## ADAT SEBAGAI WADAH PEREKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN IKATAN PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. Munir Salim,MH Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

## Abstract
Indigenous  is  a whole system of  ideas, actions, and results of human creation to fill  life  by  learning  all  of  things  consist  of  community  life.  According  Hardjito Notopuro  Customary  Law  is  an  unwritten  law.  Customary  law  with  a characteristic is a guideline of life for the people in holding the justice system and social  welfare  and  family-oriented.  The  shape  and  arrangement  of  the  legal community  are  a  common  law  union  bound  by  factors  that  are  territorial  and genealogy.  Regents  /  Mayors  can  form  a  Committee  of  Indigenous  People Regency / City which served to make the identification, verification and validation of  Indigenous  Peoples.  The  results  of  the  verification  and  validation,  and  then submitted  to  the  Regional  Head.  Indeed  Fifth  Pancasila  Sila  is  the  quintessence Digest  or  Indigenous.  This  is  the  National  Indigenous  us,  the  indigenous,  and Adat Indonesia that does not mean that beyond the fifth of these advantages, there is no other seed-featured. Each region has other-featured.
Keywords: Indigenous, Law, Society, Pancasila
Abstrak:
Adat adalah  keseluruhan  sistem  gagasan,  tindakan,  dan  hasil  karya  manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam  kehidupan  masyarakat.  Menurut  Hardjito  Notopuro  Hukum  Adat  adalah hukum tak tertulis. Hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan  rakyat  dalam  menyelenggarakan  tata  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat  dan  bersifat  kekeluargaan.  Bentuk  dan  susunan  masyarakat  hukum yang merupakan persekutuan hukum  adat  itu para anggotanya terikat oleh faktor yang  bersifat territorial dan geneologis .  Bupati/Walikota  dapat  membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi  tersebut,  kemudian  disampaikan  kepada  Kepala  Daerah.  Sesungguhnya Kelima Sila Pancasila adalah Intisari atau Saripati Adat. Inilah Adat Nasional kita, Adat  Nusantara,  dan  Adat  Indonesia  yang  tidak  berarti  bahwa  diluar  kelima keunggulan  tersebut,  tidak  ada  unggulan-unggulan  lain.  Setiap  daerah  memiliki unggulan-unggulan lain.
Kata Kunci : Adat, Hukum, Masyarakat, Pancasila

## PENDAHULUAN
egara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  terbentuk  dari  Kepulauan Republik  Indonesia  yang  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau  yang  tersebar diseluruh  pelosok  Nusantara  dari  Sabang  sampai  Marauke,  yang kelilingi  oleh  Pulau  Sumatera,  Kalimantan,  Jawa,  Sulawesi,  Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Pada umumnya pulau-pulau tersebut dihuni oleh warga masyarakat sebagai penduduk Negara Republik Indonesia. Penduduk yang menjadi warga negara tersebut terdiri dari beragam suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, serta kepercayaan yang berbeda-beda.
Setiap  kepulauan  atau  pulau-pulau  mempunyai  penduduk  yang  bermacam- macam suku, ras, bahasa, adat istiadat maupun agama yang sesuai dengan lingkup golongannya  masing-masing.  Terkadang  dalam  satu  pulau  dihuni  oleh  beberapa macam  suku,  ras,  bahasa,  adat  istiadat,  serta  agama.  Dari  kalangan  golongan- golongan  tersebut,  mempunyai  ikatan  emosional  yang  kuat  dimana  mereka memiliki  dalam  kalangannya.  Namun,  dalam  sejarah  perkembangan  kehidupan masyarakat  dalam  kenyataannya,  ikatan  yang  sangat  kuat  dan  kokoh  dalam membangun  dan  mempertahankan  keutuhan  anggota  kelompok  golongannya dalam masyarakat yakni adat istiadat.
Adat Istiadat adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh  kelompok  orang  dari  generasi  ke  generasi  selanjutnya.  Ada  pula  yang menganggap  bahwa  adat adalah  keseluruhan  sistem  gagasan,  tindakan,  dan  hasil karya  manusia  untuk  memenuhi  kehidupan  dengan  cara  belajar  dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.
Adat setiap  daerah  diartikan  sebagai  adat yang  memiliki  ciri  khas  yang  ada pada wilayah tersebut. Adat daerah di Indonesia sangatlah beragam, sebagaimana dikatakan  oleh  Koentjaraningrat bahwa  adat daerah  sama  dengan  konsep  suku bangsa.  Suatu  adat tidak  lepas  dari  pola  kegiatan  masyarakat.  Keragaman  adat daerah  tergantung  pada  faktor  geografisnya.  Semakin  besar  wilayahnya,  maka makin komplit perbedaan adat satu sama lainnya.
Jika diamati adat daerah yang berada di wilayah Nusantara mulai dari Sabang Hingga  Marauke  bermacam-macam  adat  istiadat.  Tiap  adat yang  hidup  dalam suatu  masyarakat  yang  dapat  terwujud  sebagai  komunitas  Desa,  sebagai  Kota, sebagai  kelompok  kekerabatan  atau  kelompok  adat  yang  lain,  bisa  menampilkan suatu corak / karakter / ciri khas yang dapat dilihat oleh masyarakat di daerah lain yang  bukan  berasal  dari  daerah  itu  sendiri.  Sebaliknya,  terhadap  adat yang  lain yang berasal dari daerah lain juga melihat ciri khas.
Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat  di  suatu  daerah.  Ada  beberapa  pengertian  mengenai  Hukum  Adat. Menurut  Hardjito  Notopuro  Hukum  Adat  adalah  hukum  tak  tertulis,  hukum kebiasaan  dengan  ciri  khas  yang  merupakan  pedoman  kehidupan  rakyat  dalam

## N
menyelenggarakan  tata  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan  bersifat kekeluargaan. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan  tentang  perilaku  bagi  orang  pribumi  dan  Timur  Asing  pada  satu  pihak mempunyai  sanksi  (karena  bersifat  hukum),  dan  pada  pihak  lain  berada  dalam keadaan  tidak  dikodifikasikan  (karena  adat). Dari  pengertian  Hukum  Adat  yang diungkapkan  diatas,  bentuk  Hukum  Adat  sebagian  besar  adalah  tidak  tertulis. Padahal,  dalam  sebuah  negara  hukum,  berlaku  sebuah  asas  yaitu  asas  legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila Hakim tidak  dapat  menemukan  hukumnya  dalam  hukum  tertulis,  seorang  hakim  harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau  tidak,  namun  Hukum  Adat  juga  mempunyai  peran  dalam  Sistem  Hukum Nasional di Indonesia.
Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959) tiada satu pasalpun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut Pasal 11 Aturan Peralihan  UUD  maka  "Segala  badan  Negara  dan  peraturan  yang  ada  masih langsung  berlaku  selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang Dasar ini". Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar  Sementara  tahun  1950.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  sementara  itu  Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan- alasannya  dan  dalam  perkara  hukuman  menyebut  aturan-aturan  undang-undang dam  aturan-aturan  hukum  adat  yang  dijadikan  dasar  hukuman  itu.  "Tetapi ketentuan  ini,  yang  jikalau  kita  mengartikan  "hukum  adat"  itu  seluas-Iuasnya, memuat suatu grondwettelijke grondslag (dasar konstitusional) berlakunya hukum adat,  sampai  sekarang  belum  diberikan  dasar  hukum  penyelenggaraannya (Undang-Undang organik).
Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial  dan  yang  pada  zaman  sekarang  masih  tetap  berlaku,  adalah  Pasal  131 ayat  2  sub  b  IS.  Menurut  ketentuan  tersebut,  maka  bagi  golongan  hukum Indonesia  asli  dan  golongan  Hukum  Timur  Asing  berlaku  hukum  adat  mereka. Tetapi  bilamana  keperluan  sosial  mereka  memerlukanya,  maka  pembuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka, berupa :
1. Hukum Eropa;
2. Hukum Eropa yang telah diubah ( gewijzigd Europees recht );
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama
(gemeenschappelijkrecht), dan apabila kepentingan umum memerlukannya; dan
4. Hukum  baru  ( nieuw  recht ),  yaitu  hukum  yang  merupakan  "syntese” antara  hukum  adat  dan  hukum  Eropa  ("fantasierecht"  van  Vollen
hoven atau " ambtenarenrecht " van Idsinga).
Istilah  masyarakat  adat  merupakan  padanan  dari indigeneous  people .  Istilah itu  sudah  dikenal  luas  dan  telah  disebutkan  dalam  sejumlah  kesepakatan internasional, yaitu : Convention of International Labor Organixation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989), Deklarasi Cari- Oca  tentang  Hak-Hak  Masyarakat  Adat  (1992),  Deklarasi  Bumi  Rio  de  Janairo (1992), Declaration  on  the  Right  of  Asian  Indigenous  Tribal  People  Chianmai (1993), De  Vienna  Declaration  and  Programme  Action yang  dirumuskan  oleh United  Nations  World  Conference  on  Human  Rights (1993).  Sekarang  istilah indigenous people semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat ( United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People ) pada tahun 2007.
Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan  masyarakat  hukum  adat.  Konsep  masyarakat  adat  merupakan  pengertian umum  untuk  menyebut  masyarakat  tertentu  dengan  ciri-ciri  tertentu.  Sedangkan masyarakat  hukum  adat  merupakan  pengertian  teknis  yuridis  yang  menunjuk sekelompok  orang  yang  hidup  dalam  suatu  wilayah  (ulayat)  tempat  tinggal  dan lingkungan  kehidupan  tertentu,  memiliki  kekayaan  dan  pemimpin  yang  bertugas menjaga  kepentingan  kelompok  (keluar  dan  kedalam),  dan  memiliki  tata  aturan (sistem)  hukum  dan  pemerintahan. Masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah  tertentu,  mempunyai  penguasa-penguasa,  memiliki  hukum  adat  masing- masing  dan  mempunyai  kekayaan  sendiri  baik  berupa  benda  yang  berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.
Konsep  masyarakat  hukum  adat  untuk  pertama  kali  diperkenalkan  oleh Cornelius  van  Vollenhoven.  Ter  Haar  sebagai  murid  dari  Cornelius  van Vollenhoven  mengeksplor  lebih  mendalam  tentang  masyarakat  hukum  adat.  Ter Haar  memberikan  pengertian  sebagai  berikut,  masyarakat  hukum  adat  adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan  sendiri,  dan  mempunyai  kekayaan  sendiri  baik  berupa  benda  yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami  kehidupan  dalam  masyarakat  sebagai  hal  yang  wajar  menurut  kodrat alam  dan  tidak  seorang  pun  diantara  para  anggota  itu  mempunyai  pikiran  atau kecenderungan  untuk  membubarkan  ikatan  yang  telah  tumbuh  itu  atau meninggalkannya  dalam  arti  melepaskan  diri  dari  ikatan  itu  untuk  selama  – lamanya.
Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat  itu,  para  anggotanya  terikat  oleh  faktor  yang  bersifat territorial dan geneologis .  Menurut  pengertian  yang  dikemukakan  para  ahli  hukum  di  zaman Hindia  Belanda,  yang  dimaksud  dengan  masyarakat  hukum  atau  persekutuan
hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota – anggota  masyarakatnya  terikat  pada  suatu  daerah  kediaman  tertentu,  baik  dalam kaitan  duniawi  sebagai  tempat  kehidupan  maupun  dalam  kaitan  rohani  sebagai tempat  pemujaan  terhadap  roh-roh  leluhur.  Sedangkan,  masyarakat  atau persekutuan  hukum  yang  bersifat geneologis adalah  suatu  kesatuan  masyarakat yang  teratur,  di  mana  para  anggotanya  terikat  pada  suatu  garis  keturunan  yang sama  dari  satu  leluhur,  baik  secara  tidak  langsung  karena  pertalian  perkawinan atau pertalian adat.
Dalam  buku De  Commune  Trek  in  bet  Indonesische  Rechtsleven ,  F.D. Hollenmann  mengkonstruksikan  4  (empat)  sifat  umum  dari  masyarakat  hukum adat yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut 1) Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir  yang  didasarkan  pada  keyakinan  masyarakat  tentang  adanya  sesuatu  yang bersifat sakral. 2) Sifat komunal ( commuun ), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap  individu,  anggota  masyarakat  merupakan  bagian  integral  dari  masyarakat secara keseluruhan. 3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. 4) Sifat kontan ( kontane handeling ) mengandung  arti  sebagai  kesertamertaan  terutama  dalam  pemenuhan  prestasi. Setiap  pemenuhan  prestasi  selalu  dengan  kontra  prestasi  yang  diberikan  secara sertamerta/seketika.

## PEMBAHASAN
A. Perkembangan Masyarakat Hukum Adat
Pasal 3 ayat (1) UUPA menyatakan: “Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal  1  dan  2,  pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu,  dari masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  kenyataannya  masih  ada,  harus sedemikian  rupa,  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara  yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”
Pasal  tersebut  menunjukkan  adanya  pengakuan,  tetapi  sekaligus  membatasi pengakuan  tersebut.  Pada  satu  sisi  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  diakui, tetapi  masyarakat  hukum  adat  juga  dibatasi  yaitu  dengan  adanya  klausul “…sepanjang menurut kenyataannya masih ada…” Kalimat tersebut mengandung makna  bahwa  ukuran  masih  ada  (eksist  ini)  sampai  sekarang  belum  dapat diwujudkan  yang  akhirnya  sampai  sekarang  masih  mengundang  permasalahan bagi Pemerintah Daerah. Bahkan kehadiran PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 pun tidak  mampu  menjawab  eksistensi  ini.  Apabila  berhadapan  dengan  keberadaan hak  ulayat  yang  sebagian  mulai  kabur  tentu  hal  ini  sebaiknya  pemerintah
membuka  kesempatan  kepada  Pengadilan  untuk  menetapkan  batas  tanah  ulayat, tanah  adat  dan  tanah  negara  agar  tidak  saling  mengklaim  tanah  tersebut  sebagai tanahnya  atau  miliknya  diluar  kehendak  aturan.  Apalagi  sering  kali  masyarakat membaca  hak  ulayat  itu  sesuai  kehendaknya  saat  ini  dengan  ukuran  yang  lama yang  sudah  berbeda  dan  berkembang.  Padahal  hak  ulayat  yang  diakui  itu  adalah hak  ulayat  yang  masih  eksis  di  masyarakat.  Jika  tidak  lagi  eksis  Pemerintah Daerah boleh mengapresiasinya untuk dikokohkan eksisnya menurut prosedur dan aturan  yang  ada.  Hak  ulayat  saat  ini  tidak  diada  –  adakan  eksistensinya  sebab harus  terukur  sebagai  hak  ulayat  dan  dapat  dikokohkan  sebagai  hak  ulayat sebagaimana  dalam  Undang  –  Undang  Agraria  ini.  Tentu  bila  demikian  adanya untuk  eksistensi  hak  ulayat  Pemerintah  Daerah  harus  aktif  mengambil  perannya agar  masyarakat  tidak  salah  guna  untuk  mengeksistensinya.  Apalagi  dengan banyaknya pemekaran  Desa dan  Kecamatan  yang tentunya dekat  dengan  batas  – batas  hak  –  hak  tanah  di  masyarakat.  Apabila  dibiarkan  akan  mengundang kerawanan  demi  menentukan  batas  desa  dan  batas  wilayah  kecamatan  yang dimekarkan tersebut.
Terbitnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat,  dapat  dijadikan  acuan  bagi  Kepala Daerah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Bupati/Walikota dapat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota  yang  bertugas  untuk  melakukan  identifikasi,  verifikasi  dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi tersebut kemudian disampaikan  kepada  Kepala  Daerah.  Bupati/Walikota  melakukan  penetapan pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat  berdasarkan  rekomendasi Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Keputusan  Kepala  Daerah.  Adanya kedua payung hukum tersebut menyebabkan tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah  untuk  mengabaikan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  masyarakat adat  dengan  berdalih  tidak  adanya  aturan  yang  menjadi  rujukan.  Kita  berharap, semoga  Pemerintah  Daerah  memberikan  perhatian  yang  penuh  terhadap keberadaan  masyarakat  adat.  Menolak  keberadaan  masyarakat  adat  sama  dengan membiarkan terjadinya diskriminasi kepada masyarakat adat di Negara ini.

## B. Adat Sebagai Perekat Bangsa
Adat    adalah  Perekat  yang  sangat  kuat  untuk  mempersatukan  suatu  bangsa. Hal  ini  disadari  betul  oleh  para founding  fathers bangsa  kita,  maka  mereka membangun  negara  diatas  landasan  keadatan.  Sayangnya,  hingga  hari  ini  pun banyak  ilmuwan  kita  yang  tidak  memahami  hal  ini.  Mereka  masih  beranggapan bahwasanya Adat Nusantara hanyalah sebuah Mitos. Mereka masih menganggap Adat  Jawa  lain  dari  Adat  Sunda,  dan  Adat  Sunda  beda  dengan  Adat  Minang. Anggapan  keliru  itu  terjadi  karena  umumnya  kita  masih  menyalahartikan  adat.
Adat  Jawa  barangkali  berbeda  dengan  Adat  Minang,  demikian  dengan  adat-adat lain. Namun, keunggulan-keunggulan dari setiap adat atau kebiasaan itu satu dan sama. Para founding fathers kita mengumpulkan keunggulan-keunggulan itu maka terkumpulah Lima Unggulan yang bersifat Universal dan ada dalam setiap adat di setiap daerah dan setiap pulau. Lima Unggulan ini yang kemudian dikenal sebagai Lima  Butir  Pancasila,  yakni  Ketuhanan,  Kemanusiaan,  Kebangsaan,  Kedaulatan Rakyat,  dan  Keadilan  serta  Kesejahteraan  Sosial.  Dalam  Lima  Butir  Pancasila tersebut,  kita  semua  bertemu.  Maka,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sesungguhnya Pancasila adalah Intisari atau Saripati  Adat.  Inilah  Adat  Nasional  kita,  Adat  Nusantara,  Adat  Indonesia.  Tidak berarti bahwa diluar kelima unggulan tersebut, tidak ada unggulan-unggulan lain. Setiap  daerah  memiliki  unggulan-unggulan  lain.  Dalam  setiap  adat,  kita menemukan unggulan-unggulan lain. Namun, unggulan-unggulan itu tidak selalu bersifat  universal.  Ada  di  satu  daerah,  tak  ada  di  daerah  lain.  Sementara  itu, kelima  unggulan  yang  tertuang  dalam  butir-butir  Pancasila  bersifat  universal. Pancasila memang digali oleh Bung Karno, kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh para  pemikir  seperti  Dewantara,  Sanoesi  Pane  dan  lain-lain  tetapi  sebagaimana diakui  oleh  sang  penggali  sendiri,  sila-sila  itu  sudah  ada  sejak  zaman  dahulu. Bung Karno tidak menciptakan Pancasila, beliau hanyalah menggalinya dari adat kita  sendiri.  Kemudian,  berlandaskan  pada  Adat  Lokal  tersebut,  dibangunlah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Pancasila  adalah  Landasan  yang digunakan  untuk  membangun  NKRI.  Landasan  ini,  jelas  sudah  ada  sebelum adanya  bangunan.  Sebab  itu,  setiap  upaya  untuk  merongrongi  landasan  ini hanyalah melemahkan bangunan bangsa dan negara kita. Upaya-upaya seperti itu mesti  dicegah.  Tidak  boleh  dan  tidak  bisa  menunggu  hingga  bangunan  sudah runtuh,  baru  beraduh-aduh.  Sayang  sekali,  saat  ini  anak  bangsa  yang  tidak mengerti  perkara  adat,  justru  meremehkan  peran  adat  sebagai  perekat  –  dan mencari perekat-perekat  lain. Ada  yang berusaha untuk  mengganti landasan adat dengan  syariah  atau  peraturan-peraturan  agama,  ada  pula  yang  menganggap pembangunan dan ekonomi sebagai perekat. Syariah agama “tertentu” jelas tidak bisa  menjadi  perekat  bagi  bangsa  besar  seperti  Indonesia,  karena  kita  tidak beragama  satu  dan  sama.  Jumlah  agama  “resmi”  sebagaimana  terwakili  dalam Departmen  Agama  pun  sesungguhnya  tidak  sesuai  dengan  semangat  Undang- Undang  Dasar  kita,  dimana  setiap  anak  bangsa  memiliki  hak  untuk  beragama sesuai  dengan  keyakinannya.  Jadi,  jumlah  agama  dan  kepercayaan  itu sesungguhnya  tidak  dapat  dibatasi.  Istilah  agama  resmi  dan  tidak  resmi  pun hanyalah sebuah lelucon.
Ekonomi  dan  pembangunan  tidak  bisa  menjadi  perekat  yang  kuat.  Saat  ini, Amerika  Serikat  kembali  menggalakkan  pendalaman  sejarah  bagi  setiap warganya.  Bagi  imigran  yang  hendak  menetap,  penguasaan  terhadap  sejarah
menjadi wajib karena mereka baru sadar bila pembangunan dan ekonomi terbukti tidak  cukup  kuat  sebagai  perekat.  Bangsa.Timur  Tengah  pernah  menjadikan peraturan-peraturan agama sebagai perekat. Ternyata gagal juga. Walau mayoritas beragama  satu  dan  sama  akhirnya  tetap  juga  terpecah-belah  menjadi  sekian banyak  negara.  Negara  Pakistan  yang  lahir  berlandaskan  syariat  agama  tertentu tidak  mampu  mempertahankan  persatuan  bangsanya  lebih  dari  25  tahun. Maka,lahirlah  Bangladesh  dari  rahim  Pakistan.  Jauh  sebelumnya,  Eropa  pernah bersatu  dibawah  satu  gereja.  Tidak  lama  juga.  Negara-negara  yang  awalnya bersatu  itu  tidak  hanya  terpecah-belah  menjadi  sekian  banyak  negara  gerejanya pun  terpecah-belah.  Sementara  itu,  Nusantara  dengan  jumlah  pulaunya  yang  tak terhitung secara persis, dengan latar belakang yang sangat beragam pula – pernah bersatu  selama  1  milenia  di  masa  Sriwijaya.  Kemudian  selama  4  abad  lebih  di masa  Singasari  dan  Majapahit.  Saat  ini  pun,  lebih  dari  enam  puluh  tahun  sejak kita  memproklamasikan  kemerdekaan  kita  dari  penjajah  Asing  –  kita  masih bersatu.  Kenapa?  Karena  “Kekuatan  Adat”.  Ketika  Majapahit  melemah  dan Perekat  Adat  diganti  dengan  Akidah  Agama  oleh  Raden  Patah  dan  mereka  yang mendukungnya, maka kita tidak mampu bertahan lebih dari 1 abad. Dalam 1 abad saja,  terjadilah  perang  saudara,  yang  kemudian  dimanfaatkan  oleh  para  saudagar Asing  untuk  menguasai  kepulauan  kita.  Maka,  jelas  sudah  bahwasanya  Adat sebagai perekat Bangsa memang tak tertandingi oleh perekat-perekat lain.

## PENUTUP
Masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok  masyarakat  yang  teratur,  menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri  baik  berupa  benda  yang  terlihat  maupun  yang  tidak  terlihat,  dimana  para anggota  kesatuan  masing-masing  mengalami  kehidupan  dalam  masyarakat sebagai hal  yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota  itu  mempunyai  pikiran  atau  kecenderungan  untuk  membubarkan  ikatan yang  telah  tumbuh  itu  atau  meninggalkannya  dalam  arti  melepaskan  diri  dari ikatan itu untuk selama – lamanya.
Bupati/Walikota  dapat  membentuk  Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat kabupaten/kota,  yang  bertugas  untuk  melakukan  identifikasi,  verifikasi  dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi tersebut, kemudian disampaikan  kepada  kepala  daerah.  Bupati/walikota  melakukan  penetapan pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat  berdasarkan  rekomendasi Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Keputusan  Kepala  Daerah.  Dengan adanya  kedua  payung  hukum  tersebut,  tidak  ada  alasan  lagi  bagi  pemerintah daerah  untuk  mengabaikan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  masyarakat adat, dengan berdalih tidak adanya aturan yang menjadi rujukan.
Setiap daerah memiliki ciri khas Adat nya  yang  berbeda. Dari perbedaan ciri
khas Adat  Istiadat yang  berbeda-beda  itu,  maka  dapat  mengambil  hikmah perbedaan  tersebut  untuk  memberikan  pemahaman  dan  pengertian  yang  lebih mendalam  tentang  makna  dari  masing-masing  pengertian Adat daerah  yang tumbuh,  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  wilayah  Republik  Indonesia. Dengan  perbedaan  tersebut  yang  dilandasi  dengan  pemahaman  dan  pengertian serta penghargaan yang mendalam dari masyarakat Adat daerah merupakan wadah perekat untuk mempertahankan ikatan persatuan Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bushar  Muhammad,1981, Asas-Asas  Hukum  Adat    (Suatu  Pengantar) ,  Jakarta  :
Pradnya Paramita
Dewi  C.  Wulansari,2010, Hukum  Adat  Indonesia  Suatu  Pengantar ,  Bandung  : Rineka Aditama
Departemen Agama RI,1981, Hasil Penelitian Dasar IAIN Tahun 1980/1981 Agama Adat dan Pembangunan.
Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam,1981, Hasil  Penelitian Dasar  IAIN Agama  Adat  Dan  Pembangunan ,  Direktorat  Jendral  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
Husen  Alting,  2010, Dinamika  Hukum  dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah. Yogyakarta:  LaksBang  PRESSindo, 2010.
Soerjono, 1978, Kamus Hukum Adat, Bandung : Penerbit Alumni
Soerojo  Wignjodipoero,  1967, Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat, Jakarta  :

## Gunung Agung
Soerojo Wignjodipoero, 1982, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Jakarta : Gunung Agung
Soepomo, 1989, Hukum Adat , Jakarta : PT.Pradnya Paramita
Soepomo,  1996, Sistem  Hukum  Di  Indonesia  Sebelum  Perang  Dunia  II ,  Jakarta  : Pradya Paramita
Sri Wariyati, 2006, Memahami Hukum Adat , Surabaya : IAIN Surabaya
Suyuti  Thalib,  2008, Hubungan  Hukum  Adat  Dengan  Hukum  Islam ,  Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta