KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer ISSN 2723-3898 (Media Online) Vol 4, No 4, February 2024, Hal 2046-2057 DOI 10.30865/klik.v4i4.1658 https://djournals.com/klik

## Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Ahmad Amri Nur * , Dian Sandri, Naufal Haidar Ahmada, Revi Aulia Purbandini
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi dan Bisnis, Muhammadiyah Purbalingga, Purbalingga, Indonesia Email: 1,* ahmadamrinur@gmail.com, 2 dian33sandri@gmail.com, 3 naufal@itbmp.ac.id, 4 auliarevi@gmail.com Email Penulis Korespondensi: ahmadamrinur@gmail.com
Abstrak −Permasalahan bencana alam berupa tanah longsor merupakan kejadian bencana yang paling banyak terjadi di  Kabupaten Purbalingga.  Bahkan  bencana  tanah  longsor  terjadi  di  hampir  seluruh  wilayah  dengan  frekuensi  semakin  banyak  dan  sering.  Perlu adanya  pemetaan  potensi  kerawanan  bahaya  longsor  agar  dapat  dilakukan  mitigasi  bencana  tanah  longsor  terutama  pada  kawasan permukiman. Pemetaan kerawanan tanah longsor juga menjadi alat evaluasi terhadap materi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya  rencana  pola  ruang.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  dan  memetakan  potensi  kerawan  tanah  longsor  di Kabupaten Purbalingga menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dan melakukan evaluasi pola ruang dari RTRW Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan dalam menentukan kerawanan tanah longsor adalah pembobotan dan skoring terhadap parameter. Hasil penelitian menunjukkan  wilayah dengan kerentanan tanah longsor kelas rendah sebesar  7.391 Ha (9%), kelas sedang sebesar 33.992  Ha  (42%),  kelas  tinggi  sebesar  30.685  Ha  (38%)  dan  kelas  sangat  tinggi  sebesar  8.296  Ha  (11%).  Sebanyak  9  kecamatan memiliki potensi tanah longsor sangat tinggi. Hasil perhitungan overlay peta kerawanan tanah longsor dan pola ruang menemukan sebesar 6.658 ha kawasan lindung berada pada zona kerentanan tanah longsor tinggi dan 4.652 ha berada pada zona kerentanan tanah longsor sangat tinggi. Kawasan budidaya seluas 24.203 ha berada pada zona kerentanan tanah longsor tinggi dan 3.643 ha berada di atas zona kerentanan tanah longsong sangat tinggi. Sehingga temuan ini menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan revisi RTRW terhadap mitigasi bencana bahaya tanah longor terutama untuk wilayah permukiman.
Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis (SIG); Kerawanan; Tanah longsor; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Abstract −The problem of natural disasters in the form of landslides is the most common disaster event in Purbalingga Regency. In fact, landslides occur in almost all regions with increasing frequency. There is a need for potential vulnerability to landslide hazards so that  landslide  disaster  mitigation  can  be  carried  out,  especially  in  residential  areas.  Landslide  susceptibility  mapping  is  also  an evaluation tool for Regional Spatial Planning (RTRW) material, especially spatial pattern plans. This research aims to determine and map the potential for landslide vulnerability in Purbalingga Regency using a geographic information system (GIS) and evaluate the spatial pattern of the RTRW of Purbalingga Regency. The method used to determine landslide susceptibility is weighting and scoring parameters. The research results show that areas with low class landslide vulnerability are 7,391 Ha (9%), medium class are 33,992 Ha (42%), high class are 30,685 Ha (38%) and very high class are 8,296 Ha (11%). A total of 9 sub-districts have very high potential for landslides. The results of overlay calculations of landslide susceptibility maps and spatial patterns found that 6,658 ha of  protected areas were in high landslide susceptibility zones and 4,652 ha were in very high landslide susceptibility zones. The 24,203 ha cultivation area is in the high landslide vulnerability zone and 3,643 ha is above the very high landslide vulnerability zone. So these findings can be taken into consideration in revising the RTRW for mitigating landslide hazards, especially for residential areas.
Keywords : Geographic Information Systems (GIS); Vulnerability; Landslide; Regional Spatial Planning (RTRW)

## 1. PENDAHULUAN
Kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga terjadi setiap tahun dengan frekuensi yang terus meningkat serta  menjadi  kejadian  bencana  alam  terbanyak.  Ekskalasi  kejadian  tanah  longsor  dapat  dilihat  dari  sebaran  maupun dampaknya. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian. Tidak hanya merusak lahan pertanian dan perkebunan. Namun, kejadian tanah longsor juga merusakan rumah-rumah penduduk dan jaringan prasarana seperti jalan, drainase dan saluran irigasi. Sebaran kejadian tanah longsor hampir merata disetiap kecamatan. Tercatat hampir semua kecamatan  pernah  mengalami  kejadian  tanah  longsor.  Beberapa  kecamatan  yang  sering  mengalami  tanah  longsor berlokasi di wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang yang memiliki kondisi kelerengan curam dan berbukit dengan penggunaan lahan bervariasi seperti pertanian, perkebunan, hutan lindung dan permukiman perdesaan. Sayangnya,  didalam  RTRW  Kabupaten  Purbalingga  tidak  disebutkan  secara  pasti  terhadap  titik  lokasi  dan  luasan sehingga terjadi ketidaksinkronan antara potensi kerawanan tanah longsor dengan rencana pola ruang didalam dokumen RTRW. Sehingga dibutuhkan pemetaan kerawanan potensi tanah longsor sebagai bahan evaluasi RTRW.
Penggunaan SIG untuk memetakan potensi rawan bencana tanah longsor telah dipakai dalam beberapa penelitian di berbagai wilayah namun dengan metode dan parameter yang berbeda-beda. Metode pembobotan dan skoring adalah metode  yang  paling  umum  digunakan  sebagaimana  pada  penelitian  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  dan  [9]  karena memberikan hasil yang akurat terhadap titik lokasi dan luasan. Hal ini penting karena menjadi basis data dan informasi sahih dan valid terhadap dokumen perencanaan ruang ( spatial planning ) untuk menjawab  secara keruangan  “dimana” potensi bencana tersebut dan “berapa” besaran ruang yang berpotensi terjadi bencana. Beberapa penelitian melakukan analisis potensi tanah longsor dengan metode pendekatan yang berbeda seperti menggunakan pendekatan indeks storie [10]  dan  [11],  analisis  model Frequency  Ratio (FR)  and Weights  of  Evidence (WoE)  [12]  dan fuzzy  logic [13] dalam mengetahui  tingkat  bahaya  bencana  longsor,  metode  analisis  dan  pembobotan  heuristik  untuk  memprediksi  bahaya longsor DAS Serang [14]. Metode indeks storie memiliki kelemahan yaitu apabila salah satu parameter memiliki nilai nol,  maka  hasil  perkalian  akan  menjadi  nol  dan  tanah  dianggap  memiliki  keterbatasan  fisik  dan  tidak  sesuai  untuk keperluan lahan pertanian [11].

## Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana
Berbagai  macam  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  dan  kajian  dalam  menentukan  kerawanan  bahaya longsor  tersebut  menggunakan  pengolahan  peta  ArcGIS.  Masing-masing  penelitian  menggunakan  parameter  dan indikator yang beragam. Kerawanan gerakan tanah berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor sebesar 34% [15]. Kerawanan  gerakan  tanah  umumnya  dibagi  kedalam  empat  kelas  yaitu  kerentanan  rendah,  sedang,  tinggi  dan  sangat tinggi. Kerawanan gerakan tanah kelas rendah dicirikan oleh morfologi landai [2] dan penggunaan lahan berupa hutan [9] sesuai kriteria yang ditetapkan [16]. Kerentanan gerakan tanah sedang didominasi oleh penggunaan lahan permukiman [9]. Sedangkan kerentanan kelas tinggi memiliki ciri morfologi terjal dan jejak longsoran dapat diidentifikasi dengan baik [2].  Penggunaan  lahan  merupakan  salah  satu  kriteria  utama  dalam  penentuan  kerentanan  gerakan  tanah. Namun  pada penelitian ini, identifikasi potensi kerawanan tanah longsor dianalisis dengan metode pembobotan dan skoring pada peta setelah  semua  variabel  parameter  di overlay .  Penentuan  besarnya  pembobotan  mengacu  pada  penelitian  tanah  dan agroklimat (Puslittanak) 2004 [17] yang merupakan hasil pengkajian  potensi longsor berbasis SIG. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah hasil pembobotan dan skoring berupa peta kelas kerentanan tanah longsor tersebut akan di overlay kembali dengan pola ruang untuk menemukan kesesuaian arahan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang termuat didalam RTRW Kabupaten Purbalingga.
RTRW  sebagai  dokumen  penataan  ruang  yang  memiliki  jangka  waktu  perencanaan  hingga  dua  puluh  tahun mendatang menjadi standar dan acuan dalam penentuan pola ruang, arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.  Inisiasi  penyusunan  RTRW  dalam  bentuk  kajian  dan  evaluasi  berbasis  kebencanaan  telah  banyak  dilakukan. Setelah bencana gempa bumi di Padang pada tahun 2009 RTRW Kota Padang telah direvisi dua kali untuk memetakan daerah-daerah yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami [18]. Kesesuaian pola ruang RTRW juga perlu melihat kelas bahaya banjir yang ada di lingkungan permukiman maupun lahan pertanian [19]. Strategi penataan ruang berbasis mitigasi bencana bahaya banjir  rob di Bandar  Lampung  menghasilkan  tiga  strategi  yaitu  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang [20]. Bahkan perkiraan kerugian yang ditimbulkan oleh dampak longsor pada lahan sawah dengan jumlah 936 bidang lahan dapat mencapai empat belas miliar rupiah [21].
Selain gempa bumi, tsunami dan banjir, bencan alam seperti tanah longsor dan gerakan tanah juga menjadi bahan evaluasi dalam RTRW. Penelitian di Kota Kendari menunjukkan bahwa rencana pola untuk kegiatan permukiman sudah sesuai  dengan  rencana  pembangunan  wilayah  dan  kota  sebesar  93,05%  dan  hanya  sebagian  kecil  yang  berada  pada kawasan  rawan  longsir  kelas  tinggi  [22].  Hasil  pemetaan  kerawanan  longsor  di  Cikakak  menemukan  bahwa  terdapat penggunaan  lahan  hutan  konservasi  yang  masuk  pada  kerawanan  longsor  sedang  dan  penggunaan  lahan  permukiman yang  masuk  pada  kerentanan  bahaya  longsor  tinggi  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  mitigasi  seperti  peringatan  dini, penghijauan,  pembangunan  infrastruktur  pendukung  permukiman  yang  tahan  terhadap  longsor  [23].  Inventarisasi  dan sosialisasi tentang kerawanan bencana longsor perlu dilakukan dalam rangka meminimalisir kerugian [24]. Hasil kajian kerawanan bencana telah menjadi bahan evaluasi bagi RTRW diberbagai wilayah namun belum mendalam yang berisat substantif melihat isi dokumen RTRW. Dengan latar belakang dan permasalahan yang dikemukan, tujuan penelitian ini adalah memetakan potensi kerawanan tanah longsor sebagai bahan evaluasi dalam RTRW Kabupaten Purbalingga berupa pola  ruang  yang  terdiri  dari  kawasan  lindung  dan  kawasan  budidaya. Sehingga  diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  masukan  dan  pertimbangan  bagi  pemerintah  dan  wawasan  pengetahuan  khususnya  terkait  identifikasi bahaya longsor lahan di Kabupaten Purbalingga.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Tahapan Penelitian
Penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga yang setiap tahun mengalami bancana tanah longsor dengan sebaran yang hampir merata disetiap kecamatan dan dengan intensitas dan dampak yang berbeda-beda. Disisi lain RTRW Kabupaten Purbalingga  sudah  di  sahkan  menjadi  perda  namun  didalamnya  belum  memuat  titik  lokasi  dan  luasannya  sehingga membutuhkan evaluasi. Tanah langsor merupakan pergerakan masa batuan, puing atau tanah yang terjadi dilereng [25]. Metode analisis penelitian ditempuh melalui pendekatan pembobotan dan skoring terhadap semua parameter dan overlay dilakukan  untuk  mendapatkan  hasil  kerentanan  tanah  longsor  melalui  pengolahan  perangkat  lunak  ArcGIS.  Overlay adalah proses integrasi data dari lapisan-lapisan layer yang berbeda [26]. Skoring dapat digunakan apabila masing-masing kriteria penilaian yang berbeda dapat digabungkan [27]. ArcGIS yaitu sistem yang mampu mengorganisir perangkat keras dan lunak, data yang dapat diolah, analisis dan simpan untuk mendapatkan gambaran langsung terhadap aspek keruangan [28]. Analisis overlay digunakan untuk mendapat hasil sesuai tujuan penelitian, akan ditempuh melalui tiga tahapn yaitu tahap pendahuluan, tahap analisis kerawanan tanah longsor dan tahap evaluasi RTRW.
Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Gambar 1. Tahapan Penelitian
Tahapan pendahuluan berisi latar belakang dan permasalahan yang dikemukaan sekaligus menjadi background dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan mengolah data-data tersebut. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga berupa peta dalam format shapefile antara lain peta kelerengan, peta cura hujan, peta jenis tanah, peta geologi dan peta penggunaan  lahan sekaligus sebagai parameter dalam pengukuran kerawanan tanah longsor [17] . Peta pola ruang digunakan dalam tahap evaluasi RTRW untuk melihat simpangan dan kesesuaian lahan dengan cara ditimpal ( overlay ) dengan hasil peta potensi kerawanan tanah longsor. Tahap analisis berisi kegiatan analisis untuk memetakan potensi kerawanan tanah longsor. Pada tahap  ini  semua  data  dianalisis  dan  diolah  menggunakan  perangkat  lunak  perpetaan  ArcGIS  10.4.  Masing-masing parameter dilakukan skoring dan pembobotan dengan pemberian nilai dan bobot melalui open attribute table kemudian dilakukan intersect untuk  semua  parameter.  Setelah  itu  dilakukan  pengkelasan  terhadap  kerawanan  longsor  menjadi empat kelas yaitu kerawanan tanah longsor rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya  berdasarkan peta kelas kerawanan tanah longsor dengan cara overlay . Secara keseluruhan tahap penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Data yang digunakan dalam penelitian 1. Peta kelerengan dalam format shapefile (.shp) skala 1: 150.000
2. Peta curah hujan dalam format shapefile (.shp) skala 1: 150.000
3. Peta jenis tanah dalam format shapefile (.shp) skala 1: 150.000
4. Peta geologi dalam format shapefile (.shp) skala 1: 150.000
5. Peta penggunaan lahan dalam format shapefile (.shp) skala 1: 150.000
6. Peta pola ruang dalam format shapefile (.shp) skala 1: 150.000
7. Perda dan materi teknis RTRW Kabupaten Purbalingga

## 2.2 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah pembobotan dan skroing terhadap peta-peta yang menjadi parameter dalam penentuan potensi kerawanan tanah longsor. Pemberian  bobot dan skoring mengacu pada Puslittanak 2004 [17] untuk masing-masing parameter sebagaimana Tabel 1. Setelah parameter diberikan skor dan bobot maka selanjutnya skor dan bobot tersebut dilakukan perkalian untuk mendapatkan nilai parameter. Setelah semua paramter dilakukan perkalian bobot dan  skor  maka  langkah  berikutnya  adalah  melakukan intersect pada  semua  parameter  yaitu  menggabungkan attribute table semua parameter menjadi satu peta baru yaitu peta potensi krawanan tanah longsor. Peta tersebut lalu dilakukan dissolve untuk menyisakan data pada attribute table sesuai yang diperlukan saja berupa nilai parameter. Masing-masing nilai parameter tersebut dijumlahkan menjadi nilai akhir sebagai penetapan tingkat kerawanan potensi tanah longsor. Penetapan tingkat kerawanan tanah longsor pada penelitian ini didasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslittanak [17] seperti (1).
Nilai tingkat kerawanan longsor = 0,3*FCH + 0,2*FJB + 0,2*FKL + 0,2*FPL + 0,1*FJT (1)
Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana

## Tata Ruang Wilayah
Keterangan: FCH   = faktor curah hujan FJB   = faktor jenis batuan FKL   = faktor kemiringan leren FPL   = faktor penutupan lahan

## FJT   = faktor jenis tanah.
Nilai  akhir  tersebut kemudian  di  lakukan  pengkelasan  untuk  membuat  kategori  kerentanan  tanah  longsor  yaitu kelas kerentanan tanah longsor  rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi berdasarkan panjang interval nilai kerawanan tanah longsor seperti (2).  Kesemua proses pembuatan peta kelas potensi tanah longsor dilakukan menggunakan perangkat lunak  perpetaan  ArcGIS  versi  10.4.  Adapun  pengolahan  peta  kerentanan  potensi  tanah  longsor  terhadap  pola  ruang menggunakan metode averlay menggunakan ArcGIS untuk menemukan kesesuaian hasil sebagai bahan evaluasi RTRW.
Interval kelas = Skor tertinggi-skor terendah Jumlah klasifikasi (2) Tabel 1. Bobot dan skor parameter tanah longsor Parameter Besaran Skor Bobot Kemiringan lereng dalam satuan % (FKL) >45 5 20% 30-45 4 15-30 3 8-15 2 <8 1 Curah hujan dalam satuan mm/tahun (FCH) >3000 5 30% 2501-3000 4 2001-2500 3 1501-2000 2 <1500 1 Jenis tanah (FJT) Regosol 5 10% Andosol, podsolik 4 Latosol coklat 3 Asosiasi latosol coklat kekuningan 2 Aluvial 1 Jenis batuan (FJB) Batuan vulkanik 3 20% Batuan sedimen 2 Batuan aluvial 1 Penutupan lahan (FPL) Tegalan, sawah 5 20% Semak belukar 4 Hutan dan perkebunan 3 Kota/permukiman 2 Tambak, waduk, perairan 1
Tabel  1  menjabarkan  skoring  dan  pembobotan  setiap  kriteria  parameter.  Parameter  kelerengan  memiliki  bobot sebesar  20%  dengan  kelerengan  >45%  memiliki  skor  5  dan  kelerengan  <8%  memiliki  skro  1.  Parameter  curah  hujan memiliki bobot paling tinggi 30% yang dibagi kedalam lima dengan nilai curah hujan >3000 memiliki skor paling tinggi 5 dan curah hujan <1500 skrornya 1. Parameter jenis tanah memiliki bobot terkecil yaitu 10% dengan jenis tanah regosol memiliki skor paling besar yaitu 5 dan jenis tanah aluvial nilai skornya adalah 1. Parameter jenis batuan dan penutupan lahan masing-masing memiliki bobot 20%. Jenis batuan vulkanik memiliki nilai skor 3 dan jenis batuan aluvial memiliki skor 1. Sedangkan jenis penutupan lahan berupa tegalan dan sawah memiliki skor tertinggi yaitu 5 dan penggunaan lahan tambak, waduk dan perairan memiliki skor terkecil yaitu 1.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan RTRW memiliki jangka waktu hingga dua puluh tahun mendatang dan bisa dievaluasi setiap lima tahun sekali apabila diperlukan. Oleh sebab itu telah banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat kembali RTRW terhadap faktor bencana alam [18] [19] [20] [29] [30] dan [23]. Penelitian mengenai kerawanan bencana tanah longsor di Cisarua menemukan  sudah  adanya  kesesuaian  antara  pola  ruang  permukiman  dengan  zona  kerawanan  tinggi  tanah  longsor sehingga pengembangan wilayah di lokasi tersebut sudah tepat [29]. Namun hasil evaluasi penilaian atas kejadian bencana longsor di Desa Banaran mengindikasikan terdapat permukiman yang berada di kawasan kerentanan longsor kelas tinggi dan  sedang  sehingga  dibutuhkan  kesiapsiagaan  masyarakat,  pembangunan  sistem  peringatan  dini  longsor  serta  untuk jangka panjang adalah relokasi jika memang kondisi semakin parah [30]. Pemetaan potensi tanah longsor di Kecamatan Sukamakmur  menunjukkan  90%  rencana  pola  ruang  berada  di  wilayah  beresiko  bencana  longsor,  14%  diantaranya merupakan kawasan pemukiman serta 23% berupa kawasan hutan produksi yang masuk klasifikasi bahaya longsor tinggi
Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
[31]. Penentuan potensi kerawanan tanah longsor dapat dilakukan dengan berbagai metode dan parameter diantaranya adalah metode pembobotan dan skroing menggunakan parameter Puslittanak dengan dibantu perangkat lunak ArcGIS. Berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan tanah longsor di Kabupaten Purbalingga menggunakan ArcGIS, dapat diketahui bahwa wilayah dengan kerentanan tanah longsor kelas rendah sebesar  7.391 Ha (9%), kelas sedang sebesar 33.992 Ha (42%), kelas tinggi sebesar  30.685 Ha (38%) dan kelas sangat tinggi sebesar 8.296 Ha (11%) seperti yang tersaji  pada  Tabel  7.  Hampir  seluruh  kecamatan  memiliki  daerah  potensi  kerawanan  tanah  longsor  kelas  tinggi  dan terdapat  9  kecamatan  dengan  kelas  kerentanan  tanah  longsor  sangat  tinggi  secara  berurutan  dari  yang  paling  besar luasannya adalah Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan  Kertanegara,  Kecamatan  Bobotsari,  Kecamatan  Mrebet,  Kecamatan  Bojongsari  dan  Kecamatan  Kutasari (lihat Tabel 7). Bahkan dilihat lebih rinci Kecamatan Karangjambu memiliki zona kerentanan tinggi sebesar 35% [31]. Hasil perhitungan overlay peta kerawanan tanah longsor dan pola ruang menemukan sebesar 6.658 ha kawasan lindung berada pada zona kerentanan tanah longsor tinggi dan 4.652 ha berada pada zona kerentanan tanah longsor sangat tinggi. Kawasan budidaya seluas 24.203 ha berada pada zona kerentanan tanah longsor tinggi dan 3.643 ha berada di atas zona kerentanan  tanah  longsong  sangat  tinggi  sehingga  perlu  dilihat  kembali  kesesuaian  pola  ruang  didalam  bahan  revisi RTRW terhadap mitigasi bencana bahaya tanah longor terutama untuk wilayah permukiman seperti disajikan pada Tabel 8.

## 3.1 Potensi kerawanan bencana tanah longsor
Potensi kerawanan bancana tanah longsor dianalisis menggunakan perangkat lunak ArcGIS dengan metode pembobotan dan skoring lima parameter sesuai dengan Tabel 1.
a. Kelerengan
Kelerangan di lokasi penelitian sangat bervariasi mulai datar hingga sangat curam. Kelerangan 0-8% atau kategori datar mendominasi di wilayah penelitian sebesar 42.168 ha (52,33%) diberi nilai 1. Kelerangan 25-40% atau curam seluas 18.391 ha (22,82%) diberikan nilai 4 dan kelengan >40% atau sangat curam meliputi dengan total luas 7.655 ha (9,50%) diberikan nilai 5 sebagaimana dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pembobotan dan skoring parameter kelerengan Kelerengan kategori nilai bobot total > 40 % Sangat Curam 5 0,2 1 25 - 40 % Curam 4 0,2 0,8 15 - 25 % Agak Curam 3 0,2 0,6 8 - 15 % Landai 2 0,2 0,4 0 - 8 % Datar 1 0,2 0,2
Persebaran kelerengan datar meliputi Kabupaten Purbalingga bagian selatan sedangkan kelerangan curam tersebar dibagian utara seluas yang membentang dari timur ke barat. Adapun kelengan sangat curam meliputi persebaran di lereng Gunung Slamet dibagian barat dan memanjang dibagian tengah sampai ke timur sebagaimana  digambarkan pada peta Gambar 2. Secara umum kelerengan curam dan sangat curam berupa gugusan perbukitan mejadi batas geografis dengan wilayah Kabupaten Pemalang di bagian utara sekaligus dipengaruhi oleh keberadaan G. Slamet.
Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana

## Tata Ruang Wilayah
b. Curah hujan
Curah  hujan  memiliki  bobot  paling  tinggi  diantara  paramater  yang  lain  sebesar  30%.  Pada  wilayah  penelitian, sebagian besar memiliki karakteristik hujan yang sangat tinggi yaitu lebih dari 3.000 mm/tahun. Curah hujan yang tinggi dipengaruhi oleh kondisi geomorfologis yang bergelombang hingga berbukit dan bergunung. Wilayah dengan curah hujan >3000  mm/tahun  diberi  nilai  5  sedangkan  wilayah  dengan  curah  hujan  2500-3000  mm/tahun  diberikan  nilai  4 sebagaimana pada Tabel 3.
Tabel 3. Pembobotan dan skoring parameter curah hujan Curah hujan (mm/tahun)  nilai  bobot  total 3750-4250 5 0,3 1,5 3250-3750 5 0,3 1,5 4250-4750 5 0,3 1,5 4750-5250 5 0,3 1,5 5750-6500 5 0,3 1,5 5250-5750 5 0,3 1,5 2750-3250 4 0,3 1,2
Secara hidrologis, kondisi curah hujan di wilayah penelitian sangat dipengaruhi oleh keberadaan G. Slamet yang menjadi wilayah perbatasan lima kabupaten yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas  dan  Kabupaten  Purbalingga.  Berdasarkan  Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  curan  hujan  tertinggi  berada  di kawasan G. Slamet kemudian menyebar ke wilayah selatan dengan intensitas curah hujan yang menurun. Luasan wilayah penelitian yang memiliki curah hujan tertinggi meliputi area seluas 19.915 ha (24,72%) sedangkan wilayah dengan curah hujan tinggi seluas 7.477 ha (9,28%). Secara keseluruhan wilayah dengan curah hujan sangat tinggi melingkupi seluas 90,72% dari seluruh Kabupaten Purbalingga.
Gambar 3. Peta curah hujan
c. Jenis tanah
Jenis tanah di wilayah penelitian sangat bervariasi seperti aluvial, latoso, grumosol hingga podsolik. Berdasarkan Tabel  4 diketahui bahwa hanya ada empat kategori jenis tanah yang masing-masing memiliki nilai 5 untuk regosol, 4 untuk grumosol dan podsolik, 2 untuk jenis tanah latosol dan nilai 1 untuk aluvial mengacu pada Tabel  1 dengan bobot 10%.
Tabel 4. Pembobotan dan skoring parameter jenis tanah Jenis tanah nilai bobot total regosol 5 0,1 0,5 grumusol 4 0,1 0,4 podsolik 4 0,1 0,4 latosol 2 0,1 0,2 aluvial 1 0,1 0,1

## Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Jenis  tanah  latosol  mendominasi  diwilayah  penelitian  dengan  total  luas  sebesar  37.966  ha  setara  47,12%  yang menyebar  dari  lereng  kawasan  G.  Slamet  dibagian  barat  menuju  ke  tenggara  dan  utara.  Tanah  latosol  tersusun  atas beberapa  jenis  diantaranya  latosol  coklat,  latosol  litosol,  latosol  merah  kekuningan  dan  latosol  coklat  regosol  kelabu. Formasi tanah aluvial tersusun atas aluvial coklat, aluvial kelabu coklat dan aluvial kelabu dengan luas mencapai 16.951 ha (21,04%) dengan sebaran terkonsentrasi dibagian selatan yang memiliki kelerengan datar. Formasi tanah grumosol tersusun dari jenis grumosol kelabu dan regosol gromosol mediterania dengan akumulasi luas 14.873 ha (18,46%) yang terletak  dibagian  utara  membentang  dari  tengah  ke  timur  yang  merupakan  kelerengan  sangat  curam.  Sedangkan  jenis tanah paling sedikit adalah regosol berupa regosol grumosol seluas 2.177 ha (2,70%) sebagaimana disajikan dalam peta Gambar 4.
Gambar 4. Peta jenis tanah
d. Geologi
Secara umum jenis batuan diwilayah penelitian terdiri dari 2 jenis yaitu sedimen seluas 49.251 ha (61,13%) dan vulkanik  seluas  31.322  ha  (38,87%).  Endapan  sedimen  tersusun  dari  berbagai  macam  fromasi  batuan  seperti  aluvial, anggota batu gamping, anggota breksi, formasi halang, formasi kalibiuk dan formasi tapak. Formasi batuan penyusun endapan sedimen paling besar adalah aluvial (Qa) terdiri atas sediment : clastic : alluvium seluas 16.634 ha. Sedangkan endapan  vulkanik  tersusun  dari  berbagai  macam  formasi  batuan  seperti  diorit,  formasi  kumbang,  lava  G.  Slamet  dan produk batuan hasil erupsi tua G. Slamet. Formasi batuan penyusun endapan vulkanik paling besar adalah lava G. Slamet (Qls) terdiri atas extrusive : intermediate : lava seluas 12.183 ha. Nilai jenis endapan batuan sedimen adalah 2 dan endapan vulkanik sebesar 3 dengan bobot kelerengan sebesar 20% sesuai pada Tabel 5.
Tabel 5. Pembobotan dan skoring parameter jenis batuan Formasi endapan nilai  bobot  total Aluvial Sedimentation: river--Sedimentat 2 0,2 0,4 Anggota Batugamping Sedimentation: littoral: reef--S 2 0,2 0,4 Anggota Breksi Sedimentation: terrestrial: fluv 2 0,2 0,4 Anggota lempung -- 2 0,2 0,4 Diorit Volcanism: subareal--Volcanism: 3 0,2 0,6 Formasi Halang Sedimentation: neritic--Sediment 2 0,2 0,4 Formasi Kalibiuk Sedimentation: transitional--Sed 2 0,2 0,4 Formasi Kumbang Volcanism: subareal--Volcanism: 3 0,2 0,6 Formasi Rambatan Sedimentation: neritic--Sediment 2 0,2 0,4 Lava G. Slamet Volcanism: subareal--Volcanism: 3 0,2 0,6 Produk batuan erupsi tua Slamet  Volcanism: subaerial--Volcanism: 3 0,2 0,6 Endapan Undak Sedimentation: terrestrial: fluv 2 0,2 0,4 Formasi Tapak Sedimentation: transitional--Sed 2 0,2 0,4
Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Jenis endapan batuan sedimen mendominasi wilayah perencanaan dengan sebaran di bagian timur membentang dari utara ke selatan. Jenis endapan vulkanik dipengaruhi oleh keberadaan G. Slamet dibagian barat sebelah utara dengan persebaran  ke  arah  tenggara  hingga  membentuk  fisiografis  bergelombong  dan  berbukit  yang  membentuk  kelerengan sangat curam sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Peta jenis batuan
e. Penggunaan lahan
Penggunaan  lahan  merupakan  kondisi  tutupan  lahan  eksisting  sedangkan  pola  ruang  adalah  rencana  proyeksi penggunaan  lahan  yang  akan  dicapai  hingga  akhir  tahun  perencanaan.  Pola  ruang  dan  penggunaan  lahan  terdiri  dari peruntukkan  kawasan  lindung  dan  kawasan  budidaya.  Peruntukan  kawasan  budidaya  inilah  yang  merupakan  hasil kegiatan dan pemanfaatan lahan oleh manusia antara lain permukiman, kawasan industri, pertanian dan perkebunan dan hutan produksi. Berbagai penggunaan lahan tersebut dapat berpengaruh pada kerawanan potensi tanah longsor. Demikian juga  apabila  terdapat  kegiatan  budidaya  diatas  zona  kerentanan  tanah  longsor  tinggi  dan  sangat  tinggi  akan membahayakan aktivitas dan kehidupan manusia.
Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa penggunaan lahan di wilayah perencanaan didominasi oleh kebun seluas 23.090 ha (28,66%), sawah irigasi seluas 16.668 ha (20,69%), permukiman seluas 14.797 ha (18,36%) dan hutan lindung sebesar  10.385  ha  (12,89%)  dan  beberapa  penggunaan  lahan  lain  yang  luasannya  kecil  dibawah  10%  sesuai  Tabel  6. Penggunaan lahan yang sangat bervariasi tersebut menjadikan wilayah penelitian memiliki nilai yang lengkap 1-5 dengan bobot 20%.
Tabel 6. Pembobotan dan skoring parameter penggunaan lahan Penggunaan lahan luas (ha) nilai bobot total Bandar Udara 14 2 0,2 0,4 Hutan Lindung 10.385 3 0,2 0,6 Hutan Produksi Tetap 642 3 0,2 0,6 Hutan Produksi Terbatas 3.285 3 0,2 0,6 Industri 120 2 0,2 0,4 Kebun 23.090 3 0,2 0,6 Ladang 7.857 5 0,2 1 Lahan Terbuka 63 4 0,2 0,8 Permukiman 14.797 2 0,2 0,4 Sawah Irigasi 16.668 5 0,2 1 Sawah Tadah Hujan 2.569 5 0,2 1 Sungai 1.079 1 0,2 0,2 TPA Banjaran 5 5 0,2 1
Penggunaan  lahan  berupa  kebun  hampir  menyebar  diseluruh  wilayah  penelitian  menempati  ruang  diantara permukiman,  sawah  dan  hutan  lindung.  Namun  demikian  penggunaan  lahan  kebun  terkonsentrasi  dibagian  wilayah dengan kelerangan datar, landai hingga agak curam. Sawah irigasi merupakan jenis sawah yang dominan dibandingkan sawah  tadah  hujan.  Umumnya  sawah  irigasi  ini  ditetapkan  sebagai  sawah  kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan
Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
(KP2B) yang merupakan kawasan lindung dalam pola ruang. Sebaran sawah irigasi teknis berada di wilayah kelerangan datar yaitu bagian selatan hingga ke utara bagian tengah membentuk pola tapal kuda dan bercampur menyebar ( sprawl ) diantara  sawah.  Dapat  dilihat  permukiman  dan  sawah  membentuk  pola  sebaran  yang  sama  dan  saling  mengisi. Penggunaan lahan berupa hutan lindung membentuk pola memanjang dari lereng G. Slamet dibagian barat sampai ke bagian timur dengan kelerengan curam dan sangat curam sebagaimana pada Gambar 6.

## Gambar 6. Peta penggunaan lahan

## 3.2 Implementasi
Sejak  disusun  pada  tahun  2011  dan  berakhir  tahun 2031,  RTRW  Kabupaten  Purbalingga  telah  direvisi  satu  kali  pada tahun  2020  menjadi  perda  [32].  Namun  demikian  perda  tersebut  belum  menjelaskan  secara  detil  kelas  bahaya  tanah longsor rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi serta titik lokasi kerawanan potensi tanah longsor maupun luasannya. Hal ini penting sebagai justifikasi pola ruang yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya berbasis pada mitigasi bencana bahaya  tanah  longsor yang  terjadi  di  hampir  seluruh  wilayah  setiap  tahun.  Pengujian  potensi  kerawanan  tanah  longor menggunakan  Rumus  (1).  Pengujian  tersebut  akan  mendapakan  akumulasi  nilai  pembobotan  dan  nilai  terhadap  5 parameter  yang  selanjutnya  nilai  tersebut  ditentukan  kedalam  4  kelas  kerawanan  potensi  tanah  longsor  menggunakan Rumus (2). Hasil pengujian Rumus (1) dan Rumus (2) didapatkan bahwa wilayah penelitian memiliki 4 kelas kerawanan potensi tanah longsor yaitu kelas rendah, kelas sedang, kelas tinggi dan kelas sangat tinggi. Masing-masing kelas tersebut dirinci berdasarkan kecamatan dan luasannya seperti pada Tabel 7.
Tabel 7. Sebaran dan luasan potensi kerawanan tanah longsor Kabupaten Purbalingga
Kecamatan Luas Kerawanan Tanah Longsor (Ha) Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Kemangkon 2.013 2.926 0 0 Bukateja 1.272 2.605 792 0 Kejobong 512 3.078 0 0 Pengadegan 298 3.468 313 0 Kaligondang 946 3.872 324 0 Purbalingga 713 744 13 0 Kalimanah 809 1.433 3 0 Padamara 115 766 1.034 0 Kutasari 0 1.665 2.601 151 Bojongsari 188 1.398 2.505 284 Mrebet 60 2.453 1.906 380 Bobotsari 52 1.286 1.717 498 Karangreja 0 183 4.304 1.418 Karangjambu 0 336 3.859 1.871 Karanganyar 50 1.677 1.674 0 Kertanegara 36 1.255 1.291 20
Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Karangmoncol 159 2.201 3.482 1.249 Rembang 168 2.646 4.866 2.424 Total 7.391 33.992 30.685 8.296 Persentase (%) 9 42 38 11
Kelas kerawanan potensi tanah longsor di wilayah penelitian paling banyak adalah kelas sedang seluas 33.992 ha (42%) dari total luas wilayah penelitian dengan sebaran kecamatan yang paling tinggi adalah Kecamatan Kaligondang sebesar 3.872 ha, Kecamatan Pengadegan seluas 3.468 ha dan Kecamatan Kejobong seluas 3.078 ha. Kerawanan potensi tanah longsor kelas tinggi seluas 30.685 ha (42%) dengan sebaran Kecamatan Rembang paling luas yaitu 4.866 ha dan Kecamatan  Karangreja  seluas  4.304  ha.  Sementara  itu,  total  luas  kerawanan potensi  tanah  longsor kelas  sangat  tinggi sebesar 8.296 ha (11%) dengan Kecamatan sebesar 2.424 ha, Kecamatan Karangjambu seluas 1.871 ha dan Kecamatan Karangreja seluas 1.418 ha. Secara keruangan sebaran kerawanan potensi tanah longsor dapat dilihat pada peta Gambar 7.

## Gambar 7. Peta kelas kerentanan potensi tanah longsor
Secara  geografis,  hasil  pemetaan  kerawanan  potensi  tanah  longsor  kelas  tinggi  dan  sangat  tinggi  berada  pada wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang yang membentang dari timur ke barat. Secara fisiografis wilayah  tersebut  berbentuk  bukit-bukit  dan  bergelombang  dengan  kelerengan  curam  hingga  sangat  curam.  Sebaran potensi kerawanan tanah longsor sangat tinggi meliputi 9 kecamatan secara berurutan dari yang paling besar luasannya adalah Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Kertanegara,  Kecamatan  Bobotsari,  Kecamatan  Mrebet,  Kecamatan  Bojongsari  dan  Kecamatan  Kutasari.  Adapaun kerawanan potensi tanah longsor kelas rendah tersebar di bagian selatan dan tengah antara lain Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Kalimanah sesuai yang terlihat pada peta Gambar 7.

## 3.3 Temuan overlay kerawanan tanah longsor dan pola ruang
Setelah diketahui sebaran potensi kerawanan tanah longsor dan mengkelaskan bahaya longsor kedalam 4 kategori maka analisis berikutnya adalah melakukan overlay dengan peta rencana pola ruang. Pola ruang dibedakan menjadi dua yaitu kawasan  lindung  dan  kawasan  budidaya.  Kawasan  lindung  merupakan  kawasan  yang  harus  dipertahankan  karena ditetapkan  sebagai  fungsi  melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup.  Kawasan  budidaya  adalah  kawasan  yang  boleh diolah,  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  budidaya  manusia.  Pengolahan  peta  dilakukan  menggunakan ArcGIS untuk menemukan berbagai pola ruang dimasing-masing zona kerawanan potensi tanah longsor kelas tinggi dan sangat tinggi.
Tabel 8. Hasil temuan overlay pola ruang dan kerawanan tanah longsor
Pola ruang kelas luas (Ha) kelas luas (Ha) Kawasan lindung 6.658 Sangat Tinggi 4.652 - Sempadan sungai 848 86 - Kawasan hutan lindung 5.811 4.566 Kawasan budidaya 24.203 3.643
Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana

## Tata Ruang Wilayah
- Sungai 32 1 - Kawasan hutan produksi terbatas  Tinggi 2.572 637 - Kawasan hutan produksi tetap 369 194 - Kawasan perkebunan 6.532 292 - Kawasan permukiman perdesaan 1.653 209 - Kawasan permukiman perkotaan 530 44 - Kawasan peruntukan industri 173 5 - Kawasan tanaman pangan 11.658 1.526 - Kawasan hortikultura 717 734
Hasilnya ditemukan sebesar 6.658 ha kawasan lindung berada pada zona kerentanan tanah longsor tinggi dan 4.652 ha  berada  pada  zona  kerentanan  tanah  longsor  sangat  tinggi.  Kawasan  lindung  di  wilayah  perencanaan  terdiri  atas sempadan sungai dan kawasan hutan lindung. Kawasn lindung yang berada di zona kerawanan tanah longsor tinggi dan sangat tinggi sudah sesuai untuk perlindungan kawasan rawan bencana alam. Kawasan budidaya seluas 24.203 ha berada pada  zona  kerentanan  tanah  longsor  tinggi  dan  3.643  ha  berada  di  atas  zona  kerentanan  tanah  longsor  sangat  tinggi. Kegiatan budidaya non terbangun seperti kawasan hutan produksi terbatas, kawasan produksi tetap, kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura  pada kawasan kerawanan tanah longsor  dapat mengurangi tingkat risiko terjadinya kerugian apabila terjadi longsoran. Adapun kegiatan budidaya terbangun berupa kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukkan industri  tidak sesuai dengan upaya perlindungan kawasan  rawan  bencan  gerakan  tanah.  Upaya  tersebut  dapat  berupa  pengendalian  pembangunan  permukiman  dan kawasan industri, pengembangan jalur evakuasi dan konservasi. Pemanfaatan ruang kawasan kerawanan bencana tanah longsor dalam kegiatan permukiman dan industri diperbolehkan dengan syarat memiliki konstruksi bangunan yang aman dan mempertimbangkan faktor keselamatan.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  evaluasi  RTRW  berbasis  mitigasi  bencana  telah banyak  dilakukan  sebagai  usaha  mewujudkan  rencana  tata ruang yang berbasis pada mitigasi bencana. Pemetaan kerawanan tanah longsor dapat dilakukan menggunakan ArcGIS melalui parameter kemiringan lereng, curah hujan, jenis batuan, jenis tanah dan tutupan lahan di Kabupaten Purbalingga. Kerawanan potensi tanah longsor dapat menghasilkan 4 kelas antara lain kelas rendah, kelas sedang, kelas tinggi dan kelas sangat tinggi secara keruangan dirinci per kecamatan beserta luasannya. Hasilnya wilayah dengan kerentanan tanah longsor kelas rendah sebesar 7.391 Ha (9%), kelas sedang sebesar 33.992 Ha (42%), kelas tinggi sebesar 30.685 Ha (38%) dan  kelas  sangat  tinggi  sebesar  8.296  Ha  (11%).  Te.muan  lainnya  adalah  hampir  seluruh  kecamatan  memiliki  daerah potensi kerawanan tanah longsor kelas tinggi dan terdapat 9 kecamatan dengan kelas kerentanan tanah longsor sangat tinggi  secara  berurutan  dari  yang  paling  besar  luasannya  adalah  Kecamatan  Rembang,  Kecamatan  Karangjambu, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Kutasari. Hal ini penting untuk menentukan secara presisi dan kesesuaian terhadap distribusi  kawasan  budidaya  dan  kawasan  lindung  dalam  rencana  pola  ruang.  Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa sebesar  6.658  ha  kawasan  lindung  berada  pada  zona  kerentanan  tanah  longsor  tinggi  dan  4.652  ha  berada  pada  zona kerentanan  tanah  longsor  sangat  tinggi  yang  artinya  sudah  sesuai  untuk  perlindungan  kawasan  rawan  bencana  alam. Namun, temuan kawasan budidaya terbangun berupa kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukkan industri tidak sesuai dengan upaya perlindungan kawasan rawan bencan gerakan tanah apalagi zona kerentanan tanah longsor tinggi dan sangat tinggi. Upayayang dapat dilakukan berupa pengendalian pembangunan permukiman dan kawasan industri, pengembangan jalur evakuasi dan konservasi. Pemanfaatan ruang kawasan kerawanan bencana  tanah  longsor  dalam  kegiatan  permukiman  dan  industri  diperbolehkan  dengan  syarat  memiliki  konstruksi bangunan yang aman dan mempertimbangkan faktor keselamatan. Meskipun demikian, data-data peta sebagai parameter pengukuran  tanah  longsor  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  kurang  terbaru  sehingga  tidak  menggambarkan  secara update terhadap kondisi saat ini seperti data curah hujan dan penggunaan lahan yang sangat dinamis.

## REFERENCES
[1] A. Hardianto et al. , “Pemanfaatan Informasi Spasial Berbasis SIG untuk Pemetaan Tingkat Kerawanan Longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,” J. Geosains Dan Remote Sens. , vol. 1, no. 1, pp. 23–31, 2020.
[2] M. Erick Riyanto and B. Hasria, “Identifikasi Zona Kerentanan Gerakan Tanah Berdasarkan Data Geologi Pada Daerah Wangudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara,” J. Phiolite Geol. Terap. , vol. 03, no. 02, pp. 113–125, 2021.
[3] I. K. W. Wardhana, S. Martha, S. Arief, Y. Prihanto, R. A. G. Gultom, and R. Yunita, “Kajian Rencana Pola Ruang Dalam Mitigasi Ancaman Bahaya Tanah Longsor di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor,” J. Geosains dan Remote Sens. , vol. 4, no. 1, pp. 19–26, 2023.
[4] S.  I.  M.  Shariffuddin  and  W.  S.  Udin,  “Landslide  Susceptibility  Assessment  Using  Geographic  Information  System  (GIS) Application of Putat Area, Gunungkidul, Yogyakarta, Indonesia,” in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 2020, vol. 596, no. 1, p. 12055.
[5] R. M. Derajat, L. Somantri, and I. Setiawan, “PEMETAAN TINGKAT RISIKO LONGSOR BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG,” J. Samudra Geogr. , vol. 4, no. 2, pp. 1–6, 2021.
Ahmad Amri Nur, Implementasi SIG dalam Menentukan Potensi Kerawanan Tanah Longsor sebagai Evaluasi Rencana

## Tata Ruang Wilayah
[6] Z.  D.  Putri,  S.  Sutoyo,  and  H.  Putra,  “Analisis  Kerawanan  Longsor  dengan  Aplikasi  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  di Kabupaten Padang Pariaman,” Teras J. J. Tek. Sipil , vol. 13, no. 2, pp. 492–506, 2023.
[7] R. Wiranandar and E. D. Mayasari, “Analisis Tingkat Kerawanan Longsor Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Daerah Tugumulya dan Sekitarnya Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat,” Appl. Innov. Eng. Sci. Res. , pp. 451–457, 2021.
[8] S. Julaeha, D. R. Kendarto, and M. A. Solihin, “Analisis Tingkat Kerawanan Longsor di Sub Daerah Aliran Sungai Cisangkuy, Citarum Hulu Kabupaten Bandung Menggunakan Metode Skoring,” Appl. Inf. Syst. Manag. , vol. 5, no. 2, pp. 97–104, 2022.
[9] L. Y. Irawan, A. Yulyanto, A. Z. TS, A. Ma’ruf, E. N. Sa’idah, and F. M. Setiawan, “Identifikasi Bahaya Longsor Lahan di Sebagian Wilayah Poncokusumo dan Wajak Kabupaten Malang,” Geodika J. Kaji. Ilmu dan Pendidik. Geogr. , vol. 4, no. 2, pp. 160–171, 2020.
[10]  A. A. M. Hassanusi, D. Muslim, and N. Khoirullah, “Zona Kerentanan Gerakan Tanah Berdasarkan Metode Indeks Storie Pada Daerah Gajahmungkur dan Sekitarnya, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,” Geosci. J. , vol. 5, no. 5, pp. 527–537, 2021.
[11]  R. Y. Pratama and A. H. F. Rizqi, “Analisis Tingkat Kerentanan Gerakan Tanah Menggunakan Modifikasi Metode Storie Studi Kasus Daerah Pundungsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.,” Pros. Nas. Rekayasa Teknol. Ind. dan Inf. XVII Tahun 2022 , pp. 223–231, 2022.
[12]  T.  Mersha  and  M.  Meten,  “GIS-based  landslide  susceptibility  mapping  and  assessment  using  bivariate  statistical  methods in Simada area, northwestern Ethiopia,” Geoenvironmental disasters , vol. 7, no. 1, pp. 1–22, 2020.
[13]  R. Arbi and E. Sutriyono, “ANALISIS KERAWANAN LONGSOR MELALUI PENDEKATAN METODE FUZZY LOGIC DAERAH TALANG SEJEMPUT DAN SEKITARNYA, KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN,” Appl. Innov. Eng. Sci. Res. , pp. 178–183, 2021.
[14]  E.  Febriarta,  A.  Larasati,  D.  Wacano,  and  I.  A.  Suherningtyas,  “Penentuan  Zona  Kerawanan  Gerakan  Tanah dengan  Metode Heuristik DAS Serang Kabupaten Kulon Progo (Determination of Mass Movement Vulnerability Zone using Heuristic Methods in Serang Watershed Kulon Progo District),” J. Penelit. Pengelolaan Drh. Aliran Sungai (Journal Watershed Manag. Res. , vol. 6, no. 1, pp. 1–20, 2022.
[15]  P. Prasindya, T. Hariyanto, and A. Kurniawan, “Analisis Potensi Tanah Longsor Menggunakan Sistem Informasi Geografis dan Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi),” Geoid , vol. 16, no. 1, pp. 19–27, 2020.
[16]  Kementerian Pertanian, Kepmentan No: 837/Kpts/Um/11/1980 . 1980, pp. 1–15.
[17]  Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, “Laporan Akhir Pengkajian Potensi Bencana Kekeringan, Banjir dan  Longsor  di  Kawasan  Satuan  Wilayah  Sungai  Citarum-Ciliwung,  Jawa  Barat  Bagian  Barat  Berbasis  Sistem  Informasi Geografi.” Puslittanak Bogor, 2004.
[18]  R. E. Putera, T. R. Valentina, and S. A. S. Rosa, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang,” Publik (Jurnal Ilmu Adm. , vol. 9, no. 2, pp. 155–167, 2020.
[19]  F.  D.  Haris,  S.  R.  P.  Sitorus,  and  B.  Tjahjono,  “Kesesuaian  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  berbasis  bahaya  banjir menggunakan analisis hierarki proses di Kabupaten Kuningan,” Reg. J. Pembang. Wil. Dan Perenc. Partisipatif , vol. 17, no. 1, pp. 124–135, 2022.
[20]  W.  Wibisono  and  A.  M.  Asbi,  “Strategi  Penataan  Ruang  Berbasis  Mitigasi  Bencana:  Berdasarkan  Tingkat  Kerentanan  dan Bahaya Banjir Rob di Kota Bandar Lampung,” J. Dialog Penanggulangan Bencana , vol. 11, no. 1, pp. 51–65, 2020.
[21]  A. Arnanto, “Analisis Penilaian Potensi Kerugian Lahan Sawah Berbasis Bidang Lahan di Wilayah Rawan Longsorlahan Sub DAS Bompon Kabupaten Magelang,” Universitas Gadjah Mada, 2019.
[22]  S. Aldiansyah, D. S. W. Ningsih, and R. A. Saputra, “Evaluation of Regional Spatial Development on Landslide and Flood Prone with Actual Site Conditions in Kendari City,” J. Wil. dan Lingkung. , vol. 11, no. 1, 2023.
[23]  D. F. Bayuhasta, E. Kusratmoko, A. Wibowo, and S. N. Aisyah, “Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Kerawanan Tanah Longsor di Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi,” Geodika J. Kaji. Ilmu dan Pendidik. Geogr. , vol. 5, no. 2, pp. 279–290, 2021.
[24]  S.  Iswahyudi,  A.  Widagdo,  and  F.  X.  A.  T.  Laksono,  “Sosialisasi  Analisis  Penyebab  Bencana  Longsor  Desa  Sirau, Karangmoncol, Purbalingga,” DHARMA BAKTI , pp. 7–17, 2021.
[25]  F. I. Aksa, S. Utaya, S. Bachri, and B. Handoyo, Geografi Bencana . Syiah Kuala University Press, 2021.
[26]  R. M. Awangga, Pengantar Sistem Informasi Geografis: Sejarah, Definisi Dan Konsep Dasar . Kreatif, 2019.
[27]  A. N. Muzaki, H. Masruroh, A. H. Firmansyah, and D. B. Wicaksono, “PEMETAAN POTENSI BANJIR DENGAN METODE SKORING SECARA GEOSPASIAL DI KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU,” J. Pendidik. Geos. , vol. 7, no. 2, pp. 267– 284, 2022.
[28]  F. S. H. Purwadhi and T. B. Sanjoto, Pengantar Interpretasi Citra Penginderaan Jauh. Jakarta: PT Grasindo, 1994.
[29]  A.  Ramadhan  and  D.  M.  Kurniawan,  “Evaluasi  Pengembangan  Tata  Ruang  Wilayah  Terhadap  Bencana  Tanah  Longsor  di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor,” J. Geogr. Edukasi Dan Lingkungan(JGEL) , vol. 5, no. 2, pp. 73–83, 2021.
[30]  H. S. Naryanto, H. Soewandita, D. Ganesha, F. Prawiradisastra, and A. Kristijono, “Analisis Penyebab Kejadian dan Evaluasi Bencana Tanah Longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Tanggal 1 April 2017,” J. Ilmu Lingkung. , vol. 17, no. 2, p. 272, 2019.
[31]  J. A. Zaenurrohman, I. Permanajati, P. B. Nuraga, and R. Setijadi, “KERENTANAN GERAKAN TANAH MENGGUNAKAN ANALISIS DATA SPASIAL DI DAERAH KARANGJAMBU, PURBALINGGA,” Geogr. J. Kajian, Penelit. dan Pengemb. Pendidik. , vol. 11, no. 1, pp. 158–171, 2023.
[32]  Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Peraturan Daerah Kabupten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011  – 2031 . 2020.