Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Analisis Kebijakan Program Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan

## INFO PENULIS
Arsalim
Universitas Sulawesi Tenggara dr.arsalim2021@gmail.com 0811400029

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 2, No. 3, Desember 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Arsalim  (2022).  Analisis  Kebijakan  Program  Transmigrasi  di  Kabupaten  Konawe  Selatan. Arus  Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (3), 169-174.

## Abstrak
Kebijakan  transmigrasi  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  telah  memberikan  dampak terhadap    kesejahteraan  sosial  ekonomi.  Potret  kehidupan  sosial  ekonomi  warga komunitas  transmigran  berkelindang  diantara  konteks  struktural  dan  kultural.  Bagi warga  komunitas  transmigran  yang  sudah  tergolong  sukses  membangun  kehidupan sosial  ekonomi  dilingkungan  barunya  dengan  menunjukkan  kemampuan  memenuhi berbagai jenis  kebutuhan sehari-hari adalah  karena etos,  spirit dan motivasi kerjanya yang  lebih  doniman  ketimbang  mereka  yang  belum  mampu  menunjukkan  hasil ditengah  lingkungan  sosial yang baru.  Namun  demikian  ada    hal  penting  yang  harus diformulasikan  yaitu  yang  berkaitan  dengan  persiapan  lahan  yang  seharusnya  tidak menjadi sengketa ketika masyarakat transmigrasi tiba di lokasi tersebut.  Penempatan warga  transmigrasi  disuatu  lokasi  UPT  yang  tidak  diawali  dengan  studi  kelayakan secara  akurat  atas  status  kepemilikan  tanah,  sehingga  kerap  kali  mencemaskan  dan perselisihan,  terutama  pihak  warga  komunitas  transmigran  asal. Selain  itu  pula, persiapan sosial juga sangat penting karena dengan pola transmigrasi dan masyarakat lokal  yang  di  mukimkan  dalam  satu  wilayah  tentunya  akan  menimbulkan  gesekan budaya  dan  pola  hidup.  Oleh  sebab  itu  perencanaan  permukiman  transmigrasi  baru harus  disiapkan  secara  matang  sehingga  tidak  menimbulkan  permasalahan  baru  di kabupaten Konawe Selatan.
Kata Kunci : Analisis, Kebijakan, Program Transmigrasi

## A. Pendahuluan
Perjuangan pemekaran Kabupaten Konawe Selatan dimulai bersamaan lahirnya reformasi pada  1999  dan  akhirnya  terwujud  pada  27  januari  2003,  setelah  DPR  RI  secara  resmi mengesahkan  UU  Nomor  4  tahun  2003  tentang  pembentukan  Konawe  Selatan  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Jumlah  penduduk  Kabupaten  Konawe  Selatan  tahun  2021  sebanyak 312.674  jiwa.    Kabupaten  Konawe  Selatan  terdiri  dari  25  kecamatan,  15  kelurahan  dan  336 desa dengan luas wilayah 5.779,47 km². Diantara sejumlah penduduk tersebut, tampak dialami oleh  beberapa  suku,  yakni  etnis  tolaki  telah  mendiami  dataran  konawe  sejak  zaman  dahulu. Sehubungan dengan kehadiran beberapa suku bangsa lain seperti Buton, Muna, Moronene, dan Bugis/Makassar serta etnis yang lain dari kalangan warga transmigran yang berasal dari pulau Jawa,  Bali  dan  Nusa  Tenggara.  Kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  Kabupaten  Konawe Selatan semakin  berkembang  seiring  dengan  dinamika sosial  dan  perubahan  budaya  sebagai ciri khas kehidupan masyarakat modern.
Tidak bisa dipungkiri bahwa terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan, tidak  terlepas dari adanya  program  transmigrasi  diwilayah  ini.  Bahkan  daerah  ini  merupakan  salah  satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang pertama kali menerima program transmigrasi sewaktu masih  bergabung dengan kabupaten Kendari. Oleh sebab itu 25% penduduk daerah ini adalah  transmigran yang berasal dari daerah Jawa, Bali dan Lombok.
Kebijakan transmigrasi di Indonesia dilakukan dalam rangka untuk pemerataan penduduk antara  pulau  Jawa  yang  begitu  padat  dengan  luar  jawa.  Menurut  Warsito  (1984),  bahwa mengenai  kepadatan  penduduk  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  penyebabnya,  terutama  di Pulau Jawa, Bali, Lombok dan Madura. Untuk itu, pemerintah Indonesia dalam usaha mengatasi hal  tersebut  mengambil  kebijaksanaan  dengan  cara  meningkatkan  program  transmigrasi melalui  pembangunan  nasional.  Selanjutnya,  Andang,dkk  (2018)  menyatakan  program perpindahan penduduk di Masa Kolonial  gencar dilakukan pada saat dibukanya perkebunan. Kolonial Belanda menginginkan tenaga kerja yang murah serta mudah. Program ini kemudian berlanjut  pada  masa  politik  etis,  walaupun  tujuan  awalnya  untuk  pemerataan  jumlah penduduk  akan  tetapi  banyak  terjadi  penyelewengan.  Kemudian  setelah  Indonesia  merdeka, masalah  kepadatan  penduduk  di  Pulau  Jawa  dan  Madura  masih  menjadi  perhatian  serius pemerintah. Oleh sebab itu, Pemerintahan Soekarno merencanakan program transmigrasi pada tahun 1950 yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi (Jawatan Transmigrasi).
Tujuan transmigrasi adalah untuk mengurangi dampak kepadatan penduduk, pemerataan penduduk dan untuk kesejahteraan penduduk. Transmigrasi juga bertujuan untuk mengurangi

## Abstract
The  transmigration  policy  in  South  Konawe  Regency  has  had  an  impact  on  socio- economic  welfare.  The  portrait  of  the  socio-economic  life  of  the  members  of  the transmigrant community swirls between structural and cultural contexts. For members of  the  transmigrant  community  who  have  been  classified  as  successful  in  building  a socio-economic  life  in  their  new  environment  by  demonstrating  the  ability  to  meet various types of daily needs, this is because their work ethic, spirit and motivation are more dominant than those who have not been able to show results in the midst of a new social  environment.  However,  there  are  important  matters  that  must  be  formulated, namely  those  related  to  land  preparation,  which  should  not  be  a  dispute  when  the transmigration community arrives at the location. Placement of transmigrant residents in a UPT location that does not begin with an accurate feasibility study on the status of land ownership, so that it is often worrying and disputes, especially on the part of the original transmigrant community members. In addition, social preparation is also very important because the pattern of transmigration and local people who are settled in one area will certainly cause cultural friction and lifestyle. Therefore the planning for new transmigration settlements must be carefully prepared so as not to cause new problems in South Konawe district.
Keywords :  Analysis, Poliyc, Transmigration Program
salah  satu  di  Indonesia,  yakni  kemiskinan.  Pemberian  lahan  dan  kesempatan  kerja  kepada transmigran yang miskin adalah upaya pengentasan kemiskinan dalam program transmigrasi. Pemerintah  Indonesia  juga  diuntungkan  dengan  adanya  program  ini.  Sebab,  transmigrasi mampu  membantu  pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  yang  berada  di  daerah berpenduduk minim (Musdalifah,2018).
Dari masa ke masa kebijakan program transmigrasi terus berkembang di Konawe Selatan. Hampir  setiap  tahunnya  daerah  ini  menerima  program  tersebut  yang  tersebar  di  berbagai kecamatan.  Oleh  sebab  itu,  hal  ini  menarik  untuk  dikaji  sejauh  mana  kebijakan  transmigrasi dapat  meningkatkan  kehidupan  masyarakat  di  Kabupaten  Konawe  Selatan,  utamanya  sejauh mana  tingkat  kesejahtraan  sosial  ekonomi  yang  telah  dicapai  dan  nikmati  oleh  warga komunitas transmigran kabupaten konawe selatan.

## B. Metodologi

## 1. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan sosioantropologis dan sosioekologis.

## 2. Informan Penelitian
Informan  penelitian  ini  adalah  warga  komunitas  transmigran  dan  penduduk  lokal  yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda yang kini bermukim dibeberapa Unit  Pemukiman  di  kecamatan  kabupaten  konsel.  Mereka  dipilih  dan  ditentukan  secara purposive sampling setelah dilakukan survei dilokasi tersebut.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi partisipasi yakni mengamati setiap gerak-gerik, tingkah laku dan aktifitas yang dilakukan oleh warga komunitas transmigran sehari-hari.
b. Wawancara  mendalam  (indept  interview) yakni dengan  cara  mengajukan  pertanyaan kepada informan terutama yang relevan dengan fokus penelitian.
c. Setelah  melakukan  survei  awal  yang  kemudian  diteruskan  dengan  observasi  dan dilanjutkan  dengan  wawancara  mendalam,  maka  akan  dirakit  seperangkat  kuesioner sebagai pertanyaan tertutup secara khusus.
d. Dokumen  penelitian  ini  diperlukan  untuk memperkaya  landasan  teoritis  yang  berkaitan dengan  tema  penelitian  ini.  Peneliti  akan  mengumpulkan  buku,  jurnal,  gambar,  atau sumber  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan  dengan  fenomena  kehidupan  sosial  warga transmigrasi.

## 4. Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  dalam  penelitian ini melupiti  ;  1)  Data  Primer,  yakni  data  yang  diperoleh peneliti  langsung  dari  sumber  pertama  dilokasi  penelitian  tanpa  melalui  perantara.  2)  Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari lapangan berupa data mengenai karakteristik lokasi penelitian maupun landasan teoritis.

## C. Hasil dan Pembahasan
Transmigrasi  dalam  arti  perpindahan  penduduk  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah sebagai  akibat  tumbuhnya  kekhawatiran  akan  kemunduran  kemakmuran  rakyat  yang disebabkan  tekanan  penduduk  yang  semakin  terasa.  Transmigrasi  merupakan  salah  satu program  pemerintah  dalam  rangka  pemecahan  masalah  kependudukan,  pemerataan pembangunan  dan  kesejahteraan  (Hardjono,  1982).  Sedangkan  menurut  Heeren  (2000), transmigrasi  adalah  perpindahan  dalam  hal  ini  memindahkan  orang  dari  daerah  yang  padat penduduknya  dalam  batas  negara  dalam  rangka  kebijaksanaan  nasional  untuk  tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang.
Tantangan  utama  dalam  pembangunan  masyarakat  di  Daerah  transmigrasi  ialah bagaimana  memanfaatkan  segala  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  pendatang  baru,  maupun masyarakat  setempat,  baik  berupa  keterampilan,  potensi  kehidupan  ekonomi,  sosial  dan budaya ,maupun potensi alam serta kondisi lingkungan. Pembangunan di Daerah transmigrasi dilakukan  dengan  membuka  dan  memanfaatkan  suatu  kawasan  yang  cukup  luas,  sebagian
besar  sebelumnya  merupakan  kawasan  hutan  yang  harus  dikonversi  terlebih  dulu  agar menjadi  kawasan  budi  daya.  Tanpa  perhitungan  yang  lebih  teliti,  kegiatan  tersebut  dapat menimbulkan  gangguan  terhadap  kelestarian  sumberdaya  alam  maupun  terhadap  kondisi lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  Daerah  transmigrasi  dipersyaratkan  yang berwawasan lingkungan, agar dapat mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan Dalam konteks kebijakan program transmigrasi di konawe selatan diarahkan untuk antara program  pengembangan  permukiman  dan  lingkungan  transmigrasi  dengan  menyiapkan permukiman transmigrasi baru, termasuk untuk para petani berpindah  dan perambah  hutan dan  mengembangkan  permukiman  transmigrasi  yang  telah  ada.  Program  ini  dilaksanakan dengan    Menyiapkan  areal  bagi  pembangunan  pemukiman  transmigrasi,  yang  umumnya semula merupakan areal hutan  yang dapat dikonversi, lalu membuat rencana pengembangan jangka panjang dan menengah serta rencana teknis tata ruang permukiman yang disesuaikan dengan rencana umum tenaga ruang Provinsi Sulawesi Tenggara  dan rencana umum tenaga ruang kabupaten Konawe Selatan. Selain itu pula dilaksanakan  pembangunan jaringan jalan, pembukaan  lahan,  pengukuran  dan  pengkaplingan,  pembangunan  rumah  beserta sarana  dan prasarana  permukimannya,  serta  fasilitas  umum  lainnya.Melaksanakan  pendayagunaan lingkungan seperti konservasi lahan dan air, membangun hutan desa dan membina kesehatan lingkungan. Selain itu pula melakukan membinaan sosial budaya terutama pembinaan dibidang pendidikan,  kesehatan  dan  keluarga  berencana  serta  lingkungan  hidup  di  pemukiman transmigran.
Transmigrasi  atau  pemindahan  penduduk  melalui  program  transmigrasi  sudah berlangsung  diwilayah  Kabupaten  Konawe  Selatan  yang  bermula  di  Desa  Sindang  Kasih Kecamatan Ranomeeto Barat saat ini. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Sindangkasih merupakan UPT tertua yang ada di Kabupaten Konawe Selatan karena sejak Bulan November tahun 1968 warga transmigran sudah ada diwilayah ini.  Pada tahun 1975 menyusul beberapa wilayah  UPT  disekitar  wilayah  Konda  seperti  Alebo,  Cialam  Jaya,  Masagena,  Langgea,  dan lainnya yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selanjutnya pada UPT moramo 1B Desa Pudaria Kecamatan Moramo mulai didiami oleh warga komunitas transmigrsi pada tahun 1976 yang berasal dari pulau Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa timur, dan Bali kemudian disusul oleh UPT  Desa  Mekar  Jaya  Kecamatan  Moramo  Utara  pada  tahun  1977  dari  Jawa  Barat  dan  Jawa Tengah,  akibat  korban  dari  bencana  alam.  Pada  tanggal  7  Juli  ditahun  yang  sama  kembali ditempatkan warga transmigran di UPT Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo sebanyak 350 KK dari Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Pada  tahun  1981  didatangkan  lagi  warga  transmigran  ke  lokasi  UPT  Desa  Atari  Indah Kecamatan  Lalembu  dari  DKI  Jakarta,  Purwakatra,  Demak  dan  Kediri.  Dari  tahun  ke  tahun program  ini  terus  berjalan  dan  terdiri  dari  empat  tahapan  berasal  dari  pulau  Bali,  sebanyak 100  KK,  Kabupaten  Bangli  sebanyak  25  KK,  Kabupaten  Gianyar,  Kabupaten  Jembrana, kemudian pada tahapan kelima berasal dari Cilacap dan Jawa Tengah, dan tiga tahun kemudian Desa ini kembali kedatangan warga komunitas transmigran lokal sebanyak 25 KK dari sekitar Desa  Punggaukawu  Kecamatan  Benua.  Pada  tahun  2000-  an  program  transmigrasi  baru  di konawe Selatan di Desa Arongo (UPT Arongo) kecamatan landono  dan desa Roda Kecamatan Kolono.
Lokasi  transmigrasi  ditempatkan  pada  lokasi  yang  relatif  jauh  dari  jalan  raya,  dengan alasan  penataan  lingkungan  dan  kemudahan  jangkauan  tenaga  listrik,  maka  mereka  diikut sertakan dalam program transmigran ini dengan cara dibangunkan rumah diatas tanah milik mereka sendiri dan diberikan jaminan hidup selayaknya seperti komunitas transmigran asal.
Dari  hasil  penelitian  telah  nampak  bahwa  beberapa  wilayah  tertentu  telah  mengalami pertumbuhan sosial ekonomi secara cepat ada pula yang masih tergolong lambat. Kecamatan yang menjadi sampel penelitian dapat disebutkan sebagai transmigran yang paling maju dan berkembang,  diantaranya  ialah  Kecamatan  Mowila,  Kecamatan  konda,  dan  Kecamatan Ranomeeto  serta  UPT  yang  berasal  dari  Desa  Marga  Cinta. Beberapa  wilayah  UPT  yang kategori  menengah  secara  sosial  ekonomi  diantaranya  UPT  Desa  Punggaukawu  Kecamatan Benua,  Desa  Puao  dan  Puusanggula  Kecamatan  Angata.  Wilayah  yang  tergolong  miskin  dan terbelakang diantaranya adalah warga komunitas transmigran yang menghuni lokasi UPT Desa Pudaria Kecamatan Moramo, UPT Desa Sarandua, serta UPT Desa Amahola Kecamatan Moramo yang sangat sulit dijangkau.
Bahkan  ada  Unit  Pemukiman  Transmigrasi  yang  belum  menunjukkan  kemajuan  atau perkembangan  dari  sisi  kehidupan  sosial  ekonomi  yaitu  di  UPT  Arongo  dan  Roda.  Hasil
penelitian menunjukan bahwa masih terdapat masalah lahan untuk kegiatan bercocok tanam yaitu sengketa lahan antara lahan transmigrasi dan pihak investor perkebunan tebu dan Sawit (PT.Merbau/kelapa sawit  dan PT.Tiran/Tebu)
Potret  kehidupan  sosial  ekonomi  warga  komunitas  transmigran  tersebut,  tidak  hanya dipengaruhi oleh faktor geografis dan potensi alam yang mendukung atau kurang mendukung, namun  sangat  ditentukan  oleh  etos  kerja  masyarakat  serta  perhatian  pemerintah  setempat. Tanaman utama yang menjadi penopang ekonomi bagi masyarakat diwilayah  UPT  ini adalah tanaman jangka pendek berupa sayur mayur yang pemasarannya langsung dibawah ke Pasar Baruga sebagai salah Satu pusat penjualan sayur mayur terbesar dikota kendari.
Secara  sosial  dkonomi  sebenarnya  masyarakat  sudah  berpeluang  untuk  maju  dan berkembang  karena  hampir  semuanya  sudah  bekerja,  ada  yang  bertani  dengan  lahan  yang dimiliki  sendiri,  ada  yang  bekerja  sebagai  pemecah  batu,  ada  pula  yang  berstatus  sebagai pegawai  negeri,  namun  petani  kadang  terkendala  dengan  kondisi  tanah  yang  kurang  subur, pemecah batu terkendala dengan harga jual batu pecah semakin menurun jadi kondisi ekonomi masyarakat disana tidak merata.
Dalam  konteks  kebijakan,  tentunya  program  transmigrasi  di  Konawe  Selatan  telah memberikan  dampak  terhadap  kemajuan  sosial  ekonomi,  namun  demikian  ada    hal  penting yang harus diformulasikan yaitu yang berkaitan dengan persiapan lahan yang seharusnya tidak menjadi sengketa  ketika masyarakat  transmigrasi tiba  di  lokasi  tersebut.  Penempatan  warga transmigrasi disuatu lokasi UPT yang tidak diawali dengan studi kelayakan secara akurat atas status  kepemilikan  tanah,  sehingga  kerap  kali  mencemaskan  dan  perselisihan  semua  pihak, terutama pihak warga komunitas transmigran asal. Selain itu pula persiapan sosial juga sangat penting karena dengan pola transmigrasi dan masyarakat lokal yang di mukimkan dalam satu wilayah  tentunya  akan  menimbulkan  gesekan  budaya  dan  pola  hidup.  Oleh  sebab  itu perencanaan  permukiman  transmigrasi  baru  harus  disiapkan  secara  matang  sehingga  tidak menimbulkan permasalahan baru di kabupaten Konawe Selatan.

## D. Kesimpulan
Kebijakan transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan telah memberikan dampak terhadap kesejahtraan sosial ekonomi. Potret kehidupan sosial ekonomi warga komunitas transmigran berkelindang  diantara  konteks  struktural  dan  kultural.  Bagi  warga  komunitas  transmigran yang  sudah  tergolong  sukses  membangun  kehidupan  sosial  ekonomi  dilingkungan  barunya dengan  menunjukkan  kemampuan  memenuhi  berbagai  jenis  kebutuhan  sehari-hari  adalah karena etos, spirit dan motivasi kerjanya yang lebih doniman ketimbang mereka yang belum mampu menunjukkan hasil ditengah lingkungan sosial yang baru.
Namun  demikian  terdapat  juga  warga  transmigran  utamanya  didaerah  UPT  Arongo  dan Roda belum menunjukan perkembangan yang signifikan. Berbagai faktor yang menyebabkan warga  komunitas  transmigran,  sehingga  sebagian  diantara  mereka  hengkang,  pergi  dan  lari meninggalkan  perkampungan  UPT  sebagai  lingkungan  sosial  barunya  diantaranya  adalah penempatan warga transmigrasi disuatu lokasi UPT yang tidak diawali dengan studi kelayakan secara akurat atas status kepemilikan tanah, sehingga kerap kali mencemaskan semua pihak, terutama pihak warga komunitas transmigran asal. Oleh sebab itu perencanaan permukiman transmigrasi  baru  harus  disiapkan  secara  matang  dan  persiapan  sosial  yang  baik  sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kabupaten Konawe Selatan.

## E. Referensi
Firmansyah,  A.,  Superman,  S.,  &  Bayuardi,  G.  (2018).  Pengalaman  Transmigrasi  di  Indonesia (Studi  di  Desa  Olak-Olak,  Kecamatan  Kubu,  Kabupaten  Kubu  Raya). HISTORIA:  Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 6 (2), 379-390.
Hardjono, J. M. (Ed.). (1982). Transmigrasi, dari kolonisasi sampai swakarsa (Vol. 1). Gramedia.
Heeren,  H.  J.  (1977). Transmigrasi  di  Indonesia:  hubungan  antara  transmigran  dan  penduduk asli,  dengan  titik  berat  Sumatera  Selatan  dan  Tengah .  Gramedia,  diterbitkan  untuk Lembaga Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan Yayasan Obor.
Musdalifah.  (2018).  Pengaruh  Transmigrasi  terhadap  Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat  di desa panceloreng Kab.Wajo.
Selatan, K. (2005). Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka. BPS tsb. Warsito,  R.  (1984). Transmigrasi :  dari  daerah  asal  sampai  benturan  budaya  ditempat pemukiman.