## PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SECARA MERATA ANTARA LAKI – LAKI DAN PEREMPUAN DI KECAMATAN KEPAHIANG
Zaynal, Rifanto Bin Ridwan , Lukman Asha IAIN CurupIndonesia zaynalsien@gmail.com , gubug64@gmail.com , lukman.asha@iaincurup.ac.id

## Abstrak
Mengingat  bahwa  semua  harta  kekayaan  dianggap  sebagai  milik  bersama  dan  harus  dibagi  dengan memberikan  hak  yang  sama  kepada  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dengan  jumlah  yang  sama  yang ditentukan oleh para ahli, maka tradisi dalam masyarakat adalah membagikan warisan kepada ahli waris secara merata, atau dapat disebut satu lawan satu. Tanpa membeda-bedakan keduanya, banyak orang tua di  lingkungan  itu  yang  mewariskan  hartanya  kepada  anak-anak  dan  perempuan  mereka  secara  adil sebelum meninggal dunia. Karena premis ini, seringkali menjadi polemik dan pertengkaran yang terkadang menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli waris. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dan metodologi penelitian lapangan. Strategi pengambilan sampel bola salju digunakan dalam penelitian ini. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi pemeriksaan  informasi  yang  peneliti  kumpulkan  dari  wawancara  yang  dilakukan  di  lapangan  dan mengolahnya berulang kali untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa,  ada  beberapa  yang  hal  mendasari  pembagian  harta  waris  secara  merata  untuk  memutuskan menyeimbangkan  rasio  pembagian  waris  laki-laki  dan  perempuan,  kesenjangan  ekonomi,  menghindari perselisihan  dalam  keluarga,  tradisi  pembagian  warisan.  Pembagian  harta  waris  secara  sama  rata menimbulkan  dampak  positif    yaitu,  hubungan  keluarga  bisa  lebih  baik  dan  erat,  mencapai  kedamaian, tidak  banyak  memakan  waktu  dalam  membagi  harta  waris.  Dampak  negative  yaitu  hak  kewarisan terabaikan, pemutus talisilahturahmi, menimbulkan kecemburuan sosial. Pembagian harta warisan secara sama  rata  yaitu  masing-masing  ahli  waris  harus  mengetahui  bagiannya,  para  ahli  waris  sepakat  untuk bermusyawarah, dimana mereka membagi harta warisan dan hasilnya adalah nisbah 1:1.
Kata Kunci: Praktik Pembagian Waris Sama Rata, Hak Waris, Kepahiang

## Abstract
Bearing in mind that all assets are considered joint property and must be divided by giving equal rights to sons  and  daughters  with  the  same  amount  determined  by  experts,  the  tradition  in  society  is  to  distribute inheritance among heirs equally, or it can be called one on one. Without discriminating between the two, many parents in the neighborhood passed their wealth to their children and women fairly before they died. Because  of  this  premise,  it  often  becomes  polemic  and  quarrels  which  sometimes  lead  to  differences  of opinion  among  the  heirs.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  research  design  and  field  research methodology.  The  snowball  sampling  strategy  was  used  in  this  study.  The  type  of  data  analysis  used  is descriptive qualitative analysis, which includes examining the information the researcher collects from field interviews and processes it repeatedly to draw conclusions from the research findings. This study concludes that,  there  are  several  things  that  underlie  the  distribution  of  inheritance  evenly  to  decide  to  balance  the distribution  ratio  of  men  and  women,  economic  inequality,  avoiding  disputes  in  the  family,  traditions  of inheritance  distribution.  The  distribution  of  inheritance  equally  has  a  positive  impact,  that  is,  family relations can be better and closer, achieve peace, it does not take much time to distribute inheritance. The negative impacts are neglected inheritance rights, breaking ties of friendship, causing social jealousy. The distribution of inheritance is equal, that is, each heir must know his share, the heirs agree to consult, where they divide the inheritance and the result is a ratio of 1:1.
Keywords: Practice of Equal Inheritance, Inheritance Rights, Kepahiang
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1377

## PENDAHULUAN
Regulasi  Islam  yang  merupakan  salah  satu  perantara  sosial  memiliki  dua  kemampuan. Kemampuan  utama  adalah  sebagai  bentuk  kontrol  sosial;  Namun,  regulasi  Islam,  khususnya, ditetapkan sebagai aturan Tuhan, yang berbeda dari kontrol sosial, dan merancang tatanan sosial untuk  keberadaan  suatu  wilayah.  Hukum,  khususnya,  lebih  merupakan  item  yang  diverifikasi yang  pada  beberapa  waktu  diposisikan  sebagai  legitimasi  untuk  harapan  perubahan  sosial, tradisional,  dan  politik.  Ini  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  kontrol  di  kemudian  hari  bernilai selama perubahan sosial dihabiskan. 1
Hukum  Islam    merupakan  rangkaian  pilihan  yang  mengatur  hubungan  antara  manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), serta interaksi antar individu dalam masyarakat (hubungan horizontal)  (hubungan  horizontal).  Pedoman  yang  mengatur  manusia  dan  tuhannya  termasuk sistem  bagi  manusia  untuk  berhubungan  langsung  dengan  tuhan,  yang  diperintahkan  sebagai cinta.  Hubungan  yang  mengatur  antara  manusia  dengan  manusia  disebut  Muamalah,  dan merupakan  pengaturan  yang  diberikan  oleh  Tuhan  yang  berhubungan  langsung  dengan  hukum- hukum  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia.  Hukum-hukum  ini  berhubungan  langsung dengan aktivitas publik manusia. Hukum waris adalah manusia itu sendiri.
Salah  satu  ajaran  paling  mendasar  yang  diajarkan  hukum  Islam  adalah  tentang  warisan, bahkan  Al-Qur'an  mengatur  masalah  warisan  sedemikian  rupa.  Hal  ini  benar  apakah  pertanyaan yang ada menyangkut rukun warisan, syarat-syarat pewarisan, atau pembagian harta warisan.
Ada tiga hukum waris yang berbeda yang diakui oleh hukum Islam. Ini termasuk maurut (tirkah) atau aturan warisan, aturan muwarrits, dan ahli waris atau ahli waris untuk menjadi orang- orang  tertentu  yang  mendapatkan  atau  ahli  waris.  Anak  adalah  salah  satu  ahli  waris  yang memenuhi  syarat  untuk  memperoleh  warisan,  dan  anak  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak yang sama untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ahli waris, anak merupakan salah satu ahli waris yang memenuhi syarat.
Menurut  hukum  Islam,  jika  seorang  anak  perempuan  cukup  beruntung  untuk  menerima bagian  dari  warisan,  bagian  itu  dibagi  dua  pertiga  di  antara  semua  anak  perempuan  dalam keluarga; namun, jika anak perempuan itu hidup bersama dengan seorang anak laki-laki, bagian anak  itu  ditambah  menjadi  dua  banding  satu  dengan  beberapa  anak  perempuan  lain  dalam keluarga. 2
1 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001).h, 16.
2 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta : Kencana, 2012).h.216.
Regulasi  warisan  Islam  pada  dasarnya  berlaku  bagi  umat  Islam  di  mana  pun,  baik  di lingkungan  sekitar  maupun  di  berbagai  wilayah  yang  berdampak  pada  regulasi  warisan  secara aktual. 3
Warosah atau  biasa  disebut  dengan  warisan  adalah  salah  satu  bidang  pengaturan  yang dikelola  dalam  bidang  muamalah  atau  bisa  juga  disebut  ilmu faraid ,  yaitu  ilmu  yang  secara khusus  mempelajari  hubungan  langsung  dengan  penerima,  penerima  manfaat  utama,  warisan, serta  sebagai  metodologi  untuk  pembagian  warisan.  Di  dalam  Al-Qur'an  telah  dijelaskan  secara mendalam  tentang  peraturan-peraturan  yang  berhubungan  dengan  warisan  yang  harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh muka bumi ini. 4 Ilmu Faraid memegang peranan penting tentang warisan, tanpa informasi tentang Mawaris akan ada pertanyaan yang terjadi antara penerima manfaat utama setelah meninggalnya pewaris. 5
Di mata masyarakat, warisan merupakan hal yang vital dan tidak jarang dalam pemikiran pewaris  tersebut  timbul  pertanyaan  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya  mengingat  adanya perbedaan tawaran yang diperoleh dari warisan tersebut. Kasus yang sering terjadi saat ini adalah pembagian  warisan  yang  sama  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  karena  keduanya membutuhkan sehingga tidak ada perdebatan antara kedua pewaris dalam pembagian warisan.
Ditinjau  dari  standar  hukum  Islam,  tidak  memandang  pembedaan  antara  anak  laki-laki dan  perempuan  dalam  penerima  manfaat  utama  harta  warisan,  namun  hanya  perbandingan  saja yang berbeda dengan alasan bahwa porsi laki-laki adalah dua kali porsi wanita karena kewajiban laki-laki  lebih  berat,  dari  anak  perempuan,  misalnya  komitmen  untuk  membayar  zakat  dan mencari nafkah. Yang pasti, dalam peraturan warisan Islam yang menggaris bawahi keadilan yang disesuaikan  digunakan,  itu  bukan  kesetaraan  setara  sebagai  penerima  manfaat,  hal  ini  sesuai dengan Firman Tuhan dalam Surah An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:
َف  ِنْيَتَنْثا  َق ْوَف  ًءۤاَسِن  َّنُك  ْنِاَف ۚ ِنْيَيَثْنُ ْلَا  ِ ظَح  ُلْثِم  ِرَكَّذلِل  ْمُكِد َلَ ْوَا  ْْٓيِف ُ هاللّٰ  ُمُكْي ِص ْوُي ۗ  ُفْصِ نلا اَهَلَف ًةَد ِحا َو  ْتَناَك  ْنِا َو ۚ  َك َرَت اَم اَثُلُث  َّنُهَل
َّمِم  ُسُدُّسلا اَمُهْنِ م  ٍد ِحا َو  ِ لُكِل  ِهْي َوَبَ ِلَ َو
َناَك  ْنِاَف ۚ  ُثُلُّثلا  ِهِ مُ ِلَِف ُه ٰوَبَا ْٓٗهَث ِر َو َّو ٌدَل َو  ٗهَّل  ْنُكَي  ْمَّل  ْنِاَف ۚ ٌدَل َو  ٗهَل  َناَك  ْنِا  َك َرَت ا ِهِ مُ ِلَِف ٌة َوْخِا ْٓٗهَل
ْدَت  َلَ  ْۚمُكُؤۤاَنْبَا َو ْمُكُؤۤاَبٰا ۗ ٍنْيَد  ْوَا ْٓاَهِب ْي ِص ْوُّي ٍةَّي ِص َو ِدْعَب  ْْۢنِم  ُسُدُّسلا
اًمْيِكَح اًمْيِلَع  َناَك َ هاللّٰ َّنِا ۗ ِ هاللّٰ  َنِ م ًةَضْي ِرَف ۗ اًعْفَن ْمُكَل  ُب َرْقَا ْمُهُّيَا  َن ْو ُر
١١
Artinya:  Allah  menetapkan  bagimu  pembagian  warisan  bagi  anak  cucumu.  Secara  khusus,  bagian  anak laki-laki  setara  dengan  bagian  dua  anak  perempuan;  jika  ada  lebih  dari  dua  anak  perempuan,  mereka mendapatkan  dua  pertiga  dari  harta;  jika  putrinya  sendirian,  dia  menerima  setengah  dari  properti.  dan untuk  dua  ibu  dan  ayah,  untuk  masing-masing  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  orang  yang meninggal  memiliki  anak;  jika  almarhum  tidak  memiliki  anak  dan  diwarisi  oleh  orang  tuanya  (sendiri), ibunya  menerima  sepertiga;  jika  almarhum  memiliki  beberapa  saudara  kandung,  ibunya  menerima seperenam.  (Pembayaran  tersebut  di  atas)  setelah  wasiat  dilaksanakan  atau  setelah  kewajiban  dilunasi.
3 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.1.
4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Pranada Media, 2008), h. 205.
5 Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 5
Anda  tidak  tahu  yang  mana  dari  orang  tua  dan  anak-anak  Anda  yang  memberi  Anda  keuntungan  paling banyak. Ini adalah titah ilahi. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
Namun  faktanya,  dalam  masyarakat  saat  ini,  khususnya  di  Kabupaten  Kepahiang, masyarakat  cenderung  mengesampingkan  aturan-aturan  yang  ditentukan  dalam  Al-Qur'an  untuk berpihak  pada  adat  istiadat  masyarakat.  Kebiasaan  ini  mensyaratkan  pemberian  warisan  kepada ahli waris dengan cara yang adil, yang  juga dapat disebut sebagai "satu lawan satu," dan semua aset dianggap sebagai milik bersama. dan harus dibagi dengan memberikan hak yang sama antara anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dengan  jumlah  ahli  waris  yang  sama  yang  diperoleh  tanpa membedakan keduanya. Selain itu, banyak ditemukan orang tua di masyarakat yang memberikan hartanya sebelum meninggal dunia dengan cara mewakafkan hartanya secara sah. tidak memihak terhadap keturunannya, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Akibat dari konsep ini,  seringkali  berkembang  menjadi  polemik  dan  pertengkaran,  yang  terkadang  dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli waris.
Melihat  dari  fakta  tersebut  maka  peneliti  tertarik  menelitinya  dengan  judul  penelitian “Praktik  Pembagian  Waris  Secara  Merata  Antara  Laki-Laki  dan  Perempuan  di  Kecamatan Kepahiang”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Teknik  penelitian  digunakan  untuk  menjelaskan  penelitian menggunakan  strategi  logis,  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  tepat. 6 Oleh  karena  itu, eksplorasi  situasi  ini  menggunakan  teknik  penelitian  lapangan  subyektif  dengan  menggunakan metodologi yang sah secara sosial dan eksperimental.
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji objek pemeriksaan dengan  menggunakan  pendekatan  standarisasi  (syar'i)  dan  yuridis  untuk  memahami  apa  yang terjadi  untuk  semua  maksud  dan  tujuan.  Serta  metodologi  sosial  yang  ditemukan  di  Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, sebagai tempat yang dipilih oleh para analis untuk mengarahkan  penelitian.  Kemudian  penulis  akan  menganalisa  bagaimana  sirkulasi  pembagian warisan. Untuk memulainya, penulis akan merinci pendekatan dari sudut pandang yuridis, untuk melihat  letak  strategi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Eksplorasi  ini  diyakini  akan membuat komitmen yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Analisa  adalah  metode  yang  terlibat  dengan  mengumpulkan  informasi,  memesan informasi  tentang,  klasifikasi  dan  unit  ilustrasi  penting. 7 Alasan  untuk  membedah  kondisi,
6 Ahmad Tanze, Pengantar Metode Penelitian , (Yoyakarta : Sukses Offsed, Cetakan 2009), h.15.
7 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 178
klasifikasi dan unit pengikat adalah untuk membuatnya dapat dikontrol. 8 Alasan mendasar untuk pemeriksaan  informasi  adalah  untuk  meringkas  informasi  dalam  struktur  yang  lugas  dan sederhana untuk diuraikan, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat direnungkan dan dipahami. 9 Pemeriksaan  informasi  dalam  eksplorasi  subjektif  dilakukan  sebelum  memasuki lapangan,  selama  di  lapangan,  dan  setelah  selesai  di  lapangan.  Untuk  situasi  ini,  Sugiyono mengungkapkan  bahwa  penyelidikan  telah  dimulai  sejak  mencari  tahu  dan  memahami  masalah, sebelum  turun  ke  lapangan,  dan  berlanjut  hingga  komposisi  hasil  eksplorasi. 10 Dalam  penelitian ini  informasi  yang  telah  dikumpulkan  dipecah  secara  subyektif,  dengan  prosedur  pemeriksaan informasi  sesuai  Boghdan  "Cara  paling  umum  mencari  dan  mengumpulkan  dengan  sengaja, informasi  didapat  dari  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan  yang  berbeda,  sehingga  dapat dengan mudah dirasakan, dan penemuannya dapat diberitahukankan kepada orang lain. 11
Informasi  yang  telah  dikumpulkan  tersebut  kemudian  dijelaskan  untuk  diteliti  dengan menggunakan  pendekatan  induktif,  atau  paling  tidak,  dimulai  dari  kenyataan  yang  eksplisit, peristiwa-peristiwa  yang  substansial,  kemudian,  pada  saat  itu,  dari  kenyataan-kenyataan  dan peristiwa-peristiwa substansial tertentu, spekulasi-spekulasi yang bersifat keseluruhan. 12
Selain itu, memanfaatkan pemeriksaan informasi yang dibuat oleh Miles dan Huberman, dengan tiga macam, yaitu; pengurangan informasi, penyajian informasi, dan penetapan/pemeriksaan  sebagai  hal-hal  yang  terjalin  sebelumnya,  selama,  dan  setelah pengumpulan informasi dalam struktur yang sama.
Aliran  utama  adalah  pengurangan  informasi,  yang  merupakan  tindakan  memilih, mengatur,  mengurai  dan  mengubah  informasi  yang  tidak  menyenangkan  dari  lapangan. Penurunan  informasi  terjadi  selama  siklus  eksplorasi  sampai  laporan  pemeriksaan  terakhir dimasukkan. Sejak tahap ini penyelidikan informasi telah dilakukan mengingat bahwa penurunan informasi  juga  merupakan  bagian  dari  pemeriksaan  informasi  yang  tidak  dapat  dibedakan.  Alur selanjutnya adalah pengenalan informasi yang merupakan kumpulan data yang disusun dalam teks cerita.  Perencanaan  data  diselesaikan  secara  efisien  sebagai  subjek  percakapan  sehingga pemahaman  pentingnya  yang  terkandung  di  dalamnya  sederhana.  Baris  ketiga  adalah  mencapai penentuan  atau  memeriksa  dari  setiap  variasi  signifikansi  untuk  setiap  kelas,  analis  mencoba untuk  menemukan  kepentingan  mendasar  dari  setiap  mata  pelajaran  yang  diperkenalkan  dalam teks  cerita  yang  merupakan  titik  fokus  eksplorasi.  Kemudian  ujung-ujungnya  ditarik  untuk masing-masing  pusat  ini,  namun  dalam  sistem  yang  lengkap.  Representasi  metodologi  adalah
8 Emzir… hal. 175.
9 Moh.  Kasiram, Metodologi  Penelitian  Refleksi  Pengembangan  Pemahaman  dan  Penguasaan Metodologi Penelitian . (Malang: UN Malang Press, 2008), hal. 128.
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 245.
11 Bogdan, Metode Penelitian Administrasi , (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 8.
12 Imron Rosidi,... hal. 33.
pertama,  spesialis  mengumpulkan  informasi  dari  lapangan  dengan  memanfaatkan  aturan-aturan yang  telah  disusun.  Sekitar  saat  itu,  perekaman  dan  penanganan  dengan  saksi  selesai.  Dari  data yang  didapat,  seringkali  memunculkan  persoalan  baru,  baik  pada  saat  rapat  maupun  menjelang akhir penyaringan informasi yang dimaksud.
Setelah  informasi  tersebut  diikuti,  dikembangkan  dan  dicoba  kebenarannya,  kemudian dicari  kepentingannya  berdasarkan  tinjauan  dasar  yang  digunakan,  dengan  memilih,  menyusun dan  merinci  informasi  tersebut.  Tahap  selanjutnya  adalah  informasi  diubah  dan  diatur  secara khusus  sebagai  teks  cerita  sesuai  karakter  khusus  mereka.  Akhirnya,  carilah  kepentingan  paling mendasar dari setiap mata pelajaran sebagai pusat eksplorasi seperti yang digambarkan di bagian akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar  Masyarakat  Melakukan  Pembagian  Harta  Waris  Secara  Merata  Antara  Laki–Laki Dan Perempuan.
Karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dikenal dengan kematian, maka  pewarisan  secara  langsung  terikat  pada  lingkup  kehidupan  manusia.  Hukum  waris  adalah badan  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  milik  kepada  harta  warisan  (tirka)  ahli waris. Hukum waris Islam berlaku ketika seorang muslim meninggal dunia dengan meninggalkan warisan. Jika ada ahli waris, harta warisan segera berpindah kepada mereka; jika tidak, diserahkan ke Baitulmal atau diserahkan kepada negara untuk digunakan.
Penduduk  Kabupaten  Kepahiang  menganut  konsep  pewarisan  individual  komunitas bilateral atau paternal, yang menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi di antara ahli waris dan dibagikan satu per satu. Penafsiran Al-Qur'an tentang hukum yang mengatur pembagian warisan adalah  dimana  hukum  waris  Islam  memperoleh  dasar  individualitasnya. 13 Jenis  warisan  lainnya adalah  pembagian  harta  secara  damai.  Pembagian  warisan  secara  damai  adalah  yang  dilakukan dengan penuh perhatian daripada menggunakan teknik Faraidl.
Islam  juga  mengatur  dengan  hati-hati  aturan  waris  sehingga  tidak  ada  perselisihan  di antara  ahli  waris  tentang  siapa  yang  memiliki  harta  yang  akan  diwariskan.  Islam  meminta  agar konsep  keadilan  dan  kewajaran  diadopsi  dan  digunakan  sebagai  salah  satu  poros  pembangunan masyarakat; keadilan, bagaimanapun, tidak dapat diterapkan secara seragam dan tidak perlu sama atau  sejalan  dengan  hukum  seperti  yang  tertulis  sekarang.  Sesuatu  yang  berfungsi  sebagai  jenis keadilan bagi suatu populasi tetapi mungkin tidak selalu berlaku untuk orang lain.
Seperti  yang  telah  dikatakan  sebelumnya,  warisan  mengacu  pada  pemindahan  hak  dari ahli  waris  orang  yang  sudah  meninggal,  seringkali  dalam  bentuk  warisan  dalam  bentuk  uang
13 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h, 56
tunai,  real  estat,  rumah,  dan  bahkan  hal-hal  penting  lainnya.  Berdasarkan  kasus  yang  terjadi  di Kabupaten Kepahiang, terlihat bahwa para ahli waris menginginkan suatu cara agar harta warisan tidak dibagi menurut hukum Islam, sehingga jika harta warisan itu dibagi tidak akan dibagi secara tidak adil. Karunianya berbeda; beberapa dibagikan segera setelah pemakaman selesai, sementara yang  lain  menunggu  untuk  waktu  tertentu.  Namun  mengenai  waktu  pembagian,  hal  ini  tidak menjadi masalah dalam hukum waris, karena dikatakan ahli waris jika.
Meskipun  individu  lebih  memilih  untuk  membagi  warisan  mereka  menurut  kesepakatan untuk  mencegah  kecemburuan  sosial,  tanggung  jawab  hukum  untuk  mendistribusikan  warisan dengan cara ini tidak dapat diabaikan karena alasan ini, karena diamanatkan oleh Al-Qur'an, yang menjadi bahan pembicaraan di faraidl .
Pembagian  harta  warisan  akan  dilarang,  tetapi  jika  pembagian  dilakukan  dengan  cara saling berselisih, artinya para ahli waris sudah mengetahui dengan pasti bagian yang  seharusnya dalam Islam, maka sah karena atas dasar kesepakatan semua ahli waris sudah mengetahui dengan tepat  bagian  yang  seharusnya,  dan  barang  siapa  mendapat  lebih  dari  ahli  waris  lainnya  dengan senang  hati  memberikan  bagiannya  kepada  orang-orang  di  bawahnya  karena  warisan  tetapi kewajibannya adalah hak.
Peneliti menyimpulkan setelah melakukan penelitian di Kabupaten Kepahiang bahwa ada beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  membagi  harta  warisan  secara  merata  antara  laki-laki dan perempuan, dan ia memutuskan untuk menyeimbangkan rasio dalam pembagian harta warisan antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang  seharusnya  2:1.  dibandingkan  1:1.  Peneliti  melakukan wawancara  dengan  lima  pemuka  agama  dan  berikut  merupakan  dasar  yang  melatar  belakangi pemerataan pewarisan, yaitu:
a. Kesenjangan Ekonomi
b. Menghindari Perselisihan dalam Keluarga
c. Tradisi Pembagian Warisan
d. Jumlah Harta Waris
2. Dampak Dari Pembagian Harta Waris Secara Merata Antara Laki – Laki Dan Perempuan Terhadap Keluarga. 14
Akibat  bagi  ahli  waris  yang  diberi  pembagian  yang  sama  adalah  mereka  jujur  tidak merasakan  apa-apa  dan  tidak  memperdulikannya.  Hal  ini  disebabkan  karena  pembagiannya dilakukan dengan perdebatan tentang dasar-dasar tertentu dalam sebuah keluarga. Pembagian itu dianggap  adil  jika  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  masing-masing  mendapat  bagian  yang sama,  dan  jika  ahli  waris  yang  tidak  mendapat  bagian,  seperti  ayah,  ibu,  saudara  laki-laki,  atau
14 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta; Akademika Pressindo, 2012, hal.3
kerabat  lainnya,  mengetahui  bahwa  hal  itu  telah  terjadi.  menjadi  praktik  yang  mapan.  mereka tidak percaya bahwa mereka berhak mewarisi warisan karena mereka tidak merasa bahwa mereka telah mendapatkannya.
Perbandingan  dua  bagian  untuk  anak  laki-laki,  perhitungan  mutlak,  dianggap  bukan sebagai  keadilan,  tetapi  sebagai  keseimbangan  antara  hak  laki-laki  dan  hak  perempuan.  Artinya jumlah bagiannya sama, misalnya laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan mendapat satu bagian,  tetapi  penempatan  bagiannya  sama  dalam  hal  menerima  hak  waris,  sedangkan  jumlah bagiannya  sama.  Jelas  bahwa  warisan  anak  laki-laki  dua  kali  lipat  dari  anak  perempuan,  karena perempuan menerima harta dari suami dan ayah. Di sisi lain, sejumlah besar persyaratan ini telah ditolak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh komunitas Islam di Indonesia.
Maslahah    mursalah  mengacu  pada  keuntungan  yang  tidak  secara  eksplisit  dinyatakan dalam Syariah sebagai untuk dilakukan atau tidak dilakukan, namun jika sesuatu bermanfaat, itu memberi manfaat atau menghindari kerusakan. Suatu hari, terlepas dari apakah perilaku itu ilegal atau  legal,  itu  perlu  dievaluasi  dalam  hal  risiko  yang  ditimbulkannya  dan  peluang  yang dihadirkannya.  Ketika  kerusakan  lebih  besar  Untuk  kemaslahatannya  berarti  perbuatan  itu dilarang,  sebaliknya  berarti  perbuatan  itu  dibolehkan  oleh  agama  jika  manfaatnya  lebih  besar daripada  kerugiannya.  Adapun  dampak  dari  pembagian  harta  waris  secara  merata  antara  laki  – laki dan perempuan terhadap keluarga ada dua yaitu:
a. Dampak Positif
Berikut  ini  adalah  beberapa  pelajaran  berharga  yang  dapat  dipetik  dari  keberhasilan penyelesaian warisan dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan:
- Hubungan antara para pihak bisa lebih baik dan lebih erat karena dalam damai ada unsur memberi dan  melepaskan  hak.  karena  harta  warisan  atau  harta  pusaka  bila  sudah  mencapai  kesepakatan untuk  membagi  sama  rata,  harta  warisan  adalah  hak  jadi  ketika  salah  satu  ahli  waris mengihklaskan sebagian haknya untuk saudaranya maka hal ini tidak menyalahi syariat islam.
- Mencapai  kedamaian  tidak  memakan  banyak  waktu  atau  berlarut-larut  sehingga  aktivitas  lain tidak  terganggu.  Pembagian  harta  dengan  musyawarah  yang  dilakukan  antara  ahli  waris  dengan kesepakatan 1:1 lebih cepat diterima.
- Masalah  dapat  berakhir  dengan  damai,  sehingga  tidak  menimbulkan  permusuhan  di  antara  para pihak, karena perdamaian diwujudkan secara kekeluargaan.
b. Dampak Negatif
Adapun dampak negative dari pembagian harta waris secara merata antara laki – laki dan perempuan terhadap keluarga yaitu:
- Hak Kewarisan Terabaikan
Setiap ahli waris berhak atas sebagian harta warisan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini  didasarkan  pada  tekad  bahwa  setiap  manusia  memiliki  kapasitas  untuk  menerima  hak  dan kewajiban  atau  merujuk  pada  ahli  Yatul  Wujub  dalam  istilah  fikih. 15 Pembagian  harta  waris secara merata antara laki – laki dan perempuan dapat menimbulkan banyak akibat, salah satunya adalah pengabaian hukum waris, dimana laki-laki yang seharusnya mendapatkan dua bagian lebih banyak dari perempuan.
- Pemutus Talisilahturahmi
Pembagian  harta  waris  secara  merata  antara  laki  –  laki  dan  perempuan  dapat  menimbulkan perselisihan,  perkelahian  antar  ahli  waris  yang  membuat  hubungan  keluarga  tegang,  salah  satu ahli  waris  menguasai  harta  warisan  sama  rata  padahal  anggota  kelurga  terutama  anak  laki-laki sedang  membutuhkan  harta  warisan  tersebut.  Sehingga  membuat  hubungan  kekeluargaan  antar ahli waris renggang dan komunikasi antar ahli waris.
- Kecemburuan Sosial
Pembagian  harta  warisan  dengan  musyawarah  atau  pembagian  sama  rata  akan  menimbulkan kecemburuan  sosial  contonya  dalam  islam  anak  laki-laki  mendapatkan  harta  warisan  2  bagian, sedangkan  anak  perempuan  mendapatkan  1  bagian  karena  musywarah  antara  keluarga  maka diambilah  kesepakatan  pembagian  harta  menjadi  1:1  antara  anak  laki-  laki  dan  perempuan  atau seluruh  ahli  waris,  hal  ini  yang  menimbulkan  kecemburuan  sosial  padahal  dalam  satu  keluarga tersebut ada anak laki- laki yang kurang mampu dalam hal ekonomi.
3. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembagian  Harta  Waris  Secara  Merata  Antara  Laki  – Laki Dan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Karena kenyataan bahwa kedua anak laki-laki mendapat warisan dua kali lipat dari anak perempuan untuk mencegah masalah yang akan timbul dari rasio 2:1 saat ini, maka pembagiannya adil. Apabila sengketa waris sering muncul, dapat dicirikan sebagai sengketa yang sangat panjang jika berpotensi menyebabkan para ahli waris menjadi terasing satu sama lain.
Karena  kenyataan  bahwa  kedua  anak  laki-laki  mendapat  warisan  dua  kali  lipat  dari  anak perempuan  untuk  mencegah  masalah  yang  akan  timbul  dari  rasio  2:1  saat  ini,  maka pembagiannya  adil.  Apabila  sengketa  waris  sering  muncul,  dapat  dicirikan  sebagai  sengketa yang  sangat  panjang  jika  berpotensi  menyebabkan  para  ahli  waris  menjadi  terasing  satu  sama lain. 16
Menurut  pasal  tersebut,  anak  perempuan  satu-satunya  yang  tidak  memiliki  saudara  lain akan mendapat setengah dari warisan, tetapi anak laki-laki yang memiliki saudara laki-laki akan mendapat  dua  kali  lipat  anak  perempuan.  KHI  mengungkapkan  bahwa  berdasarkan  Pasal  176 yang  mengatur  ketentuan,  ahli  waris  dapat  mencapai  kesepakatan  tentang  pembagian  warisan
15 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Jakarta, Rajawali Press, 1982, h. 145.
16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan , Vol, 8, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 25.
setelah masing-masing menerima bagiannya yang adil, yang merupakan jalan menuju perdamaian bagi anak laki-laki dan perempuan (2:1).
Dengan  aturan  tersebut  di  atas,  KHI  menawarkan  pilihan  lain  melalui  dialog  dalam  hal harta  atau  pembagian  disebabkan  oleh  pembagian  harta  warisan.  Pasal  183  KHI  menyatakan sebagai berikut:
Para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. 17
Menurut  laporan  tersebut,  HKI  tidak  melarang  pertimbangan  yang  matang  saat membagikan warisan. Jika pembagian warisan yang direncanakan tidak berjalan dengan baik dan hanya menimbulkan konflik, musyawarah adalah jalan terakhir.
Selama  tidak  ada  upaya  untuk  membuat  orang  masuk  Islam,  konsep  perdamaian  dapat diterima. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, memang diperlukan pendekatan yang wajar  dan  bijaksana  terhadap  semua  ahli  waris,  sehingga  masing-masing  ahli  waris  dapat mengambil bagiannya sementara masih menjadi bagian dari kondisi kerabat lain yang lebih kecil sambil memikul  beban  yang  lebih  besar.  .  Oleh  karena  itu,  seorang  kerabat  dapat meninggalkan sebagian  dari  warisannya  kepada  kerabat  perempuannya  dengan  perdamaian  ini.  Hal  ini memungkinkan warisan untuk dibagi rata di antara semua ahli waris.
Ashabah  bin-Nafsi,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain,  menyandang status sebagai ahli waris laki-laki. Dalam hukum waris Islam, anak laki-laki memiliki peran yang sangat kuat; warisan harus dijaga di atas kepentingan ahli waris.
Menurut  argumen  yang  diberikan  di  atas,  jelaslah  bahwa  harta  milik  perempuan  adalah milik  mereka  masing-masing—yaitu,  milik  semua  perempuan—dan  bahwa  mereka  tidak diwajibkan oleh hukum untuk melepaskannya kepada orang lain. Jika perempuan mewarisi bagian laki-laki, maka  akan mengikuti  prinsip-prinsip  hukum  waris  Islam tentang  keadilan  dan  warisan yang adil sesuai dengan hak dan kewajiban mereka.
Ketika  membuat  hukum,  seorang  mujtahid  harus  mempertimbangkan  tradisi.  Dalam persidangannya, hakim juga harus mempertimbangkan hal ini. Selama tidak bertentangan dengan syariat, itu telah menjadi kebiasaan dan cara hidup manusia, dan sekarang melayani keinginan dan tujuan mereka. Ada yang berpendapat bahwa pemindahan harta warisan secara damai merupakan tanda  kebingungan  karena,  meskipun  di  satu  sisi  masyarakat  menginginkan  disposisi  syari’at menjadi pedoman dalam pemindahan warisan, di sisi lain mereka mendistribusikan warisan secara diam-diam, kadang kala. bahkan dengan memberikan hadiah sebelumnya. Kesenjangan ekonomi antara  ahli  waris  dapat  menimbulkan  ketegangan  di  antara  mereka,  sehingga  upaya  untuk mempersempit kesenjangan ini dapat diatasi secara damai.
17 Ibid , h. 25.
Namun, Umar bin Al-Kaththab r.a. menyarankan umat Islam bahwa Islam tidak melarang pembagian  warisan  setelah  mempertimbangkan  dengan  cermat  untuk  mencegah  pemberian  di antara ahli waris:
Kembalikanlah  penyelesaian  di  antara  keluarga,  sehingga  mereka  dapat  mengadakan perdamaian,  karena  sesungguhnya  penyelesian  dengan  keputusan  pengadilan  itu  menimbulkan perasaan tidak enak. 18
Jalan  menuju  perdamaian  adalah  jalan  yang  diperbolehkan  agar  semangat  persaudaraan bisa tumbuh subur. Hal ini dapat diterima selama perdamaian tidak dimaksudkan untuk melarang halal  atau  mengizinkan  haram.  Mengenai  bagian  sebelumnya,  diharapkan  para  ahli  waris  akan memahami  hak  dan  bagian  yang  diperoleh  dalam  pembagian  damai  ini  sebagaimana  ditentukan dalam  Al-Qur'an  sehubungan  dengan  Furudl  al  Muqaddara.  Jika  ahli  waris  saat  ini  sedang berjuang  secara  finansial  dan  mereka  mendapatkan  porsi  kecil  sementara  benar-benar  memberi kepada  orang  lain,  ini  adalah  langkah  yang  sangat  terpuji  dan  bermanfaat.  Banyak  negara mempromosikan warisan damai, meskipun fakta bahwa ini jarang terjadi dalam kenyataan karena individu memiliki cinta bawaan dari barang-barang mereka.
Keuntungan  atau  maslahah  mursalah  adalah  tujuan  dari  pembagian  warisan  1:1  antara putra  dan  putri.  Maslahah  adalah  bahasa  Arab  untuk  "keuntungan"  atau  "tenaga  kerja  yang menghasilkan  keuntungan."  Imam  Ghazali  mendefinisikan  maslahah  sebagai  pada  dasarnya menggunakan  kebajikan  dan  penilaian  untuk  menerapkan  Syariah  ke  dalam  praktik.  Prinsip "menolak bahaya dan menarik keuntungan" diikuti dalam situasi ini.
Karena  adanya  pembagian  harta  warisan  dan  pencegahan  kerugian,  khususnya  dan permusuhan  antar  ahli  waris,  maka  pembagian  harta  warisan  di  Kabupaten  Kepahiang  yang dilakukan  dengan  pembagian  harta  warisan  secara  adat  dalam  pembagian  1:1  tidak  sepenuhnya bertentangan  dengan  Islam.  .  Sebaliknya,  jika  kepemilikan  ahli  waris  dibagikan  dengan  skema 2:1, maka kerugiannya lebih banyak daripada keuntungannya.
Tidak ada banyak ahli waris laki-laki dan perempuan yang sama banyak setelah pemilihan yang  disengaja.  Karena  kesepakatan  ahli  warislah  yang  menentukan  segalanya.  Jika  status ekonomi  ahli  waris  jauh  lebih  rendah  daripada  ahli  waris  laki-laki,  mereka  selanjutnya  dapat memperoleh bagian. Penduduk Kabupaten Kepahiang sering melakukan hal ini, karena itu mereka membagi harta warisan secara merata. Teknik ini sudah dilakukan sejak lama dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi tradisi.
Selama  konsep  perdamaian  tidak  bertentangan  dengan  keyakinan  Islam,  itu  dapat diterima.  Agar  semua  ahli  waris  mendapatkan  warisan  masing-masing  dengan  tetap  menjaga kondisi  kerabat  yang  akan  menerima  bagian  yang  sama,  lebih  kecil  karena  beban  hidup
18 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris , (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h 201
meningkat, sangat diperlukan untuk mendekati setiap ahli waris dengan kebijaksanaan dan kehati- hatian  saat  membahas  topik  ini.  Sehingga  seorang  kerabat  dapat  menggunakan  perdamaian  ini untuk  memberikan  sebagian  dari  warisannya  kepada  kerabat  perempuannya.  Selain  itu, memungkinkan  pembagian  warisan  yang  adil  di  antara  semua  ahli  waris.  Hukum  Islam  tidak dilanggar  dengan  pembagian  harta  warisan  secara  damai  karena  para  ahli  waris  mengetahui bagiannya  masing-masing  dan  membicarakan,  membagi,  dan  membagi  harta  warisan  dengan perbandingan  genap  atau  1:1.  Demi  menjaga  ketentraman  para  ahli  waris  dan  masyarakat Kepahiang yang menjunjung tinggi kerukunan keluarga di atas segalanya, hal ini dilakukan.
Cara  ini  juga  termasuk  pembagian  warisan  syar'i.  Namun,  hal  ini  tidak  boleh sembarangan. Ada dua syarat utama agar harta warisan dapat dibagi rata. Syarat pertama adalah jangan percaya bahwa pembagian warisan 2:1 yang ditentukan tidak adil. Oleh karena itu, warisan hanya dapat dibagi rata jika diyakini bahwa pembagian 2:1 adalah hukum yang adil. Tidak mau membagi  sama  rata  karena  merasa  tidak  adil.  Syarat  kedua  adalah  pihak  yang  mendapat  bagian terbesar harus menghendaki adanya keputusan agar harta warisan itu dibagi rata. Keputusan untuk bagian ini harus berasal dari pihak yang mendapat bagian terbesar, itu juga tidak bisa dipaksa.
Persentase pewarisan antara laki-laki dan perempuan secara simultan berada pada posisi batas terendah dan batas maksimum dalam teori batas Syahrur. Hal ini menunjukkan bahwa batas atas  dan  batas  bawah  adalah  rasio  2:1  yang digunakan  dalam  Faraid.  Pembatasan  tersebut  dapat diterapkan  jika  laki-laki  menanggung  semua  tanggung  jawab  keuangan  keluarga,  dalam  hal  ini batas maksimum untuk laki-laki adalah dua bagian dan batas minimum untuk perempuan adalah satu bagian.
“Para  ahli  waris  boleh  bersepakat    dalam  pembagian  harta  warisan  setelah  masing-masing mengetahui bagiannya.” 19
Inilah  tujuan  hukum  waris  Islam;  Berdasarkan  ilmu  ini,  harta  warisan  dibagi  secara  sah jika  masing-masing  penerus  membagikannya  dengan  sukarela  dengan  itikad  baik  dan  dengan persetujuan semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan ilmu Faraidh.
Ayat  11  dari  Al-Qur'an  Surah  An-Nisa  menyatakan  bahwa  rasio  anak  laki-laki  dan perempuan  adalah  2:1  karena  laki-laki  memiliki  tanggung  jawab  lebih  dari  perempuan,  sesuai dengan  Pasal  176  KHI.  Pembagian  waris  merupakan  konsep  keadilan  yang  adil  dalam  hukum waris  Islam.  Menerapkan keadilan  distributif,  yaitu mendistribusikan  kepada  setiap  orang  sesuai dengan hak atau bakat masing-masing, itulah yang dilakukan.
19 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam , (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004), h. 84

## KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa  Para ahli waris membagi sejumlah harta secara merata untuk menjaga pembagian warisan yang tepat antara laki-laki dan perempuan, yaitu 2:1 sampai 1:1. Ini diatur  dengan  ekonomi  antara  ahli  waris,  di  mana  ahli  waris  yang  mendapatkan  bagian  terbesar menyerahkan  bagiannya  untuk  memastikan  distribusi  yang  adil.  Pemerataan  adalah  kompromi untuk mencegah konflik antara ahli waris yang mendapat bagian sedikit, menjamin keharmonisan keluarga. Kebiasaan membagi warisan menjadi bagian yang sama telah diturunkan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai metode yang paling adil. Jika pembagiannya mengikuti kaidah faraid, sebagian ahli waris hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari harta warisan.
Pembagian  harta  waris  secara  sama  rata  menimbulkan  dampak  positif    yaitu,  hubungan keluarga  bisa  lebih  baik  dan  erat,  mencapai  kedamaian,  tidak  banyak  memakan  waktu  dalam membagi harta waris. Dampak negative yaitu hak kewarisan terabaikan, pemutus talisilahturahmi, menimbulkan kecemburuan sosial.
Pembagian  warisan  yang  adil  terjadi  ketika  masing-masing  ahli  waris  menyadari bagiannya,  semua  ahli  waris  setuju  untuk  berkonsultasi,  dan  warisan  dibagi  menurut  rasio  1:1. Para  ahli  waris  dapat  menyepakati  pembagian  harta  warisan  apabila  masing-masing  mengetahui bagiannya  masing-masing,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  183  KHI.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  maka  dapat  diterima  bagi  setiap  ahli  waris  untuk  melepaskan  atau  mengakhiri tuntutannya atas suatu warisan yang akan diteruskan kepada ahli waris lainnya. Ayat 11 Surat An- Nisa' Al-Qur'an menyatakan bahwa perbandingan anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 karena laki-laki  memiliki  tugas  yang  lebih  tinggi  daripada  perempuan,  sesuai  dengan  Pasal  176  KHI. Namun,  proses  pembagian  waris  Kabupaten  Kepahiang  tidak  mengikuti  pedoman  Al-Qur'an hukum  waris  Islam.  Karena  mendatangkan  keuntungan  dan  mencegah  perselisihan  antar  ahli waris,  maka  waris 1:1 merupakan  pilihan  atau  kesepakatan yang  bijak  bagi  para  ahli  waris,  dan hal ini dibolehkan dalam Islam. Karena ide di balik pembagian warisan dalam Islam adalah untuk memastikan  bahwa  setiap  orang  yang  menggunakan  sistem  dengan  cara  ini  diperlakukan  secara adil dan tidak ada yang merasa dirugikan.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Terdapat  beberapa  saran  yang  ingin  penulis  sampaikan  yakni  sebagai  berikut:  Pertama, Agar lebih sistematis untuk  tidak membeda-bedakan kedudukan  pewaris  yang  satu  dengan yang lain,  pembagian  harta  warisan  di  Kabupaten  Kepahiang  yang  memilih  untuk  membagi  harta warisan secara merata antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya menghindari kebiasaan dan sudah menjadi tradisi.
Kedua,Untuk membantu masyarakat umum memahami hukum waris Islam, penting bagi para pemuka agama dan perwakilan pemerintah di Kabupaten Kepahiang untuk lebih memajukan pendidikan hukum Islam, khususnya dalam menyikapi pembagian harta warisan.
Ketiga,  Kepada  warga  Kabupaten  Kepahiang,  segala  sesuatu  yang  bertentangan  dengan ajaran  Islam  (hukum  waris  Islam)  hanya  boleh  dibagi  rata  jika  dianggap  pembagian  2:1  adalah aturan yang adil dan merata. Hak ahli waris lebih sesuai dengan inti ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta; Akademika Pressindo, 2012 Ali, Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2000
Bogdan, Metode Penelitian Administrasi , Bandung: Alfabeta, 2010
Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004
Emzir, Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Kualitatif  dan  Kuantitatif, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2009
Kasiram,  Moh, Metodologi  Penelitian  Refleksi  Pengembangan  Pemahaman  dan  Penguasaan Metodologi Penelitian . Malang: UN Malang Press, 2008
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan , Vol, 8, Bandung: Citra Umbara, 2017 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Pranada Media, 2008 Rafiq, Ahmad, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Yogyakarta: Gama Media, 2001 Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Jakarta, Rajawali Press, 1982 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009
Syarifudin , Amir, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta : Kencana, 2012
Tanze, Ahmad, Pengantar Metode Penelitian , Yoyakarta : Sukses Offsed, Cetakan 2009 Thalib, Sajuti, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002