## HUBUNGAN PEMANFAATAN DANA BANTAUAN OPERASIONAL KESEHATAN DENGAN CAKUPAN PROGRAM KESEHATAN IBU DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE UTILIZATION OF HEALTH OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS AND THE COVERAGE OF MATERNAL HEALTH PROGRAMS IN SOUTH KONAWE REGENCY
Sija Tiku 1 , Timbul Supodo 2 , Sunarsih 2
Email: sijahatiku@gmail.com

## ABSTRAK
Pendahuluan: Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  merupakan program  Pemerintah  untuk  membiayai  upaya  kesehatan  wajib  yang mencakup upaya kesehatan promotif dan preventif. Namun hingga saat ini  program-program  kesehatan  yang  didanai  dari  BOK  terutama program  kesehatan  Ibu  tidak  menunjukkan  hasil  yang  maksimal  atau tidak  mencapai  target  Standar  Pelayanan  Minimal  yang  diharuskan mencapai target 100%. Setiap tahun kematian Ibu semakin meningkat, cakupan program kesehatan Ibu menurun.
Tujuan: Maksud  dari  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui hubungan  pemanfaatan  dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  dengan Cakupan  Program  Kesehatan  Ibu  yakni  Pelayanan  Kesehatan Antenatal  ke  Empat  (K4),  Pertolongan  Persalinan  oleh  Tenaga Kesehatan dan Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan dari segi Alokasi Dana BOK dan Pelaksanaan Mini Lokakarya Puskesmas.
Metode: Penelitian  ini  menggunakan cross  sectional  study .Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Puskesmas,pengelola  dana BOK,pengelola  program  kesehatan  ibu,  bidan  koordinator  dan  bidan desa di 23 Puskesmas di Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 115 responden.Sampel dalam penelitian ini  sebanyak  85  responden  dari  17  Puskesmas.Teknik  pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan Stratified  Proporsional Simple  Random  Sampling .Data  dianalisis  secara  deskriptif  dan inferensial  dilakukan  dengan  analisis  bivariat  melalui  tahapan chi square . Hasil: Mayoritas responden usia 26-30, tingkat pendidikan pada strata Diploma  III,  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat hubungan antara Mini Lokakarya Puskesmas dengan cakupan program kesehatan  Ibu,  dimana  diperoleh  nilai  X 2 hitung  <  X 2 tabel (0,360<3,841).  Terdapat  hubungan  bermakna  Alokasi  Dana  BOK dengan Cakupan Program Kesehatan Ibu, dimana nilai X 2 hitung > X 2 tabel  (4,663  >  3,841)  Hasil  uji  keeratan  hubungan  menunjukkan koefisien  Phi(Φ) sebesar  0,427,  hal  ini  menunjukkan  kekuatan hubungan  antara  Alokasi  Dana  BOK  dengan  cakupan  program kesehatan Ibu di Kabupaten Konawe Selatan Kesimpulan : Untuk  meningkatkan  cakupan  program  kesehatan  Ibu perlu ada evaluasi penggunaan dana BOK di Puskesmas terutama pada

## Riwayat Artikel
Diajukan: Agustus 2019
Diterima: Maret 2020
Penulis Korespondensi:
- Sija Tiku - sijahatiku@gmail.com

## Kata Kunci:
Alokasi Dana BOK, Cakupan Program Kesehatan Ibu, Mini Lokakarya Puskesmas
pembagian  Alokasi  Dana  untuk  Kegiatan  Program  Prioritas  dan  evaluasi  pelaksanaan  Mini  Lokakarya Puskesmas
Kata Kunci : Alokasi Dana BOK, Cakupan Program Kesehatan Ibu, Mini Lokakarya Puskesmas

## ABSTRACT
Introduction: Health  Operational  Assistance  (HOA)  is  the  government  program  for  financing  the mandatory  health effort  which  is  include  promotive and preventive health effort.  However untill  now  the health  programs  that  funded  by  BOK    (HOA)  especially  maternal  health  program  is  not  indicate  the maksimum result or it is not achieve the target of Minimum Service Standdard that required to achieve the 100% targets. Every year the maternal mortality is excelsior, the coverage maternal health is decline. Objective: This research is aimed to find out the relationship between the utilization of health opperational assistance funds and the coverage of the maternal health program namely the fourth antenatal health service (K4), Childbirth assistance by the health and childbirth labour in health facility in South Konawe regency based on HOA (BOK) fund allocations aspect and the implementation of  mini clinic workshop.
Method: The kind of research is cross sectional study. Population in this research are the head of clinic, the HOA (BOK) fund’s organizer, the maternal health program’s organizer, coordinator midwife, the village’s midwife  in  23  clinics  in  South  Konawe  regency.  The  population  number  in  this  research  are  115 respondents. Sample in this research are 85 respondents from 17 clinics.  Sample interpretation techniques in this research used Stratified Proportional Simple Random Sampling. Analysis data based on descriptive and inferential held with bivariate analysis by meas of chi square stage.
Result: Majority the respondent’s age around 26-30, educational level on stratum Diploma III. The research result  indicates  that  there  is  no  relationship  between  mini  clinic  workshop  and  coverage  maternal  health program, acquired value X 2 arithmetic< X 2 table (0,360<3,841). Existing meaningful relation between BOK (HOA) fund’s allocation and coverage maternal health program,  value X 2 arithmetic <  X 2 table  (4,663  > 3,841). The result of closeness relation test indicates coefficient Phi(Φ) as big as 0,427, this case indicates the strength relation between BOK (HOA) fund’s allocation and coverage maternal health program in South Konawe regency.
Conclusion: interm  rise  the  coverage  maternal  health  program,  the  evaluatio  of  BOK  (HOA)  fund’s utilizing is necessary in clinic especially on fund’s allocation distribution for priority and evaluation of mini clinic workshop implementation.
Keywords : BOK (HOA) fund allocations, Coverage maternal health program, Mini clinic workshop.

## PENDAHULUAN
Bantuan  Operasional  Kesehatan (BOK)  adalah  bantuan  pemeritah  pusat untuk pemerintah daerah untuk mendukung operasional  puskesmas  melalui  kegiatan kegiatan  promotif  dan  preventif  sesuai dengan  Peraturan  menteri  kesehatan  no.1 Tahun  2014  (KESEHATAN,  2013).  BOK diharapkan  dapat  meningkatkan  derajat kesehatan terutama pada program pelayanan  kesehatan  Ibu(Aridewi  et  al.,
2013)dengan  harapan  agar  pelayanan kesehatan Ibu yang efektif dapat mengurangi kasus Kematian Ibu
(Kemenkes-, 2015).
Pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat terus melakukan berbagai upaya guna memperbaiki  dan  meningkatkan  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  dimulai  dari tingkat fasilitas pertama (Jayadipraja et al., 2018). Dukungan pemerintah akan bertambah  lagi  dengan  adanya  Bantuan Operasional  Kesehatan  untuk  Puskesmas sebagai  salah  satu  kegiatan  inovatif (Kemenkes,  2011). Tahun  2018  dana  BOK termasuk  dalam  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) non fisik (Kemenkes, 2017).
Pemerintah  menggunakan  Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.  SPM  adalah  hal  minimal  yang
harus    dilaksanakan  oleh  Pemerintah daerah  untuk  rakyatnya,  maka  target  SPM harus  100%  setiap  tahunnya.  (Hutagalung, 2013)Sehingga dalam menetapkan indikator SPM, Kementerian atau Lembaga Pemerintahan  Non    Kementerian    di Indonesia  melakukan    pentahapan    pada jenis    pelayanan,  mutu  pelayanan  atau sasaran  serta  lokus  tertentu  (Kemenkes, 2016).Upaya  percepatan  penurunan  AKI dapat  dilakukan  dengan  menjamin  agar setiap  Ibu  mampu  mengakses  pelayanan kesehatan  Ibu  yang  berkualitas,(Saputra  et al.,  2013)  seperti  pelayanan  kesehatan  Ibu hamil,  pertolongan  persalinan  oleh  tenaga kesehatan  terlatih  di  fasilitas  pelayanan kesehatan.(Kemenkes, 2018).
Bantuan  Operasional  Puskesmas (BOK) pemanfaatannya belum sepenuhnya di  gunakan  untuk  kegiatan  promotif  dan preventif terutama dalam pelayanan kesehatan  Ibu,(Hutagalung,  2013)sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan cakupan program kesehatan Ibu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pembiayaan yang tidak tepat sasaran, pembagian alokasi dana yang tidak sesuai prioritas masalah, pelaksanaan mini  lokakarya  puskesmas  yang  kurang efektif  (Dinkes_Prov_Sultra,  2018).  Dari 17  (tujuh  belas)  Kabupaten  yang  ada  di Sulawesi  Tenggara,  salah  satu  kabupaten penyumbang Kematian Ibu tertinggi adalah Kabupaten Konawe Selatan hal ini nampak pula  pada  cakupan  program  kesehatan  Ibu setiap  tahunnya  mengalami  penurunan (Dinkes.Kab..Konsel, 2017).
Jika  keadaan  ini  dibandingkan dengan  pembiayaan  kesehatan  kususnya dana  BOK  di  Kabupaten  Konawe  Selatan setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan. Tahun  2015  sebanyak  Rp.  4.161.533.000, Tahun  2016  Rp.  5.911.000.000  dan  Tahun
2017 mencapai Rp. 11.559.609.000
(Dinkes.Kab..Konsel,  2017),  hal  ini  tidak sejalan  dengan  capaian  cakupan  pelayanan kesehatan  ibu  justru  semakin  tahun menunjukkan  penurunan  dan  kematian  Ibu setiap  tahun  meningkat.  Dari  uraian  diatas diperoleh  permasalahan  bahwa  cakupan pelayanan  kesehatan  Ibu  tidak  sejalan dengan  peningkatan  jumlah  dana  BOK. Oleh  sebab  itu,  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  “pemanfataan  dana  BOK  di Puskesmas  dengan  Cakupan  Program Kesehatan  Ibu  (K4,  Persalinan  oleh  tenaga kesehatan  dan  Persalinan  di  fasilitas kesehatan)  dari  segi  pelaksanaan  Mini Lokakarya  Puskesmas  dan  Alokasi  Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan”.

## METODE

## Desain Penelitian
Pada  penelitian  ini  jenis  penelitian yang digunakan adalah kuantitatif observasional, dengan menggunakan rancangan cross  sectional  study ,  dilakukan terhadap  85  responden  pada  17  puskesmas pada  bulan  Mei-Juli  2019  di  Kabupaten Konawe Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Ditulis  dengan  jelas  menggunakan huruf  Hasil  penelitian  ini  menggambarkan hubungan pemanfaatan dana BOK Puskesmas  dengan  Cakupan  Program Kesehatan  Ibu  yaitu  Pelayanan  Kesehatan Antenatal  ke  empat  (K4),  Persalinan  oleh Tenaga  Kesehatan  dan  Persalinan  di Fasilitas  kesehatan  dari  segi  Pelaksanaan Mini Lokakarya Puskesmas pada Tabel 1, 2 &  3  dan  Pengalokasian  Dana  BOK  serta pada Tabel 4,5 dan 6
Hubungan  Mini  Lokakarya  Puskesmas dengan  Cakupan  Program  Kesehatan Ibu  (Pelayanan  Antenatal  ke  empat (K4),  Persalinan  oleh  Tenaga  Kesehatan dan Persalinan di Fasilitas Kesehatan)
Berdasarkan  tabel  1,  terdapat  27 responden  dari  17  Puskesmas  menyatakan bahwa Mini Lokakarya Puskesmas terdahap program pelayanan Kesehatan Ibu (K4)  kurang,  18  (66,7%)  responden cakupannya kurang dan 9 (33,3%) responden  menyatakan  cakupan  cukup. Dan  dari  58  responden  di  17  puskesmas menyatakan  Mini  Lokakarya  Puskesmas terdahap program pelayanan Kesehatan Ibu (K4) cukup, terdapat 29 (50,0%) responden yang menyatakan cakupan program Kesehatan Ibu (K4) kurang dan 29 (50,0%) responden  menyatakan  cakupan  program kesehatan  Ibu  (K4)  cukup.  Dari  hasil  uji statistik  dengan  menggunakan  uji Chi Square pada α = 5 % dan df = 1, diperoleh nilai  X 2 hitung  <  X 2 tabel  (1,451> 3,841),artinya  tidak  ada  hubungan  yang bermakna antara Mini Lokakarya
Puskesmas dengan cakupan program kesehatan  Ibu  (K4)  di  Kabupaten  Konawe Selatan.  Karena  tidak  terdapat  hubungan maka tidak dilanjutkan dengan uji keeratan hubungan.
Berdasarkan  tabel  2,  terdapat  27 responden dari 17 Puskesmas  menyatakan bahwa  Mini  Lokakarya  Puskesmas  kurang terhadap  cakupan  persalinan  oleh  tenaga kesehatan,  terdapat  14  (51,9%)  responden menyatakan  cakupan  kurang,  dan  13 (48,1%)  menyatakan  cakupan  Persalinan oleh tenaga kesehatan cukup. Kemudian 58 responden  di  17  puskesmas  bahwa  Mini Lokakarya  Puskesmas  Cukup  terhadapat cakupan  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan, terdapat 22 (37,9%) responden menyatakan cakupan  persalinan  oleh  tenaga  kesehatan kurang dan 36 (62,1%) responden menyatakan cakupan persalinan oleh tenaga  kesehatan  cukup.  Dari  hasil  uji
statistik  dengan  menggunakan  uji Chi Square pada α = 5 % dan df = 1, diperoleh nilai  X 2 hitung  <  X 2 tabel  (0,948>
3,841),artinya  tidak  ada  hubungan  yang bermakna  mini  lokakarya  dengan  cakupan program  kesehatan  Ibu  pada  Persalinan oleh  Tenaga  Kesehatan  di  Kabupaten Konawe  Selatan.  Karena  tidak  terdapat hubungan  maka  tidak  dilanjutkan  dengan uji keeratan hubungan.
Berdasarkan  tabel  3,  terdapat  27 responden  dari  17  Puskesmas  menyatakan bahwa  Mini  Lokakarya  Puskesmas  kurang terhadap  cakupan  persalinan  di  fasilitas kesehatan, 14 (51,9%) responden menyatakan  cakupan  kurang,  dan  13 (48,1%)  responden  menyatakan  cakupan persalinan  di  Fasilitas  kesehatan  cukup. Kemudian  dari  58  responden  di  17 puskesmas  menyatakaan  bahwa  Mini Lokakarya  Puskesmas  Cukup  terhadap persalinan  di  Fasilitas  Kesehatan  (Pf),  22 (37,9%)  responden  menyatakan  cakupan persalinan di fasilitas kesehatan kurang dan 36  (62,1%)  responden  cakupan  persalinan di  Fasilitas  kesehatan  cukup.  Dari  hasil  uji statistik  dengan  menggunakan  uji Chi Square pada α = 5 % dan df = 1, diperoleh nilai  X 2 hitung  <  X 2 tabel  (0,948> 3,841),artinya  tidak  ada  hubungan  yang bermakna  Mini  Lokakarya  Puskesmas dengan  cakupan  program  persalinan  di fasilitas  kesehatan  di  Kabupaten  Konawe Selatan.  Karena  tidak  terdapat  hubungan maka tidak dilanjutkan dengan uji keeratan hubungan.
Tabel  1  Hubungan  Mini  Lokakarya Puskesmas  dengan  Cakupan Program  Kunjungan  Pelayanan
Antenatal ke empat (K4) Mini Lokakarya Pelayanan Antenatal ke empat (K4) X² Hitung Kurang Cukup Jumlah N % n % n % 1,451 Kurang 18 66,7 9 33,3  27 100 Cukup 29 50,0  29  50,0  58 100 Jumlah 47 55,3  38  44,7  85 100 Sumber :Data primer 2019
Tabel  2  Hubungan  Mini  Lokakarya Puskesmas  dengan  Cakupan Program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Pn) Mini Lokakar ya Persalinan oleh Tenaga Kesehatan X² Hitun g Kurang Cukup Jumlah N % n % n %
0,948 Kurang 1 4 51, 9 1 3 48, 1 2 7 10 0
Cukup 2 2 37, 9 3 6 62, 1 5 8 10 0
Jumlah 3 6 42, 4 4 9 57, 6 8 5 10 0 Sumber : Data primer 2019
Tabel  3  Hubungan  Mini  Lokakarya Puskesmas  dengan  Cakupan
Program  Persalinan  di  Fasilitas Kesehatan Mini Lokakarya Persalinan di Fasilitas Kesehatan X² Hitung Kurang Cukup Jumlah n % n % n % 0,948 Kurang 14  51,9  13  48,1  27  100 Cukup 22  37,9  36  62,1  58  100 Jumlah 36  42,4  49  57,6  85  100 Sumber : Data primer 2019
Tabel  4  Hubungan  Alokasi  dana  BOK
dengan Cakupan Program Kunjungan  Antenatal  ke  empat (K4) Alokasi Dana BOK Kunjungan Antenal ke empat (K4) X² Hitung Phi(Φ) Kurang Cukup Jumlah n % n % n % 12,117 0,402 Kurang  36  72,0  14  2,80  50  100 Cukup 11  31,4  24  68,6  35  100 Jumlah  47  55,3  38  44,7  85  100 Sumber : Data primer 2019 Tabel  5  Hubungan  Alokasi  Dana  BOK dengan Cakupan Program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (PN) Alok asi Dana BOK Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Pn) X² Hitu ng Phi( Φ) Kurang Cukup Jumlah n % n % n %
13,7 83 0,42 7 Kura ng 3 0 60, 0 2 0 40, 0 5 0 10 0
Cuku p 6 17, 1 2 9 82, 9 3 5 10 0 Juml ah 3 6 42, 4 4 9 5,7 6 8 5 10 0

## Sumber : Data primer 2019
Tabel  6  Hubungan  Alokasi  Dana  BOK dengan Cakupan Program Persalinan di Fasilitas Kesehatan Alokasi Dana BOK Persalinan di Fasilitas Kesehatan (Pf) X² Hitung Phi(Φ) Kurang Cukup Jumlah n % n % n % 13,783 0,427 Kurang 30  60,0  20  40,0  50  100 Cukup 6 17,1  29  82,9  35  100
Jumlah 36  42,4  49  57,6  85  100
Sumber : Data primer 2019

## PEMBAHASAN
Hubungan  Mini  Lokakarya  dengan Cakupan Program Kesehatan Ibu
Lokakarya Mini Puskesmas merupakan  salah  satu  bentuk  upaya penggalangan  atau  pemantauan  berbagai kegiatan di puskesmas melalui pertemuan.(RI  and  KESEHATAN,  2004) Dalam  pelaksanaan  mini  lokakarya  di puskesmas  dibagi  dalam  beberapa  tahap yaitu  lokakarya  mini  bulan  pertama  dan lokakarya  mini  bulanan  rutin.(Sulistinah et al.,  2017).  Hasil  penelitian  yang  dilakukan di  17  Puskesmas  Kabupaten  Konawe Selatan terhadap 85 responden, 58 responden  menyakatan  kegiatan  mini lokakarya puskesmas terhadap keberhasilan program  cakupan  Kesehatan  Ibu  yakni pada  pelayanan  kesehatan  antenatal  ke
empat  (K4),  Persalinan  oleh  Tenaga Kesehatan, Persalinan di Fasilitas
Kesehatan  adalah  cukup.  Hanya  27 responden menyatakan kurang.
Dari  hasil  uji  statistik  dengan menggunakan  uji Chi  Square diperoleh nilai  signifikansi    0,955>  nilai  α    =  0,05. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tidak ada  hubungan  yang  bermakna  antara  mini lokakarya dengan cakupan program kesehatan  Ibu  di  Kabupaten  Konawe Selatan.  Hal  ini  dikarenakan  kegiatan  mini lokakarya puskesmas sudah rutin dilaksanakan  oleh  puskesmas  setiap  bulan baik  itu  mini  lokakarya  lintas  program maupun
lokakarya lintas sector,(INDONESIA,  2016)  namun  dalam pelaksanaanya  masih  kurang  efektif.  80 responden menyatakan Program Kesehatan Ibu  menjadi  salah  satu  agenda  priotitas yang  dibahas  saat  mini  lokakarya  tetapi pembahasan lebih cenderung kepada seberapa  realisasi  keuangan  yang  sudah  di realisasikan  setiap  program,  lebih  focus pada pemeriksan penyelesaian administrasi atau pertanggung jawaban hasil
pelaksanaan  kegiatan  yang  di  bersumber dana BOK. Dari  hasil  penelitian  diketahui
bahwa terdapat 14 responden yang menyakatakan  mini  lokakarya  kurang mempengaruhi capaian program persalinan di  fasilitas  kesehatan  tetapi  cakupan persalinan  di  fasilitas  kesehatan  cukup  hal ini karenakan tuntutan bagi tenaga kesehatan (bidan) harus selalu ada dan siap di setiap fasilitas kesehatan untuk menangani persalinan atau dengan kata lain setiap  persalinan  harus  ditangani  oleh tenaga  kesehatan),  misalnya  pada  saat berlangsung  kegiatan  mini  lokakarya  di puskesmas,  tenaga  kesehatan  (bidan)  yang sedang  menolong  persalinan  di  polindes tidak  di  tuntut  untuk  hadir  dalam  kegiatan mini lokakarya.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  tanpa  adanya  dana  BOK
di  Puskesmas  kegiatan  Mini  lokakrya Puskesmas  tetap  dilaksanan,  baik  itu lokakarya bulanan program maupun lokakarya  lintas  sektor,  karena  Mini lokakarya adalah kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan
oleh puskesmas.(INDONESIA,  2016)  Tetapi dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa pelaksanaan  mini  lokakarya  memang  betul dilaksanakan  namun  hasilnya  kurang efektif,  karena  tidak  berdasarkan  pada siklus  manajemen  puskesmas  atau  tidak sesuai  standar  operasional  pelaksanaan mini lokakarya puskesmas. Rata-rata pelaksanaan  mini  lokakarya  hanya  2  -  4 jam,  dan  dalam  pelaksanaannya  tidak membahas program kesehatan secara rinci, kegiatan program yang sudah dilaksanakan bulan  lalu  tidak  dilakukan  evaluasi  secara detail,  tidak  melakukan  analisa  data,  tidak mengidentifikasi  masalah  per  program secara  rinci,  tidak  mencari  akar  penyebab masalah, pemecaham masalah tidak berdasarkan  pada  prioritas  masalah,  lebih banyak  membahas  realisasi  keuangan untuk  setiap  program  dan  hanya  melihat secara  umum  pencapaian  program  tercapai atau tidak tercapai.
Berdasarkan siklus menejemen umum  puskesmas  dari  segi  perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan pengendalian  kinerja  puskesmas,(Jenderal and  Masyarakat,  2006)  pelaksanaan  mini lokakarya  puskesmas  belum  sesuai  yang diharapkan.  Dari  segi  perencanaan,  analisa situasi tidak dilakukan dengan baik melalui kegiatan analisis data, identifikasi masalah, prioritas  masalah,  akar  masalah  dan pemecahan masalah sehingga dalam penyusunan  rencana  usulan  kegiatan  tidak berdasarkan  pada  prioritas  masalah.Dari segi penggerakan pelaksanaan mini lokakarya  puskesmas  dilaksanakan  secara rutin  bulanan  dan  tribulanan,  dari  segi pengawasan,  pengendalian  dan  penilaian kinerja puskesmas seharunya setiap kegiatan program yang sudah dilaksanakan
harus  dilakukan  evaluasi  melalui  penilaian kinerja puskesmas.(INDONESIA, 2016)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  44  tahun  2016  tentang  Pedoman Manajemen  Puskesmas  disebutkan  bahwa pelaksanan  mini  lokakarya  puskesmas harus berdasarkan siklus manajemen puskesmas dimana mini lokakarya bulanaan  harus  dilaksanakan  setiap  bulan, mini  lokakarya  lintas  sector  dilaksanakan sebanyak  4  (empat)    kali  dalam  setahun yaitu  pada  bulan  Februari,  Mei,  Agustus dan November.
Pelaksanaan mini lokakarya  harus  dimulai  dari  Pembukaan, Dinamika kelompok (menumbuhkan motivasi),  Pengenalan  program  baru, Inventarisasi  kegiatan  bulan  lalu,  Analisa Data,  Indentifikasi  masalah,  menentukan prioritas  masalah,  mencari  akar  penyebab masalah dan bagaimana pemecahan masalah yang dilanjutkan dengan penyusunan  kegiatan  bulan  yang  akan datang  atau  POA  Puskesmas.  Faktor  yang bisa  menjadi  salah  satu  penentu  pencairan dana  BOK  adalah  pengusulan  POA sehingga Kepala Dinas Kesehatan disarankan untuk menjamin rutinitas sosialisasi  dan  pembinaan  penyusunan POA  Puskesmas  demi  efektif  dan  berjalan lancarnyanya  kebijakan  yang  telah  dibuat (Ainy, 2012),  Pembagian tugas bulan yang akan datang, Kesepakatan untuk melaksanakan  rencana  kerja  baru  yang dilakukan setiap bulan dan teratur.

## Hubungan  Alokasi  Dana  BOK  dengan Cakupan Program Kesehatan Ibu
Alokasi  dana  BOK  per  Puskesmas dimuat dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2018  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Kesehatan  RI  yang  menyebutkan  bahwa Alokasi  Dana  BOK  per  Puskesmas ditetapkan  melalui  SK  Kepala  Dinas Kesehatan  Kabupaten  atau  Kota.(Laeliyah and  Nadjib,  2017)  Dana  BOK  yang  telah
diterima  dapat  digunakan  oleh  tenaga kesehatan  yang  menerima  dana  tersebut untuk  melaksanakan  kegiatan  dan  Upaya Kesehatan  Masyarakat  di  setiap  jenjang (primer,  sekunder)  serta  dapat  melakukan berbagai aktifitas yang mendukung manajemen kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di puskesmas yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat
(Wismantari et al., 2018). Dana  BOK  dapat  juga  digunakan oleh pemerintah daerah guan mengalokasikan  kegiatan    untuk  dukungan manajamen  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  dan Kota  dan  Puskesmas  BLUD  dengan besaran  maksimal  5%  dari  alokasi  dana yang  diterima,(Beratha  et  al.,  2013) sebelum  di  distribusikan  untuk  masing- masing  puskesmas.  Pengalokasian  dana diberikan  berdasarkan  sasaran  program- program  kegiatan  yang  akan  dilaksankaan. Alokasi  Dana  BOK  per  Puskesmas ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota.Dana BOK  yang  telah  di  alokasikan  disetiap puskesmas dapat digunakan untuk pelaksanaan  kegiatan  upaya  kesehatan masyakarat oleh puskesmas dan jaringannya (Aridewi et al., 2013)
Hasil  analisis statistik  dengan menggunakan uji Chi Square untuk melihat hubungan antara alokasi dana BOK dengan cakupan program kesehatan Ibu (Pelayanan antenatal  ke  empat,  persalinan  oleh  tenaga kesehatan  dan  dilakukan  di  fasilitas kesehatan),  diperoleh  nilaiX²  hitung>X² tabel.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  ada hubungan  yang  bermakna  dan  sangat  kuat antara  alokasi  dana  BOK  dengan  cakupan program kesehatan Ibudiantaranya pelayanan  kesehatan  antenatal  ke  empat (K4), persalinan  yang ditolong oleh tenaga kesehatan  dan  di  lakukan  di  fasilitas kesehatan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  terhadap  85  responden  di  17
Puskesmas  Konawe  Selatan  diketahui bahwa sebanyak 50 responden menyatakan Alokasi  Dana  BOK  terhadap  Cakupan Program Kesehatan Ibu Kurang, dan hanya 14 responden menyatakan cukup.
Alokasi  Dana  yang  didapatkan  dari BOK  yang  diberikan  ke  Puskesmas  setiap tahun  meningkat  atau  bertambah  namun tidak dibarengi dengan peningkatan capaian  program  kesehatan  di  puskesmas terutama program kesehatan Ibu(Hasan and Adisasmito,  2017a),  berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  terhadap  85 responden di puskesmas Kabupaten Konawe  Selatan  sebanyak  50  responden menyatakan  pembagian  alokasi  dana  BOK tidak  melihat  dari  besaran  masalah  yang terjadi  di  masing-masing  program,  tidak dilakukan evaluasi progam terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya,  dalam  menyusun  Rencana Kegiatan  Puskesmas  tidak  berdasarkan pada  prioritas  masalah  yang  terjadi.  Rata- rata  alokasi  dana  BOK  yang  diberikan untuk pelayanan kesehatan Ibu di Kabupaten Konawe Selatan berkisar antara 5%  sampai  dengan  20  %.  Pembagian alokasi  dana  BOK  juga  tidak  melihat  dari luas  wilayah  kerja  puskesmas,  tidak melihat besaran sasaran Ibu hamil di setiap desa  atau  kelurahan,  sehingga  cakupan pelayanan  kesehatan  Ibu  dalam  hal  ini pelayanan  K4,  persalinan  oleh  tenaga kesehatan  dan  persalinan  di  fasilitas kesehatan  tidak  pernah  tercapai.  Kisaran alokasi  dana  yang  di  berikan  5-10%  untuk program  kesehatan  Ibu  sudah  meliputi biaya  transport  lokal  petugas  kesehatan baik diluar gedung maupun dalam gedung,(Suharmiati et al., 2013) pembelian bahan  habis  pakai,  biaya  penyelenggaraan rapat-rapat,  sosialisasi  dan  pertemuan koordinasi.  Pemberian  transportasi  bagi petugas kesehatan sebagian besar diberikan hanya  sampai  pada  kegiatan  pelayanan  di Posyandu saja, sehingga cakupan pelayanan kesehatan Ibu tidak akan pernah
tercapai  karena  pelayanan  kesehatan  Ibu hamil  hanya  tercatat  dan  terlaporkan  bagi Ibu hamil yang datang di Posyandu. Begitu pula  dengan  persalinan  yang  ditolong  oleh tenaga kesehatan, dan persalinan di fasilitas kesehatan.
Pelayanan kesehatan bagi ibu khususnya  ibu  hamil  sangat  merasa terbantu  dengan  adanya  dana  BOK.  Salah satu  penggunaan  dana  BOK  yang  dapat digunakan  oleh  para  tenaga  kesehatan adalah  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan diluar  gedung  yang  memerlukan  uang transport  sehingga  petugas  kesehatan  juga kan measa ada semangat dalam melakukan kegiatan  tersebut.  (Cahyadin,  2013).  Dana BOK sejatinya yang berasal dari dana PBD pasti  akan  mengalami  keterbatasan  dalam penggunaan maupun pelaksaaan kegiatannya  dikarenakan  dana  APBD setiap  daerah  pasti  tidak  sama  oleh  sebab itu  tenaga  kesehatan  yang  mengelola  dana Bok diharapkan dapat memaksimalkan dan membuat  perencaanaan  proritas  dalam penggunaan  dana  Bok  khususnya  dana yang digunakan di Puskesmas apalagi yang berkaitan  dengan  kesehatan  ibu  dan  anak (Hasan and Adisasmito, 2017b)
Puskesmas  dengan  dana  kapitasi besar  memiliki  keleluasaan  lebih  dalam pengelolaannya, sedangkan puskesmas dengan dana kapitasi kecil, sangat terbatas. Tahn  2014  merupakan  awal  pertama  kali program  JKN  dilaksanakan  di  Indonesia dan  sejak  saat  ada  masih  banyak  masalah yang  didpatkan  akan  tetapi  pemerintah terus  berupaya  meningkatkan  perbaikan dengan berbagai pihak guna menyukseskan program JKN tersebut. Banyak faktor yang menjadi permasalah JKN slah satu diantarany  adalah  rendahnya  kualitas layanan kesehatan yang sangan dipengaruhi  oleh  biaya  kesehatan  (Hasan and Adisasmito, 2017b).

## KESIMPULAN
Ada  hubungan  yang  bermakna  dan sangat  kuat  antara  alokasi  dana  BOK dengan  cakupan  program  kesehatan  Ibu yakni  Pelayanan  Kesehatan  Antenatal  ke empat  (K4),  Persalinan  di  tolong  oleh Tenaga  Kesehatan  dan  Persalinan  di Fasilitas  Kesehatan  di  Kabupaten  Konawe Selatan,  dimana  50  responden  menyatakan alokasi dana BOK untuk program kesehatan  Ibu  kurang  karena  dalam pembagian  alokasi  dana  BOK  tidak berdasarkan identifikasi  masalah dan prioritas  masalah.  Untuk  kegiatan  Mini Lokakarya Puskesmas Tidak ada hubungan yang  bermakna  walaupun  mini  lokakarya sudah rutin di laksanakan tetapiinput proses dan output nya masih kurang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
AINY,  A.  2012.  Pelaksanaan  Kebijakan Bantuan  Operasional  Kesehatan  di Kabupaten  Ogan Ilir,  Sumatera
Selatan. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia, Volume 01 , 7 - 12.
ARIDEWI,  A.,  KARTASURYA,  M.  I.  &
SRIATMI, A. 2013. Analisis pemanfaatan  bantuan  operasional kesehatan  dalam  upaya  peningkatan kesehatan ibu dan anak di puskesmas wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Kudus. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, 1 , 32-40. BERATHA,  O.,  WIRAKUSUMA,  I.  B.  & SUDIBYA,  A.  2013. Hubungan karakteristik,  motivasi  dan  dana BOK  dengan  kinerja  petugas  KIA Puskesmas  di  Kabupaten  Gianyar ,
Udayana University. CAHYADIN, U.  P. S. M. 2013.  Hubungan antara Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dengan Indikator Gizi KIA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, 2.
DINKES.KAB..KONSEL 2017. Profil Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan  Tahun  2017, Kendari,  Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan. DINKES_PROV_SULTRA  2018.  Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara  Tahun  2017.  Kendari: Dinas Kesehatan Prov. Sultra. HASAN,  A.  G.  &  ADISASMITO,  W.  B. 2017a. Analisis Kebijakan
Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  JKN Pada FKTP Puskesmas Di Kabupaten Bogor Tahun 2016. Jurnal Kebijakan Kesehatan  Indonesia:  JKKI, 6 , 127- 137.
HASAN, A. G. & ADISASMITO, W. B. B. 2017b. Analisis Kebijakan Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  JKN pada  FKTP  Puskesmas  di  Kabupaten
Bogor Tahun 2016. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 06 , 10. HUTAGALUNG,  H.  N.  2013. Analisis implementasi  dan  evaluasi  efektifitas dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  bidang  Kesehatan  di Kota Sibolga Sumatera Utara. INDONESIA,  M.  K.  R.  2016.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2016 Tentang Pedoman Manajemen
Puskesmas. Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta . JAYADIPRAJA,  E.  A.,  PRASETYA,  F., AZLIMIN, A.  &  MANDO,  W.  O.  S.
Y.  2018.  FAMILY  CLEAN  AND HEALTHY  LIVING  BEHAVIOR
AND ITS
DETERMINANT FACTORS  IN  THE  VILLAGE  OF LABUNIA,  REGENCY  OF  MUNA, SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE OF INDONESIA.
Public Health of Indonesia, 4 , 39-45. JENDERAL, I. D. K. R. D. & MASYARAKAT, B. K. 2006.
Pedoman lokakarya mini puskesmas- [BUKU]. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2006. KEMENKES-  2015.  Rencana  Strategi
Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019. In: R.I., K. K. (ed.). Jakarta.
KEMENKES 2011. Petunjuk Teknis Bantuan  Operasional  Kesehatan, Jakarta, Kemeterian Kesehatan R.I. KEMENKES  2016.  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tentang Standar Pelayanan Minimal  Bidang  Kesehatan.  Jakarta: Kementerian  Kesehatan  Republik
Indonesia.
KEMENKES  2017.  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  61  Tahun  2017  Tentang Petunjuk  Teknis  DAK  Non  Fisik
Tahun  Anggaran  2018.  Jakarta: Kementerian Kesehatan R.I.
KEMENKES  2018.  Profil  Kesehatan Indonesia  2017. In: R.I.,  K.  K.  (ed.). Jakarta:  Pusat  Data  dan  Informasi Kementerian Kesehatan R.I.
KESEHATAN, P.  T. B. O. 2013. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN 2014. LAELIYAH,  S.  N.  &  NADJIB,  M.  2017. Hubungan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan Peningkatan Cakupan Kunjungan Antenatal K4 di Puskesmas Kota Serang Tahun 2014- 2016. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia: JKKI, 6 , 115-126. RI,  B.  D.  &  KESEHATAN,  B.  P.  2004.
Manajemen Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. SAPUTRA,  W.,  FANGGIDAE,  V.  & MAFTHUCHAN, A. 2013.
Efektivitas  kebijakan  daerah  dalam penurunan  angka  kematian  ibu  dan bayi. Kesmas: National Public Health Journal, 7 , 531-537.
SUHARMIATI,  S.,  LAKSONO,  A.  D.  & ASTUTI,  W.  D.  2013.  UP  Review Kebijakan tentang Pelayanan Kesehatan  Puskesmas  di  Daerah Terpencil Perbatasan. Buletin
Penelitian Sistem Kesehatan, 16.
SULISTINAH,  A.,  WITCAHYO,  E.  & SANDRA, C. 2017. Kajian Kesiapan Dokumen Akreditasi Kelompok Kerja  Administrasi  Manajemen  di Upt. Puskesmas Jelbuk Dinas Kesehatan  Kabupaten  Jember  (Study of  Preparation  on  Accreditation Document for Administration
Management  at  Jelbuk  Primary Health  Center  Jember). Pustaka Kesehatan, 5 , 580-587.
WISMANTARI,  M.  W.  J.,  SURYAWATI, C.  & ARSO,  S.  P.  2018.  ANALISIS INPUT  DAN  LINGKUNGAN  IBU
MENYUSUI TERHADAP PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF (Studi Kasus Puskesmas Pandanaran Kota Semarang). Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 6 , 117-123.