## AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

## Bukhari
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe bukhari@iainlhokseumawe.ac.id
Anwar STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh anwarpante@gmail.com

## Abstract
Law enforcement of Islam in provinsi Acheh of at a period of/to now and to come will get the support by sosiologis from society in Acheh. From empirical experience of that past, is proven by that Islam law have been accepted and can function as law arranging society life. Law enforcement of Islam in Acheh after  independence  is  initially  fought  for  by  through/  passing  Acheh  status  as  selfsupporting  Area Provinsi by kewenangan is autonomous to arrange its own domestic and run the syariat Islam perfectly and surely now after delivering birth legislation and qanun-qanun syariat Islam hence application of syariat Islam in Acheh can in realizing perfectly. Law enforcement of Islam in Provinsi Acheh own the base go into effect the strong sosiologis, because by historis-sosiologis is syariat Islam in Acheh have been  executed  in  real  life  since  some  last  century  of  when  Acheh  still  the  in  form  of  empire.  Acheh Society, as long as history, have made Islam as guidance in its life. Carrying out of and deed of Islam teaching in spanning history which long enough that have borne the atmosphere of society and Acheh culture which Islami, therefore syariat Islam have one and become the guidance live the (living law) for Aceh society.
Keywords : Islamic Perspectives, Implementation of Islamic Law, Aceh

## Abstrak
Penegakan hukum Islam di Provinsi Acheh pada periode dahulu sampai sekarang dan yang akan datang akan  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat  di  Acheh.  Dari  pengalaman  empiris  masa  lalu  itu, dibuktikan  dengan  bahwa  hukum  Islam  telah  diterima  dan  dapat  berfungsi  sebagai  hukum  yang mengatur kehidupan masyarakat. Penegakan hukum Islam di Acheh setelah kemerdekaan pada awalnya diperjuangkan dengan melewati / melewati status Acheh sebagai Area pendukung diri sendiri. Provinsi oleh  kewenangan  adalah  otonom  untuk  mengatur  sendiri  domestik  dan  menjalankan  syariat  Islam dengan sempurna dan pasti sekarang setelah melahirkan undang-undang kelahiran dan qanun-qanun syariat  Islam  maka  penerapan  syariat  Islam  di  Acheh  dapat  dalam  mewujudkan  dengan  sempurna. Penegakan  hukum  Islam  di  Provinsi  Acheh  memiliki  dasar  yang  berlaku,  karena  secara  historis- sosiologis adalah Syariat Islam di Acheh telah dieksekusi dalam kehidupan nyata sejak beberapa abad terakhir ketika Acheh masih dalam bentuk kekaisaran. Acheh Society, selama sejarah, telah menjadikan Islam sebagai pedoman dalam hidupnya. Melaksanakan dan perbuatan ajaran Islam dalam mencakup sejarah yang cukup lama yang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Acheh yang Islami, oleh karena itu syariat Islam memiliki satu dan menjadi tuntunan hidup (living law) bagi masyarakat Aceh.
Kata Kunci : Perspektif Islam, Implemetasi Hukum Islam, Aceh.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  Islam  bersumber  dari  agama Islam  yang  diturunkan  langsung  dari  Allah SWT  melalui  wahyu  yang  disampaikan  oleh nabi  Muhammad  SAW  dalam  Al  Quran  dan As Sunnah. Kerangka dasar agama dan ajaran Islam  adalah  akidah,  syariah,  dan  akhlak. Ketiganya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan  yang  bersumber  pada  tauhid,  sebagai inti  akidah  yang  kemudian  melahirkan syariah,  sebagai  jalan  berupa  ibadah  dan muamalah, serta akhlak sebagai tingkah laku, baik  kepada  Allah  SWT  maupun  kepada makhluk ciptaan-Nya lainnya.
Aceh  sejak  dulu  tidak  berhubungan dengan  Belanda,  namun  dipaksa  melaksana- kan  hukum  pidana  (wetboek  van  straftrecht) dan  hukum  perdata  (burgerlijk  wetboek), sebab  merupakan  hukum  nasional  bangsa Indonesia dimana Aceh merupakan territorial Indonesia sehingga wajib tunduk pada hukum tersebut.  Namun,  pancasila  dan  UUD  1945 yang  menjadi  konstitusi  Indonesia  ternyata berlandaskan  agama  yang  tertuang  dalam pembukaan dan batang tubuh UUD serta sila pertama dalam pancasila. Selain itu dilatarbelakangi  oleh  sejarah  bahwa  hampir semua  tokoh  pejuang  Aceh  berasal  dari kalangan  ulama,  menjadikan  masyarakat Aceh  mampu  menjalankan  dan  memper- tahankan kedudukan dan harkat serta ciri khas bangsa Indonesia yang religius dan memegang  kuat  adat  dalam  tatanan  hukum yang berlaku di wilayah mereka. Setelah Aceh berlaku Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun no 11 tahun  2002  meletakkan  landasan  yuridis pelaksanaan  Syariat  Islam  (hukum  Islam) secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat di  Provinsi  Aceh,  maka  secara  yuridis  Aceh dan  juga  didukung  oleh  aturan  lain  menjadi lebih  mantap  dalam  hal  mewujudkan  aceh sebagai  Provinsi  yang  memberlakukan  dan menerapkan syariat Islam (Bahri, 2013).
Islam  mengandung  pengertian  yang menyeluruh, dalam kaitan ini Fazlul Rahman menjelaskan bahwa syariah adalah jalan yang ditetapkan  oleh  Tuhan,  dimana  manusia bertingkah  laku  dalam  kehidupannya  untuk mencapai  kehendak  termasuk  didalamnya perbuatan  spritual,  mental  dan  fisik.  Semua transaksi  hukum  dan  sosial  seperti  juga perilaku  pribadi,  termasuk  urusan  syariah yang  merupakan  prinsip  komprehensif  dari jalan hidup yang total (F. R. dalarn T. Santoso, 2016) .
Pelaksanaan hukum Islam kepada umat Islam  di  Provinsi  Aceh  sangat  diperlukan, karena hukum Islam merupakan hukum yang "rahmatan lilalamin",
Tidak  kejam,  adil  dan  sesuai  dengan, kehendak  Pencipta  terhadap  ciptaan-Nya. Untuk  dapat  diberlakukan  aturan  hukum Islam di Provinsi Aceh, maka norma¬-norma hukum  Islam  tersebut  harus  relevan  dan memenuhi  kriteria  dasar  kekuatan  berlaku (Jailani & Mohamad, 2019) . Salah satu dasar kekuatan  berlaku  yang  harus  ada  dalam pemberlakuan hukum Islam di Provinsi Aceh adalah dasar berlaku Sosiologis.
Secara  social  dan  dari  aspek  sejarah kedudukan  Agama  Islam  sebagai  tempat ditemukannya  konsep  hukum  Islam  telah melibatkan  kesadaran  keagamaan  mayoritas masyarakat  Aceh  yang  dikenal  sangat  taat dalam  melaksanakan  ajaran  agama  Islam (Nilhakim,  2021).  Kesadaran  keagamaan tersebut  berkaitan  pula  dengan  masalah kesadaran  hukum.  Norma  agama  maupun norma  hukum  selalu  menuntut  adanya ketaatan  dan  kepatuhan.  Apalagi  jika  norma hukum  itu  di  bandingkan  dengan  aspek hukum dari norma agama, akan semakin jelas bahwa hubungan antara keduanya sangat erat satu  sama  lain.  Keduanya  sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat,  oleh  karena  itu  keduanya  harus

## Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di …
dikembangkan  secara  searah, tidak dibiarkan saling bertentangan seperti yang berkembang dalam  kenyataan  dewasa  ini  (Asshiddiqie, 2009).

## B. Metodelogi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan yuridis  normatif,  dengan  mengacu  pada sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, monograf,  peraturan  perundang-undangan, tulisan yang tidak dipublikasi hingga sumber online  yang  dapat  dipercaya  kredibilitasnya, setelah  mengumpulkan  data,  selanjutnya ditranskrip  dan  dipilah  dengan  membentuk narasi  yang  dapat  dipahami,  kemudian disintesis untuk diambil kesimpulan- kesimpulan sesuai kebutuhan dalam penelitian  ini,  adapun  hasilnya  disajikan  ke hadapan publik luas dalam bentuk narasi yang diawali dari pendahuluan dan ditutup dengan kesimpulan-kesimpulan.

## C. Pembahasan
1. Sejarah Implemetasi Hukum Islam di Aceh Pada Masa Sebelum

## Kemerdekaan
Dalam  sejarah  tentang  masuk  dan berkembangnya  Islam  di  Nusantara  tercatat bahwa  Islam  sudah  masuk  ke  wilayah  Aceh sejak  abad  pertama  Hijriyah,  kemudian bertebaran  di  seluruh  pelosok  Nusantara. Islam  mulai  bertapak  di  bumi  Aceh  diawali dari  munculnya  kerajaan  Islam  pertama  di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dalam peta wilayah  Aceh  sekarang,  mengenai  kapan pertama  kali  berdirinya  kerajaan  Islam Peureulak  ini  secara  pasti  sulit  ditentukan. Islam  mulai  bertapak  di  bumi  Aceh  diawali dari  munculnya  kerajaan  Islam  pertama  di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dalam peta wilayah  Aceh  sekarang,  mengenai  kapan pertama  kali  berdirinya  kerajaan  Islam Peureulak  ini  secara  pasti  sulit  ditentukan.
Cambridge History of Islam juga menyebutkan  adanya  kerajaan  "Ferlec"  di wilayah  ini  sebelum  munculnya  Kerajaan Samudera Pasai.
Sejarah dari catatan Ibnu Battutah, pada waktu  ia  berkunjung  di  kerajaan  Samudera Pasai, tidak ada kerajaan Islam lain ke timur dari  Samudera  Pasai  ini.  Kemungkinan  pada waktu itu Kerajaan Peureulak sudah tidak ada lagi  atau  sudah  sangat  merosot  keadaannya. Namun yang paling penting dari catatan Ibnu Battutah,  ialah  Sultan  Pasai  pada  waktu  itu, yaitu  Sultan  Ahmad  sangat  menyenangi  dan menikmati pembahasan yang hidup mengenai inti-inti  Islam  dengan  sejumlah  kecil  kader sarjana hukum yang ada di situ.
Islam  dan  Perkembangannya  di  Aceh mencapai  puncak  prestasi  pada  abad  17, ketika kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Iskandar  Muda  (1607-1636)  yang  telah mewariskan  bagi  generasi  Aceh  yang  datang sesudah itu suatu khasanah kebudayaan yang sangat kaya berintikan Syariat Islam (Rahmawati,  2021).  Khasanah  inilah  yang telah  mewarnai  jati  diri  rakyat  Aceh  yang membentuk  karakter  dan  identitas  kultural sampai masa sekarang ini.
Bila di lihat dari aspek hukum misalnya adanya  asas  konkordansi,  unifikasi,  dan keinginan melaksanakan kodifikasi sebagaimana  dilakukan  Belanda  tahun  1838, karena Hukum Eropa dianggap lebih superior daripada  hukum  yang  ada  di  Indonesia (Mulia,  2018).  Yang  lebih  ironis  lagi  adalah penilaian yang berlebihan bahwa hukum yang terdapat  di  Indonesia  adalah  Kuno  dan terbelakang.  Bahkan  disebut  hukum  yang tidak  berprikemanusiaan  dan  berperadaban. Maka  menjadi  tugas  mulia  menurut  mereka, jika  dapat  menukarnya  dengan  hukum Belanda  yang  modern  dan  menjunjung  hak asasi manusia.
Timbul  larangan  pelaksanaan  Hukum Pidana  Islam  berupa  pelaksanaan  potong
tangan  yang  pertama  untuk  pencurian  dan larangan  hukuman  bunuh  sebagai  Qisas (untuk tindak pidana pembunuhan sengaja) di wilayah  kerajaan  Linge (Gayo)  diberlakukan Belanda pada tahun 1915. Pada tahun tersebut terjadi  dua  kejahatan  besar  yang  relatif menggemparkan  masyarakat  yaitu  pencurian beberapa ekor kerbau yang akan mereka bawa ke Blang Kejren (Gayo Lues) dan pembunuhan  berencana  sebagai  akibat  dari perkelahian antar kampung yang sudah terjadi sejak  beberapa  waktu  sebelumnya.  Belanda menghalangi penjatuhan kedua jenis hukuman yang  telah  diputuskan  peradilan  adat  ini  dan menggantinya  dengan  hukuman  buang, mengasingkan  para  pelaku  tindak  pidana diatas keluar wilayah Linge (Syam, 2021).
Bila  melihat  dua  pandangan  ekstrim yang  cendrung  bertolak  belakang  tentang kehendak  masyarakat  Aceh  untuk  mengatur hidupnya  dengan  Identitas  Islam  dengan kehendak  Bangsa  penjajah  Belanda  yang berharap dan bercita-cita untuk menghilangkan  pengaruh  Islam  termasuk pemberlakuan  hukum  pidana  Islam  dalam kehidupan  masyarakat  Aceh  khususnya  dan masyarakat  di  Hindia  Belanda  merupakan kenyataan yang pernah terjadi dan tidak dapat dibantah.  Fakta  tersebut  penting  dicatat kembali  karena  kedua  pandangan  yang berbeda  itu  pada  zaman  kemerdekaan sekarang  inipun  masih  sering  muncul. Meskipun  bangsa  penjajah  Belanda  telah angkat kaki sejak enam puluh tiga tahun yang lalu  (1942)  dari  bumi  Indonesia  namun pemikiran  dan  kehendak  bangsa  penjajah tersebut  masih  (mungkin)  digunakan  oleh individu  atau  kelompok  tertentu  yang menghendaki  identitas  Islam  (hukum  pidana Islam) dihilangkan dari kehidupan masyarakat Aceh  khususnya  dan  masyarakat  Indonesia pada  umumnya  terutama  jika  kita  simak perdebatan  pro-kontra  pemberlakuan  hukum
pidana Islam di Provinsi Aceh (T. Santoso & Wahid, 2000) .

## 2. Upaya Pelaksanaan Hukum Islam di Aceh Setelah Kemerdekaan
Sebelum  kita  mencoba  membahas upaya  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Aceh maka  kita  melihat  secara  nasional  dahulu Perjuangan  umat  Islam  yang  amat  panjang dan penuh pengorbanan akhirya telah berhasil membentuk  suatu  Negara  yang  merdeka. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00  WIB,  bertempat  di  jalan  Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta, kemerdekaan Replubik Indonesia  diproklamasikan.  Dari  rangkaian sejarah  perjuangan  umat  Islam,  baik  yang dilakukan  secara  individu  maupun  melalui organisasi sosial politik, karena peranan umat Islam  sangat  besar  dalam  mewujudkan kemerdekaan.  Karena  itu  para  pemimpin Islam  yang  ada  di  lembaga  perwakilan menginginkan  agar  Negara  merdeka  yang telah  terbentuk  memberikan  tempat  yang terhormat  bagi  berlakunya  hukum  Islam. Namun, kelompok umat Islam waktu itu tidak berhasil  mewujudkan  keinginannya,  bahkan dapat dikatakan mengalami suatu kekalahan.
Kekalahan kelompok umat Islam dalam percaturan politik, khususnya dalam penentuan  dasar  Negara,  tidak  membuat kelompok umat Islam kecil hati dan putus asa untuk  memperjuangkan  tegaknya  hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Melalui berbagai  kesempatan,  meskipun  kadang  kala mengalami  suasana  ketegangan  (konflik), kelompok  umat  Islam  selalu  berupaya  agar asas-asas  Islam  tetap  menjadi  landasan  baik bagi kehidupan kenegaraan maupun kehidupan  kenegaraan  maupun  kehidupan kemasyarakatan (Haryanto & Sakka, 2021).
Dalam waktu kurun waktu tahun 1945- 1950  merupakan  kesempatan  yang  sangat baik bagi umat Islam untung berjuang, karena saat  itu  dinilai  sebagai  suatu  periode  yang

## Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di …
secara  relative  terdapat  persatuan  dan perjuangan.  Momentum  baik  itu  digunakan oleh kelompok Islam untuk berjuang menegakkan  hukum  Islam  di  dalam  tata hukum  Indonesia.  langkah  konkretnya  yakni pada  tanggal  7-8  November  1945  melalui sebuah  kongres  umat  Islam  di  Yogayakarta dibentuklah  sebuah  partai  politik  Islam dengan  nama  Masyumi  (Majelis  Syura
Muslimin
Indonesia) (Mulia, 2018). Kehadirin Masyumi mendapat dukungan dan sambutan  yang  luar  biasa  dari  umat  Islam, karena  partai  tersebut  dianggap  mewakili aspirasi  seluruh  umat  Islam  di  berbagai organisasi dan perorangan.
Dilihat  dari  segi  tujuan  dan  gerak langkahnya, sebenarnya telah terbukti Masyumi  mengarahkan  masyarakat  untuk membangun  di  berbagai  sektor  kehidupan dengan  tetap  berlandaskan  pada  asas-asas agama.  Peran  Masyumi  dalam  hukum  Islam sangatlah  berarti.  Bukan  saja  mengusahakan berlakunya  hukum  Islam  dalam  kehidupan perorangan, kemasyarakatan, dan kenegaraan tetapi  juga  melakukan  pembaharuan  hukum Islam  yang  ada  disesuaikan  dengan  konteks kebutuhan zamannya.
Meskipun  para  tokoh  Masyumi  telah melakukan  pembaharuan  di  bidang  hukum Islam,  namun  pada  waktu  itu  belum  mampu mempengaruhi  legislative  untuk  membentuk hukum positif (Islam). Di dalam perkembangannya,  partai  Masyumi  yang memiliki  peran  penting  dalam  penegakkan hukum  Islam  di  Indonesia  ini  mengalami perpecahan. Bulan Juli 1947 PSII
meninggalkan  Masyumi  kemudian  disusul dengan  keluarnya  NU  pada  tahun  1952,  dan menyatakan  perubahan  organisasinyaa  dari jam’iyyah (gerakan sosial keagamaan) menjadi partai politik yang berdiri sendiri.
Kemudian  periode  awal  kemerdekaan ini, hukum Islam mendapatkan dukungan dari struktur  pemerintahan,  yaitu  dengan  lahirnya
departemen  agama  pada  tahun  1946.  Tujuan dan  tugas  departemen  agama  memang  tidak hanya menngani masalah-masalah menyangkut ajaran agama Islam. Namun, dari rumusan  tujuannya  terlihat  bahwa  selain tugas-tugas yang bersifat umum (menyangkut semua  agama  di  Indonesia)  secara  khusus menangani masalah-masalah keimanan (Gunawan, 2020).
Pada  waktu  itu  Hazairin  seorang  ahli hukum Islam dan hukum adat dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa untuk mengembangkan  hukum  Islam  di  Indonesia menjadi  hukum  positif  melalui  undang- undang  kemungkinan  amat  sulit,  karena konstelasi  politik  yang  ada  dalam  lembaga pembentuk  undang-undang  (pada  waktu  itu) tidak  memungkinkan  memproduksi  hukum Islam  (bin  Muhammaddiah,  2021).  Hukum Islam  merupakan  bagian  dari  agama  Islam yang  pelaksanaanya  diatur  berdasarkan syari’at Islam. Syari’at sebagaimana dijelaskan  pada  lembaran  awal,  adalah mengatur  mengatur  mengenai  hubungan manusia  dengan  tuhan  dan  manusia  dengan sesama.  Oleh  karena  hukum  tidak  mengenal pengaturan  lahiriyah  antara  manusia  dengan tuhan (Ibadat) bila dilihat dari ilmu fiqh, maka yang dapat dimasukkan kedalam hukum Islam itu  adalah  bagian  muammalat  dari  syariat. Pada  zaman  kemerdekaan  kehendak  rakyat Aceh  untuk  mempertahankan  identitas  ke- Islamannya  diharapkan  dapat  diperjuangkan melalui  status  Aceh  sebagai  Daerah  Provinsi yang  berdiri  sendiri  dengan  kewenangan otonomi  untuk  mengatur  rumah  tangganya sendiri,  sebagaimana  dikatakan  oleh  salah seorang  tokoh  Aceh  saat  ini  Muhammad Hakim Nyak Pha: "sangat beralasan bila sejak mulai merdeka rakyat Aceh telah bercita-cita untuk  menjalankan  syariat  Islam  secara "kaffah"  dalam  masyarakatnya.  Dengan sistem  pemerintahan  yang  desentralisasi, rakyat  Aceh  berharap  akan  membawa
pelimpahan kekusaan pemerintah dari pemerintah  pusat  ke  Pemerintah  Daerah dengan demikian rakyat akan dapat mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dan memberikan  kesempatan  luas  kepada  rakyat untuk ikut serta dalam pemerintah daerahnya (Ikramatoun, 2017).
Akan  tetapi  pada  awal  kemerdekaan, Daerah Aceh merupakan sebuah keresidenan dan menjadi bahagian dari Provinsi Sumatera Utara,  berdasarkan  Undang-undang  No.  1 tahun  1945,  kemudian  Provinsi  Sumatera Utara dibagi menjadi tiga daerah administratif atau  sub-provinsi,  yaitu  Sumatera  Utara. Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Pada tanggal 15 April 1948 Pemerintah dengan UU No.  10  Tahun  1948  membentuk  tiga  daerah otonomi  setingkat  Provinsi  di  Sumatera,  di mana  Aceh  masuk  dalam  bagian  wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Dengan Instruksi Dewan pembantu dan penasehat  wakil  perdana  materi  tanggal  15 September  1949  daerah  Sumatera  Utara dibagi  lagi  menjadi  dua  daerah  militer  yaitu Daerah  Militer  Istimewa  Aceh,  Langkat  dan Tanah Karo di bawah Gubernur Militer Mayor Jendral Tgk. M. Daud Beureueh serta Daerah Militer  Tapanuli,  Sumatera  Timur-Selatan  di bawah  Gubernur  Militer  Mayor  Jenderal  Dr. F.L.  Tobing,  sistem  pemerintahan  yang  baru inipun tidak berlansung lama hanya bertahan 3 bulan, kemudian terjadi perubahan lagi.
Berdasarkan  ketetapan  PDRI,  dalam bentuk  Peraturan  Wakil  Perdana  Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tanggal Kuta Raja,  17  Desember  1949  No.8/Des./WKPM dibentuklah  Provinsi  Aceh  dengan  Tgk.  M. Daud Beurueh sebagai Gubernur. Pembentukan Provinsi ini juga menimbulkan reaksi  pro  dan  kontra  antara  golongan  yang menghendaki  adanya  Provinsi  Aceh  dan golongan  yang  tidak  menghendaki  adanya Provinsi  Aceh.  Peleburan  Provinsi  Aceh  ke dalam  Provinsi  Sumatera  Utara  tidak  dapat
diterima  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Aceh  yang  dengan  suara bulat  menolak  Keputusan  Sidang  Dewan Menteri RIS dan meminta Aceh tetap menjadi provinsi tersendiri.
Lenyapnya  Provinsi  Aceh  ini  menjadi sumber  ketegangan  antara  Aceh  dan  Jakarta, inilah  awal  dari  disharmonisasi  hubungan antara  Aceh  dan  pemerintah  Pusat,  suasana disharmonisasi ini bergulir terus dan terakumulasi  sedemikian  rupa  sehingga membuahkan pemberontakan
demi pemborontakan.  A.H.  Gelanggang,  salah seorang  tokoh,  NII  Daerah  Aceh  dalam bukunya  Rahasia  pemberontakan  Aceh  dan kegagalan  politik  Mr.  S.M.  Amin  (1956) menjelaskan  bahwa  sebab  Aceh  berontak adalah  karena  telah  muak  melihat  agama Islam  dicemooh  dan  dihina  terus  menerus. Kerusakan-kerusakan moral pemuda-pemudi, adanya  perzinahan  disetiap  liku  negara, sedangkan  perhatian  pemerintah  dan  alat- ¬alatnya  kurang  sekali  terhadap  hal  itu, adanya  kecurangan-kecurangan  alat  negara yang  memeras  rakyat,  baik  dari  sudut  lalu lintas,  dari  sudut  perdagangan,  di  berbagai jawatan,  dan  seterusnya.  Berjangkitnya penyakit  korupsi  yang  parah  yang  dilakukan oleh pegawai tinggi, menengah, dan bawahan yang menyebabkan negara bangkrut karenanya.
Empat  puluh  tahun  berselang  sejak diberikannya  status  Daerah  Istimewa  Aceh dan  setelah  sejarah  berulang  di  mana pembrontakan kembali terjadi di Aceh dengan Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  pemerintah pusat baru kembali mengeluarkan UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan  Aceh.  Sejalan  dan  sebangun dengan UU tersebut pada tanggal 09 Agustus 2001  dikeluarkan  UU  No.  18  tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darusalam  (NAD)  kemudian  berlaku

## Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di …
Qanun  No  11  Tahun  2002  kemudian dikuatkan  lagi  secara  yuridis  oleh  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang pemerintah Aceh (Muhazir, 2021).
Secara juridis kedua perundang- undangan  dan  Qanun  tersebut  menjadi  dasar pemberlakuan Hukum Islam di Provinsi Aceh. Kekuasaan dan kewenangan peradilan Syariat Islam  yang  disebut  juga  Mahkamah  Syariah ini  diatur  dalam  Pasal  49(Armanda  et  al., 2021).  Makamah  Syariah  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara-perkara  pada  tingkat pertama,  dalam  bidang:  Ahwal  al  – syakhshiyah, Mu'amalah, Jinayah.
3. Dasar  Pelaksanaan  Hukum  Islam
Dalam Sejarah dan Sosial Keagamaan di Aceh Dalam aspek sosial keagamaan kedudukan  hukum  Islam  telah    melibatkan kesadaran  keagamaan  mayoritas  masyarakat di  Aceh  yang  terkenal  dengan  kepenganutan yang  kuat  pada  ajaran  Islam.  Fakta  bahwa masyarakat  Aceh  adalah  mayoritas  muslim ditinjau dari sudut pandang historis-sosiologis membuktikan  bahwa  syariat  Islam  di  bumi Aceh  sudah  dilaksanakan  dalam  kehidupan nyata  sejak  beberapa  abad  yang  lalu  ketika Aceh masih berbentuk kerajaan.
Azyumardi  Azra  menyebutkan  bahwa masyarakat Aceh dalam kehidupannya merupakan pencerminan bahwa syariat Islam telah  menyatu  dan  menjadi  pedoman  hidup (living  law)  bagi  masyarakat  Aceh  melalui para  ulama  sebagai  pewaris  para  Rasul. Pandangan tersebut dalam perspektif sosiologis  mengindikasikan  bahwa  syariat Islam dengan segala aspeknya telah mendapat dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat. Semboyan  yang  menyatu  dengan  kehidupan hukum  masyarakat  Aceh  dalam  kaftan  ini adalah  sebagai  berikut:  Adat  bak  po teumeureuhom,  Hukum  bak  Syiah  Kuala
Qanun  Bak  putroe  Phang,  Resam  bak laksmana,  Hukom  ngon  adat  lage  zat  ngon sifeut.
Pada  masa  Sultan  Iskandar  Muda, Hukum Islam (Mazhab Syafii) telah diterapkan  secara  Kaffah  meliputi  bidang ibadat,  alwal  al  SyakhShiyah,  Mu'amalat Maaliyah,  Jinayat,  'Uquubaat,  muraafaat, diyaat, dustuuriyaat, akhlaaqiyat dan 'alaaqaat dauliyah.  Sejarah pada masa  Sultan Iskandar Tsani.  menggantikan  Sultan  Iskandar  Muda, pemberlakuan hukum Islam terus dilanjutkan. Tercatat  dalam  Bustan  Al-¬Salathin  (Azra, 1994)  yang  ditulis  oleh  Al-Raniry  bahwa Sultan Iskandar Tsani menghapuskan hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan hukum  Islam  yaitu  "mencelup  minyak"  dan "menjilat  besi"  catatan  tersebut  memperkuat bukti  bahwa  Hukum  Islam  berlaku  di Kesultanan  tersebut  bahkan terus  mengalami perkembangan dan pembaharuan.
Dari  fakta-fakta  sejarah  mengenai terlaksanannya  hukum  Islam  di  kesultanan Aceh pada masa lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan kembali hukum Islam di provinsi  Aceh  pada  masa  sekarang  dan  yang akan datang akan mendapat dukungan secara sosiologis  dari  masyarakat  di  Provinsi  Aceh. Dari  pengalaman  empiris  masa  lalu  itu, terbukti  bahwa  hukum  Islam  telah  diterima dan  dapat  berfungsi  sebagai  hukum  yang mengatur  kehidupan  masyarakat.  Artinya, kalaupun hukum Islam tidak dapat diberlakukan di Provinsi Aceh, penolakannya tidak  boleh  didasarkan  kepada  pertimbangan bahwa  hukum  Islam  tidak  mempunyai  dasar berlaku  sosiologis.  Buktinya  dimasa  lalu hukum  Islam  pemah  berlaku  dan  menjadi bagian dari sistem hukum masyarakat Aceh di provinsi Aceh.

## D. KESIMPULAN
Pelaksanaan  hukum  Islam  di  Aceh sebelum  kemerdekaan  telah  diawali  sejak
dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh  dimulai  dari  kerajaan  Peureulak, Kerajaan Samudera Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam.  Perkembangan  Islam  di  Aceh mencapai  puncak  prestasi  pada  abad  17, ketika kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Iskandar  Muda  (1607-1636)  yang  telah mewariskan  bagi  generasi  Aceh  selanjutnya suatu khasanah kebudayaan yang sangat kaya berintikan  Syariat  Islam.  Khasanah  inilah yang  telah  mewarnai  jati  diri  rakyat  Aceh yang  membentuk  karakter  dan  identitas kultural sampai masa sekarang ini.
Upaya  pelaksanaan  hukum  Islam  di Aceh  setelah  kemerdekaan  pada  awalnya diperjuangkan  melalui  status  Aceh  sebagai Daerah  Provinsi  yang  berdiri  sendiri  dengan kewenangan  otonomi  untuk  mengatur  rumah tangganya  sendiri  dan  menjalankan  syariat Islam  secara  "kaffah".  Kenyataan  bahwa Pemerintah  Pusat  tidak  memberikan  status Aceh  sebagai  Daerah  Provinsi  yang  berdiri sendiri  pada  awal  kemerdekaan  telah melahirkan  disharmonisasi  antara  Aceh  dan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya  beberapa  pembrontakan  namun sekarang  setelah  lahir  perundang-undangan dan qanun-qanun syariat Islam  maka pemebrlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  bisa  di wujudkan.
Pelaksanaan  hukum  Islam  di  Aceh memiliki  dasar  berlaku    yang  kuat,  karena secara  sejarah  syariat  Islam  di  Aceh  sudah dilaksanakan  dalam  kehidupan  nyata  sejak beberapa  abad  yang  lalu  ketika  Aceh  masih berbentuk kerajaan. Masyarakat Aceh, sepanjang  sejarah,  telah  menjadikan  agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan  dan  pengamalan  ajaran  Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah  melahirkan  suasana  masyarakat  dan budaya  Aceh  yang  Islami,  oleh  karena  itu syariat  Islam  telah  menyatu  dan  menjadi pedoman hidup (living law) bagi masyarakat
Aceh.  Pelaksanaan  hukum  Islam  dengan dengan  segala  aspeknya  akan  mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Armanda,  D.,  Hasbi,  Y.,  &  Asmara,  R.  (2021). Strategi  Penerapan  Qanun  No.  6  Tahun 2014  tentang  Hukum  Jinayah  di  Aceh. Asia-Pacific Journal of Public Policy, 7(1),
18–28.
Asshiddiqie,  J.  (2009).  Pembaharuan  Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Angkasa.
Azra,  A.  (1994).  Jaringan  Ulama  Timur  Tengah dan  Kepulauan  Nusantara  Abad  XVII  dan XVIII.  Melacak  Akar-akar  Pembaharuan Pemikiran  Islam  di  Indonesia.  Jakarta: Mizan.
Bahri,  S.  (2013).  Konsep  Implementasi  Syariat Islam di Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 313–338.
bin  Muhammaddiah,  M.  R.  (2021).  Dinamika Hukum  Islam  Dan  Perubahan  Sosial  Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pindana Islam  yang  Responsif  Dan  Dinamis). Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 6(1), 1–23.
Gunawan, S. (2020). Sejarah Transformasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional. Jurnal El- Qanuniy:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 6(1), 55–67.
Haryanto,  W.,  &  Sakka,  S.  (2021).  Otonomi
Khusus  Dan  Implikasi  Yuridis  Legislasi Hukum Islam Di Nangroe Aceh Darussalam  (NAD).  MADDIKA:  Journal of Islamic Family Law, 2(1), 21–34.
Ikramatoun, S. (2017). Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam  Pasca  Tsunami.  Jurnal  Sosiologi Reflektif, 11(1), 1–20.
Jailani, M. R., & Mohamad, M. T. (2019). Analisis Penerapan  Syariat  Islam  Dalam  Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di  Aceh,  Indonesia:  Analysis  of  Islamic Shariah Application in the Banking Sector Post-Islamic  Shariah  Implementations  in Aceh,  Indonesia.  Jurnal  Syariah,  27(2), 261–280.

## Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di …
Muhazir,  M.  (2021).  Islam,  Fatwa  dan  Negara: Meretas  Pluralisme  Hukum  Perceraian  di Aceh.  Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam, 15(2), 233–248.
Mulia, M. (2018). Pembaharuan Hukum Islam Di
Indonesia (Analisis Historis tentang
Kompilasi  Hukum  Islam).  Jurnal  Ilmiah Islam Futura, 7(1), 64–85.
Nilhakim,  M.  (2021).  Realitas  Pelaksanaan Hukum  Islam  Perspektif  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia Dan Perundang-
Undangan  Di  Indonesia.  Madani  Legal Review, 5(2), 8–20.
Rahmawati,  P.  (2021).  The  Revitalization  of Islamic  Parenting  Values  in  Hadih  Maja Aceh.  At-Tarbiyat:  Jurnal  Pendidikan Islam, 4(3).
Santoso,  F.  R.  dalarn  T.  (2016).  ,  Menggagas Hukum Pidana Islam. Asy Syaamil Press,.
Santoso, T., & Wahid, H. N. (2000). Menggagas hukum  pidana  Islam:  penerapan  syariah Islam  dalam  konteks  modernitas.  Asy- Syaamil Press & Grafika.
Syam, F. (2021). Aktualisasi Islam Keindonesiaan Dalam  Konteks  NKRI.  Himmah:  Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 4(1).

## Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor 114,  tambahan  lembaran:  'Negara  Nomor 4134); UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan  keistimewaan  Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 3893);
Undang-Undang  N0  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah Aceh
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimwa Aceh Nomor  5  tahun  2000  tentang  Pelaksanaan Syariat  Islam  (lembaran  Daerah  Provinsi Daerah  Istimwa  Aceh  tahun  2000  Nomor 30);
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan Syariat  Islam  (lembaran  Daerah  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  Tahun  2002 Nomor  53  Tambahan  lembaran  Daerah Provinsi  Nanggore  Aceh  Darussalam Nomor 4).