Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM PADA HUBUNGAN KERJA PENAHANAN IJAZAH SEBAGAI OBJEK JAMINAN ANTARA PERUSAHAAN DAN PEKERJA
Agung Wibowo Purnomo Panotogomo 1 , Sugeng Hadi Poernomo 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Agungdkt04@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  perlindungan  hukum  pada  hubungan  kerja  penahanan  ijazah  sebagai objek jaminan antara perusahaan dan pekerja. pekerja adalah potensi yang telah terbentuk dengan relasi  kerja  dengan  pengusaha  ketika  mendapatkan  upah  maupun  imbalan  dengan  wujud  lain . Perusahaan ialah orang yang mempunyai tempat untuk sebuah kegiatan produksi jasa ataupun barang dalam bentuk apapun,bisa disebut juga sebagai lembaga atau oraganisasi yang mengelola bersama untuk merai laba atau keuntungan. Tujuan riset ini guna proteksi untuk para pekerja yang ijazanya ditahan  oleh  perusahaan  berdasarkan  UU  RI  No.  13  Tahun  2003  perihal  Ketenagakerjaan.  Guna mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah perlindungan hukum kepada karyawan yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan dan guna mengetahui juga menganalisa bagaimana proteksi legal kepada karyawan apabila perusahaan tetap menahan ijazah setelah adanya putusan penyelesaian sengketa. Metode penelitian ini ialah tipe normatif legal. Riset ini sendiri telah memakai metode pendekatan perundang – undangan  lalu  juga  menggunakan  metode  pendekatan  konseptual.  Hasil  riset  ini menyimpulkan  jika  proteksi  atau  aturan  kepada  pekerja  yang  ijazanya  di  tahan  oleh  perusahaan. memberikan suatu manfaat bagi masyarakat, maupun menjadi masukan bagi pemerintah atau pihak yang berwenang dibidangnya.
Kata Kunci : Pekerja, Perusahaan, Perlindungan hukum

## Abstract
This study focuses on legal protection in the employment relationship of diploma detention as an object of guarantee between the company and the worker. workers are potentials who are already bound by a working relationship with the entrepreneur by receiving wages or other forms of remuneration. A company is a person who has a place for an activity to produce services or goods in any form, it can also be referred to as an institution or organization that manages  together for profit  or profit. The purpose of this research is to protect workers whose diplomas are held by the company based on Law No. RI. 13 of 2003 concerning Manpower. To find out and analyze how the legal protection for workers whose diplomas are withheld by the company and To find out and analyze how the legal protection for workers is if the company continues to withhold diplomas after a dispute resolution decision is made. This research method is a type of normative law. This research itself has used the statutory approach method and then also used the conceptual approach method. The results of this study indicate that the protection or rules for workers whose diplomas are held by the company. provide a benefit to the community, as well as become input for the government or the authorities in their field.
Keywords: Worker, Company, Legal protection
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PENDAHULUAN
Bisnis  adalah  hubungan  yang  mencakup  dua  pertemuan  antara  organisasi  dan buruh/perwakilan.  Para  pekerja  ini  akan  mendapatkan  atau  mendapatkan  kompensasi sebagai  kompensasi  dari  organisasi  atau  atasan,  dan  jumlahnya  tergantung  pada  jenis panggilan yang diselesaikan tergantung pada kesepakatan tuan rumah yang telah disepakati oleh  kedua  pertemuan  tersebut.  Angsuran  pembayaran  dapat  berupa  kompensasi berdasarkan waktu, tingkat pembayaran tahunan atau pekerjaan borongan, bergantung pada jenis panggilan dan di area mana mereka bekerja. Dalam jenis pekerjaan tertentu, perwakilan mungkin memiliki pilihan untuk mendapatkan keuntungan, atau tip terlepas dari kompensasi dasar  mereka.  Hubungan  antara  organisasi  dan  spesialis  ini  biasanya  diwakili  oleh  hukum kerja, hukum asosiasi atau perjanjian.
Pekerjaan  adalah  modal  utama  dan  pelaksanaan  perbaikan  area  lokal.  Tujuan  utama  dari kemajuan daerah adalah bantuan pemerintah dari individu, termasuk tenaga kerja. Dengan cara  ini,  buruh  sebagai  pelaksana  perbaikan  harus  dijamin  kebebasannya,  dikelola komitmennya  dan  dipupuk  kelincahannya.  Istilah  buruh  tumbuh  menjadi  pengganti  istilah kerja  sesudah  diselenggarakan  mata  kuliah  Hubungan  Kerja  Pancasila  pada  tahun  1974. Dalam  lokakarya  itu  diusulkan  agar  istilah  kerja  diganti  dengan  istilah  spesialis.  Tidak  sulit untuk mendapatkan istilah lain bagi para ahli yang sesuai dengan keinginan. Sedangkan dalam UUD 1945 yang menjelaskan dalam Pasal 2 dinyatakankan jika “yang dimaksud tandan adalah badan-badan seperti koperasi, organisasi pekerja, dan badan- badan agregat lainnya”. Jelas UUD  1945  memakai  istilah  "buruh"  untuk  berarti  ahli.  Dengan  demikian,  disetujui  untuk menggunakan "spesialis" daripada "pekerjaan" karena memiliki premis sah yang kuat.
Peranan pekerja  juga sangat penting bagi  perkembangan usaha di dalam Sumber  Daya Manusianya (SDM) dan pembangunan bangsa negara. Yang dimana dari pekerja sendiri tidak bisa menggantikan perkembangan jaman yang dimana era teknologi saat ini tidak bisa juga menggantikan  oleh  alat-alat  modern  tanpa  adanya  operator  dari  Sumber  Daya  Manusia (SDM) atau bisa di sebut pekerja, adalah salah satu sebab manajemen yang baik tanpa adanya pekerja alat-alat teknologi pun tidak bisa beroprasional secara baik atau bisa jalan. Terutama menjaga nama  baik  korporasi.  Bagaimana  pun  situasi  korporasi,  bagaimana pun cara  kerja korporasi  maupun  sikap  dengan partner antar  pegawai,  mestinya  tiap  pegawai
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menyembunyikan  hal  ini,  utamanya  kepada  individu-individu  di  luar  korporasi.  Peran karyawan yang satu ini mungkin bernilai impresif. Namun tiap-tiap korporasi memiliki aturan, juga  aturan  itulah  yang  membentuk  dampak-dampak  karyawaan,  yang  utama  saat keberlangsungan bisnis  korporasi, dalam hal ini  pegawai juga menjadi partisipan untuk hal pembangunan.  Sesudah  peran  pekerja  itu  dilaksanakan  dengan  baik  juga  korporasi  bisa meningkat dengan baik pula, sehingga dengan sewajarnya korporasi menggaransikan loyalti untuk pegawainya dengan menambah kesejahteraan dengan sesuai. Pembangunan nasional ini  berkaitan  pada  pemabungan  Sumber  Daya  Manusia  (  SDM  )  demi  mewujudkan kesejahteraan masyarakat, adil, makmur, yang merata baik finansial ataupun spiritual sesuai pancasila dan UUD NKRI 1945.
Suatu pekerjaan ialah peran penting yang terdapat pada kehidupan sehari-hari manusia, yang dapat memberikan kepuasan dan tantangan serta bisa menjadi ancaman dan gangguan. dan  dimana  ada  pada  pembukaan  UUD  NKRI  1945  menyatakan  bahwa,  meningkatkan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  juga  ikut  serta  menyeimbangkan keamanan dunia. Pada dalam kandungan ini mempunyai banyak arti antaralain perdamaian, sosial, hukum, ekonomi dan kemanusiaan di dunia yang pada nantinya akan di kembangkan dalam  kebutuhan  dan  pembangunan  nasional.  Pentingnya  pekerjaan  adalah  pengaturan kualitas, keyakinan, perspektif, dan asumsi yang dimiliki individu terkait dengan pekerjaan. Mengenai pemahaman tentang pentingnya pekerjaan, para ahli telah menawarkan beberapa sudut  pandang,  termasuk:  Menurut  Singh,  ciri  pentingnya  pekerjaan  adalah  antusiasme orang-orang dalam memenuhi kebutuhan keuangan dengan mengurus bisnis di tempat kerja. Untuk sementara, Chalofsky mencirikan pentingnya pekerjaan sebagai komitmen besar untuk mengamati  alasan  hidup  seseorang.  Kondisi  ini  mendukung  untuk  melakukan  pekerjaan dengan energi dan pandangan yang merupakan premis dunia lain dari pekerjaan seseorang. Ini  adalah  kesesuaian  usaha  dengan  inspirasi  diri  dalam  pekerjaan  yang  berencana  untuk mendapatkan kehormatan untuk pekerjaan itu.
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Singh  dan  Chalofsky,  Wrzesniewski  mencirikan pentingnya  pekerjaan  sebagai  pemahaman  spesialis  tentang  substansi  atau  konten  di lingkungan kerja dan kualitas fungsi karena kelanjutan dari demonstrasi kesenangan (sense making).  Dari  sebagian  implikasi  kerja  di  atas,  bisa  dikatakan  jika  pentingnya  kerja  ialah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
penghayatan  dan  pemahaman  orang-orang  dalam  suatu  tugas  sebagai  kualitas  yang diharapkan dapat menjawab persoalan dan kebahagiaan hidup. Suatu yang dilaksanakan oleh orang sebagai alasan tertentu yang dilaksanakan dengan cara yang optimal dan efektif. Orang bisa  berusaha  guna  bertahan.  Dari  perspektif  ekspansif,  kerja  adalah  gerakan  utama  yang diselesaikan oleh orang-orang. Dari perspektif terbatas, makna pekerjaan ialah sebuah yang dilaksanakan  bagi  individu  guna  alasan  tertentu  yang  dilaksanakan  dengan  metode  yang efektif dan optimal. Orang butuh berusaha guna memenuhinya.
Dengan  bekerja  individu  bisa  mendatangkan  uang.  Uang  yang  didapat  dari  pekerjaan dipakai sebagai pemenuh kebutuhan hidup. Sepanjang garis ini, uang tunai mesti berasal dari pekerjaan  yang  sah.  Pekerjaan  halal  bekerja  dengan  cara  yang  hebat  dan  benar.  Dalam wacana reguler, istilah ini sering dianggap tidak dapat dipisahkan dari panggilan. Ada individu yang  bekerja  untuk  bertahan  hidup  dari  hari  ke  hari.  Sejauh  yang  mereka  ketahui,  tidak bekerja sehari berarti tidak memiliki pilihan untuk makan sehari. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya hidup mereka jika mereka musnah untuk waktu yang sangat lama. Sedangkan bagi orang lain, pekerjaan menyiratkan pencarian kelimpahan. Mereka mungkin tidak kaya atau  sedang  kaya,  namun  perlu  menghasilkan  lebih  banyak  uang.  Beberapa  bekerja  untuk melayani  orang  lain.  Hal  ini  utamanya  berlaku  untuk  orang-orang  yang  sosial  pada  tingkat dasar.  Beberapa  bekerja  sebagai  contoh  dari  kepentingan  sampingan.  Namun  selama  jiwa terpenuhi, berhenti. Yang pasti, dengan bekerja kita akan mendatangkan uang tunai.
Perjanjian Kerja di Indonesia meliputi:

## 1. PKWTT
Pemahaman  Kerja  Tanpa  Akhir  atau  PKWTT  menunjukkan  bahwa  spesialis  yang direncanakan akan berubah menjadi pekerja yang super tahan lama atau tanpa jangka waktu tertentu. PKWTT diberikan kepada buruh kelas menengah yang pekerjaannya menyinggung tentang jalannya usaha pada hakekatnya.

## 2. PKWT
Dalam  PKWT  atau  Pengertian  Kerja  Waktu  Tertentu,  organisasi  dan  pekerja  mengatur hubungan yang berfungsi pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. PKWT wajar bagi organisasi  yang  sedang  menjalani  usaha  lain  atau  bersifat  sesekali.  Misalnya,  seseorang sedang mengembangkan tahap lain untuk item individu itu, namun menurut sudut pandang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pendapatan  itu  tidak  pasti  dapat  memberikan,  sementara  pekerjaan  Visual  Originator diharapkan untuk menjalankan panggung. Waktu juga terbatas dan membutuhkan pekerja yang  bisa  pergi  ke  tempat  kerja.  Maka  mencari  Visual  Planner  dengan  status  PKWT  bisa menjadi respon yang tepat dalam mendaftarkan rombongan tambahan.

## 3. PKHL
Pengertian Kerja Sehari-hari Mandiri atau PKHL merupakan tatanan yang dikenang bagi PKWT.  PKHL  sendiri  mengingat  pekerjaan  yang  berbeda  dari  segi  waktu  dan  volume pekerjaan.  Dalam  suatu  kesempatan  ditegaskan  bahwa  200  individu  tambahan diharapkan berfungsi  sebagai  sprinter  dalam  dua  hari.  Jadi  agar  lebih  lugas,  PKHL  adalah  jenis kesepakatan yang masuk akal untuk mengatasi masalah tersebut.
Organisasi adalah tempat pengembangan tenaga kerja dan produk terjadi. Dalam sebuah organisasi, semua variabel penciptaan bertemu. Mulai dari pekerjaan, modal, aset normal, dan  bisnis.  Dalam  definisi  lain,  organisasi  adalah  suatu  pendirian  atau  asosiasi  yang memberikan tenaga kerja dan produk untuk berurusan dengan orang-orang pada umumnya dengan niat penuh untuk menciptakan keuntungan atau manfaat. Pengertian organisasi juga dapat ditemukan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Organisasi. Substansinya  menyatakan  jika suatu organisasi  ialah sebuah unsur  usaha di  dalam  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didirikan dan bekerja sepenuhnya dengan tujuan mendapat keuntungan.
Penahanan sertifikat ini adalah penahanan objek keamanan dengan alasan bahwa untuk situasi ini pengakuan digunakan sebagai jaminan untuk kontrak bisnis antara organisasi dan spesialis.  Hal  ini  merupakan  tanda  membaiknya  protes  keamanan  yang  telah  melalui pemahaman yang luas, dengan alasan bahwa pada dasarnya obyek asuransi adalah sesuatu yang mempunyai hak milik untuk dipindahkan dan mempunyai nilai finansial, yang di sini tidak memberikan  kesan  sebagai  cara  agar  sertifikat  dapat  dipindahkan  atau  memiliki  nilai  jual. Apalagi belum  adanya pedoman  tegas  yang secara  tegas  mengatur  hal  ini  membuat posisi buruh sangat  lemah dalam  kondisi  ini,  keadaan  tenaga  ahli  menjadi  lemah  dan  terhambat karena sering terjadi keadaan dimana persetujuan tenaga ahli masih belum ada. disimpan dan tidak dikembalikan ketika individu yang bersangkutan memilih untuk berhenti. kerja. Dalam beberapa  kasus,  organisasi  bahkan  menyimpan  surat  wasiat  dari  spesialis  untuk  meminta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
bayaran ketika pekerja berhenti bekerja. Akibat langsung dari hal ini adalah buruh kemudian, pada  saat  itu,  kehilangan  kesempatannya  untuk  meningkatkan  pekerjaan  dan  dia  harus menanggung konsekuensi sebagai pembayaran untuk mendapatkan pengakuannya kembali dengan asumsi dia pergi sebelum jangka waktu perjanjian ditutup.

## METODE PENELITIAN
Jenis pada riset yang akan dipakai kedalam penelitian ini ialah jenis hukum normatif. Riset hukum normatif ini yaitu metode yang sudah dilaksanakan sesuai maupun berdasar dengan aturan dan juga metode hukum dengan memakai data sekunder yang diantaranya ialah asas kaidah, norma dan juga aturan hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan dan peraturan  lainnya  dengan  mempelajari  referensi-referensi  aturan  undang-undang  juga dokumen lain yang berkorelasi erat dengan riset. Penelitian ini sendiri telah mamakai teknik dengan pendekatan perundang – undangan yang berbentuk peraturan perundang-undangan menjadi  bahan  dasar  saat  melaksanakan  riset,  lalu  juga  memakai  teknik  pendekatan konseptual yang menjadi jenis pendekatan yang sudah berkembang terhadap sudut pandang serta doktrin-doktrin yang terdapat di ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

## 4.1 Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Yang Ijazah Ditahan Oleh Perusahaan
Menurut  referensi  Kata  Hukum,  artian  hukum  ialah  "keputusan  yang  bersifat memaksa yang memutuskan perilaku individu secara lokal, dibuat oleh badan otoritas yang disetujui, pelanggaran  pedoman  ini  menyebabkan  tindakan  yang  dibuat".  Artian  hukum  juga dikemukakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai suatu kumpulan ketetapan atau  ketetapan  yang  bersifat  umum  dan  mengatur,  hukum  bersifat  umum  sebab  berlaku untuk  tiap  orang,  dan  bersifat  membakukan  sebab  ia  menetapkan  sesuatu.  untuk dilaksanakan,  apa  yang  tidak  boleh  dilaksanakan  maupun  seharusnya  dilaksanakan  dan memutuskan  cara  melakukan  konsistensi  dengan  prinsip-prinsip".  Asuransi  yang  diberikan kepada pembeli berfluktuasi, bisa berupa jaminan moneter, sosial, politik. Jaminan pembeli utama dan pokok pembicaraan ini adalah asuransi yang sah.  Jaminan yang sah adalah jenis jaminan yang paling mendasar karena tergantung pada kemungkinan bahwa undang-undang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tersebut  merupakan suatu implikasi  yang  dapat  sepenuhnya  mewajibkan  kepentingan  dan hak istimewa pembeli. Demikian pula hukum memiliki kekuatan paksaan yang secara formal dipersepsikan  dalam  negara,  sehingga  cenderung  dijalankan  sepanjang  masa.  Daripada asuransi  melalui  lembaga  yang  berbeda  seperti  keamanan  finansial  atau  politik,  misalnya, yang tidak kekal atau sementara. Menurut Satjipto Raharjo, kapasitas hukum adalah untuk mengamankan keuntungan individu dengan membagi kapasitas kepadanya untuk bertindak sehubungan dengan kepentingan itu. Bagian dari kekuatan ini diselesaikan dengan cara yang dapat  diukur,  seperti  dalam  keluasannya  dan  tidak  diatur  dalam  batu.  Jaminan  dicirikan sebagai demonstrasi pemberian sertifikasi, atau keselarasan, keamanan, bantuan pemerintah dan  keselarasan  dari  asuransi  kepada  individu  yang  dijamin  terhadap  semua  risiko  atau bahaya  yang  membahayakan  mereka.  Pendapat  Soedjono  Dirdjosisworo  jika  pentingnya hukum  bisa  ditinjau  dari  delapan  implikasi,  khususnya  hukum  pada  perasaan  penguasa, hukum  pada  perasaan  pejabat,  hukum  dalam  perasaan  disposisi  kegiatan,  hukum  dalam perasaan  pengaturan  aturan.  ,  hukum  dalam  perasaan  kualitas,  hukum  dalam  perasaan permintaan  yang  sah,  hukum  dalam  perasaan  pentingnya  hukum,  hukum  dalam  perasaan disiplin yang sah.
Oleh karena itu, kata asuransi mengandung arti, khususnya demonstrasi keamanan atau demonstrasi  perlindungan  dari  pertemuan  tertentu  yang  difokuskan  pada  pertemuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu. Dalam pengertian hukum terdapat gagasan pembangunan yang halal. Ada tiga macam atau tiga macam pembangunan yang sah, lebih spesifiknya,  pertama,  pembangunan  yang  halal  melalui  halangan.  Faktanya  adalah  untuk menguraikan  hukum  antara  prinsip-prinsip  dalam  undang-undang  dan  kasus  atau  masalah depan dan tengah. Kedua, perkembangan yang sah bahwa sungai adalah untuk membatasi cara yang paling umum untuk menguraikan hukum dalam undang-undang dengan keadaan nyata.  Ketiga,  perkembangan  legitimasi  yang  meluas,  khususnya  pembangunan  yang menguraikan  hukum  dengan  menumbuhkan  signifikansi  yang  dihadapi  menjadi  suatu persoalan bisa ditangkap pada sebuah pedoman hukum. Pendapat Hans Kelsen, hukum ialah ilmu yang mengatur dan bukan ilmu bawaan. Lebih lanjut Hans Kelsen mendiskripsikan jika hukum  ialah  metode  sosial  untuk  mengatur  perilaku  individu.  Secara  semantik,  kata assurance dalam bahasa Inggris disebut insurance. Istilah keamanan yang ditunjukkan oleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
KBBI  bisa  disamakan  dengan  makna  asuransi,  yang  mengandung  pengertian  interaksi  atau demonstrasi  memastikan,  sedangkan  menurut  referensi  Dark's  Law  Word,  jaminan  adalah demonstrasi memastikan.
4.2 Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
1. Undang-undang dasar NKRI pasal 27 ayat 2
“menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
2. KUH perdata pasal 1320
pengertian keadaan hukum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Biasa adalah suatu alasan yang tidak dapat disangkal, dimana suatu alasan tidak dapat dibenarkan, dengan asumsi  alasan  tersebut  dihalangi  oleh  undang-undang.  Selanjutnya,  pengaturan  kerja  juga harus dilakukan dengan kewajaran dan kehormatan, untuk situasi ini, yang wajar. Oleh karena itu, pada hakekatnya perkumpulan-perkumpulan, untuk keadaan ini para manajer dan buruh, diperbolehkan  untuk  memutuskan  substansi  dari  suatu  perjanjian  kerja,  selama  tidak menyalahgunakan  ketentuan-ketentuan  yang  sah  dari  pengertian  tersebut  dan  dilakukan dengan itikad baik.
Sesuai  UU  Ketenagakerjaan,  pengaturan  bisnis  harus  didasarkan  pada  hal-hal  berikut: Pemahaman  kedua  pemain;  Untuk  situasi  ini,  baik  bisnis  maupun  spesialis  harus  setuju dengan hal-hal yang disepakati dalam pengaturan kerja yang dibuat, termasuk hak istimewa dan  komitmen  pertemuan.  Jika  kesepakatan  diselesaikan  karena  kekhilafan  atau  didapat karena  tekanan  atau  pemerasan,  maka,  pada  saat  itu,  unsur  perjanjian  tidak  terpenuhi. Dengan  demikian,  pengaturan  mungkin  dibatalkan.  Apa  yang  dimaksud  dengan  tekanan adalah  demonstrasi  yang  dilakukan  untuk  memberi  kesan  dan  dapat  membuat  seseorang merasa  takut,  bahwa  dia,  kerabatnya,  atau  kekayaannya  akan  segera  menghadapi kemalangan  yang  luar  biasa.  Dalam  memikirkan  hal  ini,  usia,  jenis  kelamin  dan  posisi pertemuan harus dipertimbangkan. Kapasitas atau kapasitas untuk melakukan kegiatan yang sah;  Untuk  situasi  ini,  pertemuan  harus  mampu  atau  cocok  untuk  membuat  kesepakatan. Untuk pekerja anak, orang yang menyetujui pengaturan tersebut adalah orang tua/penjaga gerbang. Kehadiran pekerjaan yang dijamin; dan pekerjaan yang disetujui tidak bertentangan dengan permintaan publik, tolerabilitas, dan hukum serta pedoman material.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## 3. Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan
Pemberlakuan  yang  cenderung  bermasalah  adalah  UU  Ketenagakerjaan  No.  13  Tahun 2003.
Tenaga kerja berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tenta ng Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa “Pekerjaan adalah setiap orang yang dapat menjalankan usaha untuk menghasilkan produk atau potensi manfaat baik untuk mengatasi masalah sendiri maupun untuk daerah”. Untuk sementara yang dimaksud dengan  pekerjaan  adalah  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  adalah  “Usaha  adalah  segala  sesuatu  yang  diidentikkan  dengan  angkatan kerja pada waktu sebelumnya, selama, dan setelah jangka waktu kerja”. untuk bekerja pada cara  hidup,  penting  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  sudut  yang  berbeda.  Hal  ini  tidak terkecuali  dengan  peningkatan  tenaga  kerja  yang  dilakukan  berdasarkan  aturan kombinasi melalui  koordinasi  utilitarian  di  seluruh  area  fokal  dan  lokal.  Untuk  situasi  ini,  pentingnya pedoman  kemajuan  tenaga  kerja  tergantung  pada  standar  pergantian  peristiwa  publik, khususnya standar pemerintahan kerakyatan Pancasila, standar kesetaraan dan nilai. Dalam pelaksanaan proses hubungan kerja, ada bagian-bagian yang harus diselesaikan.
Jangkauan bisnis itu sendiri adalah pra kerja, waktu kerja, dan pasca bisnis. Cakupan bisnis sebenarnya  luas,  cakupan  hukum  kerja  lebih  luas  bila  dibandingkan  dengan  common  law sebagaimana diatur  dalam buku  III  judul  7A.  Ada  pengaturan  yang  mengontrol  penekanan pada latihan kerja dalam hubungan bisnis. Bagian penting dari bisnis yang cukup menonjol untuk diperhatikan adalah hubungan yang berfungsi antara pekerja/pekerja dan manajer. 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
DPR  pada  5  Oktober  2020,  UU  Cipta  Kerja  disahkan  secara  resmi.  Silaturahmi  tersebut diikuti  oleh  beberapa  arisan  terkait,  antara  lain  Pendeta  Buruh  Ida  Fauziah,  Pendeta Perekonomian Airlangga Hartanto, Pendeta Uang Sri Mulyani, dan masih banyak lagi. Ada 7 undang-undang  yang  dikeluarkan dari pembicaraan  UU  Cipta  Kerja,  khususnya  UU  tentang pelatihan,  begitu  juga  4  undang-undang  yang  dikenang  untuk  pembicaraan  tersebut. Demikian pula, ada juga perubahan yang ditandai dengan jumlah bagian dan barang dalam RUU  Ciptaker.  Saat  disahkan  DPR,  pedoman  itu  setebal  905  halaman.  Omnibus  Law  Cipta Kerja  resmi  dicanangkan  pada  2  November  2020  dengan  jumlah  1.187  halaman  terakhir.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pelaporan  yang  diidentikkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penciptaan  Jabatan  dapat  diperoleh  melalui  situs  kewenangan  Organisasi  Data  dan Dokumentasi Sah Sekretariat Ekspres (JDIH Setneg). Secara komunikatif, omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti “untuk semua”. Sedangkan menurut pandangan yang sah, omnibus law  adalah  undang-undang  yang  mengatur  banyak  hal  atau  mengingat  banyak  pedoman untuk itu. Omnibus law juga dapat disinggung sebagai suatu teknik pembuatan pedoman yang menghimpun  berbagai  asas  yang  substansi  masing-masing  standar  bersifat  unik,  namun tergabung  menjadi  satu  kesatuan  yang  sah.  Untuk  sementara,  Omnibus  Law  Ciptaker merupakan salah satu  pedoman  yang  tercatat  dalam  Omnibus  Law.  Ada  tiga standar  yang terkandung dalam strategi hukum ini, selain Ciptaker, ada juga pedoman lain yang disebut Pengaturan  Penilaian  dan  Badan  Penguatan  Moneter,  seperti  Perbaikan  dan  Penguatan Kawasan Moneter.
Pasal  4  ayat  (4)  menyebutkan. “ Penciptaan  pekerjaan  dilakukan  melalui  serangkaian tindakan yang ditandai dengan perluasan jaminan dan bantuan pemerintah terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang pada pokoknya memuat pedoman mengenai: a.pengamanan khusus bagi tenaga kerja dengan pengaturan waktu kerja tertentu; keamanan hubungan bisnis untuk pekerjaan yang bergantung pada pengalokasian kembali; c. keamanan kebutuhan kerja yang terhormat melalui upah yang paling rendah; d. keamanan pekerja yang menghadapi akhir pekerjaan; dan e. kemudahan perizinan bagi spesialis asing yang  memiliki  kemampuan  khusus  seperti  namun  diperlukan  untuk  metode  yang  terlibat dengan pengiriman tenaga kerja dan produk."
5.  undang-undang  republik  indonesia  nomor  2  tahun  2004  tentang  penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal  2  UU  PPHI  mengatur  empat  macam  perdebatan  hubungan  modern,  khususnya perdebatan tentang keistimewaan, perbedaan pendapat tentang kepentingan, perselisihan tentang akhir pekerjaan, dan pertanyaan antar organisasi pekerja/serikat pekerja dalam satu organisasi saja.

## 4.3 Perundang-undangan di Indonesia Pelanggaran terkait Penahanan Ijazah
Komitmen untuk menjunjung kebebasan dasar tergambar di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghidupkan setiap pasal di tubuhnya,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
utamanya  tentang  surat  menyurat  penduduk  pada  hukum  maupun  pemerintahan,  pilihan untuk bekerja dan penghidupan yang baik. , kesempatan untuk berafiliasi dan berkumpul, hak untuk  menyampaikan  pendapat  secara  lisan.  juga  menyusun,  kesempatan  untuk  memeluk agama  dan  untuk  menghormati  yang  ditunjukkan  oleh  agama  dan  keyakinan  seseorang, pilihan untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Berdasarkan klarifikasi di atas, ada beragam hak yang dipunyai dari tiap individu, satu diantaranya adalah pilihan untuk bekerja dan  penghidupan  yang  adil.  Saat  ini  tidak  dapat  disangkal  lagi  sulitnya  mencari  lapangan pekerjaan  baru,  jumlah  tenaga  kerja  dan  lapangan  usaha  yang  tidak  disesuaikan,  hingga memunculkan  ketegangan  untuk  buruh  sebab  individu  memerlukan  profesi  untuk berlangsungnya  hidupnya.  Ini  adalah  potensi  yang  baik  untuk  organisasi,  situasi  organisasi memiliki  keuntungan  sehingga  kadang-kadang  organisasi  bertindak  sewenang-wenang terhadap buruh, salah satunya dalam menentukan pengaturan kerja.
Akhir-akhir ini, organisasi secara teratur menyimpan sertifikat spesialis, kurungan ini bertahan selama kesepakatan itu substansial. Pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang dengan tegas  mengatur  hak  organisasi  guna  mempertahankan  dukungan  khusus  pekerja,  tetapi secara praktis kita sering mengalami pembatasan wasiat khusus oleh organisasi. Salah satu alasannya adalah buruh akan tunduk pada prinsip dan jangka waktu yang disepakati dalam pengaturan kerja, contohnya 3 tahun.
Penahanan  ijazah  oleh  organisasi  menjadi  pelanggaran  kebebasan  umum  sebab mengidentifikasi dengan peluang individu. Pasal 1 angka 1 UU RI no. 39 tahun 1999  perihal kebebasan  bersama  menyatakan  jika “kemerdekaan ialah  sekumpulan  keistimewaan  yang ada pada diri manusia menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan  menjadi karunia-Nya yang harus dihargai, dipelihara dan dijamin dari negara, hukum, pemerintah dan semua orang untuk kehormatan dan jaminan kehormatan." dan ketenangan manusia. Dari perjanjian ini mengandung  pengertian  bahwa  setiap  orang,  termasuk  buruh,  memiliki  hak-hak  istimewa yang paling mendasar yang harus diperhatikan oleh siapa saja, terlepas dari apakah itu terkait dengan  diadakannya  pengukuhan  yang  dilakukan  oleh  organisasi.  Buruh  memiliki  hak istimewa untuk menggunakan wasiat mereka tanpa dibatasi oleh organisasi. 39 Tahun 1999 perihal  kebebasan  dasar  i alah:  “Setiap  demonstrasi individu  atau  kumpulan  orang-orang termasuk alat negara, baik tersistematis atau tidak disengaja atau kecerobohan yang dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
memberontak  hukum  mengurangi,  merusak,  membatasi,  dan  selain  itu  mengingkari kebebasan umum individu maupun kumpulan orang-orang diatur di undang-undang ini. , dan tidak memperoleh maupun mengharapkan bahwa mereka tidak  dapat mendapatkan solusi yang sah dan wajar, mengingat instrumen hukum yang sesuai."
Pembatasan  sertifikat  oleh  organisasi,  jika  dikaitkan  dengan  UU  No.  RI.  39  Tahun  1999 perihal  Kebebasan  Umum  mengabaikan beberapa pasal,  khususnya pasal  9  pokok  ayat  (1) “setiap  orang  mempunyai  pilihan untuk  hidup,  mengikuti  rutinitas  sehari-hari  dan  bekerja menurut norma pengalamannya” mengandung arti bahwa buruh mempunyai pilihan untuk meningkatkan  bekerja  dari  sebelumnya  dan  mendapatkan  kompensasi  yang  lebih  besar dalam  bekerja  pada  cara  hidup  mereka.  hidup  mereka,  meskipun,  dengan  memegang otentikasi  mereka  oleh  bos,  para  pekerja  kehilangan  hak  mereka  untuk  mendapatkan kesempatan  untuk  bekerja  di  tempat  lain  yang  mereka  yakini  lebih  baik.  Kedua,  Pasal  12 menyatakan  bahwa  “setiap  orang berhak  mendapat jaminan  untuk peningkatan diri  untuk mendapatkan pelatihan, mendidik diri sendiri, dan bekerja sesuai fitrah hidupnya sehingga ia berubah menjadi pribadi yang dapat diandalkan, saleh, bertanggung jawab, bertaqwa, taqwa, cakap.  ,  memiliki  orang  terhormat,  ceria  dan  makmur  sesuai  kebebasan  umum".  Hal  ini menyebabkan  pemegang autentikasi  yang  ingin  melanjutkan  ke pendidikan  lanjutan untuk bekerja demi kepuasan pribadi mereka terhambat karena dukungan mereka dipegang oleh organisasi tempat mereka bekerja. Tera khir, ketiga termuat dalam Pasal 38 ayat (2) “setiap orang  memiliki  pilihan  untuk  secara  terbuka  memilih  pekerjaan  yang  disukainya  dan  juga memenuhi  syarat  untuk  kondisi  bisnis  yang  wajar”, dengan  pemegang  sertifikat  dilakukan oleh  organisasi  yang  membawa  spesialis  yang  tidak  memiliki  keahlian.  pilihan  untuk memanfaatkan  konfirmasi  mereka  untuk  mendapatkan  posisi  yang  berbeda.  mereka butuhkan seperti yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka.
Melalui deskripsi pasal-pasal di atas, jelas bahwa jika sebuah korporasi memegang ijazah, artinya  sudah  melanggar  hak  asasi  pekerjanya.  Selain  pasal-pasal  di  atas,  Disnaker  pun menyampaikan  jika  korporasi  tidak  boleh  menahan  ijazah,  ijazah  yang  dipakai  pada  saat melamar pekerjaan cukup dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir, bukan surat keterangan asli karyawan  yang  ditahan,  jika  itu  dilaksanakan  merupakan  pelanggaran  kepada  hak  asasi manusia seseorang.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Makna  kontrak  kerja  pada  UU  RI  no.  13  Tahun  2003  perihal  Ketenagakerjaan  ialah “ Kontrak  diantara  Karyaawan  maupun  Buruh  dengan  pengusaha  atau  korporasi  yang didalmnya terdapat syarat-syarat kerja, hak, serta kewajiban para pihak. Sebelum munculnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuan perihal kontrak kerja termuat pada Pasal 1601 a  KUHPerdata  yang  menyajikan  makna  jika “perjanjian  kerja ialah sebuah  kontrak  di  mana salah satu pihak, yakni karyawan, mengkontrak dirinya guna bekerja kepada pihak lain, yakni perusahaan  dalam  kurun  tempo  dengan  mendapat  gaji .  .“  Isi kontrak  kerja,  yakni  pokok bahasan, utamanyanya pekerjaan pada kontrak itu, tidak boleh berlawanan dengan konten undang-undang perihal ketertiban umum maupun dengan kesusilaan umum.
Pengertian/rincian di atas dapat digambarkan bahwa pengaturan kerja adalah:
A. Pengaturan antara pekerja dan bisnis untuk mengurus bisnis.
B. Buruh harus tunduk dan dipaksa dari bos atau bisnis.
C.  Sebagai  trade-off  untuk  pekerjaan  yang  dilakukan,  spesialis  memenuhi  syarat  untuk kompensasi yang harus dibayar oleh bisnis atau manajer.
Pengaturan  usaha  merupakan  awal  dari  suatu  hubungan  antara  buruh  dan  organisasi, kemudian pada saat itu untuk melihat apakah kesepahaman itu substansial atau tidak dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Usaha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya:
A. Kedua sisi pemahaman;
B. Kapasitas atau kapasitas untuk melakukan kegiatan yang sah;
C. Kehadiran pekerjaan yang dijamin;
D.  Spesialis  setuju  tidak  berjuang  dengan  permintaan  publik,  tolerabilitas,  dan  pedoman hukum.
Dari  penjelasan  di  atas,  kita  dapat  melihat  bahwa  pengertiannya  adalah  alat  untuk mendapatkan  hak  dan  tanggung  jawab  sehingga  afiliasi  memiliki  landasan  hukum  dalam menjalankan  tugasnya.  Namun,  saat  ini  kita  sering  bertemu  dalam  lingkungan  kerja  yang konstan. Penahanan inisiasi diselesaikan sebagai jaminan kemampuan yang dapat dibuktikan dalam  pekerjaan,  kehendak  utama  seorang  spesialis  digunakan  sebagai  jaminan  kontrak bisnis  antara  asosiasi  dan  pekerjaan.  Akhirnya,  protes  keamanan  yang  diciptakan  melalui interpretasi  yang  lebih  luas  yang  pada  dasarnya  menjamin  artikel  itu  adalah  sesuatu  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
material,  portabel,  dan  bernilai  uang.  Namun,  tidak  satu  pun  dari  ketiga  bagian  ini  yang mengarah pada dukungan karena penegasan bersifat mutlak atau dekat dan pribadi dan tidak memiliki  nilai  uang.  Batas  pengakuan  dalam  ranah  pekerjaan  hanyalah  sebuah  keharusan untuk melanjutkan bahwa kita telah lulus dalam ranah sekolah.
Dengan  asumsi  hal  itu  terkait  dengan  pengertian  kerja,  maka  mengandung  arti  bahwa substansi pengaturan kerja juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sah dari pengaturan  dan  pengaturan  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  karena  salah  satu negara yang sah dari pengaturan dalam Pasal 1320 Common Code adalah alasan yang tidak dilarang, di mana suatu alasan disangkal, jika karena dibatasi oleh undang-undang. Selain itu, pemahaman kerja juga harus dilengkapi dengan kewajaran dan kepatutan, untuk keadaan ini, yaitu wajar. Oleh karena itu, pada dasarnya perkumpulan-perkumpulan, untuk situasi ini para pengusaha  dan  buruh,  diperbolehkan  untuk  memutuskan  substansi  dari  perjanjian  kerja, selama tidak menyalahgunakan kebutuhan yang sah dari kesepahaman dan dilakukan dengan rasa tekad yang tulus.
Tidak  ada  pengaturan  hukum  yang  membatasi  bisnis  untuk  menyimpan  pernyataan perwakilan mereka selama periode pemahaman kerja. Pada dasarnya, seperti yang telah kami ungkapkan,  pertemuan-pertemuan  diperbolehkan  untuk  mengadakan  suatu  pengaturan, dengan  sedikit  memperhatikan  substansi  dan  strukturnya  selama  pemahaman  tersebut sesuai dengan pengaturan Pasal 1320 Common Code dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang UU  Ketenagakerjaan.  Dengan  cara  ini,  bos  dan  buruh  mungkin  setuju  untuk  memegang sertifikat.  Meskipun  demikian,  perlu  diperhatikan  bahwa  persetujuan  untuk  mengadakan pengukuhan tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, mengingat pada prakteknya keadaan pengusaha  dan  buruh  tidaklah  sama,  dimana  secara  keseluruhan  keadaan  organisasi  lebih tinggi  daripada  keadaan  organisasi.  buruh.  Juanda  Pangaribuan,  seorang  ahli  hukum hubungan  modern  dan  sebelumnya  pernah  menjadi  hakim  dadakan  pada  Pengadilan Hubungan Modern di PN Jakarta Pusat, menilai kecanggungan ini mungkin bisa membuat para ahli pada akhirnya mau mengakui kondisi apapun asalkan bisa. dimanfaatkan, salah satunya adalah persetujuan untuk mengadakan pengakuan.
Bahkan, penahanan pengakuan dapat merugikan hak-hak perwakilan karena perusahaan memiliki  arsip penting  yang  memiliki  tempat  dengan  pekerja  yang harus langsung  dibatasi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
oleh  pekerja  yang  bersangkutan  sebagai  pemilik.  Dengan  asumsi  terbukti  ada  unsur intimidasi, maka pengaturan tersebut dapat dibatalkan seperti yang diungkapkan baru-baru ini.  Selain  itu,  Juanda  juga  menjelaskan  bahwa  sejauh  menyepakati  pembatasan  wasiat perwakilan dalam pemahaman bisnis, penting untuk kembali lebih jauh mengenai alasan yang mendasari organisasi perlu mengelolanya. Dengan asumsi pengaturan kurungan konfirmasi dibuat sebagai  jaminan agar pekerja  tetap  memenuhi  komitmennya  selama  bekerja,  maka pada  saat  itu  pemahaman  juga  harus  memberikan  sertifikasi  kepada  organisasi  jika  tidak memenuhi  komitmennya.  .  Hal  ini  dengan  alasan  bahwa  kebebasan  dan  komitmen  dalam hubungan bisnis diklaim oleh kedua pemain dan keduanya memiliki potensi yang sama untuk menyalahgunakan pengaturan kesepahaman kerja.
Bersama-sama  untuk  pengakuan  kurungan  persetujuan  untuk  memenuhi  standar kepercayaan yang tulus, untuk situasi ini diselesaikan dengan tepat dan wajar dan memenuhi rasa  keadilan,  seperti  yang ditunjukkan oleh  Juanda,  ada beberapa  pengaturan  yang harus dikendalikan dalam pemahaman kerja. , secara khusus:
1.  Organisasi  harus  mengembalikan  pengakuan  ketika  jangka  waktu  perjanjian ditutup.  Hal  ini  untuk  menjamin  keyakinan  hukum  bagi  perwakilan  dengan  tujuan  bahwa mereka dapat menjamin hak istimewa mereka untuk wasiat yang dipegang oleh organisasi.
2.  Jenis  jaminan dari  organisasi  dalam  hal  organisasi menyalahgunakan  pengaturan kerja.
3. Tanggung jawab organisasi dengan asumsi pengakuan dirusak atau dilenyapkan.
Selain  itu,  Juanda  juga  memberikan  jaminan  elektif  kepada  organisasi  jika  ia  ditekankan bahwa  pekerja  yang  bersangkutan  akan  mengabaikan  komitmennya  selama  jangka  waktu perjanjian.  Untuk  situasi  ini,  organisasi  tidak  harus  menyimpan  pengakuan  tetapi  dapat menangani hukum untuk perwakilan yang bersangkutan.

## 4.4 Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  perihal  Ketenagakerjaan  Pasal  136  (1)  Solusi masalah  relasi  modern  harus  diselesaikan  bagi  majikan  dan  buruh/buruh  atau  serikat pekerja/serikat buruh dengan pertimbangan guna mencapai kesepakatan. (2) Apabila solusi melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan sesuai ditulis pada ayat (1) tidak sepakat, maka  pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  pekerja  akan  melakukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
rundingan persoalan relasi modern lewat metode solusi debat relasi modern. diarahkan oleh hukum.
Tahap utama dilakukan dengan memimpin pertukaran Bipartit yang diarahkan oleh kedua pemain  tersebut,  khususnya  visioner/manajer  bisnis  dengan  para  ahli/pekerja  atau  serikat pekerja/buruh guna memperoleh solusi dan mesti diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari terhitung tanggal awal transaksi. Jika pada tempo 30 hari dan salah satu pertemuan tidak akan diadakan atau sudah diadakan pertukaran namun tidak sepakat, maka solusi bipartit dinilai telah  gagal.  Penegasan  ini  selaras  dengan  Pasal  3  Ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UU  PPHI.  Sesudah kesepakatan  Bipartit  dinilai  gagal, step selanjutnya  atau  tahap  berikutnya  yang  harus dilaksanakan ialah mengarahkan pengaturan tiga sisi, khususnya untuk memimpin pertukaran dengan  bantuan  pihak  luar  guna  menentukan  permasalahan.  Kemajuan  yang  diberi  ialah bahwa  satu  atau  dua  pemain  mendaftarkan  pertanyaan  mereka  ke  organisasi  yang bertanggung jawab untuk lingkungan kerja dengan menghubungkan bukti  jika usaha untuk menentukannya lewat pertukaran bipartit sudah selesai. Sesuai dinyatakan pada Pasal 4 Ayat (1)  UU  PPHI.  Dalam  hal  bukti  tidak  terhubung,  organisasi  yang  bertanggung  jawab  atas masalah  ketenagakerjaan  mengembalikan  dokumen  guna  diselesaikan  paling  lama  7  hari kerja terhitung dari tanggal catatan dikembalikan. Setelah mendapatkan catatan dari salah satu  pihak,  organisasi  yang  bertanggung  jawab  untuk  pekerjaan  pekerja  lingkungan  harus menawarkan persetujuan kepada pertemuan untuk menilai solusi lewat perdamaian maupun lewat kebijaksanaan. Penyelesaian lewat pasifikasi dilakukan untuk penyelesaian pertanyaan kepentingan,  ketidaksepakatan  tentang  akhir  pekerjaan,  atau  perdebatan  antar  serikat pekerja/organisasi pekerja. Untuk sementara penyelesaian melalui intervensi dilakukan untuk penyelesaian  persoalan  kepentingan  atau  perdebatan  antar  serikat  pekerja/organisasi pekerja.
Jika  musyawarah  tidak  memutuskan  keputusan  penyelesaian  melalui  persuasi  atau intervensi  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja,  organisasi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan menunjuk penyelesaian masalah tersebut kepada orang tengah, khususnya pekerja  kantor  otoritas  publik  yang  bertanggung  jawab  atas  bidang  kerja  yang  memenuhi persyaratan yang menyertainya: seorang arbiter yang ditunjuk oleh Imam untuk melakukan syafaat dan memiliki komitmen untuk memberikan nasihat yang tenang kepada pertemuan-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pertemuan  interogasi  untuk  menentukan  ketidaksepakatan  mengenai  hak-hak  istimewa, keadaan yang tidak dapat didamaikan, argumen tentang akhir bisnis , dan perdebatan antar serikat pekerja/organisasi pekerja hanya dalam satu organisasi. Meskipun demikian, dengan asumsi penyelesaian melalui pendamaian atau syafaat tidak setuju, maka, pada saat itu, salah satu  pertemuan  dapat  mendokumentasikan  klaim  ke  Pengadilan  Hubungan  Modern. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU PPHI. Kemudian, pada saat itu, dalam Pasal 55 UU PPHI dinyatakan bahwa Peradilan Hubungan Modern merupakan peradilan yang tidak lazim dalam suasana peradilan secara keseluruhan.
Definisi yang lebih jelas dan esensial terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang  Penyelesaian  Perdebatan  Hubungan  Modern.  Pertanyaan  hubungan  modern  yang diharapkan  adalah  sehubungan  dengan  "kontras  penilaian  yang  menyebabkan  pertikaian antara  visioner bisnis atau  campuran bos dan  buruh/buruh atau  organisasi pekerja/serikat pekerja  karena  perdebatan  yang  diidentikkan  dengan  hak  istimewa,  argumen  tentang kepentingan,  pertanyaan  tentang  akhir  pekerjaan  dan  pertanyaan  antar  organisasi pekerja/organisasi pekerja di dalam organisasi”.
Dalam  arti  sebenarnya  macam-macam  perdebatan  mengenai  hubungan  modern  yang sering terjadi di Indonesia, antara lain:

## 1. Perselisihan Hak
Perdebatan  tentang  hak-hak  istimewa  muncul  karena  tidak  terpenuhinya  kebebasan, seperti  kontras  dalam  pelaksanaan  dan  penerjemahan  pedoman  hukum,  kelainan  dalam pengaturan kerja, pedoman organisasi, dan pengaturan kerjasama.

## 2. Perselisihan Kepentingan
Situasi yang tidak dapat didamaikan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki keserasian penilaian. Khususnya dalam hal produksi, perubahan kondisi tertentu yang dicatat dalam pengertian kerja atau PKB (pengaturan kerja bersama) dan PP (pedoman organisasi). Misalnya, bangunan kompensasi, uang makan, transportasi, dan biaya aset lainnya.
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Terjadi  perdebatan  dengan  alasan  organisasi  atau  pelaku  usaha  mengakhiri  hubungan kerja (PHK). Biasanya terjadi karena kesimpulan yang tidak wajar dalam memecat hubungan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
bisnis  satu  pihak  saja.  Misalnya, perbedaan  estimasi  uang  pesangon  yang  diperoleh  buruh atau pekerja berdasarkan pedoman UU Ketenagakerjaan dan kawan-kawan.
4. Perselisihan Antara Serikat Pekerja maupun Pekerja pada Satu Organisasi
5. Perselisihan antara serikat pekerja dan pekerja pada umumnya terjadi di dalam organisasi yang sama. Sebagian besar waktu ini karena konflik tentang pendaftaran, komitmen patron, dan aktivitas hak istimewa.
Dalam hubungan modern, tidak hanya melihat dari sudut pandang (materi) yang murah hati. Perspektif prosedural atau formal juga akan dipikirkan. Ini adalah sesuatu yang sangat mirip  dengan  strategi  untuk  menyelesaikan  pertanyaan  hubungan  modern  seperti  yang dijelaskan di bawah ini:
1. Perundingan Bipartit
Pertukaran diselesaikan antara pebisnis atau campuran visioner bisnis dan serikat pekerja. Dalam  hal  tidak  ditemukan  kesepahaman,  pertemuan  debat  akan  dilanjutkan  dengan kesepakatan tiga sisi. Untuk sementara, dengan asumsi kedua pemain setuju, pemahaman agregat  akan  dibuat  dan  didaftarkan  ke  Pengadilan  Hubungan  Modern  di  mana  organisasi tersebut ditemukan.
2. Perundingan Tripartit
Pengaturan  diselesaikan  oleh  buruh  dengan  bos  yang  termasuk  fasilitator,  khususnya orang luar. Perdebatan dalam hubungan modern adalah hal biasa di planet ini. Perdebatan hubungan modern seperti yang ditunjukkan oleh UU no. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perdebatan  Hubungan  Modern  (UU  PPHI)  adalah  perbedaan  penilaian  yang  memunculkan pertentangan  antara  visioner  bisnis  atau  campuran  bos  dan  buruh/buruh  atau  organisasi pekerja/serikat buruh.
4.5 Penahanan Ijazah oleh Perusahaan setelah adanya Putusan Penyelesaian Sengketa
Mengenai  diadakannya  deklarasi  oleh  organisasi,  ini  mungkin  diharapkan  untuk melakukan  komitmennya  untuk  membayar  remunerasi.  Hal  ini  tidak  diperlukan  karena, seandainya  organisasi  tidak  membayar,  organisasi  dapat  mencatat  klaim  berdasarkan wanprestasi pada PKWT. aktivitas organisasi menyimpan konfirmasi substansial seperti yang ditunjukkan  oleh  hukum  dengan  asumsi  itu  baru  saja  diselesaikan.  Masalahnya,  setelah memenuhi  semua  komitmen  (membayar  remunerasi)  konfirmasi  tidak  dikembalikan  oleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
organisasi.  Ini  menyiratkan  bahwa  visioner  bisnis  telah  mengingkari  komitmennya  dan mengabaikan  kebebasannya.  Pada  dasarnya,  pedoman  common  law  terutama  bergabung dengan pemahaman kerja. Hal ini tergantung pada Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Umum  (“KUH  Perdata”):  Komitmen,  yang  timbul  karena  suatu  pengaturan  atau  karena undang-undang.
Dalam KUHP perdata juga menetapkan 3 hal yang diharapkan dari komitmen, yaitu:
1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk mencapai sesuatu; atau
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.
Dengan asumsi sertifikat tidak dikembalikan setelah pembayaran dibayarkan, maka, pada saat itu, organisasi dapat menuntut organisasi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam  Pasal  1243  Common  Code.  Dalam  hal  pengakuan  hilang,  organisasi  juga  dapat bergantung pada pengaturan penyelewengan dalam KUHP sebagai berikut.
Pasal 372
“Barangsiapa  dengan  sengaja  memiliki  dengan  melawan  hak  sesuatu  barang  yang  sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan  karena  kejahatan,  dihukum  karena  penggelapan,  dengan  hukuman  penjara  se- lama2nya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900”
4.6 Kekosongan Hukum Penahanan Ijazah pada Undang-undang Ketenagakerjaan
Tidak ada pengaturan hukum yang melarang manajer menyimpan dukungan perwakilan mereka  selama  periode  pemahaman  kerja.  Pada  dasarnya,  sebagaimana  telah  kami ungkapkan  di  atas,  pertemuan-pertemuan  diperbolehkan  untuk  mencapai  kesepahaman, dengan  sedikit  memperhatikan  substansi  dan  strukturnya  selama  pengaturan  tersebut menyetujui pengaturan Pasal 1320 Common Code dan Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Dengan  cara  ini,  bos  dan  buruh  mungkin  setuju  untuk  memegang  sertifikat.  Dalam  hal berkaitan  dengan  pengertian  kerja,  maka  mengandung  pengertian  bahwa  substansi pengaturan kerja juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sah dari pengertian  dan  pengaturan  dalam  UU  Ketenagakerjaan,  karena  salah  satu  syarat  sah pengaturan tersebut dalam Pasal 1320 Common Code adalah alasan yang tidak dihalangi, di mana suatu alasan dibatasi, jika mengingat fakta bahwa hal itu dilarang oleh undang-undang.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Demikian  pula, pengaturan  kerja  juga  harus  diselesaikan  dengan  kewajaran  dan  legitimasi, untuk situasi ini, itu wajar. Oleh karena itu, pada dasarnya perkumpulan-perkumpulan, untuk keadaan ini para bos dan buruh, diperbolehkan untuk memutuskan substansi dari pengertian kerja, selama tidak menyalahgunakan ketentuan-ketentuan yang sah dari perjanjian tersebut dan dilakukan dengan itikad baik. Selain itu, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, pemahaman bisnis harus didasarkan pada hal-hal berikut:
1. Kesepakatan kedua belah pihak;
Untuk situasi ini, baik bisnis dan spesialis harus setuju dengan hal-hal yang disepakati pada  pemahaman  kerja  yang  dibuat,  termasuk  kebebasan  dan  komitmen  pertemuan. Dengan asumsi bahwa kesepakatan tersebut diselesaikan karena kekhilafan atau didapat karena  paksaan  atau  pemerasan,  maka,  pada  saat  itu,  komponen  perjanjian  tidak terpenuhi.  Dengan  demikian,  pengaturan  mungkin  dibatalkan.  Apa  yang  dimaksud dengan  tekanan  adalah  demonstrasi  yang  dilakukan  untuk  memberi  kesan  dan  dapat membuat  seseorang  merasa  takut,  bahwa  dia,  kerabatnya,  atau  kekayaannya  akan segera menghadapi kemalangan yang luar biasa. Dalam memikirkan hal ini, usia, orientasi seksual dan posisi pertemuan harus dipertimbangkan.
2. Kemampuan  atau  kecakapan  melaksanakan  perbuatan  hukum  Dalam  hal  ini,  para pihak  mesti  bisa  maupun  cakap  guna  membentuk  konklusi  kesepakatan.  Bagi  pekerja anak, yang menandatangani kontrak tersebut ialah orang tua/walinya.
3. Adanya profesi yang disepakati; dan
4. Profesi  yang  disepakati  tidak  berlawanan  dengan  kemanan  umum,  kesusilaan,  juga aturan undang-undang yang ada.
Tidak  ada  pengaturan  hukum  yang  melarang  bos  untuk  mempertahankan  dukungan perwakilan  mereka  selama  periode  pemahaman  kerja.  Pada  dasarnya,  sebagaimana  telah kami ungkapkan di atas, perkumpulan-perkumpulan diperbolehkan untuk mengadakan suatu perjanjian, dengan sedikit mengindahkan substansi dan strukturnya sepanjang pengertiannya sesuai dengan pengaturan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum dan Pasal 52 ayat (1)  UU  Ketenagakerjaan.  Oleh  karena  itu,  para  manajer  dan  buruh  mungkin  setuju  untuk memegang  sertifikat  tersebut.  Bagaimanapun  juga,  perlu  diperhatikan  bahwa  persetujuan untuk memegang sertifikat tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, mengingat pada saat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
itu, situasi  bos  dan  buruh  tidak setara, di  mana secara  keseluruhan  situasi  organisasi lebih tinggi.  dibanding  buruh.  Juanda  Pangaribuan,  seorang  ahli  hukum  hubungan  modern  dan sebelumnya pernah diangkat khusus menjadi hakim pada Pengadilan Hubungan Modern pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  menilai  kecanggungan  ini  mungkin  bisa  membuat  buruh pada  akhirnya  mau  menerima  syarat  apapun  asalkan  bisa.  dimanfaatkan,  salah  satunya adalah  persetujuan  untuk  mengadakan  pengakuan.  Memang,  penahanan  pengakuan tersebut mungkin dapat merugikan kebebasan perwakilan mengingat fakta bahwa organisasi tersebut  memiliki  arsip  penting  yang  memiliki  tempat  dengan  pekerja  yang  harus  secara langsung dibatasi  oleh pekerja  yang bersangkutan  sebagai pemilik.  Dalam  hal  terbukti  ada unsur intimidasi, maka pengaturan tersebut dapat dibatalkan seperti yang diungkapkan baru- baru ini. Selain itu, Juanda juga mengklarifikasi bahwa sejauh mengatur tentang penahanan deklarasi  pekerja  dalam  pengaturan  bisnis,  penting  untuk  kembali  lebih  jauh  sehubungan dengan alasan yang mendasari organisasi perlu mengarahkannya. Dengan asumsi pengaturan kurungan  pengakuan  dibuat  sebagai  jaminan  agar  pekerja  tetap  memenuhi  komitmennya selama bekerja, maka pada saat itu pemahaman juga harus memberikan sertifikasi kepada organisasi jika tidak memenuhi komitmennya. . Hal ini dengan alasan bahwa hak istimewa dan  komitmen  dalam  hubungan  bisnis  dimiliki  oleh  kedua  pemain  dan  keduanya  memiliki potensi yang sama untuk menyalahgunakan pengaturan kesepahaman kerja.

## KESIMPULAN
Perlindungan Hukum pekerja terhadap pelanggaran penahanan ijazah oleh perusahaan Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti penjelasan berikut ini. 1. Perundingan Bipartit
Pertukaran  diselesaikan  antara  visioner  bisnis  atau  campuran  visioner  bisnis  dan serikat dagang. Dalam hal tidak ditemukan kesepahaman, pertemuan terhadap pertanyaan akan  dilanjutkan  dengan  pengaturan  tiga  sisi.  Sementara  itu,  jika  kedua  pemain  setuju, pengaturan agregat akan dibuat dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Modern di mana organisasi tersebut ditemukan.
2. Perundingan Tripartit
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Transaksi  dilakukan  oleh  buruh  dengan  manajer  yang  termasuk  fasilitator,  khususnya orang  luar.  Pertanyaan  dalam  hubungan  modern  adalah  hal  yang  normal  di  planet  ini. Pertanyaan hubungan  modern sesuai UU  no.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Masalah Hubungan Modern (UU PPHI) adalah perbedaan penilaian yang menimbulkan pertentangan antara  pelaku  usaha  atau  gabungan  pengurus  dan  buruh/buruh  atau  serikat pekerja/organisasi pekerja.
Pasal  2  UU  PPHI  mengarahkan  empat  macam  persoalan  hubungan  modern,  yaitu perbedaan pendapat tentang keistimewaan, perselisihan tentang kepentingan, perselisihan tentang  akhir  usaha,  dan  perdebatan  antar  organisasi  pekerja/serikat  pekerja  dalam  satu organisasi saja. Fase pertukaran tiga sisi adalah sebagai berikut.
a. Mediasi
Penyelesaian  diselesaikan  melalui  konsultasi  yang  dilakukan  oleh  setidaknya  satu individu. Biasanya termasuk orang tengah dari Dinas Tenaga Kerja. Apabila pada tahap ini perkumpulan-perkumpulan tersebut memperoleh kesepahaman, maka hal itu dinyatakan dalam susunan gabungan dan diajukan di Pengadilan Hubungan Modern terdekat.
b. Konsiliasi
Kesepakatan  dilaksanakan  dengan  musyawarah  melalui  seorang  konsiliator  sebagai mediator.  Konsiliator  akan  berupaya  menyelesaikan  dari  pihak  guna  menggapai  solusi mufakat. Apabila salah satu pihak tidak setuju, konsiliator dapat membentuk rekomendasi guna dikajikan di Pengadilan Hubungan Industrial setempat.
c. Arbitrase
Ialah  tujuan  debat  yang  diselesaikan  di  luar  Pengadilan  Hubungan  Modern.  Cara  yang ditempuh  adalah  dengan  menyusun  susunan  yang  tersusun  berisi  penjelasan  tentang pertemuan-pertemuan  untuk  menentukan  perdebatan  hubungan  modern  kepada  para mediator. Hibah intervensi bersifat konklusif dan membatasi pertemuan tanya jawab. 3. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Sidang-sidang yang tidak setuju dan menolak gagasan dari arbiter atau konsiliator akan dilanjutkan dengan pertanyaan dengan mencatat gugatan ke ruang sidang resmi. Mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Masalah di Indonesia, PHI memiliki kepiawaian dalam menganalisis dan memilih perkara, antara lain:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## A. Pada tingkat dasar sehubungan dengan pertanyaan kebebasan
B. Pada tingkat pertama dan terakhir sehubungan dengan pertanyaan yang menarik C. Di tingkat kepala sekolah teridentifikasi ketidaksepakatan tentang akhir pekerjaan (PHK)
Pada  tingkat  pertama  dan  satu-satunya,  diidentikkan  dengan  organisasi  pekerja  atau perdebatan kerja yang terjadi di dalam organisasi.
Keamanan yang sah bagi buruh dengan asumsi organisasi tetap memegang sertifikat Mengenai  penyelenggaraan  otentikasi  oleh  organisasi,  ini  mungkin  diharapkan  untuk melakukan  komitmennya  untuk  membayar  remunerasi.  Hal  ini  tidak  diperlukan  karena, seandainya  organisasi  tidak  membayar,  organisasi  dapat  mencatat  klaim  berdasarkan wanprestasi pada PKWT. kegiatan organisasi menyimpan konfirmasi substansial seperti yang ditunjukkan oleh hukum dalam hal itu baru saja diselesaikan. Persoalannya, setelah semua komitmen (pembayaran remunerasi) dipenuhi, sertifikat tidak dikembalikan oleh organisasi. Ini menyiratkan bahwa visioner bisnis telah mengingkari komitmennya dan menyalahgunakan kebebasannya. Dalam pengertian umum, pedoman common law secara khusus digabungkan dengan pengaturan kerja. Hal ini tergantung pada Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  (“KUH  Perdata”):  Komitmen,  yang  dipahami  berdasarkan  suatu  pengertian  atau sebagai akibat dari undang-undang.
Common Code juga mengacu pada 3 hal yang direncanakan untuk komitmen, yaitu:
1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk mencapai sesuatu; atau
3. Duduk diam.
Jika konfirmasi tidak dikembalikan setelah pembayaran dibayarkan, maka organisasi dapat menggugat  organisasi  berdasarkan  wanprestasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1243 Common Code. Jika pengukuhan tersebut hilang, organisasi tersebut juga dapat bergantung pada pengaturan pencurian dalam KUHP sebagai berikut.
Pasal 372 “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama  sekali  atau  sebagiannya  termasuk  kepunyaan  orang  lain  dan  barang  itu  ada  dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900”
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi,  S.H.,  M.H,  Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2011.
Asshiddiqie. Jimly Dan Safa’at. M. Ali, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI , Jakarta, 2006
Asyhadie.  Zaeni, Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  (Jakarta:Raja  Grafindo Persada 2008)
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, St. paul, West, 2009, hal. 1343. Dirdjosisworo. Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Garner. Bryan A., Black’s Law Dictionary , Ninth Edition, St. Paul, West, 2009 Hadjon. Phliphus M., Pengantar Hukum Perizinan , Penerbit Yunidika, Surabaya, 1993.
Hartono  Widodo  dan  Judiantoro,  dalam  buku  Zaeni  Asyhadie, Hukum  Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja , PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Te ori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hal. 12.
Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia, Mataram: Grafindo Persada Mataramhal 40
Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum,  Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media  Group,2011 ,h.35.
Phliphus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yunidika, Surabaya, 1993. R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 49. Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 18.
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita,
1970,hal. 339
Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 30
Wahyu Sasongko, Op.,Cit., hal. 30