Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang ratn a. juita@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan  dengan  penerapan  prinsip  individualisasi  pidana  melalui  pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim. Jenis Penelitian ini adalah  yuridis  normatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder.  Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif  yang  dikaji berdasarkan  obyek  kajian  hukum  pidana  tentang  penerapan  sanksi  pidana  dalam putusan  hakim  yang  dikaitkan  dengan  prinsip  individualisasi  pidana.  Analisis mendalam terhadap Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 yang sudah berkekuatan hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  difokuskan  pada  penerapan  prinsip individualisasi  pidana  melalui  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana perpajakan. Hasil penelitian ini adalah  penerapan ide individualisasi pidana  yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan  MA  No.  938  K/Pid.Sus/2015  didasarkan  pada  adanya  kesalahan  pelaku, dan elastisitas pemidanaan yang didasarkan pada
perubahan/perkembangan/perbaikan  pada  diri  pelaku  sendiri.  Penerapan  prinsip individualisasi  pidana  melalui  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana perpajakan dalam putusan hakim perlu dilakukan melalui pendekatan    humanistik pada  pelaku  tindak  pidana  perpajakan,  dan  tidak  hanya  harus  sesuai  dengan nilai-nilai    kemanusiaan    yang  beradab,    tetapi  juga  harus    dapat membangkitkan  kesadaran  pelaku  akan  nilai-nilai  kemanusian  dan  nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.
Kata kunci:  Individualisasi Pidana; Tindak Pidana Perpajakan; Putusan Hakim
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## APPLICATION OF CRIMINAL INDIVIDUALIZATION PRINCIPLES IN THE CASE OF TAX CRIMES
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi Faculty of Law, Semarang University, Semarang ratna.juita@usm.ac.id

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the problems related to the application of the principle of criminal individualization through the punishment of tax offenders in the judge's decision. This type of research is normative juridical. The data used in  this  research  is  secondary  data.  Secondary  data  were  obtained  through legislation,  judges'  decisions,  books,  and  scientific  journals.  The  method  of  data analysis uses descriptive analysis which is assessed based on the object of criminal law study regarding the application of criminal sanctions in a judge's decision that is related to the principle of criminal individualization. In this study, an in-depth analysis  of  MA  Decision  No.  938  K  / Pid.Sus  /  2015  which  has  permanent legal force  (inkracht  van  gewijsde)  is  focused  on  the  application  of  the  principle  of criminal individualization through the punishment of perpetrators of tax crime. The results of this study are the application of the idea of criminal individualization as outlined  by  the  criminal  prosecution  of  Taxation  Actors  in  the  Supreme  Court Decree No. 938 K / Pid. Sus / 2015 is based on the perpetrators' mistakes, and the criminality  elasticity  is  based  on  changes  /  developments  /  improvements  in  the perpetrators  themselves.  The  application  of  the  principle  of  criminal individualization  through  the  punishment  of  tax  offenders  in  the  judge's  ruling needs to be done through a humanistic approach to taxation offenders, and not only must be in accordance with civilized human values, but must also be able to raise awareness of perpetrators of humanitarian values and the values of community life.
Keywords: Criminal Individualization; Tax Criminal Acts; The Judge's Decision
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dimuatnya sanksi pidana dalam suatu undang-undang merupakan konsekuensi dari dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum di Indonesia. Asas legalitas memiliki makna Nullum crimen, nulla peona sine lege scripta , yaitu tidak ada perbuatan pidana, tidak  ada  pidana  tanpa  undang-undang  tertulis.  Menurut  Eddy  OS  Hiariej,  bahwa prinsip  tersebut  menimbulkan  konsekuensi  dari  makna  tersebut  adalah  harus tertulisnya  semua  ketentuan  pidana.  Dengan  kata  lain,  perbuatan  yang  dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara expresiv verbis dalam undang-undang. 1
Sejalan  dengan  hal  ini,  Sudarto    berpendapat    bahwa  pidana    adalah penderitaan    yang    sengaja  dibebankan    kepada    orang    yang    melakukan perbuatan    yang    memenuhi    syarat-syarat  tertentu.    Sedang  Roeslan  Saleh menyatakan    bahwa  pidana  adalah   reaksi atas  delik  dan  ini  berujud  suatu  nestapa yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara  kepada pembuat  delik. 2 Pidana merupakan salah  satu  dari  tiga  masalah  pokok  dalam  hukum  pidana,  selain  masalah pertanggungjawaban  pidana,  dan  masalah  tindak  pidana.  Pidana  menjadi  ciri  khusus dalam hukum pidana dan membedakan secara tajam dari jenis hukum yang lain. Pidana berarti  memberikan  kenestapaan,  kesengsaraan  atau  penderitaan  yang  dikenakan terhadap  pelaku  tindak  pidana 3 Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Van Bemmelen  yang  menyatakan  “hukum  pidana  menentukan  sanksi  terhadap pelanggaran  peraturan  larangan.  Sanksi  itu  dalam  prinsipnya  terdiri  atas penambahan penderitaan dengan sengaja”. 4
Pendekatan humanistik menuntut pula diperhatikannya ide individuliasasi  pidana  dalam  kebijakan/pembaharuan  hukum  pidana.  Ide individualisasi pidana ini mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:
1 Eddy  OS.  Hiariej, Asas  Legalitas  &  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana ,  (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 4.
2 Muladi    dan    Barda    Nawawi    Arief, Teori-Teori    dan    Kebijakan    Hukum  Pidana , (Bandung: Alumni. 1984),      hal 2.
3 Ibid . 4 Roeslan    Saleh, Perbuatan    Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana    Dua    Pengertian Dasar      Dalam Hukum Pidana , (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal 75.
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
a.    pertanggungjawaban  pidana  bersifat  pribadi  atau  perorangan (asas personal).
b.    pidana hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas).
c.  pidana  harus  disesuaikan  dengan  karakteristik  dan  kondisi pelaku, yang berarti ada kelonggaran bagi hakim untuk memilih sanksi  pidana  dan  harus  ada  kemungkinan  modifikasi  pidana berupa penyesuaian dalam pelaksanaannya. 5
Penelitian  ini  terkait  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Y.  A. Triana Ohoiwutun & Samsudi (2017) yang membahas prisnsip individualisasi tehadap  kasus  narkoba  anak.    Penelitian  tersebut  membahas  kasus  pidana narkoba  terhadap  anak  penjatuhan  sanksi  pidana  penjara  tanpa  tindakan rehabilitasi  terhadap  anak  pengguna  narkotika  tidak  sejalan  dengan  tujuan pemidanaan.  Prinsip  individualisasi  pidana  dan  prinsip double track  system sebenarnya dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkotika oleh pelaku anak. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak seharusnya berorientasi pada  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  sehingga  pemidanaan  terhadap anak,  khususnya  pidana  perampasan  kemerdekaan  digunakan  sebagai  upaya terakhir ( ultimum remedium ) . 6
Sedangkan  penelitian  oleh  C.  Maya  Indah  (2014)  dalam  penelitiannya menyimpulkan  bahwa  hakim  belum  sepenuhnya  dalam  memutus  perkara tindak  pidana  anak,  hakim  belum  sepenuhnya  mengintrodusir  prinsip individualisasi  pidana.  Hakim  cenderung  menjatuhkan  pidana  penjara daripada  tindakan,  dan  penjatuhan  penjara  jangka  pendek  juga  lebih  banyak diputuskan hakim daripada orientasi pada jalur tindakan. Pada beberapa fakta, pertimbangan hakim mengabaikan hasil penelitian kemasyarakatan. Tingginya disparitas pidana karena belum adanya pola pemidaanaan menjadikan prinsip individualisasi pidana belum sepenuhnya diterapkan. Dalam rangka penerapan
5 Ahmad Bahiej, “ Prinsip Individualisasi Pidana dalam  Pembaharuan Hukum  Pidana Materiel Indonesia ”, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 3 No. 4, Agustus 2004.
6 Y.  A.  Triana  Ohoiwutun  &  Samsudi, Penerapan  Prinsip  “Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak” Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Narkotika, Jurnal  Yudisial,  Vol  10  No.  1,  Komisi  Yudisial  RI,  2017, Jakarta, hal 189. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i1.41
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
prinsip  individualisasi  pidana,  maka  pemaknaan  hakim  pada  teks  juridis, hendaknya juga mempertimbangkan aspek kefilsafatan dan sosiologikal, untuk membaca  makna  tersembunyi  teks  dalam  kasus  konkrit  yang  sedang diputuskannya demi kepentingan terbaik anak. 7
Tri  Wahyuni  Wiidiastuti  (2010)  dalam  penelitiannya  ini    lebih  fokus membahas  bagaimana  pendekatan  humanistik  dalam  penggunaan  sanksi pidana,  tidak  hanya    berarti  bahwa  pidana  yang  dikenakan  pada  si pelaku/pembuat harus sesuai dengan    nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi  juga  harus  dapat  membangkitkan  kesadaran  si  pelaku/pembuat  akan nilai-nilai  kemanusian  dan  nilai-nilai  pergaulan  hidup  bermasyarakat. Pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai  humanistik  inilah  yang menghendaki  diperhatikannya  prinsip  individualisasi  pidana  dalam penggunaan  sanksi  pidana  sebagai  salah  satu  sarana  penanggulangan kejahatan. 8 Beberapa  karakteristik  prinsip  individualisasi  pidana  menurut Barda Nawawi Arief adalah :
1. Pertanggungjawaban  (pidana)  bersifat  pribadi/perorangan  (asas personal). Orang yang bersalah melakukan tindak pidanalah yang harus bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  dan  tidak  dapat  diwakili  oleh orang lain.
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). Hal  ini  berarti  bahwa  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  dengan kesalahanlah  yang  dapat  dipidana.  Kesalahan  tersebut  baik  dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.
3. Pidana  harus  disesuaikan  dengan  karakteristik  dan  keadaan  si  pelaku. Hal  ini  berarti  harus  ada  kelonggaran/fleksibilitas  bagi  hakim  dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus ada  kemungkinan  modifikasi  pidana  (perubahan/penyesuaian)  dalam pelaksanaannya. 9
7 C.  Maya  Indah,  “ Konstruksi  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penerapan  Prinsip  Individualisasi Pidana  demi  Mewujudkan  Perlindungan  Anak ”,  Jurnal  Masalah  Masalah  Hukum,  Vol  43  No.  2,  April
2014, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
2014, Semarang, hal 189.
DOI: 10.14710/mmh.43.2.2014.188-196 8 Tri  Wahyu  Widiastuti,  “ Prinsip  Individualisasi  Pidana  dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum Pidana  Islam  di  Indonesia”,  Jurnal  Wacana  Hukum ,  Vol  9,  No  2,  2010,  Fakultas  Huykum  Universitas Slamet Riyadi, 2010, Solo, hal 45. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.2.275
9 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  (Bandung,  Citra  Aditya, 2002 ), hal. 31.
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  di  bidang  perpajakan  dalam implementasinmya  ternyata  menimbulkan  berbagai  persoalan,  terutama terkadengan  penerapan  ketentuan  pasal  yang  mengatur  sanksi  pidana. Persoalan  tersebut  timbul  salah  satunya  dikarenakan  penegak  hukum  dalam melakukan  tindakan  terhadap  suatu  perbuatan  hukum  yang  sama menggunakan kebijakan yang berbeda.
Tidak  adanya  parameter  untuk  menentukan  adanya  pelanggaran administrasi  dan  kejahatan  di  bidang  perpajakan,  telah melukai  rasa  keadilan dan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Ketidakadilan  terjadi  manakala seseorang  yang  karena  kelalaian  dan  ketidaktahuannya  terhadap  administrasi perpajakan,  diancam  dan  dihukum  sama  dengan  mereka  yang  sejak  semula berniat ( mens rea ) untuk melalukan kejahatan di bidang perpajakan. 10
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  lebih  fokus membahas  penerapan  ide  individualisasi  pidana  yang  dituangkan  melalui pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perpajakan  dalam  ketiga  putusan pengadilan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Putusan  MA  No.  938 K/Pid.Sus/2015. Penelitian tentang penerapan individualisasi    khusunya dalam tindak pidana perpajakan belum pernah diangkat dalam penelitian sebelumnya. Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  permasalahan yang  berkaitan  dengan  penerapan  prinsip  individualisasi  pidana  melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas    jelas      cakupannya      sangat luas,      guna  mencegah  luasnya  cakupan  tersebut,  dan  untuk  memudahkan pembahasan  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah penerapan  prinsip  individualisasi  pidana  melalui  pemidanaan  terhadap  pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015?
10 Diajeng Kusuma Ningrum, Budi Ispiyarso, dan Pujiono, “ Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Bidang Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara”, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016, hal 211. https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15875
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan    yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji    atau    menganalisis data    sekunder    yang    berupa    bahan  hukum  primer,  dengan    memahami hukum    sebagai    perangkat    peraturan    atau    norma-norma  positif  di  dalam sistem  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  penerapan  prinsip individualisasi  pidana  melalui  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana perpajakan  dalam  putusan  pengadilan,  sekaligus  juga  menggunakan  bahan hukum sekunder, dan tersier. Jadi pembahasan dalam penelitian  ini dipahami sebagai kajian kepustakaan terhadap data sekunder.Pendekatan yuridis-normatif dalam kajian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang  berkaitan  dengan  penerapan  prinsip  individualisasi  pidana  melalui pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perpajakan  dalam  putusan pengadilan.
Adapun putusan pengadilan yang dianalisis berkaitan dengan penerapan prinsip  individualisasi  pidana  melalui  pemidanaan  terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Perpajakan adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu : Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015.

## 2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi    pustaka.    Data tersebut  kemudian    diidentifikasi  dan  kategorisasikan,  selanjutnya  dianalisis dengan  metode  analisis  kualitatif.  Dari  hasil  analisis  tersebut  kemudian  akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN
Di  era  modern  sekarang  ini,  pemungutan  pajak  yang  sudah  terintegrasi dalam sistem digital sebagai standar pemungutan pajak yang lebih efisien dan transparan  bagi  negara,  sebenarnya  turut  bersumber  dari  Pasal  23  ayat  (2) UUD 1945 yang berbunyi; “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Pasal  ini  juga  memiliki  keterkaitan  kuat  dalam  hal perwujudan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang spesifik dan
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
akuntabel.  Jika  dikaitkan  dengan  data  realisasi  kinerja  APBN  2018 ( unaudited )  yang  secara  umum  dianggap  cemerlang,  permasalahan  tahunan mengenai tidak tercapainya target penerimaan pajak, masih terus berlanjut. 11
Sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merumuskan bahwa: “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”. Berdasarkan  pasal  ini,  maka  hakim  adalah  sebagai  'sense  of  justice  of  the people".  Hal  ini  berarti  hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  wajib untuk  terjun  ke  tengah-tengah  masyarakat  guna  mengenal,  merasakan  dan mampu  menyelami  perasaan  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Dengan  demikian  hakim  dapat  memberikan  putusan  yang  sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Urgensi  pertimbangan  hakim  dalam  penerapan  sanksi  pidana  untuk memenuhi  rasa  keadilan  sangatlah  beralasan,  dan  juga  harus  ada  dan  tertulis dalam  putusannya,  hal  ini  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Benedictus Singgih:
a.  Bahwa  putusan  hakim  harus  berpedoman  pada  unsur  yuridis,  filosofis dan  sosiologis  yaitu  mempertimbangkan  tata  nilai  budaya  yang  hidup dan berkembang dalam masyarakat.
b.  Dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana,  hakim  wajib memperhatikan  pula  sifat  baik  dan  jahat dari  terdakwa.  Penetapan  dan putusan  harus  memuat  pertimbangan  hukum  hakim  yang  didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
c.  Surat  putusan  pemidanaan  harus  memuat  pertimbangan  yang  disusun secara  ringkas  mengenai  fakta  dan  kaedaan,  beserta  alat  pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 12
PT. Shields Indonesia bergerak dalam jasa keamanan pengadaan satuan
11 Januardo  Sulung  Partogi  Sihombing ,  Redivasi  Kelembagaan  Otoritas  Penerimaan  Pajak Indonesia  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Hukum  Perpajakan  Nasional  Yang  Progresif ,  Jurnal  Ius Constituendum Vol 5 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2020, Semarang, hal 145. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093
12 Benedictus  Singgih,  “Analisis  Putusan  tentang  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media Elektronik”, https://benedictussinggih.blogspot.com/2015/05/analisis-putusan-tentang  pencemaran.html , diakses tanggal tanggal 3 Februari 2020.
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pengamanan,  pelatihan  jasa  keamanan,  konsultasi  dibidang  keamanan  serta penyediaan  alat-alat  keamanan  dengan  konsumen  perusahaan-perusahaan penamanan  modal  dalam  negeri  (PMDN)  dan  Penamanan  Modal  Asing (PMA)  di  wilayah  Jawa,  Sumatera,  Sulawesi,  Kalimantan,  Bali  dan  Nusa Tenggara,diduga  melakuakn  tindak  pidana  perpajakan  yaitu  dengan  tidak menyetor pajak yang dipungut kepada negara. Kasus tinda pidana perpajakan tersebut melibatkan 3 orang sebagai terdakwa yaitu Tri Anis Noorbaiti, Kenny Douglas Mc Kinney (Telah Divonis) dan Yudi Irawan.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dalam  Putusan  MA  No.  938 K/Pid.Sus/2015 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Nama Terdakwa : Tri Anis Noorbaiti (TAN)
b. Dakwaan :
Melakukan  tindak  pidana  “tidak  menyampaikan  surat  pemberitahuan dan  atau  keterangan  yang  isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  tidak menyetor  pajak  yang  telah  dipotong  atau  dipungut  dan  tidak  menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut  secara berlanjut” (Pasal 39  Ayat (1) huruf  (b),  huruf  (c)  dan  huruf  (g)  jo  Pasal  43  UU  No.  6  Tahun  1983  tentang KUP sebagaimana yang telah diubah dengan UU No, 16 Tahun 2000 tentang Perubahan  kedua atas  UU  No.  6 Tahun  1983  tentang  KUP  jo.  Pasal  64  Ayat (1) KUHP.
c. Putusan :
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tidak  menyampaikan  surat  pemberitahuan  dan  atau  keterangan  yang  isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut  dan  tidak  menyetorkan  pajak  yang  telah  dipotong  atau  dipungut secara berlanjut” dengan pidana penjara selama 2 (dua)    tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 21.147.803.820,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
Paradigma  pemidanaan  telah  mengalami  pergeseran,  yaitu  beralih  pada rasa keadilan yang harus diperoleh semua pihak, hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau korban yang merasa puas terhadap vonis hakim,
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
melainkan  juga  pelaku  memperoleh  kesempatan  untuk    memperbaiki    diri dan    masyarakat terpuaskan. 13
Berkaitan dengan hal di atas, penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan  melalui  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perpajakan dalam  Putusan  MA  No.  938  K/Pid.Sus/2015  tersebut  berdasarkan  analisis penelitian ini adalah adanya ketentuan mengenai modifikasi/perubahan/penyesuaian atau peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada adanya perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  938  K/Pid.Sus/2015  tersebut telah  mendasarkan  pada  pemikiran  mengenai  ide  individualisasi  pidana  tidak hanya pada tataran pidana yang dijatuhkan dengan menyesuaikan pada kondisi pribadi/individu,  namun  sanksi  pidana  yang  telah  dijatuhkan  dan  telah berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijde )  dapat  pula  dilakukan perubahan  atau  penyesuaian  berdasarkan  pada  perkembangan  atau  perbaikan individu terpidana serta mempertimbangkan pada tujuan pemidanaan. Pasal 57 ayat  (1)  Konsep  KUHP  2015  menyatakan  bahwa  “putusan  pidana  dan tindakan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dapat  dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan maksud  pemidanaan”.  Selanjutnya,  konsep  KUHP  2015  juga  memberikan kelonggaran  pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  penyesuaian ini,  yaitu  dapat  dilakukan  oleh  narapidana  sendiri,  orang  tua,  wali,  penasehat hukum,  jaksa  penuntut  umum  atau  hakim  pengawas  (Pasal  57  ayat  (2)). Perubahan  atau  penyesuaian  pidana  tersebut  menurut  Konsep  KUHP  tidak diperbolehkan  lebih  berat  dari  putusan  semula,  dan  dapat  berbentuk:  (a) pencabutan  atau  penghentian  sisa  pidana  atau  tindakan,  atau  (b)  penggantian jenis  pidana  atau  tindakan  lainnya.  Jika  permohonan  perubahan  atau penyesuaian  ini  ditolak  hakim,  baru  dapat  diajukan  kembali  satu  tahun kemudian  setelah  penolakan,  kecuali  dalam  keadaan  khusus  yang
13 Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, Op.cit , hal 41.
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menunjukkan permohonan kembali tersebut pantas untuk dipertimbangkan.
Sementara  itu  ketentuan  mengenai  perubahan  atau  penyesuaian  pidana yang  telah  dijatuhkan  dan  telah  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijde ) berdasarkan pada perkembangan atau perbaikan    individu terpidana dalam  Rancangan  KUHP  2019  sudah  dihapuskan/  tidak  lagi  dirumuskan dalam pasal Rancangan KUHP 2019, hal ini karena bertentangan dengan asas kepastian hukum.
Berikut  ini  adalah  hasil  analisis  penelitian  ini  tentang  penerapan  ide individualisasi  pidana  yang  dituangkan  melalui  pemidanaan  terhadap  pelaku tindak pidana perpajakan dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang tertuang baik dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015.
Sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa TAN berbasis  pada  kepentingan  bisnis  PT.  Shields  Indonesia  (korporasi)  yang diwakilinya  untuk  menghindari  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Badan  yang seharusnya  dibayar  oleh  karena  itu  tidaklah  adil  jika  tanggung  jawab  pidana hanya  dibebankan  kepada  Terdakwa  selaku  individu  akan  tetapi  sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evation tersebut;
Sekalipun  secara  individual  perbuatan  Terdakwa  terjadi  karena ”mensrea”  dari  Terdakwa,  namun  karena  perbuatan  tersebut  semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  adalah  dikehendaki  atau  ”mensrea”  dari PT.  Shields  Indonesia  (korporasi),  sehingga  dengan  demikian  pembebanan tanggung  jawab  pidana  ” Individual  Liability ”  dengan  “ corporate  liability ” harus  diterapkan  secara  simultan  sebagai  cerminan  dari  doktrin respondeat superior atau  doktrin  ” Vicarious Liability ”  diterapkan  pertanggungan  jawab pidana  kepada  korporasi  atas  perbuatan  atau  prilaku  Terdakwa  sebagai personifikasi  dari  korporasi  yang  diwakilinya  menjadi  tugas  dan  tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif.
Mahkamah  Agung  menyadari  gagasan  menuntut  pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
bahwa  korporasi  dalam  perkara a  quo tidak  didakwakan;  Namun perkembangan  praktek  hukum  pidana  telah  mengintrodusir  adanya pembebanan  pertanggungjawaban  seorang  pekerja  di  lingkungan  suatu korporasi  kepada  korporasi  di  tempat  ia  bekerja  dengan  menerapkan pertanggung jawaban fungsional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.
Kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi  hakim  dalam  menjalankan  putusannya,  karena  dengan  integrasi  moral yang tinggi seorang hakim dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang menjatuhkan putusan  berdasarkan  keadilan  dengan  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup dalam masyarakat. 14
Selanjutnya,  dengan  perkembangan  hukum  pajak  di  Belanda  telah  pula menerima  pertanggungjawaban  pidana  dari  korporasi  karena  pajak  menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi,  dan  Indonesia  telah  perlu  mempertimbangkan  untuk  mengadopsi sendi-sendi  penegakan  hukum  di  sektor perpajakan  sebagaimana  yang  ada  di Belanda.  Berkaitan  dengan  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa diterapkan  sistem  pemidanaan  Pasal  14  a,  14  b  dan  14  c  KUHP  sekalipun difahami  mungkin  dipandang  tidak  tepat,  namun  hal  tersebut  mencerminkan titik  berat  tanggung  jawab  pidana  lebih  pada  ketentuan  pemidanaan  yang diatur  di  dalam  undang-undang  perpajakan  dan  tidak  pada  pendekatan retributif  kepada  pelaku  individualnya  tetapi  lebih  bertitik  berat  pada  rasa keadilan  khususnya  pembayaran  Pajak  Pendapatan  Penghasilan  dan  Pajak Badan dari PT. Shields Indonesia tersebut.
Berdasarkan  alasan-alasan  yang  diuraikan  di  atas  Mahkamah  Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 05/Pid./TPK/
14 Vivi Ariyanti, “ Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Mahkamah Vol 4 No 2, IAIN Syekh Nurjati, 2019, Cirebon, hal. 170. http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5374
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
2014/PT-DKI  tanggal  04  September  2014  yang  memperbaiki  putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  568/Pid.Sus/  2013/PN.JKT.SEL tanggal  10  April  2014  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  oleh  karena  itu  harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut..
Perbuatan  Terdakwa  TAN  sebagai  diatur  dan  diancam  pidana    dalam Pasal  39  Ayat  (1)  huruf  (b),  huruf  (c)  dan  huruf  (g)  jo  Pasal  43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2000  tentang Perubahan  Kedua  Atas  UndangUndang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  jo  Pasal  64  Ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## III. PENUTUP
Penerapan  ide  individualisasi  pidana  yang  dituangkan  melalui pemidanaan  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perpajakan  dalam  ketiga  putusan pengadilan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Putusan  MA  No.  938 K/Pid.Sus/2015  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  adalah  adanya  ketentuan mengenai modifikasi/perubahan/penyesuaian atau  peninjauan  kembali  putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada adanya perubahan/perkembangan/perbaikan  pada  diri  pelaku  sendiri.  Rekomendasi dari  penelitian  ini  adalah  hakekatnya  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  pada terdakwa atau terpidana pelaku tindak pidana perpajakan diberlakukan sesuai dengan  skala  besarnya  kerugian  negara  yang  ditimbulkan.  Hal  ini  berarti lamanya sanksi pidana penjara mengacu pada skala kerugian negara, sehingga mencerminkan  peradilan  negara  yang  menegakkan  hukum  demi  keadilan berdasarkan  Pasal  3  ayat  (2)  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  telah  diubah  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menentukan  “Peradilan  Negara menerapkan dan menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila.
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2002.
Hiariej, Eddy OS. Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana . Jakarta: Erlangga, 2009.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni, 1998.
Saleh,  Roeslan. Perbuatan    Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana    Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana . Jakarta: Aksara Baru, 1983.

## Jurnal
Ahmad  Bahiej,  “ Prinsip  Individualisasi  Pidana  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana Materiel Indonesia ”, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 3, No. 4, Agustus 2004.
D  Maya  Indah,  “ Konstruksi  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penerapan  Prinsip Individualisasi  Pidana  demi  Mewujudkan  Perlindungan  Anak”, Jurnal Masalah  Masalah  Hukum,  Vol  43  No.  2,  April  2014,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, 2014, Semarang.
DOI: 10.14710/mmh.43.2.2014.188-196
Diajeng Kusuma Ningrum, Budi Ispiyarso, dan Pujiono, “ Kebijakan Formulasi Hukum  Pidana  di  Bidang  Perpajakan  sebagai  Upaya  Peningkatan Penerimaan Negara ”,    Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016, Semarang. https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15875
Januardo  Sulung  Partogi  Sihombing ,  Redivasi  Kelembagaan  Otoritas Penerimaan  Pajak  Indonesia  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Hukum Perpajakan Nasional Yang Progresif , Jurnal Ius Constituendum Vol 5 No 1,  Magister Hukum  Universitas  Semarang,  2020,  Semarang. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093
Tri Wahyu Widiastuti, “ Prinsip  Individualisasi  Pidana  dalam  Hukum  Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia ”, Jurnal Wacana Hukum, Vol 9, No
2, 2010, Fakultas Huykum Universitas Slamet Riyadi, 2010, Solo.
https://doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.2.275
Vivi  Ariyanti,  “ Kebebasan  Hakim  Dan  Kepastian  Hukum  Dalam  Menangani
Perkara  Pidana  Di  Indonesia ’,    Jurnal  Mahkamah  Vol  4  No  2,  IAIN Syekh Nurjati, 2019, Cirebon.
http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5374
Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi  Anak”  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Narkotika, Jurnal  Yudisial,
Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Vol  10  No.  1,  Komisi  Yudisial  RI,  2017,  Jakarta,  hal  189. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i1.41
Peraturan Perundang-undangan Sekretariat  Negara  RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) . Jakarta, 1946.
Sekretariat  Negara  RI. Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta, 1983. Sekretariat  Negara  RI. Undang-  Undang  Nomor  9  Tahun  1994  tentang Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta, 1994. Sekretariat  Negara  RI. Undang-  Undang  Nomor  16  Tahun  2000  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta, 2000. Sekretariat  Negara  RI. Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta, 2007. Sekretariat  Negara  RI. Undang-  Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang . Jakarta,, 2009. Sekretariat  Negara  RI. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat atas  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta, 2000.

## Internet
Benedictus Singgih, “Analisis Putusan tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”,
https://benedictussinggih.blogspot.com/2015/05/analisis-putusan-tentang pencemaran.html , diakses tanggal tanggal 3 Februari 2020