Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS MENGGUNAKAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI
Anggi Pratama Nst Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi email: anggipratama@dosen.pancabudi.ac.id
Riza Septika Sari Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  mechanism  of  cash  disbursement  procedures  with  non-cash  transaction methods  within  the  Government  of  the  City  of  Binjai.  And  to  find  out  how  the  City  of  Binjai  government overcomes  various  obstacles  in  conducting  non-cash  transactions.  This  study  uses  descriptive  /  qualitative methods by matching empirical reality with applicable theories, evaluating based on applicable regulations and drawing conclusions. The results showed that the System and Procedure of Spending Cash Supply Money (UP) at  the  OPD  of  the  City  Government  of  Binjai  was  in  accordance  with  the  Mayor  Instruction  Circular  Letter Number 900-5982. The Binjai City Government should be able to carry out intense internal control on financial management by  increasing supervision and  checking the completeness of the documents  first so that  the  funds can be quickly processed, and conducting training and outreach on a regular schedule to the treasurers in order to improve the quality of human resources so that they have competence in systems and procedures for issuing cash in cash for inventories, especially in the implementation of non-cash transactions.
Keywords: Systems, Procedures for Spending Cash, Stock Money.

## 1. PENDAHULUAN
Setelah sistem  pemerintahan berubah  menjadi sistem  otonomi  daerah,  telah  memberi  dampak yang  besar  pada  sistem  penyelenggaraan pemerintahan,  ruang  lingkup  kinerja  dan  juga memberi dampak pada peraturan sistem keuangan pemerintahan  di  dearah.  Otonomi  daerah merupakan  pembagian  kekuasaan  yang  diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Penyelenggaraan  praktik  yang  dilakukan pemerintahan  dikenal  dengan  konsep  sentralisasi dan desentralisasi.
Konsep
sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan  penyelenggaraan  pemerintah  berada di  pusat,  sedangkan  sistem  desentralisasi menunjukkan  karakteristik  bahwa  pemerintah mempunyai kewenangan yang menjadi kewajiban
pemerintah,  yang  diberikan  kepada  pemerintah daerah.  Ada  beberapa  yang  harus  diperhatikan dalam  prosedur  adalah  fungsi  yang  terkait,  yang harus  diperhatikan  mulai  dari  dokumen  yang digunakan,  laporan  yang  dihasilkan  dan  uraian teknis  prosedur.  Komponen  sumber  daya  yang sangat  penting  dalam  melaksanakan  program pembangunan  yang  telah  direncanakan  oleh pemerintah salah satunya adalah pengeluaran kas.
Pengeluaran kas yang mengakibatkan berkurangnya  saldo  kas  tunai  dan  atau  rekening bank  milik  entitas  pemerintah  daerah.  Ada  4 Subsistem  Prosedur  Akuntansi  Pengeluaran  Kas yaitu: sub sistem akuntansi pengeluaran kas Uang Persediaan (UP), sub sistem akuntansi pengeluaran  kas  Ganti  Uang  (GU),  sub  sistem akuntansi pengeluaran kas Tambahan Uang (TU), dan  sub  sistem  akuntansi  pengeluaran  Langsung
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
(LS).  Pengeluaran  kas  dengan  sub  sistem  Uang Persediaan  (UP)  adalah  uang  yang  disediakan pemerintah  untuk  mengisi  tiap-tiap  OPD  yang dikeluarkan sekali dalam setahun.
Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Kota  Binjai  dalam  mengelola  keuangan  daerah dituntut harus memiliki sistem dan prosedur yang baik  sebagai  salah  satu  tindakan  preventif terhadap adanya penyalahgunaan dan kecurangan. Melalui  Surat  Edaran  Instruksi  Walikota  Binjai Nomor 900-5982 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi  Non  Tunai  di  lingkungan  Pemerintah Kota  Binjai  mulai  di  laksanakan  1  September 2018  telah  memberikan  pengaruh  yang  cukup signifikan bagi perubahan mekanisme
pengeluaran  kas  yang  diterapkan  bagi  seluruh instansi  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Binjai. Setelah di
berlakukannya kebijakan Transaksi  Non  Tunai  yang  merupakan kebijakan  yang  masih  baru,  menuntut  adanya kesiapan  dari  seluruh  sumber  daya  yang  ada, seperti  peraturan,  kesiapan  aparatur,  kesiapan Bank  yang  telah  ditunjuk  sebagai  rekening  kas umum daerah Pemerintah Kota Binjai, Penerapan sistem  transaksi  non  tunai  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Binjai  memiliki  banyak keuntungan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan keuangannya, tetapi juga dalam proses pelaksanaan  nya  memiliki  beberapa  kendala- kendala yaitu semenjak diberlakukannya transaksi non tunai masih adanya OPD yang mengeluarkan kas  dengan  cara  tunai,  dan  masih  adanya  OPD yang  belum  paham  mengenai  surat  edaran sehingga  dalam  pengajuan  pencairan  dana dokumen yang dibutuhkan sering tidak lengkap.
Pihak  bank  rekanan  masih  belum  efektif dalam  pelayanan  SDM  sehingga  masing  sering terjadi  keterlambatan  pencairan  dana  dan  bank
rekanan  belum  menyediakan  format/blanko  baku dalam  pengeluaran  kas  non  tunai  sehingga  OPD mengalami  kesulitan  dalam  pencairan  kas tersebut.  Dan  rekanan  pihak  ketiga  yang  tidak mempunyai  rekening  membuat  OPD  harus membayarkan  dengan  tunai,  menjadi  kendala dalam  menerapkkan  transaksi  non  tunai. Berdasarkan  uraian  yang  di  kemukakan  di  atas maka  perlu  mengetahui  bagaimana  sistem  dan prosedur  pengeluaran  kas  Uang  Persediaan  (UP) pada  Pemerintah  Kota  Binjai  khususnya  setelah diberlakukannya  kebijakan  transaksi  non  tunai yang  dituang  dengan  judul  Analisis  Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas
Menggunakan  Uang  Persediaan  Pada  Pemerintah Kota Binjai.

## a. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan pengeluaran  kas  dengan  metode  Transaksi  Non Tunai  (TNT)  pada  Pemerintah  Kota  Binjai, Bagaimana  Pemerintah  Kota  Binjai  mengatasi berbagai  kendala-kendala  dalam  melaksanakan Transaksi Non Tunai.

## b. Rumusan Penelitian
Adapun    rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  Bagaimana  pelaksanaan  pengeluaran kas  dengan  metode  Transaksi  Non  Tunai  (TNT) pada  Pemerintah  Kota  Binjai,  Bagaimanakah Pemerintah  Kota  Binjai  mengatasi  berbagai kendala - kendala dalam melaksanakan Transaksi Non Tunai.
1. Tinjauan Pustaka
1) Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
A. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor  64 Tahun  2013  tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Prosedur akuntansi  pengeluaran  kas  dimulai  dari  proses pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan pelaporan  keuangan  yang  berkaitan  dengan pengeluaran  kas  untuk  pertanggungjawaban dalam  pelaksanaan  APBD  yang  dapat  dilakukan menggunakan  aplikasi  komputer  maupun  secara manual.  Prosedur  pengeluaran  kas  terdiri  dari  : Prosedur  Akuntansi  Pengeluaran  Kas  Langsung (LS) , Prosedur  Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan  (UP),  Ganti  Uang  (GU),  dan Tambahan Uang (TU).
Beberapa  bukti-bukti  transaksi  yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi :
a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
b) Nota Debet Bank
c) Bukti Transaksi Pengeluaran Kas Lainnya
d) Surat Perintah Membayar (SPM)
e) Surat Penyediaan Dana (SPD)
f) Kuitansi Pembayaran dan Bukti Tanda Terima Barang atau Jasa
Sebelumnya  unit  pembendaharaan  terlebih dahulu  meneliti  kelengkapan  dokumen  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP)  dan  bukti pendukung  yang  diajukan  oleh  pengelola keuangan.  Bila  berkas  sudah  lengkap,  maka berkas  tersebut  disampaikan ke  petugas perekaman  untuk  direkam  ke  dalam  tabel  Surat Perintah  Pembayaran  (SPP)  ke  dalam  database, selanjutnya  rekaman  di  printout  dan  dilampirkan ke  berkas  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP). Yang selanjutnya berkas tersebut akan dilaporkan ke Unit Verifikasi.
Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  dan
membandingkan  Surat  Permintaan  Pembayaran (SPP)  dengan  printout  rekaman.  Jika  ada kesalahan,  maka  Surat  Permintaan  Pembayaran (SPP)  dikembalikan  lagi  ke  petugas  perekaman. Jika  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  sudah benar,  maka  Unit  Verifikasi  meneliti  tentang kebenaran  hukum dan  bukti pendukungnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut.
Selanjutnya meneliti kesesuaian Surat Permintaan Pembayaran  (SPP)  dengan  menbandingkan  data Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  yang  sudah direkam  dengan  data  Surat  Keputusan  Otorisasi (SKO) yang sudah ada dalam database.
Jika Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) tidak sesuai dengan data Surat
Keputusan  Otorisasi  (SKO)  maka  dikembalikan ke unit  pembendaharaan. Jika sudah sesuai  maka Unit Verifikasi  menyetujui dengan  menggunakan menu  komputer  maka  Surat  Permintaan Pembayaran  (SPP)  secara  otomatis  komputer merekam  data  Surat  Permintaan  Pembayaran (SPP)  ke  dalam  tabel  Surat  Perintah  Membayar Uang  (SPMU)  kemudian  mencetak  lembar disposisi  cetak  Surat  Perintah  Membayar  Uang (SPMU).  Berkas  Surat  Permintaan  Pembayaran (SPP),  printout  rekaman,  dokumen  pendukung, dan lembar disposisi dibawa ke Unit
Pembendaharaan.  Setelah  unit  pembendaharaan menerima berkas dari Unit Verifikasi, selanjutnya unit  pembendaharaan  mencetak  Surat  Perintah Membayar Uang (SPMU)  menurut data sekarang yang  terdapat  ditabel  Surat  Perintah  Membayar Uang (SPMU). Unit pembendaharaan tidak dapat lagi  mengisi  atau  mengubah  tabel  Surat  Perintah Membayar Uang (SPMU), karena yang mempunyai  wewenang  tersebut  hanya  Unit Verifikasi.  Unit  Pembendaharaan  hanya  diberi hak  untuk  membaca  tabel  tersebut  sehingga  unit
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
pembendaharaan  dapat  mencetak  Surat  Perintah Membayar  Uang  (SPMU).  Selanjutnya  Surat Perintah  Membayar  Uang  (SPMU)  tersebut didistribusikan  ke  pengelola  keuangan,  Unit Pembukuan dan Arsip.
Selanjutnya  unit  pembukuan  mengarsipkan Surat  Perintah  Membaya  Uang  (SPMU)  yang diterima  dari  unit  pembendaharaan.  Unit pembukuan  melakukan  posting  data  Surat Perintah  Membayar  Uang  (SPMU)  yang  sudah terdapat  pada  tabel  Surat  Perintah  Membayar Uang (SPMU) secara bulanan. Proses posting  ini dibuat  secara  komputer  dan  tidak  memerlukan perekaman  ulang  data  Surat  Perintah  Membayar Uang  (SPMU).  Dengan  demikian,  data  Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)  yang terdapat dalam  tabel  Surat  Perintah  Membayar  Uang (SPMU)  akan  dikopi  ke  dalam  tabel  buku  besar sesuai tabel posting rule yang telah tersedia dalam database.  Setelah  dilakukan  kopian,  selanjutnya dilakukan  pencatatan  Daftar  Transaksi  dan Posting  (DTP)  yang  akan  diteliti  kebenarannya dan  dibandingkan  dengan  Surat  Perintah Membayar Uang (SPMU). Jika proses pembandingan  belum  benar  proses  posting diulang.  Jika  proses  pembandingan  sudah  benar, maka  dilanjutkan  dengan  proses  pelaporan keuangan.  Selanjutnya  dilakukannya  cek  antara kebenaran  proses  pelaporan  keuangan  dan membandingkan data  yang dicetak  dalam  lembar pengontrol.  Jika  belum  benar,  maka  proses pelaporan  keuangan  diulang.  Dan  jika  pelaporan keuangan sudah benar maka Lembar Pertanggungjawaban
(LPJ) dicetak. Yang
selanjutnya  akan  didistribusikan  ke  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Arsip.
2) Konsep Transaksi Non Tunai (TNT)
Dasar  hukum  implementasi  transaksi  non tunai antara lain :
a) Undang-undang  nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  bagian  keempat pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan daerah  pasal  283.  Menyatakan  “Pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  sebagai  akibat  dari  penyerahan  urusan pemerintahan”.
b) Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No. 910/1866/SJ dan  No. 910/1867/SJ tanggal 17 April  tahun  2017  tentang  Implementasi Transaksi Non  Tunai. Dalam  menindaklanjuti Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Instruksi Presiden  Nomor  10  Tahun  2016  dan  tahun 2017,  perlu  untuk  dilakukan  percepatan Implementasi  Transaksi  Non  Tunai  pada Pemerintah  Daerah,  untuk  itu  disampaikan hal-hal sebagai berikut :
(1) Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan  sejumlah  nilai  uang  dari  satu pihak  ke  pihak  lain  dengan  menggunakan instrument  berupa  Alat  Pembayaran Menggunakan  Kartu  (APMK),  cek,  bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
(2) Pelaksanaan  Transaksi  Non  Tunai  pada Pemerintah  Daerah  dilaksanakan  paling lambat  tanggal  1  Januari  2018  yang meliputi seluruh transaksi :
(a) Penerimaan  daerah  yang  dilakukan oleh  bendahara  penerimaan/bendahara penerimaan
(b) Pengeluaran  daerah  yang  dilakukan oleh  bendahara  pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
(c) Dalam  rangka  persiapan  Implementasi Transaksi  Non  Tunai  sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta untuk melakukan  koordinasi  dengan  lembaga keuangan  bank  dan/atau  lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.
(d) Gubernur menetapkan kebinjakan Implementasi  Transaksi  Non  Tunai serta  menyusun  rencana  aksi  atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
(e) karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  Transaksi  Non  Tunai di  daerah,  maka  pemerintah  daerah dapat  melaksanakan  Transaksi  Non Tunai  yang  dimaksud  secara  bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam
pelaksanaan  transaksi  penerimaan  oleh bendahara  penerimaan  atau  bendahara penerimaan  pembantu  dan  transaksi pengelaran oleh bendahara pengeluaran atau  bendahara  pengeluaran  pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur.
(f) Gubernur selanjutnya melaporkan perkembangan  kesiapan  Implementasi
Transaksi  Non  Tunai  pada  pemerintah provinsi  dan  melakukan  monitoring atau  evaluasi  dari Implementasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-
masing  untuk  selanjutnya  melaporkan perkembangan  kesiapan  Implementasi Transaksi Non Tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.
(g) Hal-hal  yang  disampaikan  dari  Surat Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor.
910/1867/SJ  bahwa  Bupati  atau
Walikota menetapkan kebijakan Implementasi  Transaksi  Non  Tunai serta  menyusun  rencana  aksi  atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
(h) Bupati/Walikota  harus  melaporkan perkembangan  kesiapan  Implementasi Transaksi  Non  Tunai  di  daerahnya masing-masing  kepada  Gubernur  dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
B.
C. Secara  umum,  terdapat  manfaat  dari pelaksanaan transaksi non tunai antara lain :
a) Aliran  dana  seluruh  transaksi  dapat  ditelusuri sehingga lebih akuntabel.
b) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah.
c) Membangun  kedisplinan  pengelola  keuangan dalam  melakukan pencatatan dengan minimal kesalahan.
d) Mendukung implementasi accrual basis.
e) Proses  tutup  buku  akhir  tahun  dan  pelaporan keungan lebih cepat dan handal.
f) Setiap  pembayaran  belanja  APBD  wajib melalui  sistem  pembayaran  non  tunai. Pembayaran tersebut meliputi :
(1) Belanja  langsung merupakan belanja  yang dianggarkan  secara  langsung  dengan program  dan  kegiatan.  Belanja  langsung terdiri  dari  :  belanja  modal,  belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
(2) Belanja  tidak  langsung,  belanja  tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak secara  langsung dengan pelaksanaan  program  dan kegiatan. Belanja  tidak  langsung  dibagi  menjadi  : belanja  pegawai,  belanja  hibah,  belanja bunga,  belanja  subsidi,  belanja  bantuan
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi /
kabupaten dan pemerintahan desa.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  menggunakan  metode  deskriptif  analisis dengan pendekatan kualitatif.penggunaan penelitian  ini  disesuaikan  dengan  tujuan  pokok penelitian,  yaitu  teknik  yang  dilakukan  adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis  data  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  dihadapi,  sehingga  diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktanya.
a. Defenisi Operasional Variabel
Adapun  yang  menjadi  defenisi  operasional variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  Sistem  dan Prosedur  Pengeluaran  kas  dengan  indikator Prosedur pengeluaran kas meliputi : Sub Prosedur Akuntansi  Pengeluaran  Kas-Langsung,  Sub Prosedur  Akuntansi  Pengeluaran  Kas-Uang Persediaan,  Ganti  Uang,  dan  Tambahan  Uang. Uang  Pesediaan  (UP)  dengan  indikator  hanya diberikan  sekali  setahun  dalam  anggaran, diberikan  pada  awal  tahun  anggaran,  merupakan jumlah  maksimal  pagu  uang  yang  dipegang  oleh bendahara pengeluaran (berdasarkan Permendagri Nomor  64  Tahun  2013).  Transaksi  Non  Tunai (TNT)  dengan  indikator  belanja  langsung  dan belanja  tidak  langsung  (berdasarkan  Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016).

## b. Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  primer.  Data  primer  adalah  data yang  didapat  secara  langsung  dari  objek  yang diteliti.  Data  yang  didapat  dari  wawancara terhadap  tiga  bendahara  pengeluaran  dan kasubbid akuntansi.
c. Teknis Analisis Data
Dalam  menganalisis  data  penelitian  ini, penulis  menggunakan  metode  deskriptif  / kualitatif  yang  sebelumnya  peneliti  menentukan permasalahan  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian sehubungan  dengan  penerapan  Transaksi  Non Tunai  dalam  pengeluaran  kas.  Mengidentifikasi dokumen, flowchart  y ang  berhubungan  dengan sistem pengeluaran kas. Mengevaluasi sistem dan prosedur  pengeluaran  kas  berdasarkan  peraturan yang berlaku. Penarikan Kesimpulan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian
1) Pengetahuan  dan  Kesiapan  Pemerintah Kota  Binjai  dalam  Penerapan  Sistem

## Transaksi Non Tunai
D. Dalam  wawancara  yang  telah dilakukan dengan beberapa narasumber sudah mengetahui tentang instruksi dalam penerapan transaksi  non  tunai  yang  dilakukan  secara bertahap  sejak  pertama  kali  diterapkannya pada  September  2018,  dengan  ditetapkannya peraturan  terbaru  yaitu  transaksi  non  tunai, OPD  diwajibkan  untuk  menjalankan  intruksi tersebut,    karena  penerapan  yang  masih  awal mengakibatkan adanya kendala dalam penerapannya.    Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  4  narasumber  yang  terdiri  dari  3 bendahara  pengeluaran  dan  1  kasubbid akuntansi, bahwa secara keseluruhan pemerintah  kota  binjai  sudah  cukup  siap dalam penerapan transaksi non tunai.
2) Landasan  Hukum  Penerapan  Transaksi Non Tunai
Hasil wawancara dari narasumber mengetahui  landasan  hukum  yang berlaku secara menyeluruh  di  Indonesia  kecuali  Intruksi Pemerintah  Daerah  yang  di  keluarkan  Walikota. yaitu:  Instruksi  Presiden    No.  10  Tahun  2016
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi;  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri No.910/1867/SJ  tanggal  17  April  Tahun  2017 tentang  Implementasi  Transaksi  Non  Tunai  pada Pemerintah Daerah; dan Instruksi Walikota Binjai Nomor  900-5982  tanggal  28  Agustus  2018 tentang  Pelaksanaan  Transaksi  Non  Tunai  di liingkungan Pemerintah Kota Binjai.
3) Transaksi Pengeluaran Kas dengan Tunai
Keempat  narasumber  mengatakan,  bahwa  masih adanya pengeluaran kas dengan cara tunai seperti:
a) Pengeluaran  kas  yang  dibawah  Rp. 1.000.000,- melalui petty cash.
b) Pembayaran SPPD (Surat Perintah Perjalanan  Dinas)  karena  belum  bisa diperkirakan  berapa  nilai  nominal  yang harus dikeluarkan.
c) Pihak  ketiga  dari  luar  seperti  pembayaran jasa konsultan, dan honor narasumber
4) Proses  Penerapan  Transaksi  Non  Tunai  di lingkungan Pemerintah Kota Binjai
Belanja daerah dilakukan dengan
menggunakan  aplikasi Cash Management  System (CMS)  sebagai  alat  transfer  pembayaran  ke sesama rekening Bank Sumut, dan ATM rekening giro  bendahara  pengeluaran  untuk  transfer pembayaran  rekening  non  Bank  Sumut.  Hal  ini terjadi  karena  aplikasi Cash Management  System (CMS)  sebagai  wujud  internet  banking  Bank Sumut  masih  dalam  tahap  awal  pengembangan. Untuk  transaksi  non  tunai  dengan  menggunakan mekanisme pemindahbukuan. Berbagai tantangan dan permasalahan dihadapi seiring dengan adanya perubahan  kebijakan  ini,  tentu  saja  hal  tersebut menambah beban pekerjaan Bendahara Pengeluaran,  karena  harus  mengadministrasikan belanja  dengan  Simda  Keuangan,  aplikasi  CMS Bank  Sumut.  Bendahara  Pengeluaran  juga  harus
ekstra  hati-hati  dalam  transfer  pembayaran  non tunai.  Selain  itu  para  bendahara  dan  pejabat pengelola  keuangan  di  unit  kerja  yang  ada  di lingkungan Pemerintah Kota Binjai harus kembali belajar  dan  mensosialisasikan  kebijakan  ini kepada  seluruh  pengguna  anggaran  dan  pejabat pelaksana  teknis  kegiatan  yang  ada  di  unit kerjanya.
Mekanisme pembayaran transaksi non tunai di lingkungan  Pemerintah  kota  Binjai  dilaksanakan melalui:
1) Bendahara  membuat  berkas  apa  saja  yang akan  pembayarannya  dilakukan  dengan transaksi non tunai.
2) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke  rekening  penerima  dengan    menggunakan cek / bilyet giro.
3) Bukti  pemindah  bukuan  dari  Bank  Sumut  ke bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran  pembantu  berupa notice sebagai dokumen  pertanggungjawaban  keuangan  atas 1 (satu) rekening;
4) Bukti pemindah bukuan dari bank ke penerima lebih dari 1 (satu) rekening tujuan berupa surat setoran;
5) Biaya  transfer  untuk  rekening  selain  bank Sumut ditanggung oleh penerima.
6) Berkenaan  dengan  pengembalian  kelebihan pemindah bukuan, dilakukan dengan memindah  bukukan  kembali  ke  rekening bendahara pengeluaran.
Mekanisme  pembayaran  secara  non  tunai  dapat dilihat pada alur berikut:
B ENDAHARA O PD RE KENING PENERIMA PEGAWAI, PIHAK KETIGA, TOKO, DLL. B ANK
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)

## 5) Keuntungan  dalam  Proses  Penerapan Transaksi Non Tunai
Dari  hasil  wawancara,  ada  beberapa  keuntungan yang didapat dari penerapan transaksi non tunai :
a) Dapat  meminimalisir  penyalahgunaan keuangan perangkat daerah.
b) Penggunaan  anggaran  lebih  efisien  dan arus kas keluar masuk lebih terkontrol.
c) Bendahara  dipermudah  karena  pekerjaan jadi lebih ringan.
d) Bendahara  tidak  harus  memegang  uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan.
6) Upaya  yang  dilakukan  dalam  menghadapi kendala
Adapun  yang  menjadi  kendala  dalam  penerapan transaksi  non  tunai  di  Pemerintah  Kota  Binjai sebagai berikut:
a) Bank SUMUT
Pihak  bank  sering  terlambat  dalam  proses pencairan  dana  dikerenakan  gangguan  server, kurangnya pelayanan  yang  membuat bank belum efektif dan efesien dalam penerapan transaksi non tunai.  Untuk  mengatasi  kendala  tersebut  maka, bendahara  diwajibkan  untuk  sering  mengontrol atau  menanyakan  apakah  dana  sudah  masuk  ke rekening  penerima  atau  belum.  Pemerintah  dapat mengajukan  kepada  pihak  bank  yang  telah ditunjuk  sebagai  bank  kas  daerah  untuk menambah SDM di bank tersebut, dan pihak bank perlu meningkatkan kinerja pelayanan.
b) Rekanan Pihak Ketiga
Masih  ada rekanan  dari pihak  ketiga  yang belum memiliki  rekening  bank  sehingga  menjadi hambatan  dalam  penerapan  transaksi  non  tunai. Untuk  mengatasi  kendala  tersebut  pengelola keuangan  membayar  secara  tunai  dengan  bukti pembayaran kwitansi yang sah.
c) Pengelola Keuangan
Kurangnya  pengetahuan  pengelola  keuangan dalam  memahami  tentang  surat  edaran  dan belum  melengkapi  dokumen,  yang  membuat proses  pencairan  dana  tertunda.  Sehingga pengelola keuangan harus berkonsultasi kebagian  akuntansi  dan  pembendaharaan, mengulang  kembali  kelengkapan  dokumen dalam  pengajuan  pencairan  dana  tersebut.
Untuk  mengatasi  kendala  tersebut  maka pengelola keuangan melakukan pengawasan dan pengecekan  kelengkapan  dokumen  dalam proses  administrasi  pencairan  dana  sebelum tanggal pencairan dana atau menstransfer dana.
b. Pembahasan
1) Analisis  Penerapan  Sistem  Pengeluaran Kas  Menggunakan  Uang  Persediaan  pada

## Pemerintah Kota Binjai
Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam
Negeri  No.  910/1867/SJ  tentang  implementasi transaksi  non tunai pada pemerintah daerah  yang diterbitkan pada 17 April 2017, maka Pemerintah Kota  Binjai  mulai  menerapkan  sistem  transaksi non tunai pada bulan September 2018. Penerapan sistem  transaksi  non  tunai  ini  merupakan  salah satu  bentuk  komitmen  Pemerintah  Kota  Binjai dalam menjalankan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  Instruksi Walikota  Binjai  per  tanggal  28  Agustus  2018 Pemerintah Kota Binjai sudah mulai  menerapkan sistem  transaksi  non  tunai  dalam  pelaksanaan anggaran  di  OPD  tersebut.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  beberapa  narasumber  maka ditemukan  hasil  mengenai  kesiapan  dalam penerapan  sistem  transaksi  non  tunai,  yaitu  : penerapan  dilakukan  secara  bertahap,  dan  akan terus  disosialisasikan  kepada  masyarakat  dan pihak-pihak  terkait.  Sistem  transaksi  non  tunai
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
pada  pengeluaran  yaitu  pembayaran  yang dilakukan dengan mentransfer atau
memindahbukukan  dana  dari  rekening  bendahara ke  rekening  pihak  ketiga  yang  akan  menerima dana tersebut.
2) Analisis Prosedur Pengeluaran Kas Menggunakan  Uang  Persediaan  pada

## Pemerintah Kota Binjai.
Peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan prosedur  harus  dirancang  sedemikian  rupa  dan secara  hati-hati  supaya  ketentuan  satu  dengan yang  lainnya  dapat  saling  berkesesuaian  secara efektif  dan  efesien.  Uang  persediaan  OPD  Kota Binjai  digunakan  untuk  membiayai  operasioanal perangkat  daerah  dalam  transaksi  seperti  bayar honor  pegawai,  dan  biaya  perjalanan  dinas. Berikut  prosedur  teknis  dalam  pelaksanaan pengeluaran kas di OPD Pemerintah Kota Binjai :
a) Pengajuan SPP-UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran.
b) Bendahara  menyerahkan  SPP-UP/GU/TU beserta dokumen lainnya   kepada  PPK- OPD. Untuk diteliti kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya.
c) SPP-UP/GU/TU  yang  dinyatakan  lengkap dibuatkan  rancangan    SPM  oleh  PPK- OPD.  Rancangan  SPM  ini  kemudian diberikan  kepada  Pengguna  Anggaran untuk diotorisasi.
d) Pengguna  Anggaran  menyerahkan  SPM kepada  kuasa  BUD  untuk  diteliti kelengkapan berkas SPM yang diajukan.
e) BUD  akan  menyerahkan  SP2D  kepada bank dan pengguna anggaran.
f) Pengguna  Anggaran  menyerahkan  SP2D kepada bendahara pengeluaran.
g) Berdasarkan  SP2D  yang  diterima,  bank mencairkan dana atau mentransfer dana ke rekening bendahara.
h) Untuk  menggunakan  dana  dari  rekening, bendahara akan membuat   SPTD yang akan  disetujui  oleh  pengguna  anggaran, kemudian  SPTD akan diberikan ke bank.
i) Berdasarkan  SPTD  yang  diterima,  bank mentransfer  dana  sesuai  SPTD  kepada pihak ketiga.
j) Bank  kemudian akan membuat  nota debet dan menyerahkan kepada   bendahara pengeluaran.
Prosedur Pengeluaran Kas dapat dilihat pada alur berikut.

## 4. KESIMPULAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi yang  telah  dilakukan  dan  pembahasan  pada  bab- bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan dari penelitin ini yaitu :
1) Pelaksanaan pengeluaran kas melalui mekanisme  Transaksi  Non  Tunai  sudah  siap sesuai  peraturan  yang  berlaku  dan    telah diterapkan  di  seluruh  OPD  di  lingkungan Pemerintah Kota Binjai sejak September 2018. Dalam  sistem  dan  prosedur  pengeluaran  kas Uang  Persediaan  (UP)  pada  Pemerintah  Kota
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
Binjai telah didukung oleh dokumen-dokumen terkait  seperti  Surat  Penyedia  Dana  (SPD), Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP),  Surat Perintah  Membayar  (SPM),  Surat  Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban  (SPJ)  serta  dokumen
transaksi untuk melengkapi prosedur pengeluaran kas. tetapi bendahara pengeluaran masih  ada  dokumen    yang  belum  lengkap dalam pengajuan pencairan dana.
2) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai  kendala  yang  dihadapi  para bendahara  pengeluaran  dalam  pelaksanaan transaksi  non  tunai  yaitu  bendahara  wajib mengontrol  ke  bank  mengenai  proses pemindahbukuan,  melakukan  pengendalian internal  pada  pengelolaan  keuangan  dan melakukan  pengawasan  dan  pengecekan kelengkapan dokumen, bendahara pengeluaran yang  belum  memahami  tentang  surat  edaran diharapkan  untuk  berkonsultasi  ke  bagian akuntansi  dan  pembendaharaan  dan  dapat melakukan studi banding  ke OPD daerah  lain yang lebih baik dalam penerapan transaksi non tunainya.

## b. Saran
Berdasarkan  hasil  simpulan  yang  diperoleh dari  penelitian  ini,  maka  saran  yang  dapat diberikan penulis sebagai berikut:
1) Sebaiknya OPD Pemerintah Kota Binjai dapat melakukan pengendalian internal secara intens pada pengelolaan keuangan dengan meningkatkan  pengawasan  dan  pengecekan kelengkapan  berkas  dahulu  agar  pencairan dana cepat diproses.
2) Untuk meningkatkan kompetensi para bendahara OPD dalam
pelaksanaan
pengeluaran kas melalui Transaksi Non Tunai, Pemerintah  Kota  Binjai  perlu  mengadakan diklat,  sosialisasi  dengan  jadwal  secara  rutin, dan dapat juga menggunakan tenaga konsultan keungan  pemerintah  daerah  dari  kalangan akademisi  atau  praktisi  bagi  para  pengelola keuangan  di  seluruh  OPD.  Dengan  demikian, seluruh pengelola keuangan memiliki kompetensi    khususnya  dalam  pelaksanaan transaksi non tunai.

## 5. REFERENSI
Bastian,  Indra. (2010). Akuntansi  Sektor  Publik : Suatu Pengantar . Jakarta. Salemba Empat.
Dewi, Lia Kania. Kebijakan Transaksi Non Tunai. Sekretaris BPKPAD. Bogor
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi.
Iswara,  Anggraeni  SH.  Transaksi  Non  Tunai. Arahan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah. Bogor.
Lahay, Olivia Novita. (2013). Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur
Pengeluaran  Kas  pada    Dinas  Pekerjaan Umum  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis,  Jurusan  Akuntansi. Universitas  Sam  Ratulangi  Manado.  Jurnal EMBA  Vol.1  No.3  September  2013,  Hal. 508-518.
Mahmud,  Rahmad.  (2016).  Analisis  Sistem  dan Prosedur Pengeluaran Kas Dengan
Menggunakan  Uang  Persediaan  (UP)  pada Dinas  Sosial  Kota  Manado  ( analysis  of systems  and  procedures  using  the  cash outlay  of  money  supply  in  the  social department  manado  city). Universitas  Sam Ratulangi Manado .Jurnal EMBA 692 Vol.4
No.2 Juni 2016, Hal. 692-702.
Mahmudi.  (2011). Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: UII Pres
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
Narimawati,  U.  (2008). Teknik  Teknik  Analisis Multivariate Untuk Riset Ekonomi .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Pasuhuk,  Fitra  Helena.  (2018).  Evaluasi  Sistem dan  Prosedur  Uang  Persediaan  (UP)  pada Dinas  Lingkungan  Hidup  Daerah  Provinsi Sulawesi Utara. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Sam Ratulangi,  Manado.  Jurnal  Riset  Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 294-302.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis Akrual
Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Setyosari,  Puanaji.  (2010). Metode  Penelitian Pendidikan  dan  Pengembangan .  Jakarta: Kencana
Puspitawati,  dkk.    (2011). Sistem  Informasi Akuntansi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Raja, Hady Kharitzah. (2016). Analisis Penerapan Sistem Prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Ternate  Maluku  Utara.  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis,  Jurusan  Akuntansi    Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 583-591.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D .
Bandung: Alfabeta.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ  dan  910/1867/SJ  Tahun 2017  tentang  Implementasi  Transaksi  Non
Tunai pada Pemerintah Daerah
Surat  Edaran  Instruksi  Walikota  Binjai  Nomor 900-5982  tentang  Pelaksanaan  Transaksi Non  Tunai  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Binjai.
Susanto,  Azhar.  (2013). Sistem  Informasi Akuntansi . Bandung: Lingga Jaya.
Sutarman. (2009). Pengantar teknologi Informasi .
Jakarta: Bumi Aksara.
Tuerah, Fretty Sofia. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan  dan  Pengeluaran  Kas  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Minahasa  Tenggara.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis,  Jurusan  Akuntansi.  Universitas  Sam Ratulangi  Manado.  jurnal  EMBA.  Vol.1 No.3 September 2013. Tresnayanti, Ritta. (2017). Implementasi
Transaksi  Non  Tunai.  Kepala  Bidang Pembendaharaan  dan  Akuntansi  BPKPAD. Bogor.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang
Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.