ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 12, No: 02, November – 2023 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Submitted : November 2023 Revised : November 2023 Published : November 2023 Muhammad Siraj Umar Said 1 , Imron Mustofa 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 1,2 sirajumarsaid13@gmail.com 1 , imron_mustofa@uinca.ac.id 2
Abstract:  Cryptocurrency is  a  blockchain-based  technology  widely  used  as  a digital currency. Basically, Cryptocurrency has almost the same function as other currencies, but this currency does not have a physical form like currency in general.
This study employs a descriptive method and is classified as qualitative research. The findings indicate that Cryptocurrency is a novel phenomenon, particularly with regard to transactions. The 4.0 revolution era's rapid technological advancements force people to adjust to the many conveniences that Cryptocurrency offers, but if The  government  has  not  formally  granted  approval  due  to  the  illegal  nature  of cryptocurrencies  and  the  lack  of  oversight  from  financial  services  regulatory organizations, particularly in Indonesia. In the meanwhile, as per Islamic economic law, The idea of Cryptocurrency involves both gharar and dharar because it lacks intrinsic value, its creator or inventor is unknown, there is no authority to guarantee the  legitimacy  of  transactions,  and  it  is  inextricably  linked  to  price  speculation which is highly volatile and primarily intended to be a tool for profit and loss. Then,
Maysir is present in Cryptocurrency . Keywords : Cryptocurrency, Islamic Economic Law, Digital Currency
Abstrak: Cryptocurrency adalah sebuah teknologi berbasis blockchain yang sering digunakan  sebagai  mata  uang  digital.  Pada  dasarnya Cryptocurrency memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya, namun  mata uang ini  tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana mata uang kartal pada umumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif adapun  hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa Cryptocurrency merupakan  suatu fenomena  baru  terutama  dalam  hal  bertransaksi,  perkembangan  teknologi  yang begitu  cepat  di  era  revolusi  4.0  membuat  manusia  harus  menyesuaikan  dengan beragam  kemudahan  yang  di  hadirkannya,  akan  tetapi  jika  melihat  kedudukan Cryptocurrency khususnya  di  negara  Indonesia  pemerintah  secara  resmi  belum memberikan  izin  karena  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Undang-Undang  serta tidak  di  awasi  oleh  lembaga  otoritas  jasa  keuangan.  Adapun  menurut  hukum ekonomi  islam  konsep Cryptocurrency mengandung gharar dan dharar karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan  keabsahan  transaksi,  tidak  memiliki  nilai  intrinsik,  serta  tidak  lepas
dari  spekulasi  mengenai  harganya  yang  sangat  Fluktuatif  dan  hanya  digunakan sebagai alat untung rugi maka Cryptocurrency mengandung unsur Maysir . Kata Kunci : Cryptocurrency, Hukum Ekonomi Islam, Mata Uang Digital

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi yang sudah sangat berkembang membawa banyak perubahan  dan  kemudahan  untuk  masyarakat,  seperti  perkembangan  teknologi yang  mulai  sekarang  sudah  sangat  maju  dan  dikemas  dalam  suatu  teknologi kegiatan yang dilakukan melalui internet, seperti halnya alat transaksi pembayaran yang  terus  berubah  dari  waktu  kewaktu  mulai  dari  logam,  uang  kertas  bahkan sekarang sudah ada uang elektronik sebagai alat pembayaran online. Seperti yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik  ( Elektronik  Money )  yang  terus  bermunculan.  Dengan  adanya  uang elektronik ini sudah banyak usaha-usaha yang berubah dalam hal pembayaranya, pembayaran yang semulanya hanya mengunakan uang kertas sekarang sudah mulai mengunakan mata uang digital yang disebut dengan Cryptocurrency .
Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual,  mata  uang  digital  ini  sudah  mulai  diperkenalkan  pada  tahun  2008  oleh satoshi  nakamoto. 1 Dengan  adanya  mata  uang  digital  ini  merupakan  salah  satu trobosan baru yang memungkinkan orang-orang untuk mengunakan transaksi satu sama  lain  tanpa  harus  melalui  pihak  ketiga,  dalam  sebuah  sistem  pembayaran mengharuskan  verifikasi  atas  validasi  transaksi  keuangan  harus  dilakukan mengunakan cara yang berbeda-beda dan mulai disinilah peran kriptografi karena Bitcoin tidak membutuhkan trusted party (pihak terpercaya), maka sistem ini dapat berjalan  dalam  sistem peer-to-peer (pengirim  ke  penerima)  dimana  tidak  ada satupun  yang  bertindak  sebagai  server.  Meskipun Cryptocurrency sudah  mulai dikembangkan sejak tahun 1990- an tapi baru 11 tahun terakhir ini mulai banyak dikenal oleh masyarakat.
Beberapa  jenis Cryptocurrency yang  sudah  banyak  digunakan  yaitu Litecoin , Ethereum , Monero , Ripple dan  juga Bitcoin .  Indonesia  sendiri  sudah
1 Teguh Prasetyo Utomo, “Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan : Peluang, Tantangan Dan Hambatan,” Buletin Perpustakaan 4, no. 2 (2021): 173–200.
mulai banyak yang bertransaksi menggunakan mata uang digital seperti salah satu head  contry  perusahaan  penyedia  jasa  pertukaran  dan  pengiriman  yang menggunakan  mata  uang  kripto,  terhitung  sekitar  200.000  (dua  ratus  ribu) pengguna mata uang kripto di Indonesia.
Dengan  adanya  perkembangan  mata  uang  digital  di  Indonesia  belum  ada aturan  yang  memperbolehkan  bertransaksi  menggunakan  mata  uang  digital (cryptoccurency), karena dilihat dari Undang-Undang nomer 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 pasal 34 tentang penyelengaraan  pemrosesan  transaksi  pembayaran  terhadap  pelangaran Virtual Currency sebagai  alat  pembayaran  di  Indonesia,  bahwa  mata  uang  yang  bisa digunakan di Indonesia adalah rupiah dan hanya bank Indonesia yang berwenang mencetak, mengedarkan, pencabutan dan juga penarikan Rupiah. Bank Indonesia sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat bahwa Virtual Currency tidak diakui sebagai alat untuk pembayaran yang sah, sehingga dilarang untuk menggunakanya dan masyarakat juga dihimbau agar berhati hati terhadap resiko yang terkait dengan pengunaan mata uang digital. 2 Dalam hal ini mata uang kripto dinilai mengandung unsur gharar , dharar dan juga Maysir .

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan  yang  melibatkan  pemanfaatan  bahan  yang  diperoleh  berupa  teori, pemikiran,  dan  gagasan. 3 Menurut  definisi  lain,  penelitian  kualitatif  adalah penelitian apa pun yang menggunakan wawancara langsung atau kelompok untuk menyelidiki  dan  memahami  sikap,  opini,  perasaan,  dan  perilaku  partisipan. metodologi deskriptif dalam penelitian kualitatif. Daripada menggunakan statistik, data yang dikumpulkan dengan teknik deskriptif ini berbentuk kata-kata dan visual. Naskah  wawancara,  catatan  lapangan,  gambar,  dokumen  pribadi,  memo,  dan
2 Sindi Ayu Anggraeni dan Adi Sulistiyono, “Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaannya Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2 Februari 2020): 137–43, https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40387.
3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006).
catatan  resmi  lainnya  semuanya  dapat  memuat  informasi  ini.  Proses  melakukan penelitian  kualitatif  menghasilkan  data  deskriptif  dari  kata-kata  tertulis  atau pendapat orang-orang serta dari perilaku yang mereka amati. penelitian kualitatif deskriptif  yang  isinya  dicatat  objek  penelitiannya  dan  selanjutnya  dimasukkan bersama  dengan  sumber-sumber  data  yang  ada  dalam  objek  penelitian  untuk memberikan gambaran mengenai objek tersebut.
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  penelitian  kualitatif,  maka  untuk  pengumpulan  data  di lakukan  dengan  studi  kepustakaan  yaitu  dengan  cara  meneliti,  menelaah  dan mengkaji  literatur  sumber-sumber  referensi  baik  yang  berupa  Pendapat  menurut MUI  dan  buku-buku,    kitab-kitab  sumber    lainnya    yang    berhubungan    dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Guna  mengumpulkan  data  yang  sebenarnya  untuk  suatu  kegiatan pengumpulan data, digunakan metode pendekatan deskriptif dan komparatif untuk menggambarkan data apa adanya, tanpa tambahan ulasan penulis, pendapat, atau analisis. Penulis menggunakan teknik ini untuk memahami sudut pandang MUI dan argumen Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan mengenai Hukum Cryptocurrency sebagai mata uang untuk   penarikan   kesimpulan   dalam   penelitian   ini   , penulis menggunakan  pendekatan  deduktif,  yaitu  pengumpulan  informasi  dari  berbagai sumber literatur umum hingga khusus. 4 Selain itu, pendekatan deduktif adalah cara untuk menguji generalisasi atau kesimpulan yang dijelaskan oleh contoh atau data tertentu.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Hukum  Cryptocurrency  Sebagai  Mata  Uang  Menurut  Majelis  Ulama Indonesia (MUI)
Melalui  ijtima  Ulama  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  ke-7  yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta, Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota
4 Melalui Riset Ekuitas Pasar, P. Merek, dan M. Pasar, “Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,” Jurnal EMBA 1, no. 3 (2013), http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11252/d.abstrak.pdf?sequence=4.
Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Selain itu, dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Perhelatan rutin tiga tahunan ini  menyepakati  17  poin  bahasan  salah  satunya  adalah  Hukum Cryptocurrency . Keterangan  lengkap  hasil  pembahasan  tentang  Hukum Cryptocurrency adalah sebagai berikut: 5
a. Penggunaan Cryptocurrency sebagai  mata uang hukumnya haram,  karena mengandung gharar , dharar dan  bertentangan  dengan  Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
b. Cryptocurrency sebagai  komoditi/aset  digital  tidak  sah  diperjualbelikan karena  mengandung gharar , dharar ,  qimar  dan  tidak  memenuhi  syarat sil’ah  secara  syar’i,  yaitu:  ada  wujud  fisik,  memiliki  nilai,  diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
c. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Ia berbeda dengan uang elektronik dimana transaksinya tercatat di server pusat  yakni  dapat  diatur  oleh  Bank  Indonesia  dan  berbasis  server  dan  chip, sedangkan uang virtual seperti Bitcoin , Litecoin, dan Ethereum, seluruh sistemnya berdasar  kepada  blok  atau  blockchain  dan  transaksinya  tercatat  di  jaringan desentralisasi  blockchain,  jadi  setiap  orang  dapat  mengakses  rantai  blok  ini  dan masyarakat dapat terhubung di seluruh dunia. Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa uang elektronik tidak termasuk uang virtual.
Sementara itu, salah seorang ahli dan pakar Fikih Muamalah di Indonesia, mengungkapkan  pendapatnya  tentang Cryptocurrency dalam  diskusi  kelompok terfokus yang diadakan oleh Republika pada 25 Januari 2018. Oni menyimpulkan
5 Muklisinalahuddin, “Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)”
(masters, UIN Ar-Raniry, 2022), http://repository.ar-raniry.ac.id.
dua hal tentang mata uang kripto. Pertama, Cryptocurrency bukanlah mata uang. Karena,  jika  melihat  definisinya,  mata  uang  harus  diterima  oleh  masyarakat  dan diakui oleh pihak berwenang.Oleh karena itu ketentuan sharf (pembayaran) tidak berlaku  di  sana  karena Cryptocurrency bukan  mata  uang.  Kedua,  ada  unsur ketidakjelasan  ( gharar )  dalam Cryptocurrency .  Secara  pribadi,  Oni  melihat Cryptocurrency sebagai dasar yang tidak ada aset dan harga yang tidak terkendali dan tidak jelas. 6
Di dalam kaidah fiqhiyyah terdapat kaidah bahwa “pada dasarnya, segala bentuk  muamalat  diperbolehkan  kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya  atau meniadakan kebolehannya”. Cryptocurrency menurut MUI terdapat gharar , faktor inilah  yang  kemudian  menjadi Cryptocurrency menjadi  haram. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai  penyerahannya. Cryptocurrency terhitung gharar dikarenakan mata  uang  kripto  memiliki  banyak  kekurangan  jika  ditinjau  dari  syariat  Islam. Seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai Cryptocurrency ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau keturunan yang tidak wajar. Selain sifatnya yang spekulatif menggunakan Cryptocurrency juga mengandung gharar (ketidakjelasan). Cryptocurrency hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying- asset (aset yang menjamin Bitcoin , seperti emas dan barang berharga lain).
Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadits Abu Hurairah berikut:
َةَرْ يَرُه  يبَِأ ْنَعَو - هنع الله يضر - يالله  ُلوُسَر ىََنَ : َلاَق - ملسو هيلع الله ىلص – ْنَع )ملسم هاور( .يرَرَغْلا يعْيَ ب ْنَعَو ،يةاَصَْلْا يعْيَ ب 13 " Abu  Hurairah  Radliyallaahu  'anhu  berkata:  Rasulullah  Shallallaahu 'alaihi  wa  Sallam  melarang  jual-beli  dengan  cara  melempar  batu  dan  jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya )". (H.R. Muslim).
Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan  cara  batil.  Allah  melarang  memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  batil sebagaimana tersebut dalam dua ayat firman Allah berikut:
6 Muklisinalahuddin.
ُلْا  َلَيإ اَيبِ اوُلْدُتَو يليطاَبْليبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ  َلَو يساَّنلا  يلاَوْمَأ ْنيم اًقييرَف اوُلُكْأَتيل يماَك :ةرقبلا( َنوُمَلْعَ ت ْمُتْ نَأَو يْثْيلإبِ 188 )
" Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar  kamu  dapat  memakan  sebagian  harta  orang  lain  itu  dengan  jalan  dosa, padahal kamu mengetahui .” (QS. al-Baqarah [2]: 188).
ضاَرَ ت ْنَع ًةَراَيتِ َنوُكَت ْنَأ  َّلَيإ يليطاَبْليبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ  َلَ اوُنَمآ َنييذَّلا اَهُّ يَأ َيَ َو ْمُكْنيم ءاسنلا( اًمييحَر ْمُكيب َناَك َالله َّنيإ ْمُكَسُفْ نَأ اوُلُ تْقَ ت  َلَ ( : 176
" Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu .” (QS. alNisa' [4]: 29).
Di dalam fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 tentang Uang Elektronik Syariah menyebutkan mata uang sebagai tsaman atau nuqud (jamak dari naqd) yang didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Sulaiman alMani’: “naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum,  apapun  bentuk  dan  dalam  kondisi  seperti  apapun  media  tersebut.” Muhammad  Rawas  mengartikan:  “naqd  adalah  sesuatu  yang  dijadikan  harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”
Dari definisi uang di atas, MUI menilai standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank  sentral.  Di  Indonesia Cryptocurrency belum  diakui  keabsahannya  sebagai mata uang oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas keuangan di Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas keuangan. Bank Indonesia sendiri lewat  surat  edarannya  No.  20/4/DKom  menegaskan  bahwa Virtual  Currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan  sebagai  alat  pembayaran  di  Indonesia.  Hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau
kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang  dilakukan  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  wajib menggunakan  rupiah.  16  Selain  itu,  peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2015 menyebutkan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  simbol  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hukum  Cryptocurrency  Sebagai  Mata  Uang  Menurut  Darul  Uloom Zakariyya Afrika Selatan
Darul  Uloom  Zakariyya  Afrika  Selatan  menyebutkan  bahwa  dasar kebolehan penggunaan Cryptocurrency sebagai mata uang adalah kaidah fiqhiyah yaitu “pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya  alau  meniadakan  kebolehannya”.  Dengan  kata  lain,  segala sesuatu  diperbolehkan  kecuali  terdapat  secara  jelas  bertentangan  dengan  prinsip syariah.  Menurut  prinsip  ini, Cryptocurrency pada  prinsipnya  diperbolehkan. Demikian pula, Pusat fatwa Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya menyebutkan bahwa Cryptocurrency memenuhi syarat mal oleh karena itu diperbolehkan untuk diperdagangkan. Namun, mereka mencatat bahwa untuk memenuhi syarat sebagai mata  uang,  itu  harus  disetujui  oleh  otoritas  pemerintah  terkait  di  negara  masing- masing. Cryptocurrency diperbolehkan karena kriteria dan definisi harta (mal) dan uang. 7 Di Afrika Selatan Cryptocurrency sudaah  di  akui  sebagai  mata uang oleh Pengawas  keuangan Afrika Selatan Financial Sector Conduct  Authority (FSCA). Dalam deklarasinya menyatakan aset kripto sebagai berikut:
a. Dalam  Pemberitahuan  ini,  "Undang-undang"  berarti  Undang-Undang Penasihat Keuangan dan Layanan Perantara, 2002 (Undang-Undang No. 37 Tahun  2002),  kata  atau  ungkapan  apa  pun  yang  diberi  makna  dalam Undang-Undang  akan  memiliki  arti  tersebut.  Dan    “aset  kripto"  berarti representasi digital dari nilai yang :
• tidak  dikeluarkan  oleh  bank  sentral,  tetapi  dapat  diperdagangkan, ditransfer, atau disimpan secara elektronik oleh perorangan dan badan
7 Mufti Muhammad Abu-Bakar, “Shariah Analysis of Bitcoin , Cryptocurrency , and Blockchain,” 2018.
hukum  untuk  tujuan  pembayaran,  investasi,  dan  bentuk  lain  dari kegunaan
• menerapkan teknik kriptografi, dan
• menggunakan teknologi ledger terdistribusi.
b. Pernyataan  Otoritas,  berdasarkan  paragraf  (h)  dari  definisi  produk keuangan"  sebagaimana  didefinisikan  dalam  bagian  1  Undang-Undang, dengan ini menyatakan aset kripto sebagai produk keuangan untuk tujuan definisi tersebut
c. Judul pendek dan permulaan (1)   Pemberitahuan ini disebut Deklarasi aset kripto  sebagai  produk  keuangan  berdasarkan  KeuanganUndang-Undang Layanan  Penasihat  dan  Perantara,  2022  Deklarasi  ini  mulai  berlaku  pada tanggal publikasi
Kripto  kini  bisa  diatur  dalam  sebuah  perundangan,  Aset  kripto  tidak dikeluarkan  oleh  bank  sentral,  tetapi  dapat  diperdagangkan,  ditransfer,  atau disimpan  secara  elektronik  Pusat  fatwa  Afrika  Selatan,  Darul  Uloom  Zakariyya mengartikan harta (mal) mengutip pendapat Hanafi yaitu segala yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain, semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa. Artinya, semua barang yang memiliki nilai materi bagi orang banyak. Sedangkan berharga adalah sesuatu yang bisa disimpan dan dibolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, semua yang bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan.
Dalam  mendefinisakan  uang,  Darul  Uloom  Zakariyya  mengutip  dari pendapat Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, yang mengartikan Uang adalah  berupa  segala  sesuatu  yang  digunakan  sebagai  alat  tukar,  baik  itu  emas, perak, kelopak bunga, kulit, kertas, dan lain-lain yang dapat diterima secara umum di  kalangan  masyarakat.  Darul  Uloom  Zakariyya  menyebutkan  bahwa Cryptocurrency sebagai  uang  jika  memiliki  empat  syarat.  Pertama,  diperlakukan sebagai  sesuatu  yang  berharga  di  antara  orang-orang. Cryptocurrency saat  ini merupakan  mata  uang  digital  yang  menggunakan  teknologi  kriptografi  sebagai keamanan  serta  sulit  untuk  dipalsukan  dan  dimana  transaksinya  dapat  dilakukan atau  harus  dilakukan  dalam  jaringan  internet  (online)  untuk  setiap  transaksi  data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi
tertentu. Cryptocurrency menjadi barang berharga yang tercermin dari harga pasar yang berlaku di bursa global. Tercatat antara 2012 dan 2022, harga Bitcoin telah meningkat lebih dari 540.000%. Selain itu kapitalisasi pasar crypto global adalah 1,06  triliun  dolar  Amerika  pada  1  Agustus  2022  dan  sekitar  112  miliar  dolar Amerika diperdagangkan dalam Cryptocurrency per-hari. Harga 22 dolar Amerika diinvestasikan dalam Bitcoin pada tahun 2012 akan menjadi 1 juta dolar Amerika saat ini. Masifnya pergerakan harga Cryptocurrency , maka ia telah menjadi harta yang berharga di kalangan masyarakat.
Syarat kedua, diterima sebagai alat tukar oleh semua atau sekelompok orang yang  substansial.  Saat  ini  tercatat  300  juta  lebih  orang  di  seluruh  dunia menggunakan dan memiliki Cryptocurrency pada tahun 2022, yang 65% dari total pengguna Cryptocurrency adalah pemilik Bitcoin . India saat ini merupakan negara yang memiliki pengunna Cryptocurrency tertinggi di dunia daripada negara lain- lebih yang terdapat 100 juta pengguna. Di Indonesia sendiri total jumlah pelanggan aset kripto terdaftar di Indonesia sampai dengan Agustus 2022 tercatat sebesar 16,1 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan.
Syarat ketiga merupakan sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common  measure  of  value).  Artinya  fungsi  uang  yang  memungkinkan  untuk membandingkan nilai  barang dan jasa yang berbeda, juga disebut sebagai  satuan nilai. Menurut Darul Uloom Zakariyya, Cryptocurrency sudah memenuhi kriteria ini.
Syarat  keempat  dapat  berfungsi  sebagai  satuan  hitung  ( unit  of  account ), artinya  apabila  tidak  ada  satuan  hitung  yang  diperankan  oleh  uang,  terdapat dibayangkan  kesulitan  dalam  melakukan  penilaian  terhadap  suatu  barang.  Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan. 8 Menurut Darul Uloom Zakariyya,
8 Author Solikin, “Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian,” Universitas Indonesia Library (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002), https://lib.ui.ac.id.
Cryptocurrency dapat berfungsi sebagai satuan hitung. Terhitung 18.000 bisnis di dunia  saat  ini  sudah  menerima  pembayaran Cryptocurrency .  Pusat  fatwa  Afrika Selatan,  Darul  Uloom  Zakariyya  menggaris  bawahi  bahwa Cryptocurrency akan tetap menjadi haram penggunaannya meskipun telah memenuhi empat syarat, jika Cryptocurrency belum  diakui  oleh  otoritas  keuangan  dan  pemerintah  di  sebuah negara tersebut.
3. Metode  Istinbāṭ  Hukum  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  Darul Uloom  Zakariyya  Afrika  Selatan  terhadap  Hukum  Cryptocurrency sebagai Mata Uang
Metode  istinbāṭ  hukum  yang  digunakan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) untuk  menetapkan  hukum  mata  uang  kripto  sebagai  mata  uang  adalah  dengan mengkaji  sumber-sumber  hukum  Islam  yang  diterima,  khususnya  Alquran  dan hadis tentang larangan gharar dalam muamalah. Selain itu, ia memanfaatkan sudut pandang keilmuan serta norma-norma fiqh.
Salah satu dari lima tujuan yang mendasari terciptanya hukum Islam adalah pelestarian  harta  benda.  Menjunjung  tinggi  properti  telah  diwujudkan  dalam berbagai bentuk perjanjian yang dirancang untuk melindungi hak milik pribadi dan publik.  Menurut  putusan  yang  terdapat  dalam al-qawā'idul  al-fiqhiyyah ,  mubah menjadi landasan hukum muamalah. kumpulan preseden hukum yang menyatakan bahwa hampir semua jenis muamalah dapat diterima selama tidak ada premis yang melarangnya. 9
Aturan ini memang menunjukkan bahwa, kecuali ada ayat atau hadis yang melarangnya, maka norma dasar muamalah pada hakikatnya adalah mubah. Namun sebelum mengambil suatu tindakan, seseorang harus mempertimbangkan dampak yang  akan  ditimbulkannya,  termasuk  apakah  akan  lebih  bermanfaat  atau  lebih mafsadat.  Tentu  saja  tujuan  mengharamkan  sesuatu  adalah  untuk  mencegah keburukan dan menghalangi  jalan ( sadd al-ſarī'ah ) yang menuju ke sana. Dalam menjaga maslahat, sadd al-żarī'ah dan maqāṣid al-syar'īyah mempunyai keterkaitan yang erat.
9 Abidin Nurdin dkk., “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga,” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 5, no. 1 (11 Agustus 2022): 41–55, https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665.
Penggunaan mata uang kripto secara umum menguntungkan, sesuai dengan diktum  “selama  semuanya  musibah,  sampai  ada  bukti  yang  menunjukkan haramnya.”  Namun  jika  mempertimbangkan  pembagian  akibat  perbuatan  dalam maqāṣid al-syar'īyah , penggunaan mata uang kripto menghasilkan akibat perbuatan yang tergolong akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dilakukan  secara  sadar  karena,  dalam  banyak  kasus.  ,  seseorang  yang  ingin menggunakan  mata  uang  kripto  akan  mempelajarinya  terlebih  dahulu  sebelum menggunakannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan Cryptocurrency dengan sengaja meskipun mereka menyadari dampak negatif yang terkait dengan penggunaannya.
Meskipun  demikian,  motivasi  utama  mereka  dalam  menggunakannya adalah  kemudahan  dan  manfaat;  mereka  tidak  mempunyai  niat  jahat.  Sekalipun tidak  ingin  menimbulkan  mafsadat  pada  orang  lain,  namun  kerugian  yang ditimbulkannya  sudah  pasti,  artinya  dampaknya  dapat  diukur  dan  nilai  mafsadat tersebut  lebih  tinggi  dari  nilai  maslahat.  Karena  mata  uang  kripto  dinilai  seperti kekayaan,  maka  mafsadat  yang  dihasilkan  dari  penggunaannya  naik  hingga ḥājiyyāat dan berpotensi mencapai ḍarūriyyāt .
Penggunaan Cryptocurrency sebagai  mata  uang  merupakan gharar .  Sifat teoretis  dan gharar ini  dilarang  oleh  syariat,  yaitu  firman  Allah  dan  hadis  Nabi Muhammad  SAW.  Harta  merupakan  salah  satu  dari  lima  unsur maqāṣid  al- syar'īyah yang menjadi tujuan syariah. Termasuk dalam tingkat ḍarūriyyāt dan jika tidak  dijaga  maka  akan  menghasilkan  kesempitan  dan  kehancuran. 10 Tanpa kekayaan,  kewajiban  duniawi  dan  agama  seseorang  tidak  dapat  dipenuhi  secara memadai.  Kekayaan  yang  diperoleh  dari  penggunaan Cryptocurrency melebihi keuntungan  yang  dihasilkan.  Kemanfaatan Cryptocurrency berada  pada  level ḥājiyyāat, sedangkan mafsadat jauh lebih besar dibandingkan ḥājiyyāat yang berada pada  level  ḍarūriyyāt.  Oleh  karena  itu,  penggunaannya  harus  dihindari  karena penolakan mafsadat  lebih diutamakan daripada keuntungan, yang sejalan  dengan kaidah: “Menolak kerusakan lebih penting daripada mewujudkan maslahat.
10 Sulaeman Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16, no. 1 (26 Juli 2018): 98–117, https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524.
Selain  itu,  MUI  juga  mempertimbangkan  aturan  pemerintah  ketika membuat undang-undang terkait mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran. Di Indonesia, aturan yang berlaku di negara tersebut tidak mengakui keberadaan mata uang kripto. Ini adalah cara lain untuk menaati kebijakan seorang Imam (pemimpin) mengenai  topik  dan  tujuan  peraturan  perundang-undangan  yang  dipimpinnya. Strategi pemerintah Indonesia mengenai penetapan undang-undang Cryptocurrency sebagai mata uang didasarkan pada MUI.
Kaidah fikih dan pendapat ulama tersebut merupakan pendekatan istinbāṭ hukum  Darul  Uloom  Zakariyya  dalam  menetapkan  hukum  mata  uang  kripto sebagai  mata  uang.  Kedua  kaidah  adat  dan  manfaat  tersebut  dijelaskan  dalam kaidah fiqih ini. Asas yurisprudensi yang diterapkan Darul Uloom Zakariyy adalah “Adat (dianggap) membentuk hukum.”
Kata 'Urf secara etimologis mengandung arti "sesuatu yang dianggap baik dan  diterima  akal".  Kebiasaan  masyarakat  tertentu  di  seluruh  dunia  yang menggunakan mata uang kripto sebagai mata uang menunjukkan pedoman adat. 11 Kebiasaan ini merupakan salah satu faktor dalam pembuatan undang-undang, dan aturan keuntungan dapat dilihat dalam kesederhanaan penggunaan mata uang kripto sebagai uang, itulah sebabnya undang-undang tersebut dibuat. Yang akan dijadikan landasan  untuk  mengembangkan  undang-undang Cryptocurrency sebagai  mata uang.
Tentu saja, semua ini tergantung pada relevansi subjek yang diteliti dengan kehidupan  pada  saat  itu,  mendekatkannya  pada  kemudahan  yang  diatur  dalam hukum  Islam  dan  juga  mengutamakan  pencapaian  tujuan,  kemaslahatan,  dan penolakan  terhadap  kemunafikan  syariat.  Lebih  lanjut  perlu  diketahui  bahwa menurut  fikih,  segala  bentuk  muamalah  diperbolehkan  selama  tidak  ada larangannya.  Menurut  penulis  Darul  Uloom  Zakariyya,  dalam  mengembangkan hukum Cryptocurrency Darul  Uloom  Zakariyya  sebagai  mata  uang  tentunya memperhatikan  aspek  maslahah  mursalah  karena  maslahah  mursalah  mengambil
11 Afrizal Afrizal, Marliyah Marliyah, dan Fuadi Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis 22, no. 2 (22 November 2021): 13–41, https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689.
keuntungan ( maslahat ) dan menolak kemuliaan dalam menegakkan tujuan syariah.
Hal ini ditunjukkan oleh kesederhanaan penggunaan mata uang kripto.
Darul  Uloom  Zakariyya  menggunakan  kaidah  sebagai  berikut:  “Hukum yang  diputuskan  oleh  hakim  dalam  masalah  ijtihadi  menghilangkan  perbedaan pendapat.” Hukum ini juga berlaku terhadap semua keputusan yang diambil oleh mereka  yang  mempunyai  kekuasaan,  yang  sering  disebut  imam  atau  ulil  amri (pemimpin).  Pemimpin  mempunyai  hak,  termasuk  hak  atas  upah  layak,  untuk didengarkan, dipatuhi, dan dibantu. Akibatnya, masyarakat mempunyai kewajiban untuk menaati pemimpinnya dalam topik-topik yang tidak etis.
Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang yang sah adalah 'urf sah, baik itu 'urf khāṣṣ karena Bitcoin hanya ada di dunia cyber, atau 'urf 'āmm karena menjangkau seluruh dunia. Menurut Darul Uloom Zakariyya, mata uang kripto sah digunakan sebagai  mata  uang  yang  sah  jika  pemerintah  negara  atau  wilayah  menyetujui penggunaannya, karena pemerintah mempunyai hak untuk didengarkan, dipatuhi, dan  dibantu,  sebagaimana  aturannya  menyatakan  bahwa  “Undang-undang memutuskan oleh hakim dalam hal ijtihadi menghilangkan perbedaan pendapat.” Dan  setiap  keputusan  harus  dipatuhi  selama  tidak  mengarah  pada  maksiat. Pandangan  Darul  Uloom  Zakariyya  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk membenarkan  legalitas  penggunaan  mata  uang  kripto  sebagai  mata  uang  di Indonesia,  karena  pemerintah  Indonesia  telah  melarang  penggunaannya  sebagai mata  uang,  sebagaimana  tertuang  dalam  peraturan  Bank  Indonesia  dan  Undang- Undang No.7 Tahun 2011.

## D. Kesimpulan
Dari perbandingan pandangan Majelis  Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom  Zakariyya Afrika Selatan mengenai  hukum Cryptocurrency sebagai  mata uang, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. MUI menganggap  penggunaan Cryptocurrency sebagai  mata  uang  haram  karena mengandung  gharar  dan  bertentangan  dengan  hukum  syariat  Islam.  MUI menegaskan bahwa Cryptocurrency tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah menurut syariat Islam karena tidak memiliki wujud fisik, nilai yang pasti, dan hak milik yang jelas.
Sementara  itu,  Darul  Uloom  Zakariyya  Afrika  Selatan  memberikan pandangan  yang  lebih  terbuka  terhadap  penggunaan Cryptocurrency .  Mereka menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada  dalil  yang  mengharamkannya. Cryptocurrency dapat  diterima  sebagai  mata uang  jika  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  dan  diakui  oleh  otoritas  pemerintah setempat.
Dalam  menetapkan  pandangannya,  MUI  menggunakan  metodologi  yang mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang diterima dan kaidah fiqih yang sudah ada. Mereka juga mempertimbangkan aturan pemerintah dalam menetapkan hukum terkait mata uang kripto. Di sisi lain, Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan lebih  mengutamakan  aspek  maslahah  mursalah  dalam  menentukan  hukum Cryptocurrency sebagai  mata  uang,  dengan  memperhatikan  kemaslahatan  umum dan prinsip keadilan dalam syariat Islam.
Dengan  demikian,  perbedaan  pendekatan  dan  sudut  pandang  antara  MUI dan  Darul  Uloom  Zakariyya  Afrika  Selatan  menggambarkan  keragaman  dalam pemahaman  dan  penafsiran  hukum  Islam  terkait  isu-isu  kontemporer  seperti penggunaan Cryptocurrency .

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Bakar, Mufti Muhammad. “Shariah Analysis of Bitcoin , Cryptocurrency, and Blockchain,” 2018.
Afrizal,  Afrizal,  Marliyah  Marliyah,  dan  Fuadi  Fuadi.  “Analisis  Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).” E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis 22, no. 2 (22 November 2021): 13–41. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689.
Anggraeni,  Sindi  Ayu,  dan  Adi  Sulistiyono.  “Problematika  Hukum  Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaannya Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2 Februari 2020): 137–43.
https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40387.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
Muklisinalahuddin.  “Hukum  Cryptocurrency  Sebagai  Mata  Uang  (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Uloom  Zakariyya  Afrika  Selatan).”  Masters,  UIN  Ar-Raniry,  2022. http://repository.ar-raniry.ac.id.
Nurdin,  Abidin,  Bustami  Usman,  Fauzan  Samad,  dan  Makmunzir  Mukhtar. “Tujuan  Hukum  Islam  Untuk  Kemaslahatan  Manusia:  Penerapan  Kaidah
Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga.” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 5, no. 1 (11 Agustus 2022): 41–55. https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665.
Pasar, Melalui Riset Ekuitas, P. Merek, dan M. Pasar. “Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek,  Rineka  Cipta,  Jakarta.” Jurnal EMBA 1, no. 3 (2013). http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11252/d.abstrak.p df?sequence=4.
Solikin,  Author.  “Uang:  Pengertian,  Penciptaan,  Dan  Peranannya  Dalam Perekonomian.” Universitas Indonesia Library. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002. https://lib.ui.ac.id.
Sulaeman,  Sulaeman.  “Signifikansi  Maqashid  Asy-Syari’ah  Dalam  Hukum Ekonomi Islam.” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16, no. 1 (26 Juli 2018): 98–117. https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524. Utomo, Teguh Prasetyo. “Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan : Peluang, Tantangan Dan Hambatan.” Buletin Perpustakaan 4, no. 2 (2021): 173–200.