Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law (Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal dalam Hukum Pidana Indonesia)
Rusjdi Ali Muhammad Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh rusjdialimuhad53@gmail.com
Abstract: One characteristic of Islamic law is not explicitly distinguished between the domain  of  public  law  and  private  law.  Sanctions  for  deliberate  murder  are qishas for example, where the victim's heirs have a more permanent role to choose the death penalty imposed ( qishas ) or give forgive by request to pay diyat (compensation). Amount number of diyat is also can be negotiated through mediation method called Shulh (peace). So here the element of private law is more dominant. Even diyat can be released at all heirs of the victim initiatives. In this last case, the state may punish the offender with ta'zir , so here its  public  law  elements  recur.  This  idea  is  not  unknown  in  Indonesian  national  law provisions. The victim had usually been involved as a witness in his father's murder case or rape case against her. In customary law in Aceh, there are several institutions in efforts to realize peace for criminal cases, namely in the form of adat meulangga, dhiet, sayam, or takanai (South  Aceh).  Principles  of  peaceful  settlement  of  disputes  may  also  be considered not only for civil cases but also in criminal cases. Thus, the doctrine that says the criminal nature of a case will not remove although there is a peace agreement, would need to be revisited. However, it is important also to restrict that not every criminal case could be solved by a peace agreement. Criminal cases like premeditated murder and rape should be excluded from the possibility of a peace agreement.
Keywords : Reconciliation, The Settlement of Criminal Cases, Local Wisdom, Shulh.
Abstrak:  Salah  satu  ciri  hukum  Islam  adalah  tidak  secara  tegas  membedakan  antara ranah  hukum  publik  dengan  hukum  privat.  Sanksi  untuk  pembunuhan  yang  disengaja adalah Qisas misalnya, dimana ahli waris korban memiliki peran yang lebih permanen untuk  memilih  hukuman  mati  yang  dijatuhkan  (Qisas)  atau  memberi  maaf  dengan meminta  pembayaran  Diyat  (ganti  rugi).  Besaran  jumlah  Diyat  juga  dapat dinegosiasikan melalui semacam metode mediasi yang disebut Shulh (damai). Jadi di sini unsur  hukum  privat  lebih  dominan.  Bahkan  Diyat  dapat  dibebaskan  pada  semua  ahli waris  atas  inisiatif  korban.  Dalam  hal  yang  terakhir  ini  Negara  dapat  menghukum pelakunya  dengan  ta'zir,  sehingga  di  sini  unsur  hukum  publiknya  terulang  kembali. Gagasan ini tidak dikenal dalam ketentuan hukum  positif Indonesia. Korban biasanya terlibat  sebagai  saksi  dalam  kasus  pembunuhan  ayahnya  atau  kasus  pemerkosaan terhadap dirinya. Dalam hukum adat di Aceh terdapat beberapa lembaga dalam upaya mewujudkan  perdamaian  atas  perkara  pidana,  yaitu  berupa  adat  meulangga,  dhiet, sayam atau takanai (Aceh Selatan). Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai juga  dapat  dipertimbangkan  tidak  hanya untuk  kasus-kasus  perdata tetapi juga  dalam kasus-kasus  pidana.  Dengan  demikian  doktrin  yang  mengatakan  bahwa  sifat  pidana suatu kasus tidak akan hilang meskipun ada kesepakatan damai, perlu ditinjau kembali. Namun  penting  juga  untuk  membatasi  bahwa  tidak  setiap  kasus  pidana  dapat diselesaikan  dengan  kesepakatan  damai.  Kasus-kasus  kriminal  seperti  pembunuhan berencana  dan  pemerkosaan  harus  dikesampingkan  dari  kemungkinan  kesepakatan damai.
Kata Kunci: Perkara Pidana, Kearifan Lokal, Perdamaian

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya  hukum  pidana  positif  Indonesia  sekarang adalah  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  ditambah  dengan  sejumlah  undang-undang  pidana khusus lainnya. Sebagai produk hukum yang berasal dari Belanda dan diperlakukan ke Indonesia melalui asas Concordansi , pastilah ia mengandung ideologi hukum Barat yang berakar pada falsafah liberalisme dan kebebasan dengan menonjolkan hak-hak individu.
Turunan falsafah ini tampak misalnya dalam ketentuan KUHP tentang kejahatan Kesusilaan.  KUHP  tidak  melarang  hubungan  seksual  yang  dilakukan  atas  dasar  suka sama suka dan keduanya belum menikah (yang disebutnya dengan istilah fornication ). Demikian juga hubungan seksual yang dilakukan suka sama suka di mana keduanya atau salah satu sudah menikah (yang disebut dengan istilah adultery ) tetapi tanpa pengaduan dari  istri/suami.  Sebab adultery ini  hanyalah  delik  aduan  ( klacht  delict );  dan  bukanlah
rahasia,  banyak  pasangan  yang  tidak  mengadu  kepada  aparat  yang  berwenang  karena terpaksa, malu kalau kasusnya terbuka kepada masyarakat.
Akibatnya,  menurut  rahasia  umum,  pasangan  tersebut  lalu  membalas  dendam dengan  perlakuan  yang  sama,  melakukan contra-adultery .  Hal  ini  berakibat  pada menjamurnya perbuatan adultery contra adultery yang menurut KUHP dianggap legal, jika tanpa pengaduan. Hal ini rupanya terjadi juga di Malaysia sebagai yang  diberitakan sebuah media. 1
Para istri di Malaysia yang sering dikhianati suami kini cenderung mencari PIL (Pria Idaman Lain). Mereka mengklaim pilihan ini hak mereka. Sebaliknya para suami kian  curiga  dan  cenderung  meminta  tes  genetika  atas  bayi  mereka.  Seorang  penasihat perkawinan Malaysia, Paul Jambunathan menyatakan semakin meningkat para istri yang juga  wanita  karier  minta  bantuan  kalangan  profesional  untuk  menyelesaikan  masalah perkawinannya. Ada yang mengaku memilih menjalin hubungan dengan pria lain sebagai balasan atas suaminya yang selingkuh. Kebanyakan mereka melakukan ini karena marah dikhianati  suami.  Uniknya  para  suami  juga  semakin  curiga  pada  istrinya.  Pada  tahun 2006, lebih dari 50 permintaan tes atas bayi, meningkat dari 20 permintaan tahun 2004.
Perbuatan hidup bersama di luar nikah ( samenleven atau ’kumpul kebo ), juga tidak dapat  dijangkau  oleh  KUHP,  selama  tidak  terbukti  adanya  paksaan.  Yang  dilarang hanyalah  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  anak  di  bawah  umur  atau  yang dilakukan dengan paksaan (yang disebut dengan istilah rape ). Ditinjau dari segi hukum Islam, semuanya itu disebut zina dan masuk dalam bagian hudud , yakni kejahatan berat! Bahkan  yang  dilarang  bukan  hanya  zina,  juga  perbuatan-perbuatan  pendahuluan  yang membawa  kepada  zina.  Inilah  yang  disebut khalwat .  Jadi  terlihatlah  betapa  jauhnya kesenjangan yang terjadi.
Contoh lain adalah minum minuman keras. Dalam KUHP hal ini tidak dilarang karena bukan kriminal. Hal yang dilarang adalah mabuk di muka umum. Namun itu pun dianggap pelanggaran, bukan kejahatan. Hal ini sangat berbeda dengan hukum jinayah yang bahkan menganggap khamar adalah hudud , artinya kejahatan yang berat. Khamar dalam hukum Islam adalah kejahatan berat karena mengancam akal; dan dinilai menjadi penyebab berbagai kejahatan lainnya! Memang ada penulis yang menilai khamar bukan
1 https://www.kompas.com/tag/harian.kompas , 24 Juli 2007.
hudud , tetapi tergolong ta’zir , tetapi tetap saja ia dianggap sebagai perbuatan haram yang dapat dihukum berat. 2
Apa yang diuraikan di atas adalah hendak menggambarkan bahwa telah terjadi, dalam  waktu  yang  lama,  kesenjangan  antara  keberadaan  hukum  pidana  di  Indonesia selama ini dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum masyarakat Indonesia terutama di  Aceh  yang  sepenuhnya  berlandaskan  kepada  syariat  Islam.  Bagi  masyarakat  Aceh, ”Hukom ngon Adat lagee zat ngon sifeut” (Hukum  dengan  Adat  bagaikan  zat  dengan sifatnya, tak bisa dipisahkan). Maksudnya hukum yang berlaku di Aceh harus dijalankan dalam praktik oleh adat dengan cara yang sepenuhnya sama, bagaikan zat dengan sifat. Adapun hukum yang dimaksud tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah hukum syariat.

## B. Common Law, Continental Law dan Jinayah Law
Secara umum, ada dua sistem hukum utama yang berbeda di dunia ini; meskipun sebenarnya  perbedaan  antara  kedua  sistem  hukum  ini  semakin  mengecil. Pertama , Common Law atau Anglo-American Law. Sistem hukum ini terutama berlaku di Inggris, Amerika  Serikat  dan  Negara-negara Commonwealth yang  erat  hubungan  historisnya dengan  Inggris.  Dalam  sistem Common  Law ,  peran  hakim  sangat  dominan,  melebihi peran  undang-undang,  sehingga  muncul  istilah  ‘ judge  made  law’ .  Dengan  demikian, ketentuan  hukum  sangat  fleksibel  untuk  diubah  dan  dimodifikasi  sesuai  dengan kebutuhan  dan  realitas  langsung  yang  terjadi.  Jadi  hukum  lahir  dari  putusan  hakim  di Pengadilan (judicial decision ) yang didokumentasikan secara teratur. Kedua , Civil Law (disebut  juga  dengan  istilah Continental  Law atau Romano-Germanic  Law ).  Berbeda dengan Common  Law ,  dalam  sistem Continental  Law peranan  kodifikasi  hukum  dan Undang-Undang  adalah  sangat  dominan.  Seorang  hakim  sulit  untuk  mengambil keputusan  jika  Undang-Undang  tidak  secara  tegas  mengatur.  Akibatnya  mungkin  saja terdapat perbuatan yang merugikan namun tidak terjangkau hukum sampai ada Undang- Undang yang mengaturnya. 3
2 Abdullahi Ahmad An Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and Intern Law (USA: Syracuse University Press, 1996).; Abdullahi Ahmed An-Na’im, State, Islam and The Secular (USA: Harvard University Press, 2008).; Dedy Sumardi, “HUDÛD DAN HAM: ARTIKULASI PENGGOLONGAN  HUDÛD  ABDULLAHI  AHMED  AN-NA’IM,” MIQOT:  Jurnal  Ilmu-ilmu Keislaman 35, no. 2 (2011): 372–90, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149.
3 Bandingkan Encyclopaedia Brittannica , Delux Edition CD, 2005.
Dalam hal ini, hukum jinayah , atau Jinayat Law , merupakan alternatif lain antara kedua sistem di atas. Jinayat Law sudah memberi batasan tertentu untuk penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Ada dua kelompok tindak pidana, yang sudah dilarang sejak  awal,  itulah  yang  disebut jarimah hudud dan qishash / diyat .  Di  luar  keduanya, penentuan  tindak  pidana  dapat  terus  berkembang  dan  diatur  oleh  negara  sesuai kemaslahatan.  Hal  itu  tergolong  dalam  Jarimah ta’zir .  Oleh  karena  itu,  hukum  pidana tidak  akan  berkembang  begitu  saja  mengikuti  sepenuhnya  ‘aspirasi  dan  kemauan masyarakat’, dengan dalih demokrasi, kesepakatan atau HAM. Hal semacam ini agaknya telah  terjadi  di  dunia  Barat,  contohnya  dengan  menyaksikan  bagaimana  sekarang depenalisasi ‘ kumpul  kebo’ tampak  telah  terjadi.  Kelihatannya  hal  yang  sama  akan mengarah  pula  pada  aborsi,  homoseksualitas,  lesbianisme,  prostitusi,  pornografi, euthanasia dsb.
Dalam hukum jinayah , meskipun diakui adanya asas legalitas dengan penetapan delik-delik tertentu sebagai jarimah hudud dan qishash/diyat , hakim tidak boleh menolak kasus  dengan  alasan  hukumnya  tidak  ada.  Hal  ini  pun  sebenarnya  sama  juga  dengan ketentuan  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Dalam  kaidah  hukum jinayah ,  jika  suatu perbuatan pidana tidak bisa masuk dalam rumusan hudud atau qishash / diyat , hakim tetap dapat menghukum berdasarkan rumusan tindak pidana ta’zir . 4
Satu ciri khas lainnya yang sangat signifikan adalah bahwa dalam hukum Islam tidaklah  dibedakan  secara  tegas  antara  ranah  hukum  publik  dengan  hukum  privat, termasuk  dalam  hukum Jinayah .  Misalnya  untuk  delik  pembunuhan.  Sanksi  untuk pembunuhan sengaja adalah qishash , yakni hukuman mati (sama juga dengan ancaman dalam pasal 340 KUHP). Tetapi hak untuk menetapkan qishash bagi pembunuhan sengaja yang telah terbukti berada pada tangan Ahli Waris korban. Di sini unsur Hukum privat lebih dominan di permukaan. Ahli waris dapat memilih untuk tetap mengambil qishash atau  memberi  maaf  dengan  meminta diyat (ganti  kerugian).  Jumlah diyat juga  dapat dimusyawarahkan melalui semacam metode mediasi yang disebut Shulh (perdamaian). Bahkan ahli waris korban pun dapat memberi maaf sepenuhnya tanpa meminta diyat sama sekali. Jadi diyat pun dapat dibebaskan secara penuh. Dalam hal terakhir ini negara dapat
4 Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ Al Jinaiy Al Islamy , I, 1968.
menjatuhkan  hukuman ta’zir kepada  si  pelaku,  jadi  unsur  hukum  publiknya  timbul kembali. 5
Selintas mungkin agak rumit dipahami atau mungkin juga tidak begitu gampang dalam pelaksanaan; misalnya dalam hal ahli waris korban ada beberapa orang dan mereka tidak sepakat dalam mengambil qishash atau diyat , bagaimana jalan keluarnya? Kiranya problem semacam ini dapat diatasi dalam ketentuan hukum acaranya. Tetapi yang prinsip adalah  bahwa  dalam  ketentuan  hukum jinayat ,  ada  bagian  atau  unsur  dimana  pihak korban atau ahli waris dan keluarganya dapat mengambil peran.
Hal  inilah  yang absen dalam  ketentuan  hukum  positif  Indonesia  sekarang  ini. Pihak  korban  selama  ini  paling  tinggi  hanya  terlibat  sebagai  saksi  dalam  perkara pembunuhan ayahnya atau perkara perkosaan terhadap dirinya. Bayangkanlah perasaan ’sang  saksi’  yang  harus  datang  memberi  kesaksian  itu  di  depan  sidang,  lalu  duduk berdampingan dengan sang pelaku, untuk kemudian dia terasing sama sekali dalam proses itu.
Agaknya inilah salah satu sebab penting yang dapat menerangkan mengapa begitu banyak terjadi praktik ” main hakim sendiri” dalam masyarakat kita selama ini. Berapa banyak  kasus  yang  kita  baca  di  surat  kabar  atau  kita  ikuti  pada  rubrik ’Sergap’ atau ’Buser’ atau  nama-nama  seram  lainnya  di  TV,  tentang  betapa  mudahnya  seorang ’tertuduh’  penjahat  dibunuh,  dicelurit  atau  bahkan  disiram  bensin  lalu  dibakar  massa. Kadang-kadang lalu terbukti si korban ternyata orang yang benar-benar tidak bersalah. Bahkan  pernah  terjadi  polisi  intel  yang  berpakaian  preman  yang  sedang  bertugas mengejar  penjahat  lalu  diteriaki  maling  oleh  sang  maling  yang  sebenarnya,  kemudian malah dikejar massa lalu disiram bensin dan meninggal dengan tragisnya.
Tragedi semacam ini diharapkan dapat dikurangi dengan memberikan peran dan hak  tertentu  kepada  korban  atau  keluarganya  dalam  menetapkan  hukuman  kepada  si penjahat. Jadi tidak ada lagi pengabaian hak korban yang diambil alih oleh negara dengan alasan  kepentingan  publik  seperti  yang  terjadi  selama  ini.  Tapi  akibatnya  kepentingan perdata  si  korban  sendiri  justru  menjadi  hilang.  Bahkan  tidak  jarang  si  korban  justru beralih menjadi bagaikan pesakitan, misalnya dalam kasus perkosaan, di mana ia harus menghadapi  berbagai  pertanyaan  dan  mengulang-ulang  lagi  kisah  mimpi  buruknya  itu sebagai saksi sejak dari penyelidikan, penyidikan, dan persidangan.
5 ‘Audah.

## C. Peran Lembaga Adat Aceh dalam Penyelesaian Jinayah
Salah satu yang patut dipikirkan dalam upaya pencarian keadilan dan kedamaian dalam masyarakat adalah bagaimana menempatkan peran lembaga adat, khususnya adat Aceh  dalam  penyelesaian  perkara jinayah .  Dalam  hal  ini  telah  dikeluarkan  Peraturan Daerah  (Perda)  Nomor  7  tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Kehidupan  Adat  yang memberi  peluang  bagi  Lembaga  Adat  di  Aceh  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dan persengketaan  serta  masalah-masalah  dalam  keluarga,  antar  keluarga  dan  masalah- masalah sosial yang timbul dalam masyarakat (Pasal 11).
Terdapat  sepuluh  lembaga  Adat  yang  disebut  eksplisit  dalam  Perda  tersebut dimulai  sejak  dari Keuchik,  Imuem  Mukim,  Tuha  Peut,  Imuem  Meunasah dsb.  Seperti dinyatakan  dalam  Pasal  6  Perda  di  atas,  Lembaga  adat  tersebut  berfungsi  sebagai  alat kontrol keamanan dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif antara lain:
a. Menyelesaikan masalah sosial masyarakat
b. Penengah  (hakim  perdamaian),  mendamaikan  sengketa  yang  timbul  dalam masyarakat.
Jika  terjadi  sebuah  sengketa  atau  persoalan  hukum  di  sebuah  desa  maka penyelesaiannya dilakukan pada tingkat Gampong dalam waktu dua bulan. Jika ini tidak berhasil maka dilanjutkan pada tingkat Mukim dalam waktu satu bulan. Jika pada tingkat ini masih gagal, barulah proses hukum biasa dilakukan. Lembaga adat tersebut juga dapat menjatuhkan sanksi adat kepada pihak yang bersalah.
Secara teoritis, penyelesaian oleh Lembaga adat ini dapatlah digolongkan sebagai penyelesaian hukum dengan jalan perdamaian. Memang diketahui bahwa wilayah kerja lembaga  perdamaian  dalam  doktrin  hukum  yang  dipahami  selama  ini  adalah  terbatas dalam  sengketa  keperdataan,  karena  sifatnya  sebagai  hukum  privat.  Oleh  karena  itu, timbul pertanyaan bolehkah perdamaian dalam bidang pidana?

## D. Penyelesaian Damai dalam Bidang Pidana
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur  Mediasi  ditetapkan  bahwa  hanya  perkara-perkara  perdata  saja  yang  dapat
diselesaikan melalui perdamaian dengan cara arbitrase atau mediasi. Jadi perkara pidana tidak termasuk ranah penyelesaian perkara melalui perdamaian. Ketentuan ini agaknya kurang mencerminkan kaidah yang hidup dalam masyarakat terutama di Aceh.
Sebagaimana  telah  diungkapkan  di  atas,  ada  pendekatan  berbeda  dalam memandang  pembagian  tentang  hukum  publik  dan  hukum  privat  antara  hukum  Islam dengan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan  misalnya  bukanlah  hukum  publik  penuh.  Untuk  tindak  pidana  tersebut, pihak  korban atau  keluarganya  dapat  memberi  maaf,  sehingga  unsur  deliknya  menjadi hilang, berpindah kepada diyat atau ganti rugi. Dalam hal ini proses perdamaian dapat dilakukan antara  pihak  pelaku  dan  pihak korban.  Kaidah  ini  diserap  oleh  hukum Adat Aceh dalam bentuk proses penyelesaian secara damai dalam istilah suloh.
Menurut T. Djuned, lembaga Suloh yang berasal dari istilah bahasa Arab ( حلصلا ) ini  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  menggunakan  prinsip  perdamaian  dengan menggunakan asas kerja pemaafan dan ganti rugi. 6
Lebih lanjut menurut T. Djuned:
“penyelesaian  perkara  dengan  prinsip  dan  asas  kerja  seperti  itu  menghasilkan penyelesaian yang mengukuhkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena dalam penyelesaian  seperti  itu  korban  dihargai  dan  dihormati  sebagai  pribadi  manusia yang tidak pantas dikurangi hak-haknya sebagai manusia”. 7
Sejalan  dengan  adanya  suloh,  dalam  hukum  Adat  Aceh  terdapat  beberapa lembaga  lain  dalam  upaya  mewujudkan  perdamaian  dalam  perkara  pidana  di  tengah- tengah masyarakat, yaitu adat meulangga, dhiet, sayam dan peusijuek serta peumat jaroe. Di  Aceh  Selatan  untuk  lembaga  sejenis  ini  dikenal  dengan  nama takanai .  Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna penyelesaian pidana melalui dhiet, sayam dan suloh bila tidak dibarengi dengan peusijuek dan peumat jaroe . 8
Jadi  kiranya  prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  perdamaian  sepatutnya  juga dipertimbangkan  tidak  hanya  untuk  perkara  perdata  tetapi  juga  dalam  perkara  pidana.
6 T. Djuned, “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat Aceh,” in Dinamika Sejarah dan Globalisasi , ed. oleh Darni M.Daud (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2005), 295.
7 Djuned, “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat Aceh.”
8 Rusjdi  Ali  Muhammad,  “Peranan  Budaya  dalam  Merajut  Kedamaian  dan  Silaturrahmi,”  in Budaya  Aceh,  Dinamika  Sejarah  dan  Globalisasi ,  ed.  oleh  Darni  M.Daud  (Banda  Aceh:  Syiah  Kuala University  Press,  2005),  336–38.;  M.  Hisjam  Syafioeddin,  “Perdamaian  Adat  dalam  Masyarakat  Aceh: Studi di  Kabupaten Aceh Besar dan Pidie” (Banda Aceh, 1982), 80;  Dedy Sumardi, Ratno  Lukito, dan Moch Nur Ichwan, “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia,” Samarah 5, no. 1 (2021): 426–49, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Mantan  Ketua  Mahkamah  Agung  Bagir Manan  sendiri  juga  berpendapat  semacam  itu, dengan  pernyataannya  bahwa:  ” doktrin  yang  mengatakan  sifat  pidana  tidak  hapus sehingga  perkara  akan  tetap  diteruskan  walaupun  ada  perdamaian’  mestinya dihapuskan”. 9
Jadi  jika  untuk  perkara-perkara  pidana  juga  telah  terjadi  kesepakatan  dan perdamaian melalui jalur Adat atau jalur mediasi lainnya, sepatutnyalah polisi dan jaksa memberi kesempatan untuk cara perdamaian tersebut. Terlebih lagi khususnya di Aceh seperti telah  kita  sebut  di  atas  telah  ada Peraturan  Daerah  mengenai  hal  ini.  Apa yang diusulkan  ini  kiranya  juga  sejalan  dengan  tujuan  hukum  yang  sesungguhnya,  yakni mencari kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat.
Tentu  saja  bisa  ditetapkan  bahwa  tidak  setiap  perkara  pidana  bisa  dilakukan perdamaian.  Perkara-perkara  pidana  tertentu  dapat  dikecualikan  dari  kemungkinan perdamaian tersebut, misalnya sebagai yang disebut seorang penulis, yang ” tertutup untuk diselesaikan  secara  damai,  seperti  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  keamanan negara atau kepentingan nasional atau kejahatan terhadap pejabat negara ”. 10
Tapi  untuk  perkara-perkara  pidana  semacam  penganiayaan,  perselisihan  anak- anak  muda  atau  juga  perkara  tabrakan  lalu  lintas,  bahkan  perkara  pidana  yang mengalirkan  darahpun  dalam  kearifan  lokal  Aceh  terbuka  peluang  untuk  diselesaikan secara damai.
Kenyataannya yang terjadi sekarang ini di lapangan malahan sering justru muncul hal-hal  yang  kurang  produktif  untuk  menuju  kedamaian.  Dalam  sebuah  percakapan dengan  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  (MAA)  Aceh  Utara terungkap  bahwa  sebenarnya  di Aceh  Utara  telah  ada  kesepakatan  antara  MAA  dengan  pimpinan  aparat  hukum  Aceh Utara bahwa untuk kasus-kasus pidana ringan dan kasus lalulintas dapat diselesaikan di tingkat  desa  dengan  mengaktifkan  perangkat  adat  setempat.  Tetapi  dalam  praktik, ternyata  sering  kali  kasus-kasus  pidana  semacam  itu  yang  telah  diselesaikan  oleh
9 Muhammad  Saifullah,  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Mediasi:  Implementasi  dan Problematikanya  di  Indonesia,”  in Mediasi  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia (Semarang:  WMC (Walisongo Mediation Centre), 2007), 125.
10 Saifullah,  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Mediasi:  Implementasi  dan Problematikanya di Indonesia.”; Sri Mamudji, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” Jurnal Hukum & Pembangunan 34, no. 3 (2017): 194–209, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/ article/view/1440/1360.
perangkat adat, masih juga diproses kembali oleh aparat hukum yang lain dengan alasan formal, bahwa perdamaian tidak menghapuskan proses perkara pidana. 11
Sebenarnya  di  kalangan  pemikir  hukum  Polri  sendiri  akhir-akhir  ini  cukup mengemuka gagasan yang mengindikasikan bahwa perkara pidana biasa pun sepatutnya dapat diselesaikan melalui alternative dispute resolution misalnya dengan teknik mediasi. Dalam praktik sesungguhnya penyelesaian dengan perdamaian ini telah sering dilakukan, misalnya pada perkara lalulintas, meskipun secara formal yuridis praktik ini bertentangan dengan hukum (formal) karena sepenuhnya masih kewenangan lembaga penyidik resmi dan  bukan  merupakan  delik  aduan.  Jadi  kalangan  Polri  sendiri  yang  mempraktikkan mediasi untuk perkara pidana di satu pihak merasa telah melanggar hukum, padahal di pihak lain masyarakat justru merasa memperoleh kedamaian dengan penyelesaian secara win-win  solution ini. 12 Agaknya  ini  satu  contoh  jelas  yang  menimbulkan  pertanyaan apakah hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat atau sebaliknya masyarakat dibuat untuk  kepentingan  hukum?  Atau  secara  sarkastis,  pertanyaan  itu  berbunyi:  jika kesempitan, apakah pecinya yang diperbesar atau kepalanya yang diperkecil ?
Memang ada kemungkinan mudarat dan ekses dalam pelaksanaannya. Misalnya peluang pilih kasih atau malah menjadi proyek ’tebang pilih’ oleh oknum aparat tertentu dalam pelaksanaannya. Ekses semacam ini memang harus diantisipasi, misalnya melalui pengawasan dan prinsip transparansi serta law enforcement yang ketat terhadap oknum yang  melanggar.  Selain  itu  perlu  ada  pembatasan  jenis  substansi  perkara  yang  dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian ini. Misalnya tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan  negara  atau  kepentingan  nasional  atau  kejahatan  terhadap  pejabat  negara, seperti  dikutip  di  atas.  Demikian  juga  terhadap  perkara  pembunuhan  berencana  atau perkosaan  tentulah  tidak  pada  tempatnya  untuk  diselesaikan  secara  damai  begitu  saja. Sebagai contoh, dikutip di sini kasus yang terjadi di sebuah Sekolah Dasar di satu kota di Jawa, yang disiarkan oleh sebuah saluran TV Swasta beberapa waktu yang lalu. 13 Seorang guru diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap belasan murid perempuan yang membuat para orang tua murid lalu menyampaikan pengaduan kepada aparat kepolisian
11 Informasi  dari  perbincangan  di  Lhokseumawe  dengan  Tgk. Ilyas  Wahab,  Ketua  Majlis  Adat Aceh (MAA) Kab. Aceh Utara, tgl. 16 Juli 2007.
12 Perbincangan penulis dengan Brigjen Pol. Mohammad Rasyid Ridho, Wakadiv Binkum Polri di Jakarta,  tanggal  19  Nopember  2008.  Yang  bersangkutan  sendiri  mengaku  sedang  menulis  disertasi doktornya mengenai masalah ini di sebuah Perguruan Tinggi di Jakarta.
13 Siaran Berita Trans TV, tanggal 30 April 2008, pukul 05.30.
setempat.  Tetapi  beberapa  waktu  kemudian  tiba-tiba  para  orang  tua  murid  tersebut mencabut  pengaduannya.  Penyelidikan  para  wartawan  menemukan  gelagat  adanya tekanan dan ancaman putus sekolah kepada para murid itu dari pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan para orang tua murid itu rupanya telah menerima bayaran ”ganti rugi” masing-masing Rp. 200.000.-
Namun demikian patut juga dilihat perbandingannya dengan apa yang terjadi di tempat lain. Di Jepang sebelum sebuah sidang peradilan dibuka hakim akan bertanya dulu kepada  para  pihak,  apakah  perkaranya  diselesaikan  melalui  mediasi  atau  proses peradilan?  Jika  para  pihak  memilih  mediasi,  hakim  akan  mempersilahkan  mereka  ke ruang lain, yaitu ruang mediasi dan perkaranya akan ditangani oleh pejabat tertentu yang memang ahli tentang mediasi. Adapun perkara pidana ringan di Jepang dapat diselesaikan melalui  mediasi  dengan Summeri  Court  (Peradilan  Informal) .  Dan  ternyata  lebih  dari 90% perkara justru selesai melalui program mediasi. 14
Adapun  di  Australia  penduduk  lokal  dapat  memilih Circle  Sentencing, yaitu semacam  penyelesaian  secara  adat  jika  yang  bersangkutan  mengaku  bersalah.  Forum Circle  Sentencing ini  adalah  tempat  untuk  membicarakan  keadilan  hukuman  dan rehabilitasi bagi pelaku pidana tersebut. Forum tersebut juga melibatkan komunitas lokal setempat, termasuk pelaku dan korban dan keluarga mereka serta tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan. Sistem Circle Sentencing ini diakui berasal dari pengalaman Canada yang  juga  disebut  dengan  istilah Peacemaking  Circle. 15 Dalam  sebuah  catatan  lain diperoleh informasi bahwa metode circle sentencing ini juga digunakan di negara bagian Minnesota untuk penduduk lokal setempat dan diakui: ”... has proven to be quite effective, is part of a national restorative justice trend that involves victims and offenders working together to decide how the offender will repay their debt to society. Circle sentencing was developed  by  natives  from  the  Yukon  Territory  in  Canada  and  later  introduced  it  in Minnesota.” 16
Sedangkan  di  Filipina  dalam  upaya  mengurangi  beban  Pengadilan,  dibentuk komite  lokal  yang  berfungsi  mendamaikan  sengketa  ( Pacification  Committee ,  yang dalam  bahasa  lokal  disebut Lupon  Tagapamayapa ).  Lembaga  ini  dapat  menghasilkan
14 Sofyan M. Saleh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Wawancara (hasil Studi Banding ybs ke Jepang), Tanggal  10 Mei 2007.
15 Dikutip dari Australian Institut of Criminology, australia.gov.au, diakses tanggal 20 Mei 2008.
16 Dikutip dari Circle Sentencing, The Osgood File (CBS Radio Network), diakses tanggal 19 Mei 2008.
sebuah putusan extra judicial terhadap perkara-perkara minor antar anggota masyarakat ( barangay residents ).  Pada  tiap  wilayah  yang  disebut lupon dibentuk  sebuah  lembaga konsiliasi  ( Conciliation  Body yang  dalam  bahasa  lokal  disebut Pangkat Tagapagkassundo ) yang fungsi utamanya membawa para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. 17
Perlu dicatat tujuan hukum bukan semata-mata mencari kepastian hukum, lebih penting  lagi  adalah  terpenuhinya  keadilan  serta  terwujudnya  asas  kemanfaatan. 18
Hendaknya para penegak hukum berupaya sedemikian rupa agar ketiga tujuan tersebut dalam setiap putusan yang diambil dan tidak perlu sampai mengorbankan asas keadilan dan manfaat demi alasan formalitas kepastian hukum semata-mata.
Di bawah ini ditampilkan beberapa contoh kasus yang sengaja dikutipkan di sini sebagai bahan perbandingan dan renungan bagaimana upaya penyelesaian sebuah kasus pidana dapat meninggalkan kontradiksi atau kontroversi tertentu.
Dari kasus-kasus tersebut barangkali kita dapat berkaca bahwa masih ada banyak masalah  di  samping  ada  banyak  jalan  keluar  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya di Indonesia juga di tempat lain di dunia.

## 1. Kasus Pemotongan Beasiswa dari Arab Saudi
Masalah  ini  bermula  dari  adanya  bantuan  berupa  beasiswa  dari  Kerajaan  Arab Saudi terhadap anak yatim korban Tsunami di Aceh Besar melalui Yayasan Putri Gina. Pengurus  Yayasan  rupanya  kemudian  memotong  sebagian  beasiswa  tersebut  dari  para anak yatim yang disantuni. Ketika berita pemotongan ini merebak, Poltabes Banda Aceh pun turun tangan untuk melakukan penyelidikan, bahkan kemudian menahan pengurus Yayasan tersebut. Akan tetapi kemudian terjadi perdamaian antara kedua pihak, pengurus yayasan mengembalikan seluruh dana kepada yang berhak dan para wali anak yatim juga mencabut pengaduan, daripada uang beasiswa tersebut tertahan untuk menjadi alat bukti. Jadi tujuan penyelesaian kasus tersebut telah tercapai, yaitu pengembalian uang secara utuh.  Dan  melalui  penerapan  Perda  Nomor  7  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan Kehidupan  Adat,  perkara  tersebut  diakhiri  secara  damai.  Di  samping  itu  menurut Kapoltabes  Banda  Aceh  Kombespol  Drs.  Zulkarnain,  ”polisi juga  punya hak  diskresi ,
17 Philippines Local Government Code of 1991, compiled by, Arellano V. Busto.
18 www.antikorupsi.org, diakses tanggal 31 Mei 2008.
yakni kebijakan untuk menghentikan sebuah proses perkara pidana dengan syarat-syarat tertentu. 19
Catatan:
Kiranya tindakan yang diambil Kapoltabes Banda Aceh tersebut cukup bijak dan rasional,  karena  penyelesaian  damai  telah  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dan mereka  pun  telah  mencabut  pengaduannya  dengan  sukarela.  Apalagi  menurut Kapoltabes, ini termasuk delik aduan, jadi kalau pengaduan telah dicabut, secara hukum tentu tak bisa dilanjutkan lagi perkaranya. Tetapi karena kasusnya telah merebak keluar, masalahnya tidak hanya menjadi konflik hukum semata-mata. Konflik sosial, harga diri, nama baik dan sebagainya dapat terjadi di sini, sehingga penyelesaian melalui Lembaga Adat seperti yang telah dilakukan Poltabes Banda Aceh telah cukup tepat untuk meredam berbagai ekses yang dapat terjadi.

## 2. Pilihan Sanksi Pidana di Amerika Serikat
Dari  sebuah  berita  surat  kabar,  lengkap  dengan  gambar  yang  cukup  terang diberitakan bahwa seorang warga AS bernama Lisa King Fithian (46) berdiri di depan pasar  swalayan  Wall-Mart  dengan  mengenakan  poster  besar  yang  bertuliskan  bahwa dirinya seorang pencuri (“ I am a Thief ”), dari pukul 11.00 s/d 15.00 di Attalla, Alabama; Sabtu,  5  Mei  2007.  Ia  memilih  mengenakan  poster  itu  daripada  harus  mendekam  di penjara selama 60 hari karena tertangkap basah mencuri barang di Wall-Mart. 20
Catatan:
Ini contoh menarik bagaimana tindak pidana pencurian, yang jelas hukum publik, rupanya  dapat  diselesaikan  melalui  pilihan  sanksi  pidana  di  Amerika  Serikat.  Pilihan sanksi  ini  justru  dapat  dilakukan  oleh  si  terpidana  sendiri.  Hanya  saja  mungkin  dapat dipertanyakan apakah cukup seimbang alternatif antara penjara dua bulan dengan empat jam berdiri di simpang jalan sambil mengenakan poster pengakuan itu?
Harus diingat juga bahwa kondisi sosial ekonomi di tempat yang berbeda, tentu mempunyai konteks dan ukuran yang berbeda pula. Jadi mungkin pilihan untuk berdiri di pinggir jalan dengan cara seperti itu di Amerika tetap memiliki efek jera yang tinggi untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Demikian juga kurang begitu jelas bagi kita
19 https://aceh.tribunnews.com/, 10 Mei 2007
20 https://www.kompas.com/tag/harian.kompas ,  8  Mai  2007.  Associated  Content  (AC)  “A  New Form of Punishment: Shoplifters Must Hold "I am a Thief" Sign, diakses tanggal 19 Mei 2008.
apakah  pilihan  pidana  ini  sepenuhnya  tergantung  pada  kebijakan  hakim  atau  memang tersedia ‘daftar pilihan hukuman pengganti’ dalam sistem hukum di sana.

## 3. Pilihan Sanksi Pidana di Arab Saudi
Daripada  urung  belajar  ke  Luar  Negeri  karena  harus  mendekam  di  penjara, seorang hakim di Pengadilan Negeri Jeddah, mengganti hukuman penjara bagi seorang pelajar  dengan  menghafal  Al-Quran.  Menurut  laporan  Harian  Okaz,  Rabu,  1  Agustus 2007; hakim ketua Pengadilan tersebut Syaikh Abdul Aziz Al-Syatri mengganti hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap seorang pelajar atas tuduhan menganiaya seorang warga di sebuah restoran, dengan hafalan Al-Quran dua juz terakhir. Pelajar itu yang sedianya dalam waktu dekat akan melanjutkan studinya ke Luar Negeri, diminta untuk menghafal juz  29  dan  30  dalam  waktu  satu  bulan  dan  ‘menyetorkan’  hafalannya  kepada  dewan hakim.  Jika  tidak  dilakukan  terdakwa  harus  menjalani  hukuman  dua  bulan  penjara. Terdakwa terlibat perkelahian dengan seorang pemuda lainnya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan korban luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit. Demi masa depan mereka. keduanya akhirnya tidak menuntut ganti rugi dan dewan hakim sepakat  agar  kurungan  2  bulan  diganti  dengan  hafalan  al-Quran  yang  harus  dilakukan sebelum ia berangkat ke Luar Negeri. 21
Catatan:
Ini juga sebuah contoh sistem pilihan pidana yang unik yang tentu harus dipahami dengan mempelajari sistem hukum setempat. Sebagai negara yang sepenuhnya memakai sistem  Hukum  Islam,  Arab  Saudi  tentu  memakai  acuan  sistem  hukum diyat berupa tuntutan  ganti  rugi  untuk  tindak  pidana  penganiayaan.  Dalam  kasus  ini  pidana diyat tersebut rupanya telah diganti oleh hakim dengan menghafal dua juz terakhir Al-Quran. Hanya saja tidak begitu jelas bagi penulis apakah hukuman pengganti ini dijatuhkan atas permintaan  pihak  korban;  sebagaimana  yang  kita  pahami  dari  teori  normatif  tentang diyat ? Atau pilihan  pidana pengganti ini sepenuhnya tergantung pada kebijakan hakim atau  barangkali  ada  ‘daftar  pilihan  pidana  pengganti’  dalam  sistem  hukum  di  sana? Agaknya  dengan  sistem  hukum  Arab  Saudi  yang  tidak  tertulis,  dan  sepenuhnya berpegang  pada  nash  al-Quran  dan  Hadis,  kewenangan  hakim  sangat  besar  untuk melakukan pilihan pidana.

## 4. Sepuluh Bulan Penjara untuk 10 kg Bawang Merah
Ini kasus tentang dua orang buruh angkut yang dihukum 10 bulan penjara akibat tuduhan mencuri 10 kg bawang merah seharga @ Rp.6000,- Padahal di hari yang sama terdapat  persidangan  terhadap  beberapa  anggota  DPRD  di  tempat  lain  yang  dituduh korupsi sebanyak Rp. 12 milyar, namun dihukum 12 bulan. 221
Catatan:
Persoalan  yang  terjadi  di  sini  adalah  besarnya  disparitas  pemidanaan.  Sepuluh bulan penjara untuk kasus pencurian sebesar Rp. 60.000,- sungguh tidak sepadan dengan hukuman  dua  belas  bulan  untuk  pidana  korupsi  Rp.  12  milyar.  Sistem  penghukuman dalam  KUHP  memberikan  hak  diskresi  yang  luas  kepada  hakim  dengan  memberikan batas maksimal saja. Jadi dengan demikian dapat dikatakan hakim di sini telah bekerja dalam  ruang  lingkup  formalitas  kewenangannya.  Hanya  saja  hukum,  sekali  lagi, seharusnya juga bertujuan memberikan rasa keadilan dan asas  kemanfaatan di samping asas kepastian hukum. Rasa keadilan kita rasanya cukup terusik melihat disparitas yang terlalu besar seperti ini yang mengambil korban terhadap orang kecil.

## E. Kesimpulan
Pembaharuan  hukum  di  Indonesia,  khususnya  di  Aceh  melalui  mandat  yang diberikan  oleh  Undang-undang  untuk  menciptakan  qanun-qanun  baru  termasuk  dalam bidang hukum jinayat, dapatlah disebut sebagai sebuah pencarian arah baru pembangunan hukum  Indonesia.  Tampak  di  sini  adanya  gagasan  kesediaan  negara  untuk memperhatikan “kekhususan  dan  keragaman  daerah” serta  adanya  “ pengakuan  dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa”; yang sebenarnya tidak lain daripada pesan Konstitusi Indonesia.
Dalam hal ini perlu dicermati peluang untuk penyelesaian perkara pidana tertentu tidak melalui jalur peradilan formal, tetapi dapat ditempuh melalui prosedur penyelesaian damai  terutama  dengan  menggunakan  pranata  adat  yang  sebenarnya  menyimpan keunggulan-keunggulan  dan  kearifan  lokal  yang  berakar  pada  kesadaran  hukum masyarakat.

## Daftar Kepustakaan
‘Audah, Abdul Qadir. Al-Tasyri’ Al Jinaiy Al Islamy . I., 1968.
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

## Djuned, T. “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat Aceh.” In
Dinamika Sejarah dan Globalisasi , diedit oleh Darni M.Daud. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2005.
Dzofir,  Mohammad,  Widodo,  Aris,  Aziz,  Erwati.  “The  Acculturation  of  Islam  and Customary  Law:  an  Experience  of  Minangkabau,  Indonesia.” QIJIS  (Qudus International Journal of Islamic Studies) 8, no. 1 (2020): 131–53.
Jamrozi, Ahmad Syafi’i Sulaiman, Lukito, Ratno. “The Logic of State Authority on the Control  of  Agrarian  Resource  (Socio-Anthropological  and  Islamic  Perspective).” American  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities 4,  no.  4  (2019):  516–27. https://doi.org/10.20448/801.44.516.527.
Lacey, Nicola. “Approaching or Re-thinking the Realm of Criminal Law?” Criminal Law and  Philosophy 14,  no.  3  (2020):  307–18.  https://doi.org/10.1007/s11572-019- 09516-6.
Mamudji, Sri. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.”
Jurnal Hukum & Pembangunan 34, no. 3 (2017): 194–209. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/ article/view/1440/1360.

## Muhammad, Rusjdi Ali. “Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan
Silaturrahmi.” In Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi , diedit oleh Darni M.Daud. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2005.
Na’im, Abdullahi Ahmed An. State, Islam and The Secular . USA: Harvard University Press, 2008.
Na’im, Abdullahi Ahmad An. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and Intern Law . USA: Syracuse University Press, 1996.
Examination  of  the  South  African  Customary  Law  of  Succession  and  Marriage.”
Potchefstroom Electronic Law Journal 22 (2019): 1–24.
Plockaya, Olga. “Customary Law Experience of Crime Prevention in the Customary Law of the Permian Peoples.” Russian Journal of Criminology 13, no. 2 (2019): 354–64. https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(2).354-364.
Rautenbach,  Christa.  “Case  Law  as  an  Authoritative  Source  of  Customary  Law: Piecemeal Recording of (Living) Customary Law?” Potchefstroom Electronic Law Journal 22 (2019): 1–20. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a7591.
Ryngaert, Cedric M. J., Hora Siccama, Duco W. “Ascertaining Customary International Law:  An  Inquiry  into  the  Methods  Used  by  Domestic  Courts.” Netherlands International Law Review 65, no. 1 (2018): 1–25.
Saifullah, Muhammad. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi: Implementasi dan Problematikanya di Indonesia.” In Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia . Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre), 2007.
Sumardi, Dedy. “Hudûd dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na’im.” MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 35, no. 2 (2011): 372–90. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149.
------------. “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah 5, no. 1 (2021): 426–49. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Syafioeddin, M. Hisjam. “Perdamaian Adat dalam Masyarakat Aceh: Studi di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie.” Banda Aceh, 1982.
Werbner,  Pnina  and  Werbner,  Richard.  “Adultery  Redefined:  Changing  Decisions  of Equity  in  Customary  Law  as  ‘Living  Law’  in  Botswana.” PoLAR:  Political  and Legal Anthropology Review 43, no. 1 (2020): 136–52. https://doi.org/10.1111/plar.12344.
Wilt, Harmen van der. “State Practice as Element of Customary International Law: A White Knight in International Criminal Law?” International Criminal Law Review 20, no. 5 (2019): 784–804. https://doi.org/10.1007/s40802-018-0104-y.

## Sumber Wawancara:
Wawancara dengan Tgk. Ilyas Wahab, Ketua Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe, 2007.
Wawancara dengan Sofyan M. Saleh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2007.
Wawancara dengan Brigjen Pol. Mohammad Rasyid Ridho, Wakadiv Binkum Polri di Jakarta, 2008.

## Berita Online:
Associated Content (AC) “A New Form of Punishment: Shoplifters Must Hold "I am a Thief"
Australia.gov.au, diakses tanggal 20 Mei 2008.
Circle Sentencing, The Osgood File (CBS Radio Network), diakses tanggal 19 Mei 2008. Philippines Local Government Code of 1991, compiled by, Arellano V. Busto.
Siaran Berita Trans TV, tanggal 30 April 2008, pukul 05.30. https://aceh.tribunnews.com/ https://waspada.co.id/ www.antikorupsi.org, diakses tanggal 31 Mei 2008. www.kompas.com/tag/harian.kompas