakarta,1985. ------------------, Pengantar  Hukum  Acara Pidana,  Edisi  Revisi,  Cet  IV ,  Ghalia Indonesia, Jakarta 1985. Harahap, M.Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pembahasan Sidang Pengadilan  Banding  ,Kasasi  ,  dan Peninjauan  Kembali ,  Sinar  Grafika,
Jakarta,2009. Marpaung,  Leden  . Proses  Penanganan Perkara  Pidana  (  Bagian  Kedua  Di Kejaksaan  dan    Pengadilan  Negeri
Upaya  Hukum  dan  Eksekusi  ), Sinar
Grafika, Jakarta, 2010
Rahayu,Amin. Sejarah Korupsi di Indonesia , Kencana, Jakarta
,2005.
Wahyudi  Hertanto,  Arief,  Arief  Nurul Wicakso, Tindak  Pidana  Korupsi
Antara  Upaya  Pemberantasan  dan Penegakan Hukum .  Pelita , Jakarta ,2007