## PKM PENGENALAN KEKERASAN BERBASIS GENDER Bagi SATGAS SIGRAK
Dwi Astuti e-mail: a stibudiyanto@gmail.com Prodi Sosiologi FISIPOL Universitas Widya Mataram

## Abstract
Violence against women is a serious problem facing today. Number of violence  against women has not decreased, even in 2018 Indonesia facing an emergency situation of women's violence. Government’s political will can be seen by the establishment of a special unit dealing with violence against women. The institution is the Technical  Suport Unit for the Protection of Women and Children or abbreviated as UPT PPA. This unit was formed in every sub-district in Indonesia. Including in the city of Yogyakarta. In carrying out its functions, UPT PPA does not work alone, but partners with many parties, from upstream to downstream related to cases of violence against women. Especially the most dominant are law enforcement and psychologists. To be able to reach the issue of violence against women in the community, UPT PPA also involves volunteers who live in the midst of the community. The task of the volunteers is to identify and report cases of violence against women in the vicinity of their homes. However, this task is not easy, because cases of violence against women are not always closely related to gender issues. The ability to identify and understand cases of violence against women based on gender is an important requirement. There is a need for training and empowerment of volunteers so they have knowledge, understanding of gender-based violence against women and then able to identify and distinguish cases of violence against women in general and cases of violence against women that are specifically based on gender issues. From the discussion it was concluded that several important things could be  used  as  a  basis  for  future  steps,  namely:  violence  against  women  is  closely  related  to  unfair  gender  relations, inequality in gender relations is the result of the construction of norms since childhood, creating equality in gender relations is not easy. when dealing with norms, what can be done is to continue to accept existing norms with the limitations of these norms not inhibiting opportunities for women's empowerment so that women have a bargaining position and are not dependent on men, thus avoiding potential acts of violence against women. Keywords : UPT PPA, identification, gender based violence.

## Abstrak
Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang dihadapi pemerintah saat ini. Angka kekerasan perempuan  tidak  berkurang  bahkan  di  tahun  2018  Indonesia  sempat  menghadapi  kondisi  darurat  kekerasan perempuan.  Keseriusan  ini  dapat  dilihat  dengan  dibentuknya  unit  khusus  yang  menangani  kekerasan  perempuan. Lembaga itu adalah  Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak  atau disingkat dengan UPT PPA. UPT  ini  dibentuk  disetiap  kecamatan  yang  ada  di  Indonesia,  termasuk    di  Kota  Yogyakarta.  Dalam  menjalankan fungsinya UPT PPA tidak bekerja sendiri, namun bermitra dengan banyak pihak, mulai dari hulu sampai hilir terkait kasus-kasus  kekerasan  kepada  perempuan.  Terutama  yang  paling  dominan  adalah  penegak  hukum  dan  psikolog. Untuk  menjangkau  persoalan  kekerasan  perempuan  sampai  di  tengah-tengah  masyarakat,  UPT  PPA  melibatkan sukarelawan yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Tugas dari sukarelawan adalah untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di sekitar rumah tinggal mereka.Namun tugas ini tidaklah mudah, karena kasus kekerasan terhadap perempuan tidak selalu terkait erat dengan persoalan gender. Kemampuan mengidentifikasi  dan  memahami  kasus  kekerasan  kepada perempuan berbasis  gender  ini  menjadi  kebutuhan  yang penting.  Oleh  karenanya,  diperlukan  adanya  pelatihan  dan  pemberdayaan  kepada  sukarelawan    supaya  memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kekerasan perempuan berbasis gender dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan kepada perempuan secara umum dan kasus kekerasan kepada perempuan yang khusus berlatar belakang persoalan gender. Dari diskusi yang dilakukan disimpulkan beberapa hal yang penting dan bisa  menjadi  pijakan  dalam  langkah  ke  depan  yaitu  :  kekerasan  perempuan  sangat  erat  kaitannya  dengan  relasi gender  yang  tidak  adil,  ketidak  adilan  relasi  gender  adalah  hasil  dari  konstruksi  norma  sejak  kecil,  menciptakan kesetaraan relasi gender menjadi tidak mudah ketika berhadapan dengan norma,  yang bisa dilakukan adalah dengan tetap  menerima  norma  yang  ada  dengan  batasan  norma  tersebut  tidak  menghalangi/menghambat  kesempatan keberdayaan perempuan sehingga perempuan memiliki posisi tawar dan tidak tergantung pada laki-laki, sehingga menghindarkan pada potensi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kta Kata kunci : Sukarelawan UPT PPA, pengetahuan dan pemahaman, kekerasan berbasis gender.

## 1. PENDAHULUAN
Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan masih  marak  terjadi  di  Indonesia  tidak terkecuali di wilayah Yogyakarta. Dari tahun ke  tahun  angka  kekerasan  perempuan melonjak. Untuk wilayah Yogyakarta sendiri, kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2020  sebanyak  895  kasus. Kepala  DP3AP2 DIY  Erlina  Hidayati  mengatakan  kenaikan jumlah  kasus  disebabkan  karena  sejumlah hal, salah satunya efek pandemi Covid-19. Ia menjelaskan pagebluk telah  menimbulkan tekanan ekonomi di tingkat keluarga. Hal itu memicu  konflik  yang  berujung  pada terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT). Mayoritas korban KDRT ini adalah para istri dan anak-anak.
Pemerintah  memiliki  komitmen  yang cukup  tinggi  dalam  upaya  menangani  kasus kekerasan  kepada  perempuan  ini.  Salah satunya  adalah  dengan  mendirikan  lembaga atau  unit  pelaksanan  teknis  yang  disebut dengan Unit  Pelaksana Teknis perlindungan Perempuan  dan  Anak  (UPT  PPA).  Unit Pelaksana  Teknis  Perlindungan  Perempuan dan Anak (UPT PPA) terletak di tengah Kota Yogyakarta tepatnya di Jalan Batikan nomor 20  Kecamatan  Umbulharjo.  UPT  PPA sebagai lembaga layanan terpadu yang telah dibentuk  oleh  Pemerintah  Kota  Yogyakarta melalui  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta berdasarkan
Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  136 Tahun  2017  tentang  Pembentukan,  Susunan Organisasi,  Kedudukan,  Fungsi,  Tugas,  dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kota  Yogyakarta.  UPT PPA Kota Yogyakarta adalah unit pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak  korban  tindak  kekerasan  berbasis
gender yang meliputi penerimaan pengaduan, layanan  psikologis,  hukum  pidana,  hukum perdata, hukum non litigasi, jasa persidangan dan perujukan kasus.
Pemerintah  Kota  membentuk  UPT PPA  untuk  memberikan  pelayanan  yang bersifat kuratif yang pada saat tertentu UPT PPA  melakukan  kegiatan preventif maupun promotive . Hal ini dilakukan khususnya bagi korban kekerasan perempuan berbasis gender. Dengan adanya UPT ini, Pemerintah Kota  menjangkau  sampai  ke  wilayah  agar masyarakat yang mengalami kekerasan pada perempuan  dan  anak  berbasis  gender  dapat dijangkau oleh pemerintah.
Dalam melaksanakan ketugasan memberikan pelayanan,  penanganan,  dan  pendampingan korban  kekerasan,  PT  PPA  berkoordinasi dengan  jejaring  kerja  bersama  dengan berbagai  lembaga government maupun non government yang  tergabung  dalam  Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan  Anak  Berbasis  Gender  (FPKK)  Kota Yogyakarta di antaranya:
a. Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia
(KPAI) b. Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak
c. FPKK Kecamatan
d. Mitra Keluarga
e. Lembaga Swadaya Masyarakat
f. Aparat Penegak Hukum
g. Layanan Kesehatan
h. Akademisi
i. Dinas Sosial
Visi dan Misi.
a. Visi
Terwujudnya kemandirian, keadilan dan kesetaraan  gender  serta  perlindungan anak.
b. Misi
1) Meningkatkan  partisipasi  masyarakat dan  kelembagaan  masyarakat  dalam pembangunan.
2) Mewujudkan  kebijakan  yang  responsif gender,  berkesetaraan  dan  berkeadilan gender.
3) Mewujudkan  kebijakan  perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Dalam menjalankan tugasnya UPT PPA bermitra dengan berbagai pihak salah satunya adalah kelompok sukarelawan yang menjadi mitra  paling  dekat  dengan  masyarakat. Kelompok  sukarelawan  ini  disebut  dengan Satgas SIGRAK. Tugas dari satgas ini adalah untuk menjadi perpanjangan tangan dari UPT PPA.  Tugas  dari  satgas  ini  adalah  untuk memberikan  laporan  jika  ditengarai  terjadi kasus  kekerasan  berbasis  gender  dalam masyarakat,  selain  itu  juga  menjadi  sumber informasi  bagi  masyarakat  terkait  dengan kekerasan perempuan berbasis gender.
Kekerasan  berbasis  gender  adalah kekerasan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan  kepada  identitas  gender  yang mereka miliki. Kekerasan berbasis gender ini bisa dialami oleh gender apa saja, baik laki- laki,  perempuan  atau  jenis  kelamin  lainnya. Namun  dalam  masyarakat  yang  berbasis budaya  patriarki,  kekerasan  berbasis  gender ini  memang  lebih  banyak  dialami  oleh perempuan.
Mansour  Fakih  (2020)  menyebutkan bahwa kekerasan dapat didefinisikan sebagai serangan  ( assault )  terhadap  fisik  maupun integritas  psikologis  seseorang.  Kekerasan terhadap manusia memiliki berbagai sumber, latar  belakang  dan  alasan.  Kekerasan berbasis  gander  adalah  kekerasan  terhadap satu  jenis  kelamin  tertentu  yang  disebabkan adanya  anggapan  gender  ( gender  related violence ).  Kekerasan  ini  terjadi  karena ketidaksetaraan  kekuatan  dan  kekuasaan yang ada pada masyarakat yang melekat pada identitas  gender  tersebut.  Beberapa  bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai
kekerasan berbasis gender adalah : pemerkosaan  ( rape )  termasuk  di  dalam perkawinan,  serangan  fisik    ( domestic violence ), penyiksaan anak ( child abuse ) dan pelacuran  (Purwanti,  2020).  Namun  dalam praktek  dan  perkembangannya,  bentuk kekerasan  kepada  perempuan  berbasis gander  semakin  banyak  dan  semakin berkembang,  termasuk  yang  marak  saat  ini adalah kekerasan perempuan berbasis gender di  media on-line. Dalam  penelitian  (Fu, 2015)  (Merry,  2009),  menilai  bahwa  dalam kekerasan  berbasis  gender  perlu  ditelaah untuk  menghindari  dampak  psikologis  dan penjelasan  deterministik  biologis  yang menaturalisasi  kekerasan.  Kekerasan  gender 'tertanam'    dalam  pola  kekerabatan  dan perkawinan  yang  langgeng,  namun  bisa diperparah  dengan  sangat  kontemporer ketegangan politik dan  ekonomi. Lebih luas, dapat  menjadi  masalah  kesehatan  publik global  dan  dan  pelanggaran  hak  asasi manusia yang merupakan fitur utama dalam krisis kemanusiaan.
Dalam  masyarakat  ada  banyak  sekali bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan. Namun yang menjadi fokus dari UTP PPA adalah kekerasan kepada perempuan  yang  berbasis  gender.  Tidak semua kasus  kekerasan terhadap perempuan merupakan  kekerasan  berbasis  gender. Perbedaan latar belakang munculnya kekerasan  menjadi  hal  yang  sangat  penting dalam menentukan penanganan dan penyelesaiannya sehingga sebagai sukarelawan bagi UPT PPA satgas SIGRAK mesti  memiliki  pemahaman  yang  cukup dalam  memahami  dan  mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan tersebut dan fokus kepada  kekerasan  kepada  perempuan  yang berbasis gender.
Kesulitan  yang  dialami  oleh  satgas dalam menjalankan tugasnya adalah kesulitan dalam memahami dan mengidentifikasi apakah  sebuah  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan
kekerasan  berbasis  gender  atau  kasus kekerasan  pada  umumnya.  Dengan  adanya persoalan ini, maka memberikan pembekalan terkait dengan tugas teknis saja tidak cukup, namun diperlukan pembekalan kepada satgas terkait  dengan  pengertian  dan  pembedaan kekerasan  perempuan  berbasis  gender  dan kekerasan perempuan secara umum.
Tahap-tahap pemberdayaan : 1. Tahap  penyadaran  dan  pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 2. Tahap  transformasi  kemampuan  berupa wawasan
pengetahuan,
kecakapan/ketrampilan agar terbuka wawasan dan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. 3. Tahap peningkatan kemampuan
intelektual, ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar kepada kemandirian. Pengabdian  masyarakat  yang  dilaksanakan bertujuan :
1. Memberikan pengetahuan tentang kekerasan perempuan berbasis gender. 2. Memberikan pemahaman tentang
perbedaan kekerasan perempuan berbasis gender  dengan  kekerasan  perempuan secara umum.
3. Memberikan kemampuan dan ketrampilan agar bisa mengidentifikasi dan membedakan  kasus  kekerasan  berbass gender  dengan  kasus  kekerasan  pada umunya.

## 2. METODE PENGABDIAN
Proses  idenfitikasi  terhadap  kekerasan terhadap  perempuan  berbasis  gender  ini dilakukan dengan penyuluhan. Namun untuk lebih bisa memberikan gambaran yang jelas terhadap persoalan tersebut di lapangan, dan lebih  sesuai  dengan  kenyataan,  maka penyuluhan  ini  juga  menggunakan  metode
komunikasi  dua  arah  atau  dengan  diskusi ( sharing ).
Kegiatan diskusi dan sharing dilaksanakan  pada  hari  Selasa,  5  Juli  2022, bertempat  di  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Widya  Mataram,  dengan  proses  sebagai berikut :
N

## O.
KEGIATAN NARASUMB ER 1. Penyampaian pengalaman lapangan    dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Perwakilan SIGRAK Kec. Wirobrajan, Kec.  Bumijo dan Kec. Kraton. 2. Penyampaian Materi : Konstruksi gender dan budaya patriarki. Proses dan potensi konstruksi gender sebagai sumber  tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dwi Astuti,
S.Sos, M.Si (UWM) 3. Tanya Jawab/diskusi/ sha ring Relawan SIGRAK  dan Dwi Astuti, S.Sos, M.Si.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan  berbasis  gender  adalah kekerasan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan  identitas  gender  yang  mereka miliki.  Kekerasan  berbasis  gender  ini  bisa dialami oleh gender  apa  saja, baik  laki-laki, perempuan  atau  jenis  kelamin  lainnya. Namun  dalam  masyarakat  yang  berbasis budaya  patriarki,  kekerasan  berbasis  gender ini  memang  lebih  banyak  dialami  oleh perempuan.
Kasus kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini belum hilang dari tengah-tengah  masyarakat  di  Indonesia. Berbagai  macam  dan  jenis  kekerasan terhadap  perempuan  terus  terjadi  mulai  dari kekerasan  seksual,  kekerasan  ekonomi, kekerasan  psikologi  dan  masih  banyak  lagi jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan.  Dalam  beberapa  waktu  terakhir bahkan angka kekerasan terhadap perempuan ini terus meningkat. Dari berbagai pengamatan dan pengakuan, salah satu sebab masih munculnya kekerasan terhadap perempuan  adalah  karena  adanya  relasi gender yang tidak setara ( gender in-equality ). Relasi  yang  tidak  setara  menjadi  potensi sikap-sikap yang merendahkan dan berujung pada tindakan kekerasan kepada perempuan. Gender  in-equality banyak  dirasakan  dalam masyarakat khususnya yang memiliki budaya atau norma  yang bersifat patriarki.
Tidak semua kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan kekerasan  yang  berdasarkan  pada  relasi gender.  Banyak  juga  kasus  kekerasan  yang dialami perempuan berlatar belakang ekonomi,  kriminal  dan  lain  sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan yang bersumber  dari  gender in-equality .  perlu kehati-hatian  dan  pemahaman  khusus  untuk bisa  membedakan  fenomena  kekerasan terhadap  perempuan  berdasarkan  relasi gender.
Proses
pengidentifikasian
kekerasan  terhadap  perempuan  berbasis gender ini membutuhkan pemahaman terhadap  relasi  ketidakadilan  gender  itu sendiri, sehingga untuk mampu mengidentifikasi  diperlukan    pengetahuan dan  pemahaman  tentang  konstruksi gender in-equality dan  memahami  bagaimana gender  in-equality ini  kemudian  bisa mendasari  munculnya  kekerasan  terhadap perempuan.
Dalam  Program  Pengabdian  kepada Masyarakat  (PKM)    ini,  proses  penyuluhan
tentang  pengertian  kekerasan  perempuan berbasis gender dan proses identifikasi kasus kekerasan  yang  terjadi,  dilakukan  secara bersamaan. Forum memulai untuk melakukan sharing pengalaman  dan  pada saat  yang  sama  juga  diberikan  pemahaman, pengertian  dan  batasan-batasan  tentang kekerasan  perempuan  berbasis  gender. Secara  garis  besar,  proses  penyuluhan  dan diskusi  dibagi  menjadi  dua  tahap  (sessi), dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Tahap (Sesi) 1 :
-  Peserta  menceritakan  tentang  kekerasan yang terjadi dan telah didampingi selama ini, secara rinci terkait tentang korban dan pelaku,  proses  terbentuknya  kekerasan, sebab  atau  alasan  melakukan  kekerasan dan jenis /bentuk kekerasan.
-  Di  tengah-tengah  proses  berbagi  cerita berlangsung, juga dilakukan penyampaian materi  tentang  batasan  dan  pengertian kekerasan  perempuan  berbasis  gender, sehingga  pada  saat  yang  sama  juga mengidentifikasi  apakah  kekerasan  yang mereka  dampingi  merupakan  kekerasan berbasis  gender  atau  bentuk  kekerasan yang lainnya.
b. Tahap (Sesi) 2:.
-  Peserta  menceritakan  dan  mendiskusikan tentang proses pendampingan yang sudah dilakukan, perkembangan dari penanganan yang sudah dilakukan sampai saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mengatasi kekerasan.
- Pada saat yang sama juga diberikan materi tentang  proses  pemberdayaan  untuk mengantisipasi  dan  memberikan  solusi bagi korban kekerasan berbasis gender.
-  Forum  mengidentifikasi  kemungkinan strategi  yang  bisa  diterapkan  untuk mengantisipasi tindak kekerasan perempuan berbasis gender dan menangani  korban  kekerasan  berbasis gender, yang merupakan gabungan solusi secara teoritis dan solusi dalam kenyataan.
Hasil  identifikasi  strategi  ini  menjadi rekomendasi  bagi  proses  pendampingan kekerasan berbasis tradisi.
Melalui  serangkaian  diskusi  dalam  PKM ini,  dalam  kenyataan  di  lapangan  ada beberapa fakta dan fenomena yang terjadi di  masyarakat  terkait  dengan  kasus kekerasan  perempuan.  Beberapa  catatan penting  dari  kasus  kekerasan  perempuan di masyarakat Yogyakarta, antara lain :
⚫ Kekerasan  yang  dialami  perempuan  dan anak perempuan bergerak pada persoalan yang terkait dengan keterbatasan ekonomi.  Keterbatan  ekonomi  menjadi pemicu  dan  alasan  munculnya  tindakan menyakiti perempuan dan anak perempuan  dalam  bentuk  kekerasan verbal dan pembatasan hak atau kekerasan ekonomi yang dilakukan suami/bapak.
⚫ Sikap menentang kekerasan atau melawan terhadap  kekerasan  justru  berujung  pada kekerasan fisik seperti pemukulan, tamparan dan lain sebagainya.
⚫ Dua bentuk kekerasan yang terjadi secara berturut-turut  akhirnya  memunculkan pada  trauma.  Ketika  trauma  juga  tidak teratasi,  maka  mengarah  kepada  depresi. Dan  akhirnya  perempuan  atau  anak perempuan menjadi individu yang kehilangan jati diri, tidak bisa menjalankan  aktivitas  secara  normal, bahkan  ada  yang  masuk  kategori  ODGJ dan harus dirawat di rumah sakit.
⚫ Ketika menjalani hidupnya sebagai orang yang berkekurangan atau depresi, masyarakat pun justru meminggirkan dia.
Dari  pemaparan  beberapa  kasus tentang  kekerasan  terhadap  perempuan menunjukkan bahwa satu ide/gagasan untuk melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap perempuan atau anak perempuan tidak hanya akan  berdampak  pada  satu  akibat.  Kondisi korban  ketika  berhimpitan  dengan  stigma masyarakat,  membuat  korban  justru  jatuh dalam kekerasan-kekerasan selanjutnya. Dari
satu tindakan kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan tidak hanya memberikan dampak sementara tetapi memberikan  dampak  dalam  jangka  waktu panjang bahkan bisa saja berdampak selama seluruh sisa kehidupannya.
Tindakan  kekerasan  tidak  muncul dengan tiba-tiba. Tindakan kekerasan dilatarbelakangi oleh cara berpikir seseorang yang  dipengaruhi  oleh  pengetahuannya. Begitu juga dengan kecenderungan kekerasan  kepada  perempuan  atau  anak perempuan,  tidak  lahir  begitu  saja,  namun dilatarbelakangi  oleh  konstruksi  gender. Dengan argumentasi ini semakin meyakinkan  pendapat  bahwa  konstruksi terhadap relasi gender sebenarnya merupakan  faktor  yang  sangat  potensial dalam melahirkan tindakan kekerasan terhadap  perempuan.  Konstruksi  tentang relasi gender terbentuk sejak masih kecil dan dari  dalam  ruang  pendidikan  paling  kecil yaitu  keluarga,  contohnya  :  dalam  memilih mainan  selalu  saja  orang  tua  menentukan terlebih  dahulu  jenis  mainan  yang  akan diberikan  berdasarkan  konstruksi  gender, ketika anaknya perempuan maka mainannya adalah  alat  rias,  boneka  dan  alat  memasak. Sementara  jika  anaknya  laki-laki  dibelikan mainan bola, pistol,  sepeda, mobil  dan lain- lain. Contoh lain konstruksi relasi gender ini dibentuk saat  anak bertumbuh adalah ketika orang  tua  membagi  pekerjaan  yang  berbeda kepada  anak  dengan  jenis  kelamin  yang berbeda.  Anak  perempuan  selalu  diberi pekerjaan domestik seperti menyapu, memasak,  mencuci  piring,  bersih-bersih rumah  dan  sebagainya.  Sementara  itu  untuk anak laki-laki lebih ke arah pekerjaan publik, misalnya disuruh membeli sesuatu, memperbaiki  sepeda,  memperbaiki  mobil dan  lain-lain.  Bahkan  dalam  ungkapan  kita sehari-hari  dipenuhi  dengan  ungkapan  yang sangat  bias  gender  misalnya  “ anak perempuan  kok  bangun  siang ”  ( cah  wedok kok tangi awan ). Artinya kemudian jika anak
laki-laki boleh bangun siang? Atas dasar apa, pemikiran  seperti  ini?  Apabila  diakui  dan diyakini bahwa  potensi atau  sumber kekerasan terhadap perempuan adalah konstruksi ketidakadilan gender, maka solusi untuk  pencegahan  terhadap  kekerasan  ini adalah  dengan  membangun  konstruksi  yang lebih  adil  gender.  Membangun  pola  pikir yang lebih adil gender. Itu harus dikonstruksikan dari kecil, dimulai dari ruang yang paling kecil juga, yaitu keluarga.
Dalam  diskusi  peserta  mengakui bahwa  kesetaraan  gender  merupakan  nilai yang ideal, nilai yang bagus dan ketidaksetaraan  gender  harus  dihilangkan. Namun  dalam  kenyataanya,  ini  bukan merupakan  persoalan  yang  mudah.  Hal  ini disebabkan  karena  norma  yang  ada  di masyarakat  kita,  masih  kental  dengan konstruksi  budaya  patriarki.  Beberapa  nilai yang  susah  dirubah  dan  jika  dirubah  akan menimbulkan  keanehan  dalam  masyarakat kita antara lain, pembagian pekerjaan publik dan domestik. Masyarakat kita baik laki-laki bahkan  perempuan  sendiri  seperti  sudah tersistem untuk membagi peran perempuan di sektor  domestik  dan  laki-laki  di  sektor publik.  Karena  sudah  terkonstruksi  sangat dalam  sehingga  jika  ada  individu  atau keluarga yang bertukar peran, maka dianggap aneh  oleh  masyarakat  sekitar.  Misalnya  : laki-laki  melakukan  pekerjaan  domestik seperti  mencuci  baju,  memasak,  mencuci piring  dan  lain  lain.  Bagi  individu  laki-laki itu  sendiri  tidak  masalah,  pihak  istri  juga tidak  masalah  namun  mereka  menjadi canggung melakuan itu karena dianggap aneh oleh masyarakat secara umum, dan akhirnya mereka “ malu ” untuk melakukan itu. Sudah seperti  ini  kedalaman  konstruksi  gender terbentuk dalam masyarakat kita. Berhadapan dengan norma masyarakat yang menganggap  aneh  inilah  yang  membuat upaya  kesetaraan  gender  bukanlah  hal  yang mudah dilakukan.
Dalam  kenyataan  di  lapangan  juga ditemukan  bahwa  posisi  tawar  perempuan yang tinggi, bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan  sama  sekali  ketidakadilan gender.  Hal  ini terlihat  dari beberapa kasus, dimana ketika istri awalnya kurang dihargai ketika  hanya  bekerja  di  ranah  domestik, namun ketika bisa mencari uang sikap suami pelan-pelan berubah. Dengan lebih menghargai  dan  mau  melakukan  pekerjaan domestik meskipun dicibir tetangga. Hal  ini menunjukkan bahwa posisi tawar perempuan yang  berdaya  secara  ekonomi  berdampak secara langsung terhadap sikap relasi gender. Kondisi ini semakin menguatkan teori bahwa relasi  patriarki  yang  membatasi  hak  dan kesempatan perempuan adalah sumber relasi gender  yang  tidak  setara  dan  relasi  gender yang  tidak  setara  adalah  potensi  tindakan kekerasan terhadap perempuan.
Diakui  bahwa  kekerasan  berbasis gender  tidak  hanya  dialami  oleh  perempuan saja. Dalam kenyataan di lapangan beberapa keluarga  yang  istrinya  menjadi  pencari nafkah  utama,  cenderung  juga  melakukan tindakan semena-mena kepada suaminya. Ini menunjukkan  bahwa  kekerasan  berbasis gender  tidak  hanya  dialami  oleh  perempuan namun  juga  dialami  oleh  laki-laki.  Hal  ini juga  sesuai  dengan  konsep  kekerasan berbasis  gender,  yaitu  bahwa  kekerasan berbasis gender bukan kekerasan antar jenis kelamin,  namun  kekersan  yang  didasarkan pada  konstruksi  peran  laki-laki  dan  peran perempuan.
Kesetaraan gender harus diwujudkan,  kesetaraan  gender  bukan  tidak mungkin  diwujudkan  dalam  norma  yang patriarki,  namun  belum  terwujud  untuk  saat ini.  Untuk  saat  ini,  mungkin  masyarakat sudah  mulai  perlu  mendialogkan  norma patriarki yang ada. Mendialogkan dalam arti tetap  menghormati  norma  namun  ketika norma  itu  menimbulkan  pembatasan  atau menghalangi  adanya  hak  bagi  perempuan yang  berdampak  kepada  posisi  kemandirian
dan keberdayaan perempuan, maka norma itu sudah  perlu untuk dikritisi atau didialogkan. Menjadi  tugas    bersama  masyarakat  untuk melakukan  dialog  tersebut  atau  melakukan negosiasi.
Gambar.1. Diskusi dengan relawan
SIGRAK.
Gambar 2. Sharing dengan peserta PKM.

## 4. PENUTUP
Kekerasan  terhadap  perempuan tidak lahir begitu saja, ada cara berpikir yang melatarbelakangi  tindakan  tersebut  yaitu ketidakadilan  relasi  gender  dalam  norma
patriarki.  Dalamnya  dan  kuatnya  konstruksi ini  menyebabkan  orang  yang  ingin  berpikir kritis  dan  berbeda  dari  konstruksi  tersebut menjadi “malu” atau “aneh”. Konsep “ malu ” dan “ aneh ” ini merupakan persoalan norma, dan ini menyebabkan susahnya mewujudkan kesetaraan  gender  dalam  masyarakat  kita. Bukan  berarti  kita  mempertahankan  norma dan  tidak  mewujudkan  kesetaraan  gender, namun  saat  ini  belum  dan  itu  akan membutuhkan waktu.
Keberdayaan  dan  posisi  tawar yang  tinggi  menghindarkan  perempuan  dari tindakan kekerasan berbasis gender sehingga perempuan  harus  berupaya  untuk  berdaya dan  memiliki  posisi    tawar  terhadap  suami dalam  arti  lain    tidak  tergantung  kepada suami/laki-laki.  Kekerasan  berbasis  gender tidak  hanya  dialami  oleh  perempuan  namun juga dialami oleh laki-laki. Karena kekerasan berbasis gender bukan kekerasan antar jenis kelamin,  namun  kekerasan  yang  bersumber pada  konstruksi  peran  laki-laki  dan  peran perempuan.
Dengan  balutan  norma  yang masih  sangat  kuat  dalam  masyarakat  kita, maka  paling  tidak  yang  bisa  kita  lakukan adalah,  masih  menghargai  norma  selama norma itu tidak menghalangi, tidak menghambat dan tidak menutup kesempatan perempuan untuk  mencapai  kemandiriannya dan  keberdayaannya.  Jika  norma  yang  ada menghalangi,  menghambat  dan  menutup kesempatan  perempuan  untuk  mandiri  dan berdaya,  maka  norma  tersebut  layak  untuk dipertanyakan, didialog kan dan
dinegosiasikan.

## 6. DAFTAR PERPUSTAKAAN
Mansour Fakih; Toto Raharjo. (2020).
Analisis gender & transformasi sosial / Mansour Fakih; penyunting Toto Rahardjo . Yogyakarta :: Pustaka Pelajar.
Mengzhu  ,  Fu  ,  (2015)  What  will  it  take  to end gender-based
violence?,
Women’s Studies Journal , Volume 29 Number  2,  December  2015:  50-59. ISSN 1173-6615
Merry,  S.  E.  (2009). Gender  violence:  A
cultural perspective. Oxford,
England: Wiley-Blackwell.
Purwanti, Ani, (2020), Kekerasan Berbasis Gender, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
Wawancara Erlina Hidayati (DP3AP2 DIY)