## FORMULASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDIDAYA DAN AGRIBISNIS JAGUNG
Lucky Dafira Nugroho Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura e-mail: lucky.dafira@trunojoyo.ac.id
Aprilina Pawestri Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: aprilina.pawestri@trunojoyo.ac.id
Indah Setyo Wardhani
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura e-mail: indahsetyo.wardani@trunojoyo.ac.id
disampaikan 31/08/2019 – di -review 19/11/2011 – diterima 03/12/2020 DOI: 10.25123/vej.3473

## Abstract
This article addressed the question, from a juridical empirical approach) to what extent the making and  implementation  of  a  new  curriculum  at  formal  educational  institution  at  Madura  containing lesson  for  the  preservation  and  development  of  local  corn  cultivation  and  agriculture  may  have positive impact on the enhancement of the local economy.  Field study is conducted at the Sumenep district.  The  main  finding  is  that  the  regional  autonomy  policy  opens  up  the  possibility  for regional/local government to make and implement educational policy introducing a new curriculum containing  lesson  in  local  corn  cultivation  and  corn  agribusiness.  This  new  curriculum  may  be implemented at the basic school up to the intermediate level with the purpose of strengthening local culture,  i.e.,  traditional  corn  cultivation.  With  that  in  mind  a  regional  regulation  should  be  issued providing the legal basis for the above policy.
Keywords:

## Educational Policy, Traditional Corn Cultivation, Agribusines

## Abstrak
Tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan yuridisi empiris, menelaah persoalan sejauh mana pembentukan kurikulum muatan lokal berupa pembelajaran budidaya dan agribisnis jagung dapat melestarikan  dan  meningkatkan  potensi  lokal  Madura.  Studi  lapang  dilakukan  di  Kabupaten Sumenep.    Kesimpulan  yang  diperoleh  adalah  adanya  otonomi  daerah  membuka  peluang  bagi pemerintah  daerah  untuk  merumuskan  kebijakan  daerah  di  bidang  pendidikan  dan  perumusan kurikulum  di  tingkat  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah  pertama  yang  memuat  tujuan penguatan  ciri  khas  kedaerahan  dan  pelestarian  potensi  lokal  yang  ada  berupa  jagung  di Kabupaten  Sumenep.  Peluang  inilah  yang  harus  dimanfaatkan  dengan  membuat  payung  hukum: peraturan daerah yang dapat mendorong pembuatan kurikulum yang memberikan perhatian pada muatan lokal budidaya dan agribisnis Jagung Madura.
Kata Kunci: Kebijakan, Muatan Lokal, Budidaya, Agribisnis, Jagung

## Pendahuluan
Pemberian  otonomi  kepada  daerah  melalui  asas  desentralisasi 1 akan mendorong  lebih  banyak  peran  serta  pemerintah  daerah  dalam  memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan pemerintah pusat, karena esensi pemerintah daerah berkaitan erat dengan kewenangan yang dimilikinya dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya. 2 Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ni’Matul Huda, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan  pemerintah  terhadap  potensi  dan  kemampuan  daerah  dengan melibatkan wakil - wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis. 3
Penerapan  asas  desentralisasi  berbeda  dengan  asas  sentralistik,  yang menitik  beratkan  pada  kewenangan  kekuasaan  pemerintahan  pusat.  Dengan berlakunya asas desentralisasi daerah dapat mengelola semua potensi yang ada di wilayahnya, mulai sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain sebagainya. Setiap  daerah  di  Indonesia  memiliki  potensi  yang  berbeda-beda  sebagai  contoh adalah potensi Provinsi Bali dengan wisatanya dan Nusa Tenggara  Barat dengan wisata syariahnya.
Potensi  lokal  tersebut  akan  mendukung  kesejahteraan  masyarakat  lokal secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Pengelolaan potensi dan kekhasan daerah ini sangat bergantung pada pemerintah daerah masing-masing. Salah  satu  potensi  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  pokok  manusia  adalah  di bidang  pangan.  Tidak  semua  daerah  di  Indonesia  telah  mampu  berswasembada pangan. Potensi produk pangan yang perlu untuk di dorong menuju swasembada
1 Desentralisasi  secara  entimologis  berarti  “ de ”  =  lepas  dan  “ centrum ”  =  pusat    sehingga berdasarkan  peristilahannya  desentralisasi  adalah  melepaskan  diri  dari  pusat.  Lihat  RDH. Koesoemaatmadja, Pengantar ke Arah Sistem  Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm., 14.
2 Sirojul  Munir  dalam  Roni  Rustandi,  Kajian  Teoritis  Fungsi  Pemerintah  Daerah  Dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang - Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 1 Juli 2017, hlm., 37
3 Ni’Matul  Huda,  Otonomi  Daerah,  Filosof,  Sejarah  Perkembangan  dan  Problematika,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm., 85.
antara  lain  padi,  jagung,  kedelai,  dll.  Walaupun  suatu  daerah  tersebut  memiliki lahan  untuk  dijadikan  lahan  pertanian,  tetapi  belum  tentu  dapat  mengelola dengan baik. Salah satu nya yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu di Kabupaten Sumenep.  Yang  juga  di  buktikan  dengan  melakukan  survei  awal  ke  beberapa putra–putri petani khususnya yang orang tuanya berprofesi sebagai petani jagung. Mereka menyatakan keengganannya untuk mengikuti jejak orang tuanya sebagai petani dengan alasan keinginan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik karena menjadi petani jagung kurang membawa kesejahteraan.
Selain  dikenal  dengan  pulau  garam  dan  penghasil  daging  sapi,  pulau Madura juga dikenal sebagai penghasil jagung terutama sumber daya genetik lokal jagung  madura.  Terutama  setelah  tahun  2016,  Pemerintah  Republik  Indonesia telah  menerapkan  pembatasan  impor  jagung  dan  mendorong  peningkatan produksi jagung nasional.
Jika melihat dari sejarah masyarakatnya, jagung tidak bisa dilepaskan dari masyarakat  Madura  karena  jagung  merupakan  makanan  pokok  masyarakat Madura  dan  tanaman  ini  merupakan  salah  satu  komoditas  yang  banyak dibudidayakan oleh petani Madura. 4 Namun, keinginan dan target pemerintah ini tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk diwujudkan. Mengingat keterbatasan dana,  luas  lahan  dan  kemauan  petani  untuk  menanam  jagung.  Jika  melihat  era yang  semakin  maju  ini,  tidak  banyak  masyarakat  yang  tetap  konsisten  menjadi petani  atau  bahkan  buruh  tani. 5 Jagung  yang  masih  banyak  di  tanam  oleh masyarakat  adalah  jagung  lokal  Madura,  bukan  jagung  sesuai  dengan  anjuran pemerintah.
4 Dikutip  dari  http://www.teropongmadura.net/2016/12/jagung-madura.html.  dan  diakses pada 21 Juli 2018
5 Selain  itu  permasalahan  pokok  rendahnya  produksi  jagung  ditingkat  petani  tersebut disebabkan  oleh   kurang  suburnya  lahan,  curah  hujan  yang  cenderung  rendah  dan  sebagian besar  benih  yang  digunakan  bukan  hasil  dari  program  pemuliaan  (baik  melalui  seleksi  atau hibridisasi). Lihat  dalam    http://www.teropongmadura.net/2016/12/jagung-madura.html. diakses pada 21 Juli 2018.
Alasan penanaman jagung lokal Madura antara lain:
1. Mempunyai  daya  simpan  yang  lama  (kurang  lebih  1  tahun)  sehingga  dapat digunakan sebagai cadangan makanan selama satu tahun.
2. Jagung  lokal  Madura  memiliki  kandungan  protein  dan  lemak  tinggi  masing- masing 11,24 % dan 4,96 % dibanding jagung-jagung hibrida seperti Pioneer 7 (kandungan  protein  8,22  %  dan  kandungan  lemak  3,24  %),  Pioneer  11 (kandungan protein 8,70 % dan kandungan lemak 3,34%), Bisi 2 (kandungan protein 9,51 % dan kandungan lemak 3,95%) dan Bisi 7 (kandungan protein 10,09% dan kandungan lemak 3,27 %). 6
Kelemahan  dari  jagung lokal Madura  adalah  produksi  per  hektar  paling rendah  dibandingkan  daerah  penghasil  jagung  lainnya  di  Jawa  Timur.  Dengan hasil yang rendah seperti ini perlu dilakukan evaluasi terkait dengan penanaman jagung  di  Madura  karena  ada  perbedaan  lahan  dan  hasil  jagung  dari  setiap Kabupaten di pulau Madura.
Hal  yang  perlu  dievalusi  tidak  hanya  di  tingkat  kemauan  petani  dalam menanam  jagung  sesuai  anjuran  pemerintah  dan  perlu  memperhatikan  ciri  atau kekhasan Madura itu sendiri. Belum tentu apa yang ada dalam tataran pusat akan berjalan baik jika di terapkan di daerah. Edukasi terhadap pentingnya penggunaan lahan pertanian tidak hanya kepada petani, namun juga kepada anak-anak petani atau  masyarakat  umumnya  bahkan  dimulai  ketika  mereka  masih  kecil.  Masih duduk di bangku sekolah. Dengan kata lain mensinkronkan potensi daerah dengan materi bermuatan lokal di daerah masing-masing.
Walaupun  hasil  tidak  dapat  secara  instan  dirasakan,  tetapi  agar  setiap daerah  dapat  berkembang  sesuai  dengan  potensinya,  merencanakan  kurikulum pendidikan  berbasis  potensi  daerah  merupakan  sebuah  keniscayaan. 7 Terutama jika  dapat  dimasukkan  dalam  kurikulum  Sekolah  Menengah  Kejuruan  yang
6 Hasil  penelitian  Suhardjo  dan  Lestari  http://www.teropongmadura.net/2016/12/jagung- madura.html. diakses 21 Juli 2018
7 Diera mendikbud Anes Baswedan kebijakan ini pernah dilakukan. Dalam hal ini langkah yang diambil  oleh  pemerintah  pusat  dengan  memperhatikan  kondisi  lokal  dalam  proses penyususnan  kurikulum  baru  merupakan  kebijakan  yang  tepat.  Dikutip  dari https://www.kompasiana.com/ramdan69/kurikulum-pendidikan-berbasis-potensi- daerah_559489027293739413cb192e. diakses 19 Juli 2018.
tujuannya  setelah  lulus  dapat  langsung  mengaplikasikannya/menerapkannya. Memasukkan  potensi  lokal  dalam  kurikulum  juga  lebih  mampu  memberikan pemahaman  tentang  kekhasan  masing-masing  daerah  kepada  masyarakatnya khususnya kepada anak didik.
Saat  ini  potensi  lokal  daerah  yang  diperkenalkan  dalam  kurikulum  baru sebatas  pengetahuan  tentang  bahasa  daerah  maupun  seni  budaya  setempat. Padahal potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sebenarnya lebih dari itu. Potensi dibidang  pertanian,  pertambangan  serta  pariwisata  sejatinya  merupakan  modal dasar  yang  sangat  berharga  untuk  kemudian  dikembangkan  agar  mendatangkan manfaat  bagi  masyarakat  sekitar.  Dalam  hal  ini  dunia  pendidikan  berperan penting  dalam  menyiapkan  SDM  yang  mampu  membangun  daerahnya. 8 Jika dikaitkan dengan potensi lokal Madura, memasukkan kurikulum dengan muatan lokal Madura tidak hanya dibidang bahasa Madura, seni budaya Madura (tari, lagu, adat istiadat), tetapi juga potensi di bidang pertanian (jagung, tembakau, garam) dan bidang peternakan (sapi), serta masih banyak lagi potensi yang sejatinya bisa di  masukkan  dalam  kurikulum  lokal.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  kurikulum lokal ini adalah kurikulum muatan lokal yang merupakan "kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan  potensi  daerah,  yang  materinya  tidak  dapat  dikelompokkan  dalam  mata pelajaran yang ada". 9 Dengan kata lain substansi muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing.
Dalam  penyelenggaraan  pendidikanpun  mengsyaratkan  pentingnya muatan lokal kedaerahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  antara  lain  berisi  pesan  bahwa  kurikulum memperhatikan  keragaman  potensi  daerah  dan  lingkungan  (Pasal  36,  ayat  (3)
8 https://www.kompasiana.com/ramdan69/kurikulum-pendidikan-berbasis-potensi- daerah_559489027293739413cb192e. diakses 19 Juli 2018.
9 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Model  Mata  Pelajaran  Muatan  Lokal  SD/MI/SDLB- SMP/MTs/  SMPLB–MA/MA/SMALB/SMK.Jakarta:  Balitbang  Depdiknas,  2006,  hlm.  5.  dikutip dari  Al  Musanna,  Revitalisasi  Kurikulum  Muatan  Lokal  Untuk  Pendidikan  Karakter  Melalui Evaluasi Responsif, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan , Vol. 16, Edisi Khusus III, Oktober 2010, hlm., 246.
huruf d). Pada bagian lain terdapat pesan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah  wajib  memuat  muatan  lokal  (Pasal  37  ayat  (1)  huruf  j).  Sejumlah manfaat dapat diperoleh dengan menyelaraskan potensi lokal daerah khususnya Madura dalam kurikulum di sekolah:
1. Bagi  daerah,  dapat  berfungsi  sebagai  pelestari  potensi  daerah  sekaligus mendatangkan  manfaat  ekonomi.  Meskipun  ini  baru  di  dapat  ketika  siswa tersebut lulus.
2. Sedangkan  bagi  siswa,  dapat  menjadi  bekal  untuk  berkarya  setelah menyelesaikan  pendidikan.  Bekal  dalam  melihat  dan  mencari  peluang  dari potensi yang ada.
Salah  satu  contoh  yang  berhasil  adalah  pengenalan  potensi  lokal,  yaitu pada  kurikulum  di  daerah  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  dengan  potensi  kayu cendana.  Kayu  cendana  itu  sempat  mengharumkan  pulau  timur  karena  manfaat dan keharumannya, bahkan sampai di ekspor keluar negeri. Namun, saat ini kayu cendana  nyaris  punah.  Hal  penting  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat adalah  melakukan  pengenalan  terhadap  kayu  cendana  di  mulai  dari  tingkat  SD hingga  SMA/SMK  pada  pendidikan  formal.  Dengan  kurikulum  muatan  lokal, tanaman  khas  daerah  ini  dapat  dilestarikan,  bahkan  dikembangkan  menjadi produk  bernilai  ekonomi.  Demikian  juga  dengan  potensi  pertanian,  peternakan, pertambangan, bahkan potensi budaya, seperti kain tenun. 10
Hal  yang  sama  sangat  dimungkinkan  jika  diterapkan  di  Madura,  dengan melihat  potensi  jagung  yang  menjadi  komoditi  utama  bahan  pokok,  khususnya jagung  lokal  Madura.  Materi  mengenai  pengembangan  potensi  jangung  lokal madura tersebut dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dari sekolah dasar hingga SMA/SMK.  Kurikulum  muatan  lokal  ini  ditata  sedemikian  rupa  sehingga  bersifat holistik, dimulai dari hulu hingga hilir. Dalam bahasa ekonomi, dimulai dari proses produksi sampai pemasaran sehingga menjadi petani jagung bukan hanya tentang menggarap  lahan,  tetapi  juga  bagaimana  melakukan  penamanan  yang  dapat menghasilkan  hingga  bagaimana  jagung  tersebut  dapat  di  pasarkan  maupun
10 http://kupang.tribunnews.com/2016/07/20/kurikulum-muatan-lokal-dan-potensi-daerah, diakses 18 Juli 2018.
digunakan dalam memenuhi kebutuhan pokok sendiri sehingga target pemerintah swasembada pangan khususnya jagung di Madura bukan sesuatu hal yang sulit di capai.
Political  Will pemerintah  setempat  sangat  diharapkan,  bersinergi  dengan Dinas Pendidikan, dalam melakukan evaluasi dan penataan ulang kurikulum. Yang mampu  mengetahui  potensi  daerah  tentunya  warga  daerah  itu  sendiri  sehingga setiap  daerah  dapat  menetapkan  peraturan  daerah  tentang  potensi  lokal  di integrasikan dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar hingga SMA/SMK.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  yang  mengkaji  gejala  dan realitas  sosial  di  masyarakat.  Penelitian  ini  menempatkan  sebagai  perposisi umum atau premis mayor. Gejala dan realitas sosial tersebut dicari melalui proses searching  and  researching atau  pola-pola  hubungan  antara  berbagai  gejala  yang memanifestasikan hadirnya hukum di dalam kenyataan, sebagaimana yang biasa disimak oleh indera pengamatan. 11
Tahapan  penelitian  diawali  dengan  menegaskan  masalah  dengan  cara merumuskannya  ke  dalam  kalimat-kalimat  interogatif,  menduga  jawaban  secara spekulatif  atas  masalah  yang  diajukan,  dan  mencari  bahan  uji  untuk  melakukan verifikasi  kebenaran  baik  dengan  pengumpulan  data  dilapangan  seperti wawancara  narasumber  baik  khususnya  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep dan  Dinas  Pendidikan  provinsi  Jawa  Timur  sebagai  penyelenggara  pendidikan tingkat  SMA  dan  SMK.  Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura Kabupaten  Sumenep  dan  Dinas  Pertanian  Provinsi  Jawa  Timur.  Jika  data  yang terkumpul cukup, dilakukan analisis data, hingga diperoleh hasil penelitian.
Data primer adalah sejumlah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari  subjek  penelitian,  guna  mendapakan  penejlasan  yang  lebih  mendalam tentang data sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara seperti, sejauhmana kebijakan daerah dalam sektor pendidikan untuk mengembangkan kearifan lokal madura  berupa  jagung  madura  dan  karakteristik  kurikulum  mata  pelajaran muatan lokal pelatihan budidaya dan agribisnis jagung madura yang tepat untuk
11 Hartiwiningsih  dalam  hartiwiningsih,  Lego  Karjoko  dan  Soehartono,  Metode  Penelitian Hukum, Universitas Terbuka, Banten, 2019, Kegiatan Belajar 3, modul 1.34.
pendidikan  dasar,  menengah  pertama,  dan  menengah  atas  tersebut  merupakan sumber data primer yang dengan tetep berkordinasi dengan Dinas pertanian serta melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa petani jagung.
Data  sekunder  meliputi  data  yang  berupa  dokumen-dokumen,  tulisan, buku  ilmiah  dan  literatur  yang  mendukung.  Data  yang  demikian  dapat  berupa peraturan perundang-undangan, data statistik kabupaten Sumenep. Data yang di inginkan  seperti  data  kurikulum  pendidikan  dasar,  menengah  pertama,  dan menengah atas di lingkup madura dan provinsi Jawa Timur.

## Pembahasan

## Kondisi Pertanian Jagung di Kabupaten  Sumenep
Jagung menjadi salah satu komoditi pertanian paling menonjol di Madura khususnya  di  Sumenep.  Luas  area  pertanian  di  Sumenep  mencapai  141  ribu  Ha yang  terbagi  pada  27  kecamatan.  Jagung  selain  menjadi  makanan  pokok masyarakat  Madura,  tetapi  juga  digunakan  sebagai  pakan  ternak.  Selama  ini jagung  yang  dibudidayakan  adalah  jagung  lokal  Madura  dan  hanya  sedikit  yang kemudian dijual. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat Sumenep dalam menanam  jagung,  yaitu  tanam-pangan  bukan  tanam  bisnis  sehingga  menanam jagung  tidak  memberikan  nilai  ekonomis. 12 Hal  ini  sejalan  dengan  yang disampaikan  oleh  Bagas  Praptomo  selaku  Kepala  Bidang  Pengelolaan  dan Pemasaran  pada  Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan,  dan  Holtikultura  Kabupaten Sumenep.  Namun,  karena  kebutuhan  jagung  nasional  yang  harus  dipenuhi masyarakat diminta untuk tidak hanya menanam jagung lokal, tetapi juga jagung hibrida.  Produksi  jagung  lokal  sebagai  salah  satu  upaya  mempertahankan kekhasan daerah di bidang pertanian unggulan. Namun, menanam jagung hibrida sebagai  kebutuhan  pasar  dan  memiliki  nilai  ekonomis  yang  lebih  tinggi  jika  di bandingkan dengan jagung lokal.
Langkah  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan,  dan Holtikultura  Kabupaten  Sumenep  yaitu  mengubah  posisi  tanaman  antara  jagung
12 Wawancara dengan Bagas Praptomo selaku  Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran pada Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan,  dan  Holtikultura  Kabupaten  Sumenep  pada  10  Agustus 2018 di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Sumenep.
lokal  dengan  jagung  hibrida  dengan  perbandingan  70%  berbanding  30%  dan diarahkan untuk saat terbalik yaitu luas area untuk menanam jagung hibrida 70% sisanya  30%  untuk  ditanami  jagung  lokal.  Kebijakan  ini  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  jagung  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan para petani jagung Sumenep.
Data  Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan,  dan  Holtikultura  Kabupaten Sumenep mencatat di tahun 2017 terjadi perbedaan hasil yang signifikan antara petani  menanam  jagung  lokal  dan  jagung  hibrida.  Sebagaimana  dalam  tabel  di bawah ini:
Tabel 1: Perhitungan Hasil Tanam Jagung Hibrida dan Lokal Madura
No Jenis Luas (Ha) Input Output Biaya per Ha (Rp) Total produksi (kg) Harga satuan (Rp) Nilai total produksi Keuntungan tani/usaha tani  (Rp) 1 Jagung lokal 1 6.930.000 2.200 3.500 7.700.000 770.000 2 Jagung hibrida 1 8.700.000 6.800 3.300 22.110.000 13.410.000
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sumenep
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa keuntungan  yang diperoleh petani lebih banyak jika menanam jagung jenis hibrida bila dibandingkan dengan jagung lokal.  Meskipun  jagung  lokal  juga  memiliki  beberapa  keunggulan  sebagaimana yang diutarakan oleh Bagas Praptomo antara lain jagung Madura memiliki masa simpan yang relatif lama dan lebih tahan terhadap hama, dan memiliki rasa yang lebih enak jika dibandingkan dengan jagung hibrida.
Meskipun  demikian  tidak  mudah  untuk  mengubah  pola  masyarakat Sumenep  agar  mau  mengganti  tanam  jagung  lokal  menjadi  hibrida.  Hal  tersebut merupakan  salah  satu hambatan  yang  dirasakan  oleh Dinas  Pertanian,  Tanaman Pangan,  Hortikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Sumenep.  Hambatan  lainnya adalah  banyaknya  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  tidak  produktif. Menurunnya jumlah petani jagung terutama generasi yang meneruskan tidak ada, sekalipun  memiliki  lahan  pertanian.  Selain  itu  banyak  lahan  pertanian  yang digunakan untuk menanam tanaman selain jagung.
Keadaan  ini  sesuai  dengan  pendapat  para  petani  jagung,  yang  sebagian besar tidak menginginkan anak-anak mereka untuk bertani jagung. Dari enam (6) petani jagung di Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep hanya satu  (1)  yang  dengan  tegas  menginginkan  anaknya  meneruskan  menjadi  petani jagung.  Sedangkan  lima  (5)  lainnya  menilai  bahwa  menjadi  petani  jagung  hanya bisa  untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari.  Salah  satu  responden  bernama Amsito  menuturkan,  bahwa  bertani  jagung  tidak  mampu  membiayai  kebutuhan hidup.  Ia  harus  memiliki  pekerjaan  sampingan  untuk  menopang  kebutuhan hidupnya sehingga sangat dimungkinkan dikemudian hari lahan pertanian jagung tidak  digunakan  untuk  menanam  jagung  atau  bahkan  menjadi  lahan  tidak produktif karena berkurangnya para petani jagung. 13 Apalagi pemahaman menjadi petani adalah mereka yang menanam, memupuk, dan mengairi di sawah.
Perlu  adanya  sinergitas  dari  pemerintah  Kabupaten  Sumenep  khususnya, untuk  dapat  mempertahankan  dan  juga  meningkatan  produktivitas  pertanian jagung.  Menurut  Bagas  Praptomo,  langkah  yang  telah  diambil  untuk mempertahankan  atau  bahkan  meningkatkan  produktivitas  petani  jagung  salah satunya  membangun  mitra  dengan  perbankan,  bermitra  dengan  produsen  benih dalam  penyediaan  benih  khususnya  bagi  jagung  hibrida. 14 Terkait  dengan  alih fungsi lahan pertanian telah dibentuk PERDA Kabupaten Sumenep tentang LP2B atau  Lahan  Pangan  Pertanian  Berkelanjutan,  yang  kurang  lebih  berisi  tentang batasan  areal  pertanian  yang  boleh  dialih  fungsikan.  Ini  perlu  diambil  untuk mempertahankan lahan sesuai dengan fungsinya semula.
Selain memiliki nilai jual berupa jagung kering (jagung pipil), pengolahan terhadap  jagung  juga  di  upayakan  oleh  Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan, Holtikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Sumenep  adalah  diversifikasi  produk pertanian menjadi barang olahan asli Sumenep dengan bahan baku jagung, yaitu mie jagung, snack jagung, stik jagung, dan kripik jagung. Meskipun olahan jagung
13 Wawancara  dengan  Amsito  yang  merupakan  warga  Desa  Bungbungan,  Kecamatan  Bluto, Kabupaten Sumenep. Pada tanggal 5 Juni 2018 di rumah Amsito.
14 Wawancara dengan Bagas Praptomo selaku  Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran pada Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan,  dan  Holtikultura  Kabupaten  Sumenep  pada  10  Agustus 2018 di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Sumenep.
ini  juga  memiliki  hambatan  ketika  akan  dipasarkan.  Problematika  perijinan produk  serta  lokasi  pemasaran.  Hambatan  tersebut  cukup  menganggu  dalam pencapaian  target  swasembada  jagung di  Kabupetan  Sumenep.  Hal  yang  lainnya adalah pada petani yang jumlahnya berangsur berkurang.

## Kurikulum Muatan Lokal  di Kabupaten Sumenep
Sebelum  memasuki  pembahasan  formulasi  kebaijakan  terkait  dengan pembentukan  Kurikulum  Muatan  Lokal  Budidaya  Dan  Agribisnis  Jagung,  perlu untuk  di  bahas  mengapa  menjadi  penting  sebuah  kebijakan  khususnya  dalam mendukung  sebuah  kemajuan. Menurut  Carl  Fiedrich,  memandang  "kebijakan sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok,  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu,  yang  memberikan  hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan  dan  mengatasi  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan,  atau merealisasikan  suatu  sarana  atau  maksud  tertentu". 15 Dengan  demikian  dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan atau yang bisa di maksud dengan kebijakan publik adalah arah yang diusulkan untuk mengatasi suatu masalah agar mencapai tujuan  dan  merealisasikan  suatu  sarana  dan  maksud  tertentu.  Dalam  hal  ini kebijakan  yang  dimaksud  adalah  dimungkinkannya  memasukkan  muatan  lokal budidaya  dan  agribisnis  jagung.  Untuk  mendukung  terlaksananya  kebijakan  ini, ada beberapa tahap penyusunan kebijakan publik yang perlu dilalui sebagaimana yang dijelaskan oleh  James E Anderson adalah sebagai berikut:
a. Formulasi  masalah  ( problem  formulation ):  Apa  masalahnya?  Apa  yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
b. Formulasi  kebijakan  ( formulation ):  Bagaimana  mengembangkan pilihan-pilihan  atau  alternatif-alternatif  untuk  memecahkan  masalah tersebut?  Siapa  saja  yang  yang  berpartisipasi  dalam  formulasi kebijakan?
c. Penentuan  kebijakan  ( adoption ):  Bagaimana  alternatif  ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi?  Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan?
15 Budi  Winarno,  Kebijakan  Publik  Teori  dan  Proses,  ctk.  Ketiga,  Media  Pressindo,  Yogyakarta, 2005, hlm., 16.
d. Implementasi  kebijakan  ( implementation ):  Siapa  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
e. Evaluasi  ( evaluation ):  Bagaimana  tingkat  keberhasilan  atau  dampak kebijakan  diukur?  Siapa  yang  mengevaluasi  kebijakan?  Apa konsekuensi  dari  adanya  evaluasi  kebijakan?  Adakah  tuntutan  untuk melakukan perubahan atau pembatalan?. 16
Bila  dikaitkan  dengan  sistem  pendidikan  nasional,  sebenarnya  proses panjang  perjalanan  sebelum  membuat  kebijakan  publik  termasuk  masalah pendidikan  harus  memperhatikan  tahap-tahap  dalam  proses  pembuatan kebijakan publik. 17 Dalam hal ini terkait dengan penetapan kurikulum, sedangkan dalam  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  tahap  formulasi  kebijakan.  Setelah diketahui  masalahnya,  yaitu  bahwa  salah  satu  hal  yang  mendukung  kurangnya pelestarian jagung lokal Madura khususnya di Sumenep adalah siswa yang kurang mengenal potensi lokal daerahnya yaitu jagung lokal Madura sehingga diperlukan sebuah formulasi kebijakan sebagai bentuk pengembangan pilihan atau alternatif untuk  memecahkan  masalah  agar  potensi  lokal  jagung  Madura  ini  terus  mampu dilestarikan,  serta  pihak-pihak  yang  nantinya  mendukung  serta  berpartisipasi dalam formulasi kebijakan ini.
Untuk  kemudian  mendukung  penelitian  ini  Formulasi  Kebijakan Pembentukan  Kurikulum  Muatan  Lokal  Budidaya  Dan  Agribisnis  Jagung  telah dilakukan  pengumpulan  data  yang  tersebar  di  beberapa  tempat,  yang  tentunya mendukung hasil penelitian.
1. Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  mengetahui  kebijakan  Provinsi terkait penerapan muatan lokal di tingkat SMK khususnya.
2. Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  untuk  mengetahui  muatan  lokal  apa saja  yang  di  peroleh  siswa  baik  di  tingkat  sekolah  dasar  (SD/Sederajat)  dan menengah pertama (SMP/Sederajat).
16 James  Anderson  dalam  Subarsono,  Analisis  Kebijakan  PublikI  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm., 12-13.
17 Ratna  Dewi,  Kebijakan  Pendidikan  Di  Tinjau  Dari  Segi  Hukum  Kebijakan  Publik,  Jurnal  Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, hlm., 60.
3. Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa  Timur,  terkait  dengan potensi  lokal  yang  di  miliki  Jawa  Timur  khususnya  Jagung  sesuai  topik penelitian.
4. Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten Sumenep  terkait  dengan  produksi  jagung  sumenep,  kendala,  tantangan  dan mengembangkan jagung baik jagung lokal madura maupun jagung hibrida.
5. Wawancara dengan beberapa petani jagung di Sumenep.
Kurikulum  menjadi  penting  dalam  dunia  pendidikan.  Kurikulum merupakan sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi, dan pengalaman belajar yang berisi tentang tujuan yang harus dilakukan  siswa,  strategi,  dan  cara  yang  dapat  dikembangkan.  Evaluasi  yang dirancang  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  pencapaian  tujuan  serta implementasi  dari  dokumen  yang  dirancang  dalam  bentuk  nyata.  Dengan demikian,  pengembangan  kurikulum  meliputi  penyusunan  dokumen  serta evaluasi dokumen yang telah disusun. 19
Kurikulum  juga  akan  mempengaruhi  keahlian  atau  kemampuan  siswa ketika mereka lulus dan memsuki dunia kerja. Dalam penyusunan kurikulumpun perlu memperhatikan berbagai macam aspek sehingga tidak ayal jika penerapan kurikulum  bisa  berganti  beberapa  kali.  Sejak  diterapkannya  otonomi  daerah dengan    sistem  desentralisasi  pada  masa  reformasi  menjadikan  daerah-daerah otonom  di  Indonesia  memiliki  sejumlah  kewenangan  dalam  bidang  pendidikan. Kebijakan  desentralisasi  bidang  pendidikan  di  Indonesia  tidak  berbeda  dengan tujuan  umum  sistem  desentralisasi  itu  sendiri  yang  berorientasi  pada  pelibatan masyarakat dan sekolah serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikaan semakin berkualitas. 18
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  BAB  IV  terkait  Urusan Pemerintahan,  yang  secara  tegas  garis  besar  menyatakan  bahwa  Pendidikan
18 Suwandi dalam Sufriadi dan Sobirin Malian, Problem Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan  Perguruan  Tinggi,  Jurnal  Yudisial,  Volume  12,  Nomor  3,  Desember,  2019,  hlm., 306.
menjadi  salah  satu  urusan  pemerintahan  wajib  terkait  dengan  pelayanan  dasar (Pasal  12  ayat  1,  huruf  a),  dimana  pelaksanaannya  dibagi  antara  pemerimtah pusat, daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. 19
Adanya  pembagian  urusan  ini  memberikan  keuntungan  bagi  daerah, dimana daerah  diberikan keleluasaan dalam pengelolaan pendidikan. Kabupaten atau  Kota  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  pendidikan  dasar  (SD- SMP).  Sedangkan  Provinsi  memiliki  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan pendidikan  tingkat  atas  (SMA/SMK).  Kondisi  ini  sangat  memungkinkan  bagi daerah mengkolaborasikan mata pelajaran-mata pelajaran khususnya yang masuk kategori  muatan  lokal  dengan  kekhasan  daerah.  Yang  pada  akhirnya  bisa menunjang dunia pendidikan maupun mendukung potensi daerah masing-masing.
Muatan  lokal  inipun  akan  berbeda  tentunya  pada  masing-masing  daerah tergantung  pada  potensi  lokal  daerah  tersebut.  Yang  dapat  dijadikan  materi muatan  lokal  seperti  seni  budaya,  ketrampilan  atau  potensi  lain  di  bidang pertanian,  perkebunan,  dan  kelautan.  Karakteristiknya  harus  menunjukkan  ciri khas  suatu  daerah.  Madura  yang  memiliki  julukan  sebagai  “pulau  garam”  pun tidak  hanya  memiliki  potensi  lokal  garam,  masih  terdapat  sapi,  gas  bumi, pariwisata  dengan  pantainya,  jagung  serta  tembakau  pada  sektor  pertanian. Potensi  ini  sangat  memungkinkan  untuk  dikembangkan  tidak  hanya  melalui industri dan perdagangan, tetapi juga melalui sektor pendidikan.
Sudah  menjadi  kewenangan  daerah  masing-masing  untuk  melakukan pengembangan  potensi  lokal  daerah  di  dorong  dalam  kurikulum  pendidikan
19 Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  yang  menyebutkan  bahwa  urusan  pemerintahan  di  bagi  menjadi;  urusan pemerintahan  absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan  pemerintahan  umum (Pasal  9  ayat  1).  Urusan  pemerintahan  yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah urusan konkruen (Pasal 9 ayat 3). Urusan konkruen yang menjadi  kewenangan  Daerah  terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  Urusan Pemerintahan  Pilihan  (Pasal  11  ayat  1).    Dan  Pendidikan  menjadi  salah  satu  urusan pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  (Pasal  12  ayat  1).  Sehingga pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  pemerintah  provinsi  atau  kabupaten/kota  memiliki kewenangan  terkait  dengan  penyelenggaran  Pendidikan.  Termasuk  di  dalamnya  berkaitan dengan  penentuan  kurikulum.  Dengan  tidak  mengesampingkan  kewenangan  pemerintah pusat.
meskipun  hanya  menjadi  muatan  lokal.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan oleh Hery Trijono selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa Timur yang biasa disapa dengan nama “Pak Hery”. Beliau menyampaikan bahwa terkait  dengan  kurikulum  di  tingkat  SMK,  kebijakan  pengembangan  SMK diarahkan  fokus  terhadap  beberapa  bidang  saja  yaitu  pertanian,  kemaritiman, ekonomi  kreatif  dan  Pariwisata. 20 Pengembangan  SMK  juga  didukung  dengan Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Revitalisasi  Sekolah  Menengah Kejuruan  Dalam  Rangka  Peningkatan  Kualitas  dan  Sumber  Daya  Manusia Indonesia,  yang  selanjutnya  disebut  INPRES  9/2016,  yang  didalamnya memerintahkan  kepada  para  Menteri  Kabinet  Kerja,  Kepala  Badan  Nasional Sertifikasi  Profesi  (BNSP)  dan  Para  Gubernur d alam  rangka  penguatan  sinergi antar  pemangku  kepentingan  dan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  daya  saing sumber  daya  manusia  Indonesia,  maka  harus  memberikan  perhatian  secara khusus kepada beberapa hal sebagai berikut:
a. M emberikan  kemudahan  pada  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayah masing-masing;
b. Menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
c. Melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; dan
d. Mengembangkan  SMK  unggulan  sesuai  dengan  potensi  wilayah  masing- masing.
Untuk  mendukung  tercapainya  INPRES  9/2016,  maka  perlu  untuk memberikan ruang pengembangan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.  Dengan  demikian,  SMK  di  setiap  kota/kabupaten  bisa mengembangkan  potensi  daerah  masing-masing  terutama  dalam  pengembangan pertanian, kemaritiman, ekonomi kreatif dan pariwisata.
20 Wawancara  dengan  Hery  selaku  Kepala  Seksi  Kurikulum  Bidang  Pembinaan  Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada 5 September 2018 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Menurut  Hery  setiap  tahun  lulusan  kurang  lebih  200.000  siswa  lulus SMP. 21 Gubernur  Jawa  Timur  membuat  suatu  kebijakan  pemerataan  okupasi tingkat  pendidikan  menengah  atas.  Adapun  kebijakan  Gubernur  Jawa  Timur adalah dengan mengarahkan siswa lulusan SMP untuk masuk SMA dibatasi 30 % sedangkan  sisanya  70%  diarahkan  untuk  masuk  SMK.  Dengan  besarnya presentase siswa SMK, maka kurikulum yang ada di SMK harus memuat beberapa hal sebagai berikut:
a. Materi  yang  bersifat  teknis  dimana  siswa  SMK  dipersiapkan  untuk menghadapi dunia kerja;
b. Materi umum dimana siswa juga disiapkan untuk dapat menjutkan pendidikan (kuliah);
c. Materi  kewirausahaan  dimana  siswa  dipersiapkan  untuk  menjadi wirausahawan  dan  mampu  bersaing  dengan  orang  lain  dalam  membuka usaha.
Kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan saat ini memberikan perhatian khusus  bagi  pendidikan  SMK  agar  dapat  mencetak  lulusan  yang  berdaya  saing. Oleh  karena  itu,  perlu  kurikulum  yang  dapat  mencapai  tujuan  tersebut.  Setiap SMK memiliki keunggulan dan karaketristik  masing-masing apabila ditinjau dari potensi  lokal  yang  ada.  Tidak  dapat  di  pungkiri  bahwa  sesuai  dengan  Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan  Lokal  Wajib  di  Sekolah/Madrasah  memang  hanya  Bahasa  Daerah  yang masuk  menjadi  muatan  lokal  wajib.  Akan  tetapi,  Hery  mengutarakan  “kekhasan daerah” dapat masuk di dalam muatan lokal tambahan jika memang hal tersebut dibutuhkan terutama diterapkan di sekolah dasar, SMP, dan SMA. 22 Namun, untuk tingkat SMK dimungkinkan sekali mengacu pada INPRES 9/2016 dimana potensi lokal  menjadi  unggulan  SMK.  Tidak  hanya  itu  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  antara  lain  berisi  pesan  bahwa kurikulum memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan ( vide Pasal
21 Id.
36  ayat  (3)  huruf  d).  Ketentuan  tersebut  memberikan  ruang  bagi  potensi  lokal menjadi bagian dari kurikulum yang diajarkan kepada siswa.
Pemerintah  Provinsi  melalui  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa  Timur  juga mendorong  kepada  SMK  melakukan  kerjasama  agar  anak-anak  yang  lulus  SMK bisa  langsung  dapat  bekerja  sebagai  contoh  kerjasama  dengan  perusahaan otomotif Honda khususnya anak-anak teknik mesin. Pada jurusan agribisnis, siswa diberikan  pelatihan  berulang-ulang  dalam  memproduksi  makanan  minuman kemasan sehingga layak untuk dijual. Tidak hanya itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa  Timur  juga  rutin  menggelar  lomba  untuk  anak-anak  SMK  terkait  dengan produk unggulan sekolahnya.
Bagi  anak-anak  di  pondok  pun  mendapatkan  perhatian  yang  sama  oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, biasa  di sebut sebagai “SMK Mini”.  “SMK Mini” juga ada di Madura yang salah satunya mengajarkan/melakukan pelatihan masyarakat  disekitar  pondok  untuk  menjahit.  Alat-alat  yang  mendukung penyelenggaraan pelatihan kepada siswa dibiayai oleh pemerintah. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor  9  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan,  yang  selanjutnya disebut PERDA JATIM 9/2014, menyebutkan:
(1) Pemerintah  Provinsi  mendukung  dan  memfasilitasi  pengembangan  Balai Latihan  Kerja  atau  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Mini  di  pondok  pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah;
(2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyediaan sarana dan prasarana;
b. bantuan tenaga profesional;
c. dukungan pendanaan.
Hery  menuturkan  muatan  lokal  yang  substansinya  memuat  kekhasan daerah sangat memungkinkan diberlakukan. 23 Untuk tingkat SMA dilingkup Jawa Timur telah diterapkan, sedangkan untuk SMK dapat ditemui di SMK Unggulan. 24
23 Id.
24 Id.
Untuk pendidikan dasar menjadi kewenangan dinas pendidikan kabupaten, tetapi tetap  mensinkronkan  dengan  kebijakan  provinsi.  Hery  juga  menyinggung bagaimana  pelaksanaan  SMK  di  Madura.  Madura  memiliki  potensi  daerah  yang besar  dengan  lahan  pertanian  yang  luas  serta  di  kelilingi  oleh  laut.  Potensi  ini sangat memungkinkan jika dikembangkan oleh para lulusan SMK. Namun, karena saat  ini  sudah  memasuki  revolusi  industri  4.0,  pendidikan  juga  harus  mampu menaklukkan  tantangan  ini.  Kurikulum  pendidikan  harus  diarahkan  pada pengembangan teknologi.
Menurut Hery, ada beberapa kendala terkait dengan penerapan kurikulum berbasis potensi lokal di Madura adalah adanya persepsi negatif masyarakat dan keengganan  masyarakat  Madura  jika  diterapkan  dengan  teknologi.  Oleh  karena itu,  untuk  membuka  jurusan  baru  di  Madura  cukup  sulit.  Kabupaten  Sumenep menjadi  salah  satu  kabupaten  yang  menjadi  perhatian  dari  Dinas  Pendidikan Provinsi  Jawa  Timur.  Kendala  yang  muncul  yang  sifatnya  lebih  kepada  diri perseorangan. Hal tersebut seharusnya tidak ada karena mengembangkan potensi lokal  daerah  adalah  salah  satu  cara  melestarikan  ciri  khas  daerah.  Hal  tersebut menjadi suatu hal yang baik apabila bisa di elaborasikan dalam pendidikan.
Hasil  lapangan  kemudian  disinkronkan  dengan  kondisi  pendidikan  di Sumenep  khususnya  terkait  dengan  penerapan  muatan  lokal  pada  jenjang pendidikan  sekolah  dasar  (SD  dan  SMP).  Menurut  Abd.  Kadir  selaku  Kasi Kurikulum  dan  Penilaian  Sekolah  Dasar  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sumenep menuturkan penerapan kurikulum muatan lokal memang saat ini hanya sesuai  dengan  PERDA  Kabupaten  Sumenep  dan  PERGUB  JATIM  yaitu  bahasa daerah,  dalam  hal  ini  adalah  “bahasa  Madura”. 25 Jikapun  ada  tambahan  yaitu berupa baca-tulis Al-quran yang sesui dengan peraturan Bupati Sumenep dan itu dilaksanakan  pada  tingkat  SD  maupun  SMP.  Untuk  Madrasah  mengikuti  arahan dari Kementerian Agama.
25 Wawancara  dengan  Abd.  Kadir  selaku  Kepala  Seksi  Kurikulum  dan  Penilaian  Sekolah  Dasar pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  tanggal  23  Agustus  2018  di  Kantor  Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
Terkait dengan potensi lokal Madura khususnya Sumenep, Abd. Kadir pun menegaskan  bahwa  banyak  sekali  potensi  daerah  Sumenep  yang  sangat  bisa dikembangkan  terutama  jika  itu  di  masukkan  dalam  muatan  lokal. 26 Namun, memang bukan suatu hal yang mudah karena diperlukan sebuah regulasi baik itu dengan PERDA Kaupaten Sumenep maupun PERBUP SUMENEP untuk mengubah kurikulum dan juga menyipakan buku ajar serta tenaga pendidik termasuk sarana prasarana pendukung.
Paling  tepat  dalam  menerapkan  kurikulum  muatan  lokal  potensi  daerah memang  pada  jenjang  pendidikan  SMA  khususnya  SMK  yang  memang  secara spesifik  nanti  dipersiapkan  untuk  bekerja.  Namun,  memungkinkan  jika  memang ingin  diperkenalkan  terlebih  dahulu  pada  jenjang  SD  maupun  SMP.  Dengan demikian,  akan  ada  jenjang  pemahaman  terkait  dengan  potensi  lokal  Madura khususnya  Sumenep.  Salah  satu  potensi  lokal  ini  adalah  jagung.  Apabila  potensi lokal di bidang pertanian jagung dapat diperkenalkan terlebih dahulu sebagai ciri khas  masyarakat  Madura  melalui  kelas  “bahasa  Madura”  yang  di  dalamnya membahas  tentang  jagung.  Akan  lebih  baik  dan  efektif  bila  buku  ajar  bahasa madura  siswa  SD  diberikan  bab  tersendiri  tentang  pengenalan  jagung.  Hal tersebut akan berlanjut pada jenjang SMP. Pada jenjang sekolah dasar masih pada tahap  pengenalan,  jika  sudah  memasuki  SMA/SMK  khususnya  pada  tataran praktek  seperti  budidaya  hingga  pengolahan  dan  distribusi  dengan  adanya sinkronisasi dengan perkembangan teknologi.
Dengan memasukkan kurikulum muatan lokal dnegan obyek jagung tidak hanya  mengenai  bagaimana  menanam  jagung  saja,  tetapi  juga  menumbuhkan kesadaran  kepada  anak-anak bahwa  jagung ini  merupakan  sumber daya  genetik lokal Madura yang harus dilestarikan. Selain itu, jagung tidak hanya sebagai bahan pokok,  tetapi  juga  memiliki  nilai  ekonomis  karena  olahan  jagung sangat  variatif. Hal  ini  sangat  mungkin  dikerjakan  oleh  siswa-siswa  SMK  khususnya  jurusan pertanian (agribisnis).
Muatan    Lokal    yang    bisa    di    ajarkan    terkait    dengan    potensi    lokal “Jagung”  di Sumenep.
Jagung sebagai salah satu potensi andalan di Madura khususnya Kabupaten Sumenep,  maka  produksi  jagung perlu  ditingkatkan  baik  varietas  jagung hibrida dan jagung lokal yang merupakan ciri khas Madura. Tidak hanya dimulai pada saat penanaman,  pemanenan,  pengolahan  dan  pemasaran,  tetapi  lebih  dini  yaitu pengenalan jagung lokal madura
Berkurangnya para petani jagung, keengganan meneruskan bertani jagung kepada  keluarganya  (anaknya)  menjadi  kendala  terbesar,  yang  pada  akhirnya akan  menyebakan  keengganan  pula  pada  anak  untuk  meneruskan  usaha  orang tuanya. Jagung yang semula menjadi potensi lokal bisa saja dikemudian hari akan sangat  sedikit  yang  mengenalnya.  Kondisi  inipun  pernah  dialami  oleh  Nusa Tenggara  Timur  yang  terkenal  akan  “kayu  cendananya”,  sebagai  salah  satu  ciri khas  daerah,  kayu  cendana  ini  menjadi  sedikit  terlupakan  dan  mulai  sulit  untuk ditemukan.
Langkah  yang  kemudian  diambil  oleh  Pemerintah  Provinsi  adalah memasukkan  materi  kayu  cendana  tersebut  dalam  muatan  lokal.  Dimulai  dari proses  pembuatan  aneka  olahan  kayu  cendana  (hiasan)  hingga  kayu  cendana dipasarkan. Mengelaborasikan antara dia bidang seperti ini sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satu capaian dari penelitian ini adalah melestarikan potensi lokal Madura  dalam  hal  ini  jagung  sebagai  salah  satu  materi  muatan  lokal  di  sekolah. Meskipun nantinya tetap ada perbedaannya pada tingkat dasar dan menengah.
Siswa  sekolah  dasar  perlu  untuk  diberi  pemahaman  tentang  kekhasan daerah  Madura  bukan  hanya  soal  bahasa,  tetapi  juga  pada  sektor  pertanian khususnya  jagung.  Sekalipun  belum  dapat  dibentuk  dalam  sebuah  kurikulum tersendiri  karena  sesuai  dengan  PERDA  Kabupaten  Sumenep  maupun  PERGUB JAWA TIMUR bahwa hanya bahasa daerah yang menjadi materi muatan lokal Jawa Timur.  Sebagaimana  saran  dari  Abd.  Kadir  bahwa  pendidikan  jagung  bisa dimasukkan  dalam  materi  bahasa  daerah. 27 Dibuatkan  sebuah  buku  ajar  bahasa
daerah yang di dalamnya membahas tentang jagung sebagai salah satu makanan pokok  masyarakat  Madura,  cara  bercocok  tanam  jagung,  cara  memanen  dan olahan  yang  mungkin  dapat  dihasilkan  dari  jagung  (hanya  sebagai  bahan tambahan dalam bahasa daerah).
Pada  pendidikan  SMP  bisa  dimasukkan  dalam  kegiatan  ekstrakulikuler, yang biasanya diisi dengan olahraga, bermusik, bisa didalamnya diberikan materi pertanian  khususnya  jagung.  Materi  ini  tentunya  lebuh  meningkat  jika  di bandingkan  SD  yang  hanya  pada  tahap  pengenalan.  Hal  ini  juga  diperlukan perhatian  khusus  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  serta  Dinas Pertanian,  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Sumenep karena  perlunya  tenaga  pendidik  yang  juga  paham  terkait  dengan  pertanian jagung. Jika di tingkat SMA atau di SMK lebih memungkinkan lagi untuk penerapan kurikulum  muatan  lokal  berbasis  kekhasan  daerah  dan  membuka  jurusan teknologi  pertanian  karena  salah  satu  tujuannya  adalah  pengembangan  sumber daya  manusia.  Apabila  diperlukan  dibentuk  SMK  unggulan  sesuai  dengan keunggulan daerah.
Kurikulum di SMK juga memungkinkan karena lebih pada tataran praktek. Sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh Bapak  Hery  bahwa  siswa  SMK  khususnya pertanian,  tidah  hanya  diajarkan  bagimanan  menanam  jagung,  tetapi  juga bagaimana  pasca  panennya  antara  lain  mengolah  menjadi  aneka  olahan  dari bahan  baku  jagung  hingga  memiliki  nilai  ekonomis  (agribisnis)  karena  tujuan pendidikan  SMK  mencetak  lulusan  yang  siap  kerja,  siap  melanjutkan  di pendidikan  tinggi  dan  siap  untuk  mejadi  wirausahawan. 28 Jika  diterapkan  di Sumenep perlu dilengkapi dengan pembahasan tentang kegiatan inovasi di bidang pengolahan, kegiatan pasca panen berupa pengolahan produk jagung dan materi pemasaran hasil olahan sesuai dengan masukan Bagas Praptomo. 29
28 Wawancara  dengan  Hery  selaku  Kepala  Seksi  Kurikulum  Bidang  Pembinaan  Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  pada 5 September 2018 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
29 Wawancara dengan Bagas Praptomo selaku  Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran pada Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan,  dan  Holtikultura  Kabupaten  Sumenep  pada  10  Agustus 2018 di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Sumenep.
Untuk mewujudkan gagasan pembentukan kurikulum muatan lokal terkait budidaya  dan  agribisnis  jagung  di  Kabupaten  Sumenep,  maka  diperlukan instrumen  hukum  pendukung  berupa  dibuatnya  peraturan  daerah  kabupaten untuk tingkat SMP dan peraturan daerah provinsi Jawa Tiimur untuk tingkat SMK, sebagai  dasar  hukum  untuk  membentuk  kurikulum muatan  lokal  terkait  dengan budidaya  dan  agribisnis  jagung.  Dengan  adanya  peraturan  daerah  Kabupaten Sumenep  dan  peraturan  daerah  provinsi  Jawa  Timur  gagasan  pembentukan kurikulum muatan lokal budidaya dan agribisnis jagung dapat diwujudkan.

## Penutup
Dimasukkannya potensi lokal suatu daerah dalam kurikulum muatan lokal sangat dimungkinkan, terutama pada  pendidikan tingkat atas khususnya di SMK karena  SMK  mengajarkan  keilmuan  yang  bersifat  aplikatif.  Dalam  penyusunan kurikulum muatan lokal mengenai budidaya dan agrbisnis jagung ditingkat SMK tersebut perlu adanya sinergisitas antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan  Dinas  Pertanian  Provinsi  Jawa  Timur.  Apabila  tidak  dapat  masuk  dalam kurikulum muatan lokal wajib, dapat menjadi kurikulum muatan lokal tambahan. Apalagi jika melihat komoditas jagung masuk dalam salah satu kategori jurusan di SMK, yaitu pertanian. Namun yang perlu diperhatikan bahwa materi muatan lokal jagung ini, harus dapat menjawab tantangan revolusi industri 4.0 sehingga bukan hanya  diajarkan  bagaimana  menanam  jagung,  tetapi  juga  bagaimana  membuat olahan  jagung.  Sedangkan  pada  jenjang  pendidikan  dasar,  penggenalan  jagung bisa  digabungkan  dengan  materi  muatan  lokal  bahasa  daerah  sehingga  perlu disusun  buku  ajar  bahasa  daerah  yang  di  dalamnya  membahas  tentang  jagung, siswa diperkenalkan dan di pahamkan bahwasanya jagung merupakan salah satu potensi lokal Madura yang perlu untuk dilestarikan.
Dengan  demikian,  untuk  mewujudkan  adanya  muatan  lokal  mengenai jagung  madura  dalam  kurikulum  muatan  lokal  setiap  jenjang  pendidikan,  maka perlu  dibuatkan  payung  hukum  berupa  peraturan  daerah  Provinsi  Jawa  Timur untuk  jenjang  SMA/SMK,  dan  peraturan  daerah  Kabupaten  untuk  jenjang  SD hingga  SMP  khususnya  di  Kabupaten  Sumenep.  Aturan  hukum  tersebut  juga
didukung  dengan  instrumen  pembelajaran  berupa  buku  ajar  dan  modul praktikum  yang  materinya  tidak  hanya  tentang  bertani  saja,  tetapi  juga  tentang pengembangan  produk  jagung  menjadi  bahan  olahan  yang  lebih  memiliki  nilai tambah.

## Daftar Pustaka
Buku:
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Model  Mata  Pelajaran  Muatan  Lokal SD/MI/SDLB-SMP/MTs/  SMPLB–MA/MA/SMALB/SMK.Jakarta:  Balitbang Depdiknas, 2006.
Budi  Winarno,  Kebijakan  Publik  Teori  dan  Proses,  Media  Pressindo,  Yogyakarta,
2005.
Hartiwiningsih,  Lego  Karjoko  dan  Soehartono,  Metode  Penelitian  Hukum,
Universitas Terbuka, Banten, 2019.
Ni’Matul Huda, Otonomi Daerah, Filosof, Sejarah Perkembangan dan Problematika,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
RDH.  Koesoemaatmadja,  ,  Pengantar  ke  Arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979.
Subarsono, Analisis Kebijakan Publik:  Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

## Jurnal Imiah
Al  Musanna,  Revitalisasi  Kurikulum  Muatan  Lokal  Untuk  Pendidikan  Karakter Melalui  Evaluasi  Responsif,  Jurnal  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Vol.  16, Edisi Khusus III, Oktober 2010.
Ratna  Dewi,  Kebijakan  Pendidikan  Di  Tinjau  Dari  Segi  Hukum  Kebijakan  Publik,
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016.
Roni Rustandi, Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Menurut  Undang  - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 1 Juli 2017.
Sufriadi  dan  Sobirin  Malian,  Problem  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengelolaan  Perguruan  Tinggi,  Jurnal  Yudisial,  Volume  12,  Nomor  3, Desember, 2019

## Undang-Undang
Undang  -  Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Lembaran  Negara  Nomor  78  Tahun  2003,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Web Dokumen: https://www.kompasiana.com/ramdan69/kurikulum-pendidikan-berbasis potensi-daerah_559489027293739413cb192e. diakses 19 Juli 201 https://www.kompasiana.com/ramdan69/kurikulum-pendidikan-berbasis- potensi-daerah_559489027293739413cb192e. diakses 19 Juli 2018. http://www.teropongmadura.net/2016/12/jagung-madura.html  diakses  21  Juli 2018 http://kupang.tribunnews.com/2016/07/20/kurikulum-muatan-lokal-dan- potensi-daerah diakses 18 Juli 2018.