## Penataan Ruang Peruntukan Industri Presfektif Kajian Implementasi Kebijakan di Kabupaten Subang
Kalfajrin Kurniaji 1 Universitas Nusa Putra kalfajrin.kurniaji@nusaputra.ac.id
Sarah Mutmainah 2 Universitas Padjadjaran sarahmutmainah@gmail.com
Ade Suparman 3 Universitas Subang Suparmanade09@gmail.com

## Abstrak
Penulisan  ini  mengenai  proses  pelaksanaan  pembangunan  industri  melalui implementasi  kebijakan  penataan  ruang  peruntukan  industri.  Bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  implementasi  kebijakan  penataan  ruang peruntukan  industri.  Metode  penelitian  yang  digunakan  melalui  pendekatan kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  implementasi  kebijakan penataan  ruang  peruntukan  industri  terdapat  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  program  yaitu  faktor  internal  yang  terdiri  dari  ukuran  dan  tujuan kebijakan,  sumberdaya  pelaksana,  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap  para pelaksana, komunikasi antara organisasi terkait dengan organisasi lain, dan adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan, dan faktor eksternal yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Industry, Subang

## Abstract
This  writing  is  about  the  process  of  implementing  industrial  development  through  the implementation of industrial spatial planning policies. Aims to find out and analyze how the implementation  of  industrial  spatial  planning  policies.  The  research  method  used  is  a qualitative approach. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the spatial planning policy for industrial designation has factors that influence the success of the  program,  namely  internal  factors  consisting  of  the  size  and  objectives  of  the  policy, implementing  resources,  characteristics  of  implementing  agents,  attitudes  of  implementers, communication  between  organizations  related  to  other  organizations,  and  commitment. together  from  the  policy  implementing  apparatus,  and  external  factors  consisting  of  social, economic, and cultural conditions of the community.
Keywords: Policy Implementation, Industry, Subang

## Pendahuluan
Perkembangan  industri  membawa  pengaruh  yang  besar  dan  pengelolaan pembangunan  industri  dalam  suatu  kawasan  yang  tertata  sekaligus  diharapkan menjadi  pendorong  kemajuan  ekonomi  daerah  serta  mampu  mengatasi  masalah angka  pengangguran  sehingga  perkembangan  industri  pun  sangat  didukung  dan diupayakan.
Keberadaan  kawasan  industri  merupakan  strategi  pengembangan  investasi melalui  pusat  pertumbuhan  industri  ( Growth  Center ).  Strategi  ini  menekankan pentingnya  penyediaan  lahan  dan  fasilitas  infrastruktur  terencana  dan  terpadu. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri pada awalnya dilakukan oleh pemerintah  yang  dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Program  ini sebagai  upaya  untuk  mengatasi  berbagai  masalah  yang  dihadapi  oleh  pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan meningkatnya perkembangan industri seperti dampak  lingkungan,  keterbatasan  infrastruktur  dan  perkembangan  kawasan pemukiman  yang  berdekatan  dengan  lokasi  operasinya  industri  serta  kesulitan mendapatkan lahan dan proses perizinan.
Pembangunan industri telah diatur oleh rencana tata ruang wilayah (RTRW), dengan  tujuan  mengatur  dan  membatasi  pemanfaatan  ruang  atau  wilayah  agar terstruktur  dan  tidak  menimbulkan  dampak  negatif.  Secara    kontradiktif kecenderungan  pembangunan  tata  ruang  belum  mampu  memenuhi  ketentuan undang-undang. RTRW belum dapat berperan efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan,  ditandai  dengan  masih  banyaknya  pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan alokasi peruntukan ruang aktivitas dibidang industri. Penataan ruang itu sendiri merupakan proses tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya  banyak  terjadi  pengalihan  fungsi  lahan pertanian  menjadi  kawasan  lain,  yakni  salah  satunya  menjadi  kawasan  industri. Dalam  hal  ini  memperlihatkan  sikap  para  pelaksana  atau  instansi  yang  terkait berbeda pandangan atau pendapat dengan kebijakan pemerintah tersebut sehingga proses pembangunan industri pun tetap di laksanakan.
Dalam pembangunan industri tersebut terlihat kurangnya koordinasi antara instansi terkait dengan instansi lain karena pada dasarnya instansi terkait atau Dinas Tata  Ruang  hanya  menerima  permohonan  izin  untuk  melakukan  pembangunan perumahan.
Kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang dan alih fungsi lahan merupakan kebutuhan  yang  sangat  penting  dalam  upaya  penataan  serta  pengaturan kecenderungan  penggunaan  lahan.  Lebih  dari  itu  diharapkan  penataan  ruang mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian dalam suatu wilayah guna menjaga keseimbangan lingkungan.
Alih  fungsi  lahan  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduk  di  wilayah  sekitar  dan  guna  menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, akan tetapi alih fungsi lahan tersebut akan memberikan  dampak  lain  bagi  sektor  pertanian,  dan  lagi  bila  sektor  pertanian
tersebut adalah lahan pertanian yang begitu produktif.
Hal  alih  fungsi  lahan  tersebut  terjadi  di  wilayah  Kelurahan  Karanganyar Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang,  yang  merubah  lahan  pertanian  menjadi kawasan industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Kecamatan Subang memiliki produktivitas padi sawah dengan luas 58,84 Ha dengan hasil produksi 27,032 Ton kemudian pada saat ini menyusut menjadi 54.34 Ha dengan  hasil  produksi  19.867  Ton,  apabila  terus  menerus  mengalami  penyusutan maka produksi hasil pertanian pun akan ikut berkurang dan menimbulkan masalah lain.
Lahan  pertanian  tersebut  merupakan  lahan  pertanian  yang  produktif  dan merupakan sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar. Memang lahan pertanian tersebut  hanya  sebagian  kecil  yang  berada  di  kecamatan  Subang  karena  sebagian besar  kecamatan  Subang  merupakan  kawasan  perkotaan  dan  alih  fungsi  lahan pertanian  menjadi  kawasan  industri  hanya  terjadi  di  Kelurahan  Karanganyar  saja tetapi  dampak  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  kawasan  industri  akan mempersulit  sebagian  warga  sekitar  untuk  mencari  mata  pencahariannya,  karena sebagian masyarakat sekitar bermata pencaharian sebagai petani.
Memang hanya sebagian kecil saja masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani  akan  tetapi  masyarakat  tersebut  akan  hilang  mata  pencahariannya  dalam memperoleh  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tuntutan  hidup  keluarga mereka sehari-hari yang semakin tinggi.
Pembangunan kawasan industri sebaiknya tidak memberikan dampak negatif atau  merugikan  sektor  lain,  pembangunan  kawasan  industri  juga  sebaiknya  tidak mengorbankan lahan pertanian yang begitu produktif karena masih ada lahan-lahan lain yang tidak begitu produktif di wilayah lainnya.
Di  sisi  lain  pembangunan  kawasan  industri  memang  dapat  menciptakan lapangan  pekerjaan  yang  cukup  banyak  untuk  masyarakat  dan  akan  mengurangi angka  pengangguran,  namun  suatu  perusahaan  tidak  akan  merekrut  sumber  daya manusia (SDM) begitu saja karena perusahaan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif.
Pemerintah  di  tuntut  agar  dapat  membuat  suatu  kebijakan  yang  tepat  guna bagi masyarakat dan kemudian dapat di implementasikan sesuai dengan ketentuan yang  terkandung  isi  dari  kebijakan  tersebut,  hal  ini  dilakukan  agar  tujuan  dari kebijakan tersebut bisa tercapai dan diharapkan dapat memberikan dampak positif atau sebuah perbaikan dan perubahan keadaan bagi masyarakat.
Proses  implementasi  kebijakan  mengenai  pembangunan  kawasan  industri terdapat penyelewengan karena sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Subang  bahwa  lahan  pertanian  tidak  boleh  di  alih  fungsi  kan  menjadi  kawasan industri tetapi pada kenyataannya hal tersebut masih saja dilakukan.

## Kerangka Teori
Alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  kawasan  industri  bertujuan  untuk menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  lebih  luas  sehingga  dapat  menekan  angka pengangguran, melihat jumlah penduduk yang begitu besar dan untuk memenuhi kebutuhan taraf hidup masyarakat.
Pembangunan  kawasan  industri  telah  di  atur  oleh  pemerintah  setempat
dengan  dibuatnya  rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW)  yang  berfungsi  untuk menentukan penataan suatu wilayah termasuk kawasan industri.
Implementasi kebijakan merupakan suatu kebijakan yang di ambil pemerintah setempat  dari  peraturan  daerah  (PERDA)  mengenai  rencana  tata  ruang  wilayah (RTRW)  yang  telah  dibuat.  Akan  tetapi  implementasi  kebijakan  penataan  ruang peruntukan  industri  Kabupaten  Subang  sedikit  menyimpang  dengan  kebijakan pemerintah  yang  telah  dibuat  dan  kurangnya  koordinasi  antara  instansi  terkait dengan  instansi  lain  sehingga  Implementasi  yang  di  lakukan  para  pelaksana  pun kurang berjalan optimal. Melihat dari indikator masalah yang ada bahwa teori yang sesuai  untuk  mengukur  proses  implementasi  kebijakan  berjalan  dengan  baik  dan tepat sasaran menggunakan rumusan Van Meter dan Van Horn  menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008:142-144) mengatakan bahwa ada enam variabel yang akan  mempengaruhi  proses  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Enam  variabel tersebut adalah :

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk  dilaksanakan  di  level  warga,  maka  agak  sulit  memang  merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia.  Manusia  merupakan  sumberdaya yang  terpenting  dalam  menentukan  suatu  keberhasilan  proses  implementasi. Tahap-tahap  tertentu  dari  keseluruhan  proses  implementasi  menuntut  adanya sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan  pekerjaan  yang diisyaratkan  oleh  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  secara  politik.  Tetapi  ketika kompetensi  dan  kapabilitas  dari  sumberdaya  itu  nihil,  maka  kinerja  kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.  Selain itu, cakupan  atau  luas  wilayah  implementasi  kebijakan  perlu  juga  diperhitungkan manakala  hendak  menentukan  agen  pelaksana.  Semakin  luas  cakupan implementasi  kebijakan,  maka  seharusnya  semakin  besar  pula  agen  yang dilibatkan.
4. Sikap Para Pelaksana
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  (agen)  pelaksana  akan  sangat  banyak mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang  mengenal  betul  persoalan  dan permasalahan  yang  mereka  rasakan.  Tetapi  kebijakan  yang  akan  implementor pelaksanaan  adalah  kebijakan  dari  atas  ( top  down )  yang  sangat  mungkin  para pengambil  keputusannya  tidak  pernah  mengetahui  (bahkan  tidak  mampu
menyentuh)  kebutuhan,  keinginan,  atau  permasalahan  yang  warga  ingin selesaikan.
5. Komunikasi Antar Organisasi Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam  suatu  proses  implementasi,  maka  asumsinya  kesalahan-kesalahan  akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna nilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah  ditetapkan.  Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  tidak  kondusif dapat  menjadi  biang  keladi  dari  kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan. Karena  itu,  upaya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  harus  pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:8).
Penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  kualitatif  ini melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari  para  partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. (Creswell, 2010:4-5).

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Rusli,  2013:84)  implementasi  kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu umum atau pribadi (atau kelompok) yang diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  yang  ditetapkan  dalam  keputusan  kebijakan sebelumnya.
Dalam  perspektif  ini,  bagi  para  pelaksananya,  implementasi  atau  program harus dipahami dan kemudian dinilai dari hasil yang diraih setelah sebuah program atau kebijakan itu dilaksanakan.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Agustino,  2008:142-144)  mengatakan bahwa  ada  enam  variabel  yang  akan  mempengaruhi  proses  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Variabel  tersebut  adalah  Ukuran  dan  tujuan  kebijakan, Sumberdaya,  Karakter  agen  pelaksana,  sikap  para  pelaksana,  Komunikasi  antar organisasi, dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam implementasi, ukuran dan tujuan kebijakan harus realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan itu sendiri. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu berat untuk dilaksanakan di level masyarakat, maka sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan  berhasil.  Perlu  ada  indikator-indikator  pencapaian  target  dapat  menilai sejauh mana ukuran-ukuran dan dasar tujuan kebijakan telah direalisasikan.
Dalam  implementasi  kebijakan  penataan  ruang  peruntukan  industri  di Kelurahan  Karanganyar  Kecamatan  Subang  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  tersebut harus  benar-benar  diidentifikasi  dan  dipertimbangkan  dampak  dan  manfaat  yang akan  timbul  bagi  masyarakat  sehingga  proses  implementasi  tersebut  dapat  benar- benar  tepat  dan  berhasil,  dan  pelaksana  kebijakan  mengikuti  acuan  dari  kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang.
Tujuan  dilakukannya  pembangunan  industri  wilayah  tersebut  untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan membuka peluang usaha bagi masyarakat  sekitar.  Pembangunan  industri  di  Kelurahan  Karanganyar  Kecamatan Subang terkait pembangunannya yang dilakukan di atas lahan pertanian dianggap masih wajar karena dilihat dari keefektifitasan dan lokasi tersebut tidak ada ketentuan resmi tentang lokasi lahan pertanian abadi. Pembangunan industri yang dilakukan di atas  lahan  pertanian  kurang  baik  bagi  masyarakat,  karena  dapat  menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat sekitar.
Konsep ukuran dan tujuan kebijakan yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Tata  Ruang,  Permukiman,  dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam menentukan lokasi pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tidak optimal, hal tersebut terlihat dari tidak memperhatikannya pelaksana kebijakan akan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan  industri  tersebut.  Pelaksana  kebijakan  dalam  menentukan  lokasi pembangunan  industri  tersebut  menyalahi  ketentuan  dari  Peraturan  Daerah  No.  3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031.

## Sumberdaya
Sumberdaya  merupakan  faktor  pendorong  keberhasilan  implementasi kebijakan  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  proses  implementasi  kebijakan, keberhasilan tersebut tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang telah tersedia.
Manusia merupakan salah satu sumberdaya yang penting dalam menentukan suatu  keberhasilan  proses  implementasi.  Implementasi  menuntut  adanya sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politis.
Sumberdaya lain yang perlu diperhatikan adalah sumberdaya finansial karena ketika  sumberdaya  manusia  yang  kompeten  telah  tersedia  sedangkan  sumberdaya finansial  melalui  anggaran  tidak  tersedia,  maka  untuk  merealisasikan  apa  yang hendak  dituju  oleh  kebijakan  menjadi  persoalan.  Pegawai  Dinas  Tata  Ruang Kabupaten  Subang  memiliki  pegawai  yang  cukup  memenuhi  standar  atau berkompeten dalam menjalankan kerja dinas.
Dana untuk melaksanakan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten
Subang  diperoleh  dari  anggaran  dasar  pendapatan  belanja  daerah  (APBD),  dan kemudian  penjelasan  di  atas  menyatakan  bahwa  anggaran  yang  diberikan  masih kurang memadai untuk melaksanakan tugas Dinas dan dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang. selain itu, koordinasi yang kurang baik dengan satuan kerja  perangkat  dinas  dan  koordinasi  dengan  instansi  lain  menjadi  alasan  lainnya yang dianggap dapat menghambat proses implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang.
Jika memperhatikan konsep sumberdaya kebijakan seperti yang diungkapkan oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dinas  tata  ruang, permukiman  dan  kebersihan  Kabupaten  Subang  dalam  menjalankan  kebijakan peraturan daerah no 03 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011- 2031 tidak memiliki sumberdaya yang baik dan memadai, baik sumberdaya manusia maupun  sumberdaya  finansial,  seperti  ketidakmampuan  para  pelaksana  kebijakan berkoordinasi  dengan  satuan  kerja  perangkat  dinas  dan  instansi  lain,  kemudian sumberdaya finansial yang terbatas sebagai alasan dalam kurang maksimalnya dinas tata  ruang,  permukiman  dan  kebersihan  Kabupaten  Subang  dalam  menjalankan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Menurut Van Meter dan Van Horn pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi  formal  yang  akan  terlibat  dalam  pengimplementasian  kebijakan  publik. Hal  tersebut  sangat  penting  karena  kinerja  implementasi  kebijakan  publik  akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
Dalam  hal  ini  penulis  menjelaskan  bahwa  organisasi  yang  terlibat  dalam mengimplementasikan  suatu  implementasi  kebijakan  mempunyai  peranan  penting untuk  mengukur  suatu  keberhasilan  atau  tidaknya  implementasi  yang  telah dilakukan.
Implementasi  kebijakan  pembangunan  industri  di  Kelurahan  Karanganyar Kecamatan  Subang  Dinas  Tata  Ruang,  Permukiman,  dan  Kebersihan  Kabupaten Subang  melibatkan  organisasi  lain  agar  sasaran  dan  tujuannya  dapat  tercapai. Pandangan  dari  masyarakat  tidak  tahu  pasti  organisasi  atau  dinas  apa  saja  yang terlibat dalam proses pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang,  masyarakat  hanya  menilai  yang  melaksanakan  pembangunan  industri  di wilayah tersebut adalah Dinas Perijinan Kabupaten Subang dan Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang.
penulis  menjelaskan  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  penataan  ruang peruntukan  industri  di  Kelurahan  Karanganyar  Kecamatan  Subang  Dinas  Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang harus melibatkan organisasi lain untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  konsep  yang  diungkapkan  Van  Meter  dan  Van Horn mengenai karakteristik agen pelaksana dimana dalam konsepnya menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan, pelaksana kebijakan harus melibatkan organisasi lain, guna implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

## Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi)
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  sikap  penerimaan  dan  penolakan  dari (agen)  pelaksana  akan  sangat  banyak  mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya kinerja  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  tersebut  mungkin  terjadi  oleh  karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul  persoalan  dan  permasalahan  yang  mereka  rasakan,  terkadang  para  pembuat kebijakan  tidak  mengetahui  betul  akan  kebutuhan,  keinginan,  dan  permasalahan yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat.
Pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang untuk memberikan peluang pekerjaan yang lebih luas sehingga angka pengangguran pun akan berkurang. Dalam pembuatan kebijakan, mungkin saja terjadi para pengambil keputusan  tidak  mengetahui  atau  memahami  akan  kebutuhan,  keinginan  dan permasalahan  dari  masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut  tidak  memberikan perbaikan keadaan pada masyarakat. Kebijakan yang seharusnya diberikan bukanlah pembangunan industri melainkan bantuan yang berhubungan dalam hal pertanian agar dapat membantu masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani.
Berdararkan konsep sikap/kecenderungan agen pelaksana (disposisi) seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn maka dapat dikatakan bahwa Dinas tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam menentukan lokasi pembangunan  industri  di  Kelurahan  Karanganyar  Kecamatan  Subang  yang dilakukan  di  lahan  pertanian  bertolak  belakang  dengan  masyarakat  sekitar  yang berprofesi  sebagai  petani  atau  buruh  tani.  Hal  tersebut  tidak  akan  terjadi  apabila pelaksana kebijakan dalam menentukan lokasi pembangunan industri tersebut tidak menyalahi aturan atau menyimpang dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 yaitu tidak dibangunnya industri di lahan pertanian produktif.

## Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksana
Menurut Van Meter dan Van Horn, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan kecil kemungkinan untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.
Sangat penting adanya komunikasi pada saat proses implementasi kebijakan. Komunikasi di dalam maupun antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang  kompleks  dan  tidak  mudah.  Para  komunikator  harus  dapat  memahami informasi  dengan  baik  dan  benar,  sehingga  interpretasi  yang  diberikan  terhadap sumber informasi konsisten dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dimaksud.
Kebijakan  Pembangunan  industri  di  Kecamatan  Subang  dibuat  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan  Kabupaten  Subang  dan  menjalin  komunikasi  antar  stakeholder  yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
Sebelum  dilakukan  pembangunan  industri  di  Kelurahan  Karanganyar Kecamatan Subang masyarakat setempat tidak mengetahui langsung atau tidak ada proses  sosialisasi  antara  pelaksana  kebijakan  dengan  penerima  kebijakan  tentang pembangunan  industri  di  lokasi  tersebut,  masyarakat  mengetahui  akan dilaksanakannya  pembangunan  industri  tersebut  hanya  dari  mulut  ke  mulut,
pelaksana  kebijakan  hanya  melakukan  pemasangan  papan  pengumuman  di  lokasi tersebut bahwa akan dilakukannya pembangunan industri di lokasi tersebut, hal itu dirasa kurang efektif untuk melakukan proses sosialisasi.
Jika memperhatikan konsep komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn , dinas Tata Ruang, Permukiman,  dan  Kebersihan  Kabupaten  Subang    dalam  pelaksanaan  kebijakan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang  telah sesuai dengan  mekanisme  atau  alur  koordinasi  yang  ditentukan  yaitu  pemerintah Kabupaten  Subang  melalui  Dinas  Tata  Ruang  menjalin  komunikasi  dengan stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Akan tetapi permasalahannya yaitu dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh  Pemerintah  dengan  masyarakat  dirasa  masih  kurang,  karena  masyarakat mengetahui  akan  dilakukan  pembangunan  industri  di  lokasi  tersebut  hanya  dari mulut ke mulut, adapun proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan cara  memasang  papan  pengumuman  di  lokasi  yang  akan  dibangun  industri,  hal tersebut dirasa kurang efektif.

## Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam mengimplementasikan kebijakan harus  memperhatikan  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan.  Lingkungan  sosial,  ekonomi, dan  politik  yang  tidak  kondusif  akan  menjadi  penyebab  dari  kegagalan  kinerja implementasi  kebijakan.  Karena  itu  upaya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
Dalam  proses  implementasi  kebijakan  penataan  ruang  peruntukan  industri diperlukan suatu dukungan dari masyarakat sebagai penerima kebijakan karena pada dasarnya  dalam  implementasi  suatu  kebijakan  bertujuan  untuk  memberikan perbaikan keadaan masyarakat sehingga jika mendapatkan dukungan tersebut maka implementasi kebijakan pun dapat terlaksana dengan baik.
Pelaksanaan  kebijakan  penataan  ruang  atau  pembangunan  industri  di Kelurahan  Karanganyar  Kecamatan  Subang    tidak  melanggar  ketentuan    dari peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang. Selain itu pembangunan  industri  di  Kelurahan  Karanganyar  Kecamatan  Subang  untuk membuka  lapangan  pekerjaan  yang  lebih  luas  dan  membuka  peluang  usaha  bagi masyarakat  sekitar  dan  mengurangi  angka  pengangguran.  Dipihak  masyarakat setempat terutama yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani keberatan dengan pembangunan  industri  di  Kelurahan  Karanganyar  Kecamatan  Subang  yang dilakukan di lahan pertanian.
Jika  memperhatikan  konsep  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang diungkapkan  Van  Meter  dan  Van  Horn,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Dina  Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam menentukan lokasi pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang kurang baik, karena  pelaksana  kebijakan  kurang  memperhatikan  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan politik di masyarakat sekitar.
Pelaksana  kebijakan  tidak  memperhatikan  dampak  yang  akan  timbul  di masyarakat terutama terhadap perekonomian masyarakat di wilayah tersebut, tanpa
melihat pembangunan industri yang dilakukan menyalahi aturan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang  tahun  2011-2031  yaitu  lahan  pertanian  tidak  diperuntukan  untuk pembangunan industri.

## Kesimpulan
Implementasi  kebijakan  penataan  ruang  peruntukan  industri  di  Kelurahan Karanganyar  Kecamatan  Subang  belum  berjalan  optimal,  karena  lokasi  yang dilakukan adalah di lahan pertanian seharusnya pembangunan industri tidak boleh di lakukan di lahan pertanian. Implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Subang tahun 2011-2031 yaitu adanya ketidak tepatan dalam penentuan lokasi peruntukan industri di  Kelurahan  Karanganyar  Kecamatan  Subang.  Biaya  atau  anggaran  untuk melaksanakan  kebijakan  peraturan  daerah  No.  3  tahun  2014  tentang  rencana  tata ruang  wilayah  Kabupaten  Subang  tahun  2011-2031  yang  terbatas.  Pelaksana kebijakan  dalam  melakukan  penentuan  lokasi  peruntukan  industri  di  Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan di lahan pertanian dianggap benar padahal hal tersebut merupakan lahan pertanian produktif dan menyimpang dengan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang    tahun  2011-2031.  Koordinasi/komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan aktivitas  pelaksana  Kurangnya  jalinan  komunikasi  antara  pelaksana  kebijakan dengan masyarakat sekitar lokasi peruntukan industri dalam pembangunan industri tersebut atau kurangnya proses sosialisasi. Implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang  yang dilakukan di lahan pertanian menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani.

## Referensi
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
Creswell, John. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
Rusli,  Budiman.  2013.  Kebijakan  Publik  :  Membangun  Pelayanan  Publik  yang Responsif. Bandung : Hakim Publishing
Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta