## PENGARUH PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA)
Gita Kusumawardani 1 , Nurfadliyah 2
1* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Author email: gitakusumawardani22@gmail.com, nurfadliyah@uts.ac.id

## Abstrak
Diterima Bulan September 2022 Diterbitkan Bulan Oktober 2022 Keyword : Aplikasi sistem keuangan desa, Akuntabilitas keuangan desa
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui ” apakah  “penerapan  aplikasi  sistem  keuangan desa  berpengaruh ” “terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa ” .  “Metode  yang  digunakan dalam  peneltian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dengan  data  primer  yang  diperoleh  melalui kuesioner  dan  diukur  menggunakan  skala  likert ” .”Metode  Purposive  Sampling  pada  10 Desa dan diperoleh sebanyak 50 orang sebagai sampel serta tiap desa terdapat 5 responden, Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa,  Operator  Desa,  dan  Kaur  Desa ” .  “Data analisis menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS ”. “Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  aplikasi  sistem  keuangan  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa. ” “Hal  ini  menujukkan  bahwa  semakin  baik penerapan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  pada  Kecamatan  Empang,  maka  akan  semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas keuangan desa ” . “Hasil penelitian ini membuktikan bahwa nilai-nilai  maupun fitur-fitur yang terdapat  pada aplikasi  sistem keuangan desa mampu di persepsikan dengan baik dan berdampak nyata terhadap akuntabilitas keuangan desa. .”

## PENDAHULUAN
“Otonomi  desa  merupakan  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah tangganya  sendiri ” ,  dan  yang  mengurus  dan mengatur  hanyalah  masyarakat  yang  bersangkutan (Nurcholis,  2011).  Widjaja  (2003)  mendefinisikan “bahwa  otonomi  desa  otonomi  yang  asli,  dan  utuh juga  bukan  merupakan  pemberian  dari  pemerintah, sebaliknya  pemerintah  berkewajiban  menghormati otonomi asli yang dipegang desa tersebut ” . “Sebagai masyarakat  hukum  yang  memiliki  tatanan  nyata berlandaskan hak, maka desa dapat menyelenggarakan perbuatan hukum publik, memuat kekayaan, harta serta dapat  menuntut dan dituntut di depan hukum ” . ” “Desa  merupakan  pemerintahan  terkecil yang  dipimpin  oleh  Kepala  Desa,  yang  mempunyai kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas- batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur kepentingan  masyarakat  desa  setempat ” .  “pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  mengenai desa  menyebutkan  desa  adalah  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur urusan pemerintahan. ” “Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  masyarakat
setempat dalam bentuk pemerintahan NKRI. Pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa  didukung  staf desa  sebagai  komponen  pelaksanaan  pemerintahan desa.  “Isu  mengenai  desa  salah  satu  isu  yang memikat  pihak  banyak  dalam  periode  terakhir. ” “Joko  widodo  memposisikan  desa  sebagai  bagian utama pembangunan yang tercantum dalam Nawacita  yaitu  pembangunan  desa  harus  menjadi prioritas  dalam  pembangunan  nasional,  karena sangat  terkait  dengan  upaya  membangun  Indonesia dari  pinggiran  dengan  cara  memperkuat  daerah .” Keberpihakan pemerintah terhadap desa sudah mulai sejak  keluarnya  Undang-Undang  Desa  Nomor  6 Tahun 2014 sehingga menjadi tolak ukur pembaruan sistem pengaturan desa (Humas, 2019). ” “Kemandirian  desa  memberi  keleluasaan desa  untuk  memperoleh  dana  langsung  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara    “dalam rangka  untuk  menemukan  wujud  yang  sempurna yang  bisa  memposisikan  desa  sebagai  suatu  daerah yang  memiliki  ciri  dan  kejelasan  status  serta kepastian  hukumnya  dalam  susunan  ketatanegaraan Republik Indonesia .” “Kemudian  dikeluarkannya  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tata kelola keuangan desa  menciptakan  tata  kelola  yang  efesien ” (Faozi, 2013)  pada  tata  kelola  keuangan  desa  mempunyai  3
landasan pokok yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.  Akuntabilitas  yang  di  kemukakan Sumpeno,  adanya  keterkaitan  kekuasaan  dari pemerintah  desa  melakukan  pertanggung  jawaban pada  perolehan  hasil  dari  berbagai  kegiatan  atau aktivitas pada  pengelolaan  dana desa yang dilalukan dan  ada  kaitan  yang  begitu  erat  pada  persoalan pembangunan desa. ” Pada penelitian Ridwan (2019), menyatakan bahwa  pelaksanaan  akuntabilitas  dan  memperkuat kepercayaan  masyarakat  terhadap  tata  kelola keuangan  pemerintah,  data  tersebut  sudah  menjadi isu  penting  dalam  tata  kelola  keuangan.  Tata  kelola keuangan desa makin dituntut untuk bisa mengharapkan akuntabilitas, tetapi realitanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih  pada kategori  rendah.  menurunnya  akuntabilitas  mampu menyebabkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi ”. Untuk  mendukung  akuntabilitas  keuangan desa yang dikelolah oleh pemerintah desa, pemerintah  desa  bersama  BPKP  sudah  melaunching aplikasi  dengan nama sistem keuangan desa. Tujuan diciptakannya  aplikasi  sistem  keuangan  desa  adalah untuk  memberikan  bantuan  dalam  meningkatkan akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  mengelola keuangan  desa ” (Pratamadan  Amalia,  2019). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  keuangan desa  setelah  penerapan  aplikasi  sistem  keuangan desa yang telah di terapkan di Desa-desa Kecamatan Empang.  Maka  dari  itu  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas  Keuangan Desa  (Studi Kasus  di  Desa- Desa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)”

## LANDASAN TEORI

## Teori Keagenan

## Pengertian Teori Keagenan
Teori  agensi  adalah  hubungan  antara principal  dan  agent yang  saling  memperkerjakan dalam melakukan tugas maupun kepentingan. (Scott, 2015).  Menurut  Bergman  dan  “Lane  menyatakan bahwa  suatu  negara  dilandaskan  pada  sekelompok hubungan principal dengan agent ” .

## Desa

## Pengertian Desa
“Pada  Undang-undang  nomor  6  tahun  2014,  Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  kepentingan  masyarakat  berdasarkan Prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dakam  sistem pemerintahan NKRI. ””.
Pemerintah Desa
“Pemerintah  Desa  dakam  undang-undang  nomor  6 tahun  2014  dijelaskan  bahwa  Pemerintah  Desa merupakan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  bentuk pemerintahan  NKRI.  Tertuang  pada  undang-undang tentang  Desapasal  1  ayat  3,  Pemerintah  Desa  yaitu Kepala  Desa    dibantu  staff  desa  sebagai  komponen penyelenggara pemerintah desa ”.

## Keuangan Desa

## Pengertian Keuangan Desa
Pada  perundangan  nomor  6  tahun  2014  keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  berupa  uang dan  barang  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  desa.  Hak  dan  kewajiban  tersebut menimbulkan  pendapatan  belanja,  pembiayaan  yang perlu  diatur  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang baik.  Tata  kelola  keuangan  desa  merupakan subsistem  dari  sistem  pengelolaan  keuangan  negara dan  daerah  dalam  mendanai  penyelenggaraan  dan pemberdayaan masyarakat desa ”.
Aplikasi Sistem Keuangan Desa

## Pengertian Aplikasi Sistem Keuangan Desa
“Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan Bersama Kementrian Dakam Negri, sudah mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan  mengembangkan  aplikasi  sistem  keuangan desa (Siskeudes). Dalam rangka mendorong penerapan  aplikasi  siskeudes  secara  maksimal, BPKP  bekerja  sama  dengan  Kementrian  Dalam Negeri  untuk  menyiapkan  penerapan  aplikasi  sistem keuangan desa secara sedikit demi sedikit ”.

## Akuntabilitas

## Pengertian Akuntabilitas
“Akuntabilitas atau dalam “bahasa asing “accountability” yang memiliki arti pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  disini  memiliki arti  dimana  keadaan  untuk  dipertanggungjawabkan ataupun
keadaan
dimana diminta pertanggungjawaban.  Secara  umum  akuntabilitas berarti kewajiban untuk
memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta mengindikasikan  perihal  kinerja  dan  tindakan  dari badan hukum atau suatu pimpinan organisasi kepada pihak  yang  berwenang  menerima  keterangan  atau pertanggungjawaban tersebut ”.

## Penelitian Terdahulu
Tabel 1. Rangkuman Penelitian Terdahulu
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 1 “I  Gusti Ayu Trisha Sulina, “Penerapan Sistem keuangan desa “Penginputan data pada sistem keuangan desa harus sesuai
Made Arie Wahyu ni,  S.E., M.Si, (2018) ” (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah ” dengan yang tertera dalam sistem. Cara untuk
mengintegrasika n sumber daya manusia yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan. Penerapan sistem keuangan desa memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai ” 2 “Muha mmad Anur
Ridwan,
2019 ” “Analisis peran aplikasi sistem keuangan desam (siskeudes) dalam meningkatka n kualitas akuntabilitas keuangan desa dittinjau dariperspekti f ekonomi islam ” “Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pengelolaan aplikasi siskeudes di de bogorejo sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi standar penerapan serta melakukan proses pertanggungjaw aban yang relevan, sehingga semua proses pengelolaan sudah baik ” 3 Zain Iqrha, 2020 Implementasi “aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) ” di Kota Pariaman Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan aplikasi siskeudes di kota pariaman dapat berjalan dengan baik dikarenakan setiap unsur yang mendukung implementasi kebijakan dapat terlaksana “seperti, standar dan tujuan,
sumber daya,
karakteristik agen pelaksana,
komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, dan disposisi
“ pelaksanaan.
Kerangka Konseptual Kerangka konseptual Penelitian

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
“ Penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dilakukan  terhadap  perangkat  desa  di  Kecamatan Empang  Kabupaten  Sumbawa.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendaptkan  gambaran  tentang akuntabilitas  keuangan  desa  setelah  penerapan aplikasi  sistem  keuangan  desa  di  Desa  Kecamatan Empang ”

## Sumber dan Jenis Data
“Penelitian  ini  menggunakan  data  primer. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian.  Pertanyaan  dan  jawaban  responden  dapat dikemukakan  secara  tertulis  melalui  kuesioner. Kuesioner  tersebut  didistribusikan  oleh  peneliti secara langsung kepada responden secara langsung ”

## Populasi dan Sampel
“Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah perangkat  desa  di  Kecamatan  Empang  dengan jumlah  50  orang.  Teknik  pengambilan  sampel  pada penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling.  Purposive  sampling adalah  Teknik pengambilan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu
Pemerintah Desa Kecamatan Empang Pengaruh penerapan aplikasi siskeudes terhadap akuntabilitas keuangan desa Aplikasi Siskeudes (X) Akuntabilitas (Y) Meningkatkan akuntabilitas keuangan desa
(Sugiyono  2012).  Adapun  beberapa  kriteria  atau pertimbangan  tertentu  yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa,  Bendahara  Desa,  Operator  Desa,  serta  Kaur Desa ”

## Metode Pengumpulan Data
“Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  dengan  melakukan  survey  lapangan. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  kuesioner.  Penyebaran kuesioner dilakukan kepada perangkat desa yang ada di  10  Desa  di  Kecamatan  Empang  Kabupaten Sumbawa ”

## Instrumen Penelitian
“Teknik  pengumpulan  data  merupakan  prosedur awal yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan  data  (Sugiyono,  2019).  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini  menggunakan  kuesioner  sebagai  instrument penelitian yang akan di sebar ”

## Teknik Analisis Data
“Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  Uji  kualitas  data,  Uji  Asumsi  Klasik, Uji Hipotesis dan Analisis regresi linier sederhana ”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Kecamatan Empang
Kecamatan  Empang  merupakan  salah  satu kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten  Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Kecamatan Empang terletak  di  ujung  timur  Kabupaten  Sumbawa  dengan membujur  ke  arah  barat  ke  timur  berkisar  antara 117°59`50”  bujur  timur  hingga  118°2`  bujur  timur dan  8°31`36”  lintang  selatan.  Kecamatan  Empang terdiri dari 10 Desa, 39 Dusun, 62 RW, dan 173 RT. Adapun  10  Desa ” tersebut  yaitu,  Desa  Lamenta, Gapit,  Boal,  Pamanto,  Jotang,  Jotang  Beru,  Empang Atas, Empang Bawah, Bunga Eja, Ongko.

## Hasil Analisis Data
“ Pengaruh Penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa ”
“ Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas  keuangan  desa ” pada  10  desa  di Kecamatan  Empang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa jika  semakin  baik  penerapan  aplikasi  sistem keuangan  desa  pada  Kecamatan  Empang  maka  akan semakin  baik  pula  akuntabilitas  keuangan  desa. Begitu  juga  sebaliknya,  jika  semakin  buruk “penerapan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  maka akuntabilitas  keuangan  desa  yang  dihasilkan  oleh pemerintah  desa  di  Kecamatan  Empang  semakin berkurang ”
Hasil  tersebut  membuktikan  bahwa  unsur- unsur  yang  terdapat  pada  aplikasi  sistem  keuangan desa  (siskeudes) dapat apresiasikan  dengan baik  dan berdampak real terhadap akuntabilitas keuangan desa Kecamatan  Empang.  Fitur-fitur  yang  terdapat  pada aplikasi  ini  yang  sudah  dirancang  sederhana  dan mudah  digunakan  terbukti  dapat  “meningkatkan akuntabilitas keuangan desa ” di Kecamatan Empang. “Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Putu  Ayu  Desi  Ratna  Dewi  (2020)  yang menyatakan  bahwa  penerapan  sistem  informasi keuangan desa dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa ”

## PENUTUP
Kesimpulan
“ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti  dengan  judul  pengaruh penerapan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  terhadap akuntabilitas keuangan desa di  Kecamatan ” Empang Kabupatem  Sumbawa  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  hasil  Uji  Hipotesis  menggunakan  uji  t, Aplikasi  sistem  keuangan  desa  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa  di Desa Lamenta, Gapit, Boal, Pamanto, Jotang, Jotang Beru,  Empang  Atas,  Empang  Bawah,  Bunga  Eja, Ongko dengan menunjukkan nilai t hitung 26, 146 > t  tabel  2,011  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y ”.
Saran
“ Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran terkait penelitian ini adalah Bagi peneliti selanjutnya yaitu  hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa penerapan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  terhadap akuntabilitas  keuangan  desa  berpengaruh  secara signifikan ” “Pada  penelitian  ini  juga  hanya menggunakan  satu  variabel  bebas  dan  satu  variabel terikat.  Maka  saran  dari  peneliti  adalah  bagi  pihak- pihak  yang  tertarik  untuk  meneliti  ini  sebaiknya menambah variabel bebas dan variabel terikat ”

## REFERENSI
Anur  Ridwan,  2019. Analisis  Peran  Aplikasi  Sistem
Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas
Keuangan  Desa  di  Tinjau  dari  Perspektif
Eknomi Islam .
Fauzi,  Gamawan,  2013.  Menegaskan  Kembali Eksistensi  Desa, Kompas, 14 Maret, Jakarta Humas, 2019. Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa.
Nurcholis  (2011). Otonomi  Desa:  Definisi  Otonomi Desa
Peraturan  Kementrian  Dalam  Negeri  Nomor  113
Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa. Profil Kecamatan Empang, http://id.wikipedia.org/wiki/Empang,_Sumba wa, diakses pada 30 April 2017.
Pratama, Vicko., dan Amalia, Rahayu. 2019. Analisa Kesuksesan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Dengan  Model Delone dan Mclean (Studi Kasus : Kabupaten Ogan Komering Ilir). Bina Darma Conference on Computer Science. Vol 1 No 6.
Putu  Ayu  Desy  Ratna  Dewi  et,  al.  2020. Pengaruh
Penerapan  Sistem  Informasi  Keuangan  Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa.
Scott  (2015). Teori  Agensi : Pengertian  Teori Agensi
Sugiyono,  2019.  Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitatif dan RND. Bandung. Alfabeta. Sugiyono, (2012). “ Memahami Penelitian
Kuantitatif”. Bandung. ALFABETA
Sumpeno,  Wahyudin.  2011. Perencanaan  Desa Terpadu.  Edisi  Kedua. Reinforcement  Action and Development. Banda Aceh.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang Undang Pasal 1 Ayat 3 tentang Desa Wijaya,  HAW,  (2004). Otonomi  desa  merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut terdapat  dalam  pasal  1  Huruf  (o)  Undang- undang   Nomor 22 Tahun 1999 Tentang  Pemerintah  Daerah  Kutai,  Lembaga Ilmu Pengetahuan,  Kabupaten  Kutai Kalimantan Timur, 2000.