Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 150-153| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2383.150-153

## TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM PENGANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN
Febriana Samsi Legiman, Luh Putu Sudini, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penerbangan  merupakan  salah  satu  kendaraan  yang  bagian  dari  pengangkutan  yang  mempunyai  kemampuan bergerak dalam cepat waktu dimana mampu mengangkat suatu barang maupun manusia yang berasal dari suatu wilayah  ke  wilayah  lain  dengan  menggunakan  kemampuan  yang  tinggi,  serta  memerlukan  kepentingan keselamatan  dan  keamanan  yang  tinggi  agar  membantu  terciptanya  penyaluran  yang  mantap  dan  kelancaran. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  perdata  atas  keterlambatan  penerbangan  yang merugikan  penumpang  dan  untuk  mengetahui  upaya  hukum  yang  ditempuh  pengguna  jasa  penerbangan  atas kerugian  akibat  keterlambatan  penerbangan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  undang-undang ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan UU. Dalam prakteknya, maskapai penerbangan  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang  apabila  terjadi keterlambatan / keterlambatan pelaksanaan tugas maskapai penerbangan sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan  unsur  kesalahan.  Bentuk  pertanggungjawaban  maskapai  terhadap  kerugian  yang  dialami penumpang  apabila  terjadi  keterlambatan  /  keterlambatan  pelaksanaan  tugas  maskapai  penerbangan  berupa beban tiket pulang pergi, makanan dan minuman serta perpindahan penumpang ke penerbangan berikutnya.
Kata Kunci: Penumpang; Tanggung Jawab; Terlambat

## Abstract
Aviation is a vehicle that is part of transportation that has the ability to move quickly in time, which is able to lift goods and people from one area to other using high capabilities, and requires high safety and security interests in order to help create distribution that is good, steady and smooth. This article aims  to  find  out  the  civil  liability  for  delays  in  flights  that  harming  passengers  and  compensation provided by the carrier to passengers in the event of delay due to default. The type of research used in the  writing  of  this  law  is  normative  research.  The  approach  used  is  the  approach  of  the  Act. In practice, airlines are responsible for any losses suffered by passengers in the event of flight delays / delays in the performance of airline duties in accordance with the principle of responsibility based on the element of  error.  Forms  of airline liability  against  loss suffered  by passengers  in  the  event of a flight delays / delay in the implementation of the duties of airlines are in the form of burdened return ticket, food and beverage and move passengers to the next flight.
Keywords: Passenger; Responsibility; Being Late

## I. PENDAHULUAN
Penerbangan  merupakan  salah  satu  kendaraan  yang  bagian  dari  pengangkutan  yang  mempunyai kemampuan bergerak dalam cepat waktu dimana mampu mengangkat suatu barang maupun manusia yang berasal dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan menggunakan kemampuan yang tinggi, serta memerlukan  kepentingan  keselamatan  dan  keamanan  yang  tinggi  agar  membantu  terciptanya penyaluran  yang mantap dan kelancaran ( Asikin,  2016 ). Ketepatan  jadwal  penerbangan,  saat  pergi atau  tiba  pesawat, sangat  berguna  dari suatu pemiliki penerbangan di dalam memberikan pelayanan kepada penumpang, juga merupakan satu hal yang diimpikan penumpang selain mempertimbangkan kenyamanan,  keselamatan,  penumpang  dalam  perjalanan  kebutuhan  kerja,  hal  ini  dikarenakan  di jaman  yang  maju  ini  menjadi  hal  utama,  dimana  setiap  orang  sangat  menghargai  setiap  waktu.
Sehingga  pemilik  penerbangan,  dituntut  untuk  dapat  melayani  dengan  kualitas  tinggi  ( Putra  & Haspada, 2016 ; Rizki & Samsudin, 2014 ).
Dalam  hal  pengangkutan  jika  tidak  dilaksanakan  maka  wajib  mengembalikan  secara  penuh pembebanan  uang yang  sudah  dibayar  pengirim  kepada pengirim atau kepada yang berhak. Dalam hal ini, perlindungan terhadap penumpang atas kerugiannya yang di lakukan pihak pengangkat udara sangat  penting,  kerugian  penumpang  jasa  angkutan  udara  selaku  penumpang  memiliki  hak  dan maskapai sebagai sebagai pelaku usaha wajib memenuhi keharusan ( Harahap, 2016 ; Hidayat, 2016 ). Secara kenyataan  ada empat hak  penumpang hak untuk mendapat akan keamanan, hak memilih dan hak mendengar, hak memperoleh informasi. Kerugian yang diderita seseorang dapat dibagi atas dua : kerugian  dimana  menimpa  seorang  diri  dan  kerugian  terhadap  harta  seseorang.  Sementara  itu kerugian  harta  seseorang  dapat  berupa  kerugian  nyata  yang  dirasakan  serta  kehilangan  akan keuntungan yang diinginkan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bentuk tanggung jawab  keperdataan  pihak  penyedia  jasa  penerbangan  terhadap  korban  atas  keterlambatan  jadwal penerbangan,  dan  untuk  mengetahui  upaya  hukum  yang  ditempuh  pengguna  jasa  penerbangan  atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  dalam  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  dengan  melakukan pengkajiannnya  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  dari  literatur  dan  merupakan  suatu  proses  untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip dalam hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna bisa menjawab isu yang terdapat di hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan statute  approach artinya  Kajian  ini  hanya  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan,dan  pendekatan conceptual  approach dimana  pendekatan  ini  akan  dapat  mengidentifikasi dan  pada  mengkopsesikan  hukum  sebagai  norma,  kaidah,  peraturan  dimana  yang  berlaku  suatu tempat  tertentu. Dalam  menyusun  penelitian  ini  bahan  hukum  dapat  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan,  yaitu  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sudah  mengikat,  dalam hal  ini  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  pada  pokok  suatu  permasalahan  yang hendak  dibahas.  Kemudian,  bahan  hukum  sekunder  adalah  semua  yang  publikasi  tentang  hukum suatu dokumen yang tidak resmi, yang terdiri atas kepustakaan (library research) seperti buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan dalm hukum termasuk skripsi, tesis, dan  disertasi  hukum,  kamus-  kamus  di  hukum,  jurnal-jurnal  dalam  hukum,komentar-komentar  oleh putusan  hakim.  3.  Sumber  bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  berupa  kamus  bahasa  indonesia, kamus  hukum,  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Penulisan  penelitian  bahan  hukum  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis dengan  kualitif  deskript,  dilakukan  pemaparan  dalam  bentuk  uraian  kata-kata  sebagai  kalimat berdasarkan  pembahasan  sehingga  diperoleh  sebuah  simpulan  yang  bersifat  tepat,  betul,  logis  dan ilmiah sesuai permasalahan yang dibuat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Tanggung  Jawab  Keperdataan  Pihak  Penyedia  Jasa  Penerbangan  terhadap  Korban Atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan
Tanggung  jawab  hukum  dalam  perdata  berupa  tanggung  jawab  yang  disebabkan  oleh pelaksanaan  yang  melanggar  aturan  dan  tanggung  jawab  kelakuan  langgar  janji  yang  berarti  semua kelalaian  penjual  yang  sudah  menyebabkan  kerugian  pada  korban  khususnya,  dapat  bertanggung jawab  atas  kerugian  sebab  ditimbulkannya  ini  ( Basrah,  1974 ).  Dalam  hal  tanggung  jawab  di keperdataan  mengenai  keterlambatan  penumpang  yang  disebabkan  oleh  waktu  penerbangan  yang tertunda  atau  terlambat  dari  waktu  yang  seharusnya  sudah  disetujui  menjadi  tidak  tepat  waktu sehingga  para  penumpang  mengalami  sejumlah  kerugian  yang  disebabkan  tertundanya  penerbangan yang  disebabkan  oleh  berbagai  alasan  baik  yang  disengaja  ataupun  tidak  disengaja  ( Muhammad, 1991 ). Dalam  penerbangan  sering  terjadi  berbagai  macam  penyebab sehingga  terjadinya penundaan penerbangan,  salah  satu  penyebabnya  yaitu  masalah  kerusakan  pada  bagian  pesawat  dan  kemudian masalah  yang  disebabkan  oleh  cuaca  yang  tidak  bersahabat  seperti  banjir,  angin  sehingga  pesawat tidak  memungkinkan  untuk  terbang  pada  tepat  waktu,  adapun  alasan  lainnya  yang  menyebabkan terjadinya ketundaan pada jadwal penerbangan ( Muhammad, 1991 ).
Sebab  dari  keterlambatan  penerbangan  tersebut  banyak  penumpang  yang  merasa dirugikan, dalam  hal  kerugian  ini  banyak  penumpang  yang  masih  belum  mengetahui  aturan  hukum  dalam  hal keterlambatan  penerbangan  yang  mereka  alami. Mengenai  kejadian  yang  berkaitan  dengan keterlambatan  waktu  di  penerbangan  dimana  pengangkut  bertugas  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang dialami sebab keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan  bahwa  keterlambatan  disebabkan  oleh  cuaca,  masalah  teknis,  berarti  pengangkatan harus bertanggung jawab atas terjadinya keterlambatan pada jadwal penerbangan kecuali jika  dalam keterlambatan  penerbangan  tersebut  terjadi  akibat  penyebab  alam  yaitu  cuaca  seperti  banjir,  angin yang kencang dan keadaan teknis dimana adanya keterlambatan pada pengisian bensin pada pesawat atu terjadiya antrian pesawat udara lepas pada landas, turun di pelabuhan udara ( Nasution, 2002 ). Dalam hal ketundaan jika terjadinya ketertundaan yang tidak diketahui apa sebabnya sehingga terjadinya  keterlambatan,  dan  tidak  ada  informasi  dari  pihak  penerbangan  bahwa  penerbangan mengalami  keterlambatan  maka  penumpang  berhak  untuk  mendapat  ganti  rugi  dari  pihak penerbangan  berupa  makananan  dan  minuman  atau  sejumlah  uang  akibat  terjadinya  keterlambatan. Ganti rugi yang wajib diberikan Pemilik Perusahaan Penerbangan akibat keterlambatan penerbangan dapat  berupa:  a)  Ketertundaan  bagian  pertama  berupa  minuman  snack,  b)  Keterlambatan  bagian kedua  berupa  minuman, makanan snack,  c)  Ketertundaan  bagian ketiga berupa minuman,  makanan bukan  snack,  d)  Ketundaan  bagian  keempat  berupa  minuman,  makanan  snack,  makanan  bukan snack,  e)  Ketundaan  bagian  kelima  berupa  ganti  rugi  Rp.  300.000,  f)  Ketundaan  bagian  keenam berupa  usaha  penerbangan  udara  harus  wajib  memindahkan  ke  penerbangan  berikutnya  dan mengembalikan  seluruh  biaya  tiket,  dan  g)  Ketundaan  pada  bagian  kedua  sampai  dengan  bagian kelima,  penumpang  dapat  dialihkan  ke  penerbangan  berikutnya,  ataupun  mengembalikan  uang  tiket ( Miru, 2013 ).

## 2. Upaya  Hukum  yang  Ditempuh  Pengguna  Jasa  Penerbangan  Atas  Kerugian  Akibat Keterlambatan Penerbangan
Mengenai cara yang dapat dilakukan pengguna jasa penerbangan atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan  yaitu  dengan  mengajukan  pada  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  terhadap  jenis  pesawat tersebut,  dimana  setiap  perbuatan  melanggar  hukum  merugikan  orang,  wajib  orang  yang  karena ulahnya  itu  membayar  rugi  ( Nasution,  2002 ).  Gugatan  diajukan  di  Pengadilan  Negeri  tempat dilakukan pada kantor pusat maskapai tersebut berlokasi. Namun sebelum gugatan itu diajukan , ada baiknya  membuat surat  peringatan  tertulis  ataupun  somasi pihak  penerbangan  tersebut.  Jika  somasi tidak  diindahkan,  barulah  gugatan  di  ajukan  terhadap  maskapai  tersebut.  Untuk  dukungan  terhadap gugatan  nantinya  di  Pengadilan,  harus membawa  bukti-bukti  yang  kuat  yang dapat menunjukan benar penumpang pesawat tersebut dan keberangkatan mengalami keterlambatan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap korban  keterlambatan  penerbangan  adanya  rancangan  tanggung  jawab  hukum  patas  tidak  bersalah. Dengan  terjadinya  keterlambatan  pada  jadwal  penerbangan  maka  adanya  pemberian  somasi  yang harus  diberikan  oleh  pihak  penerbangan  terhadap  penumpang  atas  keterlambatan  penerbangan, tergantung  dari  lama  keterlambatan  terjadi.  Memberikan  minuman,  makanani,  hingga  dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikani biaya tiket. Mengenai pemberian ganti rugi perpenumpang  tergantung  kebijakan  yang  telah  ditentukan  oleh  maskapai  penerbangan yang bersangkutan. Kemudian, perlindungan hukum penumpang korban yang dirugikan dari keterlambatan waktu  penerbangan  sesuai  Undang-Undang  Penerbangan  dan  PM  77  Tahun  2011  dapat  dibuktikan dengan tiket penumpang. Tiket penumpang ini sebagai bukti adanya perjanjian antara pengangkut dan penumpang  sehingga  jika  terjadi  bertentangan  dalam  hal  ini  keterlambatan  penerbangan  maka pengangkut wajib untuk mengganti rugi. Namun untuk melindungi penumpang yang dirugikan, dalam Undang-Undang Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011, penumpang berhak untuk melakukan cara jika ternyata maskapai penerbangan tidak mengganti rugi.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  diatas  maka  saran  yang  dapat  disampaikan  adalah  pemimpin perusahaan  sebagai  pembina  yang  mengendalikan,  mengawasi,  mengatur  pada  penerbangan  harus memberikan ketentuan tentang sanksi yang jelas dan tegas terhadap maskapai jika tidak memberikan kompensasi  atau  ganti  rugi  kepada  penumpang  yang  mengalami  keterlambatan  penerbangan. Kemudian,  kepada  maskapai  penerbangan  Indonesia  agar  lebih  memperhatikan  dan  mendepankan penumpang pengguna jasa penerbangan yang digunakan sebagai bentuk komitmen dan melaksanakan tanggung  jawabnya  dengan  baik  sebagai  penyelenggara  apabila  terjadi  hal-hal  yang  menjadi tanggung jawabnya seperti mengalami keterlambatan atau pembatalan penerbangan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin, H. Z. (2016). Hukum Dagang . PT RajaGrafindo Persada. Basrah, H. (1974). Ganti Rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUHPerdata . PT Citra Aditya Bhakti.
Harahap,  R.  Z.  (2016).  Aspek  Hukum  Perlindungan Terhadap  Penumpang  Bus  Dalam  Mewujudkan Perlindungan Konsumen. De Lega Lata , 1 (1), 211–233.
Hidayat,  M.  T.  (2016).  Perlidungan  Hukum  terhadap  Pengguna  Jasa  Angkutan  Udara  dalam Perspektif Peraturan Perundang-Udangan. Al ’ Adl , 8 (3), 1–22.
Miru,  A.  (2013). Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia .  PT RajaGrafindo Persada.
Muhammad, A. (1991). Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara . PT Citra Aditya Bakti . Nasution, A. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen (cet. Kedua). PT Diapit Media.
Putra, R. D., & Haspada, H. D. (2016). Perlindungan Konsumen terhadap Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay). Wacana Paramartha Jurnal Ilmu Hukum , 15 (1), 1–15.
Rizki, Y. S., & Samsudin, R. (2014). Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan Berjadwal di Bandara I Gusti Ngurah-Bali. Warta Penelitian Perhubungan , 26 (6), 333–349.