## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## KEBIJAKAN PEMANFAATAN WILAYAH HUTAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP(STUDI DI KABUPATEN BIMA)

## POLICY ON FOREST LAND USE AND ITS IMPACT ON THE
ENVIRONMENT (A STUDY IN BIMA REGENCY)
Arba Universitas Mataram Email : arbafh@unram.ac.id

## Sudiarto
Universitas Mataram Email : sudiarto@unram.ac.id

## Rizki Yuniansari
Universitas Mataram Email : rizkiyuniansari@unram.ac.id

## Absrak
Penelitian ini penelitian hukum empiris, maka metode pendekatannya adalah pendekatan normative-empiris yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan konseptual (conceptual approach) , dan pendekatan Sociolegal (Sociolegal approach) . Hasil penelitian setelah dianalisis menunjukan bahwa: 1. Model kebijakan pengaturan pengurusan dan pemanfaatan wilayah hutan di Kabupaten Bima sekarang didasarkan pada program Presiden yang dikenal dengan Nawacita, dimana pembangunan kehutanan melibatkan masyarakat setempat dengan sistim hutan kemasyarakatan. Selain itu kebijakan pemanfaatan lahan kosong sekitar hutan dengan menanam jagung unggul guna peningkatan pendapatan petani; 2. Adapun faktor-fakor penyebab rusaknya hutan yaitu: faktor hukum yaitu pemerintah Pusat mengambilalih pengurusan hutan, faktor penegakan hukum yang tidak konsisten, kesadaran hukum masyarakat petani yang kurang, faktor budaya masyarakat sekitar hutan yang masih senang bercocok tanam di wilayah hutan karena pendidikannya rata-rata masih rendah, tingkat kepadatan penduduknya tinggi, lahan bercocok tanamnya semakin sempit, serta lapangan kerja yang tersedia tidak ada di desa. Adapun dampak dari kebijakan tersebut, wilayah hutan kemasyarakatan dan hutan negara di bukit-bukit serta gunung-gunung dibabat habis, sehingga akibatnya terjadi erosi, banjir bandang yang merusak sistim kehidupan di lingkungan pemukiman masyarakat. 2. Upaya- upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima untuk mengatasi kesrusakan hutan dan lingkungan hidup yaitu: a. pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya hutan dan lingkungan hidup yang baik; b. Melakukan reboisasi dan penghijaun kembali terhadap wilayah-wilayah hutan yang sudah gundul dan dianggap beresiko pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta menimbulkan bencana alam; c. Reklamasi wilayah pesisir pantai, sungai, dan danau, serta menjaga dan melestarikan hutan bakau sepadan pesisir pantai, sungai, danau; dan d.Rahabilitasi lahan yang sudah rusak dan tidak produktif.
Kata Kunci: Pemanfaatan, Hutan, Dampaknya, Lingkungan Hidup

## Abstract
This study is empirical legal research, and its methodological approach is a normative-empirical approach, namely: a statutory approach, a conceptual approach, and a sociolegal approach. The research findings, after analysis, show that: 1. The current forest land management and utilization policy in Bima Regency is based on the President’s program known as Nawacita, where forestry development involves local communities through community forest systems. Additionally, the policy promotes the use of vacant land around the forest for planting high-yield corn to increase farmers’ income; 2. The factors contributing to forest degradation include: legal factors, where the central government takes over forest management; inconsistent law enforcement; a lack of legal awareness among local farmers; cultural factors, where local communities still engage in agriculture within forest areas due to lower education levels, high population density, shrinking arable land, and limited job opportunities in the villages. As a result of these policies, community forest areas and state forests on hills and mountains have been cleared, leading to erosion and flash floods that disrupt the community’s living environment. 2. The efforts made by the Bima Regency government to address forest and environmental degradation include: a. empowering the community through education and awareness campaigns on the importance of sustainable forests and a healthy environment; b. conducting reforestation and afforestation in deforested areas at risk of environmental damage and pollution, leading to natural disasters; c. coastal area reclamation, river and lake conservation, and mangrove forest preservation along coastal areas, rivers, and lakes; and d. rehabilitating damaged and unproductive land.
Keywords: Utilization, Forest, Impact, Environment.

## A. PENDAHULUAN
Sumber daya alam hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, baik dilihat dari aspek ekonomis, sosial budaya, kesehetan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu hutan wajib dikelola dengan baik dan ramah lingkungan. Prinsip pokok pengelolaan dan pemanfaatan hutan sesungguhnya bahwa hutan bukan hanya miliki manusia sekarang saja akan tetapi hutan juga milik anak cucu dan keturunan kita selanjutnya. Untuk itu maka Negara-negara di dunia sejak tanggal 16 Juni Tahun 1972 di Stoechholm Reaffirming the Declaration of the United Nations Conference on The Human Enviroment yang dilanjutkan dengan konfernsi Internasional di Rio De Janairo 14 Juni Tahun 1992 yaitu The United Nations Conference an Environment and Development Having met et Rio de Janairo. Deklarasi ini Deklarasi ini menghasilkan Agenda 21, Forests Principles dan Konvensi perubahan iklim (Climate change) dan keanekaragaman hayati. 1
Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan harus merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah darinya). Prinsiple 8 berbunyi: The achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, State should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumptionand promote appropriate demographic policies . 2 Kedua prinsip ini menghendaki adanya pelaksanaan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan yang memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Untuk itu Negara harus menghilangkan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan mempromosikan kebijakan kependudukan yang tepat. Prinsip inilah yang melahirkan Prinsip Sustainable forrest (pembangunan kehutanan yang berkelanjutan).Secara garis besar Dekalarasi Rio de Janairo yang dikenal dengan KTT Bumi menghasilkan 5 hak
1 Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.42.
2 Ibid.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 722~741
pokok. Hal pokok penting yang berkaitan dengan hutan dan lingkungan hidup adalah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pengelolaan, pelestarian dan pembangunan kehutanan secara berkelanjutan yang merupakan unsur mutlak bagi pembangunan ekonomi dan pelestarian segala bentuk kehidupan: 3
Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, baik dalam Perundang-undangan Kehutanan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang Nmor 32 Tahun 2009 bahwa pengelolaan dan pemanaatan hutan wajib dilakukan secara berkelanjutan dan lestari. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 2 menyebutkan bahwa salah satu asas pengelolaan kehutanan adalah asas kemanfaatan dan kelestarian, Asas ini menghendaki agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Selanjutnya Pasal 10 mengatur tentang pengurusan kehutanan, yang meliputi: mengatur dan mengusahakan kawasan hutan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
Atas dasar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 tersebut, maka pememrintah dalam Pasal 50 menentukan larangan-larangan dalam pemanfaatan dan penggunaan wilayah hutan sebagai berikut:
(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
(3) Setiap orang dilarang:
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
1.  500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2.  200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3.  100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4.  50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5.  2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
d.  membakar hutan;
e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3 Michael Keating dikutip dalam Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 43-44
Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut diancam dengan hukuman sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 yaitu sanksi pidana kurungan/penjara dan denda bagi yang melakukan pelanggaran. Sanksi-sanksi ini sangat fantastis baik lama kurungan/penjara maupun nilai dendanya.Ketentuan tentang larangan dan sanksi ini dalam kenyataannya belum diterapkan dengan baik oleh pemerintah, dan tidak dipatuhi oleh masyarakat dan tidak pernah ditegakkan oleh pemerintah. Akibatnya pemanfaatan dan pengrusakan hutan dan pembabatan hutan di wilayah Kabupaten Bima pada umumnya semakin meluas, dan dimanfaatkan usaha lain, yaitu menanam jagung secara besar-besaran sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan hutan, yang mengakibatkan banjir bandang yang merusak areal persawahan dan lingkungan tempat tinggal, baik di wilayah Kabupaten Bima maupun Kota Bima.
Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: 1. Faktor-fakor apakah yang menjadi penyebab rusaknya hutan dan apa saja dampak dari kerusakan hutan terhadap lingkungan hidup ? 2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima untuk mengatasi kesrusakan hutan dan kerusakan lingkungan hidup pasca bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima ?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian hukurn yang bertujuan mengidentifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum. 4 Penelitian hukum empiris yang bertolak dari teori dan konsep hukum (norma hukum) untuk dihubungan dengan kenyataan di lapangan, kemudian dikaji dan dianalisis secara teoritis dan normative tentang pelaksanaan/penerapannya. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah normative-empiris. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach; Sedangkan pendekatan empiris yang digunakan adalah pendekatan ekonomis, politis, dan budaya. Sumbernya adalah bahan hukum dan data lapangan yang diperoleh yang diperoleh dengan melalui kajian kepustakaan dan hasil observasi dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkansecara deduktif.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Model Kebijakan Pengaturan Pengurusan dan Pemanfaatan Wilayah Hutan di Kabupaten Bima.
Kebijakan pengurusan dan pemanfaatan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.
Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu: Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada
4 SoerjonoSoekanto, dikutip dalam Mukti Fajar MD dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, Norma- tif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 724~741
lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm) , yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS) , adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan , dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. 5
Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Perhutanan Sosial mulai di dengungkan sejak tahun 1999, keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun  hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Untuk itu setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan, dan selama kurang lebih tiga tahun masa Kabinet Kerja, telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, legal membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat. 6
Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019. 7
Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarkat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat. Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan. 8
Landasan Hukumnya adalah:
1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Pasal 21 Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud
5 Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ber- sama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, 2017, diakses 25 September 2022.
6 .Ibid
7 Ibid
8 Ibid.
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam.
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 1O4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010  tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Tata Hutan dan Penerusunan Rencana Pengelolaan  Hutan,  serta  Pemanfaatan  Hutan;
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah Nomor  60 Tahun 2OO9  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang  Perlindungan  Hutan;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 2 Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur:
a.  Perencanaan  Kehutanan;
b.  Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi  Kawasan  Hutan;
c.  Penggunaan  Kawasan  Hutan;
d.  Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
e.  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial;
f.  Perlindungan  Hutan;
g.  Pengawasan;  dan
h. Sanksi Administratif. Aspek legal ini kata Satjipto Raharjo 9 dibentuk dalam upaya perlindungan hukum dan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Yang oleh Philipus M. Hadjon mengatakan, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hukum preventive dan perlindungan hukum represif. 10 Pembuatan kebijakan untuk melegalkan suatu perbuatan atau kegiatan seseorang atau badan hukum atau masyarakat itu merupakan perlindungan hukum preventive, sedangkan upaya penyelesaian persoalan pelanggaran hukum dan pemberian sanksi serta pemulihan kembali suatu keadaan sebagai upaya perlindungan represive.
Kebijakan pengelolaan kawasan hutan ini dilakukan oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah hutan di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Bima adalah salah satu wilayah Kabupaten yang terdapat di Ujung Timur Pulau Sembawa dengan wilayah hutannya cukup signifikan luasnya. Wilayah hutannya terbagi dalam wilayah hutang lindung, hutan produksi, hutan kemasyarakatan, hutan suaka alam, dan hutan wisata, termasuk di dalamnya hutan mangrove. Pembagian
10 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 726~741
karasteristik wilayah hutan ini didasarkan peruntukan dan pemanfaatannya. Pemanfaatan hutan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan hutan, memanfaatankan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
Pembagian areal wilayah hutan dan pemanfaatannya tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan kehutanan merupakan alat yang cukup ampuh dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di Indonesia. Namun ada kalanya kebijakan ini bagi beberapa kalangan pemegang kepentingan dianggap sebagai suatu yang tidak bijak.
Kebijakan pemanfaatan hutan dan pengelolaan hasil hutan penting dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hutan tetap lestari. Pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan secara tepat penting dilakukan, terutama oleh pengelola hutan baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) maupun yang harus dilakukan oleh swasta dan perusahaan- perusahaan yang memiliki ijin konsesi, pengelola hutan konservasi, serta masyarakat secara perorangan. Setiap pemanfaatan hutan wajib memiliki ijin pemanfaatan hutan. Oleh karena itu maka pemerintah membagi wilayah pemanfaatan hutan di Kabupaten Bima sebagaimana tertera dalam table berikut ini.
Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima dalam jumlah (hektar), Berdasarkan penetapan pemerintah Thn 2015.
Kecamatan Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima (hektar), 2015 (Hektar) Jumlah Luas Hutan dan Per- ariran Hutan Produksi Suaka Alam dan Pelestarian Alam Hutan Lindung 2015 2015 2015 2015 Monta 16 893,00 9 402,00 - 7 491,00 Parado 18 851,00 8 051,00 - 10 800,00 Bolo 1 457,00 1 457,00 - - Madapangga 17 176,00 9 432,00 232,00 7 513,00 Woha 5 644,00 1 610,00 - 4 034,00 Belo 1 351,00 1 351,00 - - Palibelo - 0,00 - - Wawo 8 782,00 2 507,00 - 6 275,00 Langgudu 21 890,00 17 219,00 - 4 672,00 Lambitu 4 244,00 2 144,00 - 2 100,00 Sape 9 668,00 5 668,00 - 4 000,00 Lambu 24 557,00 11 150,00 3 334,00 10 073,00 Wera 20 221,00 8 578,00 7 493,00 4 150,00
Kecamatan Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima (hektar), 2015 (Hektar) Jumlah Luas Hutan dan Per- ariran Hutan Produksi Suaka Alam dan Pelestarian Alam Hutan Lindung 2015 2015 2015 2015 Ambalawi 7 104,00 5 984,00 - 1 120,00 Donggo 5 012,00 0,00 - 5 012,00 Soromandi 11 191,00 1 852,00 - 9 339,00 Sanggar 35 454,00 9 027,00 19 816,00 6 611,00 Tambora 40 900,00 16 175,00 24 725,00 - Bima 250 396,00 111 607,00 55 600,00 83 190,00
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Kabupaten Bima, 2022. Dari sejumlah luas hutan dan kawasan perairan tersebut di atas dibagi lagi ke dalam berbagai jenis hutan, yaitu kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan adat dan hutan rakyat.
Tabel 2 Luas Kawasan Hutan Produksi berdasarkan penetapan Pemerintah Tahun 2015 di
Kabupaten Bima: Kecamatan Luas Kawasan Hutan Produksi (Hektar) Dapat Dikon- versi Tetap Terbatas 2015 2015 2015 Monta - 3 001,00 6 401,00 Parado - 4 025,00 4 026,00 Bolo - 1 000,00 457,00 Madapangga - 6 201,00 3 231,00 Woha - - 1 610,00 Belo - - 1 351,00 Palibelo - - - Wawo - 506,00 2 001,00 Langgudu - 5 726,00 11 492,00 Lambitu - 1 044,00 1 100,00 Sape - 2 590,00 3 078,00 Lambu - 6 388,00 4 762,00 Wera - - 8 578,00
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,
Kecamatan Luas Kawasan Hutan Produksi (Hektar) Dapat Dikon- versi Tetap Terbatas 2015 2015 2015 Ambalawi - 3 540,00 2 444,00 Donggo - - - Soromandi - - 1 852,00 Sanggar - 3 925,00 5 102,00 Tambora - 6 795,00 9 380,00 Bima - 44 740,00 66 867,00
Sumber: Kantor  Kehutanan & Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, 2022.
Pembagian kawasan hutan ini didasarkan pada kondisi nyata dan daya dukung lingkungan hutan yang ada di masing-masing wilayah kecamatan se Kabupaten Bima. Pembagian jenis hutan ini guna memudahkan pemerintah sendiri, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui potensi sumber daya hutan yang ada di wilayah Kabupaten Bima sehingga mempermudah pemerintah sendiri melakukan pengelolaan dan pengawasannya, serta mempermudah pelaku usaha di bidang kehutanan dan masyarakat untuk mengetahui dan mengajukan usaha pemanfaatan hutan.
Di era reformasi ini, oleh pemerintah membuka kesempatan kepada badan usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan wilayah hutan guna melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peruntukan wilayah hutan tersebut. Terutama sekali masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah hutan agar mereka tidak melakukan pembabatan hutan secara liar. Artinya pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta mengelola kawasan hutan agar hutan itu dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan leh pemerintah.
Adapun bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah hutan adalah dengan cara pemberian wilayah hutan kemasyarakatan kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan pedoman dan arahan dari pemerintah. Pemerintah memberikan kepada masyarakat wilayah hutan untuk dimanfaatkan dalam bentuk hutan kemasyarakatan. Masyarakat-masyarakat petani yang bertempat tinggal di sekitar wilayah hutan dibentuk dalam beberapa kelompok tani hutan kemasyarakatan, yang selanjutnya dibagikan lahan tanah di wilayah hutan kemasyarakatan itu untuk diusahakan, digarap dan dikelola oleh masyarakat sesuai rencana dan arahan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah Provinsi NTB membentuk 79 (tujuh puluh sembilan) kelompok di seluruh Kabupaten Bima. Kelompok-kelompok ini mengurus dan mengelola wilayah hutan tertentu sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, diurus dan dibina langsung oleh pemerintah Provinsi sebagai pelaksana pemerintah pusat di daerah.
Pembagian wilayah pemanfaatan hutan tersebut didasarkan pada kondisi sumber daya alam hutan dan keberadaan kondisi wilayah hutan, tumbuh-tumbuhan dan binatang- binatang yang ada di dalam hutan tersebut yang perlu dilindungi dan dilestarikan, serta kemanfaatannya. Jenis-jenis wilayah hutan tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Pembagian wilayah pemanfaatan hutan ini sesuai dengan
kebijakan pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi.
Kebijakan (policy) sering kali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah- istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan Undang- undang,  ketentuan- ketentuan, usulan-usulan  dan  rancangan-rancangan besar. 11 Kebijakan itu dibuat oleh pemerintah, kemudian dituangkan dalam tindakan-tindakan nyata, dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum, berdasarkan prosedur yang berlaku dan didorong oleh keinginan untuk menghindari pertentangan yang destruktif. Kebijakan merupakan sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan perundang-undangan dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat  dan  dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kebijakan pada umumnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam melaksanakan kepentingan publik.
Kebijakan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar. 12
Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat petani yang mendiami wilayah sekitar hutan untuk memperoleh pemerataan sumber daya tanah untuk melakukan kegiatan usaha, pemerataan ekonomi, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia.
Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. 13
Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk,
11 Muhammad Ali, Kebijakan Publik, (Yogyakarta, Genta Press, 2006), hlm. 4
12 Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, 2017
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 730~741
dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
Perhutanan Sosial mulai didengungkan sejak tahun 1999, keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun  2007 program Perhutanan Sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2014-2007, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Untuk itu setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan, dan selama kurang lebih tiga tahun masa Kabinet Kerja, telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, legal membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat. 14
Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019. 15
Program ini dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Hutan dan melegalkan kegiatan masyarakat yang merabah kawasan hutan di sekitarnya dengan alasan masyarakat kawasan hutan tidak punya lahan untuk bercocok tanam dan melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidunya.
Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat.  Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional , sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan. 16
Pembuatan kebijakan ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh penguasa pemerintahan, apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Menurut Bagir Manan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau match . Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau rechten en plichen . Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri zelfregelen , sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. 17
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Tahun 2000, hlm
Semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sesuangguhnya dalam rangka upaya pemerintah untuk mengatur dan melindungi hak-hak negara dan hak-hak masyarakat secara bersama-sama atau secara perseorangan, serta badan-badan hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam menunjang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh secara adil dan berkesinambungan.

## 2. Faktor-fakor penyebab rusaknya hutan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup.
Kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Bima akhir-akhir ini cukup banyak, terjadi di hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bima. Puluhan ribu hektar bahkan ratusan ribu hektar tanah di wilayah hutan dijadikan lahan menanam jagung oleh masyarakat, baik masyarakat petani maupun non petani. Kerusakan hutan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bima pada 3 (tiga) tahun terakhir ini hingga penelitian ini dilakukan belum ada data yang jelas, karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bima tidak mampu lagi melakukan pendataan mengingat wilayah hutan yang kemiringannya sampai di atas 45 derajat sudah hampir gundul semua yang ditanami dengan jagung oleh para petani. Salah satu wilayah hutan yang sangat parah kerusakannya di wilayah kecamatan Parado, wilayah kecamatan Donggo, wilayah kecamatan Wawo, wilayah kecamatan Lambitu, dan wilayah kecamatan Langgudu, wilayah kecamatan Sape, wilayah kecamatan Wera, dan wilayah kecamatan Ambalawi. Bahkan tingkat kerusakan wilayah hutan hampir di semua wilayah kecamatan. Selain itu tidak adanya pendataan kerusakan wilayah hutan disebabkan kewenangan pengurusan kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Pada tahun 2019 saja, kerusakan hutan di wilayah kecamatan Parado Bima ada 8.000 Hektar Rusak, bencana mengancam akibat kerusakan ribuan hektar hutan milik negara di Kecamatan Parado, Bima, Nusa Tenggara Barat, bencana banjir dan longsor mengancam Bima, khususnya empat kecamatan. Adapun saat kemarau, giliran kekeringan mengancam. Gambaran nyata kerusakan hutan di kecamatan parado sebagaimana terlihat di bawah ini.
Sumber: Bima, Kompas/Nikolaus Harbowo, 22/12/2019.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 732~741
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo saat meninjau hutan milik negara yang rusak di Kecamatan Parado, Bima, Nusa Tenggara Barat, Minggu (22/12/2019). Areal hutan milik negara seluas 8.000 hektar dari total 17.000 hektar di perbukitan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, rusak berat. Pembalakan liar diduga menjadi pemicunya selain aktivitas warga yang merusak hutan untuk ditanami jagung. Kerusakan ini membuat banjir bandang yang pernah melanda Bima, tahun 2016, berpotensi terulang. akhirnya Tahun 2020 bahaya banjir melanda kecamatan Monta, Woha, Belo, dan Bolo.
Kabupaten Bima  mempunyai  lahan  kritis  seluas 107.038 Ha dan lahan semi kritis mencapai 40.240,72 Ha, serta lahan sangat kritis mencapai 13.841,82 Ha,  sedangkan lahan  yang tidak kritis atau produktif pada tahun 2020 yaitu mencapai 10.947,26 Ha. Kabupaten Bima jumlah  luasan  lahan  kritis  yang sangat  tinggi  dibandingkan  dengan kabupaten-kabupaten  lain  yang  ada  di  NTB,  hal  tersebut kemungkinan  akan  semakin meningkat  atau bertambah seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia di daerah tersebut, hal  tersebut dikarenakan saat ini komoditi jagung merupakan jenis komoditi yang mempunyai  nilai  jual  yang sangat stabil  dan  potensial  nilai  ekonominya, sehingga  masyarakat  sekitar  akan memeprtahankan dan akan mengembangkan terus usaha tersebut. 18
Masyarakat sekitar  cenderung  memanfaatkan  lahan  atau kawasan  yang  tidak semestinya  untuk  di  ubah atau dijadikan tempat pertanian, seperti hutan. Jika hal tersebut tidak dikendalikan dengan baik dan tidak di arahkan  sesuai  dengan peruntukannya, maka ke depannya kawasan-kawasan hutan tersebut lambat laun akan habis terkonversi menjadi lahan pertanian. Adanya kejadian tersebut pasti akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat itu sendiri, seperti halnya yang terjadi di Kota Bima 2016, 2018 dan 2021, serta Kabupaten Bima pada  tahun 2016 dan 2020  silam  yang  menyita  banyak perhatian. Kejadian bencana  banjir yang melanda banyak memakan korban,  baik  berupa harta, jiwa maupun aset-aset penting lainnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan  adanya  alih  fungsi lahan besar-besaran,  Di bawah ini kami tampilkan data lahan kritis di wilayah Kabupaten Bima.
Tabel 3. Data Lahan Kritis Di Kabupaten Bima Kawasan Sangat Kritis Kritis Agak Kri- tis Potensial Kritis Tidak Kri- tis APL 2.139,40 37.637,53 63,768,78 82.116,87 3.690,99 DANAU - - - - 266,21 HL 32,33 79,97 20.491.35 48.631,69 1.710.18 HP - 226,02 3.037.30 35.282,63 3.289,36 HPT - 666,24 11.133,26 48.391.41 1.814,29 KSPA 11.670,08 1.613,96 8.607,28 41.241,24 176,24 Total 13.841,82 40.240.72 107.037.97 255.663,84 10.947,26
Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bima, 2022.
Akibatnya dari kerusakan hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima, maka terjadilah bencana  Banjir  di Kabupaten  Bima  dan  Kota Bima Tahun 2016  selama  2  hari  dalam  seminggu,  yaitu  tepatnya tanggal  21  Desember  2016 dan  tanggal  23 Desember  2016.  Sekitar  388.149  jiwa  di  terdampak bencana banjir
bandang, dimana 63.141 jiwa berada di Kabupaten Bima dan 26.136 jiwa berada di Kota Bima. Angka tersebut terus meningkat dengan adanya banjir lagi di tanggal 21dan 23 desember tahun 2016. Kerugian yang terjadi yaitu terdapat  203  unit  rumah  yang hanyut,  652  unit rumah rusak berat, 742 unit rumah rusak sedang dan juga 18.294 unit rumah rusak ringan dan lima kecamatan  di  Kota  Bima  juga  terdampak  oleh bencana  ini  hingga  menyebabkan  105.754  jiwa terdampak 19
Selanjutnya Tahun 2020 Kabupaten Bima, terjadi bencana banjir lagi yang meliputi wilayah kecamatan Monta, wilayah kecamatan Belo, wilayah kecamatan Bolo, dan wilayah kecamatan Mada Pangga yang membawa korban jiwa dan harta benda yang banyak, dan kerusakan bangunan,hewan, tanaman padi serta tanaman-tanaman lainnya yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya kami tampilkan data kerusakan hutan dan lahan kritis di wilayah Kota Bima, serta bencana alam dan kerusakan di wilayah Kota Bima yang disebabkan karena kerusakan wilayah hutan di sebagian wilayah Kabupatem Bima dan di wilayah Kota Bima sendiri dalam rentang waktu Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Kami tampilkan salah satu foto contoh lahan kritis akibat kerusakan hutan di wilayah Kota Bima.
Hutan gundul menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir yang menerjang wilayah Kota Bima belum lama ini. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi dan sedimentasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Penyebab gundulnya hutan di Kota Bima menurut Kepala Balai KPH Maria Donggomasa, Ahyar HMA, S.Hut mengatakan gundulnya hutan di wilayah Kota Bima disebabkan pembukaan jalan tani dan alih fungsi lahan untuk menanam jagung.
Kerusakan hutan di wilayah Kabupaten dan Kota Bima hasil observasi dan pantau langsung peneliti. Foto lahan kritis di wilayah kota bima dan kabupaten bima kondisi thn 2022, antara lain:
19 Ismoyojati et al., 2019 dan Nurlatifah & Purwaningsih, 2018). dikutip dalam Kabarsumbawa.com, Minggu (29/03/2020) diakses, tanggal tgl, 12 Oktober 2020.

## 734~741

## Catatan: Bungkusan tarpal dan karung-karung itu adalah jagung yang baru dipanen, dijemur dipinggir jalan lintas Kota Bima menuju ke Wera Kabupaten Bima.
Kerusakan hutan dan menjadi lahan kritis di wilayah Kota Bima ini mengakibatkan banjir bandang yang berkali-kali melanda wilayah Sebagian Kota Bima dan Kabupaten Bima mulai Tahun 2016 s/d 2021. Dampak banjir bandang tersebut menggenangi p emukiman, merusak infrastruktur, dan merusak lahan ekonomi produktif . Kerusakan Pemukiman sebanyak 147 rumah tersendam, 2 rumah rusak ringan,dan 3075 rumah tersendam, 2 rumah rusak ringan,dan 3075 rumah tersendam, 125 unit rumah terendam, 147 Unit rumah tersendam, 10 Unit rumah terendam, 1 Unit dapur hanyut (an.Hasmin Jafar RT.16 Sarae) dan 954 rumah terendam, 660 Unit Rusak Berat,  599 Unit Rusak Sedang, 801 Unit Rusak Ringan, 26.517 Rumah terendam.
Kerusakan inrastuktur: Dodu: Plat Deker RT.1 dan RT02, Saluran Pintu Air DAM Bangga Bolu, DAM Sipi, DAM Mbolo, Tanggul dan 1 unit sekolah (SD 18) tersendam, longsor jalan negara Kumbe 75m dan lampe 20 m, Jalan soekarno Hatta tertimbun lumpur; tiang utama jembatan lampe menuju doro nae terkikis dan jatuh ± 30 cm; TEBING SUNGAI   9 titik, JEMBATAN 17 Unit (7 Jembatan Kota, 4 Jembatan Provinsi, 2 jembatan negara, 4 Jembatan Lingkungan.  JALAN 56 Titik, DAM 18 Unit, SALURAN IRIGASI 550 meter.
Lahan produktif, lahan pertanian sepanjang sungai lampe, sungai nungga dan ntobo, 12 ha, Tanaman Padi 35 Ha dan hewan ternak 9 ekor sapi dan 7 ekor kuda, 25 Ha tanaman padi  terendam, LAHAN PERTANIAN 1.013 Ha, PETERNAKAN 16.865 Ekor, USAHA BATUBATA  12 kelompok. 20
Dampak dari kerusakan hutan dan lingkungan hidup tersebut di atas yang diakibatkan oleh banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Bima pada Tahun 2020, 2021, 2022. Kerusakan hutan tersebut akibat dari perbuatan hukum masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu melakukan pengrusakan wilayah hutan. Bencana-bencana alam yang terjadi tersebut disebabkan pengrusakan hutan yang berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah hutan tersebut. Wilayah hutan yang ada di lereng gunung sudah dibabat dan dijadikan lahan menanam jagung oleh masyarakat secara besar-besaran.
Sumber daya hutan dan lingkungan menjadi salah satu aset penting penunjang kehidupan. Sebab lingkungan bukan sekadar wilayah atau area fisik saja, melainkan juga kekayaan yang terkandung di dalamnya, baik di perairan maupun di daratan. Sehingga ketika lingkungan rusak, masalah yang ditimbulkan bukan hanya dalam hal lingkungan saja, namun akan berdampak meluas pada aspek sosial dan ekonomi. Tak dapat dipungkiri, aktivitas manusia menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan, terutama jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. lemahnya peraturan perundangan ditambah dengan sanksi yang kurang tegas menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki berbagai kepentingan. Mulai dari penebangan liar (illegal logging), pembakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan yang belum berjalan, hingga pola pengelolaan lahan yang tidak konservatif. 21
Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 577.344,21 Ha atau sekitar 29% dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Lahan kritis paling luas terdapat di Kabupaten Bima yaitu 161.120,5 Ha. Lebih lanjut, lahan kritis paling luas yang berada dalam kawasan hutan juga terdapat di Kabupaten Bima.
Lahan yang rusak menurunkan produktivitas tanaman, bahkan jika sudah sangat kritis, lahan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Petani/penggarap lahan yang menggantungkan hidupnya dalam sektor ini akan mulai mengalami kesulitan hingga mengalami gagal panen. Akibatnya secara general dapat menurunkan kemampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga memperparah tingkat kemiskinan. Masalah lainnya adalah tutupan lahan yang diindikasikan menyimpang dari peruntukkannya. Faktanya, sejak tahun 2009 hingga 2016 sudah terdapat 5.212 Ha kawasan hutan lindung yang dialihkan menjadi lahan kering/lahan pertanian. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Dompu, Bima, Sumbawa dan Kota Bima. Jika tidak segera dikendalikan, hutan lindung yang menjadi “kawasan steril” lama- kelamaan akan terkikis habis.
Perluasan lahan yang dilakukan dengan cara membabat dan membakar hutan juga masih terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bima. Kegiatan ini dipilih sebagian masyarakat karena dirasa lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar. Aktivitas pembakaran dapat menyebabkan rusaknya unsur hara, sehingga tanah menjadi kurang subur dan tidak memberikan hasil produksi yang maksimal. Unsur hara seperti nitrogen, yang berperan meningkatkan resapan air juga ikut hilang, sehingga intensitas penyerapan air menurun. Dampaknya ketika musim hujan tiba, air akan “lolos” hingga ke hilir bahkan dapat menyebabkan banjir. Sebaliknya pada musim kemarau, air tanah/ mata air menjadi sangat langka sehingga terjadi kekeringan. Belum lagi kenaikan suhu pasca pembakaran yang begitu signifikan, hingga kehidupan flora dan fauna yang terancam.
Sumber daya alam hutan dan lingkungan sebagai sumber kehidupan harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana. Untuk itu peran pemerintah sangat diharapkan dalam menghadapi masalah ini. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang lebih tegas adalah urgensi yang harus dibangun. Kegiatan perluasan lahan dan logging harus diatur dengan ketat dan tidak memihak. Pemerintah juga diharapkan mampu melindungi hutan lindung secara intensif mengingat pentingnya hutan lindung sebagai sumber
21 Sumber: Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi NTB Tahun 20 17, dalam Kabarsumbawa.com, Minggu (29/03/2020) diakses tgl 10 Oktober 2022.

## 736~741
oksigen, ‘pendingin’ iklim,  hingga habitat bagi flora dan fauna. Kita juga harus mulai bergerak, misalnya tidak membuang sampah di sungai dan menyuarakan pendapat serta aspirasi kita tentang masalah lingkungan lewat kampanye tentang pelestarian hutan.
Pengrusakan hutan dan lingkungan hidup tersebut dihubungkan Teori kausalitas Conditio Sine Qua Non dari von Buri terlalu luas untuk dipakai dalam mengalisis permasalahan. Namun teori ini melihat bahwa sesuatu akibat yang terjadi itu ada penyebabnya. Dalam persoalan ini yang terjadi adalah kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan adanya pembabakan hutan oleh masyarakat secara berlebihan dan berdampak pada kerusakan lingkungan dan terjadinya banjir bandang yang membawa kerugian harta benda masyarakat yang tinggal di wilayah kota maupun pedesaan. Dengan demikian semestinya menurut teori ini bahwa semua pelaku kerusakan hutan itu wajib bertanggungjawab atas kerusakan hutan dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup dan harta benda masyarakat.
Selanjutnya jika dianalisa dari teori efektifitas hukumdari Soerjono Soekanto, bahwa pengrusakan hutan, kerusakan hutan dan tidak ditegakkannya aturan hukum terhadap para pelaku pengrusak hutan itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yaitu: 22
1.  Aturan itu sendiri (hukum); Aturan hukum dalam hal kehutanan ini terdapat konflik hukum, yaitu Undang-undang Kehutanan melarang melakukan pembabatan wilayah hutan, namun kebijakan penguasa lebih dominan dan kuat dari pada UU. Pemerintah dalam hal ini mengambil suatu kebijakan yang spektakuler dengan cara membentuk hutan kemasyarakatan dan membuat kebijakan pemanfaatan sebagian wilayah hutan untuk dijadikan lahan pertanian, yaitu menanam jagung dalam jumlah besar-besaran. Lagi-lagi sekarang kebijakan pemerintah bahwa kewenangan dibidang kehutanan dan lingkungan hidup bukan lagi kewenangan pemerintah daerah, akan tetapi menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Gubernur.
2. Penegak hukum; dilihat dari aspek penegakan hukum dihubungkan dengan kasus pembabatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat secara besar-besaran ini, pemerintah tidak komitmen untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan dengan baik dan benar. Pelaku pembabat hutan tidak diproses secara hukum, dengan alasan bahwa hutan yang dibabat oleh masyarakat bukan hutan lindung atau hutan negara, pada hal dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di dataran rendah sangat besar, sebagaimana data kerusakan hutan dan dampaknya yang kami kemukakan di atas. Selain itu alat penegak hukum di bidang kehutanan (Polhut) sangat sedikit dibandingkan dengan luas hutan yang harus dijaga dan diamankan. Polhutpun tidak dibekali dengan senjata yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
3.  Sarana dan prasarana, saat sekarang sudah tidak menjadi kendala lagi dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum.
4.  Kesadaran hukum Masyarakat; kesadaran hukum masyarakat pada umumnya sekarang ini masih sangat rendah, kalau aktivitas tersebut menguntungkan mereka seperti adanya kebijakan pemanfaatan areal hutan untuk hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan hutan untuk penanaman jagung pada wilayah sekitar hutan dengan kemiringan tanah sampai 45 derajat. Kebijakan ini menjadi celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum, yaitu memanfaatkan wilayah hutan yang kemiringan tanahnya lebih dari 45 derajat.
22 Soerjono Soekanto, Yang Mempengaruhi Faktor-faktor Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Jakarta, 2008, hlm. 5.
5. Kebudayaan; dari aspek budaya, memang sesungguhnya masyarakat kita ini adalah berasal dari masyarakat no maden, yaitu masyarakat yang mencari nafkah secara berpindah-pindah. Budaya ini masih diwarisi oleh masyarakat sekarang walaupun sifat berpindah-pindahnya sudah berubah menjadi bercocok tanan secara tetap.
Selain ke lima faktor tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian kami, bahwa penyebab pengrusakan hutan dan berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan hidup, dan berdampak pula pada kerusakan dan kerugian harta benda milik masyarakat di daerah pemukiman adalah: 1. Banyak masyarakat yang bertempat tinggal disekitar hutan; 2. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat; 3. Banyak anggota masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian di dataran rendah; 4. Tidak adanya lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan di wilayah pedesaan.

## 3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima untuk mengatasi kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan hidup pasca bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian menunjukan bahwa tingkat kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima cukup tinggi. Selanjutnya juga berdasarkan data yang diperoleh dari informan menunjukan bahwa sekitar 60 persen hutan di Kota Bima teridentifikasi rusak. Kondisi itu merata di wilayah pegunungan. Itu akibat pembabatan liar dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian sejak awal 2019 lalu. Hal itu diungkap Kepala DLH Kota Bima Alwi Yasin kepada wartawan, beberapa waktu lalu. Kata dia, butuh kerja keras untuk memperbaiki hutan yang rusak di Kota Bima. 23
Untuk mengembalikan fungsi hutan dan menjaga kelestarian lingkungan, DLH terus melakukan penghijauan. Menanam ribuan bibit pohon, baik di wilayah pegunungan maupun lingkungan di dalam kota. Seperti, penanaman 6 ribu bibit pohon di wilayah Kelurahan Kendo Kota Bima. DLH Kota Bima melibatkan TNI, Polri, anggota Pramuka dan relawan dari berbagai komunitas pencinta alam Kota Bima. Alwi mengatakan, pada penghijauan itu DLH menanam bibit tanaman buah. Ini sebagai bentuk kebijakan melalui program penghijauan pada lahan kritis pegunungan. Jenis bibit tanaman buah yang ditanam sebut Alwi, seperti bibit nangka, rambutan, kemiri, dan jenis tanaman holtikultura lain. “Dengan penanaman bibit pohon itu, diharapkan dapat mengembalikan fungsi hutan dan terjaganya kelestarian alam di wilayah Kota Bima.Tim Gabungan Balai KPH Marowa dan Kodim 1608/Bima bersama Kipan A Yonif 742/SWY melaksanakan operasi pencegahan kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Bima. 24
Banyak Cara Mengatasi Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup yang biasa dilakukan. Untuk menaggulangi tentunya berbeda dengan pencegahan. Karena sudah terjadi maka harus di tanggulangi. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kerusakan hutan dan lingkungan hidup: 25
1. Menerapkan Prinsip 4R Apa saja 4R itu? Reduce, Reuse, Recycle dan juga Replant . Prinsip ini berguna untuk menaggulangi adanya bencana banjir yang sering terjadi. Yang pertama yaitu Reduce yaitu mengurangi pemakian barang yang tidak berguna. Reuse yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Replant yaitu menimbun sampah
23 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bima, Suara NTB.Com.13 September 2022.
24 Ibid.
25 Ibid
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 738~741
organik untuk dijadikan kompos. Dengan menggunakan prinsip tersebut diharapkan sampah yang ada di berbagai daerah dikurangi dengan kesadaran masing-masing masyarakat.
2. Reboisasi
Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang dirusak maka beberapa negara lain juga akan mendapatan efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah merusak lingkungannya sendiri. Untuk itu jangan pernah merusak hutan yang ada. Jika and ingin menebang pohon, maka anda harus memiliki sikap tebang pilih dan menanam benih untuk pohon yang baru.
3. Bioremidiasi
Limbah tidak hanya terjadi di industri saja, ada juga limbah rumah tangga. Tapi, yang sering menyebabkan efek yang terasa adalah limbah industri. Untuk itu suatu industri haruslah mengetahui apa itu bioremidiasi. Terutama untuk industri yang mengeluarkan banyak limbah berbahaya berupa zat-zat toksik. Dampaknya tidak hanya mencari lingukungan saja, tapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Bioremidiasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Jadi limbah yang akan dibuang harus di bersihkan dahulu kontaminasinya. Jadi dengan adanya bioremidiasi ini limbah yang akan dibuang tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.
4. Rehabilitasi Lahan
Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa di fungsikan lagi. Tanggung jawab yang membuat rehabilitasi ini adalah pengusaha yang sudah melakukan penambangan di lahan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah akan menjadi tandus dan mati.
5. Reklamasi Pantai Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang ktitis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan ulah penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Nah dengan reklamasi pantai dan penanaman tembakau ini menjadi Cara Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Ulah Manusia. Jika di perhitungkan antara penambangan pasir dan biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi pantai tidaklah seberapa. Justru lebih banyak biaya yang digunakan untuk mereklamasi pantai.

## 4. Mari Rawat Lingkungan
Demikian tadi beberapa cara yang bisa anda lakukan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Lahan ataupun daerah yang sudah terkena bencana, jika tidak segera dilakukan penanggulangan, maka akan terjadi bencana yang sama dari sebelumnya. Bahkan bisa lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Untuk itu jaga dan rawatlah lingkungan anda.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima untuk mengatasi kesrusakan hutan dan kerusakan lingkungan hidup pasca bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya hutan dan terjaganya lingkungan hidup yang baik;
b. Melakukan reboisasi dan penghijaun kembali terhadap wilayah-wilayah hutan yang sudah gundul dan dianggap beresiko pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta beresiko menimbulkan bencana alam yang akan merugikan masyarakat dan pemerintah.
c. Reklamasi wilayah pesisir pantai, sungai, dan danau, serta menjaga dan melestarikan hutan bakau sepadan pesisir pantai, sungai, danau tersebut.
d. Rahabilitasi lahan, yaitu lahan yang sudah rusak dan tidak produktif direhabilitasi lagi sehingga baik dan berproduksi lagi.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan pengaturan pengurusan dan pemanfaatan wilayah hutan saat ini bukan lagi menjadi urusan otonomi Kabupaten dan Kota, akan tetapi sudah menjadi urusan wajib pemerintah pusat. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan hutan didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bersama Gubernur Provinsi. Kebijakan pengelolaan kehutanaan sekarang didasarkan pada program Presiden yang dikenal dengan Nawacita, dimana pembangunan kehutanan dengan melibatkan masyarakat setempat. Faktor-fakor yang menjadi penyebab rusaknya hutan dan dampak dari kerusakan hutan terhadap lingkungan hidup, yaitu :
a. Faktor hukum, yaitu adanya kebijakan pengelolaan hutan dengan sistim hutan kemasyarakatan yang disalahgunakan oleh masyarakat petani, dan kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat dengan menanam jagung unggulan dengan memanfaatan ladang di wilayah sekitar hutan;
b. Faktor penegakan hukum, penegakan hukum dibidang kehutanan sekarang lemah karena tidak seimbangnya antara wilayah hutan yang dilindungi dengan jumlah Polisi Hutan yang ditugaskan untuk menjaga wilayah hutan. Pemerintah daerah tidak terlibat lagi dalam pengurusanan hutan.
c. Faktor kesadaran hukum masyarakat petani dibidang perlindungan hutan dan lingkungan hidup rendah karena dipengaruhi oleh ambisi mereka yang ingin meraih sesuatu manfaat wilayah hutan yang nyata dan instan dan dapat segera dinikmati oleh mereka.
d.  Faktor budaya hukum masyarakat, terutama budaya hukum masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah hutan yang tidak memiliki lahan pertanian berupa sawah dan ladang, dan sudah terbiasa dengan sistim bercocok tanan secara berpindah-pindah;
e.  Faktor pendidikan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan rata-rata rendah, tingkat kepadatan populasi penduduknya tinggi, lahan bercocok tanamnya hampir tidak ada lagi, serta lapangan kerja yang tersedia tidak ada.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima untuk mengatasi kesrusakan hutan dan kerusakan lingkungan hidup pasca bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.
a. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya hutan dan terjaganya lingkungan hidup yang baik;
b. Melakukan reboisasi dan penghijaun kembali terhadap wilayah-wilayah hutan yang sudah gundul dan dianggap beresiko pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta beresiko menimbulkan bencana alam yang akan merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 740~741
c. Reklamasi wilayah pesisir pantai, sungai, dan danau, serta menjaga dan melestarikan hutan bakau sepadan pesisir pantai, sungai, danau tersebut.
d. Rahabilitasi lahan, yaitu lahan yang sudah rusak dan tidak produktif direhabilitasi lagi sehingga baik dan berproduksi lagi.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Pemerintah hendaknya mengambil langkah-langkah kebijakan yang memperhatikan aspek keuntungan dan kerugian baik bagi Negara maupun bagi kepentingan masyarakat. Kembalikan kewenangan pengurusan dan pengawasan hutan dan lingkungan hidup kepada pemerintah Kabupaten dan Kota agar pelaksanaan penegakan hukumnya bisa efektif.
2. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan dengan tegas terhadap masyarakat yang memanfaatkan wilayah hutan agar wibawa penguasa dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Rakyatnya diupayakan untuk ditingkatkan kesejahteraannya, akan tetapi harus dibatasi tingkah laku dan gerak langkah mereka sehingga tidak melakukan semau-maunya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku:
Bagir Manan, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Tahun.
Djati Witjaksono Hadi, 2017, Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.
Emil Salim, 1982, Lingkungan Hidup dan Pembangunan , Mutiara, Jakarta.
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
Mukti Fajar MD dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Michael Keating , 2019, dikutip dalam Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad Ali, 2006, Kebijakan Publik, Yogyakarta, Genta Press.
Muhammad Sood, 2019, Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditiya Bandung.
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Pres. Jakarta.
---------------, 2008, Yang Mempengaruhi Faktor-faktor Penegakan Hukum , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Jakarta.
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

## Jurnal-jurnal:
Ismoyojati et al., 2019 dan Nurlatifah & Purwaningsih, 2018). dikutip dalam
Kabarsumbawa.com, Minggu (29/03/2020) diakses, tanggal tgl, 12 Oktober 2020.
Kartika , Law Form yang diunggah dari Hukumonline, 12 Januari 2022.
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bima, Suara NTB.Com.13 September 2022.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, 2022.

## Media-media:
Nikolaus Harbowo, Bima Kompas, Tanggal 22 Desember Tahun 2019.
Kabarsumbawa.com, Sumber: Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi NTB Tahun 2017 , Minggu (29/03/2020) diakses tgl 10 Oktober 2022.
Suara NTB.Com, 13 September 2022.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 41Tahun 1999, tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Ren- cana Pengelolaan Hutan