## DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA
Sarip, Aip Syarifudin dan  Abdul Muaz Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: sarip@umc.ac.id, aip.syarifudin@umc.ac.id dan muaz@ umc.ac.id

## Abstract
The article aims to examine the impact of Covid-19 on the community's economy and village development. The village always gets help, leads to circumstances or gives birth to the village losing its identity. The loss  of  the village's identity is  proven by the existence of  whatever  is required by the government  in  its  transmission, it must get  rewards  in  the form of  material. The basic problem is how to fulfill the economy as a basic human need in order to carry out activities  in  the  world  in  order  to  fulfill  welfare,  safety.  The  relationship  between  village democracy  with  the  direction  of  the  economy  and  village  development  which  is  an inseparable unit. Democracy influences the handling of Covid-19, is a real test of the results of village democracy in realizing the economy and development. The research is intended to understand  the  impact  of  outbreaks  on  the  village  economy,  rural  development  that  is sweeping  the  world.  The  views  of  the  village  community  have  experienced  a  crisis  of confidence,  due  to  the  role  played  by  the  central  and  regional  governments  that  do  not  pay attention to the village as an independent government losing its identity. For the sake of the realization of a village democracy in the field of economy and development, ideally building the character of a society free from dependency.
Keywords: Covid-19, Economy, Development, and Democracy .

## Abstrak
Artikel  bertujuan  mengkaji  dampak  Covid-19  terhadap  perekonomian  masyarakat  dan pembangunan  desa.  Desa  selalu  mendapatkan  bantuan,  mengarah  pada  keadaan  atau melahirkan  desa  kehilangan  identitasnya.  Hilangnya  identitas  desa  terbukti  dengan  adanya apapun yang diharuskan oleh pemerintah dalam penularannya, harus mendapatkan imbalan berupa  materi.  Persoalan  mendasar  bagaimana  pemenuhan  perekonomian  sebagai kebutuhan  dasar  manusia  dalam  rangka  menjalankan  aktivitas  di  dunia  guna  memenuhi kesejahteraan,  keselamatan.  Hubungan  antara  demokrasi  desa  dengan  arah  perekonomian dan  pembangunan  desa  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Demokrasi  mempengaruhi  penanggulangan  Covid-19,  merupakan  ujian  nyata  hasil demokrasi  desa  dalam  mewujudkan  perekonomian  dan  pembangunan.  Penelitian dimaksudkan  untuk  memahami  dampak  wabah  terhadap  perekonomian  desa,  pembangunan desa  yang  sedang  melanda  dunia.  Pandangan  masyarakar  desa    telah  mengalami  krisis kepercayaan,  akibat  peran  yang  dimainkan  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  kurang memperhatikan  desa  sebagai  pemerintahan  mandiri  kehilangan  identitasnya.  Demi terwujudnya  suatu  demokrasi  desa  di  bidang  perekonomian  dan  pembangunan,  idealnya membangun karakter masyarakat yang bebas dari ketergantungan.
Kata Kunci: Covid-19, Perekonomian, Pembangunan, dan Demokrasi.

## PENDAHULUAN
Lahinya
Covid-19
telah merubah perekonomian  dunia,  termasuk  Indonesia dibuktikan  adanya  pengalihan-pengalihan anggaran dalam rangka penanganya, termasuk  di  desa-desa.  Penamanaa  2019- nCoV disematkan World Health Organization (WHO)  untuk coronavirus disease  that  was  discoverd in 2019  pada tanggal  11  Februari  2020,  dengan  sebutan Covid-19 (Yuliana, 2020). Memiliki dampak  yang  sangat  luar  biasa  di  seluruh dunia  tidak  ketinggalan  juga  dengan  desa- desa  yang  ada  di  Indonesia.  Desa-sesa terpengaruh terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang selama ini banyak mengandalkan bantuan dari pusat.
UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa, memiliki  tujuan  menbangun  desa  secara sistematis,  konsisten  dan  berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan
(Amanulloh,
2015). Pembangunan desa dari pinggiran memfokuskan diri pada bidang perekonomian  dan  kurang  memperhatikan demokrasi desa yang kerap kali mendapatkan  sorotan  secara  hukum  dan politik. Pemerintah pusat kurang memperhatikan  demokrasi  desa  dan  lebih fokus  pada  perekonomian  (Wulandari, 2017).  Perekonomian  dan  pembangunan pemerintahan tersebut tidak dapat lepas dari perkembangan  dinamika  hukum  dan  politik yang terjadi ditingkatan nasional.
Pemerintah  menjadikan  perekonomian  dan pembangunan  semakin  bergantung  pada kebijakan-kebijakan
pusat
dan menghilangkan karakter desa sendiri.
Perekonomian  dan  pembangunan  desa pada  dasarnya  diawali  dengan  adanya demokrasi  desa  atau  yang  sering  dikatakan sebagai  pemilihan  kepala  desa.  Demokrasi desa sebetulnya tidak semata-mata memperebutkan kekuasaan untuk mendapatkan  dukungan  suara  masyarakat, menyangkut  harga  diri,  dan  gengsi  bagi calon  kepala  desa  (Yuningsih  &  Subekti, 2016).  Pemilihan  kepala  desa  tidak  kalah panasnya,  dibandingkan  dengan  masalah
pemilihan di ditingkatan nasional. Pemilihan  kepala  desa  bagi  masyarakat desa,  dinilai  lebih  bergengsi  dibandingkan dengan pemilihan di tingkat daerah maupun nasional.  Pemilihan  kepala  desa  membuka ruang-ruang untuk membangun perekonomi yang  pendanaanya  berasal  dari  pusat. Datangnya  wabah  Covid-19,  menjadikan beberapa  pembangunan  ekonomi  dan  desa kelihatannya tidak berjalan secara maksimal.  Persoalan  mendasar  tentang ekonomi  yakni  bagaimana  pemenuhan kebutuhan  dasar  manusia  dalam  rangka menjalankan  aktivitas  di  dunia  guna memenuhi  kesejahteraan,  keselamatan,  dan kemakmuran  hidup  bagi  orang  banyak (Haerisma, 2019).
Adanya  hubungan  antara  demokrasi desa  dengan  arah  perekonomian  dan pembangunan  desa  yang  merupakan  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil demokrasi  mempengaruhi  penanggulangan Covid-19 yang merupakan ujian nyata hasil demokrasi desa dalam mewujudkan perekonomian  dan  pembangunan  yang harus  dilaksanakan  sebagaimana  visi  dan misinya yang harus sejalan dengan Pancasila  (Sarip  &  Wahid,  2018).  Maka permasalahan  yakni  (1)  Bagaimana  peran desa dalam bidang ekonomi dan pembangunan  pada  saat  terjadinya  wabah Covid-19; (2) Seperti apakah paran pemerintah  pusat  yang  ideal  dalam  bidang ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat desa yang berbeda-beda.

## LITERATURE REVIEW
Penelitian tentang pemikiran dampak Covid-19 terhadap perekonomi dan pembangunan desa, terlihat sangat sederhana  dengan  alasan  yang  dibiacarakan desa. Padahal banyak sekali penelitian yang sudah membahas dampak Covid-19 terhadap  perekonomian  dan  pembangunan yang  cakupannya  sangat  luas.  Meskipun demikian, nampaknya belum banyak penelitian yang secara spesifik
membahasnya,  yang  mencoba  memadukan antara Covid-19,
perekonomian,
pembangunan  desa.  Berikut  beberapa  karya yang
terdokumentasikan
terkait permasalahan  yang  dikaji.  Desa  dipandang sebagai  suatu  pemerintahan  terendah  yang mempunyai  identitas,  entitas,  memiliki batas-batas  wilayah  tertentu  dan  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat setempat yang  diakui dan  dihormati (Purnamasari,  2019).  Pemberitaan  dari Meneteri  Keuangan  berkenaan  dengan pandemic  Covid-19  terhadap  ekonomi Indonesia(Puspasari, 2020).
Keberadaan desa lebih dipahami sebagai  daerah  kesatuan  hukum  dimana memiliki  kekuasaan  untuk  mengurus  dan mengelola  pemerintahan  secara  mandiri (Kushandajani  &  Kushandajani,  2017). Penelitian Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko  M.  Prijono  tahun  1983  yang melakukan  penelitian  tentang  desa  di  Jawa terkait  dengan  dominasi  elite  desa  yang berorientasi  pada  pemerintah  supradesa. Sejalan  dengan  penelitian  Neneng  Yani Yuningsih  dan  Valina  Singka  Subekti menyatakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)  tidak  dapat  dilepaskan  dari perkembangan nilai-nilai modern dan ekonomi  masuk  ke  desa  sebagaimana  hasil penelitian  tahun  2008-2013  di  Jawa  Barat (Yuningsih & Subekti, 2016).
Hal  berbeda  dilakukan  oleh  Endrik Hidayat, Budi Prasetiyo, dan Setya Yuana di tahun  2016,  bahwa  politik  oligarki  dapat diruntuhkan dengan kekuatan politik patron- klien  (Hidayat  et  al.,  2019).  Selain  unjuk kekuatan  ekonomi  yang  berifat  oligarki dalam Pilkades juga menjadi ajang berkenaan sumber nonmaterial yang digunakan sebagai sumber kekuatan. Kemudian  terakhir  berkenaan  dengan  info terhadap  pembangunan  dunia  internasional akibat  adanya  pandemik  dalang  ruang lingkup  internasional  (Lisbet,  2020).  Maka, penelitian akan mencoba mengambil cakupan  yang  belum  banyak  dilakukan pembahasan  yang  berkenaan  dengan  desa
akibat  adanya  wabah  Covid-19  dibidang perekonomian dan pembangunannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dimaksudkan  untuk  memahami dampak  Covid-19  terhadap  perekonomian desa,  pembangunan  desa  ditengah-tengan wabah  yang sedang melanda dunia. Peneliti mencoba menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian.  Kemudian  pendekatan  kualitatif dipilih  dengan  metode  deskriptif  dan  jenis penelitian  ini  menggunakan  penelitian kepustakaan ( library research ) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa  buku,  catatan,  maupun  laporan  hasil penelitian  dari  penelitian  sebelumnya.  Data tambahan  didapatkan  dari  pengamatan- pengamatan  selama  adanya  wabah  tahun 2020  di  desa  terutama  yang  menyangkut perekonomian dan pembangunan desa.
Teknik pengumpulkan data yang dilakukan  penulis  dengan  mengidentifikasi tema  atau  wacana  dari  buku-buku,  makalah atau  artikel,  majalah,  jurnal  dari  hasil penelitian  terdahulu, web (internet),  atau juga  data  yang  diambil  dari  informasi lainnya  yang  berhubungan  dengan  tema penelitian  ini  untuk  mencari  hal-hal  atau variable  yang  berupa  catatan,  transkip, buku,  surat  kabar  dan  sebagainya  yang berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  Adapun langkah penelitian sebagai berikut: mengumpulkan data-data yang ada baik dan menganalisa  data-data  melalui  buku-buku teks, dokumen lain, dan sebagainya. Setelah mendapatkan  beberapa  data,  maka  data kemudian  dianalisis  untuk  mendapatkan kesimpulan,  cara  analisa  data  sebagai berikut:  Analisis  Deskriptif  ( Descriptif Analysis ),  peneliti  melakukan  pemetaan tempat  terhadap  data-data  yang  akan  dicari. Analisis isi ( Content Analysis ), menganalisa lebih dalam berkaitan buku, majalah, jurnal, penelitian  bukan  hanya  isi  pada  data tersebut melainkan peneliti akan mengungkapkan  latar  belakang,  waktu, aspek, kemudian mengungkapkan
argumentasi sesuai dengan penelitian (Haerisma, 2019).
Peneliti  melakukan  analisis  data  secara induktif,  dimulai  dari  lapangan  atau  fakta empiris  dengan  cara  terjun  ke  lapangan, mempelajari  fenomena  atau  fakta  empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan.  Analisis  data  dalam  penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan  cara  proses  pengumpulan  data. Adapun  tahapan  analisis  data  sebagai berikut:  Reduksi  Data,  Penyajian  Data, peneliti  memberikan  kesimpulan  tiap-tiap penelitian yang berkenaan dengan perekonomian dan pembangunan desa di era Covid-19.  Verifikasi  juga  dilakukan  setelah data  disajikan  untuk  ditarik  dalam  bentuk simpulan.

## KONSEP DASAR Pengertian Covid-19
Virus  Corona  menyebabkan  penyakit  flu biasa  sampai  penyakit  yang  lebih  parah seperti  Sindrom  Pernafasan  Timur  Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah  (SARS-CoV).  Virus  Corona  adalah zoonotic  yang  artinya  ditularkan  antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian
Kesehatan Indonesia, perkembangan  kasus  Covid-19  di  Wuhan berawal  pada  tanggal  30  Desember  2019 dimana
Wuhan Municipal Health
Committee mengeluarkan pernyataan “ urgent  notice  on  the  treatment  of pneumonia of unknown cause ” (Hanoatubun,  2020).  Penyebaran  virus Corona  ini  sangat  cepat  bahkan  sampai  ke lintas  negara.  Sampai  saat  ini  terdapat  188 negara  yang  mengkorfirmasi  terkena  virus Corona.  Penyebaran  virus  Corona  yang telah  meluas  ke  berbagai  belahan  dunia membawa  dampak  pada  perekonomian Indonsia,  baik  dari  sisi  perdagangan, investasi dan pariwisata. Keadaan dunia saat sekarang  apabila  dilihat  dari  pemaknaan totem,  telah  mengalami  pengalihan    sosok totem tersebut.
Apa  yang  dinamakan  sebagai  totem sendiri  rupanya  bukan  hanya  berlaku  pada nilai-nilai  keagamaan  saja,  bahkan  sekelas negara  memiliki  totem  masing-masing sebagai bentuk kesakralan bagi masyarakatnya.  Penggunaan  kata  totem negara  sendiri  memiliki  dasar  pemikiran tersendiri,  yakni  dengan  mengacu  pada pengertian negara  yang  apabila ditarik pada sudut  pandang  ini,  negara  merupakan organisasi bangsa. Totem 2019-nCoV disematkan World  Health  Organization (WHO) untuk coronavirus disease that was discoverd in 2019 pada tanggal  11 Februari 2020,  di  Indonesia  lebih  popular  dengan sebutan Covid-19 (Yuliana, 2020).
Keberadaannya, memaksa pemerintah mengeluarkan  kebijakan  yang  berkenaan dengan  keadaan  darurat,  sering  dikenal dengan sebutan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  (Hsb, 2017).

## Pengertian  Ekonomi  dan  Pembangunan Desa
Ekonomi  adalah  salah  satu  faktor  penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan  dengan  kebutuhan  ekonomi (Astutiningsih  &  Sari,  2017).  Keberadaan ekonomi  dapat  memberikan  kesempatan bagi  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian,  tempat tinggal, dan  lain sebagainya.  Pentingnya  ekonomi  dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara  untuk  mengatur  kebijakan  tentang perekonomian  dan  menjamin  perekonomian warga  negara  khususnya  di  Indonesia  yang memproklamirkan diri sebagai negara kesejahteraan ( welfare staat ). Dalam konsep negara  kesejahteraan  adalah  negara  berhak untuk  ikut  campur  dalam  segala  aspek kehidupan warga negaranya termasuk dalam bidang  ekonomi.  Selain  daripada  itu, pertumbuhan  ekonomi  juga  merupakan faktor  yang  mendukung  pembangunan nasional dalam sebuah negara. Pertumbuhan
ekonomi yang baik akan dapat meningkatkan pembangunan nasional.
Pembangunan sendiri merupakan proses atau  cara  membangun  atau  menjadikan sesuatu  agar  lebih  berwujud.  Desa  menurut UU  No.  6  tahun  2014  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul,  dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat terhadap pembangunan desa,  maka  masyarakat  harus  dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan termasuk pada tahapan perencanaan pembangunan  desa. Dengan  demikian diharapkan akan timbul suatu rasa tanggung jawab  bersama  seluruh  masyarakat  desa terhadap pembangunan di desanya.
Konsep the  king  can  not  do  wrong menjadi  tumpuan  bagi  paraturan  darurat, kebijakan tidak dapat disalahkan selama atas nama  negara,  memiliki  itikad  baik,  atau sering  dikaitkan  dengan  hak  prerogratif presiden (Sarip, 2018a).
Kebijakan pemerintah  Indonesia  dinilai  kurang  dapat mempertimbangkan suara rakyat, menjadikan  konsep the  king  can  not  do wrong menguat  ditengah-tengah  totem 2019-nCoV  dan  dapat  melahirkan people power .  Garuda  sebagai  totem  negara Indonesia  yang  mengemban  nilai  Pancasila, kakinya yang melindungi Bhinneka Tunggal Ika,  mengalami  pengesampingan  dengan adanya  totem  baru  yang  sedang  menjadi primadona  global.  Desa  sebagai  kesatuan pemerintahan terkecil dalam Negara Indonesia memiliki tugas dibidang perekonomian dan pembangunan desa.
PEMBAHASAN DAN DISKUSI Peran Demokrasi Desa Pada
Perekonomian dan Pembangunan Desa di Era Covid-19
Tentang keberadaan organsisasi desa sendiri hanya  pada  dasarnya  tidak  berdiri  sendiri atau beriringan dengan pemerintah pusat. Di dalam  demokrasi  desa  Kebijakan  tentang apa  yang  menjadi  fungsi  dan  bagaimana hubungan demokrasi desa dengan pemerintah ditentukan oleh partai politik itu sendiri (Panjaitan, 2015). Hal ini menimbulkan  langkah  yang  efektif  bagai pemerintah  pusat  maupun  daerah  untuk memainkan  peran  pada  arena  demokrasi desa,  kepentingannya  terbesarnya  untuk mendapatkan  simpati  dari  masyarakat  desa. Hal ini dilakukan kerena adanya pandangan publik pada saat terjadi Covid-19 mengalami krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terjadi akibat peran-peran yang dimainkan pemerintah pusat maupun daerah yang  kurang  memperhatikan  desa  sebagai pemerintahan mandiri.
Desa  sebagai  organisasi  kekuasaan tingkat  lokal  yang  ada  di  Indonesia,  yang secara  mempunyai  mempunyai  wewenang tertentu  karena  merupakan  bagian  dari pemerintahan  negara  (Rudiadi  &  Herawati, 2017).  Desa  sering  dirumuskan  sebagai suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang berkuasa  menyelenggarakan  pemerintahan sendiri  sebagai  perwujudan  pengakuan negara terhadap eksistensi desa. Keberadaan desa  dalam  konteks  demokrasi,  sebagai bagian  dari  masyarakat hukum desa mempunyai hak untuk  mengurus kehidupan mereka  secara  mandiri  (otonom),  dan wewenang  untuk  mengurus  dirinya  itu sudah  dimiliki  sejak  kesatuan  masyarakat hukum  itu  ada  tanpa  diberikan  oleh siapapun,  sehingga  dari  sinilah  mengapa desa  disebut  sebagai  otonomi  asli. Artinya hakikat  desa  merupakan  pemerintahan  asli yang  otonom  yang  juga  dapat  memangku kepentingannya sendiri  (Kusnadi,  2015). Di sisi  lain  adanya  lahirnya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan adanya Covid-19, melahirkan perekonomian
dan pembangunan desa sebagai pemerintahan yang tidak berdaya.
Pemilihan  kepala  desa  sebagai  salah satu  bentuk  demokrasi  desa  tidak  dapat dilepaskan  dari  pengaruh  pemerintah  secara keseluruhan.  Setingan-setingan  kebijakan terhadap  demokrasi  desa  dimulai  dari  tahap penjaringan  bakal  calon  kepala  desa,  calon kepala  desa,  sampai  pada  pengendalian kepala desa ketika menang dalam Pemilihan kepala  desa.  Menjadikan  kepala  desa  selalu dikendalikan  dan  tidak  lagi  memperhatikan pembangunan dan harapan-harapan masyarakat  akan  lahirnya  pemimpin  baru. Kepala  desa  ditempatkan  sebagai  petugas administrasi  untuk  melaksanakan  bidang perekonomian  dan  pembangunan  yang selalu  mengharapkan  bantuan  pemerintah, tanpa melakukan penggalian terhadap potensi desa.
Harapan dari pemerintah dalam memberikan  bantuan  harus  berubah  total dengan  adanya  wabah  dan  menggiring  desa sebagai peminta-minta saja terhadap kejaidan sperti sekarang.
Covid-19
menjadikan perekonomian dan pembangunan desa mengalami proses pengkebirian  yang  dirasakan  langsung  oleh aparat  desa  tapi  tentunya  tidak  untuk  para petani  yang  sudah  terbiasa  mencari  sendiri untuk mencukupi kebutuhan dan membangun keluargannya. Bantuan-bantuan pemerintah  dalam  bentuk  ekonomi  yang diberikan pada masyarakat desa, inilah yang menjadikan  masyarakat  desa  tidak  langi tangguh  dan  hanya  mengharapkan  belas kasihan  pemerintah.  Menjamurnya  bantuan yang  kurang  terarah  menajdikan  desa  pasca reformasi,  menjadi  salah  satu  alasan pembendar bagi pemerintah atas keberhasilan perekonomian tanpa memperhatikan dampak mental desa. Kondisi  Covid-19  ‘memaksa’  pemerintah untuk semakin gencar memberikan peringatan-peringatan  akan  bahaya  Covid- 19,  hasilnya  masyarakat  tidak  menuruti pemerintah  tanpa  adanya  imbalan  yang berupa materi.
Secara  politik  hukum  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa mencoba  mengembalikan  desa  pada  konsep otonomi asli melalui pengukuhan pengakuan  atas  kedudukan  desa,  pemberian kewenangan lokal berskala desa, pemberian status  dan  kedudukan  perangkat  desa  yang bukan  sebagai  aparat  pemerintah,  serta pemberian  pendanaan  bagi  desa  melalui APBN dan dana perimbangan dalam bentuk alokasi dana desa. Dalam konteks implementasi,  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri menghadapi tantangan terkait kesiapan desa dalam menjalankan
kewenangan- kewenangannya, hingga persepsi pemerintah daerah terhadap kedudukan desa (Kusnadi,  2015).  Kegagalan  pemerintah daerah dan desa dalam mengelola tantangan tersebut  akan mengakibatkan politik hukum pemerintahan desa sebagai pemangku otonomi  asli  tidak  dapat  terwujud.  Terlebih lagi  dengan berbagai  bantuan terhadap desa oleh  pemerintah  sebetulnya  sangat  terlihat adanya pengkebirian terhadap pemerintahan desa,  k eterlibatannya  memang  tidak  terlihat dalam  pengkebirian  demokrasi  desa  (Sarip, 2019).
Pernyataan  Sri  Mulyani  sendiri  tentang Desa  pada  dasarnya  tidak  dapat  disamakan antara  desa  dengan  kesatuan  masyarakat hukum adat yang secara tegas dijamin UUD 1945:  (Kementrian  Keuangan  Republik Indonesia, 2017) “Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum  terkecil  yang  telah  ada  dan  tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia”.
Bukti  pengkebirian  demokrasi  desa sangat jelas dari pengertian desa itu sendiri, kemudian  desa,  praktinya  desa  hanya diberlakukan layaknya sebagai daerah arena uji  coba  bagi  partai  politik  melalui  sayap- sayap politiknya. Adapun ukuran pengkebirian  demokrasi  oleh  organisasi sayap partai politik dengan dapat dilihat dari beberapa segi:
a) Pemilihan  Kepala  Desa  yang  luput  dari perhatian pemerintah pusat justru dijadikan ajang bagi partai politik melalui sayap partai untuk mengendalikan desa;
b) Desa  sebagai  entitas  yang  sudah  ada sebelum  NKRI  lahir  pada  tahun  1945, kurang mendapat perhatian dalam menata demokrasi  dan  pemerintah  pusat  hanya perkutat pada pembangunan fisik, akhinya sentuhan sayap politik memainkan desa sebagai ajang penghimpunan  kekuatan  untuk  partai politik (Hanafi Arief, 2017);
c) Desa  sekarang  bukan  merupakan  bagian dari  keragaman  atau  multikulturalisme Indonesia  yang  kemudian  secara  mudah diseragamkan  oleh  produk  hukum  yang berkenaan  dengan  desa,  dalam  hal  ini pemerintah  kurang  memperhatikan  desa- desa  atau  dengan  kata  lain  menyamakan antara  desa  dan  kesatuan  masyarakat hukum  adat  padahal  desa  sekarang  tidak lagi  dapat  dikatakan  sebagai  kesatuan masyarakat hukum adat. Bahkan sekarang dengan lahirnya Undang- Undang Desa tersebut membuat masyarakat  desa  semakin  mengikuti gaya-gaya kota  yang sedikit demi sedikit menghilangkan identitas asli
masyarakatnya;
d) Desa  sekarang  sama  seperti  desa  dalam lintas  sejarah  yakni  menjadi  arena eksploitasi,  diperlakukan  tidak  adil, mulai  dari  era  kerajaan,  pemerintahan kolonial,  hingga  pemerintah  NKRI. Cuma cara  yang digunakan saat ini tidak sekeras  masa  lalu,  yakni  masuk  melalui produk hukum.
e) Ketegasan  perundang-undangan  kurang menyentuk organisasi sayap partai politik, sehingga partai politik menggunakan  sayap  partainya  secara leluasa.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa hadir sebagai upaya
pembaharuan  desa.  Undang-undang  ini menjadi  koreksi  dan  otokritik  terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa selama  ini  yang  terkesan  tidak  serius  dan memiliki  komitmen  besar  terhadap  standar pembangunan di desa. Mengenai pembaharuan  desa,  pembaharuan  yang dimaksud  tidak  hanya  sekedar  melakukan revitalisasi  desa  atau  merekonstruksi  desa yang  sudah  rusak.  Pembaharuan  adalah proses  transformasi  sosial,  atau  perubahan yang sustain (berkelanjutan) yang direkayasa  melalui  perubahan  paradigma, kebijakan  publik,  dan  gerakan  sosial  dari masyarakat  sipil  (Timotius,  2018).  Tapi tidak  mempertimbangkan  akan  adanya tangan-tangan  sebagaimana  yang  terjadi sekarang  atas  adanya  Covid-19    yang melanda dunia.

## Bantuan Pemerintah Melahirkan Desa dan Masyarakat Serba Mengharap
Desa  merupakan  entitas  pemerintahan terendah  dalam  konteks  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  hal  ini  dapat dilihat  dalam  pasal  18B  ayat  2  Undang- undang Dasar 1945 bahwa Negara mengakui  kekhususan  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan  kata lain  Negara  mengakui  eksistensi  Desa sebagai bagian dari bentuk hirarki pemerintahan.  Pasal  1  (1)  Undang-Undang No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  pengertian desa adalah; Desa adalah desa dan desa adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan  kewenangan  pemerintah desa  dapat  dilihat  pada  Pasal  18  dan  Pasal 19 Undang-udang No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Pasal 18 Undang undang No.6 Tahun 2014  berbunyi  “Kewenangan  desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat desa”.  Gerakan  sayap  politik  di  desa merupakan problematika yang dihadapi oleh partai-partai politik termasuk pengaturannya.  Pemilihan  kepala  desa  pada dasarnya  sebagai  proses  politik  yang  lang- sung  menyentuh  kepentingan  politik  paling mendasar  dari  masyarakat,  politik  lokal diyakini  lebih  memengaruhi  kehidupan setiap  hari  dibanding  politik  nasional.  Hal ini seperti ditegaskan oleh Terry Christensen,  menegaskan  bahwa  secara  de- finisi,  politik  lokal  menekankan  pada pengambilan keputusan, pengambilan suara, dan  kebijakan  publik  yang  dilakukan  di tingkat  lokal  ketika  seorang  individu  atau sekelompok  kecil  masyarakat  dapat  terlibat dan memengaruhi secara langsung.
Sudut  politik  desa  sebagai  kekuasaan dimaksudkan  untuk  mencegah  penumpukan kekuasaan  pada  satu  pihak  saja  yang  pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Penyelenggara  pemerintahan  desa  dianggap sebagai  tindakan  pendemokrasian  untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan  dan  melatih  diri  dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Namun  yang  terjadi  justru  masuknya organsisasi  sayap  politik  sebagai  kaum penekan  menjadi  permasalahan  tersendiri untuk  membangun  demokrasi  desa.  Suatu gerakan  kedap  suara  yang  dilakukan  oleh organisasi  saya  politik  tidak  terlepas  dari kelonggaran perundang-undangannya sendiri.
Sementara perbincangan tentang otonomi  desa  seringkali  dikaitkan  dengan otonomi  daerah  dan  bahkan  seringkali disama-artikan.  Padahal  istilah  otonomi daerah dan otonomi desa berbeda satu sama lain.  Otonomi  desa  tidak  dapat  dipahami sebagai  pemberian  atau  konsekuensi  dari
adanya otonomi daerah. Otonomi desa telah sejak  lama.  Bahkan,  kalau  ditelusuri  dari sejarah  keberadaan  desa-desa  di  Indonesia, maka  akan  terlihat  jelas  bahwa  pada dasarnya  otonomi  desa  lebih  dulu  ada daripada otonomi daerah.
Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi  pemimpinnya.  Tradisi  tersebut dari  waktu  ke  waktu  telah  mengalami evolusi  sejalan  dengan  perkembangan  dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui  pemilihan  kepala  desa.  Pemilihan kepala  desa  meskipun  dalam  bentuk sederhana  adalah  sebuah  sistem  politik, yang  merupakan  bagian  dari  sistem  politik lain yang lebih besar dan kompleks.
Desa  dalam  pandangan  politik  adalah sebuah  masyarakat  demokrasi,  sebuah masyarakat  yang  mendasarkan  diri  pada kedaulatan rakyat (Sholikah, 2014). Demokrasi  desa  itulah  yang  dianggap sebagai  demokrasi  “asli”  yang  bisa dijadikan  orientasi  dalam  pengembangan demokrasi  modern  di  tingkat  nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa, dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di  desa,  dari  calon-calon  yang  mereka ajukan sendiri.
Desa  sebagai  laboratorium  hukum ketatanegaraan mungkin kedengarannya tidak  terlalu  baik,  fakta  akan  membuktikan bahwa  desa  pantas  dijadikan  sebagai laboratorium hukum ketatanegaraan Indonesia. Mulai dari cara hidup  yang baik, sopan  santun,  dan  yang  terakhir  tentunya berkenaan  dengan  politik  uang  selalu menjadi  fenomena  nasional  dan  melupakan akan keberadaan laboartoriumnya itu sendiri.  Dilihat  dari  persefektif  sosial, hukum  merupakan  salah  satu  dari  sub- sistem sosial yang juga memiliki ketergantungan  dengan  sub-sistem  sosial yang lain. Begitu juga dengan ketatanegaraan  Indonesia  yang  membagi wilayah  pemerintahan  ke  dalam  tiga  bagian yakni  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, dan pemerintah desa. Ketiganya tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya dan merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh,  justru desa dalam hal ini sebagai dasar pembentukan negara atau sebagai laboratorium negara Indonesia.
Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat terjadinya peningkatan kesadaran  warga  masyarakat,  pengurus organisasi,  dan  aparat  pemerintah  desa dalam  perencanaan,  penganggaran,  dan evaluasi hasil pembangunan desa (Susetiawan et al., 2018). Beberapa indikator  tersebut  sebagai  berikut:  (1) Terbangunnya  komitmen  warga  masyarakat untuk berani menyampaikan ide/usulan pada forum  publik/musyawarah  desa,  khususnya dalam  hal  perencanaan,  penganggaran,  dan evaluasi hasil pembangunan; (2) Terbangunnya  komitmen  organisasi  warga untuk mulai mempraktikkan dan mendiskusikan tata cara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan  dengan  prosedur  yang  baik; (3) Terbangunnya komitmen aparat pemerintahan desa untuk terbuka, responsif, dan akuntabel dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa.
Apa  yang  terjadi  pada  desa  dan masyarakat  desa  yang  telah  melahirkan mental  pengharap  akibat  kebijakan  yang kurang  tepat,  pada  akhirnya  nilai-nilai  yang diharapkan  dalam  demokrasi  Pancasila mengalami  sedikit  kegagalan  (Sarip,  2018). Kegagalan demokrasi desa, maka pemerintah  harus  segera  berbenah  atas kebijakan-kebijakan  yang  telah  melahirkan masyarakat  materalisti.  Tujuan  adanya negara  Indonesia  untuk  memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara yang  diwujudkan  secara  konstitusional. Perlu  diterangkan  bahwa  negara  setelah wabah berakhir, pemerintah segera melakukan peninjuan-peninjuan agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak mengarah pada mental yang justru membuat masyarakat sebagai peminta-minta.
Orientasi  ini  merupakan  kebijkan- kebijkan  antara  pemerintah  agar  dapat menumbuhkan  suatu  identitas  desa  yang memiliki  mental  kuat.  Demi  terwujudnya suatu demokrasi desa di bidang perekonomian dan pembangunan, pemerintah  jangan  membentuk  mental- mental  desa  yang  melahirkan  peminta- minta.  Pemerintah  harus  berpartisipasi  aktif bukan hanya penyaluran materi saja, dengan mendudukkan kader-kadernya menjadi pejabat  pemerintah  sbagai  wakil  rakyat, sehingga dapat turut serta dalam mengambil dan  menentukan  keputusan  politikberupa kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat desa pada dasarnya tidak memiliki mental  peminta-minta, maka pemerintah sudah selanyaknya dalam mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  harus menghindarkan  kebijakan  yang  mengarah pada keadaan tersebut.

## KESIMPULAN
Covid-19  telah  merubah  perekonomian dunia, termasuk Indonesia dibuktikan adanya pengalihan-pengalihan anggaran dalam  rangka  penanganya,  termasuk  di desa-desa.
Penamanaa 2019-nCoV
disematkan World  Health  Organization (WHO) untuk coronavirus disease that was discoverd in 2019 pada tanggal  11 Februari 2020,  dengan  sebutan  Covid-19.  Memiliki dampak  yang  sangat  luar  biasa  di  seluruh dunia  tidak  ketinggalan  juga  dengan  desa- desa  yang  ada  di  Indonesia.  Desa-sesa terpengaruh terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang selama ini banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Desa sebagai organisasi kekuasaan  tingkat  lokal  yang  ada  di Indonesia, yang secara mempunyai mempunyai  wewenang  tertentu  karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.  Desa  sering  dirumuskan  sebagai suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang berkuasa  menyelenggarakan  pemerintahan sendiri  sebagai  perwujudan  pengakuan negara terhadap eksistensi desa. Keberadaan desa  dalam  konteks  demokrasi,  sebagai
bagian  dari  masyarakat hukum desa mempunyai hak  untuk  mengurus kehidupan mereka  secara  mandiri  (otonom),  dan wewenang  untuk  mengurus  dirinya  itu sudah  dimiliki  sejak  kesatuan  masyarakat hukum  itu  ada  tanpa  diberikan  oleh siapapun,  sehingga  dari  sinilah  mengapa desa  disebut  sebagai  otonomi  asli  desa. Demi  terwujudnya  suatu  demokrasi  desa  di bidang  perekonomian  dan  pembangunan, pemerintah  jangan  membentuk  mental- mental  desa  yang  melahirkan  peminta- minta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Amanulloh, N. (2015). Demokratisasi Desa :
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia , 1–47.
Astutiningsih,  S.  E.,  &  Sari,  C.  M.  (2017). Pemberdayaan  Kelompok  Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan  Ekonomi  Jawa  Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan , 2 (1), 1–
9.
https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5500
Haerisma, A. S. (2019). Konsepsi Pemikiran
Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila  Dan  Ekonomi  Kerakyatan Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat. Al- Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi , 4 (2), 187–199.
Hanafi  Arief.  (2017).  Rekonstruksi  Hukum Tentang  Hukuman  Kebiri  Bagi  Pelaku Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual. Jurnal  Khazanah:  Jurnal  Studi  Islam Dan  Humaniora , 14 (1),  110–133. https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004
Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak  Covid-19 Terhadap  Perekonomian  Indonesia. EdusPsyCoun  Journal,  Juranal  of Education,  Psyhology  and  Counseling ,
2 (1), 146–153.
Hidayat,  E.,  Prasetyo,  B.,  &  Yuwana,  S. (2019).  Runtuhnya  Politik  Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan  Incumbent  pada  Pilkades
Tanjung  Kabupaten  Kediri. Jurnal
Politik , 4 (1), 53. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193 Hsb,  A.  M.  (2017).  Kegentingan  yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (1), 109–122.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2017).  Buku  Pintar  Dana  Desa. Buku Pintar Dana Desa , 113. https://www.kemenkeu.go.id/media/67 49/buku-pintar-dana-desa.pdf Kushandajani,  &  Kushandajani.  (2017). Implikasi  Uu  No.  6  Tahun  2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Implikasi  Uu  No.  6  Tahun  2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa , 2 (1), 53–64. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635
Kusnadi,  A.  (2015).  Perkembangan  Politik Hukum  Pemerintahan  Desa  Menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang  Desa. PADJADJARAN  Jurnal Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) , 2 (3), 564–580.
https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8 Lisbet.  (2020).  Penyebaran  covid-19  dan Respons  Internasional. Info  Singkat , XII (5), 7–12.
Panjaitan,  M.  J.  (2015). Fungsi  dan hubungan  Organisasi  Sayap  Partai Politik  di  Indonesia . 3 (2),  54–67. http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5
624.pdf Purnamasari,  G.  C.  (2019).  Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014
Tentang  Desa  (Studi  Bpd  Desa Kunjang). Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu
Hukum , 3 (2), 161–174. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.
p161-174
Puspasari,  R.  (2020).  Pemerintah  Waspada Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap
Ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia , April ,
17–21.
https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/ Rudiadi,  &  Herawati,  R.  (2017).  Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Persefektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa
Serentak  Tahun  2016  di  Kabupaten
Rokan  Hilir,  Provinsi  Riau). Law Reform , 13 (1), 132. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956 Sarip,  S.  (2018a).  Pemikiran  the  King  Can Do  Not  Wrong  dalam  Politik  Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Kanun Jurnal  Ilmu  Hukum , 20 (2),  315–336.
https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.1
0157
Sarip,  S.  (2018b).  The  Manifestation  of
Indonesian Democracy; Between Pancasila  State  of  Law  and  Islamic Nomocracy. Jurnal  Hukum  Novelty ,
9 (2), 192. https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a 11517 Sarip, S. (2019). Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (1), 60.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.
1910
Sarip, S., & Wahid, A. (2018). Kemajemukan  Visi  Negara  Hukum
Pancasila  Dalam  Misi  Hukum  Negara
Indonesia. Refleksi  Hukum:  Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 109–124.
https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2. p109-124
Sholikah,  A.  (2014).  Perilaku  Politik
Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Kepala Desa  (Studi  Pada  Masyarakat  Desa
Kutasari  Kecamatan  Cipari  Kabupaten
Cilacap). Komunika , 8 (1), 79–97.
Susetiawan, S., Mulyono, D., & Roniardian, M.  Y.  (2018).  Penguatan  Peran  Warga
Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran,  dan  Evaluasi  Hasil Pembangunan Desa. Jurnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 4 (1),
109.
https://doi.org/10.22146/jpkm.27512 Timotius,  R.  (2018).  Revitalisasi  Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  2014  Tentang  Desa. Jurnal Hukum  &  Pembangunan , 48 (2),  323. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.
1666
Wulandari,  L.  (2017).  Strategi  Perencanaan
Pembangunan  Desa  di  Desa  Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. MODERAT: Jurnal Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 3 (3),  55–
66.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.251
47/moderat.v3i3.752
Yuliana.  (2020).  Corona  virus  diseases (Covid  -19);  Sebuah  tinjauan  literatur. Wellness  and  Healthy  Magazine , 2 (1),
187–192. https://wellness.journalpress.id/wellnes
s/article/view/v1i218wh
Yuningsih,  N.  Y.,  &  Subekti,  V.  S.  (2016).
Demokrasi  dalam  Pemilihan  Kepala Desa?  Studi  Kasus  Desa  Dengan Tipologi  Tradisional,  Transisional,  dan
Modern  di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun 2008-2013. Jurnal Politik , 1 (2).
https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21