## PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

## Hotman Siahaan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang Siahaan38@gmail.com

## Abstract
Marriage  is  a  legal  event  when  the marriage  is  a  legal  marriage. The  development  of  science  and technology that so  rapidly bring the influence on the easier possibility of relations between human beings,  between  ethnic  groups,  and  between  countries  in  all  aspects  of  life.  One  of  the  effects  is mixed  marriage  phenomenon  between  spouses  of  different  citizenship,  including  on  Indonesian workers  with  foreign  workers.  Different  nationalities  marriage  often  raises  a  problem, especially related to the process of marriage registration that will take place, whether in the country of origin  of a  prospective  husband  or  in  the  country  of  origin  of  a  prospective  wife.  The  procedure  of  mixed nationality  marriage  according  to  international  civil  law  explains  that  marriage  rules  to  different citizen  pairs  will  use  either  law  of  the  prospective  husband’s  State  or  law  of  the  prospective wife’s State. The problems that arise in a mixed nationality  marriage procedure are in the process of  preparing  a  certificate  from  the  marriage  officer  and  at  the  preparing  of  the  letter  or  other documents.  Completion  of  the  problems  that  arise  in  mixed  marriages  procedures  that  have prepared  government  is  to  provide  clear  information  and  website  to  couples  who  want  to  get married. For those who do not  comply the rules will be imposed a sanction.
Keywords: Marriage, Inter-State, Private International Law.

## Abstrak
Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  begitu  pesat  membawa  pengaruh  pada semakin  mudahnya  terjadi  hubungan  antar  sesama  manusia,  antar  suku  bangsa,  dan  antar  Negara dalam  segala  aspek  kehidupan.  Salah  satu  pengaruhnya  adalah  terjadinya  perkawinan  campiran antara pasangan berbeda kewarganegaraan, termasuk pada tenaga kerja Indonesia  dengan tenaga kerja  dari  Negara  lain.  Perkawinan  beda  kewarganegaraan  memang  seringkali  menimbulkan persoalan,  terutama  berkaitan  dengan  proses  pencatatan  perkawinan  yang  akan  dilangsungkan, apakah di negara asal calon suami atau di negara asal calon istri. Prosedur perkawinan antar Negara menurut  hukum  perdata  internasional  menjelaskan  bahwa  aturan  pernikahan  terhadap  pasangan beda  warga  negara,  dikembalikan  pada  pasangan  masing-masing  akan  memakai  hukum  Negara calon  suami,  atau  memakai  hukum  Negara  calon  istri.  Problem  yang  muncul  dalam  prosedur perkawinan  campuran  beda  kewarganegaraan  adalah  pada  tahap  mempersiapkan  surat keterangan  dari  pegawai  pencatat  perkawinan  dan  pada  tahap  mempersiapkan  surat  ataupun dokumen lainnya.  Penyelesaian  problem  yang  muncul  dalam  prosedur  perkawinan  campuran  yang telah  dipersiapkan  pemerintah  adalah  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  menyediakan website kepada  pasangan  yang  akan  menikah.  Kepada  oknum-oknum  yang  nakal,  harus  diberikan  sanksi yang tegas.
Kata Kunci: Perkawinan, Antar Negara, Hukum Perdata Internasional.
Hotman Siahaan , Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, halaman 140-153

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan yang  menunjukkan  hubungan  antara  satu pribadi  dengan  pribadi  yang  lain.  Sebuah ikatan  perkawinan  terjadi  karena  adanya kecocokan  pribadi,  psikologis  dan  fisik antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita. 1
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan
perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan  di  Indonesia  yang  berlaku  secara efektif  sejak  tanggal  1  Oktober  1975  yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (PP 7/75). Pengertian dari perkawinan  itu  sendiri  diatur  dalam  Pasal  1 UU  Perkawinan  dan  dihubungkan  dalam
Komplikasi Hukum Islam tersebut, menyatakan  bahwa  Perkawinan  ialah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  dan  dalam  hukum  Islam adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya  merupakan  ibadah. 2 Dari rumusan  perkawinan  tersebut  jelaslah  bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan  ikatan lahir  batin  saja,  akan  tetapi  ikatan  kedua- duanya.  Pengertian  perkawinan  menurut  UU Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan  hukum  saja,  akan  tetapi  juga merupakan  suatu  perbuatan  keagamaan, sehingga  oleh  karenanya  sah  atau  tidaknya suatu  perkawinan  digantungkan  sepenuhnya pada  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. 3 Perkawinan merupakan peristiwa
1 Djaja S Meliala. 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga . Bandung: Nuansa Aulia, h. 71
2 K.Wantjik Saleh,1980, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 14
3 Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, Hukum Perkawinan , Bandung: Alumni, h. 9
hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa  oleh  Soerjono  Soekanto  dikatakan sebagai “keadaan” dan  “kejadian”, maka sikap tindak  dalam  hukum  merupakan  peristiwa hukum.  Perkawinan  merupakan  peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan  perkawinan  yang  sah. 4 5 Menurut UU  Perkawinan  asas  yang  dimuat  adalah asas  monogami  yang  secara  otentik  diatur didalam  Pasal  3  ayat  (1).  Selain  itu  Menurut UU  Perkawinan  mengenai  adanya  pencatatan perkawinan  yang  diatur  didalam  Pasal  2 angka  (2),  sedangkan  pengaturan  secara  rinci dimuat  didalam  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal 9  dalam  PP  9/75.  Menurut  Pasal  26  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer) dinayatakan bahwa Undang-Undang memandang  soal  perkawinan  hanya  dalam hubungan  Perdata  dan  dalam  Pasal  81 KUHPer dinyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang  boleh  diselenggarakan, sebelum  kedua  pihak  membuktikan  kepada pejabat agama mereka,  bahwa  perkawinan  di hadapan  pegawai  pencatatan  sipil  telah berlangsung.  Pasal  81  KUHPer  ini diperkuat pula  oleh  Pasal  530  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang menyatakan  “seorang  petugas  agama  yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat  dilangsungkan  di  hadapan pejabat  catatan  sipil,  sebelum  dinyatakan kepadanya  bahwa  pelangsungan  di  hadapan pejabat  itu  sudah  dilakukan,  diancam  dengan pidana  denda  paling  banyak  Rp.  4.500,- (empat  ribu  lima  ratus  rupiah).  Kalimat  yang hanya  dapat  dilangsungkan  di  hadapan pejabat  catatan  sipil  tersebut  menunjukan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Buddha-Hindu,  dan  Hukum  Adat,  yaitu orang-orang  yang  dahulu  disebut  pribumi ( Inlander )  dan  Timur  Asing  ( Vreemde Oosterlingen ) tertentu di  luar orang Cina.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV Rajawali, hlm.12
5 Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, h. 7
Hotman Siahaan , Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, halaman 140-153
Soerojo  Wignjodipoero  menyatakan bahwa sistem perkawinan merupakan urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan,  membuat  persetujuan,  pertunangan, upacara  perkawinan,  bahkan  sampai  kepada akibat-akibat  perkawinan.  Sesuai  dengan kebersamaan  sebagai  ciri  khas  komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi)  menjadi  urusan  bersama  pula. 6
Perkawinan  sebagai  jalan  untuk  dapat mewujudkan  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  ini  dimaksudkan  bahwa perkawinan  tersebut  hendaknya  berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.  Setiap  manusia  yang  melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga, pasti  semuanya  dengan  harapan  untuk  dapat memperoleh  kebahagiaan  baik  dirinya  sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya, khususnya  keluarga  sendiri.  Setiap  individu manusia  di  dalam  memilih  pasangan  untuk dinikahi selalu mengimpikan bahwa perkawinan kedepannya kelak adalah membentuk  keluarga  yang  bahagia, sejahtera dan  kekal. 7 Untuk  itu  suami  istri  perlu  saling membantu  dan  melengkapi,  agar  masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu  dalam  mencapai  kesejahteraan spiritual  dan  materil.  Perkawinan  dalam  arti ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai  akibat  hukum  terhadap  hukum adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang bersangkutan.  Menurut masyarakat  adat Bali,  ucapan  perkawinan  memiliki  kata sinonim  dengan mesakapan ,  yang  berasal dari kata sakap yang mengandung arti menyatu,
6 Yaswirman, 2011. Hukum Keluaraga-Karakteristik Dan Prospek  Doktirn  Islam  Dan  Adat  Dalam  Masyarakat Matrilineal  Minangkabau ,  Jakarta:  Rajawali  Press,  h. 134. Menurut Yaswirman agaknya yang dimaksud oleh Soerojo  adalah  karena  masing- masing  daerah mempunyai  adat  yang  “harus’  ditaati  oleh  warganya, maka  perkawinan  yang  tidak  memperhatikan  cara- cara  adat,  secara  tradisional  tidak  bias  diterima  oleh para  pemuka  adat,  dan  tergolong  kepada  pelanggaran adat.  Tetapi  Soerojo  tidak menjelaskan  lebih  lanjut bagaimana  kalau  salah  satu  pihak  dating  dari  luar  yang tidak  seadat  dengan  pihak  mana  ia  akan  melansungkan perkawinan, atau seadat tetapi dilakukan diluar wilayah adatnya”
7 Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 7
dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  menyatunya lingga dengan yoni , dengan sebutan ardhanareswari sebagai  kekuatan  peleburan dosa. Upacara  perkawinan sering juga disebut upacara penganten yang mengandung arti siap sebagai pengganti  tanggungjawab orang tua. 8 Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang begitu pesat, tanpa mengindahkan  lagi  batas-batas  Negara  dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan  antar  sesama  manusia,  antar  suku bangsa dan antar  Negara dalam segala  aspek kehidupan.  Interaksi  yang  terjadi  antara individu  yang  berbeda  suku  Bangsa  dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran. Perkenalan  yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan melangsungkan
perkawinan  campuran antara  lain  adalah perkenalan  melalui  internet,  bekas  teman kerja  atau  bisnis,  berkenalan  saat  berlibur, bekas teman sekolah/ kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan  campuran  juga  terjadi  pada tenaga  kerja  Indonesia  dengan  tenaga  kerja dari  Negara  lain. 9 Pasal  16 Universal Decleration  of  Human Rights mengatur bahwa setiap  manusia  mempunyai  hak  untuk  menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarga-negaraan maupun agama,  yang  penting  memiliki  rasa  suka sama  suka.  Hak  untuk  menikah  adalah  hak yang  paling  mendasar  dan  bergantung sepenuhnya  pada  pilihan  setiap  ndividu. Pengaturan  pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap  perkawinan  tidak  di  batasi  perbedaan kewarganegaraan. 10
8 Muhammad Makhfudz, (2012), Berbagai Permasalahan  Perkawinan  Dalam  Masyarakat  Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum, Jurnal Universitas Tama Jagakarsa , h. 6
9 Benyamin,  (2015),  Fenomena  Hukum  Campuran  Di Indonesia,  di  dalam:  Reminchel,  Jaksa  Sebagai Pengacara  Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan, Jurnal Advokasi , Vol. 7, No. 1, h. 17
10 C.S.T.  Kansil,  1996, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, , h. 474. Salah  satu  bentuk  anti-diskriminasi  dari  deklarasi  ini adalah  dalam  hal  perkawinan  Pasal  16 Universal
Hotman Siahaan , Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, halaman 140-153
Di  Indonesia  ada  beberapa  kasus tentang  perkawinan  beda  kewarganegaraan, dimana kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan  yang  berbeda,  Pernikahan beda  warga  Negara  ini  seringkali  menggoda banyak orang untuk bertanya-tanya.
Pertanyaan  yang  paling  umum  tentu  tentang status  kewarnanegaraan  kedua  orang  yang menikah  tersebut.  Pernikahan  seperti  ini tentu  akan  makin  menghebohkan  manakala melibatkan  dua  manusia  yang  sama-sama terkenal,  pasangan artis misalnya. Pernikahan beda  bangsa  terkenal  adalah  pernikhan  para artis  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing dari  Malaysia,  Singapura,  Amerika  Serikat, Perancis, Jerman, Inggris  dan  negara lainnya. 11 Perkawinan  campuran  ini  akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya  peraturan  dari  masing–masing aturan-aturan  hukum  yang  berlaku  terhadap masing–masing pihak yang terlibat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  perkawinan  campuran  terdapat  di dalam UU Perkawinan  dalam  Pasal  57  yang menyatakan  bahwa  perkawinan  campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan  antara  dua  orang yang  di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan  salah satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia. 12
Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga  yang  bahagia  dan meneruskan  keturunan.  Di  dalam  Pasal  59 angka  (1)  UU  Perkawinan  menyatakan
Decleration  of  Human  Rihts 1948  dinyatakan:  1) Orang  dewasa  baik  laki-laki  maupun  perempuan dengan tidak di batasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan  atau  agama,  berhak  untuk  mencari jodoh  dan  untuk  membentuk  keluarga.  Mereka mempunyai  hak  yang  sama  dalam  soal  perkawinan,  di dalam perkawinan dan di kala perceraian; 2) Perkawinan harus dilakukan  hanya dengan cara suka sama  suka dari kedua  mempelai;  3)  Keluarga  adalah  kesatuan  yang sewajarnya  serta  bersifat  pokok  dari  masyarakat  dan berhak  mendapat  perlindungan  dari  masyarakat  dan negara
11 Rumrin, (2015), Status Kewarganegraan Artis Bunga Citra Lestari dan Suaminya, Di dalam: Mia Siratni, Proses  Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang, Jurnal Advokasi , Vol. 7, No. 1, h. 60
12 Saidus  Syahar,  1976, Undang-Undang  Perkawinan dan  Masalah  Pelaksanaannya  Ditinjau  Dari  Segi Hukum Islam , Bandung: Alumni, h. 198
bahwa  kewarganegaraan  yang  diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya  perkawinan  menentukan  hukum yang  berlaku,  baik  mengenai  Hukum  Publik maupun  Hukum  Perdata,  dari  ketentuan tersebut,  sangat  jelas  dalam  pekawinan campuran  akan  menimbulkan  konsekuensi yuridis  menyangkut  kewarganegaraan  para pihak.
Perkawinan  beda  kewarganegaraan memang  seringkali  menimbulkan  kesulitan, terlebih lagi saat proses mencatatkan perkawinan  yang  akan  dilansungkan,  apakah di  negara  asal  calon  suami atau di negara asal calon  isteri.  Perkawinan  campuran  adalah perkawinan  antara  orang-orang yang  di Indonesia  tunduk  kepada  hukum  yang berlainan.  Maksud  hukum  yang  berlainan adalah  karena  perbedaan  kewarganegaraan, tempat  golongan,  dan  agama. 13 Perkawinan campuran  didalam  UU  Perkawinan  hanya menekankan  pada  perkawinan  antara  Warga Negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara Asing. Sehubungan dengan adanya perkawinan campuran  kewarganegaraan,  maka  penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisa berbagai kasus yang menyebabkan  sering timbulnya permasalahan tentang bagaimana proses perkawinan campur di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah
Adapun beberapa rumusan masalah  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan ini  adalah  meliputi: 1. Bagaimanakah memaknai hukum perdata internasional dan hukum kewarganegaraan di  Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur perkawinan antar  bangsa  menurut  hukum  perdata internasional  di Indonesia?
3. Bagaimanakah  dinamika  dalam  proses perkawinan campuran beda kewarganegaraan  di  Indonesia? II. PEMBAHASAN A. Memaknai Hukum Perdata Internasional dan Hukum
13 Sudargo Gautama, 1987, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia , Bandung: Binacipta, h. 250.
Hotman Siahaan , Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, halaman 140-153

## Kewarganegaraan
Adanya  Hukum  Perdata  Internasional adalah  karena  ada  dalam  hubungan  hukumnya terdapat  unsur  asingnya  ( Foreign  Element ). Pada  umumnya  aturan perdata  internasional di Indonesia diatur  dalam Algemene Bepalingen . Didalam pengertian
Hukum
Perdata Internasional  terdapat  2  (dua)  macam  aliran, yaitu:  1)  Internasionalitas  yang  mengharuskan agar  ada  hukum  perdata  yang  berlaku  di seluruh  dunia  atau  antar  beberapa  negara;  2) Nasionalitas, yang di setiap Negara mempunyai  Hukum  Perdata  Internasional masing-masing.  Itu  memberikan  pengertian bahwa  HPI  ini  bukanlah  satu  hukum  yang telah  terkodifikasi  dan  berlaku  bagi  dunia internasional,  namun  HPI  merupakan  hukum yang terkodifikasi di masing masing negara, 14 dimana  hukum  tersebut  berlaku  bagi  setiap warga  negaranya  yang  melakukan  hubungan internasional.
HPI  menurut  beberapa  ahli  hukum antara  lain  yaitu: 15 Sudargo  Gautama, menyatakan keseluruhan  peraturan  dan kekhususan  hukum  yang  menunjuk  stelsel hukum  manakah  yang  berlaku  atau  apakah yang  merupakan  hukum,  jika  hubungan- hubungan  dan  peristiwa  antara  warga-warga Negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian-pertalian dengan  stelsel-stelsel  dengan  kaidah-kaidah hukum  2  (dua)  atau  lebih  Negara  yang berbeda  dalam  ling-  kungan,  kuasa  tempat, pribadi dan soal-soal. Van Brakel menyatakan bahwa HPI yaitu hukum nasional  yang  khusus  diperuntukkan  bagi perkara-perkara internasional, sedangkan Mochtar Koesoemaatmadja  menyatakan  HPI adalah  keseluruhan  kaidah  yang  mengatur hubungan  perdata yang  melintasi  batas negara. Atau hukum yang mengatur hubungan  antar  pelaku  yang  masing-  masing tunduk pada hukum perdata negaranya.
Ruang  lingkup  HPI  sendiri  terdiri dari:  a)  HPI  = rechtstoepasingrecht 16 ,  istilah Hukum  Perselisihan  hanya  terbatas  pada
14 Neneng Oktarina, 2013, Hukum Perdata Internasional , Buku Ajar, Padang: Universitas Andalas, h. 56
15 Sudargo Gautama, Op.cit, h. 6.
16 Ibid , h. 8.
masalah “hukum yang diperlakukan” ( rechtstoe-passingrecht ), ini merupakan pandangan  pertama  tentang  materi  yang termasuk dalam HPI. Pandangan ini misalnya  berlaku  di  Jerman  dan  Nederland. Materi  yang  termasuk  di  bidang  HPI  sangat terbatas. Tetapi disamping pandangan terbatas ini, masih terdapat lain-lain padangan  yang  beranggapan  bahwa  bidang HPI  sangat  jauh  lebih  luas;  b)  HPI  = Choice of  law + Choice  of  Jurisdiction 17 ,  dalam sistem  Negara-negara Anglo  Saxon dikatakan bahwa  HPI  ini  bukan  hanya  terdiri  dari “ conflict  of  laws ”,  tetapi  mencakup  pula persoalan-persoalan  “ conflict  of  jurisdiction ” atau  lebih  tepat  “ choice  of  juriscdiction” , yakni persoalan tentang kompetensi wewenang  hakim.  Jadi  bukan  saja mengenai hukum  manakah  yang  berlaku,  tetapi  juga mengenai  hakim  manakah  yang  berenang; 18 ” c)  HPI  = Choice  of  law + Choice  of Jurisdiction + Condition  des  Etranges 19 , pandangan  ketiga  tentang  HPI  adalah  yang lebih  luas  lagi  yaitu  seperti  dikenal  dalam Negara-negara Latin (Italia, Spanyol, Amerika  Selatan).  Masalah-masalah  tentang status  orang  asing  ( condition  des  estrangers, ureemdelingen-statuut )  dianggap  masalah- masalah pilihan hukum dan pilihan hukum;  d)  HPI  = Choice  of  law + Choice  of Jurisdiction + Condition des Etranges + Nationalite 20 ,  di  samping  itu  kita  lihat  sistem yang  paling  luas,  yaitu  seperti  yang  dikenal dalam  HPI  Perancis.  Disamping  tiga  macam yang disebut tadi sebagai bagian keempat dari HPI  ditambahkan  masalah-  masalah  tentang
17 Ibid , h. 9.
18 Menurut  pandangan Anglo  Saxon ini  tidak  mungkin seorang  hakim  sampai  pada  pertanyaan,  hukum  mana yang  kami  harus  pergunakan,  sebelum  ia  menjawab apakah  ia  sebagai  hakim  berwenang  untuk  mengadili peristiwa  ini.  Baru  setelah  itu  timbullah  pertanyaan kedua, yakni: “kalau saya anggap diri saya berwenang, hukum manakah yang harus saya pakai?”. Jadi menurut konsepsi  ini  selalu  dikaitkan  pada  HPI  ini,  di  samping pertanyaan-pertanyaan choice  of  law (pilihan  hukum) juga  pertanyaan-pertanyaan  “ conflics  of  jurisdiction, choice  of  jurisdiction ” (pilihan hakim). Jadi  ini adalah pandangan  kedua  tentang  HPI,  bahwa  di  samping “ choice of law ” juga ada “ choice of jurisdiction ”.
19 Ibid , h. 8.
20 Ibid , h. 9.
Hotman Siahaan , Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, halaman 140-153
kewarganegaraan ( nationalite ). 21
Sedangkan  istilah  warganegara  dalam konteks  kosa  kata  Indonesia  merujuk  pada atau  terjemahan  dari  kata citizen dalam bahasa  inggris  atau citoyen dalam  bahasa Perancis.  Berawal  dari  konsep citizen inilah kita  bisa  memberi  pemaknaan  yang  luas mengenai  warga  Negara.  Dengan  mengkaji makna citizen nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah warganegara sesungguhnya  belum  cukup  untuk  mewakili konsep citizen . 22 Dari  pandangan  klasik tentang pengertian warganegara,  dapat disimpulkan  bahwa  warganegara  atau  lebih tepat  dengan  istilah  warga ( citizen ) menunjuk pada seseorang sebagi anggota dari masyarakat yang dipandang sebagai  komunitas politik dan atau komunitas hukum. Penafsiran diatas tidak terlalu  salah  dengan  analisa bahwa  yang dimaksud  warga  adalah  anggota  ( member ) dari  suatu  komunitas. 23 Warganegara  sebagai anggota  resmi  dari  masyarakat,  sedangkan kewarganegaraan sebagai perangkat karakteristik dari sesorang warganegara.
Karakteristik
warganegara yang digambarkan oleh para ahli dan fi  menyiratkan bahwa  karakteristik  warganegara  tidak  bisa dilepaskan  dari  pengaruh  sosial  politik,  latar belakang  dan institusi  dimana  dia  hidup. Karakteristik  warganegara  yang  baik  menurut Aristoteles  adalah  adanya  keutamaan  sipil ( civic virtue) dalam dirinya. Menurut Aristoteles  ada  empat  komponen  c ivic  virtue yaitu: 24 1)  Kesederhanaan  ( temperance ) termasuk self-control dan avoidance  of extremes ; 2) Keadilan ( justice ); 3)
Keberanian  atau  keteguhan  ( courage ) termasuk  patriotism;  4)  Kebijaksanaan atau  kesopanan  ( wisdom  of  prudence ) termasuk the  capacity  for  judgement . 25
21 Empat  bagian  HPI  ini  dalam textbook-textbook HPI Perancis  selalu  diperhatikan.  Dalam  majalah-majalah yang  terpenting  untuk  HPI  di  Perancis,  misalnya “ Revue  Critique  de  Droit  International  Prive ”  selalu teradapat  rubrik-rubrik  tertentu  mengikuti  empat bagian bidang HPI menurut system Perancis ini.
22 Winarmo, 2009, Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis , Bandung: Alfabeta, h. 1-2.
23 Ibid , h. 9.
24 Ibid , h. 10.
25 Warga Negara yang memiliki klasifikasi demikian akan menjadi warga Negara yang baik. Dia akan
Namun  dalam  perkembangan  dunia  modern, para ahli berupaya mengembangkan sejumlah  karakteristik  warganegara  yang sejalan  dengan  dunia  modern.  Istilah  “ civic virtue ”  diartikan  sebagai  “ the  willingness  of the  citizen  to  set  aside  privat  interest  and personal  concern  for  the  sake  of  common good ” 26 . Civic  virtue atau  kebajikan kewarganegaraan adalah kemauan dari warganegara untuk mengesampingkan kepentingan  pribadi  atau  perhatian  indi- vidualnya pada  kepentingan umum.
Dari  sisi  hukum,  status  kewarganegaraan seseorang amat menentukan hak dan kewenangannya selaku warga Negara. Orang yang memiliki
status kewarganegaraan  akan  berbeda  dengan seseorang  yang  tidak  berstatus  sebagai  warga Negara di Negara tersebut 27 . Kewarganegaraan  sesorang  mengakibatkan orang  tersebut  memiliki  pertalian  hukum serta  tunduk  pada  hukum  Negara  yang bersangkutan. Kewarganegaraan menghasilkan  akibat  hukum  yaitu  adanya hak  dan  kewajiban  warga  Negara  maupun Negara.  Hak  dan  kewajiban  warganegara merupakan  “isi”  atau  “aspek  material”  dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Hak dan kewajiban  warganegara pada  umumnya dimuatkan  dalam  konstitusi  Negara  yang bersangkutan.  Akibat  hukum  yang  lain adalah  bahwa  orang  yang  sudah  memiliki kewarganegaraan  tidak  jatuh  pada  kekuasaan atau  kewenangan  Negara  lain.  Negara  lain juga  tidak  berhak  memperlakukan  kaidah- kaidah  hukum  pada  orang  yang  bukan warga  negaranya. 28 Salah  satu  kepemilikan yang  melekat  dalam  diri  identitas  seorang warga  adalah  hak  dan  kewajibannya  secara resiprokalitas.  Artinya  ia  memiliki  hubungan timbal  balik  dalam  komunitasnya  yaitu  hak dan  kewajiban  diantara  kedua  belah  pihak. Seorang  warga  memiliki  hak  dan  kewajiban
mampu memerintah secara baik dan juga ia dapat menyatakan warganegara ada yang termasuk good citizen dan bad citizen. Good citizen amat ditentukan dari konstitusi.
26 Ibid , h. 12.
27 J.G. Starke, 2008, Pengantar Hukum Internasional , Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, h. 463.
28 Winarmo, Op cit , h. 54.
Hotman Siahaan , Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, halaman 140-153
terhadap komunitasnya, demikian pula sebaliknya  komunitas  memiliki  hak  dan kewajiban terhadap anggota. 29
Pengaturan mengenai kewarganegaraan  dan  perihal  hak  dan kewajiban  warganegara  tertuang  pada  Pasal 26  sampai  dengan  Pasal  34  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 26  UUD  1945 menyatakan tentang siapakah yang termasuk  penduduk  Indonesia,  jadi  ini merupakan ketentuan formal Negara Indonesia  mengenai  warga  negaranya.  Isi formal kewarganegaraan indonesia ini selanjutnya dituangkan dalam aturan perundang  yang  lebih  lanjut  yaitu  undang- undang
tentang kewarganegaraan.
Sedangkan  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  34 berisi  tentang  ketentuan  material  mengenai kewarganegaraan Indonesia yaitu tentang hak dan kewajiban warganegara. Isi material kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  27  sampai  dengan Pasal  34  UUD  1945  hanya  berisi  ketentuan- ketentuan  dasar  atau  garis-garis  perihal  hak dan  kewajiban  warganegara  dalam  berbagai bidang  nantinya  juga  termuat  dalam  pelbagai undang-undang sebagai peraturan pelaksana. 30 Secara  garis  besar,  hak  dan kewajiban selaku  warganegara  Indonesia sebagaimana  telah  tertuang  didalam  Pasal  27 sampai dengan Pasal  34 UUD 1945. 31

## B. Prosedur  Perkawinan  Antar  Bangsa Menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia
Pasal  57  UU  Perkawinan  menyatakan bahwa  hukum  perkawinan  campuran  adalah perkawinan  antara  dua  orang  yang  berbeda kewarganegaraan.  Dari  definisi  pasal  57  UU Perkawinan  ini  dapat  diuraikan  unsur-unsur perkawinan  campuran  sebagai  berikut: 32 a) perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita;  b)  di  Indonesia  tunduk  pada  aturan yang berbeda; c) karena perbedaan kewarganegaraan;  d)  salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia.
Unsur
29 Ibid , h. 18.
30 Ibid , h. 95.
31 Ibid , h. 96.
32 Noak Sianturi, Perkawinan Campuran , dalam Mia Siratni, Op.cit , h. 61.
pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan  karena perbedaan  agama,  suku  bangsa,  golongan  di Indonesia  melainkan  karena  unsur  ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan  unsur  keempat  bahwa  salah satu kewarga-negaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia.
Tegasnya perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan  antar  warganegara  Indonesia  dan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan  tentu  saja  hukum  yang berlaku bagi mereka juga berlainan. 33
Status personil dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan hukum mengenai person (seseorang)  yaitu  kaedah- kaedah  hukum  yang  mengikuti  seseorang dimanapun  orang  itu  berada  atau kemanapun orang  yang  bersangkutan  pergi,  sehingga kaedah-kaedah yang termasuk di dalam  status personil mempunyai lingkungan kuasa berlaku  tidak  terbatas  pada  wilayah  suatu negara  tertentu.  Di  dalam  HPI,  kita  melihat adanya  2  (dua)  konsepsi  mengenai  status personil  ini,  yakni:  Pertama  konsepsi  yang luas  yaitu  bahwa  yang  termasuk  di  dalam status personil, ialah: a) Dalam  bidang hukum Perorangan seperti wewenang untuk mempunyai  hak-hak  hukum  pada  umumnya, kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan hukum;  b)  Dalam  hukum  kekeluargaan, demikian  juga dalam  hal  perwalian  dan kuasa;  c)  Pewarisan  dalam  arti  yang  seluas- luasnya.  Kedua  konsepsi  yang  sempit  yaitu bahwa yang termasuk di dalam status personil ialah semua yang termasuk di  dalam konsepsi status  personil  yang  luas,  kecuali  mengenai pewarisan. 34 Dari  kedua  konsepsi  tersebut
33 Atas  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan Perkawinan  campuran  adalah  hubungan  perdata  yang merupakan  bagian  dari  cakupan  HPI.  Hal  ini dikarenakan  perkawinan  campuran  mengandung  unsur asing dimana akan terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut  bersifat  Internasional  sehingga  menjadi hubungan Perdata Internasional.
34 Sudargo Gautama, 1985, Aneka Masalah Hukum
Hotman Siahaan , Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, halaman 140-153
baik  yang  luas  maupun  yang  sempit menempatkan perkawinan adalah termasuk di dalam  status personil.
Selanjutnya  persoalan  yang  timbul adalah hukum manakah  yang  harus diperlukan terhadap  status  personil  sehubungan  dengan adanya  peristiwa  hukum  yang  termasuk  ke dalam hubungan
Hukum Perdata Internasional.  Sehubungan  dengan  hal  ini maka di dalam Hukum
Perdata
Internasional  kita  mengenal  adanya  2  (dua) aliran  atau  prinsip  mengenai  hukum  yang berlaku terhadap  status  personil  ini,  yaitu:  1) Prinsip personalitas yang menentukan bahwa  status  personil  dari  pada  seseorang baik  Warga  Negara  Indonesia  maupun  warga Negara  Asing  adalah  ditentukan  oleh  hukum nasionalnya.  Jadi  dimanapun  seseorang  itu berada,  maka  status  personil  berlaku  hukum nasionalnya;  2)  Prinsip  Teritorialitas  yang menentukan  bahwa  hukum  yang  berlaku bagi  status  personilnya  seseorang  dimana orang  tersebut  berada  atau  hukum  dimana  ia berdomisili. 35 Prosedur  Perkawinan  Campuran terdapat  dalam  masyarakat  Indonesia  yang hendak  melakukan  perkawinan  campuran (perkawinan beda kewarganegaraan), khususnya  bagi  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  yang  akan  menikah  di  Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing  (WNA) ataupun sebaliknya berdasarkan UU Perkawinan. 36 Perkawinan Campuran
yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut  Undang-  Undang  Perkawinan  dan harus  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan  kedua  calon  mempelai,  izin  dari kedua orangtua/wali bagi yang belum  berumur 21 tahun,  dan  sebagaimana  yang  dinyatakan dalam pasal 6 UU Perkawinan. 37 Bila  semua
Perdata Internasional , Bandung: Alumni, h.1-6.
35 Ibid , h. 8.
36 Noak Sianturi, Op.cit , h. 61
37 Pasal 6 UU Perkawinan  menyatakan:  1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai; 2)Untuk melansungkan perkawinan seorang yang  belum  mencapai umur 21 (dua puluh  satu) tahun harus  mendapat  izin  kedua  orang  tua;  3)  Dalam  hal seorang  dari  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan kehendaknya,  maka  izin  dimaksud  ayat  (2)  pasal  ini
syarat  telah  terpenuhi,  anda  dapat  meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan  Surat  Keterangan  dari  pegawai pencatat  perkawinan  masing-masing  pihak. Surat  Keterangan  ini  berisi  keterangan bahwa  benar  syarat  telah  terpenuhi  dan tidak ada
rintangan untuk melangsungkan  perkawinan.  Bila  petugas pencatat  perkawinan  menolak  memberikan surat  keterangan,  maka  anda  dapat  meminta Pengadilan  memberikan  Surat  Keputusan,  yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan. Surat Keterangan atau Surat Keputusan  Pengganti  Keterangan  ini  berlaku selama  enam  bulan.  Jika  selama  waktu tersebut,  perkawinan  belum  dilaksanakan, maka  Surat  Keterangan  atau  Surat  Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi. 38
cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang  mampu menyatakan  kehendaknya;  4)  Dalam  hal  kedua  orang tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu  untuk  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin diperoleh  dari  wali,  orang  yang  memelihara  atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan  lurus  ke  atas  selama  mereka  masih  hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; 5) Dalam  hal  ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah  seorang  atau  lebih  di  antara  mereka  tidak menyatakan  pendapatnya,  maka  pengadilan  dalam daerah  hukum  tempat  tinggal  orang  yang  akan melansungkan  perkawinan  atas  permintaan  orang tersebut  dapat  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu mendengar  orang-orang  tersebut  dalam  ayat  (2),  (3), dan (4) pasal ini; 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku  sepanjang  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
38 Pasal  60  UU  Perkawinan  menyatakan:  1) Perkawinan  campuran  tidak  dapat  dilansungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan  oleh  hukum  yang  berlaku  bagi  pihak masing-masing telah dipenuhi; 2) Untuk membuktikan bahwa  syarat-syarat  tersebut  dalam  ayat  (1)  telah dipenuhi  dank  arena  itu  tidak  ada  rintangan  untuk melansungkan  perkawinan  campuran,  maka  oleh mereka  yang  menurut  hukum  yang  berlaku  bagi  pihak masing-masing berwenang mencatat perkawina, diberikan  suatu  keterangan  bahwa  syarat-syarat  telah dipenuhi;  3)  Jika  pejabat  yang  bersangkutan  menolak untuk  memberikan  surat  keterangan  itu,  maka  atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan  keputusan  dengan  tidak  beracara  serta tidak  boleh  dimintakan  banding  lagi  tentang  soal apakah  penolakan  pemberian  surat  keterangan  itu beralasan  atau  tidak;  4)  Jika  pengadilan  memutuskan bahwa  penolakan  tidak  beralasan  keputusan  itu
Hotman Siahaan , Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, halaman 140-153
Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan.  Untuk  calon  suami  harus  meminta calon  suami,  untuk  melengkapi  surat-surat dari  daerah  atau  negara  asalnya.  Untuk  dapat menikah  di Indonesia,  ia  juga  harus menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan  bahwa  ia  dapat  kawin  dan  akan kawin  dengan  WNI.  Surat  Keterangan  ini dikeluarkan  oleh  instansi  yang  berwenang  di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:  1)  Fotokopi  Identitas  Diri (KTP/paspor);  2)  Fotokopi  Akta  Kelahiran; 3)  Surat  Keterangan  bahwa  ia  tidak  sedang dalam  status  kawin;  4)  Akta Cerai bila sudah pernah  kawin;  atau  Akta  Kematian  istri  bila istri  meninggal;  5)  Surat-surat  tersebut  lalu diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian  harus  dilegalisir  oleh  Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia. Untuk  calon  istri,  sebagai  calon  istri  harus melengkapi  diri  anda  dengan:  1)  Fotokopi KTP;  2)  Fotokopi  Akta  Kelahiran;  3)  Data orang  tua  calon  mempelai;  4)  Surat pengantar  dari  RT/RW  yang  menyatakan bahwa  anda  tidak  ada  halangan  bagi  anda untuk melangsungkan perkawinan.
Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan  untuk  memperoleh  kutipan Akta  Perkawinan  (kutipan  buku  nikah)  oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama  Islam,  pencatatan  dilakukan  oleh pegawai  Pencatat  Nikah  atau  Pembantu Pegawai  Pencatat  Nikah  Talak  Cerai  Rujuk. Sedangkan  bagi  yang  Non  Islam,  pencatatan dilakukan  oleh  Pegawai  Kantor  Catatan Sipil. 39 Kutipan  Akta  Perkawinan  yang  telah
menjadi  pengganti  keterangan  yang  tersebut  ayat  (3); 5)Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangn tidak  mempunyai  kekuatan  lagi  jika  perkawinan  itu tidak dilansungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan 39 Pasal  61  UU  Perkawinan  menyatakan:  1) Perkawinan  campuran  dicatat  oleh  pegawai  pencatat yang  berwenang;  2)  Barangsiapa  melansungkan perkawinan  campuran  tanpa  memperlihatkan  lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan  atau  keputusan  pengganti  keterangan  yang disebut dalam 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  1  (satu) bulan; 3) Pegawai pencatat perkawinan  yang  mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan  atau  keputusan  pengganti  keterangan  tidak
anda  dapatkan,  masih  harus  dilegalisir  di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen  Luar  Negeri,  serta  didaftarkan  di Kedutaan  negara  asal  suami.  Dengan  adanya legalisasi  itu,  maka  perkawinan  anda  sudah sah  dan  diterima  secara  internasional,  baik bagi  hukum  di  negara  asal  suami,maupun menurut hukum di Indonesia.
Ada  beberapa  konsekuensi  yang  harus anda  terima  bila  anda  menikah  dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting  yaitu  terkait  dengan  status anak.  Berdasarkan  UU  Kewarganegaraan terbaru,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA,maupun anak yang lahir dari perkawinan  seorang  wanita  WNA  dengan pria  WNI,  kini  sama-sama  telah  diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan  berkewarganegaraan  ganda,  dan  setelah anak  berusia  18  tahun  atau  sudah  kawin  maka ia harus menentukan pilihannya.
Pernyataan  untuk  memilih  tersebut harus  disampaikan  paling  lambat  3  (tiga) tahun  setelah  anak  berusia  18  tahun  atau setelah kawin. Jadi bersiaplah untuk mengurus prosedural
pemilihan kewarganegaraan  anak  selanjutnya.  Bagi perkawinan  campuran  yang  dilangsungkan di  luar  Indonesia,  harus  didaftarkan  di kantor  Catatan  Sipil  paling  lambat  1  (satu) tahun  setelah  yang  bersangkutan  kembali  ke Indonesia.  Bila  tidak,  maka  perkawinan  anda belum  diakui  oleh  hukum  kita.  Surat  bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan  Perkawinan  tempat  tinggal  anda di Indonesia ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan. 40
ada,  dihukum  dengan  hukuman  kurungan  selama- lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.
40 Dengan  banyaknya  perkawinan  campuran  di Indonesia  sudah  seharusnya  perlindungan  hukum dalam  perkawinan  campuran  ini  diakomodir  dengan baik  dalam  perundang-undangan  Indonesia.  Maka seiring dengan perkembangannya, barulah pada 11 Juli 2006 DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Secara garis besar  Undang-undang  baru  ini  sudah  memberikan pencerahan  baru  dalam  mengatasi  persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas
Perkawinan campuran ini akan membawa  konsekuensi  tersendiri  yaitu berlakunya  peraturan  dari  masing–masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing– masing  pihak  yang terlibat.  Peraturan perundang–undangan yang mengatur mengenai  perkawinan  campuran  terdapat dalam  Pasal  57  UU  Perkawinan  yang menyatakan  sebagai  berikut,  bahwa  yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang–Undang ini adalah perkawinan antara dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada hukum  yang  berlainan, 41 karena  perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan  Indonesia. 42 Sedangkan dilain  pihak  kita  mengenal  adanya  tempat kediaman  atau  tempat  tinggal  seseorang, dimana  hal  yang  terakhir  ini  merupakan fakta- fakta  yang  sama  sekali tidak dipengaruhi  oleh  hukum.  Akan  tetapi  tempat tinggalnya  seseorang  itu  berhubungan  erat dengan  domisili  sebab  tempat  tinggalnya seseorang  kadang-kadang  dipakai  sebagai dasar  untuk  menentukan  domisili  orang  yang bersangkutan.  Didalam  HPI  yang  dipentingkan ialah domisili seseorang di dalam suatu negara, artinya di negara manakah seseorang mempunyai domisili sehingga dengan demikian  dapat  ditentukan  hukum  yang berlaku  baginya,  misalnya  hukum  dimana  ia berdomisili.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka kita melihat pengertian domisili yang terdapat  di  dalam  stelsel  hukum  tertentu yaktu  hukum  Inggris  yang  merupakan konsep  domisili  yang  paling  unik,  dimana domisili menurut hukum Inggris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu 43 :
1) Domicilie  Of  Origin, yaitu  tempat
41 Dalam  hubungannya  dengan  pengertian  domisili, maka  corak  utama  yang  terdapat  dalam  konsepsi domisili  yang dikenal dimana-mana dan pengertian  ini adalah  sama  di  dalam  setiap  stelsel  hukum,  dimana dengan  istilah  domisili  diartikan  yaitu:  Negara  yang menurut hukum sebagai pusa dari kehidupan seseorang ini tidak dinilai secara sama, artinya berbagai cara yang berbeda digunakan untuk menentukan tempat dimanakah  merupakan  tempat  pusat  kehidupan  itu. Domisili adalah merupakan pusat kehidupan seseorang yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum.
42 Saidus Syahar, Op.cit, h. 34.
43 Ibid , h. 301-307.
tinggal yang diperoleh karena kelahiran,  lembaga  ini  lebih  condong kepada  paham  kewarganegaraan;  2) Domicilie  Of  Choise, yaitu  domisili yang  dipilih  dengan  memperlihatkan bahwa                                          orang  yang bersangkutan mempunyai suatu hasrat untuk  terus menetap                       di negara  yang  baru  dipilihnya;  3) Domicilie  by  Operation  Of  law ,  yaitu domisili  bagi  anak-anak  yang  belum dewasa, perempuan-perempuan dalam perkawinan dan  mereka  yang  ditaruh di bawah perwalian.
Dari  kedua  prinsip  yang  menentukan hukum  yang  berlaku  bagi  status  personil masih  terdapat  adanya  negara-negara  yang menganut  kombinasi  atau  campuran  antara kedua  prinsip  tersebut  di  atas.  Adapun kombinasi  tersebut  sebagai  berikut:  a) Kombinasi menurut sistem Rusia,  yaitu untuk orang-orang  asing  yang  terdapat  di  dalam negeri diberlakukan prinsip domisili, sedangkan untuk  Warga  Negara  yang bersangkutan  yang  berada  di  luar  negeri diberlakukan prinsip personalitas tanpa memperhatikan sama sekali bagaimana pendirian  dari  negara  dimana  Warga  Negara tersebut  berdomisili;  b)  Kombinasi  dalam sistem  hukum  Swiss,  yaitu  untuk  orang- orang  asing  yang  berada  di  luar  negara Swiss  diberlakukan  Hukum  Perdata  Swiss, sedangkan kepada Warga Negara  Swiss yang berada  di  luar  negeri  diberlakukan  hukum dimana  mereka  berdomisili.  Akan  tetapi apabila  hukum  dari  negara  dimana  mereka berdomisili  menganut  asas  personalitas  maka yang  berlaku  adalah  Hukum  Perdata  Swiss. Jadi  sistem  campuran  ini  terjadi  apabila Warga  Negara  Swiss  itu  berdomisili  pada negara-negara yang menganut asas personalitas, sedangkan apabila Warga Negara  Swiss  yang  berdomisili  di  negara- negara  yang  menganut  prinsip  teritorialitas, maka  tidak  akan  terjadi  kombinasi  antara kedua  prinsip  tersebut,  jika  kita  lihat  lebih lanjut  maka  negara–negara  yang  menganut sistem  kombinasi  atau  campuran  ini  pada dasarnya didorong oleh hasrat yang dinamakan “ Juristischem Chauvinismus “
Hotman Siahaan , Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, halaman 140-153
yaitu  hasrat  untuk  mengutamakan  hukum negara sendiri dianggap yang paling baik. 44
Selanjutnya diantara prinsip-prinsip yang ada  dan  berlaku  tersebut  maka  prinsip  yang dianut  di  Indonesia yang mana akan dipakai. Untuk  mengetahui  hal  tersebut  maka  kita tidak dapat  terlepas  dari  Pasal  16  AB. Adapun Pasal 16 AB menentukan bahwa: bagi Penduduk Hindia  Belanda  (sekarang  Warga  Negara Indonesia),peraturan-peraturan perundang- undangan yang mengenai status dan wewenang  seseorang  tetap  berlaku  terhadap mereka  apabila  mereka  berada  di  luar  negeri. Pasal ini berlaku sesuai dengan status personil yang  mencakup: 45 a)  Hukum  perseorangan termasuk  hukum  keluarga  dan  hukum perkawinan dan b) Peraturan-peraturan mengenai benda  benda yang tidak tetap.
C. Dinamika  Dalam  Proses  Perkawinan
Campuran  Beda  Kewarganegaraan  di Indonesia
Dinamika
yang muncul akibat perkawinan  campuran  beda  kewarganegaraan ini lebih terletak pada kurangnya informasi  kepada  pasangan  yang  mau melakukan perkawinan beda
kewarganegaraan.
Prosedur Perkawinan Campuran terdapat dalam masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan  campuran  (perkawinan  beda kewarganegaraan)  diatur  di  dalam UU Perkawinan.  Problem  yang  muncul  akibat perkawinan campuran beda kewarga- negaraan  ini  terjadi  karena  kurang  adanya penyuluhan  atau  sosialisasi  yang  diberikan pemerintah kepada setiap warganegara Indonesia.  Akibat  minimnya  informasi  aturan hukum  ini  menyebabkan  pasangan  yang ingin  menikah  mengalami  kendala-kendala dalam  menyiapkan  data  ataupun  dokumen yang dipersiapkan dalam pernikahan mereka.
Data-data dokumen tersebut akan diuraikan  oleh  penulis  sebagai  berikut:  1)  Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan,  kurangnya  kordinasi  yang baik  antara  pasangan  yang  menikah  dengan Pegawai Pencatat Perkawinan dalam
44 Ibid , h. 83-87.
45 Sunaryati Hartono, 1976, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional , Bandung: Alumni, h. 12.
membuat surat keterangan perkawinan pasangan  tersebut.  Hal  itu  terjadi  karena minimnya informasi yang disediakan pemerintah  apabila  terjadi  pernikahan  beda warganegara;  2)  Surat-surat  yang  harus dipersiapkan,  untuk  calon  suami harus meminta  calon  suami,  untuk  melengkapi  surat- surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan Surat  Keterangan  yang  menyatakan  bahwa  ia dapat  kawin  dan  akan  kawin  dengan  WNI. Surat  Keterangan  ini  dikeluarkan  oleh  instansi yang  berwenang  di  negaranya.  Selain  itu harus  pula  dilampirkan  syarat  lainnya.  Calon suami  terkadang  belum  menyiapkan  hal tersebut  karena  minimnya  informasi  yang didapatnya;  3)  Serupa  dengan  calon  suami, untuk  calon  istri,  sebagai  calon  istri  harus melengkapi  diri  anda  dengan,  fotokopi  KTP, fotokopi  Akta  Kelahiran,  data  orang  tua calon  mempelai,  surat  pengantar  dari RT/RW  yang  menyatakan  bahwa  anda  tidak ada  halangan  bagi  anda  untuk  melangsungkan perkawinan.  Setelah  ini  dipersiapkan  calon istri,  ternyata  suami  masih  terkendala  dengan persyaratan  diatas,  sehingga  menyebabkan pernikahan belum bisa dilaksanakan.
Penyelesaian  yang  telah  dilakukan pemerintah  antara  lain  telah  melakukan pemberian  penyebaran-penyebaran  informasi terkait  syarat-syarat  yang  harus  dilengkapi oleh pasangan beda kewarganegaraan, dimana  salah  satu  pasangannya  adalah Warga  Negara  Indonesia,  dan  pasangannya adalah  Warga  Negara  Asing.  Berdasarkan uraian  pada  bagian  permasalah  diatas, adapun  solusi  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  republik  Indonesia  adalah:  1) Dalam  Tahap  Surat  Keterangan  dari  Pegawai Pencatat Perkawinan melakukan: a) Pemerintah telah menyebarkan informasi-informasi tentang surat keterangan tersebut; b)
Pemerintah  menyiapakan  website  di  internet, pasangan  tinggal  mengakses  link  website tersebut;  c)  Terhadap  opnum-opnum  Pegawai Pencatat  Perkawinan  yang  nakal,  pemerintah akan  memberikan  sanksi  yang  tegas;  dan  2) Dalam  tahap  mempersiapkan  surat-surat untuk  melansungkan  pernikahan,  adapun solusi  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Republilk  Indonesia  adalah:  a)  Senada  dengan
yang  diatas,  Pemerintah  dan  instansi  yang terkait telah menyebarkan informasi-informasi; b)  Pemerintah  juga  menyiapkan website di internet,  pasangan  tinggal  mengakses link website tersebut,  dan  mengikuti  data-data yang harus dipersiapkan dalam link informasi tersebut.
Selain itu di dalam melakukan perkawinan  maka  harus  menaati  asas-asas perkawinan  yang  ada 46 ,  antara  lain  dapat penulis  jabarkan  sebagai  berikut:  Pertama. Asas-asas  perkawinan  menurut  KUHPerdata adalah: 47 a)  Asas  monogami.  Asas  ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar;  b)  Perkawinan  adalah  perkawinan perdata  sehingga  harus  dilakukan  di  depan pegawai catatan sipil; c) Perkawinan merupakan  persetujuan  antara  seorang  laki- laki dan seorang  perempuan di bidang hukum keluarga;  d)  Supaya  perkawinan  sah  maka harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan  undang-undang;  e)  Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban  suami  dan  isteri;  f)  Perkawinan menyebabkan pertalian darah; dan g) Perkawinan  mempunyai  akibat  di  bidang kekayaan  suami  dan  isteri  itu;  Kedua,  Asas- asas  perkawinan  menurut  UU  Perkawinan adalah:  a)  Asas  Kesepakatan  (Bab  II  Pasal  6 ayat  (1)  UU  Perkawinan),  yaitu  harus  ada kata  sepakat  antara  calon  suami  dan  isteri;  b) Asas  monogami  (Pasal  3  ayat  (1)  UU Perkawinan).  Pada  asasnya,  seorang  pria hanya  boleh  memiliki  satu  isteri  dan  seorang wanita  hanya  boleh  memiliki  satu  suami, namun  ada  perkecualian  (Pasal  3  ayat  (2) UU  Perkawinan  dengan  syarat-syarat  yang diatur  dalam  Pasal  4-5;  c)  Perkawinan  bukan semata  ikatan  lahiriah melainkan  juga batiniah;  d)  Supaya  sah  perkawinan  harus memenuhi  syarat  yang  ditentukan  undang- undang  (Pasal  2  UU  Perkawinan);  e) Perkawinan  mempunyai  akibat  terhadap pribadi  suami  dan  istri;  f)  Perkawinan mempunyai  akibat  terhadap  anak/keturunan dari perkawinan  tersebut; dan g) Perkawinan
46 Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata
47 Nasrul, 2015, Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Lainny a, di dalam Mia Siratni, Op-cit , h. 61.
mempunyai  akibat  terhadap  harta  suami  dan istri tersebut.
Ketiga  adalah,  menurut  agama  Islam asas-asas dalam perkawinan berlaku beberapa asas  di  antaranya: 48 a).Asas  kesukarelaan, merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan  itu  tidak  hanya  harus  terdapat antara  kedua  calon  suami  istri,  tetapi  juga antara  kedua  orang  tua  kedua  belah  pihak. Kesukarelaan  orang  tua  yang  menjadi  wali seorang  wanita,  merupakan  sendi  asasi perkawinan  Islam.  Dalam  berbagai  hadis nabi,  asas  ini  dinyatakan  dengan  tegas; b) Asas persetujuan, kedua belah pihak merupakan  konsekuensi  logis  asas  pertama tadi.  Ini  berarti  bahwa  tidak  boleh  ada paksaan  dalam  melangsungkan  perkawinan. Persetujuan  seorang  gadis  untuk  dinikahkan dengan  seorang  pemuda,  misalnya  harus diminta  lebih  dahulu  oleh  wali  atau  orang tuanya.  Menurut  sunnah  nabi,  persetujuan  itu dapat  disimpulkan  dari  diamnya  gadis tersebut. Dari berbagai sunnah dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan  tanpa persetujuan  kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan;  c)  Asas  kebebasan  memilih pasangan,  disebutkan  dalam  sunnah  nabi. Diceritakan  oleh  Ibnu  Abbas  bahwa  pada suatu  ketika  seorang  gadis  bernama  Jariyah menghadap  Rasulullah  dan  menyatakan bahwa  ia  telah  dikawinkan  oleh  ayahnya dengan  seseorang  yang  tidak  disukainya. Setelah  mendengarkan  pengaduan  itu,  nabi menegaskan  bahwa  ia  (Jariyah)  dapat  memilih untuk  meneruskan  perkawinan  dengan  orang yang  tidak  disukainya  itu  atau  meminta pasangan  dan  kawin  dengan  orang  lain  yang disukainya;  d)  Asas  kemitraan  suami  istri, dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan  kodrat  (sifat,  asal,  pembawaan) disebut dalam Alquran surat  Al-Nisa’ (4) ayat 34  dan  surat  Al-Baqarah  (2)  ayat  187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri  dalam  beberapa  hal  sama,  dalam  hal yang  lain  berbeda  :  suami  menjadi  kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung  jawab  pengaturan  rumah  tangga;
48 Daud Ali, 2005, Hukum Islam, Jakarta: Grafindo Persada, h. 139-140.
e)  Asas  untuk  selama-lamanya,  menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan  keturunan  dan  membina cinta  serta  kasih  sayang  selama  hidup  (QS Al-Rum  (30):21).  Karena  asas  ini  pula  maka perkawinan mut’ah yakni perkawinan sementara  untuk  bersenang-senang  selama waktu  tertentu  saja,  seperti  yang  terdapat dalam  masyarakat  Arab  Jahiliyah  dan beberapa  waktu  setelah  Islam,  dilarang  oleh Nabi Muhammad;  f)  Asas  monogami terbuka,  disimpulkan  dari  Alquran  surat  Al- Nisa’  (4)  ayat  3  jo  ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan  bahwa  seorang  pria  Muslim dibolehkan  atau  boleh  beristri lebih  dari seorang,  asal  memenuhi  beberapa  syarat tertentu,  diantaranya  adalah  syarat  mampu berlaku  adil  terhadap  semua  wanita  yang menjadi  istrinya.  Dalam  ayat  129  surat  yang sama Allah  menyatakan bahwa manusia tidak mungkin  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya walaupun  ia  ingin  berbuat  demikian.  Oleh karena  ketidakmungkinan  berlaku  adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan  bahwa  seorang  laki-laki  lebih baik  kawin  dengan  seorang  wanita  saja.  Ini berarti  bahwa  beristri  lebih  dari  seorang merupakan  jalan  darurat  yang  boleh  dilalui oleh  laki-  laki  Muslim  kalau  terjadi  bahaya, antara  lain,  untuk  menyelamatkan  dirinya dari  berbuat  dosa,  kalau  istrinya  misalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Adapun  beberapa  kesimpulan  yang  dapat ditarik pada tulisan ini meliputi:
a. Prosedur perkawinan antar negara menurut Hukum  Perdata  Internasional  menjelaskan bahwa aturan pernikahan terhadap pasangan  beda  warganegara,  dikembalikan pada  pasangan  masing-  masing  akan memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri;
b. Permasalahan yang muncul dalam prosedur  perkawinan  campuran  beda kewarganegaraan adalah  pada  tahap mempersiapkan  surat  keterangan  dari pegawai  pencatat  perkawinan  dan  pada
tahap  mempersiapkan  surat  ataupun dokumen lainnya;
c. Penyelesaian  problem  yang  muncul dalam  prosedur  perkawinan  campuran yang  telah  disiapkan  pemerintah  adalah memberikan  informasi  yang  jelas  kepada pasangan yang ingin menikah, menyediakan website yang  dibutuhkan pasangan  beda  warga  negara  yang  ingin menikah, serta pemberian sanksi terhadap  oknum-oknum  yang  dianggap nakal.

## B. Saran
Adapun  saran  yang  bisa  penulis  berikan pada tulisan ini antara lain meliputi:
a. Bagi  pasangan  yang  akan  melakukan perkawinan beda warganegara agar mencari  informasi  yang  jelas  dalam mempersiapkan
dokumen yang
dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan nantinya;
b. Pemerintah  harus  memberikan  informasi yang  jelas,  dan  menyediakan  informasi yang dibutuhkan pasangan beda warganegara; c. Terhadap oknum-oknum pegawai pemerintahan  yang  nakal  harus  diberikan peringatan dan  sanksi yang  tegas;
d. Pemerintah harus membuat produk hukum  yang  mengatur  secara  rinci  terkait perkawinan  campuran beda warganegara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdurrahman  Dan  Syahrani,  Riduan,  1978,
Hukum Perkawinan , Alumni Bandung, Bandung.  Ali,  Daud,  2005, Hukum Islam , Jakarta: Grafindo Persada.
Gautama,  Sudargo,  1987, Pengantar  Hukum Perdata Internasional Indonesia , Bandung: Binacipta.
_________,  1985, Aneka  Masalah  Hukum
Perdata Internasional , Bandung: Alumni. Hadikusuma, Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut
Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama , Bandung: Mandar Maju.
Hartono, Sunaryati, 1976, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional , Bandung:  Alumni. Kansil,  C.S.T.
1996, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta,  Balai Pustaka.
Meliala.  Djaja  S,  2007, Perkembangan Hukum  Perdata  Tentang  Orang  Dan
Hukum  Keluarga . Bandung:  Nuansa
Aulia.
Oktarina,  Neneng,  2013, Hukum  Perdata Internasional ,  Buku  Ajar,  Padang: Universitas Andalas. Saleh, K.Wantjik,  1980, Hukum  Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono  Dan  Mamudji,  Sri,  1985,
Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu
Tinjauan Singkat , Jakarta: CV
Rajawali.
Starke, J.G. 2008, Pengantar Hukum Internasional , Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika. Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan
Nasional , Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Syahar, Saidus, 1976, Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya      Ditinjau  Dari  Segi Hukum Islam, Bandung: Alumni. Winarmo,  2009, Kewarganegaraan  Indonesia
Dari Sosiologis Menuju Yuridis ,
Bandung:  Alfabeta.  Yaswirman,  2011.
Hukum  Keluaraga-Karakteristik  Dan Prospek  Doktirn  Islam  Dan  Adat
Dalam
Masyarakat Matrilineal Minangkabau , Jakarta: Rajawali Press.

## B. Jurnal
Makhfudz,  Muhammad,  (2012),  Berbagai
Permasalahan Perkawinan Dalam
Masyarakat  Ditinjau  Dari  Ilmu Sosial
Dan Hukum, Jurnal Universitas Tama
Jagakarsa .
Reminchel,  (2015),  Jaksa  Sebagai  Pengacara Negara Menurut
Undang-Undang
Kejaksaan, Jurnal Advokasi, Vol. 7, No.
1.
Siratni,  Mia,  (2015),  Proses  Penyelesaian Perceraian  Di  Pengadilan  Agama Padang, Jurnal Advokasi , Vol.7, No. 1.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Perdata
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang  Perkawinan,  Lembara  Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3 Tahun  2001  tentang  Desa  Pakraman, Lembaran  Daerah    Provinsi  Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D