## PENDAHULUAN
Komitmen pemerintah pusat untuk memperbaiki iklim investasi faktanya menunjukkan bahwa dari sisi waktu dan biaya, Indonesia masih menjadi negara yang belum pro-investasi. Meskipun dari sisi potensi investasi sangat besar, termasuk potensi pasarnya, namun jika hal ini tidak diimbangi dengan pelayanan perizinan yang responsif, maka investasi usaha pun tidak akan maksimal. Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, serta Kepala BKPM untuk mempercepat proses pembuatan izin usaha dari 60 hari menjadi 17 hari mulai awal Januari 2010 menjadi angin segar bagi para pelaku bisnis, apalagi bagi para calon investor. Apabila kita mengacu  pada  data International  Finance Corporation Indonesia justru memiliki jumlah hari yang lebih banyak (76 hari), 17 hari lebih banyak dari klaim pemerintah saat ini (60 hari).
Pemangkasan waktu yang sangat besar (17 hari) memang layak diapresiasi. Selain akan
menjadi daya tarik bagi investor, pemangkasan ini juga akan meningkatkan peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang potensial di dunia. Akan tetapi, yang perlu diingat juga adalah saat ini masih banyak perizinan yang menimbul- kan biaya tinggi. Ada sekitar 70 perizinan yang dapat dipangkas agar proses memulai usaha di Indonesia dapat lebih efisien dan murah. Mun- culnya konsep sistem pelayanan perizinan satu atap elektronik untuk perizinan usaha diharapkan dapat memangkas 70 perizinan yang tidak perlu karena seluruh proses perizinan dapat dilakukan di satu atap.
Di tingkat daerah, upaya untuk mewujudkan perizinan satu atap masih banyak mengalami kendala. Selain membutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk pembiayaan fisik dan nonfisik, political will dari kepala daerah juga menjadi kunci utama keberhasilan daerah dalam menye- lenggarakan pelayanan perizinan usaha. Terse- lenggaranya pelayanan perizinan yang baik akan menjadi driving force bagi kemajuan ekonomi daerah. Hubungan ini yang sebenarnya belum

## Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah

## DELLY MUSTAFA
FISIP Universitas Veteran Makasar, Jl. Gunung Bawakaraeng No. 72 Makasar e-mail : delly.mustafa@yahoo.com
Abstract: Portrait Service Licensing in Era of Local Autonomy. The purpose of this study was to determine the particular license service business licensing in the era local autonomy of Makassar, Province North Sulawesi. This research  uses qualitative analysis research, which studied the problem-solving procedure by presenting results using information obtained from interviews and field observations were carried out, then analyzed and interpreted to provide conclusions. The results showed the service was still experiencing delays due to licensing instansti serving capacity and not supported by adequate human resources.
Abstrak: Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelayanan perizinan khususnya perizinan usaha di era otonomi daerah di Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan hasil informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang laksanakan dan pengamatan lapangan, kemudian  dianalisa  dan  diinterprestasikan  dengan  memberikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan pelayanan perizinan masih mengalami keterlambatan dikarenakan instansti yang melayani tidak didukung oleh kapasitas dan sumber daya manusia yang memadai.
Kata Kunci: pemerintah, pelayanan publik, perizinan usaha
terlihat di semua daerah karena pada tataran implementasi  hanya  beberapa  daerah  yang mampu memanfaatkan momentum otonomi daerah untuk mereformasi sekaligus menginteg- rasikan lembaga di tingkat daerah untuk men- ciptakan pelayanan perizinan yang berkualitas.
Sebagai kota besar, Makassar termasuk memiliki jumlah permintaan izin usaha yang lebih tinggi. Sebagai gerbang emas Indonesia Timur, Makassar memang menjanjikan banyak peluang dan keuntungan dalam berinvestasi. Untuk mela- kukan investasi tentunya PMA atau PMDN harus membuat surat izin usaha dan izin turunannya untuk mendirikan sebuah kegiatan sebagai pra- syarat mutlak. Walaupun sulit dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan (waktu dan biaya) para investor ini akan tetap berbondong- bondong untuk mengurus izin dalam mendapatkan legitimasi yang sah untuk menjalankan usahanya.
Kondisi ini menyebabkan hambatan dan keterlambatan dalam proses perizinan. Hal ini bisa terjadi karena dalam proses pemberian layanan perizinan usaha tidak didukung oleh kapasitas dan sumber daya manusia yang cukup. Dari sisi lokasi dan tata ruang kantor juga menjadi salah satu kendala dari keberadaan KPAP Kota Makassar.  Petugas KPAP sendiri mengakui akan kurang strategisnya lokasi KPAP. Pem- berian izin idealnya dilakukan di tempat yang strategis, dan mudah dilhat orang dengan tata ruang yang baik. Kondisi KPAP Makassar saat ini masih belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan bangunan KPAP yang cende- rung tidak strategis dan kurang mencukupi dari sisi luas bangunan. Letaknya yang kurang baik karena berada dalam satu area dengan kantor bangunan dinas lain akan membuat sulit pemohon pembuat izin untuk mendatangi KPAP.
Dalam hal kelengkapan personel dan sarana penunjang KPAP mengakui ada kelemahan, namun perbaikan akan dilakukan secara ber- tahap. Asumsi ini terlihat setelah KPAP mela- kukan studi banding ke daerah (Jembrana dan Gianyar) yang berhasil. Studi banding diharapkan dapat memperbaiki kelemahan serta gap yang terjadi dalam internal organisasi KPAP. Per- baikan kelemahan bukan hanya ditekankan pada
perbaikan system dan infrastruktur, tapi juga budaya kerja dan peningkatan kapasitas SDM.
Kelemahan yang teridentifikasi terkait pela- yanan perizinan adalah masih adanya budaya permisif yang terjadi ketika pemberi layanan dengan pengakses pelayanan bertemu.  Budaya daerah setempat yang cenderung ingin instan, tapi tidak dapat diimbangi oleh KPAP. Akibatnya, timbul praktik rent seeker yang memanfaatkan gap responsitas layanan permintaan izin. Kolusi, suap, dan bentuk penyuapan lainnya tidak dapat dipungkiri oleh KPAP dan para pelaku usaha terkait. Masalah lain yang turut menjadi peng- hambat proses berinvestasi di Kota Makassar adalah masih rendahnya insentif investasi dan kepastian  hukum  bagi  investor.  Walau  ada beberapa kebijakan deregulasi insentif izin oleh pemerintah kota setempat, tapi pengusaha masih merasakan belum maksimal. Kelemahan ini sebenarnya  juga  telah  terindentifikasi,  dan menjadi prioritas pembangunan Kota Makassar 2009-2014.
Selama ini, paradigma pemerintah daerah dalam mengembangkan daerah dan memutus mata rantai kemiskinan warganya lebih banyak bertumpu pada dana alokasi pusat dan kegiatan pragmatis yang berorientasi pada penerimaan PAD saja. Konsep pembangunan dengan me- nempatkan perizinan usaha sebagai kunci sukses dalam menarik investasi ke daerah guna men- ciptakan multiplier effect bagi pembangunan daerah secara keseluruhan belum tercipta secara maksimal. Perubahan paradigma ini yang harus segera dimulai. Beberapa daerah telah memulai- nya dan mampu menunjukkan keberhasilannya, sebagai contoh Sragen dan Purbalingga.  Sumber daya yang terbatas di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Purbalingga tidak menjadi kendala dalam memajukan serta memaksimalkan potensi daerah karena dengan pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah, dan murah (terutama pelayanan  perizinan) menjadi  kunci  sukses meningkatkan kesejahteraan hidup penduduknya.
Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan pen- duduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Pasal 4 UU ini, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profe- sionalisme, partisipatif, persamaan per-lakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, ke- mudahan, dan keterjangkauan (Wibawa, 2007).
Sebagai bagian dari respons terhadap tan- tangan global, telah terjadi pergeseran paradigma dalam pelayanan publik. Tiga pergeseran yang dicatat oleh Suharto (2008) adalah:
1. Dari problem-based  services ke right- based  services. Pelayanan  publik  yang dulunya diberikan hanya untuk merespons masalah ataukebutuhan masyarakat, kini diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana telah diamanatkan konstusi nasional maupun konvensi inter- nasional;
2. Dari rules-based approaches ke outcome- oriented  approaches. Pelayanan  Publik cenderung bergeser dari yang semata didasari peraturan normative menjadi pendekatan yang berorientasi pada hasil; dan
3. Dari public management ke public governance.
Pelayanan publik pada umumnya memiliki sifat differential information dan interdepen- dence . Sifat pertama berarti adanya kedudukan yang tidak berimbang antara penyedia pelayanan dan  konsumennya  yang  disebabkan  oleh ketidaksetaraan posisi antara penyedia pela- yanan dan konsumen. Sifat kedua berarti bahwa keberadaan pelayanan publik dapat mempe- ngaruhi aspek-aspek kehidupan dari masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya adalah bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang dibentuk guna menjalankan fungsi-fungsi peme- rintahan  kepada  warga  negaranya.  Dalam perkembangannya, paradigma pelayanan publik mengikuti paradigma yang berkembang dalam praktik administrasi negara. Pada masa admi-
nistrasi negara klasik, pelayanan publik diarahkan pada pelayanan “klien” sehingga memosisikan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik lebih tinggi dari masyarakat, sebagaimana sifat alamiah pelayanan publik differential infor- mation di atas. Pada paradigma ini, masyarakat berada pada situasi sebagai objek pelayanan publik semata sehingga tidak memiliki kewe- nangan untuk mengontrol jumlah, jenis, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat diartikan sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi pelbagai perizinan ( licenses, permits,  approvals  and  clearances ).  Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut, instansi pemerintah tidak dapat me- ngatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam pelbagai tingkat administrasi sehingga harus bergantung pada otoritas lain.
Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu ( one stop service ) membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan  pengurusan  administrasi  berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali, dan administrasi bisa dilakukan secara simultan.  Dengan  adanya  kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota  dapat  terlayani  dalam  satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui peningkatan  investasi  dengan  memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha kecil dan menengah,dan bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik.
Pelayanan Terpadu pada dasarnya telah diatur melalui Permendagri No.24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pela- yanan atas permohonan perizinan dan non- perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola
semua bentuk pelayanan perizinan dan non- perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini berupaya untuk menjelaskan  masalah  penyele- nggaraan layanan perizinan usaha di daerah setelah diterapkannya otonomi daerah, Bagai- mana penerapannya, apa hambatannya, sehingga reformasi perijinan dapat dilakukan untuk men- dukung percepatan pembangunan daerah di Kota Makassar?

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatori atau disebut juga dengan metode Partisipatory Rural Apraisal (PRA). Metode PRA dioperasikan dengan melibatkan orang untuk berpartisipasi dalam menilai, menemu- kenali dan memahami suatu yang dibutuhkan secara  cepat  dan  secara  bersama-sama me- lakukan penilaian serta mencarai solusi atas masalah yang ditemukan/dihadapi. Metode PRA dimaksudkan  untuk  mengembangkan  sikap saling  belajar  dalam  memahami  kondisi masyarakat itu sendiri sehingga terjadi kerangka cara pandang yang sama dan sinergis. Hal paling mendasar  dari  metode  ini  adalah  kepada pengembangan kemampuan masyarakat dalam menganalisis keadaan mereka sendiri dalam melakukan perencanaan serta kegiatan aksi. Oleh  karena  itu  PRA  ini  ditujukan  untuk menghasilkan rancangan program yang relevan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka penguatan kebijakan di lokasi penelitian.

## HASIL
Reformasi birokrasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah dewasa ini menuai berbagai tanggapan  dari  masyarakat.  Sebagian  me- ngatakan reformasi itu masih jalan di tempat, sebagian lagi memvonis bahwa apa pun namanya yang tengah dilakukan ini hanyalah perjuangan untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan yang meningkat, dan lain sebagainya. Deregulasi perizinan di Indonesia pasca-otonomi daerah sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai
instrumen kebijakan. Akan tetapi, patron birok- rasi Indonesia yang sangat Webberian dan hie- rarkis menimbulkan inkonsistensi reformasi perizinan itu sendiri. Di dalam tubuh birokrasi, khususnya menyangkut unit pelaksana pelayanan perizinan ada beberapa identifikasi permasalahan yang ditemukan ditengarai menjadi penghambat reformasi  perizinan.  Prasojo  (2007)  meng- gambarkan identifikasi permasalahan perizinan di Indonesia yang cukup kompleks.
Pertama, penyelenggaraan perizinan selama ini belum mampu menciptakan servis yang baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketimpangan sumber daya manusia dalam birokrasi yang masih terbatas di level daerah. Gradasi kecukupan sumber daya antar daerah saat ini masih terjadi sehingga penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mengalami perbedaan di setiap daerah otonom.
Kedua, pelaksanaan perizinan usaha  di Indonesia masih identik dengan biaya yang tidak pasti. Transparansi biaya yang tidak pasti men- jadi alasan utama bagi calon investor untuk menanamkan modalnya. Biaya yang tidak pasti dapat timbul karena aturan main yang tidak mengatur transparansi biaya, atau moral hazard yang dilakukan aparatur negara dengan pembuat izin. Di Kota Makassar memberikan gambaran bahwa perilaku seperti ini masih muncul dalam proses perizinan. Selain karena faktor budaya lokal, kesempatan kompromi antara pemberi dan penerima layanan turut menimbulkan biaya yang tidak seperti pungutan liar di luar tarif resmi yang ditetapkan.
Ketiga, budaya elitis lokal yang menge- depankan kedekatan kekuasaan juga menjadi ranah terjadinya inkonsistensi penyelenggaraan perizinan. Pada era otonomi daerah, kedekatan dengan penguasa menjadi jurus ampuh dalam mendapatkan proyek dan berbagai kemudahan usaha  lainnya.  Kedekatan  ini  didasari  atas kepentingan kelompok, individu, dan kekera- batan keluarga. Seringkali, proses transparansi perizinan tidak terjadi jika melibatkan permo- honan izin-izin yang berafiliasi dengan elit lokal.
Keempat, ketimpangan kompetensi dalam pelayanan perizinan usaha dari sisi SDM serta
sarana  dan  prasarana  turut  memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pelayanan per- izinan. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM akan mempengaruhi kinerja organisasi secara umum. Minimnya sarana dan prasarana juga menjadi permasalahan mendasar yang hampir ditemui di daerah. Hal ini tidak lepas dari duku- ngan dana dan political will dari kepala daerah untuk mereformasi pelayanan perizinan usaha sebagai katub masuknya investasi ke daerah.
Kelima, moral hazard yang sangat kental dalam proses pelayanan perizinan usaha juga menjadi penghambat responsitas pemberi laya- nan kepada penerima layanan. Praktik suap, budaya permisif, menggunakan pendekatan individu tanpa melalui mekanisme yang ada ketika membuat izin menjadi identifikasi umum praktik moral hazard dalam pelayanan perizinan.
Keenam, ketiadaan grand design penye- lenggaraan pelayanan perizinan juga menjadi permasalahan mendasar dalam menciptakan perizinan  usaha  yang responsif.  Selama ini tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah serta cepatnya perubahan peraturan yang dibuat oleh pembuat kebijakan membingungkan pemda dalam mengimplementasikan instruksi peme- rintah pusat. Belum lagi kecepatan responsitas daerah  yang berbeda  semakin  memperjelas disparitas kualitas pelayanan perizinan usaha.
Ketujuh, pelayanan perizinan usaha saat ini belum menerapkan prinsip good governance secara komprehensif. Ada di satu daerah yang telah  menerapkan  salah  satu  prinsip good governance namun di satu sisi, prinsip lainnya belum berjalan maksimal. Ketimpangan untuk menerapkan  prinsip good  governance antardaerah  memberikan  gambaran  bahwa peran  kepala  daerah  sangat  penting  dalam mendorong terciptanya tata kelola pelayanan perizinan. Daerah-daerah yang maju pelayanan perizinannya ditopang oleh semangat kepala daerahnya untuk mereformasi bawahannya. Salah satu instrumen perubahannya dengan prinsip good governance.
Dari semua permasalahan di atas, semuanya memiliki andil dalam mengebiri proses reformasi perizinan usaha. Permasalahan yang satu dan
yang lain saling terkait, dan tidak dapat di- pisahkan. Identifikasi permasalahan ini akan memberikan  resistensi  yang  semakin  besar kepada pemberi layanan jika tidak diperbaiki. Dampaknya bukan hanya pada menurunnya kepercayaan dunia usaha pada satu daerah, namun di sisi yang lain pelayanan perizinan usaha sebagai salah satu gerbang investasi daerah justru menjadi beban bagi penyelenggaraan pelayanan.
Perihal proses reformasi perizinan usaha di daerah itu sendiri, hambatan terbesar selama penelitian dilakukan di Kota Makassar, memang sangat dipengaruhi oleh keinginan dan visi misi kepala daerah setempat. Hampir semua daerah yang sukses melakukan deregulasi pelayanan perizinan usaha adalah daerah-daerah dengan ciri memiliki kepemimpinan yang kuat. Melakukan mutasi  pegawai  dan  membuang  peraturan- peraturan  daerah  yang  menghambat  proses pemberian izin bukanlah perkara yang mudah. Ada begitu banyak resistensi dari bawahan yang menganggap perubahan akan membahayakan posisi dirinya.
Reformasi perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum juga masih parsial di mana reformasi dilandasi atas dasar kebutuhan  dan  desakan  peraturan  pusat. Orientasi penyelenggaraan pelayanan perizinan juga hanya terbatas pada aspek normatif semata. Mengintegrasikan  kemudahan  pelayanan perizinan dengan peningkatan kesejahteraan daerah masih jarang ditemui walau wacana ke arah itu semakin nyata. Masih menggantungkan badan pelayanan perizinan usaha untuk Pen- dapatan Asli Daerah menjadi cermin bahwa orientasi jangka pendek reformasi perizinan masih dirasakan cukup kuat. Masuknya investasi ke daerah  hanya  dimaknai  dengan  semakin meningkatnya retribusi dan pajak daerah yang masuk ke kas daerah.
Aspek multiplier effect terhadap tingkat kesejahteraan daerah ketika perizinan usaha sebagai bagian dari grand design pelayanan perizinan masih belum terlaksana dengan baik. Mengandalkan kemampuan pemerintah daerah semata bukanlah pilihan yang bijaksana mengingat masih banyak kekurangan internal dan eksternal
jika melihat  kinerja pemerintah  selama  ini. Reformasi dapat dilakukan mulai dari perbaikan pada sistem dan prosedur perizinan untuk mem- buka peluang investasi dan menciptakan daya tarik yang kuat bagi investor.
Reformasi perizinan sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Kota Makasar memiliki peran strategis demi menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Tingkat perekonomian daerah tentunya berkolerasi dengan daya saing daerah, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah pembenahan sistem beserta organisasi termasuk aparat sebagai pemberi layanan. Pembenahan sistem diawali dari penyusunan berbagai kebi- jakan yang pro investasi untuk memperbaiki citra layanan perizinan yang identik dengan lahan korupsi dan proses yang berbelit-belit. Reformasi perizinan di tingkat nasional ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Sedangkan di tingkat daerah, pemberlakuan otonomi daerah telah melahirkan berbagai bentuk inovasi dalam pe- nyelenggaraan  pelayanan  perizinan  usaha. Meskipun inovasi yang dilakukan juga mengacu pada peraturan di tingkat pusat, dalam pelak- sanaannya antara daerah yang satu dan yang lain memiliki interpretasi yang berbeda-beda.
Pada era otonomi daerah dewasa ini, meng- gantungkan fungsi perizinan hanya dari sisi budgeter, yaitu menjadikan pelayanan perizinan sebagai pendapatan bagi kas daerah semata tampak sangat naïf. Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah harus dijadikan  momentum  untuk  melakukan  di- versifikasi fungsi pelayanan perizinan. Perizinan usaha saat ini harus menjadi tools sekaligus instrumen rekayasa pembangunan. Artinya, izin yang dikeluarkan harus dapat menstimulasi perekonomian daerah. Hal ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proporsi pemberian izin usaha untuk para calon investor juga harus proporsional dan seimbang.
Selama ini, ketidakmampuan dan ketidak-
harmonisan daerah dalam menangkap keinginan dan implementasi aturan main yang dibuat oleh pemerintah pusat dilatarbelakangi oleh kebijakan pusat dan daerah yang tidak sejalan. Pembe- nahan perizinan usaha pada era desentralisasi tidak hanya memerlukan kesinambungan pe- rizinan usaha antara pusat dan daerah, namun juga memerlukan dukungan dari kelembagaan, personil, teknologi, dan pembiayaan. Kelemahan aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan  perizinan  usaha  tidak  lepas  dari resistensi dinas teknis. Sinergitas dinas teknis, baik dalam hal koordinasi pembagian tugas dan tanggung jawab lainnya harus diselaraskan. Media teknologi informasi yang akan memegang peranan  penting untuk mengurangi rentang kendali  kantor/badan  pelayanan  perizinan dengan dinas teknis dari sisi jarak dan waktu.
Alih teknologi yang tepat guna juga akan mengurangi praktik bad governance karena kontak langsung pemberi dan pengakses layanan dapat diminimalisir. Penggunaan teknologi selain mengefisienkan pelayanan perizinan usaha, juga akan meminimalisir ongkos pemberian layanan publik. Dukungan personil, baik dari kuantitas dan kualitas juga harus diperhatikan karena proporsi SDM dan beban kerja yang baik akan berimplikasi dengan kualitas layanan.  Terakhir, dukungan political will (dana dan kebijakan yang proinvestasi) akan menentukan keberhasilan dari proses perbaikan pelayanan perizinan usaha.
Idealnya, pelayanan perizinan usaha juga harus mengedepankan aspek formal pembuatan izin untuk menjadi acuan bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Pembuatan izin usaha sebaiknya  harus  dibuat  oleh  pejabat  yang memang menangani pelayanan perizinan. Di Kota Makassar, secara umum keputusan ter- akhir  pemberian  izin  didelegasikan  kepada kepala kantor/badan pelayanan perizinan setem- pat. Namun, untuk izin industri besar, proses izin ditentukan oleh Walikota sebagai administrator tertinggi di lingkup daerah.
Keputusan perizinan usaha juga harus men- jabarkan dengan jelas hak dan tanggung jawab pemberi dan penerima izin. Substansi keputusan harus mengikuti kaidah peraturan dinas terkait
dan juga peraturan yang lebih tinggi. Deregulasi pelayanan perizinan sejatinya menyasar pada bagaimana  menerapkan  prinsip  tata  kelola perizinan yang baik agar dapat memberikan pelayanan perizinan yang maksimal kepada pemohon izin. Tata cara pelayanan perizinan harus dapat memuat prosedur yang jelas dan seder- hana. Standar pelayanan minimal sebagai acuan pemberian pelayanan publik harus diterapkan dengan baik. Upaya penerapan e-government di Kota Makassar yang masih sederhana patut diapresiasi  karena  dalam  praktiknya  cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan izin usaha.
Syarat-syarat administratif untuk meng- ajukan permohonan izin juga harus dijabarkan dan dikomunikasikan dengan baik agar tran- sparansi dan akuntabilitas dapat tercipta. Dengan demikian, pemohon izin dapat mengetahui apa yang mesti dipersiapkan, termasuk biaya dan lama waktu proses izin yang akan diajukan. Biayanya pun juga harus dijabarkan dengan jelas komponennya, dan tidak boleh overlapping dengan biaya yang lain. Berdasarkan dari hasil penelitian komponen besaran biaya dipengaruhi apakah kantor atau badan perizinan diberikan beban  PAD dalam menarik  retribusi.  Bukti pembayaran idealnya harus dibuat dan harus sesuai dengan retribusi yang dibayar oleh pe- mohon izin.
Pengawasan dan pemberian reward and punishment sebagai  bagian  dari  penerapan prinsip good  governance harus  dijalankan dengan maksimal. Pengawasan tidak hanya terfokus di ranah internal semata, namun juga melibatkan pihak luar seperti masyarakat dan organisasi civilsociety. Forum  formal  dan informal yang mempertemukan pemerintah daerah dan pelaku usaha juga menjadi ranah yang baik dalam menyinergiskan hambatan dan kendala yang ditemui para pemohon izin. Aspek pengawasan tidak hanya terkait dengan rutinitas kinerja dari penyelenggaraan pelayanan perizinan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, evaluasi laporan kinerjanya juga harus dilakukan agar arah deregulasi dan debirok- ratisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
berjalan sesuai dengan arah yang ditentukan pada awal perencanaan serta dapat dipertang- gungjawabkan.
Guna mewujudkan pelayanan perizinan yang akuntabel dan responsif, memperbaiki aturan main dan sistem kerja tampaknya tidak cukup. Dukungan aparatur pemerintah dan perangkat kerja lain juga harus dimaksimalkan dalam men- dapatkan pelayanan yang berkualitas. Ketim- pangan daerah satu dengan daerah yang lain dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas tidak hanya karena faktor minimnya dana semata, tapi kemauan untuk berubah dalam diri aparatur Pemda yang didukung oleh political will dari pimpinan menjadi hal terpenting.
Pengembangan kapasitas SDM pegawai untuk menerapkan prinsip pelayanan yang baik dan good governance sangat diperlukan, di samping  juga independensi  pegawai  dalam memberikan pelayanan. Pengembangan pelaya- nan dengan berbasis kompetensi dan merit sistem harus  terus  dilaksanakan  guna  memastikan pegawai yang bekerja adalah orang yang me- ngerti tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang tidak kalah penting adalah integrasi dan dukungan dari dinas teknis untuk menciptakan pelayanan yang  responsif.  Berdasarkan  pengamatan resistensi dinas teknis terhadap kantor atau badan pelayanan perizinan sangat memengaruhi waktu pemberian izin.

## PEMBAHASAN
Permasalahan umum yang terjadi di Indo- nesia  terkait  dengan  desentralisasi  adalah kesiapan daerah dalam menerima kewenangan yang dilimpahkan dari pusat. Ketiadaksiapan hampir sebagian besar daerah ketika otonomi daerah dilaksanakan menimbulkan resistensi terhadap kualitas pelayanan sampai inefisiensi pengelolaan sumber daya lokal.  Laporan World Bank tahun 2004 menambah catatan buruk kendala kegiatan investasi di Indonesia, khusus- nya di bidang perizinan. Pelayanan perizinan yang sangat  dikeluhkan  oleh  pelaku  usaha  lebih banyak terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu pengurusan dengan perizinan dan birokrasi. Faktor penghambat ini masih diikuti
oleh berbagai permasalahan turunan seperti adanya pungutan, baik resmi dan tidak resmi dari perorangan atau institusi, perilaku birokrasi pemerintahan yang menjengkelkan, dan kurang- nya tanggung jawab birokrat sebagai pelayan publik.  Lebih lanjut, World Bank menegaskan alasan utama investor sangat khawatir untuk berinvestasi di Indonesia selain karena faktor birokrasi  perizinan  adalah  ketidakstabilan ekonomi  makro,  ketidakpastian  kebijakan, korupsi oleh pemda dan pemerintah pusat, dan regulasi pasar tenaga kerja.
Maksud dan tujuan pembentukan KPAP Kota Makassar adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Kemudian  dengan  adanya  KPAP  Kota Makassar ini, penyederhanaan proses, efisiensi, dan ketepatan waktu setiap pelayanan perizinan dapat terpenuhi. Kemudian tujuan umum dari semua proses itu adalah dalam rangka mewujud- kan  pelayanan  prima  dan good  governace sebagai  pilar  penyelenggaraan  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Dengan dilaksanakannya pelayanan per- izinan yang prima melalui KPAP, maka secara bertahap diharapkan legalitas usaha bagi UKM semakin  meningkat  yang  pada  akhirnya memberikan multiplier effect , seperti berkem- bangnya sektor riil, akses ke lembaga pem- biayaan, kondusifnya perdagangan dan investasi, selain juga peningkatan penerimaan PAD Kota Makassar secara umum.
KPAP Kota Makassar mempunyai tugas merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan pelayanan administrasi perizinan. Lingkup tugas ini meliputi perumusan kebijakan, koordinasi, dan pengendalian layanan adminis- trasi penelitian dan penerbitan izin, penerimaan, dan pembukuan, serta pelaporan. Fungsinya antara lain penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pelayanan administrasi perizinan dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada masyarakat; perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan bidang penerbitan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait; penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan  pengelolaan  pungutan  biaya
perizinan dan pembukuan; penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan pu- ngutan biaya perizinan dan pembukuan; penyu- sunan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pengoordinasian  dan  penyusunan  program pendataan izin dan pembuatan laporan izin yang telah diterbitkan; dan pengelolaan administrasi urusan tertentu.
Sejak penerapan otonomi daerah, resistensi yang ditimbulkan terkait perizinan usaha masih berada  para  ranah  birokrasi.  Survei World Economic Forum tahun 2007 menunjukkan bahwa birokrasi menempati peringkat kedua setelah infrastruktur yang buruk terkait masalah utama melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Gambaran ini menunjukkan bahwa penyeleng- garaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2010  memang  belum  mampu  menciptakan birokrasi yang responsif terhadap penyeleng- garaan kegiatan investasi di daerah.
Dalam praktiknya, ranah perizinan usaha sebagai bagian dari pelayanan publik pada era otonomi daerah memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Sisi pertama dapat dilihat sebagai ruang inovasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk menarik calon investor sehingga berbagai kemudahan yang ditawarkan agar roda investasi dapat berputar. Namun, sebaliknya sisi kedua dilihat sebagai peluang daerah untuk memperbesar PAD-nya melalui berbagai retri- busi yang mungkin dikenakan dari proses per- izinan yang dilakukan. Dapat kita simpulkan bahwa iklim perizinan yang tercipta di daerah tergantung dari kebijakan yang diambil oleh masing-masing  pemerintah  daerah,  apakah kewenangan  perizinan  dimanfaatkan  untuk memperluas akses usaha masyarakat atau untuk memperbesar PAD-nya semata-mata.
Penerapan otonomi daerah berkolerasi ter- hadap pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam penyeleng- garaan pemerintahan. Demikian halnya dalam perizinan di mana kewenangan perumusan dan pemberian  izin  yang  sebelumnya  ada  pada pemerintah pusat kini bergeser kepada peme- rintah daerah. Perizinan pada dasarnya memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan
daerah. Namun, kembali pada cara pandang daerah terhadap kewenangan yang diterimanya, maka hal ini pun juga dapat disikapi secara berbeda. Pelaksanaan otonomi yang terkesan ‘setengah matang’ menciptakan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Beberapa studi me- nunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2001 secara tidak langsung telah memperburuk  iklim  investasi  di  Indonesia (Hofman, et.al. 2003; SMERU 2001; Ray, 2003, 2002).  Pelayanan  publik  yang  dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi.  Ini diperparah  dengan masih ber- lanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman liar.
Mekanisme pelayanan perizinan yang di- lakukan di KPAP Kota Makassar sesuai dengan Peraturan  Walikota  Makassar  No.14  Tahun 2005 Tentang tata cara pemberian izin pemkot Makassar. Keluarnya peraturan ini mengubah mekanisme perizinan menjadi sistem satu atap atau  lazim  dikenal  dengan  istilah One  Stop Services (OSS). Dengan sistem ini masyarakat pemohon izin tidak lagi harus menempuh birokrasi yang panjang. Pemohon izin hanya berhubungan dengan petugas yang ada di loket front office . Dengan sistem ini, pihak KPAP Kota Makassar mengklaim segala permasalahan perizinan seperti transparansi  biaya,  kepastian  waktu,  serta memungkinkannya masyarakat untuk mengaju- kan komplain dapat diakomodasi. Komplain dapat dilakukan melalui kotak saran atau unit layanan informasi dan keluhan masyarakat yang disediakan. Perubahan mekanisme perizinan menjadi One  Stop  Service di  KPAP  Kota Makassar  juga  berdampak  pada  perubahan mekanisme keseluruhan. Jika sebelum ada OSS pemohon izin harus mengambil surat izin yang telah jadi di Dinas Teknis terkait, maka setelah ada  mekanisme  OSS  pemohon  izin  dapat mengambil surat izin yang telah selesai di KPAP. Oleh karena itu, muncul jargon baru di KPAP Kota Makassar, yaitu “Berawal dan Berakhir di Sini (KPAP)”.

## Bagan Alur Prosedur Perizinan KPAP Kata Makassar
Sumber: Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005.
Dalam rangka memperbaiki kinerja KPAP Kota Makassar agar lebih responsif terhadap permintaan permohonan perizinan, beberapa perbaikan telah dilakukan oleh KPAP. Perbaikan utama yang dilakukan pada tahun 2009 adalah perubahan model layanan yang tadinya dilakukan dengan  manual  menjadi  berbasis  teknologi informasi. Salah satunya pengadaan perangkat komputer untuk layanan front office . Kebijakan ini diambil karena model layanan front office saat ini mulai dari permohonan izin sampai penerimaan izin setelah membayar retribusi dilakukan ditempat yang sama.
Dari sisi penyediaan informasi mengenai layanan dan jenis perizinan yang diberikan, KPAP Kota Makassar juga melakukan sosialisasi informasi kepada masyarakat terkait dengan alur proses, retribusi, dan waktu penyelesaian perizinan. Penggunaan sistem teknologi informasi juga diterapkan pada KPAP Kota Makassar. Pada saat ini, kondisi penggunaan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi menyajikan informasi tentang layanan mulai regulasi perizinan mencakup seluruh perizinan dari jenis, tata cara, dan prosedur pelayanan perizinan melalui (info layanan) dan website perizinan Kota Makassar. perizinan ini juga menampilkan forum interaktif (tanya jawab) yang dapat diakses secara langsung ( online ) melalui internet oleh masyarakat.
Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah (Delly Mustafa)

## SIMPULAN
Percepatan implementasi pelayanan satu pintu ( one stop service ) di semua daerah dalam rangka mencapai standardisasi penyelenggaraan pelayanan  perizinan  usaha  sangatlah  perlu Pemerintah sebaiknya membuat tipologi atau format perizinan yang sesuai dengan karak- teristik wilayah dan kemampuan daerah, sebagai acuan daerah untuk melaksanakan pelayanan satu pintu ( one stop service ). Terkait dengan koordinasi antar instansi, terlihat masih ada resistensi dari beberapa dinas teknis dengan kantor/badan  pelayanan  perizinan.  Dengan demikian perlu dibentuk koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar instansi dan kesinam- bungan pembinaan dinas teknis terkait. Selain koordinasi yang dimaksud mekanisme kerja pelayanan perizinan (biaya, syarat administrasi, reward andpunishment , pengawasan internal dan eksternal, serta prosedur pengaduan) harus dibuatdengan jelas untuk memaksimalkan fungsi pelayanan publik.
Peningkatan jumlah perizinan usaha di Kota Makassar yang sangat besar dari tahun ke tahun tidak lepas dari potensi daerah yang dimiliki. Letaknya yang strategis serta dukungan sarana infrastruktur yang baik membuat banyak investor bersedia menanamkan modalnya di Kota Ma- kassar. Sebagai pintu masuk wilayah Indonesia Timur,  Kota  Makassar  memang  menjelma menjadi wilayah yang potensial bagi dunia usaha. Bukan hanya itu saja, peran wilayah sebagai lokomotif utama pembangunan  di kawasan Indonesia  Timur  membuat  eksistensi  Kota Makassar semakin menguat. Dari tahun 2002 sampai 2009, jumlah kuantitas perizinan usaha semakin meningkat. Selama rentang waktu tujuh tahun tersebut, jumlah permintaan izin mencapai lebih dari tiga kali lipat. Saat ini, Kota Makassar merupakan daerah dengan permintaan izin paling tinggi di Indonesia. Ini membuktikan bahwa gerak perekonomiannya berlangsung dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Pemerintah Kota Makassar. 2009. Buku Saku Kota Makassar . Makassar: Bappeda
Prasojo,  Eko,  dkk.  2007. Deregulasi  dan Debirokratisasi Perizinan di Indonesia .
Depok:  Departemen  Ilmu Administrasi FISIP UI.
Wibawa, Fahmi. 2007. Panduan Praktis Perijinan Usaha Terpadu . Jakarta: PT Grasindo
Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2005. Tentang tata Cara pemberian Izin Pemerintah Kota Makassar.
Sinaga,  Dadjim.  1993.  “Iklim  Investasi  di Indonesia”, Harian  Kompas edisi  27 Oktober 1993
Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
Keputusan Menteri Aparatur Negara (PAN) No.
81 Tahun 1999. Tentang Pelayanan Yang Berkualitas . Jakarta:  Menpan
Keputusan Menteri Aparatur Negara (PAN) No.
63 Tahun 2003. Tentang Pelayanan Yang Berkualitas. Jakarta:  Menpan.