## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI ILLEGAL SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

## ¹Kori Hermawanti, ²Intan Nuraini Sopianti, ³Hanifah Zakiyatun Nufus, ⁴Kuswandi
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Suryakancana, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
Correspondent email : kuswandi@unsur.ac.id
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : : 22 April 2022 25 Desember 2022 26 Desember 2022
30 Desember 2022

## Abstract
In  general,  Indonesians  are  still  fairly  unfamiliar  with  online  investment,  including  online investment  platforms  and  current  rapid  technological  developments.  This  is  the  capital  for perpetrators  of  illegal  investment  fraud  online  to  commit  their  crimes.  Often  the  illegal investment crime ends up being a case of fraud, even the victim's funds are difficult to return. This research is intended to find out about the statutory policies in handling criminal cases of illegal investment fraud online, and steps in suppressing cases of illegal investment fraud so as  to  create  legal  protection  for  investors.  The  method  used  in  this  study  is  normative juridical  by  combining  various  literature  related  to  illegal  online  investment  in  Indonesia. Research shows that the legal protection of investors in illegal online investments has met the formulation  contained  in  Articles  1  and  2  of  the  ITE  Law.  However,  not  all  provisions stipulated in the ITE Law are related to online investment fraud. Only one clause in article 28 paragraph  (1)  contains  acts  as  stipulated  in  article  378  of  the  Criminal  Code  on  fraud. Although  the  elements  in  Article  378  of  the  Criminal  Code  are  fully  fulfilled,  there  is  an element  of  online  fraud.  Until  now,  electronic  media  has  not  been  known  in  the  Criminal Code and the Criminal Code.
Keywords: Online Investment; Illegal; Platform; Victim; Fraud.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 233-248 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang semakin berkembang, tidak hanya menghubungkan manusia  ke  seluruh  dunia  namun  juga  menjadi  suatu  basis  digitalisasi  keuangan  pada sektor  investasi  yang  memiliki  efek  relatif  besar  terhadap  perkembangan  ekonomi  dan mendorong  sektor  usaha  yang  lebih  efisien  dan  efektif. 1 Kemajuan  investasi  ditandai dengan adanya fasilitas efek secara online . 2 Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah  dana  dengan  harapan  mendapatkan  nilai  yang  jauh  lebih  besar  dari sebelumnya. 3 Berbagai  manfaat  dari  investasi  tentu  dapat  investor  terima  seperti  halnya terhindar dari inflasi, meningkatkan nilai uang atau kekayaan, memudahkan saat adanya kebutuhan  darurat,  mempersiapkan  kebutuhan  masa  depan,  dan  mencapai financial freedom. 4 Singkatnya,  melalui  investasi,  seorang  berharap  nilai  berdasarkan  suatu  aset akan semakin tinggi seiring waktu. 5 Sedangkan investasi online yakni penanaman modal yang  dilakukan  secara online melalui flatform yang  tersedia  dibawah  pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 6
Masyarakat  Indonesia  masih  cukup  asing  dengan  jenis  investasi  baru  atau  yang dilakukan  secara online .  Bahkan  sebagian  masyarakat  sangat  acuh  terhadap  tata  cara investasi yang baik dan benar. Masyarakat hanya tergiur dengan hasil yang di dapatkan, maka  pertanyaan  pertama  yang  selalu  ditanyakan  adalah  berapa  besar  keuntungan  yang akan  di  raup.  Masyarakat  terkadang  tidak  sadar  bahwa  kerugian  akan  mereka  dapatkan apabila  tidak  dalam  perhitungan  yang  tepat.  Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  investasi online yaitu  memilih investasi online yang  tepat  baik  itu  investasi  saham,  reksadana,  emas,  valuta  asing, hingga pendanaan UMKM atau yang dikenal dengan istilah Peer to Peer (P2P) lending ;
Menilai  kualitas  broker;  Memahami  skema  investasi online; Memahami  tingkat  resiko investasi online ; Melakukan diversifikasi investasi online . 7
1 Asriati  Asriati  and  Sumiati,  “Investasi  Online  Reksadana:  Aspek  Hukum  Dan  Perlindungan  Bagi  Investor Selaku  Konsumen,” Jurnal  Ilmu  Hukum  LL-DIKTI  WIlayah  IX  Sulawesi 10,  no.  1  (2021):  39, https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561.
2 Norma Dewi Abdi Pradnyani and I Gusti Ayu Astri Pramitari, “Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi  Pada  Minat  Investasi  Mahasiswa,” Jurnal  Bisnis  Dan  Kewirausahaan 15,  no.  3  (2019):  168, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31940/jbk.v15i3.1562.
3 Sawidji  Widoatmodjo  et  al., Forex  Online  Trading  Tren Investasi  Masa  Kini ,  5th  ed.  (Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2007), 2.
4 Andi  Aqsa  Wisani,  “Investasi  Adalah:  Pengertian,  Jenis,  Dan  Manfaat,”  Universal  BPR,  2022, https://universalbpr.co.id/blog/investasi-adalah/.
5 Eflin Christy, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online,” Jurist-Diction 1, no. 1 (2018): 104.
6 Bambang  P.  Jatmiko,  “Bukan  Modal  Besar,  Ini  Tips  Sukses  Investasi  Online,”  Kompas.Com,  2021, https://money.kompas.com/read/2021/11/01/140400926/bukan-modal-besar-ini-tips-sukses-investasi- online?page=all.
7 “Tips
Aman Investasi Online,” sikapiuangmu.ojk.go.id, n.d.,
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10452.
Investasi  yang  marak  terjadi  di  masa  industri  4.0  menjadi  perhatian  yang  cukup serius,  terlebih  banyaknya platform yang  berkedok  investasi  namun  berakhir  penipuan dan  menjadi  investasi  bodong. 8 Banyaknya  investasi  online  yang  tidak  sah  atau  ilegal menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  (investor),  perlindungan  peraturan  diperlukan untuk  melindungi  investor  dari  resiko  yang  terkait  dengan  aktivitas  investasi. 9 OJK mengumumkan  setidaknya  terdapat  400  (empat  ratus)  perusahaan  penanaman  modal illegal atau  dikenal  dengan  investasi  bodong  di  Indonesia. 10 Satuan  Tugas  Waspada Investasi  (SWI)  Otoritas  Jasa  Keuangan  mencatat  bahwa  total  kerugian  yang  timbul akibat  praktik  investasi illegal selama  periode  2021-2022  mencapai  Rp.  117,5  triliun. Selain  itu,  SWI  menyatakan  bahwa  pengembalian  dana  masyarakat  korban  investasi illegal sulit untuk dilakukan, karena adanya penggunaan uang oleh pelaku. 11
Oleh karena masih maraknya investasi illegal secara online , sehingga diperlukan suatu  paparan  mengenai  upaya  yang  dilakukan  dalam  penanganan  kasus  penipuan investasi illegal tidak  terulang  kembali  baik  dalam  upaya  preventif  maupun  represif. Selain  dari  pada  itu,  belum  adanya  aturan  khusus  dalam  perundang-undangan  yang mengatur secara jelas mengenai investasi online di Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku investasi agar dapat secara aman untuk melaksanakan investasi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diterapkan  yakni  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan mengkaji permasalahan berdasarkan teori, konsep, dan norma hukum yang berlaku dalam investasi  dan  viktimologi. 12 Tahap  penelitian  dilakukan  berdasarkan  studi  kepustakaan, sehingga dapat diidentifikasikan bahwa data yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni  perundang-undangan  nasional,  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  atas  para pendapat  hali  berupa  doktrin  atau  ajaran  tentang  hukum  berkaitan  dengan  investasi online, dan  bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  hukum  pendukung  seperti  kamus  atau ensiklopedia.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumen,  yang
8 Hikma Dirgantara and Khomarul Hidayat, “Banyak Yang Janggal Dari Platform Robot Trading, Investa hor Kudu Hati-Hati,” Kontan.co.id, 2021.
9 I  Gusti  Made  Aditya  Permana  and  I  Gede  Artha,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Dalam  Reksa Dana Secara Online,” ojs.unud.ac.id,
6, accessed March 23, 2022, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53834/31930/.
10 “Daftar  Entitas  Investasi  Ilegal  Yang  Ditangani  Satgas  Waspada  Invertasi,”  ojk.go.id,  2021, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi- Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran  154  Entitas Ilegal Oktober.pdf.
11 Lona  Olavia,  “Waduh!  Total  Kerugian  Korban  Investasi  Bodong  Tembus  Rp  117,5  Triliun,”  Investor.id, 2022, https://investor.id/market-and-corporate/291216/waduh-total-kerugian-korban-investasi-bodong- tembus-rp-1175-triliun.
12 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Revisi (Depok: Rajawali Perss, 2020), 118.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 233-248 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dilakukan  dengan  mengkaji  dokumen-dokumen  atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan dengan objek permasalahan, sehingga didapatkan kesimpulan. 13

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Investasi Illegal Secara Online Dalam  Tindak  Pidana  Penipuan  di

## Indonesia
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  keadaan  yang  di  harapkan  oleh  setiap negara  untuk  dapat  menuju  pada  kapasitas  produksi  perekonomian  lebih  baik  yang diwujudkan  dalam  kenaikan  pendapatan  nasional. 14 Menurut  Khalwaty,  investasi merupakan  suatu  tindakan  melepaskan  uang  atau  dana  pada  saat  sekarang  dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. 15 Menurut Jogiyanto, investasi  adalah  penundaan  konsumsi  sekarang  untuk  digunakan  dalam  produksi yang  efisien  selama  periode  waktu  tertentu. 16 Sedangkan  menurut  Sukirno  kegiatan investasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  secara  terus  menerus  akan  meningkatkan kegiatan  ekonomi  dan  kesempatan  kerja,  meningkatkan  pendapatan  nasional  dan meningkatkan  taraf  kemakmuran  masyarakat.  Peranan  tersebut  bersumber  dari  tiga fungsi  penting  dari  kegiatan  investasi,  yakni  (1)  investasi  merupakan  salah  satu komponen  dari  pengeluaran agregat ,  sehingga  kenaikan  investasi  akan meningkatkan  permintaan  agregat,  pendapatan  nasional  serta  kesempatan  kerja;  (2) pertambahan  barang  modal  sebagai  akibat  investasi  akan  menambah  kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. 17
Perkembangan investasi sudah sangat pesat, masyarakat dapat melaksanakan investasi  dengan  langsung  meninjau traffic keuntungan  secara  mandiri  tanpa  harus mendatangi tempat investasi atau yang dikenal dengan invetasi online . Kementerian Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  mempublikasikan  data Realisasi  investasi  triwulan  III  tahun  2021  mengalami  peningkatan  sebesar  3,7% dibandingkan  periode  yang  sama  tahun  2020  (Rp  209,0  triliun).  Capaian  realisasi investasi pada periode Januari  – September ini menyumbang 73,3% terhadap target tahun  2021  sesuai  dengan  arahan  Presiden  sebesar  Rp  900,0  triliun.  Dari  realisasi investasi  tersebut  dapat  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia  sebanyak  912.402  orang.
13 Amiruddin and Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum .
14 Dewi  Ernita,  Syamsul  Amar,  and  Efrizal  Syofyan,  “Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi,  Dan Konsumsi Di Indonesia,” Jurnal Kajian Ekonomi 1, no. 02 (2013): 176.
15 Mohammad  Yusuf,  Reza  Nurul  Ichsan,  and  Sapruddin,  “Determinasi  Investasi  Dan  Pasar  Modal  Syariah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia,” Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik 6,  no.  1 (2021): 398.
16 Jogiyanto, Teori Portofolio Dan Analisis Investasi , III (Yogyakarta: BPFE, 2003), 5.
17 Chairul  Nizar,  Abubakar  Hamzah,  and  Sofyan  Syahnur,  “Pengaruh  Investasi  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Serta  Hubungannya  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Indonesia,” Jurnal  Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala 1, no. 2 (2013): 3.
Apabila  dilihat  capaian  triwulan  III  dibandingkan  dengan  periode  yang  sama  pada tahun 2020, Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami perlambatan sebesar 2,7% dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  mengalami  peningkatan  sebesar 10,3%.  Capaian  PMA  di  triwulan  III  mengalami  perlambatan  sebesar  11,6%  jika dibandingkan  dengan  capaian  triwulan  II  tahun  2021. 18 Kenaikan  tersebut  tentu menjadi  suatu  prestasi,  membuktikan  bahwa  masyarakat  Indonesia  sudah  mulai mengenal investasi.
Namun,  tidak  sedikit  pula  masyarakat  yang  kurang  memahami  pelaksanaan investasi dengan aman. Masyarakat tidak memprediksikan resiko kerugian yang akan diterima. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat  atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan ( return ) namun lupa atau kurang memperhatikan  tingkat  risiko  yang  mungkin  dihadapi  jika  memilih  investasi dimaksud.  Kenyataan  inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  makin  maraknya kasus  penipuan  dan  korban  penawaran  investasi  yang  diduga illegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya. 19
Hal tersebut selaras dengan pernyataan Nailul Huda yang menyatakan bahwa, masyarakat  mudah  tergiur  dengan  investasi  yang  tidak  menguntungkan  karena kurangnya  pemahaman  mereka  tentang  dunia  digital  dan  keuangan.  Huda menyampaikan  bahwa  rehdanya  tingkat  literasi  keuangan  masyarakat  dapat disalahgunakan  oleh  penjahat  investasi.  Padahal,  skema  investasi  curang  sudah  ada sejak  lama    dan  memakan  banyak    korban.  Triknya  sama  dengan  janji ketidakadilan. 20 Bahkan  hingga  Maret  2022,  Kominfo  telah  memblokir  3.716  (tiga ribu tujuh ratus enam belas) konten investasi illegal . 21
OJK  juga  telah  merilis  entitas  investasi illegal sebanyak  154  (seratus  lima puluh  empat)  mulai  dari  kegiatan  usaha illegal ,  perdagangan  berjangka  komoditi illegal ,  kegiatan  usaha  dengan  sistem  penjualan  langsung illegal ,  sehingga  trader yang  meniru  nama  entitas  berlisensi  dihentikan,  salah  satu  diantaranya  adalah platform investasi yang sering digunakan kalangan muda yaitu binomo, insta forex. 22
Hingga  data  terbaru  per  Selasa,  22  Maret  2022  Satgas  Waspada  Investasi  Otoritas
18 “Optimisme Investasi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19,” bkpm.go.id, 2021, https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi investasi triwulan III tahun,sebesar Rp 900%2C0 triliun.
19 “Investasi :  Ada  Keuntungan,  Ada  Juga  Resikonya!,”  sikapiuangmu.ojk.go.idm,  accessed  March  26,  2022, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/110.
20 Cindy  Mutia  Annur,  “Rentannya  Masyarakat  Terjerat  Investasi  Bodong,”  Dkatadata.co.id,  2022, https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi- bodong.
21 Leski  Rizkinaswara,  “Hingga  Maret  2022,  Kominfo  Blokir  3.716  Konten  Investasi  Bodong,” aptika.kominfo.go.id,  2022,  https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/hingga-maret-2022-kominfo-blokir-3-716- konten-investasi-bodong/.
22 “Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Invertasi.”
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 233-248 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Jasa Keuangan mengeluarkan daftar investasi illegal yang telah dihentikan sebanyak 5.081 (lima ribu delapan puluh satu) fintech dan investasi illegal . 23 Hal tersebut tentu menjadi salah satu langkah tegas dalam upaya menumpas investasi illegal .
Terdapat  beberapa  jenis  investasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat dengan aman apabila mempelajari  mengenai  skema dari pada pelaksanaan investasi yang dipilih diantaranya :
a. Reksa  dana  merupakan  salah  satu  alternatif  penghimpunan  uang  dari masyarakat,  investasi  ini  merupakan  investasi  yang  terbagi  dalam  berbagai instrumen  investasi  yang  diperdagangkan  di  pasar  modal  dan  pasar  uang, seperti saham, obligasi, dan commercial paper atau surat berharga. 24
b. Saham adalah surat yang menunjukan bahwa seseorang memiliki andil dalam suatu  bisnis  atau  perusahaan.  Pemegang  saham  memiliki  hak  atas  aset tertentu  perusahaan.  Misalnya,  jika  sebuah  perusahaan  menerbitkan  1.000 (seribu)  saham  dan  satu  orang  memiliki  200  (dua  ratus)  saham  perusahaan, maka orang tersebut  memiliki 20% dari aset perusahaan.
c. Tabungan  emas  secara online .  Saat  ini,  terdapat  dua  pilihan  untuk berinvestasi emas, emas batangan dan emas digital. Cara penyimpanan kedua emas ini sangat berbeda. Adapun menyimpan emas batangan untuk investasi sudah  dilakukan  sejak  lama.  Sementara  itu,  cara  menabung  emas  digital merupakan bentuk baru invetasi emas yang lebih dekat dengan generasi muda dan dapat dimiliki dengan mudah melalui toko online .
d. SBN  atau  Surat  Berharga  Negara  merupakan  produk  investasi  yang diterbitkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  dijaminkan  kepada warga  negara  Indonesia.  SBN  merupakan  produk  alternatif  investasi  yang aman,  mudah,  terjangkau  dan  menguntungkan.  Melalui  SBN,  masyarakat telah berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan negara.
e. Tabungan berjanga merupakan salah satu  jenis investasi online yang banyak digemari  masyarakat,  tabungan  berjangka  sendiri  adalah  jenis  produk  dari simpanan  dimana  nasabah  menyetorkan  sejumlah  dana  dalam  jangka  waktu tertentu yang telah ditentukan di awal, dengan jumlah tetap. Uang yang telah dikumpulkan dapat diambil pada akhir periode/ jatuh tempo simpanan.
Salah  satu  kasus  penipuan  investasi online yang  menarik  perhatiaan  saat  ini adalah  kasus  Indra  Kenz  dan  Doni  Salmanan.  Keduanya  dinyatakan  sebagai tersangka  kasus  penipuan  berkedok trading  binary  option dengan  merek  aplikasi
23 Dewi Fadhilah Soemanagara, “Cek Daftar Investasi Bodong Yang Disetop OJK, Ada 5.081 Fintech Ilegal,” market.tbisnis.com,  2022,  https://market.bisnis.com/read/20220322/7/1513607/cek-daftar-investasi-bodong- yang-disetop-ojk-ada-5081-fintech-ilegal.
24 Denny  Hermawan  and  Ni  Luh  Putu  Wiagustini,  “Pengaruh  Inflasi,  Suku  Bunga,  Ukuran  Reksa  Dana,  Dan Umur Reksa Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana,” E-Jurnal Manajemen Unud 5, no. 6 (2016): 3107.
terpisah, 25 bahkan disangkakan melakukan judi online . 26 Indra Kenz dijerat Pasal 45 ayat  (2)  dan  )1) jo Pasal  27  ayat  (2) jo Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  (UU) Informasi  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Subsider  Pasal  3,  Pasal  5,  dan  Pasal  10  UU Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (TPPU).  Kemudian,  Pasal  378  KUHP  jo  Pasal  55  KUHP. Sedangkan Doni Salaman dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) junto 28 ayat (1) UU ITE, Pasal  378  KUHP,  Pasal  3  ayat  (3)  UU  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  TPPU. 27 Terdapat  perbedaan  dalam  penerapan  kebijakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana investasi online illegal diantara Indra dan Doni, yang mana Doni tidak dijerat dengan muatan perjudian  yang diantaranya  adalah Pasal  45 ayat  (2), Pasal  27 ayat  (2)  UU ITE. Pasal 45 ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah).” Sedangkan  Pasal  27  ayat  (2)  berbunyi  : “Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
Fenomena  kasus  penipuan  investasi  illegal  secara online memang  marak terjadi dengan berbagai jenis skema, berbagai upaya dilakukan untuk menekan kasus tersebut. Salah satunya adalah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat  dilakukan  dengan  cara  penyuluhan  terhadap  masyarakat  baik  di  tingkat nasional  maupun  secara  kedaerahan  melalui  instansi  terkait.  Sedangkan  upaya represif  dilakukan  dengan  cara  penindakan,  seperti  halnya  memberikan  hukuman yang jera terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi illegal baik secara online maupun tidak untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum terhadap investor.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tangerang  memutuskan  negara  akan menyita seluruh aset yang disita dari terdakwa Indra Kesuma alis Indra Kenz dalam kasus  penipuan  investasi  Binomo.  Majelis  hakim  menilai  bahwa  aset  yang  disita merupakan  hasil  judi  berkedok  trading,  dengan  demikian  para  trader  Binomo
25 Fahri  Zulfikar,  “Kasus  Indra  Kenz  &  Doni  Salamman,  Kenapa  Orang  Bisa  Kena  Tipu?,”  detik.com,  2022, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5997694/kasus-indra-kenz--doni-salmanan-kenapa-orang-bisa-kena- tipu.
26 Restu  Wahyuning  Asih,  “Sama  Dengan  Indra  Kenz,  Doni  Salmanan  Terancam  Hukuman  20  Tahun,” kabar24.bisnis.com,  2022,  https://kabar24.bisnis.com/read/20220304/16/1506784/sama-dengan-indra-kenz- doni-salmanan-terancam-hukuman-20-tahun.
27 Rahel Narda Chaterine, “Indra Kenz Dan Doni Salmanan, Tersangka Penipuan ‘Binary Option’ Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang,” Kompas.com, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/06484811/indra-kenz-dan-doni-salmanan-tersangka-penipuan- binary-option-yang-diduga?page=all.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 233-248 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
(korban) merupakan pemain judi. 28 Hal tersebut diharapkan dapat menjadi upaya dan memberikan  edukasi  yang  baik  kepada  masyarakat  tentang  perjudi  dan ketidakcermatan dalam keinginan mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras. Sehingga barang bukti fisik merupakan hasil tindak pidana kejahatan harus disita atau dirampas untuk negara. 29
Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  menanggulangi  investasi  illegal secara online adalah sebagai berikut:
a. Mempertegas  ketentuan  mengenai  investasi online .  Artinya  adalah  bahwa setiap  pengusaha  yang  berencana  membuat  situs  investasi online memiliki aturan  yang  jelas  tentang  persyaratan  khusus  apa  saja  yang  harus  dipenuhi saat  membuat  situs  investasi online .  Dengan  demikian,  perkembangan investasi online illegal diperkirakan akan sulit untuk berkembang
b. Ada izin resmi untuk mendirikan situs investasi online , sehingga diharapkan akan mempersulit perusahaan investasi illegal memulai kejahatannya.
c. Adanya  setifikasi  dari  Pemerintah,  sehingga  ada  suatu  bukti  konkrit  bahwa invetasi online tersebut dapat dipercaya.
d. Dilakukannya  pendataan  situs  resmi  dan  memblokir  situs-situs  investasi online yang tidak berizin dan bersertifikat untuk menjalankan investasi secara online secara berkala.
e. Berhati-hati  dan  lebih  teliti  sebelum  melakukan  investasi online .  Tidak mudah  percaya  dengan  syarat  dan  keuntungan  yang  mudah  didapat  namun tidak ada kejelasaan mengenai asal perusahaan. 30
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Illegal Secara Online dalam

## Persepektif Kajian Viktimologi
Tindak pidana penipuan yang terjadi akibat invetasi online illegal merupakan kejahatan  yang  saat  ini  marak  terjadi,  sehingga  kejahatan  tersebut  hanya  dapat dilakukan oleh orang-orang  yang memahami dan menguasai teknologi  yang mereka gunakan  untuk  melakukan  kejahatan.  Hal  ini  membuat  banyak  korban  tidak memahami dan atau menguasai teknologi atau media elektronik sehingga sulit untuk
28 Ellyvon Pranita, “Aset Indra Kenz Dirampas Negara Dan Isak Tangis Para Korban Tak Dapat Ganti Rugi,” Kompas.Com,  2022,  https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/16/06212911/aset-indra-kenz-dirampas- negara-dan-isak-tangis-kekecewaan-para-korban?page=all.
29 Tim detikcom  - DetikFinance, “Kenapa Aset Indra Kenz Tak Dikembalikan Ke Korban, Tapi Malah Disita Negara?,”  DetikFinance,  2022,  https://finance.detik.com/fintech/d-6406763/kenapa-aset-indra-kenz-tak- dikembalikan-ke-korban-tapi-malah-disita-negara.
30 A.A.  Angga  Primantari  and  Kadek  Sarana,  “Upaya  Menanggulangi  Investasi  Bodong  Di  Internet,” Jurnal Hasil Riset 2, no. 3 (2014): 4.
menindak pelaku penipuan. 31 Korban secara sederhana diartikan sebagai pihak yang dirugikan  atau  telah  mengalami  penderitaan  atas  terjadinya  suatu  kejahatan. Beberapa  ahli  memiliki  pendapat  yang  berbeda  mengenai  korban.  Menurut  Lilik Mulyadi, dalam perspektif viktimologi korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam arti yang lebih luas, dari suatu kejahatan, baik itu bersifat pelanggaran hukum  pidana  ( penal )  maupun  di  luar  hukum  pidana  ( non  penal )  atau  dapat  juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan ( victim abuse of power ). Konsep korban dalam  arti  yang  lebih  sempit  dapat  diartikan  sebagai victim  of  crime yaitu  korban kejahatan  yang  diatur  dalam  ketentuan  hukum  pidana.  Dari  sudut  pandang vikimologi,  korban  diorientasikan  hanya  pada  dimensi  akibat  perbuatan  manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari viktimologi. 32
Sedangkan  Sellin  dan  Wolfang  mengklasifikasikan  jenis  korban  dalam 33 : Primary Victimization , adalah korban individual. Korbannya merupakan orang perorang atau bukan kelompok
a. Secondary Victimization . Korban merupakan kelompok seperti badan hukum
b. Tertiary Victimization . Korban merupakan masyarakat luas
c. Mutual  Victimization .  Korban  merupakan  pelaku,  misalnya  pelacuran, perzinahan, narkotika, dan lain-lain
d. No  Victimization .  Korban  tidak  segera  dapat  diketahui,  misalnya  konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
Menurut  Mandelsohn  korban  dapat  dilihat  berdasarkan  derajat  kesalahan dalam tindak pidana. 34 Hal tersebut diperkuat oleh Ezzal Abdel Fattah bahwa korban memiliki  keterlibatan  dalam  suatu  kejahatan,  yang  menyebutkan  beberapa  tipologi korban yaitu:
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
b. Latent  or  predisposed  victims adalah  mereka  yang  mempunyai  karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
31 Ika Pomounda, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik  (Suatu Pendekatan Viktimologi),” Legal Opinion 3, no. 4 (2015).
32 Budi Suhariyanto, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Koban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma, Dan Praktek Penerapannya),” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 1 (2013): 113.
33 Parman  Soeparman, Pengaturan  Hak  Mengajztican  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  Dalam  Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan (Bandung: Refika Aditama, 2007), 60–61.
34 G.  Widiartana, Viktimologi :  Perspektif  Korban  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan ,  1st  ed.  (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 30.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 233-248 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
d. Participating  victims adalah  mereka  yang  tidak  menyadari  atau  memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. 35
Stephan  Schafer  memandang  bahwa  tanpa  disadari  korban  menyumbang terhadap  viktimisasi  yang  dideritanya,  bahkan  terhadap  tanggungjawab  dengan pelaku terhadap kasus-kasus tertentu. Hal tersebut merupakan pengjajian viktimologi sebagai  gejala  sosial,  yang  memerlukan  penentuan  tipologi  dalam  konteks  sosial pelaku  tindak  pidana  dan  perbuatannya.  Menurut  Stephan  Schafer,  tipologi  korban terbagi atas :
a. Unrelated Victims adalah mereka yang tidak hubungan dengan si pelaku dan menjadi  korban  karena  memang  potensial.  Untuk  itu,  dari  aspek  tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
b. Provocative  Victims merupakan  korban  yang  disebabkan  peranan  korban untuk  memicu  terjadinya  kejahatan.  Karena  itu,  dari  aspek  tanggung  jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
c. Participating  Victims hakikatnya  perbuatan  korban  tidak  disadari  dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya mengambil uang di Bank dalam jumlah yang besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik  sehingga  mendorong  orang  untuk  merampasnya.  Aspek  ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
d. Biologically Weak Victims adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban  seperti  wanita,  anak-anak,  dan  manusia  lanjut  usia  (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya  terletak  pada  masyarakat  atau  pemerintah  setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
e. Socially Weak Victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk  itu,  pertanggungjawabannya  secara  penuh  terletak  pada  penjahat  atau masyarakat;
f. Self  Victimizing  Victims adalah  korban  kejahatan  yang  dilakukan  sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
g. Political  Victims adalah  korban  karena  lawan  politiknya.  Secara  sosiologis, korban  ini  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kecuali  adanya  perubahan konstelasi politik. 36
35 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimpologi (Denpasar: Djambatan, 2003), 124.
Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengusahakan mengamanan,  penguasaan  dan  pemenuhan  kesejahteraan  hidup  sesuai  dengan  hak hak asasi yang ada. Secara sosiologi, perlindungan hukum terhadap korban dimaknai sebagai upaya negara untuk menjalin hubungan kepercayaan yang harmonis dengan warga  negara  melalui  perwujudan  jaminan  penegakan  hukum. 37 Salah  satu perlindungan korban dalam mewujudkan perlindungan hukum adalah dengan adanya kepastian hukum mengenai kebijakan atau langkah tegas terhadap pelaku baik secara pidana  maupun  keperdataan  terlebih  dalam  kasus  tindak  pidana  penipuan  investasi online .
Investasi online sudah sering terdengar di dunia pasar modal Indonesia. Tapi tidak  ada  aturan  khusus  dalam  undang-undang  yang  mengaturnya.  Namun, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik  untuk  mengoptimalkan  perkembangan  teknologi  informasi  secara  merata dan    mensosialisasikannya  ke  seluruh  lapisan  masyarakat. 38 Pasal  1  dan  2  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  telah  menyebutkan  bahwa  yang  dimkasud  dengan transaksi  elektronik  yakni  segala  hal  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan  media  melektronik  di  dalamnya  dan  adanya  akses  jaringan  sehingga dapat terbukanya atau teraksesnya suatu laman digital. Salah satu laman digital yang berkaitan dengan investasi ini yakni adalah flatform investasi online.
Investasi online telah  terbukti  memenuhi  rumusan  yang  terkandung  dalam Pasal  1  dan    2  UU  ITE.  Karena  ketika  berinvestasi,  pelaku  menggunakan  media, internet.  Pada  kenyataannya,  berinvestasi  secara online sama  dengan  berinvestasi pada  umumnya,  namun  yang  membedakan  adalah  media  yang  digunakan.  Investasi reguler  melalui  media  tatap  muka    sedangkan  investasi online menggunakan  media online internet, yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa. Bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam investasi online diatur pada Pasal 27-35 UU ITE, mengatur bahwa perilaku yang dilarang  dalam melakukan transaksi elektronik juga melibatkan  intimidasi  pidana.  Namun  mengenai  kerugian  konsumen,  UU  ITE merupakan  larangan  yang  tertuang  dalam  Pasal  28  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  : “ Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
Sedangkan Pasal  28  Ayat  (2) menyebutkan  bahwa :  “ Setiap Orang dengan sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa
36 Rahmat  Hi  Abdullah,  “Tinjauan  Viktimologis  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human Trafficking),” Jurnal Yustika 22, no. 1 (2019): 61.
37 Suhariyanto, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Koban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma, Dan Praktek Penerapannya),” 118.
38 Christy, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online,” 109.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 233-248 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.
Tidak  semua  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  28  UU  ITE  terkait  dengan penipuan  investasi online .  Hanya  satu  klausa  dalam  pasal  28  ayat  (1)  yang mengandung  perbuatan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  378  KUHP  tentang penipuan. Meskipun unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat  unsur  tindak  pidana  penipuan online .  Sampai  dengan  saat  ini,  media elektronik    belum  dikenal  dalam  KUHP  dan  KUHAP,  metode  penipuan  yang berbeda  antara  penipuan  konvensional  dan online ,  adanya  pembatasan  pada  KUHP mengenai  pembebanan  tanggung  jawab  pidana  terhadap  korporasi  yang  melakukan kejahatan penipuan online . 39
Pemerintah  juga  memberikan  perlindungan  terhadap  investor  dengan  jenis reksa  dana  secara online melalui  Undang-Undang  Penanaman  Moda  (UUPM)  dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berupa  perlindungan  preventif  yakni  adanya  transparansi  informasi,  penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam dan kewajiban dari APERD. Sedangkan dalam  upaya  represif  nya  adalah  dengan  penerapan  saksi  administrasi,  pidana, perdata, sedangakan aturan mengenai  ganti rugi  yang di  dapat  investor dalam Pasal 111  UUPM  dan  Pasal  34  huruf  f  POJK  APERD  Nomor  39/POJK.04/2014  tidak dijelaskan  besaran  dan  bentuk  ganti  ruginya  sehingga  belum  menjamin  kepastian hukum.

## D. KESIMPULAN
Upaya yang dapat dilakukan dalam menekan tingkat kasus tindak pidana penipuan berkedok  investasi online sebagai  upaya  perlindungan  adalah  melalui  upaya  preventif yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  penyuluhan  terhadap  masyarakat  baik  di  tingkat nasional  maupun  secara  kedaerahan  melalui  instansi  terkait.  Sedangkan  upaya  represif dilakukan  dengan  cara  penindakan,  seperti  halnya  memberikan  hukuman  yang  jera terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi illegal baik secara online maupun tidak.
Selain  dari  pada  itu  dengan  mempertegas  ketentuan  mengenai  investasi online agar keamanan dan kepastian hukum terhadap investor semakin jelas.
Perlindungan  yuridis  yang dapat  diberikan oleh  pemerintah terhadap korban dari tindak  pidana  investasi online illegal diatur  dalam  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  dan  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi dan
39 Rizki  Dwi  Prasetyo,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penupuan  Online    Dalam  Hukum Pidana  Positif  Di  Indonesia,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2014, 9, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726#.
Transaksi  Elektronik.  Sedangkan  ketentuan  yang  dapat  menjerat  pelaku  dalam  tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP. Berdasarkan tipologi korban serta faktor-faktor penyebab terjadinya investasi illegal baik secara online maupun tidak, Penulis  menyimpulkan  terdapat  tiga  jenis  faktor  yang  dijalani  oleh  korban  investasi illegal yaitu Latend  or  Prodisposed  Victims adalah  korban  yang  faktor  penyebabnya adalah  ekonomi, Participating  Victims ialah  korban  yang  karena  penyebabnya  adalah faktor  pendidikan  rendah,  dan False  Victims yaitu  menjadi  korban  karena  penyebabnya adalah  faktor  perilaku  konsumtif.  Adapun  rekomendasi  dari  hasil  penelitian  ini  adalah adanya  pembaharuan  hukum  yang  memuat  mengenai  ketentuan  investasi online secara rinci sehingga hak-hak dari pada investor dapat lebih terlindungi dan masyarakat semakin yakin untuk berinvestasi secara aman.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Amiruddin,  and  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Revisi.  Depok: Rajawali Perss, 2020.
Jogiyanto. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi . III. Yogyakarta: BPFE, 2003.
Mulyadi, Lilik. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimpologi . Denpasar: Djambatan, 2003.
Soeparman, Parman. Pengaturan Hak Mengajztican Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam  Perkara  Pidana  Bagi  Korban  Kejahatan .  Bandung:  Refika  Aditama, 2007.
Widoatmodjo,  Sawidji,  Lie  Ricky  Ferlianto,  Joni  Rizal,  and  Toruan  Rayendra  L. Forex Online  Trading  Tren  Investasi  Masa  Kini .  5th  ed.  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2007.

## B. Jurnal
Abdullah,  Rahmat  Hi.  “Tinjauan  Viktimologis  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (Human Trafficking).” Jurnal Yustika 22, no. 1 (2019): 55–62.
Asriati,  Asriati,  and  Sumiati.  “Investasi  Online  Reksadana:  Aspek  Hukum  Dan
Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen.” Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI
WIlayah IX Sulawesi 10, no. 1 (2021): 38–53.
https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561.
Christy, Eflin. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online.” Jurist-Diction 1, no. 1 (2018): 103–20.
Ernita,  Dewi,  Syamsul  Amar,  and  Efrizal  Syofyan.  “Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi, Investasi,  Dan  Konsumsi  Di  Indonesia.” Jurnal  Kajian  Ekonomi 1,  no.  02 (2013): 176–93.
Hermawan, Denny, and Ni Luh Putu Wiagustini. “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Ukuran
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 233-248 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Reksa Dana, Dan Umur Reksa Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana.” E-Jurnal Manajemen Unud 5, no. 6 (2016): 3106–33.
Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur. “Pengaruh Investasi Dan Tenaga
Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan  Di  Indonesia.” Jurnal  Ekonomi  Pascasarjana  Universitas  Syah Kuala 1, no. 2 (2013).
Pomounda, Ika. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi).” Legal Opinion 3, no. 4 (2015).
Pradnyani, Norma Dewi Abdi, and I Gusti Ayu Astri Pramitari. “Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa.” Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan 15, no. 3 (2019): 168–74.
Primantari, A.A. Angga, and Kadek Sarana. “Upaya Menanggulangi Investasi Bodong Di Internet.” Jurnal Hasil Riset 2, no. 3 (2014).
Yusuf, Mohammad, Reza Nurul Ichsan, and Sapruddin. “Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik 6, no. 1 (2021): 397–401.
Suhariyanto, Budi. “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Koban Melalui Restitusi (Perspektif  Filsafat,  Teori,  Norma,  Dan  Praktek  Penerapannya).” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 1 (2013).

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentan Hukum Acara Pidana. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perubahaan  Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka Komoditi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.04/2014  tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

## D. Website
Annur,  Cindy  Mutia.  “Rentannya  Masyarakat  Terjerat  Investasi  Bodong.”
Dkatadata.co.id,
2022.
https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya- masyarakat-terjerat-investasi-bodong. Asih, Restu Wahyuning. “Sama Dengan Indra Kenz, Doni Salmanan Terancam Hukuman 20 Tahun.” kabar24.bisnis.com, 2022. https://kabar24.bisnis.com/read/20220304/16/1506784/sama-dengan-indra- kenz-doni-salmanan-terancam-hukuman-20-tahun.
Bambang  P.  Jatmiko.  “Bukan  Modal  Besar,  Ini  Tips  Sukses  Investasi  Online.”
Kompas.Com,
2021.
https://money.kompas.com/read/2021/11/01/140400926/bukan-modal-besar- ini-tips-sukses-investasi-online?page=all.
Chaterine, Rahel Narda. “Indra Kenz Dan Doni Salmanan, Tersangka Penipuan ‘Binary Option’  Yang  Diduga  Lakukan  Pencucian  Uang.”  Kompas.com,  2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/06484811/indra-kenz-dan-doni- salmanan-tersangka-penipuan-binary-option-yang-diduga?page=all.
“Daftar  Entitas  Investasi  Ilegal  Yang  Ditangani  Satgas  Waspada  Invertasi.”  ojk.go.id,
2021. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran- pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan- Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi- Ilegal/Lampiran 154 Entitas Ilegal Oktober.pdf.
DetikFinance, Tim detikcom -. “Kenapa Aset Indra Kenz Tak Dikembalikan Ke Korban,
Tapi Malah Disita Negara?” DetikFinance, 2022. https://finance.detik.com/fintech/d-6406763/kenapa-aset-indra-kenz-tak- dikembalikan-ke-korban-tapi-malah-disita-negara.
Dirgantara, Hikma, and Khomarul Hidayat. “Banyak Yang Janggal Dari Platform Robot
Trading, Investor Kudu Hati-Hati.”
Kontan.co.id, 2021. https://investasi.kontan.co.id/news/banyak-yang-janggal-dari-platform-robot- trading-investor-kudu-hati-hati.
“Investasi : Ada Keuntungan, Ada Juga Resikonya!” sikapiuangmu.ojk.go.idm. Accessed March 26, 2022. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/110.
Olavia,  Lona.  “Waduh!  Total  Kerugian  Korban  Investasi  Bodong  Tembus  Rp  117,5
Triliun.” Investor.id,
2022.
https://investor.id/market-and- corporate/291216/waduh-total-kerugian-korban-investasi-bodong-tembus-rp- 1175-triliun.
“Optimisme  Investasi  Indonesia  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19.”  bkpm.go.id,  2021. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-
pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi investasi triwulan III tahun,sebesar Rp 900%2C0 triliun.
Permana,  I  Gusti  Made  Aditya,  and  I  Gede  Artha.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Investor  Dalam  Reksa  Dana  Secara  Online.”  ojs.unud.ac.id.  Accessed  March
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 233-248 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
23,
2022.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53834/31930/.
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31940/jbk.v15i3.1562.
Pranita, Ellyvon. “Aset  Indra Kenz Dirampas Negara Dan Isak Tangis Para Korban Tak
Dapat Ganti Rugi.” Kompas.Com, 2022. https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/16/06212911/aset-indra-kenz- dirampas-negara-dan-isak-tangis-kekecewaan-para-korban?page=all.
Prasetyo,  Rizki  Dwi.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penupuan
Online  Dalam  Hukum  Pidana  Positif  Di  Indonesia.” Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2014. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726#. Rizkinaswara,  Leski.  “Hingga  Maret  2022,  Kominfo  Blokir  3.716  Konten  Investasi Bodong.” aptika.kominfo.go.id, 2022. https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/hingga-maret-2022-kominfo-blokir-3- 716-konten-investasi-bodong/. Soemanagara,  Dewi  Fadhilah.  “Cek  Daftar  Investasi  Bodong  Yang  Disetop  OJK,  Ada 5.081 Fintech Ilegal.” market.tbisnis.com, 2022. https://market.bisnis.com/read/20220322/7/1513607/cek-daftar-investasi- bodong-yang-disetop-ojk-ada-5081-fintech-ilegal. “Tips Aman Investasi Online.”
sikapiuangmu.ojk.go.id,
n.d.
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10452.
Widiartana,  G. Viktimologi : Perspektif  Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan .  1st ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
Wisani, Andi Aqsa. “Investasi Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Manfaat.” Universal BPR, 2022. https://universalbpr.co.id/blog/investasi-adalah/.
Zulfikar, Fahri. “Kasus Indra Kenz & Doni Salamman, Kenapa Orang Bisa Kena Tipu?” detik.com, 2022. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5997694/kasus- indra-kenz--doni-salmanan-kenapa-orang-bisa-kena-tipu.