ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Volume 12, Nomor 1, Tahun 2023, E-ISSN: 2528-0872 DOI : 10.32332/adzkiya.v12i1.5226
Rights and Comfort Masyarakat Non Muslim atas Perwujudan Pariwisata Halal: Kritik dan Gagasan
Deniansyah Damanik 1 *, Eka Syafrina Monica 2
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 1 Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia 2 Correspondence: deniansyahdamanik26@gmail.com Received: 12 /03/2024 Revised: 30/04/2024 Accepted: 22/05/2024

## Abstract
Halal tourism in which there are halal products and even the halal industry brings understanding to non-Muslim communities in tourist areas where the majority are non-Muslims  as  if  there  was  eviction  or  even  coercion  on  non-Muslim communities  and  even  eliminating  rights,  losses  and  even  comfort.  non-Muslim communities in areas where halal tourism will be built. Therefore, it is necessary to explain  about  the  rights  of  non-Muslim  communities  and  also  their  comfort regarding  the  existence  of  halal  tourism.  In  this  study  the  author  uses  literature research to assist the author in completing this paper well. Therefore, regarding the understanding  of  non-Muslim  communities  about  halal  tourism  and  lest  their rights and comfort be disturbed, basically they still have the right to do activities, the right and comfort to get protection, the right to the ability to access the same as well as the right to gain insight into other things. Islam and halal tourism Keywords: Halal tourism, rights, comfort, non muslim

## Abstrak
Pariwisata  halal  yang  di  dalamnya  terdapat  produk  halal  dan  bahkan  industri halal  membawa  pemahaman  kepada  masyarakat  non  muslim  di  daerah  wisata yang mayoritas beragama non Islam seolah-olah adanya penggusuran atau bahkan pemaksaan  kepada  masyarakat  non  muslim bahkan  menghilangkan  hak,  adanya kerugian dan bahkan  kenyamanan  masyarakat  non  muslim  di daerah  yang  akan dibangun  pariwisata  halal.  Oleh  karenanya  perlunya  dijelaskan  tentang  hak-hak masyarakat non muslim dan juga kenyamanan mereka tentang adanya pariwisata halal tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian literatur agar membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Oleh karena itu tentang adanya pemahaman masyarakat non muslim tentang pariwisata halal dan jangan  sampai  hak  dan  kenyamanan  mereka  terganggu  maka  pada  dasarnya mereka  tetap  mempunyai  hak  untuk  beraktifitas,  hak  dan  kenyamanan  untuk mendapatkan  perlindungan,  hak dalam  kemampuan  mengakses  yang  sama  serta hak untuk mendapatkan wawasan ke-Islaman dan pariwisata halal.
Kata Kuci: Pariwisata halal, hak-hak, kenyamanan, non muslim

## PENDAHULUAN
Dunia International pada dasarnya sudah menyoroti tentang pentingnya halal tourism (wisata halal) diberbagai Negara-Negara mayoritas non muslim di dunia.  Kehadiran halal  tourism (wisata  halal)  akan  membantu  daya  tarik, kenyamanan, dan kepastian hukum  atas wisata-wisata di Negara-Negara non muslim.  Mengingat  saat  sekarang  ini  jumlah  muslim  dunia  sudah  sangat banyak  sekali,  pengaksesan  tempat-tempat  wisata  dan  dunia traveling sudah berkembang  pesat.  Oleh  karenanya,  berbagai  konsep  mulai  dihadirkan  di berbagai belahan dunia untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan para islamic  tourits (turis  Islam),  dan  salah  satu  yang  menjadi  perhatian  ialah Indonesia.
Berbeda dengan  Indonesia yang justru terdiri dari mayoritas umat Islam akan tetapi juga baru belakangan ini memikirkan untuk menerapkan pariwisata halal  dengan  berbagai  konsep  industri  halal.  Sejak  tahun  2015  industri pariwisata  halal  mengalami  perkembangan  di  Indonesia.(Fadhlan  &  Subakti, 2022)  Industri  halal  baik  berupa  barang  dan  jasa  di  tempat-tempat  wisata  di daerah  mayoritas  non  muslim.  Belakangan  ini  mulai  dikonsepkan  dengan bangunan  rumah  berupa  ‘’pariwisata  halal.’’  Akan  tetapi  konsep  dari pariwisata  halal  sendiri  kita  sadari  belum  cukup  kuat  mengenai  Undang- Undang  yang  mengaturnya.  Selama  ini,mengenai  konsep  pariwisata  halal hanya  mengacu  kepada  Undang-Undang  No.10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan( Undang-undang  (UU)  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan ,  2009),  Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun  2011  Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal.
Jelas  sekali  bahwasannya  berdasarkan  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah  tersebut  belum  banyak  mengatur  bagaimana  konsep  pariwisata halal yang sesungguhnya. Perlu diketahui bersama bahwasannya Indonesia ini adalah  multikultural,  oleh  karenanya  beberapa  tempat  wisata  di  berbagai wilayah  di  Indonesia  ada  yang  berdominan  masyarakat  non  muslim.  Seperti wisata Danau Toba Prov. Sumatera Utara, Raja Ampat di Papua, Pantai Kuta di Bali, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, berbagai tempat wisata di Toraja Prov.  Sulawesi  dan  lain  sebagainya.  Hal  inilah  yang  menjadi  kendala  salah satunya dalam menerapkan konsep pariwisata halal.
Akan  tetapi  kita  juga  selaku  manusia  dalam  menerapkan  konsep pariwisata  halal  di  Indonesia  di  suatu  daerah  mayoritas  non  muslim  jangan sampai  menghilangkan  hak-hak  ( rights )  dan  kenyamanan  ( comfort )  mereka. Undang-Undang 1945 mengatur tentang hak warga Negara Indonesia, ‘’ Segala warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.’’ (Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 Tentang hak dan kewajiban, 1945) Oleh karena itu, jelas sekali
bahwasannya dalam menerapkan konsep pariwisata halal di Indonesia jangan sampai  merugikan,  menghilangkan  hak-hak  dan  kenyamanan  masyarakat setempat.
Oleh karenanya, penulisan ini akan berfokus kepada hak-hak ( rights ) dan kenyamanan ( comfort ) masyrakat non muslim atas perwujudan pariwisata halal di  Indonesia.  Jangan  sampai  kita  terlalu  memaksakan  kehendak,  dikarenakan bernafaskan  Islam,  bernuansakan  Islam  akan  tetapi  justru  kita  merugikan agama, suku dan budaya lainnya. Dan adapun kehadiran dari tulisan ini ialah bertujuan  membeikan  kritikan  dan  gagasan  terhadap  perwujudan  pariwisata halal  nantinya.  Di  sisi  lain,  kurangnya  literasi  masyarakat  tentang  pariwisata halal  yang  kehadirannya  akan  merugikan  dan  memiliki  dampak  terhadap masyarakat yang tinggal disekitaran objek wisata. Bukan hanya itu saja, tulisan ini  nantinya  bisa  menjadi  bacaan  dalam  pembentukan  regulasi  (peraturan) konsep industri halal, produk halal yang terdapat di pariwisata halal nantinya.
Sejauh pencarian penulis, bahwasannya belum ada yang meneliti ataupun yang  menulis  tentang  hak-hak (rights )  dan  kenyamanan  ( comfort )  masyarakat non muslim atas perwujudan pariwisata halal di Indonesia. Kebanyakan tulisan sudah menulis tentang regulasi dan konsep pariwisata halal, ataupun berbagai paradigma  konsep  pariwisata  halal  yang  ditinjau  dari  berbagai  aspek.  Dalam hal  ini  penulis  menggunakan  teori  hak-hak  kodrati,  yaitu  setiap  manusia karena hukum kodrat berhak atas kehidupan, kebebasan, dan harta milik agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak.(Muhammad Ashri, 2018)

## METODE PENELITIAN
Penenlitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  studi  pustaka  dan  observasi  untuk  teknik  pengumpulan  data. Observasi  dilakukan  pada  dokumen-dokumen  sebagai  telaah  awal  pada konsep  wisata  halal.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber  perpustakaan  untuk  memperoleh  data  penelitiannya.  Tegasnya  riset pustaka  membatasi  kegiatannya  hanya  pada  bahan-bahan  koleksi perpustakaan  saja  atau  berbagai  literature  tanpa  memerlukan  riset lapangan.(Mestika,  2014,  hlm.  1–2)  Studi  kepustakaan  juga  berarti  teknik pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelahaan  terhadap  buku,  literature, catatan,  serta  berbagai  laporan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  ingin dipecahkan.

## KAJIAN TEORI

## Konsep  Dasar  Wisata  Halal:  Definisi,  Landasan  dan  Karakteristik  Wisata Halal
Kalimat  ‘’pariwisata  halal’’  terdiri  dari  dua  suku  kata,  yaitu  kata’ ‘’pariwisata’’  dan  kata  ‘’halal’’.  Oleh  karenanya  kata  ‘’pariwisata’’  sendiri memiliki  arti  yaitu:  berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai
fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha, pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Sedangkan  kata ‘’halal’’ berarti  sesuatu yang  jika  digunakan  tidak  mengakibatkan  atau  tidak  mendapatkan dosa.(Rahmadani, 2018)
Disisi  lain  KH.  Makruf  Amin  selaku  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia memberikan  defenisi  tentang  Pariwisata  Halal  yaitu  ketersediaan  makanan halal  hingga  tempat  ibadah.  Menurut  KH.  Makruf  Amin  bahwasannya  bagi Indonesia  konsep  wisata  halal  berarti  pemenuhan fasilitas  layanan  halal  yang ramah bagi wisata muslim atau moslem friendly tourism dan di destinasi wisata seperti akomodasi restoran atau makanan halal, tempat ibadah yang memadai serta wisata halal lainnya.(Khairally, 2021) Oleh karenanya pariwisata halal bisa kita defenisikan sebagai seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksebilitas  yang  ditujukan  dan  diberikan  untuk  memenuhi  pengalaman, kebutuhan  dan  keinginan  wisata  muslim.(Deputi  Bidang  Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementrian PariwisataDeputi Bidang
Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementrian Pariwisata, 2019) Sedangkan  mengenai  hak  ( right )  dan  kenyamanan  ( comfort )  tentunya setiap  manusai  memilikinya.  Tidak  seorang  pun  manusia  yang  tidak mempunyai hak (Pasal 13 KUH Perdata), tetapi konsekuensinya bahwa orang lain  pun  memiliki  hak  yang  sama  dengannya.  Jadi  “hak”  pada  pihak  satu berakibat  timbulnya  “kewajiban”  pada  pihak  lain  untuk  menghormati  hak tersebut.  Seseorang  tidak  boleh  menggunakan  haknya  secara  bebas,  sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.
Kamus  Bahasa  Indonesia  kata  hak  memiliki  makna  “kewenangan, kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu  (karena  telah  ditentukan  oleh  undang- undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,  serta  wewenang  menurut  hukum.(Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan  Nasional,  2009)  Menurut  Kamus  Hukum  ,“hak”  memiliki  arti kekuasaan,  kewenangan  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  subyek  hukum; tuntutan  sah  agar  orang  lain  bersikap  dengan  cara  tertentu,  kebebasan  untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu  dan  tidak  dapat  dilakukan  oleh  pihat  lain  manapun  juga  yang  pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Menurut Prof. Dr. Notonegoro “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”(Raharjo, 2014, hlm. 31) Sementara Kansil mengatakan  bahwa:  Hak  memiliki  arti  izin  atau  kekuasaan  yang  diberikan hukum, memiliki padanan kata dengan wewenang, right dalam bahasa Inggris, Kansil  juga  mengutip  pendapat  Prof.  Mr.  L.J.  Van  Apeldoorn  tentang  “hak” yaitu hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum
tertentu  dan  dengan  demikian  menjelma  menjadi  suatu  kekuasaan.(Kansil, 2011)
Pengertian  hak  pada  dasarnya  berintikan  kebebasan  untuk  melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut mempunyai landasan hukum (diakui atau  diberikan  oleh  hukum)  dan  karena  itu  dilindungi  hukum.  Dikarenakan memiliki  landasan  dan  dilindungi  oleh  hukum,  maka  pihak  atau  pihak-pihak lainnya  berkewajiban  untuk  membiarkan  atau  tidak  mengganggu  pihak  yang memiliki  hak  melaksanakan  apa  yang  menjadi  haknya  itu.  Jadi,  orang  yang berhak  adalah  seseorang  yang  memiliki  kewenangan-kewenangan  untuk melakukan  perbuatan  tertentu,  termasuk  menuntut  sesuatu.  Perbuatan  yang dilakukan  berdasarkan  dan  sesuai  dengan  kewenangannya  itu  disebut perbuatan hukum yang sah. Orang yang berhak itu memiliki kebebasan untuk menggunakan  haknya,  termasuk  cara-cara  menggunakan  kewenangan- kewenangan  yang  timbul  dari  haknya  itu,  sepanjang  tidak  melanggar  hak orang lain, aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan(Kusumaatmadja & Sidarta, 2009)
Sementara di sisi lain kenyamanan berasal dari kata dasar nyaman yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman; segar; sehat; sedap; enak. Secara  umum,  nyaman  adalah kondisi  dimana  kita  merasa  diri  kita  dihargai, merasa  aman,  senang  dan  tidak  ada  beban  pikiran.  Kenyamanan  perlu didapatkan setiap orang dalam setiap kegiatannya, karena bila tidak nyaman, sesuatu yang dikerjakan tidak akan menjadi maksimal hasilnya.
Sebagaimana  yang  sudah  penulis  paparkan  di  atas,  maka  hak  dan kenyamanan masyarakat non muslim pada daerah pariwisata halal juga harus sama-sama kita renungkan. Kita tidak boleh egois memaksakan kehendak kita, kita juga harus bisa menerima pendapat orang lain dan juga paradigma orang lain.  Selain  daripada  itu  juga  mencari  jalan  tengah  tentang  kehadiran parawisata  halal  di  tengah  masyarakat  non  muslim  juga  akan  menjadi  hal dalam memperkecil masalah.
Kritik  dan  Saran  Atas  Hak-Hak  ( Rights )  dan  Kenyamanan  ( Comfort )

## Masyarakat Non Muslim Terhadap Kehadiran Pariwisata Halal
Konsep Pariwsata Halal tentu tidak hanya menyasar kepada masyarakat muslim,  akan  tetapi  juga  masyarakat  yang  non  muslim.  Hal  ini  tentunya dikarenakan  pariwisata  halal  merupakan  salah  satu  bentuk marhamah (kasih sayang)  terhadap  agama  Islam  dan  juga  para  pemeluk  agama  lainnya.  Perlu diketahui  bersama  bahwasannya  berdasarkan  hasil  penelitian Global  Muslim Travel  Index pada  tahun  2018  bahwasannya  pangsa  pasar  wisatawan  muslim memiliki kenaikan yang cukup pesat, bahkan jumlahnya meningkat mencapai USD  200  Miliar  pada  tahun  2020  dan  akan  diprediksikan  meningkat  USD  80 Miliar menjadi USD 300 Miliar pada tahun 2026. Pada tahun 2017 sebanyak 131
juta  wisatawan  muslim  secara  global  meningkat  dari  tahun  2016  yang  hanya 121 juta dan diprediksi semakin bertambah jumlahnya pada tahun 2020  yaitu sekitar 156 juta wisatawan.(Bank, 2020)
Berdasarkan  hasil  penelitian  juga,  bahwasannya  Indonesia  berada diperingkat kedua sebagai destinasi wisata yang ramah ramah muslim diantara Negara Kerjasama Organisasi Islam (OKI), yaitu sebagai tabel di bawah ini:
NO NEGARA SKOR 1 Malaysia 78 2 Indonesia 78 3 Turki 75 4 Arab Saudi 72 5 Uni Emirat Arab 71 6 Qatar 68 7 Maroko 67 8 Bahrain 66 9 Oman 66 10 Berunei Darussalam 65 (Skor Negara Dengan Destinasi Wisata yang Ramah Muslim)

## Sumber: Buku Bank Indonesia, Ekosistem Industri Halal
Jelas sekali sebagaimana data yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  destinasi  wisata  yang  ramah muslim.  Lantas  apakah  dampak  terhadap  kehadiran  pariwisata  halal  yang  di dalamnya  terdapat  produk-produk  halal  dan  juga  industri  halal.  Oleh  karena itu mengenai hal ini posisi masyarakat non muslim harus jelas memiliki posisi yang dimana atas kehadiran pariwisata halal ? pemikiran yang negatif tentang keberadaan  pariwisata  halal  harus  ditepis  sehingga  proses  adanya  pariwisata halal  diterima  oleh  masyarakat  non  muslim  di  daerah  mayoritas  masyarakat non muslim.
Oleh karena itu kita harus cermat dalam menyelesaikan permasalahan ini, agar adanya pariwisata halal yang di dalamnya terdapat produk halal seperti makanan dan minuman dan bahkan industri halal berupa barang dan jasa dan lain  sebagainya  tidak  mencedrai  maksud  yang  sesungguhnya  ingin disampaikan dan diterapkan.

## Hak Kenyaman Non Muslim terhadap kehadiran wisata Halal
Adapun  hak dan kenyamanan masyarakat non muslim atas perwujudan pariwisata halal yaitu:
1. Right To Activity (Hak Untuk Beraktifitas)
Perlu  diketahui  bersama  bahwasannya  meskipun  adanya  pariwisata halal,  masyarakat  non  muslim  tetap  bisa  melakukan  aktifitasnya  tanpa terganggu  dengan  adanya  pariwisata  halal.  Kekeliruan  tentang  adanya konsep  pariwisata  halal  ialah  mengacu  kepada  seolah-olah  tempat pariwisata  yang  sebelumnya  didominasi  oleh  non  muslim    maka  akan
digusur  dan  diganti  oleh  masyarakat  muslim,  padahal  bukan  seperti  itu. Bahkan  kekeliruan  yang  lainnya  yaitu  adalah  tidak  bolehnya  masyarakat non muslim beraktifitas, bertempat tinggal, membangun usaha (berdagang) dan lain sebagainya.
Kehadiran pariwisata halal tidak akan menggangu aktifitas masyarakat non  muslim  disekitaran  wisata.  Perlu  ditegaskan  bahwasannya  adanya wisata halal  ini  ialah  sebatas adanya  akomodasi wisatawan muslim dalam memenuhi  haknya  ditempat  wisata.  Oleh  karena  itu  kehadiran  makanan halal,  tempat  ibadah  muslim,  perhotelan,  barang  dan  jasa  yang  halal  akan memudahkan  wisatawan  muslim  dalam  berwisata  tanpa  harus  takut terganggu akan ke-Islamannya.
Masyarakat  non  muslim  tetap  bisa  melakukan  aktifitas  peribadatan mereka( Undang-Undang  Dasar  1945  pada  pasal  29 ,  1945),  tetap  bisa melakukan  kegiatan  usaha  berupa  jasa  di  tempat  wisata  tersebut  atau bahkan  dalam  hal  usaha  makanan  dan  minuman.  Hal  ini  dikarenakan wisatawan  yang  datang  juga  bukan  hanya  wisatawa  muslim,  akan  tetapi masyarakat  yang  luas  yang  terdiri  dari  berbagai  macam  suku  budaya bangsa.
Tentu hak masyarakat ini juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27: ‘’ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.’’ Bahkan di dalam Undang-Undang  tersebut  jika  kita  pahami  bahwasannya  masyarakat  non muslim tentu berhak atas aktivitas berdagang, berusaha, untuk memenuhi kebutuhannya di tempat wisata asalkan memang sudah memiliki izin dan bukan termasuk sembarangan.
Di  sisi  lain  juga  masyarakat  non  muslim  juga  berhak  atas  hak  hidup dan hak bertempat tinggal dan hak memasuki suatu daerah yang memang bukan  daerah  yang  dilarang.  Kita  ketahui  bersama  bahwasannya  ada memang pasal pidana yang mengatur tentang pelarangan memasuki suatu tempat  yang  dilarang.  Hal  ini  sebagaimana  Pasal  551  KUH-Pidana,  yaitu ‘’ Barangsiapa  dengan  tidak  berhak  berjalan  atau  berkendaraan  di  atas  tanah kepunyaan  orang  lain,  yang  oleh  yang  berhak  dilarang  dimasuki  dengan  sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi si pelanggar maka di hukum denda sebanyak- banyaknya Rp. 225.’’
Di  sisi  lain  yang  harus  ditegaskan  ialah  bahwasannya  tidak  akan  ada penggusuran terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam suatu daerah wisata yang memang sudah dari dahulu menempati daerah tersebut, kecuali  jika  pemerintahan  pusat  ataupun  daerah  membangun  konsep pariwisata halal di daerah yang memang sudah mayoritas muslim ataupun membangun  konsep  pariwisata  halal  di  lokasi  yang  memang  sudah pemerintah konsepkan tanpa melukai dan mencedrai perasaan masyarakat non muslim.
Persinggungan  antara  non  muslim  dan  muslim  yang  dilarang  ialah persoalan tauhid, kalau  hal  itu  tidak  bisa  ditawar-tawar.  Sedangkan  pada perkara sosial ( muamalah ) maka tidak ada halangan antara muslim dan non muslim  untuk  bekerjasama  dan  saling  tolong-menolong.  Hal  ini sebagaimana dijelaskan di dalam-Quran ‘’ wata’awanu alal birri wa taqwa wa la ta’awanu  ‘alal  ismi  wal  ‘udwan’’ tolong-menolonglah  kamu  dalam  kebaikan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. Al Maidah: 2).
Menurut  Ibnu  Katsir  di  dalam  kitab  tafsirnya  menjelaskan bahwasannya  Allah  Swt  memerintahkan  hamba-hambanya  yang  beriman untuk  senantiasa  tolong-menolong  dalam  berbuat  kebaikan,  itulah  yang disebut  dengan  ‘’ al-birru’’ (kebajikan),  serta  meninggalkan  segala  bentuk kemungkaran,  dan  itulah  disebut  dengan  ‘’ at-taqwa.’’ Dan  Allah  melarang mereka  tolong-menolong  dalam  hal  kebatilan,  berbuat  dosa  dan mengerjakan  hal-hal  yang  haram.  Ibnu  Katsir  menjelaskan  bahwasannya Ibnu  Jarir  at-Thabari  menjelaskan  kata  ‘’ al-itsmu’’ (dosa)  berarti meninggalkan  apa  yang  oleh  Allah  perintahkan  untuk  mengerjakannya, sedangkan ‘’al-udwan’’ (permusuhan)  berarti  melanggar  apa  yang  telah ditetapkan  Allah  dalam  urusan  agama  dan  melanggar  apa  yang  telag diwajibkannya kepada kalian dan kepada orang lain.(Katsir, 1994)
Di dalam Islam juga memang sudah jelas tentang perkara tauhid, hal ini sebagaimana lana  a’maluna  walakum  a’malukum (untukmu  amalmu  dan untuk  kami  amal  kami),  hal  ini  juga  dipertegas  dengan  ayat  al-Quran ‘’ lakum dinukum waliyadin’’ untukmu agamamu dan untukku agamaku (QS. Al-Kafirun: 6).
Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsir al-Azhar, bahwasannya ayat tersebut bercerita dikarenakan para pemuka kaum kafir Quraisy bersepakat untuk  menemui  Rasulullah,  mereka  hendak  mencari  perdamaian.  Hingga pada  akhirnya  mereka  memberikan  usulan  kepada  Rasulullan  untuk berdamai dan mereka siap menyembah apa yang Nabi Muhammad sembah, akan  tetapi  mereka  juga  mau  Rasulullah  menyembah  apa  yang  mereka sembah.  Maka  turunlah  surah  al-Kafirun  tersebut.(Hamka,  t.t.)  Persoalan tauhid tersebut  yang  memang  membatasi  antara  muslim  dan  non  muslim, tetapi tidak pada hal kemanusiaan ( hablum minannas ).
2. The  Right  and  Comfort  To  Get  Protection (Hak  dan  Kenyamanan Mendapatkan Perlindungan)
Masyarakat  non  muslim  di  daerah  pariwisata  halal  haruslah mendapatkan  perlindungan  dan  tanpa  ada  kekerasan  di  tempat  mereka bertempat  tinggal.  Hak  mereka  untuk  hidup  dan  menerima  perlindungan hukum  atas  segala  bentuk  diskriminasi  harus  dijaga.  Jangan  sampai Pemerintah  sendiri  misalnya  tidak  ada  melakukan  proses  penjaminan terhadap masyarakat sekitar yang dibangun pariwisata halal.
Pemerintah  harus  menyadari  bahwasannya  salah  satu  pekerjaannya adalah    ‘ ’melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia , dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.’’ 1 Menjaga  ketertiban  dunia  saja  harus berdasarkan  kepada  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial. Apalagi  hal  ini  menjaga  perdamaian  dan  ketertiban  Negara  itu  sendiri. Maka  sudah  seharusnya  setiap  warga  Negara  mendapatkan  berbagai perlindungan  dari  Pemerintah.  Jangan  ada  proses  pembeda-bedaan  antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.
Jangan  ada  kekerasan,  pemukulan,  pembunuhan,  tindakan  terorisme, penghinaan antar suku bangsa, keadilan sepihak, ketidaksamarataan dalam hal  sosial,  penghancuran  dan  pembakaran  tempat  rumah  ibadah  tertentu, pembegalan  dan  lain  sebagainya.  Adanya  perlindungan  akan  melahirkan kesejahteraan  dan  kenyamanan  serta  ketenangan  selaku  warga  Negara Indonesia.
Dalam  Islam  sendiri  Rasulullah  pernah  melindungi  kaum  kafir, dikarenakan  adanya  kesepakatan  Piagam  Madinah,  kalau  di  Indonesia sendiri ada yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi  seluruh  warga  Negara  Indonesia.  Terkadang  sedikit  banyak orang-orang non muslim salah dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Tidak heran banyak sekali fitnah-fitnah yang keji yang mereka lakukan terhadap agama  Islam  termasuk  adanya  pariwisata  halal  ini  yang  di  dalamnya terdapat produk halal dan industri halal.
Salah  satu  diantaranya  ialah  kekeliruan  dalam  memahami  ayat  al- Quran  surah  al-Fath,  yaitu:’’ Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka (QS.  Al-Fath:  29).  Ayat  ini  yang  sedikit  banyak  menjadi  alat mereka  untuk  menyudutkan  Islam  dan  menjadi  bahan  bakar  fitnah  akan agama Islam.
Syekh  al-Khozin  di  dalam  kitab  tasfirnya  menjelaskan  bahwasannya ayat tersebut diturunkan ketika Rasulullah hendak melakukan ibadah haji, kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy.  Dalam artian ayat  ini diturunkan  dalam  situasi  tidak  kondusif.  Ada  penyerangan  orang-orang kafir terhadap Rasulullah dan umat Islam ketika mereka hendak melakukan ibadah. Karena diserang, maka Rasulullah dan sahabat membalas perbuatan mereka dalam rangka menjaga diri agar tidak diam dengan serangan orang kafir.  Dengan  kejadian  itu  akhirnya  terciptalah  namanya  perjanjian hudaibiyah. (AL-Khozin, t.t.) Dari  ayat  tersebut  ada  juga ibrah yang  dapat  kita  ambil  menjadi pelajaran.  Sejatinya  umat  Islam  itu  tidak  akan  mengganggu  orang  lain
1 Baca Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
bahkan  tidak  akan  mengganggu  agama  lain  jika  memang  tidak  diganggu. Dan pembalasan orang-orang muslim sejatinya agar tidak direndahkan oleh agama lain.
3. Ability to Access the Balanced Law (Kemampuan Mengakses Hukum yang Seimbang)
Masyarakat  non  muslim  juga  harus  memiliki  kemampuan  yang  sama dalam  mengakses  sebuah  hukum,  jangan  ada  istilah  penggusuran  sepihak ataupun  pengambilan  paksa  hak  mereka.  Pemerintah  harus  berhati-hati dalam  membangun  pariwisata  halal,  jangan  sampai  mengambil  tanah mereka.  Pemerintah  tidak  boleh  memukul  mereka  yang  sudah  lama berdiam diri ditempat tersebut tanpa ada hal bermashalahat tinggi.
Hukum haruslah ditegakkan, jangan  yang salah dibenarkan dan yang benar  justru  disalahkan.  Jika  ada  ketersinggungan  antara  masyarakat muslim  dan  non  muslim  di  daerah  pariwisata  halal  maka  jangan  pernah memandang  suku  budaya,  agama  ataupun  warna  kulit  mereka.  Negara Indonesia  ini  merupakan  Negara  yang  multikultural  yang  terdiri  dari beberapa  etnis  suku  bangsa.  Adanya  Pancasila  merupakan  jalan  tengah dalam menepis perbedaan yang ada. Sudah seharusnya kita sesama warga Negara untuk hidup rukun di tengah masyarakat kita yang berbeda-beda.
Di  sisi  lain  juga,  Pemerintah  bisa  membuat  regulasi  pariwisata  halal yang  di  dalamnya  terdapat  produk  halal  dan  industri  halal  maka  dibuat ketentuan tentang hal-hal yang bisa membahayakan terjadinya pergesekan masyarakat  non  muslim  dan  pariwisata  halal  nantinya.  Pemerintah  harus sangat  jelih  dalam  membuat  berbagai  ketentuan  dan  jangan  sampai masyarakat agama ada yang dirugikan sebelah pihak.
Kesamaan  dalam  mengakses  hukum  ( equality  before  the  law )  adalah salah  satu  asas  dalam  hukum.  Secara  ringkas  bahwasannya  semua  orang memiliki posisi yang sama di depan hukum. Hal ini juga sebagaimana yang ditegaskan  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27.  Bahkan  semua orang  sama  kedudukannya  di  dalam  Pemerintahan.  Sedangkan  di  dalam Islam  sendiri  dijelaskan  dari  Hadis  yang  diriwayatkan  Daruqutni  yang artinya  ‘’ Samakan  antara  manusia  dihadapanmu,  dimajelismu,dan  hukummu. Sehingga  orang  lemah  tidak  putus  asa  dari  keadilanmu  dan  orang  mulia  tidak mengharap kecuranganmu (HR. Ad-Daruqutni).
Sedangkan  di  dalam  al-Quran  sendiri,  tentang  kesamaan  dalam mengakses suatu hukum bisa kita temukan yang artinya:
‘’Hai  manusia,  sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki- laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (QS. Al-Hujurat: 13).
Meskipun  tidak  secara  langsung  berbicara equality before the law, akan tetapi  ada  makna  yang  tersimpan  di  dalam  ayat  tersebut  mengenai  salah satunya apa yang kita maksud hari ini dengan kesamaan di depan hukum. Dalam hal ini penulis mengutip pendapat Imam ath-Thabari, bahwasannya beliau menjelaskan mengenai ‘’ inna aqromakum indallahi atqoqum’’ ada beliau menjelaskan  tentang  hak  kesetaran  secara  sekilas.  Hal  ini  sebagaimana dalam  tafsirnya  ketika  Yunus  menceritakan  kepada  Imam  ath-Thabari bahwa  Ibnu  Wahb  mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Luhai’ah menceritakan  kepadaku  dari  Haris  bin  Yazid  dari  Ali  bin  Rabbah,  dari Uqbah  bin  Amir  dari  Rasulullah  Saw,  ‘’ An-nas li adam wa hawa ka thaf sha’ lam yamlauhu. Laysa liahadin ‘ala ahadin  fadlun illa bidaynin aw amalis sholihin’’ Manusia  bagi  Adam  dan  Hawa  seperti thaf  sha’  (maksudnya  kalian  adalah saudara satu sama lain, tidak ada keutamaan atas  seseorang atas orang lain kecuali dengan takwa. Tidak ada seseorang yang memiliki kelebihan atas orang lain kecuali dengan agama dan amal solih’’ (Ath-Thabari, t.t.)
Tafsiran  tersebut  semakin  berbicara  kesetaraan  pada  bunyi  tafsiran ‘’laysa  liahadin  ‘ala  ahadin  fadlun’’ yang  memang  membahas  adanya kesetaraan  tidak  secara  eksplisit.  Oleh  karena  itu  Islam  sudah  sangat  jelas sekali  adanya  tentang  kesetaraan  di  depan  hukum,  yang  mana  penulis menyebutnya  dengan  kesamaan  dalam  mengakses  suatu  hukum.  Oleh karena  itu  non  muslim  yang  berada  disekitar  pariwisata  halal  tetap memiliki  akses  hukum  yang  sama,  tanpa  ada  membeda-bedakan  antara yang satu dengan yang lainnya.
4. Gain  Insight  Into  Islam  and  Halal  Tourism (Mendapatkan  Wawasan Ke-Islaman dan Pariwisata Halal)
Tentu saja kita sadari bahwasannya tingkat literasi tentang pariwisata halal  ini  sangatlah  lemah,  oleh  karena  itu  hal  ini  merupakan  tugas Pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat. Masyarakat yang tingggal di tempat wisata harus sedikit banyak mendapatkan pemahaman tentang ke- Islaman  dan  juga  pariwisata  halal.  Hal  ini  bisa  saja  dilakukan  dengan melakukan sosialisasi secara berkala. Sampaikan pokok-pokok pembahasan tentang  Islam  dan  wisata  serta  pariwisata  halal  ini.  Sampaikan bahwasannya  Islam  ini  adalah  agama  yang  ramah  dan  bukan  agama kekerasan,  hal  itu  akan  membuat  masyarakat  di  daerah  wisata  halal  yang akan dibangun nantinya akan semakin tenang dan tentram.
Bukan  hanya  sekedar  itu  saja,  sejumlah  papan  iklan  ataupun  poster tentang  Islam  dan  ketentuan  pariwisata  halal  harus  dilakukan  untuk memahamkan masyarakat non muslim atas keberadaanya. Berbagai upaya pendekatan harus dilakukan dalam membangun pariwisata halal tentunya. Islam sendiri merupakan agama yang marhamah (penuh kasih sayang), oleh karena  itu  kehadiran  pariwisata  halal  ini  bukan  bentuk  diskriminasi ataupun  pengusiran  secara  perlahan  para  tempat  usaha  agama  lainnya.
Islam merupakana agama yang moderat, agama yang mengajarkan toleransi kepada sesama manusia.
Memperkenalkan  Islam  dengan  cara  yang  makruf  tentu  sangat  baik sekali,  bagaimana  mendekatkan  secara marhamah (berkasih  sayang). Menyampaikan risalah-risalah tuhan dengan penuh kelembutan, tidak ada pendiskriminasian, tidak ada menjelakkan antara agama yang satu dengan agama  yang  lainnya.tidak  ada  melakukan  penonjolan  agama  dan  indikasi menyudutkan  agama  yang  satu  dengan  agama  yang  lainnya  dalam mengenalkan Islam.

## KESIMPULAN
Hasil  kajian  yang  ditelaah  penulis  bahwasannya  kurangnya  literasi tentang  pariwisata  agama,  berbagai  pemahaman  membuat  seolah-olah kehadiran  pariwisata  halal  ini  menjadi  bahaya  bagi  masyarakat  non  muslim. Ketakutan  kehadiran  pariwisata  halal  seakan-akan  membuat  hak  dan kenyamanan  masyarakat  non  muslim  terganggu.  Hak  dan  kenyamanan masyarakat  non  muslim  harus  tetap  dijaga,  pemerintah  tidak  boleh sembarangan  membuat  regulasi  dan  ketentuan  yang  merugikan  non  muslim. Oleh  karena  itu  kehadiran  pariwisata  halal  akan  tetap  membuat  masyarakat memiliki  hak  aktifitasnya  ( Right  To  Activity ),  hak  dan  kenyamanan mendapatkan  perlindungan  ( The  Right  and  Comfort  To  Get  Protection ), kemampuan  mengakses  hukum  yang  seimbang  ( Ability  to  Access  the  Balanced Law ),  dan  hak  untuk  mendapatkan  wawasan  ke-Islaman  dan  juga  pariwisata halal ( Gain Insight Into Islam and Halal Tourism ).

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  kepada  pengelola  jurnal  dalam  hal  publikasi  dan  semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini.

## KONTRIBUSI PENULIS
Tulisan  ditules  secara  bersama  oleh  DD  serta  ESM,  DD  berkontribusi dalam memberikan ide-ide serta pemantapan dalam penulisan sedangkan ESM memeberikan kontribusi dalam sistematika penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA
AL-Khozin, S. (t.t.). Lubabut Ta’wif fi Ma’anit Tanzil . Daar al-Fikr. Ath-Thabari, I. J. (t.t.). Tafsir Ath-Thabari . Pustaka Azzam. Bank,  I.  (2020). Bank  Sentral  Indonesia,  Ekosistem  Industri  Halal (hlm.  174).
Departemen Ekonomi dan Keungan Syariah Bank Indonesia.
Deputi  Bidang  Pengembangan  Industri  dan  Kelembagaan  Kementrian PariwisataDeputi  Bidang  Pengembangan  Industri  dan  Kelembagaan Kementrian  Pariwisata,  D.  B.  P.  I.  dan  K.  K.  P.  (2019). Panduan Penyelenggaraan  Pariwisata  Halal  Kementrian  Pariwisata  Tahun  2019 . Kementrian Pariwisata.
Fadhlan,  M.,  &  Subakti,  G.  E.  (2022). Perkembangan  Industri  Wisata  Halal Indonesia dan Dunia . 5 (1). https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14385 Hamka, H. (t.t.). Tafsir al Azhar . Pustaka Nasional PTE LTD.
Kansil,  C.  S.  T.  (2011). Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Balai Pustkan.
Katsir, I. (1994). Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir . Muassasah Dar al-Hilal.
Khairally, E. T. (2021). Ini Konsep Wisata Halal Indonesia Menurut Wapres Ma’ruf Amin . https://travel.detik.com/detiktravel-non-api/d-5725068/ini- konsep-wisata-halal-indonesia-menurut-wapres-maruf-amin Kusumaatmadja,  M.,  &  Sidarta,  B.  A.  (2009). “Pengantar  Ilmu  Hukum”Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum . Penerbit Alumni. Mestika, Z. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (III). Yayasan Obor Indonesia. Muhammad Ashri. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar . CV. Social Politic Jenius.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,  P.  B.  D.  P.  N.  (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Pusat Bahasa.
Raharjo, S. (2014). Ilmu Hukum (8 ed.). Citra Aditya Bakti. Rahmadani,  G.  (2018). HALAL  DAN  HARAM  DALAM  ISLAM . 2 (1). https://doi.org/10.31289/jiph.v2i1.1860
Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 . (1945).
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 Tentang hak dan kewajiban . (1945).
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan . (2009).