Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KAJIAN  YURIDIS  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DAERAH BERDASARKAN  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  12 TAHUN 2019
Audi Helri Pondaag 1 , Ollij Anneke Kereh 2 , Friend Henry Anis 3
1 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia. Email: audipondaag@gmail.com 2 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.
3 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.
Abstract: This  research  was  carried  out  with  the  aim  of  reviewing  and  analyzing  regional  financial management arrangements based on transparency and accountability and to analyze implementation as transparency and accountability in regional financial management in North Sulawesi. The method used in this research is a normative legal research method which uses a statutory and regulatory approach to examine regulations for transparency and accountability in regional financial management and empirical methods  to  determine  implementation  as  transparency  and  accountability  in  regional  financial management.  The  research  results  show  that  regulating  transparency  and  accountability  in  regional financial  management  is  very  important  for  providing  General  Principles  of  Good  Governance.  The principles of transparency and accountability are regulated in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government which is further regulated in PP no. 12 of 2019 concerning Regional Financial Management. Based on the Principle of Transparency, it guarantees access or freedom for everyone to obtain information about the implementation of regional financial management. Accountability is one of the prerequisites for implementing the process of implementing good governance. Accountability is generally associated with the process of accountability for a series of services provided or that have been carried out. Accountability Refers  to  a  person's  responsibility  to  parties  who  have  the  right  to  ask  for  accountability,  especially regarding regional financial management.
Key Words: Management; Regional Finance; Transparency; Accountability.
How to Site: Audi Helri Pondaag, Ollij Anneke Kereh, Friend Henry Anis (2024). Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019. Jurnal  hukum to-ra , 10  (1),  pp  40-55.  DOI. 10.55809/tora.v10i1.282

## Introduction
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  menganut  asas  desentralisasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yakni  dengan  memberikan  kesempatan  dan keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Penyelenggaraan  pemerintahan  sebagai pelaksanaan  dari  asas  desentralisasi  diwujudkan  dengan  memberi  kewenangan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 1
1 Riwu Kaho. 1990. Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 3.
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah diberikan hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan untuk  mempercepat  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  peran  serta  masyarakat, serta  peningkatan daya  saing daerah  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
Otonomi  atau  desentralisasi  teritorial  merupakan  penyerahan  kekuasaan  untuk mengatur  rumah  tangga  daerah  masing-masing.  Otonomi  pada  hakikatnya  bertujuan untuk  memenuhi  kepentingan  bangsa  secara  keseluruhan,  yaitu  upaya  untuk  lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. 3
Pemberian  kewenangan  dalam  kerangka  otonomi  daerah  ini  diwujudkan  dengan pengaturan  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  serta  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Desentralisasi  bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke  pemerintah  daerah,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  pemerintah  daerah  dapat mengurus  rumah  tangganya  sendiri  secara  profesional,  memanfaatkan  sumber  daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif.
Salah  satu  unsur  penting  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  di  era  otonomi daerah saat ini adalah tentang keuangan daerah. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 293 dan Pasal 330 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Pemerintah  daerah  merupakan  bagian  dari  pemerintah  pusat  sehingga  keuangan daerah juga merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara. Dalam kaitan ini, menurut Jimly Asshiddiqie memberikan definisi Keuangan daerah adalah juga keuangan negara,  sebabnya  adalah  negara  Indonesia  tersusun  sebagai  satu  negara  kesatuan (unitary  state). Karena  itu,  sebagai  suatu  badan  hukum  publik (public  body), Negara Republik  Indonesia  berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  suatu  kesatuan  badan hukum yang bersifat tunggal dan tidak terpecah-pecah atau terpisah-pisah. Di dalamnya terdapat pengaturan-pengaturan yang memberikan otonomi yang bersifat sangat luas ataupun bersifat  khusus  kepada  satu  dua  daerah provinsi ataupun daerah  kabupaten dan  kota,  maka  hal  itu  tetap  tidak  mengurangi  pengertian  bahwa  Republik  Indonesia adalah  satu  negara  kesatuan  yang  berbentuk  satu badan  hukum  publik  yang  tunggal.
2 HAW. Widjaja. 2013. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 37
3 S.H. Sarundajang. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kata Hastal Pustaka. Hlm. 81
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
Dalam  konteks  paham  negara  kesatuan  yang  demikian,  maka  pengertian  uang  dan kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga bersifat tunggal dan terintegrasi. 4
Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan  bahwa  keuangan  negara  meliputi  antara  lain  penerimaan  daerah  dan pengeluaran daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan dan kepatutan.
Seperti  halnya  keuangan  negara,  maka  dalam  kaitan  dengan  penyelenggaraan pemerintahan,  keuangan  daerah  harus  pula  dikelola  dengan  baik  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungiawaban,  dan pengawasan  Keuangan  Daerah.  Dalam  mengelola  keuangan  daerah,  maka  ketentuan Pasal 3 PP No. 12 Tahun 2019 mengatur bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara  tertib,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menguatnya  kedudukan  daerah  di  era  otonomi  daerah  ternyata  masih  saja menimbulkan  persoalan  antara  lain  tidak  diikuti  dengan  peningkatan  kinerja penyelenggaraan  pemerintah  di  daerah  yang  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan daerah. Berbagai kasus korupsi di Indonesia yang terkait dengan keuangan daerah yang melibatkan  Kepala  Daerah  dan  perangkat  daerah  lainnya  masih  terus  terjadi.  Data Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  3  tahun  terakhir  (2018,  2019  dan  2020) menunjukkan  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  klasifikasi  instansi, menempatkan instansi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) di posisi teratas yang didominasi oleh Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi berdasarkan klasifikasi profesi/jabatan didominasi oleh Walikota/Bupati dan wakil serta jabatan eselon I, II, dan III. 5
Ketiadaan dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan yang berakibat pada terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu urgensi dari penelitian  dapat  menghasilkan  suatu  kebijakan  yang  benar-benar  dapat  mencegah terjadinya  kesalahan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  akibat  terjadinya  korupsi yang sangat meresahkan kehidupan masyarakat. Melalui penelitian ini akan menjawab Bagaimana  pengaturan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berasaskan  transparansi dan  akuntabilitas  serta  bagaimana  implementasi  asas  transparansi  dan  akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara.
4 Jimly  Asshidiqie.  2008.  Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi.  Jakarta:  PT  Bhuana  Ilmu Populer. hlm. 835
5 https://www.kpk.go.id/id-statistik-penindakan-kpk-berdasarkan-instansi , diakses pada tanggal 15 November 2020.
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55

## Discussion
Pengaturan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Yang  Berasaskan  Transparansi  dan Akuntabilitas
Berdasarkan  terminologi  kata  keuangan  berasal  dari  terjemahan  kata monetary atau moneter,  sedangkan  kata finance mempunyai  arti  pembiayaan. Sementara itu,  istilah keuangan  Negara  biasa  dikaitkan  dengan  “ public  finance ”.  Finance  atau  pembiayaan adalah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  uang 6 .  Definisi  Keuangan  Negara  menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.
Adapun  yang  termasuk  dalam  keuangan  negara  menurut  UU  Keuangan  Negara  yaitu meliputi 7 :
1. hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang,  dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  layanan  umum  pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan  negara/  perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  2  UU  Keuangan  Negara,  benarlah  pendapat  Jimly Asshiddiqie  bahwa  keuangan  daerah  sebenarnya  adalah  juga  keuangan  Negara. Argumentasinya  Negara  Indonesia  tersusun  sebagai  negara  kesatuan  ( unitary  state ). Karena itu, sebagai suatu badan hukum publik ( public body ), Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah suatu kesatuan badan hukum yang bersifat tunggal dan tidak  terpecah-pecah  atau  terpisah-pisah.  Bahwa  didalamnya  terdapat  pengaturan- pengaturan  yang  memberikan  otonomi  yang  bersifat  sangat  luas  ataupun  bersifat khusus kepada satu-dua daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota, maka hal
6 Jimly Asshidiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. hlm. 807
7 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
itu tidak mengurangi pengertian bahwa Republik Indonesia adalah satu Negara kesatuan yang berbentuk satu badan hukum publik tunggal.
Lebih lanjut menurut Jimly Asshiddiqie, uang daerah adalah juga uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi tertentu atau  daerah  kabupaten  tertentu  adalah  juga  pendapatan  dan  pengeluaran pemerintahan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan manajemen keuangan. Dapat dipastikan  bahwa  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  sangat  membutuhkan  sistem pengelolaan  keuanga  Negara  yang  terdesentralisasi  dan  terdekonsentrasi  dengan efektif dan efisien. Karena itu disetiap pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota diadakan  APBD atau Anggaran  Pendapatan dan  belanja  Daerah yang tersendiri. Secara umum, APBD itu juga termasuk kedalam pengertian keuangan Negara, tetapi secara khusus dapat disebut sebagai keuangan daerah saja.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  memberi batasan  Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala bentuk  kekayaan  yang  dapat  dijadikan  milik  Daerah  berhubung  dengan  hak  dan kewajiban  Daerah  tersebut.  Selanjutnya  dalam  Pasal  2  disebutkan  keuangan  daerah meliputi :
a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. kewajiban  Daerah  untuk  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  daerah  dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f. kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
Pengelolaan  keuangan  daerah  diwujudkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  dimana  APBD  ini  menjadi  dasar  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. APBD merupakan dokumen rencana keuangan  tahunan  Daerah  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.    Pengelolaan keuangan  daerah  dilakukan  secara  tertib,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan,  kepatutan,  manfaat  untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ada pada Kepala Daerah yang juga mewakili  Pemerintah  Daerah  dalam  kepemilikan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan. Sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah,  Kepala  Daerah mempunyai beberapa kewenangan yaitu 8 :
a. menyusun  rancangan  Perda  tentang  APBD,  rancangan  Perda  tentang  perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
b. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan  Perda  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  yang  telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. mengambil  tindakan  tertentu  dalam  keadaan  mendesak  terkait  Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
e. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
f. menetapkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
g. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
h. menetapkan  pejabat  yang  bertugas  melakukan  pemungutan  pajak  daerah  dan retribusi daerah;
i. menetapkan  pejabat  yang  bertugas  melakukan  pengelolaan  Utang  dan  Piutang Daerah;
j. menetapkan  pejabat  yang  bertugas  melakukan  pengujian  atas  tagihan  dan memerintahkan pembayaran;
k. menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  rangka  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
l. melaksanakan  kewenangan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah,  Kepala  Daerah  melimpahkan sebagian  atau  seluruh  kekuasaannya  yang  berupa  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan  pertanggungjawaban,  serta  pengawasan keuangan daerah  kepada pejabat  perangkat  daerah 9 .  Adapun  yang dimaksud pejabat perangkat daerah terdiri atas 10 :
a. sekretaris daerah, yang berkedudukan sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
b. kepala  SKPKD  (Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah)  selaku  PPKD  (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan
c. kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku PA (Pengguna Anggaran).
Pelimpahan  sebagian  atau  seluruh  kekuasaan  didasarkan  pada  prinsip  pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
8 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
9 Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
10 Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
United  Nations  Development  Program (UNDP)  dalam  dokumen  kebijakannya  yang berjudul  ” Governance  for  Sustainable  Human  Development” (1997)  dalam Sedarmayanti,  memberi  definisi  kepemerintahan  ( Governance )  adalah  pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi  kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat 11 .
Secara konseptual pengertian kata Good (baik) dalam istilah kepemerintahan yang baik ( Good  Governance )  mengandung  dua  pemahaman.  Pertama,  nilai  yang  menjunjung tunggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan soaial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut 12 . Istilah Governance (kepemerintahan)  diartikan  pula  sebagai  tindakan  ( the  act ),  fakta,  pola  dan  kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan 13 .
Dewasa  ini,  pandangan  yang  dianut  oleh  kalangan  yuris  hukum  administrasi  adalah bahwa  pada  dasarnya princples  of  good  governance adalah principles  of  good administration 14 . Dari sudut pandang administrasi, konsep good governance berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Tata kepemerintahan yang baik atau good governance berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah yaitu pertama, to guarantee the security off all person and society itself (penjamin keamanan setiap orang dan masyarakat), kedua, to manage an effective frame work for the public sector, the private sector, and civil society (mengelola suatu  struktur  yang  efektif  untuk  sektor  publik,  sector  swasta,  dan  masyarakat),  dan ketiga, to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the population (memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat) 15 .
Pada tahun 1997 UNDP merumuskan sembilan prinsip yang harus ditegakkan untuk bisa melaksanakan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Adapun  prinsip-prinsip  tersebut  sebagai berikut 16 :
1. Partisipasi  ( Participation ):  Setiap  orang  atau  warga  masyarakat,  laki-laki  maupun perempuan  memiliki  hak  suara  yang  sama  dalam  proses  pengambilan  keputusan baik  secara  langsung,  maupun  melalui  lembaga  perwakilan,  sesuai  dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
11 Sedarmayanti.  2012. Good  Governance  “Kepemerintahan  Yang  Baik” Bagian  Kedua  Edisi  Revisi.  Bandung: Mandar Maju. Hlm.3
12 Ibid.
13 Ibid. hlm. 2 14 Philipus M. Hadjon dkk. 2012. Hukum Administrasi dan Good Governance . Jakarta: Universitas Triksakti. hlm. 6
15 Oheo  K.  Haris.  2015. Good  Governance  (Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik)  Dalam  Pemberian  Izin  Oleh Pemerintah  Daerah  Di  Bidang  Pertambangan. Jurnal  Yuridika  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga.  Volume  30 No.1 Januari-April. Hlm.78 Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2020
16 Abdul Manaf. 2016. Modul Good Governance dan Pelayanan Publik. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Hlm.5 dan 6
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
2. Penegakan Hukum ( Rule of Law ): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus  berkeadilan,  ditegakkan dan dipatuhi  secara  utuh,  terutama aturan  hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi  ( Transparency ):  Transparansi  harus  dibangun  dalam  rangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya  tanggap  ( Responsiveness ):  Setiap  institusi  dan  prosesnya  harus  diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan ( stakeholders ).
5. Berorientasi  pada  Konsensus  ( Consensus  Orientation ):  Pemerintahan  yang  baik akan bertindak sebegai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai  konsensus  atau  kesempatan  yang  terbaik  bagi  kepentingan  masing- masing  pihak  dan  jika  dimungkinkan  juga  dapat  diberlakukan  terhadap  berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Keadilan/Kesetaraan ( Equity ): Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang  baik  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  upaya  mereka  untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektifitas  dan  efisiensi  ( Effectiveness  &  Efficiency ):  Setiap  proses  kegiatan  dan kelembagaan  diarahkan  untuk  menghasilkan  sesuatu  yang  sesuai  kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknyaberbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas  ( Accountabiity ):  Para  pengambil  keputusan  dalam  organisasi  sektor publik,  swasta  dan  masyarakat  madani  memiliki  pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik masyarakat umum sebagaimana halnya kepada para pemilik.
9. Visi Strategis ( Strategic Vision ): Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang  luas  dan  jangka  panjang  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik dan  pembangunan  mansuai  bersamaan  dengan  dirasakannya  kebutuhan  untuk pembangunan tersebut.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya,  aparatur  negara  (penegak  hukum) harus mengindahkan dan dibatasi asas-asas diantaranya, pertama asas rehctmatigheid (yuridikitas), kedua asas wetmatigheid (legalitas), ketiga asas ermessen (diskresi), baik yang bersifat bebas maupun yang terikat, dan yang terakhir dikenal dengan the general principle of good administration (asas-asas umum pemerintahan yang baik), yang terdiri dari  12  asas,  yakni: principle  of  certainty (asas  kepastian  hukum), principle  of proportionality (asas keseimbangan), principle of equality (asas kesamaan), principle of carefulness (asas  bertindak  cermat), principle  of  motivation (asas  motivasi  setiap keputusan), principle  of  non  misuses  of  competency (asas  tidak  mencampuradukan kewenangan), principle  of  affair  play (asas  percaturan  yang  layak), principle  of reasonableness of prohibitation of arbitrariness (asas keadilan atau kewajaran), principle of undoing the consequences raised expectation (asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal), principle of protecting the personal way of life (asas perlindugan
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
atas  pandangan  hidup/cara  hidup  pribadi), principle  of  sapientation/policy (asas kebijaksanaan), principle of public service (penyelenggaraan kepentingan umum) 17 .
Menurut Philipus M. Hadjon dalam Solechan, AAUPB harus dipandang sebagai norma- norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti  yang  tepat  dari AAUPB  bagi  tiap  keadaan  tersendiri  tidak  selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan 18 .  Pada  kenyataannya, AAUPB  ini  meskipun merupakan  asas,  namun  tidak semuanya  merupakan  pemikiran  yang  umum  dan  abstrak,  dan  dalam  beberapa  hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang  serta  mempunyai  sanksi  tertentu.  Apabila  asas-asas  umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum , maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum 19 .
Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dapat dibagi dalam 3 fase yaitu 20 :
Fase pertama adalah bahwa secara historis penggunaan AUPB sudah berlangsung sejak lama. Penggunaan AUPB tidak didasarkan pada landasan hukum dalam bentuk normatif yaitu  undang-undang  atau  peraturan  perundangan  lainnya,  namun  lebih  diutamakan berdasarkan  konsep,  doktrin,  kebiasaan  yang  timbul  dalam  praktik  penyelenggaraan negara.
Fase kedua, normativasi AUPB pertama kali dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme.  Ditegaskan  bahwa  pembentukkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  merupakan  bagian  atau  subsistem  dari  peraturan  perundang-undangan berkaitan  dengan  penegakan  hukum  di  bidang  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Fungsi AUPB adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi, sebenarnya tidak mengatur sama sekali mengenai penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan,  yang  menjadi  urat  nadi  pelaksanaan pelbagai fungsi dan tugas pemerintah.
17 Oheo K. Haris. Op. cit. hlm.79-80
18 Solechan.  2019.  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Pelayanan  Publik.  Adminitrative  Law  & Governance Journal. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.Volume 2 Issue 3, August. ISSN. 2621 – 2781 Online. Hlm.545. Diunduh pada Tanggal 14 Oktober 2020
19 Ibid. hlm.546
20 Agustin Widjiastuti. 2017. Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas  Dari  KKN .  Jurnal  Perspektif.  Volume  22  No.2  (2017).  Hlm.  96-110tersediadi: www.jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/614.
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
Fase ketiga adalah setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  disahkan  sebagai  perundangan  yang  pertama  kali  mengatur  mengenai tata  laksana  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  UUD  NRI  1945  dan  Pancasila.  Hal-hal penting  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  diatur  secara  jelas  yaitu  mulai  dari kewenangan,  wewenang, AUPB,  atribusi,  delegasi,  mandat,  larangan  penyalahgunaan wewenang,  diskresi,  keputusan berbentuk  elektronis, izin, dispensasi,  konsesi,  konflik kepentingan,  sosialisasi  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah,  standar  operasional prosedur, syarat sahnya keputusan, legalisasi dokumen, dan sanksi administratif.

## Implementasi  Asas  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah di Sulawesi Utara
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  menegaskan  bahwa  Keuangan  Negara mengharuskan  adanya  keterbukaan  dan  pertanggungjawaban  pada  keuangan  publik, yaitu  salah  satu  cara  dengan  membuat  laporan  keuangan  sebagai  perwujudan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. Dalam arti lain perihal ini memperjelas bila laporan keuangan tersusun sebagai pemenuhan atas persyaratan pertanggungjawaban  dan  keterbukaan.  Dikaitkan  dengan  pengelolaan  keuangan  oleh pemerintah  daerah,  maka  diperlukan  transparansi  sebagai  keterbukaan  pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan tata kelola sumber daya publik ke pihak yang memerlukan informasi 21 .  Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan  informasi  keuangan  maupun  informasi  lain  untuk  menentukan keputusan oleh pihak berkepentingan.
Prinsip  keterbukaan  selama  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  ialah  prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat guna mendapat informasi yang terpercaya, adil, dan  tepat  terkait  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dengan  memberi  perhatian terhadap  perlindungan  hak  asas  perorangan,  golongan  maupun  kerahasiaan  negara. Implementasi asas keterbukaan ini bisa memberi peluang bagi masyarakat untuk tahu bermacam  informasi  perihal  pelaksanaan  pemerintahan  daerah.  Dengan  begitu, keterbukaan  bisa  memunculkan  pertanggungjawaban  horizontal  antara  pemerintah daerah dengan masyarakat, maka mampu menciptakan pemerinta daerah yang berish, efisien,  efektif,  dan  merespons  segala  aspirasi  maupun  kepentingan  warganya,  yang turut berimbas terhadap kinerja keuangan pemerintah yang meningkat.
Menurut  Yahrida  mempertegas  bila  dari  beberapa  permasalahan  yang  pemerintah daerah alami, termasuk terkait akuntansi. Penjelasan ini memberi tanda bila pihak yang mengelola  keuangan  daerah  di  setiap  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  harus terlaksana  secara  terperinci  dan  detail  agar  bisa  menuntaskan  hambatan  akuntansi, serta  bisa  menyajikan  informasi  keuangan  secara  layak 22 .    Terkait  dengan  akuntansi Selanjutnya  Mardiasmo  mempertegas  bila  sistem  akuntabilitas  keuangan  di  suatu lembaga  bisa  terlaksana  secara  maksimal  jika  ada  sistematika  tata  kelola  yang  baik 23 . Tata kelola keuangan daerah yang terepresentasikan melalui Anggaran Pendapatan dan
21 Mardiasmo. Transparansi dan Akuntabilitas  https://dinastirev.org/JIMT, Vol. 4, No. 4, Maret. 2023. 465
22 https://dinastirev.org/JIMT, Vol. 4, No. 4, Maret. 2023 462
23 Ibid.
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
Belanja  Daerah  (APBD)  mempunyai  kedudukan  yang  tepat  selama  menerapkan manajemen pemerintah yang terpercaya. APBD pun erat kaitannya dengan pendapatan daerah  meliputi  dana  alokasi  umum  untuk  memengaruhi  sumber  pendapatan  asli daerah, selain belanja daerah, maka tata kelola APBD merupakan kerangka yang utuh yang termuat pada pertanggungjawaban, keterbukaan, dan tata kelola keuangan, maka bisa memaksimalkan capaian kerja keuangan pemerintah daerah.
Good  Government  Governance adalah  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  di  bidang sektor publik yang bersinergis unutk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu instansi dengan  tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik  secara  efektif  dan  efisien  untuk kepentingan  masyarakat  secara  bertanggungjawab  sejalan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  menghindari  kepentingan  diri  sendiri  seperti korupsi,  kolusi  dan  serta  nepotisme.  Governance  adalah  mekanisme  pengelolaan sumber daya  ekonomi  dan  sosial  yang  melibatkan pengaruh  sektor publik dan  sektor non publik dalam suatu usaha kolektif. Cara pengukuran Good Government Governance adalah 24 :
ii. Partisipasi (participation)
Partisipasi  adalah  setiap  orang  baik  laki-laki  maupun  perempuan  harus  memiliki  hak suara  yang  sama dalam  proses  pengmbilan  keputusan, baik  secara  langsung  maupun melalui Lembaga Perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.
iii. Transparansi (transparency)
Transparansi  adalah  harus  dibangun  dalam  kerangka  kebebasan  aliran  informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat di akses secara bebas oleh meraka yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.
iv. Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga  negara  memiliki  pertanggungjawaban  kepada  publik  sebagaimana  halnya stakeholder  pertanggungjawaban  tersebut  berbeda-beda.  Tergantung  pada  jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.
v. Efektivitas (effectiveness)
Efektivitas adalah proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang  telah  digariskan  dengan  menggunakan  sumber-sumber  yang  tersedia  sebaik mungkin.
vi. Penegakan Hukum (law enforcement)
24 Sudaryanti. 2014. Good Government Governance. Bandung : Liberty. Hal.5
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
Penegakan  hukum  adalah  hukum  harus  adil  dan  dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu, terutama hukum hak azasi manusia dan dalam bentuk merugikan Negara.
Bentuk akuntabilitas menurut Krina sebagai berikut 25 :
1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membentuhkan yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan pembangunan di daerah.
2.  Akurasi  dan  penjelasan  informasi  yaitu  informasi  yang  berkaitan  dengan program/kebijakan  telah  di  sampaikan  kepada  masyarakat  adalah  lengkap  mencakup program/kebijakan di daerah.
3.  Penjelasan  sasaran  kebijakan  yang  diambil  dan  di  komunikasikan  yaitu  setiap keputusan  kebijakan  dan  program  pembangunan  pemerintah  di  daerah  telah  di sosialisasikan kepada masyarakat dan telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program/kebijakan daerah.
4.  Kelayakan  dan  konsistem  yaitu  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  harus sesuai dengan keputusan yang telah di sepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan  program  yang  dilaksnakan  apakah  layak  dan  sesuai  dengan  yang  di  butuhkan masyarakat  dan  dalam  pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  kebijakan  yang telah disepakati.
5.  Penyebaran  informasi  mengenal  suatu  keputusan  yaitu  hasil  keputusan  kebijakan daerah yang disebarkan dalam media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan.
Adapun  bentuk  transparansi  menurut  Krina  ada  4  (empat)  sebagai  berikut 26 :1. Menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya dan tanggungjawab yaitu adanya situs internet mengenai laporan keuangan daerah, adanya papan informasi yang menyediakan  informasi  mengenai  laporan  keuangan  daerah  di  dalam  Koran  local tersedianya  informasi  laporan  keuangan  daerah  dan  adanya  laporan  Tahunan  yang menyediakan  informasi  informasi  laporan  keuangan  daerah.  2.  Kemudahan  akses informasi  yaitu  adanya  acuan  pelayanan,  adanya  perawatan  data,  adanya  laporan kegiatan publik dan prosedur keluhan. 3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan yaitu adanya  kotak  saran  untuk  membantu  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah,  adanya respon  dari  bawasda  16  terhadap  pengaduan  tentang  pelanggaran  atau  permintaan pembayaran  uang  suap  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  4.  Meningkatkan  arus informasi yaitu adanya fasilitas yang menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah, adanya kerjasama pemerintah dan media masa
25 Krina. 2003. Indictor dan Alat Ukur Prinsip Transparansi Partispasi dan Akuntabilitas. Yogjakarta : Trisakti.hlm.
10
26 Ibid. hlm.13
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
menyediakan  informasi  tentang  laporan  keuangan  daerah,  mengadakan  pertemuan dengan mayarakat untuk memberikan informasi tentang laporan keuangan daerah
Transparansi  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam  hubungannya  dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut : a) Publikasi dan  sosialisasi  kebijakan-kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. b) Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya. c) Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah. d) Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyekproyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga. e)  Kesempatan  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  yang  jujur,  benar  dan  tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penerapan akuntabilitas dan tranparansi keuangan daerah pada pemerintah daerah di Sulawesi Utara dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang dikeluarkan  oleh  BPK  RI  pada  seluruh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  termasuk Pemerintah Provinsi mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan ada yang mendapatkan hasil WTP selama beberapa tahun berturut-turut. Namun demikian masih saja didapati tidak terjalinnya kerjasama yang baik  antara pihak legislati dan pihak eksekutif  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  daerah.  Khusus  terkait  dengan transparansi,  sepertinya  masih  perlu  tindakan-tindakan  yang  lebih  terbuka  dan  masif untuk  penyebaran/sosialisasi  informasi  terkait  pengelolaan  keuangan  melalui  media sosial, buku, liflet, bahkan baliho yang ditempatkan di ruang public sebagaimana ditemui pada pemerintahan di Desa.
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55

## Conclusion
Pengaturan  asas  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah dalam  rangka  menciptakan  keyakinan  dan  kepercayaan  kepada  pemerintah  daerah bahwa pemerintah daerah merupakan instansi  pelayanan publik yang profesional dan bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat  terlaksananya  proses  pelaksanaan  tata  kepemerintahan  yang  baik  ( good governance ).
Asas  Transparansi dan  Akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan daerah  merupakan prinsip  utama  yang  menjadi  faktor  penentu  terciptanya    pemerintahan  yang  baik. Transparansi dan akuntabilitas adalah komponen yang saling berkaitan satu sama lain, karena  transparansi  tidak  akan bermanfaat  tanpa  dilengkapi  akuntabilitas,  sebaliknya tanpa transparansi, maka akuntabilitas tidak akan ada
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55

## References
Abdul  Manaf.  2016. Modul  Good  Governance  dan  Pelayanan  Publik. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK
Agustin  Widjiastuti.  2017. Peran  AAUPB  Dalam  Mewujudkan  Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN . Jurnal Perspektif. Volume 22 No.2 (2017). Hlm. 96-110t ersediadi: www.jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/614.
HAW.  Widjaja.  2013. Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
Jimly Asshidiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
Krina. 2003. Indictor dan Alat Ukur Prinsip Transparansi Partispasi dan Akuntabilitas.
Yogjakarta : Trisakti
Mardiasmo. Transparansi dan Akuntabilitas  https://dinastirev.org/JIMT, Vol. 4, No. 4, Maret. 2023. 465 https://dinastirev.org/JIMT, Vol. 4, No. 4, Maret. 2023 462
Oheo K. Haris. 2015. Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan. Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 30 No.1 Januari-April
Philipus M. Hadjon dkk. 2012. Hukum Administrasi dan Good Governance . Jakarta: Universitas Triksakti
Riwu Kaho. 1990. Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia.
Jakarta: Rineka Cipta
S.H.  Sarundajang.  2005. Babak  Baru  Sistem  Pemerintahan  Daerah. Jakarta:  Kata Hastal Pustaka
Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju
Solechan. 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. Adminitrative  Law  &  Governance  Journal.  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro.Volume 2 Issue 3, August. ISSN. 2621 – 2781 Online. Hlm.545
Sudaryanti. 2014. Good Government Governance. Bandung : Liberty
Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jurnal Hukum tora: 10 (1): 40-55
https://www.kpk.go.id/id-statistik-penindakan-kpk-berdasarkan-instansi , diakses pada tanggal 15 November 2020.