## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta. Volume 3 | Nomor 2 | Desember | 2022 e-ISSN: 2809-4433 dan p-ISSN: 2809-5081

## Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri
I Gede Adi Putra 1 , Deli Bunga Saravistha 2 Universitas Mahendradatta
Keywords : Village  Consultative  Board, Village  Regulation, Village

## Corespondensi Author
Akuntansi,  Universitas  Muhammadiyah Palembang Email: yuliansahri@gmail.com
History Artikel
Received : 2022-10-09
Reviewed: 2022-10-10 Revised: 2022-10-14
Accepted: 2022-11-15 Published: 2022-25-25 Abstract: The implementation of Village Government will be well structured and directed and even more advanced if various levels of society  have  awareness  of  Village  Government  assisted  by  the Village Consultative Body (BPD). So that the entire community will be represented in their interests to achieve a village government that is democratic,  honest,  clean  and  free  from  KKN.  Thus,  the implementation of Village Administration, including Marga Dauh Puri Village, must refer to the government regulations that are stipulated, namely in accordance with Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Law No. 12 of 2005 concerning ICCPR and Permendagri No. 110 of 2016, Article 32 concerning the Village Consultative Body reminds the existence of a government system to be more effective and efficient as well as democracy. This study uses the Empirical Legal Research method which  will  describe  the  Duties  and  Functions  of  the  Village Consultative Body in upholding democratic values in Marga DauhPuri Village. This study uses empirical legal research methods. After the data is collected, an analysis is carried out using a legal approach. The results of this study indicate that, in Law 6 of 2014 concerning villages, article 55 concerning the function of the Village Consultative Body. Until now, the BPD has carried out its duties and functions although it is still in the orientation stage, it is proven that in 2019- 2022  BPD  with  the  Marga  Dauh  Puri  Village  Government  has succeeded  in  making  28 village regulations, and development in Banjar  Ole  and  Banjar  Kelaci.  From  the  results  of  the  research above,  the  role  of  BPD  in  accommodating  and  channeling  the aspirations of the people in Marga Dauh Puri Village, all shows a good  direction.  BPD  to do the work, among others, introduce the democratic values of Pancasila to the village community in general and the implementation of the village in particular.
Abstrak : Penyelenggaran Pemerintahan Desa akan tersusun dan terarah dengan baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa memiliki kesadaran terhadap Pemerintahan Desa yang di dampingin Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Sehingga seluruh masyarakat akan terwakili kepentinganya untuk mencapai Pemerintahan Desa yang demokratis, jujur, bersih dan bebas dari KKN.  Dengan  demikian  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa termasuk Desa Marga Dauh Puri haruslah mengacu pada peraturan pemerintah  yang  ditetapkan  yakni  sesuai  dengan  Undang- UndangNo23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah, Undang-

## PARTA: Jurnal Pengabdian  Kepada Masyarakat
Vol 3 No 2, Desember 2022
UndangNomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, Undang-Undang No 12
Tahun 2005 Tentang ICCPR  dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 32 Tentang Badan Pemusyawaratan Desamengingatkan adanya  sistem  pemerintahan  agar  lebih  efektif  dan  efisien  serta demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris  yang  akan  mendeskripsikan  Tugas  dan  Fungsi  Badan PemrusyawaratanDesa dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi di Desa  Marga  DauhPuri.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum empiris. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55  dijabarkan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti sejak 2019-2022 BPD Bersama Pemerintah Desa  Marga  Dauh  Puri  telah berhasil membuat 28 Perdes , dan Pembangunan di Banjar Ole dan Banjar Kelaci. Dari hasil penelitian diatas  peran  BPD  dalam  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Marga Dauh Puri, semua jawaban menunjukkan kearah yang baik. BPD dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa  pada  umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya.

## Pendahuluan
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya di Bali, selain hukum  nasional  juga  diakui  hak  tradisional  masyarakat  hukum  yang  diatur  dalam  Hukum  Adat.  Hak-hak masyarakat hukum dimaksud juga mendapat legitimasi dalam Pasal 18 Huruf b Batang Tubuh Konstitusi 1945 diberikan pengakuan terhadap the living law yaitu  hukum  adat,  sehingga  ini  merupakan  suatu  payung hukum bagi    eksitensi hukum ini hingga sekarang. Dalam rumusan pasal tersebut diatur mengenai penghormatan negara  terhadap  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya.  Sepanjang  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Definisi diberikan oleh hukum melalui Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut “UU Desa”) bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan ini terdiri dari Kepala Desa yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau dibahasakan sebagai “kewenangan” dibantu oleh  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa  (Pasal  1  Angka  3  UU  Desa). Penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan untuk mempermudah mengimplementasikan kebijakan pusat di daerah sehingga pemerintahan bisa berjalan efektif karena ada yang mengelola dan mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah. Dalam UU Desa juga disebutkan bahwa Pemerintah Desa juga dibantu oleh Badan Legislasi Desa yang lebih dikenal Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD). Di dalam UU Desa dijabarkan pada Pasal 55 terkait Tugas dan Fungsi BPD yang secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) yakni : Pertama, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Kedua, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan Ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Landasan yuridis pelaksanaan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

## PARTA: Jurnal Pengabdian  Kepada Masyarakat
Vol 3 No 2, Desember 2022
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disesuikan terus-menerus dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dengan tiak mengabaikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah danh hubungan antardaerah. Potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai faktor diluar hukum (sosial) yang tidak  dapat  diabaikan  membuat  pentingnya  melakukan  pengabdian  masyarakat  dengan  harapan  dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan pemerintah daerah khususnya dalam hal ini di sekup desa yaitu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan badan permusyawaratan tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
BPD merupakan lembaga  perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan kata lain BPD bisa di sebut dengan “Parlemen - nya Desa” sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari BPD itu sendiri. BPD merupakan lembaga desa yang baru  di era otonomi daerah di Indonesia terbentuk berdasarkan hukum negara. Hal ini diatur dalam Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut “Perda Kab. Tabanan”) tertuang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan  Permusyawaratan  Desa  (selanjutnya disebut Permendagri BPD) wajib hukumnya dibentuk lembaga keterwakilan masyarakat di tingkat kabupaten yang ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 Angka 7 Perda Kab. Tabanan). Dalam Pasal 1 Angka 7 Perda Kab. Tabanan diatur Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Tentang Desa melalui PermendagriBPD yang secara khusus membahas Tugas dan Fungsi BPD pada Pasal 31. Disini terlihat jelas betapa pentingnya peran BPD dalam rangka menjunjung tinggi nilai demokrasi khususnya dalam lingkup desa. Untuk memberikan payung hukum  terhadap  peran  BPD  dalam  membantu  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa Pemerintah Kabupaten Tabanan juga mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur terkait Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi BPD yakni Perda No 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut Perda BPD) BPD juga berperan penting dalam pembangunan di desa, karena tentu sebelum di putuskan tentu akan melalui tahapan yang dikenal dengan istilah Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Kata Musyawarah menggambarkan bagaimana warga masyarakat saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dimasyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan agar sesuai selaras antara kebutuhan masyarakat desa dengan visi pemerintah. Maksud dan tujuan pembentukannya diatur dalam Pasal 2 Perda Kab. Tabanan yang mengatur bahwa penetapan Peraturan Daerah  ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai  lembaga  di  Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD  agar  mampu  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa  dan  mendorong  BPD  dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa (Pasal 3 Perda Kab. Tabanan).
Pembatasan ruang lingkup Perda BPD ini mencakup lima (5) hal krusial yaitu alokasi jumlah anggota BPD, Bidang dalam kelembagaannya, staf administrasi, hubungan BPD dengan lembaga lainnya dan kapasitas BPD dalam  menjalankan  kewenangan,  tugas  dan  fungsinya.  BPD  dengan Musrenbang mempunyai kaitan erat, mengingat  bahwa BPD memiliki andil dalam rangka proses persetujuan rancangan pembangunan tersebut Sehingga aspirasi masyarakat melalui lembaga legislasi BPD sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan terhadap segala bentuk pembuatan keputusan terkait pembangunan atau peraturan desa. Selain andil untu k menentukan keputusan dalam rancangan pembangunan di desa. BPD  juga berperan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan setiap 6 tahun sekali berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 39.
Dalam negara hukum yang demokratis Dapat dikatakan bahwa BPD merupakan rumah demokrasi di level daerah khususnya di tingkatan kabupaten. Hak mengeluarkan pendapat dan berekspresi, Hak atas perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan, hak untuk berserikat dan berkumpul, Hak untuk ikut berpartisipasi di bidang politik  dan  masih  banyak  hak  sipil  dan  politik  lainnya  merupakan  bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam kapasitas  negara  sebagai  subjek  hukum  internasional  di  level  Internasional  pemerintah  Indonesia  telah melakukan ratifikasi terhadap International Covenant On CivilAndPoliticalRights atau Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan terhadap ICCPR. Hak berpolitik di tingkat daerah khususnya di Desa MargaDauhPuri yang merupakan bagian dari Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ICCPR sebagai bagian dari HAM tercermin dalam
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa.  Dalam  memenuhi  komitmen  terhadap  HAM sehingga dipandang perlu untuk mengoptimalkan keberadaan BPD di Kabupaten Tabanan.
Sehingga eksistensi BPD sejatinya untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dari tingkat terendah dalam hal  ini  di  desa.  Sehingga  diharapkan  masyarakat  memiliki  pemimpin  sesuai  dengan  hati  nurani  masing - masing.Dengan kerangka berpikir diatas, maka sangat menarik untuk dikaji atau dilakukan penelitian terkait Tugas dan Fungsi BPD dalam menjunjung tinggi nilai Demokrasi di tingkatan desa.

## Metode
Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat yuridis atau empiris maupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.
Pendekatan  yang  penulis  gunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis  Empiris. PendekatanYuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.
Pendekatan Yuridis Empiris ditujukan terhadap  kenyataan dengan  cara melihat penerapan aturan kewenangan BPD sebagai lembaga legislasi di desa dalam rangka menjunjung tinggi nilai demokrasi di Desa Marga itu sendiri.  Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti ingin melihat sejauh mana Tugas dan  Fungsi  BPD  sudah  diterapkan  sesuai  dengan  aturan  yg  ditetapkan/yang  dikehendaki  ( Das  Sollen ) denganrealita yang terjadi ( Das Sein ) di Desa Marga Dauh Puri.
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:
1. Melakukan wawancara terhadap Sekdes dan Ketua BPD Desa Marga Dauh Puri
2. Penelitian dan pengamatan terhadap Tugas dan Fungsi BPD apakah sudah dilakukan dengan baik dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  demokratis  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  awal, diantaranya untuk menampung aspirasi / sebagai jembatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam membuat sebuah kebijakan/ keutusan khususnya di Desa Marga Dauh Puri.
Adapun waktu penelitian ini dilakukan untuk pengumpulan data sejak tanggal 19 – 28 Agustus 2022 bertempat di Kantor Kepala Desa dan Rumah Ketua BPD Desa Marga Dauh Puri. pengolahan data dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2022 – 02 September 2022 yang meliputi proses penyajian dalam bentuk laporan dan proses bimbingan.

## Hasil Dan Pembahasan
Badan permusyawaratan Desa yang disingkat BPD itu adalah suatu organisasi yang berada di desa dan mempunyai wewenang dalam menjalankan organisasi sesuai dengan misi yang diinginkan serta dapat pula melakukan kegiatan yang legal dan sekaligus membantu desa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa. Pola kerja BPD dalam menjalankan kegiatan di desa secara langsung biasanya mendapatkan dukungan dari pemerintahan desa sekaligus mitra kerja di Desa.
BerdasarkanTeori hukum stufenbau yang merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi  (seperti  konstitusi)  harus  berpegangan  pada  norma  hukum  yang  paling  mendasar  ( grundnorm ). Dalamhukumpositif  di  Indonesia  halinidiaturdalam  pasar  7  Undang-Undang  No  12  Tahun  2011Tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan  yang  mengaturjenis,  hierarki,  dan  materimuatanperundang- undangan. Adapun Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi  keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  sendiri  sesuai  dengan  prinsip  demokrasi.  Dalam  mewujudkan pembangunan tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan tersebut dinamakan BPD. Pemerintahan dalam perundang-undangan merupakan pengayom, pelayan dan termasuk sebagai penjaga masyarakat atau penduduknya, sehingga semua aktivitas yang berhubungan dengan kemasyarakatan perlu dilakukan secara maksimal, agar tujuan pemerintah terwujud dan dapat terlaksana dengan baik.Hal ini dimaksudkan agar dapat memuaskan diantara keduanya baik itu masyarakat yang membutuhkan maupun pemerintah (sebagai pelaksana) yang telah mampu dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pemerintah dalam peraturan perundang- undangan terdapat beberapa tingkatan, yaitu pejabat tingkat atas dan pejabat tingkat bawah. Pejabat tingkat atas tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum.Kemudian masyarakat tingkat bawah merupakan pejabat yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat secara umum atau masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  pemerintah.  Dalam  menginginkan  palayanan  dari  pemerintah masyarakat  tidak  banyak  yang  memikirkan  bagaimana  cara  melayaninya dengan baik, akan tetapi hanya bersifat menuntut agar mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Sementara pemerintah atau pejabat yang bertugas  melayani,  berusaha  memikirkan  bagaimana  cara  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan semua pihak.
Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Permendagri 110/2016).
Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi:
1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa Pasal 32 Permendagri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:
1. Menggali aspirasi masyarakat
2. menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55 ayat (1) menyatakan hak anggota BPD sebagai berikut:
1. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
4. Memilih dan dipilih,
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota BPD sebagai berikut;
1. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  UUD  RI  Tahun   1945,  serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemsyarakatan desa
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pasal 63 Permendagri 110/2016 menyatakan BPD berwewenang:
1. Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi,
2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
11. Mengelola biaya operasional BPD
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Untuk memaksimalkan pemahaman para pengurus serta anggota BPD khususnya di Desa Marga Dauh Puri, maka secara rutin dilakukan pelatihan terkait Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Ini dilakukan dalam upaya agar para pengurus bisa melakukan tupoksi tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  terkait  BPD  itu  sendiri,  sehingga kehadiran BPD mampu membawa kemajuan dan mampu menerapkan asas demokrasi di Desa Marga Dauh Puri.
Dalam  pembangunan  desa  pemerintah  dan  pelaksana  akan  mengalokasikan  dana  pembangunan  unuk terselenggaranya pembangunan desa yang dapat membuat keadaan masyarakat desa menjadi lebih maju dan keberhasilan mencapai tujuan menjadi sangat penting. BerdasarkanTeori Kewenangan yang di kemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat  disebut  hak”.Mak a,  kewenangan  yang  dimiliki  BPD  merupakan  kewenangan  yang  bersifat atributif (orisinil).
Melalui Perda Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut “Perda Kab BPD”), diharapkan Pemerintah Desa dan BPD mampu bekerja sama dengan baik untuk membawa Desa Marga Dauh Puri lebih maju, dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada  serta  mampu  mengajak  masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam  membuat  suatu  kebijakan  baik terkaitperaturan atau pembangunan di Desa tersebut melalui BPD. PerdaKab. Tabanan ini mengatur wewenang, tugas dan fungsi BPD diatur pada Pasal 3 untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Dalam  hal  ini  tentu  peran  BPD  sangat  menentukan  sejauh  mana  masyarakat  mau  ikut  serta menyumbangkan ide-ide dan pikiran atau menyalurkan aspirasi atau hak politiknya melalui BPD. BPD Di Desa Marga Dauh Puri terbentuk secarasahpada tahun 2021 dan dilantik secara serentak oleh Bupati Tabanan di Tahun 2021 melalui SK BupatiNomor : 180/ 942/ 03/ HK/ 2021 TentangPemberhentian dan PeresmianAnggota Badan  Permusyawaratan  Desa,  Desa  Marga  Dauh  Puri,  Kecamatan  Marga,  Kabupaten  Tabanan  yang keanggotaanya sebagai berikut;
Tabel 1.  Nama, Unsur, Pendidikan, Jabatan Anggota BPD Desa Marga Dauh Puri, Masa Jabatan Tahun 2021-2027. No Nama Pendidikan Jabatan 1 I Wayan Supra Nanda CP, SE Perguruan Tinggi Ketua 2 I YomanSuardana, ST Perguruan Tinggi Wakil Ketua 3 Ni Nyoman Sutariani SMA Sekretaris 4 I Ketut Yogiarta SMA Anggota 5 I Wayan Suteja Adiyasa SMA Anggota 6 Ni Wayan Sri Yanti SMA Anggota 7 Putu Eddy Nopalya Artha SMA Anggota
Dari data diatas bahwa rata-rata latar belakang Pendidikan Anggota BPD di Desa Marga Dauh Puri periode 2021-2027  yaitu : Sekolah Menengah Atas dan ada juga yang sudah mengenyam bangku kuliah. Dengan latar Pendidikan yang cukup mumpuni diharapakan BPD di Desa Marga Dauh Puri mampu menjalankan Wewenang, Tugas dan Fungsinya sebagai Lembaga Legislasi di Desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  pemilihan  anggota  BPD  di  Desa  Marga  Dauh  Puri  dinilai sudahsesuai amanat Permendagri BPD dimana mekanisme pemilihan anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Sesuai dengan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa fakta di lapangan mengenai mekanisme pemilihan calon anggota BPD. Calon Anggota BPD terlebih dahulu dipilih di masing-masing tempekan yang ada di Banjar Ole dan Banjar Kelaci. Tempekan adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tempat tinggal mereka dalam satu wilayah banjar untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi . Adapun jumlah tempekan yang ada di Banjar Ole berjumlah  4  tempekan  dan  di  Banjar  Kelaci  berjumlah  3  tempek. Untuk memilih 1 (satu) wakil tempekan itudilakukan  melalui  Rapat  ( sangkep )  tempekan  terlebihdahulu.  Sehingga  dari  2  Banjar  tersebut  akan mendapatkan  7  orang  perwakilan  calon  anggota  BPD.  Dari  7  calon  anggota  tersebut  melalui  Rapat MusyawarahDesa  (Musdes)  akan  dipilih  Ketua,  Wakil  Ketua,  Sekretaris  dan  Anggota BPDmelaluimusyawarahmufakat.  Pengurus  dan  Anggotaterpilih  akan di lantik secara serentak oleh Bupati Tabanan denganlegalitas SK Bupati Tabanan.
Dalam menentukan calon anggota BPD, tentunya harus memenuhi syarat yakni terwakilinya satu wilayah , dan perempuan. Menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Marga Dauh Puri, mencari calon anggota BPD berjenis kelamin perempuan di Desa Marga ini menjadi 1 (satu) kendala, dimana rata-rata wakil tempekan yang diajukan untuk menjadi calon anggota BPD rata-rata semua laki-laki. Sehingga panitia menunjuk 1 orang perempuan dari masing-masing Banjar agar pencalonan anggota BPD sesuai dengan Permendagri BPD. Berikut penulis lampirkan Struktur BPD di Desa Marga Dauh Puri berdasarkan hasil penelitian selama Kerja Sosial (Kersos) sebagai berikut:

## Gambar 1.  Struktur BPD Desa Marga Dauh Puri

## Sumber Photo : DokumentasiKersos 2022
Mengacu pada wewenang , tugas dan fungsi BPD yang tertuang dalam PerdaKab. Tabanan. Peran BPD di Desa Marga Dauh Puri terbilang sangat baik ini terbukti sejak tahun 2019 hingga 2022 BPD bekerja sama dengan Pemerintah Desa sudah menghasilkan kurang lebih 28 Peraturan Desa (terlampir). Ini membuktikan bahwa BPD sudah mampu menjalankan tupoksinya dengan baik. Disisi lain BPD di Desa Marga Dauh Puri juga berperan aktif dalam rangka pengawasan pembangunan sesuai dengan keputusan Musdes terkait RKP Desa Adapun pembangunan yang sekarang sedang berlangsung dan dalam pengawasan BPD adalah Pavingisasi di Banjar Kelaci dengan volume proyek 170M 2 dengan biaya 160 juta.S esuai keterangan Sekdes, bahwa APBDes tidak serta merta dibagi 2, namun di sesuaikan dengan volume pembangunan/ luas wilayah masing-masing Banjar. Ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tidak mangkrak atau dapat diselesaikan tepat waktu.
Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Desa Marga Dauh Puri , sesuai keterangan Ketua BPD bahwa setiap aspirasi biasanya langsung di sampaikan oleh masyarakat melalui WAG Tempekan atau langsung saat  bertemu  dengan  Ketua  BPD  di  Warung  atau  di  Kantor  Desa.  Di  Era  Digitalisasi  seperti  sekarang Pemerintah Desa , masyarakat Desa Marga Dauh Puri sudah semakin mudah dalam menyampaikan pendapat, kritik dan saran, ataupun hak politiknya melalui online dengan aplikasi Digital Desa atau dikenal dengan Aplikasi
Desa Presisi Marga Dauh Puri dengan link berikut :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartdesa.margadauhpuri . Seluruh warga Desa Marga Dauh Puri  bisa  mengakses  aplikasi  ini  jika  sudah  mendaftarkan  diri  dengan  memasukan  NIK  (  Nomor  Induk Kependudukan).
Gambar 2.  Aplikas iDesa Presisi Marga Dauh Puri.
Sumber : Screenshot di Google Plasystore.
Selain Perancangan Peraturan Desa atau Perencanaan Pembangunan (RKP Des) di Desa Marga Dauh Puri, BPD juga memiliki tugas yakni menjadi penyelenggara pemilihan Kepala Desa. Dimana BPD setiap 6 tahun sekali akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Mengacu UU Desa yang tertuang pada Pasal 32, BPD yakni.
a. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
b. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
c. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
d. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa
Sesuai UU  6/2014, Pasal 32 poin (a) maka BPD memiliki kewenangan menunjuk Panitia Pemilihan Kepala  Desa  yang  terdiri  dari  :  Tokoh  Masyarakat,  LPM,  Sekeha  Teruna/i,  Karang  Taruna,  Linmas  Dan Pecalang.  Anggota KPPS ditugaskan setiap pada masing-masing Banjar dengan skema KPPS Banjar Ole anggotanya dari Banjar Kelaci dan sebaliknya untuk meminimalisir adanya keberpihakan kepada salah satu Calon Perbekel.

## Hambatan  Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya.
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukan olehSoerjonoSoekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya  sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang  mendukung  penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).
Maka, hambatan-hambatan bagi BPD di Desa Marga Dauh Puri dalam menjalankan tugas dan fungsinya menurut hukum positif, dapat dikaji dan analisis melalui faktor-faktor sebagaimana yang dikemukan dalam teori ini antara lain:
a. Penegak Hukum Dalam  hubungan  ini  dikehendaki  adanya  aparatur  yang  handal  sehingga  aparat  tersebut  dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :
1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai  sejauh  mana  derajat  sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
b. Aturan Hukum: Menurut  Soerjono  Soekanto  ukuran  efektivitas  pada  faktor  yang  pertama  mengenai  hukum  atau undang-undangnya adalah :
1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
c. Budaya Hukum ( Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum)
Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada

## d. Sarana dan Prasarana.
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai  efektivitas  hukum.  Prasarana  tersebut  secara  jelas  memang  menjadi  bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.
Selain  faktor  diatas  ada  beberapa faktor yang menghambat kinerja BPD di Desa  Marga DauhPuri berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Marga DauhPuri adalah sebagai berikut :
a. Faktor Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Ketua BPD yang peneliti lakukan pada tanggal 31 Agustus 2022 , Pukul 12.30 di kediaman Bp I Wayan Supra Nanda, CP, SE. Hambatan dengan Sumber Daya  Manusia  adalahsedikitnyapemahamananggota  BPD  terkait  ITE,  terutama  pada saatpublikasiPerdes,  ataukegiatan-kegiatanPemerintahDesa  Bersama  BPD  di  Website  remsi.  ( https://desamargadauhpuri.id/lembaga-desa ).

## b. Faktor Ekonomi
Berdasarkan  dari  keterangan  Ketua  BPD  ,  kesejahteran  dari  masing-masing  anggota  BPD  adalah kendala paling utama saat ini. Karena dengan gaji 500 ribu untuk setiap anggota dan 600 ribu untuk Ketua dirasa tidaklah cukup. Karena faktor inilah membuat Anggota BPD tidak bisa fokus bekerja di kantor  BPD,  kebanyakan  para  anggota  BPD  mempunya  pekerjaan  sampingin  untuk  memenuhi kebutuhan keluarga mereka masing-masing.

## Simpulan Dan Saran
Berdasarkan uraian dari substansi diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa :
1. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga legislasi memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi jembatan masyarakat desa dalam hal  penyampaian pendapat, aspirasi atau hak politiknya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang efektif , efesien dan demokratis.
2. BPD di Desa Marga Dauh Puri sudah melakukan Wewenang, Tugas dan Fungsinya dengan baik dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
3. Hubungan Kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa dinilai sangat baik dalam rangka merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat.
Berdasarkan simpulan diatas penulis seyogyanya dapat memberikan saran sebagai berikut  :
1. Pemerintah Desa atau Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota BPD Desa  Marga  Dauh  Puri, sehingga mampu lebih maksimal dalam menajalankan wewenang, tugas ddan fungsinya.
2. Dalam pencalonan anggota BPD hendaknya perempuan harus dilibatkan mengacu pada Permendagri BPD.

## Daftar Pustaka
Buku :
Arbi, Sanit, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. Arief, Budiman, 1987, Jalan Demokratis ke Sosialis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Budiardjo, Mirriam, 1986, Demokrasi di Indonesia, Gramedia, Jakarta. _______, 1983,Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. Clifford Geertz, 1989, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Balai Pustaka, Jakarta. Dwi Ermayanti Susilo dan Ina N ikmatul Chasanah, Desa Wisata Sebagai Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  Menuju  Jombang  Berkarakter  dan  Berdaya  Saing,  Parta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 3 Nomor 1, Juni 2022, h. 1-5
Effendy, Khasan, 2010, Penguatan Pemerintahan Desa, Indra Prahasta, Bandung. Jimly Asshiddiqie,  2006, Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang 1), , Jakarta, Penerbit: Konstitusi.
Kerlinger, Fred N.. (1990). Asas-AsasPenelitian Behavioral, Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress. Ni’matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Malang, Setara Press Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997 Soekanto, Soerjono. (2005). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
Salim. (2012). PerkembanganTeoriDalamIlmu Hukum, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
Jurnal : Awaeh,  Johanis  &  Kairupan.  Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud).  Jurnal Eksekutif. Vol. 1 No 1, 2017, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Manado.
C.  A.  Setyaningrum,  and F. Wisnaeni, “Pelaksanaan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, no. 2, pp. 158- 170, May.2019.
Dewi  NLPS,  Mariati  NPAM,  Artha  NMN.  Pengelolaan  Dana  Untuk  Kegiatan  Marketing  Pada  Perusahaan Dhepaner  dan  Upaya  Uenanggulangan  Dampak  Sosial  dan  Ekonomi  Akibat  Covid-19.  PARTA [Internet]. 2022Jun.25 [cited 2022Oct.27];3(1):19-24. Available from: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3536
Fahmi  Risala  ,  Dra.  Fitriyah,  MA  ,  Supratiwi,  S.  Sos,  M.Si,  2008,  Peran  BPD (Badan  PermusyawaratanDesa)  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Periode 2008-2014, Journal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.
Margaretha Badu, 2017, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  di  Desa  Tanamawau  Kecamatan  Tojo  Barat  Kabupaten  Tojo  Una-Una,  Jurnal  Ilmiah Administratie Vol. 8 No. 1, Maret 2017.
Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya  Pengejawantahan  Asas  RestoratifJustice  Di  Desa  Adat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3
Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. Realita BudgetConstraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi COVID-19. VYAVAHARA DUTA, 16(2), pp.199-206
Tegar.”Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). Publicia : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Bol. 4 No 8. 2016, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
Internet:
S.Sugeng, 2014, Badan Permusyawaratan Desa, http://eprints.umpo.ac.id/824/3/BAB%20I.pdf , Diakses Tanggal 28 Agustus 2022 Pukul 21.44 wita