SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

## ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

## Nanda Suryadi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau e-mail: nanda.suryadi@uin-suska.ac.id
Abstrak : Zakat memiliki peranan penting bagi kepedulian sosial seorang Muslim dimana dalam sebagian hartanya ada yang merupakan hak orang lain yang wajib dikeluarkannya yang sesuai dengan  ketentuan  Undang-undang  No.  38  Tahun  1999.  Zakat  merupakan  ibadah  yang  bukan hanya  berdimensi  vertikal  antara  seorang  Muslim  dengan  Allah Swt ,  namun  zakat  juga merupakan  bentuk  kepedulian  sosial  seorang  Muslim.  Pelaksanaan  zakat  sebagai  pengurang penghasilan  kena  pajak  yang  dilaksanakan  di  Kota  Pekanbaru  sudah  terlaksana  akan  tetapi pengurangan  pajak  bagi  pembayar  zakat  masih  minim  dilakukan  oleh  wajib  pajak  orang pribadi,  salah  satu  penyebabnya  yaitu  bagi  wajib  pajak  yang  tahu  akan  aturan  tentang perlakuan  zakat  atas penghasilan dalam  perhitungan penghasilan kena  pajak  tetapi  mereka cenderung  belum    bisa  melaksanakannya  karena  hal    tersebut  dianggap  merepotkan. Sementara  bagi  wajib  pajak  yang  belum  tahu  karena belum  adanya sosialisasi secara  umum akan  adanya  pengurangan  pajak  bagi  pembayar  zakat  yang  dibentuk  dan  disahkan  oleh pemerintah.  Disarankan  bagi  pemerintah  untuk  gencar  melakukan  sosialisasi  mengenai penerapan zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak.
Kata Kunci: Zakat, Penghasilan Kena Pajak.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

## PENDAHULUAN
Zakat salah satu rukun Islam yang kewajibannya  bersifat  mutlak  atas  harta kekayaan  seseorang  menurut  aturan yang telah di tetapkan dalam Al- Qur’an dan  Hadis.  Dalam  konteks  negara modern,  zakat  bukanlah  pajak  yang merupakan salah satu sumber pendapatan  negara.  Zakat  di  pandang sebagai sarana komunikasi utama antara orang  kaya  dengan  orang  miskin,  yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana  distribusi  penghasilan  dalam menata  tata  kehidupan  bermasyarakat yang  sejahtera,  berkeadilan  di  dalam sebuah negara.
Kedudukan  zakat  dalam  Islam suatu keunggulan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat menggambarkan perwujudan  ketaatan  seorang  Muslim terhadap Sang Khaliq. Hal ini merupakan suatu  penjelmaan  dari  solidaritas seorang  Muslim  dalam  kehidupan bermasyarakat. Jadi jika  shalat berusaha membentuk keshalehan pribadi individu, maka  zakat  berperan  membentuk keshalehan  sosial  bagi  setiap  individu dalam masysrakat.
Pajak adalah  iuran  rakyat  kepada penguasa  negara  berdasarkan  undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  umum.  Korelasi antara    zakat    dan    pajak    sama–sama mempunyai      fungsi  pemungutan  dalam kehidupan bernegara.
Pada   zakat,   fungsi   pemungutan dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban  membayar  zakat  dan  dapat langsung  disalurkan  kepada  orang  yang berhak  menerimanya  atau  dilakukan oleh  suatu  badan  atau  lembaga  resmi seperti  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  atau Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  di
bentuk oleh pemerintah untuk memungut  zakat  serta  mendistribusikan kepada  delapan  golongan  yang  berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi  pemungutannya  dilakukan  oleh negara  melalui  Dirjen  Pajak.  Menurut ajaran  Islam,  zakat  sebaiknya  dipungut oleh  negara  dan  atas  nama  pemerintah yang  bertindak  sebagai  wakil  fakir miskin.
Fakta bahwa subjek pajak terbesar  adalah  kaum  Muslim  yang jumlahnya  87%  dari  total  penduduk Indonesia,  pemerintah  berupaya  untuk meminimalkan  kewajiban  ganda  yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan  upaya  titik  temu  antara  pajak dan  zakat  sehingga  kedua  kewajiban tersebut  dapat  dilaksanakan  oleh  umat Islam tanpa memberatkannya.
Pemerintah membuat aturan yang dapat  menjadi  solusi  bagi  kewajiban ganda yaitu zakat dan pajak yang dialami oleh  umat  Islam.  Hal  ini  dicantumkan dalam  pasal  22  Undang-undang  No.23 Tahun  2011  atas  perubahan  pasal  14 ayat  3  Undang-undang  No.38  Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan  bahwa  zakat  yang  telah dibayarkan  kepada  badan  amil  zakat atau  lembaga  amil  zakat  dikurangkan dari  laba/pendapatan  sisa  kena  pajak dari  wajib  pajak  yang  bersangkutan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Undang-undang  ini  menunjukkan bahwa  pemerintah  mencoba  untuk berperan      aktif      dalam  menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur  zakat  sebagai  salah  satu tax  relief (keringanan  pajak)  dalam  pemungutan Pajak  Penghasilan  (PPh)  di  Indonesia. Saat  ini  undang-undang  menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang  penghasilan  neto  wajib  pajak
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan  besarnya  Penghasilan  Kena Pajak. Hal ini diharapkan  dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan muzakki. Jika  di  lihat  dari  fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan  nilainya  dengan  membayar pajak  yakni  sama-sama  dimaksudkan untuk  melaksanakan  kewajiban  yang bertujuan  untuk  kemaslahatan  ummat dan bangsa.
Melihat  kenyataan  di  atas,  bahwa pemerintah telah mengeluarkan undang- undang  sebagai  solusi  dari  beban  ganda yang  dirasakan  ummat  Islam  yang  saat ini  belum  terealisasi  dengan  baik  dan besarnya  potensi  dana  zakat  di Indonesia,  maka      peneliti  tertarik meneliti  tentang  “Peranan  Zakat Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena Pajak.”

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Zakat
Menurut  bahasa  zakat  artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan  pahala  pelakunya  dan membersihkannya  dari  dosa.  Menurut syariat,  zakat  ialah  hak  wajib  dari  harta tertentu pada waktu tertentu.
Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah  pemberian  sebagian  harta  yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan  sebagainya  dan  tidak  mempunyai sifat  yang  dapat  dicegah  syara’  untuk mentasharufkan kepadanya (Ash- shiddiqy, 2009). Zakat  adalah  nama  suatu  ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta  milik  sendiri  kepada  orang  yang berhak  menerimanya  menurut  yang ditentukan syariat Islam (Sari, 2006).
Dari  beberapa  pengertian  di  atas, maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa zakat  merupakan  harta  umat  untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan  jiwa  para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan  diri  dari  dosa  dan sekaligus  menghilangkan  rasa  iri  dan dengki  si  miskin  kepada  si  kaya.  Dengan zakat  dapat  membentuk  masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

## Dasar Hukum Zakat
Zakat  merupakan  ibadah  yang diwajibkan  kepada  setiap  Muslim  yang berkaitan  dengan  harta  dengan  syarat- syarat  tertentu.  Dasar  hukum  kewajiban mengeluarkan  zakat  diterangkan  dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:
َعَم  ْاىُعَك ۡرٱ َو  َة ٰىَك َّزلٱ  ْاىُتاَء َو  َة ٰىَلَّصلٱ  ْاىُميِقَأ َو َهيِعِك َّٰزلٱ
٣٤
Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah  zakat  dan  ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. Dan  juga  dalam  Surah  At-Taubah  ayat 103:
ِّلَص َو اَهِب مِهيِّك َزُت َو  ۡمُه ُزِّهَطُت  ٗةَقَدَص  ۡمِهِل َٰى ۡمَأ  ۡهِم  ۡذُخ ٌميِلَع ٌعيِمَس ُ َّللَّٱ َو  ۡۗۡمُهَّل  ٞهَكَس  َكَت ٰىَلَص َّنِإ  ۡۖۡمِهۡيَلَع ٔٓ٤ Artinya: Ambillah  zakat  dari  sebagian harta  mereka,  dengan  zakat  itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka.
Sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)  ketenteraman  jiwa bagi  mereka.  Dan  Allah  Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Selain  dasar  hukum  Al-  Qur’an terdapat  hadis  dari  Ibnu  abbas  ra., bahwa rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda:
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
Artinya: “Dari  Ibnu  Abbas  r.a., sesungguhnya  rasulullah  telah  mengutus Mu’adz  bin  Jabal  ke  negeri  Yaman.  Nabi Muhammad  SAW  bersabda:  Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak  ada  Tuhan  selain    Allah    dan bahwa  saya (Muhammad)adalah  utusan Allah.  Jika  mereka   telah menerima  itu maka    beritahukan    bahwa    Allah    telah mewajibkan  shalat  lima  waktu  dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati,  sampaikanlah  bahwa  Allah  ta’ala mewajibkan  atas  mereka  zakat  yang diambil  dari  orang-orang  mereka,  dan diberikan kepada orang fakir meraka.”
Dengan  dasar  hukum  tersebut zakat  merupakan  ibadah  sosial  yang wajib  dilaksanakan  oleh  umat  islam dengan  syarat-syarat  tertentu.  Selain  Al- Qur’an  dan  hadis  terdapat  juga  dasar hukum  formal  yang  dibuat  oleh pemerintah  tentang  pengelolaan  zakat seperti  Undang-Undang  No.23  Tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat  dan pengelolaan  zakat  ini  juga diatur dalam PSAK  109  Akuntansi  Zakat,  infak,  dan shadaqoh.
Konsep Pajak Pengertian  pajak  menurut  P.J.A. Andriani  dikutip  oleh  Apriliana  (2009), pajak  merupakan  iuran  kepada  negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang menurut peraturan perUndang- Undangan  tanpa  mendapat  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran  umum  sehubungan  dengan tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut
Rochmat Soemitro dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan yang di kutip oleh
Apriliana  (2009),  pajak  adalah  iuran rakyat kepada penguasa negara berdasarkan  Undang-  Undang  (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat  jasa  imbal  (kontrprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum.
Secara konstitusional pajak adalah  salah  satu  sumber  penerimaan negara  yang  sah  dan  dikukuhkan dalam  UUD  1945  Pasal  23A,  yang menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa untuk keperluan negara.

## Sistem Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak yang diterapkan tercermin  dalam  undang-undang  pajak yaitu: official assessment system, semi self assessment system, self assessment system, dan withholding system. Maksud  undang- udang  pajak  di  atas  yaitu: Official Assesment  System adalah  suatu  sistem pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pemungut  pajak (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya pajak  yang  harus  dibayar  (pajak  yang terhutang)  oleh  seseorang. Semi  Self Assesment  system adalah  suatu  sistem pemungutan  pajak  yang  hampir  sama dengan official assessment system . Sistem  ini  setiap  tahun  wajib pajak  menentukan  sendiri  besarnya pajak  yang  terhutang  untuk  tahun berjalan Self  Assessment  System adalah suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak  untuk  menghitung,  menyetorkan dan  melaporkan  sendiri  besarnya  utang pajak. Witholding  System adalah  suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  pada  pihak  ketiga  untuk memungut besarnya pajak yang terutang.

## Penghasilan Kena Pajak
Pengenaan  Zakat  untuk  W a j i b P a j a k   O r a n g   P r i b a d i ( WPOP) sebagai  pengurang  penghasilan  Kena
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
Pajak,  hal  ini  sesuai  dengan  Undang- undang  No.  36  Tahun  2008  Tentang Pajak  Penghasilan  dan  Undang-udang No.
38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan  Pajak.    Format  pengenaan
zakat  yang  digunakan  untuk  W a j i b P a j a k   O r a n g   P r i b a d i   (WPOP) jika  dikurangkan  dari  Penghasilan  Kena Pajak  (PKP)  dirincikan  dalam  tabel berikut ini:

## Tabel 1.Format Pengenaan Pajak dan Zakat
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Tabel  1  di  atas  menggambarkan cara  menghitung  pengenaan  pajak  dan zakat  W a j i b P a j a k O r a n g P r i b a d i  (WPOP) untuk mendapatkan bukti  atau  hasil  diterapkannya  zakat sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena Pajak  setelah  dikurangkan  dengan
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pengenaan  Zakat  untuk  Wajib  Pajak Orang Pribadi (WPOP) dikurangkan  dari
Penghasilan  Kena  Pajak,  hal  ini  sesuai dengan  Undang-undang  No.  36  Tahun 2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  dan Undang-undang  No.  36  Tahun  1999 Tentang  Pengelolaan  Zakat.      Untuk penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP) per tahun sesuai dengan pasal 7 Undang- undang  No.    36  Tahun  2008  Tentang Pajak Penghasilan adalah:
Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 15.840.000 Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Rp.   1.320.000 Tambahan untuk Wajib Pajak menikah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
Rp. 15.840.000 Tambahan untuk seorang istri yang  penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp.   1.320.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga
Sumber: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
Tabel  2  di  atas  berisi  tentang besarnya jumlah penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP) dan aspek-aspeknya. Selain  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak, tarif  pajak  juga  berpengaruh  dalam perhitungan  Zakat  sebagai  pengurang
Penghasilan  Kena  Pajak,  maka  perlu  di uraikan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  bagi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP).
Rinciannya  dapat  dilihat  dalam  tabel sebagai berikut:
Tabel 3.Tarif Pajak Pasal 17 Lapisan PKP Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000 15% Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 25% Diatas Rp. 500.000.000 30%
Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## PEMBAHASAN
Pajak dalam Pandangan Islam Menurut  Ilfi  yang  di  kutip  oleh Andriani  dan  Fatha  Fathya  (2013), bahwa  dalam  peradaban  Islam  di  kenal dua  lembaga  yang  menjadi  pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran  negara  yaitu  Lembaga Zakat dan Lembaga Pajak karena sifatnya adalah  wajib.  Pada  prinsipnya  zakat  dan pajak  adalah  dua  kewajiban  yang mempunyai dasar berpijak berlainan.
Zakat  mengacu  pada  ketentuan syariat  Islam,  sedangkan  pajak  berpijak pada  peraturan  perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri (pemerintah)  menyangkut  pemungutan maupun  penggunaannya.  Ummat  Islam sejak  abad  pertama  hijriyah  telah mengenal  pajak  dengan  sebutan kharaj
(pajak  hasil  bumi/tanaman),    sedang pajak  dalam  pengertian  umum  disebut dharibah . Dalam Islam  pajak  terdiri  atas Kharaj (pajak  bumi/tanaman), Usyur (pajak  perdagangan/bea    cukai),    dan Jizyah (pajak    jiwa    terhadap    non- Muslim  yang  hidup  di  dalam  naungan pemerintahan Islam).
Hubungan Antara Zakat Dengan Pajak Zakat  dan  pajak  berkorelasi  satu sama  lain,  namun  keduanya  berbeda dalam  beberapa  hal.  Di  antara  titik persamaan  antara  zakat  dan  pajak adalah  sama-sama  bersifat  memaksa, melibatkan pengelola dan tujuan kesejahteraan bersama.
Tujuan  zakat  dan  pajak  adalah untuk  menekan  kesenjangan  sosial ekonomi dalam masyarakat dan melakukan pemerataan harta
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
kepemilikan untuk kesejahteraan bersama.    Zakat  dan  Pajak  keduanya mengandung beberapa aspek perbedaan, yaitu  pada  sisi  penamaan,  dasar  hukum dan sifat kewajiban. Dari segi penamaan, zakat  berarti  bersih,  suci,  berkah, tumbuh,  maslahat,  dan  berkembang. Sementara  pajak,  berasal  dari  kata dharibah yang  secara  etimologis  berarti beban  dan  kadangkala  diartikan  pula dengan jizyah yang  berarti  pajak  tanah (upeti)  yang  diserahkan  oleh  ahli zimmah (orang  yang  tetap  dalam kekafiran  tetapi  tunduk  pada  aturan pemerintah Islam).
Persamaan Pajak dan Zakat Berdasarkan  penjelasan  di  atas, persamaan  antara  zakat  dengan  pajak adalah  pada  unsur    paksaan    dan kewajiban  yang  merupakan  cara  untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat.  Bila  pajak  harus  di  setor  kepada negara,  pusat  maupun  daerah,  maka zakat  pun  demikian.  Karena  pada dasarnya  zakat  itu  harus  diserahkan kepada  pemerintah  sebagai  badan  yang disebut  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  atau Badan Amil Zakat (BAZ).
Pada  ketentuan  pajak  tidak  ada imbalan  tertentu.  Para  wajib  pajak menyerahkan  pajaknya  selaku  anggota masyarakat.  Ia  hanya  memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Pajak pada  zaman  modern  ini  mempunyai tujuan  ke  masyarakat,  ekonomi  dan politik  di  samping  tujuan  keuangan, maka  zakat  mempunyai  tujuan  yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas dari pada aspek-aspek tersebut.
Ketentuan  Zakat  dalam  Undang- Undang Perpajakan
Reformasi peraturan perpajakan      mengenai      zakat
dilakukan      oleh  pemerintah      untuk mendorong      wajib      pajak      dan muzakki      agar      dapat  menunaikan kewajiban  membayar  pajak  penghasilan dan  zakat  penghasilan  dengan  baik. Untuk  mengatasinya  pemerintah  telah melakukan integralisasi antara kewajiban pajak  dan zakat.  Pada Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan  telah  mengkomodir  zakat bahwa:
Untuk menentukan besarnya Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib Pajak  dalam  dalam  negeri  dan  bentuk usaha  tetap  tidak  boleh  dikurangkan dari    harta    yang    dihibahkan,    bantuan atau    sumbangan    dan    warisan,  kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai m serta  zakat  yang  di  terima  oleh  Badan Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat yang  di  bentuk  atau  disahkan  oleh pemerintah  atau  sumbangan  keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang  diakui  di  Indonesia,    yang  di terima  oleh  lembaga  keagamaan  yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah.
Termasuk  pula  dalam  Pasal  14 ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  38 Tahun  1999  Tentang  pengelolaan  zakat menyatakan  bahwa,  zakat  yang  telah dibayarkan  kepada  Badan  Amil  Zakat atau  Lembaga  Amil  Zakat  dapat dikurangkan  dari  laba  atau  pendapatan sisa  kena  pajak  dari  wajib  pajak  yang bersangkutan.
Dari  kedua  undang-undang  ini dapat  disimpulkan  bahwa  perlakuan zakat  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini yaitu zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selama ini di  kalangan  ummat  islam  beredar anggapan  yang  salah,  bahwa  membayar
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
zakat  dapat  langsung  mengurangi  pajak yang akan dibayar.
Penerapan  Zakat  Sebagai  Pengurang Penghasilan Kena Pajak
Kebijakan Zakat
sebagai pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  di atur  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  No.  36  Tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan  dan  Undang-undang No.  23  Tahun  2011  Perubahan  atas Undang-undang  No.  38  Tahun  1999
Tentang Pengelolaan
Zakat serta Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor  KEP-  163/PJ/2003  mengenai Perlakuan  Zakat  dikurangkan  dari
Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan  Kena  Pajak  atas  Pajak Penghasilan. Mengenai pelaksanaan
pengelolaan  zakat  tentunya  tidak  dapat dipisahkan  dari  sebuah  ukuran  akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut.
Keberhasilan dalam pengelolaan  zakat  di  tentukan  dari strategi dan manfaat zakat bagi mustahik . Keberhasilan  pengelolaan  zakat  dapat dilihat  dari  adanya  perubahan  peran seseorang,  dari  yang  awalnya  menjadi mustahik berdaya   dan   beralih   menjadi seorang muzzaki .
Untuk  merubah   peran seseorang mustahik dari yang dibantu menjadi yang membantu muzzaki dalam zakat ditentukan  oleh  strategi  dan  program pendistribusian  yang  dilakukan  oleh pengelola  Zakat.    Pengelolaan  zakat menjadi  suatu  hal  yang  penting  karena keberhasilan  ini  hanya  dapat  dicapai dengan  pola  pengelolaan  zakat  secara efektif produktif.

## SIMPULAN
Zakat    sebagai    pengurang Penghasilan    Kena    Pajak    (PKP) memberikan  keringanan  kepada  umat
Islam  dalam    membayar    zakat    dan pajak  juga    meningkatkan    kesadaran dan  kejujuran  dalam  diri  masyarakat untuk membayar zakat, dengan kesadaran  masyarakat      membayar zakat   dan   pajak   maka   akan   semakin meningkat  muzakki  dan  sudah  tentu akan  meningkatkan  pendapatan  Negara. Oleh  karena  itu,  disarankan  bagi pemerintah  untuk  gencar  melakukan sosialisasi  mengenai  penerapan  zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Andriani,  S.,  &  Fathya,  F.  (2013).  Zakat Sebagai
Pengurang Pajak
Penghasilan  Pada  Badan  Amil Zakat. JRAK:  Jurnal  Riset  Akuntansi dan  Komputerisasi  Akuntansi , 4 (1), 13-32
Apriliana.  (2010).  Analisis  Komparatif Antara  Perlakuan  Zakat  Sebagai Pengurang Penghasilan Kena pajak Dengan  Perlakuan  Zakat  Sebagai Pengurang Langsung Pajak
Penghasilan. Skripsi. UIN  Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Ash-Shiddiqy,  Teuku  Muhammad  Hasby. (2009). Pedoman Zakat . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Sari,  Elsa  Kartika.  (2006). Pengantar Hukum  Zakat  dan  Wakaf ,  Jakarta: PT. Grasindo.