Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## KASUS INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN OLEH PT. BHAKTI INVESTAMA TBK
Oleh:
Fiani Robot
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya
fianyrobot0849@gmail.com

## Abstract
The existence of capital market is fundamental in economic development. Capital market not only functions to raise fund and to allocate public fund, but also plays an imfortent role in word business development. Insider trading practice is very potential to accur in capital market. The characteristic of insider trading practice in the Indonesian Capital Market is that it was done by manipulating the market. Did not regulated the element resulted from the action or loss. The provision  of  prohibiting  insider  trading,  narrowed  the  meaning  of  “insider”  in  trust-based relationship only. Insider trading controlled by Bapepam-LK in coordination and integration with OJK that the control of insider trading is not under the Ministry of Finance anywere. The law on capital market needs to be revised to determine the element of loss inflicted by insider trading. It is regulating “insider” should be extended that it is not focusing on the trust-based relationship only and controlling capital market can be efficiently and integratedly.
Keywords: Insider; Insider Trading; Capital Market; Financial Service Authority.

## Abstrak
Keberadaan  pasar  modal  merupakan  hal  yang  fundamental  dalam  pembangunan  ekonomi. Pasar modal tidak hanya berfungsi menghimpun dana dan mengalokasikan dana masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan dunia usaha.  Praktik insider trading sangat potensial  terjadi  di  pasar  modal.    Ciri-ciri  praktik  insider  trading  di  Pasar  Modal  Indonesia adalah  dilakukan  dengan  memanipulasi  pasar.    Tidak  diatur  unsur  akibat  perbuatan  atau kerugian.  Ketentuan pelarangan insider trading, mempersempit makna “orang dalam” dalam hubungan  yang  berdasarkan  kepercayaan  saja.    Perdagangan  orang  dalam  dikendalikan  oleh Bapepam-LK dalam  koordinasi  dan integrasi  dengan OJK bahwa pengendalian perdagangan orang dalam tidak berada di bawah Kementerian Keuangan.  Undang-undang di pasar modal perlu  direvisi  untuk  menentukan  unsur  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  insider  trading. Pengaturan  “orang  dalam”  harus  diperluas  agar  tidak  hanya  berfokus  pada  hubungan  saling percaya dan pengendalian pasar modal dapat dilakukan secara efisien dan terintegrasi.
Kata  kunci : Orang  Dalam;  Perdagangan  Orang  Dalam;  Pasar  Modal;  Otoritas  Jasa Keuangan.

## A. PENDAHULUAN
Pasar  modal  adalah  pasar  yang  fungsinya  untuk  memperjual-belikan  instrument keuangan  jangka  menengah  maupun  jangka  panjang.  Secara  umum,  pengertian  dan  definisi pasar modal hamper sama seperti pasar pada umumnya yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun secara akademik, pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir yang bergerak di  aktivitas  perdagangan surat  berharga. Berbeda dengan pasar-pasar lainnya, obyek yang dijual dalam pasar modal bukan berbentuk benda nyata namun seperti yang sudah disebutkan, surat berharga. Definisi surat berharga disini adalah obligasi, option, warrant, dan right dengan  menggunakan  jasa  perantara.  Jadi  dalam  proses  perjual-belian  di  pasar  modal, pembeli tidak mendapatkan barang fisik dari apa yang mereka telah beli, namun dalam bentuk surat  berharga.  Dalam  Pasar  Modal,  yang  jadi  obyek  jual-beli  adalah  modal  atau  dana.  Jadi dapat dikatakan bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual modal atau dana dengan pembeli modalatau dana atau yang lazim disebut dengan investor. Pembeli dana adalah perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana atau uangnya untuk usaha yang bersifat produktif. Sedang penjual modal atau dana adalah perusahaan usaha yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan  jangka panjang yang biasanya diperjualbelikan,  baik  dalam  bentuk  utang  maupun  modal  sendiri.  Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan itu diantaranya adalah saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call). 1
Segala hal yang berkaitan dengan Pasar Modal diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), yang dalam Pasal 1 angka menyatakan: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengann Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi  yang  berkaitan  dengan  Efek.”  Secara  umum,  Undang-Undang  tersebut  mengatur tentang kegiatan yang terkait atau yang dilakukan dalam Pasar Modal.
Namun  terlepas  dari  segala  manfaat  positif  pasar  modal,  perdagangan  dalam  pasar modal  tidak  luput  dari  timbulnya  berbagai  kejahatan,  salah  satunya  adalah insider  trading .
Dalam perdagangan saham, informasi merupakan suatu hal yang sangat dominan karena dapat
1 Andrias Harefa, ”Pasar Modal dan Transaksi Saham”, (Jakarta: Rubrik EUREKA/Edukasi dan Ulasan Perencanaan Keuangan/Redaksi Sinar Harapan, 2002), hal. 4.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
menentukan  tingkat  harga  saham.  Jadi  informasi  harus  tersebar  secara  adil  dan  merata  agar tidak  terdapat  pihak  yang  diuntungkan  maupun  dirugikan  secara  tidak  adil.  Namun  pada prakteknya, masih terdapat orang dalam, yang memegang informasi yang bersifat rahasia, dan melakukan  perdagangan  berdasarkan  informasi  tersebut  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian dikenal sebagai insider trading. Hal ini berakibat fatal bagi pasar  modal  karena  dapat  berimbas  kepada  mekanisme  pasar,  emiten,  serta  investor.  Ini dikarenakan pada umumnya kejahatan dapat menimbulkan kerugian secara langsung, namun terhadap kejahatan dalam pasar modal ini, terutama Insider Trading, kerugiannya sering tidak secara langsung dirasakan dan bahkan tidak dapat dihitung. Uniknya, kejahatan di dalam pasar modal tidak menyebabkan orang yang sebenarnya dirugikan merasa kehilangan keuntungan. Ini  dikarenakan  kompleksnya  aktivitas  dalam  pasar  modal,  meliputi  banyak  sekali  faktor sehingga kejahatan yang dilakukan pun juga menggunakan cara-cara yang semakin kompleks dan teknis untuk menutupi kejahatannya.
Insider  Trading atau  dikenal  sebagai  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam, merupakan suatu kejahatan yang paling sering ditemui dalam pasar modal. Seperti yang telah disebutkan diatas, informasi dalam pasar modal sangat penting, karena orang-orang tidak bisa melihat obyek yang dibeli secara langsung, pasalnya obligasi, option, warrant, dan right bukan barang  yang  memiliki  wujud.  Dengan  demikian,  banyak  orang  awam  yang  tidak  ahli  dalam bidang investasi, bahkan orang-orang ahli investasi pun sering kali tidak tahu apa yang terjadi dibalik  layar.  Hal  ini  lah  yang  dipergunakan  oleh  para  pelaku  kejahatan  pasar  modal  dalam melakukan  perbuatan  pidananya,  ditambah  lagi  dengan  fakta  bahwa  ketika  ada  manipulasi terhadap saham, tidak dapat diketahui secara langsung bahkan sering kali tidak terkuak. Pihak yang bersangkutan membeli atau menjual saham berdasarkan informasi dari orang dalam yang sifatnya tidak terbuka ke publik. Tindakan tersebut merugikan pihak lain yang tidak menerima informasi  yang  sama,  sehingga  pihak  lain  tersebut  tidak  dapat  mengambil  keputusan  untuk membeli atau menjual saham yang dipegangnya. 2
Informasi merupakan komponen yang amat penting dalam berinvestasi. Karena dengan informasi  investor  memutuskan  apakah  akan  membeli,  menjual  atau  menahan  saham-saham (dan efek-efek lainnya). Investor yang pintar akan selalu memperhatikan informasi , baik itu berupa  kebijakan  pemerintah,  situasi  politik  dalam  negeri  maupun  internasional,  harga
2 Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, 2001), hal. 159.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
komoditi  maupun  informasi  yang  menyangkut  emiten  (perusahaan)  itu  sendiri 3 Pengunaan informasi orang dalam ( insider information ) merupakan unsur yang diharamkan di pasar modal. Hal ini karena penggunaan informasi orang dalam oleh insider, atau pihak lain yang mempunyai hubungan  dengan  orang  dalam  dapat  menyebabkan  di  untungkannya  pihak  tersebut  secara finansial, dengan mengakibatkan kerugian pada pihak lain 4 . Mereka yang menjadi korban dari insider trading tidak pernah menyadari bahwa mereka telah menjual sahamnya pada harga yang seharusnya lebih tinggi, atau membeli saham pada harga yang seharusnya lebih rendah.
Perdagangan  orang  dalam  atau Insider  Training diatur  dalam  Bab  XI  “Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam” yakni dari Pasal 90 hingga Pasal 99 UU Pasar Modal. Tentang perdagangan orang dalam sendiri diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 98, dimana Pasal  95 yang menyatakan:  “Orang dalam  dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:
a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.”
PT Bhakti Investama merupakan sebuah perusahaan yang tercatat sebagai emiten dalam pasar modal Indonesia dengan kode BHIT yang harga sahamnya meningkat secara tidak wajar dalam  periode  Februari-April  2010  sehingga  diduga  terjadi insider  trading pada  periode tersebut.
Pada  tanggal  16  Februari  2010,  terpantau  ada  perdagangan  saham  yang  tidak  biasa terkait  saham  PT.  Bhakti  Investama  Tbk  (BHIT),  dimana  aktivitas  perdagangan  saham perusahaan  investasi  tersebut  terus  meningkat  tajam.  Hal  ini  diduga  akibat  adanya  rumor  di pasar bahwa perusahaan berencana melakukan akuisisi terhadap ladang minyak di Papu, tetapi belum  ada  pengumuman  maupun  penjelasan  resmi  dari  pihak  BHIT  mengenai  hal  tersebut. Pada  22  Februari  lalu,  saham  Bhakti  ini  dimasukkan  dalam  kategori  Unidentified  Market Activity (UMA) setelah harga saham terus melejit ke level 405 rupiah. Pada akhirnya saham BHIT  menyentuh  auto  rejection  sehingga  BEI  melakukan  penghentian  secara  sementara (suspensi) perdagangan saham BHIT pada 25 Februari 2010. Suspensi dibuka kembali oleh BEI pada tanggal 1 Maret 2010.
Namun  tidak  lama  kemudian  tepatnya  pada  tanggal  10  Maret  2010,  BEI  kembali melakukan suspensi atas aktivitas perdagangan saham BHIT setelah melonjak 225,58 persen.
3 Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta, PT. Tatanusa, 2006, h.438
4 Ibid.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Suspensi ini dibuka kembali sehari setelahnya. Baru pada tanggal 5 April 2010 BHIT secara resmi  mengumumkan  bahwa  perusahaan  tersebut  akan  mengakuisisi  ladang  minyak  dan  gas bumi di lepas pantai Papua.
Kronologis secara rinci menurut berita dari Finance.detik.com, “Sebagai catatan, saham BHIT telah masuk pantauan bursa (Unusual Market Activity/UMA) sejak 22 Februari 2010. Harga saham BHIT meningkat tajam sejak perdagangan 17 Februari 2010. Pada penutupann perdagangan  16  Februari  2010,  harga  BHIT  masih  berada  di  level  Rp  215  per  saham.  Pada perdagangan 17 Februari 2010 langsung melesat ke level Rp 245 per saham. Pada penutupan perdagangan 19 Februari 2010, BHIT telah menyentuh angka Rp 340 per saham, naik Rp 125 (58,14%) dari posisi  16 Februari 2010. Pada 22 Februari 2010, harga BHIT kembali  melejit tajam ke level Rp 405 per saham. Oleh sebab itu, BEI memasukkan BHIT dalam kategori UMA. Justru  setelah  masuk  kategori  UMA,  harga  saham  BHIT  makin  melesat  tajam.  Pada perdagangan 23 dan 24 Februari 2010, harga saham BHIT naik hingga menyentuh batas atas auto rejection berturut-turut. Pada perdagangan kemarin, Rabu (24/2/2010), BHIT ditutup di level Rp 620, naik Rp 405 (188,37%) dari harga penutupan 16 Februari 2010.”

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridisnormatif melalui penelitian kepustakaan  yakni  penelitian  terhadap  bahan hukum  yang dikaitkan  dengan  permasalahan yang ada. Pendekatan masalahdalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conceptual  Approach)  dan  pendekatan  Undang-undang  (Statute  Approach).  Conceptual Approach adalah pengkajian pendapat pendapat para ahli dan teori  dari  para pakar  hukum  dalam  literatur  sebagai landasan pendukung. Statute Approach dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma norma hukum yang  terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Insider  Trading  merupakan  istilah  teknis  yang  hanya  dikenal  di  pasar  modal.  Istilah tersebut mengacu kepada praktek di mana orang dalam (corporate insider) melakukan transaksi sekuritas  dengan  menggunakan  informasi  eksklusif  yang  mereka  miliki  yang  belum  tersedia bagi  masyarakat  atau  investor.  Karakteristik  pertama  adalah  insider  melakukan  penipuan (fraud). Penipuan di Pasar Modal adalah membuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material/tidak  mengungkapkan  fakta  material  agar  pernyataan  yang  dibuat  menyesatkan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
tentang  keadaan  yang  terjadi,  dengan  tujuan  menguntungkan  atau  menghindarkan  kerugian untuk diri sendiri/pihak lain ataupun untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli/menjual efek. Larangan ini ditujukan pada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek dan turut serta melakukan penipuan. 5
a. Unsur-Unsur Perdagangan Orang Dalam
Unsur
Penjelasan
5 M.  Irsan Nasarudin, dan Indera Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004 ), hal. 260.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Adanya  orang  dalam  atau  setiap  pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi  orang  dalam  dari  orang  dalam secara melawan hukum;
Berdasarkan penjelasan pasal 95 UUPM, maka dapat kita ketahui bahwa
yang dimaksud dengan orang dalam adalah:
i. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
ii.  pemegang  saham  utama  Emiten  atau Perusahaan Publik;
iii. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik memungkinkan  orang  tersebut  memperoleh informasi  orang  dalam;  atau  Berdasarkan kategori orang dalam ini, maka yang dimaksud dengan:
a) Yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam penjelasan  angka  iii  ini  adalah  jabatan  pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah. b)  Yang  dimaksud  dengan  “hubungan  usaha” dalam penjelasan angka iii ini adalah hubungan kerja  atau  kemitraan  dalam  kegiatan  usaha, antara  lain  hubungan  nasabah,  pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. iv.  Pihak  yang  dalam  waktu  6  (enam)  bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka i, ii, iii di atas.
Sebagai  contoh  penjelasan  angka  iv  adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1  Januari.  Namun  demikian  Tuan  A  masih dianggap  sebagai  orang  dalam  sampai  dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Mempunyai  informasi  orang  dalam  yang belum tersedia untuk umum;
Yang  dimaksud  dengan  “informasi  orang dalam” adalah Informasi Material yang dimiliki oleh  orang  dalam  yang  belum  tersedia  untuk umum.
Informasi atau Fakta Materil yang diperkirakan dapat  mempengaruhi  efek  atau  keputusan investasi  pemodal  dapat  dilihat  dalam  Pasal  6 Peraturan OJK No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu: 1)  Penggabungan  usaha,  pemisahan  usaha, peleburan  usaha,  atau  pembentukan  usaha patungan;
2)  Pengajuan  tawaran  untuk  pembelian  Efek perusahaan lain;
3) Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;
4)  Pemecahan  saham  atau  penggabungan saham;
5) Pembagian dividen interim;
6)  Penghapusan  pencatatan  dan  pencatatan kembali saham di Bursa Efek;
7)  Pendapatan  berupa  dividen  yang  luar  biasa sifatnya;
8) Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
9)  Penemuan  baru  atau  produk  baru  yang memberi nilai tambah bagi perusahaan;
10)Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat  atau  secara  terbatas  yang  material jumlahnya;
11)  Perubahan  dalam  pengendalian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;
12)  Perubahan  anggota  Direksi  dan/atau anggota Dewan Komisaris
13)Pembelian  kembali  atau  pembayaran  Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk;
Dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek atau memberi informasi orang dalam kepada  Pihak  mana  pun  yang  patut diduganya  dapat  menggunakan  informasi dimaksud  untuk  melakukan  pembelian atau penjualan atas Efek.

## Pelaku Insider Trading dalam UUPM
Komisaris, Direktur, Pegawai Tippee I Pemegang Saham Utama Pihak lain dipengaruhi (tidak dihukum) Pihak Karena Kedudukanya Pihak lain diberi informasi (tidak dihukum) Pihak Karena Profesinya Tippee II Pihak karena hubungan usahanya Pihak  lain  memperoleh  info  dari  insider secara  melawan  hukum  (dihukum,  Pasal 97.a) Pihak  tersebut  telah  berhenti  dalam  6  bulan (Penjelasan pasal 95) Pihak  lain  memperoleh  informasi  (dengan pembatasan)  dari  insider  tidak  secara melawan hukum (dihukum Pasal 97.b) MELAKUKAN
Tippee III
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Pembelian/penjualan efek
Perusahaan Publik. (dihukum, pasal 95.a)
Pihak lain memperoleh info dari Tippee I dan Tippee II (tidak dihukum karena tidak diatur)
Pembelian/penjualan  perusahaan  lain  yang melakukan transaksi dengan perusahaan terbuka (dihukum, pasal 95.b)
Mempengaruhi pihak lain. (dihukum, Pasal 96.a)
Memberi  info  kepada  pihak  lain  yang  patut diduga  akan  melaksanakan  trading  (dihukum,
pasal 96.b) Perusahaan efek yang memiliki info, kecuali atas  perintah  nasabah  dan  tidak  memberi rekomendasi (dihukum, pasal 98)
Pembuktian  terjadinya Insider  Trading biasanya  sulit  dilakukan  karena  merupakan kejahatan  yang  tidak  bisa  serta  merta  dibuktikan  secara  gamblang.  Indikator  terjadinya perdagangan  orang  dalam  biasanya  tercium  ketika  pelaku  telah  melakukan  penjualan  atas saham yang dibelinya, dengan menggunakan informasi orang dalam. Jumlah signifikan adalah salah  satu  faktor  pemicu  dugaan  adanya  pelanggaran  UU  Pasar  Modal  terkait  perdagangan orang dalam. Secara teknis penggunaan variable transaksi yang dilakukan melalui perusahaan efek, yang berkepentingan dalam transaksi tersebut, dapat dijadikan sebagai alat untuk melacak. Hal  ini  penting  karena  menyangkut  harga  dan  jumlah  transaksi  yang  terjadi  sebelum  dan sesudah informasi diterima oleh pasar.
Secara fakta, pembuktian kejahatan dalam pasar modal tidak seperti pembuktian tindak pidana  yang  hanya  melihat  dari  pemenuhan  unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan  dan  juga kesalahan. Namun, dalam pembuktian kejahatan pasar modal dibutuhkan ahli-ahli investasi dan keuangan untuk melihat apakah adanya ketidakwajaran dalam saham suatu emiten merupakan perbuatan  yang  melanggar  hukum  atau  tidak.  Pembuktian  ini  merupakan  suatu  hal  yang kompleks karena membutuhkan banyak variable, bukan hanya dari sisi kesalahan dan perbuatan saja, oleh karena itu kejahatan ini masuk dalam ranah kejahatan ekonomi. Karena bukan hanya menyangkut  perbuatan  hukumnya,  namun  juga  menyangkut  ilmu  ekonomi.  Sama  halnya
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
dengan kejahatan ekonomi praktek monopoli. Dibutuhkan lebih dari bukti-bukti kesalahan dan perbuatan karena harus ada efeknya pada pangsa pasar yang berkaitan. Demikian juga dalam kejahatan  pasar  modal,  selain  itu,  perdagangan  orang  dalam  sulit  dibuktikan  karena  banyak variable yang dapat membuktikan ada atau tidaknya perbuatan tersebut.
Dalam  pemeriksaan  internal  yang  dilakukan  terhadap  PT.  Bhakti  Investama,  mereka tidak mengatakan bahwa akan dilakukan akuisisi perusahaan ladang minyak di Papua seperti rumor  yang  beredar,  namun  mereka  hanya  menyatakan  terdapat  rencana  perseroan  akan menerbitkan  saham  baru  tanpa  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu.  Selain  itu,  orang  yang dicurigai sebagai “orang dalam” adalah 6 broker yang merupakan perantara jual-beli saham, namun tidak semuanya merupakan afiliasi dari BHIT. Ketika dilakukan pemeriksaan eksternal terhadap  PT.  Bhakti  Investama  oleh  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan (selanjutnya  disebut  Bapepam-LK)  akhirnya  di  umumkan  bahwa  tidak  terbukti  adanya perdagangan orang dalam dari pihak BHIT.
Dalam kasus ini, Pasal yang digunakan terhadap PT. Bhakti Investama adalah Pasal 95 UU  Pasar  Modal.  Dimana  jika  ingin  melakukan  pembuktian  terhadap  suatu  perbuatan  harus terlebih dahulu memecah unsur-unsur dari Pasal 95. Yang pertama adalah unsur “Adanya orang dalam”, dibagian penjelasan Pasal 95 UU Pasar Modal orang dalam termasuk:
1. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Orang  perseorangan  yang  karena  kedudukan  atau  profesinya  atau  karena  hubungan usahanya  dengan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  memungkinkan  orang  tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2, dan 3 diatas.
Dari  penjelasan  tersebut, broker bukan  termasuk  definisi  dari  orang  dalam  kecuali mereka  memiliki  informasi  tetntang  perusahaan  yang  belum  boleh  dipublikasinya  namun mereka  telah  “Orang  dalam”  karena broker tersebut  termasuk  orang  yang  karena  hubungan usahanya dengan emiten memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.
Unsur kedua yaitu “informasi orang dalam”, dalam kasus ini informasi yang dimaksud adalah tentang BHIT mengakuisisi ladang minyak di Papua. Namun, dari pihak BHIT sendiri pun tidak mengumumkan bahwa mereka akan melakukan itu, sebaliknya mereka justru malah mengumumkan akan menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Oleh
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
sebab itu, terkait akuisisi tersebut tidak bisa dibilang informasi orang dalam, karena nyatanya dari pihak BHIT tidak melakukan demikian.
Dan unsur yang ketiga yaitu “melakukan pembelian atau penjualan atas efek” hal ini terbukti karena 4 dari 6 broker tersebut terbukti aktif melakukan transaksi atas saham BHIT berdasarkan data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 16 Februari 2010 sampai dengan 1 April 2010. Dengan demikian terdapat suatu perbuatan yang tidak biasa terjadi atau dilakukan.
Dengan terpenuhinya 2 dari 3 unsur diatas maka seharusnya bisa dikatakan BHIT dapat terbukti melakukan insider trading , namun harus diperhatikan lebih lanjut fakta bahwa unsur kedua yaitu “informasi orang dalam” dapat membuktikan bahwa apa yang dilakukan keempat broker tersebut bukan dikarenakan ada informasi mengenai akuisisi tersebut. Oleh sebab itu, dari pihak Bapepam-LK menyatakan bahwa dalam kasus BHIT tidak terbukti ada perdagangan orang dalam. mempublikasikannya. Dari keenam broker yang dicurigai, ada satu orang yang merupakan  afiliasi  dari  anak  perusahaan  BHIT,  jadi  seharusnya  hal  ini  memenuhi  unsur pertama yakni “Orang dalam” karena broker tersebut termasuk orang yang karena hubungan usahanya dengan emiten memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam. Unsur kedua yaitu “informasi orang dalam”, dalam kasus ini informasi yang dimaksud adalah tentang BHIT mengakuisisi ladang minyak di Papua. Namun, dari pihak BHIT sendiri pun tidak mengumumkan  bahwa  mereka  akan  melakukan  itu,  sebaliknya  mereka  justru  malah mengumumkan akan menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Oleh sebab itu, terkait akuisisi tersebut tidak bisa dibilang informasi orang dalam, karena nyatanya dari pihak BHIT tidak melakukan demikian.
Dan unsur yang ketiga yaitu “melakukan pembelian atau penjualan atas efek” hal ini terbukti karena 4 dari 6 broker tersebut  terbukti aktif melakukan transaksi  atas saham  BHIT berdasarkan data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 16 Februari 2010 sampai dengan 1 April 2010. Dengan demikian terdapat suatu perbuatan yang tidak biasa terjadi atau dilakukan.
Dengan terpenuhinya 2 dari 3 unsur diatas maka seharusnya bisa dikatakan BHIT dapat terbukti melakukan insider trading, namun harus diperhatikan lebih lanjut fakta bahwa unsur kedua yaitu “informasi orang dalam” dapat membuktikan bahwa apa yang dilakukan keempat broker tersebut bukan dikarenakan ada informasi mengenai akuisisi tersebut. Oleh sebab itu, dari pihak Bapepam-LK menyatakan bahwa dalam kasus BHIT tidak terbukti ada perdagangan orang dalam.

## D. PENUTUP
Insider  Trading atau  dikenal  sebagai  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam, merupakan suatu kejahatan yang paling sering ditemui dalam pasar modal. Seperti yang telah disebutkan diatas, informasi dalam pasar modal sangat penting, karena orang-orang tidak bisa melihat obyek yang dibeli secara langsung, pasalnya obligasi, option, warrant, dan right bukan barang  yang  memiliki  wujud.  Dengan  demikian,  banyak  orang  awam  yang  tidak  ahli  dalam bidang investasi, bahkan orang-orang ahli investasi pun sering kali tidak tahu apa yang terjadi dibalik  layar.  Hal  ini  lah  yang  dipergunakan  oleh  para  pelaku  kejahatan  pasar  modal  dalam melakukan  perbuatan  pidananya,  ditambah  lagi  dengan  fakta  bahwa  ketika  ada  manipulasi terhadap saham, tidak dapat diketahui secara langsung bahkan sering kali tidak terkuak
Dalam  pemeriksaan  internal  yang  dilakukan  terhadap  PT.  Bhakti  Investama,  mereka tidak mengatakan bahwa akan dilakukan akuisisi perusahaan ladang minyak di Papua seperti rumor  yang  beredar,  namun  mereka  hanya  menyatakan  terdapat  rencana  perseroan  akan menerbitkan  saham  baru  tanpa  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu.  Selain  itu,  orang  yang dicurigai sebagai “orang dalam” adalah 6 broker yang merupakan perantara jual-beli saham, namun tidak semuanya merupakan afiliasi dari BHIT. Ketika dilakukan pemeriksaan eksternal terhadap  PT.  Bhakti  Investama  oleh  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan (selanjutnya  disebut  Bapepam-LK)  akhirnya  di  umumkan  bahwa  tidak  terbukti  adanya perdagangan orang dalam dari pihak BHIT.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrias Harefa, ”Pasar Modal dan Transaksi Saham”, Jakarta: Rubrik EUREKA/Edukasi dan Ulasan Perencanaan Keuangan/Redaksi Sinar Harapan, 2002
Bismar  Nasution,  Keterbukaan  Dalam  Pasar  Modal,  Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas
Indonesia, Program Pascasarjana, 2001
Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta, PT. Tatanusa, 2006
M.  Irsan Nasarudin, dan Indera Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004 )