## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA (CRIME PREVENTION)
TAJEN OLEH KEPOLISIAN RESORT BULELENG
(SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI)
Ketut Sumadi 1
Abstrak: Meskipun  banyak  efek  negatif  tajen,  tetapi  upaya  pencegahan  dan penanggulangannya  sering  tidak  mendapat  dukungan  dari  sebagian  anggota masyarakat.  Banyak  kalangan  berdalih  bahwa  tajen  berkaitan  dengan  budaya setempat,  adat  kebiasaan  dan  sebagainya.  Meskipun  secara  normatif  telah dianggap  sebagai  suatu  bentuk  perjudian,  masalah  tajen  masih  sering  menjadi polemik di masyarakat.
Masalah  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  faktor-faktor  yang mendorong  terjadinya  tindak  pidana  judi  tajen  di  Wilayah  Hukum  Polres Buleleng,  upaya-upaya  yang  dilakukan  Polres  Buleleng  untuk  menanggulangi tindak  pidana  judi  tajen,  dan  faktor-faktor  yang  menghambat  upaya penanggulangan tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  didekati  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  sosiologis.  Pendekatan  secara  yuridis  sosiologis  yang  dimaksud  adalah pendekatan  permasalahan  dengan  mengacu  kepada  hukum  positif,  terutama peraturan perundang-undangan, dengan didukung teori-teori kriminologi.
Faktor-faktor  yang  mendorong  terjadinya  tindak  pidana  judi  tajen  di  Wilayah Hukum  Polres  Buleleng  dapat  dibedakan  antara  faktor  ekstern  dan  intern. Upaya-upaya  yang  dilakukan  Polres  Buleleng  untuk  menanggulangi  tindak pidana  judi  tajen  dapat  dibedakan  antara  upaya  pencegahan  dengan  upaya penindakan.  Faktor-faktor  yang  menghambat  upaya  penanggulangan  tindak pidana  judi  tajen  di  Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng  berupa:  masalah pembiayaan,  masalah  sumber  daya  manusia,  masalah  dukungan  masyarakat, dan  masalah pemberitaan oleh pers.
Kata-kata kunci :  tajen, faktor ekstern dan intern, pencegahan dan penindakan, faktor penghambat .

## PENDAHULUAN
Semua  bangsa  yang  telah  mendeklarasikan  diri  sebagai  sebuah  negara  selalu akan  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakatnya.  Umumnya
1 Ketut Sumadi, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
taraf  hidup  suatu  bangsa  diukur  dari  kemampuannya  untuk  memenuhi  kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, material dan spiritual. Upaya untuk meningkatkan  taraf  hidup  secara  sadar  dan  terencana  ini  kemudian  dikenal  dengan istilah pembangunan.
Jika hukum dengan pembangunan di pandang sebagai 2 sisi yang berbeda, maka hubungan  antara  keduanya  dapat  dilihat  dari  2  sudut  pandang.  Hukum  merupakan salah  satu  bidang  dari  pembangunan.  Dari  sudut  pandang  ini,  hukum  merupakan bidang yang terpengaruh, sedangkan pembangunan adalah bidang yang berpengaruh. Dalam  posisi  demikian  hukum  berubah  disesuaikan  dengan  tujuan  maupun  strategi pembangunan, meskipun harus mengesampingkan hal-hal lain yang harus dituju oleh hukum,  misalnya  keadilan.  Dari  sudut  pandang  lain,  hukumlah  merupakan  faktor berpengaruh  terhadap  pembangunan.  Artinya,  pembangunan  harus  diarahkan  dalam kerangka  hukum  positif.  Tujuan,  stategi,  cara,  dan  hal-hal  lain  berkenaan  dengan pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan hukum. Hukum menjadi rule of game (aturan main) dari pembangunan.
Konsep  bahwa  hukum  dapat  dipergunakan  sebagai  sarana  untuk  melakukan rekayasa  sosial (law  as  tool  as  social  enginering) ,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Roscoe  Pound  dan  diintrodusir  ke  Indonesia  oleh  Mochtar  Kusumaatmaja  dengan Mazab Unpad, pada dasarnya merupakan optimalisasi dari peempatan hukum sebagai variabel berpengaruh dalam pembangunan.
Dalam  hubungan  antara  hukum  dan  pembangunan,  di  Indonesia  sejak  awal pencanangan pembangunan berencana dianut pandangan yang ambivalen. Dinyatakan bahwa  hukum  adalah  faktor  dominan,  dibuktikan  dengan  kenyataan  bahwa  semua program  pembangunan  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan,  sementara  itu  hukum juga  ditempatkan  sebagai  salah  satu  bidang  pembangunan,  yang  harus  berubah bersamaan dengan bidang lain.
Pada  kenyataannya  sebagai  suatu  usaha  manusia,  pembangunan  tidak  hanya mendatangkan  keuntungan  saja.  Ada  efek  samping  pembangunan  sebagai  suatu konsekuensi  yang  harus  dihadapi.  Efek  samping  ini  dapat  berupa  perusakan
lingkungan,  terpinggirkannya  (termarginalisasi)  kelompok  masyarakat  tertentu, kesenjangan  antara  golongan  yang  berpunya  (kaya)  dengan  golongan  miskin  yang serba  kekurangan,  ketimpangan  antar  daerah,  meningkatnya  pola  masyarakat  yang konsumtif, hilangnya solidaritas dan semangat kebangsaan, dan lain sebagainya. Efek samping  ini  jika  tidak  dapat  dikelola  dengan  baik  akan  menimbulkan  permasalahan yang lebih besar, bahkan dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wacana yang pernah dikembangkan oleh sekelompok orang di daerah tertentu untuk lepas dari NKRI, diyakini di antaranya dipicu oleh efek samping pembangunan. Ada daerah  yang  merasa  dianaktirikan,  padahal  kekayaan  alam  yang  ada  di  daerah tersebut  dieksploitasi  habis-habisan.  Bencana  alam  yang  sering  dihadapi  Indonesia menimbulkan  dampak  yang  lebih  besar,  ditenggarai  oleh  banyak  pihak  diakibatkan oleh  rusaknya  lingkungan.  Bencana  alam  itu  misalnya  tsunami  tanpa  ada  hutan mangrove  yang  menjadi  tameng  garis  pantai,  banjir  bandang  tanpa  ada  pepohonan hutan yang menyimpan air, tanah longsor, semburan lumpur panas di Sidoarjo Jawa Timur  sebagai  akibat  kesalahan  eksplorasi  yang  menenggelamkan  beberapa  desa, lonsoran  sampah  di  Leuwi  Gajah  dan  Bantar  Gebang  yang  meminta  korban  nyawa manusia, dan lain-lainnya.
Salah  satu  masalah  kemasyarakatan  yang  sifatnya  kontra  produktif  dengan pembangunan  adalah  masalah  kejahatan.  Sejalan  dengan  dinamika  masyarakat, kejahatan  pun  mengalami  perubahan,  semakin  beragam  dengan  kerugian  yang semakin  besar  dan  berat.  Media  masa  setiap  hari  dipenuhi  dengan  berita  kriminal. Jurnalis  boleh  saja  menyatakan  bahwa bad  news  is  a  good  news ,  tetapi  bagi masyarakat luas semakin merebaknya tindak kejahatan mendatangkan kerugian, tidak hanya  kerugian  material  tetapi  juga  kerugian  yang  tidak  dapat  dinilai  dengan  uang. Berdasarkan  hasil  pengamatan  Mulyana  W.  Kusumah  tahun  70-an    dinyatakannya (1981: 61):
Dipandang dari sudut perekonomian kerugian masyarakat atas adanya kejahatan hanya  dari  akibat  pencurian  dengan  kekerasan/  perampokan  di  seluruh Indonesia menampilkan: tahun 1974 sebesar Rp 3.888 juta; tahun 1975 sebesar
Rp 4.167 juta; tahun 1976 sebesar Rp 4.553 juta; tahun 1977 sebesar Rp 6.025 juta; tahun 1978 sebesar Rp 7.064 juta. Tahun 1979 sebesar Rp 9.816 juta. Hal  yang  disebutkan  di  atas  hanya  dari  1  kasus  kejahatan  saja  (sebagai  salah satu bentuk kriminalitas).
Jika  hasil  pengamatan  ini  dipakai  untuk  memperkirakan  kerugian  material akibat  kejahatan pencurian dengan kekesaran yang terjadi saat ini (setelah 24 tahun) dengan  asumsi  terjadi  kecenderungan  kenaikan  yang  sama  (Rp  1.185,6  juta/  tahun) dan  penurunan  nilai  rupiah  400%  (terutama  karena  terjangan  krisis  moneter  tahun 1997)  maka  hasilnya  adalah:  Rp  11.391.576.000.000,-.  Perhitungan  ini  belum  tentu benar,  tetapi  setidaknya  dapat  memberi  gambaran  betapa  kejahatan  dapat menimbulkan kerugian  materiil  yang sangat  besar.  Belakangan ini, sorotan terhadap kejahatan  korupsi  telah  dikaitkan  dengan  jumlah  kerugian  negara  yang  jumlah komulatifnya dapat lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam setahun.  Kerugian  non  material  tentu  lebih  besar  lagi,  terlebih  kerugian  yang demikian tidak dapat dinilai dengan uang, nyawa manusia misalnya.
Mengenai kejahatan, Bonger (1977: 25)menyatakan bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan  yang  sangat  anti  sosial  yang  memperoleh  tentangan  dengan  sadar  dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”.
Dari apa yang dikemukakan oleh Bonger dapat dinyatakan bahwa kejahatan apa pun  bentuknya  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  tingkah  laku  sosial yang  diharapkan  oleh  masyarakat,  sehingga  sangat  wajar  jika  masyarakat menginginkan pelaku kejahatan diberi sanksi yang berat.
Salah satu bentuk kejahatan, yang juga merupakan perbuatan yang dicela norma agama  adalah  perjudian.  Perjudiannya an  sich mungkin  tidak  secara  langsung merugikan  orang  lain,  tetapi  akibat  lanjutan  dari  judi  telah  terbukti  dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana  yang  lain,  seperti  pencurian,  perampokan,  dan  cara  pencarian  uang  secara tidak  benar  lainnya.  Perjudian  bahkan  ditenggarai  berkaitan  dengan  etos  kerja
masyarakat.  Masyarakat  menjadi  malas  bekerja  keras,  dan  cenderung  tidak  dapat mengembangkan sikap hidup hemat.
Meskipun  banyak  efek  negatif  perjudian,  tetapi  upaya  pencegahan  dan penaggulangannya  sering  tidak  mendapat  dukungan  dari  sebagian  anggota masyarakat.  Banyak  kalangan  berdalih  bahwa  perjudian  berkaitan  dengan  budaya setempat,  adat  kebiasaan  dan  sebagainya.  Hal  demikian  tampak  nyata  dalam penanggulangan judi tajen di Bali. Meskipun secara normatif telah dianggap sebagai suatu  bentuk  perjudian,  masalah  tajen  masih  sering  menjadi  polemik  di  masyarakat. Masih saja ada kalangan yang menganggap tajen, lebih baik dipandang sebagi suatu bentuk  aktivitas  budaya,  yang  bagaimana  pun  juga  memiliki  segi-segi  positif.  Salah seorang  nara  sumber  dalam  diskusi  tentang  tajen  yang  diselenggarakan  oleh Kepolisian  Daerah  Bali  pada  tanggal  18  Desember  1996  berpendapat  bahwa  tajen memiliki  beberapa  hal  positif,  yaitu  merupakan  suatu  bentuk  hiburan,  sarana  untuk menambah pendapatan, dan salah satu cara untuk menggali dana yang efektif.
Hal-hal  demikian  mendorong  penulis  untuk  meneliti  tentang  upaya penggulangan  tindak  pidana  perjudian  berupa  tajen  di  Polres  Buleleng.  Pemilihan tempat  penelitian  di  Polres  Buleleng  semata-mata  didasari  dengan  pertimbangan kemudahan memperoleh data yang diperlukan.
Masalah-masalah yang bahas dalam tulisan  ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  apakah  yang  mendorong  terjadinya  tindak  pidana  judi  tajen  di Wilayah Hukum Polres Buleleng?
2. Upaya-upaya  apakah  yang  dilakukan  Polres  Buleleng  untuk  menanggulangi tindak pidana judi tajen?
3. Faktor-faktor  apakah  yang  menghambat  upaya  penanggulangan  tindak  pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Perkataan feit dalam  Bahasa  Belanda  berarti  ‘sebagian  dari  dari  suatu kenyataan’,  sedangkan strafbaar berarti  ‘dapat  dihukum’,  sehingga  secara  harafiah
strafbaar feit dapat diterjemahkan menjadi ‘sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum’. Pengertian ini tidak tepat  karena  yang sebenarnya dapat  dihukum  adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau pun tindakan (Lamintang, 1984: 172).
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989: 55) tindak pidana berarti suatu perbuatan yang  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  pidana.  Pelaku  ini  dikatakan  merupakan subyek tindak pidana.
Setiap  tindak  pidana  dapat  dijabarkan  unsur-unsurnya,  yang  dibedakan  antara unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif adalah unsur- unsur  yang  melekat  pada  diri  pelaku  atau  yang  berhubungan  dengan  diri  pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur obyektif  adalah  unsur-unsur  yang  ada  hubungannya  dengan  keadaan-keadaan  pada saat tindakan-tindakan dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Mengenai  unsur-unsur  subyektif  dan  obyektif  tindak  pidana  Lamintang  (1984:
184) mengemukakan sebagai berikut:
Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:
1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) ;
2. maksud  atau voornemen pada  suatu  percobaan  atau poging seperti  yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam  maksud  atau oogmark seperti  yang  terdapat  misalnya  di dalam kehatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan  terlebih  dahulu  atau voorbedachte  raad seperti  yang misalnya  terdapat  di  dalam  kejahatan  pembunuhan  menurut  Pasal  380 KUHP;
5. perasaan takut atau vrees sepert yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
1. sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid ;
2. kualitas dari pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri” di  dalam  kejahatan    jabatan  menurut  Pasal  415  KUHP  atau  “Keadaan sebagai  pengurus  atau  komisaris  dari  suatu  perseroan  terbatas”  di  dalam kehatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
Wirjono  (1989:  60)  menegaskan  bahwa  dalam  suatu  tindak  pidana  terdapat unsur-unsur:
1. perbuatan yang dilarang;
2. akibat  dari  perbuatan  itu  yang  menjadi  dasar/  alasan  mengapa  perbuatan  itu dilarang;
3. sifat  melanggar  hukum  dalam  rangkaian  sebab-musabab  itu (onrechtmatiheid / wederrechtelijkheid) ;
4. adanya kesalahan pelaku atas perbuatan tersebut.
Apabila keempat unsur tersebut dipenuhi, barulah ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dihukum (geen strafbaar feit zonder schuld).
Penyusunan  strategi-strategi  penanggulangan  dan  pembinaan  pelanggar hukum  memerlukan  pemahaman  yang  menyeluruh  dan  sistematik,  baik  mengenai faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  kejahatan  maupun  tipologi  kejahatan yang  terdapat  di  masyarakat,  untuk  lebih  memberikan  arah  bagi  pengembangan langkah  dan  pola  penanggulangan  serta  pembinaan  pelanggar.  Semua  itu  harus dilakukan dalam rangka menumbuhkan kultur hukum, menumbuhkan kesadaran dan nilai  yang  menghormati  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan  sibstantif  (Kusumah, 1983: 11 ).
Strategi dasar dalam usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi (Dephankam, -:35):
1. Preventif  kejahatan  dalam  arti  yang  luas,  meliputi  tindakan  represif  dan preventif,  bertolak  pada  pemikiran  bahwa  penanggulangan  kenakalan  remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum.
2. Penaggulangan  kejahatan  yang  terarah  harus  meliputi  tindakan  preventif  dan rehabilitasi sosial.
3. Usaha  penanggulangan  kejahatan  sebaik-baiknya  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
a. Sistim dan organisasi Kepolisian yang baik;
b. Peradilan yang efektif;
c. Hukum dan perundangan yang berwibawa;
d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi;
e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  didekati  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  sosiologis.  Pendekatan  secara  yuridis  sosiologis  yang  dimaksud  adalah pendekatan permasalahan dengan mengacu kepada hukum positif, terutama peraturan perundang-undangan,  dengan  tetap  memperhatikan  hal-hal  nyata  yang  secara  nyata dan faktual terjadi di masyarakat.
Dari  sifat  dan  tujuannya  penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian hukum  deskriptif.  Dalam  hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Abdulkadir  Muhammad  (2004:  50)  bahwa  penelitian  hukum  deskriptif  bersifat pemaparan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  (deskripsi)  tentang  keadaan hukum  yang  berlaku  di  suatu  tempat  tertentu  dan  pada  saat  tertentu,  atau  mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Jika    ditinjau  dari  fokus kajiannya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  hukum  secara  konseptual  sebagai  norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  secara purposive (bertujuan).  Selain  karena penulis  merupakan  anggota  Keluarga  Besar  Kepolisian  Republik  Indonesia,  tempat penelitian yang jaraknya dekat sehingga mudah didatangi dan kemudahan mengakses data menjadi bahan pertimbangan penentuan tempat penelitian.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data kepustakaan    dan  sumber  data  lapangan.  Sebagai  penelitian  normatif,  sumber  data
kepustakaan  lebih  diutamakan,  tetapi  sumber  data  lapangan  juga  dijadikan pendukung.  Jadi,  penelitian  ini    mencari  dan  membahas  2  jenis  data,  yaitu  data sekunder (data kepustakaan) dan data primer (apa yang terjadi di lapangan).
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  melaksanakan  wawancara. Wawancara  adalah  tanya  jawab  lisan  antara  dua  orang  atau  lebih  secara  langsung. Daftar pertanyaan telah disiapkan, dengan tetap membuka kemungkinan memperoleh data  tambahan  dari  informan,  meskipun  tidak  tercantum  dalam  daftar  pertanyaan. Dihubungkan  dengan  jenis  wawancara,  wawancara  ini  termasuk  jenis  wawancara terpimpin.  Menurut  Husaini  Usman  (2003:  59)  wawancara  terpimpin  adalah  tanya jawab  yang terarah untuk mengumpulkan data  yang relevan. Kelemahan wawancara jenis  ini  adalah  kesannya  seperti  angket  yang  diucapkan,  suasana  kaku  dan  formal. Keuntungan teknik ini adalah pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali, pemecahan  masalah  lebih  mudah,  memungkinkan  analisis  kuantitatif  atau  pun kualitatif, dan kesimpulan yang diperoleh lebih reliabel.
Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif ditujukan  untuk  memahami  data  dalam  keberadaannya  yang  alamiah/  normal.  Data disusun  secara  sistematis,  tanpa  dilakukan  perlakuan  khusus.  Artinya,  terhadap  data yang dihimpun tidak dilakukan rekayasa, misalnya dengan perlakuan khusus terhadap aspek-aspek  tertentu.  Data  berusaha  dipahami  dalam  konteks  nyatanya/  alamiah. Kesimpulan ditarik tanpa menggunakan pertimbangan matematis.
Menurut  Soerjono  Soekanto  (1986:  32)    pendekatan  kualitatif  merupakan  tata cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan,  dan  perilaku  nyata.  Hal  yang  diteliti  dan dipelajari  adalah  obyek  penelitian  yang  utuh,  sepanjang  mengenai  manusia  akan menyangkut  sejarah  hidup  manusia.  Dengan  metode  ini  seorang  peneliti  terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  diskusi  yang  diprakarsai  oleh  Kepolisian  Daerah  Bali  tanggal  18 Desember  1996  menyimpulkan  bahwa  tajen  atau  sabung  ayam  adalah  perbuatan masyarakat  penggemar tajen (sabung  ayam)  yang  menjadi  arena  judi. Tajen di  luar agama dan bukan permasalahan agama.
Tabuh rah  yang  oleh  banyak  kalangan  dikaitkan  dengan  tajen,  sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Jika tajen semata-mata didasari oleh kesenangan berjudi,  sementara  itu  tabuh  rah  didasari  semangat  untuk  melaksanakan yadnya (persembahan).
Hasil  seminar  yang  diprakarsai  oleh  Pemerintah  daerah  Propinsi  Bali  bersama Kantor  Wilayah  Departemen  Agama  Propinsi  Bali  serta  dibantu  oleh  Institut  Hindu Dharma dan Parisada Hindu Dharma Pusat, pada tahun 1976 tentang Kesatuan Tafsir tentang tabuh rah menyatakan bahwa:
1. Tabuh  rah adalah  taburan  darah  binatang  korban  yang  dilaksanakan  dalam rangkaian upacara agama (yadnya).
2. Sumber penggunaan tabuh rah terdapat pada Panca Yadnya.
3. Dasar  penggunaan tabuh  rah tercantum  dalampPrasasti  Sukawana  A.I.  804 Caka, prasasti Batur Abang  A. 933 Caka, prasasti Batuan 944 Caka, lontar Ciwa Tattwa Purana dan Yadnya Prakerti.
4. Fungsi tabuh rah adalah runtutan/ rangkaian dari upacara agama.
5. Tabuh rah berwujud taburan darah binatang.
6. Jenis-jenis  binatang  yang  dijadikan  korban,  yaitu  ayam,  babi,  itik,  kerbau,  dan lain-lain.
7. Penaburan  darah  dilakukan  dengan nyambleh,  perang  sata,  telung  pahatan, dilengkapi  dengan  adu-aduan  kemiri,  telor,  kelapa,  andel-andel,  beserta upakaranya.
8. Diadakan pada tempat dan saat-saat upacara berlangsung oleh  yang punya hajat.
9. Pada  waktu  perang  binatang  dilakukan  disertakan  taruhan  pendamping,  sebagai pernyataan  atau  perwujudan  dari  keikhlasan  yang  punya  hajat,  bukan  bermotif judi.
10. Adu  ayam  yang  tidak  memenuhi  ketentuan-ketentuan  tersebut  tidaklah perang sata dan bukan pula runtutan upacara yadnya.
11. Dalam  prasasti-prasasti  disebutkan  bahwa  pelaksanaan tabuh  rah tidak  minta ijin kepada yang berwenang.
Dalam Pasal 303 ayat  (3) KUHP  disebutkan bahwa:  “Yang disebut permainan judi,  adalah  tiap-tiap  permainan,  di  mana  pada  umumnya  kemungkinan  mendapat untung  tergantung  pada  peruntungan  belaka,  juga  karena  pemainnya  lebih  terlatih atau  lebih  mahir.  Di  situ  termasuk  segala  pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.
Dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1974  maka  tindak  pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis sebagai berikut: Pasal 303:
(1) Dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  sepuluh  tahun  atau  denda sebanyak-banyaknya  dua  puluh  lima  juta  rupiah,  barang  siapa  dengan  tidak berhak:
Ke-1.      Dengan sengaja mengadakan atau memberi mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
Ke-2.    Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan  berjudi kepada umum  atau  dengan  sengaja  turut  campur  dalam  perusahaan  perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
(2) Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  itu  dalam  pekerjaannya,  maka  dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
(3) Main  judi  berarti  tiap-tiap  permainan,  yang  kemungkinan  akan  menang  pada umumnya  tergantung  pada  untung-untungan  saja,  juga  kalau  kemungkinan  itu bertambah  besar  karena  pemain  lebih  pandai  atau  lebih  cakap.  Main  judi mengandung  juga  segala  pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan  atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut lomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.
Pasal 303 bis:
(1) Dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah:
Ke-1.   Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi  yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303.
Ke-2.   Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum,  kecuali  jika  untuk  mengadakan  itu  ada  ijin  dari  pengawas  yang berwenang.
(2) Jika  ketika  melakukan  pelanggaran  belum  lewat  dua  tahun  sejak  adanya pemidanaan yang tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan  pidana  penjara  selama-lamanya  enam  tahun  atau  denda  sebanyak- banyaknya lima belas juta rupiah.
Dapat dinyatakan bahwa tajen merupakan tindak pidana perjudian, dan diancam hukuman sesuai  dengan  Pasal  303 dan 303 Bis  KUHP.  Sedangkan tabuh  rah bukan judi karenan unsur-unsur judi sebagaimana dimaksud KUHP tidak terpenuhi.
Sabungan ayam merupakan bentuk judi yang secara tradisional sangat digemari oleh  masyarakat  Bali  pada  umumnya,  termasuk  Buleleng.  Dalam  masyarakat  Bali judi  sabungan  ayam  dikenal  dengan  istilah  tajen.  Dengan  segala  akibat  buruk  yang dapat  ditimbulkan  judi  tajen  kepada  pelakunya  termasuk  kepada  keluarganya  dan masyarakat luas, tidak menyurutkan keinginan banyak orang untuk melakukan tajen. Tentangan  dari  beberapa  kalangan  masyarakat,  terhadap  program  Kepolisian  untuk memberantas perjudian di Bali, termasuk tajen, membuktikan hal tersebut.
Sebenarnya keinginan untuk memberantas judi bukanlah semata-mata keinginan penegak  hukum.  Masyarakat  luas  juga  menghendaki  agar  segala  bentuk,  termasuk judi sabungan ayam, diberantas. Tetapi, sebagaimana  disebutkan di depan mengenai tajen ada semacam perlawanan dari beberapa pihak dengan mendalihkan bahwa tajen lebih merupakan aktivitas budaya dari pada perjudian.
Kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum sangat penting dalam mencapai ketertiban dan kesejahteraan Nasional. Penderitaan serta kerugian yang timbul akibat judi sabungan ayam itu diakibatkan karena kesadaran masyarakat kurang. Ketertiban umum dirasakan sangat penting oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya hukum  harus ditegakkan dan dilaksanakan. Untuk itu segala bentuk  kejahatan harus diberantas  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Termasuk  juga  tindak  pidana  judi sabungan  ayam  dalam  upaya  penanggulangannya  harus  berdasarkan  ketentuan hukum.
Dalam  mencari  upaya  untuk  menanggulanginya  suatu  tindak  pidana,  perlu diselidiki faktor-faktor penyebab dari tindakan itu. Dengan demikian langkah-langkah yang dimbil dalam upaya penanggulangannya dapat ditentukan bentuk dan arahnya.
Sebagaimana  dipaparkan  di  depan,  masalah  sosial  ekonomi  dapat  menjadi faktor  ekstern  bagi  terjadinya  suatu  tindak  pidana  di  masyarakat.  Dalam  hal  yang bermasalah adalah keadaan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas/ keseluruhan, seperti  misalnya  krisis  sosial  ekonomi  yang  sempat  menerpa  beberapa  negara  di kawasan  Asia  tahun  1997,  maka  keadaan  tersebut  bagi  beberapa  individu/  keluarga dapat merupakan faktor ekstern.
Mengenai alasan beberapa kalangan yang mendukung tajen dengan alasan tajen merupakan  aktivitas  budaya  yang  berhubungan  dengan  upacara  agama,    Ketua Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  (PHDI)  Kabupaten  Buleleng  Ida  Sri  Bhagawan Dwija  Warsa  Nawa  Sandi  (dalam  Artama,  2004:55),  menjelaskan  bahwa:  “Peranan tradisi  sangat  kuat  dalam  kehidupan  masyarakat  Hindu  di  Bali.  Sehingga  akan merasakan kegamangan dalam melaksanakan rangkaian upacara agamanya bila tanpa disertai dengan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu  atau leluhurnya.
Demikian  halnya  dengan  melaksanakan  rangkaian  upacara  mecaru  (korban  suci kepada para Bhuta Kala) akan dirasakan kurang, bila tidak dilengkapi dengan “Tabuh rah”,  yaitu  taburan  darah  binatang  korban  yang  dijadikan  kelengkapan  dan dilaksanakan dalam rangkaian upacara yadnya (upacara agama)”.
Upacara “Tabuh rah” bukan termasuk bentuk kegiatan agama  yang mendukun tindak  pidana  judi  sabungan  ayam.  Tetapi,  upacara  suci  yang  harus  dilakukan  umat Hindu  dengan  adat  Bali-nya  itu  acap  kali  dinodai  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  menggunakan  alasan  judi  sabungan  ayam  sebagai  tuntutan  agama  dan adat.
Kepolisian Resor Buleleng, sebenarnya lebih menekankan pada upaya preventif dibandingkan  dengan  upaya-upaya  represif.  Upaya  preventif  yang  telah  dilakukan pada  umumnya  berupa  sosialisasi  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mengatur masalah perjudian. Sosialisasi  ini tidak hanya memanfaatkan program-program yang disusun  oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng,  tetapi  setiap  ada  kesempatan  di  mana kepolisian  diminta  untuk  menjadi  pembicara,  selalu  disisipi  himbauan  kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian.
Secara organisasi Kepolisian selain dengan pembangunan sistem dan organisasi intern,  dapat  pula  menanggulangi  kejahatan  dengan  ikut  memaksimalkan  perannya dalam  mewujudkan  peradilan  yang  efektif.  dalam  hal  ini  peran  penting  kepolisian adalah  dalam  hal  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  perjudian.  Mengenai tindak pidana perjudian,  memang menjadi  prioritas penanganan di  Kepolisian Resor Buleleng.  Salah  satu  wujud  dari  kebijakan  itu  adalah  dalam  hal  perlakuan  terhadap pelaku  tindak  pidana  perjudian.  Penangguhan  penahanan  hampir  tidak  pernah diberikan kepada pelaku perjudian, apalgi bagi pelaku yang tertangkap tangan. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
Dalam  usaha  mewujudkan  peradilan  yang  efektif  ini,  kepolisian  terutama dituntut  untuk  menjalin    kerja  sama  dengan  kejaksaan  sebagai    penuntut  umum. Dalam  hal  tindak  pidana  perjudian  kerjasama  Kepolisian  Resor  Buleleng  dengan pihak kejaksaan negeri Singaraja terjalin cukup baik.
Dengan  adanya  kesadaran  bahwa  ada  beberapa  kalangan  yang  menginginkan agar  perjudian  terutama  tajen,  diperkenankan  dilakukan  di  masyarakat,  pihak kepolisian  secara  sadar  bekerja  sama  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat,  organisasi kemasyarakatan,  organisasi  keagamaan,  agar  menjalin  kerja  sama  dalam  mencegah dan menanggulangi perjudian di masyarakat.
Secara  keseluruhan  program  penanggulangan  tindak  kejahatan  yang  dilakukan oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng  lebih  ditekankan  pada  aspek  pencegahan dibandingkan dengan penanganan. Selain lebih murah, korban yang mungkin timbul juga  dapat  dikurangi.  Masalahnya  penanggulangan  itu,  karena  sebagaimana  telah dipaparkan bahwa faktor-faktor pendorong tindak pidana kejahatan bersifat multiple factor ,  sehingga  penggulangannya  harus  dilakungan  semua  kalangan.  Jadi  tanpa dukungan komponen-komponen masyarakat yang lain, usaha-usaha Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan tidak akan banyak mendatangkan hasil.
Sering  menjadi  masalah  adalah  keberanian  dan  kemauan  masyarakat  untuk melaporkan  tindak  pidana  yang  terjadi.  Ada  banyak  alasan  yang  dikemukakan  oleh masyarakat,  mengapa  enggan  melaporkan  tindak  pidana  yang  terjadi.  Selain  alasan keamanan,  alasan  ekonomi,  sering  kali  dianggap  sebagai  penghambat.  Padahal jumlah  anggota  kepolisian  yang  terbatas,  tidak  memungkinkan  adanya  pengawasan yang afektif jika semata-mata dilakukan secara langsung oleh kepolisian.
Secara singkat usaha preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng untuk mencegah judi tajen diantaranya:
a. Menggunakan  pendekatan  sosial,  dengan  mengadakan  penyuluhan  kepada masyakat luas, aparat pemerintahan desa dinas dan desa pakraman, dan aparatur pemerintah.
b. Memprakarsai  dan atau ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial  budaya seperti kegiatan  keolahragaan,  kesenian  ,  dan  sebagainya,  yang  dapat  dijadikan  forum untuk menumbuhkan kesadaran tentang keburukan judi,
c. Mendukung  kegiatan  sosial  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
d. Memanfaatkan kegiatan sosial relegius, untuk menyebarluaskan kesadaran untuk tidak berjudi.
e. Memperketat  pengawasan  terhadap  penjualan    peralatan  yang  diperlukan  untuk sabungan ayam.
Sedangkan  tindakan  represif  yang  dapat  diambil  terhadap  suatu  tindak  pidana tajen di antaranya:
a. Memperketat pengawasan terhadap judi di masyarakat.
b. Menindak pelaku tindak pidana judi tajen.
c. Mendisipinkan aparat yang melibatkan diri dalam perjudian.
d. Mengawasi  pelaksanaan  tabuh  rah,  dengan  bekerja  sama  dengan  aparat  desa dinas dan prajuru  desa pakraman.
e. Mendata pura yang yang upacaranya disertai dengan pelaksanaan tabuh rah. Dalam  rangka  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana  yang  terjadi  di
Kabupaten  Buleleng,  ada  beberapa  hambatan  yang  dirasakan  oleh  Kepolisian  Resor Buleleng, hambatan-hambatan itu diantaranya berupa:
1. Masalah  pembiayaan.  Pembiayaan  yang  dimaksud  disini  meliputi  pembiayaan untuk  melakukan  kegiatan  preventif,  maupun  pembiayaan  untuk  melakukan penanganan  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi,  mulai  dari  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan.  Kegiatan  pencegahan  berupa  sosialisasi  peraturan juga  membutuhkan  biaya  yang  tidak  kecil,  apalagi  masyarakat  yang  menjadi target  sosialisasi  umumnya  berada  di  pedesaan  yang  jaraknya  jauh  dari Singaraja.  Untuk  penyelidikan  suatu  tindak  pidana,  petugas  terkadang  harus mengusahakan  biaya  sendiri,  untuk  transportasi,  akomodasi,  maupun  untuk pembelian  bahan-bahan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  tersebut.  Terkadang,  suatu  program  yang  telah  disusun,  terpaksa dipending pelaksanaannya karena terkendala masalah biaya.
2. Masalah  sumber  daya  manusia.  Untuk  melakukan  pencegahan  dan  penanganan suatu tindak pidana kadang-kadang diperlukan keahlian khusus, seperti psikolog, psikiater,  sosiolog,  dan  sebagainya.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia
menyebabkan  Kepolisian  terpaksa  harus  meminta  bantuan  dari  luar,  baik  dari kalangan  profesi  maupun  dari  kalangan  perguruan  tinggi.  Dalam  hal  judi  tajen, yang  sering  kali  diperlukan  adalah  bantuan  tokoh  agama  dan  tokoh  desa pakraman untuk  memberikan penerangan kepada  masyarakat  tentang judi tajen, terutama dalam hubungannya dengan pelaksanaan tabuh rah . Keterbatasan yang lain  adalah  jumlah  personil.  Keterbatasan  jumlah  anggota,  seringkali  dirasakan, terutama dalam hal ada beberapa operasi yang dilaksanakan sedangkan ada pula acara  formal  yang  harus  juga  dihadiri  oleh  anggota.  Dalam  keadaan  demikian keterbatasan jumlah anggota dapat menjadi faktor penghambat.
3. Masalah  dukungan  masyarakat.  Kepolisian  dengan  jumlah  persomil  yang terbatas, tidak dapat melakukan pengawasan setiap saat dan atas seluruh wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan Kabupaten dengan wilayah terluas di bali.
Dengan  demikian  dukungan  dan  bantuan  masyarakat  menjadi  hal  yang  tidak terelakkan. Masalahnya,  seringkali masyarakat  enggan melaporkan suatu  tindak pidana yang terjadi, apalagi masalah perjudian. Jika terjadi judi sabungan ayam, masyarakat  terkesan  menutupinya  dari  petugas,  dan  terkesan  mendukung kegiatan  tersebut,  apalagi  jika  dilakukan  dengan  embel-embel  kepentingan umum,  seperti  pengalian  dana.  Alasan  lain  yang  sering  dikemukakan  adalah masalah  keamanan.  Masyarakat  sering  enggan  menjadi  pelapor  karena  kawatir atas keamanan diri dan keluarganya apabila diketahui oleh pelaku tindak pidana telah  melaporkan  tindakan  yang  dilakukannya  itu.  Dalam  hal  ini  Kepolisian menekankan pada kewajiban masyarakat untuk turut memberantas tindak pidana termasuk tajen, demi kepentingan yang lebih luas.
4. Masalah pemberitaan oleh pers. Pemberitaan oleh pers yang dimaksud dalam hal ini  adalah  dalam  hal  operasi  yang  dilakukan  yang  bersifat  rahasia.  Pers  lewat pemberitaannya  secara  resmi  ataupun  tidak  seringkali  menyebabkan  operasi yang  semestinya  rahasia  tersebut,  telah  terlebih  dahulu  diketahui  oleh  pelaku tindak pidana.
Selain  faktor-faktor  penghambat  ada  beberapa  faktor  yang  oleh  Kepolisian Resort  Buleleng  dirsakan  sebagai  hal  yang  sangat  membantu  pelaksanaan  tugas menanggulangi tindak pidana, termasuk tajen. Faktor-faktor itu diantaranya:
1. Dukungan  perundang-undangan.  Dukungan  perundang-undangan,  termasuk Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknis  dari  Pimpinan  Kepolisian menyebabkan  seluruh  anggota  kepolisian  tidak  ragu-ragu  dalam  memberantas judi tajen.
2. Dukungan  tokoh-tokoh  masyarakat.  Pada  umumnya  tokoh-tokoh  agama  dan tokoh-tokoh  adat  di  Buleleng  sangat  mendukung  upaya  petugas  untuk memberantas/  mengurangi  judi  tajen.  Dukungan  itu  tidak  hanya  dalam  bentuk bantuan  sebagai  nara  sumbur  pada  saat  sosialisasi  peraturan,  tetapi  juga  dalam bentuk  penyebarluasan  upaya  itu  dikalangan  masyarakat  pada  saat  mereka berinteraksi dengan warganya.
3. Terbatasnya  penyelenggara  judi  sabungan  ayam  kelas  berat.  Menurut  catatan Kepolisian  Resor  Buleleng,  penyelenggara  tindak  pidana  judi  sabungan  ayam besar-besaran,  di  Kabupaten  Buleleng  jumlahnya  terbatas.  hal  ini  memudahkan petugas  untuk  memantau  kemungkinan  yang  bersangkutan  melakukan  tindak pidana tajen lagi.

## PENUTUP
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  di  depan  dapat  ditarik  simpulan  sebagai  berikut ini:
1. Faktor-faktor  yang  dapat  mendorong  terjadinya  tindak  pidana  judi  tajen  di Wilayah Hukum Polres Buleleng adalah faktor ekstern dan intern. Faktor intern dapat  berupa:  faktor  agama,  faktor  pendidikan,  dan  faktor  sosial  ekonomi keluarga.  Faktor  ekstern  dapat  berupa  keadaan  keluarga,  sosial  ekonomi masyarakat secara umum, lingkungan pergaulan dan lingkungan tempat tinggal.
2. Upaya-upaya  yang  dilakukan  Polres  Buleleng  untuk  menanggulangi  tindak pidana  judi  tajen  dapat  dibedakan  antara  upaya  pencegahan  yang  terutama
dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  sosial  berupa  penyuluhan  kepada masyakat  luas,  memprakarsai  dan  atau  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial budaya  seperti  kegiatan  keolahragaan,  mendukung  kegiatan  sosial  ekonomi untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  memanfaatkan  kegiatan  sosial relegius untuk menyebarluaskan kesadaran untuk tidak berjudi, dan memperketat pengawasan  terhadap  penjualan    peralatan  yang  diperlukan  untuk  sabungan ayam.  Upaya  penindakan  dilakukan  dengan  mengoptimalkan  tugas  dan wewenang  kepolisian  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  dalam  tindak  pidana tajen.
3. Faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana judi tajen di  Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng  berupa:  masalah  pembiayaan,  masalah sumber daya manusia, masalah dukungan masyarakat, dan  masalah pemberitaan oleh pers.

## DAFTAR PUSTAKA
Artama, Gede. 2004. Tindak Pidana Judi  Sabungan Ayam dan Upaya Polisi  Dalam Menanggulanginya .  Skripsi.  (tidak  diterbitkan).  Fakultas  Hukum  Universitas Panji Sakti Singaraja.
Bonger,  Prof.,  Mr.,  W.A.  1977.  Pengantar  Tentang  Kriminologi.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Kepolisian  Daerah  Bali.  1996.  Laporan  Kegiatan  Diskusi  tentang  Sabung  Ayam (Tajen). 18 Desember 1996. Denpasar.
Kusumah,  Mulyana  W.  1981.  Aneka  Permasalahan  Dalam  Ruang  lingkup Kriminologi. Bandung: Alumni.
____________________.  1983.  Kejahatan,  Penjahat,  dan  Rekasi  Sosial.  Bandung: Alumni.
Lamintang,  P.A.F.  1984.  Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia.  Bandung:  Sinar Baru.
Muhammad, Adulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum.  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Parisada Hindu Dharama Pusat. -. Pandangan Agama Hindu Terhadap Judian, Tajen dan Tabuh Rah.
Saherodji, H. Hari. 1980. Pokok-pokok Kriminologi. Jakarta: Aksara Baru.
Soedjono,  D.  1976.  Penanggulangan  Kejahatan  (Crime  Prevention).  Bandung: Alumni.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press Sutherland  Edwin  H.  dan  Cressey,  Donald  R.  1973.  Principles  of  Criminology.
Disadur Momon Martasaputra. Bandung: Alumni.
Prodjodikoro, Wirjono. 1989.  Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Eresco. Weni,    I  Made.  1990.  Konsepsi  dan  Pelaksanaan  Tabuh  Rah  Serta  Eksesnya  Dalam Masyarakat  Di Kota denpasar.  Tesis.Tesis. (tidak diterbitkan) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Usman,  Husaini  dan  Akbar,  Purnomo  Setiady.  2003.  Metodologi  Penelitian  Sosial.
Jakarta: PT Bumi Aksara.