## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 1 Maret 2016, hal. 66-76

## PERAN PENGHULU LINGKUNGAN DALAM PROSES PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH KELUARNYA PP NO.48 TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN BANJAR KELURAHAN BANJAR KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM
Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd & Toni Albar (Dosen perserikatan UM Mataram)

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  01-03-2016 Disetujui:  30-03-2016 Abstrak : Penghulu lingkungan merupakan tokoh agama dilingkungan yang membantu P3N  (Pembantu  Pegawai  Pencatatan  Nikah)  dalam  pelayanan  nikah,  penghulu  lingkungan ditunjuk oleh warga setempat yang mempunyai pengetahuan keagamaan yang cukup atau berasal dari kalangan alim ulama atau tokoh agama yang dituakan dilingkungan setempat, peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum keluarnya PP NO. 48 Tahun 2014 adalah membantu P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dalam pelayanan nikah dan  berperan  setiap  berhubangan  kegiatan  keagamaan.    Akan  tetapi  peran  penghulu lingkungan  dalam  proses  perkawinan  sesudah  keluarnya  PP  NO.  48  tahun  2014  dalam proses  perkawinan  tidak  lagi  melayani  perkawinan  karena  penghulu  lingkungan  hanya membantu  P3N,  sedangkan  P3N  sudah  dihapus  dan  tidak  di  perpanjang  masa  tugasnya.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif, berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan deskriptif normatif  karena data yang diperoleh dilapangan lebih banyak bersifat informasi keterangan berupa gambar dan kata atau kalimat serta berkaitan PP No. 48 Tahun 2014.
Lokasi  penelitian  di  Lingkungan  Banjar  Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Ampenan  Kota Mataram,  metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Dari  hasil  penelitian  peran  penghulu  lingkungan  Dalam  Proses  Perkawinan  sesudah keluarnya PP NO. 48 Tahun 2014 adalah membantu kepala lingkungan untuk memandu saat acara  ijab  qabul,  Menjadi  khotbah  nikah  jika  diminta  oleh  KUA,  dan  menjadi  saksi  nikah, adapun peran penghulu lingkungan secara umum adalah Pengurusan jenazah, membimbing remaja  masjid  belajar  membaca  alqur’an,  sebagai  konsultan  dalam  permasalahan- permasalahan  keagamaan,  pemeliharaan  keamanan,  ketertiban  dan  kerukunan  hidup beragama, menjadi imam masjid Dan menangani masalah-masalah agama islam. Kata Kunci: Peran Penghulu Lingkungan
—————————— 

## ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Penghulu  lingkungan  merupakan  tokoh  agama di  lingkungan  yang  membantu  P3N  dalam pelayanan nikah, penghulu lingkungan ditunjuk oleh warga  setempat  yang  dianggap  mempunyai pengetahuan  agama  yang  cukup  atau  berasal  dari kalangan  alim  ulama  atau  tokoh  agama  yang dituakan.
Peranpenghulu  lingkungan  sebelum  keluarnya PP NO. 48 tahun 2014 tidak hanya menikahkan saja akan  tetapi  berperan  setiap  apa  yang  berhubungan dengan  kegiatan  agama  yang  beradadi  lingkungan tersebut. Contohnya memandikan jenazah,
mengadakan acara-acara hari besar
islam,memimpin do’a tasyakuran dan lain sebagainya.
Akan  tetapi  peran  penghulu  lingkungan  dalam proses  perkawinan  setelah  keluarnya  PP  NO.  48 Tahun  2014tidak  jelas  karena  penghulu  lingkungan
dalam  proses  perkawinan  hanya  membantu  P3N, sedangkan P3N mulai tahun 2014 di hapus dan tidak diperpanjang masa tugasnya.
Dengan  berlakunya  Peraturan  Pemerintah NO.48  Tahun  2014  tentang  tarif  atas  jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian  Agama  yang  mengatur  tentang  tariff ketika  melaksanakan  pernikahan  diluar  Kantor Urusan Agama (KUA) atau diluar jam kerja dengan tarif Rp. 600 ribu yang pembayarannya lewat bank dan  melaksanakan  pernikahan  didalam  KUA dengan  tarif  Rp.  0,00  ataugratis.  Lahirnya Peraturan  Pemerintah  Nomor48  Tahun  2014  ini karena  adanya  multi  tarif  biaya  nikah sehingga terjadi pungli, gratifikasi dan biaya pernikahan  yang  di  sebabkan  oleh  oknum P3N.
Oleh  karena  itu  kakanwil  kementrian  agama NTB  yaitu  Drs.  Haji  Usman  menjelaskan  di  RRI
bahwa seluruh P3N yang ada di daerah NTB mulai tahun  2014  dihapus  dan  tidak  diperpanjang  masa tugasnya  namun  dijadikan  petugas  penyuluh agama islam.
Ditetapkannya  PP  No.  48  Tahun  2014  adalah sebuah  tonggak  sejarah  perubahan  di  dalam lingkungan  KUA.Ini  adalah  sebuah  upayapara pemangku  kebijakan  untuk  merubah stigma negative yang  diberikan  kepada  KUA  oleh masyarakat.  Tujuannya  adalah  ingin  menjadikan KUA  yang  berintegritas  dan  terbebas  dari gratifikasi.Itulah ungkapan  Irjen  Kemenag M.  Jasin ketika  PP  No.  48  Tahun  2014  ditandatangani  oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono.
Penulis  sependapat  dengan  hal  tersebut,  untuk merubah  KUA  ke  arah  yang  lebih  baik,  rupanya harus dimulai dari lingkungan kita sendiri, jalankan segala  aturan  yang  ada  secara  maksimal  dan konsisten.Jadikan  KUA  adalah  tempat  pelayanan masyarakat  dalam  hal  keagamaan,  di  antaranya adalah pernikahan.Bagaimana bisa merubah KUA ke arah  yang  lebih  baik,  jika  di  dalam  pelayanan  kita masih  mengharapkan  keuntungan  dari  masyarakat dalam  bentuk  gratifikasi.  Apalagi, remunerasi atau tunjangan  kinerja  akan  diberikan  kepada  seluruh pegawai  di  Kementerian  Agama.  Jadi  tidak  ada alasan  untuk  tidak  melayani  masyarakat  dengan pelayanan  yang  prima  dengan  tetap  mengemban motto Kemenag“IkhlasBeramal”.
Oleh  karena  itu  dari  latar  belakang  tersebut penulis  tertarik  untuk  menulis  tentang Peran
Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Keluarnya PP N0.48Tahun 2014 Di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode Yang Digunakan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  diskriptif normatif  karena  data  yang  akan  diperoleh  dilapangan lebih  banyak  bersifat  informasi  keterangan  berupa gambar dan kata atau kalimat serta membahas  tentang PP No 48 Tahun 2014.
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  datanya yang  dinyatakan  dalam  bentuk  verbal  dan  dianalisis tanpa  menggunakan  teknik  statistik.  Penelitian  yang sering  menggunakan  cara  ini  adalah  studi  kasus  dan historial (Sangadji dan sopiah, 2010:26).
Menurut  Moleong  “pendekatan  kualitatif  adalah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku  yang  dapat  diamati.  Sehingga  data  yang dikumpulkan  adalah  dokumen  yang  berupa  kata/ kalimat  maupun  gambar  (bukan  angka-angka).  Data- data  ini  bisa  berupa  naskah  wawancara,  catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya” (Muhammad, 2011:19).
Data  diskriptif  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk membuat  gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta  serta    hubungan  antara fenomena-fenomena  yang  sedang  di  selidiki  untuk dianalisis dan diinterprestasikan dengan cepat.
Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti mengadakan survey lapangan untuk memperoleh informasi sebanyak-
banyaknya  yang  berkaitan  tentang  peran  penghulu lingkungan  dalam  proses  perkawinan  sebelum  dan sesudah keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 di Lingkungan Banjar  Kecamatan  Ampenan  Kota    Mataram.    Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah a. Untuk mendiskripsikan proses dan situasi tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian.
b. Membuat  hubungan  dengan  responden  menjadi lebih  dekat  sehingga  dapat  mengumpulkan  data dan peneliti tidak kesulitan.
c. Untuk menguji secara mendalam dan komperhensif  tentang  kajian  mengenai  peran penghulu  lingkungan  dalam  proses  perkawinan sebelum  dan  sesudah  keluarnya  PP  No  48  Tahun 2014  di  lingkungan  banjar  kelurahan  Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

## 2. Lokasi  Penelitian
Penelitian  akan  dilaksanakan  di    lingkungan  banjar kecamatan  ampenan  kota  mataram,  letak  wilayah Lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

## 3. Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  adalah  sejumlah  kasus  yang  akan diteliti  (Mardalis,  2004:54).  Subjek  penelitian  atau responden  adalah  pihak-pihak  yang  di  jadikan  sebagai sampel dalam sebuah penelitian.
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama  adalah  peneliti.  Untuk  itu  perlu  di  kemukakan siapa  yang  akan  menjadi    informan  atau  nara  sumber. Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala KUA,  Kepala  Lingkungan,  Tokoh  Agama,  Tokoh Masyarakat,  Penghulu  Lingkungan  yang  berada  di lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  untuk  menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan  data  dapat  menggunakan  teknik wawancara ( interview ), angket ( questionnaire ), pengamatan  ( observation ),  studi  dokumentasi  dan Focus Group Discussion/ FGD (Noor, 2013:138).
Teknik  pengumpulan  data  adalah  prosedur  yang sistematis  dan  standar  untuk  memperoleh  data  yang diperlukan  (Nazir,  2011:174).Untuk  memperoleh  data dalam  suatu  penelitian  diperlukan  cara  untuk mengumpulkan  data.  Adapun  teknik  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
 Observasi
Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera  penglihatan  yang  berarti  tidak  mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Soehartono.2004:69). Pendapat  lain  mengemukakan  bahwa  observasi  adalah alat  untuk  mengumpulkan  data  berupa  tingkah  laku tertentu  (Riyanto,  2001:19).  Selanjutnya  menurut Soehartono  (2004:69),  jenis-jenis  observasi    meliputi observasi  partisipan  ( participant  observation )  dan observasi  tak  partisipan  ( non  participant  observation ). Observasi  partisipan  ( participant  observation )  yaitu pengamat  ikut  serta  dalam  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  oleh  subjek  yang  diteliti  atau  yang  diamati, seolah-olah  merupakan  bagian  dari  mereka.Observasi tak  partisipan  ( non  participant  observation )  yaitu pengamat  berada  diluar  subjek  yang  diamati  dan  tidak ikut  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  mereka  lakukan.

## 68 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hal 66-76
Dengan  demikian  pengamat  akan  lebih  mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan.
Dari  pendapat  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  metode  observasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah    metode  observasi  tak  partisipan ( non participant observation ), artinya peneliti bertindak langsung  sebagai  pengamat  tentang  peran  penghulu lingkungan  dalam  proses  perkawinan,  tanpa  terlibat secara  aktif    dalam  berbagai  kegiatan  yang  berkaitan peran penghulu lingkungan, sehingga tidak mempengaruhi  kealamian  dari  segala  sesuatu  yang terjadi terhadap peran penghulu lingkungan tersebut.  Wawancara
Wawancara  adalah  pengumpulan  data  dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban  responden  dicatat  atau  direkam dengan  alat  perekam  atau tape  recorder (Soehartono, 2004:67).
Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data dalam  metode  survey  yang  menggunakan  pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan  jika  peneliti  memerlukan  komunikasi  atau hubungan responden, teknik wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: melalui tatap muka atau melalui telepon  (Sangadji dan sopiah, 2010:171).
Selanjutnya menurut Soehartono
(2004)
Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud tertentu.Percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  pihak  yaitu pewawancara ( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan  dan  terwawancara  ( interviewee )  yaitu  yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.keuntungan peneliti menggunakan metode  wawancara  adalah:  1.  Wawancara  dapat digunakan  pada  responden  yang  tidak  bisa  membaca dan  menulis,  2.  Jika  ada  pertanyaan  yang  belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. 3. Pewawancara  dapat  mengecek  kebenaran  jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden.
Menurut Mahsun disebut metode wawancara karena cara  yang  ditempuh  dalam  pengumpulan  data  adalah melakukan  percakapan  dengan  para  informan,  metode wawancara  ini  memiliki  teknik  dasar  berupa  teknik pancing yang diikuti dengan teknik lanjutan yaitu teknik wawancara  semuka.  Pada  pelaksanaan  teknik  cakap semuka  ini  peneliti  langsung  melakukan  percakapan dengan  penggunaan  bahasa  sebagai  informan  dengan sumber  pada  pancingan  yang  sudah  di  siapkan  berupa pertanyaan  atau  secara  spontanitas,  maksudnya pancingan dapat muncul di tengah - tengah percakapan” (Muhammad, 2011:208).
Jenis wawancara ada yang terstruktur dan ada yang tidak  terstruktur.  Wawancara  terstruktur  adalah wawancara  yang  pewawancaranya  menetapkan  sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, peneliti  yang  menggunakan  jenis  wawancara  ini bertujuan    mencari  jawaban  terhadap  hipotesis  kerja, untuk  itu  pertanyaan-pertanyaan  disusun  dengan  rapi dan  ketat,  pokok-pokok  yang  dijadikan  pertanyaan diatur  secara  sangat  terstruktur.  Sedangkan  wawancara tak  struktur  adalah  wawancara  yang  digunakan  untuk menemukan  informasi  yang  bukan baku  atau  informasi tunggal,  hasil  wawancara  semacam  ini  menekankan perkecualian,  penyimpangan,  penafsiran  yang  tidak lazim (moleong.2014:187).
Wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  wawancara  tidak  terstruktur  dimana  wawancara bersifat luwes tanpa teks yang harus diikuti.Wawancara ini  memakai  kata-kata  pertanyaan  yang  dapat  diubah saat wawancara, dengan catatan tidak menyimpang dari informasi  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian  ini.Dalam menggunakan  wawancara  tidak  terlepas  dari  masalah pokok  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  seleksi  individu untuk diwawancarai, pendekatan pada orang yang telah diseleksi  untuk  diwawancarai,  pengembangan  suasana lancer  dalam  mewawancarai  serta  untuk  menimbulkan pengertian  dan  bantuan  sepenuhnya  dari  orang  yang diwawancarai.Adapun  pihak-pihak  yang  dijadikan narasumber  atau  informasi  adalah  Tokoh  masyarakat, Kepala Lingkungan, Tokoh Agama, Penghulu
Lingkungan.
 Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  sejumlah  besar  fakta  dan  data tersimpan  dalam  bahan  yang  berbentuk  dokumentasi. Sebagian besar data tersedia dalam bentuk surat, catatan harian, laporan, artefak dan foto (Noor.2013:138).
Dokumentasi  merupakan  pengumpulan  data  yang tidak  langsung  di  tujukan  kepada  subjek  penelitian. Dokumen  yang  diteliti  dapat  berupa  berbagai  macam, tidak  hanya  dokumen  resmi.  Dokumen  dapat  berupa: buku  harian,  laporan,  notulen  rapat,  catatan  khusus dalam  pekerjaan  sosial  dan  dokumen  lainnya (Soehartono.2004:71).
Dokumentasi  dapat  digunakan  sebagai  pengumpul data  apabila  informasi  yang  dikumpulkan  bersumber dari  dokumen,  seperti:  buku,  jurnal,  surat  kabar, majalah,  notulen  rapat,  dan  sebagainya  (Sangadji  dan Sopiah. 2010: 48).
Dari  uraian  diatas,  metode  dokumentasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  foto  dan  catatan dalam  bentuk  wawancara  yang berkaitan tentang  peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum dan sesudah keluarnya PP No 48 Tahun 2014.

## 5. Jenis dan Sumber Data
a) Jenis Data
Menurut Sugiyono (2007:14) jenis data dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:
1) Data  kualitatif  yaitu  sebagai  prosedur  atau  cara memecahkan masalah penelitian dengan memanfaatkan  keadaan    obyek  yang  diselidiki kemudian  disimpulkan  dengan  kalimat  sebagai prosedur atau cara  memecahkan masalah penelitian  dengan  memanfaatkan  keadaan  obyek yang  diselidiki  sebaiknya  adanya  berdasarkan factor-faktor yang akurat pada saat sekarang.
2) Data  kuantitatif  yaitu  pemecahan  masalah  dengan menjabarkannya  dengan  menggunakan  angka statistik.
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk kalimat tentang peran  penghulu  lingkungan  dalam  proses  perkawinan sebelum dan sesudah keluarnya PP No 48 Tahun 2014 b) Sumber Data
Menurut  Lofland  dan  Lofland  “sumber  data  utama dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan tindakan”.  Selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti dokumen dan lain-lain (Moloeng.2014:187).
Menurut  Sangadji  dan  Sopiah  (2010:44)  Sumber data  penelitian  adalah  subjek  penelitian    tempat  data menempel. Sumber data penelitian terdiri atas:
a. Data Primer ( Primary Data )
Data  primer  merupakan  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli (tidak melalui median perantara).
b. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung melalui  media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat oleh pihak lain).
Berdasarkan  teori  diatas,  maka  yang  menjadi  data primer  adalah    hasil  pengumpulan  data  melalui observasi,  dan  wawancara.  Sedangkan  yang  menjadi data  sekunder  adalah  dokumen-dokumen,  kepustakaan seperti  artikel,  pendapat  para  pemakai  hasil  penelitian, laporan  penelitian,  buku  dan  tinjauan  buku  yang berkaitan tentang  peran penghulu lingkungan.

## 6. Metode Analisis Data
Data  mentah  yang  telah  dikumpulkan  oleh  peneliti tidak  akan  ada  gunanya  jika  tidak  di  analisis.  Analisis data  merupakan  bagian  yang  amat  penting  dalam metode  ilmiah,  karena  dengan  analisislah  data  tersebut dapat  di  beri  arti  dan  makna  yang  berguna  dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 2011:346).
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yakni
a. Tahap  Reduksi  Data,  Artinya  mencakup  kegiatan penajaman perolehan informasi.
b. Tahap  Penyajian  Data,  Artinya    Data  yang disajikan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh  pola-pola  yang  bermakna  dan kemungkinan  memberikan  adanya  penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c. Tahap  Penarikan  simpulan,  Artinya  Merupakan mata  rantai  dari  kegiatan  analisis  data  yang merupakan  makna  yang  muncul  dari  data  yang diperoleh  dari  data  lapangan  dan  kemudian  diuji kebenarannya,  kekokohannya,dan  kesesuaiannya selama penelitian berlangsung sehingga mendapat simpulan yang obyektif.
 Reduksi Data
Reduksi data adalah proses ( Data Reduction ) adalah proses  peneliti    melakukan  pemilihan  dan  pemusatan perhatian  untuk  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi  dari  data kasar  yang  diperoleh.  Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok  dan  penting,  mencari  tema  dan  pola  serta membuang data yang dianggap tidak penting.
Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  mengelompokkan  data  sesuai  dengan  aspek-aspek permasalahan penelitian, seperti mengelompokkan data- data yang sama dari berbagai data yang didapatkan dari responden  yang  berbeda,  menyederhanakan  dan memberi tema sesuai dengan item pertanyaan penelitian. Reduksi  data  ini  ini  dilakukan  untuk  menajamkan  dan mengorganisasikan  data  lapangan  yang  diperoleh  dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data  tentang  peran  penghulu  lingkungan  dalam  proses perkawinan  sebelum  dan  sesudah  keluarnya  PP  No.  48 Tahun  2014  di  Lingkungan  Banjar  Kelurahan  Banjar Kecamatan Ampenan kota Mataram.
 Penyajian Data ( Display Data )
Setelah  data  direduksi,  langkah  selanjutnya  adalah melakukan penyajian data. Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, data diarahkan agar
terorganisasikan,  tersusun  dalam  pola  hubungan, sehingga  semakin  mudah  dipahami.  Penyajian  data biasa  dilakukan  dalam  uraian  naratif  seperti  bagan, diagram alur, table dan lain-lain (Siregar.2014:146).  Menarik Kesimpulan
Kesimpulan  merupakan  pernyataan  singkat,  jelas, dan  sistematis  dari  keseluruhan  hasil  analisis  dan pembahasan  serta  pengetesan  hipotesis  yang  diajukan dalam penelitian (Usman 2011:75).
Langkah  selanjutnya  dalam  proses  data  kualitatif adalah  menarik  kesimpulan  berdasarkan  temuan  dan melakukan  verifikasi  data  atau  menarik  kesimpulan dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan,  mencatat  keteraturan,  konfigurasi  yang mungkin  ada  dan  proposisi.  Kesimpulan  yang dikemukakan  tahap  awal  yang  diperoleh  bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti pendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya, proses  menemukan  bukti-bukti  inilah  yang  disebut tahap  verifikasi  data  atau  menarik kesimpulan  (Siregar, 2014:147).
Kesimpulan  yang  dibuat  umumnya  merupakan pendapat  singkat  peneliti  berdasarkan  hasil  dan pembahasan  pada  bagian  sebelumnya.  Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, peneliti selanjutnya mendukung  atau  menolak  hasil  temuan  penelitian- penelitian sebelumnya (Sangadji dan Sopiah, 2010:50)
Penarikan  kesimpulan    dalam  penelitian  ini dilakukan  setelah  data  terkumpul  dan  diseleksi. Penarikan  kesimpulan  dilakukan  secara  cermat  dan bertahap  dari  kesimpulan  sementara  sampai  pada kesimpulan  akhir.  Penulis  bersikap  terbuka  terhadap kesimpulan yang didapat sebelumnya, kesimpulan dapat berupa  pemikiran  yang  timbul  ketika  menulis  dengan melihat  kembali  melihat  catatan  lapangan  dan membandingkan  dengan  pertanyaan  yang  diajukan dalam  penelitian,  sehingga  kesimpulan  yang  didapat sesuai dengan tujuan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
 Gambaran Umum Lingkungan Banjar
Lingkungan  Banjar    terletak  di  Kelurahan  Banjar Kecamatan  Ampenan  Kota  Mataram.  Adapun  jarak Lingkungan  Banjar  dengan  laut  sekitar  30    meter  dan luas  wilayah  Kelurahan    Banjar  41.371  ha/m2.  Dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Lingkungan Sintung
b. Sebelah Timur : Lingkungan Selaparang/ Tangsi
c. Sebelah Selatan  : Lingkungan Karang Buyuk
d. Sebelah Barat : Pantai
Di lingkungan Banjar adalah  tempat  yang menjadi lokasi penulis melakukan penelitian selama dua minggu, jarak tempuh  Lingkungan Banjar ke ibukota Kecamatan sekitar  3  Km,  jarak  ke  ibu  kota  Kabupaten  4  Km. Sedangkan jarak ke ibu kota provinsi 5  Km.
Adapun  sosial  budaya  di  lingkungan  Banjar Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Ampenan  Kota  Mataram memiliki  berbagai  pendatang  sehingga  acara  adat  asli Lingkungan  Banjar  tidak  seperti  dahulu,  meskipun begitu penduduk lingkungan Banjar hubungan sosialnya baik dan tidak ada keributan dan saling toleran.  Demografi

## 70 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hal 66-76
Berdasarkan  hasil  pendataan  profil  Lingkungan Banjar  Tahun  2015,  jumlah  penduduk  Lingkungan Banjar  2804  jiwa,  dengan  jumlah  KK  876  KK.  Keadaan penduduk  lingkungan  Banjar  dapat  diklasifikasikan menjadi  beberapa  kelompok  yaitu  jumlah  penduduk, jumlah  menurut  pencaharian,  jumlah  menurut pendidikan, jumlah perumahan, jumlah sekolah, jumlah status  kepemilikan  rumah,  jumlah  toilet,  jumlah  air bersih sanitasi, serta jumlah institusi dan organisasi.
Sedangkan jumlah menurut jenis kelamin penduduk di  Lingkungan  Banjar  terdapat  1258  laki-laki  dan  1546 prempuan.  Untuk    lebih  jelasnya  mengenai  jumlah penduduk lingkungan banjar dapat di lihat pada table 01. berikut ini:
Tabel    01.  Jumlah  Penduduk  Menurut  Jenis Kelamin.
NO JENIS

## KELAMIN
JUMLAH PENDUDUK 1 Laki-laki 1258 jiwa 2 Prempuan 1546 jiwa Jumlah Jumlah penduduk: 2804 jiwa Jumlah KK                  :
876 Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015
Dari    data  tabel  diatas  menunjukkan  jumlah prempuan  lebih  banyak  di  banding  jumlah  laki-laki. Yaitu  laki-laki  berjumlah  1258  jiwa  dan  prempuan berjumlah 1546 jiwa.
Tabel  02.  Nama-Nama  Pejabat  di    Lingkungan Banjar.
N o NAMA JABATAN 1 Senim Penghulu lingkungan 2 Haji Nazarudin Spd Tokoh agama 3 Haji Junaidi ST Tokoh Masyarakat
4 Arifin Tokoh Agama 5 Muhasim Tokoh Pemuda
6 Syafiudin SE Kepala Lingkungan
7 Samsudin
Kepala lingkungan
8 Haruman ST Tokoh masyarakat
Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015.
Adapun untuk mengetahui jumlah anak sekolah usia 7-12  tahun  di  lingkungan  banjar  kelurahan  banjar kecamatan  ampenan  kota  mataram  dapat  dilihat  pada tabel.03 berikut ini:
Tabel 03. Jumlah Anak Sekolah Usia 7-12 Tahun
(SD) NO JUMLAH SISWA KETERANGA N 1 Anak sekolah 458 orang
2 Anak tidak sekolah
32 orang
3 Anak putus sekolah
16 orang JUMLAH 506 orang
Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015 Dari  data  yang  terlihat  pada  tabel  diatas menunjukkan anak yang sekolah di usia 7-12 tahun lebih banyak    di  banding  anak  tidak  sekolah  dan  anak  putus sekolah.  Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  masyarakat lingkungan  Banjar  memiliki  kesadaran  pentingnya pendidikan.  Akan  tetapi    tabel  diatas  terdapat  32  anak tidak  sekolah  dan  16  anak  putus  sekolah, banyak  faktor yang  menyebabkan  anak  tidak  sekolah  dan  putus sekolah  diantaranya  adalah  faktor  ekonomi,  kesadaran orang  tua  terhadap  pendidikan,  dan  kurangnya  minat anak dalam bersekolah.
Adapun  untuk  mengetahui    jumlah  anak  sekolah usia 13-15 tahun di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan  Ampenan  Kota  Mataram  dapat  dilihat  pada tabel.04 berikut ini:
Tabel 04. Jumlah Anak Sekolah Usia 13-15 Tahun NO JUMLAH  ANAK SEKOLAH  USIA 13-15 TAHUN
KETERANGAN 1 Sekolah 369 orang 2 Tidak sekolah 26 orang 3 Putus sekolah 38 orang Jumlah 433 orang
Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015.
Dari  data  yang  terlihat  pada  tabel  diatas menunjukkan  anak yang sekolah usia 13-15 tahun lebih banyak  di  banding  anak  tidak  sekolah  dan  anak  putus sekolah, tabel diatas terdapat 26  anak usia 13-15 tahun tidak  sekolah  dan  38  putus  sekolah  menunjukkan masyarakat  lingkungan  banjar  belum  sesuai  yang diharapkan pemerintah tentang program wajib belajar 9 tahun.  Adapun  penyebab  anak  tidak  sekolah  dan  putus sekolah di usia 13-15 tahun adalah faktor ekonomi yaitu orang  tua  terbebani  dengan  biaya  sekolah  sementara hasil pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan sehari- hari,  anak  sudah  tidak  minat  sekolah  tapi  lebih  minat bekerja  untuk  mendapatkan  uang  baik  untuk  dirinya sendiri  maupun  untuk  membantu  keluarga  serta penyebab  anak  tidak  sekolah  dan  putus  sekolah  karena pergaulan di lingkungan setempat.
Adapun  untuk  mengetahui  jumlah  rata-rata pendidikan  kepala  keluarga  di  lingkungan  banjar kelurahan  banjar  kecamatan  ampenan  kota  mataram dapat dilihat pada tabel 05.
Tabel05.  Jumlah  Rata-Rata  Pendidikan  Kepala Keluarga
NO RATA-RATA
PENDIDIKAN KEPALA KELUARGA KETERANGAN 1
Tidak tamat SD 177 orang 2 Tamat SD 374 orang 3 Tamat SMP keatas 325 orang JUMLAH 876 orang
Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015
Dari  data  yang  terlihat  pada  tabel  diatas  terdapat tamat  SD  374  orang  dan tidak tamat  SD  177 orang  dan tamat SMP keatas 324 orang. Tabel diatas menunjukkan kepala    keluarga  yang    tidak  tamat  SD    jumlahnya termasuk  banyak, hal ini disebabkan  karena faktorekonomi    yang  mana  tingkat  pendapatannya rendah serta kurangnya minat sekolah.
Adapun  untuk  mengetahui  jumlah  jenis  pekerjaan penduduk  di  Lingkungan  Banjar  Kelurahan  Banjar Kecamatan  Ampenan  Kota  Mataram  dapat  dilihat  pada tabel 06.
Tabel 06. Jumlah Jenis Pekerjaan NO JENIS PEKERJAAN KETERANGAN 1 Petani 1 orang 2 Nelayan 27orang 3 Pedagang 1.018orang 4 Jasa 302orang 5 PNS 74orang 6 Lainnya 53 orang Jumlah 1.475orang
Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015
Dari data yang telihat pada tabel diatas menunjukan di  Lingkungan  Banjar    jumlah  pedagang  lebih  banyak
sedangkan    jumlah  petani  yang  paling  sedikit.  Jumlah Pedagang  lebih  banyak  karena  wilayah  Lingkungan Banjar  berdekatan  dengan  pasar  dan  pertokoan, sedangkan  jumlah  petani  sedikit  karena  wilayah lingkungan Banjar berada di kota padat penduduk. Dan Rata  rata  pendapatan  penduduk  di  Lingkugan  Banjar Sebesar    Rp  300  ribu  perbulan,  jumlah  kelompok ekonomi  di  Lingkungan  Banjar    terdapat  38  Kelompok, adapun  jenis  usaha  kelompok  ekonomi  yaitu  usaha perdagangan eceran sembako.
Adapun  jumlah  rumah  yang  ada  di  Lingkungan Banjar  kelurahan  Banjar  Kecamatan  Ampenan  Kota Mataram  berjumlah  507  rumah,  yaitu    rumah  tidak kumuh berjumlah  463 dan Rumah kumuh berjumlah 44 rumah.  Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  lingkungan banjar  rata-rata memiliki rumah yang nyaman.
Adapun  untuk  mengetahui  jumlah  jenis  kondisi rumah  penduduk  di  Lingkungan  Banjar  Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 07.
Tabel 07 Jumlah Kondisi Perumahan NO PERUMAHAN KETERANGA N 1 Rumah Tidak
Kumuh
463 2 Rumah kumuh 44
Jumlah Rumah 507
Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015
Dari  data  yang  terlihat  pada  tabel  diatas  bahwa sebagian  besar  penduduk  lingkungan  Banjar  memiliki rumah tidak kumuh.
Adapun  untuk  mengetahui    status  kepemilikan rumah  penduduk  di  Lingkungan  Banjar  Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 08.
Tabel 08 Status Kepemilikan Rumah
NO STATUS KEPEMILIKAN RUMAH %
1 Rumah sendiri 82% 2 Rumah sewa 14% 3 Numpang 2 %
Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015 Dari  data  yang  terlihat  pada  tabel  diatas  sebagian besar  penduduk  lingkungan  Banjar  Kecamatan Ampenan  Kota  Mataram  memiliki  rumah  sendiri, masyarakat membutuhkan 3 unsur yang harus dipenuhi yaitu  sandang,  papan  dan  pangan.  Oleh  karena  itu masyarakat banjar dalam hal papan sudah terpenuhi, hal ini  menunjukan  bahwa  kesejahteraan  masyarakat  di Lingkungan Banjar sudah tercapai.
Adapun  untuk  mengetahui  institusi  dan  organisasi yang ada di Lingkungan Banjar dapat dilihat pada tabel 09.
Tabel 09. Institusi dan Organisasi
NO INSTITUSI DAN ORGANISASI
1 Muhammadiyah
2 Nahdatul Wathon atau NW
3 PKK 4 Karang Taruna 5 LKL 6 BML

## 7 Forum Remaja Masjid
Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015
Dari  data  yang  terlihat  pada  tabel  diatas menunjukkan  bahwa  di  lingkungan  banjar  kelurahan banjar  kecamatan  ampenan  kota  mataram  memiliki banyak  institusi  dan  organisasi,  tentunya  keberadaan
institusi  dan  organisasi  tersebut  membawa  lingkungan banjar semakin maju.
 Sarana Prasarana
Lingkungan  Banjar    mempunyai  jumlah  penduduk 2804  jiwa,  yang  terdiri  dari    876  KK.    Dari  jumlah penduduk  tersebut  tentunya  masyarakat  Lingkungan Banjar  membutuhkan  yang  namanya  sarana  dan prasarana  dalam  melakukan  atau  menjalankan kehidupan  warganya.  Adapun  sarana  dan  prasarana yang dimiliki seperti sarana dan prasarana  transportasi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan peribadatan.  Prasarana Transportasi
Untuk  melakukan  aktifitasnya,  warga  Lingkungan Banjar  Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Ampenan  Kota Mataram  memiliki    fasilitas  transportasi  pribadi  dan umum yaitu mobil, motor, delman dan ojek.
 Sarana  Ekonomi
Dalam  hal  perekonomian  lingkungan  Banjar Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Ampenan    kota  mataram memiliki  38  kelompok  ekonomi  produktif,  yaitu  salah satunya  adalah  usaha  perdagangan  eceran.    Selain  itu juga  di  dekat  kantor  kelurahan  Banjar  kecamatan ampenan terdapat pasar dan pertokoan.
 Sarana Pendidikan
Sarana  dan  prasarana  sekolah  merupakan  salah satufaktor  penunjang  dalam  pencapaian  keberhasilan proses  belajar  mengajar  di  sekolah.  Tentunya  hal tersebut  dapat  dicapai  apabila  ketersediaan  sarana  dan prasarana  yang  memadai  disertai  pengelolaan  dan pemanfaatan secara optimal.
Adapun  untuk  mengetahui  jumlah  sekolah  di Lingkungan  Banjar  Kelurahan  Banjar  Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 12. Tabel 12 Jumlah  Sekolah
NO JUMLAH SEKOLAH KETERANGAN 1 Negeri 0  Buah 2 Swasta 6  Buah Jumlah 6  Buah
Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015 Dari  data  yang  terlihat  pada  tabel  diatas menunjukkan  Lingkungan  Banjar  memiliki  sarana pendidikan  berupa  sekolah  swasta  berjumlah  6  sekolah yang masih dalam kondisi baik.
Sarana  pendidikan  sangat  bermanfaat  bagi  masa depan  anak-anak  yang  tinggal  di  lingkungan  Banjar.  Di lingkungan  banjar  termasuk  masyarakat  yang  memiliki kesadaran  pentingnya  pendidkan,  hal  ini  terbukti adanya  prasarana  pendidikan  serta  banyaknya  anak- anak di lingkungan Banjar yang minat bersekolah.  Prasarana Peribadatan
Lingkungan Banjar sebagian besar menganut agama islam  yang  memiliki  tempat  peribadatan  yang  terdiri dari  3  masjid,  yaitu  Masjid Nurul  Hadits,  Masjid Nurul Muttaqien dan Masjid Nurul Qomar.
 Definisi penghulu lingkungan
Di  lingkungan  Banjar  kelurahan  Banjar  Kecamatan Ampenan Kota Mataram  memiliki penghulu lingkungan yang bernama    Bapak Senim,   lahir  pada tahun 1949 di lingkungan  Banjar  Kelurahan  Banjar  Kecamatan Ampenan  Kota  Mataram,  dan  menjabat  sebagai penghulu lingkungan sejak tahun 1987 sampai sekarang.
Untuk lebih mengetahui istilah penghulu lingkungan tersebut, maka peneliti melakukan wawancara    denganPenghulu  lingkungan,  kepala

## 72 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hal 66-76
lingkungan,  tokoh  masyarakat,  dan  tokoh  agama, sebagai berikut:
Menurut  Bapak Senim  selaku penghulu lingkungan di lingkungan banjar  sejak tahun 1987-sampai sekarang. “penghulu lingkungan adalah orang yang dituakan, yang bertugas  salah  satunya  adalah  mengatur  warga  yang mau  menikah  di  selesaikan  secara  hukum  agama” (wawancara, 9 juni 2016).
Begitu  juga  apa  yang  di  ungkapkan  Bapak  Haji Nazarudin SPd selaku tokoh agama di lingkungan Banjar bahwa    “penghulu  lingkungan  adalah  orang  yang bertugas  menjadi  imam  masjid  dan  menangani keagamaan”(wawancara,  9  juni  2016).Adapun  menurut Bapak  Haruman  S.T.  selaku  tokoh  masyarakat  di lingkungan  Banjar  “penghulu  lingkungan  merupakan tokoh agama yang di tuakan”. (wawancara, 12 juni 2016).
Sama  halnya  apa  yang  diungkapkan    Bapak Syamsudin  Fajar  selaku  kepala  lingkungan  periode 2016-2020. Bahwa  ”penghulu lingkungan adalah tokoh agama yang bertugas dalam hal keagamaan”.(Wawancara,  7  juni  2016).Begitu  juga menurut  Bapak  Syafiudin  selaku  mantan  kepala lingkungan periode 2012-2016.bahwa “penghulu lingkungan    merupakan  salah  seorang  tokoh  agama disebuah  masyarakat  yang  dianggap  mampu  dalam  hal keagamaan  yang  berfungsi  untuk  membantu  kegiatan- kegiatan yang menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan” (wawancara, 12 juni 2016).
Dari  definisi penghulu lingkungan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa definisi  penghulu lingkungan adalah tokoh agama dan imam masjid yang dituakan di sebuah  lingkungan  atau  desa  yang  menangani permasalahan-permasalahan  keagamaan  khususnya menangani  penikahan  dan  menangani  pengurusan jenazah.
Penghulu  lingkungan  ditunjuk  warga  setempat karena  dianggap  mampu  menangani  permasalahan keagamaan  seperti  masalah  perkawinan,  pengurusan jenazah, memimpin  do’a  dan  sebagainya.   Sebagaimana yang  diungkapkan  oleh    Bapak  Syafiudin  (kepala lingkungan periode 2012-2016).yang mengatakan:
“Penghulu  lingkungan    merupakan  salah  seorang tokoh  agama  disebuah  masyarakat  yang  dianggap mampu  dalam  hal  keagamaan  yang  berfungsi  untuk membantu kegiatan-kegiatan yang menyangkut keagamaan  dan  kemasyarakatan”.  (wawancara,  12  juni 2016).  Berdasarkan  keterangan  tersebut  diatas, penghulu  lingkungan  sangat  berperan  bagi  masyarakat, bahkan  penghulu  lingkungan    dalam  menjalankan tugasnya    tidak  ada  gajih  pokok  dari  pemerintah  atau aparat desa setempat, penghulu lingkungan menjalankan tugas dengan kerelaan hati.
Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  penghulu lingkungan  yaitu  Bapak  Senim  (penghulu  lingkungan) bahwa:
“ Saya menjalankan tugas dengan kerelaan hati dan tidak  mengharapkan  imbalan,  dan  jika  ada  yang memberi  upah,  saya  terima  sedikasihnya    tetapi  jika tidak  di  kasihpun  saya  tidak  apa-apa  karena  niat  saya ikhlas membantu”(wawancara, 9 juni 2016).
Dari  penjelasan  penghulu  lingkungan  juga  harus paham  tentang  ilmu  agama,  dan  penghulu  lingkungan juga  harus  memiliki  jiwa  social  yang  baik,  adapun Penghulu  lingkungan  dalam  melaksanakan  tugasnya tidak  sendirian,  penghulu  lingkungan  dibantu  Bapak
Haji Nazarudin Spd, selaku tokoh agama yang berperan sebagai Pembina keagamaan dilingkungan Banjar.
Adapun syarat-syarat menjadi penghulu lingkungan adalah  memiliki  pemahaman  agama  yang  luas, berakhlak  baik,  siap  kapanpun  melayani  warganya.Hal ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Senim  selaku penghulu lingkungan  pada tanggal 9 juni 2016, sebagai berikut:
Tujuan adanya penghulu lingkungan sebagai berikut:
a. Mengatur  permasalahan  pernikahan  secara hukum agama.
b. Tempat  bertanya  masalah  keagamaan  bagi masyarakat setempat.
c. Membina  masyarakat  berkaitan  keagamaan. (Wawancara, 9 Juni 2016)
Berdasarkan  tujuan  adanya  penghulu  lingkungan tersebut  diatas,  keberadaan  penghulu  lingkungan  di lingkungan  Banjar  Kecamatan  Ampenan  Kota  Mataram sangat efektif dalam mengatur dan membina masyarakat dalam beragama dan bermasyarakat.
 Peraturan    Pemerintah    Nomor  48  Tahun 2014
Inti  dari  peraturan  pemerintah  nomor  48  tahun 2014  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum kepada masyarakat, termasuk jajaran kementrian agama yaitu  KUA  dan  para  penghulu,  terkait  pelaksanaan proses  perkawinan.Setelah  PP  Nomor  48  Tahun  2014 diterbitkan  pada  tanggal  27  Juni  2014.  PP  ini  adalah perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang “Tarif Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang berlaku  pada  Departemen  Agama.  PP  tersebut menjelaskan,  setiap  nikah  dan  rujuk  di  KUA,  pada  jam kerja  dikenakan  tarif  0  rupiah  (gratis),  kalau  nikah diluar KUA dan diluar jam kerja dikenakan tarif  Rp 600 ribu yang pembayarannya melalui nomer rekening bank yang  ditunjuk  kementrian  agama  RI  (Republik Indonesia).  Perubahan  biaya  Nikah  tersebut  adalah dahulu  biaya  nikah  sebesar  Rp  30  ribu  yang pembayarannya  melalui  P3N,  Menjadi  Rp  600  ribu, yang  pembayarannya  melalui  bank  yang  ditunjuk kementrianagama  RI.  Dari  wawancara  peneliti  dengan Bapak  syafiuddin  selaku  mantan    kepala  lingkungan bahwa:
Biaya  nikah  dalam  setiap  peristiwa   sekitar  Rp  600 ribu sampai Rp 700 ribu, dimana biaya ini di bagi antara penghulu  lingkungan,  kepala  lingkungan,  RT  setempat, dan  petugas  pengurus  akte,  adapun  rinciannya  sebagai berikut: biaya nikah setiap peristiwa perkawinan sebesar Rp  600  ribu  sampai  Rp.  700  ribu,  uang  tersebut  5% untuk  KAS  lingkungan,  untuk  RT  Rp.50  Ribu, sebagiannya  untuk  penghulu  lingkungan,  kepala lingkungan,  penceramah  (khotbah  nikah),  dan  petugas pengurus akte nikah. (wawancara, 12 juni 2016).
Berdasarkan  keterangan  Bapak  Syafiudin  bahwa biaya tersebut berlaku sebelum adanya PP NO. 48 Tahun 2014,  artinya  bahwa  penghulu  lingkungan  sudah  tidak lagi  mendapat  gaji  dari  setiap  peristiwa  perkawinan melainkan mendapat upah dari warga ketika memimpin acara  tasyakuran  dan  memimpin  do’a  di  acara-acara keagamaan, adapun nominal upah dari yang mempunyai hajat atau sohibul bait tidak ditentukan tarifnya bahkan tidak harus memberi upah  karena penghulu lingkungan dalam  menjalankan  tugas  smata-mata  ikhlas  karena Allah  Swt.  Dari  wawancara  yang  dilakukan  peneliti dengan  Bapak  Senim  selaku  penghulu  lingkungan
bahwa:Saya  sebagai  penghulu  lingkungan  dalam menjalankan  tugas  dengan  kerelaan  hati  dan  tidak mengharapkan imbalan (wawancara, 9 juni 2016)
Tujuan  PP  Nomor  47  Tahun  2004  ini  dirubah menjadi PP Nomor 48 Tahun 2014. Di antaranya, adalah: (1)  Semangat  menjadikan  KUA  yang  berintegritas  dan terbebas  dari  gratifikasi;  (2)  Memperjelas  keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan; (3) Mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan  kepada  para  penghulu  yang  menghadiri pernikahan  di  luar  kantor  atau  luar  jam  kantor. Perubahan  yang  ditetapkan  di  dalam  PP  Nomor  48 Tahun  2014  disebabkan  adanya  multi  tarif  yang dikenakan  kepada  masyarakat  yang  akan  menikah sehingga  terjadi  pungli,  gratifikasi,  biaya  administrasi yang  dikeluhkan  masyarakat  dan  penyebabnya  adalah P3N.    Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  Bapak Haruman  ST  selaku  Tokoh  Masyarakat  Lingkungan Banjar, yaitu:
Kasus  pungli  berkaitan  proses  perkawinan  ialah ketika  warga  meminta    Pembantu  Penghulu  Pencatat Nikah (P3N) dalam pengurusan buku nikah, biaya untuk mendapatkan buku nikah memberatkan calon pengantin. P3N  dalam  hal  ini  menetapkan  tarif  nikah  yang  tidak sesuai  aturan  pemerintah,  bahkan  justru  memberatkan warga  yang  ingin  menikah    dengan  biaya  yang  mahal. (wawancara,13 juni2016).
Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa  sudah jelas penyebab adanya multi tarif biaya nikah disebabkan oleh Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N).  tarif  biaya nikah  sebelum  PP  NO.48  Tahun  2014  sebesar  30  ribu setiap  peristiwa,  akan  tetapi  kenyataannya  biaya  nikah yang  dikeluarkan  masyarakat  bervariasi,  ada  yang Rp.600  ribu  bahkan  sampai  Rp.  1  juta,  Hal  ini dikeluhkan oleh masyakat. Pemerintah dalam mengatur tarif  tersebut  supaya  terhindar  dari  pungli,  gratifikasi maka pemerintah dalam proses perkawinan menerbitkan PP NO. 48 Tahun 2014.
 Perbedaan  peran  Penghulu  Lingkungan Dalam  Proses  Perkawinan  Sebelum  Dan Sesudah  Keluarnya    Peraturan    Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.
Perbedaan peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan  sebelum  dan  sesudah keluarnya PP  NO. 48 Tahun  2014    adalah    dulu  sebelum  PP  NO.  48  tahun 2014 diterbitkan, peran penghulu lingkungan membantu P3N untuk menikahkan warganya, akantetapi setelah PP No.  48  tahun  2014diterbitkan  dan  P3N  dihapus  maka penghulu  ligkungan  tidak  boleh  menikahkan  warganya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Senim (penghulu lingkungan)  sebagai berikut:
“Ada  perbedaannya,  dulu  penghulu  lingkungan membantu P3N  dalam pelayanan nikah, sekarang sudah tidak  lagi  membantu  P3N  karena  P3N  sudah  di  hapus, semuanya  berkaitan  pelayanan  nikah  diserahkan  oleh KUA melalui Kepala Lingkuangan dan RT”.   (wawancara 9 juni 2016)
Berdasarkan  keterangan  diatas,  bahwa  penghulu lingkungan  hanya  sebatas  perpanjangan  tangan  P3N dalam  pelayanan  nikah.  Jika  P3N  di  hapus  maka otomatis Penghulu Lingkungan tidak bisa  menjalankan tugas  P3N  dalam  pelayanan  nikah  sehinggatidak  bisa menikahkan  warganya    supaya terdaftar  di  catatan  sipil dan  jika  ada  warga  yang  ingin  menikah  maka  lapor terlebih  dahulu  kepada  Kepala  Lingkungan  dan  RT
setempat  dengan  membawa  persyaratan  administrasi seperti KTP, KK, ijazah terakhir dan lain sebagainya.
Setelah berkas sudah dilengkapi, Kepala Lingkungan  mengantarkan  berkas  tersebut  ke  KUA untuk  mendaftarkan  calon  pengantin,  setelah  calon pengantin sudah terdaftar, selanjutnya kepala Lingkungan  beserta  calon  pengantin,  saksi  nikah  dan wali  nikah  menghadap  ke  KUA  supaya  bisa  di  tindak lanjuti,  adapun  pelaksanaan  nikah  bisa  dilakukan  di KUA  atau  di  luar  KUA  atau  diluar  jam  kerja  dengan aturan-aturan  yang  sudah  ditentukan  oleh  Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014.
Di  dalam  sistem  pembayaran  biaya  nikah  juga  terdapat perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  diterbitkan  PP No  48  Tahun  2014  yaitu  mengenai  tarif  pelaksanaan pernikahan  bahwa  sebelum  PP  No  48  Tahun  2014 diterbitkan,  pembayaran  biaya  nikah  melalui  P3N dengan tarif bervariasi  antara Rp. 600 sampai Rp. 700 Ribu  akan  tetapi  setelah  diterbitkan  PP  No  48  tahun 2014  pembayaran  biaya  nikah  melalui  rek  bank  yang sudah  ditentukan  oleh  kementrian  agama  dengan  tarif Rp  0    jika  nikah  dilaksanakan  di  KUA  pada  jam  kerja, dan  tariff  Rp  600  ribu  jika  nikah  dilaksanakan  di  luar KUA atau di luar jam kerja.
 Peran  Penghulu  Lingkungan  Dalam  Proses Perkawinan  Sebelum  Keluarnya      Peraturan Pemerintah  Nomor 48 Tahun 2014.
Peran  Penghulu  Lingkungan  Dalam  Proses Perkawinan Sebelum Keluarnya   Peraturan  Pemerintah Nomor  48  Tahun  2014  adalah  hanya  sebagai perpanjangan  tangan    P3N  (Pembantu  Pegawai Pencatatan Nikah) dalam pelayanan nikah.
Seperti  yang  di  ungkapkan  oleh  Bapak  Senim (penghulu lingkungan) sebagai berikut:
a. Penghulu  lingkungan  mewakili  P3N  mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk
b. Penghulu  lingkungan  membantu  mengantar anggota masyarakat diwilayahnya dan mengirimkan  hasil  pemeriksaan    tersebut  kepada P3N dan ditindak lanjuti oleh KUA.
c. Penghulu  lingkungan  memeriksa  calon  suami, calon istri, dan wali nikah
d. Mendata pencatatan nikah
e. Mendata pencatatan rujuk
f. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N  memeriksa calon  suami  atau  wali  nikah  yang  ada diwilayahnya, dan mengirimkan hasil pemeriksaan  tersebut  kepada  P3N  dan    P3N menindaklanjuti  ke KUA.
g. Membantu  P3N,  segera  memberitahukan  kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya, apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum islam atau peraturan perundang-undangan  tentang  perkawinan  dan atau  belum  dipenuhi  persyaratan    atau ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan.
h. Membantu P3N menolak pelaksanaan pernikahan    yang    ternyata  tidak  memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
i. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N  untuk memeriksa,  meneliti  dan  menilai  syarat-syarat rujuk.
j. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N    untuk menasahati    suami    istri  tentang  hukum-hukum dan  kewajiban  suami  istri  yang  berkaitan  dengan rujuk.
74 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hal 66-76
k. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N    mengisi dan menandatangani daftar penerimaan rujuk
l. Penghulu lingkungan membantu P3N menggunakan  daftar  pemeriksaan  nikah  dan daftar pemeriksaan rujuk.
m. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N  untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan nikah atau rujuk, agar  dapat  dimengerti  kebenaran  pencatatan tersebut sebelum penandatangann formulir.
n. Penghulu  lingkungan  mengumumkan  kepada warganya  bahwa  akan  ada  pernikahan  pada  hari yang sudah ditentukan.
o. Menikahkan  calon  pengantin  jika  tepenuhi kelengkapan  administrasi  (Wawancara,  9  Juni 2016).
Akan  tetapi  setelah  P3N  di  hapus,  peran  penghulu lingkungan dalam proses perkawinan tidak seperti dulu, Kecuali hanya menjadi saksi dan khotbah nikah, itu pun jika diminta oleh KUA  (wawancara, 9 juni 2016).
Dari  penjelasan  diatas  dapat  kita  pahami  bahwa peran  penghulu  lingkungan  dalam  pelayanan  nikah sangat  penting  karena  penghulu  lingkungan  terlibat lamgsung  dengan  masyarakat  terutama  yang  berada dilokasi  jauh  dari  KUA,  oleh  sebab  itu  warga  sangat membutuhkan  pelayanan  nikah  melalui  penghulu lingkungan  yang  berada  diwilayah  tersebut,  sehingga dalam proses pelayanan nikah menjadi efektif dan tidak mempersulit warga yang akan menikah.
 Peran  Penghulu  Lingkungan  Dalam  Proses Perkawinan  Sesudah  Keluarnya  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.
Peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan  sesudah  keluarnya  PP  No  48  Tahun  2014 adalah  membantu  Kepala  lingkungan  untuk  memandu saat  ijab  qabul,  menjadi  saksi  nikah  dan  bertugas menjadi khotbah nikah jika diminta oleh KUA.
Peran penghulu lingkungan tidak hanya menikahkan saja,  akan  tetapi  berperan  setiap  yang  berhubungan kegiatan  agama  islam  yang  berada  di  lingkungan tersebut,  seperti  yang  diungkapkan oleh  Bapak Sahnem selaku penghulu lingkungan di lingkungan Banjar bahwa tugas penghulu lingkungan yaitu sebagai berikut:
a. Menjadi imam masjid
b. Mengadakan pengajian rutin
c. Mengadakan acara Nuzulul Qur’an
d. Mengadakan acara maulid
e. Memimpin  acara  tahlilan  atas  meninggalnya seseorang
f. Mengkoordinir dalam pembangunan masjid
g. Pengurusan jenazah
h. Bimbingan baca tulis alqur’an
i. Kegiatan pelatihan pengurusan jenazah
j. Konsultan dalam permasalahan-perkawinan sesuai hukum agama
k. Memimpin do’a di acara tasyakuran khitan
l. Memimpin do’a di acara syukuran sebelum masuk ramadhan
m. Membantu Kepala Lingkungan untuk mengkoordinir  warga  saat  melaksanakanacara nyongkolan  supaya  tertib  dan  tidak  membuat gaduh
n. Memimpin do’a di acara menempati rumah baru
o. Membantu  kepala  lingkungan  dalam  acara  adat jati slawer
p. Membantu  kepala  lingkungan  untuk  menasehati atau  memberi  solusi    ketika  ada  permasalahan- permasalahan dalam keluarga
q. Menikahkan  warganya  secara  sirri  atau  nikah dibawah tanagan
r. Menetapkan yang berhak menjadi waliyang sesuai aturan agama
s. Mengadakan pencatatan kematian
t. Mengkoordinir penyembelihan qorban

## 2. Pembahasan
Penghulu  lingkungan  berkedudukan  sebagai    tokoh agama  yang  dituakan  oleh  warganya  dan    memiliki peranan penting berkaitan masalah-masalah keagamaan di  lingkungan.  Adapun  definisi  penghulu  lingkungan dari hasil observasi  adalah sebagai berikut:
Menurut  Bapak Senim  selaku penghulu lingkungan di Lingkungan Banjar  sejak tahun 1987 sampai sekarang. “penghulu lingkungan adalah orang yang dituakan, yang bertugas salah satunya adalah mengatur warganya yang mau  menikah  secara  hukum  agama”.  Adapun  menurut Bapak  H  Nazarudin  S.Pd.    selaku  tokoh  agama  di lingkungan  Banjar“Penghulu  lingkungan  adalah  orang yang  bertugas  menjadi  imam  masjid  dan  menangani keagamaan”.
Begitu  juga  menurut  Bapak  Haruman  S.T.  selaku tokoh  masyarakat  di  lingkungan  Banjar  “penghulu lingkungan  merupakan  tokoh  agama  yang  di  tuakan”. Adapun  menurut  Bapak Syamsudin  Fajar  selaku kepala lingkungan  .”penghulu  lingkungan  adalah  tokoh  agama yang bertugas dalam hal keagamaan”.
Hal  tersebut  juga  dingkapkan oleh  Bapak  Syafiudin selaku  mantan  kepala  lingkungan  .  “penghulu lingkungan    merupakan  salah  seorang  tokoh  agama disebuah  masyarakat  yang  dianggap  mampu  dalam  hal keagamaan  yang  berfungsi  untuk  membantu  kegiatan- kegiatan yang menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan”.
Penghulu  lingkungan  memiliki  tugas  dan  peranan yang  sangat  penting  di  bidang  keagamaan  contohnya adalah  menikahkan  warganya,  pengurusan  jenazah  dan lain-lain  yang  berkaitan  keagamaan.Tugas  ini  berat karena tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Di  samping  memiliki  ilmu  agama  yang  luas  juga  harus memiliki pengetahuan-pengetahuan lain yang berhubungan dengan agama.
Penghulu  lingkungan  bukan  perangkat  desa melainkan  tokoh  agama  yang  di  tuakan  dilingkungan sebagai  pelayan  masyarakat  di  bidang  keagamaan,    ada beberapa  permasalahan  yang  pernah  terjadi  di lingkungan  banjar  berkaitan  proses  perkawinan  yang melibatkan  penghulu  lingkungan  yaitu  ketika  seorang laki-laki  yang  sudah  beristri  ingin  menikah  lagi  dengan janda,  akan  tetapi  istrinya  tidak  mensetujui  jika suaminya  menikah  lagi  dengan  janda.  Maka  penghulu lingkungan  berperan    memberikan  keputusan  sesuai aturan agama.
Pernah  juga  seorang  anggota  polisi  yang  ingin menikah  akan  tetapi  sulit  mendapat  surat  izin  dari instansi  kepolisian,  maka  penghulu  lingkungan  atas kesepakatan  kepala  lingkungan  menikahkan  polisi tersebut  secara  nikah  dibawah  tangan.  Adapun  surat- surat  administrasi  bisa  menyusul  supaya  bisa  ditindak lanjuti dan pernikahannya tercatat di catatan sipil.
Dalam  hal  pelayanan  nikah,  penghulu  lingkungan membantu P3N  dalam pelayanan nikah dan rujuk, akan tetapi  setelah  pemerintah  pusat  melalui  kementrian
agama  mulai  tahun  2014  keberadaan  P3N  dihapus  dan sudah tidak diperpanjang SK P3N, penghulu lingkungan sudah tidak lagi membantu P3N dalam pelayanan nikah. Kakanwil  kementrian  agama  NTB  Drs.  Haji  Usman kepada  RRI  menjelaskan  bahwa    keberadaan  P3N tersebut  selama  ini  dinilai  sebagai  salah  satu  penyebab adanya  pungli  serta  gratifikasi  dan  biaya  administrasi nikah yang dikeluhkan masyarakat. Kakanwil kementrian  agama  NTB    sudah  tidak  memperpanjang SK  P3N  yang  ada  di  seluruh  desa  se  NTB  sehingga seluruh pengurusan pernikahan  akan dilaksanakan oleh KUA dimasing-masing kecamatan.
Dengan dihapusnya P3N maka penghulu lingkungan dalam  pelayanan  nikah  tidak  berperan    kecuali  hanya sebagai  saksi    nikah  dan  mengisi    khotbah  nikah  jika diminta  oleh  KUA.  Selain  itu  juga  setelah  dilakukan wawancara  dengan penghulu lingkungan  bahwa beliau tidak  memiliki  peraturan  tertulis  dalam  proses perkawinan  ,  hanya  ada  peraturan  lisan  yaitu:    jika seorang  laki-laki  keluar  rumah  bersama  wanita  diatas jam  10  malam  maka  laki-laki  tersebut  diminta  untuk menikahi  wanita  tersebut,  jika  laki-laki  membawa  lari wanita, maka laki-laki tersebut harus bertanggung jawab dan dikenai denda,  jika ada yang nikah cerai sebanyak 3 kali maka akan dikeluarkan dari lingkungan.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum keluarnya   peraturan  pemerintah Nomor  48  Tahun  2014  adalah  hanya  sebagai perpanjangan  tangan    P3N  (Pembantu  Pegawai Pencatatan Nikah)  sebagai berikut:
a. Penghulu  lingkungan  mewakili  P3N  mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk
b. Penghulu  lingkungan  membantu  mengantar anggota masyarakat diwilayahnya dan mengirimkan  hasil  pemeriksaan    tersebut  kepada P3N dan ditindak lanjuti oleh KUA.
c. Penghulu  lingkungan  memeriksa  calon  suami, calon istri, dan wali nikah
d. Mendata pencatatan nikah
e. Mendata pencatatan rujuk
f. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N  memeriksa calon  suami  atau  wali  nikah  yang  ada diwilayahnya, dan mengirimkan hasil pemeriksaan  tersebut  kepada  P3N  dan    P3N menindaklanjuti  ke KUA.
g. Membantu  P3N,  segera  memberitahukan  kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya, apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum islam atau peraturan perundang-undangan  tentang  perkawinan  dan atau  belum  dipenuhi  persyaratan    atau ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan.
h. Membantu P3N menolak pelaksanaan pernikahan    yang    ternyata  tidak  memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
i. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N  untuk memeriksa,  meneliti  dan  menilai  syarat-syarat rujuk.
j. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N    untuk menasahati    suami    istri  tentang  hukum-hukum dan  kewajiban  suami  istri  yang  berkaitan  dengan rujuk.
k. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N    mengisi dan menandatangani daftar penerimaan rujuk.
l. Penghulu lingkungan membantu P3N menggunakan  daftar  pemeriksaan  nikah  dan daftar pemeriksaan rujuk.
m. Penghulu  lingkungan  membantu  P3N  untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan nikah atau rujuk, agar  dapat  dimengerti  kebenaran  pencatatan tersebut sebelum penandatangann formulir.
n. Penghulu  lingkungan  mengumumkan  kepada warganya  bahwa  akan  ada  pernikahan  pada  hari yang sudah ditentukan.
o. Menikahkan  calon  pengantin  jika  tepenuhi kelengkapan administrasi
Sejak  berlakunya  PP  NO.  48  tahun  2014.  Peran penghulu  lingkungan  dalam  proses  perkawinan  adalah sebagai berikut:
a. Menjadi saksi nikah
b. Membantu  kepala  lingkungan  dalam  memandu ijab qabul
c. Khotbah nikah, jika diminta oleh KUA
Akan tetapi peran penghulu lingkungan tidak hanya menikahkan  saja,  penghulu  lingkungan  berperan  setiap yang berhubungan kegiatan agama islam yang berada di lingkungan tersebut, yaitu sebagai berikut:
a. Menjadi imam masjid
b. Mengadakan pengajian rutin
c. Mengadakan acara Nuzulul Qur’an
d. Mengadakan acara maulid
e. Memimpin  acara  tahlilan  atas  meninggalnya seseorang
f. Mengkoordinir pembangunan masjid
g. Pengurusan jenazah
h. Bimbingan baca tulis alqur’an
i. Kegiatan pelatihan pengurusan jenazah
j. Konsultan  dalam  permasalahan-perkawinan sesuai hukum agama
k. Memimpin do’a di acara tasyakuran khitan
l. Mempin do’a di acara syukuran sebelum masuk ramadhan
m. Membantu  Kepala  Lingkungan  mengkoordinir warga  saat  melasanakan  acara  nyongkolan supaya berjalan tertib dan tidak membuat gaduh, serta  berkonsolidasi  dengan  aparat  keamanan yaitu Polisi
n. Mempin do’a di acara menempati rumah baru
o. Menbantu  kepala  lingkungan  dalam  acara  adat jati slawer
p. Membantu kepala lingkungan untuk menasehati atau  memberi  solusi    ketika  ada  permasalahan- permasalahan dalam keluarga
q. Menikahkan  warganya  secara  sirri  atau  nikah dibawah tangan
r. Menetapkan  siapa  yang  menjadi  wali  yang sesuai aturan agama
s. Mengadakan pencatatan kematian
t. Mengkoordinir penyembelihan qorban.
Adapun  perbedaan  dalam  pembayaran  biaya  nikah di  lingkungan  Banjar  Kelurahan  Banjar  Kecamatan Ampenan  Kota  Mataram  sebelum  dan  sesudah    PP  No. 48  Tahun  2014  adalah  sebelum  PP  No.  48  tahun  2014 diterbitkan  pembayaran  biaya    nikah  melalui  P3N dengan  tarif  Rp.  600-700  ribu,  akan  tetapi  setelah terbitnya  PP  No.  48  Tahun  2014,  pembayaran  biaya
nikah  dengan  tarif  Rp.  600  ribu  melalui  rek  Bank  yang sudah ditentukan oleh kementrian agama.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitan  yang  di  lakukan  penulis  di Lingkungan  Banjar  Kelurahan  Banjar  Kecamatan Ampenan  Kota  Mataram    tentang  peran  penghulu lingkungan  dalam  proses  perkawinan  sebelum  dan sesudah  keluarnya  PP  NO.  48  tahun  2014,  terdapat beberapa  hal  yang  masih  perlu  dibenahi  dan  dicari pemecahannya.  Adapun  saran  yang  bisa  diberikan  oleh penulis adalah sebagai berikut:
a. Untuk Penghulu Lingkungan
1. Penghulu lingkungan di lingkungan banjar perlu adanya  peraturan-peraturan tertulis
2. Penghulu  lingkungan  harus  terus  belajar  dalam peningkatan ilmu agama
3. Penghulu lingkungan hendaknya pandai mengatur kepentingan pribadi dengan kepentingan  warga  sehingga  efektif  dalam menjalankan tugas sebagai penghulu lingkungan
b. Untuk Masyarakat
Masyarakat  hendaknya bisa  bekerja  sama  dengan penghulu  lingkungan,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat dan aparat desa di Lingkungan Banjar dalam  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama.  Nilai agama dalam masyarakat tidak akan terwujud jika setiap  individu  tidak  memiliki  kesadaran  akan pentingnya hidup sesuai aturan agama.
c. Untuk Pemerintah
1. Hendaknya  ada    uang insentif tiap  bulan  bagi penghulu lingkungan. Marbot masjid saja tiap bulannya  ada  upah  dari  pengurus  masjid, kenapa penghulu lingkungan yang mempunyai peran  penting  tidak  ada  upahnya,  tentunya dalam  hal  ini  di  tujukan  kepada  pemerintah atau  aparat  desa  di  tingkat  kelurahan  untuk memperhatikan penghulu lingkungan.
2. Penghulu  lingkungan  sebaiknya  di  fungsikan kembali  membantu  P3N    dalam  proses pelayanan perkawinan

## DAFTAR RUJUKAN
Chulsum,  umi,    dan  Novia  Windy, Kamus  Bahasa  Indonesia. Khasiko, Surabaya,. 2006 Darmono, Peran  Penghulu  Dalam  Perkawinan  Menurut Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta , 2005 Departemen Agama R.I, Pedoman Penghu Direktorat  Jenderal  Bimas  dan  Urusan  Haji, Pedoman Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  Pembantu  Pegawai Pencatat Nikah, Departemen Agama RI. Jakarta , 1999 Hakimy  Idrus, Pegangan  Penghulu , Bundo  Kanduang,  dan Pidato  Alua  Pasambahan  Adat  di  Minangkabau , Remadja Karya CV, Bandung, 1984 Ismail,  Iban  Qoyim,. Kiai  Penghulu  Jawa  Perannannya  di Masa Kolonial . Gema Insani Press.jakarta, 1997 Kementerian  Agama, Tanya  Jawab  Seputar  Kepenghuluan , NTB, 2010 M.  Nuh.  Nuhrison, Optimalisasi  Peran  KUA  Melalui  Jabatan Fungsional Penghulu , Depag RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2007 Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  hukum  Perdata  Islam  di Indoesia . Kencana, Jakarta, 2008
Nuruddin, Amir dan Taringan, Azhari Akmal , Hukum Perdata Islam di Indonesia di Indonesia .Kanenana Prenadamedia Group,Jakarta, 2014
PP  NO.  48  Tahun  2014,  Tentang  Tarif  Penerimaan    Negara Bukan Pajak Rahman,  M.  Fachrir. Pernikahan  di  Nusa  Tenggara  Barat Antara  Islam  dan  Tradisi, Alam  Tara  Learning Institute, Mataram NTB, 2014 Ramulyo,  Moh.  Idrus, Hukum  Perkawinan  Islam, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2004
Rinawati, Implementasi Peran Kua Dalam Perkawinan, Bina
Aksara, Jakarta, 2009
Septiningsih ,  Prosedur  Pernikahan  Dan  Rujuk  di  KUA (Kantor Urusan Agama), Refika Aditama, Bandung, 2010
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  udang-undang perkawinan, Liberty Yogyakarta, Yogjakarta, 1999
Suharso  dan  Rednoningsih  Ana, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Widya Karya. Semarang, 2015
Suma,  Muhammad  Amin, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia Islam , PT. Raka Grafindo, Jakarta, 2004
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
Tihami,  dan  sahrani,  Sohari. Fikih  Munakahat PT.  Raja Grafindo.Jakarta, 2010
Undang-undang  R.I, Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam , Citra Umbara, Bandung, 2015