## Transformasi  Kewarisan  Jahiliyah  dan  Kontekstualisasi  Hukum Kewarisan di Indonesia
Surya Hidayat 1 , Murjani 2 , Lilik Andaryuni 3 1,2,3 . UINSI Samarinda
arqam_d@yahoo.com

## Abstrak
Sosial  budaya  Arab  jahiliah  yang  banyak  dikemukakan  adalah  menempatkan  perempuan hampir sama dengan hamba sahaya dan harta benda. Sehingga dalam hal waris perempuan tidak memiliki hak, bahkan perempuanlah yang diwariskan. Lalu Nabi Muhammad SAW. yang membawa risalah Ilahiyyah memuliakan perempuan dan membebaskannya dari kungkungan “perempuan bukan manusia seutuhnya”. Perempuan diberi hak terhadap warisan bahkan telah ada bagian yang sudah ditentukan (QS. An-Nisa ayat 11). Pembagian warisan antara laki-laki dan  perempuan  masih  menjadi  pembahasan  yang  menarik  untuk  dikaji.  Ragam  pemikiran ulama klasik banyak menyatakan konsep waris bagian laki-laki dan perempuan 2:1 adalah final atau qoth’iy (tidak bisa diganggu gugat) karena sudah termaktub dalam surat an-Nis a’ ayat 11 dan  merubah  ketentuan  tersebut  dianggap  melanggar  syariah.  Sedangkan  cendikiawan kontemporer, jika tidak menyebutnya ulama, melihat hal tesrsebut sebagai sebuah aturan yang perlu dikonteksktualisasikan sesuai ruang dan waktunya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat konsep pembagian waris yang sesuai kondisi masyarakat Indonesia, dengan pendekatan sosio- historis (melihat transformasi waris jahiliyah) dan teori keadilan gender. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembagian wari laki-laki dan perempuan 2:1  bukan aturan yang final, melainkan dapat berubah 1:1 atau bahkan 1:2 sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.
Kata  Kunci: Transformasi  Kewarisan  Jahiliyah,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Kewarisan Indonesia Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Syariat  Islam  menetapkan  adanya  kepemilikan  seseorang,  baik  laki-laki  maupun perempuan, atas  harta  kekayaan  dengan  proses  yang  dilegalkan syariat.  Seperti  itu juga Islam  menentukan  perpindahan  kepemilikan  harta  yang  dimiliki  orang  yang  telah meninggal  (pewaris)  kepada  orang  yang  ditinggalkan  yang  berhak  secara  hukum  (ahli waris) tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, anak kecil atau yang sudah dewasa.
Diantara  hukum-hukum  yang  ditemukan  dalam  syariat  Islam,  hanya  hukum  waris yang  dipaparkan  oleh  al- Qur’an  secara  terperinci.  Islam  memberikan  perhatian  yang sungguh  luar  biasa  pada  urusan  waris.  Ketentuan  dipaparkan  al- Qur’an  sangat  detail sehingga tidak multitafsir . 1
Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang didasarkan pada ketentuan nash (al- Qur’an dan hadis). Kewarisan Islam adalah proses pengalihan harta peninggalan, baik berupa hak-hak kebendaan atau hak-hak lainnya, dari orang yang sudah meninggal
1 Muhammad Ali ash-Shabuni, al- Mawaris fi Syari’ah al -Islamiyyah fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah (Bagi Waris Nggak Harus Tragis) , trans. oleh M. Syauqi Mubarak, 2 ed. (Jakarta: Turos, 2021), 42.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
(pewaris) kepada orang yang ditinggalkan yang berhak secara hukum (ahli waris) dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditentukan dalam nash. 2
Hukum  kewarisan  Islam  menurut  ilmu faraid ,  secara  bahasa  merupakan  takdir ( qadar )  atau  ketentuan,  dan  menurut  istilah syara adalah  bagian-bagian  yang  telah ditetapkan bagi ahli waris. Maka dengan demikian faraid adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya bagian oleh syara .  Sedangkan hukum kewarisan apabila dilihat dari  hukum  adat  ialah  aturan-aturan  mengenai  cara  bagaimana  peralihan  dari  harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kepada generasi selanjutnya, atau  peraturan-peraturan  yang  mengatur  cara  meneruskan  serta  memindahkan  barang- barang  yang  tidak  berwujud  benda  ( immateriele  goederen )  dari  suatu  generasi  manusia ( generatio ) kepada generasi selanjutnya. 3
Hukum  waris  tidak  hanya  diatur  dalam  aturan-aturan  hukum  Islam,  namun  juga terdapat ketetntuannya tersendiri yang berdasarkan hukum barat di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHP)  dan  hukum  adat.  Mengenai  waris  yang  dibahas  dari perspektif hukum Islam disebut pula hukum mawaris yang tergolong kedalam ilmu faraid. Syekh  Zainuddin  bin  Abd  Aziz  berpendapat,  kata  faraid  merupakan  bentuk  jama’  dari faridah  yang  artinya  difardukan  (kepastian);  sedangkan  menurut  syara  dalam hubungannya disini ialah bagian yang ditentukan untuk ahli waris. 4
Terdapat  beberapa  ayat  al- Qur’an  dan  hadis  yang  mengatur  masalah  kewarisan. Kewarisan  dalam  al- Qur’an  diantaranya  diatur  pada  surat  an - Nisa’  dan  surat  al -Ahzab. Sedangkan dalam hadis antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., dari Huzail bin Surahbil r.a., dari Usamah bin Zaid r.a., dan lain-lain. 5 Melalui dalil-dalil tersebut selanjutnya disimpulkan dua hal besar, yang pertama tentang prinsip- prinsip  umum  dalam  kewarisan,  seperti  asas  ijbari , asas  bilateral,  asas  individual,  asas keadilan berimbang, asas kewarisan semata akibat kematian, 6 dan yang kedua pedoman praktis seperti penentuan ahli waris, bagian-bagiannya, penyebab terhalangnya ahli waris, syarat terjadinya kewarisan dan masalah-masalah lain yang terkait. 7
Namun demikian, sekalipun hukum kewarisan di dasarkan pada nas, namun menurut Fazlur Rahman, memahami pesan al- Qur’an dan Hadis sebagai satu  kesatuan yang utuh, harus melihat latar belakang, seperti sejarah bangsa Arab baik sebelum maupun sesudah Islam  datang,  yang  meliputi  adat  istiadat,  sosial,  ekonomi  dan  politik. 8 Dari  metode penafsiran ini kemudian memunculkan  teori-teori tentang rekonstruksi pemikiran Islam progresif,  di  antaranya  terdapat  dalam  bidang  waris.  Besarnya  pembagian  waris  antara laki-laki dan perempuan 2:1 yang dinilai cenderung bias gender. Padahal secara normatif Islam  menegaskan  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  (QS.  al-Hujurat:13).  Walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa laki-laki diberikan prosentase bagian waris lebih besar daripada perempuan karena laki-laki memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam hal memberi nafkah, namun sekarang kondisinya telah berubah, tidak sedikit kaum perempuan yang  menjadi  tulang  punggung  keluarga.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Muchit  Muzadi bahwa nas (al-Quran dan Hadis) pasti benar, namun penafsiran terhadapnya yang bisa jadi
2 Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  1  ed.  (Jakarta:  Kencana- Premadamedia Grroup, 2011), 17 – 18.
3 Suqiyah Musafa’ah, “Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah SAeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia,” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 9, no. 2 (Maret 2015): 448.
4 Gisca  Nur  Assyafira,  “Waris  Berdasarkan  Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Al-Mashlahah:  Jurnal  Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 8, no. 1 (Mei 2020): 3.
5 Syamsulbahri  Salihima, Perkembangan  Pemikiran  Pembagian  Warisan  dalam  Hukum  Ilam  dan Implementasinya pada Pengadilan Agama , 1 ed. (Jakarta: Kencana-Premadamedia Grroup, 2011), 30 – 40.
6 H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan TataHukum Islam di Indonesia , 16 ed. (Jakarta: Kencana-Premadamedia Grroup, 2011), 141 – 43. 7 Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam , 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2), 40 – 41.
8 Fazlur Rahman, Neomodernisme Islam, Metode dan Alternatif , ed. oleh Taufik Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1987), 55.
salah, teks nas harus diterjemahkan ke dalam konteksnya agar tercapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya, tidak cukup hanya sekedar penafsiran teks belaka. 9
Pandangan Fazlur Rahman adalah  salah  satu  bagian dari interpretasi cendikiawan kontemporer terhadap hukum kewarisan yang terus berkembang. Selain Fazlur Rahman masih  banyak  pemikir  Muslim  yang  membahas  masalah  kewarisan,  seperti  Hazairin, Munawir  Sjadzali,  dan  Muhammad  Shahrur.  Tulisan  ini  tidak  bermaksud  memotret pemikiran-pemikiran  tokoh  tersebut,  namun  lebih  kepada  melihat  transformasi  konsep waris  bangsa  arab  pra  Islam  (jahiliyah)  hingga  datangnya  al- Qur’an  sebagai  risalah kenabian, melihatnya sebagai sosio-historis konsep waris Islam, dikaitkan dengan keadilan gender  melalui  pandangan  pemikir-pemikir  komtemporer.  Tulisan  ini  berbeda  dari beberapa tulisan tentang konsep waris kontemporer atau pembaruan hukum waris yang ada, seperti yang ditulis oleh Muhammad Haries 10 tentang studi komparatif antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, Syabbul Bachri 11 dan Afif Muamar 12 tentang rekonstruksi  kewarisan Islam studi pemikiran, Dena Kurniasari dan kawan-kawan 13 dari aspek ushul fikih, dan tulisan Sugi Permana 14 tentang kesetaraan gender hukum waris di Indonesia.
Tulisan ini dirangkai dengan sitematika pembahasan dimulai dengan pendahuluan mengenai perbedaan pandangan terhadap hukum kewarisan antara ulama klasik dan ulama komtemporer, dilanjutkan dengan pembahasan yang dibagi menjadi empat sub bahasan: sistem kewarisan jahiliyah, sistem kewarisan al-Quran, kajian sosio-historis dan keadilan gender,  dan  kontekstualisasi  waris  di  Indonesia,  terahir  ditutup  dengan  simpulan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data dokumen sejumlah karya; buku  dan  artikel  yang  membahas  dan/atau  merupakan  hasil  penelitian  mengenai perkembangan  dan  pembaruan  hukum  waris.  Dengan  pendekatan  sosio-historis  sebagai alat  untuk  memahami  ajaran  Islam  dengan  memperhatikan  ( socio  cultural )  dimana  ia tumbuh  dan  berkembang,  dan  pendekatan  kesetaraan  gender  (dikenal  juga  sebagai keadilan gender) yang merupakan pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang harus mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dan  setara  serta  tidak  didiskriminasi  berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati.

## METODE Sistem Kewarisan Arab Pra Islam (Jahiliyah)
Masyarakat  jahiliyah  sebelum  datangnya  Islam  mempunyai  kebiasaan  untuk memberikan  harta  warisannya  hanya  kepada  ahli  waris  laki-laki  yang  kuat  secara  fisik. Penyebab  yang  menyebabkan  hal  tersebut  dilakukan  disebabkan  karena  pria  yang  kuat dianggap mempunyai martabat yang tinggi sebab kekuatan tersebut kerap digunakannya untuk mengalahkan musuh pada setiap perperangan antar suku. Bahkan anak-anak dalam suatu keluarga tidak diberikan hak waris kecuali anak tersebut adalah laki-laki yang berfisik kuat. Tradisi tersebut praktis membuat perempuan tidak memiliki kesempatan dan tidak diberikan bagian dalam hak pewarisan, karena pada saat itu kedudukan mereka dianggap
9 Muchit  Muzadi  dan Abdurrahman  Wahid,  “Intep retasi Ajaran  Agama  Berkaitan Relasi  Laki-laki  dan Perempuan,” Tabloit Sehat , Agustus 1999.
10 Akhmad  Haries,  “Analisis  tentang  Studi  Komparatif  antara  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Hukum Kewarisan Adat,” FENOMENA 6, no. 2 (1 Desember 2014), https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169.
11 Syabbul Bachri, “Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutik a Ibn Abbas atas Ayat- ayat Waris,” Al-Istinbath:Jurnal Hukum Islam 5, no. 1 (Mei 2020).
12 Afif  Muamar,  “Rekonstruksi  Hukum  Waris  Islam  (Telaah  Pemikiran  Muhammad  Syahrur),” Mahkamah: Jurnal kajian Hukum Islam 2, no. 2 (Desember 2017).
13 Dena Kuriasari, Nabila  Rahma Roihani, dan Shafriyanan Mawarni Nurjanah, “Qath’I dan Zhanni dalam Kewarisan Islam ,” Media Syari’ah, 22, no. 2 (2020). 14 Sugi Permana, “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris Islam di Indonesia,” Asy- Syir’ah 20, no. 2 (Desember 2018).
lebih rendah daripada anak laki-laki. Bahkan perempuan-lah yang dapat diwariskan, dijual- belikan, dimiliki, dan dipindah tangankan dari seorang laki-laki kepada lai-laki lainnya.
Bangsa  Arab  sebelum  Islam  sebenarnya  telah  mengenal  sistem  kewarisan  yang dimaknai  sebagai  perpindahan  harta  benda  dan  hak-hak  material  dari  pihak  yang mewariskan setelah  yang bersangkutan meninggal kepada penerima waris. Tradisi pada saat itu menetapkan yang menjadi sebab kewarisan adalah garis keturunan atau nasab dan sebab atau alasan tertentu. 15
Garis  keturunan  bagi  bangsa  Arab  pra  Islam  yaitu  keturunan  atau  kekerabatan, adalah warisan diberikan kepada anak laki-laki yang dianggap dewasa dengan tolok ukur sudah mampu menunggangi kuda, berperang dan merampas harta ketika berperang. Ketika tidak ditemukan anak laki-laki, maka harta warisan diberikan kepada garis keturan lain yang  terdekat,  seperti  saudara  laki-laki,  paman  dan  lainnya.  Seperti  itulah  bangsa  Arab tribal memebrikan harta warisannya  kepada  keturunan  laki-laki.  Sedangkan  untuk  anak perempuan dan anak-anak tidak diberikan harta warisan. 16
Penyebab  kewarisan  bangsa  Arab  yang  lain  adalah  adanya  adopsi  ( tabanni ).  Bagi mereka  kedudukan  anak  hasil  adopsi  atau  anak  angkat  sama  dengan  kedudukan  anak kandung. Adopsi ini merupakan tradisi bangsa Arab di masa jahiliyah. Adopsi dilakukan setidaknya karena dua sebab, yang pertama untuk menjadi alasan agar anak angkat tidak bisa menikahi isteri dan anak perempuan dari orang tua angkatnya, dan yang kedua adopsi dilakukan agar bisa saling mewarisi. 17
Landasan pewarisan yang dijadikan acuan masyarakat pada masa jahiliyah  adalah melalui  hubungan  kekerabatan  (alqarabah),  janji  prasetia  (al  hilf  wa  al- mu’aqadah)  dan pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni). Adanya hubungan kekeluargaan juga dapat dijadikan  penyebab  mewarisi harta  dengan  syarat  pewarisan  tersebut  diberikan  kepada laki-laki yang memiliki fisik kuat. Pewarisan juga bisa dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan janji prasentia dengan orang lain. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan adanya kepentingan untuk saling tolong-menolong dan saling menjamin rasa aman diantara para pihak yang berjanji. Sebuah keluarga juga diperkenankan mewarisi harta kepada anak laki-laki  angkat  yang  berfisik  kuat  dengan  tujuan  anak  tersebut  akan  meneruskan kehormatan keluarga pemberi warisan. Anak angkat tersebut dipelihara oleh keluarga ayah angkatnya sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Anak angkat tersebut  kemudian  berhak  memperoleh  warisan  dari  ayah  angkatnya,  tetapi  tidak  bisa mendapatkan  harta  peninggalan  dari  ayah  kandungnya  dikarenkan  hubungan  mereka terputus akibat proses pengangkatan anak tersebut. 18
Selain garis keturunan dan adopsi, penyebab kewarisan menurut adat bangsa Arab pra Islam adalah karena adanya ikatan perjanjian. Jika dua orang keluarga saling berjanji untuk  membela  apabila  terjadi  serangan  dari  pihak  lain,  atau  ketika  hendak  melakukan penyerangan  kepada  pihak  lain,  ini  berakibat  kepada  saling  mewarisi  antara  pembuat komitmen dalam suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata “Darahku adalah darahmu. Penyeranganku adalah penyeranganmu. Kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan
15 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Ahkamu al-Mawaaris fi al-Fiqhi al-Islami (Hukum Waris) , trans. oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, 3 ed. (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2011), 1.
16 Komite Fakultas Syariah Universitas Al- Azhar Mesir,…. 2.
17 Komite Fakultas Syariah Universitas Al- Azhar Mesir,…. 2.
18 Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” 13– 14.
kamu  mewarisi  hartaku  berarti  aku  mewarisi  hartamu”.  Sebagai dampak  dari  ikatan perjanjian ini, apabila salah satu dari mereka meningga;, maka yang lain dapat mewarisi hartanya. 19
Anak-anak  dan  perempuan  dalam  anggapan  bangsa  Arab  jahiliyah  adalah  kaum lemah, tidak mampu menunggangi kuda untuk berperang dan memperoleh harta rampasan perang. Mereka menganggap perempuan dan anak-anak tidak bermanfaat bagi keluarga, sehingga  mereka  tidak  diberikan  harta  warisan.  Bahkan  perempuan,  yakni  istri  ayah dan/atau istri saudara dijadikan harta warisan secara paksa. 20
Beberapa catatan mengisahkan seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah mengadukan nasib mereka yang tidak mendapatkan harta warisan. Riwayat ini kemudian menjadi asbabu an-nuzul ayat-ayat waris (QS. 4:11, 4:12 dan 4:176). Salah satunya yang dituturkan  oleh  Ibnu  Jarir  berkenaan  dengan  kisah  Abdul  Rahman  bin  Tsabit  (saudara penyair Hassan) yang mati meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kahhah dan lima saudara perempuan. Kemudian datanglah ahli waris laki-laki mengambil seluruh harta warisan  Abdul  Rahman.  Ummu  Kahhah  melaporkan  kejadian  ini  kepada  Nabi  saw.,  lalu turunlah ayat waris. 21
Ketika ayat-ayat waris ini turun sebagai respon terhadap masalah kewarisan yang diajukan kepada Nabi saw., mayoritas bangsa arab pra Islam menampakkan sikap resistensi dengan  konsep  kewarisan  yang  dibawa  al- Qur’an,  karena  memasukkan  perempuan  dan anak-anak  sebgai  ahli  waris.  Bahkan  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  menyampaikan keberatan kepada Nabi saw., dan meminta agar Nabi agar mengubah seperti adat bangsa Arab sebelumnya. 22
Sistem Kewarisan Islam yang Dibawa Al- Qur’an
Ketentuan tentang hukum waris Islam telah ditentukan secara mendetail dan rinci di dalam Al- Qur’an, sehingga statusnya menjadi pasti ( qaţ‘ī al - dilālah ) dan mengikat secara hukum ( wājibal - ‘amal bih ). Secara mutlak, hukum waris dalam Al- Qur’an harus diterapkan apa adanya, kapanpun dan di manapun. Meragukan, apalagi mencoba mengubahnya, adalah sama buruknya dengan mengingkari kebenaran al- Qur’an itu sendiri. Apapun alasannya, hukum  Islam  adalah  perintah  Tuhan  ( khiţāb  Allāh ),  bukan  buatan  manusia,  yang  harus selalu dipatuhi dan diterapkan. 23
Pada  saat  awal  turunnya  Islam,  masih  diberlakukan  sistem  pembagian  kewarisan pada  masa  jahiliyah  sehingga  turunnya  ayat  yang  meyatakan  bahwa  para  lelaki  (tidak memandang dewasa atau anak-anak) memperoleh bagian (pusaka) harta warisan, begitu juga dengan perempuan, sebagaimana firman Allah swt QS. an- Nisa’ ayat 7:
ِِلاَج ِ رلِل ِ بْي ِصَن اَّمِ م َِك َرَت ِِنٰدِلا َوْلا ِ َن ْوُب َرْقَ ْلْا َو ِِءۤاَسِ نلِل َو ِ بْي ِصَن اَّم ِم َِك َرَت ِِنٰدِلا َوْلا َِْلْا َو َِن ْوُب َرْق اَّمِم َِّلَق ُِهْنِم ِْوَا َِرُثَك ِ ۗ اًبْي ِصَن اًض ْو ُرْفَّم 19 Komite Fakultas Syariah Universitas Al- Azhar Mesir,…..2.
20 Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Ilam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama , 188.
21 Ali ash-Shabuni, al-M awaris fi Syari’ah al -Islamiyyah fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah (Bagi Waris Nggak Harus Tragis) , 23 – 24. 22 Munadi Usman, “Al - Quran Dan Transformasi Sistim Waris Jahiliyyah,” Jurnal Sarwah 15, no. 1 (2016): 3.
23 Lilik Andaryuni, “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Turki Dan Somalia,” Hikmah:Journal Of Journal of Islamic Studies 14, no. 1 (2018): 148.
“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua  dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ”.
Dengan  turunnya  ayat  tersebut,  terhapuslah  adat  kebiasaan  jahiliyah  yang  tidak memberikan hak waris bagi perempuan dan anak kecil. Begitu juga kewarisan melalui jalan adopsi ( tabanni ) yang dibatalkan dan tidak dibenarkan setelah Allah swt berfirman dalam QS. al-Ahzab (33): 4-5 yang menyatakan:
اَم َِلَعَج ُِٰاللّ ِ لُج َرِل ِْنِ م ِِنْيَبْلَق ِْيِف ِ هِف ْوَج اَم َو  ۗ َِلَعَج ُِمُكَجا َو ْزَا ِْيِٕۤۤـٰلا َِن ْو ُرِه ٰظُت َِّنُهْنِم ِْمُكِت ٰهَّمُا اَم َو  ۗ َِلَعَج ِْمُكَءۤاَيِعْدَا ِ ْمُكَءۤاَنْبَا ِْمُكِلٰذ ِْمُكُل ْوَق ِْمُكِها َوْفَاِب ُِٰاللّ َو  ۗ ُِل ْوُقَي َِّقَحْلا َِوُه َو ىِدْهَي َِلْيِبَّسلا ِْمُه ْوُعْدُا ِْمِهِٕۤىۤاَبٰ ِلْ َِوُه ُِطَسْقَا َِدْنِع ِِٰاللّ ِ ۗ ِْنِاَف ِْمَّل ا ْْٓوُمَلْعَت ِْمُهَءۤاَبٰا ِْمُكُنا َوْخِاَف ِىِف ِِ دلا ِِنْي ِْمُكْيِلا َوَم َو َِسْيَل َو  ۗ ِْمُكْيَلَع ِ حاَنُج ِْٓاَمْيِف ِْمُتْأَطْخَا ِ هِب ِْنِكٰل َو اَّم ِْتَدَّمَعَت ِْمُكُب ْوُلُق َِناَك َو  ۗ ُِٰاللّ ا ًر ْوُفَغ اًمْي ِح َّر
“ Allah  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua  hati  dalam  rongganya;  dan  Dia  tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu  sebagai  anak  kandungmu  (sendiri).  Yang  demikian  itu  hanyalah  perkataan  di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka  sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan  maula-maulamu.  Dan  tidak  ada  dosa atasmu  jika  kamu  khilaf  tentang  itu,  tetapi  (yang  ada  dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.
Selanjutnya, pada permulaan Islam di Kota Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan kaum  Muhajirin  dan  kaum  Anshor,  persaudaran  karena  hijrah  ini  awalnya  dijadikan penyebab  adanya  kewarisan  di  antara  mereka  (QS.  al-Anfal:7). 24 Kemudian  hal  tersebut dihapus oleh Allah dalam firman-Nya QS. al-Ahzab: 6 yang menyatakan:
ِ ىِبَّنلٱ ِٰىَل ْوَأ َِنيِن ِم ْؤُمْلٱِب ِْنِم ِْمِهِسُفنَأ ِ ۗ ِْٓۥُهُج َٰو ْزَأ َو ِْمُهُت َٰهَّمُأ ِ ۗ ِ۟اوُل ۟وُأ َو ِِماَح ْرَ ْلْٱ ِْمُهُضْعَب ِٰىَل ْوَأ ِ  ضْعَبِب ىِف ِِبَٰتِك َِِّللّٱ َِنِم َِنيِن ِم ْؤُمْلٱ َِني ِر ِج َٰهُمْلٱ َو َِّْٓلِْإ نَأ ِ۟ا ْٓوُلَعْفَت ِْٰٓىَلِإ مُكِئْٓاَيِل ْوَأ اًفو ُرْعَّم ِ ۗ َِناَك َِكِلَٰذ ىِف ِِبَٰتِكْلٱ ا ًروُطْسَم
“ Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang- orang  mukmim  dan  orang-orang  Muhajirin,  kecuali  kalau  kamu  berbuat  baik  kepada
24 ِْن ِم ِْمُكَل اَم ا ْو ُر ِجاَهُي ِْمَل َو ا ْوُنَمٰا َِنْيِذَّلا َو ِ  ضْعَب ُِءۤاَيِلِْوَا ِْمُهُضْعَب َِكِٕۤى ٰۤلوُا ا ْْٓو ُرَصَن َّو ا ْو َوٰا َِنْيِذَّلا َو ِِٰاللّ ِِلْيِبَس ِْيِف ِْمِهِسُفْنَا َو ِْمِهِلا َوْمَاِب ا ْوُدَهاَج َو ا ْو ُرَجاَه َو ا ْوُنَمٰا َِنْيِذَّلا َِّنِا ِْمِهِتَي َلْ َّو ِْن ِم ِ ءْيَش ىٰتَح ِ ا ْو ُر ِجاَهُي ِِنِا َو ِْمُك ْو ُرَصْنَتْسا ىِف ِِنْيِ دلا ُِمُكْيَلَعَف ُِرْصَّنلا َِّلِْا ىٰلَع ِ  م ْوَق ِْمُكَنْيَب ِْمُهَنْيَب َو ِ  قاَثْيِ م ُِٰاللّ َو ِِب اَم َِن ْوُلَمْعَت ِ رْي ِصَب “Sesungguhnya orang -orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi  mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang  kamu  kerjakan.” Yang  dimaksud  lindung  melindungi  ialah:  di  antara  Muhajirin  dan  Anshar  terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan  mereka  itu,  sehingga  pada  pemulaan  Islam  mereka  waris-mewarisi  seakan-akan  mereka bersaudara kandung.
saudara-saudaramu  (seagama).  Adalah  yang  demikian  itu  telah  tertulis  di  dalam  Kitab (Allah)”
Ayat tersebut tidak hanya menghapus tradisi kaum Muhajirin dan Anshor, tetapi juga menghapus  tradisi  janji  setia  sebagai  penyebab  terjadinya  waris  pada  masa  jahiliyah. Selanjutnya bagian-bagian ahli waris secara rinci diatur dalam QS. an- Nisa’ ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Dan dalam QS. an- Nisa’ ayat 11 inilah diatur ketentuan bagian laki -laki 2:1 dengan  perempuan  ketika  posisinya  sebagai ashobah /ahli  waris  yang  mendapatkan  sisa pusaka. 25
Dengan demikian jika disimpulkan berdasarkan ayat-ayat tersebut hukum kewarisan Islam  adalah  berdasarkan  kekerabatan  dan  perkawinan.  Besarnya  bagian  tiap-tiap  ahli waris telah di tentukan. Perempuan dan anak dalam Islam adalah bagian dari ahli waris, pengangkatan anak bukan dasar saling mewarisi, dan demikian juga dengan janji setia tidak lagi  sebagai  sebabnya  terjadinya  kewarisan,  atau  dengan  Bahasa  lain  Islam  telah menghapus tradisi waris jahiliyah. Begitu juga dengan dihapusnya tradisi mewarisi antara kaum Muhajirin dan Anshor di awal Islam. Secara umum ini menunjukkan bahwa konsep kewarisan diubah/diperbarui/diperbaiki bertahap ( step by step ) yang pastinya berkaitan dengan kondisi masyarakat arab sebelum dan setelah Islam datang.

## Pembagian Waris Perspektif Sosio Historis dan Keadilan Gender
Sebelum  memulai  kajian  sosio  historis  dan  keadilan,  perlu  melihat  kedudukan perempuan  dalam  konsep  fikih  klasik.  Dalam  fikih  perkawinan,  laki-laki  memiliki kedudukan  yang  spesial.  Dalam  kitab Uqud  al-Lujjain contohnya,  berbicara  mengenai perempuan harus taat dan patuh terhadap apa yang diinginkan oleh suami, terutama dalam hubungan  seks.  Dalam  membahas  hal  ini  dikutip  hadis-hadis  yang  mememrintahkan seorang istri harus memberikan pelayanan penuh kepada suaminya, di antara hadis yang terkesan janggal: “Seorang perempuan yang menghabiskan siangnya untuk berpuasa dan malamnya untuk beribadah, lalu ketika diajak suaminya ke tempat tidur, dia terlambat satu saat  saja,  kelak  di  hari  kiamat  akan  diseret  dengan  rantai  bersama-sama  para  setan  di neraka paling bawah”. 26 Melihat kejanggalan dalam isi hadits dalam kitab tersebut, banyak kemudian pemikir Muslim Kontemporer melakukan pelacakan terhadap hadits-hadits yang digunakan dalam kitab tersebut. Seperti yang dilakukan Husein Muhammad yang meneliti hadits-hadits yang dikutip dalam kitab uqud dulujjain tenyata mayoritas masuk kategori
25 ِ د ِحا َو ِِ لُكِل ِِهْي َوَبَ ِلْ َو ِ ۗ ُِفْصِ نلا اَهَلَف ًِةَد ِحا َو ِْتَناَك ِْنِا َو ِ ۗ َِك َرَت اَم اَثُلُث َِّنُهَلَف ِِنْيَتَنْثا َِق ْوَف ًِءۤاَسِن َِّنُك ِْنِاَف ِ ۗ ِِنْيَيَثْنُ ْلْا ِِ ظَح ُِلْثِم ِِرَكَّذلِل ِْمُكِد َلْ ْوَا ِْْٓيِف ُِٰاللّ ُِمُكْي ِص ْوُي اَمُهْنِ م ُِسُد سلا اَّمِم َِك َرَت ِْنِا َِناَك ِ هَل ِ دَل َو ِ ۗ ِْنِاَف ِْمَّل ِْنُكَي ِ هَّل ِ دَل َو ِْٓ هَث ِر َو َّو ُِه ٰوَبَا ِِهِ مُ ِلَِف ُِثُل ثلا ِ ۗ ِْنِاَف َِناَك ِْٓ هَل ِ ة َوْخِا ِِهِ مُ ِلَِف ُِسُد سلا ِ ْنِم ِِدْعَب ِ ةَّي ِص َو ِْي ِص ْو ي ِْٓاَهِب ِْوَا ِْيَد ِ ن ِ ۗ ِْمُكُؤۤاَبٰا ِ ْمُكُؤۤاَنْبَا َو َِلْ َِن ْو ُرْدَت ِْمُه يَا ُِب َرْقَا ِْمُكَل اًعْفَن ِ ۗ ًِةَضْي ِرَف َِنِ م ِِٰاللّ ِ ۗ َِّنِا َِٰاللّ َِناَك اًمْيِلَع اًمْيِكَح “ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan.  Dan  jika  anak  itu  semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua  ibu-bapak,  bagian  masing-masing  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  dia  (yang  meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan  setelah  dibayar)  utangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di antara  mereka  yang  lebih  banyak  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  Allah.  Sungguh,  Allah  Maha Mengetahui, Mahabijaksana” .
26 Syaikh  Muhammad  bin  Umar  al-Nawawi  al-Bantany, Uqud  alLujjain :  Kalung  perak  Kebahagiaan Rumah Tangga , trans. oleh M. Humaidy (Jakarta: Wangsamerta, 2005), 53 – 54.
tidak  shahih,  ada  yang  hasan,  dhaif  bahka n  maudhu’.  Sementara  sebagian  lagi  tidak diketahui sumbernya. 27
Masih  dalam  ranah  yang  sama  dalam  persoalan  rumah  tangga  yang  bias  gender selanjutnya  adalah  tentang  nusyuz.  Dalam  kitab  yang  sama,  pengertian  tentang  nusyuz hanya terbatas sebagai bentuk ketidak taatan seorang istri kepada suami yang dalam surat an- Nisa’  ayat  34  suami  diberikan  hak  untuk  memberikan  nasehat,  memisahkan  tempat tidur bahkan memukul istri apabila tidak taat pada suami. Ini yang kemudian menjadi bias gender dan mendeskreditkan posisi perempuan dalam keluarga.
Subordinasi  perempuan  tidak  hanya  terdapat  dalam  soal  perkawinan,  dalam  fiqih muamalah perempuan juga memiliki ruang yang lebih sempit dibandingkan laki-laki. Dalam surat  al-Baqarah  ayat  282-283  contohnya  yang  menyebutkan  kesaksian  dua  orang perempuan  sama  dengan  satu  orang  laki-laki  dan  diasumsikan  oleh  umat  Islam  pada umumnya  sebagai  hukum  tentang  harga  perempuan  separuh  laki-laki.  Bahkan  Endang Sriani mengutip pendapat Siti Ruhaini, generalisasi kesaksian perempuan separuh dari laki- laki tidak saja pada persoalan ekonomi, tetapi pada bidang-bidang lainnya di luar cakupan ayatnya. Bahkan tanpa dukungan ayat-pun, tebusan diyat (uang ganti rugi untuk korban tindak  pidana/ jinayat )  bagi  perempuan  yang  terbunuh  secara  tidak  sengaja  adalah setengah dari laki-laki. 28 Menurut Rasyid Ridha kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki  dikarenakan  dua  alasan;  pertama,  kesaksian  perempuan  itu  lemah,  dan  kedua, kurangnya kepercayaan orang banyak kepada perempuan. 29
Demikian pula dalam ketentuan waris, al- Qur’an surat an -Nisa ayat 11 menyatakan bahwa bagian perempuan adalah separuh laki-laki, sehingga bagi sebagain kalangan dalil ini dijadikan pembenaran bahwa laki-laki memiliki kelebihan yang mutlak dibandingkan perempuan. Jika diambil dari akar masalahanya, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah dalam sejarah laki-laki selalu menduduki posisi penguasa dalam  masyarakat,  sehingga  ajaran  Islam  dipahami  dan  diterapkan  sesuai  dengan kepentingan laki-laki. 30
Hal  yang  sama  kemudian  juga  dikemukakan  oleh  Ashgar  Ali  Enggineer,  bahwa intelektual abad pertengahan menafsirkan hukum al- Qur’an ialah sesuai dengan keperluan masyarakat pada masa itu, dan dominasi masyarakat pada saat itu adalah laki-laki sehingga status perempuan sebagai makhluk kelas dua. Dalam hal ini harus dipahami bahwa para ulama’ tidak bisa keluar dari konteks  sosial  mereka, oleh  karenanya,  penafsiran mereka semestinya tidak mengikat pada konteks sosial yang telah berubah. 31
Munadi  Usman  mengutip  pendapatnya  Hazairin,  penafsiran  ayat  kewarisan dipengaruhi  oleh  sistem  kekeluargaan  masyarakat  arab  yang  patrilineal,  yaitu  mengacu
27 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender , 1 ed. (Yogyakarta: Lkis, 2001), 245.
28 Endang  Sri ani,  “Fiqih  Mawaris  Kontemporer:  Pembagian  Waris  Berkeadilan  Gender,” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (20 September 2018): 144, https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986.
29 Imam Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al Quran al-Hakim (Tafsir AlManar) , 1 ed. (Beirut: Daar al-Fikr, 2007), 790.
30 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa Al- Qur’an: Qira’ah Mu’asirah (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer) , trans. oleh Sahiron Syamsuddin, 2 ed. (Yogyakarta: elSAQ, 2007), 231.
31 Asghar Ali Enggineer, The Qur’an Women and Modern Society (Pembebasan Perempuan) , trans. oleh Agus Nuryanto, 2 ed. (Yogyakarta: Lkis, 2007), 261.
pada keturunan yang dihubungkan hanya kepada ayah. 32 Sehingga dalam pembagian harta warisan, porsi laki-laki lebih dominan daripada perempuan.
Sejalan  juga  dengan  pendapat  Sahal  Mahfudz,  bahwa  fikih  terkesan  tidak menempatkan  perempuan  sebagaimana  posisi  yang  selayaknya,  baik  dalam  konsep maupun praktek. Penyebabnya adalah karena fikih dibangun oleh para ulama pada masa lalu yang umumnya laki-laki sehingga besar kemungkinan mengabaikan perempuan yang tidak ikut andil dalam pembangunan fikih. Dalam hal ini, fikih betapapun bersihnya, tetap terdapat  subyektifitas  penyusunnya.  Karena  secara  teori  subyektifitas  berada  di  alam bawah  sadar  yang  tidak  tampak  jelas  secara  lahiriah. 33 Dengan  demikian,  jelas  bahwa produk-produk pemikiran hukum Islam seperti fikih merupakan hasil yang bersinggungan dengan  kenyataan  sosial  yang  didominasi  laki-laki  maka  wajar  apabila  hasilnya  lebih memunculkan superior laki-laki.
Selanjutnya,  untuk  memulai  kajian  sosio-hitoris  tentang  pembagian  waris,  harus didudukkan terlebih dahulu kewarisan ini masuk dalam ranah fikih muamalah atau fikih ibadah. Menurut kajian ulama klasik, fikih mawaris termasuk dalam kategori kajian yang qath’iy yang  berasas  pada ta’abbudi yang  tidak  memiliki  ruang  untuk  ijtihad.  Oleh karenanya,  melaksanakan  pembagian  warisan  secara  tekstual  nas  merupakan  ibadah kepada Allah swt dan meninggalkannya merupakan perbuatan dosa.
Dalam perspektif lain, fikih mawaris juga dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Pembagian harta warisan yang lebih berdimensi hukum keperdataan dan lebih masuk pada kajian fikih muamalah yakni hubungan horizontal antar manusia, sehingga terbuka ruang untuk  dilakukan  ijtihad,  sesuai  kaidah  fikih  bahwa  dalam  hal  muamalah  pada  dasarnya hukumnya  adalah  mubah  kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya.  Apabila  dikaitkan dengan  perkembangan  masyarakat  dan  relasi  sosial  yang  semakin  beragam  tentunya ketentuan waris seharusnya dinamis dan adaptif .
Muhammad Syahrur berargumen bahwa pembagian harta warisan jika melihat pada ayat-ayat  waris  ternyata  hingga  saat  ini  masih  menyisakan  permasalahan  yang  belum terselesaikan. 34 Teori  limit  Syahrur  menawarkan  ketentuan  batas  minimal  ( al-hadd  al- adna )  dan  batas  maksimal  ( al-hadd  al- a’la )  dalam  melaksanakan  hukum-hukum  Allah. Artinya,  hukum-hukum  Allah  diposisikan  bersifat  fleksibel,  sepanjang  berada  diantara batas maksimal dan batas minimal yang telah ditetapkan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur  berada  diantara  batas  minimal  dan  maksimal  tadi.  Selagi  ijtihad  masih  berada dalam  wilayah huduudullah (batas-batas  hukum  Allah),  maka  dia  tidak  dapat  dianggap keluar dari hukum Allah. Sebagai contoh, dalam waris, ketentuan pembagian 2:1 antara laki- laki dan perempuan, dimana dua bagian merupakan batas maksimal bagi laki-laki dan satu adalah batas minimal bagi anak perempuan.
Ayat-ayat  kasuistik,  yang  diturunkan  d alam  suatu  alasan  khusus  (asbāb  al - nuzūl) terjadi  perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  ulama,  pertama,  apakah  ayat  itu  berlaku secara universal tanpa melihat kasus yang terjadi penyebab turunnya ayat (yufīd al - ‘ām). Kedua,  berlaku  universal  dengan  syarat  memperhatikan  persamaan  karakteristik  'illat
32 Usman, “Al - Quran Dan Transformasi Sistim Waris Jahiliyyah,”….. 1.
33 Sahal Mahfudz, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh (Menakar “Harga” Perempuan) , ed. oleh Syafiq Hasyim, 1 ed. (Bandung: Mizan, 1999), 114.
34 Syahrur, Al-Kitab  wa  Al- Qur’an:  Qira’ah  Mu’asirah  (Prinsip  dan  Dasar  Hermeneutika  Hukum  Islam Kontemporer) , 149.
(khuşūş al - ‘illah), yang meliputi empat unsur yaitu peristiwa, pelaku, tempat dan waktu. Atau  ketiga,  harus  mengikuti  peristiwa  khusus  yang  menjadi  alasan  khusus  (khuşūş  al - sabab)  turunnya  ayat,  dengan  demikian  ayat-ayat  tersebut  tidak  meng-cover  secara langsung peristiwa-peristiwa lain. 35
Teori  Hirarki  Nilai  oleh  Abdullah  Saeed  berusaha  menciptakan  pemahaman  baru untuk pembacaan al- Qur’an pada masa kini dan yang mampu diterapkan dalam masyarakat Muslim dalam merespons kearifan lokal masing-masing. Hirarki Nilai tersebut adalah nilai- nilai yang bersifat wajib ( obligatory values ), nilai-nilai fundamental ( fundamental values ), nilai-nilai  proteksional  ( protectional  values ),  nilai-nilai  implementasional  (implement- ational values), dan nilai-nilai instruksional ( instructional values ). 36
Nilai yang bersifat wajib berhubungan dengan rukun iman, praktik ibadah, dan ayat- ayat yang berkaitan dengan halal dan haram yang cenderung tetap dan tidak akan berubah serta  berpotensi  menjadi  doktrin  agama  yang  abadi.  Nilai  fundamental  berhubungan dengan hak asasi manusia. Nilai proteksional berfungsi menjaga keberlangsungan nilai-nilai fundamental seperti larangan membunuh larangan zina, larangan minum khamr, dan lain sebagaianya.  Sedangkan  nilai-nilai  implementasional  merupakan  ukuran  spesifik  yang digunakan untuk melaksanakan nilai- nilai proteksional. Dibandingkan dengan nilai wajib, nilai implementasional lebih bisa menerima prubahan dan bisa berbeda menurut konteks dan  waktunya.  Nilai  ini  memandang  aturan  bukanlah  objek  fundamental  al- Qur’an melainkan tujuan diturunkannya syariat Islam yang selalu relevan pada setiap zaman. 37
Nilai yang terakhir adalah instruksional, merupakan tindakan yang terdapat dalam teks ayat al- Qur’an tentang sebuah persoalan yang berlaku khusus pada masa pewahyuan. Ayat al- Qur’ân yang berada dalam level ini sangat banyak dan variatif. Misalnya, instruksi poligami,  instruksi  menjadikan  pria  sebagai  penjaga  perempuan,  instruksi  untuk  tidak menjadikan  non-Muslim  sebagai  teman.  Relevansi  nilai  etis  yang  berada  dalam  level  ini seringkali dipertanyakan dalam kehidupan kontemporer.
Menurut penafsiran Saeed, teori nilai yang diterapkan dalam pembagian waris yang selama ini dipahami sebagai hukum yang harus dikerjakan secara legal harus dibangun di atas nilai moral yang mengikut sertakan esensi konstruksi hukumnya dan memiliki kaitan dengan nilai- nilai yang lain.
Nilai instruksi saat ayat waris turun merupakan dasar nilai implementasional saat kini harus searah dengan tujuan hukum kewarisan (maqâs}id al-irth) yang menjadi prinsip dasar dalam penetapan hukum waris. Karena efektivitas sistem hukum kewarisan itu diliht berdasarkan  pada  pemenuhan  tujuannya  (maqâs}id),  yakni  menjamin  keberlangsungan kehidupan  anak  keturunan  dan  orang  tua  pewaris  dalam  rangka  memenuhi  prinsip keadilan. 38
Sesuai  dengan  analisis  Hirarki  Nilai  yang  diajukan  oleh  Saeed,  sistem  pembagian waris dum-dum kupat di kalangan masyarakat bilateral atau parental, yang didasarkan pada asas keadilan serta asas kesamaan hak dan kebersamaan hak di samping asas kerukunan dan  kekeluargaan,  perlu  diakomodir  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Berdasarkan  nilai
35 Lilik Andaryuni, “Pembaharuan Hukum Kewarisan,”…… 154.
36 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach (London and New York: Routledge, 2006), 129 – 30. 37 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an ,….. 134– 36.
38 Suqiyah Musafa’ah, “Kontekstualisasi Pemikiran Waris,…. 476.
implementasional  yang  dibangun  Saeed,  maka  sistem  pembagian  1:1  sebagaimana  yang terjadi di kalangan masyarakat parental Jawa dan tempat lain yang menggunakan sistem pembagian  kewarisan  adat dum-dum  kupat bisa  dibenarkan.  Ketentuan  ini  berpeluang merubah  pasal  176  pada  Bab  III  KHI  yang  mengatur  tentang  besarnya  bagian  warisan. Meski  penerapannya  bisa  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  untuk  menghasilkan kesepakatan  yang  damai  sebagaimana  dalam  KHI  pasal  183  yang  mengakomodir  asas musyawarah dan mufakat dalam kewarisan adat. 39
Musdah Mulia dalam kritiknya terhadap pembagian waris dalam hukum Islam yang selama ini digunakan di Indonesia. Musdah melakukan penafsiran dan rekontekstualisasi ayat  waris  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  kondisi  sosial  masyarakat  Indonesia. Contohnya  dalam  kasus  pembagian  harta  warisan,  harta  yang  diberikan  kepada  yang memiliki hubungan terdekat dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah pihak yang menjaga dan mengasuh orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi pada saat pembagian harta warisan malah  laki-laki lah  yang kemudian mendapatkan bagian waris lebih  banyak  dibandingkan  perempuan,  menurut  Musdah  ini  merupakan  suatu ketidakadilan yang mesti mendapat perhatian. 40
Alasan  bahwa  laki-laki  mempunyai  tanggung  jawab  dan  beban  lebih  berat dibandingkan perempuan sehingga mempengaruhi banyak sedikitnya bagian warisanyang diterima, tidak dapat dibenarkan untuk kondisi saat ini. Sebab, secara sosio- historis saat wahyu diturunkan dengan keadaan saat ini sudah sangat berbeda. Saat ini, perempuan yang bekerja dan mencri nafkah untuk keluarga sudah menjadi hal yag biasa yang tidak akan ditemukan pada bangsa arab saat itu. Menurut Musdah, ayat yang berbungi “ li adz-dzakari mislu  hadzil  untsayain ” merupakan  kasus  tertentu.  Pembagian  warisan  bukanlah  hukum yang tetap namun terus bergerak dalam berbagai kasus, misalnya besaran jumlah warisan untuk ibu, ada beberapa versi, itu artinya pembagian warisan sangat dinamis. Karena itu, keadaan masyarakat  arab  pada  abad  ke  tujuh  dengan segala  kondisi  sosiologisnya  tidak dapat diterapkan pada abad dua puluh satu ini. 41
Ayat-ayat tentang waris merupakan suatu respon terhadap kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu. Perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki hak untuk mempunyai harta,  bahkan  perempuan  merupakan  harta  bagi laki-laki  terdekatnya.  Perempuan  tidak memilii hak mewarisi bahkan dapat diwariskan. Jika dilihat dalam kaca mata sosio-historis, ayat-ayat waris memberikan pemahaman masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek sama halnya dengan laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi sehingga pada ayat-ayat mengenai waris merupakan langkah awal sebagai upaya perbaikan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan tentu perbaikan tidak boleh berhenti dan harus menyesuaikan ruang dan waktu dimana perbaikan itu dibutuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kontekstualisasi Waris di Indonesia
Hukum keperdataan yang ada di Indonesia ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Hukum
39 Suqiyah Musafa’ah, “Kontekstualisasi Pemikiran Waris,……. 477.
40 Siti Musdah Mulia, “Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga,” Yayasan Jurnal Perempuan , no. 73 (2012): 132.
Islam bersumber dari al- Quran, Sunnah, Ijma’ dan Ijtihad, hu kum perdata bersumber dari Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan  hukum  adat  bersumber  dari  kebiasaan masyarakat adat dalam suatu daerah yang masih di pegang teguh.  Pada pelaksanaannya termasuk dalam hal pewarisan, masyarakat dapat memilih hukum mana yang diberlakukan dalam suatu urusan keperdataan yang mereka miliki.. Dalam hal pembagian harta waris, sebagian masyarakat tersebut membagikan warisan berdasarkan hukum adat sedangkan sebagian lainnya menggunakan hukum Islam. 42
Prinsip dasar atau asas umum hukum waris adat di antaranya adalah sebagai berikut: jika kewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun, maka kewarisan ini dilaksanakan secara ke atas atau ke samping. Artinya, yang menjadi ahli waris pertama adalah anak laki- laki atau perempuan dan keturunan mereka. Apabila kelompok pertama tersebut tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Kalau kelompok kedua ini juga tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara-saudara si pewaris dan  anak  keturunan  mereka  yaitu  keluarga  sedarah  menurut  garis  ke  samping,  dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh. 43
Sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, terdapat tiga sistem kewarisan adat, yaitu Pertama, sistem kewarisan Individual yang menempatkan kedudukan ahli waris sebagai pewaris individu, misalnya tradisi Batak, tradisi Jawa, dan tradisi Sulawesi. Kedua, sistem  kewarisan  kolektif  yang  menempatkan  kedudukan  ahli  waris  sebagai  pewaris kolektif  dalam  mewarisi  harta  peninggalan  yang  tidak  dibagi-bagi  kepemilikannya  pada masing-masing  ahli  waris,  misalnya  Minangkabau.  Ketiga,  sistem  kewarisan  mayorat dimana mayorat laki-laki berhak mengatur sistem kewarisan yang meletakkan kedudukan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris tunggal pada saat pewaris meninggal atau anak laki- laki  sulung  (atau  keturunan  laki-laki),  seperti  di  Lampung.  Sementara  itu,  mayorat perempuan berhak mengatur sistem kewarisan anak perempuan tertua sebagai ahli waris tunggal ketika pewaris meninggal dunia, misalnya tradisi masyarakat di tanah Semendo. 44 Pada tataran pelaksanaannya,  cukup banyak warga non-Muslim di Indonesia lebih memilih dan menggunakan hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata daripada hukum waris yang ditetapkan sesuai dengan isi fatwa waris Mahkamah Agung. Upaya ini sering disebut dengan “penundukan secara sukarela” dan diperbolehkan berdasarkan pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa: Untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk  sepanjang  kebutuhan  masyarakat  menghendaki,  diberlakukan  baik  ketentuan perundang-undangan  untuk  golongan  Eropa,  sedapat  mungkin  dengan  mengadakan perubahan  seperlunya,  maupun  ketentuan  perundang-undangan  yang  sama  dengan golongan  Eropa.  Sedangkan  untuk  hal-hal  lain  yang  belum  diatur,  bagi  mereka  berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka. Yang hanya dapat  menyimpang  dari  itu,  apabila  ternyata  kepentingan  umum  atau  kebutuhan masyarakat menghendakinya.
42 Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,”……17.
43 Suqiyah Musafa’ah, “Kontekstualisasi Pemikiran Waris,”…. 449.
44 Syahdan  Syahdan,  “Pembagian  Harta  Warisan  dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak :  Studi  pada Masyarakat Jago Lombok Tengah,” Palapa:Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan 4, no. 2 (16 November 2016): 129 – 30.
Dengan  adanya  pilihan  penundukan  secara  sukarela  ini,  mayoritas  penduduk Indonesia  yang  beragama  selain  Islam  melakukan  kegiatan  pewarisannya  berdasarkan KUHPerdata.  Oleh  karena  kecenderungan  seperti  itu,  banyak  yang  beranggapan  bahwa hukum  kewarisan  di  Indonesia  yang  berlaku  hanya  dua,  yaitu  Hukum  Kewarisan  Islam berdasarkan KHI dan UU No. 3/ 2006 untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam dan Hukum Kewarisan Perdata Barat berdasarkan KUHPerdata untuk penduduk non-Muslim di Indonesia.  Sekalipun  dalam  praktiknya  terjadi  demikian,  namun  hal  itu  tidak  mengubah keberlakukan Hukum Adat dan Hukum Agama masing-masing dari penduduk non-Muslim untuk diterapkan. 45
Pembagian  harta  warisan  di  Indonesia  mengalami  perbedaan  dalam  praktiknya. Walaupun umat Islam Indonesia pengamalan ajaran hukum Islam dalam waris sama-sama didasarkan  pada  al- Qur’an  dan  Sunnah,  tetapi  praktik  pelaksanaan  pembagian  harta warisan  di  tengah  masyarakat  Indonesia  memiliki  beragam  perbedaan.  Keberagaman budaya  masyarakat  Indonesia  dapat  dilihat  dari  adanya  beragam  budaya  dalam menetapkan  garis  keturunan,  misalnya  adanya  budaya  patrilinial  yang  menempatkan kedudukan  laki-laki  lebih  utama  daripada  perempuan  misalnya  tradisi  Batak,  tradisi Lampung,  tradisi  Nusa  Tenggara  dan  tradisi  Irian.  Ada  juga  budaya  matrilineal  yang menempatkan kedudukan perempuan lebih utama daripada laki-laki sebagaimana budaya masyarakat. Dan juga ada budaya parental atau bilateral yang menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan setara sebagaimana budaya masyarakat Aceh, budaya masyarakat Riau,  budaya  masyarakat  Jawa,  dan  budaya  masyarakat  Kalimantan, 46 sehingga  Syeikh Arsyah sebagai fuqaha’ asal Kalimantan memiliki pandangan dan pemikiran ijtihad hukum Islam yang berbeda dengan pemikiran hukum Islam dalam bidang waris pada umumnya karena  adanya  kebutuhan  masyarakat  yang  berbeda  dengan  budaya  masyarakat  Arab. Dalam  hal  ini,  Syeikh  Arsyah  memberikan  keputusan  hukum  waris  berlandaskan  pada ‘urf/budaya masyarakat  setempat  yang  sudah  diakui  memberikan  kemaslahatan  hakiki. Sebab, hukum waris dalam faraidl berbeda dengan budaya masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sehingga pembagian warisan itu didasarkan pada prinsip keadilan yang  menjadi  tujuan  utama  hukum  Islam,  bukan  berlandaskan  pada  ketentuan  tekstual hukum kewarisan Islam. 47
Sehubungan  dengan  keberagaman  cara  pembagian  harta  warisan,  secara  umum perlakuan  setara  bagi  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  ada  diskriminasi  sudah  menjadi kesepakatan  internasional.  Indonesia  juga  sudah  melakukan  ratifikasi  atas  CEDAW ( Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women )  dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  mengenai  Konvensi Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi,  yang  mana  isi  pokoknya  berupa  pelaksanaan prinsip persamaan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara, sehingga Indonesia wajib menjamin perlindungan hak asasi kaum perempuan yang merupakan bagian dari hak asasinya dalam setiap aspeknya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 48
45 Suqiyah Musafa’ah, “Kontekstualisasi Pemikiran Waris,……….469.
46 Syahdan, “Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak,” 129– 30.
47 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 245 – 50.
48 Permana, “Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Islam Di Indonesia,”…. 119.
Nur  Azkiyah  Aslamah  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  pembagian  harta warisan  di  Desa  Mojotamping  Kecamatan  Bangsal  Kabupaten  Mojokerto  Propinsi  Jawa Timur menggunakan sistem pembagian harta warisan yang sederajat antara anak laki- laki dan  anak  perempuan  berdasaran  kesepakatan  di  masing-masing  keluarga.  Praktik pembagian  harta  warisan  yang  didasarkan  asas  kesetaraan  itu  menjadi  kesadaran  dan kebutuhan masyarakat setempat. 49
Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Slendro dilakukan  secara  sama.  Keadaan  masyarakat  Desa  Slendro  menunjukkan  bahwa  kaum perempuan memiliki peran dominan dalam mencari nafkah bagi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, terjadi perbedaan pandangan antara tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai  pembagian  harta  warisan,  bagi  tokoh  agama,  pembagian  harta  warisan berdasarakan ketentual tekstual al- Qur’an (An - Nisa’ ayat 11), sedangkan tokoh masyarakat menginginkan pembagian harta warisan dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan asas ridla atau suka rela. 50
Hasil  penelitian  Sugiri  Permana  menjelaskan  bahwa  terdapat  sejumlah  putusan Pengadilan Agama yang berbeda dengan ketentuan tekstual al- Qur’an yang memerintahkan pembagian  harta  warisan  2:1.  Putusan  Pengadilan  yang  memberikan  kedudukan  setara dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan sebagai kesetaraan hak waris diantaranya putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor: 338/Pdt.G/1998/PA.Upg, putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 30/Pdt.G/2000/PA.Mks, dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn. 51
Adanya  paradigma  reaktualisasi  hukum  waris  yang  dikemukakan  oleh  Munawir Sjadzali  juga  telah  memberikan  ruang  dan  kemudahan  dalam  menerapkan  dan mengamalkan ajaran hukum Islam dalam hal waris di Indonesia dengan tetap merangkul budaya setempat yang dinilai mampu mewujudkan kemanfaatan hidupnya. 52 Berdasarkan dari pemahaman surat An-Nisa ayat 11 yang menyebutkan bahwa bagian warisan harta untuk  anak  laki-laki  adalah  dua  kali  lebih  banyak  dari  yang  diberikan  kepada  anak perempuan,  Munawir  berusaha  mengkonstektualisasi  ajaran  Islam  dengan mendekonstruksi masalah pembagian warisan tersebut. Dekonstruksi yang dilakukannya bukan merupakan hal baru, sebab masalah interpretasi yang menyimpang terhadap ajaran agama juga pernah dilakukan Umar bin Khattab.
Dalam persoalan warisan, Munawir menyebutkan bahwa bagian warisan antara laki- laki  yang  dua  kali  lipat  dari  bagian  perempuan,  pertama,  tidak  menunjukkan  semangat keadilan  bagi  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya penyimpangan  dari  ketentuan  waris  tersebut  baik  dilakukan  oleh  masyarakat  awam
49 Zakiyah Nur Aslamah, “Pembagian sama rata harta waris bagi anak perempuan dan laki -laki perspektif kompilasi  hukum  Islam :  Studi  kasus  di  Desa  Mojotamping  Kecamatan  Bangsal  Kabupaten  Mojokerto ” (undergraduate,  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim,  2018),  71,  http://etheses.uin- malang.ac.id/14015/.
50 Koirun Anisa, “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Anak Laki -Laki Perspektif  Tokoh  Masyarakat:  Studi  Kasus  di  Desa  Slendro  Kecamatan  Gesi  Kabupaten  Sragen”  (Skripsi, Surakarta,  Jurusan  Ahwal  al- Syakhsiyyah,  Fakultas  Syari’ah  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Surakarta, 2019), 101.
51 Permana, “Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Islam Di Indonesia,”…. . 127 – 28. 52 Munawir  Sjadzali, Dari  Lembah  Kemiskinan  (Kontekstualisasi  Ajaran  Islam) ,  ed.  oleh  Wahyu  Nafis (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), 93 – 95.
maupun oleh ulama, dengan cara melakukan hilah , yakni dengan cara memberikan harta bendanya kepada putera-puterinya ketika orang tua tersebut hidup. Ini merupakan suatu indikasi atas ketidakyakinan masyarakat muslim terhadap hukum waris dalam Al- Qur’an. Alasan  kedua  adalah  faktor  gradualitas.  Menurut  Munawir,  wanita  pada  masa jahiliyah tidak mendapatkan warisan, maka pada saat Islam datang, perempuan diangkat derajatnya dan diberi warisan walaupun hanya setengah dari bagian laki laki. Pengangkatan derajat wanita dengan diberinya warisan ini tidak secara langsung disama ratakan dengan laki-laki, tetapi dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan sifat gradual ajaran Islam sebagaimana  kasus  pengharaman  khamr.  Kemudian  oleh  karena  pada  masa  modern  ini wanita  mempunyai  peran  dan  fungsi  yang  sama  dengan  laki-laki  di  masyarakat,  maka merupakan suatu yang wajar apabila warisannya ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.
Alasan ketiga, bahwa bagian laki-laki memiliki bagian dua kali lipat dari  bagian perempuan dihubungkan  dengan  suatu  persyaratan  bahwa  laki-laki  memiliki  kewajiban  memberi nafkah  terhadap  anak  isteri,  bahkan  orang  tua  maupun  adik  perempuan  yang  belum bersuami. 53 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al- Qur’an Surat An -Nisa : 34 yang artinya, “ Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah  memberikan  na fkah  dari  hartanya… ”  Nyatanya  dalam  konteks  zaman  sekarang, khususnya di Indonesia alasan ini sudah tidak sesuai dengan keadaan lagi, karena bukan hanya  suami  yang  bisa  mencari  nafkah.  Perkembangan  zaman  juga  menyebabkan perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri. Sehingga wilayah mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum waris masih diterapkan 2:1, tentunya merupakan sebagai bentuk ketidakadilan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut: yang pertama hukum kewarisan lebih berdimensi ta’aqquliy daripada ta’abbudy, karena  lebih  kepada  hukum  keperdataan  dan  lebih  masuk  pada  kajian  muamalah  yakni hubungan horizontal antar manusia, sehingga terbuka ruang untuk dilakukan ijtihad; yang kedua ayat-ayat waris menyadarkan masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek sepertihalnya laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi; yang ketiga aspek sosio-historis  transformasi waris jahiliyah ke dalam kewarisan Islam langkah awal sebagai upaya perbaikan posisi perempuan dalam masyarakat dan tentu perbaikan tidak boleh  berhenti  dan  harus  menyesuaikan  ruang  dan  waktu  dimana  perbaikan  itu dibutuhkan, yang merupakan sifat gradual ajaran Islam sebagaimana kasus pengharaman khamr; dan yang terakhir bagian waris laki-laki dua kali lipat bagian perempuan dikaitkan dengan asumsi bahwa laki-laki satu-satunya yang berperan memberi nafkah terhadap anak isteri, sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, khususnya di Indonesia, sehingga konsep  pembagian  warisan  laki-laki  dan  perempuan  dengan  rasio  perbandingan  1:2 bukanlah  ketentuan  yang  mutlak,  bisa  saja  menjadi  1:1  atau  bahkan  2:1  sesuai  dengan kondisi sosial masyarakat

## REFERENSI
Ali ash-Shabuni, Muhammad. al- Mawaris fi Syari’ah al -Islamiyyah fi Dhau al-Kitab wa as- Sunnah (Bagi Waris Nggak Harus Tragis) . Diterjemahkan oleh M. Syauqi Mubarak. 2 ed. Jakarta: Turos, 2021.
53 Hasbullah Mursyid, Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh , ed. oleh Muhammad Wahyu Nafis (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), 205.
Ali,  H.  Muhammad Daud. Hukum Islam:  Pengantar  Ilmu Hukum  dan  TataHukum Islam  di Indonesia . 16 ed. Jakarta: Kencana-Premadamedia Grroup, 2011. Andaryuni,  Lilik.  “Pembaharuan  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Turki  Dan  Somalia.” Hikmah:Journal Of Journal of Islamic Studies 14, no. 1 (2018).
Anisa,  Koirun. “Kesetaraan  Gender  dalam  Pembagian  Harta  Waris  Anak  Perempuan  dan Anak  Laki-Laki  Perspektif  Tokoh  Masyarakat:  Studi  Kasus  di  Desa  Slendro Kecamatan  Gesi  Kabupaten  Sragen.”  Skripsi,  Jurusan  Ahwal  al -Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019. Aslamah, Zakiyah Nur. “Pembagian sama rata harta waris bagi anak perempuan dan laki - laki  perspektif  kompilasi  hukum  Islam :  Studi  kasus  di  Desa  Mojotamping Kecamatan  Bangsal  Kabu paten  Mojokerto.”  Undergraduate,  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. http://etheses.uin-malang.ac.id/14015/. Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 8, no. 1 (Mei 2020).
Bachri, Syabbul. “Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat - ayat Waris.” Al-Istinbath:Jurnal Hukum Islam 5, no. 1 (Mei 2020). Bantany,  Syaikh  Muhammad  bin  Umar  al-Nawawi  al-. Uqud  alLujjain :  Kalung  perak Kebahagiaan  Rumah  Tangga .  Diterjemahkan  oleh  M.  Humaidy.  Jakarta: Wangsamerta, 2005.
Enggineer, Asghar Ali. The Qur’an Women and Modern Society (Pembebasan Perempuan) . Diterjemahkan oleh Agus Nuryanto. 2 ed. Yogyakarta: Lkis, 2007. Habiburrahman. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . 1 ed. Jakarta: Kencana- Premadamedia Grroup, 2011.
Haries, Akhmad. “Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum  Kewarisan  Adat.” FENOMENA 6,  no.  2  (1  Desember  2014). https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169.
Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azhar  Mesir. Ahkamu  al-Mawaaris  fi  al-Fiqhi  al- Islami (Hukum Waris) . Diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman. 3 ed. Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2011.
Kuriasari, Dena, Nabila  Rahma Roihani, d an Shafriyanan Mawarni Nurjanah. “Qath’I dan Zhanni dalam Kewarisan Islam.” Media Syari’ah, 22, no. 2 (2020). Mahfudz, Sahal. Islam dan Hak  Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh (Menakar “Harga” Perempuan) . Disunting oleh Syafiq Hasyim. 1 ed. Bandung: Mizan, 1999. Muamar, Afif. “Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur).” Mahkamah: Jurnal kajian Hukum Islam 2, no. 2 (Desember 2017). Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender . 1 ed. Yogyakarta: Lkis, 2001.
Mulia, Siti Musdah. “Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga.” Yayasan Jurnal Perempuan , no. 73 (2012). Mursyid, Hasbullah. Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh . Disunting oleh Muhammad Wahyu Nafis. Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995.
Musafa’ah,  Suqiyah.  “Kontekstualisasi  Pemikiran  Waris  Abdullah  SAeed  Dalam  Hukum Kewarisan Di Indonesia.” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 9, no. 2 (Maret 2015). Muzadi, Muchit, dan Abdurrahman Wahid. “Intepretas i Ajaran Agama Berkaitan Relasi Laki- laki dan Perempuan.” Tabloit Sehat , Agustus 1999. Permana, Sugi. “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris Islam di Indonesia.” Asy- Syir’ah 20, no. 2 (Desember 2018). Rahman, Fazlur. Neomodernisme Islam, Metode dan Alternatif . Disunting oleh Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1987.
Ridha, Imam Muhammad Rasyid. Tafsir al Quran al-Hakim (Tafsir AlManar) . 1 ed. Beirut: Daar al-Fikr, 2007.
Saeed, Abdullah. Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach . London and New York: Routledge, 2006. Salihima, Syamsulbahri. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Ilam dan  Implementasinya  pada  Pengadilan  Agama .  1  ed.  Jakarta:  Kencana- Premadamedia Grroup, 2011. Sjadzali, Munawir. Dari Lembah Kemiskinan (Kontekstualisasi Ajaran Islam) . Disunting oleh Wahyu Nafis. Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995.
Sriani,  Endang.  “Fiqih  Mawaris  Kontemporer:  Pembagian  Waris  Berkeadilan  Gender.”
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (20 September 2018): 133 – 47. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986.
Suhrawardi, dan Komis Simanjuntak. Hukum Waris Islam . 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2. Syahdan, Syahdan. “Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat  Jago  Lombok  Tengah.” Palapa:Jurnal  Studi  Keislaman  dan  Ilmu Pendidikan 4, no. 2 (16 November 2016): 120 – 38. Syahrur,  Muhammad. Al-Kitab  wa  Al- Qur’an:  Qira’ah  Mu’asirah  (Prinsip  dan  Dasar Hermeneutika  Hukum  Islam  Kontemporer) .  Diterjemahkan  oleh  Sahiron Syamsuddin. 2 ed. Yogyakarta: elSAQ, 2007. Usman, Munadi. “Al - Quran Dan Transformasi Sistim Waris Jahiliyyah.” Jurnal Sarwah 15, no. 1 (2016).
Wahid, Abdurrahman. Islamku, Islam Anda, Islam Kita . Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
Copyright Holder :
© Surya Hidayat, Murjani, Lilik Andaryuni (2022).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: