Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162

## Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa
Chairul Iksan Burhanuddin 1 , Syamsuddin 2* , Maryam Nurdin 3 , Fifi Nur Afifah Ibrahim 4 , Rismayanti 5
Universitas Muhammadiyah Makassar, IBK Nitro, Universitas Muslim Indonesia chairul.iksan@unismuh.ac.id *Penulis Korespondensi Diajukan : 13 September 2022 Disetujui : 17 September 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

## ABSTRACT
The objective of this research is to evaluate how well financial management works and what that means  for  society.  With  up  to  8  informants,  including  members  of  the  government  and  the community,  this  sort  of  research  use  qualitative  approaches.  The  information  gathered  through interviews  and  the  documentation  of  the  data  analysis  methods  applied  were  descriptive  and provided a thorough explanation of the research theme. The findings of this study show that the Su'rulangi  Village  government's  financial  management  and  implementation  are  in  accordance with  applicable  regulations  and  criteria.  This  can  be  seen  through  planning,  implementation, reporting,  administration,  and  accountability,  while  the  implementation  can  be  seen  from  the communication  factor  and  resource  factor.  Disposition  factors  and  bureaucratic  factors  for  the effectiveness  of  the  financial  management  of  the  Village  Fund  are  disposition  factors  and bureaucratic  factors.  The  Su'rulangi  Village  government  implements  the  effects  on  the  local economy  through  the  Village  Fund  budget  by  offering  benefits  such  as  seed  assistance,  plant sprayers,  water  pumping  machines,  and  assistance  for  farmers  dealing  with  COVID-19  in  the form of Direct Cash Assistance (BLT) and assistance. Other strategies rural areas can employ to strengthen their economies
Keywords : Effectiveness, Financial Management, Implications, Economy, Public Funds.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2016.  Selanjutnya pemerintah  daerah  berfungsi  sebagai  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi (Mamangkey, Lengkong, and Londa 2020).
Pemerintah  berperan  penting  dalam  mengelola  daerahnya  dari  segi  ekonomi  maupun  sarana prasarana menjadi lebih baik,namun jika daerah tersebut ingin mencapai daerah yang baik maka tentunya  masyarakat  yang  ada  didalam  daerah  tersebut  harus  memiliki  kesejahteraan  terkhusus perihal  perkembangan  ekonominya,walaupun  disisi  lain  untuk  mensejahterakan  perekonomian dalam  kehidupan  masyarakat  masing-masing  tergantung  dengan  caranya  sendiri  untuk  mencari pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup,jadi tidak hanya pemerintah yang berperan penting dalam  pertumbuhan  ekonomi  namun  masyarakat  juga  dianjurkan  untuk  berpartisipasi  (Sufianto, 2020).
Pengesahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dan  memperkuat  posisinya  dalam  melaksanakan kewenangan  yang  seluas-luasnya  untuk  mengelola  masalah  daerah  secara  mandiri.  Tujuan utamanya  adalah  untuk  mendistribusikan  kesejahteraan  masyarakat  di  setiap  wilayah  dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162
memberikan  pelayanan  yang  optimal,  pemberdayaan  yang  terfokus,  dan  partisipasi  aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan sarana untuk mendekatkan pelayanan  kepada  masyarakat.  Strategi  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  potensinya,  serta masyarakat  pada  umumnya,  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  setempat (Yamani, 2022).
Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  dana  desa  yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (Apbdes)  adalah  rencana  keuangan  tahunan  yang  diperdebatkan  dan  disetujui  oleh  pemerintah desa  dan  badan  permusyawaratan  dan  diatur  dengan  “Peraturan  Desa”.  Dalam  satu  tahun, APBDes  terdiri  dari  sumber  pendapatan  dan  alokasi  belanja  desa.  Pengelolaan  keuangan pemerintah  sangat  penting,  dan  harus  diatur  secara  ketat  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah. Menurut  pasal  2  ayat  (1)  PERMENDAGRI  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa,  “Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  prinsip  transparan,  bertanggung  jawab, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.” Dalam sebuah pemerintahan, pengukuran kinerja merupakan faktor terpenting dalam menentukan tanggung jawab pemerintah (Pratiwi & Nursiam, 2019).
Dalam  penyusunan  rencana  pengelolaan  keuangan  daerah,  ada  dua  asumsi  yang  digunakan yaitu:  (1)  Perkembangan  ekonomi  makro  daerah  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat pengangguran,  dan  tingkat  inflasi;  (2)  Pokok-pokok  kebijakan  fiskal  pemerintah,  seperti  Dana Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar 2020 Sumber: (BPS, 2022).
Rentang  waktu  5  tahun  hingga  2020,  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  takalar  cenderung menunjukkan  trend  perlambatan  dimana  pada  tahun  2020  terjadi  perlambatan  ekonomi  yang cukup  dalam  dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya  (2013-2016).  Level  terendah  menyentuh angka 0,61 pada tahun 2020.
Saat  ini,  Pemerintah  kabupaten  Takalar  telah  menandatangani  kesepakatan  dengan  Kanwil Ditjen  Perbendaharaan  Sulsel.  Menstimulasi  perekonomian  daerah  dilakukan  dengan penandatanganan MoU. Dimana dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan  pusat,  pemerintah  kabupaten  Takalar  berharap  dengan  adanya  kesepakatan  tersebut  dapat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162
mendorong  perekonomian  daerah  dimana  disituasi  sekarang  mengalami  penurunan  ekonomi akibat pandemi sekarang maka dari itu pemerintah kabupaten Takalar berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Mengingat Pemerintah kabupaten Takalar belum bisa mendapatkan opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  untuk  tahun  2020  berdasarkan  hasil  penilaian  BPK. Sementara itu, Syaiful Kepala Kanwil DJPb Sulsel mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari koordinasi dan pendampingan dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, dan dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  kesetaraan  dan  saling  menguntungkan  dalam  manajemen keuangan.
Peran  strategis  Dana  Transfer  dan  Dana  Desa  dalam  pembangunan  daerah  adalah meningkatkan  ruang  fiskal.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Takalar  harus  menyusun pendekatan  yang  paling  efektif  untuk  memastikan  penyaluran  Dana  Transfer  dan  Dana  Desa selesai  lebih  cepat  dari  jadwal.  Kepala  kanwil  DJPb  mengaku  sudah  ada  progres  pelaksanaan anggaran hingga 21 Juni 2021. Di Kabupaten Takalar, penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa sudah  mencapai  Rp.  399,86  miliar  atau  46,17  %  dari  Rp.  865,78  miliar  cap.  Dana  Bagi  Hasil (DBH) sebesar Rp8,87  miliar atau 59% dari pagu Rp15,03  miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar  Rp285,58  miliar  atau  50,55%  dari  pagu  Rp564,93  miliar,  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DAU) sebesar Rp285,58 miliar atau 50,55% dari pagu Rp564,93 miliar.
Proses  pengelolaan  anggaran  Desa  yang  dibuat  dari  rancangan  Desa  dimana  didalamnya mencakup  musyawarah  dalam  berbagai  kegiatan  yang  dapat  memberikan  manfaat  terhadap masyarakat setempat dimana anggaran bisa diimplikasikan berupa dari segi sarana prasarananya maupun  perekomian  seperti  bantuan lainnya  yang  dapat  membantu  masyarakat  dimasa  pandemi sekarang  masyarakat  sangat  membutuhkan  bantuan  dari  pemerintah.  Dampak  regulasi  yang ditetapkan  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  berbagai  sektor,  terutama  sektor  ekonomi  yang  sangat  berpengaruh,  baik  di  tingkat nasional  maupun  di  daerah.  Sejalan  dengan  meningkatnya  pengangguran  dan  kemiskinan  di Indonesia,  memburuknya  kinerja  pertumbuhan  ekonomi  domestik  berdampak  pada  peningkatan beban anggaran publik (Abdi, 2020).
Masyarakat  dimasa  pandemi  sekarang  sangat  membutuhkan  bantuan  dari  pemerintah. Dampak  regulasi  yang  ditetapkan  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19  telah  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  berbagai  sektor,  terutama  sektor  ekonomi  yang  sangat berpengaruh,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  di  daerah.  Sejalan  dengan  meningkatnya pengangguran  dan  kemiskinan  di  Indonesia,  memburuknya  kinerja  pertumbuhan  ekonomi domestik berdampak pada peningkatan beban anggaran publik.
Penelitian efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa sudah pernah dilakukan sebelumnya beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dana  desa  masih  sulit  dimanfaatkan  oleh  pemerintah. Menurut  (Permatasari  &  Hasan,  2018)  menemukan  bahwa  perangkat  desa  masih  kurangnya pembinaan tentang sosialisasi terkait pengelolaan alokasi Dana Desa. Penelitian (Boedijono et al., 2019)  menemukan  Secara  umum  telah  mengelola  keuangan  Desa  dengan  baik  namun  masih belum  berjalan  dengan  tertib  dalam  administrasinya  sehingga  mengakibatkan  keterlambatan pencairan uang desa.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  pemerintah khususnya pemerintah yang ada di Desa Su’rulangi dalam mengelola keuangan sudah efektif atau ada kendala yang terjadi didalam mengelola keuangannya dan dampaknya ke masyarakat apakah dapat  memberikan  manfaat  yang  akan  memajukan  dari  segi  perekonomian  mereka,  topik  ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian sebab masa sekarang terdapat kasus pandemi covid-19 yang  memberikan  dampak  yang  begitu  besar  kerugian  terhadap  pendapatam  perekonomian masyarakat sehingga kasus ini membuat pemerintah harus menemukan cara untuk menanggulangi dampak yang terjadi dalam perekonomian masyarakat seperti membuat program untuk membantu para masyarakat yang menyangkut tentang perekonomian mereka.
Oleh  karena  itu,  beberapa  isu  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Bagaimana metode  pengelolaan  keuangan  dan implementasi  di  Desa  Su’rulangi; (2)  Bagaimana  pemerintah Desa Su’rulangi menerapkan pola efektifitas dalam pengelolaan keuangan; (3) Apa implikasi dari metode pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah Desa Su’rulangi terhadap masyarakat.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Istilah "efektivitas" mengacu pada pengukuran kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan atau  sasaran  tertentu.  Tergantung  pada  maksud  atau  tujuan  yang  ingin  dicapai  atau  yang  telah ditetapkan,  ukuran  kemampuan  yang  dipermasalahkan  dapat  bervariasi.  Hasil  akhir  dari  suatu kegiatan operasi yang telah memenuhi tujuannya dalam hal kualitas pekerjaan, jumlah pekerjaan, dan  batas  waktu  yang  diinginkan.  Efektivitas  (Owens,  1998)  adalah  keadaan  atau  kemampuan suatu  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk  menghasilkan  hasil  yang  diinginkan. Sedangkan  menurut  (Gibson  &  Fields,  1984),  efektivitas  adalah  interaksi  antara  produktivitas, kualitas,  efisiensi,  kemampuan  beradaptasi,  kepuasan,  sifat  keunggulan,  dan  pengembangan dalam  konteks  perilaku  organisasi.  Efektivitas,  menurut  (Mardiasmo  et  al.,  2008)  merupakan ukuran  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Suatu  organisasi  dianggap berhasil  beroperasi  jika  mencapai  tujuannya.  Menurut  (Steers  et  al.,  1985)  dalam  bukunya “Organizational Effectiveness”,  mengemukakan sebagai berikut tentang ukuran efektivitas  yang mengemukakan  bahwa  tugas  yang  sulit  upaya  penetapan  tujuan  total  harus  dianggap  sebagai suatu  proses.  Oleh  karena  itu  diperlukan  pentahapan  untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  akhir, baik  tahap  dalam  penyelesaian  bagian-bagiannya  maupun  pentahapan  dalam  hal  periodisasinya. Kemampuan  suatu  organisasi  untuk  melakukan  sosialisasi,  konsensus  pengembangan,  dan komunikasi dengan organisasi lain diukur dengan integrasi.
Pengelolaan  keuangan  Desa  adalah  “segala  penyelenggaraan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  Dana  Desa”  menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, pasal 1 ayat (1-4). Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan  perencanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah  Desa  pada  tahun  anggaran berkenaan  yang dianggarkan dalam APB  Desa.Pendapatan asli Desa,  meliputi hasil usaha Desa, kekayaan Desa (seperti kas Desa, pasar Desa, pembangunan Desa), hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong merupakan contoh sumber pendapatan Desa.
(Permatasari & Hasan, 2018), meneliti tentang Perangkat Desa yang memerlukan pembinaan tentang  sosialisasi  dan  administrasi  pengelolaan  keuangan  desa  untuk  memberikan  pemahaman dan  pengetahuan  tentang  peraturan  dan  perundang-undangannya.  Faktor  penghambat  berupa kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman UndangUndang Desa dan kurangnya  pelatihan  dan  pendampingan  perangkat  desa.  Lebih  lanjut  (Zulaida  &  Nurmala  Sari, 2021) mengemukakan bahwa Tidak ada ketentuan dalam Tahap Perencanaan Untuk menentukan berapa  proporsi  yang  digunakan  untuk  berbagai  proyek  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada. Tahap pengorganisasian Ini dinilai telah berjalan dengan Sukses karena masing-masing Lembaga yang  didirikan  di  Desa  Bahu  telah  Diberikan  pembagian  tanggung  jawab,  dan  masing-masing lembaga telah berjalan sesuai dengan fungsi utamanya.
juga  menjelaskan  bahwa  efektivitas  sistem  informasi  akuntansi  mampu  meningkatkan transparansi.  Ada  beberapa  kendala  dalam  penerapan  sistem  informasi  akuntansi,  seperti  piranti keras,  piranti  lunak  maupun  personalnya  Namun  kendala  yang  dihadapi  tersebut  tidak  terlalu berarti bagi BUM Desa Mandala Giri Amertha dalam hal meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
Terkait  bagaimana  pengelolaan  dana  desa,  (Boedijono  et  al.,  2019)  mengemukakan  bahwa desa-desa  di  Kabupaten  Bondowoso  Secara  umum  telah  mengelola  keuangan  desa  dengan  baik namun dalam beberapa kasus masihbelum berjalan dengan tertib dalam administrasinya sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan uang desa untuk periode berikutnya.
Sedangkan bagaimana seharusnya mengelola keuangan ditengah kondisi pandemic covid 19, (Basri  &  Gusnardi,  2021)  mengemukakan  bahwa  Dampak  pandemi  covid  19  membuat pemerintah  provinsi  riau  melakukan  relocusing  dan  realokasi  anggaran  sebanyak  empat  kali, sesuai  temuan  analisis  terdapat  masalah  dalam  pencatatan  belanja  tidak  terduga  pada  tahap administrasi  dan  pertanggungjawab  an  pengeluaran  untuk  krisis  dan  urgensi.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian , yang mengemukakan bahwa kebijakan pengelolaan APBD pemprov banten di masa pandemi covid-19 adalah melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan daerah belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat.
Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian Sumber: Diolah sendiri.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  yaitu peneliti  Akan  berusaha  menginterprestasikan  secara  tepat  dan jelas  mengenai  sifat  keadaan  atau kondisi  serta  perkembangannya  dalam  hubungan  objek  penelitian  dengan  gejala  yang  ada  pada masyarakat.  Sedangkan  penelitian  kualitatif  menurut  (Chariri,  2009)  menggunakan  teknik deskriptif,  yang  diungkapkan  dalam  bentuk  kata-kata  atau  diucapkan  oleh  partisipan.  Karena pendekatan  ini  menitikberatkan  pada  latar  belakang  dan  individu  secara  keseluruhan  (holistik), maka dalam keadaan ini tidak diperkenankan membagi individu atau organisasi ke dalam variabel atau  hipotesis;  sebaliknya,  mereka  harus  dilihat  secara  keseluruhan.  Peneliti  berasumsi  bahwa menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  adalah  cara  yang  paling  tepat untuk  menggambarkan  masalah  secara  mendalam  sesuai  dengan  masalah  dan  tujuan  penelitian, berdasarkan  pemahaman  di  atas.  Informasi  langsung  mengenai  keadaan  subjek  dan  objek penelitian  yang  Akan  diteliti  diperlukan  untuk  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif.
Fokus  Penelitian  ini  adalah  mengenai  Efektivitas  pengelolaan  keuangan  yang  diperuntukkan untuk  kesejahteraan  dalam  perekonomian  masyarakat  di  Desa  Su’rulangi  Kecamatan Polongbangkeng  Selatan  Kabupaten  Takalar.  Jumlah  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  8 orang  yang  terdiri  dari  perangkat  pengurus  Desa  dan  Masyarakat  yang  terlibat  langsung  dalam tema  penelitian  ini.  Diantaranya  adalah  kepala  desa,  bendahara  desa,  sekretaris  desa,  dan masyarakat.

## HASIL
Hasil  penelitian  secara  umum  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  telah  dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait yang dalam hal ini perangkat kepala desa dan jajarannya. Sehingga implikasinya terlihat dari program yang ditawarkan kepada masyarakat. Proses perencanaan Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No 20, (2018) pasal 31 ayat (1-4) tentang pengelolaan keungan  desa,  menjelaskan  bahwa  perencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  meupakan perencanaan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa. Perencanaan yang dibuat pemerintah Desa  Su’rulangi  untuk  kepentingan  masyarakat  khususnya  dalam  perekonomian  sudah  sesuai dengan kriteria yang berlaku hal ini dapat dilihat dalam wawancara dari kepala Desa Su’rulangi Bpk.Rabali mengatakan untuk mengetahui hal apa saja yang direncanakan dalam mengatur dana Desa khususnya didalam perekonomian masyarakat yaitu:
“Didalam  Pengalokasian  Dana  Desa  khususnya  dalam  bidang  perekonomian  karena
Analisis Efektivitas
Pengelolaan Keuangan dan Implikasi kepada
masyarakat Desa Implikasi Terhadap Perekonomian
Masyarakat Desa
Proses Pengelolaan Dana
Efektivitas Pengelolaan Dana
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162
pendapatan  sumber  dari  masyarakat  desa  su’rulangi  terdiri  dari  beberapa  jenis  pekerjaan namun  kalau  dari  hasil  rata-rata  pekerjaan  dimasyarakat  desa  su’rulangi  yaitu  petani  dan peternak  namun  kalau  berbicara  secara  keseluruhan  pengeluaran  Dana  desa  yaitu  mencakup dari pangan dan hewani, skala prioritas desa, pencegahan dan penanganan covid “
Hal yang dikemukakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
No Kategori Persentase 1 Pangan Dan Hewani 20% 2 Bantuan Langsung Tunai (BLT) 40% 3 Skala Prioritas Desa 30% 4 Pencegahan Dan Penanganan Covid  10% Jumlah 100% Tabel 1. Program Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Diolah sendiri.

## PEMBAHASAN
Pembahasan  mengemukakan  interpretasi  hasil,  pengembangan  argumen  dengan  mengaitkan hasil,  teori,  dan  pendapat,  termasuk  perbandingan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya.  Penting juga  untuk  meningkatkan  kemungkinan  hasil  penelitiannya  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bagian ini tidak menulis ulang data hasil penelitian.
Menurut  peraturan  Menteri  Dalam  negeri  No  20,  (2018)  tentang  pengelolaan  keuangan  Desa menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  merupakan  penerimaan  dan pengeluaran  desa  yang  dilaksanakan  melalui  rekening  kas  Desa  pada  bank  yang  ditunjuk Bupati/Wali  Kota  hal  ini  sebagaimana  telah  disampaikan  Kepala  Desa  Su’rulangi  Bpk.Rabali yakni  Untuk  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  penerimaan  dan  pengeluaran  Desa dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa  pada  bank  yang  ditunjuk  pada  Bapak  Bupati  atau walikota dalam hal ini meliputi rencana kegiatan dan anggaran Desa, rencana kerja kegiatan Desa dan rencana anggaran biaya.
Penatausahaan  dalam  proses  keuangan  Desa  yang  dilakukan  oleh  bendahara  Desa  dilakukan menggunakan  aplikasi  siskeudes  dimana  aplikasi  sistem  keuangan  Desa  (siskeudes)  merupakan aplikasi  yang  dikembangkan  badan  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan  (BPKP)  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan  Desa.  Sebagaimana  yang  telah  disampaikan ibu  Irmawati  S.H  selaku  bandahara  bahwa  Untuk  metode  pengelolaan  keuangannya  saya menggunakan  metode  dengan  aplikasi  siskeudes  karena  hal  ini  lebih  memudahkan  dalam mencatat pelaporan keuangan.
Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  akan  disampaikan  oleh  kepada  Desa  kepada Bupati/Walikota  yang  berupa  laporan  pada  semester  pertama  disampaikan  paling  lambat  pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya sebagaimana dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, No 20 (2018) Pasal 68 Ayat (1-3) hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa su’rulangi Bpk.Rabali  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  APB  Desa  semester  pertama  kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  dimana  laporan  ini  terdiri  dari  laporan  bagaimana  pelaksanaan APB  Desa  Dan  bagaimana  pelaporan  realisasi  kegiatannya  dimana  bendahara  pelaksanaan kegiatan  anggaran  wajib  menyampaikan  pada  laporan  akhir  realisasi  pelaksanaan  kegiatan  dan anggaran kepada desa.
Laporan  realisasi  dan  pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  APBDesa  diimformasikan kepada  masyarakat  secara  tertulis  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat  seperti  papan pengumuman  (transparansi)  agar  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  dibuat,  dilaksanakan  dalam penggunaan dana Desa tersebut. Hal ini disampaikan kepada Bpk.Muh Rustam selaku sekretaris Desa  menyampaikan  bahwa  Untuk  realisasi  laporan  penggunaan  dana  Desa  yang  dilakukan pemerintah desa hal ini dapat dilihat dipapan transparansi yang sudah dibuat disitu dapat dilihat terkait  apa  saja  yang  dikelola  dalam  penggunaan  dana  Desa  seperti  program  atau  bantuan  yang buat untuk dapat dituangkan dimasyarakat itu sendiri secara keseluruhannya dapat dilihat dipapan transparansi  yang  sudah  kita  buat  hal  ini  agar  masyarakat  itu  tahu  bagaimana  kinerja
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162
pemerintanhya dana itu digunakan untuk apa saja.
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  diatas  tentang  proses  pengelolaan  keuangan  dan implementasinya  maka dapat disimpulkan bahwa: (1)  Pada proses perencanaan yang merupakan perencanaan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa perencanaan yang dibuat pemerintah desa  su’rulangi  untuk  kepentingan  masyarakat  khususnya  dalam  perekonomian  sudah  sesuai dengan kriteria yang berlaku peraturan Menteri Dalam Negeri No 20, (2018) pasal 31 ayat (1-4) tentang pengelolaan keuangan Desa; (2) Pada pelaksanaannya untuk pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan  melalui  rekening  kas  Desa  pada  bank  yang  ditunjuk  pada  Bapak  Bupati/Walikota yang  meliputi  rencana  kegiatan  dan  anggaran  Desa,  rancana  kerja  kegiatan  Desa  dan  rencana anggaran  biaya  hal  ini  sesuai  sebagaimana  dalam  peraturan  menteri  dalam  Negeri  No  20,  tahun 2018  tentang  pengelolaan  keuangan  Desa  segala  sesuatu  yang  berupa  uang  dan  barang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa;  (3)  Penatausahaan  dalam  proses keuangan Desa yang dilakukan oleh bendahara Desa dilakukan menggunakan aplikasi siskeudes dimana aplikasi sistem keuangan Desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan  Desa;  (4)  pelaksanaan  APBDesa  diimformasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat  seperti  papan  pengumuman  (transparansi)  agar  dapat mengetahui apa saja yang dibuat, dilaksanakan dalam penggunaan Dana Desa tersebut.
Berdasarkan  implementasi  kebijakan  anggaran  Dana  Desa  Su’rulangi  ditentukan  sebanyak  4 faktor diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.  Faktor-faktor yang mempengaruhi  implementasi  anggaran  Dana  Desa  yakni:  (1)  Yang  pertama  komunikasi,  hasil penelitian dilapangan upaya komunikasi pemerintah dengan warga berjalan dengan baik. Bentuk komunikasinya berupa adanya sosialisasi yang ditetapkan terkait pada anggaran Dana Desa. Hal ini  disampaikan  kepada  Bpk.Rabali  selaku  kepala  Desa  Su’rulangi  bahwa  Sebelum  membuat program untuk dilaksanakan, diberikan ruang kepada masyarakat melalui sosialisasi mengadakan pertemuan  dikantor  untuk  menyampaikan  apa  yang  diinginkan  masyarakat  itu  sendiri  dalam membantu perekonomiannya.
(2) Yang kedua sumber daya pada implementasi anggaran Dana Desa Su’rulangi telah terdapat kecukupan  staff  pemerintah  Desa  baik  jumlah  dan  kapasitasnya,  begitu  juga  pada  faktor imformasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan dalam implementasi anggaran Dana Desa sumber  daya  pemerintah  juga  telah  didukung  dengan  fasilitas  yang  dibutuhkan  dalam  kinerja pemerintah  desa.  Manusia  yang  memiliki  kapasitas  dengan  skill  dan  pengalaman  yang  mampu menjadi  pemimpin  yang  berperan  dalam  menentukan  kemajuan  desa  hal  ini  sesuai  dengan perencanaan  dan  pelaksanaan  yang  dibuat  oleh  kepala  Desa  Su’rulangi  yang  mampu  menata pengelolaan  keuangan  dengan  baik;  (3)  Faktor  ketiga  disposisi  sikap  pelaksanaan  baik  dari pemerintah  Desa,  tim  khusus  dalam  membuat  program  kegiatan  dan  juga  warga  yang berpartisipasi  dalam  mendukung  berjalannya  program  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik.
Faktor  komunikasi  pemerintah  Desa  Su’rulangi  dengan  masyarakat  berjalan  dengan  baik melalui  sosialisasi,  faktor  kedua  sumber  daya  dimana  implementasi  anggaran  Dana  Desa Su’rulangi telah terdapat kecukupan staff pemerintah Desa baik jumlah dan kapasitasnya, begitu juga  pada  faktor  imformasi  yang  dibutuhkan  guna  mengambil  keputusan  dalam  implementasi anggaran  Dana  Desa  sumber  daya  pemerintah  juga  telah  didukung  dengan  fasilitas  yang dibutuhkan dalam kinerja pemerintah Desa, faktor disposisi pemerintah memiliki sikap yang baik dalam  membuat  program  kegiatan  serta  masyarakat  aktif  berpartisipasi  dalam  mendukung perencanaan,  faktor  struktur  birokrasi  untuk  pelaksanaan  telah  ada  pembentukan  struktur  dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa.
Pencapaian  tujuan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  perencanaan  pemerintah  khususnya  dalam  bidang perekonomian sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat rincian pada tabel dibawah ini:
No Kategori APBDES % 1 BLT Rp.345,600,000  40,13% 2 Ketahanan Pangan dan Hewani Rp.175,452,500  20,73%
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162
3 Pencegahan Dan Penanganan Covid-19  Rp.70,000,000 8,13% Jumlah Rp.591,052,500  68,63% Tabel 2. Implementasi Penggunaan Dana Desa
Sumber: Diolah Sendiri
Berdasarkan  tabel  2,  Staff  kepala  keuangan  ibu  Irmawati  S.H  mengemukakan  bahwa dalam pengimplementasian  yang  dilakukan  guna  manfaat  dana  desa  dapat  dilihat  dari  data  tersebut rincian  pengeluaran  dikeluarkan  untuk  membantu  sumber  dari  pendapatan  masyarakat  didesa su’rulangi karena semenjak adanya covid ini seperti kita ketahui kondisi sekarang perekonomian cukup  menurun  maka  dari  itu  semoga  program  ini  dapat  membantu  masyarakat  dengan  adanya bantuan ini masyarakat dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.
Hal  ini  sejalan  denga  napa  yang  disampaikan  oleh  kepala  Desa  Su’rulangi  dalam  bagaimana menerapkan  pola  efektivitas  dalam  pengelolaan  keuangan  yaitu  penerapkan  pola  efektivitas  jadi dasarnya itu dimulai pada permintaan pada setiap perdusun melalui musyawarah dusun jadi hasil dari  masukan  masyarakat dari  musyawarah dusun itu kemudian  masuk ke  musdes (musyawarah desa) maka dari situ ketua BPD bersama dengan Kepala desa,sekretaris desa dan semua perangkat desa  yang  ada  pada  desa  tersebut  telah  melakukan  verifikasi  yang  mana  saja  termasuk  dalam prioritas  desa  artinya  yang  paling  penting  penggunaan  dana  anggaran  itu  untuk  perekonomian masyarakat desa disu’rulangi. Dengan adanya pola efektivitas yang diterapkan dalam pemerintah desa  melalui  musyawarah  dapat  melancarkan  anggaran-anggaran  dari  Dana  desa  tersebut  yang akan diimplementasikan atau yang akan direncanakan.
Terkait  dengan  implikasinya,  salah  satu  masyarakat  desa  (Ibu  Sia)  mengemukakan  bahwa Bantuan  yang dikeluarkan pemerintah seperti BLT dan PKH kami  sangat bersyukur dan  senang karena  saya  mendapatkan  uang  itu  BLT  Rp600.000/bulan  per  keluarga  (KK)  dari  uang  BLT tersebut saya dapat menggunakan untuk tambah-tambah uang modal usaha saya.
Hal ini sejalan juga dengan hal yang dikemukakan oleh Ibu Mirna yang mendapatkan bantuan dari pemerintah namun bukan uang BLT tapi uang PKH yang bantuannya berupa sembako sekitar 10 kg,telur 1 rak, dan ada juga sayur dan buah 4 biji dalam 1 kantong.
Masyarakat  sangat  bersyukur  dengan  adanya  bantuan  tersebut  sebab  dengan  adanya  program yang dibuat pemerintah dari mulai pelatihan petani dan ternak memberikan dampak yang efektif dengan  membantu  berwirausaha  dengan  baik  peningkatan  keterampilan  dan  memotivasi masyarakat  petani  dan  peternak,bantuan  bibit  dan  alat  hingga  mesin  serta  bantuan  penanganan yang  berupa  BLT  dan  PKH  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  sehingga  dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk usaha masyarakat yang ada di Desa Su’rulangi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Su’rulangi dalam  proses  pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  dan  implementasinya  sudah  sesuai  dengan kriteria yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari kriteria pengelolaan keuangan yang berlaku yakni: Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan,  Pertanggungjawaban.  Untuk  kriteria pengimplementasian dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari 4 faktor  yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi. Selain itu, Pemerintah Desa Su’rulangi dalam menerapkan pola  efektivitas  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Su’rulangi  sudah  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat melalui Pencapaian tujuan, pencapaian waktu, proses pencairan, dan  penggunaan  Dana  sesuai  dengan  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  direncanakan  sampai dengan  berakhirnya  kegiatan.  Sehingga  implikasinya  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat dalam menambah modal untuk usaha kecil atau sebagai penambahan pendapatan sehari-hari.

## REFERENSI
Abdi, M. N. (2020). Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). AkMen Jurnal Ilmiah , 17 (1), 90–98.
Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan keuangan pemerintah di masa pandemi Covid 19 (kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 4 (1),
33–48.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162
Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V.  (2019). Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso .
BPS. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar . Badan Pusat Statistik. https://takalarkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/6332cc920af98c0b1a496706/kabupaten- takalar-dalam-angka-2020-.html
Chariri, A. (2009). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif .
Gibson,  D.,  &  Fields,  D.  L.  (1984).  Early  infant  stimulation  programs  for  children  with  Down syndrome: A review of effectiveness. Advances in Developmental & Behavioral Pediatrics . MAMANGKEY, F., LENGKONG, F. D., & LONDA, V. (2020). Kemampuan Aparat Desa Pada Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Di  Desa  Ranolambot  Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2019. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK , 6 (95).
Mardiasmo,  D.,  Barnes,  P.  H.,  &  Sakurai,  Y.  (2008).  Implementation  of  good  governance  by regional  governments  in  Indonesia:  the  challenges. Twelfth  Annual  Conference  of  the International Research Society for Public Management . Owens,  D.  K.  (1998).  Interpretation  of  cost-effectiveness  analyses. Journal  of  General  Internal Medicine , 13 (10), 716.
Permatasari,  E.,  &  Hasan,  K.  (2018).  Pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam  meningkatkan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Conference  on  Innovation  and Application of Science and Technology (CIASTECH) , 1 (1), 186–194. Pratiwi,  S.  P., &  Nursiam,  M.  H.  (2019). Analisis  Penerapan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor  20  Tahun  2018  dalam  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan  dan Petanggungjawaban  APB  Desa  (Studi  kasus  Desa  Pucangan  Kecamatan  Kartasura Kabupaten Sukoharjo) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Steers, R. M., Ungson, G. R., & Mowday, R. T. (1985). Managing effective organizations . Kent Pub. Co.
Sufianto,  D.  (2020).  Pasang  surut  otonomi  daerah  di  Indonesia. Jurnal  Academia  Praja , 3 (02),
271–288.
Yamani,  M.  (2022). Politik  Hukum  Otonomi  Desa  Berbasis  Desentralisasi  Fungsional Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia . Doktor Ilmu Hukum. Zulaida,  N.,  &  Nurmala  Sari,  E.  (2021). Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Kelurahan  Dalam Mewujudkan  Good  Governance  Di  Kelurahan  Denai  Kecamatan  Medan  Denai  Kota Medan . UMSU.