Tanjungpura Law Journal, Vol. 7, Issue 1, January 2023, Page : 33 - 49 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 18 January 2023 | Reviewed: 25 January 2023 | Accepted: 30 January 2023

## TUNTUTAN GANTI RUGI PADA PERLUASAN KEWENANGAN PTUN (STUDI KASUS BANJIR JAKARTA DAN BANJARMASIN)
Erna Ratnaningsih 1

## Abstract
One of the characteristics of a rule of law state is the existence of a State Administrative Court (PTUN) which guarantees that the government does not act arbitrarily against their people. The decision-making organs of the state sometimes do not pay much attention to the general principles of good governance and the applicable laws which result in losses for the community. To guarantee the rights of citizens, there is an extension of PTUN's authority. The type of research used is normative juridical research. The formulation of the problem in this paper is the extension of the authority of the Administrative Court and its implication to the community rights. It also creates obstacles to get justice because there is no clear mechanism in implementing the demands compensation for tort (PMH) by Government. Therefore, people can only sue but do not get actual compensation. The findings in this study regarding the decisions of flood cases in Jakarta and Banjarmasin are that there are injustice in demanding compensation. To ensure legal certainty and protection of the community, the extension of PTUN's authority must stipulate complete provision regarding the tort compensation mechanism, compensating for factual losses experienced by the community by the House of Representative in the amendment to Law Number 5 of 1986 concerning PTUN.
Keywords: compensation; tort by the government; administrative courts

## Abstrak
Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menjamin agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sering kali pengambilan keputusan organ negara tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Untuk menjamin hak-hak warga negara maka terdapat perluasan kewenangan PTUN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah perluasan kewenangan PTUN dan implikasinya terhadap hak-hak warga negara. Perubahan ini berdampak pada adanya hambatan dalam mendapatkan keadilan karena belum adanya mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan atas tuntutan ganti kerugian. Sehingga masyarakat hanya dapat menuntut namun tidak mendapatkan ganti kerugian aktual yang dideritanya. Adapun temuan dalam penelitian ini terhadap putusan kasus banjir di Jakarta dan Banjarmasin adalah adanya ketidakadilan dalam menuntut ganti kerugian pada perluasan kewenangan PTUN. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat maka perluasan kewenangan PTUN harus mengatur ketentuan lengkap tentang mekanisme ganti kerugian PMH, mengganti kerugian faktual yang dialami oleh masyarakat oleh Pemerintah dalam perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kata kunci: ganti rugi; PMH oleh pemerintah; PTUN
1 Program Hukum Bisnis, Departemen Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45, Jakarta Barat 11480, Email: ernarn@binus.ac.id

## I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia menganut konsep negara hukum sejak memproklamasikan kemerdekaannya. Konsepsi ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum” sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan yang sah dan tertulis. Penyelenggaraan negara harus mengacu pada ketentuan hukum dan bukan kekuasaan belaka. Dalam setiap negara hukum, warga negara harus diberikan kesempatan untuk menggugat keputusan dan tindakan faktual pejabat administrasi yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui prinsip wetmatigheid van bestuur , maka tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada satu pun aparat pemerintah yang memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warganya. 2 Masyarakat dapat menuntut negara sebagai bentuk perlindungan bagi warga negara terhadap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Oleh sebab itu, para ahli hukum selalu mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum salah satunya adalah terdapat administratieve rechtspraak atau Peradilan Tata Usaha Negara sebagai ciri pokok. 3
Peradilan Tata Usaha Negara membawa prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, dimana hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilarang terpengaruh oleh pihak tertentu hanya demi kepentingan jabatan dan kepentingan ekonomi. Bagaimana pun pengadilan ini harus menjamin agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Jika penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan bagi warga negara dan hakim Peradilan Tata Usaha Negara wajib menjadi tonggak penegak keadilan yang berdiri sendiri. Kehadiran lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang berlangsung sejak lama telah mengalami berbagai perkembangan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) adalah perwujudan dari nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Dalam penjelasannya menyatakan UUAP diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat maka warga masyarakat dapat mengajukan keberatan dan
2 Mhd Taufiqurrahman. 2021. Hukum Administrasi Negara di Indonesia . Malang: CV. Literasi Nusantara, hlm. 68.
3 Jimly Asshiddiqie. 2022. “ Gagasan Negara Hukum Indonesia ”, tersedia di: http://www.jimly.com/ /Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. (diakses pada 13 April 2022)
banding terhadap keputusan dan/atau tindakan, kepada Badan atau/pejabat pemerintahan. Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di PTUN.
Dengan adanya perkembangan ini maka mengharuskan adanya penyesuaian, seperti halnya dengan perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait perbuatan melawan hukum oleh pemerintah seharusnya diimbangi dengan ketentuan yang mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut. Semula perbuatan pemerintah yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara hanya perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan mengeluarkan keputusan ataupun penetapan ( beschikking ). 4 Akhirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang berpengaruh pada kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
Perkembangan ini cukup krusial mengingat bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara berdampak luas terhadap masyarakat. Pemerintah yang mengambil tindakan dan keputusan dalam ranah publik tentu bersinggungan dengan kepentingan warga negara, bahkan bukan suatu hal yang mustahil apabila tindakan itu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam hal ini bencana banjir. Menurut analisis Aqueduct Global Flood Analyzer, Indonesia termasuk ke dalam negara yang penduduknya kerap terdampak banjir setiap tahun. Adapun 5 dampak banjir bagi masyarakat dan lingkungan yaitu pertama, menimbulkan kerugian ekonomi akibat kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana dan prasarana umum lainnya. Kedua, kesulitan air bersih. ketiga, menimbulkan masalah kesehatan berupa penyebaran penyakit yang rentan terhadap anak- anak dan orang lanjut usia. Keempat, dapat menimbulkan korban jiwa karena terseret arus banjir, terkena sengatan listrik yang tidak dipadamkan. Kelima, melumpuhkan aktivitas masyarakat. 5
Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun melanda Indonesia dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Kerugian akibat banjir seharusnya dapat dikurangi dengan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir oleh Negara. Namun, sering kali pengambilan keputusan oleh organ negara tidak memperhatikan Asas-Asas Umum
4 Dola Riza, 2018, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1): 94
5 ___. 2022. Dampak Banjir bagi Masyarakat dan lingkungan , tersedia di: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d- 6182544/5-dampak-banjir-bagi-masyarakat-dan-lingkungan, (diakses pada 12 Desember 2022)
Pemerintahan yang Baik dan tidak berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Padahal terdapat batasan tertentu yang tidak boleh dilewati oleh pemerintah demi menghindari tindakan yang sewenang-wenang. Hukum Pun dirumuskan dalam bentuk ketentuan yang mengatur batasan bagi pemerintah dan memberikan perlindungan untuk masyarakat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dikaji sampai sejauh mana masyarakat dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pemerintah dengan menuntut ganti kerugian yang terus- menerus dialami ketika banjir melanda daerahnya. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah perluasan kewenangan PTUN yang saat ini memiliki kewenangan memutus gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah mengakibatkan masyarakat mendapatkan keadilan, bagaimana mekanisme pengajuannya dan hambatan-hambatan yang dialami oleh warga masyarakat dalam menuntut ganti kerugian diakibatkan oleh tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Pada penelitian mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, namun pada penelitian ini dilengkapi dengan pembaharuan hukum berupa implementasi pelaksanaan gugatan perbuatan melawan hukum dan dampaknya pada belum terpenuhinya ganti kerugian pada masyarakat melalui studi kasus putusan pengadilan. Adapun penelitian hukum sejenis dilakukan oleh Diani Kesuma tentang “Dinamika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No.30 Tahun 2014”. Penelitian ini membahas pada adanya batas waktu yang wajib ditaati oleh Badan Pejabat Pemerintah maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melayani masyarakat disertai adanya sanksi administratif telah mencerminkan adanya pembenahan penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan Good Governance (Pemerintahan yang baik). 6
Selanjutnya, Anita Marlin dkk meneliti tentang “Friksi Kewenangan PTUN dalam berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 dan UU Nomor 5 Tahun 1986 berkaitan dengan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)”. Dalam penelitian ini dibahas tentang friksi obyek sengketa TUN antara UU PTUN dan UU tentang Administrasi Negara. Hasil penelitian ini menyatakan penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum administrasi negara sendiri selalu diparalelkan dengan konsep detournement de pouvoir . Yang diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Kewenangan PTUN dalam memeriksa suatu perkara tentang penyalahgunaan kewenangan ini merupakan perluasan kewenangan PTUN dalam UU PTUN. Kedua, implikasi dari perluasan kewenangan absolut obyek sengketa TUN menurut Hakim PTUN menganggap bahwa dengan berlakunya
6 Dian Kesuma, 2016, “Dinamika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Selisik , 2 (3): 64-65.
UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan dianggap akan lebih memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan. 7
Penelitian sejenis lainnya yaitu Bambang Erwanto dengan judul “Kewenangan PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ”. Dalam pembahasan awal dijelaskan sejarah lahirnya PTUN yang tidak diberikan kewenangan yang luas agar menghindari kegoncangan-kegoncangan sehingga hanya diberikan kewenangan yang terbatas pada KTUN yang bersifat konkret, individual dan final. Dengan lahirnya UUAP adanya perubahan kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah termasuk di dalamnya adalah tindakan faktual pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Temuan lainnya adalah tolak ukur sengketa PMH oleh pemerintah di PTUN didasarkan pada asas rechsmatigeheid van bestuurs yang didasarkan pada keabsahan tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. 8
Dalam penelitian yang lain dilaksanakan oleh Aju Putrijanti dengan judul “Kewenangan serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara setelah Ada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”. Hasil penelitian menyatakan adanya perluasan kewenangan PTUN yaitu dengan menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Obyek sengketa juga mengalami perluasan makna khususnya berkaitan dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang belum diberi penjelasan bagaimana cara menentukan potensi tersebut. 9
Kesamaan dari penelitian-penelitian ini adalah menyikapi lahirnya UU Administrasi Pemerintahan yang berdampak pada perluasan kewenangan dari PTUN. Perbedaan diantara penelitian-penelitian sebelumnya adalah membahas pada batas waktu yang wajib ditaati oleh Badan Pejabat Pemerintah, tujuan dari perluasan adalah lebih memberikan perlindungan kepada pencari keadilan, tolak ukur sengketa PMH yang berdasarkan pada perundang- undangan dan AUPB, perlunya penjelasan tentang keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada tuntutan ganti rugi yang belum jelas diatur dan menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan.
7 Anita Marlin Restu Prahastapa dkk, 2017, “Friksi Kewenangan PTUN dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berkaitan dengan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara”, Diponegoro Law Journal , 6(2): 12-14.
8 Bambang Arwanto, 2018, “Kewenangan PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)”, Jurnal Jatiswara , 33(2):9-20
9 Aju Putrijanti, 2015, “Kewenangan serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara setelah Ada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 44(4):427-429

## II. Metode Penelitian
Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada mekanisme ganti kerugian pada gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang- undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (UU N0. 5 tahun 1986), Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) serta peraturan perundang-undangan lainnya antara lain SEMA No. 4 Tahun 2016, Perma No. 2 Tahun 2019. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep negara hukum, hubungan warga negara dan negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berhubungan dengan objek penelitian. 10 Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

## III. PEMBAHASAN
A. Perkembangan Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara terbatas pada penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final. Kewenangan ini mengalami perluasan dan pergeseran paradigma dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa 11 :
“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
10 Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Surabaya: Bayu Media Publishing.
11 Pasal 87, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara No. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5601.
a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB);
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ”.
Akibat dari perluasan definisi Keputusan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengalami perubahan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 bagian e Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya UUAP diantaranya yaitu 12 :
a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).
c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dengan demikian, UUAP telah membawa banyak perubahan dalam memaknai keputusan sebagai objek Sengketa Tata Usaha Negara. Konsep keputusan dalam UUAP tidak saja bersifat konkret-individual, namun multi karakter, yaitu abstrak-individual dan konkret-umum. 13 Sifat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bergeser dalam UUAP sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini dapat memeriksa dan menguji semua tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah termasuk tindakan konkret/faktual, abstrak-individual, umum-abstrak dan umum- konkret. 14 Hal ini diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan perubahan karakteristik objek gugatan atau permohonan setelah UUAP diberlakukan diantaranya:
a. Konkret-individual, contohnya keputusan izin mendirikan bangunan..
b. Abstrak-individual, seperti keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan.
12 Mahkamah Agung Republik Indonesia , Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , SEMA No. 4 Tahun 2016.
13 Enrico Simanjuntak Mengutip Pendapat Dani Elfah dalam Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Transformasi dan Refleksi . 2018. Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 83. 14 Ibid.
c. Konkret-umum, misalnya keputusan tentang penetapan upah minimum regional.

## B. Mekanisme Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah
Selain melihat pada karakteristik keputusan TUN, perubahan yang dibawa oleh UUAP adalah cakupan penetapan tertulis yang dapat berupa tindakan faktual. Saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah. Dalam ranah hukum administrasi negara, perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah mengandung arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pejabat administrasi yang melampaui batas kewenangannya berdasarkan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maupun tidak adanya upaya dari pemerintah untuk menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, dimana tindakan-tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 15
Sebelum adanya UUAP, perselisihan perdata berupa perkara onrechtmatige overheidsdaad diserahkan kepada peradilan umum. Perkara tersebut berpedoman pada SEMA No. 1 Tahun 1991 menjadi petunjuk teknis pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya mencantumkan bahwa perkara-perkara onrechtmatige overheidsdaad yang terdaftar pada Pengadilan Negeri dapat merupakan:
a. Gabungan beberapa gugatan ( samenloop van vorderingen ) yang didalamnya terdapat tuntutan pokok agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan pokok demikian itu tentunya dimaksudkan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi berdasarkan 1365 KUHPdt terhadap Pemerintah yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut; atau
b. Perkara onrechtmatige overheidsdaad yang tuntutannya bersifat tunggal (jadi tidak digabungkan dengan lain-lain macam tuntutan terhadap Tergugat), yaitu hanya agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang dikeluarkan dinyatakan batal atau tidak sah.
Akan tetapi, kewenangan memeriksa, memutus, dan mengadili perbuatan melawan hukum oleh pemerintah kini beralih ke PTUN dan menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis, mulai dari perubahan hukum acara, petitum, posita, dan sebagainya. 16 Pasal 85 UUPA pun menentukan sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pengadilan Umum pasca berlakunya UUAP yaitu:
15 Taufiqurrahman, Op.Cit, hlm. 71. 16 Ibid .
(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan.
(2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
(3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus.
Konsekuensi hukum acara yang timbul pasca ditetapkan UUAP adalah pembentukan Perma No. 2 Tahun 2019 sebagai Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Pengertian sengketa onrechtmatige overheidsdaad adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17 Perma No. 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkara onrechtmatige overheidsdaad merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ( vide Pasal 2 ayat (1)), dimana kewenangan mengadili sengketa ini baru timbul setelah dilakukannya upaya administratif yang dimaksud dalam UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ( vide Pasal 2 ayat (2)). Oleh karena itu, hal-hal yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan tentang onrechtmatige overheidsdaad diantaranya:
1) Mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 77 UUAP Mekanisme keberatan ini yaitu:
− Pengajuan keberatan dilakukan maksimal 21 hari kerja sejak pengumuman keputusan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan.
− Keberatan dibuat secara tertulis kepada Badan / Pejabat Pemerintahan.
− Ketika keberatan sudah diterima, Badan / Pejabat Pemerintahan diberi waktu maksimal 10 hari kerja untuk menyelesaikan keberatan dengan menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan.
− Jika keberatan tidak juga diselesaikan setelah jangka waktu berakhir, maka keberatan dianggap dikabulkan.
17 Mahkamah Agung Republik Indonesia , Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan , Perma No. 2 Tahun 2019, Ps. 1 ayat (4).
− Keberatan yang sudah dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai permohonan keberatan.
− Penetapan keputusan atau permohonan tersebut maksimal 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 hari kerja.
2) Mengajukan banding administratif berdasarkan Pasal 78 UUAP Banding administratif menjadi langkah kedua yang dapat ditempuh apabila pihak yang mengajukan keberatan tidak puas dengan keputusan keberatan. Mekanisme banding administratif terdiri dari:
− Pengajuan banding dilakukan maksimal 10 hari kerja sejak putusan upaya keberatan diterima.
− Banding dibuat secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan.
− Jika banding dikabulkan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan banding.
− Penyelesaian banding harus dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maksimal 10 hari kerja.
− Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding setelah lewat 10 hari kerja, banding dianggap dikabulkan.
− Penetapan keputusan sesuai permohonan banding wajib dilakukan maksimal 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 hari kerja.
Setelah upaya administratif sudah ditempuh, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tata cara pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2019 yaitu:
a. Mengajukan gugatan secara tertulis dengan menyebut alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat bertentangan dengan peraturan-perundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
b. Waktu pengajuan gugatan maksimal 90 hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
c. Apabila upaya administratif sudah dilakukan, tenggang waktu 90 hari terhitung sejak keputusan keberatan atau banding diterima.

## C. Tuntutan Ganti Rugi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Studi kasus Banjir)
Pada hakikatnya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah tidak berbeda dengan ajaran perbuatan melawan hukum pada umumnya. Dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum secara
umum diatur Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah harus ada perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, pelaku harus mempunyai kesalahan, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal hukum administrasi, keputusan maupun tindakan faktual yang dilakukan secara melawan hukum oleh pemerintah tentu dapat merugikan masyarakat. Meskipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pihak yang memegang kekuasaan, namun perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan merupakan suatu urgensi yang wajar. 18
Sejalan dengan itu, Ridwan HR juga sependapat dengan menyatakan bahwa beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran tanpa mempedulikan apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah. 19 Sejak awal pun dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara dimungkinkan dengan melakukan gabungan beberapa gugatan dengan menuntut keputusan yang dikeluarkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sehingga menjadi dasar pembebanan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Jo. Pasal 97 ayat (10) UU PTUN. 20 Lalu setelah dinyatakan dengan tegas oleh UUAP bahwa tindakan faktual Badan/dan atau Pejabat masuk ke dalam makna Keputusan Tata Usaha Negara, maka menekankan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara.
Permasalahan yang ditemui sekarang adalah tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan atas tuntutan ganti kerugian terhadap onrechtmatige overheidsdaad . Padahal sudah ada banyak gugatan dari masyarakat yang menuntut ganti kerugian dalam kasus banjir di Jakarta dan Banjarmasin sebagaimana tabel di bawah ini:

## Tabel 1. Putusan Banjir Jakarta dan Banjarmasin
No. Alasan Pengajuan Gugatan Pokok-Pokok Pertimbangan Hakim Putusan 1. Putusan Nomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT
18 Sjachran Basah. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni, hlm. 11 19 Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 339.
20 Muhammad Adiguna Bimasakti, 2018, “Onrechtmatige Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” Jurnal Hukum Peratun, 1(2):274.
No. Alasan Pengajuan Gugatan Pokok-Pokok Pertimbangan Hakim Putusan − Perbuatan Tergugat (Gubernur DKI Jakarta) yang tidak melaksanakan program pengendalian banjir yaitu normalisasi sungai yang diatur di dalam Peraturan perundang- undangan, salah satunya yaitu Perpres Nomor 2 Tahun 2015. − Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan normalisasi sungai/kali atau hal-hal lain untuk pengendalian banjir telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian karena rusaknya rumah, kendaraan, usaha dan barang-barang pribadi milik Para Penggugat − Para Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan program pengendalian banjir adalah batal atau tidak sah; − Mewajibkan Tergugat untuk mengerjakan pengerukan sungai/kali, pelebaran sungai, membangun turap sungai, pembuatan tanggul di titik-titik tertentu. − Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Tindakan Tergugat yang tidak memberikan penjelasan atas penolakan penurapan Kali Mampang selain bertentangan dengan Perda DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 juga bertentangan Asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa asas pengharapan yang wajar, asas kesinambungan karena pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan pengurapan atas sebagian Kali Mampang namun kini tidak dilanjutkan lagi sehingga berpotensi mengakibatkan banjir. Penggugat telah mengajukan ganti rugi namun tuntutan ganti rugi tersebut tidak terperinci dan alat bukti maupun saksi tidak cukup membuktikan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat sehingga patut ditolak Dalam Eksepsi: 1. Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak; 2. Menyatakan eksepsi Tergugat lainnya tidak diterima Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; 2. Menyatakan batal tindakan Tergugat berupa: 1) Pengerjaan pengerukan Kali Mampang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya; 2) Tidak dibangunnya turap sungai di kelurahan kali Mampang; 3. Mewajibkan Tergugat untuk: 1) Mengerjakan pengerukan Kali Mampang sampai tuntas ke wilayah Pondok Jaya; 2) Memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang 4. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp2.618.300,- 2. Putusan Nomor: 6/G/TF/2021/PTUN. BJM − Para penggugat menyatakan tindakan − Kurang optimalnya tindakan Tergugat Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi
No. Alasan Pengajuan Gugatan Pokok-Pokok Pertimbangan Hakim Putusan Tergugat (Gubernur Kalimantan Selatan) merupakan PMH oleh pejabat pemerintah karena: 1. Tidak melakukan pemberian informasi peringatan dini banjir merupakan PMH oleh pejabat pemerintah; 2. Lambatnya penanggulangan banjir; 3. Tidak membuat Peraturan Gubernur tentang Teknis Pelaksanaan Penanggulangan bencana. − Para Penggugat adalah korban banjir Kalimantan Selatan yang memiliki kepentingan langsung dan memiliki kerugian- kerugian berupa kerusakan rumah penduduk/sarana dan prasarana/kendaraan dll dalam pemberian informasi peringatan banjir merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. − Tergugat telah melakukan penanggulangan banjir pada saat status tanggap darurat sehingga bukan merupakan PMH. − Tergugat telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan membuat Peraturan Gubernur tentang pencegahan dan penanggulangan banjir. − Mencermati bukti- bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, tidak menemukan alat bukti apapun yang dapat menimbulkan kerugian materil dan immaterial. Tergugat tidak diterima seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan tindakan Tergugat tidak melakukan informasi peringatan dini banjir Provinsi Kalimantan Selatan merupakan PMH oleh pejabat pemerintahan; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa: 1) Meningkatkan sistem keterbukaan informasi bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 2) Memasang, memelihara dan mengontrol peralatan Early Warning System di bantaran sungai. 4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,-
Dari kedua putusan ini menegaskan peran penting PTUN untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat khususnya dalam penanganan bencana banjir. Tergugat yaitu Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Kalimantan Selatan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya (perbuatan melawan hukum). Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan penjelasan atas penolakan penurapan Kali Mampang bertentangan dengan Perda DKi Jakarta dan AUPB.
Disisi lain Gubernur Kalimantan Selatan kurang optimal di dalam memberikan informasi peringatan banjir. Tertulis dalam petitumnya, hakim menyatakan Gubernur DKI Jakarta wajib mengerjakan pengerukan Kali Mampang sampai tuntas ke wilayah Pondok Jaya dan memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Selanjutnya, hakim memutuskan Gubernur Kalimantan Selatan untuk meningkatkan sistem keterbukaan informasi bencana dan memelihara dan mengontrol peralatan Early Warning Sistem di bantaran sungai di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, tuntutan ganti kerugian diajukan oleh masyarakat (Para Penggugat) yang merasa dirugikan akibat banjir baik di Jakarta maupun Banjarmasin. Para Penggugat memiliki kepentingan langsung dan menderita kerugian berupa kerusakan pada rumah/sarana dan prasarana, kendaraan dan lain-lain. Namun tuntutan ganti kerugian tersebut tidak dikabulkan oleh hakim karena alat bukti dan saksi tidak cukup membuktikan kerugian dari Para Penggugat. Faktanya berdasarkan penelitian dan berita di media, banjir yang terjadi menimbulkan kerugian yang besar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 memperkirakan bahwa kerugian akibat banjir di wilayah Jabodetabek mencapai hampir Rp. 5,2 triliun. Kerugian ini terdiri dari kerusakan atau kehilangan aset milik swasta atau masyarakat senilai Rp. 4,5 triliun serta aset milik pemerintah atau BUMN/BUMD senilai Rp. 650 miliar. 21
Meskipun masyarakat dimenangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah baik di PTUN Jakarta maupun PTUN Banjarmasin namun masyarakat tidak mendapatkan keadilan karena tidak mendapat ganti kerugian yang diderita akibat banjir yang melanda daerahnya. Tuntutan ganti rugi yang ada dalam Pasal 120 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: “besarnya ganti kerugian serta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur dengan Peraturan Pemerintah” adalah terbatas pada sengketa TUN terhadap putusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final bukan pada ganti rugi terhadap gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang pembatasan ganti rugi dalam sengketa TUN paling banyak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini membatasi rasa keadilan warga masyarakat yang dirugikan akibat tindakan/perbuatan pejabat TUN. Oleh sebab itu, maka penentuan besarnya ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh Penggugat adalah berdasarkan pada kerugian yang nyata, berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang nyata dalam persidangan.
21 ___. 2020. Bappenas Taksir Kerugian Akibat Banjir Jabodetabek capai Rp. 5,2 triliun,
https://www.idnfinancials.com/id/news/31030/bappenas-estimates-losses-jakarta-floods. (diakses pada 16 Desember 2022)
Dalam Perma No. 2 Tahun 2019 yang menjadi Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pun tidak ada ketentuan yang menyebut soal tata cara menindaklanjuti ganti kerugian. Belum ada satu pun peraturan yang menjelaskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan atas ganti rugi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Perma No. 2 Tahun 2019 ini mengatur PMH oleh pemerintah yang bersifat internal. Perluasan kewenangan PTUN tidak dilengkapi dengan pengaturan soal tata cara menindaklanjuti ganti kerugian termasuk belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan atas ganti rugi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, siapa pihak yang akan mengganti kerugian apakah masuk anggaran APBD/APBN karena perbuatan dilakukan oleh pejabat selaku penyelenggara pemerintahan. Jika perbuatan tersebut akibat kelalaiannya dari pejabat TUN apakah ganti rugi dapat dibebankan pada harta pribadinya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menuntut ganti kerugian yang dialami oleh masyarakat hendaknya menjadi bahan masukan di dalam revisi terhadap Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga masyarakat mendapatkan keadilan tidak hanya menang diatas kertas.

## IV. KESIMPULAN
Perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mencakupi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara membuat perubahan besar dalam perkembangan hukum tata usaha negara. Perkembangan perluasan tersebut didasarkan pada PERMA yang mengikat bagi Kekuasaan kehakiman, sehingga terhadap gugatan melawan hukum oleh pemerintah jika diajukan di peradilan umum akan ditolak. Meski demikian, perkembangan ini harus diimbangi dengan adanya peraturan-peraturan pendukung demi kepentingan implementasi ganti kerugian akibat adanya PMH oleh pemerintah yang berdampak merugikan masyarakat. Tidak adanya payung hukum terhadap mekanisme ganti kerugian dalam perkara di PTUN membuat masyarakat hanya dapat menuntut tanpa bisa ditindaklanjuti melalui putusan hakim.
Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari kezaliman yang dilakukan oleh Pemerintah, maka harus dibentuk peraturan yang mengisi ketidakjelasan hukum ini. Merujuk pada perkembangan hukum yang ada seharusnya Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha tersebut dituangkan dalam bentuk revisi terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dilengkapi ketentuan lengkap tentang mekanisme ganti kerugian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pemerintah,
atau mengembalikan kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili PMH oleh Pemerintah dengan mencabut Perma Nomor 2 tahun 2019. Sehingga hal tersebut akan membuka akses masyarakat untuk memperoleh keadilan atas kelalaian tindakan pemerintah dengan mendapatkan ganti kerugian aktual.

## Bibliografi
Buku:
Basah, Sjachran . 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni.
HR, Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.
Ibrahim, Johnny . 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media Publishing.
Simanjuntak, Enrico. Mengutip Pendapat Dani Elfah dalam Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Transformasi dan Refleksi. Jakarta: Sinar Grafik, 2018.
Taufiqurrahman, Mhd . 2021. Hukum Administrasi Negara di Indonesia . Malang: CV. Literasi Nusantara.

## Jurnal:
Arwanto, Bambang, 2018, “ Kewenangan PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)”, Jurnal Jatiswara , 33(2):9-20
Bimasakti, Muhammad Adiguna, 2018, “ Onrechtmatige Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum Peratun , 1(2):274.
Kesuma, Dian, 2016, “Dinamika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Selisik , 2 (3): 64-65.
Marlin Restu Prahastapa, Anita dkk., 2017, “Friksi Kewenangan PTUN dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berkaitan dengan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara”, Diponegoro Law Journal , 6(2):12- 14.
Putrijanti, Aju, 2015, “Kewenangan serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara setelah Ada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Masalah- Masalah Hukum , 44(4):427-429
Riza, Dola, 2018, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” Jurnal Bina Mulia Hukum , 3(1): 94

## Internet
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Negara Hukum Indonesia . Tersedia di: http://www.jimly.com/ /Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf (diakses pada 13 April 2022).
Fahri Zulfikar. 2022. Dampak Banjir bagi Masyarakat dan lingkungan , tersedia di: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6182544/5-dampak-banjir-bagi-masyarakat-dan- lingkungan (diakses pada 12 Desember 2022).
___, Bappenas Taksir Kerugian Akibat Banjir Jabodetabek capai Rp. 5,2 triliun . 2020. https://www.idnfinancials.com/id/news/31030/bappenas-estimates-losses-jakarta-floods. (diakses pada 16 Desember 2022).

## Peraturan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara No. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5601.
Mahkamah Agung Republik Indonesia , Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , SEMA No. 4 Tahun 2016.
Mahkamah Agung Republik Indonesia , Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan , Perma No. 2 Tahun 2019, Ps. 1 ayat (4).
Mahkamah Agung Republik Indonesia , Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , SEMA No. 4 Tahun 2016.
Mahkamah Agung Republik Indonesia , Perma No. 2 Tahun 2019 sebagai Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.