## Kontestasi Relawan Teman
Ahok Dalam Pemilihan
Kepala Daerah DKI Jakarta 2017

## Bambang Arianto
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta
Korespodensi Penulis. E-mail: ariantobambang@unu-jogja.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  kontestasi relawan Teman Ahok dalam kontestasi demokrasi  lokal  DKI  Jakarta  2017. Dalam  penelitian  ini  dinyatakan bahwa  kemunculan  relawan  Teman Ahok  didasari  oleh  kejenuhan  publik terhadap  proses  rekruitmen  politik dalam  partai  politik.  Rekruitmen  ini disinyalir  sarat  dengan  praktik  mahar politik.  Kehadiran  relawan  Teman
Ahok  ternyata  dapat  mendorong partisipasi  publik  dengan  dibuktikan tercapainya  pengumpulan  satu  juta kartu tanda pengenal sebagai prasyarat calon independen. Gejala ini menegaskan besarnya perhatian publik  terhadap  relawan  elektoral seperti Teman Ahok. Sekaligus penanda  menurunnya  kepercayaan publik  dan  warganet  terhadap  partai politik.  Terutama  pada  kegagalan partai politik dalam proses rekruitmen politik  guna  melahirkan  kandidat politik  pilihan  rakyat.  Artikel  ini berpendapat bahwa kehadiran relawan  Teman  Ahok  dapat  menjadi saluran  substitusi  baru  serta  otokritik terhadap  eksistensi  partai  politik. Artikel  ini  juga  berpendapat  bahwa
sekolah  partai  dapat  menjadi  salah satu  alternatif  memperbaiki  proses rekrutmen  dalam  langgam  partai politik di Indonesia.
Kata  kunci: Relawan  Teman  Ahok; Partai  Politik;  Kandidat  Politik; Sekolah Partai

## Abstract
This article explains the contestation of
Teman  Ahok  volunteers  in  the  DKI
Jakarta  local  democracy  contest  in 2017.  In  this  study  it  was  stated  that Teman Ahok volunteers were based on public  boredom  towards  the  political recruitment process in political parties. This  recruitment  was  allegedly  loaded with  political  dowry  practices.  The presence  of  Teman  Ahok  volunteers turned  out  to  be  able  to  encourage public participation by proven achievement  of  collecting  one  million ID  cards  as  a  prerequisite  for independent candidates. This phenomenon  confirms  the  magnitude of  public  attention  towards  electoral volunteers such as Teman Ahok. As well as  marking  the  decline  in  public  and citizen  confidence  in  political  parties. Especially  in  the  failure  of  political parties  in  the  political  recruitment process  to  give  birth  to  the  people's chosen political candidates. This article argues  that  the  presence  of  Teman Ahok volunteers can be a new channel of substitution and self-criticism of the existence  of  political  parties.  This article  also  argues  that  party  schools can  be  an  alternative  to  improve  the recruitment  process  in  political  party styles in Indonesia.
Keywords: Teman  Ahok  Volunteers; Political  Parties;  Political  Candidates; Party School
Vol.1 No.1 Juni 2019

## A. PENDAHULUAN
Tahapan kontestasi pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada) serentak  2017  DKI  Jakarta  kian semarak.  Hal  itu  ditandai  dengan munculnya  komunitas  anak  muda yang  menamakan  relawan  Teman Ahok.  Komunitas  ini  kemudian berperan  sebagai  tim  sukses pasangan  Basuki  Thajaja  Purnama (Ahok)  yang  kemudian  dapat dikategorikan  sebagai  relawan elektoral  yang  bertindak  sebagai tim  sukses  baik  di  luar  jaringan (offline)  maupun  dalam  jaringan (online)  terutama  di  media  sosial. Jika  ditelisik relawan  Teman  Ahok lebih  banyak  beranggotakan  para generasi  milenial  yang  mayoritas adalah  generasi  Y.  Kehadiran relawan  ini  pada  awalnya  lebih berdasarkan  kekecewaaan  kepada partai politik yang masih menyisahkan  tradisi  mahar  politik dalam  setiap  rekruitmen  politik. Padahal,  generasi  milenial  yang merupakan populasi terbesar warganet  memiliki  karakter  yang berbeda dalam memaknai politik.
Mengutip  studi  Jati  WR (2015)  generasi  Y  (milenial) memang  lebih  menyukai  platform politik  yang  bebas,  tanpa  sekat, inklusif,  dan  juga  independen secara  afiliasi  politik  ketimbang melalui  partai  politik.  Gejala  ini yang turut mendorong kemunculan fenomena kesukarelawan (voluntarisme) sejak  kontestasi  Pilkada  DKI Jakarta  2012.  Hal  itu  dibenarkan oleh  studi  Arianto  (2014)  bahwa
fenomena  relawan  politik  yang terjadi  dalam  langgam  politik
Indonesia tidak dapat dikategorikan  sebagai  partisipasi yang dimobilisasi, justru sebaliknya partisipasi para relawan  terlahir  secara  sukarela (otonomi)  baik  melalui  aksi jalanan  (offline)  maupun  dimedia sosial (online).
Dalam  konteks  Pilkada  DKI Jakarta  2017,  partisipasi  sukarela ini  yang  kemudian  ditunjukan dengan keberhasilan relawan Teman  Ahok  dalam  mendorong publik  untuk  ikut  aktif  mengalang dukungan untuk memenuhi prasyarat sebagai calon independen.  Salah  satu  prasyarat tersebut  adalah  menyumbangkan kartu  tanda  pengenalnya  (KTP) secara  sukarela.  Hasilnya  cukup memuaskan, bahkan jika dikalkulasi perolehan suara beberapa  partai  dalam  pemilu legislatif 2014 di DKI Jakarta justru masih  dibawah  raihan  sejuta  KTP yang digalang oleh relawan Teman Ahok.  Gejala  inilah  menegaskan bahwa tengah terjadi ketidakpercayaan  publik  terhadap partai  politik  terutama  dalam proses rekruitmen politik.
Padahal  menurut  studi Matthias  Caton  (2007),  fungsi artikulasi, agregasi dan rekruitmen politik  dapat  memainkan  peran fundamental  bagi  partai  dalam mengarungi dinamika politik. Bahkan, menurut studi Pamungkas (2011) fenomena rukruitmen politik  dapat  menjelaskan  banyak
Vol.1 No.1 Juni 2019
hal dari dinamika politik; Pertama , dapat  menunjukkan  lokus  dari kekuasaan  partai  politik  yang sesungguhnya.  Apakah  kekuasaan partai  politik  bersifat  oligarkis atau  bersifat  menyebar. Kedua , menggambarkan perjuangan kekuasaan  internal  partai  politik. Perjuangan  faksi-faksi  di  dalam partai  akan  sangat  nampak  dalam rukruitmen politik. Ketiga , menunjukkan  politik  representasi yang  berusaha  dihadirkan  oleh partai politik. Keempat , menggambarkan bagaimana sirkulasi  elit  terjadi. Kelima , menjadi  penentu  wajah  partai diruang publik. Terakhir , rekruitmen  politik  berada  pada posisi sentral dalam mendefinisikan  tipe  kepartaian. Dikarenakan sebuah partai disebut sebagai  partai  kartel,  catch-all,
kader dan massa atau busines-firm dapat  dilihat  dari  bagaimana rekruitmen politik dilakukan. Selain  itu  studi  Norris  dalam  Katz dan  Crotty  (2006)  bahwa  proses rekruitmen politik dimulai dari (1) siapa kandidat yang dapat dinominasikan  ( candidacy ),  (2) siapa yang menyeleksi ( selectorate ),  (3)  dimana  kandidat diseleksi,  (4)  bagaimana  kandidat diputuskan. Akan tetapi dalam realitasnya  partai  politik  belum juga mampu menerapkan mekanisme  rekruitmen  politik dengan baik apalagi sistematis. Hal ini  yang  menyebabkan  partai politik  seringkali  bergerak  dengan
logika  pragmatis  hingga  akhirnya tidak  lagi  mengedepankan  proses demokratisasi  intrapartai  dalam proses mencari figur politik pilihan rakyat.  Eksesnya  partai  kemudian terjebak  dalam  fenomena  politik berbiaya tinggi yang dapat melambungkan  efek  domino  atas tiap  persoalan  sampai  pada  titik korupsi  politik.  Apalagi  fenomena ini  semakin  diperparah  dengan menguatnya  tradisi  mahar  politik menjelang pemilihan kepala daerah.  Bahkan,  hingga  saat  ini tradisi mahar politik terus
berkembang  dengan  istilah  baru seperti  uang  survei  pilkada.  Yang mana  setiap  kandidat  politik diwajibkan  menyetorkan  sejumlah uang  yang  sudah  ditetapkan pengurus  partai.  Alasannya,  tentu uang  tersebut  akan  digunakan untuk  survei  internal  dengan tujuan  mengetahui  elektabilitas kandidat  politik  yang  diusulkan kepada  pengurus  pusat  partai. Bahkan semenjak dibukanya pendaftaran  calon  kepala  daerah saja,  praktik  permintaan  uang survei ini semakin marak di daerah yang  akan  melaksanakan  Pilkada (Asril,  2015).  Selain  itu  ada  pula istilah  biaya  gotong-royong,  acara debat  atau  focus  group  discussion
(FGD) hingga biaya untuk menyewa  para  ahli  kejiwaan  yang dibebankan  oleh  kandidat  calon kepala daerah. Itu mengapa, tradisi ini kemudian terungkap ke publik, dengan adanya salah satu kandidat calon  bupati  Gunungkidul  Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang
Vol.1 No.1 Juni 2019
menyiapkan gugatan hukum terhadap Partai Gerindra dikarenakan  gagal  dicalonkan, padahal sang calon telah menyetor mahar  politik  sebesar  25  juta kepada  pengurus  Partai  Gerindra Gunungkidul. Identifikasi tersebut, menegaskan  bahwa  menjelang kontestasi  pilkada,  dominasi  dan arogansi  partai  politik  semakin kian  kentara.  Hanya  dengan  dalih strategi  pemenangan  kontestasi, partai politik berusaha menyandera kandidat politik untuk mengeluarkan mahar politik.  Meski  terdapat  larangan bagi partai untuk menerima mahar politik  seperti  yang  diutarakan pada  UU  Pilkada  Nomor  8  Tahun 2015, tetapi regulasi tersebut tidak menjamin dapat menekan merebaknya  tradisi  mahar  politik. Sebab aturan hukum tetap memberi  ruang  bagi  partai  untuk ikut  dalam  proses  rekruitmen politik dalam Pilkada yang termaktub dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  dimana  mengatur  calon pasangan  kepala  daerah  diajukan oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik.  Kesempatan  inilah yang  seringkali  digunakan  oleh partai  politik  untuk  menjadikan mahar  politik  sebagai  bekal  untuk bertahan hidup. Apalagi pembiayaan kampanye akan dibebankan pada anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD).  Dengan  kata  lain,  para
calon kandidat kepala daerah akan banyak  memiliki  dana  lebih mengingat  pembiayaan  kampanye menjadi  tanggung  jawab  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD). Dampak lainnya dari tradisi mahar politik  dapat  melahirkan  politik plutokrasi,  yakni  sistem  politik yang  hanya  menempatkan  orang- orang  dengan  kekuatan  finansial besar  yang  akan  terpilih.  Sebab, kandidat  bermodal  besar  akan lebih leluasa menggunakan uangnya  untuk  mencalonkan  diri dalam  proses  kandidasi  hingga bisa  membeli  suara  pemilih (voter). Gejala politik plutokrasi ini pada  akhirnya  dapat  mendorong lahirnya  perburuan  rente  dalam jebakan  birokrasi  negara  dan pemerintahan,  yang  seringkali melahirkan politisi miskin karakter.  Jikalau  tradisi  mahar politik  dalam  ritus  kontestasi demokrasi lokal seringkali merebak,  maka  hal  itu  dapat merusak proses rekruitmen politik. Eksesnya  partai  politik cenderung  akan  meninggalkan identitas ideologi dan gagal fungsi, yang menyebabkan publik semakin merasa  ragu  dengan  eksistensi partai dalam menawarkan kandidat politik dalam Pilkada DKI Jakarta.  Keraguan  inilah  yang menyebabkan sebagian kaum muda tergerak mendirikan relawan elektoral bernama Teman Ahok.  Apalagi  saat  itu  tengah terjadi  perselisihan  antara  Basuki Thajaja  Purnama  dengan  para
Vol.1 No.1 Juni 2019
legislator  di  DPRD  DKI  Jakarta. Perselisihan ini kemudian dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi  para  legislator  untuk  tidak mendukung Ahok dari jalur partai. Oleh  karena  itu,  para  pegiat komunitas Teman Ahok mendirikan  komunitas  relawan elektoral sebagai saluran substitusi  baru  selain  partai. Tujuannya  adalah  agar  sosok Basuki  Thajaja  Purnawa  tetap dapat maju melalui calon independen.  Gejala  ini  selaras dengan studi yang pernah dilakukan  oleh  Kurniawan  (2011) yang menyatakan bahwa kehadiran  calon  perseorangan awalnya  dianggap  menawarkan perubahan  sekaligus  alternatif memperkaya  pilihan,  di  tengah kejenuhan  masyarakat  terhadap partai  politik yang  kian  oligarkhis, tertutup,  pragmatis  dan  mengidap sejumlah  penyakit  lainnya.  Studi
Kurniawan juga memperjelas posisi  calon  perseorangan  sebagai jalan  keluar  bagi  siapapun  yang hendak mencicipi kontestasi Pilkada, namun kesulitan menembus  ruang  kandidasi  yang disediakan partai politik. Gambaran tersebut menegaskan  bahwa  kemunculan relawan  Teman  Ahok  dapat menjadi salah satu wahana otokritik  bagi  kinerja  partai  yang selama  ini  masih  mengalami kegagalan terutama terkait rekruitmen  politik.  Oleh  sebab  itu, momentum  kehadiran  relawan
Teman  Ahok  dapat  menjadi  salah
satu  pijakan  guna  mengevalusi kinerja  partai  yang  kemudian memunculkan  wacana  reformasi partai.  Reformasi  yang  dapat dimulai dengan pelembagaan sekolah  partai  untuk  mendorong partai agar dapat kembali mengedepankan proses rekruitmen  politik  yang  sesuai dengan  mekanisme  pelembagaan parpol. Pendek kata, dengan adanya  perubahan  rekonfigurasi kontestasi  Pilkada  DKI  Jakarta 2017  sejak  kehadiran  relawan Teman  Ahok  terhadap  partai kemudian  mengajak  kita  pada  dua pertanyaan;  Bagaimana  kontestasi relawan Teman Ahok bisa menarik atensi dan partisipasi publik dalam mengusung Basuki Thajaja Purnama?  Mengapa  partai  politik pasca  reformasi  belum  mampu melahirkan kandidat politik
pilihan  rakyat?  Batasan  dalam penelitian ini hanya seputar peran dan  implikasi  relawan  Teman Ahok  yang  kemudian  dapat menjadi  saluran  substitusi  baru serta  wahana  otokritik  kinerja partai  dalam  kontestasi  Pilkada DKI Jakarta 2017.

## B. TEORI (Literature Review)

## 1. Profil Relawan Teman Ahok
Pada  awalnya  para  pendiri relawan  Teman  Ahok  merupakan bekas  relawan  Jakarta  Baru  yang didirikan  pada  2012.  Jakarta  Baru merupakan  penyokong  pasangan Joko  Widodo  dan  Basuki  Thajaja Purnama  dalam  Pemilihan  Kepala
Vol.1 No.1 Juni 2019
Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012. Pendiri  relawan  Teman  Ahok berjumlah  lima  orang,  berusia  23- 25  tahun.  Mereka  adalah  Amalia Ayuningtyas,  Singgih  Widiyastono, Aditya  Yogi  Prabowo,  Muhammad
Fathony,  dan  Richard  Haris Purwasaputra.  Sedangkan  empat dari pendiri Teman Ahok merupakan  relawan  Jakarta  Baru 2012.  Menurut  salah  satu  pendiri relawan  Teman  Ahok  Singgih Widyastomo  di  Gudang  Sarinah, Pancoran,  Jakarta  Selatan,  Minggu (29/5/2016),  dua  tahun  menjabat sebagai  Wakil  Gubernur  DKI Jakarta,  Ahok  memutuskan  untuk keluar dari Partai yang mengusungnya  di  Pilkada  DKI 2012,  Gerindra.  Ahok  merasa kecewa  dengan  partainya  yang mendukung  usulan  kepala  daerah dipilih  DPRD.  Menurut  Ahok, dukungan  itu  berbeda  jauh  dari visi misi Gerindra ketika partai itu menariknya  dari  Partai  Golkar. Saat  itu  Ahok  menilai  Gerindra sudah  tidak  lagi  sesuai  dengan konstitusi semula yang mengutamakan kepentingan rakyat.  Karena  apabila  kepala daerah  dipilih  oleh  DPRD,  mereka hanya akan mementingkan anggota dewan dan mengesampingkan  urusan  rakyat. Ahok  resmi  keluar  dari  Gerindra
September  2014  dan  sudah  tidak memiliki  kendaraan  partai  lagi. Keluar  dari  partai  Gerindra,  Ahok menggantikan  Joko  Widodo  yang terpilih  menjadi  presiden  pada Pemilihan  Umum  Presiden  2014.
Disaat itulah Ahok mengungkapkan bahwa ada alokasi anggaran titipan, yang bisa dikategorikan  sebagai  anggaran siluman,  senilai  total  Rp  12  triliun dalam APBD DKI tahun 2015 yang pada  akhirnya  membuat  gaduh. Kemudian  Singgih  Widiyastono dan relawan yang tergabung dalam Jakarta  Baru  melancarkan  aksi  di Bundaran  Hotel  Indonesia,  Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2015). Mereka melakukan  aksi  Lawan  Begal APBD.
Para  relawan  ini  kemudian mendeklarasikan  dukungan  lawan begal  di  Car  Free  Day.  Selain  itu
Singgih Widiyastono juga menceritakan  ihwal  kedekatan mereka sampai membentuk perkumpulan Teman Ahok. Perkumpulan itu terbentuk dengan legalitas  akta  notaris  pada  16  Juni 2015. Singgih Widiyastono bertugas  sebagai  juru  bicara. Selain itu, Singgih Widiyastono dan Aditya  Yogi  Prabowo  mengurusi pembukaan  posko  relawan  Teman Ahok. Sedangkan Muhammad Fathony bertanggung jawab dalam urusan  logistik  dan  Richard  Haris Purwasaputra  bertugas  dalam  hal entridata.  Singgih  menyatakan para  pendiri  tidak  berkumpul setiap  hari  di  sekretariat  Teman Ahok. Sebab, di antaranya ada yang sibuk bekerja dan telah berkeluarga.  Misalnya  Aditya  Yogi Prabowo  yang  bekerja  sebagai sales marketing obat dan Muhammad Fathony yang menjadi pemasok  ban.  Sedangkan  Amalia
Vol.1 No.1 Juni 2019
Ayuningtyas, baru saja lulus S-1 di Universitas  Indonesia  jurusan Fakultas  Ilmu  Komunikasi  dan belum  bekerja  dan  Richard  Haris Purwasaputra  baru  saja  lulus  dari Universitas Negeri Jakarta.
Gambar 1. Gambar Logo Relawan Teman Ahok (Sumber: www.temanahok.com) 2. Relawan Elektoral dan Kandidat Politik Dalam sejarah politik Indonesia fenomena relawan elektoral  telah  dijumpai  semenjak pasca  reformasi.  Meski  demikian baru  pada  kontestasi  Pilkada  DKI Jakarta  2012  fenomena  relawan elektoral  dikenal  yang  kemudian puncaknya  terjadi  pada  kontestasi presidensial 2014. Dalam penelitian  ini  penulis  sengaja membedakan antara relawan elektoral  dan  relawan  politik. Penulis  kemudian  menempatkan komunitas  Teman  Ahok  sebagai relawan  elektoral  dikarenakan komunitas ini hadir disaat kontestasi  Pilkada  DKI  Jakarta 2017  berlangsung  dan  hanya bersifat  insidental.  Sehingga  kita belum  bisa  menakar  apakah  pasca pilkada  DKI  Jakarta  2017  relawan
Teman  Ahok  akan  tetap  aktif  atau malah  mengambil  sikap  pasif.  Hal itu  berbeda  dengan  pengertian relawan  politik  yang  memiliki makna  lebih  luas,  yakni  relawan yang  tidak  hanya  hadir  disaat kontestasi  politik,  namun  pasca kontestasi  tetap  aktif  sebagai pengawas dan pengawal pemerintahan.  Berikut  logo  dari relawan  Teman  Ahok  dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Terlepas  dari  identifikasi relawan elektoral tersebut, menariknya dalam kontestasi pilkada  DKI  Jakarta  2017  sosok kandidat politik yang berkontestasi---telah banyak menarik hadirnya komunitas relawan  dari  ketiga  pasangan calon.  Sebut  saja;  pasangan  Anies Baswedan  -  Sandiago  Uni  dengan relawan  ABDI  Rakyat,  Sahabat Sandiago  Uno.  Kemudian  Ahok Djarot  dengan  Teman  Ahok, JASMEV  2017,  Muda  Mudi  Ahok, terakhir  pasangan  Agus  Harimurti -  Sylviana  Murni  dengan  relawan Agus  Fans  Club  (AFC).  Hadirnya beragam  komunitas  relawan  ini mengonfirmasi bila faktor kandidat politik menjadi daya tarik tersendiri.  Hal  itu  tergambar  dari salah  satu  relawan  yang  ikut menyumbangkan  KTP-nya  karena tertarik  dengan  sosok  Basuki Thajaja  Purnama.  Bagi  saya relawan  ini  sosok  Basuki  Thajaja
Purnama telah terbukti menghasilkan  kerja  nyata,  bersih tidak korupsi dengan ide perencanaan  pembangunan  DKI
Vol.1 No.1 Juni 2019
Jakarta  yang  lebih  sistematis.  Hal ini sangat berbeda dengan kandidat politik yang dimiliki oleh parpol yang lebih banyak berwacana  tanpa  prestasi  yang jelas. Hal senada diutarakan warga DKI Jakarta yang tergerak menyumbangkan  KTP-nya  secara sukarela,  alasan  utamanya  karena sosok Ahok telah banyak memperbaiki sungai, serta fasilitas penunjang  lainnya  sehingga  wajah Jakarta  saat  ini  tampak  lebih  asri dan nyaman. Pernyataan warga DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa  kandidat  politik  lebih utama  ketimbang  parpol  yang sekaligus  mengonfirmasi  bahwa fenomena  personalisasi  politik dalam  langgam  politik  Indonesia semakin  mengakar.  Fenomena personalisasi  inilah  yang  kian membuat partai banyak mengalami  kehilangan  akarnya  di hadapan publik, sebab publik lebih tertarik  memilih  kandidat  politik ketimbang partai. Selain itu, hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan  besar-besaran  angka partisanship  dari  pemilu  ke pemilu. Partisanship dalam konteks  ini  merupakan  perasaan kedekatan atau identifikasi terhadap  partai  tertentu  (party ID).  Bahkan  studi  Mujani  dan
Liddle (2010) menunjukkan, tahun 2004  angka  partisanship  di Indonesia  berada  pada  kisaran  60 persen.  Angka  ini  terus  menurun dan  tahun  2009  menjadi  hanya sekitar 22 persen.
Gejala atas jatuhnya identitas  partai  secara  signifikan bisa  diidentifikasi  sebagai  bentuk kekecewaan  masyarakat  terhadap partai politik di Indonesia. Eksesnya terjadi peralihan perhatian  publik  kepada  kandidat politik yang  lebih dianggap memiliki  representasi  gagasan ketimbang  partai  yang  tidak  lagi menjadi satu institusi penting guna menyalurkan  pilihan  politik.  Hal ini  juga  disebabkan  dari  laku  elit partai  yang  seringkali  menempuh cara  instan  dalam  menyemai kandidat politik. Sebut saja ketergantungan partai pada tingkat keterpilihan kandidat politik pada iklan politik dan upaya politik  hiperrealitas.  Padahal  citra yang  ditampilkan  oleh  media hanyalah  ilusi  hiperrealitas  yang justru  menyebabkan  penumpukan sensibilitas kehidupan sosial karena masyarakat sudah terserap dalam pusaran halusinatif. Dampak  dari  semua  itu,  tidak heran  bila  di  setiap  daerah pemilihan acapkali kita temui lebih banyak iklan figur politik
ketimbang  iklan  partai.  Akhisnya partai  seringkali  berekspektasi bahwa  melalui  iklan  politik  yang gencar  dan  terus-menerus,  aspek personalitas  sang  figur  akan semakin  meroket.  Itu  mengapa banyak  kandidat  politik  kemudian dipasarkan  menurut  gaya  yang tidak  berbeda  dengan  produk- produk dalam nalar konsumerisme dan  selebritas.  Artinya  dalam menggapai  popularitas,  kandidat
Vol.1 No.1 Juni 2019
politik  seringkali  mengkonstruksi diri  dan  berevolusi  menjadi selebritas,  yang  kemudian  seolah- olah  terkesan  sebagai  kandidat politik  yang  arif,  empatik,  cerdas, pro-rakyat hingga harus memaksakan diri untuk melakukan blusukan guna menggaet atensi pemilih. Gejala inilah yang menyebabkan  elektabilitas  partai akhirnya  kalah  jauh  ketimbang figur politiknya. Akhirnya kandidat politik  dinilai  lebih  penting ketimbang platform apalagi ideologi  partai.  Itu  mengapa kemudian  dalam  langgam  politik
Indonesia,  justru  kandidat  politik yang  banyak  melahirkan  dan membesarkan  partai  politik.  Sebut saja,  Soekarno  melahirkan  Partai Nasional Indonesia (PNI), Soeharto membentuk  Golkar,  Abdurahman Wahid  (Gus  Dur)  melahirkan Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),
Megawati Soekarnoputri merekonstruksi  Partai  Demokrasi Indonesia  yang  kemudian  menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Surya Paloh membentuk Partai Nasdem, Prabowo  Subianto  melahirkan Partai  Gerakan  Indonesia  Raya (Gerindra), Susilo Bambang Yudhoyono  melahirkan  partai Demokrat,  Wiranto  membentuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),  serta  Harry  Tanoe Sudibyo melahirkan partai Perindo. Sejatinya  aspek  menyemai personalitas kandidat politik memang  diperlukan  dalam  era demokrasi langsung, sebab kandidat politik harus dikenal luas agar  benar-benar  tertancap  di benak  publik.  Akan  tetapi,  aspek personalitas bukanlah segalagalanya. Sebab dalam jangka panjang  keawetan  sebuah  partai politik  ditentukan  oleh  seberapa kuat  institusinya  bukan  seberapa besar pengaruh kandidatnya.
Apalagi  kita  ketahui  bahwa kandidat  politik  bersifat  jangka pendek  karena  terbatas  pada durasi  waktu.  Sejatinya  kandidat politik itu penting, namun eksistensi partai jauh lebih penting,  sehingga  jangan  sampai parpol  hanya  dijadikan  sebatas alat  pemanis  politik.  Artinya, upaya  menyemai  personalisasi tetap  diperlukan  dalam  kancah politik,  namun  hendaknya  harus dengan  kadar  yang  proporsional dan  masuk  akal.  Sebab  jika  tidak proporsional  maka  dikhawatirkan upaya menyemai figur politik akan sia-sia. Pasalnya seiring berkembangnya pelembagaan demokrasi digital terutama menguatnya aktivisme digital telah membuat  publik  semakin  rasional dan  pasti  tidak  secara  serta  merta menerima figur politik yang belum dikenal rekam jejaknya.
Narasi  tersebut  semakin menegaskan bahwa kandidat politik  telah  banyak  mengubah rekonfigurasi  politik  di  Indonesia. Artinya  kultur  politik  Indonesia masih sangat memiliki ketergantungan terhadap kandidat
politik.  Hal  yang  sama  juga  terjadi dalam  sejarah  relawan  elektoral.
Yang  mana  kandidat  politik menjadi penentu kelahiran relawan  politik  bukan  ideologi ataupun kepemimpinan. Sebut saja yang terjadi dari relawan elektoral Jogja  Independen  (Joint)  yang mencoba  mendorong  kelahiran relawan  elektoral  dengan  berbasis ide dan kepemimpinan bukan pada kandidat  atau  politik.  Hasilnya, tidak  lama  setelah  deklarasi relawan Joint Yogyakarta menyatakan  membubarkan  diri karena  tidak  memiliki  kandidat politik  yang  layak  untuk  dijadikan calon walikota Yogyakarta. Berbeda  dengan  relawan  Teman Ahok yang hadir karena berbasiskan ketertarikan terhadap sosok  Basuki  Thajaja  Purnama
(Ahok).  Berkat  sosok  Ahok  inilah yang  kemudian  dapat  menjadi magnet  utama  untuk  menarik  dan melahirkan  relawan  elektoral. Bahkan  bukan  hanya  Teman  Ahok yang  berdiri  karena  dipengaruhi oleh  sosok  Ahok.  Ada  banyak  pula relawan yang bermunculan termasuk  relawan  politik  digital seperti  Jokowi  Ahok  Social  Media Volunteers (JASMEV) 2017. Bahkan  relawan  JASMEV  2017 untuk  Pilkada  DKI  Jakarta  sejak membuka  pendaftaran  relawan, sudah menggelar tiga kali pelatihan  bagaiamana  menjadi relawan  dan  berkampanye  positifi di media sosial. C. METODE Metode Penelitian ini mengunakan pendekatan kualititatif  eksplanatoris  yang dimulai  dari  Januari  2016  hingga Januari  2017.  Sedangkan  objek penelitian  merupakan  para  pegiat relawan Teman Ahok dan beberapa aktivis warganet terutama  di  Twitter.  Penelitian  ini mengunakan teknik studi kepustakaan yang digunakan untuk memilih informasi penelitian  dan  pengumpulan  data. Adapun  untuk  mengukur  validitas penelitian,  peneliti  menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara,
keadaan  dengan  perspektif  orang, dan  hasil  wawancara  dengan  isi dokumen (Moleong, 2005).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Saluran Substitusi Baru Partai Sejatinya partai politik merupakan  representasi  rakyat yang didirikan oleh elite pendirinya, lengkap dengan tujuan dan simbol-simbol yang ditetapkan,  harapannya  partai mampu mengagregasi kepentingan rakyat.  Alih-alih  mengagregasi kepentingan  rakyat,  ironisnya justru  semakin  banyak  jumlah partai  di  Indonesia  semakin banyak  pula  persoalan  yang ditampilkan  oleh  partai.  Artinya, semakin  banyak  partai  bukan berarti  pilihan  rakyat  semakin beragam. Justru, antara satu partai
Vol.1 No.1 Juni 2019
dengan  yang  lain  memiliki  ciri, karakter  simbolik  dan  ideologis yang  sama.  Hal  inilah  yang kemudian  menimbulkan  tingkat persaingan yang ketat antar partai. Gejala  inilah  yang  menyebabkan partai  berebut  mencari  sosok kandidat  pendulang  vote  getter, terutama  dari  kalangan  pesohor dengan mengesampaingkan proses rekruitmen politik yang mengedepankan mekanisme meritokrasi. Akibatnya  partai  politik seringkali  berupaya  mendongkrak popularitas  kandidat  politik  yang semakin irasional ketimbang rasional. Padahal popularitas kandidat politik belum tentu linier dengan elektabilitas. Banyak kandidat  politik  yang  memiliki popularitas  tinggi  tetapi  justru memiliki  elektabilitas  dan  rekam jejak  yang  sangat  minim.  Artinya langkah  taktis  partai  untuk  terus mengejar  vote  getter  dengan hanya  menghandalkan  popularitas menyebabkan  partai  sudah  tidak lagi dianggap sebagai penyambung lidah  amanat  rakyat,  melainkan lembaga  politik  yang  sektoral, segmentatif dan  egoistis.  Akhirnya kegagalan  demi  kegagalan  partai dalam pelembagaan internal partai terutama kandidasi politik, menyulut  gelombang  menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi ini. Jadi  tidak  heran  bila  dalam kontestasi  Pilkada  DKI  Jakarta 2017  sejumlah  anak  muda  yang tergabung dalam komunitas
Teman  Ahok  dan  kecewa  dengan kinerja  partai  kemudian  berusaha mencari  saluran  substitusi  baru partai  melalui  jalur  independen guna  mengusung  figur  politik pilihannya.  Dari  sinilah  terbentuk relawan Teman Ahok yang menggalang  dukungan  terutama dari  media  sosial  (online)  guna mengusung Basuki Thajaja Purnama maju lewat jalur independen. Dukungan ini kemudian  berlanjut  dengan  kerja- kerja  teritorial  yang  dilakukan Teman Ahok dalam upaya pengumpulan  sejuta  kartu  tanda pengenal.  Bahkan  hingga  batas waktu  yang  ditetapkan  relawan
Teman  Ahok  berhasil  meraup 1.000.264 juta kartu tanda pengenal. Pencapaian  kinerja yang sangat  luar  biasa  ini  tentulah didukung  oleh  peran  media  sosial yang  begitu  masif  dalam  menarik perhatian  dan  atensi  netizen. Selain  itupula  banyak  pendukung dari  pasangan  Basuki  Thajaja Purnama yang menjadi buzzer dan influencer  dengan  folower  ribuan. Dalam  langgam  politik  digital istilah  buzzer  politik  merupakan sebuah aktivitas pemasaran politik yang berisi informasi pada saluran komunikasi digital untuk menciptakan  efek  mempengaruhi dan  menjadi  perbincangan  luas (viral)  hingga  kemudian  menjadi opini publik. Tujuannya agar dapat memberikan  efek  mempengaruhi dan  dapat  menjadi  perbincangan luas  (viral)  dalam  langgam  politik digital.  Untuk  menciptakan  efek
mempengaruhi  tentulah  harus  di sertai  oleh  konten  kreatif,  seperti video,  disain  grafis,  meme  dan aplikasi game.
Seringkali  Buzzer  politik melakukan kampanye politik dengan  melempar  opini, informasi dan  postingan  melalui  Twitter, Facebook,  Instagram  dan  Youtube. Selain  buzzer  kita  juga  mengenal istilah influencer merupakan sosok buzzer  yang  dapat  mempengaruhi follower-nya  sehingga  kemudian dapat  memberikan  efek  buzz bersama-sama di sosial media. Hal ini  disebabkan  karakter  influencer biasanya  merupakan  sosok  yang memiliki  kreativitas  dan  inovasi yang  berbeda  dengan  yang  lain dalam  mengunggah  postingan hingga memberikan efek mempengaruhi bagi netizen lainnya  untuk  bertindak  sama dengan  nalarnya.  Para  buzzer politik  dan  influencer  inilah  yang kemudian seringkali mempengaruhi opini publik hingga kemudian  melahirkan  banyak dukungan  yang  dapat  tergambar dari  beragam  trending  topic. Sehingga upaya dan langkah taktis untuk pengalangan dukungan sejuta tanda pengenal cukup masif yang  di  ikuti  oleh  tagar  #KTP  Gue untuk  Ahok.  Berikut  salah  satu meme  yang  digunakan  Teman Ahok  dalam  mengalang  dukungan pengumpulan sejuta KTP.
Gambar 2. salah satu meme yang digunakan Teman Ahok Sumber : www.temanahok.com Gejala ini semakin menegaskan  bahwa  penggunaan media sosial dalam setiap kontestasi  politik  baik  lokal maupun nasional memegang peran penting.  Media  sosial  kemudian terbukti dapat memunculkan berbagai  terobosan  bagi  publik untuk  dapat  saling  berinteraksi tanpa  batas  hingga  menggalang dukungan  terkait  agenda  politik dan pemerintahan. Hal itu disebabkan  media  sosial  memiliki karakter  partisipatoris,  murah, cepat  dan  non-hierarki  yang kemudian  dapat  mengikis  sikap apati  politik publik.  Bahkan,  lewat media sosial publik dapat menggalang dukungan untuk memperjuangkan isu spesifik dalam  masyarakat  yang  kemudian diafirmasi  dan  dipenuhi  oleh negara. Sebut saja melalui gerakan tagar  (hash  tag)  pesan  di  media sosial.  Dengan  kehadiran  beragam tagar  yang  menjadi  trending  topic inilah kita dapat melihat gambaran opini publik yang tengah berkembang. Itu mengapa trending topic  menjadi  Dikatakan  demikian
Vol.1 No.1 Juni 2019
karena peran trending topik saban hari  memiliki  daya  magis  yang kuat  dalam  mempengaruhi  nalar warganet.  Ironisnya,  simbolisasi informasi  dan  pengetahuan  yang seringkali  ditandai  oleh  trending topik,  acapkali  digunakan  untuk membalikan fakta dan opini publik sesuai kepentingan kelompok masing-masing.  Akibatnya  banyak isu-isu  sensasional  yang  awalnya merupakan  kebenaran  kemudian berbalik menjadi sebuah kebohongan hingga ujaran kebencian karena mudahnya memanipulasi  trending  topik.  Jadi, tidak  heran  bila  kemudian  dalam jagat digital akan tersedia informasi  asli  dan  informasi  palsu yang hadir secara bersamaan. Mengutip  studi  Jati  WR (2015) demokrasi jadi hidup di era sekarang karena keberadaan informasi  dan  teknologi  yang cepat.  Bahkan  masyarakat  telah berkembang  menjadi  masyarakat informan  yang  menerapkan  nilai demokrasi  secara  praksis,  seperti tarnsparansi, partisipasi, representasi  dan  akuntabilitas.
Keempat  hal  itulah  yang  menjadi inti  demokrasi  digital  yang  kini mewabah  di  kalangan  kelas menengah kita hari ini. Kecenderungan  dari  keempat  nilai demokrasi digital tersebut menyeruak  dan  mengentak  di ruang  publik  karena  dibukanya keran  interaksi  dan  diskusi  kritis yang  melebar,  baik  di  level  online maupun  offline.  Jadi,  di  era  digital pengaruh  kaum  intelektual  untuk
mendorong partisipasi publik semakin  terbuka  lebar  dan  kuat. Jadi  tidak  heran  bila  kemudian publik  kian  jenuh  dan  beralih kepada komunitas relawan elektoral dalam menyalurkan aspirasinya terutama perihal estafet  kepemimpinan  politik  di DKI Jakarta. Keinginan itu semakin menguat  semenjak  sosok  Basuki
Thajaja  Purnama  menjelaskan alasan untuk memilih jalur independen. Bahkan menurut Basuki  Tjahaja  Purnama  calon independen tidak akan pernah ada jikalau partai politik bisa melahirkan calon pemimpin secara profesional.  Pasalnya  hingga  saat ini kebanyakan parpol yang ada di Indonesia  belum  menerapkan sistem  yang  profesional  dalam melahirkan  calon  pemimpin.  Hal ini disebabkan dominasi oleh para elit  dan  petinggi  partai.  Artinya ungkapan Basuki Thajaja Purnama tersebut menegaskan bahwa arogansi  elit  partai  menyebabkan publik  beralih  mencari  saluran substitusi  baru  guna  menyalurkan aspirasinya. Tingginya antusiasme publik menjadikan relawan elektoral sebagai saluran substitusi baru partai lebih banyak disebabkan  oleh  beberapa  faktor diantaranya; Pertama, tengah terjadi  penurunan  kepercayaan publik  terhadap  parpol  sebagai salah  satu  institusi  demokrasi maupun  saluran  partisipatoris publik.  Hal  itu  disebabkan,  laku sebagian  elit  partai  yang  kerap
Vol.1 No.1 Juni 2019
mengartikan politik sebagai persoalan  personal  ketimbang persoalan  organisasi.  Akibatnya,
partai  sudah  tidak  lagi  berpikir soal  pengorganisasian  ide  dan pergulatan  di  bawah  haluan ideologi  tertentu.  Tetapi  lebih cenderung berpikir soal bagaimana  merebut  figur  populer untuk  mendongkrak  dukungan kolektif  publik.  Partai  akhirnya sangat  susah  menjadi  rahim ideologis bagi calon-calon pemimpin. Sengkarut wajah  partai inilah  yang  kemudian  menjadi penyebab utama terputusnya fungsi  linkage  antara  parpol  dan publik.  Kedua,  kehadiran  relawan elektoral  mengonfirmasi  semakin menguatnya  partisipasi  publik dalam upaya pelembagaan demokrasi.  Hal  itu  ditandai  oleh semakin  terbukanya  akses  publik untuk  maju  dalam  kontestasi politik. Serpihan-serpihan ini pada akhirnya  melahirkan  gerakan  non partisan yang mampu menumbangkan  oligarkis  partai dalam kontestasi politik Indonesia.
Ketiga,  relawan  elektoral  memiliki jangkauan  segmentasi  pemilih lebih luas, karena tidak terikat oleh ideologi  parpol  apapun.  Bahkan dalam  nalar  pemilih  pemula  yang belum  memahami  politik  secara komprehesif, tentulah lebih mudah berdialog dengan relawan ketimbang  aktivis  maupun  kader partai  politik.  Hal  itu  tentunya berbeda jika dibandingkan dengan parpol,  yang  sangat  sulit  bergerak menembus langsung pada pemilih.
Karena dibatasi sekat-sekat
ideologis  atau  buruknya  citra  elite parpol  sehingga  sulit  menarik atensi pemilih.
Salah  satu  fakta  nyata  bila relawan  elektoral  sebagai  saluran substitusi  baru  dapat  dilihat  dari tumbuhnya partisipasi publik yang dimanifestasikan  dalam  bentuk pengumpulan sejuta tanda pengenal (KTP). Bahkan partisipasi  tersebut  kemudian berlanjut dengan masifnya melalui beragam  penjualan  merchandise yang  dilakukan  relawan  “Teman Ahok” Salah satu tujuannya adalah untuk  mengalang  dana  kampanye Basuki  Thajaja  Purnama  dari publik.  Langkah  taktis  relawan elektoral  tersebut  dapat  diartikan sebagai  upaya  mendorong  dan melibatkan publik secara partisipatoris dalam proses kampanye  politik.  Narasi  tersebut kemudian  dapat  mengonfirmasi bahwa apa yang diungkapkan oleh relawan  Teman  Ahok  bukanlah bagian  dari  gejala  deparpolisasi yang selama ini dihembuskan oleh sebagian  pihak.  Apalagi  kemudian ketiga partai lebih dulu mengambil langkah politis dengan mendukung Basuki  Thajaja  Purnama  maju lewat  jalur  independen  yakni Partai  Golkar,  Partai  Nasdem  dan Partai  Hanura.,  sebelum  kemudian diikuti oleh PDI-Perjuangan.
Artinya  langkah  politis  ini  telah mementahkan  isu  deparpolisasi dan  mengonfirmasi  bahwa  parpol dapat  lebih  aspiratif.  Sebab  ketiga partai  ini  tampak  lebih  berani
Vol.1 No.1 Juni 2019
menegakkan kembali filosofi demokrasi yang paling asasi, yakni memberikan kebebasan bagi setiap individu  untuk  ikut  serta  dalam kontestasi  politik  mekipun  bukan melalui jalur parpol.
Akhirnya  deskripsi  atas besarnya  atensi  dan  perhatian publik semakin menegaskan bahwa  hingga  saat  ini  relawan elektoral dapat menjadi  salah  satu saluran  substitusi  baru  partai. Saluran substitusi ini dapat dilihat dari  besarnya  respon  publik terhadap  keinginan  mendukung figur Basuki Thajaja Purnama maju melalui jalur independen. Meskipun  pada  akhirnya  sosok Ahok  harus  memilih  jalur  parpol dikarenakan adanya upaya mengagalkan prasyarat calon independen.  Akan  tetapi  gejala  ini setidaknya  telah  membuktikan hingga saat ini bahwa publik lebih mempercayai  kinerja  relawan elektoral ketimbang kinerja partai. Apalagi  kian  hari  publik  kian rasional  dan  memahami  buruknya kinerja  partai  terutama  dalam  hal kandidasi  dan  rekruitmen  politik. Oleh  sebab  itu,  kehadiran  relawan Teman  Ahok  dalam  kontestasi Pilkada  DKI  Jakarta  yang  dapat menjadi  saluran  substitusi  baru partai  harus  dimaknai  sebagai bentuk  otokritik  terhadap  proses pelembagaan  partai  bukan  justru sebaliknya.  Dengan  cacatan,  pasca kontestasi  peran  relawan  baik diranah intra dan ektsra parlementer yang diperankan oleh para  relawan  politik  harus  tetap mengedepankan nilai-nilai kerelawanan (volunterisme). Pasalnya nilai-nilai tersebut dipercaya  mengandung  semangat revolusi  mental,  gotong  royong serta  dapat  meminimalisir  watak kekuasaan yang seringkali menjadi kultur  politik  Indonesia.  Oleh sebab itu, dengan adanya pelembagaan  aktivisme  digital sebagai saluran komunikasi politik digital  dapat  menjadi  alat  kontrol bagi  para  relawan  untuk  saling mengawasi,  baik  dalam  konteks pemerintahan termasuk bagi relawan  politik  yang  tengah berada di intra parlementer. 2. Kegagalan Partai dalam
Rekruitmen Politik Kehadiran  partai  politik dalam  ranah  demokrasi  menjadi sebuah  hal  yang  mutlak.  Partai bukan hanya menjadi pilar demokrasi,  namun  lebih  dari  itu dapat menjadi pengemban  amanat publik dalam mewujudkan konsolidasi  demokrasi.  Ironisnya, pasca  reformasi  1998  sengkarut korupsi-suap yang tengah menyelimuti partai politik menjadi penyebab  utama  menurunnya kepercayaan publik terhadap partai.  Ulah  segelintir  elit  populis dan oligarkis yang mencederai hati rakyat,  menegaskan  bahwa  partai belum  mampu  melakukan  proses pelembagaan  partai  dengan  baik terutama dalam mengelola pembiayaan partai politik. Pembiayaan ini timbul dikarenakan sulitnya partai memenuhi kebutuhan operasional.

## Meskipun  Undang-Undang  (UU)
Nomor  2  tahun  2008  tentang Partai  Politik  dan  UU  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 telah diatur  soal  sumber  keuangan partai.  Dimana,  ada  tiga  sumber keuangan  partai  politik,  yaitu,  (1) iuran anggota partai bersangkutan. (2)  sumbangan  yang  sah  menurut hukum. (3) bantuan keuangan dari Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  Tetapi  realitanya,  partai masih  saja  mengalami  kesulitan mencari sumber pendanaan, apalagi  jelang  kontestasi  politik elektoral.
Problem  yang  dihadapi partai  terkait  biaya  operasional inilah  yang  turut  mempengaruhi kegagalan  partai  dalam  proses rekruitmen politik guna melahirkan kandidat politik pilihan  rakyat.  Sebab,  partai  lebih mendengar  para  oligarkis  dan pemilik modal  dalam menjalankan roda internal kepartaian. Jadi tidak heran  bila  kemudian  kebijakan partai  akan  sangat  paralel  dengan keinginan pemilik modal. Akibatnya  karakter  partai  kian menampilkan  pola-pola  yang  jauh dari nilai-nilai demokratisasi. Bahkan,  dalam  proses  rekruitmen politik  baik  diranah  legislatif  dan eksekutif partai masih saja menggunakan  pola-pola  politik transaksional yang banyak dipenuhi oleh tangan-tangan hegemoni  para  kaum  oligarkis
yang  seringkali  membajak  partai politik.
Alhasil,  kegagalan  partai dalam  proses  rekruitmen  politik ini  akan  membuat  partai  semakin sulit  dalam  melahirkan  sosok kepemimpinan muda organik yang berasal dari akar rumput. Kepemimpinan  organik  dalam konteks  ini  yakni  kepemimpinan yang berasal dari kader muda yang telah  merangkak  dari  bawah sebagai  sosok  aktivis,  ideolog partai,  dan  seringkali  berjuang untuk  kepentingan  rakyat.  Jika ditelisik  ada  beberapa  penyebab mengapa partai seringkali mengalami kegagalan dalam proses  kandidasi  baik  diranah legislatif maupun eksekutif diantaranya; Pertama, masih terlembaganya  budaya  patronase dan  kuatnya  cengkeraman  figur- figur tua pada pucuk kepemimpinan  partai.  Sebut  saja, di  PDI-Perjuangan  ada  sosok Megawati,  Aburizal  Bakrie  di Partai Golkar, Prabowo Subianto di Partai  Gerindra,  Surya  Paloh  di Partai  Nasdem,  Wiranto  di  Partai Hanura,  dan  Susilo  Bambang
Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat.  Artinya,  partai  saat  ini tidak  lebih  dari  sekedar  institusi pemuja  para  figur  ketimbang ideologi.  Akhirnya,  elektabilitas partai  kalah  jauh  ketimbang kandidat politiknya. Sosok kandidat politik akhirnya dianggap lebih  penting  ketimbang  platform apalagi  ideologi  partai.  Kedua, terjadinya  krisis  regenerasi  dan
Vol.1 No.1 Juni 2019
kaderisasi  yang  dialami  sebagian besar  partai  politik—terutama kader-kader  muda.  Hal  ini  erat kaitannya dengan pemberian kesempatan  kepada  kaum  muda untuk membangun budaya meritokrasi  di  lingkungan  internal kepartaian.  Alhasil,  kaum  muda seakan  sulit  untuk  mendapat ruang  yang  memadai  dalam partai guna  menyalurkan  aspirasi  politik masing-masing. Jika hal ini dibiarkan, partai akan sulit melahirkan  kader-kader  potensial dalam kontestasi elektoral maupun presidensial.  Sebab,  politisi  dan figur  tua  dipastikan  akan  kembali memenuhi jagat kontestasi elektoral  yang  eksesnya  dapat menggerus  kepercayaan  publik.
Artinya  kegagalan  partai  dalam proses kandidasi dapat menambah deret  panjang  kegagalan  partai. Sebab  partai  sudah  tidak  lagi menjadikan  ideologi  dan  platform sebagai  sebuah  garis  perjuangan yang harus ditaati. Padahal platform akan menjadi pembimbing  dan  pengarah  yang akan  ditempuh  partai  dalam menunaikan janjinya kepada rakyat.  Krisis  kaderisasi  dan regenerasi  yang  dialami  sebagian besar  partai  saat  ini  terkait  erat dengan minimnya pemberian kesempatan kepada kaum muda— untuk  melakukan  partisipasi  aktif di  lingkungan  internal  kepartaian masingmasing.
Jika gejala ini kian merebak maka  kita  akan  sulit  melahirkan partai  inklusif  yang  mampu mengedepankan meritokrasi sekaligus berpengaruh bagi kemajuan  negara-bangsa.  Sebab, bila  yang  terlahir  adalah  partai ekstraktif  atau  elitis,  maka  akan melahirkan  keadaan  sebaliknya. Ironisnya  partai  politik  seolah baru menyadari pentingnya regenerasi  dan  kaderisasi  disaat akan  menyusun  calon  anggota legislatif (caleg) jelang pelaksanaan  kontestasi  elektoral. Bahkan  dalam  Pilkada  serentak
2015 banyak partai yang tidak bisa menawarkan kandidat politik yang kemudian  melahirkan  fenomena calon  tunggal  di  beberapa  daerah. Artinya  kesalahan  fatal  tersebut lebih banyak disebabkan pengaruh budaya politik patronase, senioritas  dan  top-down  yang menyebabkan  mandeknya  proses regenerasi  dan  kaderisasi  dalam tubuh  partai.  Eksesnya  partai belum mampu membangun institusinya sebagai rumah demokrasi.  Rumah  persemaian para  kader—yang  dipersiapkan guna  melahirkan  para  calon pemimpin transformatif. Selain itu, kegagalan partai juga ditandai oleh semakin meluasnya gejala kesewenang-wenangan dalam sistem internal kepartaian. Banyak kebijakan  strategis  partai  yang lebih  berdasarkan  pertimbangan kaum  oligarkis,  elitis,  bahkan menegasikan aspirasi seluruh komponen  kader  terutama  pada tataran  aras  lokal  (grass-root). Padahal, sejatinya perbedaan pilihan  politik  dalam  internal
Vol.1 No.1 Juni 2019
partai  harus  direspons  dengan membuka  dialog  seluasluasnya dan  partisipatif—bukan  dengan jalan  pemecatan.  Oleh  sebab  itu, sudah saatnya dalam setiap proses rekruitmen  politik  partai  harus berani mengedepankan mekanisme  meritokrasi.  Sebab langkah  taktis  ini  dapat  menjadi alternatif  menyadarkan  para  elite partai—bahwa hal terpenting dalam suksesi kepemimpinan adalah  melibatkan  kaderkader muda,  sebagai  prasyarat  utama melahirkan  generasi  baru  partai.
Akhirnya  gejala  kegagalan  partai dalam  rekruitmen  politik  harus segera  dicegah  melalui  reformasi partai politik terutama pembenahan dan perbaikan manajemen  internal  kepartaian. Sebab  jika  tidak,  hal  ini  akan semakin  mengikis  rasa  afiliasitas, afeksitas, maupun afinitas terhadap  realitas  partai  politik— yang  dapat  membuat  publik beralih  pada  saluran  substitusi baru seperti relawan elektoral.
3. Sekolah  Partai  Alternatif Reformasi Partai
Rakyat  yang  mulai  rasional dan  cerdas  cenderung  melahirkan gejala apatis dan sinisme terhadap partai.  Sinisme  rakyat  semakin mengemuka seiring dengan banyaknya elit partai yang terjebak  korupsi  politik  menjadi bukti  sikap  disorientasi  partai terhadap  amanat  rakyat.  Itu mengapa kemudian rakyat menimbang  hadir  atau  tidaknya sebuah  partai,  atau  siapapun  yang
akan menjadi pemimpin, tidak ada artinya  sama  sekali  bagi  rakyat, apabila tidak mampu menciptakan perubahan  yang  lebih  baik.  Dalam nalar pemilih, partai hanya dikenal pintar  mengumbar  janji  namun akan kesulitan mewujudkan janjinya.  Keluhan  rakyat  bukan berarti  merupakan  perwujudan dari  pola  pikir  yang  negatif (negative thingking) atas eksistensi  dan  fungsi  kepartaian dalam demokrasi modern. Keluhan ini  justru  merupakan  bentuk kegelisahan  rakyat  yang  hanya sekadar dijadikan kendaraan politik,  alat  kandidasi  politik,  dan sarana politik dagang sapi. Selama ini  partai  didirikan,  hanya  sebagai pertanda  guna  memperturutkan nafsu  dalam  kompetisi  elektoral yang  saban  hari  semakin  ketat. Menjadi hal yang wajar jika semua partai mengklaim akan memperjuangkan kepentingan rakyat, namun dalam perkembangannya  biasanya  partai gagal mewujudkan impian tersebut.  Partai  bahkan  sering dianggap manipulatif, ibarat sekedar  menginjak  kepala  rakyat untuk  dijadikan  tangga  meraih kekuasaan dan membuat kebijakan atas  nama  rakyat  yang  sejatinya merugikan rakyat.
Melihat  gelagat  tersebut reformasi  partai  politik  mutlak diperlukan guna mendorong kelahiran  partai  modern  dengan model  pelembagaan  yang  lebih sistematis.  Oleh  sebab  itu  perlu adanya  perbaikan  institusi  partai
Vol.1 No.1 Juni 2019
politik, baik pada aspek organisasi dan manajemen, pendanaan partai, rekrutmen kader—serta pembangunan  institusi  dengan platform  kebijakan  yang  berpihak pada  rakyat.  Sebab,  menurut  The International Institute for Democracy  and  Electoral  dalam laporan  tahunan  edisi  2011,
sejatinya  partai  harus  mampu menjadi  alat  representasi  publik dengan  menyediakan  beragam pilihan-pilihan  politik,  termasuk ikut  serta  memberikan  pilihan calon  kepala  daerah.  Namun, realitasnya,  partai  justru  semakin mengalami  disorientasi  terutama dalam mengolah sistem “reproduksi” kader partai. Fenomena  kegagalan  partai yang  mengemuka  dan  melahirkan saluran  substitusi  baru  seperti relawan elektoral haruslah disadari  sebagai  gagasan  untuk segera  membenahi  partai.  Urgensi dari  reformasi  partai  ditujukan untuk  membangun  pelembagaan kaderisasi  yang  baik,  sehingga kedepan partai dapat tetap menawarkan  beragam  calon-calon transformatif dalam ritus kontestasi  politik  nasional  dan lokal. Salah satu langkah reformasi partai  yang  patut  ditekankan  saat ini adalah mengulirkan ide sekolah partai.  Itu  mengapa,  ketika  Partai
Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDI-Perjuangan) mengagas pendirian  “sekolah  partai”  publik memberikan apresiasi yang sangat positif.  Pasalnya,  publik  telah jenuh  dengan  ulah  partai  yang
semakin  memperlihatkan  tingkat arogansinya terutama ihwal proses rekrutmen  politik.  Apalagi  proses rekrutmen  politik  baik  legislatif dan  eksekutif,  kian  tertutup  dari publik.  Bahkan,  akses  media massa, masyarakat sipil dan publik sebagai stakeholder utama, diminimalisir  sedini  mungkin. Padahal, publik berhak mengetahui mekanisme rekrutmen politik,  karena  partai  sejatinya adalah  milik  publik.  Apalagi, keberadaan  partai  pada  dasarnya karena  ada  kebutuhan  untuk mewadahi aspirasi kelompok dalam  masyarakat  yang  berbeda satu  sama  lain,  seperti  ideologi, demografi,  dan  berbagai  perihal lainnya.
Artinya,  terobosan  sekolah partai  dapat  menjadi  prototipe sekolah calon pemimpin yang lebih berorientasi untuk menyemai lahirnya kader partai yang melayani  rakyat  dan  bukan dilayani. Adapun beberapa urgensi sekolah partai diantaranya; Pertama,  dapat  menjadi  alternatif mengembangkan  sayap  kaderisasi partai dengan model yang sistemik,  terukur  dan  modern. Alhasil,  program  kaderisasi  akan semakin kreatif dan dapat menyesuaikan  kondisi  daerah masingmasing.  Kedua,  sebagai bentuk  pernyataan  yang  tegas bahwa  partai  bukanlah  organisasi yang hanya berwatak transaksional, pragmatis dan
hanya  menekankan  politik  uang dalam  meraih  kemenangan  dalam
Vol.1 No.1 Juni 2019
ritus kontestasi politik. Itu mengapa,  dalam  kegiatan  sekolah partai  yang  pernah  di  gelar  PDI Perjuangan,  banyak  dibekali  oleh pengetahuan  seputar  komunikasi politik, kampanye kreatif, kampanye di media sosial, penyusunan politik anggaran, internalisasi revolusi mental, hingga  bagaimana  membangun semangat  gotong  royong  untuk meraih kemenangan.  Ketiga, dapat menjadi wahana pembelajaran dan pendidikan  politik  bagi  publik.
Sebab selama ini model pendidikan  politik  terkesan  elitis dan tidak tepat pada  sasaran yang dibidik.  Alhasil,  program  edukasi dan  pendidikan  politik  yang digulirkan  oleh  partai politik lebih bias  kepentingan  dan  hanya menghabiskan  anggaran  partai. Keempat,  sekolah  partai  dapat menjadi  wahana  bagi  upaya membangun  diskursus  perihal gaya  kepemimpinan  transformatif yang mau mendengar suara rakyat. Sehingga akan terbentuk sinergitas antara kandidat politik dengan visi dan misi parpol. Artinya, benturan kebijakan  parpol  dengan  kader yang  diusung  dapat  dihindari.
Urgensi  sekolah  partai  juga dikaitkan dengan adanya perubahan perilaku pemilih Indonesia  yang  cenderung  lebih dipengaruhi  elektabilitas  kandidat politik.  Pemilih  lebih  memiliki kecenderungan  memilih  kandidat politik,  bukan  karena  daya  tarik terhadap  partai  dan  programnya,
melainkan  lebih  pada  ketertarikan pada figur yang diusung.
Fenomena  ini  akhirnya seringkali  mengubah  gelanggang elektoral  menjadi  kontestasi  antar figur  politik.  Eksesnya,  partai semakin dilematis, karena perannya sebagai mesin pemenangan  semakin  tergerus oleh peran dan kreativitas kandidat politik yang lebih dominan  dalam  upaya  menarik atensi  publik  termasuk  dengan kehadiran relawan elektoral.
Gejolak  inilah  yang  harus  segera disikapi  dan  diperhatikan  oleh partai politik sehingga krisis kader seperti  yang  terjadi  pada  Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terjadi lagi.
Meski pada akhirnya Ahok membatalkan  pencalonan  melalui jalur  perseorangan  dan  kembali maju  melalui  jalur  partai  politik. Hal inilah yang menegaskan bahwa partai  politik  masih  menjadi tumpuan  dalam  proses  kandidasi politik.  Dengan  demikian,  langkah taktis dengan mengulirkan sekolah partai,  bisa  menjadi  salah  satu alternatif  reformasi  partai  politik dalam  upaya  guna  melahirkan kandidat politik pilihan rakyat.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Akumulasi kekecewaan publik  atas  laku  partai  politik terkait  rekruitmen  politik  yang seringkali  dimanipulasi  hingga menguatnya  praktik  klientalistik dalam  internal  kepartaian—pada akhirnya dapat menciptakan
Vol.1 No.1 Juni 2019
sentimen  anti-partai. Sebab  publik seringkali  menilai  partai  susah mendengar  suara  rakyat,  karena besarnya  dominasi  kaum  oligarkis dalam  proses  rekrutimen  politik. Bahkan  menurut  studi  Dhakide (2014) dilihat dari sudut mana pun —  dari  bawah  dari  atas  —  semua menunjukkan  bahwa  partaipartai sudah bukan yang dulu lagi, power and  power  sharing  menjadi  cita- cita  dan  bukan  tuntutan  tinggi ideologis  tetapi  transaksional. Gerak  pergeseran  partai  menuju keadaan  sekarang  sudah  tampak pada  Pemilu  2004  dengan  gejala semakin  meningkat  pada  Pemilu 2009.  Perlahan  namun  pasti partai-partai  sedang  berkembang ke  arah  yang  berbeda  dari  yang pernah dikenal. Partai tipe pergerakan  sudah  lama  hilang, meski sisa-sisa terakhir masih bisa dilihat menjelang pemilihan umum 1999.
Jikalau hal ini terus bergulir dapat  sejalan  dengan  ungkapan Daalder (dalam Pamungkas, 2011),
sebagai  pertanda  the  redundancy of party yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak lagi mempercayai partai politik sebagai artikulator  kepentingan  mereka. Artinya, rakyat lebih mempercayai institusi-institusi demokrasi lainnya sebagai artikulator kepentingan  ketimbang  partai politik  seperti  relawan  Teman Ahok. Itu mengapa, dalam kontestasi  Pilkada  DKI  Jakarta relawan  Teman  Ahok  mampu menjadi  saluran  substitusi  baru
partai.  Hal  itu  disebabkan  oleh kekecewaan publik terhadap partai semakin diperparah dengan tidak berjalannya proses rekruitmen politik terutama dalam melahirkan kandidat politik pilihan  rakyat.  Artinya,  partai politik belum juga mampu membangun menjadi sebuah institusi  demokrasi  dan  rumah persemaian  para  kader—yang ditujukan  dan  dipersiapkan  guna melahirkan  para  calon  pemimpin transformatif.
Jika hal ini
dibiarkan,  pelan  tapi  pasti  partai politik  akan  mengalami  krisis kader  potensial,  terutama  kader- kader muda. Oleh sebab itu dengan kehadirnya  relawan  Teman  Ahok yang telah mengedepankan kinerja yang sistematis--- setidaknya dapat  dijadikan  saluran  subsitusi baru  serta  wahana  otokritik perihal  sejauh  mana  parpol  telah mampu  mengedepankan  fungsi intermediasi  antara  kepentingan publik dengan kebijakan parpol.
2. Saran
Akhirnya,  langkah  taktis untuk  mereformasi  partai  yakni dengan  mendorong  pelembagaan sekolah partai. Dengan kandungan materi  dari  sekolah  partai  dapat menjadi  alternatif  partai  untuk kembali  mengedepankan  telah proses  rekruitmen  politik  yang berpijak pada mekanisme meritokrasi. Artinya, jikalau gerakan  sekolah  partai  dapat dijadikan menu utama oleh semua partai  di  Indonesia,  maka  hal  ini dapat menjadi salah satu alternatif
Vol.1 No.1 Juni 2019
guna  mempertahankan  eksistensi partai  dari  krisis  kader  dan regenerasi.
DAFTAR PUSTAKA Arianto, Bambang. (2014). Fenomena  Relawan  Politik Dalam Kontestasi Presidensial  2014.  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.  18,  No.  2  Edisi November. hlm 147. --------------------- (2015). Kampanye  Kreatif  dalam Kontestasi Presidensial 2014. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik.  Vol.  19,  No.  1 Edisi Juli. ---------------------  (2016).  Menakar Peran Relawan Politik Pasca Kontestasi Presidensial 2014. --------------------- (2016). Kampanye  Politik  Digital dalam Kontestasi Presidensial  2014;  studi Demokreatif  dan  JASMEV 2014. Thesis tidak dipublikasikan. S2 Departemen  Politik  dan Pemerintahan UGM. Andriadi, Fayakhun. (2016). Demokrasi di Tangan Netizen,  Tantangan  dan Prospek. RMBooks Jakarta. Arya,  Budi.  (2013).  Membongkar Veto  Player  dalam  Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 17, No. 1 Edisi Juli. hlm 52
Asril,  Asrinaldi.  (2015).  Pilkada dan  Uang  Survei  Kepala Daerah.  Harian  Kompas. Edisi 4 Juni Bhakti,  Ikrar  Nusa.  (2016).  Ahok dan Tuduhan Deparpolisasi. Harian  Media  Indonesia.
Edisi 14 Maret Caton,  Matthias.  (1999).  Effective Party  Assistance  :  Stronger Parties fot better Democracy. Cambridge USA. Dhakidae,  Daniel.  (2014).  Partai Politik  di  Persimpangan Jalan. (online) http://www.prismajurnal.c om/uploads
/survei_partai_politik.pdf. hlm 96.
Jati,  Wasisto  Raharjo.  (2016).
Politik  Generasi  Y.  Harian Kompas. Edisi 28 Mei ------------------------  (2016).  Masa
Depan  demokrasi  Digital. Harian  Kompas.  Edisi  23 September. Kurniawan, Hamdan (2011). Melawan Partai Politik “Strategi Calon Perseorangan dalam Merebut Suara di Pemilukada  Slemana  tahun 2010”. Thesis tidak dipublikasikan. S2 Departemen  Politik  dan Pemerintahan UGM.
Minanto,  Ali.  (2010).  Fashionable democracy;  banalitas  iklan politik  di  ruang  publik. Jurnal  komunikator  UMY.
Vol.1 No.1 Juni 2019
Volume  2  Edisi  No  2 November. hlm 188
Moleong,  Lexy  J.  (2005).  Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Pamungkas,  Sigit.  Partai  Politik, Teori dan praktik di Indonesia. Yogyakarta. Institute for Democracy and Welfarism (IDW), 2011. Sarwono, Sarlito Wirawan. Blusukan.  (2014).  Harian Koran Sindo, Edisi 6 Juli Utomo,  Wisnu  Prasetya.  (2013). Menimbang  Media  Sosial dalam  Marketing  Politik  di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta  2012.  Jurnal  Ilmu
Sosial  dan  Ilmu  Politik.  Vol. 17, No. 1 Edisi Juli. hlm 76 Widodo,  Joko.  (2014).  Revolusi Mental.  Harian  Kompas, Edisi 10 Mei Internet cnnindonesia.com.  (2015).  KTP Dukungan  Ahok  Lampaui Perolehan  Suara  Parpol. (Online).http://www.cnnin donesia.com /politik/20160224135931- 32-  113178/ktp-dukungan- ahok-lampauiperolehan- suara-parpol/,  diakses  25 Oktober 2016 kompas.com.  (2016).  Menurut Ahok,  Calon  Independen
Akan  Hilang  jika  Parpol Profesional. (Online). http://nasional.kompas.co
m/read/201
6/03/10/14043651/Menur ut.Ahok.Cal
on.Independen.Akan.Hilang. jika.Parpol. Profesional. diakses  7  Oktober  2016 pukul 15.00 --------------  (2016).  Teman  Ahok
Mei  2016  Ahok  Deklarasi sebagai  Calon  Independen. (Online). http://megapolitan.kompas .com/read/ 2016/01/25/19365711/Te man.Ahok.
Mei.2016.Ahok.Deklarasi.se bagai.Calon. Independen, diakses  7  Oktober  2016,
pukul 16.00
--------------  (2016).  Pengumpul
Data  KTP  "Teman  Ahok" Dibayar  Rp  500.000  Setiap Dapat  140  Data.  (Online). http://megapolitan.kompas .com/read/ 2016/06/22/13210871/pe ngumpul.kt p.teman.ahok.dibayar.rp.50 0.000.setiap  .dapat.140.ktp, diakses  10  November  2016 pukul 10.00.
--------------2016).  PDI-P  Adakan
Sekolah untuk Calon Kepala Daerah  Pilkada  Serentak 2017.
(Online).http://nasional.ko mpas.com/r ead/2016/08/30/1740146 1/pdip.adak an.sekolah.untuk.calon.kepa la.daerah.pi lkada.serentak.2017,
Vol.1 No.1 Juni 2019
diakses  9  November  2016, pukul 07.00 lipi.go.id.  (2016).  Membangun Kesadaran  Politik  Publik. (Online).
http://lipi.go.id/lipimedia/ single/- membangun- kesadaran- politikpublik/12378,
diakses 10 November 2016.
merdeka.com.  (2016).  Melatih relawan  militan  penangkal fitnah.
(Online).
https://www.merdeka.com /khas/melatih-relawan- militan-penangkal-fitnah- tim-medsos-cagub-dki- 2017.html, diakses 10 November 2016. --------------  2014).  Hasil  rekap Teman  Ahok,  jumlah  KTP yang terverifikasi 1.000.264. (Online). https://www.merdeka.com /politik/has il-rekap- teman-ahok-jumlah-ktp- yangterverifikasi- 1000264.html,  diakses  10 Oktober 2016. organix-digital.com. (2014) Definisi dan Fungsi Hashtag pada Media Sosial. (Online). http://organixdigital.com/b log/read/definisi- danfungsi-hashtag-pada- sosial-media,  diakses  8 November 2016. tempo.co.  (2015).  Gagal  Maju
Pilkada,  Mantan  Jaksa  Ini Akan Gugat Gerindra. (online).
https://m.tempo.co/read/n
ews/2015/ 08/01/078688274/gagal- majupilkada-mantan-jaksa- ini-akan-gugatgerindra, diakses 20 Oktober 2016 ------------(2016).  Relawan  Garin Nugroho  Menyerah  Tak Ikut  Pilkada  Yogyakarta (Online). https://nasional.tempo.co/ read/news/
2016/07/21/058789395/r elawangarin-nugroho- menyerah-tak-ikutpilkada- yogyakarta,  diakses  26
Oktober 2016.
------------(2016). Siapa Saja Pendiri
Teman  Ahok?  Inilah  Profil
Mereka. (Online). https://metro.tempo.co/re ad/753591/ siapa-saja-
pendiri-teman-ahok- inilahprofil-mereka, diakses
26 Oktober 2016.
Tribunnews.com  (2016).  Kisah  di
Balik  Berdirinya  Teman
Ahok.
(Online). http://www.tribunnews.co m/metropol
itan/2016/05/29/kisah-di- balikberdirinya-teman- ahok?page=2,  diakses  2 November 2016. Twitter.com.
(2016).
@temanahok.(Online).
https://twitter.com/teman Ahok,  diakses  5  Oktober 2016. Narasumber Singgih Widiyastono, pendiri relawan  Teman  Ahok,  5
Desember 2017 via Twitter, pukul 08.00 Siti  Murtika,  relawan  JASMEV 2017,  10  Agustus  2016  via Whatsapps pukul 21.00. Elfrida  Manurung,  warga  DKI Jakarta  Utara,  10  Agustus 2016  via  Whatsapp  pukul 17.00.