## Peran  Kelembagaan  dalam  Program  Upaya  Khusus  (UPSUS)  Tanaman  Jagung  Berbasis Kearifan Lokal  di Kabupaten Timor Tengah Utara
Marsianus Falo 1* , Sugiyanto 2 , Keppi Sukesi 2 , Yayuk Yuliati 2 1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Timor, Kabupaten Timor Tengah Utara
2 Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. *Correspondence author : marsianusfalo17@gmail.com Article Info Abstrak Article history: Received 20 April 2021 Revised from 21 April 2021 Accepted 29 january 2022 DOI: https://doi.org/10.32938/ag.v7i1.1393 The involvement of all community components is a very important indicator for  the  success  of  the  agricultural  sector  development  process.  The  whole community  can  participate  in  agricultural  development  if  the  agricultural development program can be communicated according to regional conditions.
The method used in this study is the Mix Method, which is a collaboration between quantitative and qualitative methods using a sequential explanatory model  design  where  the  first  order  uses  quantitative  methods,  and  the second  uses  qualitative  methods.  The  population  in  this  study  were  corn farmers  who  were  members  of  the  Corn  Plant  Upsus  program  in  Insana District, TTU Regency, amounting to 270 farmers. the method of determining the size of the sample is calculated using the Slovin formula as many as 161 respondents. The primary data collection method is through a questionnaire that has been prepared in August-December 2019. Secondary data collection is carried out by collecting data from the Agriculture Service, BPS and related agencies.  The  analytical  technique  used  in  this  study  uses  descriptive analysis, Miles and Hubermann analysis and Nvivo 12 analysis. The results of the analysis show that the characteristics of farmers (age is in the adult category,  formal  education,  non-formal  education  is  in  the  low  category, farmer experience is in the high category, while broad In general, farmers are aware  that  there  are government policies, institutions  that provide capital, and  the  role  of  farmer  groups  but  have  not  been  utilized  due  to  limited information that is less accessible to farmers.
Keywords: Corn Crops;
Institutional;
Local wisdom; Special Efforts.

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan  komoditi  jagung  terhadap  pangan,  pakan  dan  industri  disetiap  tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan  dan  pakan.  Untuk  itu,  Kementerian  Pertanian  berupaya  agar  produksi  jagung  terus meningkat.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  mulai  tahun  2015  Kementerian  Pertanian melaksanakan program peningkatan produksi pangan khususnya jagung dalam bentuk program Upaya  Khusus  (Upsus)  padi,  jagung,  dan  kedelei  (Pajale)  dengan  pendekatan  perluasan  areal tanam,  Gerakan  Penerapan  Pengolahan  Tanaman  Terpadu  (GP-PTT),  penyediaan  benih,  pupuk, pestisida, alsintan, dan penanggulangan organisme pengganggu ( Kementan, 2015 ).
Upsus tanaman jagung di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sudah berjalan sejak empat tahun yang lalu lewat sosialisasi Dinas Pertanian melalui tenaga penyuluh/pendamping kepada petani jagung sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki dan inovasinya dapat dikembangkan di lahan masing-masing petani. Berdasarkan data Dinas Pertanian TTU (2018) bahwa target produksi jagung  tahun  2015: 26.462 ton,  tahun  2016:  26.665  ton,  dan  tahun  2017:  69.184  ton.  Namun hasil  yang  diperoleh,  pada  tahun  2015:  23.462  ton,  tahun  2016:  23.462  ton,  dan  tahun  2017: 79.184  ton, dimana produktivitas yang dicapai rata-rata 2,62 ton/ha.
Program  Upsus  jagung  yang  dikembangkan  di  TTU  hingga  saat  ini  belum  dikembangkan secara baik oleh petani. hal ini karena program tersebut syarat akan penggunaan inovasi teknologi yang  memadai  (benih  unggul,  pengolahan  lahan,  penanaman,  pemupukan,  dan  pengendalian hama)  sementara  kemampuan  petani  dalam  menerapkan  syarat  teknologi  tersebut  kurang dijalankan sesuai anjuran. Disamping itu, adanya kelembagaan di TTU belum diakses secara baik oleh  petani  sebagai  wadah  komunikasi  informasi  dalam  menjembatani  permasalahannya, walaupun sudah diketahuinya tetapi petani sulit mengaksesnya. Peningkatan kemampuan petani dapat diperoleh melalui proses belajar dari pengalaman petani berinteraksi dengan sesama petani lain  untuk  berbagi  pengetahuan  dan  informasi  dalam  suatu  kelembagaan  petani.  Kelembagaan petani  yang  difasilitasi  oleh  pendamping  menjalankan  perannya  sebagai  wadah  petani,  pusat belajar melalui penyediaan informasi yang kurang digunakan petani dalam perbaikan usahatani jagung secara berkelanjutan.
Dalam petani Suku Dawan di TTU, kelalaian terhadap tahapan ritual usahatani jagung dapat berakibat  terhadap  proses  usahatani  jagung  yang  dikembangkan.  Berkaitan  dengan  Upsus tanaman  jagung  yang  dikembangkan  petani  di  TTU  belum  memperhatikan  kearifan  lokal  dari persiapan  benih,  pengolahan  lahan  hingga  panen  dan  pascapanen.  Dari  uraian  ini,  maka
diperlukan kajian yang mendalam agar dapat menjawab permasalahan terkait peran kelembagaan dalam program Upaya Khusus Tanaman Jagung di Kabupaten (TTU).

## 2. Metode Penelitian
Dalam  metode  penelitian  ini,  peneliti  menggambarkan  desain  penelitian,  teknik pengumpulan  data,  teknik  penentuan  informan,  dan  teknik  analisis  data  yang  dilakukan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi penelitian secara purposive, dengan pertimbangan: (1) Kecamatan Insana merupakan salah satu dari 10 Kecamatan di TTU sebagai lokasi pengembangan Upsus tanaman jagung  nasional.  Pemilihan  lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Insana  dengan  pertimbangan: Kecamatan  Insana  menempati  urutan  pertama  dalam  luas  panen,  produksi,  dan  produktivitas jagung  di  TTU  sejak  tahun  2015-2018.  2)  kearifan  lokal  di  Kecamatan  Insana  masih  menjadi keunggulan  utama  yang  dilestarikan  dalam  berusahatani  jagung.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT yang dimulai bulan Agustus hingga bulan Desember 2019.
Dalam  desain  penelitian,  peneliti  melakukan  penelitian  dengan  pendekatan  mix  methode dengan desain sequential explanatory dimana urutan pertama menggunakan metode kuantitatif, dan  urutan  kedua  menggunakan  metode  kualitatif  ( Silalahi,  2015 ).  Penelitian  ini  bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran kelembagaan dalam program Upsus tanaman jagung di Kabupaten TTU.
Penelitian  ini  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian  yakni  pertama,  penentuan  responden menggunakan rumus Slovin, dan kedua penentuan informan kunci untuk memperoleh informasi data  dan  mendalami  dari  petani  ditentukan  secara  Snowball  Sampling.  Data  yang  digunakan adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  responden  melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang dikumpulkan melalui Teknik pengumpulan data dengan cara teknik trianggulasi yaitu pengumpulan data dari yang sumber yang sama dengan berbagai  cara  meliputi  penggabungan  observasi,  wawancara  mendalam  ( indepth-interview), dokumen/laporan,  Kuisioner/angket,  FGD.  Wawancara  mendalam  atau  wawancara  tidak terstruktur  dilakukan  secara  bebas  walaupun  menggunakan  pedoman  wawancara  namun pedomannya  tidak  ketat,  menyesuaikan  dengan  situasi  dan  dialog  yang  ada  antara  informan sebagai subyek dengan peneliti ( Creswell, 2010 ).
Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, Milles dan Hubermann yakni data yang diperoleh ditabulasi kemudian diolah dengan analisis kualitatif yaitu teknik mengkaji data yang berasal dari pandangan yang ada dalam pikiran masyarakat (informan) yang meliputi tiga alur kegiatan secara bersamaan  yaitu  Reduksi  Data  ( data  reduction ),  Penyajian  Data  ( data  display ),  dan  Menarik kesimpulan ( conclusion drawing/verivication ) ( Creswell, 2010 ), yang didukung dengan alat analisa Nvivo 12 ( Bandur, 2019 )

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Peran Kebijakan Pemerintah dalam Program Upsus Tanaman Jagung di Kabupaten TTU
Adapun  peran  kebijakan  pemerintah  terkait  Upsus  tanaman  jagung  hadir  sebagai  proses keberlanjutan  program  yang  tertulis  dan  diimplementasikan  oleh  semua  elemen  yang  terkait dengan tujuan untuk tercapai cita-cita yang diharapkan. Dalam kajian ini, secara umum petani sebagian  besar  tidak  mengetahui  isi  dari  adanya  kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk  petunjuk teknis pengelolaan Upsus tanaman jagung secara langsung dari penyuluh.
Hal ini sesuai hasil penelitian dapat dilihat dalam gambar 1 .
Gambar 1. Persentasi Petani mengetahui adanya Petunjuk Teknis Upsus
12 66 13 9 0 20 40 60 80 Sangat Rendah (< 4) Rendah (4-5) Tinggi (6-7) Sangat Tinggi (>7) Perc en ta se Category Petunjuk  Upsus Teknis Tanaman Jagung
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  petunjuk  teknis  Upsus  berupa persyaratan  calon  petani/calon  lokasi,  pengadaan  benih,  pupuk,  pestisida,  dan  luas  tambah tanam/lahan  garapan  secara  umum  petani  di  lokasi  penelitian  sebagian  besar  berada  dalam kategori rendah (66% / 106 orang) dan sangat rendah (12% / 19 orang) yaitu tidak mendengar dan tidak mengetahui isi dari adanya kebijakan pemerintah  dalam bentuk petunjuk teknis pengelolaan Upsus tanaman jagung secara langsung dari penyuluh. Sedangkan sebagian petani berada dalam kategori tinggi (13% / 21 orang dan kategori sangat tinggi (9% / 15 orang petani) mendengarkan, dan mengetahui isi petunjuk Upsus tanaman jagung, yang termasuk golongan dalam kategori ini adalah  para  pengurus  kelompok  dan  petani  yang  tingkat  pendidikan  tinggi  (SMP,  SMA)  dengan rataan skor yag dicapai 4,41. Menurut Mardikanto (2009) bahwa penerapan kebijakan pemerintah ini  dilaksanakan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  Indonesia,  untuk meningkatkan ekspor dan menambah cadangan devisa ataupun untuk melindungi produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar negeri.
Bentuk kebijakan terkait sosialisasi petunjuk teknis Upsus tanaman jagung kepada petani umumnya tidak diketahui secara merata oleh peserta program Upsus sebagaimana dalam gambar 2 .
Gambar 2. Prosentase Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Upsus Berdasarkan gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa petani responden di lokasi penelitian dalam  mengikuti  sosialisasi  kegiatan  Upsus  tanaman  jagung  umumnya  berada  dalam  kategori rendah (62% / 100 orang), dikuti kategori tinggi (25% / 40 orang), kategori sangat rendah (10% / 16 orang) dan kategori sangat tinggi (3% / 5 orang). Dengan rataan skor yang dicapai 4,62. Dengan demikian dapat dikatakan oleh petani, tokoh masyarakat, dan penyuluh bahwa sosialisasi kegiatan Upsus tanaman jagung di lokasi penelitian umumnya rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat secara umum  pada  pemetaan  konteks  sosialisasi  bentuk  kebijakan  pemerintah  kepada  kelompok  tani berikut.
Gambar 3. Konteks Sosialisasi Kebijakan Pemerintah; Sumber: Data primer, 2019.
10 62 25 3 0 10 20 30 40 50 60 70 Sangat Rendah (< 4) Rendah (4 - 5) Tinggi (6 - 7) Sangat Tinggi (> 7) PE R CE N TA SE CATEGORY Sosialisasi Kegiatan Upsus
Berdasarkan gambar  3 di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  umumnya  konteks  sosialisasi kepada petani tidak diketahui secara merata oleh peserta program Upsus. Rendahnya sosialisasi kegiatan Upsus tanaman jagung sebagai akibat keterbatasan waktu dari petani maupun penyuluh, minimnya sumber daya manusia peserta Upsus tanaman jagung, dan sosialisasi kegiatan Upsus tanaman  jagung  tidak  dilakukan  secara  ulang-ulang  secara  langsung  dan  kadang  kegiatan sosialisasi terlambat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agustinus Bota yang dilakukan pada hari Sabtu, 19 Oktober 2019 mengatakan bahwa:
Hal  tersebut  di  atas  berjalan  sebaliknya  dari Kementan  (2018) bahwa  pemerintah memberikan  beberapa  kebijakan  terkait  dengan  kebijakan  input  diantaranya  adalah  kebijakan subsidi pupuk, benih, pestisida, dan termasuk input-input pertanian lainnya, serta subsidi bunga pinjaman dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Dampak dari kondisi minimnya pemahaman petani terhadap peran kebijakan pemerintah adalah petani dapat berusahatani Upsus tanaman jagung dalam kenyataan ada anggota yang melebihi luasan areal sesuai kesepakatan, demikian pula  harga  jagung  yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  dari  hasil  sosialisasi  tersebut mengakibatkan  ketidakpuasan  dan  kepercayaan  dari  anggota  kelompok  kepada  pengurus kelompok  dan  penyuluh  menurun.  Sebagaimana  dalam  wawancara  dengan  Bapak  Gregorius Neonbeni pada hari Jumat, 23 November 2019 bahwa:
Berdasarkan  beberapa  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kurangnya  pemahaman petani terhadap kebijakan program Upsus tanaman jagung dapat berdampak dalam sikap petani dalam menerima program dimaksud seperti petani hanya dapat menanam di pekarangan rumah, lahan yang tidak luas sebagai bentuk partisipasi dan diperlihatkan bahwa mereka juga menanam jenis jagung bantuan.

## Peran  Lembaga  Penyedia  Modal  Keuangan  dalam  Program  Upsus  Tanaman  Jagung  di Kabupaten TTU
Lembaga penyedia modal dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai suatu unit yang dapat bersedia memberikan pelayanan informasi akses keuangan dan memudahkan pelayanan pinjaman modal bagi petani terkait usaha pengembangan  pertanian tanaman jagung.  Kekurangan modal menyebabkan  usahatani  berjalan  tidak  efektif  dan  efisien.  Lembaga  penyedia  modal  di  lokasi penelitian  yakni  Kecamatan  Insana  Kabupaten  TTU  terdiri  dari  beberapa  jenis  lembaga,  yakni lembaga formal dan non formal. Lembaga formal meliputi BNI, BRI, Bank NTT, Credit Union (CU), Koperasi  Pintu  Air.  Dan  pada  umumnya  memberikan  informasi  yang  dapat  ditanggapi  secara berbeda-beda sebagaimana dalam gambar 4 .
Hai  na  tonan  kai,  nako  penyu luh….nak  of  le  anmui  bantuan…  he  tapen  penfini… pupuk, nok pestisida. Of le bantuan i….. ulnen saon…hi mipen…mes esat hen mpao nek in me nuan 25 Ha…..  Mes  uab i…nte namuin….bantuan i…kan tom fa….nemat olas het sen…an fin jen….hai mipenjaha fini….pupuk nok pestisida ka mipene…..es haim  sena  penfini  le  nan  mbi  jaha  po  nini… (kami  diberitahu  bahwa  nanti  ada bantuan benih, pupuk, dan pestisida dimana setiap orang harus siap lahan 25 Ha. Bantuan  ini  nanti  musim  hujan  tiba  baru  didapat,  sekarang  perlu  siapkan la han…..Namun hasil sosialisasi ini ketika hujan tiba benih datang terlambat, kami tidak dapat pupuk dan pestisida…akibatnya benih yang kami dapat ditanam saja di pekarangan rumah)
Program ije…na tonan kai, noe he tapen bantuan penfini… pupuk, pestisida. Pertama: haim  usul  cpcl  oke  onan  KT  es  25  Ha…    Mes    uab  i…nte  namuin….kan  ma  tom fa….cpcl kan ma tomfa nok le haim usul, bantuan nemat olas het sen…fin jen….hai mipenjaha fini….pupuk nok pestisida ka mipene…..es haim sena penfini le nan mbi jaha po nini…es onan haim tuet he le program i je tail taloet ne fe…hen ma tom nok I na  nao  ne  mbi  hai  kuan ne… (program  ini,  kami  diberitahu  bahwa  kami  akn mendapat bantuan bibit, pupuk, pestisida, dan pertama kami usulkan cpcl dimana persiapan luas lahan per KT 25 Ha. Tetapi program ini dalam perjalananan tidak sesuai  dengan usulan kami, bantuan datang terlambat dan kami hanya mendapat bantuan bibit sedangkan pupuk dan pestisida belum mendapat, sehingga bibit yang didapat kami hanya tanam di pekarangan rumah. Oleh karena itu kami minta agar program ini ditinjau kembali dan mohon disesuaikan dengan kondisi wilayah kami).

## Gambar 4. Persentase Petani dalam Kemudahan Pelayanan Informasi Akses Modal Keuangan
Berdasarkan gambar 4 di atas dapat diketahui bahwa dominan petani berada dalam kisaran 8-9  (53  persen)  dengan kisaran  pencapaian  skor  dalam  kemudahan  pelayanan  informasi  modal keuangan berkisar 6 sampai dengan 12. Jika dilihat dari rataan skor pencapaian yaitu 9,48 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar petani Upsus tanaman jagung belum  merasakan  adanya  pelayanan  informasi  akses  modal  keuangan  dalam  Upsus  tanaman jagung ini.
Bila dilihat dari kemudahan pelayanan pinjaman modal keuangan dari lembaga keuangan yang ada di lokasi penelitian, bahwa secara umum petani mengetahui adanya lembaga-lembaga formal sebagaimana disebutkan di atas namun petani tidak memiliki kemauan untuk melakukan pinjaman dari lembaga-lembaga dimaksud. Sebagaimana tampak pada gambar 5 .
Gambar 5. Persentase Petani dalam Pelayanan Transaksi Modal Keuangan Berdasarkan gambar 5 di atas dapat diketahui bahwa dominan petani berada dalam kisaran 4-5  (58  persen)  dengan kisaran  pencapaian  skor  dalam  kemudahan  pelayanan  informasi  modal keuangan berkisar 4 sampai dengan 8. Jika dilihat dari rataan skor pencapaian yaitu 5,47 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar petani Upsus tanaman jagung belum merasakan adanya pelayanan modal keuangan dalam Upsus tanaman jagung ini. Alasannya tidak  secara  mendalam  tahu  prosedur  peminjaman,  sulit  menjangkaunya,  dan  tidak  memiliki agunan  sebagai  jaminan  terhadap  pinjaman  yang  akan  diambil.  Hal  itu  terlihat  dalam  konteks yang  sering  muncul  dalam  wawancara  dengan  informan  terkait  peran  lembaga  penyedia  modal keuangan berikut.
12 53 27 8 0 10 20 30 40 50 60 Sangat Rendah (< 8) Rendah (8-9) Tinggi (10-11) Sangat Tinggi (>11) Per ce n tag e Category Pelayanan Informasi Akses Keuangan 14 58 21 7 0 10 20 30 40 50 60 70 Sangat Rendah (< 4) Rendah (4-5) Tinggi (6-7) Sangat Tinggi (>7) PE R CE N TA G E CATEGORY Memudahkan Pelayanan Pinjaman
Gambar 6. Frekuensi Kemunculan Konteks Pembicaraan tentang Peran Lembaga Penyedia Modal Keuangan; Sumber: Data Primer, 2019.
Konteks  tersebut  secara  detail  disampaikan  Mama  Bernadeta  Aunsuni  dalam  wawancara bersamanya pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 yang mengatakan bahwa:
Demikian pula Bapak Lasarus Leu dalam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019,
Sama  halnya  disampaikan  oleh  Bapak  Goris  Neonbeni  dalam  wawancara  yang  dilakukan pada hari Sabtu, 23 November 2019 yang mengatakan bahwa:
Dari  ketiga  pernyataan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga  penyedia  modal  di  lokasi penelitian  tersedia  namun  petani  kurang  meminjam  pada  lembaga-lembaga  tersebut  karena minimnya pemahaman petani terkait prosedur peminjaman, kurang sosialisasi dari lembaga, tidak sanggup  mengembalikan  bunga  pinjaman.  Untuk  itu  disarankan  kepada  lembaga-lembaga penyedia  modal  dimaksud  untuk  semakin  mendekatkan  pelayanan  kepada  petani  dengan memberikan pembinaan-pembinaan sampai di pedesaan terkait agunan peminjaman dan bunga pinjaman,  kemudahan-kemudahan  dalam  prosedur  pinjaman  sehingga  petani  lama-kelamaan memiliki  kemauan  untuk  meminjam.  Namun  pada  lembaga-lembaga  nonformal  lainnya  petani lebih  cepat  mengakses  karena  ada  kemudahan-kemudahan  seperti  cepat  melayani,  mudah dijangkau  namun  jumlah  pinjaman  terbatas.  Hal  ini  senada  dengan  Bapak  Agus  Bota  dalam wawancara bersamanya pada hari Sabtu, 19 Oktober 2019 yang mengatakan bahwa:
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kehadiran  lembaga  penyedia  modal  yang  ada belum  dapat  dijangkau  oleh  petani  karena  pemahaman  petani  rendah,  kurangnya  akses  petani
“ Hai i….hem loem hem mait loet mo’e Bank sin mes of o’ke hai hem baen mek sa’ an. No be sat haes le ka na le ko….. …ka mui fa loet hem baen…. (kami mau untuk pinjam di bank tapi sebentar kami mau kembalikan pinjaman dengan apa. Karena kadang hasil panen tidak baik… tidak ada uang u ntuk bayar).
“ An mui plenat hen bantu kit loet noe het meop le le mes hai an sao hol of okem pen a ka na puin na tuin at senat tamuin okem msa kaun an a na leon ne” (ada dukungan lembaga  yang  menyediakan  fasilitas  kredit  usahatani  tapi  kami  ragu  meminjam untuk tanaman jagung terkait gagal panen akibat tanam terlambat atau serangan hama).
“ plente nmui naen bale hen nfe kai pinjaman mes hai es kam mnao fa natuin mim tau of haes le ka na leok, up nem s aka na leok, no be sat ul ne ka na leok (anin, kaun e na le on), okem sa he ta pen le loet tem sa at ma fen a” , (adanya dukungan lembaga penyedia modal yang menyediakan fasilitas kredit usahatani kepada petani jagung namun kami tidak memanfaatkannya karena berbagai alasan yakni takut gagal panen, harga tidak stabil, iklim tdk mendukung, serta syarat pinjaman yang rumit).
“ haim loem na tuin nmui tuaf hen bantu kai het pinjam. Toet leko nan nfe kai le nan. Kan na onep kai fa……masti nfe kai Bunga naek….mes haim butuh he labaha…okem sa hai pa lu baha kleo .” (kami mau karena ada orang yang mau bantu kami dengan pinjaman  dimana  butuh  pinjaman  saat  itu  diberikan  uang  saat  itu  pula,    tidak membuat kami harus pulang pergi urus surat-surat, walaupun Bunga besar karena kami butuh yang cepat, dan kami hanya butuh sedikit).
kepada  lembaga  penyedia  modal,  kurang  sosialisasi  oleh  lembaga  penyedia  modal,  serta  petani masih  ragu  dengan  jenis  usaha  yang  dilakukan  akibat  iklim  yang  berubah.  Dampak  yang ditimbulkan  dari  kondisi  ini  adalah  petani  berusahatani  dalam  skala  kecil  karena  terbatasnya modal.

## Peran Kelompok Tani dalam Program Upsus Tanaman Jagung di Kabupaten TTU
Peran kelompok tani dalam kegiatan Upsus tanaman jagung di Kecamatan Insana Kabupaten TTU dinilai masih belum optimal. Peran kelompok tani pada kegiatan Upsus tanaman jagung di Kecamatan  Insana  Kabupaten  TTU  yang  diamati  adalah  peran  kelompok  tani  dalam  hal  akses informasi, sebagai kelas belajar, dan wadah kerjasama.
Akses informasi yang dimaksud adalah kemampuan kelompok tani dalam mencari informasi dari berbagai sumber, menyebarkan informasi, menyimpan informasi yang didapat dan penyediaan media untuk akses informasi. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa peran kelompok tani dalam mencari informasi termasuk belum maksimal. Hal ini dapat ditunjukkan dalam gambar 7 .

## Gambar 7. Persentase Kelompok Tani dalam Memberikan informasi
Berdasarkan gambar 7 di atas dapat diketahui bahwa dominan petani berada dalam kisaran 4-5  (66  persen)  dengan  kisaran  pencapaian  skor  dalam  kelompok  tani  memberikan  informasi berkisar  4  sampai  dengan  8.  Jika  dilihat  dari  rataan  skor  pencapaian  yaitu  4,31  yang  berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar petani Upsus tanaman jagung belum merasakan  adanya  pelayanan  kelompok  tani  dalam  mengakses  dan  menyebarkan  informasi kepada petani selaku anggota kelompok tani.  Selain itu, petani belum sadar untuk mengakses informasi secara mandiri baik pada kelompok tani di Desa Oinbit, Desa Fatoin, Desa Manunain A, Desa Manunain B, Desa Nunmafo, dan Desa Bitauni.
Peran  kelompok  tani  sebagai  kelompok  belajar  di  lokasi  penelitian  dinilai  tidak  hanya dibentuk untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah saja, tetapi kelompok tani memiliki peran untuk  mengelola  kegiatan  bersama  anggota  merasa  nyaman  dan  semangat  dalam  menjaga keberlangsungan kelompok dimaksud.
Gambar 8. Persentase Peran Kelompok Sebagai Kelompok Belajar Berdasarkan  hasil  penelitian  ( gambar  8 )  menunjukkan  bahwa  peran  kelompok  dalam kelompok  belajar  Upsus  tanaman  jagung  sebagian  besar  atau  dominan  berada  pada  kategori rendah  dalam  kisaran  4-5  (63  persen),  dan  kisaran  skor  pencapaian  peran  kelompok  dalam
14 66 15 5 0 20 40 60 80 Sangat Rendah (< 4) Rendah (4-5) Tinggi (6-7) Sangat Tinggi (> 7) P erc en tag e Category Peran Kelompok dalam Memberikan Informasi 7 63 24 6 0 20 40 60 80 Sangat Rendah (< 4) Rendah (4 - 5) Tinggi (6 - 7) Sangat Tinggi (> 7) Pers en ta ge Category Peran Kelompok Tani Sebagai Kelompok Belajar
kelompok belajar Upsus tanaman jagung di Kecamatan Insana Kabupaten TTU berada antara 2 sampai dengan 8. Jika dilihat dari rataan skor pencapaian peran kelompok dalam kelompok belajar Upsus  tanaman  jagung  adalah  4,79.  Rendahnya  peran  kelompok  dalam  kelompok  belajar  yang dialami oleh petani selaku penerima informasi Upsus tanaman jagung disebabkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap petani masih terbatas pada kebiasaan berkelompok tani. Peran kelompok  tani  dalam  wadah  kerjasama  di  lokasi  penelitian  dinilai  belum  baik  dengan  pihak penyuluh dan pemerintah, dikarenakan petani bersikap pasif dan pihak pemerintah bersikap aktif. Peran kelompok tani sebagai wadah kerjasama dapat disampaikan dalam gambar 9 .
Gambar 9. Persentase Peran Kelompok sebagai Wadah Kerjasama Berdasarkan  hasil  penelitian  ( gambar  9 )  menunjukkan  bahwa  peran  kelompok  sebagai wadah kerjasama sebagian besar berada pada kategori tinggi dalam kisaran 6-7 (45 persen), dan kisaran pencapaian skor dalam peran kelompok sebagai wadah kerjasama berada dalam rentang 2 sampai dengan 8. Jika dilihat dari rataan pencapaian skor dalam peran kelompok sebagai wadah kerjasama di Kecamatan Insana Kabupaten TTU adalah 6,21. Tingginya peran kelompok sebagai wadah  kerjasama  Upsus  tanaman  jagung  bagi  petani  disebabkan  karena  kerjasama  yang dilakukan dalam kelompok tani merupakan warisan dari nenek moyang yakni bekerja sama untuk saling membantu (man’ fit), membantu dalam setiap kegiatan, membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Falo, M., (2016) bahwa model kerjasama yang dilakukan pada kelompok tani  hanya  sesuai  kebiasaan  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  sesuai  perkembangan  ilmu pengetahuan  masa  kini  seperti  dari  penanaman,  penyiangan,  panen  dan  pascapanen, pengangkutan selalu dilakukan bersama-sama.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Peran  kelembagaan  dalam  kebijakan  pemerintah  adalah  minimnya  pemahaman  petani terhadap  peran  kebijakan  pemerintah  adalah  petani  dapat  berusahatani  Upsus  tanaman jagung  sesuai  yang  dipahami  seperti  menanam,  memupuk,  dan  pengendalian  hama  dan penyakit tidak sesuai petunjuk teknis mengakibatkan ketidakpuasan dan kepercayaan dari anggota kelompok terhadap program Upsus tanaman jagung menurun.
2. Kehadiran  lembaga  penyedia  modal  yang  ada  belum  dapat  dijangkau  oleh  petani  karena pemahaman petani rendah, kurangnya akses petani kepada lembaga penyedia modal, kurang sosialisasi  oleh  lembaga  penyedia  modal,  serta  petani  masih  ragu  dengan  jenis  usaha  yang dilakukan akibat iklim yang berubah. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi ini adalah petani berusahatani dalam skala kecil karena terbatasnya modal keuangan dan modal SDM.
3. Peran kelompok tani peserta program Upsus tanaman jagung sama-sama memiliki nilai positif yang  perlu  ditingkatkan  seperti  peran  kelompok  tani  sebagai  sumber  informasi,  peran kelompok  tani  sebagai  wadah  belajar,  dan  peran  kelompok  tani  sebagai  wadah  kerjasama. Hadirnya program ini diharapkan lebih meningkatkan partisipasi petani dalam berkelompok tani sebagai kearifan lokal yang sudah terbina sebelumnya.

## Pustaka
Bandur,  Agustinus.  2019.  Penelitian  Kualitatif  (Studi  Multi-Disiplin  Keilmuan  dengan  Nvivo  12 Plus. Mitra Wacana Media. Jakarta
Creswell, J.W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar
6 18 45 31 0 20 40 60 Sangat Rendah (< 4) Rendah (4 - 5) Tinggi (6 - 7) Sangat Tinggi (> 7) P erc en tag e Category Peran Kelompok Tani sebagai Wadah Kerjasama
Dinas  Pertanian  TTU,  2018.  Perkembangan  Luas  Tanam,  Luas  Panen,  dan  Produksi  Jagung Program Upsus di Kabupaten TTU. Kefamenanu
Falo, M. 2016. Peran kepemimpinan Kelompok Tani Oelnasi Di Desa sallu Kecamatan Miomaffo Barat  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Jurnal  Agrimor  Vol  1  No  03  (49-52).  Fakultas Pertanian Universitas Timor Kefamenanu.
[Kementerian Pertanian]. 2015. Peraturan Menteri Pertanian No 19 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Kementerian Pertanian, Jakarta [Kementerian  Pertanian].  2018.  Laporan  Kinerja  Tahunan  Kementerian  Pertanian  Tahun  2017. Kementerian Pertanian, Jakarta
Mardikanto.  T.,  2009.  Sistem  Penyuluhan  Pertanian.  Surakarta:  Lembaga  Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan Penerbit Percetakan UNS (UNS Press). Surakarta
Silalahi, Ulbert. 2015. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. PT. Reflika Aditama. Bandung