## PENDIDIKAN PARALEGAL KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKELANJUTAN

## Laurensius Arliman
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau E-mail : laurensiusarliman@gmail.com

## ABSTRAK
Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa,  hal ini  tentu  tidak  bisa  dipungkiri.  Di  Negara manapun,  hak  anak  selalu  dilindungi  dan selalu dijaga dengan baik. Indonesia sebagai sebuah  Negara  hukum,  juga  mengakui perlindungan anak yang harus benar-benar dilaksanakan.  Pada  hari  ini  perlindungan anak  itu  sepertinya  diabaikan  atau  bahkan dilupakan, karena masih banyak kita saksikan anak-anak berhadapan dengan hukum, anak menjadi  korban  kejahatan  dan  eksploitasi, dan  masih  banyak  anak  yang  ditelantarkan dan  tidak  mendapat  perhatian  dengan serius.  Atas  dasar  itu  hadirlah  paralegal, sebagai  bentuk  awal  kepada  perlindungan anak.  Tulisan  ini  akan  berkenalan  dengan paralegal,  apa  itu  paralegal?  Serta perkembangannya  di  Indonesia.  Tulisan ini  juga  membahas  manfaat  pendidikan paralegal  bagi  masyarakat,  terutama  di dalam perlindungan anak. Di akhir tulisan ini menekankan  pentingya  perlindungan  anak yang  berkelanjutan  di  Indonesia,  sebagai dasar  mewudukan  Indonesia  yang  lebih baik lagi. Kesimpulan dari tulisan ini adalah mengenalkan  paralegal  sebagai  bentuk awal  dari  perlindungan  kepada  anak  yang berkelanjutan.
Kata  Kunci: Pendidikan;  Paralegal;  Perlin- dungan; Anak; Berkelanjutan.

## ABSTRACT
Kids  are  the  future  generation,  it  certainly  can  not  be  denied.  In any country, the rights of children are always protected and always maintained well. Indonesia as a country of law, also recognizes that child  protection  must  be  fully  implemented.  In  these  days  of  child protection seems to be ignored or even forgotten, because we have seen  many  children  are  dealing  with  the  law,  children  are  victims of  abuse  and  exploitation,  and  many  children  are  neglected  and attention seriously. On that basis hadirlah paralegal, as an early form to the protection of children. This paper will be acquainted with the paralegal,  what  is  a  paralegal?  And  its  development  in  Indonesia. This  paper  discusses  the  benefits  paralegal  education  for  the community, especially in the protection of children. At the end of this paper emphasizes the importance of sustainable child protection in Indonesia, as the basis mewudukan Indonesia better. The conclusion of this paper is to introduce a paralegal as an early form of protection to the child sustained.
Keywords: Education; Paralegal; Protection; Child; Sustainable.

## 1.  Pendahuluan
P erlindungan  Anak  merupakan  suatu  bagian  yang  tidak terpisahkan di dalam kehidupan masyarakat selama ini. Jika kita berfikir secara alami semua manusia berasal dari anak-anak juga, tetapi yang terjadi selama ini yang terjadi perlindungan anak semakin menyedihkan pada masa ini. Lihat saja semakin banyak  berita  tentang  perlindungan  anak  yang  ditayangkan di  media  masa  pada  saat  ini,  sepertinya  masyarakat  tidak mendapatkan hukum.
Hal  ini  menjadi  sebuah  pertanyaan  klasik,  apakah perlindungan anak benar-benar sudah dilaksanakan Negara ini? Hal ini tetu merupakan pertanyaan yang mudah dijawab oleh semua pihak yang berkaitan lansung dengan anak. Kemudian
pertanyaan  klasik  selanjutnya,  apakah  keluarga  dan orang tua sudah memenuhi perlindungan anak selama anak hidup di dalam keluarga? Hal ini tentu bias dijawab oleh  orang  tua  dan  keluarga  dan  anak.  Selanjutnya untuk  anak  berinteraksi  sosial,  apakah  masyarakat dan sekolah sudah memenuhi perlindungan anak atau hanya  membiarkan  perlindungan  itu  tidak  terjadi? Tentu jawaban ini bisa kita temukan dari kehidupan masyarakat selama ini.
Penegakan  perlindungan  anak  sangatlah diperlukan  di  dalam  kehidupan  Negara  kita  ini. Tujuan  akhir  dari  penegakan  hokum  seyogjanya berkonsentrasi  kepada  bagaimana  masyarakat menjadi  sejahtera  karena  hokum  memberi  peluang untuk  mendapatkan  kebahagian  itu,  terutama kebahagiaan  perlindungan  anak.  Penegakan  hukum (perlindungan  anak)  seharusnya  tidak  semata- mata  disamakan  dengan  menegakan  peraturan perundang-undangan. Hukum mempunyai kehendak yang  amat  mulia,  hukum  apabila  diartikan  hanya sebatas  peraturan  perundang-undangan,  maka  akan membuat masalah dengan masnusia untuk mencapai rasa  bahagia  karena  manusia  mampu  mendudukan manusia  sebagai  mahluk  yang  sempurna  (Hartono, 2012).  Maka  seharusnya  manusia  harus  melihat penegakan  perlindungan  anak  itu  bukan  hanya  di dalam satu objek saja, dan harus berani memberikan bantuan hukum kepada anak.
Di  dalam  perkembangannya  dengan  banyaknya kasus pelanggaran terhadap anak, maka dibutuhkan penegakan  hukum  perlindungan  anak  yang  serius, serta bantuan hukumnya. Jika seorang anak dilanggar hak-haknya  maka  masyarakat  dapat  melaporkannya kepada  pihak  berwajib.  Dalam  perkembangannya masyarakat  dapat  melakukan  paralegal.  Dimana, paralegal  ini  dapat  membantu  advokat  dalam memberikan  bantuan  hukum  anak  sebagai  korban pelanggaran haknya. Bantuan hukum merupakan jasa hukum  yang  khusus  diberikan  kepada  fakir  miskin yang  memerlukan  pembelaan  secara  cuma-cuma, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan baik  secara  pidana,  perdata  dan  tata  usaha  negara dari  seorang  yang  mengerti  seluk-beluk  pembelaan
hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum serta hak asasi manusia.
Pembahasan  selanjutnya  apa  yang  disebut paralegal diatas, mengenai keparalegalan yang berarti orang  yang  memiliki  pengetahuan  di  bidang  hukum materiil  dan  hukum  acara  dengan  pengawasan dari  advokat  atau  organisasi  bantuan  hukum  yang berperan  dalam  membantu  masyarakat  yang mencari  keadilan.  Paralegal  ini  bisa  bekerja  sendiri di  dalam  komunitasnya  atau  bekerja  untuk  legal. Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti harus seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di Perguruan Tinggi, namun harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Sifatnya membantu penanganan  kasus  atau  perkara,  maka  paralegal sering disebut dengan Legal Assistant. Pada kegiatan sehari-hari  peran  paralegal  sangat  penting  untuk menjadi  jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan  advokat  atau  penegak  hukum  lainnya  untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami individu maupun  kelompok  masyarakat(http://www.trunity. net/paralegallbhjakarta/topics/).
Bantuan hukum sendiri merupakan upaya untuk membantu  seseorang  yang  tidak  mampu  di  dalam bidang  hukum.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  konstitusi kita yaitu di dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar  1945,  dan  didalam  hukum  positif  kita  yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  18  tahun 2003  tentang  Advokat,  pasal  56  Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan  Hukum.  Menurut  peraturan-peraturan tersebut,  setiap  orang  yang  tersangkut  perkara berhak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  baik perkara perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non Litigasi. Bantuan hukum di Indonesia hingga saat ini masih kurang diperhatikan, sehingga tak heran jika mulai timbul krisis kepercayaan terhadap penegak hukum oleh para pencari keadilan.
Ketidaktahuan  akan  hukum  berakibat  pada situasi  dimana  kelompok  masyarakat  miskin menghadapi  berbagai  persoalan  seperti:  manipulasi
Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
atas  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  ekonomi, kriminalisasi  oleh  Negara,  diskriminasi  perlakuan lembaga  penegak  hukum.  Pengabaian  terhadap keberadaan  institusi  masyarakat  di  tingkat  local mengakibatkan  tidak  bekerjanya  mekanisme penyelesaian  konflik  masyarakat  sehingga  memicu konflik social dalam skala besar dan luas. Pengalaman kelompok  masyarakat  miskin  ketika  berinteraksi dengan lembaga penegak hukum telah memunculkan persepsi  buruk  dan  ketidakpercayaan  akan  sistem hukum formal ( https://www.causes.com ).
Bantuan hukum kepada masyarakat menggambarkan  adanya  suatu  kesadaran  bahwa bagaimanapun  inisiatif  pemberdayaan  hukum bagi  kelompok  masyarakat  miskin  haruslah mempertimbangkan  konteks  sosial  masyarakat  dan pengalaman  bekerjanya  sistem  hukum  yang  ada. Upaya untuk mengurangi kemiskinan harus diarahkan pada  aspek  struktural  dan  kebijakan  dengan  tujuan pokok untuk menguatkan posisi tawar mereka dalam merepresentasikan  kepentingan  dan  kemampuan untuk melindungi  hak-hak social ekonomi kelompok miskin  tersebut.  Oleh  karena  itu  disamping  tetap melakukan  penyadaran  hukum,  intervensi  kepada kelompok  miskin  harus  diarahkan  pada  penguatan organisasi masyarakat sendiri agar mampu menjawab kebutuhan  anggotanya  sehingga  mereka  dapat merepresentasikan  kelompok  miskin  dalam  proses pengambilan kebijakan di pemerintah.
Merebaknya  berbagai  kasus  perlindungan  anak tentu  saja  memprihatinkan  kita  semua.  Keluarga sebagai  institusi  utama  dalam  perlindungan  anak ternyata  belum  sepenuhnya  mampu  menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah,  pernikahan  sirri,  dan  berbagai  permasalahan lainnya  menjadi  salah  satu  pemicu  terabaikannya hak-hak  anak  dalam  keluarga.  Ironisnya  lagi,  dalam institusi  sekolah  juga  kerap  terjadi  tindak  kekerasan maupun diskriminasi pendidikan pada anak. Demikian pula pada institusi sosial lainnya seperti yayasan atau panti,  nampak  masih  belum  sama  dalam  memaknai kepentingan  terbaik  bagi  anak  ( https://www.causes.
com ). Bahkan pada penanganan anak yang berhadapan hukum, hak-hak anak masih perlu terus mendapatkan perhatian.  Pada  kenyataannya,  berbagai  persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat kita, bahkan kalau diperkirakan cenderung  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya masalah  kritis  seperti  kemiskinan,  ketidakadilan, kerawanan  bencana  baik  bencana  alam  maupun bencana  sosial,  akses  pornografi  dan  pornoaksi, disintegrasi  bangsa,  sindikat  perdagangan  narkoba dan sebagainya. Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap amaraknya kasus  tindakan  kekerasan  pada  anak  maupun  anak yang berhadapan hukum merupakan informasi yang tidak  dapat  disangkal  bahwa  kasus-kasus  tersebut sering  menghiasi  pemberitaan  di  media  massa. Belum lagi kasus yang tidak terungkap ( http://www. kpai.go.id/ ),  karena  luput  dari  pemberitaan  media atau memang sama sekali tidak ada yang mengetahui maupun  melaporkan  tentang  pelanggaran  terhadap hak anak tersebut.
Atas  dasar  hal  tersebut,  agar  masyarakat mau  memberikan  bantuan  hukum  serta  berani melaporkan  tentang  pelanggaran  terhadap  hak-hak anak,  maka  sangat  diperlukan  pengenala  paralegal bahkan  pendidikan  paralegal  kepada  masyarakat, agar perlindungan anak dapat terwujud secara tujuan yang khusus, bahkan unyuk ujuan yang umum dapat mewujudkan perlindungan hukum kepada masyarakat. Atas dasar tersebut maka tulisan ini kana membahas mengenai:
1)  Apakah itu paralegal dan bagaimana perkembangan paralegal pada saat ini?
2)  Apa  manfaat  pendidikan  paralegal  terhdapa masyarakat  untuk  mewujudkan  perlindungan anak?
3)  Bagaimana  gagasan  perlindungan  anak  yang berkelanjutan yang ideal?

## 2.   Apa Itu Paralegal? dan Perkembangannya
Jika merujuk kepada Black’s Law Dictionary istilah paralegal  mengacu  kepada  definisi  “ a  person  with

## Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized  by  law  to  use  those  legal  skills ”.  Lewat pengertian tersebut dapt ditarik pemahaman bahwa arti normative pekerjaan seorang paralegal tidak jauh berbeda dengan pekerjaan seorang “legal assistant” yang bekerja di kantor-kantor advokat atau di kantor Penuntut Umum (attorney). Di dalam konsep beberapa negar di Eropa dan Amerika, dapat ditemukan bahwa definisi siatas sejalam dengan praktik system bantuan hukum  terkait  paralegal  di  kedua  Negara  tersebut (Abdul Azis Sigalingging, et-al , 2015).
Perkembangan paralegal pada mulanya mengemuka pada era 1970-an, pada masa itu LSM- LSM  di  Indonesia  mulai  menjalankan  program- program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin. Namun istilah paralegal belum lazim digunakan dalam  aktivitas  bantuan  hukum.  Terutama  padanan “paralegal”  belum  ada  dalam  padanan  bahasa Indonesia.  Meski  begitu  sering  kali  istilah  paralegal dalam  literarur  inggris  disejajarkan  dengan  makna dan  istilah  paralegal  kedalam  bahasa  Indonesia. Disisi  lain  istilah  persis  yang  serig  digunakan  pada media  tahun  1970  an  dengan  istilah  pokrol  bambu. Sering  pula  paralegal  digambarkan  sebagai  seorang yang  tidak  mesti  seorang  sarjana  hokum  atau mengenyam  pendidikan  hokum  di  perguruan  tinggi. Namun seorang paralegal mesti mengikuti pendidikan khusus  keparalegalan.  Karena  sifatnya  membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga  disebut  dengan  asisten  hokum  ( legal  assistant ) (Abdul Azis Sigalingging, et-al , 2015). Dengan kata lain, dalam arti netral, secara umum paralegal di Indonesia digambarkan  sebagai  seorang  yang  bukan  sarjana hokum,  berasal  dari  masyarakat,  yang  bertugas membantu kerja advokat dalam menangani perkara. Sebagaimana hal nya dibeberapa Negara di Eropa dan Amerika Serikat.
Namun  dalam  makna  realis,  seringkali  bentuk, fungsi  dan  peran  menyangkut  paralegal  memiliki pemaknaan praktik lain di berbagai organisasi. Begitu halnya  dengan  paralegal  dalam  konsep  paralegal yang digagas oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia  (YLBHI).  Dimana  pasca  terbitnya  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2001  tentang  Bantuan Hukum dan dikuatkannya peran paralegal berdasarkan putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  88/PUU- X/2012 yang pada intinya menegaskan bahwa meski paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hokum diberi kesempatan memberikan bantuan hokum kewajiban advokat memberi bantuan hokum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh  berlakunya  Undang-Undang  Bantuan  Hukum. Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum yang menyebutkan ketentuan  ini  tidak  mengurangi  kewajiban  advokat untuk  menyelenggarakan  Bantuan  Hukum  sesuai Undang-Undang  Advokat  yang  dapat  memberikan bantuan hukum ( www.hukumonline.com ). Tak hanya advokat  yang  dapat  memberikan  bantuan  hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa fakultas hukum syariah, perguruan tinggi militer, perguruan tinggi kepolisian, yang  direkut  sebagai  pemberi  bantuan  hukum.  Hal ini sejalan dengan pertimbangan putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004. Berdasarkan putusan MK tersebut, pelayanan pemberia bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat ( www.hukumonline.com ).
Sejak  Tahun  1980-an,  LBH  dan  YLBHI menyelenggarakan  pendidikan  paralegal.  Pada  masa itu LBH-YLBHI telah menggunakan isu hukum sebagai jalan masuk untuk membangun kesadaran masyarakat agar  lebih  memahami  potensi  sosialnya  dalam masyarakat.  Bahkan  menurut  Patra  M.  Zen,  sejak tahun  1980-an,  LBH  dan  YLBHI  telah  menggunakan isu  hukum  sebagai  jalan  masuk  untuk  membangun kesadaran masyarakat agar lebih memahami potensi sosialnya  dalam  masyarakat  (Patra  M.  Zen,  2008). Bahkan  menurut  Patra  M.Zen,  di  awal  1990-an dimotori LBH-Yayasan LBH Indonesia, telah terbentuk jaringan  paralegal  Indonesia.  Akan  tetapi  jaringan tersebut tidak aktif lagi sejak 1996.
Pada  awal  bergulirnya  gagasan  paralegal  di YLBHI, terdapat 2 (dua) bentuk pendidikan paralegal,
Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
yakni pendidikan lasnung kepada para paralegal, dan pendidikan untuk mendidik seseorang menjadi pendidik ( training  of  trainers ).  Dalam  perkembangannya, pendidikan  paralegal  mengalami  dinamika.  Periode 1980-an, pada umumnya LBH melakukan pendidikan paralegal  berdasarkan  komunitas  yang  mengalami pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dan  tengah menghadapi perkara hukum. Dalam hal ini materi ajar pendidikan paralegal diutamakan berupa ketrampilan bagi  masyarakat  untuk  memperjuangkan  haknya baik  dalam  proses  peradilan  maupun  diluar  proses peradilan. Maka ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang spesifik (Abdul Azis Sigalingging).
Lalu  pada  periode  1990-an,  pendidikan paralegal mulai berkembang berdasarkan isu dengan mengundang  beragam  komunitas  dimasyarakat. Ditandai  dengan  berdirinya  organisasi  non- pemerintah  yang  spesifik  menangani  isu-isu terntentu, seperti WALHI, ICEL, dan LBH Apik. WALHI dan  ICEL  menyelenggarakan  pelatihan  paralegal dibidang  lingkungan  hidup.  Sementera  LBH  Apik menyelenggarakan  pendidikan  paralegal  untuk isu  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  hak-hak perempuan dan anak (Patra M. Zen).
Persamaan  di  hadapan  hukum  dan  hak  untuk dibela  advokat  atau  penasihat  hukum  adalah  hak asasi  manusia  yang  perlu  dijamin  dalam  rangka pencapaian  keadilan  sosial,  juga  sebagai  salah  satu cara  mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Dan bantuan hukum dapat  menjamin  dan  mewujudkan  persamaan  di hadapan  hukum  dengan  membela  hak-hak  orang miskin. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai gerakan  konstitusional  akan  meredam  potensi ledakan  gejolak  sosial  dan  keresahan  sosial,  juga akan  mendorong  pencapaian  Negara  hukum  yang dicita-citakan  (Frans  Hendra  Winarta,  2011).  Dalam Negara hukum, kekuasaan Negara dibatasi hak asasi manusia.
Ruang  lingkup  pendampingan  yang  dilakukan oleh paralegal (dulu biasa disebut dengan pengacara publik/  pengacara  rakyat/  pendamping  rakyat-
masyarakat),  sebelum  adanya  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak hanya terbatas  pada  konsultasihukum,  dan  penasehatan hukum,  akan  tetapi  juga  menjalankan  kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela  di  tingkatan pengadilan maupun dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan juga melakukan tindakan hukum lainnya yang dibutuhkan oleh mitra/ pencari keadilan. Akan  tetapi  aktifitas  tersebut  kemudian  dibatasi setelah Undang-Undang Advokat diterbitkan, semua aktifitas pendampingan secara legal formal (beracara di  dalam  system  peradilan)  hanya  boleh  dilakukan profesi  Advokat.  Konsekuensinya  berbagai  istilah tentang  profesi  pemberi  jasa  atau  bantuan  hukum tersebut yang sebelumnya disebut sebagai pengacara, pokrol bambu, paralegal, dan konsultan hukum yang biasanya memberikan konsultasihukum, penasehatan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela  di  pengadilan  tidak  dikenankan  lagi  untuk berpraktek di pengadilan. Untuk bisa menjadi Advokat pun harus melalui berbagai persyaratan, diantaranya lulusan pendidikan tinggi hukum, yang telah mengikuti pendidikan  profesi  dan  lulus  ujian  profesi  Advokat, serta persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan harus diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh  Mahkamah  Agung  melalui  Hakim  Pengadilan Tinggi (www.kompasiana.com).
Istilah Paralegal ditemukan di dalam fungsi dari Pemberi Bantuan Hukum (dalam hal ini sebagai badan hukum) yang dapat melakukan perekrutan terhadap advokat,  paralegal,  dosen,  dan  mahasiswa  Fakultas Hukum,  yang  diuraikan  kewenangannya  untuk melakukan  (www.kompasiana.com):  1)  pelayanan bantuan  hukum,  2)  menyelenggarakan  penyuluhan hukum, 3) konsultasi hukum, dan 4) program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum. Paralegal adalah seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia yang mendayagunakan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin/komunitasnya. Kegiatan paralegal pada satu sisi bergerak di dalam hubungan-hubungan

## Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
hukum sebagai fungsi yang menjembatani komunitas yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi  manusia  dengan  sistem  hukum  yang  berlaku, sementara pada sisi lain bergerak di dalam hubungan- hubungan sosial dalam fungsi-fungsi mediasi, advokasi dan pedampingan masyarakat.
Siapa sajakah yang bisa menjadi paralegal? maka akan  ada  pertanyaan  terkait  hal  itu.  Siapapun  bisa menjadi paralegal, misalkan 1) Pemimpin komunitas, 2) Ketua suku, 3) Pemuka agama, 4) Tokoh pemuda, 5) Mahasiswa, 6) Aktifis Serikat Buruh, 7) Aktifis Serikat Tani, 8) Guru, dan 9) Anggota komunitas masyarakat lainnya ( https://pnpmbesitanglangkat.wordpress. com ).  Untuk  menjadi  Paralegal,  seseorang  paling tidak  harus  mengikuti  pendidikan  paralegal,  baik pendidikan dasar, maupun pendidikan lanjutan. Selain itu,  paralegal  harus  memegang  kode  etik,  antara lain:  1)  Menjunjung  tinggi  nilai  keadilan,  kebenaran dan hak-hak asasi manusia, 2) Memiliki rasa percaya diri  dan  keberanian  untuk  menegakkan  keadilan dengan  berbagai  resiko,  3)  Tidak  menyalahgunakan peranannya  untuk  kepentingan  pribadi  maupun kelompok.
Dalam  konteks  pemberian  bantuan  hukum, paralegal  menjalankan  peran-peran  sebagai  berikut ( https://pnpmbesitanglangkat.wordpress.com ): 1) Memfasilitasi  dan  memotifasi  masyarakat  untuk mengorganisir  dirinya  dalam  menghadapi  masalah- masalah mereka, disamping membantu mereka untuk membentuk organisasi mereka sendiri, 2) Melakukan analisi  sosial,  yang  dimaksudkan  untuk  membantu paralegal  dan  masayarakt  agar  memahami  sifat struktural  dari  perkara  sehingga  dapat  menemukan bagaimana  jalan  pemecahan  terhadap  persoalan- persoalan,  3)  Membimbing,  melakukan  mediasi (perantara),  yaitu  memberikan  bimbingan  dan nasehat  hukum  serta  melakukan  mediasi  dalam perselisihan yang timbul diantara anggota masyarakat, 4)  Jaringan  kerja,  yaitu  menjalin  hubungan  kerja dengan  organisasi-organisasi  da  kelompok  lain  serta individu-individu  (wartawan,  peneliti,  dan  lainnya) guna  mendapatkan  dukungan  terhadap  masalah- masalah yang dihadapi masyarakat, 5) Advokasi, yaitu
melakukan  advokasi  sengan  mengangkat  persoalan- persoalan  yang  dihadapi  masyarakat  kepermukaan, sehingga diperhatikan oleh para pembuat keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dalam hal  tertentu  yang  dimungkinkan  oleh  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  paralegal  dapat  mewakili, mendampingi  dan/atau  memberikan  bantuan hukum  pada  masyarakat  atau  perseorangan  dalam penyelesaian kasus dihadapan pemerintah, pengadilan atau  forum-forum  peradilan  lainnya,  6)  Mendidik dan  melakukan  penyadaran,  yaitu  meningkatkan kesadaran  masyarakat  mengenai  hak-hak  mereka, memberikan  informasi  tentang  hukum-hukum tertentu yang dapat melindungi mereka, memberikan informasi  megenai  program  pengembangan  dan kesejahteraan  masyarakat  yang  dilaksanakan pemerintah dan bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program-program tersebut,

## 3.  Manfaat  Pendidikan  Paralegal  Terhadap Perlindungan Anak
Strategi  yang  dikembangkan,  berbasis  pada lembaga organisasi masyarakat di tingkat komunitas (tingkat  terbawah),  seperti:  desa,  organisasi petani,  nelayan,  kelompok  perempuan,  buruh  dan sebagainya, melakukan pendidikan hukum masyarakat sesuai dengan konteks persoalan hukum komunitas; penyediaan  bantuan  hukum  dalam  berbagai  pilihan penyelesaian  masalah.  Survei  di  tingkat  nasional menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  masalah  atau sengketa  hukum  di  masyarakat  diselesaikan  melalui mekanisme  informal  (negosiasi,  mediasi),  selain melalui  penyelesaian  formal  atau  advokasi,  serta penguatan  network  bagi  lembaga  atau  organisasi masyarakat untuk bisa bekerjasama dengan organisasi masyarakat  sipil  lainnya,  NGO,  instansi  pemerintah, dan instansi hukum terutama di tingkat lokal. Khusus Paralegal yang dikembangkan merupakan perwakilan masyarakat, terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Paralegal bertanggungjawab untuk  mengelola  kegiatan  posko,  penguatan organisasi,  pendidikan  hukum  dan  penangan  kasus. Satu  orang  paralegal  bertanggungjawab  untuk
Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
melakukan  pendidikan  dan  pendampingan  kasus bagi  minimal  1  (satu)  kelompok  masyarakat  yang ada  di  desa/komunitas  tersebut  (pengajian,  petani, pengairan, dan hal lain yang terkait)
Walaupun di dalam Undang-Undang Advokat telah menghapuskan peranan Paralegal, akan tetapi gerakan Paralegal sudah berkembang seiring dengan gerakan social paska tumbangnya Era Suharto, prakteknya di Indonesia tidak hanya menjadi pembantu/ penghubung atau  kepanjangan  tangan  dari  kerja-kerja  seorang pengacara atau advokat. Beberapa gerakan Paralegal juga  telah  bekerja  di  dalam  ruang  lingkup  hukum formal,  tidak  hanya  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan dan memberikan konsultasi hukum tetapi juga  terlibat  dalam  kerja-kerja  advokasi  yang  lebih luas.  D.J.  Ravindran  dalam  “ Guidance  for  Paralegal ” merumuskan  peran  paralegal  sebagai  berikut:  1) melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok  masyarakat  yang  dirugikan  menyadari hak-hak  dasarnya;  2)  memfasilitasi  terbentuknya organisasi  rakyat  sehingga  mereka  dapat  menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka; 3) membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi konflik; 4)  melakukan  penyelidikan  awal  terhadap  kasus- kasus  yang  terjadi  sebelum  ditangani  pengacara;  5) membantu  pengacara  dalam  membuat  pernyataan- pernyataan  pengumpulan  bukti  yang  dibutuhkan dan  informasi  lain  yang  relevan  dengan  kasus  yang dihadapi.
POKJA  Paralegal,  telah  melakukan  identifikasi peran-peran Paralegal, yang diperoleh dari rumusan Hasil  Diskusi  Terfokus  (FGD)  yang  melibatkan  100 Paralegal  di  NTB,  Kalbar,  Jabar,  Jabodetabek,  dan Lampung,  bahwa  kerja-kerja  (peran)  Paralegal meliputi:
1)  Penanganan  kasus  di  lapangan:  pendampingan, konsultasi  hukum,  mediasi,  konseling;  dengan area kerja di wilayah / lapangan tempat Paralegal tinggal;
2)  Melakukan  pendampingan  kepada  perempuan korban  kekerasan,  dari  mulai  pelaporan  di Polsek sampai ke pengadilan (dalam kasus KDRT,
perceraian,  pencabulan  anak  di  bawah  umur, inses,  pelecehan  seksual,  perkosaan,  soal  upah dan  pelanggaran  hak-hak  buruh,  kasus  buruh migran, trafiking);
3)  Membantu  membuat  draft  gugatan  hukum  dan dokumen kasus;
4)  Turut  beracara  di  Pengadilan  sebagai  asisten advokat atau mengatasnamakan pengurus serikat pekerja (PHI) karena dimungkinkan oleh Undang- Undang  (Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial);
5)  Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus melalui mediasi  dan  jalur-jalur  alternatif  sehingga  tidak semua dibawa ke jalur formal atau pengadilan;
6)  Memberikan  penyadaran,  pelatihan  serta pendidikan/penyuluhan  hukum  bahkan  kursus hukum melalui posko-posko paralegal atau klinik hukum  serta  sosialisasi  langsung  ke  masyarakat dan  keluarga  mengenai  masalah  hukum  dan hak-hak  hukum  terutama  terkait  dengan  isu-isu kelompok  marjinal  seperti  perempuan,  anak, buruh,  petani,  masyarakat  miskin,  masyarakat adat, dan kelompok-kelompok yang bermasalah dengan hukum;
7)  Memfasilitasi masyarakat untuk memahami atas masalah  hukum  dan  sosial  yang  sedang  terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis);
8)  Menggalang  swadaya  untuk  biaya  si  korban, bahkan  terdapat  pengalaman  untuk  melibatkan korban  di  organisasi  dengan  menfasilitasi pengembangan  usaha/ekonomi  dan  juga  dalam rangka pemulihan dan penguatan;
9)  Melakukan kerja-kerja advokasi di berbagai level (terlibat  dalam  mendorong  pembuatan  Perda, Undang-Undang,  kebijakan  pemerintah  lainnya, seperti  mendorong  adanya  sidang  keliling  di komunitas  miskin  untuk  mendapatkan  istbat nikah,  akte  perceraian,  perkawinan,  kelahiran serta  penyelesaian  kasus-kasus  keluarga,  dan mendorong  perubahan  norma  lokal  yang melanggar HAM;

## Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
10)  Melakukan  pemantauan  terhadap  terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk hak perempuan dan  anak  di  masyarakat  serta  terkait  dengan layanan  publik  dan  dalam  setiap  tingkat pemeriksaan perkara;]
11)  Penguatan  jaringan/organisasi.  menjadi  simpul dari  masyarakat/komunitas,  antara  lain, membangun  komunikasi  dengan  masyarakat, mendampingi  dan  memelihara  kekompakan, memberi  semangat  masyarakat  yang  masih bermasalah, menjadi penggerak dari masyarakat, membentuk  forum  multi  stakeholder  dengan aparat hukum dan organisasi pendukung.
Lebih lanjut penulis ingin menjelaskan bahwa ada beberapa  manfaat  penyuluhan  hukum  perlindungan anak sangat memilik dampak yang positif antara lain sebagai berikut:
1.  Paralegal  berperan  penting  dalam  mendorong terciptanya akses keadilan bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas terutama yang hidup di  sekitar  lingkungan  tempat  tinggal  paralegal guna  mendapatkan  dan  memperjuangkan  hak- hak dasarnya melalui pemberian bantuan hukum (Abdul  Azis  Sigalingging)  terutama  bantuan terhadap perlindungan anak;
2.  Pengembangan  kebenaran,  keadilan,  dan kesejahteraan  anak  melaui  pelayanan  anak korban kejahatan (Arif Ghosita, 2004), yang bisa diwujudkan dalam lembaga paralegal;
3.  Peningkatan  pertumbuhan  dan  pengembangan anak yang menjadi korban dalam semua bidang kehidupan  dan  penghidupan  (Arif  Ghosita, 2004).  Pusat  pelayanan  korban  (paralegal)  ini diharapkan  dapat  membantu  anak-anak,  para orang tua, dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam menanggulangi permasalahan penimbulan korban pada anak;
4.  Pengembangan  dan  peningkatan  rasa  tanggung jawab terhadap sesama manusia warga Indonesia yang menjadi korban kejahatan terutama anak;
5.  Adanya  pemanuasian  (humanisasi)  anak-anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  melalui pelayanan  anak  korba  kejahatan  dalam  rangka pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi  manusai  oleh  yang  bersangkutan  tanpa menimbulkan korban lebih lanjut;
6.  Pengadaan kesempatan untuk mereka yang mau ikut serta dalam penigkatan kesejahteraan anak dan pelayanan korban kejahatan pada khususnya sebagai pengamalan pancasila;
7.  Pemberian kesaksian yang nyata sebagai ucapan syukur atas kasih, kebahagiaan, dan keselamatan sejati yang telah diterima manusia dari Tuhan;
4.  Mewujudkan Perlindungan Anak Yang

## Berkelanjutan
Bekelanjutan  merupakan  konsep  yang  sering digunakan  dalam  kajian  lingkungan  dan  hukum lingkungan  yang  dikaitkan  dengan  pembangunan berkelanjutan  ( sustainable  development )  (Yuliandri, 2009).  Berkelanjutan  sendiri  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang terus- menerus dan berkesinambungan. Terkait hal ini maka konsep berkelanjutan tentu dapat diterapkan di dalam perlindunga,  hal  ini  akan  membawa  jaminan  dan kepastian perlindungan anak yang terus menerus.
Dalam  menata  konsep  berkelanjutan  ini  maka pemerintah  melakukan  penanaman  pemahaman perlindungan  anak  berkelanjutan  sangatlah  perlu diajarkan  secara  dini  kepada  masyarakat  sekolah. Karena  dengan  adanya  penanaman  pemahaman terhadap perlindungan anak berkelanjutan membuat perlindungan ini tidak berhenti ketika ada kasus-kasus anak yang lagi hot topic diperbincangkan, lebih jauh dari itu hal ini membuat implementasi undang-undang perlindungan  anak  yang  ada  bisa  dilaksanakan  oleh setiap orang, aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait  yang  disebutkan  didalam  undang-undang perlindungan anak secara berkelanjutan ( the best life to children ).
Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
Ada  beberapa  usaha  untuk  mewujudkan perlindungan  anak  yang  berkelanjutan,  dimana usaha-usaha  ini  harus  berwawasan,  bertujuan  dan bersifat  mengembangkan  kebenaran,  keadilan  dan kesejahteraan rakyat. Macam-macam usaha tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Pengawasan, mengusahakan pengawasan bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  terhadap adanya  kecenderungan  melakukan  penyalah- gunaan  kekuasaaan  atau  kewenangan  yang menimbulkan korban penyalahgunaan kekuasaan atau  kewenangan  dalam  pembinaan  pelaku anak (kedepannya akan mengusahakn terhadap pengawasan  perlindungan  anak  baik  sebagai saksi ataupun korban);
b.  Pencegahan,  mengusahakan  pencegahan  orang melakukan  peyalahgunaan  kekuasaan  atau kewenangan  dalam  pembinaan  anak  agar  tidak menimbulkan korban mental, fisik, sosial dengan berbagai cara sebagai berikut: 1) mencegah adanya kesempatan  untuk  melakukan  penyalahgunaan kekuasaan  atau  kewenangan  dalam  pembinaan pelaku  anak,  2)  penjatuhan  sanksi  yang  tepat kepada pelaku penimbul korban penyalagunaan kekuasaan  atau  kewenangan  dengan  berbagai cara  yang  bermanfaat  untuk  pihak  pelaku  san pihak korban. Tujuannya, mencegah pengulangan penimbulan  korban  penyalahgunaan  kekuasaan atau  kewenangan  pembinaan  anak  dan  ikut menghayati  penderitaan  pihak  korban  dengan penjatuhan sanksi memberi ganti kerugian;
c.  Pelayanan,  ada  beberapa  macam  pelayanan terhadap anak yang perlu dipahami,dihayati, dan dilaksanakan  dalam  rangka  mengembangkan kebenaran,  keadilan,  dan  kesejahteraan rakyat  akibat  penyalahgunaan  kekuasaan  atau kewenangan dalam pembinaan anak, seperti: 1) pemberian  bantuan,  mengusahakan  pemberian bantuan mental, fisik, sosial kepada para korban penyalahgunaan  kekuasaan  atau  kewenangan dalam  mengatasi  gangguan,  penderitaan  akibat penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh pelaku dalam pembinaan anak merupakan suatu
kemutlakan. Dalam pemberian bantuan itu harus diutamakan  perspektif  kepentingan  yang  diatur dan bukan perspektif kepentingan yang mengatur, 2)  restistusi,  mengusahakan  pemberian  ganti kerugian oleh pelaku penyalahgunaan kekuasaan atau  kewenangan  dalam  pembinaan  anak yang  bermanfaat  untuk  para  korban  dan  pihak pelaku.  Merupakan  suatu  kemutlakan  adanya pengaturan  penjatuhan  sanksi  ganti  kerugian yang  edukatif  dan  konstruktif  terhadap  pelaku penyalahgunaan  kekuasaan  atau  kewenangan dalam pembinaan anak. Terutama karena pihak korban  biasanya  adalah  dari  golongan  lemah (mental, fisik, sosial). Perlu adanya pembaharuan mengenai  visi  dan  misi  orang  orang  Indonesia yang  berkaitan  dengan  masalah  ganti  kerugian kepada  korban  pada  umumnya  dan  korban penyalahgunaan  kekuasaan  kewenangan  pada khususnya  demi  pengembangan  kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, kompensasi, mengusahakan adanya pemberian ganti kerugian oleh pemerintah. Sebabnya, pelaku tidak mampu memberi  ganti  kerugian  yang  memuaskan kepada  korban.  Pemerintah  bertindak  sebagai pengganti  pmberi  ganti  kerugian  dalam rangka  pengembangan  kebenaran,  keadilan, dan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  itu  perlu, adanya  peraturan  perundang-undangan  yang mengaturnya secara tepat dan cepat;
d.  Penyadaran,  sebagai  fakor  pendukung  penye- lesaian  permasalahan  korban  penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, diperlukan adanya usaha penyadaran akan etika profesi pada setiap anggota  masyarakat  dan  aparat  pemerintah dalam pelaksanaan tugas panggilan sebagai insan yang  mempunyai  kekuasaan  atau  kewenangan mengatur  kehidupan  dan  penghidupan  orang lain  sebagai  sesamanya.  Untuk  penyadaran ini  diperlukan  adanya  kerjasama,  koordinasi, konsistensi  kesungguhan  dalam  usaha-usaha penyadaran  akan  etika  profesi  anggota  aparat pemerintah;

## Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
e.  Perlu  adanya  pengembangan  dan  peningkatan kewaspadaan  terhadap  penyalahgunaan  kekua- saan  atau  kewenangan  dalam  pembinaan pelaku  anak  untuk  mencegah  berbagai  macam viktimisasi dalam pelaksanaan sistem pembinaan pelaku anak, khususnya dalam penjatuhan sanksi terhadap  anak  jika  dia  berhadapan  dengan hukum;
f.  Perlu adanya dasar bertindak untuk para pelaksana pembinaan anak (terutam abagi para paralegal) dalam  melaksanakan  tugas  panggilannya  yang hakikatnya merupakan pengembangan kekuasaan atau kewenangan tertentu seseorang yang dapat menimbulkan korban mental, fisik dan sosial;
g.  Perlu  adanya  usaha  bersama  masyarakat dan  pemerintah  mengatasi  permasalahan penyalahgunaan  kekuasaan  atau  kewenangan dalam pembinaan pelaku anak dengan penjatuhan berbagai  macam  sanksi  demi  pengembangan kebenaran  keadilan,  dan  kesejahteraan  pelaku anak sebagai pengamalan pancasila;
h.  Perlu  diadakannya  pembaharuan  di  bidang hukum  yang  menjadi  dasar  hukum  pembinaan pelaku  anak,  yang  mengembangkan  kebenaran, keadilan,  dan  kesejahteraan  pelaku  anak  untuk mencegah  terjadinya  korban  penyalahgunaan kekuasaan  atau  kewenangan  dalam  pembinaan pelaku anak;
i.  Perlu  adanya  sarana  penyadar  mengusahakan kesediaan untuk ikut berpartisipasi dalam usaha penegahan,  perlindungan  terhadap  terjadinya penyalahgunaan  kekuasaan  atau  kewenangan dalam  pembinaan  anak  berdasarkan  filosofi, etika, religi dan hukum.
Nursahbari menyatakan bahwa dengan peratifikasian  Konvensi  Hak  Anak  Indonesia mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  tahun 1990  dan  mengimplementasikan  hak-hak  anak tersebut. Secara kuantitatif ada 40 kewajiban negara peserta  untuk  mengimplementasikan  hak-hak  anak. Selain  itu  ada  4  macam  penanaman  hak-hak  anak
yaitu: 1) hak atas kelangsungan hidup ( survival rights ); 2)  hak  atas  perlindungan  ( protection  rights );  3)  hak atas  perkembangan  ( development  rigths );  4)  hak untuk  berpartisipasi  ( participation  rights )  (Emeliana Krisnawati, 2005).
Selain itu Maidin Gultom juga menjelaskan bahwa penanaman  prinsip  perlindungan  anak  di  sekolah harus  menanamkan  hal  berikut  ini  (Maidin  Gultom, 2012):
1)  anak  tidak  dapat  berjuang  sendiri,  merupakan salah  satu  prinsip  yang  digunakan  dalam perlindungan  anak  adalah:  anak  itu  modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara  dan  masyarakat  berkepentingan  untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak;
2)  kepentingan  terbaik  anak  ( the  best  interst of  the  child ),  agar  perlindungan  anak  dapat diselenggarakan  dengan  baik,  dianut  prinsip yang  menyatakan  bahwa  kepentingan  terbaik anak  harus  dipandang  sebagai of  paramount importence (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, tanpa prinsip  ini  perjuangan  untuk  melindungi  anak akan mengalami banyak satu sandungan, prinsip the  best  interest  of  the  child digunakan  karena dalam  banyak  hal  anak  “korban”,  disebabkan ketidaktahuan  anak,  maka  masyarakat  mencip- takan  monster-monster  yang  lebih  buruk  di kemudian hari;
3)  rancangan daur kehidupan ( life-circle approach ), perlindungan  anak  mengacu  pada  pemahaman bahwa  perlindungan  anak  harus  dimulai  sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas  dari  berbagai  kemungkinan  cacat  dan
Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
penyakit,  masa-masa  prasekolah  dan  sekolah, diperlukan  keluarga,  lembaga  pendidikan,  dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh  kesempatan  belajar  yang  baik, waktu  istirahat  dan  bermain  yang  cukup,  dan ikut  menentukan  nasibnya  sendiri.  Pada  saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa  transisi  dalam  dunia  dewasa.  Periode  ini penuh  resiko  karena  secara  kultural,  seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah  cukup  sempurna  untuk  menjalankan fungsi  reproduksinya,  pengetahuan  yang  benar tentang  reproduksi  dan  perlindungan  dari berbagai  diskriminasi  dan  perlakuan  salah, dapat  memasuki  perannya  sebagai  orang dewasa  yang  berbudi  dan  bertanggung  jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga  diperlukan  agar  generasi  penerus,  tetap bermutu, orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka, orang tua yang sehat jasmani  dan  rohaninya,  selalu  menjaga  tingkah laku  kebutuhan,  baik  fisik  maupun  emosional anak-anak mereka;
4)  lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor,  baik  yang  makro  maupun  mikro,  yang langsung  maupun  tidak  langsung,  kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan- bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu  sendiri,  perlindungan  terhadap  anak  adalah perjuangan  yang  membutuhkan  sumbangan semua orang di semua tingkatan.
Asas  hak  hidup,  kelangsungan  hidup  dan perkembangan  adalah  hak  asasi  yang  paling mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi  oleh  negara, pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua juga  teramat  penting  masyarakat  di  dunia  sekolah tempat  anak  menimba  ilmu.  Asa  ini  memberikan gambaran  bahwa  hak  hidup,  kelangsungan  hidup dan  perkembangan  merupakan  hak-hak  anak  yang
paling  utama  untuk  dilindungi  (Darwan  Prinst, 2003).  Rika  Saraswati  menyatakan  bahwa  asas  yang terakhir  adalah  asas  penghargaan  atas  pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya  dalam pengambilankeputusan  terutama  jika  menyangkut hal-hal  yang  mempengaruhi  kehidupannya.  Asas ini  bermaksud  untuk  mendorong  partisipasi  anak dalam  pemenuhan  haknya  dalam  melaksanakan segala  tindakan  yang  diambil  dalam  kehidupan  si anak  dengan  meliputi:  1)  hak  untuk  berpendapat dan  memperoleh  pertimbangan  atas  pendapatnya; 2)  hak  untuk  mendapat  dan  mengetahui  informasi serta untuk mengekspresikan; 3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan 4) hal untuk memperoleh  informasi  yang  layak  dan  terlindungi dari informasi yang tidak sehat (Mochammad Fahruz Rizqy, 2015).
Pada  tangal  20  November  1959  Sidang  Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  mengesahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan  yang  terbaik  bagi  anak-anak.  Hal  ini merupakan  penanaman  prinsip  perlindungan  anak yang  sudah  lama  digagaskan  secara  universal  dan harusnya berlaku di seluruh dunia untuk penegakan hukum  perlindugan  anak.  Deklarasi  ini  memuat  10 (sepuluh) asa tentang hak-hak anak, yaitu:
1)  Anak  berhak  menikmati  semua  hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi  ini.  Setiap  anak  tanpa  pengecualian harus  dijamin  hak-haknya  tanpa  membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial,  kaya  miskin,  kelahiran  atau  status  lain, baik  yang  ada  pada  dirinya  maupun  pada keluarganya;
2)  Anak  berhak  memperoleh  perlindungan khusus  dan  harus  memperoleh  kesempatan yang  dijamin  oleh  hukum  dan  sarana  lain,  agar menjadikannya  mampu  untuk  mengembangkan diri  secara  fisik,  kejiwaan,  moralnya  mampu

## Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang  sehat,  normal  sesuai  dengan  kebebasan dan  harkatnya.  Penuangan  tujuan  itu  ke  dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;
3)  Anak  sejak  dilahirkan  berhak  akan  nama  dan kebangsaan;
4)  Anak  berhak  dan  harus  dijamin  secara kemasyarakatan  untuk  tumbuh  dan  kembang secara  sehat.  Untuk  ini  baik  sebelum  maupun setelah  kelahirannya  harus  ada  perawatan  dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak  mendapat  gisi  yang  cukup,  perumahan rekreasi dan pelayanan kesehatan;
5)  Anak  yang  cacat  fisik,  mental  dan  lemah kedudukan  sosialnya  akibat  keadaan  tertentu harus  memperoleh  pendidikan,  perawatan  dan perlakuan khusus;
6)  Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan  harmonis,  ia  memerlukan  kasih  saying dan  pengertian.  Sedapat  mungkin  ia  harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang  tuanya  sendiri,  dan  bagaimanapun  harus diusahakan  agar  tetap  berada  dalam  suasana yang penuh kasih saying, sehat jasmani dan rhani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang  berwenang  berkewajiban  memberikan perawatan  khusus  kepada  anak  yang  tidak memiliki  keluarga  dan  kepada  anak  yang  tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak- anak yang berasal dari keluarga besar;
7)  Anak  berhak  mendapat  pendidikan  wajib secara  cuma-Cuma  sekurang-kurangnya  di tingkat  dekolah  dasar.  Mereka  harus  mendapat perlindungan  yang  dapat  meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan atas  dasar  kesempatan  yang  sama  untuk mengembangkan  kemampuannya,  pendapat pribadinya  dan  persaan  tanggungjawab  moral
dan  sosialnya,  sehingga  mereka  dapat  menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak  haruslah  dijadikan  pedoman  oleh  mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersankutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka.  Anak  harus  mempunyai  kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan  untuk  tujuan  pendidikan,  masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;
8)  Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9)  Anak  harus  dilindungi  dari  segala  bentuk kealapaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja  sebelum  usia  tertentu,  ia  tidak  boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan  atau  pendidikannya,  maupun  yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya;
10)    Anak  harus  dilindungi  dari  perbuatan  yang mengarah  ke  dalam  bentuk  diskriminasi  sosial, agama  maupun  bentuk-bentuk  diskriminasi lainnya.  Mereka  harus  dibesarkan  di  dalam semangat  penuh  pengertian  toleransi  dan persahabatan  antarbangsa,  perdamaian  seta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa  tenaga  dan  bakatnya  harus  diabadikan kepada sesama manusia.
Menurut  penulis  dari  asas-asas  perlindungan anak  dan  pendapat-pendapat  perlindungan  anak yang disajikan oleh diatas sudah sangat menjelasakan mengenai  gagasan  penanaman  pemahaman  perlin- dungan anak berkelanjutan di sekolah. Karena melalui hal tersebut, adalah kunci penting dari mewujudkan perlindungan anak bisa berjalan secara berkelanjutan. Penulis  mengharapkan  perlindungan  anak  tidak berhenti  dengan  adanya  kepentingan  dari  segelintir orang, maupun karena topik perlindungan anak sangat seksi untuk diperbincangkan.
Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

## 5.   Kesimpulan
Perlindungan  terhadap  anak  sangatlah  perlu  di Indonesia,  hal  ini  tentu  mewujudkan  generasi  yang lebih baik kedepannya, karena melalui generasi yang baik akan menciptakan Negara Indonesia yang lebih baik  kedepannya,  dibdangingkan  dengan  Negara lainnya. Paralegal, sering dikenal sebagai pendamping, yang  menjalankan  aktifitas  hukum  sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur  pengadilan,  sebatas  kemampuan  yang  dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan. Melalui  paralegal  akan  membanu  perlindunga  anak sejak  dini,  terutama  terhadap  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana  atau  korban  dari  hak-hak anak  yang  tidak  diberikan.  Perkembangan  paralegal sekarang  di  Indonesia  semakin  meningkat,  di  mana lembaga-lemabag  bantuan  hukum  memberikan pendidikan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat- masyarakat unuk mewujdukan bantuan hukum sedini mungkin.  Manfaat  pendidikan  paralegal  kepada masyarakat  terhadap  perlindungan  anak  sangat berdampak  positif.  Hal  ini  tentu  dilihat  dari  tujuan akhir  dari  pendidikan  paralegal  kepada  masyarakat yang  semakin  paham  dengan  perlindungan  hukum, bantuan  hukum  dan  mengupayakan  agar  hak-hak terhadap  anak  dipenuhi.  Selain  itu  pendidikan paralegal juga memberikan pemahaman kepada anak agar  anak  tidak  memndapat  kekerasan  fisik,  mental dan gangguan sosial lainnya. Perlindungan anak yang berkelanjutan  merupakan  suatu  tujuan  yang  mulia untuk  memberikan  perlindungan  anak  yang  benar- benar  berjalan  secara  terus  menerus,  sehingga  kita tidak  lagi  melihat  anak-anak  di  eksploitasi  ataupun tidak  dilindungi  hak  nya  dengan  benar.  Melalui perlindungan  anak  yang  berkelnjutan,  penulis  ber- harap  agar  Negara  Indonesia  menjujung  tinggi  hak anak,  serta  masyrakat,  keluarga  dan  orangtua  ikut berpartisipasi aktif dalam mweujudkan perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Causes, Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat, https:// www.causes.com/causes/303502-bantuan- hukum-berbasis-masyarakat/updates/404285- bantuan-hukum-berbasis-masyarakat.
Fiaryanto,  Eko  R. Perkembangan  Paralegal  untuk Masyarakat  Misikin  dan  Kelompok  Marginal Di  Indonesia, http://www.kompasiana.com/ ekoroesanto/perkembangan-paralegal-untuk- masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-di- indonesia_552a1f826ea834830c552cfb.
Ghosita,  Arif,  2004, Masalah  Perlindungan  Anak, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.
Gultom, Maidin, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Dan  Perempuan, Bandung,  Refika Aditama.
Hartono,  2012, Penyidikan  Dan  Penegakan  Hukum Pidana  Melalui  Pendekata  Hukum  Progresif, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
LBH  Jakarta, Paralegal  Di  Indonesia, http://www. trunity.net/paralegallbhjakarta/topics/ view/55478/hal1.
KPAI, Peta  Permasalahan  Perlindungan  Anak  Di Indonesia, http://www.kpai.go.id/artikel/ peta-permasalahan-perlindungan-anak-di- indonesia/.
Krisnawati, Emeliana, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung, CV. Utomo
Online, Hukum, MK Tolak Pengujian Undang-Undang Bantuan  Hukum,  http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt52b321672cdcb/mk-tolak- pengujian-uu-bantuan-hukum.
Pnpm, Gerak  Langkah  Dalam  Panduan  Dasar Paralegal, https://pnpmbesitanglangkat. wordpress.com/2011/05/10/gerak-langkah- dalam-panduan-dasar-paralegal/.
Prinst,  Darwan,  2003, Hukum  Anak  Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
Rizqy,  Mochammad  Fahruz, Implikasi  Yuridis Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010  Terkait Perlindungan Hak Anak, Jurnal Yuridika , 2015, Vol. 30 No. 2.
Sigalingging,  Abdul  Azis,  ( et-al ),  2015, Paralegal Berbasis  Organisasi  Rakyat,  Aktor  Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas,
Padang, LBH Padang.
Winarta,  Frans  Hendra,  2011, Bantuan  Hukum  Di Indonesia,  Hak  untuk  Didampingi  Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara, Jakarta, PT. Gramedia.
Yuliandri, Membentuk  Undang-Undang  Yang Berkelanjutan, Jurnal  Konstitusi,  2009,  Vol.  II No 2.
Zen,  Patra  M,  2008, Kertas  Kerja  YLBHI, Jakarta, YLBHI.
Laurensius Arliman . Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak