## TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN
NEGERI SIDOARJO) PUTUSAN NOMOR 16/Pdt.G/2019/PN Sda
Putri Lilasari 1 , Abrahan Ferry Rosando 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Lilasariputri1@gmail.com

## Abstrak
Jual beli merupakan sebuah bentuk transaksi awan yang sering dilakukan oleh masyarakat luas, pada umumnya sebuah perjanjian yang terikat dalam jual beli dengan dilakukan secara mulut atau tertulis atas dasar konensi para pihak yang bersangkutan (pembeli dan penjual). Penelitian ini di buat untuk bertujuan untuk mengetahui tahap-tahap sebuah proses pelaksanaanperjanjian jual beli rumah dan tanah,  peraturan  hak  dan  kewajiban  antara  penjual  dalam  menggunakan  transaksi  pembeli,  dan mengetahu  sebuah  tanggung  jawab  hukum  jika  satu  pihak  telah  melakukan  kesalahan.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  sebab  dalam  penelitian  ini  yang  akan  diteliti  adalah kaidah-kaidah hukum,  asas-asas aturan dan tanggung  jawab  terhadap  hukum  dalam  pelaksanaan sebuah perjanjian jual beli tanah atau rumah pada kabupaten sukoharjo.  Sifat dalam penelitian ini ialah  jawab  hukum  terhadap  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  tanah  dan  rumah  pada  kabupaten sukoharjo. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yg dimana menggambarkan secara menyeluruh serta sistematis  tentang  perjanjian  jual  beli.  Permasalahan  yang  terjadi  penelitian  memberikan  proses perjanjian jual beli tanah serta rumah di kabupaten sukoharjo harus memenuhi syarat materiil, formil, serta syarat hukum. Kondisi materiil yaitu mencakup pembeli, penjual serta obyek tanah, lalu kondisi formil meliputi sertifikat tanah orisinil, bukti sudah membayar PBB, surat setoran BPHTB, surat setoran PPh, dan data data penjual dan pembeli yang mencakup: KTP serta KK, dan syarat aturan pasal 1320 KUHPerdata.  sehabis  memenuhi  kondisi – kondisi,  maka  kedua  belah  pihak  wajib  melakukan perjanjian  secara  tertulis  yg  dirancang  sang  pihak  PPAT  yang  kemudian  ditanda  tangani  oleh  para pihak. Selesainya penandatanganan akta perjanjian perjanjian tersebut kemudian timbulah konvensi. setelah  terjadi  kesepakatan  serta  penandatanganan  perjanjian,  maka  timbulah  hak  dan  kewajiban bagi  para  pihak  yg  wajib  dilaksanakan.,  hak  dari  penjual  yaitu  menerima  pembayaran  tanah  serta tempat  tinggal,  sedangkan  hak  pembeli  yaitu  menerima  hak  milik  atas  tanah  dan  rumah  berupa sertifikat.  Adapun  kewajiban  penjual  yaitu  menyerahkan  hak  milik  atas  tanah  dan  rumah  berupa sertifikat ke pembeli, lalu kewajiban pembeli yaitu membayar harga sinkron kesepakatan. Tanggung jawab hukum bila keliru satu pihak melakukan kesalahan akibat wanprestasi maka harus membayar ganti rugi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata. sementara itu, jika kesalahan dilakukan keliru satu pihak dampak perbuatan melawan aturan yang dilakukan olehnya maka wajib membayar ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHperdata kata Kunci: perjanjian jual beli, hak serta kewajiban, tanggung jawab aturan

## Abstract
Buying and selling is a form of general transaction that is often carried out by the public. Usually the sale and purchase agreement are made orally or in writing on the basis of the agreement of the parties involved parties (seller and buyer). This study aims to determine the process of implementing land and house sale and purchase agreements, regulations and rights and obligations between the seller and the buyer, and know the legal responsibility if one of the parties commits error. This research method is normative because in this study the researched are legal rules, legal principles and legal responsibility for implementation of the sale and purchase agreement of land and houses in Sukoharjo Regency. The nature of this research is descriptive which describes thoroughly and systematically about  sale and purchase agreement. The results of the study show the process of buying and selling land and houses in  Sukoharjo  Regency,  it  must  meet  material,  formal,  and  legal  requirements.  Condition  material,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
which includes  buyers, sellers and land objects, then the formal requirements include: original land certificate, proof of having paid PBB, BPHTB deposit letter, PPh deposit letter, and seller and buyer data which includes: KTP and KK, and the legal requirements of article 1320 Civil Code. After fulfilling the conditions, then both parties must do the following: a written agreement made by the PPAT party which is then signed by the parties. After signing the deed of agreement, the agreement then arises deal. After the agreement and signing of the agreement, the rights arise and obligations for the parties that must be carried out, the right of the seller is to receive payment for land and houses, while the buyer's rights are to receive ownership rights to the land and a house in the form of a certificate. The seller's obligation is to hand over the ownership rights to the land and house in the form of a certificate to the buyer, then the buyer's obligation is to pay price according to agreement. Legal responsibility if one of the parties commits errors due to default, must pay compensation based on article 1243 Civil Code. Meanwhile, if an error is made by one of the parties as a result of against the law committed by him, he must pay compensation based on article 1365 Civil Code.
Keywords: sale and purchase agreement, rights and obligations, legal responsibility.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  salah  satu  faktor  produksi  yang  vital  bagi  masyarakat,  sebab ketersediaan tanah dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan air,  pangan  hingga  kebutuhan  tempat  tinggal.  Peningkatan  permintaan  atas  tanah  terus berkembang  seiring  dengan  peningkatan  kebutuhan  masyarakat,  mengingat  semakin terbatasnya lahan di beberapa wilayah sehingga menghasilkan persaingan sekaligus peluang bisnis yang cukup menarik (Tita Nurhidayati 2019). Bagi beberapa wilayah yang memiliki laju pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi,  maka  pemenuhan  kebutuhan  tanah  yang  nantinya ditujukan untuk pendirian tempat tinggal semakin tinggi, apalagi nilai tanah selalu bertumbuh setiap tahunnya sehingga dapat diwariskan (Arini Aulia Nisa 2021).
Boedi  Harsono  (dalam  Arini  Aulia  Nisa  2021)  telah  membagi  peralihan  hak  atas  tanah menjadi dua bagian, yaitu beralih dan dialihkan. Hak atas tanah akan beralih saat pemegang hak meninggal dunia sehingga akan secara langsung beralih kepada pihak yang telah ditunjuk. Selain itu hak atas tanah juga dapat dialihkan jika terdapat perbuatan hukum yang sengaja dilakukan  seperti  dilakukannya  pembatalan  sepihak  sehingga  pihak  lain  akan  memperoleh hak atas tanah tersebut. Hal ini juga dijelaskan pada UU Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 20 ayat 1 dan  2  bahwa  “ Hak  milik  adalah  hak  turun-menurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ”. Bentuk peralihan pada hak atas tanah yaitu dialihkan, dapat terjadi saat terbentuk perjanjian jual beli tanah.
Pada  perjanjian  jual  beli  tanah  dapat  dikatakan  terjadi  peralihan  hak  milik  jika  telah dilakukan  transaksi  pembayaran,  penyerahan  sertifikat  tanah  dan  telah  didaftarkan  pada Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jual beli atas tanah dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yaitu terjadinya kesepakatan antara kedua belah  pihak  yang  membuat  perjanjian  jual  beli  tanah,  pihak  yang  membentuk  perjanjian memiliki kecakapan dalam bertindakterdapat obyek perjanjian dimana dalam hal ini adalah tanah,  serta  terdapat  kausal  atau  sebab  yang  halal  dan  tidak  bertentangan  dengan  UU maupun kesusilaan.
Sebelum  melakukan  perjanjian  jual  beli  tanah,  perlunya  untuk  memperhatikan  hal-hal tersebut terutama  kepastian  hukum  atas  tanah yang  dijadikan  obyek  jual  beli,  selanjutnya dapat  dilakukan  proses  balik  nama  pada  sertifikat  hak  atas  tanah  agar  tidak  timbul permasalahan di kemudian hari. Sebab faktanya masih sering ditemukan perjanjian yang tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan awal sehingga timbul suatu permasalahan, bahkan tidak sedikit pula yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Wanprestasi atau ingkar  perjanjian  merupakan  suatu  kondisi  yang  disebabkan  oleh  salah  satu  pihak  tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati (J. Satrio 2012). Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah  atas  dasar  Undang-Undang  bersifat  mengikat  kedua  belah  pihak  dan  leluasa  untuk melakukan  perikatan  asalkan  tidak  melanggar  ketertiban  serta  harus  dilaksanakan  dengan itikad  baik,  sehingga  apabila  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan perkara sesuai Pasal 1239 KUH Perdata “ Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya ”.

## METODE PENELITIAN
Pembahasan  mendalam  tentang  tanggung  jawab  hukum  atas  kerugian  akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah merupaka jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan  meneliti  bahan-bahan  pustaka  yang  merupakan  sumber  data  sekunder  penelitian dimana tidak diperoleh secara langsung melainkan telah dikolektif oleh pihak lain diantaranya berupa undang-undang, pendapat penulis lain atau ahli hukum, putusan, dan lain sebagainya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
(Siti Nurhidayati 2020). Tata cara yang dipakai pengarang dalam riset ini merupakan Tata cara yang digunakan
pengarang  dalam  riset  ini  merupakan  tata  cara  normatif,  sebab  riset  ini  yang  hendak ditiliti  merupakan  kaidah-  kaidah  hukum,  asas-  asas  hukum,  serta  tanggung  jawab  hukum tentang  kerugian  akibat wanprestasi dalam  perjanjian jual  beli tanah  riset deskriptif  sebab dalam riset ini bermaksud melukiskan secara global serta analitis mengenai tanggung jawab hukum kepada akad Jual Beli Tanah pada studi kasus Pengadilan Negeri Sidoarjo. Informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Riset Daftar pustaka Buat mencari informasi inferior, dengan  memakai bahan  hukum  riset serta  riset alun-  alun  dalam wujud tanya  jawab  serta akta akad. Pengumpulan informasi dicoba dengan memakai riset daftar pustaka serta riset alun-  alun.  Pengarang  memakai  tata  cara  analisa  informasi  dengan  cara  kualitatif  ialah metode  analisi  informasi  dengan  menganalisa  informasi  inferior  mencakup  peraturan perundang-  undangan, dokumen- dokumen,  novel daftar  pustaka,  serta kesusastraan  yang lain  yang  berhubungan  dengan  tanggung  jawab  hukum  atas  kerugian  akibat  wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah Di Kabupaten Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli?
Akad jual beli benda dalam aktivitas warga dikala ini amat banyak dicoba, paling utama buat  penuhi  kebutuhan  warga  ataupun  bumi  bidang  usaha  dalam  penerapan  perniagaan ataupun bisnis bisnis dengan impian para pelaksananya dapat mendapatkan keuntungan atau keuntungan-  keuntungan  dari  bisnis  yang  dicoba.Didalam  penerapan  bisnis  yang  dicoba selaku  penerapan  dari  perjanjian  jual  beli,  dalam  praktinya  amat  beragam  semacam penerapan dari akad jual beli v alhasil para pihak bisa mengambil profit dari perjajian yang sudah dicoba.
Hendak  namun  banyak  pula  pihak-  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan bermacam  macam  corak  yang  dipakai  dalam  membuat  akad  jual  beli,  dengan  bermacam macam alibi atau alibi yang diampaikan sehingga akad jual beli yang sudah disepakati itu tidak dilaksanakan  atau  ditepati.Dengan  cara  yuridis,  tiap  akad  yang  dibuat  dengan  cara  legal hendak mengikat selaku UU bagi mereka yang sudah buatnya. Dengan begitu hingga pihak-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
pihak yang mengadakan akad itu satu serupa lain terikat dengan akad yang mereka untuk. Umumnya suatu akad merupakan timbal balik, melainkan dalam akad yang bertabiat sepihak( eenzijdig overeenkomst) semacam keadaan yang diatur dalam Artikel 132 KUH Awas( isteri yang membebaskan haknya atas harta aliansi, Pasal 875 KUH Awas( mengenai amanat) serta Pasal 1084 KUH Awas( pendapatan peninggalan).
Akad, bagus yang sepihak ataupun yang 2 pihak merupakan sesuatu aksi hukum, yang setiap  aksi  yang  memunculkan  akibat  hukum,  bagus  berbentuk  tampaknya  hak  maupun berbentuk lenyapnya hak. Aksi hukum yang bersisi satu cuma membutuhkan kemauan atau statment kemauan dari satu pihak saja telah lumayan memunculkan dampak hukum.
Untuk  terwujudnya  sesuatu  aksi  hukum  yang  bersisi  2,  hingga  dibutuhkan  adanya statment kemauan antara 2 pihak atau lebih misalnya, dalam perihal jual beli sesuatu barang, cuma terjalin setelah adanya statment kemauan antara pedagang dan konsumen hal benda serta  harga  dalam  sesuatu  bisnis  jual  beli.  Antara  kedua  pihak,  bagus  pedagang  maupun konsumen ditimbulkan hak serta peranan secara timbal balik. Sang konsumen berkewajiban melunasi harga benda yang disetujui dan berkuasa menyambut benda yang sudah dibayar, kebalikannya  sang  pedagang  berkewajiban  memberikan  benda  yang  sudah  dijual  dan berkuasa menyambut duit pembayaran dari transakki yang dicoba. Dengan begitu, hak untuk satu  pihak  ialah  peranan  bagi pihak  yang  lain,  lagi  peranan  untuk  pihak yang  satu  jadi hak untuk pihak yang lain. (Afrilian Perdana2016)
Dilaksanakan  dengan  bagus  oleh  para  pihak,  Dari  hasil  riset  dikenal  bahwawujud wanprestasi yang terjalin dalam bisnis jual beli lewat pelayanan e- commerce pula tidak jauh berlainan  dengan  wanprestasi  yang  terjalin  biasanya  dalam  akad  yang  diatur  dalam determinasi  hukum  awas.  Untuk  lebih  jelasnya  bisa  diamati  pada  penjelasan  berikut  hal wanprestasi yang dicoba oleh para pihak dalam bisnis e- commerce, ialah:
a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi hendak dikerjakannya,
b. Melakukan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan,
c. Melakukan apa yang diperjanjikan hendak namun telanjur.
ada 2 aspek penting penyebab wanprestasi ialah: Aspek dari luar terdiri dari
a. Kondisi ekonomi yang tidak normal,
b. Salah satu pihak tewas bumi,
c. Bencana alam,
d. Minimnya Bekal akibat tingginya permohonan.
e. Benda cacat dalam durasi khusus.
f. Kehabisan jarak.
Serta Aspek dari dalam diri para pihak merupakan aspek dari para pihak. terdiri dari:(
a. Dampak kelengahan,
b. Kepribadian yang tidak bagus atau minimnya itikat bagus,
c. Kurangnya pembelajaran serta akhlak,
d. Kesusahan finansial.
e. Penanganan akad jual beli melalui alat elektronik, bisa dicoba dengan penanganan lewat majelis  hukum,  dan  penanganan  diluar  majelis  hukum,  lewat  Arbitrase,  perantaraan, negoisasi serta peneguhan.
Perjanjian-  perjanjian  yang  timbal  balik  ini  dalam  bahasa  Belanda  diucap  wederkerig. “ Dalam  persetujuan  semacam  ini  senantiasa  masingmasing  pihak  memiliki  hak-  hak  dan kewajiban- kewajiban ”. ( Wirjono Prodjodikoro1958)
Mereka terikat dengan akad yang mereka untuk serta begitu juga dibilang oleh Pasal 1338 bagian awal KUH Awas, akad itu mengikat selaku UU untuk mereka yang buatnya. Jadi bisa ditafsirkan kalau pada saat salah satu pihak tidak melakukan isi perjanjian jual beli yang sudah disetujui  bersama,  maka  beliau  sesungguhnya  melanggar  UU  untuk  mereka  yang  sudah buatnya. Selaku ilustrasi bila seseorang pedagang sudah menyambut uang pembayaran yang ialah haknya, tetapi tidak memberikan benda yang merupakan kewajibannya, hingga di mari dibilang ia melaksanakan wanprestasi ataupun cidera akad, atau pula bisa dibilang melanggar UU yang mereka untuk. Begitu pula kebalikannya, pada saat konsumen menyambut benda serta tidak memberikan duit harga pembayaran yang sudah disetujui cocok durasi yang telah didetetapkan, hingga di mari dibilang beliau pula telah melaksanakan wanprestasi ataupun melanggar UU yang mereka untuk sendiri.
Pihak yang merasa dibebani oleh pihak lain dalam sesuatu akad berkuasa menuntut pihak lain  yang  tidak  melakukan  isi  akad  itu  dengan  bantuan  juri  ataupun  lewat  saluran  hukum. Akad  yang  terbuat  dengan  cara  legal  tidakbisa  dibatalkan  oleh  satu pihak  saja.  Suatu  akad cuma  bisa  dibatalkan,  bilamana  terdapat  persetujuan  dari  kedua  koyak  pihak  yang melangsungkan akad itu. Sesungguhnya, lepas dari ganjaran hukum yang dikenakan terhadap
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
pihak yang melaksanakan wanprestasi, hingga dari bidang etika, sepatutnya sesuatu akad itu dilaksanakan dengan itikad bagus.
Jika seorang berkomitmen pada orang lain, kemudian tidak melaksanakannya apa yang dijanjikannya itu hingga di sisi beliau melanggar kaidah hukum, pula sekalian pula melanggar kaidah  kesusilaan  serta  kaidah  agama,  karena  agama  manapun  yang  terdapat  di  bumi  ini mengarahkan orang buat memenuhi akad yang sudah diperbuatnya pada orang lain.
Didalam  Hukum  Adat  ialah  hukum  Indonesia  asli  yang  legal  untuk  warga  hukum  di Indonesia, ada perbandingan pandangan mengenai akad. Begitu juga telah dijabarkan, dalam sistem  KUH  Perdata  begitu  juga  yang  diklaim  dalam  Pasal  1338  KUH  Awas  dianut  dasar konsensualisme  ialah  kalau  pada  dasarnya  sesuatu  perjanjian  serta  habitat  yang  mencuat telah  dilahirkan  semenjak  detik  tercapainya  perjanjian.  Spesialnya  dalam  jual  beli,  hingga Sunarjati Hartono, melaporkan:Di dalam Hukum Adat nyatanya, kalau janji belaka bukanlah memiliki kekuatan mengikat, alhasil bisa dibilang, bahwa wajib terjalin sesuatu insiden lagi supaya  janji  itu  memiliki  dampak  hukum.  Insiden  itu  yakni  terdapatnya  penyerahan  suatu yang berbentuk, yang umumnya dikenal panjar ataupun panjer.
Diamati dari totalitas akad, maka penyerahan acaram oleh salah satu pihak sebetulnya ialah permulaan penerapan akad alhasil perjanjianyang telah di kasih acaram itu mempunyai dampak  kalau  pihak  yang  sudah  menerima  acaram  itu  sudah  berhutang  jadi  mempunyai peranan  buat  menaiki  janjinya.  Dengan  lain  percakapan:  pihak  penerima  acaram  terikat dalam akad itu”. (Sunarjati Hartono1977)
Perbandingan sistem ini hendak bisa menjadi masukan untuk Tubuh Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam bagan pembangunan Hukum Akad Nasional di setelah itu hari, dalam bagan  pembangunan  Hukum  Nasional.  Jadi  jika  ditanyakan  kenapa  seseorang  wajib melakukan  janjinya,  hingga  menurut  Sunarjati  Hartono,  “…….  kalau  keadilanlah  yang menghendaki  supaya  biar  orang  memenuhi  janjinya,  agar  biar  tiap  orang  menyambut  apa yang jadi haknya”. Pasal 1338 KUH Perdata berkata bahwa seluruh persetujuan (akad) yang dibuat  dengan  cara  legal  legal  selaku  UU  untuk  mereka  yang  buatnya.  Jika  kita  memakai pengertian  argumentum  a  contrario,  maka  artikel  ini  bisa  dibaca:  seluruh  perjanjian (persetujuan) yang tidak terbuat dengan cara legal, tidak legal selaku UU untuk mereka yang buatnya.  Bersumber  pada  kesimpulan  Pasal  1338  KUH  Perdata  ini  bisa  disimpulkan  kalau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
hanya akad yang terbuat dengan cara legal, artinya penuhi syarat- syarat yang didetetapkan dalam perundang- undangan itu, mengikat dan memiliki energi legal.
Hal  syarat-  syarat  sahnya  suatu  akad  di  tiap  negeri  sudah  dirumuskan  dalam  UU spesialnya  dalam  KUH  Awas.  Di  dalam  KUH  Awas  di  Indonesia,  syarat-  syarat  buat  sahnya sesuatu akad diatur dalam Buku III Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi selaku selanjutnya: “Buat sahnya persetujuan - persetujuan, dibutuhkan 4 ketentuan:
1. Akur mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan buat membuat suatu habitat;
3. Sesuatu perihal khusus;
4. Sesuatu karena yang halal”. (R. Subekti, R. 1980)
Di mari sebutan“persetujuan” digunakan untuk penafsiran yang serupa dengan“ akad” selaku hasil alih bahasa“ overeenkomst” dalam bahasa Belanda.
Bersumber pada keempat syarat- syarat untuk sahnya sesuatu akad, hingga 2 ketentuan yang awal (akur serta kecakapan) disebut syarat- syarat subyektif, lagi 2 ketentuan yang kedua (perihal khusus serta causa) merupakan syaratsyarat obyektif. Dibilang ketentuan subjektif sebab  hal  banyak  orang  ataupun  subjeksubjek  hukum  yang  melangsungkan  akad  itu,  lagi dibilang ketentuan obyektif karena hal akad itu sendiri ataupun obyek dari aksi yang dicoba itu.

## Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli
Dengan cara hukum bisa ditinjau kalau, Kitab Hukum Hukum Awas membedakan dengan nyata antara habitat yang lahir dari akad serta habitat yang lahir dari hukum. Apabila diamati, dampak  hukum  dari  sesuatu  habitat  yang  lahir  berdasarkan  akad  memanglah  dikehendaki oleh  para  pihak,  sebab  memanglah  akad  didasarkan  atas  perjanjian  ialah  persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat akad. Sebaliknya dampak hukum sesuatu habitat yang lahir dari hukum bisa jadi tidak dikehendaki oleh para pihak, namun hubungan hukum serta dampak ketetapannya didetetapkan oleh hukum.
Bila  atas  akad  yang  disepakati  terjalin  pelanggaran,  hingga  bisa  diajukan  petisi wanprestasi,  sebab  terdapat  hubungan  kontraktual  antara  pihak  yang  menimbulkan kehilangan  serta  pihak  yang  mengidap  kehilangan.  Bila  tidak  terdapat  ikatan  kontraktual
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
antara  pihak  yang  memunculkan  kehilangan  dan  pihak  yang  mengidap  kehilangan,  hingga dapat diajukan petisi aksi melawan hukum.
Bagi  filosofi  klasik  yang  membedakan  antara  petisi  wanprestasi  serta  gugatan  aksi melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi merupakan buat menempatkan penuntut pada posisi seandainya perjanjian itu terkabul ( put the plaintiff to the position if he would have been in  had  the  contract  been  performed ).  Dengan  begitu  ubah  cedera  itu  adalah  berbentuk kehabisan  profit  yang  diharapkan  ataupun  diucap  dengan  istilah  expectation  loss  ataupun winstderving.
Sebaliknya  tujuan  petisi  perbuatan  melawan  hukum  merupakan  buat  menempatkan posisi penuntut pada kondisi semula saat sebelum terbentuknya aksi melawan hukum. Alhasil ubah cedera yang diberikan merupakan kehilangan yang jelas ataupun reliance loss. Kasus hukum  yang  mencuat  adalah  dalam  perihal  terdapat  ikatan  kontraktual  antara  para  pihak serta terjalin wanprestasi dapatkah diajukan petisi aksi melawan hukum.
Apabila dikaji hingga, pasal 1233 Buku UndangUndang Hukum Awas mengatakan sumber habitat merupakan akad serta undangundang. Habitat merupakan sesuatu hubungan hukum di aspek hukum kekayaan di mana satu pihak berkuasa menuntut sesuatu prestasi serta pihak yang lain bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu hasil. Sedangkan akad bagi pasal 1313 KUH  Perdata  UndangUndang  Hukum  perdata  merupakan  sesuatu  aksi  dengan  mana  satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.
Arti ini menemukan kritik dari Subekti,sebab cuma mencakup akad sepihak sementara itu akad pada biasanya bersifat timbal balik, semacam akad jual- beli, akad sewa- menyewa, akad tukarmenukar,  serta  serupanya.Dengan  cara  biasa pengganti penyelesaian  bentrokan merupakan  penanganan  bentrokan  atau  beda  opini  lewat  metode  yang  dikehendaki  para pihak,  ialah  bisa dilakukan  dengan metode diskusi,  perundingan,  perantaraan, peneguhan, evaluasi pakar serta arbitrase( Pasal 1 huruf 1 UU Nomor. 30 Tahun 1999).

## KESIMPULAN
Dampak hukum  yang  mencuat disebabkan  terdapatnya wanprestasi dalam  suatu  akad jual beli, spesialnya bilamana salah satu pihak tidak melakukan isi akad jual beli yang sudah disetujui bersama, hingga pihak itu telah melanggar UU yang sudah terbuat. Pihakpihak yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
merasa dibebani oleh pihak lain dalam akad jual beli, berhak menuntut pihak yang lain yang tidak melakukan isi akad itu dengan bantuan juri majelis hukum atau lewat saluran hukum yang terdapat.
Penanganan  bentrokan  dampak  adanya  wanprestasi  dalam  akad  jual  beli,bisa  dicoba lewat  konferensi  dari  para  pihak  buat  penyelesaian  kewajiban-  kewajiban  para  pihak  yang dipersengketakan  buat  kemudian  dipadati  atau  direalisasian  atau  dkompensasikan  atau dibayar  oleh  pihak-  pihak  yang  dianggap  wanprestasi,  ataupun  lewat  mekanisme  majelis hukum dengan bantuan hakim sehabis dimasukkannya gugatan wanprestasi, ataupun lewat saluran hukumyang lain yang ada semacam melalui arbitrase.

## Saran
Hendaknya pihak- pihak yang telah membuat akad, berusaha untuk penuhi pasal- pasal dari  isi  perjanjian  dari  perjanjian  yang  sudah  dibuat  lebih  dahulu,  sebab  akad  yang  sudah terbuat dengan cara legal tidak boleh dibatalkan dengan cara sepihak oleh satu pihak saja. Sesuatu akad cuma dapat dibatalkan, pada saat terdapat persetujuan dari kedua koyak pihak yang  mengadakan  akad  itu.  Sesungguhnya,  bebas  dari  ganjaran  hukum  yang  dikenakan terhadap  pihak  yang  melaksanakan  wanprestasi,  maka  dari  bidang  etika,  sepatutnya perjanjian itu dilaksanakan dengan dasar itikad bagus.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrilian Perdana, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik ,2016, Jurnal Ilmu Hukum .
Arini Aulia Nisa. Skripsi . (Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Sengketa Balik Nama dalam  Jual  Beli  Tanah  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Surakarta)) .  Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021
J. Satrio. 2012. Hukum Perikatan. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
R. Subekti, R. Tjitrosudibio , Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari BW) , Pradnya Paramita, Jakarta, 1980,
Siti Nurhidayati. 2020. “Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017”. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah 1.2: 13 -29. Sunarjati Hartono, Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita , Intermasa, Bandung, 1977 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, cet. Ketiga, Vorkink-van Hoeve,
S’gravenhage, Bandung,1958.