## ZAKAT DAN PAJAK: PERSPEKTIF ISLAM
Rahma Fitriani Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi Abstrak
Pada  zaman  Rasul  dan  Sahabat,  zakat  adalah  salah  satu  sumber  keuangan negara    Zakat  diwajibkan  bagi  kaum  muslimin,  sedangkan  pajak  (jizyah) dibebankan bagi kaum non-muslim. Demikian pula, zakat menjadi salah satu sumber  keuangan  negara  Islam  pada  periode  klasik  serta  di  negara-negara Islam pada umumnya. Oleh sebab itu zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara manapun juga.  Pada  zaman  sekarang  seorang  muslim  harus  membayar  zakat  sebagai wujud  dari  ketaatannya  kepada  Allah  dan  rasul-Nya,  di  samping  itu  juga mereka  harus  membayar  pajak  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  (ulil amri)  sebagai  wujud  dari  ketaatannya  kepada  pimpinannya.Sehingga  hal  ini tidak  pelak  lagi  memunculkan  adanya  beban  ganda  yang  harus  ditanggung oleh seorang muslim yang hidup si sebuah negara modern, seperti Indonesia. Akan  tetapi,  menyadari  hal  ini,  pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  untuk mengurangi  beban  ganda  tersebut,  di  antaranya  lewat  berbagai  produk Undang-undang  yang  memberi  pengurangan  besaran  pajak  kepada  setiap muslim  yang  telah  membayarkan  zakatnya  kepada  sejumlah  badan  amil zakat, baik bentukan pemerintah maupun swasta.
Kata-kata kunci:  Zakat, pajak, beban ganda
A. Pendahuluan
Keberadaan  zakat  dewasa  ini  menjadi  obyek  yang  menarik  dalam  kajian keislaman.  Banyak  kajian-kajian  baik  keagamaan  maupun  ilmiah  membahas tentang  zakat  dengan  tujuan  untuk  mempopulerkan  dan  memasyarakatkannya. Salah satu  rukun Islam yang lima adalah zakat. Dalam zakat terdapat beberapa aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim yang merupakan tanggung jawab  baginya  sesuai  dengan  waktu  dan  jumlah  yang  dimiliki.  Hal  ini  berarti, betapa  urgennya  zakat  dalam  kehidupan  seseorang.  Begitu  pentingnya  zakat untuk  mensejahterakaan  masyarakat,  sehingga  dalam  al-Qur’an  hampir  tidak pernah  menyebutkan  perintah  sholat  tanpa  dibarengi  dengan  perintah  zakat. Sehingga zakat mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum sholat, sebab keduanya sama-sama diperintah untuk ditunaikan.
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa  sholat  diperintahkan  dan diwajibkan  kepada  orang  Islam,  lima  kali  dalam  sehari  semalam.  Namun demikian  zakat  hanya  dibebankan  kepada  muslim  yang  memiliki  kemampuan harta  dengan  ketentuan-ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  ada.  Jadi kewajiban  tersebut  tidak  berlaku  bagi  hamba  Allah  muslim  yang  miskin  lebih- lebih fakir. Dalam Sholat tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Keduanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat.
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  seorang  muslim  selain  taat kepada Allah dan rasulnya juga diwajibkan taat kepada pimpinannya. Salah satu kewajiban  seorang  muslim  dalam  bernegara  adalah  membayar  pajak  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat secara sepintas kewajiban zakat dan pajak ini
terasa  membebani  seorang  muslim.  Karena  di  samping  harus  membayar  pajak sebagai wajib pajak, ia juga harus membayar zakat sebagai ketaatannya kepada agama.
Pada zaman Rasul  dan Khulafa’ al-Rasyidin, zakat hanya dikenakan kepada penduduk  muslim,  sedangkan  penduduk  non-muslim  kenakan  pajak (jizyah). Tidak ada penduduk yang mendapat kewajiban ganda membayar zakat dan pajak sekaligus. Kewajiban ganda ini mulai dikenal pada masa tabi’in dan imam-imam madzhab. 1 Hal ini diawali oleh tuntutan pajak pada tanah-tanah orang kafir pada daerah  taklukan.  Kemudian  saat  tanah-tanah  itu  dibeli  oleh  orang  Islam  atau pemilik atau ahli warisnya yang kemudian masuk Islam, zakat dan pajak itu tetap dikenakan.  Sehingga,  mula-mula  pada  masa  itulah  kewajiban  ganda  ( double duties) mulai dikenal.
B. Definisi, Syarat, dan Macam-macam Zakat
1. Definisi dan Rukun Zakat
Zakat menurut  bahasa  berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan",  sedangkan  menurut  istilah  adalah  sesuatu  yang  dikeluarkan atau  yang  diberikan  dari  sebagian  harta  yang  dimiliki  seseorang  untuk membersihkan  dirinya  dari  harta  tersebut. 2 Dengan  kata  lain  zakat  adalah  hak tertentu  yang  diwajibkan  oleh  Allah  terhadap  harta  kaum  muslimin  yang diperutukkan  bagi  fakir  dan  miskin  dan  mustahiq  lainnya  sebagai  tanda  syukur atas  nikmat  Allah  dan  untuk  mendekatkan  diri  kepada-Nya  serta  untuk membersihkan diri dan hartanya. 3
Dikatakan  zakat  karena  ia  menyucikan  tanggungjawab  melaksanakan kewajiban, menyucikan jiwa dari kotoran kikir dan tamak, dan menyucikan harta dari  hak  orang  lain  yang  ada  di  dalamnya,  sehingga  barakahlah  hidup  dan penghidupan  orang  yang  melaksanakannya.  Adapun  pengertian  zakat  dari  segi terminologi syara’ telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam dengan berbagai pengertian.
a) Kelompok al-Syafiyah mengartikan zakat dengan:
“Nama  bagi  kadar  tertentu  dari  harta  benda  tertentu  yang  wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.” 4
Pengertian “kadar tertentu” adalah sejumlah harta yang dipungut atau  dikeluarkan  berdasarkan  ketentuan  zakat.  Pengertian  harta benda  tertentu  adalah  jenis-jenis  harta  yang  menjadi  obyek  zakat dalam jumlah yang mencapai satu nishab atau lebih. Sedangkan yang dimaksud  dengan  golongan  masyarakat  tertentu  adalah  delapan golongan  masyarakat  yang  berhak  menerima  zakat,  sebagaimana tertera pada surat at-Taubah ayat 60.
b) Kelompok al-Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan;
1 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 250.
2 Louis Ma’luf, Munjid fii al- Lughah wa al- A’lam (Beirut: Dar al Masyriq, 1986), 303.
3 Ahmad  Husnan, Zakat  menurut  Sunnah  &  Zakat  Model  Baru (Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 1996),18.
4 Al-Syarbini, al-Iqna’ (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1940), I: 195.
“Memberikan  hak  millik  harta  kepada  orang  fakir  yang  muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh  keturunan  Hasyim,  dengan  syarat  terlepasnya  manfaat  harta tersebut  dari  pemilik  semula  dalam  segala  aspeknya  dengan  niatan hanya karena Allah SWT.” 5
Kelompok ini menambahkan syarat bagi penerima zakat bukanlah keturunan Hasyim dan bukan pula budak yang dimerdekakannya, dan orang  fakir  yang  menerima  haruslah  muslim.  Menurut  golongan  ini orang fakir yang kafir menurut  mereka tidak dapat  menerima zakat, karena zakat terkait dengan ubudiyah. c) Kelompok  al-Hanabilah  memberi  definisi  bahwa  zakat  dengan pernyataan sebagai berikut: “Hak  wajib  yang  terkandung  dalam  harta  benda  tertentu,  untuk golongan masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.” d) Kelompok al-Malikiyah menyatakan bahwa zakat adalah:
“Mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang mencapai satu nishab,
untuk  orang  yang  berhak  menerimanya  manakala  sempurna pemilikannya  dan  sempurna  satu  tahun  bagi  harta  selain  barang tambang dan selain harta tanaman” 6
Dari  berbagai  definisi  tersebut,  tampak  bahwa  kelompok  al-Syafiiyah menitikberatkan  pengertian  zakat  pada  kadar  tertentu  ( qadar  makhsus)  yakni materi atau harta benda yan dipungut. Kelompok al-Hanafiyah dan al-Malikiyah menekankan pengertian zakat pada proses perpindahan status harta benda zakat, yakni perbuatan zakatnya bukan pada benda zakatnya, yakni hak dan kewajiban yang terkandung dalam harta benda yang menjadi dasar zakat.
Meskipun  berbeda  redaksi,  namun  demikian  kesemuanya  memiliki  prinsip yang sama dalam hal membentuk struktur pengertian zakat yang terdiri dari tiga unsur, yakni, harta yang diambil, dasar kewajiban zakat, dan subyek yang berhak menerima zakat.
2. Landasan Hukum Zakat
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam,  oleh  karena  itu  hukum  membayar zakat  adalah  wajib  bagi  orang  Islam  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  telah ditetapkan. Zakat termasuk ibadah yang telah diatur secara rinci dalam al-Qur’an dan  Sunah.  Landasan  hukum  kewajiban  zakat  disebutkan  dalam  al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’ ulama. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103:
5 Ibrahim Utsman al-Sya’lan, Nidham Masra fii al-Zakat wa Tauzi’ al-Ghana’im (Riyadh: 1402 H), 34-45.
6 Al-Sya’lan, Nidham, 35.
Artinya:  “Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  do’akanlah  mereka  karena sesungguhnya  do’amu  dapat  memberikan  ketenangan  bagi  mereka.  Dan  Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Adapun  Hadis  yang  menjelaskan  tentang  zakat  adalah  sabda  Nabi Muhammad  SAW,  yang  diriwayatkan  oleh  Al-Thabrani  dari  Ali  RA, 7 yang artinya:  “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari  umat  Islam  pada  harta  mereka  dengan  batas  sesuai  kecukupan  fuqoro  di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau  tidak  berbaju  kecuali  karena  ulah  orang-orang  kaya  di  antara  mereka. Ingatlah  bahwa  Allah  SWT  akan  menghisab  mereka  dengan  keras  dan mengadzab mereka dengan pedih”.
Uraian  tersebut  di  atas  menegaskan  keutamaam  zakat  dalam  al-Qur’an  dan Sunnah  sebagai  landasan  hukum  dalam  mengimplementasikan  ibadah  zakat  di tengah-tengah  berbagai  krisis  ekonomi  dan  sosial  yang  sedang  melanda  suatu bangsa.
3. Syarat-syarat Zakat
Syarat-syarat  bagi  wajib  zakat  menurut  para  ulama  fiqih  adalah  sebagai berikut:
a. Seseorang yang merdeka (bukan budak).
b. Islam, menurut ijma’, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat termasuk ibadah mahdhah.
c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati.
d. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
e. Harta yang dizakati adalah milik penuh.
f. Kemilikan harta telah mencapai setahun.
g. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. 8
Harta yang dihimpun dari zakat ini tidak boleh digunakan kecuali untuk delapan  golongan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  SWT.  Adapun  delapan golongan tersebut adalah:
1. Fakir  -  Mereka  yang  hampir  tidak  memiliki  apa-apa  sehingga  tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin  -  Mereka  yang  memiliki  harta  namun  tidak  cukup  untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf  -  Mereka  yang  baru  masuk  Islam  dan  membutuhkan  bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
7 Lihat Naharus Surur, “Zakat dan Peranannya dalam
Krisis”, http://www.pkpu.or.id/article, diakses pada 22 Oktober 2008.
8 Wahbah  al-Zuhaily, al-Fiqh  al-Islami  Wa  Adillatuhu, (terjemahan)  (Bandung:  Remaja Rosda Karya, 1997), 98-114.
7. Fisabilillah - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dan sebagainya)
8. Ibnu Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
Selain  delapan  golongan  yang  berhak  menerima  zakat  di  atas  ada  beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat:
 Orang  kaya.  Rasulullah  bersabda,  "Tidak  halal  mengambil  sedekah (zakat)  bagi  orang  yang  kaya  dan  orang  yang  mempunyai  kekuatan tenaga." (HR Bukhari).
 Hamba  sahaya,  karena  masih  mendapat  nafkah  atau  tanggungan  dari tuannya.
 Keturunan  Rasulullah.  Rasulullah  bersabda,  "Sesungguhnya  tidak  halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).
 Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
 Orang kafir. 9

## Zakat terbagi atas dua macam yakni:
1. Zakat Fitrah 10
Zakat  yang  wajib  dikeluarkan  setiap  muslim,  laki-laki  dan  perempuan, baik  dewasa  maupun  anak-anak,  serta  orang  yang  merdeka  maupun hamba sahaya menjelang Idul Fitri dan pada bulan Ramadan. Besar Zakat ini 1 sha’ setara dengan 2,5 Kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
2. Zakat Maal (Harta)
Zakat Maal adalah zakat yang diwajibkan terhadap seorang muslim yang memiliki  harta  yang  sudah  terpenuhi  ketentuannya,  seperti  telah mencapai  nisab  dan  haul  serta  syarat-syaratnya.  Harta  benda  yang termasuk  kategori  zakat  maal  adalah  hasil  perniagaan,  pertanian, pertambangan,  hasil  laut,  hasil  ternak,  harta  temuan,  emas,  dan  perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. 11

## C. Definisi dan Syarat Pajak
Dalam  kamus  umum  Bahasa  Indonesia  dijelaskan  bahwa  pajak  adalah  iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara. 12 Di Indonesia pajak  ini  bermacam-macam  menurut  apa  yang  dipakai  sebagai  dasar pungutannya,  seperti  pajak  bumi  dan  bangunan,  pajak  kendaraan,  pajak penghasilan, dan sebagainya.
Syarat-syarat bagi pemungutan pajak:
a. Apabila  pemerintah  benar-benar  membutuhkan  dana  dan  tidak  ada sumber lain yang dapat menutupi kebutuhannya tersebut.
b. Pemungutan  pajak  dilakukan  dengan  adil,  apabila  pungutan  dari sumber lain tidak ada, maka pemerintah wajib menarik pajak kepada
9 Masdar Helmy, Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya (Bandung:: al-Maarif, 2001), 48.
10 Helmy, Pedoman, 41 - 42. 11 Helmy, Pedoman, 21.
12 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 695.
rakyat  dengan  adil,  bukan  berarti  pungutan  tersebut  dipungut  sama rata.
c. Dipergunakan  dan  dimanfaatkan  demi  kepentingan/kemaslahatan bersama (umat), bukan untuk kegiatan kemaksiatan dan hawa nafsu.
d. Harus  ada  persetujuan  DPR  dalam  menentukan  besar  dan  kecilnya pemungutan pajak tersebut. Sebab hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2)  UUD’45  yang  berbunyi  :  “Segala  pajak  untuk  keperluan  negara berdasarkan  UU  dan  harus  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR). 13

## D. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dan Pajak
Sebagaimana  dua  definisi  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak:
1. Persamaan antara Zakat dan Pajak
a. Adanya  unsur  paksaan  keduanya  untuk  memenuhi  pungutan tersebut. b. Keduanya  sama-sama  disetorkan  kepada  lembaga  masyarakat (negara), pusat maupun daerah.
c. Keduanya sama-sama tidak memperoleh imbalan.
d. Keduanya  sama-sama  mempunyai  tujuan  kemasyarakatan,
ekonomi, dan politik (zaman modern). 14
2. Sedangkan Perbedaan antara Zakat dan Pajak adalah:
b. Beda dasar hukumnya. Dasar hukum  zakat adalah Al-Qur’an dan Sunnah  Rasul.  Adapun  dasar  hukum  pajak  adalah  peraturan perundang-undangan  negara,  seperti  UU  pajak  atau  peraturan pemerintah. c. Beda  status  hukumnya,  zakat  merupakan  kewajiban  terhadap agama sedangkan pajak adalah kewajiban terhadap Negara. d. Beda  obyek  atau  sasarannya,  wajib  zakat  dikhususkan  kepada orang-orang  yang  beragama  Islam  bukan  non-muslim,  sedangkan wajib  pajak  adalah  semua  penduduk  suatu  negara  tanpa memandang agamanya. e. Beda kriteria wajib zakat dan wajib pajak. Kriteria kekayaan dan penghasilan  yang  terkena  zakat  dan  pajak  juga  prosentase pengeluarannya  tidak  sama.  Pada  zakat  terkenal  dengan  istilah nishab sebagai ukuran pengeluaran harta zakat. Sedangkan dalam pajak  ditentukan  jenis  harta  atau  penghasilan  yang  dikeluarkan pajaknya  yang  dapat  berubah-ubah  sesuai  ketentuan  yang diberikan oleh pemerintah. f. Beda  penggunanya.  Zakat  hanya  boleh  digunakan  untuk  delapan ashnaf  yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an, sedangkan pajak
13 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, di akses tanggal 16 Mei 2013.
14 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat , (terjemahah) (Bandung: Pustaka Lintera Antar Nusa, 1996), 1000-1001.
dapat digunakan untuk berbagai  macam  penggunaan yang sangat luas yang ditetapkan oleh pemerintah.
g. Beda hikmahnya. Hikmah zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan  harta  benda  muzakki  dan  untuk  meratakan  pendapatan  di kalangan  masyarakat.  Selain  itu  zakat  dapat  digunakan  sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin. Hikmah pajak adalah untuk membiayai  pembangunan  nasional  yang  direncanakan  oleh pemerintah  guna  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  adil  dan makmur. 15

## C. Beban Ganda Zakat dan Pajak
Dahulu  pada  zaman  Rasul  dan  Sahabat,  zakat  adalah  salah  satu  sumber keuangan  negara  (Islam).  Zakat  diwajibkan  bagi  kaum  muslimin,  sedangkan pajak (jizyah)  dibebankan  bagi  kaum  non-muslim.  Zakat  merupakan  salah  satu sumber keuangan negara Islam pada periode klasik serta di negara-negara Islam pada umumnya. Oleh sebab itu zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat  digantikan  oleh  model  sumber  pembiayaan  negara  apapun  juga.  Bahkan Abu Bakar pernah memerangi suku-suku bangsa yang menolak untuk membayar zakat. 16 Selanjutnya  pengolahan  (amil)  zakat  dibentuk  menjadi  suatu  lembaga dan dimasukkan kedalam struktur negara.
Adapun pada zaman sekarang seorang muslim harus membayar zakat sebagai wujud dari ketaatannya kepada Allah dan rasul-Nya, di samping itu juga mereka harus membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri) sebagai wujud dari ketaatannya kepada pimpinannya.
Dalam Islam jika dana zakat belum memenuhi kebutuhan pemerintah secara optimal maka kaum muslim dianjurkan untuk tidak hanya membayar zakat tetapi juga  mengeluarkan  infaq  dan  shadaqah,  yang  tidak  terbatas  jumlahnya  serta pemanfaatannya.  Dengan  demikian  (ulil  amri)  diperbolehkan  mengambil  dana pajak dari rakyat jika dana zakat yang dikelolanya tidak cukup untuk membiayai pembangunan nasional. 17
Dalam  pendayagunaan  zakat  pemerintah  dapat  membentuk  suatu badan/lembaga  amil  zakat  yang  bertugas  menarik  zakat  dari  muzakki.  Dalam Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999    Bab  II  Pasal  5  dikemukakan  bahwa pengelolaan zakat melalui amil zakat bertujuan untuk :
a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat.
b. Meningkatkan  fungsi  dan  peranan  pranata  keagamaan  dalam  upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 18
15 Masjfuk Zuhdi, Masail, 254-255.
16 Abdul  Manan, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  (Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Wakaf, 1997): 248.
17 Didin  Hafiduddin, Zakat  dalam  Perekonomian  Modern ,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2002), 60.
18 Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999.
Sekarang  ini  pemerintah  Indonesia  sudah  memiliki  peraturan  perundang- undangan  mengenai  zakat.  Untuk  dapat  memaksimalkan  dana  zakat  sebaiknya pemerinta Indonesia menerapkan sanksi bagi muzakki yang tidak mengeluarkan zakat. Hal ini pernah terjadi pada zaman Khulafa’ al–Rasyidun. Jika penerapan Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  sudah  berjalan  dengan  baik  dan mempunyai sifat menekan (sanksi hukum) maka pemerintah diharapkan berkenan untuk  memberikan  dispensasi  pengurangan  pajak  bagi muzakki  yang  sudah benar-benar  membayar  zakat  kepada  badan/lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk oleh  pemerintah. Dalam  urusan  pengelolaan  zakat,  pemerintah  dapat  berperan sebagai:
a. Regulator.  Membuat  peraturan  dan  petunjuk  pelaksanaan pengelolaan zakat  sebagai  penjabaran  ketentuan  syariah  maupun Undang-undang.
b. Motivator. Melakukan sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
c. Fasilitator. Mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
d. Koordinator.  Mengkoordinasikan  pemungutan  dan  pendayagunaan zakat di semua tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi. 19 Menjalankan fungsi regulator, sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan
zakat,  pemerintah  membuat  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  38 Tahun 1999  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Undang-undang  tersebut  juga memberikan  solusi terhadap  dualisme  kewajiban muzakki  di  Indonesia  yaitu kewajiban  membayar  zakat dan  pajak.  Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat Pasal 14:
Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang  bersangkutan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pada  penjelasan  Pasal  14  ayat  3  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 dinyatakan:
Pengurangan Zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib  pajak  tidak  terkena  beban  ganda,  yakni  kewajiban  membayar  zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.
Peraturan  ini  didukung  oleh  sistem  pajak  yang  ada,  seperti  yang  tertuang pada  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  a.1.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yangberbunyi:
19 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved= 0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Ffis.uii.ac.id%2Fimages%2Fla-riba-vol4-no1-2010-04- uzaifah.pdf, diakses tanggal 16 Mei 2013/
Yang  dikecualikan  dari  obyek  pajak  adalah:  bantuan  atau  sumbangan, termasuk  zakat  yang  diterima  oleh  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima  zakat  yang  berhak  atau  sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya wajib  bagi  pemeluk  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  yang  diterima  oleh lembaga  keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  dan yang  diterima  oleh  penerima  sumbangan  yang  berhak,  yang  ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 20
Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003  mengenai  Perlakuan  Zakat  atas  Penghasilan  dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
Peraturan  pemerintah  tersebut  dapat mengurangi double  duties  yang  ada pada kaum muslimin, sebagaimana dispensasi yang diberikan pemerintah kepada pegawai  negeri  dalam  pembayaran  pajak.  Mengenai  proses  hingga  zakat  dapat mengurangi  pembayaran  pajak  (dalam  hal  ini  pajak  penghasilan),  hal  ini  sudah diatur  sejak  adanya  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat,  dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011). Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan  Pasal 14 ayat  (3)  UU  38/1999  bahwa  pengurangan  zakat  dari  laba/pendapatan  sisa  kena pajak  adalah  dimaksudkan  agar  wajib  pajak  tidak  terkena  beban  ganda,  yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  UU  No.  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan  (“UU  Pajak  Penghasilan”),  Pasal  tersebut  mengalami  perubahan sehingga berbunyi:
Yang  dikecualikan  dari  objek  pajak  adalah:  Bantuan  atau  sumbangan, termasuk  zakat  yang  diterima  oleh  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima  zakat  yang  berhak  atau  sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya wajib  bagi  pemeluk  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  yang  diterima  oleh lembaga  keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  dan yang  diterima  oleh  penerima  sumbangan  yang  berhak,  yang  ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan  serupa  ditegaskan  pula  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  UU  Pajak Penghasilan.  Selain  itu,  Pasal  1  ayat  (1)  PP  No.  60  Tahun  2010  tentang  Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan:
Zakat  atau  sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib  yang  dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
a. Zakat  atas  penghasilan  yang  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  orang pribadi  pemeluk  agama  Islam  dan/atau  oleh  Wajib  Pajak  badan dalam  negeri  yang  dimiliki  oleh  pemeluk  agama  Islam  kepada
20 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  atau disahkan oleh Pemerintah; atau
b. Sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib  bagi  Wajib  Pajak orang  pribadi  pemeluk  agama  selain  agama  Islam  dan/atau  oleh Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  yang  dimiliki  oleh  pemeluk agama  selain  agama  Islam,  yang  diakui  di  Indonesia  yang dibayarkan  kepada  lembaga  keagamaan  yang  dibentuk  atau disahkan oleh Pemerintah.
Demi  menunjang  ketentuan  tersebut,  pemerintah  menetapkan Badan/Lembaga  sebagai  penerima  zakat  atau  sumbangan  keagamaan  yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang diatur dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-15/PJ/2012,  yang  berlaku  sejak tanggal  11  Juni  2012,  yang  sebelumnya  diatur  dengan  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  No.  PER-  33/PJ/2011,  yang  di  antaranya  adalah:  Badan  Amil Zakat  Nasional,  LAZ  Dompet  Dhuafa  Republika,  LAZ  Yayasan  Rumah  Zakat Indonesia,  Lembaga  Sumbangan  Agama  Kristen  Indonesia  (LEMSAKTI),  dan Badan  Dharma  Dana  Nasional  Yayasan  Adikara  Dharma  Parisad  (BDDN YADP)—yang jumlah keseluruhannya saat ini adalah 21 badan/lembaga. Karena semua  peraturan  yang  telah  disebutkan  di  atas  telah  berlaku  efektif,  maka ketentuan pengecualian    zakat  atau  sumbangan  wajib  keagamaan  dari  obyek pajak sudah berlaku efektif di Indonesia.
Adapun  mekanisme  pengurangan  zakat  dari  penghasilan  bruto  ini  dapat ditemui  dalam  Peraturan  Dirjen  Pajak  No.  PER-6/PJ/2011  Tahun  2011  tentang Pelaksanaan  Pembayaran  dan  Pembuatan  Bukti  Pembayaran  atas  Zakat  atau Sumbangan  Keagamaan  yang  Sifatnya  Wajib  yang  Dapat  Dikurangkan  dari Penghasilan Bruto sebagai berikut:
Pasal 2
1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang  sifatnya  wajib  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1,  wajib melampirkan  fotokopi  bukti  pembayaran  pada  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan  Pajak  Penghasilan  Tahun  Pajak  dilakukannya  pengurangan  zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening  bank,  atau  pembayaran  melalui  Anjungan  Tunai  Mandiri (ATM), dan
b. Paling sedikit memuat:
1) Nama  lengkap  Wajib  Pajak  dan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) pembayar;
2) Jumlah pembayaran;
3) Tanggal pembayaran;
4) Nama  badan  amil  zakat;  lembaga  amil  zakat;  atau  lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank. Pasal 3
Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila :
a. Tidak  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  kepada  badan  amil  zakat;  lembaga amil  zakat;  atau  lembaga  keagamaan,  yang  dibentuk  atau  disahkan Pemerintah; dan/atau
b. bukti  pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Pasal 4
1) Pengurangan  zakat  atau  sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  dilaporkan  dalam  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  yang bersangkutan  dalam  Tahun  Pajak  dibayarkan  zakat  atau  sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
2) Dalam  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Pajak  Penghasilan,  zakat atau  sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib  sebagaimana  ayat  (1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.
D. Kesimpulan Dari  uraian-uraian  di  atas  maka  penuli  dapat  menyimpulkan  bahwa  dalam hidup  seseorang  ada  kewajiban-kewajiban  yang  harus  di  taati  baik  kewajiban yang  bersangkutan  paut  ibadah  kepada  Allah  atau  ibadah  yang  menyangkut kepentingan  hidup  orang  banyak.  Kedua  kewajiban  tersebut  adalah  kewajiban zakat dan pajak bagi warga muslim, dan kewajiban pajak bagi warga non muslim. Semua  kewajiban  tujuannya  adalah  demi  tercipta  dan  tercapainya  hidup bernegara  yang  makmur.  Sehingga  tidak  ada  lagi  kecemburuan  sosial  diantara yang miskin terhadap yang kaya, oleh sebab yang kaya/berharta telah membantu meringankan beban hidup mereka. Dan disisi lain negara tidak mengalami defisit anggaran dalam membelanjakan kebutuhannya, oleh sebab ada pendapatan yang cukup besar yaitu pajak.
Pemerintah membentuk suatu badan atau lembaga amil zakat sesuai dengan UU  Nomor  38  tahun  1999  untuk  mengelola  zakat.  Dana  yang  terkumpul  dari zakat  ini  dapat  dikelola  dengan  baik  dan  dapat  dijadikan  sumber  keuangan Negara  selain  pajak.  Selain  itu  pemerintah  memberikan  dispensasi  pajak  bagi muzakki  yang  telah  mengeluarkan  zakat  melalui  badan/lembaga  amil  zakat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Syarbini, al-Iqna’. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi 1940.
Al-Sya’lan,  Ibrahim Utsman, Nidham Masra fii al-Zakat wa Tauzi’ al-Ghana’im Riyadh: 1402 H.
Al-Zuhaily,  Wahbah, Al-Fiqh  al-Islami  Wa  Adillatuhu,  terjemahan.  Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
Hafiduddin,  Didin. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern.  Jakarta:  Gema  Insani Press, 2002.
Husnan, Ahmad. Zakat menurut Sunnah & Zakat Model Baru. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
Ma’luf, Louis. Munjid Fii al-Lughah Wa a’lam. Beirut: Dar al Masyriq, 1989. Manan,  Abdul. Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam.  Yogyakarta:  Dana  Bhakti Wakaf, 1997.
Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1985. Qardhawi,  Yusuf. Hukum  Zakat,  terjemahan.  Bandung:  Pustaka  Litera  Antar Nusa, 1996.
Surur, Naharus, “Zakat dan Peranannya dalam Krisis”, http://www.pkpu.or.id. Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999.
UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Zuhdi, Masjfuk. Masai Fiqhiyah, Jakarta : Haji Masagung, 1994.