Pemberlakukan    otonomi  daerah  dengan ditetapkannya Undang-Undang no 32 tahun 2004  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh,  sehingga  bisa  meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan  bagi  semua masyarakat di daerah tersebut. Desentralisasi diyakini dapat menjadi salah satu  kebijakan  yang  diharapkan  dapat meningkatkan kemandirian daerah. Dengan diterapkannya desentralisasi, maka pemerintah  daerah  diharapkan  mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya guna membiayai pembangunan.
Mengoptimalkan     pendapatan     asli daerah   bisa   dilakukan   dengan   berbagai cara,  diantaranya  mengidentifikasi  dan menggali  potensi  dan  sumber-sumber  daya yang  dimiliki  daerah,  khususnya  sumber- sumber pendapatan dalam rangka pembiayaan  pembangunan  daerah.  Dengan semakin  besarnya  pelimpahan  wewenang dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  membuat pemerintah  daerah  harus  berupaya  untuk
lebih  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerahnya.
Selain kontribusi dari PAD, sumber  pendapatan  Pemerintahan  daerah juga  diperoleh  dari  Dana  Perimbangan yang juga berkontribusi terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam  Undang-undang  nomor  33  tahun 2004  yang  dimaksudkan  dengan  Dana Perimbangan adalah pendapatan pemerintah  daerah  yang  diterima  dari pemerintah  pusat  dan  diperuntukkan untuk  membiayai  pengeluaran  daerah. Pemberian  dana  perimbangan  kepada pemerintah daerah memperhatikan potensi,  keadaan,  dan  kebutuhan  daerah masing-masing sehingga tercipta pembagian keuangan yang merata, proporsional, efektif, dan efisien.
Provinsi  Riau  sebagai  daerah penghasil migas mendapatkan dana perimbangan  dari  bagi  hasil  migas  yang cukup besar untuk menopang pembangunan  daerah.  Menurunnya  harga minyak  dunia  sejak  periode  2015  telah membawa  dampak  yang  besar  terhadap penurunan  penerimaan  negara  dari  sektor

## Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
AGUS SESWANDI 1 ; ARINI 2 ; SERLY NOVIANTI 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : agusseswandi@unilak.ac.id
Abstract :  This  study  was  to  determine  and  analyze  the  changes  in  the  Balancing  Fund  and Regional  Original  Income  to  the  Financial  Performance  of  the  Riau  Province  Government. Methods of analysis in this study using multiple regression analysis (Multiple Regression). To determine  the  effect  of  changes  in  balancing  funds  and  PAD  with  the  level  of  local government performance, a research hypothesis testing was carried out on the variables with the F test and t test and the coefficient of determination. From the research results, it can be concluded  that  there  is  a  simultaneous  significant  effect  between  the  Regional  Original Income  Variables  and  the  Balancing  Fund  on  the  Regional  Financial  Performance  of  Riau Province. While partially, only Regional Original Income has a significant effect on Regional Financial  Performance,  while  the  Balanced  Fund  Variable  has  no  significant  effect  on  Riau Regional Financial Performance.
Keywords: Balancing  Fund,  Regional  Original  Income,  Financial  Performance Regional government
Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau ( Agus Seswandi; Arini; Serly Novianti )
238
migas.    Hal  ini  juga  berakibat  pada menururnnya penerimaan dana perimbangan  yang  dibagikan  untuk  daerah penghasil,  tentunya  hal  ini  juga  berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD untuk melaksanakan pembangunan.
Analisis      kinerja      pemerintah daerah      dapat      dilihat      dari    kinerja keuangan    suatu daerah.   Salah  satu  cara untuk  menganalisis      kinerja    keuangan suatu    daerah    adalah    dengan  melakukan analisis      rasio      keuangan      dalam Anggaran      Pendapatan        dan      Belanja Daerah  (APBD)    yang    telah    ditetapkan serta    dilaksanakan.      analisis    rasio terhadap    realisasi    APBD  harus  dilakukan untuk  meningkatkan    kualitas  pengelolaan keuangan  daerah,di  samping  meningkatkan kuantitas   pengelolaan   keuangan   daerah, analisis      rasio    terhadap      realisasi  APBD juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk menilai  efektivitas  otonorni  daerah  sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan        bagi      pemerintah        daerah untuk      mengelola  keuangan          daerahnya seharusnya     bisa    meningkatkan   kinerja keuangan   daerah   yang bersangkutan.
Pengukuran          kinerja          keuangan untuk          kepentingan          publik          dapat dijadikan  evaluasi      dan    memulihkan kinerja  dengan  pembanding   skema  kerja dan    pelaksanaannya.  Selain    itu    dapat juga  digunakan   sebagai  tolak ukur  untuk peningkatan    kinerja    khususnya  keuangan pemerintah      daerah    pada    periode berikutnya.      Pengukuran      kinerja    sektor publik  sangatlah      penting      karena bertujuan      untuk    membantu      pemerintah daerah      dalam    menilai  pencapaian    suatu strategi  melalui  alat ukur finansial.
Penelitian  ini  diharapkan  mampu menjadi  masukan  bagi  pemerintah  daerah untuk  menjaga  agar  kinerja  keuangan  tetap stabil  dan  tidak  terlalu  bergantung  pada penerimaan  bagi  hasil  migas  atau  dana perimbangan dari pusat.
Rasdianto (2013:6) mengatakan sistem  akuntansi    keuangan  daerah  adalah sistem  akuntansi  yang  meliputi  proses
pencatatan,  penggolongan,  penafsiran, peringkasan  transaksi  atau    kejadian keuangan    serta  pelaporan    keuangan dalam    rangka  pelaksanaan    Anggaran Pendapatan    Belanja    Daerah    (APBD). Sistem    akuntansi    keuangan    daerah adalah    suatu  susunan  yang  teratur  dari suatu  asas  atau  teori  untuk  proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan,    dan    pelaporan    transaksi ekonomi    dari      entitas      pemerintah. Renyowijoyo  (2011:77)    mengatakan sistem  akuntansi  keuangan  daerah  adalah suatu susunan yang teratur dari  suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan,    dan  pelaporan  transaksi ekonomi  dari  entitas  pemerintah  daerah, pemda  (provinsi,  kabupaten,  kota)  yang disajikan  sebagai  informasi  dalam  rangka pengambilan  keputusan  ekonomi  yang diperlukan      oleh    pihak-pihak      ekstemal entitas      pemerintah      daerah      yang memerlukan  informasi  yang  dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut.
Pengukuran  kinerja  pemerintah adalah  salah  satu  fungsi  manejemen dalam  rangka  mendorong  peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas,  sehingga  dapat  digunakan untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan program pemerintah serta membandingkan  kesesuaian  antara  tujuan dan  implementasinya  (Whitaker).  Hal  ini, sejalan  dengan  pemaparan  Simons  (1995) yang  menyatakan  pengukuran  kinerja merupakan salah satu cara yang digunakan  dalam  menilai  kemajuan  yang telah  dicapai  dibandingkan  dengan  tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Analisis  rasio  digunakan  sebagai salah  satu  indikator  dalam  menganalisis kinerja  keuangan  daerah.  Analisis  rasio yang  digunakan  oleh  sektor  publik  dalam hal  ini  pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah  berbeda  dengan  perhitungan  rasio yang digunakan dalam perusahaan swasta. Indikator kinerja keuangan mencakup dua hal yaitu tujuan yang dapat diukur dengan rasio  dan  peningkatan    disetiap  target
Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau ( Agus Seswandi; Arini; Serly Novianti )
kinerja. Dimana program pemerintah, harus memiliki  tujuan  yang  jelas  dan  juga  target yang  jelas  agar  dapat  diukur  keberhasilan programnya.
Salah  satu  cara  untuk  menganalisis laporan keuangan, adalah dengan menggunakan  analisis  rasio.  Rasio  yang dapat  digunakan  dalam  mengukur  kinerja pemerintah  daerah  diantaranya  adalah sebagai berikut:
Faud      (2016:  13  8)    mengatakan rasio      kemandirian    menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber dana  eksternal.  Semakin  tinggi  rasio kemandirian,  mengandung  arti  bahwa tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah  pusat  dan  provinsi)  semakin rendah  dan  demikian  pula  sebaliknya. Rasio  Kemandirian  juga  menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan  daerah,  semakin  tinggi  rasio kemandirian,  semakin  tinggi  partisipasi masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan retribusi  daerah  akan  menggambarkan tingkat  kesehjateraan  masyarakat  yang tinggi.
Rahardjo      (2011:  170)  mengatakan efektivitas      adalah    tingkat    pencapaian hasil    program  dengan    target    yang ditetapkan,    suatu    hasil    dikatakan    efektif jika    hasil    tersebut    benar•  benar    sesuai dengan    rencana      yang    telah    ditetapkan sebelumnya,      termasuk      ketentuan  yang berlaku.  Efektivitas   berhubungan   dengan derajat  keberhasilan    suatu  operasi   pada sektor      publik        sehingga          suatu kegaiatan        dikatakan          efektif      jika kegiatan      tesebut  mempunyai        pengaruh yang      besar        terhadap        kemampuan menyediakan          pelayanan  masyarakat yang    merupakan    sasaran    yang    telah ditetapkan    sebelumnya.
Faud  (2016:  140)  mengatakan      rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah  daerah    dalam  merealisasikan pendapatan  daerah  yang    direncanakan dibandingkan  dengan  target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil.
Efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh  organisasi  untuk  menghasilkan  satu satuan  output.  Karena  itu  dapat  diukur sebagai  rasio  output  terhadap  input.  Faud (2016: 140) mengatakan efisiensi merupakan  perbandingan  antara  besamya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi pendapatan    yang    diterima.    Untuk    itu, pemerintah    daerah    perlu    menghitung secara  cermat      berapa      besamya      biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan      seluruh  pendapatan  yang diterima  sehingga  dapat  diketahui  apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut    efisien  atau  tidak.  Efisiensi merupakan    suatu  kondisi    atau  keadaan, dimana  penyelesaian  suatu  pekerjaan dilaksanakan  dengan  benar  dan  dengan penuh kemampuan yang dimiliki.
Secara      umum      aktifitas pemerintah    daerah   dapat   dinilai   dari alokasi      belanja      yang  muncul    dalam anggaran,    baik  untuk    belanja    rutin maupun    untuk    belanja    pembangunan. Rasio   ini   menggambarkan    bagaimana pemerintah        daerah      memprioritaskan alokasi  dananya    pada    belanja    rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan      (belanja    modal)  secara optimal.    Semakin    tinggi    persentase dana    yang    dialokasikan     untuk    belanja rutin berarti presentase belanja investasi(belanja    pembangunan)    yang digunakan    untuk  menyediakan      sarana prasaran ekonomi masyarakat cenderung  semakin  kecil. Rasio pertumbuhan ini merupakan      rasio    yang    mengukur seberapa besar      kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan        dan    meningkatkan keberhasilannya        yang    telah    telah dicapai    dari    periode    ke  periode berikutnya.      Dengan    diketahuinya pertumbuhan      untuk  masing-masing komponen    sumber    pendapatan      dan pengeluaran,    dapat    digunakan    untuk
Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau ( Agus Seswandi; Arini; Serly Novianti )

## 240
mengetahui    potensi    mana  yang  perlu mendapat  perhatian.
Pendapatan  asli  daerah  merupakan semua  potensi  sumber  daya  ekonomi  asli daerah  yang  dapat  dijadikan  penerimaan daerah.  Pasal  157  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah memaparkan  bahwa  PAD  dapat  dibagi menjadi empat kelompok, yaitu : 1. Pajak daerah,    yaitu    pungutan    yang    dilakukan oleh    pemerintah    daerah    berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah.  Pungutan  ini  berlaku  untuk  wajib pajak  seperti  orang  atau  badan  usaha  dan benda  bergerak/tidak  bergerak,  seperti perhotelan,  rumah  makan,  pajak  hiburan, pajak reklame; 2. Hasil retribusi daerah, yaitu  pungutan  langsung  yang  dikenakan atas  pemakaian  suatu  jasa/fasilitas  umum milik  daerah  seperti  retribusi  Kebersihan, pemakaman, pengolahan limbah; 3. Hasil pengelolaan    kekayaan    daerah    yang dipisahkan,    yaitu    pendapatan    daerah yang  berasal      dari      perusahaan      milik daerah/BUMD,      bagian      laba      BUMN, bagian      laba  perusahaan  milik  swasta; 4.Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan  daerah  yang  dihasilkan  dari penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, dll.
Dana Perimbangan adalah
pemberian  dana  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan    pembangunan    daerah  agar desentralisasi    dapat    tercapai.    Tujuan diberikannya  dana  perimbangan  adalah:  1. Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan.  2.  Sebagai  upaya  untuk melakukan  efisiensi  biaya  otonomi  daerah. Pembagian  dana  perimbangan  yang  tidak merata, dapat berdampak pada ketergatungan  pemerintah  daerah  kepada pemerintah pusat, yang sebeneranya peruntukan dana perimbangan hanya sebagai stimulus  untuk  meningkatkan sumber PAD.
Berdasarkan  Undang  undang  no  33 tahun  2004;  Dana  perimbangan  dibagi menjadi,  (1)  Dana  Bagi  Hasil,  (2)  Dana
Alokasi  Umum,  dan  (3)  Dana  Alokasi Khusus.
Dana  Bagi  Hasil  terdiri  dari  Bagi Hasil  Pajak  dan  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak (SDA)  Dana  bagi  hasil  pajak  bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan  Bangunan  (PBB),  serta  Bagian Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB).  Sedangkan,  Dana  Bagi  Hasil Bukan  Pajak  terdiri  dari  minyak  bumi, gas    alam,    pertambangan    umum, kehutanan,  dan perikanan.
Dana  alokasi  umum  yaitu  dana yang  diterima  dari  pemerintah  pusat  yang ditujukan  untuk  membiayai  pengeluaran agar  tercapai  pemerataan  pembangunan. Besarnya  Dana  alokasi  khusus  untuk propinsi  dan  kabupaten/kota  adalah  10% dan 90% dari Dana alokasi khusus.
Pengertian DAK dalam UU No. 33 Tahun  2004  yaitu  dana  APBN  yang diperuntukan membiayai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus tersebut contohnya kebutuhan tak terduga.

## METODE
Metoda  Analisis  dalam    penelitian ini menggunakan  analisis regresi berganda (Multiple  Regression) .  Untuk  mengetahui pengaruh perubahan dana perimbangan dan PAD  dengan  tingkat  kinerja  pemerintah daerah    maka    dilakukan    pengujian pengujian    hipotesis    penelitian    terhadap variabel-variabel dengan uji F dan Uji t dan koefisien Determinasi.

## HASIL
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pendapatan  asli  Daerah  merupakan potensi daya ekonomi daerah yang diperoleh  dari  beberapa  sumber  seperti  : Pajak  daerah,  Retribusi  daerah,  Hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan  lain  lain  yang  di  anggap  sah. Berikut disajikan perkembangan Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Riau dalam  periode  tahun  2012  hingga  2018 bahwa  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah dari  tahun  ke  tahun  mengalami  kenaikan. Pencapaian  realisasi  yang  terendah  terlihat
Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau ( Agus Seswandi; Arini; Serly Novianti )
pada  tahun  2012  dengan  angka  realisasi sebesar  55,79  persen  dari  target  yang  sudah di  tetapkan.  Pada  tahun  2015  terjadi peningkatan yang signifikan terhadap realisasi  PAD  menjadi  95,09  persen  dari target  yang  telah  di  tepakan,  kemudian  pada tahun  2018  terlihat  bahwa  pencapaian  target telah  melampui    angka  seratus  persen.      Hal ini  menggambarkan  bahwa  daerah  Provinsi Riau mengalami peningkatan dalam pengelolaan  sumber  daya  daerah,  yang  di tandai dengan semakin meningkatnya pencapaian  target  PAD  yang  telah  di tetapkan.
Dana  perimbangan  di  distribusikan oleh  Pemerintah  pusat  kepada  daerah terutama  sekali  ditujukan  sebagai  upaya untuk pemerataan pembangunan dan membantu  daerah  dalam  pembiayaan  dalam rangka otonomi daerah dan diharapkan dapat sebagai  sumber  stimulus  bagi  peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ditampilkan Realisasi  Dana  perimbangan  daerah  Provinsi Riau  periode  2012  hingga  2018.  Bahwa secara  umum  terdapat  kenaikan  dana perimbangan  dari  pusat  kepada  daerah, walapun  pada  tahun  2015  mengalami penurunan  sebesar  29,95  persen  dari  tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi dana perimbangan  paling  tinggi  terjadi  pada periode  tahu  2015-  2016  yaitu  meningkat sebesar  50,06  persen.  Sedangkan  pada  tahun tahun  berikutnya  kenaikan  alokasi  dana perimbangan  dari  pusat  selalu  mengalami penurunan.  Kondisi ini tentunya mengurangi sumber  pendapatan  daerah  dalam  menutupi biaya pembangunan di daerah dan berpotensi dapat  menekan  laju  pertumbuhan  ekonomi daerah.
Sumber  pendapatan  dana  bagi  hasil bagi  daerah  juga  diperoleh  dari  Bagi  hasil pajak  dan  Bukan  pajak  yang  diperoleh  dari pengelolaan  sumber  daya  alam  di  daerah, yaitu  dari  Pajak  Penghasilan  (Pph),  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  bangunan (BPHTB).  Sedangkan  dari  bagi  hasil  bukan pajak  bersumber  dari  Minyak  Bumi,  gas alam,  pertambangan  umum,  kehutanan  dan sumber  daya  perikanan.  terlihat  sumber
pendapatan  daerah  dari  Bagi  Hasil  Pajak secara  umum  mengalami  peningkatan, walaupun  kenaikan  berfluktuasi  daritahun ke  tahun.  Terlihat  pada  tahun  2014  justru mengalmi  penurunan  sebesar  14,97  persen dari penerimnaan pajak dari tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan penerimaan bagi hasil Pajak ini juga terjadi di  tahun  2017  sebesar  13,49  persen.  Pada tahun  2018  sumber  pendapatan  daerah  dari bagi  hasil  pajak  mengalami  kenaikan  yang cukup signifikan sebesar 46,54 persen.
Sementara sumber pendapatan daerah  dari  bagi  Hasil  Bukan  Pajak  secara umum mengalami pertumbuhan yang selalu menurun  yang  terbesar  penurunan  yang terjadi  pada  tahun  2015  dan  2016.  Namun pada  tahun  2018  kembali  mengalami kenaikan, namun nominal pendapatan yang di  terima  dari  sumber  ini  lebih  rendah dibandingkan  pada  periode  2012  hingga 2015.  Kondisi  ini  terjadi  disebabkan  oleh karena  terjadinya  penurunan  harga  minyak dunia,  yang  berimbas  pada  penurunan pendapatan dari sektor migas.
Dana  Alokasi  Umum  ditujukan untuk  membantu  pembiayaan  pengeluaran daerah dari pusat dalam rangka pemerataan pembangunan.  Sementara  Dana  Alokasi Khusus  diperuntukkan  untuk  membiayai kebutuhan khusus yang merupakan kebutuhan  yang  tidak  terduga.  terjadi fluktuasi  terhadap  pertumbuhan  DAU daerah  Provinsi  Riau  sepanjang  2012 hingga  2018.  Namun  begitu  besarannya terliaht mengalami peningkatan pada periode pengamatan. Berbeda dengan Dana Alokasi Khusus hingga tahun 2016 mengalami  pertumbuhan  yang  spektakuler, namun  pada  tahun  berikutnya  2018    hanya bertumbuh sebesar 7,51 persen saja.
Kinerja keuangan daerah menggambarkan keberhasilan daerah dalam mengelola  sumber  daya  daerahnya.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  kemampuan pemerintahan daerah dalam mencapai target penerimaan  dari  Pendapatan  asli  Daerah. terlihat terjadinya peningkatan yang signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan daerah  Provinsi  Riau  berdasarkan  Ratio
Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau ( Agus Seswandi; Arini; Serly Novianti )

## 242
Efektivitas  Daerah  pda  periode  2012  hingga 2018.  Walapun  Ratio  Efektivitas  baru mencapai  seratus  persen  pada  tahun  2018  di akhir tahun pengamatan.
Hasil  pengujian  data  yang  disajikan pada  tabel  di  atas    menunjukkan  bahwa Varian  Inflation  Factor (VIF)  pada  masing- masing  variabel  independen  tidak  ada satupun  yang  memiliki  nilai  VIF  ≥  10.  Nilai VIF  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar 1,262,    dan  Dana  Perimbangan  (DP)  sebesar 1,365.  Selain  dilihat  dari  nilai  VIF,  untuk mengetahui    ada    tidaknya    korelasi    antar variabel    independen    dapat    dilihat    dari nilai tolerance .    Pada    tabel    dapat    dilihat bahwa    nilai  tolerance  masing-masing variabel  tidak  ada  yang  memiliki  nilai tolerance  ≤  0,10.  Pendapatan  Asli  Daerah (X1)  sebesar  0,812,  dan  Dana  Perimbangan (X2)  sebesar  0,771.  Dari  perhitungan tersebut,  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi multikolinearitas  diantara  variabel-variabel independen dalam penelitian ini.
Nilai DW 2,246 lebih besar dari batas (du)  1,6739  dan  kurang  dari  4  –  du  (4  – 1,6739  =  2,3261),  maka  H0  diterima  yang menyatakan  bahwa  tidak ada  korelasi  positif atau  negatif  sesuai  dengan    tabel    keputusan du  <  d  <  4  –  du  atau  1,6739  <  2,246  < 2,3261    sehingga    dapat  disimpulkan  model regresi linear dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas  yang  ditampilkan  pada tabel  4.10,  dapat  dilihat  bahwa  nilai signifikan  pada  masing-masing  variabel memiliki  nilai  yaitu    PAD  (X1)  sebesar 0,261,  dan  Dana  Perimbangan  (X2)  sebesar 0,440,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi heteroskedastisitas.
Berikut  merupakan  hasil  Analisis Regressi  Linier  Berganda    pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  (DP) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (KKD) Tabel 1: Analisis Regresi Berganda
Sumber : Data Olahan 2020
Berdasarkan    hasil    analisis    regresi
linier  berganda  yang  di  sajikan  pada  table, maka  diperoleh  persamaan  regresi  linier berganda sebagai berikut :
KKD = -24,007 + 3,729 PAD – 3,526 DP + e
Keterangan: KKD  = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah PAD   = Pendapatan Asli Daerah DP = Dana Perimbangan e = error a = Konstanta
b1,2,3  = koefisien regresi
Penjelasan  dari  persamaan  regresi linier berganda adalah sebagai berikut :
1. Diketahui  bahwa  nilai  konstanta  sebesar  - 24,007.  Besaran  nilai  tersebut  berarti  jika variabel-  variabel  independen  diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka variabel dependen  yaitu  kinerja  keuangan  pemerintah daerah sebesar -24,007.
2. Nilai  koefisien  regresi  variabel  Pendapatan asli daerah (PAD)  sebesar 3,729. Artinya jika variabel Pendapatan asli daerah (PAD)   naik 1  satuan  dan  variabel  lain  diasumsikan konstan, maka  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  akan  mengalami  kenaikan  sebesar 3,729 satuan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan  (DP)    sebesar -3 ,526.  Artinya jika  variabel  Dana  Perimbangan  (DP)  naik  1 satuan dan variabel lain diasumsikan konstan, maka Kinerja Keuangan Daerah (KKD) akan mengalami penurunan sebesar 3,526 satuan.
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini dilakukan dengan uji statistik t, uji statistik f  dan  koefisien  determinasi.  Berikut  hasil pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  dengan IBM SPSS Statistics 21
Pengaruh  Parsial  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Kinerja Keuangan Hasil  uji  hipotesis  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) menggunakan tingkat signifikansi α = 5% diperoleh p-value sebesar 0,010  dimana  lebih  kecil  dari  α  0,05  yang berarti  hipotesis  pertama  (H1)  diterima. Artinya  ada  pengaruh  antara  variabel Pendapatan  Ali  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Pengujian  pengaruh  Dana  Perimbangan terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
Hasil    uji    hipotesis    variabel    Dana Perimbangan    menggunakan    tingkat signifikansi    α    =    5%  diperoleh p-value
Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau ( Agus Seswandi; Arini; Serly Novianti )
243
sebesar  0,482  dimana  lebih  besar  dari  α  0,05 yang  berarti  hipotesis  kedua  (H0)  diterima. Artinya  tidak  terdapat    pengaruh  antara variabel  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil    uji    hipotesis    variabel Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Perimbangan menggunakan tingkat signifikansi  α  =  5% diperoleh p-value sebesar 0,020  dimana  lebih  kecil  dari  α  0,05  yang berarti  hipotesis  Null  (H0)  ditolak.  Artinya terdapat    pengaruh  secara  simultan  antara variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana  Perimbangan  (DP)  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan    tabel    menunjukkan bahwa    nilai Adjusted    R-Square sebesar 0,859    atau  85,9%.    Maka    dapat    diambil kesimpulkan    bahwa    Variasi  naik  turunnya Kinerja Keuangan Daerah (KKD) sebesar 85,9 persen  di  pengaruhi  oleh  Pendapatan    Asli Daerah    dan    Dana    Perimbangan,  sementara sebesar  14,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  PAD  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan komponen  utama  dari  penerimaan  daerah akan  sangat  menentukan  besaran  alokasi pembelanjaan  daerah.  Nilai  koefisien  regresi PAD  bernilai  positif  ini  dapat  diartikan bahwa  dengan  adanya  peningkatan  PAD dapat  meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau.
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan  yang  berasal  dari  potensi  asli daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang  dapat  dikenakan  kepada  setiap  wajib pajak.
Peningkatan PAD
akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan  pemerintah  Daerah.  Hal  ini  dapat terjadi  karena  Pemerintah  Kabupaten  dan kota di Provinsi Riau  menekankan hasil atas PAD  mereka  berasal  dari  berbagai  sumber yang  dikelola  oleh  daerah  dalam  bentuk penerimaan  pajak,  retribusi  dan  penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang- Undang.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian  Putri  Puspita  (2018),  Julitawati dkk.  (2012)  dan  Wenny  (2012)  yang menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pengaruh  Dana  Perimbangan  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Dana Perimbangan sebagai komponen  utama  dari  penerimaan  daerah akan  sangat  menentukan  besaran  alokasi belanja.  Nilai  koefisien  regresi  Dana Perimbangan  bernilai  negatif  ini  dapat diartikan bahwa kenaikan Dana Perimbangan    mengurangi  jumlah  dana yang  dapat  dialokasikan  untuk  membiayai proyek atau kegiatan Pemerintah Daerah.
Dalam  penelitian  ini  tidak  terdapat pengaruh  secara  signifikan  secara  parsial Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,
menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  di Riau sudah mulai mampu mengelola secara maksimal  dana  yang  berasal  dari  sumber daya daerah
Hasil  penelitian  ini  mempunyai kesimpulan  yang  berbeda  dengan  hasil penelitian  Putri  (2018),  Cinthya  (2012) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Jawa  Barat.  Cinthya  (2012)  yang menyatakan  bahwa  Dana  Perimbangan berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bantul. Dalam  kata  lain  pemerintah  daerah  masih dapat  mengoptimalkan  penerimaan  yang bersumber dari Dana Perimbangan.
Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Riau.
Dari hasil pengujian Simultan terdapat    pengaruh  secara  bersama-sama antara  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  (DP) terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  baik Pendapatan  Asli  daerah  maupun  Dana Perimbangan  dapat  menentukan  terhadap naik turunnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.  Dana  perimbangan  sebgai  bagi
Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau ( Agus Seswandi; Arini; Serly Novianti )

## 244
hasil  dari  sumberdaya  migas  di  daerah merupakan  sumber  dana  yang  sangat membantu  anggaran  pemerintahan  daerah dalam pembangunan, begitu pula pendapatan asli  daerah  yang  dapat  merupakan  sumber potensil  apabila  sumberdaya  daerah  dapat  di kelola secara optimal.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan  sebagai  berikut  :  Terdapat pengaruh signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah yang  memberi  makna  bahwa  perubahan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  akan membawa pengaruh positif terhadap perbaikan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah daerah  Riau;  Variabel  Dana  Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja  Keuangan  daerah  yang  memberi makna bahwa daerah sudah dapat mengelola sumber-sumber  pendapatan  di  daerah  dan tidak  terlalu  bergantung  kepada  Dana Alokasi  dari  Pusat;  Secara  simultan  variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan
terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah daerah Riau

## DAFTAR RUJUKAN
,UU  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara
,UU  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara
,UU  No  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Faud    Ramli    Muhammad,      2016, Analisis Laporan    Keuangan      Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia.   Bogor. Fidelius,   2013,
Rasdianto    Erlina,  2013, Akuntansi Keuangan    Daerah    Berbasis Akrual. Salemba    Empat.  Jakarta.
Renyowijoyo    Maindro,    2011, Akuntansi Sektor Publik, Organisasi    Nonlaba. Mitra
Wacana Media. Jakarta. Rondonuwu    Ritno,   2015. Rahardjo Adisasmita, 2011, Pengelolaan      Pendapatan      dan Anggaran Daerah, CetakanPertama.      Graha    Ilmu. Yogyakarta. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. 2002. Otonomi dan
Manajemen  Keuangan  Daerah.
Yogyakarta: Andi
Halim,  Abdul.  2008.  Akuntansi  Keuangan Daerah,  Akuntansi  Sektor  Publik.
Jakarta: Salemba Empat.
Mahsun,  M.  2006.  Pengukuran  Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Sugiyono. 2012. Metode penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta
Bastian,  Indra.  2010.  Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Pengantar.  Jakarta:
Erlangga
Mariani,    Lidia.    2013.    Analisis    Kinerja Keuangan    Pemerintah    Daerah Sesudah    Pemekaran  Daerah. Artikel  Ilmiah  Program  Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Padang
Damanhuri,  Zulkifly  Prabowo.  ...  Analisa
Kinerja Keuangan Pemerintah Kota  di  Jawa  Timur  Tahun Anggaran 2007-2011. Jurnal
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Bisma    dan    Susanto.    2010.    Evaluasi Kinerja    Keuangan    Daerah Pemerintah    Provinsi    Nusa Tenggara  Barat  Tahun  Anggaran 2003-2007.  GaneÇ  Swara,  Vol.  4, No.3, Desember 2010.