## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Analisis Distribusi Fasilitas Pelayanan Pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA)
Husain Hamka 1 , Misilia 2 , Ridwan Malik 3
1 Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Bosowa Makassar, 2,3 Universitas Pejuang Republik Indonesia
1 husain.hamka1990@gmail.com, 2 akumislia123@gmail.com,
3 ridwanmalik1961@gmail.com
Received: 04 September 2022; Revised: 30 Oktober 2022; Accepted: 15 November 2022; Published: Desember 2022; Available online: Desember 2022

## Abstract
Education  is  an  important  aspect  of  people's  life  development  and  contributes  to improving their quality of life. Education is very important as it is the basis for developing a constructive  and  creative  mindset.  The  1945  Constitution  obliges  the  government  to undertake  and  organize  a  national  character  education  system  to  strengthen  faith  in  and devotion  to  Almighty  God  and  to  educate  the  lives  of  its  citizens.  Indonesia  is  an  educated country, but the current Indonesian education situation is still inconsistent. This has become one  of  the  educational  problems  in  Indonesia  as  education  is  still  not  evenly  distributed. Governments  therefore  need  to  reflect  on  the  importance  of  educational  equity.  This  is especially true in poor and remote communities in Indonesia.
Keywords: Educational Services, facility high school

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022

## Pendahuluan
Pendidikan merupakan salah satu aspek  penting  dalam  perkembangan kehidupan  masyarakat  serta  berperan untuk  meningkatkan  kualitas  hidup. Pendidikan  sangat  penting  karena merupakan  dasar  untuk  pengembangan pola  berpikir  konstruktif  dan  kreatif. Melalui pendidikan yang cukup memadai,  maka  seseorang  akan  bisa berkembang  secara  optimal  baik  secara ekonomi  maupun  sosial.  Pendidikan  itu sendiri  dapat  dipandang  dari  arti  luas dan arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses
Undang-undang Dasar 1945
mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu  sistem  pendidikan  nasional  yang dapat  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta  berakhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan  itu  setiap  Warga  Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-undang
Nomor  20  tahun  2003  mengenai  sistem pendidikan nasional, secara jelas menyatakan  bahwa  pemerintah  harus mampu menjamin pemerataan kesempatan  pendidikan,  peningkatan mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi  tantangan  sesuai  dengan tuntutan perubahan. Baik dalam kehidupan  lokal,  nasional  dan  global, Sehingga  perlu  adanya  strategi  yang bersifat  inovatif  yang  terencana,  terarah dan berkesinambungan
Indonesia  merupakan  negara yang  berpendidikan,  namun  saat  ini kondisi  pendidikan  di  Indonesia  masih belum  merata,  dengan  pendidikan  yang masih  belum  merata  ini  maka  hal  ini menjadi  salah  satu  masalah  pendidikan di  Indonesia.  Olehkarena  itu pemerintah harus berpikir penuh tentang pentingnya pemerataan pendidikan, terutama dalam kelompok  masyarakat  yang  miskin  dan masyarakat yang ada di daerah terpencil yang  ada  di  Indonesia.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Zulkarnaen  &  Handoyo (2019) yang hasil penelitiannya menemukan  bahwa  ketidakmerataan pendidikan di Indonesia menjadi kendala dan  tanggung  jawab  pemerintah,  karena kurangnya  perhatian  dari  pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan yang  ditemukan  oleh  Subekti  & Suprihardjo (2020) yang mengemukakan bahwa  permasalahan  mendasar  fasilitas pendidikan  terletak  pada  penyediaan dan  distribusi  yang  belum  merata  antar

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
wilayah  serta  belum  sesuai  dengan kebutuhan karakteristik pemukimannya.
Upaya dalam mengatasi persoalan ketidakmerataan  fasilitas  pendidikan maka  perlu  ditunjang  oleh  adanya optimalisasi  yang  didasarkan  pada persebaran pemukiman. Distribusi fasilitas pendidikan sekolah berdasarkan pola persebaran pemukiman dikembangkan berdasarkan
permasalahan  serta  kondisi  eksisting  di suatu wilayan. Karakteristik pola persebaran  pemukiman  satu  dengan pemukiman  lainnya  dalam  arti  jarak antara  sekolah  mampu  menjelaskan jarak  jangkauan  layanan  suatu  layanan pendidikan di sekolah. Kondisi ketidakseimbangan  antara  kebutuhan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah  menyebabkan  tidak  efisien dalam distribusi sekolah termasuk biaya operasional  sehingga  dibutuhkan  suatu konsep  distribusi  fasilitas  pendidikan yang  memperhatikan  keseimbangan antara  kebutuhan  wilayah  dengan ketersediaan  fasilitas  pendidikan  untuk perluasan  pemerataan  akses  pendidikan masing-masing  wilayah  berdasarkan pola persebaran pemukiman (Widianantari. 2018).
Pemerataan pendidikan berkaitan dengan seberapa besar pendidikan telah
menjangkau seluruh warga negara. Mutu pendidikan  berkenaan  dengan  seberapa mendalam pendidikan telah memberikan nilai  tambah  pada  para  peserta  didik. Pemerataan  pendidikan  dapat  dilihat dari  jumlah  sekolah  berpenduduk  usia sekolah,  jumlah  guru,  jumlah  siswa prasekolah (Danamik, J. 2017) Pemeratan pendidikan yang
dilaksanakan di berbagai daerah mempunyai  bermacam-macam  kendala dalam  melaksanakannya.  Permasalahan tersebut  di  sebabkan  oleh  daerah pedesaan  yang  terpencil  dan  jauh  dari perkotaan  dalam  mengakses  layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi  secara  merata.  (Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional, 2014)
Menurut  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (2014  :  23),  ada beberapa  permasalahan  yang  dihadapi dalam  mencapai  target  pembangunan pendidikan,  yaitu  salah  satunya  adalah akses  pendidikan  yang  belum  merata, masih  rendahnya  proporsi  guru  yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan belum  meratanya  distribusi  guru  yang berdampak  pada  rendahnya  rasio  guru dan  murid.  Dan  belum  optimalnya pelayanan  pendidikan  sebagai  akibat akses  terbatasnya  sarana  dan  prasarana

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pendidikan. Belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan,  dan  masih  rendahnya kualitas dan kuantitas guru yang menjadi penyebab  pendidikan  tidak  merata  di Indonesia.
Kemudian  dalam  penelitian  yang dilakukan oleh Black, Jhon. (2020)bahwa faktor  yang  mempengaruhi  distribusi fasilitas pendidikan yaitu tingkat aksebilitas  dan  kepadatan  penduduk (demografi)  permukiman.  Sedangkan Sonhaji,  et.al.  (2021)  yang  menemukan bahwa  faktor  yang  berpengaruh  secara signifikan yang mempengaruhi distribusi fasilitas  pendidikan  adalah  variabel jumlah penduduk. Oleh karena distribusi fasilitas  pendidikan  yang  sebagaimana dilakukan  oleh  Sonhaji,  et.al.  (2021) dianggap  merupakan  penelitian  yang sudah  lama  sementara  optimalisasi pemerataan  fasilitas  pendidikan  sekolah berdasarkan wilayah dan pola
persebaran permukiman di setiap daerah masih  merupakan  permasalahan  pokok dalam proses penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah yang masih merupakan  permasalahan  di  Indonesia, sehingga  dalam  penelitian  ini  masih perlu dilakukan pengembangan
penelitian terkait dengan faktor penentu
yang
mempengaruhi
optimalisasi
distribusi  sekolah.(  Eko,  T.,  &  Rahayu,  S. 2021)
Standarisasi Nasional terkait pemenuhan fasilitas Pendidikan digunakan  standarisasi  jumlah  populasi atau jumlah penduduk yang berhubungan  dengan  tingkat  pelayanan. (Badoa et al, 2019)
Setiap fasilitas perkotaan minimal harus memiliki syarat layanan pendidikan  .kawasan  Pendidikan  dapat dikatakan  terpadu  jika  terdapat  TK,  SD, SMP,  SMA  dan  perguruan  tinggi.namun dalam  kategori  sistem  Pendidikan  tinggi tidak  mutlak  karena  bergantung  pada jumlah  populasi.  Oleh  karena  jumlah populasi menjadi sangat penting sebagai ukuran.  Contohnya  untuk  mengukur tingkat  pelayanan  berdasarkan  hirarki sistem administrasi kewenangan pemerintahan  yaitu  tingkat  RW  fasilitas Pendidikan  minimal  memiliki  satu Taman  K  anak  kanak(TK),  setiap  RT minimal  memiliki  satu  Sekolah  Dasar (SD), setiap Kelurahan minimal memiliki satu  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP), setiap  Kecamatan  minimal  mimiliki  satu Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  Liana (2016)

## Metode Penelitian

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Metode  penelitian  menggunakan penelitian  literatur  reviw  yang  dimana hasil  penelitia  didapatakan  dari  hasil penelusuran sejumlah artikel, tahap hasil penelitian  menggunkan  PICO,  untuk pencarian  menggunakan  google  scholar dengan  penggunakan  PICO:    distribusi fasilitas  DAN  pelayanann  Pendidikan DAN  Sekloha  menengah  atas  di dapatakan hasil 24.800 artikel kemudian dilakukan  filter  dengan  Time  2  tahun terakhir  didapatakan  artikel  sebanyak 8.160  artikel  kemudian  dilakukan  filter Kembali menggunakan artikel relevan di dapatakan  sebanyak  48  artikel  setelah kemudian  di  filter  Kembali  dengan membaca semua abstrak 48 artikel yang sesuai  dengan  penelitian    sebanyak  20 artikel,    kemudian  di  filter  kemabli dnegna  membaca  secara  keselurahan artikel di dapatakan 5 artikel yang sesuai dengan judul penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  menggunakan PICO  dengan  penelusuran  artikel  di google  scholar  di  dapatakan  5  artikel yang  sesuai  dengan  judul  penelitian meliputi:
artikel 1 penelitian yang dilakukan  oleh  Sri  Maryati  et  al  (2022)
dengan  judul”Pemetaan  Fasilitas  Umum dan  Sosial  Sebagai  Dasar  Perencanaan Pembangunan  di  Desa  Raku,  Kecamatan Tabukan  Utara,  Kabupaten  Kepulauan Sangihe,  Provinsi  Sulawesi  Utara”  .  hasil penelitian di dapatkan bahwa Pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan kualitas hidup masyarakat desa memerlukan  ketersediaan  infrastruktur dan fasilitas umum sosial yang memadai.
Pembangunan  infrastruktur  di desa  memerlukan  perencanaan  yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat  dan  sesuai  karakteristik masing-masing  desa.  Hasil  observasi lapangan  di  Desa  Raku  menunjukkan beberapa temuan yaitu infrastruktur dan fasilitas  umum  sosial  belum  memadai, belum  ada  peta  sebaran  infrastruktur, dan peta yang ada belum up to date salah satunya peningkatan fasilitas Pendidikan baik TK, SD, SMP dan SMA,  perlu adanya peningkatan peningkatan fasilitas
Pendidikan.(Jenggawah et al, 2022)
Artikel 2 penelitian yang dilakukan  oleh Mukmin  Al  Kahfi  &  Dyah Widiyastuti  (2020) dengan  ju dul”  Kajian Ketersediaan Dan Pola Distribusi Fasilitas  Pendidikan  Sekolah  Menengah Atas/ Sederajat Di Kabupaten
Karanganyar”  di  dapatakan  bahwa Fasilitas  pendidikan  tingkat  SMA  di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Kabupaten  Karanganyar  hanya  terdapat 53  unit.  Sedangkan  untuk  melayani penduduk  Kabupaten  Karanganyar  yang berjumlah  856.198  jiwa  setidaknya membutuhkan  unit  fasilitas  pendidikan tingkat  SMA  yang  lebih  banyak  lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan, pola distribusi  dan  kelengkapan  sarana prasarana fasilitas pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten
Karanganyar.  Metode  yang  digunakan adalah  deskriptif  kuantitatif.  Hasil analisis ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA menunjukan hanya Kecamatan Karanganyar yang memenuhi standar.  Jangkauan  spasial  fasilitas pendidikan SMA/sederajat  di  Kabupaten Karanganyar  terletak  pada  tipologi sedang  yaitu  63,09  %  yang  menunjukan bahwa  jangkauan  spasial  pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten Karanganyar  belum  mencapai  seluruh wilayah  permukiman  yang  ada.  Hasil analisis  scalling  menunjukan  bahwa berdasarkan jenis pendidikannya, persentase
kelengkapan sarana
prasarana pendidikan SMA, SMK dan MA adalah  90%,  80%  dan  89%.  Sedangkan berdasarkan status pendidikannya, sarana prasarana pendidikn tingkat SMA yang  berstatus  negeri  dan  swasta mencapai 94% dan 78%.
Artikel 3 penelitian yang dilakuakan  oleh  Kiki  Ferdiana  &  Ika Ayuningtyas  (2022)  dengan  judul” Mengukur  Ketimpangan  Anak  Terhadap Pendidikan di Jawa Timur” mendapatkan hasil  bahwa  ada  ketimpanagan  fasilitas Pendidikan  antara  sekolah  swatasa  dan negeri  dimana  fasilitas  sekolah  swasta yang  bertaraf  internasional  memiliki fasilitas  yang  sangat  mumpuni  dari sarana  dan  prasana  sedangkan  untuk faslitas sekolah negri mempunya fasilitas tidak terallaui memadai.
Artikel  4  Hapon  Ch  Gewab  et al(2021) dengan judul” Analisis Kebutuhan Dan Sebaran Fasilitas Pendidikan  Tingkat  Smp  Dan  Sma  Di Kabupaten  Tambrauw”  di  dapatakan hasil  pendidikan dan distribusi  SMP dan SMA  berdasarkan  rombongan  belajar serta  kondisi  jalan.  Berdasarkan  analisis terhadap penyediaan fasilitas pendidikan SMP  dan  SMA  di  Kabupaten  Tambrauw belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan  penduduknya  serta  belum dapat  menjangkau  seluruh  wilayah  ini dari tingkat efisiensi dan efektifitas.
Artikel  5  Arif  Prastiawan  et  al (2021)  dengan judul”  Hubungan  Mutu Fasilitas  Sekolah  Dengan  Kepuasan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas (SMA)  Negeri”  mendapatakan  hasil

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
dalam  kategori  sedang,  (2)  tingkat kepuasan  peserta  didik  terhadap  mutu fasilitas  sekolah  di  SMA  Negeri  Kota Malang  berada  dalam  kategori  sedang, (3)  terdapat  hubungan  yang  signifikan antara  mutu  fasilitas  sekolah  dengan kepuasan  peserta  didik  di  SMA  Negeri Kota Malang
2. Pembahasan Faktor dominan
yang membedakan  kondisi  desa  dan  kota selain  dominasi  mata  pencaharian  di sektor  pertanian  adalah  ketersediaan fasilitas  umum  dan  sosial.  Kenyataan tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat kesenjangan  fasilitas  antara  desa  dan kota. Pembangunan infrastruktur di desa memerlukan  perencanaan  yang  baik, sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat dan  sesuai  karakteristik  masing-masing desa.  Menurut  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi
Perencanaan  pendidikan  sangat erat  kaitannya  dengan  teori  lokasi. Penempatan  fasilitas  pendidikan  yang tepat  diharapkan  mampu  menjangkau seluruh  penduduk  yang  ada  pada  suatu daerah  pendidikan  salah  satunya  adalah hirarki pelayanan fasilitas pendidikan. Di tingkat desa yang relatif memiliki jumlah penduduk yang sedikit, terdapat fasilitas
pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD).  Di tingkat  kecamatan  terdapat  fasilitas pendidikan  SMP  atau  SMA  yang jangkauannya lebih luas daripada tingkat desa.
Pendidikan  adalah  usaha  sadar serta  terencana  untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk menumbuhkan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
Berdasarkan  defenisi  fasilitas sosial yang telah diuraikan di atas, maka fasilitas  pendidikan  dapat  didefenisikan sebagai  aktifitas  atau  materi  yang  dapat melayani  kebutuhan  masyarakat  akan kebutuhan  yang  bersifat  memberi kepuasan  sosial,  mental,  dan  spiritual melalui perwujudan suasana belajar dan proses  pembelajaran  yang  menjadikan peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, serta  ketrampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara

## Kesimpulan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Hasil  penelitian  di  dapatakan
bahwa ada kesejanggan fasilitas Pendidikan  baik  fasilitas  sekolah  swasta dan  negri  maupun  kesenjangan  fasilitas antara  sekolah  di  pedesan  dan  sekolah yang berada di kota

## Daftar Pustaka
Arif Prastiawan, Mustiningsih &
Bambang  Budi  Wiyono  .2021.
Hubungan  Mutu  Fasilitas  Sekolah Dengan  Kepuasan  Peserta  Didik Di  Sekolah  Menengah  Atas  (Sma) Negeri.  Manajemen  Pendidikan, Volume 25, Nomor 2; 215-223.
Black,  Jhon.  2020.  Urban  Transport
Planning,  Dalam  Wayan  Agus Slamet. Persepsi Wisatawan Terhadap Aksesibilitas Dari Penolakan  Menuju  Objek  Wisata Toya Bungkah Kecamatan Kintamani  Kabupaten  Bangli. Jurnal IPTA. ISSN : 2338-8633
Badoa,  M.  D.,  Kapantow,  G.  H.  M.,  & Ruauw,  E.  .  .  (2019).  Faktor –
Faktor  Penyebab  hambatan  dan pendorong  dalam  pengambilan keputusanKecamatanTomohonSel atanKotaTomohon.AgriSosioekon omi,14(2 ,195.https://doi.org/10.35791/ag rsosek.14.2.2018.2058
Danamik,  J.  2017.  Keterkaitan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dengan
Standar Nasional Pendidikan (SNP).  JDP,  P  182  Volume  10 Nomor 2.
Eko,  T.,  &  Rahayu,  S.  (2021).  Land  use change and suitability for RDTR in periurban areas. Case Study:District Mlati. Jurnal
Pembangunan  Wilayah  Dan  Kota,
8(4), 330 – 340.
Hapon  Ch  Gewab  ,  Andi  A.  Malik,  & Hendriek  H  Karongkong.  2021. Analisis  Kebutuhan  Dan  Sebaran
Fasilitas  Pendidikan  Tingkat  Smp Dan Sma Di Kabupaten
Tambrauw.  Sosial  budaya  dan ekonomi  masyarakat.  Vilume  4 nomor 1
Jenggawah, N., Pada, S., Berpikir, K., Dan, K.,  &  Belajar,  M.  (2022).  Digital Digital  Repository  Repository Universitas  Universitas  Jember Jember  Digital  Jember  Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember. 68 – 74.
Kiki  Ferdiana  &    Ika  Ayuningtyas.2022. Mengukur  Ketimpangan  Anak Terhadap  Pendidikan  di  Jawa Timur.  JIKOSTIK – Jurnal  Ilmiah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Komputasi  dan  Statistika.  Volume 1, Nomor 2, Februari 2022
Liana,  N.A.,  Benty,  D.D.N.,  &  Supriyanto,
A.  2016  Analisis  Faktor  Yang
Mempengaruhi  Kepuasan  Orang Tua  Peserta  Didik  Terhadap Layanan Pendidikan. Jurnal Manajemen  Pendidikan  Volume
25,  Nomor  1,  Maret  2016:  39-46. Universitas Negeri Malang.
Mukmin  Al  Kahfi  &  Dyah  Widiyastuti.
2020.  Kajian  Ketersediaan  Dan Pola Distribusi Fasilitas Pendidikan  Sekolah  Menengah
Atas/  Sederajat  Di  Kabupaten Karanganyar. Jurnal sosial budaya masyarakat. Vilume 6 nomo 3
Sonhaji, A.N., Suprihardjo, R., & Setiawan,
P.R.,  2021.  Konsep  Distribusi Layanan  Sekolah  Dasar  (SD/MI Berdasarkan  Pola  Persebaran Permukiman di Kabupaten Gresik. Jurnal  Penataan  Ruang  Vol.  5,  No.
1.
Subekti,  S.,  &  Suprihardjo,  R.  2020. Konsep  Optimalisasi  Distribusi Sekolah  Tingkat  Dasar  (SD/MI) Berdasarkan  Pola  Persebaran Permukiman di Kabupaten Ngawi. Jurnal Teknik Pomits, Vol. 3, No. 2 (2014), ISSN:2337- 3539.
Sri  Maryati  ,  Muh  Kasim  ,  Fitrianingsih Antula,  Riski  I.  Pidu  ,  Rahmia Rahman  ,  Delta  Jexica  Sianturi  , Widya  Candra  Mooduto,  Muhlis Ali  ,  Aulia  Fitrah  Ramadhani  , Mohamad Adrian Saputra , Aditya Prasetyo Mangkat &  Abd. Rahman Maloho.  2022.  Pemetaan  Fasilitas Umum  dan  Sosial  Sebagai  Dasar Perencanaan  Pembangunan  di Desa  Raku,  Kecamatan  Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe,  Provinsi  Sulawesi  Utara. LAMAHU: Jurnal Pengabdian
Masyarakat  Terintegrasi.  Vol.  1,
No. 2 August 2022 Zulkarnaen,  &  Hamdoyo,  A.D.,  2019.
Faktor-faktor Penyebab Pendidikan  Tidak  Merata  di Indonesia.  Prosiding  Seminar Nasional  “Menjadi  Mahasiswa yang  Unggul  di  Era  Industri  4.0 dan Society 5.0.
Widianantari.  2018.  Kebutuhan  Dan
Jangkauan  Pelayanan  Pendidikan di Kecamatan BandonganKabupaten  Magelang. Tesis Program Pascasarjana Magister  Teknik  Pembangunan
Wilayah  Dan  Kota  Semarang
Universitas Diponegoro