Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal. imperiuminstitute.org/index.php/akurasi
Fenomena  kepatuhan  pajak  sistem  self  assessment  selama  pandemi COVID-19 di UPPPD Kecamatan Taman Sari
Mochammad Ali Abrori * , Tri Hesti Utaminingtyas, & Adam Zakaria AKURASI Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia 315

## Abstract
The implementation of Large-Scale Social Restrictions, known as PSBB, by the  Central  Government  and  the  Provincial  Government  of  DKI  Jakarta during the COVID-19 pandemic finally brought a very bad risk, especially in the entertainment industry in Jakarta. This study aims to determine the attitude of the tax authorities in collecting entertainment taxes during the COVID-19  pandemic.  The  research  was  conducted  at  the  Regional  Tax Collection Service Unit, Taman Sari District. This research is qualitative research  using  a  phenomenological  approach.  The  phenomenological approach was chosen to determine the experience and point of view of the tax authorities in dealing with the entertainment industry organizers. The results show that the persuasive approach is one of the alternative efforts in  maximizing  tax  revenue  with  a  self-assessment  system,  such  as  the entertainment tax during the COVID-19 pandemic. In addition, tax policies in the form of stimulus, such as relaxation of payments and reduction of tax sanctions, are also needed so that taxpayers are willing to pay taxes due and tax arrears.

## Public interest statements
Exploring  how  tax  authorities  handle  this industry  sheds  light  on  the potential impacts on the broader community. The findings suggest that using a persuasive approach and implementing tax policies like payment relaxation  and  reduced  sanctions  can  help  ensure  the  stability  of  the entertainment sector, which in turn contributes to the overall economic recovery and preserves jobs in Jakarta. This study ultimately serves the public's interest  by  promoting  economic  resilience  and  maintaining  a vibrant entertainment industry in these challenging times.
Received 9/7/2023 Revised  10/6/2023 Accepted 11/28/2023
Online First 12/29/2023
Keywords: local tax, self-assessment, stimulus, covid-19 pandemic
Paper type: Research paper
AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan, Vol 5, No. 3, 2023,  315-328
eISSN 2685-2888
Corresponding:
Mochammad Ali Abrori Email: aliabrori25@gmail.com
© The Author(s) 2023
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .use.

## Abstrak
Penerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Pandemi Covid-19 akhirnya membawa risiko yang sangat buruk  khususnya  industri  hiburan  di  jakarta.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana sikap fiskus dalam melakukan pemungutan pajak hiburan selama Pandemi Covid-19. Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Taman Sari. Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan fenomenologi.  Pendekatan  fenomenologi  dipilih  untuk  mengetahui  pengalaman  dan  sudut pandang  fiskus  dalam  menghadapi  penyelenggara  industri  hiburan.    Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pendekatan  persuasif  merupakan  salah  satu  upaya  alternatif  dalam memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem self assessment seperti pajak hiburan selama massa  pandemi  Covid-19.  Selain  itu  kebijakan  pajak  berupa  stimulus  seperti  relaksasi pembayaran dan pengurangan sanksi pajak juga  sangat dibutuhkan agar wajib pajak bersedia membayar pajak terutang maupun tunggakan pajaknya.

## Pernyataan kepentingan publik
Penelitian  ini  memberikan  pemahaman  tentang  dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  industri hiburan  dan  penerimaan  pajak  daerah.  Temuan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa menggunakan  pendekatan  persuasif  dan  menerapkan  kebijakan  pajak  seperti  relaksasi pembayaran dan pengurangan sanksi dapat membantu sektor hiburan untuk bertahan di masa krisis,  yang  pada  gilirannya  berkontribusi  pada  pemulihan  ekonomi  secara  keseluruhan  dan menjaga lapangan kerja di Jakarta.
Kata Kunci : pajak daerah, self-assesment, stimulus, pandemi covid-19

## PENDAHULUAN
Krisis  multidimensi  Pandemi  COVID-19  berdampak  luas  di  berbagai  bidang,  termasuk  di perpajakan.  Sebagai  epicentrum  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  Provinsi  DKI  Jakarta mendapatkan  imbas  yang  signifikan.  Untuk  menghadapi  wabah  tersebut,  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dengan  menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat  Edaran  Kepala  Dinas Pariwisata  Dan  Ekonomi  Kreatif  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  155/SE/2020 tentang  Penutupan Sementara  Penyelenggaraan  Kegiatan  Operasional  Industri  Pariwisata  dalam  Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Sebagai dampak dari PSBB yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, terjadi kontraksi di bidang ekonomi, khususnya bagi industi hiburan di Jakarta. Kontraksi akibat pelaksanaan PSBB menimbulkan  dampak  negatif  bagi  pelaku  usaha.  Di  satu  sisi  mereka  dipaksa  untuk  menutup usahanya, sementara di sisi lain beban operasional seperti gaji karyawan dan beban operasional lainnya  masih  tetap  harus  dibayar.  Akibat  dari  fenomena  tersebut,  tidak  sedikit  pelaku  usaha hiburan yang gulung tikar atau memilih beralih ke usaha lain. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani menyebutkan bahwa 20 persen dari total 1.150 tempat hiburan  terpaksa  gulung  tikar  akibat  pandemi  Covid-19  yang  berkepanjangan  (Kompas.com, 2022).
Mochammad Ali Abrori et al. local tax, self-assessment, stimulus, covid-19 pandemic .
Lesunya  kondisi  ekonomi  di  Masyarakat  juga  berdampak  pada  penerimaan  pajak. Pandemi yang berdampak signifikan terhadap iklim berusaha menjadikan kesadaran Wajib Pajak atau  Penanggung  Pajak  khususnya  di  sektor  usaha  hiburan  menjadi  sangat  rendah  dalam membayar pajak atau bahkan tidak bersedia membayar pajak. Di lain pihak, pemerintah daerah tetap  membutuhkan  dana  dari  penerimaan  pajak  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penanganan Pandemi Covid-19. Lebih jauh, pajak merupakan salah  satu  komponen  penting  dalam  struktur  APBD  Pemda  DKI.  Hal  tersebut  terlihat  dari pendapatan pajak daerah yang menyumbang sebesar Rp40.29 Triliun atau 65% dari total realisasi pendapatan  Pemprov  DKI  Jakarta  pada  tahun  2019  (statistik.jakarta.go.id).  Dalam  menyikapi masalah tersebut, diperlukan relasi yang harmonis antara wajib pajak dan pemerintah melalui penciptaan  kebijakan  dan  peraturan  perpajakan  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak, khususnya  di  masa-masa  krisis  seperti  Pandemi  Covid-19  (Mangoting  et  al.,  2017).  Untuk  itu, pengetahuan fiskus akan fenomena pemungutan pajak, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, khususnya pajak daerah, di masa Pandemi Covid-19 penting untuk diketahui.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  mencoba  mengungkap  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Wahyudi  (2022)  menunjukkan  bahwa  metode self assessment system berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan Lasmaya & Fitriani (2017) yang dilakukan di KPP Pratama  Kota  Bandung  selama  kurun  waktu  4  bulan.  Penelitian  lain  oleh  Nugrahanto  (2021) menemukan  bahwa  faktor  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  signifikan  positif  dengan magnitude sebesar 13-14% (p<0.05) terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, semakin Wajib Pajak paham mengenai ketentuan perpajakan, maka semakin baik kepatuhan perpajakannya.
Dalam  situasi  pandemi  covid-19,  kepatuhan  pajak  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh pengetahuan tentang perpajakan, sanksi pajak dan modernisasi sistem. Studi yang dilakukan oleh Alfina & Diana (2021) menyebutkan bahwa faktor insentif pajak akibat covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil berbeda dikemukakan oleh Dewi, Widyasari & Nataherwin  (2020)  dimana  penelitian  yang  menggunakan  63  responden  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  di  wilayah  DKI  Jakarta  yang  memiliki Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  tersebut  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak  tidak  berpengaruh terhadap penerimaan pajak selama pandemi covid-19.
Sementara  kaitannya  dengan  penerimaan  pajak,  beberapa  studi  terdahulu  telah mengulas mengenai hubungan antara Pandemi Covid-19 dengan penerimaan pajak. Clemens & Veuger  (2020)  telah  membahas  mengenai  dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  penerimaan pajak di Amerika. Penelitian Salamah & Furqon (2021) menyebutkan bahwa pada masa Pandemi Covid-19  penerimaan  pajak  di  indonesia  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan.  Hasil penelitian serupa dilakukan oleh Dede et al. (2021) yang menyebutkan bahwa pemasukan PAD yang bersumber dari pajak hiburan terhadap PAD pada tahun 2020 di masa pandemi Covid - 19, mengalami penurunan sebesar 12,34%.
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa mitigasi risiko terhadap penerimaan pajak penting untuk dilakukan di masa krisis. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, penelitian terkait dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak, khususnya pada Pajak Daerah di masa Pandemi Covid-19 masih sangat sedikit. Kedua , sementara itu, pada beberapa penelitian terkait penanganannya masih saling bertolak belakang. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk untuk mengulas praktik self assessment yang diterapkan UPPPD Taman Sari serta mengungkap faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran/motivasi Wajib Pajak yang enggan membayar pajak selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini akan memberikan
gambaran yang lebih komprehensif dari sisi otoritas pajak daerah dan wajib pajak daerah terkait dampak  Pandemi  Covid-19  dan  mitigasi  risiko  kepatuhan  yang  dilakukan  oleh  otoritas  pajak daerah  yang  belum  dilakukan  oleh  penelitan  sebelumnya,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai referensi dalam melakukan mitigasi risiko terhadap krisis serupa di masa yang akan datang.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

## Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang langsung      dapat      ditunjukkan      dan      yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah  kontribusi wajib kepada Daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah  kabupaten/kota.  Jenis-jenis  pajak  pun  dikelompokkan  berdasarkan  provinsi  dan kabupaten/kota  (Pasal  2  UU  28/2009).  Khusus  untuk  daerah  yang  setingkat  dengan  daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, misalnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi  dan  pajak  untuk  daerah  kabupaten/kota  (Pasal  2  ayat  5).  Jadi  saat  ini  Pemprov  DKI Jakarta mengelola semua jenis pajak daerah baik itu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
Sistem pemungutan pajak di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganut 2 (dua) sistem yaitu Self  Assessment  System dan Official  Assessment  System .  Berdasarkan  Pasal  12  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan  bahwa  dalam Self  Assessment  System setiap  wajib  Pajak  wajib  membayar  pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan  pada  adanya  Surat  Ketetapan  Pajak.  Sedangkan Official  Assessment  System memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Tabel 1. Perbedaan Official Assesment dan Self Assesment System Keterangan Official Assesment System Self Assesment System Wewenang menentukan pajak terutang Besarnya  pajak  terutang ditentukan oleh fiskus Besarnya pajak terutang ditentukan oleh WP Peran WP WP bersifat pasif WP bersifat pasif Peran Fiskus Fiskus bertindak aktif Fiskus sebagai fasilitator Timbulnya  pajak terutang Timbul karena surat ketetapan pajak (SKP) Timbul karena UU dan karena perbuatan
Sumber: Mardiasmo (2016)
Pada official assessment system, wajib pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah yang lebih aktif mencari
Mochammad Ali Abrori et al. local tax, self-assessment, stimulus, covid-19 pandemic .
wajib pajak dan menentukan jumlah  besarnya pajak terutang dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD).  Sedangkan  Self  Assessment  System  wajib  pajak  diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang  harus  dibayar.  Untuk  lebih  mudahnya mengetahui  perbedaan  antara  official  assessment system dengan self assessment system dapat dilihat dari Tabel 1.

## METODE

## Desain Penelitian
Penelitian ini, penulis menggunakan analisa kualitatif. Dengan pendekatan fenomenologi dimana peneliti  membebaskan  informan  (partisipan)  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena  (konsep) berdasarkan  persepsi  atau  pengalaman  yang  dialami  oleh  informan.  Peneliti  pun  harus membebaskan  dirinya  dari  persepsi  atau  pengalaman apriori seperti  pengalaman  masa  lalu, knowledge yang  dimiliki,  maupun general/grand  teory yang  ada.  Analisis  dan  konklusi  yang diperoleh  benar-benar  besumber  dari  data  di  lapangan  tanpa  intervensi  dari  si  peneliti (Purwohedi, 2022).

## Populasi dan Sampel
Pemilihan populasi dan sampel dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dengan cara mendatangi langsung UPPPD Kecamatan Taman Sari serta beberapa tempat  hiburan  yang  berada  di  wilayah Taman  Sari.  Sampel  yang  dijadikan  sumber  informasi adalah  Kepala  Unit  Pelayanan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Kecamatan  Taman  Sari,  Kepala  Sub. Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Taman Sari, Koordinator Satpel Pendataan beserta staf, Koordinator Satpel Penagihan serta staf Satpel Pelayanan di Unit Pelayanan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Kecamatan  Taman  Sari.  Tabel  2  memberikan  informasi terkait informan dalam penelitian ini:

## Tabel 2.

## Daftar calon informan penelitian
No. Responden Jabatan Jumlah 1 WU Kepala Sub.Bag TU UPPPD Kecamatan Taman Sari 1 2 WK Satpel Penagihan UPPPD Kecamatan Taman Sari 1 3 HM Satpel Pendataan  UPPPD Kecamatan Taman Sari 1 4 AI Satpel Pelayanan UPPPD Kecamatan Taman Sari 1 5 FS Manajer Keuangan Hiburan Malam NT 1 6 ER Manajer Operational Hiburan Malam IG/000 1 7 S Manager Keuangan Hiburan Malam (Bar) 1 8 W HO Hiburan Massage 1 9 E Manajer Operasional Hiburan W Spa 1 10 F Manajer Keuangan Hiburan Malam 1
Sumber: diolah oleh penulis (2023)
Penentuan sepuluh (10) informan tersebut sebagaimana petunjuk di dalam Kuswarno (2009). Hal ini dilandasi oleh pemahaman (10) sepuluh orang informan tentang fenomena yang terjadi pada  UPPPD  Kecamatan  Taman  Sari.  Alasan  digunakannya  perspektif  ini  adalah  agar  peneliti dapat memahami secara mendalam makna dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing informan pada variabel yang penulis kaji.

## Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan  kepada  beberapa  pihak  yang  dilakukan  secara  bebas,  terarah  dan  penuh  tanggung jawab. Sementara observasi atau pengamatan pada penelitian ini dilakukan denga pengamatan secara langsung berkaitan dengan kondisi lokasi penelitian maupun terhadap hal-hal lain yang terkait dengan tujuan dilakukannya penelitian agar data yang didapatkan objektif. Setelah data terkumpul,  peneliti  melakukan  transkip  hasil  wawancara  kemudian  dilakukan  analisis  untuk diambil  kesimpulan.  Berdasarkan  pemahaman  ini,  proses  analisa  data  penelitian  dilakukan melalui beberapa langkah, seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Sumber: Miles & Huberman (1994) Gambar 2. Elemen Analisis Data kualitatif.

## HASIL DAN DISKUSI
Penerapan Self Assessment System di Kecamatan UPPPD Taman Sari
Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2005 ada beberapa langkah yang dilakukan wajib untuk dapat melakukan pembayaran pajak. Pertama , wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan seperti identitas diri, akta pendirian dan izin lainnya untuk kemudian disampaikan ke UPPPD. SPOP harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan hiburan. Kedua data yang didaftarkan/disampaikan  akan  dilakukan  penelitian  oleh  UPPPD  baik  penelitian  administrasi maupun lapangan. Ketiga setelah proses penelitian selesai maka wajib pajak akan memperoleh NPWPD/NOPD untuk kemudian digunakan dalam penyetoran pajak ke bank.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa pemungutan pajak dengan sistem self assessment di UPPPD Taman Sari selama pandemi covid-19 tidak  memiliki  perbedaan  antara  sebelum  terjadi  pandemi  dengan  sesudah  adanya  pandemi covid-19.  Hanya  saja,  petugas  pendataan  mendapatkan  lebih  banyak  kendala  dibandingkan sebelum adanya pandemi covid-19. Banyak tempat usaha yang sulit untuk diakses karena imbas PSBB.
Satpel pendataan adalah satuan pelaksana yang bertugas memastikan apakah objek pajak masih  beroperasi  atau  tutup.  Kepastian  mengenai  beroperasi  tidaknya  objek  pajak  ini  sangat penting.  Data  yang  didapat  dari  pendataan  nantinya  akan  digunakan  sebagai  bahan  dalam penetapan target UPPPD. Kendala lain yang ditemui adalah jumlah petugas yang dirasa tidak ideal,
Mochammad Ali Abrori et al. local tax, self-assessment, stimulus, covid-19 pandemic .
apalagi penularahan covid-19 sangat cepat dimana banyak petugas yang tertular virus covid-19 sehingga ini cukup mengganggu aktivitas pendataan. Hal yang cukup menarik dari yang penulis temukan adalah untuk satpel pelayanan, terjadi migrasi model pelayanan dari ofline ke online sejak  PSBB  diterapkan.  Pelayanan  pajak  khususnya  proses  pembayaran  dan  pelaporan  pajak dialihkan melalui pajakonline.jakarta.go.id .
Ada beberapa perbedaan antara sistem pembayaran ofline dan online. Untuk pembayaran secara ofline , wajib pajak harus datang ke UPPPD Taman Sari untuk mendapatkan dan mengisi formulir pembayaran untuk kemudian dibawa ke bank persepsi untuk melakukan pembayaran. Setelah  itu  wajib  pajak  masih  harus  kembali  ke  UPPPD  Taman  Sari  untuk  melaporkan  hasil pembayaran kepada petugas agar pembayaran divalidasi. Sedangkan sistem online wajib pajak tidak perlu datang ke kantor UPPPD. Mereka cukup mengisi formulir di pajakonline.jakarta.go.id untuk  memperoleh  kode bayar.  Setelah itu  wajib pajak  dapat  melakukan  pembayaran melalui internet banking tanpa perlu datang ke bank persepsi. Setelah membayar wajib pajak juga bisa langsung melapor ke website pajakonline.jakarta.go.id.
Gambaran  dari  3  (tiga)  informan  yang  penulis  temui,  dapat  disimpulkan  bahwa modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  yang  dilakukan  UPPPD  Taman  Sari  merupakan sebuah  perubahan  yang  membawa  pengaruh  yang  cukup  besar  dalam  proses  perpajakan, khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin mudah sistem perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak maka kesadaran dan motivasi wajib pajak dalam  membayar  semakin  meningkat  pula.  Ketika  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar meningkat maka penerimaan pajak tentu akan berbanding lurus. Kemudahan-kemudahan dalam proses pendaftaran menjadi wajib pajak juga mendorong wajib pajak untuk patuh mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
Online system menawarkan solusi terbaik dalam urusan perpajakan. Kemudahan hitung, setor, dan lapor pajak dalam satu aplikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi bekerja serta mengurangi human error yang umumnya ditemukan dalam proses perpajakan. Jadi tidak hanya mempermudah  dalam  perhitungan  pajak, Online  system juga  membantu  wajib  pajak  dalam menyetor  dan  melapor  pajak  agar  tepat  waktu serta  tidak  perlu  lagi  antre  di  bank  tempat pembayaran maupun di kantor pelayanan pajak.
Konsep  pajak  online  yang  diterapkan  oleh  UPPPD  Taman  Sari  pada  prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan UPPPD Taman Sari menjadi sebuah institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Adapun jiwa dari program modernisasi  ini  adalah  pelaksanaan good  governance ,  yaitu  penerapan  sistem  administrasi perpajakan  yang  transparan  dan  akuntabel,  dengan  memanfaatkan  sistem  informasi  teknologi yang handal dan terkini (Fasmi & Misra, 2014) .
Modernisasi yang dilakukan UPPPD Taman Sari selain sebuah strategi yang ditempuh dalam pelayanan prima, terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  Temuan  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fasmi  &  Misra  (2014) yang menyatakan  bahwa  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak  namun  integritas  dari  fiskus maupun aparatur dan nama baik mereka dan instansi untuk menciptakan wajib pajak yang patuh.

## Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi
Sistem  pemungutan  pajak self  assessment bisa  dijadikan  kesempatan  bagi  wajib  pajak  atau penanggung  pajak  yang  mempunyai  motivasi  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  baik
secara legal dengan  memanfaatkan  kelemahan  peraturan  undang-undang  perpajakan  yang berlaku maupun illegal yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Mangoting et al., 2017) .
Dari hasil penelitian, ditemukan 3 (tiga) kondisi yang mempengaruhi menurunnya motivasi wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya selama pandemi covid-19 di UPPPD Kecamatan Taman Sari. Pertama ,  wajib  pajak  tidak  mampu  secara  keuangan  dalam  membayar  pajak.  Hal  ini disebabkan  karena wajib  pajak  tidak  memungut  pajak  kepada  konsumen  dengan  alasan konsumen  akan  lari  dan  tidak  kembali  menggunakan  jasanya.  Jika  wajib  pajak  terpaksa menanggung pajak yang harus ditanggung oleh konsumen, kondisi ini dapat mengganggu cash flow perusahaan. W ajib pajak lebih memprioritaskan untuk membayar operasional perusahaan terlebih  dahulu  ketimbang  membayar  pajak  kepada  pemerintah.  Seandainya  wajib  pajak memungut pajak kepada konsumen, kondisi seperti diatas mungkin tidak terjadi pada wajib pajak. Wajib pajak tidak punya alasan lagi  untuk tidak menyetorkan pajaknya.  Kondisi seperti inilah yang dapat memotivasi wajib pajak berbuat kerucangan, walaupun bisa dibilang kecurangannya lebih karena terpaksa. Jadi dengan dalih tidak memungut pajak ditambah dengan adanya aturan pembatasan  karena  pandemi  dari  pemerintah,  wajib  pajak  melakukan  penghindaran  pajak padahal wajib pajak menyadari sedari awal bahwa sebagai PKP mereka seharusnya memungut pajak hiburan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. Temuan ini sejalan dengan yang  dikatakan Mangoting  et  al.  (2017) bahwa keberadaan  PKP  yang  tidak  memungut  PPN bukanlah  sebuah  kecurangan  baru  karena  kecurangan  tersebut  sangat  lazim  dilakukan  oleh banyak PKP tetapi belum mendapatkan penegakan hukum yang tegas dari petugas pajak.
Kedua, yaitu ditemukan beberapa wajib pajak hiburan di Kecamatan Taman Sari memiliki 2 (dua) bahkan 3 (tiga) jenis usaha berbeda dalam 1 (satu) gedung yang sama. Biasanya dalam 1 (satu) gedung, selain objek Bar juga terdapat usaha massage dan hotel atau objek pajak massage dengan objek usaha hotel. Wajib Pajak hanya membayar dan melaporkan satu dari beberapa objek yang terdaftar tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, di masa Pandemi Covid-19 pelaku usaha tidak membayarkan pajak daerahnya karena tidak dapat membuka tempat usaha. Namun, hasil yang  bertolak  belakang  ditemukan  dari  hasil  konfirmasi  dengan  fiskus  di  UPPPD  Taman  Sari. Menurut informan Pak W, tidak semua objek pajak yang terdaftar tutup. Misalnya, objek pajak SG hotel, salah satu dari dua objek pajak hiburan yang terdaftar dari pelaku usaha SG di Mangga Besar selama pandemi tidak tutup. Ini bisa dilihat dari laporan SPTPD wajib pajak atas objek hotel tidak pernah  absen.  Selain  itu  petugas  juga  melakukan  verifikasi  di  lapangan,  dimana  hasilnya menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  buka  dan  tidak  pernah  tutup  selama  pandemi  covid-19 berlangsung.  Pada  akhirnya  objek  pajak  dilakukan  tindakan  penempelan  stiker/plang  belum melunasi kewajiban perpajakan, serta diberikan konseling dan pemahaman tentang peraturan yang  ada.  Setelah  upaya-upaya  tersebut  dilakukan,  akhirnya  wajib  pajak  bersedia  melakukan pembayaran pajak hiburan yang dimaksud.
Kondisi  terakhir  adalah  kondisi  dimana  wajib  pajak  secara  sengaja  tidak  menyetorkan pajaknya karena adanya aturan larangan membuka usaha hiburan di tengah pandemi covid-19. Kondisi yang bisa dibilang grey area ini memang membingungkan bagi wajib pajak. Mereka pada dasarnya bersedia melakukan pembayaran pajak. Namun aturan tidak boleh membuka usaha juga memiliki implikasi yang cukup besar apabila dilanggar. Mereka bisa mendapatkan sanksi denda sampai pencabutan izin usaha. Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang dengan  sengaja  tidak  melaporkan  pembayaran  pajaknya,  dalam konteks  perpajakan  ini  tetap melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.  Dengan tetap membuka usaha (ditengah larangan  dari  pemerintah)  dan  memungut  pajak  kepada  konsumen  tetapi  tidak  menyetorkan
Mochammad Ali Abrori et al. local tax, self-assessment, stimulus, covid-19 pandemic .
pajak yang telah dipungut ini masuk kategori penggelapan pajak (tax evasion) . Sehingga perlu diterapkan  penegakan  hukum  pajak (tax  law  enforcement) apabila  wajib  pajak  tidak  kunjung menyetorkan kewajiban pajaknya. Tax evasion adalah penggelapan pajak yang bertujuan untuk mengurangi  pembayaran  pajak  dengan  cara-cara  yang  bertentangan  dengan  ketentuan undangundang (Prebble  &  Prebble,  2009) .  Kecurangan  merupakan  bagian  dari  tindakan kejahatan  karena  adanya  suatu  pelangggaran  terhadap  ketentuan  undangundang  dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bagi negara. Termasuk kecurangan pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara (Mangoting et al., 2017) .
Kewajiban  menyetor  pajak  tetap  berlaku  sepanjang  objek  pajak  beroperasi  dan memungut pajak kepada konsumen. Bahkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana, apabila dengan  sengaja  tidak  menyetor  dan  melaporkan  pajaknya.  Hal  ini  sesuai  Pasal  51  ayat  (1) Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tentang  Ketentuan  Umum  Pajak Daerah menyebutkan bahwa “Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak  benar  atau  tidak  lengkap  atau  melampirkan  keterangan  yang  tidak  benar  sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau  pidana  denda  paling  banyak  2  (dua)  kali  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang bayar”.
Keruwetan dan kerumitan seperti kondisi yang penulis temukan menjadi masalah yang cukup kompleks serta sangat mempengaruhi turunnya motivasi wajib pajak dalam menyetorkan pajak. Gambaran beberapa kondisi wajib pajak diatas menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan, kompleksitas sebuah peraturan, baik itu peraturan perpajakan maupun peraturan pemerintah lainnya serta pengaruh psikologis wajib pajak sangat mempengarunghi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan menyetorkan pajaknya.
Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa ketentuan peraturan pemerintah yang kompleks  akan  memengaruhi  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Karena  prinsip  utama  dalam menjalankan  Self  Assessment  adalah  integritas  wajib  pajak,  tetapi  prinsip  tersebut  akan  sulit dijalankan manakala wajib pajak belum mampu memahami ketentuan peraturan yang kompleks. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  kompleks  sebuah  peraturan  yang  diterapkan  oleh pemerintah,  maka  motivasi  wajib  pajak  dalam  membayar  akan  menurut.  Sebaliknya  semakin mudah  sebuah  peraturan  diterapkan, maka  motivasi  wajib  pajak  akan  meningkat.  Temuan  ini senada  dengan  temuan  yang  dilakukan  oleh Palil  (2011), Oladipupo  &  Obazee  (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Richardson (2006) dan Saad (2014) yang mengatakan dimana semakin kompleks  sebuah  peraturan  dan  sistem  yang  digunakan  oleh  otoritas  pajak,  maka  kepatuhan pembayaran pajak akan menurun serta penelitian oleh Kamleitner et al. (2012) yang mengatakan bahwa  pengaruh  psikologis  merupakan  alasan  terbesar  setiap  individu  dalam  melakukan pengambilan  keputusan  dimana  peluang  ketidakpatuhan  merupakan  salah  satu  hal  yang mendasarinya.

## Sikap  fiskus/otoritas  pajak  dalam  menyikapi  fenomena  keengganan  wajib  pajak  dalam membayar pajak
Fenomena menurunnya motivasi wajib pajak dalam membayar adalah sebuah realitas yang harus dihadapi  oleh  fiskus  sebagai  salah  satu  otoritas  dalam  pemungutan  pajak.  Kecurangan  dan penghindaran  pajak  merupakan  masalah  penting  bagi  setiap  negara  yang  mengandalkan pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan mereka. Untuk
itu UPPPD sebagai wakil pemerintah sekaligus otoritas yang berwenang melakukan pemungutan pajak  seharusnya  menyadari  bahwa  terdapat  perbedaan  kepentingan  antara  wajib  pajak  dan pemerintah.
UPPPD Taman Sari telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi fenomena yang ada,  salah  satunya  adanya  menyampaikan  surat  himbauan  disertai  dengan  upaya  persuasif dengan konseling. Jumlah surat himbauan yang dilayangkan oleh UPPPD Taman selama kurun waktu  2022  cenderung menurun.  Dimana  jumlah  surat  himbauan selama bulan  Maret  sampai dengan Mei sebanyak 33 buah surat. Berarti terdapat 30-an wajib pajak yang menunggak pajak. Sementara di bulan November surat yang dilayangkan hanya 4-6 buah atau 4-6 objek pajak yang belum membayar. Artinya jumlah wajib pajak yang patuh mengalami peningkatan di akhir 2022.
Informan  Bapak  WK  juga  menyampaikan  adanya  upaya  lain  yang  dilakukan  satpel penagihan  dalam  proses  intensifikasi  pembayaran,  yaitu  dengan  melakukan  penempelan stiker/plang belum melakukan kewajiban perpajakan. Cara ini merupakan langkah akhir apabila wajib pajak tidak juga melakukan pembayaran apabila sudah dilakukan himbauan 3 (tiga) kali, namun tidak mengindahkan. Jumlah objek pajak yang telah dilakukan penempelen stiker/plang belum melakukan kewajiban perpajakan selam tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) objek. Upaya ini dirasa cukup membantu dalam penerimaan UPPPD Taman Sari.
Pandemi  covid-19  menjadikan  target  penerimaan  pajak  hiburan  di  UPPPD  Kecamatan Taman Sari mengalami penurunan yang cukup signifikan. Target penerimaan pajak hiburan tahun 2020  sebesar  Rp21.965.000.000  turun  dibanding  tahun  2019  sebesar  Rp84.797.941.000  dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021 hanya sebesar Rp1.922.000.000.
Dilihat dari sisi penerimaan, langkah dan upaya yang dilakukan UPPPD Taman Sari dalam menghadapi fenomena menurunnya motivasi/kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bisa dibilang  cukup  berhasil.  Penerimaan  pajak  hiburan  pada  tahun  pajak  2022  meningkat  sangat signifikan yaitu sebesar Rp14.278.800.168 atau 666% jika dibandingkan penerimaan tahun 2021 sebesar  Rp2.145.087.204.  Walaupun  jumlah  tersebut  masih  dibawah  penerimaan  tahun  2020, yaitu sebesar Rp20.986.171.803.
Pemberian stimulus yang dilakukan UPPPD Taman Sari merupakan langkah tepat dalam mendukung intensifikasi penerimaan, khususnya ditengah situasi pandemi covid-19. Stimulus pajak  seperti  angina  segar  yang  dinanti  wajib  pajak.  Dari  data  penerimaan  diatas,  stimulus merupakan  salah  satu  variabel  yang  membantu  meningkatkan  motivasi  wajib  pajak  dalam menyetor dan melaporkan pajaknya.  Jadi dalam situasi pandemi covid-19, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan tentang perpajakan (Oladipupo & Obazee, 2016) , sanksi pajak  dan  modernisasi  sistem (Fasmi  &  Misra,  2014) ,  insentif  pajak  akibat  covid-19  juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Agustin & Djunaidy, 2022) .
Peran  UPPPD  sebagai  pihak  yang  berwewenang  juga  tidak  kalah  penting  khususnya terhadap kepatuhan wajib pajak self assessment . Temuan ini sejalan dengan penelitian Kirchler et al.  (2008),  yang  mengemukakan  bahwa  kekuatan  otoritas  dan  kepercayaan  terhadap  otoritas merupakan dimensi yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak, terlepas apakah kepatuhan tersebut bersifat sukarela maupun dipaksakan.
Temuan  diatas  mengajak  otoritas  yang  berwenang  untuk  mengevaluasi  secara  menyeluruh pendekatan-pendekatan kepatuhan yang selama ini dijadikan cara untuk mengungkit kepatuhan wajib pajak. Pendekatan secara persuasif bisa dimasukkan menjadi sebuah pendekatan alternatif dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Mochammad Ali Abrori et al. local tax, self-assessment, stimulus, covid-19 pandemic .

## Implikasi
Secara  teoritis,  penelitian  ini  berkontribusi  pada  ditemukannya  faktor-faktor  yang mempengaruhi fenomena menurunnya motivasi wajib pajak dalam membayar pajak selama masa pandemi  covid-19.  Lebih  jauh  temuan  ini  dapat  menjadi  bahan  dasar  dalam  pengembangan konsep  dan  atau  teori  tentang  kepatuhan  pajak.  Dalam  tataran  praktis,  temuan  penelitian  ini dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh otoritas pajak yaitu UPPPD Taman Sari (Bapenda DKI Jakarta) untuk merumuskan kebijakan antisipatif, preventif, dan kondusif, sehingga dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut. Pertama , selama masa pandemi COVID-19, UPPPD Taman Sari telah menerapkan sistem self-assessment yang mengakibatkan migrasi dari metode pelayanan offline menjadi pelayanan berbasis  online  melalui  pajakonline.jakarta.go.id.  Dengan  modernisasi  sistem  perpajakan  ini, UPPPD  Taman  Sari  berhasil  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menyetorkan  pajak mereka. Kedua ,  penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  fenomena  di  mana  sejumlah  wajib  pajak enggan  menyetor  pajak  mereka.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  termasuk ketidakpemungutan  pajak  hiburan  kepada  konsumen  oleh  wajib  pajak,  ketakutan  wajib  pajak terhadap sanksi yang mungkin dikenakan jika usaha mereka terungkap oleh petugas terkait, dan adanya praktik menunggu  wajib pajak lainnya untuk membayar pajak terlebih dahulu. Ketiga , dalam  menghadapi  fenomena  ini,  fiskus  melakukan  upaya  pembayaran  persuasif  dengan mendatangi  langsung  wajib  pajak  melalui  pendekatan  door-to-door.  Selain  itu,  Pemprov  DKI Jakarta selaku otoritas pajak juga memberikan insentif fiskal berupa penghapusan sanksi pajak sebagai salah satu langkah stimulus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  subjektifitas  peneliti  yang  dapat memunculkan bias interpretasi. Selain itu objek pajak yang menjadi objek penelitian hanya pajak hiburan dan hanya yang berlokasi di Taman Sari. Saran untuk penelitian selanjutnya, faktor faktor yang  mempengaruhi  turunnya  motivasi/kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  hasil penelitian  ini  dapat  ditindaklanjuti  secara  kuantitatif  dengan  menguji  faktor  faktor  tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti pajak self assessment lainnya seperti pajak restoran, pajak hotel dan juga pajak parkir.

## Referensi
Agustin,  L.,  &  Djunaidy,  D.  (2022).  pengaruh  insentif  perpajakan  akibat  covid-19,  pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat  pemberitahuan  tahunan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis  Indonesia  (JABISI) , 3 (2),  90–105. https://doi.org/10.55122/JABISI.V3I2.534
Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Menyampaikan  Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). E-Jra , 10 (2).
Clemens,  J.,  &  Veuger,  S.  (2020). Implications  of  the  Covid-19  Pandemic  for  State  Government  Tax Revenues . https://doi.org/10.3386/w27426
Dede,  M.  V.,  Indrihastuti,  P.,  &  Sulistyowaty,  Y.  (2021).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Potensi  Pajak Hiburan  dan  Kontribusi  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batu  (Studi  Kasus  Dinas Pendapatan Kota Batu). Jurnal Akuntansi .
Fasmi,  L.,  &  Misra,  F.  (2014).  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  dan  tingkat  kepatuhan pengusaha kena pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5 (1), 76–87.
https://doi.org/10.18202/JAMAL.2014.04.5007
Kamleitner,  B.,  Korunka,  C.,  &  Kirchler,  E.  (2012).  Tax  compliance  of  small  business  owners.
International  Journal  of  Entrepreneurial  Behavior  &  Research , 18 (3),  330–351. https://doi.org/10.1108/13552551211227710
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.,  &  Wahl,  I.  (2008).  Enforced  versus  voluntary  tax  compliance:  The  “slippery slope” framework.
Journal of Economic Psychology , 29 (2), 210–225.
https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004
Kompas.com. (2022). Sepanjang Pandemi Covid-19, 20 Persen dari 1.150 Tempat Hiburan di Jakarta Gulung  Tikar . https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/08/18161541/sepanjang- pandemi-covid-19-20-persen-dari-1150-tempat-hiburan-di-jakarta Kuswarno,  E.  (2009). Metodologi  Penelitian  Komunikasi,  Fenomologi  (Konsep,  Pedoman,  dan  Contoh Penelitian) . Widya Padjajaran UNPAD.
Lasmaya, M. S., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Computech Dan Bisnis , 11 (2).
Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (2). Mardiasmo. (2016). Perpajakan . Andi Offset. Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994). Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded  Sourcebook .  Sage Publication.
Nugrahanto, A. (2021). Kepatuhan Pajak Pada Self Assessment System (1st ed., Vol. 16).
Oladipupo, A.  O., & Obazee,  U.  (2016).  Tax  Knowledge,  Penalties  and  Tax  Compliance  in  Small  and
Medium Scale Enterprises in Nigeria. IBusiness , 08 (01), 1–9.
https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001
Palil, M. R. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT , 5 (33). https://doi.org/10.5897/AJBM11.1742 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2005, (2005). Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, (2020).
Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 155/SE/2020,
(2020).
Prebble, Z., & Prebble, J. (2009). The morality of tax avoidance. Creighton L. Rev. , 43 , 693. Purwohedi, U. (2022). Metode Penelitian: Prinsip dan Praktik . Raih Asa Sukses. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, (2009). Richardson,  G.  (2006).  Determinants  of  tax  evasion:  A  cross-country  investigation. Journal  of International Accounting, Auditing and Taxation , 15 (2), 150–169.
https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2006.08.005
Saad,  N.  (2014).  Tax  Knowledge,  Tax Complexity  and  Tax  Compliance:  Taxpayers’  View. Procedia  - Social and Behavioral Sciences , 109 , 1069–1075. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.59 Salamah, B., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN  AUDITING
Mochammad Ali Abrori et al. local tax, self-assessment, stimulus, covid-19 pandemic .

## Author information
Authors and Affiliations

## Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Mochammad Ali Abrori, Tri Hesti Utaminingtyas, & Adam Zakaria
Contributions All authors contribute equally in the research and publication process.
Corresponding author Correspondence to Narifa Alya Putri

## Ethics Declarations
Funding.
The authors received no financial support for the research and publication of this article
Availability of data and materials
Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

## Competing interests
No potential competing interest was reported by the authors