Pertunjukan Jalanan dan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur

## Kahlila Denali Lawe
Departemen Ilmu Budaya, Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro kahlila.lawe@gmail.com

## Tari Purwanti
Departemen Ilmu Budaya, Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro taripurwanti@lecturer.undip.ac.id

## Abstract
Poverty persists as an enduring global dilemma, and Indonesia epitomizes this challenge with a significant number of its populace ensnared in its grasp. The intricate relationship between poverty and busking further underscores the pervasive nature of socio-economic struggles.  The  term  'buskers'  refers  to  those  who  choose  the  streets  as  their  stage,  a phenomenon  observable  across  the  archipelago,  spanning  from  Sabang  to  Merauke. However, the evolution of this community has taken an interesting trajectory over time. Beyond  conventional  musical  renditions  and  sidewalk  performances,  contemporary Indonesian  buskers  have  diversified  their  expressions,  branching  into  novel  forms  of artistic representation. Yet, this transformation does not  necessarily mirror prosperity. In  stark  contrast  to  their  international  counterparts,  the  socio-economic  predicament faced by Indonesian buskers remains unresolved. This article delves into an exploration of pertinent literature on busking, aiming to establish correlations between this artistic pursuit and the achievement levels of Sustainable Development Goals (SDGs) 1 and 8. Specifically  focusing  on  the  DKI  Jakarta  Province,  the  inquiry  seeks  to  unravel  the intricate dynamics at play and discern potential pathways towards addressing the socio- economic challenges intertwined with the practice of busking in Indonesia.

## Keywords: Poverty, Buskers, Indonesia, Sustainable Development Goals (SDGs)

## Abstrak
Kemiskinan  masih  menjadi  dilema  global  yang  berkepanjangan,  dan  Indonesia merupakan  contoh  dari  tantangan  ini  dengan  banyaknya  penduduk  yang  terperangkap dalam  kemiskinan.  Hubungan  rumit  antara  kemiskinan  dan  pengamen  semakin menegaskan  sifat  perjuangan  sosio-ekonomi  yang  sangat  luas.  Istilah  'pengamen' mengacu  pada  mereka  yang  memilih  jalanan  sebagai  panggungnya,  sebuah  fenomena yang  dapat  diamati  di  seluruh  nusantara,  mulai  dari  Sabang  hingga  Merauke.  Namun, evolusi komunitas ini telah mengambil arah yang menarik seiring berjalannya waktu. Di luar penampilan musik konvensional dan pertunjukan di trotoar, pengamen kontemporer Indonesia  telah  mendiversifikasi  ekspresi  mereka,  bercabang  ke  dalam  bentuk representasi artistik yang baru. Namun, transformasi ini tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan.  Berbeda  sekali  dengan  rekan-rekan  mereka  di  internasional,  kesulitan sosio-ekonomi  yang  dihadapi  oleh  para  pengamen  di  Indonesia  masih  belum
terselesaikan. Artikel ini menyelidiki eksplorasi literatur terkait tentang mengamen, yang bertujuan  untuk  membangun  korelasi  antara  upaya  artistik  ini  dan  tingkat  pencapaian Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  1  dan  8.  khususnya  yang  berfokus  pada Provinsi  DKI  Jakarta,  penyelidikan  ini  berupaya  untuk  mengungkap  seluk-beluknya. dinamika yang terjadi dan melihat potensi jalur untuk mengatasi tantangan sosio-ekonomi yang terkait dengan praktik mengamen di Indonesia.
Kata  Kunci:  Kemiskinan,  Pengamen,  Indonesia,  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

## 1. Pendahuluan
Pengamen  adalah  sebutan  untuk  mereka  yang  melakukan  penampilan  musik  di jalanan  maupun  di  ruang  publik  lainnya  untuk  berbagai  tujuan,  baik  untuk  sumber pendapatan  ekonomi  maupun  kesenangan  pribadi  untuk  menghibur  orang  lain  (walau alasan kedua sudah sangat jarang ditemukan). Dalam dunia internasional, kebijakan dan pandangan  terhadap  pengamen  ( atau  street  buskers )  cukup  beragam  dan  pendekatan terhadap mereka cukup menarik untuk dikaji. Satu studi oleh Doumpa & Broad  (2014) mengenai  pengamen  dan  seniman  jalanan  di  50  negara  di  seluruh  dunia  menunjukkan bahwa mengamen merupakan wujud kesenian urban yang mampu berperan sebagai alat placemaking . Terutama di negara-negara Barat, pengamen (atau seniman jalanan) banyak dipandang  sebagai  ikon  kebudayaan  urban  dan  pemerintah  setempat  mampu mengakomodir kebutuhan mereka tanpa menganggu aktivitas masyarakat lain sehingga merevitalisasi ruang sosial. Sejauh ini, penulis belum menemukan studi yang menyatakan bahwa  para  seniman  jalanan  di  luar  negeri  datang  dari  golongan  miskin.  Bahkan, Economic Research Institute (2019) dalam Stabler & Mierisch (2021) menyatakan bahwa pemasukan mereka antara $1000 sampai lebih dari $100,000 setiap tahunnya (Stäbler & Mierisch, 2022).
Di  Indonesia,  pengamen  lekat  sekali  dengan  kemiskinan.  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta menetapkan pengamen sebagai salah satu kategori masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, disingkat sebagai PMKS. Hal ini dikarenakan mengamen dipandang sebagai bentuk lain dari mengemis, dan tidak sedikit dari mereka yang turun ke jalanan untuk mengamen adalah remaja marjinal dan anak di bawah umur yang terkena eksploitasi  (anak-anak  jalanan).  Sejauh  ini,  penulis  belum  menemukan  studi  yang mengaitkan pengamen dengan Sustainable Development Goals (SDGs) maka artikel ini
merupakan upaya untuk mendeskripsikan masyarakat pengamen di DKI Jakarta dengan tingkat keberhasilan SDGs tujuan ke-1 dan ke-8 provinsi DKI Jakarta. Penulis memilih tujuan  ke-1  (Tanpa  Kemiskinan)  dan  tujuan  ke-8  (Pekerjaan  Layak  dan  Pertumbuhan Ekonomi)  secara  spesifik  karena  masyarakat  pengamen  didominasi  oleh  masyarakat miskin  (golongan  bawah)  yang  mana  mereka  menjadikan  mengamen  sebagai  sumber pemasukan  ekonomi  mereka.  Mengamen  adalah  pekerjaan  mereka.  Berangkat  dari  hal tersebut, maka dibutuhkan pendekatan akurat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Kota negara saat ini.
SDGs atau  dalam  bahasa  Indonesia-nya  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (TPB) merupakan program pembangunan berkelanjutan global yang berpaku pada 4 pilar: manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs mencakup 17 tujuan ( https://sdgs.jakarta.go.id/sekilas-sdgs ):
1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Keseteraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penangan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Tujuan 1-5 merupakan cakupan dari pilar pembangunan sosial Tujuan 7- 10 dan 17 merupakan cakupan dari pilar pembangunan ekonomi, Tujuan 6 dan 11-15 merupakan
cakupan  dari  pilar  pembangunan  lingkungan,  dan  Tujuan  16  merupakan  cakupan  dari pilar pembangunan hukum dan tata kelola. SDGs mengusung target hingga tahun 2030 yang berjalan dari tahun 2015 silam, melanjutkan dari MDGs ( Millenium Development Goals ).
Artikel  ini  sejatinya  merupakan  kajian  literatur  mengenai  pengamen  dan kemiskinan  serta  bagaimana  tingkat  keberhasilan  dari  pencapaian  SDGs  Tujuan  1  dan Tujuan 8 dalam  mengatasi kedua permasalahan tersebut. Dari berbagai penelitian serta studi  tentang  pengamen  yang  telah  penulis  saring,  baik  di  Indonesia  maupun internasional, belum ada  yang  mengkaji permasalahan  ini dari SDGs. Maka, artikel  ini berupaya  untuk  mengisi gap penelitian  mengenai  pengamen  sebagai  problematika pembangunan  sosioekonomi  di  Indonesia  yang  harus  diselesaikan  jikalau  negara  ini mencapai capaian indikator yang tinggi pada tahun 2030 mendatang. Adapun limitasi dari artikel ini adalah tidak ada data primer mengenai kondisi riil dari masyarakat pengamen di DKI Jakarta.

## 2. Metode
Wacana  kemiskinan  merupakan  topik  yang  gencar  di  kalangan  ilmuwan  dan menarik  perhatian  para  peneliti  dari  berbagai  disiplin  ilmu.  Dalam  artikel  ini,  fokus strategis telah diterapkan, untuk mempersempit ruang lingkup hanya pada disiplin ilmu antropologi.  Ketepatan  ini  bertujuan  untuk  menyaring  wawasan  dari  sejumlah  besar penelitian dan menyajikan kajian kemiskinan yang ditargetkan dalam kerangka akademis tertentu. Dalam cakupan studi kemiskinan yang luas, penulis melakukan eksplorasi online yang  terfokus,  dan  mengidentifikasi  tujuh  artikel  yang  secara  khusus  membahas fenomena pengamen di Indonesia. Dari pilihan yang dikurasi ini, lima penelitian dikutip langsung dalam artikel ini, yang memberikan kontribusi perspektif yang berbeda terhadap wacana  tersebut.  Sebaliknya,  penyelidikan  terhadap  kemiskinan  secara  strategis mempertajam  disiplin  ilmu  antropologi,  menyaring  wawasan  yang  relevan  dari banyaknya penelitian yang tersedia mengenai subjek yang beragam ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pertunjukkan Jalanan dan Pengamen (pengamen/street buskers)
Sejauh  ini,  belum  ada  definisi  baku  dari  pengamen  melainkan  sebagai  orang- orang  yang  melakukan  penampilan  di  jalanan  untuk  tujuan  apapun.  Faktor  pendorong utama golongan masyarakat miskin untuk mengamen adalah ekonomi . Pengamen (dan pengemis) jalanan oleh pemerintah dikategorikan sebagai masyarakat yang  rentan yang menyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  atau  disingkat  sebagai  PMKS:  terdiri  dari orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, tuna susila, pengamen  remaja/dewasa,  manusia  silver,  badut,  ondel-ondel,  pengamen  punk, pemulung, parkir liar, dan lainnya. Pada tahun 2021, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah  menjangkau sebanyak 5.513 PMKS, 937 orang  lebih  banyak dibandingkan tahun 2020  (4.567  orang)  (Dinas  Sosial  DKI  Jakarta,  2021).  Mengamen  dipandang  sebagai alternatif  dalam  mencari  penghidupan  bagi  masyarakat  miskin,  maka  praktiknya  lekat dengan tindakan kriminalitas seperti premanisme dan eksploitasi anak (Yuniarti, 2013; Hilmi, 2015; Nugroho dkk., 2017).
Dalam  penelitiannya  mengenai  pengamen  jalanan    dan  pembentukan  subkultur ( subculture ) punk di Kota Medan, Suharyanto (2021) mengemukakan bahwa kelompok pengamen  dapat  dibedakan  berdasarkan  motivasi  mereka  untuk  turun  ke  jalanan. Pengamen  yang  turun  ke  jalanan  karena  dorongan  ekonomi  menjalankan  tugasnya sebagai  “penghibur”  jalanan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  (Ho  &  Au,  2021; Suharyanto,  2021).  Dalam  kata  lain,  mereka  menjadikan  mengamen  sebagai  sumber pendapatan mereka. Bouissac (1992) dalam Ho & Tung Au (2021) menjelaskan bahwa mengamen atau busking adalah wujud modern dari cara kelangsungan ekonomi kuno dan didukung oleh hasil penelitian historis Reed (2009) dalam bukunya yang berjudul “ Rogue Performances:  Staging  the  Underclasses  in  Early  American  Theatre  Culture ”  bahwa ekonomi dan ras dari masyarakat golongan bawah (meminjam konsep ‘ lumpenproletariat ’ yang dikemukakan oleh Marx) direpresentasikan dan berkontribusi kepada  pertunjukan  teater  Amerika  dan  Inggris  pada  abad  ke-18  dan  awal  abad  ke-19 (Mielke, 2010).
Kelompok  pengamen  lainnya  yang  disebutkan  oleh  Suharyanto  (2021)  adalah mereka yang menjadikan mengamen sebagai gaya hidup, adanya panggilan untuk turun ke jalanan. Mereka menjadikan jalanan sebagai panggung mereka; untuk menafkahi diri,
untuk  mengekspresikan  pemberontakan  mereka  terhadap  budaya  dominan  masyarakat ( high culture ) sehingga muncullah sebuah subkultur punk di kalangan pengamen.
Pengamen  memang  sejatinya  lekat  dengan  jalanan.  Jalanan  merupakan  sebuah ruang publik ( public space ), sebuah ruang spasial di mana dapat terjadi berbagai aktivitas di dalamnya dan sebenarnya sebuah konsep yang cukup luas (Ho & Au, 2021). Menurut Ho & Tung Au (2021, hlm. 2), terdapat 12 jenis ruang publik di Hong Kong: 1) fasilitas transportasi  umum;  2)  jalanan;  3)  alun-alun;  4)  ruang  rekreasi;  5)  ruang  lingkungan kosong; 6) taman; 7) tugu/monumen peringatan; 8) pasar; 9) taman bermain; 10) ruang terbuka komunitas; 11) pasar dalam ruangan; 12) daerah pelabuhan (wilayah kota yang berbatasan  dengan  air).  Riset  Ho  &  Tung  Au  mengkompilasikan  berbagai  studi internasional mengenai pengaruh adanya musik di ruang-ruang umum pada kota-kota lain di penjuru dunia (New York, Bath, Stockholm, Hong Kong, Santa Monica), pertunjukan musik  membuat  pengguna  sarana-prasarana  umum  maupun  pengunjung  ruang  publik membuat  mereka  merasa  aman  dan  meningkatkan  perasaan  serta  pandangan  positif terhadap  ruang  umum  tersebut.  Hal  ini  hanya  berlaku  di  kota-kota  pada  negara-negara yang  melegalkan praktik  mengamen ( busking ) di  tempat umum,  maka  fungsi praktikal dari studi Ho & Tung Au adalah untuk menilai dampak pertunjukkan jalanan (pengamen) terhadap persepsi masyarakat mengenai ruang publik dengan menggunakan pendekatan eksperimental.  Fungsi  praktis  dari  studi  mereka  adalah  sebagai  masukan  untuk pertimbangan kebijakan publik dan legalitas dari pertunjukan jalanan.
Jika  pertunjukan  jalanan  dapat  meningkatkan  pengalaman  positif  masyarakat selama berada di ruang publik, maka sudah sebaiknya didukung melalui kebijakan publik dan  peraturan  yang  membangun.  Namun  sebaliknya,  jika  pertunjukkan  jalanan  justru meninggalkan  persepsi  buruk  masyarakat  terhadap  ruang  publik  tersebut,  maka  sudah sewajarnya mengambil langkah-langkah pencegahan.
3.2 Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  mendasar  manusia,  kajian  mengenai problematika ini sudah banyak sekali. Di Google Scholar sendiri (scholar.google.com), penelitian  dengan  kata  ‘kemiskinan’  pada  judulnya  mencapai  378.000  dan  penelitian yang  dikeluarkan  pada  sepuluh  tahun  terakhir  (2012-2022)  sebanyak  983  menurut
Publish or Perish . Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi problematika besar  di  Indonesia  dan  belum  ada  solusi  yang  benar-benar  tepat  dalam  mengentaskan permasalahan ini jika sampai saat ini penelitian dan kajian mengenai kemiskinan masih terus  membanjiri  berbagai  disiplin  ilmu  sosial.  Kemiskinan  bukanlah  masalah  baru  di peradaban  manusia,  namun  konsep  dan  pendekatan  terhadap  kemiskinan  selalu mengalami  perubahan  dari  masa  ke  masa.  Secara  luas,  kemiskinan  merupakan  kondisi serba  kekurangan  yang  biasanya  dibandingkan  dengan  standar  kehidupan  layak  dalam satu  masyarakat  (kemiskinan  relatif)  ataupun  dengan  ukuran  universal  dari  kebutuhan cukup (kemiskinan absolut) (Lemanski, 2016, hlm. 5). Kemiskinan sejatinya sangatlah lekat  dengan  ekonomi,  ketidakmampuan  untuk  mencukupi  kebutuhan  pokok  selalu dikaitkan  dengan  pemasukan  finansial  (ekonomi)  seseorang.  Akan  tetapi,  pada perkembangannya,  kemiskinan  semakin  lama  dipandang  sebagai  permasalahan multidimensional  yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  seperti  politik, sosial, kebudayaan, dan sebagainya.
Dalam  Johan  Arifin  (2020),  Suparlan  (1984)  mengartikan  kemiskinan  sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mencapai kesejahteraan  masing-masing.  Gunawan  Sumodiningrat  et  al.,  (1999)  menekankan beberapa  aspek  dalam  munculnya  kemiskinan,  yaitu  kemiskinan  berarti:  1)  masalah kerentanan, 2) akses untuk kesempatan kerja tertutup (lapangan kerja yang ada juga tidak memadai), 3) ketidakpercayaan dan sentimen buruk antara elit desa dengan para birokrat dalam  menentukan  keputusan  tanpa  memahami  permasalahan  ketidakberdayaan,  4) penghasilan masyarakat miskin dihabiskan untuk kebutuhan pangan yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas, 5) angka ketergantungan yang tinggi, 6) refleksi dari budaya kemiskinan multigenerasi. Menurut Mubyarto (1995), kemiskinan muncul karena rendahnya pendapatan  masyarakat miskin  sehingga  menyebabkan produktivitas rendah dan  ketergantungan  tinggi.  BPS  (2008)  menetapkan  standar  kemiskinan  di  Indonesia berdasarkan perhitungan rupiah per kapita per bulan.
Sudah  terlalu  banyak  program-program  pembangunan  yang  mengedepankan kapitalis dan mengabaikan masyarakat, menjadikan manusia semata-mata sebagai objek dibandingkan  sebagai  subjek  dari  pembangunan.  Johar  Arifin  (2020)  merumuskan dengan tegas bahwa penting sekali bagi penyusun program-program pembangunan yang
khususnya pada penanggulangan kemiskinan untuk mengedepankan penghormatan dan pemenuhan  dari  nilai-nilai  kemanusiaan  untuk  kemudian  meningkatkan  kesejahteraan sosial.
Pandangan  antropologi  terhadap  kemiskinan  cukup  berbeda  dengan  ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan antropologi memandang kemiskinan secara kultural (kualitatif)  dibandingkan  secara  material  (kuantitatif),  di  mana  penelitiannya menggunakan  etnografi,  analisis  naratif,  dan  observasi  partisipan  untuk  menemukan hubungan  sosial  kompleks  antara  manusia  dalam  suatu  masyarakat.  Antropologi menyumbangkan perspektif kritis dari budaya dan kebudayaan global untuk memperluas diskursus dari kemiskinan (Frerer & Vu, 2007). Salah satu teori terkemuka dicetuskan oleh Oscar Lewis (1959) mengenai ‘the culture of poverty’ atau budaya kemiskinan.
Pada  awal  perkembangan  dari  studi  mengenai  kemiskinan  dalam  antropologi sekitar  tahun  1960-an,  antropolog  berupaya  mencoba  pendekatan  baru  dengan memandang kemiskinan sebagai sebuah entitas yang terpisah dari masyarakat (Frerer & Vu, 2007, hlm. 76). Dalam bukunya dengan judul “ Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty” , Lewis memotret lima keluarga Meksiko dengan menggunakan etnografi di mana ia menyatakan bahwa perilaku dan kepercayaan diajarkan sedari masa kanak-kanak  dan  berperan  penting  dalam  kelangsungan  kemiskinan  multigenerasi. Masyarakat  yang  terjebak  dalam  jeratan  kebudayaan  kemiskinan  dapat  pula  merasa terpinggirkan oleh penyediaan pelayanan yang mereka anggap tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan. Meski penelitian Lewis hanya fokus kepada (lima) keluarga di Meksiko saja, akan tetapi ia berargumen bahwa kebudayaan kemiskinan ini tidak dapat dikekang oleh  kelompok  etnis  semata  maupun  batas  geografis.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perilaku dan kepercayaan yang mendasari kebudayaan kemiskinan ini dapat ditemukan di  mana  saja.  Pemikiran  ini  mengaitkan  kepribadian  individu  dengan  penyebab kemiskinan, orang-orang miskin  memiliki  seperangkat  perilaku  yang  menyimpang dari norma sosial di mana perilaku tersebut hanya dapat ditemukan di masyarakat miskin atau dalam  kata  lain,  unik  di  kelas  bawah.  Seperangkat  perilaku  tersebut  diturunkan  dari generasi ke generasi, mengabadikan kebudayaan tersebut di kalangan mereka (Frerer & Vu, 2007, hlm. 76).
Sebenarnya  ada  dua  aliran  pemikiran  dalam  kerangka  teori  kebudayaan kemiskinan, yaitu secara kultural dan secara kelas sosial. Secara kultural telah dipaparkan pada  paragraf  sebelumnya.  Pemikiran  kebudayaan  kemiskinan  kelas  mengemukakan bahwa  perilaku  masyarakat  golongan  miskin,  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh kebudayaan kemiskinan secara kultural, merupakan hasil adaptasi dari lingkungan sosial mereka. Pada hakikatnya, jika semata-mata memandang kemiskinan secara kultural dari masyarakat  miskin  itu  sendiri,  peneliti  seakan-akan  memvonis  golongan  miskin  akan kemiskinan  mereka  karena  pilihan,  sikap,  serta  cara  hidup  mereka  dan  mengabaikan aspek sosial dari lingkungan tempat tinggal mereka (misalnya, hubungan sosial dengan kelas menengah ke atas). Pandangan teoritis yang bermula dari gagasan Lewis dari hasil penelitian  etnografisnya  tentu  harus  dikembangkan  dan  dikomparasikan  dengan kelompok masyarakat di negara-negara lain karena tidak bisa digeneralisir kepada seluruh masyarakat manusia.
Selanjutnya,  Frerer  &  Vu  memaparkan  mengenai  beberapa  pendekatan kontemporer di antropologi dalam mengkaji kemiskinan yang merupakan penggabungan dari  teori-teori  kritikal  —seperti  globalisasi  dan  materialisme—  dan  kebudayaan  pada perspektif  global.  Dalam  globalisasi,  para  antropolog  berupaya  untuk  mengidentifikasi dampak dan pengaruh dari ekonomi global terhadap golongan miskin urban. Sedangkan materialisme berupaya untuk menjelaskan segala sesuatu, dalam konteks ini kemiskinan, dari  faktor  fisik  (material)  semata  seperti  lingkungan,  teknologi,  dan  ekonomi dibandingkan  dari  faktor  non-fisik  (non-material)  seperti  kepercayaan  dan  adat. Materialisme  kebudayaan  merupakan  pendekatan  teoritis  yang  membahas  mengenai dampak kondisi material pada dimensi non-material dalam ideologi kebudayaan.
3.3 Indikator daerah SDGs Tujuan ke-1 & Tujuan ke-8
Mengutip dari Laporan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable  Development  Goals (TPB/SDGs)  Provinsi  DKI  Jakarta Periode Tahun 2020 (Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta, 2020), tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta per September 2020 sedikit memburuk dibandingkan tahun lalu, yaitu senilai 4,69%. Padahal pada bulan yang sama di  tahun  2019,  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  adalah  sebesar  3,42%
(indikator 1.2.1). Persentase PMKS yang terpenuhi hak dasarnya mencapai angka 92,24% dari target yang hanya (64,50%) di tahun 2020, menunjukkan peningkatan yang baik pada indikator  1.3.1 (c) (Tim  Koordinasi  Pelaksanaan  Pencapaian  TPB/SDGs  Provinsi  DKI Jakarta, 2020, hlm. 7–8).
Selanjutnya  pada  Tujuan  8,  indikator  8.5.2  mengalami  kenaikan  pada  angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakin sebesar 10,95% per Agustus 2020 di mana target  pada  RAD  (Recana  Aksi  Daerah)  Provinsi  DKI  Jakarta  sebesar  5,00%  di  tahun 2020 sehingga  membuat indikator ini  menjadi  salah satu indikator yang cukup genting penyelesaiannya. Pada indikator 8.5.2 (a), persentase setengah pengangguran mengalami kenaikan cukup drastis yang mencapai angka 21,82% per Agustus 2020, padahal target pada  RAD  dicantumkan  sebesar  16,77%  (Tim  Koordinasi  Pelaksanaan  Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta, 2020, hlm. 13–14).
Penulis hanya mencantumkan sebagian dari indikator-indikator keberhasilan pada kedua Tujuan yang diangkat dalam artikel ini karena penulis merasa bahwa yang dapat dikaitkan  dengan  permasalahan  pengamen  adalah  terkait  penyelesaian  kemiskinan  dan pengangguran.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  kajian  pustaka  yang  telah  dipaparkan,  pengamen  masih  menjadi permasalahan serius di Provinsi DKI Jakarta. Dewasa ini, pengamen tidak lagi hanya para musisi  jalanan  yang  menghibur  para  pengendara  di  kala  lampu  lintas  sedang  menyala merah atau di antara para pengunjung rumah makan di pinggir jalan. Namun, kini muncul pengamen  jenis  baru  seperti  badut  jalanan  (badut  Mampang)  dan  manusia  silver  yang telah  banyak  menyita perhatian  berbagai pihak di  masyarakat sehingga penulis  merasa bahwa konsep dari ‘mengamen’ sudah sangat berubah. Perkembangan dari wujud baru ‘mengemis’ ini sayangnya tidak diimbangi dengan penanggulangan tepat dari pemerintah karena  masih  belum  terlihat  adanya  tanda-tanda  telah  dientaskan.  Penulis  berpendapat bahwa permasalahan dari pengamen harus diselesaikan dari akarnya, yaitu kemiskinan.
Apabila  dikaji  secara  teoritis  dari  teori  budaya  kemiskinan  ( culture  of  poverty ) oleh  Oscar  Lewis,  maka  permasalahan  mengenai  pengamen  sebenarnya  cukup  kritis. Teori  tersebut  menyatakan  bahwa  sikap,  perilaku,  kepercayaan,  bahkan  nilai  dari
masyarakat  miskin  sejatinya  mengabadikan  lingkaran  setan  kemiskinan  karena menurunkannya pada generasi selanjutnya. Dalam kasus ini, terlihat dari eksploitasi anak oleh  keluarga  yang  terjadi  untuk  mencari  sesuap  nasi  dari  belas  kasihan  masyarakat umum.  Eksploitasi  ini  berpotensi  untuk  mengajarkan  kepada  anak  bahwa  hanya  inilah sumber pendapatan yang ‘layak’ dikerjakan oleh mereka.
Berangkat dari hal ini, pemerintah sebenarnya dapat menginkorporasikan solusi pengentasan  kemiskinan  dan  penyediaan  pekerjaan  yang  layak  serta  pembangunan ekonomi yang sehat dengan pembangunan berkelanjutan.
Penulis  menyadari  bahwa  menyandingkan  pengamen  Indonesia  dengan pengamen di berbagai negara maju rasanya jauh sekali. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan ditambah dengan sikap positif masyarakat di sana terhadap pengamen ( street  buskers )  dapat  menambah  nilai  kultural  para  pengamen  internasional,  apalagi mereka adalah wajah dari kebudayaan urban yang telah terpatri pada dunia global dewasa ini.
Sayangnya,  tanpa  adanya  dukungan  konkret  dari  data  primer  dan  hanya  bisa menggantungkan  penulisan  artikel  ini  dari  data  sekunder  berupa  Laporan  Pencapaian TPB  DKI  Jakarta,  penulis  berani  menyatakan  pendapat  bahwa  pemerintah,  khusunya Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  belum  mencapai  tingkat  keberhasilan  memuaskan terhadap  kedua  permasalahan  ini.  Dari  hasil  observasi  penulis  sebagai  penduduk  DKI Jakarta (Jakarta Selatan), belum ada upaya nyata untuk memberdayakan masyarakat yang sebenarnya tergolong rentan ini. Pengamen, dalam berbagai wujud, masih menjamur di Ibu  Kota  dan  umur  sebagian  besar  pengamen  tersebut  semakin  lama  semakin mengkhawatirkan. Maka, penulis  juga  masih  mempertahankan argumen penulis bahwa harus  ada  suatu  perubahan  persepsi  mengenai  mereka  agar  lebih  mudah  diberdayakan. Jika pemerintah masih memperlakukan mereka layaknya kriminal dengan menggunakan kekerasan  ketika  ‘menertibkan’  mereka,  maka  selama  itu  pula  masyarakat  akan memandang  pengamen  sebagai  penganggu  jalanan  dan  pandangan  ini  akan  mendarah daging  pada  generasi-generasi  pengamen  cilik  yang  sebenarnya  pantas  mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Dalam praktiknya, pemerintah masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang memuaskan dalam Tujuan 1 dan Tujuan 8 di SDGs karena belum berhasil menyelesaikan
problematikan kemiskinan dan pengamen yang telah lama menjamur di negeri ini. Dari berbagai  kajian  literatur  yang  telah  dibahas,  maka  dibutuhkan  pendekatan  baru  dalam memandang  permasalahan  ini.  SDGs  sebagai  program  global  dalam  membangun ekonomi,  sosial,  manusia,  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan  dapat  menjadi  patokan dalam  menyusun  strategi-strategi  pengentasan  kemiskinan  dan  penyediaan  pekerjaan yang  layak  bagi  pengamen  dengan  tetap  memanusiakan  mereka.  Adapun  saran  bagi penelitian  mendatang  yang  akan  mengangkat  topik  ini  adalah  dengan  menggunakan metode penelitian etnografis untuk mendapatkan data primer dari kondisi riil masyarakat pengamen  serta  memperluas  cakupan  penelitian,  tidak  hanya  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Topik kajian ini memiliki berbagai potensi untuk dikaji dari berbagai sudut pandang.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas  Sosial  DKI  Jakarta.  (2021). Dinsos  DKI  Jangkau  5.513  Penyandang  Masalah Kesejahteraan Sosial Selama Tahun 2021 . https://dinsos.jakarta.go.id/berita/post/dinsos-dki-jangkau-5513-penyandang- masalah-kesejahteraan-sosial-selama-tahun-2021
Doumpa, V., & Broad, N. (2014). BUSKERS AS AN INGREDIENT OF SUCCESSFUL URBAN PLACES. Future of Places . Frerer, K., & Vu, C. M. (2007). An Anthropological View of Poverty. Journal of Human Behavior in the Social Environment , 16 (1–2), 73–86. https://doi.org/10.1300/J137v16n01_06
Hilmi, J. (2015). FENOMENA KEBERADAAN PENGAMEN ANAK DI LINGKUNGAN WISATA; STUDI KASUS PENGAMEN ANAK DI LINGKUNGAN WISATA KOTA TUA JAKARTA [Undergraduate thesis]. UIN Syarif Hidayatullah. Ho, R., & Au, W. T. (2021). Effect of Street Performance (Busking) on the Environmental Perception  of  Public  Space. Frontiers  in  Psychology , 12 ,  647863. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.647863
Lemanski, C. (2016). Poverty: Multiple perspectives and strategies. Geography , 101 (1), 4–10. https://doi.org/10.1080/00167487.2016.12093977
Mielke,  L.  (2010).  Rogue  Performances:  Staging  the  Underclasses  in  Early  American Threatre Culture. By Peter P. Reed. Theatre Journal , 62 (4).
Nugroho, A. S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK  PREMANISME  OLEH  PENGAMEN  DI  SIMPANG  LIMA  KOTA SEMARANG . 6 .
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial,  Kementerian  Sosial  RI,  & Arifin,  J.  (2020).  BUDAYA  KEMISKINAN  DALAM  PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI INDONESIA. Sosio Informa , 6 (2). https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372
Stäbler, S., & Mierisch, K. K. (2022). The street music business: Consumer responses to buskers  performing  on  the  street  and  on  online  video  platforms. Marketing Letters , 33 (2), 325–350. https://doi.org/10.1007/s11002-021-09566-8
Suharyanto, A. (2021). Punk: Pengamen Jalanan dan Sebuah Subkultur Dari Kehidupan Urban  di  Kota  Medan. Anthropos:  Jurnal  Antropologi  Sosial  dan  Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) , 7 (1), 98. https://doi.org/10.24114/antro.v7i1.24738
Tim  Koordinasi  Pelaksanaan  Pencapaian  TPB/SDGs  Provinsi  DKI  Jakarta.  (2020).
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development  Goals  (TPB/SDGs)  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2020 (Laporan Pencapaian; RSA Replay, hlm. 117). Sekretariat TPB/SDGs. https://sdgs.jakarta.go.id/uploads/document/laporan-pencapaian-tpbsdgs- provinsi-dki-jakarta-tahun-2020.pdf
Yuniarti, N. (2013). EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGAMEN DAN PENGEMIS  DI  TERMINAL  TIDAR  OLEH  KELUARGA. KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture , 4 (2). https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416