InFestasi Vol 19 No. 2 Desember 2023 Hal. 153-165

## Analisis Kontrak Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Saat Pemilukada
The Analysis of Discretionary Fund in the Regional Revenue and Expenditure Budget During the Regional Election
Rusdianto 1 , Dewi Amalia 2 , Gebi Misti 3 , Indah Shofiyah 4 1,2,3,4 Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received 5 November 2023
Revised 19 December 2023 Publish 27 December 2023

## Keywords:
Expenditure, Financial Assistance, Grant, Social Expenditure
Corresponding Author: rusdianto@act.uad.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i2.22845

## A B S T R A C T
This research aims to examine the use of discretionary funds in Indonesia through local government spending in the regional budget during regional election periods. The  study  was  conducted  by  comparing  grant  spending,  social  assistance expenditure,  financial  assistance,  employee  expenditure,  and  capital  expenditure during regional election periods with those before and after the election in regions where  the  incumbent  leader  was  re-elected.  The  sampling  method  used  was  pur- posive sampling. The comparison was made using financial expenditure data from the APBD in 2017 (before election), 2018 (during election), and 2019 (after elec- tion) testing with wilcoxon. The results indicate a tendency for increased grant and employee  expenditure  during  election  periods,  while  capital  spending  decreases during  the  election.  Social  assistance  expenditure  and  financial  assistance increase after  the  election.  This  research  implies  the  importance  of  strengthening regulations and good financial governance in local government.

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan  kontrak pengelolaan dana  di Indonesia  dengan  menggunakan  belanja  daerah  pada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  pada  saat  pemilukada.  Penelitian  dilakukan  dengan membandingkan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai, dan belanja modal saat pemilukada dengan sebelum pemilukada dan  setelah  pemilukada  pada  daerah  petahana  yang  kembali  menang.  Metode pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling. Perbandingan  dilakukan  dengan  menggunakan  data  laporan  keuangan  belanja daerah  yang  bersumber  APBD  tahun  2017  (sebelum  pemilukada),  2018  (saat pemilukada),  dan  2019  (setelah  pemilukada)  dengan  melalui  uji  wilcoxon.  Hasil penelitian  menunjukkan  adanya  kecenderungan  penggunaan  belanja  hibah,  dan belanja  pegawai  yang  meningkat  saat  pemilukada,  sedangkan  belanja  modal menurun  saat pemilukada.  Belanja bantuan  sosial dan  belanja bantuan  keuangan meningkat  setelah  pemilukada.  Penelitian  ini  memberikan  implikasi  pentingnya memperkuat regulasi dan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah.

## 1. PENDAHULUAN
Amandemen UUD 1945 berawal dari demokrasi Indonesia dengan memperkenalkan sebagian bentuk pemilihan  umum,  ditingkat  pusat  dan  daerah  (Amalia  &  Pratolo,  2013).  Pemilihan  kepala  daerah  telah dilaksanakan  di  Indonesia  dari  tahun  2005  dengan  total  266  daerah  provinsi,  serta  kabupaten/kota. Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  dipilih  langsung  oleh  masyarakat  dengan  masa  jabatan selama  5  (lima)  tahun.  Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  meningkat menjelang  akhir  masa  jabatan  kepala  daerah  dan  kemudian  akan  diangkat  kembali  pada  pemilukada berikutnya  (Ritonga  &  Alam,  2010).  Salah  satu  fenomena  yang  umum  terjadi  dalam  proses  pemilihan kepala  daerah  adalah  pemberian  uang  gratifikasi  untuk  kepentingan  pemungutan  suara  bagi  calon pasangan agar calon pemilih dapat memberikan suaranya.
Petahana  memiliki  peluang  besar  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  pos  belanja  selama penyusunan  APBD  untuk  kepentingannya  pada  pencalonan  dimasa  jabatan  selanjutnya.  Beberapa  pihak beranggapan bahwa keuangan daerah memberikan pengaruh yang sangat signifikan di sebagian wilayah Indonesia  pada  saat  dilaksanakan  pemilukada  secara  langsung.  Masalah  yang  sering  muncul  ketika pemilihan  kepala  daerah  langsung  pasca-konflik  adalah  kepala  daerah  memanfaatkan  APBD  guna kepentingan  pribadinya  menjelang  pelaksanaan  pemilukada  (Sjahrir  et  al.,  2013).  Kejadian  ini  terbentuk karena  adanya  kasus  pembagian  anggaran  oleh  walikota  atau  bupati  pada  saat  pemilihan  umum  yang berujung pada penyimpangan anggaran dan korupsi (Mietzner, 2011).
Hasil  kajian  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  menyatakan  bahwa  alokasi  dana  hibah  dan  bansos  (bantuan  sosial)  dari  APBD sangat rawan terjadinya korupsi atau penyelewengan. Mahpudin & Lestari, (2021) mengemukakan bahwa daerah penyelenggara Pemilukada serentak pada tahun 2020 terjadi peningkatan alokasi anggaran belanja bansos  dan  belanja  hibah  selama  3  (tiga)  tahun  menjelang  pemilukada.  Aktivitas  tersebut  akan  menjadi celah  bagi  kepala  daerah  petahana  untuk  menggunakan  kewenangannya  dalam  pengelolaan  anggaran untuk mendapat keuntungan politiknya.
Ritonga & Alam, (2010) menjelaskan bahwa belanja bansos dan belanja hibah merupakan bagian dari item  pengeluaran  yang  bisa  digunakan  petahana  untuk  menarik  hati  warga  pemilih  agar  memperoleh dukungan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  39  Tahun  2012  menjelaskan belanja  tersebut  termasuk  belanja  tidak  langsung  dan  pengalokasiannya  tidak  melalui  kegiatan  dan program,  sehingga  belanja  tersebut  memiliki  sifat  tidak  berkelanjutan  serta  tidak  mengikat.  Keputusan anggaran yang  jumlahnya  bersifat “subyektif” karena bansos dan hibah dalam  APBD tidak dialokasikan berdasarkan kriteria kinerja atau sasaran kinerja. Hal ini membuat alokasi anggaran lebih banyak karena kekuasaan  kepala  daerah.  Kekuasaan  atau  jabatan  yang  saat  ini  dimilikinya,  petahana  memiliki kesempatan besar dalam menggunakan belanja APBD sebagai kepentingan pribadi.
Pengalokasian  sumber  daya  memberikan  keuntungan  bagi  petahana  karena  memiliki  keunggulan kewenangan atau jabatan. Menurut PP  Nomor 12 Tahun 2019 kepala daerah memiliki kewenangan dalam penggunaan  anggaran  daerah  yang  berfungsi  sebagai  wakil  pemerintah  daerah  pada  anggaran  daerah yang  dimilikinya.  Saat  menetapkan  kebijakan  terkait  pelaksanaan  APBD  kepala  daerah  juga  memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam pengalokasian keuangan daerah. Amalia & Pratolo, (2013) menyatakan bahwa alokasi anggaran hibah, anggaran bantuan sosial, dan anggaran bantuan keuangan daerah petahana pada  saat  pemilihan  umum  daerah  lebih  besar  dibandingkan  sebelum  pemilukada.  Dengan  demikian, terdapat pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan oleh petahana untuk kepentingan politisnya. Alokasi anggaran hibah, anggaran sosial dan anggaran bantuan keuangan daerah petahana pada saat pemilukada berbeda dibandingkan alokasi anggaran hibah, anggaran sosial dan anggaran bantuan keuangan daerah non petahana pada saat pemilukada.
Winoto  &  Falikhatun,  (2015)  mengindikasikan  adanya  penyalahgunaan  kontrak  pengelolaan  dana (Belanja  Hibah  dan  Belanja  Bansos)  pada  APBD  mendekati  Pemilukada  2015.  Hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa kepala daerah yang sedang menjabat tidak menggunakan kontrak pengelolaan dana untuk menarik hati masyarakat guna memilihnya kembali pada pemilihan kepala daerah 2015.  Prabowo, (2016)  menyatakan  bahwa  karakteristik  dan  faktor  politik  pemerintah  daerah  sangat  berpengaruh  atas pembagian  belanja  hibah  dalam  pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia  dan  membuktikan  bahwa petahana  memiliki  kecenderungan  belanja  hibah  yang  semakin  tinggi.  Yuwani  &  Handayani,  (2011)
mengemukakan  dalam  pemilukada  tahun  anggaran  2009-2010  pengalokasian  belanja  bansos,  hibah  dan bantuan  keuangan  mengalami  peningkatan  pada  daerah  petahana  dan  terdapat  indikasi  dana  hibah digunakan sebelum pemilukada tahun 2010.
Habibi et  al. ,  (2018)  menganalisis  proporsi  pembagian  anggaran  belanja  bansos  dan  belanja  hibah selama atau setelah pemilukada, dan menganalisa rasio pembagian belanja bansos dan belanja hibah bagi daerah  yang  tidak  menyelenggarakan  pemilihan  umum  kepala  daerah  2015  di  wilayah  Samarinda. Hasilnya  menjelaskan  bahwa  seorang  petahana  menggunakan  belanja  hibah  dan  belanja  bansos  untuk menarik  hati  pemilih  agar  dapat  terpilih  kembali  pada  pemilukada  berikutnya.  Artinya  anggaran  APBD yaitu  belanja  hibah  dan  bansos  digunakan  oleh  petahana  ketika  Pemilukada.  Beberapa  penelitian  yang menguji penggunaan keuangan daerah oleh kepala daerah petahana telah dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010),  Yuwani  &  Handayani,  (2011),  Amalia  &  Pratolo,  (2013),  Sjahrir et  al .,  (2013),Satria et  al .,  (2013), Winoto & Falikhatun, (2015), Suranta & Pangarso, (2016), Pangestu, (2016), Prabowo, (2016), (Saragintan & Hidayat,  (2016),  Ariyanto  &  Dewi,  (2019),  Setiawan  &  Setyorini,  (2018),  Habibi et  al .,  (2018),  Priyono  & Wagner,  (2018),  Darmawati et  al .,  (2019),  Auliyah et  al .,  (2020),  Ghaniyar  &  Qibthiyyah,  (2021),  dan Wibhawa et al ., (2023). Hasil penelitian menemukan adanya indikasi pemanfaatan dana APBD pada upaya pemenangan.  Beberapa  indikasi  yang  ditemukan  diantaranya  meningkatnya  penggunaan  APBD  yang secara khusus peningkatan pada dana hibah dan dana sosial.
Perkembangan penelitian masih terfokus pengujian penggunaan dana APBD sebelum pemilukada dan saat pemilukada. Wibhawa et al ., (2023) hanya menguji saat pemilukada dan pasca pemilukada. Penelitian ini  bertujuan  menguji  apakah  ada  indikasi  penggunaan  keuangan  daerah  oleh  petahana  dengan memperpanjang  waktu  pengujian  sebelum  pemilukada,  saat  pemilukada,  dan  setelah  pemilukada  untuk mendapatkan  gambaran  yang  lebih  komprehensif.  Jika  adanya  indikasi  bahwa  penggunaan  APBD  pada pos  belanja  tertentu  meningkat  pada  tahun  pemilukada,  akan  turun kembali  pasca  pemilukada,  menjadi menarik untuk kembali diuji apakah calon kepala daerah menggunakan dana daerah dalam pemenangan pemilihan kepala daerah dengan menguji sebelum dan saat pemilukada, serta saat pemilukada dan setelah pemilukada. Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya penguatan regulasi dan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah.

## 2. TELAAH LITERATUR
Opportunisme  menjelaskan  cara  pikir  individu  untuk  memanfaatkan  suatu  kesempatan  yang dianggap dapat menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun tujuannya sehingga orang tersebut akan menggunakan dengan sebaik-baiknya (Lalvani, 1999). Perilaku oportunistik itu dimunculkan sebagai tanda kerjasama yang baik antara kedua pihak, yang muncul karena pihak legislatif juga diuntungkan oleh pihak eksekutif  yang  mencalonkan  kembali  pada  periode  kedua  setelah  masa  jabatan  periode  pertamanya berakhir (Amalia & Pratolo, 2013). Tindakan oportunistik yang bisa dicoba dan dipraktikkan oleh seorang calon  kepala  daerah  sebagai  pemegang  jabatan  yaitu  pada  saat  menyusun  rencana  keuangan.  Lalvani, (1999) menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pemilukada, sangat rawan terjadi tindakan opportunistik yang dilakukan oleh kepala daerah untuk melakukan politisasi anggaran.
Kekuasaan, kekuatan dan kapasitas merupakan elemen pokok yang mempengaruhi dan mendukung adanya perilaku opportunistik (Rohma, 2022). Selama penganggaran, kepribadian ini tidak mengutamakan kebutuhan  masyarakat,  karena  pengalokasian  anggarannya  lebih  menguntungkan  partai  politik  tertentu. Terlebih lagi pada saat momen pemilukada, terlihat jelas bahwa kedua bela pihak merasa terkekang oleh posisinya,  sehingga  kemungkinan  terjadinya  transaksi  diluar  sangat  tinggi  (Amalia  &  Pratolo,  2013). Indikasi  perilaku  oportunistik  oleh  petahana  sudah  dibuktikan  oleh  Ritongan  &  Alam  (2010)  yang membuktikan  bahwa  anggaran  belanja  hibah  dan  anggaran  bantuan  sosial  daerah  petahana  lebih  besar daripada alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah non petahana pada saat pemilihan umum daerah (Amalia & Pratolo, 2013).
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  menjelaskan  bahwa  APBD  memiliki  peran  sebagai  rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui serta dibahas bersama pihak DPRD dan pemerintah daerah,  setelah  itu  diatur  dengan  Perda  (Peraturan  Daerah).  APBD  merupakan  suatu  landasan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  serta  petunjuk  untuk  pemerintah  daerah  agar  dapat  melayani masyarakatnya dalam kurun waktu satu tahun anggaran (Kawedar et al ., 2008; Rohma et al. , 2023). APBD akan disusun sebagai petunjuk penerimaan serta pengeluaran demi melakukan kegiatan pada pemerintah daerah, sehingga dengan APBD akan memberikan ilustrasi yang jelas kepada pemerintah daerah mengenai
pendapatan  yang  sudah  seharusnya  mereka  terima  serta  pengeluaran  yang  dianggap  menjadi  belanja daerah selama periode waktu tertentu.
Nordiawan et al ., (2007) menjelaskan pola penyusunan APBD akan dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan,  diantaranya  adalah  pertama,  penyusunan  Rencana  Anggaran  merupakan  langkah  awal  dalam proses  penyusunan  anggaran.  Pertama,  rencana  anggaran  akan  dibuat  oleh  badan  eksekutif  yang  akan melaksanakan  anggaran.  Anggaran  yang  akan    dibuat  pada  tahap  ini  akan  digunakan  sebagai implementasi  di  periode  anggaran  selanjutnya.  Kedua,  pemerintah  daerah  menyampaikan  RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada DPRD agar dibicarakan bersama pemerintah daerah  serta  DPRD.  Pada  pembahasan  tersebut,  pemerintah  daerah  akan  dipimpin  oleh  satuan  kerja pelaksana  anggaran  yang  terdiri  dari  menteri  daerah,  BAPPEDA  (Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah),  dan  pihak  kepentingan  lain  yang  mungkin  diperlukan.  Kemudian  DPRD  diketuai  oleh  panitia anggaran  yang  anggotanya  berasal  dari  masing-masing  fraksi.  Ketiga,  DPRD  setuju  akan  menetapkan RAPBD  sebagai  APBD  melalui  pemberlakuan  peraturan  daerah.  Dalam  Permendagri  No.21  Tahun  2011 disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
Belanja Hibah, menurut Permendagri No. 59 (2007) belanja hibah dipakai untuk anggaran hibah yang berupa barang, uang ataupun jasa pada pemerintah serta pemerintah daerah lain, usaha daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat yang sudah ditentukan pemberiannya. Belanja hibah dibagikan secara dipilih dengan  mempertimbangkan  rasionalitas  dan  kemampuan  keuangan  daerah  serta  keputusannya ditentukan  oleh  kepala  daerah.  Hibah  bisa  dibagikan  kepada  banyak  pemerintah  daerah  baik  dalam bentuk  barang/jasa  ataupun  dalam  bentuk  uang,  sepanjang  diatur  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Hibah  merupakan  pengeluaran  yang  tidak  berkelanjutan/mengikat,  tidak  wajib  dan  akan dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditentutkan dalam isi dokumen perjanjian hibah.
Belanja Bantuan Sosial, menurut Permendagri No. 59 (2007) belanja bantuan sosial digunakan dalam anggaran  untuk  memberikan  dukungan  sosial  yang  berbentuk  uang/barang  pada  kelompok masyarakat/perorangan  serta  partai  politik.  Bansos  akan  dibagikan  secara  tidak  mengikat/tidak  terus- menerus  serta  selektif,  dan  juga  terdapat  pemberian  yang  jelas  pemakaiannya,  dengan  memperhatikan kemampuan  keuangan  daerah  yang  akan  diputuskan  oleh  keputusan  kepala  daerah.  Bansos  dibagikan secara  teratur/tidak  mengikat  yang  artinya  pengalokasian  bantuan  tidak  bersifat  wajib  serta  tidak  harus berdasarkan  tahun  anggaran.  Menurut  Permendagri  Nomor  13  tahun  2006  menjelaskan  bahwa  belanja bantuan  keuangan    memiliki  sifat  umum  serta  khusus.  Belanja  bantuan  keuangan  dapat  berasal  dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa maupun bantuan keuangan antar daerah.
Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dijelaskan bahwa Pemilukada adalah proses pemilihan umum rakyat Indonesia yang dilakukan secara bebas, umum, langsung, jujur, rahasia, serta adil dalam satu Negara  Republik  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Pemilukada  terdiri  dari: pemilihan bupati, walikota, gubernur berserta wakilnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 (2005) Pasal 110 ayat (3) Keputusan kepala daerah akan diselenggarakan secara berkala/lima tahun sekali di  masing-masing  daerah,  kepala  daerah  akan  dipilih  kembali  setelah  masa  jabatannya  berakhir  dan terpilih  untuk  posisi  yang  sama.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  mengenai  pemerintahan daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  dana  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  serta  daerah.  Undang-undang  ini  akan  menjadi  suatu  landasan  pada  proses desentralisasi (Budianto & Alexander, 2016). Penting untuk menyelenggarakan otonomi antara pusat dan masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  setiap  daerah  akan  membutuhkan  seorang  kepala  daerah  untuk menyelenggarakan  otonominya  sendiri  yang  akan  dipilih  melalui  pemilukada  dalam  waktu  yang  cukup lama (5 tahun).
Pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  menjelaskan  Otonomi daerah  merupakan  kewajiban,  wewenang,  dan  hak  daerah  otonom  untuk  menyelenggarakan  serta mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah otonom sebagai kepentingan rakyat dalam bentuk Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Diberlakukannya  otonomi  di  Indonesia  dengan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1999  dianggap  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  negara,  serta ketatanegaraan  dan  otonomi  daerah  lalu  kemudian  disebut  sebagai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  peserta  pilkada  yaitu  pasangan  calon  yang diajukan  oleh  gabungan  partai  politik  atau  satu  partai  politik.  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2008,  pasangan  calon  kepala  daerah  bisa  dari  pasangan  calon  perseorangan  yang  disahkan  oleh sejumlah orang tertentu. Petahana Indonesia adalah seorang kepala daerah yang memenangkan kontestasi pemilukada pada periode sebelumnya dan hendak mencalonkan kembali di periode berikutnya. Menurut Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  pasal  6  kepala  daerah  hanya  bisa  menjabat  2  kali  masa  jabatan. Sehingga kepala daerah yang diangkat kembali dianggap sebagai petahana.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  merupakan  dasar  bagi  proses desentralisasi, mengatur otonomi antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, setiap daerah membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab dalam mengatur daerah tersebut yang dipilih setiap lima tahun sekali melalui  pemilukada  (Budianto  &  Alexander,  2016).  Setelah  menjabat  satu  periode,  kepala  daerah  atau petahana  dapat  mencalonkan  kembali  di  pemilukada  berikutnya  karena  kepala  daerah  dapat  kembali dipilih maksimal 10 tahun/2 kali masa jabatan sesuai pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dharma & Martani, (2016) mengemukakan masyarakat pemilih menanggapi baik pekerjaan kepala daerah dalam masa jabatannya, implikasi dari penelitian ini yaitu jika seorang kepala daerah ingin dipilih untuk masa jabatan kedua, sebagai kepala daerah wajib melaksanakan hal-hal yang positif atau bermanfaat untuk rakyat yang dipimpinnya. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa petahana harus bekerja dengan  baik  untuk  dapat  dipilih  kembali.  Namun  dengan  kekuasaan  petahana  menjelang  pemilukada kemungkinan akan terjadi kecurangan untuk menyalahgunakan anggaran dan mengalokasikan anggaran dengan dampak lebih besar serta memberi dampak langsung pada masyarakat sehingga memungkinkan dipilih lagi di masa mendatang.
Kepala  daerah  sebagai  petahana  dalam  mencalonkan  diri  dalam  pemilukada  memiliki  keuntungan besar  dibandingkan  kandidat  lainnya.  Petahana  tidak  hanya  mempunyai  kekuasaan  dalam  menyiapkan anggaran untuk pemilukada, namun juga petahana mempunyai kesempatan besar untuk menjangkau serta memanfaatkan  birokrasi  untuk  mendukung  pemilukada,  baik  secara  diam-diam  maupun  terbuka. Anggaran yang biasa digunakan oleh seorang petahana adalah belanja daerah dan seluruh belanja daerah merupakan  keharusan  sebuah  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  kekayaan  bersih  pada  periode anggaran  yang  bersangkutan.  Belanja  daerah  digunakan  dalam  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah yang  menjadi  wewenang  wilayah  atau  daerah  tersebut.  Belanja  daerah  cenderung  meningkat  ketika menjelang  pemilukada.  Hal  ini  terjadi  karena  para  politisi  ingin  mendapatkan  simpati  masyarakat  atas pemilihannya. Saragintan & Hidayat, (2016) menjelaskan bahwa alokasi belanja bansos atau belanja hibah dapat dilihat sebagai jenis kebijakan pork barrel politic /proyek gentong babi. Kepala daerah akan lebih sering meningkatkan utility ( self-interest ) ketika membuat rencana keuangan APBD, kemudian legislatif akan cenderung melaksanakan “kontrak semu” bersama kepala daerah karena mempunyai kekuasaan (Rohma 2023). Pola tingkah laku ini kemudian dimediasi antara kepala daerah dan legislatif melalui Permendagri No.32 Tahun 2011 dengan belanja bansos dan belanja hibah sebagai bagian dari  Belanja  Tidak  Langsung  yang  memiliki  sifat  tidak  wajib/berkelanjutan  serta  tidak  mengikat. Berdasarkan  teori opportunistic dapat  dijelaskan  bahwa  pihak  kepala  daerah/eksekutif  membutuhkan dukungan  legislatif  demi  mencapai  tujuannya,  dengan  legislatif  keuangan  APBD  akan  dapat  dipolitisasi guna  menarik  simpati  masyarakat  (Amalia  &  Pratolo,  2013).  Setiawan  &  Setyorini  (2018)  menyatakan bahwa  petahana  meningkatkan  belanja  hibah  pada  saat  pelaksanaan  pemilukada.  Dengan  demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:
H1a: Belanja hibah tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada. H1b: Belanja hibah tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun setelah pemilukada.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  mengenai  pemerintah  daerah  yang  menempatkan  seorang kepala  daerah  dalam  posisi  yang  kuat.  Pemilukada  membuka  ruang  untuk  seorang  kepala  daerah  demi meraih  tujuan  politiknya.  Pada  persaingan  politik  pasca  perjuangan,  pemanfaatan  aset  publik  guna kebutuhan  politik  tidak  bisa  dihindari.  Pengusulan  rencana  anggaran  yang  diajukan  oleh  kepala  daerah mempunyai  muatan  yang  mengedapankan  kepentingan  kepala  daerah.  Khususnya  kepala  daerah memberikan  manfaat  secara  langsung  kepada  kepala  daerah  yang  sedang  menjabat  berupa  eksistensi kepala  daerah  yang  berkemungkinan  akan  menarik  simpati  pemilih,  sedangkan  keuntungan  tidak langsung  berasal  dari  kegiatan  aktivitasnya  sebagai  kepala  daerah  berupa  kunjungan  ke  suatu  daerah,
penyaluran bantuan untuk membuka proyek pembangunan termasuk sebagai misi untuk mengenal daerah setempat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  potensi  terbuka  lebar  bagi  petahana  untuk  menggunakan  APBD dalam melakukan sosialisasi diri. Pemilukada membuka ruang untuk seorang kepala daerah demi meraih tujuan  politiknya,  pada  persaingan  politik  pasca  perjuangan,  pemanfaatan  aset  publik  guna  kebutuhan politik tidak bisa dihindari (Martha, 2016). Ini diperkuat Dalam penelitian Habibi et al ., (2018) menyatakan pada saat pelaksanaan pemilukada alokasi belanja bansos dan belanja hibah daerah petahana lebih tinggi dibandingkan sebelum Pemilukada. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:
H2a: Belanja Bantuan Sosial tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada H2b: Belanja Bantuan Sosial tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun setelah pemilukada.
Besarnya kewenangan kepala daerah dalam proses penganggaran membuka jalan bagi seorang kepala daerah untuk merealisasikan kepentingan pribadinya. Kedudukan sebagai kepala daerah dapat digunakan untuk memprioritaskan anggaran sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan pemerintah daerah. Bantuan keuangan  dipakai  petahana  untuk  menganggarkan  bantuan  keuangan  yang  memiliki  sifat  khusus  atau umum dari provinsi kepada kota/kabupaten kepada administrator desa dan administrator daerah lainnya atau  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  administrator  desa  dan  administrator  daerah  lainnya. Bantuan  ini  memiliki  sifat  umum  dan  sepenuhnya  diberikan  kepada  administrator  desa/  daerah  yang menerima bantuan tersebut.  Martha (2016) menyatakan terdapat perbedaan proporsi anggaran  pada saat dan  sebelum  pemilukada.  Selama  pemilukada  berlangsung  pengeluaran  untuk  bantuan  keuangan  jauh lebih tinggi daripada sebelum pemilukada. Dalam penelitian  (Yuwani & Handayani, 2011) menunjukkan bahwa  pembagian  belanja  bantuan  keuangan  di  daerah  petahana  meningkat  daripada  di  daerah  non petahana. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:
H3a: Belanja  Bantuan  Keuangan  tahun  saat  pemilukada  lebih  besar  daripada  tahun  sebelum pemilukada
H3b: Belanja  Bantuan  Keuangan  tahun  saat  pemilukada  lebih  besar  daripada  tahun  setelah pemilukada.
Pada  pemilukada  pemanfaatan  dana  publik  untuk  kepentingan  politik  tidak  bisa  dihindari.  Ketika pengusulan  rencana  anggaran,  usulan  yang  diajukan  oleh  otoritas pemerintah  mempunyai  muatan  yang mengedepankan  kepentingan  instansi  pemerintah.  Kepala  daerah  mengusulkan  anggaran  yang  bisa memperluas pemasukannya,  baik  dari  segi  keuangan  maupun  non  keuangan  (Halim  &  Abdullah,  2006). Beberapa penelitian telah menemukan adanya indikasi penguatan belanja pegawai saat menjelang dan saat pemilukada  (Rahayuningtyas  &  Setyaningrum,  2018;  Wartiningsih,  2021;  Wicaksono  &  Prabowo,  2022; Windarti,  2016;  Winoto  &  Falikhatun,  2015;  dan  Wibhawa et  al ,  2023).  Dengan  demikian,  hipotesis  yang diajukan pada penelitian ini:
H4a: Belanja pegawai tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada. H4b: Belanja pegawai tahun saat pemilukad lebih besar daripada tahun setelah pemilukada.
Belanja  modal  bertujuan  pada  pengadaan  aset  tetap  yang  bermanfaat  melebihi  12  bulan.  Karena belanja  modal  memiliki  masa  manfaat  jangka  panjang  dan  kemungkinan  tidak  memberikan  dampak langsung  pada  elektoral,  sehingga  diasumsikan  tidak  ada  penguatan  penggunaan  anggaran.  Bahkan beberapa  penelitian  menunjukkan  adanya  indikasi  penurunanan.  Indikasi  adanya  penurunan  anggaran ditemukan oleh Wibhawa et al ., (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Kustono et al ., (2020) tidak melihat adanya  perbedaan  antara  kepala  daerah  petahana  yang  sedang  maju  kembali  dan  daerah  non  petahana. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:
H5a: Belanja modal tahun saat pemilukada lebih kecil daripada tahun sebelum pemilukada H5b : Belanja modal tahun saat pemilukada lebih kecil daripada tahun setelah pemilukada.

## 3. METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan yaitu kepala daerah yang  akan  habis  masa  jabatannya  pada  tahun  2018  kemudian  mencalonkan  kembali  dipemilihan  kepala daerah  selanjutnya  yaitu  sejumlah  171  daerah  ada  84  petahana  yang  kembali  menang  dan  digunakan dalam  penelitian.  Data  bersumber  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Data  APBD
provinsi/kabupaten/kota yang diguanakan adalah 1 tahun sebelum pemilukada, tahun saat pemilukada, dan 1 tahun setelah pemilukada yaitu tahun anggaran 2017, 2018, 2019.  Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive  sampling dengan  kriteria  yaitu  daerah  provinsi/kabupaten/kota  yang  menyelenggarakan pilkada  yang  diikuti  oleh  petahana  dan  terpilih  kembali.  Data  APBD  bersumber  dari  Direktorat  Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Belanja  Hibah,  menurut  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  belanja  hibah  dipakai  untuk  anggaran hibah  yang  berupa  barang,  uang  ataupun  jasa  pada  pemerintah  serta  pemerintah  daerah  lain,  usaha daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat yang sudah ditentukan pemberiannya. Hibah merupakan pengeluaran  yang  tidak  berkelanjutan/mengikat,  tidak  wajib  dan  akan  dipakai  sesuai  dengan  ketentuan yang  ditentutkan  dalam  isi  dokumen  perjanjian  hibah.  Belanja  hibah  penelitian  ini  alokasi  belanja  hibah dalam APBD tahun anggaran 2017, 2018, 2019 untuk daerah yang kepala daerahnya terpilih dua kali.
Belanja Bantuan Sosial, menurut Permendagri No. 59 (2007) belanja bantuan sosial digunakan dalam anggaran  untuk  memberikan  dukungan  sosial  yang  berbentuk  uang/barang  pada  kelompok masyarakat/perorangan  serta  partai  politik.  Bansos  akan  dibagikan  secara  tidak  mengikat/tidak  terus- menerus  serta  selektif,  dan  juga  terdapat  pemberian  yang  jelas  pemakaiannya,  dengan  memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang akan diputuskan oleh keputusan kepala daerah. Belanja bantuan sosial pada penelitian ini yaitu alokasi belanja bantuan sosial dalam APBD tahun anggaran 2017, 2018, 2019 di Indonesia yang kepala daerahnya diangkat kembali pada pemilihan umum kepala daerah berikutnya.
Belanja  Bantuan  Keuangan,  menurut  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  belanja  bantuan  keuangan akan  dipakai  untuk  menganggarkan  bantuan  yang  memiliki  sifat  umum  serta  khusus  yang  berasal  dari provinsi  dan  kota/kabupaten,  pemerintah  desa,  dan  kepada  pemerintah  daerah  lainnya  atau  dari pemerintah  kota/kabupaten  kepada  pemerintah  desa  dan  pemerintah  daerah  lainnya  melalui  rangka pemerataan  serta  peningkatan  kemampuan  keuangan.  Bantuan  keuangan  umum,  pemberian  serta penggunaannya  akan  diserahkan  untuk  pemerintah  desa/daerah  yang  berperan  sebagai  penerima bantuan.  Bantuan  keuangan  khusus,  pemberian  serta  pelaksanaannya  akan  diserahkan  dan  diputuskan oleh  pemerintah  daerah  sebagai  pemberi  bantuan.  Belanja  bantuan  keuangan  pada  penelitian  ini  yaitu alokasi belanja bantuan keuangan pada APBD tahun anggaran 2017, 2018, 2019 di Indonesia yang kepala daerahnya diangkat kembali pada pemilihan umum kepala daerah berikutnya.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  uji  statistik  deskriptif,  uji  normalitas  data  dan terakhir  uji  paired  sampel  t  test  yaitu  pengujian  parametrik  dalam  penelitian  yang  digunakan  untuk menguji  keefektifan  data,  yang  terdistribusi  normal,  sedangkan  uji wilcoxon yaitu  teknik  pengujian  non parametrik  pada  penelitian  dengan  dua  sampel  berpasangan  dengan  memiliki  sampel  yang  sama. Prosedur  penelitian,  mencakup  metode  pengambilan  sampel  hingga  analisis  data,  dan  disajikan  secara singkat dan ringkas dengan penomoran. Prosedur atau langkah-langkah penelitian, misalnya, dari metode pengambilan sampel hingga analisis data, dan disajikan secara singkat dan ringkas dengan penomoran. Ini terdiri dari prosedur atau langkah-langkah penelitian, misalnya, dari metode pengambilan sampel hingga analisis data, dan disajikan secara singkat dan ringkas dengan penomoran.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis deskriptif memberikan informasi awal mengenai pola data dari setiap variabel. Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel 1 mengenai informasi 84 sampel menunjukkan hasil dari pengujian uji statistik deskriptif penelitian, uji tersebut berisikan nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi dari belanja hibah, belanja sosial, belanja pegawai, belanja fasilitas umum dan belanja modal. Data dalam uji statistik deskriptif ini merupakan data tahun 2017, 2018 dan 2019.
Hasil analisis di tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari belanja hibah dan belanja pegawai pada daerah petahana pada tahun saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada, dan setelah pemilukada. Ini mengindikasikan bahwa adanya penggunaan dana hibah dan belanja pegawai dalam pem- ilukada. Berdasarkan hasil dari tabel 1 nilai rata-rata dari belanja bantuan sosial pada daerah petahana pa- da  tahun  saat  pemilukada  lebih  kecil  daripada  sebelum  pemilukada,  dan  setelah  pemilukada.  Hal  ini mengindikasikan bahwa kepala daerah petahana tidak menaikkan belanja bantuan sosial pada saat pemi-
lukada,  dikarenakan  kepala  daerah  lebih  memilih  menaikkan  belanja  hibah  dan  belanja  pegawai  yang dinilai lebih penting. Berdasarkan hasil dari tabel 1 nilai rata-rata dari belanja bantuan keuangan pada dae- rah petahana pada tahun saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada, dan pada saat pemi- lukada lebih kecil daripada setelah pemilukada. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala daerah petahana menaikkan belanja bantuan keuangan pada saat pemilukada dan akan menaikkan kembali setalah pemi- lukada. Berdasarkan hasil dari tabel 1 nilai rata-rata dari belanja modal pada daerah petahana pada tahun saat pemilukada lebih kecil daripada sebelum pemilukada, dan setelah pemilukada. Hal ini mengindikasi- kan  bahwa  kepala  daerah  petahana  cenderung  menurukannya  belanja  modal  dan  lebih  memilih  untuk menaikkan belanja lain.
Tabel 1. Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Belanja Hibah 2017 84 0,00 4953383281751,00 125502812044,5600 548044547708,44700 Belanja Hibah 2018 84 17912483000,00 5150000983920,00 161185650469,3810 599249794862,15000 Belanja Hibah 2019 84 4110000000,00 5155826080751,00 128133135373,3810 583251983348,45800 Belanja Bantuan Soisal 2017 84 0,00 238268220000,00 11235654097,4405 29838953773,37470 Belanja Bantuan Soisal 2018 84 0,00 86051251000,00 10231830435,2024 16133131108,54920 Belanja Bantuan Soisal 2019 84 0,00 124825452230,00 12098184104,0595 20616400764,33080 Belanja Bantuan Keuangan 2017 84 0,00 5071445774171,00 253168778785,2500 587595203255,05800 Belanja Bantuan Keuangan 2018 84 0,00 4639063377476,00 256875250600,0600 550868190791,38700 Belanja Bantuan Keuangan 2019 84 0,00 2445654560648,00 266277425419,5600 378146522278,28000 Belanja Pega- wai 2017 84  130920183938,00 6092077750517,00 741365881753,7500 739352067297,17500 Belanja Pega- wai 2018 84  141188156607,00 6468261263572,00 768533505588,2620 776277373113,21900 Belanja Pega- wai 2019 84  141557721359,00 5869662600252,00 758995456127,5120 729370080661,86100 Belanja Modal 2017 84 45531533345,00 2328012674526,00 402919719949,1430 338336106402,67700 Belanja Modal 2018 84 80247960445,00 1918505428472,00 356080423886,7980 336804401211,02100 Belanja Modal 2019 84 96548695706,00 2236551423151,00 392821450651,3930 370361830867,72600
Sumber : Data Diolah, 2022
Tabel 2. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. Belanja Hibah 2017 0,438 84 0,000 0,167 84 0,000 Belanja Hibah 2018 0,417 84 0,000 0,194 84 0,000
Belanja Hibah 2019 0,421 84 0,000 0,172 84 0,000 Belanja  Bantuan  Soisal 2017 0,353 84 0,000 0,377 84 0,000 Belanja  Bantuan  Soisal 2018 0,263 84 0,000 0,641 84 0,000 Belanja  Bantuan  Soisal 2019 0,279 84 0,000 0,582 84 0,000 Belanja Bantuan Keuangan 2017 0,333 84 0,000 0,330 84 0,000 Belanja Bantuan Keuangan 2018 0,320 84 0,000 0,357 84 0,000 Belanja Bantuan Keuangan 2019 0,241 84 0,000 0,566 84 0,000 Belanja Pegawai 2017 0,219 84 0,000 0,558 84 0,000 Belanja Pegawai 2018 0,225 84 0,000 0,545 84 0,000 Belanja Pegawai 2019 0,205 84 0,000 0,589 84 0,000 Belanja Modal 2017 0,238 84 0,000 0,642 84 0,000 Belanja Modal 2018 0,249 84 0,000 0,624 84 0,000 Belanja Modal 2019 0,245 84 0,000 0,625 84 0,000
Sumber: Data diolah, 2022
Tabel 3. Pengujian Hipotesis Hipotesis Keterangan Z Asymp. Sig. (2-tailed ) H1a Belanja hibah tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada. -5.423b 0,000 H1b Belanja hibah tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun setelah pemilukada -6.288b 0,000 H2a Belanja  Bantuan  Sosial  tahun  saat  pemilukada  lebih  besar daripada tahun sebelum pemilukada -2.339b 0,019 H2b Belanja  Bantuan  Sosial  tahun  saat  pemilukada  lebih  besar daripada tahun setelah pemilukada -2.180b 0,029 H3a Belanja  Bantuan  Keuangan  tahun  saat  pemilukada  lebih  besar daripada tahun sebelum pemilukada -1.163b 0,245 H3b Belanja  Bantuan  Keuangan  tahun  saat  pemilukada  lebih  besar daripada tahun setelah pemilukada -7.024b 0,000 H4a Belanja  pegawai  tahun  saat  pemilukada  lebih  besar  daripada tahun sebelum pemilukada. -4.143b 0,000 H4b Belanja  pegawai  tahun  saat  pemilukad  lebih  besar  daripada tahun setelah pemilukada -.803b 0,422 H5a Belanja  modal  tahun  saat  pemilukada  lebih  kecil  daripada tahun sebelum pemilukada -5.044b 0,000 H5b Belanja  modal  tahun  saat  pemilukada  lebih  kecil  daripada tahun setelah pemilukada -3.135b 0,002

## Sumber: Data diolah, 2022
Hasil  pengujian  normalitas  disajikan  pada  tabel  2  menggunakan Kolmogorov-Smirnov  test dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji normalitas baik menggunakan Kolmogorov-Smirnov maupun
Shapiro  Wilk diketahui  bahwa  belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bantuan  keuangan,  belanja pegawai,  dan  belanja  modal  menunjukkan  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  yang  berarti  tidak memenuhi kriteria normalitas. Oleh karena itu, pengujian hipotesis belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja  bantuan  keuangan,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  pegawai,  dan  belanja  modal  menggunakan Wilcoxon signed rank test .
Hasil  pengujian  hipotesis  disajikan  pada  tabel  3  menunjukkan  nilai  z  -5.423  dan  nilai  signifikansi sebesar  0,000  sedangkan  pada  pengujian  H1b  menunjukkan  nilai  z  -6.288  dan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000. Dengan demikian H1a dan H1b terdukung, bahwa belanja hibah pada saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada dan pada saat pemilukada lebih besar daripada setelah pemilukada. Hasil  pengujian  hipotesis  disajikan  pada  tabel  3  H2a  menunjukkan  nilai  z  -2.339  dan  nilai  signifikansi sebesar  0,019  sedangkan  pada  pengujian  H2b  menunjukkan  nilai  z  -2.180  dan  nilai  signifikansi  sebesar 0,029.  Namun  berdasarkan  uji  deskriptif  statistik,  ini  menunjukkan  arah  yang  berlawanan  yang  mana belanja  bantuan  sosial  pada  tahun  pemilukada  lebih  kecil  dibandingkan  tahun  sebelum  dan  setelah pemilukada sehingga H2a dan H2b tidak terdukung.
Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3  H3a menunjukkan nilai z -1.163 dan nilai signifikansi sebesar  0,  245  sedangkan  pada  pengujian  H3b  menunjukkan  nilai  z  -7.024  dan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000  tetapi  hasil  statistik  deskriptif  menunjukkan  adanya  kenaikan  yang  mana  belanja  belanja  bantuan keuangan  pada  tahun  pemilukada  lebih  kecil  dibandingkan  setelah  pemilukada.  Dengan  demikian  H3a dan  H3b  dalam  penelitian  ini  tidak  diterima,  yang  artinya  bahwa  belanja  bantuan  keuangan  pada  saat pemilukada  tidak  lebih  besar  daripada  tahun  sebelum  pemilukada  maupun  setelah  pemilukada.  Hasil pengujian  hipotesis  H4a  menunjukkan  nilai  z  -4.143  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  sedangkan  pada pengujian  H4b  menunjukkan  nilai  z  -0.803  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,422.  Dengan  demikian  H4a dalam  penelitian  ini  diterima  sedangkan  H4b  tidak  diterima,  yang  artinya  bahwa  belanja  pegawai  pada saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada sedangkan pada saat pemilukada tidak lebih  besar  daripada  setelah  pemilukada.  Hasil  pengujian  hipotesis  H5a  menunjukkan  nilai  z  -5.044  dan nilai  signifikansi  sebesar  0,000  sedangkan  pada  pengujian  H5b  menunjukkan  nilai  z  -3.135  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,002.  Dengan  demikian  H5a  dan  H5b  dalam  penelitian  ini  dapat  diterima,  yang artinya bahwa belanja modal pada saat pemilukada lebih kecil daripada tahun sebelum  pemilukada dan setelah pemilukada.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  belanja  hibah  saat  pemilukada  lebih  besar dibandingkan  sebelum  dan  setelah  pemilukada.  Hasil  tersebut  mengindikasikan  bahwa  terdapat kemungkinan  kepala  daerah  petahana  memanfaatkan  belanja  hibah  saat  pemilihan  kepala  daerah.  Ini diperkuat  dengan  temuan  pada  hipotesis  kelima  yang  menunjukkan  belanja  modal  yang  dianggap  tidak memiliki  elektoral  secara  langsung  lebih  kecil  saat  pemilukada  dibandingkan  sebelum  dan  setelah pemilukada.  Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  Ritonga  &  Alam,  (2010),  Martha,  (2016), Habibi et  al .,  (2018),  Wibhawa et  al .,  (2023).  Hal  ini  senada  dengan  teori opportunisme ,  dengan  kekuasaan dan  kekuatan  yang  dimilikinya,  kepala  daerah  dapat  memanfaatkan  kesempatan  yang  dianggap  dapat menguntungkan  dengan  memaksimalkan  anggaran  belanja  demi  kepentingan  politisnya.  Dengan demikian, dengan adanya pelaksanaan pemilukada berdampak pada belanja hibah dan belanja pegawai.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  belanja  pegawai  tahun  pemilukada  lebih  besar  dibandingkan sebelum pemilukada, namun tidak lebih besar dibandingkan setelah pemilukada. Hasil penelitian ini tidak sejalan  dengan  hasil  penelitian  Wibhawa et  al .,  (2023)  yang  menemukan  bahwa  belanja  pegawai  saat pemilukada  lebih  besar  dibandingkan  setelah  pemilukada.  Penelitian  tersebut  menggunakan  data  rasio, sedangkan  penelitian  ini  menggunakan  data  nominal.  Pada  hipotesis  kedua  menunjukkan  adanya perbedaan  siginifikan,  namun  dengan  arah  yang  berbeda  dimana  bantuan  dana  sosial  pada  saat pemilukada  lebih  kecil  dibandingkan  sebelum  dan  setelah  pemilukada.  Ini  searah  dengan  hasil  pada hipotesis  ke  tiga  dalam  hal  ini  belanja  bantuan  keuangan  lebih  besar  setelah  pemilukada  daripada  saat pemilukada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suranta & Pangarso, (2016), dan Abadi, (2021). Temuan  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  oportunis,  yang  mana  pemegang  kuasa  dapat  memanfaatkan kesempatan  yang  dimiliki.  Belanja  sosial  yang  lebih  tinggi  saat  setelah  pemilukada  bisa  jadi  disebabkan untuk  memenuhi  janji  politik  setelah  pemilukada  atau  tidak  dimanfaatkannya  oleh  kepala  daerah  untuk kepentingan elektoralnya (Alvian, 2018).
Hasil pengujian hipotesis kedua, ketiga, dan keempat tidak sesuai dugaan awal bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal. Penelitian sebelumnya masih dilakukan secara parsial yang mana mayoritas penelitian
masih berfokus dalam membandingkan belanja APBD sebelum dan saat pemilukada, misalnya dilakukan oleh Ritonga & Alam, (2010), Yuwani & Handayani, (2011), Setiawan & Setyorini, (2018) dan (Darmawati et al .,  (2019).  Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Whibawa et  al (2023)  hanya  membandingkan  tahun  saat  pemi- lukada dan setelah pemilukada. Selain itu, penelitian ini belum mempertimbangkan adanya pemilu legis- latif pada 2019.  Choi et al ., (2021) menemukan pengaruh penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dipengaruhi adanya hubungan afiliasi antara kepala daerah dan kepala pemerintahan pusat.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  pengujian  hipotesis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan bahwa adanya (1) proporsi belanja hibah pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada maupun setelah pemilukada sedangkan belanja pegawai hanya lebih besar jika dibandingkan sebelum  pemilukada.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  indikasi  pemanfaatan  APBD  dalam  pemilukada.  (2) belanja  modal  lebih  kecil  saat  pemilukada  dibandingkan  sebelum  dan  setelah  pemilukada.  (3)  Belanja bantuan  sosial  pada  saat  pemilukada  lebih  kecil,  namun  naik  secara  signifikan  pasca  pemilukada  dan belanja bantuan keuangan saat pemilukada lebih besar tetapi tidak signifikan dan naik secara siginifikan pasca pemilukada.
Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya hanya menggunakan data pelaksanaan pemilukada pada  tahun  2017,  2018,  dan  2019  sehingga  peneliti  selanjutnya  dapat  memperluas  penelitian  dengan menambahkan tahun pada awal menjabat periode pertama. Penelitian ini juga hanya menggunakan data petahana  yang  menang,  sehingga  peneliti selanjutnya  dapat  mempertimbangkan  untuk membandingkan petahana dan non petahana. Selain itu, penelitian ini juga belum mempertimbangkan relasi kepala daerah dan  kepala  pemerintahan  pusat.  Penelitian  ini  memiliki  implikasi  pentingnya  aturan  dan  tata  kelola keuangan  pemerintah  daerah  sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  tindakan opportunisme oleh  pihak yang  tidak  bertanggung  jawab.  Selain  itu,  pentingnya  pengawasan  yang  lebih  ketat  dalam  mengontrol perencanaan dan penyusunan APBD dalam pelaksanaan dan pelaporan.  Penguatan pengawasan dan tata kelola keuangan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  A.  N.  (2021).  Analisis  Rasio  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Modal,  dan  Belanja Barang Dan Jasa Sebelum Dan Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Pada Daerah Incumbent  (studi  kasus  pemilukada  tahun  2018  di  Indonesia. Universitas  Islan  Negeri  Walisongo Semarang .
Alvian,  F.  R.  (2018).  Analisis  Pola  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Barang  dan  Jasa,  dan Belanja  Modal  Sebelum  dan  Pasca  Pemilukada  pada  Kepala  Daerah  Incumbent. Skripsi:  Tidak dipublikasikan.
Amalia, C. R., & Pratolo, S. (2013). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial  dan  Belanja  Bantuan  Keuangan  Oleh  Incumbent  Dalam  Pemilukada  Serta  Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi & Investasi 14 (1), 1–13.
Ariyanto, D., & Dewi, A. A. (2019). Oportunistik Incumbent dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2017. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis ,  41–55. https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p05
Auliyah,  U.,  Suhairi,  S.,  &  Yeni,  N.  S.  (2020).  Pengaruh  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017.
Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (1), 62.
https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.117
Budianto, B., & Alexander, S. (2016). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4 (4), 844–851.
Choi, Y.-S., Kim, M.-O., Jung, H.-R., & Cho, H. (2021). Bargaining power and budget ratcheting: Evidence from South Korean local governments. Management Accounting Research , 53 .
Darmawati, D., Damayanti, R. A., Pagalung, G., & Mediaty, M. (2019). Opportunistic Political Budget Cycle and Re-Election Incumbent. International Journal of Innovative Science and Research Technology , 4 (4). Dharma, F., & Martani, D. (2016). Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada. SNA 19 Lampung .
Ghaniyar, E. M., & Qibthiyyah, R. M. (2021). Political Budget Cycle and  Financial Losses: An Indonesian
Case. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara , 7 (2), 187–209. https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i2.668
Habibi,  M.,  Kalalinggi,  R.,  &  Alaydrus,  A.  (2018).  Incumbent  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan , 6 (1), 269–282.
Halim,  &  Abdullah.  (2006).  Hubungan  Dan  Masalah  Keagenan  Di  Pemerintah  Daerah:  Sebuah  Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan , 2 (1), 53–64. Kawedar, W., Rohman, A., &, & Handayani, S. (2008). Akuntansi Sektor Publik .
Kustono, A. S., Pangestu, W., & Effendi, R. (2020). Analisis Perbandingan Pemanfaatan APBD Pos Belanja Di Daerah Pemilihan Petahana Dan Non Petahana. Jurnal Ilmiah Dosen 4 (1), 18–41.
Lalvani,  M.  (1999).  Elections  and  Macropolicy  Signals:  Political  Budget  Cycle  Hypothesis. Economic  and Political Weekly , 34 (37).
Mahpudin,  &  Lestari,  F.  M.  (2021).  Pemilihan  Serentak  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19:  Praktik  Politisasi Anggaran  Dan  Bantuan  Sosial  Oleh  Calon  Petahana. Electoral  Governance  Jurnal  Tata  Kelola  Pemilu Indonesia , 2 (2), 162–184. https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.202
Martha,  D.  (2016).  Analisis  Anggaran  Belanja  Daerah  Sebelum  dan  Pada  Saat  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  (Pemilukada)  Pada  Daerah  Incumbent  Di  Indonesia.  In Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952.
Mietzner, M. (2011). Illegal Campaign Financing In Indonesia’ s local Elections. Ifes 2004 . Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). Akuntansi Pemerintah . Jakarta: Salemba Empat. Pangestu, W. (2016). Analisis Politisasi APBD Dalam Pelaksanaan Pemilukada di Jawa Timur. In Bulletin of the Seismological Society of America , 106 (1).
Prabowo,  E.  D.  (2016).  Pengaruh  Faktor  Politik  dan  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Alokasi Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia TA 2015. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer , 17 (1), 147–159.
Priyono,  S.,  &  Wagner,  N.  (2018).  Political  Budget  Cycles  At  Subnational  Level:  Evidence  From  Th  e Indonesian  Simultaneous  Regional  Election  In  2015. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian Journal of Development Planning , 2(3), 203-218.
Rohma,  F.  F.  (2023).  Urgensi  Implementasi  Penganggaran  Elektronik  (E-Budgeting)  Pada  Sektor Pemerintahan. JPA: Journal of Public Accounting , 3(1), 1-8.
Rohma, F. F. (2022). Mitigating The Harmful Effect of Slack: Does Locus of Commitment (Organizational Versus Colleague) Play a Role. International Journal of Business Science & Applied Management, 17(3). Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance  Relationships  under  Decentralized  System. Journal  of  Indonesian  Economy  and  Business, 38(1), 62-80.
Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Goverment Terhadap Korupsi.
EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 1 (4), 431–450.
https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597
Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  untuk  Mencalonkan  Kembali  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto , 4 , 1–25.
Saragintan, A., & Hidayat, S. (2016). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011. Jurnal Politik , 2 (1), 137.
Satria, R. Y., Fachruzzaman, & Robinson. (2013). Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dDalam Pencalonan Kembali Incumbent. Jurnal Fairness , 3 (22), 285–312. Setiawan,  D.,  &  Setyorini,  E.  (2018). Kajian  Ekonomi  &  Keuangan  Dampak  Pemilihan  Kepala  Daerah  terhadap Alokasi Belanja . 2 (2).
Sjahrir,  B.  S.,  Kis-Katos,  K.,  &  Schulze,  G.  G.  (2013). Political  Budget  Cycles  In  Indonesia  At  The  District Level. Economics Letters , 120 (2), 342–345. Subaweh, I. (2008). Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah .
Suranta, S., & Pangarso, R. (2016). Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Uumum Kepala Daerah Tahun 2015. Journal & Proceeding FEB Unsoed , 6 (1). Wartiningsih.  (2021).  Apakah  tata  kelola  pemerintahan  dan  struktur  politik  mampu  menekan kecenderungan terjadinya korupsi di indonesia? Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 4 (2), 88–106.
Wibhawa,  H.  S.  H.,  Rusdianto,  &  Amalia,  D.  (2023).  Fenomena  Politik  Anggaran  Menjelang  Pemilukada Pada Daerah Petahana di Indonesia. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 11(3).
Wicaksono,  G.  S.,  &  Prabowo,  T.  J.  W.  (2022).  Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Korupsi  pada Pemerintah  Daerah  di  Jawa  Tengah  Menggunakan  Teori  Fraud  Triangle. Owner , 6 (1),  1016–1028. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710
Windarti,  A.  (2016).  Pengaruh  Anggaran  Belanja  Daerah  Dan  Senjangan  Anggaran  Terhadap  Tingkat Korupsi Di Indonesia. Repository UINJKT , Vol.2 , 1–25. https://doi.org/10.4135/9781446279137.n517 Winoto,  A.  H.,  &  Falikhatun,  F.  (2015).  Indikasi  Penyalahgunaan  Discretionary  Fund  Dalam  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Menjelang  Pemilukada  2015. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 11 (1), 75–91. https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05
Yuwani, I. I., & Handayani, S.  (2011). Analisis Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah Incumbent Dan Daerah Non Incumbent Sebelum Dan Pada Saat Pemilukada (Studi Kasus Di Indonesia). Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.