## KESIAPAN PELAKU PARIWISATA DI LOMBOK BARAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PASCA DIRESMIKANNYA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA MANDALIKA
Muhammad Saiful Fahmi, Ricardo Goncalves Klau, Gusti Ayu Utami
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Musamus, Indonesia
e-mail: { m.saifulfahmi@unmus.ac.id }

## Abstrak
Secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil  pemikiran  yang  menghasilkan  suatu  produk  yang  bermanfaat  bagi  manusia. Objek  atau  hal-hal  yang  diatur  dalam  HKI  adalah  karya-karya  yang  lahir  dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.  Dengan kata lain HKI adalah hak ekslusif yang diberikan Pemerintah kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan.  Karya-karya yang dihasilkan atas kemampuan intelektual  manusia  melalui  waktu,  tenaga,  pikiran,  daya  cipta,  rasa,  karsa  manusia tersebut  sudah  sewajarnya  diamankan  dengan  cara  menumbuhkembangkan  sistem perlindungan  hukum  atas  kekayaan  tersebut  yang  dikenal  sebagai  HKI.  Pasca diresmikannya  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata  Mandalika  yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 20 Oktober 2017 diharapkan Kabupaten Lombok Barat bisa mendapatkan dampak secara langsung dari pengembangan  sektor  pariwisata  tersebut.  Sebagai  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan antara  industri  dengan  pelaku industri  pariwisata itu sendiri maka hal-hal yang  berkenaan  dengan  HKI  juga  harus  mendapatkan  perhatian  khusus.  Artikel  ini membahas tentang bagaimana kesiapan pelaku pariwisata di Lombok Barat terhadap perlindungan hukum HKI pasca diresmikannya KEK Pariwisata Mandalika. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif-empirik  dengan  pendekatan perundang-undangan (Statue  Approach) ,  pendekatan  Konseptual (Conceptual Approach) ,  dan  pendekatan  Sosio-Legal (Sosio-Legal  Approach) .  Untuk  mengkaji permasalahan  dalam  penelitian  ini  digunakan  data  dalam  penelitian  empirik  di lapangan  untuk  mengetahui  adanya  keterkaitan  antara  peraturan  perundang- undangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  yang diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi  pelaku  industri  pariwisata  di  Kabupaten Lombok Barat dan semua data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Pariwisata, dan KEK Pariwisata Mandalika

## Abstract
In  simple  terms  Intellectual  Property  Rights  (IPR)  is  a  right  that  arises  for  ideas  that produce a product that is beneficial to humans. Objects or things that are regulated in IPR are works that are born from human intellectual abilities (thinking power). In other words, IPR is an exclusive right granted by the Government to inventors or creators or designers for the copyrighted works and initiatives produced. The works produced by human  intellectual  ability  through  time,  energy,  thought,  creativity,  taste,  human initiative have been secured by developing a system of legal protection for such assets known  as  IPR.  After  the  inauguration  of  the  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) Pariwisata  Mandalika  located  in  Central  Lombok  Regency,  West  Nusa  Tenggara Province on 20 October 2017, it is hoped that West Lombok Regency can get a direct impact  from  the  development  of  the  tourism  sector.  As  an  inseparable  part  of  the industry and the tourism industry itself, matters relating to IPR must also receive special
attention. This  article  discusses  the  readiness  of  tourism  actors  in West  Lombok  for legal protection of IPR after the inauguration of the KEK Mandalika Tourism. This study uses  normative-empirical  legal  research  methods  with  statutory  approaches  (Statue Approach),  Conceptual  Approach,  and  Sosio-Legal  Approach.  To  examine  the problems in this study using data from empirical research in the field to determine the relationship  between  legislation and  values  that live  and develop in society  obtained through  interviews  and  observations  of  tourism  industry  players  in  West  Lombok Regency and all secondary data collected. is related to this research.
Keywords : Legal Protection, Tourism Actors, and KEK Tourism Mandalika

## PENDAHULUAN
Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) Pariwisata  Mandalika  yang  terletak  di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara  Barat  resmi  beroperasi  lima tahun yang lalu tepatnya pada 20 Oktober 2017 setelah sebelumnya proyek pengembangan  kawasan  pariwisata  ini mangkrak kurang lebih 29 tahun lamanya. Pengembangan KEK Mandalika ini merupakan salah satu program prioritas di sektor  industri  pariwisata  pada  masa periode  pertama  pemerintahan  Presiden Joko  Widodo  yang  diharapkan  mampu memberikan dampak langsung pada masyarakat  di  Pulau  Lombok  khusunya dan Provinsi Nusa Tenggara pada umumnya,  dari  industri  pariwisata  di kawasan  ini  diharapkan  bisa  terbukanya lapangan kerja yang berasal dari restoran, homestay,  hotel,  serta  karyawan  yang bekerja  di  kawasan  KEK  Mandalika  itu sendiri.
Lombok  Barat  sebagai  kabupaten yang  berbatasan  langsung  dengan  KEK Mandalika tentunya juga diharapkan mampu  mendapatkan  dampak  secara langsung  dari  pengembangan  sektor pariwisata  tersebut,  jauh  sebelum  KEK Mandalika  di  buka  industri  pariwisata  di Kabupaten  Lombok  Barat  sendiri  sudah ada  sebut  saja  salah  satunya  adalah kawasan wisata di sekitar Pantai Senggigi. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan  antara  industri  dengan  pelaku industri pariwisata itu sendiri maka hal-hal yang  berkenaan  dengan  perlindungan hukum  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  dalam  perkembangnnya  juga  harus mendapatkan perhatian khusus.
Secara  sederhana  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  adalah  suatu  hak  yang timbul bagi hasil pemikiran yang
menghasilkan suatu produk yang bermanfaat  bagi  manusia.  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) juga bisa diartikan sebagai hak  bagi  seseorang  karena  ia  telah membuat  sesuatu  yang  berguna  bagi orang  lain.  Objek  atau  hal-hal  yang  diatur dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.  Atau  dengan  kata  lain  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  hal ekslusif yang diberikan Pemerintah kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan  atas  kemampuan  intelektual manusia  melalui  waktu,  tenaga,  pikiran, daya  cipta,  rasa,  karsa  manusia  tersebut sudah sewajarnya diamankan dengan cara menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut  yang  dikenal  sebagai  Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Bentuk aplikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk-produk di dalam  industri  pariwisata  pada  dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pertama Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta  sebagai  contohnya  adalah  materi promosi,  brosur,  objek gambar foto, karya seni,  ekspresi  budaya  tradisional,  nama domain perusahaan, dan produk multimedia. Kedua, adalah Industrial Property Right yang termasuk di dalamnya adalah  Industrial  Design,  Trademark, Geographical Indication, dan Trade Secret. Sebagai  contohnya  adalah  desain  pada marchendise  dan  Handicrafts  (Industrial Design), layanan dan fasilitas jasa pariwisata tempat-tempat ruangan semisal Ballroom,  tempat  Food  &  Beverage  dan slogan (Trade Mark), produk-produk seperti  wine,  tobacco,  biji-bijian,  buah,
hewan,  air  mineral,  bir,  dan  bunga (Geographical  Indications),  serta  Recipes Food & Beverage products (Trade Secret).
Dalam menganalisis kesiapan pelaku industri  pariwisata  atas  perlindungan hukum  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) di Kabupaten Lombok Barat, penelitian ini menggunakan teori Perlindungan  Hukum,  terdapat  beberapa teori  dasar  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) salah satunya dikemukan oleh Robert M. Sherwood.
Adapun teori mengenai perlindungan hukum  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  tersebut  adalah: Reward  Theory, Recovery  Theory,  Incentive  Theory,  Risk Theory,  dan  Economic  Growth  Stimulus Theory.
Dengan  demikian  perlindungan  atas Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dalam industri  pariwisata  yang  dimaksudkan dalam  penelitian  ini  adalah  memberikan jaminan  perlindungan  hukum  atas  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  kepada  para pelaku industri pariwisata dalam
menjalakankan serangkaian kegiatan
bisnisnya  pasca  diresmikannya  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata Mandalika.
Jika  kita  melihat  dalam  pasal  4 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan  dijelaskan  bahwa tujuan  dari  kepariwisataan  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Oleh sebab itu kesejahteraan yang dimaksudkan dalam pasal 4 tersebut termasuk dalam hal jaminan  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  pelaku  industri  pariwisata  dalam menjalankan bisnisnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan  yang  dirumuskan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  kesiapan  pelaku  industri perhotelan di Kabupaten Lombok Barat pasca beroperasinya KEK Mandalika?
2.  Bagaimana  kesiapan  pelaku  industri pendukung kegiatan pariwisata di Lombok  Barat  pasca  beroperasinya KEK Mandalika?
3.  Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di Kabupaten Lombok Barat?

## METODE
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian  hukum  normatif-empiris  yaitu penelitian  hukum  yang  objek  kajiannnya meliputi  ketentuan  perundang-undangan (in  abstracto)  serta  penerapannya  pada peristiwa-peristiwa  hukum  (in  concreto) dalam masyarakat
khususnya
perkembangan dalam bisnis industri pariwisata.
Karena  penelitian  ini  menggunakan penelitian
normatif-empirik yaitu memandang  hukum  bukan  saja  sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau  apa  yang  tertuang  dalam  teks Undang-Undang (law in books) , akan tetapi juga  melihat  bagaimana  hukum  itu  bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat (law in action) , maka untuk pembahasan dalam rangka memecahkan permasalahan kesiapan pelaku industri pariwisata terhadap perlindungan Hukum Hak
Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Kabupaten Lombok Barat pasca diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata  Mandalika,  pendekatan  yang digunakan yaitu:
1.  Pendekatan  Undang-Undang (Statue Approach)
Pendekatan perundang-undangan dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum yang  sedang  ditangani.  Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan isu  hukum  yang  sedang  ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki  kegunaan  baik  secara  praktis maupun akademis.
2.  Pendekatan  Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan  konseptual  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  di  dalam  ilmu  hukum,  peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum,  konsep-konsep  hukum,  asas- asas  hukum  relevan  dengan  isu  yang akan dihadapi.
3.  Pendekatan  Sosio-Legal (Sosio-Legal Approach)
Pendekatan  sosio-legal (Sosio-legal Approach) adalah  pendekatan  yang bertolak  dari  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  yang  diambil oleh  pemerintah,  kemudian  mengkaji realitasnya  di  lapangan.  Pendekatan empiris  melalui  metode  (socio-legal research)  memberi  bobot  lebih  pada sebuah
penelitian
karena pembahasannya  tidak  terbatas  pada pengaturan  perundang-undangan  saja, akan tetapi lebih melihat aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Sebagai langkah awal dalam penelitian  hukum  ini  didahului  dengan menghimpun bahan hukum primer maupun bahan  hukum  sekunder  yang  tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Adapun bahan  hukum  yang  akan  penulis  pakai dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  Bahan hukum  primer,  merupakan  bahan  hukum yang  memuat  semua  aturan  hukum  yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu  lembaga  negara,  dan/atau  badan- badan  yang  pemerintahan,  yang  demi tegaknya  akan  diupayakan  berdasarkan daya  paksa  yang  dilakukan  secara  resmi pula oleh aparat negara. 2) Bahan hukum sekunder,  yaitu  merupakan  bahan  hukum yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  seperti  rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Menurut Soetandyo  Wignjosoebroto  bahan  hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum  yang  berlaku  atau  yang  pernah berlaku  di  suatu  negeri.  Namun,  berbeda dengan bahan hukum yang primer, bahan hukum  yang  sekunder  ini,  secara  formal
tidak  dapat  dibilangkan  sebagai  hukum positif. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum),  ensiklopedia.  Untuk  mengkaji permasalahan dalam penellitian ini digunakan data dalam penelitian empirik di lapangan untuk mengetahui adanya keterkaitan  antara  peraturan  perundang- undangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup dan  berkembang  dalam  masyarakat  yang diperoleh melalui wawancara dan observasi  pelaku  industri  pariwisata  di Kabupaten Lombok Barat dan semua data sekunder  yang  ada  kaitannya  dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesiapan  Pelaku  Industri  Perhotelan  di Kabupaten Lombok Barat
Pelaksanaan perlindungan hukum atas Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pelaku industri pariwisata dalam  bisnis pariwisata di  Kabupaten  Lombok  Barat  dimaksudkan agar para pelaku industri pariwisata dalam bisnis  pariwisata  di  Kabupaten  Lombok Barat mendapatkan manfaat secara moral maupun  ekonomi  baik  secara  individu, maupun  kelompok.  Dengan  demikian, diharapkan  penerapan  instrumen  hukum yang  berkaitan  dengan  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) bisa mendorong tumbuhnya  kreativitas  serta  produktivitas pelaku industri pariwisata.
Lawrence  M.  Friedman  menyatakan bahwa  hukum  harus  dilihat  sebagai  suatu sistem,  efektif  dan  berhasil  tidaknya penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum (structure  of  law) ,  substansi  hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture) . Struktur hukum menyangkut aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum meliputi  perangkat  perundang-undangan dan  budaya  hukum  merupakan  hukum yang  hidup (living  law) yang  dianut  dalam suatu  masyarakat.  Dalam  budaya  hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa:
The third component of legal system, of legal culture.  By  this  we  mean  people’s attitudes toward law and legal system their belief  …in  other  word,  is  the  climinate  of
social  thought  and  social  force  wicch determines  how  law  is  used,  avoided,  or abused”.
Kultur  hukum  menyangkut  budaya hukum  yang  merupakan  sikap  manusia (termasuk  budaya  hukum  aparat  penegak hukumnya)  terhadap  hukum  dan  sistem hukum.
Sebaik  apapun  penataan  struktur hukum  untuk  menjalankan  aturan  hukum yang  ditetapkan  dan  sebaik  apapun kualitas  substansi  hukum  yang  dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang- orang  yang  terlibat  dalam  sistem  dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Berdasarkan  apa  yang  dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas, penulis melihat  bahwa  dari  sisi  pelaku  industri pariwisata  dalam  bisnis  pariwisata  di Kabupaten  Lombok  Barat  kesadaran  dari budaya  hukum  (legal  culture)  kiranya masih  harus  mendapatkan  perhatian, pemahanman  mereka  mengenai  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta
kesadaran  tentang  potensi  dari  produk- produk yang bisa didaftarkan perlindungannya  dalam  ruang  lingkup bisnis mereka juga masih sangat kurang.
Jika  kita  melihat  data  secara  nasional misalkan  perihal  brand  hotel  dan  yang terkait  dengan  bidang  hotel  berdasarkan data dari Indonesian Trademark Database
WIPO  sampai  dengan  tahun  2022  di Indonesia baru ada sekitar 186. Di Lombok Barat Sendiri misalkan hanya ada 1 (satu) hotel  yang  telah  terdaftar  dalam  database Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (DJKI) dengan nomor pendaftaran
IDM000352667, yaitu sebagai barikut: Gambar  1.  Logo  The  Jayakarta
Lombok Beach Resort & SPA terdaftar di DJKI
Sedangkan untuk produk-prouk amenities  room milik  The  Jayakarta Lombok  Beach  Resort  &  SPA  yang terdaftar di DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000566254 adalah
sebagai berikut:
Gambar  2.  Merek  Produk-Produk
Amenities Room The Jayakarta Lombok Beach Resort & SPA terdaftar di DJKI
Jika kita melihat data tersebut, maka menurut  hemat  penulis  kesadaran  dari budaya  hukum  (legal  culture)  mengenai Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  serta kesadaran  tentang  potensi  produk-produk industri pariwisata masih banyak permasalahan.  Satu  hal  yang  juga kemudian  menjadi  permasalahan  bagi pelaku  industri  pariwisata  khususnya pelaku  industri  perhotelan  adalah  karena faktor kesibukan di dalam mengelola bisnis mereka yang target utama yaitu bagaimana  cara  menjual packages yang mereka
buat maupun upaya memaksimalkan occupancy kamar  dalam setiap  waktu  sehingga  hal-hal  yang berkaitan  dengan  kekayaan  intelektual tidak menjadi perhatian secara khusus, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan  oleh  penulis  kepada  beberapa pelaku  industri  pariwisata  yang  bergerak dibidang perhotelan. Menurut  Bapak  Ketut  Diarta,  SH. selaku  General  Affair  Manager  dari  Kila Senggigi Beach Resort Lombok, menyampaikan berkenaan dengan kekayaan intelektual khusunya yang ada di Kila  Senggigi  Beach  Resort  Lombok adalah sebagai berikut:
“Untuk  Kila  Senggigi  Beach  Resort
Lombok selama ini belum mendaftarkan hasil dari produk-
produk (food and beverage) yang kita jual  kepada  tamu  (wisatawan)  yang menginap di resort kami, logo maupun ornamen-ornamen, lukisan-lukisan serta amenities room juga kami belum mendaftarkannya.  Selama  ini  kita hanya  menyertakan  dalam  Tanda Daftar  Usaha  Pariwisata  (TDUP) bidang-bidang usaha yang kita kerjakan  seperti  penginapan,  jasa restoran,  jasa  massage  dan  SPA, meeting, convention.”
Sedangkan  Ibu  Cristina  Lestari selaku  Human  Resources  Manager  The Jayakarta  Beach  Resort  &  SPA  Lombok menyampaikan  kepada  penulis  sebagai berikut:
“Selama ini pendaftaran Logo maupun amenities room The Jayakarta Beach Resort  &  SPA  Lombok  yang  kami gunakan  dilakukan  oleh  kantor  pusat kami  yang  ada  di  Jakarta,  karena memang kami di Lombok adalah satu dari  sembilan  anak  cabang. Jika  bisa didaftarkan,  sebenarnya  kami  juga berkeinginan untuk mendaftarkan ornamen-ornamen (ukiran),
penamaan ruangan, foto-foto maupun produk-produk  yang  kami  jual  (food and  beverage)  product  khususnya yang  menjadi  khas  The  Jayakarta Beach Resort & SPA Lombok. Namun selam ini memang kami lebih terfokus kepada  room  occupancy  dan  paket- paket  meeting  maupun  kegiatan lainnya yang menggunakan
jasa/fasilitas dari resort kami.”
Selain melakukan wawancara dengan  para  pimpinan  management perhotelan  di  Kabupaten  Lombok  Barat, penulis juga melakukan wawancara dengan  asosiasi  perhotelan  dan  asosiasi chef  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat, adapun perwakilan dari perhotelan penulis mewawancarai pengurus Hotel Front Liner Association  (HFLA)  dan  untuk  chef association penulis mewawancarai Indonesia  Chef  Association  (ICA)  BPD Nusa Tenggara Barat.
Dari wawancara dengan HFLA, yang disampaikan  oleh  sekretaris  asosiasi Bapak  Lalu  Rusdi  Hidayat,  A.Md.Par
dalam kesempatannya beliau menyampaikan bahwa:
“Selama  ini  dalam  asosiasi  kami belum  secara  khusus  membahas mengenai  perlindungn  hukum  atas kekayaan  intelektual  terhadap  pelaku industri pariwisata khususnya kami di bidang perhotelan. Kami masih kebingungan  dan  kurang  mengerti secara lebih detail mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual  tersebut.  Selama  ini  dari Dinas Pariwisata Lombok Barat maupun  Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan  Lombok  Barat  juga belum  melakukan  sosialisasi  kepada kami berkaitan dengan hal tersebut.”
Sedangkan
dengan ICA, sebagaimana disampaikan oleh Ketua ICA chef  Anton  Sugiono  dalam  kesempatan wawancaranya  dengan  penulis  beliau menyampaiakan bahwa:
“Kami  selaku  ketua  ICA  BPD  NTB selama  ini  masih  masih  belum melakukan pendaftaran terhadap food and  beverage  product  yang  oleh teman-teman chef hasilkan. Sejatinya kalau memang kami diberikan sosialisasi  lebih  detail  khususnya tentang  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  dalam  bidang  kami  (food and  beverage)  kiranya  banyak  resep maupun  hasil  masakan  maupun racikan minuman yang bisa didaftarkan (dilindungi). Pada Rakornas  ICA  ke  11  di  Solo  pada bulan Maret 2018, memang Kementerian  Pariwisata  dan  Badan Ekonomi  Kreatif  mewacanakan  untuk mendaftarkan  hasil-hasil  food  and beverage dari teman-teman chef yang tergabung  dalam  ICA  untuk  bisa mendapatkan  perlindungan  kekayaan intelektual  namun  sejauh  ini  untuk BPD  NTB  masih  belum  pernah mendaftarkan.
Sedangkan dengan pengelola restoran  (di  luar  hotel),  sebagaimana disampaikan  oleh  Bapak  I  Gusti  Made Sumartha selaku Operational Manager dari Square  Restaurant  and  Lounge  Senggigi
dalam kesempatan wawancaranya dengan penulis beliau menyampaiakan bahwa:
“Saya  pribadi  masih  awam  dengan perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) yang bisa diberikan kepada pelaku industri  pariwisata  khususnya  kami  di bidang  F&B  (Restaurant).  Jadi  selama ini  kami  juga  belum  mendaftarkan produk-produk  makanan  dan  minuman yang  kami  hasilkan,  selama  saya menjadi penanggung jawab operasional di  restoran  ini  sampai  sejauh  ini  belum ada  sosialisasi  dari  dinas  terkait mengenai HKI.”
Dari  beberapa  wawancara  yang dilakukan  oleh  penulis  di  atas,  maka  kita bisa  melihat  bahwa  para  pelaku  industri perhotelan  secara  umum  masih  belum begitu memiliki awareness terhadap perlindungan  hukum  atas  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI),  mereka  sepenuhnya belum  bisa  menyadari  tentang  potensi- potensi dari produk yang mereka hasilkan. Hal  ini  disebabkan  karena  pemahaman mereka  tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) juga masih sangat terbatas, kurangnya  sosialisasi  baik  dari  Dinas Pariwisata  maupun  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  Kabupaten  Lombok Barat,  dan  juga  kesibukan  para  pekerja hotel pada rutinitas pekerjaan yang mereka kerjakan  sehingga  menyebabkan  kurang maksimalnya  budaya  kesadaran  hukum khususnya dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut.
Kesiapan  Pelaku  Industri  Pendukung Kegiatan Pariwisata di Kabupaten
Lombok Barat
Selain bidang akomodasi perhotelan,
kegiatan  pariwisata  sejatinya  tidak  bisa terlepaskan  dari  sektor-sektor  pendukung lainnya, Berdasarkan klasifikasinya, menurut  Neil  Leiper  sistem  pariwisata terdiri  dari  tujuh  (7)  komponen  besar, dimana  komponen  tersebut  merupakan sektor  utama  dalam  kepariwisatan  yang memiliki  keterkaitan,  ketergantungan,  dan keterpaduan satu dengan yang lain.
Salah  satu  dari  sektor  tersebut adalah  sektor  pendukung/rupa-rupa (the miscellaneous  sector) misalnya  toko  oleh- oleh (souvenir), inilah yang dikatakan oleh
Janianton  Damanik  dan  Helmut  F.  Weber sebagai pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang  mengkhususkan  diri  pada  produk- produk  yang  secara  tidak  langsung mendukung  pariwisata,  misalnya  usaha kerajinan tangan.
Di  Kabupaten  Lombok  Barat  sendiri memang banyak sektor pendukung dalam kegiatan pariwisata seperti yang disampaikan  oleh  Neil  Leiper  serta Janianton Damanik dan Helmut F. Weber. Adapun produksi dari Art Shop yang ada di Kabupaten  Lombok  Barat  kebanyakan berupa  kerajinan  kayu,  kerajiana  ketak, dan  kerajinan  gerabah.  Berdasarkan  data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, sampai dengan tahun 2022 beberapa Art Shop yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini masih sedikit sekali  yang  mendaftarkan  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  atas  produk-produk  yang dihasilkannya.
Salah  satu  desa  di  Kabupaten Lombok  Barat  yang  menjadi  pusat  dari sentra  kerajinan  gerabah  dan  memiliki banyak Art Shop adalah Desa Banyumulek Kecamatan  Kediri,  setidaknya  sampai dengan tahun 2022 ada 14 (Empat Belas) Art  Shop yang  masih  beroperasi  dan menghasilkan produk-produk  gerabah, namun  berdasarkan  data  yang  penulis dapatkan  dari  Dinas      Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Lombok  Barat maupun  data  dari  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  Kementerian Hukum  dan  HAM  hanya  ada  4  (empat) yang  telah  terdaftar  yaitu  Merek  Gerabah AN  dan  Desain  Industri  Gerabah  (Vas Bunga Bawang Motif Pasir atas nama Lalu Akhmad  Akhsan  dan  Desain  Industri Gerabah  Angsa  (Kerajinan  Gerabah)  atas nama  Zaenudin  telah  terdaftar  di  DJKI Desain Industri Gerabah (Vas Bunga Motif Air)  atas  nama  Suhaemi.  Berikut  adalah Merek  Gerabah  AN  atas  nama  Lalu Akhmad  Akhsan  pada  website  DJKI dengan Nomor Pendaftaran IDM000402246  Tanggal  11  November 2013:
Gambar  3.  Merek  “AN”  atas  nama  Lalu Akhmad Akhsan terdaftar di DJKI
Kemenkumham
Gambar  4.  Desain  Industri  (Vas  Bunga Bawang  Motif  Pasir)  atas  nama  L.  Akmad Akhsan terdaftar di DJKI Kemenkumham
Sedangkan Desain Industri Gerabah
Angsa  (Kerajinan  Gerabah)  atas  nama Zaenudin  pada  website  DJKI  dengan Nomor Pendaftaran IDD000032641 Tanggal 06 Februari 2013: Gambar  5.  Desain  Industri  Gerabah Angsa (Kerajinan Gerabah) atas    nama Zaenudin
terdaftar di DJKI Kemenkumham Sedangkan Desain Industri Gerabah vas  bunga  motif  air  (Kerajinan  Gerabah) atas  nama  Suhaemi  pada  website  DJKI dengan Nomor
Pendaftaran IDD000032683 Tanggal 08 Februari 2013:
Gambar 6. Vas Bunga Motif Air) atas nama Suhaemi terdaftar di DJKI Kemenkumham Dari  pendaftaran  merek  dan  desain industri produk-produk pendukung periwisata (kerajinan dan  food and beverage  product)  di  atas,  produk-produk yang didaftarkan tersebut merupakan hasil dari  sosialisasi  dan  bantuan  dari  program pendaftaran  pengurusan  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) secara gratis bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, dan berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Kekayaan  Intelektual  dan  Metrologi  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  Lombok  Barat,  Lalu  Agha Farabi, ST., MM: “Kesadaran para pelaku industri khususnya pendukung pariwisata, masyarakat  secara  individu  maupun kelompok  di  Kabupaten  Lombok  Barat untuk mendaftarkan/ mencatatkan produk maupun karyanya masih sangat kurang,  jadi  hampir  semua  produk maupun  karya  yang  telah  terdaftar  di DJKI Kemenkumham dan telah mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu merupakan hasil sosialisasi, penjelasan secara  langsung,  maupun  bantuan kepengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara gratis”.
Meskipun  juga  masyarakat  (pelaku industri) masih sangat susah juga untuk diberikan pemahaman, bisa jadi karena harus  dikenakan  biaya  dan  waktunya juga  terkadang  lama.  Khusus  untuk pekaku  perhotelan,  kami  selama  ini secara khusus memang belum memberikan sosialisasi berkenaan
dengan  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI).
Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis  baik  dengan  data yang di dapatkan melaui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, serta basis  data  yang  tersedia  secara  online  di Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM serta wawancara penulis secara langsung dengan beberapa pelaku industri pariwisata  serta  asosiasi  dalam  bisnis pariwisata  di  Kabupaten  Lombok  Barat maka ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut: 1.  Secara  umum  para  pelaku  industri pariwisata  masih  kurang  mengerti tentang  perlindungan  Hak  Kakayaan Intelektual (HKI), manfaat, serta resiko hukum  bila  melakukan  pelanggaran terhadap  Hak  Kakayaan  Intelektual (HKI) pihak lain;
2.  Para  pelaku  industri  pariwisata  belum menyadari  tentang  besarnya  potensi bidang  pariwisata  yang  bisa  diberikan perlindungan Hak Kakayaan Intelektual (HKI),  sehingga  perlu  pendampingan yang intens;
3.  Masih kurangnya sosialisasi dari dinas terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat,  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Lombok Barat, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perlindungan Hak Kakayaan Intelektual (HKI)  kepada  para  pelakuindustri pariwisata;
4.  Para pelaku industri pariwisata khususnya yang bergerak pada bidang akomodasi perhotelan seringkali hanya mengukur keberhasilan usahanya melalui room  occupancy dan revenue tahunan saja;
5.  Diperlukannnya biaya dan waktu yang cukup  lama  dalam  setiap  pengurusan Hak Kakayaan Intelektual (HKI) masih dianggap  menjadi  beban  bagi  pelaku industri  kecil  pendukung  pariwisata (UMKM);
6.  Sebagian pelaku industri kecil pendukung industri pariwisata (UMKM)
yang menghasilkan  produk-produk seperti kerajinan tangan dan food and beverage product belum siap melaksanakan penerapan Hak Kakayaan Intelektual (HKI) guna mengembangkan usahanya; dan 7.  Sifat  komunal  yang  ada  di  dalam masyarakat dan industri kecil pendukung industri pariwisata (UMKM) cenderung tidak mendukung tumbuhnya kreatifitas dan inovasi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang perlindungan  hukum  atas  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri pariwisata di  Kabupaten  Lombok  Barat  pasca diresmikannnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pengaturam tentang perlindungan hukum  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  pelaku  industri  pariwisata  telah diatur  secara  umum  dalam  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta,  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2000  Tentang  Desain  Industri,  dan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis.
2.  Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pelaku industri pariwisata di Kabupaten Lombok  Barat  sejauh  ini  sudah terlaksana,  meskipun  ada  beberapa kendala.  Khusus  bagi  pelaku  industri perhotelan  maupun  restoran  masih kurang  familiar  tentang  perlindungan kekayaan  intelektual  atas  bidang usaha  mereka  sehingga  dianggap
kurang  bermanfaat.  Sedangkan  untuk para pelaku industri pendukung pariwisata pengrajin dan penjual produk food and beverage juga masih harus diberi sosialisasi dan pendampingan secara konsisten. 3.  Para  pelaku  industri  kecil  pendukung pariwisata di Kabupaten Lombok Barat secara  umum  masih  belum  siap melaksanakan penerapan Hak
Kakayaan  Intelektual  (HKI)  terutama untuk pendaftaran maupun pencatatan dari  produk-produk  yang  dihasilkan karena  masih  adanya  sifat  komunal yang  ada  di  dalam  masyarakat  dan akhirnya  cenderung  tidak  mendukung tumbuhnya kreatifitas dan inovasi.
Adapun  Saran  yang  diberikan penulis adalah sebagai berikut:
1.  Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok  Barat  dalam  hal  ini  Dinas Pariwisata  serta  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan harus bisa bersinergi dan berkolaborasi lebih baik lagi  melaui  program-program  kerja yang  mereka  sepakati  dalam  upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual
(HKI) bagi pelaku industri pariwisata di
Kabupaten Lombok Barat
2.  Pemberian pendampingan secara konsisten oleh perangkat Desa maupun Kelurahan serta Dinas
Pariwisata  dan  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  Kabupaten  Lombok
Barat  terhadap  pelaku  pendukung dalam  industri  pariwisata  khususnya industri  berskala  mikro,  kecil,  dan menengah tentang prosedur mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 3.  Para perangkat Desa maupun Kelurahan  dan  organisasi  persatuan perhotelan ataupun perkumpulan bisnis  pendukung  pariwisata  lainnya harus  diberikan  pemahaman  tentang sangat  pentingnya  perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  untuk usaha mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  &  H.  Zainal  Asikin, Pengantar Metode  Penilitian  Hukum ,  Rajawali Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm.164.
Dewi,  Meilin  Loviana,  Si  Ngurah  Ardhya, and  Komang  Febrinayanti  Dantes. "Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Karya Cipta  Potret  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  Di  Kabupaten Buleleng." Jurnal Komunitas Yustisia 5.3 (2022): 1-15. Effendi, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam
Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual (Studi  Aspek  Hukum  Perjanjian)." Jurnal  Inovasi  Penelitian  2.2  (2021): hlm.533-548.
Noviriska,  Noviriska.  "Perlindungan  Hak
Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan
Intelektual  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta." Jurnal  Ilmiah Publika 10.2 (2022): 298-306.
Pardede,  Grace  Evelyn,  and  Ferdinand Sujanto. "Urgensi  penyeragaman kebijakan  COD  pada  marketplace indonesia demi mewujudkan perlindungan hukum." Journal Economic  &  Business  Law  Review 1.2 (2021): hlm.12-28. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum
Konsep  dan  Metode ,  Setara  Press, Malang, 2013, hlm. 67.
Sherwood, Robert  M.  Intellectual  property and economic development .
Routledge, 2019, hlm. 54
https://dgip.go.id/menuutama/merek/peng enalan
https://dgip.go.id/menu-utama/hak- cipta/pengenalan
https://dgip.go.id/menu-utama/desain- industri/pengenalan