Indonesian Perspective, Vol.8 No.1 (Januari-Juni 2023): 71-95

## Kebijakan  Indonesia  Tidak  Meratifikasi  Konvensi ILO  No.  188/2007    tentang  Pekerjaan  Penangkapan
Ikan

## Ahda Mujahidah Ibrahim

## Universitas Mulawarman

## Abstract
This research aims to explain why Indonesia did not ratify the ILO Convention No.  188/2007. The technique of data collection was conducted with literature study using primary sources in the form of ILO  Convention  No.  188/2007,  and  Recommendation,  2007,  Law  No.  15  of  2016  regarding  the Ratification of Maritime Labour Convention, 2006 and secondary sources from data, documents, or reports  related  with  the  topic  of  this  thesis.  The  results  of  this  study  showed  that  the  reason  why Indonesia did not ratify the ILO Convention No. 188/2007 is based on Indonesia’s rational choices that related to the consideration of profit and loss calculations in order to maximize the profits and minimize  the  costs  in  the  decision- making  process.  Indonesia’s  profits  are  not  comparable  to  the economics costs and the administrative burden in reporting and implementing the ILO Convention No. 188/2007. In addition, the ratification of the convention is still not an urgency for the Ministry of  Manpower  because  the  Ministry  of  Manpower  considers  that  the  regulations  are  sufficient  in providing  protection  for  fishermen.  This  is  also  supported  by  the  fact  that  only  19  ILO  member countries have ratified ILO Convention No. 188 of 2007 so that it does not have a significant impact on Indonesian fishermen.
Keywords: ILO Convention No. 188/2007; fishermen; ratification

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia tidak meratifikasi ILO Convention No. 188/2007  Tentang  Pekerjaan  Dalam  Penangkapan  Ikan.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan telaah  pustaka,  dengan  menggunakan  jenis  data  primer  dalam  bentuk  Konvensi  dan  Rekomendasi ILO  No.  188  Tahun  2007  tentang  Pekerjaan  dalam  Penangkapan  Ikan,  Undang-Undang  No.  15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 dan data sekunder yang bersumber dari data, dokumen atau laporan terkait dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Indonesia tidak meratifikasi ILO Convention No. 188/2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan didasarkan pada pilihan rasional Indonesia terkait pertimbangan kalkulasi  untung-rugi  untuk  memaksimalkan  keuntungan  dan  meminimalkan  biaya  dalam mengambil suatu keputusan. Keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia tidak sebanding dengan biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dan adanya beban politik yang harus diterima Indonesia dalam hal pelaporan pengimplementasian Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007. Selain itu, ratifikasi konvensi tersebut  masih  belum  menjadi  urgensi  Kementerian  Ketenagakerjaan  dikarenakan  Kementerian Ketenagakerjaan mengganggap peraturan yang ada sudah cukup dalam memberikan perlindungan bagi pelaut perikanan. Hal ini juga didukung dengan hanya 19 negara anggota ILO yang meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 sehingga tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi pelaut perikanan Indonesia.
Kata-kata kunci : Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007; pelaut perikanan; ratifikasi

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut dengan luas total 7,81 juta km 2 sehingga memiliki banyak potensi perikanan dan kelautan yang sangat potensial bagi pembangunan nasional Indonesia (Pratama, 2020). Banyaknya potensi sumber daya kelautan yang Indonesia miliki  menyebabkan  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  bermata pencaharian dibidang perikanan dan kelautan, baik bekerja sebagai pelaut di kapal  lokal  maupun  pelaut  di  kapal  asing.  Berdasarkan  data  statistik Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  jumlah  masyarakat  Indonesia  yang bekerja  pada  sektor  perikanan  dan  kelautan  sebagai  pelaut  perikanan  di kapal lokal pada tahun 2017 sebanyak 2,67 juta orang, tahun 2018 sebanyak 2,64 juta orang, tahun 2019 sebanyak 2,74 juta orang (Statistik Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  2021).  Namun,  data  per  bulan  maret  tahun  2020 mengalami  sedikit  penurunan  sebanyak  1,46    juta  orang  masyarakat Indonesia  yang  tercatat  bekerja  sebagai  pelaut  perikanan  di  kapal  lokal (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).
Bekerja  sebagai  pelaut  perikanan  di  kapal-kapal  asing  memiliki ketertarikan  tersendiri  dan  menjadi  impian  bagi  sejumlah  masyarakat dikarenakan standar gaji yang ditawarkan untuk bekerja di kapal asing lebih tinggi dengan bayaran dalam mata uang dolar dikisaran US$ 500 (Rp7 juta) hingga  US$  1.500  (Rp21  juta)  setiap  bulannya  dimana  jika  dibandingkan dengan  rata-rata gaji  yang  diterima  oleh  pelaut  perikanan  yang  bekerja  di kapal  lokal  hanya  sebesar  Rp2,5  juta  per  bulan  (Redaksi  Asiatoday,  2021). Bekerja  di  kapal  asing  memiliki  kepastian  dalam  kontrak  kerja  yang dijanjikan dimana hal ini berbanding terbalik jika bekerja di kapal lokal yang masih  bergantung  terhadap  hasil  tangkapan  dan  pendapatan  yang  tidak menentu  berdasarkan  sistem  bagi  hasil,  dimana  sistem  bagi  hasil  ini dianggap  kurang  adil  dikarenakan  hasil  penjualan  dibagi  untuk  pemilik kapal, nahkoda dan awak kapal (Faqir, 2020). Selain itu, tingkat pendidikan para  pelaut  perikanan  Indonesia  pun  masih  sangat  rendah  dengan persentase 27-32% tidak tamat SD dan 43-50% tamat SD (Satria et al., 2015). Hal ini kemudian turut mempengaruhi masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai  pelaut  perikanan  dalam  mengambil  keputusan  dengan  memilih untuk bekerja di kapal-kapal asing agar dapat memberikan kehidupan yang lebih layak.

## Grafik 1. Grafik Pengaduan Pelaut Perikanan Tahun 2018 s.d 2020 Berdasarkan Negara
Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Pelaut  perikanan  Indonesia  khususnya  yang  bekerja  pada  kapal- kapal  asing  merupakan  sumber  devisa  yang  sangat  menjanjikan  bagi Indonesia.  Namun,  bekerja  sebagai  seorang  pelaut  perikanan  merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga sangat rentan mengalami eksploitasi di  negara  tujuan  tempat  pelaut  perikanan  Indonesia  bekerja.  Berdasarkan data grafik diatas yang dihimpun dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (BP2MI)  mengenai  pengaduan  pelaut  perikanan  tahun  2018 sampai  tahun  2020  berdasarkan  negara  menunjukan  bahwa  pengaduan terbanyak  dengan  128  kasus  pengaduan  terjadi  pada  pelaut  perikanan Indonesia  yang  bekerja  di  Taiwan  lalu  diikuti  oleh  43  kasus  pengaduan pelaut perikanan yang bekerja di Korea Selatan hingga 106 kasus pengaduan pelaut perikanan yang bekerja di negara-negara lainnya (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020)
128 43 34 23 16 15 14 13 10 9 106 0 20 40 60 80 100 120 140 Jumlah Pengaduan
Grafik 2.

## Grafik Pengaduan Pelanggaran HAM Yang Dialami Oleh Pelaut
Perikanan (2018-2020)
Sumber : Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Mengenai  pengaduan  pelanggaran  HAM  yang  dialami  oleh  para pelaut  perikanan  Indonesia  yang  bekerja  di kapal-kapal  asing  disepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020 tercatat bahwa kasus pelaut perikanan yang mengalami gaji tidak dibayar merupakan kasus yang paling banyak terjadi di  rentang  tahun  tersebut  yakni  berjumlah  183  kasus  lalu  diikuti  46  kasus meninggal  dunia  di  negara  tujuan,  46  kasus  kecelakaan  serta  44  kasus pelanggaran  HAM  lainnya  yang  terjadi  pada  pelaut  perikanan  Indonesia yang  bekerja  pada  kapal-kapal  asing  (Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia, 2020).
Maraknya  kasus  pelanggaran  HAM  yang  menimpa  para  pelaut perikanan  Indonesia  yang  bekerja  pada  kapal-kapal  asing  menjadi  faktor pendorong  bagi  Pemerintah  Indonesia  untuk  membuat  aturan  dan pengawasan  terhadap  penempatan  serta  perlindungan  pelaut  perikanan (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020). Pemerintah Indonesia juga  membuat  aturan  mengenai  perlindungan  bagi  pelaut  perikanan  yang tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2016  Tentang  Pengesahan Maritime  Labour  Convention ,  2006  (Konvensi Ketenagakerjaan  Maritim,  2006)  yang  menjadi  acuan  dalam  perlindungan hak-hak  bagi  para  pelaut  perikanan  Indonesia  baik  yang  bekerja  di  kapal lokal maupun bekerja di kapal asing.
Perlindungan  internasional  bagi  para  pelaut  perikanan  ini  juga secara  khusus  tertuang  dalam International  Labour  Organisation (ILO) Convention No. 188 Tahun 2007 yang terdiri dari sembilan bagian serta secara signifikan  mengatur  mengenai  pekerjaan  di  sektor  penangkapan  ikan, termasuk  mengatur  mekanisme  dan  perlindungan  bagi  para  pelaut perikanan di dalamnya (Jurnal Maritim, 2020). Konvensi ILO No. 188 Tahun
2007 ini mulai berlaku ( enter into force ) sejak tahun 2017 dan sudah diratifikasi oleh  19  negara  serta  sudah  berlaku  penuh  di  18  negara  pada  tahun  2021. Namun, hingga tahun 2021, Indonesia masih mengambil sikap untuk tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007. Oleh sebab itu hal inilah yang menjadi  dasar  bagi  penulis  untuk  meneliti  Alasan  Indonesia  Tidak Meratifikasi Konvensi ILO No. 188/2007.
Pada   penelitian   ini,   penulis   menggunakan   beberapa   sumber terdahulu  sebagai  tinjauan  pustaka  guna  memperkaya  literatur  mengenai pembahasan  pelaut  perikanan  maupun  pembahasan  mengenai  ratifikasi perjanjian  internasional  oleh  Indonesia.  Peneltian  Djodjo  Suwardjo  et.,  al (2010)  memaparkan  bahwa  menjadi  seorang  pelaut  perikanan  merupakan pekerjaan  dengan  risiko  yang  sangat  tinggi  sehingga  banyak  sekali  terjadi kecelakaan maupun praktik-praktik pelanggaran HAM di dalamnya. Selain itu,  pendataan  mengenai  jumlah  kecelakaan  dan  pelanggaran  HAM  di Indonesia masih belum terlaksana secara terstruktur. Penyebab kecelakaan yang  dialami  oleh  para  pelaut  perikanan  ini  disebabkan  oleh  rendahnya kesadaran  awak  kapal  tentang  keselamatan  kerja  pada  pelayaran  dan kegiatan    penangkapan,  kapal  yang  tidak  dilengkapi  dengan  peralatan keselamatan  sebagaimana  harusnya, cuaca buruk seperti gelombang  besar dan  menderita  sakit keras dalam pelayaran hingga rendahnya penguasaan kompetensi  keselamatan  pelayaran  dan  penangkapan  ikan  pada  para pekerja.
Sejalan dengan itu, penelitian dari Rizki Pratiwi (2020) menerangkan bahwa  banyak  pekerja  dibidang  perikanan  mengalami  perlakuan  tidak sebagaimana  mestinya  saat  bekerja  sehingga  menyebabkan  permasalahan yang dialami pekerja perikanan karena hak-hak nya yang tidak terpenuhi. Masalah  yang  sering  dialami  pekerja  perikanan  umumnya  berupa pelanggaran HAM seperti diskriminasi yang dilakukan oleh majikannya dan upah  yang  tidak  dibayar.  Selain  itu  perekrutan  pelaut  perikanan  secara informal menyebabkan tidak adanya dokumen resmi yang dimiliki oleh para peluat perikanan ketika bekerja sehingga menyebabkan pelanggaran HAM berupa perdagangan manusia yang banyak menimpa pelaut perikanan. Oleh karena  itu,  pemerintah  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan hukum  kepada  rakyatnya  dalam  hal  ini  yakni  fungsi  membuat  peraturan, mengawasi  pelaksanaan  pengaturan,  menyelenggarakan  pengadilan  dan membina hubungan industrial.
Berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  telah disebutkan di atas, artikel ini lebih menekankan pada alasan Indonesia tidak meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  yang  dipengaruhi  oleh pilihan  rasional  Indonesia  dengan  pertimbangan  untung-rugi  dalam menentukan  suatu  pilihan.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  membahas mengenai  contoh  spesifik  kasus  pelanggaran  HAM  yang  menimpa  pelaut
perikanan Indonesia khususnya yang bekerja pada kapal-kapal ikan di luar negeri.
Terdapat dua arus kebijakan yang mengatur tentang pekerja kapal dalam  perspektif  hukum  internasional,  yaitu Maritime  Labour  Convention ( MLC  )  2006  yang  mengatur  tentang  pelaut  dan International  Labour Organization (ILO)  No.  188  tahun  2007  Tentang  Pekerjaan  Dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 dalam penelitian yang dijelaskan oleh Zhou et al., (2020) memiliki fleksibilitas yang bertujuan untuk memfasilitasi penerimaan konvensi secara luas dengan mengizinkan untuk menyesuaikan, jika perlu dan dalam kondisi tertentu, tingkat perlindungan yang diberikan oleh konvensi terhadap praktik dan keadaan nasional yang ada.    Oleh  karena  itu  Zhou  et  al.,  (2020)  berpendapat  dengan  fleksibilitas yang  dimiliki  oleh  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007,  maka  seharusnya Indonesia  dapat  membuat  regulasi  nasional,  peraturan,  praktik  atau tindakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut.
Namun,  ILO  No.  188  Tahun  2007  hingga  tahun  2021  masih  tidak diratifikasi oleh Indonesia sehingga dalam pengaturan mengenai kebijakan perlindungan  bagi  para  pelaut  perikanan  masih  menggunakan  peraturan nasional yang mengadopsi aturan di dalam MLC 2006. Dalam hal ini seperti yang  dijelaskan  dalam  penelitian  Ria  Rosianna  Simbolon  (2014)  dengan mengambil  contoh  pada  kasus  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967,  sikap Indonesia dalam memutuskan untuk menunda atau tidak meratifikasi suatu perjanjian  internasional  dipengaruhi  oleh  pilihan  rasional  mengenai kepentingan  nasional  yang  ingin  Indonesia  capai  terkait  dengan kesejahteraan  dan  keamanan  bangsa  dengan  pertimbangan  untung-rugi serta  biaya  ( cost )  yang  akan  dikeluarkan  jika  meratifikasi  suatu  perjanjian internasional.
Artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  eksplanatif  untuk menjelaskan hubungan antara pemberlakuan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007  dengan  alasan  Indonesia  untuk  tidak  meratifikasi  konvensi  tersebut. Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007 mengenai  Pekerjaan  Dalam  Penangkapan  Ikan,  Rekomendasi  ILO  No.  199 Tahun  2007  mengenai  Pekerjaan  Dalam  Penangkapan  Ikan  dan  Undang- Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, policy brief , maupun sumber-sumber yang berasal dari media elektronik serta publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data menggunakan  telaah  pustaka  ( library  research ).  Teknik  analisis  data  adalah analisis  kualitatif  dimana  penulis  akan  menganalisis  dan  menjelaskan permasalahan  berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh  kemudian
mengaitkanya  dengan  teori  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan menggambarkan  data  yang  telah  dihasilkan  ke  dalam  uraian  kalimat  atau penjelasan.

## Teori Pilihan Rasional
Rational  choice atau  pilihan  rasional  merupakan  pendekatan  yang berpusat  pada  individu  atau  aktor  sehingga  apapun  yang  terjadi  dalam dunia sosial termasuk dalam hubungan internasional baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi dapat diterangkan melalui pilihan-pilihan yang dibuat  oleh  individu.  Dalam  bertindak,  aktor  individu  mengambil keputusan  dengan  cara  yang  rasional  dan  egois  untuk  memaksimalkan kemungkinan  hasil  atau  keuntungan  yang  terbaik  bagi  negara  atau  sistem (Jackson & Sorensen, 2013:355). Dasar dari teori pilihan rasional yakni jika kita ingin memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah maka kita harus memahami preferensi atau tujuan dari pejabat publik dalam membuat atau mengambil suatu kebijakan karena perilaku manusia berkaitan erat dengan keinginan atau tujuan mereka (Jackson & Sorensen, 2013:356).
J.M.  Keyness  dan  F.  Knight  memandang  pilihan  di  dalam  rational choice sebagai ketidakpastian sebagaimana ketika aktor dihadapkan dengan pilihan  dalam  risiko  maka  aktor  dapat  mengatribusikan  probabilitas  ke berbagai hasil ( outcome ) (Wirawan, 2012:212). Para penteori pilihan rasional memfokuskan  pilihan  pada  risiko  dengan  asumsi  bahwa  para  aktor  atau individu  dapat  mengalkulasi  keuntungan  yang  diharapkan  bagi  setiap tindakan  karena  mempertimbangkan  hasil  maupun  kerugian  dari  pilihan tersebut.  Agar  aksi  ataupun  pilihan  yang  dilakukan  oleh  aktor  maupun individu  tergolong  rasional,  maka  harus  memiliki  karakteristik  berikut: pertama,  aksi  atau  pilihan  dalam  mewujudkan  keinginan  aktor  harus menjadi alat terbaik; kedua, sepanjang aktor masih mampu untuk mencapai kesejahteraan maka harus mengoptimalkan keinginan; ketiga, keseimbangan antara biaya dan keuntungan harus dikumpulkan bukti-buktinya oleh aktor untuk mendukung pandangan ini (Wirawan, 2012:230).
Pilihan  rasional  memiliki  dua  batasan  utama  dalam  membatasi tindakan  tersebut.  Pertama,  adanya  kelangkaan  sumber  daya  ( resources ) dikarenakan kepemilikan serta akses sumber daya antar aktor berbeda satu sama  lain.  Bagi  aktor  yang  memiliki  sedikit  sumber  daya  hasil  akhir  yang diharapkan  atau  yang  ingin  dicapai  menjadi  lebih  sulit  bahkan  cenderung mustahil. Namun sebaliknya jika aktor memiliki banyak sumber daya maka pencapaian akan hasil akhir yang diharapkan menjadi relatif lebih mudah. Akibat adanya kelangkaan sumber daya ini  maka munculah konsep biaya atau opportunity  cost dimana  para  aktor  memusatkan  perhatian  terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan sehingga jika sumber daya yang dimiliki oleh aktor sedikit maka aktor dapat menentukan untuk tidak mengejar nilai
paling tinggi demi mencegah kemungkinan  tidak maksimalnya hasil yang akan dicapai. Kedua, batasan-batasan dari lembaga sosial yang memberikan sanksi  positif  maupun  negatif  dengan  menekankan  perlunya  dilakukan tindakan-tindakan tertentu dan sebaliknya (Wirawan, 2012:245).
Anatol Rapoport mengasumsikan proses penalaran dalam pembuatan keputusan  melalui  landasan  pemikiran  bahwa  para  aktor  bersifat  rasional sehingga  memilih  strategi  atas  dasar  pertimbangan  untung-rugi  dalam mencapai suatu tujuan. Para aktor dianggap mempunyai kemampuan untuk mengetahui kemungkinan situasi yang akan dihadapi, kemungkinan sumber daya  yang  dimiliki  dan  kemampuan  untuk  menjabarkan  urutan  prioritas dari  tujuan- tujuan  yang  hendak  dicapai  (Mas’oed,  1990:289).  Dalam mengambil  keputusan  mengenai  pilihan  rasional  seorang  aktor  lebih memperhatikan struktur logis dari masalah yang timbul sehubungan dengan kebutuhan membuat suatu keputusan yang mana masalah keputusan yang ada  berkaitan  dengan  serangkaian  tindakan  alternatif  serta  gagasan mengenai konsekuensi atau risiko dari suatu pilihan. Oleh karena itu, para aktor  harus  sudah  mengetahui  konsekuensi  dari  pilihan  yang  dipilih. Konsekuensi yang ada diurutkan berdasarkan tingkatan konsekuensi pilihan yang  paling  disukai  terlebih  dahulu,  pilihan  kedua  yang  paling  disukai berikutnya, dll (Rapoport, 1970:16-17).
Hasil dari pilihan tindakan seseorang akan ditentukan bukan secara kebetulan  melainkan  turut  dipengaruhi  oleh  pilihan  tindakan  orang  lain. Dengan  kata  lain,  strategi  pilihan  yang  paling  baik  bergantung  pada keputusan  atau  strategi  yang  diambil  oleh  orang  lain.  Hal  ini  kemudian menyebabkan  adanya  ketergantungan  antara  keputusan-keputusan  yang telah dibuat oleh masing-masing aktor serta adanya ketidakpastian akan hal tersebut sehingga para aktor dalam menentukan pilihan atau strategi harus memilih  tindakan  yang  paling  rasional,  paling  efesien  serta  yang  paling menjanjikan akan sebuah keberhasilan (Rapoport, 1970:16-17).
Selain itu, terdapat tiga poin asumsi pilihan rasional yang dijelaskan oleh Stephen M. Walt dalam jurnalnya yang berjudul Rigor or Rigor Mortis? Rational  Choice  and  Security  Studies .  Pertama,  hasil  sosial  dan  politik dipandang sebagai produk kolektif dari pilihan individu atau produk pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan sehingga teori pilihan rasional ini bersifat individualistis.  Kedua,  Walt  mengasumsikan  bahwa  para  aktor  berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan memilih hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi pencapaian kepentingan para aktor. Ketiga, preferensi harus  bersifat  transtitif  dimana  jika  A  lebih  disukai  daripada  B  dan  B daripada C, maka kesimpulannya A lebih disukai daripada C sehingga teori pilihan  rasional  diasumsikan  oleh  Walt  sebagai  alat  bagi  para  aktor  untuk membuat  suatu  kesimpulan  yang  logis  mengenai  bagaimana  para  aktor mengambil suatu keputusan (Walt, 1999:10-11).
Istilah perjanjian internasional dalam bahasa Indonesia lazim dikenal dengan kata persetujuan, traktat, maupun konvensi dengan pengertian luas menurut I Wayan Parthiana bahwa perjanjian internasional merupakan kata sepakat diantara dua atau lebih subyek hukum internasional yang berkenaan dengan  suatu  obyek  atau  masalah  tertentu  dengan  maksud  untuk membentuk  hubungan  hukum  atau  melahirkan  hak  dan  kewajiban  yang telah  diatur  oleh  hukum  internasional  (Parthiana,  2002:12).  Mochtar Kusumaatmadja  mengatakan  bahwa  perjanjian  internasional  adalah perjanjian yang diadakan oleh anggota negara-negara bangsa dan bertujuan untuk menciptakan atau mengakibatkan hukum tertentu (Kusumaatmadja, 2000).  Perjanjian  internasional  merupakan  satu  diantara  sumber  hukum internasional yang keberadaannya diakui oleh masyarakat internasional.
Dari  pengertian  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  perjanjian  internasional  memiliki  unsur  pembentuk sebagai  berikut;  ada  kata  sepakat,  subyek-subyek  tertentu,  obyek  tertentu, tunduk  pada  atau  diatur  oleh  hukum  internasional  dan  berbentuk  tulisan (Parthiana,  2002).  Subyek-subyek  atau  pihak-pihak  yang  mengadakan perjanjian  internasional  ini  yakni  anggota  negara-negara  bangsa  yang  di dalamnya  termasuk  lembaga-lembaga  internasional.  Di  dalam  perjanjian internasional  para  subyek  atau  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  saling sepakat atau saling menyetujui sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dalam  bidang  internasional.  Perjanjian  internasional  memiliki  beberapa tahapan  yang  telah  diatur  dalam  Konvensi  Wina  1969  tentang  Hukum Perjanjian  Internasional  diantaranya  yakni  perundingan  ( negotiation ), penandatanganan  ( signature )  dan  pengesahan  ( ratification )  (Pratomo, 2011:35).
Berdasarkan  pemaparan  teori  perjanjian  internasional  di  atas,  ILO Nomor 188 Tahun 2007 merupakan perjanjian internasional yang termasuk dalam istilah konvensi dan berbentuk tertulis sehingga sifat dari perjanjian internasional  ILO  Nomor  188  Tahun  2007  adalah  formal.  ILO  Nomor  188 Tahun  2007  merupakan  perjanjian  internasional  yang  mengatur  bentuk- bentuk perlindungan terhadap para pelaut perikanan atau Anak Buah Kapal (ABK) perikanan dan mengatur mekanisme untuk memastikan kapal-kapal ikan  yang  mempekerjakan  pelaut  perikanan  dengan  kondisi  yang  layak dimana kesepakatan untuk mengikatkan diri pada konvensi tersebut harus dinyatakan  dengan  ratifikasi.  Selain  itu,  negara  juga  harus  siap  dengan segala  bentuk  hak  dan  kewajiban  yang  dibebankan  sesuai  dengan  yang tertulis di dalam perjanjian internasional tersebut.
Dari  penjelasan  mengenai  teori  pilihan  rasional  dan  perjanjian internasional  diatas,  keputusan  pemerintah  Indonesia  untuk  tidak meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  dipengaruhi  oleh pertimbangan  untung-rugi  dalam  menetapkan  suatu  pilihan  atau  strategi
yang  mana  menurut  Anatol  Rapoport  pertimbangan  untung-rugi  ini dipengaruhi oleh kondisi sumber daya aktor hingga konsekuensi atau risiko dari  suatu  pilihan  tersebut.  Indonesia  sebagai  aktor  negara  yang  rasional berusaha untuk memilih pilihan alternatif yang ada untuk memaksimalkan keuntungan  ( benefit ),  meminimalkan  biaya  ( cost )  hingga  konsekuensi  atau risiko  yang  timbul  atas  pilihan  yang  ada  dalam  hal  tidak  meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 ini. Sehingga dengan menggunakan teori pilihan  rasional  dalam  menganalisis  alasan  Indonesia  tidak  meratifikasi Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  dan  di  dukung  dengan  adanya kemelekatan  dalam  suatu  perjanjian  internasional  mengenai  hak  dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh Indonesia ketika meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 maka keputusan Indonesia untuk tidak meratifikasi konvensi tersebut dapat diketahui.

## Kasus pelanggaran HAM pelaut perikanan Indonesia di kapal asing
Industri  penangkapan  ikan  akan  terus  bertumbuh  sejalan  dengan peningkatan penduduk dan peningkatan pasokan ikan dunia sehingga akan berdampak  pada  peningkatan  permintaan  pekerja  pada  kapal  ikan  atau pelaut  perikanan.  Namun,  stok  pasokan  ikan  dunia  yang  ditemukan  di wilayah  pesisir  di  atas  landas  kontinen  secara  bertahap  mengalami penurunan  (Woody,  2019).  Kondisi  kelangkaan  sumber  daya  ikan  ini kemudian  memaksa  kapal-kapal  penangkap  ikan  untuk  mencari  ikan semakin  jauh  ke  laut  untuk  menemukan  daerah  penangkapan  ikan  yang melimpah. Sehingga hal ini mengakibatkan tingginya biaya operasional dan meningkatkan pelanggaran dan eksploitasi terhadap pelaut perikanan yang bekerja di atas kapal penangkap ikan. (Greenpeace , 2019). Akibatnya kerap terjadi  penipuan  kerja,  pemotongan  upah,  kapal  ikan  yang  digunakan cenderung  kecil,  minimnya  perlindungan  keselamatan  bagi  para  pelaut perikanan  dan  semakin  bertambahnya  tekanan  dan  tuntutan  pekerjaan sehingga  berimbas  pada  kondisi  kerja  yang  buruk  di  atas  kapal  serta ketidakpastian  repatriasi  ketika  operator  kapal  tertangkap  melakukan pelanggaran (Greenpeace , 2019).
Kegiatan penangkapan ikan melibatkan berbagai pihak di dalamnya, diantaranya  negara  asal  pengirim  pelaut  perikanan,  negara  bendera,  dan negara pelabuhan (Ahriani et al., 2021). Adapun tanggung jawab negara asal pengirim  pelaut  perikanan  dan  negara  bendera  telah  tertuang  di  dalam perjanjian kerja antara pelaut perikanan dengan pemilik kapal yang dibuat sebelum pelaut perikanan bekerja pada kapal penangkap ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di negara asal pengirim pelaut  perikanan  dan  negara  bendera  (Kartini,  2015).  Negara  pelabuhan memiliki tanggung jawab ketika kapal penangkap ikan memasuki wilayah territorial  dari  negara  pelabuhan,  sehingga  yurisdiksi  atau  hukum  yang
berlaku terhadap kapal penangkap ikan dan pelaut perikanan adalah hukum dari negara pelabuhan tersebut (Ahriani et al., 2021).
Dengan  adanya  tanggung  jawab  dari  negara  asal  pengirim  pelaut perikanan,  negara  bendera  dan  negara  pelabuhan  serta  adanya  aturan internasional yang mengatur mengenai perlindungan bagi pelaut perikanan, permasalahan  mengenai  pelanggaran  HAM  yang  menimpa  para  pelaut perikanan  semestinya  dapat  diminimalisir  dan  diselesaikan  dengan ketentuan hukum yang ada. Namun, pada kenyataannya kasus pelanggaran HAM  yang  menimpa  para  pelaut  perikanan  masih  sering  terjadi  dan penyelesaian  permasalahan  HAM  yang  ada  belum  dilaksanakan  secara maksimal. Sebagai contoh, pada tahun 2020 pelaut perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal Long Xing milik China menerima perlakuan yang tidak manusiawi  dan  mendapatkan  perlakuan  kasar  sehingga  berujung  pada meninggalnya  4  pelaut  perikanan  Indonesia  yang  bekerja  di  atas  kapal tersebut  (Ahriani  et  al.,  2021).  Selain  itu,  di  tahun  yang  sama  kasus pelanggaran HAM menimpa para pelaut perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan Lu Huang Yuan Yu milik China yang dilakukan oleh mandor kapal tersebut dan berujung pada meninggalnya satu orang pelaut perikanan Indonesia yang bekerja di atas kapal tersebut (Sinta & Arman, 2021).
Kasus eksploitasi dan pelanggaran HAM yang menimpa para pelaut perikanan Indonesia yang bekerja di kapal China Long Xing dan Lu Huang Yuan  Yu  pada  tahun  2020  ini  kemudian  membuat  pemerintah  Indonesia untuk  mewujudkan  upaya  agar  mencegah  kasus  yang  sama  tidak  akan terulang lagi dengan mengajak Pemerintah China untuk menjalin kerja sama bantuan  hukum  timbal  balik  ( mutual  legal  assistance )  (Puspita,  2020). Dikarenakan  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  masih  belum  diratifikasi oleh Indonesia dan China maka hukum yang digunakan untuk melindungi pelaut  perikanan  menggunakan Maritime  Labour  Convention (MLC)  2006 maupun regulasi nasional yang ada. Namun, perlindungan bagi para pelaut perikanan masih tergolong lemah sehingga dibutuhkan ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 baik oleh negara pengirim pelaut perikanan, negara bendera kapal dan negara pelabuhan.
International Labour Organisation (ILO) sebagai badan yang membuat peraturan,  program-program  serta  menangani  berbagai  masalah  terkait dengan  hak-hak  di  dalam  dunia  kerja  membuat  peraturan  mengenai perlindungan  bagi  para  pekerja  termasuk  perlindungan  bagi  para  pelaut perikanan dalam dua macam instrumen yakni konvensi dan rekomendasi. Konvensi  dibuat  dengan  tujuan  untuk  diratifikasi,  terdapat  kewajiban hukum  yang  mengikat  serta  ada  supervisi  atau  pengawasan  internasional secara berkala atas pemenuhan kewajibannya. Apabila suatu konvensi sudah diratifikasi  maka  negara  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan. Adapun Rekomendasi ILO
merupakan  pedoman  khusus  kepada  negara-negara  anggota  dalam membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  serta  dibuat  untuk tidak  diratifikasi.  Rekomendasi  ILO  juga  berperan  sebagai  panduan  bagi pelaksanaan isi Konvensi ILO (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020).
Diantara beberapa konvensi ILO yang ada, konvensi yang mengatur mengenai perlindungan bagi pelaut atau pekerja kapal yakni Maritime Labour Convention (MLC)  2006  yang  mengatur  tentang  pelaut  dan International Labour  Organization (ILO) Convention No.  188  Tahun  2007  yang  mengatur mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan. Kedua aturan internasional tersebut akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.
Pertama, Maritime  Labour  Convention (MLC)  2006  atau  Konvensi Ketenagakerjaan  Maritim  merupakan  konvensi  yang  mengatur  mengenai perlindungan  bagi  pelaut.  Konvensi  Ketenagakerjaan  Maritim,  2006  ini disahkan di Jenewa pada saat sidang konferensi umum ILO yang ke 94 pada 23 Februari 2006 dan mulai berlaku sejak 20 Agustus 2013 setelah 30 negara anggota  ILO  meratifikasi  dengan  total  tonase  kapal  dunia  ( World  Gross Tonnage  of  Ships )  mencapai  33  persen  (International  Labour  Organization, 2006).  Konvensi  ini  terdiri  dari  tiga  bagian  yaitu Articles /Pasal-Pasal, Regulations /Peraturan  dan Code /Koda.  Konvensi  Ketenagakerjaan  Maritim,
2006 hingga tahun 2021 telah diratifikasi oleh 98 negara anggota ILO. Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  ini  sejak  8  September  2016 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime  Labour  Convention ,  2006  dengan  tujuan  untuk memberikan jaminan perlindungan, kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar  bagi  pelaut  yang  akan  bekerja  di  atas  kapal  serta  untuk  memajukan industri  kapal  Indonesia  (Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut,  2020).  Konvensi  Ketenagakerjaan Maritim,  2006  mengatur  mengenai  perlindungan  prioritas  bagi  pelaut dengan menjamin hak-hak dasar para pelaut seperti syarat kerja termasuk di dalamnya  waktu  kerja  dan  waktu  beristirahat,  upah,  perekrutan  dan penempatan,  perawatan  medis,  jaminan  kesehatan,  perekrutan  dan penempatan,  pelatihan  dan  pengawasan  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan  yang  ada  di  dalam  industri  pelayaran  nasional  maupun internasional  (Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut,  2020).  Hal  ini  kemudian  dijadikan  pedoman oleh pemerintah Indonesia dalam membuat pedoman bagi para pelaut.
Dengan  adanya  ratifikasi  MLC,  2006  yang  dituangkan  melalui Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2016  maka perlindungan yang berlaku bagi para pelaut perikanan Indonesia baik yang bekerja di kapal lokal maupun di kapal asing secara umum mengacu pada peraturan internasional yang telah diratifikasi ini. Namun, di dalam Pasal II Ayat 4 Definisi dan Ruang Lingkup Penerapan Maritime Labour Convention ,
2006  disebutkan  bahwa  pekerja  maupun  pelaut  di  bidang  perikanan  tidak termasuk  di  dalam Maritime  Labour  Convention, 2006.  Konvensi Ketenagakerjaan  Maritim,  2006  secara  eksplisit  memberikan  pengecualian kepada  pekerja  maupun  pelaut  di  bidang  perikanan  dikarenakan permasalahan  di  dalam  bidang  perikanan  merupakan  masalah  yang kompleks  tidak  hanya  terkait  dengan  bisnis  atau  komersial  tetapi menyangkut  mengenai  permasalahan  kemanusiaan  ( humanitarian )  yang sangat krusial (Jurnal Maritim, 2020).
Pengecualian  terhadap  pekerja  maupun  pelaut  perikanan  di  dalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap  hak-hak pekerja maupun pelaut perikanan yang  ada  di  Indonesia  belum  seutuhnya  diatur    berdasarkan  hukum internasional.  Akibatnya  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  masih  banyak dialami  oleh  pekerja  perikanan  selama  bekerja  di  kapal  karena  tidak memadainya aturan yang ada.
Kedua,  Konvensi  ILO  No.  188/2007  yang  mengatur  mengenai perlindungan bagi pelaut perikanan yakni Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 disahkan di Jenewa pada saat sidang konferensi umum ILO yang ke 96 tanggal  14  Juni  2007  dan  mulai  berlaku  sejak  16  November  2017  pasca diratifikasi  oleh  sepuluh  negara  anggota  ILO  dimana  delapan  diantaranya adalah  negara  pantai  dan  telah  didaftarkan  pada  Direktur  Jenderal (International Labour Organization, 2007). Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 terdiri  dari  sembilan  bagian  yang  mengatur  dan  memastikan  bahwa  para pelaut perikanan memiliki kondisi pekerjaan yang layak di kapal penangkap ikan dengan memperhatikan persyaratan minimum untuk bekerja di kapal; kondisi  pelayanan;  usia;  pengupahan;  kontrak  kerja;  akomodasi  dan makanan; perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; perawatan medis dan  jaminan  sosial;  kepatuhan  dan  penegakan  aturan  yang  sesuai  dengan standar  internasional  (International  Labour  Organization,  2007).  Adapun rekomendasi  yang  memberikan  pedoman  bagi  negara  anggota  ILO  dalam bertindak  serta  dalam  menerapkan  kebijakan  nasional  mengenai  pelaut perikanan  ini  dimuat  di  dalam  Rekomendasi  ILO  No.  199  Tahun  2007 mengenai  Pekerjaan  Dalam  Penangkapan  Ikan  (International  Labour Organization, 2007).
Dalam pengembangan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007, konstituen tripartit  ILO  yang  terdiri  dari  perwakilan  pemerintah,  pengusaha  dan pekerja menyadari bahwa berbagai jenis kapal penangkap ikan dan operasi penangkapan  ikan,  dan  perbedaan  di  antara  negara-negara,  memerlukan fleksibilitas dalam penerapannya oleh negara-negara anggota ILO yang ada. Fleksibilitas  dimaksudkan  untuk  mendukung  negara-negara  anggota  ILO yang  mungkin  memerlukan  masa  transisi  sebelum  mereka  dapat
sepenuhnya  menerapkan  ketentuan-ketentuan  tertentu  dari  konvensi  ini (International  Labour  Organization),  2018).  Sehingga  dengan  adanya fleksibilitas  dalam  penerapan  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  maka ratifikasi dan implementasi konvensi tersebut dapat diterapkan secara luas oleh  semua  negara  anggota  ILO.  Namun,  hingga  tahun  2021  ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 hanya 19 negara yang baru memutuskan untuk meratifikasi konvensi tersebut.
Salah satu negara di Asia yang pertama kali meratifikasi konvensi ini yakni Thailand pada tanggal 30 Januari 2019 dan telah berlaku di Thailand pada  tanggal  30  Januari  2020.  Berbanding  terbalik  dengan  Thailand, Indonesia sebagai negara dengan penyuplai pelaut perikanan dunia terbesar ketiga  hingga  tahun  2021  masih  memutuskan  untuk  tidak  meratifikasi Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  (Nurmayanti,  2021).  Padahal  Indonesia sebagai  negara  anggota  ILO  memiliki  kewajiban  untuk  meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007. Lebih dari itu kewajiban Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 juga didasari dengan masih banyaknya  kasus  pelanggaran  HAM  seperti  kekerasan  serta  perbudakan yang  menimpa  para  pelaut  perikanan  Indonesia  khususnya  yang  bekerja pada  kapal  asing  yang  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya (Rhamdani, 2020).
Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 sejatinya jika diterapkan ke dalam regulasi  nasional  Indonesia  maka  akan  memberikan  manfaat  dan  dampak bagi perlindungan pelaut perikanan Indonesia baik yang bekerja pada kapal lokal  maupun  pelaut  perikanan  Indonesia  yang  bekerja  pada  kapal  asing. Namun,  hingga  tahun  2021  Indonesia  masih  memutuskan  untuk  tidak meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  sehingga  peraturan  yang digunakan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  pelaut  perikanan Indonesia masih mengacu kepada MLC, 2006 yang telah diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2016.
Selain itu, dengan banyaknya aduan yang Indonesia terima mengenai kasus  pelanggaran  HAM  yang  menimpa  para  pelaut  perikanan  Indonesia yang bekerja pada kapal asing, membuat pemerintah Indonesia membentuk roadmap ratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  dengan  melakukan penyusunan Memorandum  Of  Understanding (MoU)  penempatan  khusus pelaut  perikanan  dengan  negara  tujuan,  pemanfaatan  perjanjian  bantuan hukum timbal balik ( mutual legal assistance ) untuk penegakan hukum yang tegas  bagi  pelaku.  Kemudian,  pemerintah  Indonesia  juga  berupaya  untuk membangun  Satu  Data  Indonesia  dengan  memperkuat  data  pelaut perikanan Indonesia maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara akurat melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dengan menggunakan platform Portal Peduli  WNI  serta  membangun  sistem  digital  terintegrasi  ( integrated  data
operating centre ) (Kementerian Luar Negeri, 2021).

## Pilihan rasional Indonesia tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188/2007
Keputusan yang Indonesia ambil untuk tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 dipengaruhi oleh sejumlah pilihan rasional untuk memaksimalkan keuntungan ( benefit ) dan meminimalkan biaya atau beban ( cost ) dalam jangka panjang. Keputusan yang Indonesia ambil untuk tidak meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  dipengaruhi  oleh pertimbangan  bahwasanya  biaya-biaya  yang  akan  dikeluarkan  oleh Indonesia  tidak  sebanding  dengan  keuntungan  yang  akan  didapatkan dengan  kata  lain  jika  Indonesia  memutuskan  untuk  meratifikasi  konvensi tersebut terlalu banyak biaya maupun beban yang akan bermunculan bagi Pemerintah Indonesia.
Hal-hal  yang  menjadi  alasan  Indonesia  untuk  tidak  meratifikasi Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai pertimbangan  kalkulasi  untung-rugi  dalam  mengambil  sebuah  keputusan akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini dengan menggunakan teori pilihan rasional.
Pertama ,  keuntungan  secara  ekonomi  yang  didapatkan  oleh pemerintah  Indonesia    tidak  sebanding  dengan  harga  yang  dikeluarkan. Pekerjaan  sebagai  pelaut  perikanan  merupakan  pekerjaan  yang  tergolong pekerjaan “3d”  yakni membahayakan  (dang erous),  kotor  (dirty)  dan  sulit (difficult), hal ini kemudian sangat memberikan risiko terhadap keselamatan para pelaut perikanan (Prigi, 2020). Sehingga untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan  keselamatan,  pelaut  perikanan  diwajibkan  untuk  memiliki kompetensi khusus terutama yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi keahlian yang berkaitan dengan navigasi, keselamatan serta pengoperasian kapal  ikan  yang  berstandar  internasional  (Suwardjo  et  al.,  2010).
Standarisasi  dan  sertifikasi  internasional  yang  berlaku  bagi  para pelaut  perikanan  diatur  dalam  Konvensi  STCW-F  (Standard  of  Training, Certification  and  Watchkeeping  for  Fishing  Vessel  Personnel).  Di  dalam Rekomendasi 199 Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, bagian IV. Perawatan Kesehatan,  Perlindungan  Kesehatan  dan  Jaminan  Sosial  dijelaskan  juga bahwa partisipasi awak kapal atau perwakilan mereka dalam penilaian dan pengelolaan risiko harus merujuk pada pertimbangan ketentuan yang terkait dalam Bab III Konvensi STCW-F (International Labour Organization, 2007).
Di dalam pasal 41 Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penetapan standarisasi dan sertifikasi internasional ini memberikan manfaat bagi kapal ikan yang memiliki panjang minimal 24 meter, kapal ikan yang melaut lebih dari tiga hari, kapal ikan yang berlayar sangat jauh dari garis pantai  sehingga  pihak  otoritas  atau  pihak  yang  berkepentingan  kemudian akan  menerbitkan  dokumen  sah  yang  menyatakan  bahwa  kapal  ikan
tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007.
Namun,  kurikulum  pendidikan  dan  pelatihan  pelaut  dan  ABK Indonesia masih belum sinkron dengan standar yang diatur di dalam STCW- F  dikarenakan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  masih  belum menganggarkan uang guna membeli paket-paket silabus yang mencapai Rp. 60.000.000,-  dan  silabus  tersebut  harus  dibeli  dari Singapura  (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021). Dengan biaya besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk membeli silabus yang  sesuai  dengan  kurikulum  STCW-F  membuat  pemerintah  Indonesia memutuskan untuk tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  oleh  Anatol  Rapoport  mengenai teori pilihan rasional, Indonesia sebagai aktor rasional memutuskan untuk tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 yang dipengaruhi oleh kalkulasi untung-rugi dengan pertimbangan bahwasanya biaya yang telah dikeluarkan  untuk  membeli  silabus  tidak  sebanding  dengan  keuntungan ekonomi  yang  nantinya  akan  didapatkan  oleh  Indonesia.  Sehingga  demi mencapai  keuntungan  jangka  panjang  dan  menekan  biaya  yang  ada, pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk  mengambil  kebijakan  dengan tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007.
Kedua ,  ada  kewajiban  pelaporan  dalam  pengimplementasian Konvensi  ILO  No.  188  tahun  2007.  Dalam  meratifikasi  suatu  konvensi Indonesia  harus  mempertimbangkan  4  aspek,  pertama  apakah  instrumen internasional  yang  akan  diratifikasi  dapat  diadopsi  oleh  hukum  nasional. Kedua,  komitmen  pemerintah  khususnya  mengenai  pendanaan  harus diukur  sejauh  mana  komitmen  tersebut  akan  dijalankan  jika  ratifikasi dilakukan. Ketiga, harus dipertimbangkan apakah sistem penegakan hukum yang  ada  di  Indonesia  sudah  berjalan  dengan  baik  atau  belum.  Keempat, bagaimana  implementasi  selanjutnya,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pelaporan serta pemantauan (Wagiman & Anasthasya, 2016:400).
Ratifikasi  konvensi  ILO  memiliki  arti  bahwasanya  negara  anggota yang  telah  meratifikasi  secara  sukarela  mengikatkan  diri  pada  ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan di dalam konvensi serta secara sadar telah memberikan  “sebagian  kedaulatannya”  pada  masyarakat  internasional (Ashari,  2015).  Dengan  adanya  ratifikasi  pada  konvensi  ILO  maka mengakibatkan “kewajiban ganda” dimana negara yang meratifikasi harus bersedia untuk melaksanakan aturan dan ketentuan yang tertuang di dalam konvensi  yang  telah  diratifikasi  serta  siap  untuk  menerima  pengawasan internasional.  Hal  tersebut  dikarenakan  negara  anggota  yang  telah meratifikasi  Konvensi  ILO  wajib  menindaklanjuti  konvensi  yang  telah diratifikasi  ke  dalam  regulasi  nasional  yang  sejalan  dengan  substansi konvensi. Selain itu, negara tersebut wajib untuk memberikan laporan secara
berkala  mengenai  penerapan  implementasi  dan  pengawasan  yang  telah dilakukan (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020).
Sehubungan  dengan  adanya  kewajiban  bagi  negara  anggota  yang telah  meratifikasi  konvensi,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah disebutkan di dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Bagian VII Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 mengenai mematuhi dan menegakkan peraturan, pihak otoritas wajib menerbitkan dokumen sah yang berisi mengenai pemeriksaan sesuai standar konvensi bagi kapal ikan dengan panjang 24 meter, kapal ikan yang berlayar lebih dari tiga hari maupun kapal ikan yang berlayar sangat jauh dari garis pantai. Oleh karena itu, jika Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 maka Indonesia wajib untuk mengikuti prosedur dan aturan yang ada, sementara kapal-kapal ikan Indonesia masih banyak yang  belum  sesuai  dengan  standar  dan  aturan  internasional.  Hal  ini kemudian memberikan beban bagi kapal-kapal ikan Indonesia karena akan mendapati  pemeriksaan  yang  lebih  ketat  dan  panjang  (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ivestasi, 2020).
Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  salah  dalam  menyebutkan nomenklatur pelaut. Istilah pelaut baik itu pelaut awak kapal maupun pelaut perikanan  tidak  dikenal  dalam  konvensi-konvensi  internasional  bahkan pelaut  tidak  diakui  sebagai  pekerja  migran  dalam  konvensi  ILO (Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Ivestasi,  2020). Konvensi ILO menggunakan istilah seafarer atau seaman yang memiliki arti bahwa semua pelaut baik kapal niaga atau pelaut kapal ikan. Kemudian di dalam  Konvensi  ILO  juga  menggunakan  istilah fisher yang  berarti  semua orang yang terlibat ataupun dipekerjakan di dalam kapasitas apapun di atas kapal ikan sementara fisher yang Indonesia maksud adalah mata pencaharian atau pekerjaan yang melakukan penangkapan ikan. Pelaut perikanan diakui sebagai  pekerja  migran  jika  bekerja  di  laut  territorial  sedangkan  pelaut perikanan  Indonesia  mayoritas  bekerja  di  laut  bebas  sehingga  tidak dianggap sebagai pekerja migran (Aldila, 2021).
Proses perekrutan dan penempatan pelaut perikanan Indonesia yang bekerja  di  kapal  asing  masih  mengalami  dualisme  perizinan  diantara Kementerian  Ketenagakerjaan  melalui  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) untuk penempatan pekerja migran Indonesia dan Kementerian  Perhubungan  melalui  Surat  Izin  Usaha  Perekrutan  dan Penempatan  Awak  Kapal  (SIUPPAK)  untuk perusahaan  pengiriman  awak kapal  ( manning  agency )  (Kementerian  Ketenagakerjaan,  2020).  Adanya dualisme  dalam  perekrutan  maupun  penempatan  para  pelaut  perikanan Indonesia  yang  bekerja  di  kapal  asing  membuat  Indonesia  harus  terlebih dahulu  menyiapkan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  yang  terkait dengan  pemberian  izin  kepada  perusahaan  penempatan  pekerja  migran
Indonesia  yang  mana  berbagai  pihak  terkait  harus  mematuhi  persyaratan yang  telah  disepakati  atau  ditetapkan  di  dalam  RPP  serta  menyiapkan pembentukan roadmap ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 sebelum meratifikasi konvensi tersebut (Karunia, 2020).
Dengan  adanya  kewajiban  Indonesia  untuk  mengikuti  aturan  dan prosedur yang tertuang di dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 maka Indonesia  memiliki  hak  yang  terbatas  untuk  menerapkan  standar  yang berbeda  sehingga  hal  ini  memberikan  beban  politik  ketika  Indonesia meratifikasi  konvensi  tersebut  (Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman  dan  Investasi,  2021).  Selain  itu,  jika  Indonesia  meratifikasi Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  maka  Indonesia  pun  harus mengimplementasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada termasuk dengan menyelaraskan penyebutan maupun isitilah yang ada di dalam konvensi tersebut.
Pertimbangan  yang  diambil  oleh  Indonesia  sebagai  aktor  rasional untuk  tidak  meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  berdasarkan pilihan rasional dimana Indonesia memperhitungkan kemungkinan situasi yang  akan  dihadapi  serta  kemungkinan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh Indonesia  jika  meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007.  Hal  ini berkaitan  dengan  risiko  bagi  Indonesia  jika  memilih  untuk  memutuskan meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 karena harus patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan di dalam konvensi tersebut.
Dalam  suatu  perjanjian  internasional,  ada  kepatuhan  dalam menjalankan  serta  memenuhi  hak  dan  kewajiban  yang  sudah  tertulis  di dalam  konvensi  jika  suatu  negara  telah  meratifikasi  konvensi  tersebut sehingga  berdampak  pada  keputusan  Indonesia  untuk  tidak  meratifikasi Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  karena  pemerintah  Indonesia  menilai bahwa  jika  meratifikasi  konvensi  tersebut  akan  memberikan  beban  politik bagi  Indonesia  karena  kondisi  regulasi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki Indonesia  belum  sesuai  dengan  standar  yang  diatur  di  dalam  konvensi tersebut.
Ketiga ,  ratifikasi  konvensi  ILO  No.  188/2007  belum  menjadi  urgensi bagi kementerian ketenagakerjaan. Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 belum menjadi urgensi bagi Kementerian Ketenagakerjaan dikarenakan pemerintah  Indonesia  sudah  terlebih  dahulu  meratifikasi Maritim  Labour Convention (MLC)  tahun  2006  yang  mengatur  mengenai  pekerja  kapal. Konvensi ini kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun  2016  tentang  Konvensi  Ketenagakerjaan  Maritim  yang  bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja kapal mengenai pemenuhan hak-hak dasar antara lain syarat kerja, penempatan, perawatan medis, waktu dan  jam  untuk  beristirahat,  upah,  jaminan  sosial  dan  pengawasan  yang kemudian dijadikan  pedoman oleh pemerintah Indonesia dalam  membuat
pedoman bagi pekerja (Pratiwi, 2020).
Maritim  Labour  Convention (MLC)  tahun  2006  ini  kemudian  menjadi acuan bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perikanan.  Sehingga  Indonesia  merasa  sudah  cukup  dengan  meratifikasi konvensi  tersebut  sebagai  wujud  perlindungan  bagi  para  pekerja maritim. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan beranggapan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU Nomor 7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan, Pembudidaya  Ikan  dan  Pertambangan  Garam  dirasa  sudah  cukup  dalam memberikan perlindungan bagi pelaut perikanan (Merdeka, 2020).
Maritim  Labour  Convention (MLC)  tahun  2006  sudah  terlebih  dahulu diratifikasi  oleh  Indonesia  dan  ada  beberapa  peraturan  nasional  yang Indonesia  rasa  sudah  cukup  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  para pelaut  perikanan.  Akibatnya,  Indonesia  sebagai  aktor  rasional  dengan pertimbangan pilihan rasional terkait untung-rugi dalam meratifikasi suatu konvensi kemudian memutuskan untuk tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 karena ratifikasi konvensi tersebut saat ini belum menjadi urgensi dan bukan prioritas bagi tujuan-tujuan yang kelak akan Indonesia capai.
Keempat , baru 19 negara yang meratifikasi Konvensi ILO No. 188/2007 . Selain itu, ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 oleh negara-negara anggota  ILO  hingga  tahun  2021  hanya  19  negara  anggota  ILO  yang  baru meratifikasi  konvensi  tersebut  (International  Labour  Organization,  2007). Dari  19  negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007 hanya  Angola,  Afrika  Selatan  dan  Namibia  sebagai  sasaran  dalam  tujuan penempatan  para  pelaut  perikanan  Indonesia  yang  sudah  meratifikasi konvensi  tersebut.  Adapun  Taiwan  yang  merupakan  sasaran  dan  tujuan penempatan para pelaut perikanan Indonesia paling banyak hingga tahun 2021 masih belum meratifikasi konvensi tersebut (Rhamdani, 2020).
Sehingga  jika  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun 2007  tidak  akan  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  dalam perlindungan  bagi  para  pelaut  perikanan  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan di dalam Pasal 44 Konvensi ILO  No.  188  Tahun  2007  bahwasanya  setiap  negara  anggota  perlu menerapkan konvensi ini dengan cara yang dapat memastikan bahwa kapal penangkap ikan, yang mengibarkan bendera negara manapun yang belum meratifikasi  konvensi  ini,  tidak  akan  menerima  perlakuan  yang  lebih menguntungkan daripada kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera negara anggota yang telah meratifikasi konvensi ini (Pasal 44 Konvensi ILO No. 188/2007).
Dengan menimbang risiko yang ditimbulkan dan dampak yang tidak cukup  signifikan  jika  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun
2007, Indonesia sebagai aktor rasional memutuskan untuk tidak meratifikasi konvensi  tersebut.  Hal  ini  menurut  Anatol  Rapoport  pertimbangan Indonesia  dalam  menunda  untuk  meratifikasi  konvensi  ini  turut dipengaruhi  oleh  pilihan  tindakan  orang  lain.  Dimana  dalam  hal  ini Indonesia  melihat  bahwa  negara-negara  yang  menjadi  tujuan  dalam penempatan para pelaut perikanan Indonesia hanya Angola, Afrika Selatan dan  Namibia  saja  yang  meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007 sehingga  tidak  akan  memberikan  dampak  yang  cukup  siginifikan  bagi Indonesia.  Dengan  kata  lain,  strategi  pilihan  yang  dipilih  oleh  Indonesia untuk  menunda  ratifikasi  konvensi  tersebut  bergantung  pada  keputusan atau strategi yang diambil oleh negara lain.

## Kesimpulan
Bekerja sebagai pelaut perikanan merupakan pekerjaan yang sangat berisiko  tinggi  dan  sangat  rentan  mengalami  pelanggaran  HAM.  ILO kemudian  mengambil  tindakan  dengan  membuat  Konvensi  ILO  No.  188 Tahun  2007  mengenai  Pekerjaan  Dalam  Penangkapan  Ikan.  Indonesia sebagai  negara  anggota  ILO  memiliki  kewajiban  untuk  meratifikasi Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007.  Tetapi,  Indonesia  hingga  tahun  2021 masih  memutuskan  untuk  tidak  meratifikasi  konvensi  tersebut.  Alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 didasarkan pada  pilihan  rasional  dengan  pertimbangan  untung-rugi  untuk memaksimalkan keuntungan yang ada.
Alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 disebabkan  oleh  biaya  maupun  beban  yang  harus  dikeluarkan  dan ditanggung  oleh  Indonesia  tidak  sebanding  dengan  keuntungan  ekonomi yang didapatkan serta bertambahnya beban politik Indonesia akibat adanya kewajiban pelaporan dan pengawasan dalam pengimplementasian konvensi tersebut.  Kemudian  adanya  kewajiban  dalam  penyesuaian  peraturan nasional yang ada dengan substansi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 dan ratifikasi  konvensi  tersebut  masih  belum  menjadi  urgensi  Kementerian Ketenagakerjaan dikarenakan Kementerian Ketenagakerjaan mengganggap peraturan  yang  ada  sudah  cukup  dalam  memberikan  perlindungan  bagi pelaut perikanan. Hal ini juga didukung dengan hanya 19 negara anggota ILO yang meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 sehingga tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi pelaut perikanan Indonesia. Oleh karena  itu,  Indonesia  dengan  segala  pertimbangan  kalkulasi  untung-rugi dalam jangka panjang hingga tahun 2021 tetap mengambil sikap untuk tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007.

## Daftar pustaka
Ahriani  et  al.,  (2021).  Tanggungjawab  Negara  Bendera  Kapal  Terhadap Perbudakan ABK Indonesia . TATOHI Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), hlm. 53-67.
Al  Faqir,  Anisyah  (2020)  Membongkar  Alasan  ABK  Indonesia  Memilih Bekerja  di  Kapal  Ikan  Tangkap  Asing  [Online].  Tersedia  di: https://www.merdeka.com/uang/membongkar-alasan-abk-
indonesia-memilih-bekerja-di-kapal-ikan-tangkap-asing.html [diakses pada 16 November 2021].
Al  Faqir,  Anisyah  (2020)  Kemenaker  Diminta  Ratifikasi  Konvensi  ILO  188
Lindungi  ABK  WNI  di  Luar  Negeri  [Online]  13  Mei.  Tersedia  di: https://www.merdeka.com/uang/kemenaker-diminta-ratifikasi- konvensi-ilo-188-lindungi-abk-wni-di-luar-negeri.html  [diakses pada 12 Januari 2022]
Arleiny  et  al.,  (2021).  Optimalisasi  Penerapan  MLC  (Maritime  Labour Convention) di Atas Kapal KM Bukit Siguntang. Dinamika Bahari , 2 (2), hlm. 126.
Ashari, K. (2015) Kamus Hubungan Internasional . Bandung: Nuansa.
Asiatoday (2021) 1,2 Juta Pelaut Indonesia Bekerja di Kapal Asing di Dunia [Online]  18  Februari.  Tersedia  di:  https://asiatoday.id/read/12-juta- pelaut-indonesia-bekerja-di-kapal-asing-di dunia#:~:text=Rata%2Drata%20gaji%20pelaut%20Indonesia,Rp%207
%20juta%20per%20bulan [diakses pada 07 Maret 2021].
Greenpeace (2019) Seabound: The  Journey  to Modern Slavery on the High Seas [Online] 09 Desember. Tersedia di: https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-
stateless/2019/12/c4f6f6b4-greenpeace-seabound-b.pdf  [diakses  pada 27 Februari 2022].
Gozali  İdrus,  Pizaro  (2018)  Thailand  Negara  Asia  Pertama  Ratifikasi Konvensi  Soal  Nelayan  [Online]  30  November  2018.  Tersedia  di: https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/thailand-negara-asia-pertama- ratifikasi-konvensi-soal-nelayan/1325594 [diakses pada 11 Maret 2022]
International  Labour  Organization  (ILO.org)  C188  -  Work  in  Fishing Convention, 2007 (No.
188) [Online]. Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N O::P2100_ILO_CODE:C188  [diakses pada 08 Januari 2022].
International Labour Organization, “About the ILO in Indonesia,” [Online].
Tersedia  di  https://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS_412168/lang-- en/index.htm [diakses pada 08 Januari 2022].
International  Labour  Organization,  “MLC,  2006 -  Maritime  Labour Convention, 2006 (MLC,  2006) [Online]. Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N O:12100:P12100_ILO_CODE:C186  [diakses pada 15 Maret 2022].
International Labour Organization (2019) Thailand ratifies Work in Fishing Convention, 30 Januari [Online]. Tersedia di: https://www.ilo.org/global/about-the- ilo/newsroom/news/WCMS_666581/lang--en/index.htm [diakses pada 11 Maret 2022].
International  Labour  Organization.  The  flexibility  clauses  of  the  Work  in Fishing Convention, 2007 (No. 188). Working Paper No. 315. Geneva, 2018.  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--- sector/documents/publication/wcms_618563.pdf
Jackson,  R.  &  Georg,  S.  (2013) Pengantar  Studi  Hubungan  Internasional . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Jurnal  Maritim  (2020)  ILO  Work  In  Fishing  Convention  (C188),  Instrumen
Khusus Perlindungan Awak  Kapal Ikan [Online] 14  September.
Tersedia di: https://jurnalmaritim.com/ilo-work-in-fishing- convention-c188-instrumen-khusus-perlindungan-awak-kapal-ikan/ [diakses pada 12 Februari 2021].
Kartini, E. (2015). Hukum Maritim , Bantul: K-Media.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  (2021)  Dukung Program Prioritas, KKP Siapkan Lembaga Diklat Pelaut KAPI Sesuai Konvensi STCW-F 1995 [Online] 25 Mei. Tersedia di: https://kkp.go.id/artikel/30799-dukung-program-prioritas-kkp- siapkan-lembaga-diklat-pelaut-kapi-sesuai-konvensi-stcw-f-1995
[diakses pada 12 Januari 2022].
Kementerian  Ketenagakerjaan,  “Mekanisme  Pengawasan  ILO  di  Negara
Anggota  Atas  Penerapan  Konvensi  ILO  yang  Telah  di  Ratifikasi,” Tersedia
di: https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_artikel/info_hukum_2_3_2013.
pdf [diakses pada 08 Januari 2022].
Kementerian Ketenagakerjaan, “Peran Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing,“ Tersedia di: https://kkp.go.id/an-
component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi- materi-2/pekerja-
migran/PELINDUNGAN%20ABK%20INDONESIA%20DI%20KAPA
L%20ASING.pdf [diakses pada 15 Januari 2022].
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ivestasi (2020) Kemenko Marves  Tekankan  Komitmen  Percepat  Ratifikasi  Konvensi  ILO  No. 188 Guna Lindungi  Awak Kapal  Perikanan [Online]  14
Juli. Tersedia di: https://maritim.go.id/kemenko-marves-tekankan-
komitmen-percepat-ratifikasi- konvensi-ilo/ [diakses pada 11 Januari 2022].
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2021) Perbaiki Tata  Kelola  Pelindungan  Pelaut  Dan  ABK  Indonesia:  Kemenko Marves  Desak  Segera  Finalisasi  RAN-PPAKP  [Online]  8  Februari. Tersedia  di:  https://maritim.go.id/perbaiki-tata-kelola-pelindungan- pelaut-abk-indonesia-kemenko/ [diakses pada 12 Januari 2022]
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  (2021)  Pernyataan  Pers
Tahunan Menteri Luar Negeri
Tahun 2021  [Online]  6  Januari.
Tersedia di: https://kemlu.go.id/portal/id/read/2048/berita/pernyataan-pers-
tahunan-  menteri-luar-negeri-tahun-2021  [diakses  pada  12  Februari 2021].
Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut (2020) Komitmen Pemerintah Dalam Melindungi Awak  Kapal  Indonesia  [Online]  18  Agustus.  Tersedia  di: https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/7808/komitmen- pemerintah-dalam-melindungi-awak-kapal- indonesia#:~:text=Sejak%20tanggal%2012%20Juni%202018,2006%20k epada%20International%20Labour%20Organization [diakses pada 18 Februari 2022].
Kusumaatmadja,  Mochtar  (2000) Pengantar  Hukum  Internasional .  Bandung: Bina Cipta.
Mas’oed,  M.  (1990) Ilmu  Hubungan  Internasional  Disiplin  dan  Metodologi . Jakarta:  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Miranti Karunia, Ade (2020) Ada Dualisme Izin, Menaker Kesulitan Awasi Penempatan ABK RI [Online] 10 Juli. Tersedia di: https://money.kompas.com/read/2020/07/10/153303126/ada-
dualisme-izin-menaker-kesulitan-awasi-penempatan-abk-ri?page=all
[diakses pada 12 Januari 2022]
Nurmayanti  (2021)  Setahun,  Pelaut  Indonesia  Bisa  Beri  Devisa  ke  Negara hingga Rp 151,2 Triliun [Online]  17 Februari. Tersedia  di: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4485733/setahun-pelaut- indonesia-bisa-beri-devisa-ke-negara-hingga-rp-1512-triliun  [diakses pada 07 Maret 2021].
Octaviani, Fadilla (2020) Governance Perlindungan Migran Indonesia (PMI) di Kapal Ikan Asing [Online] 14 Mei. Tersedia di: https://kkp.go.id/an- component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi- materi-2/pekerja-migran/200513- %20Presentasi%20Fadilla%20Webinar%20IOJI.pdf    [diakses  pada  12 Maret 2022].
Parthiana,  I  Wayan  (2002) Hukum  Perjanjian  Internasional  Bag:  1 .  Bandung:
Mandar Maju.
Pratama,  Oki  (2020)  Konservasi  Perairan  Sebagai  Upaya  menjaga  Potensi Kelautan  dan  Perikanan  Indonesia  [Online]  01  Juli.  Tersedia  di: https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai- upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan- indonesia#:~:text=Terbentang%20dari%20Sabang%20hingga%20Mera uke,km2%20adalah%20Zona%20Ekonomi%20Eksklusif [diakses
pada 10 Februari 2021].
Pratomo,  Eddy  (2011) Hukum  Perjanjian  Internasional  (Pengertian,  Status Hukum, dan Ratifikasi) . Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung. Prigi  (2020)  Pemeriksaan  Nautis  Dan  Alat  Keselamatan  Dalam  Rangka Pemenuhan  Kelaiklautan  Kapal  Penangkap  Ikan  [Online]  16 September. Tersedia di: https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi/artikel/23277- pemeriksaan-nautis-dan-alat-keselamatan-dalam-rangka- pemenuhan-kelaiklautan-kapal-penangkap-ikan  [diakses  pada  09 Maret 2021]
Rapoport, A. (1970) Two – Person Game Theory, The Essential Ideas . Canada: The University of Michican Press.
Rhamdani,  Benny  (2020  Peran  Pemerintah  Dalam  Penempatan  Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Ikan Asing [Online] 14  Mei.  Tersedia  di:  https://kkp.go.id/an-component/media/upload- gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/pekerja- migran/BAHAN%20KA%20BP2MI%20WEBINAR%20PELINDUNG AN%20ABK%20DI%20KAPAL%20ASING.pdf  [diakses  pada  10 Maret 2021].
Satria, Arif et al., (2015) Analisis Kesejahteraan Rumah Tangga Usaha Perikanan . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Sinta, D. & Zuhdi A. (2021) Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi ABK WNI  Pada  Kapal  Ikan  Tiongkok  Lu  Huang  Yuan  Yu  di  Perairan Kepulauan Riau. Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 4 (3), hlm. 3- 8.
Statistik  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (2021)  Pencarian Nelayan/Pembudidaya  Ikan  Menurut  Jenis  Nelayan/Pembudidaya Ikan, Jenis Kegiatan, Tahun dan Provinsi [Online] 17  November.
Tersedia di:
https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer [diakses pada 17 November 2021].
Suwardjo, Djojo et al., (2010) Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi  Daya  Ikan  Di  Indonesia, Jurnal  Teknologi  Perikanan  dan Kelautan , 1(1).
Walt, Stephen M. (1999) Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security
Studies. International Security , 23 (4) hlm. 10-11.
Wirawan, I.B. (2012) Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma . Jakarta: Kencana Prenada Media.
Woody, T.  (2019) The sea is running out of fish, despite nations’ pledges to stop it”, National Geographic [Online] 8 Oktober. Tersedia di: https://www.nationalgeographic.com/science/article/sea-running- out-of-fish-despite-nations-pledges-to-stop [diakses pada 27 Februari 2022].
Zhou, Mi et al., (2020) Indonesia and the Work in Fishing Convention, 2007
(No. 188): a comparative analysis, RAS/16/11/AS, International Labour Organization. Tersedia di:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--- ilo-jakarta/documents/publication/wcms_739445.pdf