## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH DENGAN KURS HARGA EMAS (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan)
Sihabuddin

## Wasilatur Rohmaniyah
( Fakultas Syariah IAIN Madura Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371, email: wasilatur@iainmadura.ac.id ) Abstrak: Gadai  tanah  dengan  kurs  harga  emas  di  desa  Plakpak  terjadi dengan  sistem  pembayaran  di  mana  pemberi  gadai  wajib melunasi  utangnya  dengan  memperhatikan  kurs  harga  emas yang  berlaku  pada  saat  pelunasan  utang  dilakukan.  Cara pembayaran  yang  digunakan  penerima gadai  sama  dengan teori  nilai  waktu  uang,  di  mana  uang  saat  ini  lebih  bernilai dibandingkan  uang  pada  masa  yang  akan  datang.  Dengan demikian, pemberi gadai melunasi utang yang jumlahnya lebih banyak  dibandingkan  ketika  ia  meminjam.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Gadai tanah dengan kurs harga emas  di  Desa  Plakpak  Kecamatan  Pegantenan  telah  lama berlangsung  dan  masih  belum  berakhir  hingga  sekarang. Transaksi  tersebut  hanya  terjadi  di  antara  kedua  belah  pihak yang  masih  memiliki  hubungan  kerabat dengan  menyepakati pelunasan  utang  yang  disetarakan  pada  kurs  harga  emas. Adapun  tanah  jaminan  berada  di  bawah  pengelolaan  pihak Penerima  gadai  sampai  utang  dilunasi.  Kedua,  gadai  tanah dengan  kurs  harga  emas  di  desa  Plakpak  menurut  tinjauan Hukum  Islam  adalah  mubah  sepanjang  adanya  kerelaan  di antara  kedua  belah  pihak  dan  untuk  menjaga  kestabilan  nilai mata  uang.  Di  samping  itu,  pemanfaatan  barang  gadai  tidak sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  dikarenakan  tanah  jaminan dikuasai dan dikelola secara penuh oleh penerima gadai. (Land pawn  with  the  gold  price  in  Plakpak  village  occurs  with  a payment system in which the pledge is obliged to repay the debt by  observing  the  gold  price  exchange  rate  in  effect  at  the  time the  debt  is  repaid.  The  payment  method  used  by the  pawn recipient  is  the  same  as  the  theory  of  time  value  of  money, where  money  of  today  is  more  valuable  than  money  in  the

## Sihabuddin Wasilatur Rohmaniyah
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019
2
future.  Thus,  the  mortgage  provider  repays  the  debt  which  is more  than  the  amount  he  borrowed. The  results  of  the  study show that: first, the land pawn with the gold price exchange rate in the Plakpak Village of Pegantenan Subdistrict has long been underway  and  still  has  not  ended  until  now.  The  transaction only  occurred  between  the  two  parties  who  still  have  a  family relationship by agreeing to repay the debt which is equal to the gold  price  exchange  rate.  The  collateral  land  is  under  the management of the pawn party until the debt is repaid. Second, land  pawn  with  the  price  of  gold  in  the  village  of  Plakpak according  to  Islamic  law review  is  muted  as  long  as  there  is willingness  between  the  two  parties  and  to  maintain  the stability of the currency. In addition, the use of pledged goods is not in accordance with sharia provisions, because the collateral land is fully controlled and managed by the pledge recipient.) Kata Kunci: Gadai Tanah, Kurs Harga Emas, Hukum Islam, Desa
Plakpak

## Pendahuluan
Dalam  Islam  hubungan  antar  sesama  manusia  disebut muamalah; hukum syar’i yang mengatur hubungan hukum manusia di bidang harta benda, seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, rahn , hiwalah (pengalihan hutang) dan sebagainya. 1 Sebagai makhluk sosial,  ber-muamalah  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Realita kehidupan  menunjukkan  bahwa  keseharian  manusia  sebagian  besar dihabiskan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian ber-muamalah  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu  kebutuhan manusia yang tak terelakkan lagi.
Hubungan antar sesama manusia amat beragam dan dinamis seiring  berkembangnya  zaman.  Misalnya  saja,  transaksi  pinjam- meminjam,  utang-piutang,  jual-beli,  gadai,  dan  berbagai  transaksi lainnya, yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan  kata  lain,  berbagai  akad  tersebut  dapat  menjadi  perantara atau  penghubung  seorang  individu  guna  memenuhi  keperluan jasmani  maupun  rohani.  Mengingat  kebutuhan  setiap  manusia
1 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam-Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 25.
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 3
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, gaya hidup, selera, sosial budaya, ekonomi maupun topologi wilayahnya.
Secara  garis  besar,  bila  ditinjau  dari  sisi  topologi  wilayah, Indonesia merupakan kawasan agraris atau pertanian yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi semacam ini mendorong masyarakat untuk menyimpan harta bendanya dalam bentuk barang tidak bergerak. Dalam artian tanah menjadi aset yang paling berharga bagi penduduk setempat. Tetapi, di sisi lain, keadaan tersebut  dapat  menimbulkan  kesulitan  likuiditas  ketika  masyarakat membutuhkan dana secara tunai dalam waktu cepat. Sehingga untuk mengatasi  permasalahan  ini,  mereka  yang  membutuhkan  lebih cenderung  meminjam  sejumlah  dana  pada  anggota  masyarakat  lain yang  berkemampuan  finansial  lebih  baik  dengan  cara  menjaminkan barang  berharganya  berupa  tanah  sebagai  agunan  utang.  Konsep sejenis ini dikenal dengan istilah gadai. 2
Fakta  menunjukkan  eksistensi  gadai  cukup  berkembang  di masyarakat, khususnya bagi mereka kaum ekonomi kelas menengah ke  bawah.  Bahkan  praktik  gadai  telah  diaplikasikan  sejak  zaman Rasulullah  saw.  Tentunya  gadai  menjadi  alternatif  terbaik  untuk menyelesaikan  permasalahan  mendesak  yang  sedang  dihadapi. Dalam pelaksanaannya, akad gadai akan sempurna bila mana barang jaminan telah berada di bawah penguasaan pemegang gadai/pemberi pinjaman. Barang ini akan terus dikuasai oleh penerima gadai sampai pemberi  gadai  melunasi  kewajibannya. 3 Tetapi murtahin tidak diperkenankan  memanfaatkan  barang  jaminan.  Dalam  beberapa literatur dijelaskan bahwa penerima gadai diperbolehkan mengambil manfaat  sepanjang  untuk  menutupi  biaya  perawatan  yang dikeluarkannya.
Konsep di atas tidak selamanya sejalan dengan penerapan di lapangan.  Kebanyakan  masyarakat  tetap  memanfaatkan  barang jaminan  dengan  dalih  barang  gadai di  bawah  penguasaannya, sebagaimana  contoh  kasus  yang  menjadi  kajian  di  Desa  Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ini, sebuah desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Dalam praktiknya,
2 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 275.
3 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 173.

## Sihabuddin Wasilatur Rohmaniyah
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 4
pemberi  gadai  menggadaikan  tanah  sawah  miliknya  kepada penerima gadai untuk dijadikan jaminan. Kemudian penerima gadai memanfaatkan  tanah  tersebut  seperti  barang  miliknya  sendiri  demi memenuhi kebutuhannya. Adapun sistem pembayaran dari transaksi ini, pemberi gadai wajib melunasi utangnya dengan memperhatikan kurs harga emas yang berlaku pada saat pelunasan utang dilakukan. Apabila  ditelaah  lebih  lanjut,  cara  pembayaran  yang  digunakan penerima  gadai  sama  dengan  teori  nilai  waktu  uang,  di  mana  uang saat  ini  lebih  bernilai  dibandingkan  uang  pada  masa  yang  akan datang.
4 Dengan  demikian  Pemberi  gadai  wajib  membayar kompensasi  yang  disesuaikan  dengan  kurs  harga  emas  pada  saat pelunasan utang.
Hal inilah yang kemudian menjadi masalah ketika penebusan barang  gadai  disesuaikan  dengan  kurs  harga  emas.  Terdapat  dua kemungkinan  berupa  kenaikan  dan  penurunan  kurs  harga  emas. Kondisi  semacam  ini  mengakibatkan  pihak  Pemberi  gadai  tidak mampu melunasi utangnya hingga sekarang, mengingat harga emas dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.
Berdasarkan  uraian konteks  penelitian  di  atas,  maka  fokus penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan  gadai  tanah  dengan kurs  harga  emas  di  Desa  Plakpak  Kecamatan  Pegantenan  dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai tanah dengan kurs harga emas di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan tersebut.
Qard dan Rahn Menurut Fiqh
1. Qardh /Utang a. Definisi Utang/ Qardh Secara  etimologi, qardh berasal  dari  kata qaradha yang  berarti
ﻊﻄﻘﻟا (potongan). Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang  ( Muqrid )  memotong  sebagian  dari hartanya  untuk  diberikan kepada orang yang menerima utang ( Muqtarid ). 5 Utang/ qardh merupakan  pemberian  harta  kepada  orang  lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.
4 Veithzal Riva’i dan Andi Buchari, Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi!, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 466.
5 Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah dan Muamalah, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 519.
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019
5

## b. Dasar Hukum Utang/ Qardh
Secara  umum  utang  diperbolehkan  dalam  Islam  berdasarkan beberapa landasan syariahnya, antara lain:
1) Al-Qur’an
َﺪِﺋ َﻼَﻘْﻟا  َﻻَو َيْﺪَﮭْﻟا  َﻻَو َماَﺮَﺤْﻟا َﺮْﮭﱠﺸﻟا  َﻻَو ِ ﱠﷲ َﺮِﺋﺎَﻌَﺷ اﻮﱡﻠِﺤُﺗ  َﻻ اﻮُﻨَﻣآ  َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡﯾَأ ﺎَﯾ
ﻦﯿﱢﻣآ  َﻻَو َماَﺮَﺤْﻟا  َﺖْﯿَﺒْﻟا  َ◌ ۚ ﺎًﻧاَﻮْﺿِرَو  ْﻢِﮭﱢﺑَر  ْﻦِﻣ  ًﻼْﻀَﻓ  َنﻮُﻐَﺘْﺒَﯾ ِﻦَﻋ  ْﻢُﻛوﱡﺪَﺻ  ْنَأ  ٍمْﻮَﻗ  ُنﺂَﻨَﺷ  ْﻢُﻜﱠﻨَﻣِﺮْﺠَﯾ  َﻻَو ۚ اوُدﺎَﻄْﺻﺎَﻓ  ْﻢُﺘْﻠَﻠَﺣ اَذِإَو ْﻟاَو ِﻢْﺛِ ْﻹا ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎَﻌَﺗ  َﻻَو ۖ  ٰىَﻮْﻘﱠﺘﻟاَو ﱢﺮِﺒْﻟا ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎَﻌَﺗَو ۘ اوُﺪَﺘْﻌَﺗ  ْنَأ ِماَﺮَﺤْﻟا ِﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا ﱠنِإ ۖ َ ﱠﷲ اﻮُﻘﱠﺗاَو ۚ ِناَوْﺪُﻌ ِبﺎَﻘِﻌْﻟا ُﺪﯾِﺪَﺷ َ ﱠﷲ Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu melanggar  syi'ar-syi'ar  Allah,  dan  jangan  melanggar kehormatan  bulan-bulan  haram,  jangan  (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan  (pula)  mengganggu  orang-orang  yang  mengunjungi Baitullah  sedang  mereka  mencari  kurnia  dan  keredhaan  dari Tuhannya  dan  apabila  kamu  telah  menyelesaikan  ibadah  haji, Maka bolehlah  berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)  kepada  sesuatu  kaum  karena  mereka menghalang-halangi  kamu  dari  Masjidilharam,  mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong- menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2) 6
2) Al-Hadis
ِﻦْﺑ ِﺲْﯿَﻗ  ْﻦَﻋ ,ٍﺮْﯿَﺴُﯾ  ُﻦْﺑ  ُنﺎَﻤْﯿَﻠُﺳ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ :ﻲَﻠْﻌَﯾ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ :ﱡﻲِﻧ َﻼَﻘْﺴَﻌْﻟا  ٍﻒَﻠَﺧ  ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ
َنﺎَﻛ : َلﺎَﻗ  ﱟﻲِﻣوُر ِﺮْﻘُﯾ  ٍنﺎَﻧُذُا  ُﻦْﺑ  ُنﺎَﻤْﯿَﻠُﺳ ,ِﮫْﯿَﻠَﻋ ﱠﺪَﺘْﺷاَو ُﮫْﻨِﻣ ﺎَھﺎَﺿﺎَﻘَﺗ [ُهُؤﺎَﻄَﻋ  َجَﺮَﺧ] ﺎﱠﻤَﻠَﻓ :ِﮫِﺋﺎَﻄَﻋ ﻰَﻟِإ  ٍﻢَھْرِد  َﻒْﻟَأ َﺔَﻤَﻘْﻠَﻋ  ُض .ﻰِﺋ ﺎَﻄَﻋ ﻰَﻟِإ ﻢَھْرِد  َﻒْﻟَأ ﻲِﻨْﺿِﺮْﻗَأ :َلﺎَﻘَﻓ ُهﺎَﺗَا  ﱠﻢُﺛ اًﺮُﮭْﺷَا  َﺚَﻜَﻤَﻓ . َﺐِﻀَﻏ َﺔَﻤَﻘْﻠَﻋ  ﱠنَﺄَﻜَﻓ .ُهﺎَﻀَﻘَﻓ .ْﻢَﻌَﻧ : َلﺎَﻗ َﻣَا :َلﺎَﻘَﻓ .ﺎَﮭِﺑ  ْتَءﺎَﺠَﻓ .ِكَﺪْﻨِﻋ ﻰِﺘﱠﻟا َﺔَﻣ ﻮُﺘْﺨَﻤْﻟا َﺔَﻄﯾِﺮَﺨْﻟا َﻚْﻠِﺗ ﻰﱢﻤُﻠَھ َﺔَﺒْﺘُﻋ ﱠمُأ ﺎَﯾ .ًﺔَﻣاَﺮَﻛَو َﻚُﻤِھاَرَﺪَﻟ ﺎَﮭﱠﻧِإ ِﷲَو ﺎ َﻠَﻤَﺣ ﺎَﻣ َكﻮُﺑَا ِﮫﱠﻠِﻠَﻓ :َلﺎَﻗ .اًﺪِﺣاَو ﺎًﻤَھْرِد ﺎَﮭْﻨِﻣ  ُﺖْﻛﱠﺮَﺣ ﺎَﻣ .ﻰِﻨَﺘْﯿَﻀَﻗ ﻰِﺘﱠﻟا ُﺖْﻌِﻤَﺳ ﺎَﻣ : َلﺎَﻗ ؟ﻲِﺑ  َﺖْﻠَﻌَﻓ ﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ  َﻚ
َلﺎَﻗ ﻢّﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰّﻠﺻ ّﻲﺒّﻨﻟا  ﱠنَأ ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ  ُﺮُﻛْﺬَﺗ َﻚُﺘْﻌِﻤَﺳ :َلﺎَﻗ ؟ﻲﱢﻨِﻣ  ُﺖْﻌِﻤَﺳ ﺎَﻣ :َلﺎَﻗ .َﻚْﻨِﻣ
ﺎَﻣ)): َﮭِﺘَﻗَﺪَﺼَﻛ  َنﺎَﻛ ﱠﻻِإ ِﻦْﯿَﺗﱠﺮَﻣ ﺎًﺿْﺮَﻗ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ  ُضِﺮْﻘُﯾ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ  ْﻦِﻣ ((ًةﱠﺮَﻣ ﺎ
.ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ  ُﻦْﺑإ ﻲِﻧَﺄَﺒْﻧَأ  َﻚِﻟَﺬَﻛ : َلﺎَﻗ
6 Kemente rian Agama RI, Mushaf ‘Aisyah, Al- Qur’an dan Terjemah untuk Wanita,hlm. 106

## Sihabuddin Wasilatur Rohmaniyah
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 6
Artinya:  Muhammad  bin  Khalaf  al-Asqalani  menyampaikan kepada  kami  dari  Ya’la,  dari  Sulaiman  bin  Yusair  bahwa  Qais bin Rumi berkata, “Sulaiman bin Udzunan pernah memberikan pinjaman kepada Alqamah sebesar 1000 dirham dengan tempo sampai tiba waktu gajinya. Tatkala dia sudah menerima gajinya, Sulaiman pun menagihnya dan menekannya sehingga Alqamah terpaksa  membayarnya,  seolah  terlihat  marah.  Beberapa  bulan kemudian  dia  (Alqamah)  pun  datang  lagi  kepadanya  dan berkata,  ‘Berilah  pinjaman  kepadaku  1000  dirham  hingga  tiba waktu gajianku.’ Sulaiman menjawab, ‘Baik, dan dengan senang hati. Wahai Ummu Utbah, berikan kepadaku pundi-pundi yang disegel  yang  ada  padamu.’  Wanita  itu  pun  membawanya.  Dia (Sulaiman  bin  Udzunan)  berkata,  ‘Demi  Allah,  ini  adalah dirhammu  yang  telah  engkau  bayarkan  kepadaku.  Aku  tidak menyentuh  satu  dirham  pun  darinya  walau  sedikit.’  Alqamah berkata,  ‘Demi  Allah,  apa  yang  membuatmu  melakukan  itu terhadapku?’  Dia  menjawab,  ‘Apa  yang  pernah  aku  dengar darimu.’ Dia bertanya, ‘Apa yang pernah engkau dngar dariku?’ Dia  berkata,  ‘Aku  mendengar  engkau  menyebutkan  dari  Ibnu Mas’ud  bahwa nabi  Saw.  bersabda ‘tidak  seorang  muslim  pun memberi  pinjaman  kepada  orang  muslim  lainnya  dua  kali melainkan  seperti  sedekah  satu  kali.’  Alqamah  berkata,  “Ya, demikian yang diceritakan Ibnu Mas’ud kepadaku.” (HR. Ibnu Majah) 7 c. Barang yang Sah Dijadikan Utang/ Qardh
Beberapa  madzhab  mengemukakan  pendapatnya  tentang barang  yang  sah  dijadikan  utang.  Ulama  Hanafiyah  berpendapat bahwa  utang  akan  sah  pada  harta  mitsil;  yakni  sesuatu  yang  tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai atau harta  yang  memiliki  padanan  di  pasar,  seperti  barang-barang  yang dapat ditimbang, ditakar maupun dihitung. 8
Ulama  Malikiyah,  Syafi’iyah,  dan  Hanabilah  membolehkan qardh pada  setiap  benda  yang  tidak  dapat  diserahkan,  baik  yang
7 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah, Cet. 1, Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 433.
8 Al-Huskhafi, (Ibid, hlm. 154)
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 7
ditakar  maupun  ditimbang,  seperti  emas,  perak,  barang  dagangan, hewan maupun benda lainnya yang dapat dihitung.
d. Qardh Manfaat
Adapun  pendapat  para ulama  tentang qardh manfaat,  antara lain: pendapat yang paling unggul dari ulama Hanafiyah menyatakan bahwa  setiap qardh pada  benda  yang  mendatangkan  manfaat diharamkan  jika  menggunakan  syarat.  Misalnya  seperti  syarat memberikan  makan muqrid selama muqtarid belum  melunasi  utang. Apabila tidak disyaratkan kemanfaatannya, maka qardh semacam ini diperbolehkan.
e. Penangguhan dan Cara Pembayaran Utang/ Qardh
Adapun  ulama  Hanafiyah  menetapkan  keharusan  untuk menangguhkan qardh pada 4 keadaan: 9
1) Wasiat,  seperti  mewasiatkan  untuk  penangguhan sejumlah  harta  dan  ditangguhkan  pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya  dari Muqtarid sebelum  habis  waktu setahun. 2) Diasingkan, qardh diasingkan  kemudian  pemiliknya menangguhkannya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan. 3) Berdasarkan keputusan hakim. 4) Hiwalah , yakni pemindahan utang.
2. Gadai/ Rahn
a. Definisi Gadai/ Rahn Secara  bahasa,  gadai  atau rahn berarti ماوّﺪﻟاو  تﻮﺒّﺜﻟا yakni  tetap dan  lama.  Selain  itu, rahn juga  dinamai ﺲﺒﺤﻟا yang  bermakna penahanan. 10 Definisi  di  atas  selaras  dengan  pengertian  gadai  yang terdapat  dalam  buku Islamic  Banking bahwa  gadai  adalah  menahan atau  menangguhkan  salah  satu  harta  milik  si rahin sebagai  jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 11
9 Rachmat Syafe’’i, Fiqih Muamalah, hlm. 154
10 M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah-Suatu Kajian Teoretis Praktis, hlm. 279.
11 Muhammad Syafi’i Antonio, Islamic Banking-Bank Syariah: Dari Teori Ke
Praktik, Cet. Kedua puluh enam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 128.

## Sihabuddin Wasilatur Rohmaniyah
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 8
Gadai/ rahn merupakan  suatu  perjanjian  dengan  menjadikan barang milik pengutang sebagai jaminan utang yang sewaktu-waktu barang tersebut dapat dijadikan ganti pelunasan utang.
b. Sifat Gadai/ Rahn Secara  umum rahn merupakan  suatu  transaksi  yang  bersifat derma. Hal ini dikarenakan barang yang diberikan pengutang/penggadai ( rahin ) kepada pemberi utang/penerima gadai ( murtahin )  tidak  ditukar  dengan  sesuatu. 12 Adapun  yang  diberikan murtahin kepada rahin ialah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.
c. Rukun Gadai/ Rahn Secara umum menurut jumhur ulama, rukun rahn meliputi: 13 1) Rahin (orang  yang  memberikan  jaminan/yang menggadaikan); 2) Murtahin (orang  yang  menerima  jaminan/yang menerima gadai); 3) Marhun (barang yang digadaikan); 4) Marhun Bih (utang); dan 5) Sighat (ijab-qabul);  ijab  merupakan  pernyataan penawaran,  sementara  qabul  adalah  penerimaan  atau pernyataan persetujuan.
14
d. Syarat-syarat Gadai/ Rahn Adapun  syarat-syarat  gadai  mencakup  persyaratan  bagi aqid ( rahin dan murtahin ),  syarat sighat , marhun  bih ,  dan  syarat  pada marhun ; sebagai berikut: 1) Persyaratan Aqid Persyaratan  ini  mencakup  syarat  bagi rahin /orang  yang menggadaikan  dan murtahin /orang  yang  menerima  gadai,  antara lain: 15
a) Cakap bertindak hukum b) Layak melakukan transaksi pemilikan 2) Syarat Sighat
12 Ibid. 13 M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah-Suatu Kajian Teoretis Praktis, hlm. 284
14 Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, Cet. pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 112.
15 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, hlm. 162-164.
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 9 Sighat tidak  diperbolehkan  terikat  pada  syarat  tertentu maupun  waktu-waktu  di  masa  depan.  Misalnya  pada  barang  gadai berupa  hewan,  mensyaratkan  agar  diberi  makan  makanan  tertentu.
Syarat  semacam  ini  menyebabkan  akad  menjadi  batal  karena rahn mempunyai  sisi  pelepasan  barang  dan  pemberian  utang  seperti halnya akad jual beli.
3) Syarat Marhun Bih
Adapun  dalam  transaksi  gadai,  syarat-syarat marhun  bih menurut para ulama, yaitu:
16 a) Hak  yang  wajib  diberikan/diserahkan  kepada pemiliknya; b) Memungkinkan pemanfaatannya, jika sesuatu yang menjadi  utang  tidak  dapat  dimanfaatkan,  maka tidak sah hukumnya; c) Dapat  dikuantifikasikan  atau  dihitung  jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur, maka hukumnya tidak sah; dan d) Utang  boleh  dilunasi  dengan  jaminan  yang  telah diserahkan. e. Berakhirnya Akad Gadai Akad rahn dapat  berakhir  atau  habis  dengan  beberapa keadaan sebagai berikut: 17 1) Barang  telah  diserahkan  pada  pemiliknya/pemberi gadai;
2) Rahin melunasi utangnya; 3) Pembebasan utang; 4) Dijual  dengan  perintah  hakim  atas  permintaan rahin ; meskipun  telah  jatuh  tempo  dan rahin tidak  melunasi utangnya  serta  tidak  mengizinkan  barangnya  untuk dijual,  maka  hakim  berhak  memaksanya  guna  menjual barang jaminan tersebut.
5) Pembatalan  oleh murtahin ; rahn dipandang  habis  jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rahin .
16 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Cet. Kedua, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 255.
17 Muhammad Syafi’i Antonio (M. Nur Rianto Al -Arif, Lembaga Keuangan Syariah- Suatu Kajian Teoretis Praktis, hlm. 290).

## Sihabuddin Wasilatur Rohmaniyah
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019
10
Namun  jika  sebaliknya,  tidak  batal  jika rahin yang membatalkan. 6) Rusaknya  barang rahn bukan  karena  tindakan  atau penggunaan  oleh murtahin ;  sebagian  fuqaha  seperti Imam  Abu  Hanifah  dan  jumhur  fuqaha Kufah berpendapat  bahwa murtahin bertanggung  jawab  jika barang  gadai  rusak  di  tangannya.    Tetapi,  menurut Imam  Syafi’i,  Ahmad,  Abu  Tsaur  dan  mayoritas  ahli hadits berpendapat bahwa barang gadai adalah amanat. Sehingga  penerima  gadai  tidak  dapat  mengambil tanggung jawab atas kehilangan barang jaminan. 7) Memanfaatkan  barang  jaminan  dengan  penyewaan, hibah  atau  sedekah,  baik  dari  pihak rahin ataupun murtahin .
Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan  data  diperoleh  melalui  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Lokasi  yang menjadi  objek penelitian adalah Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Alasan peneliti memilih desa ini karena banyaknya jumlah transaksi akad  gadai  dengan kurs  harga  emas  yang  dilakukan  masyarakat setempat.  Umumnya  hal  tersebut  lazim  dipraktikkan  semenjak  2 dekade terakhir.

## Paparan Data Dan Temuan Penelitian a. Pelaksanaan Gadai Tanah dengan Kurs Harga Emas di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan
Gadai  tanah  di desa  Plakpak  memang  sudah  lazim dipraktikkan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  setempat.  Namun seiring  berjalannya  waktu,  perlahan-lahan  masyarakat  mulai meninggalkan transaksi serupa yang masih tradisional. Mereka lebih memilih  mencari  pinjaman  dana  pada  lembaga-lembaga  kekinian, seperti koperasi, BMT, ataupun bank.
Tetapi,  beberapa  kasus  gadai  di  desa  Plakpak  masih  terus berlanjut  hingga  saat  ini.  Hal  ini  karena  pihak  peminjam uang/pemberi gadai belum mampu melunasi utang. Adapun faktor penyebabnya  yakni  besaran  utang  yang  disetarakan  dengan  kurs
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 11
harga emas, sehingga jumlah utang akan terus bertambah dari waktu ke waktu mengikuti kenaikan nilai emas.
Gadai  tanah  dengan  kurs  harga  emas  di  desa  Plakpak  yang telah  lama  diterapkan,  tidak  menuai  reaksi  negatif  di  kalangan masyarakat  sekitar.  Mereka  tidak  mempermasalahkan  transaksi  ini selagi  kedua  belah  pihak  melakukannya  secara  sukarela  dan  pihak Pemberi gadai benar-benar membutuhkan pinjaman dana. Walaupun di satu sisi, perjanjian gadai dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti Kepala desa maupun staf-stafnya.
b. Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  gadai  tanah  dengan  kurs harga emas di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Selanjutnya  setelah  mendapatkan  data  hasil  wawancara  dan observasi tentang penerapan gadai tanah dengan kurs harga emas di desa  Plakpak,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  pandangan hukum  Islam  terhadap  fenomena  ini.  Oleh  karenanya,  peneliti mewawancarai beberapa tokoh agama di desa Plakpak yang diyakini mempunyai wawasan luas baik agama maupun umum serta memiliki sudut  pandang  yang  netral  dan  bijak  dalam  menyikapi  setiap permasalahan.  Hal  ini  peneliti  lakukan  untuk  mendapatkan keterangan  terkait  pendapatnya  tentang  tinjauan  hukum  Islam terhadap gadai tanah dengan kurs harga emas di desa Plakpak yang nantinya  dapat  peneliti  jadikan  salah  satu  bahan  acuan  dalam menentukan status hukum peristiwa tersebut.
Dalam  hal  ini,  diperlukan  metode  penetapan  hukum Hilah untuk  mengetahui  apakah  gadai  tanah  dengan  kurs  harga  emas benar-benar halal diterapkan atau sebaliknya. Menurut tokoh agama yang  terakhir  didasarkan  pada  teori hilah, akad  gadai  ini  boleh dilakukan  dengan  syarat  tujuannya  bukan  untuk  mengambil keuntungan/tambahan  dari  transaksi  utang.  Adapun  mengenai pemanfaatan tanah gadai boleh dikelola oleh Murtahin atas izin Rahin .
Dengan  demikian,  ketiga  tokoh  agama  yang  peneliti  mintai keterangan terkait status hukum gadai tanah dengan kurs harga emas memberikan  kesimpulan bahwa  praktuk  tersebut  adalah mubah. Sedangkan  pemanfaatan  tanah  gadai  yang  dilakukan  oleh  pihak Murtahin juga mubah, dengan syarat seizin Rahin dan sekedar untuk mengganti biaya pemeliharaan saja.

## Sihabuddin Wasilatur Rohmaniyah
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 12

## Temuan Penelitian:
Adapun temuan-temuan penelitian dari topik-topik penelitian yang peneliti dapatkan selama melakukan observasi dan wawancara ialah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Gadai  tanah  dengan  kurs  harga  emas  di  Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan a. Kesepakatan  gadai  tanah  dengan  kurs  harga  emas  awalnya diutarakan  oleh  pihak  Pemberi  gadai.  Dengan  kata  lain pelunasan  utang  dengan  diukur pada  kurs  harga  emas merupakan inisiatif pihak Pemberi gadai. Hal ini dilakukan dengan  beberapa  tujuan;  pertama,  agar  pihak  Penerima gadai  lekas  mengiyakan  pinjaman  dana;  kedua,  untuk memberikan jaminan keamanan terhadap kestabilan uang di kemudian  hari, sehingga  tidak  merugikan  Penerima  gadai; ketiga,  sebagai  bentuk  motivasi  bagi  Pemberi  gadai  agar segera melunasi utang. b. Dalam  akad  gadai  tanah  dengan  kurs  harga  emas, masyarakat desa Plakpak hanya melibatkan para pihak yang berkepentingan saja tanpa sepengetahuan perangkat desa. c. Alasan  pihak  Pemberi  gadai  melakukan  gadai  ialah  untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. d. Pemanfaatan  tanah  jaminan  dilakukan  oleh Penerima  gadai tanpa  mempertimbangkan  biaya  pemeliharaan  yang dikeluarkan. e. Masyarakat  merespon  positif  terhadap  gadai  tanah  dengan kurs harga emas di desa Plakpak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai tanah dengan kurs harga emas di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan a. Gadai tanah dengan kurs harga emas memiliki status mubah atau  boleh  dilakukan  selama  kedua  belah  pihak  saling  rela akan  transaksi  tersebut  dan  tujuan  disetarakannya  utang dengan  kurs  harga  emas  benar-benar  baik,  bukan  untuk mengambil keuntungan/tambahan di dalamnya. b. Pemanfaatan  tanah  gadai  boleh  dilakukan  oleh  pihak Murtahin sepanjang  mendapat  izin  dari  pihak Rahin dan sekedar untuk mengganti biaya pemeliharaan.
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 13

## Kesimpulan
Pada  bagian  ini,  peneliti  akan  menyimpulkan  hasil pembahasan mengenai gadai tanah dengan kurs harga emas di Desa Plakpak Kecamatan Pamekasan, sebagai berikut:
1. Gadai tanah dengan kurs harga emas di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan telah lama terjadi dan masih belum berakhir hingga saat ini. Transaksinya hanya terjadi di antara kedua belah pihak yang  masih  memiliki  hubungan  kerabat  dengan  menyepakati pelunasan  utang  disetarakan  pada  kurs  harga  emas.  Adapun tanah  jaminan  berada  di  bawah  pengelolaan  pihak  Penerima gadai sampai utang dilunasi. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai tanah dengan kurs harga emas di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan
a. Pelaksanaan  gadai  tanah  dengan  kurs  harga  emas  di  Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan dari sisi rukun telah sesuai dengan ketentuan syariah. b. Adapun dari sisi syarat, pelunasan utang dengan disetarakan pada kurs harga emas sah-sah saja untuk dilakukan. Hal ini karena  baik pihak  Pemberi  gadai  maupun  Penerima  gadai menyepakatinya  secara  sukarela.  Mereka  sepakat  dengan tujuan demi mencegah kerugian bagi pihak Penerima gadai di  kemudian  hari,  mengingat  nilai  mata  uang  bisa mengalami fluktuasi/ketidakstabilan. Selain itu, juga sebagai motivasi  bagi  Pemberi  gadai  agar  tidak  lengah  terhadap kewajibannya membayar utang. c. Dari  segi  pemanfaatan  barang  gadai,  gadai  dengan  kurs harga  emas  di  Desa  Plakpak  Kecamatan  Pegantenan  tidak sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan tanah jaminan dikuasai dan dikelola secara penuh oleh Penerima gadai.

## Sihabuddin Wasilatur Rohmaniyah
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 14

## Daftar Pustaka
Ahkamul  Fuqaha  Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam , Keputusan
Muktamar,  Munas  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926-2010) . Surabaya: Khalista. 2011. Al Arif, M. Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis .Bandung: Pustaka Setia. 2012.
Al Hurani,Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah. Kumpulan Fatwa  Ibnu  Taimiyah .Amir  Hamzah.Jakarta:  Pustaka  Azzam. 2014. Al-Bukhari,Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Ensiklopedia Hadits; Shahih  al-Bukhari  1 .Cet.  1.Masyhar  dan  Muhammad Suhadi.Jakarta: Almahira. 2011. Al-Fannani,Zainuddin  bin  Abdul  Aziz Al-Malibari. Terjemahan  Fathul Mu’in  Jilid  I .  K.H.  Moch  Anwar  dkk.Bandung:  Sinar  Baru Algensindo. 2004.
Al-Jama’ili,  Abi Muhammad  Abdillah  bin  Ahmad  bin  Muhammad bin Qadamah al-Muqaddasi. Al-Mughni . juz 6. Riyadh: Darul
‘Alim al-Kutub. Al-Mahalli,  Imam  Jalaluddin  dan  Imam  Jalaluddin  As-Suyuti.
Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul . Jilid 1. Cet. Ke-
7. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2009.
Antonio,Muhammad Syafi’i. Islamic Banking-Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik .Cet. Kedua puluh enam.Jakarta: Gema Insani. 2016.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian . Jakarta: Renika Cipta. 2006. As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi. Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud . Muhammad Ghazali dkk. Jakarta: Almahira. 2013. At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. Ensiklopedia Hadits 6; Jami’ at-Tirmidzi . Tim Darussunnah. Jakarta: Almahira. 2013.
Az-Zuhaili,Wahbah. Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu  6 .  Abdul  Hayyie  al- Kattani dkk. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani. 2011. Djamil, Fathurrahman. Hukum  Ekonomi  Islam-Sejarah,  Teori,  dan Konsep . Jakarta: Sinar Grafika. 2015. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor:  25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, DSN MUI Pdf. Ghony, M.  Djunaidi  dan  Fauzan  Almanshur. Metode  Penelitian Kualitatif-Edisi Revisi . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019
15
Haroen, Nasrun. Fiqh  Muamalah . Cet.  Kedua.Jakarta: Gaya  Media Pratama. 2007. Himpunan Fatwa  Keuangan  Syariah  Dewan  Syariah  Nasional  MUI . Jakarta: Penerbit Erlangga. 2014. Ismail. Perbankan  Syariah .Ed.  Pertama.  Cet.  Ke-3.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group 2014. Isti’anah. Praktek Gadai Tanah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun  Kec.  Balapulang  Kab.  Tegal) . Skripsi  Penelitian. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2009.
Kementerian Agama RI. Mushaf ‘Aisyah. Al-Qur’an dan Terjemah untuk
Wanita . Bandung: Jabal. 2010.
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah . Edisi  Revisi.Cet.  Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2009. Majah, Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Yazid  al-Qazwini  Ibnu. Ensiklopedia  Hadits  8;  Sunan  Ibnu  Majah .  Cet.  1.  Saifuddin Zuhri.Jakarta: Almahira. 2013. Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000. Muchtar, Asmaji. Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah dan Muamalah. Ed. 1. Cet. Ke-1. Jakarta: Amzah. 2015. Pradja, Juhaya  S. Ekonomi  Syariah . Cet.  Pertama.Bandung:  Pustaka Setia. 2012.
Quthb, Syahid Sayyid. Tafsir fi Zhilalil-Qur’an . Cet. Ke-1. As’ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
Riva’i,Veithzal  dan  Andi  Buchari. Islamic  Economics  Ekonomi  Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi! . Jakarta: Bumi Aksara. 2013. Sholihin, Ahmad  Ifham. Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah .  Cet.  Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010. Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis .Bandung: Alfabeta. 2009. Suhriyanto,Ach. Praktik  Gadai  Tanah  Sawah  di  Desa  Sanatengah Kecamatan  Pasean  Kabupaten  Pamekasan  Ditinjau  dari  Hukum Ekonomi  Islam . Skripsi  Penelitian.  STAIN  Pamekasan.
Pamekasan. 2014. Suwartono. Dasar-dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Andi Offset. 2014. Syafe’i,Rachmat. Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia. 2001.

## Sihabuddin Wasilatur Rohmaniyah
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 16
Uha,  Ismail  Nawawi. Isu-Isu  Ekonomi  Islam-Kompilasi  Pemikiran  dan Teori  Menuju  Praktik  di  Tengah Arus  Ekonomi  Global-Buku  4 Nalar Bisnis. Jakarta: VIV Press. 2013.