## IMPLEMENTASI PERATURAN ANGKUTAN UDARA KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN JAMAAH HAJI INDONESIA

## Herawati
Universitas Mulawarman, herawatikhansa90@gmail.com
Diterima: Desember 2022           Direvisi: Desember 2022        Diterbitkan: Desember 2022
Abstract: This study focuses on two issues, namely government policies regarding air travel for  Indonesian  pilgrims  and  the  implementation  of  air  travel  services  for  pilgrims. Researchers used qualitative methods and descriptive analysis techniques in their research. The results of the study show that the government has implemented all regulations related to  air  transportation  services  for  Indonesian  pilgrims,  both  for  departure  and  return services, although there are still some obstacles that are actually beyond the government's control.  FDI  Regulation  No.  25  of  2015  also  discusses  the  possibility  of  providing  air transportation for pilgrims, including allowing airlines to take part in haj flight tenders with various administrative requirements to ensure that the aircraft is fit for haj pilgrimage flight operations from departure to return from Indonesia.
Keywords: Implementation, Regulation, Hajj Air Transportation
Abstrak : Kajian ini berfokus pada dua isu yaitu kebijakan pemerintah tentang perjalanan udara  bagi  jemaah  haji  Indonesia  dan  implementasi  layanan  perjalanan  udara  bagi jemaah haji. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis deskriptif dalam penelitiannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah  telah  menerapkan semua regulasi  terkait  pelayanan  transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  Indonesia,  baik  untuk pelayanan  keberangkatan  maupun  kepulangan,  meskipun  masih  terdapat  beberapa kendala  yang  sebenarnya  berada  di  luar  kendali  pemerintah.  Peraturan  PMA  No.  25 Tahun  2015  itu  juga  membahas  kemungkinan  penyediaan  transportasi  udara  bagi jemaah  haji,  termasuk  memperbolehkan  maskapai  penerbangan  mengikuti  tender penerbangan haji dengan berbagai persyaratan administrasi untuk memastikan pesawat layak  operasi  penerbangan  jamaah  haji  dari  keberangkatan  hingga  kepulangan Indonesia.
Kata kunci: Implementasi, Regulasi, Transportasi Udara Haji

## MULTAZAM: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah
P-ISSN: 2809-2430 E-ISSN: 2961-9084 Vol. 2, No. 2 (2022): 208 - 223 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam

## A. Pendahuluan
Haji  adalah  bepergian  atau  mengunjungi  Baitullah  dalam  rangka  menunaikan mana-mana yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain ihram, tawaf, sai, berdiri di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, serta melempar jamarat dan tahallul. 1
Allah Ta'ala  telah mewajibkan haji bagi semua pria dan wanita Muslim yang mampu menanggung  beban  perjalanan  untuk  melakukannya. 2 Dalam  Penjelasan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  disebutkan bahwa haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim sekali seumur hidup, baik jasmani, akal, rohani, sosial, dan finansial. 3
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  praktik  penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek regulasi dan tata  kelola  kebijakan,  pembinaan,  pelayanan,  dan  perlindungan  jamaah,  serta pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah. Penyelenggaraan ibadah umrah  dapat dilaksanakan  dengan  aman,  nyaman,  tertib,  dan  lancar,  serta  sesuai  dengan  syariat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Siapa sangka burung besi (pesawat terbang) bisa terbang secepat itu? Dengan cara ini, jamaah akan lebih mudah mencapai tanah suci tanpa menghadapi penundaan yang lama dan rintangan lainnya.
Menteri Agama berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan bertanggung jawab untuk  menyediakan  layanan  transportasi  bagi  jamaah  haji  ke  Arab  Saudi  dan kepulangannya ke bandara Indonesia dari tempat pemberangkatan. Menag menunjuk pelaksana  angkutan jamaah  haji  dengan fokus  keamanan,  keselamatan,  kenyamanan, dan  kemanfaatan. 4 Pasal  21  ayat  2  Peraturan  Menteri  Agama  tentang  Pelayanan Angkutan  Jamaah  Haji  Reguler  mengatur  bahwa  penyelenggaraan  angkutan  haji sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  diatur  dalam  suatu  perjanjian  yang  sekurang- kurangnya memuat: hak dan kewajiban para pihak; spesifikasi alat angkut; kapasitas penumpang; biaya transportasi; dan jangka waktu. 5
Oleh  karena  itu,  Implementasi  Peraturan  Angkutan  Udara  Haji  merupakan  hal penting  yang  memerlukan  penanganan  khusus  untuk  mengatasi  permasalahan penyelenggaraan  ibadah  haji  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  yang  akan  diberikan kepada  calon  jamaah  haji  Indonesia  mulai  dari  waktu  keberangkatan  hingga  waktu
1 Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, Hai dan Umrah, (Bandung : CV Angkasa, 2007), h. 3. 2 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Minhajul Muslim, (Solo : Pustaka Arafah, 2014), h. 499.
3 UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4 Pasal 34 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008
5 Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Transportasi Jamaah Haji, Pasal 21
kepulangan.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  ingin  melakukan  penelitian  dengan judul: ” Implementasi  Peraturan  Angkutan  Udara  Keberangkatan  dan  Kepulangan Jemaah Haji Indonesia ”.

## B. Tinjauan Pustaka

## Implementasi
Menurut  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia),  arti  pelaksanaan  adalah implementasi/pelaksanaan. Sementara pemahaman umum adalah suatu tindakan atau implementasi dari rencana yang dibuat dengan cermat, tidak selalu demikian (matang). Dengan  kata  lain,  implementasi  berfungsi  sebagai  penyedia  sarana  untuk mempengaruhi sesuatu. Hal itu dilakukan agar undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan  pengadilan,  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  instansi  pemerintah berpengaruh  terhadap  kehidupan  bernegara.  Selanjutnya  menurut  para  ahli, implementasi didefinisikan sebagai:
a) Van Meter dan Van Horn
Menurutnya,  implementasi  adalah  pelaksanaan  tindakan  oleh  individu, pejabat, lembaga pemerintah, dan organisasi swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan tertentu.
b) Mazmanian dan Sabatier
Menurut  mereka,  implementasi  kebijakan  landasan  hukum  juga  berbentuk putusan atau putusan pengadilan. Proses implementasi terjadi setelah serangkaian tahapan  yang  menghasilkan  output  implementasi  kebijakan  untuk  kebijakan pemasyarakatan yang bersangkutan.
c) Pressman dan Wildavsky (1873)
Menurut  mereka,  implementasi  yaitu  menyelesaikan,  memenuhi, melaksanakan, menghasilkan, dan menyelesaikan suatu kebijakan
Implementasi  kebijakan  mungkin  memerlukan  penjabaran  tujuan  dari  pejabat atau badan pelaksana. Kesulitan ini muncul karena beberapa faktor, antara lain karena legislatif  menggambarkan  kebijakan  dalam  formulasi  yang  luas,  yang  meskipun memiliki formulasi yang jelas, namun membutuhkan banyak revisi dan kebijaksanaan implementasi. 6 Implementasi  kebijakan  melibatkan  berbagai  tingkatan  struktur pemerintahan,  yang  dapat  dilihat  dari  tiga  perspektif:  inisiator/pembuat  kebijakan, pejabat  pelaksana  di  lapangan,  dan  aktor  swasta  di  luar  lembaga  pemerintah,  yaitu khalayak sasaran.
6 O rocomana, Efradus “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara di Distrik Mkskona Utara Kabupaten Teluk Bintunio Provinsi Papua Barat” Renaissance, Vol. 2, No.02, Agustus 2017, h.212
Berdasarkan  beberapa  pendapat  ahli  tersebut,  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan dengan tujuan/sasaran yang ingin dicapai yang meliputi berbagai jenis kegiatan dengan menugaskan lembaga pelaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan program yang harus diperoleh. sumber daya, seperti personel, peralatan, dll.  Teori  ini  sejalan  dengan  implementasi  transportasi  udara  dalam  pelayanan pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia yang membutuhkan kerjasama pejabat pelaksana dan banyak pemangku kepentingan.

## Regulasi
Regulasi  adalah  aturan  yang  dirancang  untuk  membantu  pengendalian  suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan hidup, sosial, dan  kemasyarakatan  tertentu. 7 Tujuan  dari  peraturan  atau  aturan  adalah  untuk memaksakan  pembatasan  tertentu  pada  orang  atau  masyarakat.  Berbagai  lembaga masyarakat  diatur  untuk  kepentingan  masyarakat  umum dan  bisnis.  Regulasi adalah cara untuk mengontrol masyarakat melalui penegakan aturan. Istilah  regulasi umum digunakan  dalam  segala  bidang,  sehingga  maknanya  sangat  luas.  Peraturan  ini  biasa digunakan untuk menggambarkan peraturan yang mengatur kehidupan individu. 8 Para ahli  menginterpretasikan  peraturan  berdasarkan  bidang  atau  ilmu  yang  dipelajari dimana peraturan itu diterapkan atau digunakan. Peraturan diterapkan secara luas pada hukum negara, bisnis, dan berbagai bidang lainnya.

## Transportasi Udara
Konsep  transportasi  berasal  dari  kata  latin  Transportare,  dimana  trans  berarti segala sesuatu atau seberang dan portare berarti membawa atau menyampaikan. Jadi, transportasi adalah tindakan mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sisi atau lokasi lain. 9 Transportasi udara merupakan moda transportasi yang paling cepat dibandingkan moda  transportasi  lainnya;  Namun,  menggunakan  transportasi  udara  akan menghabiskan banyak uang. Selain teknologinya yang canggih, transportasi udara juga menjadi moda transportasi yang paling mahal.
7 www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertianregulasisecaraumum,tujuan,contohregulasi, di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.35
8 www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 14.55
9 Kamaluddin Rustian, Ekonomi Transportasi, (Penerbit Ghalila Indonesia, cet pertama, 2003), h. 13

## Transportasi Udara Haji dari Masa ke Masa di Indonesia
Sejarah musim haji tidak pernah sepi dari jamaah haji Indonesia. Untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, jamaah haji asal Indonesia secara turun temurun berdatangan ke Kota Suci Mekkah. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah jamaah asal Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Sejarah  perjalanan haji umat Islam di Indonesia telah mengalami beberapa fase yang berbeda. Saat ini, berangkat haji bisa dibilang mudah, berkat  bantuan  pemerintah  dan  tersedianya  berbagai  layanan  transportasi.  Namun dengan membayangkan menunaikan ibadah haji pada zaman dahulu kala, ratusan tahun ketika belum ada pesawat terbang, bahkan kendaraan darat baru berupa unta dan kuda, belum  lagi  umat  Islam  yang  tinggal  jauh  dari  tanah  suci  seperti  Indonesia,  sangat mungkin memperoleh keuntungan. pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan.
Sejak  awal  dekade  penyebaran  Islam  di  Jawa  dan  Sumatera,  Indonesia  telah diwajibkan menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal dagang. Mereka yang dianggap mampu menaiki kapal dagang dari Cina, India, Timur Tengah, Arab, atau Persia dan  menghabiskan  waktu  berbulan-bulan  mengarungi  lautan.  Pada  abad  kedelapan belas, para jamaah asal Indonesia berdagang dan belajar agama. Mayoritas jamaah haji Indonesia  ke Mekkah  tidak  ke  sana  untuk menunaikan  ibadah  haji, melainkan  untuk berbisnis dan belajar agama. Mayoritas  jamaah adalah petani, nelayan, dan peternak. Pada tahun 1964, PT. Arafat, satu-satunya perusahaan angkutan laut milik pemerintah, didirikan untuk menangani masalah pengangkutan jamaah haji. Jamaah saat itu lebih memilih  menggunakan  kapal  laut  karena  dianggap  lebih  terjangkau  dibandingkan pesawat  terbang.  Namun,  menjelang  tahun  1970-an,  pesawat  terbang  mendominasi karena biayanya sebanding dengan biaya kapal.

## Jamaah Haji
Haji berasal dari bahasa arab haji yang berarti pergi atau mengunjungi. Sementara itu, haji diartikan sebagai kunjungan ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa perbuatan, antara lain Wukuf, Thawaf, dan amalan lainnya pada waktu-waktu tertentu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memohon ridho- Nya. 10 Haji merupakan wujud nyata ukhuwah sesama muslim dan ukhuwah dunia. Haji adalah  pertemuan  tahunan  atau  mu'tamar  di  mana  para  peserta  dapat  bertukar pengalaman, menyatukan misi dan persepsi, program, dan pedoman untuk memajukan Islam di negara asalnya setelah kembali dari ibadah haji ke Tanah Suci. 11
10 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Tanya Jawab Ibadah Haji, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), H.1
11 Depag RI, Hikmah Ibadah Haji, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 18

## C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini,  penulis menggunakan metode kualitatif.  Metode kualitatif mengacu pada penelitian di mana data diungkapkan secara verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Dengan memilih metode penelitian kualitatif ini, penulis berusaha  untuk  menggambarkan  secara  gamblang  segala  sesuatu  yang  terjadi  di lapangan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Teknik kualitatif ini menitikberatkan pada data penelitian yang dihasilkan melalui wawancara dan  observasi  serta  dituangkan  dalam  bentuk  kalimat.  Subyek  penelitian  ini  adalah Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  Kementerian  Agama  RI  Subdit Perhubungan  Udara.  Sedangkan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Implementasi Peraturan Perhubungan Udara Dalam Pelayanan Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia.

## D. Hasil dan Pembahasan

## Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Transportasi  Udara  Jemaah  Haji Indonesia
Pengaturan  angkutan  udara  bagi  jemaah  haji  Indonesia  diatur  dalam  3  (tiga) Peraturan  Menteri  Agama  yaitu  Penerbangan  Internasional,  Penerbangan  Sipil,  dan Penerbangan  Sipil  Negara  Tujuan.  Pendekatan  pemerintah  Indonesia  terhadap transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  Indonesia  tetap  dipandu  oleh  penerbangan internasional. Sesuai aturan kebebasan mengudara, jika menggunakan pesawat asing yang  tidak  menuju  ke  negara  tujuan,  maka  pesawat  harus  berhenti  di  tempat pemberhentian  semula  pesawat  tersebut.  Misalnya,  jika  jemaah  Indonesia menggunakan pesawat Emirad, maka pesawat tersebut harus transit di Dubai, bersama dengan pesawat non-asing lainnya ke negara-negara non-tujuan. Penerbangan haji, di sisi lain, nonstop, kecuali pengisian bahan bakar atau perhentian terkait penerbangan.
Peraturan penerbangan sipil terdapat persyaratan standar minimum, oleh karena itu pemerintah Indonesia juga memiliki SPM untuk negara asal atau peraturan negara sipil.  Dan  untuk  warga  sipil  negara  tujuan,  ada  undang-undang  untuk  pesawat  yang diizinkan masuk, jadwal penerbangan, dan persyaratan kelayakan pesawat yang relevan dengan  rencana  yang  diusulkan,  yang  semuanya  tercantum  dalam  peraturan  GACA. Sesuai UU No 1 Tahun 2009, standar pelayanan minimal berlaku di negara ini. Namun, undang-undang  layanan  penerbangan  Haji  Indonesia  tetap  berhubungan  dengan penerbangan luar negeri. Pesawat IOSA digunakan oleh seluruh jemaah haji Indonesia. Jadi memang standarnya sudah tersertifikasi, dengan adanya peraturan penerbangan kebebasan udara ada jawabannya, kenapa Emirad, Srilanka dan lain-lain tidak masuk karena alasannya sesuai dengan aturan kebebasan udara, yaitu kalau kita akan terbang
ke negara tujuan tetapi tidak menggunakan pesawat dari negara tujuan maka kita harus transit di negara asal pesawat tersebut.
Kebijakan transportasi pemerintah untuk haji meliputi:
1) Penyelenggaraan  ibadah  haji  di  Indonesia  merupakan  kewajiban  nasional  dan tanggung jawab pemerintah. Kementerian Agama berperan sebagai koordinator dan pengawas pelaksanaan kegiatan tersebut.
2) Kementerian Agama memutuskan operator maskapai dan spek pesawat yang akan mengangkut jamaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi atau sebaliknya melalui lelang terbuka.
3) Kementerian Perhubungan menilai kelaikan udara pesawat yang ditujukan untuk mengangkut jemaah haji.
4) Pelaksanaan  kegiatan  penerbangan  haji  merupakan  penerbangan  charter  yang memerlukan persetujuan penerbangan dari Departemen Perhubungan.
5) Untuk mendapatkan waktu kedatangan dan keberangkatan (slot time) di Bandara King Abdul Azis-Jeddah, maskapai penerbangan yang menyediakan transportasi haji diwajibkan untuk mendapatkan izin mendarat dari kepresidenan penerbangan sipil, kerajaan Arab Saudi, dan "Kontrol Haji".

## Analisis  Implementasi  Pelayanan  Transportasi  Udara  Haji  bagi  Jemaah  Haji Indonesia
Dalam  pasal  2  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2015  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Udara  disebutkan  bahwa  “Penyediaan angkutan udara bagi jamaah haji bertujuan untuk memperoleh penyelenggara angkutan udara  yang  dapat memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  bagi jemaah  haji selama perjalanannya dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya.” 12 Dalam Peraturan Menteri Agama  sudah  diwajibkan  untuk  melaksanakan  pelaksanaan  atau  implementasi  yang ditetapkan pemerintah, karena peraturan tersebut diawasi baik oleh auditor internal maupun  eksternal.  Di  internal  ada  Inspektorat  Jenderal,  di  luar  ada  BPK  dan  KPK, sehingga  setiap  rekomendasi  kita  lakukan  proses  rekomendasi  atau  peningkatan temuan  untuk  peningkatan  kinerja  pelayanan.  Jika  kami  tidak  mematuhinya,  pihak berwenang telah ditahan selama beberapa waktu.
12 PMA RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jamaah Haji Indonesia.

## 1) Regulasi Penerbangan Internasional
Transportasi udara calon jamaah haji diatur oleh hukum udara internasional publik, khususnya Konvensi Chicago tahun 1944. 13 Konvensi Chicago 1944 sebagai konstitusi  penerbangan  sipil  internasional  tidak  terlepas  dari  pengangkutan  calon jemaah  haji  atau  haji  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  Indonesia  setiap tahunnya,  khususnya  dalam  hal  dokumen  penerbangan  internasional,  penyewaan pesawat, kelancaran pengangkutan calon jemaah haji, dan bandar udara bagi para calon  jemaah  haji.  pemberangkatan  dan  pemberangkatan  calon  jemaah  haji.  haji dengan cara sebagai berikut:
a. Dokumen penerbangan internasional
Seperti  yang  sering  diketahui,  transportasi  udara  jamaah  haji  yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia masuk dalam kategori transportasi udara internasional. Sesuai Pasal  29 Konvensi Chicago  1944, alat angkut calon jemaah  harus  disertai  dengan  dokumen  penerbangan  internasional.  Pasal  29 Konvensi  Chicago  1944  mengamanatkan  bahwa  setiap  penerbangan internasional  harus  disertai  dengan  sertifikat  kelaikudaraan,  sertifikat pendaftaran  pesawat  udara,  sertifikat  kompetensi  yang  masih  berlaku  bagi seluruh  awak  pesawat  udara  yang  sedang  bertugas,  sertifikat  buku  log penerbangan (log book) bagi semua radio atau alat navigasi penerbangan, jika ada yang  dikeluarkan  oleh  instansi  yang  berwenang,  dan  daftar  calon  jamaah  haji beserta namanya. Apabila angkutan udara calon jamaah haji tidak disertai dengan dokumen  tersebut  di atas, maka  Pemerintah  Indonesia  dan  Arab  Saudi  berhak menolak angkutan tersebut. Pasal 29 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa semua  sertifikat  laik  terbang  harus  dikeluarkan  oleh  negara  tempat  pesawat udara terdaftar, sesuai dengan Pasal 31 Konvensi Chicago 1944 yang telah diakui oleh  Indonesia  dan  Arab  Saudi  berdasarkan  Pasal  33  Konvensi  Chicago  1944.
Konvensi Chicago  1944.  Sertifikat kelaikudaraan, sertifikat kompetensi, kapten penerbang,  dan  sertifikat  awak  pesawat  dapat  diakui  oleh  Indonesia  dan  Arab Saudi apabila untuk menerbitkan sertifikat tersebut telah memenuhi persyaratan minimal  yang direkomendasikan oleh  International  Civil Aviation Organization (ICAO),  yang  diperbaharui  secara  berkala  sesuai  dengan  dengan  kemajuan teknologi penerbangan.
b. Sertifikat Pesawat Udara Sewa Guna Usaha (leasing)
13 Convention  on  International  Civil  Aviation,  Signed  at  Chicago  on  7  December  1944,  untuk  teks  Konvensi Chocago 1944 dapat dilihat dalam Paul Stephen Dempsey Ed., Annlsof air and space law, Vol.XXX-Part 1. Tronto: The Carswell Company Limited, H. 19-51.
Akibat  minimnya  armada  udara  di  Indonesia  untuk  pengangkutan  calon jamaah  haji,  maskapai  yang  ditunjuk  pemerintah  Indonesia  menyewa  pesawat dari  maskapai  asing.  Sesuai  dengan  hukum  penerbangan  internasional,  sewa pesawat  asing  untuk  pengangkutan  calon  jamaah  haji  diperbolehkan,  asalkan calon  jamaah  haji  memenuhi  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  dan Konvensi  Chicago  tahun  1944.  Pasal  19  Konvensi  Chicago  1944  menyatakan bahwa  peraturan  perundang-undangan  nasional  negara  tempat  pesawat terdaftar  mengatur  pendaftarannya.  Oleh  karena  itu,  ketika  pesawat  sewaan didaftarkan  di  Belanda,  hukum  Belanda mengatur pendaftaran  dan  pengalihan pendaftaran.  Belanda  sebagai  negara  pendaftar  pesawat  terbang  berwenang menerbitkan sertifikat kecakapan kapten penerbang dan awak pesawat lainnya; oleh  karena  itu,  dalam  hal  penyewaan  pesawat  tanpa  awak,  Belanda  memberi wewenang kepada Indonesia sebagai Negara pemberi sewa untuk menerbitkan sertifikat  kompetensi  penerbang  serta  sertifikat  kelaikudaraan  atas  nama pemerintah  Belanda  sebagai  negara  yang  berwenang  menerbitkan  sertifikat kelaikudaraan  dan  sertifikat  kemahiran  untuk  mengoperasikan  pesawat berbendera Belanda.
c. Bea Cukai, Imigrasii, dan Karantina
Transportasi  udara  calon  jemaah  haji  antara  bandara  embarkasi  di
Indonesia dan bandara debarkasi di Arab Saudi dan sebaliknya juga tidak terlepas dari formalitas pemeriksaan keimigrasian, karantina kesehatan, karantina hewan serta  karantina  tumbuhan  dan  kepabeanan,  sehingga  untuk  mengefektifkan keimigrasian,  karantina  dan  kepabeanan  proses  pemeriksaan  Selain  itu, Indonesia  dan  Arab  Saudi  berkewajiban,  sejauh  diizinkan  oleh  undang-undang nasional  masing-masing,  untuk  menyediakan  proses  dan  prosedur  imigrasi, karantina, dan pemeriksaan bea cukai yang dapat menyederhanakan transportasi udara calon jemaah haji.
d. Fasilitas Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi
Sesuai dengan pasal 15 dan 68 Konvensi Chicago 1944, Indonesia dan Arab Saudi berwenang untuk menetapkan bandar udara embarkasi dan bandar udara pengangkutan  calon  jamaah  haji  tahunan,  sehingga  Menteri  Agama  telah menerbitkan  PM  Nomor  30  Tahun  2012  Kedua  maskapai  penerbangan  yang ditunjuk  oleh  Indonesia  dan  Arab  Saudi  masing-masing  dapat  menggunakan seluruh fasilitas navigasi penerbangan internasional yang tersedia, memperoleh layanan  navigasi  penerbangan  termasuk  layanan  komunikasi  radio  dan meteorologi  penerbangan  untuk  menjamin  kelancaran  dan  keamanan
penerbangan internasional. Semua biaya atas penggunaan fasilitas yang tersedia atau  barang  yang  diimpor  untuk  penerbangan  internasional  berlaku  sama dan tanpa pengecualian untuk pesawat yang digunakan oleh maskapai yang ditunjuk oleh Indonesia dan maskapai yang ditunjuk oleh Arab Saudi. Biaya pendaratan, parkir, dan penyimpanan pesawat yang digunakan oleh maskapai yang ditunjuk oleh  Indonesia  dan  Arab  Saudi  tidak  boleh  lebih  tinggi  dari  yang  dikenakan kepada  maskapai  yang  ditunjuk  oleh  pihak  lain.  Biaya  ini  harus  diungkapkan secara transparan satu sama lain.
e. Tarif Penumpang dan Bea Pelayanan Lainnya
Menurut  rekomendasi  International  Civil  Aviation  Organization  (ICAO),
tarif yang digunakan untuk penumpang pesawat dalam perjanjian timbal balik angkutan  udara  internasional  harus  disepakati  oleh  perusahaan  penerbangan yang ditunjuk (designated airline) setelah dilakukan pembahasan bersama antara perusahaan  penerbangan  yang  terlibat;  tarif  yang  disepakati  digunakan  untuk transportasi udara. perjanjian internasional kemudian disetujui oleh pihak yang berjanji (double approval). Besarnya tarif harus wajar dengan memperhitungkan semua biaya operasional, jasa, unsur lain dengan keuntungan yang wajar dengan memperhitungkan tarif yang dikenakan oleh perusahaan lain.
2) Regulasi Penerbangan Sipil (Nasional)
Ada  persyaratan  dasar  untuk  layanan  transportasi  udara  bagi  jamaah  haji
Indonesia  dalam  undang-undang  penerbangan  sipil.  Pemerintah  sudah  diwajibkan untuk  mengimplementasikan  transportasi  udara  bagi  jamaah  haji  reguler  sebagai bagian dari komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Layanan prima bagi jemaah haji yang bepergian dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya. Penyelenggaraan angkutan udara bagi jamaah haji reguler bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji, pramugari, dan barang bawaannya pada tahap  I  pemberangkatan mulai  dari  city  check-in di  asrama  sampai  dengan  keluar gerbang di Bandara Arab Saudi (pre-flight, in-flight, dan post-fligt), dan pada fase II repatriasi dari pre-manifest di Mekkah dan Madinah ke asrama debarkasi haji (pre- flight, in-flight, dan post-fligt).
a. Fase I Keberangkatan
1. Di asrama haji dan di bandara sebelum keberangkatan ke Arab Saudi:
a) Melakukan proses chack-in jemaah haji, tas kabin dan bagasi tercatat;
b) Melakukan koordinasi dengan PPIH Embarkasi;
c) Melaksanakan  pengangkutan  jemaah haji,  tas  kabin  dan  bagasi  tercatat dari asrama haji ke bandara embarkasi;
d) Menyiapkan petugas untuk membantu jemaah haji;
e) Melakukan pengawalan terhadap jemaah haji dan bagasi tercatat selama perjalanan darat dari asrama haji ke bandara embarkasi.
2. Di Bandar Udara Embarkasi
a) Melakukan  proses  baggage  handling  sesuai  dengan  ketentuan penerbangan;
b) Melakukan  proses  boarding  secara  tertib  dan  melakukan  perhutungan jumlah  penumpang  pada  saat  naik  ke  pesawat  udara  berdasarkan  data penumpang (pax manifest);
c) Membantu  jemaah  haji  yang  berkebutuhankhusus  pada  saat  proses boarding sampaidengan naik ke pesawat;
d) Penanganan keterlambatan penerbangan dan penanganan permasalahan;
e) Menyerahkan manifest dan menandatangani berita acara pemberangkatan.
3. Di dalam Pesawat:
a) Memfasilitasi  petugas  untuk  menyampaikan  informasi  dan  bimbinan kepada jemaah haji selama dalam penerbangan;
b) Memutar film manasik haji, pelayanan di Arab Saudi dan kesehatan serta penyampaian informasi lain kepada jemaah haji;
c) Menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan hasil meal seat di masing-masing embarkasi.
4. Setelah keluar dari pesawat:
a) Mengarahkan jemaah haji turun dari pesawat menuju ruang kedatangan untuk proses Customs, Immigration, Quarantine (CIQ);
b) Menyediakan  fasilitas  pelayanan  dan  mendampingi  jamaah  haji  yang berkebutuhan khusus untuk turun dari pesawat;
c) Menginformasikan  tempat  pengambilan  bagasi  tercatat  dan  membantu mengambil bagasi tercatat;
d) Mengdampingi  dan  menyelesaikan  permasalahan  jemaah  haji  selama proses kedatangan sampai keluar gate.
b. Fase II Kepulangan
1. Di Arab Saudi:
a) Melakukan  penimbangan  dan  x-ray  bagasi  di  Makkah  bagi  jemaah  haji yang pulang pada gelombang I dan penimbangan dan x-ray bagasi tercatat di Madinah bagi jamaah haji yang pulang gelombang II;
b) Mengangkut  bagasi  tercatat  daari  hotel  di  Makkah  dan/atau  di  hotel Madinah ke Bandara KAIA Jeddah dan/atau bandara AMAA Madinah;
c) Mengangkut  tas  kabin  dan  bagasi  tercatat  dalam  satu  kloter  bersama- sama dengan pemiliknya;
d) Penimbangan  dan  pengangkutan  bagasi  tercatat  dilakukan  mulai  H-2 sebelum pemulangan kloter pertama;
e) Mengganti boarding pass yang hilang setelah berkoordinasi dengan PPIH Arab  Saudi;f.  Memberikan  pelayanan  boarding  mulai  dari  persiapan keberangkatan jamaah  haji di plasa bandara, mengerahkan jemaah haji dari ruang tunggu di bandara sampai naik ke pesawat;
f) Menyiapkan  petugas  khusus  untuk  membantu  jamaah  haji  yang berkebutuhan.
2. Di bandara debarkasi dan menuju asrama haji debarkasi saat kepulangan:
a) Mengangkut  penumpang  dari  bandara  debarkasi  ke  asrama  haji debarkasi.
b) Memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama di bandara debarkasi;
c) Melakukan pengawalan selama perjalanan darat menuju asrama haji;
d) Menyerahkan manifest dan menandatangani berita acara kedatangan.
3) Regulasi Penerbangan Sipil Negara Tujuan (Internasional)
Dalam  penyelenggaraan  penerbangan  haji,  pemerintah  menawarkan partisipasi  maskapai  penerbangan  dalam  pemberangkatan  jamaah  haji  Indonesia setiap  tahun  selama  masa  haji.  Oleh  karena  itu,  terdapat  sejumlah  regulasi  bagi organisasi  yang  melakukan  kerjasama  penerbangan  pemberangkatan  haji,  serta berbagai  kriteria  kualifikasi  layanan  penerbangan  bagi  jamaah  haji  Indonesia. Persyaratan berikut harus dipenuhi:
a. Persyaratan Administrasi
Berikut  adalah  persyaratan  administrasi  perusahaan  penerbangan penyediaan transportasi udara jamaah haji:
1) Menyerahkan fotocopy izin usaha trasnportasi udara niaga yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan atau Otoritas Penerbangan Arab Saudi.
2) Menyerahkan foptocopy aircraft flight maintenance log minimal satu tahun terakhir  sebagai  bukti  perusahaan  penerbangan  telah  melaksanakan penerbangan  dari  Indonesia  ke  Arab  Saudi  dan  Arab  Saudi  ke  Indonesia secara aktif dan berkesinambungan.
3) Menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan penerbangan nasional.
4) Menyerahkan  fotocopy  sertifikat  pengoperasian  pesawat  udara  (AOC)  121 atau 129.
5) Menyerahkan daftar pesawat yang dimiliki/dikuasai.
6) Menyerahkan  surat  dukungan  dari  pihak  ketigayang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  transportasi  udara  jemaah  haji,  yang  dibuktikan  dengan letter of inten/surat pernyataan dukungan.
b. Persyaratan Teknis
Berikut  adalah  persyaratan  teknis  perusahaan  penerbangan  penyediaan transportasi udara jamaah haji regular:
1) Menyerahkan  fotocopy  unit  kerja/struktur  organisasi  dan  daftar  pegawai yang  khusus  menangani  operasional  penyelenggaraan  transportasi  udara jamaah haji.
2) Menyerahkan  potocopy  sertifikat  standar  IATA  Operasional  Safety  Audit (IOSA).
3) Menyerahkan Standard  Operating Procedure  (SOP) untuk penyelenggaraan transportasi udara jamaah haji.
4) Menyerahkan  surat  pernyataan  bahwa  perusahaan  penerbangan  mampu melayanai pengangkutan trasnportasi udara Jamaah haji minimal sebannyak 20.000 orang jamaah haji (setiap operasional penyelenggaraan ibadah haji) yang ditu ukan dengan perusahaan armada yang cukup dan rotasi diagram pesawat untuk pelaksanaan transportasi udara jamaah haji.
5) Menyerahkan surat pernyataan usia pesawat udara yang akan dioperasikan paling tua diproduksi tahun 1996//1997.
6) Menyerahkan  surat  pernyataan  bahwa  pesawat  udara  yang  akan dioperasikan  memenuhi  standar  kelaikudaraan  sesuai  dengan  peraturan penerbangan sipil negara asal pesawat terdaftar dan dibuktikan dengan surat kelaikudaraan  (C  of  A)  dan  bukti  perawatan  berkala  serta  potocopy maintenance log book 1 bulan terakhir untuk masing-masing pesawat yang akan dioperasikan.
7) Menyerahkan  daftar  jenis  pesawat  yang  diajukan  untuk  masing-masing embarkasi.
8) Menyerahkan  daftar  dan  data  pesawat  dengan  melampirkan  dokumen penyewaan  pesawat,  konfigurasi  tempat  duduk  dari  masing-masing  tipe pesawat (Layout of Pessenger Acomodation- LOPA).
9) Menyerahkan  surat  pernyataan  bahwa  pesawat  dioperasikan  memiliki identitas perusahaan penerbangan penyedia transportasi udara jemaah haji
reguler.  10)  Menyerahkan  surat  pernyataan  bahwa  penyediatransportasi udara jamaah haji reguler hanya mengangkut penumpang (Jamaah haji dan petugaskloter),  tas  kabin,  bagasi  tercatat  dan  crew  pesawat  yang  bertugas mengawaki pesawat transportasi udara jamaah haji reguler.
10) Menyerahkan surat pernyatan bahwa perusahaan penerbangan mempunyai kemampuan dan/atau pengalaman mengoperasikan jenis pesawat yanga kan digunakan untuk transportasi udara Jamaah haji.
11) Menyerahkan surat pernyataan bahwa perusahaan penerbangan menyiapkan armada yang cukup termasuk pesawat pengganti (back up).
12) Menyerahkan rencana kesiapan pesawat untuk masing-masing embarkasi/debarkasi  dan  dilengkapi  dengan  rincian  rencana  operasi, termasuk  ketersediaan  SDM  baik  untuk  tenaga  teknis  dan  operasional pesawat  udara,  maupun  SDM  pendukungnya  yang  menunjang penyelenggaraan transportasi udara jemaah haji reguler.
13) Menyerahkan  surat  pernyataan  bahwa  perusahaan  penerbangan  akan menggunakan  awak  kabin  (cabin  crew)  sekurang-kurangnya  50%  berasal dari warga negara Indonesia dan beragama Islam.
c. Penyampaian Dokumen Penawaran
Dokumen  penawaran  baik  yang  bersifat  administrative  maupun  teknis disampaikan  secara  tertutup.  Berikut  merupakan  beberapa  tahapan  seleksi penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji regular. Penyediaan transportasi udara dilakukan melalui tahapan:
1) Penyampaian  undangan  ke  perusahaan  penerbangan  nasional  dan perusahaan penerbangan Saudia Arabian;
2) Pendaftaran  dan  pengambilan  pedoman  penyediaan  trasnportasi  udara jamaah haji reguler;
3) Penjelasan pedoman penyediaan transportasi udara jamaah haji reguler;
4) Pemasukan  berkasi  dokumen  administrasi,  teknis,  dan  penawaran  biaya trasnportasi udara jamaah haji reguler;
5) Verifikasi dokumen administrasi dan teknis;
6) Paparan standard operating prosedur pelayanan transportasi udara, rencana pesawat yang akan dioperasikan dan biaya transportasi udara;
7) Negosiasi kewajaran biaya transportasi udara jamaah haji reguler;
8) Penetapan penyediaan transportasi udara Jemaah haji reguler;
9) Penyiapan dokumen perjanjian transportasi udara jemaah haji reguler antara Kementerian  Agama  RI  dan  penyedia  transportasi  udara  jamaah  haji Indonesia.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis peraturan pemerintah Republik Indonesia yang mengatur angkutan udara, antara  lain  peraturan  penerbangan  internasional,  peraturan  penerbangan  sipil,  dan peraturan  penerbangan  sipil  negara  asal.  Terkait  penyelenggaraan  perjalanan  udara bagi  jemaah  haji  Indonesia,  pemerintah  tetap  berpegang  pada  standar  penerbangan internasional.  Selanjutnya,  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  tersebut,  terdapat implementasi  atau  pelaksanaan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dan  berdasarkan pengalaman pemerintah dengan peraturan PMA 25 Tahun 2015 telah memenuhi dan menjalankan  komitmennya  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  jemaah  haji Indonesia.  Misalnya,  pemerintah  memberikan  jaminan  layanan  kepada  calon  jemaah haji  meskipun  faktanya  mereka  melanggar  standar  penerbangan  internasional, peraturan  penerbangan  sipil,  dan  pembatasan  penerbangan  sipil  di  negara  asalnya. Walaupun  masih  banyak  hambatan  di  luar  kewenangan  pemerintah,  hal  ini menunjukkan  bahwa  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  masih  memerlukan pemeriksaan internal dan eksternal oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka
Convention  on  International  Civil  Aviation,  Signed  at  Chicago  on  7  December  1944,
untuk teks Konvensi Chocago 1944 dapat dilihat dalam Paul Stephen Dempsey Ed., Annlsof air and space law, Vol.XXXPart 1. Tronto: The Carswell Company Limited
Depag  RI,  Hikmah  Ibadah  Haji,  2003  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji)
Departemen  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Urusan Haji, Tanya Jawab Ibadah Haji, 2001 (Jakarta: Departemen Agama RI)
Jabir Abu Bakar Al-Jazairi, Minhajul Muslim, 2014 (Solo: Pustaka Arafah) Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, Hai dan Umrah, 2007 (Bandung: CV

## Angkasa)
Orocomana, Efradus “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara di
Distrik  Mkskona  Utara  Kabup aten  Teluk  Bintunio  Provinsi  Papua  Barat” Renaissance, Vol. 2, No.02, Agustus 2017

## Pasal 34 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008
PMA RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jamaah Haji Indonesia.
Rustian  Kamaluddin,  Ekonomi  Transportasi,  2003(Penerbit  Ghalila  Indonesia,  cet pertama)
UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertianregulasisecaraumum,tujuan,contohregul asi, di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.35
www.pengertianmenurutparaahli.com,  diakses  pada  tanggal  20  Oktober  2022  pukul 14.55