Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Anak
Memperoleh Pendidikan
Oleh: Johan Jasin
Abstract
Child Presence in a family is not only becomes hungering  and hope, but that's God's  Mercy  and  God's  trust. As  trust, child like adult  man, has basic rights like  life rights,  talks  and  have a religion. To enjoy this rights betterly,  child haw other rights.
For example education,  that by international  world  has been poured in [Jniversal  Declaration of Human Right, convention of childt'en right and document of other regional, as reference  and  obligation  banding member stqte  PBB.For Indonesian nation, basis latu, arrangemefit,  protection, enforcer of chlid basic rights in education, met in UUD 1945 formulated thr ough  UU/ 3 9/ I 9 9 9, UU/ 2 0/2 0 0 3 and UU/ 2 0/2 00 3. The knu and regulation  presence  indieatei that in formal  yuridis of chlid  basic rights to education has been givenprotection, but government has not  optimal to implementi"s of their responsibility. The Government  with supportfrom  all stakeholder must seriously  upholds the rule, because success of education will yield quality and  excellent  human  resource that will be builds and positions this country paralel and can vie with other state  in global era.
Kata Kunci : Perlindungan  Hukum,  Hak Asasi Anak, Pendidikan.

## Pendahuluan
Bagi suatu keluarga kehidupan antara suami-istri merupakan bentuk yang sangat ideal dalam suatu hubungan kekeluargaan, namun hal ini akan lebih diperindah dengan hadirnya sosok anak dalam keluarga tersebut.
Kehadiran  anak  merupakan  salah satu faktor yang mendorong  terwujudnya kebahagiaan sekaligus mempererat hubungan  keluarga dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, psikologis dan budaya. Anak juga dikatakan sebagai perrnata keluarga, dan generasi akan datang suatu bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Realitas  menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini terkait dengan  keberadaan anak tersebut  baik menyangkut  masalah ke jiwaan anak itu sendiri, masalah yang terjadi dalam hubungan  sosial  budaya  serta ekonomi. Seringkali terdengar bagaimana perkembangan kehidupan anak yang tidak terlepas dari pengaruh situasi  di sekelilingnya, sementara mereka sendiri merupakan sosok perekam terbaik yang diciptakan oleh Allah SWT. Di  Indonesia, terjadi kecenderungan bahwa anak-anak semakin banyak diperkerjakan di bidang pariwisata,  terutanra di pantai-
pantai,  dan sering mendapat  pelecehan seksual (Http : // www. Elsam. or. Id/ dialrses 29 Maret  2005). Situasi yang dialami  oleh seorang anak selama masi kanak-kanak mereka akan secara langsung mempengaruhi kehidupan anak itu kelak, sehinga kecendrengan kemunduran dan kemajuan ,rutu bangsa  dapat diprediksi dari bagaimana bangsa itu mempersiapkan dan menyelenggarakan  pendidikan bagi anak-anak  mereka.
Dalam konteks itulah untuk memajukan  bangsa Indonesia para pendiri negara memiliki  tekad dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan negara  sekaligus tugas pemerintah.  Pendidikan mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak serta peradaban bangsa  bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangtan potensi peseta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha u.u, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif  dan mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini berarti pendidikan menjadi  salah satu agenda penting dan terbesar  bangsa yang harus mendapat perhatian serius. pendidikan menjadi  taruhan bagi  kemajuan bangsa karenanya  harus dinikmati secara adil oleh seluruh warga negara. Harapan terwujudnya keadilan itu telah telah ditunjukkan the founding fathers bangsa ini ketika konsep  mencerdaskan kehidupan  bangsa sebagai cita-cita luhur sekaligus tujuan  pendirian negara Indonesia,  dituangkan ke dalam Pembukaan UUD 1945.
Indonesia mau tidak mau, berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan hak pada anak, selain itu, pada tanggal 24 september 2001. Pemerintah  Indonesia jug, telah menandatangani tiga konvensi internasional lainnya, yakni dua konvensi  mengenai perlindungan hak anak yaitu hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (optional protocol to the convention  of the rights  of the child on the involvement of children in armed conflict) yang dibuat  di New york pada 2000 dan  hak anak mengenai  penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak (optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale  of children,  child  prostitution, and child pornography)  yang juga dibuat di New york Tahun 2007. Konvesi lainnya lagi mengenai penghentian pembiayaan terorisme (international convention for the suppresion of the financing of terrorism) yang dibuat di New york pada desember  1999 (Http : // www. Elsam.  or. Id/ diakses 29 Maret 200g). Konvensi  tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masa depan anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan  dan eksistensi bangsa. Berdasarkan Keppres Nomor 36/1990, Pemerintah  Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak yang mulai berlaku di Indonesia sejak 5 oktober  1990. Meskipun demikian kesungguhan Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak sejak awal sudah meragukan, dengan
t3t mengeluarkan deklarasi bahwa
pemerintah tidak akan menerima kewajiban  apapun untuk memperkenalkan  hak-hak yang tidak terdapat  dalam UUD 1945 (Http : // www. Elsam. or. Id/ diakses 29 Maret 2008). Menurut Toshiko Kinosita dalam  Pan Mohamad Faiz, 2006) penyebab dasar kelemahan SDM Indonsia adalah Pemerintah lndonesia selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting.
Menurutnya, tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting dikarenakan  masyarakat lndonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi  mengejar materi untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang  dan jauh ke depan".
Sejalan  dengan pemikiran di atas, Pan Mohamad Faiz (2006) mengatakan bahwa : "rendahnya mutu pendidikan  setidaknya terlihat dari 2 (dua) indikator yaitu indikator makro seperti pencapaian Human Develompement Index (HDI) dan indikator mikro seperti misalnya kemampuan  membaca. HDI Indonesia pada Tahun 2005 menduduki  peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Bahkan lebih mencemaskan, peringkat tersebut justru semakin  menurun dari Tahun-
Tahun sebelumpya, jika Tahun 1997 HDI Indonesia  berada diperingkat 99, lalu menjadi  peringkat 102 pada Tahun 2002, kemudian  merosot kembali menjadi peringkat 111  Pada Tahun
2004.
Dalam hal daya saing,
Indonesia menduduki  peringkat ke-45 dari 47 negara.
Mencermati fakta di atas tampaknya  pemerintah Indonesia
memiliki pekerjaan yang tidak ringan untuk mempersiapkan sumberdava manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu persoalan dana, komitmen, kebijakan dan perangkat perundang- undangan yang menjadi acuan haruslah mendapatkan perhatian. Akan tetapi sejauh  manakah  substansi pengaturan hak pendidikan anak itrr menarik untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut.
Hak Pendidikan Anak Ketentuan Internasional Dalam Dalam  Pasal 26 deklarasi Universal Hak Azasi Manusia ( DUHAM  ) Tahun 1948 (Peter  Baehr
et all, 1997 :247) disebutkan bahrva:
Pertama, setiap orang berhak mendapat pengajaran, pengajaran harus cuma- cuma,  setidak tidaknya tingkatan rendah dan tingkat dasar. Pengajaran sekolah rendah  harus diwajibkan.
Pengajaran tehnik harus  terbuka bagi semua orang dan pengajaran  tinggi harus dapat dimasuki dengan  cara  yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan. Kedua, pengajaran harus ditujukan kearah  perkembangan pribadi seluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan azasi.  Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima serta rasa persahabatan alltara sesama bangsa, golongan  kebangsaan atau golongan penaganut agatna sefta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. Ketiga, Ibr"r bapak mempunyai hak utama  untuk  memilih macam pengajaran yang akan diberikan
kepada anak-anak mereka.

## Konvensi Hak Hak Anak
(KI{A) Tahun 1989 menyatakan  bahwa hak-hak  anak  melekat  dalam diri anak dan merupakan hak asasi manusia  yang menjamin hak asasi anak. Menurut konvensi ini yang dianggap sebagai anak adalah  semua manusia yang berusia usial8 Tahun  kebawah (Pasal 1), termasuk  mereka yang menderita penyakit mental atau kejiwaan, serta mereka yang secara fishik mengalami keterbatasan. Konvensi ini pula menentukan  bahwa pihak pihak yang dianggap mempunyai keterkaitan dalam penyediaan hak pada anak untuk  tidak mengesampingkan ketentuan yang berada dalam  konvensi ini, sehingga  negara  dianggap  tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap masalah penyediaan hak pada  anak  tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal l9 yang menyatakan : states parties shall  take all appr opri ate le gis lat  iv e, adminis  tr at iv  e, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury  or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.
Dalam pemberian hak pendidikan, Pasal ini juga diperkuat dengan Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan.... has effective access  to and receives  education, training, health care services, sehingga pendidikan menjadi  bagian yang  tidak terpisahkan dalam  ketentuan  dimaksud, bahkan  ketentuan ini mengharuskan semua pihak  serta masyarakat menyediakan dan bekerjasama dalam
penyediaan akses pendidikan demi terciptanya pendidikan. Ketententuan ini terdapat dalam Pasal 24 (e) to ensure that all segments of society,  in particular  parents and children, are informed, have access to education and are supported in the L$e of basic lcnowledge of  child health and nutrition, the advantages  of breastfeeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents.
Secara tegas Pasal 28 konvensi ini memberikan ketentuan  yang jelas mengenai masalah pendidikan dengan menyatakan ( Baehr et all, 1997 :963- 964) bahwa, Pertama, setiap negara peserta yang telah meratifikasi konvensi ini. Kedua, States parties shall take all appropriate measures  to ensure that school discipline ri administered in a mdnner consistent with the child's  human dignity and in conformity with the present convention (Negara  peserta akan mengambil semua ukuran yang sesuai untuk memastikan bahwa disiplin sekolah diatur secara konsisten dengan martabat anak itu dan sesuai  dengan konvensi ini). Ketiga, States parties shall promote and encourage international  cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance  and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical lonwledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall  be taken of the needs of developing  countries.
Kepedulian masyarakat internasional  terhadap pemenuhan  hak atas pendidikan disikapi oleh
kesepakatan Menteri  Negara Asia Tenggara di Bangkok yang menyepakati: Pertama, peningkatan terhadap akses,dan kualitas  pendidikan melalui lingkungan  belajar yang ramah anak. Kedua, rnempromosikan  program yang sistematis dari pembangunan kapasitas dan managemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan kemitraan  sekolah - masyarakat dan pemberdayaan stakeholder pendidikan.
Ketiga, membagun kemitraan yang lebih efektif serta  mengkolaborasikan dengan Negara lain dalam upaya rnencapai kualitas pendidikan dari perspektif myeluruh.
Bahkan  Unesco dalam pertemuan itu menegaskan  kembali bahwa  pada Tahun 2015 semua  anak memiliki aksest terhadap penddikan dasar yang berkualitas. Dalam suatu symposium  internasional, 500 peserta dari 30 negara merekomendasikan bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas  sistem pendidikan di Asia dan benua-benua  lainnya.
Implikasi rekomendasi ini adalah bahwa prinsip inklusi harus merupakan dasar bagi semua strategi untuk meningkatkan standar sistem pendidikan (formal maupun non- formal), mengembangkan  sekolah yang ramah terhadap anak demi mencapai pendidikan  unpuk semua. Ini harus melibatkan lembaga-lembaga lain yang menyediakan  layanan bagi anak dan keluarganya,  seperti  lernbaga  kesehatan dan sosial serta organisasi-organisasi yang mendukung  kelompok-kelompok beresiko serta menuntut adanya komitmen yang berkelanjutan  untuk mengembangkan jejaring nasional maupun regional.
mewujudkan hal menurut Sheldon Shaeffer/IJNESCO Bangkok di
EENET Asia Nervsletter  06/2005  (
IDP
Norway:
wwr.v.idp- europe.org/indonesia.  2610412008)  ada dua hal yang  harus dilakukan: Peftama, Dinas - Dinas Pendidikan harus rneningkatkan lagi angka siswa terdaftar di sekolah dan berkornitmen untuk mengurangi jumlah  yang tidak bersekolah di beberapa Negara,  ini dapat berarti jutaan  anak.  Dinas harus melakukan pendataan kelompok anak yang tidak bersekolah, mungkin terdaftar  namun tidak belaiar karena kemiskinan, jender, kecacatan, keterpencilan,  perbedaan  bahasa atau budaya, atau penderita HIV/AIDS.
Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan tentang anak-anak ini: Siapakah mereka?  Dimanakah tempat tinggal mereka? Mengapa  mereka tidak bersekolah?  Dinas Pendidikan harus bekerja  dan mengambil  langkah  untuk membuat kebijakan  yang memudahkan kelompok ini untuk  masuk sekolah  dan tetap bersekolah. Dinas Pendidikan juga hendaknya  menetapkan sebuah kebijakan umum mempromosikan sekolah-sekolah yang ramah terhadap anak atau tindakan-tindakan  yang lebih nyata seperti  subsidi untuk anak-anak perempuan, program pendidikan individual untuk anak penyandang cacat,  pengajaran membaca permulaan dalam bahasa ibu untuk mereka yang berbahasa minoritas atau undang- undang yang melarang diskriminasi terhadap anak yarrg terkena darnpak HIV/AIDS. Ini  berarti perlu mengunakan pendekatan yang berorientasi pada hak-hak asasi terhadap perkernbangan pendidikan
Untuk tersebut
diantaranya,  menekankan perrryataan bahwa  semua orang memiliki hak untuk mendapatkan  pendidikan yang berkualitas.
Kedua, tiap sekolah dan masyarakat harus secara aktif mencari anak-anak yang tidak bersekolah dan mencari cara agar  mereka dapat bersekolah serta mengupayakan mereka tetap bersekolah. Institusi pemerintahan setempat, asosiasi orangtua murid dan guru, bahkan para murid sendiri dapat melakukan pemetaan di masyarakat. Banyak guru dan juga orangtua murid tidak ingin sekolah mereka ditempati oleh anak- anak yang bermasalah atau sulit diajar karena  kemiskinan, ketidakmampuan, perbedaan  bahasa, atau terinfeksi AIDS. Tujuannya  adalah agar orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan baik untuk anak sendiri maupun anak-anak tetangga.  Para guru seharusnya juga mempunyai  keinginan
dan dapat
memandang
keanekaragaman di dalam sebuah kelas sebagai satu kesempatan bukan sebagai masalah. Mereka yang terkucil dari pendidikan sering kali tidak terlihat; jika terlihat,  mereka tidak diperhitungkan, jika diperhitungkan, mereka tidaklah dilayani. Pendidikan Inklusif sebenarnya berarti membuat yang tidak tampak menjadi tampak dan memastikan semua siswa mendapatkan hak memperoleh pendidikan d.ngun kualitas yang baik.
Menyikapi  hasil hasil symposium  internasional, deklarasi dunia maupun konvensi  regional setiap Negara  menempuh  berbagai  kebijakan nasionalnya sesuai konstitusi masing masing negara. Hal tni berarti setiap negara tidak serNa merta menerima
sepenuhnya substansi konvensi dimaksud. Negara semestinya memperhatikan pentingnya  nilai-nilai tradisi dan budaya sendiri untuk perlindungan  dan perkembangan anak yang serasi. Adanya ketentuan internasional dimaksud menimbulkan konsekuensi bahwa masing-masing negara dapat mengambil langkah- langkah sesuai kepentingan dan kemampuan nasionalnya tanpa mengabaikan  kerj asama antar  Negara.
Untuk menindak lanjuti harapan dan cita -cita deklarasi atau konvensi  internasional, Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari kerjasama  antar negara akan tetapi hal ini belum terlaksana secara optimal. Tanggung jawab negara untuk menjalin kerjasama tersebut pada hakikatnya hanya  dapat diwujudkan apabila ada yang merealisasikan. Artinya sebagai suatu kesatuan hukum yang bersifat abstrak, negara tidak dapat menjalankan sendiri  tugas dan kewenangannya.  Negara diwakili oleh aparat pemerintahnya untuk melaksanakan  hak dan kewajiban.
Menurut Andrey Sujatmoko ( 2005 : 19) bahwa  hak dan  kewajiban negara  dilaksanakan oleh segenap organnya yang terdiri dari para individu.  Mereka yang menjalankan kewenangan  negara itu dikenal sebagai aparatur negara.
Perlindungan hak untuk anak- anak  memang  harus diakui  oleh semua unsur nasional dan internasional. PBB telah lama mengakui hak pendidikan anak baik melalui DUHAM maupun konvensi  hak anak Tahun 1989.  Selain ketentuan di atas, konvensi ini mengatur hak-hak anak tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama,
jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa. Anak memiliki empat hak dasar (Http : // www. Elsam. or. Id/ dial<ses 29 Maret 2008), yaitu:
Pertama, Hak untuk berkembang, termasuk di dalamnya  adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya,juga hak asasi untuk anak-anak cacat,  dimana  mereka berhak mendapatkan  perlakuan  dan pendidikan khusus. Kedua,  Hak atas kelangsungan hidup, termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan  kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang  layak dan  perwatan  kesehatan yang  baik  bila ia jatuh sakit. Ketiga, Hak partisipasi, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan  berkumpul  serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak  dapat  mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak  yang pada gilirannya dapat mengganggu perkembangan jiwa dan kemandirian berpikir mereka.  Keempat, Hak perlindungan,  termasuk di dalamnya adalah perlindu4gan  dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang" dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. contoh  eksploitasi  yang paling sering kita  lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah  umur  yang dapat men gganggu aktivitas belaj arnya.
Pengaturan Hak Pendidikan  Anak Dalam Perundang-undangan Nasional Sebagai tindak lanjut
instrument internasional, lahirlah beberapa Undang-undang seperli Undang-  Undang Nomor 20 Tahun 1999  Tentang Pengesahan  Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehan bekerja (convention concerning ntininrum age for adntission to employtnent), Undang-undang Nomor  1 Talrun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (convention concerning the prohibition and immediate actionfor the elimination of the worst forms af child labour). Meskipun Undang-undang tersebut tidak langsung menunjuk  kepada hak pendidikan  akan tetapi secara tersirat kedua undang-undang itu akan meminimalisir, bahkan mencegah anak di bawah umur  usia sekolah  yang bekerja dipekerjakan/terpaksa bekerja disektor usaha yang membahayakan dirinya, akibatnya hak anak itu terabaikan. Hal mana  pada  gilirannya akan mengganggu pembangunan nasonal  khususnya sektor sumber  daya manusia yang sangat  penting bagi upaya memperkuat  eksistensi negara dalam  era gloalisasi.
Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan nasional  yang mengatur  mengenai  hak pendidikan anak. Hal itu dapat dilihat pada  Pasal 28 C ayat (1), dan  Pasal 28 E Undang  Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Apabila substansi konstitusi tersebut dicermati, pada prinsipnya rneletakkan
tanggung jawab kepada negara terutama pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk dapat memenuhi, melindungi dan memajukan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan.  Perlindungan hak asasi dibidang  pendidikan oleh negara pada hakikatnya adalah pengembangan potensi guna meningkatkan kemampuan  daya saing terutama pada era global. Pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan mempunyai  manfaat dari dua sisi. Disatu  sisi, sebagai penyiapan kader pemimpin yang mampu menempatkan bangsa Indonesia  sejajar dengan  bangsa lain di dunia. Derasnya arus globalisasi saat ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi negara utamanya pemerintah agar senantiasa menyusun perencanaan dan penganggaran yang tepat  dan  terukur sekaligus mengimplementasikannya secara konsisten disertai pengawasan yang  ketat. Hanya  dengan langkah demikian perlindungan hak asasi dibidang pendidikan sebagaimana harapan konstitusi dapat terwujud.
Sementara itu pada sisi lain, pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan sesuai  amanah  konstitusi merupakan suatu pertanda bahwa negarq utamanya pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara tanpa mempertimbangkan perbedaan laiar belakang  kehidupan politik, ekonomi sosial  dan budayanya.
Pengaturan hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh pendidikan  pada khususnya sebagaimana tercantum dalam konstitusi mengindikasikan bahwa secara normatif negara Indonesia
memberikan perlindungan bagi hak anak untuk memperoleh  pendidikan, akan tetapi hal itu belumlah memadai karena  masih membutuhkan implementasinya. Pengaturan hak asasi ini merupakan  salah  satu syarat bagi adanya suatu negara hukum. Pasal 1 ayat (3) amandemen ke tiga UUD 1945 dengan tegas  mengatur  bahwa negara Indonesia  adalah  negara hukum. Pernyataan ini secara eksplisit mengisyaratkan bahwa hukum dalam negara  Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (supreme). Namun dalam realitasnya terkadang idealitas itu tidak terealisasikan  dengan baik. Hak asasi tersebut merupakan barometer bagi keberadaan dan keberlangsungan suatu  negara hukum, bahkan oleh masyarakat Internasional pengaturan dan penegakkan  hak asasi manusia dijadikan sebagai prasyarat dalam memberikan  bantuan  ekonomi dan finansial kepada  negara lain. Pengaturan hak asasi  manusia  untuk memperoleh pendidikan dalam konstitusi masih bersifat singkat sehingga  dalam tataran pengimplementasiannya  memerlukan acuan yang lebih mendetail melalui penjabaran konstitusi ke dalam berbagai peraturan  perundang-udangan dan kebijaksanaan  pemerintah.
Dalam  konteks itu lahirlah beberapa  Undang-Undang ( UU ), antara lain : UU Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak  Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  dan UU Nomor 20 Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasonal. Dalam ketiga Undang- Undang tersebut jelaslah bahwa negara, utamanya pemerintah menjadi aktor
utama sekaligus memikul tanggung jawab yang besar untuk memenuhi l-rak asasi  manusia atas  pendidikan guna mewujudkan salah  satu tujuan nasional yakni mencerdaskan  kehidupan  bangsa.
Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (fUPA), menyatakan bahrva setiap  anak  berhak memperoleh pendidikan dan
pengaJaran dalam
rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai  dengan minat dan bakatnya. Pasal ini menjadi landasan mutlak bagi pemenuhan hak pendidikan anak tersebut, demikian pula pada bagian ketiga"  Pasal 48 UUPA  jelas dikatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal  9 (sembilan) Tahun untuk semua anak, serta Pasal 49 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah,  keluarga, dan orang tua wajib memberikan  kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pengaturan ini secara nyata menunjukkan bahwa negara  mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa harus melihat apakah pendidikan dimaksud harus  didapatkan melalui jalur formal ataupun non-formal serta merupakan tanggungawab bersama antara pemerintah,  masyarakat  dan keluarga.
Ketentuan ini lebih diperjelas lagi dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa  pendidikan anak hendaknya tidak terbatas pada  pendidikan formal akademik  semata, tetapi mencakup pendidikan mental dan spiritual disegala bidang agar  mereka kelak siap menghadapi  masa  datang.
Pasal 50 menyatakan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 diarahkan pada: Pertama, Pengembangan sikap dan kemampuan  kepribadian  anak, bakat, kemampuan  mental dan fisik sampai mencapai  potensi  mereka yang optimal.
Kedua, Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia  dan keQebasan asasi. Ketiga, Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal,  dari mana anak berasal,  dan  peradaban-peradaban  yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
Keempat, Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung  jawab.
Kelima, Pengembangan rasa honnat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
Permasalahan yang seringkali menjadi kendala utama penerapan Undang Undang ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keterbafasan kemampuan pemerintah menyiapkan anggararl pendidikan.
Pasal 3l ayat (4) perubahan  keernpat UUD 1945 menentukan bahwa : negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran  pendapatan dan belanja negara  serta dari anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  untuk memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dalam  hal
anggaran pendidikan, Indonesia  adalah negara yang  terendah  dalam hal pembiayaan pendidikan.  Menurut laporan The World Bank  Q0A4: 2-4) pada Tahun 1992, menurut  UNESCO, saat Pemerintah India menanggung pembiayaan pendidikan 89% dari keperluan, lndonesia hanya rnenyediakan 62,8Y, dari keperluan dana bagi penyelenggaraan  pendidikan
nasionalnya. Bila dibandingkan dengan negara yang lebih terbelakang seperti Srilanka, persentase anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia merupakan  yang  terendah.
Rendahnya anggaran itu berdampak kepada tingkat kemampuan  membaca anak Indonesia. Vincent Greanery dalam ,,Literacy Standards in Indonesio ,, menyimpulkan bahwa kemampuan pendidikan  membaca anak-anak Indonesia adalah paling rendah dibandingkan  dengan  anak-anak  Asia Tenggara  pada umumnya (dalam pan Mohamad Faiz, 2006). padahal kemampuan membaca merupakan prasyarat untuk mempersiapkan generasi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga manusia Indonesia mampu bersaing  guna meningkatkan kemandirian dan martabat bangsa dalam percaturan  internasonal.  Dari uraian ini sangatlah jelas bahwa pendidikan merupakan  kebutuhan  dasar dan sepanjang hayat.  Hanya dengan pendidikanlah suatu  bangsa akan berkembang yang pada gilirannya dapat  mewuj udkan  kesejahteraan hidup masyarakat.
Bagi para penganut teori "ltuman  capital", sebagaimana dideskripsikan oleh Walter W. McMahon  dan,Terry G. Geske (pan Mohamad Faiz, 2006)  bahwa nilai penting pendidikan  adalah suatu investasi  sumber daya manusia yang dengan  sendirinya akan memberi manfaat  moneter  ataupun  non-moneter. Itulah sebabnya investasi  pendidikan yang diperlukan  bagi bangsa Indonesia sebenarnya harus terlebih dahulu
mengarah  pada pendidikan  dasar dan bukan pendidikan yang super canggih. Mencermati pandangan di atas sangatlah beralasan jika arah kebijaksanaan  pembangunan sektor pendidikan di Indonesia  harus diawali oleh  penguatan  sektor pendidikan dasar melalui  program wajib belajar  9 Tahun yang telah dicanangkan sejak Tahun 1982. Namun  demikian dari segi kuantitas  maupun kualitas penyelenggaraan sektor pendidikan dimaksud kedepan harus lebih efektif dan  efisien. penyelenggaraan pendidikan  dasar berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan  pemerintah, juga dapat berpedoman pada apa yang telah dicanangkan LINESCO (pan Mohamad Faiz,2006) bahwa : proses pendidikan pada pendidikan dasar  setidaknya  harus bertumpu pada 4 (empat) pilar, yaitu Learning to lqxow (belajar untuk mengetahui), learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu), learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), dan learning to live together  (belajar untuk menjalani  kehidupan bersama).
Dalam kaitan  itulah pemerintah Indonesia  harus  menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional  dengan alokasi anggaran yang sesuai amanah konstitusi.  Ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai diyakini dapat memberikan  dampak positif bagi kinerja penyelenggara dan kualitas pendidikan nasional. Hal tersebut sejalan dengan salah  satu temuan penting dari studi empiris terhadap referensi pencapaian Human Development  Index  versi UNDp,  yaitu pembiayaan pendidikan di suatu negara terbukti  memberikan pengaruh sangat
positif dan signifikan  terhadap kinerja pendidikan  nasional di negara-negara bersangkutan (Pan Mohamad Faiz, 2006).
Sebagian kalangan seperti diungkapkan Pan Mohamad Faiz (2006), memandang bahwa keterbatasan anggaran merupakan  akar
utama  buruknya  pendidikan nasional. Oleh karenanya untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain serta memacu  peningkatan kualitas sumber daya  manusia  Indonesi4 diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang
konsekuen terhadap pemenuhan kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan  anggaran  pendidikan
minimal 20 Yo dari APBN dan APBD sesuai amanah Pasal 3l ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 ayat (l) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional. Amanah UUD 1945  tersebut pada hakikatnya disatu sisi adalah pemberian  kesempatan seluas- seluasnya  kepada warga negara untuk memperoleh  pendidikan dan pada sisi lain  sebagai pencerminan dari implementasi  salah satu tujuan negara yang sekaligus merupakan tugas pemerintah, yakni mencerdaskan kehidupan  bangsa.
Meskipun perubahan keempat UUD 1945 telah menentukan  besarnya anggaran pendidikan akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan angggaran untuk sektor pendidikan rata - rata hanya di bawah 20 %o dari total anggaran APBN maupun APBD. Hal tersebut  mengandung  konsekuensi baik secara politik,  yuridis maupun moral. Dari  sudut  politik, kebijakan pemerintah kurang populis dimata
rakyatnya  terutama dalam arena percaturan politik rnenjelang pemilihan  umum. Sementara itu secara yuridis pemerintah dipandang telah melakukan tindakan  menyimpang atau melanggar konstitusi.  Sedangkan dari sudut pandangan moral, pemerintah telah mengabaikan internasional yang  telah dinyatakan melalui DUHAM dan ratifikasi konvensi anak untuk memajukan pendidikan yang  menjadi kebutuhan mendasar warganya.
Terkait dengan realitas ini maka  pemerhati pendidikan dalam hal ini Pengurus Besar Persatuan Guru Republik  lndonesia (PGRI) mengajukan  u.ji materil atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN)  ke Mahkamah Konstitusi,  dengan  alasan bahwa Undang-undang APBN yang mengalokasikan anggaran sektor pendidikan lebih rendah dari 20 persen bertentangan  dengan  Pasal 3l ayat (4) UUD 1945. Menyikapi hal itu Mahkamah Konstitusi melalui Keputusannya Nomor 26 Tahm 20A7 tangal 1  Mei 2007 menyatakan menerima permohonan uji materil dari pemohon.  Setelah lahirnya penetapan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah sejak  tahun anggaran 2A09 menindaklanjuti amanah konstitusi.
Meskpun demikian tidak semua daerah di Indonesia  mengimplementasikannya.
Pemenuhan hak asasi atas pendidikan bukanlah persoalan yang dengan seketika mudah teratasi.
Penyelenggaraan pendidikan
merupakan  salah satu persoalan  bangsa yang  cukup  kompleks.  Sebab hal itu terpaut  erat  dengan  persoalan  anggaran,
sistem penyelenggaran, jumlah penduduk, kondisi ekonomi bangsa serta  perilaku masyarakat. Bertitik tolak dari problema  tersebut serta tanggung jawab yang  dibebankan oleh konstitusi maka  sejak pemerintahan orde baru, negara yang diwakili pemerintah  berupaya menindak lanjutnya melalui berbagai program
secara bertahap dan berkesinambungan. Akan tetapi pemenuhan  hak  asasi anak memperoleh pendidikan  terasa  belurnlah optimal baik secara  kuantitas maupun kualitasnya.
Seiring dengan pertambahan penduduk terjadi pula peningkatan anak  usia sekolah dari tahun ketahun, sementara tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah, angka pengangguran relatif tinggi, keterbatasan  lapangan kerja ."rtu kondisi ekonomi yang belum menggembirakan. Menyikapi berbagai persoalan ini dibutuhkan suatu manajemen  pemerintahan yang dapat mengatasinya.  Departemen atau Dinas terkait  harus bekerjasama secara terpadu dan konsisten serta menghindari perilaku  egois. perilaku egois  masing-masing  Departemen atau Dinas terkait  dapat berdampak kepada penyusunan program yang tumpang tindih  dan inefisiensi  anggaran. Ole[ karenanya dibutuhkan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran serta konsistensi dalam pelaksanaan. Langkah  demikian akan meningkatkan kemampuan negara, utamanya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia agar mampu menempatkan negara ini sejajar dengan  bangsa Iain dalam
suasana arus globaliasi yang melanda lingkungan masyarakat  Internasional.
Penutup
Dalam  suatu keluarg4 kehadiran anak merupakan kebahagiaan dan menjadi pengikat hubungan  keluarga  dalam masyarukat, ekonomi,  psikologis dan budaya.
Demikian  urgensinya  kedudukan anak tersebut,  sehingga dibuatlah ketentuan mengenai hak khususnya hak pendidikan anak baik pada tingkat nasional maupult internasional.  Anak adalah  setiap manusia yang belum nrencapai umur 18 tahun, dan merupakan  generasi yang  telah ada sejak dulu, hingga kini dan akan tetap eksis sebagai penerus kepemimpinan nasional di masa  depan.
Pernyataan hak-hak anak sebagaimana diungkapkan oleh Eglantyne Jebb,  menjadi perhatian PBB sehingga diputuskan adanya  hari anak internasional. Hak-hak anak melekat dalam diri anak dan merupakan hak asasi manusi4 yang berarti  bahwa meskipun di berbagai belahan dunia anak masih menjadi korban kekerasan, ia memiliki hak yang diakui oleh seluruh dunia, termasuk memberi  perlakuan yang sama dengan mengesampingkan perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin dan budaya. Anak dengan segala hak  yang dimilikinya, khususnya hak mendapatkan pendidikan harus  diwujudkan dalam kenyataan oleh semua komponen bangsa terutama pemerintah oleh karena  pemerintah  sebagai pengelola kehidupan  bernegara memilki tanggung jawab untuk  memajukan perlindungan hak pendidikan anak baik secara moral, politik maupun yuridis.
t4t
r
Daftar  Rujukan Aris Solikhah, 2008, UUPA , Benarkan Menjamin Hak Anak? http://ayok.word press. com /2408 I 04 I Baehr, Peter. et.al., 1997, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia,
Yayasan Obor Indonesia,  Jakarta.
Elsam, L,embaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2008, HTTP://www.ELSAM.oR.ID/
DIAKSES 29/O3I2OO8 Faia Pan Mohamad.,  20A6, Menanti Political Will Pemerintah Di Sefuor Pendidilmn, http:/ Jurnalhukum. Blogspot. Com., Thursday, October  05, 2006
Sujatmoko, Andrey, 2005,  Tanggung  Jawab  Negara Atas Pelanggaran Berat I{AM
: Indonesia,  Timur Leste  dan Lainnya,  PT Gramedia Widiasarana Indonesia,  Jakarta.
United Nation  High  Commissioner  on Human Rights,  Convention  On The Rights of chitd.
Wiranata, I. Cede  Arya 8., 20A5, Hak Asasi (Anak) Dalam  Realitas,  Quo Yadis ? Dalam Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspedif lIukum dan Masyarakqt , Refika Aditamq Bandung http: l/ www.Seameo.org/vl/library/dlwelcome/photogallery/mou/bangkok) 26151
2004
Sekretariat  Jenderal MPR R[., 2002, Persandingan  Undang  Undang Dasar 1945,
Jakarta
Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak  Asasi Anak , Penerbit  Pustaka Yustisia,
YogYakarta
Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusla, Penerbit Citra Umbara,  Bandung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  Tentang Sistem  Pendidiknn  Nasonal,
Penerbit Fokusmediq Bandung.