## MATA KULIAH JAPANESE TEACHING DALAM KURIKULUM NON-KEGURUAN
Diah Soelistyowati ( ddiecan@yahoo.com ) Universitas Dian Nuswantoro Semarang
Abstract :  In  recent  years,  Japanese  studies  in  Indonesia  has increased  greatly,  so,  it  becomes  an  opportunity  for  students  to develop  their  competence  in  the  workplace.  Therefore,  Japanese Teaching is required as to support  the curriculum of the Department of Japanese Literature. This is in accordance to the vision and mission of Dian Nuswantoro University.
Keyword s : Japanese Teaching , Dian Nuswantoro University, curriculum
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2008  tentang  Wajib Belajar  dinyatakan  bahwa  p enuntasan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  selama  9 tahun.  Program  ini    ditargetkan  selesai  pada  tahun  2008/2009.  Indikator  utama penuntasan Wajar Dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP secara  nasional  mencapai  95%  pada  tahun  2008/2009.  Dan  sisi  jumlah  siswa, Pemerintah  bersama  masyarakat  harus  mampu  menyediakan  layanan  pendidikan terhadap  sekitar  1.9  juta  anak  usia  13-15  tahun  yang  selama  ini  belum memperoleh kesempatan belajar di SMP/MTs/ yang sederajat.
Penuntasan  Wajar  Dikdas  9  Tahun  harus  merupakan  program  bersama  antara pemerintah,  swasta  dan  lembaga-lembaga  sosial  serta  masyarakat.  Upaya-upaya untuk  menggerakkan  semua  komponen  bangsa  melalui  gerakan  nasional  dengan pendekatan  budaya,  sosial,  agama,  birokrasi,  legal  formal  perlu  dilakukan  untuk menyadarkan  mereka  yang  belum  memahami  pentingnya  pendidikan  dan menggalang  partisipasi  masyarakat  untuk  mensukseskan  program  nasional tersebut.
Tujuan utama dilaksanakannya gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah:
1. Mendorong  anak-anak  usia  13-15  agar  masuk  sekolah  baik  di  SMP,  MTs maupun pendidikan lainnya yang sederajat.
2. Meningkatkan  angka  partisipasi  anak  untuk  masuk  sekolah  SMP/MTs terutama  di  daerah  yang  jumlah  anak  tidak  bersekolah  SMP/MTs  masih tinggi.
3. Menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat.
4. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  mensukseskan  penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
5. Meningkatkan  peran  serta  organisasi  kemasyarakatan  dalam  mensukseskan gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
6. Meningkatkan  peran,  fungsi  dan  kapasitas  pemerintah  pusat,  pemerintah propinsi,  kabupaten/kota  dan  kecamatan  dalam  penuntasan  wajib  belajar  di daerah masing-masing.
Adapun  usaha  Pemerintah  untuk  menunjang  terwujudnya  wajib  belajar  9 tahun di antaranya dengan memberikan sejumlah beasiswa pada siswa. Anak usia 13-15 tahun  yang  sekolah dapat memperoleh bantuan keuangan untuk mengikuti pendidikan sebagai berikut:
1. Semua  anak  SMP/MTs  atau  yang  sederajat  dapat  memperoleh  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan prioritas kepada siswa yang tidak mampu sebesar  Rp.  324.500,-/siswa/tahun.  BOS  diserahkan  pengelolaannya  kepada sekolah.
2. Beasiswa retrieval, sebesar Rp. 1.000.000,- /siswa/tahun untuk tahun pertama dan Rp. 500.000,-/siswa/tahun bagi anak putus sekolah SMP/MTs
3. Beasiswa transisi bagi siswa kelas VI SD/MI atau yang sederajat yang karena alasan ekonomi terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. Besar beasiswa transisi adalah Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun.
4. Beasiswa untuk siswa SMP Terbuka, sebesar Rp. 240.000,-/siswa/tahun Dari data di atas  dapat kita lihat bahwa salah satu masalah yang dihadapi untuk  mewujudkan  program  wajib  belajar  9  tahun  adalah  masalah  biaya penyelengaraan pendidikan yang harus dibebankan pada orang tua. Dari program bantuan  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah  tentunya  masih  ada  siswa  yang  belum mendapatkan  program  bantuan  tersebut.  Baik  karena  jumlah  beasiswa  yang kurang mencakup keseluruhan siswa maupun karena salah sasaran atas penerima program  bantuan  pemerintah.  Namun  setidaknya  Pemerintah  telah  melakukan usaha untuk  mendukung secara nyata untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun.
Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003 menyatakan  bahwa:  “Kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan  pengaturan mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai pedoman  penyelenggaraan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan tertentu”.
Para orang tua siswa akhir-akhir ini tidak hanya menyerahkan pendidikan keilmuannya  melalui  sekolah  saja  namun  juga  mulai  banyak  meminta  lembaga penyelenggara pendidikan lain di luar sekolah di antaranya lembaga kursus untuk menambah  keilmuan  dengan  berbagai  alasan.  Berdasarkan  data  yang  terdapat pada  Direktorat  Pembinaan  Kursus  dan  Kelembagaan  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Formal  dan  Informal  (PNFI)  Kementerian  Pendidikan  Nasional (Kemendiknas) lembaga kursus legal yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010 sejumlah  14.005  buah.  Tentunya  jumlah  ini  belum  mencakup  penyelenggara pendidikan yang belum terdaftar serta bimbingan belajar dan les privat.
Para  pengajar  di  lembaga-lembaga  kursus  dan  les-  les  privat  sebagian besar    masih  berstatus  sebagai  mahasiswa  yang  justru  tidak  sedang  mengikuti perkuliahan  yang  menggunakan  kurikulum  keguruan.    Hal  ini  menjadi  perhatian tersendiri  karena  pengajar  lembaga  kursusan  tersebut  tersebar  dan  dalam  jumlah
yang  cukup  banyak.  Adanya  lembaga  kursus  yang  semakin  bertambah memerlukan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan berbahasa Jepang, selain itu  juga  kemampuan  mengajar  dari  keilmuan  pendidikan  kurikulum  keguruan. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  yang  mendasari  pemikiran  untuk memasukkan kurikulum keguruan selain pengajaran bahasa Jepang.

## PERSAINGAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA
Menurut  data  yang  disajikan  oleh  Kementrian  Pendidikan  Nasional Direktorat Jendral  Pendidikan  Tinggi  Jumlah  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  di Indonesia  terdapat  83  buah.  Jumlah  PTN  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  tidak mengalami  perubahan  sedangkan  jumlah  Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS)  di Indonesia  pada tahun  2006/2007    diketahui  sejumlah  2.556  buah  kemudian  pada tahun    2007/2008  meningkat  hingga  mencapai  2.596  buah  bahkan  pada  tahun 2010  jumlahnya  semakin  bertambah  hingga  mencapai  3.017  buah.  Dengan demikian jumlah seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia sejumlah 3.100 buah.
Di Indonesia hanya terdapat  7 buah perguruan tinggi yang bergerak dalam ilmu  kependidikan  yang  dulu  kita  kenal  dengan  Institut  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan  (IKIP).  IKIP  bertujuan  untuk  mendidik  mahasiswa  untuk  menjadi guru.  Pada  perguruan  tinggi  non  kependidikan  menggunakan  kurikulum  yang sama  sekali  tidak  menggunakan  kurikulum  atau  mata  kuliah  yang  bermuatan kependidikan. Karena arah dari Perguruan Tinggi ini untuk mencetak mahasiswa sebagai seorang peneliti.
Persaingan  dalam  dunia  pendidikan  semakin  kuat  ketika  muncul  Kepres RI  Nomor  93  tahun  1999  tentang  perubahan  Institut  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan  (IKIP)  menjadi  universitas.  Beberapa  Institut  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan (IKIP) mulai mengubah bentuk institusinya menjadi universitas secara bertahap. Bentuk perubahan ini mengadopsi bentuk dari PT non-keguruan. Hal ini menyebabkan  kurikulum  yang  terdapat  di  dalamnya  pun  mengalami  perubahan. Ada  yang  menggunakan  2  (dua)  jenis  kurikulum  yang  digunakan  bersamaan secara berdampingan yaitu berupa kurikulum keguruan dan non-keguruan bahkan ada  yang  berubah  total  hanya  menggunakan  1  (satu)  kurikulum  yaitu  kurikulum non-keguruan saja. Hal ini menyebabkan persaingan perolehan mahasiswa antara PTN dan PTS semakin kuat. Karena ada beberapa antara perguruan tinggi negeri yang  memiliki  jurusan  atau  program  studi  yang  sama  serta  ada  perguruan  tinggi memiliki jurusan atau program studi yang sama dengan perguruan tinggi swasta. Besarnya angka yang menunjukkan jumlah PTS di Indonesia sungguh luar biasa. Meningkatnya jumlah PTS yang ada bukan berarti tidak memiliki kendala. Salah  satu  kendala  yang  cukup  besar  yang  dialami  oleh  PTS  adalah keberlangsungan hidup PTS tersebut sangat  bergantung dari dana yang diperoleh dari mahasiswa. Karena PTS tidak mendapatkan subsidi pembiayaan operasional

## Volume 7  Nomor 2, September 2011
dari  pemerintah  seperti  halnya  PTN  maka  seluruh  biaya  pemeliharaan, operasional,  dan pengembangan PTS dibebankan kepada mahasiswa. Biaya  yang harus  ditanggung  seluruhnya  oleh  mahasiswa  atau  orang  tua  wali  dapat menimbulkan  kesan  kuliah  di  sebuah  PTS  mahal  biayanya.  Hal  ini  dapat menyebabkan  salah  seorang  atau  bahkan  beberapa  mahasiswa  putus  kuliah  di tengah  jalan.  Sebagai  catatan  penduduk  miskin  di  Indonesia  pada  tahun  2010 sejumlah 31 juta penduduk. Oleh karena itu ada beberapa mahasiswa yang sedang menempuh  kuliah,  sambil  bekerja  untuk  membantu  orang  tua  membiayai  kuliah atau biaya hidup selama kuliah.

## PENDIDIKAN BAHASA JEPANG DI DIY DAN JAWA TENGAH
Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia mencatat pada tahun 2008/2009    mahasiswa  yang  terdaftar  pada  bidang  bahasa  dan  sastra  pada perguruan  tinggi  non-keguruan  berjumlah  43.847  orang  termasuk  4.513  orang menekuni bidang bahasa Jepang dan 333 orang di antaranya ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Pada  saat  ini  ada  4  (empat)  Universitas  yang  membuka  jurusan  bahasa Jepang di DIY dan Jawa Tengah baik negeri maupun swasta, Universitas dengan konsentrasi  jurusan  Pendidikan  Bahasa  Jepang  adalah  Universitas  Negeri Semarang  (UNNES)  dan  Universitas  Negeri  yang  membuka  jurusan  Bahasa Jepang  adalah  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM)  di  Yogyakarta,  Universitas Diponegoro  (UNDIP)  di  Semarang.  Sedangkan  perguruan  tinggi  swasta  yang menyelenggarakan  program  studi  sastra  Jepang  di  Semarang  adalah  Universitas Dian Nuswantoro.

## UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG (UDINUS) Profil Program Studi Sastra Jepang UDINUS
Program  Studi  Sastra  Jepang  UDINUS  mulai  sejak  tanggal  10  Juni  2004 dengan  SK  DIKTI  No.2022/D/T/2004.  Saat  ini,  Program  Studi  Sastra  Jepang UDINUS  telah  terakreditasi  BAN  PT  dengan  status  B,  No.SK  Akreditasi 015/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 dan berlaku hingga 10 Juli 2012.
Program  Studi  Sastra  Jepang  UDINUS  saat  ini  memiliki  8  orang  staf pengajar,  terdiri  atas  dosen  yang  berkualifikasi  1  (satu)  orang  doktor  (S3)  di bidang sejarah pemikiran Jepang, 2 (dua) orang master (S2) bidang kajian wilayah Jepang dan linguistik, 4 (empat) orang sedang menempuh program S2 sastra dan linguistik dan 1 (satu) orang di bidang pendidikan bahasa Jepang.
Program  Studi  Sastra  Jepang  UDINUS  memiliki  visi    “Menjadi  Program Studi  Sastra  Jepang  terbaik  di  Bidang  Akademis  dan  Kewirausahaan”. Berdasarkan  visi  tersebut  Program  Studi  Sastra  Jepang  UDINUS  berusaha membuat kurikulum yang bertujuan untuk mewujudkan keunggulan sisi akademis dan kewirausahaan yang mendasari dalam penyusunan mata kuliah.
MATAKULIAH PENGAJARAN BAHASA JEPANG  ( JAPANESE TEACHING )
Sesuai dengan visi jurusan program studi bahasa Jepang UDINUS dengan mengarahkan  jiwa  kewirausahaan  pada  mahasiswa,  maka  matakuliah Japanese Teaching bertujuan  untuk  menghasilkan  mahasiswa  agar  dapat  menerapkan ilmunya  ke  dalam  dunia  kewirausahaan  terutama  yang  berkaitan  dengan  bahasa Jepang maupun pengajaran bahasa Jepang baik berupa pendirian lembaga kursus, organisator les privat,  pendirian LPK dan sebagainya.
GBPP  dan  SAP  disusun  dengan  mempertimbangkan  atas    kebutuhan pengajaran  di  kursus  bahasa  Jepang  maupun  di  tempat  lain  yang  membutuhkan pengajar bahasa Jepang.  Latar belakang pendidikan pengajar SMA bahasa Jepang di  Jawa  Tengah  sebagian  besar  bukan  berlatar  belakang  pendidikan  keguruan maupun sastra Jepang. Dengan melihat visi program studi dan potensi di wilayah Jawa  Tengah,  Universitas  Dian  Nuswantoro  menyusun  GBPP  dan  SAP  banyak mengarahkan pada wilayah praktis bukan teoritis.
Satu-satunya  perguruan  tinggi  swasta  di  Jawa  Tengah  dan  DIY  yang mencantumkan  mata  kuliah Japanese  Teaching dalam  kurikulum  non-keguruan adalah  Sastra  Jepang  Universitas  Dian  Nuswantoro  Semarang.  Mata  kuliah  ini diposisikan  sebagai  mata  kuliah  pilihan,  terdiri  atas Japanese  Teaching 1  yang ditawarkan pada  semester 7 dan Japanese Teaching 2 ditawarkan pada semester 8.
Mata  kuliah  ini  diberikan  pada  tingkat  terakhir  yaitu  pada  mahasiswa  tingkat  4 yang  telah  menempuh  seluruh  mata  kuliah  bahasa  Jepang  dasar  ( Shokyuu )  yang diajarkan pada semester 1 hingga semester 4.
Materi  matakuliah Japanese  Teaching 1  berisi  tentang  definisi  dan  tugas pengajar,  menjelaskan  tentang  Garis-Garis  Besar  Program  Pengajaran  (GBPP) dan  Rancangan  Program  Pengajaran  (RPP),  mengajarkan  aplikasi  pembuatan GBPP dan RPP maupun cara pembuatan silabus ( kyouan ), serta praktik mengajar di  perkuliahan  berupa  simulasi  pengajaran  sesuai  dengan  RPP  yang  telah dirancang.
Materi  matakuliah Japanese  Teaching 2  berisi  tentang  cara-cara  dan arahan berupa bahan-bahan praktik pengajaran bahasa Jepang, praktik mengajar di depan kelas, dan evaluasi praktik pengajaran bahasa Jepang di SMA. Mata kuliah Japanese Teaching 2 terdiri atas 2 sks. Pada perkuliahan di semester ini sebanyak 10  kali  pertemuan  mahasiswa  diwajibkan  praktik  mengajar  bahasa  Jepang  di SMA-SMA  yang  telah  ditentukan.  Pembagian  jam  praktik  mengajar  sebanyak 10X pertemuan tersebut disesuaikan dengan SMA yang dituju selama 3 sampai 4 minggu.  Setelah  itu  4  kali  pertemuan  perkuliahan  selanjutnya  adalah  membahas tentang  hasil  evaluasi  praktik  mengajar  di  SMA  tempat  dimana  mahasiswa tersebut melakukan praktik mengajar.
Penentuan lokasi pemilihan SMA tempat praktik mengajar kepada masing- masing  mahasiswa  berdasarkan  pada  SMA  yang  terdapat  guru-guru  yang  sudah
pernah  mengikuti  pelatihan  pengajaran  bahasa  Jepang  ( shoukenshuu )  dari  Japan Foundation.  Guru-guru  SMA  tersebut  diharapkan  dapat  mengarahkan  dan mengevaluasi mahasiswa peserta praktik dengan menggunakan standar yang sama. Adapun lokasi praktik pengajaran bahasa Jepang yang tersebar di 7 (tujuh) SMA di  Semarang,  antara  lain:  SMAN  5,  MAN  1,  SMAN  9,  SMAN  11,  SMAN  14  , SMAN 15, dan SMAN 16.

## MAHASISWA DAN LULUSAN YANG TELAH MENGIKUTI          MATA KULIAH JAPANESE TEACHING 1 DAN 2
Meskipun hanya merupakan matakuliah piliha, mahasiswa  yang berminat mengikuti  matakuliah Japanese  Teaching dari  tahun  ke  tahun  jumlahnya  sangat signifikan,  hal  itu  dapat  dilihat  dari  tabel  berikut  ini  jumlah  mahasiswa  yang menempuh matakuliah Japanese Teaching setiap tahunnya. Angkatan Tahun Japanese Teaching 1 Jumlah Mahasiswa Japanese Teaching 2 Jumlah Mahasiswa 2007 27 orang 25 orang 2008 7 orang 13 orang 2009 11 orang 10 orang 2010 14 orang 10 orang
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  terlihat  pertamakali  ditawarkan matakuliah pilihan Japanese Teaching pada tahun 2007 jumlahnya sangat banyak yaitu  27  orang,  kemudian  pada  tahun-tahun  berikutnya  jumlahnya  makin meningkat.    Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  keinginan  mahasiswa  menambah ilmu  untuk  bekal  dalam  mencari  lapangan  pekerjaan  sebagai  tenaga  pengajar bahasa  Jepang  sangatlah  tinggi.  Oleh  karena  itu  matakuliah Japanese  Teaching merupakan  matakuliah  pilihan  bagi  mahasiswa  yang  berminat  untuk  mengajar bahasa Jepang sebagai alternatif penghasilan.
Selain itu, pada tahun 2010 lulusan Program Studi Sastra Jepang tercatat 9 orang  telah  menjadi  guru  di  SMA  di  Jawa  Tengah,  2  orang  lulusan  telah bekerjasama  dengan  lembaga  lain  yang  mendirikan  sebuah  lembaga  pelatihan bahasa dan pengiriman tenaga kerja ke Jepang ( kenshuusei ) dan 12 orang lulusan juga telah mengajar di SMA dan di lembaga kursus dan lembaga pelatihan bahasa.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Japanese Teaching merupakan mata  kuliah  yang  termasuk  dalam  kurikulum  institusi  yang membekali  mahasiswa  agar  dapat  mengimplementasikan  teori,  simulasi  dan praktik  mengajar  ke  dalam  dunia  kerja.  Meskipun  di  Universitas  Dian Nuswantoro  menggunakan  kurikulum  non-keguruan,  akan  tetapi  matakuliah Japanese  Teaching dianggap  sangat  penting  diberikan  agar  mahasiswa mempunyai  kompetensi  dan  daya  saing  yang  lebih  dibanding  dengan  lulusan Universitas non-keguruan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
http://www.kemdiknas.go.id/list_link/statistik-pendidikan/statistik-pt/20082009.aspx. Diakses tanggal 14 Maret 2011.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Menjadi Universitas www.scribd.com/.../ PP - 47 -thn- 2008 -ttg- WAJIB - BELAJAR Diakses tanggal 14 Maret 2011.
Pedoman  Akademik  2010-2011  Fakultas  Bahasa  dan  Sastra  Universitas  Dian Nuswantoro
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/ 2008 . Diakses tanggal 14 Maret 2011 . SK Akreditasi Nomor 015/BAN-PT/Ak-X/S1/VII/2007
SK DIKTI No.2022/D/T/2004 tentang Pendirian Program Studi Sastra Jepang Universitas Dian Nuswantoro Semarang