## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 29 No. 1, 2021
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Pertanggungjawaban  Pidana  Notaris  atas  Akta  yang Mengandung Muatan Pemalsuan

## Winyharti Ishak, Muhammad Said Karim, Nur Azisa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: winiishak@gmail.com

## Abstract:
This  study  aims  to  determine  the  criminal  liability  for  a  deed  containing  forgery  in  its  issuance.  This research is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the criminal liability against a notary if there is an error in the deed he made must meet the elements of  committing  a  crime,  have  the  ability  to  be  responsible,  intentionally  or  negligently,  and  there  is  no excuse  for  forgiveness.  However,  sentencing  a  Notary  based  on  Article  266  paragraph  (1)  of  the Indonesian  Criminal  Code  is  inappropriate  because  the  elements  of  these  articles  are  not  fulfilled.  The elements of a criminal act are difficult to prove when associated with a notary's function and authority, and mistakes in applying the law will criminalize the notary's duties.
Keywords: Deed; Notary Public; Responsible; Sentencing; Counterfeit

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  pidana  notaris  atas  akta  yang mengandung muatan pemalsuan dalam penerbitannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap notaris jika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya harus memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Menjatuhkan hukuman  terhadap  seorang  Notaris  yang  membuat  akta  berdasarkan  Pasal  266  ayat  (1)  KUHP, merupakan  hal  yang  tidak  tepat,  karena  unsur-unsur  dari  pasal-pasal  tersebut  tidak  terpenuhi  dan unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris, dan kekeliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap tugas notaris.
Kata Kunci: Akta; Notaris; Tanggung Jawab; Pemidanaan; Pemalsuan

## 1. Pendahuluan
Jaminan  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  dalam  masyarakat mensyaratkan  adanya  tulisan  sebagai  wujud  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan hukum  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian.  Salah  satu  tulisan  yang  mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan penuh adalah akta notaris. 1 Notaris selaku pejabat
1 Putu Vera Purnama, I Ketut Mertha, dan I Gede Artha. 2015. "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan  Akta  Berdasarkan  Pemalsuan  Surat  Oleh  Para  Pihak." Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum Kenotariatan, Vol. 2, No. 1: 161-172.
umum  dituntut  untuk  bekerja  secara  professional  dengan  menguasai  seluk-beluk profesinya  menjalankan  tugasnya. 2 Sebagai  pejabat  umum  yang  tugasnya  melayani masyarakat  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  bagi  pembangunan  hukum nasional dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. 3
Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa  ini  tentunya  makin  luas  dan  makin  berkembang,  sebab  kelancaran  dan kepastian  hukum  segenap  usaha  yang  dijalankan  oleh  segenap  pihak  makin  banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan  oleh  Notaris. 4 Pemerintah  (yang  memberikan  sebagian  wewenangnya kepada  Notaris)  dan  masyarakat  tentunya  mempunyai  harapan  agar  pelayanan  jasa yang  diberikan  oleh  Notaris  benar-benar  memiliki  nilai  dan  bobot  yang  dapat diandalkan. 5
Dalam perkembangannya, profesi Notaris sering menjadi sorotan masyarakat, hal ini karena  sering  terdengar  adanya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan dalam UUJN maupun terhadap etika profesi notaris (Kode Etik Notaris) dan juga  peraturan  perundang-undangan  lainnya. 6 Seperti  contoh  kasus  yang  terjadi  di Kota  Palu,  salah  satu  notaris  yang  mempunyai  wilayah  kerja  di  Kota  Palu,  Notaris Adnan  Umar  Adnan  yang  dituding  memberikan  keterangan  palsu  pada  akta  hibah dan  oleh  penyidik  dipersangkakan  dengan  Pasal  263  dan  264  KUHP  setelah dilaporkan  oleh  Mubin  Rajadewa.  Contoh  kasus  lainnya,  terjadi  pada  notaris  Puji Sunanto  yang  berkedudukan  di  Kota  Pekanbaru.  Notaris  Puji  Sunanto  ditetapkan sebagai tersangka terkait pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) setelah dilaporkan kliennya Marizon  dan  Nurbaina  karena  merasa  dirugikan  atas  beralihnya  kepemilikan  Hak Milik atas Sertifikat Tanah kepada pihak lain. Pada proses penyelidikan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik membuktikan bahwa tanda tangan Marizon dan  Nurbaina  didalam  AJB  adalah  Non  Identik,  sehingga  perbuatan  tersebut digolongkan  sebagai  perbuatan  membuat  surat  palsu  serta  memalsukan  Akta Autentik.
Pada  tataran  normatif,  UUJN  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  perlindungan hukum  bagi  notaris  dalam  proses  pemeriksaan  terkait  pemalsuan  akta,  seharusnya ketika  notaris  diperiksa  dalam  perkara  pidana  berdasarkan  pada  Pasal  66A  ayat  (1) UUJN  dimana  tercantum  bahwa  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik, penuntut  umum  atau  hakim  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris berwenang:
a. Mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris
Substansi  Pasal  66A  UUJN  imperatif  dilakukan  oleh  penyidik,  penuntut  umum  atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan sesuai
2 Liliana Tedjosaputro, 2003. Etika Profesi dan Profesi Hukum , Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 93
3 Shidarta,  2006. Moralitas  Profesi  Hukum:  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berpikir ,  Bandung:  PT.  Refika Aditama, hlm. 6
4 Kartini  Siahaan.  2019.  "Kedudukan  Hukum  Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Tindak  Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana." Recital Review UNJA , Vol. 1, No. 2: 72-88.
5 Suhrawardi K. Lubis, 2019. Etika Profesi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35
6 Ibid , hlm. 36
dengan  kewenangan  notaris  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  15  UUJN.  Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana.
Oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta autentik tersebut. Pasal Pidana  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penuntutan  pidana  terhadap  para pihak tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Lamintang P.A.F secara panjang lebar menjelaskan bahwa:
Notaris  yang  membuat  akta  otentik  sebagaimana  dimaksud  diatas  meskipun  ia  tidak terlibat  dalam  pemalsuan  keterangan  dalam  akta  otentik  tersebut  dapat  saja  dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik polri dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut bila dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian ternyata didapati bukti permulaan  yang  cukup  atas  keterlibatan  notaris  dalam  memasukkan  keterangan  palsu dalam  akta  otentik  yang  dibuatnya  tersebut,  maka  tidak  tertutup  kemungkinan  notaris tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka bukti permulaan yang cukup. 7
Berdasarkan  konstruksi  hukum  tersebut,  kedua  poin  di  atas,  merupakan  dasar perbuatan pidana yang mengakibatkan seorang notaris dapat dipanggil penyidik Polri yang masing-masing berdiri sendiri dan bukan merupakan syarat kumulatif. Dengan sadar  atau  sengaja  memasukkan  keterangan  dalam  akta  autentik  merupakan  suatu perbuatan  Pidana  yang  disebut  dengan dolus (kesengajaan),  sedangkan  karena kelalaian  atau  kecerobohannya    yang    membuat  masuknya  keterangan  palsu  dalam akta  autentik  merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang  disebut  dengan culpa (kelalaian). 8
Untuk  itu,  Penyidik  yang  melakukan  pemanggilan  langsung  terhadap  Notaris  tanpa memperoleh  ijin  terlebih  dahulu  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris,  merupakan  suatu tindakan  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang,  karena  tidak  sesuai  dengan prosedur  hukum  yang  berlaku.  Fenomena  ini  memerlukan  suatu  kajian  ilmiah  yang khusus menelaah pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris jika terjadi kesalahan pada Akta yang dibuatnya sebagai fokus dan isu utama penelitian.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach), pendekatan  kasus (case  approach),  dan pendekatan  konseptual (conceptual  approach). 9 Pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  studi  literatur  yang dilakukan  untuk  mendapatkan  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder.  Bahan hukum  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  selanjutnya diuraikan secara deskriptif. 10
7 P.A.F  Lamintang,  1991. Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Membahayakan  Kepercayaan  Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan , Bandung: Mandar Maju, hlm. 83
8 Muhadar.,  Abdullah,  E.,  &  Thamrin,  H.  2010. Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan Pidana. Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm 47 9 Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 93. 10 Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel. Yogyakarta:  Mirra Buana Media, hlm 163-164

## 3. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Pembagian Harta
Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila  tidak  melakukan  perbuatan  pidana  dan  perbuatan  pidana  tersebut  haruslah melawan  hukum.  Unsur  perbuatan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  pokok pertanggungjawaban pidana. 11 Hukum pidana menghendaki perbuatan yang konkret atau  perbuatan  yang  tampak,  artinya  hukum  menghendaki  perbuatan  yang  tampak kelaur,  karena  didalam  hukum  tidak  dapat  dipidana  seseorang  karena  atas  dasar keadaaan  batin  seseorang,  hal  ini  asas cogitationis  poenam  nemo  patitur ,  tidak  seorang pun dipidana atas yang ada dalam fikirannya saja. 12
Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materil  dalam  akta  yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung jawab  notaris  secara  pidana  dikenakan  apabila  notaris  melakukan  perbuatan  pidana. Sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan notaris. Artinya, dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  hal  itu,  yaitu  UUJN.  Jika  seluruh prosedur  telah  dipenuhi  dan  tidak  ada  alasan  untuk  notaris  berbuat  dengan  sengaja melawan  hukum  berkaitan  dengan  akta  tersebut  maka  notaris  tidak  dapat  dikenai sanksi pidana.
Pada praktiknya, seorang notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan  mungkin  saja  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila  memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan  ( dolus )  atau  kealpaan  ( culpa )  dan  tidak  adanya  alasan  penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
Dalam  kaitannya  dengan  kasus  yang  melibatkan  Notaris  Adnad  Umar  Adnan, penerapan norma seringkali diterapkan secara tidak tepat. Notaris dalam menjalankan tugasnya  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi  tercapainya  kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga  UUJN  merupakan lex  specialis dari  KUHP,  dan  bentuk  hubungan  notaris dengan  para  penghadap  harus  dikaitkan  dengan  Pasal  1869  KUH  Perdata.  Dimana suatu  akta  yang  karena  tidak  berkuasa  atau  tidak  cakapnya  atau  karena  suatu  cacat dalam  bentuknya,  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai  akta  autentik,  namun  demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.
Dalam  perkara  ini,  permasalahan  pada  Akta  Nomor  42  adalah  bukan  pada  ada tidaknya kuasa untuk menghibahkan dari H. Mubin Rajadewa kepada keempat orang anaknya,  melainkan  ada  tidaknya  kuasa  untuk  melakukan  proses  balik  nama sertifikat-sertifikat  tanah  atas  nama  H.  Mubin  Rajadewa  kepada  keempat  anaknya, sebab  penghibahan  hanya  salah  satu  cara  sebagai  syarat  formal  untuk  terjadinya peralihan  hak  atas  harta  tidak  bergerak  berupa  tanah.  Dalam  akta  Nomor  42,  anak- anak  H.  Mubin  Rajadewa  diberi  Hak  dan  Kuasa/Kekuasaan  di  antaranya menandatangani  surat  permohonan/akta-akta  dan  atau  dokumen  lainnya  yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama atas persil tanah ke atas nama
11 Moeljanto, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana , Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm.25
12 Frans Maramis, 2012. Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm-85
masing-masing  anak  H.  Mubin  Rajadewa,  atas  dasar  tersebut  Notaris  Adnand  Umar Adnan  membuat  6  (enam)  buah  Akta  Hibah  untuk  proses  balik  nama  persil-persil tanah.
Dalam  pembuatan  akta,  notaris  bersikap  pasif  atau  hanya  menulis  akta  notaris  yang dibuat  berdasarkan  permohonan  para  pihak  yang  menghadap  dan  berkepentingan guna menjamin hak dan kewajiban para pihak, akta notaris pada hakikatnya memuat kebenaran  formal  sesuai  dengan  apa  yang  diberitahukan  para  pihak  kepada  notaris sehingga  kesalahan  atau  kekeliruan  pernyataan  dalam  akta  merupakan  tanggung jawab  para  pihak  yang  mengajukannya.  Oleh  karena  itu  menjatuhkan  hukuman terhadap  seorang  Notaris  yang  membuat  akta  berdasarkan  Pasal  266  ayat  (1)  KUHP (apalagi  di-juncto-kan  dengan  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP),  sebenarnya  merupakan  hal yang  tidak  tepat,  karena  unsur-unsur  dari  pasal-pasal  tersebut  tidak  terpenuhi  dan unsur-unsur  perbuatan  pidana  sulit  dibuktikan  bila  dikaitkan  dengan  fungsi  dan kewenangan notaris yang di dasarkan kepada UUJN, dan keliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris.
Menjatuhkan  hukuman  terhadap  seorang  Notaris  yang  membuat  akta  berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP (apalagi di junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sebenarnya  merupakan  hal  yang  tidak  tepat,  karena  unsur-unsur  dari  pasal-pasal tersebut  tidak  terpenuhi  dan  unsur-unsur  perbuatan  pidana  sulit  dibuktikan  bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris yang di dasarkan kepada UUJN, dan keliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap pekerjaan/ tugas  notaris.  Penerapan  Pasal  266  ayat  (1)  KUHP  terhadap  notaris  menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana,  tanpa  memperhatikan  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tata  cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahahpahaman atau salah menafsirkan tentang  kedudukan  notaris  dan  juga  akta  notaris  adalah  sebagai  alat  bukti  dalam hukum perdata. 13
Berbeda  dengan  kasus  yang  terjadi  pada  Notaris  Puji  Sunanto,  yang  dimana  Notaris Puji  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  Pidana  Pemalsuan Surat berupa Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan Notaris Puji Bersama-sama dan ikut melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta  melakukan  Bersama  dengan para  penghadap  lainnya  berserta  pegawai  notaris,  Ismay  Dedi,  Rina  Mismafitar, Rahmadhona  dan  Mardiana.  Segala  unsur  pidana  telah  terpenuhi  dan  Notaris  Puji Sunanto dapat dijatuhkan Pidana Penjara karena dengan jelas terbukti bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Autentik. Maka dalam hal untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur- unsur  melakukan  tindak  pidana;  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.
Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijkden dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal  1868  KUHPerdata,  tetapi  juga  berdasarkan  ketentuan  terdapat  dalam  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  d  UUJN,  yaitu  adanya  kewajiban  terhadap  Notaris  untuk  memberi pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  ini,  kecuali  ada  alasan
13 Hijriah  Maulani  Nanda  Syaputri,  Farida  Patittingi,  dan  Nurfaidah  Said.  2017.  “Aspek  Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris”. Amanna Gappa Vol. 25, No. 2: 25- 37.
untuk  menolaknya.  Notaris  juga  memberikan  nasehat  hukum  dan  penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Pertanggungjawaban  Notaris  sebagai  pejabat  umum  meliputi  bidang  hukum  privat, hukum  pajak,  dan  hukum  pidana.  Ada  kemungkinan  bahwa  pertanggungjawaban disatu  bidang  hukum  tidak  menyangkut  bidang  hukum  yang  lain.  Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365  KUHPerdata)  dapat  menimbulkan  pengambilan  tindakan  dibidang  hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak dibidang hukum privat.
Dalam  hubungannya  dengan  kebenaran  materil,  maka  tanggung  jawab  perdata terhadap  kebenaran  materil  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dilihat  dari perbuatan  melawan  hukum,  yang  dapat  dibedakan  berdasarkan  sifat  aktif  maupun pasif. 14 Perbuatan  melawan  hukum  yang  bersifat  aktif  adalah  melakukan  perbuatan yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain.  Perbuatan  melawan  hukum  yang bersifat  pasif  dalam  arti  tidak  melakukan  perbuatan  yang  merupakan  keharusan, sehingga  pihak  lain  menderita  kerugian.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  unsur  dari perbuatan  melawan  hukum  adalah  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu pebuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.
Menurut Ima Erlie Yuana, penjelasan UUJN menunjukan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung  jawab  terhadap  formalitas  dari  suatu  akta  otentik  dan  tidak  terhadap materi  akta  otentik  tersebut.  Hal  ini  mewajibkan  notaris  untuk  bersikap  netral  dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk  hukum  pada  notaris  yang  bersangkutan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.
Melalui  konstruksi  hukum  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  notaris  dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata  notaris  tersebut  tidak  memberikan  akses  mengenai  suatu  hukum  tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas  ketidaktahuannya.  Untuk  itulah  disarankan  bagi  notaris  untuk  memberikan informasi  hukum  yang  penting  yang  selayaknya  diketahui  klien  sepanjang  yang berurusan  dengan  masalah  hukum.  Lebih  lanjut  dijelaskan  juga  bahwa  ada  hal  lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan  notaris,  sebenarnya  notaris  telah  membawa  dirinya  pada  suatu  perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. 15
14 Abdul Ghofur Anshori, 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika , UII Press, Yogyakarta, hlm.16
15 Ima  Erlie  Yuana,  2010. Tanggung  Jawab  Notaris  Setelah  Berakhir  Masa  Jabatannya  terhadap  Akta  yang Dibuatnya  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  Tesis  Program  Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm. 79-80.

## 4. Mekanisme  Pemeriksaan  Terhadap  Notaris  yang  Diduga  Melakukan Pemalsuan Dalam Pembuatan Akta
Notaris dalam menjalankan tugas jawabannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi,  yaitu  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  melalui  Majelis Pengawas  Notaris  (MPN),  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  serta  oleh  Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia. Untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan  terhadap  notaris  yang  terduga  melakukan  pemalsuan  terhadap  akta autentik yang dibuatnya, selanjutnya diuraikan mekanisme pemeriksaan Notaris oleh institusi yang berwenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan saksi.

## 4.1. Majelis Pengawas Notaris (MPN)
Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  mengatur jabatan  yang  bersangkutan,  setiap  wewenang  memiliki  batasan  sebagaimana  yang tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya. 16 Notaris  yang terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  larangan  Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.
Majelis  Pengawas  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban untuk  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris.  Pengawasan terhadap notaris dimaksudkan agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan  dan  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  jabatan notaris.  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  wajib  berpegang  dan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  jabatan  notaris  secara melekat,  artinya  segala  hal  yang  disebutkan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris wajib diikuti. 17
Pengawasan  terhadap  notaris  dilakukan  oleh  Menteri  dengan  membentuk  Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademisi. Adanya  anggota  majelis  pengawas  dari  kalangan  notaris  merupakan  pengawas internal,  artinya  dilakukan  oleh  sesama  notaris  yang  memahami  dunia  notaris  luar dalam.  Unsur  lainnya  merupakan  unsur  eksternal  yang  mewakili  dunia  akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan anggota majelis pengawas diharapkan dapat memberikan  sinergi  pengawasan  dan  pemeriksaan  yang  objektif,  sehingga  setiap pengawasan  dilakukan  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku,  dan  para  notaris dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  menyimpang  dari  UUJN  karena  diawasi secara internal dan eksternal. 18
Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai satu-satunya instansi berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris, tiap jenjang MPN memiliki  kewenangan  masing-masing.  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengatur bahwa  ketika  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  terbukti  melakukan pelanggaran,  notaris  dapat  dikenakan  sansi  perdata,  administrasi  dan  kode  etik
16 Habib Adjie, 2008. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) , Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 77
17 Ibid , hlm.22
18 Habib Adjie, 2011. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 6
jabatan  notaris.  UUJN  tidak  mengatur  adanya  sanksi  pidana  terhadap  notaris  tetapi dalam  praktiknya  tidak  jarang  seorang  notaris  terlibat  perkara  pidana,  suatu pelanggaaran notaris yang dijatuhi sanksi administrasi, sanksi perdata atau kode etik notaris tetapi ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana oleh notaris.
Aspek  formal  notaris  dapat  dijadikan  dasar  atau  batasan  untuk  mempidanakan notaris,  sepanjang  aspek  formal  tersebut  terbukti  secara  sengaja  dengan  penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh notaris yang bersangkutan, bahwa akta  yang  dibuat  dihadapan  dan  oleh  notaris  untuk  dijadikan  suatu  alat  melakukan tindak  pidana  dalam  pembuatan  akta  pihak  atau relaas dan  notaris  secara  sadar, sengaja  untuk  Bersama-sama  dengan  para  pihak  penghadap  melakukan  atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melanggar hukum.
Pemidanaan  terhadap  notaris,  dapat  dilakukan  dengan  batasan,  jika: Pertama ,  ada tindakan  hukum  dari  notaris  terhadap  aspek  formal  akta  yang  sengaja,  penuh kesadaran  dan  keinsyafan  serta  direncanakan,  bahwa  akta  yang  dibuat  dihadapan notaris  atau  oleh  notaris  bersama-sama  untuk  dijadikan  dasar  hukum  untuk melakukan  suatu  tindak  pidana;  Kedua,  ada  tindakan  hukum  dari  notaris  dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai  dengan  UUJN; Ketiga ,  tindakan  notaris  tersebut  tidak  sesuai  menurut  instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.
Pada tataran praktik, tidak jarang dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan tidak  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dalam  UUJN,  seperti  salah  satu contoh  kasus  yang  penulis  angkat  yang  terjadi  di  Kota  Palu,  Notaris  Anand  Umar Adnan  yang  ditahan  di  Rumah  Tahanan  Kelas  II  A  Palu,  setelah  dilaporkan  oleh  H. Mubin  Rajadewa  dengan  tudingan  memberikan  keterangan  palsu  pada  Akta  Hibah dan  oleh  penyidik  dipersangkakan  dengan  Pasal  263  KUHP  dan  264  KUHP,  pada proses  hukum  itu,  penyidik  telah  mengabaikan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Dalam penyelidikan kasus tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pemeriksaan yang telah diatur oleh UUJN, yang dimana notaris dipanggil untuk proses penyidikan dan permintaan  menjadi  saksi  tanpa  izin  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris,  UUJN tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  perlindungan  hukum  notaris  bagi  notaris dalam  proses  pemeriksaan  terkait  pemalsuan  akta,  tetapi  menurut  UUJN  Ketika notaris  diperiksa  dalam  perkara  pidana  berdasarkan  pada  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN dimana  tercantum  bahwa  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. Mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
Menurut penulis menjadi suatu keharusan yang sudah diatur dalam Undang-Undang jika  penegak  hukum  Penyidik,  Penuntut  Umum  atau  Hakim  yang  akan  memanggil atau  memeriksa  notaris  wajib  mengajukan  permohonan  kepada  MPN  bersifat imperative,  dan  telah  menjadi  bagian  dari  Hukum  Acara  jika  akan  melakukan pemanggilan  atau  pemeriksaan  terhadap  pejabat  umum  notaris  harus  sesuai  dengan mekanisme  yang  telah  diatur  dalam  UUJN,  jika  mekanisme  tersebut  tidak  ditempuh bisa  dikualifikasikan  cacat  hukum  secara  formalitas  terhadap  pemanggilan  atau
pemeriksaan tersebut. Melalui Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia  memutuskan  meniadakan  dan  mengakhiri  kewenangan  khusus Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.

## 4.2. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
Majelis  Kehormatan  Notaris  di  tingkat  pusat  mempunyai  tugas  melaksanakan pembinaan terhadap majelis kehormatan notaris wilayah berkaitan dengan tugasnya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, majelis kehormatan notaris wilayah. Sedangkan tugas dari Majelis Kehormatan Wilayah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta memberikan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  permintaan  persetujuan pemanggilan  notaris  untuk  hadir  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan  proses peradilan. 19
Prosedur  pemeriksaan  Notaris  terkait  kepentingan  peradilan  pidana  diawali  dengan pengajuan  surat  permohonan  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah (MKNW) sesuai dengan wilayah tempat Notaris yang bersangkutan bekerja/bertugas. Surat  permohonan  terkait  pengambilan  minuta  akta  dan  pemanggilan  Notaris disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta sesuai dengan ayat (2) harus memuat paling sedikit tentunya nama dari Notaris yang bersangkutan, alamat kantor dari Notaris yang bersangkutan, nomor akta, dan pokok perkara yang disangkakan.
Dalam  pelaksanaan  sidang  pemeriksaan  terhadap  notaris  atas  permohonan  dari penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim,  majelis  kehormatan  notaris  berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris, pemanggilan tersebut dilaksanakan paling lambat  5  (lima)  hari  sebelum  pelaksaan  sidang  pemeriksaan  dilaksanakan,  notaris wajib  hadir  memenuhi  panggilan  majelis  pemeriksa  dan  tidak  boleh  diwakilkan, dalam hal notaris sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara berturut-turut tidak hadir, maka  majelis  kehormatan  notaris  dapat  langsung  mengambil  keputusan  terhadap permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim.
Ketua majelis kehormatan notaris wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya permohonan  tersebut,  apabila  jangka  waktu  tersebut  terlampaui,  maka  majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan tersebut.
Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  akan  memberikan  persetujuan  pemanggilan Notaris  kepada  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  untuk  kepentingan  proses peradilan ditentukan dengan alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat  (1),  Permenkumham  ditentukan  mengenai  syarat  pemanggilan  notaris,  yaitu: 20 Pemberian  persetujuan  kepada  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:
a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/ atau surat- surat Notaris dalam penyimpanan Notaris
b. Belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang  daluwarsa  dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana;
19 Lihat  Pasal  18  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
20 Habib Adjie, Op. Cit , hlm. 38
c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan minuta akta atau
e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal ( antidadum ).
Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  dibantu  oleh  Majelis Pemeriksa dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris, dalam melakukan pemeriksaan terhadap  notaris,  ketua  majelis  kehormatan  notaris  wilayah  membentuk  majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah,  yaitu  1  (satu)  orang  ketua  merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota. Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan  setelah  mendengar  keterangan  langsung  dari  Notaris  yang  bersangkutan. Keterangan notaris terperiksa dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan.
Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan perlindungan pada notaris dalam rangka komitmen  atas  nilai  kebersamaan  sesama  rekan  seprofesi  dan  keluhuran  martabat notaris  selaku  pejabat  umum,  untuk  menghindari  perbuatan  sewenang-wenang penyidik  dalam  memanggil  notaris.  INI  membuat  Nota  Kesepahaman  antara  Ikatan Notaris  Indonesia  dengan  Kepolisian  Negera  Indonesia.  Nota  Kesepahaman  tersebut mengatur:
a. Proses  pemanggilan  notaris  harus  dilakukan  tertulis  dan  ditandatangani penyidik dan bukan penyidik
b. Standar  pemanggilan  notaris  harus  adanya  keterangan  terkait  dengan  akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris
c. Surat pemanggilan harus mencantumkan dengan jelas status notaris dan alasan pemanggilan
d. Notaris  harus  memenuhi  panggilan  yang  sah,  tetapi  apabila  notaris berhalangan  untuk  hadir,  penyidik  dapat  datang  ke  kantor  notaris bersangkutan untuk melakukan Tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna kepentingan penyidikan
e. Apabila status notaris sebagai saksi, notaris dapat untuk tidak disumpah dalam memberikan  keterangannya,  kecuali  cukup  alasan  notaris  yang  bersangkutan boleh tidak hadir ke persidangan
f. Pemeriksaan  oleh  notaris  hanya  dilakukan  oleh  penyidik,  bukan  penyidik pembantu, akan tetapi dengan alasan oatut dan wajar, notaris dapat diperiksa oleh penyidik pembantu
g. Notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya,  sesuai  dengan  Pasal  54  KUHAP,  notaris  berhak  mendapatkan bantuan hukum dan berhak untuk didampingi penasihat hukum saat diperiksa oleh penyidik
h. Apabila  dalam  pemeriksaan  tidak  terbukti  adanya  unsur  pidana,  maka penyidik wajib menerbitkan SP3 dalam waktu secepatnya. 21
Sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, tentu perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga saat notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum dan hakim untuk diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan akta yang dibuat  oleh/dihadapannya  dan  notaris  tersebut  oleh  tim  pemeriksa  dianggap  telah
21 Nota  Kesepakatan  antara  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan  Ikatan  Notaris  Indonesia Nomor  06/MOU/PP-INI/VIII/2018  dan  Nomor:  B/46/VIII/2018  tentang  Pembinaan  dan  Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.
melakukan tugasnya sesuai dengan apa telah diatur dalam perundang-undangan dan dianggap tidak ada pelanggaran dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan akta, maka  tim  pemeriksa  akan  menolak  permohonan  pemanggilan  notaris  yang  diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Apabila oleh tim pemeriksa dianggap ada pelanggaran  dalam  tugas  jabatannya  sebagai  notaris,  maka  tim  pemeriksa  akan memberikan  persetujuan  terhadap  permohonan  pemanggilan  notaris  yang  diajukan penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  dan  menurut  penulis  dengan  adanya keberadaan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi jabatan notaris sebagai bentuk bantuan  hukum  dan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  notaris  yang diterkena kasus perkara pidana, dan dengan adanya Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris  Indonesia  dan  Kepolisian  Negera  Republik  Indonesia  sebagai  bentuk pembinaan  dan  penyuluhan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan profesionalisme dari Notaris dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 5. Penutup
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  notaris  jika  terjadi  kesalahan  pada  akta  yang dibuatnya  harus  memenuhi  unsur-unsur  melakukan  tindak  pidana,  memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta  berdasarkan  Pasal  266  ayat  (1)  KUHP,  merupakan  hal  yang  tidak  tepat,  karena unsur-unsur  dari  pasal-pasal  tersebut  tidak  terpenuhi  dan  unsur-unsur  perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris yang di dasarkan  kepada  UUJN,  dan  kekeliruan  dalam  menerapkan  hukum  akan  berakibat kriminalisasi  terhadap  tugas  notaris.  Mekanisme  pemeriksaan  terhadap  notaris  yang diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan akta untuk kepentingan pemeriksaan dugaan tindak pidana dihadapan Majelis Kehormatan Notaris. Penegak hukum tidak dapat  melakukan  pemanggilan  terhadap  Notaris  sebelum  terlebih  dahulu  mendapat persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  sebelum  dilakukan  pemanggilan  terhadap Notaris.

## Referensi
Abdul Ghofur Anshori, 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika , UII Press, Yogyakarta.
Frans  Maramis,  2012. Hukum  PIdana  Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Habib  Adjie,  2008. Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No,  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) , Bandung, PT. Refika Aditama.
Habib Adjie, 2011. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Bandung, PT. Refika Aditama.
Hijriah Maulani Nanda Syaputri, Farida Patittingi, dan Nurfaidah Said. 2017. “Aspek Hukum  Kewajiban  Saksi  Instrumentair  Untuk  Merahasiakan  Isi  Akta Notaris”. Amanna Gappa Vol. 25, No. 2: 25-37.
Ima Erlie Yuana, 2010. Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta  yang  Dibuatnya  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang
Jabatan  Notaris,  Tesis  Program  Studi  Magister  Kenotariatan, Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kartini  Siahaan.  2019.  "Kedudukan  Hukum  Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana." Recital Review UNJA , Vol. 1, No. 2: 72-88.
Liliana Tedjosaputro, 2003. Etika Profesi dan Profesi Hukum , Semarang: Aneka Ilmu.
Moeljanto, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana , Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
Muhadar.,  Abdullah,  E.,  &  Thamrin,  H.  2010. Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: Putra Media Nusantara.
Nota  Kesepakatan  antara  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan  Ikatan Notaris  Indonesia  Nomor  06/MOU/PP-INI/VIII/2018  dan  Nomor  B/46/VIII/ 2018 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.
P.A.F  Lamintang,  1991. Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan , Bandung: Mandar Maju.
Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Putu  Vera  Purnama,  I  Ketut  Mertha, dan  I  Gede  Artha.  2015.  "Pertanggung  Jawaban Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Berdasarkan  Pemalsuan  Surat  Oleh  Para Pihak." Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 2, No. 1: 161-172.
Shidarta, 2006. Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir , Bandung: PT. Refika Aditama.
Suhrawardi K. Lubis, 2019. Etika Profesi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.