## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan berdasarkan Prinsip Pierching The Corporate Veil
Mohammad Choirul Anam 1 , Bagas Sukmo Angggoro 2 , Asa Barno Happy Ramadhani 3 , Krista Yitawati 4
1 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. SerayuNo.79, Madiun, 63133 E-mail : - 2 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. SerayuNo.79, Madiun, 63133 E-mail : - 3 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. SerayuNo.79, Madiun, 63133 E-mail : - 4 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. SerayuNo.79, Madiun, 63133 E-mail : krista@unmer-madiun.ac.id
Abstract — This study aims to analyze assistance regarding the application of the principle of veil piercing to the Directors and  Commissioners  of  the  Company  according  to  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies  for bankruptcy  work.  This  legal  research  uses  juridical  normative  legal  research  which  is  descriptive  analytical  with  a conceptual  approach  and  an  invited  approach.  Legal  materials  techniques  use  library  research  (library  research)  and  are analyzed using qualitative analysis. Based on the results of the research, it shows that the enforcement violates the corporate veil, to protect the rights of shareholders for actions carried out by company organs such as Directors and commissioners who act not in accordance with company objectives. In carrying out their duties, the Board of Directors and commissioners must be based on good faith, caution and a sense of full responsibility towards the company. If the Board of Directors and Commissioners  are  negligent  in  carrying  out  their  duties,  resulting  in  the  bankruptcy  of  the  company.  Directors  and Commissioners  may  be  subject  to  the  principle  of  penetrating  the  corporate  veil,  namely  personal  liability  to  the  personal assets of the Directors and Commissioners for losses incurred by the company and shareholders. This principle is  used to protect  the  interests  of  the  company  and  shareholders  from  actions  that  could  harm  the  company  by  the  Directors  and Commissioners.
Keywords — : Pierching the Corporate Veil’s Principles; Responsibility; Directors; Commissioners; Bankruptcy.

## I. PENDAHULUAN
Layanan  medis  baru  berupa  layanan  medis  berbasis  online pada  prinsipnya  memberikan  pelayanan  medis  yang  dapat dijangkau tanpa perlu tatap muka, sehingga pasien dengan jarak jauh sekalipun dapat menggunakan layanan tersebut. Dari segi penggunaannya,  pada  layanan  medis  online  menggunakan  aplikasi  mobile yang  ada  di  smartphone dan  untuk  mengaksesnya dibutuhkan jaringan internet. Jadi dapat dikatakan layanan  medis online lebih  mudah diakses dari segi penggunaan juga lebih praktis.
Pemegang  Saham  dalam  suatu  PT  (perseroan  terbatas)  memiliki  tanggung  jawab  seperti  namanya  yaitu  terbatas  ( limited liability ),  hal  ini  akan  beresiko  karena  ditanggung  hanya  sebatas  investasi  yang  ditanamkan  dalam  saham.  Dengan  kata  lain, Pemegang  Saham  tidak  bertanggungjawab  secara  pribadi  terhadap  utang  perseroan 1 .  Namun,  dalam  prinsip  tanggung  jawab hanya  terbatas  dari  Pemegang  Saham  yaitu  pada  perseroan  terbatas  tidak  dapat  berlaku  secara  absolut,  yang  berarti  pada keadaan  tertentu,  Pemegang  Saham  atau  investor  dapat  mempertanggungjawabkan  setiap  perbuatannya  secara  individu  atau pribadi.  Hal  ini  dapat  dilihat  norma  yang  dapat  dilihat  pada  Pasal  3  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) yang menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
d. Pemegang Saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”
Ketidakabsolutan atau tidak mutlaknya dari tanggung jawab terbatas Pemegang Saham, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal di atas disebut Piercing The Corporate Veil yaitu dalam Bahasa Indonesia berarti “menyingkap tabir atau cadar perseroan”.
1 Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Implementasi Piercing The Corporate Veil memiliki tujuan untuk melindungi Pemegang Saham atau investor minoritas atas perbuatan  yang  dilakukan  oleh  organ  perseroan  terbatas  seperti  Direksi  dan  Komisaris  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dan maksud  perseroan  terbatas.  Direksi  adalah  salah  satu  organ  dalam  perseroan  terbatas,  yang  melakukan  semua  tindakan  dan pengurusan  perseroan  dan  mewakili  perseroan,  baik  di  luar  maupun  dalam  pengadilan.  Direksi  yang  mewakili  kepengurusan atau  kepentingan  perseroan  terbatas  dan  menjalankan  perseroan  terbatas,  mempunyai  tanggung  jawab  penuh  atas  setiap kepengurusan perseroan terbatas. Atas kepengurusan Direksi ini, maka Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab.
Komisaris  memiliki  fungsi,  tanggung  jawab  dan  wewenang  yaitu  secara  umum  melakukan  pengawasan  dan  menasehati Direksi.  Komisaris  harus  beritikad  baik  dan  penuh  dengan  tanggung  jawab  menjalankan  kewajiban  maupun  tugas  untuk kepentingan perseroan.
Tanggung  jawab  Direksi  dan  Komisaris  perseroan  terbatas  mempunyai  tanggung  jawab  yang  sama  dengan  perusahaannya yang  tidak  sedang  pailit  apabila  perusahaannya  mengalarni  kepailitan,  pada  prinsipnya  adalah  sama.  Direksi  dan  Komisaris tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan  wewenang  yang  dimilikinya.  Hal  ini  karena  tindakan  dan  perbuatan  Direksi  dan  Komisaris  dilihat  sebagai perbuatan  perseroan  terbatas  yang  merupakan  subjek  hukum  mandiri  jadi  perseroan  yang  bertanggungjawab  terhadap  setiap tindakan  dan  perbuatannnya  perseroan  itu  sendiri  yang  dalam  hal  ini  direpresenstasikan  oleh  Direksi  dan  Komisaris.  Namun, dalam  beberapa  hal  Direksi  dan  Komisaris  dapat  pula  dimintai  pertanggungjawabannya  secara  pribadi  dalam  kepailitan perseroan terbatas ini.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (UU Kepailitan),  menyebutkan definisi  dari kepailitan  yaitu:  “sita  umum atas semua kekayaan debitor pailit  yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan  hakim pengawas sebagaimana diatur dalam  undang-undang ini.”  Kepailitan  sebagai  putusan  pengadilan  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  berati  bahwa  debitor  dapat  dinyatakan  pailit setelah  mendapat  putusan  dari  pengadilan  yang  menyatakan  debitor  tersebut  pailit  beserta  akibat  hukumnya.  Kepailitan membawa akibat bahwa Direksi dan Komisaris perseroan tidak berhak, dan berwenang lagi untuk  mengurus harta  kekayaan 2 . Sesuai  dengan  sifat  badan  hukumnya,  praktik  menunjukkan  bahwa  perseroan  sering  digunakan  sebagai  alat  untuk  menutupi tanggung jawab yang lebih luas, yang seharusnya dapat dikenakan dan dibebankan terhadap para pihak yang telah menimbulkan kerugian  tersebut.  Dengan  alibi  di  belakang  sifat  pertanggungjawaban  yang  terbatas,  seringkali  ditemukan  keadaan  dimana perseroan dijadikan pelindung oleh Direksi dan Komisaris pcrseroan yang tidak memiliki itikad baik. Melalui hal tersebut harta kekayaan Direksi dan Komisaris perseroan yang tidak memiliki itikad baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  maka  dalam  kesempatan  kali  ini  penulis  ingin  memaparkan  sebuah  karya  tulis  yang dilandasi beberapa rumusan masalah sebagai batasan bahasan yang diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana eksistensi doktrin Piercing The Corporate Veil dalam tata kelola perusahaan?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam penetapan pailit perseroan terbatas berdasarkan prinsip Piercing The Corporate Veil ?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif  dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books )  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  sedangkan menurut jenisnya adalah penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan  pemaparan  penulisan  hukum  ini  adalah  dengan  studi  kepustakaan  ( library  researche )  dan  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  kualitatif  serta  ditafsirkan  dengan  metode  interpretasi  sistematis  dan  interpretasi  gramatikal.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  dua  sumber  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Data sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan melalui bahan dokumen, literatur, dan hasil penelitian lainnya.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Tata Kelola Perusahaan
Budaya  hukum  Indonesia  mulai  mempengaruhi  setiap  tindakan  pengelolaan  perusahaan  di  Indonesia,  yaitu patrimonialism sebagai konsep sosiologi yang dinyatakan Max Weber mengacu pada sistem hubungan patriarki, termasuk dalam konteks sosial, bisnis, dan politik, sehingga berdampak pada pengelolaan perusahaan di Indonesia. 3
Kedudukan  Direksi  dan  Komisaris  pada  suatu  perseroan  terbatas  tidak  dapat  melakukan  fungsinya  sebagai  sebuah  institusi lembaga  atau  badan  yang  beraktivitas  untuk  mencari  keuntungan  ekonomis  semata,  tetapi  juga  harus  memperhatikan kepentingan stakeholders supaya terlindungi hak-haknya. Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan tidak melampui
2 Ahmad Navis Shahab, 2018, Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham dan Direksi atas Kesalahan Pengurusan yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas dinyatakan Pailit , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 6
3 Farkhani, 2017, Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil, Iltizam Pustaka, Solo, hal. 9

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
wewenangnya, sehingga dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan dibatasi Rapat Umum Pemegang Saham (atau yang selanjutnya  disebut  RUPS).  Sebagai  pemilik  perseroan  yang  mempunyai  ketentuan  diatur  dalam  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  dan  Undang-Undang  tentang  Pasar  Modal  untuk  perusahaan  terbuka,  dan  Anggaran  Dasar  dari  perseroan  yang bersangkutan.  Adanya  perlindungan  terhadap  hak-hak  pemegang  saham,  persamaan  perlakuan  pemegang  saham,  dan  fungsi Dewan  Komisaris  perusahaan  serta  peranan stakeholders karena  lemahnya  pelaksanaan  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  di Indonesia berkenaan dengan penegakan hukum ( law enforcement ). Penyelenggaraan perusahaan yang baik adalah suatu proses dan  struktur  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  untuk  meningkatkan  nilai perusahaan  ( corporate  value )  dalam  jangka  panjang  dengan  memperhatikan  kepentingan stakeholders berlandaskan  moral, etika, dan peraturan perundang-undangan dibagi 3 (tiga) aktivitas: menerapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka regulasi, dan membangun inisiatif sektor swasta. 4
Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2007 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) yang berfungsi untuk  mengatur  kegiatan suatu perusahaan  yang melingkupi aspek organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan. 5
Berdasarkan  KEPMEN  BUMN  No.  117/M-  MBU/2002  tanggal  31  Juli  2002  pada  pasal  3,  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam pengelolaan perusahaan yang baik ( good corporate governance) , yaitu 6 :
1. Transparansi  ( transparency ),  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian  ( independence ),  yaitu  keadaan  dimana  perusahaan  dikelola  secara  professional  tanpa  benturan  kepentingan dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas  ( accountability ),  yaitu  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  organisasi  sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. Pertanggungjawaban  ( responsibility ),  yaitu  kesesuaian  di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap  peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran  ( fairness) ,  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi  hak-hak  stakeholders  yang  timbul  berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertanggungjawaban Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dalam perseroan berbadan hukum pada dasarnya ada batasan dan  tidak  berlaku  mutlak.  Hal  ini  akan  timbul  terutama  apabila  sebuah  badan  hukum  dijadikan  kendaraan  ( vehicle )  bertujuan dan bermaksud menyimpang dari norma hukum. Oleh karena itu, muncul suatu prinsip yaitu Piercing The Corporate Veil , yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas Pemegang Saham, Direksi dan atau Komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas.
Doktrin Piercing The Corporate Veil tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD),  tetapi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas  jo  UUPT  2007.  Doktrin  ini mengajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus ( piercing ) 7 . Prinsip  pembatasan  penerapan  tanggung  jawab  dari  pemegang  saham  dikenal  dengan  prinsip Piercing  The  Corporate  Veil . Prinsip  ini  dalam  Bahasa  Indonesia  selalu  diartikan  kebenaran  menyingkap  tabir  atau  cadar  perseroan.  Tabir  atau  cadar  yang dimaksud adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 1 UUPT 2007.  Menurut Black’s  Law  Dictionary ,  sebagaimana  dikutip  Hassanain  Haykal  dan  Johannes  Ibrahim  doktrin piercing  the corporate veil dijelaskan sebagai berikut 8 :
“Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers from liability for corporate liabilities; e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attended limited liability of stockholders, officers and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond  the corporate from only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice.”
Proses  hukum  yang  dilakukan  pengadilan  biasanya  dengan  mengabaikan  kekebalan  umum  pejabat  perusahaan  atau  pihak tertentu  perusahaan  dari  tanggung  jawab  aktifitas  perusahaan:  misalnya  ketika  dalam  perusahaan  dengan  sengaja  melakukan kejahatan. Doktrin yang ada berpendapat bahwa struktur perusahaan dengan adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perusahaan dan direktur perusahaan. Pengadilan dalam masalah tersebut akan memandang perusahaan hanya dari sisi kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan atau kesalahan atau pemberian sanksi hukuman.
4 Ibid , hal 9 5 Ibid , hal. 7 6 Thereza Michiko Labesi, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado , Jurnal EMBA, Volume 1, Nomor 4, Desember 2013, hal. 1276
7 Munir Fuady, 2008, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 , Cetakan ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65
8 Hassanain Haykal dan Johannes Ibrahim, Penegakan Hukum dalam Pemaknaan Asas Keadilan dan Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam hal Timbulnya Kepailitan Perseoran Terbatas , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 30, Nomor 3, Tahun 2011, hal. 10

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Istilah Piercing  The  Corporate  Veil secara  harfiah  diartikan  mengoyak/menyingkapi  tirai/kerudung  perusahaan.  Sedangkan ilmu  hukum, Piercing  The  Corporate  Veil merupakan  suatu  doktrin  atau  teori  atau  ide  yang  diartikan  sebagai  suatu  bentuk proses untuk membebani tanggung jawab kepada orang atau individu dan perusahaan lain, atas Tindakan hukum yang diperbuat oleh  suatu  perusahaan  pelaku  (badan  hukum),  tanpa  melihat  fakta  bahwa  tindakan    tersebut  dilakukan  oleh  perseroan  pelaku tersebut.  Dalam  hal  ini  pengadilan  akan  mengabaikan  status  mereka  badan  hukum  dari  perusahaan  tersebut,  lalu  memberikan tanggung  jawab  kepada  pihak  “ organizers ”  dan  “ managers ”  dari  perseroan  tersebut  dengan  mengabaikan  prinsip  tanggung jawab  terbatas  dari  perseroan  sebagai  badan  hukum  yang  digunakan  sebagai  tameng  atau  pelindung  oleh  mereka.  Dalam melakukan  perbuatan  tersebut  bahwa  pengadilan  telah  mengoyak/menyingkapi  tirai/kerudung  perusahaan  ( to  pierce  the corporate veil ). Teori Piercing  The  Corporate  Veil biasanya  akan  timbul  dan  diimplementasikan  ketika  ada  kerugian  atau  tuntutan  hukum dari  pihak  ketiga  terhadap  perseroan  tersebut.  Doktrin Piercing  The  Corporate  Veil memiliki  tujuan  untuk  menghindari perbuatan atau hal – hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang timbul dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang muncul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.
Menurut  Munir  Fuady  beberapa  contoh  fakta  yang  secara  universal  teori Piercing  The Corporate  Veil ini  dapat  diterapkan antara lain sebagai berikut 9 :
1. Permodalan yang tidak layak (terlalu kecil).
2. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi.
3. Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan.
4. Terdapatnya elemen-elemen penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum perseroan.
5. Terjadi transfer modal/asset kepada pemegang saham.
6. Keputusan  diambil  tanpa  memenuhi  formalitas  tertentu.  Misalnya,  tidak  dilakukannya  RUPS  untuk  kegiatan  yang memerlukan RUPS.
7. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan.
8. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi.
9. Tidak  dipenuhinya  formalitas  tentang  pembukuan  dan record  keeping .  Misalnya  terjadi  pencampuradukan  antara  dana milik perseroan dengan dana milik pribadi pemegang saham.
10. Pemilahan badan hukum. Misalnya, untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar karena kemungkinan gugatan dari pihak korban kebakaran, pengusaha taksi membuat perusahaan sendiri-sendiri yang terpisah-pisah untuk setiap taksi yang dimilikinya.
11. Mis-representasi. Misalnya, dibuat kesan kepada kreditor bahwa seolah-olah perusahaan memiliki permodalan yang besar dengan asset yang banyak, mengingat pemegang sahamnya memang memiliki asset yang besar.
12. Perusahaan holding dalam kelompok usaha lebih besar, kecenderungannya untuk dimintakan tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya ketimbang pemegang saham individu dari perusahaan tunggal.
13. Perseroan  tersebut  hanya  sebagai alter  ego (kadang-kadang  disebut  sebagai instrumentally , dummy atau agent )  dari pemegang saham yang bersangkutan.
14. Piercing the corporate veil diterapkan untuk alasan ketertiban umum ( openbareorde ). Misalnya menggunakan perusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas ( improper conduct ).
15. Piercing  the  corporate  veil diterapkan  dalam  kasus-kasus  kuasi  kriminal  ( quasi  criminal ).  Misalnya  jika  perusahaan dipergunakan  sebagai  sarana  untuk  menjual  minuman  keras  atau  untuk  perjudian/lotre.  Kriteria  dasar  dan  universal  agar suatu piercing the corporate veil secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:
a. Terjadinya penipuan;
b. Didapatkan suatu ketidakadilan;
c. Terjadinya suatu penindasan ( oppression );
d. Tidak memenuhi unsur hukum ( illegality );
e. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
f. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya.

## B. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil
Direksi  dan  Komisaris  merupakan  organ  penting  dalam  perseroan  terbatas  selain  RUPS.  Terkait  Direksi,  Pasal  1  angka  5 UUPT  2007  menyatakan,  bahwa:  “Direksi  sebagai  organ  perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.”
Berdasarkan  ketentuan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  92  ayat  1  UUPT  2007  menyatakan,  bahwa  Direksi  memiliki  tugas  utama, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik dan bertanggung jawab ( good faith ),
9 Munir Fuady, 2014, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia , Cetakan ke-4, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 8

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat 2 UUPT 2007 yang menyatakan bahwa: “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Berdasarkan beberapa rumusan dalam UUPT 2007 tersebut, terdapat 2 (dua) kewenangan Direksi, yaitu pengurusan dan perwakilan.
Pengurusan berbicara soal hubungan internal antara pengurus dan orang yang harta berada dalam pengurusan pengurus, maka perwakilan berbicara soal hubungan eksternal, yaitu hubungan antara pengurus dan harta kekayaan yang diurus oleh pengurus tersebut,  dengan  pihak  ketiga,  dengan  siapa  suatu  perbuatan  hukum  dilakukan  oleh  pengurus  dalam  kapasitasnya  sebagai pengurus harta kekayaan milik orang lain 10 . Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi dapat dibedakan ke dalam 11 :
1. Tanggung  jawab  internal  Direksi,  yang  meliputi  tanggung  jawab  Direksi  terhadap  perseroan  dan  pemegang  saham perseroan;
2. Tanggung jawab eksternal Direksi, yang meliputi tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga yang  melakukan hubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.
Pengurusan  perseroan  dengan  itikad  baik  dan  bertanggungjawab  dikenal  dengan fiduciary  duties .  Melalui  prinsip  tersebut, seorang  Direktur  memiliki  hubungan  fidusia  dengan  perseroan,  di  mana  Direktur  tesebut  telah  mengikatkan  diri  dengan  atau kepada  perseroan  untuk  bertindak  dengan  itikad  baik  ( bonafide )  untuk  kemanfaatan  atau  keuntungan  perseroan.  Unsur “kepentingan dan tujuan/usaha perseroan” dan “itikad baik dan penuh tanggung jawab “sebagai bagian integral dari pengurusan perseroan oleh Direksi harus dipenuhi secara kumulatif dan alternatif, artinya harus dipenuhi kedua-duanya. Namun demikian, pada kondisi tertentu Direksi dapat menjalankan pengurusan.
Perseroan  yang  mengalami  kepailitan  harus  ditanggung  oleh  harta  perseroan  sebagai  Debitor  diatur  sebagaimana  diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan menyebutkan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Penguasaan dan pengelolaan harta debitor diambil alih oleh  kurator  sampai  proses  kepailitan  selesai  dilaksanakan.  Penjelasan  Pasal 21  UU  Kepailitan  menjelaskan  bahwa  “Apabila debitor  adalah  Perseroan  Terbatas,  organ  perseroan  tersebut  tetap  berfungsi  dengan  ketentuan  jika  dalam  pelaksanaan  fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator”. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa “Kepailitan hanya berlaku pada harta debitor bukan pada diri debitor. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan” lebih lanjut dijelaskan dalam  Pasal 26 ayat (1)  UU Kepailitan yang  menyebutkan  bahwa  “Apabila  ada  tuntutan  terhadap harta  pailit  dan  berlanjut  kepada  debitor  kemudian  berakibat  pada hukuman terhadap debitor. Penghukuman tersebut tidak berakibat hukum terhadap harta pailit”..
Namun  berdasarkan  prinsip Piercing  the  Corporate  Veil ,  baik  Direksi  maupun  Komisaris  harus  mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita oleh perseroan, apalagi mengakibatkan pailitnya perseroan. Tanggung jawab direksi terhadap kepailitan perseroan dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 UUPT 2007:
Pasal 97:
(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
(3) Setiap  anggota  Direksi  bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian  Perseroan  apabila  yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam  hal  Direksi  terdiri  atas  2  (dua)  anggota  Direksi  atau  lebih,  tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
(5) Anggota  Direksi  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  apabila  dapat membuktikan:
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  tindakan  pengurusan  yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
(6) Atas  nama  Perseroan,  pemegang  saham  yang  mewakili  paling  sedikit  1/10  (satu  persepuluh)  bagian  dari  jumlah  seluruh saham  dengan  hak  suara  dapat  mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Negeri  terhadap  anggota  Direksi  yang  karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
(7) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  mengurangi  hak  anggota  Direksi  lain  dan/atau  anggota  Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.
Setiap  perbuatan  yang  dilakukan  di  luar  ruang  lingkup  tujuan  yang  ditentukan  ( outside  the  scope  of  object  clause )  dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah ultra vires dan batal demi hukum ( null and void ). Jadi, tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan
10 Nur Sa’adah, Tanggung Jawab Pribadi Direksi terhadap Utang Perseroan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 1914 K/Pdt/2009 ), Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 7
11 Hassanain Haykal dan Johannes Ibrahim, Op Cit , hal. 16

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Perseroan,  kapasitas  Perseroan  mengadakan  kontrak  atau  transaksi  maupun  sebagai  donasi,  hanya  sebatas  tujuan  yang ditentukan  dalam  Anggaran  Dasar.  Di  luar  itu,  tidak  dalam  kapasitas  Perseroan.  Oleh  karena  itu,  tindakan  itu  dikategorikan sebagai ultra  vires dan  batal  karena  hukum  ( vernietegheid,  ipso  jure  null  and  void ).  Sehubungan  dengan  itu,  sesuai  dengan doktrin ultra vires 12 :
1. Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang ultra vires
2. Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya ( to enforce and to perform )
3. RUPS tidak dapat mensahkan akan menyetujui tindakan Direksi yang mengandung ultra vires. Pengertian ultra vires dalam Dictionary of English Law Beyond the powers . Jadi, berarti tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha,  adalah  tindakan  di  luar  kekuasaannya  ( beyond  the  power ).  Pengertian  yang hampir sama, dikemukakan dalam Merriam Webster’s Dictionary of Law . Dikatakan, ultra vires berasal dari latin yang berarti: beyond the power or means, beyond the scope or in execess of legal power or authority . Bertitik dari pengertian yang dijelaskan di  atas,  doktrin ultra  vires dihubungkan  dengan  Perseroan  merupakan  permasalahan  yang  menyangkut  dengan  transaksi  atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung ultra vires adalah “batal” ( nullity ) 13 : 1. Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung ultra vires ;
2. Meskipun  pihak  ketiga  melakukan  kontrak  atau  transaksi  dengan  good  faith  hal  itu  belum  mencukupi,  karena  untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yag mengandung ultra vires , semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara  konstruktif  maksud  dan  tujuan  atau  ”kapasitas”  Perseroan  yang  tercantum  dalam  Anggaran  Dasar.  Hal  itu  dapat dilakukannya dalam Daftar Perseroan.
Merujuk  ketentuan  Pasal  97  UUPT  2007,  maka  setiap  anggota  Direksi  bertanggungjawab  atas  kerugian  Perseroan  secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Bentuk tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng. Sedangkan bagi Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila dapat membuktikan:
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  tindakan  pengurusan  yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Adapun  organ  Komisaris  adalah  melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  dan  memberikan  nasihat  kepada Direksi  sesuai  dengan  Pasal  1  butir  6  dan  Pasal  108  ayat  1  UUPT  2007  yang  menyatakan  bahwa  “Dewan  Komisaris  adalah Organ  Perseroan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  serta memberi nasihat kepada Direksi”. Oleh karena itu, wewenang Dewan Komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi  agar  kebijaksanaannya  menjalankan  pengurusan  dan  perwakilan  perseroan  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  dalam mencapai kepentingan dan tujuan persero.
Pasal 117 ayat 1 UUPT 2007 memberikan kesempatan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada  Dewan  Komisaris  untuk  memberikan  persetujuan/bantuan  kepada  direksi  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu untuk  mengefektifkan  pengawasan  terhadap  Direksi.  Apabila  dalam  Anggaran  Dasar  menetapkan  persyaratan  perlunya persetujuan/bantuan  atas  perbuatan  hukum  tersebut,  kemudian  Direksi  melakukan  perbuatan  hukum  tersebut  tanpa persetujuan/bantuan  Dewan  Komisaris,  maka  perbuatan  hukum  tersebut  tetap  mengikat  perseroan  sepanjang  pihak  lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Apabila perbuatan hukum tersebut ternyata merugikan perseroan, maka Direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi.
Pemberian  wewenang  kepada Dewan Komisaris terutama dalam hal  ini Direksi  melakukan perbuatan hukum dengan  pihak ketiga  seperti  melakukan  perjanjian  utang  piutang  dengan  pihak  ketiga  yang  membebankan  aset  perseroan.  Berdasarkan ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar  atau  keputusan  RUPS,  Komisaris  juga  berwenang  untuk  melakukan  tindakan  pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (2) UUPT 2007). Jika fungsi Direksi digantikan oleh Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut, maka semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku juga bagi Komisaris yang melaksanakan fungsi Direksi.
Pasal  114  ayat  1  UUPT  2007  secara  tegas  menentukan  bahwa  Dewan  Komisaris  bertanggung  jawab  atas  pengawasan perseroan.  Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  wajib  dengan  beritikad  baik,  kehatihatian,  dan  bertanggung  jawab  dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah/lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal 114 secara tegas menyatakan:
Pasal 114:
(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
12 M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta, Sinar Grafika, hal 67

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan  dan  pemberian  nasihat  kepada  Direksi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  108  ayat  (1)  untuk  kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(3) Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  ikut  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kerugian  Perseroan  apabila  yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam  hal  Dewan  Komisaris  terdiri  atas  2  (dua)  anggota  Dewan  Komisaris  atau  lebih,  tanggung  jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a) Telah  melakukan  pengawasan  dengan  itikad  baik  dan  kehati-  hatian  untuk  kepentingan  Perseroan  dan  sesuai  dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b) Tidak mempunyai  kepentingan pribadi baik langsung  maupun  tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi  yang mengakibatkan kerugian; dan
c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Atas  nama  Perseroan,  pemegang  saham  yang  mewakili  paling  sedikit  1/10  (satu  persepuluh)  bagian  dari  jumlah  seluruh saham  dengan  hak  suara  dapat  menggugat  anggota  Dewan  Komisaris  yang  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri.
Pada prinsipnya pertanggungjawaban secara pribadi dari Direksi dan Komisaris ketika bertindak di luar maksud dan tujuan perseroan,  khususnya  dalam  Kepailitan  merupakan  salah  satu  bentuk  penegakan  keadilan  dalam  ranah  hukum  privat.  Hal  ini bertujuan  agar  Direksi  dan  Komisaris  dapat  menjalankan  pengurusan  dan  pengawasan  secara  baik,  seksama,  dan  penuh integritas,  sehingga  penyalahgunaan  wewenang  dapat  diminimalisasi.  Di  samping  itu,  dengan  penerapan  prinsip Piercing  the Corporate Veil , perseroan terbatas tidak lagi dijadikan sarana untuk mengeksplorasi kepentingan maupun keuntungan pribadi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Tata Kelola Perusahaan adalah untuk melindungi Pemegang Saham Minoritas  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  organ  perseroan  terbatas  seperti  Direksi  dan  Komisaris,  yang  tidak  sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi yang merupakan salah satu organ dalam perseroan terbatas, yang melakukan semua  kegiatan  perseroan  dan  mewakili  perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Direksi  yang  mewakili kepentingan perseroan terbatas dan menjalankan perseroan terbatas, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan terbatas.  Komisaris  memiliki  tanggung  jawab  atas  kewenanganya  dalam  melakukan  pengawasan  dan  menasehati  Direksi. Komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
2. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil adalah  dengan  bertanggungjawab  atas  kerugian  Perseroan  secara  pribadi  apabila  yang  bersangkutan  salah  atau  lalai dalam  menjalankan  tugasnya,  apalagi  mengakibatkan  pailitnya  perseroan  apabila  terbukti  bertindak  di  luar  maksud  dan tujuan perseroan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Farkhani, 2017, “Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil”, Solo, Iltizam Pustaka Fuady, M, 2008, “Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti Harahap, M. Y, 2009, “Hukum Perseroan Terbatas” Jakarta : Sinar Grafika Shahab,  A.  N.,  Syaifuddin,  M.,  &  Novera,  A,  2018, “ Pertanggungjawaban  Hukum  Pribadi  Pemegang  Saham  dan  Direksi  atas  Kesalahan  Pengurusan  yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit ” , Doctoral Dissertation, Sriwijaya University

## B. Jurnal
Labesi, T. M. (2013). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado . Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1 (4) Sa’adah, N. (2017). Tanggung  Jawab  Pribadi  Direksi  Terhadap  Utang  Perseroan  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  No:  1914  K/Pdt/2009) . Jurnal  Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6(2), 1-18

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas