## ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNA BUSUR PANAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH KOTA MAKASSAR
Analysis of The Criminal Action of Using The Arrow Bow In The Crime of Abuse In The City Of Makassar
Albertus Amsa 1* , Baso Madiong 2 , Ruslan Renggong 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: albertamsa@yahoo.co.id
Diterima: 23 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  kepolisian  dalam  menangani  tindak  pidana  pengguna  busur  panah  dalam kejahatan penganiayaan di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar (Polsek Biringkanaya). Hasil penelitian  menunjukkan bahwa Polri sebagai salah satu insitusi pemerintah yang  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  umum  dan  di  berikan  wewenang  oleh  Undang-undang  untuk  melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan berdasarkan pada peraturan yaitu Pasal 1 angka 4 jo angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 1 jo angka 2 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyidik Polri mengalami kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana Pengguna Busur Panah  Dalam  Kejahatan Penganiayaan  Di Wilayah Kota Makassar, yaitu pertama  kurangnya  sarana  dan  prasarana  berupa  CCTV  dan  lampu-lampu  penerangan  jalan,  kedua  kurangnya  orang  yang mau  menjadi  saksi,  yang  ketiga  adalah  jika  pelaku  adalah  anak  di  bawah  umur  dalam  penyidikannya  terkendala  dengan waktu  yang singkat dalam proses penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari sudah harus di limpahkan ke Jaksa Penuntut umum  sedangkan  dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus  sesuai  dengan  UU  perlindungan  anak sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penanganan khusus untuk menangani kasus-kasus  tindak pidana Pengguna Busur Panah  Dalam  Kejahatan Penganiayaan terutama  yang  melibatkan anak,  keempat sulitnya  menemukan barang  bukti yang sering di buang atau disembunyikan oleh para pelaku.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Busur Panah, Kejahatan Penganiayaan, Makassar

## ABSTRACT
This research aims to find out and understand the role of the Police in handling criminal acts of Bow Users in Persecution Crimes in the Makassar City Area. This research is empirical normative research. This research was conducted in Makassar City  (Biringkanaya  Police).  The  results  of  the  research  show  that  the  National  Police  is  one  of  the  government  sites  that maintains security and maintains public security and gives permission by law to carry out investigations and investigations into  criminal  cases  of  using  bows  and  arrows  in  the  crime  of  assault  based  on  regulations,  namely  Article  1  number  4  in conjunction  with  number  5  of  the  Criminal  Procedure  Code,  Article  1  number  1  in  conjunction  with  number  2  of  the Criminal  Procedure  Code,  Article  14  paragraph  (1)  letter  f  and  Article  14  paragraph  (1)  letter  g  Law  No.  2  of  2002 concerning the Police. National Police investigators experienced obstacles in the process of investigating the criminal act of using bows and arrows in the crime of assault in the Makassar City area, namely first ensuring facilities and infrastructure in  the  form  of  CCTV  and  street  lights,  secondly  providing  people  who  want  to  be  witnesses,  thirdly  if  the  perpetrator  The perpetrator  is  a  minor  whose  investigation  is  constrained  by  a  short  time.  In  the  investigation  process,  a  maximum  of  15 (fifteen) days must be handed over to the public prosecutor. Meanwhile, the handling of children in conflict with the law must be  in  accordance  with  the  Child  Protection  Law,  so  it  needs  to  be  considered.  special  handling  is  carried  out  to  handle criminal cases of using bows and arrows in crimes of abuse, especially those involving children, fourthly, it is difficult to find evidence which is often thrown away or hidden by the perpetrator.
Keywords: Criminal Offence, Bow, Arrow Crime, Crime of Persecution, Makassar
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license
Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah dalam Kejahatan… (Albertus Amsa, Baso Madiong, Ruslan Renggong)

## 1.   PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  suatu  negara  yang  terdiri  dari  puluhan ribu kepulauan yang membentuk suatu negara yang berbentuk Republik  dan  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  Negara, secara  yuridis  dan  konstitusional  kedudukan  Pancasila  yang menjadi  dasar  negara  dicantumkan  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea ke IV. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana di cantumkan  dalam  Pasal  1.,ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga dalam penyelenggaraan sistyem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat semuanya  di  atur  oleh  hukum  yang  berlaku,  yang  bertujuan untuk  melindungi  seluruh  kepentingan-kepentingan  Negara dan  Rakyatnya  agar  tidak  saling  berbenturan  satu  sama  yang lainnya dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang  merupakan  hak  kodrati  yang  melekat  pada  diri  setiap orang  karena  dia  Manusia,  sifat  hakiki  HAM  menjadikannya tidak dapat diabaikan apalagi di cabut oleh siapapun termasuk negara (Ruslan & Dyah, 2000)
Hak  asasi  merupakan  hak  yang  dimiliki  dan  melekat pada setiap individu  sejak dalam kandungan  sebagai  manusia ciptaan  Tuhan  yang  Maha  Esa,  Hak  asasi  tidak  dimiliki  oleh ciptaan Tuhan yang lain kecuai manusia. hak asasi adalah hak yang paling dasar bagi setiap orang untuk hidup secara bebas dan merdeka, dalam suatu lingkungan masyarakat.
Keberagamann  bangsa  Indonesia  dengan  barmacam- macam  perbedaan  agama  dan  kepercayaan,  suku,  ras,  bahasa dan  masih  banyak  perbedaan  lain,  sehingga  menjadikan Indonesia  sebagai  bangsa  majemuk  yang  berdaulat.  Dengan banyaknya  perbedaan  tersebut  sehingga  indonesia  sangat memerlukan  suatu  aturan  atau  Norma  agar  dapat  mengontrol dan  mengatur  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari. Meskipun norma-norma yang ada dalam masyarakat ini tidak tertulis,  namun  dengan  penuh  kesadaran  tatap  di  patuhi  oleh masyarakat  sebagai  suatu  kontrol  bagi  setiap  individu  untuk tidak  melakukan  hal-hal  yang  buruk  yang  bertentangan dengan  ajaran  agama,  budaya  dan  hukum.  Secara  turun temurun  norma-norma  tersebut  ditanamkan  kepada  setiap generasi sehingga secara alami masyarakat dapat secara sadar menaati  norma  yang  yang  ada  dalam  lingkungan  dimana norma  tersebut  di  terapkan.  Dengan  demikian  Pancasila sebagai  dasar  negara  dan  merupakan  sumber  dari  segala hukum  yang  ada  di  Indoneaia  dapat  selarasan  dengan  norma dan  budaya  yang  ada  di  Inonesia.  Hukum  merupakan  kaidah sosial yang fungsi dan perannya mengatur masyarakat.
Hukum  yang  diberlakukan  di  Indonesia  sangat  banyak dan  beragam  salah  satunya  adalah  hukum  pidana,  Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan,  yang  wajib  dilakukan  dan  atau  tidak  boleh dilakukan,  yang  sudah  di  atur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  bila  mana  peraturan  tersebut  tidak  di  patuhi atau di langgar  maka ada sanksi pidana  yang akan di berikan kepada yang melakukan pelanggaran atas kepatuhan terhadap undang-undang tersebut.
Keseluruhan  dari  peraturan-peraturan  tentang  suatu perbuatan yang dilarang atau wajib dilakukan dan menentukan hukuman  apa  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  yang  tidak mematuhi peraturahn tersebut termuat dalam peraturan hukum pidana,  selain  peraturan  perundang-undangan,  juga  ada  ada norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  tidak tertulis. Hukum pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma  lain  tersebut,  Hukum  pidana  merupakan  suatu alat sebagai  sarana  yang sangat penting  keberadaannya  untuk dapat  memberikan  jaminan  atau  payung    keamanan  bagi
masyarakat  dari  segala  bentuk  ancaman    tindak  pidana  yang dapat  terjadi  kapanpin  dan  dimanapun,  juga  bertujuan  untuk tetap  menjaga  stabilitas  kemamanan  negara  yang  merupakan lembaga  moral  yang  secara  fungsional  dapat  memperbaiki prilaku dan memberikan kewajiban dan hak-hak kepada setiap pelaku pidana.
Perkembangan  hukum  di  Indonesia  sangat  di  harapkan juga terciptanya keselarasan dan keseimbangan hukum dengan segala aspek kehidupan masyarakat moderen saat ini. Sejarah membuktikan  bahwa  berkembangan  hukum  Indonesia  telah menampakan  bahwa  unifikasi  ataupun  kodifikasi  sangat  sulit diterapkan di Indonesia karena keberagaman masyarakat yang ada  di  Indonesia.    Hal  tersebut  juga  disebebkan  pluralism hukum  berlaku  di  Indonesia,  sehingga  unifikasi  secara menyeluruh  di  wilayah  indonesia  sulit  dilakukan,  sedangkan kodifikasi  hukum  dapat  dilakukan  namun  hanya  bisa dilakukan secara parsial.
Perkembangan zaman yang di tandai dengan perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat,  hal  ini sangat  mempengaruhi  tatanan  hidup  sosial  dan  kultur  budaya bangsa  indonesia  yang  membawa  dampak  positif  maupun negatif  termasuk  di  bidang  Hukum,  dengan  majunya perkembangan  teknologi  dan  komunikasi  sehingga  gempuran budaya  bangsa  luar  sangat  mempengaruhi  prilaku  dan  sifat- sifat  warga    negara  yang  dulunya  selalu  mengutamakan kegotong  royongan  dan  musyawara  untuk  mufakat  dalam menyelesaiakan suatu permasalahan namun sekarang terkesan lebih  mengutamakan  indifidualisme,  sehingga  sering  terjadi kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan gesekan ataupun benturan  antara  warga  masyarakat  yang  satu  dengan  warga masyarakat  yang  lainnya  sehingga  dapat  akan  memunculkan persolan  hukum  yang  dapat  mengarah  ke  tindakan-tindakan kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  karena kurang  paham  dengan  hukum  atau  dikarenakan  dari  dampak negatif yang di timbulkan sejalan dengan kemajuan Teknologi Informasi di Indonesia.
Salah  satu  dampak  negatif  dari  kemajuan  Teknolgi  dan informasi  yakni  mempermudah  pelaku-pelaku  kriminalitas melancarkan  aksi  kejahatannya  di  dunia  maya  dengan  cara melalui  media-media  sosial  yang  ada  dalam  situs-situs  atau link di internet. Sebagaimana informasi yang begitu cepat bisa kita  saksikan,  dengar  ataupun  dibaca  di  media-media  cetak, TV maupun melalui media elektronik yang memperdengarkan atau memberitakan tentang kejadian-kejadian tentang kekerasan  ataupun  kejahatan  dan  pelanggaran  yang  terjadi  di Indonesia.
Beberapa  kasus  kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia khusunya  di  Kota  Makassar  yang  sangat  meresahkan  warga masyarakat  adalah  kejahatan  yang  di  lakukan  oleh  Individu atau  sekelompok  warga  masyarakat  dengan  menggunakan senjata  penikam  atau  penusuk  berupa  anak  panah  dan menggunakan busur atau ketapel sebagai pelontarnya, senjata penikam  atau  penusuk  ini  lasim  di  kenal  oleh  masyarakat dengan  nama  “Busur  Panah“    senjata  jenis  ini  biasanya gunakan  oleh  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu  atau individu  untuk  melakukan  penyerangan  dengan  tujuan melukai ataupun membunuh orang lain.
Senjata  penikam  atau  penusuk  jenis  busur  panah  ini sering  juga  di  gunakan  oleh  pelaku-pelaku  kejahatan  sebagai alat  untuk  mempermudah  melakukan  aksi  kejahatannya  atau untuk  mencapai  tujuannya,    yang  dilakukan  dengan  cara mengancam  atau  membusur  korbannya,  kejadian  tersebut sering  kali  terjadi  dan  sudah  banyak  menimbulkan  korban, sehingga sangat meresahkan warga masayarakat, seperti yang terjadi  pada  tanggal  11  September  2022  sekitar  Pukul  05.00
Wita,  di  Jalan  Perintis  kemerdekaan  Km  20  Kelurahan  Pai Kecamatan  Biringkanaya  Kota  Makassar.  Pada  saat  itu seseorang  bernama  ANDI  HASAN  TAQWIN  dalam perjalanan  dari  Kabupaten  Pare-pare  setelah  usai  menonton sepak  bola    dan  hendak  pulangg  ke  rumahnya  di  Perumahan BTP  Kelurahan  Tamalanrea  Kecamatan  Tamalanrea  kota Makassar, saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20 tepatnya  di  perempatan  lampu  merah  Badoka  korban  di hadang  oleh  lima  orang  dengan  menggunakan  anak  panah dengan  menggunakan  busur  yang  berbentuk  ketapel  sebagai pelontarnya,  salah  seoarang  dari  orang  tersebut  melepaskan anak panah dari busurnya dan anak panah tersebut  menancap di dada sebelah kanan korban ANDI HASAN TAQWIN yang mengakibatkan  korban  terluka  dan  harus  di  rawat  serta  di operasi di rumah sakit.
Penggunaan  busur  dan  anak  panah  juga  sering  di gunakan  oleh  pelaku  kejahatan  untuk  mempermudah melakukan  aksi  kejahatan  dengan  cara  mengancam  dan menakut-nakuti  korbannya,  salah  satu  contoh  kejadiaan  pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, Pukul  04.10 Wita di Warung  Nasi  Kuning  Sedap  Mandai  Kelurahan  Sudiang Kecamatan  Biringkanaya  Kota  Makassar    telah  terjadi pencurian yang di dahului dengan pengancaman menggunakan  busur  dan  anak  panah  yang  di  lakukan  oleh AGUS  WIRAKUSUMA  alias  WIRA  bersama  empat  orang temannya  yang  dilakukan  dengan  cara  mengancam  pemilik warung    menggunakan  busur  dan  anak  panah  setelah  pemilik warung meninggalkan warungnya kemudian AGUS WIRAKUSUMA  alias  WIRA    dengan  leluasa  mengambil uang dalam laci lemari.
Kasus  pembusuran  dengan  menggunakan  anak  panah tersebut  diatas  adalah  perbuatan  yang  dikategori  sebagai perbuatan  kejahatan  atau  tindakan  kriminal  yang  disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, tindakan tersebut sering  terjadi  di  masyarakat  dan  cenderung  meningkat sehingga  sangat  meresahkan  masyarakat.  Untuk  mempelajari sebab-sebab  kejahatan  tersebut  maka  diperlukan  penelitian untuk  mengetahui  sebab-sebab  atau  latar  belakang  terjadinya pembusuran  tersebut  dan  bagaimana  perilaku  jahat  para pelaku.  Dengan  demikian  jika  telah  diketahui  sebab-sebab sehingga  terjadinya  kejahatan  maka  polisi  dapat  melakukan langkah-langkah  hukum  agar  dapat  mengatasi  kejahatan- kejahatan pusuran tersebut.
Dari  pihak  Kepolisian  telah  melakukan  beberapa  upaya untuk  dapat  menagani  tindak  pidana  pengguna  busur  panah dalam kejahatan penganiayaan khusunya di Polsek Biringkanaya  Polestabes  Makassar,  baik  secara  preventif maupun  dengan  cara  Represif  namun  tindak  pidana  tersebut masih  sering  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  khususnya  di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami  tentang  peranan  Kepolisian  dalam  menangani tindak  pidana  pengguna  busur  panah  dalam  kejahatan penganiayaan di wilayah Kota Makassar.

## 2. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  dengan mengunakan  metode  kualitatif  yang  di  lakukan  di  Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar dengan didukung oeh data
Primer dan data Skunder.
Data  primer  bersumber  dari  pihak  Kepolisian  di  Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar. Pengambilan data primer tersebut  dilakukan  dengan  sosiologis/empiris,  yakni  dengan cara  melakukan  wawancara  langsung  dengan  narasumber, sedangkan  Data  sekunder  diperoleh  dari  kajian  kepustakaan, referensi-referensi  hukum,  jurnal  ilmiah  hukum,  peraturan perundang-undangan dibidang hukum, dokumen bahan hukum yang diperoleh dari Polrestabes Makassar.
Penelitian  ini  menganalisis  bagaimana  peran  Polsek Biringkanya  dalam  penaganannya  serta  apa  yang  menjadi hambatan  dalam  penaganan  Tindak  Pidana  Pengguna  Busur Panah  Dalam  Kejahatan  Penganiayaan  Di  Wilayah  Kota Makassar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  sebagai alat  pemerintahan  Negara  untuk  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  guna  mewujudkan  keamanan  dalam negeri  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  dan  tegaknya  hukum,  serta  terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,  dan  terbinanya  ketenteraman  masyarakat  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Berhasil  tidaknya  tugas  dan  tanggung  jawab  Polri sebagai  alat  negara  sangat  ditunjang  dari  anggota  Polri  itu sendiri  baik  dari  segi  jumlah  maupun  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  serta  sarana  prasarana  yang  ada,  sehubungan  dengan penelitian  kami  tentang    Analisis  Tindak  Pidana  Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan dI wilayah Kota Makassar,  kami  mengambil  lokasi  Penelitian  di  Polsek Biringkanaya  Polrestabes  Makassar  yang  sering  menangani pelaku  kasus  kejahatan  yang  menggunakan  busur  dan  panah dalam melakukan kejahatan.
Peran  Polsek  Biringkanaya  Polrestabes  Makassar  dalam menanggulangi dan menagani Tindak Pidana Pengguna Busur Panah  Dalam  Kejahatan  Penganiayaan  Di  Wilayah  Kota Makassar,  yang  terjadi  di  wilayahnya  yakni  wilayah  hukum Kecamatan  Biringkanaya  Kota  Makassar  telah  melakukan beberapa upaya sebagai berikut:
a. Upaya pre-emtif
Upaya  pre-emtif  adalah  upaya-upaya  awal  yang dilakukan  oleh  Polsek  Biringkanaya  untuk  mencegah terjadinya  tindak  pidana.  Upaya  tersebut  dilakukan  dengan cara-cara pre-emtif yakni menanamkan nilai-nilai atau norma- norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai  dalam  diri  seseorang  yang  di  lakukan  oleh anggota  Polsek  Biringkanaya  dengan  cara  memberikan himbauan  dan  pesan-pesan  Kamtibmas,  kepada  seluruh lapisan  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  melalui media  cetak  dan  elektronik,  sehingga    meskipun  ada kesempatan  untuk  melakukan  pelanggaran  /  kejahatan  tapi tidak  akan  timbul  niatnya  untuk  melakukan  karena  nilai  dan norma sudah tertanam dalam diri masyarakat maka tidak akan terjadi kejahatan. Contohnya: Seseorang yang akan melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  karena  nilai  dan norma-norma yang baik telah tertanam dalam dirinya melalui himbauan  dan  pesan  Kamtibmas  maka  kejahatan  dan  atau pelanggaran tidak akan dilakukannya.
Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah dalam Kejahatan… (Albertus Amsa, Baso Madiong, Ruslan Renggong)
b.   Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  atau  pelanggaran, pelaksanaan  tugas  preventif  salah  satunya  dengan  program patroli  polisi  baik  skala  kecil  (dengan  motor  dan  sepeda) maupun  skala  besar  (dengan  mobil  dan  bantuan  Brimob, Sabara, dan satuan fungsi lainnya). Upaya-upaya preventif ini adalah  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pre-emtif  yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam  upaya  preventif  ditekankan  adalah  menghilangkan kesempatan  untuk  dilakukannya.  Contonya:  ada  orang  ingin melakukan  kejahatan  atau  pembusuran  tetapi  kesempatan  itu dihilangkan  karena  adanya  patroli  yang  di  laksanakan  oleh anggota Polri, dengan demikian kesempatan untuk melakukan kejahatan  atau  pelanggaran  khususnya  pembusuran  tidak terjadi.
c. Upaya Represif
Upaya  represif  adalah  upaya  untuk  menghadirkan keadilan dengan cara penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan  maupun  pelanggaran.  Upaya  Represif  pada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  diemban  oleh  Fungsi Reserse  Kriminal  (RESKRIM),  Upaya  Represif  dilakukan dengan cara penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap perbuatan  yang diduga sebagai tindak pidana,
Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang.
Dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  Polsek  Biringkanaya untuk melaksanakan Upaya atau Tindakan Represif di emban oleh  Fungsi  Unitreskrim  Polsek  Biringkanaya  dengan  cara melakukan penyelidikan dan penyidikan kejahatan atau tindak pidana  dan  salah  satu  yang  sering  di  tangani  adalah  Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan, penanganan perkara kejahatan atau pelanggaran dilakukan berdasarkan Laporan Polisi (LP), ada 2 jenis Laporan yang di terima di Polsek Biringkanaya yakni:
1) Laporan Polisi Model A, jika suatu peristiwa tindak pidana  di  ketahui  sendiri  dan  dilaporkan  oleh anggota Kepolisian
2) Laporan Polisi Model B, jika suatu peristiwa tindak pidana di laporkan oleh masyarakat dan terima oleh petugas  Kepolisian  pada  Unit  Sentra  Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT.
Laporan  Polisi  model  A  adalah  laporan  yang  di  buat langsung  oleh  petugas  kepolisian  yang  mengetahui  atau mengalami  sendiri  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  telah terjadi kemudian laporan tersebut di masukkan ke Unit Sentra Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  untuk  diketahui  oleh Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KASPKT kemudian  oleh  KASPKT  dilaporkan  kepada  Kapolsek Biringkanaya.
Laporan Polisi model B adalah Laporan dari masyarakat yang  datang  langsung  melaporkan  kejadian  kejahatan  atau pelanggaran  yang  di  ketahuinya  ke  ruang  Unit  Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) kemudian diterima dan dibuatkan  Laporan  Polisi  atau  Pengaduan  oleh  anggota  Polri yang  berdinas  pada  saat  diterimanya  laporan  atau  Pengaduan tersebut,  selanjutnya  di  teruskan  atau  dilaporankan  kepada Kapolsek Biringkanaya,
Setelah  Laporan  Polisi  atau  pengaduan  di  terima  oleh Kapolsek,  kemudian  Kapolsek  akan  memberikan  perintah melalui  disposisi  kepada  Kepala  Unit  Reskrim  untuk
melakukan penaganan terhadap Laporan Polisi atau Pengaduan  secara  tuntas,  sehubungan  dengan  Tindak  Pidana Pengguna  Busur  Panah  Dalam  Kejahatan  Penganiayaan. Setelah  Kepala  Unit  Reskrim  (Kanit  Reskrim)  menerima perintah  dari  Kapolsek  melalui  disposisi,  Kemudian  Kepala Unit  Reskrim  menunjuk  anggota  Unit  Reskrim  untuk melaksanakan tugas penyelidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah  Tugas  Penyelidikan  guna  mencari  dan  menemukan apakah  peristiwa  tersebut  adalah  tindak  pidana  guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan. Adapun  dasar  hukumnya  adalah  Pasal  4,  Pasal  5,  Pasal  9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) ke-7 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Keplisian Negara Republik Indonesia.
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang  – undang ini untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti itu  membuat  terang  tentang  tindakan  pidana  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikaan selanjutnya akan di serahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum  untuk  di  teliti  apakah  sudah  lengkap  dan  dapat  di ajukan  ke  Pengadilan  guna  proses  peradilan,  setelah dinyatakam  lengkap  atau  dudah  p21,  Penyidik  akan menyerahkan  tanggungjawab  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum dengan cara menyerahkan tersangka dan barang bukti yang di bauatkan  Berita  Acara  Serah  Terima  Tersangka  dan  Barang Bukti, dengan demikian tugas dan tanggung jawab penyelidik dan penyidik sudah selesai.
Berkaitan  dengan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku Tindak  Pidana  Pengguna  Busur  Panah  Dalam  Kejahatan Penganiayaan  di  wilayah  kota  Makassar  dalam  studi penelitian di Polsek Biringkanaya penulis langsung mewawancarai  langsung  Penyidik  dan  Penyidik  pembantu Polsek  Biringkanaya  yang  kemudian  menjelaskan  ada beberapa  faktor  yang  menghambat  proses  penyelidikan  dan penyidikan  Tindak  Pidana  Pengguna  Busur  Panah  Dalam Kejahatan  Penganiayaan  di  wilayah  kota  Makassar,  sebagai berikut:
d.   Sarana dan Prasarana
Kecamatan  Biringkanaya  merupakan  salaha  satu kecamatan  di  Kota  Makassar  yang  berbatasan  langsung dengan  Kabupaten  Maros  dan  Kabupaten  Gowa  yang wilayahnya  kurang  lebih  48,22  km²,  dengan  kondisi  wilayah tersebut  sangat  memudahkan  para  pelaku  Tindak  Pidana Pengguna  Busur  Panah  melarikan  diri  setelah  melakukan kejahatannya,  sehingga  penyelidik  mengalami  hambatan pengungkapan pelaku karena sulitnya mengidentifikasi pelaku karena  keterbatasan  sarana  prasarana  CCTV  dan  lampu penerangan  Jalan,  terkadang  ada  CCTV  namun  karena kurangnya  peneranagan  sehingga  perekaman  CCTV  tidak maksimal.
e. Sumber daya manusia
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  pelaku Tindak  Pidana  pengguna  busur  panah  dalam  kejahatan penganiayaan    di  wilayah  kota  makassar,  sangat  tergantung dari  informasi  dan  atau  keterangan  saksi-saksi  yang  melihat, merasakan dan mengalami sendiri tindak pidana, namun yang terjadi  adalah  kurangnya  kesadaran  dari  orang  yang  melihat, mengetahui  atau  menjadi  korban  tindak  pidana  pembusuran untuk  mau  menjadi  saksi  baik  memberikan  informasi  saat penyelidikan  maupun  memberikan  keterangan  pada  saat penyelidikan  dengan  alasan  takut  kepada  pelaku  maupun kepada  teman-teman  pelaku  akan  balas  dendam  di  kemudian hari,  hal  tersebut  menjadi  penghambat  dalam  proses penyelidikan dan penyidikan.
f. Faktor pelaku anak di bawah umur Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas) tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang diduga melakukan tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak  pidana  yang  selanjutnya  disebut  Anak  Saksi  adalah anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang suatu  perkara  pidana  yang  didengar,  dilihat,  dan/atau dialaminya sendiri
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana pengguna  busur  panah  dalam  kejahatan  penganiayaan  di wilayah kota Makassar yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa  atau  Anak,  yang  menjadi  kendala  atau  penghambat penyidikan  adalah  waktu  yang  diberikan  undang-undang kepada  Penyidik  untuk  melakukan  penahanan  sangat  singkat yakni  penahanan  pertama  hanya  7  (tujuh)  hari  di  tambah perpanjanagan  penahanan  hanya  8  (delapan)  hari,  sehingga dalam  waktu  15  (lima  belas)  hari  sudah  harus  di  keluarkan dari  ruang  tahanan,  waktu  tersebut  tidak  cukup  karena pemeriksaan  terhadap  anak  harus  melibatkan  beberapa instansi lain  seperti Balai  Pemasyarakatan anak, Dinas Soisla maupun Lembaga sosial masyarakat lainnya.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  peran Polri dalam  menagani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar dilakukan  dengan  cara  upaya  pre-emtif,  upaya  preventif  dan upaya  represif.  Faktor  menghambat  dalam  penaganan  kasus tindak  pidana  pengguna  busur  panah  dalam  kejahatan penganiayaan di Kota Makassar yakni Sarana dan Prasarana, Apabila  pelakunya  anak  hambatannya  adalah  waktu penahanan terhadap anak sangat singkat paling lama 7 (tujuh) hari  dan  hanya  dapat  di  perpanjangan  masa  penahanannya paling  lama  8  (delapan)  hari  sehingga  pelaku  anak  harus  di keluarkan  dari  tahanan  setelah  masa  penahanan  15  (lima) belas hari
Perlunya  penambahan  dan  pengadaan  sarana  dan prasana  CCTV  dan  lampu  penerangan  jalan  guna memudahkan  pencegahan  ataupun  pengungkapan  Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan  dengan  cara  bekerja  sama  antara  Polsek Biringkanaya  Polrestabes  Makassar  dengan  pemeritah  Kota Makassar  serta  masyarakat  untuk  memasang  CCTV  dan lampu-lampu  penerangan  pada  lokasi  atau  titik-titik kerawanan  terjadinya  Tindak  Pidana  Pengguna  Busur  Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  2000.  KUHP  dan  KUHAP.  Rineka  Cipta: Jakarta.
Andi  Hamzah,  2004.  Hukum  Acara  Pidana.  Sinar  Grafika:
Jakarta.
Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar
Grafika: Jakarta.
Madiong.B, 2018. Filsafat Hukum. CV.Sah Media.
Marwan Mas. 2021. Pengantar Ilmu Hukum. Sah Media (CV. Sah Media).
Moeljatno.  1993.  Azas-Azas  Hukum  Pidana.  Rineka  Cipta.
Jakarta
Moeljatno,  1984.  Asas-asas  Hukum  Pidana.  Rineka  Cipta: Jakarta.
Moeljatno,  2008.  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Rineka  Cipta,
Jakarta,
Ruslan.R.    2021.    Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif Hukum Nasional. Kencana: Jakarta.
Salam.A.2015. Hukum Pidana II. Pustaka Rabbani Indonesia: Ciputat.
Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
Shidarta,  “Kajian  Budaya  Hukum  Melalui  Teori  Regangan Robert  K.  Merton”  Fakultas  Hukum  Universitas Jenderal  Soedirman  Purwokerto  Sugiarto,  S.  2012. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
Sunyoto,    “  Penegakan  Hukumn  di  Indonesia”    Fakultas Hukum  Universitas  Jenderal  Soedirman  Purwokerto  , Vol. 8 No. 3 September 2008
Tri  Andrisman  2007.  Hukum  Pidana.  Universitas  Lampung. Bandar Lampung.
Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun Wirjono  Projodikoro,  2010.    Tindak-tindak  Pidana  Tertentu di Indonesia, Refika Aditama: Bandung,
Yesmil.A, 2019. Sidtem Peradilan Pidana. Widya Padjajaran: Bandung.
Zainal, A. 2010. Hukum Pidana I. Sinar Grafika: Jakarta.