## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
KONSEP TANGGUNG JAWAB SERTA PERANAN NEGARA TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT (Persepektif Hukum Internasional dan Ekonomi Islam)
Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Washliyah Jl. Sisingamangaraja Medan-Sumatera Utara Email: maryaniritonga@yahoo.co.id

## Abstrak
Negara  adalah  suatu  organisasi  yang  memiliki  wilayah,  berkumpulnya  orang,  lembaga pemerintahan  dan  pengakuan  rakyat  kepada  negara  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan keadilan,  memberikan  kepastian  hukum,  memberikan  ketertiban  dan  keamanan  bagi  rakyat (rakyat).  Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  (penelitian normatif.  Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran, mempelajari, menjelaskan dan menganalisis. Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  konsep  tanggung  jawab  dan  peran  negara terhadap  perspektif  kesejahteraan  rakyat  dari  hukum  internasional  dan  ekonomi  Islam. Pandangan  Islam  tentang  institusi  atau  institusi  negara  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep kolektif  terpadu  yang  ada  dalam  landasan  moral  dan  ketentuan  syariah  Islam,  misalnya konsep persaudaraan ( ukhuwah ), pencerahan ( tausiah ), kepemimpinan ( khilafah ) adalah dasar untuk  pengembangan  lembaga-lembaga  Islam  dalam  bentuk  Negara,  artinya  agama  adalah dasar  atau  prinsip  sebagai  kepercayaan  dalam  hubungan  monoteisme  dengan  Kekuatan sebagai Pencipta ( khaliq ).

## Kata Kunci: Peran, Negara, Kesejahteraan, Rakyat

## Abstract
State  is  an  organization  that  has  territory,  a  gathering  of  people,  government institutions and people's recognition to the state which aims to realize justice, provide legal certainty,  provide  order  and  security  for  the  people  (the  people).  This  writing  uses  the normative  juridical  legal  research  method  (normative  research.  The  specification  of  the research in this paper is analytical descriptive research. The aim is to provide an overview, study, explain and analyze. The problem in this research is how the concept of responsibility and  the  role  of  the  state  towards  the  perspective  of  people's  welfare  from  international  law and  Islamic  economics,  the  Islamic  view  of  state  institutions  or  institutions  cannot  be separated  from  the  integrated  collective  concept  contained  in  the  moral  foundation  and Islamic sharia provisions, for example the concept of brotherhood (ukhuwah),  enlightenment (tausiah), leadership (khilafah) is the basis for the development of Islamic institutions in the form of the State, meaning religion is the basis or principle as a belief in the relationship of monotheism with Strength as the Creator (khaliq).

## Keywords: Role, State, Welfare, People

## PENDAHULUAN
Negara  adalah  suatu  organisasi  yang  terbesar  (akbar)  yang  terdiri  dari tiga  unsur yaitu adanya  wilayah,  adanya  rakyat,  dan  adanya  pemerintah,  di  mana  dalam  suatu  negara  juga terdapat  „hukum‟  yang  berfungsi  dan  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  yang  hakiki, memberikan  kepastian  hukum,  memberikan  ketertiban  serta  keamanan  bagi  masyarakat (rakyat). Organisasi itu suatu pertambahan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja (M. Solly  Lubis,  1990,  h.  1).  Secara  universal  dalam  materi  ilmu  negara  J.G  Starke  juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian negara yaitu bahwa suatu negara adalah satu

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Konsep Tanggung Jawab...(Halimahtul, Adawiyah) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 29-38
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
sistem yang mengatur hubungan-hubungan yang ditetapkan oleh dan diantara manusia sendiri, sebagai  suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan dan yang paling penting diantaranya adalah satu sistem yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya (Mohd. Sanwani Nasutian, 35).
Brierly menyatakan bahwa mengenai keberadaan suatu negara adalah:
A new state comes in toexistensi, when a community acquires no momentarily, but whit a  reasonable  probability  of  permanence,  the  essentials  characteristically  of  a  state, namely  an  organized  government,  a  defined  territory,  and  such  a  degree  of indefendence  of  control  by  any  other  state  as  to  capable  of  conducting  its  own internasional relations” (S. Tasrif, 1987, h. 10).
Ketiga  unsur  ini  saja  belum  cukup  untuk  mengembangkan  suatu  negara  itu,  maka dilengkapi  dengan  unsur  yang  keempat  yakni  pengakuan  Negara  secara  internasional  dan merupakan subjek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis mapun secara faktual  ( de  facto  and  de  yure ).  Peranan  negara  sebagai  subjek  hukum  internasional  lama kelamaan  juga  semakin  dominan,  oleh  karena  bagian  terbesar  dari  hubungan-hubungan internasional  yang  dapat  melahirkan  prinsip-prinsip  dan  kaidah-kaidah  hukum  internasional yang  telah  dilakukan  oleh  negara.  Bahkan  hukum  internasional  itu  sendiri  boleh  dikatakan bagian terbesar terdiri dari hubungan hukum antara  negara dengan negara lainnya.
Sebagai  subjek  hukum  internasional  dalam  arti  klasik,  negara  yang  berdaulat  penuh adalah negara yang tidak lagi tergantung pada negara lain. Anggapan semacam ini masih ada pengaruhnya hingga saat ini, dimana masih terdapat anggapan bahwa hukum internasional itu pada  hakikatnya  adalah  hukum  antar  negara.  Dalam  arti  yang  modern,  tidak  hanya  terbatas pada  negara  yang  berdaulat  penuh  yang  merupakan  subjek  hukum  internasional,  tetapi  juga negara-negara bagian seperti Bellorusia dan Ukraina semasa keberadaan Uni Sovyet.
Kelebihan  negara  sebagai  subjek  hukum  internasional  dibandingkan  dengan  subjek hukum  internasional  lainnya  adalah  bahwa  negara  memiliki  apa  yang  disebut  dengan kedaulatn  ( sovereignty ).  Kedaulatan  diartikan  sebagai  kekuasaan  yang  tertinggi,  pada  awal mulanya diartikan sebagai suatu kebulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Akan tetapi kini arti dan makna  kedaulatan  tersebut  telah  mengalami  perubahan.  Kedaulatan  tidak  lagi  dapat dipandang  sebagai  sesuatu  yang  bulat  dan  utuh,  melainkan  dalam  batas-batas  tertentu  sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan. Maka dengan demikian pembatasan tersebut tidak lain adalah  hukum  internasional  dan  kedaulatan  dari  sesama  negara  lainnya.  Suatu  negara  yang berdaulat, tetap tunduk pada hukum internasional atau dengan kata lain tidak boleh melanggar ketentuan dan merugikan kedaulatan negara lain.
Lalu bagaimana tanggung jawab dan peranan Negara untuk memajukan ekonomi serta kesejahteraan  rakyat?  Dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Ayat 1)  dan  perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demograsi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional (Ayat 3).
Islam  juga  memiliki  konsep  Negara,  tata  dan  sistem  pemerintahan  serta  kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Pandangan islam terhadap lemabaga atau institusi Negara tidak terlepas  dari  konsep  kolektif  terpadu  yang  ada  dalam  landasan  moral  dan  ketentuan  syariah islam,  misalnya  konsep  persaudaraan  ( ukhuwah ),  pencerahan  ( tausiah ),  kepemimpinan ( khalifah )  adalah  merupakan  landasan  pembangunan  institusi  islam  (ketatalembagaan)  yang

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
berbentuk  Negara,  artinya  agama  adalah  pondasi  atau  asas  sebagai  keyakinan  hubungan ketauhidan  kepada  Sang  Kuasa  sebagai  Sang  Pencipta  ( khaliq ),  sementara  kekuasaan  dalam konsep  negara  adalah  negara,  sehingga  antara  keduanya  ada  hubungan  yang  saling menguatkan.  artinya  agama  menjadi  pondasi  bagi  penguasa  Negara  untuk  berbuat  kepada rakyat menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sementara suatu Negara itu adalah menjadi alat bagi agama agar tersebar luas dan terlaksana secara benar.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  adapun  yang  menjadi  perumusan masalah  yang  diangkat  dalam tulisan  ini adalah  bagaimanakah  konsep tanggung  jawab  serta peranan  negara  terhadap  kesejahteraan  rakyat  persepektif  hukum  internasional  dan  ekonomi islam.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain,  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  data  skunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa;  Aturan  hukum  yang terkait konsep tanggung jawab serta peranan negara terhadap kesejahteraan rakyat persepektif hukum  internasional  dan  ekonomi  islam.    Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku, jurnal  ilmiah,  makalah  dan  artikel  ilmiah  yang  dapat  memberi  penjelasan  tentang  bahan hukum primer. Bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya  dalam  menemukan  defenisi  dari  istilah-istilah  dalam  membahas  tentang  konsep tanggung  jawab  serta  peranan  negara  terhadap  kesejahteraan  rakyat  persepektif  hukum internasional dan ekonomi islam.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran literatur  hukum,  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam penilitian  ini  dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 201, h. 171).

## PEMBAHASAN Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Persepektif Hukum Internasional

## Konsep Negara
Munculnya  suatu  negara  sebenarnya  sudah  ada  sejak  beberapa  abad  sebelum  Masehi serta  dikaji  dalam  Ilmu  Negara.  Para  pemikir  Yunani  seperti  Sacrates,  Plato  dan Aristoteles telah mengajarkan teori tentang  bagaimana  proses  terjadinya  negara.  Akan  tetapi pengertian dan  makna  negara  pada  saat  itu  tidak  sama  dengan  pengertian  dan  makna  negara  yang berkembang pada saat sekarang ini, karena makna negara saat itu hanya meliputi lingkungan kecil atau negara kota saja yang disebut dengan „ polis ‟.
Istilah negara merupakan terjemahan dari bahasa Asing seperti dari bahasa Belanda dan Jerman  yaitu  „s taat’ ,  dalam  Bahasa  Inggris  „ state ‟,  kemudian  Bahasa  Perancis  „ etat ‟.  Kata- kata Asing tersebut dialihkan dari kata bahasa Latin yaitu „ status atau statum ‟. Sebelum abad ke-15  dipergunakan  kata  „ civitas ‟ atau „ res  publica ‟  terutama  oleh  orang-orang  Romawi. Selanjutnya pada abad ke-5 dipegunakan kata „ Lo Stato ‟ dari bahasa Italia yang dipakai dalam laporan-laporan  wakil  persekutuan  Italia.  Menurut  pada ahli,  Machiavelli adalah  orang  yang

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
pertama  memperkenalkan  istilah Lo  Stato tersebut  dalam  kepustakaan  ilmu  politik.  Namun demikia  menurut  Kranenbrug  istilah Lo  Stato itu  merupakan  istilah  yang  telah  tepat  untuk menunjukkan  negara  territorial  yang  muncul  dalam  abad  ke-17  sebagai  istilah  yang menunjukkan  fungsi  dan  segenap  organ  umum  yang    tersusun  rapi  mendiami  suatu  wilayah tertentu (Rahmad A. dan  M. Halimi,  1994, h. 9).
Uraian  tersebut  menunjukkan  bahwa  istilah  negara  mengalami  perkembangan  yang cukup panjang, dan selanjutnya menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan negara?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  ternyata  para  ahli mengemukakan  pandangan yang  berbeda-beda  mengenai  pengertian  negara.  Adanya  perbedaan  pandangan  tersebut disebabkan    para  ahli  tersebut  memandang  dan  menitik  beratkan  perhatian  tentang  negara tentang aspek yang berbeda-beda pula, misalnya Hegel memandang negara sebagai organisasi kesusilaan,  Logemann  memandang  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan,  R.M.  Mac  Iver memandang  negara  sebagai  organisasi  politik.  Selain  itu  juga  G.  Jellinek  yang  dianggap sebagai  Bapak  Ilmu  Negara  itu  dengan  dua  aspek  yaitu  aspek  sosial  dan  aspek  yuridis. Kemudian  Hans  Kelsen  memandang  negara  itu  dari  satu  aspek  saja  yaitu  aspek  hukum. Oppenheimer meninjau negara sebagai konsep sosiologis, bahkan Nawiasky meninjau negara sebagai  idea,  kenyataan  sosial,  dan  sebagai  pengertian  hokum  (Rahmad  A.  dan    M.  Halimi, 1994, h. 10).
Namun  demikian  sebagai  rujukan  untuk  memahami  pengertian  dan  makna  Negara, dapat  dilihat  pandangan  para  sarjana  seperti,  Aristotels  menyatakan  negara  ( polis )  adalah persekutuan dari kelurga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Hans kelsen misalnya  menyatakan  negara  adalah  suatu  susunan  pergaulan  hidup  bersama  dengan  tata paksa.  Seiring  dengan  itu  Max  Weber  juga  menyatakan  bahwa  negara  adalah    suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu  wilayah.  Tak  kalah  pentingnya  Hugo  Gratius  juga  menyatakan  negara  adalah  suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.
Maka dengan demikian pada hematnya negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat  yang  dengan  tata  pemerintahan  melaksanakan  tata  tertib  atas  suatu  umat  di  suatu daerah  tertentu.    Bagaimana  bentuk  dan  coraknya  negara  selalu  merupakan  organisasi kekuasaan.  Maka  organisasi  kekuasaan  itu  selalu  mempunyai  tata  pemerintahan,  dan  tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib masyarakat di daerah tertentu.
1) Unsur-Unsur Negara
Secara  umum  suatu  negara  harus  mempunyai  unsur  yang  sangat  penting  yaitu  yang terdiri  dari  wilayah,rakyat,  dan  pemerintah.  Maka  ketiga  unsur  ini  disebut  sebagai  unsure konstitutif.  Namun  untuk  ketiga  unsur  tersebut  harus  juga  ditunjang  dengan  unsur  lain  yaitu adanya  pengakuan  (negara)  dunia    internasional.  Termasuk  konstitusi  dan  negara  yang berdaulat. Ini disebut sebagai unsur deklaratif. Untuk lebih jelasnya dalam memahami unsur- unsur dalam negara ini, berikut akan dijelaskan masing-masing antara lain:
a) Adanya Wilayah
b) Adanya Rakyat
c) Adanya Pemerintah
d) Ada Pengakuan negara lain ( recognition )

## Fungsi Negara
Pada  umumnya  fungsi  dan  tujuan  negara  saling  berkaitan  serta  mempunyai  hubungan timbale  balik  dan  tidak  dapat  dipisahkan  antara  fungsi  dan  tujuan  negara  tersebut.  Tujuan negara  menunjukkan  suatu  cita-cita    atau  harapan  yang    hendak  dicapai  oleh  suatu  negara, sedangkan fungsi negara adalah merupakan pelaksanaan cita-cita dalam kenyataan.
Idiologi  yang  dianut  suatu  negara  akan  banyak  mempengaruhi  fungsi  yang  harus

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
dilaksanakan  oleh  negara  tersebut.  Oleh  karena  itu  lahirlah  beberapa  teori  tentang  fungsi negara,  seperti  teori  individualism,  sosialisme,  komunisme,  anarkhisme  dan  berikut  akan diuraikan:
Teori  Individualisme,  dalam  teori  ini  dinyatakan  bahwa  fungsi  negara  adalah  sebagai pemelihara  dan  penjaga  ketertiban  serta  keaamanan  individu  dan  masyarakat.  Negara  tidak perlu turut campur tangan dalam urusan di luar hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan, artinya negara bersifat pasif, dan baru aktif atau bertindak apabila ada pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban individu serta masyarakat. Maka fungsi Negara dalam  hal ini adalah disebut sebagai „Penjaga Malam‟.
Teori  Sosialisme,  menyatakan  bahwa  fungsi  negara  bukan  hanya  sebagai  pemelihara ketertiban  dan  keamanan  (penjaga  malam),  akan  tetapi  harus  diperluas  sedemikian  rupa sehingga  tiada  lagi  aktivitas  sosial  yang  tidak  diselenggarakan  oleh  negara.  Semua  aktivitas negara ditujukan kepada pemenuhan kesejahteraan bersama.
Teori  komunisme, menyatakan  bahwa  fungsi  negara  adalah  sebagai  alat  pemeksa oleh kelas pemilik alat produksi terhadap kelas lainnya sebagai upaya untuk mempertahankan alat produksi yang dimilikinya.
Teori  anarkhisme  menyatakan  bahwa  fungsi  negara  adalah    An  =  tidak, arcchein = pemerintah, artinya anarhis adalah „tidak ada pemerintah atau tanpa pemerintah‟. Maka fungsi negara  dan  pemerintah  dapat  pula  dilaksanakan  oleh  kelompok  atau  perhimpunan  yang dibentuk dengan cara suka rela, tanpa alat-alat paksaan, tanpa polisi, tanpa hukum dan tanpa pengadilan.

## Tujuan Negara
Setiap  negara  pasti  mempunyai  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Rumusan  tujuan  negara merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  suatu  negara,  karena  kajian  tentang tujuan negara akan berkaitan dengan bentuk negara, pembentukan badan-badan negara, fungsi dan  tugas-tugas  badan-badan  tersebut,  serta  hubungan  antara  organ  yang  satu  dengan  organ yang  lainnya.  Tujuan  negara  diperlukan  untuk  mengarahkan  segala  kegiatan  negara    dan sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  alat  perlengkapan  negara  dan  organ  atau  badan pemerintah. Dengan demikian tujuan negara yang dikemukan oleh para ahli dengan rumusan yang berbeda-beda seperti:
Tujuan  negara  menurut  Shang  Yang  adalah,  mengumpulkan  kekuasaan  negara  yang sebesar-besarnya, tujuan ini hanya dapat terwujud atau dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentera  yang  kuat,  berdisiplin,  serta  bersedia  menghadapi  segala  kemungkinan  dan  dalam negara terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu pemerintah dan negara.
Tujuan  negara  menurut  Nicola  Machiavelli,  adalah  untuk  menghimpun  dan memperbesar  kekuasaan  negara  agar  mencapai  kebesaran,  kehormatan  dan  kesejahteraan bangsa  Italia.  Maka  seorang  raja  harus  tampil  cerdik,  seperti  kancil,  ganas,  keras,  berani seperti seekor singa.
Tujuan negara menurut Dante Allighieri,  adalah  untuk menciptakan perdamaian dunia. Dante  berpendapat  bahwa  perdamaian  dan  kebahagian  di  duniatidak  akan  tercapai  selama masaa ada raja-raja yang mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri.
Tujuan  negara  menurut  Immanuel  Kant,  adalah  membentuk  dan  memlihara  hak  dan kemerdekaan  warga  negara.  Dalam  upaya  memelihara  hak  dan  kemerdekaan  warga  negara, maka  perlu  dibentuk  hukum  yang  dirumuskan  dalam  perundang-undangan.  Perundang- undangan  tersebut  bukan  merupakan  kehendak  perorangan  atau  penguasa  saja,  akan  tetapi merupakan kehendak seluruh warga negara secara universal.
Tujuan  negara  menurut  Kaun  Sosialis,  adalah  membrikan  kebahagian  yang  sebesar- besarnya  dan  merata  bagi  setiap  manusia.  Berkaitan  dengan  tujuan  negara  tersebut,  tujuan negara  Indonesia  pada  umumnya  dapat  diketahui  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945)  atau  konstitusi.  Hal  ini  didasarkan  pada  alenia  ke-4  Pembukaan  UUD  1945,  bahwa

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
tujuan Negara Republik Indonesia adalah:
a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b) Memajukan kesejahteraan umum
c) Mencerdaskan kehidupan bangsa
d) Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia,  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial; dan semuanya berdasarkan Pancasila.

## Aspek Hukum Internasional Menegenai Tanggung Jawab Negara
J.G.  Starke menyatakan bahwa peraturan hukum internasional tentang tanggung jawab negara  yang  menyangkut  keadaan  sekitar,  di  mana  dan  prinsi-prinsip  dengan  mana  negara yang  dirugikan  untuk  mendapatkan  hak  yang  dideritanya.  Tanggung  jawab  negara  adalah dinyatakan  sebacara  teoritatif  untuk  dibatasi  hanya  pada  tanggung  jawab  negara  untuk tindakan-tindakan salah secara hukum internasional.
Rabecca  juga  mengatakan  bahwa  tanggung  jawab  negara  dalam  hukum  internasional merujuk  kepada  pertanggung  jawaban  yaitu  satu  negara  terhadap  negara  lainnya  akan ketidaktaatannya  memenuhi  kewajiban  yang  ditentukan  oleh  sistem  hukum  internasional. Suatu  negara  dapat  meminta  petanggung  jawaban  bagi  kerugian  kepada  negara  tergugat  itu sendiri.  Maka  dengan  demikian  tanggung  jawab  suatu  negara  itu  adalah  sebagai  segala sesuatu  yang  berkenaan  dengan  penentuan  tentang  atas  dasar  apa  dan  pada  situasi  yang bagaimana suatu negara dapat dianggap telah melakukan kesalahan atau tindakan yang salah secara internasional.
Waupun  sampai  saat  ini,  mengenai  konsep  „tanggung  jawab  negara‟  belum  jelas  dan belaum  tegas,  dengan  kata  lain  belum  ada  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  jelas  tentang tanggung  jawab  negara  ini,  meskipun  kekurangan-kekurangan  itu  tidak  mengurangi pentingnya prinsip tanggung jawab negara sebagai salah satu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional.
MN.  Shaw  mengemukakan  beberapa  karakteristik  yang  menunjukkan  timbulnya tanggung jawab negara, yaitu :
1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu,
2) Adanya  suatu  perbuatan  atau  kelalaian  yang  melanggar  kewajiban  hukum  internasional tersebut, yang melahirkan tanggung jawab negara.
3) Adanya  kerusakan  atau  kerugian  sebagai  akibat  adanya  tindakan  yang  melanggar  hukum atau kelalaian.
Jadi dengan demikian jelasnya, tanggung jawab negara akan timbul manakala :
1) Adanya  pelanggaran  atas  suatu  kewajiban  berdasarkan  hukum  internasional,  oleh  suatu negara,
2) Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap negara lain,
3) Adanya  hubungan  antara  pelanggaran  dan  kerugian  itu  yang  menyebabkan  negara  yang melakukan pelanggaran harus mempertanggung jawabkannya.

## Macam-Macam Tanggung Jawab Negara
Secara umum ada dua macam tanggung jawab terhadap suatu negara antara lain adalah : 1) Delictual liability,
maksudnya  tanggung  jawab  perbuatan  melawan  hukum,  di  mana  tanggung  jawab perbuatan melawan hukum ini lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian sustu negara terhadap orang Asing dalam wilayahnya, atau dalam wilayah lain. Hal ini dapat timbul karena :
a) Eksplorasi ruang angkasa
Misalnya  negara  peluncur  satelit  selalu  bertanggung  jawab  terhadap  setiap  kerugian  yang disebabkan  oleh  satelit  kepada  benda-benda  (objek)  di  wilayah  negara  lain.  sistem

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
tanggung jawab seperti ini adalah tanggung jawab absolute.
b) Eksplorasi nuklir
Negara-negara  yang  bertanggung  jawab  setiap  kerusakan  yang  disebabkan  karena  kegiatan- kegiatan  dalam  bidang  eksplorasi  nuklir,  dimana  sistem  pertanggung  jawabannya  juga adalah  sistem  absolut,  tidak  penting  apakah  sebelumnya  negara  tersebut  telah  melakukan tindakan-tindakan pencegahan, tetapi kerugian tetap terjadi.
c) Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional
Pada hakikatnya setiap negara harus mengawasi dan mengatur setiap kegiatan-kegiatan di dalam wilayahnya, baik yang sifatnya public maupun perdata. Jiak kemudian kegiatan- kegiatan ini melewati  batas-batas negara dan mengakibatkan kerugian terhadap negara lain, maka negara yang wilayahnya dipakai itu harus bertanggung jawab.
2) Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian
a) Pelanggaran suatu perjanjian
Tidak  bisa  dielakkan,  kemungkinan  besar  suatu  negara  dapat  saja  melanggar  suatu perjanjian  yang  telah  dibuat  dengan  negara  lain  (peserta),  yang  mengakibatkan keruggian  terhadap  negara  lainnya.  Maka  dengan  demikian  pelanggaran  suatu perjanjian  tersebut  akan  menimbulkan  suatu  kewajiban  yaitu  membayar  ganti  rugi. Seberap  banyak  ganti  rugi  yang  akan  dikeluarkan  untuk  pelanggaran  tersebut,  ini dapat  ditentukan  oleh  Mahkamah  Internasional,  Pengadilan,  Peradilan  Arbitrase melalui perundingan.
b) Pelanggaran kontrak
Suatu negara dapat melakukan kontrak dengan orang, pihak asing atau pengusaha asing (swasta)  untuk  berbagai  tujuan  dan  pelanggaran  tersebut  bisa  saja  akan  terjadi terhadap  suatu  pihak  atau  pejabat.  Biasanya  pejabat  negara  yang  terlibat  dalam kontrak  tersebut  melakukan  suatu  pelanggaran,    dalam  hukum internasional  dikenal tindakan ultra  vires ,  yaitu  suatu  tindakan-tindakan  pejabat  negara  yang  melebihi kapasitasnya dan bisanya terjadi dalam hukum perjanjian. Maka dalam hal ini negara tetap  dapat  diminta  diminta  pertanggung  jawabannya,  meskipun  pejabat  tersebut melaksanakan  tugas  melebihi  kapasitas  atau  batas  wewenang  yang  diberikan  oleh negara kepadanya.

## Pengecualian Tanggung Jawab Negara
Bicara  tentang  tanggung  jawab,  maka  segala  yang  diperbuat  dalam  hal  melanggar kewajiban-kewajiban  atau  yang  dapat  merugikan  pihak  lain,  maka  itu  hatus  dipertanggung jawabkan  oleh  yang  melanggar  tersebut.  Tetapi  dalam  keadaan  darurat  masih  ada pengecualian-pengecualian  untuk  tidak  bertanggung  jawab,  yaitu  keadaan  yang  dimaksud adalah:
1) Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan
2) Penerapansanksi-sanksi yang sah
3) Force majeure
4) Tindakan yang sangat diperlukan
5) Tindakan bela diri.

## Tanggung Jawab Untuk Pelanggaran Internasional
Di  dalam    parakteknya,  kebanyakan  kasus  tanggung  jawab  paling  tidak  dihadapan pengadilan  internasional,  timbul  dari  kesalahan-kesalahan  yang  diduga  telah  dilakukan  oleh negara-negara  yang  bersangkutan.  Yang  dimaksud  dengan  kesalahan  dalam  hal  ini  adalah pelanggaran  suatu  kewajiban  oleh  suatu  negara  berdasarkan  hukum  internasional  dan  yang bukan  merupakan  pelanggaran  suatu  kewajiban  yang  berdasarkan  kontrak  semata-mata,  di mana kesalahan-kesalahan seperti ini disebut dengan istilah pelanggaran internasional.

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Konsep Tanggung Jawab...(Halimahtul, Adawiyah) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 29-38
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
Kebanyakan kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab negera ini berkenaan dengan kerugian  yang diderita warga negara di luar negeri. Tentunya sebagian besar hukum tentang masalah  kerugian  misalnya  berkenaan  dengan  perlindungan  warga  negara  di  luar  negeri. Kerugian  ini  juga  bermacam-macam  jenisnya,  seperti  kerugian  terhadap  harta  benda  dalam kerusuhan,  kerugian  pribadi,  penangkapan  yang  tidak  pantas  oleh  penguasa  setempat, penolakan  pengadilan  setempat  untuk  memberi  pengadilan  atau  ganti  rugi  yang  seharusnya, dan lainnya. Contoh, adalah kewajiban pada negara untuk memberikan ganti rugi yang pantas atau  kerugian  yang  diderita  dan  kewajiban  untuk  melindungi  warga  negara  asing  dari kerugian pribadi yang tidak pada tempatnya oleh para pejabat atau rakyatnya.
Di dalam pelanggaran internasional ini perlu digunakan pengertian „ imputabilitas ‟ yaitu hal  yang  dapat  dipertalikan.  Hal  ini  dapat  membantu  dan  menjelaskan  masalah  itu  dalam memberikan  suatu  kerangka  yang  tepat  untuk  teorinya.  Sebagai  sebuah  contoh  yang  praktis, jika suatu perwakilan negara X yang telah menyebabkan kerugian kepada seorang warga dari negara  Y  atas  kerugian  yang  dibuat  tersebut.  Artinya  organ  atau  pejabat  negara  X  telah melakukan suatu kesalahan dan prilaku dalam pelanggran hukum internasional itu diperlikan ( imputet )  dari  organ  atau  pejabat  ke  negara  itu.  Jadi  pertalian  itu  adalah  aakibat  operasi intelektual  yang  diperluakan  untuk  menjembati  jurang  antara  pelanggaran  oleh  organ  atau pejabat itu dan pertanggung jawaban kepada negara itu.
Oleh karena itu imputabilitas tergantung pada pemenuhan dua kondisi:
1) prilaku  suatu  organ  atau  pejabat  negara  dalam  pelanggaran  suatu  kewajiban  yang ditetapkan dalam suatu peraturan hukum internasional.
2) Bahwa menurut hukum internasional, pelanggaran itu akan dipertalikan kepada negara itu. Hanya  jika  pelanggaran  itu  dapat  dipertalikan  maka  negara  itu  menjadi  tanggung  jawab secara  internasional  kepada  pelanggaran  tersebut.  Tanggaung  jawab  mulai  di  mana imputabilitas berakhir,  seperti  telah  ditekankan  oleh  Komisi  Hukum  Internasional.    (J.G starke, 1984, h. 286) “Perhubungan suatu tindakan atau kelalaian kepada seseorang oknum hukum  internasional  adalah  suatu  operasi  yang  kepentingannya  berada  dalam  jangkauan hukum internasional. Dengan demikian hal ini berbeda dari eperasi sejajar yang mungkin berlangsung (tetapi tidak mesti) di bawah hukum internasional”.

## Peranan  Negara  (Pemerintah)  Terhadap  Kesejahteraan  Rakyat  Dalam  Konsep Ekonomi Islam
Tanggung jawab serta peranan Negara (pemerintah) untuk  mensejahterakan rakyatnya, islam salah satunya menentukan fungsi pokok Negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, perdagangan (bisnis) dengan menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat dan memberi  kemudahan  pada  akses  pengembangan  ekonomi  serta  kesejahteraan  sosial  pada seluruh lapisan masyarakat.
Alqur‟an  menjelaskan  dalam  Surah  Thaha  ayat  118  dan  119),  “bahwa  sesungguhnya kamu  tidak  akan  kelaparan  di  dalamnya  dan  tidak  akan  telanjang,  dan  sesungguhnya  juga tidak akan merasa haus (dahaga) dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya ” . Sehubungan dengan hal tersebut, iman Al-Ghazali menguraikan tanggung jawab sosial ekonomi Negara merupakan suatu tanggung jawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan (kemarau) atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka untuk memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi  dan  situasi  seperti  ini  Negara  (pemerintah)  berperan  dan  bertanggung  jawab  untuk memberi  makanan  kepada  rakyat  dan  bantuan  keuangan  kepada  mereka  yang  mendapat kesulitan dari kekayaan Negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka (Adi warman A. Karim, 2004).

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
Maka  letak  dan  prinsip    pertanggung  jawaban  dalam  pandangan  islam  adalah  setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT, begitu juga setiap pertanggung jawaban publik harus pula dipertanggung jawabkan  kepada  publik/khayak  ramai  karena  menyangkut  kekuasaan  dan  wewenang  serta penggunaan  asset  yang  diamanahkan  kepada  pengambil  kebijakan  tersebut  yaitu  pemerintah dan  negara,  misalnya  yang  menyangkut  tanggung  jawab  negara/pemerintah  dalam  bidang ekonomi  adalah  terciptanya  lingkungan  yang  kondusif  bagi  kegiatan  ekonomi,  pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia dan menaikkan pendapatan dengan menetapkan pajak baru bila situasi memungkinkan dan penggunaan keuangan Negara untuk tujuan-tujuan yang menjadi kewajiban Negara.
Selanjutnya peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi dalam mensejahterakan rakyatnya  tidak  terlepas  dari  sikap  dan  langkah-langkah  kebijakan  yang  harus  dilakukan secara  islami  oleh  pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  terlebih  pada  masyarakat  atau  bangsa Indonesia  yang  mengetahui  sistem  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  nasional  secara islami,  dengan  kata  lain  memahami  dan  melaksanakan  sistem  ekonomi  syariah  dalam membangun perekonomian di Indonesia, sehingga kita akan melakukan tiga langkah strategis secara  bersama-sama  antara  para  ulama,  tokoh  dan  para  pakar  ilmuan  juga  seluruh  lapisan masyarakat  sebagai  realisasi  dari  kongres  ummat  islam,  yaitu  pengembangan  ilmu  ekonomi syariah,  pengembangan  sistem  ekonomi  dalam  bentuk  regulasi  dan  peraturan  serta pengembangan ekonomi ummat.
Di  dalam  pengembangan  ekonomi  ummat  ini,  tentunya  memberikan  kesejahteraan kepada masyarakat, masyarakat dituntut hidup mapan, minimal untuk memenuhui kebutuhan primer, artinya terhindar hari kemiskinan. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah  masalah  struktural,  karena  Allah  sebagai  Sang  Pencipta  telah menjamin  rezeki  setiap makhluk yang telah, sedang dan akan diciptakannya (Zainuddin Ali,  2008, h. 33) dengan kata lain  Allah  menentukan  rezeki  tiap-tiap  makhluk.  Hal  ini  jelas  ditegaskan  dalam  Al-Qur‟an Surah  Al-Ankabut  (ayat  60)  “Dan  berapa  banyak  binatang  yang  tidak  (dapat)  membawa (mengurus) rezekinya sendiri,  Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia maha mendengar dan mengetahui”. Dalam ayat 62 dijelaskan bahwa “Allah melapangkan rezeki  bagi  siapa  yang  dikehendaki-Nya  diantara  hamba-hamba-Nya  dan  Dia  (pula)  yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
Selanjutnya  dalam  surah  Ar-Rum  Ayat  40  dijelaskan  bahwa  “Allah-lah  yang menciptakan  kamu,  kemudian  memberimu  rezeki,  kemudian  mematikanmu,  kemudian menghidupkanmu  (kembali).  Adakah  diantara  yang  kamu  sekutukan  dengan  Allah  itu  yang dapat membuat sesuatu yang dari demikian itu ? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan”.
Di surah lain juga dijelaskan, tepatnya terdapat dalam surah Huud Ayat 6 “ Bahwa tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi malainkan Allah-lah  yang memberi rezekinya, dan  Dia  mengetahui  tempat  berdiam  binatang  itu  dan  tempat  penyimpanannya.  Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata ( Lauhul Mahfuzh )”.
Bahwa ayat tersebut, dapat dipahami bahwa setiap makhluk yang diciptkan oleh Allah Swt,  Allah  telah  menjamin  dan  memberi  rezekinya.  Akan  tetapi  dalam  hal  ini,  tidak  hanya menerima  apa  adanya  saja,  pasrah  dengan  berpangku  tangan  berusaha  untuk  meningkatkan kesejahteraan hidup dalam kehidupan manusia itu sendiri. Maka islam telah menutup peluang bagi  kemiskinan  kultural  dengan  memberi  kewajiban  mencari  nafkah  bagi  setiap  individu seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah Al-Mulk Ayat 15 “Bahwa Dia-lah yang menjadikan  bumi  ini  mudah  bagi  kamu,  maka  berjalanlah  di  segala  penjuru  dan  makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan” . Menganlisis  dari  ayat  tersebut,  maka  Negara  Indonesia  jika  dilihat  dari  pertumbuhan dan  perkembangan  penduduk  yang  mendiami  Negara  tercinta  Republik  Indonesia  semakin

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Konsep Tanggung Jawab...(Halimahtul, Adawiyah) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 29-38
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147
hari semakin bertambah, dan juga tidak menutup kemungkinan jumlah rakyat miskinpun akan bertambah  bahkan  sampai  kepada  yang  sangat  memperhatinkan  terjauh  dari  kesejahteraan, dengan  arti  kata  tanggung  jawab  Negara/pemerintah  juga  akan  semakin  berat.  Bagaimana solusi untuk  mengeva,uasi kegagalan pemerintah dan Negara dalam melakukan transformasi ekonomi  secara  cepat  yang  dapt  mengurangi  jumlah  kemiskinan  khususnya  di  tanah  air. Dengan  demikian  pemerintah  sebagai  penguasa  dalam  mengambil  kebijakan  secara  islam harus  kembali  kepada  konsep-konsep  Al-Qur‟an  dan  prinsip-prinsip  ajaran  islan  untuk mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat.
Selain  itu  juga  perlu  memahami  bagaimana  proses  kepemimpinan  rasulullah  ketika menyebarkan islam dan meraih kesuksesan dalam berdagang untuk memajukan islam. Umar Bin  Abdul  Azis  misalnya,  dalam  masa  kekhalifahannya  yang  singkat  bisa  meredus kemiskinan bahkan mengentaskan kemiskinan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Sebagai kesimpulan dalam akhir tulisan ini adalah bahwa peraturan hukum internasional tentang  tanggung  jawab  negara  menyangkut  keadaan  sekitar  di  mana  ada  prinsip-prinsip dengan  mana  negara  yang  dirugikan  itu  menjadi  berhak  untuk  mendapat  ganti  rugi  atas kerugian  yang  dideritanya  atau  kerugian  yang  sedang  dialaminya.  Tanggung  jawab  negara telah  dinyatakan  secara  otoritati  untuk  dibatasi  hanya  pada  tanggung  jawab  negara  untuk tindakan-tindakan  yang  salah  menurut  hukum  internasional.  Mengenai  ganti  rugi  yang diperoleh  tergantung  keadaan  kasus  yang  seudang  dialaminya  atau  besarnya  kerugian  yang dideritanya.  Biasanya  negara  yang  dirugikan  akan  berusaha  untuk  mendapatkan  pelunasan melalui  perundingan  diplomatik  dan  jika  hanya  martabatnya  yang  dilukai,  suatu  permintaan maaf yang resmi dari negara yang bertanggung jawab atau suatu jaminan bahwa hal tersebut tidak  akan  terulang  lagi. Selanjutnya  tanggung  jawab  dan  peranan  Negara  (pemerintah) terhadap  kesejahteraan  rakyat  dalam  konsep  islam  tetap  berpedoman  dan  kembali  kepada ajaran  dan  apa  yang  ditegaskan  dalam  Al-Qur‟an  dan  pemerintah  harus  memberikan  yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya sebagai kebijakan dalam menghindari kemiskinan.

## Saran
Meskipun  Tanggung  jawab  negara  telah  dinyatakan  secara  otoritati  untuk  dibatasi  hanya pada  tanggung  jawab  negara  untuk  tindakan-tindakan  yang  salah  menurut  hukum internasional.  Mengenai  ganti  rugi  yang  diperoleh  tergantung  keadaan  kasus  yang  seudang dialaminya  atau  besarnya  kerugian  yang  dideritanya.  Kedepannya  negara  yang  dirugikan untuk  mendapatkan  pelunasan  melalui  perundingan  diplomatik  dan  jika  hanya  martabatnya yang  dilukai,  suatu  permintaan  maaf  yang  resmi  dari  negara  yang  bertanggung  jawab  atau suatu  jaminan  bahwa  hal  tersebut  tidak  akan  terulang  lagi. Selanjutnya  tanggung  jawab  dan peranan  Negara  (pemerintah)  terhadap  kesejahteraan  rakyat  dalam  konsep  islam  tetap berpedoman  dan  kembali  kepada  ajaran  dan  apa  yang  ditegaskan  dalam  Al-Qur‟an  dan pemerintah harus memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya sebagai kebijakan dalam menghindari kemiskinan.

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  (1996). Hukum  Islam:  Pengantar  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika.
Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Boli, M. Sabon. dkk. (1994). Ilmu Negara dan Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Hassan, Ali. (1995). Mengenal Nabi Muhammad Saw. Bandung: Diponegoro.
Hidayat,  Komaruddin.  dkk.  (2008). Pendidikan  Kewarganegaraan  (civics  education) Demokrasi. dan Masyarakat Madani. Jakarta:  ICCE UIN Husein,  Syahruddin.  (1998). Pengantar  Ilmu  Hukum .  KSHM:  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara.
J, G. Starke. (1989). Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Kansil.  (1976). Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia. Jakarta:  PN.  Balai Pustaka.
Kusumaatmadja,  Muchtar. (1989). Pengantar Hukum Internasional . Bandung: Binacipta.
Lubis, M Solly. (1990). Ilmu Negara. Bandung: Mandar Maja.
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Parthiana, I wayan. (1990). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju.
Perwataatmadja,  Karnaen.,  &  Syafii‟I,  Antonio.  M.  1999. Apa  dan  Bagaimana  bank  Islam (seir ekonomi). Yogyakrta: PT. Dana Bakti Prima Yasa Sanwani, Mohd.dkk. (1992). Hukum Internsional Suatu Pengantar. KSHM: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Seokanto, Sorejono & Muji, Sri. 1996. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Seokanto,  Sorejono  &  Muji,  Sri.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Tasrif,  S.  (1987). Hukum  Internasional  Tentang  Pengakuan  Dalam  Teori  dan  Praktek. Bandung: Abardin.