## MELACAK PERAN KYAI-SANTRI DALAM POLITIK KEBANGSAAN DI INDONESIA

## Fifi Nofiaturrahmah
Dosen Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Nofiaturrahmah@yahoo.com

## Abstract
Political movement of Kyai in combating colonialism, defending the independence, and Ful Filling and maintening is significant. As noted in the history Kyai plays in many levels and historical moment. At least there are 5 phase for the political movement of Kyai, Movement in the revolution era, movement in the Rising and new  order  era  and  reformation  era.  This  article  aims  to  analyze  the  typology  of Kyai’s movement in every phase of time done by Kyai. The result show us that in every  historical  phase  Kyai  has  implemented  nation  state  politic  as  spirit  of  his struggle. And in reformation era, Kyai movement focused on practiced politic and much more bring madharat than goodness. So that it’s bring the image of Kyai be negative in front of his community. So that to giving back the function of Kyai as social power in society Kyai should play in the nation state politic, not the politic of interest.
Keyword: political movement, kyai-santri, umat, social power.

## Abstrak
Gerakan politik kyai dalam mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan, mengisi  kemerdekaan  dan  menjaga  Indonesia  cukup  menonjol.  kyai  dalam catatan  sejarah  mampu  memainkan  berbagai  peran  di  masing-masing  zaman. Setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi lima fase gerakan politik para Kyai, yaitu gerakan di zaman revolusi, zaman kemerdekaan, zaman pemberontakan, zaman  orde  baru  dan  zaman  reformasi.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  melihat corak  gerakan  politik  pada  setiap  zaman  yang  dilakukan  oleh  para  Kyai. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  pada  zaman  revolusi,  zaman  kemerdekaan, zaman pemberontakan dan zaman orde baru kyai berhasil mengimplementasikan politik kebangsaan sebagai ruh perjuangannya. Sedangkan pada  zaman  reformasi,  gerakan  kyai  tersita  pada  urusan  politik  praktis  yang

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
2 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
lebih  banyak  membawa  madharat  daripada  maslahat,  dan  bahkan  membuat citra kyai menjadi negatif di mata umat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi  Kyai  sebagai  kekuatan  sosial  sudah  sewajarnya  politik  kebangsaan menjadi gerakan utama para Kyai.
Kata kunci : gerakan politik, kyai-santri, umat, kekuatan sosial.

## A. Pendahuluan
Status  sosial  secara  luas  dapat  ditentukan  oleh  usia,  pendidikan, kekayaan  dan  profesi.  Karena  itu,  orang  yang  lebih  tua  di  desa misalnya,  akan  mendapatkan  penghormatan  dari  orang  yang  lebih muda. 1 Hal  ini  disebabkan  berjalannya  norma-norma  yang mengedepankan kehidupan simbol dan strata sosial. Di jawa misalnya, Sejak usia dini, telah dikenalkan norma-norma tersebut. Sistem norma itu  bekerja  secara  efisien,  khususnya  di  daerah-daerah  pedesaan  di mana kebanyakan kyai atau santri tinggal. Konsep budaya malu yang dijunjung  tinggi  masyarakat  pedesaan  telah  mendorong  kyai  untuk mengikuti  aturan  tingkah  laku  ideal  yang  sudah  turun-temurun. Seorang penduduk desa merasa malu jika tidak dapat memenuhi etika yang sudah ada. 2
Status  sosial  tinggi  yang  menempel  pada  diri  Kyai  melahirkan perlakuan istimewa dari masyarakat, dan ini bersifat hierarkis. Hierarki ini tidak diciptakan secara formal, namun ada pengakuan umum dari masyarakat  tentang  keberadaannya  lantaran  berbagai  faktor. 3
Umumnya,  tingkat  pengaruh  seorang  Kyai  dilihat  dari  tingkat kealiman,  keilmuan,  usia,  kekayaan,  pengaruh  nasab  (leluhur),  nama besar pesantren, jumlah jama’ah atau santri, kemampuan supranatural 4
1 Endang  Turmudi, Perselingkuhan  Kyai  dan  Kekuasaan ,  (Yogyakarta:  LKiS,  cet.  i, 2004), hlm. 94.
2 Ibid , hlm. 94-95.
3 Ibid , hlm. 31. 4 Kyai  seringkali  dipercaya  memiliki  suatu  kemampuan  yang  luar  biasa  yang jarang  dimiliki  oleh  orang  awam,  kemampuan  seperti  ini  memberi  legitimasi  bagi kepemimpinan Kyai, karena membuat Kyai sangat berbeda dari masyarakat.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 3
dan  bahkan  pengaruh  dari  fisiknya 5 .  Kehadiran  pesantren  dengan Kyai sebagai figur utama di pedesaan menjadikannya seperti raja-raja kecil  yang  masing-masing  mempunyai  independensi,  otoritas  dan kekuasaan tersendiri. 6
Posisi  Kyai  semakin  strategis  karena  ditunjang  kemampuan menguasai  dunia  agama. 7 Dalam  posisi  semacam  ini,  Kyai  dan pesantren  bukan  saja  menjadi  tempat  mencari  “benar”  dan  “salah”, melainkan  juga  memegang  kendali  atas  perilaku  masyarakat.  Dengan begitu,  hirarki  struktural  terbentuk  atas  dasar  nilai  yang  berkembang sebagai ciri khas hubungan antara Kyai-pesantren dengan masyarakat sekitar.  Artinya,  Kyai  berada  di  atas  puncak  struktur  hirarki  itu, sementara masyarakat umum berada di struktur bawah. 8
Secara umum, Kyai dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu Kyai pesantren, Kyai tarekat, Kyai mimbar dan Kyai politik. 9 Khusus Kyai  politik,  secara  historis  keterlibatan  kyai  dalam  politik  telah terlihat  sejak  bangsa  ini  masih  “berjibaku”  mengusir  penjajah.  Peran kyai lebih nampak pada saat beberapa pesantren ditempatkan sebagai pusat  pengatur  strategi  melawan  penjajah,  banyak  kyai  yang memberikan dukungan tenaga, moral, ekonomi dan politik. Selain itu, baik  ketika  menjelang  maupun  setelah  kemerdekaan  diproklamirkan diplomasi  kyai  cukup  menonjol. 10 Bahkan,  sejak  1952  kyai  telah masuk wilayah politik praktis, dan keterlibatan kyai dan pesantren ke dunia  politik  semakin  intens  setelah  kyai  yang  tergabung  dalam  NU berubah  menjadi  kekuatan  partai  politik.  Posisi  Kyai  sebagai  elit agama  dengan  segala  kharisma  yang  dimilikinya  mempunyai kemampuan  cukup  kuat  untuk  memobilisasi  masa  dan  mempunyai
5 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kyai dan…, hlm. 97.
6 Ibid, hlm. 27.
7 Anshari  Thayyib, Siasat  Kyai  Pinggiran ,  (Surabaya:  Risalah  Gusti,  cet.  i,  1997), hlm. 8.
8 Ibid, hlm. 8.
9 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kyai dan…, hlm. 32.
10 Nurul Azizah, Artikulasi Politik Santri , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & STAIN Jember Press, cet. i, 2013), hlm. 60.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
4 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
pengaruh  cukup  kuat  di  kalangan  santri  ataupun  masyarakat  untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
Tampilnya kyai dalam dunia politik menimbulkan kritikan sekaligus harapan. kyai yang terlibat dalam politik dipandang sebagai blunder . Ini didasarkan  pada  Kyai  yang  tidak  memiliki  wawasan  dunia  politik, birokrasi  dan  pemerintahan,  sehingga  dianggap  tidak  layak berkecimpung  dunia  politik.  Di  sisi  lain,  timbul  harapan  dan pandangan  positif  terhadap  tampilnya  Kyai  dalam  dunia  politik, dengan kelebihan moral, keilmuan dan pengetahuan agama figur Kyai diharapkan  memberikan  perubahan  pada  organisasi  pemerintahan yang  selama  ini  diisi  oleh  orang-orang  yang  bermental  korup,  tidak amanah dan bejat. 11
Berdasarkan  persoalan  di  atas,  guna  mendapatkan  gambaran mengenai peran santri yang dimotori kyai dalam perpolitikan nasional, maka  penting  untuk  memotret  gerakan  politik  kyai-santri  yang  telah dimulai sejak zaman revolusi sampai zaman reformasi sekarang ini.

## B. Politik Kyai-Santri Era Revolusi
Perilaku  licik  penjajah  yang  mengakibatkan  kemadharatan  kepada bangsa ini pada akhirnya memicu perlawanan dari rakyat, termasuk di dalamnya kelompok santri yang dimotori kyai atau para ulama seperti KH.  Hasyim  Asy’ari.  KH.  Hasyim  merupakan  salah  satu  ulama  yang membentuk  barisan  anak-anak  muda  untuk  mendapatkan  latihan kemiliteran.  Di  awali  dari  latihan  kemiliteran  itu,  maka  terbentuklah laskar H } izb  Alla > h ,  Laskar Sabi > l  li-Alla > h dan  Laskar Muja > hidi > n yang dikenal  sebagai  pasukan  berani  mati.  Melalui  pesantren  yang dipimpinnya  lahir  para  tokoh  dan  pemimpin  yang  menjadi  pelopor perjuangan Indonesia. 12
Sepanjang  hidupnya,  KH.  Hasyim  Asy’ari  dikenal  memiliki  sikap keras  terhadap  penjajah  Belanda.  KH.  Hasyim  mengharamkan  kaum
11 Ibid, hlm. 73.
12 Aziz  Masyhuri, 99  Kyai  Nusantara (Riwayat,  Perjuangan  dan  Doa) ,  (Yogyakarta:
Kutub, cet. i, 2006), hlm. 287.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 5
muslimin bekerjasama dan menerima bantuan Belanda dalam bentuk apapun. Setiap bujukan dari Belanda supaya Kyai Hasyim tunduk dan mendukung  pemerintah  kolonial  selalu  kandas.  Bahkan  tawaran  dari Belanda  yang akan  menganugerahkan  bintang  jasa  kepada  Sang  Kyai di tahun 1937 ditolak mentah-mentah.
Sikap Sang Kyai yang kokoh laksana baja tersebut membuat nama besarnya  dikenal  luas.  Sederet  tokoh-tokoh  penting  seperti  Panglima Besar  Jenderal  Sudirman,  Bung  Tomo  dan  para  pejuang  lainnya memiliki hubungan langsung dengan Sang Kyai. Para tokoh ini sering berdiskusi  untuk  mencari  strategi-strategi,  jalan  keluar  atau menghimpun  kekuatan  dari  para  santri  untuk  turun  di  medan tempur. 13
Nama  besar  lain  yang  berperan  cukup  besar  bagi  kemerdekaan Indonesia adalah KH. Wahab Hasbullah. Dalam upaya
mempertahankan  kemerdekaan  di  zaman  revolusi,  Kyai  Wahab melaksanakannya  dengan  semangat  penuh  dedikasi,  baik  melalui perjuangan  fisik  maupun  perjuangan  politik.  KH.  Wahab  bahkan menyumbangkan  hartanya  untuk  keperluan  militer.  Ketika  agresi militer  pemerintah  kolonial  pecah  diberbagai  daerah,  Kyai  Wahab Hasbullah bergabung dalam gerakan gerilya mengkoordinasi unit-unit dan  membantu  merekrut  serta  melatih  para  santri  di  berbagai pesantren  di  Jawa  Timur.  Sebagai  pemimpin  barisan  Kyai  di  medan perang,  KH.  Wahab  sering  muncul  di  berbagai  fron  pertempuran mendampingi  pemuda-pemuda  Indonesia.  KH.  Wahab  berkeliling Jawa  untuk  memastikan  semuanya  berjalan  dengan  baik,  baik  itu  di fron Mojokerto, fron Malang, fron Magelang dan Ambarawa 14 .
Ketakutan terhadap pesantren pada akhirnya membuat pemerintah kolonial  Belanda  berpikir  keras  guna  meredam  KH.  Wahab.  Ini dikarenakan,  Belanda  menyadari  bahwa  gerakan-gerakan  perlawanan yang  dilakukan  umat  Islam  rata-rata  berangkat  dari  pesantren.
13 Ibid , hlm. 328.
14 Muhammad  Rifai, KH.  Wahab  Hasbullah,  Biografi  Singkat  1888-1971 ,
(Yogyakarta; Garasi House Of Book, cet. i, 2010), hlm. 106.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
6 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Akhirnya,  pemerintah  kolonial  membentuk  lembaga  khusus  yang bertugas  mengawasi  perkembangan  pesantren-pesantren  yang  diberi nama Presterraden .  Pemerintah  kolonial  menaruh  harapan  besar  agar lembaga  ini  mampu  memainkan  perannya  terutama  agar  lembaga pesantren  dapat  dikendalikan  gerakannya.  Pemerintah  kolonial menyadari berdasarkan pengalamannya dalam menghadapi perlawanan  umat  Islam  yang  digerakkan  pesantren  tidak  bisa  hanya dihadapi  dengan  militer  saja.  Terlebih  selama  pemerintah  kolonial Belanda  menggunakan  militer  untuk  menghadapi  para  santri, setidaknya  17.000  tentara  tewas  dan  belum  terhitung  dari  besarnya biaya  yang  dikeluarkan,  sedangkan  pemberontakan  dari  kalangan pesantren terus saja berlangsung. 15
Semangat h } ubb  al-wat } n  min  al-ima > n” yang  ditanamkan  kyai  kepada para  santri  mampu  menjadi  pembakar  semangat  sehingga  rela mempertaruhkan  jiwa  raga  untuk  mengusir  penjajah  yang  sudah berabad-abad  lamanya  menjajah  bangsa  ini.  Lebih-lebih  setelah  KH. Hasyim  Asy’ari  mengeluarkan  Fatwa  yang  dikenal  dengan  Resolusi Jihad  yang  dicetuskan  pada  bulan  oktober  1945.  Fatwa  tersebut diyakini  mengilhami  para  santri  dalam  meningkatkan  perlawanan terhadap kaum kolonial. Aksi radikal dari KH. Hasyim Asy’ari beserta para  santri  menjadi  pukulan  telak  bagi  pemerintah  kolonial,  karena ternyata  tidak  sejalan  dengan  teori  Hurgronje  yang  beranggapan bahwa para santri muslim tidak lebih dari kaum Sunni yang pasif. Aksi radikal  KH.  Hasyim  juga  terlihat  ketika  dia  melarang  masyarakat untuk Saekeirei , fatwa itu pun menjadikannya dipenjara selama selama 4 bulan yang membuat jari-jari tangannya cacat karena disiksa tentara Jepang. 16
Setelah  penjajah  berhasil  ditaklukkan,  lagi-lagi  sumbangsih  para santri  NU  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja,  di  antaranya  adalah sumbangsih  KH.  Wahid  Hasyim.  Kapasitas  KH.  Wahi  sebagai intelektual muda NU yang progresif membuat Jepang
15 Aziz Masyhuri, 99 Kyai Nusantara… , hlm. 303-304.
16 Ibid , hlm. 299.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 7
memasukkannya  ke  dalam  anggota  Badan  Penyelidik  Kemerdekaan Indonesia  (BPKI).  Sewaktu  BPKI  yang  dipimpin  oleh  Bung  Karno membentuk  tim  9,  KH.  Wahid  Hasyim  ditunjuk  sebagai  salah  satu anggotanya. 17 Dalam  BPKI,  pengaruh  Wahid  Hasyim  terlihat menonjol  lantaran  luasnya  wawasan  yang  dimilikinya,  kemampuan  di atas  rata-rata  itu  membuat  KH.  Wahid  Hasyim  mampu  menjadi penengah yang cerdas antara kaum agamawan dan kaum nasionalis.
Melalui  ide-ide  brilian  yang  muncul  dari  KH.  Wahid  Hasyim membawanya menjadi seorang tokoh (wakil dari kalangan santri) yang aktif  membidani  lahirnya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Persembahan  fenomenalnya  adalah  menjadi  aktor  utama  dalam penyusunan “Mukaddimah” atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  (UUD  45). 18 Sampai  sekarang,  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  (UUD  45  RI)  masih  menjadi  pedoman hidup  berbangsa  dan  bernegara  dan  belum  pernah  mengalami perubahan. Hal itu merupakan salah satu bukti kontribusi KH. Wahid Hasyim  sebagai  produk  asli  “ made  in  pesantren ”  NU  yang  diberikan kepada Bangsa Indonesia. 19
Pada  akhirnya,  melalui  proses  panjang  bangsa  Indonesia memproklamirkan  kemerdekaannya  pada  17  Agustus  1945,  dan Soekarno  dipercaya  menjadi  Presiden  Republik  Indonesia  pertama. Selama  kepemimpinan  Soekarno  yang  berlangsung  sekitar  20  tahun, kontribusi  kyai  dan  santri  cukup  vital  dalam  upaya  merintis pembangunan  bangsa  ini.  Setidaknya  beberapa  posisi  strategis  di pemerintahan diisi oleh kyai dan santri. Sebagai contoh, KH. Wahab Hasbullah  diangkat  Soekarno  sebagai  DPA  (Dewan  Pertimbangan Agung), sebagian orang menyebut bahwa itu adalah posisi prestisius. 20
Selain  itu,  Soekarno  juga  mengangkat  KH.  Wahid  Hasyim  sebagai Menteri  Agama  pertama  di  Indonesia,  KH.  Zainul  Arifin  sebagai
17 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren ,  (Jakarta  Barat:  LP3ES,  cet.  ix,  2011), hlm. 147.
18 Ibid , hlm. 147.
19 Ibid , hlm. 150.
20 Muhammad Rifai, KH. Wahab … , hlm. 106.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
8 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Wakil  Perdana  Menteri,  KH.  Mohammad  Hanafiah  sebagai  Menteri Agraria, Mr Sunarjo sebagai Menteri Dalam Negeri, KH. Fatah Yasin sebagai Menteri Sosial dan nama-nama yang lain. 21
Sebagai bentuk dukungan terhadap proses demokrasi di Indonesia, kyai  dan  santri  yang  terhimpun  dalam  organisasi  Nahdlatul  Ulama juga  membentuk  partai  politik  di  pemilu  pertama  tahun  1955. Hasilnya,  pemilu  pertama  tahun  1955  di  bawah  kepemimpinan  orde lama  (Soekarno)  menempatkan  Partai  NU  masuk  lima  besar  dengan jumlah suara hampir mencapai 7 juta suara atau sekitar 18,4%. Secara berurutan adalah PNI, Masyumi, Partai NU, PKI, dan Partai Syarikat Islam  Indonesia 22 .  Perolehan  suara  yang  diraih  Partai  NU  melegakan khususnya para pemimpin partai, seperti KH. Wahab Hasbullah, KH. Masykur  dan  KH.  Zainul  Arifin.  Meskipun  kekurangan  dana  dan bertahun-tahun  menjadi  bahan  ejekan  karena  dianggap  bodoh,  kolot dan  tradisional,  NU  telah  berhasil  menunjukkan  kemampuannya dengan tampil sebagai kekuatan besar dalam peta politik nasional. 23
Capaian  yang  diraih  Partai  NU  sebagai  tiga  besar  memberi  bukti bahwa  NU  bisa  lepas  dari  bayang-bayang  nama  besar  Masyumi, karena  sebelumnya  NU  memutuskan  keluar  dari  Masyumi  pada muktamar  NU  Palembang  tahun  1952.  Keputusan  NU  untuk  keluar dari Masyumi karena peran kyai mulai dipangkas dan dikerdilkan oleh para  elit  Masyumi  yang  berasal  dari  kalangan  Islam  modernis.  Pada saat muktamar NU di Palembang tahun 1952, sebagian Kyai awalnya menolak keluar dari Masyumi. KH. Wahab Hasbullah lantas berdiri di panggung dan menyatakan bahwa:
"Jika  para  muktamirin  meragukan  hasil  keputusan  ini, silahkan  terus  bergabung  dengan  Masyumi.  Biarkan  saya
21 Greg  Fealy, Ijtihad  Politik  Ulama,  Sejarah  NU  1952-1967 ,  (Yogyakarta;  LKiS, cet. i, 2011), hlm. 359-360.
22 Hairus  Salim,  Uzair  Fauzan  dan  Umar  Ibnu  Sholeh, Tujuh  Mesin  Pendulang Suara (perkenalan, prediski, harapan pemilu 1999) , (Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, cet. i, 1999), hlm. 16.
23 Muhammad Rifai, KH. Wahab … , hlm. 118.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 9
memimpin sendiri NU sebagai partai politik yang terpisah dari  Masyumi.  Saya  hanya  butuh  seorang  pemuda  untuk menemani,  cukup  satu,  sebagai  sekretaris  saya. Selanjutnya, kalian akan lihat apa yang akan terjadi". 24
Peristiwa  tersebut  membuktikan  kejelasan  sikap  NU  yang  tidak hanya "pengekor", dan ketegasan yang dicontohkan oleh KH. Wahab Hasbullah  memperlihatkan  kesiapan  menerima  resiko  yang  harus dipertanggungjawabkan.  Berangkat  dari  kejadian  itu,  para muktamiri > n akhirnya menyetujui rumusan untuk keluar dari Masyumi.
Seiring waktu berjalan, pada akhirnya keputusan tersebut dianggap tepat  karena  NU  semakin  solid  dalam  menghadapi  pemilu  1955. Dukungan  yang  begitu  besar  dari  rakyat  Indonesia  membuat  Partai NU  banyak  mengirim  kyai  dan  santri  untuk  duduk  menjadi  anggota legislator  dan  anggota  konstituante.  Pencapaian  ini  membuat  peran NU  di  pemerintahan  dalam  upaya  mengawal  pembangunan  serta kemaslahatan bangsa kian menjadi lebih besar.
Sementara  itu,  di  penghujung  pemerintahan  Soekarno  saat  terjadi pemberontakan G-30/S/PKI, kyai dan santri begitu menonjol dalam menumpas  gerakan  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI).  Salah  satu langkah  konkrit  yang  dilakukan  PBNU  dalam  merespon pemberontakan  PKI  adalah  membentuk  Badan  Koordinasi Keamanan  Jam’iyah  Nahdlatul  Ulama  (BKKJNU).  Tujuan  utama didirikannya BKKJNU adalah untuk merencanakan dan mengkoordinasikan  kampanye  anti-PKI  yang  akan  dilaksanakan  NU di seluruh wilayah Indonesia. 25
Secara politik, NU adalah kelompok pertama yang meminta secara terbuka menuntut PKI dibubarkan. Bahkan PBNU membuat sebuah resolusi yang disiarkan oleh RRI ke seluruh Indonesia yang berisi agar Presiden  membubarkan  sesegera  mungkin  PKI  dan  organisasi pendukung  lainnya  seperti  Pemuda  Rakyat,  Gerwani  serta  Sobsi.
24 Ibid, hlm. 105.
25 SK PBNU No 3302/Tanf/B/x-65, 3 Oktober 1965 dalam Greg Fealy, Ijtihad Politik…, hlm. 317.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
10 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Setelah  resolusi  disiarkan,  BKKJNU  mengirimkan  utusannya  ke cabang-cabang  NU  untuk  bersiap-siap  mengerahkan  anggotanya dalam rangka membubarkan PKI. Berkat kerjasama antara militer dan NU membuat PKI dengan cepat ditumpas. 26
Keberanian  kyai  di  masa  revolusi  sampai  masa  pemberontakan PKI  menunjukkan  andil  dalam  melawan  penjajah  dan  pemberontak PKI  tidak  terbantahkan.  Pengorbanan  itu  merupakan  wujud  gerakan politik  kebangsaan  yang  bertujuan  untuk  membebaskan  Indonesia dari pemerintah kolonial dan bahaya komunis. Ribuan santri dan Kyai yang tersebar di seluruh Indonesia rela mempertaruhkan nyawa untuk menebusnya.  Langkah  berani  yang  diambil  kyai  merupakan  bukti nyata atas kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## C. Politik Kyai-Santri di Era Orde Baru
Akibat  peristiwa  G-30/S/PKI,  posisi  Soekarno  sebagai  Presiden Republik  Indonesia  tidak  berlangsung  lama,  karena  melalui  proses yang  dramatis  dia  akhirnya  digantikan  oleh  Soeharto.  Pergantian kepemimpinan  dari  Soekarno  ke  Soeharto  ikut  menandai  perubahan rezim, yaitu dari rezim orde lama menuju rezim orde baru.
Tidak  lama  setelah  Soeharto  dilantik  sebagai  presiden,  salah  satu langkah awal yang dilakukannya adalah mengadakan pemilihan umum. Langkah  itu  diambil  sebagai  upaya  melegitimasi  kepemimpinan. Pemilu  digelar  tahun  1971  yang  diikuti  10  partai  politik  (parpol). Menariknya, meskipun berganti rezim, Partai NU tetap mendapatkan dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari perolehan  suara  Partai  NU  yang  mencapai  kurang lebih  17%.  Berkat suara  yang  signifikan  itu, Partai  NU  mampu  menembus  posisi runner up pemilu 1971. 27
26 Greg Fealy, Ijtihad Politik …, hlm. 319.
27 Secara  berurutan  adalah  sebagai  berikut ;  Golkar,  Partai  NU,  Parmusi,  PNI dan  Partai  Syarikat  Islam  Indonesia.  Hairus  Salim,  Uzair  Fauzan  dan  Umar  Ibnu Sholeh, Tujuh …, hlm. 71.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 11
Pasca  pemilu  1971,  Soeharto  membuat  kebijakan  kontroversial dengan  memaksa  diadakan  fusi  (penggabungan)  partai-partai  politik. Partai  NU  yang  diidentifikasi  sebagai  partai  Islam  terpaksa  melebur menjadi  bagian  dari  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  bersama Parmusi,  Partai  Serikat  Islam  Indonesia  dan  Perti.  Sebagai  langkah fundamental  dari  pemerintah  yang  harus  dilaksanakan,  fusi  itu  tetap berjalan  dengan  peserta  pemilu  hanya  berjumlah  tiga  partai.  PPP sebagai  penggabungan  partai-partai  berbasis  Islam,  Partai  Demokrasi Indonesia  (PDI)  sebagai  penggabungan  partai-partai  nasionalis  dan Golongan  Karya  (Golkar)  sebagai  representasi  pemerintah. 28
Pertarungan  Golkar,  PDI  dan  PPP  dimulai  pada  pemilu  1977,  dan berlanjut  di  pemilu  1982,  1987,  1992  sampai  1997.  Berkat  dukungan penuh  dari  militer,  pemerintah  dan  intervensi  dari  penguasa,  Partai Golkar menang.
NU  sebagai  partai  politik  Islam  terbesar  pada  waktu  itu  yang menempati  urutan  kedua  dalam  perolehan  suara  pemilu  1971  di bawah  Golkar  sangat  dirugikan  dengan  kebijakan  fusi.  NU  dalam fakta sejarah terbukti sangat nasionalistik dalam pandangan dan sikap politiknya tidak digubris sama sekali. 29 Sampai akhirnya, kebersamaan NU  dengan  unsur-unsur  lain  dalam  PPP  sering  terjadi  perbedaan pandangan  yang  berujung  pada  sikap  saling  curiga  dan  konflik berkepanjangan.  NU  yang  sebenarnya  menjadi  penyumbang  suara terbesar  dalam  PPP  tidak  jarang  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak layak  dan  diskriminatif,  sehigga  kyai  memutuskan  untuk  keluar  dari PPP.  Peristiwa  penting  ini  dikenal  dengan  istilah  ‘kembali  ke  khittah NU  1926’,  terdapat  dua  alasan  utama  mengapa  NU  mengambil keputusan  tersebut. Pertama ,  NU  ingin  kembali  mengurus  garapan sosial-keagamaan yang terlantar ketika NU terlibat politik praktis sejak tahun  1952. Kedua ,  keberadaan  NU  sebagai  salah  satu  unsur  dalam PPP  telah  membuat  dakwah  NU  hanya  terbatas  pada  golongan
28 Muh  Hanif  Dhakiri, NU  Jimat  NKRI  dan  Jimat  Islam  Indonesia ,  (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. i, 2013), hlm. 55.
29 Ibid , hlm. 58.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
12 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
tertentu,  dan  tidak  bisa  menembus  ke  lingkungan  yang  lebih  luas. 30
Efek  dari  ‘penggembosan’  PPP  membuat  suara  PPP  di  pemilu  1987 terjun  bebas.  Setidaknya  itu  bisa  dilihat  dari  perbandingan  perolehan suara  PPP  di  pemilu  1977  dengan  29,29%  (99  kursi),  pemilu  1982 dengan  27,78%  (94  kursi),  sementara  di  pemilu  1987  suara  PPP tinggal 15,97% (61 kursi). 31
Pengalaman  tersebut  memberikan  pelajaran  dua  kali  NU,  setelah sebelumnya di awal kemerdekaan keluar dari Partai Masyumi dengan permasalahan  hampir  sama,  yaitu  diberlakukan  tidak  adil,  dipandang sebelah mata dan disingkirkan oleh para kelompok-kelompok tertentu di  dalam  Masyumi  itu  sendiri. 32 Padahal  jika  ditinjau  dari  kerja  keras yang  dilakukan,  NU-lah  yang  paling  berkeringat  dan  yang  paling banyak  menyumbangkan  massanya  terhadap  partai  politik  yang diikutinya.
Terdapat perbedaan yang tajam antara rezim Soekarno (rezim orde lama) dengan Soeharto (rezim orde baru), terutama dalam komunikasi antara  pemerintah  dengan  kyai  dan  santri  (NU).  Jika  pada  zaman Soekarno  NU  menjadi  mitra  strategis  pemerintah,  sedangkan  pada masa  Soeharto  pemerintah  terkesan  ‘menjauhi’  NU.  Tidak mengherankan bila konflik antara pemerintah atau aparat dengan kyai dan  santri  sering  terjadi  di  berbagai  daerah.  Sebenarnya,  hubungan NU dengan pemerintah orde baru mengalami keretakan parah setelah tahun 1967, Partai NU menjadi sumber utama oposisi terhadap rezim orde baru. 33
Pilihan  oposisi  diambil  NU  karena  dipicu  oleh  serangkaian tindakan  pemerintah  yang  dipandang  sering  merugikan  kepentingan Islam pada umumnya dan NU pada khususnya. 34 Kemudian, saat NU melebur  dalam  PPP,  unsur  NU  di  bawah  bendera  PPP  sering
30 Ulil Absar Abdallah, Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan ,
(Jakarta: Kompas, cet. i, 2010), hlm. 56.
31 Hairus Salim, Uzair Fauzan dan Umar Ibnu Sholeh, Tujuh Mesin …, hlm. 71.
32 Muhammad Rifa’i, KH. Wahab…, hlm. 105.
33 Greg Fealy, Ijtihad Politik…, hlm. 344.
34 Ibid, hlm. 344.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 13
melakukan  kritik  radikal  terhadap  kebijakan-kebijakan  pemerintah. Anggota  DPR  PPP  dari  unsur  NU  tidak  jarang  melakukan walk  out terhadap putusan pemerintah. Perilaku politik seperti ini ternyata tidak disukai  pemerintah,  tidak  mengherankan  bila  banyak  anggota DPR/MPR  dari  NU  disingkirkan  oleh  internal  PPP  atas  tekanan pihak pemerintah. 35
Tindakan  pemerintah  yang  sering  merugikan  Islam  dan  NU  di antaranya  adalah  penolakan  pemerintah  untuk  mencantumkan kembali Piagam Jakarta, menolak memperluas kewenangan pengadilan agama,  diskriminasi  sistematis  terhadap  kaum  santri  di  lingkungan militer  dan  pegawai  negeri.  Paling  serius  adalah  de-NU-isasi Departemen Agama oleh orde baru. Sejak tahun 1960, pejabat-pejabat senior dari kalangan NU secara bertahap digantikan oleh orang-orang dari kalangan modernis. NU kehilangan pos Menteri Agama sehingga tidak terwakili sama sekali dalam kabinet. 36
Kerenggangan  NU  dengan  pemerintah  orde  baru  terus  berlanjut hingga  1984.  Paling  menyita  perhatian  adalah  ketidakharmonisan hubungan  antara  Soeharto  dengan  KH.  Abdurrahman  Wahid  yang waktu  itu  menjadi  Ketua  Tanfidziah  PBNU  di  rentang  waktu  1984- 1997. Ketidakharmonisan KH. Abdurrahman Wahid dengan Soeharto dipicu  sikap  pemerintah  yang  sering  bersikap  semena-mena,  otoriter dan  anti-kritik. 37 Di  samping  itu,  pemerintah  juga  sering memberlakukan  NU  layaknya  musuh,  ditekan  dan  selalu  dicurigai, sehingga membuat jarak keduanya semakin jauh. Perlakuan ini sangat berbeda  manakala  Soeharto  (pemerintah)  menghadapi  sesama organisasi  kemasyarakatan  lain  seperti  Muhammadiyah  yang diperlakukan dengan baik.
35 Soebekti  Achmad  dan  Nirwanto  Hendrowinoto, DI  Saat  Ekonomi  Terpuruk, Partai  Politik  Rame-Rame  Pecah  Kongsi ,  (Jakarta:  PT  Gria  Media  Prima,  cet.  i,  2000), hlm. 69.
36 Greg Fealy, Ijtihad Politik…, hlm. 345.
37 Muhammad  Rifa’i, Gusdur Biografi  Singkat  1940-2009 ,  (Yogyakarta:  Garasi
House Of Book: cet. i, 2010), hlm. 63.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
14 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Tidak berhenti sampai di situ, banyak fasilitas dari pemerintah yang diputus,  sehingga  bantuan-bantuan  dari  pemerintah  terhadap lembaga-lembaga  NU  menjadi  sangat  minim,  kecuali  bagi  yang merapat  kepada  pemerintah.  Akibatnya,  banyak  lembaga-lembaga sosial  dan  lembaga-lembaga  pendidikan  NU  seperti  madrasah  dan pondok pesantren berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Soeharto (pemerintah) bahkan beberapa kali mencoba memecahbelah NU,  di  antaranya  adalah  mendorong  terjadinya  perpecahan  di  tubuh NU  dengan  mendukung  muktamar  tandingan  yang  dipimpin  oleh kelompok  Abu  Hasan. 38 Akan  tetapi,  berbagai  upaya  yang  dilakukan oleh pemerintah selalu kandas di tengah jalan.
Menjelang  periode  ke  tujuh  menjabat  sebagai  Presiden,  "belang" pemerintahan  Soeharto  satu-persatu  mulai  terkuak.  Seperti penangkapan  para  aktivis,  pembredelan  media  yang  kritis  terhadap pemerintah, kebohongan publik mengenai tambang tembaga Freeport di Papua yang ternyata tambang emas (merugikan Indonesia triliunan rupiah  tiap  tahunnya),  pelanggaran  HAM  berat  di  Aceh,  Papua  dan daerah-daerah  yang  lain.  Belum  lagi  gurita  KKN  di  lingkup  keluarga Cendana dan kroni-kroninya. Bahkan Nordholt dalam buku berjudul Politik  Lokal  di  Indonesia,  menyebutkan  selama  30  tahun pemerintahan Orde Baru 30% bantuan asing yang mencapai 30 miliar dolar AS lenyap masuk ke kantong-kantong pribadi. 39
Perjalanan  NU  di  masa  orde  baru  memang  cukup  berat,  tetapi keberadaan  NU  di  masa  itu  cukup  memberikan  dampak  yang  positif bagi  perjalanan  bangsa  ini.  NU  tampil  menjadi  organisasi kemasyarakatan yang mampu menjadi kontrol terhadap pemerintah di saat yang lain tidur, NU juga berani bersuara lantang di saat yang lain diam  membisu.  Gusdur  dan  NU  selalu  hadir  untuk  membela kepentingan  rakyat,  lebih-lebih  bagi  yang  tertindas.  Hampir  semua aspek  kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan  beragama  menjadi  fokus
38 Ibid , hlm 66. 39 Henk  Schulte  Nordholt  &  Gerry  Van  Klinken, Politik  Lokal  di  Indonesia , (Jakarta: KITLV-Jakarta, cet. i, 2007), hlm. 9.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 15
NU.  Setiap  ada  penindasan,  Gusdur  dan  NU  selalu  hadir  memberi dukungan  dan  bahkan  memberikan  perlawanan  meskipun  yang dihadapi  adalah  kekuatan  yang  sangat  kuat  di  waktu  itu 40 .  Dapat disimpulkan,  bahwa  di  bawah  rezim  Soeharto  yang  otoritarian  NU merupakan elemen utama sekalipun berada pada posisi serba terbatas, tetapi  mampu  mengontrol  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh pemerintah.

## D. Politik Kyai-Santri di Era Reformasi
Sekitar periode 1997-1998 saat kebobrokan orde baru terbongkar, Presiden  Soeharto  yang  dulunya  disegani,  dihormati,  dan  dicintai mendadak  berubah  menjadi  orang  yang  paling  dibenci.  Kebusukan yang mulai tercium ini memicu para mahasiswa dan para aktivis untuk melakukan  demo  besar-besaran,  sehingga  meletuslah  peristiwa reformasi  tahun  1997/1998  yang  menjadi  titik  balik  bagi  kehidupan Soeharto.  Terlebih,  para  pendemo  mendapatkan  momentum  yang tepat  karena  di  saat  bersamaan  juga  terjadi  krisis  moneter  1997-1998 yang  melanda  dunia  tidak  terkecuali  Indonesia.  Sistem  ekonomi Indonesia yang lemah membuat bangsa ini mengalami kesulitan keluar dari  krisis,  keterpurukan  ekonomi  Indonesia  di  waktu  itu  menjadi yang terburuk sepanjang sejarah hingga efeknya juga kian meluas dan kompleks.  Orang-orang  yang  dulunya  selalu  dekat  dengan  Soeharto satu-persatu mulai menjauh dan mengundurkan diri untuk bergabung dengan kelompok reformis, semuanya dilakukan demi menyelamatkan karir polititknya masing-masing.
Di  kala  situasi  Negara  genting,  KH.  Abdurrahman  Wahid  sebagai pucuk pimpinan NU terus melakukan konsolidasi dengan para tokoh nasional.  Mengingat,  tantangan  terbesar  menurut  Gusdur  bukan  saat menurunkan  Soeharto,  melainkan  justru  terjadi  saat  melanjutan kepemimpinan pasca orde baru lengser. Salah satu pertemuan penting yang  dilakukan  Gusdur  di  detik-detik  akhir  menjelang  reformasi
40 Muhammad Rifai, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 43.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
16 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
adalah pertemuan Ciganjur. Gusdur ikut memprakarsai konsolidasi itu dengan  menghadirkan  beberapa  tokoh  nasional  seperti  Sri  Sultan Hamengkubuwono  X,  Megawati,  Akbar  Tanjung  dan  Amien  Rais. Pertemuan  tersebut  melahirkan  solusi  untuk  meminimalisir  biaya sosial,  biaya  ekonomi  atas  proses  perubahan,  transisi  dan  pergantian rezim yang dituntut oleh rakyat. 41
Sementara  di  Jawa  Timur,  kyai  NU  merasa  terpanggil  untuk  ikut mencari  solusi  terhadap  nasib  bangsa,  sehingga  diadakanlah pertemuan  di  Pondok  Pesantren  Langitan  di  bawah  pimpinan  KH. Abdullah  Faqih  pada  tanggal  11  Mei  1998  guna  membahas  situasi terakhir  bangsa  ini  agar  segera  dilakukan  penyelamatan  dari kehancuran.  Kyai  sepakat  untuk  mendorong  Soeharto  supaya “legowo” menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Sebagai penguat keputusan  kyai  di  Langitan,  dibuat  surat  resmi  yang  ditandatangani seluruh  Kyai  yang  hadir  agar  Presiden  Soeharto  berkenan  turun  dari jabatannya. 42 Tidak lama setelah pertemuan itu, disertai tekanan yang bertubi-tubi dari seluruh elemen masyarakat yang berlangsung hampir di  seluruh  wilayah  di  Indonesia,  memaksa  Soeharto  harus  merelakan kekuasaannya  yang  telah  digenggamnya  selama  32  tahun.  Peristiwa tersebut  menandai  berakhirnya  rezim  orde  baru  yang  identik  dengan pendekatan  politiknya  yang  otoriter  berganti  menuju  era  reformasi. Artinya, melalui gerakan yang smooth , tidak gaduh, dan jauh dari kesan anarkis, kyai termasuk menjadi aktor penting (di belakang layar) dalam proses  reformasi  tahun  1998.  Begitulah  ciri  khas  gerakan  kyai  yang tidak tertarik pada pencitraan dan ekspos media, bahkan lebih tertarik jika perjuangan tidak diketahui banyak orang.

## 1. Transformasi Kyai-Santri Menjadi Politisi
Setelah  rezim  orde  baru  tumbang,  BJ.  Habibie  sebagai  wakil presiden  mendapatkan  amanah  untuk  melanjutkan  suksesi kepemimpinan  pendahulunya  sampai  digelar  pemilu  1999.  BJ  Habibi
41 Ibid , hlm. 46.
42 Ibid, hlm. 70.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 17
menyadari  bahwa  sentimen  negatif  masyarakat  di  waktu  itu  terhadap pendahulunya  begitu  besar,  untuk  itu  Habibi  mencoba  membuka sistem  pemerintahan  yang  lebih  transparan.  Salah  satu  hal  posistif yang  dilakukan  Presiden  BJ  Habibi  adalah  dibukanya  kemerdekaan media,  kebebasan  berpendapat  dan  pelaksanaan  pemilihan  umum yang demokratis.
Para  tokoh  dan  para  aktivis  yang  dulu  dibungkam  oleh  Soeharto (rezim  orde  baru)  memanfaatkan  kesempatan  itu  untuk  ramai-ramai mendirikan partai politik sebagai wadah perjuangan. Tidak tanggung- tanggung,  sebanyak  169  partai  politik  mendaftarkan  diri  di Departemen  Kehakiman,  tetapi  hanya  48  partai  politik  yang mendapatkan  rekomendasi  untuk  menjadi  kontestan  di  pemilu  1999. Jumlah  itu  melebihi  peserta  pemilu  di  era  demokrasi  liberal  tahun 1955 yang diikuti 36 partai politik. 43 Oleh karena itu, pesta demokrasi tahun  1999  tidak  hanya  menyita  perhatian  media  di  tanah  air  saja tetapi  juga  menjadi  pusat  perhatian  media  internasional.  Para pengamat  politik  di  seluruh  dunia  ikut  mengomentari  pemilu  yang dilangsungkan  di  Indonesia.  Untuk  itu,  hal  ini  dianggap  sebagai kemenangan demokrasi kita di masa reformasi.
Di  waktu  bersamaan,  kyai  turut  menyuarakan  agar  didirikannya partai politik untuk menampung aspirasi warga NU. Dalam menyikapi usulan  yang  masuk,  PBNU  tidak  mau  gegabah.  Persoalan  ini didasarkan  bahwa  hasil  Muktamar  NU  ke  27  di  Situbondo  telah menetapkan  bahwa  organisasi  NU  tidak  terikat  dengan  partai  politik manapun  dan  tidak  melakukan  kegiatan  politik  praktis.  Akhirnya, melalui perdebatan yang alot, lahir partai kebangkitan bangsa (PKB). Matori Abdul Jalil beserta KH. Abdurrahman Wahid dipercaya untuk menahkodai  kepimimpinan  partai,  masing-masing  menjabat  sebagai Ketua Tanfidziah dan Ketua Dewan Syuro.
Selama  proses  sosialisasi,  PKB  mengklaim  dirinya  sebagai  satu- satunya  partai  yang  menjadi  wadah  aspirasi  kaum  santri,  walaupun sebenarnya  kekuatan  politik  NU  di  pemilu  pertama  di  era  reformasi
43 Soebekti Achmad dan Nirwanto Hendrowinoto, Di Saat Ekonomi…, hlm. 4.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
18 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
tersebar  hampir  merata  ke  semua  partai  politik.  Bahkan,  beberapa tokoh  dan  Kyai  NU  lain  juga  memproklamirkan  partai-partai  baru yang  mengklaim  juga  sebagai  partainya  warga  NU,  seperti  Partai Bintang Sembilan, Partai Kebangkitan Umat, Partai Nahdlatul Ummat dan lain sebagainya.
Setelah  melewati  hiruk-pikuk  politik  yang  melelahkan,  pemilu pertama  di  era  reformasi  berhasil  dilaksanakan.  Hasilnya menempatkan  PDI-P  berada  di  posisi  teratas  dengan  33%  suara. Besarnya  suara  yang  didapatkan  PDI-P  membuat  para  pengamat memprediksi  Megawati  Soekarno  Putri  akan  menduduki  kursi kepresidenan.  Akan  tetapi  siapa  sangka,  PKB  yang  hanya mendapatkan 12% suara mampu menjungkalkan semua prediksi yang beredar  sebelumnya,  dengan  tambahan  kekuatan  dari  poros  tengah secara mengejutkan Gusdur justru yang terpilih menjadi presiden ke-4 Republik  Indonesia.  Alhasil,  20  oktober  1999  menjadi  hari  yang bersejarah  bagi  NU,  lantaran  untuk  pertama  kalinya  seorang  Kyai mampu menjadi presiden Republik Indonesia. 44 Warga NU di seluruh Indonesia  pun  gembira  menyambut  pencapaian  Gusdur  yang  sukses menjadi pemimpin bangsa ini.
Setelah  dilantik  sebagai  presiden,  wewenang yang dimiliki  Gusdur betul-betul  dimanfaatkan  untuk  mengimplementasikan  pemikiran  dia selama  ini,  yaitu  dengan  memperjuangkan  kerukunan  antar  umat beragama  dan  juga  memperjuangkan  hak-hak  kaum  minoritas.  Salah satu  kebijakan  fenomenal  yang  dilakukan  Gusdur  adalah  mengakui keberadaan  agama  Konghucu,  memperbolehkan  orang-orang  Tiong Hoa  sembahyang  dengan  tenang,  tarian  Barong  Sai  boleh  dilakukan ditempat  umum,  dan  menjadikan  hari  Imlek  sebagai  hari  libur nasional.  Peristiwa  seperti  itu  tentu  menjadi  pemandangan  yang mustahil bisa ditemukan di masa pemerintahan Soeharto (orde baru). Atas jasa-jasa Gusdur dalam memperjuangkan masyarakat Tiang Hoa agar dapat sejajar dengan warga negara lain, Gusdur akhirnya diangkat sebagai Bapak Tiang Hoa Indonesia.
44 Muhammad Rifa’i, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 77.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 19
Hanya  saja,  komunikasi  politik  Gusdur  yang  cenderung  tidak konsisten  membuat  pemerintah  dan  parlemen  sulit  bekerjasama. Ketidakharmonisan  antara  eksekutif  dengan  legislatif  mengakibatkan pemerintahan  Gusdur  banyak  menghadapi  tekanan-tekanan  dari partai-partai  politik.  Terlebih,  di  waktu  itu  partai-partai  politik cenderung mengedepankan kepentingan-kepentingan kelompok. 45 Ini sebagian  disebabkan  sistem  pemerintahan  Gusdur  yang  banyak melakukan  kebijakan  kontroversial  seperti  beberapa  kali  mencopot menteri  tanpa  memperhatikan  kondisi  psikis  partai-partai  koalisi. Gusdur  juga  dikritik  akibat  seringnya  bepergian  ke  luar  negeri. Serangan  dari  lawan  politik  Gusdur  gencar  dilakukan  untuk menggoyang  pemerintahannya,  dan  yang  paling  menghebohkan adalah tuduhan korupsi yang dilakukan Gusdur pada skandal Buloggate dan Brunaigate. 46
Berbagai  tuduhan  miring  yang  dibangun  oleh  lawan  politik, membuat  persepsi  masyarakat  tentang  Gusdur  semakin  negatif, sehingga  berujung  kemarahan  rakyat  untuk  melengserkan  Gusdur sebagai  Presiden.  Puncaknya,  pada  23  juli  2001  Sidang  Istimewa secara  resmi  melakukan  pemakzulan  terhadap  Gusdur  sebagai Presiden  dan  menggantinya  dengan  Megawati  Soekarno  Putri.  TNI menurunkan  40.000  tentara  di  Jakarta  dan  menurunkan  tank-tank yang  menunjuk  ke  arah  Istana  Negara  sebagai  bentuk  penunjukan kekuatan.  Setidaknya  ada  dua  alasan  yang  melatarbelakangi  Sidang Istimewa  MPR, pertama ,  Gusdur  tidak  hadir  dalam  Sidang  Istimewa MPR  untuk  menyampaikan  pertanggungjawaban. Kedua ,  karena kebijakan  Gusdur  yang  mengeluarkan  dekrit  Presiden  yang  berisi pembubaran DPR/MPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan  mempercepat  pemilu  dalam  waktu  satu  tahun,  dan pembekuan  Partai  Golkar. 47 Akibatnya,  banyak  kalangan  menilai bahwa  manuver-manuver  politik  yang  dilakukan  Gusdur  justru
45 Arif Budiman, Civil Society…, hlm. 1. 46 Muh Hanif Dhakiri, NU Jimat…, hlm. 61.
47 Muhammad Rifai, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 83.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
20 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
semakin  memperkeruh  keadaan  bangsa  yang  masih  ‘linglung’  dalam menyongsong masa reformasi.
Pemakzulan terhadap Gusdur berbuntut panjang, di Jawa Tengah, di  Jawa  Timur  dan  beberapa  daerah  lain  terjadi  gelombang  protes besar-besaran  oleh  warga  NU  dengan  sasaran  kantor-kantor  Partai Golkar dan kantor-kantor pemerintah. Masyarakat NU mengumumkan siap untuk berangkat ke Jakarta untuk mempertahankan  Gusdur  sebagai  presiden  sampai  titik  darah penghabisan.  Situasi  Indonesia  yang  berada  di  ujung  perang  saudara membuat  Gusdur  keluar  untuk  meredam  pendukungnya.  Gusdur tidak  ingin  terjadi  pertumpahan  darah  karena  mempertahankan dirinya,  sehingga  melarang  warga  NU agar  tidak  berbuat  anarkis  dan untuk  segera  pulang.  Padahal  seandainya  Gusdur  meng‘iya’kan permintaan massa itu, maka pertumpahan darah tak terelakkan.
Berangkat  dari  peristiwa  itu,  sisi  menarik  dari personality Gusdur yang  jarang  ditemukan  pada  para  politisi  atau  para  pemimpin  lain adalah  sikap  kedewasaannya  untuk  ‘legowo’  atas  perlakuan  terhadap dirinya  yang  dilengserkan  sebagai  presiden  melalui  jalan  yang  non- konstitusional.  Gusdur  sama  sekali  tidak  ‘mutung’  karena  ditelikung teman-temannya  yang  dulu  sama-sama  memperjuangkan  reformasi. Bahkan,  Gusdur  tetap  menjalin  tali  silaturrahim  dengan  Megawati, Amien  Rais,  Wiranto,  Prabowo  Subianto  dan  Susilo  Bambang Yudhoyono 48 .  Lebih  dari  itu,  Gusdur  terus  mengabdikan  hidupnya untuk  kepentingan  bangsa  sekalipun  sudah  tidak  menjabat  sebagai presiden,  Gusdur  tetap  konsisten  memperjuangkan  pluralisme, demokrasi,  humanisme  dan  memperjuangkan  kaum  minoritas  serta kelompok tertindas.

## 2. Kyai-Santri dan Pusaran Konflik
Pasca lengsernya Gusdur sebagai presiden, representasi dari politik santri  yang  terwadahi  dalam  tubuh  PKB  justru  lebih  banyak
48 Ibid, hlm. 47.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 21
mengalami  konflik  internal.  PKB  yang  dideklarasikan  di  kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta tanggal 23 Juli 1998 terbelah menjadi dua kubu.  Perpecahan  itu  diawali  dengan  keputusan  politik  Ketua  PKB Matori  Abdul  Djalil  yang  menghadiri  Sidang  Istimewa  MPR  2001. Sikap Matori tersebut dianggap bertentangan dengan instruksi partai, Dewan  Syuro  segera  bertindak  dan  memutuskan  mencopot  Matori Abdul  Djalil  sebagai  Ketua  Umum  PKB  serta  memecatnya  dari keanggotaan partai. Sebagai gantinya, Dewan Syuro mengangkat Alwi Shihab  menjadi  ketua  sementara  PKB.  Namun  dengan  pengalaman yang  dimiliki  Matori  yang  sudah  puluhan  tahun  berkecimpung  di dunia  politik,  membuatnya  tidak  tinggal  diam  dan  melakukan perlawanan. 49 Masing-masing  pihak  bahkan  menggelar  Muktamar Luar  Biasa  (MLB),  kubu  Matori  menggelar  MLB  di  Jakarta  (14-16 Januari  2002),  sementara  kubu  Alwi  menggelar  MLB  di  Yogyakarta (17-19  Januari  2002).  Adanya  dua  Muktamar  Luar  Biasa  yang dilaksanakan  kedua  belah  pihak  semakin  mengukuhkan  perpecahan dalam tubuh PKB. 50
Pasca  pemilu  2004 yang mengantarkan  PKB  meraih  suara  10,6%, Gusdur  mencoba  untuk  mencalonkan  diri  kembali  sebagai  presiden. Hanya  saja,  Gusdur  gagal  melewati  pemeriksaan  medis  sehingga membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak memasukkannya dalam  kandidat  calon  presiden 51 .  Tidak  lama  kemudian,  perpecahan kembali  melanda  PKB,  kali  ini  Gusdur  sebagai  Ketua  Dewan  Syuro mencopot  Ketua  Umum  PKB  Alwi  Shihab  beserta  Sekjen  Saifullah Yusuf.  Merasa  dizalimi,  akhirnya  para  politisi  ini  bersatu  melawan Gusdur dengan membuat kepengurusan tandingan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 2005 52 .
Alasan Gusdur memecat Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf karena dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang
49 Soebekti Achmad dan Nirwanto Hendrowinoto, Di Saat Ekonomi…, hlm. 90.
50 Muhammad Rifai, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 93.
51 Ibid, hlm. 84.
52 Muh Hanif Dhakiri, NU Jimat…, hlm. 62.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
22 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Yudhoyono (SBY). Alwi Shihab waktu itu menjadi Menko Kesra dan Syaifullah  Yusuf  menjadi  Menteri  Pembangunan  Daerah  Tertinggal (PDT). Keduanya dianggap Gusdur telah melanggar AD/ART Partai, yaitu  rangkap  jabatan  dengan  menjadi  pimpinan  partai  sekaligus menjadi menteri. Kader-kader yang dianggap mendukung Alwi Shihab dan  Saifullah  Yusuf  juga  mendapatkan  sanksi.  Di  Jawa  Timur, kepengurusan  DPW  PKB  Choirul  Anam  dibekukan  oleh  DPP  kubu Gus Dur, hal yang sama juga menimpa pengurus DPW Jawa Tengah. Bahkan,  aksi  pembekuan  pengurus  sampai  merembet  ke  pengurus DPC di berbagai daerah. Tidak mengherankan bila di beberapa DPC PKB kabupaten/kota terdapat kepengurusan ganda. 53
Begitu  Alwi  Shihab  dan  Saifullah  Yusuf  lengser,  pimpinan Tanfidziah  beralih  pada  Muhaimin  Iskandar  sebagai  Ketua  Umum dan  Lukman  Eddy  sebagai  Sekretaris  Jenderal.  Kepengurusan  baru diharapkan  mampu  mengangkat  performa  PKB  di  pemilu  2009. Namun  sayangnya,  tidak  lama  setelah  kepengurusan  berjalan,  drama pemecatan  Ketua  Tanfidziah  dan  Sekjen  kembali  terjadi,  Gusdur sebagai  Dewan  Syuro  memberhentikan  Muhaimin  Iskandar  dengan Lukman  Eddy.  Alasan  pemecatan  terhadap  pucuk  pimpinan  partai didasarkan atas pelanggaran keduanya terhadap AD/ART partai, dan tidak jelas pelanggaran apa yang dilakukan keduanya. 54 Meskipun riak- riak  yang  beredar  menyebutkan  bahwa  alasan  pemecatan  Muhaimin karena hubungan dirinya dengan istana dianggap terlalu mesra.
Merasa dikhianati, Muhaimin mencoba mempertahankan posisinya dengan mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB), dan di tempat lain kubu Gusdur juga melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB). Klaim bahwa MLB-nya yang sah menjadi cerita selanjutnya, sampai akhirnya pertikaian  itu  berlanjut  ke  meja  hijau.  Pada  dua  konflik  sebelumnya, pihak  Gusdur  selalu  menjadi  pemenang,  akan  tetapi  saat  terjadi konflik  dengan  Muhaimin  Iskandar  secara  mengejutkan  PKB  versi
53 Muhammad Rifai, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 85.
54 Muh Hanif Dhakiri, NU Jimat…, hlm. 63.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 23
Muhaimin  yang  mendapatkan  pengakuan  dari  pemerintah,  sehingga berhak mendaftar sebagai peserta pemilu di tahun 1999.
Di tengah-tengah perpecahan PKB, para mantan kader PKB yang dibekukan  kepengurusan  Gusdur  bersatu  dengan  kyai  berpengaruh yang dulunya menjadi tulang-punggung PKB untuk mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Sekalipun pendiriannya dinilai terlalu tergesa-gesa, partai yang dideklarasikan oleh 17 Kyai Khos NU menjelang  pemilu  2009  diperkirakan  menjadi  kekuatan  baru  di  dunia perpolitikan  nasional.  Hanya  saja,  di  luar  dugaan  PKNU  yang didukung barisan Kyai-Kyai sepuh hanya mampu meraih 1,47% suara di  pemilu  2009.  Sedangkan  PKB  yang  akrab  dengan  konflik  hanya meraih 4,9%, perolehan suara itu dianggap terburuk sepanjang sejarah PKB. 55 Hasil  itu  menjadi  pukulan  telak  bagi  politik  santri,  dan menjadi  pertanda  partai-partai  berbasis  santri  mulai  tidak  diminati oleh masyarakat, bahkan para santri itu sendiri. Ditambah lagi, partai berbasis santri harus belajar dari peristiwa sebelumnya bahwa sebagai lembaga  kolektif  sudah  selayaknya  dalam  proses  pengambilan keputusan bukan hanya berada di tangan satu orang. Mengingat partai politik  berbeda  dengan  perusahaan  atau  kerajaan  yang  hanya  satu orang yang berkuasa.
Perpecahan  yang  berlarut-larutnya  tanpa  ada  titik  temu memunculkan  stigma  bahwa  partai  politik  berbasis  santri  tidak memiliki  kemampuan  dalam  mengelola  partai.  Padahal,  seharusnya gerakan  politik  santri  bisa  menjadi  contoh  dalam  kehidupan berpolitik,  yaitu  lebih  menekankan  persatuan  dan  kesatuan  seperti yang  diajarkan  oleh  para  pendahulu  NU.  Konflik  hanya  merusak modal  sosial  yang  telah  dimiliki  NU.  Mengingat  pertikaian  di  tataran elite  selalu  menjalar  menjadi  konflik  di  akar  rumput  yang  dapat merusak ukhuwah di  antara  sesama  kader  NU.  Melihat  berbagai rentetan perjalanan politik santri selama ini (di masa reformasi), sudah saatnya  cara  politik  elegan  diterapkan.  Bermain  cantik  dalam  politik
55 Muh Hanif Dhakiri, NU Jimat…, hlm. 63.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
24 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
sangat  dibutuhkan  jika  masih  ingin  tetap  bertahan  dalam  kompetisi perpolitikan nasional.
Resiko  akan  terjadi  “eksodus”  politik  harus  disadari  para  politisi santri,  bahwa  konflik  hanya  menghasilkan  kerugian,  baik  yang  kalah atau pun yang menang sama-sama menaruh rasa benci. Bila selama ini kyai  menjadi  referensi  utama  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan,  bukan  tidak  mungkin  akibat  konflik  yang  sering melibatkan  antar-Kyai  akan  membuat  masyarakat  kehilangan respeknya.  Politik  santri  (selama  masa  reformasi)  yang  sering disibukkan  oleh  perpecahan  menyebabkan  energi  di  dalamnya  habis hanya untuk menyelesaikan konflik internal. Tidak mengherankan bila politik  santri  belum  bisa  memberikan  kontribusi  yang  real  bagi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa ini. Untuk itu, peran partai politik yang begitu vital sudah sepatutnya diisi oleh kader-kader partai yang  mengerti  persoalan  politik,  sehingga  agenda  reformasi  yang bertujuan untuk memberikan perubahan secara radikal dalam berbagai aspek, baik politik, hukum, ekonomi dan sosial ke arah yang lebih baik dapat terlaksana.

## 3. Plikada dan Tarik-Menarik Dukungan
Sejak  kemerdekaan  Republik  Indonesia  tahun  1945  sampai  masa reformasi, bangsa ini telah menggelar 11 kali pemilu, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dinamika  politik  yang  terus  berkembang  dari  waktu  ke  waktu memaksa  regulasi  pemilihan  umum  terus  mengalami  penyesuaian sesuai dengan zamannya. Ini bisa dilihat setelah bangsa ini memasuki gerbang  reformasi,  hampir  seluruh  sendi  kehidupan  terjangkiti semangat  keterbukaan.  Semangat  tersebut  mampu  mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil, salah satunya adalah pemilihan Kepala Daerah  (Bupati/Wali  Kota  serta  Gubernur)  yang  dipilih  secara langsung oleh rakyat.
Regulasi  ini  memberi  bukti  bahwa  proses  demokrasi  di  Indonesia semakin  dewasa.  Alhasil,  rakyat  diberi  kebebasan  dan  dijamin  oleh
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 25
konstitusi  untuk  memilih  dan  dipilih  selama  telah  memenuhi persyaratan dari undang-undang. Kebijakan baru tersebut memungkinkan lahirnya pemimpin dambaan rakyat dan memungkinkan  terjadinya  regenerasi  kepemimpinan.  Harus  diakui, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu produk terbaik reformasi, karena menjadikan rakyat berdaulat dalam memilih wakil/pemimpinnya.  Regulasi  ini  pun  membuat  setiap  ajang  pilkada selalu  meriah,  lantaran  masing-masing  calon  kepala  daerah  rela melakukan  apapun  demi  meraih  simpati  masyarakat.  Hal  demikian menjadikan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  mempunyai  pengaruh menjadi  rebutan  para  calon  kepala  daerah,  termasuk  di  dalamnya adalah kyai yang dianggap memiliki daya tarik politik yang tinggi.
Motif  aktor-aktor  politik  menyeret  kyai  terlibat  dalam  politik praktis  adalah  karena  hitungan  pragmatis  untuk  mendapatkan dukungan dari masyarakat santri yang jumlahnya sangat menggiurkan. Terlebih,  masyarakat  santri  memiliki  tradisi  kuat  untuk  mematuhi segala  perintah  Sang  Kyai,  sehingga  hal  itu  memudahkan  para  aktor- aktor  politik  untuk  mendulang  suara.  Ada  semacam  hukum  tidak tertulis bagi santri bahwa mentaati perintah Sang Kyai adalah ‘wajib’, bagi  yang  menolak  ada  ketakutan  ilmunya  tidak  manfaat  dan  tidak barokah dunia-akhirat. Bahkan, ketika para santri sudah
menyelesaikan studinya dan pulang untuk menyebarluaskan ilmu yang didapat  dari  pesantren,  kedekatan  emosional  antara  santri  dengan Kyai  masih  sangat  kuat.  Pola  relasi  yang  penuh  ‘ketawadhu’an’  ini tidak  jarang  membuat  seorang  santri  kehilangan  sikap  kritisisme, rasionalisme,  obyektivisme  dan  skeptisme  sebagaimana  yang  ada dalam pola relasi modern. 56
Namun,  munculnya  kyai  dalam  panggung  politik  menimbulkan sebuah kritikan, dan bahkan dianggap sebagai blunder. Ini didasarkan pada  realitas  di  mana  pengetahuan  kyai  pada  dunia  politik  dan pemerintahan  dinilai  sangat  minim.  Konsekuensinya,  aktor-aktor
56 Jamal  Ma’mur  Asmani, Nahdlatul  Ulama,  Dinamika  Ideologi  Dan  Politik Kenegaraan , (Jakarta; Kompas, cet. i, 2010), hlm. 218.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
26 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
politik memanfaatkan kyai hanya untuk dieksploitasi dan dimanipulasi nama  besarnya  sebagai  simbol  semata.  Kehadiran  para  aktor  politik dalam  even-even  keagamaan  yang  diadakan  kyai  atau  Ulama  hanya dilakukan  menjelang  hajatan  politik  saja.  Karena  praktis  setelah hajatan politik selesai, kyai tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan  strategis,  kalaupun  ‘sowan’  atau  datang  kepada kyai untuk meminta saran atau masukan itu sekedar basa-basi politik.
Keterlibatan  kyai  dalam  partai  politik  juga  memungkinan  terjadi persaingan  politik  antar-Kyai  yang  secara  kebetulan  berada  pada kelompok  politik  berbeda. 57 Tarik-menarik  dukungan  sudah  barang tentu  dilakukan  semua  partai  politik  untuk  memenangkan  calonnya. Dengan  berbagai ‘iming-iming’ politik  yang  menyilaukan,  langkah  ini berpotensi akan membingungkan masyarakat yang tidak jarang sampai menimbulkan  perseturuan  antar-pendukung  masing-masing  Kyai. Meskipun  demikian,  sebagian  Kyai  tetap  tidak  ‘kapok’  untuk  terjun dalam  dunia  politik  dan  tidak  mempedulikan  fakta-fakta  tersebut disebabkan  politik  menawarkan  hasil  yang  terukur  dan  bisa  segera dinikmati. 58
Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam beberapa kasus afiliasi politik Kyai, seringkali fasilitas tertentu lebih banyak dinikmati kyai  dan  keluarganya,  sementara  manfaat  yang  sama  tidak  dinikmati pengikutnya. 59 Melihat  kejadian  seperti  itu,  wajar  bila  kyai  tidak  lagi dijadikan sumber ijtihad politik. Hal itu dapat berbaca pada beberapa pilkada  di  berbagai  daerah,  seperti  di  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur  dan daerah lainnya bahwa fatwa-fatwa politik Kyai sudah ‘tidak laku’ lagi. Hal  itu  menandakan  masyarakat  sudah  jenuh  dengan  perilaku  politik Kyai, tidak mengherankan dibanyak kasus calon-calon yang didukung kyai  justru  mengalami  kekalahan.  Kejadian  seperti  ini  harus  segera disadari  karena  kyai  hanya  diperalat  para  aktor-aktor  politik  sebagai simbol semata, dan bukan tidak mungkin masyarakat yang selama ini
57 Nurul Azizah, Artikulasi Politik Santri…, hlm. 160.
58 Abdul Munir Mulkhan, Nahdlatul Ulama....., hlm. 119.
59 Nurul Azizah, Artikulasi Politik Santri…, hlm. 156.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 27
menjadi  kekuatan  kyai  akan  menjaga  jarak  dan  semakin  apatis terhadap politikus an sich .

## E. Pemilu 2014 dan Suksesi Kepemimpinan RI
Pada  pemilu  2014,  partai-partai  berbasis  santri  seperti  PKB  dan PPP mengalami peningkatan suara dibandingkan hasil di pemilu 2009. Bahkan  untuk  PKB,  suaranya  masuk  lima  besar  dengan  9,4%  atau naik sekitar 50% dibandingkan suara di pemilu 2009 yang hanya 4,9% suara.  Hasil  itu  membawa  partai  berbasis  santri  memiliki  daya  tawar dan pengaruh yang tinggi dalam pertarungan pemilihan presiden 2014. Hasil itu juga menunjukkan bahwa selama kohesivitas dalam internal partai  dapat  terjaga  dengan  baik,  maka  peluang  partai  berbasis  santri menjadi partai besar sangat terbuka.
Selain  itu,  peran  kyai  di  luar  struktur  partai  juga  memiliki  daya tawar  dan  pengaruh  yang  tinggi  dalam  suksesi  capres-cawapres. Apabila  berkaca  dari  pemilu  2004  dan  2009,  kyai  selalu  menjadi rebutan  para  capres  dan  cawapres.  Hanya  saja,  dukungan  kyai  yang bersifat  individual  atau  jalan  sendiri-sendiri  membuat  peluang terjadinya persaingan antar-Kyai terbuka lebar. Setidaknya
pengalaman itu pernah terjadi pada pemilihan presiden 2004, saat KH. Hasyim Muzadi sebagai Ketua Tanfidziah PBNU maju menjadi calon wakil  presiden  dari  Megawati  Soekarno  Putri,  dan  disaat  bersamaan KH.  Shalahuddin  Wahid  sebagai  pengurus  PBNU  juga  maju  sebagai calon  wakil  presiden  dari  Wiranto.  Pada  akhirnya,  perang  dukungan antar-Kyai  tidak  terelakkan  lagi,  terutama  di  daerah  basis-basis  NU seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masalah pun tidak berhenti di situ,  banyak  kalangan  yang  menilai  jika  jabatan-jabatan  dalam  NU hanya diburu sebagai batu loncatan untuk meraih ‘jabatan politik’, dan jelas  hal  ini  merugikan  NU.  Parahnya,  kedua  calon  dari  NU  sama- sama  gagal,  justru  SBY-JK  yang  berangkat  dari  partai  kecil  (PD) berhasil mengalahkan partai-partai papan atas. 60
60 Ulil Absar Abdallah, Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan , (Jakarta; Kompas, 2010), hlm. 58.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
28 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Pengalaman selanjutnya adalah pemilihan presiden 2009, saat KH. Hasyim  Muzadi  sebagai  Ketua  Tanfidziah  PBNU  beserta  kyai struktural  NU  secara  terbuka  mendukung  pasangan  JK-Wiranto. Meskipun  tidak  menampik  bahwa  sebagian  Kyai  yang  lain  juga mendukung  pasangan  SBY-Budiyono  dan  pasangan  Megawati- Prabowo.  Namun,  suara  dukungan  dari  kelompok  KH.  Hasyim Muzadi  yang  mengajak  dukungan  struktural  NU  kepada  JK-Wiranto tampak lebih terlihat dibandingkan dukungan kepada capres-cawapres yang  lain.  Apalagi  tokoh-tokoh  NU  dilibatkan  dalam  iklan-iklan politiknya. Sayangnya, barisan KH. Hasyim Muzadi beserta struktural NU  kembali  harus  kecewa,  karena  yang  memenangkan  pilpres  2009 adalah pasangan SBY-Budiyono. 61
Di pemilihan presiden 2014 kali ini, “magnet” kyai dan tokoh NU di mata para kandidat tetap masih ‘seksi’. Itu dapat terlihat dari safari politik yang dilakukan oleh para kandidat calon presiden ke sejumlah Kyai-Kyai NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tidak berhenti di situ saja,  kyai  dan  tokoh  NU  juga  dilibatkan  atau  dimasukkan  dalam  tim inti  pemenangan  masing-masing  kandidat.  Seperti  Mahfud  MD  yang menjadi  Ketua  Tim  Nasional  pemenangan  pasangan  Prabowo-Hatta atau Khofifah dengan As’ad Ali yang menjadi tim utama pemenangan Jokowi-JK.  Keterlibatan  kyai  dan  tokoh-tokoh  NU  di  struktur  tim pemenangan  di  masing-masing  para  kandidat  capres-cawapres memunculkan beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran ini wajar terjadi lantaran  berdasarkan  pengalaman-pengalaman  sebelumnya,  masing- masing  kelompok  Kyai  saling  menjatuhkan  satu  sama  lainnya  demi ‘jago’ capres-cawapresnya supaya dapat memenangkan pertarungan di pilpres.  Kekhawatiran  berikutnya  adalah  perpecahan  di  akar  rumput, saat  kyai  dan  tokoh-tokoh  NU  masuk  menjadi  tim  pemenangan  dari masing-masing kandidat yang mencoba menarik dukungan sebanyak- banyaknya  dari  para  santri  atau  warga  NU.  Tarik-menarik  dukungan ini akan berimbas pada jangka panjang jam’iyah sekaligus jama’ah NU,
61 Ulil Absar Abdallah, Nahdlatul Ulama…, hlm. 58.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 29
artinya  NU,  warga  NU  dan  santri  terkesan  hanya  sebatas  menjadi komoditi suara untuk memenangkan salah satu capres-cawapres.
Kondisi  di  atas  memungkinkan  terjadinya distrust dari  kalangan bawah  terhadap  kyai  dan  elit-elit  NU,  sehingga  jangan  salahkan  jika nantinya  para  santri  atau  warga  NU  menjadi  kurang  simpati  kepada kyai dan tokoh-tokoh NU, atau bahkan jangan salahkan jika nantinya terjadi  eksodus  para  jama’ah  NU  ke  komunitas  atau  kelompok- kelompok yang lain. Padahal seharusnya, jama’ah NU yang jumlahnya puluhan  juta  jiwa  dapat  diberdayakan  bukan  sebaliknya  (diperdaya), sehingga  potensi  yang  besar  itu  dapat  menjadi  kekuatan  bagi  NU untuk mandiri guna membangun agama dan bangsa Indonesia. Bukan dengan  cara  meminta-meminta  kepada  para  politisi  atau  tergiur dengan ‘iming-iming’ jatah menteri atau jabatan-jabatan yang lain.

## F. Penutup
Peran  kyai  sepanjang  sejarah  bangsa  ini  dari  mulai  sebelum kemerdekaan  sampai  setelah  kemerdekaan  telah  memberikan  warna atau  corak  tersendiri  di  masing-masing  zaman.  Secara  umum,  bila diklasifikasikan  terdapat  lima  fase  gerakan  politik  para  Kyai. Pertama, di zaman revolusi, gerakan politik yang dimainkan kyai adalah gerakan fisik dan diplomasi yang bertujuan mengusir penjajah. Kedua, di zaman kemerdekaan,  sejak  Indonesia  memproklamirkan  diri  sebagai  negara merdeka,  gerakan  politik  kyai  di  awal  pembentukan  negara  adalah gerakan  pemikiran  untuk  merumuskan  konsep  negara  dan  gerakan untuk  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia. Ketiga, di  zaman pemberontakan  PKI,  gerakan  politik  kyai  memfokuskan  pada pemberantasan bughat sebagai  bentuk  kecintaan  terhadap  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Keempat, di  zaman  orde  baru,  gerakan politik kyai di masa itu adalah gerakan kontrol terhadap pemerintahan orde baru yang otoriter dan anti-kritik. Namun demikian, kyai dalam wadah NU berhasil memainkan perannya sebagai civil society. Kelima, di zaman  reformasi,  gerakan  politik  kyai  menjelang  reformasi  cukup memberikan andil pada upaya pelengseran pemerintah orde baru.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
30 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Terdapat  pelajaran  berharga  dalam  kajian  ini,  yaitu  pada  saat  kyai memainkan  gerakan  politik  kebangsaan  yang  bertujuan  untuk memperjuangkan,  mengisi  dan  mempertahankan  bangsa,  peran  kyai betul-betul dapat dirasakan oleh umat. Sementara itu, saat kyai terlibat pada  politik  praktis,  peran  Kyai  menjadi  sangat  kerdil,  karena pergaulannya menjadi terbatas, konflik antar-kyai sering terjadi, umat menjadi  terabaikan  dan  bahkan  umat  juga  sering  dilibatkan  dalam konflik  antar-kyai.  Dengan  demikian,  keterlibatan  kyai  dalam  politik kebangsaan  sudah  sepantasnya  harus  ditingkatkan  lagi  porsinya, supaya  fungsi  utama  kyai  sebagai  pengayom  umat  dapat  kembali dirasakan.
Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H . │ 31

## Daftar Pustaka
Abdallah,  Ulil  Absar.  2010. Nahdlatul  Ulama,  Dinamika  Ideologi  Dan Politik Kenegaraan ,. Jakarta; Kompas.
Achmad,  Soebekti  &  Hendrowinoto,  Nirwanto.  2000. Di  Saat Ekonomi Terpuruk, Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi , Jakarta:
PT Gria Media Prima.
Asmani, Jamal Makmur. 2010. Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi Dan
Politik Kenegaraan ,. Jakarta; Kompas.
Azizah,  Nurul.  2013. Artikulasi  Politik  Santri .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar & STAIN Jember Press.
Budiman, Arif. 2001. Civil Society and Democratic Governance: The Case Of
Indonesia. Jakarta: JKAP.
Dhakiri,  Muh  Hanif.  2013. NU  Jimat  NKRI  dan  Jimat  Islam  Indonesia .
Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
Dhofier, Zamakhsyari. 2011. Tradisi Pesantren . Jakarta Barat: LP3ES.
Fealy,  Greg.  2011. Ijtihad  Politik  Ulama,  Sejarah  NU  1952-1967 . Yogyakarta: LKiS.
Masyhuri, Aziz. 2006. 99 Kyai Nusantara (Riwayat, Perjuangan dan Doa) . Yogyakarta: Kutub.
Mulkhan, Abdul Munir. 2010. Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi Dan
Politik Kenegaraan . Jakarta; Kompas.
Nordholt, Henk Schulte & Gerry Van Klinken. 2007. Politik Lokal di Indonesia . Jakarta: KITLV-Jakarta.
Rifai,  Muhammad.  2010. KH.  Wahab  Hasbullah,  Biografi  Singkat  1888- 1971 . Yogyakarta: Garasi House Of Book.
______________.  2010.  Gusdur Biografi  Singkat  1940-2009 . Yogyakarta: Garasi House Of Book.
Salim,  Hairus  dkk..  1999. Tujuh  Mesin  Pendulang  Suara  (perkenalan, prediski, harapan pemilu 1999). Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS.
Thayyib, Anshari. 1997. Siasat Kyai Pinggiran , Surabaya: Risalah Gusti.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
32 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Turmudi,  Endang.  2004. Perselingkuhan  Kyai  dan  Kekuasaan . Yogyakarta: LKiS