## Penerapan  Hak  Aksesibilitas  bagi  Penyandang  Disabilitas  Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar

## Sarifah Arafah Nasir, Ahkam Jayadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ifhaarafah@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  penerapan  aturan  atau  kebijakan mengenai  hak  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  perspektif  hukum  postif  dan hukum Islam khususnya di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Adapun sumber  data  penelitian  adalah  Kepala  Seksi  Rehabilitas  Penyandang  Cacat  dari  Dinas  Sosial kota  Makassar.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  observasi, wawancara,  dokumentasi,  dan  penelusuran  referensi.  Kemudian,  teknik  pengolahan  data  dan analisis  data  dikaitkan  melalui  tiga  tahap,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  kebijakan  tentang  persamaan  hak  bagi masyarakat disabilitas dan non disabilitas ditunjukkan pada Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar  tahun  1945;  2)  Indonesia  telah  mengatur  hak-hak  bagi  penyandang  disabilitas  melalui Undang-undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  dimana  aturan  ini merupakan upaya perlindungan dan perhatian dari pemerintah untuk mengatur tanggung jawab serta hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan  kesempatan yang sama, begitu pun juga ditegaskan  dalam  QS  Al-Hujurat/49:  11;  3)  Pemerintah  kota  Makassar  telah  mengeluarkan Peraturan  Daerah  kota  Makassar  Nomor  6  tahun  2013  tentang  Pemenuhan  Hak-hak Penyandang  Disabilitas  di  kota  Makassar  yang  dalam  pelaksanaan  peraturan  tersebut  telah menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  bagi  masyarakat  untuk  segala  bentuk  pemberian bantuan, saran dan kesempatan kepada pemerintah kota Makassar selaku pelaksana teknis serta pengadaan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas.
Kata  Kunci:  Penerapan;  Hak  Aksesibilitas;  Penyandang  Disabilitas;  Hukum      Positif; Hukum Islam

## Abstract
The  main  problem  in  this  research  is  how  to  apply  rules  or  policies  regarding  accessibility rights  for  persons  with  disabilities  in  the  perspective  of  positive  law  and  Islamic  law, especially  in  the  city  of  Makassar.  This  type  of  research  is  field  research  or  field  research using a statutory approach. The research data source is the Head of the Rehabilitation Section for  Persons  with  Disabilities  of  the  Makassar  City  Social  Service.  Furthermore,  the  data collection  methods  used  were  observation,  interviews,  documentation,  and  reference  tracing. Then,  data  processing  techniques  and  data  analysis  are  linked  through  three  stages,  namely data  reduction, data  presentation  and drawing  conclusions.  The results of the research show that:  1)  the  policy  on  equal  rights  for  people  with  disabilities  and  non-disabled  is  shown  in Article  28I  paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution;  2)  Indonesia  has  regulated  the  rights  of persons with disabilities through Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, where this regulation is an effort of protection and attention from the government to regulate the responsibilities and rights of persons with disabilities in getting the same opportunity, this is also emphasized in QS Al-Hujurat / 49: 11; 3) The Makassar city government has issued the Makassar City Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in the city of Makassar which in implementing this regulation has become  an  obligation  and  responsibility  for  the  community  for  all  forms  of  providing assistance,  advice  and  opportunities  to  the  city  government  Makassar  as  the  technical implementer and the provision of supporting facilities for persons with disabilities.
Keywords: Application; Accessibility Rights; Persons with Disabilities; Positive Law; Islamic law

## Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  sempurna  dengan  segala bentuknya.  Terlahir  dengan  keberagaman,  mestinya  tak  menjadi  alasan  untuk menimbulkan sekat dan ruang satu sama lain. 1 Banyak dari manusia terlahir dengan kondisi bisa dikatakan tidak normal seperti pada umumya atau biasa disebut penyandang disabilitas (cacat). Hal ini terkadang  menjadi  suatu  kekurangan  dalam  lingkungan  masyarakat  yang  masih  dianggap tabuh untuk diwajarkan.
Mereka  yang  dikatakan  penyandang  disabilitas  juga  berhak  memiliki  ruang  dalam hidup bermasyarakat, bergaul dan bersosialisasi. Namun, realita yang terjadi masih banyak di antara kita memandang mereka sebelah mata dan hanya menilai dari catatan fisik, sehingga dianggap  tak  layak  mendapatkan  kesempatan  pekerjaan  yang  sama.  Mereka  dirasa  tidak mampu untuk mengerjakannya. Terlebih dengan kondisi  tubuh tidak sempura menjadi suatu polemik  yang  tak  terhindarkan  dimana  kebutuhan  hidup  mengharuskan  mereka  melakukan sebuah pekerjaan yang jauh dari kata patut, semisal mengemis.
Dalam  hukum  Islam,  pekerjaan  mengemis  merupakan  pekerjaan  yang  tidak  disukai oleh  Allah  SWT,  sesungguhnya  seberat apa  pun  pekerjaan  itu,  akan  lebih mulia  di  sisi-Nya jika  diperoleh  dengan  cara  yang  halal,  tanpa  harus  merendahkan  martabat  dan  kehormatan diri dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain.
Islam  memandang  derajat  manusia  sama  tanpa  ada  perbedaan  apapun. 2 Setiap manusia  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  meraih  prestasi  dan  kebaikan,  baik  yang  normal maupun  cacat  dan  tolak  ukur  kualitas  diri  seseorang  bukan  dinilai  dari  kecantikan, ketampanan, kesempurnaan fisik atau kekayaannya. Namun, jika manusia tersebut memiliki iman,  taqwa  dan  amalan  yang  sholeh,  maka  mereka  merupakan  orang-orang  yang  paling mulia di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, perlu adanya saling menghormati, bekerja sama dan  saling  melengkapi  untuk  membangun  peradaban  yang  inklusif  tanpa  diskriminasi  pada siapapun antara yang normal dan penyandang disabilitas.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dengan  adanya  sebutan  yang  diberikan  oleh  suatu pihak kepada pihak lain yang berimplikasi terhadap tindakan diskriminatif. Hal tersebut tidak dapat  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  biasa,  karena  tindakan  itu  dapat  digolongkan  sebagai perilaku pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mengakibatkan terjadinya kerentanan pada kehidupan manusia.
Dalam  firman  Allah  pada  al-Qur‟an  Surah  At-Tin  ayat  4  menjelaskan  bahwa  Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang dengan kata lain bukan dalam hal  ketidaksempurnaan  fisik  atau  organ  tubuh,  tapi  ayat  tersebut  menekankan  pada kesempurnaan  manusia  dibandingkan  dengan  makhluk  ciptaan  Allah  yang  lainnya. Sebagaimana  Allah  menganugerahkan  pikiran  kepada  manusia  yang  menjadikannya  lebih unggul dari makhluk-makhluk lainnya.
Indonesia  sendiri  adalah  Negara  yang  segala  aspeknya  dilindungi  oleh  hukum, termasuk hak setiap  individu  yang tak terlepas dari hak asasi manusia (HAM) dan memiliki hak utuk bebas serta dilidugi dari segala betuk diskriminasi yang dijaminoleh UUD 1945. Hal ini  diperjelas  pada  Pasal  28  I  ayat  2  yang  berbunyi, “setiap  orang  berhak  bebas  dari perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apa  pun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Meskipun  demikian,  nyatanya  banyak  yang  masih  tidak  memperdulikan  aturan tersebut. Para penyandang disabilitas sangat dirugikan dengan perlakuan di masyarakat yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mendiskriminasi  mereka  karena  dirasa  tidak  layak
1 Muammar Bakry, Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam , 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).
2 Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
untuk  mendapat  hak  yang  sama.  Tidak  adanya  wadah  sebagai  tempat  mereka  untuk  tetap melangsungkan hidup dengan bekerja menjadikan mereka memilih pilihan dengan mengemis di jalan sendiri, padahal memiliki badan yang sehat dan sama sekali tidak sakit terkhususnya di kota Makassar.

## Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan yang akan meneliti  terkait  fenomena  yang  ada  di  masyarakat  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  yang  fokus  menganalisis  mengenai  penerapan  hak  aksesibilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam di kota Makassar.

## Landasan Teori Tinjauan Umum Tentang Hak Aksesibilitas

## 1. Pengertian Hak Aksesibilitas
Dari  semua  hak  yang  harusnya  didapatkan  masyarakat,  hak  aksesibilitas  merupakan salah satu hak yang bahkan sudah menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan keberadaannya. Mulai  dari  penyediaan  sarana  transportasi  umum  hingga  pelayanan  masyarakat  secara menyeluruh.
Aksesibilitas  sendiri  jika  diuraikan  singkat  merupakan  akses  atau  kemudahan  suatu subjek  dalam  melakukan  atau  mendapatkan  pemenuhanhak  dalam  bermasyarakat.  Hak aksesibilitas  lebih  melekat  pada  penyandang  disabilitas  yang  umumnya  sulit  untuk mendapatkan kesamaan dalam menjalani pekerjaan di lingkungan hidupnya.
Hal ini ditegaskan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitas,  dijelaskan  pada  Pasal  1  ayat  8  bahwa “Aksesibilitas  adalah kemudahan  yang  disediakan  untuk  Penyandang  Disabilitasguna  mewujudkan  Kesamaan Kesempatan” 3 . Dengan  memperhatikan  hal  tersebut,  tentu  sudah  jelas  bahwa  hak aksesibilitas  menjadi  suatu  poin  penting  dalam  pemenuhan  hak  bagi  setiap  warga  negara tanpa  terkecuali  mereka  yang  disebut  penyandang  disabilitas  dalam  segala  aspek.  Untuk pemenuhan yang dimaksudkan dalam hal ini, dipertegas kembali pada Pasal 18 tentang hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, meliputi:
a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

## 2. Bentuk Diskriminasi
Diskriminasi  yang  sering  atau  biasa  terjadi  pada  masyarakat  adalah  diskriminasi individu dan diskriminasi institusi. Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang  berprasangka,  sedangkan  diskriminasi  institusi  adalah  diskriminasi  yang  tidak  ada hubungannya  dengan  prasangka  individu  melainkan  dampak  kebijaksanaan  atau  praktik sebagai institusi dalam masyarakat. 4
Selain  diskriminasi  individu  dan  diskriminasi  institusi,  ada  pula  pembagian diskriminasi  berdasarkan  perilaku  yang  dilakukan  oleh  pelaku  diskriminasi  itu  sendiri  dan tidak  dapat  dipungkiri  keberadaannya.  Pembagiaannya  adalah  diskriminasi  langsung  dan diskriminasi tidak langsung.
Diskriminasi  langsung  (diskriminasi  individu)  adalah  tindakan  membatasi  suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan semacamnya  yang juga  terjadi  manakala  pengambil  keputusan  diarahkan  oleh  prasangka-prasangka  terhadap kelompok  tertentu.  Sedangkan,  diskriminasi  tidak  langsung  (diskriminasi  institusi)
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat (8).
4 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur , (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 221.
merupakan  diskriminasi  yang  salah  satunya  membuat  kebijakan  atau  aturandengan menghalangi  kelompok  tertentu  untuk  bersinggungan  dengan  kelompok  lain  dimanahal tersebut  membuat  mereka  mendapatkan  diskriminasi  secara  tidak  langsung  yang  hal  ini menghasilkan kerugian sistematis bagi kelompok masyarakat tertentu. 5
Dari sekian jenis-jenis bentuk diskriminasi yang dijelaskan oleh Fulthon dimana salah satunya  adalah  bentuk  diskriminasi  terhadap  orang  cacat  atau  penyandang  disabilitas, dijelaskan  bahwa  diskriminasi  tersebut  terjadi  dikarenakan  penyandang  cacat  sering mengalami  kesukaran  dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Para  penyandang  cacat  fisik sering  mengalami  kesukaran  dalam  memperoleh  pendidikan  atau  pekerjaan  karena  adanya aturan  tertulis  maupun  kebijakan  tidak  tertulis  yang  menghambat  mereka,  meskipun  secara fisik  dan  mental  kemampuan  mereka  belum  tentu  berbeda  dengan  orang  yang  berbadan sehat. 6

## Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas
Kata  “cacat”  dalam Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia 7 memiliki  beberapa  arti,  yaitu sebagai  berikut:  (1)  kekurangan  yang  menyebabkan  mutunya  kurang  baik  atau  kurang sempurna; (2) lecet yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna. Dari beberapa arti ini, tampak jelas bahwa kata “cacat”  memiliki  konotasi  yang  negatif  dan  tidak  bersahabat  bagi  mereka  yang  memiliki kelainan.
Definisi dari penyandang disabilitas ialah kerusakan atau cacatdimana memperlihatkan  berkurangnya  suatu  fungsi  secara  objektif  dapat  diukur,  dilihat  yang  mana disebabkanoleh  adanya  kehilangan/kelainan  dari  salah  satu  bagian  tubuh  seseorang. Contohnya,  tidak  memilikikaki  dan  kecacatan/lumpuh  pada  bagian  tertentu  dari  tubuh. 8 Melihat  dari  hal  tersebut,  menjadikan  mereka  sebagai  penyandang  disabilitas  kesulitan memperoleh  kesejahteraan  sosial  sehingga  mengakibatkan  pula  penghambatan  kemampuan mereka  untuk  melaksanakan  fungsi  sosialnya  di  masyarakat  karena  ketidaknormalan  tubuh yang mereka miliki.
Cacat  fisik  atau  kelainan  fisik  merupakankelainan/cacat  yang  terjadi  pada  satu  atau lebih  organ  tubuh  tertentu  dan  mengakibatkan  adanya  keterbatasan  pada  salah  satu  fungsi tubuhnya  untuk  digunakan  secara  normal.  Tidak  berfungsinya  anggota  fisik  inidapat  terjadi pada alat fisik indra, misalnya indra penglihatan (tuna netra), pendengaran (tuna rungu), dan kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna (tuna daksa).
Adapun  Kartono memberikan pengertian bahwa anak cacat adalah “anak-anak yang dinilai  dan  di  diagnosa  sebagai  keterbelakangan  mental/tunagrahita,  tunarungu,  sulit mendengar,  bisu/tunawicara,  tunadaksa,  gangguan  wicara,  buta  (tunanetra,  cacat,  visual), gangguan emosional serius, hambatan ortoredikal, gangguan kesehatan, buta-tuli, bisu-tuli, cacat  ganda/multi  handicapped,  ketidakmampuan  belajar,  yang  disebabkan  oleh  gangguan ketunaan yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan perlakuan yang berkaitan”. 9 Penyandang disabilitas atau biasa kita sebut “orang cacat” yang memiliki keterbatasan pada dirinya tak jarang mendapatkan diskriminasi dalam lingkungan mereka, pemenuhan hak yang  tak  mereka  dapatkan  secara  utuh  menjadi  polemik  yang  tentu  bukan  hal  tabuh  lagi.
5 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur , (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 222.
6 Kamanto  Sunarto, Pengantar  Sosiologi  (edisi  ketiga) ,  (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004), h. 155.
7 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 143.
8 Mangunsong, Frieda, dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa (Jakarta: UI,1998), h. 4.
9 Kartono, Kartini & Dali Gulo, Kamus Psikologi (Bandung: Pionir Jaya, 1997), h. 27.
Padahal  mereka  juga  memiliki  posisi  sebagai  warga  sipil  sama  seperti  lainnya  yang  tentu mempunyai hak dan negara berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut.
Jika  dicermati  lebih  lanjut,  segala  bentuk  pemenuhan  hak  yang  tidak  terpenuhi  oleh negara,  maka  mencerminkan  bahwa  negara  tersebut  telah  melanggar  aturan  undang-undang yang  dibuat.  Perlakuan  khusus  yang  harusnya  masyarakat  disabilitas  dapatkan  merupakan aturan  yang  mutlak  dan  masyarakat  non  disabilitas  sudah  harus  paham  jika  hal  tersebut bukanlah  bentuk  sikap  diskriminartif  bagi  mereka  karena  undang-undang  sendiri  telah membolehkan dan mengaturnya.
Penjelasan  dan  aturan  yang  mengatur  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Undang- undang  No.  9  Tahun  1999  yang  menjelaskan  bahwa: “Setiap  penyandang  cacat, orang  yang  berusia  lanjut,  wanita  hamil,  dan  anak-anak,  berhak  memperoleh kemudahan  dan  perlakuan  khusus.” 10 Dapat  dilihat  bahwa  negara  telah  mengatur mengenai  perlakuan  khusus  yang  harusnya  diperoleh  masyarakat  penyandang disabilitas.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat menyatakanmengenai  definisi  dari  penyandang  cacatbahwa  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk berpartispasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  Negara  lainnya  berdasarkan  kesamaan hak.

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif
Hukum positif atau juga sering disebut sebagai ius constitutum, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.  Demikian dapat dikatakan sebagai sekumpulan asas atau kaidah hukum tertulis mengikat secara umum atau  khusus  yang  saat  ini  sedang  berlaku  dan  ditegakkan  oleh  atau  melalui pemerintah/pengadilan Negara Indonesia.
Keberlakuan hukum ini tertera dalam peraturan perundang-undangan atau dirumuskan dalam  peraturan  perundang-undangan  negara  terkait.  Adapun  peraturan ini adalah  peraturan tertulis  dengan  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibuat  atau ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Dengan  melihat  peraturan  yang  terdapat  di  Negara  Indonesia,  maka  sumber  hukum yang  berlaku  berdasarkan  TAP  MPR  No.  III/  MPR/2000  adalah  Pancasila,  sedangkan pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  telah  diatur  pada  Pasal  1  ayat  2  UU  No.  12 tahun  2011.  Dalam  Pasal  7  Undang-undang  tersebut  menjelaskan  urutan  peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:
1. UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak 19 Oktober 1999,
2. Ketetapan MPR,
3. UU  yang  dibuat  DPR  bersama  Presiden  untuk  melaksanakan  UUD  1945  dan  TAP MPR,
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
5. Keputusan Presiden,
6. Peraturan Daerah.

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam
Hukum  Islam  berasal  dari  kata  “hukum”  dan  kata  “Islam”. 11 Secara  terpisah,
10 Republik Indonesia, “ Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ”, Pasal 41 ayat (2).
11 Zulhasari Mustafa, “PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020).
keduanya merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Kata “hukum Islam” sendiri adalah suatu  rangkaian  kata  dalam  bahasa  Indonesia  yang  hidup  dan  terpakai.  Menurut  Amir Syarifuddin  kata  „hukum‟  adalah  seperangkat  peraturan  tentang  tingkah  laku  manusia  yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. 12 Apabila kata „hukum‟ menurut definisi di  atas  dihubungkan  kepada  „Islam‟  atau  „ syara ‟,  maka  „hukum  Islam‟  akan  memiliki  arti bahwa  “seperangkat  peraturan  berdasarkan  wahyu  Allah  dan  sunah  Rasul  tentang  tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata  hukum  Islam  sama  sekali  tidak  ditemukan  di  dalam  al-Qur‟an  maupun  hadis. Dalam al-qur‟an hanya terdapat kata syari‟ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata  hukum  Islam  merupakan  terjemahan  dari  “ Islamic  Law ”  dari  literatur  Barat. 13 Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu  keseluruhan  kitab  Allah  yang  mengatur  kehidupan  setiap  muslim  dalam  segala aspeknya, maka arti dari hukum Islam sendiri lebih dekat dengan pengertian syariah. 14
Hasbi  Ash-Shiddiqy  memberikan  definisi  hukum  Islam  sebagai  koleksi  daya  upaya fuqaha  dalam  menerapkan  syari'at  Islam  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. 15 Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.
Para ahli ushul memberikan istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam  bentuk  pilihan  atau  tuntutan  dengan  yang  dinamakan  hukum taklifi ,  dan hukum  yang  berhubungan  dengan  perbuatan mukallaf dalam  bentuk  ketetapan  yang  disebut hukum wadh‟i . 16
Sedangkan Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan kembali bahwa pengertian ini dibedakan  menurut  ulama  ushul  fiqh  dan  ulama  fiqh.  Menurut  ulama  ushul  fiqh,  hukum syar‟i  merupakan  tuntutan  pembuat  Syara‟  (Allah)  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  orang dewasa  yang  berupa  perintah,  pilihan  atau  hubungan  sesuatu  dengan  yang  lain.  Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syar‟i adalah pengaruh  yang dikehendaki oleh khithab Allah itu sendiri terwujud dalam bentuk perbuatan, seperti wajib, haram atau boleh. 17
Ada  dua  bentuk  hukum  Islam  yang  dapat  diketahui  dari  pengertian  hukum  Islam. Pertama ,  syari‟at  yang  bersifat  baku,  mutlak  dan  Universal. Kedua ,  fiqh  yang  bersifat temporal dan lokal. Syari‟at tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, sedangkan fiqh bersifat relatif  dan  tidak  kebal  terhadap  perubahan,  Karena  fiqh  merupakan  interprestasi  mujtahid atau  syari‟at,  sesuai  dengan  lingkungan,  situasi  dan  kondisi  masyarakat  yang  berkembang. Jadi, syari‟at merupakan ajaran dasar, sedangkan fiqh adalah penafsiran terhadap ajaran dasar tersebut. 18
Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam  merupakan  hukum  yang  bersifat  mutlak  dan  universal  yang  dapat  mengikuti perkembangan zaman. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari al- Qur‟an  dan  hadits  yang  dipatuhi  dan  bersifat  mengikat  bagi  para  mukallaf  yang  beragama Islam.

## Hasil Dan Pembahasan
Kedudukan  dan  Persamaan  Hak  bagi  Masyarakat  Disabilitas  dan  Non  Disabilitas  di
12 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 1 , (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.
13 Mardani, Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta,  diakses  dari http://jhp.ui.ac.id/ pada  17  Mei 2020 WITA.
14 Ismail  Sunny, Tradisi  dan  Inovasi  Keislaman  di  Indonesia  dalam  Bidang  Hukum  Islam”,  dalam  “Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia , (Cik Hasan Bisri (ed), (Jakarta: Logos Publishing, 1988), h. 96.
15 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.
16 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih , (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 136.
17 Abdul Wahab Khalaf, „Ilm Ushul Fiqh , (Kuwait: Dar al-„Ilm, t.tp), h.100.
18 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern , (Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), h.20-21.

## Kota Makassar
Indonesia  merupakan  negara  yang  menjamin  hak  bagi  setiap  warga  negaranya  yang mana hal tersebut telah diatur dan tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 28I ayat 1 yang menyataaan bahwa “ hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun” .  Dengan  berkiblat  pada  pasal  tersebut,  maka  perlu  ditegaskan  bahwa  hak  asasi manusia merupakan hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali yang juga dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas.
Dengan  adanya  pasal  28I  ayat  1  UUD  1945  telah  menandakan  bahwa  negara Indonesia  telah  memberikan  perhatian  serius  dan  menjunjung  tinggi  harkat  serta  martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang menjadikan peningkatan peran  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  pembangunan  nasional  penting  untuk  mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.
Indonesia  sendiri  telah  mengatur  kebijakan  khusus  mengenai  penyandang  disabilitas sebagai  upaya  perlindungan  hukum  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  yang  di  dalamnya  telah  menjamin  hak  penyandang disabilitas sendiri untuk mendapatkan kedudukan, kewajiban, kesamaan hak dan kesempatan menuju  kehidupan  sejahtera,  mandiri,  dan  tanpa  diskriminasi.  Suatu  hal  yang  sudah  tidak tabu lagi adalah kehidupan penyandang disabilitas di Indonesia yang dapat dikatakan dalam kondisi  rentan,  terbelakang,  dan/atau  miskin  dimana  hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang dibentuknya kebijakan tersebut.
Berdasarkan kebijakan khusus tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat disabilitas sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat non disabilitas pada umumnya, dimana mereka pun berhak diberikan akses dan kemudahan dalam segala sektor keberlangsungan hidupnya. Kebijakan mengenai hal ini telah dimuat juga pada Pasal  42  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang menyebutkan  bahwa  “ Setiap  warga  Negara  yang  berusia  lanjut,  cacat  fisik  dan/atau  cacat mental  berhak  memperoleh  perawatan,  pendidikan,  pelatihan,  dan  bantuan  khusus  atau biaya  negara  untuk  menjamin  kebutuhan  yang  layak  sesuai  dengan  martabat kemanusiaannya,  meningkatkan  rasa  percaya  diri,  dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ”.
Diharapkan dengan terbentuknya kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas, maka dapat  menjadi  pengingat  bagi  pemerintah  untuk  memenuhi  hak  dan  memberikan  apa  yang semestinya  diberikan  bagi  penyandang  disabilitas.  Begitu  pun  masyarakat  non  disabilitas sadar akan tanggung jawab bersama untuk menghormati hak disabilitas dan membuka mata untuk  tidak  lagi  melakukan  tindakan  apapun  yang  berbentuk  diskriminasi  terhadap penyandang disabilitas.
Hal  tersebut  dikarenakan  mayoritas  masyarakat  masih  menganggap  penyandang disabilitas  adalah  kelompok  yang  berbeda,  sehinga  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung cenderung melakukan perilaku yang bersifat diskriminatif. Bahkan sadar atau tidak, bentuk  diskriminatif  itu  datang  bukan  hanya  dari  lingkungan  luar  saja  tapi  keluarga  pun terkadang menjadi faktor atau pengaruh utama tindakan tersebut.
Tidak  terpenuhinya  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  juga  dapat  dikatakan suatu bentuk diskriminatif karena memaksakan mereka yang disabilitas untuk hidup normal seperti  masyarakat  non-disabilitas  pada  umumnya.  Penyandang  disabilitas  tentu  memiliki atau  perlu  diberikan  akses  bagi  mereka  dalam  beraktivitas  dan  melangsungkan  hidupnya dengan  baik.  Pemerintah  harus  memahami  jika  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan
di masyarakat.
Upaya  perlindungan  melalui  kebijakan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dapat dikatakan belum memadai dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas terus meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Dengan  alasan ini,  maka  diperlukan  sarana  dan  upaya  lain terutama penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan bagi penyandang disabilitas dalam segala  aspek  kehidupan  dan  penghidupan,  contohnya  dalam  memperoleh  pendidikan  dan pekerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosialnya.
Upaya  pemerintah  di  Kota  Makassar  sendiri  dalam  memperhatikan  dan  melindungi penyandang disabilitas telah terlihat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Makassar.  Negara  melalui Peraturan Daerah Kota Makassar telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah Kota Makassar  untuk  menjamin  terwujudnya  hak-hak  penyandang  disabilitas  agar  setara  dengan masyarakat lainnya. Hak-hak yang dimaksudkan dalam Peraturan tersebut antara lain:
a. Kesamaan dan kesempatan,
b. Aksesibilitas,
c. Habilitas dan rehabilitasi,
d. Pemeliharaan taraf kesejahteraan,
e. Perlindungan khusus,
f. Perlidungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas.
Dengan  beberapa  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemeritah,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sama  sekali  tidak  ada  perbedaan  bagi  masyarakat  disabilitas  dan  non- disabilitas karena semua memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama serta disediakan lapangan  dan  bidang  pekerjaan  bagi  warga  negara  tanpa  terkecuali  sesuai  kebijakan  yang telah  dibuat,  bahkan  pemerintah  Indonesia  khususnya  Kota  Makassar  telah  memberikan kebijakan  khusus  untuk  melindungi  hak-hak  penyandang  disabilitas  agar  masyarakat mengerti dan bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.

## Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penyandang Disabilitas
Penyandang  disabilitas  merupakan  warga  negara  yang  juga  memiliki  hak-hak  dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya karena mereka dianggap tidak normal dan tidak  jarang  masyarakat  pada  umumnya  memandang  sebelah  mata,  sehingga  penyandang disabilitas  menjadi  korban  yang  sebenarnya  sebagai  warga  negara,  mereka  juga  berhak mendapatkan  kesempatan  yang  sama  pada  bidang  pekerjaan  apapun  dan  diberikan aksesibilitas untuk memudahkan dirinya dalam beraktivitas.
Penyandang disabilitas pun mengalami hambatan dalam segi fisik, mental, intelektual atau  sensorik  yang  lamban,  sehingga  menghalangi  peran  mereka  secara  penuh  dan  efektif dalam  bermasyarakat  berdasarkan  pada  asas  kesetaraan  sebagai  warga  negara  seutuhnya. Sedangkan,  dalam  Pasal  41  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  telah menegaskan bahwa “ setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus ”. Kendati demikian, fakta yang  terjadi  perempuan  dan  anak  penyandang  disabilitas  masih  sangat  beresiko  menerima perlakuan  diskriminatif  dan  perlakuan  kriminalisasi  dikarenakan  keterbatasan  fisiknya  serta identitas diri mereka yang dianggap lemah.
Indonesia  sendiri  telah  memberikan  kebijakan  khusus  bagi  penyandang  disabilitas yang  mengatur  kewajiban  dan  hak-hak  dalam  mendapat  kesempatan  yang  sama  sebegai bentuk upaya perlindungan dan perhatian hingga terhadap masyarakat disabilitas itu sendiri. Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas.  Dalam  konsideran  atau  pertimbangan  penetapan  Undang-undang Penyandang  Disabilitas  digeskan  bahwa;  “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin keberlangsungan  hidup  setiap  warga  Negara,  termasuk  para  penyandang  disabilitas  yang
mempunyai  kedudukan  hukum  dan  memiliki  hak  asasi  manusia  yang  sama  sebagai  warga negara  dan  masyarakat  Indonesia  merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat”.
Selain itu, pemerintah Kota Makassar juga telah menetapkan kebijakan khusus terkait perlindungan  terhadap  penyandang  disabilitas    dalam    Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun 2013  tentang  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  yang  dalam  hal  ini  mencakup bidang sebagai berikut:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Olahraga;
d. Seni budaya;
e. Ketenagakerjaan;
f. Berusaha;
g. Pelayanan umum;
h. Politik;
i. Bantuan hukum; dan
j. Informasi.
Dalam  pandangan  Islam,  setiap  manusia  juga  mempunyai  kedudukan  yang  sama. Islam tidak membedakan sama sekali antara yang kaya dan miskin, pejabat atau rakyat biasa, begitu pula yang normal dan yang cacat tanpa terkecuali. Mereka memiliki posisi yang sama di  sisi  Allah  serta  tidak  ada  yang  lebih  istimewa  kecuali  ketaqwaannya  dimana  tidak  ada siapa  pun  yang  dapat  mengukur  dan  memastikan  hal  tersebut.  Iman  seseorang  bukan ditentukan oleh kecantikan, ketampanan dan kesempurnaan fisik maupun kekayaannya.
Kemuliaan  manusia  dalam  Islam  ditentukan  oleh  kualitas  iman,  taqwa  dan  amal kebaikannya. Islam tentu tidak memandang kasta, kedudukan, derajat sosial atau strata yang bersifat  keduniaan.  Setiap  orang  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  meraih kesuksesan diri, baik yang normal maupun mereka yang cacat selama memiliki kualitas diri yang baik dari segi iman dan ketaqwaan, maka orang-orang itulah yang paling mulia di sisi Allah Swt.
Dengan  alasan  tersebut,  kita  perlu  untuk  saling  menghormati,  bekerja  sama,  saling melengkapi  untuk  memberikan  peran  dan  pembangunan  nasional  dalam  segala  sektor  serta melhirkan  peradaban  yang  inklusif  tanpa  adanya  diskriminasi  dengan  siapa  pun  antara masyarakat disabilitas dan non disabilitas.
Dalam  Al-Qur‟an  Surah  Al-Hujurat  ayat  11  menjelaskan  mengenai  hal  itu,  yaitu sebagai berikut:
َٰ  ي ٓ س يَٰ  لََْٰاوُن ما ءَٰ نيِذَّلٱَٰا هُّ ي أ ٓ ر خ ٓ َٰ و ق ٓ م ٓ َٰ نِّم َٰ و ق ٓ َٰ مَٰ َٰ ى س ع ٓ َٰ ن أ َٰ َْٰاوُنوُك ي َٰ ي خ ٓ ارَٰ نِّم ٓ مُه ٓ َٰ َٰ لَ و َٰ ا سِن ٓ ءَٰ نِّم َٰ ا سِّن ٓ َٰ ءَٰ َٰ ى س ع ٓ َٰ ن أ َٰ ََّٰنُك ي َٰ ي خ ٓ ارَٰ نِّم ٓ ََّٰنُه ٓ َٰ َٰ لَ و َٰ ل ت ٓ وُزِم ٓ َْٰاَٰ مُك سُفن أ ٓ َٰ َٰ لَ و َٰ َْٰاوُز  با ن  ت َٰ لٱِب ٓ ل أ ٓ َٰ  ق َِٰب ٓ َٰ ئِب ٓ َٰ س سٱِلٱ ٓ لٱَُٰم ٓ ع بَُٰقوُسُف ٓ لٱَٰ د ٓ َِٰن  يِإ ٓ َٰ ََّٰلَّٰن م و ٓ َٰ بُت  ي ٓ َٰ َٰ  لْوُأ ف ٓ ََٰٰ نوُمِل َّظلٱَُٰمُهَٰ كِئ
Terjemahannya:
“Wahai orang-orang  yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain,  (karena)  boleh  jadi  mereka  (yang  diolok-olokkan)  lebih  baik  dari  meraka  (yang mengolok-olok),  dan  jangan  pula  perempuan-perempuan  (mengolok-olokkan) perempuan  lain,  (karena)  boleh  jadi  perempuan  (yang  diolok-olokkan  lebih  baik  dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah  saling  memanggil  dengan  gelar-gelar  yang  buruk.  Seburuk-buruk  panggilan adalah  (panggilan)  yang  buruk  (fasik)  setelah  beriman.  Dan  barangsiapa  tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  sebagai  sesama  manusia  bukanlah  hak  kita  untuk
saling  mencelah  satu  sama  lain  karena  sesungguhnya  manusia  diciptakan  dengan kelebihannya  masing-masing,  walaupun  tak  nampak  sebab  terkadang  mereka  yang  dicelah menyembunyikan hal itu dan bahkan bisa jadi lebih baik dari orang yang mencelahnya.

## Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar
Pemerintah  kota  Makassar  merupakan  pelaksana  terwujudnya  kebijakan  yang mengatur  penegakkan  dan  perlindungan  atas  jaminan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam kehidupan  bermasyarakat  yang  dalam  hal  ini  tak  terkecuali masyarakat  disabilitas tentunya. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas harus  dimulai  dari  adanya  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  menjamin  pemenuhan  hak  itu sendiri.
Pemerintah  Kota  Makassar  telah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun 2013  tentang  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Makassar.  Dalam pelaksanaan peraturan tersebut telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi masyarakat untuk segala bentuk pemberian bantuan, saran, kesempatan kepada pemerintah kota Makassar selaku pelaksana teknis dan pengadaan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas.
Selain  itu,  pihak  lain  yang  memiliki  kewajiban  dalam  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas  di  kota  Makassar,  yakni  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi, Pemerintah  Kabupaten/Kota,  lembaga-lembaga  masyarakat,  perusahaan  swasta  dan kelompok-kelompok  masyarakat  dalam  bentuk  kerja  sama  serta  kemitraan  guna  mencapai tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Makassar.
Namun,  realisasi  peraturan  daerah  ini  masih  ditemukan  beberapa  permasalahan, seperti pada sektor pemberdayaan penyandang disabilitas dimana isu ini sangat jarang untuk menjadi  pembahasan  di  setiap  unsur  penghidupan.  Penyandang  disabilitas  hanya  dipandang sebagai  bagian  proyek  bantuan  sosial  dan  pemberian  jaminan  hidup  bukan  dalam  sudut pandang  pemberdayaan  potensi-potensi  yang  dimilikinya.  Hal  ini  yang  menyebabkan penyandang disabilitas sangat tergantung pada orang lain.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  6  Tahun  2013  tentang Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  di  kota  Makassar,  Pemerintah  Daerah  telah diamanatkan untuk menjalankan tugas, yaitu:
1. Menetapkan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas;
2. Melaksanakan  kebiajakan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  lain  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak penyandang disabilitas;
4. Melakukan  dukungan  sarana  dan  prasarana  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
5. Mengalokasikan  anggaran  penyelenggaraan  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas; dan
6. Membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas.
Masalah  signifikan  yang  timbul  terkhusus  bagi  para  penyandang  disabilitas  yang tingkat  pendidikannya  rendah,  yakni  sarana  pendidikan  yang  cukup  terbatas  dan  jauh  dari pendidikan  inklusif  dimana  hal  tersebut  mengakibatkan  banyaknya  penyandang  disabilitas hanya  dapat  merasakan  pendidikan  hingga  jenjang  Sekolah  Menengah  Luar  Biasa,  bahkan tidak  sedikit  dari  mereka  yang  tidak  bersekolah  karena  sarana  dan  prasarana  yang  tidak aksesibel dan ramah untuk penyandang disabilitas.
Kurangnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan terjadinya masalah sosial bagi penyandang disabilitas, seperti kebiasaan hidup bergelandangan, mengemis di jalan raya dan
ketergantungan  sosial  lainnya.  Perempuan  dan  anak  penyandang  disabilitas  dapat dikatakan sangat  beresiko  menerima  perlakuan  diskriminatif  dan  kriminalitas  yang  disebabkan  oleh keterbatasan  fisik  yang  dimilikinya  serta  identitas  perempuan  yang  melekat  mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas cukup rentan menjadi objek kekerasan.
Peran  Pemerintah  kota  Makassar  dalam  melindungi  serta  memberdayakan penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 sangat jelas  telah  difokuskan  pada  Bab  9  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Penyandang Disabilitas Perempuan Penyandang Disabilitas Anak (P2TP2A). Komitmen Pemerintah kota Makassar  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  terlihat  dengan digandengnya beberapa elemen masyarakat, seperti organisasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, psikolog, kepolisian dan ahli medis dalam memberikan pelayanan dan pendampingan bagi  korban  tindak  kekerasan.  Hubungan  kerja  sama  tersebut  diikat  ke  dalam  sebuah  tim gugus kerja P2TP2A kota Makassar.
Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan segala upaya yang diarahkan untuk membentuk  penyandang  disabilitas  yang  mengalami  masalah  sosial  data  memiliki  daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun tujuan dari P2TP2A, yaitu:
a. Meningkatkan  taraf  kesejahteraan,  kualitas  serta  kelangsungan  hidup  dan  kemandirian penyandang disabilitas;
b. Meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
c. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab dunia usaha;
d. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang diselenggarakan P2TP2A  bertujuan  agar  terwujudnya  kemandirian  dan  kesejahteraan,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  pembangunan  kesejahteraan  sosial  penyandang  disabilitas  seharusnya dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.
Pendekatan  pemberdayaan  bagi  penyandang  disabilitas  di  kota  Makassar  merupakan tugas  Pemerintah  kota  Makassar  melalui  Dinas  Sosial  kota  Makassar.  Segala  hal  yang berkaitan  dengan  penanganan,  pemberdayaan,  memberikan  pelayanan  dan  bantuan  kepada penyandang  disabilitas  ditangani  oleh  Seksi  Rehabilitasi  Penyandang  Cacat  di  bawah koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial.
Seksi  Rehabilitasi  Penyandang  Cacat  secara  khusus  bertugas  untuk  melakukan pemulihan  dan  pengembangan  kesejahteraan  sosial  penyandang  cacat,  dengan  uraian  tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan,  menyusun  dan  melaksanakan  program  dan  kegiatan  Seksi  Rehabilitasi Penyandang Cacat;
b. Menyiapkan  perumusan  kebijaksanaan  teknis  pelaksanaan  koordinasi  dan  pengendalian rehabilitasi penyandang cacat;
c. Melakukan bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan eks kusta;
d. Melakukan  pelayanan  dan  pemberian  bantuan  pemberdayaan  kepada  penyandang  cacat dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
e. Melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  terhadap  kelompok  pemberdayaan  bagi penyandang cacat.
Pemerintah  kota  Makassar  melalui  Dinas  Sosial  kota  Makassar  menghasilkan  5 program khusus untuk penanganan penyandang disabilitas, diantaranya:
a. Pemberian jaminan sosial disabilitas berat dan sedang;
b. Pembinaan disabilitas menuju kemandirian;
c. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas wanita;
d. Pemberian jaminan sosial disabilitas eks-kusta;
e. Pemberian rekomendasi untuk mengikuti pelatihan di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya.
Jenis  program  kerja  pemberdayaan  bagi  penyandang  disabilitas  ini  meliputi,  yaitu pelatihan  keterampilan  usaha  ekonomis  (pelatihan  membuat  keset  kaki,  membuat bros , menjahit  dan  membuat  kue)  dan  bantuan  modal  usaha  atau  paket  usaha.  Program pemberdayaan  bagi    penyandang  disabilitas  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  kota Makassar  ini  merupakan  program  yang  dibuat  untuk  penyandang  disabilitas  agar  mampu mengoptimalkan  kemampuannya  dari  segi  kemandirian  ekonomi  dan  kapabilitas  potensi- potensi guna peningkatan taraf kesejahteraan hidup para penyandang disabilitas.
Program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial kota Makassar dilakukan  melakukan  kegiatan  pelatihan  keterampilan  yang  beragam  sesuai  dengan kemampuan penyandang disabilitas itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasnah A. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, yaitu:
“Kami  memberikan  pemberdayaan  bagi  penyandang  disabilitas  yang  masih  potensial, misalnya seperti kemarin itu membuat keset kaki, membuat bros , semua itu dilihat dari jenis kedisabilitasannya apakah mereka ia mengembangkan potensi dirinya atau sudah tidak  mampu  lagi,  seperti  penyandang  disabilitas  berat  atau  lumpuh  layu  kalau  itu tinggal diberikan jaminan hidup saja”. (Wawancara, 31 Agusutus 2020)
Program-program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  kota  makassar diupayakan  sesuai  dengan  kebutuhan  penyandang  disabilitas  yang  sejauh  ini  telah merumuskan  program  yang  menjadi  kebutuhan  penyandang  disabilitas,  seperti  wawancara dengan Ibu Hasnah A., yaitu:
“Kalau menurut saya, program-program yang dibuat oleh Dinas Sosial kota Makassar saat  ini  sudah  sesuai,  bahkan  sangat  sesuai  dengan  kebutuhan,  karena  apa?  Misalnya, kami  menerima  saran  dan  laporan  bahwa  kebanyakan  penyandang  disabilitas membutuhkan  bantuan  kaki  palsu,  jadi  kami  berikan  kaki  palsu,  begitu  pun  dengan pelatihan  keterampilan,  tapi  lagi-lagi  kita  terbatas,  kita  selalu  dibatasi  oleh  anggaran yang ada, saya kira semua kegiatan sudah sangat sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas”. (Wawancara, 31 Agustus 2020)
Pemerintah  kota  Makassar  melalui  Dinas  Sosial  melakukan  konsultasi  dengan Organisasi  Penyandang  Disabilitas  Sulawesi  Selatan  dalam  pemilihan  jenis  keterampilan yang  akan  dilaksanakan,  tentu  saran  yang  masuk  selalu  dijadikan  bahan  utama  dalam mempertimbangkan program yang kemudian disepakati untuk dijadikan program kerja diluar hasil atau keputusan yang lahir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

## Kesimpulan
Kedudukan  dan  persamaan  hak  bagi  masyarakat  disabilitas  dan  non  disabilitas dibuktikan dengan adanya Pasal 28I ayat 1 UUD 1945  yang sama sekali tidak ada perbedaan bagi masyarakat disabilitas dan non-disabilitas, karena semua memiliki hak dan perlindungan hukum  yang  sama  untuk  disediakan  lapangan  ataupun  bidang  pekerjaan  bagi  warga  negara tanpa  terkecuali  sesuai  kebijakan  yang  telah  dibuat.  Indonesia  telah  mengatur  kebijakan khusus  mengenai  penyandang  disabilitas  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  yang  tertuang dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  begitu  pula pemerintah  Kota  Makassar  yang  telah  memberikan  kebijakan  khusus  bagi  penyandang disabilitas,  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Pemenuhan  Hak-hak Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Makassar.  Pada  dasarnya  baik  dari  hukum  positif  maupun hukum  Islam,  keduanya  memandang  tidak  ada  perbedaan  terhadap  hak  yang  diberikan  bagi masyarakat  disabilitas  maupun  non  disabilitas.  Dalam  Pasal  41  ayat  (2)  Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  yang  ditegaskan  mengenai  hak  bagi  penyandang  cacat  dalam mendapatkan  kemudahan  bahkan  perlakuan  khusus.  Sedangkan,  Islam  memandang  bahwa setiap  manusia  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Islam  tidak  membedakan  sama  sekali yang normal dan yang cacat tanpa terkecuali. Mereka memiliki posisi yang sama di sisi Allah
serta tidak ada yang lebih istimewa kecuali ketaqwaannya dimana tidak ada siapa pun  yang dapat mengukur dan memastikannya.  Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah dalam al- Qur‟an Surah Al-Hujurat ayat 11. Penerapan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota  Makassar  dalam  hal  kesejahteraan  melalui  kemandirian  untuk  para  penyandang disabilitas  baru  dapat  terwujud  apabila  peran  Pemerintah  kota  Makassar  dan  masyarakat dapat  mengetahui  bagaimana  cara  memperlakukan  penyandang  disabilitas,  menghapus stigma dan sudut pandang yang buruk terhadap penyandang disabilitas dan tidak lagi melihat mereka sebagai proyek kemanusiaan saja.

## Daftar Pustaka
Achmad, Abu dan Nabuko Cholid, Metode Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Achmad  Musyahid.  “DISKURSUS  MASLAHAT  MURSALAH  DI  ERA  MILINEAL (Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Konsep  Maslahat  Imam  Malik).” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019). Bakry,  Muammar. Fiqh  Prioritas;  Konstruksi  Metodologi  Hukum  Islam  Dan  Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam . 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009. Mustafa,  Zulhasari.  “PROBLEMATIKA  PEMAKNAAN  TEKS  SYARIAT  DAN DINAMIKA  MASLAHAT  KEMANUSIAAN.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020). Al-Qattaan, Manna, al-Tasyri‟ wa al-Fiqh al-Islam Tarikhan wa Manhajan . Riyadh: Dar al- Ma‟arif, 1989.
Arikunto,  Suharismi, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Cet.  IV;  Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, Falsafah Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Bungin,  M.  Burhan, Penelitian  Kualitatif .  Cet.  II;  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2008.
Fulthoni, dkk, Memahami Diskriminasi Buku Saku untuk Kebebasan Beragama . Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009.
Iqbal, Muhammad, Hukum Islam Indonesia Modern. Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.
Kartono, Kartini, dkk, Kamus Psikologi . Bandung: Pionir Jaya, 1997.
Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih . Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
Liliweri,  Alo, Prasangka  dan  Konflik:  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat  Multikultur . Yogyakarta: LKiS, 2005.
Lumbantobing, Anak  Dengan  Mental  Terbelakang .  Jakarta:  Balai  Penerbit  Fakultas Kedokteran UI, 1997.
Mangunsong, Frieda, dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa . Jakarta: UI, 1998. Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum .  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2014.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2007.
Murtie, Afin, Ensiklopedia Anak Berkebutuhan Khusus . Yogyakarta: Maxima, 2016. Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1990. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
Syahuri, Taufiqurrahman, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum . Jakarta: Kencana, 2011. Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqih Jilid 1 . Jakarta: Kencana, 2011.
Soehartono,  Irwan, Metode  Penelitian  Sosial .  Cet.  VII;  Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2008.
Sunarto,  Kamanto, Pengantar  Sosiologi  (edisi  ketiga) .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004.
Sunny,  Ismail, Tradisi  dan  Inovasi  Keislaman  di  Indonesia  dalam  Bidang  Hukum  Islam dalam  Hukum  Islam  dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia. Cik  Hasan  Bisri  (ed). Jakarta: Logos Publishing, 1988.
Tim  Penyusun, Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah:  Makalah,  Skripsi,  Tesis,  Disertasi, dan Laporan Penelitian . Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013. Utrech, Ernst, Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989. Undang-undang:
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas , Pasal 1.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , Pasal 27.
Republik  Indonesia, Undang  Undang  No.  9  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia ,  Pasal 41.
Republik Indonesia, Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat , Pasal 1. Skripsi:
Fitria  Reskiawati, Pola  Pembinaan  Penyandang  Disabilitas  Tubuh  Pada  Panti  Sosial  Bina Daksa  Wirajaya  Makassar, skripsi  (Makassar:  Fak.  Dakwah  dan  Komunikasi  UIN Alauddin Makassar)
Online:
Dewi,  Shunita  Laxmi,  Sonhaji,  dkk, Penerapan  Prinsip  Non  Diskriminasi  dan  Kesetaraan dalam Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh Di
Kabupaten Kendal.
https://media.neliti.com/media/publications/69472-ID-penerapan-prinsip-non- diskriminasi-dan-k.pdf , diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 19.00 WITA.
Mardani, Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional .  Jakarta. http://jhp.ui.ac.id/ ,  diakses pada tanggal 17 Mei 2020 WITA.
Rini,  Nicken  Sarwo, Analisis  Implementasi  Prinsip  Non-Diskriminasi  dalam  Peraturan Daerah Di Bidang
Pendidikan dan Kesehatan . Jakarta. http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.19-36 ,  diakses  pada  tanggal  18  April  2020 pukul 19.39 WITA.
Wikipedia,  “Hak”. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak ,  diakses  pada  tanggal  12  April  2020 pukul 17.11 WITA.