PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Gusti Ayu Ade Sukma Surya Putri 1 , I Nyoman Gede Remaja 2 ,
I Nyoma Surata 3
(ayuade.sukma@gmail.com) (nyomangederemaja@yahoo.co.id) (nymn.surata@gmail.com)
Abstrak: Pembinaan  disiplin  bagi  PNS  agar  berperilaku  sesuai  dengan  harapan dilakukan  secara  menyeluruh  dan  harus  dikedepankan,  karena  disiplin menyangkut ketertiban, kepatuhan, kerapihan dan  kinerja. Penelitian ini meneliti penerapan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  pemerintah  kabupaten buleleng  sebelum  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah    No.  94  Tahun  2021  dan upaya  Pemerintahan  Kabupaten  Buleleng  dalam  meningkatkan  disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  pasca  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  94  Tahun  2021. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  sifat  penelitiannya deskriptif,  menggunakan  sumber  data  kepustakaan  dan  lapangan.  Jenis  yang digunakan  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif. Penerapan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  pemerintah  kabupaten buleleng  sebelum  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah    No.  94  Tahun  2021 berjalan dengan baik dengan mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 dan  Peraturan Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  21  Tahun  2010  Regulasi  yang  ada belum  secara  tegas  mengakomodasi  keberadaan  ASN  non  PNS.  Upaya Pemerintahan Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil  pasca  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  94  Tahun  2021  terdri  dari upaya  pencegahan  dilakukan  dengan  sosialisasi,  dan  upaya  penyelesian pelanggaran  disiplin  PNS  yang  terjadi  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  penting  tidak  hanya  untuk  memberikan  hukuman bagi PNS yang melanggar disiplin agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi menjadi contoh bagi ASN lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.
Kata Kunci: Penerapan, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil.

## PENDAHULUAN
George  Jellinek  (1851-1911)  merupakan  salah  satu  tokoh  Ilmu  Negara  yang memberikan  definisi  tentang  negara.  Menurutnya  negara  adalah  organisasi  yang
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu. Immanuel  Kant  (1724-1804)  mendefinisikan  negara  sebagai  organisasi  yang berfungsi  untuk  menjalankan  kepentingan  umum  di  wilayah  hukum,  dalam batasan  yang  telah  ditetapkan  melalui  undang-undang,  yang  telah  disepakati bersama.  Adapun  Max  Weber  (1864-1920)  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  negara  adalah  sekelompok  masyarakat  yang  melakukan  monopoli  dalam penggunaan kekerasan fisik di wilayah tertentu  (Dani Muhtada Ayon Diniyanto. 2018,  3).    Indonesia  adalah  negara  yang  berdaulat  yang  memiliki  penduduk, wilayah, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan antar negara.
Wilayah  Indonesia  yang  sangat  luas  menjadikan  setiap  daerah  mempunyai tatanan pemerintahan baik di provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dalam bingkai kesatuan  Negara  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  memperoleh  kemerdekaannya melalui perjuangan panjang dan tak kenal lelah. Setelah kemerdekaan diperoleh, tentu saja harus diisi dengan pembangunan di semua bidang dengan semangat dan kemauan  yang  kuat  dan  pantang  menyerah.  Tujuan  Negara  tertuang  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  melaksanakan  ketertiban  dunia.  Sumber daya  manusia  yang  ada  di  Indonesia  sangat  berperan  penting  dalah  membantu tatanan pemerintah, salah satunya Pegawai Negeri Sipil. Pasal 6 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara (selanjutnya  ditulis  UU  No.  5  Tahun  2014)  menyatakan  bahwa  Aparatur  Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan yang penting sebab pegawai negeri merupakan  unsur  aparatur  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  Negara.  Dalam  menjalankan  roda pemerintahan,  Aparatur  Sipil  Negara  memegang  peranan  yang  sangat  penting. Pasal  12    UU  No.  5  Tahun  2014  menyatakan  bahwa:  “Pegawai  ASN  berperan sebagai  perencana,  pelaksana,  dan  pengawas  penyelenggaraan  tugas  umum
pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.
Peranan pegawai sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi yang baik tidak hanya diperlukan sumber  daya  manusia  yang  handal  saja,  akan  tetapi  disiplin  kerja  juga  harus mendapatkan  perhatian  yang  serius.  “Disiplin kerja  adalah  kemampuan  kerja seseorang  untuk  secara  teratur,  tekun  secara  terus-menerus  dan  bekerja  sesuai dengan  aturan-aturan  berlaku  dengan  tidak  melanggar  aturan-aturan  yang  sudah ditetapkan”  Lijan  Poltak  Sinambela,  2018:  335).  Untuk  mewujudkan  Pegawai Negeri  Sipil  yang  berintegritas  moral,  profesional,  dan  akuntabel,  diperlukan peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk  lebih  produktif  berdasarkan  sistem  karier  dan  sistem  prestasi  kerja  serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.
Pembinaan  disiplin  bagi  PNS  agar  berperilaku  sesuai  dengan  harapan dilakukan  secara  menyeluruh  dan  harus  dikedepankan,  karena  disiplin menyangkut  ketertiban,  kepatuhan,  kerapihan  dan    kinerja.  Oleh  karena    itu pembinaan  disiplin  tidak  saja  terbatas  pada  penegakan  aturan,  tetapi  juga berkaitan secara tidak langsung dengan kesejahteraan, sehingga dapat  dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin PNS maka kesejahteraan diharapkan akan mengikuti  atau  sebaliknya  tingkat  kesejahteraan  PNS  rendah  maka  akan mempengaruhi  tingkat  kedisiplin  (Harun  Arsyad  dan  Bambang  Hari  Samasto. 2014, 1).
Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP No. 94 Tahun 2021) menyatakan secara tegas bahwa untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, memerlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan  pedoman  dalam  menegakkan  disiplin.  Penegakan  disiplin  dapat mendorong  PNS  untuk  lebih  produktif  berdasarkan  sistem  karier  dan  sistem
prestasi  kerja  serta  berintegritas  moral  menjadi  pertimbangan  dalam pengembangan karier.
PP  No.  94  Tahun  2021  menyatakan  batasan-batasan  sehubungan  dengan disiplin PNS, sebagai berikut:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah warga negara Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  secara  tetap  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat  Pembina  Kepegawaian  adalah  pejabat  yang  mempunyai kewenangan  menetapkan  pengangkatan,  pemindahan,  dan  pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara  di  instansi  pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat  yang  Berwenang  Menghukum  adalah  pejabat  yang  diberi wewenang  menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  PNS  yang  melakukan pelanggaran disiplin.
4. Disiplin  PNS  adalah  kesanggupan  PNS  untuk  menaati  kewajiban  dan menghindari  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
5. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
6. Pelanggaran  Disiplin  adalah  setiap  ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  PNS yang  tidak  menaati  kewajiban  dan/atau  melanggar  larangan  ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Hukuman  Disiplin  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  Pejabat  yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
9. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
10. Dampak  Negatif  adalah  dampak  yang  menimbulkan  turunnya  harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
11. Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang pendayagunaan aparatur negara.
PP No. 94 Tahun 2021  di antaranya menyatakan sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah ini memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah terbukti melakukan pelanggaran.
2. Penjatuhan  hukuman  berupa  jenis  Hukuman  Disiplin  ringan,  sedang,  atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri  Sipil  yang  bersangkutan,  dengan  mempertimbangkan  latar  belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
a. Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri atas:
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis; atau
3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas:
1) pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen) selama 6 (enam) bulan;
2) pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
3) pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen) selama 12 (dua belas) bulan.
Jenis Hukuman Disiplin dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan:
1) menghadiri  dan  mengucapkan  sumpah/janji  Pegawai  Negeri  Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
2) menghadiri  dan  mengucapkan  sumpah/janji  jabatan,  apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
3) mengutamakan  kepentingan  negara  daripada  kepentingan  pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
4) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal  yang  dapat  membahayakankeamanan  negara  atau  merugikan keuangan  negara,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada instansi yang bersangkutan;
5) melaporkan  harta  kekayaan  kepada  pejabat  yang  berwenang  sesuai dengan  ketentuan  peraturanperundang-undangan  yang  dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.
6) Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:
1. pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25  %  (dua  puluh  lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi.
2. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  Masuk  Kerja  tanpa  alasan  yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25  %  (dua  puluh  lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari keda dalam 1(satu) tahun. 4. pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25  %  (duapuluh  lima persen)  selama  12  (dua  belas)  bulan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang  tidak  Masuk  Kerja  tanpa  alasan  yang  sah  secara  kumulatif selama  17  (tujuh  belas)  sampai  dengan  20  (dua  puluh)  hari  kerja dalam 1(satu) tahun.
c. Jenis Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan:
1) mengutamakan  kepentingan  negara  daripada  kepentingan  pribadi, seseorang,  dan/atau  golongan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada  negara  dan/atau pemerintah.
2) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal  yang  dapat  membahayakan  keamanan  negara  atau  merugikan keuangan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara pemerintah;
3) melaporkan  harta  kekayaan  kepada  pejabat  yang  berwenang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  e  yang  dilakukan  pejabat  pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
4) Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam  Pasal4  berupa  1)  penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah selama  12  (dua  belas)  bulan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak
Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1
(satu)  tahun.  pembebasan  dari  jabatannya  menjadi  jabatan  pelaksana selama  12  (dua  belas)  bulan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh  lima)  sampai  dengan  27  (dua  puluh  tujuh)  hari  kerja  dalam  1 (satu) tahun.
5) pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  Masuk Kerja  tanpa  alasan  yang  sah  secara  kumulatif  selama  28  (dua  puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
6) pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secaraterus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
7) menolak  segala  bentuk  pemberian  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan fungsi  kecuali  penghasilan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Dapat dinyatakan bahwa ada sejumlah perubahan ketentuan disiplin Pegawai Negeri  Sipil  dari  Peraturan  Pemerintah  No.  53  tahun  2010  menjadi  PP  No.  94 tahun  2021  di  antaranya  adalah  adanya  perubahan  pengertian  mengenai  masuk kerja.  Masuk  kerja  dalam  PP  No.  94  tahun  2021  didefinisikan  sebagan  keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Selain itu, juga terdapat
penambahan  ketentuan  larangan  PNS  berupa  melakukan  pungutan  di  luar ketentuan. Secara definisi, "pungutan di luar ketentuan" adalah pengenaan biaya yang  tidak  seharusnya  dikenakan  atau  penyalahgunaan  wewenang  untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  94  tahun  2021  juga  tidak  lagi  mengatur ketentuan disiplin PNS yang dikaitkan dengan ranah pidana. Sehingga, bagi PNS yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  dan  ada  unsur  pidananya,  maka  akan digunakan pendekatan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur pidana
Salah  satu  hal  yang  menonjol  dalam  perubahan  aturan  disiplin  Peraturan Pemerintah  No.  94  tahun  2021  adalah  terkait  jenis  hukuman  disiplin  tingkat sedang  dan  berat.  Pada  dua  jenis  hukuman  disiplin  ini  dilakukan  perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jenis hukuman disiplin sedang.
a. Pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen) selama 6 (enam) bulan;
b. Pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen) selama 9 (sembilan) bulan;
c. Pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen) selama 12 (dua belas) bulan.
2. Jenis hukuman disiplin berat.
a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. Pembebasan  dari  jabatannya  menjadi  jabatan  pelaksana  selama  12  (dua belas) bulan;
c. pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pada  Peraturan  Pemerintah  No.  94  tahun  2021  juga  diberikan  peneguhan mengenai implementasi dari penegakan disiplin PNS melalui penjatuhan hukuman disiplin.  Bagi  atasan  langsung  yang  tidak  melakukan  pemanggilan  dan
pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan  hasil  pemeriksaan  kepada  pejabat  yang  berwenang  menghukum dijatuhi hukuman disiplin dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.
Jika  pejabat  yang  berwenang  menghukum  tidak  menjatuhkan  hukuman disiplin  kepada  PNS  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin,  tidak  menjatuhkan hukuman  disiplin  yang  sesuai  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  PNS, maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah  No. 53 tahun 2010 hanya dijatuhi hukuman  disiplin  yang  sama  dengan  jenis  hukuman  disiplin  yang  seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Dari uraian di depan peneliti tertarik melakukan penelitian pada Kantor Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Buleleng, untuk  mengetahui  upaya  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Kabupaten  Buleleng  dalam  meningkatkan  disiplin  PNS  pasca diterbitkannya  PP  No.  94  Tahun  2021.  Penulis  tertarik  untuk  menyusun  skripsi tentang kajian Hukum dengan judul ”Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun  2021  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng“.
Dari latar belakang diatas, di dapat rumusan masalah sebagai berikut.
1. Bagaimana  penerapan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan pemerintah  kabupaten  buleleng  sebelum  dan  sesudah  diterbitkannya Peraturan Pemerintah  No. 94 Tahun 2021?
2. Apa  upaya  Pemerintahan  Kabupaten  Buleleng  dalam  meningkatkan  disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  pasca  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  94 Tahun 2021?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris    meninjau  dan melihat serta menganalisis suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas- asas hukum, sosiologis karena meneliti apa yang ada di lapangan.  Sifat penelitian
ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan)  yang bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  sebuah  organisasi  perangkat  daerah. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan  tetapi  termasuk  usaha  mengemukakan  hubungan  satu  dengan  yang  lain  di dalam  aspek–aspek  yang  diselidiki.    Penelitian  ini  diharapkan  menghasilkan deskripsi  yang  sistematis  mengenai  “Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.94 Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng”.
Penelitian  ini  tentang  gambaran  bagaimana  upaya  peningkatan  disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  pasca  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  No  94  Tahun 2021  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Buleleng,  sehingga  dengan demikian  penelitian  ini  dilakukan  di  Bagian    Kepegawaian  Badan  Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.
Saat    penelitian  dilakukan,  peneliti  berdomisili  di  Kabupaten  Buleleng, sehingga lokasi penelitian mudah dicapai. Hal ini memudahkan pengumpulan data yang diperlukan, termasuk melakukan konfirmasi terhadap data yang meragukan, jika diperlukan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum  primer  yang  menjadi  acuan  antara  lain:  PP  No.    94  Tahun  2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Data  sekunder  yaitu  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data.  Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, Skripsi, dan jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan- keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik wawancara.
Wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling  lazim digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  kegiatan  ilmiah, wawancara  dilakukan  bukan  sekedar  bertanya  kepada  seseorang,  melainkan dilakukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh jawaban-jawaban  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian  kepada responden maupun informan.
Teknik  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara bebas  terpimpin.  Wawancara  direncanakan  dilakukan  dengan  informan    dari Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten Buleleng, dan para pihak yang ikut terlibat  dalam pelaksanaan PP No.  94 Tahun 2021.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif yaitu  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang diteliti. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis  sosiologis  dimana  pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem  kehidupan  nyata.  pendekatan  Yuridis  sosiologis  adalah  menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.
Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis kualitatif, secara umum metode penelitian kualitatif dirangkum dalam tiga langkah, pertama  mengajukan pertanyaan, pertanyaan ini muncul karena ada sesuatu yang menarik dan mungkin bisa  di  anggap  janggal.  Kedua,  pengumpulan  data  baik  dengan  cara  wawancara atau mengajukan pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya. Langkah ketiga adalah menyajikan data sesuai dengan jawaban yang diperoleh (Conny R. Semiawan, 2010: 3).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Buleleng  Sebelum  dan  Sesudah  Diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  No. 94 Tahun 2021
Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng adalah  membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan  di  bidang  kepegawaian  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia. Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng memiliki fungsi:
1. Penyusunan  kebijakan  teknis  di  bidang  kepegawaian  dan  pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  di  bidang  kepegawaian  dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Pembinaan  teknis  penyelenggaraan  fungsi-fungsi  penunjang  urusan
pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Keterkaitan  antara  upaya  peningkatan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan
Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari program prioritas yang telah dilaksanakan  oleh Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Buleleng yaitu:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi Badan Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Buleleng  menjelaskan bahwa untuk mendukung program-program prioritas dapat berjalan dengan lancar, Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten Buleleng juga melaksanakan program-program yang bersifat rutin yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS;
5. Program  Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerjadan Keuangan;
6. Program Perencanaan Anggaran SKPD.
Sebelum  diundangkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021, perihal disiplin Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dilaksanakan  lebih lanjut  dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  21  Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sehubungan  dengan  pelanggaran  disiplin  dan  hukuman  yang  dijatuhkan,  Ni
Nyoman  Remin    menjelaskan  saat  itu  merujuk  pada    Lampiran    I  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010.  Menurut Ni Nyoman Remin, tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai pembinaan bagi PNS yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS tersebut atas pelanggaran yang telah dilakukan sehingga dapat yang bersangkutan ke depannya dapat memperbaiki diri. Dijelaskan  bahwa  secara  singkat  proses  penjatuhan  hukuman  disiplin  sebagai berikut:
1. Pemanggilan.  Jika  seorang  PNS  di  lingkup  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin  berdasarkan  laporan  atau dugaan  atau  tertangkap  tangan  maka  dilakukan  pemanggilan.  Pemanggilan dilakukan secara tertulis oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan, atau Tim  Pemeriksa  yang  telah  dibentuk  oleh  Bupati.  Pemanggilan  dapat dilakukan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sebelum  tanggal  pemeriksaan. Apabila  tanggal  pemeriksaan  PNS  yang  bersangkutan  tidak  hadir  maka dapat  dilakukan  pemanggilan  kedua.  Pemanggilan  kedua  dilakukan  paling lambat  7  (tujuh)  hari  sejak  dilakukan  pemanggilan  pertama.  Apabila  pada pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan yang ada.
2. Pemeriksaan.  Sebelum  menjatuhkan  hukuman  disiplin,  atasan  atau  tim pemeriksa  wajib  melakukan  pemeriksaan  terhadap  PNS  yang  diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan kepastian  apakah  benar  PNS  yang  bersangkutan    melakukan  pelanggaran disiplin  atau  tidak,  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang  menjadi latar  belakang  terjadi  pelanggaran  disiplin.  Hal  ini  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  menjatuhkan  hukuman  disiplin.  Pemeriksaan  pada awalnya  dilakukan  oleh  atasan  langsung,  dan  jika  dari  hasil  pemeriksaan tersebut  dirasakan  bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  menjurus  kepada hukuman  disiplin  tingkat  sedang  atau  berat,  maka  pemeriksaan  dilanjutkan
secara  tertulis  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP)  oleh  Tim  Pemeriksa  yang  dibentuk  oleh  Bupati.    Demi  kelancaran pemeriksaan  bagi  PNS  yang  diperiksa  karena  diduga  akan  dijatuhkan hukuman  disiplin  tingkat  berat,  dapat  dibebaskan  sementara dari  tugas jabatannya  oleh  atasannya  sejak  yg  bersangkutan  diperiksa,  sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. PNS yang dibebaskan sementara dari  tugas  jabatannya  tetap  diberikan  hak-hak  kepegawaiannya.  Apabila atasan langsung tidak ada maka pembebasan sementara dapat dilakukan oleh pejabat lain. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian  ditandatangani  oleh  pejabat  yang  memeriksa  dan  PNS  yang diperiksa.
3. Penjatuhan  hukuman  disiplin.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  untuk  PNS yang  melakukan  beberapa  pelanggaran  disiplin  dapat  dijatuhkan  satu hukuman disiplin yang paling berat dari pelanggarannya, PNS yang pernah dijatuhi  hukuman  disiplin  atas  pelanggarannya  kemudian  mengulangi perbuatan  tersebut  maka  dapat  dijatuhkan  hukuman  disiplin  yang  lebih berat. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran.
4. Penyampaian  hukuman  disiplin.  Pada  prinsipnya  keputusan  hukuman disiplin  disampaikan  langsung  oleh  pejabat  yang  berwenang  menghukum. PNS  dipanggil  secara  tertutup,  di  ruang  tertutup,  disaksikan  oleh  pegawai yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dihukum.
Pelanggaran disiplin baik karena tidak melaksanakan kewajiban atau karena melakukan perbuatan yang dilarang, dapat berupa:
1. Ucapan  yaitu  setiap  kata-kata  yang  diucapkan  di  hadapan  atau  dapat didengar oleh orang lain misalnya, rapat, ceramah, diskusi, telepon, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
2. Tulisan  yaitu  pernyataan  pikiran  atau  perasaan  secara  tertulis  baik  dalam bentuk tulisan misalnya karikatur, coretan, gambar dan yang serupa dengan itu.
3. Perbuatan yaitu perilaku yang dilakukan di dalam atau di luar jam kerja.
Sehubungan  dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah    No.  94  Tahun  2021 Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  telah  menerbitkan  Peraturan  Bupati  Buleleng Nomor 47 tentang Tata cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah.  Kedua  regulasi  inilah  yang  menjadi  acuan dalam  penegakan  disiplin  ASN  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng. Secara  garis  besar  ketentuan  mengenai  disiplin  pegawai  tidak  sangat  berbeda, hanya  saja  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  mengatur  tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, padahal saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas: Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja (PPPK).  PNS    merupakan  Pegawai  ASN  yang  diangkat  sebagai  pegawai  tetap oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  dan  memiliki  nomor  induk  pegawai  secara nasional. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian  kerja  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  sesuai  dengan  kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
Berkaitan  dengan  bentuk  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  ASN yang  melakukan  pelanggaran  disiplin,  Ni  Nyoman  Remin  menjelaskan  bahwa sesuai dengan ketentuan, hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan berupa:
1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Jenis hukuman disiplin  terdiri atas:
a. pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25o/o  (dua  puluh  lima  persen) selama 6 (enam) bulan;
b. pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25o/o  (dua  puluh  lima  persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
c. pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen) selama 12 (dua belas) bulan.
3. Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas:
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai PNS.
Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah  No. 94 Tahun 2021, yang ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  47  Tahun  2021,  yaitu berkaitan  dengan  masuk  kerja  dalam  hubungannya  dengan  sanksi  yang  dapat dijatuhkan.  Ketentuannya  lebih  ketat,  dan  hukumannya  lebih  berat  sebagai berikut:
1. Penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah  selama  12  (dua  belas)  bulan  bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan  bagi  ASN  yang  tidak  masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  sah  secara kumulatif  selama  25  (dua  puluh  lima)  sampai  dengan  27  (dua  puluh  tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. Pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  ASN bagi  ASN  yang  tidak  masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  sah  secara  kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
4. Pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  ASN bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
Secara  prosedural,  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran  disiplin  ASN  setelah terbitnya Peraturan Pemerintah  No. 94 Tahun 2021, tidak terjadi perubahan yang sangat besar, namun demikian perihal pelanggaran disiplin ASN, khususnya PNS merupakan hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja ANS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa
yang  dinyatakan  dalam  penjelasan  Umum  Peraturan  Pemerintah    No.  94  Tahun 2021  bahwa  untuk  mewujudkan  PNS  yang  berintegritas  moral,  profesional,  dan akuntabel,  diperlukan  adanya  peraturan  Disiplin  PNS  yang  dapat  dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin PNS. Penegakan disiplin dapat mendorong PNS  untuk  lebih  produktif  berdasarkan  sistem  karier  dan  sistem  prestasi  kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.
2.  Upaya Pemerintahan Kabupaten Buleleng dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  Pasca  Diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  No. 94 Tahun 2021
Ada  beberapa  hal  yang  telah  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan  disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  pasca  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  94  Tahun 2021,  dalam  kaitannya  dengan  tugas  dan  fungsi  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng, yaitu:
1. Upaya  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  disiplin  di  kalangan  ASN Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  yang  dapat  berakibat  dijatuhkannya hukuman disiplin. Dalam kaitannya dengan upaya ini, yang dilakukan adalah sosialisasi  mengenai  aturan  kepegawaian  secara  umum,  kode  etik  ASN  di lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  larangan  dan  kewajiban  ASN, hukuman disiplin, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, dan lainnya. Dalam melakukan  sosilisasi  yang  dijadikan  acuan  adalah  peraturan  perundang- undangan yang terkait, termasuk peroduk hukum daerah antara lain Peraturan Bupati  Buleleng  Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penegakan Disiplin  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah dan  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Upaya  penyelesian  pelanggaran  disiplin  ASN  yang  terjadi  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  penting  tidak  hanya  untuk memberikan  hukuman  bagi  ASN  yang  melanggar  disiplin  agar  tidak
mengulangi  lagi  perbuatannya,  tetapi  menjadi  contoh  bagi  ASN  lain  agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.
Penyelesaian  pelanggaran  suatu  peraturan  perundang-undangan,  termasuk pelanggaran disiplin pegawai  penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  daerah.  Sehingga  dengan  adanya  pemerintahan  yang dipercaya/ legitimate ,  dukungan  masyarakat  dalam  mendukung  proses pembangunan  akan  tinggi.  Hal  ini  merupakan  modal  dasar  dalam  menciptakan good governance (Made Sutrawan dan  Putu Sugi Ardana, 2017: 19).

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Penerapan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Buleleng  sebelum  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah    No.  94 Tahun  2021  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sesudah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 selain mengacu pada Peraturan Pemerintah juga mengacu pada  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  47  Tahun  2021.  Penerapan  disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebelum diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah    No.  94  Tahun  2021  berjalan  cukup baik,  tetapi  regulasi  yang  ada  belum  mengaitkan  antara  hukuman  disiplin dengan tunjangan kinerja dan tidak secara tegas mengakomodasi keberadaan ASN  non  PNS.  Penerapan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 berjalan cukup baik, tetapi sebagai peraturan baru masih perlu disosialisasikan di kalangan ASN, baik PNS maupun non PNS.
2. Upaya  Pemerintahan  Kabupaten  Buleleng  dalam  meningkatkan  disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  pasca  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  94 Tahun 2021:
a. Upaya  pencegahan  dilakukan  dengan  sosialisasi  mengenai  aturan kepegawaian  secara  umum,  kode  etik  PNS  di  lingkup  Pemerintah Kabupaten  Buleleng,  larangan  dan  kewajiban  PNS,  hukuman  disiplin, tata  cara  penjatuhan  hukuman  disiplin,  dan  lainnya.  Dalam  melakukan sosilisasi  yang  dijadikan  acuan  adalah  peraturan  perundang-undangan yang  terkait,  termasuk  peroduk  hukum  daerah  antara  lain  Peraturan Bupati  Buleleng  Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penegakan Disiplin  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan  Pemerintah Daerah  dan    Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  46  Tahun  2021  tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.
b. Upaya penyelesian pelanggaran disiplin PNS yang terjadi di lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  penting  tidak  hanya untuk  memberikan  hukuman  bagi  PNS  yang  melanggar  disiplin  agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi menjadi contoh bagi PNS lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Conny R. Semiawan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Dani Muhtada Ayon Diniyanto. 2018. Dasar-dasar Ilmu Negara. Semarang: BPFH UNNES.
Harun Arsyad dan Bambang Hari Samasto. 2014. Disiplin PNS. Jakarta:   Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Lijan Poltak Sinambela. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia . Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Made Sutrawan dan  Putu Sugi Ardana. 2017. ”Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di Kabupaten Buleleng”. Kertha Widya Jurnal Hukum . Vol. 5  No. 1  Agustus 2017.