## TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF

## Ismail
Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Transparency of Public Information in the Implementation of the legislative elec- tions in 2014. Objective was to determine the type of data in the category of public information transparency and barriers to implementation of public information transparency in the implemen- tation of the 2014 legislative elections in the province of Riau. As for the key informants in this study is the Chairman of the Election Commission along with the ranks of Riau province Organic kesektariatan Commission. Susulannya informant is using snowball sampling technique. The technique of collecting data using interviews and documents. Analysis of data using an interac- tive model. The results showed that overall the 2014 legislative elections run in accordance with the mandate of the Act. Irregularities and obstacles that occur in the form of issue of the capabili- ties and quality of human resources from the ranks of the organizers who have not been balanced with the workload.
Keywords: the openness of the process, the legislative elections, transparency of public informa- tion
Abstrak: Transparansi Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu legislatif 2014. Tujuan Penelitian adalah mengetahui jenis data yang masuk kategori transparansi informasi pub- lik dan hambatan dalam penerapan transparansi informasi publik dalam penyelenggaraan pemili- han umum legislatif 2014 di provinsi riau. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPUD Provinsi Riau beserta jajaran kesektariatan Organik KPU. Informan susulannya adalah dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemilu legislatif 2014 berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang. Penyimpangan dan kendala yang terjadi berupa persoalan kapa- bilitas dan kualitas sumber daya manusia dari jajaran penyelenggara yang belum seimbang den- gan beban kerja.
Kata kunci: keterbukaan proses, pemilu legislatif, transparansi informasi publik
PENDAHULUAN Dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu, keterbukaan informasi menjadi se- buah hal penting diperhatikan oleh seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik penyelenggara, parpol hingga masyarakat sebagai elemen utama keber- hasilan pemilihan umum tersebut berlang- sung.  Keterbukaan Informasi di dalam pe- milu menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penyelenggaraan pemilu yang
jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu (right to know). Perbaikan mengenai keterbukaan in- formasi haruslah juga didorong oleh se- mangat menjadikan pemilu sebagai ajang menciptakan pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan masyarakat, bukan merupakan sebuah hasil dari proses manipulasi data dalam pemilu. Harapan tersebut akan berhasil apabila se-
luruh lembaga yang berkaitan dengan pe- milihan umum bersedia untuk menjalankan keterbukaan informasi melalui mekanisme keterbukaan data (open data) kepada publik. Dengan demikian publik dapat secara lang- sung mengawasi proses pelaksanaan dan hasil pemilu sehingga agar memperkecil terjadinya kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh pihak yang ingin diun- tungkan. KPU Provinsi Riau sebagai salah satu pelaksana wewenang dalam melaksanakan pemilihan umum di tingkat provinsi telah melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pada tahun yang lalu yakni 9 april 2014. Seluruh rakyat wajib berterima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) yang telah berusaha semak- simum mungkin, dengan upaya bagaimana masyarakat di Provinsi Riau khususnya agar dapat menggunakan hak pilihnya un- tuk menetukan wakil rakyatnya di parlemen lima tahun kedepan. Dari sebelas kali pe- milu yang pernah digelar di Indonesia, me- mang baru pada pemilu 2014 lah data-data pemilu lebih terbuka. ). Data-data pemilu yang dalam beberapa pemilu sebelumnya tak mudah di akses, atau hanya dibuka seba- gian, atau datanya dibuka mengikuti tahapan saja dan tak bisa  diakses setiap saat, kali ini bak digelontarkan kepada publik. Publikasi formulir C1 secara daring, juga merupakan langkah yang belum ada presedennya. Tak heran bila KPU kerap membanggakan pem- bukaan formulir C1 dan dampaknya yang gegap gempita, sebagai salah satu best prac- tice KPU dalam pemilu 2014. Formulir C1 antara lain berisi hasil penghitungan yang diteken petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara ( KPPS ) serta para saksi kontestan pemilu. Selain formulir C1. KPU juga mengunggah scanning formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1) dan scanning formulir hasil rekapitu- lasi tingkat kabupaten/kota (formulir DB1). Fenomena dari sisi manfaat sistem informasi KPU yang terbuka ini, dapat kita ketahui bersama pada kasus pemili- han umum legislatif  yang berlangsung di
kabupaten rokan hulu provinsi riau pada pemilu 2014 lalu. Berikut kutipan berita tersebut, “RIAU-ROKAN HULU bidikkasus. com – Tiga Caleg untuk kabupaten di Dapil IV melaporkan dugaan manipulasi suara di tingkat Pemilihan Kecamatan (PPK) Pendalian IV Koto. Laporan itu sudah di- layangkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Rokan Hulu (Rohul) pada Sabtu (20/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Tiga Caleg Dapil IV (Ujungbatu, Kabun, Tandun, Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto) yang melapor ke Panwaslu yakni Caleg dari Par- tai Demokrat Gusri, Caleg Partai Amanat Nasional Eko Hendra dan Caleg bernama Andestanta. Sesuai berkas laporan Nomor 22/PWS/Panwaslu-Rohul/IV/2014, tanggal 19 April 2014, ketiga pelapor mengindikasi PPK Pendalian IV Koto sengaja melakukan manipulasi suara pada rekapitulasi suara di tingkat kecamatan karena dilakukan secara tertutup, tidak menggunakan pengeras su- ara atau microfon dan para saksi hanya di- berikan blangko kosong form model DA1.” Dari kasus ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sistem transpar- ansi informasi oleh KPU ini yaitu bagaima- na transparansi pemasukkan data pemilihan umum legislative 2014 di Provinsi Riau?. Menurut Kristianten (2006) transpar- ansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para pe- rumus kebijakan sehingga kontrol masyara- kat terhadap para pemegang otoritas pem- buat kebijakan berjalan efektif. Informasi yang dimaksud adalah aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Kristiant- en  (2006) menyebutkan bahwa transpar- ansi dalam menjelaskan pembuktian suatu tindakan lembaga negara dalam melakukan suatu perannya memberikan informasi ke masyarakat, dapat diukur melalui beberapa indikator :
a.  Kesediaan dan aksesibilitas dokumen b.  Kejelasan dan kelengkapan informasi c.  Keterbukaan proses
d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

## Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 199-205
Laolo (2003) transparansi adalah prin- sip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh in- formasi tentang penyelenggaraan pemerin- tahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Mustopa Didjaja (2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mem- buat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabili- tas antara pemerintah dengan rakyat. Krina (2003) mendefinisikan transpar- ansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyeleng- garaan pemerintahan, yakni informasi ten- tang kebijakan proses pembuatan dan pelak- sanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo (2004), transparansi berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan seumber daya publik kepada pihak-pihak yang membu- tuhkan informasi. Menurut Hari Sabarno (2007) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya peny- elenggaraan pemerintahan yang baik. Per- wujudan tata pemerintahan yang baik men- syaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat ter- hadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indi- kator lainnya.
Tujuan Penelitian adalah mengetahui jenis data yang masuk kategori transparansi informasi publik hambatan dalam penera- pan transparansi informasi publik dalam pe- nyelengaraan pemilu di Riau.
METODE Penelitian ini secara umum meru- pakan penelitian deskriptif kualitatif dan juga bersifat eksploratif. Informan peneli- tian adalah Ketua KPU Riau beserta jajaran komisioner dan sekretariatnya. Teknik pen- gumpulan data adalah wawancara, doku-
mentasi dan observasi. Didalam analisa data digunakan model analisis interaktif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, inter- pretasi data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL
Pemilihan ini dilaksanakan pada tang- gal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indo- nesia di luar negeri, hari pemilihan ditetap- kan oleh panitia pemilihan setempat di ma- sing-masing negara domisili pemilih sebe- lum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah. Di Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Provinsi Riau telah mengumum- kan partai politik (parpol) yang memenuhi syarat administrasi sebagai calon peserta pe- milu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /kota tahun 2014. Kualitas Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sistem pengelolaan daftar pemilih yang terdesentralisir diganti menjadi Sistem In- formasi Data Pemilih atau SIDALIH, sistem pendaftaran pemilih terkomputerisasi dan terpusat terbesar di dunia, yang menghasilk- an daftar pemilih dengan kualitas jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tidak ada kelemahan berarti yang terjadi pada hari pencoblosan, sehingga seluruh rakyat In- donesia dapat melaksanakan haknya untuk memilih. Selama pelaksanaan secara keseluru- han berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang begitu berarti. Hambatan dan kendala tentu masing masing terjadi pada tahapan pemilu itu sendiri. Proses tahapan pada pendaftaran partai politik harus lulus verifikasi  di  setiap  tingkatan.  Mulai  dari kabupaten/kota , provinsi hingga ke KPU RI. Penyempurnaan dokumentasi dan per- syaratan harus komplek dan komprehensif di setiap tingkatannya. KPU mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota pada pemilihan legislatif 2014 sangat diun- tungkan dengan adanya keterbukaan infor-
masi pada formulir C1. Ketika pemungutan suara telah selesai, hasil penghitungan dapat langsung dilihat oleh masyarakat dan jika ada temuan kejanggalan dapat diketahui se- cara langsung melalui formulir C1 tersebut. Hal yang baru yang dapat ditemui adalah adanya publikasi data caleg yang memung- kinkan masyarakat mengetahui rekam jejak para caleg sebelum memilih. Suatu ibarat mengatakan jangan sampai terjadi memilih kucing didalam karung. Gebrakan ini mem- berikan pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat yang dimana saat ini telah aktif menggunakan media elektronik dalam memperoleh informasi.
Pemanfaatan scanning formulir hasil penghitungan suara di tingkat TPS (formu- lir C1) dapat dirasakan oleh salah satu ang- gota legislatif DPRD Rokan Hulu dari Par- tai Demokrat, yakni Gusri. Mencermati ha- sil wawancara dalam penelitian, terungkap meskipun para penyelenggara tingkat keca- matan (PPK) mencoba melakukan tindakan penyelewengan hasil rekapitulasi penghi- tungan, berkat Formulir C1 yang bisa dilihat langsung dan dihitung sendiri, permainan oleh panitia penyelenggara tersebut dapat diketahui dan dilaporkan ke pihak panwas- lu. Hingga pada akhirnya dilakukan penghi- tungan ulang setelah mendapat rekomendasi dari panwslu dan KPU Provinsi.
Mengenai pembatasan informasi yang diberikan masyarakat, berdasarkan kat- egorinya hampir secara keseluruhan infor- masi juga data kepemiluan yang ingin dik- etahui oleh masyarakat pada umumnya di- gelontarkan seterang-terangnya pada pemilu legislatif yang lalu. KPU Provinsi Riau telah mencoba menerapkan peraturan perundang- undangan informasi publik tentang transpar- ansi data ke masyarakat luas demi tercapain- ya penyelenggaraan pemilu yang demokra- tis. Beberapa data dan dokumen yang me- nyangkut kepentingan pribadi atau rahasia pribadi seseorang yang otentik serta doku- men pencalonan yang masih dalam proses penilaian dan pencermatan oleh Komisi Pe- milihan umum, tidak boleh dipublikasikan ke masyarakat luas. Hal ini tentunya meru-
juk kepada Pasal 17 UU 14 tahun 2008. Un- tuk melihat sejauh mana KPU Riau beserta jajaran dibawahnya pada setiap Kabupaten/ Kota membuka aksesbilitas informasi ke- pada masyarakat, Parpol serta calon anggota legislatif 2014, dapat kita uraikan dan bahas dalam beberapa point berikut:

## Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
Akses pengunjung untuk memperoleh informasi pada sekretariat KPU provinsi Riau disediakan ruangan untuk pelayanan pengunjung. Istilah di KPU disebut sebagai “Anjungan Informasi (gambar 1).
Gambar 1. Anjungan Informasi KPU Provinsi Riau.
Ketika penulis melakukan observasi, anjungan tersebut memang disediakan un- tuk pelayanan informasi bagi masyarakat luas, namun cukup disayangkan tidak ad- anya petugas yang berada pada anjungan tersebut. Sehingga pengunjung juga ber- tanya tanya lagi ke bagian atau staff yang kebetulan bisa dijumpai seketika itu. Dapat dikatakan bahwa sarana pendukung untuk akses informasi di KPU Provinsi Riau cu- kup memadai akan tetapi sumber daya ma- nusia pendukungnya perlu ditinjau kembali, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih memuaskan.

## Kejelasan dan kelengkapan informasi
KPU Provinsi Riau menyediakan situs kpu-riauprov.go.id sebagai website online resmi penyediaan informasi perihal kepe- miluan. Pada pemilu legislatif 2014 dalam tahapannya, setiap permintaan informasi di- beri akses kepada masing-masing bagian di
komisi pemilihan umum. Permintaan infor- masi di KPU Provinsi Riau cukup terbuka dan jelas. Permintaan data oleh pengunjung, baik mahasiswa, peneliti, masyarakat dapat diakses di bagian PPID. Jangka waktu dalam pemberian data tergantung kepada jenis data yang diminta.
PPID KPU Riau juga menyediakan informasi dalam bentuk tertulis yang dalam hal ini berupa jurnal edisi bulanan. Hal semacam ini tentunya menambah wawasan dan secara tidak langsung turut mensosial- isasikan informasi kepemiluan dan program KPU lainnya ke masyarakat. Berikut be- berapa contoh jurnal yang ditunjukkan oleh staff KPU kepada penulis (gambar 2).
Gambar 2. Bentuk jurnal edisi bulanan KPU Riau.
Keterbukaan Proses Keterbukaan proses yang dilakukan penyelenggara pemilu (KPU) pada tahap ini, menyertakan media massa sebagai pi- hak ketiga dalam mempublikasikan proses tersebut. Penulis mewancarai salah satu wartawan media massa di Riau untuk mem- peroleh keterangan tentang proses pelipu- tannya. Pada agenda pencalonan dan verifi- kasi kelolosan calon anggota terpilih yang dilakukan oleh KPU Riau pada setiap taha- pannya tidak ada hal yang ditutup tutupi. Proses pelengkapan dokumen bagi calon anggota legislatif yang tidak lengkap diberi waktu untuk melengkapi sampai pada batas waktu yang ditentukan. Bagi calon anggota legislatif yang proses pendaftarannya tidak diterima atau tidak memenuhi syarat dise- babkan adanya kekurangan ketelitian dalam melengkapi persyaratan administrasi.
Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi Keterbukaan informasi publik meru- pakan salah satu indikator dalam perwuju- dan tata kelola pemerintahan yang bak ( good governance ) karena negara Indonesia send- iri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh in- formasi sesuai ketentuan pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara itulah, maka lahirlah undang-undang (UU) No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak ta- hun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan komisi informasi (Perki) No.1 ta- hun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU haruslah mem- bangun dan mengembangkan sistem infor- masi dan dokumentasi untuk mengelola in- formasi publik secara baik dan efesien se- hingga dapat diakses dengan mudah.

## PEMBAHASAN
Informasi merupakan hak asasi ma- nusia seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomu- nikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan in- formasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. KPU Provinsi Riau dalam menjaga kredibilitas sebagai lembaga negara dalam tugasnya menyelenggarakan pemilu sesuai amanat UU, keterbukaan in- formasi pemilu kepada masyarakat tentang segala informasi dalam tahapan menjadi yang perlu diperhatikan. Menurut Undang- undang nomor 28 tahun 2000 tentang Peny- elenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam pe- nyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
azas untuk membuka diri terhadap hak ma- syarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah den- gan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia neg- ara. Dalam keempat indikator transpar- ansi informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan KPU Provinsi Riau dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014 mampu melaksanakan prinsip terse- but. Namun jika dilihat dari setiap tahapan dan prosesnya secara teknis dan mendetail dilapangan, ada beberapa hambatan yang perlu dicermati dan perlu dievaluasi agar pemilu kedepannya jauh lebih baik. Hal yang menjadi tantangan dan ham- batan  KPU selama pemilu legislatif 2014 antara lain adalah : Sumber daya Manusia Keinginan untuk mewujudkan Pemi- lu berintergitas tidak akan tercapai dengan baik, jika salah satu unsur penyelenggara pemilu tidak memahami dan memiliki per- sepsi yang sama. PPK dan PPS bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kepemiluan. Roh pelaksanaan pemilu yang LUBER dan JURDIL ada di tangan PPS dan KPPS. Tanpa adanya integritas ditingkat PPS dan KPPS, maka gagasan penyelenggara pemi- lu berintegritas dan berkualitas hanya akan menjadi konsep yang indah untuk di dis- kusikan tanpa ada praktek.
Unsur Ketelitian Proses pemungutan suara dan penghi- tungan surat suara membutuhkan ketelitian dan kecermatan seorang penyelenggara. Sebagai petugas PPK dan PPS harus mema- hami mekanisme dan alur kerja yang dilaku- kan. Moralitas Penyelenggara Integritas diperlukan sebagai pondasi bagi penyelenggara pemilu dalam melak- sanakan tugasnya. Disamping itu, integri- tas juga sebagai alat bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pe- nyelenggara pemilu tersebut. Hal ini meng- ingat bahwa penyelenggara pemilu adalah
satu unsur penegak demokrasi di negeri ini. Bila penyelenggara pemilu diisi oleh orang yang moralnya rendah, jangan ber- harap hasilnya akan lebih baik. Demikian sebaliknya, bila penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang baik, pasti akan menghasilkan pemilu yang baik pula. Adanya permainan diantara panitia penyelenggara pemilu tingkat ke- camatan (PPK) di Rohul, pada kasus Gusri diatas memberikan sorotan bahwa lembaga yang notabene sebagai lembaga ad hoc yang independen terbentuk secara struktural oleh KPU Kabupaten Rohul dalam melaksanakan pemilu di Indonesia ditingkat daerah, ber- buat tindakan yang merusak nama baik kelembagaan. Terlepas dari unsur tekanan dari pihak yang berkepentingan, atau pun adanya intimidasi, PPK di kabupaten Rohul tersebut tidak mampu menjaga kredibiltas moral yang dipercayakan oleh masyarakat dan Negara.
Kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan ini, juga ditemukan pada peny- elenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dari hasil penelitian Elvi Juliansyah (2013), dalam pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih yang kurang baik, mempengaruhi proses pemilu dan menim- bulkan konflik sosial dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk mengantisipasi kelemahan itu, perlu adanya usaha untuk sistem regis- trasi yang kuat dan permanen dalam data- base kependudukan yang mutakhir.

## SIMPULAN
Kualitas Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sistem pengelolaan daftar pe- milih yang terdesentralisir diganti menjadi Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDA- LIH, sistem pendaftaran pemilih terkomput- erisasi dan terpusat terbesar di dunia. Namun masih ditemukan kekurangan dalam sistem administrasinya, disebabkan kekurang te- litian dan penyelewengan wewenang serta tanggung jawab dari petugas KPPS dan PPK. Tiga hal yang menjadi tantangan KPU
selama pemilu legislatif 2014 dan menjadi catatan kedepan yang perlu diperhatikan KPU sebagai penyelenggara yakni adalah persoalan kompetensi sumber daya manu- sia, unsur ketelitian, serta moralitas seorang petugas pemilu.

## DAFTAR RUJUKAN
Arifin,  Muhamad,  2012.  Efektivitas  Kebi- jakan Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Riau Tahun 2009 (Studi Sosialisasi dan Perilaku Pe- milih di Kota Pekanbaru).  Pekanbaru: tesis tidak dipublikasi, Pascasarjana Universitas Riau.
Elvi Juliansyah. 2013. Implementasi Kebi- jakan Administrasi Pemilih, Jurnal JIANA 12 (3).
Krina.2003. Indikator dan Alat Ukur dan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Web: http/ goodgover- nance.com.
Kristianten.2006. Transparansi Anggaran Pemerintah . Jakarta :Rineka Cipta. LAN-BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance , Jakarta: LAN-RI. Nadir, Ahmad. 2005. Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi: Studi Atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika Politik dalam Pilkada Lang- sung di Kab. Gresik, Jatim. Malang: Averroes Press.