KETENTUAN PENGATURAN PENTERAAN ALAT METROLOGI LEGAL DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DI INDONESIA
[Ilka Sandela] 1
[Nila Trisna] 2
[Dara Quthni Effida] 3
1 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [ilkasandela@utu.ac.id]
2 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [nilatrisna@utu.ac.id]
3 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3 [daraquthnieffida@utu.ac.id]

## Abstract
Legal metrology tools such as measuring instruments, measurements, scales and equipment used  in  trade  transactions  must  be  calibrated  and  recalibrated  within  a  certain  period  of time.  The goal is  the measurement  results using these tools  remain correct as  they  should be. If it is not calibrated or recalibrated, it can cause measurements to be inaccurate, so that it  can  be  detrimental  to  consumers  in  trade.  This  study  aims  to  study  further  on  the regulation  of  calibration  of  legal  metrology  equipment,  sanctions,  mechanisms  or procedures  for  calibration  and  recalibration.  The  research  method  used  is  a  normative juridical research method. The results of the study indicate that the provisions relating to the calibration  of  legal  metrology  equipment  consisting  of  measuring,  weighing  and  complete instruments  are  regulated  in  Law  Number  2  of  1981  concerning  Legal  Metrology  and Government Regulation Number 2 of 1985 concerning mandatory and free to be calibrated and/or  or  recalibration  for  measuring,  weighing  instruments  and  their  accessories.  In  this provision, it is determined that there is an obligation to calibrate and recalibrate measuring, and weighing instruments used for public purposes, business purposes, the need for delivery and receipt of goods, determination of the company's final product, mandatory calibration and recalibration. As for the sanctions for business actors who commit acts prohibited by the
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
Legal Metrology Law, they are subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 1 (one) year and a fine of a maximum of Rp. 1,000,000 (one million rupiah). Furthermore, the mechanism or procedure for calibration of legal metrology  tools includes the  owner  or  user  of  measuring  instruments,  measuring,  weighing  in  a  clean  condition, registering and paying calibration fees, then employees carry out inspections and tests, then the results are posted.
Keywords: Regulation, legal metrology tools, trade
Received: 12 Maret 2022             Revised: 20 April 2022            Available online: 30 April 2022

## 1. PENDAHULUAN
Metrologi merupakan ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda  pengukuran  dan  alat-alat  ukur,  yang  menyangkut  persyaratan teknik  dan  peraturan  berdasarkan  undang-undang  yang  bertujuan  melindungi kepentingan  umum  dalam  hal  kebenaran  pengukuran. 1 Dari  uraian  tersebut  dapat diketahui  bahwa  metrologi  legal  adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  ukur mengukur, takar menakar, timbang menimbang dan perlengkapannya.
Berbagai  kegiatan  dalam  kehidupan  sehari-hari  tentunya  tidak  terlepas  dari hal-hal  yang  berhubungan  dengan  metrologi  legal.  Terutama  dalam  transaksi perdagangan,  alat-alat  metrologi  legal  seperti  alat  timbang,  alat  takar,  alat  ukur tentu  lazim  digunakan  oleh  pelaku  usaha.  Tanpa  alat-alat  tersebut,  maka  pelaku usaha  sulit  memperdagangkan  barang-barang  yang  harus  diukur  atau  ditimbang terlebih  dahulu.  Setiap  barang  yang  diperjualbelikan  harus  diukur,  ditakar  dan ditimbang  untuk  mengetahui  kuantitas  barang  tersebut. 2 Tak  hanya  dalam perdagangan,  dalam  kegiatan  rumah  tangga  seperti  memasak  juga  menggunakan alat  timbang  dan  takar,  serta  dalam  kegiatan  keagamaan  seperti  membayar  zakat juga menggunakan alat takar atau alat timbang.
Alat  timbang  merupakan  alat  yang  diperuntukkan  atau  dipakai  bagi pengukuran  massa  atau  penimbangan,  sedangkan  alat  takar  adalah  alat  yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Adapun alat ukur  merupakan  alat  yang  diperuntukkan  atau  dipakai  bagi  pengukuran  kuantitas dan  atau  kualitas.  Dalam  penggunaan  alat  metrologi  legal  tersebut  tentunya  harus sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Jika  tidak sesuai tentunya ada sanksi-sanksi yang berlaku.
Di  Indonesia,  terkait  metrologi  legal  diatur  dalam  beberapa  ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
1 Pasal 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2 Rusdi  Sufi,  dkk,  1997,  Ukuran,  Takaran  dan  Timbangan  Tradisional  Masyarakat  Etnis  Aceh,  (Banda  Aceh:  Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh), hlm. 55.
tentang  Metrologi  Legal  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  1985  tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat  Ukur,  Takar,  Timbang  dan  Perlengkapannya.  Pembentukan  Undang- Undang  Metrologi  Legal  dengan  pertimbangan  untuk  melindungi  kepentingan umum dan menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum  dalam  pemakaian  satuan  ukuran,  standar  satuan,  metoda  pengukuran  dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  metrologi  legal,  bahwa  alat  ukur,  takar, timbang  dan  Perlengkapannya  (UTTP)  harus  dilakukan  penteraan  dan  penteraan ulang.  Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku,  atau  memberikan  keterangan-keterangan  tertulis  yang  bertanda  tera  sah atau  tanda  tera  batal  yang  berlaku,  dilakukan  oleh  pegawai-pegawai  yang  berhak melakukannya  berdasarkan  pengujian  yang  dijalankan  atas  alat-alat  ukur,  takar, timbang  dan  perlengkapannya  yang  belum  dipakai. 3 Adapun  tera  ulang  ialah  hal menandai  berkala  dengan  tanda-tanda  tera  sah  atau  tera  batal  yang  berlaku  atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang  berlaku,  dilakukan  oleh  pegawai-pegawai  yang  berhak  melakukannya berdasarkan  pengujian  yang  dijalankan  atas  alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan perlengkapannya yang telah ditera. 4
Alat  metrologi  legal  seperti  alat  UTTP  berkaitan  dengan  hak  konsumen  dan kewajiban  pelaku  usaha.  Hak  konsumen  yang  dimaksud  yaitu  bahwa  konsumen berhak atas barang yang sesuai dengan takaran dan timbangan yang sesungguhnya. Adapun  kewajiban  pelaku  usaha,  bahwa  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk menyerahkan barang kepada konsumen sesuai dengan takaran dan timbangan yang sebenarnya.
Menurut  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah perhitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dari ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pelaku  usaha  harus  memiliki  alat  UTTP yang  sesuai  dengan  ketentuan  agar  terhindar  dari  melakukan  perbuatan  yang dilarang  dalam  UUPK  yaitu  memperdagangkan  barang  yang  tidak  sesuai  dengan ukuran, takaran, dan timbangan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlu  dikaji  lebih  lanjut  terkait  bagaimana ketentuan pengaturan penteraan alat metrologi legal, terutama alat UTTP apa saja yang  harus  dilakukan  penteraan  dan  penteraan  ulang,  mekanisme  penteraan  alat UTTP, serta sanksi yang diterima jika pelaku usaha melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang metrologi legal.
3 Pasal 1 huruf q Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
4 Ibid. Pasal 1 huruf r.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan merujuk kepada asas-asas, konsep, dan norma hukum yang ada di dalam  ketentuan  peraturan-perundang-undangan. 5 Penelitian  ini  menggunakan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Seluruh bahan  hukum  yang  dijadikan  bahan  penelitian  tersebut  dianalisis,  kemudian diuraikan secara deskriptif dan dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Penteraan Alat Metrologi Legal dalam Transaksi Perdagangan Penteraan  alat  metrologi  legal  seperti  alat  ukur,  takar,  timbang,  dan perlengkapannya  (UTTP)  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1981 tentang  Metrologi  Legal    dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  1985  tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
Undang-Undang  metrologi  legal  terdiri  dari  40  Pasal  yang  di  dalamnya terdapat  berbagai  macam  ketentuan  seperti  satuan-satuan,  lambang  satuan, standar  satuan,  alat-alat  ukur,  takar,  timbang,  dan  perlengkapannya,  tanda  tera, barang  dalam  keadaan  terbungkus,  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang,  ketentuan pidana, pengawasan dan penyidikan. Adapun dalam Peraturan Permerintah Nomor 2  Tahun  1985  tentang  Wajib  dan  Pembebasan  untuk  ditera  dan/atau  ditera  Ulang serta  Syarat-Syarat  bagi  Alat-Alat  Ukur,  Takar,  Timbang  dan  Perlengkapannya merupakan  ketentuan  lanjutan  dari  Undang-Undang  Metrologi  Legal.  Peraturan Pemerintah  tersebut  terdiri  dari  15  Pasal  yang  terdiri  dari  ketentuan  tentang  alat ukur,  takar,  timbang  dan  perlengkapannya  (UTTP)  yang  harus  ditera  dan  ditera ulang,  alat  UTTP  yang  dibebaskan  dari  tera  ulang,  alat  UTTP  yang  dibebaskan  dari tera dan tera ulang, ketentuan pidana dan ketentuan lain.
Dalam  pasal  12  Undang-Undang  Metrologi  Legal  tersebut  dinyatakan  bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :
a. Wajib ditera dan ditera ulang
UTTP  yang  wajib  ditera  dan  ditera  ulang  adalah  UTTP  secara  langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kepertuan  menentukan  hasil  pengukuran,  penakaran,  atau  penimbangan untuk: 6
1) kepentingan umum;
2) usaha;
5 Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 22.
6 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
3) menyerahkan atau menerima barang;
4) menentukan pungutan atau upah;
5) menentukan produk akhir dalam perusahaan;
6) melaksanakan peraturan perundang-undangan;
Ketentuan di atas menunjukkan bahwa untuk alat UTTP yang digunakan untuk keperluan usaha seperti dalam transaksi perdagangan wajib untuk ditera dan ditera ulang.  Oleh  karena  itu,  seluruh  pelaku  usaha  yang  menggunakan  alat  timbang  dan alat takar dalam berdagang,  wajib melakukan penteraan dan penteraan ulang.
Selain itu, alat UTTP dengan keperluan di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut : 7
1) Menggunakan  satuan  Sistem  Internasional  (SI)  dan  berdasarkan  desimal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;
2) Dibuat  dari  bahan  yang  tahan  aus,  tahan  perubahan  bentuk,  tahan pengaruh  cuaca,  dan  konstruksinya  sesuai  dengan  penggunaannya  yang wajar,  serta  menjamin  ketahanan  sifat  ukurnya  dan  tidak  mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.
Standar Satuan Internasional (SI) yang dimaksudkan pada poin pertama adalah standar  yang  didasarkan  pada  konvensi  meter.  Standar  satuan  internasional dimaksudkan  juga  untuk  dilakukan  penertiban  dan  penyeragaman  sehingga diharapkan  akan  tercipta  kepuasan  timbal  balik  dari  berbagai  pihak  terutama pedagang  dengan  konsumennya.  Sedangkan  terbuat  dari  bahan  yang  tahan  aus, bahan  yang tahan  perubahan bentuk dan pengaruh  cuaca  yang  dimaksudkan  pada poin kedua yaitu bahwa UTTP harus terbuat dari bahan yang keawetannya terjamin sehingga  menumbuhkan  kepercayaan  baik  bagi  pemakai  maupun  konsumen  yang ingin mendapatkan hasil pengukuran dengan baik dan benar. Untuk mendapat hasil pengukuran  yang  baik  dan  benar  tidak  hanya  digunakan  bahan  yang  harus  awet, tetapi kontruksi UTTP harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah digunakan untuk perbuatan curang lainnya.
b. Dibebaskan dari tera ulang
Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang yaitu: 8
1) UTTP  yang  digunakan  untuk  pengawasan  (kontrol)  di  dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat dibebaskan dari tera ulang.
2) Untuk  memperoleh  pembebasan,  maka  pemilik  atau  pemakai  UTTP yang  bersangkutan  wajib  mengajukan  permohonan  tertulis  kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
Selain  ketentuan  di  atas,  Alat  UTTP  yang  dibebaskan  dari  tera  ulang  harus
7 Ibid. Pasal 3.
8 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
memenuhi syarat  dan ketentuan sebagai berikut: 9
1) menggunakan  satuan  Sistem  Internasional  (SI)  dan  berdasarkan  desimal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 1981;
2) dibuat  dari  bahan  yang  tahan  aus,  tahan  perubahan  bentuk,  tahan pengaruh  cuaca,  dan  konstruksinya  sesuai  dengan  tujuan  penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya;
3) dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya. Apabila  alat  UTTP  sesuai  dengan  keperluan  yang  disebutkan  di  atas  dan memenuhi  syarat  yang  ditetapkan,  maka  alat  UTTP  tersebut  dibebaskan  dari  tera ulang  dan  hanya  memiliki  kewajiban  untuk  menera  alat  UTTP  nya  di  awal penggunaan saja saat pembelian.
c. Dibebaskan dari tera dan tera ulang Alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang yaitu alat UTTP yang khusus  diperuntukkan  atau  dipakai  untuk  keperluan  rumah  tangga. 10 Walaupun dibebaskan dari tera dan tera ulang, alat UTTP tersebut tetap harus memenuhi syarat berikut. 11
1) menggunakan  satuan  Sistem  Internasional  (SI)  dan  berdasarkan desimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981;
2) bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera;
3) dibubuhi  tulisan  yang  cukup  jelas,  sesuai  dengan  tujuan penggunaannya.
Jika  alat  UTTP  yang  digunakan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana tersebut di atas, maka alat UTTP tersebut bukan merupakan alat UTTP yang bebas dari tera dan tera ulang. Selain itu, dalam  Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 dijelaskan bahwa UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang untuk pertama  kalinya  wajib  diuji  oleh  instansi  Pemerintah  yang  ditugasi  di  bidang pembinaan metrologi legal.
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa alat UTTP memiliki kategori tersendiri yang dtinjau dari kewajiban untuk menera dan menera ulang. Bagi pelaku usaha  yang  menggunakan  alat  UTTP  dengan  ketentuan  wajib  untuk  menera  dan menera ulang,  maka  pelaku  usaha  wajib  memenuhi  ketentuan  tersebut. Selain  itu, dalam  Pasal 25  Undang-Undang Metrologi  Legal  juga  terdapat pengaturan  tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, termasuk kepada pelaku usaha yang  melakukan  transaksi  perdagangan.  Larangan-larangan  tersebut  antara  lain: larangan mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
9 Ibid. Pasal 6.
10 Ibid. Pasal 8
11 Ibid. Pasal 9
a. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  atau  perlengkapannya  yang  bertanda batal;
b. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  atau  perlengkapannya  yang  tidak bertanda tera sah yang berlaku atau  tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang- Undang tersebut;
c. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  atau  perlengkapannya  yang  tanda teranya rusak;
d. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  atau  perlengkapannya  yang  setelah padanya  dilakukan  perbaikan  atau  perubahan  yang  dapat  mempengaruhi panjang,  isi,  berat  atau  penunjukkannya,  yang  sebelum  dipakai  kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat  atau  penunjukkannya  menyimpang  dari  nilai  yang  seharusnya daripada  yang  diizinkan  berdasarkan  Pasal  12  huruf  c  Undang-undang tersebut untuk tera ulang;
f. alat-alat  ukur,  takar, timbang dan  atau perlengkapannya  yang  mempunyai tanda  khusus  yang  memungkinkan  orang  menentukan  ukuran,  takaran, atau  timbangan  menurut  dasar  dan  sebutan  lain  daripada  yang  dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang tersebut;
g. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  atau  perlengkapannya  untuk  keperluan lain  dari  pada  yang  dimaksud  dalam  atau  berdasarkan  Undang-undang tersebut;
Selanjutnya  dalam  Pasal  26  terdapat  larangan  menawarkan  untuk  dibeli, menawar  untuk  disewa,  menyewakan,  mengadakan  persediaan  untuk  dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimana pun juga:
a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
b. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  atau  perlengkapannya  yang  tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang- undang tersebut;
c. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  atau  perlengkapannya  yang  tanda jaminannya rusak.
Pasal  28  Undang-Undang  Metrologi  Legal  juga  menentukan  bahwa  dilarang pada tempattempat seperti tersebut dalam pasal 25 untuk memakai atau menyuruh memakai:
a. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  perlengkapannya  dengan  cara  lain  atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
b. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  perlengkapannya  untuk  mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
c. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  perlengkapannya  untuk  mengukur, menakar,  menimbang  atau  menentukan  ukuran  kurang  daripada  batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  terdapat  ketentuan pengaturan  terkait  penteraan  alat  metrologi  legal  seperti  alat ukur,  takar,  timbang dan perlengkapannya. Pengaturan tersebut ditentukan mulai  dari syarat-syaratnya, klasifikasi untuk ditera, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap alat  UTTP.  Semua  ketentuan  tersebut  wajib  dipatuhi  oleh  pengguna  alat  UTTP termasuk  pelaku  usaha.  Ketentuan-ketentuan  dalam  aturan  tersebut  tujuannya untuk  melindungi  konsumen  dan  terhindar  dari  perliku-perilaku  curang  yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui penggunaan alat UTTP.
Adapun  sanksi  yang  akan  didapatkan  bagi  yang  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  tersebut,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  32  Undang- Undang Metrologi legal, maka akan dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

## 3.2 Mekanisme Penteraan Alat Metrologi Legal
Menurut  Pasal  1  poin  q  Undang-Undang  Metrologi  Legal  menyatakan  bahwa menera  adalah  hal  menandai  dengan  tanda  tera  sah  atau  tanda  tera  batal  yang berlaku,  atau  memberikan  keterangan-keterangan  tertulis  yang  bertanda  tera  sah atau  tanda  tera  batal  yang  berlaku,  dilakukan  oleh  pegawaipegawai  yang  berhak melakukannya  berdasarkan  pengujian  yang  dijalankan  atas  alat-alat  ukur,  takar, timbang  dan  perlengkapannya  yang  belum  dipakai.  Dari  definisi  tersebut  dapat diketahui  bahwa  peneteraan  adalah  kegiatan  membubuhkan  tanda  tera  sah  atau batal  kepada  alat  UTTP  tertentu.  Bagi  alat  UTTP  yang  mendapat  tanda  tera  sah, tentunya  dapat  digunakansesuai peruntukannya.  Namun,  alat  UTTP  yang  diberikan tanda tera batal tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kegiatan penteraan dan penteraan ulang dilakukan oleh pegawai yang ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa jenis tanda tera yang dibubuhkan pada alat UTTP, yaitu: 12 a. Tanda sah;
b. Tanda batal;
c. Tanda jaminan;
d. Tanda daerah;
e. Tanda pegawai yang berhak.
Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan  perlengkapannya  yang  disahkan  pada  waktu  ditera  atau  ditera  ulang.  Tanda
12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 19.
batal  dibubuhkan  pada UTTP  yang  dibatalkan  pada  waktu ditera  atau  ditera ulang. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat- alat  UTTP  yang  sudah  disahkan  untuk  mencegah  penukaran  dan  atau  perubahan. Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat UTTP, agar diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan. Selain itu, tanda sah dan tanda batal  yang  tidak  mungkin  dibubuhkan  pada  alat-alat  UTTP  diberikan  suarat keterangan tertulis sebagai penggantinya
Prosedur tera atau tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) diuraikan sebagai berikut : 13
a. Pemilik  atau  pengguna  UTTP  membawa  UTTP-nya  dalam  keadaan  bersih dan kering.
b. Melakukan pendaftaran dan membayar retribusi tera.
c. Pegawai  berhak  melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  terhadap  UTTP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
d. Apabila  hasil  pengujiannya  memenuhi  syarat  teknis  yang  telah  ditetapkan maka pada waktu tera, UTTP tersebut dibubuhi tanda tera sah, tanda tera daerah,  tanda  tera  pegawai  yang  berhak  dan  tanda  tera  jaminan  pada bagian  tertentu  dari  UTTP,  sedangkan  pada  saat  tera  ulang,  UTTP  hanya dibubuhi tanda tera sah dan tanda tera jaminan saja.
e. Apabila hasil penunjukan tidak memenuhi syarat teknis maka UTTP tersebut dibubuhi tanda tera batal.
f. Sebelum  dibubuhi  tanda  tera  batal  kepada  pemilik  atau  pengguna  UTTP diberi  kesempatan  untuk  memperbaiki  sendiri  UTTP-nya  atau  melalui reparatir UTTP terdaftar.
g. Setelah  diperbaiki  dan  diuji  kembali  serta  hasil  pengujiannya  memenuhi syarat teknis, maka UTTP tersebut dibubuhi tanda tera sah yang berlaku.
Selanjutnya  pemilik  atau  pengguna  UTTP  termasuk  pelaku  usaha/pedagang memiliki kewajiban yaitu : 14
a. Setiap  pemilik  atau pengguna  UTTP  wajib  menerakan  UTTP-nya  yang baru (belum  dipakai)  ke  kantor  metrologi  legal  di  daerah  setempat  dan membayar retribusi tera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Setiap  pemilik  atau  pengguna  UTTP  wajib  menera  ulangkan  UTTP-nya secara  berkala  sekali  dalam  setahun  ke  kantor  metrologi  legal  di  daerah setempat  dan  membayar  retribusi  tera  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
13 Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  Sudahkah  Anda  Mengenal  Tanda  Tera?,  (Bandung:  Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi, 2012), hlm. 3.
14 Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  Sudahkah  Anda  Mengenal  Tanda  Tera?,  (Bandung:  Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi, 2012), hlm.2
c. Setiap  pemilik  atau  pengguna  UTTP  wajib  membersihkan  UTTP-nya  pada saat akan ditera atau tera ulang sehingga UTTP-nya dalam keadaan bersih dan kering.
Selain itu memiliki kewajiban, pemilik atau pengguna UTTP juga memiliki hak antara lain: 15
a. Mendapat  pelayanan  tera  dan  tera  ulang  UTTP  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.
b. Memperbaiki sendiri UTTP-nya pada saat tera atau tera ulang UTTP
c. Menggunakan UTTP-nya untuk transaksi perdagangan.
Setelah  dilakukan  penteraan,  tanda  tera  sah  yang  dibubuhi  pada  memiliki masa  berlaku  terhitung  sejak  tanggal  pembubuhan  dan/atau  pemasangannya sampai dengan: 16
a. Saat alat ukur dari gelas mengalami pecah, retak, atau rusak.
b. Tanggal 30 november 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk meter kWh.
c. Tanggal 30 November 6 (enam) tahun berikutnya untuk Tangki Ukur Apung atau Tangki Ukur Tetap.
d. Tanggal  30  November  5  (lima)  tahun  berikutnya  untuk  meter  gas  tekanan rendah dan meter air rumah tangga.
e. Tanggal  30  November  2  (dua)  tahun  berikutnya  untuk  meter  prover  dan bejana  ukur  khusus  untuk  meter  prover  dan  alat  ukur  permukaan  cairan (level gauge).
f. Tanggal 30 November 1 (satu) tahun berikutnya untuk UTTP lainnya. Berdasarkan uraian ketentuan di atas dapat diketahui terdapat beberapa jenis tanda  tera  yang  dapat  dibubuhkan  pada  alat  UTTP  sesuai  dengan  hasil  penteraan dan  penteraan  ulang.  Selain  itu  juga  terdapat  prosedur  yang  harus  dilakukan  oleh pelaku  usaha/pedagang  dalam  melakukan  penteraan  ulang.  Ketentuan  tersebut bertujuan  agar  alat  metologi  legal  yang  terdiri  dari  alat  UTTP  dapat  digunakan sebagaimana mestinya, tepat pengukurannya dan tidak ada pihak yang dirugikan.

## 4. KESIMPULAN
Alat  metrologi  legal  yang  terdiri  dari  alat  ukur,  takar,  timbang  dan perlengkapannya (UTTP) merupakan alat yang umumnya digunakan dalam transaksi perdagangan. Dalam penggunaan alat UTPP, terdapat kewajiban untuk menera dan menera  ulang  alat  UTTP  tersebut.  Terutama  alat  UTTP  yang  digunakan  untuk kepentingan  umum,  keperluan  usaha,  keperluan  menyerahkan  dan  menerima barang,  menentukan  produk  akhir  perusahaan,  maka  wajib  untuk  dilakukan penteraan  dan  penteraan  ulang.  Adapun  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan perbuatan  yang  dilarang  seperti  mempunyai,  menaruh,  memamerkan,  memakai
15 Ibid.
16 Ibid. hlm.4
atau  menyuruh  memakai,  menyewakan  alat  UTTP  yang  bertanda  tera  batal,  tidak memiliki tanda tera sah, memiliki tanda tera yang rusak, maka kepada pelaku usaha tersebut  akan  mendapat  sanksi  pidana  berupa  pidana  penjara  selama-lamanya 1(satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
Mekanisme  atau  prosedur  penteraan  alat  UTTP  antara  lain,  pemilik  atau pengguna  UTTP  membawa  UTTP-nya  dalam  keadaan  bersih  dan  kering,  kemudian melakukan  pendaftaran  dan  membayar  retribusi  tera.  Selanjutnya  pegawai melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap UTTP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika hasilnya memenuhi syarat akan dibubuhi tanda tera sah, tanda tera daerah, tanda tera pegawai. Untuk alat UTTP  yang ditera ulang akan dibubuhi tanda  sah  dan  tanda  tera  jaminan  saja.  Adapun  untuk  alat  UTTP  yang  tidak memenuhi syarat, akan dibubuhi tanda tera batal, namun sebelumnya pemilik atau pengguna alat UTTP diberikan kesempatan untuk memperbaiki memperbaiki sendiri UTTP-nya atau melalui reparatir UTTP terdaftar.

## 5. REFERENSI
Buku: Marzuki, P, M. 2007. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Sufi,  R,  dkk.  1997 .  Ukuran,  Takaran  dan  Timbangan  Tradisional  Masyarakat  Etnis Aceh. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Banda Aceh.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.