## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur
Yatini
yatiniarudji@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

## Abstract

## Background:
Communal Intellectual Property (KIK) as a wealth of Indonesian cultural heritage must be protected, preserved, developed,  and/or  utilized  through  an  inventory,  which  will  then  be  collected  into  the  KIK  Data  Center  in Indonesia. For the regions with KIK protection is not only a form of legal protection but also aims to encourage the economy of the community in an area and as an effort to protect cultural heritage as the identity of a region. The purpose of this study was to identify the potential and constraints in the KIK inventory in East Kalimantan Province and explore the efforts of the East Kalimantan local government in implementing the KIK inventory. Research Methods:
The type of research used was socio - legal with a statutory approach and a social approach to get the maximum form of inventory implementation. The technique of data analysis was carried out, namely by analyzing statutory regulations  that  had  been  inventoried  to  obtain  legal  certainty  for  the  implementation  of  the  KIK  inventory. Furthermore, analyzing factual data in the implementation of KIK protection and problems in the community, and offering strategic steps in organizing KIK inventory in providing legal protection for KIK in East Kalimantan.

## Findings:
The findings after the discussion were, first, the identification of the KIK potential in East Kalimantan was carried out with an inventory. The inventory of KIK in East Kalimantan as an effort to protect the law of cultural works was carried out on a defensive basis. Second, implementation of KIK potential inventory in East Kalimantan are in  two  forms,  namely,  an  inventory  carried  out  by  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  through  the  KIK registration  mechanism,  then  entered  into  the  KIK  Data  Center,  and  Education  and  Culture  Office  through  a recording mechanism which was then determined become WBTB. Then, there were still differences in perceptions within the internal government and the lack of public understanding regarding the substance of the KIK inventory, which is the main obstacle in implementing the inventory.

## Conclusion:
Conclusion from the discussion, namely, first, the inventory of potential KIK is still experiencing problems and has an impact on the non-optimal legal protection of cultural works in East Kalimantan. Second, various efforts have been made by the Ministry of Law and Human Rights, the Department of Education and Culture, and the community,  but  have  not  been  able  to  synergize  the  entire  system  in  implementing  the  inventory.  As  a recommendation regarding this matter, the first is to share perceptions and synergize between the Ministry of Law and Human Rights and the Education and Culture Office. Second, the inventory system must accommodate all social  facts,  objective  realities,  and  consider  local  cultural  values.  Besides,  special  treatment  is  needed  for  the community by maximizing socialization, education, and assisting in the KIK inventory.
Keywords : Communal Intellectual Property; Inventory; Protection; East Kalimantan.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia harus diberikan perlindungan, pelestarian,  pengembangan,  dan/atau  pemanfaatan  yaitu  melalui  inventarisasi,  yang  selanjutnya  akan dikumpulkan ke Pusat  Data KIK yang ada di Indonesia. Bagi  Daerah perlindungan KIK selain sebagai  bentuk perlindungan  hukum, juga  bertujuan  mendorong perekonomian  masyarakat  di  suatu  daerah  dan  sebagai  upaya melindungi warisan budaya sebagai identitas suatu Daerah. Adapun tujuan penelitian ini mengidentifikasi potensi dan kendalanya dalam inventarisasi KIK di Provinsi Kalimantan Timur dan menggali upaya pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam pelaksanaan inventarisasi KIK.
Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah socio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan  pendekatan  sosial,  karena  untuk  mendapatkan  bentuk  pelaksanaan  inventarisasi  yang  maksimal.  Teknik analisis data dilakukan yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, guna mendapatkan kepastian hukum penyelenggaraan inventarisasi KIK. Selanjutnya menganalisa data faktual dalam penyelenggaraan  perlindungan KIK dan persoalan di masyarakat, serta menawarkan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan inventarisasi KIK  dalam memberikan perlindungan hukum terhadap KIK di Kalimantan Timur.

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur
Yatini

## Hasil Penelitian:
Hasil  temuan  penetian  setelah  dilakukan  pembahasan  adalah,  pertama,  identifikasi  terhadap  potensi  KIK  di Kalimantan  Timur  dilakukan  dengan  inventarisasi.  Inventarisasi  KIK  di  Kalimantan  Timur  sebagai  upaya perlindungan hukum karya budaya dilakukan secara defensif. Kedua, pelaksanaan inventarisasi  potensi  KIK di Kalimantan Timur terdapat dua bentuk yaitu, inventarisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui  mekanisme  pencatatan  KIK,    selanjutnya  masuk  ke  Pusat  Data  KIK,  dan  oleh    Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  melalui  mekanisme  pencatatan  yang  selanjutnya  ditetapkan  menjadi  WBTB.  Sehingga  masih terdapat perbedaan persepsi di internal pemerintah ditambah minimnya pemahaman masyarakat terkait substansi inventarisasi KIK, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan inventarisasi.

## Kesimpulan:
Simpulan dari pembahasan yaitu, pertama, inventarisasi potensi KIK masih mengalami kendala dan berdampak terhadap  belum  optimalnya  perlindungan  hukum  karya  budaya  di  Kalimantan  Timur.  Kedua,  berbagai  upaya sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun masyarakat, namun belum mampu menyinergikan keseluruhan sistem dalam pelaksanaan invenstarisasi. Sebagai rekomendasi terkait  hal  tersebut  dapat  dilakukan,  pertama  adalah,  melakukan  persamaan  persepsi  dan  bersinergi  antara Kementerian Hukum dan HAM dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, dalam sistem inventarisasi harus mengakomudir semua fakta sosial, realitas obyektif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal budaya daerah. Selain  itu,  diperlukan  perlakuan  khusus  bagi  masyarakat  dengan  memaksimalkan  sosialisasi,  edukasi  serta melakukan pendampingan dalam inventarisasi KIK.
Kata kunci : Kekayaan Intelektual Komunal; Inventarisasi; Perlindungan; Kalimantan Timur.
DOI : 10.24903/yrs.v13i2.1564 Received :  Juli 2021 Accepted :  Juli 2021 Published :  Agustus 2021 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  disebut  KI)  telah  menjadi  bagian  penting  dalam perkembangan  perekonomian  nasional  maupun  internasional.  Pertumbuhan  ekonomi  suatu negara  ditopang  oleh  investasi  di  bidang  inovasi  KI  yang  selalu  tumbuh  dan  berkembang seiring  komersialisasi  atas  produk  kekayaan  intelektual  tersebut.  Revolusi  Industri  4.0 memiliki keterkaitan dengan inovasi kekayaan intelektual, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kekayaan intelektual adalah sebagai aset nasional sekaligus penggerak inovasi dalam era  Revolusi  Industri  4.0.  Mengingat  pentingnya  peranan  KI  sebagai  aset  bagi  daya  saing ekonomi bangsa, maka pada tahun 2020 KIK ditetapkan menjadi salah satu target dari Program Prioritas Nasional Pemerintah Republik Indonesia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020- 2024 salah satu  agenda  pembangunan  adalah  dengan  membangun  kebudayaan  dan  karakter  bangsa,
karenanya sangat perlu untuk mengangkat pelindungan atas KIK dan Hak Cipta sebagai bagian dari  Program  Prioritas  Nasional.  Dalam  RPJMN  periode  2020-2024  juga  ditetapkan  bahwa modal  sosial  dan  budaya  sebagai  pengarusutamaan  dari  kebijakan  jangka  menengah  dalam membangun  ekonomi  nasional  selama  5  (lima)  tahun  ke  depan,  dengan  targetnya  berupa pelindungan atas  KIK yang berbasis ekosistem. Jumlah total data KIK Indonesia yang telah didaftar  per  Juli  2020  sebanyak  2.335.  Pencatatan  terbanyak  berupa  Ekpresi  Budaya Tradisional (59%), Pengetahuan Tradisional (28%), Indikasi Geografis (8%) dan Sumber Daya Genetik  (5%). 1 Adapun  data  saat  ini  meliputi  pendaftaran  KIK  744  ekspresi  budaya tradisional,  124  pengetahuan  tradisional,  21  potensi  indikasi  geografis,  44  sumber  daya genetik, 93 indikasi geografis terdaftar. 2
Masyarakat  Indonesia  harus  siap  dalam  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA). Potensi Indonesia dengan market share 40% di pasar ASEAN harus diimbangi dengan posisi  Indonesia  sebagai  negara  produsen.   Perlindungan  KIK  bukan  sekedar  perlindungan hukum  semata  namun  bertujuan  untuk  mendorong  perekonomian  suatu  daerah  dan  sebagai upaya untuk melindungi warisan budaya yang sudah turun temurun juga merupakan identitas suatu daerah yang perlu dilestarikan dan dijaga kearifan lokalnya, hal ini dinyatakan Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kaltim,  pada    tanggal  6  Agustus  2020, bertempat  di  Hotel  Kryriad  Sadurengas  Kabupaten  Paser.  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kaltim  bekerja  sama  dengan  Dinas  Pemuda  Olahraga  dan  Pariwisata Kabupaten  Paser   menyelenggarakan  Promosi  dan  Diseminasi  Kekayaan  Intelektual Komunal. 3
Banyak sekali potensi KIK di Kalimantan Timur, mengingat Kalimantan timur memiliki situs-situs terkait dengan Kerajaan Kutai Karta Negara sebagai Kerajaan Tertua di Indonesia, dengan  berbagai  adat  istiadat  serta  budaya  hingga  saat  ini  belum  banyak  yang  tercatat  dan terdaftar. Contoh lain adalah  budaya Kesultanan Kabupaten Paser maupun masyarakat adat Paser yang menjadi warisan budaya.  Diperlukan peranan dari semua unsur yang terkait, mulai dari  jajaran Camat, tokoh adat serta lembaga adat dan unsur kemasyarakatan dapat memahami
1 DJKI:  Belum  Memiliki  Kedaulatan  Kekayaan  Intelektual  Komunal,  Kebudayaan  Indonesia  Rawan  Dicuri https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/djki-belum-memiliki-kedaulatan-kekayaan-intelektual-komunal- kebudayaan-indonesia-rawan-dicuri?kategori=ki-komunal; diakses 29 September 2021, Pukul  19.45 Wita
2 Yasonna  Minta  Kepala  Daerah  Daftarkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Komunal  https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/3396-yasonna-minta-kepala-daerah-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-komunal diakses  29  September 2021,  Pukul 20.30 Wita
3 Dengan Kekayaan Intelektual Komunal Kita Selamatkan Warisan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Daerah; https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2960-dengan-kekayaan-intelektual-komunal-kita- selamatkan-warisan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional-daerah  diakses  7  Oktober  2021,  Pukul  16.00 Wita

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur
Yatini
betapa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal sebagai warisan budaya yang perlu  dilestarikan  dan  dilindungi  pendaftaran  dan  pencatatan  sebagai  Kekayaan  Intelektual Komunal oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data  Kekayaan  Intelektual  Komunal  secara  garis  besar  mengatur  mengenai  kewajiban inventarisasi.  Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  inventarisasi  dilakukan  oleh  Menteri  yang bekerjasama  dengan  kementerian  atau  lembaga  atau  pemerintah  daerah.  Aturan  tersebut menjadi dasar bahwa Pemerintah Daerah untuk menggali kekayaan alam maupun budaya yang ada  di  daerah,  dengan  menginventarisasi  serta  melakukan  upaya  perlindungan  sebagai  aset daerah.
Potensi KIK di wilayah Kalimantan Timur, yang terdiri dari berbagai kekayaan alam dan budaya  yang  berpotensi  menghasilkan    inovasi  dan  produk  daerah.  Kekayaan  alam  tersebut merupakan KIK yaitu Sumber Daya Genetik (SDG), Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya  Tradisional  (EBT)  dan  potensi  Indikasi  Geografis  (IG).  KIK  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  sehingga  pemerintah  daerah  Kalimantan  Timur  harus  melakukan inventarisasi  terhadap  KIK  sebagai  wujud  perlindungan.  Inventarisasi  bertujuan  untuk pelindungan  defensif,  KIK  sebagai  kekayaan  warisan  budaya  Indonesia,  dan  menggalang partisipasi  aktif  pemerintah  daerah  dalam  pemutakhiran  data  kekayaan  budaya  di  daerah. Melindungi  KIK  sangat  penting  untuk  dilakukan  agar  terhindar  dari  pengakuan,  pencurian, maupun pembajakan negara lain.
Pembahasan KIK di Kalimantan Timur sangat penting berhubungan dengan pemahaman konsep  mengenai  bentuk-bentuk  KIK  diantaranya  pengetahuan  tradisional,  ekspresi  budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi IG. Konsep tersebut dipahami secara berbeda di tingkat instansi terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Hukum dan HAM serta  pemahaman  di  masyarakat.  Sehingga  problematika  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini yakni  mengidentifikasi  potensi  KIK  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  menggali  upaya pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan inventarisasi KIK. Problematika tersebut  ditinjau  menggunakan  kajian  antropologi  hukum  dengan  menganalisis  keseluruhan aspek perilaku masyarakat dihubungkan dengan ketentuan hukum tertulis khususnya yang ada hubungannya  dengan  KIK,  ketentuan  hukum  adat maupun  hukum  kebiasaan.  Sebagai  pisau analisisnya adalah teori dari Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum di masyarakat dan teori  struktural  fungsional  yang  dikemukakan  oleh  Emile  Durkheim  untuk  menjelaskan mengenai  fakta  yang  melihat  masyarakat  sebagai  keseluruhan  sistem  yang  bekerja  dalam
rangka menciptakan stabilitas berupa pendataan KIK di Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah socio-legal yakni memanfaatkan  kajian  ilmu  sosial  dalam  proses  bekerjanya  hukum  di  masyarakat.  Dua pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan sosial dengan menggunakan pisau analisis  teori dari Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum di masyarakat dan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim untuk menjelaskan mengenai fakta yang melihat masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang bekerja dalam rangka menciptakan stabilitas berupa pendataan KIK di Provinsi Kalimantan Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  penyelenggaraan  KIK.  Berikutnya  menggali  serta mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan inventarisasi KIK sebagai keseluruhan sistem yang  bekerja  dalam  rangka  menciptakan  stabilitas  berupa  pendataan  KIK  di  Provinsi Kalimantan Timur. Teknik analisis data dilakukan pertama, menganalisis peraturan perundang- undangan  yang  telah  diinventarisir,  guna  mendapatkan  kepastian  hukum  penyelenggaraan inventarisasi oleh Pemerintah Daerah. Kedua menganalisis persoalan di masyarakat dan data faktual  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  KIK,  serta  menawarkan  langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan inventarisasi KIK  dalam memberikan perlindungan hukum terhadap KIK di Kalimantan Timur.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1.Potensi Kekayaan Intelektual Komunal Di Kalimantan Timur
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur daratan 127.267,52 km2 dan luas pengelolaan laut 25.656 km2 terletak antara 113º44’ Bujur Timur dan 119º00’ Bujur Timur serta diantara 2º33’  Lintang  Utara  dan  2º25’  Lintang  Selatan.  Batas  wilayah  administratif  Provinsi Kalimantan  Timur  sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kalimantan  Utara,  sebelah  Timur berbatasan  dengan  sebagian  (12  Mil)  Selat  Makasar  dan  Laut  Sulawesi,  sebelah  Selatan berbatasan  dengan  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Provinsi Kalimantan  Tengah  dan  Provinsi  Kalimantan  Barat  serta  Negara  Bagian  Serawak  Malaysia Timur.  Provinsi  ini  terbagi  dalam  3  kota  dan  7  kabupaten  antara  lain  kota  Samarinda,  kota Balikpapan, kota Bontang, kabupaten Kutai Kartanegara, kabupaten Kutai Timur, kabupaten Berau, kabupaten Paser, kabupaten Penajam Paser Utara, kabupaten Kutai Barat dan kabupaten

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal
Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur Yatini
Mahakam Ulu. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua, yang menyimpan potensi sumber daya alam melimpah. 4
Provinsi  Kalimantan  Timur  terdapat  beragam  etnis  diantaranya  Jawa,  Banjar,  Kutai, Bugis dan Dayak. Etnis Jawa dan Bugis merupakan pendatang sedangkan Banjar, Kutai dan Dayak  merupakan  etnis  asli  yang  mendiami  wilayah  Kalimantan  Timur.  Etnis  yang  paling banyak  dikenal  masyarakat  adalah  Dayak,  namun  pada  dasarnya  masih  banyak  etnis  lain. Menurut lingkungan hukum adat, suku asli terbagi dalam dua kelompok suku yakni kelompok hukum adat melayu dan kelompok hukum adat dayak. Kelompok hukum adat melayu terbagi menjadi  3  suku  yakni  Banjar,  Kutai  dan  Berau.  Kelompok  hukum  adat  dayak  terdapat  6 rumpun,  masing-masing  rumpun  terbagi  menjadi  beberapa  sub-etnis  yang  mana  jumlah totalnya kurang lebih 405 sub-etnis. 5 Ratusan etnis tersebut masing-masing memiliki dialek, budaya,  tradisi,  dan  kekayaan  alam  yang  masuk  dalam  klasifikasi  KIK.  Apabila  kekayaan budaya, tradisi dan kekayaan alam tersebut dikelola secara optimal maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas  dengan  jumlah  etnis  dan  sub-etnis  yang  mencapai ratusan seharusnya KIK yang terdata minimal sebanding dengan jumlah etnis atau suku yang ada, karena masing-masing etnis memiliki tradisi, budaya atau keragaman kekayaan alam yang menjadi  bagian  dari  KIK.  Kenyataan  yang  ada  menurut  penelusuran  di  lokasi  penelitian diperoleh  data  bahwa  KIK  yang  terdata  tidak  sebanding  dengan  jumlah  etnis  yang  ada  di Provinsi  Kalimantan  Timur.  Data  yang  diperoleh  dari  Kanwil  Hukum  dan  HAM  Provinsi Kalimantan  Timur  Divisi  Pelayanan  Hukum  bahwa  KIK  yang  terdata  sejumlah  140  karya budaya, namun data yang masuk tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai KIK yakni tidak memiliki deskripsi jenis KIK yakni sebagai PT, EBT atau SDG serta dokumentasinya.
Di  Provinsi  Kalimantan  Timur  memiliki  banyak  kekayaan  alam  dan  budaya  yag tergolong sebagai KIK, namun dalam penyelenggaraan inventarisasi terdapat sejumlah kendala diantaranya  masyarakat  tidak  memahami  KIK  yang  diantaranya  ada  berbetuk  PT,  EBT  dan SDG. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui maksud kegiatan inventarisasi. Hal tersebut sebagaimana  disampaikan  pada  hasil  wawancara 6 ,  terkait  salah  satu  jenis  kekayaan  budaya yaitu  “Baju  Taqwo”,  milik  Kerajaan  Kutai  Kartanegara  pada  awalnya  masyarakat menginginkan  diinventarisir,  namun  pada  saat  diminta  untuk  memenuhi  diskripsi  dan
4 https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah diakses 1 Juli 2021 Pukul 14.36 Wita.
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Kalimantan_Timur,  https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2021/04/06/ketua- dpd-ri-berharap-kekayaan-budaya-kalimantan-jadi-ikon-ibu-kota-baru diakses 1 Juli 2021 Pukul 15.09 Wita.
6 Hasil wawancara dengan Yusuf Padila, S.H. selaku Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual, Bidang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Mei 2021.
kelengkapan dokumentasi secara tertulis,  tidak dapat dipenuhi, karena tidak yakin dengan asal- usul  sejarah  yang  diceritakan  tersebut.  Penyebabnya  adalah  adanya  keterbatasan  dokumen- dokumen yang dimiliki masyarakat dan penemuan pelaku sejarah sebagai sumber data dalam melengkapi deskripsi persyaratan KIK tersebut. Kendala teknis seperti itu dijumpai di hampir setiap KIK di wilayah tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap KIK, karena masih minimnya sosialisasi dan edukasi yang didapatkan oleh masyarakat. Selain itu juga dikarenakan masyarakat memiliki keterbatasan dalam sarana dan prasarana, misalnya dalam melengkapi dokumentasi berbentuk video tari-tarian, hasil rekaman tidak mendukung untuk  syarat  pendataan,  karena  video  hasilnya  tidak  memenuhi  standar. 7 Upaya  masyarakat untuk mendaftarkan potensi KIK sebenarnya menunjukkan keseriusan masyarakat dalam usaha melindungi KIK, namun belum didukung dengan pemahaman masyarakat terhadap KIK secara baik.  Terkait  dengan  hal  demikian  diperlukan  upaya-upaya  yang  konkrit  sebagai  langkah strategis yaitu selain sosialisasi dan edukasi juga harus dalam bentuk pendampingan, baik oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan  Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.
Inventarisasi KIK di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penelusuran di Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, 8 terdapat 16 EBT, antara lain berupa kerajinan dan tarian. Kerajinan yang terdata sebagai EBT yakni Solong Penias yang berasal dari etnis Paser. Solong Penias merupakan kerajinan, berupa tempat yang digunakan  petani untuk membawa benih ketika akan menanam padi. EBT lainnya berupa tarian yaitu tari Enggang, tari Ngelewai, tari Kancet Punan Letto, tari Leleng, tari Belian Bawo, tari Datun Julud, tari Topeng Kemindo, tari Persembahan Kutai, tari Papatai, tari Jepen, tari Hudoq, tari Gong, tari Gantar, tari Ganjur dan Tari Burung Enggang.
PT  dan  SDG  sebagai  bagian  dari  KIK  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  menurut penelusuran di Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, keduanya belum ada yang terdata.  Hal  demikian  terjadi  disebabkan  karena  keterbatasan  informasi  di  masyarakat mengenai  maksud  inventarisasi  PT  dan  SDG  tersebut.  Konsep  berbasis  tradisi  merupakan unsur penting dalam pengertian PT. Terdapat sejumlah persyaratan agar dapat diidentifikasi sebagai  PT  diantaranya,  pertama,  pengetahuan  harus  teruji  sebagai  informasi  yang dikembangkan sejak masa silam. Pengetahuan ini dikembangkan sejak lama dan terus bertahan sampai saat ini melalui penyebaran dari generasi ke generasi. Kedua, PT harus bersifat dinamis
7 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Yekti  Utami,  S.Sen.,  M.Pd.  Selaku  Kepala  Bidang  Kebudayaan,  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021
8 Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektuan Komunal Indonesia, http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/, diakses 4 November 2021, Pukul 20. 50 Wita

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur Yatini
yang  berkembang  sesuai  sesuai  perubahan  lingkungan.  Fokus  PT  pada  penggunaan pengetahuan  seperti  keterampilan  teknik  tradisional,  pengetahuan  lingkungan  tradisional, pengetahuan  bidang  sains  terkait  tradisi,  pengetahuan  bidang  pertanian  atau  bidang pengetahuan pengobatan. 9 Correa dengan tegas menyimpulkan pengertian PT yakni himpunan berbagai  macam  informasi  dan  fungsi  yang  dikembangkan  pada  masa  lalu,  namun  bisa beradaptasi pada pengembangan kontemporer. 10
EBT berkaitan dengan hal-hal yang mengandung unsur-unsur kesenian tradisional yang dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat atau individu yang mencerminkan tradisi komunitas.  Bentuk-bentuk  kesenian  dikelompokkan  dalam  seni  suara  (cerita  rakyat,  sajak, pantun  rakyat,  kata,  simbol,  petunjuk  kesenian  musik  yang  berupa  lagu  rakyat  dan  musik instrumen), seni gerak (meliputi tari rakyat, drama dan bentuk ritual baik diwujudkan dalam bentuk materiil atau tidak), dan seni karya (berupa karya seni rakyat terutama gambar, lukisan, pahat, tembikar, mozaik, seni kayu, kerajinan, instrumen musik maupun seni arsitektur. 11
Interpretasi mengenai SDG mencakup SDG menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati beserta turunannya dan PT  terkait SDG (PT-SDG). Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati,  yang  dimaksud  SDG  yakni  materi  genetik  yang  mengandung  nilai  aktual  atau  nilai potensial. Turunan SDG maksudnya adalah suatu senyawa biokimia alamiah yang dihasilkan dari  ekspresi  genetik  atau  metabolisme  sumber  daya  hayati  atau  genetik  walaupun  tidak mengandung  unit-unit  fungsional  hereditas. 12 Pemahaman  mengenai  konsep  PT,  EBT  dan SDG harus disampaikan dengan benar kepada masyarakat melalui sosialisasi agar inventarisasi berjalan dengan baik. Fenomena yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur merupakan akibat dari minimnya sosialisasi, sehingga masyarakat tidak mengerti dan bahkan tidak memahami kekayaan alam dan tradisi di sekitarnya sebagai KIK.
Hasil  pengkajian  data  lapangan  menunjukkan  fenomena  rendahnya  pemahaman masyarakat  terhadap  konsep  HKI,  dikarenakan  kurangnya  sentuhan  edukasi  terhadap masyarakat yang berada di tempat-tempat yang berpotensi terdapat KIK yang keberadaannya cenderung  berada  di  tempat-tempat  yang  terpencil  dan  sulit  dijangkau.  Masyarakat  belum memahami bahkan terkesan tidak peduli terhadap perlindungan KIK yang ada di wilayahnya, karena  karakter  masyarakat  komunal,  beranggapan  bahwa  kepemilikan  KIK  adalah
9 Zainul  Daulay,  (2011), Pengetahuan  Tradisional:  Konsep,  Dasar  Hukum  dan  Praktiknya) ,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, hlm. 29.
10 Carlos  M.  Correa, Traditional  Knowledge  and  Intellectual  Property:  Issues  and  Options  Surrounding  the  Protection  of Traditional Knowledge, Geneva: Quaker United Nations Office, hlm. 4.
11 Zainul Daulay, Op.Cit, hlm. 30.
12 Miranda  Risang  Ayu  dkk,  (2014), Hukum  Sumber  Daya  Genetik,  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional di Indonesia , Bandung: PT. Alumni, hlm. 13.
kepemilikan  bersama.  Penelitian  ini  selaras  dengan  penelitian  disertasi  Agus  Sardjono  dan telah  dibukukan  tentang  ‘ Pengetahuan  Tradisional:  Studi  Mengenai  Perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan ’. Berdasarkan temuan penelitian Sardjono di wilayah Jawa, Bali dan Lombok bahwa masyarakat lokal tidak memikirkan bahwa PT mereka di bidang obat-obatan  memiliki  nilai  ekonomi.  Mereka  hanya  memahami  bahwa  siapa  saja  boleh memanfaatkan  pengetahuan  obat-obatan  tradisional  untuk  menolong  mengobati  orang  sakit. Pengetahuan obat-obatan tradisional bagi masyarakat lokal bersifat terbuka, artinya siapa saja termasuk  orang  asing  boleh  mempelajari  dan  menggunakan  pengetahuan  tersebut.  Tujuan pengobatan semata-mata untuk menolong orang sakit. 13
Rendahnya  pemahaman  masyarakat,  bahkan  dapat  dikatakan  ada  ketidakpedulian khususnya  masyarakat  di  Kalimantan  Timur  terhadap  perlindungan  KIK  dapat  disebabkan beberapa  hal.  Secara  historis  pengaturan  mengenai  pendataan  atau  inventarisasi  KIK  dalam regulasi  tingkat  nasional  dilatarbelakangi  adanya  beberapa  ratifikasi,  diantaranya  adalah ratifikasi  Protokol  Nagoya  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011  tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol  Nagoya  Tentang  Akses  Pada  Sumber  Daya  Genetik  Dan  Pembagian  Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).  Pendataan  KIK  tersebut  bertujuan  pemetaan  jumlah  dan  jenis  KIK  yang  dimiliki Indonesia yang selanjutnya sebagai dasar perlindungan KIK tersebut. Secara yuridis melalui Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Menteri hukum  dan  HAM  sebagai  pemegang  mandat  untuk  melakukan  inventarisasi  bekerjasama dengan  instansi  terkait  khususnya  pemerintah  daerah.  Memaknai  sejarah  pengaturan perlindungan KIK di Indonesia, pada hakikatnya merupakan adopsi nilai-nilai budaya negara Barat  yang  berkarakter  individual,  yang  telah  memahami  tentang  pentingnya    perlindungan Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual.  Sedangkan  karakteristik  masyarakat  Indonesia  adalah komunal,  yang  mana  rasa  kepemilikan  bersama telah  menjadi  budaya  masyarakat,  sehingga jarang mempermasalahkan  kepemilikan KIK, bahkan ada rasa banggga apabila dimanfaatkan oleh orang lain atau masyarakat lain.
Sebagai contoh adalah pemahaman masyarakat terhadap IG, nampak dalam pandangan secara umum, masyarakat Indonesia yang secara sosial budaya, terdapat pro dan kontra dengan kehadiran  indikasi  geografis  dan  indikasi  asal  dalam  skema  HKI.  Hal  mana  bisa  dipahami
13 Agus Sardjono, (2010), Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional , Bandung: Alumni, hlm. 113.

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal
Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur Yatini
karena  konsep  HKI  tidak  murni  berasal  dari  masyarakat  Indonesia,  akan  tetapi  berasal  dari masyarakat Barat. 14 Terdapat kesenjangan dalam penerapan konsep perlindungan HKI dengan adanya budaya komunal masyarakat di Indonesia, di satu sisi konsep HKI bersifat individual. Penerapan  konsep  KIK  yang  tidak  tepat  sangat  berpengaruh  efektifitas  inventarisasi, dikarenakan pelaksanaannya melibatkan dua karakter masyarakat yang berbeda.
Beberapa  kelemahan  yang  ada  di  masyarakat,  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan inventarisasi  sebagai  upaya  perlindungan  KIK  di  daerah.  Pemerintah  daerah  menjadi  tidak optimal karena minimnya dukungan dari masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan Teori Robert B.  Seidman  tentang  pengaruh  kekuatan  sosial  dalam  bekerjanya  hukum  di  masyarakat. Kekuatan  sosial  tidak  hanya  berada  pada  perannya  dari  tahapan  pembuatan  undang-undang tetapi  juga  pada  penerapan  dan  peran  masyarakat  yang  diharapkan.  Memperhatikan  kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu proses sosial yang dengan sendirinya sebagai  variabel  yang  mandiri  maupun tidak  mandiri  sekaligus.  Peraturan  yang  dikeluarkan sebagai  hasil  akhir  tahap  pembuatan  undang-undang,  menimbulkan  hasil  akhir  yang diinginkan, namun efeknya bergantung kekuatan sosial yang melingkupinya. Hukum sebagai bagian dari pranata sosial, tidak dapat berada di ruang hampa, oleh karena itu hasil akhir produk hukum perlu memaksimalkan “pemegang peran” yakni masyarakat maupun penegak hukum. Hukum  sebagai  budaya  masyarakat  sangat  terikat  dengan  aspek  lain  dalam  masyarakat. Mengkaji bekerjanya hukum berarti berhubungan dengan peranan hukum dalam menimbulkan perubahan yang dikehendaki oleh pembuat hukum. 15
Berkaitan dengan pemaparan mengenai keterkaitan hukum dengan ilmu sosial lain dalam mengkaji berlakunya hukum dalam masyarakat dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena perlindungan  KIK  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Masyarakat  belum  memahami  maksud perlindungan  KIK  meskipun  bertujuan  untuk  kebaikan  masyarakat  pemilik  KIK.  Menurut pemikiran masyarakat, KIK yang ada di sekitar mereka tidak perlu dilindungi. Mereka merasa tidak mempermasalahkan jika KIK mereka digunakan orang dari wilayah lain. Rasa bangga dan  rela  serta  ikhlas  produk  budayanya  digunakan  orang  lain  inilah  yang  menjadikan masyarakat  tidak  merasa  membutuhkan  perlindungan  KIK.  Hal  inilah  yang  perlu  dirubah menggunakan hukum, karena fungsi hukum menurut pandangan Roscoe Pound, hukum dapat berperan a tool of a social engineering .  Roscoe Pound berpandangan terkait kajian hukum dari
14 Isnani, Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat , Jurnal  Pengabdian  Indonesia,  ( Indonesian  Journal  of  Legal  Comunity  Engagement )  JPHI,  Vol.  2,  No.  1,  2019,  Hlm  1, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/35216
15 Esmi Warassih, (2005), Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi , Semarang: PT. Suryandaru Utama, hlm. 15.
sudut  pandang  konflik  kepentingan  dan  nilai,  yang  mana  hukum  bukan  hanya  merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses ( process )  untuk  mengadakan  keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan  dan  nilai-nilai yang  saling  bertentangan.  Pada  akhirnya  proses  tersebut  melahirkan  keseimbangan- keseimbangan yang baru yang menciptakan masyarakat terekayasa menuju suatu keadaan yang baru  yang  lebih  baik 16 atau  disebut  dengan  hukum  yang  berperan  sebagai a  tool  of a  social engineering .    Melalui    perlindungan  KIK  akan  membawa  masyarakat  menuju  perbaikan perlindungan terhadap produk budayanya dan produk budaya tersebut akan membawa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
Pada  prinsipnya  kegiatan  inventarisasi  ini  merupakan  kewajiban  Menteri  yang  dalam pelaksanaannya  bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah  tempat  KIK  berada.  Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan beberapa cara diantaranya studi lapangan atau studi kelayakan, kelengkapan administrasi, pengusulan penetapan hasil inventarisasi dan/atau pertukaran data. Pengaturan mengenai kegiatan inventarisasi yang berisi petunjuk pelaksanaan teknis tertuang dalam  Permenkumham  Nomor  13  tahun  2017  tentang  Data  Kekayaan  Intelektual  Komunal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai institusi yang  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kegiatan  inventarisasi  telah  menyusun  modul kekayaan intelektual bidang KIK yang berisi mengenai penjelasan bentuk-bentuk KIK berupa PT,  EBT,  SDG  dan  potensi  IG  beserta  petunjuk  pengisian  formulir  inventarisasi  KIK  dan petunjuk pengisian pusat data KIK. Modul tersebut diharapkan dapat memberi kemudahan bagi Kanwil Hukum dan HAM dalam rangka mendampingi masyarakat menginventarisasi KIK.
Penelitian  ini  selain  melakukan  wawancara  dengan  Divisi  Pelayanan  Hukum  Kanwil Hukum dan HAM, juga wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil  wawancara  diperoleh  informasi  bahwa  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  telah melakukan program sesuai dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu  tugas    dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  khususnya  bidang  Kebudayaan  adalah penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). 17 Pada tanggal 8 Oktober 2019, terdapat 10 karya budaya Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan menjadi WBTB. Karya budaya tersebut  antara  lain  Genikng,  Tari  Gong,  Kelentangan,  Tari  Ganjur,  Tari  Perang  Dayak, Suliikng Dewa, Tari Dewa Memanah, Tari Ngerangkau, alat musik Sapeq dan Tari Ngarang. Penetapan  tersebut  dilakukan  oleh  Direktorat  Warisan  dan  Diplomasi  Budaya,  Direktorat
16 Donald Albert Rumokoy, Fran Maramis, (2014)  “ Pengantar Ilmu Hukum ”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 36-37
17 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Yekti  Utami,  S.Sen.,  M.Pd.  Selaku  Kepala  Bidang  Kebudayaan,  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur Yatini
Jenderal Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain, melakukan pelestarian dan pelindungan karya budaya melalui kegiatan Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
Karya budaya ditetapkan sebagai WBTB melalui proses yakni dicatatkan terlebih dulu pada Balai Pelestarian Cagar Budaya melalui aplikasi, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi, tahap ini apabila ada kekurangan data maupun perbaikan dokumentasi maka ada pemberitahuan. Syarat Pengusulan karya budaya sebagai WBTB diantaranya harus memiliki kajian ilmiah, terdapat dokumentasi berupa vidio dengan resolusi tertentu dan foto. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  dalam  pengusulan  karya  budaya  sebagai  WBTB  adalah  ketidak lengkapan syarat berupa kajian ilmiah masing-masing karya budaya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi Kalimantan Timur mulai  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2020  terdapat  262  karya  budaya tercatat, dengan rincian sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.
Karya Budaya Tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
No. Tahun Pencatatan Jumlah Tercatat 1 2010 11 Karya Budaya 2 2011 74 Karya Budaya 3 2012 27 Karya Budaya 4 2013 17 Karya Budaya 5 2014 11 Karya Budaya 6 2015 29 Karya Budaya 7 2016 22 Karya Budaya 8 2017 12 Karya Budaya 9 2018 22 Karya Budaya 10 2019 4 Karya Budaya 11 2020 34 Karya Budaya Total 262 Karya Budaya
Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (diolah Penulis)
Karya budaya yang tercatat tersebut tidak keseluruhannya ditetapkan menjadi WBTB, hanya 26 yang mendapat sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rinciannya
sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.
Karya Budaya yang Telah Mendapatkan Sertifikat WBTB No. Tahun Penetapan Jumlah Penetapan WBTB 1 2013 4 2 2014 1 3 2015 5 4 2016 4 5 2019 10 6 2020 2 Total 26
Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (diolah Penulis)
Penyebab  minimnya  karya  budaya  yang  mendapatkan  sertifikat  WBTB  karena  tidak lengkapnya  dokumen  pendukung.  Tim  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas mendata karya budaya kesulitan untuk mendapatkan kajian ilmiah dari masing-masing karya budaya yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBTB.
WBTB pada prinsipnya memiliki keterkaitan dengan KIK khususnya PT. Pemahaman secara garis besar mengenai PT dapat dilihat dari dua sudut yang berbeda yakni PT dilihat dari sudut pandang warisan budaya ( traditional knowledge as cultural heritage ) dan PT dari sudut pandang sebagai sumber daya ( traditional knowledge as resources . PT sebagai warisan budaya didukung  oleh  pengaturan  dari  UNESCO  dalam  Konvensi  mengenai  Usaha  Perlindungan Warisan Budaya Takbenda ( the Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage ) pada  tahun  2003.  Konvensi  tersebut  pada  Pasal  2  menjelaskan  bahwa  “praktek-praktek, penggambaran,  ekspresi,  pengetahuan,  keahlian  dan  sebagainya,  di  mana  suatu  komunitas, kelompok dan dalam beberapa kasus individu, mengakuinya sebagai warisan budaya mereka”. Pengetahuan yang dimaksud tidak dijabarkan secara eksplisit namun dipadankan dengan alam maupun jagad raya dalam satu domain tersendiri. Domain yang menjadi manifestasi WBTB yakni tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai sarana warisan budaya yang bersifat tak  benda  ( intangible ),  seni  pertunjukan,  kebiasaan  sosial  ritual  upacara,  pengetahuan  dan keahlian berkenaan dengan alam maupun jagad raya dan kerajinan tangan tradisional. 18
Konvensi mengenai Usaha Perlindungan Warisan Budaya Takbenda ( the Convention for
18 UNECSO Pasal 2 ayat (1), 2003 dan Zainul Daulay, Op.Cit., hlm. 18-19.

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur
Yatini
the  Safeguarding  Intangible  Cultural  Heritage )  pada  tahun  2003  menetapkan  sejumlah karakteristik untuk mengkategorikan suatu budaya termasuk dalam WBTB. Ciri-ciri budaya yang  termasuk  dalam  kategori  tersebut  adalah  budaya  yang  ditularkan  antar  generasi, berkembang  secara  dinamis,  menyatu  dengan  identitas  komunitas  dan  merupakan  sumber kreativitas. Berdasarkan ciri tersebut PT dikategorikan sebagai WBTB 19 . Kajian teoritis yang disampaikan tersebut sesuai dengan data yang diambil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan  Kanwil  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Kalimantan  Timur  bahwa  terdapat  satu  jenis  karya budaya  berupa  “Ronggeng  Pasir”  yang  berasal  dari  Kabupaten  Paser  telah  ditetapkan  dan mendapatkan  sertifikat  dari  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  dengan  Nomor Penetapan  60113/MPK.E/KB/2017.  Sertifikat  diterima  pada  tanggal  4  Oktober  2017.  Karya budaya tersebut sekaligus terdaftar sebagai EBT pada tanggal 1 Pebruari 2021 dengan Nomor Register 64.202100136. Kajian teoritis mengenai kesamaan prinsip antara WBTB dengan KIK disertai  dengan  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  karya  budaya  yang  telah  mendapat sertifikat WBTB dapat dipetakan sebagai KIK dengan mendalami bentuknya baik sebagai PT atau EBT.

## 3.2. Inventarisasi  Kekayaan  Intelektual  Komunal  Sebagai  Upaya  Melindungi  Warisan Budaya Di Kalimantan Timur
Masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya, suku bangsa, adat istiadat, secara  tidak  langsung  sesungguhnya  mengandung  unsur-unsur  kemajemukan  potensi  HKI yang besar.  Konsep tentang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) bila dipahami secara mentah tanpa mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat ( living law ) akan berpotensi menjadi konflik dan berujung pada sengketa di pengadilan.  Meskipun secara umum KIK merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual, merupakan warisan budaya  tradisional  yang  perlu  dilestarikan,  hal  ini  mengingat  budaya  tersebut  merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Namun kenyataannya dalam penetapan pemilik atau pihak yang berhak mendapatkan hak ekonomi dan moral atas pelindungan sebuah KIK, tidak mudah untuk dilakukan, terlebih lagi dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa.
Ratifikasi terhadap Protokol Nagoya melalui UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya  Protocol  on  Access  to  Genetic  Resources  and  the  Fair  and  Equitable  Sharing  of Benefits  Arising  from  Their  Utilization  to  the  Convention  on  Biological  Diversity (Protokol
19 Ibid, hlm. 20.
Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang  yang  Timbul  dari  Pemanfaatannya  atas  Konvensi  Keanekaragaman  Hayati) berdampak  pada  penyusunan  regulasi  di  tingkat  nasional,  diantaranya  pengaturan mengenai pendataan atau inventarisasi KIK. Pendataan tersebut bertujuan memetakan jumlah dan jenis KIK yang dimiliki sebagai big data yang dimiliki Indonesia serta menjadi dasar perlindungan KIK.  Permenkumham No. 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal menjadi dasar  yuridis  inventarisasi.  Menteri  hukum  dan  HAM  yang  mendapat  mandat  melakukan inventarisasi bekerjasama dengan instansi terkait khususnya pemerintah daerah.
Upaya Inventarisasi KIK merupakan langkah defensive protection (Perlindungan secara defensif ),  bertujuan  meminimalisir  terjadinya  penyalahgunaan  melawan  hukum  terhadap kebudayaan  tradisional  suatu  masyarakat.  Beberapa  langkah  yang  dilakukan  oleh  berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan devensive protection ini adalah dengan membangun database berkaitan dengan kebudayaan tradisional di negara bersangkutan. Bentuk konkrit  negara  memberikan  perlindungan  secara defensif adalah  melalui  pendataan  atau inventarisasi  melalui  pemerintah  daerah,  selain  sebagai  perlindungan  juga  dapat  digunakan sebagai identifikasi budaya lokal  dan perlindungan kekhasan budaya lokal.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  melakukan  inventarisasi  KIK  melalui Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  yang  telah  melakukan  beberapa  upaya  dalam  rangka melindungi  KIK  dengan  bentuk  perlindungan  melalui  WBTB.  Sebagai  langkah  konkritnya dengan menjalankan program-program rutin diantaranya rapat koordinasi dengan Kabupaten dan Kota di wilayah Kalimantan Timur dan melaksanakan program-program melalui sekolah. Sebagai upaya menangani kendala yang ada, yaitu melakukan kerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya  (Universitas  Mulawarman)  untuk  melakukan  penelitian  terkait  cagar  budaya  dan melakukan  program  perekaman  atau  pendokumentasian  karya  budaya.  Selain  itu  juga dilakukan  penelusuran  melalui  kajian  ilmiah  karya  budaya  dari  skripsi  mahasiswa  yang temanya mengenai kebudayaan, hal demikian ditempuh karena terbatasnya literasi dan kajian ilmiah  mengenai  karya  budaya  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  padahal  kajian  ilmiah  sangat diperlukan dalam rangka penetapan karya budaya menjadi WBTB.
Upaya  perlindungan  KIK  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan, tidak semata pada pendataan maupun inventarisasi, namun yang paling penting adalah wujud pelestarian KIK. Program-program yang bertujuan untuk melestarikan KIK atau menurut versi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah WBTB adalah program di bidang pendidikan bagi generasi penerus (misal di sekolah tingkat dasar, menengah dan tingkat atas). Dinas Pendidikan

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur Yatini
dan  Kebudayaan  Provinsi  Kalimantan  Timur  melakukan  program  pelawatan  sejarah,  jejak tradisi dan pemanfaatan situs-situs sejarah dalam rangka penanaman dan pemanfaatan kepada anak didik. Program lainnya yang juga dilaksanakan adalah sosialisasi cagar budaya, program kesenian  berupa workshop musik  etnik,  melaksanakan  Gerakan  Seniman  Masuk  Sekolah (GSMS) sasarannya ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru seni. Di masa pandemi covid- 19 sekarang ini kegiatan tersebut mengalami kendala sehingga belum berjalan kembali secara optimal. Dalam hal upaya perlindungan KIK berupa pelestarian karya budaya menjadi domain dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena menjadi salah satu tugas pokok dan fungsinya.
Kanwil Hukum dan HAM, juga telah melakukan beberapa upaya strategis dalam rangka pendataan KIK, yaitu melalui penelusuran di wilayah yang memiliki karya budaya dimaksud. Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat digunakan untuk menggali data dan fakta mengenai karya budaya sebagai KIK, namun terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menuangkan  dalam  deskripsi  dalam  rangka  melengkapi  persyaratan  administrasi  menjadi kendala yang dihadapi oleh Kanwil pada saat pendataan. Selain itu juga dilakukan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dirangkai dengan  penandatanganan perjanjian kerjasama diantaranya adalah antara  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim dan Bupati Kabupaten Paser. 20 Letak geografis wilayah di Kalimantan Timur juga menjadi kendala dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Berbeda dengan Dinas Pendidikan  dan  kebudayaan,  Kanwil  Hukum  dan  HAM  tidak  memiliki  program  untuk pelestarian  KIK,  karena  tupoksinya  berada  pada  bidang  perlindungan  hukum  berupa  upaya preventif dan represif,  yang berbentuk perlindungan hukum KIK.
Berdasarkan penelusuran fakta di Kanwil Hukum dan HAM serta di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur terdapat perbedaan cara pandang mengenai KIK dan  WBTB.  Kedua  bentuk  perlindungan  terhadap  karya  budaya  tersebut  dipandang  sesuatu yang berbeda dengan sistem administrasi pendataan yang berbeda pula. Secara substantif KIK dan  WBTB  memiliki  persamaan  yaitu  tujuan  utamanya  adalah  memberikan  perlindungan warisan  budaya agar  terhindar  dari  pengakuan,  pencurian,  maupun  pembajakan  negara  lain. Selain itu  ruang  lingkup  obyek  perlindungan  WBTB  sebagaimana  definisinya  yaitu  Budaya Takbenda  adalah  seluruh  hasil  perbuatan  dan  pemikiran  yang  terwujud  dalam  identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang  termuat  dalam  benda,  sistem  perilaku,  sistem  kepercayaan,  dan  adat  istiadat  di
20 Dengan  Kekayaan  Intelektual  Komunal  Kita  Selamatkan  Warisan  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional Daerah; https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2960-dengan-kekayaan-intelektual- komunal-kita-selamatkan-warisan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional-daerah
Indonesia. 21 Ruang  lingkup  tersebut  sebagian  menjadi  obyek  yang  dilindungi  melalui  KIK yang terdiri dari  keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis sebagaimana diatur dalam  Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
Meskipun  memiliki  kesamaan,  namun  KIK  dan  WBTB  memiliki  perbedaan  dalam mekanisme  perlindungannya.  WBTB  dilakukan  dengan  pendaftaran  oleh  Setiap  Orang  atau Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya dilakukan Pencatatan oleh Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya (INDB). Apabila telah melalui verifikasi dan penilaian oleh Tim Ahli, akan ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan mekanisme  KIK dengan inventarisasi, dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya hasil inventarisasi diwujudkan dalam bentuk Pusat Data, yaitu kumpulan data  mengenai  KIK  yang  ada  di  seluruh  Indonesia.  Selain  itu,  sebagai  wujud  perlindungan hukum, KIK memiliki potensi perlindungan kepemilikan secara komunal, sedangkan WBTB sebagai penetapan bersifat pengakuan terhadap warisan budaya suatu wilayah.
Kondisi  tersebut  diperparah  dengan  belum  adanya  koordinasi  antara  kedua  instansi. Keadaan  demikian  pada  prinsipnya  diperlukan  koordinasi  mulai  dari  tingkat  pusat  antara Kementerian  Hukum  dan  HAM  serta  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Pendataan bisa dilakukan satu pintu dengan berkas kelengkapan administrasi yang disamakan sehingga mempermudah  proses  pelaksanaannya  di  lapangan.  Perbedaan  persepsi  mengenai  KIK  dan WBTB antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa dicarikan solusi yakni melalui perjanjian kerjasama antar instansi disertai dengan persamaan persepsi. Dasarnya adalah secara keilmuan dan  yuridis  jelas  menyatakan  bahwa  WBTB  dan  KIK  terdapat  persamaan,  seharusnya pendataan terhadap WBTB bisa sekaligus merupakan inventarisasi KIK. Kedua instansi bisa melakukan perlindungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan upaya pelestarian dan Kanwil Hukum dan HAM berada pada ranah perlindungan hukum.
Perlu dilakukan upaya bersama, selain dengan masyarakat maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut hendaknya mengkolaborasikan inventarisasi dengan Kanwil Hukum dan HAM  Provinsi Kalimantan Timur, agar data dan dokumentasi yang telah dikumpulkan oleh
21 Ketentuan  Umum  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  106  Tahun  2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur Yatini
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang hampir keseluruhan terdapat deskripsi yang selama ini  menjadi  kendala  bagi  pendataan  KIK  di  Kanwil  Hukum  dan  HAM  dapat  dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pendataan KIK di Kalimantan Timur.

## 3.3. Langkah-langkah  dan  Upaya  yang  Dapat  Dilakukan  Oleh  Pemerintah  Daerah Kalimantan Timur Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal
Guna  mengatasi  permasalahan  dalam  pelaksanaan  inventarisasi  KIK  di  Kalimantan Timur,   maka harus ada upaya konkrit mengatasinya. Mengacu  pada teori Robert B Seidman yang intinya menyatakan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa  lain,  dan  penemuan  tersebut  dirumuskan  dalam  dalil  yang  berjudul, The  law  of Nonstransferability  of  law (hukum  mengenai  tidak  dapat  dialihkannya  hukum).  Apabila dihubungan dengan Ratifikasi Protokol Nagoya yang berbasis pada masyarakat yang individual melalui UU No. 11 tahun 2013 mengenai Pendataan atau inventarisasi KIK yang berdasarkan Permenkumham  No.  13  tahun  2017  tentang  Data  Kekayaan  Intelektual  Komunal  dilakukan Menteri Hukum dan HAM yang dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ketentuan yang diadopsi  dari  negara  lain  tersebut,  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  melalui  Bidang Kebudayaan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Kementerian  Hukum dan  HAM Kalimantan  Timur,  tidak  seharusnya  menuntut  masyarakat  saja  yang  berperan  aktif  untuk dilakukannya inventarisasi, karena faktor budaya masyarakat yang komunal ditambah dengan sumber daya masyarakat yang minim pemahaman terkait dengan inventarisasi tersebut. Nilai- nilai yang berbeda pada masyarakat merupakan tantangan yang berat dalam menerapkan suatu peraturan yang baru di masyarakat yang masih menimbulkan pro dan kontra, sehingga upaya yang dapat dilakukan selain memberikan sosialisasi yang terus menerus, juga dapat dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan inventarisasi tersebut.
Penerapan  perundang-undangan  terkait  KIK  dapat  efektif  di  masyarakat  apabila perundang-undangan tersebut  telah memperhatikan bukan hanya aspek filosofis dan idiologis, tetapi  juga  aspirasi  yang  tumbuh  dari  masyarakat,  sebagai  pemenuhan  tuntutan  ideal  dan sekaligus  menjawab  kenyataan  sosial. 22 Karakteristik  komunal  masyarakat  khususnya  di Kalimanatan  Timur,  serta  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  hendaknya  menjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangankan pelaksanaan inventarisasi KIK, yang  mana ketidakpahaman KIK oleh masyarakat dapat diatasi secara baik. Ditambah lagi  dengan  karakteristik  geografis  masyarakat  di  Kalimantan  Timur,  sebagai  tempat  yang
22 Bambang  Santoso, Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang ‘The Law of NonTransferability Of the Law’ Dengan  Upaya  Pembangunan  Hukum  Nasional  Indonesia ,  Yustisia  Edisi  Nomor  70  Januari  -  April  2007,  Hlm.  2  dan  7, Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/12346594.Pdf, Diakses 5 November 2021, Pukul 11.36 Wita.
berpotensi  untuk  diinventarisasi  KIKnya,  berkecenderungan  berada  dalam  wilayah-wilayah terpencil, yang masih sulit dijangkau keberadaannya. Hal tersebut juga harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah, untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah tersebut.
Melalui pendekatan teori Emile Durkheim dapat dilihat bahwa, bagaimana masyarakat sebagai  keseluruhan  sistem  yang  bekerja  dalam  rangka  menciptakan  stabilitas  berupa pendataan KIK di Provinsi Kalimantan Timur. Keadaan masyarakat yang berkarakter komunal, menanggalkan  sikap  individu  masyarakat  dalam  perannya  terhadap  inventarisasi  KIK. Pemahaman yang berbeda, yaitu “rasa” kepemilikan bersama yang secara substantif berpotensi menjadi    kendala  dalam  perlindungan  KIK  yang  berspektif  individual.  Termasuk  tingkat pemahaman  masyarakat  tentang  manfaat  dan  tujuan  KIK,  merupakan  fakta  sosial  terkait dengan  kualitas  sumber  daya  masyarakat,  yang  juga  berpotensi  menjadi  penghambat  peran serta masyarakat. Secara faktual kondisi geografis masyarakat yang berada di daerah-daerah yang terpencil,  memerlukan kearifan dalam memberikan pemahaman tentang KIK dan harus mendapatkan  perlakuan  yang  khusus  agar  dapat  terlibat  dan  berperan  dalam  melaksanakan inventarisasi KIK secara optimal. Masyarakat dilihat Durkheim sebagai sebuah tatanan moral berupa  kenyataan  ideal  dari  tuntutan  normatif  yang  terdapat  dalam  kesadaran  individu,  dan dalam cara tertentu berada di luar individu. 23 Kemauan masyarakat untuk mendaftarkan KIK meskipun  belum  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan,  suatu  wujud  kesadaran  kolektif    dalam menunjukkan cara masyarakat berperan serta dalam inventarisasi KIK. Peran serta masyarakat dalam  melaksanakan  ketentuan  yang  telah  diatur    terkait  inventarisasi  KIK,  menuntut keterlibatan  dan  peran  sertanya  dalam  inventarisasi  KIK.  Karena  pemerintah  daerah  tanpa adanya  dukungan  masyarakat  yang  sangat  memahami  wilayahnya,  akan  menganggu pelaksanaan ketentuan inventarisasi KIK di Kalimantan Timur.
Secara faktual Data KIK masih tersebar di beberapa database K/L terkait. Hal tersebut tentunya dapat menyulitkan penyajian data valid dalam upaya untuk melindungi KIK, seperti sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisonal dan potensi indikasi geografis.  Dalam  rangka  memudahkan  identifikasi,  pengawasan  dan  pencegahan penyalagunaan  KIK  oleh  pihak  lain,  telah  dilakukan  upaya  pemerintah  pusat  melalui penandatangan  perjanjian  kerja  sama  tentang  Pertukaran  Data  dan  Informasi  KIK  yang dilakukan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama empat kementerian/lembaga terkait, di Hotel Westin pada  5  November  2020.  Program  Kerja  Sama  ini  dilakukan  dengan  Direktorat  Jenderal
23 Tom Cambell, (1994), Tujuh Teori Sosial ,  Yogyakarta: Kanisius, hlm. 178.

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur Yatini
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,  Kementerian  Pertanian,  Direktorat  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI).  Yang  mana  bertujuan  untuk  mengintegrasikan  data  KIK  agar  menjadi terpusat. 24
Perjanjian  kerjasama tersebut  hendaknya tidak  hanya  sebatas  formalitas,  namun  harus ada  langkah  konkrit  dari  pusat  yang  harus  ditindaklanjuti  oleh  daerah,  sehingga  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Kanwil  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Kalimantan  Timur sebagai  ujung  tombak  dalam  menginventarisasi  dan  memberikan  perlindungan,  hingga pelestarian  KIK yang ada di wilayah Kalimantan Timur dapat tercapai sesuai dengan harapan. Tidak  kalah  pentingnya  adalah  sosialisasi  kepada  masyarakat,  seharusnya  berjalan  secara intensif dengan memberikan edukasi mengenai arti penting perlindungan KIK. Karya budaya yang dimiliki masyarakat hakekatnya memiliki nilai ekonomis sekaligus bisa menghindari dari adanya  penyalagunaan  ( misappropriation )  terhadap  KIK,  karena  apabila  hal  tersebut  sudah terjadi maka akan merugikan masyarakat itu sendiri.
Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa ( culturally mega- diversed  country ),  upaya  untuk  menentukan  hal  tersebut  dapat  membutuhkan  waktu  yang relatif  cukup  lama.  Oleh  karena  itu,  apabila  diperlukan  (karena  kesulitan  mengidentifikasi pemilik atau pihak yang berhak mendapatkan hak ekonomi dan moral), negara dapat berperan sebagai “wali” atau perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pihak yang memiliki  hak ekonomi  dan  moral  atas  pelindungan  sebuah  KIK. 25 Pemerintah  dalam  hal  ini mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya dari tindakan pihak-pihak asing  yang  merugikan.  Sistem  HKI  hendaknya  disikapi  dengan  pembentukan  hukum  yang mencerminkan  aspirasi  masyarakat  atau  sekurang-kurangnya  kepentingan  dari  sisi  warga negaranya. Suatu tantangan, bagaimana menyelaraskan nilai-nilai individualistik dengan nilai- nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Dari sisi masyarakat, sudah selayaknya sebagai  warga  negara  Indonesia  turut  serta  dalam  melestarikan  budaya  negeri.  Peran  aktif masyarakat  dapat  dilihat  melalui  bagaimana  masyarakat  melakukan  upaya  pelestarian  dan pemanfaatan PT&EBT tidak dilihat sebatas tujuan kemanusiaan namun juga untuk peningkatan
24 Perkuat  Data  K IK   Ind onesi a,   DJK I  K emenk umham  T and at ang an i  Perjanji an   K erj a  Sama  Empat K ement erian Lemb ag a https://www.kemenkumham.go.id/berita/perkuat-data-kik-indonesia-djki-kemenkumham- tandatangani-perjanjian-kerja-sama-empat-kementerian-lembaga: diakses 7 Oktober 2021, Pukul 2.00 Wita.
25 Modul Kekayaan Intelektual; Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat  Jendral Kekayaan Intelektual  Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, .Hlm. 13, diakses 4 November 2021, Pukul 22.53 Wita
kesejahteraan ekonomi masyarakat adat. 26
Pembukaan UUD 1945  mencantumkan salah satu kewajiban negara dalam melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum.  Maksudnya    sekalipun  tidak  diminta,  atau  apabila  masyarakat  adat pemilik  yang  berhak  atas  hak  ekonomi  dan  moral  atas  pelindungan  suatu  KIK  belum memahami  tentang  haknya  tersebut  dan/atau  tidak  diketahui  secara  pasti,  Pemerintah  atau Pemerintah  Daerah  (Pemda)  setempat  dapat  mengambil  inisiatif  untuk  memberikan pelindungan. 27 Apabila tidak dilakukan perlindungan hukumnya maka akan berpotensi adanya kerugian material dan moral yang secara langsung yang diderita oleh masyarakat. Pemanfaatan KIK  secara  “ilegal”  juga  menimbulkan  persoalan  lain  yang  tidak  kalah  serius  bagi kelangsungan kehidupan mereka dan umat manusia secara umum.
Beberapa  pertimbangan  dalam  melakukan  upaya  perlindungan  KIK  adalah,  1)  adanya rencana  yang  jelas  dan  konkrit,  disertai  dengan  komitmen  anggaran  negara  sebagai  sarana pendukung  untuk  melaksanakan  rencana  itu;  2)  tidak  memaksakan  penggunaan  rezim konvensional  yang  individualistik  untuk  melindungi  KIK  tradisional  yang  komunalistik;  3) meningkatkan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan komponen masyarakat dalam mengupayakan  penggunaan  dan  pemanfaatan  KIK  bagi  kepentingan  masyarakat  serta mengupayakan pelestarian KIK sebagai cultural heritage (bukan hanya sebagai komoditas). 28

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama identifikasi  terhadap  potensi  KIK  di  Kalimantan  Timur  dilakukan  dengan  inventarisasi. Inventarisasi  KIK  di  Kalimantan  Timur  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  karya  budaya dilakukan secara defensif. Pelaksanaan inventarisasi terdapat dua bentuk yaitu, di Kementerian Hukum  dan  HAM  melalui  KIK  dan  di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  melalui  WBTB. Perbedaan persepsi di internal pemerintah ditambah minimnya pemahaman masyarakat terkait substansi  inventarisasi  KIK,  menjadi  kendala  utama  dalam  pelaksanaan  inventarisasi  dan
26 Sylvana  Murni  D.  Hutabarat, Perkembangan  Dan  Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  Dan  Ekspresi  Budaya Tradisional  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Jurnal  Yuridis  Vol.2  No.  2  Desember  2015:  202-219, https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/201/171, diakses 5 November 2021, Pukl 10.36 Wita.
27 Modul Kekayaan Intelektual; Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat  Jendral Kekayaan Intelektual  Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, Hlm. 14, diakses 4 November 2021, Pukul 23.02 Wita
28 Agus Sardjono, Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait Dengan Genetic Resources, Tradisional Knowledge, and  folklore (GRTKF) di Tingkat Nasional dan Internasional: Upaya yang Belum Sebanding , Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan  oleh  JICA  bekerja  sama  dengan  Dirjen  HKI  ,  di  Hotel  Santika,  Jakarta,  11-12  Juli  2005,  HLm.  13-14, https://media.neliti.com/media/publications/39028-EN-upaya-perlindungan-hki-yang-terkait-dengan-grtkf-di-tingkat- nasional-dan-interna.pdf, diakses 6 November 2021, Pukul 00.23.

## Pelaksanaan  Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur Yatini
berdampak  terhadap  belum  optimalnya  perlindungan  hukum  karya  budaya  di  Kalimantan Timur. Kedua, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  maupun  masyarakat,  namun  belum  mampu  menyinergikan keseluruhan  sistem  dalam  pelaksanaan  invenstarisasi.  Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan pertama adalah, melakukan persamaan persepsi dan bersinergi antara Kementerian Hukum dan HAM  dan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Kedua,  dalam  sistem  inventarisasi  harus mengakomudir  semua  fakta  sosial,  realitas  obyektif,  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai lokal  budaya  daerah.  Selain  itu,  diperlukan  perlakuan  khusus  bagi  masyarakat  dengan memaksimalkan sosialisasi, edukasi serta melakukan pendampingan dalam inventarisasi KIK.

## 5. REFERENSI

## Buku
Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional , Bandung, 2010.
Carlos  M.  Correa, Traditional  Knowledge  and  Intellectual  Property:  Issues  and  Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge, Geneva: Quaker United Nations Office, 2012.
Donald  Albert  Rumokoy,  Fran  Maramis, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2014.
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi , Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
Miranda  Risang  Ayu  dkk, Hukum  Sumber  Daya  Genetik,  Pengetahuan  Tradisional  dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Bandung : PT. Alumni, 2014.
Modul  Kekayaan  Intelektual,  Bidang  Kekayaan  Intelektual  Komunal,  Direktorat    Jendral Kekayaan Intelektual  Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019.
Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial ,  Yogyakarta: Kanisius, 1994.
Zainul Daulay, Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

## Jurnal
Agus  Sardjono, Upaya  Perlindungan  HKI  Yang  Terkait  Dengan  Genetic  Resources, Tradisional Knowledge, and folklore (GRTKF) di Tingkat Nasional dan Internasional: Upaya  yang  Belum  Sebanding ,  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  yang diselenggarakan oleh JICA bekerja sama dengan Dirjen HKI , di Hotel Santika, Jakarta,
11-12 Juli 2005.
Bambang Santoso, Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang ‘The Law Of Non Transferability Of The Law’ Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia , Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007.
Isnani, Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan  Pada  Masyarakat ,  Jurnal  Pengabdian  Indonesia,  ( Indonesian  Journal  Of Legal Comunity Engagement ) JPHI , Vol. 2, No. 1, 2019.
Sylvana Murni D. Hutabarat, Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual , Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 2 Desember 2015: 202-219.
Website dan Sumber lain
https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2960-dengan-kekayaan- intelektual-komunal-kita-selamatkan-warisan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi- budaya-tradisional-daerah, diakses 7 Oktober 2021, Pukul 16.00 Wita.
http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/; diakses 4 November 2021, Pukul 20. 50 Wita https://www.kemenkumham.go.id/berita/perkuat-data-kik-indonesia-djki-kemenkumham- tandatangani-perjanjian-kerja-sama-empat-kementerian-lembaga; diakses 7 Oktober 2021, Pukul 2.00 Wita.
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Kalimantan_Timur,
https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2021/04/06/ketua-dpd-ri-berharap-kekayaan- budaya-kalimantan-jadi-ikon-ibu-kota-baru, diakses 1 Juli 2021 Pukul 15.09 Wita. https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah; diakses 1 Juli 2021 Pukul 14.36 Wita. https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/djki-belum-memiliki-kedaulatan-kekayaan- intelektual-komunal-kebudayaan-indonesia-rawan-dicuri?kategori=ki-komunal; diakses 29 September 2021, Pukul  19.45 Wita.
https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3396-yasonna-minta-kepala-daerah- daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-komunal; diakses 29 September 2021, Pukul 20.30 Wita.