## PEREMPUAN DAN PILKADA DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER MENURUT HUKUM ISLAM

## Siti Marlina
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi E-mail: siti.marlina58@yahoo.com
Abstract: Gender is a cultural concept, that the difference between men and women in terms of behavior. From the above it can be concluded that depenisi "Gender" is a concept that is used to identify differences in men and women in terms of sosial, cultural and legal (rights and liabilities) or from a non-biological. Actually gender as a sosial construction do not matter if it does not lead to discrimination and injustice against one sex man. But in fact spoken to the male and female gender roles lead to inequality. By giving the division of good and balanced, does not waive the right lak men and women, then gender is not an issue. Because the role of women and men will be profitable and beneficial for both. Ahead of elections in 2015 has been dyed a variety of important issues, such as democratization, marginalization of political parties, the licensing authority to speak and others. In this study, which is seen through the perspective of how women and the elections in the perspective of gender equality.
Keywords: Women, Local Elections, Gender and Islamic Law.
Abstrak: Gender adalah suatu istilah alami yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi tingkah laku. Dari depenisi diatas dapat disimpulkan bahwa “Gender” adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial, budaya dan hukum (hak dan Kewajiban) atau dari sudut non-biologis. Sebenarnya gender sebagai konstruksi sosial tidak perlu dipermasalahkan kalau itu tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidak adilan terhadap salah satu jenis kelamin manusia. Akan tetapi pada kenyataan yang dibicarakan itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan ketimpangan peran gender. Dengan memberikan pembagian tugas yang baik dan seimbang, tidak mengabaikan hak lak-laki maupun perempuan, maka gender tidak menjadi permasala- han. Sebab peran perempuan dan laki-laki akan menguntungkan dan bermanfaat bagi keduanya. Menjelang pemilu tahun 2015 telah diwarnai berbagai isu penting, seperti demokratisasi, marjinalisasi partai politik, lembaga perizinan bicara dan lain-lain. Dalam pembahasan ini, yang dilihat melalui sudut pandang ba- gaimana perempuan dan pilkada dalam perspektif kesetaraan gender.
Kata Kunci: Perempuan, Pilkada, Gender dan Hukum Islam.

## Pendahuluan
Perempuan diciptakan Allah SWT untuk men- dampingi lelaki, demikian pula sebaliknya. Ciptaan Allah itu pastilah yang paling baik
dan sesuai buat masing-masing. Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi le- laki, sebagaiman pula lelaki adalah yang ter- baik untuk mendampingi lelaki, sebagaimana pula lelaki adalah yang terbaik untuk men- dampingi perempuan untuk melengkapi satu dengan yang lainnya, karena tidak ada ciptaan Allah yang sempurna. 1
Gender adalah suatu konsep cultural Gender adalah (perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi tingkah laku). Di da- lam Women’s Studies Encylopedia dijelaskan, bahwa Gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan ( distinc- tion) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. 2 Sedangkan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia kata “Gender” diartikan dengan jenis kelamin (sex). 3
Dari depenisi diatas dapat disimpulkan bahwa “Gender” adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidenti fi kasikan per- bedaaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial, budaya dan hukum (hak dan Ke- wajiban) atau dari sudut non-biologis. Dengan demikian maka “kesetaraan gender” dapat di- artikan dengan “suatu kondisi yang mencer- minkan adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya se- bagai manusia agar mampu berperan dan ber- partisipasi dalam berbagai kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertah-
1 Tihami, dkk., Fkih Munakahat Lengkap Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
hlm. 9
2 Helen Tierney, Woman’S Studies Encylopedia, Edisi Ke-1, (New York: Green Wood Press), hlm. 153
3 Ibid , hlm. 450
anan, dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan dengan setara 4 .
Bahwa isu kesetaraan gender yang se- lama ini bergulir menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Hampir setiap bidang pem- bangunan menganjurkan dilaksanakannya analisis gender dalam komponen program. Namun, tidak sedikit pula yang masih men- ganggap bahwa gender adalah sama dengan jenis kelamin. Atau lebih sempit lagi, gender itu sama dengan perempuan. Hal ini tidak mengherankan mengingat memang lebih ban- yak kaum perempuan yang mendapat dampak dari ketidakadilan gender dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat (termasuk da- lam politik), daripada kaum laki-laki. Sehing- ga, ketika masalah gender diperbincangkan, seolah-olah hal tersebut telah identik dengan masalah kaum perempuan.
Dalam Webster's New World Diction- ary , gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan di- lihat dari segi nilai dan tingkah laku. Semen- tara Women's Studies Encyclopedia memuat gender suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteris- tik emosional antara laki-laki dan perem- puan yang berkembang dalam masyarakat. Kesamaan perempuan dan laki-laki dimulai dengan dikumandangkannya ‘emansipasi’ di tahun 1950 dan 1960-an. Kesamaan perem- puan dan laki-laki diperkuat dengan deklarasi yang dihasilkan dari konferensi PBB tahun 1975, yang memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan. Berkaitan dengan itu dikembangkan berbagai program pember-
4  Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perem- puan RI, Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengurustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: MPP, 1999), hlm. 45
dayaan perempuan, dan mulai diperkenalkan tema Women In Development (WID), yang bermaksud mengintegrasi perempuan dalam pembangunan.
Sebenarnya gender sebagai konstruksi sosial tidak perlu dipermasalahkan kalau itu tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidak adilan terhadap salah satu jenis kelamin ma- nusia. Akan tetapi pada kenyataan yang dibi- carakan terhadap laki-laki dan perempuan menimbulkan ketimpangan peran gender. Dengan memberikan pembagian tugas yang baik dan seimbang, tidak mengabaikan hak lak-laki maupun perempuan, maka gender tidak menjadi permasalahan. Sebab peran perempuan dan laki-laki akan menguntung- kan dan bermanfaat bagi keduanya, khusus- nya bagi pembangunan bangsa dan Negara untuk menuju pencapaian good governance yaitu “pengelolaan yang baik”. 5
UUD setelah dilakukan amandemen di da- lamnya telah dilembagakan Pemilu bagi ang- gota lembaga perwakilan maupun pemimpin pemerintahan, penyelesaian sengketa hasil Pemilu, dan lembaga penyelenggara Pemilu. Namun pengaturannya meninggalkan per- soalan baru di bidang ketatanegaraan, yaitu berkenaan dengan pengaturan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Pres- iden, serta DPRD yang dipilih melalui Pemilu (Pasal 22E ayat 2), sedangkan untuk Guber- nur, Bupati, dan Walikota (Kepala Daerah) dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4).
Dengan demikian maka menurut UUD ha- sil amandemen dipilih secara demokratis yang tepat adalah ditafsir dipilih secara langsung. Namun berdasarkan pertimbangan sosiologis yaitu bersandar kepada kondisi masyarakat, perkembangan politik, pertimbangan kepent- ingan yang lebioh besar sosiologis juga bisa
5 Ibid, hlm. 32-33
dijadikan tafsir hukum. Tetapi penggunaan ini sudah terlepas dari sistemik dan historis peru- musan ketentuan (pasal) yang bersangkutan, karena hanya melihat perkembangan sosi- ologis masyarakat. Karena itu ide-ide kepala daerah dikembalikan dipilih DPRD merupa- kan tafsir sosiologis, bukan logika konsistensi hukum dan bukan berdasar sejarah maksud dirumuskannya ketentuan itu. Bila memang mau taat konstitusi, kepala daerah dipilih langsung seharusnya menjadi pilihan. Sistem ini adalah konstitusional dalam arti memiliki landasan dan argumen konstitusi yang kuat. 6 Akhir-akhir ini, menjelang pemilu tahun 2015 telah diwarnai berbagai isu penting, sep- erti demokratisasi, marjinalisasi partai poli- tik, lembaga perizinan bicara dan lain-lain. Menurut saya, isu-isu tersebut sangat esensial yang menunjukkan sejauh mana demokrasi di negeri kita ini. Sesuatu yang sangat logis jika yang tengah berkuasa akan terus mempertah- ankan status qua-nya, sementara yang lain akan berusaha menggantikannya. Ini adalah hukum alam, sunnatullah.
Jadi, demokrasi tidak dapat diciptakan dalam sekejap, tetapi ini akan berproses mem- butuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun demikian, kran-kran demokrasi seharusnya dibuka secara secukupnya oleh pemerintahan sehingga tidak menyumbat arus yang semakin kuat yang mungkin kalau tidak tersalurkan justru akan menjebol saluran yang ada. Dari penjelasan diatas maka akan dibahas tentang perempuan dan pilkada dalam perspektif ke- setaraan gender.
Dalam pembahasan ini digunakan me- tode  diskriptif kualitatif, yang dilihat mela- lui sudut pandang bagaimana perempuan dan pilkada dalam perspektif kesetaraan gender.
6  h t t p : / / w w w . p e r l u d e m . o r g / i n d e x . php?option=com_k2&view=itemlist&layout=ca tegory&task=category&id=17&Itemid=126
Pendekatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pene- litian. Metode kualitatif itu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan prilaku yang dapat diamati. 7
Penggunaan metode ini didasarikan atas pemikiran bahwa permasalahan yang men- jadi lapangan penelitian merupakan persoalan sistem sosial, di mana peristiwa yang ada di dalamnya bersifat totalitas. 8 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme perem- puan dan pilkada dalam perspektif kesetaraan gender.

## Kesetaraan Gender dalam Realitas Politik
Memperjuangkan bagi keterwakilan perem- puan dalam pengambilan keputusan meru- pakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan da- lam pengambilan keputusan. Kesetaraan kes- empatan dalam pengambilan keputusan akan mewujudkan persamaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam kuasa pengambilan keputusan. Pengalaman, kepent- ingan, dan daya tanggung perempuan dan laki-laki seharusnya menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga semua kebijakan publik memberikan manfaat yang sama adilnya bagi perempuan dan laki-laki. Perjuangan mewu- judkan keterwakilan perempuan di parlemen adalah salah satu strategi mewujudkan kes- etaraan gender di bidang politik, terutama da- lam hal pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari perjuangan mewujudkan kesetaraan gen- der dalam politik melalui peningkatan keter-
7 Andi Pratowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Yo- gyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 22
8  Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuali- tatif, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 21
wakilan perempuan di parlemen adalah men- capai keadilan bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) di segala aspek kehidupan. 9
T ahapan kampanye pemilihan kepala daerah yang akan diikuti oleh pasangan calon di seluruh Indonesia termasuk beberapa ka- bupaten/Kota di seluruh Indonesia sudah mu- lai berjalan. Sayangnya, kesemua pasangan calon, hanya ada beberapa wajah perempuan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, dan mirisnya lagi, muncul dari jalur independen. Ini tentu saja berbeda dengan kaum lelaki, wa- jah perempuan ikut menghiasi wajah perpoli- tikan yang diusung oleh partai politik. Minim- nya (boleh dibilang begitu) perempuan dalam panggung pemilihan kepala daerah di Kabu- pate/Kota di wilayah Provinsi jelas memantik beberapa pertanyaan dari kalangan pejuang hak-hak perempuan dalam politik. Beberapa pertanyaan yang diajukan, apakah stok fi gure politisi pemimpin perempuan di Indonesia sudah habis? Atau memang stoknya ada tapi belum diberikan kesempatan untuk dicalonk- an karena masih kuatnya budaya patriarki di kalangan internal partai politik, sehingga sulit memunculkan calon dan wakil Kepala Daerah perempuan. 10
Kesamaan perempuan dan laki-laki dimu- lai dengan dikumandangkannya ‘emansipasi’ di tahun 1950 dan 1960-an. Kesamaan perem- puan dan laki-laki diperkuat dengan deklarasi yang dihasilkan dari konferensi PBB tahun 1975, yang memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan. Berkaitan dengan itu dikembangkan berbagai program pember- dayaan perempuan, dan mulai diperkenalkan
9 http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/ uploads/2012/07/Strategi-Peningkatan-Keter- wakilan-Perempuan-di-Parlemen.pdf
10 http://portal.malutpost.co.id/en/opini/item/4177- perempuan-dan-pilkadadalam-perspektif kes- etaraan.
tema Women In Development (WID), yang bermaksud mengintegrasi perempuan dalam pembangunan.
Dengan demikian, bahwa menjadi hak setiap perempuan tanpa syarat total mence- burkan diri dalam aktivitas politik. Ia berhak menduduki jabatan-jabatan politik dengan syarat mentaati hukum-hukum yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah merupakan UU yang paling peka dan sukar dalam seluruh permasalahan men- genai kedudukan atau status perempuan. Da- lam prakteknya jauh lebih mudah untuk men- ciptakan perundang-undangan yang menjamin persamaan hak perempuan dalam politik, pen- didikan, kepegawaian, ketenaga-kerjaan, atau kewarganegaraan daripada persamaan hak dan kewajiban dalam hukum keluarga.
Dalam hukum keluarga menurut tra- disi, norma-norma hukum, adapt dan hukum agama sangat berpengaruh sehingga menyen- tuh perasaan-pearasaan dalam sanubari manu- sia, yang kadang-kadang sukar untuk menye- suaikan diri dengan tuntuntan zaman. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 yang berbunyi:
Segala warga Negara bersamaan kedudukan- nya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian.
Pasal tersebut sangat penting artinya bagi kaum perempuan Indonesia, sebab prin- sip kesamaan kedudukan itu secara logisnya meliputi aspek asal-usul seperti bangsa (ras), suku bangsa, agama, jenis kelamin dan asal- usul sosial. Oleh sebab itu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi tumpuan persamaan hak bagi perempuan Indonesia, dan persamaan kedudukan.
Masalah kedudukan perempuan dalam hukum masih relevan untuk dibicarakan,
disebabkan oleh kenyataan bahwa di dalam praktek kehidupan masyarakat, baik di dalam masyarakat Indonesia maupun di lain-lain Negara, masih terdapat ketidaksamaan antara kedudukan perempuan dan laki-laki, bahkan adakalanya tersebut telah berkembang dis- ebabkan berbagai alas an yang berarkar pada adapt kebiasaan, tradisi dan sikap, atau ter- gantung pada perbedaan politik, ekonomi, sosial dan kultural. Kedudukan atau status menunjukkan kepada hak dan kewajiban ses- eorang dalam hubungan dengan orang lain atau hubungannya dengan sesuatu benda.
Hak politik adalah hak-hak yang ditetap- kan oleh undang-undang bagi seseorang. Hak itu biasanya didasarkan atas status kebangsaan, dan pada umumnya, undang-undang senantia mensyaratkan status warga Negara bagi pemi- lik hak. Dengan kata lain, hak tersebut hanya berlaku bagi warga Negara, bukan orang as- ing. Misalnya, teks pasal 1 Undang-undang Pemilkikan Hak politik ( Qanun Mubasyarat al-Huquq al-Siyasiyyah) Mesir Nomor 73 Tahun 1957 yang menetapkan bahwa warga Negara Mesir baik laki-laki maupun perem- puan-yang telah mencapai usia 18 tahun hi- tungan Masehi, dengan sendirinya telah me- megang hak politik. 11
Perlu dicatat, istilah hak politik perem- puan sudah praktis merangkum pengertian hak dan sekaligus kewajiban. Hak politik, sejauh sebagai hak individu, sesungguhnya merupakan kewajiban bagi kolekti fi tas indi- vidu-individu. Sebab hak perempuan sebagi- mana telah diakui mengandaikan bolehnya seorang perempuan menggunakan atau tidak menggunakan hak itu tanpa ikatan apapun, selain penggunaaan yang sah secara hukum. Sementara itu hak politik, jika oleh seorang
11 Undang-Undang Negara Mesir No. 73 Tahun 1957 tentang Pemilkikan Hak Politik ( Qanun Mubasyarat al-Huquq al-Siyasiyyah) .
warga tidak digunakan, karena hampir semua aturan perundang-undangan orang itu akan mendapat sanksi. Lebih dari itu, hak politik hanya pegang oleh warga yang memenuhi syarat-yarat tertentu di samping syarat kewar- ganegaraan.
Hak politik ini memuat keterlibatan in- dividu dalam membentuk kehendak umum, baik berupa hak untuk memilih wakil-wakil- nya di majelis dan lembaga-lembaga perwaki- lan lainnya, maupun hak untuk mencalon diri, hak-hak politik ini mencakup:
a.  Hak mengemukakan pendapat/suara da- lam pemilihan-pemilihan umum dan pe- mungutan-pemungutan suara dengan ber- bagai aneka macamnya,
b.  Hak pencalonan menjadi anggota lemba- ga perwakilan maupun lembaga-lembaga lokal,
c.  Hak pencalonan menjadi kepala Negara. Dan seterusnya, meliputi partisipasi dan pengutaraan pendapat dalam masalah- masalah yang memiliki cirri politik.
Mengenai sejauh mana hak politik yang diperoleh perempuan dalam tata dan konsep Islam, terdapat yang berbeda dan ragam: a.  Pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak politik perempuan, dan dalam bidang ini perempuan tidak dapat disejajarkan dengan laki-laki.
b.  Mengatakan bahwa Islam mengabsahkan dan mengakui hak politik perempuan, ke- cuali hak menjadi pemimpin Negara.
c.  Memandang bahwa persoalan ini bukan- lah persoalan agama, fi kih, atau perso- alan  hukum, melainkan persoalan sosial politik. Karena iyu, masalah ini hendal- nya dikembalikan kondisi sosial politik ekonomi masing-masing Negara .
Untuk menunjukkan dimungkinkannya perempuan meraih sukses di dunia politik ini, kami cukup menyebutkan beberapa perem-
puan yang menduduki jabatan kepemimpinan suatu Negara, dahulu dan sekarang. Mereka ini terhitung pemimpin-peminpin yang sukses, bahkan melampaui banyak pemimpinan laki- laki yang berkecimpung dalam dunia public dan politik, dan banyak pula yang meraih sukses.
Begitu juga, di hampir seluruh Negara serikat, perempuan yang memegang jabatan- jabatan kementerian dan posisi-posisi penting banyak ditemukan. Mereka mewakili daerah- nya masing-masing di lembaga-lembaga for- mal ataupun lembaga-lembaga lokal. Didalam sejarah agama Islam banyak juga perempuan- perempuan yang ikut andil dalam kehidupan publik, dan memiliki peranan dan prestasi be- sar.
Persamaan gender dibidang hak-hak politik, merupakan hak Syar’i bagi perem- puan. Jika dalam berbagai periode sejarah kehidupannya, perempuan tidak mengguna- kan haknya itu, karena tidak adanya kebutu- han mendesak untuk mempraktikkannya, atau karena laki-laki dalam bidang ini mengung- gulinya, itu tidak berarti bahwa hak politik perempuan menjadi tidak diakui. Bahkan, ia menjadi suatu hak yang dituntut, dan tidak akan pernah dihapuskan. Dan diberbagai Neg- ara perempuan masih melakukan desakan dan tuntutan atas hak-hak tersebut. Hak-hak poli- tik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui oleh undang-undang atau konstitusi berdasar- kan keanggotaan sebagai warga negara. 12
Undang-undang positif, dalam batas- batas yang tidak kecil, telah dilampaui oleh Islam sehubung dengan pengakuan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan. Hinggah akhir abad ke 18, perempuan belum mendapatkan hak-hak yang diakui secara yu-
12 Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan, Men- elusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam, (Jakarta: Penerbit  Amzah, 2008), hlm. 34
ridis. Perempuan hanya dipandang sebagai makhluk yang tunduk kepada laki-laki, perem- puan senantiasa menjadi subordinat laki-laki.
Ketika Amerika serikat telah memper- oleh kemerdekaan, presiden Jefferson pada ta- hun 1776 menerbitkan sebuah Deklarasi Ke- merdekaan yang diantaranya memuat prinsip persamaan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi hak asasi manusia dan hak warga negara. Pasal pertama deklara- si ini berbunyi, individu-individu dilahirkan bebas dna sama di depan hukum, dan manusia memiliki hak-hak  alamiah, yakni kebebasan, persamaan hak milik pribadi, hak keamanan, dan hak menentang ketidakadilan. Meskin de- mikian, prinsip persamaanlah yang menjadi prinsip segala prinsip yang ditetapkan oleh revolusi.
Prinsip persamaan ini kemudian mulai diapdosi oleh undang-undang dan aturan hu- kum di berbagai Negara. Sehingga, prinsip ini menjadi asas pokok pengakuan hak dan kebebasan universal dalam sistim demokra- si. Dengan kata lain, suatu masyarakat yang tidak menerapkan prinsip persamaan, tentu di dalamnya tidak ditemukan kebebasan hakiki. Karena, mana mungkin individu dapat me- nikmati kebebasan, sedangkan masyarakat sendiri tidak memiliki persamaan hak dan ke- wajiban secara yuridis. Jadi, persamaan ada- lah hak kebebasan.
Prinsip persamaan meniscayakan adanya kesejajaran kedudukan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum, juga kesejajaran dalam menunaikan beban tugas public. Hu- kum bagi seluruh individu dalam masyarakat itu satu, tidak ada perbedaan atau diskrimi- nasi. Begitu pula, setiap individu sama dalam hal pembayaran pajak-pajak Negara, sesuai dengan pemasukan dan kekayaan masing- masing, tanpa membedakan apalah dia laki- laki atau perempuan. Meraka sama dalam hal
tugas-tugas public, selain dalam pengecual- ian-perkecualian menurut kaidah umum, mis- alnya wajib meliter, yang dalam hal ini kaum perempuan di berikan kelonggaran. 13
Sementara prinsip persamaan merupakan asas umum dan tidak memerlukan penjelasan, masalah kepemimpinan dalam jabatan-jaba- tan publik dan pemilikan hak-hak politik bagi kaum perempuan merupakan masalah khila fi - yyah (yang masih diperdebatkan). 14
Artinya hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga Negara setempat, bukan warga as- ing. Misalnya teks butir I dari undang-undang yang mengatur hak-hak politik di Mesir No- mor 73 Tahun 1957 yang berbunyi, “Setiap warga Negara Mesir, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah sepuluh tahun menda- pat hak-hak politik sendiri.” Hal senada juga dicatumkan pada butir 5 undang-undang Par- lemen Nomor 38 tahun 1972 yang diperbaha- rui dengan undang-undang Nomor 109 tahun 1980 dan butir 75 undang-undang hukum set- empat Nomor 43 tahun 1979 yang mensyarat- kan pencalonan atau penunjukan anggota di majelis-majelis ini harus individu warga Neg- ara asal Mesir. Sebagainan tercatum dalam undang-undang yang berlaku sekarang butir 75 bahwa disyaratkan bagi orang yang dipilih menjadi Presiden harus orang yang lahir dari kedua orang tua yang berkewarganegaraan Mesir.
Dalam hak-hak politik terhimpun anatara konsep hak dan kewajiban sekaligus. Sebab hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi hak bagi individu karena hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan hak mutlak, sebagaimana yang diterima, mem- bolehkan seseorang menggunakan atau tidak menggunakannya tanpa ikatan apa pun kec-
13 Lihat Pasal 2, Ensilopedi Hak Asasi Manusia, hlm. 11 14 Muhammad Anas, Op.Cit., hlm. 89-90
uali dalam menggunakannya menurut konsti- tusi. Adapun jika hak-hak itu tidak digunakan dalam pembuatan undang-undang, hal itu mengancam dijatuhkannya sanksi, terutama karena hak-hak politik itu tidak berlaku kec- uali bagi orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu di samping syarat kewarganegaraan. Hak-hak politik itu mensyaratkan partisi- pasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di majelis-majelis dan berbagai lem- baga perwakilan atau pencalonandiri mereka untuk menjadi anggota majelisatau lembaga- lembaga perwakilan tersebut. 15
Oleh karena itu, kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencermink- an status mereka yang bermatabat, terhormat dan mulia dalam Islam. Sebagian dari hak-hak tersebut adalah sebagai berikut;
1.  Kebebasan untuk menyampaikan penda- pat
2.  Hak baiat (janji Setia)
3.  Hak untuk ikut berjihad
4.  Hak untuk memberikan perlindungan
5.  Perempuan dan jabatan penguasa GBHN 1999 telah memberikan arahan yang cukup jelas bagi para pembuat kebijakan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kedudukan dan pereanan perempuan setidak- tidaknya dalam lima tahun mendatang. Terda- pat 2 kebijakan yang harus dijalankan pemer- intah, yaitu;
1.  Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
2.  Meningkatkan kualitas peran dan ke- mandirian organisasi perempuan dengan
15 Ikhwan Fauzi, Op.Cit., hlm. 34-35
tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melan- jutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga masyarakat. 16
Hal tersebut ditunjang oleh kebijakan sektor hukum  yang pada intinya memberikan arahan “menata hukum nasional yang me- nyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat istiadat serta memperbaharui perundang-un- dangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntu- tan reformasi melalui program legelative”. 17
Instruksi presiden No 9 tahun 2000 men- ginstruksikan kepala Gubenur, Bupati, Wa- likota, Camat dan kelurahan untuk melakukan PUG dalam proses pembangunan sejak peren- canaan, pelaksanaan maupun pemantauannya. Adapun peluang dalam pemilu 2004 adalah munculnya af fi rmative action atas perumu- san kebijakan yang responsive gender yang dikenal sistem quato khususnya untuk men- ingkatkan representasi perempuan dan lemba- ga-lembaga pengambilan keputusan. Dengan munculnya jumlah seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang adil bagi perempuan dan lelaki. Kebijakan ini mdijamin dalam pasal 4 konvensi peng- hapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dirati fi kasi dengan UU no 7 tahun 1984 juga telah mendapt landasan kon- stitusi yang kuat dalam pasal 28 H ayat 2 UUD
16 Nuhahbani Kacasungkana, Agenda Khusu Imple- mentasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Pengarustamaan Gender (PUG), (Malang:
Semloknas),  2003.
17 Elfi Muawanah, Pendidkan Gende dan Hak Asasi  Manusia, (Yogyakarta: Teras), 2009, hlm.
1945 dan Tap MPR nomorVI/MPR/2002. Pada prinsipnya ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 65 ayat I UU tentang pemilu yang berbunyi: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk se- tiap daerah pemilu dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”
Dan  pada UU RI No 10 tahun 2008 ten- tang pemilu pasal 8 ayat I d disebutkan bah- wa menyertakan sekurang-kurang 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Juga  pada pasal 15 yang pada intinya ada keterwakilan perem- puan sekurang-kurang 30 persen atau senba- gaimana diatur dalam pasal 2 ayat 5, pasal 20, pasal 51 ayat 2 UU No 2 tahun 2008 tentang parpol.
Meskipun demikian banyak pendapat yang menganalisis bahwa perempuan secara kuantatif dan kualitatif kurang mengakses dunia politik, yaitu: 18 1). Karena kesalahan perempuan sendiri: kurang pendidikan, kurang wawasan, kurang kompetitif sehingga tidak memungkinkan terjun kedunia politik. 19 2). Tidak adanya persamaan (inequality) struktur hubungan lelaki dan perempuan. 20 Mengingat
18 Sugiarti, Pengarustamaan Gender dan Kemandi- rian Politik Perempuan Indonesia. Malang Sem- loknas. 2003 19 Pandangan ini tidak mengakar, karena seyog- yanya dicari apa sebab perempuan mis-pendidi- kan wawasan kompetitif dan segera diberikan kekurangan tersebut melalui penambahan pen- didikan wawasan dan meningkatkan percaya diri mereka.
20  Lebih lanjut walaupun perempuan telah berpatisi- pasi dalam politik mereka masih terpengaruh oleh ideologi dominan, oleh karena itu merupakan hal penting untuk mengkajinya agar tercapai karier, termasuk kendala yang dihadapinya dalam mem- perjuangkan hak-hak dan kepentingan perem- puan dan tidak terkecuali pandanga npria sendiri
demokrasi sebagai slogan dalam bernegara maka seyogyanya berbagai peran politikpun atau jabatan  pemerintahan dihilangkan seba- gai peran-peran yang neuter. 21 Pengindenti- fi kasinya sebagai peran-peran gender neuter, 22 secara teoritik konstitusional tidaklah  akan ada lagi kemungkinan menutup akses bagi perempuan yang memasuki peran-peran dan atau jabatan. Dengan demikian baik perem- puan maupun laki-laki  sama memiliki pelu- ang untuyk memasuki dunia politik. 23
Hak  politik perempuan harus dianggap sebagai suatu kesatuan dengan hak asasi ma- nusia, oleh karena itu hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manu- sia. Secara demokrasi jumlah perempuan sekitar 50 % dari  pulasi merupakan bangu- nan teoritis demokrasi yang wajar bila wakil rakyat mere fl eksikan konstitusinya, keadilan dan demokrasi tidak mungkin dicapai apabila lebih ½ penduduk (perempuan) tidak diden- gar (silent mayority) .
Berdasarkan dari segi kesetaraan keter- wakilan dari perempuan, untuk  perempuan tidak ada bedanya dengan tuntutan atas keter- wakilan dari rakyat untuk rakyat, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Meningkat- nya keterwakilan perempuan dalam  lembaga politik  justru  akan  meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dikeluarkan. Karena proses pengambilan keputusan yang tadinya didominasi laki-laki akan diwarnai  dengan
terhadap politisi perempuan dapat menunjukkan struktur hubungan lelaki dan perempuan baik da- lam tempat kerja maupun di rumah tangga.
21 Soetandyo  Wignyo  Soeputro, Permasalahan Gender dalam Kehidupan Demokrasi, (Malang: Semloknas), 2003
22 Suatu proses mengaburkan pembatasan masku- lin-feminin dan menghasilkan berbagai peran yang bermasyarakat ada dalam bahasa Jerman yang istilah lainnya adalah androgini
23  Elfi Muawanah, Op. Cit., hlm. 155
pertimbangan-pertimbangan menyentuh ke- pentingan dan kebutuhan rakyat yang lebih luas, yaitu rakyat yang termarginalkan, ter- masuk kepentingan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
Partisipasi perempuan dalam dunia poli- tik erat kaitannya dengan usaha mempunyai akses mereka kepada  kekuasaan. Oleh  kar- ena  itu  hanya dengan mempunyai akses be- sar, perempuan dapat mencapai jabatan-jaba- tan dalam politik dan pemerintahan. Namun keuntungan potensial untuk memenangkan persaingan dengan laki-laki ternyata tetap ga- gal mengimbangi hambatan-hambatan kumu- latif bagi partisipasi perempuan dalam dunia politik. Apalagi bila pihak laki-laki mencari perempuan yang dapat diatur, perempuan yang lebih mudah menerima hegemoni laki- laki yang diperlu diwaspadai melalui startegi yang dibuat perempuan itu sendiri. 24
Artinya, dengan jumlah perempuan sebe- sar itu, belum tercermin dalam jumlah keter- wakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat/pengambil kebijakan politik di Indo- nesia.  Ditambah lagi, belum adanya platform partai yang secara kongkrit membela kepent- ingan perempuan.  Meskipun kebijakan ket- erwakilan 30% perempuan di parlemen sudah dilakukan, namun faktanya menurut hasil penelitian CETRO (Centre for electoral re- form) terhadap 4 (empat) partai besar peserta pemilu menunjukkan belum ada kesungguhan dari Partai Politik untuk meningkatkan keter- wakilan perempuan dalam lembaga parlemen, khususnya DPR. Akibatnya, agenda perem- puan berupa pendidikan, kesehatan reproduk- si, pemberdayaan ekonomi perempuan dan anti kekerasan termasuk perdagangan perem- puan dan anak serta kekerasan seksual  tidak pernah dapat diperjuangkan.
24 Ibid , hlm. 156-158
Padahal keberadaan perempuan di parle- men, bahkan ketika memegang tampuk kekua- saan sangat penting dalam mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan mereka. Dan hal ini berlangsung selama berpuluh-puluh tahun pada bangsa ini. Bahwa lembaga politik lebih didominasi oleh laki-laki, dan sebagian besar keputusan politik dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan.
Berkaca dari kasus-kasus Pilkada seren- tak yang akan diikuti oleh seluruh pasangan calon kabupaten/kota yang minus perempuan, apakah Partai Politik berani membongkar paradigma dan “praktik” tidak sensitif gen- der dalam pencalonan perempuan untuk ikut “ fi ght” dalam kontestasi politik pada masa mendatang.
Keterwakilan perempuan pada pilkada serentak 2015 dinilai masih sangat kurang. Berdasarkan perhitungan Perkumpulan un- tuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dari 1.584 peserta yang memenuhi syarat, hanya 116 atau 7,32 persen yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan penelurusan Perlu- dem melalui laman infopilkada.kpu.go.id, 116 perempuan yang berpartisipasi pada pilkada serentak 2015, 54 di antaranya mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan 62 orang ter- catat sebagai calon wakil kepala daerah. Para perempuan tersebut tersebar di 90 daerah dari 262 daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Persentasenya adalah kabupaten 76 orang dari 219 wilayah, kota 13 orang dari 34 wilayah, dan provinsi hanya 1 orang dari 9 wilayah. Sedangkan berdasarkan wilayah partisipasin- ya, tercatat 79 orang mendaftar di tingkat ka- bupaten, 13 orang di tingkat kota, dan 1 orang tingkat povinsi. 25
25 http://www.suarakarya.id/2015/07/31/perem- puan-dan-pilkada-serentak-oleh-thomas-koten. html
Pilkada serentak pertama kali akan di- helat pada 9 Desember 2015. Perhelatan demokrasi yang berlangsung di 269 daerah, 260 kabupaten/kota, dan 9 provinsi ini akan menjadi momentum yang signi fi kan bagi daerah-daerah untuk memilih kepemimpinan lokal sesuai dengan harapannya. Dan, para calon pemimpin daerah pun diharapkan dapat menjadikan pilkada ini sebagai event pem- buktian diri untuk menjadi pemimpin daerah idaman.
Dengan demikian, baik rakyat daerah maupun pemimpin terpilih nantinya dapat menggoreskan nama-namanya pada catatan sejarah daerah tentang kesuksesan mereka pada pesta demokrasi pilkada serentak per- tama yang bisa dikenang. Bukan sebaliknya hanya menghasilkan sinisme publik lantaran pilkada serentak yang melibatkan sekitar 60% dari seluruh daerah kabupaten/kota tersebut telah menghabiskan biaya sekitar Rp 5 triliun- Rp 7 triliun. 26
Puncak dari harapan kita adalah perhe- latan akbar pilkada serentak ini dapat ber- manfaat bagi kemajuan daerah. Jika harapan tersebut tidak tercapai, pilkada serentak tidak memiliki nilai positif alias tidak ada bedanya dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Dan, rakyat daerahnya akan kembali terjerat keke- cewaan dan terus berkubang dalam lumpur kesulitan yang sama. Sayangnya, dalam pilka- da serentak ini, keterlibatan kaum perempuan terkesan minim, dan juga tidak banyak opini yang mengemuka tentang pentingnya keterli- batan perempuan dalam pilkada demi meraih kursi eksekutif di daerah-daerah. Berbeda dengan pemilu legislatif di mana peran dan keterlibatan perempuan di legislatif didorong untuk mencapai keterwakilan 30%, baik di
26 http://www.suarakarya.id/2015/07/31/perem- puan-dan-pilkada-serentak-oleh-thomas-koten. html
DPR maupun di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Persoalan ini pernah dikemukakan Men- teri Pemberdayaan Perempuan dan Perlind- ungan Anak (Yohana Yembise). Menurut Menteri, meskipun UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota belum menyinggung kebijakan a fi rmasi kepa- da perempuan dalam pencalonan kepala daer- ah, namun sangat diperlukan adanya komit- men dari penyelenggara dan parpol terkait pentingnya keterlibatan perempuan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 27
Persoalannya adalah bagaimana supaya kaum perempuan memiliki keleluasaan mem- perjuangkan nasibnya yang khas perempuan secara maksimal? Maka, di sini diharapkan munculnya komitmen partai poltik untuk mendorong, meningkatkan dan memperluas aksesibilitas perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di pusat dan daerah. Dan, parpol pun harus memahami ini demi mendapatkan keseimbangan dalam kesejat- eraan rakyat di mana segala keterpurukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dapat tercipta dengan baik. Catatan penting bahwa karena masalah dana pilkada merupak- an hal mutlak, maka diperlukan implementasi UU Pemilu tentang penggunaan dana, bah- wasanya dana kampanye dan sosialiasi calon didukung oleh pemerintah. Ini mempermudah masuknya kandidat perempuan dalam pilkada serentak ini.
Padahal, di era demokrasi seperti seka- rang ini, sudah banyak perempuan Indone- sia yang menjadi panutan dalam dunia poli- tik. Sebut saja presiden ke lima Indonesia, Megawati Soekarno Putri merupakan seorang
27 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota be- lum menyinggung kebijakan afirmasi kepada perempuan dalam pencalonan kepala daerah.
perempuan. Begitupun dengan pemimpin- pemimpin lokal seperti Gubernur, Bupati mau- pun Walikota. Diantaranya, Tri Rismaharini walikota Surabaya yang berhasil memimpin dan memajukan kota Surabaya di kancah in- ternasional.
Namun, ironisnya usulan untuk menyu- arakan leadership bagi perempuan tersebut be- lum mendapat sambutan yang positif dari para pemegang kebijakan. Hal itu terbukti dengan masih minimnya partisipasi perempuan dalam pilkada serentak 2015. Meskipun pada ke- nyataannya, minimnya partisipasi perempuan dalam pilkada 2015 bukan sepenuhnya kes- alahan dari para pemegang kebijakan semata. Namun kemungkinan besar justru datang dari internal perempuan sendiri. Yaitu tidak adan- ya antusias dari perempuan untuk berpolitik. Sehinggga mereka memiliki kecenderungan untuk bertahan sebagai sub ordinat laki-laki. Asumsi semacam inilah yang menjadikan ke- salahan fatal bagi perempuan di kancah poli- tik.

## Perempuan dan Pilkada Menurut Hukum
Islam
De fi nisi pemilihan (pemilu), ini hanyalah is- tilah kaum sekularis untuk mengambil ke- untungan. Secara bahasa ini berarti memilih pemimpin atau penguasa, yang dalam Islam sesungguhnya merupakan kewajiban, sepan- jang hukum yang diterapkan adalah hukum Is- lam (berasal dari Allah SWT). Bagaimanapun jika kita berbicara mengenai pemilihan atau pemilu di masa sekarang, hal ini tidak diarti- kan memilih atau menerapkan hukum Islam! Proses pemilihan adalah memilih seseorang yang akan membuat hukum sesuai keinginan mayoritas, oleh karena itu istilah pemilihan atau pemilu lebih disukai penggunaannya oleh sistem demokrasi dan kebebasan yang kufur.
Untuk itu, akan lebih baik bagi kita untuk menggunakan istilah lain dari pemilihan atau pemilu, bahkan ketika kita membicarakan mengenai pemilihan seorang kholifah (kepala negara dalam sistem Islam), untuk membeda- kan diri kita dengan orang-orang ka fi r (dengan tidak menggunakan istilah-istilah mereka) dan menghindari keambiguan (makna yang mem- bingungkan) atau kesalahan konsepsi seputar pemilihan atau pemilu. Wahai saudara-sau- daraku (kaum muslimin), ketahuilah bahwa demokrasi dan kebebasan adalah bentuk tho- ghut dan karenanya itu menjadi prasyarat bagi seorang muslim untuk menolak itu semua dan menyatakan permusuhan kepada mereka. Jan- gan patuh dan tunduk pada bisikan syaithan yang dihembuskan oleh sekularis yang akan mengajak anda untuk menolak Iman, dan menolak menyembah hanya kepada Tuhanmu dengan hanya taat kepada-Nya. 28
Pada dasarnya hukum asal pemilihan umum atau memilih pemimpin (penguasa) adalah mubah hukumnya. Hukum mubah arti- nya jika dikerjakan maupun ditinggalkan sa- ma-sama tidak mendapat pahala dan tidak pula mendapat dosa. Dalam Negara Islam (yang disebut Negara Khilafah) pun ada pemilu di mana kaum muslim memilih Khalifah (kepala Negara). Ini adalah pendapat Syaikh Atha Bin Khalil, seorang Ulama asal Palestina. Akan tetapi hukum mubah ini dapat berubah men- jadi haram jika terdapat dua kondisi.
Kondisi pertama, haram ikut mencob- los jika calon pemimpin (penguasa) itu tidak memenuhi syarat sah pemimpin yang jum- lahnya tujuh. Tujuh syarat sahnya seseorang menjadi pemimpin (penguasa) adalah; Islam, berakal sehat, baligh, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu. Tidak sah dan haram jika yang
28  h t t p : / / p a r t a i - p o l i t i k - i s l a m . b l o g s p o t . co.id/2008/12/demokrasikebebasan-dan-pemilu- menurut.html
menjadi pemimpin (penguasa) adalah seorang ka fi r (non-muslim), gila, anak kecil yang be- lum baligh, perempuan, budak, orang fasiq (ahli maksiat, missal dia koruptor atau tukang selingkuh), dan cacat fi sik yang menyebabkan dia tidak mampu memerintah.
Kondisi kedua, haram ikut mencob- los jika diketahui dengan dugaan yang kuat ( Ghalabatuzh Zhan ) bahwa semua calon yang harus dipilih setelah terpilih nanti akan men- erapkan hukum selain syariah Islam/hukum Allah. Misalnya dalam kampanye, calon itu secara terang-terangan mengatakan bahwa ia akan membangun dan memajukan demokra- si, HAM, dan pluralisme. Ini pun merupakan pendapat Syaikh Atha Bin Khalil. Keharaman memilih (mencoblos) pemimpin (penguasa) pada dua kondisi di atas berdasarkan sebuah kaidah ushul fi qih, yakni: Al-Washilatu ilaa al-haram, fahuwa haram” (Sebuah sarana yang mengantarkan pada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram). 29
Berdasarkan dalil-dalil yang pasti sum- ber dan maknanya dari al-Quran dan al- Hadis, Haram hukumnya seseorang menjadi pemimpin (penguasa) jika ia non-muslim, gila, belum baligh, perempuan, budak, fasiq, dan tidak mampu. Begitu juga haram hukumnya seorang pemimpin (penguasa) menggunakan selain syariah Islam sebagai hukum, aturan, atau perundang-undangan dalam mengatur kekuasaan dan rakyatnya. Haram hukumnya seorang pemimpin (penguasa) menerapkan demokrasi, kapitalisme, HAM, pluralisme, sosialisme, komunisme, marxisme, dan sys- tem kufur lainnya.
Sebagaimana fi rman Allha SWT  surah Al-Ahzab (33)  ayat 36 yang artinya sebagai berikut;
29 https://mumaseo.wordpress.com/2015/04/27/ hukum-mencoblos-bupati-gubernur-menurut- islam/
Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rosul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan ba- rangsiapa mendurhakai Allah dan Rosul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata. 30
Karena itu, menetapkan hukum yang tidak bersumber dari al-Quran dan As-Sunnah adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan dapat dikategorikan perbuatan menyekutukan Allah Swt. Seorang muslim wajib terikat kepada syariah Allah, wajib mengambil hukum dari wahyu Allah semata, dan menolak undang-undang atau peraturan buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah Swt. Dengan demikian, wakalah dalam fungsi legislasi yang akan menghasilkan hukum atau peraturan perun- dangan sekular atau yang bertentangan den- gan syariah Islam adalah haram berdasarkan kaedah syara’ yang menyatakan: “Wasilah (perantaraan) yang pasti menghantarkan ke- pada perbuatan haram adalah juga haram”.
Berdasarkan ayat-ayat diatas menjelas- kan bahwasannya Islam membolehkan perem- puan untuk memiliki sesuatu dan bertindak atas hak milikinya itu. Perempuan dibolehkan pula mewakilkan urusannya kepada orang lain, jika ia tidak berkehendak sendiri, di- bolehkan pula atasnya untuk menjamin orang lain  atau dirinya dijamin orang lain, semua kebolehan itu persis seperti yang diberikan kepada laki-laki hingga karenanya kita tidak pernah menjumpai seorang ahli fi qih Islam pun berpendapat bahwa ayat-ayat yang berke- naan dengan segala tingakah laku keuangan hanya dihususkan bagi laki-laki dan tidak un- tuk perempuan.
Dengan demikian Islam memberikan de-
rajat kepada perempuan dalam kedudukannya sebagai manusia yang sempurna, kemanusi- annya sejak awal nur Islam menyirami bumi. Sehubungan dengan keterwakilam perempuan dalam dunia politik kita punya harapan besar terhadap keberadaan perempuan dalam pemi- lihan kepala daerah langsung yang sedang bergulir saat ini di dunia perpolitkan indo- nesia, bagaimana peluang perempuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini atau dengan kata lain apakah peluang perem- puan sebagai pemimpin daerah mempuyai peluang yang sama dengan laki-laki, mung- kin pertanyaan ini harus dijawab oleh pene- litian, kita buat sebuah studi kasus di daerah- daerah pemilihan di Indonesia, tatapi paling tidak tulisan ini dapat sedikit menggambarkan keadaan perempuan berdasarkan sejarah masa silam perjuangan perempuan Indonesia.
Adapun mengenai kedudukan perempuan di dalam pandangan Islam, sesungguhnya su- dah sangat jelas, sehingga ketika peradaban lain masih sibuk mendiskusikan mengenai apakah wanita itu sejenis hewan ataukah ma- nusia, Islam justru telah menempatkan wanita pada posisis yang paling tinggi dan penuh adil.
Kalau kita telaah lebih dalam, sesunguh- nya hukum-hukum Islam diturunkan kepada manusia dengan melihat sisi kemanusian- nya semata. Kalupun sepintas ada perbedaan beban hukum, hal ini bukan berarti Islam menomorsatukan laki-laki dan menomordua- kan perempuan, melainkan karena pengakuan terhadap perbedaan yang secara fi trah telah dimiliki keduanya saat mereka diciptakan, dan ini justru makin memperkuat keyakinan bahwa ajaran Islam sangat sesuai dengan sisi kemanusiaan manusia. 31
Menurut Analisa penulis upaya memper-
31 p2si.unpas.ac.id/download/almizan/edisi128/ Imas%20Sumiati.Doc
juangkan hak-hak perempuan itulah sehingga dimungkinkan perempuan harus mengam- bil peran dalam urusan politik karena terkait dengan pengambilan kebijakan. Perempuan harus didorong untuk maju berkompetisi da- lam ruang kontestasi, Pilkada bahkan Pilpres. Bukan diberikan porsi sebagai pelengkap pen- derita yang berurusan dengan ranah domestik. Penerimaan perempuan dalam ruang politik di Indonesia memang masih berada dalam ruang abu-abu. Pada umumnya, perpolitikan di In- donesia masih melihat wilayah politik adalah wilaayah patriarki, dunianya laki-laki. Ini bisa dilihat dari ketimpangan gender dalam hal representasi di lembaga politik di Indonesia.
Sesuai dengan Fatwa MUI tentang pemi- lu 2009 diktum 4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terper- caya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hu- kumnya adalah wajib. dan diktum 5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya ada- lah haram, maka wajib bagi para aktivis Islam untuk memberikan penyadaran (tauiyyah) ke- pada umat Islam agar hanya memilih wakil rakyat yang memang jelas nyata merupakan tokoh pejuang syariah Islam yang bertekad untuk tegaknya NKRI Bersyariah dan tidak memilih mereka yang tidak jelas visi misinya untuk Islam dan agar umat Islam bersikap is- tiqomah dan tidak terpengaruh oleh money politic yang sejatinya suap terlaknat.

## Penutup
Dari penjelasan diatas dapatlah dimpulkan bahwasannya perempuan itu boleh berpartisi- pasi dalam pilkada atau berpoltik, asal tidak
melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Karena dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender, bahwasan perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban dalam bangsa dan Negara. Berkaca dari kasus-kasus Pilkada serentak yang akan diikuti oleh seluruh pasangan calon kabupaten/kota yang minus perempuan, apak- ah partai politik berani membongkar paradig- ma dan “praktik” tidak sensitif gender dalam pencalonan perempuan untuk ikut “ fi ght” da- lam kontestasi politik pada masa mendatang.
Padahal, di era demokrasi seperti seka- rang ini, sudah banyak perempuan Indone- sia yang menjadi panutan dalam dunia poli- tik. Sebut saja presiden ke lima Indonesia, Megawati Soekarno Putri merupakan seorang perempuan. Begitupun dengan pemimpin- pemimpin lokal seperti Gubernur, Bupati mau- pun Walikota. Diantaranya, Tri Rismaharini walikota Surabaya yang berhasil memimpin dan memajukan kota Surabaya di kancah in- ternasional.
Adapun mengenai kedudukan perempuan di dalam pandangan Islam, sesungguhnya su- dah sangat jelas, sehingga ketika peradaban lain masih sibuk mendiskusikan mengenai apakah wanita itu sejenis hewan ataukah ma- nusia, Islam justru telah menempatkan wanita pada posisis yang paling tinggi dan penuh adil.
Dengan demikian Islam memberikan de- rajat kepada perempuan dalam kedudukannya sebagai manusia yang sempurna, kemanusi- annya sejak awal nur Islam menyirami bumi. Sehubungan dengan keterwakilam perempuan dalam dunia politik kita punya harapan besar terhadap keberadaan perempuan dalam pemi- lihan kepala daerah langsung yang sedang bergulir saat ini di dunia perpolitkan indo- nesia, bagaimana peluang perempuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini atau dengan kata lain apakah peluang perem-
puan sebagai pemimpin daerah mempuyai peluang yang sama dengan laki-laki, mung- kin pertanyaan ini harus dijawab oleh pene- litian, kita buat sebuah studi kasus di daerah- daerah pemilihan di Indonesia, tatapi paling tidak tulisan ini dapat sedikit menggambarkan keadaan perempuan berdasarkan sejarah masa silam perjuangan perempuan Indonesia.

## Bibliography
Al-Qur’an dan Terjemahan, Semarang: Toha Putra Anonim, 1989.
Tim Penyusun, Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: HUP, 1992 Tim Penyusun, Undang-undang Perkawinan di Indonesia UU No. 1 Tahun 1974, Sura- baya: Arkola, 1974
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indone- sia , Yogyakarta: Balai Pustaka, 1994 Tim Penyusun, Kantor Menteri Negara Pem- berdayaan Perempuan RI, Pedoman Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000, tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: PP, 1999 Tim Penulis Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Memahami Gender Menuju Kesetaraan dan Keadilan, Tulung Agung: diterbitkan untuk Masyarakat Tulung Agung, 2002 El fi Muawanah, Pendidkan Gende dan Hak Asasi  Manusia, Yogyakarta: Teras, 2009 Helen Tierney, Woman’S Studies Encylope- dia, Volume 1,  New York: Green Wood Press, 2006
Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2008 Nuhahbani Kacasungkana, Agenda Khusu Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Pengarustamaan
Gender (PUG). Malang: Semloknas. 2003 Sugiarti, Pengarustamaan Gender dan Ke- mandirian Politik Perempuan Indonesia.
Malang: Semloknas. 2003.
Soetandyo Wignyo Soeputro, Permasalahan
Gender dalam Kehidupan Demokrasi, Malang: Semloknas, 2003 Tihami dan Sohari Sahrani, Fkih Munakahat Lengkp kajian Fikih Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.