## ANALISIS KETEPATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN UMKM DI KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN
R. Slamet Santoso 1 , Nur Cahyo Kuncoro Rahmad Jati 2

## Abstract
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are community-based start-ups. UMKM developed quite advanced to be one of the supporters of economic growth. MSMEs are growing  rapidly  today  as  a  reaction  to  the  4th  installed  industrial  revolution  that emphasizes the mechanization of the production process. The development of UMKM is directed to support the existence, development, and the emergence of new MSMEs. The Sragen Regency Government regulates the development of MSMEs in Sragen Regency Regulation  Number  3  of  2013  concerning  MSMEs.  This  study  aims  to  analyze  the accuracy  of  the  implementation  of  MSME  development  policies  in  Kedawung  District, Sragen  Regency.  The  research  method  used  was  a  descriptive  qualitative  type  with informants  from  the  Sragen  Regency  Industry  and  Trade  Office,  the  Sragen  Regency Cooperative  and  UMKM  Office,  the  FEDEP,  the  Private  sector,  as  well  as  several UMKM studies that received guidance. The results show that there has been found an accuracy  in  the  implementation  of  the  general  development  policy  for  MSMEs  in accordance with applicable regulations, which is supported by the collaboration between the implementers. The collaboration was carried out between the regional government, the  private  sector,  FEDEP,  and the  SMEs,  although  it  was  still  found to  be  related  to umbrellas,  sub-optimal  sub-districts  and villages  /  villages,  awareness  of  MSMEs  that were less proactive.
Keywords: Accuracy in implementation, process evaluation, development, MSME, region

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  memberikan  harapan  besar  untuk menekan akibat negatif dari besarnya tingkat pengangguran atau  kelompok masyarakat yang  kurang  produktif.  Proses  produksi  sampai  dengan  tahap  distribusi  UMKM membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang cukup banyak, UMKM memberikan kontribusi besar berupa penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, khususnya pada sektor ekonomi informal.
Berdasarkan  pada  data  dari  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  RI,  pada  tahun
1 Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro
2 Mahasiswa Departemen Adminsitrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro
2016,  jumlah  UMKM  yang  terdata  sebesar  61.651.177  unit,    hingga  tahun  2017 meningkat  menjadi  62.922.617  unit.  Semakin  banyaknya  UMKM  yang  muncul  di berbagai wilayah, tentunya sangat diharapkan berbagai pihak, baik oleh pemerintah lokal maupun pusat, karena UMKM mampu memberikan dampak yang positif bagi banyak hal, terutama aspek pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
Sebagaimana  terjadi  dibanyak  daerah,  UMKM    juga  berkembang cukup  pesat  di Kabupaten  Sragen,  sehingga  sangat  perlu  adanya  dukungan  kebijakan  untuk  menjaga eksistensi  dan  mengembangkan  produktifitas  UMUM.  Pemerintah  Kabupaten  Sragen telah menetapkan regulasi atau kebijakan yang mengatur pembinaan UMKM. Regulasi tersebut yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pada Perda tersebut, khususnya bab IV pasal 6 huruf d disebutkan bahwa peranan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen kepada pihak UMKM adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah.  Selanjutnya,  pada  bab  VII  pasal  14  sampai  pasal  15  menyebutkan  bahwa pembinaan UMKM di Kabupaten Sragen dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan  institusi  atau  lembaga  lainnya  yang  dilakukan  baik  secara  sendiri  sendiri  maupun bersama sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.
Dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  terakhir,  berdasarkan  pada  data  dari  Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen diketahui bahwa jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sragen sudah cukup banyak, tahun 2015 sebanyak 66.939 unit, tahun 2016 sebanyak  66.591  unit,  dan  tahun  2017  jumlah  UMKM  meningkat  menjadi  sebanyak 67.054 unit.
Kecamatan Kedawung adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen yang letaknya tidak jauh dari pusat (ibu kota) Kabupaten yakni sekitar 7 kilometer dengan jalan  yang  dilalui  adalah  jalan  beraspal.  Penentuan  lokasi  Kecamatan  Kedawung didasarkan pada hasil laporan dari Bappeda Litbang Kabupaten Sragen yang merilis dan mempublikasikan  file  presentasi  mengenai  UMKM  di  Kabupaten  Sragen,  dimana diketahui  bahwa  dari  20  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaen  Sragen,  posisi  Kecamatan Kedawung  berada  di  urutan  ke  sepuluh  dalam  dari  10  Kecamatan  teratas  yang memberikan  kontribusi  PDRB  Kabupaten  Sragen,  artinya  kontribusi  Kecamatan
Kedawung masih rendah, sehingga perlu ditelita bagaimana kinerja pembinaan UMKM yang telah dilaksanakan.
Kecamatan Kedawung memiliki potensi kekayaan lokasi atau wilayah yang cukup baik. Berdasarkan data dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, diketahui bahwa Kecamatan Kedawung juga sangat cocok untuk  dikembangkan  untuk  bidang  peternakan  seperti  sapi  brangus,  bidang  perikanan seperti  budidaya  gurame,  bidang  pertanian  seperti  bawang  merah.  Salah  satu  desa  di Kecamatan  Kedawung,  yaitu  Desa  Celep  sangat  terkenal  sebagai  daerah  yang  sudah mengembangkan potensi peternakan, perikanan dan pertanian di atas. Sebagian luas areal atau  wilayah  Kecamatan  Kedawung  adalah  wilayah  yang  ditanami  pohon  karet  yang merupakan lahan milik dan diolah oleh PTPN.
Pelaksanaan  pembinaan  UMKM  di  Kabupaten  Sragen  selama  ini  masih  belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan beberapa kondisi sebagai berikut:
1. Belum  tercapainya  salah  satu  tujuan  pembinaan,  yaitu  terbentuknya  kelompok UMKM  baik  dalam  bentuk  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB)  ataupun  berupa Sntra UMKM, sebagai pusat produksi dan distribusi komoditas lokal, seperti halnya sentra batik yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Sragen.
2. Masih rendahnya dampak pembinaan UMKM pada penurunan angka atau tingkat kemiskinan,  dimana  sampai  saat  ini  Kabupaten  Sragen  masih  menjadi  daerah dengan  presentase  tingkat  kemiskinan  di  atas  10  persen,  sehingga  masuk  dalam peringkat  10  besar  Kabupaten  termiskin  di  Provinsi  Jawa  Tengah  (Sumber: bps.go.id ).
3. Adanya kesenjangan data mengenai UMKM di Kabupaten Sragen. Hal ini dilihat dari  publikasi  berjudul  Sragen  dalam  Angka  tahun  2019  dimana  data  terkait perdagangan  yang  dipakai  berupa  data tahun  2016,  karena  data  yang  pada  tahun 2018  masih  belum  dapat  diperoleh.  Begitupula  di  kantor  dinas  Koperasi  dan UMKM,  ketika  penulis  mengunjungi  kantor  untuk  mendapatkan  data  tentang UMKM,  data  yang  tersedia  secara  lengkap  masih  tertera  tahun  2016,  padahal penulis mengunjungi pada tahun 2018.
Persoalan pembinaan terhadap komunitas UMKM, termasuk aspek pemberdayaannya  menjadi  konsen  semua  pemerintahan  lokal,  karena  potensinya  yang sangat  besar  untuk  membantu  pertumbuhan  perekonomian  lokal  dari  sektor  ekonomi
informal.  Eksisten  pembinaan  UMKM  telah  dijalankan  banyak  daerah  karena kemanfaatannya  sangat  besar.  Ungkapan  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Suharto (2005)  yang  menyatakan  bahwa  pendampingan  sosial  merupakan  strategi  yang  sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang-orang agar mampu membantu dirinya sendiri.

## Kebijakan Publik
Menurut Parker (dalam Kusumanegara, 2010), kebijakan publik merupakan suatu tujuan tertentu atau  serangkaian  prinsip atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah pada  periode  tertentu  dalam  hubungannya  dengan  suatu  subjek  atau  tanggapan  kritis. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:
a. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural
Kebijakan substantif, yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh  pemerintah,  sedangkan  kebijakan  prosedural  adalah  bagaimana  kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
b. Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulatori
Kebijakan  distributif  menyangkut  distribusi  pelayanan  atau  kemanfaatan  pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, sedangkan  kebijakan  redistributif  merupakan  kebijakan  yang  mengatur  alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
c. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolik
Kebijakan  materal  adalah  kebijakan  yang  memberikan  keuntungan  sumber  daya komplet pada kelompok sasaran, sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
d. Kebijakan yang Barhubungan dengan Barang Umum ( Public Goods ) dan Barang Privat ( Privat Goods )
Kebijakan public  goods adalah  kebijakan  yang  mengatur  pemberian  barang  atau pelayanan  publik,  sedangkan  kebijakan privat  goods adalah  kebijakan  yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.
Evaluasi Kebijakan
Menurut Anderson (dalam Kusumanegara, 2010), evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat  (dampak)  kebijakan.  Adapun  tipe  evaluasi  menurut  Ripley  (dalam Kusumanegara, 2010), terdapat 3 (tiga) tipe evaluasi kebijakan, yaitu:
1. Evaluasi Proses
Adalah tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi formatif.
2. Evaluasi Dampak
Adalah  tipe  evaluasi  yang  menjawab  pertanyaan  apa  yang  telah  dilakukan  suatu program. Atau akibat apa yang terjadi dengan adanya suatu program atau kebijakan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi summatif.
3. Analisis Strategis
Berupaya  menjawab  pertanyaan  seberapa  jauh  efektivitas  program  dalam mengatasi  masalah  sosial  dibandingkan  dengan  program  program  lain  untuk masalah yang sama.

## Evaluasi Proses
Evaluasi  proses  menurut  R.  Ripley  (dalam  Kusumanegara,  2010)  adalah  tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi formatif. Berkaitan dengan “bagaimanakah program berjalan”. Evaluasi proses, menurut Ripley, disebut juga sebagai evaluasi Implementasi. Secara singkat dijelaskan bahwa evaluasi implementasi adalah:
a. Meliputi evaluasi proses;
b. Menjawab  pertanyaan-pertanyaan  perspektif  what  happen,  dan  tidak  sekedar perspektif kompilasi komplians;
c. Dapat  dialamatkan  pada  short-run  evaluasi  dampak  (dampak  yang  ditimbulkan suatu kebijakan atau program yang belum lama berjalan).
Untuk  mengukur  efektivitas  dari  kebijakan,  atau  untuk  melihat  ketepatan implementasi kebijakan, untuk menganalisis evaluasi proses atau evaluasi implementasi, digunakan pemikiran dari Nugroho (2012) tentang “lima tepat implementasi kebijakan”. Konsep  “lima  tepat”  di  atas  digunakan  untuk  menilai  sejauhmana  efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:
1. Tepat Kebijakan
Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal  yang  memang  memecahkan  masalah  yang  hendak  dipecahkan.  Apakah kebijakan  tersebut  sudah  dirumuskan  sesuai  karakter  masalah  yang  hendak dipecahkan.
2. Tepat Pelaksana
Berkaitan dengan Implementator dari kebijakan, yakni pemerintah, kerjasama antar pemerintah, dan masyarakat, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
3. Tepat Target
Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih  atau  bertentangan  dengan  intervensi  kebijakan  lain.  Apakah  target  dalam kondisi siap diintervensi atau tidak dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Tepat Lingkungan
Lingkungan  dalam  hal  ini  terbagi  menjadi  lingkungan  internal  kebijakan  yang berkaitan  dengan  interaksi  di  antara  perumus  kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
5. Tepat Proses
Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu :
a. Policy Acceptance di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan;
b. Policy  Adoption di  sini  publik  menerima  kebijakan  sebagai  sebuah  “aturan main”  yang  diperlukan  untuk  masa  depan,  di  sisi  lain  pemerintah  menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan;
c. Strategic Readiness di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan.  Disisi  lain  birokrat  on  the  street  (atau  birokrat  pelaksana)  siap menjadi pelaksana kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  wawancara  langsung  dengan informan  dengan  metode  wawancara  semi  terstruktur  untuk  mendapatkan  informasi,
dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Teknik dalam memilih informan adalah teknik purposive , memilih informan disertai tuuan atau pertimbangan tertentu. Validitas data menggunakan teknik triangulasi dan dependability (jejak lapangan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas adalah suatu usaha yang melihat apakah pelaksanaan atau implementasi yang  telah  dilaksanakan  atau  yang  sedang  dilaksanakan  dapat  mencapai  tujuan  dari dibentuknya suatu regulasi, untuk mengetahui hal itu, penulis menggunakan pendekatan teori 5 tepat.  Efektivitas dalam riset ini lebih diarahkan pada upaya untuk melihat sejauh mana  ketepatan  implementasi  kebijakan  pembinaan  UMKM  di  Kecamatan  Kedawung Kabupaten Sragen, menggunakan “5 tepat” dari Nugroho (2012).

## 1. Tepat Kebijakan
Tepat  kebijakan  adalah  melihat  apakah  kebijakan  telah  memuat  hal  yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah. Menurut Nugroho (2012), pertanyaan pokok untuk melihat ketepatan kebijakan adalah  bagaimana kesempurnaan kebijakan tersebut ( how excellent is the policy ), apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga berwenang.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen  Nomor 3 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  terdapat  beberapa  hal  yang  terkait  dengan pembinaan UMKM, yakni pada bab VII pasal 14 dan 15. Tepat kebijakan melihat apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Dilihat  dari  kebijakannya,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sragen  Nomor  3  Tahun  2013 tentang UMKM merupakan kebijakan yang terformulasi dengan pendekatan Model Teori Kelompok, Model Inkrementalis dan Model Teori Rasionalisme.
Menurut  Nugroho  (2012),  model  Teori  Kelompok  mempunyai  inti  gagasannya adalah bahwa interaksi dalam kelompok menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan adalah yang terbaik. Disini individu dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal maupun informal. Model ini terlihat dari adanya interaksi pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UMKM, pihak FEDEP yang berada  di  bawah  Bappeda  Litbang,  pihak  swasta,  serta  pelaku  UMKM  di  Kecamatan Kedawung.
Model Rasionalisme adalah model yang menitik beratkan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan
harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat (Nugroho, 2012)  dan  Model  Inkrementalis  adalah  model  yang  melihat  bahwa  kebijakan  publik merupakan variasi ataupun kelanjutan kebijakan di masa lalu. Model Inkremental terlihat dari digunakannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan  Usaha  Kecil  menjadi  konsideran  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013. Tidak ada cara terbaik untuk merumuskan kebijakan, dan tidak ada cara tunggal untuk merumuskan kebijakan.
Penulis menyimpulkan bahwa walaupun peraturan daerah kabupaten sragen nomor 3 tahun 2013 tentang UMKM terformulasi dengan menggunakan berbagai pendekatan, permasalahan  yang  ada  dapat  diusahakan  secara  sinkron  meskipun  masih  terdapat beberapa hambatan yang terjadi.

## 2. Tepat Pelaksana
Pelaksana atau implementor dari program pembinaan terbagi menjadi peran swasta, pemerintah  daerah  serta  dukungan  pemerintah  daerah  bersama  swasta.  Dalam  rangka melancarkan program pembinaan, Pemerintah berupaya dengan beberapa cara, antara lain pembuatan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) sesuai dengan peraturan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana  Pembangunan  Industri  Provinsi  dan  Rencana  Pembangunan  Industri Kabupaten/Kota.
Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah memberikan tempat khusus untuk pameran dan penualan komoditi atau produk hasil UMKM di Kabupaten Sragen, berupa Sentra UMKM yang tempat di sekitar lokasi Alun- alun Kabupaten Sragen. Sentra UMKM  tersebut  sudah  sangat  dikenal  oleh  berbagai  kelompok  masyarakat  dari  dalam maupun  luar  Sragen.  Salah  satu  produk  UMKM  yang  disajikan  adalah  hasil  produksi UMKM batik.
Analisis ketepatan pelaksana, khususnya Pemerintah Kabupaten Sragen dirasakan masih  kurang  maksimal.  Pernyataan  ini  banyak  dikaitkan  dengan  adanya  eksistensi potensi lahan karet yang milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX yang belum mampu dijangkau atau diajak oleh Pemda dalam kerjasama untuk pengembangan UMKM lokal. Pernyataan  ini  disampaikan  oleh  pihak  Bappeda  Litbang  Kabupaten  Sragen  Bidang Pemerintah,  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  sampai  saat  ini  penduduk  sekitar  hanya menjadi tenaga kerja di PTPN IX saja, tidak lebih dari itu. Padahal Pemerintah Daerah
Kabupaten Sragen seharusnya dapat berperan lebih sebagai jembatan penghubung antara PTPN  dengan  masyarakat  dalam  pengembangan  UMKM  berbasis  komoditas  karet, sebagai mana yang diharapkan para pelaku UMKM.
Kendala di atas dapat terjadi karena ternyata untuk pengembangan tersebut harus tuntuk  pada  regulasi  pusat(Perpres),  sebab  PTPN  adalah  entitas  organisasi  Pusat. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPBU). Kerjasama tersebut memiliki tujuan, dalam pasal 3 dan  pasal 4, bahwa  tujuan  KPBU  salah  satunya  untuk  mewujudkan  penyediaan  infrastruktur  yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu dengan berprinsip pada salah satu  prinsip  yakni  kemanfaatan,  yakni  penyediaan  infrastruktur  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  badan  usaha  untuk  memberikan  manfaat  sosial  dan  ekonomi  bagi masyarakat.
Berdasarkan  jurnal  yang  berjudul  “Analisis  Pelaksanaan  Program  Kemitraan Terhadap Perkembangan UKM Binaan PTPN III Medan” (Tarmizi, 2012), menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalin antara pemerintah daerah dengan PTPN III menyebabkan adanya peningkatan pendapatan UKM. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya binaan dari  PTPN  III.  Fakta  ini  sebenarnya  bisa  diwujudkan  di  Kabupaten  Sragen,  dengan pengembangan Kerjasama antara PTPN IX dengan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk pengembangan dan pembinaan UMKM lokal.
Peranan  Pemerintah  melalui  FEDEP dalam  mengimplementasikan  program pembinaan  juga  terlaksana  ketika  FEDEP  mengikuti  kegiatan  rembug  kluster  yang dilaksanakan secara rutin.  Kegiatan Rembug kluster membahas mengenai permasalahan permasalahan  yang  dihadapi  UMKM  pada  tiap  klaster  yang  ada  di  Kabupaten  Sragen. Dalam upaya membantu pemerintah Kabupaten Sragen, FEDEP menjalankan beberapa upaya, diantaranya menjadi wadah penampung aspirasi pelaku usaha ekonomi kerakyatan dalam hal peningkatan ekonomi kerakyatan untuk diteruskan ke pemerintah Kabupaten Sragen,  menjadi  penghubung  antara  pelaku  usaha  ekonomi  kerakyatan  dengan pemerintah Kabupaten Sragen, menjadi Mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sragen dalam bidang ekonomi kerakyatan, Memberi saran, pertimbangan serta fasilitasi dalam rangka memperkuat lembaga-lembaga sektor ekonomi.
Peranan  swasta tampak  dengan  adanya  Sekolah  Bisnis  Sragen  (SBS)  yang dibentuk  melalui  Himpunan  Pengusaha  Muda  Indonesia  Kabupaten  Sragen  (HIPMI)
yang sampai penulisan ini dibuat telah menghasilkan 11 angkatan. Dukungan pemerintah bersama  swasta  ini  ketika  pemerintah  daerah  memfasilitasi  tempat  di  pendopo  bupati sragen  secara  gratis.  Serta  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sragen  juga  pernah memberikan  bantuan  dana  melalui  KNPI  kepada  SBS  yang  harapannya  agar  dapat memajukan UMKM Sragen.
Hal  lain  yang  ditemukan  yakni  adanya  keterlibatan pihak  legislatif dalam implementasi  pembinaan  yang  dilakukan.  Informasi  yang  dihimpun  dari  narasumber, bahwa peran legislatif tersebut diistilahkan sebagai “voucher”. “voucher” yang didapat dari anggota legislatif merupakan dana aspirasi yang dikenal dengan nama Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## 3. Tepat Target
Tepat  target  melihat  Apakah  target  yang  diintervensi  sesuai  dengan  yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain serta apakah target dalam kondisi siap diintervensi.
Kesiapan masyarakat untuk menerima kebijakan tentang UMKM dikatakan cukup. Pertama, hal ini dikarenakan terkait ketertarikan masyarakat yang menjadi wirausahawan masih tidak banyak. Kedua, meskipun begitu, sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah ada perkembangan yang cukup baik dengan ditunjukkan adanya 11 angkatan SBS yang telah dihasilkan.
Respon  dari  pelaku  UMKM  diterima  positif  dengan  tergabungnya  para  pelaku UMKM  kedalam  kelompok  berbasis  online  yang  didalamnya  terdapat  pihak  dinas. Respon positif dari para pelaku UMKM juga nampak di kantor dinas, para pelaku UMKM sering berkonsultasi dan berkomunikasi dengan aparatur, baik dalam upaya menawarkan produk hingga keinginan untuk ikut serta pada event tertentu. Kebijakan pembinaan juga telah terimplementasi dan memperhatikan dengan regulasi yang berada di atasnya karena adanya  intervensi  dari  kebijakan  lain,  diantaranya  yang  pada  mulanya  pelaksanaan pemberian bantuan permodalan melalui UPT Pengelola Bantuan Dana Bergulir beralih menjadi penerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  dipublikasikan  oleh digital  library Universitas Sebelas Maret (UNS) yang berjudul “Strategi Dinas Perindustrian Koperasi
dan UMKM Kabupaten Sragen dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri di Kabupaten Sragen pada tahun 2012”, dana bergulir tersebut berdasarkan pada Keputusan Bupati Sragen Nomor 570 tahun 2008 tentang pengelola badan layanan umum micro finance dinas perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen yang berganti nama menjadi Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) (Yogha, 2012) beralih melalui Bank yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  adapun  pemberian  KUR  melalui  penyalur  KUR  Mikro wajib  melakukan  pengecekan  calon  penerima  KUR  melalui  Sistem  Informasi  Debitur Bank Indonesia.
Efektivitas  program  pembinaan  juga  menyelaraskan  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  Dan  Bantuan  Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Hal tersebut berakibat pada  efektivitas  implementasi  pembinaan  yang  menjadi  terkendala.  Hal  tersebut dikarenakan pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 pada pasal 6, menyebutkan bahwa pemberian hibah dilakukan kepada badan dan lembaga on profit atau nirlaba. Sedangkan UMKM merupakan badan pencari keuntungan.
Tinjauan penelitian terdahulu penulis mengenai permodalan yang berkaitan dengan publikasi yang berjudul “ Whats are the biggest obstacle to Growth of SMEs in Developing Countries? ” benar terjadi pada UMKM yang dikaji penulis, bahwa banyak UMKM yang sangat berharap pada bantuan permodalan yang diberikan pemerintah.

## 4. Tepat Lingkungan
Tepat  lingkungan  melihat  keterkaitan  interaksi  diantara  perumus  kebijakan  dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait dan persepsi publik akan kebijakan dan efektivitas kebijakannya. Bentuk keterlibatan dalam suatu isu atau proses tertentu, partisipasi  dipahami  memiliki  jenis  yang  bervariasi.  Dalam  hal  ini  Brinkorhuff  dan Crosby  (dalam  Hamdi,  2014)  menyatakan  lima  tipe  partisipasi,  kelima  tipe  tersebut adalah:
1. Information-sharing: one-way information flows, information-sharing serve to leap actors informed to provide tranparency and to build legitimacy;
2. Consultation:  two-way  information  flows  and  exchange  of  views.  Consultation involves sharing information and gamering feedback and reaction;
3. Collaboration:  joint  activities  in  which  the  initiator  invitesother  groups  to  be involved but retains decision-making authority and control;
4. Join-decision  making:  collaboration  where  there  is  shared control  over  decision made;
5. Empowerment: transfer of control over decision making, resources, and activities from the inisiator to other stakeholder.
Koordinasi  impelementor  kebijakan  yang  dilaksanakan  lebih  mengarah collaboration yang  terlihat  dari  adanya  koordinasi  antara  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Koordinasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir  kesalahan  dalam  rangka  mengadakan  pembinaan.  Koordinasi implementor  kebijakan  juga  terlihat  antara  kedua  dinas  tersebut  dengan  pihak  FEDEP melalui acara rembug kluster yang dihadiri oleh perwakilan dari pihak dinas. Sedangkan koordinasi antara pihak swasta dan dinas terjadi saat dinas bekerjasama dengan online market place . Koordinasi antara pihak SBS sendiri tidak terlihat didepan layar dengan kedua  dinas  tadi,  namun  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  melalui  KNPI  yang berada  dibawah  Dispora  Kabupaten  Sragen  (Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten Sragen).
Pendapat pelaku UMKM sebagai wujud persepsi publik terhadap kebijakan yang dilaksanakan, merasa ada nya perbedaan proporsi perhatian antara UMKM yang bergerak pada  UMKM  makanan  olahan  dengan  UMKM  produk  fashion.  Namun  pihak  dinas menjelaskan  bahwa  hal  tersebut  bukan  berarti  bahwa  dinas  membeda  bedakan,  namun adanya kendala pada sumber daya manusia dan anggaran yang ada.  Pemberian bantuan seperti peralatan banyak diberikan kepada UKM makanan olahan, karena nilai alat yang digunakan pada fashion atau lain nya tidak serendah nilai alat yang dipakai pada proses produksi olahan makanan.
Wujud  persepsi  publik  dalam  upaya  menuju  efektivitas  implementasi  kebijakan juga diutarakan bahwa ada kekurangan dari pihak dari pemerintah daerah yang kurang langsung untuk turun ke lapangan untuk memantau jumlah peserta aktif pembinaan yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam grup. Hal ini sebenarnya juga telah disampaikan bahwa pihak dinas memberi saran bagi UMKM yang mendapat program pembinaan agar dapat mengajak UMKM lain untuk dapat masuk ke grup.
Penulis melihat, bahwa pihak pemerintah daerah sudah melaksanakan implementasi program pembinaan dengan sebaik baiknya, namun dari apa yang disampaikan oleh para narasumber,  hal  yang  juga  tidak  kalah  penting  yakni  kemandirian  dari  pelaku  UMKM
untuk pro aktif serta berkooperatif dengan pemerintah daerah sehingga tercipta sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam wujudkan pembinaan UMKM.

## 5. Tepat Proses
Secara  umum  upaya  efektivitas  kebijakan  publik  terdiri  atas  tiga  proses Policy Acceptance,  Policy  Adoption  dan  Strategic  Readiness .  Selama  ini,  pihak  dinas mengedepankan  profesionalitas  kinerja  sebaik  mungkin,  melalui  koordinasi  dan  juga kerjasama.  Begitu  pula  pihak  FEDEP  juga  merasa  bahwa  pihak  dinas  sebagai implementor pokok kebijakan sudah menjalankan dengan baik.
Penerimaan  efektivitas  kebijakan  sebagai  tugas  bersama  sudah  ada  pada  kedua dinas.  Hal tersebut  diperkuat  karena  sebelum  seperti  sekarang  ini,  Dinas  Koperasi  dan UMKM  serta  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  menjadi  satu,  menjadi  Dinas Perindustrian,  Koperasi  dan  UMKM.  FEDEP  juga  mengapresiasi  hal  tersebut,  namun FEDEP  menilai  untuk  selain  kedua  dinas  tersebut,  masih  kurang  optimal,  padahal pengembangan  UMKM  seharusnya  dilaksanakan lintas  dinas, tidak  hanya  kedua dinas tersebut
Kesiapan  pemerintah  dan  agen  pelaksana  lainnya  secara  inti  sudah  terlaksana dengan  baik.  Terlaksananya  program  sampai  saat  ini  berdasarkan  pula  dari  konsultasi yang ada dari program Klinik Usaha (Klik US). Kesiapan agen pelaksana dirasa kurang optimal berdasarkan informasi dari pihak FEDEP terkhusus agen pelaksana diluar agen inti  yang  artinya  bukan  dari  sisi  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  serta  dari  Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Berdasarkan  hasil  yang  ditemukan,  penulis  menyimpulkan  adanya  ketidak sempurnaan pada tepat proses. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang UMKM pada pasal  pembinaan,  menyebutkan  bahwa  Pembinaan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah, dunia  usaha  dan  institusi/lembaga  lainnya  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.
Peraturan Daerah tentang UMKM di atas menyatakan bahwa  pembinaan UMKM dapat  dilakukan  sendiri-sendiri,  namun  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  ternyata  telah terbentuk  kerjasama antar SKPD yang ada di Kabupaten Sragen dalam pengembangan UMKM.
Beberapa  contoh  kerjasama  lintas  lembaga  dalam  pengembangan  UMKM  di Kabupaten  Sragen,  antara  lain:  1)  dalam  mendapatkan  sertifikat  PIRT  untuk  UMKM,
perlu  adanya  peran  Dinas  Kesehatan  yang  juga  memantau  mutu  berdasarkan  indikasi yang  digunakan  terhadap  suatu  produk,  2)  dalam  memajukan  UMKM  dengan menggandeng toko modern, perlu adanya tim khusus atau sejenisnya yang legitimate dari beberapa  SKPD  seperti  DPMTPS  bersama  Dinas  UMKM  untuk  menjaga  konsistensi kebijakan  pendukung  UMKM,  3)  dalam  kerjasama  wisata,  terjalin  peranan  Dinas Pariwisata  bersama  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  beserta  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  yang  dapat  mengoptimalkan  objek  wisata  serta  adanya  pengoptimalan UMKM pada sebuah Objek Pariwisata di Kabupaten Sragen.
Permasalahan  efektivitas  pada  tepat  proses  ini  juga  timbul  pada  pemerintah dibawahnya,  yaitu  tingkat  Kecamatan  dan  Kelurahan/Desa.  Dalam  upaya  peningkatan efektivitas  program  pembinaan  UMUM,  segenap  pengampu  atau  pejabat  pemerintah Kecamatan  dan  pemerintah  Desa  /  Kelurahan  juga  diikutsertakan,  namun  sementara hanya  terlibat  dalam  peran  yang  terbatas,  yaitu  hanya  sebagai  pemicu  untuk membangkitkan keaktifan anggota masyarakat atas upaya intervensi pembinaan UMKM yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen.
Keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan/Desa seharusnya dapat lebih ditingkatkan, karena sebagai unit terdepan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selama ini Kecamatan  dan  Kelurahan/Desa  belum  dilibatkan  dalam  kegiatan  pendataan  atau pemberian informasi mengenai UMKM. Hal ini diperkuat saat penulis mengunjungi dan menemui pejabat di kantor Kecamatan untuk menanyakan pendataan UMKM yang ada di  kantor  Kecamatan,  ternyata  tidak  punya  data,  kemudian  diminta  langsung  saja menemui  pihak  salah  satu  UMKM.  Ketika  ditanya  mengenai  data  UMKM,  dari  pihak kantor kecamatan mengaku tidak ada pendataan dan langsung diarahkan ke dinas saja, artinya  dalam  hal  keterlibatan  Kecamatan  (dan  Kelurahan/Desa)  masih  kurang  dalam pendataan UMKM lokal wilayahnya, dan tentunya kondisi ini akan memperberat tugas dinas terkait karena harus turun langsung ke lapangan serta mencari data tentang UMKM di lapangan, yang sebenarnya bisa dipenuhi melalui kerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

## Kesimpulan

## 1) Tepat Kebijakan
Implementasi  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sragen  Nomor  3  Tahun  2013 tentang UMKM telah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKN telah sesuai seperti apa yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013. Analisis ketepatan kebijakan menghasilkan beberapa hal yang masih belum maksimal,  digolongkan  kedalam  3  poin  penting  permasalahan  yang  dihadapi  UMKM antara lain masih lemahnya mindset berwirausaha, keterbatasan dalam permodalan dan peralatan  usaha,  dan  terakhir  kurangnya  ketrampilan  dan  kemampuan  pengembangan usaha (lemahnya pelatihan UMKM).
2) Tepat Pelaksana
Pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sragen  tentang  UMKM  disebutkan  bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan sendiri sendiri maupun bersama sama. Keikut sertaan pada 2 elemen yakni pemerintah dan swasta telah terjalin baik dan efektif. Namun masih dirasa kurang optimal ketika melihat tidak adanya unsur kerjasama yang juga tidak dapat dianggap kecil, yakni kerjasama dengan PTPN IX yang berada di kecamatan Kedawung, yang sebenarnya potensinya sangat besar untuk diinisiasi dan dikembangkan bagi sumber ekonomi masyarakat sekitar.

## 3) Tepat Target
Respon  masyarakat  dirasa  cukup.  Bukan  tanpa  alasan,  keinginan  masyaraka menjadi  wirausahawan  masih  terbilang  tidak  tinggi.  Sekolah  Bisnis  Sragen  (SBS) berhasil membawa sebagian masyarakat untuk berkecimpung di bidang wirausaha hingga menghasilkan  11  angkatan  sampai  penulis  melaksanakan  penelitian.  Tidak  hanya  di lapangan, di layanan pembinaan berbasis dunia maya pun melalui salah satu aplikasi juga dikatakan baik karena adanya interaksi positif yang berada di dalamnya bersama dengan pihak dinas dan pelaku UMKM.
Pelaksanaan  pembinaan  UMKM  juga  memperhatikan  peraturan  yang  berada  di atasnya. Dalam hal ini salah satunya adalah dengan memeperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah. Dalam hal ini, akibat dari adanya penyesuaian dengan regulasi yang berada di
atasnya,  menyebabkan  salah  satu  proses  implementasi  program  pembinaan  menjadi terhambat bahkan perlu dicarikan jalan keluarnya kedepan.
Selanjutnya  adanya  penyesuaian  regulasi  dengan  yang  berada  di  atasnya  yakni dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembiayaan  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  sebagai  awal  mula  dari  KUR. Penyesuaian  ini  berakibat  dari  beralihnya  bentuk  bantuan  permodalan  kerah  KUR. Sehingga  dapat  dikatakan  pada  indikator  ini,  implementasi  tidak  sepenuhnya  berjalan secara efektif.
4) Tepat Lingkungan
Koordinasi  implementor  kebijakan  yang dilakukan mengarah  pada collaboration yang  terlihat  dari  adanya  koordinasi  antara  ke  dua  dinas  pokok,  Dinas  dengan  pihak FEDEP melalui rembug klaster. Koordinasi pihak swasta dan dengan dinas terlihat ketika adanya kerjasama dengan market place berbasis online. Pihak SBS tidak nampak secara gamblang berkoordinasi dengan dinas, namun lebih terlihat berkoordinasi dengan KNPI. Persepsi  yang  mengatakan  adanya  perbedaan  proporsi  antara  UMKM  bidang  satu  dan bidang lain telah di tanggapi oleh pihak dinas yang mana intinya adalah terkait dengan kendala yang ada pada sisi terbatasnya anggaran.

## 5) Tepat Proses
Penerimaan efektivitas kebijakan sebagai tugas bersama telah ada pada kedua dinas karena  terikat  faktor  sejarah  sebelumnya  dan  juga  selain  antar  dinas  tersebut.  Ketidak efektifan  muncul  disaat  permasalahan  pembinaan  ditengarai  karena  kurang munculnya peran  dari  dinas  selain  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  dan  Dinas  Koperasi  dan UMKM.  Selain  itu,  permasalahan  juga  muncul  karena  pada  lingkungan  pemerintah  di Kecamatan belum ada upaya pendataan yang dapat membantu Dinas.

## Saran
Beberapa  upaya  perbaikan  yang  dapat  dirumuskan  untuk  meningkatkan  kualitas ketepatan  implementasi  kebijakan  pembinaan  UMKM  di  Kecamatan  Kedawung Kabupaten Sragen, antara lain sebagai berikut:
1) Demi  mencapai  kinerja  pembinaan  UMKM  yang  lebih  optimal  terkait  dengan ketepatan  lingkungan,  dapat  diinisiasi  hingga  dikembangkan  jalinan  kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan PTPN IX yang terdapat di Kecamatan Kedawung.  Kerjasama  tersebut  diharapkan  dapat  menjadikan  alat  akselerasi
pertumbuhan  UMKM  di  kecamatan  Kedawung  dan  diharapkan  di  kecamatan lainnya juga terkena dampak positifnya
2) Dalam  rangka  perbaikan  efektivitas  implementasi  kebijakan  pada  indikator  tepat target  dari  regulasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sragen,  alangkah  lebih  baiknya segera  dikeluarkan  solusi  dari  stagnasinya  program  yang  diakibatkan  oleh penyesuaian regulasi yang berada di atasnya, terutama dalam kaitan regulasi basis pengembangan kerjasama instansi Pusat dan Daerah.
3) Untuk  mengoptimalkan  efektivitas  implementasi  khususnya  pada  indikator  tepat proses, perlu adanya peningkatan komitmen dari dinas selain dinas perindustrian perdagangan dan dinas koperasi UMKM serta lingkungan
4) Pemerintah dibawah tingkat kabupaten seperti kecamatan dan pemerintah desa agar kedepan  kerjasama  pembinaan  UMKM  memberikan  dampak  positif  yang dihasilkan semakin meningkat
5) Dalam  rangka  memaksimalkan  peranan  pemerintah  daerah  dalam  pembinaan UMKM, perlu adanya tim yang menangani dan mengawasi produk UMKM yang dipasarkan di toko modern serta memaksimalkan peran toko modern agar pelaku UMKM  semakin  maju,  mengingat  hal  ini  merupakan  salah  satu  terobosan  yang bagus untuk di pertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. Kedawung Dalam Angka 2019. BPS, Sragen.
Bank Indonesia. (2015). Kajian Identifikasi Indikator Sukses Kluster . Bank Indonesia,
Jakarta.
Bappeda Litbang. (2017). UMKM Pedesaan di Kabupaten Sragen.
Dina,  dkk.  2017. Evaluasi  Dampak  Pelaksanaan  Program  Pembinaan  Dan Pengembangan  Industri  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kabupaten  Ponorogo .  Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No. 1 Tahun 2017.
Dumasari.  2014. Dinamika  Pengembangan  Masyarakat  Partisipatif .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik . Bogor: Ghalia Indonesia.
Indah  Pratiwi  dkk.  2012. Perancangan  Tata  Letak  Fasilitas  Di  Industri  Tahu Menggunakan Blocplan . Jurnal Ilmiah Teknik Industri: Vol. 11, No. 2 Tahun 2012.
Isna dan Ricka. 2016. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon . Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik:
Vol. 4 No.2 Tahun 2016.
Kusumanegara,  Solahudin.  2010. Model  dan  Aktor  dalam  Proses  Kebijakan  Publik . Yogyakarta:Gava Media.
Nugroho D, Riant. 2012. Public Policy . Jakarta: Gramedia.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang UMKM.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Hibah  Dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah
Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  Daerah Dengan Badan Usaha
Prayogo, Yoga Aji.  2012. Skripsi Strategi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten  Sragen  dalam  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah Mandiri di Kabupaten Sragen . Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).
Santoro, et. all. 2019. Does Age Matter? The Impact Of Smes Age On The Relationship Beetween  Knowledge  Sourcing  Strategy  And  Internationalization .  Journal  of Business Research.
Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Yogyakarta: UNY Press.
Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: Refika Aditama.
Tarmizi,  Hasan  Basri.  2012. Analisis  Pelaksanaan  Program  Kemitraan  Terhadap Perkembangan  UKM  Binaan  PTPN  III  Medan .  Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan: Vol.3 No.4 Tahun 2012.
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat.