__________________________________________________________________________________________________
©2021, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

## Artikel Penelitian

## CASE MANAGEMENT UNTUK PELAYANAN RUMAH SAKIT YANG ADIL DAN BERMUTU
PRITA MULIARINI 1 , YUSRIZAL SAPUTRA 2 , EDI SUMARSONO 3
1 Universitas Muhamadiyah Malang dan HOGSI Malang
2 RSUD Raja Ahmad Thabib
3 Universitas Merdeka Malang
Email korespondensi: drpritamuliarini@yahoo.com
Dikirimkan 16 September 2020, Diterima 9 Desember 2020

## Abstrak
Latar Belakang : Pelayanan berpusat pada pasien ( patient-centered care) sebagai salah satu domain kualitas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui model pelayanan case management (CM). Pelaksanaan CM secara profesional berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  otonomi  klien,  meningkatkan  pengalaman  perawatan  individu, meningkatkan  kesehatan  populasi,  dan  mengurangi  biaya  perawatan.  Pentingnya  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pelayanan kesehatan masyarakat serta menghargai hak pasien semakin menekankan perlunya CM . Namun, pelaksanaan CM di rumah sakit (RS) masih belum mempunyai pengaturan yang jelas dalam produk hukum yang telah ada.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum pelaksanaan CM di fasilitas kesehatan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia.
Metode: Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan statute  approach dan conceptual  approach .  Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier  yang berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  tata  kelola  RS  dan  praktik  kedokteran  di  Indonesia.  Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.
Hasil: Dalam  peraturan  perundang-undangan,  pelayanan  kesehatan  secara  paripurna  meliputi  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif dapat dicapai melalui kesinambungan perawatan (continuum of care) secara terkoordinasi dan bersifat kolaboratif, seperti yang  terdapat  dalam  proses  CM.  Penghargaan  hak  pasien  yang  disebutkan  dalam  peraturan  perundangan  dapat  terwujud  melalui pendekatan kemitraan kolaboratif yang berpusat pada klien dan responsif terhadap budaya, preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang diyakini pasien. Belum ditemukan sumber hukum terkait case manager dan CM sebagai subjek dan objek hukum di Indonesia.
Kesimpulan: Case  management dalam patient-centered care merupakan  bentuk  pelayanan kesehatan  yang  menjunjung  tinggi  hak pelayanan kesehatan seperti partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, transparansi, menjunjung martabat manusia, pemberdayaan, dan berdasarkan peraturan hukum. Pelaksanaan CM membutuhkan regulasi berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang menaungi proses CM dan case manager di Indonesia.
Kata kunci: case management, manajer kasus, manajemen pelayanan, patient-centered care

## Latar Belakang
Salah  satu  dasar  arah  kebijakan  dan  strategi  pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 adalah meningkatkan kemampuan  masyarakat  untuk  menjangkau  pelayanan kesehatan  yang  bermutu,  secara  adil  dan  merata 1 .  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan 2 juga mengatur  secara  tegas  mengenai  kepastian  terselenggaranya
pelayanan  yang  berkualitas  bagi  pengguna  layanan,  yakni masyarakat. Pelayanan kesehatan harus diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban, keadilan,  gender  dan  nondiskriminatif  dan  norma-norma agama,  serta  adanya  jaminan  bahwa  setiap  orang  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan terjangkau.

## Muliarini P., dkk
Institute  of  Healthcare  Improvemen t  (IHI)  menetapkan  tiga pokok  tujuan  pelayanan  kesehatan (Triple  Aim) yaitu meningkatkan  pengalaman  perawatan  individu,  meningkatkan kesehatan  populasi,  dan  mengurangi  biaya  perawatan  per kapita 3,4 .  Tujuan  ini  kemudian  berkembang  menjadi  empat tujuan (quadruple  aim), yaitu  dengan  menambahkan kesejahteraan  dan  kehidupan  kerja  bagi  penyedia  layanan kesehatan  dan  praktisi  lainnya 5 .  Penyedia  layanan  kesehatan dituntut  untuk  memberikan  perawatan  kepada  pasien  secara efektif, sekaligus harus menurunkan risiko kesehatan dan biaya pelayanan kesehatan 6 .
Patient-centered  care merupakan  salah  satu  domain  kualitas pelayanan  kesehatan 7 . Patient-centered  care yang  efektif  dan efisien  dapat  dicapai  dengan  model  pelayanan  CM 8 .  Untuk mencapai  hal  tersebut,  transisi  perawatan  yang  aman membutuhkan  kolaborasi  di  antara  penyedia  layanan  di sepanjang  rangkaian  perawatan 9 .  Hal  tersebut  sejalan  dengan definisi  CM , yaitu  proses  kolaboratif  sejak  pengkajian, perencanaan,  fasilitas,  koordinasi  perawatan,  evaluasi  dan advokasi  untuk  opsi  dan  layanan  untuk  memenuhi  kebutuhan kesehatan  komprehensif  individu  dan  keluarga  melalui komunikasi  dan  sumber  daya  yang  tersedia  untuk mempromosikan  keselamatan  pasien,  kualitas  perawatan,  dan biaya yang efektif 10 . Definisi ini menunjukkan bahwa, alih-alih menjadi intervensi tunggal, CM merujuk pada paket perawatan yang mencakup berbagai kegiatan yang bervariasi antar program dan non-duplikatif 11 .
CM  atau  disebut  juga  manajemen  pelayanan,  memiliki  dua tujuan  penting  yang  sering  bertentangan:  (1)  meningkatkan kualitas  perawatan  untuk  populasi  yang  rentan,  dan  (2) mengendalikan biaya perawatan tersebut. Proses ini melibatkan advokasi  dan  aksi  sosial,  di  samping  berfungsi  sebagai  cara untuk memastikan akuntabilitas penyedia dan sistem layanan 12 . Umumnya  CM  berfokus  pada  satu  episode  penyakit  dan mencakup  semua  area  di  mana  pasien  menerima  perawatan terutama  untuk  pasien  atau  populasi  yang  memerlukan perawatan  intensif  (mereka  yang  berada  pada  tahap  akhir kehidupan, lanjut usia, sering dirawat di rumah sakit, ataupun faktor sosial ekonomi yang berisiko) 13 . Pakar lain 14 memberikan rekomendasi  agar  CM  dapat  ditawarkan  kepada  pasien, terutama yang tidak memiliki asuransi, berpenghasilan rendah atau dianggap membutuhkan oleh penyedia layanan kesehatan, serta memiliki kebutuhan perawatan kesehatan yang kompleks. Agar lebih efektif CM harus dikombinasikan dengan intervensi berintensitas  tinggi  dan/atau  melibatkan  multidisiplin  atau interorganisasional.
CM  yang  efektif  mensyaratkan  tersedianya  berbagai  layanan yang  sesuai  dan  terkoordinasi  serta  dapat  diakses  dalam kerangka  waktu  yang  realistis  dan  tepat.  Namun  CM  bukan hanya alat administratif yang mengelola akses klien ke layanan, atau  mekanisme  penghubung  saja,  tetapi  merupakan  sebuah prinsip  yang  memandu  penyediaan  berbagai  layanan  yang dibutuhkan  pasien.  Selain  itu,  CM  merupakan  salah  satu komponen  dari  sistem  perawatan  komprehensif,  bukan  cara untuk  memperbaiki  sistem  perawatan  yang  tidak  adekuat ataupun tidak lengkap 12 .
Secara  filosofis,  CM  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  ketika seseorang  mencapai  tingkat  kesehatan  dan  kemampuan
fungsional yang optimal, maka semua orang mendapat manfaat, baik  individu  klien  yang  dilayani,  sistem  pemberi  pelayanan, sistem  reimbursemen  pasien,  sistem  dukungan  pasien,  dan pihak-pihak  lain  yang  terlibat  seperti  pengusaha  maupun advokat  konsumen.  CM  yang  dilaksanakan  secara  profesional berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan otonomi  klien  melalui  advokasi,  komunikasi  berkelanjutan, pendidikan  kesehatan,  identifikasi  sumber  daya  layanan,  dan memfasilitasi  layanan.  CM  mendorong  keterlibatan  klien  dan komunikasi langsung antara manajer pelayanan, klien, keluarga klien  atau  pengasuh  keluarga,  dan  petugas,  untuk mengoptimalkan hasil kesehatan bagi semua yang berkepentingan 10 .
Peningkatan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pelayanan kesehatan masyarakat serta pentingnya menghargai hak pasien, semakin  menekankan  pentingnya patient-centered  care , continuum  of  care ,  manajemen  perawatan/kasus,  dan  transisi perawatan  sebagai  strategi  yang  diperlukan  untuk  mencapai hasil yang diinginkan 15 . Namun demikian, pelaksanaan CM di RS masih  belum  mempunyai  pengaturan  yang  jelas  dalam  aturan hukum yang telah ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan  dasar  hukum  pelaksanaan  CM  pada  fasilitas kesehatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mendorong  pelaksanaan model pelayanan CM yang berkualitas di RS di seluruh Indonesia guna  mencapai  derajat  kesejahteraan  pasien  yang  optimal  dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

## Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis  normatif, dengan menggunakan  pendekatan statute  approach dan conceptual approach .  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang bersumber  pada  data  sekunder  yang  berasal  dari  literatur. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, hukum  tertulis  dan  keputusan  pengadilan.  Pada  kajian  ini, penulis  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Kewajiban Rumah  Sakit  Dan  Kewajiban  Pasien,  dan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  2052/Menkes/PER/X/2011  Tentang  Izin Praktik  Dan  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran 16,17,18,19 .  Di samping  itu,  kajian  ini  menggunakan  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan topik penelitian.
Analisis  data  dalam  kajian  yuridis  normatif  ini  menggunakan metode  analisis  kualitatif.  Analisis  bahan  hukum  yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan  metode  yuridis  dalam  membahas  suatu  persoalan hukum.  Ada  dua  metode  penafsiran  dalam  penelitian  ilmu hukum  normatif,  yakni:  1)  penafsiran  gramatikal  yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat  bagi  pembuat  undang-undang  untuk  menyatakan  maksud dan kehendaknya; dan 2) penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang  menghubungkan  pasal  yang  satu  dengan  pasal  yang  lain dalam  suatu  perundang-undangan  atau  pada  perundang-
Case Management untuk Pelayanan Rumah Sakit yang Adil dan Bermutu
undangan  hukum  lainnya,  atau  membaca  penjelasan  suatu perundang-undangan, sehingga dapat dimengerti maksudnya.

## Hasil
Menurut Pasal 1 UU 44/2009 dan Pasal 1 Permenkes 4/2018, RS adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat darurat kepada setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung 16,18 .
Pasal 29 ayat (1) UU 44/2009 dan Pasal 2 ayat (1)  Permenkes 4/2018  menyebutkan  bahwa  salah  satu  kewajiban  RS  adalah menghormati  dan  melindungi  hak-hak  pasien.  Penghargaan terhadap hak pasien akan mendorong keterlibatan pasien dalam perawatan,  sehingga  tercapai  pelayanan  yang  paripurna. Pelayanan  kepada  pasien  secara  paripurna  oleh  rumah  sakit dapat  terpenuhi  apabila  pasien  mendapatkan  pelayanan  yang efektif,  efisien,  dan  bermutu  dengan  mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien 16,18 .
Pengaturan  mengenai  hak  pasien  dan  hak  RS  secara  eksplisit telah  diatur  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Pasien  berhak mendapatkan pelayanan yang efektif dan bermutu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 huruf e UU 44/2009 dan Pasal 17 ayat (2) huruf e Permenkes 4/2018. Pasal 29 ayat (1) UU 44/2009 dan 2 ayat (1) huruf b Permenkes 4/2018 menegaskan bahwa rumah sakit  berkewajiban  untuk  memberikan  layanan  yang  bermutu dan  efektif 16,18 .  Sementara  menurut  Pasal  49  UU  29/2004 pelayanan yang efisien, efektif, dan berkualitas yang memenuhi kebutuhan  pasien  merupakan  bagian  dari  kendali  mutu pelayanan  kedokteran 17 .  Pasal  6  ayat  (2)  Permenkes  4/2018 menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang aman dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui sasaran keselamatan pasien rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 18 . Perihal keselamatan  pasien  juga  diamanatkan  dalam  UU  44/2009 antara lain Pasal 2 sebagai asas dan tujuan rumah sakit, Pasal 3 mengatur  keselamatan  pasien  dalam  penyelenggaraan  rumah sakit, Pasal 8 menyangkut keamanan pasien terkait lokasi rumah sakit,  Pasal  9  terkait  bangunan  rumah  sakit;  Pasal  11  terkait prasarana,  Pasal  13  terkait  ketenagaan,  Pasal  16  terkait peralatan, Pasal 32 terkait keselamatan sebagai hak pasien, Pasal 43  terkait  standar  keselamatan  rumah  sakit,  Pasal  54  yang mengatur aspek keselamatan pasien sebagai bagian pembinaan dan pengawasan rumah sakit oleh pemerintah daerah 16 .
Demikian halnya dalam Pasal 2 UU 29/2004 yang menyatakan bahwa  pelayanan  kepada  pasien  juga  harus  mengutamakan kepentingan  dan  keselamatan  pasien 17 .  Hal  ini  telah  sesuai dengan  Pasal  32  huruf  (e)  UU  44/2009  yang  menyebutkan bahwa  RS  harus  mencegah  resiko  pasien  mengalami  kerugian fisik  dan  materi 16 .  Sehingga  pelayanan  harus  diberikan  sesuai dengan kebutuhan pasien sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 huruf (a) UU 29/2004, Pasal 52 huruf (c) UU 29/2004, dan Pasal 21 ayat (2) Permenkes 2052/2011 juga menegaskan bahwa dokter  berkewajiban  memberikan  pelayanan  medis  sesuai kebutuhan medis pasien 17,19 .
Berdasarkan  analisis  terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan di atas peneliti menemukan bahwa belum ada sumber hukum terkait case manager dan CM sebagai subjek dan objek hukum di Indonesia.

## Pembahasan
Model  CM  merupakan  bentuk  pelayanan  kesehatan  yang meliputi  promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  di  RS melalui continuum  of  care secara  terkoordinasi  dan  bersifat kolaboratif  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  pasien  yang setinggi-tingginya 20 .  CM  telah  terbukti  efektif  menurunkan biaya perawatan, lama perawatan, maupun jumlah pemeriksaan pada  pasien 21 .  Kesinambungan  dan  koordinasi  perawatan merupakan  komponen  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain. Kontinuitas  pelayanan  memungkinkan  koordinasi  perawatan dengan  menciptakan  kondisi  dan  hubungan  yang  mendukung interaksi  tanpa  batas  antar  sektor  perawatan 22 .  Kesenjangan antara penyedia, tim perawatan, pengaturan, dan informasi yang penting  untuk  rencana  perawatan  serta  alur  pasien  selama perawatan akan mendorong adanya koordinasi perawatan yang lemah.  Selain  itu,  CM  dirancang  untuk  membantu  pasien  dan sistem pendukung mereka dalam mengelola  kondisi kesehatan medis/sosial/mental mereka secara lebih efisien dan efektif 23 .
Institute of Medicine (IOM) menetapkan enam domain kualitas pelayanan  kesehatan,  yaitu  keamanan  pasien,  efektivitas, efisiensi,  tepat  waktu,  berpusat  pada  pasien,  dan  setara/adil 7 . Pasal 36 UU 44/2009 dan Pasal 6 ayat (3) Permenkes 4/2018 telah  menyebutkan  bahwa  pelayanan  kesehatan  harus dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  pelayanan  RS  sebagai bagian  dari  tata  kelola  klinis  yang  baik 16,18 .  Selanjutnya  dalam Pasal  13  dan  Pasal  29  UU  44/2009  diatur  bahwa  pelayanan tersebut  harus  memperhatikan  standar  profesi,  standar pelayanan masing-masing Tenaga Kesehatan, standar prosedur operasional, kode etik profesi dan kode etik RS 16 . Lebih lanjut hal ini  juga  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (4)  Permenkes  4/2018 18 . Demikian pula disebutkan dalam Pasal 51 huruf (a) UU 29/2004 dan  Pasal  21  ayat  (2)  Permenkes  2052/2011  juga  menegaskan bahwa  dokter  berkewajiban  memberikan  pelayanan  medis sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional 17,19 . Sehingga adanya kebijakan dan regulasi terkait CM di RS akan mendukung tercapainya pelayanan yang bermutu dan efektif dan mengutamakan kepentingan pasien di RS (Pasal 29 huruf (g) UU 44/2009 dan Pasal 11 Permenkes 4/2018) 16,18 .
Pergeseran  pelayanan  dari provider-centered  care menjadi patient-centered care merupakan bentuk penghargaan terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 UU 44/2009 dan Pasal 17 Permenkes 4/2018 16,18 . Secara umum kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa pasien berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu, efektif,  dan  efisien. Patient-centered  care merupakan  bentuk pelayanan  kesehatan  yang  menjunjung  tinggi  hak  pelayanan kesehatan  seperti  partisipasi,  akuntabilitas,  non-diskriminasi, transparansi,  menjunjung  martabat  manusia,  pemberdayaan, dan  berdasarkan  peraturan  hukum 24 . Patient-centered  care merupakan  dimensi  kualitas  perawatan  kesehatan  dalam  hak pasien sendiri, yaitu adanya pergeseran kontrol dan kekuasaan, dari  pemberi  perawatan  kepada  mereka  yang  menerimanya 25 . Efektivitas pelayanan akan tercapai jika tujuan utama pelayanan

## Muliarini P., dkk
dapat  dipenuhi,  yaitu  derajat  kesehatan  pasien  tersebut, pengalaman  perawatan  individu;  kesehatan  populasi;  biaya perawatan per kapita 3,4 serta kesejahteraan dan kehidupan kerja bagi penyedia layanan kesehatan dan praktisi lainnya 5 .
Terdapat  kerangka  konsep  PCC  dalam  tiga  domain,  yaitu struktur,  proses,  dan outcome (Gambar.  1) 26 .  Domain  struktur terkait dengan sistem layanan kesehatan atau konteks di mana layanan  diberikan  dan  merupakan  landasan  untuk patient- centered care , meliputi material yang diperlukan, sumber daya layanan kesehatan, dan karakteristik organisasi. Domain proses terkait  dengan  interaksi  antara  pasien  dan  penyedia  layanan kesehatan.  Sementara  domain outcome menunjukkan  nilai penerapan patient-centered  care ,  dengan  domain  yang berkaitan  dengan  hasil  dari  interaksi  antara  sistem  layanan kesehatan, penyedia layanan dan pasien. Kerangka menggambarkan  implementasi patient-centered  care praktis sesuai  urutan  yang  harus  dilaksanakan,  mulai  dari  domain struktural  sebagai  prasyarat,  untuk  memfasilitasi  proses  dan mempengaruhi outcome patient-centered care .
Penghargaan  hak  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  dapat terwujud  melalui  pendekatan  kemitraan  kolaboratif  berpusat pada  klien  yang  responsif  terhadap  budaya,  preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang diyakini pasien 10 . Sejalan dengan hal tersebut, CM bertujuan untuk memberdayakan klien dalam mengatasi  masalah  mereka  sendiri,  berdasarkan  hak-hak  yang mereka miliki, terutama terkait informasi yang sensitif berkaitan dengan kondisi yang dialami 12 .
Dalam perspektif CM, otonomi dan hak pasien merupakan fokus pelayanan,  di  samping  optimalisasi  kualitas  hidup  seseorang, kemandirian,  dan  fungsi  pasien  atau  keluarga 20 .  Dalam  nada yang sama, hak pasien dalam Pasal 32 UU 44/2009 dan Pasal 17 Permenkes  4/2018  mengharuskan  adanya  pemberdayaan  dan keterlibatan  pasien  dalam  pelayanan  yang  diberikan  padanya, antara  lain  seperti  hak  untuk  memilih  dokter  yang  merawat, kelas  perawatan  yang  diinginkan,  meminta  konsultasi  tentang penyakit  yang  dideritanya  kepada  dokter  lain,  mendapat informasi  lengkap  mengenai  kondisinya,  hingga  mengajukan usul,  saran,  perbaikan  atas  perlakuan  Rumah  Sakit  terhadap dirinya 16,18 .  Pasien  berhak  mendapatkan  informasi  maupun menolak  tindakan  medis  yang  diterimanya  yang  disebutkan dalam Pasal 52 UU 29/2004 juga dapat dianggap sebagai bagian dari pemberdayaan pasien 17 .
Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan  hubungan  kepercayaan  antara  dokter  dengan pasien  dalam  upaya  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit  dan pemulihan  kesehatan,  melalui  upaya  maksimal  dalam penyembuhan  dan  pemulihan  kesehatan  pasien  sesuai  dengan standar  pelayanan,  standar  profesi,  standar  prosedur operasional  dan  kebutuhan  medis  pasien  (Pasal  21  Permenkes 2052/2011;  Pasal  39  UU  29/2004) 19,17 .  Artinya  hubungan tersebut  adalah  hubungan  hukum,  di  mana  masing-masing pihak (dokter dan pasien) merupakan subjek hukum yang dapat dibebankan padanya hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
Prinsip,  intervensi,  dan  strategi  CM  menargetkan  pencapaian kesehatan,  fungsi,  dan  otonomi  yang  optimal  untuk  klien  dan
keluarga  klien  ataupun caregiver melalui  advokasi,  penilaian, perencanaan,  komunikasi,  pendidikan  kesehatan,  manajemen sumber  daya,  koordinasi  perawatan,  kolaborasi,  dan memfasilitasi  layanan. Case  manager yang  profesional menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik berdasarkan pada kebutuhan  dan  nilai-nilai  individual  klien  untuk  memastikan, bekerja sama dengan tim perawatan kesehatan interprofesional, penyediaan  layanan  yang  aman,  tepat,  efektif,  berpusat  pada klien, tepat waktu, efisien, dan perawatan dan layanan yang adil (CSMA).  Dalam  perspektif clinical  governance , case  manager dengan keterampilan klinis dan manajerial serta keuangannya, berperan  sebagai  tokoh  kunci  untuk  memastikan  kualitas sebagai  serangkaian  aspek  efisiensi,  efektivitas,  keselamatan, kesesuaian, partisipasi, dan kesetaraan 13 .
Seorang case manager bertugas untuk 1) Memberikan layanan case  management kepada  pasien  dan  keluarga  mereka;  2) Mengakses  serta  memfasilitasi  akses  pasien  ke  program, layanan,  dan  sumber  daya  keuangan  dan  komunitas;  3) Memberikan  layanan  rehabilitasi,  memfasilitasi  kesehatan, fungsi, atau produktivitas optimal dan semua kegiatan terperinci yang  perlu  dilakukan,  terutama  setelah  penyakit  atau  cedera akut yang serius; 4) Mengelola pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan kesehatan, penggunaan sumber daya yang tepat dan konsep asuransi kesehatan, dan mengadvokasi apa yang menjadi kepentingan terbaik pasien dan keluarga; 5) Mengevaluasi dan mengukur kualitas dan hasil, mencakup penilaian, pemantauan, pengumpulan data hasil, dan evaluasi hasil terkait pasien, serta menekankan penggunaan pedoman praktik berbasis bukti dalam pengembangan  rencana  case  management;  dan  6)  Mematuhi standar  etika,  hukum,  dan  praktik,  mencakup  kepatuhan terhadap  persyaratan  hukum,  peraturan,  etika,  profesi,  dan akreditasi yang berkaitan dengan praktik case management, dan pendidikan kesehatan klien tentang hak banding, serta perlunya case manager untuk menerapkan dan mematuhi standar praktik case management 20 .
Model  pelayanan  CM  di  Indonesia  masih  menemui  berbagai tantangan.  Penelitian  lain  menemukan  bahwa  belum  ada panduan  kompetensi case  manager ,  sementara  peraturan perundangan mengharuskan adanya pelayanan yang dilaksanakan  oleh  tenaga  yang  kompeten.  Mereka  juga menemukan  bahwa case  manager yang  terlibat  dalam penelitiannya  belum  mendapatkan  pelatihan  yang  memadai, penilaian  kinerja  yang  belum  jelas,  uraian  tugas  yang  tidak sesuai, hingga efikasi diri yang rendah 27 . Kurangnya kompetensi standar dan pendidikan bagi case manager akan menciptakan risiko untuk rumah sakit dan sistem perawatan kesehatan 28 .
Bentuk tantangan lain bagi case manager adalah ruang lingkup praktik  yang  tidak  jelas,  kegiatan  manajemen  perawatan  yang beragam dan kompleks, dan  hubungan yang  kompleks dengan penyedia  layanan  kesehatan  lainnya  maupun  klien  yang sebagian  karena  peran  advokasi  pasien 29 . Case  manager dihadapkan  pada  dilema  etis  dari  peran  yang  dijalani,  yaitu peran  advokasi  pasien  dan  peran gatekeeper bagi  institusi  dia bekerja. Case  manager seringkali  mengalami  kesulitan  dalam menyeimbangkan  tuntutan  keduanya.  Pada  satu  sisi,  pasien membutuhkan  perawatan  dan  layanan  pasien  yang  optimal, sedangkan  di  sisi  lainnya  menuntut  pengendalian  biaya  dan alokasi sumber daya yang ketat 20 . Sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) UU 29/2004 bahwa setiap pelayanan kedokteran wajib
Case Management untuk Pelayanan Rumah Sakit yang Adil dan Bermutu
menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya 17 . Hal yang sama  juga  disebutkan  dalam  Pasal  56  ayat  (5)  huruf  d  UU 44/2009  yang  mengatur  aspek  kendali  mutu  dan  biaya  dalam tugas dewan pengawas rumah sakit 16 .
Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengembangan  pedoman  dan standar  profesional  untuk  seorang case  manager yang  jelas, dimana  pedoman  dan  standar  tersebut  harus  menggabungkan evidence-based  practice dan  pembelajaran  situasional  di seluruh  tatanan  dan  populasi  layanan  kesehatan,  evaluasi kompetensi case manager secara berkelanjutan, dan membuat perbaikan sistem dalam rangka untuk meningkatkan praktik dan mencapai tujuan pelayanan dalam CM 30 . Proses CM juga harus memasukkan  aspek  fisik/medis,  perilaku/kognitif,  dan  faktor- faktor  penentu  sosial  dalam  tahap  penilaian,  intervensi,  dan proses evaluasi 31 . Case manager dituntut untuk membekali diri dengan  pengetahuan  terkait  konsep  dan  strategi  CM , m anajemen dan pemberian perawatan kesehatan, reimbursement biaya perawatan kesehatan, konsep dan strategi rehabilitasi  dan  vokasi,  sistem  psikososial  dan  dukungan 15 ,
pengukuran  kualitas  dan  evaluasi  hasil,  serta  standar  praktik, legal  dan  etis 20 .  Seorang case  manager ,  selain  bekerja  dengan pasien, keluarga, dan sistem, ia juga harus bekerja secara holistik dan  efisien.  Disamping  itu,  yang  bersangkutan  juga  dituntut untuk mampu mengelola rencana perawatan dengan cara yang paling hemat biaya. Yang paling utama, seorang case manager wajib  memahami  bahwa  kualitas  tidak  boleh  dikompromikan untuk tujuan fiskal 32 .
Case  Management yang  tergambar  dalam  skema  ini,  secara eksplisit  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undanganan  di Indonesia antara lain Pasal 1-2, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 36 UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit; Pasal 2, Pasal 29 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 huruf (a), Pasal 52 huruf (c) UU 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran; Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat, Pasal 17  ayat  (2)  Permenkes  4/2018  Tentang  Kewajiban  RS  dan Kewajiban Pasien; serta Pasal 21 ayat (2) Permenkes 2052/2011
Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 16,17,18,19 .
Gambar 1. Kerangka pelaksanaan patient-centered care 10

## Kesimpulan
Case  management merupakan  bentuk  pelayanan  rumah  sakit dan kedokteran yang adil dan bermutu berdasarkan peraturan perundangan  di  Indonesia.  Prinsip-prinsip  dasar  CM  pada dasarnya  telah  tercantum  dalam  peraturan  perundangan  di Indonesia antara lain Pasal 1, Pasal 2, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 36 UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit; Pasal 2, Pasal 29 ayat (1), Pasal  49,  Pasal  51  huruf  (a),  Pasal  52  huruf  (c)  UU  29/2004 Tentang Praktik Kedokteran;  Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal  6 ayat,  Pasal  17  ayat  (2)  Permenkes  4/2018  Tentang  Kewajiban
Rumah  Sakit  Dan  Kewajiban  Pasien;  serta  Pasal  21  ayat  (2) Permenkes  2052/2011  Tentang  Izin  Praktik  Dan  Pelaksanaan Praktik  Kedokteran 16,17,18,19 .  Prinsip  pelayanan  kesehatan  yang bermutu telah diatur dalam pasal-pasal tersebut. Penghargaan terhadap hak-hak pasien yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas  merupakan  bentuk  asas  keadilan  dalam  pelayanan kesehatan.
Rumah  sakit  berkewajiban  untuk  menawarkan  model pelayanan  ini  kepada  pasien  yang  tidak  memiliki  asuransi, berpenghasilan  rendah  atau  dianggap  membutuhkan  oleh

## Muliarini P., dkk
penyedia  layanan  kesehatan,  serta  memiliki  kebutuhan perawatan  kesehatan  yang  kompleks.  Melalui  CM  yang merupakan, RS diharapkan mempunyai model pelayanan yang mendorong  pencapaian  kesehatan,  fungsi,  dan  otonomi  yang optimal  bagi  pasien  dan  keluarganya.  CM  yang  dijalankan secara  profesional  akan  menciptakan  bentuk  pelayanan  yang aman, tepat, efektif, berpusat pada klien, tepat waktu, efisien, dan adil.
Demikian pula, secara konseptual, panduan case manager yang diterbitkan  oleh  KARS  telah  mampu  menjawab  peran  dan fungsi case  manager .  Namun,  konsep  mengenai  kedudukan, kompetensi,  dan  wewenang case  manager, dalam panduan tersebut,  belum  dapat  menjawab  kemungkinan  munculnya permasalahan etik-medikolegal dalam pelayanan kesehatan di masa akan datang. Oleh karena itu, diperlukan sumber hukum yang secara eksplisit mengatur model pelayanan ini. Selain itu, diperlukan  pengembangan  pedoman  dan  standar  profesional case  manager yang  jelas,  menggabungkan evidence-based practice dan  pembelajaran  situasional  di  seluruh  tatanan  dan populasi layanan kesehatan, evaluasi kompetensi case manager secara  berkelanjutan,  dan  membuat  perbaikan  sistem  dalam rangka  untuk  meningkatkan  praktik  dan  mencapai  tujuan pelayanan dalam CM.

## Referensi
1. Kementerian  Kesehatan  RI.  Rencana  Strategis  Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. (2015).
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan. (2009).
3. Berwick  DM,  Nolan  TW,  Whittington  J.  The  triple  aim:  Care, health, and cost. Health Affairs 2008;27(3):759-769, doi: https:// doi.org/10.1377/hlthaff.27.3.759.
4. Institute for Healthcare Improvement. Triple Aim-Concept Design. Boston, MA: Institute for Healthcare Improvement; 2009.
5. Bodenheimer T, Sinsky C. From Triple to Quadruple Aim: Care of the  Patient.  Annals  of  Family  Medicine  2014;12(6):573-576,  doi: https://doi.org/10.1370/afm.1713.Center.
6. Agency  of  Healthcare  Research  and  Quality.  Case  Management: Implications  for  Medical  Practice,  Health  Policy,  and  Health Services.  Rockvile,  MD:  Agency  of  Healthcare  Research  and Quality; 2019.
7. Institute  for  Healthcare  Improvement.  Crossing  the  Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC: National Academy Press; 2001.
8. Lovelace  D,  Hancock  D,  Hughes  SS,  dkk.  A  Patient-Centered Transitional  Care  Case  Management  Program.  Professional  Case Management  2016;21(6):277-290.  Doi: https://doi.org/10.1097/ NCM.000000000 0000158.
9. The Joint Commission. Transitions of Care : The need for a more effective  approach  to  continuing patient  care.  Oakbrook  Terrace, IL: The Joint Commission; 2013.
10. Case Management Society of America. Standards of Practice for Case Management . Brentwood, TN: Case Management Society of America; 2016.
11. Ross S, Curry N, Goodwin N. Case management: What it is and how it can best be implemented. London: The King’s Fund; 2011.
12. Frankel  AJ,  Gelman  SR.  Case  Management:  An  Introduction  to Concepts and Skills. Oxford: Oxford University Press; 2016.
13. Fabbri E, De Maria M, Bertolaccini L. Case management: an up-to- date  review  of  literature  and  a  proposal  of  a  county  utilization. Annals of Translational Medicine 2017;5(20):396-396. Doi: https ://doi.org/10.21037/atm.2017.07 .26.
14. Hudon  C,  Chouinard  MC,  Pluye  P,  dkk.  Characteristics  of  Case Management in Primary Care Associated With Positive Outcomes for  Frequent  Users  of  Health  Care:  A  Systematic  Review.  The Annals  of  Family  Medicine  2019;17(5):  448-458.  Doi: https://doi.org/10.1370/afm.2419 .
15. Tahan HM, Watson AC, Sminkey PV. What Case Managers Should Know  About  Their  Roles  and  Functions.  Professional  Case Management 2015;20(6):271-296.
16. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit. (2009).
17. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang Praktik Kedokteran. (2004).
18. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  4  Tahun  2018  tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. (2018).
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. (2011).
20. Powell  SK,  Tahan  HM.  Case  Management:  A  Practical  Guide  for Education  and  Practice  (4th  ed.).  Alphen  aan  den  Rijn:  Wolters Kluwer Health; 2019.
21. Grover  C,  Sughair  J, Stoopes  S,  dkk.  Case  Management  Reduces Length  of  Stay,  Charges,  and  Testing  in  Emergency  Department Frequent  Users.  Western  Journal  of  Emergency  Medicine 2018;19(2):238-244.  Doi: https://doi.org/10.5811/westjem.2017 . 9.34710.
22. World Health Organization. Continuity and coordination of care: a practice brief to support implementation of the WHO Framework on  integrated  people-centred  health  services.  Geneva:  World Health Organization (WHO); 2018.
23. McLaughlin-Davis M. The Practice of Hospital Case Management. Professional Case Management 2019;24(6):280-296. Doi: https:/ /doi.org/10.1097/NCM.0000000000000391.
24. Gloppen S, Langford M, Yamin A, dkk. Operationalizing a Rights- Based  Approach  to  Health  Service  Delivery.  Norway:  CHR Michelsen Institute; 2015.
25. Berwick DM. What ‘Patient-Centered’ Should Mean: Confessions Of An Extremist. Health Affairs 2009; 28 Supp lement 1:555-565. Doi: https://doi.org/10.1377/hlthaff.28.4.w5 55.
26. Santana MJ, Manalili K, Jolley RJ, dkk. How to practice person- centred  care:  A  conceptual  framework.  Health  Expectations 2018;21(2):429-440. Doi: https://doi.org/1 0.1111/hex.12640.
27. Avia  I,  Handiyani  H.  Analisis  Kompetensi  Case  Manager  Pada Rumah  Sakit  di  Jakarta:  Studi  Kasus.  Jurnal  Perawat  Indonesia 2019;3(1):16-27.
28. Stark P. Advancing Complex Case Management Competencies in a Health  Care  System.  Professional  Case  Management  2020; 25(1):19-25. Doi: https://doi.org/10.1097/NCM.000000000000 0361 .
29. Joo JY, Huber DL. Case Management Effectiveness on Health Care Utilization  Outcomes:  A  Systematic  Review  of  Reviews.  Western Journal  of  Nursing  Research  2019;41(1):  111-133.  Doi: https://doi.org/10.1177/0193945918762135.
Case Management untuk Pelayanan Rumah Sakit yang Adil dan Bermutu
30. Harris  RC,  Popejoy  LL.  Case  Management:  An  Evolving  Role. Western Journal of Nursing Research  2019;41(1):3-5. Doi: https: //doi.org/10.1177/0193945918797601 .
31. Case  Management  Society  of  America.  Case  Management  Model Act. Brentwood, TN: Case Management Society of America; 2017.
32. McLaughlin-Davis M. The Integrated Case Management Program.
Professional  Case  Management  2018;23(3):147-149.  Doi:  https: //doi.org/10.1097/NCM.0000000000000288.