## EVALUASI KEPATUHAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE STUDI PADA CONSUMER GOODS
INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

## JENNIFER KARINA 2

## UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA JAKARTA
WELI 1,3

## UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA JAKARTA

## ABSTRACT
This research is analyzing the score of Indonesia Stock Exchange listed corporations under consumer goods industry sector’s compliance on Good Corporate Governance using ASEAN  Corporate  Governance.  Data  used  are  originated  from  corporations’ annual  reports,  financial  report,  and  publicly-accessed  information  in  the  period  of 2018  over  32  consumer  goods  corporations.  The  data  gathered  was  processed through  Microsoft  Excel.  Results  show  that  on  consumer  goods  industry’s corporations,  there  are  three  good  corporate  governance  principles  (Rights  of Shareholders,  Equitable  Treatment  of  Shareholders,  Responsibilities  of  the  Board) scored not more than 50%, while the other two (Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency  )  have  achieved  the  score  of  over  50%  of  the  overall  points  of recommendations.
Keywords: GCG, Corporations, Consumer Goods Industry

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan consumer goods industry yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  terhadap  ASEAN Corporate Governance. Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan, laporan keuangan, serta  data  yang  terpublikasi  dan  dapat  diakses  publik  dari  32  perusahaan  industri consumer  goods untuk  laporan  keuangan  tahun  2017.  Data  yang  telah  diperoleh menggunakan  content  analysis,  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  program Microsoft Excel. Hasil analisis menunjukan bahwa pada perusahaan consumer goods industry ,  terdapat  tiga  prinsip  tata  kelola  perusahaan  dengan  nilai  rata-rata kepatuhannya kurang dari 50% yaitu Rights of Shareholders, Equitable Treatment of Shareholders, Responsibilities of  the Board . Akan tetapi, terdapat dua prinsip GCG yaitu Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency dengan nilai lebih dari 50% dari seluruh rekomendasi yang diberikan.
Kata-kata Kunci: GCG, Perusahaan, Industri Barang Konsumen
1 Correspondence author
2 e-mail: jenniferkarina.jk@gmail.com
3 e-mail: weli.imbiri@atmajaya.ac.id

## 1.  PENDAHULUAN
Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia pada akhir tahun 1990- an  termasuk  Indonesia,  menyebabkan  munculnya  sebuah  gagasan  untuk memperkuat  dan  memperbaiki  kerangka  tata  kelola  perusahaan  dalam  rangka menciptakan perekonomian negara yang lebih stabil, aman, dan diharapkan dapat menguntungkan  bagi  seluruh  pihak  ( Asian  Development  Bank ,  2014).  Prinsip Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance/ GCG).  GCG adalah segala upaya internal  suatu  perusahaan  yang  beroperasi  dan  terkontrol, yang  melibatkan  suatu  tatanan  relasi  antara  manajemen,  petinggi,  pemegang saham, dan pemangku kepentingan perusahaan.
Berdasarkan  pemaparan  Asian  Development  Bank  (2014),  Corporate Governance  (CG)  juga  menyediakan  struktur  yang  bertujuan  untuk  menetapkan serta  melaksanakan  program  perusahaan  dalam  rangka  mencapai  tujuan perusahaan,  serta memberikan  insentif  yang tepat  bagi  petinggi  dan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan yang menjadi perhatian para pemegang saham (termasuk  pemilik)  dan  para  pemangku  kepentingan,  dan  tentunya  perlu memfasilitasi pengawasan yang efektif yang dapat mendorong perusahaan untuk memanfaatkan seluruh sumber dayanya secara lebih efisien.
CG sendiri, berdasarkan G20 / OECD Principles of Corporate Governance , memiliki  beberapa  elemen  yang  terkandung  dalam  definisinya,  yang  dapat diringkas sebagai berikut:
1. CG  adalah  sistem  relasi  yang  mendefinisikan  struktur  dan  prosesnya. Misalkan,  hubungan  antara  pemegang  saham  dengan  manajemen perusahaan  dan  pemangku  kepentingan  yang  berisikan  hubungan  antara pemberi  atau  penyedia  modal,  pemangku  kepentingan,  dan  manajemen dalam rangka mencapai tingkat return dan laba yang telah ditentukan dari investasi yang ditanamkan pemilik modal,
2. Relasi  tersebut  dapat  pula  melibatkan  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan  yang  berbeda-beda,  seperti  perbedaan  kepentingan  yang mungkin saja ada dan muncul di dalam organ perusahaan, yang biasanya terlihat pada adanya perbedaan kepentingan antara dewan direksi dengan pemegang saham ( principle- agent problem ),
3. Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  mengarahkan  dan  mengkontrol (mengawasi) perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS, yang merepresentasikan pemegang saham), menempati posisi fundamental dalam  rangka  pengambilan  keputusan  (contohnya,  keputusan  terkait distribusi laba, dividen, dan lain-lain),
4. CG  dijalankan  dalam  rangka  mendistribusikan  hak  dan  kewajiban  secara merata  yang  dapat  memperpanjang  nilai  investasi  jangka  panjang pemegang saham. Misalkan, pemegang saham minoritas dapat mencegah pemegang  saham  mayoritas  memperoleh  manfaat  yang  terlampau  besar melalui transaksi pihak terkait, tunneling , atau yang lainnya.
CG  saat  ini  sudah  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang beroperasi, termasuk di Indonesia. Hal ini secara implisit telah tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, dan prinsip serta panduan penerapaan CG yang telah diatur berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). GCG, menurut  beberapa  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (POJK), dapat disimpulkan sebagai struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan bagi seluruh  pemangku  kepentingan  yang  berhak  memperoleh  manfaat  secara akuntabel dan berlandaskan pada peraturan perundang- undangan serta nilai-nilai etika.
GCG mengatur beberapa prinsip yang harus diikuti oleh perusahaan dalam menjalankan  operasinya,  dan  harus  dilaporkan  oleh  perusahaan  (terutama  bagi perusahaan  yang  terbuka  untuk  publik)  di  dalam  laporan  keuangannya.  ASEAN Capital  Market  Forum  (ACMF)  mengeluarkan  suatu  susunan  program  yang diimplementasikan untuk pengembangan pasar modal yang lebih terintegrasi, dan telah  disepakat  oleh  Menteri  Keuangan  negara-  negara  ASEAN.  Salah  satu program tersebut adalah inisiatif terkait CG. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara  yang  tergabung  sebagai  anggota  dari  ASEAN,  hal  ini  kemudian diimplementasikan  oleh  perusahaan-  perusahaan  yang  ada  di  Indonesia. Implementasi  GCG  kemudian  diukur  berdasarkan scorecard (ASEAN  Corporate Governance  Scorecard).  Prinsip  yang  diatur  dalam  ketentuan  GCG  oleh  OECD menjadi  landasan  utama  bagi  kriteria  penilaian  dalam scorecard tersebut.  Di Indonesia sendiri, Pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan rekomendasi bagi perusahaan-perusahaan  di  Indonesia,  terutama  yang  berstatus  terbuka,  untuk mengikuti  dan  mematuhi  poin-poin  rekomendasi  terkait  penerapan  tata  kelola perusahaan yang baik. Akan tetapi, rekomendasi tersebut nampaknya masih belum merekomendasikan  hal-hal  dan/atau  poin-poin  yang  lebih  luas  yang  dapat membentuk  GCG  perusahaan  yang  lebih  baik  lagi.  Poin-poin  penerapan  GCG menurut  ASEAN Corporate  Governance  Scorecard sendiri  mencakup  hal  yang lebih luas dan lebih jelas dibandingkan dengan rekomendasi OJK, sehingga sudah sepatutnya  Indonesia,  sebagai  salah  satu  anggota  MEA,  mulai  menyesuaikan kebijakan  terkait  apa  saya  yang  harus  dilakukan  dan  diungkapkan  perusahaan terbuka dalam hal tata kelolanya.
Salah satu industri yang sangat besar di Indonesia adalah industri barang konsumsi  ( consumer  goods  industry ).  Pada  IDX  Fact  Book  2017,  terdapat  39 perusahaan  yang  bergerak  di consumer  goods  industry yang  berstatus  terdaftar sebegai  Perseroan  Terbatas  yang  berstatus  terbuka  (Tbk.).  Perusahaan- perusahaan  terdaftar  tersebut  tentunya  harus  memiliki  sistem  tata  kelola perusahaan  yang  baik,  terlebih  lagi  jika  dikaitkan  dengan  industri  yang  digeluti perusahaan-perusahaan  tersebut  yang  sangat  melekat  dengan  kesejahteraan masyarakat luas. Akan tetapi, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum secara efektif menerapkan GCG dalam pengoperasiannya.
Mengingat  bahwa  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  masuk  ke dalam MEA, komponen CG tentunya sangat diperlukan sebagai bentuk penilaian bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam rangka mempersiapkan perusahaan-perusahaan Indonesia agar dapat bersaing di wilayah ASEAN. Maka dari  itu,  ASEAN Corporate  Governance  Scorecard menjadi  salah  satu  hal  yang harus mulai diterapkan penggunaannya dalam rangka melaksanakan penilaian CG
perusahaan  sebagai  bentuk  adaptasi  Indonesia  memasuki  zaman  MEA. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) pada tahun  2014,  ADB  hanya  melakukan  penelitian  terhadap  tingkat  kepatuhan  CG Indonesia berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard pada lima puluh perusahaan  terbaik  di  tahun  2014,  yang  mana  hanya  ada  empat  perusahaan consumer goods industry yang menjadi salah satu sampling penelitian. Penelitian lain juga tidak secara eksplisit meneliti perusahaan manufaktur per sektor.
Selain  itu,  hingga  saat  ini,  belum  dilakukan  suatu  penelitian  terkait  nilai kepatuhan  CG  perusahaan  manufaktur consumer  goods  industry di  Indonesia berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard , sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penilaian GC berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard dengan kemudian menganalisis penilaian, kelebihan, dan kekurangan penerapan CG, khususnya pada perusahaan consumer goods industry per sektor yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Maka dari itu, perlu diketahui nilai kepatuhan perusahaan atas poin-poin yang dianjurkan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

## 2.  LANDASAN TEORI
Tidak  ada  definisi  tunggal  yang  dapat  menjelaskan  mengenai  apa  itu corporate governance (Ghofar dan Islam, 2015). Namun, governance , atau tata kelola, secara umum dapat didefinisikan sebagai struktur dan fungsi pada sebuah korporasi dalam hubungannya  dengan  pemangku  kepentingan  secara  umum,  dan  dengan pemegang saham secara khusus (Banks, 2018). CG merupakan komponen penting bagi perusahaan- perusahaan, terutama yang berstatus terbuka di Indonesia, yang harus ditaati dan diimplementasikan. Hingga saat ini, belum ada dasar yang jelas mengenai apa itu tata kelola karena definisi tata kelola itu sendiri dapat menjangkau aspek  ekonomi  dan  non-  ekonomi  seperti governance terhadap  lingkungan, masyarakat,  dan  lain-lain  (Abdullah  dan  Valentine,  2009).  Banyak  faktor  yang mempengaruhi corporate  governance ,  seperti  aturan  undang-undang  dan mekanisme  pasar,  serta  etik  dan  budaya  tempat governance diimplementasikan (Ghofar dan Islam, 2015).
Terdapat  beberapa  teori  yang  menjadi  dasar  pengaplikasian  dan  adanya tata kelola, walaupun tidak ada yang dapat memberikan definisi tata kelola secara pasti.  Berikut  adalah  beberapa  teori  yang  menjadi  dasar  dari  ada  dan diimplementasikannya  tata  kelola,  antara  lain agency  theory,  stewardship  theory, stakeholder  theory,  resource  dependency  theory,  transaction  cost  theory, dan political theory . Teori agensi dapat didefinisikan sebagai hubungan antara prinsipal, seperti  pemegang  saham,  dengan  agen,  seperti  manajemen  perusahaan.  Teori agensi sendiri mengharapkan adanya tindakan dan  pengambilan  keputusan  oleh agen  sesuai  dengan  kehendak  prinsipal.  Namun,  tidak selamanya tindakan  yang dilakukan oleh agen merefleksikan kehendak (kepentingan) prinsipal, di mana agen bertindak  secara  oportunistik  dan  mengutamakan  kepentingan  agen  itu  sendiri (Abdullah dan Valentine, 2009). Masalah yang sering muncul pada hubungan agen dengan prinsipal adalah konflik kepentingan yang timbul akibat tindakan agen atas nama  prinsipal.  Delegasi  tanggung  jawab  manajemen  juga  terkadang  menjadi sumber masalah pada penerapan CG (Pacces, 2012).
Stewardship  theory ,  atau  teori  kepengurusan,  menjadi  salah  satu  dasar adanya tata kelola dalam perusahaan. Teori ini merupakan alternatif yang bersifat normatif  terhadap teori agensi (Subramanian, 2019). Steward dalam hal ini dapat diartikan  sebagai  pengurus  perusahaan.  Dalam  sebuah  perusahaan,  tentunya manajemen  berperan  sebagai  pihak  yang  mengurus  (pengurus)  kegiatan perusahaan  dalam  rangka  mencapai  objektif  perusahaan  itu  sendiri.  Pengurus perusahaan  adalah  dewan  eksekutif  (dewan  direktur)  dan  manajemen  beserta seluruh jajarannya. Mereka bekerja bagi pemegang saham, menjaga, mengelola, dan seefektif mungkin menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan yang pada akhirnya akan menguntungkan pemegang saham pula. Berbeda dengan teori agensi, teori kepengurusan ini tidak menitikberatkan pada perspektif individual kerja agen terhadap prinsipal (dan vice versa ), akan tetapi memfokuskan pada tanggung jawab manajemen tingkat atas sebagai pengurus dan mengintegrasikan tanggung jawab  tersebut  sebagai  bagian  dari  perusahaan.  Teori  ini  memberi  gambaran bahwa pengurus akan puas dan termotivasi ketika perusahaan mencapai tujuannya (Abdullah dan Valentine, 2009). Dapat dilihat bahwa teori kepengurusan memang dapat menjadi salah satu dasar adanya CG, di mana CG menjadi mekanisme bagi stewards perusahaan  untuk  memperlihatkan  hasil  kepengurusannya  kepada pemegang saham perusahaan.
Teori  pemangku  kepentingan  ( stakeholder  theory )  merupakan  teori  yang menjelaskan  tentang  kedudukan  pemangku  kepentingan  ( stakeholder ),  di  mana pemangku  kepentingan  tersebut  adalah  individu  atau  kelompok  manapun  yang dapat  mempengaruhi  keberhasilan  dan  pencapaian  tujuan  perusahaan. Berdasarkan  teori  ini,  pemegang  saham  bukanlah  satu-satunya  kelompok  yang memiliki kepentingan pada perusahaan. Pada stakeholder theory , dijelaskan bahwa manajer pada suatu perusahaan memiliki kelompok yang harus “dilayani”, seperti pemasok, pekerja di perusahaannya, serta partner bisnis, yang pada dasarnya juga hubungannya  dengan  perusahaan  bersifat  penting  layaknya  hubungan  antara pemilik, manajemen, dan pegawai perusahaan seperti yang dikemukakan oleh teori agensi.
Resource dependency theory adalah teori yang menjelaskan tentang peran dewan direksi sebagai pihak yang memberikan dan menjamin akses bagi sumber daya  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan.  Perusahaan  tentunya  juga  bergantung pada  sumber  eksternal, sehingga  teori  ini  pula menjelaskan  bahwa menjalin  dan menjaga  hubungan  dengan  pihak  eksternal  untuk  meningkatkan  pengaruh  dan kesediaan  sumber  daya  merupakan  tujuan  utama  dewan  direksi  Chambers, Harvey,  Mannion,  Bond  and  Marshall,  2013).  Tidak  hanya  sumber  daya  yang dibutuhkan  perusahaan  saja  yang  menyebabkan  dewan  direksi  harus  menjalin hubungan baik dengan pihak eskternal, akan tetapi terdapat beberapa kepentingan lain yang dapat tercapai dengan terjalinnya hubungan baik dengan pihak eksternal, seperti dalam hal untuk memperoleh akses ke pasar yang baru, mencari sumber pendanaan, dan mempertahankan dan/atau meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan masyarakat (Htay dan Salman, 2013). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa dewan direksi harus dikelola keanggotaannya dengan tepat, seperti dengan menerapkan keberagaman keahlian orang-orang atau pihak- pihak yang diangkat menjadi dewan direksi, sehingga perusahaan memiliki jaringan
yang luas dan dapat meningkatkan performa keuangan (Htay dan Salman, 2013). Selain  itu, resource  dependence  theory juga  menjelaskan  tentang  cara meminimalisir  tingkat  ketergantungan  dan  ketidakpastian  perusahaan  dengan dilakukannya  merger  dan/atau  akuisisi  untuk  menekan  tingkat  kompetisi  dan mempermudah transfer sumber daya demi mencapai tujuan perusahaan.
Political  theory yang  menjadi  dasar  CG  bukan  hanya  menjelaskan pendekatan  politis  internal  perusahaan,  tetapi  juga  pendekatan  politis  dari Pemerintah. Jika dilihat dari sisi politis di dalam internal perusahaan, teori ini melihat tata  kelola  berdasarkan  dari  terbentuknya  dukungan  suara  pemegang  saham dibandingkan  dari  suara  atau  kekuatan purchasing  power .  Pengaruh  politis  di perusahaan akan menentukan arah kebijakan tata kelolanya. Keingintahuan publik dan juga pemerintah tentang pengambilan keputusan perusahaan sangatlah tinggi. Berkaitan  pula  dengan  Pemerintah,  teori  ini  juga  menggarisbawahi  alokasi kekuatan  pengaruh  atau  kekuasaan  yang  ada  di  perusahaan,  di  mana  alokasi kekuatan  kekuasaan  pada  perusahaan,  keuntungan,  dan  keuntungan  yang  ada ditentukan  dari  keinginan  Pemerintah  terkait  tata  kelola  perusahaan.  Kaitan  teori politik  CG  dengan  keadaan  di  Indonesia  cukuplah  relevan.  Krisis  ekonomi  yang sempat  melanda  Indonesia  di  akhir  abad  ke-20  terutama  pada  perusahaan  dan lembaga keuangan (Meryana, 2011). Tata kelola yang lemah ditambah lagi dengan kondisi  pemerintahan  ketika  itu  menyebabkan  banyak  perusahaan  dan  lembaga keuangan  gulung  tikar,  sehingga  dampaknya  sangatlah  luas  bagi  masyarakat Indonesia.  World  Bank,  sebagai  pencetus good  governance ,  melihat  tata  kelola sebagai praktik kekuasaan politik dalam rangka me- manage suatu negara, di mana legitimasi  politik  dan  konsensus  merupakan  prasyarat  bagi  pembangunan  yang berkelanjutan (Kharisma, 2014). Negara, melalui Pemerintahnya, pelaku bisnis, dan civil society harus bersinergi membangun suatu konsensus karena adanya saling ketergantungan  dalam  rangka  membangun  perekonomian  yang  lebih  kuat. Legitimasi politik dan konsensus tersebut pada akhirnya menjadi pilar utama bagi GCG yang akan membangun negara untuk memiliki perekonomian yang kuat dan stabil (Kharisma, 2014).
Pedoman  prinsip  CG  memberikan  rekomendasi  dan  penjelasan  terkiat implementasinya, yaitu (OECD, 2017):
a. Memastikan dasar yang efektif bagi kerangka kerja CG ( ensuring the basis for an effective corporate governance framework ). CG yang efektif tentunya memerlukan aturan yang tepat yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku pasar. Dalam memastikan kerangka kerja ini, peran Pemerintah sangatlah erat  dalam  mengembangkan  aturan  demi  meningkatkan  performa perekonomian  negara, konsisten, mengutamakan kepentingan publik, serta juga membentuk aturan pasar modal agar tercipta CG yang efektif. Selain itu, pengawasan dan penegakan oleh aparat berwenang sangatlah penting agar tercipta transparansi;
b. Hak dan perlakuan adil terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama ( the rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions ). Hak dasar bagi pemegang saham antara lain adalah kemanan dalam  kepemilikan  modal,  perpindahan  saham  (modal),  memperoleh informasi  yang  material  dan  relevan  terkait  perusahaan investee secara
tepat  waktu,  berpartisipasi  dalam  RUPS,  memilih  dan  mengganti board perusahaan, serta  mendapatkan keuntungan. Selain itu, pemegang saham juga  berhak  untuk  memperoleh    informasi,  berpartisipasi,  dan  berhak menyetujui adanya perubahan anggaran  dasar, penambahan saham, dan transaksi  material  yang  mempengaruhi  nilai  aset  perusahaan,  Pemegang saham  memiliki  kesempatan  untuk  turut  berpartisipasi  dan  memberikan suara  dalam  RUPS,  termasuk  mengetahui  detil  prosedur  RUPS, mengajukan  pertanyaan,  dan  harus  terfasilitasi  partisipasinya  dalam penentuan  kebijakan  penting  pada  perusahaan. Voting  in  absentia juga berhak diberikan oleh shareholders dengan bobot setara dengan nilai suara normal.  Seluruh  pemegang  saham,  baik  individu  maupun  institusi,  yang memiliki  jenis  atau  kelas  saham  yang  sejenis,  memiliki  hak  yang  sama. Pengungkapan  struktur  permodalan,  kontrol  terhadap  manajemen perusahaan, dan transaksi berelasi, harus dilaksanakan agar  transparansi terjamin. Perusahaan harus melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan keputusan pemegang saham secara efisien dan transparan;
c. Investor  institusional,  pasar  modal,  dan  lembaga  penunjang  lainnya ( institutional investors, stock markets and other intermediaries ). Tidak hanya individual  saja  yang  dapat  menjadi  pemegang  saham  dalam  suatu perusahaan,  akan  tetapi suatu  institusi  juga  berhak  menjadi shareholder dengan  tetap  memerhatikan  ketentuan  yang  berlaku. Institutional shareholder memiliki  prinsip fiduciary  duty sehingga  harus  diungkapkan pengelolaan  CG  serta  ketentuan  pemungutan  suaranya.  Selain  itu, pengungkapan  ada  atau  tidak  adanya  konflik  kepentingan  yang  material juga  sangatlah  penting  karena  dapat  mempengaruhi  kepemilikannya. Insider trading sangat mungkin terjadi dikarenakan informasi yang diketahui oleh  pihak  pasar  modal  maupun  lembaga  penunjang  lainnya  yang  tidak tersedia  untuk  masyarakat  atau  investor  umum,  sehingga  praktik  ini sangatlah dilarang;
d. Peran  pemangku  kepentingan  di  dalam  CG  sangatlah  krusial  dan didasarkan  oleh  hukum  dan  perjanjian  yang  berlaku.  Ketika  kepentingan pemegang saham dilindungi oleh hukum, maka pemegang saham memiliki kesempatan  untuk  mengungkapkan  adanya  pelangaran  terhadap  hak- haknya.  Pemangku  kepentingan  juga  berhak  memperoleh  akses  yang cukup, relevan, dan tepat, serta bebas berkomunikasi dan menyampaikan hal-hal yang material, seperti terhadinya praktik tidak etis atau praktik ilegal dalam perusahaan, dan lain-lain;
e. Pengungkapan  dan transparansi sangatlah  penting  dilakukan  perusahaan terkait apa yang terjadi pada perusahaan. Pengungkapan harus dilakukan pada informasi  yang  bersifat  material,  seperti,  namun  tidak  terbatas  pada laporan keuangan dan operasional perusahaan, visi-misi dan informasi non- keuangan  perusahaan,  kepemilikan  mayoritas,  hak  suara,  remunerasi Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan, informasi tentang latar belakang personil manajemen level atas, transaksi dengan pihak berelasi, risiko yang dihadapi perusahaan, isu yang muncul terkait karyawan dan stakeholders , serta  struktur  tata  keola  perusahaan  beserta  aturannya.  Informasi  yang
diungkapkan  haruslah  sesuai  dengan  standar  laporan  keuangan  dan laporan  non-keuangan  yang  berlaku.  Audit  tahunan  juga  harus  dilakukan oleh  pihak  yang  independen  dan  kompeten  untuk  memastikan  bahwa laporan keuangan perusahaan bernilai wajar;
f. Kewajiban  dewan  eksekutif  perusahaan  (Dewan  Direksi  dan  Dewan Komisaris  perusahaan)  harus  dipastikan  pula  dalam  kerangka  kerja  CG. Dewan Direksi dan Komisaris harus bertindak sesuai dengan informasi yang ada sebaik-baiknya dalam  rangka  menjaga  kepentingan  perusahaan  dan shareholders .  Dewan  eksekutif  perusahaan  juga  berkewajiban  untuk memperlakukan shareholders secara  adil  dan  menerapkan  nilai-nilai  etis dalam  berbisnis.  Dewa  eksekutif  perusahaan  harus  melaksanakan  fungsi pentinya,  antara  lain  me- review dan  mengawal  praktik  atas  strategi perusahaan, budget tahunan,  aturan  dan  prosedur  manajemen  risiko, menyusun visi dan misi perusahaan, memantau efektivitas praktik CG dan memperbaikinya,  menyelaraskan  kepentingan  dewan  eksekutif  dengan kepentingan  pemegang  saham,  memastikan  formalitas  dan  transparansi pemilihan dewan eksekutif, memantau dan mengatur adanya potensi konflik kepentingan,  memastikan  integritas  sistem  akuntansi  dan  pelaporan keuangan perusahaan, mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi, dan lain-lain. Dewan eksekutif harus dapat melaksanakan penilaian secara independen dan objektif.
Sesuai  dengan  pedoman  yang  diterbitkan  oleh  OECD,  keenam  prinsip  di atas  kemudian  dijelaskan  secara  lebih  rinci  mulai  dari  latar  belakangnya,  tujuan, hingga  cara  yang  dapat  dilakukan  agar  penerapan  prinsip-prinsip  tersebut  dapat secara  efektif  diimplementasikan.  Lima  prinsip  utama  dalam  GCG  yang  telah dirumuskan  oleh  OECD  adalah rights  of  shareholders,  equitable  treatment  to  all shareholders,  role  of  stakeholders,  disclosure  and  transparency, dan responsibilities of the board .
Terdapat  satu  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  dengan  tingkat kepatuhan  CG  perusahaan  di  Indonesia.  Namun,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Asian Development Bank (ABD) ini tidak menjadikan seluruh perusahaan consumer goods  industry yang  terdaftar  pada  bursa  sebagai sample penelitian,  melainkan hanya  empat  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan sample yang  digunakan  dalam penelitian tersebut adalah 50 perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia dengan tingkat kapitalisasi pasar terbesar di tahun 2013-2014.
ADB  menerbitkan  laporan  berjudul  “ ASEAN  Corporate  Governance Scorecard –  Country  Reports  and  Assessments 2013- 2014”  dengan menjadikan beberapa  negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN  sebagai  bahan  penelitian kepatuhan CG nya. Untuk Indonesia sendiri, ADB bekerja sama dengan Indonesian Institute for Corporate Directorship dalam melakukan penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan ketersediaan informasi publik seperti laporan tahunan,  halaman  daring  perusahaan,  pengumuman,  maupun  sirkular  yang diterbitkan  perusahaan.  Di  dalam  penelitiannya,  ADB  menggunakan  ASEAN Corporate  Governance  Scorecard sesuai  dengan  yang  diterbitkan  oleh  ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). Scorecard ini diluncurkan pada tahun 2009 dalam ASEAN Capital  Markets Forum  sebagai  salah  satu  inisiatif  dalam  rangka
mewujudkan  masyarakat  ekonomi  ASEAN.  Pengembangan scorecard ini didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain:
a. Scorecard harus merefleksikan prinsip global dan praktik tata kelola yang baik dan  diakui  secara  internasional,  dan  dapat  direkomendasikan  dalam peraturan nasional
b. Scorecard harus mampu menjadi pengisi kekosongan cakupan elemen tata kelola
c. Scorecard harus bersifat universal dan dapat diaplikasikan pada beragam pasar yang ada di ASEAN (ADB, 2014).
Berdasarkan  analisis  ADB  dalam  penelitian  tersebut,  terdapat  95 perusahaan  terbuka  dan  terdaftar  pada  bursa  yang  dapat  diteliti.  Di  tahun  2013, nilai  kepatuhan  GCG  perusahaan  terbuka  di Indonesia  menunjukan  peningkatan secara rata-rata dibandingkan dengan tahun 2012. Penelitian ini juga menjelaskan beberapa  kelebihan  dan  hal-hal yang  perlu  diperbaiki  terkait  penerapakan  dan kepatuhan persusahaan atas poin-poin rekomendasi pelaksanaan GCG.

## 3.  METODE PENELITIAN
Berdasarkan  panduan  dari  ASEAN Corporate  Governance  Scorecard , terdapat  185  poin  rekomendasi  hal-hal  yang  harus  diterapkan  dalam  rangka melaksanakan  GCG  yang  ada  pada  Level  1  dan  tersebar  di  lima  bagian  dari scorecard (bagian  A  sampai  dengan  E).  Level 2 ASEAN Corporate Governance Scorecard adalah  bagian  bonus  dan  penalti,  di  mana  terdapat  beberapa  poin tambahan  dalam  rangka  menilai  penerapan GCG  perusahaan-  perusahaan  yang memiliki  nilai  yang  dapat  menambah  (bonus)  ataupun  mengurangi  (penalti). Namun, penelitian ini tidak menggunakan penilaian pada Level 2, melainkan hanya Level  1.  Jika  dipatuhi  dan/atau  diungkapkan  poin  rekomendasinya  oleh perusahaan, maka akan diberi nilai 1, sedangkan jika tidak dipatuhi dan/atau tidak diungkapkan  oleh  perusahaan,  maka  akan  diberikan  nilai  0.  Penilaian  total keseluruhan kepatuhan GCG adalah penjumlahan dari nilai proporsional bagian A, B, C, D, dan E pada scorecard .
Bagian A memiliki 26 poin penilaian yang menyumbangkan 10% dari total nilai    persentase  penerapan  GCG.  Bagian  B  memiliki  17  poin  penilaian  yang menyumbangkan  15%  dari  total  nilai  persentase  penerapan  GCG.  Lain  halnya dengan  bagian  C  yang  terdiri  atas  21  poin  yang  harus  dipenuhi  dan menyumbangkan  10%  total  nilai  persentase  penerapan  GCG,  sedangkan  untuk bagian D, yang terdiri dari 42 poin penerapan, menyumbangkan 25% nilai. Bagian E  merupakan  bagian  dengan  jumlah  poin  penilaian  penerapan  GCG  terbanyak, yaitu sebesar 79 poin rekomendasi dan menyumbangkan 40% nilai persentase total penerapan GCG.
Tabel  1 Distribusi  Nilai  Persentase  GCG  Berdasarkan  ASEAN Corporate Governance Scorecard
Bagian Banyak Poin Persentase Nilai ( x = jumlah poin yang dipatuhi dan/atau diungkapkan) A 26 10 ! x 10
AJAR VOL.3 NO.01 (FEBRUARI) 2020, 114-132
#$
B 17 15 ! x 15 %& C 21 10 ! x 10 #% D 42 25 ! x 25 '# E 79 40 ! x 40 &( Total 185 100 100%
Sumber: Olahan Peneliti
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari  beberapa  sumber  (data  sekunder).  Data  yang  digunakan  antara  lain  adalah laporan tahunan, laporan keuangan, pemberitahuan, dan segala bentuk informasi yang  ada  pada  bagian  keterbukaan  informasi  yang  diwajibkan  oleh  Bursa  Efek Indonesia. Data tersebut berasal dari halaman daring resmi Bursa Efek Indonesia maupun dari halaman daring resmi masing-masing perusahaan.
Penelitian  dilakukan  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di bidang consumer goods industry berdasarkan IDX Fact Book 2017. Batasan yang digunakan untuk membatasi populasi penelitian ini yaitu:
1. Perusahaan yang bergerak di industri consumer goods
2. Perusahaan  yang memproduksi  produk yang  digunakan  sehari-hari  secara umum
3. Perusahaan memiliki dan telah mempublikasikan laporan tahunan periode 2017 yang dapat diakses
4. Untuk menghemat waktu dan mengurangi jumlah perusahaan yang harus diteliti, maka digunakan rumus Slovin untuk menseleksi perusahaan mana yang akan diteliti
Total dari seluruh populasi penelitian adalah sebanyak 43 perusahaan, dan dengan  adanya  pembatasan  tersebut  di  atas,  maka  populasi  yang  tersisa  untuk diteliti  adalah  sebanyak  32  perusahaan  dengan  laporan  tahun  2017  yang  dapat diakses oleh publik.
Penelitian ini menggunakan metode content analysis berdasarkan laporan tahunan,  laporan  keuangan,  dan  berbagai  informasi  yang  ada  pada  bagian keterbukaan informasi halaman daring Bursa Efek Indonesia dan halaman daring lainnya.  Alat  yang  kemudian  digunakan  untuk  menganalisis  lebih  lanjut  adalah dengan  program  Microsoft  Excel  2016. Sampling penelitian  akan  menggunakan metode (rumus) slovin.
Rumus Slovin adalah salah satu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal. Rumus ini muncul di tahun 1960-an dan hingga sekarang masih sering  digunakan sebagai  rumus  dalam penelitian  berjenis survey.  Rumus Slovin,  yang  hasilnya  digunakan  untuk  menentukan  jumlah  sampel  perusahaan yang akan diteliti, adalah sebagai berikut ( prudencexd , 2018):
n = N / (1 + (N x e 2 ))
Berdasarkan  rumus tersebut,  n  adalah jumlah  sampel  yang  akan  diambil. Sedangkan N adalah total populasi penelitian, dan e adalah margin eror. Penelitian ini  menggunakan  marjin  eror  sebesar  5%  dan  rumus  ini  digunakan  dalam penghitungan  jumlah  sampel  yang  harus  diambil  dari  masing-masing  sektor consumer goods industry . Setelah ditentukan bahwa terdapat 32 perusahaan yang akan diteliti, pemilihan perusahaan yang akan diteliti adalah menggunakan simple random  sampling dengan  pengocokan  nama  perusahaan  dari  masing-masing industri.
Penelitian  ini  menggunakan  metode descriptive  and  content  analysis . Content  analysis adalah  metode  penelitian  yang  menggunakan  isi  dari  suatu referensi (tekstual) yang kemudian diinterpretasikan artinya. Dengan mengevaluasi isi konteks referensi tersebut, maka data kualitatif dapat diubah menjadi kuantitatif (suatu  informasi  yang  bersifat menjelaskan atau secara kualititatif dapat menjadi informasi yang dapat dibubuhi nilai untuk diteliti) (Terry College of Business, 2018).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan IDX Fact Book 2017 dan hasil sampling , terdapat lima sektor consumer goods industry yang diteliti dari total enam sektor, yaitu sektor food and beverages (F&B), pharmaceuticals (farmasi), cosmetics and household , dan houseware . Dari kelima  sektor tersebut, diambil  32  perusahaan untuk  dinilai  penerapan GCG  nya menggunakan  ASEAN Corporate  Governance  Scorecard .  Dalam  penelitian  ini, terdapat  16  perusahaan  yang  diteliti  dari  sektor  F&B,  delapan  dari  perusahaan farmasi,  lima  dari  perusahaan cosmetics  and  households ,  dan  tiga  perusahaan houseware . Dalam penelitian ini, sektor tembakau (rokok) dan sektor lain-lain (yang hanya terdiri dari satu perusahaan, yaitu perusahaan yang memproduksi perhiasan) tidak diteliti karena produk rokok dan perhiasan bukanlah merupakan produk yang secara signifikan dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Berikut adalah penilaian GCG perusahaan consumer goods industry secara umum, termasuk nilai rata-rata, terendah, dan tertinggi:
Keterangan: A – Bagian rights of shareholders (hak-hak dasar pemegang saham) B – Bagian equitable treatment of shreholders (perlakuan yang adil dan merata bagi seluruh pemegang saham)
C – Bagian role of stakeholders (peran pemangku kepentingan)
D – Bagian disclosure and transparency (pengungkapan dan transparansi) E – Bagian responsibilities of the board (tanggung jawab dewan eksekutif)
Tabel 2 Hasil Penilaian Penerapan GCG pada Sektor Consumer Goods Industry – Food and Beverages (F&B) Food and Beverages Bagian Nilai CG A B C D E
AJAR VOL.3 NO.01 (FEBRUARI) 2020, 114-132
Indofood CBP Sukses Makmur 5.00  7.06  5.48  17.86  26.84 62.24 Tiga Pilar Sejahtera Food 5.77  6.18  6.45  16.07  25.82 60.29 Multi Bintang Indonesia 5.77  5.29  6.77  17.86  24.30 59.99 Nippon Indosari Corpindo 5.38  7.06  5.48  18.45  23.29 59.67 Mayora Indah 5.77  5.29  6.77  17.86  24.30 59.28 Lanjutan Tabel 2 Hasil Penilaian Penerapan GCG pada Sektor Consumer Goods Industry – Food and Beverages (F&B)
Food and Beverages Bagian Nilai CG A B C D E Indofood Sukses Makmur 4.23  4.41  5.81  17.26  26.33 58.04 Sekar Laut 1.92  5.29  5.48  18.45  22.28 53.43 Buyung Poetra Sembada 5.77  4.41  6.13  14.88  16.71 47.9 Budi Starch & Sweetener 5.38  5.29  5.81  13.10  18.23 47.81 Sekar Bumi 4.62  4.41  4.19  16.67  16.20 46.09 Sariguna Primatirta 3.08  5.29  2.26  15.48  18.73 44.84 Wilmar Cahaya Indonesia 3.85  5.29  3.87  10.12  18.73 41.86 Ultra Jaya Milk Industry and Trading Co.  3.46  0.88  2.26  14.88  16.20 37.69 Prasidha Aneka Niaga 3.85  3.53  2.26  11.31  13.16 34.11 Delta Djakarta 3.85  5.29  4.19  10.12  10.13 33.58 Tri Banyan Tirta 3.08  2.65  1.29 6.55 8.10 21.66 Nilai Rata-Rata 48.03 Sumber: Olahan Peneliti
Nilai  rata-rata  tertinggi  penerapan  GCG  adalah  sebesar  54,44%  (sektor pharmaceuticals ), dan nilai rata-rata terendah adalah sektor houseware dengan nilai rata-  rata  40,94%.  Secara  umum,  kategori consumer  goods  industry meraih  nilai 49,07% dalam  penerapan  GCG  nya  berdasarkan  hasil  penilaian  menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard .

## Rights of shareholders
Terdapat 26 poin pada bagian A scorecard penilaian GCG terkait dengan hak-hak dasar  pemegang saham. Pada bagian ini, terlihat bahwa terdapat beberapa poin yang tidak dilakukan oleh satupun perusahaan yang diteliti, seperti:
− Tidak  ada  perusahaan  yang  memberikan  informasi  tentang  pemberian kewenangan bagi pemegang saham untuk mengajukan penambahan modal saham
− Tidak  ada  perusahaan  yang  memberikan  informasi  tentang  pemberian kewenangan  bagi  pemegang  saham  untuk  menominasikan  kandidat anggota dewan eksekutif perusahaan
− Tidak  ada  perusahaan  yang  memberikan  informasi  tentang  pemberian
kewenangan bagi pemegang saham untuk menentukan Direktur / Komisaris secara individu
− Tidak ada perusahaan yang memberikan informasi tentang diperbolehkan atau  tidak  diperbolehkannya voting  in  absentia (pemungutan  suara  yang dilakukan walaupun yang berhak memberikan suara tidak datang)
− Tidak  ada  perusahaan  yang  memberikan  informasi  tentang  pemberian kewenangan  bagi  pemegang  saham  untuk  menunjuk  pihak  independen untuk  mengevaluasi  harga  ttransaksi  yang  wajar  dalam  hal  jika  adanya kegiatan merger and acquisitions
Perlu  diketahui  pula  bahwa  pada  bagian  A scorecard ,  terdapat  satu  poin yang dilaksanakan dan diungkapkan dengan efektif oleh perusahaan-perusahaan consumer  goods  industry (100%  atau  semua  perusahaan  menjalankan  poin rekomendasi), yaitu bahwa RUPS diselenggarakan di lokasi yang mudah diakses. Rata-rata  perusahaan  melaksanakan  RUPS  di  ibu  kota  tempat  perusahaan beroperasi  (ibu  kota  tempat  perusahaan  melakukan main  operation nya),  hotel- hotel  besar,  di  ruang  rapat  gedung  perkantorannya  sendiri,  maupun  di  ruangan yang tersedia di kantor Bursa Efek Indonesia di Jakarta.
Secara rata-rata, sebanyak 49,41% perusahaan consumer goods industry telah  menerapkan  poin-poin  penilaian  GCG  pada  bagian  A scorecard ,  di  mana perusahaaan consumer goods industry secara rata-rata telah menerapkan 46,78% poin-poin penilaian bagian A dengan perincian sebagai berikut:
− Perusahaan  F&B  telah  menerapkan  43,58%  poin-poin  penilaian  pada bagian  A
scorecard
− Perusahaan farmasi telah menerapkan 47,57% poin-poin penilaian pada bagian A
scorecard
− Perusahaan cosmetics dan household telah menerapkan 54,33% poin- poin penilaian pada bagian A scorecard
− Perusahaan houseware telah menerapkan 49,35% poin-poin penilaian pada bagian A scorecard
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, angka kepatuhan perusahaan consumer  goods  industry terkait  dengan  pemenuhan  hak-hak  dasar  pemegang saham    tidaklah  lebih  dari  50%  (nilai  kepatuhan  terhadap  bagian  A  =  46,78%). Artinya,  hanya  46,78% dari 26 item penilaian yang dipatuhi. Hak dasar pemegang saham  merupakan  poin  pertama  yang  dikemukakan  oleh  OECD  dalam  hal penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan bersifat sangat fundamental bagi sistem  tata  kelola  perusahaan  (Hashi,  2003).  Adanya  kemungkinan  terjadinya konflik  kepentingan  antara  kontrol  kepemilikan  dengan  tindakan  agen  ( principal- agent  conflict )  menyebabkan  sangat  diperlukannya  pemenuhan  hak  dasar pemegang  saham  (Hashi,  2003).  Tidak  semua  pemegang  saham  memiliki kesempatan  untuk  tergabung  dalam  manajemen  perusahaan,  sehingga pemenuhan hak- hak dasar pemegang saham oleh perusahaan menjadi sangatlah
AJAR VOL.3 NO.01 (FEBRUARI) 2020, 114-132
penting untuk menjembatani adanya hal tersebut.

## Equitable Treatment of Shareholders
Pada bagian B scorecard , terdapat 17 poin penilaian GCG terkait dengan equitable treatment bagi pemegang saham. Pada bagian ini, terlihat bahwa terdapat dua poin yang tidak dilakukan oleh satupun perusahaan yang diteliti, yaitu:
− Tidak ada perusahaan yang memberikan keterangan terkait pelaporan dan publikasi  terkait  dengan  penunjukan  Auditor  (akan  ditunjuk,  ditunjuk kembali, ataupun diberhentikan)
− Tidak  ada  perusahaan  yang  memberikan  informasi  tentang  kewajiban Direksi  dan  Komisarisnya  untuk  melaporkan  transaksi  terkait  penjualan saham perusahaan dalam waktu tiga hari kerja
− Tidak ada nilai 100% di bagian B scorecard , dalam artian bahwa tidak ada poin  pada  bagian  B  yang  dilakukan  oleh  seluruh  perusahaan consumer goods  industry .  Poin  pada  bagian  B  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh perusahaan consumer goods industry adalah bahwa setiap resolusi dalam RUPS digunakan untuk satu agenda saja, yang berarti tidak ada satu hasil rapat atau solusi yang digunakan untuk dua atau lebih agenda atau isu yang muncul terkait perusahaan di dalam RUPS (sebanyak 95,31% dari total 32 perusahaan yang diteliti mengungkapkan dan menerapkan poin ini).
Secara rata-rata, sebanyak 32,17% perusahaan consumer goods industry telah  menerapkan  poin-poin  penilaian  GCG  pada  bagian  B scorecard ,  di  mana perusahaaan consumer goods industry secara rata-rata telah menerapkan 35,34% poin-poin penilaian bagian B dengan perincian sebagai berikut:
− Perusahaan  F&B  telah  menerapkan  34,24%  poin-poin  penilaian  pada bagian  B
scorecard
− Perusahaan farmasi telah menerapkan 45,28% poin-poin penilaian pada bagian B
scorecard
− Perusahaan cosmetics dan household telah menerapkan 25% poin-poin penilaian pada bagian B scorecard
− Perusahaan houseware telah menerapkan 31,25% poin-poin penilaian pada bagian B scorecard
Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada tabel-tabel di atas pula, terlihat bahwa bagian B tentang pemberian perlakuan yang adil dan sama rata bagi seluruh  pemegang  saham  perusahaan,  menjadi  poin  yang  paling  rendah penerapannya oleh perusahaan consumer goods industry . Padahal, secara prinsip yang telah dirumuskan oleh OECD, pemegang saham dengan jenis saham apapun memiliki suara dalam setiap pengambilan keputusan. Investor berhak memperoleh informasi terkait dengan hak suara yang melekat pada masing-masing jenis saham (OECD, 2019). Dengan ketentuan one share – one vote (satu saham bernilai satu suara) seperti yang dianjurkan pula dan tertera pada scorecard , diharapkan bahwa pemegang saham minoritas juga memiliki voting power sesuai dengan proporsinya
untuk mempengaruhi suatu pengambilan keputusan di perusahaan (Hashi, 2003).

## Role of Stakeholders
Bagian  C,  tentang role  of  stakeholders ,  memiliki  21  poin  penilaian  yang direkomendasikan  agar  dapat  dilaksanakan  oleh  perusahaan-perusahaan  dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik. Pada bagian ini, tidak ada satupun poin yang  tidak  dijalankan  oleh  32  perusahaan consumer  goods  industry .  Terdapat beberapa poin dari bagian C yang dilaksanakan oleh seluruh perusahaan consumer goods industry , yaitu:
− 100% perusahaan consumer goods industry menjelaskan tindakan apa saja yang telah dilakukan sebagai bentuk interaksinya dengan komunitas sekitar
− 100% perusahaan consumer goods industry memiliki dan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban korporate yang tersendiri
− 100% perusahaan consumer goods industry memberikan detil narahubung pada  halaman  daring  resmi  perusahaannya  masing-masing  yang  dapat dihubungi oleh seluruh pemangku kepentingan.
Secara rata-rata, sebanyak 68,67% perusahaan consumer goods industry telah  menerapkan  poin-poin  penilaian  GCG  pada  bagian  C scorecard ,  di  mana perusahaaan consumer goods industry secara rata-rata telah menerapkan 69,35% poin-poin penilaian bagian C dengan perincian sebagai berikut:
− Perusahaan  F&B  telah  menerapkan  67,56%  poin-poin  penilaian  pada bagian  C
scorecard
− Perusahaan farmasi telah menerapkan 73,33% poin-poin penilaian pada bagian C
scorecard
− Perusahaan cosmetics dan household telah menerapkan 65,33% poin- poin penilaian pada bagian C scorecard
− Perusahaan houseware telah menerapkan 57,78% poin-poin penilaian pada bagian C scorecard
Bagian  ini  menjadi  bagian  dengan  penerapan  terbaik  oleh  perusahaan- perusahaan consumer  goods  industry .  Rata-rata  perusahaan consumer  goods industry mematuhi 69,35% dari 83 poin rekomendasi scorecard . Hal ini menunjukan bahwa  perusahaan consumer  goods  industry memperhatikan  kepentingan  dan melibatkan peran  pemangku  kepentingan  dalam  keseharian  perusahaan.  Sektor dengan  penerapan  bagian  C  ini  adalah houseware yang  bahkan  masih  menaati 57,78%  poin rekomendasi  bagian  C scorecard , dan  sektor farmasi menjadi  yang tertinggi dengan menerapkan 73,33% poin bagian C scorecard .

## Disclosure and Transparency
Bagian  D scorecard memiliki  42  poin  penilaian  GCG  tyang  berkaitan  dengan pengungkapan dan transparansi perusahaan terhadap informasi. Pada bagian D, terdapat dua poin yang tidak dijalankan, atau setidak-tidaknya tidak diungkapkan oleh seluruh perusahaan consumer goods industry , yaitu:
− Tidak  ada  perusahaan,  yang  dalam  segala  jenis  media  komunikasi  dan penyampaian  informasi  resmi  perusahaannya,  mengungkapkan  apakah telah terjadi insider trading , maupun indikasi adanya insider trading
− Tidak  ada  perusahaan,  yang  dalam  segala  jenis  media  komunikasi  dan penyampaian informasi resmi perusahaannya, menyediakan segala bentuk informasi seperti detil tentang jenis bisnis, laporan keuangan, materi-materi, struktur  kepemilikan,  struktur  korporasi,  laporan  tahunan  yang  dapat diunduh,  pemberitahuan  RUPS,  dan  anggaran  dasarnya  pada  halaman daring resmi perusahaan, dalam bahasa Inggris
Terdapat beberapa poin pada bagian D penilaian GCG yang dilakukan oleh 100%  perusahaan consumer  goods  industry yang  diteliti,  yaitu  bahwa  seluruh perusahaan consumer goods industry memiliki dan mengungkapkan visi dan misi perusahaan,  memiliki  indikator  performa  keuangan,  melakukan  pelaporan keuangan  per  kuartal,  dan  seluruh  petinggi  perusahaan  membuat  dan mempublikasikan  surat  pernyataan  anggota  Direksi  dan  Komisaris  tentang pertanggungjawaban laporan tahunan perusahaan.
Secara rata-rata, sebanyak 59,11% perusahaan consumer goods industry telah  menerapkan  poin-poin  penilaian  GCG  pada  bagian  D scorecard ,  di  mana perusahaaan consumer goods industry secara rata-rata telah menerapkan 60,83% poin-poin penilaian bagian D dengan perincian sebagai berikut:
− Perusahaan  F&B  telah  menerapkan  59,38%  poin-poin  penilaian  pada bagian  D
scorecard
− Perusahaan farmasi telah menerapkan 69,94% poin-poin penilaian pada bagian D
scorecard
− Perusahaan cosmetics dan household telah menerapkan 59,05% poin- poin penilaian pada bagian D scorecard
− Perusahaan houseware telah menerapkan 47,2% poin-poin penilaian pada bagian D scorecard
Bagian  ini  pada  dasarnya  merupakan  bagian  yang  juga  mempengaruhi bagian lainnya pada scorecard . Seluruh poin rekomendasi scorecard akan dinilai berdasarkan  pengungkapan  dan  transparansi  informasi  yang  diberikan  oleh perusahaan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods industry , pengungkapan dan transparansi telah ditaati dengan baik, yaitu dengan nilai rata- rata  kepatuhan  terhadap  poin  rekomendasi disclosure  and  transparency sebesar 60,83% dari 42 poin yang dianjurkan scorecard .

## Responsibilities of the Board
Bagian  E scorecard merupakan  bagian  pada scorecard dengan  poin  penilaian terbanyak, yaitu sejumlah 79 poin yang direkomendasikan agar dilaksanakan oleh perusahaan- perusahaan dalam rangka mewujudkan GCG. Terdapat dua poin dari bagian E scorecard yang tidak dilakukan oleh satupun perusahaan consumer goods industry yang diteliti, yaitu tidak pernah ada pengkajian ulang secara periodik terkait visi  dan  misi  perusahaan,  dan  tidak  pernah  dilakukan  pertemuan  atau  rapat
tersendiri antara Direktur dan/atau Komisaris non-eksekutif tanpa kehadiran pihak eksekutif perusahaan. Namun, terdapat beberapa poin rekomendasi dalam rangka pertanggungjawaban  dewan  eksekutif  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  seluruh perusahaan consumer goods industry yang diteliti, antara lain yaitu:
− Seluruh perusahaan mengungkapkan kebijakannya terkait tata kelola perusahaan
− Jabatan Presiden Komisaris dan Presiden Direktur perusahaan dipegang oleh orang yang berbeda
− Seluruh perusahaan memiliki komite audit
− Seluruh perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah Secara rata-rata, sebanyak 47,59% perusahaan consumer goods industry telah menerapkan poin-poin penilaian GCG pada bagian E scorecard , di mana perusahaaan consumer goods industry secara rata-rata telah menerapkan 48,81% poin-poin penilaian bagian E dengan perincian sebagai berikut:
− Perusahaan  F&B  telah  menerapkan  49,71%  poin-poin  penilaian  pada bagian  E
scorecard
− Perusahaan farmasi telah menerapkan 56,32% poin-poin penilaian pada bagian  E
scorecard
− Perusahaan cosmetics dan household telah menerapkan 50,04% poin- poin penilaian pada bagian E scorecard
− Perusahaan houseware telah menerapkan 42,35% poin-poin penilaian pada bagian E scorecard.
Dari sebanyak 32 perusahaan yang diteliti, hanya ada 3 perusahaan yang mengungkapkan  adanya  ketentuan  kuorum  (minimal  dua  pertiga  dari  jumlah anggota dewan eksekutif) dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan, yaitu Indofood  CBP  Makmur,  Sekar  Bumi,  dan  Indofood  Sukses  Makmur.  Ketiga perusahaan tersebut bergerak di bidang F&B.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Dari  32  perusahaan  yang  diteliti,  1  perusahaan  memiliki  nilai  GCG  tidak lebih  dari  25%,  17  perusahaan  dengan  nilai  antara  25%  sampai  dengan 50%,  14 perusahaan  dengan  nilai  antara  50%  sampai  dengan  75%,  dan tidak ada perusahaan yang memiliki nilai kepatuhan di atas 75%.
2. Berdasarkan scorecard , perusahaan consumer goods industry secara rata- rata  memiliki  nilai  kepatuhan  49,07%  terhadap  poin-poin  yang direkomendasikan, dengan nilai tertinggi 54,44% yang diraih sektor farmasi, dan nilai kepatuhan 40,94% oleh sektor houseware .
3. Secara  rata-rata,  perusahaan consumer  goods  industry memiliki  nilai kepatuhan  46,78%  dalam  hal  pemenuhan  hak  dasar  pemegang  saham, 35,34%  dalam  hal  perlakuan  yang  adil  dan  sama  rata  bagi  seluruh pemegang  saham,  69,35%  dalam  hal  ikut  serta  peran  pemangku
kepentingan,  60,83%  terkait  dengan  kepatuhan  perusahaan  dalam pengungkapan  dan  transparansi  informasi,  dan  48,81%  terkait  dengan kewajiban dewan Direksi dan Komisaris (dewan eksekutif) perusahaan.
4. Kepatuhan  perusahaan  terkait  dengan  pemenuhan  hak-hak  dasar pemegang saham, perlindungan yang adil dan sama rata bagi pemegang saham, dan kewajiban dewan eksekutif perusahaan harus lebih ditingkatkan lagi  (karena  nilai  kepatuhan  yang  kurang  dari  50%),  sedangkan  untuk bagian keikutsertaan pemangku kepentingan oleh perusahaan serta terkait pengungkapan dan transparansi harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Tiga  puluh  dua  perusahaan  yang  diteliti  hanya  yang  berasal  dari  sektor consumer  goods  industry sehingga  pada  penelitian  selanjutnya,  dapat dipertimbangkan untuk meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di sektor consumer goods industry atau  bahkan  seluruh  perusahaan  terbuka  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  agar  penelitian  selanjutnya  dapat memberikan  gambaran  yang  lebih  lengkap  tentang  tingkat  kepatuhan perusahaan terbuka di Indonesia
2. Memperhitungkan dan menganalisis pula penilaian Level 2 pada scorecard yang berupa bonus dan penalti atas nilai kepatuhan GCG perusahaan agar penelitian selanjutnya dapat secara lebih lengkap menilai seluruh komponen kepatuhan GCG  berdasarkan  ASEAN Corporate  Governance  Scorecard , termasuk  menilai  hal  apa  saja  yang  menambah  dan  mengurangi  nilai kepatuhan perusahaan terbuka di Indonesia.
3. Penelitian  ini  hanya  menganalisis  penilaian  kepatuhan  dan  belum menganalisis  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  kepatuhan perusahaan akan GCG yang direkomendasikan, sehingga disarankan agar penelitian  selanjutnya  dapat  memberikan  gambaran  variabel  atau  faktor- faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi,  dan  lain-lainnya  yang  lebih  dapat menjelaskan tingkat kepatuhan tata kelola perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, H., & Valentine, B. (2009). Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance. Middle Eastern Finance and Economics, 4, 88-96.
Asian Development Bank. (2014). ASEAN Corporate Governance Scorecard – Country Reports and Assessment 2013 – 2014 . Filipina: Asian Development Bank.
Banks, E. (2013). Corporate Governance: Financial Responsibility, Controls and Ethics (10 th ed.). Chippenham and Eastbourne, U.K.: Antony Rowe Ltd.
Chambers  N,Harvey  G,  Mannion  R,  Bond  J  and  Marshall  J,  2013,  Towards  a framework for enhancing the performace of NHS boards: a synthesis of the evidence  about  board  governance,  board  effectiveness  and  board
development. Retrieved November 4th, 2018,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK259417/.
Htay,  S.,  &  Salman  S.  (2013).  Transaction  Cost  Theory,  Political  Theory  and Resource Dependency Theory in The Light of Unconventional Aspect. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 12 , 89-96.
Kharisma,  B.  (2014).  Good  Governance  Sebagai  Suatu  Konsep  dan  Mengapa Penting  dalam  Sektor  Publik  dan  Swasra  (Suatu  Pendekatan  Ekonomi Kelembagaan). Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 19, 9-30.
OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance . Paris: OECD Publishing. OECD. (2017). OECD Corporate Governance Factbook 2017 . Paris: OECD Publishing.
OECD. The Equitable Treatment of Shareholders Retrieved December 15 th , 2018, https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/1930817. p df.
Pacces, A. (2012). Rethinking Corporate Governance: The law and economics of control powers . Abingdon, U.K.: Routledge.
PrudenceXD.weebly.com. Slovin’s  Formula . Retrieved November 4 th , 2018, https://prudencexd.weebly.com/.
Subramanian, S. (2019, June 4 th ). Stewardship Theoru of Corporate Governance and Value System: The Case of a Family-owned Business Group in India . Retrieved October 31 st , 2018,
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0974686218776026?journal Cod e=ijca.
Terry College of Business, University of Georgia. Research & Methodology: Content Analysis  as  a  Research  Technique .  Retrieved  December  10 th ,  2018, https://www.terry.uga.edu/management/contentanalysis/research/.