PEMUTUSAN PERJANJIAN  SEPIHAK ANTARA PT TELEKOMUNIKASI TBK. BALI UTARA DENGAN KOPERASI PEGAWAI TELKOM

## SINGARAJA DALAM HAL PENJUALAN PRODUK
Oleh: Ida Ayu Yeniari 1 , Nyoman Lemes 2 , Saptala Mandala 3
Abstrak: Dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  PT  Telkom  Tbk  berkerja  sama dengan  berbagai  pihak.  Salah  satu  mitra  kerja  PT  Telkom  Tbk  adalah  Koperasi Pegawai  Telkom  Singaraja.  Kerjasama  antara  PT  Telkom  Tbk  dengan  Koperasi Pegawai Telkom Singaraja tertuang dalam perjanjian Nomor  C.Tel34/HK.810/DC2- E206000/2013  tentang  Penjualan  Produk  Pots,  Speedy,  Pots  Bundling  Speedy,  dan Indihome Melalui Kemitraan. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pemutusan perjanjian  secara  sepihak  antara  PT  Telkom  Tbk  dengan  Koperasi  Pegawai  Telkom Singaraja  dan  akibat  hukum  dari  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  antara  PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Pelaksanaan  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  antara  PT  Telkom  Tbk  dengan Koperasi  Pegawai  Telkom  Singaraja  dilakukan  apabila  pihak  Mitra  dalam  hal  ini Koperasi  Pegawai  Telkom  Singaraja  melakukan  pelanggaran  terhadap  larangan- larangan yang diatur dalam perjanjian dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian  meskipun  telah  menerima  teguran  secara  tertulis  sebanyak  3  (tiga)  kali berturut-turut  dalam  selang  waktu  7  (tujuh)  hari  dari  Telkom.  Akibat  hukum  dari pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  antara  PT  Telkom  Tbk  dengan  Koperasi Pegawai  Telkom  Singaraja  segala  status,  fasilitas,  dan  bantuan  sehubungan  dengan itu  akan  dicabut  oleh  Telkom  dan  biaya  serta  resiko  yang  timbul  menjadi tanggungjawab Mitra semata. Para Pihak menyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata  sehingga  akibat  hukumnya,  pembatalan  perjanjian  tidak  mengembalikan  ke keadaan  semula,  melainkan  hanya  membatalkan  perikatan  dan  perjanjian  antar-para pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian.  Terkait  dengan  kepentingan  pihak ketiga  yang  terbit  akibat  dari  perjanjian  tersebut  tetap  harus  ditanggung  oleh  para pihak.
. Kata-kata Kunci: Perjanjian, Pemutusan Perjanjian Sepihak.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Industri  seluler  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  pesat  dalam  beberapa tahun terakhir ini terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  36 Tahun 1999  tentang  Telekomunikasi.  Berdasarkan  Undang-Undang  ini,  penyelenggaraan jasa  telekomunikasi  meliputi  3  hal  yaitu:  (1)  Penyelenggaraan  jaringan telekomunikasi;  (2)  Penyelenggaraan  jasa  telekomunikasi;  dan  (3)  Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
Menurut  Undang-Undang  Nomor    36  Tahun  1999  BUMN,  BUMD,  Badan Usaha  Swasta  dan  Koperasi  dapat  menyelenggarakan  jaringan  dan  jasa telekomunikasi.  Penyelenggara  telekomunikasi  khusus  dapat  diselenggarakan  oleh perorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
“Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor    36  Tahun  1999  maka  terjadi proses  liberalisasi  industri  telekomunikasi  di  Indonesia.  Dalam  Undang-Undang Nomor  36 Tahun 1999 juga terdapat pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat” (M. Fadhil Hasan dan Evi Noor Afifah, 2007) .
Telkom Group adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. “Telkom Group melayani jutaan  pelanggan  di  seluruh  Indonesia  dengan  rangkaian  lengkap  layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel  tidak  bergerak,  komunikasi  seluler,  layanan  jaringan  dan  interkoneksi  serta layanan internet dan komunikasi data” ( www.telkom.ci.id. Diakses tanggal 15 September 2014) .
Berdasarkan  Anggaran  Dasar  Perusahaan,  ruang  lingkup  bisnis  PT  Telkom TBK.  adalah  menyelenggarakan  jaringan  dan  layanan  telekomunikasi,  informatika serta  optimalisasi  sumber  daya  Perusahaan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  di  atas,
dijalankan kegiatan usaha yang meliputi:
1. Usaha utama.
a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan,  memasarkan  atau  menjual/menyewakan  dan  memelihara jaringan  telekomunikasi  dan  informatika  dalam  arti  yang  seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Merencanakan,  mengembangkan,  menyediakan,  memasarkan  atau  menjual dan  meningkatkan  layanan  jasa  telekomunikasi  dan  informatika  dalam  arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Usaha penunjang.
a. Menyediakan  layanan  transaksi  pembayaran  dan  pengiriman  uang  melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
b. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang  dimiliki  Perusahaan,  antara  lain  pemanfaatan  aset  tetap  dan  aset bergerak,  fasilitas  sistem  informasi,  fasilitas  pendidikan  dan  pelatihan  dan fasilitas  pemeliharaan  dan  perbaikan  ( www.telkom.ci.id. Diakses  tanggal  15 September 2014) .
Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Telkom  Tbk berkerja sama dengan berbagai  pihak.  Salah  satu  mitra  kerja  PT  Telkom  Tbk  adalah  Koperasi  Pegawai Telkom  Singaraja.  Kerjasama  antara  PT  Telkom  Tbk  dengan  Koperasi  Pegawai Telkom  Singaraja  tertuang  dalam  perjanjian  Nomor    C.Tel34/HK.810/DC2- E206000/2013  tentang  Penjualan  Produk Pots,  Speedy,  Pots  Bundling  Speedy,  dan Indihome Melalui Kemitraan.
Dalam  perjanjian  ini  ditegaskan  bahwa  dibuatnya  kerja  sama  dengan  maksud agar  dicapai  manfaat  yang  saling  menguntungkan  para  pihak,  dan  bertujuan  untuk mengatur  mekanisme  kerja  sama  antara  Telkom  dengan  mitra  di consumer  service wilayah telekomunikasi Bali Utara.
Salah satu  hal  menarik dari perjanjian ini adalah ketentuan tentang pemutusan
perjanjian.  Dalam  ketentuan  tentang  pemutusan  perjanjian  ini  tampak  sekali  bahwa PT  Telkom  Tbk.  berkedudukan  sangat  dominan,  dalam  hal  tertentu  bahkan  dapat memutuskan  perjanjian  secara  sepihak.  Apakah  hal  demikian  dapat  dibenarkan menurut  Hukum  Perjanjian,  tidakkah  bertentangan  dengan  asas  keadilan  yang merupakan asas terpenting dalam hukum?
Hal  demikianlah  yang  mendorong  peneliti  untuk  mengkaji  masalah  ini,  yang dilakukan dalam konteks penulisan skripsi berjudul: “Pemutusan Perjanjian Sepihak tentang  Penjualan  Produk  Pots,  Speedy,  Pots  Bundling  Speedy,  dan  Indihome Melalui  Kemitraan,  Antara  PT  Telekomunikasi  Tbk.  Bali  Utara  Dengan  Koperasi Pegawai Telkom Singaraja”.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  di  depan  maka  rumusan masalah yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan  pemutusan perjanjian secara sepihak antara  PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja?
2. Apakah  akibat  hukum  dari  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  antara  PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli pada umumnya mengacu pada  ketentuan Pasal  1313 KUH Perdata,  yang menyatakan:  “Perjanjian itu adalah merupakan  suatu  kesepakatan  untuk  mengikatkan  diri  kepada  orang  lain  untuk melakukan  sesuatu  atau  untuk  tidak  melakukan  sesuatu  hal.  Dalam  hal  ini  mereka telah  sepakat  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  di perjanjikan”.
Menurut    Subekti  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan sesuatu  hal.  Dari  peristiwa  ini,  timbulah  suatu  hubungan  antara  dua  orang  tersebut yang di namakan perikatan (Subekti, 1985: 122).
Perjanjian  menimbulkan  perikatan  antara  dua  orang  atau  dua  pihak  yang
membuatnya,  dengan  demikian  hubungan  antara  perikatan  dengan  perjanjian  bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, dengan kata lain perjanjian  merupakan sumber perikatan  di  samping  sumber  lainnya.  Dapat  dikatakan  bahwa  perikatan  merupakan suatu  pengertian  yang  abstrak,  sedangkan  perjanjian    merupakan  suatu  peristiwa hukum yang konkret.
Syarat-syarat  sahnya  perjanjian  dalam  KUH  Perdata  di  atur  dalam  Pasal  1320, yang menentukan bahwa perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Sutarno membedakan perjanjian menjadi beberapa jenis sebagai berikut ini.
1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban  kepada  kedua  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Misalnya  perjanjian jual  beli  Pasal  1457  KUHPerdata  dan  perjanjian  sewa  menyewa  Pasal  1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan  barang  yang dijual  dan berhak mendapat  pembayaran  dan  pihak  pembeli  berkewajiban  membayar  dan  hak menerima barangnya.
2. Perjanjian  sepihak  adalah  perjanjian  yang  dibuat  dengan  meletakkan  kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya  ada  pada  orang  yang  menghibahkan  yaitu  memberikan  barang  yang dihibahkan  sedangkan  penerima  hibah  tidak  mempunyai  kewajiban  apapun.
Penerima  hibah  hanya  berhak  menerima  barang  yang  dihibahkan  tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
3. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi  salah  satu  pihak  saja.  Misalnya  hibah  ( schenking )  dan  pinjam  pakai  Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata.
4. Perjanjian  konsensuil,  riil  dan  formil.  Perjanjian  konsensuil  adalah  perjanjian
yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya  harus  diserahkan.  Misalnya  perjanjian  penitipan  barang  pasal    1741 KUHPerdata  dan  perjanjian  pinjam  mengganti  Pasal  1754  KUHPerdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang- undang  mengharuskan  perjanjian  tersebut  harus  dibuat  dengan  bentuk  tertentu secara  tertulis  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  notaris  atau  PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.
5. Perjanjian bernama atau  khusus  dan perjanjian tak bernama Perjanjian bernama atau khusus  adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus  dalam KUHPerdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual  beli,  sewa  menyewa,  hibah  dan  lain-lain.  Perjanjian  tak  bernama  adalah perjanjian  yang  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  undang-undang.  Misalnya perjanjian  leasing,  perjanjian  keagenan  dan  distributor,  perjanjian  kredit (Sutarno, 2003: 82).

## METODE PENELITIAN
Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi dua,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum empiris.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penemuan  gejala-gejala  itu  berarti  juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek–aspek yang diselidiki.
Penelitian ini dilakukan di PT Telkom Tbk. Bali Utara dan di Koperasi Pegawai Telkom  Singaraja.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  yang berupa:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku.
Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal,  keterangan- keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh  elemen  populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian .
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a.  Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b.  Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang  disertai dengan  suatu  daftar  pertanyaan  yang  disusun  sebelumnya,  serta  tidak  menutup kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai  dengan  situasi dan kondisi pada saat wawancara.
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam  pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti
obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (natural setting). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada beberapa pertimbangan dibuatnya perjanjian antara PT Telkom  Tbk dengan Koperasi  Pegawai  Telkom  Singaraja.  Pertimbangan-pertimbangan  tersebut  antara lain:
1. Untuk  melakukan    penjualan  produk    pots,  speedy,  pots  bundling  speedy,  dan indihome  secara  maksimal  dalam  kondisi  pasar  yang  bersaing,  Telkom memerlukan adanya saluran distribusi tidak langsung berupa kemitraan sales.
2. Koperasi  Pegawai  Telkom  Singaraja  dipandang  mampu  melakukan  penjualan fastel  secara  langsung  dengan  mengerahkan  tenaga-tenaga  penjualan  (sales force).
Dalam  perjanjian  antara  PT  Telkom    Tbk  dengan  Koperasi  Pegawai  Telkom Singaraja diatur hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut.
1. Hak dan kewajiban Telkom.
a. Telkom  berhak  untuk  menerima  hasil  penjualan  produk  pots,  speedy,  pots bundling speedy, dan indihome dari Mitra sesuai ketentuan yang ditetapkan.
b. Telkom  berhak  untuk  melakukan  evaluasi  kinerja  Mitra  setiap  periode waktu  tertentu,  dan  memberikan  reward  atau  sanksi  kepada  Mitra  sesuai ketentuan.
c. Telkom  wajib  menyediakan  aplikasi  bagi  penjualan  produk-produk  pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome.
d. Telkom  akan  memberikan  pembinaan  dan  dukungan  kemitraan  yang  di antaranya dilaksanakan dalam bentuk training dan program temu Mitra.
e. Telkom  memberikan  pengarahan  dan  bimbingan  kepada  Mitra  dalam melaksanakan  usaha  baiknya  berupa  tata  cara  dan  prosedur  keuangan, pelayanan,  dan  pelaporan  penjualan  produk  pots,  speedy,  pots  bundling speedy, dan indihome.
f. Telkom  berkewajiban  memberikan  kompensasi  penjualan  yang  dilakukan oleh  Mitra  berupa  sales  fee  dan  reward  yang  ketentuan  dan  jumlahnya ditetapkan oleh Telkom.
g. Telkom  berkewajiban  menyediakan  alat  dan  media  promosi  sebagai  alat penjualan  kepada  Mitra  dalam  event-event  promosi,  yang  disepakati  para pihak.
h. Telkom  wajib  melakukan  evaluasi  secara  periodic  bersama-sama  dengan Mitra atas kerja sama yang dilakukan.
2. Hak dan kewajiban Mitra
a. Mitra  berhak  untuk  mendapatkan  informasi  produk.  Layanan,  dan  cakupan area pelayanan pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome.
b. Mitra  berhak  mendapatkan  kompensasi  penjualan  yang  dilakukan  berupa komponen  sales  fee  atau  reward  yang  ketentuan  dan  jumlahnya  ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Telkom.
c. Mitra  wajib  menyediakan  tenaga  tenaga  sales  force  yang  memadai  jumlah dan  kemampuannya  bagi  penjualan  produk-produk  pots,  speedy,  pots bundling speedy, dan indihome.
d. Mitra  wajib  menyampaikan  setiap  data  penjualan  pots,  speedy,  pots bundling  speedy,  dan  indihome  yang  diterima  kepada  Telkom  selambat- lambatnya  12  (dua  belas)  jam  atau  jangka  waktu  lain  sebagaimana ditentukan  oleh  Telkom  sejak  diterimanya  data  tersebut  dari  calon pelanggan melalui sales force.
e. Mitra wajib menjalankan program yang mendukung pemasaran produk pots, speedy,  pots  bundling  speedy,  dan  indihome,  sesuai  dengan  ketentuan  dan prosedur  yang  berlaku  atau  ditentukan  oleh  Telkom  setelah  adanya pemberitahuan oleh Telkom.
f. Mitra berhak mendapat dukungan material promosi.
Dalam  perjanjian  antara  PT  Telkom    Tbk  dengan  Koperasi  Pegawai  Telkom Singaraja  sebagai  Mitra  dimuat  larangan-larangan  yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh Mitra. Larangan-larangan tersebut adalah:
1. Meniru,  mengubah,  dan  memalsukandokumen  persyaratan  pelanggan  yang ditetapkan oleh Telkom.
2. Menjaga etika dan nama baik perusahaan Telkom.
3. Melakukan  kegiatan  promosi  produk  pots,  speedy,  pots  bundling  speedy,  dan indihome di luar ketentuan  yang diberlakukan oleh Telkom.
4. Memberikan  data  pelanggan  dan  rencana  program  bersama  kepada  pihak  lain tanpa kecuali, terlebih kepada Telkom.
5. Memungut  biaya  tambahan  kepada  calon  pelanggan  di  luar  ketentuan  yang diberlakukan oleh Telkom.
Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa jika Mitra melanggar larangan-larangan tersebut  akan  menjadikan  perjanjian  dapat  diputus  dan  karenanya  Telkom  berhak mencabut  semua  hak,  bantuan  dan  fasilitas  yang  diberikan  kepada  Mitra  serta menuntut  atas kerugian  baik  langsung maupun tidak langsung  yang diderita Telkom sehubungan  dengan  atau  akibat  dari  pelanggaran  ketentuan  yang  dimaksud,  serta tuntutan pidana apabila terdapat unsur penipuan atau delik lainnya.
Pemutusan perjanjian antara PT Telkom  Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja diatur sebagai berikut.
1. Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak lainnya, apabila satu atau lebih di antara sebab-sebab berikut terjadi:
a. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perjanjian ini  ditandatangani,  Mitra  ternyata  belum  memulai  pelaksanaan  penjualan produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome.
b. Apabila  salah  Mitra  setelah  menerima  teguran  secara  tertulis  sebanyak  3 (tiga)  kali  berturut-turut  dalam  selang  waktu  7  (tujuh)  hari  dari  Telkom. Tetapi tidak atau belum melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini.
2. Telkom  berhak  mengakhiri  perjanjian  ini  secara  sepihak  dalam  hal  selama berlakunya perjanjian ini terdapat kesalahan atau tidak sahnya mekanisme yang ditempuh  oleh  Mitra  dalam  melaksanakan  penjualan  produk  pots,  speedy,  pots bundling  speedy,  dan  indihome,  atau  tidak  tercapainya  target  pendaftaran  atau penjualan  dalam  melaksanakan  ketentuan  yang  disyaratkan  sehingga bertentangan dengan maksud perjanjian ini. Dalam hal terjadinya pemutusan atas perjanjian  karena  alasan  tersebut,  maka  segala  status,  fasilitas,  dan  bantuan sehubungan  dengan  itu  akan  dicabut  oleh  Telkom  dan  biaya  serta  resiko  yang timbul menjadi tanggungjawab Mitra semata.
3. Untuk  hal  ikhwal  pemutusan  perjanjian  Telkom  dan  Mitra  sepakat menyampingkan  ketentuan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  KUH  Perdata  terhadap perjanjian  ini,  sehingga  pemutusan  perjanjian  ini  dapat  dilakukan  secara  sah cukup  dengan  surat  pemberitahuan  secara  tertulis  dari  satu  pihak  kepada  pihak lainnya,  tanpa  perlu  menunggu  adanya  putusan  hakim,  serta  dengan  ini  pihak yang  diputus  menyatakan  melepas  hak-hak  yang  timbul  dari  padanya  apabila ada.
4. Dalam  hal  terjadi  pemutusan  sebagian  atau  seluruhnya  dari  Perjanjian  ini, ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  ini  berlaku  terus  sampai  para  pihak menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang terjadi sebelum terjadinya pemutusan perjanjian ini.
Dalam  perjanjian  antara  PT  Telkom  Tbk.  Bali  Utara  dengan  Koperasi  Pegawai Telkom  Singaraja  sebagai  Mitra,  perihal  akibat  pemutusan  perjanjian,  sebagaiman telah disebut di depan diatur sebagai berikut:
a. Untuk  hal  ikhwal  pemutusan  perjanjian  Telkom  dan  Mitra  sepakat menyampingkan  ketentuan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  KUH  Perdata  terhadap perjanjian  ini,  sehingga  pemutusan  perjanjian  ini  dapat  dilakukan  secara  sah cukup  dengan  surat  pemberitahuan  secara  tertulis  dari  satu  pihak  kepada  pihak lainnya,  tanpa  perlu  menunggu  adanya  putusan  hakim,  serta  dengan  ini  pihak
yang  diputus  menyetakan  melepas  hak-hak  yang  timbul  dari  padanya  apabila ada.
b. Dalam  hal  terjadi  pemutusan  sebagian  atau  seluruhnya  dari  Perjanjian  ini, ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  ini  berlaku  terus  sampai  para  pihak menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang terjadi sebelum terjadinya pemutusan perjanjian ini.
Pasal  1266  KUH  Perdata  menyatakan:  ““Syarat  batal  dianggap  selalu dicantumkan  dalam  persetujuan  yang  timbal  balik,  andaikata  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  kewajibannya.  Dalam  hal  demikian  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”.
“Permintaan  ini  juga  harus  dilakukan,  meskipun  syarat  batal  mengenai  tidak dipenuhinya  kewajiban  dinyatakan  di  dalam  persetujuan.  Jika  syarat  batal  tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”
Pasal  1267  KUH  Perdata  menyatakan:  “Pihak  yang  terhadapnya  perikatan  tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal  itu  masih  dapat  dilakukan,  atau  menuntut  pembatalan  persetujuan,  dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
Alasan  dikesampingkannya  pasal-pasal  tersebut  agar  dalam  hal  terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka:
a. Pembatalan  suatu  perjanjian  tidak  perlu  melalui  proses  permohonan  batal  ke pengadilan  melainkan  dapat  hanya  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  itu sendiri.
b. Pihak  yang  tidak  dipenuhi  perikatannya  dapat  memaksa  pihak  yang  lain  untuk memenuhi  isi  perjanjian  atau  menuntut  pembatalan  perjanjian  tersebut  ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Ada  hal  yang  berhubungan  dengan  keadaan  ini  yang  tidak  serta  merta  dapat ditiadakan  yaitu  hak-hak  pihak  ketiga.  Pada  perikatan  atau  perjanjian  yang  diakhiri
oleh  para  pihak,  para  pihak  tidak  dapat  meniadakan  atau  menghilangkan  hak-hak pihak  ketiga  yang  telah  terbit  sehubungan  dengan  perjanjian  yang  dibatalkan. Menurut  ketentuan  Pasal  1340  dan    Pasal  1341  KUHPER  yang  dapat  ditiadakan dengan  pembatalan  tersebut  hanyalah  akibat-akibat  yang  dapat  terjadi  di  masa  yang akan  datang  di  antara  para  pihak.  Dalam  hal  perjanjian  dibatalkan  oleh  Hakim, pembatalan  mengembalikan  kedudukan  semua  pihak  dan  kebendaan  kepada keadaannya  semula,  seolah-olah  perjanjian  tersebut  tidak  pernah  terjadi,  dengan pengecualian  terhadap  hak-hak  tertentu  yang  tetap  dipertahankan  oleh  undang- undang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Jadi,  akibat  hukum  dari  dikesampingkannya  pasal-pasal  tersebut,  pembatalan perjanjian  tidak  mengembalikan  ke  keadaan  semula,  melainkan  hanya  membatalkan perikatan  dan  perjanjian  antar-para  pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian. Terkait  dengan  kepentingan  pihak  ketiga  yang  terbit  akibat  dari  perjanjian  tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

## PENUTUP
P elaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi  Pegawai  Telkom  Singaraja dilakukan  apabila  pihak  Mitra  dalam  hal  ini Koperasi  Pegawai  Telkom Singaraja  melakukan  pelanggaran  terhadap  larangan-larangan yang  diatur  dalam  perjanjian  dan/atau  tidak  melaksanakan  kewajiban  sesuai  perjanjian meskipun telah  menerima  teguran  secara  tertulis  sebanyak  3  (tiga)  kali  berturut-turut dalam selang waktu 7 (tujuh) hari dari Telkom.
A kibat hukum  dari pemutusan perjanjian secara sepihak antara  PT Telkom Tbk dengan  Koperasi  Pegawai  Telkom  Singaraja segala  status,  fasilitas,  dan  bantuan sehubungan dengan itu akan dicabut oleh Telkom dan biaya serta resiko yang timbul menjadi tanggungjawab Mitra semata. Para Pihak menyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga akibat hukumnya, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan  hanya  membatalkan  perikatan  dan  perjanjian  antar-para  pihak  yang  mengikatkan diri  dalam  perjanjian.  Terkait  dengan  kepentingan  pihak  ketiga  yang  terbit  akibat  dari
perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhhamad. 1990. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Amiruddin  dan Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Badrulzaman,  Mariam.  1983. KUH    Perdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  dengan Penjelasan. Bandung: Alumni. Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Herlien Budiono. 2006. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesa. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. Iqbal Hasan, M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Moleong, L. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Munir Fuady. 2005. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nawawi,  Hadari.  1998. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Salim. 2004. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Setiawan, R. 1987. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Inter Masa. Prodjodikoro, Wirjono Prodjodikoro. 1987. Hukum Perdata Persetujuan-persetujuan Tertentu. Jakarta: Intermasa.
M.  Fadhil  Hasan  dan  Evi  Noor  Afifah.  2007.  “Kepemilikan  Silang,  Pola  Tarif  dan Persaingan  Usaha  pada  Industri  Telepon  Seluler  di  Indonesia”. Bisnis  dan Ekonomi  Politik. Vol.  8  Nomor  4,  Desember  2007.  Jakarta:  Institute  for Development of Economics and Financ