## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

## Ni Kadek Srimasih Ristiyani, Ni Putu Rai Yuliartini
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : srimasih@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Position, International Law, Indonesian Economy International  trade  is  trade  carried  out  between countries or state governments with other countries undergoing a trade relationship in accordance with the agreement between  the two parties conducting international  trade.  Trading  international  trade  is trade  carried  out  by  residents  of  a  country  with residents  of  other  countries  by  mutual  agreement. The  population  in  questions  can  be  between individuals  (individuals  with  individuals),  between individuals and the government of a country, or the government of one country with the government  of another country. By conducting international trade, it  will  provide  benefits  and  make  the  country’s economic growth directly in the form of an influence on the allocation of resources or directly such as the number  of  investors  entering.  Intrernational  is  also important because it can help create jobs. Abstrak Kata kunci:
Kedudukan, Hukum Internasional, Perekonomian Indonesia.
Corresponding Author: Ni Kadek Srimasih Ristiyani, e-mail : srimasih@undiksha.ac.id
Perdagangan  internasional  adalah  perdagangan yang  dilakukan  antarnegara  atau  pemerintah negara  dengan  negara  lain  yang  menjalani  suatu hubungan  perdagangan  yang  sesuai  kesepakatan kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perdagangan internasional  tersebut.  Perdagangan  internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu  negara  dengan  penduduk  negara  lain  atas dasar  kesepakatan  bersama.  Penduduk  yang dimaksud  dapat  berupa  antarperseorangan individu  ngan  Individu),  atau  individu  dengan pemerintah  suatu  negara,  atau  pemerintah  suatu
negara  dengan  pemerintah  negara  lain.  Dengan melakukan perdagangan internasional, hal tersebut akan  memberikan  keuntungan  dan    membuat pertumbuhan    perekonomian  negara  tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya  investor  yang  masuk.  Perdagangan internasional juga penting karena dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Perdagangan  Internasional  adalah  proses  tukar-menukar  yang  didasarkan atas  kehendak  sukarela  dari  masing-masing  negara.  Adapun  motifnya  dalah memperoleh manfaat perdagangan atau  gains off trade.  Perdagangan  merupakan kegiatan  ekonomi  yang  sangat  penting saat  ini,  maka  tidak ada  negara-negara  di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antarregional, antarkawasan,  ataupun  atarnegara.  Pengertian  perdagangan  internasional merupakan  hubungan  kegiatan  ekonomi  antarnegara  yang  diwujudkan  dengan adanya  proses  pertukaran  barang  atau  jasa  atas  dasar  sukarela  dan  saling menguntungkan.  Ada  berbagai  motif  atau  alasan  mengapa  negara  atau  subjek hukum  (pelaku  dalam  perdagangan)  melakukan  transaksi  dagang  internasional. Fakta  yang  sekarang  ini  terjadi  adalah perdagangan  internasional  sudah  menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadu makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sufdah  banyak  terbukti  dalam  sejarah  perkembangan  dunia.  Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional. Hingga  sekarang  ini  terdapat  berbagai  definisi  yang  satu  sama  lai  berbeda. Perdagangan bebas ialah dimana kebijakan yang tidak membatasi dalam melakukan perdagangan ekspor maupun impor. Perdagangan Internasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam buku teori Ekonomi Makro suatu  pengantar  Edisi  kedua  oleh  P  Ragardja  dan  M  Manurung  (2002),  disebut bahwa motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Pada tahun 1995, telah dibentuk sebuah organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade Center). WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas di dunia.  Tujuan  utama  dibentuknya  WTO  adalah  untuk  mendorong  dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan system perdagangan dunia yang aman. Di samping hal itu, WTO juga berperan besar dalam menjalankan aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  setiap  perjanjian  perdagangan  dunia  seperti GATT (General Agreement on Traffic and Trade). Salah satu perjanjian dalam WTO menyatakan bahwa semua negara di dalam perdagangan bebas adlah sama. Hal ini lantas menjadikan negara-negara maju dan menimbulkan suatu ketimpangan serta dominasi yang tak terhindarkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Definisi
Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat.  Ruang  lingkup  bidang  hukum  ini  pun  cukup  luas.  Hubungan  dagang  yang sifatnya  lintas  batas  dapat  mencakup  banyak  jenisnya.  Dari  bentuknya  yang sederhana,  yaitu  dari  barter,  jual  beli  barang  atau  komoditi  (produk-produk pertania,  perkebunan,  dan  sejenisnya),  hinnga  hubungan  atau  transaksi  dagang yang kompleks.
Kompleksnya  hubungan  atau  transaksi  dagang  internasional  ini  sedikit banyak  disebabkan  oleh  adanya  jasa  teknologi  (khususnya  teknologi  informasi). Sehingga,  transaksi-transaksi  dagang  semakin  berlangsung  dengan  cepat.  Batas- batas  negara  bukan  lagi  halangan  dalam  bertransaksi.  Bahkan  dengan  pesatnya teknologi,  dewasa  ini  para  pelaku dagang tidak  perlu mengetahui  atau  mengenal siapa rekanan dagangannya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce.

## B. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum perdagangan  internasional  diperkenalkan  oleh  professor  Aleksancer  GOldstajn yaitu:
1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak
Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya dalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak- kontrak dagang (internasional).
Kebebasan  tersebut  mencakup  bidang  hukum  yang  cukup  luas,  meliputi kebebasan  untuk  melakukan  jenis-jenis  kontrak  yang  para  pihak sepakati, kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan juga kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll. Kebebasan  ini  tentu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UU,  kepentingan umum,  kesusilaan,  kesopanan,  dan  lain-lain  persyaratan  yang  ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.
2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda Prinsip kedua, pacta sunt servada adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan  atau  kontrak  yang  telah  ditandatangani  harus  dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya  (dengan  itikad  baik).  Prinsip  inipun  sifatnya universal. Setiap system hukum di dunia menghormati prinsip ini.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Prinsip  ketiga,  prinsip  penggunaan  arbitrase  tampaknya  terdengar  agak ganjil. Namum demikian pengakuan Goldstajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum  penyelesaian  sengketa  yang  semakin  umum  digunakan.  Klausul arbitrase  sudah  semakin  banyak  dicantumkan  dalam  kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relavan.
4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)
Inti dari prinsip ini ialah semua pihak mempunyai akses yabg sama dalam komunikasi.  Komuniksi  atau  navigasi  adalah  kebebasan  para  pihak  untuk
berkomunikasi  untuk  keperluan  dagang  dengan  siapapun  juga  dengan melalui  berbagai  sarana  navigasi  atau  komunikais,  baik  darat,  laut,  udara, atau  melalui  sarana  elektronik.  Kebebasan  ini  sangat  esensial  bagi terlaksananya  perdagangan  internasional.  Dalam  berkomunikasi  untuk maksud  berdagang  ini,  kebebasan  para  pihak  tidak  boleh  dibatasi  oleh system ekonomi, system politik, atau system hukum.
Goldstajn  mengungkapkan  bahwa  hukum  perdagangan  internasional didasarkan  pada  prinsip-prinsip  umum  yang  diterima  di  seluruh  dunia, menyatakan seolah-olah hukum perdagangan internasional dapat diterima oleh system hukum di dunia. Pendapat ini diperkuat oleh professor Tammer: “The law  of  external  trade  of  planned  economy  does  not  differ  in  its fundamental  principles  from  the  law  of  external  trade  of  other  countries, such as, e.g., Austria or Switzerland. Consequently, international trade law specialist  of  all  countries  have  found  without  difficulty  that  they  speak  a common language.”

## C. Eksistensi Dan Tujuan Hukum Perdagangan Internasional
Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam preambule-nya. Tujuan tersebut adalah:
• Mencapai  perdagangan  internasional  yang  stabil  dan  menghindari kebijakan-kebijakandan  praktik-praktik  perdagangan  nasional  yang merugikan negara lainnya.
• Meningkatkan volume perdagangan dunia
• Meningkatkan standar hidup manusia
• Meningkatkan lapangan tenaga kerja
• Meningkatkan system perdagangan multilateral
• Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkann produk dan transaksi jual beli barang.

## Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  turut  menggunakan  hukum perdagangan  internasional  sebagai  acuan  dalam  melakukan  perdagangan  lintas batas  negara.  Hukum  dagang  yang  ada  di  Indonesia  bersumber  dari:  (1)  hukum tertulis yang dikodifikaiskan (2) hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Dalam hukum  tertulis  yang  dikodifikasikan,  menyatakan  bahwa  hukum  dagang  diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) atau wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K) yang di dalamnya terbagi atas dua kitab dan 23 bab: kitab I terdiri dari  10  bab  dan  kitab  II  terdiri  dari  13  bab.  Selain  dimuat  dalam  KUHD,  hukum perdagangan  juga  dimuatdalam  kitab  undang-undang  Hukum  Sipil  (KUHS)  atau Burgerlijk  Werbook  Indonesia  (BW)  yang  didalamnya  terbagi  atas  empat  kitab. Sedangkan dalam hukum tertulis yang belum dikodigikasikan membahas mengenai peraturan-peraturan  khusus  seperti  peraturan  tentang  koperasi,  peraturan palisemen, undang-umdang oktroi, peraturan hak milik industri, dan masih banyak yang lainnnya.
Satu  contoh  yang  mencerminkan  pentingnya  penggunaan  hukum  dagang internasional  adalah  kasus  rokok  kretek  antara  Amerika  Serikat  dan  Indonesia. Kasus ini bermula ketika Amerika mencoba mengurangi prosentase perokok muda di  kalangan  masyarakat  Amerika.  Larangan  merokok  ini  diberlakukan  dengan
menerapkan  kebijakan  larangan  produksi  dan  perdagangan  rokok  beraroma, termasuk  rokok  kretek  dam  rokok  beraroma  buah-buahan,  namun  dilain  siis, Amerika Serikat masih memperbolehkan produksi rokok beraroma mentol dalam negeri.  Hal  ini  tentunya  melanggar  kesepakatan  WTO  yang  mana  dalam kesepakatan  tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap  warga  negara  anggota  WTO berkewajiban  memberikan  perlakuan  yang  sama  terhadap  rokok  sejenis  ,  baik dip[roduksi  di  dalam  negari  atau  diimpor  dari  negara  WTO  lainnya.kebijakan Amerika  Serikat  inilah  yang  mendorong  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara pengekspor rokok kretek ke Amerika untuk  melaporkan Amerika Serikat kepada badan  penyelesaian  sengketa  WTO.  Pada  kasus  ini,  panel  WTO  menilai  terdapat ketidaksesuaian kebijakan Amerika Serikat terhadap perjanjian yang telah dibentuk dalam  WTO  sebelumnya,  sehingga  WTO  memutuskan  bahwa  Indonesia memenangkan kembali pasarnya di Amerika Serikat.

## D. Dampak  Perdagangan  Internasional  Terhadap  Perekonomian Indonesia
Kewenangan Dalam era modern ini orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas, sessuatu yang terjadi di negar lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negara kita, maka sering disebut era globalisasi.
1. Dampak Positif Ekspor
a. Memperluas lapangan kerja.
b. Meningkatkan cadangan devisa.
c. Memperluas  pasar  karena  dapat  memasarkan  hasil  produk  ke  seluruh dunia.
2. Dampak Negatif Ekspor
a. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara.
b. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam.
c. Misalnya:  ekspor  barang  tambang  telah  menybabkan  semakin  tipisnya cadanganbahn tambang dan menimbulkan kerusakan alam/lingkungan.
3. Dampak Positif Impor
a. Meningkatkan  kesejahteraan  konsumen  karena  masyarakat  Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri.
b. Meningkatkan  industri  dalam  negeri,  terutama  yang  bahan  bakunya brasala dari luar negeri.
c. Dengan adanya import memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap negara kita mencoba mengembangkn teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju.
4. Dampak Negatif Impor
a. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri.
b. Mmenciptakan pengganguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan  kerja.
c. Konsumerisme,  artinya  konsumen  berlebihan,  terutama  untuk  barang- barang mewah.
d. Contoh: pakaian mewah, mobil mewah, dal alat-alt rumah tangga mewah.
E. Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Indonesia Berikut  ini  adalah  beberapa  manfaat  perdagangan  internasional  bagi perekonomian Indonesia:
1. Sumber Devisa
Manfaat  perdagangan  internasional  bagi  perekonomian  Indonesia  yang pertama adalah sebagai sumber devisa negara. Selain mendapatkannya dari TKA,  devisa  juga  dapat  diperoleh  dengan  melakukan  perdagangan internasional karena  dengan melakukannya negara bisa mendapatkan mata uang asing.
Perdagangan  internasional  juga  kan  membuat  kebutuhan  terpenuhi  dan membuat  pendapat  menjadi  meningkat.  Sehingga  dengan  adanya peningkatan  negara  akan  meningkatkan  kemakmuran  suatu  negara  yang bersangkutan.
2. Memperluas Peluang Pekerjaan
Manfaat  perdagangan  internasional  bagi  perekonomian  Indonesia  yang kedua  adalah  untukmembantu  memperluas  peluang  pekerjaan.  Proses perdagangan internasional khususnya ekspor membutuhkan tenaga kerja. Perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan  melalui  pembangunan  industri-industri  baru  guna  memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Hal ini turut serta dalam menekan angka pengangguran.
3. Meningkatkan Kualitas Konsumsi
Manfaat  perdagangan  internasional  bagi  perekonomian  Indonesia  yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat.
Perdagangan  internasional  memungkinkan  industri  dalam  negeri  untuk meningkatkan kualitas barang agar bisa bersaing di pasar bebas. Hal ini pun dengan sendirinya akan meningkatkan standar masyarakat terhadap suatu barang dan jasa.
4. Memperluas Pasar dan Keuntungan
Manfaat  perdagangan  internasional  bagi perekonomian  Indonesia  yang  ke empat  adalah  untuk  memperluas  pasar  dan  keuntungan.  Dengan  adanya perdagangan  internasional,  pengusaha  bisa  menjaklankan  mesin-mesin produksinya  secara  maksimal  dan  menjual  kelebihan  produk  yang dihasilkan ke luar negeri.
Dengan begitu, tigginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan dan tentu saja keuntungan yang lebih dari biasanya.
5. Peningkatan Teknologi
Manfaat  perdagangan  internasional  bagi  perekonomian  Indonesia  yang kelima  adalah  untuk  peningkatan  teknologi.  Di  negara  berkembang, teknologi yang dimiliki biasanya belum berkembang sepesat negara maju. Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  perdagangan  internasional  hal  tersebut memungkinkan  untuki  melakukan  pelatihan  sehingga  dapat  mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara.
6. Hubungan Baik Antar Negara
Manfaat  perdagangan  internasional  bagi  ekonomi  Indonesia  lainnya  yang bisa  dirasakan  adalah  terjalinnya  hubungan  baik  antar  negara  yang  ada gilirannya juga akan berpengaruh pada hubungan kerjasama ekonomi. Hubungan  baik  tentu  akan  dibuat  oleh  negara-negara  yang  berpartisipasi. Selain  itu,  kerjasama-kerjasama  lainnya  juga  bisa  dijalankan  oleh  negara tersebut.

## F. Subyek Hukum Perdagangan Internasional
Eksistensi  suyek  hukum  perdagangan  intrnasional  dalam  kegiatan  atau transaksi  perdagangan  internasional  berperan  penting  di  dalan  mendorong perkembangan hukum perdagangan internasional. Pada prinsipnya subyek hukum perdagangan  internasional  adalah  pemegang  hak  dan  kewajiban  yang  memiliki personalitas berdasarkan ketentuan hukum internasional. Yang dimaksud subyek hukum disini merupakan para actor (Pemangku Kepentingan) dalam interaksi dan transaksi  perdagangan  internasional.  Mereka  lalu  mampu  mempertahankan  hak dan  kewajibannya  di  muka  badan  pengadilan;  dan  para  Aktor  (pemangku kepentingan)  yang  mampu  dan  memiliki  kewenangan  untuk  menyusun  aturan- aturan hukum di bidang hukum perdagangan.
Subjek  hukum  perdagangan  internasional  merupakan  actor  ekonomi internasional dan dapat digolongkan ke dalam lima golongan, sebagai berikut:
a. Sebuah Negara
Negara adalah subyek hukum utama dan pagar penting dalam hukum perdagangan  internasional,  dan  ia  adalah  subyek  hukium  yang palingblengakpa dan sempurna. Hal ini karena negara menjadi satu-satunya subyek hukum yang dimiliki kepemilikan, negara juga memiliki peran, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  penyusunan  dan pembentukan organisasi perdagangan internasional, negara juga berperan dan memiliki posisi sebagai pedagang dalam memfasilitasi produk-produk pengusaha yang lokal ingin memasarkan produk ke luar negeri.
b. Organisasi Perdagangan Internasional
Organisasi  perdagangan  internasional  yang  menjadi  subyek  hukum dapat  berada  di  bawah  PBB  atau  merupakan  identitas  tang  mandiri. Organisasi  yang  berada  dalam  naungan  PBB  salah  satunya  adalah  Dewan Ekonomi  dan  Sosial  (ECOSOC)  sementara  WTO  merupakan  organisasi perdagangan  internasional  dengan  peran  yang  semakin  dominan  di beberapa tahun belakangan.
c. Individu
Individu  sejatinya  merupakan  salah  satu  actor  utama  dakam perdagangan  internasional,individu  adalah  subyek  dibalik  setiap  subyek perdagangan  yang  lain  sebagai  contoh,  dalam  perjanjian  perdagangan antarnegara,  individu  menyusun  perjajian  kontrak  tersebut  dengan mewakili masing-masing negaranya.
Posisi dan kedudukan individu sebagai subyek perdaganagan internasional jiga  dapat  bertwujud  seorang  investor  yang  melaksanakan  penanaman modal  disuatu  perusahaan  yang  berada  dinegara  lain  dimana  investor tersebut bukan merupakan warfa dari nrgara asal perusahan tersebut.
d. Perusahaan Multinasional
Menurut  Unitedbangsakomisi  di  Internasional  berdagang  Hukum (UNISITRAL). Perusahan multinasional merupakan suatu badan atau enyitas yang melaksanakan transaksi ekonomi dan bisnis dinegara lain yang terpisah dengan negara dimana pusat kekuasaan dan pemgambilannya keputusannya berada.  Transaksi  ekonomi  yang  akses  dalam  bulan  ini  adalah  yang
dilaksanakan  baik  melalui  bisnisnya  maupun  cabang  atau  anak perusahaannya.
Walau  belum  disetujui  secara  resmi,  dimasukkannya  perusahaan multionasional  akan  memberikan  kekuatan  pada  pemilik  rumah  (negare tuan rumah) apabila perusahaan tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan yang  bertentangan  dengabn  prinsip-prinsip  hukum  perdagangan internasional.  Sejauh  ini  ,  dfemngan  pengaruh  dan  posisi  yang  senakin dominan,terdapat  kecendrungan  bahwa  perusahaan  melakukan  suaru kegiaatan yang merugikan kepentingan negara tuan rumah, khususnya yang berasal dari negara-negara berkembang.
G. Sumber Hukum Perdagangan Internasional
1.  Perjanjian Internasional Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional,dan bilateral. Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional  membentuk  suatu  pengaturanperdagangan  yang  sifatnya umum  di  antara  para  pihak.  Ada  juga  perjanjian  internasional  yang memberikan  kekuasaan  tertentu  dibidang  perdagangan  atau  keuangan kepada suatu organusasi internasional. Perjanjian internasional kadang kala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna memprercepat transaksi perdagangan.
2.  Hukum Kebiasaan Internasional Sebagai  suatu  sumber  hukum,  hukum  kebiasaan  perdagangan  merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama- tama  lahoir  dalam  hukum  perdagangan  internasional,  dari  awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan internasional justru  lahir  dari  adanya  praktek-praktek  para  pedagang  yang  dilakukan berulang-ulang  sedemikian  rupa  sehingga  kebiasaan  yang  berulang-ulang dengan waktu yang relative lama tersebut menjadi meningkat.
Dalam studi hukum perdagangan internasional , sember hukum ini disebut juga  sebagai  lex  mercatoria  atau  hukum  para  pedagang  (the  law  of  the merchants).  Istilah  ini  logis  karena  memang paa  pedagang-lah  yang  mula- mula  ‘menciptakan’  aturan  hukum  yang  berlaku  bagimereka  untuk transaksi-transaksi  dagang  mereka.  Contoh  (lembaga  hukum)  yang  mula- mula para pedagang lakukan dan kembangkan adalah barter dan counter- trade.
Ketentuan lex mercatoria dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan- kebiasaan  yang  berkembang  dan  dituangklan  dalam  kontrak-kontrak perdagangan  internasional,  misalnya  berupa  klausul-klausul  kontrak standar (baku), atau kontrak-kontrak di bidang pengangkutan (maritim). Kontrak-kontrak atau klausul kontrak perdagangan yang biasanya dirancang oleh asosiasi atau organissi perdagangan tertentu (misalnya, oleh ICC, FIDIC, dll) dan diikuti oleh anggota dari organisasi atau asosiasi tersebut. Kebiasaan-kerbiasaan perdagangan memiliki peran yang sangat penting di dalam  suatu  transaksi  perdagangan  internasional.  Misalnbya,  kebiasaan
tersebut terkodifikasi dalam kontrak konstruksi atau pengirimanan barang, fob, cif, dll.
3.  Prinsip-prinsip Hukum Umum
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum belum ada  pengertian  yang  diterima  luas,  peran  sumber  hukum  ini  biasanya diyakini  lahir  baik  dari  sisitem  hukum  nasional  maupun  hukum internasional.
Sumber  hukuim  ini  akan  mulai  berfungsi  manakala  hukum  perjanjian (internasional) dan hukum kebiasaan internasional tidak member jawaban atas  suatu  perrsoalan,  karena  itu  prinsip-prinsip  hukum  ini  dipandang sebagai  sumber  hukum  penting  dalam  upaya  mengembangkan  hukum, termasuk hukum perdagangan internasional.
Beberapa  contoh  dari  prinsip-prinsip  hukum  umum  ini  antar  lain  adalah prinsip itikad baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi . ketiga prinip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia, dan terdapat pula dalam hukum (perdagangan) internasional.
4.  Putusn-putusan Badan Pengadilan dan Doktrin Sumber  hukum  ini  akan  memainkan  perannya  apabilla  sumer-sumber hukum  terdahulu  tidak  member  kepastian  atau  jawaban  atas  suatru persoalan hukum (di bidang perdagangan internasional). Putusan-putusan pengadilan  dalam  hukum  perdaganganinternasional  tidak  memiliki kekuatan  hukum  yang  kuat  seperti  yang  dikenal  dalam  system  hukum Commom  Law  (Anglo  Saxon).  Statusnya  sedikit  banyak  seperti  yang  kita kenal  dalam  system  hukum  kontinental  (civil  law).  Bahwa  putusan pengadilan  sebelumnya  hanya  untuj  dipertimbnagkan.  Jadi  ada  semacam ‘kewajiban’  yang  tidak  mengikat  bagi  badan -badan  pengadilan  untuk mempertimbangkan  putusan-putusan  pengadilan  sebelumnya  (dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).
5.  Kontrak
Sumber  hukum  perdagangan  internasional  yang  sebenarnya  merupakan sumber  utama  dan  terpenting  adalah  perjanjian  atau  kontrak  yang  dibuat oleh para  pedagang sendiri.  Seperti  kita  dapat  dipahami,  kontrak  tersebut adalah ‘undang - undang’ bagi para pihak yang membuatnya.
Para  pelaku  perdagangan  dalam  melakukan  transaksi-transaksi perdagangan  internasional,  mereka  menuangkannya  dalam  perjanjian- perjanjian tukis (Kontrak). Karena itu kontrak adalah sangat esensial. Karena itu kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka  jadikan  acuan  penting  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.
6.  Hukum Nasional
Signifikansi  hukum  nasional  sebagai  sumber  hukum  dalam  hukum perdagangan internasional terlihat dari peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir manakala timbul sengketa sebagai pelaksana dari kontrak. Dalam hal yang demikian inin maka pengadilan (badan arbitrase) pertama- tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menerntukan hukum  dalam  menyelesaikan  sengketanya  .  peran  hukun  nasional sebenarnya  sangatlah  luas  dari  sekedar  mengatur  kontrak  dagang
internasional.  Peran  signifikan  dari  hukum  nasional  lahir  dari  adanya juridiksi  (kewenangan)  negara.  Kewenangan  ini  sifatnya  mutlak  dan eksklusif. Artinya, apabila tidak ada pengecualian lain, maka kekuasaan itu tidak dapat diganggu gugat.
Jurisdiksi atau kewenangan tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur segala (a) peristiwa hukum (b) subyek hukum dan (c) benda yang telah  berada  di  dalam  wilayahnya,  kewenangan  mengatur  ini  mencakup membuat hukum (nasional) baik yang sifatnyahukum public maupun hukum perdata (privat).

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  teori  yang  telah  dijabarkan,  serta  melihat  fakta  yang  terjadi dinlapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya:
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara atau  pemerintah  negara  dengan  negara  lain  yang  menjalani  suatu  hubungan perdagangan  yang  sesuai  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  melakukan perdagangan  internasional  tersebut.  Perdagangan  internasional  adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain  atas  dasar  kesepakatan  bersama.  Penduduk  yang  dimaksud  dapat  berupa antarperseorangan individu ngan Individu), atau individu dengan pemerintah suatu negara,  atau  pemerintah  suatu  negara  dengan  pemerintah  negara  lain.  Dengan melakukan perdagangan internasional, hal tersebut akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan perekonomian negara tersebut secara langsung berupa pengaruh  terhadap  alokasi  sumber  daya  maupun  secara  tidak  langsung  seperti banyaknya  investor  yang  masuk.  Perdagangan  internasional  juga  penting  karena dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

## Saran
Setelah melihat dampak negative dari permasalahan tersebut, maka saya sebagai penyusun Artikel Ilmiah ini menyarankan beberapa hal berikut ini:
Memperluas lapangan kerja. Meningkatkan cadangan devisa. Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produk ke seluruh dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (1996). Aspek aspek negara dalam hukum internasional. Anwar, A., Rehatta, V. J. B., Hattu, V. V., Peilouw, J. S., Riry, W. A., Tuhulele, P., ... & Hanafi, I. H. (2021). Hukum Internasional.
Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). Pengantar hukum internasional. Penerbit Alumni.
Latipulhayat,  A.  (2021).  Hukum  internasional:  Sumber-Sumber  Hukum.  Sinar Grafika.
Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Lakeisha
Supriyadi, D. (2013). Hukum internasional: dari konsepsi sampai aplikasi