Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060

## KONSEPSI GOOD URBAN GOVERNANCE SEBAGAI KERANGKA PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN
Damaris Bernike Bellastuti 1 *, Reza Fathurrahman 2
1,2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia *Corresponding author: damaris.bernike@ui.ac.id

## ABSTRACT
Urban development due to urbanization requires urban management concepts and practices that lead to an approach based on sustainable development. The city  governance  model  called  good  urban  governance  ensures  long-term sustainable  development  is  carried  out  with  a  multidimensional  approach  to improve the welfare and quality of life of all urban communities, including the participation  and  involvement  of  various  stakeholders,  city  management  and administration,  as  well  as  transparency  and  public  accountability.  Although this approach is not entirely new, it remains open to new challenges related to meeting  human  needs  in  urban  environments.  This  article  presents  the theoretical basis of the principles of good urban governance as well as selected practices  of  good  urban  governance  approaches  in  Singapore  based  on literature studies. The results of the analysis show that the idea of good urban governance  can  be  used  as  a  strategy  to  improve  the  quality  of  life  in  cities where sustainable growth and inclusive urban policies are threatened by rapid urbanization.  There  are  a  number  of  recommendations  for  further  research related to the good urban governance approach that can be carried out in the future.

## PENDAHULUAN
Urbanisasi adalah isu dan fenomena global  yang  tak  terhindarkan.  Fakta menunjukkan  bahwa  pada  awal  tahun 1950-an,  sekitar  66%  penduduk  dunia tinggal di pedesaan.
Namun,
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
memperkirakan  bahwa  populasi  dunia kini telah mencapai pada delapan miliar
orang,  di  mana  4,45  miliar,  atau  sekitar 56%, saat ini tinggal di perkotaan. Pada tahun  2050,  diperkirakan  sekitar  68% populasi  dunia  akan  hidup  di  daerah perkotaan dan sebagaian besar pertumbuhan terjadi terutama di negara-negara  Asia  (Ayele  &  Tarekegn, 2020). Seperti di seluruh dunia,
A R T I C L E   I N F O
Article history: Received: June 26, 2023 Revised: August 09, 2023 Accepted: August 28, 2023

## Keywords:
Urbanization; Governance; Good Urban Governance; Sustainable Development .
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
Singapura  juga  mengalami  urbanisasi dengan  cepat  sejak  tahun  1950-an dengan 100% populasi sekarang didefinisikan  sebagai  “perkotaan” (Tan et al., 2021). Populasi juga tumbuh pesat dengan  peningkatan  dari  sekitar  1  juta orang  pada  tahun  1950  menjadi  lebih dari  5  juta  pada  tahun  2010.  Kini, Singapura menjadi negara yang memiliki  salah  satu  ekonomi  dan standar hidup paling maju di dunia. Selama  bertahun-tahun,  urbanisasi telah  dikaitkan  dengan  perubahan ekonomi dan sosial yang besar. Misalnya,  tinggal  di  kota  dikaitkan dengan  tingkat  melek  huruf  dan pendidikan yang lebih tinggi, kesehatan yang  lebih  baik,  akses  yang  lebih  besar ke  layanan  sosial  dan  peluang  yang lebih  besar  untuk  partisipasi  budaya dan  politik.  Gaya  hidup  dan  ‘cahaya terang' perkotaan menarik orang berbondong-bondong  bermigrasi  ke wilayah  perkotaan  karena  dianggap memiliki  potensi  untuk  memperoleh taraf  hidup  yang  lebih  baik.  Kepadatan penduduk
perkotaan
membuat pemerintah dan utilitas dalam menyediakan  barang  dan  jasa  penting secara lebih murah dan mudah (Cobbinah  et  al.,  2015).  Misalnya, pelayanan  dasar  seperti  air  bersih  dan listrik, jaringan komunikasi dan transportasi  dapat  disediakan  dengan tenaga dan biaya minimal per orang.
Seiring dengan manfaatnya, konsentrasi  penduduk  dalam  jumlah besar di perkotaan memiliki eksternalitas  negatif,  seperti  kurangnya lapangan  pekerjaan,  tunawisma  dan perluasan  permukiman  liar,  layanan dan  infrastruktur  yang  tidak  memadai, layanan kesehatan dan pendidikan yang buruk,  serta  tingkat  polusi  yang  tinggi. Pertumbuhan  populasi  yang  cepat  dan yang  tidak  direncanakan  menciptakan urban sprawl dengan konsekuensi ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  yang merugikan (Pagliarin, 2018). Laju pertumbuhan perkotaan sering mempengaruhi
kemampuan pemerintah  lokal  dan  nasional  untuk menyediakan  layanan  dasar  seperti perumahan, persediaan air dan pengelolaan  limbah.  Selain  itu,  kota dapat  menyebabkan  dan  memperkuat eksklusi  sosial  dengan  menyangkal manfaat  kehidupan  perkotaan  bagi kaum  miskin,  perempuan,  anak-anak, penyandang  disabilitas,  dan  kelompok terpinggirkan  lainnya  (Sandholz  & Sandholz, 2017).
Kebutuhan  untuk  menghentikan laju  urbanisasi  yang  disebabkan  oleh industrialisasi,  globalisasi,  dan  laju pertumbuhan  penduduk  yang  belum pernah  terjadi  sebelumnya  di  kota-kota adalah  masalah  penting  yang  menjadi perhatian  sebagian  besar  pemerintah nasional  di  seluruh  dunia  (Obianyo  et
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
al., 2021). Jika dikelola dengan baik, tren urbanisasi  dapat  menghasilkan  "siklus yang baik" atau jika tidak dimanfaatkan dengan  baik  akan  mengakibatkan "spiral setan" yang berakibat penurunan standar  hidup  (Brillantes  Jr  &  Flores, 2012).  Urbanisasi  yang  cepat  dan  tata kelola yang buruk menciptakan kondisi kota  yang  tidak  menguntungkan  bagi semua orang.
Urbanisasi  telah  menjadi  masalah besar bagi pengelolaan kota yang efektif dan  pembangunan  berkelanjutan. The United Nations Conference on Environment and  Development (UNCED)  di  Rio  de
Janeiro tahun 1992 mengapdosi pembangunan  berkelanjutan  sebagai paradigma  pembangunan  yang  baru dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi,  pembangunan  sosial  dan perlindungan lingkungan sebagai komponen pembangunan jangka panjang  yang  saling  bergantung  dan saling  mendukung  (Mohamed  et  al., 2020). Pembangunan berkelanjutan menekankan  pendekatan  partisipatif, multi-stakeholder untuk  pembuatan  dan implementasi  kebijakan,  memobilisasi sumber  daya  publik  dan  swasta  untuk pembangunan dan memanfaatkan pengetahuan,  keterampilan,  dan  energi dari semua kelompok sosial yang peduli dengan  masa  depan  planet  ini  dan orang-orangnya (Akinluyi & Adedokun, 2014).  Berkaitan  dengan  pertumbuhan
kota, pembangunan berkelanjutan menyiratkan kemampuan daerah perkotaan untuk terus mencapai tingkat kualitas hidup yang diinginkan masyarakat,  tanpa  mengurangi  pilihan generasi sekarang dan mendatang.
Skala  dan  kompleksitas  masalah perkotaan, serta peningkatan perkembangan  dan  pertumbuhan  kota membuat
pengelolaan perkotaan menjadi tugas yang sulit. Pembangunan perkotaan modern menuju keberlanjutan mengarah pada
perdebatan  tentang  bentuk  tata  kelola apa  yang  terbaik  dan  bagaimana menerapkannya (Koop & van Leeuwen, 2017).  Teori  dan  praktik  perkotaan  di era  pasca  industri  semakin  sering mengarah pada pendekatan yang berbasis
pada pembangunan berkelanjutan  (Badach  &  Dymnicka, 2017). Untuk membuat kota berkelanjutan, kota harus
mengembangkan  konsep  dan  praktik adaptif  yang  mengatasi  tantangan perkotaan, perubahan cepat, dan kompleks.  Dibutuhkan  konsep  tata kelola yang dapat menangani tantangan pembangunan
dan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Selama  beberapa  tahun  terakhir, tata  kelola  perkotaan  yang  baik  ( good urban  governance )  adalah  salah  satu pendekatan  baru  dalam  pengelolaan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
perkotaan. Good urban governance menekankan fakta bahwa warga negara tidak  boleh  kehilangan  akses  ke  hal-hal penting perkotaan seperti tempat tinggal yang memadai, keamanan kerja, kesehatan, dan pemanfaatan lingkungan  yang  baik  (Seyedalhosseini, 2016).  PBB  mempromosikan  tata  kelola perkotaan  sebagai  jalan  yang  layak untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat
perkotaan dengan
mengadvokasi
kolaborasi dan kemitraan  antara  pemerintah  kota, masyarakat sipil, organisasi non- pemerintah  (LSM),  sektor  swasta,  serta lembaga  regional  dan  internasional (Meyer & Auriacombe,
2019).
Pendekatan  tata  kelola  kota  yang  baik ini dianggap sebagai metode manajemen yang paling efisien, terjangkau, dan berkelanjutan (Poorahmad, 2018).
Terdapat hubungan erat antara tata kelola  yang  baik  dan  pembangunan berkelanjutan,  yang  begitu  penting  di berbagai  tingkat  nasional  dan  daerah (Go  et  al.,  2013).  Pencapaian  kota dengan  kualitas  hidup  yang  tinggi  di mana fasilitas dan kebutuhan warganya terpenuhi  tergantung  pada  realisasi model  tata  kelola  perkotaan  yang  baik. Oleh  karena  itu,  tata  kelola  yang  baik merupakan model pemanfaatan sumber daya  dan  wewenang  secara  optimal untuk  mencapai  tujuan  pembangunan
berkelanjutan, pembangunan yang menjamin terwujudnya keadilan, ketertiban,  keamanan  dan  kesehatan individu dan masyarakat, serta perlindungan  yang  optimal  terhadap sumber-sumber  sumber  daya  hayati, serta kemakmuran, pertumbuhan bakat, dan  kemampuan  masyarakat,  serta kemampuan lingkungan (Mohammadpour & Mozdabadi, 2017). Meskipun  pendekatan  ini  tidak sepenuhnya  baru,  namun  tetap  valid dan  terbuka  untuk  tantangan  baru dalam  kaitannya  dengan  pemenuhan kebutuhan  manusia  di  lingkungan perkotaan  (Badach  &  Dymnicka,  2017). Konsep  tata  kelola  kota  yang  baik dikembangkan dalam perdebatan akademis maupun dalam praktik kebijakan  yang  dipromosikan  oleh pemerintah  daerah  dan  organisasi internasional di banyak negara. Beberapa  akademisi  menggarisbawahi bahwa  meskipun  konsep  ini  diteorikan secara  mendalam  dalam  kumpulan literatur  yang  luas,  hanya  sedikit penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk menyelidiki  hasilnya.  Terlepas  dari kesadaran  pentingnya  dinamika  tata kelola  perkotaan  dalam  mendorong pembangunan  berkelanjutan,  perannya belum  sepenuhnya  dieksplorasi  dalam penelitian  (Cashmore  &  Richardson, 2013).  Dalam  merancang  kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan,
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
pentingnya dimensi tata kelola seringkali  diremehkan  atau  diabaikan sama  sekali  (McNeill  et  al.,  2014). Dimensi  tata  kelola  dari  transisi masyarakat  ke  keberlanjutan  belum dibahas secara memadai dalam literatur (Patterson et al., 2017).
Peningkatan jumlah penelitian akan  memungkinkan  untuk  menilai kembali standar normatif dan menyelidiki  potensi  yang  diciptakan oleh  konseptualisasi  dari  pendekatan good  urban  governance .  Penting  untuk mengamati apakah indikator tata kelola kota  yang  baik  yang  dapat  menjadi faktor  penting  dalam  penerapannya secara  penuh.  Laju  dan  besarnya perubahan  yang  cepat  di  Singapura menjadikannya  studi  kasus  yang  patut dicontoh untuk perubahan yang didorong oleh urbanisasi dalam pengelolaan  di  dalamnya  (Friess,  2017). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka umum good  urban  governance dan  memeriksa contoh  pengalaman  yang  dilakukan oleh Singapura melalui pendekatan tata kelola kotanya sehingga dapat memberikan  wawasan,  baik  secara konseptual maupun empiris.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkonstruksi
pemikiran dan
membangun  kerangka  dari  fenomena dan  permasalahan  yang  dihadapi. Pengumpulan  data  dengan  cara  kajian literatur  dengan  mengumpulkan  dan meringkas  literatur  (buku,  jurnal,  dan publikasi  media)  yang  sesuai  dengan topik penulisan. Literatur review merupakan suatu metode pengumpulan data dan analisis data dan/atau informasi  yang  relevan  dari  penelitian sebelumnya  sehingga  hasilnya  akan relevan  dan  bermanfaat  bagi  peneliti untuk melakukan studi analisis (Snyder, 2019).    Penelitian  ini  terdiri  dari  telaah literatur  tata  kelola  kota,  khususnya publikasi  yang  erat  kaitannya  dengan isu urbanisasi dan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan teknik pengumpulan  data  mempertimbangkan efektivitas waktu, aksesibilitas data, dan reliabilitas data.
Tahapan  dalam  pemilihan  artikel adalah:
1. Pencarian  secara online dilakukan pada  database  elektronik  yang bersumber  dari  Scopus,  Oxford Academic,  ProQuest,  Sage,  JSTOR dan  sumber  lainnya  yang  relevan untuk  menemukan  artikel  yang judulnya  mengandung  kata  ‘good urban  governance’.  Artikel  yang teridentifikasi  basis  data  sebanyak 3.712;
2. Dari hasil tahap pertama, pencarian dibatasi  hanya  pada  displin  ilmu
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial dengan  mencari  kata  yang  relevan,
yaitu ‘urban’, 'urbanization', 'sustainability', dan ‘sustainable
development’,  artikel  yang  open - access  dan  peer-reviewed,  ditulis dalam Bahasa Inggris, dan
dipublikasikan  dalam  10  tahun terakhir.  Pencarian  menghasilkan sekitar 323 artikel;
3. Pada  tahapan  terakhir,  pemilihan dibatasi pada artikel dengan melihat relevansi  isi  berdasarkan  judul, abstrak,  dan  tujuan  penelitian. Akhirnya, 15 artikel dipilih digunakan dalam melakukan kajian pustaka ini.
Selanjutnya,  data  dianalisis  melalui tiga  prosedur  utama,  yaitu  mereduksi data  untuk  dilakukan  seleksi  sehingga data relevan untuk disajikan, menyajikan  data  dan  informasi,  dan menarik  kesimpulan  (Creswell  &  Poth, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketidakpastian,  perubahan  yang cepat, dan kompleksitas wilayah perkotaan  memerlukan  konsep  tata kelola  yang  dapat  menjawab  tantangan pembangunan perkotaan dan memastikan
terwujudnya pembangunan berkelanjutan jangka panjang.  Pembangunan  kota  yang menggunakan  pendekatan  tradisonal
dianggap  tidak  mampu  membangun kota  yang  adaptif (Ni’mah  et  al.,  2021) . Dahulu, pengelolaan kota tidak memiliki  dimensi  yang  kompleks  dan multidimensi sehingga pengelolaan kota lebih mudah dibandingkan saat ini. Dengan  meningkatnya  jumlah  orang yang  tinggal  di  kota,  tata  kelola  kota menjadi  lebih  sulit  karena  munculnya masalah baru dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan kota.
Konsep  pembangunan  berkelan- jutan  memainkan  peran  yang  semakin penting  dalam  model  baru  perubahan perkotaan global yang bertujuan mengintegrasikan
kebutuhan masyarakat  modern  dan  kepedulian terhadap generasi
mendatang.
Pentingnya
menyeimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang melalui pembangunan berkelanjutan telah membawa perubahan dalam pendekatan pengelolaan perkotaan. Perubahan pendekatan  ini  telah  mengarah  pada pengenalan  konsep  seperti  tata  kelola kota  yang  baik,  yang  telah  diusulkan sebagai  cara  yang  paling  efisien  dan efektif  untuk  mengelola  kota  modern (Healey, 2015).
Tata kelola digunakan untuk menunjukkan pergeseran praktik kekuasaan dari 'pemerintah'
( government )  menjadi  'pemerintahan’ ( governance )  dan  bergeser  lebih  lanjut
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
kepada  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  ( good  governance )  (Hendriks,  2014).
Pendekatan  pertama  dipahami  sebagai kemudi  vertikal,  monosentris,  dan unilateral,  dan  yang  kedua  dipahami sebagai  horizontal,  plurisentris,  dan multilateral. Dewasa ini, perubahan dari pemerintah  ke  pemerintahan  tidak hanya  sekedar  perubahan  struktur kelembagaan,  tetapi  juga  mencakup perubahan  gaya,  ekspresi,  dan  wacana kenegaraan (Aina et al., 2019). Tidak ada lagi  prasangka  bahwa  pemerintah menjadi aktor tunggal penyelenggaraan pemerintahan  dan  tidak  ada  kepastian tentang  tanggung  jawab  pemerintah dan  sektor  lainnya.  Peran  pemerintah bukan  sebagai  penyedia  barang  publik, melainkan peran sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat lokal mengelola  urusan  mereka  sendiri. Dalam  perspektif  tata  kelola,  yang melampaui  sektor  publik  dan  swasta serta  masyarakat  sipil,  fokusnya  harus pada  jaringan  daripada  hubungan hierarkis, yang diperkuat oleh diversifikasi  sumber  daya,  aktor,  serta pengetahuan  dan  pengalaman  mereka (Keping, 2018).
PBB mendefinisikan tata kelola kota yang  baik  ( good  urban  governance ) sebagai  proses  berkelanjutan  yang dicapai  melalui  kepentingan  pemangku kepentingan  yang  saling  bertentangan dan  berbeda  dalam  kerangka  lembaga
formal  dan  modal  sosial  warga  negara (Ayoubi  et  al.,  2021)  karena  tata  kelola perkotaan, beberapa dan bahkan kelompok yang berbeda secara bersama-sama terlibat dalam fungsi dan sifat  pengelolaan  perkotaan. Good  urban governance ialah  proses  memadukan kepentingan  publik  dan  pribadi  yang ditandai  dalam  konteks  kelembagaan, di mana para aktor dalam kelembagaan tersebut saling berhubungan dan keterkaitan  (Van  den  Dool  et  al.,  2015). Dapat  diartikan  lain  sebagai  proses berkelanjutan  di  mana  kepentingan yang  bertentangan  atau  beragam  dapat diakomodasi  dan  tindakan  kooperatif dapat dilakukan (Perry et al., 2014).
Good urban governance dikembangkan melalui pendekatan multidimensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat perkotaan,
termasuk  partisipasi  dan  keterlibatan berbagai pemangku kepentingan,
manajemen dan administrasi kota, serta transparansi  dan  akuntabilitas  publik (Meyer & Auriacombe, 2019). Pendekatan ini dampak dari upaya dari semua aktor perkotaan pada pengelolaan  kota  untuk  memenuhi layanan  publik,  kebutuhan  umum warga,  dan  untuk  menyeimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.  Konsep  ini  diadvokasi sebagai  strategi  untuk  meningkatkan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
kualitas hidup di permukiman perkotaan baik di negara maju maupun negara berkembang di mana pertumbuhan berkelanjutan dan kebijakan  perkotaan  yang  inklusif terancam oleh urbanisasi yang cepat. Memenuhi  tantangan  tata  kelola perkotaan  membutuhkan  proses  dan
kapasitas  yang  dapat  menghasilkan pendekatan  pembangunan  kota  yang berkelanjuan. Berikut hasil kajian literatur  dari  artikel  dalam  berbagai konteks good  urban  governance yang dijelaskan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Kajian Literatur Artikel Good Urban Governance No Judul / Penulis Metode Lokus Penelitian Temuan Kunci 1. Understanding Good Urban Governance: Essentials, Shifts, and Values (Hendriks, 2014) Kualitatif - deskriptif Belanda, Eropa Nilai-nilai  inti  dari  tata  kelola kota  yang  baik:  daya  tanggap, efektivitas,  keadilan  prosedural, ketahanan, dan keseimbangan. 2. Strengthening  Good Governance in Urban Land Management in Ethiopia  A  Case- study of Hawassa (Sungena  et  al., 2014) Kuantitatif – deskriptif Hawasa, Ethiophia, Afrika Hasil penelitian mengungkapkan bahwa responden dari kawasan permukiman formal dan informal  memiliki  pandangan yang  sama  mengenai  sebagian besar  prinsip  tata  kelola  yang baik (partisipasi, kesetaraan, transparansi  dan  akuntabilitas) dan  terbukti  kuat  hubungan antara prinsip-prinsip tata kelola dan proses penyerahan lahan. 3. The  Role  Of  Urban Governance  In  The Rapid  Development Of  Singapore,  1959- Present* (Toh, 2015) Kualitatif - deskriptif Singapura, Asia Peran  tata  kelola  kota  dalam mengelola transformasi Singapura didasarkan pada
prinsip  memimpin  dengan  visi dan  pragmatisme,  membangun budaya  integritas,  budayakan lembaga  yang  bersuara,  bekerja dengan pasar, melibatkan masyarakat  sebagai  pemangku kepentingan.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
4. Application  of  the
“Urban  Governance Index” to water
service  provisions: Between rhetoric and reality (Moretto, 2015) Mixed methods Venezuela, Amerika Selatan Mengadaptasi Indeks Tata Kelola  Perkotaan  UN-Habitat (efektivitas,  ekuitas,  partisipasi, dan  akutabilitas)  ke  dalam  dua dimensi  tata  kelola  untuk  untuk meningkatkan  akses  ke  layanan dasar,  yaitu  layanan  air  di Venezuela. 5. Evaluating the Performance of Municipality in Terms of Good Urban  Governance (Case Study: District  1  and  3  of Zahedan City) (Seyedalhosseini, 2016) Kuantitatif – deskriptif Zahedan, Iran, Asia Penilaian good  urban  governance dengan  indikator  transparansi, partisipasi,
akuntabilitas, kepatuhan hukum, efektivitas di
Kota  Zahedan  menghasilkan aspek efektivitas dengan kondisi paling optimal dan aspek partisipasi  menjadi  yang  paling buruk. Warga Zahedan memiliki kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal partisipasi  dalam  pengelolaan perkotaan. 6. Concept of 'Good Urban Governance'  and  Its Application in Sustainable  Urban Planning (Badach & Dymnicka, 2017) Kualitatif Polandia, Eropa Terlepas  dari  praktik  konsultasi publik,  indikator good  urban governance (seperti  inklusivitas, kewarganegaraan,  akuntabilitas, dan  efektivitas)  di  Polandia tidak  sepenuhnya  terpenuhi.
Gerakan perkotaan yang muncul dapat menjadi inti dari transformasi  tata  kelola  dan berkontribusi pada pengembangan  keterlibatan  dan kesadaran  masyarakat,  menarik perhatian  publik  ke  banyak  isu penting. 7. A study of implementation of good urban governance:  A  case study  of  Qaraghaj Kuantitatif – deskriptif Qaraghaj, Iran, Asia
Penilaian  kriteria good  urban governance (daya  tanggap  dan tanggung  jawab,  transparansi, partisipasi,  keadilan,  efisiensi dan  efektivitas,  taat  hukum)  di
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
city (Ghorbani & Tahooni, 2018) Kota  Qaraghaj  lebih  rendah daripada nilai yang diasumsikan.  Warga  menilai pemerintahan  kota  yang  sedang berjalan  jauh  daripada  yang diinginkan. 8. Good Urban Governance in Urban Neighborhoods (Case: Marivan City) (Poorahmad, 2018) Kuantitatif - deskriptif Marivan, Iran, Asia Indikator good  urban  governance (partisipasi  warga,  efektivitas dan efisiensi, reseptif dan responsif, tanggung jawab, transparansi, keabsahan, orientasi yang disepakati, keadilan,  wawasan  strategis, desentralisasi)  di  Kota  Marivian dalam  kondisi  jauh  dari  yang diinginkan. Masih terdapat model tradisional dan pengelolaan yang tidak partisipatif. Hambatan pendekatan  ini  karena  struktur pembuatan kebijakan, pengambilan  keputusan  dan perencanaan terpusat yang tidak memungkinkan warga dan pemangku kepentingan lain untuk terlibat dalam administrasi urusan perkotaan. 9. A  good-governance framework for urban management (Biswas et al., 2019) Kuantitatif - deskriptif Mumbai, India, Aisa Hasil  analisis  komparatif  di antara  22  kerangka  tata  kelola yang  ada  di  seluruh  dunia dengan  memilih  13  kriteria utama  dan  74  sub-kriteria: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, kesetaraan, keberlanjutan, visi & perencanaan, legitimasi & birokrasi, kapasitas sipil, penyampaian  layanan,  ekonomi yang  efisien,  hubungan  dan keamanan.  Penilaian good  urban
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
governance di  Mumbai  dengan menggunakan indikator langsung yang representatif dari sub-kriteria. 10. Towards good governance  of  urban greening: insights from  four  initiatives in Melbourne, Australia (Coffey et al., 2020) Kualitatif - deskriptif Melbourne, Australia Tata  kelola  penghijauan  kota yang baik di Melbourne menunjukkan  bahwa  prinsip- prinsip  tersebut  menyediakan serangkaian kriteria yang koheren  untuk  mengeksplorasi dinamikanya,  yaitu  legitimasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas,  keadilan,  integrasi, kemampuan, kemampuan beradaptasi. 11. Good Urban Governance and City  Resilience:  An Afrocentric Approach to Sustainable Development (Meyer & Auriacombe, 2019) Kualitatif - deskriptif Afrika Gagasan  tata  kelola  kota  yang baik  merupakan  prasyarat  bagi negara-negara Afrika untuk merancang  dan  melaksanakan inisiatif pembangunan berkelanjutan  dengan  sukses. Prinsip good  urban  governance terdiri  partisipasi  masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan,  manajemen  kota dan  administrasi  kota  yang efektif,  dan  transparansi  dan akuntabilitas. 12. Top-down sustainable urban development? Urban  governance transformation in Saudi Arabia (Aina et al., 2019) Kualitatif - deskriptif Arab Saudi, Asia Dalam  kasus  Arab  Saudi,  telah terjadi  perubahan  positif  yang mencolok  dalam  tata  kelola perkotaan  untuk  pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip partisipasi  publik,  pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, strategi proaktif, adaptif, dan kolaboratif (tata  kelola  bertingkat),  kriteria berbasis  keberlanjutan  untuk
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
perencanaan,  akuntabilitas  dan transparansi, kerangka kerja legislatif,  serta  teknologi  dan keterbukaan terhadap kreativitas dan inovasi. 13. Institutional barriers to achieving good urban governance as a social determinant of health (Ayoubi et al., 2021) Kuantitatif - deskriptif Isfahan, Iran, Asia Tata  kelola  kesehatan  kota  di Isfahan dinilai berdasarkan partisipasi, berorientasi keadilan,  berdasarkan  konsesus, efesinsi dan efektivitas, legalitas, transparansi, akuntabilitas, penerimaan konsus. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan fisik/spasial, hambatan  fragmentasi  sosial, dan penghalang fungsional. 14. Urban
Sustainability  and Resilience Governance:  Review from  the  Perspective of  Climate  Change Adaptation And Disaster Risk Reduction (Ni’mah et al., 2021) Kualitatif - deskriptif Indonesia, Asia Gambaran  umum  pendekatan tata kelola diurai menjadi pendekatan adaptif dan antisipatif.  Tata  kelola  yang adaptif  mensyaratkan  prinsip fleksibilitas yang diterapkan dalam  siklus  manajemen  dalam perumusan kebijakan,
sedangkan  tata  kelola antisipatif mensyaratkan  prinsip  proaktif dengan  penerapan  pandangan ke  depan  dalam  perumusan kebijakan.  Beberapa  tantangan dalam membangun good governance berdasarkan pendekatan adaptif adalah mendorong keterlibatan masyarakat, meningkatkan kapasitas  pemerintah  daerah, dan  membangun  integrasi  antar aktor, jaringan, dan kolaborasi. 15. Impacts of Governance  toward Sustainable Kualitatif - deskriptif Uyo, Nigeria, Afrika Penyebab  utama  pembangunan
kota di Uyo yang tidak terencana  dengan  baik  adalah:
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
Urbanization  in  a Midsized  City:  A Case  Study  of  Uyo, Nigeria (Essien, 2021) friksi antara administrasi pemerintahan  yang  berurutan, kurangnya dana yang dialokasikan  untuk  keamanan perumahan  dan  pemeliharaan banyak  infrastruktur  yang  ada, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan  pendapatan  dan pelaksanaan  proyek  di  dalam kota.
Sumber: diolah peneliti, 2023
Berdasarkan  tinjauan  pustaka  yang dilakukan  terdapat  15  rujukan  artikel yang  membahas  mengenai good  urban governance .  Seluruh  artikel  ini  memiliki perbedaan  lokus  penelitian,  metode penelitian,  kriteria  yang  digunakan dalam  penelitian,  dan  hasil  yang diharapkan.    Pada  lokus  penelitian terdapat  variasi  dalam  lingkup  negara antar benua.
Tabel 2. Pemetaan Lokus Penelitian Lokus Penelitian Penelitian Eropa 1, 6 Asia 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 Australia 9 Afrika 2, 11, 15 Amerika Selatan 4

## Sumber: diolah peneliti, 2023
Mayoritas  artikel  penelitian  dikerjakan di  benua  Asia  dengan  jumlah  delapan artikel,  kemudian  disusul  Afrika  tiga artikel,  dan  Eropa  dua  artikel.  Hal  ini menunjukkan masih minimnya
penelitian  dengan  topik good  urban governance di  benua  lain,  seperti Australia dan Amerika Selatan.
Pada aspek metode penelitian yang digunakan,  terlihat  pada  penggunaan metode campuran ( mixed methods ) masih sangat  sedikit,  hanya  satu  artikel  yang ditemukan,  sedangkan  penelitian  lain kebanyakan  menggunakan  satu  macam metode  saja.  Masing-masing  ditemukan delapan  artikel  untuk  metode  kualitatif dan  enam  artikel  untuk  metode kuantitatif.
Tabel 3. Pemetaan Metode Penelitian

## Sumber: diolah peneliti, 2023
Berdasarkan  kajian  literatur  yang ada, banyak kriteria yang berbeda telah diusulkan untuk mengukur kualitas tata
Lokus Penelitian Penelitian Kualitatif 1,  3,  6,  10,  11,  12, 14, 15 Kuantitatif 2, 5, 7, 8, 9, 13, Mixed Methods 4
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
kelola kota. Melihat banyaknya indikator  tata  kelola  kota  yang  ada, ketika mengukur dan menilai tata kelola menemui  kekurangan  konsensus  yang kritis. UNDP menunjukkan bahwa tidak ada  kesepakatan  tentang  satu  alat  atau instrumen  untuk  menilai  tata  kelola
(Moretto,  2015).  Tetapi,  tampaknya  ada konsensus yang dapat dilihat berdasarkan frekuensi kriteria terbanyak  yang  digunakan  dalam penelitian,  yaitu:  transparansi  dan akuntabilitas,  partisipasi,  efektifitas  dan efisiensi, dan berwawasan strategis.
Tabel 4. Kriteria Good Urban Governance dalam Penelitian Kriteria Jumlah Kriteria Jumlah Transparasi dan Akuntabilitas 13 Tanggung Jawab 2 Partisipasi 11 Kepatuhan Hukum 2 Efektifitas dan Efisiensi 9 Inklusivitas 2 Berwawasan Strategis 5 Keberlanjutan 2 Keadilan 4 Kewarganegaraan 1 Daya Tanggap / Responsif 4 Ketahanan 1 Keabsahan 4 Integrasi Kemampuan 1 Orientasi Konsensus 3 Kemampuan Beradaptasi 1 Desentralisasi 3 Keseimbangan 1 Kesetaraan 3 Sumber: diolah peneliti, 2023
Empat prinsip good urban governance yang terbanyak ditemukan dalam kajian literatur didefinisikan seperti berikut:
1. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu  perilaku  yang  memberikan keterbukaan  kepada  seluruh  pihak pihak  yang  berkepentingan  dan pengambil keputusan di pemerintahan,  sektor  swasta,  dan organisasi masyarakat sipil bertanggung  jawab  kepada  publik, serta pemangku
kepentingan kelembagaan;
2. Partisipasi, yaitu publik yang berkepentingan  ikut  serta  dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan  bagi  masyarakat sehingga  keterlibatan  masyarakat sangat  diperlukan  pada  setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas;
3. Efektifitas dan efisiensi, yaitu proses dan  institusi  menghasilkan  hasil
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
yang  memenuhi  kebutuhan  sambil memanfaatkan sebaik-baiknya;
4. Berwawasan  strategis,  yaitu  semua kegiatan  di  berbagai  bidang  dan tingkatan  seharusnya  didasarkan pada  visi  dan  misi  yang  jelas  dan jangka  waktu  pencapaiannya  serta dilengkapi  strategi  implementasi yang  tepat  sasaran,  manfaat  dan berkesinambungan.
Hasil penelitian dalam kajian literatur  sebagian  besar  artikel  lebih banyak fokusnya dalam hal implementasi good  urban  governance pada studi kasus yang ada dengan hasil di bawah rata-rata atau yang diinginkan.  Hanya  terdapat  dua  artikel yang  membahas best  practice dalam melaksanakan tata kelola perkotaannya, yaitu kasus di Singapura dan Venezuela. Penelitian dengan topik good urban  governance yang  secara  khusus menyoroti  praktik  terbaik  dalam  tata kelola  kota  masih  sangat  terbatas, mayoritas  membahas  masalah  dan penerapan good  urban  governance -nya. Dengan  kata  lain,  penelitian  yang menunjukkan  keberhasilan  pengelolaan tata kota dengan menerapkan good urban governance masih minim dilakukan. Tata kelola kota yang baik juga menggambarkan pendekatan dan
penerapan  yang  unik,  antara  negara maju dan berkembang. Diperlukan lebih banyak lagi
penelitian yang
mengambarkan  praktik  keberhasilan tata kelola kota dengan pendekatan good urban  governance. Tata  kelola  kota  yang baik  akan  menjadi  cara  yang  paling efektif,  paling  murah  dan  paling berkelanjutan  untuk  mengelola  sistem perkotaan  yang  kompleks  (Poorahmad, 2018).
Singapura  hanya  membutuhkan waktu  empat  puluh  tahun  sejak kemerdekaannya untuk membuat lompatan signifikan dari negara terbelakang  dan  berkembang  menjadi salah  satu  kota  paling  layak  huni  di dunia dengan kenaikan tingkat populasi sebanyak  tiga  kali  lipat  sebesar  5,4  juta orang  saat  ini  (CLC,  2016).  Periode pembangunan  perkotaan  ini  telah menyaksikan  perubahan  ekonomi  yang substansial,  dengan  pergeseran  dari pertanian  berbasis  perkebunan  menjadi manufaktur  sekitar  tahun  1965,  dan fokus pada jasa keuangan di akhir abad ke-20  (Tan  et  al.,  2021). Singapura adalah  negara  kepulauan  kecil  dengan tingkat urbanisasi tinggi dengan sumber daya  terbatas,  negara  ini  konsisten dalam  menghasilkan  solusi  ramah lingkungan  dan  telah  memperkenalkan beragam  inisiatif  berkelanjutan  untuk menjadi  lebih  mandiri,  untuk  melayani populasinya  yang  terus  bertambah secara  efisien  dan  untuk  berubah menjadi ‘ City in Garden’ .
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
Dalam survei kota layak huni yang dilakukan  oleh  Survei  Kualitas  Hidup Mercer,  Singapura  telah  dinilai  sebagai salah  satu  dari  sedikit  kota  dengan kepadatan tinggi yang mampu mencapai  standar  kelayakan  huni  yang tinggi. Dengan pendekatan
pembangunan  yang  seimbang,  tata kelola  dan  perencanaan  terpadu  jangka panjang, Singapura menawarkan referensi dan model pembangunan yang berharga  bagi  negara-negara  yang berupaya  menciptakan  kota  yang  layak huni  di  bawah  kondisi  kehidupan dengan  kepadatan  tinggi.  Transformasi Singapura  dirangkum  dalam  Kerangka Kerja  Kelayakan  Hidup Center  for Liveable Cities (CLC) yang berfokus pada tiga  hasil  penting:  ekonomi  yang kompetitif, lingkungan yang berkelanjutan,  dan  kualitas  hidup  yang tinggi.  Salah  satu  sistem  utama  yang mendasari keberhasilan perkotaan Singapura adalah tata kelola kota untuk mempertahankan  kondisi  kota  yang layak huni.
Salah  satu  contoh  tata  kelola  kota yang  baik  adalah  Kota  Punggol  (CLC, 2016). Dulunya merupakan desa nelayan dengan banyak peternakan babi dan  unggas,  terletak  di  bagian  timur laut  Singapura,  dengan  luas  total  9,57 km 2 dan  155  ha  tanah  yang  direklamasi dari  laut.  Pada  tahun  1996,  Pemerintah akan mengembangkan Punggol menjadi
kota  model  abad  ke-21,  yang  dikenal sebagai “Punggol 21”. Pendekatan yang digunakan  dalam  pembangunan  kota, seperti  pembangunan  jangka  panjang dengan  pemangku  kepentingan  bersatu dan  bekerja  bahu  membahu  dalam mempersiapkan dan melaksanakan yang sekarang disebut dengan “Venesia Singapura”. Kedua, membangun beberapa  fleksibilitas  dengan  visi  awal “Punggol 21” dikonseptualisasikan pada  1990-an.  Namun  implementasi rencana tersebut tertunda selama beberapa  tahun  karena  krisis  keuangan Asia.  Setelah  itu,  rencana  tersebut ditinjau kembali, diperbaiki dan ditingkatkan  menjadi  “Punggol  21 - Plus”  dengan  fitur  utama  adalah Punggol Waterway .  Ketiga,  memimpin dengan pragmatisme, yaitu keterbatasan  sumber  daya  lahan  terus memaksa  Singapura  untuk  mengadopsi pendekatan pragmatis dalam pembangunan.
Visi  mengubah  Punggol  menjadi kota  tepi  laut  tidak  tercipta  secara kebetulan.  Pada  awal  1990-an,  ketika Tempat  Pembuangan  Lim  Chu  Kang habis dan Tempat Pembuangan Sampah Lorong Halus diproyeksikan akan habis pada  tahun  2000,  Punggol  awalnya diidentifikasi  sebagai  TPA  berikutnya yang  melayani  Singapura.  Namun, Pemerintah kemudian menyadari bahwa Punggol dapat digunakan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
sebagai  perumahan  baru,  mengingat permintaan  perumahan  di  Singapura terus  meningkat.  Keempat,  melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan Punggol  dengan  mengerjakan  proyek bersama  dengan  penduduk  Punggol untuk bersama-sama menciptakan “Proyek  Cinta  Punggol”,  ini  bertujuan untuk  mengembangkan  ide-ide  baru yang  akan  memungkinkan  kepemilikan komunitas  yang  lebih  kuat  oleh  warga Punggol  di  komunitas  dan  lingkungan mereka. Kelima, bekerja dengan pemangku kepentingan, yaitu mayoritas stok  perumahan  di  Punggol  adalah perumahan  umum.  Namun,  sektor swasta  juga  memainkan  peran  kunci dalam mengembangkan Punggol.
Pengembang  swasta  diundang  untuk mengembangkan  perumahan  pribadi dan  kondominium  eksekutif  melalui penjualan  tanah  yang  menyediakan kombinasi  perumahan  yang  lebih  baik di Punggol.
Keenam, dalam membangun Kota Punggol ini, pemerintah menanamkan
rasa akuntabilitas pada pejabat publik dengan  memastikan  bahwa  mekanisme pembiayaan  yang  sehat  diterapkan untuk  menjaga  solvabilitas  fiskal  dan kesinambungan proyek.
Berdasarkan  contoh  kasus  di  atas terkait  pendekatan  Singapura  terhadap
tata  kelola  perkotaan  di  Kota  Punggol, beberapa di antaranya menonjol sebagai prinsip  utama,  seperti  perencanaan pembangunan jangka panjang, membangun beberapa fleksibilitas, memimpin dengan pragmatis, melibatkan masyarakat, dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain (Toh, 2015). Pendekatan  yang  dilakukan  Singapura didukung  oleh  prinsip-prinsip  utama yang  tidak  jauh  dari  hasil  kajian literatur  terkait  konsensus  kriteria good urban  governance ,  seperti  transparansi dan  akuntabilitas,  partisipasi,  efektifitas dan efisiensi, dan berwawasan strategis.
Pengalaman Singapura
menunjukkan  bahwa  ketika  prinsip- prinsip good urban governance dipraktikkan untuk memandu pembangunan  kota  mampu  mengatasi tantangan  kompleks  yang  menyertai urbanisasi.  Singapura,  dengan  7.028 penduduk  per  km 2 telah  berhasil memadukan kelayakan huni yang tinggi dengan  kepadatan  yang  tinggi.  Hal  ini terutama  disebabkan  oleh  pendekatan pembangunan  yang  sangat  intensif yang  diadopsi  Singapura.  Dengan pendekatan  tata  kelola  kota  yang  baik membuat  Singapura  mencapai  kota yang  dianggap  sangat  layak  huni  dan memiliki  pembangunan  berkelanjutan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
Tabel 5. Perbandingan Hasil Kajian Literatur dan Tata Kelola Kota Singapura
Kriteria Hasil Kajian Literatur Tata Kelola Kota di Singapura Transparansi dan Akuntabilitas Sejak  kemerdekaan  Singapura,  budaya  integritas  telah  ditegakkan oleh sistem tata kelola yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi,  dan  tidak  korup.  Budaya  integritas  ini  telah memengaruhi  cara  pejabat  publik  Singapura,  serta  politisi, menjalankan  tanggung  jawab  mereka,  yang  membuat  mereka mendapatkan  kredibilitas  dan  legitimasi  tingkat  tinggi  yang dipatuhi semua masyarakatnya. Partisipasi Melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan: menciptakan  kota  yang  layak  huni  adalah  pekerjaan  yang  besar dan  kompleks, dan  perencana  kota  membutuhkan  dukungan  dari penduduk  kota  agar  proyek  dan  kebijakan  berhasil  dan berkelanjutan. Menciptakan kepentingan di kota untuk masyarakat memberikan  kesempatan  bagi  publik  (masyarakat)untuk  bekerja sama demi kebaikan kota dalam jangka panjang. Efektifitas dan Efisiensi a. Memimpin  dengan  pragmatis:  kepemimpinan  dengan  visi dilaksanakan  baik  di  tingkat  politik  dan  birokrasi  pada  tahap perencanaan  dan  implementasi  kebijakan.  Kemauan  politik untuk  mendorong  melalui  kebijakan  atau  proyek  yang dianggap  tidak  populer  atau  sulit  secara  politik  pada  saat  itu, tetapi untuk keuntungan jangka panjang negara dan rakyatnya. b. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain: memanfaatkan  kekuatan  pasar  untuk  meningkatkan  efisiensi. Sektor  swasta  telah  berperan  dalam  penyediaan  layanan  yang tidak  dapat  disediakan  sendiri  oleh  pemerintah,  atau  layanan yang  ingin  dilepaskan  oleh  pemerintah  melalui  privatisasi untuk mengarahkan kembali dana publik ke berbagai prioritas Berwawasan Strategis a. Perencanaan pembangunan jangka panjang: membantu pejabat menjaga keseimbangan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan  dan  membantu  pemerintah  mengidentifikasi masalah  di  masa  depan,  membuatnya  bijaksana  untuk  mulai mengambil langkah lebih awal untuk mencegah masalah, atau untuk mengembangkan proyek yang baik sebelumnya.
b. Membangun  beberapa  fleksibilitas:  pemerintah  terbuka  untuk mengubah  jadwal  atau  bentuk  pembangunan  tertentu  yang tercantum dalam Rencana Induk karena kondisi tertentu. Sumber: diolah peneliti, 2023 Meskipun berpenduduk padat,
Singapura telah mempertahankan kelayakan  huni  yang  tinggi  melalui
perencanaan perkotaan yang ilmiah dan tata kelola perkotaan yang menyeluruh, memberikan pengalaman berharga bagi
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
pembangunan  perkotaan  negara-negara lain (Dell’Anna  et  al.,  2022) .  Skala geografis dan struktur pemerintahannya memungkinkan efisiensi dalam pembentukan dan implementasi kebijakan,  dan  negara  ini  telah  mampu mencapai
pembangunan yang berkelanjutan.  Pada  saat  yang  sama, ukuran  dan  kurangnya  sumber  daya Singapura  membuatnya  selalu  rentan terhadap  perubahan  lingkungan  politik dan  ekonomi  eksternal.  Pola  yang dialami  oleh  Singapura  cenderung mewakili  perubahan  yang  telah  terjadi selama  beberapa  dekade  terakhir  di kota-kota  lain  yang  berkembang  pesat, dan  mungkin  terjadi  di  kota-kota tetangga  di  Asia  Tenggara  di  masa depan.  Tata  kelola  kota  yang  baik menciptakan  kondisi  yang  tepat  bagi sebuah  kota  untuk  mencapai  hasil  kota yang berkelanjutan.
Dimensi  tata  kelola  yang  baik  ini saling terkait erat dan saling memperkuat  dan  menawarkan  titik masuk yang berbeda ke dalam penilaian tata  pemerintahan  yang  baik.  Prinsip- prinsip ini secara luas dipahami sebagai komponen  kunci  dari  kerangka  kerja pembangunan  berkelanjutan  (Aina  et al., 2019). Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik jelas merupakan hal mendasar untuk transformasi  dan  reformasi  bidang  di sektor publik.

## KESIMPULAN
Urbanisasi  menghadirkan  peluang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, namun juga dapat menjadi  hambatan  untuk  mewujudkan cita-cita  pembangunan  berkelanjutan. Mempertimbangkan bahwa pertumbuhan  dalam  konteks  urbanisasi harus  diarahkan  untuk  memperhatikan prinsip  pembangunan  berkelanjutan, yaitu  memenuhi  kebutuhan  saat  ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi  mendatang  untuk  memenuhi kebutuhannya  sendiri.  Pembangunan kota berkelanjutan dapat dicapai melalui tata kelola kota yang baik ( good urban  governance )  dengan  pendekatan partisipatif, multi-stakeholder dan kolaboratif  untuk  pembuatan  kebijakan dan  implementasi  dianjurkan  sebagai persyaratan  utama  untuk  mencapai keberlanjutan yang ideal. Tujuan terpenting  dari  pengelolaan  perkotaan adalah  meningkatkan  kondisi  hidup penduduk  dalam  bentuk  kelompok sosial  dan  ekonomi  yang  berbeda, melindungi  hak-hak  sipil,  mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, dan melindungi lingkungan fisik.
Tata kelola dan keberlanjutan keduanya  saling  terkait  karena  tata kelola  kota  yang  baik dianggap  sebagai prasyarat untuk mewujudkan masyarakat  yang  berkelanjutan  (Meyer
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
&  Auriacombe,  2019).  Tata  kelola  yang baik  dianggap  sebagai  persyaratan untuk  mengurangi  permasalahan  kota dan  mewujudkan  kota  yang  efisien, efektif,  dan  beragam    (Verrest  et  al., 2013). Mengidentifikasi  kriteria  untuk mendukung  tata  kelola  perkotaan merupakan  tantangan  utama  dalam pembangunan kota berkelanjutan. Kriteria
penting setidaknya
menyangkut
transparansi dan
akuntabilitas,  partisipasi,  efektifitas  dan efisiensi, dan wawasan strategis.
Pengalaman  Singapura  memberikan gambaran bagaimana
pemerintah
mengelola kota dan menghadapi masalah  dan  tantangan  urbanisasi. Berbagai  pelajaran  dapat  diambil  dari praktik-praktik  baik  tersebut,  yang dapat  ditiru  oleh  pemerintah  daerah lain  di  wilayah  yang  menghadapi tantangan urbanisasi yang cepat.
Berdasarkan  hasil  analisis,  terdapat sejumlah rekomendasi penelitian lanjutan  yang  dapat  dilakukan  untuk memperkaya  pemahaman  mengenai konsep dan praktik good urban
governance dalam mendukung
pengembangan kota berkelanjutan:
1. Mengeksplorasi  ragam  konsepsi dan  praktik good  urban  governance berdasarkan ideologi politik negara, sistem  pemerintahan,  budaya,  dan nilai  yang  berlaku  di  berbagai negara.
2. Memperbanyak  penelitian  terkait praktik good  urban  governance di negara-negara berkembang, khususnya  benua  Asia  dan  Afrika yang  mengalami  tingkat  urbanisasi tinggi  dengan  metode  penelitian mixed  methods agar  menjadi  bahan evaluasi secara komprehensif terkait pengelolaan kota yang dilakukan. Memperbanyak  penelitian  praktik keberhasilan  pendekatan good  urban governance ,  baik  di  negara  maju  dan berkembang  agar  dapat  menjadi  acuan pembelajaran untuk negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Aina,  Y.  A.,  Wafer,  A.,  Ahmed,  F.,  & Alshuwaikhat, H. M. (2019). Top- down sustainable urban development?  Urban  governance transformation  in  Saudi  Arabia. Cities , 90 , 272 – 281.
Akinluyi, M. L., & Adedokun, A. (2014).
Urbanization,  Environment  and Homelessness  in  the  Developing world:  The  Sustainable  Housing Development. Mediterranean Journal of Social Sciences , 5 (2), 261. Ayele,  A.,  &  Tarekegn,  K.  (2020).  The impact of urbanization expansion on  agricultural  land  in  Ethiopia: A  review. Environmental  &  Socio- Economic Studies , 8 (4), 73 – 80.
Ayoubi, N. H., Fatehi, R. N., Salajegheh,
S.,  &  Kamali,  M.  J.  (2021).
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
Institutional  barriers  to  achieving good  urban  governance  as  a  social determinant of health .
Badach,  J.,  &  Dymnicka,  M.  (2017).
Concept of ‘Good
Urban
Governance’and  Its  Application in  Sustainable  Urban  Planning. IOP  Conference  Series:  Materials Science  and  Engineering , 245 (8),
082017.
Biswas,  R.,  Jana,  A.,  Arya,  K.,  & Ramamritham, K. (2019). A good- governance framework for urban management. Journal  of  Urban Management , 8 (2), 225 – 236.
Brillantes Jr, A. B., & Flores, H. P. (2012).
Decentralization  and  good  urban governance  in  Southeast  Asia.
Urbanization  in  Southeast  Asia: Issues & Impacts , 293 – 319.
Cashmore,  M.,  &  Richardson,  T.  (2013).
Power and environmental assessment:  Introduction  to  the special issue.
Environmental Impact Assessment Review , 39 , 1 – 4.
Cobbinah,  P.  B.,  Erdiaw-Kwasie,  M.  O.,
& Amoateng, P. (2015). Rethinking sustainable development within the framework of poverty and urbanisation in developing countries. Environmental
Development , 13 , 18 – 32.
Coffey,  B.,  Bush,  J.,  Mumaw,  L.,  De Kleyn, L., Furlong, C., & Cretney,
R. (2020). Towards good governance  of  urban  greening: insights  from  four  initiatives  in Melbourne,  Australia. Australian Geographer , 51 (2), 189 – 204.
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2017).
Qualitative  inquiry  and  research design: Choosing among five approaches . Sage publications.
Dell’Anna,  F.,  Bravi,  M.,  &  Bottero,  M. (2022).
Urban
Green
infrastructures:  How  much  did they  affect  property  prices  in Singapore? Urban  Forestry  & Urban Greening , 68 , 127475.
Essien, E. (2021). Impacts of governance toward  sustainable  urbanization in  a  midsized  city:  A  case  study of Uyo, Nigeria. Land , 11 (1), 37.
Friess, D. A. (2017). Singapore as a long- term  case  study  for  tropical urban  ecosystem  services. Urban Ecosystems , 20 (2), 277 – 291.
Ghorbani,  R.,  &  Tahooni,  M.  (2018).  A study of implementation of good urban  governance:  A  case  study of  Qaraghaj  city. Journal  of Geography and Spatial Development , 1 (2), 97 – 115.
Go,  F.  M.,  Trunfio,  M.,  &  Lucia,  M.
Della.  (2013).  Social  capital  and governance  for  sustainable  rural development. Studies
in
Agricultural  Economics , 115 (1316- 2016 – 102794), 104 – 110.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
Healey,  P.  (2015).  Planning  theory:  the good  city  and  its  governance. International  Encyclopedia  of  the Social  &  Behavioral  Sciences , 18 , 202 – 207.
Hendriks,  F.  (2014).  Understanding
good urban governance:
Essentials,  shifts,  and  values. Urban  Affairs  Review , 50 (4),  553 –
576.
Keping, Y. (2018). Governance and good
governance:  A  new  framework for  political  analysis. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences , 11 , 1 – 8.
Koop,  S.  H.  A.,  &  van  Leeuwen,  C.  J.
(2017).  The  challenges  of  water, waste  and  climate  change  in cities. Environment,  Development and Sustainability , 19 (2), 385 – 418.
McNeill,  D.,  Bursztyn,  M.,  Novira,  N.,
Purushothaman,  S.,  Verburg,  R., &  Rodrigues-Filho,  S.  (2014).
Taking  account  of  governance:
The challenge for land-use planning models. Land Use Policy , 37 , 6 – 13.
Meyer,  N.,  &  Auriacombe,  C.  (2019).
Good  urban  governance  and  city resilience: An afrocentric approach to sustainable development. Sustainability ,
11 (19), 5514.
Mohamed,  A.,  Worku,  H.,  &  Lika,  T.
(2020). Urban and regional
planning approaches for
sustainable  governance:  The  case of Addis Ababa and the surrounding area changing landscape. City  and  Environment Interactions , 8 , 100050.
Mohammadpour Zarandi,
H., & Mozdabadi, S. M. T. (2017). Good urban governance: a new approach  to  economy  and  urban management. Tehran: Tahan
Publications .
Moretto,  L.  (2015).  Application  of  the
“Urban  Governance  Index”  to water service provisions: Between  rhetoric  and  reality. Habitat International , 49 , 435 – 444.
Ni’mah,  N.  M.,  Wibisono,  B.  H.,  & Roychansyah, M. S. (2021). Urban sustainability and resilience governance:  review  from  the perspective  of  climate  change adaptation  and  disaster  risk reduction. Journal  of  Regional  and City Planning , 32 (1), 83 – 98.
Obianyo,  I.  I.,  Ihekweme,  G.  O.,
Mahamat,  A.  A.,  Onyelowe,  K. C.,  Onwualu,  A.  P.,  &  Soboyejo, A.  B.  O.  (2021).  Overcoming  the obstacles  to  sustainable  housing and urban development in Nigeria: The role of research and innovation. Cleaner  Engineering and Technology , 4 , 100226.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
Pagliarin,  S.  (2018).  Linking  processes and  patterns:  Spatial  planning, governance  and  urban  sprawl  in the Barcelona and Milan metropolitan regions. Urban
Studies , 55 (16), 3650 – 3668.
Patterson,  J.,  Schulz,  K.,  Vervoort,  J.,
Van  Der  Hel,  S.,  Widerberg,  O.,
Adler, C., Hurlbert, M., Anderton, K., Sethi, M., & Barau,
A. (2017). Exploring the governance and politics of transformations towards sustainability. Environmental Innovation and Societal Transitions ,
24 , 1 – 16.
Perry,  J.  L.,  De  Graaf,  G.,  Van  der  Wal, Z.,  &  Van  Montfort,  C.  (2014).
Returning  to  Our  roots:  “good government”  evolves  to  “good governance.” Public
Administration  Review , 74 (1),  27 – 28. https://doi.org/10.1111/puar.1216
4 Poorahmad,  A.  (2018).  Good  urban governance in urban
neighborhoods  (case:  Marivan city).  In Good  urban  governance  in urban neighborhoods (case: Marivan city): Poorahmad, Ahmad .
Sandholz,  S.,  &  Sandholz,  S.  (2017).
Urban Regeneration.
Urban Centres  in  Asia  and  Latin  America:
Heritage and Identities in Changing Urban Landscapes , 103 – 134.
Seyedalhosseini,
S. M. (2016).
Evaluating  the  Performance  of Municipality  in  Terms  of  Good Urban  Governance  (Case  Study: District 1 and 3 of Zahedan City). Asian Social Science , 12 (9), 1 – 77.
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview  and  guidelines. Journal of  Business  Research , 104 (July), 333 – 339.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2 019.07.039
Sungena, T. N., Serbeh-Yiadom, K. C., & Asfaw,  M.  (2014).  Strengthening good  governance  in  urban  land management  in Ethiopia: A case- study  of  Hawassa. Journal  of Environment  and  Earth  Science , 4 (15), 96 – 108.
Tan, B. A., Gaw, L. Y.-F., Masoudi, M., & Richards,  D.  R.  (2021).  Nature- based solutions for urban sustainability: an ecosystem services  assessment  of  plans  for Singapore’s  first  “forest  town.” Frontiers  in  Environmental  Science , 9 , 610155.
Toh,  B.  K.  (2015). The  Role  Of  Urban
Governance In The Rapid
Development  Of  Singapore,  1959- Present* .
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (600-623)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060
Van den Dool, L., Hendriks, F., Gianoli,
A.,  & Schaap,  L.  (2015). The  quest
for good urban governance:
Theoretical reflections and international practices . Springer. Verrest, H., Moorcroft, S., &
Mohammed,  A.  (2013).  Global
urban  development  programmes and local realities in the Caricom-
Caribbean:  mismatches  in  needs and approach. Habitat International , 40 , 258 – 267.