P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## Analisis  Faktor  Implementasi  E-Government  Di  Kabupaten  Jayawijaya Papua
Syarifah 1* , Dafrin Muksin 2 , Muhammad Fadlan 3
1 Program Studi Manajemen Retail, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua, Indonesia
3 Program Studi Sistem Informasi, STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati, Kalimantan Timur, Indonesia syarifah@unaim-wamena.ac.id * * corresponding author

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history Received Desember 2023 Revised Januari 2024 Accepted Januari 2024 The development of e-government innovation in Indonesia in recent  years  has  been  initiated  to  create  an  integrated government system at both central and regional government levels.  E-government  has  a  very  good  impact  on  the implementation  of  government,  namely  the  implementation of  effective  and  efficient  government.  However,  the  problem is  how  e-government  can  be  implemented  in  government administration.  The  problem  of  implementing  e-government is  closely  related  to  government  readiness,  including leadership,  management  readiness  and  infrastructure readiness. The aim of this research is to examine and analyze the  factors  that  influence  the  implementation  of  e- government  in  the  3T  Region  of  Jayawijaya  Regency,  Papua. This research was conducted using descriptive and qualitative methods.  The  sample  in  this  study  was  10  ASN  in  the Jayawijaya  OPD  and  100  Jayawijaya  Regency  residents.  The indicators used are ease of  access, always available,  security and  trust,  integration,  and  cost.  Based  on  data  analysis,  the results  show  that  the  indicators  for  ease  of  access,  always available, security and trust, and integration received a poor rating.  Then  the  implementation  of  e-government  on  cost indicators  is  felt  to  be  cost-effective  by  the  people  of Jayawijaya Regency. Apart from that, it was found that there were 4 (four) supporting factors and 6 (six) inhibiting factors in  implementing  e-government.  In  this  way,  it  is  hoped  that this  research  can  be  used  as  evaluation  material  in  the implementation  of  e-government  in  the  3T  Region  of Jayawijaya Regency. Keywords
Implementation; Factors; E-Government;
3T Region
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1478

## PENDAHULUAN
Pengembangan  e-government  telah  menjadi  fokus  utama  dalam  transformasi administrasi  publik  di  seluruh  dunia,  termasuk  di  Indonesia,  yang  telah  memperlihatkan komitmen  kuat  terhadap  penerapan  teknologi  informasi  dalam  layanan  publik (Farida  et al.,  2020;  Sabani,  2020).  Seiring  dengan  perkembangan  global  teknologi,  negara-negara semakin  mengarah  pada  pemanfaatan  e-government  untuk  meningkatkan  efisiensi, transparansi,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  administrasi  (Deswanto  et  al., 2021;  Dwivedi  et  al.,  2016).  Indonesia,  sebagai  negara  dengan  populasi  yang  besar  dan kompleksitas administratif yang tinggi, telah aktif memperkenalkan inisiatif e-government untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  dan  memperkuat  keterhubungan  antara pemerintah  dan  warga.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  mengimplementasikan teknologi  dalam  layanan  publik  di  Indonesia,  namun  tantangan-tantangan  seperti  akses terhadap  teknologi,  infrastruktur  yang  terbatas,  dan  inklusi  digital  tetap  menjadi  fokus dalam upaya penerapan e-government (Setyasih, 2023; Wirawan, 2020)
Pemerintah Indonesia termasuk aktif dalam mengembangkan sistem e-government demi  perbaikan  tata  kelola  layanan  publik.  Inovasi  e-government  di  Indonesia  beberapa tahun  blakangan  telah  diinisiasi  oleh  pemerintah.  Dalam  penerapanya  e-government, sejalan  dengan  semangat  reformasi  birokrasi  di  Indonesia.  Untuk  itu,  dalam  peningkatan kualitas  implementasi  e-government  berbagai  upaya  harus  dilakukan  secara  terus menerus,  sehingga  keberhasilah  e-government  dapat  tercapai  (Elysia  et  al.,  2017). Perkembangannya nampak terlihat dari keberadaan situs-situs pemerintah baik ditingkat pusat  maupun  ditinkat  kabupaten/kota,  tetapi  pembangunan  sistem  e-government  tidak semuanya  dapat  diterapkan  dengan  baik.  Disebabkan  karena  ketidak  siapan  pemerintah yaitu  peran  aktor  kepemimpinan  yang  didukung  dengan  ketersediaan  Sumber  Daya Manusia (SDM), kesiapan manajemen rencana yang jelas, dan kesiapan infrastruktur sesuai standar pembangunan sistem e-government (Sutedjo & Oetomo, 2015).
Perkembagan inovasi e-government di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini telah diinisiasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang teritegrasi baik ditingkat pemerintahan  pusat  maupun  daerah.  Pengembangan  e-govenrment  dilandasi  pada keputusan  Presiden  No  3  Tahun  2003  tentang  kebijakan  dan  strategi  nasional  dan beberapa regulasi yang berkaitan diantaranya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan  InformasI  Publik,  serta  Peraturan  Pemerintah  No  61  Tahun  2010  tentang Implementasi  undang-undang  keterbukaan  informasi  publik.  Hal  ini  sejalan  dengan semangat  reformasi  birokrasi  di  Indonesia.  Untk  itu  pelayanan  public  menjadi  perhatian utama dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyaratakat (Elysia et al., 2017) Pemanfaatan  teknologi  internet  dalam  pemerintahan  atau  e-government  diyakini sangat  efektif  dalam  melakukan  pelayanan  publik  diantaranya  adalah  dapat  mendorong pemerintahan  yang  responsive  terhadap  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat.  E- government dapat medorong keterbukaan informasii serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pemanfaatan  teknlogi  dalam melaksanakan  aktifitas  pelayanan  dapat  memberikan  hasil  yang  yang  maksimal  yakni, tercapainya  pelayanan  yang  berkelanjutan  (Sustainability)  bagi  masyarakat,  sebab  e- government  merupakan  sebuah  idikator  ataupun  fondasi  dalam  mewujudkan  Smart  City (Arjita,  2017).  E-government  merupakan  jembatan  komunikasi  untuk  menghubungkan
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1478
instansi pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan para pemangku kepentingan dalam  hal  ini  adalah  para  pembisnis,  serta  instansi  pemerintah  dengan  pemerintah  yang lain. Untuk mengatasi permasalahan e-government dapat dilakukan dengan stategi utama yaitu;  dengan  melakukan  standarisasi,  mengidentifikasi  kebutuhan  fungsional  dan melakukan manajemen perubahan (Hasibuan & Santoso, 2005).
Melalui proses transformasi menuju era e-government tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan  penggunaan  dan  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk mengurangi  sekat-sekat  organisasi  birokrasi  serta  sekaligus  membentuk  jaringan  sistem manajemen dalam proses kerja, yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan  lainnya  dapat  setiap  saat  memanfaatkan  informasi  dan  layanan pemerintah  secara  optimal.  Salah  satu  langkah  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan melakuka  pembaharuan  dalm  menyelenggaraan  pelayanan  publik  dalam  hal  ini  adalah denga melakukan optimalisasi pelayanan publik melalui e-government.
Pada  sebagian  besar  lembaga  pemerintah  telah  melakukan  inisiatif  e-government, namun  penerapannya  masi  berada  pada  tahap  awal  pengembangan  yakni  tahapan persiapan dan hanya sebagian kecil telah berhasil mencapai tahapan pematangan. Inisiatif tersebut  apabila  ditelaah  secara  mendalam  menunjukan  inisiatif  yang  dilakukan  belum mengarah pada pertumbuhan e-government yang baik. Dalam artian bahwa e-government yang  dikembangkan  mengindikasikan  hanya  sekedar  pemenuhan  terhadap  kebijakan tersebut  tanpa  disertai  dengan  kualitas.  Di  sisi  yang  lain  perkembangan  global  menuntut pemerintahan  yang  bersih,  tansparan  dan  mampu  menjawab  tututan  perubahan  secara efektif.  Hal  ini  dapat  tercapai  dengan  melaksanakan  transformasi  menuju  sistem  e- government  (Silalahi  et  al.,  2015).  Dalam  menyikapi  persoalan  yang  ditimbulkan  dari implementasi  e-government  dalam  melakukan  optimalisasi  pelayanan  public, membutuhkan keberanian dan komitmen yang kuat bagi pemangku kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah. Pencapaian Kesuksesan implementasi e-government membutuhkan sebuah  manajemen  perubahan  yang  kuat  sehinga  terobosan-terobosan  mengejutkan melalui  Inovasi  e-government  dapat  mendorong  perbaikan  pelayanan  publik  untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan (Elysia et al, 2017).
Ada  beberapa  kriteria  pengembangan  e-Government  melalui  jaringan  komunikasi dan  informasi  dan  bentuk  web,  yang  dikembangkan  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun daerah  diantaranya  yaitu;  pertama,  penyediaan  layanan  informasi  pada  situs  web pemerintah  berorentasi  padan  kebutuhan  yang  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat. kedua,  pengembangan  melalui  kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  untuk  menyatukan visi-misi  pemerintah.  Sehingga,  informasi  yang  diakses  sesuai  yang  diinginkan.  Ketiga, penyediaan pembaharuan isi informasi yang lebih efektif pada situs pemerintah. Keempat, menyediakan  layanan  komunikasi  dua  arah  untuk  memberikan  ruang  bagi  masyarakat untuk  berpastisipasi  memberikan  pertanyaaan  serta  memberikan  pandangan  mereka. Lebih lanjut, dalam membangun sebuah sistem e-government Yong (2003) mengemukakan bahwa  di  dalam  sistem  tersebut  harus  memiliki  prinsip  dasar  apabila  ingin mengembangkan pelayanan secara online atau e-service. Adapun lima indicator yang harus diperhatikan  yaitu:  Mudah  diakses  (Accessibility),  Pelayanan  harus  selalu  tersedia

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1478
(Availability),  Keamanan  dan  kepercayaan  masyarakat  (Security  and  Accountability), Hubungan (Integrability), dan Biaya (Sustainability).
Dengan  demikian,  implementasi  dan  pembangunan  e-govermen  menjadi  peluang sekaligus  tantangan  bagi  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah.  Dimana  masih  banyak pemerintahan  mengalami  banyak  hambatan  dalam  pelaksanaan  e-govermen.  Hambat tersebut  tentu  saja  akan  sangat  dirasakan  terutama  di  daerah  yang  jauh  dari  jangkaun kemajuan dalam hal ini wilayah yang masuk dalam kategori daerah (3T) terluar, terpencil, dan  tertinggal.  Daerah  ini  merupakan  gerbang  tapal  batas  negara  Indonesia.  Daerah  3T tergolong sebagai daerah yang masih dinilai memerlukan bantuan dalam berbagai sektor. Mulai dari Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya (Syarifah, 2024).  Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analis tentang bagaimana implementasi e-goverment di wilayah  3T,  dimana  mengambil  studi  kasus  di  Kabupaten  Jayawijaya,  Provinsi  Papua Pegunungan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam ketegori daerah 3T.

## METODE
Dalam konteks pengembangan e-government di daerah 3T yang memiliki tantangan infrastruktur  dan  akses  yang  terbatas,  langkah-langkah  metode  penelitian  yang  diambil menjadi sangat krusial. Proses identifikasi masalah, studi literatur, serta pengumpulan dan analisis  data  melalui  kuesioner  dan  wawancara  merupakan  upaya  yang  terfokus  untuk memahami  secara  mendalam  bagaimana  e-government  dapat  diterapkan  secara  efektif dalam lingkungan dengan keterbatasan sumber daya teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  berharga  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan yang spesifik dalam menerapkan e-government di daerah 3T. Adapun langkah- langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Workflow Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  pendekatan  deskriptif,  yang  fokus  pada  pemahaman mendalam  terkait  implementasi  e-government  di  daerah  3T.  Pendekatan  ini memungkinkan  peneliti  untuk  menggambarkan  secara  detail  fenomena  yang  diamati. Melalui  penggunaan  kuesioner  dan  wawancara  tak  terstruktur,  data  diperoleh  dari  10 responden  Aparatur  Sipil  Negara  dan  100  responden  dari  masyarakat  Kabupaten Jayawijaya.  Kuesioner  memberikan  kerangka  struktural  bagi  tanggapan  responden, sementara  wawancara  tak  terstruktur  memungkinkan  penggalian  informasi  lebih mendalam  secara  fleksibel.  Kombinasi  metode  ini  memungkinkan  analisis  yang komprehensif  terhadap  tantangan  dan  peluang  dalam  penerapan  e-government  di lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur seperti daerah 3T.
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1478
Dalam penelitian ini kuesioner yang diberikan kepada 100 responden memuat kisi- kisi  terstruktur  yang  mencakup  beberapa  indikator  kunci  terkait  implementasi  e- government di Kabupaten Jayawijaya yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kisi-Kisi Instrument Penelitian Indikator Sub Indikator Kemudahan Akses (Accessibility) Sistem  Informasi  dan  layanan  digital  pemerintahan mudah diakses Kecepatan dalam pelayanan Pelayanan selalu tersedia (Availability) Kelancaran  informasi  antara  pemerintah  dengan masyarakat Keamanan  dan  kepercayaan (security and accountability) Keamanan data dan kepercayaan masyarakat Integrasi (Integrability) Akses jaringan internet Sarana dan prasarana Biaya (Sustainability)
Keringanan biaya dan pembiayaan
Dalam Tabel 1 terdapat lima indikator utama yang akan diukur melalui kuesioner. Pertama,  "Kemudahan  Akses"  mengevaluasi  seberapa  mudahnya  akses  terhadap  sistem informasi  dan  layanan  digital  pemerintahan  serta  kecepatan  dalam  pelayanan  yang diberikan.  Kedua,  "Pelayanan  Selalu  Tersedia"  fokus  pada  kelancaran  aliran  informasi antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Ketiga,  "Keamanan  dan  Kepercayaan"  mengukur tingkat  keamanan  data  yang  disediakan  oleh  sistem  e-government  serta  seberapa  jauh masyarakat mempercayai sistem tersebut. Keempat, "Integrasi" menilai ketersediaan akses jaringan  internet  dan  infrastruktur  fisik  yang  mendukung  penggunaan  e-government. Terakhir,  "Biaya"  mengevaluasi  biaya  yang  diperlukan  untuk  mengakses  layanan  e- government dan keberlanjutan pembiayaan layanan tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek  ini,  kuesioner  memberikan  kerangka  evaluatif  yang  komprehensif  untuk menganalisis adopsi dan implementasi e-government di daerah tersebut.
Penelitian  ini  tidak  hanya  mengandalkan  kuesioner  sebagai  sumber  data,  namun juga menggunakan hasil dari wawancara sebagai komponen penting dalam proses analisis. Wawancara  memberikan  dimensi  yang  lebih  mendalam  dalam  pemahaman  konteks, persepsi, dan pengalaman langsung dari responden terkait implementasi e-government di daerah  3T.  Dengan  menggabungkan  data  dari  kuesioner  dan  wawancara,  penelitian  ini memiliki  keunggulan  dalam  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  dan mendalam  mengenai  faktor-faktor  yang  memengaruhi  implementasi  e-government  di lingkungan 3T.
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  analisa  data,  maka  dapat  ditemukan  hasil  penelitian  sebagai berikut:
Tabel 2. Karakteristik Responden Aparatur Sipil Negara Responden  Jenis Kelamin Usia Jabatan Masa Kerja 1 Laki-laki 31-35 Tahun Plt. Kepala Dinas 7 Tahun 2 Perempuan 31-35 Tahun Bendahara 14 Tahun 3 Laki-laki 41-45 Tahun Pelaksana 14 Tahun 4 Perempuan 51-55 Tahun Plt. Kepala Bagian 19 Tahun 5 Laki-laki 51-55 Tahun Kepala 34 Tahun 6 Perempuan 31-35 Tahun Aparat Kampung - 7 Laki-laki 45-50 Tahun Kepala Kampung - 8 Perempuan 41-45 Tahun Sekretaris - 9 Laki-laki 35-40 Tahun Kasubag - 10 Laki-laki 35-40 Tahun Sekretaris Kampung -
Sumber: Olah data primer, 2023
Berdasarkan  tabel  2,  diketahui  bahwa  responden  berjenis  kelamin  laki-laki berjumlah 6 orang, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 4 orang. Pada tabel tersebut juga diketahui sebagian besar responden berusia 31-35 tahun dengan jumlah 5 orang, jumlah responden dengan usia 41-45 tahun 2 orang, responden berusia 45- 50 tahun 1 orang, dan responden berusia 51-55 tahun berjumlah 2 orang.

## Indikator Kemudahan Akses (Accesbility)
Gambar 2. Tanggapan Responden Tentang Akses Sistem Informasi Dan Layanan Digital Pemerintahan
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1478
Berdasarkan  Gambar  2.  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  berjumlah  70% orang menjawab bahwa akses sistem informasi dan layanan digital pemerintahan kurang baik. Selebihnya 30% responden menjawab baik.
Gambar 3. Tanggapan Responden Tentang Kecepatan Dalam Pelayanan Berdasarkan  gambar  3  sebagian  besar  responden  sejumlah  50  orang  menjawab  bahwa kecepatan  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat kurang  baik, 20  orang  menjawab  tidak baik, dan 30 orang menjawab baik.
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa indikator kemudahan akses dengan sub indikator akses system informasi dan layanan digital pemerintahan serta kecepatan layanan dapat dikatan bahwa sebagian besar jawaban responden kurang baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara tidak terstruktur kepada responden, yang mana ia mengatakan bahwa “ Akses sistem informasi dan layanan digital di Kabupaten Jayawijaya masih  belum  optimal,  sebaiknya  melihat  situasi  dan  kondisi  serta  kemampuan  masyarakat juga elemen-elemen yang terlibat untuk menentukan kesiapan e- government”.

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1478

## Indikator Selalu Tersedia (Availability)
Gambar 4. Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Selalu Tersedia Berdasarkan  gambar  4  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  tanggapan  responden sebesar  58  orang  menjawab kurang  baik ,  sedangkan  21  orang  menjawab  baik  dan  21 orang  menjawab  tidak  baik.  Kemudian  didukung  oleh  tanggapan  responden  pada  hasil wawancara  mengatakan  bahwa “Dengan  system  i nformasi  digital  yang  dibuat  kurang maksimal, maka sering terjadi pelayanan yang ditunda. Akhirnya seperti biasa kembali lagi ke system konvensional”.

## Indikator Keamanan dan Kepercayaan Masyarakat
Gambar 5. Tanggapan Responden Tentang Keamanan dan Kepercayaan Berdasarkan gambar 5 responden sejumlah 50% menjawab bahwa keamanan dan kepercayaan  masyarakat  tentang  pelayanan  elektronik  government  di  Kabupaten
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1478
Jayawijaya kurang  baik, kemudian  30%  responden  menjawab  tidak  baik,  dan  20% responden menjawab baik. Salah satu responden yang menjawab kurang baik, mengatakan bahwa “jika  e -government  perlahan  diterapkan  secara  konsisten,  maka  masyarakat  pun akan lebih percaya terhadap keamanannya”.

## Indikator Integrasi
Gambar 6. Tanggapan Responden Tentang Jaringan Internet Berdasarkan gambar 6 menunjukkan bahwa 60% responden menjawab tidak baik, selebihnya 40% menjawab sangat tidak baik. Responden melanjutkan dengan wawancara tidak  terstruktur  yang  mengatakan  bahwa “Jaringan  internet  di  Kabupaten  Jayawijaya sudah tidak asing lagi jika dikatan tidak baik. Bahkan penggunaan wifi pun terkadang masih kurang  maksimal.  Apalagi  di  Kabupaten  Jayawijaya  masyarakat  hanya  menggunakan provider  Telkomsel  sebagai  media  komunikasi.  Namun  demikian,  pemerintah  sudah  mulai adakan perubahan seperti adanya pemasangan wifi di berbagai daerah terpencil yang biasa disebut  (bakti  aksi).  Meskipun  demikian  Ketika  banyak  yang  menggunakan  tetap  jaringan akan down.”

## Indikator Biaya
Gambar 7. Tanggapan Responden Tentang Pembiyaan
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096
Berdasarkan  gambar  7  menunjukkan  bahwa  50%  responden  menjawab hemat biaya dalam  implementasi  e-government  di  Kabupaten  Jayawijaya,  30%  responden menjawab  boros,  dan  20%  responden  lainnya  menjawab  sangat  hemat.  Dalam  hal  ini, peneliti  melakukan  wawancara  kepada  3  responden  dengan  kategori  jawaban  berbeda- beda.  Adapun  hasilnya  adalah  sebagai  berikut:  responden  mengatakan  “hemat  biaya dikarenakan tidak perlu lagi datang ke kantor-kantor untuk pengurusan segala pelayanan birokrasi  yang  mana  akan  keluar  lebih  banyak  biaya seperti  bensin,  uang  makan,  pulsa”. Selanjutnya responden mengatakan “ boros karena akan lebih banyak menggunakan paket data  untuk  mengakses  internet.  Terlebih  ketika  tidak  dapat  diakses  melalui  ponsel  maka harus  mencari  wifi  di  café-café  terdekat.  Selain  itu,  jika  system  layanan  digital  tidak  juga berhasil melayani dengan baik, maka terpaksa harus pergi ke kantor lagi untuk pengurusan ulang”. Responden terakhir yang menjawab sangat hemat, beliau menguraikan hal serupa dengan  responden  pertama.  “ Implementasi  e-government  akan  sangat  hemat  dari  sisi pembiayaan karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. ”
PEMBAHASAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  terhadap  5  (lima)  indicator. Pertama , implementasi  e-government  di  Daerah  3T  Kabupaten  Jayawijaya  Papua  pada  indikator pertama,  kemudahan  akses  (Accesbility)  dikatakan  kurang  baik,  hal  tersebut dideskripsikan  dari  hasil  responden  yang  sebanyak 70%  menjawab  kurang  baik.  Dimana didukung oleh hasil wawancara yang ditemukan bahwa akses sistem informasi dan layanan digital  di  Kabupaten  Jayawijaya  masih  belum  optimal,  masyarakat  menyarankan  untuk terlebih dahulu melihat tingkat kesiapan dari semua elemen terkait. Kedua , indikator selalu tersedia (availability) dikatakan kurang baik, hal tersebut ditunjukkan pada hasil jawaban responden  sebanyak 60%.  Selanjutnya  didukung  oleh hasil  wawancara  yang  mengatakan bahwa  penerapan  sistem  informasi  digital  sebaiknya  dilakukan  dengan  konsisten  agar tidak  kembali  ke  system  konvensional. Ketiga ,  indikator  keamanan  dan  kepercayaan (security  and  accountability  dikatakan  kurang  baik,  hal  tersebut  ditunjukkan  pada  hasil jawaban  responden  sebanyak  50%  dan  didukung  oleh  hasil  wawancara  yang  ditemukan bahwa  konsistensi  penerapan  e-government  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  dan keamanan  masyarakat. Keempat ,  indikator  integrasi  dikatakan  tidak  baik.  Dari  hasil jawaban  responden  60%  menjawab  bahwa  jaringan  internet  di  Kabupaten  Jayawijaya meskipun sudah melakukan perubahan berupa pemasangan wifi, namun masih saja belum maksimal bandwithnya. Hal ini menjadi penting dalam upaya penerapan e-government di daerah  3T,  Kabupaten  Jayawijaya. Kelima ,  indikator  biaya.  Dalam  implementasi  e- government  di  Kabupaten  Jayawijaya,  30%  responden  menjawab  boros,  dan  20% responden lainnya menjawab sangat hemat. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada  3  responden  dengan  kategori  jawaban  berbeda-beda.  Adapun  hasilnya  adalah sebagai berikut: responden mengatakan “hemat biaya dikarenakan tidak perlu lagi datang ke  kantor-kantor  untuk  pengurusan  segala  pelayanan  birokrasi  yang  mana  akan  keluar lebih banyak biaya seperti bensin, uang makan, pulsa”. Selanjutnya responden mengatakan “ boros  karena  akan  lebih  banyak  menggunakan  paket  data  untuk  mengakses  internet. Terlebih  ketika  tidak  dapat  diakses  melalui  ponsel  maka  harus  mencari  wifi  di  café-café terdekat.  Selain  itu,  jika  system  layanan  digital  tidak  juga  berhasil  melayani  dengan  baik,
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096
DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1478
maka  terpaksa  harus  pergi  ke  kantor  lagi  untuk  pengurusan  ulang”. Responden  terakhir yang menjawab sangat hemat, beliau menguraikan hal serupa dengan responden pertama. “ Implementasi e-government akan sangat hemat dari sisi pembiayaan karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. ” Dalam  penelitian  ini,  penulis  juga  melakukan  wawancara  melalui Forum  Group Discussion dengan Kominfo terkait dengan faktor pendukung dan penghambat berdasarkan hasil survey. Faktor Pendukung implemetasi e-government di Kabupaten Jayawijaya yaitu pertama, semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada di  kabupaten  Jayawijaya.  Diketahui  dari  hasil  analisis  data,  terdapat  peningkatan  jumlah penggunaan  internet,  android,  serta  media  sosial  dari  tahun  ke  tahun.  Kedua,  adanya berbagai  ragam  media  informasi:  media  sosial,  website,  email,  whatsapp,  telegram,  dan lain-lain. Ketiga, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Keempat, wawasan dan pengetahuan  masyarakat  tentang  alat  komunikasi  telah  meningkat.  Adapun,  faktor penghambat implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut: pertama,  luas  wilayah  Kabupaten  Jayawijaya  yang  belum  terjangkau  jaringan.  Kedua, kemajemukan  tingkat  Pendidikan  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  informasi  dan komunikasi.  Ketiga,  lemahnya  jaringan  layanan  informasi  di  masyarakat  kabupaten Jayawijaya.  Keempat,  masih  ada  beberapa  daerah  yang  belum  terjangkau  layanan komunikasi.  Kelima,  adaptasi  perkembangan  teknonogi  informasi  dan  komunikasi  masih lambat. Keenam, kurangnya konsistensi pemerintah dalam penerapan layanan digital.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya Papua masih kurang baik. Hal tersebut  berdasarkan  olahan  data  deskriptif  dilihaat  dari  5  indikator  seperti  kemudahan akses,  selalu  tersedia,  keamanan  dan  kepercayaan,  integrasi,  dan  biaya.  Selanjutnya implementasi  e-government  di  Kabupaten  Jayawijaya  terdapat  4  (empat)  faktor pendukung  dan  6  (enam)  faktor  penghambat.  Faktor  pendukung  diantaranya  yaitu: semakin  maju  dan  berkembangnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  ada  di kabupaten  Jayawijaya,  adanya  peningkatan  penggunaan  internet,  adanya  berbagai  ragam media  informasi,  dan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  informasi.  Wawasan  dan pengetahuan  masyarakat  tentang  alat  komunikasi  telah  meningkat.  Faktor  penghambat implementasi  e-government  adalah  sebagai  berikut:  luas  wilayah  Kabupaten  Jayawijaya yang  belum  terjangkau  jaringan.  Kemajemukan  tingkat  Pendidikan  dan  pengetahuan masyarakat  tentang  informasi  dan  komunikasi.  Lemahnya  jaringan  layanan  informasi  di masyarakat  kabupaten  Jayawijaya.  Masih  ada  beberapa  daerah  yang  belum  terjangkau layanan  komunikasi.  Adaptasi  perkembangan  teknoogi  informasi  dan  komunikasi  masih lambat.  Terakhir,  kurangnya  konsistensi  pemerintah  dalam  penerapan  layanan  digital. Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi  dalam penerapan e-government di Kabupaten Jayawijaya.
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096
DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1478

## REFERENSI
Arjita, U. A. (2017). E-Government Sebagai Bagian Dalam Smart City . 15 – 17. Deswanto,  R.,  Adhi  Ningsih,  S.,  Kunci,  K.,  Publik,  P.,  &  Pemerintahan,  S.  (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH Public Service 1, E- Government 2, Government System 3. JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan , 02 (02). www.hukumonline.com,
Elysia, Vita. (2017). Implementasi E-Governm E N T Untuk Mendorong Pelayan an Publik Yang  Terintegr  Asi  Di  Indonesia. Optimalisasi  Peran  Sains  Dan  Teknologi Mewujudkan Smart City , 353 – 380. Dwivedi,  Y.  K.,  Shareef,  M.  A.,  Simintiras,  A.  C.,  Lal,  B.,  &  Weerakkody,  V.  (2016).  A generalised  adoption  model  for  services:  A  cross-country  comparison  of  mobile health  (m-health). Government  Information  Quarterly , 33 (1),  174 – 187. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.003
Farida,  I.,  Setiawan,  R.,  Maryatmi,  A.  S.,  &  Juwita,  N.  (2020).  The  Implementation  of  E- Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT , 22 (2), 340 – 346. http://ijpsat.ijsht- journals.org
Hasibuan, Z. A., & Santoso, H. B. (2005). Standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah. Prosiding  Konferensi  Nasional  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi Indonesia , May 2005 , 42 – 48. https://doi.org/10.1190/1.1439767
Sabani,  A.  (2020).  Investigating  the  influence  of  transparency  on  the  adoption  of  e- Government  in  Indonesia. Journal  of  Science  and  Technology  Policy  Management , 12 (2), 236 – 255. https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046
Setyasih,  E.  T.  (2023).  REFORMASI  BIROKRASI  DAN  TANTANGAN  IMPLEMENTASI  GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. In Jurnal Ilmu Sosial (Vol. 6, Issue 1).
Silalahi,  M.,  Napitupulu,  D.,  Patria,  G.,  Ilmu,  F.,  Universitas,  K.,  Jakarta,  B.,  Ilmu,  F., Universitas, K., & Jakarta, B. (2015). KAJIAN KONSEP DAN KONDISI E-GOVERNMENT DI INDONESIA . 10 – 16.
Sutedjo,  B.,  &  Oetomo,  D.  (2015). KESIAPAN  PEMERINTAH  DALAM  MENGEMBANGKAN SISTEM E-GOVERNMENT . Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0  Kontemporer  di  Indonesia. Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan , 1 (1). https://doi.org/10.18196/jphk.1101