## PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK) DAN  IMPLEMENTASI JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (JPSK)

## Suhartono
STIE Perbanas Surabaya Jl. Nginden Semolo No.36 Surabaya
Abstract: The Government and Bank Indonesia developed a framework for the Draft Law on the Financial System Safety Net. The framework clearly specifi ed the tasks and responsibilities of the rel- evant institutions involved in the operation of the Safety Net. In principle, the Ministry of Finance was responsible for drafting legislation for the fi nancial sector and providing funds for crisis resolution. BI, the central bank, was responsible for safeguarding monetary stability, maintaining a sound bank- ing system and ensuring the secure and robust operation of the payment system. The DIC (Deposit Insurance Corporation), on the other hand, had responsibility for guaranteeing bank customer de- posits and resolution of problem banks. The Financial System Safety Net framework was set out in the Draft Law on the Financial System Safety Net, which was currently undergoing a consultation process. In this way, the Financial System Safety Net Law would provide a strong foundation for the fi nancial system stability policies and regulations to be established by the relevant authorities. The Draft Law specifi ed all components of the FSSN: (1) effective bank regulation and supervision; (2) lender of last resort; (3) adequate deposit insurance scheme; and (4) effective mechanism for resolution of crisis.
Key words : central bank, fi nancial system safety net, regulation, monetary stability
Suhartono: Telp. +62 31 594 7151, Fax.+62 31 599 2985 E-mail: haryati@perbanas.ac.id
Realita  bahwa  globalisasi  ini  telah  membawa manfaat  bagi  banyak  negara  di  dunia  dengan mendorong  peningkatan Gross  Domestic  Product (GDP) di beberapa negara disertai dengan kenaikan produksi barang dan jasa. Globalisasi juga membuka akses yang lebih lebar bagi negara-negara di dunia terhadap  pasar  global.  Meski  demikian,  globalisasi yang  terjadi  bukan  tanpa  cela.  Stiglitz  (2006) menyatakan aturan main globalisasi cenderung tidak adil  dan  menguntungkan  negara-negara  industri maju dan hanya mengutamakan nilai-nilai material dibandingkan  nilai-nilai  lainnya,  seperti  perhatian terhadap aspek lingkungan.
Berkembangnya  liberalisasi  terutama  pasar keuangan  tidak  membuat  pertumbuhan  ekonomi dan  kemakmuran  meningkat  tetapi  mendorong terjadinya instabilitas (Stiglitz, 2006). Krisis keuangan makin  sering  terjadi  dengan  dampak  skala  yang makin  besar.  Volatilitas  aliran  modal  internasional makin tinggi dan dalam sekejap menyebabkan suatu negara mengalami krisis utamanya krisis likuiditas.
Melihat  pengalaman  selama  ini  bahwa setiap  instabilitas  atau  krisis  selalu  membawa dampak  kerugian  yang  besar,  semua  negara  selalu berusaha melakukan upaya untuk mencegah jangan sampai  krisis  terjadi.  Upaya  menjaga  stabilitas  ini
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No.3 September 2009, hal. 518 – 533 Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007
PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK) DAN IMPLEMENTASI JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (JPSK)
menempatkan  bank  sentral  pada  posisi  terdepan dalam upaya mencegah jangan sampai krisis terjadi.
Peran dan tugas bank sentral sangat tergantung kepada bagaimana lingkungan politik dan ekonomi mempengaruhi peran dan tugas bank sentral. Namun demikian  bank  sentral  pada  umumnya  mempunyai tiga  tugas  utama  yang  meliputi  pengendalian moneter,  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan, serta pengaturan sistem pembayaran. Dalam konteks bank sentral bertugas untuk pengendalian moneter,
maka bank sentral memiliki mandat untuk menjaga kestabilan  harga  nilai  uang  atau  yang  dikenal sebagai stabilitas moneter ( monetary stability ).
Berdasarkan  praktiknya,  bank  sentral  tidak semua  menjalankan  tiga  tugas  utama  tersebut. Beberapa  bank  sentral  mengemban  dua  tugas utama,  bahkan  ada  juga  bank  sentral  yang  hanya mengemban  satu  tugas  utama,  seperti  yang ditunjukkan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Mandat Bank Sentral Berbagai Negara
Negara Otoritas Moneter Pengatur Bank Sistem Pembayaran Brunei Ya Tidak Tidak Hong Kong Ya Tidak Tidak Inggris Ya Tidak Tidak Australia Ya Tidak Ya Jepang Ya Tidak Ya Amerika Ya Sebagian Sebagian Prancis Ya Sebagian Sebagian Belanda Ya Sebagian Ya Italia Ya Sebagian Ya Jerman Ya Sebagian Ya Afrika Selatan Ya Ya Tidak Brazil Ya Ya Sebagian India Ya Ya Sebagian Singapura Ya Ya Sebagian Indonesia Ya Ya Ya Malaysia Ya Ya Ya Selandia Baru Ya Ya Ya
Sumber: Warjiyo (2004).
Walaupun  kalau  dilihat  dari  mandat  bank sentral antar negara berbeda dalam fungsi masing- masing, namun ada kesepakatan global bahwa bank sentral memiliki tugas sebagai stabilisator ekonomi makro  (Healey,  2001).  Artinya  walaupun  mungkin secara eksplisit tidak dijelaskan dalam perundangan bahwa  bank  sentral  harus  menjaga  stabilitas keuangan  namun  secara  implisit  harus  dipahami peran  bank  sentral  dalam  menjaga  stabilitas ekonomi.

## BANK INDONESIA: PERAN DAN TUGAS
Rumusan  pada  UU  No.23  Tahun  1999  itu merupakan  pedoman  yang  dipakai  Bank  Indonesia dalam  menetapkan  misi  dan  visinya.  Penetapan misi dan visi dimaksudkan lebih memperjelas tujuan organisasi, mempermudah perencanaan dan proses pengambilan  keputusan,  serta  mempermudah pengoordinasian  unit-unit  dalam  organisasi.  Visi

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
tersebut dikembangkan dalam misi Bank Indonesia. Misi  Bank  Indonesia  adalah  :  (1)  menetapkan dan  menjaga  konsistensi,  serta  kejelasan  tujuan organisasi; (2) memberikan referensi untuk perencanaan  dan  proses  pengambilan  keputusan; (3)  memperoleh  komitmen  para  anggota  Dewan Gubernur dan seluruh pegawai, melalui komunikasi yang  jelas  tentang  tugas  organisasi;  dan  (4) memperoleh dukungan dan pengertian dari pihak- pihak  yang  berkepentingan  terhadap  pelaksanaan tugas organisasi (Warjiyo, 2004).

## KRISIS KEUANGAN
Krisis  keuangan  yang  terjadi  di  berbagai belahan  dunia  termasuk  Indonesia  seperti  yang terjadi  pada  tahun  1997  tampaknya  akan  makin sering  terjadi.  Krisis  keuangan  global  yang  terbaru yang dipicu oleh krisis kredit perumahan di Amerika Serikat  telah  membawa  dampak  yang  luar  biasa di  perekonomian  global.  Krisis  ini  menyadarkan pemerintah,  parlemen  dan  kalangan  industri tentang  pentingnya  menjaga  stabilitas  sistem keuangan sebagai tugas bersama. Lebih buruk lagi adalah  setiap  krisis,  karena  kerugian  yang  dialami, menimbulkan  dampak  yang  sangat  buruk  yakni hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan.  Belum lagi  setelah  krisis  usai,  biaya  untuk  pemulihan ekonomi  khususnya  sektor  keuangan  sangat  besar. Oleh  karena  itulah  saat  ini  berkembang  pemikiran stabilitas  sistem  keuangan  sebagai  barang  publik yang wajib dipelihara untuk menjamin kepentingan publik.
Tabel 2. Biaya Krisis: Rekapitalisasi Bank
Episode Crisis % dari GDP Tequila Crisis Chile 1983 15% Mexico 1995 13.50% Asian Crisis Indonesia 1997-1998 34,50% Korea 24.50% Malaysia 19.50% Thailand 34.50%
Sumber: Caprio & Klingebiel (1996) and World Bank, Asian Growth and Recovery Initiative, 1999
Di Asia, Bank Indonesia termasuk bank sentral yang  sejak  awal  menjadi  pioner  dalam  melakukan kajian stabilitas sistem keuangan dengan didirikannya Biro  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Saat  ini  hampir seluruh  bank  sentral  dunia  bergerak  menjadikan isu  stabilitas  sistem  keuangan  sebagai  tema  utama kebijakan  ekonomi.  Hampir  semua  bank-bank sentral  maupun  organisasi  keuangan  internasional seperti  IMF  dan  Bank  Pembangungan  Asia  (ADB) secara  khusus  membentuk  divisi/unit  khusus  untuk memonitor  dan  menilai  kondisi  keuangan  negara masing-masing  dan  menerbitkannya  dalam  suatu laporan stabilitas keuangan.
Krisis keuangan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan  masyarakat  terutama  penabung  dan investor  sehingga  menimbulkan  “ run ”  terhadap perbankan maupun pasar modal. Proses intermediasi terganggu  karena  bank  menjadi  terlalu  berhati- hati. Hilangnya kepercayaan juga membuat alokasi sumber  daya  ekonomi  terganggu  karena  pemilik dana  cenderung  melakukan  “ hoarding ”.  Hal-hal tersebut membuat kebijakan moneter menjadi tidak efektif  lagi  karena  publik  dan  lembaga  keuangan kehilangan kepercayaan (Tadjudin, 2003).

## SEBAB KETIDAKSTABILAN: PANDANGAN TEORI
Krugman (1973)
menyatakan krisis terjadi   karena  kebijakan  ekonomi  yang  salah. Ketidakstabilan ekonomi makro pada tahun 1970 di mana  kebijakan  moneter  dan  fi skal  yang  ekspansif dengan  sistem  kurs  tetap  menyebabkan   terjadinya krisis  nilai  tukar  pada  tahun  1980-an.  Demikian juga  dengan  krisis  perbankan  terjadi  karena  bank membeli surat utang negara yang dijual pemerintah untuk membiayai APBN.
Pandangan  lain  terhadap  sumber  krisis adalah  kerapuhan  sistem  keuangan  ( fi nancial vulnerability ).  Dalam  teori  ini,  krisis  terjadi  karena kelemahan struktur lembaga keuangan. Perbankan di  negara  Asia  seperti  Korea  dan  Indonesia  yang mengandalkan  pada  dana  jangka  pendek  sangat rawan  terhadap  krisis  kepercayaan  dan  “bank run”. Goldstein & Turner (2003) menyatakan bahwa ketidakseimbangan valuta asing dalam suatu negara merupakan sumber kerawanan yang paling penting dan dapat mendorong krisis nilai tukar. Ketika aset bank  dalam  mata  uang  lokal  dan  dibiayai  dengan Deposito  dalam  valuta  asing,  dapat  menimbulkan krisis  karena  adanya  harapan  akan  krisis  ( self fulfi lling ) oleh investor sehingga akhirnya krisis nilai tukar  terjadi.  Teori  ini  mengusulkan  agar  prinsip kehati-hatian  diterapkan  lebih  luas  pada  sektor perbankan.
Teori kerawanan sistem keuangan diperparah oleh rendahnya kesadaran tata kelola ( governance ) manajer  lembaga  keuangan  serta  kelemahan institusi  pengawasan  Bank.  Krisis  keuangan  juga dapat  dijelaskan  oleh  teori  ini  kelemahan  pasar keuangan global. Teori ini menjelaskan keterkaitan struktur  operasional  sistem  keuangan  global dengan krisis karena adanya asymetric information sehingga  pelaku  pasar  tidak  mampu  menilai  risiko atas  investasinya.  Perkembangan  derivatif  dan terbongkarnya skema Ponzi oleh Mardoff merupakan
bukti berjalannya teori kelemahan sistem keuangan global oleh Mishkin (2001).
Dari  sisi  sumber  Krisis  FSI  (1997)  menyatakan krisis  dipicu  oleh  kerawanan  ekonomi  makro  di antaranya infl asi, liberalisasi sektor keuangan yang terlalu  cepat  dan  kegagalan  dalam  merancang instrumen  kebijakan  ekonomi  makro  yang  disiplin. Sementara  dari  sisi  sektoral  terutama  sektor keuangan,  kegagalan  dalam  menerapkan  tata kelola  perusahaan  dan  manajer  yang  sadar  risiko, infrastruktur pasar yang tidak memadai dan disiplin pasar yang tidak berjalan diikuti dengan peraturan dan pengawasan yang tidak efektif membuat krisis terjadi.

## STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK)
Chant  (2003)  menyatakan  instabilitas  adalah keadaan pasar yang merugikan perekonomian yang mengancam kinerja ekonomi sehingga melumpuhkan kondisi  keuangan  rumah  tangga,  perusahaan  dan pemerintah  dan  membuat  arus  dana  terbatas. Keadaan  juga  mengganggu  fungsi  dan  operasi lembaga keuangan. Crockett (1996) mendefi nisikan stabilitas  keuangan  sebagai  ketiadaan  instabilitas. Instabilitas sebagai situasi ekonomi yang terganggu karena  fl uktuasi  harga  aset  keuangan  yang  besar atau  ketika  lembaga  keuangan  gagal  memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan.
Sementara Deutsche Bundesbank (2003) meng- gambarkan  stabilitas  keuangan  sebagai  keadaan seimbang  sistem  keuangan  sehingga  berfungsi efi sien  dalam  alokasi  sumber  dan  mengelola  risiko dan  menjalankan  fungsi  pembayaran,  mampu mengatasi  kejutan  ekonomi,  kebangkrutan  dan perubahan struktural yang mendasar.
Mishkin (1999) menyatakan instabilitas keuangan  terjadi  ketika  kejutan  terhadap  sistem keuangan  karena  masalah  arus  informasi  sehingga sistem keuangan tidak mampu menjalankan fungsinya menyalurkan dana ke dalam investasi produktif.

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Sementara itu, Schinasi (2006) mendefi nisikan stabilitas keuangan sebagai kondisi di mana sistem keuangan:  (1)  secara  efi sien  memfasilitasi  alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposan ke investor,  dan  alokasi  sumber  daya  ekonomi  secara keseluruhan;  (2)  dapat  menilai/mengidentifi kasi dan  mengelola  risiko-risiko  keuangan;  (3)  dapat dengan  baik  menyerap  gejolak  yang  terjadi  pada sektor keuangan dan ekonomi. Dari semua defi nisi di atas dapat diringkas secara sederhana kestabilan keuangan  adalah  tidak  adanya  krisis  yang  berarti situasi di mana ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, sehingga fungsi intermediasi,  sistem  pembayaran  dan  penyebaran risiko tetap berjalan dengan semestinya.

## STABILITAS MONETER DAN DAMPAKNYA
Stabilitas moneter ( monetary stability ) didefi nisikan  sebagai  setabilitas  harga  dimana perekonomian  mengalami  infl asi  dalam  jumlah yang  relatif  kecil  yaitu  1-2%  setahun.  Defl asi  juga ancaman  terhadap  stabilitas  moneter  namun karena  isu  defl asi  sangat  jarang  terjadi  maka kurang  menjadi  perhatian.  Tugas  Bank  Indonesia yaitu  menjaga  stabilitas  nilai  rupiah  maka  secara singkat  merupakan  upaya  mengurangi  infl asi menjadi  dasar  bagi  pertumbuhan  ekonomi  jangka panjang  yang  berkelanjutan  (sustainable  economic growth ). Pertumbuhan ekonomi menjadi isu global dan  nasional  saat  ini  secara  politik  penentu  selalu menjalankan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  bukti keberhasilan dalam pembangunan.
Hubungan  antar  infl asi  dan  pertumbuhan ekonomi juga dibahas cukup lengkap oleh Mc.Kinon (1973) yang menekankan perlunya stabilitas. Hanya dalam  mendorong  agar  intermediasi  berjalan  dan makin dalam ( fi nancial deepening ), infl asi yang tinggi membuat  agen  akan  bertindak  dalam  perspektif jangka pendek dan moral hazard tidak berjalannya informasi dan ekspektasi ekonomi membuat sistem kerja makin tidak efi sien dalam alokasi sumber daya
yaitu  pembiayaan  akan  masuk  ke  sekitar  ekonomi yang  berisiko  yang  menghasilkan  hasil  yang  tinggi saja.  Fungsinya  ketidakpastian  ekonomi,  infl asi yang tinggi juga menyebabkan intermediasi waktu ( maturity  transformation )  yang  dilakukan  oleh sistem keuangan tidak berjalan. Akibatnya investasi jangka  panjang  menurun  drastis  sehingga  proses pertumbuhan ekonomi tidak terjadi.
Schwartz  (1988)  menjadikan  perlunya  Bank Sentral  menjaga  infl asi  dengan  kebijakan  moneter yang  tepat.  Bank  Sentral  yang  dapat  menjaga stabilitas  dan  juga  menjaga  likuiditas  perbankan melalui lender  of  the  last  resort .  Krisis  keuangan pada level apapun akan diperburuk dengan kenaikan tingkat infl asi, karena kebijakan moneter berusaha menjaga  stabilitas  hanya  menjadikan  upaya  tidak langsung  Bank  Sentral  dalam  menjaga  jangan sampai krisis keuangan terjadi.
Diamond & Dybiyg (1983) menyatakan lembaga keuangan  selalu  menghadapi maturity  mismatch yaitu  kerugian  jatuh  tempo  lebih  cepat  daripada aset kredit, keadaan ini akan menjadi sumber krisis. Keadaan  ini  menyebabkan  bank  rawan  terhadap risiko  likuiditas  ketika  infl asi  tinggi  maka  suku bunga  akan  naik  lebih  cepat  daripada  suku  bunga kredit  sehingga  bank  akan  menjadi net  interest margin yang  makin  kecil,  ini  berarti  mengganggu potensi  pendapatan  bank  yang  sebelumnya  dapat diramalkan  ke  situasi  ketidakpastian.  Penelitian membuktikan  bahwa  ketidakstabilan  harga  atau infl asi  telah  menyebabkan  krisis  keuangan  di berbagai negara ini berarti kebijakan moneter yang mengarah  pada  penetapan  stabilitas  hingga  akan mendorong tercapainya stabilitas sistem keuangan.
Cook  (2004)  melakukan  kajian  tentang penyebab  berbagai  kolektibilitas  variabel  ekonomi dan  pengaruhnya  terhadap  perekonomian  atau pertumbuhan,  adalah  bahwa  stabilitas  nilai  tukar yaitu pada sistem kurs tetap membuat pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  daripada  infl asi  dan  suku bunga.  Sebaliknya  Devereux  (2006)  menyatakan bahwa  kebijakan  harga  suku  bunga  memiliki dampak  yang  lebih  baik  daripada  kebijakan  kurs. Dari  simulasi  kebijakan  menunjukkan  kebijakan
PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK) DAN IMPLEMENTASI JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (JPSK)
stabilisasi  harga  (infl asi)  melalui  mekanisme  suku bunga  menghasilkan  dampak  stabilisasi  lebih  baik daripada kebijakan nilai tukar.
Stabilitas  moneter  dan  stabilitas  sistem keuangan ibarat dua sisi dari satu koin yang saling mempengaruhi  satu  terhadap  yang  lain.  Namun demikian,  terdapat  perbedaan  mendasar  antara keduanya.

## Tabel 3.  Perbandingan Stabilitas Moneter dan Stabilitas Keuangan
Stabilitas Moneter Stabilitas Keuangan Defi nisi Stabilnya harga untuk mengen- dalikan infl asi mengendalikan defl asi Kestabilan institusi dan pasar keuangan dan tiadanya tekanan dan pergerakan harga yang berpotensi menyebabkan guncangan pereko- nomian Instrumen pengontrol Kebijakan moneter Suku bunga Operasi pasar Sangat terbatas, dan sulit untuk disesuaikan: Fasilitas Pembiayaan Darurat Struktur Proyeksi Trend, Central tendency of distribution Tails of distribution, Extreme event Alat Proyeksi Teknik peramalan standar Simulasi , Stress test
Sumber: Diadaptasi dari Aspach, et al. (2006) dan Schioppa (2002).

## FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Santoso  &  Batunanggar  (2006)  menyatakan terdapat  empat  faktor  terkait  yang  mendukung terciptanya  stabilitas  sistem  keuangan,  yaitu: (1)  lingkungan  ekonomi  makro  yang  stabil;  (2) lembaga  keuangan  yang  dikelola  dengan  baik;  (3) pengawasan institusi keuangan yang efektif; dan (4) sistem pembayaran yang aman dan handal. Adanya permasalahan  di  salah  satu  dari  empat  komponen tersebut  berdampak  pada  faktor  lainnya  dan  akan mengancam stabilitas sistem keuangan.
Financial  Stability  Forum (2008)  menyatakan ada  lima  faktor  yaitu:  (1)  pengawasan  lembaga keuangan  terkait  dengan  likuiditas,  kredit  dan manajemen  risiko;  (2)  transparansi  dan  penilaian; (3) penggunaan lembaga pemeringkat ( rating ) yang berhati  hati;  (4)  Pengawasan  yang  komprehensif terhadap  lembaga  keuangan;  dan  (5)  protokol penyelesaian krisis sistem keuangan yang baik.

## MENGAPA STABILITAS SISTEM KEUANGAN PENTING
Houben, Kakes & Schinasi (2004) menyatakan tiga  alasan  SSK  penting:  (1)  stabilitas  moneter hanya  dapat  terwujud  dengan  adanya  stabilitas keuangan,  karena  sistem  keuangan  merupakan transmisi  kebijakan  moneter;  (2)  perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya risiko bagi perekonomian  suatu  negara  di  antaranya  adalah perkembangan  sektor  keuangan  yang  sangat signifi kan dibanding perkembangan ekonomi, proses fi nancial  deepening sangat  cepat  yang  ditandai dengan  berubahnya  komposisi  aset  dalam  sistem keuangan di mana pangsa monetary assets (agregat) semakin  turun  sementara  pangsa non-monetary assets sehingga  semakin  meningkatkan monetary base .  Keadaan  diperparah  dengan  Globalisasi  dan cross  border  integration menyebabkan  semakin terintegrasinya sistem keuangan nasional ke dalam sistem keuangan global yang biasa dikatakan tanpa sistem; (3) keterkaitan terjadinya kenaikan transaksi

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
antar industri dan antar pasar antar negara membuat makin  terintegrasinya  pasar  keuangan  sehingga kegagalan  satu  pasar  di  luar  negeri  biasa  menjadi sumber  krisis  di  dalam  negeri;  (4)  sistem  keuangan makin  kompleks  di  mana  unsur  menyembunyikan risiko, keragaman aktivitas dan investasi serta siapa yang menanggung risiko akhir makin tidak jelas.
Dari  keempat  alasan  tersebut  terlihat  bahwa stabilitas  keuangan  makin  rawan  karena  sistem keuangan  berkembang  lebih  cepat  dari  ekonomi riil  dan  bahkan  cenderung  terjadi  pemisahan ( decoupling ), terjadinya kenaikan kedalaman keuangan  ( fi nancial  deepening )  dan  komposisi aset yang berubah serta pasar yang makin luas dan terkait menyebabkan proses penularan ( contagion ) berjalan makin cepat.
Sistem  keuangan  yang  stabil  akan  menjadi fondasi  berjalannya  aktivitas  ekonomi  keuangan yang efi sien (Santoso & Batunanggar, 2006). Sistem keuangan  yang  stabil  menciptakan  kepercayaan dan  lingkungan  yang  mendukung  bagi  nasabah penyimpan  dan  investor  untuk  menanamkan dananya  pada  lembaga  keuangan,  termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah  kecil.  Pada  akhirnya  mendorong  fungsi intermediasi  keuangan  yang  efi sien  sehingga  pada akhirnya  mendorong  investasi  dan  pertumbuhan ekonomi.  Dari  sisi  efi siensi  alokasi,  stabilitas sistem  keuangan  yang  terjaga  juga  mendorong beroperasinya  pasar  dan  memperbaiki  alokasi sumber daya perekonomian.
Dalam  mencapai  stabilitas  sistem  keuangan, MacFarlane (1999) menyatakan ada beberapa syarat yang  harus  ada  yaitu:  (1)  stabilitas  lingkungan makroekonomi  yang  dicirikan  dengan  rendah  dan stabilnya infl asi, stabilnya suku bunga dan kuatnya keseimbangan  internasional;  (2)  kesehatan  kondisi lembaga keuangan terkait aspek prudensial, efi siensi dan  tata  kelola;  (3)  efi siensi  pasar  keuangan  yang ditandai  dengan  bekerjanya  lembaga  keuangan secara  efi sien;  (4)  pengawasan  yang  baik  dan pruden oleh otoritas pengawas keuangan; (5) sistem pembayaran yang aman dan akurat.

## PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SSK
Sebagai barang publik maka adanya free rider tidak  dapat  dihindari.  Kestabilan  sistem  keuangan sebagai  barang  publik  karena  ketidakstabilan cenderung  menyebar  dan  menular  ke  tempat  lain. Karena itu stabilitas harus dipandang sebagai tugas bersama  ( shared  responsibility ).  Sebagai  barang publik maka stabilitas sistem keuangan merupakan kebijakan  publik  (Crockett,  1997),  sehingga  secara umum  semua  pihak  yang  terkait  dengan  sistem keuangan,  pihak  yang  ikut  bertanggung  jawab yaitu:  (1)  otoritas  keuangan  (pemerintah,  bank sentral,  lembaga  penjamin  simpanan,  dan  lain- lain);  (2)  pelaku  keuangan  (bank,  pasar  modal, lembaga keuangan non bank); (3) publik, khususnya pengguna jasa keuangan.
Namun  demikian,  Healey  &  Sinclair  (2001) menyatakan pelaksanaan fungsi mendorong terciptanya  stabilitas  sistem  keuangan  dilakukan oleh  bank  sentral  karena  bank  sentral  memiliki kemampuan dalam melakukan tugas ini baik karena keahlian maupun kecukupan informasi. Bank sentral dapat dengan cepat memitigasi dampak terjadinya instabilitas  terhadap  ekonomi  melalui  instrumen yang  secara  legal  dimilikinya  untuk  mengurangi tekanan likuiditas maupun mempercepat pemulihan kepercayaan  masyarakat.  Permasalahan  likuiditas dapat  diatasi  dengan open  market  operations dan bantuan  likuiditas  melalui lender-of-last- resort atau discount  window .  Kewenangan  bank  sentral untuk  melaksanakan  kebijakan  moneter  melalui penyesuaian reserve  requirements atau  dengan kebijakan  suku  bunga  untuk  mendorong  ekonomi bergerak  kearah  normal  terkait  dengan  peran mencapai stabilitas keuangan.
Ferguson (2003) menyatakan adanya kecenderungan  bank  sentral  diberi  mandat  lebih jelas  dalam  perundangan  tentang  perannya  dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selama ini pada
PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK) DAN IMPLEMENTASI JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (JPSK)
umumnya  peran  bank  sentral  lebih  berasal  dari interpretasi perundangan yang ada.
Keterlibatan  Bank  sentral  akan  menjaga stabilitas  sistem  keuangan  sebenarnya  dimulai ketika  Bank  sentral  mencetak  uang  kertas ( Banknote )  setelah  ditinggalkannya  uang  kertas yang  berbasis  komoditas  seperti  emas  dan  perak. Peran ini makin tinggi setelah simpanan dana dalam sistem  perbankan  telah  melampaui  jumlah  uang kertas  yang  beredar.  Perkembangan  ini  membuat peran  bank  sentral  lebih  besar  dalam  menjaga kestabilan sistem keuangan suatu Negara (Schooppa : 2002). Dengan demikian keterlibatan bank sentral dalam  menciptakan  dan  menjaga  stabilitas  sistem keuangan merupakan tugas mendasar dan peran ini tidak  boleh  dipisahkan  dari  kebijakan  bank  sentral Indonesia.
Tugas baru di bidang stabilitas sistem keuangan tersebut  dinyatakan  baik  secara  implisit  maupun eksplisit dalam tujuan, misi atau tugas bank sentral. Ditingkat  global,  beberapa  bank  sentral  negara Eropa  mendirikan  organisasi  non  profi t: Financial Stability Forum pada April 1999 sebagai respon atas krisis  Asia  1997-1998.  FSF  beranggotakan  hampir seluruh  bank  sentral,  departemen  keuangan, otoritas  pengawasan  keuangan  di  dunia.  FSF bertujuan  mempromosikan  pentingnya  stabilitas keuangan dalam skala internasional. Sementara itu, IMF bekerjasama dengan World Bank mengeluarkan program Financial Sector Assessment Program yang bertujuan  menilai  kestabilan  sistem  keuangan disuatu negara.

## DUA PENDEKATAN: MAKROPRUDENSIAL DAN MIKROPRUDENSIAL
Hilbers, Kruenger & Moretti (2000) menyatakan macro  prudential  indicator (MPI)  adalah  indikator tentang  kesehatan  dan  stabilitas  sistem  keuangan sehingga  dapat  membantu  suatu  negara  untuk menilai apakah sistem keuangan mereka rawan krisis. Indikator  MPI  memberikan  nilai  objektif  kesehatan suatu sistem dan dapat dibandingkan antar negara. Namun demikian kendala dari penerapan MPI adalah belum  seragamnya  sistem  akuntansi  dan  statistik, kualitas data dan inovasi keuangan melalui derivatif dan off balance sheet.
Ryback (2006) menyatakan sebenarnya makroprudensial hanya nama baru untuk pengelolaan  ekonomi  yang  berhati-hati.  Ada beberapa  aspek  tujuan  yang  terkait  dengan kebijakan makroprudensial yaitu membatasi distress pada  seluruh  sistem  keuangan  bukan  individual bank,  berusaha  mencegah  krisis  dan  biaya  krisis yang besar, mengidentifi kasi risiko dari sistem bukan lembaga  individu  dan  mengkaji  risiko  menyeluruh sebagai akibat dari interaksi lembaga keuangan dan sistem keuangan.
Secara umum, sumber instabilitas dapat dibagi dua yaitu risiko endogen dan risiko eksogen. Risiko eksogen  yaitu  risiko  yang  timbul  di  luar  sektor keuangan,  seperti  gangguan  karena  ekonomi makro atau risiko kejadian seperti adanya bencana alam.  Risiko  endogen  yaitu  risiko  yang  berada  di dalam  sektor  keuangan  itu  sendiri  seperti  dari perbankan  seperti  risiko  kredit,  risiko  pasar,  dan risiko  operasional.  Pemantauan  dan  penilaian terhadap  ketahanan  sistem  keuangan  dilakukan dengan  dua  pendekatan,  yaitu  makroprudensial dan  mikroprudensial.  Operasionalisasi  pendekatan ini ditampilkan pada Gambar 1.

## PERBANKAN

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN

## Gambar 1. Dua Pendekatan : Mikroprudensial dan Makroprudensial

## PERAN BANK INDONESIA DALAM MEMELIHARA SSK
BI memiliki posisi yang unik yaitu merupakan  otoritas  moneter,  perbankan  dan lalu  lintas  pembayaran  dalam  kaitan  dari  KSK.  BI merupakan  lembaga  yang  memiliki  hak  untuk menciptakan  uang.  Artinya  hanya  BI  yang  neraca sisi  kewajibannya  merupakan  penyedia  likuiditas dari  perolehan  nasional.  Seperti  diketahui  inti  dari krisis  keuangan  umumnya  adalah  krisis  likuiditas sehingga  BI  satu-satunya  lembaga  yang  mampu melakukan pengurangan ( containment ) krisis dengan menyediakan alat liquid . BI memiliki peran yang lebih dari sekadar penyedia likuiditas. Fungsi BI dalam  sistem  pembayaran  mengharuskan  BI  untuk
melakukan  pengawasan  agar  sistem  pembayaran nasional  bisa  berjalan  efi sien  dan  aman.  Dengan begitu  dominannya  perbankan  dalam  sistem pembayaran  di  Indonesia,  BI  memiliki  tanggung jawab  untuk  mencegah  jangan  sampai  risiko sistemis karena gagalnya sistem pembayaran dapat dihindari.
Kestabilan  sistem  keuangan  merupakan  hasil dari  suatu  proses  yang  terencana  dan  merupakan hasil dari sinergi bank sentral, pemerintah, lembaga keuangan  dan  semua  perilaku  alami.  Untuk mencapai  dan  mempertahankan  stabilitas  sistem keuangan,  diperlukan  intervensi  kebijakan.  Upaya untuk  mewujudkan  sasaran  tersebut,  terdapat  4 strategi  yang  diadopsi  oleh  Bank  Indonesia  dalam usahanya  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan, yaitu: (1) pemantapan regulasi dan standar; sebagai bagian penting untuk mencapai stabilitas keuangan;

## Macro-Surveillance Activities
Monitoring macro-
financial linkages and assessing potential contagion from the real and external sectors Monitoring and evaluating development of sector specific issues and their potential impact on system wide
stability Macroprudential Analysis Historical and current Forward looking Static and trend analyses Market intelligence Macro stress test Resilience Score Vulnerability Indicator of Banking Sector Microprudential FINANCIAL STABILITY SURVEILLANCE Micro level assessments of : Risk areas and risk management practices Business strategy and governance issues Risk absorbing capacity Macro level assessments of : Exogenous and endogenous risks and vulnerabilities Contagion effects, transmission channels and impact on financial institutions and systemic stability

## Macroprudential
PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK) DAN IMPLEMENTASI JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (JPSK)
(2) peningkatan riset dan surveilance; yang meliputi penilaian, monitoring ,  pengukuran  atas  indikator ekonomi  yang  bisa  membawa  ketidakstabilan termasuk melakukan stress testing; (3) Peningkatan koordinasi  dan  kerjasama;  dengan  otoritas  seperti Bapepam  –  LK  dan  LPS;  dan  (4)  penetapan  jaring
pengaman dan penyelesaian krisis, yang didalamnya termasuk se bagai fungsi bank sentral dalam Lender of  The  Last  Resort (LOR);  (5)  Fasilitas  Pembiayaan Darurat  (FPD)  dan  mekanisme  penggunaan  dana publik untuk penyelesaian krisis keuangan. Kerangka kerja SSK Bank Indonesia ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Kerangka Stabilitas Keuangan Bank Indonesia
Instrumen Tujuan SSK Strategi SSK Misi BI
“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas system keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan”
Turut aktif menciptakan dan memelihara system keuangan yang stabil dan sehat
Pemantapan Regulasi &
Standar Peningkatan Riset & Surveillance Peningkatan Koordinasi & Kerjasama Penetapan jaring pengaman & penyelesaian Krisis Regulasi & standar spt. Basle Core
Principles , CPSIP, IAS, ISA, dsb Disiplin Pasar Sistem Deteksi Dini Indikator Makropru densial Indikator Mikroprud ensial (aggregat) Koordinasi internal Koordinasi eksternal
Lender of last resort
Kondisi Normal Krisis Sistemik Penyelesaian Krisis Jaring
Pengaman
Strategi  1.  Pemantapan  regulasi  dan  standar dan disiplin pasar.
Implentasi best practice regulasi dan pengawasan akan dilakukan dengan meningkatkan
kultur pengawasan sehingga tegas sekaligus sangat membantu.  Paling  tidak  ada  12  standar  kunci yang  harus  diikuti  meliputi  aspek  makro  ekonomi, kelembagaan  dan  pasar  serta  pengaturan  dan pengawasan (Tabel 4).

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN

## Tabel 4. Key Standard di Sektor Keuangan
Macroeconomic Policies & Data Transparency Institutional & Market Infrastructure Prudential Financial Regulation & Supervision
•  Code of Good Practice of Transparency in Monetary and Financial Policies
•  Code of Good Practice in Fiscal Trans- parency
•  Data Dissemination Standard
•  Principles of Corporate Governance
•  Core Principles for Systemically Impor- tant Payment System
•  Market Integrity (Financial Action Task
Force/FATF on Anti Money Laundering)
•  Insolvency
•  International Accounting
•  International Standard on Auditing (ISA)
•  Core Principles for Effective Banking Supervision
•  Principles of Securities Regula- tion
•  Core Principles for Insurance Supervision
Sumber: Santoso & Batunanggar (2006).

## Strategi 2. Peningkatan Riset dan Surveillance
Kebijakan  yang  baik  adalah  kebijakan  yang berbasis  pada  riset.  Sementara  kebijakan  akan berhasil jika bermasalah ditemukan sejak dari awal. Peningkatan  riset  dan  surveillance  ditujukan  untuk mengidentifi kasi,  mengukur  dan  memonitor  risiko- risiko yang dapat mengancam kestabilan keuangan. Secara  umum  terdapat  dua  aktivitas  riset  yakni mengembangkan  perangkat  pendukung  ( tools ) dalam rangka penilaian SSK dan mengidentifi kasikan permasalahan  yang  dapat  membahayakan  SSK. Produk  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  riset  ini di  antaranya: tools,  working  paper ,  artikel  dan rekomendasi kebijakan terkait dengan SSK.
Sementara terkait dengan pemantauan ( surveillance )  difokuskan  pada  dua  sasaran  pokok, yaitu: (1) Menilai dan memantau permasalahan dan risiko-risiko  yang  dapat  membahayakan  SSK;  (2) Merekomendasikan  dan  memberi  masukan  untuk perumusan  kebijakan  dalam  rangka  memelihara SSK.  Instrumen  yang  digunakan  untuk  melakukan fungsi surveillance terdiri  dari macroprudential dan microprudential indicators, Financial Soundness  Indicators (FSI)  dan stress  test .  Indikator mikroprudensial  dianalisis  secara  agregat  maupun secara  individual  untuk  bank-bank  besar  yang berpotensi menimbulkan dampak sistemis terhadap perekonomian.  Kondisi  ekonomi  makro  agregat dipantau  perkembangannya  karena  potensinya mempengaruhi stabilitas sektor keuangan.
Sebagai  bagian  dari input untuk  kebijakan, maka hasil riset dan surveillance digunakan sebagai input untuk menentukan jenis kebijakan yang akan diambil  :  pencegahan  ( prevention ), correction , atau  penyelesaian  krisis  ( crisis  resolution ).  Selama ini  hasil  dari  pemantauan  dan  riset  dipublikasikan dalam  bentuk  Laporan  Mingguan,  Bahan  Rapat Dewan  Gubernur  Bulanan,  Triwulanan,  Tahunan dan Kajian Stabilitas Keuangan. Untuk memperkuat derajad  akurasi surveillance ,  BI  telah  melakukan berbagai  survei  seperti  pemetaan  konglomerasi, survei  properti  dan  indeks  kepercayaan  konsumen dan  lain-lain.  Untuk  pemanfaatan  yang  lebih  luas diharapkan  hal  ini  dapat  menjadi  pertimbangan dalam desain kebijakan sektoral agar terjadi sinergi antar kebijakan dengan tujuan akhir yang sama.
Strategi 3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama
Hal ini antara lain dilakukan dengan membentuk suatu  Forum  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (FSSK) yang  beranggotakan  Bank  Indonesia,  Departemen Keuangan  dan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS). Forum  ini  memberikan  informasi  dan  rekomendasi terhadap  masalah-masalah  yang  terkait  stabilitas sistem  keuangan.  FSSK  merupakan  institusi  formal crisis management di Indonesia.
PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK) DAN IMPLEMENTASI JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (JPSK)

## Strategi  4.  Penetapan  Jaring  Pengaman  dan Krisis Manajemen
Terkait hal ini, terdapat dua fungsi utama yang dilakukan  oleh  bank  sentral  : crisis  prevention dan crisis resolution . Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang komprehensif terdiri dari empat elemen, yakni (1) pengawasan yang independen dan efektif; (2) lender  of  the  last  resort ,  (3)  skema  penjaminan simpanan; dan (4) manajemen krisis yang efektif.

## Tabel 5.  Indikator Agregat Mikroprudensial dan Makroekonomi
Indikator Agregat Mikroprudensial Indikator Makroekonomi Kecukupan permodalan (Capital Adequacy) Pertumbuhan ekonomi Kualitas Aset Neraca Pembayaran (Balance of Payment) - Defi sit transaksi berjalan - Cadangan valas - Utang LN - Komposisi dan jatuh tempo aliran modal Kreditor : -  NPL dan provision
-  Kredit dalam valas
-  Konsentrasi kredit sektoral debitur.
-  Rasio utang terhadap saham (DER), keuntungan perusahaan, dll.
Inﬂ asi Manajemen -  Pertumbuhan jumlah institusi keuangan, dll Suku bunga dan nilai tukar - Volatilitas suku bunga dan nilai tukar - Tingkat suku bunga dalam negeri - Jaminan nilai tukar Pendapatan ( earnings ) -  RoA, RoE, rasio pendapatan terhadap pengelu- aran, dll Contagion effect - Spillover effect - Korelasi pasar keuangan Likuiditas -  LDR, struktur jatuh tempo antara asset dan kewa- jiban, dll Faktor lain - Pemberian pinjaman dan investasi langsung - Sumber daya pemerintah pada perbankan
Indikator pasar lain -  Harga pasar instrument keuangan, rating kredit, beda hasil obligasi pemerintah.

## Sumber: Santoso & Batunanggar (2006)

## PENTINGNYA PENYEDIAAN LIKUIDITAS
Respons  mencegah  atau  mengatasi  krisis yang  dilakukan  kebanyakan  bank  sentral  adalah penyediaan  pinjaman  darurat  ( lender  of  the  last resort) yang  bertujuan  mencegah  jangan  sampai bank  yang  memiliki  solvabilitas  cukup  terseret krisis  karena  kesulitan  likuiditas.  Miskin  (2001) menyatakan  bank  sentral  dapat  mempercepat pemulihan  krisis  dengan  memberikan  pinjaman

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
dalam rangka penyediaan pinjaman darurat. Namun demikian  untuk  mengurangi  kerugian  dari  praktik pinjaman  darurat  bank  sentral  perlu  meminta agunan  yang  cukup.  Enoch  (2001)  mengkritik pelaksanaan  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia pada  1998  karena  pengawasan  penggunaannya kurang jelas. Karena itu penetapan kriteria fasilitas likuiditas  perlu  dilakukan.  Ini  berarti  ketentuan yang ada pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang LLR perlu diatas lebih detail. Pengalaman krisis berbagai negara membuktikan bahwa fungsi LLR yang tepat mencegah  terjadinya  kepanikan  yang  merupakan propogasi  krisis  paling  penting  (Bordo,  2002). Namun demikian perlu dicegah jangan sampai bank melakukan moral hazard karena fasilitas ini dengan sengaja mengabaikan manajemen likuiditas.

## PERLUNYA UU JPSK
Secara  umum  instrumen  untuk  pemantauan krisis yang dilakukan BI cukup maju dan memberikan informasi  yang  komprehensif.  Apa  yang  dilakukan BI  melebihi  apa  yang  dilakukan  Bank  Sentral  Asia lainnya. Menurut laporan Working Party on Financial Stability (1997) Strategi untuk mendorong stabilitas sistem keuangan perlu didasari pada pengembangan praktik  yang  baik  yang  didasari  pada  prinsip  dan norma  yang  ketat  dan  berhati-hati.  Prinsip  ini diikuti dengan adopsi dan penerapan praktik yang baik  dalam  struktur  yang  handal.  Wilayah  yang perlu  menjadi  perhatian  adalah  kelembagaan  dan infrastruktur  pasar.  Persaingan  yang  sehat  dan disiplin  pasar  yang  kuat  dilandasi  keterbukaan informasi tentu saja perbaikan sistem peraturan dan pengawasan  menjadi  landasan  dari  semua  upaya menciptakan stabilitas sistem keuangan.
Menjaga stabilitas keuangan merupakan proses terus menerus dan dalam perjalanannya tidak akan selalu berhasil. Ketika dalam proses identifi kasi dan pemantauan ditemukan tanda bahwa ada ancaman terhadap  krisis  keuangan,  maka  otoritas  akan
mengambil  tindakan  yang  tujuannya  mencegah ja ngan  sampai  krisis  terjadi.  Namun  demikian proses  pencegahan  tidak  selalu  berhasil  sehingga krisis  terjadi.  Ketika  krisis  sudah  terjadi  kebijakan diarahkan untuk mengurangi dampak kerugian dari krisis yang terjadi.
Mengingat  kompleksitas  kebijakan  moneter, maka transmisi kebijakan moneter menurut (Mishkin, 1995) sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (1) perubahan  perilaku  bank  sentral,  perbankan  dan perilaku  ekonomi  dalam  aktivitas  perekonomian dan  keuangan.  (2)  Lamanya  tenggat  waktu  ( time lag )  sejak  tindakan  otoritas  moneter  sampai dengan tercapainya sasaran akhir dan (3) terjadinya perubahan  pada  saluran-saluran  transmisi  moneter itu  sendiri  sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi dan keuangan negara tersebut.
Saat  ini  belum  ada  mekanisme  baku  tentang bagaimana  mekanisme  penggunaan  dana  publik untuk  membiayai  krisis.  Kita  memerlukan  Jaring Pengaman  Sistem  Keuangan  (JPSK)  sebagai  suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis baik untuk pencegahan maupun penanganan krisis. Saat  ini  yang  dipergunakan  adalah  Perppu  Nomor 4/2008 tentang JPSK. Mengingat penanganan krisis memerlukan  payung  undang-undang  maka  peran DPR sangat menentukan. Menurut Pasal 20A Undang- Undang Dasar 1945 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki  fungsi  legislatif,  fungsi  anggaran,  dan fungsi pengawasan. Seluruh fungsi tersebut terkait dengan  penyelesaian  krisis  ekonomi  global  yang mulai  mempengaruhi  Indonesia.  Fungsi  legislatif diperlukan untuk membuat undang-undang sebagai payung hukum dalam penyelesaian krisis, sehingga krisis  dapat  diselesaikan  dengan  baik,  tanpa menimbulkan masalah-masalah hukum di kemudian hari.  Sementara  fungsi  anggaran  diperlukan ketika  untuk  penanganan  krisis  pemerintah  harus menggunakan dana publik.
Makanya UU tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan  sangat  diperlukan  dalam  penyelesaian krisis.  Idealnya  UU  JPSK  mengatur  pemberian wewenang lebih besar saat krisis untuk melakukan
PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK) DAN IMPLEMENTASI JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (JPSK)
tindakan demi penyelesaian krisis. Contohnya adalah adanya kewenangan kepada pemerintah dan Bank Indonesia  untuk  memberikan  injeksi  dana  pada industri  keuangan.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  12 UUD 1945 yang mengenal adanya keadaan darurat.

## PENUTUP
Krisis keuangan merupakan suatu keniscayaan dan setelah globalisasi makin luas, krisis akan terjadi dengan  frekuensi  yang  lebih  sering  dengan  biaya yang lebih luas. Dengan melihat pengalaman selama ini  setiap  instabilitas  atau  krisis  selalu  membawa dampak  kerugian  yang  besar,  semua  Negara  selalu berusaha melakukan upaya untuk mencegah jangan sampai krisis terjadi.
Upaya  menjaga  stabilitas  ini  menempatkan bank  sentral  pada  posisi  terdepan  dalam  upaya mencegah  jangan  sampai  krisis  terjadi.  Mengingat Bank  sentral  merupakan  institusi  ekonomi  penting yang  menandai  berdirinya  suatu  negara.  Namun demikian juga peran dan tugas bank sentral sangat tergantung  kepada  bagaimana  lingkungan  politik dan ekonomi mempengaruhi peran dan tugas bank sentral. Pada umumnya mempunyai tiga tugas utama yang  meliputi  pengendalian  moneter,  pengaturan dan pengawasan perbankan, dan pengaturan sistem pembayaran.
Dalam  konteks  bank  sentral  bertugas  untuk pengendalian moneter, maka bank sentral memiliki mandat  untuk  menjaga  kestabilan  harga  nilai uang  atau  yang  dikenal  sebagai  stabilitas  moneter ( monetary  stability ).  Stabilitas  harga  ini  diperlukan untuk menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi jangka  panjang  yang sustainable .  Sementara  tugas dalam  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan berarti bank sentral memiliki mandat untuk menjaga kestabilan  sistem  perbankan  dari  gangguan  yang berasal dari individual bank maupun dari gangguan industri.
Misi Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui  pemeliharaan  kestabilan  moneter  dan pengembangan kestabilan sistem keuangan untuk  pembangunan  nasional  jangka  panjang yang  berkesinambungan.  Saat  ini  sudah  terdapat kesepakatan  bahwa  stabilitas  merupakan  barang publik bahkan secara global. Sebagai barang publik maka  adanya free  rider tidak  dapat  dihindari. Kestabilan  sistem  keuangan  sebagai  barang  publik karena ketidakstabilan cenderung menyebar dan  menular  ke  tempat  lain.  Karena  itu  stabilitas harus  dipandang  sebagai  tugas  bersama  ( shared responsibility ).
Bank  Indonesia  melakukan  inisiatif  untuk me la kukan  upaya  menciptakan  stabilitas  sistem keuangan.  BI  memiliki  peran  yang  lebih  dari sekadar penyedia likuiditas. Fungsi BI dalam sistem pembayaran  mengharuskan  BI  untuk  melakukan pengawasan agar sistem pembayaran nasional bisa berjalan  efi sien  dan  aman.  Riset  dan  pemantauan BI relatif cukup komprehensif serta didukung jaring pengaman sektor keuangan seperti LPS. Koordinasi dalam  bentuk  KKSK  telah  dibentuk  sehingga koordinasi  antar  lembaga  makin  mudah.  Namun demikian  masih  ada  ruang  untuk  perbaikan  agar proses ini makin baik.
Saat  ini  belum  ada  mekanisme  baku  tentang bagaimana  mekanisme  penggunaan  dana  publik untuk membiayai krisis. Diperlukan Jaring Pengaman Sistem  Keuangan  (JPSK)  sebagai  suatu  mekanisme pengamanan  sistem  keuangan  dari  krisis  baik untuk  pencegahan  maupun  penanganan  krisis. Saat  ini  yang  dipergunakan  adalah  Perpu  Nomor 4/2008 tentang JPSK. Mengingat penanganan krisis memerlukan  payung  undang-undang  maka  peran DPR sangat menentukan. Aturan hukum diperlukan agar  ketika  bertindak  untuk  menyelamatkan  krisis tidak terjadi pelanggaran hukum. Idealnya UU JPSK mengatur  pemberian  wewenang  lebih  besar  saat krisis untuk melakukan tindakan demi penyelesaian krisis. Kita tidak imun dari pengaruh krisis keuangan global sehingga lebih baik disediakan infrastruktur

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
hukum  agar  ada  arahan  apa  yang  seharusnya dilakukan. Infrastruktur penyelesaian krisis yang baik mempercepat  penanganan  krisis  dan  mengurangi biaya krisis.
Mengingat  bahwa  dampak  krisis  sangat mempengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan, maka diperlukan adanya kebijakan yang bersifat mix policy dengan menghindarkan arogansi sektoral atau kelembagaan, agar produk kebijakan dan  aturan  hukum  merupakan  kebijakan  yang harmonis yang dalam penerapannya dapat menjamin pencapaian  sasaran  akhir  yang  ditetapkan  tanpa menimbulkan permasalahan yang lebih besar dalam perjalanannya,  untuk  itu  mengingat  kompleksitas dalam  formulasi  dan  mengonstruksikan  UU  JPSK yang  bertujuan  untuk  mendorong  proses  recovery dan  penguatan  perekonomian  secara  menyeluruh yang dipengaruhi berbagai variabel, sebaiknya harus diformulasi melalui proses koordinasi kelembagaan secara proporsional.
Proses  pencapaian  sasaran  kebijakan  dan aturan hukum memerlukan tenggat waktu ( time lag ) dan melalui proses transmisi yang sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel dengan ketidakpastian yang sangat  tinggi  serta  implikasi social  cost yang  besar, maka yang penting bukan bagaimana melahirkan UU JPSK  tetapi  bagaimana  proses  implementasi  dalam rangka pencapaian sasaran berjalan secara konsisten sesuai  dengan scenario yang  ditetapkan,  untuk  itu dalam  formulasinya  diperlukan  kajian  dan  diskusi yang  mendalam  serta  keberhati-hatian  dengan memberi  ruang  yang  lebih  besar  kepada  pihak/ lembaga  dengan  kompetensi  dan  profesionalisme khusus,  sehingga  identifi kasi  terhadap  potensi masalah  dalam  setiap  tahapan  proses  dapat dilakukan  secara sensitive dan  penanganan  dini, sehingga potensi masalah menjadi lebih besar tidak terjadi ( controllable ).

## DAFTAR PUSTAKA
Batunanggar  S.  2004.  Indonesia’s  Banking  Crisis Resolution:  Prosess,  Issues  and  Lessons Learnt.  F inancial  Stability  Review ,  May,  Bank Indonesia.
Caprio, G. Jr., & Klingebiel, D. 1996. Bank Insolvencies, Cross-Country  Experience. World  Bank  Policy Research Paper , No.1620, July.
Chant, J. 2003. Financial Stability as a Policy Goal in:
J.  Chant,  A.  Lai  M.  Illing  and  F.  Daniel  (eds). Essays  on  Financial  Stability. Bank  of  Canada Technical Report , No. 95. Ottawa.
Crockett, A. 1997. Why is Financial Stability a Goal of Public Policy ?. Paper Presented at Maintaining Financial  Stability  in  a  Global  Economy Symposium.  The  Federal  Reserve  Bank  of Kansas City, August 28-30.
_________. 1997. The Theory and Practice of Financial Stability. Essays  in  International  Finance’
International  Finance  Section.  Department  of Economics. New Jersey: Princeton University.
_________. 1996. The Theory and Practice of Financial Stability. De Economist , Vol. 144, No. 4, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Deutsche, Bundesbank. 2003. Report on The Stability of  The  German  Financial  System. Monthly Report , December.
Diamond,  D.W.  &  Dybvig,  P.H.  1983.  Bank  Runs, Deposit  Insurance  and  Liquidity. Journal  of Political Economy , No. 91.
Mishkin,  F.  2001.  Financial  Policies  and  The Prevention  of  Financial  Crises  in  Emerging Market  Countries. NBER  Working  Paper ,  No.
8087, January.
_________.  1999.  Global  Financial  Instability: Framework, Events, Issues. Journal of Economic Perspectives , Vol.13, No.4.
Mongid, A. 2004. Roads to Achieve Financial System Stability  In  ASEAN .  Paper  for  the  16th  MEA Convention  on  December  9,  2004  and  the 29th  Conference  of  the  Federation  of  ASEAN Economic Associations (FAEA).
Institute
Integrity of Malaysia, Persiaran Duta, Off Jalan Duta,  Kuala  Lumpur,  Malaysia,  December  10- 11.
Ryback,  W.  2006. Macro  Prudential  Policy  –  New name  for  some  old  Ways  of  Thinking .  Pidato pada  Konferensi  ‘Challenge  for  Financial Supervision, (Nopember). Seoul.
Santoso, W. 2007. Effective Financial System Stability Framework.  The  SEACEN  Centre. Occasional Paper , No.45 (September).
Sinclair,  P.J.N.  2000.  Central  Banks  and  Financial Stability. Bank  of  England  Quarterly  Bulletin,
Vol.40, No.4 (November).
Stiglitz,  J.  1999.  Lesson  from  East  Asia. Journal  of Policy Modeling , Vol.21, No.3, pp.311-330.
__________. 2002. Globalization and its Discontents , W.W. Northon & Co.
Tadjudin,  A.  2003. The  Role  of  Central  Bank  in Maintaing Financial . Pidato pada APEC Annual Forum, Shanghai 15 Oktober.
Tommaso,  P.S.  2002.  Central  Banks  and  Financial Stability: Exploring a Land in Between. Second ECB Central Banking Conference . (October).