## IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 1

## Zil Aidi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang zil.aidi93@gmail.com

## Abstract
This  empirical  juridical  qualitative  research  carried  out  in  Palembang  and  Surabaya  District Courts  shows  the  application  of  e-court,  in  general,  can  contribute  to  judicial  efficiency.  This condition is seen in all civil case registrations through advocates in both PNs, which have been carried out through e-filing, as well as the estimation and payment of court fees that have used e-SKUM  and  e-payment.  The  use  of  e-summons  and  e-litigation  has  not  been  implemented because  judicial  users  are  still  reluctant  to  use  the  feature.  Moreover,  the  regulation  of  e- summons  deviates  the  provisions  in  the  HIR  and  RBG,  but  this  condition  is  understandable considering  the  process  of  establishing  a  new  civil  procedural  law  requires  a  lengthy  process while increasing the judicial efficiency is urgently needed.
Keywords: Civil Procedural Law; E-Court; E-Summons

## Abstrak
Penelitian  kualitatif  yang  bersifat  yuridis  empiris  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  (PN) Palembang  dan  Surabaya  menunjukkan  bahwa  penerapan e-court secara  umum  dapat berkontribusi  pada  efisiensi  peradilan.  Kondisi  ini  terlihat  pada  seluruh  pendaftaran  perkara perdata  yang  melalui  kuasa  hukum  di  kedua  PN  sudah  dilakukan  melalui e-filing ,  begitu  juga dengan  taksiran  dan  pembayaran  biaya  perkara  yang  sudah  menggunakan e-SKUM dan e- payment .  Penggunaan e-summons dan  e-litigation  belum  terlaksana  dikarenakan  pengguna peradilan  masih  enggan  untuk  menggunakan  fitur  tersebut.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan bahwa  pengaturan  mengenai e-summons menyimpangi  ketentuan  dalam  HIR  dan  RBG  terkait pemanggilan  para  pihak,  namun  kondisi  ini  dapat  dimaklumi  mengingat  proses  pembentukan undang-undang  hukum  acara  perdata  yang  baru  membutuhkan  proses  yang  panjang  sementara peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan dibutuhkan segera.
Kata kunci: Hukum Acara Perdata; E-Court ; E-Summons
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian Non PNBP Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2019.

## A. Pendahuluan
Peradilan  di  Indonesia  menganut  suatu asas  yang  bernama contante  justitie atau asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  sebagaimana  diatur  dalam  dalam Undang  –  Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang      Kekuasaan  Kehakiman.  Makna dari  asas  ini  adalah  proses  peradilan  yang tidak  berbelit-belit,  acaranya  jelas,  mudah dipahami  dan  biaya  yang  terjangkau  oleh masyarakat  tingkat  bawah  sekalipun  (Hairi, 2011).
Pada tataran realitas asas tersebut belum dapat  terlaksana  sepenuhnya  pada  peradilan di  Indonesia.  Robert  N.  Cole-O  Lee  Reed berpendapat  bahwasanya  lembaga  peradilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat, lamban dan  buang  waktu,  biaya  mahal  dan  kurang tanggap  terhadap  kepentingan  umum,  atau dianggap  terlampau  formalistis  dan  teknis (Cole-O Lee, 1986).
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  hasil  riset Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia (MaPPI)  menyatakan  pengadilan  dari  sisi pelayanan  publik memiliki kelemahan sebagai berikut (Hidayat, 2019): (1)
Ketepatan  waktu  dan  jadwal  persidangan; (2) Ketersediaan layanan informasi pengadilan  yang  tidak  merata;  (3)  Masih maraknya  pungutan  liar  pada  proses administrasi perkara di pengadilan.
Berangkat  dari  realitas  tersebut,  untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  serta sebagai  wujud  responsif  atas  tuntutan perkembangan  zaman  yang  mengharuskan adanya  pelayanan  administratif  yang  lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan  PERMA  No.  3  Tahun  2018 tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan Secara  Elektronik  mengeluarkan  sistem e- court . E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap  masyarakat  dalam  hal  pendaftaran
perkara  secara online ( e-filing ),  taksiran panjar  biaya  secara  elektronik  (e-SKUM), pembayaran  panjar  biaya  secara online ( e- payment ),  pemanggilan  pihak  secara online ( e-summons )  dan  persidangan  secara online ( e-litigation )  (Mahkamah  Agung,  2019a). Lingkungan  peradilan  yang  menyediakan e- court adalah  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Saat  ini  layanan e-court sudah  tersedia di  seluruh  lingkungan  peradilan  umum  di Indonesia  yakni  sebanyak  382  (tiga  ratus delapan  puluh  dua)  pengadilan.  Per  10 Oktober  2019  pada  lingkungan  peradilan umum, Pengadilan Negeri (PN)  yang paling banyak mendapatkan nomor perkara perdata melalui e-court adalah  PN  Surabaya sebanyak  686  perkara,  PN  Tangerang sebanyak  384  perkara  dan  PN  Palembang sebanyak  238  perkara  (Mahkamah  Agung, 2019b).
Berdasarkan data tersebut penting untuk diteliti dan dianalisa sejauh mana implementasi e-court dalam  mewujudkan efektifitas  dan  efisiensi  perkara  perdata  di pengadilan,  dalam  penelitian  ini  adalah  PN Surabaya dan PN Palembang selaku dua PN dengan jumlah pendaftaran perkara terbanyak di Indonesia. Selanjutnya,  terdapat  isu  hukum  yang penting untuk diteliti yakni terkait pemanggilan  para  pihak  secara online ( e- summons) sebagai  salah  satu  fitur  dalam e- court . E-summons memiliki definisi tersendiri  terkait  kapan  suatu  panggilan kepada  para  pihak  dapat  dikatakan  sah  dan patut, yakni sepanjang panggilan/pemberitahuan  tersebut  terkirim ke domisili elektronik pihak yang bersangkutan.
Hal ini berbeda dengan definisi panggilan  sah  dan  patut  yang  selama  ini berlaku  di  dalam  beberapa  pasal  HIR  dan RBG.  HIR  dan  RBG  pada  pokoknya mempersyaratkan  3  kriteria  harus  terpenuhi agar  panggilan  dapat  dikatakan  sah  dan patut,  yakni,  kriteria  siapa  yang  berwenang untuk  melakukan  pemanggilan,  kriteria
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 80-89
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
jangka  waktu  pemanggilan  dan  kriteria  cara pemanggilan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  maka penelitian  ini  mengangkat  rumusan  masalah sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  penerapan dari e-court dalam  mewujudkan  peradilan yang  efektif  dan  efisien?  (2)  Bagaimana implikasi  yuridis  dari e-summons sebagai salah  satu  fitur  dalam e-court terkait  proses pemanggilan para pihak dalam persidangan?

## B. Metode Penelitian
Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan  yang mencari kebenaran dari suatu ilmu  pengetahuan,  dimana  penelitian  itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah (Asikin, 2004).
Penelitian ini  menggunakan pendekatan yuridis  empiris  yang  melihat  kenyataan hukum di dalam masyarakat terkait penerapan  dari e-court dalam  mewujudkan peradilan  yang  efektif  dan  efisien  dan
implikasi  yuridis  dari e-summons sebagai salah  satu  fitur  dalam e-court terkait  proses pemanggilan para pihak dalam persidangan.
Selanjutnya,  digunakan  analisis  data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dalam hal  ini  berupa  kata-kata,  sehingga  laporan penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan  data untuk  memberi  gambaran  penyajian  yang berasal  dari  wawancara  dan  beberapa catatan lapangan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan E-Court di  Pengadilan Negeri  Palembang  &  Pengadilan Negeri Surabaya
a. Pengadilan Negeri (PN) Palembang
PN  Palembang  sudah  menyediakan layanan e-court secara efektif per bulan Oktober  2018.    Dengan  perincian sebagai berikut (Prasetyo, 2019) :
Tabel 1
Statistik Perkara Perdata di PN Palembang (Januari 2018 – Agustus 2019) 0 50 100 150 200 250 300 2018 2019 Statistik Perkata Perdata PN Palembang (Januari 2018 - Agustus 2019) Total Perkara Perdata Pendaftaran Manual
Pendaftaran E-court
Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun  2018  dari  total  261  perkara perdata  yang  masuk  di  PN  Palembang, hanya  17  yang  menggunakan e-court dan  sisanya  sejumlah  244  perkara menggunakan pendaftaran secara manual  ke  PN  Palembang.  Kondisi  ini sesungguhnya dapat dimaklumi
mengingat  landasan  hukum  pertama yang  mengatur e-court yakni  PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh  MA  diundangkan  baru  pada tanggal tanggal 4 April 2018.
Kondisi  berbeda  terlihat  pada  tahun 2019,  hingga  bulan  Agustus  dari  total 156 perkara perdata  yang masuk ke PN Palembang  155  di  antaranya  telah melalui e-court . Adapun 1 perkara yang tidak  melalui e-court adalah  perkara perkara perdata yang tanpa
menggunakan advokat.
Alasan  pertama  yang  mendasari meningkat drastisnya pengguna layanan e-court tahun  2019  di  PN  Palembang adalah adanya kebijakan dari Ketua PN Palembang  yang  mewajibkan  setiap perkara  perdata  yang  didampingi  atau dikuasakan  pada  advokat  maka  harus melalui e-court dan  tidak  akan  dilayani jika  menggunakan  jalur  pendaftaran perkara biasa secara manual.
Alasan  kedua  adalah  telah  mulai dilakukannya sosialisasi oleh PN Palembang  kepada  para  pengguna pengadilan,  terkhususnya  kepada  para advokat.  PN  Palembang  beberapa  kali telah  melaksanakan  sosialisasi  kepada para  advokat  tentang e-court dan sekaligus  memandu  para  advokat  untuk membuat  akun e-court .  Selain  itu  juga sosialisasi  dilakukan  dalam  bentuk pendirian  pojok  informasi  dan  layanan e-court di PN Palembang guna memudahkan akses informasi seputar e- court bagi para pengguna peradilan.
Selanjutnya,  Bapak  Adi  Prasetyo,
S.H., M.H. selaku Hakim PN
Palembang  menyatakan  bahwasanya
pelaksanaan e-court di  PN  Palembang secara umum sudah dapat  berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas  dalam  peradilan  ( Prasetyo, 2019). Efisiensi  yang  dimaksud  adalah sebagai  berikut:  (1)  Mempermudah proses  pendaftaran  dan  pembayaran perkara karena berbasis online ( e-filing ) dan ( e-payment) sehingga bisa dilakukan  pendaftaran  dan  pembayaran dimana  saja  tanpa  harus  mengantri  di pengadilan; (2) Dokumen perkara terarsip  dengan  baik  dan  dapat  diakses dari mana saja karena berbasis online . Meskipun  sudah  relatif  baik,  namun pelaksanaan e-court di  PN  Palembang barulah  sebatas  pada  fitur e-filing , e- SKUM dan e-payment .  Sedangkan untuk  fitur e-summons dan e-litigation belum dapat terlaksana di PN
Palembang  karena  adanya  keengganan dari  para  pihak  untuk  dipanggil  dan beracara di
pengadilan secara elektronik.
Tanpa adanya persetujuan dari pihak untuk  dipanggil  secara  elektronik  maka e-summons tidak  akan  dapat  untuk dilaksanakan.  Begitu  juga  dengan e- litigation tanpa  adanya consent atau persetujuan  dari  pihak  untuk  bersidang secara  elektronik  tentu  penyampaian jawaban,  replik,  duplik,  pemeriksaan saksi  atau  ahli  secara  elektronik  hingga pembacaan  putusan  secara  elektronik sebagai  bagian  dari e-litigation tentu tidak dapat dilaksanakan.
Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Ayat
(1)  Huruf  b  jo.  Pasal  20  Ayat  (1) PERMA  No.  1  Tahun  2019  yang memang secara limitatif
mempersyaratkan persetujuan para
pihak  dalam  penggunaan e-summons dan e-litigation. Dalam  praktiknya  para pihak  akan  diminta  mengisi  dan menandatangani  formulir  “Persetujuan Para  Pihak  Untuk  Beracara  Secara Elektronik”.
Keengganan para pihak untuk dipanggil dan beracara secara elektronik
diakibatkan oleh masih adanya ketidakpahaman  yang  mengakibatkan pengguna  peradilan  menjadi  khawatir ketika panggilan sidang ataupun dokumen  perkara  tidak  sampai  karena semuanya tidak berbentuk fisik melainkan  berbasis  elektronik  atau online (Prasetyo, 2019) .
Menyikapi kondisi ini PN Palembang perlu  untuk  kembali  menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemudahan  dari e-court terkhususnya terkait  fitur e-litigation dan e-summons agar masyarakat tertarik untuk menggunakan fitur –fitur tersebut.
Terkhusus  untuk e-litigation yang terkait  dengan  pemeriksaan  saksi  atau ahli  secara  elektronik  melalui  media komunikasi audio visual yang disediakan oleh pengadilan masih belum dapat terlaksana juga disebabkan oleh  belum  tersedianya  infrastruktur penunjang  di  PN  Palembang  (Prasetyo, 2019).
b. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya
PN  Surabaya  telah  menyediakan layanan e-court secara efektif per bulan Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut (Wibowo, 2019) :
Tabel 2
Statistik Pendaftar E-Court di PN Surabaya (Juli 2018 - September 2019)
Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah  terendah  penggunaan e-court di PN  Surabaya  adalah  pada  bulan Desember  2018,  yakni  hanya  2  perkara saja. Sedangkan jumlah tertinggi penggunaan e-court di  PN  Surabaya adalah  pada  bulan  Juli  2019  yakni sebanyak  99  perkara.  Adapun,  total jumlah  pendaftaran  perkara  melalui e-
court di  PN  Surabaya  adalah  sejumlah
573 perkara dengan rata-rata pendaftaran perkara per bulannya adalah sejumlah 38 perkara.
Jumlah perkara yang terdaftar melalui e-court di PN  Surabaya merupakan  yang  tertinggi  di  seluruh lingkungan  peradilan  umum  Indonesia. Hal  ini  terwujud  karena  adanya  Surat Keputusan  dari  Ketua  PN  Surabaya yang  mewajibkan  setiap  pendaftaran
0 20 40 60 80 100 120 Ju l-18 A u g-18 Se p -18 O ct -18
N o v-18 De c-18 Jan-19 Fe b -19 Mar -19 A p r-19 May-19 Ju n -19 Ju l-19 A u g-19 Se p -19 Statistik Pendaftar E-Court di PN Surabaya (Juli 2018 - September 2019)
Pendaftar E-Court
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 80-89
perkara  perdata  yang  menggunakan kuasa  hukum  melalui e-court .    Selain itu,  keberadaan  pojok e-court di  PN
Surabaya  juga  berkontribusi  dalam meningkatkan  akses  dan  pemahaman masyarakat terhadap e-court .
Meskipun,  secara  kuantitatif  jumlah pengguna e-court di  PN  Surabaya adalah  yang  tertinggi  se-Indonesia namun fitur e-court yang dapat terlaksana  baru  lah  sebatas e-filing , e- SKUM dan e-payment .  Sedangkan untuk  fitur e-summons dan e-litigation belum  dapat  terlaksana  secara  penuh  di PN Surabaya. Sejauh ini baru 1 perkara yang mana pihaknya bersedia dipanggil dan bersidang secara elektronik (Wibowo, 2019) .
E-summons dan e-litigation di  PN
Surabaya  belum  terlaksana  dikarenakan masih kurangnya
pemahaman
masyarakat mengenai benefit dari kedua fitur  tersebut  yang  bermuara  pada penolakan untuk menggunakan (Wibowo, 2019). Sebagaimana yang sudah disampaikan  sebelumnya  sebagaimana di atur dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf b jo.  Pasal  20  Ayat  (1)  PERMA  No.  1 Tahun  2019  tanpa  persetujuan  para pihak  maka e-summons dan e-litigation tidak dapat terlaksana .
Fitur e-litigation belum dapat terlaksana  di  PN  Surabaya  selain disebabkan oleh keengganan para pihak juga disebabkan oleh belum tersedianya infrastruktur yang menunjang e- litigation ,  seperti  keberadaan  fasilitas pemeriksaan  saksi  atau  ahli  secara elektronik  melalui  media  komunikasi audio visual.
Meskipun masih memiliki kekurangan,  namun  penerapan e-court di  PN  Surabaya  secara  umum  telah dapat  berkontribusi  dalam  menciptakan efisiensi  dan  efektifitas  peradilan.  Hal ini  karena  dengan  adanya  sistem e- filing ,  e-SKUM  dan e-payment pada e- court maka  sedikit  banyak  dapat mengurai antrian para pengguna
peradilan  di  PN  Surabaya  karena e- court dapat  diakses  dimana  saja  tanpa harus  datang  ke  pengadilan  (Wibowo, 2019) .
2. Implikasi Yuridis

## E-Summons

## Terhadap Panggilan Sah dan Patut
Hukum  acara  perdata  yang  saat  ini berlaku  di  Indonesia  adalah  warisan  dari penjajah  Hindia  Belanda.  Sejarah  mencatat hukum  acara  yang  berlaku  bagi  golongan eropa  adalah Reglement  op  de  burgerlijk rechtsvordering (BRv) dimana forum peradilannya bernama Raad Van Justitie . Sedangkan  hukum  acara  perdata  yang berlaku  untuk  golongan  bumiputera  dan timur asing adalah HIR ( Herziene Indonesische  Reglement )  bagi  yang  berada di  Pulau  Jawa  dan  Madura,  sedangkan  bagi yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura yang  berlaku  adalah  RBG  ( Rechtsreglement voor  De  Buitengewesten ).  Adapun  forum peradilan  bagi  golongan  bumiputera  dan timur  asing  bernama Landraad . Landraad inilah  yang  menjadi  cikal  bakal  pengadilan negeri yang dikenal dewasa ini.
Landasan hukum masih tetap berlakunya  HIR  dan  RBG  hingga  saat  ini adalah  Aturan  Peralihan  Pasal  II  dan  IV Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945 jo Pasal 5 dan 6 Undang  –  Undang  Darurat  No.  1  Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk
Menyelenggarakan
Kesatuan
Susunan  Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan- Pengadilan Sipil. Undang – undang tersebut yang  secara  jelas  menyatakan  bahwa  HIR dan  RBG  masih  tetap  berlaku  sebagai peraturan  hukum  acara  di  muka  pengadilan negeri  untuk  semua  golongan  penduduk (semua  warga  negara  Indonesia)  (Riyanto, 2019).
Salah  satu  aturan  dalam  HIR  dan  RBG yang  masih  berlaku  hingga  saat  ini  adalah terkait  tata  cara  pemanggilan  pihak  ke pengadilan,  baik  itu  penggugat,  tergugat, saksi harus memenuhi kriteria panggilan sah dan  patut  sebagaimana  terdapat  pada  3 kriteria  ini  (Djais,  2012):  (a)  Kriteria  Siapa Yang  Memanggil:  Pasal  388  jo.  Pasal  390
ayat  (1)  HIR  dan  Pasal  711  jo.  Pasal  718 RBG  menyatakan  bahwa  pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan menyerahkan  surat  panggilan  ( exploit ) kepada yang bersangkutan; (b) Kriteria Cara Pemanggilan:  Prosedur  pemanggilan  terdiri atas  dua  jenis,  panggilan  biasa  dan panggilan umum. Panggilan biasa sebagaimana  diatur  dalam  390  ayat  (1)  dan ayat  (3)  HIR  serta  pasal  718  ayat  (1)  dan ayat  (3)  RBG  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu  diserahkan  langsung  oleh  Jurusita kepada  yang  bersangkutan  sendiri  atau  oleh Jurusita  diserahkan  kepada  Kepala  Desa. Panggilan  umum  juga  dapat  dilakukan dengan dua cara yakni, menyerahkan exploit kepada Bupati atau Walikota yang kemudian memerintahkan exploit itu  ditempelkan  di pintu  pengadilan  negeri  bersangkutan  dan juga  dapat  dilakukan  dengan  pengumuman lewat  papan  pengumuman  di  pengadilan serta mengumumkan lewat media massa; (c) Kriteria  Tenggang  Waktu  Pemanggilan: Pasal  122  HIR  jo.  Pasal  146  RBG menyatakan  bahwa  pemanggilan  sekurang- kurangnya 3 hari kerja sebelum hari sidang.
Panggilan  yang  sah  dan  patut  adalah suatu sarana guna menjamin agar pengadilan mengirimkan panggilan terhadap para pihak yang  terlibat  dalam  suatu  perkara  secara tertib dan prosedural serta tidak sewenang – wenang.
Panggilan  yang  sah  dan  patut  sangat berperan  penting  dalam  kelanjutan  perkara, karena  jika  telah  dipanggil  secara  sah  dan patut namun pihak tidak hadir di persidangan  maka  terdapat  konsekuensi hukum  yang  menantinya.  Jika  yang  tidak hadir adalah penggugat
maka konsekuensinya adalah hakim dapat memutus  gugatan  gugur,  sebaliknya  jika yang  tidak  hadir  adalah  tergugat,  maka hakim dapat memutus verstek .
Pengaturan mengenai panggilan sah dan patut  dalam  HIR  dan  RBG  pada  dasarnya sudah  cukup  baik  dalam  melindungi kepentingan  pihak  yang  hendak  dipanggil. Namun terdapat beberapa kekurangan terkait konsepsi ini.
Pertama  adalah  terdapatnya  suatu  celah hukum  yakni  terkait  dengan  panggilan umum yang dapat diserahkan kepada Kepala Desa  atau  Lurah  dalam  hal  pihak  tidak ketahui domisilinya. HIR dan RBG menyatakan  bahwasanya  cukup  dengan menyerahkan exploit kepada  Kepala  Desa atau  Lurah  maka  panggilan  itu  dinyatakan sah  dan  patut  tanpa  adanya  kewajiban  dari Jurusita  untuk  memastikan  apakah  Kepala Desa atau Lurah benar – benar menyerahkan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan.  Kondisi  ini  tentu  merugikan pihak  yang  dipanggil  karena  bisa  saja  dia tidak  hadir  bukan  karena  keinginannya, namun karena Kepala Desa atau Lurah tidak menyerahkan exploit kepadanya.
Kedua  adalah  terkait  biaya  yang ditimbulkan  oleh  panggilan  sah  dan  patut. Mobilisasi  Jurusita  dari  pengadilan  ke domisili  pihak  tentu  membutuhkan  biaya yang  tidak  sedikit,  terlebih  jika  jarak  dari antara  pengadilan  dengan  domisili  pihak berjauhan. Beban  biaya  ini  tentunya memberatkan  para  pihak  karena  merakalah yang menanggung biaya tersebut.
Keberadaan  biaya  pemanggilan  yang tidak  sedikit  ini  tentunya  merupakan  suatu hambatan  bagi  MA  untuk  mewujudkan peradilan yang  sederhana,  cepat  dan berbiaya  murah.  Berdasarkan  kondisi  inilah MA meluncurkan sistem e-court yang mana salah  satunya  terdapat  fitur  pemanggilan pihak  secara  elektronik  atau e-summons yang  diharapkan  dapat  berkontribusi  dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas peradilan.
Panggilan  secara  elektronik  atau e- summons diatur  dalam  Pasal  15  –  17 PERMA No. 1 Tahun 2019. Pada pokoknya e-summons memungkinkan  pemanggilan para  pihak  dikirim  secara online kepada domisili  elektroniknya  melalui  akun e-court yang  dimiliki  oleh  pihak.  Adapun  definisi dari  domisili  elektronik  yakni  domisili  para pihak  berupa  alamat  surat  elektronik dan/atau  nomor  telepon  seluler  yang  telah terverifikasi.
Berikutnya,  Pasal  18  PERMA  No.  1 Tahun  2019  pada  pokoknya  menyatakan
bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik
merupakan panggilan/pemberitahuan  yang  sah  dan patut,  sepanjang  panggilan/pemberitahuan tersebut  terkirim  ke  domisili  elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang –undang.
Dapat  terlihat  bahwasanya  pengaturan mengenai  panggilan  secara  elektronik  yang dianggap  sebagai  panggilan  sah  dan  patut adalah berbeda dengan pengaturan pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebagaimana  diatur  dalam  HIR  dan  RBG. Perbedaan  pertama  adalah  terkait  bentuk panggilan  yang  semula  harus  tertulis  dalam HIR  dan  RBG  menjadi  tidak  harus  tertulis karena  berbentuk  elektronik.  Perbedaan kedua  adalah  terkait  tata  cara  pemanggilan, dalam  HIR  dan  RBG  Jurusita  harus mengantarkan exploit dan  menemui  secara langsung  yang  bersangkutan  di  domisili hukumnya. Namun dalam e-summons Jurusita  tidak  harus  mengantarkan exploit dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan  melainkan  dilakukan  secara elektronik melalui sistem e-court ke domisili elektronik yang bersangkutan.
Meskipun e-summons hanya bisa dilakukan  dengan  sepersetujuan  pihak, namun  tetap  saja  dapat  dikatakan  telah terjadi  disharmonisasi  antara  pengaturan pemanggilan  para  pihak  yang  sah  dan  patut dalam  HIR  dan  RBG  dengan  pengaturan pada PERMA No. 1 Tahun 2019.
Dari  perspektif  peraturan  perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, idealnya ketika hendak  mengganti  norma  dalam  suatu  jenis peraturan
perundang-undangan maka penggantinya haruslah jenis peraturan perundang  –  undangan  yang  sama.  Jika hendak  mengganti  norma  dalam  HIR  dan RBG  yang  mana  dapat  disamakan  dengan undang  –  undang  maka  penggantinya haruslah  berupa  undang  –  undang  juga bukan  dengan  bentuk  PERMA  yang  pada hakikatnya bersifat internal.
Lebih  lanjut,  bila  dikaji  dalam  konteks asas  –  asas  hukum,  asas lex  specialis derogat  legi  generalis yang  bermakna bahwa  aturan  hukum  yang  khusus  akan mengesampingkan  aturan  hukum  yang umum tidak dapat diterapkan dalam pertentangan  pengaturan  pemanggilan  sah dan  patut  antara  HIR  dan  RBG  dengan PERMA.
Hal  ini  didasari  oleh  pendapat  Bagir Manan yang menyatakan bahwa lex specialis derogat legi generalis hanya dapat diterapkan  dalam  kondisi  sebagai  berikut (Manan,  2004):  (a)  Ketentuan-ketentuan yang  didapati  dalam  aturan  hukum  umum tetap  berlaku,  kecuali  yang  diatur  khusus dalam  aturan  hukum  khusus  tersebut;  (b) Ketentuan-ketentuan lex  specialis harus sederajat  dengan  ketentuan-ketentuan lex generalis ;  (c)  Ketentuan-ketentuan lex specialis harus  berada  dalam  lingkungan hukum  (rezim)  yang  sama  dengan lex generalis .
Berdasarkan  syarat  –  syarat  di  atas terlihat  bahwasanya  PERMA  mengenai e- court tidak  memenuhi  syarat  yang  kedua jika  ingin  disebut  sebagai lex  specialis dari HIR dan RBG. Sebagaimana yang dipahami bahwasanya tentu HIR dan RBG yang setara dengan undang-undang tidak bisa di derogate normanya  oleh  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  sederajat, dalam hal ini adalah PERMA.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwasanya berdasarkan perspektif
peraturan perundang-undangan PERMA tidak dapat menggantikan norma yang diatur oleh  HIR  dan  RBG.  Namun,  jika  ditinjau dari  perspektif  ajaran  cita  hukum  Gustav Radburch  yakni  asas  kepastian  hukum, keadilan  dan  kemanfaatan  maka  kondisi  ini dapat dimaklumi (Wantu, 2007) . Asas utama yang mendasari pemakluman ini adalah asas kemanfaatan.  Dimana  suatu  produk  hukum atau peraturan pada pokoknya harus mampu menjadi  jawaban  dan  solusi  bagi  persoalan yang ada di masyarakat .
Dalam  konteks  ini  realitas  yang  terjadi di  Indonesia  tidak  memungkinkan  proses pembentukkan  undang  –  undang  berjalan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 80-89
dengan cepat. Hal ini dapat terlihat dari hasil riset  Forum  Masyarakat  Peduli  Parlemen
(Formappi) yang menemukan fakta bahwasanya  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  periode  2014-2019  hanya  mampu mengesahkan  35  RUU  Program  Legislasi Nasional (Prolegnas Prioritas) dari total  189 RUU, artinya DPR hanya mampu mengesahkan  kurang  dari  20%  Prolegnas Prioritas (Fitra, S., 2019).
Melihat  kondisi  ini  MA  sebagai pemegang  kekuasaan  kehakiman  tentu berada  dalam  kondisi  yang  dilematis.  Di satu  sisi  MA  dituntut  untuk  memiliki peradilan  yang  berbasis  teknologi  dan mengikuti perkembangan zaman guna meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di pengadilan.  Namun  di  sisi  lain  ketika membuat  suatu  kebijakan  yang  inovatif seperti e-court MA  terbentur  dengan regulasi lama seperti HIR dan RBG.
Oleh  karena  itu  sudah  saatnya  para pemangku  kepentingan  bersinergi  guna merumuskan  suatu  produk  hukum  acara perdata  nasional  yang up  to  date sehingga efektifitas  dan  efisiensi  peradilan  dapat diwujudkan.

## D. Simpulan
Penerapan e-court di  PN  Palembang dan  PN  Surabaya  secara  umum  telah  dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas. Hal ini terlihat  dengan  digunakannya  secara  masif tiga  fitur  dari e-court ,  yakni e-filing ,  e- SKUM dan  e- payment dan  terbukti  dapat mengurangi  antrian  pendaftaran  perkara  di kedua PN tersebut.
Fitur e-summons dan e-litigation belum dapat  terlaksana  dikarenakan  ketidaktahuan pengguna  peradilan  terhadap  keuntungan menggunakan  fitur  tersebut.  Selain  itu, untuk  fitur e-litigation masih  dalam  proses penyediaan  infrastruktur  pendukung  oleh pengadilan.
Keberadaan e-summons sebagai  salah satu fitur e-court yang diatur dalam PERMA dalam  kacamata  tata  peraturan  perundang- undangan  sebenarnya  bertentangan  dengan pengaturan  mengenai  panggilan  yang  sah dan patut menurut HIR dan RBG
dikarenakan ketidaksetaraan antara HIR dan RBG dengan PERMA.
Dalam  perspektif  asas  kemanfaatan  hal ini  dapat  dimaklumi  mengingat  inovasi dalam meningkatkan pelayanan di pengadilan  sangat  dibutuhkan  sementara proses  penyusunan  peraturan  perundang  – undangan  terkait  hukum  acara  perdata  di DPR  memakan  waktu  yang  lama.  Oleh karena  itu  PERMA  yang  secara  substansi bertentangan  dengan  HIR  dan  RBG  selama itu  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas layanan pengadilan, maka dapat diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Z.  (2004). Pengantar  Metode
Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Cole-O Lee, R. . (1986). Fundamental of the Environment  of  Business .  New  York:
Mc. Graw-Hill Book.
Djais, M. ; R. M. J. K. (2012). Membaca dan
Mengerti  HIR  Edisi  Revisi .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Fitra,  S.,  ;  D.H.Jayani.  (2019).  Mengukur Kinerja  DPR  Lama  dan  Harapan  untuk DPR Baru. Retrieved from https://katadata.co.id/telaah/2019/10/03/ mengukur-kinerja-dpr-lama-dan-
harapan-untuk-dpr-baru
Hairi, P. J. (2011). Antara Prinsip  Peradilan
Sederhana,  Cepat  dan  Berbiaya  Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. Jurnal  Negara  Hukum , 2 (1), 152.
Hidayat,  R.  (2019).  MA  Harus  Fokus
Pembenahan Pelayanan Publik di Pengadilan. Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/b aca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokus- pembenahan-pelayanan-publik-di- pengadilan/
Mahkamah  Agung.  (2019a). Buku  Panduan E-Court . Jakarta: Mahkamah Agung.
Mahkamah  Agung.  (2019b).  Peta  E-Court
Peradilan Umum. Retrieved from https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ma pecourt_umum
Manan, B. (2004). Hukum Positif Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Prasetyo, A. (2019). Wawancara Hakim PN Palembang pada tanggal 7 – 8 Agustus 2019, Palembang . Palembang:
Pengadilan Negeri.
Riyanto,  R.  .  (2019). Modul  1  Sejarah, Sumber dan Asas  – Asas Hukum Acara Perdata . Jakarta: Universitas Terbuka.
Wantu,  F.  .  (2007).  Antinomi  Oleh Penegakkan Hukum Oleh Hakim. Jurnal Mimbar Hukum , 19 (3), 388.
Wibowo,  A.  .  (2019). Wawancara  Staf  Sub Bagian  Perencanaan,  Pelaporan  dan Teknologi Informasi PN Surabaya pada tanggal 26 September 2019 . Surabaya.