History: Re ce ived : 25 Fe bruari 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 23 Oktobe r 2023 Publishe d: 31 Oktobe r 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 5, (2023), Oktober: 199 - 206 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3680

## AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI BAGI DEBITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  KEPAILITAN DI INDONESIA
Kartika  Sari Yosefin 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: kartikasariyosefin@gmail.com 1)

## Abstrak
Pada  saat  putusan  pailit  disahkan,  maka  pada  saat  itupula  debitur  telah  kehilangan  haknya  untuk menguasai  dan  mengelola  harta  bendanya.  Namun  Undang-Undang  Kepailitan  memberikan  langkah hukum yang dapat di ambil oleh debitur untuk kembali dapat menguasai h arta bendanya yaitu berupa perdamaian  antara  debitur  dan  kreditur -krediturnya  dengan  putusan    homologasi,  namun  pada praktiknya sering ditemui debitur yang sengaja tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati da la m perdamaian yang akhirnya mengakibatkan perdamaian tersebut di mintai pembatalannya kepenga dila n (Pembatalan  Putusan Homologasi), yang berakibat kepailitan kembali di buka dan debitur dinyatakan kembali pailit.

## Kata kunci  : Akibat  Hukum; Homologasi; Kepailitan

## Abstract
When  the  bankruptcy  decision  is  passed,  at  that  time  the  debtor  has  lost  his  right  to  control  and  manage  his  assets. However,  the  Bankruptcy  Law  provides  legal  steps  that  can  be  taken  by  the  debtor  to  regain  control  of  his  property, namely  in  the  form  of  peace  between  the  debtor  and  his  creditors  with  a  homologation decision. finally resulted in the settlement  being  requested  to  be  canceled  by  the  court  (Cancellation  of  Homologation  Decision),  which  resulted  in bankruptcy  being reopened  and the debtor  being declared  again bankrupt.

## Keywords:  Legal Consequences;  Homologation;  Bankruptcy

## PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  istilah  kepailitan  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  di  temui,  bukan  saja bagi  pengusaha  maupun  perusahaan,  tetapi  juga  bagi  masyarakat  (Saputro,  2019).  Tapi sayangnya  banyak  masyarakat  yang  salah  mengartikan  istilah  kepailitan  tersebut menjadi  suatu  hal  yang  harus  di  takuti  dan  berintendensi  kriminal  yang  telah dilakukan  oleh  suatu  perusahaan.  Namun  pada  keadaan  yang  sebenarnya  kepailitan merupakan  suatu  jalan  keluar  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  membantu debitur  dalam  menyelesaikan  kewajibannya  kepada  kreditur-krediturnya,  dengan
mengunakan  jasa  dari  kurator  untuk  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta debitur  pailit.
Di  Indonesia  Kepailitan  juga  bukanlah  bahan  hukum  baru,  tetapi  kepailitan  telah  di kenal  melalui  peraturan  perundang-undangan  Belanda  yaitu  Faillisement  Verordening, namun  undang-undang  tersebut  di  rasa  cukup  rumit  dan  susah  untuk  dipahami  hingga pada  tahun  1998  Indoensia  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  mengenai  Kepailitan yang  pada  tahun  2004  di  sahkan  menjadi  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Selanjutnya  disebut Undang-Undang  Kepailitan)  (Rifani  et al., 2021)
Pengertian  kepailitan  dapat  dijumpai  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Kepailitan  dimana  dalam  mengajukan  kepailitan  haruslah  terlebih  dahulu  memenuhi syarat  kepailitan  sebagaimana  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  tetapkan (Setyowati  & Tanudjaja,  2023). Yang mana jika di jabarkan syarat kepailitan  yaitu
1. Harus  memiliki  dua atau lebih  kreditur
2. Memiliki  sedikitnya  satu  utang yang tidak  dibayar lunas
3. Telah  jatuh waktu  dan dapat ditagih
4. Dinyatalan  pailit  dengan  putusan  pengadilan
5. Permohonan  pailit  tersebut  dapat  diajukan  atas  permohonan  sendiri  maupun  atas permohonan  satu  atau lebih  krediturnya.
Dimana  syarat-syarat  tersebut  haruslah  dapat  dibuktikan  dengan  sederhana  di pengadilan.  Setelah  putusan  pengadilan  menyatakan  debitur  pailit  maka  secara  hukum dan  saat  itu  juga  debitur  telah  kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan  melakukan pengurusan  terhadap  harta  kekayaannnya,  dan  secara  hukum  yang  memiliki kewenangan  dalam  menguasai  dan  mengurus  harta  debitur  pailit  adalah  kurator sebagaimana  yang telah  di  tetapkan  dalam Undang-Undang  Kepailitan.
Dalam  menjalankan  tugasnya  langkah  pertama  yang  terlebih  dahulu  harus dilakukan  kurator  adalah  membuat  pengumuman  yang  berisikan  debitur  yang bersangkutan  telah  pailit  dengan  putusan  pengadilan  dan  pengumuman  tersebut  harus diterbitkan  dalam  berita  negara  Republik  Indonesia  dan  juga  surat  kabar  yang sekurang-kurangnya  2  surat  kabar  yang  telah  di  tetapkan  oleh  hakim  pengawas  yang mana  dalam  jangka  waktu  5  hari  setelah  pernyataan  pailit  di  keluarkan  oleh  Pengadilan Niaga  pengumuman  tersebut  haruslah  diterbitkan.  Pengumuman  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  di  atas  memiliki  makna  penting  bagi  kreditur  agar  kreditur  dari  debitur tersebut  dapat  mengajukan  tagihan  utang  dan  verifikasi  utang,  karena  jika  kreditur tidak  mengajukan  tagihan  utangnya  maka  kemungkinan  besar  kreditur  tersebut  tidak tercatat  dan  resiko  utangnya  tidak  terselesaikan  mungkin  saja  terjadi.  Selanjutnya setelah  verifikasi  utang  akan  diadakan  rapat  verifikasi  untuk  pencocokan  utang  debitur terhadap  kreditur-krediturnya,  yangmana  hasil  dari  rapat  tersebut  haruslah disampaikan  kepada  semua  kreditur  oleh  kruator.
Undang-Undang  Kepailitan  tidak  saja  berisi  mengenai  prosedur  dalam  kepailitan tetapi  juga  mengatur  mengenai  perdamaian  yang  dapat  diajukan  oleh  debitur  pailit, tetapi  berbeda  dengan  perdamaian    yang  dikenal  dalam  hukum  acara  pada  umumnya, yang  mana  para  pihak  dapat  melakukan  perdamaian  tanpa  campur  tangan  pengadilan, dalam  perdamaian  di  kepailitan  seluruh  proses  perdamaian  haruslah  melalui persetujuan  hakim pengawas  dan disahkan  melalui  putusan  pengadilan  (Homologasi)
Sebelum  rencana  perdamian  disahkan  oleh  putusan  pengadilan,  terdapat  beberapa syarat  yang  harus  dipenuhi.  Adapun  rencana  perdamaian  ini  bertujuan  untuk memberikan  kesempatan  debitur  untuk  melakukan  kewajibannya  kepada  kreditur- krediturnya  dengan  kembali  memiliki  hak  untuk  menguasai  dan  mengelolah  hartanya. Namun  disayangkan  seringkali  hal  ini  tidak  di  gunakan  oleh  debitur  dengan  sebaik baiknya,  yangmana  sering  dijumpai  debitur  yang  kembali  membuat  kerugian  terhadap kreditur-krediturnya  sehingga  membuat  kreditur  dari  debitur  tersebut  mengajukan permohonan  pembatalan  perdamaian  ke Pengadilan  Niaga (Pembatalan Homologasi).
Berdasarkan  pendahuluan  diatas  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendapatkan gambaran  tentang  permasalahan  mengenai  akibat  hukum  pembatalan  putusan homologasi  bagi debitur  di  tinjau dari  undang-undang   kepailitan  di indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  teori  kepastian  hukumlah  yang  akan  dijadikan  pisau  analisis dalam  meneliti  permasalahan  yang  akan  diangkat,  yaitu  mengenai  akibat  hukum pembatalan  putusan  homologasi  bagi  debitur,  dimana  pemahaman  mengenai    teori kepastian  hukum  iyalah  suatu  jaminan  dalam  menjalankan  hukum  yang  berlaku dengan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan.  Hukum  tersebut  dibuat  oleh  pihak  yang memiliki  kewenangan  dengan  tujuan  ditaati  untuk  menghindari  kekekiruan  dan  salah penafsiran  sehingga  yang  dalam  menjalankannya  pihak  yang  bersangkutan  dapat menerima  haknya  dan  putusan  yang  telah  di  tetapkan  dapat  dijalankan  sebagaimana semestinya
Dalam  penelitian  ini  metode  penelitian  yang  akan  digunakan  iyalah  penelitian hukum  yuridis  normatif,  dimana  metode  penelitian  ini  merujuk  kepada  hukum  positif dan  norma  tertulis.  Dengan  dibantu  oleh  alat  pengumpulan  data  berupa  studi dokumen  yaitu  menggunakan  penelitian  kepustakaan  dengan  jenis  data  yang digunakan  iyalah  data  sekunder,  serta  pengembangan  materi  dengan  pendekatan kualitatif  (Tan,  2021)
Kemudian  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  iyalah  analisis yuridis  akibat  hukum  pembatalan  putusan  homologasi  bagi  debitur  di  tinjau  dari undang-undang   kepailitan  di Indonesia.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
A. Hasil

## 1. Perdamaian
Dalam  Kepailitan  terdapat  satu  langkah  hukum  yang  bisa  di  ambil  oleh  debitur untuk  kembali  dapat  menguasai  harta  bendanya  yang  telah  yaitu  berupa  rencana perdamian  kepada  semua  kreditur-krediturnya,  yang  mana  rencana  perdamaian  ini juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  yaitu  dalam  bagian  keenam  mengenai perdaiaman  yang  di  mulai  dari  Pasal  144.  Namun  harus  dipahami  bahwa  perdamian dalam  kepailitan  berbeda  dengan  perdamian  yang  dikenal  dalam  acara  perdata  biasa, adapun  yang membedakan  keduanya  dapat  di jabarkan sebagai  berikut  :
1. Mengikat  seluruh  pihak;
a. Acara  Perdata Perdamian  dalam  acara  perdata  hanya  mengikat  pihak  yang  melakukan perjanjian,  bagi  yang  tidak  menyetuji  perdamaian  tersebut  maka  ia  masih berhak  secara  penuh  atas  haknya.  (tidak  berdasarkan  hasil  voting)  Sebagai contoh  apabila  ada  kreditur  yang  tidak  setuju  dengan  perdamian  diluar  proses pengadilan  meskipun  dia  hanya  minoritas  atau  hanya  sebagian  kecil  dari kreditur  yang  lain,  ia  tetap  memiliki  wewenang  untuk  mendapatkan  haknya secara  penuh  dan  tidak  tunduk  kepada  keputusan  mayoritas  dalam perdamaian  yang dibuat.
b. Kepailitan
Sedangkan  perdaimaian  yang  diambil/disetuji  dalam  proses  kepailitan mengikuti  suara  terbanyak  atau  berdasarkan  hasil  voting  terbanyak,  dimana dalam  rapat  yang  diadakan  tidak  ada  persyaratan  korum  untuk  menyatakan hasil  rapat  yang  membahas  perdamian  tersebut  sah,  sehingga  keputusan  yang diambil  pada  saat  rapat  di  laksanakan  di  anggap  sah  meskipun  dalam  rapat tersebut  kreditur  yang  hadir  hanya  sebagain  kecil.  Hasil  rapat  tersebut  juga mengikat  seluruh  kreditur  baik    yang  hadir  maupun  yang  tidak  hadir  dalam pengambilan
2. Lebih Formal;
a. Acara  Perdata
Perdamian  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  dan  tata  cara  yang  digunakan juga  tidak  forma  dan  dapat  mengikuti  kehendak  dari  para  pihak  yang  ingin melakakukan  perdamaian
b. Kepailitan
Berbeda  dengan  perdamian  dalam  acara  perdata  biasa,  Perdamian  dalam proses  kepailitan  bersifat  lebih  formal  dengan  menggunakan  tata  cara  yang ketat  yang  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang  Kepailitan.  Dan  semua prosedurnya  dilakukan  dalam  pengadilan
3. Perlu  Pengesahan  (Homologasi)
a. Acara  Perdata
Perdamaian  yang  dilakukan  para  pihak  dalam  acara  perdata  tidak  selalu memerlukan  pengesahan  dari  pengadilan,  kecuali  perdamaian  yang  dilakukan dicapai  di  pengadilan  seperti  melalui  mediasi,  yang  dapat  juga  dibuatkan  akta van dading di  pengadilan.
b. Kepailitan
Saat  perdamaian  dalam  kepailitian  telah  disepakati  oleh  para  kreditur  menurut ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-undang  Kepailitan,  perdamian  tersebut haruslah  di  sahkan  oleh  pengadilan  niaga,  dalam  suatu  persidangan  yang dikenal  dengan  istilah  “Homologasi”,  yangmana  dalam  persidangan  ini  dapat berakhir  mengesahkan  ataupun  menolak  perdaian  yang diajukan  oleh  debitu. Perdamaian  dalam  kepailitan  sebagaimana  dijelaskan  diatas  memiliki  tata  cara  yang harus  di  jalankan  oleh  debitur  dan  juga  para  krediturnya.  Dimana  awal  rencana perdamaian  dapat  diajukan  oleh  debitur  pada  saat  rapat  verifikasi  atau  pada  saat Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  atau  pada  saat  sebelum  debitur  dinyatakan pailit  oleh  putusan  pengadilan.
Rencana  perdamaian  yang  diajukan  oleh  debitur  dapat  berisi  beberapa kemungkinana  atau  alternatif  yang  dapat  dipilih  oleh  para  kreditur-krediturnya diantaranya  :
1. Debitur  dapat  menawarkan  kepada  krediturnya  bahwa  ia  akan  membayar  utang- utangnya dengan  jumlah  tertentu  (membayar utangnya  tapi tidak  seluruhnya)
2. Debitur  dapat  menawarkan  kepada  krediturnya  untuk  menjual  harta  yang disediakan  oleh  debitur  di  bawah  pengawasan  seorang  pengawas  yang  hasil  dari penjualan  tersebut  dibagi  kepada  para  krediturnya.  Lalu  apabila  hasil  penjualan tersebut  ternyata  masih  kurang  untuk  membayar  utang-utang  debitur,  maka debitur  dibebaskan  dari  sisa  jumlah  utang  yang  belum  terbayarkan  (Perdamaian Likuidasi)
3. Debitur  dapat  menawarkan  kepada  krediturnya  untuk  menunda  pembayaran utang  dan  diperbolehkan  mengangsur  utangnya  untuk  beberapa  waktu  sesuai dengan  kesepatan  yang di  sepakati  bersama.
Namun  harus  dipahami  pula  bahwa  debitur  tidaklah  dapat  serta  merta  memperoleh perdamaian  dari  kreditur-krediturnya  ada  beberapa  persyaratan  yang  mendasari  agar perdamaian  tersebut  dapat  disetujui  oleh  pengadilan  atau  di  homologasi,  yang  tertuang dalam  ketentuan  Pasal  151  dan  Pasal  152  Undang-Undang  Kepailitan.  yang  berisikan sebagai  berikut  “Rencana  perdamaian  diterima  apabila  disetujui  dalam  rapat  kreditur oleh  lebih  dari  ½  (satu  perdua)  jumlah  kreditur  konkuren  yang  hadir  dalam  rapat  dan yang  haknya  diakui  atau  yang  untuk  sementara  diakui,  yang  mewakili  paling  sedikit 2/3  (dua  pertiga)  dari  jumlah  seluruh  piutang  konkuren  yang  diakui  atau  yang  untuk sementara  diakui  dari  kreditur  konkuren  atau  kuasanya  yang  hadir  dalam  rapat tersebut”  (Pasal  151  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU)  “Apabila  lebih  dari  ½  (satu perdua)  jumlah  kreditur  yang  hadir  pada  rapat  kreditur  dan  mewakili  paling  sedikit  ½
(satu  perdua)  dari  jumlah  piutang  kreditur  yang  mempunyai  hak  suara  menyetujui untuk  menerima  rencana  perdamaian  maka  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  8 (delapan) hari setelah  pemungut  suara  pertama  diadakan,  diselenggarakan pemungutan  suara  kedua,  tanpa  diperlakukan  pemanggilan.”  (Pasal  152  Undang- Undang Kepailitan  dan PKPU).
Setelah  syarat  diatas  dapat  dipenuhi  maka  selanjutnya  hakim  pengawas  dapat menyerahkan  berita  acara  permohonana  perdamaian  tersebut  ke  pengadilan  niaga yang  selanjutnya  akan  diadakan  persidangan  untuk  mengesahkan  perdamaian  tersebut (Homologasi),  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  pula  hakim  juga  dapat  menolak rencana  perdamaian  jika ditemui  halhal  yang tidak  seharusnya  seperti:
1. Harta  debitur  yang  masuk  kedalam  benda  untuk  dilaksanakan  hak  menahan suatu  benda,  jauh lebih  besar dari  jumlah  yang disetujui  dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan  perdamaian  tidak dirasa  terjaman untuk  dilaksanakan;
3. Persetujuan  atau  kesepakatan  untuk  perdamaian  dicapai  dengan  penipuan  atau persekongkolan  antara  satu  atau  lebih  kreditur  dengan  debitur,  atau  karena  upaya yang  tidak  jujur  tanpa  melihat  apakah  debitur  atau  pihak  lain  bekerjasama  untuk mencapai  kesepakatan  perdamaian  ini.
Apabila  rencana  perdamian  yang  diajukan  oleh  debitur  di  tolak  oleh  pengadilan maka  debitur  tidak  memiliki  lagi  kesempatan  untuk  menawarkan  kembali  rencana perdamaian  kepada kreditur-krediturnya.

## 2. Pembatalan Putusan Homologasi
Saat  putusan  homologasi  disahkan  dengan  putusan  pengadilan  maka  pada  saat  itu juga  kepailitan  dinyakan  telah  berakhir  dan  debitur  kembali  memperoleh  haknya  untuk menguasai  dan  mengelola  harta  bendanya  dengan  di  bantu  oleh  kurator,  dimana kurator  yang  selama  kepailitan  memiliki  tugas  untuk  mengelola  harta  debitur  pailit pun  berkewajiban  untuk  mengembalikan  seluruh  harta  debitur  kepada  debitur sebagaimana  sebelumnya  di  hadapan  hakim  pengawas  dengan  menerima  tanda  terima yang sah.
Debitur  pada  saat  mengajukan  perdamaian  kepada  kreditur-krediturnya  dalam rapat  kreditur  tentulah  telah  sama-sama  menemukan  kata  sepakat  untuk  melakukan ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  diberikan  terhadapnya,  namun  sangat  disayangkan banyak  ditemui  debitur  yang  tidak  dapat  menjalankan  perjanjian  perdamaian  yang telah  di  sepakati  tersebut  bahkan  tak  jarang  debitur  dalam  mengajukan  perjanjian perdamaian  memiliki  niat  lain  untuk  menunda  kembali  kewajibannya  kepada  kreditur- krediturnya  atau  dengan  akal-akalan  melakukan  yang  bertentangan  dengan kesepakatan  yang  telah  di  setujui  sebelumnya.  Adapun  tindakan  atau  perbuatan  yang dilakukan  oleh  debitur  yang  dapat  membatalkan  putusan  homologasi  diantaranya dapat  berupa  :
1. Wanprestasi,  yang  mana  wanprestasi  yang  dimaksud  dapat  berupa    tidak memenuhi  prestasi  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  di  sepakati;  tidak  memenuhi atau  melakukan  prestasi  sama  sekali;  atau  melakukan  prestasi  namun  tidak  sesuai dengan  yang telah  diperjanjikan  atau di sepakati.
2. Itikad  tidak  baik,  yangmana  itikad  tidak  baik  yang  dimaksud  dapat  berupa  suatu perbuatan  yang  dilakukan  baik  oleh  debitur  maupun  kreditur  namun  dilatar belakangi  oleh  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  atau  bisa  juga  karena  suatu paksaan.
3. Kelalaian,    yangmana  kelalaian  ini  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  170  Undan- Undang  Kepailitan  yang  mana  berisikan  bahwa  kreditur  dapat  menuntut pembatalan  suatu  perdamaian  yang  telah  disahkan  apabila  ditemukan    adanya kelalaian  yang telah  dilakukan  oleh  debitur.

## B. Pembahasan

## 1. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Homologasi Bagi Debitur
Debitur  dalam  menjalankan  isi  perdamaian  diberikan  tenggat  waktu  selama  30  hari, namun  apabila  dalam  waktu  30  hari  yang  telah  di  tetapkan  debitur  tidak  bisa menjalankan  isi  dari  perdaiaman  yang  telah  di  sepakati  maka  kreditur  dapat mengajukan  pembatalan  homologasi  ke  pengadilan  niaga.  Yangmana  jika  pembatalan homologasi  tersebut  dikabulkan,  maka  pengadilan  dapat  memerintahkan  supaya kepailitan  dibuka  kembali  serta  mengangkat  seorang  hakim  pengawas,  kurator  dan juga  anggota  panitia  kreditur,  dan  akibat  hukum  yang  diperoleh  oleh  debitur  iyalah debitur  kembali  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengeolah  harta  bendanya serta  debitur  kembali  dinyatakan  pailit.
Akibat  hukum  lainnya  yang  diterima  oleh  debitur  dampak  dari  pembatalan homologasi  iyalah  debitur  akan  dinyatakan  Insolven  yaitu  keadaan  dimana  debitur dinyatakan  tidak  lagi  mampu  untuk  menyelesaikan  utang-utangnya  terhadap  kreditur- krediturnya,  dan  kurator  sebagai  pihak  yang  diberikan  tanggung  jawab  oleh  Undang- Undang  mengelola  harta  debitur  pailit  haruslah  segera  melakukan  pengurusan  dan pemberesan  terhadap  semua  harta debitur  pailit.
Langka  pertama  yang  harus  dilakukan  kurator  pada  saat  kembali  melakukan pengurusan  dan  pemberesan  terhadap  harta  debitur  pailit  iyalah  melakukan pengumuman  dalam  surat  kabar  dan  semua  prosedur  kepailitan  dilakukan  kembali oleh  para  pihak  yang  bersangkutan.  Saat  kepailitan  kembali  di  buka,  maka  debitur tidak  diberikan  lagi  kesempatan  untuk  menawarkan  lagi  rencana  perdamaian  kepada kreditur-krediturnya.

## SIMPULAN
Setelah  permohonana  pembatalan  perdamaian  (pembatalan  homologasi)  di  setujui dan  disahkan  oleh  pengadilan  niaga  maka  pada  saat  itu  pula  kepailitan  kembali  dibuka
untuk  debitur.  Debitur  dinyatakan  dalam  keadaan  tidak  mampu  membayar  (Insolven), dan    kurator  wajib  seketika  itu  pula  memulai  melakukan  pemberesan  harta  pailit, debitur  yang  kepailitannya  di  buka  kembali  oleh  putusan  pengadilan  juga  tidak memiliki  lagi  kesempatan  untuk  mengajukan  permohonan  rencana  perdamaian kembali  kepada  kreditur-krediturnya,  itulah  akibat-akibat  hukum  yang  akan  di  peroleh debitur  dari  pembatalan  putusan  homologasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Rifani,  R.  A.,  Fauziah,  F.,  &  Fahruddin,  M.  (2021).  Efektifitas  Pelaksanaan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  dalam  Mencegah  Kepailitan  (Studi Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat).  Jurnal  Hukum  Jurisdictie, 3(2), 145–160.
Saputro,  E.  B.  (2019). BOB SADINO 101 Cara Berpikir dan Bertindak untuk Jadi Pengusaha Sukses (Vol.  115). Araska  Publisher.
Setyowati,  A.  E.,  &  Tanudjaja,  T.  (2023).  Kepastian  hukum  bagi  pemenang  lelang eksekusi  harta  pailit  yang  dilaksanakan  tanpa  penguasaan  bukti  kepemilikan  hak atas tanah oleh  penjual.  Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(1), 12–21.
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum.  Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial, 8(8), 2463–2478.