INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4773-4782 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Parkir di Kota Makassar
Alfian 1 ✉ , Mariani Loise 2
Politeknik Maritim AMI Makassar Email: alfianumar54@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang  berasal dari berbagai sumber, salah satunya  adalah  pajak  daerah,  termasuk  pajak  parkir.  Untuk  mengatur  pengelolaan  pajak  parkir, Pemerintah  Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor17 Tahun 2006  tentang Pajak Parkir, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Dalam peraturan tersebut, pajak  parkir didefinisikan sebagai pajak  atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir di Kota Makassar. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi peraturan tersebut. Teori yang digunakan adalah teori William N. Dunn dengan 5 indikator, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  melibatkan  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah yang ditangani oleh BAPENDA Kota Makassar cukup memuaskan, meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya komunikasi dengan pihak ketiga, pemahaman yang masih kurang dari wajib pajak mengenai pentingnya pajak, sumber daya non-manusia yang kurang memadai, dan dampak kondisi sosial ekonomi terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam melaksanakan  peraturan  daerah  ini  agar proses  implementasi  dapat  berjalan  secara  optimal.  Upaya perbaikan ini harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak di Kota Makassar.
Kata Kunci: Evaluasi, Pajak, Parkir, Kota Makassar

## Abstract
Regional Original Income (PAD) is regional revenue that comes from various sources, one of which is regional  taxes,  including  parking  tax.  To  regulate  parking  tax  management,  the  Pekanbaru  City Government issued Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Parking Tax, which is managed by the Makassar City Regional Revenue Agency (BAPENDA). In this regulation, parking tax is defined as  a  tax  on  the  operation  of  off-road  parking  spaces.  This  research  aims  first,  to  evaluate  the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Parking Tax in Makassar City. Second, to identify inhibiting factors in implementing these regulations. The theory used is William N. Dunn's theory with 5 indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Equity, Responsiveness and Accuracy. This  research  is  qualitative  research  with  descriptive  analysis.  Data  collection  techniques  involve interviews, observation, and documentation. The results of the research show that the implementation of regional regulations handled by BAPENDA Makassar City is quite satisfactory, although there are several shortcomings such as lack of communication with third parties, insufficient understanding by taxpayers regarding the importance of taxes, inadequate non-human resources, and the impact of conditions  socio-economic  impact  on  the  implementation  of  these  regulations.  Therefore, improvements are needed in implementing these regional regulations so that the implementation process can run optimally. These improvement efforts must continue to be carried out to achieve the desired goals in Regional Regulation Number 03 of 2018 concerning Taxes in Makassar City.
Keywords: Evaluation, Tax, Parking, Makassar City

## PENDAHULUAN
Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di dunia, memiliki berbagai sumber pendapatan untuk meningkatkan kemakmuran negaranya. Pajak menjadi salah satu elemen kunci  dalam  struktur  pendapatan  negara.  Fungsinya  sangat  vital,  digunakan  oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan belanja negara. Pajak memiliki peran yang signifikan dalam konteks pembangunan suatu negara. Semakin banyak warga yang  membayar  pajak,  semakin  besar  pula  kemungkinan  pembangunan  fasilitas  dan infrastruktur.
Pembayaran pajak bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga menjadi tulang punggung pembangunan bagi negara. Proses pembayaran pajak menjadi manifestasi dari tanggung  jawab  kenegaraan,  di  mana  Wajib  Pajak  berpartisipasi  secara  langsung  dan bersama-sama untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip undang-undang perpajakan, membayar pajak tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Diketahui bahwa banyak masyarakat kurang mempercayai keberadaan pajak. Dilihat dari perspektif mereka, pajak hanyalah suatu tradisi pembayaran kepada pemerintah tanpa pemahaman yang memadai tentang dasar, maksud, dan tujuan dari pembayaran tersebut. Kesadaran  mengenai  pajak  saat  ini  sangat  penting,  mengingat  peran  sentralnya  dalam struktur  pembiayaan  negara  secara  keseluruhan,  dan  dinamisitasnya  yang  mengikuti perkembangan  pola bisnis masyarakat. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita diharapkan membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Soemitro, seperti yang diutip dalam buku Mardiasmo (2011), menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan jasa timbal  balik  yang  langsung  dapat  diidentifikasi,  dan  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran umum.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari  sumber-sumber  yang  berasal  dari  wilayahnya  sendiri.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 menyebutkan beberapa sumber PAD, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola urusan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah dengan efektif.
Sumber  pendapatan  tersebut  merupakan  potensi  yang  benar-benar  berasal  dari daerah  masing-masing,  dan  digunakan  untuk  menjaga  keberlangsungan  pemerintahan daerah  serta  mendukung  pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat setempat.  Selain  Dana  Perimbangan,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  dianggap sebagai  kontributor  utama  pemasukan  daerah,  mengingat  keragaman  sumbernya  yang tergantung  pada  potensi  yang  ada  di  masing-masing  daerah.  Semakin  banyak  potensi daerah yang dapat dimanfaatkan atau dikelola sebagai sumber pendapatan, semakin besar pula  pemasukan  daerah,  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  pembangunan  di daerah tersebut.
Meskipun terdapat berbagai sumber pemasukan PAD, pada kenyataannya, sebagian besar masih bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, peningkatan optimalisasi  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  menjadi  suatu  keharusan.  Provinsi  Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, menjadi contoh daerah yang menggunakan Pendapatan Asli  Daerah  untuk  meningkatkan  kemandirian.  Besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah mencerminkan tingkat perekonomian yang baik di kota tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mencantumkan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2020-2022.
Dalam konteks pembangunan suatu daerah, peran Pajak Parkir memiliki signifikansi yang sangat penting terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Parkir, sebagai kategori usaha, dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan penerimaan daerah. Fungsi parkir tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan mengatur kendaraan, tetapi juga mencakup aspek kenyamanan kendaraan di suatu tempat. Pajak parkir menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan penerimaannya.
Kota Makassar, dengan jumlah kendaraan yang cukup besar, menjadikan pajak parkir sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  signifikan.  Peningkatan  penerimaan  pajak parkir  menjadi  suatu  upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  guna  mendukung pembangunan  daerah  yang  lebih  baik.  Selain  memerlukan  dukungan  penuh  dari pemerintah, upaya ini juga membutuhkan partisipasi aktif dari pihak penyelenggara parkir. Kolaborasi ini tidak hanya akan memajukan pembangunan daerah, tetapi juga memberikan motivasi bagi daerah lain untuk lebih giat dan berkomitmen dalam membangun wilayahnya masing-masing.
Meskipun pendapatan dari pajak parkir tidak mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar di sektor pajak, namun kontribusinya tetap signifikan. Untuk mengatur sistem pajak parkir di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2006 tentang pajak parkir. Pasal 1 poin 8 dari peraturan ini menjelaskan bahwa "Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik  yang  disediakan  berkaitan  dengan  pokok  usaha,  termasuk  penyediaan  tempat penitipan kendaraan bermotor."
Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa sasaran wajib pajak parkir adalah Badan yang menyelenggarakan tempat parkir, seperti mal dan hotel. Objek pajak parkir mencakup penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha tersendiri, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan. Penyelenggara parkir didefinisikan sebagai setiap orang atau badan  yang  menyelenggarakan  tempat  parkir.  Instansi  yang  bertanggung  jawab  dalam pelaksanaan  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  fasilitas  parkir,  serta  pengurusan  pajak parkir,  adalah  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Makassar.  Ini  menunjukkan adanya  regulasi  yang  jelas  dan  tanggung  jawab  yang  terdefinisi  dengan  baik  dalam pengelolaan pajak parkir di Kota Makassar..

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu kebutuhan esensial dalam memastikan bahwa suatu penelitian  berjalan  dengan  baik  dan  dapat  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Dalam
penelitian  ini,  digunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian kualitatif  bertujuan untuk mengungkap  informasi  dan pemahaman mendalam terhadap masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah.
Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada masalah-masalah dan fenomena- fenomena yang ada, serta memiliki kemampuan untuk menggambarkan fakta di lapangan secara baik dan sesuai dengan realitas yang ada. Definisi metode kualitatif menurut Bogdan &  Taylor,  sebagaimana  dikutip  dalam  Moeloeng  (2007),  menyatakan  bahwa  metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  penelitian  ini  diarahkan  untuk memberikan  gambaran  yang  mendalam  terhadap  masalah  yang  diteliti.  Data  yang dihasilkan akan  berupa deskripsi kata-kata, baik yang berasal dari wawancara, observasi, atau  sumber  data  lainnya.  Pendekatan  kualitatif  memungkinkan  peneliti  untuk mengeksplorasi dan memahami konteks serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti dengan lebih rinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas
Efektivitas  dapat  diukur  dari  sejauh  mana  organisasi  mencapai  tujuannya.  Suatu organisasi  dianggap  efektif  jika  berhasil  mencapai  tujuannya.  Indikator  efektivitas mencerminkan dampak dan hasil dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
Dalam konteks Badan  Pendapatan Daerah yang mengurus  pajak  daerah, termasuk Pajak  Parkir,  efektivitasnya  dapat  diukur  dengan  sejauh  mana  pajak  parkir  memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak parkir dianggap memiliki peran penting  dalam  peningkatan  PAD,  karena  parkir  merupakan  kategori  usaha  yang  dapat memberikan penghasilan bagi daerah.
Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 tentang pajak parkir di Kota Makassar menjadi landasan hukum untuk mengatur dan mengimplementasikan pajak parkir. Dalam hal ini, wawancara dengan Kepala Sub bidang Pajak Parkir, mengatakan bahwa aturan ini dapat memberikan  gambaran  mengenai  seberapa  efektif  kebijakan  peraturan  daerah  tersebut dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  pajak  parkir.  Evaluasi  efektivitas kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pajak parkir berjalan sesuai
dengan  tujuan  yang  diharapkan  dan  memberikan  dampak  positif  pada  Pendapatan  Asli Daerah.

## Efisiensi
Efisiensi  dapat  diartikan  sebagai  seberapa  efisien  suatu  organisasi  atau  kebijakan dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Dalam konteks ini, efisiensi sering kali diukur dengan melihat seberapa baik suatu kebijakan atau proses dapat mencapai tujuannya dengan penggunaan sumber daya yang optimal.  Efisiensi sering dianggap sebagai hubungan antara efektivitas (hasil yang dicapai) dan usaha atau biaya yang  dikeluarkan. Umumnya, efisiensi  diukur dengan  menghitung biaya per unit produk atau layanan. Suatu kebijakan atau program dianggap efisien jika mampu mencapai tingkat efektivitas tertinggi dengan biaya yang terkecil. Dalam konteks Pajak Parkir, efisiensi dapat diukur dengan melihat sejauh mana kebijakan peraturan, seperti yang diwawancarai dengan Kepala Sub bidang Pajak Parkir, mampu mencapai hasil yang diinginkan  dalam  pengumpulan  pajak  parkir  dengan  penggunaan  sumber  daya  yang efisien.  Evaluasi  efisiensi  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  tersebut  tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan pendapatan daerah melalui pajak parkir, tetapi juga dilaksanakan dengan cara yang paling efisien dan rasional dari segi biaya.

## Pemerataaan
Pemerataan dalam konteks  implementasi  peraturan Nomor 17 Tahun 2006 di Kota Makassar, melibatkan distribusi manfaat dan beban kebijakan dengan cara yang adil dan merata  kepada  kelompok  yang  berbeda.  Terdapat  dua  indikator  penting  yang  dapat digunakan untuk menilai pemerataan, yaitu Equality dan Equity.
Equality (Kesetaraan), berarti bahwa setiap individu atau kelompok orang diberikan sumber  daya  atau  peluang  yang  sama.  Dalam  konteks  pajak  parkir,  hal  ini  dapat mencerminkan bahwa aturan dan tarif pajak parkir diterapkan dengan cara yang sama untuk semua pihak tanpa memandang perbedaan individual atau kelompok.
Equity (Keadilan), mengakui bahwa setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Ini mengharapkan adanya pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dalam alokasi sumber  daya  dan  peluang  untuk  mencapai  hasil  yang  setara.  Dalam  hal  pajak  parkir, kebijakan  harus  mempertimbangkan  kondisi  dan  kapasitas  ekonomi  yang  berbeda  dari masyarakat wajib pajak.
Hasil  wawancara  awal  dengan  Kepala  Sub  bidang  Pajak  Parkir  dapat  memberikan gambaran  tentang  sejauh  mana  prinsip-prinsip  equality  dan  equity  diterapkan  dalam
implementasi  peraturan  tersebut.  Evaluasi  terhadap  pemerataan  ini  penting  untuk memastikan  bahwa  kebijakan  tidak  hanya  adil  dalam  penerapannya  tetapi  juga  dapat memberikan  manfaat  secara  merata  kepada  seluruh  masyarakat,  tanpa  meninggalkan kelompok yang mungkin lebih rentan atau kurang mampu.

## Responsivitas
Responsivitas suatu kebijakan mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  dari  kelompok  masyarakat  yang  menjadi target kebijakan. Dalam konteks implementasi peraturan Nomor 17 Tahun 2006 tentang pajak  parkir  di  Kota  Makassar,  responsivitas  dapat  diukur  melalui  respon  masyarakat terhadap  kebijakan  tersebut.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  secara  umum, BAPENDA telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pajak parkir, dan jarang terdapat keluhan dari wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini  dapat  dianggap  sebagai  indikator  positif  dari  responsivitas  terhadap  kebutuhan masyarakat. Namun, ada catatan terkait dengan daya tanggap yang masih kurang, terutama terkait dengan penanganan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan.
Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kurang optimalnya responsivitas ini, seperti  penanganan  terhadap  pelanggaran  aturan,  dapat  berdampak  pada  penerimaan pajak yang belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, disarankan agar BAPENDA dan  sumber  dayanya  lebih  cakap  dan  tanggap  dalam  penanganan  masalah-masalah tersebut  untuk  meningkatkan  responsivitas  kebijakan  pajak  parkir.  Peningkatan responsivitas  akan  membantu  mencapai  tujuan  kebijakan  dengan  lebih  efektif,  karena kebijakan yang responsif dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Evaluasi terus-menerus terhadap responsivitas kebijakan merupakan langkah penting untuk menyesuaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

## Ketepatan
Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, terlihat bahwa pelaksanaan peraturan daerah terkait pajak parkir di Kota Makassar telah berjalan dengan baik secara umum. Beberapa indikator  evaluasi  yang  mencakup  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan, responsivitas,  dan  ketepatan  menunjukkan  hasil  yang  memuaskan,  meskipun  masih terdapat  beberapa  kekurangan  yang  perlu  diperhatikan.  Dengan  demikian,  sementara pelaksanaan  peraturan  daerah  telah  memberikan  hasil  yang  memuaskan,  terdapat kesempatan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam beberapa aspek tertentu. Peningkatan  ini  dapat  dilakukan  melalui  upaya  yang  lebih  intensif  dalam  sosialisasi,
penanganan  pelanggaran  aturan,  dan  peningkatan  responsivitas  terhadap  masukan  dari masyarakat wajib pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  evaluasi  terhadap  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  17  Tahun 2006 tentang pajak parkir di Kota Makassar, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni:
Secara Umum Berjalan Baik, pelaksanaan peraturan daerah telah mencapai tujuan yang  diinginkan  dalam  hal  pajak  parkir  di  Kota  Pekanbaru.  Efektivitas  dan  ketepatan pelaksanaan  cukup  memuaskan,  dan  pendapat  wajib  pajak  menunjukkan  keberhasilan dalam aspek ini. Kualitas Sumber Daya Manusia: Pegawai di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  menunjukkan  kompetensi  dan  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Meskipun  terdapat  beban  kerja  yang  cukup  besar, kualitas sumber daya manusia dianggap cukup untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Perlu  Peningkatan  Sosialisasi:  Meskipun  ada  kesuksesan  dalam  beberapa  aspek, terdapat kekurangan terutama dalam sosialisasi dan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum menyadari pentingnya pajak. Peningkatan kualitas dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Responsivitas  dan  Penanganan  Pelanggaran:  Responsivitas  terhadap  masukan masyarakat  masih  perlu  ditingkatkan,  khususnya  dalam  penanganan  terhadap pelanggaran  aturan.  Upaya  lebih  lanjut  dapat  diarahkan  untuk  meningkatkan  efisiensi dalam menanggapi masalah-masalah yang muncul.
Pemerataan  Manfaat  dan  Beban:  Evaluasi  menunjukkan  perlunya  perhatian  lebih lanjut  terkait  pemerataan  distribusi  manfaat  dan  beban  kebijakan.  Hal  ini  melibatkan kesetaraan  dan  keadilan  dalam  alokasi  sumber  daya  dan  peluang  yang  dapat mempengaruhi hasil yang diinginkan.
Dengan adanya kesimpulan ini, diharapkan Pemerintah Kota Makassar, khususnya BAPENDA, dapat terus melakukan evaluasi berkelanjutan, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan  kelebihan  dalam  implementasi  kebijakan  pajak  parkir  untuk  mencapai tujuan pembangunan daerah dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aurela, S. (2022). Implementasi Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru Sisis Aurela
1, Mimin Sundari Nasution 2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia,8(September), 475 – 482.
J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). metode penelitian kualitatif. (M. S. Dr.J.R. Raco, M.E., Ed.).
Furwanto,  F.  (2013).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Parkir  dan  Retribusi  Parkir  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Skripsi.
Harun Sitompul, M. P. (2018). Konsep  Evaluasi Program Pembelajaran. Prof.  Dr. Harun Sitompul, M. Pd. 2. Dr. R. Mursid, ST, MP, 1 – 29.
P. Joko Subagyo, S. H. (2015). metode penelitian. (S. H. P. Joko Subagyo, Ed.).
Priyono. (2016). METODE PENELITIAN KUANTITATIF. (Priyono, Ed.).
Lexy J. Moleong (2007). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. (M. A. Prof. Dr. Lexy J.
Moleong, Ed.)
Mardiasmo, MBA, A. (2011). Perpajakan Edisi Revisi.
Rahmadhini,  A.  P.  (2015).  Tingkat  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Parkir  Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Jombang. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 1 – 21.
Selvia, Y., Dison Silalahi, A., & Irama, O. N. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2(2), 1368 – 1375.
Sofian Effendi, T. (2012). Metode Penelitian Survei. (T. Sofian Effendi, Ed.).
Sugiyono, P. D. (2017). metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. (P. D. Sugiyono,
Ed.).
Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsepdan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Buktiuntuk Pelayanan Publik). Bandung: Alfabeta.
Ndraha, Talizduhu. 2003, Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1, Jakarta: Rineka Cipta.
Dunn  N,  Willian.  2000.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Kusumanegara,  Solahuddin.  2010.  Model  dan  Aktor  Dalam  Proses  Kebijakan  Publik. Yoyakarta: Gava Media.
Maulidiah,  Sri.  2014.  Pelayanan  Publik,  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN). Bandung: CV. Indra Prahasta.
Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsepdan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Buktiuntuk Pelayanan Publik). Bandung: Alfabeta.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Purwanto,  ErwanAgus  &  Sulistyastuti,  Dyah  Ratih.  2012.  Implementasi  Kebijakan  Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.Yogyakarta: Gava Media.
Siagian, Sondang P. 2014. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Subarso, Tahun. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyo Nomor. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta Syafiie,  Inu  Kencana.  2008.  Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  (SANRI).
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Wasistiono,  Sadu  &  Tahir,  Irwan.  2007.  Prospek  Pengembangan  Desa.  Bandung:
Fokusmedia.
Zulkifli,  2005.Pengantar  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen.  Pekanbaru:  UIR  PRESS Pekanbaru.
Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset
Putra, Indra Mahardika. 2019. Akuntansi dan Perajakan. Yogyakarta: Quadrant Rosalina.  2015.  Peran  Pemungutan  Pajak  Parkir  Dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah. Malang.