HUKUM RESPONSIF: HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL MELAYANI KEBUTUHAN SOSIAL DALAM MASA TRANSISI
Sulaiman 1
Muhammad Nasir 2
1 Fakultas Hukum, Universitas malikussaleh
1 sulaiman@unimal.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas malikussaleh
2 muhammadnasir@unimal.ac.id
Contact Coresponden : sulaiman@unimal.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  paper  is  to  analyze  more  deeply  responsive  legal  concepts developed  by  Nonet  and  Selznick,  the  differences  between  the  types  of  responsive law  to  the  type  of  autonomous  laws  and  law  as  a  social  institutions that  serve social needs in transition. The results obtained, responsive law types have prominent features, namely: a. The shift in emphasis from rules to principles and objectives; b. The  importance  of  the  character  of  populist  either  as  a  law  purpose  and  how  to achieve  it.  The  main  characteristics  of  an  autonomous  law  types  are:  a.  The emphasis  on  the  rule  of  law  as  a  major  effort  to  oversee  the  formal  and  informal power.  b.  Free  trial.  c.  Separation  of  law  from  politics.  d.  The  Court  can  not guarantee but may seek the law is just. The law is a social institution, viewed more than a mere regulatory system and in transition meet social needs.
Keywords : Responsive Law, Social Institutions, Transitional Period
Received: 09 April 2023                     Revised: 25 April 2023                     Aceppted: 30 April 2023

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  responsif  adalah  model  atau  teori  yang  digagas  Nonet-Selznick  di tengah  kritik  pedas  Neo-Marxis  terhadap  liberal  legalism.  Seperti  diketahui,
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
legalisme  liberal  mengandaikan  hukum  sebagai  institusi  mandiri  dengan  sistem peraturan  dan  prosedur  yang  objektif,  tidak  memihak,  dan  benar-benar  otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud  paling nyata dari otonomi itu adalah  rezim rule  of  law .      Dengan  karakternya  yang  otonom  itu,  diyakini  bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.
Dilihat  dari  kepentingan  internal  sistem  hukum  itu  sendiri,  dalil  integritas  itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah  alat  bagi  manusia.  Ia  merupakan  instrumen  untuk  melayani  kebutuhan manusia.  Dalam  makna  ini,  isolasi  sistem  hukum  dari  berbagai  institusi sosial  di sekitarnya, justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan  mudah  berubah  menjadi  institusi  yang  melayani  diri  sendiri,  bukan  lagi melayani  manusia.  Hukum  tidak  lagi  bisa  diandalkan  sebagai  alat  perubahan  dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif... Tanda bahaya tentang terkikisnya otoritas  tersebut  dan  macetnya  keadilan  substantif,  telah  menjadi  fokus  kritik terhadap hukum. 1
Pencarian  hukum  responsif  telah  menjadi  perhatian  yang  sangat  besar  yang terus  menerus  dari  teori  hukum  modern,  untuk  membuat  hukum  lebih  responsif terhadap  kebutuhan  sosial  dan  untuk  memperhitungkan  secara  lebih  lengkap  dan lebih  cerdas  tentang  fakta  sosial  yang  menjadi  dasar  dan  tujuan  penerapan  dan pelaksanaan hukum.
Sifat  responsif  dapat  diartikan  sebagai  melayani  kebutuhan  dan  kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk  mengemukakannya  secara  otentik  memerlukan  upaya-upaya  khusus  yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur- jalur baru untuk partisipasi.
Sifat  responsif  mengandung  arti  suatu  komitmen  kepada  hukum  di  dalam perspektif  konsumen  (vide  Edmond  Cahn,  “Hukum  dalam  perspektif  Konsumen”). Tetapi,  di  dalam  konsep  hukum  responsif  terkandung  lebih  dari  hanya  sesuatu hasrat  bahwa  hukum  sistem  hukum  bisa  dibuka  untuk  tuntutan-  tuntutan kerakyatan. Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportunisme.
Nonet  dan  Selznick  menunjukan  kepada  dilema  pelik  di  dalam  institusi- institusi  antara  integritas  dan  keterbukaan.  Integritas  berarti  suatu  institusi  dalam melayani  kebutuhan-kebutuhan  sosial  tetap  terikat  kepada  prosedur-prosedur  dan cara-cara kerja yang membedakannya dari  institusi-institusi  lain. Mempertahankan integritas  dapat  mengakibatkan  isolasi  institusional.  Institusi akan  terus  berbicara dalam  bahasanya  sendiri,  menggunakan  konsep-konsepnya  sendiri  dengan  cara- caranya  sendiri  yang  khas  yang  mungkin  sudah  tidak  dapat  dimengerti  sendiri-ahli hukum  berbicara  dengan  ahli  hukum  dan  kegiatan  institusi  akan  kehilangan
1 Philippe  Nonet  &  Philip  Selznick.  2003, Hukum  Responsif,  Pilihan  di  Masa  Transisi . Penerjemah  Rafael  Edy Bosco. Ford Foundation-HuMa, Jakarta.
relevansi  sosialnya.  Di  lain  pihak  keterbukaan  yang  sempurna  akan  berarti  bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan  bahasa  yang dipakai  dalam  masyarakat pada  umumnya  dengan  bahasa  yang  dipakai  dalam masyarakat pada umumnya, namun  tak  mengandung  arti  khusus,  aksi-aksi  institusional  akan  disesuaikan sepenuhnya  dengan  kekuatan-kekuatan  dalam  lingkungan  sosial.  Konsep  hukum responsif  melihat  suatu  pemecahan  untuk  dilema  ini  dan  mencoba mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas.
Tulisan  ini  akan  menganalisis  lebih  mendalam  konsep  hukum  responsif yang dikembangkan  oleh  Nonet  dan  Selznick,  mengenai  perbedaan  antara  tipe  hukum responsif  dengan  tipe  hukum  otonom  dan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang melayani kebutuhan sosial dalam masa transisi.
Di tengah rangkaian kritik atas realitas krisis otoritas hukum itulah, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif 2 . Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan  tatanan  hukum  yang  responsif.  Kebutuhan  ini  sesungguhnya  telah menjadi  tema  utama  dari  semua  ahli  yang  sepaham  dengan  semangat  fungsional, pragmatis,  dan  semangat  purposif  (berorientasikan  tujuan),  seperti halnya  Roscoe pound,  para  penganut  paham  realisme  hukum,  dan  kritikus-kritikus kontemporer. The model of rules yang diajukan oleh Dworkin, tidak bisa lagi diandalkan menangani dinamika  kebutuhan-kebutuhan  sosial  di  tengah  perubahan  yang  tiada  bertepi dewasa ini. 2
Jawaban konsep hukum normatif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan- tuntutan dan tekanan-tekanan baru. Yang menjadi kriteria seleksinya adalah rule of law yang  dicita-citakan  yang  tidak  lagi  diartikan  sebagai  kelayakan  prosedural formal, melainkan sebagai reduksi secara progresif dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  kehidupan  politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Dengan demikian,  tipe  hukum  responsif  tidak  membuang  ide  tentang  keadilan,  melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantif.
Tipe hukum responsif mempunyai ciri yang menonjol, yakni:
a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan;
b. Pentingnya watak kerakyatan ( populis ) baik  sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.
Tipe  hukum  responsif  membedakan  dirinya  dari  hukum  otonom  di  dalam penekananya  pada  peranan  tujuan  di  dalam  hukum.  Pembuatan  hukum  dan penerapan  hukum  tidak  lagi  merupakan  tujuan  sendiri,  melainkan  arti  pentingya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya.  Dilihat dari sisi  ini,  aturan-aturan  hukum  kehilangan  sedikit  dari  sifat  keketatannya.  Aturan- aturan  ini  sekarang  dilihat  sebagai  cara-cara  khusus  untuk  mencapai  tujuan yang lebih  umum,  dan  aturan  yang  banyak  macamnya  itu  diperluas  atau  mungkin
2 Bernard  L.  Tanya,  et.al.  2010, Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi .  Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 205.
malahan  dibuang,  apabila  dipandang  lebih  baik  ditinjau  dari  segi  tujuan  yang  akan dicapai.
Apa  yang  menjadi  tujuan  hukum  dan  apa  yang  harus  dilayani  oleh  aturan hukum tidak selalu tampak, mungkin tersembunyi dan implisit sifatnya. Pokok yang penting  adalah  bahwa  dalam  pembentukan  arti  dari  aturan-aturan,  pertanyaan yang  harus  diajukan  adalah:  maksud-maksud  apa  yang  dilayani,  nilai- nilai apa dan kepentingan-kepentingan  apa  yang  harus  dipertaruhkan.  Mungkin  diperlukan analisis  khusus  untuk  menemukan  kepentingan-kepentingan  tersebut,  untuk membuat  lebih  jelas  nilai-nilai  tersebut  dan  untuk  memperjelas  tujuan- tujuan hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Nonet dan Selznick menggambarkan pendekatan ini dengan contoh mengenai proses hukum yang tepat. Di bawah suatu rezim hukum otonom, konsep ini mungkin berarti tidak lebih dari pada keteraturan prosedural dari pembuatan keputusan dari aturan hukum yang sudah dibentuk. Akan tetapi, tipe hukum responsif yang dicita- citakan  menuntut  suatu  penafsiran  yang  lebih  luwes  yang  melihat  aturan  hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus. 3
Suatu  institusi  yang  responsif  mempertahankan  secara  kuat  hal-hal  yang esensial  bagi  integritasnya  sembari  tetap  memperhatikan  atau  memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini, hukum  responsif  memperkuat  cara-cara  di  mana  keterbukaan  dan  integritas  dapat saling  menopang  walaupun  terdapat  benturan  di  antara  keduanya.  Lembaga responsif  ini  menganggap  tekanan-tekanan  sosial  sebagai  sumber  pengetahuan dan  kesempatan  untuk  mengoreksi  diri.  Agar  dapat  memperoleh  sosok  seperti  ini, sebuah  institusi  memerlukan  panduan  berupa  tujuan.  Tujuan-tujuan  menetapkan standar-standar  untuk  mengkritisi  tindakan  yang  mapan,  dan  karenanya  membuka kesempatan  untuk  terjadinya  perubahan.  Pada  saat  yang  bersamaan,  jika  benar- benar  dijadikan  pedoman  tujuan  dapat  mengontrol  diskresi  administratif  sehingga dapat  mengurangi  resiko  terjadinya  penyerahan  institusional  ( institutional surender ).  Sebaliknya,  ketiadaan  tujuan  berakar  pada  kekakuan  ( rigidity )  serta oportunisme.  Kondisi-kondisi  yang  buruk  ini  ternyata  hidup  berdampingan  dan terkait  satu  dengan  yang  lainnya.  Suatu  institusi  yang  formalis,  yang  terikat  pada peraturan,  merupakan  institusi  yang  tidak  memiliki  kelengkapan  yang  memadai untuk hal-hal yang benar-benar dipertaruhkan dalam konfliknya dengan lingkungan sekitar.  Institusi  ini  cenderung  beradaptasi  secara oportunis karena  ia  tidak
3 A.  Mukthie  Fadjar, 2013, Teori-Teori  Hukum  Kontemporer . Setara Press, Malang, hlm. 54
mempunyai  atau  kekurangan  kriteria  untuk  secara  rasional  merekonstruksi kebijakan-kebijakan yang sudah ketinggalan jaman atau yang tidak layak lagi. Hanya ketika  sebuah  lembaga  benar-benar  mempunyai  tujuan  barulah  dapat  ada kombinasi  antara  integritas  dan  keterbukaan,  peraturan  dan  diskresi.  Jadi,  hukum responsif  beranggapan  bahwa  tujuan  dapat  dibuat  cukup  objektif  dan  cukup berkuasa untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif. 4
Konsep rule  of  law dan tipe  hukum  otonom untuk  sebagian  besar  sinonim, sedangkan perbedaannya yang utama terletak pada fakta bahwa konsep rule of law digunakan maksimal untuk menggambarkan cita-cita dari pemerintahan oleh hukum ( rules by laws ) dan bukan pemerintahan oleh orang-orang ( rules by men ), sedangkan konsep hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial empiris dari konsep rule of law .
Ciri-ciri utama tipe hukum otonom adalah:
a. Penekanan kepada aturan-aturan hokum sebagai upaya utama untuk     mengawasi kekuasaan resmi dan tidak resmi.
b. Terdapat  pengadilan  yang  bebas  yang  tidak  dapat  dimanipulasi  oleh  dan bebas dari  kekuasaan  politik  dan  ekonomi,  serta  memiliki  otoritas  khusus  untuk mengadili  pelanggaran  hukum,  serta  memiliki  otoritas  khusus  untuk  mengadili pelanggaran hukum, baik oleh pejabat maupun para individu.
c. Terpisahnya  hukum  dari  politik,  yakni  bahwa  para  ahli  hukum  dan pengadilan adalah  spesialis-spesialis  dalam  menafsirkan  dan  menerapkan  hukum,  tetapi  isi hukum  tidak  mereka  yang  menentukannya,  melainkan  merupakan  hasil  dari tradisi atau keputusan politik.
d. Pengadilan  tidak  dapat  menjamin  hukum  itu  adil,  tetapi  dapat  mengusahakan agar  hukum  diterapkan  secara  adil,  sehingga  sumbangan  yang  paling  penting bukanlah  keadilan  substantif,  melainkan  keadilan  prosedur.  Gagasan  bahwa “prosedur merupakan jantung dari hukum” menjadi perhatian yang sangat besar dalam etos hukum otonom. Penjinakan terhadap represi dimulai dari tumbuhnya komitmen pemerintah terhadap aturan-aturan  hukum  dan prosedur merupakan jaminan  utama  bagi  penerapan  aturan  hukum  yang  tak  berat  sebelah.  Secara potensial  otoritas  represif  dikendalikan  oleh  proses  yang  tepat.  Dalam penyelesaian  konflik  antara  negara dan  rakyat,  sistem  hukum  memberikan hasil yang paling tampak berupa keadilan prosedur. 5
Menanggapi  pandangan  tersebut,  bagi  para  penganut Critical  Legal  Studies menolak  anggapan  ahli  hukum  tradisional  (otonom)  yang  mengatakan  sebagai berikut:
1. Hukum itu objektif. Artinya, kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum.
4 Philippe Nonet & Philip Selznick, Op.Cit ., hlm. 62.
5 Ibid ., hlm. 52.
2. Hukum itu sudah tertentu. Artinya, hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti.
3. Hukum itu netral, yakni tidak memihak pada pihak tertentu. Disamping  menolak  ketiga  anggapan  tersebut, Critical  Legal  Studies juga mengajukan pandangannya sebagai berikut: 6
1. Hukum mencari legitimasi yang salah Dalam  hal  ini,  hukum  mencari  legitimasi  dengan  cara  yang  salah,  yaitu dengan jalan  mistifikasi,  dengan  menggunakan  prosedur  hukum  yang  berbelit,  dan bahasa yang susah dimengerti, yang merupakan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral.
2. Hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi Dalam  hal  ini,  pihak  penganut Critical  Legal  Studies percaya  bahwa  setiap kesimpulan  hukum  yang  telah  dibuat  selalu  terdapat  sisi  sebaliknya,  sehingga kesimpulan  hukum  tersebut  hanya  merupakan  pengakuan  terhadap  pihak kekuasaan.  Dengan  hukum  yang  demikian,  mereka  akan  berseru  “pilih sisi/pihakmu, tetapi jangan berpura-pura menjadi objektif.” Dalam hal ini, hakim akan  memihak,  pada  salah  satu  pihak  (yang  kuat)  yang  dengan  sendirinya  akan menekan pihak lain.
3. Tidak ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dalam hukum Ahli hukum yang tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah  “pemikiran  yang  rasional.”  Akan  tetapi,  menurut  penganut Critical  Legal Studies, pemikiran  rasional  itu  merupakan  ciptaan  masyarakat  juga,  yang merupakan  pengakuan  terhadap  kekuasaan.  Karena  itu,  tidak  ada  kesimpulan hukum  yang valid yang  diambil  dengan  jalan  deduktif  maupun  dengan verifikasi empiris.
4. Hukum tidak netral Para penganut Critical Legal Studies berpendapat bahwa hukum tidak netral, dan hakim  hanya  berpura-pura,  atau  percaya  secara  naif  bahwa  dia mengambil putusan  yang  netral  dan  tidak  memihak  dengan  mendasari  putusannya  pada undang-undang,  yurisprudensi  atau  prinsip-prinsip  keadilan.  Padahal,  mereka selalu  bias  dan  selalu  dipengaruhi  oleh  ideologi,  legitimasi,  dan  mistifikasi  yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan.
Hukum  Sebagai  Institusi  Sosial  Melayani  Kebutuhan  Sosial  di  Masa Transisi. Bagi  tatanan  hukum  responsif,  hukum  merupakan  institusi  sosial.  Oleh  karena  itu, hukum  dilihat  lebih  dari  sekedar  suatu  sistem  peraturan  belaka,  melainkan  juga bagaimana  hukum  menjalankan  fungsi-fungsi  sosial  dalam  dan  untuk masyarakatnya.  Melihat  hukum  sebagai  institusi  sosial,  berarti  melihat  hukum  itu dalam  kerangka  yang  luas,  yaitu  yang  melibatkan  berbagai  proses  dan  kekuatan
6 Munir Fuadi. 2003. Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum . PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.
dalam masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Edwin M. Schur, sekalipun hukum itu nampak  sebagai  perangkat  norma-norma  hukum,  tetapi  hukum  merupakan  hasil dari suatu proses sosial, sebab hukum dibuat dan dirubah oleh usaha manusia dan hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula. 7
Menurut  catatan Nonet-Selznick,  masa  dua puluh  tahun  terakhir,  merupakan masa  bangkitnya  kembali  ketertarikan  pada  persoalan-persoalan  dalam  institusi- institusi hukum, yaitu bagaimana institusi-institusi hukum bekerja, berbagaikekuatan  yang  mempengaruhinya,  serta  berbagai  keterbatasan  dan kemampuannya.  Sudah  lama  dirasakan  bahwa  pembentukan  hukum,  peradilan, penyelenggaraan  keamanan  sangat  mudah  dipisahkan  dari  realitas  sosial  dan  dari prinsip  keadilan  itu  sendiri.  Kebangkitan  ini  merefleksikan  dorongan  akademik bahwa  perspektif  dan  metode  studi  ilmu  sosial  berlaku  pula  untuk  analisis  atas institusi hukum maupun semangat pembaruan. 8
Nonet  dan  Selznick  lewat  hukum  responsif,  menempatkan  hukum  sebagai sarana  respons  terhadap  ketentuan-ketentuan  sosial  dan  aspirasi  publik.  Sesuai dengan  sifatnya  yang  terbuka,  maka  tipe  hukum  ini  mengedepankan  akomodasi untuk  menerima  perubahan-perubahan  sosial  demi  mencapai  keadilan  dan emansipasi  publik.  Bahkan  menurut  Nonet-Selznick,  hukum  responsif  merupakan program  dari sosiological  jurisprudence dan realist  jurisprudence .  Dua  aliran tersebut,  pada  intinya  menyerukan  kajian  hukum  yang  lebih  empirik  melampaui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran  kebijakan dalam putusan hukum.
Hukum  responsif  merupakan  teori  tentang  profil  hukum  yang  dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan ( the souvereignity of purpose ),  yaitu tujuan sosial yang  ingin  dicapainya  serta  akibat-akibat  yang  timbul  dari bekerjanya  hukum  itu. Lebih lanjut Nonet dan Selznick mengatakan:
“....Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in  rules  and  policies...  a  more  flexible  interpretation  that  sees  rules  as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection.”
Apa yang dikatakan Nonet dan Selznick itu, sebetulnya ingin mengkritik model analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek yang hanya berkutat di dalam sistem aturan  hukum  positif 9 model  yang  mereka  sebut  dengan  tipe  hukum  otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui  peraturan
7 Satjipto Rahardjo. 1980, Hukum dan Masyarakat . Angkasa, Bandung.
8 Philippe Nonet & Philip Selznick, Op.Cit. , hlm. 210.
9 Satjipto Rahardjo, “Hukum Progressif (Penjelasan Suatu Gagasan),” Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang , tanggal 4 September 2004 (dalam Bernard L. Tanya, Op.Cit., hlm. 206).
atau  teks-teks  dokumen  dan looking  towards pada  hasil akhir,  akibat,  dan manfaat  dari  hukum  itu.  Itulah  sebabnya,  hukum  responsif mengandalkan  dua “doktrin”  utama.  Pertama,  hukum  itu  harus  fungsional,  pragmatik,  bertujuan,  dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.
Karena  kompetensi  sebagai  tujuan  berfungsi  sebagai  norma  kritik,  maka tatanan  hukum  responsif  menekankan:  (i)  Keadilan  substantif  sebagai  dasar legitimasi hukum, (ii) Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan, (iii)  Pertimbangan  hukum  harus  berorientasi  pada  tujuan  dan  akibat  bagi kemaslahatan  masyarakat,  (iv)  penggunaan  diskresi  sangat  dianjurkan  dalam pengambilan  keputusan  hukum  dengan  tetap  berorientasi  pada  tujuan,  (v) Memupuk  sistem  kewajiban  sebagai  ganti  sistem  paksaan,  (vi)  Moralitas kerjasama sebagai  prinsip  moral  dalam  menjalankan  hukum,  (vii)  kekuasaan  didayagunakan untuk  mendukung  vitalitas  hukum  dalam  melayani  masyarakat,  (viii)  Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, (ix) Akses partisipasi pubik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
Friedmann 10 menghubungkan dengan tujuan dan maksud hukum, menurutnya ia  merupakan  konsep  yang  sulit  untuk  dibahas.  Tujuan  adalah  maksud  para pembuat  hukum.  Cukup  sulit  untuk  mengetahui  apa  yang  dikehendaki  oleh  pihak otoritas. Sebuah badan legislatif terdiri atas ratusan orang. Banyak keputusan yang dibuat  oleh  panel  atau  komisi.  Para  pembuat  hukum mungkin  memiliki  banyak maksud  yang  berlainan.  Mereka  mungkin  mengatakan  sesuatu  namun  tujuannya bukan itu.
Sekali lagi, apakah tujuan atau maksud berarti pengertian aslinya? Apakah hal itu  yang  ada  dalam  benak  legislator  ketika  mereka  membuat  hukum,  barangkali berabad-abad yang lalu? Apakah ide dan kebutuhan sosial yang baru relevan dengan “tujuan”  sebuah  hukum?  Konsep  “maksud”  dan  akibatnya  pada  interpretasi perundangan  yang  tidak  henti-hentinya  dibahas  dalam  literatur  hukum 12 .  Seorang hakim  menghadapi  masalah  ini  ketika  ia  dituntut  untuk  “menerapkan”  sebuah undang-undang atau regulasi. Masalah juga muncul bagi para aktor hukum lainnya, para  administrator,  polisi-bahkan  bagi  para  warga  biasa  yang  dituntut  untuk mematuhi norma atau perintah tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Maksud tidak sama  dengan  tujuan tersurat .  Retorika  sebuah  peraturan  seringkali  tidak mengungkapkan  “alasan  riil”  di  baliknya.  Ada  banyak  lapisan  dan hirarkhi  maksud, misalnya,  apa  tujuan  sistem  peraturan  mengenai  kecelakaan kendaraan  bermotor? Salah satu tujuannya, yang disebut oleh Guido Calabresi sebagai  “keadilan,”  adalah untuk  menyesuaikan  biaya  atau  konsekwensi  secara  adil  di  antara  orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan itu. Tujuan lain adalah untuk mengurangi jumlah dan
10 Lawrence  M.  Friedmann.  2013, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial .  Penerjemah  M.  Khozim.  Nusa  Media, Bandung. hlm. 65.
masalah akibat kecelakaan itu  sendiri.  Yang lainnya lagi adalah untuk menurunkan biaya sosial dari kecelakaan, berapa pun jumlahnya. Satu sub tujuan penting adalah untuk  mengurangi  biaya  pengurusan  sistem  penanganan  kecelakaan.  Peraturan kecelakaan  yang  berbeda  berlaku  untuk  mencapai  tujuan  yang  berbeda.  Sebagai contoh, hukum ganti rugi menyebut tentang ketentuan batas masa berlaku. Sesudah berlalu tenggat waktu tertentu, seorang yang dirugikan tidak bisa menggugat pihak lainnya  atas  kerugian  yang  timbul.  Peraturan  ini  tidak  mencegah  terjadinya kecelakaan  atau  memangkas  biasa  sosialnya.  Hal  itu  berlaku  sebagai  tujuan administratif  dan,  bisa  jadi,  juga  sesuai  dengan  pandangan  masyarakat  mengenai asas  keadilan. 11 Bahkan  satu  buah  tindakan  hukum  pun  bisa  memunculkan persoalan  konflik  antar  tujuan.  Mengapa  ada  rambu-rambu  dan  lampu  lalu  lintas? Apakah  hal  itu  untuk  menghindarkan  kecelakaan?  Untuk  mempercepat  arus  lalu lintas?  Untuk  memastikan  siapa  yang  berhak  berjalan?  Apakah  semua  tujuan  itu berlaku atau kombinasinya?
Sedangkan  bagaimana  konsep  keadilan  yang  dibutuhkan  masyarakat, ditegaskan David Schmidtz “A Society‟s conception of justice is like a human spine – a functional response to an evolving problem. If spinal design were an engineering problem,  we  would  say  that  from  a  functional  perspective,  the  human  spine  is suboptimal.  Starting  from  scratch,  we  would  design  it  differently.  But  we  do  not start  from  scratch. 12 Maksudnya,  keadilan  bagi  masyarakat  adalah  seperti tulang  belakang manusia-memberi  respon  secara  fungsional  untuk  masalah  yang berkembang.  Jika  bentuk  tulang  belakang  mengalami  masalah,  kita  akan mengatakan  bahwa dari  perspektif  fungsional,  tulang  belakang  manusia  adalah suboptimal.  Mulai  dari awal,  kita  akan  merancang  secara  berbeda.  Tapi  kita  tidak mulai dari awal.

## 4. SIMPULAN
Tipe  hukum  responsif  membedakan  dirinya  dari  hukum  otonom  di  dalam penekananya  pada  peranan  tujuan  di  dalam  hukum.  Pembuatan  hukum  dan penerapan  hukum  tidak  lagi  merupakan  tujuan  sendiri,  melainkan  arti  pentingya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya.  Dilihat dari sisi  ini,  aturan-aturan  hukum  kehilangan  sedikit  dari  sifat  keketatannya.  Aturan- aturan  ini  sekarang  dilihat  sebagai  cara-cara  khusus  untuk  mencapai  tujuan yang lebih umum. Bagi tatanan hukum responsif hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena  itu,  hukum  dilihat  lebih  dari  sekedar  suatu  sistem  peraturan  belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.  Melihat  hukum  sebagai  institusi  sosial,  berarti  melihat  hukum  itu
11 Guido Calabresi, 1970, The Costs of Accidents (1970), hlm. 24-33.
12 David  Schmidtz.  2 0 0 6 , Elements  of  Justice . Cambridge  University  Press,  New  York,  hlm. 179.
dalam  kerangka  yang  luas,  yaitu  yang  melibatkan  berbagai  proses  dan  kekuatan dalam masyarakat.

## 5. REFERENSI
Buku:
Friedmann,  Lawrence  M, 2013, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial ,  Nusa Media, Bandung.
Fadjar,  Mukthie.  A.,  2013, Teori-Teori  Hukum  Kontemporer .  Setara  Press, Malang.
Fuadi,  Munir.  2003, Aliran  Hukum  Kritis,  Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Nonet,  Philippe  &  Selznick  P., Hukum  Responsif,  Pilihan  di  Masa  Transisi . Penerjemah Rafael Edy Bosco. Ford Foundation-HuMa, Jakarta.
Rahardjo,  Satjipto.  1980, Hukum  dan  Masyarakat .  Angkasa,  Bandung.  Schmidtz, David. Elements  of  Justice . 2006,  Cambridge  University  Press, New  York. Tanya,  Bernard  L.,  et.al.  2010, Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan      Generasi . Genta Publishing, Yogyakarta.