## Bambang Ariyanto Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Abstract: Law  No.  8  of  1985  only  recognizes  two  forms  of  legal  entity  for  the  social organizations i.e. associations and foundations; while pursuant to Law No. 17 of 2013 on Social Organizations, there are four legal entity forms of the social organizations, namely (1)  social  organizations  with  legal  entity  of  associations,  (2)  social  organizations  with legal entity of foundations, (3) social organizations with legal entity of foreign foundations, and (4)  social organizations  that are not  legal entity. Four  forms of the legal entity have different procedures for establishing, requirements, validating. The legal issue is whether the  differences  of  the legal  entity  will  affect  the  procedures for dissolving the organizations.  Through  normative  research  it  is  found  that  dissolving the organizations pursuant  to Law No. 17 of 2013 is  held  through the legal procedures.  The  organizations may be  dissolved by a  binding  court  decision. The  procedures for dissolving  the organizations are also not  simple. The first punishment is given as  a written warning for three  times.  If  it is ignored, then  the  punishment could  be a  suspension of grants, temporary suspension of the activity. The temporary suspension is conducted for 6 months and shall be permitted by the Supreme Court. If a verdict has permanently been published, a status of the legal entity can be revoked. The revocation is held within 30 days.
Keywords: freedom of association, social organizations, legal entity.
Abstrak: Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1985  hanya  mengenal  dua  bentuk  badan hukum  bagi  ormas,  yakni  perkumpulan  dan  yayasan.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan ada  empat  bentuk  badan hukum  ormas,  yakni  (1)  Ormas  dengan  badan  hukum  Perkumpulan,  (2)  Ormas  dengan badan  hukum  Yayasan,  (3)  Ormas  dengan  badan  hukum  Yayasan  Asing,  dan  (4)  Ormas yang tidak berbadan hukum. Empat bentuk badan hukum ini memiliki tata cara pendirian, persyaratan,  pengesahan  yang  berbeda-beda.  Persoalannya,  apakah  perbedaan  masing- masing  badan  hukum  dari  ormas  ini  akan  mempengaruhi  mekanisme  pembubaran  dari ormas.  Melalui  penelitian  yuridis  normatif,  dihasilkan  bahwa  pembubaran  organisasi kemasyarakatan  berdasarkan  UU  No. 17  Tahun  2013  melalui  mekanisme  legal  formal. Ormas  bisa  dibubarkan  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Tata  cara  pembubaran  ormas  juga  tidak  sederhana.  Sanksi  awal  diberikan  peringatan tertulis  sebanyak  tiga  kali.  Apabila  sanksi  ini  tidak  dihiraukan  maka  sanksi  bisa  berubah penghentian  bantuan  hibah,  penghentian  sementara  kegiatan.  Sanksi  penghentian sementara  dilakukan  selama  6  bulan  dan  harus  seizin  dari  Mahkamah  Agung.    Apabila sudah  keluar  keputusan  hukum  yang  tetap,  maka  pencabutan  status  badan  hukum  bisa dilakukan. Pencabutan ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari.
Kata kunci: kebebasan berserikat, organisasi kemasyarakatan, badan h u kum.

## Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum. Hal  ini  jelas  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  hasil amandemen keempat (selanjutnya disebut UUD  1945).  Salah  satu  perwujudan  dari negara  hukum  adalah  adanya  jaminan konstitusional  terhadap  hak  asasi  manu- sia.  Jaminan  konstitusional  ini  tertuang dalam  Pasal  28A  hingga  Pasal  28J  UUD 1945.  Pencantuman  Hak  Asasi  Manusia dalam pasal-pasal UUD 1945 dan termuat secara  tegas  dalam  sebuah  bab  tersendiri merupakan  sebuah  perjuangan  yang cukup panjang. 1
Secara  yuridis  formal,  upaya  un- tuk  mengakui  dan melindungi  Hak Asasi Manusia  sebenarnya  sudah  muncul  pada Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya disebut  UU  HAM).  Hal  ini  dilatar belakangi  karena  selama  lima  puluh  usia Republik Indonesia, telah terjadi berbagai kejadian  yang  merugikan  hak-hak  asasi manusia.  Mulai  dari  penangkapan  yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, per- kosaan,  penghilangan  paksa,  perusakan tempat  ibadah,  penyerangan  pemuka agama  beserta  keluarganya  serta  penya-
1 Pencantuman  Hak  Asasi  Manusia  dalam  UUD 1945 mengalami pasang surut. Hal ini tidak lepas dari  dinamika  yang  terjadi  dalam  ketatanegaraan pemerintahan di Indonesia, yang harus mengalami tiga  kali  pergantian  UUD,  yakni  dari  UUD  1945 ke  Konstitusi  RIS  1945.  Lalu  pada  tahun  1950, menjadi  UUDSementara  1950,  dan  lagi  pada tahun  1959  melalui  Dekrit  Presiden,  berlaku kembali  UUD  1945.  Dari  sejumlah  pergantian tersebut, UUD RIS 1945 dan UUDS 1950 pernah memuat secara komprehensif jaminan HAM yang secara  umum  diadopsi  dari  pasal-pasal  HAM yang  ada  dalam  Universal  Declaration  of  Human Rights  1948.  Lihat:  Majda  El-Muhtaj, Hak  Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945  sampai  dengan  Amandemen  UUD  1945 Tahun  2002,  Penerbit  Prenada  Media  Group, Cetakan ke-4, April 2012, hal. 10.
lahgunaan  kekuasaan  oleh  pejabat  publik dan  aparat  negara. 2 Harapannya  dengan berlakunya  UU  HAM  ini,  seluruh aparatur pemerintah menghormati, mene- gakkan  dan  menyebarluaskan  pemaham- an  mengenai  hak  asasi  manusia  kepada seluruh masyarakat.
Pengaturan secara tegas Hak Asa- si  Manusia  dalam  Undang-Undang  dan UUD  1945  sebenarnya  menjadi  tolok ukur  bagi  aparatur  negara,  pemerintah dan  masyarakat  untuk  tidak  melakukan pelanggaran  HAM,  baik  pelanggaran yang  sifatnya  vertikal  (dari  negara  ke masyarakat) atau sifatnya horizontal (ma- syarakat melanggar hak masyarakat lain). Ironisnya, pelanggaran  Hak Asasi  Manu- sia  yang  terjadi  kurang  lebih  sepuluh tahun  reformasi  ini,  justru  dilakukan aktor  non  negara  (individu  maupun  ke- lompok  masyarakat)  sendiri  dengan membawa  isu  yang  bermacam-macam. Salah  satu  isu  yang  sering  dikemukakan adalah  mengenai  kebebasan  beragama. Dalam hal ini, masyarakat menilai peme- rintah kurang tegas dan terkesan melaku- kan pembiaran terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan organisasi massa terhadap pemeluk agama lain. 3
2 Lihat Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3 Data Wahid Institute dan Setara Institute selama tahun  2010-2012  menunjukkan  bahwa  kebebasan beragama  di  Indonesia  semakin  memburuk.  Hal ini  bisa  dilihat  pada  data  Wahid  Institute  yang menyatakan  bahwa    jumlah  pelanggaran  pada tahun  2010  mencapai  184  kasus,  dan  meningkat pada tahun 2011 menjadi 267 kasus. Tahun 2012 meningkat menjadi 278 kasus. Hal ini berbanding lurus  dengan  data  Setara  Institute  yang  mencatat adanya  kenaikan  lebih  dari  200  kasus  terhadap pelanggaran kebebasan beragama. 3 Korban terbanyak  dari  pelanggaran  kebebasan  beragama ini  adalah  kelompok  Ahmadiyah  dan  Kristen. Sedangkan korban di kalangan Syiah menunjukkan  peningkatan  dalam  dua  tahun terakhir.  Jelasnya  bisa  lihat  di  Laporan  Infid Kebebasan Beragama Tahun 2010-2012 , hal. 3.
Setara  Institute  menemukan  bah- wa  sebagian  besar  pelaku  pelanggaran adalah  aktor non negara  yang terdiri dari individu  maupun  kelompok  masyarakat yang  tergabung  dalam  organisasi  atau forum-forum masyarakat. Organisasi Masyarakat  yang  teridentifikasi  adalah Front  Pembela  Islam  (FPI).  Namun,  ada juga  kelompok  masyarakat/massa  yang tergabung dalam kerusuhan massal, tetapi sulit  dicari  kedekatan  afiliasinya  dengan organisasi masyarakat. 4
Tindakan yang dilakukan oleh ak- tor  non  negara,  khususnya  organisasi  ke- masyarakatan  dengan  menggunakan  pola kekerasan  dan  pengerahan  massa  mem- buat  masyarakat  bertanya-tanya  menge- nai  sanksi  bagi  para  pelakunya.  Apalagi beberapa  kali  pelaku  yang  menggunakan identitas  sebagai  organisasi  kemasyara- katan  tidak  tersentuh  oleh  hukum.  Mes- kipun  pelaku-pelaku  di  dalam  organisasi tersebut  ditangkap,  lalu  ada  yang  diadili, tetapi  keberadaan  organisasi  kemasyara- katan  masih  tetap  berjalan.  Hal  inilah yang  membuat  maraknya  tuntutan  pem- bubaran  terhadap  Organisasi  Kemasyara- katan  (selanjutnya  disebut  Ormas)  yang melakukan  tindakan-tindakan  kekerasan tersebut.
Tuntutan pembubaran Ormas yang bertindak anarkhis ini membuat pe- merintah  kebingungan  untuk  menindak- lanjutinya.  Hal  ini  menimbulkan  kritik dari  Anggota  Komisi  III  DPR  RI  Taslim Chaniago.  Ia  menilai,  sikap  pemerintah yang  tidak  tegas  terhadap  ormas  anarkis telah  membuat  ormas  anarkis  tersebut arogan. 5
4 Ibid, hal. 7.
5 http://www.antaranews.com/berita/Pemerintah tak  Tegas,  FPI  Makin  Arogan,  diakses  pada tanggal 4 Juli 2014 pukul 12.30 WIB.
Ada  beberapa  alasan  yang  mem- buat  pemerintah  merasa  kesulitan  dalam mengambil  sikap. Pertama, keberadaan ormas  merupakan  perwujudan  dari  hak kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan berpendapat  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 28E UUD 1945. Hal ini juga sesuai dengan  UU  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 24 ayat  (2),  yang  menyatakan  bahwa  setiap warga  negara  atau  kelompok  masyarakat berhak  mendirikan  Partai  Politik,  Lem- baga  Swadaya  Masyarakat,  atau  organi- sasi  lainnya  untuk  berperan  serta  dalam jalannya  pemerintahan  dan  penyeleng- garaan  negara  sejalan  dengan  tuntutan perlindungan,  penegakan  dan  pemajuan hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  ke- tentuan  perundang-undangan. Kedua, meski  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1985  (selanjutnya  disebut  UU  No.  8 Tahun 1985) mengatur mengenai pembu- baran  ormas,  namun  mekanisme  pembu- barannya  tanpa  melalui  proses  hukum. 6
Artinya,  pemerintah  sebenarnya  bisa secara  tegas  melakukan  pembubaran Ormas  yang  anarkhis  dengan  keputusan dari  pemerintah  yang  berlandaskan  pada UU  No.  8  Tahun  1985.  Namun,  hal  itu tidak  dilakukan  karena  pemerintah  ber- usaha  tidak  bersikap  otoriter  dan  ingin menyelesaikan  pembubaran  Ormas  me- lalui  mekanisme  hukum. Ketiga, lemah- nya good  will dari  pemerintah  dan  tidak tegasnya  aparat  keamanan  menyikapi
6 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  Organisasi Kemasyarakatan  bisa  dibekukan  dan/atau  di- bubarkan apabila ormas melakukan kegiatan yang menganggu  keamanan  dan  ketertiban  umum, menerima  bantuan  dari  pihak  asing  tanpa  per- setujuan  pemerintah,  dan  memberi  bantuan  ke- pada  pihak  asing  yang  merugikan  kepentingan negara.
tindakan-tindakan  hukum  ormas  yang anarkis tersebut.
Menyikapi  situasi  tersebut,  Peme- rintah  bersama  dengan  DPR  sepakat mengundangkan  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan.  UU  Ormas  ini  meng- gantikan  UU  No  8  Tahun  1985  yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan  dinamika  bermasyarakat,  bermasya- rakat dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam  kehidupan  demokrasi  makin  me- nuntut  peran,  fungsi  dan  tanggung  jawab Ormas  untuk  berpartisipasi  dalam  upaya mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa Indonesia.  Disinilah  konsekuensi  penting untuk  membangun  sistem  pengelolaan Ormas  yang  memenuhi  kaidah  ormas yang  sehat,  mandiri,  transparan,  profe- sional dan akuntabel.
Dari  uraian  sebagaimana  tertuang dalam  bagian  latar  belakang,  maka  isu hukum  utama  yang  akan  dikaji  dalam penelitan ini adalah: Pertama, apa syarat- syarat  pendirian  Organisasi  Kemasyara- katan  sesuai  UU  Organisasi  Kemasyara- katan. Kedua, Bagaimana  tata  cara  pem- bubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  ber- dasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

## Pembahasan
Pengertian  Organisasi  Kemasyarakat- an
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  “organisasi”  adalah  kesatuan (susunan  dan  sebagainya)  yang  terdiri atas  bagian-bagian  (orang  dan  sebagai- nya)  dalam  perkumpulan  untuk  tujuan tertentu;  kelompok  kerja  sama  antara orang-orang  yang  diadakan  untuk  men-
capai tujuan bersama. 7 Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah lain yaitu “Organum” yang berarti alat,  bagian,  anggota,  atau  badan. Sondang  P.  Siagian  menyatakan  bahwa organisasi  dapat  ditinjau  dari  tiga  sudut pandang, yakni:
1. Organisasi  sebagai  wadah,  yaitu tem- pat  kegiatan-kegiatan  administrasi dan  manajemen  dijalankan  dan  sifat- nya adalah “relatif statis”;
2. Organisasi  sebagai  proses,  yaitu interaksi  antara  orang-orang  yang menjadi  anggota  organisai  dan  sifat- nya “dinamis;
3. Organisasi  sebagai  kumpulan  orang, yang  tidak  lain  adalah  organisasi sebagai  wadah.  Maksud  dari  organi- sasi  sebagai  wadah  berarti  :  (a)  orga- nisasi sebagai penggambaran jaringan hubungan  kerja  dan  pekerjaan  yang sifatnya  formal  atas  dasar  kedudukan atau  jabatan  yang  diperuntukkan untuk  setiap  anggota  organisasi;  (b) organisasi merupakan susunan hierar- ki  yang  secara  jelas  menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab; (c)  organisasi  merupakan  alat  yang berstruktur  permanen  yang  fleksibel (dimungkinkan  dilakukan  perubahan) sehingga  apa  yang  terjadi  dan  akan terjadi  dalam  organisasi  relatif  tetap sifatnya  dan  karenanya  dapat  diper- kirakan. 8
Menurut M. Manulang, organisasi itu mempunyai ciri-ciri antara lain: 9
1. Adanya sekelompok orang;
7 Badudu-Zain,  1994, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,  hal. 967.
8 Sondang P. Siagian, 1980, Filsafat Administrasi , Jakarta: Gunung Agung, hal. 68.
9 M.  Manulang,  1983, Dasar-Dasar  Manajemen , Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 67.
2. Antarhubungan  yang  terjadi  dalam suatu kerjasama yang harmonis; dan
3. Kerja  sama  didasarkan  atas  hak, kewajiban  atau  tanggung  jawab  ma- sing-masing  orang  untuk  mencapai tujuan.
Secara filosofis, kehadiran organi- sasi  merupakan  sebuah  kebutuhan  yang menyesuaikan  dari  karakteristik  dari  ma- nusia  sebagai zoon  politicon atau  mahk- luk  sosial,  yakni  secara  kodrati  manusia tidak  bisa  hidup  sendiri,  dan  harus  hidup secara  berkelompok.  Dari  kehidupan  se- cara  sosial  dan  berkelompok  inilah,  ma- nusia  mempunyai  tujuan  yang  bisa  di- lakukan  secara  bersama-sama  dengan melalui sebuah wadah atau organisasi. Di organisasi  inilah  dirumuskan  mengenai ideologi,  visi  misi,  tujuan,  target  dan program  kerja  agar  organisasi  bisa berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  berbanding lurus  dengan  pandangan  Nia  Kania Winayanti  bahwa  suatu  organisasi  secara hakiki  harus  memenuhi  syarat  antara lain: 10
1. Adanya  pendiri  sebagai  pemrakarsa terbentuknya  suatu  wadah  organisasi tertentu;
2. Mempunyai  anggota  yang  jelas,  di mana para pemrakarsa biasanya seka- ligus  juga  sebagai  anggota  organisasi yang bersangkutan;
3. Mempunyai  landasan  hukum  internal organisasi,  sebagai  aturan  main  men- jalankan  organisasi  yang  disebut Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Ru- mah Tangga (AD/ART);
4. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi  yang  mempunyai  struktur organisasi pada setiap tingkat wilayah
10 Nia  Kania  Winayanti,  2011, Dasar  Hukum Pendirian  dan  Pembubaran  ORMAS  (Organisasi Kemasyarakatan), Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia, hal. 13-14.
kepengurusan,  dengan  kewenangan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas;
5. Mempunyai arah  kebijakan  dan program  kerja  yang  jelas,  berlandas- kan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
6. Mempunyai  sistem  kaderisasi  dan  re- generasi  yang  jelas,  berlandaskan pada aspek moralitas, integritas, tang- gung jawab, dan prestasi.
Sementara  pengertian  “kemasya- rakatan”  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, berasal dari kata “masyarakat” yang berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya  dan  terikat  oleh  suatu kebudayaan  yang  mereka  anggap  sama. Adapun  “Kemasyarakatan”  berarti  peri- hal (mengenai) masyarakat. Kata
“masyarakat”  yang  berarti  kumpulan  in- dividu yang menjalin kehidupan bersama sebagai kesatuan yang besar, saling mem- butuhkan,  memiliki  ciri-ciri  yang  sama sebagai kelompok. 11
Dengan pengertian di atas tadi, or- ganisasi  kemasyarakatan  merupakan  wa- dah  yang  dibentuk  sekelompok  orang, yang  mempunyai  visi,  misi,  ideologi  dan tujuan  yang  sama,  mempunyai  anggota yang  jelas,  mempunyai  kepengurusan yang  terstruktur  sesuai  hierarki,  kewe- nangan,  dan  tanggung  jawabnya  masing- masing,  dalam  rangka  memperjuangkan anggota  dan  kelompoknya  dibidang  me- ngenai/perihal  kemasyarakatan  seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepe- mudaan,  dan  lain-lain  dalam  arti  ke- masyarakatan seluas-luasnya. 12
11 Baddudu-Zain,  1994, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,  hal. 872.
12 Nia Kania Winayanti, Op.Cit, hal. 15.
Secara  lebih  detail,  Nia  Kania Winayanti menggambarkan ciri organisa- si kemasyarakatan yakni: 13
1. Organisasi  yang  dibentuk  oleh  ma- syarakat dengan dasar sukarela;
2. Alat  perjuangan  dan  pengabdian  satu bidang  kemasyarakatan  tertentu  atau lebih;
3. Sebagai  wadah  berekspresi  anggota masyarakat  dalam  kehidupan  berma- syarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Kegiatannya  bukan  merupakan  ke- giatan  politik,  tetapi  gerak  langkah dan  kegiatan  dari  setiap  program  or- ganisasinya  dapat  mempunyai  dam- pak politik.
Berdasarkan empat ciri organisasi kemasyarakatan  tersebut,  secara  umum organisasi  kemasyarakat  dapat  dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 14
1. Organisasi  kemasyarakatan  yang  ber- gerak  dalam  satu  bidang  kekhususan. Organisasi  kemasyarakatan  yang  ter- masuk  dalam  kelompok  ini  adalah organisasi  profesi,  seperti  Persatuan Insinyur  Indonesia  (PII),  Perhim- punan Advokat  Indonesia (PERADI), Ikatan Dokter  Indonesia  (IDI),  Ikatan
Ahli Geologi  Indonesia (IAGI), Him- punan  Kerukunan  Tani  Indonesia (HKTI), dan lain-lain;
2. Organisasi  kemasyarakatan  yang  ber- gerak  dan/atau  mempunyai  kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan,  seperti  Muhammadiyah, Nahdlatul  Ulama  (NU),  Persatuan Islam  (Persis),  dan  lain-lain.  Dalam praktiknya  organisasi  keagamaan/ dakwah  juga  bergerak  dalam  bidang kemasyarakatan  lainnya  seperti  pen-
13 Ibid, hal. 15-16.
14 Ibid, hal. 16.
didikan, kesehatan dan persoalan-per- soalan sosial lainnya.
Apabila  dilihat  dari  kecenderung- an/orientasi dari kiprah organisasi, secara sederhana  konfigurasi  organisasi  kema- syarakatan  di  Indonesia  mempunyai  ka- rakteristik: 15
a. Ormas  yang  merupakan underbow secara  langsung  maupun  tidak  lang- sung  dari  partai  politik,  seperti  Mu- syawarah  Kekeluargaan  Gotong  Ro- yong (MKGR), yang umumnya peng- urusnya adalah kader Partai Golkar.
b. Ormas  keagamaan  seperti  Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
c. Ormas  yang  didasarkan  pada  komu- nitas  etnis  yang  eksis  di  suatu  wi- layah, seperti Forum  Betawi Rembug (FBR).
d. Ormas  yang  berdiri  berawal  dari keprihatinan  terhadap  kondisi  bangsa yang  mengalami  keterpurukan  di berbagai  bidang  kehidupan,  seperti Perhimpunan Nasional Indonesia (Pernasindo),  Persatuan  Indonesia, lalu  Nasional  Demokrat  (Nasdem) yang akhirnya berubah menjadi partai politik.
Sementara  itu,  Rustam  Ibrahim mengkategorisasikan organisasi masyara- kat  sosial  (OMS)  di  Indonesia,  terbagi dalam  19  (sembilan  belas)  jenis  ke- lompok atau organisasi, yaitu: 16
1. Kelompok  atau  organisasi  petani  dan nelayan;
2. Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin), asosiasi-asosiasi pengusaha;
15 Ronald  Rofiandri, UU  Ormas:  Sejarah  dan Implementasi, makalah  PSHK  phsk.or.id/site/ download.php?docid=5f5243e9e0f1dde42c02123 68295ae17, diunduh pada 10 Juli 2013.
16 Rustam  Ibrahim,  2008,  “Upaya  Peningkatan Kinerja  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Ormas dan  Lembaga  Nirlaba  Lainnya”, Makalah , Jakarta, hal. 23.
3. Organisasi  profesi,  antara  lain  peng- acara, dokter, insinyur, akuntan;
4. Serikat pekerja atau serikat buruh;
5. Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)/ Dewan Kelurahan;
6. Kelompok-kelompok pengajian, anta- ra lain majelis taklim dan paroki;
7. Organisasi  seni  dan  budaya,  seperti seni, musik, teater, film;
8. Koperasi,  kelompok  usaha  bersama, kelompok  simpan  pinjam,  seperti  ko- perasi simpan pinjam;
9. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial  kesehatan,  antara  lain  yayasan yatim piatu, anak cacat, panti asuhan;
10. Kelompok-kelompok  pendidikan  se- perti  Komite  Sekolah,  persatuan orang tua murid dan guru (POMG);
11. Organisasi olah raga;
12. Organisasi  pemuda/mahasiswa/  pela- jar;
13. Organisasi  kelompok-kelompok  pe- rempuan;
14. Organisasi  non  pemerintah  advokasi (hak  asasi  manusia,  demokrasi,  ling- kungan, organisasi pengawas publik);
15. LSM  pembangunan  (bergerak  dalam pelayan  dan  pembangunan  masyara- kat;
16. Organisasi  berdasarkan  kesukuan,  et- nis, dan masyarakat adat;
17. Organisasi  yang  bergerak  dalam  per- lindungan hidup dan konservasi;
18. Organisasi  sosial  keagamaan  (Nah- dlatul  Ulama,  Muhammadiyah,  Hiz- but  Tahrir,  organisasi  yang  bernaung di  bawah  gereja,  dan  agama-agama lain);
19. Organisasi  hobi,  seperti  klub  pendaki gunung, pengumpul perangko.
Sementara itu, pengertian Organi- sasi  Kemasyarakatan  menurut  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1985  Pasal  1,
adalah  organisasi  yang  dibentuk  oleh anggota  masyarakat  warga  Negara  Re- publik  Indonesia  secara  sukarela  atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,  fungsi, agama,  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  untuk  berperan  serta dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila”.
Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  men- jelaskan  bahwa  salah  satu  ciri  penting dari  organisasi  kemasyarakatan  adalah kesukarelaan  dalam  pembentukan  dan keanggotaannya.
Pengertian dari Organisasi Kema- syarakatan  di  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1985  memiliki  makna yang  rancu. Rustam  Ibrahim mengatakan pengertian  tersebut  sering  diasosiasikan dengan  organisasi  massa  atau  organisasi yang  mempunyai  anggota  yang  cukup besar (mass-based  organizations). 17 Hal ini  dipertegas  juga  di  Pasal  5  huruf  (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985  yang  menyatakan  bahwa  organisasi kemasyarakatan  merupakan  penyalur  ke- giatan  sesuai  kepentingan  anggotanya, termasuk wadah pembinaan dan pengem- bangan  anggotanya  dalam  mewujudkan tujuan  organisasinya.  Artinya,  organisasi kemasyarakatan  yang dimaksud di dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985 lebih  menitikberatkan  pada  asas  keang- gotaan.  Sedangkan  pengaturan  mengenai organisasi  tanpa  anggota  sama  sekali tidak  diatur  secara  jelas  dalam  norma  di Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985. Atas  penafsiran  inilah,  menjadi  alasan bagi  sebagian  besar  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  bahwa  mereka  tidak
17 Rustam Ibrahim, Beberapa Pokok Pikiran untuk Penyusunan  RUU  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam diskusi di Biro Polhukam dan  Kesra  Sekretariat  Jenderal  DPR-RI,  8 Februari 2011.
termasuk  yang  diatur  dalam  undang- undang  tersebut  sebab  sebagian  besar LSM  di  Indonesia  berbentuk  Yayasan (organisasi tanpa anggota) yang didirikan untuk  kepentingan  publik (public  in- terest) . 18 Yayasan  merupakan  organisasi badan  hukum  yang  tidak  berdasarkan asas  keanggotaan (non-membership  or- ganization) .
Kerancuan  dalam  definisi  atas  Or- ganisasi Kemasyarakatan ini berusaha di- perbaiki  dengan  melakukan  revisi  atas Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985. Revisi ini menghasilkan Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organi- sasi Kemasyarakatan. Di Pasal 1 angka 1 menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan adalah  organisasi  yang  didirikan  dan  di- bentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehen- dak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan dan  tujuan  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan  demi  tercapainya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  ber- dasarkan  Pancasila.  Pengertian  Ormas tersebut  dimaksudkan  untuk  mewadahi semua  organisasi  atau  lembaga  yang  di- bentuk masyarakat dengan mengacu pada tiga  pilar  dasar,  yakni  kesamaan  tujuan, kepentingan, dan kegiatan sebagai sarana untuk  menyalurkan  pendapat  dan  pikiran bagi  anggota  masyarakat  dan  mening- katkan  keikutsertaan  secara  aktif  seluruh lapisan  masyarakat  dalam  mewujudkan masyarakat  Pancasila  berdasarkan  Un- dang-Undang  Dasar  1945,  dan  sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.
Definisi  Organisasi  Kemasyarakat- an  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2013  ternyata  masih  bersifat umum. Artinya, semua wadah untuk ber- kumpul  dan  berserikat  dianggap  sebagai
18 Ibid. , hal. 6.
ormas  tanpa  terkecuali.  Hal  ini  membuat tidak  adanya  batasan  yang  tegas  menge- nai karakteristik dari organisasi kemasya- rakatan.  Ketidakjelasan  dalam  batasan atau  definisi  dari  organisasi  kemasyara- katan ini berusaha diperjelas melalui ben- tuk  organisasinya,  yakni  berupa  badan hukum atau tidak berbadan hukum. 19 Hal ini  sesuai  dengan  konsep  badan  hukum untuk  organisasi-organisasi  yang  dikate- gorikan sebagai  sektor nirlaba,  yaitu per- kumpulan (association) dan  yayasan (foundation). 20 Untuk  ormas  berbadan hukum  perkumpulan  didirikan  dengan berbasis  anggota,  sedangkan  ormas  ber- badan  hukum  yayasan  didirikan  dengan tidak berbasis anggota. 21

## Pendirian Organisasi Kemasyarakatan
Pengaturan organisasi kemasyara- katan  dalam  bentuk  badan  hukum  se- benarnya  merupakan  upaya  dari  peme- rintah  untuk  mempermudah  pendirian, pengawasan, pembinaan dan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan.
Dalam teori pertanggungjawaban hukum, suatu  badan  hukum (rechstpersoon) me- rupakan  subjek  hukum  yang  secara kewenangan  dapat  melakukan  perbuatan hukum  sepertinya  halnya  orang (natuur- lijk person), walaupun perbuatan hukum- nya  hanya  sebatas  pada  bidang  hukum harta kekayaan. 22
19 Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2013.
20 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Organisasi  Kemasyarakatan,  Badan  Legislasi DPR RI, 2011, hal. 17.
21 Pasal  11  ayat  (2)  dan  (3)  UU  No.17  Tahun 2013.
22 Untuk  menentukan  suatu  kedudukan  badan hukum harus memenuhi empat persyaratan yakni: (1)  adanya  harta  kekayaan  yang  terpisah;  (2) mempunyai  kepentingan  tersendiri;  (3)  mem- punyai tujuan tertentu; (4)  mempunyai organisasi yang  teratur.  Empat  syarat  itu  penting  untuk membedakan  segala  perbuatan  hukum  badan dengan manusia pengurusnya. Lihat Achmad Ali,
Frasa bentuk badan hukum dalam organisasi  kemasyarakatan  adalah  Yaya- san  dan  Perkumpulan.  Hal  ini  menun- jukkan  ruang  lingkup  dari  badan  hukum yang  diatur  berada  dalam  badan  hukum privat  (perdata)  yang  non  profit,  bukan berada dalam lingkup badan hukum pub- lik.
Dari  dua  bentuk  badan  hukum organisasi  kemasyarakatan  yakni  Per- kumpulan  dan  Yayasan,  hanya  badan hukum perkumpulan yang pengaturannya belum  diperbaharui  sejak  Indonesia  mer- deka  dan  pengaturannya  sangat  sedikit sekali.  Landasan  hukum  badan  hukum Perkumpulan  ini  masih  tunduk  pada  hu- kum  zaman  penjajahan  berdasarkan  asas konkordasi  (asas  hukum  yang  menyata- kan  bahwa  semua  peraturan  hukum  di negara  penjajah  berlaku  juga  di  negara jajahannya).  Aturan  perkumpulan  itu  ada di  dalam  KUHPerdata  Buku  III  Bab  IX tentang Perkumpulan,  yaitu Pasal  1653  – 1665, kemudian diperbaiki dengan Staatsblad 1870 No.64 (Stb.1870-64) dan disempurnakan  dengan  Staatsblad  1939 No.  570  mengenai  Perkumpulan  Indo- nesia (Inlandsche Vereniging) (Stb. 1939- 570)  yang  pada  awalnya  hanya  berlaku untuk  daerah  Jawa  Madura  saja.  Kemu- dian berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo  No.  14  (Stb.  1942-13  jo  14)  berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
Badan  Hukum  Usaha  Dagang (UD),  Comanditer  (CV),  dan  Firma, sampai saat ini landasan hukumnya masih tunduk  pada  ketentuan  dalam  KUHPer- data  dan  KUHDagang.  Sementara  untuk Perseroan  Terbatas,  Koperasi,  Ormas, Parpol  semuanya  diatur  dalam  Undang- Undang, antara lain:
2011, Menguak  Tabir  Hukum ,  Edisi  Kedua, Cetakan  Ketiga,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  hal.
175.
1. Badan  hukum  Perseroan  Terbatas  di- atur  dalam  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007.  Undang-Undang  ini menggantikan  Undang-Undang  No  1 Tahun  2005  tentang  Perseroan  Ter- batas.
2. Badan  hukum  Koperasi  berlandaskan pada  Undang-Undang  Nomor  17  Ta- hun 2012 tentang Perkoperasian.
3. Badan  hukum  Organisasi  Kemasya- rakatan  yang  diatur  di  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  ten- tang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Badan  Hukum  Partai  Politik  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
5. Badan  hukum  Yayasan  yang  diatur dengan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2004 tentang Yayasan.
Dengan  beberapa  kriteria  di  atas tadi,  untuk  menentukan  pendirian  suatu organisasi  kemasyarakatan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  ber- laku  sangat  ditentukan  oleh  bentuk  dari organisasi  kemasyarakatan  tersebut.  Da- lam  hal  ini  ada  beberapa  bentuk  or- ganisasi  kemasyarakatan  yang  akan  di- bahas  lebih  mendalam  di  bagian  ini, antara lain:
1. Ormas  Berbadan  Hukum  Perkum- pulan
Peraturan perundang-undangan dalam  hukum  positif  Indonesia  yang mengatur  tentang  perkumpulan  masih memiliki  kelemahan  dan  kekurangan.
Salah  satu  kelemahan  yang  sangat  pen- ting  adalah  belum  adanya  definisi  yang tegas  dan  jelas  mengenai  perkumpulan, sehingga menimbulkan interpretasasi yang  bias.  Kekurangan  lainnya  adalah ketentuan  perundang-undangan  tentang perkumpulan masih menggunakan bahasa Belanda  yang  belum  pernah  diterjemah-
kan  secara  resmi,  sehingga  tidak  men- jamin kepastian hukum.
Perkumpulan  (dalam  arti  sempit) diatur  dalam  Buku  Ketiga,  Bab  Ke- sembilan  Pasal  1653  sampai  Pasal  1665 KUHPerdata,  dan  diatur  lebih  lanjut dalam  Staatsblad  1870-64  tentang  Ke- dudukan  Badan  Hukum  dari  Perkum- pulan (Rechstpersoonlijkheid  van  Ve- reenigingen) dan  dalam  Staatsblad  1939- 570  jo  717  tentang  Perkumpulan  Indo- nesia (Inlandsche  Vereeniging). Dengan demikian,  dikenal  ketentuan  perundang- undangan  mengenai  Perkumpulan  yang berlaku  bagi  golongan  Eropa  dan  Timur Asing (KUHperd  dan  Staatsblad  1970- 64) dan  Perkumpulan  yang  berlaku  bagi golongan  pribumi (Staatsblad  1939-570 jo 717).
Menurut  konsideran  dari  Staats- blad  1939-570  jo  717  Perkumpulan Indonesia  merupakan  perkumpulan  yang anggota-anggotanya  hanya  terdiri  dari orang-orang  dari  golongan  Pribumi, mengatur secara menyimpang dari Hukum Adat  sekadar perlu untuk meme- nuhi  kebutuhan  sosial  dan  kepentingan umum  dari  masyarakat  golongan  Pri- bumi. Apabila ada orang pribumi menjadi anggota perkumpulan menurut Staatsblad 1870-64,  maka  hak  dan  kewajiban  dari orang  Pribumi  itu  akan  tunduk  pada Staatsblad 1870-64. 23
Perkumpulan  yang  diatur  dalam Staatsblad 1870-64, memberikan ketentu- an  status  badan  hukum  bagi  suatu  per- kumpulan. 24 Namun,  perkumpulan  yang
23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, hal. 8.
24 Staastblad  1870-64  sebenarnya  juga  mengenal dan  mengakui  perkumpulan  yang  tidak  berbadan hukum. Akan tetapi bagi perkumpulan yang tidak berbadan  hukum  segala  perbuatan  dan  tindakan- nya terhadap pihak ketiga akan dipandang sebagai
dimaksud baik yang ada dalam Staastblad 1870-64  dan  KUHPerdata  masih  meng- andung  definisi  secara  luas.  Definisi  ini menyangkut apakah perkumpulan itu ber- badan  hukum,  atau  bukan  badan  hukum, lalu  berorientasi  pada  laba  maupun  nir- laba.
Perkumpulan  dalam  arti  luas  sen- diri sebenarnya secara parsial telah diatur dalam  berbagai  Undang-Undang,  seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas,
Undang-Undang  tentang  Perkoperasian, Undang-Undang  tentang  Organisasi  Ma- syarakat, Undang-Undang tentang Parpol, Undang-Undang  tentang  Advokat  (yang mengatur  juga  organisasi  profesi  Advo- kat). 25 Dengan  pengaturan  yang  parsial ini  sebenarnya  belum  memberikan  keje- lasan  dan  ketegasan  tentang  makna  dari perkumpulan itu sendiri. Rustam Ibrahim mengungkapkan  bahwa  perkembangan perkumpulan  yang  begitu  pesat  di  Indo- nesia  dengan  beraneka  ragam  kegiatan tidak  bisa  lagi  diatur  dalam  Staatsblad 1870-64  karena  sudah  tidak  sesuai dengan  keadaan.  Dalam  prakteknya  ba- nyak  organisasi  masyarakat  sipil  yang mengajukan  permohonan  untuk  diakui sebagai  badan  hukum  tidak  dapat  di- proses  karena  tidak  diatur  oleh  regulasi tersebut.  Misalnya  dalam  membentuk organisasi  payung (umbrella  organiza- tion) yang  terdiri  dari  asosiasi-asosiasi
perbutan pribadi para pengurusnya. Lihat di Pasal 8 Staatsblad 1870-64.
25 Wirjono  Prodjodikoro  mengemukakan  bahwa perkumpulan dalam arti luas merupakan berkumpulnya  orang  perseorangan  atau  orang- orang yang merasa mempunyai kepentingan, yang hanya  atau  mungkin  dapat  lebih  memuaskan apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu dengan yang lain. Dalam konteks ini, perkumpulan  yang  berorientasi  laba  ada  empat yakni:  Perseroan  Perdata (maatschap), Perseroan Firma (Vennootschap  onder  firma) ,  Perseroan Komanditer (Commanditaire  Vennootschap) dan Perseroan Terbatas (Naamlooze Vennootschap) .
atau  jaringan  ormas  yang  tidak  berang- gotakan  orang  perseroangan  melainkan organisasi badan hukum banyak menemui kendala  mengenai  status  hukumnya. Organisasi-organisasi  ini  hanya  didaftar- kan  kepada  notaris  untuk  memperoleh akte  notaris,  tetapi  dari  sudut  pandang legalitas  belum  dikatakan  sebagai  badan hukum. 26
Definisi  perkumpulan  bisa  di- temukan  dalam  Peraturan  Menteri  Men- teri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan  Hukum  Perkumpulan.  Sedangkan di  UndangUndang  Nomor  17  Tahun 2013,  norma  mengenai  perkumpulan sama sekali tidak ada. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perkumpulan  adalah  badan  hukum  yang merupakan  kumpulan  orang  didirikan untuk  mewujudkan  kesamaan  maksud dan  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial, keagamaan,  dan  kemanusiaan  dan  tidak membagikan  keuntungan  kepada  ang- gotanya.  Sedangkan  dalam  Rancangan Undang-Undang  Perkumpulan  disebut- kan  pengertian  Perkumpulan  adalah  ba- dan  hukum  yang  merupakan  kumpulan orang,  didirikan  untuk  mewujudkan  ke- samaan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para ang- gotanya,  dan  tidak  membagikan  keun- tungan  kepada  anggotanya  dan  organ perkumpulan.
Irma  Devita  Purnamasari  me- ngemukakan  perkumpulan  umumnya  di- bagi menjadi dua: 27
1. Perkumpulan  biasa  yang  merupakan Organisasi Massa;
26 Rustam Ibrahim, Ibid. , hal. 6.
27 Irma  Devita  Purnamasari,  2010, Kiat-kiat  Cer- das, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha , Kaifa, hal. 33-34.
Perkumpulan  yang merpakan Organi- sasi Massa (Ormas) ini bisa berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak menangani ma- salah anak jalanan, partai politik, atau perkumpulan  biasa  pada  umumnya seperti:  perkumpulan  pencinta  moge (motor  gede),  perkumpulan  pencinta perangko, perkumpulan pencinta keris dll.
2. Perkumpulan yang Berbadan Hukum. Perkumpulan  jenis  ini  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  Staatsblad 1870  No.  64  (berdasarkan  Keputusan Raja  tanggal  28  Maret  1870),  yaitu: perkumpulan  yang  akta  pendiriannya disahkan  oleh  pejabat  yang  ditunjuk oleh  Gubernur  Jendral  (pada  waktu itu  Directeur  van  Justitie  –    kini Menteri Hukum & HAM RI).
Pendirian  Organisasi  Masyarakat yang berbadan hukum perkumpulan harus memenuhi persyaratan antara lain : 28
(a) Akta  pendirian  dikeluarkan  oleh notaris yang memuat AD dan ART;
(b) Program Kerja;
(c) Sumber pendanaan;
(d) Surat keterangan domisili;
(e) Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
(f) Surat  pernyataan tidak sedang dalam sengketa  kepengurusan  atau  dalam perkara di pengadilan.
Setelah  semua  persyaratan  di  atas terpenuhi,  maka  pengesahan  sebagai  ba- dan  hukum  perkumpulan  dilakukan  oleh menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak asasi  manusia  dengan  pertimbangan  dari instansi  terkait.  Ormas  yang  telah  men- dapatkan  pengesahan  badan  hukum  akan mendapatkan  legalitas  berupa  organisasi
28 Pasal 12 UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas
masyarakatnya  terdaftar  di  Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan surat keterangan terdaftar.

## 2. Ormas Berbadan Hukum Yayasan
Organisasi  Masyarakat  berbadan hukum  Yayasan  merupakan  salah  satu jenis  organisasi  masyarakat  yang  banyak dipilih oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menghindari kontrol politik dari  Orde  Baru.  Alasannya,  Yayasan merupakan badan hukum  yang tidak ber- dasarkan asas keanggotaan (non-member- ship  organization). 29 Selain  itu,  ada  ke- cenderungan  masyarakat  mendirikan  ba- dan  hukum  yayasan  tidak  hanya  diguna- kan  sebagai  wadah  pengembangan  kegi- atan  sosial,  keagamaan,  kemanusiaan, melainkan  bertujuan  untuk  memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas. Kecenderungan  inilah  yang  pada  akhir- nya  memunculkan  sengketa  antara  peng- urus dan pendiri atau pihak lain. 30
Badan  Hukum  Yayasan  merupa- kan  badan  hukum  yang  tata  cara  pen- dirian,  pendaftaran,  pembubaran  dan  ke- giatan  lainnya  diatur  berdasarkan  Un- dang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Undang-Undang  No- mor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
29 Konsep  Yayasan  merupakan  badan  hukum yang  tidak  memiliki  anggota  sebenarnya  juga dikenal  di  dalam  kepustakaan  Belanda.  Dalam Wet  of  Stichting 31  Mei  1956  S.327  di  Belanda disebutkan  bahwa  Yayasan  (stichting)  tidak dikenal adanya anggota. Di aturan tersebut hanya adanya  donateurs,  yakni  orang  yang  berkala memberikan  sumbangan  kepada  yayasan,  tetapi tanpa  sedikitpun  mempunyai  hak-hak,  termasuk hak  untuk  mengontrol  yayasan.  Lihat  Rudhi Prasetya,  2012, Yayasan  Dalam  Teori  dan  Prak- tik, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, April hal. 9.
30 Hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang  ter- bentuknya  UU  No  16  Tahun  2001  tentang Yayasan,  karena  selama  ini  pendirian  yayasan hanya  berdasarkan  atas  kebiasaan  dalam  masya- rakat dan jurisprudensi Mahkamah Agung.
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2001  (se- lanjutnya disebut UU No 16 Tahun 2001) disebutkan  bahwa  Yayasan  adalah  badan hukum  yang  terdiri  atas  harta  kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai  anggota.  Makna  yayasan dalam  UU  No  16  Tahun  2001  belum memberikan  ketegasan  dan  kejelasan mengenai  definisi  dari  yayasan.  Hal  itu diakui  oleh  Rudhi  Prasetya  yang  me- nyatakan  bahwa  UU  No  16  Tahun  2001 dan  UU  No  28  Tahun  2004  belum  bisa menemukan  definisi  dari  yayasan.  Yang ada hanyalah sekadar penunjukkan unsur- unsurnya. 31
Unsur-unsur yayasan sebagaimana dikemukakan  dalam  UU  No  16  Tahun 2001  hampir  sama  dengan  unsur-unsur yang  dikemukakan  oleh  Utrect  dan Wirjono Prodjodikoro yakni antara lain: 32
 Adanya suatu harta kekayaan,
 Dan  harta  kekayaan  itu  merupakan harta  kekayaan  tersendiri  tanpa  ada yang  memilikinya  melainkan  diang- gap sebagai milik dari yayasan,
 Atas  harta  kekayaan  itu  diberi  suatu tujuan tertentu,
 Dan  adanya  pengurus  yang  melak- sanakan tujuan dari diadakannya harta kekayaan itu.
Perbedaan  yang  mendasar  dari definisi  yayasan  seperti  yang  dikemuka- kan  Utrecth  dan  Wirjono  Prodjodikoro dengan Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2001  adalah  pada  penggunakan  harta kekayaan. Di dalam undang-undang dise- butkan  bahwa  harta  kekayaan  hanya  se- kadar  diperuntukkan  untuk  tujuan-tujuan
31 Ibid, hal. 3.
32 Ibid , hal. 4.
di  bidang  sosial,  keagamaan  dan  kema- nusiaan.

## 3. Ormas  Berbadan  Hukum  Yayasan Asing
UU  No.  17  Tahun  2013  mem- berikan kesempatan kepada warga negara asing  untuk  melakukan  kegiatan  di wilayah  Indonesia  dengan  mendirikan ormas.  Ormas  itu  bisa  berbentuk  badan hukum  yayasan  asing,  badan  hukum yayasan  yang  didirikan  badan  hukum asing  atau  badan  hukum  yayasan  yang didirikan  oleh  warga  negara  asing  ber- sama  warga  negara  Indonesia. 33 Ormas yang  didirkan  dengan  berbadan  hukum yayasan  asing  wajib  memiliki  izin  dari pemerintah  berupa  izin  prinsip  dan  izin operasional.  Izin  prinsip  ini  diberikan oleh  menteri  urusan  pemerintahan  di bidang  luar  negeri  setelah  memperoleh pertimbangan  tim  perizinan,  sedangkan izin  operasional  diberikan  oleh  Peme- rintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 34
Untuk  izin  prinsip,  ormas  ber- badan hukum yayasan asing harus meme- nuhi  persyaratan  antara  lain:  (a)  ormas badan hukum  yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik  dengan  Indonesia;  (b)  memi- liki  asas,  tujuan,  dan  kegiatan  organisasi yang  bersifat  nirlaba.  Izin  prinsip  ini  di- berikan dengan jangka waktu paling lama 3  (tiga)  tahun  dan  dapat  diperpanjang, sedangkan  untuk  perpanjangan  diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.
Setelah mendapatkan izin  prinsip, ormas  berbadan  hukum  yayasan  asing
33 Pasal 43 UU No. 17 Tahun 2013.
34 Pasal 44 UU No. 17 Tahun 2013.
mengajukan  izin  operasional.  Syaratnya izin  operasionalnya  adalah  harus  memi- liki perjanjian tertulis dengan Pemerintah sesuai  dengan  bidang  kegiatannya.  Jang- ka  waktu  pemberian  izinnya  tidak  mele- bihi  jangka  waktu  izin  prinsip  dan  dapat diperpanjang. 35 Mengenai pengesahannya adalah  menyeri  yang  menyelenggaran urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum dan hak asasi manusia setelah mendapat- kan pertimbangan tim perizinan.
Ormas  yang  didirikan  warga  ne- gara  asing  atau  warga  negara  asing  ber- sama  warga  negara  Indonesia  wajib  me- menuhi syarat  :  (a) telah tinggal  di  Indo- nesia  selama  5  (lima)  tahun  berturut- turut; (b) memegang izin tinggal tetap; (c) jumlah  kekayaan  awal  yayasan  yang didirikan  oleh  warga  negara  asing  atau warga  negara  asing  bersama  warga  ne- gara  Indonesia  yang  berasal  dari  pemi- sahan  harta  kekayaan  pribadi  pendiri paling  sedikit  senilai  Rp.  1.000.000. 000,00  (satu  miliar  rupiah)  yang  dibukti- kan  dengan  surat  pernyataan  pengurus badan  hukum  pendiri  mengenai  keabsah- an harta kekayaan tersebut; (d) salah satu jabatan,  ketua,  sekretaris  atau  bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan (e)  surat  pernyataan  pendiri  bahwa  ke- giatan  ormas  berbadan  hukum  yayasan yang didirikan tidak merugikan masyara- kat, bangsa, dan/atau negara Indonesia. 36

## 4. Ormas Tidak Berbadan Hukum
UU  No.  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur or- ganisasi  kemasyarakatan  yang  tidak  ber- badan hukum. Perbedaan yang signifikan dengan  ormas  yang  berbadan  hukum adalah  pada  proses  pendirian  dan  peng-
35 Pasal 46 UU No. 17 Tahun 2013
36 Pasal 47 UU No. 17 Tahun 2013
esahan status dari ormas tersebut. Menge- nai  hak  dan  kewajiban,  kedudukan,  ke- anggotaan,  kepengurusan,  pemberdayaan memiliki  kesamaan  dengan  ormas  yang berbadan hukum.
Pasal  16  ayat  (2)  UU  No.  17 Tahun  2013  menyatakan  bahwa  pendaf- taran  ormas  yang  tidak  berbadan  hukum dilakukan  dengan  pemberian  surat  ke- terangan  terdaftar  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah.  Namun,  Istilah  surat keterangan  terdaftar  tidak  diketemukan dalam  Ketentuan  Umum  yang  ada  di Pasal  1.  Pengertian  Surat  Keterangan Terdaftar  (SKT)  baru  bisa  kita  temukan dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pendaftaran  Organisasi  Kemasyarakatan di  Lingkungan  Kementerian  Dalam  Ne- geri  dan  Pemerintah  Daerah  (selanjutnya disebut  Permendagri  No.  33  Tahun 2012). 37 Dalam  Permendagri  No.  33 Tahun  2012  disebutkan  bahwa  Surat
37 Munculnya  Permendagri  No.  33  Tahun  2012 membuat  rancu  mengenai  posisi  organisasi kemasyarakatan  yang  tidak  berada  di  lingkungan Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah Daerah.  Sebab,  dari  judul  Permendagri  tersebut secara  jelas  dan  tegas  menunjukkan  bahwa kebijakan  tersebut  diperuntukkan  bagi  Ormas  di lingkungan  Kementeria  Dalam  Negeri  dna Pemerintah Daerah. Sedangkan di Pasal 2 ayat (2) Permendagri mengecualikan kewajiban mendaftar bagi  ormas  yang  didirikan  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pertanyaannya, bagaimana  dengan  status  serikat  pekerja/serikat buruh  yang  didirikan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat  Buruh.  Apakah  Serikat  –Peker- ja/Serikat  buruh  wajib  tunduk  pada  Permendagri tersebut.  Dalam  praktik,  serikat  pekerja/serikat buruh  wajib  melakukan  pencatatan  pada  Badan Kesbang. Jika tidak tercatat pada Badan Kesbang maka  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi tidak  mau  mencatatkan  pembentukan  Serikat Pekerja/Serikat  Buruh.  Kebijakan  ini  tentu  ber- tentangan dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh,  lalu  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun  2005  tentang  Pedoman  Verifikasi  Ke- anggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Keterangan  Terdaftar  (SKT)  adalah  surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Ne- geri,  Gubernur,  Bupati/Walikota  yang menerangkan  bahwa  sebuah  organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada admi- nistrasi  pemerintahan  sesuai  dengan  ta- hapan dan persyaratan.

## Tata  Cara  Pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan
Dalam  konsep  normatif  mengenai organisasi  kemasyarakatan,  UU  No.  17 Tahun  2013  tentang  Organisasi  Ke- masyarakatan  memang  mengatur  menge- nai  pendirian  ormas  baik  yang  berbadan hukum  perkumpulan,  yayasan,  yayasan asing, ataupun ormas yang tidak berbadan hukum. Pengaturan mengenai pembekuan dan  pembubaran  ormas,  lebih  banyak diatur  dalam  Bab  XVII  mengenai  sanksi terhadap ormas  yang melanggar terhadap larangan-larangan  yang  diatur  dalam  UU No. 17 Tahun 2013.
Larangan terhadap ormas sebagai- mana diatur di dalam Pasal 59 UU No. 17 Tahun  2013  terlihat  lebih  detail.  Ada empat  larangan  yang  diatur  dalam  pasal tersebut yakni :
a. Larangan  penggunaan  bendera,  lam- bang,  atribut  yang  sama  dengan bendera,  lambang  negara  Republik Indonesia,  lembaga  pemerintahan, lembaga  internasional,  organisasi  ter- larang atau partai politik.
b. Larangan  untuk  melakukan  tindakan yang  menganggu  keamanan  dan  ke- tertiban  umum  diantaranya:  melaku- kan  tindakan  permusuhan  terhadap suku,  agama,  ras  atau  golongan;  me- lakukan  kegiatan  separatis  yang mengancam  kedaulatan  Negara  Ke- satuan  Republik  Indonesia;  melaku- kan  tindakan  kekerasan,  menganggu ketentraman  dan  ketertiban  umum,
atau merusak fasilitas umum dan fasi- litas sosial.
c. Larangan  untuk  menerima  sumbang- an  dalam  bentuk  apapun,  termasuk dilarang  mengumpulkan  dana  untuk partai  politik.  Pasal  20  Peraturan Pemerintah  No.  18  Tahun  1986 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1985  tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelas- kan  mengenai  bahwa  ormas  dilarang menerima  bantuan  pihak  asing  tanpa persetujuan  pusat  dan/atau  memberi bantuan  kepada  pihak  asing.  Bantuan asing  itu  meliputi  bantuan  keuangan, peralatan, tenaga dan fasilitas.
d. Larangan  untuk  mengembangkan, menganut,  serta  menyebarkan  ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Pengaturan  mengenai  larangan kegiatan  ormas  ini  dimaksudkan  untuk mengantisipasi  berbagai  aktivitas  ormas yang  terkadang  kemunculannya  tidak  se- suai  dengan  yang  diharapkan.  Ada  orga- nisasi  kemasyarakatan  yang  muncul  se- bagai salah satu bentuk ekspresi terhadap euforia  kebebasan  dengan  memperjuang- kan ide dan gagasannya melalui cara-cara anarkis.  Ada  juga  organisasi  kemasyara- katan  yang  dibentuk  untuk  tujuan  jangka pendek  dan  tidak  jelas  arah  kegiatan  dan tujuannya.  Progo  Nurdjaman  Sekretaris Jenderal  Dalam  Negeri  menyatakan  bah- wa pada saat ini banyak ormas yang telah kebablasan karena didirikan untuk meme- nuhi kepentingan sesaat. Bahkan ada pula kegiatan organisasi kemasyarakatan  yang menjurus  kepada  ekstrimisme  dan  me- nimbulkan keresahan di masyarakat. 38
38 Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri meng- ungkapkan  bahwa  pasca  reformasi    banyak  lahir
Sebelum  melakukan  pembekuan, pemerintah  memberikan  teguran  tertulis sekurang-kurangnya  dua  kali  dengan jarak  waktu  10  hari  kepada  pengurus, pengurus  daerah,  atau  pengurus  pusat Ormas.  Apabila  tidak  diindahkan  dalam waktu  satu  bulan,  maka  pemerintah  atau Pemerintah  Daerah  memanggil  para pengurus  sesuai  ruang  lingkupnya.  Sete- lah  langkah  persuasif  tidak  ditanggapi, maka  sebelum  melakukan  tindakan  pem- bekuan  bagi  ormas  yang  berruang  ling- kup  nasonal  pemerintah  pusat  meminta pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung. Bagi ormas  yang mempunyai ruang ling- kup provinsi atau Kabupaten Kotamadya, meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang  di  daerah  dan  petunjuk  Men- teri  Dalam Negeri. 39 Hal  yang sama juga berlaku  bagi  Gubernur/Bupati/Walikota terhadap  ormas  di  daerahnya  masing- masing.
Dalam  hal  pembekuan  pengurus, pengurus daerah dan pengurus pusat,  Pe- merintah  masih  memberikan  toleransi bagi  ormas  untuk  mengaktifkan  kembali organisasinya. Artinya ada upaya dari pe- merintah  untuk  mencabut  pembekuan ormas  tersebut.  Adapun  persyaratannya adalah secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan  yang  mengakibatkan  pembeku- annya;  mengakui  kesalahannya  dan  ber- janji  tidak  akan  melakukan  pelanggaran lagi;  mengganti  pengurus,  pengurus  dae-
organisasi kemasyarakatan yang berlatar belakang agama  dan  profesi.  Tahun  2005,  organisasi  ke- masyarakatan  yang  terdaftar  mencapai  angka 3000.  Lalu  tahun  2010,  ormas  bertambah  se- banyak 12.305. Hal itu disampaikan dalam Rapat Gabungan  antara  Komisi  II,  Komisi  III,  dan Komisi  VII  di  DPR  RI  dengan  Menkopolhukam, Kemendagri,  Kemenag,  Kemenkumham,  Kepala BIN, Kapolri dan Jaksa Agung di DPR RI, Senin 30  Agustus  2010.  Lihat  juga  di  Harian  Media Indonesia, 8 Juni 2008.
39 Pasal 22 PP No. 18 Tahun 1986
rah  atau  pengurus  pusat  yang  melakukan kesalahan tersebut. 40
Apabila ormas  tersebut  tetap ban- del,  maka  pemerintah  bisa  mengusulkan pembubaran.  Sebelum  dibubarkan  ormas tersebut harus mendapat  peringan tertulis dulu. Pembubaran untuk ormas di tingkat pusat  harus  mendapat  pertimbangan  dan saran  dari  Mahkamah  Agung,  sementara untuk  ruang  lingkup  provinsi  atau kabupaten/kota  meminta  pertimbangan dan saran dari Menteri Dalam Negeri. 41
Bagi  ormas  yang  melanggar  la- rangan  tersebut,  sanksi  yang  diterapkan tidak  langsung  dibubarkan.  Sanksi  awal yang dikenakan adalah sanksi administra- tif yang bisa dikeluarkan oleh Pemerintah atau  Pemerintah  daerah.  Sanksi  admi- nistratif  itu  berupa  peringatan  tertulis, penghentian  bantuan  dan/atau  hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan  surat  keterangan  terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Peringatan  tertulis  yang  diberikan kepada  ormas  terdiri  atas  peringatan tertulis  kesatu,  kedua  dan  ketiga,  dan berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari.  Peringatan  tertulis  kesatu diberikan  sebanyak  2  (dua)  kali.  Bila diabaikan, maka mendapatkan peringatan ketiga.  Sanksi  bagi  ormas  yang  telah mendapatkan  peringatan  ketiga    dari  Pe- merintah atau Pemerintah Daerah  yakni : (a)  penghentian  bantuan  dan/atau  hibah; dan/atau penghentian sementara kegiatan.
Mengenai  sanksi  penghentian  se- mentara,  pemerintah  wajib  meminta  per- timbangan  hukum  Mahkamah  Agung. Sedangkan  bagi  ormas  di  lingkup  pro- vinsi  atau  kabupaten/kota  wajib  meminta pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
40 Pasal 24 PP No. 18 Tahun 1986
41 Pasal 27 PP No. 18 Tahun 1986
Daerah,  kepala  kejaksaan,  kepala  kepo- lisian  sesuai  tingkatannya.  Pertimbangan dari  Mahkamah  Agung  diberi  jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu tidak diberi- kan  maka  pemerintah  berwenang  menja- tuhkan  sanksi  penghentian  sementara. Sanksi penghentian sementara dijatuhkan paling lama 6 (enam) bulan.
Mengenai  ormas  yang  tidak  ber- badan  hukum,  maka  sanksinya  berupa pencabutan  surat  keterangan  terdaftar. Pencabutan  surat  keterangan  terdaftar  ini wajib  mendapatkan  pertimbangan  dari Mahkamah Agung baik yang mengajukan Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah, dengan  jangka  waktu  14  (empat  belas) hari.
Bagi  ormas  berbadan  hukum, maka sanksinya adalah pencabutan status badan  hukum.  pencabutan  status  ini  ber- dasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  me- ngenai  pembubaran  ormas  berbadan hukum.  pencabutan  ini  dilaksanakan  da- lam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran  ormas  yang  telah  mem- peroleh  kekuatan  hukum  tetap  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manu- sia. 42 Pencabutan  itu  diumumkan  dalam Berita Negara Republik Indonesia. 43
Pembubaran  ormas  berbadan  hu- kum  diajukan  oleh  Kejaksaan  ke  peng- adilan negeri atas permintaan tertulis dari menteri  hukum  dan  hak  asasi  manusia. Permohonan  ini  harus  disertai  dengan bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.
Permohonan  pembubaran  ormas harus  diputus  oleh  pengadilan  negeri
42 Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2013
43 Pasal 69 UU No. 17 Tahun 2013
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung  sejak  tanggal  permohonan dicatat. Jangka waktu dapat diperpanjang paling  lama  20  hari  atas  persetujuan Ketua  Mahkamah  Agung.  Putusan  dari pengadilan  negeri  disampaikan  kepada pemohon,  termohon,  menteri  hukum  dan hak  asasi  manusia  dalam  jangka  waktu tujuh  hari  sejak  tanggal  putusan  diucap- kan. 44 Putusan  pengadilan  negeri  dapat diajukan  kasasi  ke  mahkamah  agung  da- lam jangka waktu 14 hari.
Untuk ormas berbadan hukum ya- yasan  asing  sanksi  dari  Pemerintah  atau Pemerintah  Daerah  dapat  berupa  per- ingatan  tertulis,  penghentian  kegiatan, pembekuan  izin  operasional,  pencabutan izin operasional, pembekuan izin prinsip, pencabutan  izin  prinsip  dan/atau  sanksi keimigrasian  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 45
Dalam  ketentuan  di  UU  No.  16 Tahun  2001  dinyatakan  bahwa  yayasan dapat  bubar  apabila:  (a)  jangka  waktu yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasar berakhir;  (b)  tujuan  yayasan  telah  ter- capai  atau  tidak  tercapai;  (c)  adanya  pu- tusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  berdasarkan  ala- san: yayasan melanggar ketertiban umum,  tidak  mampu  membayar  utang- nya,  dan  harga  kekayaan  yayasan  tidak cukup  untuk  melunasi  utangnya  setelah pernyataan pailit dicabut.
Rudhi  Prasetya  menyatakan  ada satu  sebab  yang  menyebabkan  Yayasan bubar,  yang  tidak  ditentukan  oleh  un- dang-undang  maupun  Anggaran  Dasar. Alasan  itu  terjadi  bila  ada  keputusan Rapat  Pembina,  yang  biasanya  untuk sahnya  rapat  tersebut  diperlukan  kuorum
44 Pasal 72 UU No. 17 Tahun 2013.
45 Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2013.
2/3 dan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 suara yang hadir. 46
Lalu  kemana  sisa  harta  kekayaan yayasan yang bubar, Pasal 28 UU No. 28 Tahun  2004  menyatakan  sisa  harta  ke- kayaan  yayasan  yang  bubar  diserahkan kepada  yayasan  lain  yang  mempunyai kesamaan  kegiatan  dengan  yayasan  yang bubar,  atau  badan  hukum  lain  yang mempunyai  kesamaan  kegiatan  yayasan yang  bubar.  Apabila  tidak  diserahkan kepada  yayasan  lain  atau  badan  hukum lain, maka kekayaan  yayasan tersebut di- serahkan  kepada  negara  dan  pengguna- annya  dilakukan  sesuai  dengan  kegiatan yayasan yang bubar.

## Kesimpulan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur  bahwa  pendirian  Organisasi Kemasyarakatan sangat ditentukan bagai- mana bentuk badan hukum  yang meling- kupinya.  UU  Ormas  menyebutkan  ada empat jenis badan hukum bagi organisasi kemasyarakatan  yakni:  (a)  Ormas  Ber- badan  Hukum  Perkumpulan.  Ormas  ini diatur secara parsial di beberapa undang- undang  lain,  seperti  UU  Advokat,  UU Perseroan Terbatas, UU Partai Politik. Di UU  Ormas,  norma  mengenai  perkum- pulan  sama  sekali  tidak  ada.  Norma  per- kumpulan  malah  diatur  di  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  6  Tahun 2014  tentang  Pengesahan  Badan  Hukum Perkumpulan;  (b)  Ormas  Berbadan  Hu- kum  Yayasan.  Pengaturannya  berdasar- kan  UU  No  28  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  UU  No  16  Tahun  2001 tentang  Yayasan.  Ada  tiga  tahap  pen- dirian  Badan  Hukum  Yayasan,  yakni Pendirian, Pengesahan dan Pengumuman;
46 Op. Cit, Rudhy, hal. 56.
(c)  Ormas  Berbadan  Hukum  Yayasan Asing.  Pengaturannya  lebih  banyak  di UU  Organisasi  Kemasyaratan.  Untuk mendirikan  ormas  berbadan  hukum  Ya- yasan  Asing  harus  memiliki  Izin  Prinsip dan Izin Operasional, serta minimal telah tinggal  di  Indonesia  selama  5  tahun  ber- turut-turut;  (d)  Ormas  yang  tidak  Ber- badan  Hukum.  Ormas  yang  tidak  ber- badan hukum dilakukan dengan pemberi- an  Surat  Keterangan  Terdaftar  yang  bisa diperoleh  berdasarkan  ruang  lingkup  Or- mas,  bersifat  nasional,  propinsi,  atau  ka- bupaten/kota.
Pengaturan mengenai pembubaran organisasi  kemasyarakatan  berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 melalui mekanis- me  legal  formal.  Ormas  bisa  dibubarkan dengan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap. Tata cara pem- bubaran  ormas  juga  tidak  sederhana. Sanksi  awal  diberikan  peringatan  tertulis sebanyak  tiga  kali.  Apabila  sanksi  ini tidak  dihiraukan  maka  sanksi  bisa  ber- ubah  penghentian  bantuan  hibah,  peng- hentian sementara kegiatan. Sanksi peng- hentian  sementara  dilakukan  selama  6 bulan  dan  harus  seizin  dari  Mahkamah Agung.    Apabila  sudah  keluar  keputusan hukum  yang  tetap,  maka  pencabutan status  badan  hukum  bisa  dilakukan. Pencabutan  ini  dilakukan  dalam  jangka waktu 30 hari.
Dengan demikian, Pemerintah dan DPR perlu membuat kesepakatan menge- nai  defisini  yang  jelas  mengenai  organi- sasi  kemasyarakatan.  Hal  ini  berguna agar  tidak  ada  kerancuan  dalam  memak- nai  organisasi  kemasyarakatan.  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebaiknya direvisi untuk memperjelas mengenai sta- tus  badan  hukum  dari  organisasi  kema- syarakatan.  Status  badan  hukum  organi- sasi  kemasyarakatan  yang  beraneka  ma-
cam itu justru membuat kebingungan ma- syarakat.  Badan  hukum  Yayasan  yang dimasukkan dalam badan hukum bagi or- ganisasi kemasyarakatan harus dibedakan dengan  badan  hukum  Yayasan  yang  me- miliki visi-misi pendidikan.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakat- an.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985 tentang  Organisasi  Kemasyarakat- an.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Pengesahan  Badan  Hukum Perkumpulan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 33  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyara- katan  di  Lingkungan  Kementerian Dalam  Negeri  dan  Pemerintah Daerah.
Achmad  Ali,  2011, Menguak  Tabir Hukum ,  Edisi  Kedua,  Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Badudu-Zain, 1994, Kamus Umum Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
C.S.T.  Kansil  dan  Cristine  S.T.  Kansil, 2002, Pokok-Pokok  Badan  Hukum , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Erdianto  Effendi,  2011, Hukum  Pidana Indonesia, Suatu Pengantar ,
Cetakan  Kesatu,  Bandung:  PT Refika Aditama.
Jimly  Asshidiqie,  2005, Hukum  Acara Pengujian  Undang-Undang, Jakar- ta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepa- niteraan MK.
--------,  2006, Kemerdekaan  Berserikat, Pembubaran  Partai  Politik,  dan Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Sekretariat  Jenderal  dan  Kepani- teraan Mahkamah Konstitusi RI.
--------,  “Mengatur  Kebebasan  Berserikat dalam  Undang-Undang”,  dalam http://www.jimlyschool.com/read/a nalisis/274/mengatur-kebebasan- berserikat-dalam-undangundang/
Irma Devita Purnamasari, 2010, Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendiri- kan Badan Usaha , Kaifa.
J.J  Bruggink,  1996, Rechsreflecties, alih bahasa  Arief  Sidharta,  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Laporan  Infid Kebebasan  Beragama
Tahun 2010-2012 .
Muladi  dan  Dwija  Priyatno,  2010, Per- tanggungjawaban Pidana Korpora- si, Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Ken- cana.
Majda  El-Muhtaj,  2012, Hak  Asasi Manusia  Dalam  Konstitusi  Indone- sia,  Dari  UUD  1945  sampai dengan  Amandemen  UUD  1945 Tahun 2002 , Cetakan ke-4, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
M. Manulang, 1983, Dasar-Dasar Mana- jemen , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nia  Kania  Winayanti,  2011, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS  (Organisasi  Kemasyara- katan), Yogyakarta:  Pustaka  Yus- tisia.
Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang  Organisasi  Kemasyarakat- an, Badan Legislasi DPR RI, 2011.
Philipus  M.Hadjon,  1997,  Pengkajian Ilmu  Hukum, Makalah  Pelatihan Metode  Penelitian  Hukum  Norma- tif , Pusat  Penelitian Pengembangan Hukum  Universitas  Airlangga,  11- 12 Juni 1997.
Ronald  Rofiandri, UU  Ormas:  Sejarah dan  Implementasi, makalah  PSHK phsk.or.id/site/download.php?docid =5f5243e9e0f1dde42c0212368295a e17, diunduh pada 10 Juli 2013.
Rustam  Ibrahim,  2008,  “Upaya  Pening- katan  Kinerja  Transparansi  dan Akuntabilitas  Ormas  dan  Lembaga Nirlaba  Lainnya”, Makalah ,  Jakar- ta.
Rudhi  Prasetya,  2012, Yayasan  Dalam Teori  dan  Praktik, Cetakan  Perta- ma, Jakarta: Sinar Grafika.
Sondang P. Siagian, 1980, Filsafat Admi- nistrasi , Jakarta: Gunung Agung.