## ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN  PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU
Oleh: Christian Juni Fourthus P. 1)
Raymond Hidayat Nadapdap 2)
Ade Yuliany Siahaan 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
emrizal@gmail.com 1) marnaekkevin@gmail.com 2)
yulianysiahaan01@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
This study aims at analyxing the regulation of criminal acts of corruption according to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and how the law views corruption during the pandemic.The bad impact produced by the current criminal act  of  corruption  is  very  dangerous  for  the  interests  of  the  nation  and  the  state.  The problem  of  corruption  essentially  cannot  be  separated  from  formal  law  and  religious norms that develop in Indonesian society. Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law  Number  20  of  2001  when  viewed  in  terms  of  conditions  during  a  pandemic  like this. The research method in this thesis is normative juridical which is descriptive. It is carried  out  by examining  secondary  data,  which  is  related  to corruption  according  to the laws in force in Indonesia. The data collection tools used in writing this thesis are through  document  studies  and  literature  study  methods.  (library  research).  The  data analysis  method  uses  qualitative  methods,  namely  the  data  obtained  are  compiled systematically and analyzed qualitatively to achieve clarity on the problems discussed. The  results  of  this  study  indicate  that  in  the  Corruption  Crime  Act  in  Indonesia, corruption is prohibited for any reason and committed by anyone who is included in the legal subject of corruption according to the law. Because in the applicable regulations, acts of corruption are tantamount to harming state finances and things like this cannot be tolerated by law enforcement Keywords: Corruption, Covid-19 Pandemic

## ABSTRAK
Dampak  buruk  yang  dihasilkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  saat  ini  sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.Permasalahan korupsi pada hakekatnya tidak  dapat  dilepaskan  dari  hukum  formal  dan  norma-norma  agama  yang  berkembang dalam  masyarakat  Indonesia.Oleh  karena  itu  sangat  menarikuntuk  membahas  tentang “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila ditinjau dengan sisi kondisi pada masa pandemi seperti  ini.  Di  dalam  penelitian  ini  permasalahan  yang  dibahas  adalah  Pengaturan Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo UndangUndang  Nomor  20  Tahun  2001  dan  bagaimana  Hukum  memandang  Korupsi pada  masa  pandemi.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif yang  bersifat  deskriptif.Dilakukan  dengan  meneliti  data  sekunder,  yang  berkaitan
dengan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi dokumen dan metode  studi  pustaka  (library  research).Metode  analisis  data  menggunakan  metode kualitatif,  yaitu  data  didapat  disusun  secara  sistematis  dan  dianalisis  secara  kualitatif untuk  mencapai  kejelasan  masalah  yang  dibahas.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia,  Korupsi  dilarang dengan  alasan  apapun  dan  dilakukan  oleh  siapapun  yang  termasuk  ke  subjek  hukum tindak  pidana  korupsi  menurut  undang-undang  tersebut.  Karena  dalam  peraturan  yang berlaku tindakan korupsi sama saja dengan merugikan keuangan negara dan hal seperti ini tidak dapat ditolerir oleh penegak hukum Kata Kunci:  Tindak PidanaKorupsi, Pandemi Covid-19

## I. PENDAHULUAN
Problematika  yang  sangat  kerap terjalin  pada  negeri  hukum  merupakan maraknya  kejahatan-  kejahatan  manusiawi, salah  satunya  merupakan  penggelapan.  Di tengah  usaha  pembangunan  nasional  di bermacam  aspek,  harapan  warga  buat membasmi penggelapan serta wujud penyimpangan  yang  lain  terus  menjadi bertambah, sebab dalam faktanya terdapatnya aksi penggelapan sudah memunculkan kehilangan negeri yang amat besar  yang  berakibat  pada  tampaknya darurat di bermacam aspek.
Perbuatan  kejahatan  penggelapan ialah  melotot  spesial  yang  diatur  dengan cara  tertentu  di  luar  Buku  Hukum  Hukum Kejahatan.  Di  dalam  cara  penindakan permasalahan  penggelapan  legal  prinsip yang  diprioritaskan  ataupun  didahulukan cara  penyelesaiannya.  Perihal  ini  cocok dengan  Pasal  25  Undang-  Undang  Nomor. 20  Tahun  2001  mengenai  Pergantian  Atas UU  Nomor.  31  Tahun  1999  mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, yang melaporkan kalau investigasi,  penuntutan,  pengecekan  di konferensi  majelis  hukum  dalam  masalah penggelapan  didahulukan  dari masalah  lain untuk penanganan secepatnya.
Perbuatan  kejahatan  penggelapan diketahui  selaku  kejahatan-  kejahatan  luar lazim. Selaku tahap kebijaksanaan penyelesaian perbuatan kejahatan penggelapan,  ada  sebagian  nilai  berarti
yang  dirumuskan  oleh  pembuat  hukum yang  bisa  dipakai  selaku  perlengkapan jaring  supaya  memunculkan  rasa  kapok untuk  para  pelakon  penggelapan  ialah dengan  terdapatnya  hukuman  berat  serta dasar  pembuktian  menjempalit  di  mana salah  satunya  merupakan  kejahatan  mati. Kemauan  dalam  pemberantasan  perbuatan kejahatan penggelapan sudah melatarbelakangi pandangan dari
terdapatnya kebijaksanaan perumusan terpaut  kejahatan  mati  itu.  Kebijaksanaan aplikasi bisa tidak cocok dengan kebijaksanaan  formulasinya  dimana  juri sungkan  mempraktikkan  kejahatan  mati pada  para  pelakon  perbuatan  kejahatan penggelapan, walaupun negeri sudah hadapi kehilangan  finansial  negeri  dalam  jumlah yang  besar  serta  apalagi  tidak  sedikit  pula peluang  dalam  mencapai  keselamatan  dari warga hendak lenyap disebabkan terdapatnya
perbuatan
kejahatan penggelapan ini begitu juga dasar pembuktian menjempalit. Mutu serta jumlah penggelapan pada dikala ini dipakai selaku  tolok  ukur  dalam  penjatuhan eksekusi  kejahatan  mati  serta  diperparah dengan  terdapatnya  perkara  keberadaan kejahatan  mati  pada  sistem  yang  legal. Perihal  itu  ialah  kelemahan  yang  terdapat pada  UU  Tipikor  ini.  Pengaturan  hal kejahatan  mati  dalam  UU  Tipikor  ialah terdapat  pada  Pasal  2  ayat  (2)  yang melaporkan kalau:“ Dalam perihal perbuatan kejahatan penggelapan
sebagaimanadimaksud  dalam  ayat  (1) dicoba dalam kondisi khusus kejahatan mati bisa dijatuhkan..”Berdasarkan latar belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan di  atas  maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian  dengan  judul,” Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penguatan  hukum  ialah  metode dikerjakannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-  norma  hukum  dengan metode  nyata  berlaku  seperti  prinsip tindakan  dalam  setelah  itu  arah  atau hubungan-  ikatan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Penguatan Ditinjau  dari  akhir  subjeknya,  penguatan hukum  itu  dapat  dicoba  oleh  nilai  yang besar  dan  dapat  pula  diartikan  berlaku seperti  upaya  penguatan  hukum  oleh  nilai dalam  arti  yang  terbatas  atau  kecil.  Dalam arti  besar,  metode  penguatan  hukum  itu menyangkutkan  semua  nilai  hukum  dalam masing-  masing  jalinan  hukum.  Siapa  saja yang  melakukan  determinasi  normatif  atau melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu  dengan  melandaskan  diri  pada norma determinasi hukum yang sah, berarti beliau  melakukan  atau  melempangkan determinasi  hukum.  Dalam  arti  kecil,  dari aspek  subjeknya  itu,  penguatan  hukum  itu hanya  diartikan  berlaku  seperti  upaya aparatur  penguatan  hukum  spesial  untuk menjamin  dan  membetulkan  jika  suatu determinasi  hukum  berjalan  sedemikian  itu pula  selayaknya.  Dalam  membetulkan
tegaknya  hukum  itu,  apabila  diperlukan, aparatur  penegak  hukum itu  diperkenankan untuk memakai energi menuntut.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset  begitu  juga  dibawah  ini.  Tipe  riset yang  dicoba  merupakan  riset  yuridis normatif.  Watak  riset  dalam  riset  ini merupakan  bertabiat  deskriptif  analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan  riset  daftar  pustaka(  library research).  Pangkal  informasi  yang  dipakai dalam  riset  ini  merupakan  informasi inferior  yang  berbentuk  materi  hukum pokok:  Buku  Hukum  Hukum  Pidana Undang-  Undang  No  17  Tahun  2003 mengenai Finansial Negeri, Undang-
Undang  No  30  tahun  2002  mengenai Komisi Pemberantasan Penggelapan,
Hukum  No  20  tahun  2001  mengenai Pergantian  Atas  UndangUndang  No  31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan
Perbuatan Kejahatan Penggelapan, Undang-
Undang  No  15  Tahun  2004  mengenai Pengecekan serta Tanggung Jawab Finansial  Negeri.,  materi  hukum  inferior: ialah  materi-  materi  hukum  yang  didapat bukubuku  pustaka  serta  laporan-  laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya  dengan  permasalahan  yang
diawasi  serta  materi  hUkum  tersier  ialah materi  hukum  yang  aksesoris  karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada  materi  hukum  pokok  serta  materi hukum  inferior.  Materi  hukum  tersier  ini ada  dalam  riset  misalnya  kamus  hukum, kamus  bahasa,  ensiklopedia  serta  lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Maa Pandemi Covid-19
Indonesia  selaku  negeri  yang bersumber  pada  atas  hukum(  rechtstaat), dalam  membasmi penggelapan sudah melaksanakan  bermacam  usaha  penting dengan  menghasilkan  sebagian  produk hukum,  berbentuk  peraturan  perundang- undangan pemberantasan perbuatan
kejahatan penggelapan sampai dikala ini:
1. Peraturan  Penguasa  Perang  dari
Kepala  Karyawan  Angkatan  Bumi bertepatan  pada  16  April  1950 Nomor.  Prt  atau  Peperpu  atau  013 atau 1958 serta dari Kepala Karyawan Angkatan Laut bertepatan  pada  17  April  1958 Nomor.  Prt  atau  Z.  1  atau  I  atau  7 yang  setelah  itu  diklaim  selaku Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 24 tahun 1960 mengenai Pelacakan, Penuntutan serta Pengecekan  Perbuatan  Kejahatan Penggelapan; 2. Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 tahun 1960( Kepingan Negeri  No  3  tahun  1961)  sudah memutuskan  Peraturan  Penguasa Pengganti Hukum No 24 tahun 1960 itu  jadi  Hukum  No  24  Prp  tahun 1960 mengenai Hukum Anti Korupsi
3. Hukum  No  3  tahun  1971  mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan;
4. Hukum No 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan;
5. Hukum No 20 tahun 2001 mengenai Pergantian  Atas  UndangUndang  No 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan; dan 6. Hukum No 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Penggelapan.
Tantangan  gairah  insiden  hukum yang  terjalin  spesialnya  di  Indonesia,  ialah tantangan  negeri  dalam  perannya  selaku negeri  hukum.  Dinamisasi  abstrak,  aplikasi ataupun  penguatan  hukum,  ialah  elemen- elemen sistem hukum yang dengan cara lalu menembus buat disikapi, untuk menciptakan peran hukum di negeri hukum serta  berguna  untuk  kebutuhan  warga, bangsa serta negeri.
Pada hukum yang responsif, kesahan hukum didasarkan pada kesamarataan  kata  benda  serta  aturan- aturan  angkat  tangan  pada  prinsip  serta kebijaksanaan.  Dikresi  dilaksanakan  dalam bagan  menggapai  tujuan.  Desakan  lebih Terlihat  dalam  wujud  pengganti  positif semacam  insentip  positif  ataupun  sistem peranan  mandiri.  Etiket  yang  nampak merupakan“  etiket  kegiatan  serupa”, sedangkan  aspirasi-  aspirasi  hukum  serta politik  terletak  dalam  kondisi  terstruktur. Ketidakadilan  ditaksir  dalam  dimensi  serta kerugian-  kerugian  kata  benda  serta  ditatap selaku  tumbuhnya  permasalahan  legalitas. Peluang  buat  bergabung  diperluas  lewat integrasi  dorongan  hukum  serta  dorongan sosial.
Satjipto Rahardjo merumuskan penguatan  hukum  selaku  sesuatu  cara  buat menciptakan  keinginan-  keinginan  hukum jadi  realitas.  Situasi  hukum  sedang  jadi profesi  rumah,  untuk  bangsa  Indonesia supaya bisa diperoleh di negerinya sendiri“ pelakon  penggelapan  serta  mafia  hukum” suatu perkataan yang jadi kontroversi untuk anak  bangsa  dalam  melempangkan  hukum di  negaranya  semacam  apa  yang sudah  dikatakan  dalam  Hukum  Bawah 1945.  Terdapat  tiga  perihal  yang  ikut  serta dalam  cara  penguatan  hukum  perbuatan kejahatan penggelapan ialah selaku selanjutnya: 1. Unsur pembuat peraturan
perundang-undangan;
2. Unsur aparat penegak hukum;
3. Unsur lingkungan  yang meliputi pribadi warga negara dan sosial Penguatan
hukum kepada
perbuatan  kejahatan  penggelapan  bila dianalisis  dengan  cara  penguatan  hukum yang  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo merupakan selaku selanjutnya:
1. Faktor  kreator  peraturan  perundang- undangan;  Dalam  faktor  ini,  para kreator  hukum  sudah  memutuskan peraturan  perundang-  undangan  yang menata  mengenai  penguatan  hukum perbuatan  kejahatan  penggelapan.
Peraturan  yang  terkini  merupakan Hukum  Republik  Indonesia  No  20 tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum  Republik  Indonesia  No  31 tahun  1991  mengenai  Pemberantasan Perbuatan  Kejahatan  Penggelapan. Hukum  Republik  Indonesia  No  20 tahun  2001  sudah  dengan  cara gamblang  menata  mengenai  seluruh tipe  praktek-  praktek  penggelapan  di Indonesia.  Dalam  Hukum  Republik Indonesia  No  31  tahun  1991,  ditemui Artikel  yang  sedang  merujuk  pada Hukum  Republik  Indonesia  No  1 tahun  1946  mengenai  Buku  Hukum Hukum Kejahatan( KUHP), sebaliknya  dalam  perubahannya  telah menata dengan cara lebih akurat.
2. Faktor  petugas  penegak  hukum; Faktor petugas penegak hukum dalam penguatan hukum perbuatan kejahatan  penggelapan  merupakan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan  serta  Majelis  hukum,  dan Komisi  Pemberantasan  Penggelapan. Dalam  Hukum  No  31  tahun  1999 menata mengenai Komisi Pemberantasan  Penggelapan  yang setelah  itu  dituangkan  dalam  Hukum No  30  tahun  2002  mengenai  Komisi
Pemberantasan Penggelapan.
3. Faktor  area  yang  mencakup  individu masyarakat negeri serta sosial; Faktor area yang mencakup individu
masyarakat negeri serta sosial merupakan hal kesertaan warga kepada  penguatan  hukum  perbuatan
kejahatan penggelapan dan pemahaman  dari  masing-  masing individu ataupun korporasi buat tidak melaksanakan  perbuatan  kejahatan penggelapan. Warga dalam perihal ini wajib pula ikut dan dalam pemberantasan  perbuatan  kejahatan penggelapan. Penguatan hukum perbuatan  kejahatan  penggelapan  di Indonesia  yang  dituangkan  dalam Hukum  Republik  Indonesia  No  20 tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum  Republik  Indonesia  No  31 tahun  1999  mengenai  Pemberantasan Penggelapan  ialah  representasi  dari  3 faktor  penguatan  hukum,  ialah  faktor kreator hukum( membuat hukum ini), faktor  petugas  penegak  hukum  ialah hukum  ini  pula  menata  mengenai petugas  penegak  hukum  misalnya dengan terdapatnya
Komisi Pemberantasan  Penggelapan  serta faktor  area  warga  ialah  dengan menata kesertaan warga dalam pemberantasan penggelapan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK)  hendak  membagikan  ganjaran  yang lebih  jelas  untuk  yang  melaksanakan perbuatan  kejahatan  penggelapan  ditengah wabah  corona  covid-  19.  KPK  sudah bertugas serupa dengan badan kebijaksanaan logistik benda atau pelayanan penguasa.
KPK  menerangkan  kalau  hendak membagikan  ganjaran  mati  untuk  yang melaksanakan perbuatan kejahatan
penggelapan  spesialnya  yang  ada  di Pasal  2  kalau  dalam  kondisi  khusus  yang dimaksudkan  selaku  pemberatan  untuk pelakon  perbuatan  kejahatan  itu  yang dicoba  pada  durasi  negeri  dalam  kondisi ancaman  yang  cocok  dengan  hukum  yang legal  yang  pada  durasi  terjalin  musibah nasional  ataupun  pada  durasi  negeri  dalam kondisi  darurat  ekonomi.  Pasal  27  ayat(  1) mengenai  bayaran  yang  sudah  dikeluarkan penguasa  buat  penindakan  covid-  19  ini
bukan  finansial  negeri  serta  perihal  ini tanggung jawab pengurusan finansial negeri yang ada di Undang- Undang No 17 Tahun 2003  mengenai  Finansial  Negeri  serta Hukum  No  15  Tahun  2004  mengenai Pengecekan serta Tanggung Jawab Finansial  Negara.  Filosofi  pemidanaan dalam  sistem  eropa  kontinental  merupakan filosofi  mutlak,  filosofi  relatif,  filosofi kombinasi.  Filosofi  pemidanaan  diketahui dengan  sistem  Anglo  Saxon  ialah  filosofi
pungutan, filosofi penangkalan serta filosofi rehabilitasi. Filosofi mutlak ialah seseorang bisa menyambut pemidanaan sebab seorang melaksanakan  perbuatan  kejahatan,  aksi kejahatan terdapat kala terbentuknya kesalahan  itu  sendiri.  Hingga  filosofi  ini dikira selaku bawah hukum serta tujuannya merupakan  benak  buat  bayaran.  KUHP yang legal pada dikala ini belum memahami perihal  yang  dikenal  prinsip  pemidanaan, oleh  sebab  itu,  juri  dalam  memutuskan sesuatu masalah diberi independensi memilah  tipe  kejahatan  yang  dikehendaki, sehubungan dengan sistem pengganti dalam penggertakan didalam hukum.
Berikutnya  juri  pula  bisa  memilah berat  entengnya  kejahatan(  strafmaat)  yang hendak dijatuhkan, karena yang didetetapkan  oleh  hukum  cuma  maksimal serta  minimal kejahatan. Sehubungan dengan  perihal  itu,  hingga  yang  kerap memunculkan permasalahan dalam aplikasi merupakan  hal  independensi  hakim  dalam memastikan berat entengnya kejahatan yang diserahkan.
Perihal  ini  dituturkan  hukum  cuma memastikan batasan maksimal serta minimal  pidananya  saja,  selaku  akibat  dari permasalahan  itu,  hendak  terjalin  perihal yang  diucap  dengan  disparatas  kejahatan yang  merugikan  negeri  serta  perekonomian negeri.
Penindakan musibah ialah tanggung jawab  dari  penguasa  sebab  tujuan  penting dalam membagikan  penindakan  merupakan berikan proteksi warga dari bahaya musibah alam  serta  menjamin  terselenggarakannya
penyelesaian  musibah  yang  terencana, terstruktur,  terkoordinasi  serta  global. Penyelesaian musibah ialah aktivitas ataupun  usaha  yang  dilaksanakan  dalam bagan  penangkalan,  mitigasi,  paham  gawat serta penyembuhan.
Usaha  yang  dicoba  oleh  Komisi Pemberantasan  Penggelapan  merupakan menerbitkan  Pesan  Brosur  No  8  Tahun 2020  mengenai  pemakaian  penerapan logistik Benda atau Pelayanan dalam bagan percepatan  penindakan  Covid-  19  yang terpaut  dengan  penangkalan  perbuatan kejahatan penggelapan. KPK mengidentifikasikan modus serta kemampuan  penggelapan  kalau  intrik dengan  penyediaan  benda,  penyuapan,  aksi tidak  jujur,  sampai  terbentuknya  perbuatan kejahatan.  Usaha  penangkalan  yang  dicoba KPK  dalam  logistik  benda  serta  pelayanan didalam  penindakan  Covid-  19  yang misalnya  logistik  APD,  hingga  KPK melaksanakan  monitoring  serta  menolong koordinasi Gabungan Kewajiban Percepatan  Covid-  19  ditingkat  Nasional bersama  wilayah  terpaut  penangkalan korupsi.

## B.  Hambatan-Hambatan  Dalam  Rangka
Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak
Pidana  Korupsi  Pada  Masa  Pandemi Covid-19
Usaha melaksanakan pemberantasan
penggelapan tidaklah perihal yang gampang. Walaupun telah dicoba bermacam usaha buat membasmi penggelapan,  namun  sedang  ada  sebagian halangan dalam pemberantasan
penggelapan.
Operasi  tangkap  tangan(  OTT) kerap  dicoba  oleh  KPK,  desakan  serta tetapan  yang  dijatuhkan  oleh  penegak hukum  pula  telah  lumayan  keras,  tetapi penggelapan sedang senantiasa saja dicoba. Apalagi  terdapat  opini  yang  melaporkan kalau  yang  kena  OTT  merupakan  orang yang“  sial  ataupun  sial”.  Halangan  dalam
pemberantasan penggelapan bisa diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Halangan  Sistemis;  ialah  halangan yang  berasal  dari  praktik-  praktik penajaan  negeri  serta  rezim  yang membuat penindakan perbuatan kejahatan  penggelapan  tidak  berjalan begitu  juga  mestinya.  Yang  tercantum dalam  golongan  ini  di  antara  lain: keakuan  sektoral  serta  institusional yang menjurus pada pengajuan
anggaran paling- paling buat zona serta instansinya tanpa
mencermati keinginan nasional dengan cara totalitas  dan  berusaha menutup-  nutupi penyimpangan-  penyimpangan  yang ada  di  zona  serta  lembaga  yang berhubungan; belum berfungsinya guna pengawasan dengan cara efisien; lemahnya  koordinasi  antara  petugas pengawasan  serta  petugas  penegak hukum; dan lemahnya sistem pengaturan  internal  yang  mempunyai hubungan  positif  dengan  bermacam penyimpangan  serta  inefesiensi  dalam pengurusan  kekayaan  negeri  serta rendahnya mutu jasa khalayak.
2. Halangan Kultural; ialah halangan yang berasal  dari  Kerutinan  minus  yang bertumbuh  di  warga.  Yang  tercantum dalam  golongan  ini  di  antara  lain: sedang terdapatnya” tindakan canggung”  serta  lapang  dada  di  antara aparatur penguasa yang bisa membatasi penindakan perbuatan
kejahatan penggelapan; kurang terbukanya arahan  lembaga  alhasil  kerap  terkesan lapang  dada  serta  mencegah  pelakon penggelapan, aduk
tangan administrator,  legislatif  serta  yudikatif dalam  penindakan  perbuatan  kejahatan penggelapan, rendahnya komitmen buat menanggulangi penggelapan dengan  cara  jelas  serta  berakhir,  dan tindakan  bebas(  era  bego)  beberapa besar warga kepada usaha
pemberantasan penggelapan.
3. Halangan  Instrumental;  ialah  halangan yang  berasal  dari  minimnya  instrumen
pendukung  dalam  wujud  peraturan perundang-  undangan  yang  membuat penindakan perbuatan kejahatan penggelapan  tidak  berjalan  begitu  juga mestinya. Yang tercantum dalam golongan ini di antara lain: sedang ada peraturan  perundang-  undangan  yang menumpang tindih21sehingga memunculkan  aksi  koruptif  berbentuk penggelembungan  anggaran  di  area lembaga penguasa; belum terdapatnya“ single  identification  number”  ataupun sesuatu  pengenalan  yang  legal  buat seluruh  kebutuhan  warga(  SIM,  pajak, bank,  dan  lain-  lain)  yang  sanggup kurangi  kesempatan  penyalahgunaan oleh  tiap  badan  warga;  lemahnya penguatan hukum penindakan penggelapan;  dan  sulitnya  pembuktian kepada perbuatan kejahatan penggelapan. Halangan Manajemen;
ialah halangan  yang  berasal  dari  diabaikannya ataupun tidak diterapkannya prinsip- prinsip manajemen  yang  bagus(  komitmen  yang besar  dilaksanakan  dengan  cara  seimbang, tembus  pandang  serta  akuntabel)  yang membuat  penindakan  perbuatan  kejahatan penggelapan  tidak  berjalan  begitu  juga mestinya,  yang  tercantum  dalam  golongan ini  di  antara  lain:  kurang  komitmennya manajemen(
Penguasa) dalam
menindaklanjuti hasil pengawasan;
lemahnya  koordinasi  bagus  di  antara petugas pengawasan ataupun antara petugas pengawasan  serta  petugas  penegak  hukum;
minimnya  sokongan  teknologi  data dalam penajaan rezim; tidak independennya badan  pengawasan;  kurang  profesionalnya beberapa besar petugas pengawasan; kurang terdapatnya  sokongan  sistem  serta  metode pengawasan dalam penindakan penggelapan, dan tidak memadainya sistem kepegawaian di antara lain sistem rekrutmen,  rendahnya”  pendapatan  resmi”
PNS, evaluasi kemampuan serta reward and punishment.
Penggelapan mengganggu kemajuan ekonomi  sesuatu  bangsa.  Bila  sesuatu projek ekonomi dijalani sarat dengan unsur- unsur penggelapan( penyuapan buat kelulusan projek, nepotisme dalam penunjukan  eksekutif  projek,  kecurangan dalam  penerapannya  serta  lain-  lain  wujud penggelapan dalam projek), hingga
perkembangan  ekonomi  yang  diharapkan dari projek itu tidak hendak berhasil.
Riset  empirik  oleh  Transparency International membuktikan kalau penggelapan pula
menyebabkan berkurangnya pemodalan dari modal dalam negara  ataupun  luar  negara,  sebab  para penanam  modal  hendak  berasumsi  2  kali buat melunasi bayaran yang lebih besar dari sebaiknya  dalam  mendanakan(  semacam buat  penyuapan  administratur  supaya  bisa permisi,  bayaran  keamanan  pada  pihak keamanan  supaya  investasinya  nyaman serta lain- lain bayaran yang tidak butuh).
Semenjak  tahun  1997,  penanam modal  dari  negara-  negera  maju(  Amerika, Inggris  serta  lain-  lain)  mengarah  lebih senang menanamkan dananya dalam wujud Foreign  Direct  Investment(  FDI)  pada negeri yang tingkatan korupsinya kecil.

## 5. SIMPULAN
1 . KPK  mengidentifikasikan  modus  serta kemampuan  penggelapan  kalau  intrik dengan  penyediaan  benda,  penyuapan, aksi  tidak  jujur,  sampai  terbentuknya perbuatan kejahatan. Usaha penangkalan yang  dicoba  KPK  dalam  logistik  benda serta  pelayanan  didalam  penindakan Covid-  19  yang  misalnya  logistik  APD, hingga  KPK  melaksanakan  monitoring serta  menolong  koordinasi  Gabungan
Kewajiban Percepatan Covid- 19 ditingkat  Nasional  bersama  wilayah terpaut  penangkalan  penggelapan.  KPK menerangkan kalau hendak membagikan ganjaran  mati  untuk  yang  melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan
spesialnya  yang  ada  di  Pasal  2  kalau dalam kondisi khusus yang dimaksudkan selaku pemberatan untuk pelaku perbuatan  kejahatan  itu  yang  dicoba pada  durasi  negeri  dalam  kondisi ancaman  yang  cocok  dengan  hukum yang  legal  yang  pada  durasi  terjalin musibah  nasional  ataupun  pada  durasi negeri dalam kondisi darurat ekonomi.
2.  Halangan  Sistemis;  ialah  halangan  yang berasal  dari  praktik-  praktik  penajaan negeri  serta  rezim  yang  membuat penindakan perbuatan kejahatan penggelapan  tidak  berjalan  begitu  juga mestinya,  Halangan  Kultural;  ialah halangan  yang  berasal  dari  Kerutinan minus  yang  bertumbuh  di  warga.  Yang tercantum  dalam  golongan  ini  di  antara lain:  sedang  terdapatnya”  tindakan canggung”  serta  lapang  dada  di  antara aparatur  penguasa  yang  bisa  membatasi penindakan perbuatan kejahatan penggelapan,  Halangan  Instrumental;
ialah halangan yang berasal dari minimnya  instrumen  pendukung  dalam wujud  peraturan  perundang-  undangan yang  membuat  penindakan  perbuatan kejahatan  penggelapan  tidak  berjalan begitu  juga  mestinya.  Yang  tercantum dalam golongan ini di antara lain: sedang ada  peraturan  perundang-  undangan yang menumpang tindih sehingga memunculkan aksi koruptif

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Affandi  Wahyu,  Hakim  dan  Penegakan Hukum (Bandung: Alumni Bandung, 1984) Amir,  Ilyas  Asas-Asas  Hukum  Pidana: Memahami  Tindak  Pidana  Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012). Aziz  Tunku  Abdul,  Fighting  Corruption: My Missio(Kuala Lumpur: Konrad  Adenauer  Foundation, 2005) devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,
2020 Hamzhad,  2006,Pemberantasan  Korupsi Melalui  Hukum  Pidana  Nasional danInternasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

## Koeswadji  Hermien  Hadiati,  Korupsi  di
Indonesia  dari  Delik  Jabatan  ke Tindakan Pidana Korupsi, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1994).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2009,
Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan  Korupsi  Pahami  Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta. Panjaitan  Sarbudin,  Pertanggungjawaban
Pidana  Dalam  Delik  Korupsi Atas  Perintah  Jabatan  (Medan: Mitra Medan, 2006). Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021. Rahardjo,  Satjipto,  Penegakan  Hukum Suatu Tinjauan
Sosiologis
(Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2009).
Suharto  Edi,  Analisis  Kebijakan  Publik (Bandung: Alfa Beta, 2005). Syamsuddin  Aziz,  Tindak  Pidana  Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). T.P. Siregar, Gomgom dan Silaban, Rudolf,
Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana (Medan: CV. Manhaji, 2020)