## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

## DISKRIMINASI HAK TERHADAP KETURUNAN EKS ANGGOTA PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)
Junita Yosephine Sinurat 1 , Fito Dermawan 2
Universitas Jambi 1 , Universitas Jambi 2
Email: junitasinurat@unja.ac.id , dermawanfito1@gmail.com .

## Abstract
This study aims to determine the impact of Tritura that is the dissolution of the PKI and its Organizations who resulted in discriminatory treatment on the family and  the  descendants  of  former  PKI  members.  The  new  order  of  policy  is expressly  conflicted  with  the  1945  Constitution  that  does  not  appreciate  the equality  of  the  rights  of  citizens  in  the  life  of  the  nation  and  the  country.  The method  used  in  this  research  is  the  qualitative  research  method  using  a descriptive-analytical  research  research  approach.  Spatial  limitations  in  this study are Madiun and Blitar City. The results of this study to obtain information on policies that are considered discriminatory to the family and offspring of the PKI member and this policy is present because discrimination that exceeds PKI political  prisoners  are  not  separated  from  political  conflict  in  1965  which  is  a demonstration  limit  between  the  Olde  Olde  and  New  Order.  The discrimination form is seen in everyday life such as political, economic, and others. Ultimately the policies  that  the discrimination is considered to be considered for assessed and  tested.  Because  it  is  considered  irrelevant  to  the  human  rights  and  the meaning contained in the 1945 Constitution.
Keywords: Old Order, New Order, PKI and Descendants.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  Tritura  yaitu  pembubaran PKI  beserta  ormas-ormasnya  yang  berakibat  adanya  perlakuan  diskriminatif pada keluarga dan keturunan mantan anggota PKI. Kebijakan Orde Baru yaitu secara tegas bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak menghargai persamaan hak  warga  Negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan pendekatan penelitian metode deskriptif-analitis. Batasan spasial pada  penelitian  ini  adalah  Kota  Madiun  dan  Blitar.  Hasil  penelitian  ini  untuk memperoleh  informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap keluarga dan keturunan eks anggota PKI serta kebijakan ini  hadir  karena  diskriminasi  yang  menimpa  eks  tahanan  politik  PKI  tidak dipisahkan dari konflik politik pada 1965 yang menjadi batas demarkasi antara Orde  Lama  dan  Orde  Baru.  Bentuk  diskriminasi  terlihat  dalam  kehidupan sehari-hari  seperti  bidang  politik,  ekonomi,  dan  lain-lain.  Pada  akhirnya kebijakan-kebijakan  yang  dinilai  diskriminasi  tersebut  penting  untuk

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Diskriminasi Hak Terhadap Keturunan Eks Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) |530
dipertimbangkan  untuk  dikaji  dan  diuji.  Karena  hal  tersebut  dinilai  tidak relevan  dengan  Hak  Azasi  Manusia  dan  makna  yang  terkandung  dalam  UUD 1945. Kata kunci: Orde Lama, Orde Baru, PKI dan Keturunan.

## PENDAHULUAN
Dalam  sejarah  Indonesia,  tahun  1965  diwarnai  dengan  gejolak politik, ekonomi dan sosial. Hingga akhir tahun 1965 di Jakarta terjadi peristiwa  nasional  berdarah  yang  disebut  Gerakan  30  September, dengan  teror  dan  hasutan  satu  sama  lain  bahkan  terjadi  perusakan, penjarahan,  pembakaran,  pembunuhan,  pengusiran.  Di  samping  itu, untuk  melaksanakan  dan  mencapai  tujuan  organisasi  ini,  PKI menjadikan buruh dan tani basis kekuatan.
Selain  itu, kekuasaan  berpindah  dari  Sukarno  ke  Soeharto  yang kemudian menjadi dasar dimulainya masa orde baru. Hingga saat ini, G30S-PKI masih menjadi perdebatan dan mempertentangkan peristiwa ini kepada pelakunya dengan berbagai cara. Seperti yang terlihat pada acara  bertajuk  "1965"  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan swasta. Hal  ini  mempengaruhi kemungkinan  penilaian  satu  arah  dan sewenang-wenang  terhadap  pelaku,  anggota,  dan  bahkan  anggota keluarga PKI saat itu, tanpa didasarkan pada penilaian yang obyektif.
Menurut  pandangan  Sobur  (2009)  dalam  Pambudi  (2017:2) menjelaskan,  sebuah  persepsi  ditentukan  oleh  individu  dimana memilih  suatu  pesan  dan  membenamkan  pesan  yang  lainnya.  Oleh karena  itu,  jika  seseorang  ingin  melakukan  sesuatu  aktivitas  terlebih akan  didahului  oleh  proses  pembentukan  pandangan.  Salah  satu persepsi  yang  menjadi  gerakan  mengenai  keadilan.  Keadilan  adalah suatu  kondisi  yang  bersifat  terhadap  sesuatu  perbuatan  bahkan perlakuan  terhadap  sesuatu  hal.  Keadilan  terjadi  karena  ruang  antar

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
satu sama lain yang berada dalam suatu sistem dan institusional, baik menyakut  benda  maupun  orang  yang  nantinya  akan  menyakut  pada hak  hidup.  Hal  tersebut  akan  berpengaruh  pada  persepsi  untuk membatasi dan pelarangan seluruh aktivitas para pelaku eks tahanan politik  bahkan  keluarga  eks  PKI  secara  jelas  hal  ini  mengarah  pada perilaku diskriminasi (Ashria. 2022:228)
Menurut  baton  dalam  (TS  Ramadha,  2022)  diskriminasi merupakan  sebagai  perilaku  yang  berbeda  terhadap  individu  dan kelompok  tertentu  yang  mengarah  atau  menciptakan  sikap  saling menjauh ( social distance ). Diskriminasi rasial dimaknai sebagai bentuk segregasi,  pelarangan,  dan  pengecualian  dari  apapun  yang berdasarkan  atas  suatu  ras,  warna  kulit,  asal  usul  keturunan,  dan bangsa  yang  mempunyai  tujuan  yang  menidakkan  atau  menghimpun suatu  legalisasi,  rekognisi  pada  suatu  tujuan  sama,  mengenai  HAM dan  berbagai  prerogatif  dasar  pada  bidang  kehidupan  seperti  politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum lainnya.
Melalui  penjelasan  tersebut  dapat  dihubungkan  bahwa keturunan eks anggota PKI adalah bagian dari warga negara Indonesia sebagaimana  non  PKI.  Mereka  adalah  manusia  yang  pada  umumnya sama, memiliki hak untuk mencapai kehidupan. Secara yuridis mereka memiliki  hak-hak fundamental yang  melekat,  sebagai  mahluk ciptaan Tuhan YME.
Bentuk  diskriminasi pada saat  itu  seperti  ;  Pertama,  Hak  untuk ikut  serta dalam  pelaksanaan  urusan pemerintah.  Kedua,  Hak  untuk memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  umum  berkala.  Ketiga,  Hak untuk memperoleh pelayanan umum atas dasar persamaan. Keempat, Kebebasan  bergerak,  memilih  tempat  tinggal,  dan  meninggalkan negara.  Berdasarkan  informasi  dari  cnnindonesia.com  bentuk  kasus diskriminasi yang masih dirasakan oleh eks keluarga anggota PKI yaitu

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Diskriminasi Hak Terhadap Keturunan Eks Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) |532
Ribka Tjiptaning merupakan Anggota DPR yang sudah mengaku secara publik  sebagai  anak  anggota  Partai  Komunis  Indonesia,  menuturkan setelah  dirinya  menjadi  anggota  parlemen  seperti  sekarang perlakuan diskriminastif  itu  masih  terus  terasa.  Contohnya  hendak  menggagas rumah sakit tanpa kelas di beberapa daerah. Pada saat itu cemoohan dan  tudingan  langsung  datang.  Tuduhan  langsung  dikaitkan  dengan orang tua Ribka yang merupakan anggota Biro Khusus PKI.
Penelitian  Pertama,  untuk  memperkuat  penulisan  ini  dilakukan oleh  Muhammad  Aryo  Purwanto  tahun  2017  Program  Studi Perbandingan  Mazhab,  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum,  Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penghambatan
pemberontakan  PKI  yang  terjadi  pada  tahun  1966-1968  adalah  sah menurut hukum Islam dan hak asasi manusia karena dalam usahanya memberontak,  PKI  telah  memenuhi  komponen-komponen  yang diperlukan.
Kedua,  penelitian  oleh  Muhammad  Rusydi  Ashri  tahun  2021  di Peminatan  Hukum  Internasional.  Departemen  Hukum  Internasional. Fakultas  Hukum.  Universitas  Hasanuddin.  Makassar  berjudul “ Penafsiran  Konsep  Diskriminasi  Dalam  Hukum  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  Internasional ”  dalam  penelitian  ini  menghasilkan  bahwa diskriminasi  adalah  perlakuan  terhadap  alasan  yang  berbeda,  baik berdasarkan  kelas,  situasi  atau  identitas  yang  terkait  dengan seseorang atau kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian  ini  akan  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap penjelasan pokok bahasan yang sedang dibahas.
Ketiga,  penelitian  dari  Mundir,  M.  (2019).  Fenomena  Kehidupan Keturunan  Eks  Partai  Komunis  Indonesia  Di  Kabupaten  Banyuwangi Tahun  2018. Jurnal  Darussalam:  Jurnal  Pendidikan,  Komunikasi  dan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Pemikiran  Hukum  Islam ,  11(1),  162-181.  Dari  hasil  penelitian  yaitu
Kehidupan beragama keturunan eks PKI di kabupaten
Banyuwangiberjalan seperti   masyarakat lainnya.
Berdasarkan  hal  tersebut  menurut  penulis,  penelitian  ini  untuk menyelidiki  proses  seseorang  menafsirkan  atau  mempersepsikan konsep keturunan eks anggota PKI. Akan menarik untuk mempelajari hal ini jika dikaitkan dengan peristiwa PKI yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Dengan mengevaluasi prinsip keadilan bagi keturunan mantan  anggota PKI.  Memiliki  pandangan baru  tentang  nilai  keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya mengenai topik ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan  menggunakan  metode deskriptif-analitis.  Pendekatan  kualitatif  adalah  penelitian  yang mengeksplorasi  pandangan  dan  metode  penilaian  yang  menghasilkan data  deskriptif  seperti  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  aktivitas  dan perilaku  yang  diamati.  Dalam  hal  ini,  peneliti  menafsirkan  dan menjelaskan  data  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi, dokumen,  ini  akan  memungkinkan  mereka  untuk  menjawab  semua pertanyaan  seputar  topik  tersebut.  Pendekatan  penelitian  kualitatif dipilih karena didasarkan pada subjek tertentu dalam suatu penelitian, selain  itu  memberikan  informasi  yang  komprehensif  dan  mencakup realitas sosial.
Pada  penelitian  ini  berfokus  menggunakan  metode  deskriptif analitik  yang  dinilai  mampu  memperoleh  dan  mengolah  informasi tentang  Diskriminasi  Hak  Terhadap  Eks  Anggota  Partai  Komunis Indonesia (PKI) Dan Keturunannya. Miles dan Huberman (dalam Ulifa, 2014:126), menyatakan dari seluruh aspek dari analisis data kualitatif dapat  terlaksana  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Diskriminasi Hak Terhadap Keturunan Eks Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) |534
berkelanjutan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  diterapkannya penelitian  deskriptif  analitik  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi, skesta secara sistematis, kredibel dan akurat mengenai bukti, bentuk serta  hubungan  antar  markah  yang  sedang  diselidiki.  Lokasi  dari penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Blitar  dan  Madiun,  karena  Kota tersebut salah satu pusat berkembang dan pelaksanaan PKI.
Teknik  analisis  data  menurut  Sugiyono  dalam  (Septian  Dwi Prasetyo,  2016:33)  adalah  proses  menggali  dan  mengatur  secara terorganisir  data  yang  didapatkan  dari  berbagai  cara  untuk menghasilkan  informasi  seperti  wawancara,  catatan  lapangan  dan dokumentasi.  Sisi  lain  cara  mengklasifikan  data  ke  dalam  beberapa bentuk  atau  kategori,  ciri-ciri,  melakukan  analisis,  membentuk menjadi  satu,  memisahkan  hal  penting  dan  dipelajari,  dan  terakhir memberikan  kesimpulan  yang  mampu  dipahami  diri  sendiri  dan khalayak umum.
Dalam  kegiatan  selanjutnya,  analisis  data,  beberapa  hal  perlu diperhatikan,  antara  lain  reduksi  data,  penyajian  data,  dan verifikasi/kesimpulan  data.  (1)  Mereduksi  data,  yaitu  meringkas, memilah  informasi  yang  paling  penting,  memfokuskan  pada  sesuatu yang  signifikan,  dan  pada  akhirnya  memiliki  titik  fokus  pada  konsep dan  tema.  (2)  Setelah  reduksi  data,  langkah  selanjutnya  adalah menyajikan atau  menampilkan data. Dalam  penyajian  data penelitian kualitatif,  hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  uraian  singkat,  bagan, hubungan  sebab  akibat,  bagan  alir  dan  sejenisnya.  (3)  Langkah terakhir  analisis  data  kualitatif  adalah  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.  Kesimpulan  awal  hanya  perkiraan,  dan  akan  berubah  jika tidak ada informasi signifikan yang ditemukan, hal ini akan mengarah ke tahap pengumpulan data selanjutnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Aksi dan Operasi Partai Komunis Indonesia Tahun 1965
Tahun 1965 merupakan awal gerakan penggulingan kekuasaan yang  dilaksanakan  oleh  PKI  yang  sudah  direncanakan  lima  tahun sebelumnya. UU No. 5 Tahun 1960, merupakan kemenangan terbesar bagi  PKI  di  meja  parlemen  dan  selanjutnya  mencetuskan  program dikenal  dengan land  reform .  Program land  reform menurut  Harsono (dalam  Syahyuti,  2004:  91)  bentuk  larangan  pemilikan  tanah  yang berlebihan,  larangan  tanah  kosong, pembagian  objek landreform,  tata cara pengembalian dan penebusan tanah hak tanggungan, bagi hasil, dan  luas  minimum  semuanya  termasuk  dalam  kategori  ini  dan melarang pembagian pembatasan tanah dalam kisaran tertentu.
Daerah  rawan  konflik  dalam  rencana  landreform  adalah  tanah milik  kyai  karena  di  situlah  pondok  pesantren  dilaksanakan.  Oleh karena  itu,  PKI  menggunakan  berbagai  cara  untuk  merebut  tanah milik  Kyai  selain  tanah  milik  Negara.  PKI  melalui  pengumuman terbuka juga mengelompokkan para kyai dan copartner sebagai “Tujuh Setan Desa” yang harus diburu dan dibasmi.
PKI  tidak  hanya  mempermasalahkan  kepemilikan  tanah, tindakan mereka yang ditujukan kepada para jenderal disebut sebagai "Dewan  Jenderal".  Pada  tanggal  1  Oktober  1965  pukul  07.20  melalui RRI,  Letkol  Untung  membuat  pernyataan  tentang  G-30SPKI.  Gerakan ini berawal dari penculikan yang sebagian dilakukan langsung di lokasi yang  kini  dikenal  sebagai  Desa  Lubang  Buaya  di  Kecamatan  Pondok Gede Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya  dibawah  kendali  Soeharto,  semua  kalangan  yang terlibat  dalam  gerakan  G30S/PKI  di  proses  dengan  berbagai  cara seperti  ditangkap,  dipenjara,  diculik,  bahkan  dibunuh  secara  brutal.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Diskriminasi Hak Terhadap Keturunan Eks Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) |536
Para kalangan militer yang terlibat atau diduga terlibat juga diproses di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Mulai saat itulah Soeharto mendapat  dukungan  dan  simpati  yang  luas  dari  semua  kalangan. Peran  dan  pengaruh  Jendral  Soeharto  bertambah  ketika  Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah pada 11 Maret 1966 atau biasa dikenal  SUPERSEMAR.  Dalam  siding  istimewa  tanggal  7-12  Maret secara resmi Jendral Soeharto diangkat menjadi presiden. Berdasarkan pemaparan  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  kekejian  para  anggota  PKI dalam peristiwa 30 September.
Hal  tersebut  berimbas  pada  kemaslahatan  hidup  baik  dari masyarakat  maupun  diri  anggota  PKI  tersebut.  Bagi  anggota  PKI berakibat  pembubaran  serta  pelarangan  eksistensi  PKI  di  Indonesia dimana  hal  ini  merupakan  kebijakan  Presiden  Soeharto  tertera  pada TAP  MPRS  No.  XXXV/MPRS/1966  tentang  pembubaran  PKI  dan larangan  menyebarkan  paham  Komunis/marxisleninisme.  TAP tersebut  dikeluarkan  bertujuan  untuk  langkah  yang  tepat  dalam menghadapi ancaman dibidang Paham Pikiran/Ideologi
Sejak  itu  secara  resmi  PKI  beserta  ormas-ormasnya  menjadi organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

## Perspektif  Hak Asasi Manusia Terhadap Penghapusan Diskrimnasi Keturunan eks Anggota PKI
Setelah  menyelesaikan  usaha  tersebut,  tindakan  PKI  dianggap sebagai  pengkhianatan  terhadap  negara  dan  pemerintahannya.  Pada masa  rezim  Orde  Baru  yang  dipimpin  Soeharto,  ia  tetap  melakukan tindakan diskriminatif terhadap keluarga mantan anggota PKI. Bentuk diskriminasi  ini  diwujudkan  dalam  pelarangan  anggota  untuk bergabung  dengan  Angkatan  Bersenjata  atau  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS),  serta  pegawai  pemerintah  lainnya,  pelarangan  ini  berlanjut

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
hingga  Orde  Baru  berakhir,  setelah  masa  reformasi  dan  perubahan UUD 1945, diskriminasi terhadap keluarga dihapus setelah keputusan Mahkamah Konstitusi.
Kelahiran Supersemar merupakan wujud kemenangan dan awal lahirnya  tatanan  baru  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara,  bebas  dari  berbagai  penyimpangan  yang  terjadi  di Indonesia. Era Orde Lama yang menuntut suatu kebenaran diperbaiki dan diluruskan.
Tindakan  preventif  yang  dilakukan  pada  masa  pemerintahan Orde  Baru  yaitu  dengan  mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan  mengenai  diskriminasi  terhadap  PKI  dan  Ormas-ormas  di bawah naungannya, diantranya adalah sebagai berikut :
1. Pada surat presiden No.1/3/1966, menjelaskan membubarkan  PKI  beserta  organisasi  yang  bernaung dibawahnya  dan  sebagai  organisasi  terlarang  di  seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Pada  peraturan  MPRS  No.  IX/MPRS/1966,  mengenai peresmian Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).
3. Pada  peraturan  MPRS  No.  XIII/MPRS/1966,  mengenai Jenderal  Soeharto  berwenang  sebagai  pemegang  Supersemar dan mendapatkan tugas untuk membentuk Kabinet Ampera.
Peraturan tersebut beberapa bentuk diskriminasi yang diterima oleh  keluarga  eks  anggota  PKI  diantaranya  dapat  dijabarkan  melalui tabel berikut ini:
No Bentuk Diskriminasi
1. Di tahun 1979, tapol secara formal dibebaskan.Disisi lain kebebasan tapol  didasarkan  atas  sebagai    prasyarat  untuk  cairnya  bantuan internasional bagi pemerintah Indonesia.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
Diskriminasi Hak Terhadap Keturunan Eks Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) |538
2.   Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Kelompok C PKI. Kelompok C dibagi menjadi  Kelompok C1, C2, dan C3.
3. Keputusan  No.  32/ABRI/1977  melarang  orang  menjadi  pegawai negeri,  anggota  TNI/Polri,  guru,  pendeta  atau  profesi  lain  untuk berpartisipasi  dalam  profesi  tersebut  jika  mereka  tidak  dibersihkan dari PKI.
4. Perpres  No.  16/90  tentang  Penelitian  Khusus  Pegawai  Negeri  Sipil Indonesia ditujukan bagi anak dan/atau cucu korban yang dituduh terlibat dalam G30S/PKI.
5. UU  No  12/2003  tentang  Pemilihan  Umum  Bukan  bekas  anggota organisasi terlarang PKI.
6. Kekerasan  struktural  berupa  peraturan  yang  diskriminatif  juga dialami terhadap anak dan cucu mereka.
Tabel 1. Bentuk-bentuk diskriminasi
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  penulis  menggambarkan  hal tersebut sebagai kebijakan rezim Orde Baru yang menerapkan kebijakan diskriminatif  terhadap  anggota  keluarga  mantan  PKI,  yang  jelas-jelas melanggar  UUD  1945  yang  menghormati  semua  warga  negara  dan berkedudukan  sama  di  dalam  UUD  dan  di  mata  hukum  dan pemerintahan.  Aturan  tersebut  tidak  lagi  berlaku  setelah  adanya  uji materi  undang-undang  dan  peraturan  yang  diskriminatif  oleh Mahkamah Konstitusi.
Tindakan Preventif Mengenai Kehidupan Yang Bersifat
Diskriminatif.
Pada  permasalahan  kasus  diskriminasi  merupakan  kasus  yang berhubungan dengan norma dan kaidahnya, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi  merupakan  lembaga  yang  berfungsi  berwenang  dalam menguji terhadap isi dan materi yang berkenaan makna dan pengertian yang  diskriminasi,  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  dasar  negara  di Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Fito7000
Dalam Pasal 60 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang  Pemilihan  Umum.  Jika  Pasal  60  g  diikuti  secara  efektif,

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
penilaian  lembaga  tertinggi  yang  mendukung  rekonsiliasi  akan diutamakan daripada kompleksitas
situasi. Secara hukum mengecualikan  seseorang  tanpa  alasan  yang  tidak  teruji  atau  ketidak kebenaran  atas  menikmati  hak-hak  politiknya  adalah  sebuah  bentuk diskriminasi.  Bentuk  ini  akan  mengarah  kepada  pandangan  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Pada  beberapa  pertimbangan,  maka  MK  melikuidasi terhadap  keberadaan  pasal  60  g.  Dalam  Setyagama  (2015:27)  Menurut Henry  Steiner,  seorang  ahli  hak  asasi  manusia  di  Universitas  Harvard, Pasal  25  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  menjelaskan  bahwa  setiap masyarakat  berhak  untuk  berpartisipasi  dalam  partisipasi  masyarakat, yang dilaksanakan secara langsung oleh perwakilan rakyat yang dipilih secara bebas.
Penjelasan tersebut disampaikan Khairul Fahmi, peneliti Institute for  Security  and  Strategic  Studies  (ISESS)  dalam  Andika  Perkasa kebijakan yang mengizinkan keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftarkan prajurit di TNI merupakan langkah positif,  kata  Khairul  Fahmi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  aturan tentang  ajaran  komunisme  di  Indonesia.  Namun,  aturan  ini  harus disesuaikan  dengan  situasi  spesifik  masing-masing  pihak.  Karena negara  ini  lahir  berdasarkan  konstitusi  yang  menjamin  bahwa  setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara.
Mafud  menjelaskan,  kebijakan  tersebut  merupakan  hasil keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  untuk  pertama  kalinya membolehkan  keturunan  anggota  PKI  untuk  berpolitik  di  Indonesia.  Ia melanjutkan,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tahun  2004  membatalkan Pasal 60 (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.
Mahfud merinci, mengatur bahwa calon anggota lembaga legislatif provinsi,  dan  kabupaten/kota  wajib  bukan  mantan  anggota  Partai Komunis  Indonesia  terlarang,  termasuk  ormas,  atau  terlibat  langsung

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Diskriminasi Hak Terhadap Keturunan Eks Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) |540
atau  tidak  langsung  dalam  pemilu,  G30S  PKI  atau  organisasi  lainnya dilarang.  Persepsi  ini  sudah  dinilai  tidak  menjadi  pandangan  umum dikarenakan masyarakat di mata hukum adalah sama.
Dalam kajian Mundir (2019), kehidupan sosial keluarga eks PKI di Banyuwangi  berjalan  normal,  ada  yang  berprofesi  sebagai  guru,  petani atau  swasta  dan  mengikuti  program  transmigrasi.  Beberapa  dianggap sebagai anggota masyarakat yang sah, seperti non-eks-PKI. Namun, ada juga  individu  yang  tidak  diakui  atau  pas-pasan,  masih  didiskriminasi, masih dijauhi, dan masih dicap sebagai keturunan Partai Terlarang.

## KESIMPULAN
Dalam  sejarah  Indonesia,  tahun  1965  merupakan  tahun  yang penuh dengan masalah politik, ekonomi dan sosial. Hingga akhir tahun 1965,  terjadi  tragedi  berdarah  nasional  yang  dikenal  dengan  Gerakan 30  September  di  Jakarta  yang  menjadi  pemicu  pembantaian  anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia.
Dampak dari adanya paham ini berakibat membawa bencana bagi tanah  air  ini.  Pada  rezim  Orde  baru  penumpasan  gerakan  PKI membuahkan  hasil.  Selanjutkan  pada  masa  orde  baru  terbentuk kebijakan-kebijakan  diskriminasi  yang  menekan  langsung  pada keluarga  dan  keturunan  eks  anggota  PKI.  Alasan  pemerintah menerapkan  bentuk  batasan  terhadap  keluarga  dan  eks  anggota  PKI yakni  pemerintah  menggalakan  kampanye  antikomunis.  Salah  satu bentuk dari kampanye ini adalah dengan mengawasi para eks-tahanan politik  PKI  yang  dibebaskan  pada  1970-an.  Pemerintah  melaksanakan pengawasan  dengan  cara-cara  terstruktur  dan  sistematis.  Sebagai pihak yang berkuasa, Orde Baru memiliki segala akses untuk membuat usaha ini dapat direalisasikan.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Bentuk diskriminasi terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti bidang  politik,  ekonomi,  dan  lain-lain.  Setelah  rezim  Orde  Baru berakhir  kebijakan-kebijakan  yang  dinilai  diskriminasi  tersebut dilakukan penguji  untuk dipertimbangkan. Karena  hal  tersebut  dinilai tidak sehubungan dengan makna UUD 1945.
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran berikut. Pertama, seharusnya pemerintah tetap mejalin hubungan yang harmonis  di  tengah  keberadaan    masyarakat  tanpa  melihat  latar belakang  dari  masyarakat  tersebut  dan  berupaya  untuk  memberikan tindakan  yang  sama  antar  satu  sama  lain.  Kedua,  hendaknya  dalam berkehidupan  masyarakat  saling  menghargai  dan  merakul  baik  dari non  maupun  eks  keturunan  anggota  PKI.  Ketiga,  Masyarakat keturunan  eks  PKI  hendaknya  senantiasa  memperbaiki  diri,  selalu menjaga  sikap  dan  perilaku  positif  dalam  hal  agama  yang  dianutnya, bersosialisasi  dalam  masyarakat,  dan  dibina  sesuai  dengan  budaya yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  A.  F.  A.  (2018).  Dampak  Peristiwa  Gerakan  30 September  Partai  Komunis  Indonesia  terhadap  Kehidupan  Sosial Masyarakat Jawa Timur 1965-1998. GENTA , 6(1).
Adam,  A.  W.  (2018).  Beberapa  Catatan  Tentang  Historiografi Gerakan 30 September 1965. Archipel, 95, 11–30. https://doi.org/10.4000/archipel.604 Ashri, M. R. (2021). PENAFSIRAN KONSEP DISKRIMINASI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12267/%0Ahttp://repository.u nhas.ac.id/id/eprint/12267/2/B11114701_skripsi 1-2.pdf

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
Diskriminasi Hak Terhadap Keturunan Eks Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) |542
Gaffar,  J.  (2013).  Peran  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terkait  Penyelenggaraan  Pemilu. Jurnal Konstitusi, 10(1), 1–32.
Mafrudin, E., A., A. F. A., & Widjijanto. (2014). Dampak Peristiwa Gerakan  30  September  Partai  Komunis  Indonesia  Terhadap  Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa Timur 1965-1998. Jurnal Genta, 2(2), 5–24.
Mundir.  (2019).  Fenomena  Kehidupan  Keturunan  Eks  Partai Komunis Indonesia. Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, XI(1), 2549–4171. www.merdeka.com
Nuraeni, R., Mulyati, S., Putri, T. E., Rangkuti, Z. R., Pratomo, D., Ak,  M.,  Ab,  S.,  Soly,  N.,  Wijaya,  N.,  Operasi,  S.,  Ukuran,  D.  A.  N., Terhadap,  P.,  Sihaloho,  S.,  Pratomo,  D.,  Nurhandono,  F.,  Amrie,  F., Fauzia,  E.,  Sukarmanto,  E.,  Partha,  I.  G.  A.,  …  Abyan,  M.  A.  (2017). PENUMPASAN  TERHADAP  PEMBERONTAKAN  PARTAI  KOMUNIS INDONESIA  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  DAN  HAK  ASASI MANUSIA. Diponegoro Journal of Accounting, 2(1), 2–6.
Sakiya  Nisvi,  D.,  Fandik,  A.,  &  Rahadatul  Aisy,  I.  (n.d.). PERSPEKTIF  HAK  ASASI  MANUSIA  TERHADAP  PENGHAPUSAN KLAUSUL KETURUNAN PKI SEBAGAI SYARAT MASUK TNI. 2.
Setyagama,  A.  (2012).  Kebijakan  Perlakuan  Diskriminatif Terhadap Hak – Hak Konstitusional Mantan Tapol PKI dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru. IUS Jurnal Ilmu Hukum, 3, 29–38.
Setyo  Pambudi,  K.,  &  Yasminum  Suhanti,  I.  (2017).  Penelitian Studi  Kasus  Fenomenologi  Persepsi  Keadilan  Pelaku  Pembunuhan Anggota PKI 1965. Jurnal Sains Psikologi, 6(1), 22–30.
Syahyuti,  N.  (2016).  Kendala  Pelaksanaan  Landreform  di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor
Prasyarat  Pelaksanaan  Reforma  Agraria.  Forum  Penelitian  Agro Ekonomi, 22(2), 89. https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.89-101