Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 1 Januari 2019

## REKONTRUKSI  UNDANG-UNDANG  BPJS  DALAM  PERSPEKTIF  PASAL  27 DAN 34 UUD 1945

## Andi Lala
Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS) Balongan Indramayu Email: cirebonkotakip11@gmail.com

## Abstrak
Bentuk  perlindungan  jaminan  kesehatan  dari  pemerintah  untuk  masyarakat  salah satunya  adalah  Jaminan  Sosial.  Setiap  masyarakat  berhak  atas  pelayanan kesehatan  yang  diberikan.  Hak  kesehatan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia diatur dalam undang-undang hak asasi manusia. Secara lebih jelas jaminan sosial dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  bentuk  jaminan  sosial  dari  pemerintah  yang menjamin  warga  masyarakat  dengan  merata  sesuai  dengan  standar  kebutuhan yang  layak.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  penelitian  deskriptif  kaulitatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakan yang  mengkaji  dari  fenomena-fenomena  yang  terjadi  di  lingkungan,  kemudian digabungkan  dengan  kajian  teori-teori  hukum  yang  ada.  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  adalah  lembaga  atau  badan  hukum  yang  telah dibentuk  dalam  rangka  menjalankan  misi  dan  program  jaminan  sosial  kesehatan untuk  masyarakat.  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan.  BPJS adalah gabungan dari badan 4 (empat) badan lainnya yaitu 1) PT JAMSOSTEK, 2) PT  TASPEN,  3)  PT  ASABRI,  dan  4)  PT  ASKES  yang  kemudian  menjadi  satu lembaga.  Pada  program  BPJS  ini  kemudian  dibagi  menjadi  dua  jenis  kelompok yaitu:1)Kelompok  masyarakat  mampu  dan  2)  Kelompok  masyarakat  kurang mampu.
Kata Kunci : Jaminan Sosial, Kesehatan, BPJS

## Pendahuluan
Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah diakui keberadaannya dan menjadi hak  asasi  utama  untuk  dapat  mewujudkan  hak  asasi  lainnya.  Orang  yang  sehat  akan dapat mewujudkan hak asasi manusianya dengan baik dan akan melawan jika hak asasi manusianya  dirampas,  begitu  pula  sebaliknya.  Selain  itu,  kesehatan  juga  merupakan bagian dari kesejahteraan setiap orang. Tidak ada orang yang sejahtera tanpa kesehatan di  dalamnya,  sehingga  orang  yang  sejahtera  dapat  dikatakan  dia  akan  mencapai kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pengertian  dari  hak  kesehatan  merupakan  suatu  hak  pasti  yang  diperoleh seseorang  untuk  dirinya,  hak  ini  melekat  dalam  diri  manusia  karena  dia  dilahirkan sebagai  manusia.  Melainkan,  karena  kelahirannya  bukan  atas  dasar  pemberian  dari orang  atau  suatu  negara.  Oleh  sebab  itu hak  ini menjadi  prerogratif  yang  tidak  bisa  di langgar atau dicabut oleh siapapun.  Sedang  definisi sehat itu sendiri bukan berarti dia hanya  terbebas    dari  penyakit  yang  melanda  saja.  Tetapi  juga  sehat  dari  kehidupan sosial,  jiwa  dan  kesejahteraanya  yang  memungkinkan  bagi  setiap  orang  berhak  untuk hidup  secara  produktif  dan  maksimal.  Hak  atas  mendapatkan  kesehatan  sebenarnya bukan  saja  hanya  diasumsikan  setiap  orang  dituntut  untuk    menjadi  sehat,  lebih  jauh diartikan  bahwa  pemerintah  dan  para  pejabatnya  hendaknya  sudah  memikirkan kebijakan-kebijakan    baru  yang  mengarah  kepada  penyediaan  sarana  dan  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  lengkap  dalam  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  bagi  semua warga negaranya.
Hak kesehatan harus dimiliki oleh setiap orang dengan usaha yang semaksimal mungkin.  Hal  ini  dalam  rangka  mewujudkan  sistem  keadilan  sosial  dalam  masyarakat Indonesia.  Seperti  yang  dituliskan  oleh  Bertens,  keadilan  artinya  adalah  bentuk  sikap dan  perwujudan  atas  apa  yang  menjadi  hak  setiap  orang.  Setiap  masyarakat  berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan mulai dari promotif sampai dengan rehabilitatif sesuai  keadaannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-undang  No.  36  tahun  2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 Undang-undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang  intinya  adalah  penyelenggaraan  kesehatan  harus  adil  dan  merata  dengan pembiayaan  yang  terjangkau  kepada  seluruh  masyarakat.  Lebih  jauh,  Pasal  2  Undang- undang  No.  11  tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  mengatakan  bahwa  asas keadilan  adalah  dalam  proses  pelaksanaan  pemerintah  tentang  pelayanan  kesehatan kepada masyarakat, hendaknya lebih berdasarkan pada asas pemerataan yang adil tanpa ada sikap diskriminatif antara  hak dan kewajiban yang harus dilakukan.
Pelaksanaan  secara  keseluruhan  ini  perlu  kerja  sama  dari  unsur-unsur  dalam sistem  yang  tidak  terlepaskan  satu  sama  lainnya.  Lebih  jauh,  peraturan  perundang- undangan  yang  mendasari  pendirian  dan  penyelenggaraan  laboratorium  klinik  dalam klinik memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi yang baik. Teori keadilan bermartabat penting  diterapkan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera  baik  secara normatif maupun sosiologis.
Pengaturan hak kesehatan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara Indonesia yaitu UUD 1945. Hak kesehatan tertuliskan di dalam Pasal 28H  ayat  (1)  dan  (3)  UUD  1945  yang  berbunyi  bahwa  “Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.”  Lebih  lanjut,  jaminan sosial juga di atur di dalam ayat (3)  yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang bermartabat.”
Hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur di dalam undang- undang  hak  asasi  manusia.  Pengaturan  hak  kesehatan  tercantum  dalam  Pasal  41 Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menuliskan bahwa  setiap  warga  negara  berhak  atas  jaminan  sosial  untuk  hidup  layak  dan perkembangan  pribadi  secara  utuh.  Lebih  jauh  diatur  pula  di  dalam  Pasal  49  ayat  (2) yang  mengatur  penjaminan  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan  wanita  atas  fungsi reproduksi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan atau profesinya. Pasal 62 mengatur mengenai  hak  kesehatan  anak  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak untuk kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  deskrptif  kualitatif. Perreault dan McCarthy (2006: 176) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah satu upaya atau tindakan dalam penelitian untuk terus  menggali informasi yang lebih dalam dan  terbuka  dalam  segala    tanggapan.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  meminta  orang- orang  untuk  mengungkapkan  berbagai  pikiran  mereka  tentang  suatu  topik  tanpa memberi mereka banyak arahan atau pedoman bagaimana harus berkata apa.
Pada penelitian kualitatif seorang peneliti dituntut untuk menggali informasi dan kejadian-kejadian atau fenomena yang terjadi dilapangan dengan tujuan mengumpulkan  data-data  yang  dinginkan.  Dalam  jenis  penelitian  kualitatif  ini    tidak menekankan  pada besarnya populasi atau sample yang diutamakan, bahkan pemilihan samplingnya  sangat  minim  sekali.  Apabila  dalam  proses  pengumpulan  data  sudah dilakukan  sampe  mandalam  dan  sudah  bisa  menjelaskan  fenomena-fenomena  yang
terjadi dilapangan, maka sampling tidak lagi diperlukan. Adapun strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Wawancara dan Dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hak Peserta BPJS Kesehatan
1. Hak-hak Peserta BPJS Kesehatan
Hak  merupakan  suatu  hubungan  diantara  orang-orang  yang  diatur  oleh hukum  dan  atas  nama  pemegang  hak,  oleh  hukum  diberi  kekuasaan  tertentu terhadap  objek  hak.  Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  tiap-tiap  warga  negara mempunyai  hak  yang  sama  atas  pemenuhan  kebutuhan  tanggung  jawab pemerintah  dalam  menjamin  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  warganya  dan juga mencerdaskan kehidupan bangsanya serta melindungi segenap bangsa dan tumpah  darah  tanah  Indonesia  dengan  berdasarkan  prinsip  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai  proses  dalam  memenuhi  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  hal pemenuhan hak warga negaranya  untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat  umum  dalam  bidang  kesehatan.  Kemudian  muncullah  pengaturan atas    hak-hak  yang  diperoleh  anggota  BPJS  kesehatan.  Dalam  Lampiran Peraturan  Pemerintah  Kesehatan  No.  28  tahun  2014  yaitu  berkaitan  dengan Pedoman Pelaksanaan Program JKN Bab III bagian D.
2. Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan Hak Peserta BPJS Kesehatan
Dalam  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  peserta  BPJS  Kesehatan  ada dua  tingkatan  fasilitas  kesehatan  dalam  memperolah  pelayanan  kesehatan tersebut,  dimulai  dari  tingkat  pertama  sampai  dengan  pelayanan  kesehatan  di tingkat  lanjutan  berikut  adalah  jenis  pelayanan  kesehatan  yang  dapat  diterima peserta BPJS kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut.
a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Fasilitas ini meliputi Puskesmas, Klinik, Dokter Prakter Perorangan dan RS  Pratama  merupakan  tujuan  pertama  peserta  ketika mendapatkan  masalah kesehatan.  Sebagai  centra  utama  dalam  proses  pelayanan  jaminan  kesehtan JKN  Dan  FKTP  hendaknya  dapat  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi masyarakat dalam hal melayani dan menjamin kesejahteraannya.
b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
Dalam  Fasilitas  kesehatan  ini,  dijelaskan  bahwa  FKRTL  hendaknya melayani  semua  pasien  rujukan  dari  lemabaga  kesehatan  lainnya.  Jenis  dari macam rujuakn ini ada dua macam yaitu: 1) RS minimal tipe C, dan 2) Klinik utama.
3. Mekanisme Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS
Perkembangan  pembangunan  kesehatan  telah  mengalami  orientasi  baik tata  nilai  maupun  pemikiran  terutama  mengenai  upaya  pemecahan  masalah dibidang  kesehatan.  Penyelenggaraan  pembangunanan  kesehatan  yang  meliputi upaya meningkatkan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara terpadu dan  berkesinambungan  guna  mencapai  derajat  kesehatan  yang  optimal. Tercapainya  kemampuan  hidup  sehat  setiap  penduduk  agar  dapat  mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kesehatan yang optimal merupakan salah  satu  hak  dan  kebutuhan  vital  bahkan  senantiasa  menjadi  dambaan  bagi setiap manusia.
Pelayanan  kesehatan  medis  menjadi  suatu  hal  penting  yang  harus  dijaga, bahkan  seharusnya  untuk  lebih  ditingkatkan  kualitas  dan  standar  pelayanannya sesuai  dengan  standar  prosedur  yang  berlaku.  Dijelaskan  pula  pada  hakikatnya pelayanan  adalah  suatu  upaya  /  tindakan    membantu  orang  lain  dalam menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen.
Kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat dinilai  dari  kemampuan  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dan penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Kemampuan  menyelenggarakan  pelayanan publik secara efisien, efektif dan bertanggungjawab menjadi ukuran kinerja tata pemerintahan  yang  baik.  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  perubahannya  jelas menjamin  hak  warga  negara  untuk  memperoleh  pelayanan  pendidikan  dan kewajiban  Negara  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  serta  menyantuni fakir miskin.
Oleh  karena  itu,  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  ada  prosedur yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  Lampiran  Peraturan  Menteri Nomor  28  tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Jaminan
Kesehatan  Nasional  Bab  IV  bagian  F  mengenai  Tata  cara  mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yaitu:
a. Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1) Setiap  peserta  wajib  sudah  terdaftar  di  FKTP  yang  sudah  bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial.
2) Menunjukan nomor identitas peserta JKN.
3) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP.
4) Peserta  memperoleh  layanan  rawat  inap  dengan  layak,  baik  di  FKTP maupun dirujuk ke FKRTL.
b. Pelayanan  Pada  Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjutan (FKRTL)
1) Anggota  JKN  dapat  menunjukkan  nomor    identitasnya    beserta  surat rujukan. Terkecuali emergency , tidak disertakan dengan surat rujukan.
2) Peserta mendapatkan SEP untuk menerima pelayanan.
3) Peserta  juga  mendapatkan  fasilitas  rawat  jalan  dan  rawat  inap  sesuai dengan indicator medis yang ditetapkan.
4) Jika  peserta  memperoleh    surat  keterangan  langsung  dari  dokter  spesialis dengan  memberikan  surat  keterangan  bahwa  peserta  (pasien)  untuk  rawat jalan  di  FKRTL,  maka  ketika  berkunjung  kembali  ke  peserta  tidak  harus ke  FKTP  terlebih  dahulu,  peserta  hanya  menunjukkan  surat  keterangan dari dokter spesialis tersebut.
5) Jika  peserta  tidak  diberi  surat  keteranga  dari  dokter  spesialis  yang dimaksud, maka pada kunjungan berikutnya peserta harus melewati FKTP terlebih  dahulu.
6) Dalam  pelaksanaan  pelayanan  rehabilitasi  medis  di  FKRTL  dilaksanakan oleh dokter medis spesialis fisik medis.
7) Apabila Rumah Sakit tidak memiliki dokter spesialis rehabilitasi fisik dan medis,  maka  kebijakan  kewenangan  di  tugaskan  kepada  dokter  yang berada  di  dalam  Rumah  Sakit  yang  memang  sudah  lama  bertugas  di  RS tersebut.  Tugas  dan  tanggung  jawab  dari  dokter  spesialis  tersebut  sesuai dengan tugas dan kewenangan yang  sudah ditentukan.
8) Pelayanan Kegawat daruratan ( Emergency ):
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  hukum  menurut  Soerjono Soekanto, antara lain:
a. Faktor Hukumnya Sendiri
Berkaitan dengan hukum, hukum mempunyai  asas keadilan, kepastian dan  kebermanfaatan.  Tiga  faktor  ini  menjadi  dasar  dalam  hukum  berfungsi sebagai  penegak  keadilan.  Dalam  pelaksanaannya  dilapangan  masih  banyak pertentangan antara kepastian dengan pembuktian keadilan. Kepastian hukum ini  bersifat  kongkret  atau  nyata,  sedang  keadilan  hukum  bersifat  abstrak. Sehingga  pada  saat  hakim  menetapkan  keputusannya  dalam  suatu    perkara secara undang-undang dalam penerapannya, maka ada kalanya nilai keadilan yang  diputuskan  tidak  sesuai  dengan  harapan.  Oleh  karenanya  ketika mendapati  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  hukum,  setidaknya penerapan  keadilan  hukum  haruslah  menjadi  perioritas  yang  diutamakan. Karena  hukum  tidak  hanya  terlihat    dari  segi  teks  yang  tertulis  saja, melainkan  masih  banyak  aturan  yang  mengatur  tentang  hukum  yang  hidup dan berkembang di masyarakat. Apabila tujuan hukum hanya sebatas mencari keadilan saja, kesulitannya bahwa keadilan bersifat subjectif, dimana keadilan ini sangat bergantung kepada nilai-nilai intrinsik dari subjek tersebut.
b. Faktor Penegak Hukum
Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum  atau law  enforcement .  Bagian-bagian law enforcement itu  adalah aparatur  penegak  hukum  yang  mampu  memberikan  kepastian,  keadilan  dan kemanfaat  hukum  secara  proporsional.  Dalam  pengertian  luas  apartur penegak hukum ialah berbicara tentang instansi dan juga para penegak hukum (orang) yang menegakkan  hukum. Sedang dalam arti sempit yang dimaksud aparatur  penegak  hukum  yaitu  mulai  dari  pihak  kepolisian,  kehakiman, kejaksaan, dan petugas sipir yang menjaga lembaga kemasyarakatan (LP).
Dalam  menjalankan  tugas  tentunya  para  penegak  hukum,  tidak  bisa sesuka  hati  bebas  tanpa  aturan.  Para  penegak  hukum  harus  mejalankan perannya  sesuai  dengan  etika  hukum  yang  berlaku  dalam  profesinya  seperti harus  memahami  dan  memperhatikan  betul  ketika  mau  mengambil  sebuah
keputusan  moral.  Sebenarnya  dalam  hukum  sendiri  sudah  mempunyai  kode etik  yang  telah  diatur,  namun  kenyataan  dalam  prakteknya  kode  etik  yang telah  disepakati  bersama  itu  banyak  dilanggar  oleh  para  penegak  hukumnya sendiri.  Akibat  dari  semua  perbuatan  pelanggaran  ini  para  penegak  hukum tidak lagi mempunyai etika dan integritas yang diperhitungkan, sehingga pada akhirnya mengurangi rasa kepercayaan dari masyarakat kepada para penegak hukum di negara Indonesia ini.
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum
Secara sederhana dalam fasislitas pendukung dapat dirumuskan sebagai suatu  sarana  yang  digunakan  dalam  pencapaian  sebuah  tujuan  yang diinginkan.  Ruang  lingkup    sarana  pendukung  antara  lain  seperti:  1)  SDM berpendidikan  yang  terampil  dan  berkompeten  2)  Sistem  organisasi  yang baik, 3) Sarana peralatan yang memenuhi, 4) Keuangan yang mencukupi dan sebagainya.
d. Faktor Masyarakat
Penegakan  hukum  berawal  dari  masyarakat  dan  tujuannya  adalah kembali untuk masyarakat.
Berbagai  pengertian  yang  sudah  dijelaskan,  bahwa  permasalahan  itu muncul  disebabkan  kehidupan  masyarakat  yang  beragam.  Sehingga  yang lebih diutamaka semestinya adalah keserasiannya,  tentunya hal ini bertujuan untuk  mendapatkan  titik  temu  yang  sama.  Dengan  adanya  keserasian  nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif  di  Indonesia,  dengan  demikian ketentuan  dalam  pasal  hukum  tertulis  dapat  mencerminkan  nilai-nilai  yang menjadi  dasar  dari  hukum  adat  supaya  hukum  perundang-undangan  tersebut dapat berlaku secara efektif.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  kebijakan  Perlindungan  hukum  bagi  anggota    BPJS  kesehatan  yang  di selenggarakan  di  Rumah  Sakit  dilihat  dari  aspek  aturan  perudang-undangan  anggota BPJS pada umumnya sudah terlindungi dalam hak-haknya sebagai anggota / konsumen
jasa  BPJS  kesehatan.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  ada  beberapa  kekurangan- kekurangan yang dirasakan oleh anggota BPJS, misaalnya ketidakpuasan atas pelayanan di  Rumah  Sakit  yang  seperti  kurangnya  informasi-informasi  yang  disampaikan  oleh pihak Rumah Sakit terkait mengenai BPJS Kesehatan. Hal-hal yang dimaksud tersebut seperti berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit terutama bagi pasien rawat inap. Misalnya informasi tentang jumlah kamar rawat inap yang disediakan dan besaran biaya rawat inap apabila terjadi pergantian atau kenaikan kamar inap.
Langkah  hukum  yang  digunakan  oleh  pihak  BPJS  Kesehatan  dalam  rangka mengupayakan  pemberian  hak  dan  kewajiban  para  anggota  BPJS  Kesehatan  adalalah menempatkan  petugas-petugas  yang  telah  ditunjuk  dari  lemabaga  untuk  menyelsaikan segala  bentuk  permasalahan  yang  ada.  Mulai  dari  prosedur  aturan  bagi  pasien  yang menggunakan  BPJS  sampai  kepada  proses  menaggapi  keluhan-keluhan  pasien  BPJS Kesehatan.  Selain  itu  juga  dari  lembaga  BPJS  Kesehatan  memasang dashboard informasi  mengenai  jumlah  kamar  rawat  inap  yang  tersedia  agar  tidak  terjadi  suatu kesalahpahaman antara pasien BPJS Kesehatan dengan lembaga Rumah Sakit.

## BIBLIOGRAFI
Achmad Ali. 2011. Menguak Tabir Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia.
Bertens. 2016. Etika , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
BPJS  Kesehatan,  Dorong  Optimalisasi  Peran  Faskes  Primer  dalam  Gerakan  Promotif preventif,http://bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/categories/Mjg?keyw ord=&per_page=50, diakses pada 27 Februari 2017.
BPJS Kesehatan, Pedoman. 2014. Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good Governance ) BPJS Kesehatan , Jakarta, Kementerian Kesehatan.
Dedi  Afandi,  2006, Hak  Atas  Kesehatan  dalam  Perspektif  HAM ,  Bagian  Ilmu Kedokteran  Forensik  dan  Medikolegal  Fakultas  Kedokteran,  Pekanbaru: Universitas Riau.
Jajat Sudrajat, Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Kesehatan , Internet Online, http://www.antaranews.com/berita/287778/mewujudkan-hak-asasimanusia-di- bidang-kesehatan, diakses 29 Januari 2015.
Jimly Asshiddiqie. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
Sirajuddin  (dkk).  2012. Hukum  Pelayanan  Publik  Berbasis  Partisipasi  Dan Keterbukaan Informasi , Malang: Setara Press.
Slamet  Sampurno  Soewondo.  2007. Fungsi  Tenaga  Medis  Asing  di  Indonesia  dalam Perspektif Pelayanan Kesehatan , Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 15.
Soerjono  Soekanto.  2008. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Titik  Tri  Wulan  Tutik,  2010, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien ,  Jakarta:  Prestasi Pustaka.