## Realisasi Perlindungan Anak Telantar Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
Thio Haikal Anugerah, Dian Herlambang Thio.haikal97@gmail.com , Dianherlambang03@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Abstrak
Anak-anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlanjutan  manusia  dan keberlangsungan  suatu  bangsa.  Agar  dapat  bertanggung  jawab  atas  keberlangsungan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas mungkin  untuk tumbuh dan berkembang  secara  optimal,  baik  secara  fisik,  mental  dan  sosial.  Untuk  alasan  ini, tindakan  perlindungan  diperlukan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak-anak  dengan memberikan jaminan untuk pemenuhan hak-hak mereka tanpa perlakuan diskriminatif. Kehadiran  Pemerintah  Daerah  sebagai  subjek  yang  kemudian  ikut  serta  dalam pelaksanaan perlindungan anak inilah  yang kemudian menarik perhatian  penulis untuk meneliti  terkait  peran  Pemerintah  Daerah  yang  dalam  penelitian  ini  hanya  dimurnikan kepada pemerintah daerah Bandar Lampung. Kota pada pelaksanaan perlindungan anak yang juga membatasi ruang lingkup untuk anak-anak terlantar. Penelitian ini bermaksud untuk  mengungkap  bagaimana  terwujudnya  perlindungan  anak-anak  terlantar  oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Kemudian, peneliti juga ingin melihat apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung efektif atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara de facto , pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung belum diimplementasikan secara optimal. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, jumlah anak terlantar di Bandar Lampung berjumlah 1.229 jiwa per tahun 2015 alias hampir dua kali lipat jumlah pada tahun 2011 yang hanya berjumlah  614  orang.  Jika  dilihat  melalui  teori  efektifitas  penegakan  hukum  Soerjono Soekanto  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  penulis  berpendapat  bahwa  penyebab sebenarnya dari ketidakefektifan perlindungan anak terlantar bukan karena faktor hukum, tetapi faktor penegakan hukum, fasilitas dan faktor infrastruktur, faktor masyarakat dan faktor budaya. .
Kata  kunci:  Anak-anak  terlantar,  Perlindungan  Anak,  Pemerintah  Daerah,  Bandar Lampung.

## Abstract
Children are inseparable part of human sustainability and the sustainability of a nation. In order to be able to be responsible for the sustainability of the state, every child needs to  get  the  widest  possible  opportunity  to  grow  and  develop  optimally,  both  physically, mentally  and  socially.  For  this  reason,  protection  measures  are  needed  to  realize  the welfare of the children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory  treatment.  The  presence  of  the  Regional  Government  as  a  subject  who later participated in the implementation of children protection is what later attracted the attention of the authors to research related to the role of Local Government which in this study  was  purified  only  to  the  local  government  of  Bandar  Lampung  City  on  the implementation of child protection which also limited its scope to abandoned children. This  research  intends  to  reveal  how  the  realization  of  the  protection  of  abandoned children by the local government of Bandar Lampung City. Then, researchers also want to see whether the policies taken by the local government of Bandar Lampung City are
effective  or  not.  The  results  showed  that  de  facto,  the  implementation  of  children protection in Bandar Lampung City had not been optimally implemented. Based on data from the Social Service of Bandar Lampung City, the number of abandoned children in Bandar Lampung amounted to 1229 inhabitants per 2015, aka nearly double the number in 2011 which amounted to only 614 people. If viewed through Soerjono Soekanto's law enforcement  effectiveness  theory  as  described  earlier,  the  author  argues  that  the  true cause of the ineffectiveness of abandoned child protection is not due to legal factors, but to law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.
Keywords: Abandoned  Children,  Children  Protection,  Local  Goverment,  Bandar Lampung

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung  jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  tanpa  perlakuan diskriminatif.
Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah anak (usia mulai 0-17 tahun) sebanyak 83,99 juta jiwa pada tahun 2015 (dalam lokadata.beritagar.id) tentunya wajib memberi perhatian secara besar terhadap perkembangan hidup para penerus bangsa ini. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan secara eksplisit bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Dalam  rangka  melaksanakan  mandat  sebagaimana  yang diperintahkan konstitusi tersebut, pemerintah sebagai penguasa sekaligus penyelenggara negara  memerlukan  instrumen  hukum  yang  sifatnya  lebih  konkret  untuk  memfasilitasi pemenuhan hak anak tersebut.
Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  merumuskan  aturan  main  ( code  of conduct )  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Dalam  undang-undang  tersebut,  anak diklasifikasikan ke dalam lima jenis, yakni: anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak  yang  memiliki  keunggulan,  anak  angkat  dan  anak  asuh.  Pasal  20  UU  tersebut menyatakan  bahwasanya  negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka terdapat beberapa muatan dalam UU No. 23 Tahun  2002  yang  kemudian  diubah  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dalam  rangka  menyesuaikan  materi  muatan  demi  optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu perubahan yang terlihat antara UU No. 35 Tahun 2014 dengan UU No. 23 Tahun 2002 yakni dimasukkannya Pemerintah Daerah sebagai  subyek  yang  juga  ikut  memikul  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dimuat pada pasal 20.
Hadirnya  Pemerintah  Daerah  sebagai  subyek  yang  kemudian  turut  serta  dalam penyelenggaraan  perlindungan  anak  inilah  yang  kemudian  menarik  perhatian  penulis untuk meneliti terkait peran Pemerintah Daerah yang dalam penelitian ini dikerucutkan hanya  pada  pemerintah  daerah  Kota  Bandar  Lampung  dalam  penyelenggaraan perlindungan anak yang juga lingkupnya hanya dibatasi pada anak telantar. penelitian ini hendak mengungkap bagaimanakah realisasi perlindungan anak telantar oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Lalu, peneliti juga hendak melihat apakah kebijakan yang diambil  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Bandar  Lampung  tersebut  berlaku  secara  efektif atau tidak.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian socio-legal research , sehingga pendekatan yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  pendekatan  sosio-legal  yang  digunakan sebagai  alat  yang  membantu  untuk  memahami  dan  memberikan  konteks  konfigurasi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya (Arief Sidharta, 2014). Data  yang digunakan di  dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi empiris di  lapangan,  dengan  beragam  mekanisme  yang  dapat  dilakukan,  seperti  wawancara, pengamatan  langsung,  dan  lainnya.  Sedangkan,  data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atas literatur atau dokumen-dokumen hukum lain yang relevan dengan penelitian ini (Soerjono S, 2001). Analisis atas data yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif dan sistematis, dalam rangka pencarian atas jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Anak Telantar Serta Hak-Haknya
Anak  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  keturunan  pertama, manusia  yang  masih  kecil.  Pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18 Tahun), termasuk anak yang masih dalam  kandungan.  Pada  undang-undang  tersebut  anak  diklasifikan  menjadi  lima  jenis anak, salah satunya adalah anak telantar.
Terma telantar secara leksikal dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan, tidak dipedulikan  eksistensinya  oleh  lingkungan  sekitar.  Di  dalam  KBBI,  Telantar  diartikan sebagai sesuatu yang tidak dirawat, tidak terpelihara dan tidak terurus. Jika istilah telantar tersebut  disandingkan  dengan  istilah  anak,  maka  dapat  diartikan  bahwa  anak  telantar memiliki arti seseorang anak yang tidak terurus. Sedangkan menurut ketentuan di dalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  anak  telantar  diartikan  sebagai  anak  yang  tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
Sejatinya ada tiga kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang anak secara optimal (Haerunisa,:28), yaitu:
1. Kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan  yang sesuai dengan  kebutuhan  umumnya,  pemantauan  tumbuh  kembang,  pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain;
2. Kebutuhan  emosi  meliputi  segala  bentuk  hubungan  yang  erat,  hangat  dan menimbulkan  rasa  aman  serta  percaya  diri  sebagai  dasar  bagi  perkembangan selanjutnya;
3. Kebutuhan  stimulasi  atau  pendidikan  meliputi  segala  aktivitas  yang  dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian seorang anak (Hurlock, 1978).
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan  perkembangannya  dengan  wajar,  baik  secara  rohani,  jasmani  maupun  sosial.  Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945  yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara” (Tedy S, 2011).
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan anak serta memenuhi hak-hak mereka. Hak-hak anak di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terdiri atas:
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam  kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangannya  dengan wajar.
Hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut (Darwan, 2003):
1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara;
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan;
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan;
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan;
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental;
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi;
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orangtuanya;
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain;
9. Hak  dibesarkan,  dipelihara,  dirawat,  dididik,  diarahkan  dan  dibimbing  orang tua/wali;
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali;
11. Hak perlindungan hukum;
12. Hak  pemberatan  hukuman  bagi  orang  tua,  wali/pengasuh  yang  menganiaya  anak (fisik,  mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk  dan  pelecehan  seksual  dan pembunuhan);
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua;
14. Hak bertemu dengan orang tua;
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi;
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi;
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
19. Hak tidak dilibatkan dalam  peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan  sosial  dan perisitiwa kekerasan.
20. Hak  perlindungan  hukum  dari  eksploitasi  ekonomi  dan  pekerjaan  yang membahayakan dirinya;
21. Hak  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  dan  pelecehan  seksual,  penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
22. Hak  tidak  dijadikan  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan,  atau  penjatuhan  hukuman yang tidak manusiawi;
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukum seumur hidup;
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum;
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir;
26. Hak  perlakuan  yang  manusiawi  bagi  anak  yang  dirampas  kemerdekaannya  dan dipisahkan dari orang dewasa;
27. Hak  bantuan  hukum  dan  bantuan  lainnya  secara  efektif  bagi  anak  yang  dirampas kebebasannya;
28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

## 2. Perlindungan Anak Serta Penyelenggaraannya Oleh Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  memberikan  pengertian  bahwa  yang  dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, subyek yang dibebankan kewajiban dan tanggung jawab  untuk  ikut  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak  terdiri  atas  Negara, Pemerintah, Pemerintah  Daerah, Masyarakat,  Keluarga, dan  Orang Tua atau Wali dari sang anak.
Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Daerah  adalah  menghormati  pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras,  golongan, jenis kelamin,  etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Lalu, untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk  melaksanakan  dan  mendukung  kebijakan  nasional  dalam  penyelenggaraan perlindungan  di  daerah.  Pemerintah  Daerah  juga  wajib  dan  bertanggung  jawa memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Pemerintah  Daerah  menjamin  perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua,  wali,  atau  orang  lain  yang  secara  hukum  bertanggung  jawab  terhadap  anak. Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak serta menjamin anak
untuk  mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat  sesuai  dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Penyelenggaraan perlindungan  anak terbagi  atas  lima aspek  yaitu,  aspek  agama, aspek kesehatan,  aspek  pendidikan,  aspek  sosial  dan  aspek  perlindungan  khusus.  Pada  aspek agama,  pemerintah  daerah  menjamin  perlindungan  anak  dalam  memeluk  agamanya. Perlindungan  tersebut  meliputi  pembinaan,  pembimbingan,  dan  pengamalan  ajaran agama bagi anak.
Pada  aspek  kesehatan,  pemerintah  daerah  wajib  menyediakan  fasilitas  dan menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  komprehensif  bagi  anak  agar  setiap  anak memperoleh derajat kesehatan  yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang dilakukan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Dan bagi keluarga yang tidak mampu maka upaya kesehatan diselenggarakan secara cuma-cuma. Dalam hal orang tua dan keluarga tidak  mampu  merawat  dan  menjaga  kesehatan  anak,  maka  pemerintah  daerah  wajib memenuhinya.  Pemda  wajib  melindungi  anak  dari  perbuatan  yang  mengganggu kesehatan  dan  tumbuh  kembang  anak,  dan  dalam  menjalankan  kewajiban  tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan aktivitas yang melindungi anak. Pemerintah daerah juga wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan  hidup  dan/atau  menimbulkan  kecacatan.  Pemerintah  daerah  pula  wajib melindungi  anak  dari  upaya  transplantasi  organ  tubuhnya  untuk  pihak  lain,  dan  wajib melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak  tanpa  memperhatikan  kesehatan  anak,  jual  beli  organ  atau  jaringan  tubuh  anak, penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
Pada Aspek Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak. Pemerintah daerah pula wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah daerah  juga  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  biaya  pendidikan  dan/atau  bantuan Cuma-Cuma  atau  pelayanan  khusus  bagi  anak  dari  keluarga  kurang  mampu,  anak terlantar,  dan  anak  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  terpencil,  termasuk  mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya.
Pada  Aspek  Sosial,  Pemerintah  Daerah  wajib  menyelenggarakan  pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar
lembaga.  Dalam  menyelenggarakan  pemeliharaan  dan  perawatan,  Pemerintah  Daerah wajib  mengupayakan  dan  membantu  anak,  agar  anak  dapat:  berpartisipasi,  bebas menyatakan  pendapat  dan  berpikir  sesuai  dengan  hati  nurani  dan  agamanya,  bebas menerima  informasi  lisan  atau  tertulis  sesuai  dengan  tahapan  usia  dan  perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain berkreasi dan berkarya seni  budaya  dan  memperoleh  sarana  bermain  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  dan keselamatan.
Pada  Aspek  Perlindungan  Khusus,  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak.  Perlindungan  khusus  ini diberikan kepada anak  yang berada dalam keadaan sebagai berikut: anak dalam situasi darurat, yang berhadapan dengan hukum, berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang secara ekonomi atau seksual tereksploitasi, yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,  alkohol,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya,  anak  korban  pornografi,  anak dengan HIV/AIDS,  anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan,  anak korban kekerasan  fisik  atau  psikis,  anak  korban  kejahatan  seksual,  anak  korban  jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial penyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

## 3. Realisasi  Perlindungan  Anak  Telantar  Oleh  Pemerintah  Daerah  di  Kota Bandar Lampung
Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Prinsip  otonomi  seluas-luasnya  adalah  prinsip  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  berdasarkan  Otonomi  Daerah.  Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Pada bagian lampiran tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren pada Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  ditentukan  bahwa berkenaan  dengan  urusan  pemerintahan  bidang  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak, pemerintah daerah provinsi, yang dalam penelitian ini dimaksudkan untuk  pemerintah  daerah  Kota  Bandar  Lampung  pada  sub  urusan  kualitas  keluarga, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak memiliki kewenangan sebagaimana berikut:
1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota;
2. Penguatan  dan  pengembangan  lembaga  penyedia  layanan  peningkatan  kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
3. Penyediaan  layanan  bagi  keluarga  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  dan  hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
4. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;
5. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
6. Pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  yang  melibatkan  para  pihak  lingkup  daerah kabupaten/kota;
7. Penyediaan  layanan  bagi  anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus  yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
8. Penguatan  dan  pengembangan  lembaga  penyedia  layanan  bagi  anak  yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.
Realisasi  Perlindungan  anak  telantar  oleh  pemerintah  daerah  kota  Bandar  Lampung secara normatif dilakukan dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
Penyelenggaraan perlindungan anak di kota Bandar Lampung terdiri atas empat aspek. Aspek pertama berupa pencegahan, yakni dalam rangka menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.  Kemudian  aspek  pengurangan  resiko,  yakni  menyasar  setiap  anak  yang  rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran. Aspek ketiga
Justicia Sains. Vol. 03 No. 01 Juni 2018. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
yakni  penanganan.  Penanganan  merupakan  tindakan  yang  meliputi  identifikasi, penyelematan,  rehabilitasi  dan  reintegrasi  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran. Sedangkan aspek terakhir ialah  pemulangan  dan  reintegrasi  sosial.  Pemulangan  berarti  upaya  mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasih/entry point atau daerah penerima ke daerah asal.  Sedangkan, reintegrasi  sosial  adalah upaya penyatuan kembali  saksi  dan/atau  korban  dengan  pihak  keluarga,  keluarga  pengganti,  atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
Selain penyelenggaraan perlindungan anak, pada Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah  Kota  Bandar  Lampung  menyelenggarakan  pula  sistem  data  anak  untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak, dan membuat kebijakan untuk melakukan pengembangan Kota  Layak Anak untuk mewujudkan pemenuhan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan.
Secara de  facto ,  penyelenggaraan  perlindungan  anak  di  Kota  Bandar  Lampung  belum berlaku  secara  optimal.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung, jumlah anak terlantar di Bandar Lampung berjumlah 1229 jiwa per 2015 alias meningkat hampir  dua  kali  lipat  dibanding  pada  tahun  2011  yang  hanya  berjumlah  614  jiwa (bandarlampungkota.bps.go.id).  upaya  pemerintah  daerah  sejauh  ini  hanyalah  berkutat pada pembinaan dan rehabilitasi ( www.lampungpro.com . ).
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan  penegakan  hukum  akan  dipengaruhi  oleh  hal-hal  tersebut  (Ridwan  HR, 2017). Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soerjono, 2008):
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor  penegak  hukum,  yaitu  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat  penulis simpulkan  bahwasanya  secara  normatif,  peraturan  hukum  atau  regulasi  mengenai perlindungan anak telah mengatur secara baik mengenai penyelenggaraan perlindungan anak,  khususnya  terhadap  anak  terlantar.  Namun,  yang  menjadi  persoalannya  adalah realisasi dari ketentuan tersebut di lapangan belum berjalan secara optimal.
Pemerintah  kota  Bandar  Lampung  telah  mengeluarkan  peraturan  daerah  yang  khusus mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, jumlah anak terlantar justru  semakin  bertambah  jumlahnya.  Ini  membuktikan  bahwa  pemda  kota  Bandar Lampung gagal dalam merealisasikan ketentuan normatif tersebut pada tataran praktik.
Jika ditinjau melalui teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto seperti yang telah  diuraikan  sebelumnya,  penulis  berpendapat  bahwa  sejatinya  penyebab  dari  tidak efektifnya penyelenggaraan perlindungan anak telantar diakibatkan bukan karena faktor hukumnya, melainkan pada faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Maka dari itu, seharusnya pemerintah daerah perlu meningkatkan  kemampuan  para  penegak  hukum  demi  terciptanya  penyelenggaraan perlindungan  anak  telantar  secara  optimal,  yang  tentunya  harus  disupport  melalui keadaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Kemudian,  masyarakat  pula  seharusnya sadar, bahwa persoalan anak telantar ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka pula, dan tidak semata-mata membebankan penyelenggaraannya pada pemerintah daerah, kemudian dari faktor kebudayaan, sebaiknya pemerintah daerah selaku pemegang kuasa perlu  membentuk  suatu  kebijakan  yang  kemudian  dengan  kebijakan  tersebut  mampu merekayasa  suatu  nilai-nilai  kebudayaan  yang  relevan  untuk  mengurangi  jumlah  anak telantar, sehingga mereka mampu terpenuhi kebutuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwan, Prints, 2003, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hurlock, Elizabeth B, 1980, Psikologi Perkembangan , 13740, Jakarta.
HR, Ridwan, 2017, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi , Rajawali Press, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  2001, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Rajawali  Press,
Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  2008, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
Dian  Haerunisa,  Budi  Muhammad  Taftazani,  Nurliana  Cipta  Apsari, Pemenuhan kebutuhan  Dasar  Anak  Oleh  Panti  Sosial  Asuhan  Anak  (PSSA), Prosiding, Volume 2, ISSN: 2442-4480.
Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54 Tahun 2011
Arief Sidharta, pada Pendidikan Sosio-Legal  di  FH UNILA,  Bandar  Lampung 13 Juni 2014.
Sumber Lain.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-penduduk-dan-anak-usia-0-17-tahun- juta-jiwa-2000-20151511234597
https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2017/01/26/244/banyaknya- penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-di-kota-bandar-lampung-tahun-2011- 2015.html
https://lampungpro.com/post/6976/dinas-sosial-bandar-lampung-lakukan-pembinaan- anjal-gepeng-dan-psk