Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERAN KAMPUS SEBAGAI UPAYA NON PENAL DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Muhamad Romdoni 1 1 Fakultas Hukum Universitas Primagraha Email: muhammadromdonni@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  find  out  how  the  campus  actions  as  a  non-penal  effort  in eradicating narcotics abuse. By using the normative juridical method, namely reviewing the norms in positive law, the approach in this research  is  statutory  and  uses  secondary  material  as  a  source  in research. It can be concluded that the campus as an educational environment if you want to produce outstanding graduates, must take good care of the behavior of its students, both academic and non- academic. In the non-academic field, campuses can ensure that their students are free from narcotics abuse by making preventive efforts (non-penal efforts) as a follow-up to the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 campuses can carry out several non-penal efforts including legal advocacy, formation of cadres, information dissemination and reporting.
Keywords : campus, non penal, abuse, narcotics.

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tindakan kampus sebagai upaya non- pidana  dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkotika.  Dengan  menggunakan  metode  yuridis normatif, yaitu mengkaji norma-norma dalam hukum positif, pendekatan dalam penelitian ini bersifat hukum  dan  menggunakan  bahan  sekunder  sebagai  sumber  dalam  penelitian.  Dapat  disimpulkan bahwa kampus sebagai lingkungan pendidikan jika ingin menghasilkan lulusan yang berprestasi, harus menjaga  perilaku  mahasiswanya,  baik  akademik  maupun  non  akademik.  Di  bidang  non  akademik, kampus  dapat  memastikan  bahwa  mahasiswanya  bebas  dari  penyalahgunaan  narkotika  dengan melakukan upaya preventif (upaya non-pidana) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  kampus  dapat  melakukan  beberapa  upaya  non-pidana  termasuk advokasi hukum, pembentukan kader, diseminasi informasi dan pelaporan.
Kata kunci : kampus, non pidana, penyalahgunaan, narkotika.

## PENDAHULUAN
Kejahatan  narkotika  menjadi  agenda  penting  diluar  kejahatan-kejahatan  lainnya  di berbagai negara di dunia baik negara berkembang bahkan negara maju sekalipun. Pentingnya menyelesaikan permasalahan kejahatan narkotika ini dikarenakan kejahatan ini sudah masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ), akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat  suatu  negara  yang  menyalahgunakan  narkotika  dapat  menimbulkan  berbagai permasalahan  baik  kesehatan,  ekonomi,  social  dan  budaya.  Berdasarkan  data  yang dikeluarkan  oleh  World  Drug  Report  UNODC  pada  tahun  2020  terdapat  berkisar  269  juta orang di dunia menyalahgunakan narkotika. Angka ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dari laporan sebelumnya yang mencatat kenaikan sebesar 30%.  Selain angka penyalahguna
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
narkotika yang melonjak tinggi, UNODC melaporkan terdapat lebih dari 950 jenis temuan zat baru  yang  tentunya  di  tahun-tahun  berikutnya  bisa  bertambah  lebih  banyak  lagi,  hal  ini membuat setiap negara harus benar-benar serius dalam memerangi kejahatan ini.
Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang  tidak  luput  dari permasalahan  narkotika.  Sebagai  langkah  konkrit  untuk  menanggulanginya  Indonesia membentuk badan khusus penanggulangan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  BNN  pada  tahun  2017  penyalahguna  narkotika  di Indonesia mencapai angka 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun, angka tersebut terus bertambah pada tahun 2019 mencapai angka 3,6 juta jiwa dimana pada tahun 2018 pun mencatat  2,29  juta  penyalahguna  narkotika  adalah  kelompok  pelajar.  Angka  pengguna penyalahguna  narkotika  ini  tentunya  akan  terus  bertambah  jika  pemerintah  tidak  serius dalam menghadapi permasalahan ini. Tingginya angka penyalahguna di Indonesia tidak lain akibat  dari  wilayah  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  mempermudah  masuknya peredaran gelap narkotika ke berbagai provinsi-provinsi di Indonesia.
Provinsi yang turut menyumbang tingginya penyalahguna narkotika di Indonesia salah satunya  adalah  Provinsi  Banten.  Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh  Polda  Banten mencatat sebanyak 929 orang yang menjadi tersangka pada tahun 2019, jika melihat laporan pada  tahun  sebelumnya  yang  hanya  644  perkara  menunjukan  terdapat  kenaikan  pada kejahatan penyalahgunaan narkotika di provinsi Banten. Barang bukti yang diamankan oleh pihak Polda Banten mencatat 3,7kilogram sabu, 234kilogram ganja, 627 tembakau gorilla, 201 butir zenith, 36 butir ekstasi, 42 butir psikotropika dan 494.927 butir obat-obatan keras.
Semakin  bertambahnya  angka  penyalahguna  narkotika  setiap  tahunnya  terutama dikalangan  generasi  muda,  mengharuskan  pemerintah  untuk  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan  yang  lebih  strategis  dan  tepat  sasaran  guna  menurunkan  tingkat  penyalahguna narkotika.  Para  penerus  bangsa  yang  nantinya  akan  memegang  tongkat  estafet  dari  para pemimpin bangsa tentunya menjadi fokus utama dalam pengamanan dan pencegahan dari pengaruh  obat-obatan  berbahaya.  Sebagian  besar  dari  mereka  berada  dalam  lingkungan Pendidikan  yang  tentunya  akan  mempermudah  penanggulangan  narkotika  dengan  sarana non  penal, hal  ini  karena  lingkungan  pendidikan  terutama  ditingkat  perguruan  tinggi  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
nantinya  melahirkan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten,  mampu  bersaing  dan  berdaya guna sehingga diharapkan dapat meraih masa depan yang gemilang bebas narkotika.
Namun  kendala  yang  dihadapi  Pemerintahan  Indonesia  melalui  Badan  Narkotika Nasional  dalam  menindak  pelaku  tindak  pidana  narkotika  salah  satunya  adalah  minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam membantu mengungkap tindak pidana narkotika yang ada di  lingkungan  sekitarnya,  akibat  rasa  takut  yang  timbul  dari  kemungkinan  ancaman keselamatan  diri  dan  keluarga  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Untuk  menghasilkan lulusan  yang  gemilang  pihak  universitas  tentunya  harus  turut  andil  memainkan  perannya sebagai  lembaga  pendidikan  untuk  memastikan  lulusannya  mempunyai  kompetensi  tinggi yang bebas narkotika.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  aktivitas  ilmiah  yang  mendasarkan  pada  metode, sistemaika  dan  pemikiran  tertentu  yang  memiliki  tujuan  untuk  mempelajari  sesuatu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  cara  menganalisisnya.  Metode  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif,  yaitu penelitian yang  memfokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah atau  norma-norma  pada ius  constitutum .  Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach ),  penggunaan  pendekatan  undang- undang bertujuan untuk mempelajari implementasi norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum atau hukum yang senyatanya. Penelitian ini mengunakan data sekunder  dimana  data  sekunder  melingkupi  dokumen  resmi,  buku-buku  perpustakaan, peraturan  perundang-undangan,  artikel-artikel,  karya  ilmiah  serta  dokumen  lain  yang berkaitan dengan materi penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika
Kejahatan terhadap narkotika mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan terhadap kejahatan narkotika yang hingga saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika).  Dengan adanya undang-undang ini berarti segala bentuk kejahatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
narkotika menggunakan UU Narkotika sebagai landasan normatifnya sehingga UU Narkotika masuk  kedalam  ranah  pidana  khusus  yang  berbeda  pengaturannya  seperti  pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan lainnya yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU Narkotika yang terdiri dari 17 BAB dan 155 Pasal mengatur berbagai ketentuan terkait narkotika.
Pasal  1  angka  15  UU  Narkotika  menyebutkan  bahwa  “Penyalah  Guna  adalah  orang yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan  hukum” para  penyalahguna  yang menggunakan  narkotika  ini  mengharapkan  tidak  lain  dari  efek  yang  ditumbulkan  pasca penggunaan obat terlarang ini diantaranya:
1. Depresan berfungsi menekan fungsi system syaraf pusat sehingga menimbulkan efek bagi sang pengguna menjadi lebih tenang;
2. Stimulan,  berfungi  menstimulasi  fungsi  system  syaraf  pusat  sehingga  menimbulkan efek bagi sang pengguna menjadi lebih semangat;
3. Halusinogen, yaitu mengaburkan fungsi system syaraf pusat sehingga menimbulkan efek bagi sang pengguna menjadi sulit berkonsentrasi (berhalusinasi)
Sanksi  bagi  para  pelaku  penyalahguna  narkotika  telah  diatur  adalm  Pasal  111  sampai dengan Pasal 147 UU Narkotika. Sanksi yang bisa dikenakan mulai dari pidana penjara seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN.Tng.  Terdakwa  atas  nama  Daniel  Ilsa  Agusta  als  Betet  Bin  Satiri dinyatakan secara sah dan tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0.0458 gram. Akibat dari perbuatannya itu  terdakwa Daniel Ilsa Agusta als Betet Bin Satiri di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun
Selain pidana penjara, sanksi terberat bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah hukuman mati seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 67/PID/2012/PT.BTN.  Terdakwa  atas  nama  Gareth  Dane  Cashmore  warga  negara  Inggris tersebut diajutihi pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, golongan I dalam  bentuk  bukan  tanaman.  Namun  bagi  para  penyalah  guna  narkotika  pengaturanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
terdapat dalam Pasal 127 1 UU Narkotika yang berbunyi:
(1) “ Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 2 (dua) tahun;
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
(3) Dalam  hal  Penyalah  Guna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dibuktikan atau  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika  Penyalah  Guna  tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ”.
Berdasarkan  pada  Pasal  127  UU  Narkotika  diatas  dapat  terlihat  jelas  pemidanaan terhadap para penyalahguna narkotika terbagi kedalam 2 (dua) jenis sanksi, pertama pidana penjara  dengan  berbeda-beda  lamanya  tergantung  pada  jenis  golongan  narkotika  yang disalahgunakan, kedua penjatuhan  sanksi  rehabilitasi  bagi  penyalahguna.  Hal  ini  guna mengembalikan  kembali  para  penyalahguna  narkotika  agar  tidak  kecanduan  obat-obatan terlarang sejalan dengan tujuan pidana menurut Aquinas sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej  dalam  bukunya  prinsip-prinsip  hukum  pidana  menyatakan  bahwa  teori  rehabilitasi bertujuan  dalam  rangka  memperbaiki  terpidana  supaya  pada  saat  kembali  ke  masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya.
Kebijakan Non Penal Dalam Hukum Pidana
Kebijakan kriminal menurut Sudarto dalam arti yang sangat luas adalah keseluruhan kebijakan  yang  dialkukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan  resmi,  yang  bertujuan untuk penegakan norma-norma sentral (penanggulangan kejahatan) dari masyarakat. Politik penegakan  hukum  dalam  arti  luas  ( Law  Enforcemen  Policy )  merupakan  irisan  dari  Politik kriminal yang kesemunya merupakan politik social ( social policy ) atau usaha dari masyarakat
1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
maupun negara untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk menacapai kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini dapat dilihat dari skema berikut.
Skema 1.1 Social Policy dalam Hukum Pidana
Dari  skema  diatas  dapat  terlihat  bahwa  kebijakan  hukum  pidana  ( criminal  policy ) terbagi kedalam 2 (dua) cara, pertama melalui sarana penal atau yang dikenal sebagai upaya penegakan hukum pidana, dan kedua dengan sarana non-penal yang dapat dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat melaukan penyuluhan hukum. Dalam menegakan hukum terdapat 3 (tiga) elemen yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum ( rechtgssicherheit ), kemanfaatan ( zueckmassigkeit ), dan keadilan ( gerechttigkeit ). Pada sarana penal penegakan hukum ( law enforcement ) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat sanksi pidana penjara dan rehabilitasi baik sosial maupun medis bagi penyalahguna narkotika sesuai dengan Pasal 127 UU Narkotika.
Selain  melalui  penegakan  hukum  pidana  (upaya  penal),  untuk  menanggulangi permasalahan  penyalahguna  narkotika  dibutuhkan  pula  upaya  non  penal.  Upaya  ini  dapat direalisasikan  sesuai  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  (INPRES)  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  Tahun  2018-2019.  Melalui  program Pencegahan,  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  (P4GN)  ini pemerintah mengharapkan kerjasama dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika melalui peran aktif masyarakat untuk menentang peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya program  P4GN  ini  mempunyai  dua  titik  fokus  yakni, pertama menekan  atau  mengurangi permintaan ( demand reduction ), kedua pengawasan sediaan atau menekan atau mengurangi
Social Policy Social Welfare Policy Goal SW/SD Social Defence Policy Criminal Policy
Penal Non Penal
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pasokan ( supply control ).

## Peran Kampus dalam Pemberantasan Narkotika
Untuk  dapat  meraih  masa  depan  yang  gemilang,  diperlukan  wadah  yang  dapat memproduksi sumber daya manusia yang unggul.  Wadah atau tempat itu tidak lain adalah kampus.  Sumber daya  manusia  yang unggul  diharapkan lahir  dari  kampus,  karena  kampus memegang  peranan  yang  sangat  besar.  Hal  ini  dikarenakan  kampus  diharapkan  mampu menjaga  generasi  muda  agar  terhindar  dari  bahaya  narkotika.  Sebagaimana  keterangan  di muka bahwa penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun terus menunjukan kenaikan angka penggunanya yang sebagian besar berada di usia produktif.
Lingkungan  Pendidikan  adalah  lingkungan  produktif  untuk  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK).  Namun  lingkungan  tersebut  dapat  tercoreng  jika penghuninya  sudah  mengenal  dan  menggunakan  obat-obatan  terlarang.  Sesuai  INPRES Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara:
1. Peningkatan kampanye publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
2. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
3. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika
Untuk mengimplementasikan pencegahan sesuai Inpres No. 6 Tahun 2018 mempunyai beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  kampus  dalam  mendukung  untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika diantaranya;
1. Advokasi  Hukum,  adalah  kelanjutan  dari  P4GN  di  bidang  pencegahan  melalui instansi pemerintah serta masyarakat;
2. Diseminasi Informasi, adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok tertentu guna  mendapatkan  informasi  tentang  bahaya  penyalahgunaan  narkotika  yang akhirnya dapat dimanfaatkan;
3. Pembentukan Kader, adalah seorang atau sekelompok orang yang telah memiliki informasi  dari  hasil  diseminasi  untuk  turut  andil  dalam  melaksanakan  hak  dan tanggungjawab dalam pemberantasan penyalahguna narkotika; dan
4. Pelaporan,  bagi  mereka  yang  telah  kecanduan  narkotika  guna  mendapatkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tindakan rehabilitasi sesuai Pasal 54 UU Narkotika
Terkait  dengan  pelaporan,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  BNN  grafik  pelaporan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menurun, hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan penanganan bagi mereka yang telah kecanduan narkotika, yang mereka ketahui hanya sanksi. Padahal jika merujuk pada Pasal 54 UU Narkotika Pecandu narkotika  wajib  mendapatkan  tindakan  rehabilitasi.  Grafik  pelaporan  kasus  narkotika  di wilayah hukum Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Gambar 1.1 Pelaporan Kasus Narkotika per Tahun di Indonesia

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) hal tersebut  dikarenakan  dampak  dari  kejahatan  ini  dapat  merusak  generasi  penerus  bangsa. Sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika ini terdapat 2 (dua) sarana yakni: pertama upaya penal dengan penegakan hukum pidana melalui sanksi penjara hingga pidana mati. Kedua sarana non penal atau dengan upaya prefentif sebelum kejahatan itu  terjadi  sebisa  mungkin  ditanggulangi.  Upaya  non penal dapat  dilakukan  oleh siapa saja terlebih  oleh  kampus  sebagai  lingkungan  Pendidikan  yang  akan  menghasilkan  lulusan gemilang. Upaya-upaya yang dapat dilakukan kampus diantaranya: pertama advokasi hukum, kedua diseminasi informasi, ketiga pembentukan kader dan keempat pelaporan.

## Saran
1. Untuk  pemerintah  agar  lebih  memperhatikan  upaya non  penal sebagai  sarana pemberantasan penyalahguna narkotika karena upaya penal saja tidak cukup bahkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
berakibat pada overcrowded nya lapas-lapas oleh narapidana narkotika;
2. Untuk pihak kampus dapat melakukan deteksi dini bagi para mahasiswanya dengan test  urine guna  mengetahui  penyalahgunaan  narkotika  dan  dapat  menentukan langkah  selanjutnya  yaitu  pelaporan  kepada  pihak  terkait  agar  penyalah  guna mendapatkan tindakan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
BNN. Data  Statistik  Kasus  Narkoba . https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik- kasus-narkoba/ diakses pada Senin 14 Juni 2021.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  [ Wetboeak  van  Straftrecht ].1976.  diterjemahkan  oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita.
Hiariej, Eddy O.S. 2015. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publishing.
Indonesia. Undang-Undang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Nomor 143 Tahun 2009.
TLN Nomor 5062.
Mertokusumo,  Sudikno.  2010. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar. Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka
Purwoto,  Adhi  Prasetya  Handono,  Sularto.  2013.  " Kebijakan  Non  Penal  dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika ." Diponegoro Law Review , vol. 2, no. 3, pp. 1- 15
Rifai,  Bahtiar  2019. 928orang  Jadi  Tersangka  Narkoba  Selama  2019  di  Banten,  Terbanyak Pengangguran. https://news.detik.com/berita/d-4816919/928-orang-jadi-tersangka- narkoba-selama-2019-di-banten-terbanyak-pengangguran diakses pada senin, 14 Juni 2021.
Romdoni, Muhamad. 2019. Overview on The Role of National Anti-Narcotics Agency and The Constraints  of  Law  Enforcement  Baed  on  Criminal  Law  Number  35  of  2009  on Narcotics. Nternational Journal of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 11.
Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni: Bandung.