Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017

## KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN SANIRI NEGERI (BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA) DI KECAMATAN SALAHUTU,

## KABUPATEN MALUKU TENGAH
Oleh : Farah Dessy Tuasamu

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan
untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri di Negeri Tulehu dan Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat ditemukan sebab-sebab belum maksimalnya  pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara untuk untuk mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri sebagai perangkat negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Saniri Negeri Sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang ada di negeri Tulehu dan Suli belum melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri.Untuk menjadikan Badan Saniri Negeri yang efektif dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,  pengayom adat istiadat, pelaksana pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negeri serta dalam menetapkan peraturan negeri bersama kepala pemerintah negeriuntuk itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif Badan Saniri Negeri. Jika  kondisi
ini dapat terwujud maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negeri  berjalan sesuai dengan harapan dan  keinginan masyarakat.  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri adalah 1) Kualitas Anggota badan Saniri Negeri, yang meliputi tingkat pendidikan dari pada anggota Badan Saniri Negeri, pengalaman organisasi dan kondisi sosial ekonomi. 2) Sarana dan Prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri.
Kata Kunci : Fungsi, Badan Saniri Negeri, Perwakilan.
Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri (Badan Permusyawaratan Desa) Di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Latar Belakang Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dewasa ini, diarahkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan      Daerah, perlu memperhatikan hubungan  antara susunan Pemerintahan Pusat dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah serta aspek hubungan keuangan, pelayanan  umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan merata. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, agar Pemerintah Daerah dapat menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik oleh pemerintah pada tingkat pusat, daerah maupun pemerintahan di tingkat desa. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di  akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa bagi daerah Maluku, khususnya Maluku Tengah dan Pulau  Ambon lazimnya disebut    “Negeri”, yang didalamnya termasuk Pemerintah Negeri. dengan
anggota, pimpinan lembaga saniri serta proses
diberlakukannya Undang- Undang No 32 Tahun 2004, maka  lembaga-lembaga adat seperti Saniri memiliki pengakuan terhadap eksistensinya yang terlegitimasi dengan nama Badan Saniri Negeri    atau Badan Permusyawaratan Negeri. Meski demikian jika ditinjau dari perspektif sosial politik, ada beberapa hal yang secara fundamental cukup mempengaruhi tugas, peran dan fungsi dari Badan Saniri,
misalnya tentang rekruitmen
penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Di Maluku Desa/Negeri dikepalai oleh seorang Raja (Kepala Pemerintahan Negeri), Raja dibantu oleh Badan Saniri Negeri. Berdasarkan Peraturan  Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Badan Saniri Negeri, disebutkan bahwa: “Saniri Negeri  adalah lembaga  atau badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Negeri  , berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) membentuk peraturan negeri, megawasi pelaksanaan tugas dari Kepala
Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintahan Negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya”. Badan Saniri Negeri pada saat ini tidak berfungsi optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. kondisi ini terjadi karena rendahnya tingkat kehadiran dalam setiap rapat yang di selenggarakan oleh Pemerintah Negeri, salah satu penyebabnya    adalah selain kesibukan dan kepentingan pribadi, para anggota Badan Saniri Negeri juga memerlukan biaya  untuk hidup mereka dan keluarganya yang sama sekali tidak terlalu banyak mengharapkan dan menggantungkan diri dari uang kehormatan atau honor sebagai anggota Badan Saniri Negeri yang belum tentu ada anggarannya. Tingkat kehadiran anggota Badan Saniri Negeri yang rendah dalam setiap rapat menyebabkan penyusunan program kerja Negeri yang tidak responsif sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Lemahnya pengawasan terhadap sumber- sumber pendapatan asli Negeri dan kurangnya kepedulian anggota Saniri Negeri dalam pelestarian dan pemeliharaan adat istiadat seperti Badan
Saniri Negeri kehilangan fungsinya sebagai “ Saniri Kewang” 1 , yang berwenang mengadili
pelanggaran- pelanggaran terhadap “Sasi” 2 .
Apabila tidak mendapat pengawasan oleh Badan Saniri Negeri maka terjadi kerawanan sosial seperti pencurian dan pengrusakan terhadap sumber daya alam yang ada di Negeri. Sebagian masyarakat juga menilai bahwa Badan Saniri yang terbentuk selama ini bukan murni melalui suatu meknisme adat tetapi merupakan penunjukan terhadap orang-orang terdekat dengan bapak Raja  (Kepala Pemerintah Negeri), anggota Badan Saniri Negeri    juga dinilai tidak konsisten terhadap setiap peraturan atau kebijakan yang telah dihasilkannya. Mengakibatkan banyak Peraturan Negeri yang dianggap tidak berjalan. Adanya ketidakpercayaan antara anggota satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan pelaksanaan
1 lembaga adat yang dikuasakan sebagai pengelola sumber daya alam dan ekonomi masyarakat.
2 Adat istiadat untuk melindungi sumber daya alam serta hasil hutan dan kebun yang biasanya dilakukan beberapa larangan untuk memanen hasil tanaman tersebut sampai sampai batas waktu yang telah ditentuan oleh kewang sebagai penanggung jawab sumber daya alam Negeri.
fungsi Badan Saniri Negeri tidak berjalan maksimal.
Perumusan Masalah Untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana
Perwujudan Kedudukan  Dan Fungsi Badan Saniri Negeri Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
Maksud dan Kegunaan Penelitian Maksud penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Kerangka Teori 1. Konsep Perwakilan (Representative) Inti dari fungsi dan peran lembaga perwakilan adalah bagaimana membuat  aspirasi rakyat atau “yang diperintah” dapat diakomodasikan dan diartikulasikan dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan dibuat oleh  lembaga perwakilan tersebut.  Hal ini merupakan konsekuensi  logis dari suatu pemerintahan yang didasarkan atas prinsip- prinsip demokrasi yaitu “dari, oleh dan untuk rakyat”. Perwakilan berasal dari
kata Representativeness (bahasa    inggris) dari kata
dasar Represent yang berarti to serve to express, stand for , yang menunjukan, mewakili , menurut Ndraha (2003 : 108- 109) keterwakilan adalah fenomena politik  lebih ekstrim dikatakan simbol demokrasi yaitu “dari”,  “Oleh”, dan “untuk”, rakyat, diemban oleh orang-orang terpilih atau ditunjuk, dan dilembagakan menjadi badan–badan perwakilan seperti Fraksi, DPR, Senat, majelis, MPR dan sebangsanya, oleh karena itu menurutnya mekanisme perwakilan lebih efektif ketimbang pada populasi. Lembaga seperti  ini menurut Ndraha (2003 : 109): Diberi nyawa (kuasa untuk atas nama yang- diperintah berinteraksi dengan pemerintah oleh constituent, mempunyai kehendak sendiri dan dari sini, kepentingan sendiri dan terikat pada struktur. Prilakunya berubah. Ia bisa menumbangkan pemerintah, bisa bersekongkol dengan pemerintah (eksekutif), dan bisa berbalik melawan aspirasi masyarakat yang seharusnya diwakilinya. Makna Pemerintahan Perwakilan dapat dikemukakan dari berbagai pendekatan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu atau multi- disiplin
dan transdisiplin. Ndraha (2000) mengemukakan konsep Pemerintahan Perwakilan dapat dijelaskan dari konsep Governance Relatioship yaitu terjadinya hubungan pemerintahan diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan parlementologi, ilmu politik, sosiologi dan antropologi. Dari pandangan yang dikemukan oleh Ndraha di atas, dapat dimaknai bahwa lembaga perwakilan merupakan lembaga yang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama- sama. Sehingga lembaga perwakilan harus mempunyai kemampuan dan kewajiban dalam mengakomodasikan dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat, namun bisa terjadi penyimpangan dalam menjalankan fungsi hakiki dari    lembaga perwakilan rakyat dalam mengakomodasikan dan mengartikulasikan aspirasi rakyat. Pito (2006:102-103) mengemukakan perwakilan lainnya dari beberapa  ahli dalam  Andrianus (102-103), yang pada intinya mengemukakan bahwa: “Perwakilan diartikan sebagai proses
hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili, selain itu wakil harus mampu membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan kepentingan pihak terwakil”. Pengertian perwakilan yang diuraikan di atas mempertegas bahwa perwakilan menunjukkan suatu hubungan antara pihak wakil dan pihak terwakili yang terwujud dalam hubungan antara    lembaga perwakilan dan masyarakat. Selain itu dalam setiap sikap dan tindakan seorang wakil harus sesuai dengan kehendak pihak terwakil serta harus peka terhadap kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 2.  Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  adalah unsur lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat.oleh karena  itu, sesuai dengan tujuan terbentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik di mulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai “parlemen-nya” desa. Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa. Badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa  atau yang sering kita sebut dengan BPD. BPD merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang  ada di desa. Menurut Ndraha (dalam Napitupulu, 2007: 15) menjelaskan bahwa : Konsep pemerintahan perwakilan dapat dijelaskan dari konsep Governance  Relationship yaitu terjadinya
Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
pemerintah desa agar pembangunan dapat informan yang digunakan adalah purposive hubungan pemerintahan diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan Parlementologi, ilmu politik, sosiologi, dan antropologi. Pemerintahan perwakilan merupakan lembaga dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan dilaksanakan secara bersama- sama.  Hal tersebut sejalan dengan Napitupulu (2007 : 14) yang menyatakan inti dari konsep pemerintahan perwakilan itu  adalah “rakyat bersama-sama membentuk negara dan mengisi  jabatan- jabatan negara serta menyusun suatu sistem pemerintahan melalui mekanisme pemilihan tertentu.” BPD selaku Badan
Perwakilan atau sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas sebagai lembaga pengawas dalam hal pelaksanaan peraturan desa sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di desa itu sendiri.  Demikian juga BPD sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Adapun fungsinya yaitu mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelewengan pemerintah desa. (Suhartono, 2000: 158) Diantara fungsi badan legisasi seperti BPD yang paling penting adalah menentukan kebijakan dan membuat perundang- undangan serta mengontrol badan eksekutif supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan (Budiardjo, 2000 : 182). Objek dan Metode Penelitian Objek Penelitian ini adalah Anggota Badan Saniri Negeri, Aparatur Pemerintah Negeri, Tokoh Adat, dan Masyarakat. Sedangkan metode penelitian adalah Metode deskriptif yang dapat mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengamatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik penentuan (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti yaitu observasi , wawancara dan studi dokumentasi. Teknik

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
masyarakat dengan tidak mengurangi
bahwa masyarakat masih tetap analisis data yang sesuai dengan penelitian ini  adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil Dan Pembahasan 1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Saniri Negeri dalam Melestarikan Adat Istiadat. Di Maluku pada umumnya, struktur masyarakat yang demokratis, di mana ada dewan-dewan adat (tokoh adat) sebagai lembaga pengatur pengemban dan penyelamat nilai-nilai adat. Kehidupan lingkungan hidup mempunyai standar nilai-nilai tersendiri, tetapi pola umum  lingkaran hidup manusia menurut pandangan hidup/kepercayaan pada masa dahulu kala di kuasai oleh suatu kekuatan diluar kemampuan manusia itu adalah sama diseluruh dunia. Itulah sebabnya terdapat keseragaman/kesamaan dalam  lingkungan geografis yang berbeda. Peran adat  istiadat sejak dulu sampai sekarang ini, adat istiadat masih terpelihara dalam mengatur kehiduan mematuhi peraturan perundang-undangan dan tetap menjalankan syariat berperan strategis dalam kehidupan nasional. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat  ini merupakan modal bangsa dalam menentukan corak pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Paling sedikit adat  istiadat  ini berfungsi sebagai penyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, khususnya sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat lajunya. Di Kecamatan Salahutu dahulunya stuktur kelembagaan adat di Negeri terus eksis dan berperan secara optimal hingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu lembaga adat yang kehilangan perannya  adalah Badan Saniri Negeri. Sebelum Undang-Undang ini diberlakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Raja dibantu oleh Badan Saniri Negeri. Badan Saniri Negeri  adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum  adat. Saniri Negeri berperan membantu Raja  atau Kepala Desa dalam menyelesaikan setiap perselisihan di lingkup negeri atau dusun. Perlu ditambahkan bahwa, pada saat itu peran Raja dalam penyelesaian permasalahan publik, baik masalah tanah, konflik dalam keluarga, maupun masalah
keputusan dalam forum komunikasi internal Badan dijabarkan tersebut dapat dijabarkan lebih jauh
lainnya, hanya sebagai eksekutor dalam memutuskan suatu persoalan dan keputusan Raja ni sangat ditaati oleh masyarakat, namun proses diskusi, negosiasi serta mediasi sebelum keputusan itu dibuat ada di tangan Badan Saniri Negeri melalui pertemuan yang dilaksanakan di Balai negeri
(Baeleo) , bagaimana proses komunikasi yang dibangun oleh Badan Saniri Negeri untuk mendudukan persoalan yang dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa, bagaimana Badan Saniri Negeri menghasilkan keputusan- Saniri Negeri itu untuk  upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, hingga bagaimana Bagaiman Saniri Negeri melakukan pemetaan persoalan yang lebih besar, jika perlu pihak mana saja perlu dilibatkan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Adapun pengakuan Negara terhadap per-sekutuan masyarakat adat yang  ada di Kecamatan Salahutu sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2014 telah membuka ruang  untuk banngkitnya kembali  lembaga- lembaga adat yang penetapannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku No 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai kesatuan Masyarakat  Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang merupakan aturan- aturan turunan dari Undang- Undang tersebut Yang kemudian dijabarkan lagi lebih detail dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah.
Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya  adalah bagaimana Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti hingga pada tingkat desa melalui Peraturan Negeri, dimana diharapkan dalam peraturan negeri tersebut dapat mengenai kedudukan formal masing-masing  lembaga yang ada dalam struktur pemerintahan negeri termasuk Badan Saniri yang sebelumnya hanya mendapatkan pengakuan secara sepihak oleh masyarakat saja sehingga pada  akhirnya  juga dapat diwujudkan menjadi suatu tatanan hukum yang diakui oleh Negara    juga secara formal. Pemberlakuan mekanisme adat dalam penyelesaian persoalan yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya telah menimbulkan suatu perubahan sikap dari masing-masing pihak di satu
sisi Badan Saniri Negeri seperti memperoleh kekuatan hukum dalam menjalankan kedudukannya sebagai pimpinan masyarakat yang sudah sekian ini tidak pernah dilakoni. Keadaan demikian menyebabkan adanya disintegrasi  antara lembaga adat dengan lembaga penegak hukum formal, memang pada masa  lampau dimana  lembaga adat memiliki  legitimasi secara adat untuk melakukan upaya penyelesaian persoalan- persoalan yang  ada dalam masyarakatnya namun pada saat ini telah ada begitu banyak perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat, sehingga untuk menyesuaikan peran dari masing-masing lembaga formal maupun lembaga  adat  adalah merupakan tanggung  jawab penguasa dalam hal ini Pemerintah untuk menciptakan suatu kerja sama yang terpadu antara lembaga formal dan lembaga    adat dalam suatu mekanisme solid demi ketentraman kehidupan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Badan Saniri Negeri benar-benar menjalankan fungsi pengayom adat sehingga   adat   istiadat dan tradisi negeri yang telah terpendam dapat di data dan dipraktekan kembali dalam kehidupan sehari - hari.  Agar pranata –pranata adat bisa
terlihat dari generasi ke generasi maka  upaya yang harus dilakukan adalah penataan kelembagaan yang ada di negeri khususnya Suli dan Tulehu. Dengan menumbuhkan kembali semangat untuk menghidupkan dan mempraktekkan adat  istiadat, melalui Peraturan negeri terkait pelestarian adat istiadat dan perubahan- perubahan dan pembenahan di tingkat negeri oleh Badan Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri.
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Saniri Negeri dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Keberadaan Badan Saniri Negeri diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di negeri. Badan Saniri Negeri harus dapat berjalan sejajar dengan Pemerintah Negeri dalam wujud kemitraan. Sebagai badan perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang  ada di negeri, Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi  antara  lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat negeri. Untuk  itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif anggota Badan Saniri

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
Salahutu harus mampu mewakili aspirasi yang
masyarakat serta memperjuangkan agar bisa Negeri.  Jika kondisi ini dapat terwujud, maka penyelenggaraan pemerintahan di negeri dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Menurut Eisinger dalam Pito (2006  : 111), menyatakan bahwa  “pemahaman mengenai sitem perwakilan tentunya memberikan gambaran bahwa perwakilan individu harus memahami aspirasi, nilai kepencayaan dan sikap-sikap masyarakat”.  Oleh karena itu menurutnya sistem perwakilan harus mewujudkan fungsinya secara nyata daam penyelenngaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri, maka terlebih dahulu harus mengetahui tingkat aktivitas yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri  itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri ,merupakan aktualisasi dari pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri. Sebagaimana telah sebelumnya dijelaskan bahwa Badan Saniri Negeri berperan untuk menyerap dan menyalurkan berbagai aspirasi terwujud dalam kebijakan Pemerintah Negeri, selain dari pada  itu Badan Saniri Negeri diberi
kewenangan untuk membuat Peraturan Negeri, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negeri dan pengayom adat istiadat. Fungsi perwakilan dari Badan Saniri Negeri dilihat dari dua aspek yaitu secara kuantitas diantaranya proporsi banyaknya anggota Badan Saniri Negeri, latar belakang pekerjaan atau profesi yang ditekuni oleh mereka sebelum duduk menjadi anggota Badan Saniri Negeri. Sementara itu ditinju dari aspek kualitas keterwakilan,  anggota Badan Saniri Negeri di Kecamatan
berkembang di tengah-tengah masyarakat.  Anggota Badan Saniri Negeri dianggap sebagai representasi masyarakat  luas, kualitas anggota Badan Saniri Negeri dapat dilihat dari prilaku dan sikap anggota Badan Saniri Negeri, putusan- putusan, saran, maupun tindakan lainnya pada saat membahas berbagai aspirasi masyarakat dengan pemerintah negeri. Agar Badan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang dijadikan sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat, wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat disampaikan dapat tersalurkan maka Badan Saniri Negeri perlu
mengadakan pertemuan setiap saat dengan masyarakat disekitarnya agar dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang Badan Saniri Negeri dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang  ada pada Peraturan Daerah. Namun dalam  implementasinya belum begitu dirasakan manfaat keberadaan Saniri Negeri di tengah-tengah masyarakat, karena masih banyak keluhan dari masyarakat yang belum terealisasi dengan baik, contoh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Saniri Negeri di negeri Tulehu dan Suli sesuai penelitian penulis, yaitu : a. Masalah menyangkut kinerja Pemerintah Negeri yang harus ditingkatkan. b. Masalah pemberantasan minum keras agar ada Peraturan Negeri yang mengatur tentang larangan minuman keras. c. Semua kegiatan menyangkut kekuangan negeri harus ada laporan tertulis. d. Masalah Raskin yang sampai sekarang masih terjadi penyelewengan dalam pembagian. Sebagai suatu lembaga di negeri yang tumbuh dari internal wilayah untuk mengumpulkan berbagai keinginan dan harapan masyarakat serta menjadi wadah bagi setiap partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan negeri, baik berbentuk  prakarsa maupun aspirasi masyarakat swasembada gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, meliputi ranah idiologi, politik ekonomi, sosial budaya,  agama dan pertahanan dan keamanan.
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Saniri Negeri Menetapkan Peraturan Negeri. Peraturan Desa atau Negeri (Perneg), merupakan bentuk peraturan perundang- undangan yang relatif baru, dalam kenyataan dilapangan belum begitu popular dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang- undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
negeri. Seringkali Peraturan Negeri  ini diabaikan bahkan masih banyak dari Pemerintah Negeri dan bahkan masyarakat negeri mengabaikan peraturan negeri, Sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat negeri. Rancangan Peraturan Negeri merupakan ide-ide, berbagai bahan untuk dibahas dalam menetapkan suatu Peraturan Negeri. Rancangan Peraturan Negeri dapat diajukan oleh pemerintah negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri (Raja) maupun oleh Badan Saniri Negeri. Baik Peraturan Negeri yang berasal dari Pemerintah Negeri maupun dari Badan Saniri Negeri, disusun sesuai dasar penyusunannya. Penyusunan Peraturan Negeri yang disusun oleh Pemerintah
Negeri di Kecamatan Salahutu didasarkan pada dua kategori yaitu : a. Kebutuhan negeri b. Data negeri Fungsi legislasi ini tampak pelaksanaannya oleh Badan Saniri Negeri di dua negeri Tulehu dan Suli memilki kesamaan dalam proses perumusan peraturan negeri, terdapat 3    (tiga) tahapan di dalam proses pembuatan peraturan negeri yakni : 1) Tahap Inisiasi 2) Tahap Sosio Politis 3) Tahap Yuridis
Fungsi  legislasi Badan
Saniri Negeri belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya Badan Saniri Negeri dalam membingkai peraturan- peraturan negeri yang masih bersifat konfensional atau kebiasaan kedalam peraturan tertulis. Proses yang dilakukan Badan Saniri Negeri dalam menetapkan Peraturan Negeri adalah sebagai berikut : a. Kepala Pemerintah Negeri (Raja) menetapkan Peraturan Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Saniri Negeri. b. Peraturan Negeri ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri bersama ketua Badan Saniri Negeri. lembaga legislatif, bagi Pemerintah Negeri merupakan lembaga yang memiliki peranan yang penting dalam Pemerintahan Negeri terutama berkaitan dengan proses penyusunan Peraturan Negeri sehingga  jumlah anggota yang hadir dalam setiap pertemuan untuk merumuskan dan menetapkan sebuah rancangan Peraturan Negeri sangat mempengaruhi. Kecamatan Salahutu menghadapi beberapa kendala dalam proses penyusunan
Peraturan Negeri adalah masalah intensitas kehadiran anggota Badan Saniri Negeri. Konsekuensi kesibukan para anggota Badan Saniri Negeri dalam pekerjaan primer sehari-hari mengakibatkan terbengkalainya tugas-tugas sebagai anggota Badan Saniri Negeri. Padahal menurut penulis   lembaga ini sangat vital untuk menentukan maju mundurnya suatu pemerintahan negeri. Badan Saniri Negeri sebagai lembaga legislatif saat ini kurang kritis terhadap Pemerintah Negeri, hal ini mengakibatkan pencapaian dari Peraturan Negeri terutama yang menyangkut masalah kepentingan masyarakat kurang dapat dicapai secara maksimal. Setelah Peraturan Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri (Raja) maka Peraturan Negeri tersebut sudah dapat di masyarakat, dan agar warga masyarakat tahu kalau  ada Peraturan Negeri yang mengikat di negeri maka perlu  adanya sosialisasi Peraturan Negeri maka perlu diadakan rapat-rapat di dusun-dusun atau pada saat pertemuan di tingkat negeri. 4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Saniri Negeri dalam Melakukan Pengawasan. Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi membuat dan menetapkan peraturan negeri bersama-sama dengan Pemerintah Negeri, selain  itu Badan Saniri Negeri  juga berfungsi mengawasi  jalannya Pemerintahan Negeri, fungsi bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap Peraturan Negeri, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Pemerintah Negeri (Raja). Menurut Djajoesman (dalam Sophater, 2008  : 24) merumuskan bahwa arti pengawasan (kontrol)  adalah suatu proses untuk menentukan hubungan antara yang diharapkan dari perencanaan dengan hasil kenyataan yang didapat, serta mengambil tindakan yang perlu secara sah guna memperbaiki segala sesuatu yang menyimpang dari rencana. Dari pengertian diatas bahwa pengawasan terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Fungsi pengawasan

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri merupakan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan- peraturan yang dijalankan oleh Pemerintah Negeri. Di dalam pelaksanaan Peraturan Negeri, Badan Saniri Negeri juga melaksanakan kontrol  atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan Negeri dan peraturan Kepala Pemerintah Negeri (Raja). Pelaksanaan pengawasan Peraturan negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negeri yang dijadikan sebagai Peraturan Negeri dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Pemerintah Negeri. Terkait efektivitas pengawasan Badan Saniri Negeri dalam mengawasi jalannya Peraturan Negeri, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Badan Saniri Negeri melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan negeri di masyarakat.  Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan.  Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka Badan Saniri Negeri  akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah negeri dan tokoh- tokoh masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi kontrol   itu sendiri, masih ada sebagian anggota Badan Saniri Negeri belum mengetahui dengan baik tentang fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah negeri, masih ada sebagian anggota Badan Saniri Negeri yang belum maksimal dalam melaksanakan fungsi kontrolnya. Ini terlihat dari banyak keputusan kepala pemerintah negeri yang tidak dijalankan dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dimasyarakat akibat kurangnya pengetahuan masyarakat. Badan saniri negeri lebih bergerak pasif dan menunggu sehingga dirasakan kurang kritis terhadap keadaan yang ada.  Hal ini dipahami sebagai konsekuensi dari kesibukan para  anggota Saniri Negeri dibidang profesi sehari-hari sehingga perhatian terhadap    lembaga Saniri Negeri menjadi berkurang. Pelaksanaan fungsi dari pada Badan Saniri Negeri belum mampu memuaskan sebagian besar masyarakat di kedua negeri tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi dan
adalah
orang-orang yang memiliki pengalaman dalam membentuk sikap dan prilaku anggota Badan Saniri Negeri dapat diketahui bahwa minimnya kualitas  anggota serta sarana dan prasarana yang tersediapun sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Faktor pengalaman juga mempengaruhi kemampuan seseorang. Pengalaman yang banyak akan sangat mempengaruhi kemampuan anggota badan saniri negeri dalam meaksanakan fungsinya, menurut kedudukan badan saniri negeri sebagai wakil rakyat di negeri, seharusnya mereka bidang organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemerintah, sehingga  akan memberikan kemampuan kepadanya  untuk memahami aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Faktor kondisi sosial ekonomi anggota Badan Saniri Negeri,    adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri. Kondisi sosial ekonomi seorang anggota Badan Saniri Negeri berpengaruh terhadap pergeseran prilaku  anggota Badan Baniri Negeri yang sebelumnya sangat memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan Pemerintah Negeri. Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja Badan Saniri Negeri untuk menjadi  lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap Badan Saniri Negeri. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota Badan Saniri Negeri terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomor duakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehingga kami masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan. Sarana dan prasarana juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja Badan Saniri Negeri. Fasilitas operasional atau sarana dan prasarana  adalah seluruh jenis peralatan, sebagai perlengkapan aktivitas dan fasilitas pendukung lainnya. Prasarana merupakan wahana dimana segala jenis peralatan dimaksud melakukan kegiatan. Oleh
karena
itu sarana
dan prasarana sangat dibutuhkan sebagai alat pendukung utama dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak  adanya tempat khusus bagi Saniri Negeri sebagai pusat kegiatan administratif      layaknya lembaga legislatif lainnya.
Realitas ini dapat di telusuri di dalam implementasi kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri pada penyelenggaraan pemerintahan negeri di negeri Tulehu dan Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Keberadaan Badan Saniri Negeri diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembangunan di negeri. Badan Saniri Negeri harus dapat berjalan sejajar dengan pemerintah desa dalam wujud kemitraan. Sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang  ada di negeri, Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi dalam melestarikan adat istiadat, menmpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat peraturan negeri, dan mengawasi dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri. Untuk   itu perlu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif anggota Badan Saniri Negeri.  Jika kondisi ini dapat terwujud maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negeri berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Proses rekruitmen anggota Badan Saniri Negeri ditentukan secara turun temurun, bukan didasarkan pada kualitas, dedikasi, loyalitas, kemampuan, kemauan dan kesempatan serta kesediaan sesorang. Melalui pola ketokohan berdasarkan keturunan dan lebih dekat dengan masyarakat terkadang mengalahkan warga masyarakat warga masyarakat yang secara akademik mampu untuk mewakilkan aspirasi masyarakat di negeri Tulehu dan Suli. Badan Saniri Negeri adalah Perwakilan di tingkat desa, yang masih perlu pembinaan kepada para anggota Badan Saniri Negeri dari pemerintah daerah dan provinsi. Sayangnya dalam melakukan pembinaan, pemerintah dan instansi yang berwenang hanya dilakukan pada tahap awal dan kurang kontinyu, padahal mayoritas sumber daya manusia  anggota Badan Saniri Negeri belum siap menjalankan fungsinya sesuai dengan yang di atur dalam peraturan perundang-
kesempatan serta kesediaan seseorang tnnpa undangan. Dampak dari kurangnya pemahaman anggota Badan Saniri Negeri terhadap tugas pokok dan fungsinya, menyebabkan kinerja dari Badan Saniri Negeri kurang maksimal. Keberadaan Badan Saniri Negeri diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di negeri. Badan Saniri Negeri harus dapat berjalan sejajar dengan Pemerintah Negeri dalam wujud kemitraan. Sebagai badan perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang  ada di negeri, Badan Saniri Negeri mempunyai fungsi  antara  lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat negeri.
Untuk  itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif anggota Badan Saniri Negeri.  Jika kondisi ini dapat terwujud, maka penyelenggaraan pemerintahan di negeri dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. faktor yang menyebabkan kinerja Badan Saniri Negeri kurang maksimal, yaitu : Anggota Badan Saniri Negeri tidak mendapat uang  lelah/honor bulanan. Dalam Perda No 4 Tahun 2006, pasal 26 ayat (1) disebutkan dalam perda bahwa : “anggota Badan Saniri Negeri dapat memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan negeri”. Namun, kenyataannya sulit sekali karena kas negeri tidak mempunyai  anggaran untuk itu. Sumber daya manusia kurang memadai, sehingga belum dapat menjabarkan tupoksi Badan Saniri Negeri. Pengalaman berorganisasi serta Sarana dan Prasarana. Badan Saniri Negeri adalah bagian integral dari Pemerintah negeri akan berhadapan dengan kekuatan masyarakat yang cerdas dan kritis, oleh sebabnya perlu ada pembenahan mekanisme kerja organisasi, sikap dan prilaku kualitas dan kapabilitas anggota Saniri Negeri yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat yang diwakilkannya.  Dan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik maka mutlak  ada anggota yang berkualitas baik, hal ini ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi anggota Badan Saniri Negeri.  Demikian, maka menyarankan dalam merekrut anggota Saniri Negeri perlu diperhatikan tingkat pendidikannya, kualitas dedikasi, loyalitas, kemampuan, kemauan, dan menghilangkan kearifan  lokal yang sudah turun temurun

## Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
menjadi keistimewaan yang perlu dipertahankan.
Kesimpulan Dalam menjalankan roda Pemerintahan Negeri, Badan Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Negeri.  Jalannya Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri  (Raja) dan Perangkat  Negeri diawasi oleh Badan Saniri Negeri. Perwujudan fungsi Badan Saniri Negeri Kecamatan Salahutu dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Belum mampunya Badan Saniri Negeri dalam menjalankan fungsinya antara lain disebabkan oleh beberapa factor yaitu : Pertama, Kualitas Anggota badan Saniri Negeri, yang meliputi tingkat pendidikan dari pada  anggota Badan Saniri Negeri, pengalaman organisasi dan kondisi social ekonomi. Kedua, Sarana dan Prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri. Bedasarkan kesimpulan di atas rekomendasi yang dapat dirumuskan adalah : 1. Untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Saniri Negeri, maka perlu dilakukan sosialisasi tentang eksistensi Badan Saniri Negeri, baik kepada anggota badan saniri negeri maupun masyarakat. Disamping  itu perlu    juga dipikirkan sarana dan prasarana kerja guna mendukung kelancaran kerja badan saniri negeri. 2. Untuk mewujudkan anggota Badan Saniri Negeri yang berkualitas, perlu dilakukan pemberdayaan dengan memberikan petunjuk – petunjuk, bimbingan, pelatihan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangaan program teknologi informasi, pemantapan hak – hak dan kedudukan keuangan Badan Saniri Negeri, peningkatan kerja sama dengan lembaga masyarakat, serta peran serta masyarakat.
Buku

## Daftar Pustaka
AAGN Ari Dwipayana et. al. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE Press.
. Pembaruan Pemerintahan Desa. 2003. Yogyakarta:
IRE Press.
Analisis CSIS. 2004. “Relasi Kades – BPD di Era Desentralisasi dan Masa  Depannya  (Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal)”. Jakarta: Lipi.
Beratha, N. 1992. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa . Jakarta : Ghalia Indonesia
Budiardjo, Miriam. 2000 . Dasar-dasar Ilmu  Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
. 1996 . Demokrasi di Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Utama.
. dan Ibrahim Ambong. 1995. Fungsi Legislatif Dalam Sistem  Politik Indonesia . Jakarta : Raja  Grafindo Persada.
Effendi, Ziwar. 1987, Hukum Adat  Ambon Lease . Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Napitupulu, Paimin. 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan . Jakarta: Alumni.
Ndraha, Taliziduhu. 1982.
. 1985. Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa . Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
.1991. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa . Jakarta: Bumi Aksara.
. 2000. Ilmu Pemerintahan , Jilid I – V, BKU-IP. Jakarta: IIP
. 2003a. Kybernology (ilmu Pemerintahan ) Seri 1. Jakarta: Rineka Cipta.
Pito, Toni Andrianus, Efrizah dan Kamal Fasya. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik, dari Sistem  Politik Sampai Korupsi . Bandung: Nuansa.
Sanit, Arbi. 1985. Perwakilan Politik Di Indonesia . Jakarta: Rajawali.
Suryaningrat, Bayu. 1981. Pemerintahan Dan Administrasi Desa . Jakarta: Beringing Trading Company.
Wijaja, Haw. 2001. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah . Bandung. CV Fokus Media.
. & Irwan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa . Bandung: CV Fokus Media.
Yanuarti, S., Lan, T. J., Marieta, J. R., & Tryatmoko, M. W. 2006. Kelembagaan
Pemerintah Lokal. Jakarta: LIPI.
. 2007. Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Di Tingkat Lokal Dalam Pengelolaan Konflik di Maluku.
Jakarta: LIPI.
Peraturan Perundang- Undangan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat  Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.
Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2006 Tentang Negeri
Peraturan Dearah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Badan Saniri Negeri.
Sumber Lain Kissya, Eliza. 2006. “Kewang Haruku”. Melalui <www. Kewang- haruku.org/eliza.html> [9/01/2012]
http://www.docstoc.com/docs/5935728/Sumartono---kemitraan- pem-Desa-dan-BPD >
[06/10/2012]