Vol. 5 No. 2, Juni 2021 (193-204)

## THE GOVERNMENT'S FISCAL POLICY STRATEGY TO IMPROVE THE ECONOMY OF INDONESIA IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
Kurnia Putri Mirani 1 , Aniela Nania Margareth 2 , Nila Cahyarani 3 , Agus Maulana 4 1,2,3,&4 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email: kurniaptrm@gmail.com 1* , anielananiamarg@gmail.com 2 , nilacahyarani@gmail.com 3 , agus.maulana@upnvj.ac.id 4

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has many impact in all areas of life, especially the economy. Various strategies have been carried  out  by  the  government  to  improve  economic  conditions  facing  recession,  one  of  the  strategies  is  fiscal policy. Fiscal  policy  is  the  government's  authority  to  adjust  the  state  revenue  and  expenditure  budget  with  the predetermined state budget. This study aims to determine the various policies undertaken by the government to improve the Indonesian economy during the Covid-19 pandemic. Descriptive qualitative method is applied in this research with literature study data collection techniques. The results of this study indicate several fiscal policies implemented by the government in improving the Indonesian economy during the pandemic, including refocusing the 2020 State Budget as an efficient measure of state spending and tax incentive programs to relieve taxpayers. From these policies, fraud is still found, so the government needs to re-evaluate it. The results of this study are expected to be a source of the latest information for those in need in the future.
Keywords: Fiscal Policy; Economy; Covid-19; Tax.

## STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  berdampak  pada  semua  bidang  kehidupan,  khususnya  bidang  ekonomi.  Berbagai  strategi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kondisi perekonomian yang mengalami resesi, salah satunya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal  merupakan wewenang pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan  pengeluaran  negara  dengan  APBN  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  berbagai  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  perekonomian Indonesia  pada masa pandemi Covid-19. Metode kualitatif deskriptif diterapkan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi, di antaranya refocusing APBN 2020 sebagai tindakan efisiensi pengeluaran negara serta program insentif pajak untuk meringankan wajib pajak. Dari kebijakan- kebijakan tersebut, masih ditemukan kecurangan sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali. Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  informasi  terbaru  bagi  pihak  yang  membutuhkan  pada  waktu mendatang.
Kata Kunci : Kebijakan Fiskal; Ekonomi; Covid-19; Pajak.

## PENDAHULUAN
Pandemi  merupakan  kondisi  sebuah  wabah  virus  yang  menyebar  secara  luas  hingga  ke  seluruh  dunia  (WHO, 2020a). Saat ini, dunia temasuk Indonesia tengah berjuang melawan pandemi. Pandemi yang  terjadi sejak akhir 2019 disebabkan oleh virus corona yang diketahui berasal dari Wuhan, Cina (Burhanuddin & Abdi, 2020). Pada 2 Maret 2020,  Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia (Ginting & Silalahi, 2020). Kasus tersebut semakin hari semakin meningkat. Hingga 3 Desember 2020, terdapat 557.877 kasus positif Covid-19  di  Indonesia  (Covid.go.id,  2020).  Berbagai  kebijakan  dikeluarkan  pemerintah  guna  menahan  laju penyebaran virus corona di Indonesia, seperti bekerja dan belajar dari rumah, menjaga jarak, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB (juf, 2020). Hal-hal tersebut memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi.
Pandemi  Covid-19  memperlambat  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  salah  satu  penyebabnnya  adalah dengan  diterapkannya  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  yang  mengharuskan  masyarakat  mengurangi aktivitasnya di luar rumah sehingga minat masyarakat untuk mengonsumsi barang atau jasa menurun (Jufra, 2020). Menurunnya  minat  investor  untuk  berinvestasi  di  pasar  nasional  juga  memberi  dampak  terhadap  lambatnya pertumbuhan  ekonomi  yang  ditandai  dengan  kurva  pasar  yang  cenderung  ke  arah  negatif  (Muda,  2020). Melambatnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku ekonomi  dengan sektor besar, tapi juga dirasakan oleh pelaku ekonomi sektor kecil dan menengah (Jufra, 2020).
Melihat  permasalahan ekonomi Indonesia saat  ini, pemerintah tentu tidak tinggal diam.  Berbagai stategi dilancarkan oleh pemerintah demi menanggulangi permasalahan tersebut, salah satunya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan  untuk  mencapai  target  pembangunan  ekonomi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dalam pelaksanannya, kebijakan fiskal menjadi wewenang pemerintah dan DPR dengan mengubah besaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (Sudirman, 2014). Kebijakan fiskal juga sangat berpengaruh kepada pendapatan nasional, distribusi penghasilan, kesempatan kerja, hingga inventasi nasional Indonesia (Ginting & Silalahi, 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dalam  menangani  permasalahan  ekonomi,  serta  mengetahui  sejauh  mana  keefektifan  kebijakan  tersebut  dalam menangani masalah ekonomi akibat pandemi.
Dalam pembuatan penelitian, penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dina Eva Santi Silalahi dan  Rasinta  Ria  Ginting  pada  tahun  2020 . Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa pemerintah  telah  menetapkan  beberapa  kebijakan  fiskal  yang  masih  harus  dioptimalkan  pelaksanaannya.  Hasil penelitian Eva Santi Silalahi dan Rasinta Ria Ginting juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria R.U.D. Tambunan pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan fiskal berupa insentif pajak, masih perlu pengujian agar pelaksaannya tepat sasaran dan sesuai dengan informasi yang valid.
Melalui  penelitian  ini,  penulis  mencoba  berkontribusi  dengan  menganalisis  kebijakan  fiskal  di  masa pandemi sehingga dapat menjadi sumber informasi terbaru mengenai masalah terkait.

## TINJAUAN PUSTAKA Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 berawal dari beberapa kasus yang diduga penyakit pneumonia di Wuhan, China pada Desember 2019 (Arnani, 2020). Setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, ditemukan bahwa penyebabnya adalah jenis virus corona baru yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-COV2 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Penyakit yang ditimbulkan dari virus ini kemudian diberi nama Coronavirus Disease-2019 atau COVID-19. Penyakit yang diperkirakan berasal dari kelelawar (Readfearn, 2020; Susilo et al., 2020) ini memiliki gejala umum berupa demam, batuk kering, dan kelelahan (WHO, 2020b).
Selanjutnya, pada 11 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO)  untuk  meningkatkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat  karena penyebarannya sangat  cepat  dan luas (Elvina, 2020; Dong et al., 2020 dalam Yamali & Putri, 2020). Alasan ini juga dikemukakan oleh (Susilo et al.,  2020)  yang  menyimpulkan  bahwa  pandemi  Covid-19  harus  diwaspadai  karena  penularannya  relatif  cepat, memiliki tingkat kematian yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya pengobatan berupa terapi definitif.
Berdasarkan  Arifin  (2020)  dan  Ihsanuddin  (2020),  penetapan  status  Covid-19  juga  dilakukan  Indonesia pada 13 April 2020. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan bencana penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia
Setelah  memengaruhi  bidang  kesehatan,  pandemi  Covid-19  ini  juga  memberikan  dampak  bagi  perekonomian Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari data Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (Badan Pusat Statistik, n.d.)
e-ISSN: 2685-5607
Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia (dalam persen)
Tahun; triwulan Produk Domestik Bruto 2019; I 5, 07 2019; II 5, 05 2019; III 5, 02 2019; IV 4, 97 2020; I 2, 97 2020; II -5, 32 2020; III -3, 49
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th. XXIII. 5 November 2020
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PDB Indonesia pada kuartal I 2020 mengalami penurunan sebesar 2%  walaupun  belum  menyentuh  angka  negatif.  Namun,  pada  kuartal  selanjutnya,  PDB  Indonesia  mengalami penurunan drastis sebesar 8,29% sehingga tercatat di angka -5,32%. Sedangkan, pada kuartal III 2020, mengalami kenaikan  sebesar  1,83%  sehingga  tercatat  di  angka  -3,49%.  Melalui  data  tersebut,  terlihat  bahwa  Indonesia mengalami resesi pada kuartal III karena dalam dua kuartal berturut-turut, PDB Indonesia tercatat dengan angka negatif.  Resesi  dapat  menyebabkan  penurunan  semua  aktivitas  ekonomi  seperti  keuntungan  perusahaan  atau organisasi baik besar maupun kecil (UMKM), lapangan pekerjaan, dan investasi secara bersamaan (Blandina et al.,  2020).  Pernyataan  ini  didukung  oleh  beberapa  fakta  di  lapangan  yang  dipaparkan  dalam  (Yamali  &  Putri, 2020), seperti terjadinya PHK besar-besaran, penurunan impor, inflasi, dan kerugian di perusahaan penerbangan dan  perhotelan  (Muda,  2020;  Yamali  &  Putri,  2020).  Selain  itu,  adanya  Pembatasan  (PSBB)  untuk  menekan penyebaran Covid-19 juga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat (Yamali & Putri, 2020).

## Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dicetuskan oleh seorang ekonom asal inggris, John Maynard Keynes di bukunya yang berjudul The General Theory of Employment pada 1936  (Noor, 2016).  Teori Keynes/Keynesian sebagai  reaksi  Keynes atas  depresi  besar  yang  melanda  perekonomian  Amerika  sekitar  tahun  1930-an  dan  kritikannya  terhadap  teori klasik. Teori klasik menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat menyebabkan turunnya belanja swasta karena karena teori ini percaya dengan kondisi full employment (Setiawan, 2018). Sedangkan teori Keynesian berpendapat bahwa untuk mencapai  perekonomian yang baik, perlu  adanya campur tangan pemerintah  (Swasito, 2020).  Hal tersebutlah yang menjadikan cikal bakal kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan  dan  pengeluaran  negara  dengan  APBN  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya  dengan  membuat perubahan  pada  sistem  pajak  yang  berlaku    (Feranika  &  Haryati,  2020).  Oleh  karena  itu,  sangat  wajar  apabila kebijakan  fiskal  setiap  tahunnya  berbeda  (Sudirman,  2014).  Pajak  dan  belanja/pengeluaran  negara  merupakan instrumen yang dugunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal (Maski, 2012).
Kebijakan  fiskal  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  teori  dan  jumlah  pemasukan  dan  pengeluarannya (Maulida,  2018).  Pertama,  kebijakan  Fiskal  berdasarkan  teori,  yang  terdiri  dari  kebijakan  fiskal  fungsional, disengaja,  dan  tidak  disengaja.  Kebijakan  fiskal  fungsional,  yakni  kebijakan  sebagai  pertimbangan  pemerintah untuk menentukan pengeluaran dan penerimaan anggaran dengan menilai kemungkinan yang akan terjadi terhadap pendapatan  nasional  dan  kesempatan  kerja.  Kebijakan  fiskal  disengaja,  yakni  kebijakan  dengan  mengubah anggaran belanja secara sengaja. Kebijakan fiskal disengaja memiliki tiga bentuk. Pertama, mengubah pengeluaran pemerintah.  Kedua,  mengubah  sistem  pemungutan  pajak.  Ketiga,  mengubah  pengelolaan  anggaran  pemerintah dan  sistem  pemungutan  pajak  secara  bersamaan.  Sedangkan,  kebijakan  fiskal  tidak  disengaja  adalah  kebijakan pengendalian kecepatan siklus bisnis agar lebih stabil. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan harga minimum, pajak progresif, ataupun proposal.
Kedua, kebijakan fiskal  juga dapat dikelompokkan  berdasarkan  banyaknya  pengeluaran dan pemasukan. Di  antaranya,  kebijakan  fiskal  seimbang (Balanced  Budget) ,  kontraktif/surplus,  ekspansif/defisit,  dan  dinamis. Kebijakan  fiskal  seimbang,  yakni  kebijakan  yang  mengatur  untuk  menyeimbangkan  anggaran  pemasukan  dan pengeluaran. Kebijakan ini dapat berdampak positif karena negara tidak perlu berutang. Namun, ketika ekonomi negara  tidak  sedang  dalam  kondisi  yang  cukup  baik,  maka  perekonomian  negara  akan  lebih  buruk.  Kebijakan fiskal  kontraktif/surplus,  yakni  kebijakan  yang  mengatur  jumlah  pendapatan  negara  harus  lebih  besar  dari pengeluaran. Kebijakan kontraktif digunakan ketika negara mengalami inflasi. Selanjutnya adalah kebalikan dari kebijakan  kontraktif,  yakni  kebijakan  fiskal  ekspansif/defisit.  Artinya,  kebijakan  ini  mengatur  agar pengeluaran/belanja  negara  lebih  besar  dari  pendapatan  negara.  Kebijakan  ekspansi  menjadi  salah satu  strategi pemerintah ketika ekonomi negara mengalami depresi. Terakhir, kebijakan fiskal dinamis, yakni kebijakan yang dimaksudkan untuk mengadakan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah seiring bertambahnya waktu.

## Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Perekonomian dan Kebijakan Moneter
Pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi semakin lemah, kebijakan fiskal (dalam hal ini adalah pajak) berfungsi sebagai  sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan (Muliati, 2020). Dengan begitu, berarti pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian negara (Sukardji dalam Nurlina & Zurjani, 2019).
Pertama,  fungsi  anggaran,  yaitu  membiayai  segala  kebutuhan  atau  pengeluaran  negara.  Seperti  biaya kompensasi  pegawai,  belanja  kebutuhan  barang  negara,  pemeliharaan  fasilitas  negara,  dan  lain-lain.  Terkait dengan pembangunan, biaya yang dikeluarkan berasal  dari  uang tabungan pemerintah. Uang tabungan tersebut diperoleh  dari  rumus  pendapatan  dalam  negeri  dikurang  dengan  pengeluaran  rutin.  Berdasarkan  itu,  tabungan pemerintah harus ditingkatkan bersamaan dengan biaya pembangunan yang terus meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan berasal dari sektor pajak.
Kedua,  fungsi  mengatur,  yaitu  pajak  dapat  digunakan  untuk  mengatur  pertumbuhan  ekonomi.  Sebagai contoh,  jika  pemerintah  menginginkan  banyak  investor  menanamkan  modalnya,  maka  pemerintah  harus melakukan  peringangan  pajak.  Sebaliknya,  jika  pemerintah  ingin  menjaga  eksistensi  produk  dalam  negeri, pemerintah seharusnya memberikan bea masuk yang tinggi bagi barang impor.
Ketiga, fungsi stabilitas, pajak menyebabkan pemerintah dapat menstabilkan keadaan ekonomi agar tidak mencapai inflasi. Caranya yakni dengan mengatur peredaran uang sebagai salah satu bentuk kebijakan moneter, pemungutan  pajak,  serta  penggunaan  pajak  seefektif  mungkin.  Terakhir,  fungsi  redistribusi  pendapatan,  yakni pajak akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan yang akan berdampak pada terbukanya kesempatan kerja. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat akan meningkat pula.
Kebijakan perpajakan akan sangat memengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi menurun. Sedangkan tarif pajak yang rendah akan  meningkatkan  investasi,  pertumbuhan  ekonomi  meningkat,  dan  penerimaan  negara  meningkat  pula.  Jadi, setiap kebijakan fiskal terutama pajak akan memengaruhi perekonomian negara (Ibrahim dalam Nurlina & Zurjani, 2019).
Selain  kebijakan  fiskal,  pemerintah  Indonesia  juga  membuat  kebijakan  moneter  yang  selaras  dengan kebijakan fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan moneter tersebut ditujukan  untuk  menjaga  nilai  tukar  rupiah,  mengontrol  inflasi,  dan  memberikan  stimulus  moneter  bagi  dunia usaha (Nainggolan, 2020). Contoh kebijakan moneter yang ditetapkan adalah penyediaan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah, sehingga selaras dengan kebijakan fiskal berupa pembebasan pajak impor  bagi  pelaku  usaha  (Purwanto,  2020).  Dengan  keselaran  tersebut  diharapkan  dapat  mencapai  kestabilan ekonomi dan meningkatkan perekonomian nasional.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang  menekankan  pertanyaan  yang  bersifat  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  suatu  gejala  pada fakta yang ada (Ardianto, 2019; Semiawan, 2010). Metode kualitatif juga terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses penelitian (Ardianto, 2019).
Penelitian  sebelumnya  yang  relevan  menjadi  pertimbangan  penulis  dalam  memilih  metode  penelitian. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan pendekata kualitatif sebagai metode penelitian (Fathurrahman, 2012; Feranika &  Haryati, 2020;  Juliani, 2020; Silalahi &  Ginting, 2020; Tambunan, 2020). Oleh karena itu, penulis merasa bahwa pendekatan kualitatif cukup tepat untuk penelitian ini.
Penulis  mengumpulkan  data  penelitian  melalui  studi  pustaka.  Artinya,  pengambilan  data  penelitian dilakukan berdasarkan literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan (Yaniawati, 2020). Sumber referensi yang digunakan penulis merupakan sumber yang kredibel dan dapat dipertangunggungjawabkan keabsahannya, seperti jurnal ilmiah yang telah terindeks nasional, portal berita, ataupun website resmi yang mempublikasikan informasi- informasi yang mendukung penelitian.
e-ISSN: 2685-5607

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan APBN 2019 dan 2020
Sumber:  (Katadata.id, 2020)
Gambar 1. Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Defisit APBN (2019 & 2020)
Grafik tersebut menunjukkan kondisi APBN per November 2020. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa pendapatan negara  pada  periode  yang  sama  di  tahun  2019  sejumlah  Rp1.676,7  triliun  menurun  menjadi  Rp1.423  triliun. Sebaliknya,  peningkatan  belanja  negara  meningkat  pada  tahun  2020,  dari  Rp2.046,6  triliun  menjadi  Rp2.306,7 triliun.  Berdasarkan  hal  tersebut,  defisit  APBN  sampai  November  2020  sebesar  Rp883,7  triliun,  meningkat dibanding  tahun  periode  yang  sama  pada  tahun  2019  sebesar  Rp369,9  triliun.  Kenaikan  tersebut  menunjukkan bahwa Covid-19 sudah berhasil mengganggu ekonomi dan keuangan negara.
Peningkatan belanja negara terjadi karena respons terhadap penanganan Covid-19, seperti pembelian obat- obatan, pengadaan fasilitas kesehatan, serta yang paling mencolok yakni pembelanjaan bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19. Realisasi bansos sendiri sudah mencapai Rp191,4 triliun, melampaui target pemerintah yang sebelumnya hanya Rp170,7 triliun. Oleh karena itu, defisit anggaran menjadi semakin besar dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja negara pada akhir tahun 2020 juga diprediksi akan meningkat karena adanya vaksin Covid- 19. Akan tetapi, pemerintah optimis bahwa realisasi anggaran akan tetap berada jauh di bawah perencanaan.
Untuk  meningkatkan  keadaan  ekonomi  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19,  beberapa  strategi dilancarkan  pemerintah  dari  sisi  kebijakan  fiskal.  Berdasarkan  studi  pustaka  yang  telah  penulis  lakukan,  maka berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah guna meningkatkan kondisi ekonomi negara:

## Melancarkan Refocusing APBN 2020 Sebagai Efisiensi Pengeluaran Negara
Berdasarkan  informasi  yang  penulis  dapatkan  dari  Nainggolan  (2020),  Inpres  No.4/2020  diterbitkan  pada  pada Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Inpres ini membahas mengenai refocusing anggaran, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota.  Menkeu  Sri  Mulyani  menyebutkan  bahwa refocusing APBN diterapkan  dengan  menunda  atau  meniadakan  kegiatan  yang  bukan  menjadi  prioritas  dan  tidak  relevan  dengan kondisi saat ini. Sedangkan, realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) diterapkan kepada beberapa instansi berikut (Kemenkeu.go.id, 2020).
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 Rp T ril iu n Pendapatan Belanja Defisit APBN Pendapatan Negara, Belanja  Negara, dan Defisit APBN (2019 & 2020) 2019 2020
Tabel 2. Realokasi Anggaran pada K/L

## Sumber: Kemenkeu.go.id
Selain  itu,  menyusul refocusing dan  realokasi,  strategi  penghematan  juga  dilakukan  oleh  pemerintah. Penghematan belanja yang tidak berhubungan dengan penanggulangan pandemi seperti biaya rapat, honoranium, belanja barang, belanja non-operasional, serta belanja lainnya ditunda terlebih dahulu. Beberapa kegiatan proyek yang masih dapat dinegosiasikan pun ditunda oleh pemerintah demi menghemat anggaran belanja. Di samping itu, belanja  terkait  penanggulangan  Covid-19,  penanggulangan stunting ,  penanggulangan  penyakit  menular  (HIV- AIDS, TBC, DBD), serta pencegahan kematian ibu dan bayi tetap pada porsinya, tidak dilakukan pengurangan atau penghematan.

## Insentif Pajak
Insentif  pajak  merupakan  salah  satu  kebijakan  fiskal  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengatasi permasalahan ekonomi pada masa  pandemi  (Silalahi  & Ginting, 2020; Tambunan, 2020). Pada 21 Maret  2020, dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) Nomor  23  tahun  2020  oleh  Menteri  Keuangan  Indonesia,  Sri Mulyani.  Peresmian  PMK-23  tahun  2020  merupakan  kebijakan  pemerintah  untuk  memberikan  insentif  pajak kepada  para  wajib  pajak  yang  terdampak  pandemi  (Julita,  2020).  Insentif  Pajak  bertujuan  untuk  menjaga pertumbuhan  ekonomi,  daya  beli  masyarakat,  dan  produktivitas  sektor  tertentu  tetap  stabil  saat  masa  pandemi Covid-19 serta mendukung penanggulangan dampak dari Covid-19 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020c).

## Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2020a)

## Gambar 2. Pergantian PMK tentang Insentif Pajak Indonesia
Berdasarkan  gambar  2,  terlihat  adanya  revisi  atau  pergantian  PMK  sebanyak  empat  kali.  PMK-23 digantikan oleh PMK-44, lalu digantikan lagi oleh PMK-86, dan akhirnya digantikan kembali dengan PMK baru yaitu PMK-110. Sehingga, Peraturan Menteri  Keuangan (PMK) ini sebenarnya sangat  fleksibel, menyesuaikan dengan  keadaan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Selain  menyesuaikan  dengan  keadaan  yang  terjadi,  pergantian
K/L Target Kementerian Kesehatan Pengadaan obat buffer stock Alat dan bahan pengendalian Covid-19 Pengadaan APD
Pengiriman alat kesehatan ke Natuna Pengadaan tes cepat Covid-19 Sosialisasi dan edukasi
Pemeriksaan lab specimen Covid-19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penanganan  Covid-19  pada  RS  Perguruan  Tinggi Negeri Kementerian Pertahanan Pengadaan alkes dan rapid tes di RSPAD dan RS dr. Sutoyo Polri Anggaran satgas Covid-19 RS Polri Kementerian Luar Negeri Evakuasi WNI Pembelian tiket untuk WNI terlantar Kementerian dan lembaga lainnya Peralatan pencegahan Covid-19: Tenda disinfektan, sanitizer , thermo scanner , masker, rapid tes, sarung tangan, dll.

## 21 Maret 2020
PMK-23/PMK.03/2020 27 April 2020 PMK-44/PMK.03/2020
16 Juli 2020 PMK-86/PMK.03/2020
14 Agustus 2020 PMK-110/PMK.03/2020
e-ISSN: 2685-5607
peraturan ini memiliki beberapa tujuan lain (Direktorat Jenderal Pajak, 2020b). Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan memperluas jangkauan sektor penerima insentif. Kedua, memperpanjang jangka waktu penerapan kebijakan supaya lebih berdampak kepada masyarakat. Ketiga, menyederhanakan tata cara pemanfaatan insentif  sehingga  lebih  banyak  masyarakat  yang  memanfaatkan  insentif.  Terakhir,  meningkatkan  efektivitas insentif  bagi  dunia  usaha  dengan  meningkatkan  kekuatan  dan  menambah  jenis  insentif  pajak.  Untuk  mencapai tujuan ini, tentunya ada perubahan pada isi kebijakan yang diberikan. Berikut adalah tabel untuk membandingkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan kementerian keuangan Indonesia mengenai insentif pajak.

## Tabel 3. Perbedaan PMK-23 dengan PMK-44
Bentuk Insentif PMK-23 PMK-44 1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) • Sektor manufaktur tertentu ( 440 KLU ) • WP KITE • Insentif s.d September 2020 • Sektor tertentu ( 1.062 KLU )
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat • Insentif s.d September 2020 2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah(DTP) Belum diberikan insentif • WP yang memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 • Insentif s.d. September 2020 3. PPh Final DTP pada Sektor Padat Karya Tertentu Belum diberikan insentif Belum diberikan insentif 4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor • Sektor manufaktur tertentu ( 102 KLU ) • WP KITE • Insentif s.d. September 2020 • Sektor tertentu ( 431 KLU )
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat • Insentif s.d September 2020 5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Pengurangan sebesar 30% • Sektor manufaktur tertentu ( 102 KLU ) • WP KITE • Insentif s.d. September 2020 Pengurangan sebesar 30% • Sektor tertentu ( 846 KLU )
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. September 2020
6. Pengembalian pendahuluan
PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah • Sektor manufaktur tertentu ( 102
KLU )
• WP KITE
• Insentif s.d. September 2020
• Sektor tertentu ( 431 KLU )
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
• Insentif s.d. September 2020

## Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2020c, 2020d)
Berdasarkan tabel 3, terlihat adanya beberapa perubahan dari PMK-23 dengan PMK-44. Pertama, adanya perluasan sektor. Pada PMK-23, sektor yang menerima hanya sektor manufaktur sedangkan pada PMK-44 tidak dibatasi jenis sektor. Kedua, adanya penambahan jumlah sektor penerima insentif pada PMK-44. Seperti pada PPh 21,  jumlah  sektor  bertambah  sebanyak  622  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU).  Ketiga,  adanya  penambahan sebuah  insentif  pada  PMK-44  yang  sebelumnya  tidak  ada  di  PMK-23,  yaitu  PPh  Final  UMKM  ditanggung pemerintah.
Tabel 4. Perbedaan PMK-86 dengan PMK 110
Bentuk Insentif PMK-86 PMK-110 1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) • Sektor tertentu (1.189 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020 • Sektor tertentu (1.189 KLU) • WP KITE
• WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020 2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) • WP PP 23 Tahun 2018 • Insentif s.d. Desember 2020 • WP PP 23 Tahun 2018 • Insentif s.d. Desember 2020 3. PPh  Final  DTP  pada  Sektor Padat Karya Tertentu Belum diberikan insentif PPh final jasa konstruksi DTP dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sejak  PMK  ini  diundangkan  (14 Agustus  2020)  s.d.  masa  pajak Desember 2020 4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor • Sektor tertentu (721 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020 • Sektor tertentu (721 KLU) • WP KITE
• WP Kawasan Berikat
• Insentif s.d. Desember 2020 5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Pengurangan sebesar 30% • Sektor tertentu (1.013 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020 Pengurangan sebesar 50% • Sektor tertentu (1.013 KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
• Insentif s.d. Desember 2020,
sejak: ✓ Masa pajak Pemberitahuan disampaikan ; atau
✓ Masa pajak Juli 2020: WP
yang telah diberitahu 6. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah • Sektor tertentu (716 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat
• Insentif s.d. Desember 2020
• Sektor tertentu (716 KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
• Insentif s.d. Desember 2020
Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2020b)
Tabel  4  menunjukkan perbedaan PMK-86 dan PMK-110. Pada tabel  tersebut  hanya ada dua perbedaan. Pertama,  adanya  penambahan  sebuah  insentif  yang  sebelumnya  tidak  ada  di  PMK-23,  PMK-44,  dan  PMK-86. Insentif tersebut adalah PPh Final DTP Padat Karya. Kedua, adanya penambahan besaran pengurangan angsuran PPh 25 pada PMK-110, yaitu sebesar 20%. Sedangkan, perbedaan antara PMK-44 dengan PMK-86 terdapat pada jumlah sektor penerima insentif dan waktu pembayaran insentif.
Adapun  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  jenis-jenis  insentif  pajak  dalam  peraturan  terbaru,  PMK-110, sebagai  berikut.  Pertama,  PPh  Pasal  21  ditanggung  pemerintah.  PPh  atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  adalah pemotongan  pajak  atas  penghasilan  dari  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  lainnya  yang  diterima  oleh  wajib  pajak orang  pribadi  dalam  negeri  (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2013).  Dalam  PMK-110,  penghasilan  pegawai,  tetap dipotong sesuai dengan PPh Pasal 21. Namun, pemotongan pajak tersebut akan ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, PPh Final UMKM. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan insentif pajak oleh pemerintah. Insentif tersebut berlaku pada wajib pajak yang dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 23
e-ISSN: 2685-5607
tahun  2018.  Berdasarkan  insentif  tersebut,  tarif  pajak  penghasilan  final  turun  menjadi  0,5%  bagi  UMKM (Nugroho, 2020). Ketiga, PPh Final pada sektor padat karya tertentu. Insentif PPh Final pada sektor padat karya merupakan insentif yang baru ditambahkan pada PMK-110. Berdasarkan DDTCNews (2020), PPh final bidang jasa  konstruksi  ini  berlaku  bagi  wajib  pajak  dalam  program  percepatan  peningkatan  tata  guna  air  irigasi  (P3- TGAI).  Tujuan  pemberian  insentif  ini  untuk  meningkatkan  penyediaan  air  untuk  irigasi  bagi  sektor  pertanian Indonesia.
Ketiga, pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Menurut Silalahi & Ginting (2020), insentif yang diberikan terkait PPh Pasal 22 Impor adalah pembebasan pembayaran pajak bagi pelaku usaha di bidang impor. Pemberian insentif ini diharapkan dapat membantu pelaku impor Indonesia untuk meningkatkan aktivitas usahanya di masa pandemi Covid-19. Keempat, pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Pada PMK-110, insentif berupa pengurangan angsuran PPh Pasal  25 naik  menjadi  50% dari  sebelumnya  sebesar  30%. Pemberian insentif ini  memperhatikan keadaan perekonomian Indonesia saat masa pandemi, dimana menurunnya aktivitas usaha bahkan banyak perusahaan yang tutup.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  melalui  insentif  ini,  pelaku  usaha  dapat  meningkatkan  produksi  dan penjualannya. Terakhir, insentif PPN. Insentif ini berlaku kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) eksportir dan non- eksportir berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dipercepat (Tambunan, 2020).

## Perppu No. 1/2020 menjadi UU No. 2 tahun 2020
Selain kebijakan mengenai insentif pajak, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal lainnya yaitu Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) No.1/2020  yang  dikeluarkan  pada  31  Maret  2020  (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020; Tambunan, 2020). Kemudian, pada 16 Mei 2020, disahkan menjadi UU No. 2 tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  dan/atau  dalam  rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Farisa, 2020).
Pemerintah  melalui  peraturan  ini  bertujuan  memberikan  kemampuan  kepada  badan  usaha  untuk  tetap mempertahankan dan mengembangkan usahanya pada situasi pandemi ini sehingga tidak mengalami kebangkrutan (Direktorat Jenderal  Pajak, 2020a; Tambunan, 2020). Dalam peraturan ini,  pemerintah memberikan keringanan bagi  badan  usaha  berupa  pengurangan  beban  pajak  secara  bertahap. Tarif  pajak  penghasilan  badan usaha  yang sebelumnya  sebesar  25%,  diturunkan  menjadi  22%  untuk  tahun  2020  dan  2021.  Selanjutnya,  tarif  pajak penghasilan badan usaha pada tahun 2022 kembali diturunkan menjadi 20%.

## Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020
Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Triwulan 2020

## Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020a, 2020b, 2020c)
Dari tabel 5, dapat dilihat bahwa ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif apabila dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year) dan  nilai  kumulatif  pada  periode  sebelumnya  ( cumulative-to-cumulative). Namun, apabila  dibandingkan  secara quartal-to-quartal atau  dengan  triwulan  sebelumnya,  ekonomi  Indonesia  dapat dikatakan mengalami  kemajuan. Pada Triwulan II  memang mengalami  pertumbuhan sebesar  -4,19%, tapi pada triwulan  II,  ekonomi  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  sebesar  5,05%.  Kemajuan  positif  pada  triwulan  III dipengaruhi  besar  dari  sisi  pertumbuhan  lapangan  usaha:  bidang  transpotasi  &  pergudangan,  dan  akomodasi makanan  &  minuman;  sisi  pengeluaran  didorong  oleh  tumbuhnya  pengeluaran  konsumsi  pemerintah  sebesar 16,93% (Suhariyanto dalam Madrim, 2020).  Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, sehingga kebijakan fiskal menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.

## Pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos)
Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani kekacauan ekonomi di masa pandemi adalah dengan memberikan Bansos baik berupa sembako ataupun uang tunai/bantuan langsung tunai (BLT).  Pemberian bansos dimaksudkan untuk  membantu  ekonomi masyarakat  yang terdampak pandemi agar konsumsi  dan daya belinya tetap kuat (Arieza, 2020; Iping, 2020). Melihat buruknya situasi ekonomi saat ini, bansos memang menjadi angin segar bagi masyarakat yang perekonomiannya di ujung tanduk. Kendati demikian, bansos menimbulkan konflik.
Salah satu konflik yang timbul akibat pemberian BLT yang tidak tepat sasaran terjadi di Desa Air Batu, Kecamatan  Renah  Pembarap,  Kabupaten  Merangin,  Provinsi  Jambi,  pada  19  Mei  2020.  Saat  itu  terjadi  aksi pembakaran kantor kepala desa dan Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Kericuhan tersebut terjadi karena pemberian Dana Desa (DD) yang pengalokasiannya berupa BLT tidak disalurkan dengan tepat sasaran (Saragih, 2020).
Kuartal quartal-to-quartal year-on-year cumulative-to-cumulative I -2,41% 2,97% - II -4,19% -5,32% -1,26% III 5,05% -3,49% -2,03% IV Belum ada data
Terkait bansos, hingga 9 Nomber 2020, KPK menerima sebanyak 1.650 keluhan dari masyarakat. Terdapat enam  topik  keluhan,  yaitu  tidak  mendapatkan  banasos  padahal  telah  mendaftar  (730  laporan),  apparat  tidak membagikan  bansos  (163  laporan),  jumlah  bantuan  yang  diterima  kurang  (115  laporan),  penerima  fiktif  (75 laporan), bansos yang diterima lebih dari satu (18 laporan), kualitas bansos buruk (12), bansos tidak tepat sasaran (6), dan topik lain sebanyak 531 laporan (Ipi Maryati dalam Ramadhan, 2020).
Selanjutnya, kasus korupsi dana bansos sembako Jabodetabek oleh Menteri Sosial Indoensia Juliari Peter Batubara. Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bansos oleh KPK pada Minggu, 6 Desember 2020 (Permatasari, 2020). Disinyalir bahwa Juliari Batubara mendapatkan uang sebanyak Rp17 Miliar dari hasil korupsi tersebut (CNN Indonesia, 2020). Dalam kasus ini, KPK menetapkan sebanyak lima orang tersangka. Dua orang di antaranya sebagai pemberi yaitu Harry Sidabuke dan Ardian IM.  Tiga orang lainnya sebagai penerima yaitu Matheus Joko Santoso selaku pejabat Kemensos, Adi Wahyono, dan Juliari Batubara.

## Saran Kebijakan Fiskal di Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Vaksinasi Covid-19
Melihat  kondisi  pasca  vaksinasi  Covid-19,  pemerintah  hendaknya  tetap  memfokuskan  kebijakan  fiskal  yang berpengaruh  kepada  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  seperti  program  insentif  pajak  guna  meringankan  wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan keringanan tersebut, wajib pajak dapat lebih banyak mengkonsumsi barang dan jasa. Hal tersebut dapat meningkatkan daya beli yang berimbas pada kenaikan ekonomi Indonesia. Mengingat, meskipun  vaksin  Covid-19  sudah  didistribusikan  kepada  masyarakat,  bukan  berarti  keadaan  sudah  kembali normal.
Di samping itu, realokasi anggaran yang sebelumnya hanya difokuskan kepada pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 hendaknya didistribusikan ke sektor lain seperti pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan,  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  pariwisata.  Dengan  pendistribusian  tersebut,  keadaan  sosial dan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat kembali pulih.

## PENUTUP
Berdasarkan beberapa referensi yang telah disebutkan di atas, penulis menilai bahwa pemerintah Indonesia cukup serius  dalam  menangani  permasalahan  ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19.  Pemerintah  merancang  berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung keberlangsungan perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan melancarkan refocusing anggaran  demi  memprioritaskan  segala  pengeluaran  yang  berkaitan  dengan  pandemi  Covid-19. Pemerintah  juga  memberikan  kesempatan  kepada  pemilik  badan  usaha  agar  tetap  mempertahankan  dan mengembangkan  usahanya  di  tengah  pandemi,  salah  satu  caranya  adalah  pengurangan  beban  pajak  secara bertahap.
Pemerintah  pun  menunjukkan  keberpihakannya  kepada  sektor  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM) dengan pemberian insentif lewat beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tak hanya itu, masyarakat yang perekonomiannya  terdampak  pandemi  juga  diberikan  beberapa  insentif  pajak  dan  bantuan  sosial.  Kendati demikian,  dalam  pelaksanaannya  pemerintah  masih  perlu  mengevaluasi  kembali  kinerjanya.  Pemerintah  harus membenahi kinerjanya agar proses pelaksaan kebijakan tersebut dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah juga  perlu  memeriksa  kembali  dan memastikan  bahwa  bantuan-bantuan  yang  diberikan  pemerintah  dapat  tepat sasaran. Dengan demikian, penyalahgunaan jabatan dan berbagai kecurangan tidak terjadi lagi, terlebih di masa- masa sulit seperti pada pandemi Covid-19 ini.
Perlu  diperhatikan  bahwa  artikel  ini  disusun  sebelum  adanya  vaksinasi  Covid-19,  sehingga  kebijakan- kebijakan yang telah disebutkan pada artikel ini belum menyesuaikan dengan keadaan pasca vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami kebijakan fiskal terbaru yang relevan dengan keadaan pasca vaksinasi Covid-19.

## DAFTAR RUJUKAN
Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif . Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id. Arieza, U. (2020). Melihat Lagi Manfaat Bansos Selamatkan Ekonomi RI dari Resesi . CNN Indonesia. Arifin, D. (2020, April). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB . Bnpb.Go.Id. Arnani, M. (2020). Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global . Kompas.Com.
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha) . Bps.Go.Id. Badan Pusat Statistik. (2020a). Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen . Bps.Go.Id. Badan Pusat Statistik. (2020b). Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen . Bps.Go.Id. Badan Pusat Statistik. (2020c). Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Tumbuh 5,05 Persen (q-to-q) . Bps.Go.Id. Blandina, S. R., Fitrian, A. N., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. Efektor , 7 (2), 181–190.
Burhanuddin,  C.  I.,  &  Abdi,  M.  N.  (2020).  Ancaman  Krisis  Ekonomi  Global  Dari  Dampak  Penyebaran  Virus Corona (COVID-19). AkMen , 17 (April), 90–98. CNN Indonesia. (2020). Korupsi Dana Bansos Mengalir Sampai Jauh . CNN Indonesia. Covid.go.id. (2020). covid.go.id . Www.Covid.Go.Id.
DDTCNews.  (2020,  August). Baru!  Insentif  Pajak  Final  Jasa  Konstruksi  Ditanggung  Pemerintah . News.Ddtc.Co.Id. Direktorat Jenderal Pajak. (2013). PPh Pajak Penghasilan . Direktorat  Jenderal Pajak. (2020a). Kebijakan Pajak untuk Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  di Masa Pandemi Covid-19 . Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020b). PMK-110/PMK.03/2020  Perubahan  atas  PMK-86/PMK.03/2020  tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pademi Covid-19 .
Direktorat Jenderal Pajak. (2020c). PMK-23/PMK.03/2020 Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona Sektor Industri . Direktorat Jenderal Pajak. (2020d). PMK-44/PMK.03/2020 Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdamak Pandemi Covid-19 . Elvina, L. (2020, March). WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global . Kompas.Tv. Farisa,  F.  C.  (2020,  May). Di  Sidang  MK,  Sri  Mulyani  Sebut  Perppu  1/2020  Telah  Menjadi  UU  2/2020 . Kompas.Com.
Fathurrahman,  A.  (2012).  Kebijakan  Fiskal  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam:  Studi  Kasus  Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , 13 (1), 72–82. https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1265
Feranika, A., &  Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal  Terhadap Output  dan Inflasi  pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. Business Innovation and Entrepreneurship Journal , 2 (3), 146–152. https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154 Ihsanuddin.  (2020,  April). Presiden  Jokowi  Teken  Keppres  Tetapkan  Wabah  Covid-19  Bencana  Nasional . Kompas.Com.
Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 1 (2),
516–526. https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290 Jayani, D. H. (2020). Defisit APBN Membengkak Jadi Rp 883,7 Triliun pada November 2020 . Katadata.Id.
Jufra,  A.  A.  (2020).  Studi  Pemulihan  dan  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Sub-Sektor  Kuliner  Pasca  Pandemi (COVID-19)  dalam  Menunjang  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Mega  Aktiva : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen , 9 (2), 116–131.
Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal : Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. Administrative Law and Governance Journal , 3 (4), 392–348. Julita, L. (2020, March). Top! Sri Mulyani Rilis 4 Insentif Pajak yang Terdampak Corona . Cnbcindonesia.Com. Kemenkeu.go.id.  (2020). Menkeu  Paparkan  Hasil  Refocusing,  dan  Realokasi  Anggaran  di  DPR . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran- di-dpr/
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020,  March). Pertanyaan  dan  Jawaban  Terkait  COVID-19 . Kemkes.Go.Id.
Madrim, S. (2020). Kuartal III 2020, Ekonomi Indonesia Masuk Resesi . Voaindonesia.Com.
Maski,  B.  M.  G.  (2012).  Analisis  Dinamis  Pengaruh  Instrumen  Fiskal  terhadap  PDB  dan  Inflasi  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , Vol 1 , No 2: Semester Genap 2012/2013 . Maulida,  R.  (2018). Fiskal:  Pengertian,  Tujuan,  Instrumen,  dan  Macam-Macam  Kebijakan  Fiskal .  Onine- Pajak.Com.
Muda, D. A. D. N. E. I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita , 5 (2), 212–224.
Muliati, N. K. (2020). Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Widya Akuntansi Dan Keuangan , 2 (2), 78–86.
https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i2.874
Nainggolan,  E.  (2020). Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  Mengadapi  Dampak  Covid-19 .  Djkn.Kemenkeu.Co.Id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi- Dampak-Covid-19.html
Noor, M. H. (2016). DJKN Sebagai Defender Fiskal . Djkn.Kemenkeu.Co.Id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11395/DJKN-Sebagai-Defender-Fiskal.html
Nugroho, S. A. (2020). Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM . Pajakku.Com. Permatasari,  A.  N.  (2020). Mensos  Juliari  Ditetapkan  Jadi  Tersangka, Ini  Kronologi  OTT  KPK Terkait  Kasus Korupsi Bansos Corona . Kompas.Tv. Purwanto,  A.  (2020). Kebijakan  Fiskal,  Moneter,  dan  Jasa  Keuangan  untuk  Mengatasi  Dampak  Covid-19  di Indonesia . Kompaspedia.Kompas.Id. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-fiskal- moneter-dan-jasa-keuangan-untuk-mengatasi-dampak-covid-19-di-indonesia
Ramadhan, A. (2020). KPK Terima 1.650 Keluhan Masyarakat soal Penyaluran Bansos Covid-19 . Kompas.Com. Readfearn, G. (2020, April). How did coronavirus start and where did it come from? Was it really Wuhan’s animal
market?? Was it really Wuhan’s animal market? | Coronavirus | The Guardian . Theguardian.Com. Saragih, R. (2020). Diduga Akibat BLT Salah Sasaran, Warga Merangin Bakar Posko Covid-19 . Beritasatu.Com. Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2020,  April). Isi  Perpu  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia . Setkab.Go.Id.
Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif . Grasindo.
Setiawan,  H.  (2018).  Analisis  Dampak  Kebijakan  Fiskal  Dan  Moneter  Terhadap  Kinerja  Makroekonomi  Di Indonesia  Dengan  Model  Structural  Vector  Autoregression  (Svar). Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Terapan , 3 (2). https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169
Silalahi,  D.  E.,  &  Ginting,  R.  R.  (2020).  Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah  Indonesia  Untuk  Mengatur Penerimaan  dan  Pengeluaran  Negara  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19. Jesya  (Jurnal  Ekonomi  & Ekonomi Syariah) , 3 (2), 156–167. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193 Sudirman, I. W. (2014). Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal . Kencana.
Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1), 45. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415 Swasito.  (2020). Ekonomi  Makro:  Pandangan  Teori  Ekonomi  Klasik  vs  Keynesian  (Bagian  1)  –  Kemenkeu Learning  Center .  Klc.Kemenkeu.Go.Id.  https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-ekonomi-makro-pandangan- teori-ekonomi-klasik-vs-keynesian-bagian-1/
Tambunan, M. R. U. . (2020). Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi saat Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik , 5 (2), 173–192. https://doi.org/10.25077/jakp WHO. (2020a). The classical definition of a pandemic is not elusive . Who.Int. WHO. (2020b, October). Coronavirus disease (COVID-19) . Who.Int. Yamali,  F.  R.,  &  Putri,  R.  N.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Ekonomi  Indonesia. Ekonomis:  Journal  of Economics and Business , 4 (2), 384–388. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179
Yaniawati, P. D. H. R. P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan . April , 31. Zurjani, N. (2019). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. QE Journal , 2 (3), 36–511.