ANALISIS PERUBAHAN TARIF PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASAR REBO.
R. Achamad Aryandra Universitas Nasional agung@mass.co.id

## M. Agung Satryo Utomo
Universitas Nasional agung@mass.co.id
ABSTRACT : The purpose of this study was to determine and analyze the level of compliance of the individual taxpayer and tax revenue (Income Tax) of Article 25 of the Personal before and after the regulation of the Minister of Finance Number: PMK-162  /  PMK.011  /  2012  Adjustments  exemption  (PTKP)  on the  Tax Office Pratama Pasar Rebo during 2011-2014.
The method used is quantitative descriptive and comparative methods. This research data such as the number of the individual taxpayer who is registered, the number of the individual taxpayer who reported SPT Tax Period Article 25 OP, and the amount of revenue Article 25 Income Tax Personal Income derived from the Tax Office Primary Pasar Rebo during 2011-2014.
Based on the results showed that the level of compliance of Tax Article 25 WP OP in Pasar Rebo STO tends to decrease in 2011-2014 the compliance of the promulgation  PTKP  the  old  and  the  new  taxable  income.  In  2013  year  PTKP change the compliance rate decreased drastically WPOP but that is approximately 2%. As for the level of income tax receipts OP Article 25 shows that in 2013 year PTKP change an increase of 58.95%. Thus, the change does not result in a decrease in taxable income of adherence levels and the level of income tax receipts WPOP Article 25 OP.
Keywords: personal  exemption,  income  tax  revenue  level  Article  25  of  the Personal, the level of the individual taxpayer compliance

## PENDAHULUAN
Salah  satu  pajak  yang  di  bebankan  oleh  pemerintah  kepada masyarakatnya  adalah  Pajak  Penghasilan  (PPh).  Pengertian  Pajak Penghasilan (PPh) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Ten tang  Pajak  Penghasilan  Pasal  1  yang  berbunyi:  “Pajak  Penghasilan dikenakan  terhadap  Subjek  Pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperolehnya  dalam  tahun  pajak”.  Pajak  yang  dipungut  akan mengakibatkan penurunan pendapatan, penurunan ini akan menyebabkan
pengeluaran  konsumsi  dan  tabungan  rumah  tangga  berkurang  pada berbagai tingkat pendapatan, demikian juga sebaliknya.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  menjalankan  misi  untuk menghimpun  penerimaan  pajak,  yang  dibawahi  langsung  Menteri Keuangan  menetapkan  beberapa  jenis  pajak  seperti  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN),  dan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang  hingga  akhir  tahun  2014 jenis pajak tersebut dalam skema realisasi penerimaan pajak menjadi yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Sampai pada akhir tahun 2014 Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar. Seperti terlihat pada  tabel  1.1  Realisasi  Penerimaan  Negara  dari  sektor  Perpajakan  tahun 2011 sampai tahun 2014 berikut ini:
Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 (dalam jutaan rupiah)

## Sumber: Badan Pusat Statistikyang telah diolah oleh penulis
Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  proses  menghimpun  pajak, menerapkan  beberapa  aturan  dalam  menentukan  pajak  yang  harus dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak,  beberapa  diantaranya  adalah  biaya  jabatan, Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  dan  tarif  pajak  berlapis  yang dikenakan  terhadap  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  Wajib  Pajak  Orang
2011 2012 2013 2014 1 205 346 1 332 323 1 497 521 1 661 148 873 874  980 518 1 148 365 1 310 219 819 752  930 862 1 099 944 1 256 304 431 122  465 070  538 760  591 621 277 800  337 584  423 708  518 879 29 893 28 969 27 344 25 541 -  1 0 0 0 77 010 95 028 104 730  114 284 3 928 4 211 5 402 5 980 54 122 49 656 48 421 53 915 25 266 28 418 30 812 33 937 28 856 21 238 17 609 19 978 331 472  351 805  349 156  350 930 213 823  225 844  203 730  198 088 28 184 30 798 36 456 37 000 69 361 73 459 85 471 91 083 20 104 21 704 23 499 24 759 5 254 5 787 4 484 1 360 1 210 600 1 338 110 1 502 005 1 662 509 II. Hibah
Jumlah
Pajak Perdagangan Internasional
Bea Masuk
Pajak Ekspor
Penerimaan Bukan Pajak Tahun Sumber Penerimaan I. Penerimaan Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri Penerimaan Sumber Daya Alam Bagian laba BUMN Penerimaan Bukan Pajak Lainnya Pendapatan Badan Layanan Umum Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Cukai
Pajak Lainnya
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Pribadi.  Fasilitas-fasilitas  tersebut  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (WPOP)  agar  tercipta  keadilan  pada  setiap  Wajib  Pajak  dari  WP kaya  berpenghasilan  tinggi  sampai  dengan  WP  yang  berpenghasilan menengah kebawah selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak  terlalu  terbebani  dengan  beban  pajak  yang  harus  dibayarnya.  Salah satu  fasilitas  yang  diberikan  DJP  adalah  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP), PTKP adalah pengurang dari penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), sedangkan PKP adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan.
Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  yang  ditetapkan  sejak reformasi  perpajakan  tidak  memiliki  nilai  yang  tetap,  dari  tahun  1983 sampai  dengan  akhir  tahun  2014  batasan  penghasilan  tersebut  terus mengalami  perubahan.  Penetapan  besarnya  PTKP  tersebut  telah disesuaikan  dengan  perkembangan  ekonomi  dan  moneter,  serta  harga kebutuhan  pokok  yang  setiap  waktu  semakin  meningkat.  Ditengah perlambatan  ekonomi  global  kebijakan  tersebut  diambil  agar  daya  beli masyarakat  meningkat.  PTKP  identik  dengan  standar  biaya  hidup, berkurangnya  Pajak  Penghasilan  diharapkan  dapat  membuat  masyarakat bisa  menikmati  lebih  banyak  penghasilannya  dalam  bentuk  konsumsi maupun saving /tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain  seperti  PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai)  dan  pajak  atas  bunga  dari saving /tabungan akan meningkat.
Pada  tahun  2012  Pemerintah  menaikkan  statusPenghasilan  Tidak Kena  Pajak  (PTKP)  dengan  Peraturan  Menteri  KeuanganNomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak  yang  berlaku  sejak  1  Januari  2013.  Penerbitan  Peraturan  Menteri Keuangan  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  melambatnya  pertumbuhan ekonomi  serta  perkembangan  harga  kebutuhan  pokok  yang  semakin meningkat.
Hal  ini  akan  menyebabkan  kemungkinan  penurunan  penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya yang terjadi di Jakarta. Selain itu akan ada  kemungkinan,  Negara  akan  mengalami  pengurangan  jumlah  Wajib Pajak berpotensial membayar pajak. Tahun 2012 melalui Peraturan Menteri Keuangan  nomor  162/PMK.011/2012  Pemerintah  telah  menaikkan  PTKP yang mulai berlaku 1 Januari 2013. Berikut ini sejarah perubahan PTKP di Indonesia:
Tabel 1.2 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Saat Berlaku Peraturan Jumlah (Rp) Uraian Tahun Pajak 2013 s/d 2014 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK- 162/PMK.011/2012 24.3000.000,-  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan 2.025.000,-  Tambahan untuk
Wajib Pajak Orang
Pribadi kawin 24.300.000,-  Tambahan untuk
seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 2.025.000,-  Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga Tahun Pajak 2009 sd 2012 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 15.840.000,-  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan 1.320.000,-  Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin 15.840.000,-  Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 1.320.000,-  Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga Tahun Pajak 2006 sd 2008 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 137/PMK.03/2005 13.200.000,-  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan 1.200.000,-  Tambahan untuk Wajib Pajak Orang
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Pribadi kawin
13.200.000,-  Tambahan untuk
seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 1.1200.000,-  Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga Tahun Pajak 2005 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:  KMK No.564/2004 12.000.000,-  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan 1.200.000,-  Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin 12.000.000,-  Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 1.200.000,-  Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga Tahun Pajak 2001 sd 2004 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 2.880.000,-  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan 1.440.000,-  Tambahan untuk
Wajib Pajak Orang Pribadi kawin 2.880.000,-  Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 1.440.000,-  Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga Tahun Pajak 1995 sd 2000 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 1.728.000,-  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan 864.000,-  Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin 1.728.000,-  Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 864.000,-  Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga Tahun Pajak 1984 sd 1994 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 960.000,-  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan 480.000,-  Tambahan untuk Wajib Pajak Orang
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Pribadi kawin
960.000,-  Tambahan untuk
seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 480.000,-  Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
Sumber: Indonesian Tax Review Volume V/Edisi 24/2012 (diolah kembali)
Ketentuan  mengenai  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  (UU  PPh)  yang  memungkinkan Pemerintah  untuk  melakukan  penyesuaian  PTKP  melalui  Peraturan Menteri  Keuangan  setelah  melakukan  konsultasi  dengan  DPR.  Dengan demikian,  sejak  berlakunya  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  162 /PMK.011/2012terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP  baru  tersebut  mulai  berlaku  sebagai  dasar  perhitungan  kewajiban pajak PPh OP untuk tahun Pajak 2013 atau per 1 Januari 2013.
Selain itu juga, untuk meningkatkan penerimaan pajak usaha yang dilakukan  pemerintah  antara  lain  dengan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi penerimaan  pajak.  Ekstensifikasi  ditempuh  dengan  meningkatkan jumlah Wajib  Pajak  yang  aktif,  sedangkan  intensifikasi  dapat  ditempuh  melalui meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  peningkatan  kualitas  aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakkan hukum. (Iis Irawati, 2013:6) Salah  satu  syarat  agar  penerimaan  pajak  dapat  meningkat  dari  tahun  ke tahun  adalah  dengan  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Sedangkan yang  menjadi  indikator  kepatuhan  Wajib  Pajak,  baik  orang  pribadi maupun  badan,  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  dan  telah melakukan  kewajiban  perpajakannya,  yaitu  dengan  melunasi  dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu.
Berdasarkan  uraian  diatas,  terdapat  masalah  yang  menarik  untuk diteliti  yaitu  perubahan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  akan berdampak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  terutama  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi.  Atas  dasar  pernyataan  tersebut,  oleh  karena  itulah  penulis  ingin
mengangkat  topik  ini  sebagai  Tugas  Akhir  (Skripsi),  yaitu  tentang “Analisis  Perubahan  Tarif  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP) terhadap  TingkatKepatuhan  Wajib  PajakOrang  Pribadi  danPenerimaan PajakPenghasilan  (PPh)Pasal  25  Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Pasar  Rebo” .Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana perbedaantingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi sebelum dan  sesudah  adanya  peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  PMK- 162/PMK.011/2012  Tentang  Penyesuaian  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:Untuk  mengetahui  dan menganalisis  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi sebelum dan sesudah  adanya  peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  PMK- 162/PMK.011/2012  Tentang  Penyesuaian  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.

## Kegunaan Akademis
1) Sebagai  media  untuk  menambah  wawasan  dan  menguji  kemampuan mahasiswa berkaitan dengan perpajakan yang sedang berlaku saat ini.
2) Sebagai  sarana  untuk  memperdalam  kreativitas  dan  keterampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah perpajakan.
3) Menjadi    tambahan  referensi  atau  rujukan  mengenai  pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap peningkatan kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

## Kegunaan Praktis
1) Sebagai  dasar  untuk  mengembangkan,  memperluas,  dan  menggali lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari.
2) Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  dan masukan  yang  bermanfaat  bagi  Wajib  Pajak  dalam  menghitung penghasilan dan pajak terutangnya.
3) Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  sebagai  referensi  khususnya untuk  mengkaji  topik-topik  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang dibahas  dalam  penelitian  ini.  Serta  agar  dapat  mengambil  kebijakan- kebijakan  yang  terkait  dengan  peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

## REVIEW LITERATUR & HIPOTESIS
Pajak  menurut  UU  No.  28  Tahun  2011  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  Pasal  1  ayat  1  adal ah:“Pajak  adalah  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmu ran rakyat”.
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Menurut  Smeets,  dalam  bukunya De  Economische  Betekenis  der Belastingen, 1951:
“Pajak  adalah  prestasi  kepada  pemerintah  yang  terutang  melalui  norma - norma  umum,  dan  yang  dapat  dipaksakan,  tanpa  adanya  kontraprestasi yang  dapat  ditunjukkan  secara  individual;  maksudnya  adalah  untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak dapat ditarik kesimpulan  tentang  ciri-ciri  yang  terdapat  pada  pengertian  pajak  antara lain sebagai berikut:
a. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan untuk keperluan Negara.
b. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d. Pemungutan  pajak  diperuntukkan  bagi  keperluan  pembiayaan  umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
e. Pajak  juga  memiliki  tujuan  yang nonbudgetair yang  merupakan penjabaran dari fungsi mengatur.
(Chairil Anwar Pohan, 2014: 7)
Hak Wajib Pajak
Hak-hak  Wajib  Pajak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:
a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
b. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT.
d. Hak untuk mendapatkan insentif pajak.
(Diana Sari, 2013: 170)

## Kewajiban Wajib Pajak
Kewajiban  Wajib  Pajak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:
a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.

## Pajak Penghasilan Pengertian Pajak Penghasilan
Pengertian  Pajak  Penghasilan  (PPh)  diatur  di  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  yang menyebutkan  bahwa  PPh  dikenakan  terhadap  Subjek  Pajak  atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Pajak  penghasilan  merupakan  pajak  yang  dikenakan  terhadap setiap  penghasilan  atau  tambahan  ekonomis  terhadap  subjek  pajak  yang telah memenuhi kriteria, sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka tidak dapat dikenakan pajak penghasilan. (IAI, 2014:125)
13

## Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran pajak penghasilan  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang  memperoleh  penghasilan  dari  pekerjan  bebas  atau  bekerja  sebagai wiraswasta/pengusaha  untuk  setiap  bulan  selama  tahun  pajak  berjalan. Angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  OP  tersebut  merupakan  pajak penghasilan  yang  dibayar  dimuka  atau  bisa  disebut  juga  cicilan  pajak sehingga dapat dijadikan sebagai kredit pajak (pengurang) terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sesuai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Perseorangan atau Wajib  Pajak  Badan.  Dasar  hukum  PPh  Pasal  25  adalah  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. (Dimas Andiyanto, 2014: 35)

## Subjek Pajak Penghasilan
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  pasal  2  yang menjadi subjek pajak, antara lain:
1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
1) (a)    Orang pribadi;
(b)  Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan menggantikan yang berhak;
2) Badan; dan
3) Bentuk Usaha Tetap.
2. Bentuk  Usaha  Tetap  merupakan  subjek  pajak  yang  perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
3. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeridan subjek pajak luar negeri.
4. Subjek pajak dalam negeri adalah:
1) Orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal  di  indonesia  lebih  dari  183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2) Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia.
3) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
5. Subjek pajak luar negeri adalah:
1) Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  orang pribadi  yang  berada  di  Indonesia  tidak  lebih  dari  183  hari  dalam jangka waktu 12 bulan, dan  badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat  kedudukan  di  Indonesia,  yang  menjalankan  usaha  atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2) Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  orang pribadi  yang  berada  di  Indonesia  tidak  lebih  dari  183  hari  dalam jangka waktu 12 bulan, dan  badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat  kedudukan  di  Indonesia,  yang  dapat  menerima  atau memperoleh  penghasilan  dari  Indonesia  tidak  dari  menjalankan
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui  bentuk  usaha  tetap  di Indonesia.
6. Bentuk  usaha  tetap  adalah  bentuk  usaha  yang  dipergunakan  oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12  bulan,  dan  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat kedudukan  di  Indonesia  untuk  menjalankan  usaha  atau  melakukan kegiatan di Indonesia;
7. Tempat  tinggal  orang  pribadi  atau  tempat  kedudukan  badan ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak  menurut  keadaan  yang sebenarnya.

## Objek Pajak Penghasilan
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak, antara lain:
Yang  menjadi  objek  pajak  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima  atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium, komisi,  bonus,  gratifikasi,  uang  pensiun,  atau  imbalan  dalam  bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,dan penghargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  penjualan  atau  karena pengalihan harta;
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. Bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  karena  jaminan pengembalian utang;
g. Dividen,  dengan nama dan  dalam bentuk  apa  pun,  termasuk  dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  perkumpulan  dari  anggotanya yang terdiri  dari  Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari  penghasilan  yang  belum dikenakan pajak;
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. Imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. Surplus Bank Indonesia.

## Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan
Yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajak  penghasilan  adalah Penghasilan  Kena  Pajak.  Adapun  sistematika  dalam  menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu:

## Tabel 2.1Sistematika Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
1. Jumlah seluruh penghasilan 2. (-) Penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan 3. (=)  Penghasilan Bruto 4. (-)  Biaya fiskal dapat dikurangkan
(+/-) (koreksi Biaya fiskal tidak dapat dikurangkan)
5. (=)  Penghasilan Neto
6. (-)  Kompensasi Kerugian (bila ada) 7. (-) Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP Perorangan) 8. (=)  Penghasilan Kena Pajak
9. (x)  Tarif
10.  (=)  Pajak Penghasilan Terutang
11.  (-)  Kredit Pajak 12.  (=) Pajak  Penghasilan  Lebih  Bayar/Kurang Bayar/Nihil
(Diana Sari, 2013: 106)

## Tarif Pajak Penghasilan
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor  36  Tahun  2008,  tarif  pajak  yang  diterapkan  atas  penghasilan kenapajak bagi:
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.2
Tarif progresif PPh Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) 5% (lima persen) Di  atas  Rp  50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah)  sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua 15% (lima belas persen)
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
ratus lima puluh juta rupiah) Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) 25%  (dua  puluh  lima persen) Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen)
Tarif tunggal PPh Wajib Pajak Badan dan BUT;
1) Tarif tunggal 28% (dua puluh delapan persen) untuk tahun pajak 2009
2) Tarif tunggal 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya

## Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak
Pasal  7  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan,  “Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  (PTKP)”  adalah  nilai  tertentu  yang  mengurangi  penghasilan neto  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  negeri.  Besaran  PTKP  selalu disesuaikan  dengan  kebutuhan hidup  dan  perkembangan  ekonomi.  Yang artinya apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas  jumlahnya  dibawah  PTKP  tidak  akan  terkena  Pajak  Penghasilan (PPh)  Pasal  25/29  dan  apabila  berstatus  sebagai  pegawai/karyawan  dan buruh  atau  penerima  penghasilan  sebagai  objek  PPh  Pasal  21,  maka penghasilan  tersebut  tidak  akan  dilakukan  pemotongan  PPh  Pasal  21. Berdasarkan  Peraturan  Dirjen  Pajak  No.  Per-31/PJ./2012,  besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP sebagai berikut:

## Tabel 2.3Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2012
Keterangan Besarnya PTKP per tahun Diri Wajib Pajak orang pribadi Rp 24.300.000 Tambahan  untuk  WP  yang kawin Rp  2.025.000 Tambahan  untuk  istri  yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 24.300.000 Tambahan untuk setiap tanggungan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku (maksimal 3 orang) Rp  2.025.000
Ketentuan besarnya PTKP tersebut di atas mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 hingga akhir Desember 2014.Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak  (PTKP)  tersebut  digunakan  sebagai  pengurang  penghasilan  netto dalam  menghitung  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  bagi  Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri mulai tahun pajak 2013 yang menerima atau  memperoleh  penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau
kegiatan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun  dan  pelaporan  Pajak Penghasilan  dalam  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  Tahun  2013  dan seterusnya. (IAI, 2014:141)

## Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki manfaat bagi Wajib Pajak khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), namun manfaat ini  tidak  bisa  dirasakan  oleh  Wajib  Pajak  Badan  seperti  CV,  yayasan, lembaga, dan dan badan lain, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan.  Manfaat  yang  dapat  diperoleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi antara lain:
1) Mengurangi Pajak yang harus dibayar WPOP;
2) Memberikan  lebih  banyak  penghasilan  yang  dapat  dibawa  pulang kepadaWPOP;
3) Mengurangi  biaya  hidup,  dikarenakan  setiap  ada  tanggungan  berupa kawin/menikah,  memiliki  anak  dan  tanggungan  karena  hubungan keluarga  bertambah  maka  PTKP  pun  akan  bertambah  dengan maksimal 3 tanggungan seperti ditunjukkan pada tabel  2.4, hubungan keluarga sedarah dan semenda.
Tabel 2.4Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda No Hubungan Sedarah dan Semenda Hubungan Keluarga 1 Sedarah lurus atau sederajat  Ayah, ibu, anak kandung 2 Sedarah ke samping satu derajat Saudara kandung 3 Semenda lurus satu derajat Mertua, anak tiri 4 Semenda ke samping satu derajat Saudara ipar Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Nomor S – 112/PJ.41/1995
Tanggungan  anak  kandung  yang  memperoleh  PTKP  adalah  anak yang  belum  dewasa,    dengan  demikian,  meskipun  anak  tersebut  telah memiliki  penghasilan  sendiri  dalam  menghitung  PTKP  tetap diperhitungkan  sebagai  tanggungan  Wajib  Pajak  (orang  tuanya). Pengertian belum dewasa menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah  mereka  yang  belum  mencapai  umur  genap  dua  puluh  tahun  dan tidak  kawin  sebelumnya.  Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Pajak adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum pernah menikah. Penghasilan yang diperoleh oleh anak yang telah dewasa akan  dikenakan  pajak  tersendiri,  dan  tidak  lagi  diperhitungkan  sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP. Sebaliknya apabila Wajib Pajak  mempunyai  anak  yang  telah  dewasa  atau  lebih,  tetapi  masih  jadi tanggungan  sepenuhnya  Wajib Pajak    dan  belum  menikah,  anak  tersebut masih diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya PTKP. (Thomas, 2015:146)
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...

## Perubahan atau Penyesuaian PTKP
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun 1984 hingga tahun 2013 hal ini merupakan kebijakanpemerintah yang semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  agar  lebih  banyak  penghasilan  yang  dapat digunakan  sebagai  konsumsi  Wajib  Pajak.  Perlambatan  ekonomi  global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan PTKP. PTKP tidak dapat terlepas  dari  standar  biaya  hidup,  apabila  biaya  hidup  meningkat  maka diperkirakan PTKP juga akan mengalami kenaikan. (Irwansyah, 2014:55)

## Waktu Penentuan Besarnya PTKP
Bagi  pegawai  yang  baru  datang  dan  menetap  di  Indonesia  dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal  bulan  dari  bagian  tahun  takwim  yang  bersangkutan.  Contoh  kasus, pada  tanggal  1  Januari  2013  Wajib  Pajak  A  berstatus  kawin  dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila pada tanggal 1 Mei 2013 lahir anak yang kedua,  besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  yang  diberikan  kepada Wajib Pajak A untuk tahun 2013 tetap dihitung berdasarkan status K/1 = Rp  24.300.000,-  +  Rp  2.025.000,-  =  Rp  28.350.000,-.  Sehingga  PTKP  yang kemudian  dikurangkan  dengan  penghasilan  yang  telah  diakumulasikan dalam  satu  tahun  dikurangkan  dengan  Rp  28.350.000,-.  Setelah  itu dikenakan  tarif  progresif  menurut  ketentuan    Undang-Undang Perpajakan.(Mardiasmo, 2011)

## Faktor-faktor yang Mengakibatkan Penyesuaian PTKP
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami kenaikan hampir tidak  bisa  diprediksi,  dikarenakan  kenaikan  tersebut  dipengaruhi  oleh faktor ekonomi masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia  tidak  bisa  lepas  pula  dari  pengaruh  ekonomi  dunia/global. Pemerintah  sebagai  penggerak  roda  perekonomian  harus  terus menyesuaikan  perubahan-perubahan  tersebut,  salah  satu  dampak penyesuaian  tersebut  adalah  kenaikan  PTKP  dengan  wewenang  Menteri Keuangan.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kenaikan  PTKP  antara lain  peningkatan  daya  beli  masyarakat,  standar  biaya  hidup  masyarakat, membuat  masyarakat  lebih  bisa  menikmati  jerih  payah  atau penghasilannya  dalam  bentuk  konsumsi  maupun  tabungan,  mendorong tingkat konsumsi masyarakat. (www.pajak.go.id)

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kepatuhan  adalah  sifat patuh,  ketaatan.  Kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu  keadaan  dimana Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan hak  perpajakannya.  Ada  dua  macam  kepatuhan  yaitu  kepatuhan  formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  secara formal  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Undang-Undang  perpajakan.  Contoh:  menyampaikan  SPT  tepat waktu.  Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana    Wajib  Pajak secara substantive (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material
perpajakan  sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  perundang-undangan  perpajakan. Contoh:  mengisi  SPT  dengan  baik,  benar  (jujur),  dan  lengkap.  (Dwikora Harjo , 2013: 67)
Menurut  Luigi  Alberto  Franzoni  (1999)  dalam  menyebutkan kepatuhan  atas  pajak  ( tax  compliance )  adalah  melaporkan  penghasilan sesuai  dengan  peraturan  pajak,  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. (Surya Manurung, 2013)
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007 Pasal  1,  Wajib  Pajak  dengan  kriteria  tertentu  yang  selanjutnya  disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali tunggakan  pajak  yang  telah  memperoleh  izin  mengangsur  atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga pengawasan  keuangan  pemerintah  dengan  pendapat  Wajar  Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Penetapan  Wajib  Pajak  Patuh  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor
Direktorat  Jenderal  Pajak  setelah  menerima  daftar  nominatif  Wajib  Pajak Patuh  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  paling  lambat  tanggal  20  Januari  dan mengirimkan penetapan Wajib Pajak Patuh kepada:
1. Kepala KPP tempat Wajib Pajak domisili terdaftar;
2. Kepala KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar;
3. Kepala Kantor Wilayah atasan KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar. Penetapan Wajib Pajak patuh tersebut berlaku untuk jangka waktu
2 (dua) tahun kalender.Wajib Pajak patuh tentu dapat kehilangan statusnya sebagai Wajib Pajak patuh.  Pencabutan status ini melalui Surat Penetapan Wajib  Pajak  patuh  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Wilayah  setelah mempertimbangkan  usulan  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  dalam  hal memenuhi kriteria pembetulan, yaitu:
1. Terhadap  Wajib  Pajak  tersebut  dilakukan  tindak  penyidikan  tindak pidana di bidang perpajakan;
2. Wajib  Pajak  terlambat  menyampaikan  SPT  Masa  lebih  dari  3  (tiga) Masa Pajak untuk semua jenis pajak;
3. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih dari  3 (tiga) Masa Pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa berlaku berikutnya;
4. Wajib  Pajak  terlambat  menyampaikan  SPT  Masa  untuk  2  (dua)  Masa Pajak  atau  lebih  berturut-turut  untuk  semua  jenis  pajak;atau  dalam suatu  Masa  Pajak,  ternyata  tidak  memenuhi  kriteria  tidak  pernah dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak Masa Pajak yang bersangkutan.. (Iis irawati, 2013: 22)
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...

## Keterkaitan antar Variabel Penelitian
Kenaikan  Tarif  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya.  Dengan  mengutamakan  kepentingan  negara  diatas kepentingan  pribadi  akan  memberi  keikhlasan  masyarakat  untuk  patuh dalam  kewajiban  perpajakannya  dan  dengan  pengetahuan  yang  cukup yang  diperoleh  karena  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  tentunya juga  dapat  memahami  bahwa  dengan  tidak  memenuhi  peraturan  maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
Di  dalam  negeri,  rasio  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  menjadi indikator  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  dari  tahun  ke  tahun  masih  menunjukkan presentase  yang  tidak  mengalami  penigkatan  secara  berarti.  Hal  ini didasarkan  jika  kita  melihat  perbandingan  jumlah  Wajib  Pajak  yang memenuhi  syarat  patuh  di  Indonesia  sedikit  sekali  jika  dibandingkan dengan  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar.  Menurut  Widi  Widodo  (2010;  71) mengungkapkan bahwa :
”Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa”. Dengan  demikian  bahwa  dengan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak.
Kenaikan  Penghasilan Tidak  Kena Pajak  (PTKP)  akan  berdampak pada  menurunnya  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Tentu  hal  ini akan menyebabkan kemungkinan penurunan jumlah pelaporan SPT Orang Pribadi  yang  kemudian  berimbas  pada  menurunnya  penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Selain itu akan ada kemungkinan, negara akan mengalami  pengurangan  jumlah  Wajib  Pajak  berpotensial  membayar pajak.

## Kenaikan  Tarif  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi
Pasal  7  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan,  “Penghasilan  Tidak Kena  Pajak    (PTKP)”  adalah  nilai  tertentu  yang  mengurangi  pe nghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran Penghasilan Tidak Kena  Pajak  (PTKP)  selalu  disesuaikan  dengan  kebutuhan  hidup  dan perkembangan  ekonomi.  Yang  artinya  apabila  penghasilan  neto  Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari  tahun  1984  hingga  tahun  2013  hal  ini  merupakan  kebijakan pemerintah  yang  semata-mata  untuk  memberikan  keringanan  dan kemudahan kepada kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan  yang  dapat  digunakan  sebagai  konsumsi  Wajib Pajak.Perlambatan  ekonomi  global  turut  mempengaruhi  kebijakan  dalam menaikkan tarif PTKP. PTKP tidak dapat terlepas dari standar biaya hidup,
apabila  biaya  hidup  meningkat  maka  diperkirakan  PTKP  juga  akan mengalami kenaikan.
Kebijakan  menaikkan  PTKP  akan  mengakibatkan  pengurangan potensi  penerimaan  PPh  Orang  Pribadi  dan  berkurangnya  dasar pengenaan  pajak  sehingga  mengakibatkan  jumlah  pajak  yang  dibayar berkurang.  Kenaikan  PTKP  tersebut  ditujukan  untuk  meningkatkan  daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat  didorong  melalui  peningkatan  konsumsi  masyarakat.  Peningkatan konsumsi  akan  mempengaruhi  penerimaan  pajak  tidak  langsung  atau Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Tentu  hal  ini  akan  menyebabkan kemungkinan  penurunan  penerimaan  Pajak  Penghasilan.  Selain  itu  akan ada  kemungkinan,  Negara  akan  mengalami  pengurangan  jumlah  Wajib Pajak berpotensial membayar pajak.
Studi Empiris Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu No. Peneliti Variabel yang digunakan Alat Analisis Hasil Penelitian 1.  Hoirina Rosindah Sabela (2014) Variabel bebas yang digunakan adalah Kenaikan PTKP. Variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Analisis regresi linier sederhana Hasil pengujian membuktikan bahwa kenaikan PTKP
memiliki korelasi yang sangat rendah dalam mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi di wilayah DJP
Jawa Barat I. Ini menunjukkan bahwa kenaikan PTKP bukan merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2.  Dimas Andiyanto (2014) Variabel bebas yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, Analisis Komparatif, Berdasarkan hasil statistik deskriptif bahwa
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
perubahan PTKP. Variabel terikat yang digunakan adalah Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan dan Analisis Trend perubahan (kenaikan) PTKP tidak mengakibatkan penurunan terhadap tingkat pertumbuhan jumlah WPOP baru. Dilihat dari laju pertumbuhan penerimaan PPh pada tahun sebelum dan sesudah perubahan PTKP menujukkan bahwa, perubahan PTKP tersebut tidak mengakibatkan laju pertumbuhan penerimaan bulanan PPh
Pasal 21 maupun PPh
Pasal 25/29 pada KPP
Pratama Malang Selatan dan Banyuwangi melambat. 3.  Gorby Jonathan (2014) Variabel bebas yang digunakan adalah kenaikan PTKP. Variabel terikat yang digunakan adalah Analisis Linier Sederhana Bahwa variabel PTKP (X) tidak berpengaruh sigifikan terhadap
variabel Daya Beli
Masyarakat (Y). Hal ini disebabkan
peningkatan Daya Beli Masyarakat. oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan PTKP tidak berpengaruh terhadap Daya Beli Masyarakat diantaranya yaitu: jumlah anak, harga kebutuhan pokok yang meningkat, nilai tukar Rupiah melemah, biaya sekolah tinggi, lingkungan, gaji, membayar hutang, dan potongan perusahaan.

## Kerangka Analisis
Dalam  penelitian  ini  akan  menganalisis  mengenai  perubahan  tarif Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  terhadap  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Orang Pribadi.  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Penerimaan PPh Pasal 25 OP diduga terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya perubahan PTKP. Kerangka analisis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 :
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
KPP Pratama Pasar Rebo Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagaimana perbedaan tingkat
kepatuhan WPOP dan Penerimaan PPh Pasal 25 OP sebelum dan sesudah adanya perubahan PTKP? Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak OP

## Gambar 2.1 Kerangka Analisis
Hipotesis
=  Tidak  terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  dan  penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  25  Orang Pribadi sebelum dan sesudah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
= Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan  penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  25  Orang  Pribadi sebelum dan sesudah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

## METODE Objek Penelitian
Objek penelitian ini  adalah mengenai Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  dan Penerimaan  Pajak  PenghasilanPasal  25  OP  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Pasar Rebo.

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Dalam proses ini, peneliti melakukan pelaksanaan penelitian dalam waktu bulan terhitung dari bulan Oktober hingga bulan Januari 2016 pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pasar  Rebo  di  daerah  Jakarta.  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur Jl. Raya Bogor No. 46 Ciracas.
Primer  Sugiyono  (2012:137)  adalah  sumber  data  yang  langsung memberikan kepada pengumpul data. Data primer tidak digunakan karena data diperoleh dari KPP Pratama sebagai perekam data Wajib Pajak.
Berdasarkan  jenis  data  penelitian,  maka  sumber  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  dari  KPP Pratama Pasar Rebo, diantaranya yaitu:
a. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dari tahun 2011- 2014.
b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2011-2014.
c. Jumlah  Pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  Orang  Pribadi  dari  tahun 2011-2014.
d. Dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian.

## Metode Penentuan Sampel
Pertimbangan-pertimbangan  yang  digunakan  dalam  menentukan sampel adalah sebagai berikut:
a. Merupakan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  yang  ada  di  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak – Jakarta Timur.
b. Wajib Pajak yang terdaftar merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.
c. Memiliki  jumlah  atas  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  yang  telah dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011-2014.
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  tersebut,  maka  dalam penelitian  ini  penulis  hanya  mengambil  sampel  dari  Pajak  Penghasilan yang  berhubungan  langsung  dengan  PTKP  yaitu  PPh  Pasal  25  Orang Pribadi.  Serta  sampel  tahun  yang  diteliti  adalah  tahun  pajak  2011,  2012, 2013,  dan  2014.Tahun  tersebut  dipilih  karena  pada  tahun  tersebut  adalah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada saat penelitian ini dilakukan.

## Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dimaksudkan  untuk  memperoleh bahan-bahan  yang  relevan,  akurat  dan  terpercaya.  Metode  pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Dokumentasi
b. Teknik Kepustakaan

## Definisi Operasional
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pasal  7  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan,  “Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  (PTKP)”  adalah  nilai  tertentu  yang  mengurangi  penghasilan neto  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  negeri.  Besaran  PTKP  selalu disesuaikan  dengan  kebutuhan hidup  dan  perkembangan  ekonomi.  Yang artinya apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas  jumlahnya  dibawah  PTKP  tidak  akan  terkena  Pajak  Penghasilan (PPh) Pasal 25/29.

## Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepatuhan  perpajakan  (Rustiyaningsih,  2011)  diartikan  sebagai suatu  keadaan  yang  mana  wajib  pajak  patuh  dan  mempunyai  kesadaran
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Kepatuhan  wajib  pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak meningkat. Rumus yang digunakan:
%  (presentase)  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  =
× 100%
Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Pajak  Penghasilan  dikenakan  terhadap  Orang  Pribadi,  berkenaan dengan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  selama  masa  pajak dalam  bentuk  PPh  25  OP.  PPh  Pasal  25adalah  pajak  yang  dipotong  dan disetorkan perbulan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri.

## Metode Analisis dan Teknik Analisis Data
Metode Analisis
penelitian  ini  merupakan  penelitian  Kuantitatif  Deskriptif,  data yang  diperoleh  dari  penelitian  dianalisis  sesuai  dengan  metode  statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

## Teknik Analisis data Analisis Deskriptif kuantitatif atau statistik deskriptif
Statistik  Deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud membuat  kesimpulan  yang  berlaku  umum  atau  generalisasi.Analisis  ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat  ramalan,  atau  melakukan  penarikan  kesimpulan.  Termasuk dalam  statistik  deskriptif  antara  lain  adalah  penyajian  data  melalui  tabel, grafik,  diagram  lingkaran,  pictogram,  perhitungan  modus,  median,  mean (pengukuran  tendensi  sentral),  perhitungan  desil,  persentil,  perhitungan persentase (Sugiyono 2013:147).
Analisa  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  adalah dengan cara melihat jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25OP dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap bulan dalam kurun waktu  tahun  2011,  2012,  2013,  dan  2014  dihitung  secara  terpisah  dan mencari prosentase Kepatuhan setiap bulan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun di KPP Pratama Pasar Rebo.
Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  tersebut  dihitung dengan  Metode  Analisis  Proporsional,  dimana  hasil  dari  analisis  tersebut dalam  bentuk  presentase  (%)  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.
Rumus yang digunakan:
% (presentase) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi = × 100%

## Analisis Komparatif
Analisis  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebelum  dan sesudah perubahan PTKP
Membandingkan  tingkat  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kurun waktu 2011 sampai dengan tahun 2014 pada KPP Pratama Pasar Rebo.
Uji Beda terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak  Orang  Pribadi  masing-masing  sebelum  dan  sesudah  perubahan PTKP  pada  KPP  Pratama  Pasar  Rebo.  Dengan  rumus  uji  beda(t  test) separated varian:
t =
(Sugiyono, 2013:197)
=  Jumlah  yang  diteliti  (tingkat  kepatuhan  WPOP  dan  penerimaan  PPh Pasal  25  OP  (%)  sebelum  perubahan  PTKP  pada  KPP  Pratama  Pasar Rebo)
=  Jumlah  yang  diteliti  (tingkat  kepatuhan  WPOP  dan  penerimaan  PPh Pasal  25  OP  (%)  sesudah  perubahan  PTKP  pada  KPP  Pratama  Pasar
Rebo) rata-rata  tingkat  kepatuhan WPOPdan  penerimaan PPh  Pasal  25  OP masing-masing perbulan dalam tahun pajak sebelum perubahan PTKP (2012) rata-rata  tingkat  kepatuhan  WPOPdan  penerimaan PPh Pasal  25  OP masing-masing perbulan dalam tahun pajak sesudah perubahan PTKP (2013) Simpangan Baku Sebelum Perubahan PTKP Simpangan Baku Sesudah Perubahan PTKP varian Sebelum Perubahan PTKP varian Sesudah Perubahan PTKP angka taraf signifikan (5%)

## HASIL  DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Dari  hasil  penelitian  ini,  penulis  memperoleh  profil  dan  struktur organisasi  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pasar  Rebo,  serta  data mengenai  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak  orang  pribadi  dengan  indikator Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  dan  jumlah  penyampaian  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPh  Pasal  25  OP  yang  sudah  dilaporkan, tingkat  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  orang  pribadi  dengan indikator  realisasi  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  orang  pribadi pada bulan sebelum dan  realisasi  penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 orang pribadi pada bulan sesudah. Data disajikan dalam bentuk tabel dari tahun 2011 s/d 2014 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...

## Gambaran Umum Objek Penelitian Sejarah Berdirinya KPP Pratama Pasar Rebo
KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah pecahan dari KPP Pratama Jakarta  Kramatjati.  Sebelumnya  kantor  ini  adalah  kantor  pelayanan  PBB Jakarta  Timur  Dua.  Namun  seiring  dengan  modernisasi  kantor  pajak, kantor  ini  pun  beralih  fungsi  menjadi  KPP  Pratama  Pasar  Rebo.  Hal  ini didasari  oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan    Nomor:  55/PMK.01/2007. Berasarkan peraturan tersebut KPP Pratama Pasar Rebo resmi berdiri pada tanggal 2 Oktober 2007.
KPP  Pratama  Jakarta  Pasar  Rebo  terletak  di  Jl.  Raya  Bogor  No.46, Kelurahan  Ciracas,  Kecamatan  Ciracas,  Jakarta  Timur.  Adapun  wilayah yang  menjadi  wilayah  KPP  Pratama  Jakarta  Pasar  Rebo  terdiri  dari  3 Kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Pasar  Rebo,  Kecamatan  Ciracas,  dan Kecamatan  Cipayung.  Setiap  Kecamatan  memiliki  beberapa  Kelurahan, yakni:
1) Kecamatan Pasar Rebo
a) Kelurahan Pekayon
b) Kelurahan Kalisari
c) Kelurahan Baru
d) Kelurahan Cijantung
e) Kelurahan Gedong
2) Kecamatan Ciracas
a) Kelurahan Cibubur
b) Kelurahan Kelapa Dua Wetan
c) Kelurahan Ciracas
d) Kelurahan Susukan
e) Kelurahan Rambutan
3) Kecamatan Cipayung
a) Kelurahan Pondok Ranggon
b) Kelurahan Cilangkap
c) Kelurahan Munjul
d) Kelurahan Cipayung
e) Kelurahan Setu
f) Kelurahan Bambu Apus
Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Visi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo
Menjadi  model  Pelayanan  Masyarakat  yang  menyelenggarakan Sistem  Manajemen  Perpajakan  Kelas  Dunia,  yang  dipercayakan  dan dibanggakan masyarakat.
Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Misi Fiskal : menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu  menunjang  kemandirian  pemerintahan  berdasarkan  Undang- Undang Perpajakan dengan efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
Misi Ekonomi  :  mendukung  kebijaksanaan  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan  ekonomi  bangsa  dengan  kebijaksanaan  yang meminimizing distorsion .
Misi politik : mendukung proses demokratisasi bangsa. Misi kelembagaan : senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi  perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

## Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasar Rebo
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Keterangan:
Kepala Kantor : Erry S Dipawinangun S.H., M.H. Sub Bagian Umum : Dra, Siti Wulandari, Seksi Pelayanan : Edy Suyatna, S.I.P., M.M. Seksi PDI : Budi Fayanda  Armen, S.T.P., M.T. Seksi Penagihan : Nur Sokeh, S.E. Seksi Pemeriksaan : Agus Saptomo, S.E., M.M. Seksi Ekstensifikasi : Prabowo Pribadi, S.E., M.M. Seksi Waskon I : Berta Yudha, S.E., Ak., M.M. Seksi Waskon II : Bambang Dwijanto, S.E., M.M. Seksi Waskon III : Tri Nugrahaningtyas, S.S.T., Ak. Seksi Waskon IV : Jhon Piker Simamora, S.E., Ak., M.Si.

## Deskripsi Data dan Analisisnya Hasil Pengumpulan Data
Berdasarkan  tujuan  penelitian,  maka  data  penelitian  yang digunakan  adalah  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar, jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  OP,  dan  realisasi  penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dalam kurun Waktu Tahun 2011 sampai dengan 2014.
Sub Bagian Umum
Seksi Pelayanan
Seksi PDI Seksi
Ekstensifikasi Seksi Penagihan Kepala Kantor Seksi Waskon I, II, III, DAN IV Seksi Pemeriksaan Kelompok Jabatan Fungsional
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Jumlah Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pada  KPP  Pratama  Pasar  Rebo  dari tahun 2011 sampai dengan 2014
Tabel 4.1Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2011
2011 Bulan WajibPajak  OP Terdaftar PenambahanJumla h WPOP JANUARI 29849 339 FEBRUARI 30119 270 MARET 30589 470 APRIL 30989 400 MEI 31402 413 JUNI 31700 298 JULI 32000 300 AGUSTUS 32253 253 SEPTEMBER 32578 325 OKTOBER 32911 333 NOPEMBER 33196 285 DESEMBER 33439 243 Rata-rata 327 Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo
Pada tahun 2011, jumlah penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi terjadi  pada  bulan  Maret  sebesar  470  orang,  sedangkan  penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi  terendah terjadi pada bulan Desember sebesar  243  orang  saja. Dengan  rata-rata  penambahan  Wajib Pajak  Orang Pribadi pada tahun tersebut sebesar 327 orang.
Tabel 4.2Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012 2012 Bulan WajibPajak OP Terdaftar PenambahanJumla h WPOP JANUARI 33749 310 FEBRUARI 34392 643 MARET 34917 525 APRIL 35281 364 MEI 35670 389 JUNI 36001 331 JULI 36242 241 AGUSTUS 36413 171 SEPTEMBE 36667 254
R OKTOBER 36828 161 NOVEMBE R 36917 89 DESEMBER  37046 129 Rata-rata 300 Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo
Pada tahun 2012, jumlah penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi terjadi  pada  bulan  Februari  sebesar  643  orang,  sedangkan  penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan November sebesar  89  orang  saja.  Dengan  rata-rata  penambahan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi pada tahun tersebut sebesar 300 orang.
Tabel 4.3Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013 2013 Bulan WajibPajak OP Terdaftar PenambahanJumla h WPOP JANUARI 37266 220 FEBRUARI 37500 234 MARET 37971 471 APRIL 38214 243 MEI 38418 204 JUNI 38658 240 JULI 38838 180 AGUSTUS 39143 305 SEPTEMBE R 39776 633 OKTOBER 40021 245 NOPEMBE R 40278 257 DESEMBER  40481 203 Rata-rata 286 Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo
Pada tahun 2013, jumlah penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi terjadi  pada  bulan  September  sebesar  633  orang,  sedangkan  penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 180  orang  saja.  Dengan  rata-rata  penambahan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada tahun tersebut sebesar 288 orang.
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Tabel 4.4Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2014 2014 Bulan WajibPajak  OP Terdaftar PenambahanJumla h WPOP JANUARI 40637 156 FEBRUARI 40961 324 MARET 41539 578 APRIL 41773 234 MEI 42140 367 JUNI 42309 169 JULI 42399 90 AGUSTUS 42749 350 SEPTEMBER  43299 550 OKTOBER 43539 240 NOPEMBER  43896 357 DESEMBER 44094 198 Rata-rata 301 Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo
Pada tahun 2014, jumlah penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi terjadi  pada  bulan  Maret  sebesar  578  orang,  sedangkan  penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 90  orang  saja.  Dengan  rata-rata  penambahan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada tahun tersebut sebesar 301 orang.

## Jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP pada KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014
Tabel 4.5Jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi tahun
2011-2014 JumlahPelaporan SPT Masa PPhPasal 25 OP BULAN/TAHU N 2011 2012 2013 2014 Januari 15831  15424  16359  15366 Februari 15123  14302  15893  17362 Maret 16234  17832  20437  21343 April 14532  18372  15768  15465 Mei 13435  16032  16657  17372 Juni 15542  12303  17633  13546 Juli 14865  14308  12545  14895 Agustus 16353  15329  11344  15498 September 11542  16893  16623  12556 Oktober 12330  15325  15790  16589 November 14335  15329  17463  18979 Desember 17084  18321  19845  20869
Rata-rata 14767  15814  16363  16653

## Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis
Dari  data  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  OP  yang terdapat pada KPP Pratama Pasar Rebo seperti yang terlihat pada tabel 4.5 adalah sebagai berikut:
a) Pada  tahun  2011,  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  Orang Pribadi  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Desember  sebanyak  17084  SPT, sedangkan  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  Orang  Pribadi terendah  terjadi  pada  bulan  September  sebanyak  11542  SPT.  Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi pada tahun tersebut sebanyak 14767 SPT.
b) Pada  tahun  2012,  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25    Orang Pribadi  tertinggi  terjadi  pada  bulan  April  sebanyak  18372  SPT, sedangkan  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  Orang  Pribadi terendah terjadi pada bulan Juni sebanyak 12303 SPT. Dengan rata-rata jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  Orang  Pribadi  pada  tahun tersebut sebanyak 15814 SPT.
c) Pada  tahun  2013,  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25    Orang Pribadi  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Maret  sebanyak20437  SPT, sedangkan  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  Orang  Pribadi terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 11344 SPT. Dengan rata- rata  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  Orang  Pribadi  pada tahun tersebut sebanyak 16363 SPT.
d) Pada  tahun  2014,  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Orang  Pribadi tertinggi  terjadi  pada  bulan  Maret  sebanyak  21343  SPT,  sedangkan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Orang Pribadi  terendah terjadi pada bulan  September  sebanyak  12556  SPT.  Dengan  rata-rata  jumlah pelaporan SPT Masa PPh Orang Pribadi pada tahun tersebut sebanyak 16653 SPT.

## Jumlah  Penerimaan  PPh  Pasal  25  OP  pada  KPP  Pratama  Pasar  Rebo tahun 2011-2014
Tabel 4.6 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 OP dari Tahun 2011-2014 JumlahPenerimaanPajakPenghasilanPasal 25 Orang Pribadi Bulan 2011 2012 2013 2014 Januari 217.224.885 332.461.745 502.816.912 328.380.897 Februari 511.868.456 551.555.641 600.024.343 481.043.366 Maret 3.651.240.24 2 5.297.022.411 5.119.403.609 6.003.007.730 April 1.684.942.25 8 578.556.303 6.539.192.198 560.328.913 Mei 238.833.820 486.131.115 457.169.354 458.606.383 Juni 265.879.329 394.844.639 421.875.031 505.880.127 Juli 229.880.793 352.552.850 406.173.810 269.793.794 Agustus 583.152.777 313.867.576 353.593.775 301.033.800 September  519.081.852 424.536.096 350.317.964 509.002.413
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Oktober 273.588.375 372.220.261 287.990.317 634.714.786 November  475.324.446 532.019.964 434.862.397 442.006.879 Desember 461.827.791 411.123.032 496.321.986 971.265.763 Jumlah 9.112.845.02 4 10.046.891.63 3 15.969.741.69 6 11.465.064.85 1 Rata-rata 759.403.752 837.240.969 2.456.883.338 1.763.856.131 Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis
a) Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh  Pasal  25  OP  KPP  Pratama  Pasar  Rebo  pada  tahun  2011,  yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 3.651.240.242. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp 217.224.885.  Penerimaan  PPh  Pasal  25  OP  rata-rata  sebesar  Rp 759.403.752, bulan Maret, dan April berada di atas rata-rata sedangkan bulan  Januari,  Februari,  Mei,  Juni,  Juli,  Agustus,  September,  Oktober, November, dan Desember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2011.
b) Pada tahun 2012, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 5.297.022.411. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada bulan  Agustus  sebesar  Rp  313.867.576.  Penerimaan  PPh  Pasal  25  OP rata-rata  sebesar  Rp  837.240.969,  bulan  Maret  berada  di  atas  rata-rata sedangkan  bulan  Januari,  Februari,  April,  Mei,  Juni,  Juli,  Agustus, September,  Oktober,  November,  dan  Desember  berada  dibawah  rata- rata penerimaan pada tahun 2012.
c) Pada  tahun  2013,  yaitu  penerimaan  tertinggi  terjadi  pada  bulan  April sebesar Rp 6.539.192.198. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada bulan  Oktober  sebesar  Rp  287.990.317.  Penerimaan  PPh  Pasal  25  OP rata-rata sebesar Rp 2.456.883.338, bulan Maret dan April berada di atas rata-rata  sedangkan  bulan  Januari,  Februari,  Mei,  Juni,  Juli,  Agustus, September,  Oktober,  November,  dan  Desember  berada  dibawah  rata- rata penerimaan pada tahun 2013.
d) Pada tahun 2014, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 6.003.007.730. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada bulan  Juli  sebesar  Rp  269.793.794.  Penerimaan  PPh  Pasal  25  OP  rata- rata  sebesar  Rp  1.763.856.131,  bulan  Maret  berada  di  atas  rata-rata sedangkan  bulan  Januari,  Februari,  April,  Mei,  Juni,  Juli,  Agustus, September,  Oktober,  November,  dan  Desember  berada  dibawah  rata- rata penerimaan pada tahun 2014.
Trend jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebotahun 2011-2014
Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis Gambar 4.2 Grafik Jumlah WPOP terdaftar tahun 2011-2014
Dapat  diketahui  dari  grafik  jumlah  WPOP  terdaftar  jumlah  Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Pasa Rebo dari tahun 2011 sampai  dengan  tahun  2014,  jumlah  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  tersebut  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya,  bahkan pada  tahun  2013  di  tahun  perubahan  PTKP jumlah  Wajib  Pajak  OP  yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo tetap mengalami peningkatan, yakni kurang  lebih  3.000  lebih  besar  dari  tahun  sebelumnya.  Dan  pada  tahun 2014 jumlah Wajib Pajak OP terdaftar juga mengalami peningkatan, yakni kurang lebih  sebanyak 4.000 lebih besar dari tahun sebelumnya.
Trend Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014
33439
37046 40481 44094 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2011 2012 2013 2014 JUML A H W PO P TAHUN WPOP Terdaftar 3929 3607 3435 3613 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 2011 2012 2013 2014 JUML A H W PO P BA R U TAHUN Penambahan Jumlah WPOP
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis Gambar 4.3 Grafik WPOP baru yang terdaftar tahun 2011-2014
Dapat diketahui dari grafik jumlah WPOP baru, jumlah Wajib Pajak Orang  Pribadi  baru  di  KPP  Pratama  Pasa  Rebo  dari  tahun  2011  sampai dengan tahun 2014, jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar tertinggi terjadi pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 jumlah WPOP baru di KPP tersebut mengalami  penurunan  kurang  lebih  sebesar  3.000  WPOP.  Bahkan  pada tahun  2013  ditahun  mulai  berlakunya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP) baru juga mengalami penurunan kurang lebih sebesar 2.000 WPOP. Namun pada tahun 2014 di KPP Pratama Pasar Rebo mengalami kenaikan, yakni kerang lebih sebesar 2.000 jumlah WPOP baru yang mendaftar.
Trend  jumlah  Pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25OP  yang  dilaporkan tahun 2011-2014.
Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis Gambar 4.4 Grafik Jumlah SPT Masa PPh Pasal 25 yang dilaporkan tahun 2011-2014
Terdapat beberapa informasi terkait dengan jumlah SPT Masa PPh Pasal  25  OP  yang  dilaporkan  oleh  WPOP  di  KPP  Pratama  Pasar  Rebo sesuai yang terdapat pada gambar 4.4, yaitu:
a) Pada tahun 2011, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP tertinggi terjadi  pada  bulan  Desember  sebesar  17.084,  sedangkan  jumlah pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  OP  terendah  terjadi  pada  bulan September  sebesar  11.542.  Dengan  rata-rata  jumlah  pelaporan  SPT Masa PPh Pasal 25 OP pada tahun tersebut sebesar 14.767.
b) Pada tahun 2012, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP tertinggi terjadi  pada  bulan  April  sebesar  18.372,  sedangkan  jumlah  pelaporan SPT  Masa  PPh  Pasal  25  OP  terendah  terjadi  pada  bulan  Juni  sebesar 12.303. Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP meningkat pada tahun tersebut menjadi 15.814.
0 10000 20000 30000 2011 2012 2013 2014 Ju m lah P elap o ra n SPT TAHUN Jumlah Pelaporan SPT Masa OP Januari Februari Maret
April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rata-rata
c) Pada tahun 2013 ditahun perubahan PTKP, jumlah pelaporan SPT Masa PPh  Pasal  25  OP  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Maret  sebesar  20.437, sedangkan  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  OP  terendah terjadi  pada  bulan  Agustus  sebesar  11.344.  Dengan  rata-rata  jumlah pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  25  OP  kembali    pada  tahun  tersebut menjadi 16.363.
d) Pada tahun 2014, jumlah pelaporan SPT Masa PPh OP tertinggi terjadi pada  bulan  Maret  sebesar  21.343  ,  sedangkan  jumlah  pelaporan  SPT Masa  PPh  OP  terendah  terjadi  pada  bulan  September  sebesar  12.556. Dengan  rata-rata  jumlah  pelaporan  SPT  Masa  PPh  OP  juga  kembali meningkat pada tahun tersebut menjadi 16.653.

## Trend Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-
2014

## Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis
Gambar 4.5 Grafik Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2011-2014
Terdapat  beberapa  informasi  terkait  dengan  tingkat  kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pasar Rebo sesuai yang terdapat pada gambar 4.5, yaitu:
a) Pada tahun 2011, tingkat Kepatuhan WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret  sebesar  53,07%,  sedangkan  tingkat  Kepatuhan  WPOP  terendah terjadi pada bulan September sebesar 35,42%. Dengan rata-rata tingkat Kepatuhan WPOP pada tahun tersebut sebesar 46,61%.
b) Pada tahun 2012, tingkat Kepatuhan WPOP tertinggi terjadi pada bulan April  sebesar  52,07%,  sedangkan  tingkat  Kepatuhan  WPOP  terendah terjadi  pada  bulan  Juni  sebesar  34,17%.  Dengan  rata-rata  tingkat Kepatuhan WPOP menurun pada tahun tersebut menjadi 44,14%.
c) Pada tahun 2013 ditahun perubahan PTKP, tingkat Kepatuhan WPOP tertinggi  terjadi  pada  bulan  Maret  sebesar  53,82%,  sedangkan  tingkat Kepatuhan WPOP terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 28,98%.
0 20 40 60 2011 2012 2013 2014
Pro se n ta se Ke p at u h an Tahun Tingkat Kepatuhan WPOP JANUARI FEBRUARI MARET
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Rata-rata
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Dengan  rata-rata  tingkat  Kepatuhan  WPOP  kembali  menurun  pada tahun tersebut menjadi 42,10%.
d) Pada tahun 2014, tingkat Kepatuhan WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret  sebesar  51,38%,  sedangkan  tingkat  Kepatuhan  WPOP  terendah terjadi pada bulan September sebesar 28,99%. Dengan rata-rata tingkat Kepatuhan WPOP juga kembali  menurun  pada tahun  tersebut  mejadi 39,24%.
Bagi seorang Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak wajib patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan dan membayar Pajak  Penghasilannya.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (1): “Setiap Wajib  Pajak  wajib  mengisi  Surat  Pemberitahuan  dengan  benar,  lengkap, dan  jelas,  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  menggunakan  huruf  Latin, angka  Arab,  satuan  mata  uang  Rupiah,  dan  menandatangani  serta menyampaikannya  ke  Direktorat  Jenderal  Pajak  tempat  Wajib  Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”
Pada  Pasal  3  ayat  (8)  disebutkan  bahwa:  “Dikecualikan  dari kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Wajib  Pajak  PPh tertentu  yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan.”  Pada prinsipnya  setiap  Wajib  Pajak  PPh  diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan  lainnya, Menteri  Keuangan  dapat  menetapkan  Wajib Pajak PPh  yang  dikecualikan  dari  kewajiban  menyampaikan  Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi  karena  kepentingan  tertentu  diwajibkan  memiliki  Nomor  Pokok Wajib Pajak. (IAI, 2014: 15)
Trend Penerimaan PPh Pasal 25WPOP di KPP Pratama Pasar Rebo tahun
2011-2014 0 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 2011 2012 2013 2014
Ju mla h P en erima an Tahun Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP pada KPP Pratama Pasar Rebo Januari
Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis Gambar 4.6 Grafik Penerimaan PPh Pasal 25 OP di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014
Terdapat  beberapa  informasi  terkait  dengan  penerimaan  Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar  Rebo  perbulannya  dari  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2014. Penerimaan PPh WPOP sesuai yang terdapat pada gambar 4.6, yaitu:
a) Pada tahun 2011, Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP tertinggi terjadi pada bulan  Maret  sebesar  Rp  3.651.240.242,  sedangkan  Penerimaan  PPh Pasal  25  WPOP  terendah  terjadi  pada  bulan  Januari  sebesar  Rp 217.224.885.  Dengan  rata-rata  Penerimaan  PPh  Pasal  25  WPOP  pada tahun tersebut sebesar Rp 759.403.752.
b) Pada tahun 2012, Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP tertinggi terjadi pada bulan  Maret  sebesar  Rp  5.297.022.411,  sedangkan  Penerimaan  PPh Pasal  25  WPOP  terendah  terjadi  pada  bulan  Agustus  sebesar  Rp 313.867.576.  Dengan  rata-rata  Penerimaan  PPh  Pasal  25  WPOP meningkat pada tahun tersebut menjadi sebesar Rp 837.240.969.
c) Pada tahun 2013 di tahun perubahan PTKP, Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP  tertinggi  terjadi  pada  bulan  April  sebesar  Rp  6.539.192.198, sedangkan  Penerimaan  PPh  Pasal  25  WPOP  terendah  terjadi  pada bulan  Oktober  sebesar  Rp  287.990.317.  Dengan  rata-rata  Penerimaan PPh  Pasal  25  WPOP  kembali  meningkat  pada  tahun  tersebut  menjadi sebesar Rp 1.330.811.808.
d) Pada tahun 2014, Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP tertinggi terjadi pada bulan  Maret  sebesar  Rp  6.003.007.730,  sedangkan  Penerimaan  PPh Pasal 25 WPOP terendah terjadi pada bulan Juli sebesar Rp 269.793.794. Namun rata-rata Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP menurun pada tahun tersebut menjadi sebesar Rp 955.422.071.

## Analisis Data dan Pembahasan
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  dari tahun 2011  sampai dengan tahun 2014
Tabel 4.7 Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2011 2011 Bulan WajibPajak OP Terdaftar SPT yang Dilaporkan Kepatuhan (%) JANUARI 29.849 15.831 53,03 FEBRUARI 30.119 15.123 50,21 MARET 30.589 16.234 53,07 APRIL 30.989 14.532 46,89 MEI 31.402 13.435 42,78 JUNI 31.700 15.542 49,02 JULI 32.000 14.865 46,45 AGUSTUS 32.253 16.353 50,70
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
SEPTEMBER 32.578 11.542 35,42 OKTOBER 32.911 12.330 37,46 NOVEMBER 33.196 14.335 43,18 DESEMBER 33.439 17.084 51,09 Rata-rata 46,61 Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis
Data  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  tahun  2011  pada  KPP Pratama  Pasar  Rebo  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  4.7,  dapat  diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  tertinggi terjadi pada bulan Maret  sebesar  53,07%.  Sedangkan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  terendah  terjadi  pada  bulan  September  sebesar  35,42%.  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  rata-rata  perbulannya  pada  tahun 2011 sebesar 46,61%, bulan Januari,  Februari,  Maret, April, Juni,  Agustus, dan  Desember  berada  di  atas  rata-rata.  Sedangkan  bulan  Mei,  Juli, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata.
Tabel 4.8 Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2012 2012 Bulan WajibPajak OP Terdaftar SPT yang Dilaporkan Kepatuhan (%) JANUARI 33749 15424 45,70 FEBRUARI 34392 14302 41,58 MARET 34917 17832 51,06 APRIL 35281 18372 52,07 MEI 35670 16032 44,94 JUNI 36001 12303 34,17 JULI 36242 14308 39,47 AGUSTUS 36413 15329 42,09 SEPTEMBE R 36667 16893 46,07 OKTOBER 36828 15325 41,61 NOVEMBE R 36917 15329 41,52 DESEMBER  37046 18321 49,45 Rata-rata 44,14 Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis
Data  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  tahun  2012  pada  KPP Pratama  Pasar  Rebo  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  4.8,  dapat  diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan April  sebesar  52,07%.  Sedangkan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  terendah  terjadi  pada  bulan  Juni  sebesar  34,17%.  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  rata-rata  perbulannya  pada  tahun 2012  sebesar  44,14%,  bulan  Januari,  Maret,  April,  Mei,  September,  dan
Desember  berada  di  atas  rata-rata.  Sedangkan  bulan  Februari,  Juni,  Juli, Agustus, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata.
Tabel 4.9 Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2013
2013 Bulan WajibPajak OP Terdaftar SPT yang Dilaporkan Kepatuhan (%) JANUARI 37.266 16.359 43,89 FEBRUARI 37.500 15.893 42,38 MARET 37.971 20.437 53,82 APRIL 38.214 15.768 41,26 MEI 38.418 16.657 43,35 JUNI 38.658 17.633 45,61 JULI 38.838 12.545 32,30 AGUSTUS 39.143 11.344 28,98 SEPTEMBER 39.776 16.623 41,79 OKTOBER 40.021 15.790 39,45 NOVEMBER 40.278 17.463 43,35 DESEMBER 40.481 19.845 49,02 Rata-rata 42,10 Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis
Data  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  tahun  2013  pada  KPP Pratama  Pasar  Rebo  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  4.9,  dapat  diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan Maret  sebesar  53,82%.  Sedangkan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  terendah  terjadi  pada  bulan  Agustus  sebesar  28,98%.  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  rata-rata  perbulannya  pada  tahun 2013 sebesar 42,10%, bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, November, dan  Desember  berada  di  atas  rata-rata.  Sedangkan  bulan  April,  Juli, Agustus, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata.
Tabel 4.10 Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2014 2014 Bulan WajibPajak OP Terdaftar SPT yang Dilaporkan Kepatuhan (%) JANUARI 40.637 15.366 37,81 FEBRUARI 40.961 17.362 42,38 MARET 41.539 21.343 51,38 APRIL 41.773 15.465 37,02 MEI 42.140 17.372 41,22 JUNI 42.309 13.546 32,01 JULI 42.399 14.895 35,13
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
AGUSTUS 42.749 15.498 36,25 SEPTEMBER 43.299 12.556 28,99 OKTOBER 43.539 16.589 38,10 NOVEMBER 43.896 18.979 43,23 DESEMBER 44.094 20.869 47,32 Rata-rata 39,24 Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis
Data  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  tahun  2014  pada  KPP Pratama  Pasar  Rebo  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  4.9,  dapat  diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan Maret  sebesar  51,38%.  Sedangkan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  terendah  terjadi  pada  bulan  September  sebesar  28,99%.  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  rata-rata  perbulannya  pada  tahun 2014 sebesar 39,24%, bulan Februari, Maret, Mei, November, dan Desember berada di atas rata-rata. Sedangkan bulan Januari, April, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober berada dibawah rata-rata.
Analisis  Komparatif  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi sebelum  perubahan  (PTKP  2012)  dan  setelah  perubahan  (PTKP  2013) KPP Pratama Pasar Rebo
Untuk  mengetahui  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada tahun sebelum perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP 2012) dan  setelah  perubahan  (PTKP  2013),  Maka  perlu  dilakukan  Uji  Beda terhadap  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  perbulan  yang berupa prosentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setiap bulan.
Uji Beda pada KPP Pratama Pasar Rebo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012 dan tahun 2013:
t =
(Sugiyono, 197: 2012)
Tabel 4.11 Uji Beda tingkat kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Pasar
Rebo
Sumber: Data KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis
n Jumlah yang diteliti 12 12 Rata-rata 44,14 42,1 S Simpangan baku 5,1433 6,6 Varian 26,45 43,63 Dicari Keterangan Tahun 2012  Tahun 2013
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 tidak lebih patuh dari tahun 2013
< Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 lebih patuh dari tahun 2013 Uji Homogenitas Fisher (F) Hipotesis: = (varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen) ≠
(varians 1 tidak sama dengan varians 2 atau heterogen) Dengan kriteria pengujian: Terima jika < ; dan Tolak jika > = 1,64952741 ( α (( -1), ( -1)) = (5% (11, 11) = 2,81793 < , diterima varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen Uji t Dengan kriteria pengujian: Terima jika > ; dan Tolak jika < t = = = 0,8441580064 (1 – α ) (df) = (0,95)(22) = 1,71744
< Kesimpulan: ditolak, atau   diterima
Berarti  terdapat  perbedaan  signifikan  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)di  KPP  Pratama  Pasar  Rebo  tahun  2012 terhadap  tingkat  kepatuhan  WPOP  tahun  2013,  dari  besarnya  rata-rata tingkat kepatuhan WPOP diketahui tingkat kepatuhan WPOP tahun 2012 lebih patuh daripada tahun 2013.
Meskipun  demikian  belum  bisa  disimpulkan  bahwa  perubahan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  mengakibatkan  penurunan  tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  hal  ini  dikarenakan  tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Pasar  Rebo berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 cenderung mengalami penurunan, namun demikian penurunan ini tidak secara drastis  yakni sebesar 2,2% ditahun 2012 yaitu  dari 46,61% menjadi  44,41%  ditahun  2013.  Selain  itu,  hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi  yang mendaftar dan jumlah pelaporan SPT  Masa  setiap  tahunnya  terus  mengalami  peningkatan,  namun peningkatan jumlah WPOP tersebut lebih tinggi daripada pelaporan SPT, sehingga  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  di  KPP  Pratama  Pasar  Rebo. Artinya  perubahan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (kenaikan)  tidak mengakibatkan penurunan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Analisis  Deskriptif  Tingkat  penerimaan  Pajak  PenghasilanPasal  25 Orang Pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014
Tabel 4.11 Tingkat penerimaan PPh Pasal 25 OP pertahun pada KPP Pratama Pasar Rebo tahun  2011-2014 Tahun PenerimaanPPhPasa l 25 OP Tingkat Penerimaan 2010 5.370.552.539 2011 9.110.433.674 69,63 2012 10.044.227.183 10,24 2013 15.960.432.746 58,90 2014 11.462.339.278 -28,18 Rata-rata 27,65
Sumber: Data KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis
Terdapat beberapa informasi tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 seperti yang terlihat pada Tabel 4.12. Tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi, Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  memperoleh  penghasilan  dari  pekerjaan  bebas atau  bekerja  sebagai  wiraswasta  atau  pengusaha  yang  Pajak  Penghasilan terutangnya  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  untuk  setiap  bulan  selama tahun  pajak  berjalan  pada  KPP  Pratama  Pasar  Rebo,  dari  tahun  2011 sampai dengan tahun 2014. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi  pada  tahun  2011  mengalami  peningkatan  sebesar  69,63%.  Tahun 2012  penerimaan  kembali  mengalami  peningkatan  sebesar  10,24%.  Dan tahun  2013  ditahun  perubahan  PTKP  penerimaan  juga  mengalami peningkatan  kembali  sebesar  58,90%.  Namun  kemudian  pada  tahun  2014 penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Orang  Pribadi  mengalami penurunan  sebesar  28,18%.  Rata-rata  realisasi  tingkat  penerimaan meningkatsetiap tahun sebesar 27,65%.
Analisis  Komparatif  Tingkat  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal 25Orang  Pribadi  sebelum  perubahan  (PTKP  2012)  dan  sesudah perubahan (PTKP 2013) pada KPP Pratama Pasar Rebo
Untuk mengetahui tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal  25 Orang Pribadi  di KPP Pratama Pasar Rebo pada tahun sebelum perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP 2012) dan setelah perubahan (PTKP 2013) yang terlihat pada tabel 4.13.
Uji Beda pada KPP Pratama Pasar Rebo terhadap Penerimaan Pajak PenghasilanPasal 25 Orang Pribadi tahun 2012 dan tahun 2013:
t =
(Sugiyono, 197: 2012)
Tabel 4.14 Uji Beda tingkat Penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Pasar

## Rebo
Sumber: Data KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis

## Hipotesis:
≤
Tingkat  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Orang  Pribadi  di  KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2013 <
Tingkat  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Orang  Pribadi  di  KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2013 Uji Homogenitas Fisher (F) Hipotesis: = (varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen) ≠
(varians 1 tidak sama dengan varians 2 atau heterogen) Dengan kriteria pengujian: Terima jika < ; dan Tolak jika > = 1,268307503 ( α (( -1), ( -1)) = (5% (11, 11) = 2,81793 < , diterima varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen Uji t Dengan kriteria pengujian: Terima jika > ; dan Tolak jika < t = = = 0,1378127295 (1 – α ) (df) = (0,95)(22) = 1,71744 < Kesimpulan: ditolak, atau   diterima Berarti  terdapat  perbedaan  signifikan  tingkat  Penerimaan  Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 terhadap  tingkat  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Orang  Pribadi tahun 2013, dari besarnya rata-rata penerimaan PPh Pasal 25 OP diketahui tingkat penerimaan PPh Pasal 25 OP tahun 2012 lebih tinggidaripada tahun 2013.
n Jumlah yang diteliti 12 12 Rata-rata 66,32 52,85 S Simpangan baku 253,1805 224,8112 Varian 64.100,35 50.540,07 Dicari Keterangan Tahun 2012  Tahun 2013
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
Tingkat Penerimaan Tingkat Penerimaan Tingkat Penerimaan Tingkat Penerimaan (%) (%) (%) (%) Januari 217.224.885 -51,46 332.461.745 -28,01 502.816.912 -94,99 328.380.897 -33,83 Februari 511.868.456 135,63 551.555.641 65,9 600.024.343 19,33 481.043.366 46,48 Maret 3.651.240.242 613,31 5.297.022.411 860,37 5.119.403.609 753,19 6.003.007.730 1147,91 April 1.684.942.258 -53,85 578.556.303 -89,07 6.539.192.198 27,73 560.328.913 -90,66 Mei 238.833.820 -85,82 486.131.115 -15,97 457.169.354 -93 458.606.383 -18,15 Juni 265.879.329 11,32 394.844.639 -18,77 421.875.031 -7,72 505.880.127 10,3 Juli 229.880.793 -13,53 352.552.850 -10,71 406.173.810 -3,72 269.793.794 -46,66 Agustus 583.152.777 153,67 313.867.576 -10,97 353.593.775 -12,94 301.033.800 11,57 September 519.081.852 -10,98 424.536.096 35,25 350.317.964 -0,92 509.002.413 69,08 Oktober 273.588.375 -47,29 372.220.261 -12,32 287.990.317 -17,79 634.714.786 24,69 November 475.324.446 73,73 532.019.964 42,93 434.862.397 50,99 442.006.879 -30,36 Desember 461.827.791 -2,83 411.123.032 -22,72 496.321.986 14,13 971.265.763 119,73 Jumlah 9.112.845.024 10.046.891.633 15.969.741.696 11.465.064.851 Rata-rata 759.403.752 60,15 837.240.969 66,32 1.330.811.808 52,85 955.422.071 100,84 2011 2012 2013 2014 Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Bulan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Meskipun  demikian  belum  bisa  disimpulkan  bahwa  perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengakibatkan peningkatanpenerimaan  PPh  Pasal  25  Orang  Pribadi,  hal  ini  dikarenakan Kenaikan  PTKP  yang  seharusnya  mengakibatkan  penurunan  realisasi penerimaan    Pajak  Penghasilan  Pasal  25  OP  namun  tertutup  oleh pembayaran pajak yang dilakukan oleh banyaknya Wajib Pajak Baru yang jumlahnya lebih banyak daripada Wajib Pajak ditahun sebelum berlakunya PTKP  baru,  apabila  semakin  banyak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang memiliki  penghasilan  di  atas  PTKP  ditahun  2013  maka  kenaikan  PTKP semakin tidak berdampak terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 OP di KPP Pratama Pasar Rebo.

## SARAN & SIMPULAN Simpulan
Berdasarkan hasil penelitin pada bab-bab sebelumnya serta pembahasan yang disertai dengan teori-teori yang mendukung, maka hasil analisis yang telah dilakukan menjadi dasar bagi penulis untuk menarik kesimpulan yang dapat dinyatakan sebagai berikut ini:
1. Berdasarkan  hasil  Statistik  Deskriptif,  dan  Analisis  Komparatif  yang dilakukan menunjukkan bahwa  tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pasar  Rebo  cenderung mengalami  penurunan  kepatuhan  dari  tahun  2011  sampai  dengan tahun  2014  saat  berlakunya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (  PTKP) yang  lama  dan  begitu  juga  saat  berlakunya  PTKP  yang  baru.  Dengan penurunan kurang lebih sebesar 2% dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  sebesar  46,61%  pada  tahun  2011  menjadi  44,14%  pada tahun 2012. Pada tahun 2013 ditahun perubahan PTKP juga mengalami penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi kurang lebih sebesar  2%  dari  sebelumnya  44,14%  pada  tahun  2012  menjadi  42,10% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 tingkat kepatuhan Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  kembali  mengalami  penurunan  kurang  lebih sebesar  3%  yang  dari  sebelumnya  42,10%  pada  tahun  2013  menjadi 39,24%  pada  tahun  2014.  Dengan  demikian,  walaupun  tingkat kepatuhan  WPOP  cenderung  megalami  penurunan  tetapi  penurunan yang  terjadi  tidak  secara  drastis,  hal  ini  menunjukkan  perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengakibatkan penurunan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini  di  karenakan  juga  bahwa  sebelum  perubahan  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  (PTKP)  juga  sudah  mengalami  penurunan  tingkat kepatuhan  WPOP.  Selain  itu,  hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh  jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  dan  jumlah  pelaporan  SPT Masa  setiap  bulan  dalam  tahun  pajak  yang  terus  mengalami peningkatan  dalam  kurun  waktu  2011  sampai  dengan  tahun  2014, namun  peningkatan  jumlah  WPOP  terdaftar  tersebut  lebih  tinggi daripada  jumlah  pelaporan  SPT,  sehingga  mempengaruhi  tingkat kepatuhan di KPP Pratama Pasar Rebo.
2. Berdasarkan  hasil  Analisis  Komparatif  yang  dilakukan  menunjukkan tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  berbeda,  di  KPP  Pratama  Pasar Rebo  sebelum  perubahan  PTKP  pada  tahun  2012  rata-rata  sebesar 44,14%,  sedangkan  tingkat  kepatuhan  rata-rata  setelah  perubahan PTKP  pada  tahun  2013  sebesar  42,10%.  Dengan  demikian  hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi sebelum  perubahan  PTKP  lebih  patuh  daripada  setelah  perubahan PTKP.
3. Berdasarkan hasil Analisis Statistik Deskriptif, dan Analisis Komparatif yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  perubahan  (kenaikan) Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  mengakibatkan  tingkat penerimaan  pajak penghasilan Pasal 25 OP (Wajib Pajak yang bekerja sebagai  wiraswasta/pengusaha/pekerjaan  bebas)  di  KPP  Pratama Pasar  Rebo  tetap  mengalami  peningkatan,  yang  terlihat  dari  realisasi penerimaan  tahun  2013 lebih  besar  dibandingkan  realisasi  tahun  2012 dengan  peningkatan  sebesar  58,95%.Perubahan  Penghasilan  Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengakibatkan penurunan terhadap realisasi penerimaan  PPh  Pasal  25  OP  (Wajib  Pajak  yang  bekerja  sebagai wiraswasta/pengusaha/pekerjaan bebas) di KPP Pratama Pasar Rebo. Namun demikian dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar dan  yang melaporkan SPT setiap bulan dalam tahun pajak berjalan terus mengalami peningkatan pada tahun sebelum dan setelah perubahan  PTKP,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  PTKP tersebut tidak mengakibatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar dan yang melaporkan SPT tersebut melambat.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo seharusnya meningkatkan intensifikasi  pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  telah  terdaftar dengan  cara  pengawasan  pembayaran  masa  dan  pengawasan
R.  Achamad Aryandra : Analisis Perubahan  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan ...
pelaporan dapat dimonitor melalui SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal  Pajak).  Kemudian  melakukan  pemeriksaan  kepada  Wajib Pajak  orang  pribadi  yang  sudah  terdaftar  yang  berpotensi  terutang pajak  namun  belum  membayarkan  pajaknya,  dan  melakukan pembinaan  kepada  para  Wajib  Pajak.KPP  tersebut  juga  harus meningkatkan  ekstensifikasi  Wajib  Pajak  yang  belum  terdaftar  untuk mendaftarkan  diri,  misalnya  dengan  melakukan  sosialisasi  dengan memasang  spanduk-spanduk  dan  pemberitahuan  melalui  media elektronik yang ada disekitar wilayah Pasar Rebo. Hal  ini  merupakan upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  bagi  Wajib  Pajak  di  KPP Pratama Pasr Rebo.
2. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasar Rebo, Direktorat Jenderal Pajak seharusnya menetapkan besarnya target rasio kepatuhan  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadiagar  KPP  bisa  mengetahui tingkat  kepatuhan  Waib  Pajak  Orang  Pribadi  PPh  Pasal  25  dapat terealisasikan. Kebijakan dalam menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak  sangat  penting  demi  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan  ini agar  selalu  dilakukan  pengkajian  atau  peninjauan  kembali  dengan mempertimbangkan keadaan kondisi ekonomi global dan masyarakat.
3. Bagi  Wajib  Pajak  juga  seharusnya  sama-sama  membantu  pemerintah dengan  secara  patuh  melaporkan  pajaknya  agar  penerimaan  sektor pajak terus meningkat sehingga negara kita ini bisa terus berkembang dan maju.

## DAFTAR PUSTAKA
Andiyanto,  Dimas.  (2014). Analisis  Perubahan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan. (S1), Universitas Brawijaya, Malang.
Anonim.  2013.  Realisasi  Penerimaan  Negara  (Milyar  Rupiah  2011-2014. http://www.bps.go.id .(diakses pada tanggal 17 Oktober 2015).
Dunia Akuntan, 2015, Penghasilan Tidak Kena Pajak , dikutip hari Selasa, 15 September 2015, (http://duniaakuntan10.blogspot.co.id)
Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia . MitraWacana Media. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu ,Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2014, Susunan  Dalam  Satu  Naskah  Undang- Undang Perpajakan ,Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Irawati,  Iis.  (2013). Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PPh  Pasal  21 terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Cirebon
Jonathan, Gorby. (2014). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  Terhadap  Peningkatan  Daya  Beli  Masyarakat  di  Daerah Kabupaten Kediri. Jurnal e-perpajakan, 1 (1).
Lubis, Irwansyah dan Abidah Sari L., 2014, Praktikum Perpajakan All Taxes , Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media Mardiasmo. (2011). Perpajakan (revisi Ed.). Yogyakarta: CV Andi Offset.
Muthahhari, Irfan Iqbal Ed, 2011, Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan , Jakarta: Prestasi Pustaka Nazir, Mohamad, 2009, Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia Pohan,  Chairil  Anwar.,  2014, Pembahasan  Koprehensif  Perpajakan  Indonesia Teori dan Kasus , Jakarta: Mitra Wacana Media
Sabela, Hoirina Rosindah. (2014). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (S1), Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung. Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan . Bandung: PT Refika Aditama. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: CV Alfabeta. Sumarsan, Thomas, 2015, Perpajakan Indonesia, Edisi 4, Jakarta: Indeks Surya Manurung, 2013, Kompleksitas Kepatuhan Pajak , (http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan- pajak) yang diakses pada 16 September 2015
Tommy  K.  Darwis,  2012, Dampak  Kenaikan  PTKP  dan  Strategi  DJP ,
(http://www.pajak.go.id/content/article/dampak-kenaikan-ptkp- dan-strategi-djp) yang diakses pada 16 September 2015
Wikipedia, 2015, Penghasilan Tidak Kena Pajak , (Online), yang diakses pada
15 September 2015, (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak)
(http://www.pajak.go.id/content/article/penghasilan-tidak-kena-pajak- wajib-pajak-orang-pribadi-36-juta-setahun)  yang  diakses  pada  17 September 2015
(http://www.kemenkeu.go.id/content/article/peraturan-menteri- keuangan-nomor-122-pmk-010-2015-penyesuaian-besarnya- penghasilan-tidak-kena-pajak) yang di akses pada 16 September 2015