ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kepemilikan Rumah Hunian Oleh Orang Asing Diatas Hak Milik
I Nengah Suriata Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti nengahsuriata1@stispolwb.ac.id

## Abstract
The need for residential housing for foreigners who reside is a basic right that should be considered. Foreigners who have competencies in the field of tourism, managers, and other expertise for the Indonesian state are very realistic because the knowledge of foreigners' work skills for progress is mostly owned by foreigners. Indonesia as a country that will lead to progress is in dire need of knowledge and skills in various fields of technology, management and increasing resources both human and natural resources.
The research method is carried out with the type of normative legal research method, with the source of primary legal material Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 103 of 2015 concerning Ownership of Residential Houses or Occupancy by Foreigners Residing in Indonesia, and other laws and regulations related to the issues discussed. While secondary legal materials are library books, journal articles on line journal system, scientific papers, and reviews in the mass media and others.
The results of the study indicate that there is conformity between the Republic of Indonesia Government Regulation Number 103 and the Republic of Indonesia Government Regulation in Article 4 letter a and number 1 of Number 10 of 1996 concerning Cultivation Rights, Building Rights and Land Rights Article 39 letter e and land objects Article 40 letter c, as well as the Republic of Indonesia Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Land Management Rights, Land Rights, Flat Housing Units and Land Registration Article 49 paragraph (1).

## Abstrak
Kebutuhan akan hunian rumah tempat tinggal bagi orang asing yang bertempat tinggal merupakan hak asasi yang patut diperhatikan. Orang asing  yang memeliki kompentensi di bidang kepariwisataan, manajer, maupun keahlian lainnya bagi negara Indonesia sangat realistis karena pengetahuan ketrampilan kerja orang asing untuk kemajuan tersebut kebanyakan dimiliki oleh orang asing. Negara Indonesia sebagai negara yang akan menuju kemajuan sangat membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan berbagai bidang teknologi, menajemen maupun meningkatkan Sumber Daya baik sumber daya manusia maupun alam.
Metode penelitian dilakukan dengan  jenis metode penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum primer Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia,  dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan permasalahan yang dibahas.Sedangkan bahan hukum sekunder buku kepustakaan, artikel-artikel jurnal on line jurnal system,  karya ilmiah, dan ulasan-ulasan di media masa serta lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesesuaian  antara Peraturan Pemerintah  Republik Nomor 103 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam Pasal 4 huruf a dan angka 1  Nomor 10 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah Pasal 39 huruf e  dan objek tanah Pasal 40 huruf c, serta  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  18 Tahun 2021  tentang Hak Pengelolaan tanah, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 49 ayat (1)

## Info Artikel
Diterima :
Tgl 12 April 2024
Revisi     :
Tgl 22 April 2024 Terbit     : Tgl 05 Juni 2024 Key words: Foreigner's Right to Use; Legal Certainty Kata Kunci: Hak Pakai Orang Asing; Kepastian Hukum Corresponding Author :
I Nengah Suriata, E-mail : nengahsuriata1@ stispolwb.ac.id
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PENDAHULUAN
Wilayah Negara Indonesia  merupakan daerah pilihan kunjungan terbanyak pariwisata dari manca negara, sehingga beberapa provinsi di Indonesia  menjadi destinasi wisata di dunia. Oka A. Yoeti,  menyebutkan bagi orang asing dari negara-negara yang perekonomiannya  sudah maju mengkomsumsi barang-barang mewah ( luxorius goods) sudah berkurang, hanya sebatas membeli bagi kebutuhan hidupnya, namun kebutuhan jasmani dan rohani merupakan kebutuhan primer bagi mereka.  Bagyono, menyebutkan bahwa “jenis akomodasi antara lain, hotel, motel, wisma, pondok wisata, villa, apartemen, karavan, perkemahan, kapal pesiar, yact, pondok remaja, dan sebagainya.
Berkaitan dengan berbagai jenis akomodasi pariwisata dibutuhkan manajer professional dari orang asing untuk mengoperasionalkan akomodasi tersebut. Orang asing memiliki pengetahuan dan ketrampilan dibidang berbagai jenis akomodasi pariwisata. Bukan semua akomodasi pariwisata  membutuh keahlian dari orang asing, terdapat juga  orang warga negara Indonesia yang telah mampu mengoperaionalkan berbagai jenis akomodasi pariwisata. Bagi warga negara asing yang menjadi top manager  tentu kita harus menyiapkan rumah hunian sebagai tempat tinggal. Tempat bersosial didalam keluarga merupakan kebutuhan mendasar dari semua orang. Menurut Abrahan Maslow bahwa kebutuhan mendasar hidup manusia dapat digambarkan sebagai suatu piramida yaitu  kebutuhan dasar yaitu psichologi yang meliputi udara bersih, air, tempat hunian, makanan, dan lain sebagainya; pada tingkatan berikutnya kebutuhan atas  perasaan aman dari bebas dari gangguan fisikdan psikhis, bebas   dari perasaan kekhawatiran,  dan tercipta perasaan kedamaian, kemudian tahapan selanjutnya perasaan cinta kasih dan memiliki berbagai kebutuhan kehidupan dan kebutuhan tertinggi yaitu pengakuan atas pengembangan diri sendiri yang meliputi; pengakuan terhadap masyarakat, kebebasan berkreativitas, memiliki kebebasan berstatus sebagai mahluk social. Hierarchi of need digambarkan seperti dibawah ini
Gambar 1 Maslow’s Hierarchy of Needs
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Rumah sebagai tempat tinggal tetap merupakan kebutuhan hidup bagi setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hunian tempat tinggal bagi orang asing untuk meningkatkan derajat pola hidup berkualitas di wilayah Indonesia.  Peningkatan kualitas kehidupan bagi setiap orang asing  dalam kepemilikan rumah sebagai hunian  dengan status   secara kepastian hukum. Perkembangan dewasa ini melalui penanaman investasi oleh orang asing, akan membutuhkan rumah sebagai hunian  tempat tinggal yang aman, nyaman serta terhindar dari gangguan psikhis. Menurut Gustav Rabbuck tujuan hukum  ( recht idea) terdiri kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.  Kepastian hukum bagi orang asing yang menempati rumah sebagai hunian tempat tinggal tetap, agar terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Oleh karena itu kepastian hukum sebagai prasyarat sangat penting untuk mendukung kenyamanan, keamanan dan   kemakmuran bagi orang asing yang menempati rumah sebagai hunian tempat tinggal. Berkaitan kepastian hukum menurut E. Fernando M.Manullang menyebutkan bahwa; kepastian hukum terdapat empat prinsip yang dipenuhi agar dapat tercapai kepastian hukum yaitu: hukum tidak boleh samar, legislatif dilarang menciptakan hukum tidak boleh berlaku surut, badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara terbatas.
Kepastian hukum yang berkaitan dengan proposal ini adalah kepastian hukum yang dikemukan oleh Gustav Rabbuck yaitu kepastian hukum merupakan tujuan hukum (recht idea). Kepastian hukum merupakan  tujuan hukum (recht idea )  dari Gustav Rabbuck bernilai filosofis. Nilai filosofis  kepastian hokum dari  tujuan hukum (recht idea ) merupakan hakikat kepemilikan rumah secara ontologis. Kepemilikan rumah yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria Pasal 42 huruf b :  Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia.  Orang asing yang berkedudukan di Indonesia merupakan orang asing yang memiliki izin tempat tinggal. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (PP 103/2015)   Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP 103/2015, menyebutkan  bahwa  kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian diperuntukkan bagi orang asing  pemegang izin tinggal  di Indonesia dengan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara Epistemologi perolehan kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian dilakukan dengan mengisi permohonan pendaftaran perubahan oleh orang asing kepada Kepala Badan Pertanahan setempat dengan melampirkan identitas diri pemohon. Pihak Badan Pertnahan setempat melakukan perubahan pada Pencatatan Tanah tanpa merubah pada sertifikat Hak Milik  atau Hak Guna Bangunan.  Sedangkan secara Aksiologis bahwa kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keamanan, kenyaman dan kesejahteraan bagi orang asing.  Orang asing yang diberikan status kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian adalah orang asing yang
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi priwisata di setiap Provinsi di Indonesia sangat pesat perkembangannya yang membutuhkan para tenaga professional orang asing untuk bekerja di provinsi Bali sebagai suatu contoh. Seiring perkembangan pariwisata tersebut, wilayah tanah di provinsi Bali sangat sempit untuk memberikan  kepemilikian rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing  dengan memberikan hak pakai. Terlebih lagi pendudukan yang bertempat tinggal di provinsi Bali semakin hari bertambah. Penduduk Provinsi Bali menurut statistik tahun 2021  sesuai  Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Bali sebanyak 4,27 juta jiwa pada Juni 2021. Menurut kelompok umur, terdapat 2,99 juta jiwa (69,86%) atau mayoritas penduduk di Pulau Dewata merupakan kelompok usia produktif (15-65 tahun).  Sedangkan di wilayah Kabupaten Badung tahun 2021 jumlah penduduk Badung diperkirakan mencapai sekitar 711,4 ribu jiwa dengan penduduk laki-laki sekitar 362,2 ribu jiwa dan penduduk perempuan sekitar 349,1 ribu jiwa. Sedang luas wilayah Kabupaten Badung  terdiri dari 6 kecamatan, 16 kelurahan dan 46 desa. Pada tahun 2017, dengan luas wilayah 418,62 km². Berdasarkan atas luas wilayah 418,62 km² dibandingkan dengan jumlah penduduk di kabupaten Badung 349,1 ribu jiwa, maka setiap  penduduk memproleh luas sebanyak 1,2 M2 ( Meter persegi). Berkaitan dengan uraikan tersebut diatas, maka dibutuhkan jaminan sosial dan keamanan, kenyamanan serta perlindungan dan kepastian hukum bagi orang asing untuk memiliki rumah  hunia tempat tinggal di Indonesia. Dari uraian tersebut diatas, dapat dikemukan rumusan permasalahan yaitu:  Bagaimana kekuatan hukum hak pakai bagi orang asing yang memiliki rumah tempat hunian di Indonesia.?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu norma yang tertuang dalam peraturan-perundangan yang belum diterapkan di dalam masyarakat. Bahan hokum yang dipergunakan yaitu bahan hokum  yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960, dan Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunia Oleh Orang Asing, serta  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Atas Tanah serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini. Bahan sekunder berupa buku-buku hukum kepustakaan, artikel,  serta karya ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam memunuhi hak dasar   orang asing memiliki rumah hunian  sebagai salah satu kebutuhan tempat tinggal yang bekerja di Indonesia yyang memberikan kontribusi terhadap devisa negara. Negara memproleh
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
keuntungan  melalui pendapatan non pajak  untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dinyatakan bahwa orang asing dapat memiliki hak pakai atas kepemilikan tempat tinggal yang berkedudukan di Indonesia, yaitu :
a. Orang asing dapat memiliki  rumah tempat  tinggal atau hunian  diatas tanah hak pakai;
b. Rumah tunggal atau satuan  rumah susun diproleh  dari pembelian unit baru;
c. Orang asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian jika orang asing tersebut harus izin tempat tinggal di Indonesia seuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Kepemilikian rumah tempat tinggal atau hunian dimaksud dapat diwariskan.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), (2) dan ayat (3),  dan Pasal 7 ayat (1),(2) dan ayat (3)  PP 103/2015,  pada intinya batas waktu atau jangka waktu hak pakai bangunan atau tanah  bagi Warga Negara Asing (WNA) dapat dikategorikan menjadi dua yaitu jangka waktu yang disepakati tidak lebih lama dari 30 tahun dan pemberian hak pakai dapat diperpanjang  paling lama 20-30 tahun  sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  18 Tahun 2021  tentang Hak Pengelolaan tanah, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa  hak pakai terdiri atas hak pakai dengan jangka tertentu dan hak pakai selama dipergunakan.
Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan  dan/atau memungut hasil  dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang Undang Pokok Agraria.  Tanah yang diberikan hak pakai dengan jangka waktu sesuai Pasal 51 ayat (1) terdiri dari : (1)  tanah negara; (2) Tanah Hak Milik; dan (3) Tanah Hak Pengelolaan.
Hak pakai diatas tanah negara  diberikan  dengan  keputusan  pemberian hak oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), dengan jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun, dan diperbaharui untuk jangka waktu maksimal 30 tahun. Ketentuan untuk memperpanjang yaitu (1)  tanah diusahakan dan dimanfaatkan dalam keadaan baik sesuai dengan sifat dan pemberian hak; (2) pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak; (3) pemegang masih memenuhi persyaratan pemegang hak; (4) tanahnya masih sesuai penggunaan tata ruang dan; (5) tidak dipergunakan dan/atau  direncanakan untuk kepentingan umum.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Hak Pakai diatas tanah hak milik melalui pemberian oleh pemegang hak milik  dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jangka waktu hak pakai hak milik maksimal 30 tahun dan dapat diperbaharui dengan akta pemberian hak pakai  diatas tanah hak milik dibuat oleh PPAT serta didaftar di Kantor Pertanahan setempat atas persetujuan pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik tanah. Sedangkan hak pakai diatas tanah hak pengelolaan diberikan  dengan keputusan pemberian hak  oleh Menteri ATR  berdasarkan persetujuan  pemegang hak pengelolaan. Jangka waktu hak pakai diatas tanah hak pengelolaan maksimal 30 tahun dapat diperpanjang selama 20 tahun dan diperbaharui maksimal 30 tahun. Ketentuan yang berlaku dalam perpanjangan hak tanah pengelolaan seperti dimaksud dalam pemberian hak pakai diatas tanah negara dan ditambah dengan persetujuan hak pengelolaan.
Dalam pelaksanaan hak pakai tanah negara,  hak  atas tanah pengelolaan berakhir atau dapat dihapus apabila :
a. Berakhirnya jangka waktu  sesuai jangka waktu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan keputusan, perpanjangan, dan pembaharuan haknya, untuk hak pakai dengan jangka waktu;
b. Dibatalkan hak oleh Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) sebelum jangka waktunya berakhir yaitu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 57 PP 18/2021, melanggar perjanjian yang telah disepakati, cacad administrasi, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.
c. Diubah haknya diatas hak lain;
d. Dilepas haknya sesuai jangka waktunya;
e. Dilepas untuk kepentingan umum;
f. Dicabutkan hak berdasarkan undang-undang;
g. Ditetapkan sebagai tanah terlantas;
h. Ditetapkan sebagai tanah musnah;
i. Berakhirnya sesuai dengan perjanjian;
j. Pemegang hak sudah tidak sesuai sebagai subyek hak
Kepemilikian rumah bagi orang asing sebagai tempat tinggal dalam suatu wilayah kerja sangat dibutuhkan bagi pekerja asing. Rumah hunian  orang asing merupakan perwujudan pekerja asing agar berkosentrasi bekerja dalam upaya untuk meningkatkan produktivitasnya. Disamping itu juga untuk menciptakan ketenangan dalam bekerja sehingga tingkat kesejahteraan hidup akan terjamin kebutuhan dasarnya.
Menurut Abraham Maslow menyebutkan motivasi menyebabkan perilaku mengarahkan tujuan. Maslow mengemukakan pendapatnya bahwa: kebutuhan bagi manusia dalam menjalani hidupnya didasarkan oleh
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
kebutuhan secara berjenjang, oleh Abrahan Maslow disebutkan The Need Hierarcy Model.  Jenis-jenis kebutuhan menurut Abraham Maslow terdiri atas kebutuhan fisiologi, kebutuhan keselamatan, kebutuhan social, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.  Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam kelangsungan hidupnya sebagai manusia. Tanpa adanya kebutuhan fisiologi ini manusia akan terganggu dalam kelangsungan hidupnya. Dengan adanya terpenuhinya kebutuhan fisiologi ini akan meningkatkan kebutuhan atas rasa keselamatan, keamanan, yaitu setiap manusia akan membutuhkan rasa terbebas dari gangguan phikisnya, fisik maupun terbebas dari gangguan lainnya.  Selanjutnya kebutuhan social yang pada hakikatnya manusia sebagai mahluk social dengan selalu berinterkasi dengan manusia lain. Manusia tidak akan bias hidup tanpa adanya interaksi dengan manusia lain, karena saling membutuhkan dalam kelangsungan hidupnya.  Kebutuhan atas penghargaan, dimaknai bahwa manusia akan menghargai diri sendiri, adanya perasaan penghormatan dan penghargaan dari lingkungan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, sehingga terjalin hubungan penghargaan secara kemanusiaan. Terakhir kebutuhan atas aktualisasi diri, yaitu dalam kehidupan sehari-hari , mampu mengembangkan diri sendiri sehingga akan mendapatkan penghargaan dari manapun.
Kebutuhan secara fisiologi akan tempat tinggal rumah hunian bagi orang asing sebagai kebutuhan dasar dalam kelangsungan hidupnya, dilandasi dengan peraturan perundang-undangan  sebagai kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960-104, dan  Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, (UU 5/1960)  sebagai landasan hukum sangat kuat bagi kepemilikan rumah hunian tempat tinggal bagi orang asing. Dasar Hukum terdapat dalam Pasal 42  huruf b yang menyebutkan bahwa “ Yang dapat mempunyai hak pakai ialah  orang asing yang berkedudukan di Indonesia”. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing Yang Berkedudukan Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Atas Tanah (PP 40/1996) , dalam Pasal 39 huruf e menyebutkan :”Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia”. Orang asing yang bertempat di Indonesia berdasarkan peraturan peraturan tersebut diatas diberikan hak pakai dengan jangka waktu terbatas.
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi  di era global saat ini, dengan dibarengi kelancaraan dan kemajuan di bidang kepariwisataan di Indonesia serta orang asing menjadi pekerja pariwisata, maka dibutuhkan rumah hunian tempat tinggal. Demi untuk menjamin kepastian hukum kepemilikian rumah hunian tempat tinggal bagi orang asing, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Pemilikikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, selanjutnya disebut (PP 103/2015), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793.
Berkaitan dengan rumah hunian sebagai tempat tinggal bagi orang asing, sesuai Pasal 2 PP 103/2015 disebutkan  bahwa; “Orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak Pakai”. Persyaratan utama untuk memiliki rumah tempat tinggal dengan hak pakai diatas hak milik orang lain adalah harus memiliki izin tempat tinggal di Indonesia, termasuk juga ahli warinya harus memiliki izin tempat tinggal.  Hak Pakai diatas hak milik  yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai diatas hak milik  dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide Pasal 4  huruf a angka 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Sususn, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021)  Pasal 49 ayat  (2) huruf e yakni : Hak Pakai dengan jangka waktu  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  diberikan kepada orang asing. Peraturan Perundang-undangan ini mempertegas kembali peraturan perundang-undangan PP 40/1996, PP 103/2015, PP 18/2021 serta tidak bertentangan dengan UU 5/1960. Dalam memberikan perlindungan hukum, ketertiban, jaminan  kepastian hukum, maka hak pakai bagi hunian atau rumah tempat tinggal bagi orang asing, dan akta peralihan hak pakai dibuat oleh Notaris.
Dalam Pasal 1  angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Kewenangan untuk membuat akta autententik hanya secara sah menurut hukum atau undang-undang tentang jabatan Notaris hanya dibuat oleh Notaris. Notaris akan melakukan identitifikasi masing-masing pihak yang dibuktikan adanya sertifikat hak serta kelengkapan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pemberi hak. Begitu pula penerima hak pakai  dapat menunjukkan identitas diri berupa paspor, izin tempat tinggal, keterangan sebagai seorang pekerja di suatu lembaga tertentu.  Notaris melakukan investigasi kedua belah pihak  untuk membuat  akta hak  pakai, selanjutnya  dibacakan dihadapa kedua belah pihak, apabila sudah dimengerti  baru dilakukan penandatangani  akta pakai. Selanjutnya akta hak pakai didaftarkan di Badan Pertanahan setempat untuk memutasikan hak kepada orang asing sebagai hak pakai atas sebidang tanah serta apapun yang berada diatasnya.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## KESIMPULAN
Hasil penelitian  ini dapat dismimpulkan  bahwa:  menunjukkan adanya kesesuaian  antara Peraturan Pemerintah  Republik Nomor 103 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam Pasal 4 huruf a dan angka 1  Nomor 10 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah Pasal 39 huruf e dan objek tanah Pasal 40 huruf c, serta  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  18 Tahun 2021  tentang Hak Pengelolaan tanah, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 49 ayat (1).

## DAFTAR PUSTAKA
Attamimi, A. H. (1990). Pernanan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara. Disertasi. Universitas Indonesia.
Bagyono. (2005). Pariwisata dan Perhotel. Alpabeta.Bandung Manullang, E. F. M. (2016). Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. Pranada Media.Jakarta Yoeti, O. A. (1990). Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa.Bandung

## Sumber Internet
Erizka Permatasari, hukum online. Com/klinik/a/ ha katas tanah dan bangunan bagi orang asing di Indonesia, diakses tanggal 22 Maret 2022, Pukul 10.30 wita.
Viva Budy Kusnandar  htps : //databoks. katadata. co. id  /datapublish /2021 / 12 /03/ penduduk-bali-capai-427- juta-mayoritas-usia-produkti,  3/12/2021, 15.20 WIB,  diakses 23 Januari 2022 Pukul 10.01 wita. https://www.simplypsychology.org/self-actualization.html, diakse3s pada hari Kamis 28 September 2023, Pukul 15.39 wita.
https://badungkab.bps.go.id/publication/download.htm, diakses 24 Januari 2022, Pukul 09.55. wita https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Badung, diakses 24 Januari 2022 Pukul 10.17 wita https://www.studimanajemen.com/2019/02/teori-motivasi-abraham-maslow-hierarki.html, diakses tanggal 21 Maret 2022, Pukul 09.40 wita.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960-104, dan  Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 , Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1996 Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  18 Tahun 2021  tentang Hak Pengelolaan tanah, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630