INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2901-2911 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya
Anin Dyas Sudariyanto 1 ✉ , Singgih Manggalou 2

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email: 21041010247@student.upnjatim.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Serambi Ampel, Kota Surabaya. Kawasan Religi Ampel merupakan wisata unggulan Surabaya, potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sektor informal yaitu PKL yang berjualan di ruas jalan sehingga menyebabkan  kemacetan.  Pemerintah  Kota  Surabaya  merelokasi  PKL  ke  Serambi  Ampel  untuk menertibkan  kawasan  dan  mengoptimalkan  bekas  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  sebagai  tempat berjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian  menunjukkan  implementasi  kebijakan  relokasi  berdampak  signifikan,  ruas  jalan  Kawasan Religi Ampel menjadi lebih bersih dan tertib. Namun, dari 251 pedagang yang direlokasi, hanya 142 pedagang yang aktif berjualan, sementara 43,43% tidak merasakan manfaat relokasi. Keluhan pedagang terkait penurunan pendapatan setelah relokasi menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas Serambi Ampel bagi pengunjung Kawasan Religi Ampel. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Relokasi

## Abstract
This study aims to determine the implementation of the relocation policy of street  vendors (PKL) in Ampel Porch, Surabaya City. Ampel Religious Area is Surabaya's leading tourism, this potential is utilized by the informal sector community, namely street vendors who sell on the road causing congestion. The Surabaya City Government relocated street vendors to Serambi Ampel to bring order to the area and optimize the former Slaughterhouse (RPH) as a place to sell. This research uses descriptive qualitative method with in-depth interviews. The results showed that the implementation of the relocation policy had a significant impact, the Ampel Religious Area roads became cleaner and more orderly. However, of the 251 relocated traders, only 142 traders were actively selling, while 43.43% did not feel the benefits of relocation. Merchants' complaints related to decreased income after relocation became a note for the Surabaya City Government to increase the attractiveness and accessibility of the Ampel Porch for visitors to the Ampel Religious Area.
Keywords: Policy Implementation, Relocation, Street Vendors

## PENDAHULUAN
Kawasan Wisata Religi Ampel adalah salah satu destinasi spiritual dan budaya yang paling dikenal di kota Surabaya. Berpusat di sekitar Masjid Ampel, yang didirikan oleh Sunan Ampel,  salah satu Wali Songo yang berperan penting  dalam penyebaran Islam di Jawa, kawasan ini menjadi daya tarik yang ramai dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai daerah. Kawasan  ini  cukup  padat  karena  terdapat  makam  Sunan  Ampel  yang  dipercaya  dapat memberikan  kebaikan  secara  spiritual  jika  berkunjung  (Kartikasari,  2018).  Masjid  Ampel, yang dibangun pada abad ke-15, tidak hanya merupakan tempat ibadah tetapi juga menjadi simbol sejarah dan pusat dakwah Islam di Indonesia. Di sekitarnya, terdapat makam Sunan Ampel yang menjadi tempat berdoa dan berziarah bagi banyak peziarah.
Kawasan ini juga terkenal dengan suasana khas Timur Tengah, dengan banyak toko yang menjual berbagai produk seperti parfum Arab, kurma, busana Muslim, dan pernak- pernik religius. Selain itu, pengunjung bisa menikmati kuliner khas Timur Tengah dan Jawa Timur  di  sepanjang  jalan  sekitar  masjid.  Kehidupan  di  Kawasan  Wisata  Religi  Ampel mencerminkan keberagaman budaya dan religius, menjadikannya salah satu titik penting dalam  peta  wisata  religi  di  Surabaya.  Menurut  (Fareza  &  Subianto,  2022)  tidak  semua wisatawan  yang  datang  ke  wisata  religi  ampel  hanya  bertujuan  untuk  ziarah  ke  makam Sunan  Ampel  atau  beribadah  di  masjid,  tidak  jarang  wisatawan  yang  berkunjung  untuk berbelanja aksesoris dan menikmati aneka kuliner khas Arab.
Selain  dari  keunggulan  sektor  pariwisata,  Kota  Surabaya  sebagai  kota  besar  juga memiliki tantangan yang berbeda dengan kota kecil lainnya. Adanya para peziarah atau pendatang di kota surabaya yang keluar masuk setiap harinya dengan tujuan bekerja atau
sekedar singgah untuk berwisata mengakibatkan infrastruktur perkotaan, seperti jalan raya, transportasi  umum,  dan  layanan  publik,  sering  kali  mengalami  tekanan  luar  biasa  untuk memenuhi  kebutuhan  populasi  yang  meningkat.  Di  kota  besar  seperti  Kota  Surabaya, kemacetan lalu lintas kerap terjadi. Tidak seimbangnya antara jumlah lalu lintas dan fasilitas jalan akan menimbulkan titik-titik kemacetan kota (Aloisius de Rozari & Yudi Hari Wibowo, 2015).  Meningkatnya  jumlah  kendaraan  yang  tidak  sesuai  dengan  perkembangan infrastruktur  jalan  menyebabkan  jalanan  menjadi  padat,  terutama  pada  jam-jam  sibuk. Sebagai pengguna jalan pengendara tidak hanya rugi waktu, tetapi juga berdampak pada peningkatan polusi udara dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kemacetan ini masih terjadi disebabkan kebijakan yang sesuai belum dirumuskan untuk mengatasinya (Ginting & Ratnasari, 2022). Pemerintah Kota Surabaya memiliki tantangan besar untuk mengatasi kemacetan ini, mulai dari peningkatan transportasi publik, penerapan kebijakan pengaturan lalu lintas yang efektif, hingga pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik. Tanpa solusi yang  tepat,  kemacetan  akan  terus  menjadi  beban  bagi  perkembangan  kota  dan kesejahteraan warganya.
Fenomena kemacetan lalu lintas perkotaan yang terjadi di Kawasan Religi Ampel salah satu contoh konkrit pentingnya penataan lalu lintas. Kemacetan di kawasan ini selain dari volume kendaraan juga karena adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang tepi jalan. Menurut (Purwanto, 2023) pedagang kaki lima ialah sekelompok orang atau individu yang melakukan aktivitas usaha dagang menggunakan fasilitas umum. Adanya pedagang kaki lima yang tersebar di trotoar serta bahu jalan membuktikan bahwa penggunaan fasilitas umum  tidak  pada  tempatnya  sehingga  menyebabkan  lalu  lintas  menyempit.  Selain  itu, adanya pedagang kaki lima di Indonesia kerap menjadi perhatian publik, utamanya pada penataan  ruang  kota.  Hal  tersebut  disebabkan  adanya  pedagang  kaki  lima  menganggu keindahan  kota  dengan  ketidakteraturan  dan  lingkungannya  yang  terlihat  kumuh (Wibisono, Rizky dalam Restianto & Rahaju, 2020)
Adanya  pedagang  kaki  lima  ini  menunjukkan  eksistensi  pekerja  sektor  informal  di Kawasan Wisata Religi Ampel, aktivitas sektor  ini kerap terjadi di kawasan yang terbatas ruang  dan  waktu.  Keterbatasan  tersebut  yang  terpaksa  dipilih  oleh  pedagang  kaki  lima untuk  berjualan  di  tempat  umum  (Supriyanto  &  Priyanto,  2023).  Peran  pemerintah  kota surabaya diperlukan untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah tersebut, penataan pedagang kaki lima ke tempat khusus yang lebih terorganisir dengan akses yang memudahkan pembeli tanpa menganggu arus lalu lintas. Selain menyiapkan tempat untuk berjualan  pedagang  kaki  lima,  edukasi  dan  sosialisasi  yang  masif  pentingnya  menjaga ketertiban  dan  kebersihan  lingkungan.  Adanya  tempat  khusus  yang  disediakan  dan
diorganisir  dengan baik,  pedagang kaki  lima dapat tetap berjualan dengan  aman tanpa mengganggu pengguna jalan yang lain.
Permasalahan  tersebut  telah  dijawab  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  dengan merelokasi  pedagang  kaki  lima  ke  tempat  baru,  tempat  tersebut  adalah  hasil  renovasi tempat  bekas  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  babi  di  Kawasan  Ampel  menjadi  tempat berjualan pedagang kaki lima yang diberi nama “Serambi Ampel” yang diresmikan pada selasa,  5  Maret  2024.  Menurut  (Safaria  et  al.,  2020)  relokasi  merupakan  suatu  upaya penataan ulang sebuah aktivitas dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang dianggap lebih  tepat  berdasarkan  tujuan  tertentu.  Namun,  adanya  relokasi  juga  harus mempertimbangkan tempat dan kualitas lokasi yang baru, karena akan berdampak pada aksesibilitas, relasi sosial, dan peluang pasar (Prasetya & Fauziah dalam Aotama & Klavert, 2021).
Kebijakan  relokasi  pedagang  kaki  lima  ke  Serambi  Ampel  memiliki  tantangan  dan kemudahan tersendiri. Kesulitan yang  dihadapi termasuk penolakan  dari para pedagang kaki lima yang khawatir kehilangan pelanggan setia mereka lebih memilih menyewa stand di dekat tempat berjualannya dulu. Penolakan tersebut adalah bagian dari proses relokasi, dalam proses relokasi memerlukan peran dari stakeholder terkait untuk melakukan tindakan persuasif,  metode  yang  diterapkan,  komunikasi  berkelanjutan  antara  pihak  pemerintah, pedagang,  hingga  masyarakat  (Septian,  2022).    Di  sisi  lain,  kemudahan  yang  dirasakan akibat adanya relokasi adalah menurunnya tingkat kemacetan di Kawasan Religi Ampel serta kemudahan Pemerintah Kota Surabaya untuk memonitoring pedagang karena dalam satu tempat.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Serambi Ampel serta memberikan rekomendasi kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  keberhasilan  program  relokasi  pedagang  kaki  lima sekaligus memperkuat keterpaduan antara kepentingan ekonomi informal dan tata kelola perkotaan yang berkelanjutan
Dilihat  dari  masalah  di  atas,  penulis  berminat  untuk  melakukan  penelitian  berjudul “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya”. Penelitian ini disusun dengan referensi penelitian terdahulu yaitu penelitian dari  (Restianto & Rahaju, 2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian  tersebut berfokus  pada relokasi pedagang kaki lima dengan lokus penelitian Kabupaten Sidoarjo sedangkan penelitian ini memiliki lokus penelitian di Kota Surabaya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Pelaksanaan penelitian dilakukan di Serambi Ampel yang terletak di kawasan wisata religi ampel tepatnya Jl. Pegirian No.258, Sidotopo, Kec. Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Fokus penelitian ini pada implementasi relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Serambi Ampel. Sumber data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer didapatkan secara langsung dari objek yang diteliti dengan melakukan wawancara kepada Dinas  Koperasi  UKM  dan  perdagangan  Kota  Surabaya,  Sekretaris  Kecamatan  Semampir, Koordinator  lapangan  pedagang  serambi  ampel,  dan  dua  pedagang  di  Serambi  Ampel. Data sekunder didapatkan dari studi literatur dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  adalah  rangkaian  proses  penyelenggaraan  keputusan  atau suatu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi yang bersangkutan (M. Irfan, 2021). Proses ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai stakeholder termasuk  pemerintah  dan  masyarakat  yang  memiliki  perannya  masing-masing  dalam mendukung implementasi kebijakan sesuai dengan rencana mengapa program itu dibuat.
Implementasi  kebijakan  yang  efektif  membutuhkan  perencanaan  yang  matang, manajemen yang baik, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini juga seringkali memerlukan penyesuaian terhadap situasi yang dinamis dan tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Nomor  9  tahun  2014    (Trisulowati  Tri,  2014)  yang mengatur tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat  Perkantoran  di  Kota  Surabaya.  Pedagang  kaki  lima  merupakan  aktor  usaha  yang melaksanakan usaha perdagangan dengan sarana usaha bergerak ataupun tidak bergerak, yang memakai prasarana kota, fasilitas umum, fasilitas  sosial,  lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Dalam perda ini menjelaskan pula terkait dengan tujuan penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima salah satunya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  daya  saing  pedagang  kaki  lima  sebagai sektor  informal  menjadi  sektor  formal.  Selain  meningkatkan  kesejahteraan  juga  dapat menertibkan  pedagang  kaki  lima  sesuai  dengan  klasifikasinya,  para  pedagang  kaki  lima diharapkan  dapat  memanfaatkan  sarana  tempat  yang  telah  disediakan  untuk  berjualan
sehingga tidak menganggu lalu  lintas  dan tidak menggunakan lahan yang  bukan untuk tempat berjualan. Dalam implementasinya penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima telah dilaksanakan  dengan  merenovasi  yang  sebelumnya  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  Babi menjadi Serambi Ampel yang ditujukan untuk merelokasi para pedagang kaki lima yang tadinya berjualan di sepanjang ruas jalan agar menempati tempat yang telah disediakan. Pemerintah Kota Surabaya bersama dinas terkait dan pihak terdekat dengan masyarakat yakni kelurahan dan kecamatan telah mendata para pedagang kaki lima yang berjualan di ruas  jalan  kawasan  wisata  religi  ampel,  berikut  data  yang  telah  didapatkan  dari  Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan:
Tabel 1. Data Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Religi Ampel Sebelum Direlokasi
No. Asal Kecamatan Pedagang Kaki Lima Jumlah 1 Semampir 234 2 Pabean Cantian 118 3 Simokerto 140 Jumlah Pedagang Kaki Lima 492
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya (diolah kembali oleh penulis)
Tabel  di  atas  menunjukkan  data  pedagang  kaki  lima  dari  tiga  kecamatan  yaitu Kecamatan Semampir sebanyak 234 pedagang, diikuti dengan Kecamatan Simokerto 140 pedagang,  dan  Kecamatan  Pabean  Cantian  sebanyak  118  pedagang.  Rencananya  data pedagang  kaki  lima  tersebut  akan  dipindahkan  di  Serambi  Ampel  dan  Kalimas  Timur. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Munir Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, data tersebut masih disortir lagi sehingga sebanyak 251 yang direlokasi di Serambi Ampel dan 210 di Kalimas Timur, sisanya ada beberapa pedagang yang sudah tidak berjualan dan beberapa lainnya pedagang menyewa tempat sendiri di luar kedua tempat yang  telah  disediakan  tersebut.  Setelah  pendataan  awal  sebanyak  251  pedagang  yang direlokasi  ke  Serambi  Ampel,  tetapi  pada  pelaksanaannya  tidak  semua  pedagang  aktif berjualan  sehingga  Dinas  Koperasi  UKM  dan  Perdagangan  yang  berwenang  dalam pembinaan  pedagang  mendata  ulang  pedagang  yang  aktif  berjualan  sebanyak  142 pedagang
Tabel 2. Data Pedagang Aktif Berjualan di Serambi Ampel
No.  Lokasi Stand Serambi Ampel Jumlah 1 Blok A 50 2 Blok B 28 3 Blok C 9 4 Blok T 55 Total Pedagang Aktif 142 Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kota Surabaya (diolah kembali oleh penulis)
Data  pedagang  aktif  tersebut  dibagi  lagi  menjadi  empat  jenis  usaha  yang  dijual, sebanyak 44 pedagang menjual makanan berat, sebanyak 20 pedagang berjualan makanan ringan,  42  berjualan  minuman,  dan  36  berjualan  buah.  Setelah  pendataan  terbaru  ini rencana  dari  Dinas  Koperasi  UKM  dan  Perdagangan  akan  melakukan  penataan  ulang pedagang sesuai dengan jenis usahanya.
Menurut (Edward III dalam Muhammad & Aziz, 2020) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dengan indikator-indikator yang mencangkup aspek-aspek tertentu dari kebijakan dan proses implementasinya. Berikut indikator-indikator tersebut:

## A. Komunikasi
Komunikasi  adalah  hal  yang  cukup  krusial  dalam  implementasi  kebijakan,  proses komunikasi yang baik dan konsisten harus dilaksanakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat  disosialisasikan  secara  masif  dan  menghindari  kesalahpahaman.  Komunikasi  yang baik  telah terjalin antara seluruh stakeholder yang mengelola Serambi Ampel. Dari awal rencana relokasi sosialisasi telah dilakukan oleh pejabat paling dekat dengan masyarakat yaitu kelurahan maupun kecamatan melakukan sosialisasi serta pendataan pedagang kaki lima selama tiga bulan, mulai dari nama pedagang, alamat, tempat jualan, dan produk yang dijual.  Proses  sosialisasi  yang  dilakukan  berbeda-beda,  ada  yang  dilakukan  di  tingkat kelurahan  dan kecamatan,  petugas  gabungan  dengan Satpol PP,  dan juga dinas terkait. Selain  sosialisasi,  pemberian  edukasi  oleh  Dinas  Koperasi  UKM  dan  Perdagangan  juga diberikan dengan memberikan pemahaman kepada pedagang supaya tertib dan membuat nyaman pengunjung yang berwisata ke Kawasan Religi Ampel. Setelah direlokasi ke Serambi Ampel  komunikasi  dengan  Pemerintah  Kota  Surabaya  tetap  dijalin  secara  langsung, dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dengan melakukan tugas shift jaga di Serambi Ampel mulai pagi sampai malam hari untuk menerima keluhan, kritik, dan saran dari pedagang maupun pengunjung. Penanganan keluhan dan kritik saran ada yang secara
langsung maupun tidak langsung ditindak lanjuti disesuaikan dengan tingkat permasalahan. Keluhan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  langsung  akan  diteruskan  dan  koodinasi melibatkan OPD terkait sesuai dengan masalah yang dikeluhkan.

## B. Sumber Daya
Sumber daya yang cukup, termasuk staf yang sesuai kompetensi dengan tugas, pokok, dan fungsinya, informasi yang relevan, pelimpahan wewenang yang jelas, dan fasilitas yang memadai diperlukan agar implementasi kebijakan berlangsung secara efektif. Pembagian staff  sudah  dilakukan  dengan  baik  dengan  melibatkan  koordinator  lapangan  pedagang serambi ampel, penugasan pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan untuk jaga shift untuk menerima keluhan serta kritik saran. Kemudian terkait fasilitas yang diberikan cukup membantu  para  pedagang  yaitu stand,  rombong,  listrik,  dan  air  tidak  ada  tarif  yang ditetapkan  kepada  pedagang,  semuanya  telah  disediakan  secara  gratis.  Namun,  fasilitas stand yang disediakan masih belum dapat menampung semua pedagang yang direlokasi. Akibatnya, para pedagang harus dibagi shift berjualan yakni siang dan malam. Kemudian untuk fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung disediakan pula permainan dan wahana untuk  anak-anak.  Selain  dari  sisi  fasilitas,  upaya  Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk meramaikan Serambi Ampel juga dilakukan dengan cara melibatkan OPD, dari kelurahan, kecamatan, hingga dinas-dinas lain di bawah Pemerintah Kota Surabaya untuk bergantian datang  setiap  harinya  ke  Serambi  Ampel.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  surat  tugas  yang diberikan kepada OPD untuk berkunjung ke serambi ampel dan kalimas timur.
Proses pembangunan serambi ampel dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  Permukiman  Serta  Pertanahan  (DPRKPP)  Kota  Surabaya.  Anggaran  yang dialokasikan  untuk  renovasi  rumah  potong  hewan  (RPH)  babi  menjadi  serambi  ampel memerlukan anggaran yang cukup banyak, anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dilihat dari data dari Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2024) data  per  28  Juni  2024  alokasi  anggaran  dana  yang  dikeluarkan  untuk  pembangunan serambi ampel mencapai Rp. 3.041.738.057, berikut rincian alokasi anggaran dana tersebut:

## Tabel 3. Rencana Anggaran Pembangunan Serambi Ampel
No Uraian Pekerjaan Volume Pekerjaan Sumber Dana Pekiraan Biaya Rencana Penyelesaian Awal Selesai 1. Rombong Serambi Ampel 229 APBD  822.124.037  15-01-2024  31-12-2024 2. Rehabilitasi Atap Serambi Ampel 1 APBD 45.934.020  15-01-2024  31-12-2024 3. Rehabilitasi Atap Serambi Ampel 413 APBD  900.000.000  15-01-2024  31-12-2024 4. Toilet Serambi Ampel 1 APBD 28.860.000  15-01-2024  31-12-2024 5. Serambi Ampel 1 APBD 49.395.000  15-01-2024  31-12-2024 6. Area Indoor Serambi Ampel 27 APBD  120.000.000  15-01-2024  31-12-2024 7. Toilet Serambi Ampel 114 APBD  500.000.000  15-01-2024  31-12-2024 8. Area Outdoor Serambi Ampel 131 APBD  575.425.000  22-01-2024  27-12-2024
Sumber: https://eproject.surabaya.go.id/2024/rup (diolah kembali oleh penulis)

## C. Disposisi
Indikator disposisi dalam teori implementasi kebijakan Edward III merujuk pada sikap, komitmen,  dan  tingkat  motivasi  dari  para  pelaksana  kebijakan  terhadap  kebijakan  yang sedang  diimplementasikan.  Dinas  Koperasi  UKM  dan  Perdagangan  diberikan  wewenang untuk  fokus  pada  pembinaan  pedagang,  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  Serta  Pertanahan  (DPRKPP)  diberikan  wewenang  untuk  melakukan pembangunan fisik Serambi Ampel, Satpol PP untuk melakukan penjagaan dan pemantauan wilayah,  Kecamatan  semampir  sebagai  OPD  sektor  wilayah  memiliki  kewenangan  untuk mengadakan acara atau kegiatan di Serambi Ampel, dan OPD lain yang turut berkolaborasi untuk perkembangan Serambi Ampel.

## D. Struktur Birokrasi
Indikator  struktur  birokrasi  dalam  teori  implementasi  kebijakan  Edward  III  merujuk pada desain organisasi dan langkah-langkah operasional yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian tugas, hierarki, dan prosedur standar yang ada dalam organisasi pelaksana kebijakan. Struktur yang jelas dan efisien  dapat  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  dengan  memastikan  bahwa  tugas  dan tanggung jawab setiap individu dan unit kerja terdefinisi dengan baik, serta alur komunikasi
dan  koordinasi  berjalan  lancar.  Struktur  birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan  relokasi pedagang kaki lima ke Serambi Ampel ini dapat dilihat dari adanya shift jaga oleh Dinas Koperasi  UKM  dan  Perdagangan  Kota  Surabaya,  adanya  keluhan  atau  kritik  saran  dari pedagang  akan  ditindak  lanjuti  dengan  koordinasi  secara  langsung  di  kantor  maupun melalui pesan elektronik. Perwakilan petugas jaga ini akan koordinasi dengan pendamping sentra wisata kuliner, diteruskan ke kepala bidang, dan ditindaklanjuti kepala dinas sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan. Namun, terkait permasalahan yang lebih kompleks dan melibatkan OPD lain akan ditindak lanjuti dengan prosedur bottom up.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  Implementasi  Kebijakan  Relokasi  Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang telah diterapkan cukup berpengaruh signifikan. Ruas jalan Kawasan Religi Ampel terlihat bersih dan lebih tertib dibandingkan sebelum adanya relokasi pedagang kaki  lima. Namun, dari 251 pedagang  yang direlokasi ke serambi ampel  sebanyak 142 pedagang aktif berjualan, artinya sebanyak 43,43% pedagang tidak merasakan manfaat relokasi. Keluhan pedagang setelah direlokasi pendapatan mereka tidak sebanyak saat masih berjualan di ruas jalan. Hal ini menjadi catatan baru bagi Pemerintah Kota Surabaya bagimana membuat Serambi Ampel memiliki daya tarik dan aksesibililitas yang mudah. Upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengubah  skema  pemberhentian pengunjung  Kawasan  Religi  Ampel  yang  diturunkan  di  pinggir  jalan  untuk  berhenti melalui terminal atau melewati Serambi Ampel sehingga pengunjung dapat mengetahui adanya tempat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aloisius  de  Rozari,  &  Yudi  Hari  Wibowo.  (2015).  Faktor-faktor  Yang  Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Utama Kota Surabaya. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 1(1), 1 – 5. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 18(1), 1 – 9. https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.37719
Ginting, N. M., & Ratnasari, N. E. (2022). Study Literature Review Artikel Terindeks Scopus Perihal  Kebijakan  Berkelanjutan  Untuk  Mengatasi  Kemacetan  Lalu  Lintas. Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, Special Ed(September), 175 – 181. https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/44557
Kartikasari,  M.  (2018).  Hubungan  Antara  Karakteristik  Masyarakat  Dengan  Bentuk Partisipasi  Pada  Pelestarian  Pusaka,  Studi  Kasus  Kawasan  Religi  Sunan  Ampel
Surabaya. Brawijaya Knowledge Garden, 3(1), 10 – 27. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162898
M. Irfan. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 18(2), 22 – 41. https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141
Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir  Di  Desa  Dayeuhkolot. Kebijakan:  Jurnal  Ilmu  Administrasi,  11(1),  52 – 61. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235
Purwanto,  J.  A.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Mojokerto. MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi
Publik), 5(4), 418 – 432. https://doi.org/10.37504/map.v5i4.522
Restianto, R. D., & Rahaju, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo. Publika, 8(2), 1 – 9.
Safaria, A. F., Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Sumedang. Journal  of  Regional  Public  Administration (JRPA), 5, 92 – 100.
Septian, E. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 8(3), 327 – 345. https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9190
Supriyanto, A., & Priyanto. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima  Di  Kabupaten  Bojonegoro. Jurnal  Mahasiswa  Soetomo  Magister  Ilmu Administrasi, 2023: Edisi Khusus (Tema Kebijakan Publik-2) /, 597 – 608.
Trisulowati Tri. (2014). Perda Kota Surabaya No. 9 Tahun 2014. Https://Jdih.Surabaya.Go.Id. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/1969.