Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2482-2494

## Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus Kantor Pusat KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Muhamad Nadratuzzaman Hosen [scopus ID: 54684088500] 1 , Muhamad Nasrullah 2 1,2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta *Email korespondensi: enezhosen@gmail.com

## Abstrak
Akad  pembiayaan  Mudharabah  merupakan  salah  satu  akad  dengan  potensi  keuntungan  yang  cukup menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Kontrak  ini  diberikan  oleh  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  Lampung  kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang dan petani serta pengusaha jasa yang tinggal di pedesaan. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi permasalahan dan perselisihan  dalam  pembiayaan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  prosedur  penyelesaian sengketa pembiayaan dalam akad mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  (KSP-PS)  BMT  Duta  Jaya  Lampung  dan  kesesuaian  pelaksanaan  Penanganan  Sengketa  Pembiayaan Bermasalah  dalam  Akad  Mudharabah  di  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  Ketentuan  Fatwa  DSN  MUI.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  akad,  seluruh  pembiayaan  operasional  akad  mudharabah sesuai dengan fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, kecuali ketentuan denda atau ganti rugi yang dikenakan oleh anggota untuk menanggungnya tanpa alasan apapun.

## Kata Kunci: Baitul Maal Wa Tamwil; Sengketa; Pembiayaan Mudharabah

## Abstract
Mudharabah Financing Agreement is one of the contracts with potential profit that is quite beneficial to both parties. This contract was given by the KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung to the people with middle to lower economic levels, the majority of whom work as swords and farmers as well as service entrepreneurs who live in rural areas. But in practice, there are often problems and disputes in the financing. This study aims to analyze the procedure for resolving financing disputes in mudharabah contracts carried out by the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSP-PS) BMT Duta Jaya Lampung and the suitability of the implementation of the Handling of  Problem  Financing  Disputes  in  the  Mudharabah  Agreement  in  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  Fatwa Provisions DSN MUI. The results showed that in the implementation of the contract, all operational financing of the mudharabah contract was in accordance with the DSN fatwa number 07/DSN-MUI/IV/2000, except for the provision of fines or compensation imposed by members to bear it without any reason.
Keywords: Baitul Maal Wa Tamwil , Disputes, Mudharabah Financing
Saran sitasi : Hosen, M. N., & Nasrullah, M. (2022). Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus Kantor Pusat KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 2482-2494. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5623
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5623

## 1. PENDAHULUAN
Sistem Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk Baitul mal wa Tamwil (BMT) menggunakan Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  1992 Tentang Perkoperasian dan sebagai Koperasi Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  dalam  sistematika pembiayaannya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
Koperasi dan UKM Nomor
11/PER/M.KUKM/XII/2017. Salah satu produk BMT yang memiliki potensi kemaslahatan yang relatif besar adalah  pembiayaan Mudharabah, yakni  perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dalam hal ini BMT sebagai penyedia modal ( shahibul maal ) dan anggota sebagai  pengelola  dana  ( mudharib )  untuk mengelola
suatu  kegiatan  ekonomi  dengan  menyepakati  nisbah bagi  hasil  atas  keuntungan  yang  akan  diperoleh (Yunus, 2009). Akan tetapi BMT menghadapi risiko yang  diakibatkan  tidak  ikut  mengelola  usaha,  ini sering disebut disebut masalah asymmetric information . Asymmetric information tersebut mengakibatkan terjadinya moral hazard pada nasabah pembiayaan  sehingga  menimbulkan  sengketa  yang membutuhkan  penyelesaian    (Fatkhurrohman,  2019; Sa’diyah & Huda, 2018; Shomad et al., 2017; Qodin, 2015; (Taher, 2015).
Selain asymmetric  information diatas,  beberapa faktor  yang  menyebabkan  pembiayaan  bermasalah pada  BMT  baik  internal  dan  eksternal  diantaranya; pelanggan  tidak  jujur  dalam  memberikan  informasi dan laporan tentang aktivitasnya, pengelolaan nasabah yang  kurang  memadai  sehingga  BMT  kalah  saing dalam bisnis, aspek garansi tidak mempertimbangkan aspek yang dapat dipasarkan. Selain itu Shomad et al., 2017,  erosi  mental  yang  dipengaruhi  secara  timbal balik  antara  nasabah  dan  BMT  sehingga  membuat
proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada prektik bersih lembaga keuangan.
Peneliti  memilih  Kantor  Pusat  KSP-PS Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Duta Jaya Lampung sebagai objek  penelitian  karena  lembaga  ini  telah  berdiri cukup  lama  dibandingkan  dengan  lembaga  sejenis lainnya  yang  mampu  mempertahankan  kinerjanya. Selain  itu  juga  memiliki  banyak  pengalaman  untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa pembiayaan dengan tipikal sifat anggota/ mudharib yang berbeda- beda.  Lembaga  ini  terbukti  mampu  menggerakkan roda  perekonomian  masyarakat  menengah  ke  bawah di  daerah tersebut melalui dana  yang  terhimpun  dari anggota BMT sendiri.
Pemilihan objek penelitian tersebut jelas berbeda dengan  penelitian  sebelumnya,  dimana  penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa yang menyebabkan gulung  tikarnya  suatu  BMT  dikarenakan  tidak terpenuhinya persyaratan pendirian Koperasi Syariah dan kasus sengketa pembiayaan syariah (Minin, 2011; Mustaming,  2014;  Hidayah  &  Khaeruddin,  2017; Qodin, 2015; Kiswati & Anita, 2016)
Tabel 1. Kas Tahunan KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung No Kas 2015 2016 2017 1 Kas Utama 1,316,917,102.49 1,753,844,250.00 872,822,038.87 2 Kas Pusat 294,515,200.00 229,310,000.00 205,562,688.87 3 Kas Karyatani 56,122,000.00 180,171,200.00 74,661,300.00 4 Kas Adirejo 93,425,100.00 46,163,800.00 43,875,000.00 5 Kas Sribhawono 56,702,102.49 257,937,900.00 27,541,250.00 6 Kas Pem. Pasir 70,573,200.00 115,189,800.00 12,128,900.00 7 Kas Way Bungur 106,506,900.00 126,497,300.00 23,864,500.00 8 Kas Palas 36,856,100.00 92,429,250.00 64,989,500.00 9 Kas Sem Baru 56,050,000.00 62,523,000.00 3,724,000.00 10 Kas Simp. Randu 52,752,300.00 82,724,200.00 184,909,400.00 11 Kas Candipuro 40,214,400.00 66,329,300.00 22,085,000.00 12 Kas Pal Putih 70,470,600.00 85,107,100.00 11,459,000.00 13 Kas Pasuruan 99,619,400.00 96,826,800.00 75,543,000.00 14 Kas Way Jepara 100,159,100.00 94,223,900.00 16,507,600.00 15 Kas Sidomulyo 55,976,000.00 62,379,200.00 51,132,600.00 16 Kas Unit Ii 49,293,400.00 73,190,000.00 37,633,300.00 17 Kas Sidorejo 77,681,300.00 82,841,500.00 17,195,000.00 Sumber: Kas Mudharabah KSP-PS BMT Duta Jaya 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif-Deskriptif. Pendekatan kualitafif dilakukan dengan  wawancara  terbuka  guna  menelaah  dan memahami  sikap,  pandangan,  perasaan  dan  prilaku seseorang  atau  suatu  kelompok  Moleong,  (2005). Sedangkan  pendekatan  deskriptif  yaitu  dengan membuat  deskripsi/narasi  dari  suatu  fenomena  yang tidak  menggunakan  hubungan  variabel  atau  menguji
hipotesis.  Oleh  karena  itu,  peneliti  menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Sember data yang dikolektifkan dalam penelitian ini  yaitu  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Data primer yang secara langsung memberikan data kepada peneliti atau yang diperoleh langsung oleh pengumpul data  dari  objek  data  (Sumardi,  2002).    Penelitian  ini merupakan  hasil  wawancara  langsung  kepada
pimpinan,  menejer,  karyawan/karyawati  maupun anggota  dari  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  Lampung terkait pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT. Sedangkan  sumber  data  sekunder  data  yang  diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber terpercaya dan tanggungjawab (Sugiyono,  2005).  Data  sekunder  diperoleh  dari dokumen-dokumen  dan  profil  KSP-PS  BMT  Duta Jaya  Lampung.  Kemudian  dengan  studi  pustaka tentang sengketa pembiayaan Mudharabah dan Fiqh Syirkah .
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara  yang  digunakan  wawancara semi structured guna  mendapatkan  keterangan  yang  lebih lengkap dan mendalam dari tahapan wawancara yang dilakukan  (Moleong,  2005).  Hal  tersebut,  peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT Duta Jaya Lampung  yang  mengetahui  secara  jelas  mengenai penyelesaian  sengketa  pembiayaan mudharabah di BMT.  Adapun  metode  dokumentasi  yang  digunakan ini  untuk  mencari  data  mengenai  hal/variabel  yang dapat  dijadikan  sebagai  informasi  untuk  melengkapi data  yang  dibutuhkan.  Metode  analisis  data  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  yaitu  prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan  keadaan  subjek/objek  penelitian pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak (Nawawi, 2007). Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif, yaitu pendekatan  hukum  yang  digunakan  untuk  mengkaji data  dengan  menggunakan  kaidah-kaidah  hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur’an, al-Hadits, Fikih dan pendapat ulama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Impelmentasi  Pembiayaan  Akad  Mudharabah  di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Pada  konteks  ini,  pembiayaan mudharabah dilakukan  antara  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  dengan anggota  menggunakan  akad mudharabah  muthlaqah kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan mayoritas dari anggota KSP- PS  BMT  Duta  Jaya  yang  mengajukan  pembiayaan mudharabah sudah  memiliki  usaha  yang  berjalan lama.  Anggota  yang  belum  memiliki  usaha,  dapat mengajukan  pembiayaan  untuk  membangun  usaha yang  tentunya  sesuai  dengan  syariah  dan  dapat dimonitoring oleh pihak BMT.
Modal  pembiayaan mudharabah dari  BMT kepada  anggota  sebanyak  100%  dan  ketika  modal tersebut telah diberikan oleh BMT Duta Jaya kepada anggota,  maka  secara  penuh  tanggungjawab  modal usaha 100% tersebut menjadi milik anggota dan harus digunakann  sebagiman  mestinya.  Implementasi pembiayaan  akad mudharabah di  BMT  Duta  Jaya setelah  calon  anggota  sudah  memenuhi  syarat  yang ditentukan BMT dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan  dilakukannya  penandatanganan  persetujuan. Maka,  jika  wanprestasi,  anggota  harus  menerima konsekuensi  sesuai  perjanjian.  Jumlah  nisbah  bagi hasil ditentukan diawal perjanjian dengan persentase sesuai kesepakatan kedua pihak. Jumlah nominal yang diajukan  oleh  calon  anggota  diberikan  secara  tunai setelah  memiliki  rekening  tabungan  atas  akad pembiayaan.
Berikut  contoh  pembagian  nisbah  bagi  hasil  di KSP-PS BMT Duta Jaya dari pengajuan pembiayaan akad  mudharabah oleh  Bapak  Sutimanto.  Beliau mengajukan pembiayaan pada 15 Januari 2019 untuk pembiayaan  pemeliharaan  budidaya  ikan  Gurame. Jumlah  pembiayaan  yang  beliau  minta  sebesar Rp10.000.000  dalam  jangka  waktu  pengembalian  4 bulan (Dokumen dari Sulis, Akuntan BMT Duta Jaya).
Tabel 2. Contoh pembagian nisbah bagi hasil di KSP-PS BMT Duta Jaya
Jenis Pembiayaan Pembiayaan mudharabah Plafon Pembiayaan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Nisbah Bagi Hasil BMT-Anggota 60:40 Jangka Waktu 4 (enam) bulan musiman Waktu Pembayaran tanggal 15 setiap bulannya Jatuh Tempo 15 Mei 2019 Cara Pembayaran Angsuran tiap bulan, pokok ditambah dengan bagi hasil Denda Keterlambatan 0,05% perhari dikali pokok tertunggak Asumsi perhitungan nisbah bagi hasil Plafon Pembiayaan Rp.10.000.000 Nisbah Bagi Hasil 60:40 Pendapatan anggota perbulan Rp.625.000 Perhitungan nisbah bagi hasil Anggota 40% X 625.000 = 250.000
Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan KSP-PS
BMT Duta Jaya
Apabila  terjadi  keterlambatan  pembayaran angsuran,  maka  anggota  dikenakan  denda  sebesar (90,05%/hari  X  pokok  tertunggak  sebesar  Rp125). Biaya  materai  dan  biaya  administrasi  disesuaikan dengan kebutuhan (Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya).
Implementasi  pembiayaan  akad mudharabah yang dilakukan di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung seperti  contoh  diatas,  dimana  angsuran  biaya  pokok ditentukan  dari  hasil  pendapatan  usaha  anggota  dan disesuaikan dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal perjanjian. Denda keterlambatan pembayaran angsuran  ditentukan  di  awal  perjanjian  dengan persentase  yang  sudah  ditentukan  diawal  perjanjian, tanpa mengetahui sebab keterlambatan.
Terkait  jaminan  yang  harus  diberikan  oleh anggota  ketika  dalam  perjanjian  awal  akad  berupa surat  atas  hak  kepemilikan  tanah  atau  kendaraan bermotor. Jaminan tersebut berupa agunan atas barang bergerak  maupun  tidak  bergerak  sesuai  dengan kemampuan anggota dalam pemberian agunan kepada BMT  Duta  Jaya  dan  disesuaikan  dengan  plafon pembiayaan.  Contoh  jaminan  yang  diberikan  beliau dalam akad pembiayaan mudharabah .
Jaminan : Buku Tanah No. Buku Tanah  : 591/45/02.2006/2011 Luas Tanah : 855 M 2 Desa : Karyatani Dusun : III RT/RW : 11/03 Kecamatan : Labuhan Maringgai Kabupaten : Lampung Timur Provinsi : Lampung Atas Nama : Suyitno
Jaminan tersebut diberikan oleh anggota kepada KSP-PS BMT Duta Jaya untuk menjamin kelancaran pembiayaan angsuran pembiayaan akad mudharabah hingga masa pelunasan.
Kesesuaisan Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung  dengan  Fatwa  DSN  Nomor  07/DSN- MUI/IV/2000
Kehadiran  fatwa  menjadi  sebuah  aspek  organik yang  memprakarsai  sistem  bangun  ekonomi  Islam yang  saat  itu  tengah  dikembangkan  dikalangan masyarakat  umum.  Secara  umum  fatwa  tentang ekonomi  syariah  atau muamalah secara  teknis memberikan model pengembangan maupun pembaharuan dalam sistem fikih muamalah maliah/fikih ekonomi  Islam.  Kegiatan  bermualamah
dalam  hukum  Islam  pada  dasarnya  diperbolehkan. Kaidah fikih yang menyinggung hal tersebut adalah:
ى َ لَع ٌ لْيِل َد  َّلُدَت  ْن َ أ َّ الِإ ُة َحاَبِإْلا ِةَلَما َعُملْا يِف ُ ل ْص َ ألا ا َه ِمْيِر ْح َت “ Hukum  asal  dari  suatu  bentuk  muamalah  adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” .   Kaidah  tersebut  menjelaskan bahwa hubungan bermuamalah dalam suatu usaha/bisnis  diperbolehkan.  Seperti  halnya  kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, atau kerjasama dalam usaha ( musyarakah atau mudharabah ).  Kecuali  terdapat dalil  yang  tegas  melarang  kegiatan  tersebut  karena bersifat mudharat dan terdapat unsur riba didalamnya. Hal kerjasama usaha yang dilakukan BMT Duta Jaya, peneliti  membahas  prihal  perjanjian  pembiayaan mudharabah yang  implementasinya  disesuaikan dengan  fatwa  DSN  No.  07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah ( Qiradh ).
Pembiayaan mudharabah yang  dilakukan  KSP- PS  BMT  Duta  Jaya  dijalankan  sesuai  dengan  sistem BMT  Duta  Jaya  sebagai shahibul  maal dan  anggota bertindak  sebagai  pengelola  modal  ( mudharib ) dengan  perjanjian  diawal  bahwa  keuntungan  akan dibagi  sesuai  kesepakatan  nisbah  bagi  hasil.  Pada bagian  a  dalam  Fatwa  DSN  no.  07/DSN- MUI/IV/2000 “ bahwa dalam rangka
mengembangkan  dan  meningkatkan  dana  lembaga keuangan  syari’ah  (LKS),  pihak  LKS  dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah,  yaitu  akad  kerjasama  suatu  usaha antara  dua  pihak  di  mana  pihak  pertama  (malik, shahib  al-mal,  LKS)  menyediakan  seluruh  modal, sedang  pihak  kedua  (‘amil,  mudharib,  nasabah) bertindak  selaku  pengelola,  dan  keuntungan  usaha dibagi  di  antara  mereka  sesuai  kesepakatan  yang dituangkan dalam kontrak. ”
Sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  (Q.S.  al- Baqarah:  283)  dan  Hadis  Rasulullah  SAW  yang diriwayatkan  oleh  Thabrani:   " Abbas  bin  Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah,  ia  mensyaratkan  kepada  mudharibnya agar  tidak  mengarungi  lautan  dan  tidak  menuruni lembah,  serta  tidak  membeli  hewan  ternak.  Jika persyaratan  itu  dilanggar,  ia  (mudharib)  harus menanggung  resikonya.  Ketika  persyaratan  yang ditetapkan  Abbas  itu  didengar  Rasulullah,  beliau membenarkannya "
Penjelasan fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000  bagian  pertama  No.  1  “ Pembiayaan Mudharabah  adalah  pembiayaan  yang  disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif ”,  No.  2  “ Dalam  pembiayaan  ini  LKS sebagai  shahibul  maal  (pemilik  dana)  membiayai 100%  kebutuhan  suatu  proyek  (usaha),  sedangkan pengusaha  (nasabah)  bertindak  sebagai  mudharib atau  pengelola  usaha ”  dan  No.  3  “ Jangka  waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan kedua  belah  pihak  (LKS  dengan  pengusaha) ”  sudah sesuai dengan implementasinya di KSP-PS BMT Duta jaya. Karena hal tersebut sudah dipaparkan langsung pada  lembaran  kontrak  awal  perjanjian  yang menjelaskan  bahwa  akad mudharabah merupakan akad  pembiayaan  untuk  kepentingan  produktif  dan modal  secara  100%  di  fasilitasi  oleh  BMT  kepada anggota untuk kepentingan usaha anggota. Kemudian BMT  memberikan  nisbah  bagi  hasil,  jangka  waktu pembayaran,  tata  cara  angsuran,  kemudian  kedua belah  pihak  melakukan  kesepakatan  atas  perjanjian dengan menandatangani kontrak.
KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  menerapkan  jenis mudharabah  muthlaqah untuk  usaha  anggota, sebagaimana yang tercantum pada Fatwa DSN nomor 07/IV/DSN-MUI/2000  bagian  pertama  No.  4 “ Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang  telah  disepakati  bersama  dan  sesuai  dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ” yang mana BMT tidak berhak mengikut sertakan diri dalam usaha anggota tetapi mamiliki kewenangan untuk melakukan monitoring secara rutin untuk melakukan pengawasan  terhadap  usaha  anggota  dalam  rangka meminimalisir rikiso yang akan terjadi. Hal tersebut di paparkan  juga  dalam  bagian  kedua  nomor  5  huruf  a “ Kegiatan  usaha  adalah  hak  eksklusif  mudharib, tanpa  campur  tangan  penyedia  dana,  tetapi  ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan ”
Jumlah  dana  pembiayaan  diberikan  secara langsung  dan  tunai  oleh  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya kepada  anggota  sesuai  dengan  yang  tertulis  pada kontrak perjanjian pembiayaan mudharabah KSP-PS BMT  Duta  Jaya.  Pencairan  dana  pembiayaan  dapat diperoleh  anggota  apabila  telah  memenuhi  beberapa persyaratan  yang  berlaku,  terutama  pembuatan rekening pencairan dana pembiayaan mudharabah . Ini sesuai dengan Fatwa DSN No.07/IV/DSN-MUI/2000 bagian  pertama  No.  5  dimana  “ Jumlah  dana pembiayaan  harus  dinyatakan  dengan  jelas  dalam bentuk  tunai  dan  bukan  piutang ”,  yang  mana  dana
pembiayaan  harus  berbentuk  tunai  tanpa  piutang. Karena  apabila  pembiayaan  dilakukan  denagn  cara piutang, maka hal tersebut akan mempersulit anggota dalam pengelolaan dananya.
Terkait  jaminan,  dijelaskan  dalam  Fatwa  DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000  bagian  ke-1  No.7  “ Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,  namun  agar  mudharib  tidak  melakukan penyimpangan,  LKS  dapat  meminta  jaminan  dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan  apabila  mudharib  terbukti  melakukan pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati bersama  dalam  akad” ,  sebenarnya  perjanjian pembiayaan  akad mudharabah ini  merupakan perjanjian yadh  amanah dan  merupakan  dasar  atas trust (saling percaya). Maka apabila mendasari norma tersebut,  dalam  perjanjian  pembiayaan mudharabah tidak di perlukan sebuah jaminan. Akan tetapi dalam prakteknya  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  menganjurkan anggota  pembiayaan  memberikan  jaminan  dengan alasan  agar  anggota  tersebut  tidak  lalai  dalam usahanya dan meremehkan dana yang diberikan.
Pada fatwa ini, adanya jaminan bukan merupakan hal  yang  wajib  dipersyaratkan  dalam  pembiayaan akad mudharabah . Menimbang BMT boleh menetapkan  jaminan  kepada  anggota  pembiayaan agar menghindari moral hazard dari anggota/ mudharib yang lalai atau menyalahi perjanjian awal (Adam et al., 2016). Menurut Chapra untuk  mengurangi  risiko moral  hazard pada pembiayaan mudharabah pada LKS/LKMS diperlukan  penjamin  simpanan. A  loan  guarantee scheme  underwritten  partly  by  the  ghoverment  and partly  by  the  commercial  banks. Sependapat  dengan Chudhory  bahwa  diperlukan  adanya  lembaga penjamin  simpanan  untuk  menghubungkan  antara sektor rill dengan lembaga keuangan (Rafidah, 2017).
Jaminan juga di adakan oleh KSP-PS BMT Duta Jaya  karena  menimbang istinbath hukum  yang dilakukan oleh DSN-MUI yang merupakan mashlahah  al-mursalah dengan  pertimbangan  agar tidak  terjadi  permasalahan  atau  penyimpangan  oleh anggota selama perjanjian pembiayaan akad mudharabah berlangsung.  Hal  ini  dilakukan  karena adanya  kemaslahatan  atau  sesuatu  yang  di  anggap bermanfaat  dalam  meminimalisir  risiko  pembiayaan antara kedua belah pihak.
Dalam  hal  operasional  pembiayaan,  KSP-PS BMT  Duta  Jaya  membebankan  semua  biaya operasional  baik  dalam  bentuk  materil  mapun
immateril  kepada  anggota.  Karena  hal  tersebut merupakan kebutuhan anggota yang mana pihak BMT tidak  mengikut  sertakan  diri  dalam  pembiayaan operasionalnya.  Selaras  fatwa  DSN  No.  07/DSN- MUI/IV/2000 bagian pertama No. 9 yang menyebutkan bahwa “ Biaya operasional dibebankan kepada mudharib ”.
Adapun  rukun,  syarat-syarat  dan  ketentuan pembiayaan mudharabah oleh BMT Duta Jaya kepada anggota pembiayaan telah di atur dalam Fatwa DSN no.  07/DSN-MUI/IV/2000  pada  bagian  ke-2  yang secara umum implementasi pembiayaan mudharabah di KSP-PS BMT Duta Jaya sudah sesuai dengan fatwa tersebut.  Syarat-syarat  dan  rukun  yang  harus  di lakukan  dan  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak  pun sudah sesuai dengan fatwa tersebut.
Dalam Fatwa DSN nomor 07/DSN- MUI/IV/2000  bagian  kedua  poin  No.  3  huruf  di jelaskan  bahwa  “ Modal  dapat  berbentuk  uang  atau barang  yang  dinilai.  Jika  modal  diberikan  dalam bentuk  aset,  maka  aset  tersebut  harus  dinilai  pada waktu  akad ”.  Di  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  bentuk modal  yang  diberikan  kepada  anggota  hanya berbentuk  uang  tunai,  tanpa  pernah  memberikan modal  berbentuk  barang  kepada  anggota.  Hal  ini terjadi karena modal yang dibutuhkan anggota untuk usaha  mereka  selama  ini  hanya  berupa  uang  tunai. Adapun  jika  mereka  membutuhkan  modal  berupa barang,  maka  kedua  belah  pihak  akan  melakukan perjanjian  akad murabbahah yang  mana  barang langsung dapat mereka miliki tanpa harus mengembalikan  barang  tersebut  ke  KSP-PS  BMT Duta Jaya kembali.
Adapun  penentuan nisbah bagi  hasil  yang ditentukan  KSP-PS  BMT Duta  Jaya dengan  anggota pembiayaan ditentukan di awal kontrak dalam bentuk prosentase dan bukan nominal langsung . Nisbah bagi hasil diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak di awal  perjanjian.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  fatwa DSN  nomor  07/DSN-MUI/IV/2000  bagian  kedua poin  nomor  4  huruf  b  “ Bagian  keuntungan proporsional  bagi  setiap  pihak  harus  diketahui  dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam  bentuk  prosentasi  (nisbah)  dari  keun-tungan sesuai  kesepakatan.  Perubahan  nisbah  harus berdasarkan kesepakatan ” . Apabila nisbah bagi hasil dan margin ditentukan  melalui  prosentase,  maka dalam  angsuran  pembiayaan mudharabah tersebut nominal  yang  di setorkan dari  anggota  kepada  KSP- PS  BMT  Duta  jaya  disesuaikan  dengan  penghasilan
anggota  perbulan  di  tambah  dengan  angsuran  pokok (dalam Kontrak Pembiayaan Akad Mudharabah BMT Duta Jaya, pasal 1 ayat (2)).
Dalam  hal  pembayaran  denda  keterlambatan angsuran,  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  menentukan prosentase  sebanyak  0,05%/hari  dikali  pokok tertunggak  (dalam  Kontrak  Pembiayaan  Akad Mudharabah  BMT  Duta  Jaya,  pasal  1  ayat  (3)). Penentuan  prosentase  tersebut  di  tentukan  di  awal perjanjian  pembiayaan  akad mudharabah .  Apabila mengacu  pada  fatwa  DSN  nomor  07/DSN- MUI/IV/2000  bagian  kedua  nomor  4  huruf    c “ Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari  mudharabah,  dan  pengelola  tidak  boleh menanggung  kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan ”, dan bagian ketiga nomor 3 “ Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad  al-amanah),  kecuali  akibat  dari  kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan ”, dijelaskan bahwa kerugian apapun yang di alami KSP- PS BMT Duta Jaya selama masa pembiayaan apabila kerugian  tersebut  bukan  karena  kesalahan,  kelalaian atau  pelanggaran  kesepakatanm  oleh  anggota  maka BMT tidak diperkenankan meminta denda atau ganti rugi  kepada  anggota.  Kecuali  kerugian  tersebut disengaja oleh anggota. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa: 29 yang artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  batil kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan  suka  sama  suka  diantara  kamu.  Dan janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
Pada  kontrak  pembiayaan  akad mudharabah BMT  Duta  Jaya,  seharusnya  menyantumkan  sebab- sebab  diharuskan  nya  anggota  membayar  denda keterlambatan  dan  ganti  rugi.  Dalam  kontrak pembiayaan  tersebut  hanya  tertera  prosentase  denda keterlambatn  tanpa  dijelaskan  kriteria  anggota  yang harus  membayar  denda  atau  gant  rugi.  Apabila anggota  membayarkan  denda  atau  ganti  rugi  atas kesalahan  yang  tidak  disengaja,  maka  dana pembayaran denda tersebut dapat menjadi angka riba yang akan diterima BMT Duta Jaya. Dan hal tersebut merupakan  kedzaliman  yang  di  lakukan  BMT  Duta Jaya  kepada  anggota  karena  memaksa  anggota membayar  denda  atau  ganti  rugi  tanpa  suatu  alasan tertentu.
Faktor  Sengketa  Pembiayaan  Mudharabah  pada KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Dalam  kegiatan  pembiayaan  yang  di  lakukan oleh  lembaga  keuangan  perlu  di  adakan  analisis, pertimbangan dan kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan. Terutama pada lembaga keuangan mikro yang pembiayaannya diberikan kepada anggota yang bertaraf  ekonomi  menengah  kebawah  dan  sensitif dengan  risiko  pembiayaan  bermasalah.  Selain  itu, unsur  saling  percaya  juga  sangat  diperlukan  agar terjaminnya  pengembalian  pembiayaan  tepat  waktu sesuai dengan perjanjian di awal akad.
Pembiayaan mudharabah yang disalurkan KSP- PS  BMT  Duta Jaya  Lampung  kepada  anggota  untuk modal kerja dan mengembangkan usahanya seringkali terjadi  hambatan  yang  menyebabkan  pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan akad mudharabah . Hal itu terjadi karena kemungkinan pembiayaan bermasalah  dalam  setiap  lembaga  keuangan  pasti terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan  di  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  Lampung seringkali  mengalalmi  permasalahan.  Faktor-faktor tersebut antara lain (Wawancara Eksklusif, Khoiruddin  (General  Secretary)  BMT  Duta  Jaya  21 Januari, 2019) :
a. Faktor Internal 1) Account Officer (AO) . Pembiayaan
membutuhkan  analisis  yang  akurat  dengan AO  yang  memiliki  kemampuan  handal.
Sehingga, BMT Duta Jaya Lampung terhindar dari  analisis  yang  kurang  akurat  dan  risiko yang  diterima  kecil  dan  tidak  berpotensi bermasalah.
2) Sistem.  Sistem  dan  prosedur  pembiayaan yang  sudah  ditetapkan  oleh  BMT  Duta  Jaya kerap  dilanggar  oleh  anggota  menimbulkan monitoring yang kurang intensif dari BMT.
Monitoring  merupakan  hal  penting  dalam interaksi kerjasama pembiayaan akad
mudharabah .  Melalui  monitoring shahibul  maal dapat  memperoleh  informasi  yang  valid  terkait kejujuran  anggota  dalam  mengerahkan  segala kemampuan  yang  dimilikinya  untuk  usaha tersebut,  juga  apakah  anggota  selalu  menjaga amanah dengan bertindak jujur dalam melaporkan hasil yang diperoleh (Sa’diyah & Huda, 2018).
Kejadian  yang  pernah  ditemukan  dalam kasus seperti ini antara lain lokasi usaha anggota yang fiktif dan kasus peminjaman nama pihak lain dalam  pengajuan  pembiayaan.  Hal  seperti  itu
sering dilakukan oleh anggota demi mendapatkan pembiayaan  yang  mereka  inginkan.  Akan  tetapi karena  pengajuan  yang  mereka  ajukan  tidak sesuai dengan fakta dilapangan, maka menyebabkan pembiayaan bermasalah.
b. Faktor Eksternal
1) Kondisi  usaha  anggota.  Kondisi  usaha  yang menurun  sangat  berat  untuk  mengembalikan pembiayaan kepada BMT Duta Jaya. Hal itu dikarenakan  modal  yang  dikeluarkan  tidak sesuai  dengan  hasil  yang  didapat.  Sehingga, anggota tak mampu mengembalikan pembiayaan lalu wanprestasi.
2) Kebijakan  pemerintah,  merupakan  hal  yang sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  kecil. Dimana anggota BMT Duta Jaya merupakan kelompok  masyarakat  bertaraf  ekonomi menengah  kebawah,  sedangkan  kebijakan pemerintah saat ini terkadang hanya memihak kepada  kelompok  masyarakat  dengan  taraf ekonomi menengah keatas saja.
Misalnya  pada  tahun  2017-2019  sangat  di gencarkan  pembanguna  jalan  tol  oleh presiden, akan tetapi penggunaan jalan tol ini hanya  di  rasakan  oleh  masyarakat  perkotaan saja  dan  untuk  masyarakat  pedesaan  justru lahan  yang  mereka  miliki  tersita.  Contoh lainnya yaitu kebijakan yang selalu mengedepankan usaha yang di selenggarakan oleh  negara,  dikesampingkan  dan  bahkan dapat membunuh UMKM seharusnya menjadi faktor pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, kebijakan harga bahan pokok yang semakin  tinggi  di  wilayah  pedesaan.  Hal semacam itu sangat menyengsarakan masyarakat  kecil  sehingga  banyak  UMKM yang gulung tikar bahkan LKM yang bangkrut akibat dari kebijakan pemerintah tersebut.
3) Fource Major Suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan  manusia  dan  tidak  dapat dihindarkan  sehingga  suatu  kegiatan  tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak hal yang terjadi di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam dan seseorang meninggal  dunia.  Hal  tersebut  sangat berpengaruh dengan pengembalian pembiayaan. Terutama bencana alam, dimana apabila tempat usaha anggota terkena bencana
alam,  maka  akan  berdampak  pada  sirkulasi keuangan  anggota  untuk  menanggulangi kerugian yang dialami.
Seperti  yang  dialami  Bapak  Wanto  yang mengajukan  pembiayaan  untuk  budi  daya ikan  mas.  Ketika  mengajukan  pembiayaan beliau  yakin  sekali  akan  berhasil  karena memiliki  penglamana  yang  mumpuni  di bidang  ini,  akan  tetapi  setelah  beberapa minggu  usaha  berjalan  tiba-tiba  hujan  lebat yang  mengakibatkan  kondisi  air  tidak  stabil dan  banyak  ikan  yang  mati.  Dari  sini  bapak anto  mulai  bermasalah  dalam  melakukan pengembalian pembiayaan mudharabah (Wawancara  dengan  Bapak  Wanto,  Anggota BMT  Duta  Jaya  di  kediaman  beliau,  Sri Gading pada tanggal 23 Januari 2019) . Penanganan  Sengketa  Pembiayaan  Bermasalah Pada  Akad  Mudharabah  di  KSP-PS  BMT  Duta Jaya Lampung
Sengketa  merupakan  bentuk  aktualisasi  dari suatu perbedaan pendapat atau pertentangan keinginan  antara  kedua  belah  pihak  maupun  lebih. Dimana  salah  satu  pihak  merasa  di  rugikan  atau merasa  kurang  puas  dengan  ketentuan  yang  di terimanya. Dalam sengketa ekonomi syariah khususnya  dalam  sengketa  pembiayaan  di  lembaga keuangan  syariah  non-bank,  para  pihak  diberi kebebasan untuk memilih cara penyelesaian sengketa (Mustaming, 2014). Apakah pilihan itu melalui jalur litigasi  atau  jalur  non-litigasi  (Pengadilan  Agama) dengan  mempertimbangkan  kesepakan  kedua  belah pihak  untuk  menemukan  titik  temu  dari  sengketa tersebut.
Dalam praktik pembiayaan mudharabah di BMT Duta  Jaya  ditemukan  banyak  anggota  yang bermasalah dalam pembiayaan, sehingga
menyebabkan  kerugian,  menghambat  perputaran keuangan  dan  meningkatkan  NPF  bagi  pihak  BMT. Namun  ada  juga  nasabah  yang  patuh  dan  maksimal dalam menjalankan usaha sehingga dapat mengembalikan pembiayaan sesuai akad.
Beberapa golongan anggota pembiayaan bermasalah  maupun  lancar  dalam  pembiayaan mudharabah ,  diklasifikasikan  sesuai  dengan  tingkat kemampuan  anggota  dalam  angsuran  pembiayaan diantaranya Golongan: (a) Lancar, yaitu anggota yang menjalankan perjanjian pembiayaan sesuai dengan isi kontrak  dan  menyelesaikan  perjanjian  tepat  waktu tanpa kendala dan keluhan apapun. (b) Diperhatikan, yaitu  anggota  yang  dinilai  oleh  pihak  KSP-PS  BMT Duta  Jaya  Lampung  harus  mendapatkan  pelayanan monitoring  secara  khusus  karena  dinilai  akan  ada kemungkinan  terjadinya  pembiayaan  bermasalah. Anggota  pada  golongan  ini  terlambat  membayar angsuran  selama  30  hari.  (c)  Kurang  lancar,  yaitu anggota  yang  mulai  sedikit  bermasalah  dalam angsuran  pembiayaan.  Pada  golongan  ini,  anggota tidak  membayar  angsuran  selama  lebih  dari  60  hari sejak  jatuh  tempo.  Pihak  BMT  masih  memberikan toleransi.  (d)  Diragukan,  yaitu  golongan  yang  mulai bermasalah  dalam  angsuran  pembiayaan.  Mereka terlambat  dalam  membayar  angsuran  >3  bulan  dari perjanjian. (e) Macet, yaitu anggota yang sudah tidak membayar angsuran pembiayaan dalam jangka waktu yang lama dan sudah diberikan surat peringatan atau somasi  oleh  BMT  Duta  Jaya.  Beberapa  golongan tersebut,  golongan  anggota  bermasalah  dalam pembiayaan itu terdapat pada golongan No. 4 dan 5. Karena  anggota  dalam  kategori  golongan  tersebut sudah melanggar perjanjian pembiayaan mudharabah dan menyebabkan fluktuasi keuangan BMT terganggu (Sulis, Akuntan BMT Duta Jaya) .
Tabel 3. Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Konsolidasi Pembiayaan Akad Mudharabah BMT Duta Jaya Keterangan 2016 2017 2018 Rp % Rp % Rp % Lancar 44,614,906,893.30  97.11% 35,246,737,850 97.03% 30,918,554,299.00  97.22% Diperhatikan 44,131,906.40 1.01% 361,025,467 0.99% 317,410,523.00 1.00% Krg. Lancar 401,980,535.16 0.92% 251,411,565 0.69% 271,899,235.00 0.85% Diragukan 245,059,598.72 0.56% 244,281,325 0.67% 143,253,119.00 0.45% Macet 175,526,421.42 0.40% 222,211,588 0.61% 151,283,541.00 0.48% NPF 1,266,698,461.70 2.89% 1,078,929,945 2.97% 883,846,418.00 2.78% Total 43,881,605,355.00 100% 36,325,667,795 100% 31,802,400,717.00 100%
Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan KSP-PS BMT Duta Jaya
Dalam pembiayaan mudharabah , apabila anggota  tidak  dapat  membayar  kewajiban  angsuran pembiayaan kepada KSP-PS BMT Duta Jaya selama 3 bulan berturut-turut bahkan setelah diberikan somasi atau  surat  peringatan  pembayaran  utang  maka dilakukan  penyitaan  jaminan.  Kemudian,  jaminan akan  menjadi  milik  BMT  dan  akan  dijual  sesuai dengan  ketentuan  dan  harga  pasar  untuk  menutup tunggakan  anggota  bermasalah.  Akan  tetapi  hal  itu dilakukan apabila  anggota benar-benar tidak mampu dalam  pembayaran  angsuran  dalam  kondisi  tertentu dan  jaminan  tersebut  tidak  dieksekusi  melalui pengadilan  umum (Wawancara  Pujo  Siswoyo,  28

## Februari, 2019).
Apabila  pada    embaga  telah  terdapat  sebuah permasalahan/sengketa  dalam  pembiayaan  di  BMT Duta  Jaya,  maka  BMT  mengambil    embaga  segera untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Beberapa pendekatan bagi Lembaga keuangan untuk meminimalisir dan menyelesaikan sengketa pembiayaan  bermasalah,  yaitu  (a) Soft  Approach , merupakan    embaga    preventif untuk  melakukan pencegahan  dengan  strategi  berupa  pembinaan terhadap  masyarakat.  (b) Hard  Approach yaitu embaga   melibatkan jalur hukum dan dapat dijatuhi hukum perundang-undangan yang berlaku (Kompasiana, 2018).
Dilihat dari golongan anggota yang bermasalah, dapat  disimpulkan  bahwa  permasalahan  yang dihadapi  BMT  yaitu  angnsuran  macet.  Maka pertimbangan pilihan pendekatan untuk menyelesaikan  masalah  tersebut    embaga  kepada asas  pendirian  BMT  yaitu  Undang-undang  No.  25 tahun  1992  yang  menggunakan  asas  kekeluargaan dalam pendirian nya. Pendekatan soft approach lebih utama  digunakan  untuk  meminimalisir  risiko permasalahan. Hal tersebut dilakukan karena melihat sisi  humanis  lebih  di  utamakan  untuk  menjadikan anggota sebagai   emba berharga BMT. Tanpa adanya anggota, maka akan sulit mengembangkan BMT yang didirikan atas dasar kekeluargaan.
Beberapa  upaya  sikap  yang  digunakan  untuk pendekatan  penyelesaian  masalah  tersebut:  (a) Defensif,  BMT  harus  dapat  memaklumi  apabila anggota bersikap defentif pada saat diberi tahu bahwa karena  perkembangan  kondisi  kegiatan  usaha  dan keuangan  mereka  yang  kurang  menguntungkan.  (b) Sensitif,  BMT  harus  dapat  menyimpulkan  apakah anggota  mempunyai  sifat  pemarah  dan  menjadi embaga  a  karena  kondisi  usaha  sedang  tidak menguntungkan.  (c)  Konfrontatif  yaitu  tidak  mau
bekerjasama  dengan  BMT  untuk  menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anggota dengan baik.
Sistematika penyelesaian masalah yang dilakukan  di  BMT  Duta  Jaya  Lampung  tidak  jauh berbeda  dengan    embaga  keuangan    embaga  pada umumnya. Ketika didapati anggota bermasalah dalam angsuran  pembiyaan,  BMT  memberikan  upaya penyelamatan dari pembiayaan yang sudah diberikan kepada  anggota.  Salah  satu    embaga  yang  di  ambil yaitu  metode  musyawarah  atau  negosiasi.  Kedua belah pihak antara BMT dan anggota   embaga-sama mencari  solusi  dari  permasalahan  yang  di  alami anggota dengan bermusyawarah, kemudian melakukan  penyelamatan  pembiayaan  agar  kegiatan pembiyaan tetap berjalan dan memberikan profit pada kedua belah pihak.
Permasalahan yang ada harus diselesaikan karena kedua belah pihak sudah terikat oleh perjanjian diawal yang disepakati. Salah satu asas perjanjian yaitu Pacta Sunt  Servanda .  Asas  ini  merupakan  asas  pengikat sebuah  perjanjian  yang  berarti  para  pihak  yang membuat  perjanjian  itu  terikat  pada  kesepakatan perjanjian  yang  telah  mereka  sepakati  (Bahri  & Hafidz,  2017).  Asas Pacta  Sunt  Servanda terdapat dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  “ Semua persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang- undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang  membuatnya ”,  dan  ayat  (2)  “ Persetujuan  itu tidak  dapat  ditarik    embaga  selain  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena embaga-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang- undang.  Persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik ”.
Asas  Pacta Sunt  Servanda diperlakukan  pada tahap  prakontraktual  (Bahri  &  Hafidz,  2017).  Hal tersebut  berkaitan  dengan  niat  baik  para  pihak sebelum melakukan perjanjian tersebut. Dalam hukum Islam, asas Pacta Sunt Servanda dikenal dengan asas al-hurriyah (Kebebasan), dimana para pihak diberikan kebebasan  melakukan  perjanjian  namun  tetap  ada embaga  yang  harus  dipatuhi.  Selain  menetapkan perjanjian, para pihak juga harus mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dan tidak boleh mengingkarinya (Rasyid, 2017).
Hal tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 256 dan  QS.  Al-Maidah:  1  dan  pada  Pasal  21  KHES (Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah)  huruf  a  yaitu “ embag/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan  oleh  para  pihak  sesuai  dengan kesepakan  yang  ditetapkan  oleh  yang  bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji ”
dan huruf j “ itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan  kemaslahatan,  tidak  mengandung  unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya ”.
Dalam KHES pasal 2 dijelaskan bahwa siapapun yang  akan  melakukan  perjanjian    embaga  a hendaknya memiliki itikad baik dan berlaku   embag agar perjanjian berjalan sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak. Karena perjanjian bersifat mengikat dan meiliki  kekuatan  hukum,  jika  salah  satu  pihak melanggar maka akan melrugikan pihak lain. Dalam praktek lapangan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah  oleh  KSP-PS  BMT  Duta jaya,  peneliti  menemukan  ada  beberapa  metode penyelesaian pembiayaan bermasalah  yang dilakukan BMT  Duta  Jaya  dengan  menyesuaikan  kemampuan anggota bermasalah. Ketika anggota bermasalah tidak dapat  mengembalikan  angsuran  pembiayaan,  maka ada  beberapa  cara  yang  dilakukan  pihak  BMT  Duta jaya untuk meminimalisir kerugian akibat ketidakmampuan anggota tersebut.
Sistematika praktik penyelesaian sengketa untuk meminimalisir kerugian   embaga ( Wawancara Pujo, (Direktur  BMT  Duta  Jaya)  Lampung  24  Januari, 2019) :
a. Penghapusan nisbah bagi hasil.
Salah  satu  cara  penyelesaian  pembiayaan mudharabah bermasalah oleh KSP-PS BMT Duta Jaya  yaitu  menghapus nisbah bagi  hasil  yang harus diangsur oleh anggota dengan mengembalikan  jumlah  pokok  pembiayaan.  Hal tersebut  dinilai  dapat  meminimalisir  risiko kerugian BMT.
Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  No,  19/DSN- MUI/IV/2001  tentang Al-Qardh bagian  pertama No. 2 “ Nasabah al-Qordh wajib mengembalikan jumlah  pokok  yang  diterima  pada  waktu  yang telah disepakati”. Anggota diharuskan membayar pokok  pinjamannya  saja  setelah  dilakukan musyawarah  antara  kedua  pihak  dan  mengganti akad menjadi qordh al-hasan dengan menyesuaikan  fatwa  No.  49/DSN-MUI/II/2005 tentang  Konversi  Akad Murabbahah dan  dapat digunakan juga dalam akad mudharabah .
Contoh  kasus:  Pak  Wanto  mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar  Rp10.000.000 untuk  budidaya  ikan  Gurame.  Setelah  terjadi musibah  diluar  kemampuan  Pak  Wanto,  beliau pun  tidak  mampu  mengembalikan  pembiayaan sesuai  dengan  perjanjian. Kemudian  pihak  BMT Duta  Jaya  melakukan  analisis  kemapuan  beliau
dalam  pengembalian  pembiayaan  dan  dinilai masih sanggup untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. akan tetapi setelah dilakukan  perundingan  atau  musyawarah  antara BMT  dan  Bapak  Wanto.  Beliau  ternyata  masih memiliki I’tikad baik  untuk  mengembalikan pembiayaan tetapi tidak mampu memberikan bagi hasil  kepada  BMT.  Akhirnya  pihak  BMT memberikan  keringanan  berupa  penghapusan nisbah  bagi  hasil  dan  menetapkan  nilai pengembalian  sejumlah  pembiayaan  awal  yaitu Rp10.000.000 (Survey  Penelitian,  Bapak Wanto, Sri Gading 23 Januari, 2019) . b. Mengurangi nominal modal awal
Apabila anggota masih sukar untuk menyelesaikan  dengan  metode  tersebut  dan setelah dianalisis oleh pihak KSP-PS BMT Duta Jaya benar-benar tidak mampu untuk melakukan nya,  maka  total  jumlah  pembiayaan  pada perjanjian  awal  yang  sudah  dihapus  nisbah  bagi hasilnya  dikurangi  sesuai  dengan  kemampuan anggota.
Pada fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh bagian  pertama  No.  6  “ Jika nasabah  tidak  dapat  mengembalikan  sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah sepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a)
memperpanjang  jangka  waktu  pengembalian;  b) write  off  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya ”. Dalam  ketentuan write  off juga  pengembalian modal  awal  dapat  di  kurangi  sebagian  sesuai dengan kapabilitas anggota.
Contoh  kasus:  Ibu  Rosawati  mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar  Rp20.000.000 untuk  pengadaan  mesin  pencari  Udang  bagi nelayan.  Tetapi  setelah  terjadi  hal  yang  tidak  di inginkan, Ibu Rosawati mengalami kerugian dan tidak  dapat  mengembalikan  pembiayaan  secara utuh.  Pihak  BMT  Duta  Jaya  melakukan  analisis kemampuan  finansial  Ibu  Rosawati  dan  ternyata kondisinya terbukti benar adanya tidak memungkinkan
untuk
mengembalikan pembiayaan  secara  utuh.  Setelah  itu  BMT melakukan  musyawarah  dengan  Ibu  Rosawati untuk mencari solusi terbaik. Dan akhirnya kedua belah  pihak  setuju  dengan  beliau  yang  hanya mengembalikan pembiayaan sebanyak
Rp16.500.000 dari pembiayaan
awal
Rp20.000.000  dalam  jangka  waktu  yang  telah
disetujui  dan  hal  tersebut  tidak  memberatkan beliau (Survey Penelitian, Ibu Rosawati, Labuhan Manringgai 23 Januari, 2019) .
Dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  motede diatas,  ditemukan  semua  pembiayaan  bermasalah  di BMT  Duta  Jaya  dapat  terselesaikan  walaupun membutuhkan  jangka  waktu  yang  lama  tanpa dilakukannya  penyitaan/eksekusi  jaminan.  Bahkan ada  pembiayaan  yang  diajukan  tahun  2008  dan  baru selesai Desember tahun 2018 (Wawancara Khairudin, (General  Secretary  BMT  Duta  Jaya)  Lampung  21 Januari, 2019) .
Akad Perjanjian Pembiayaan Mudharabah KSP- PS BMT Duta Jaya Pasal 2 ayat (5) menyatakan “ Bila terjadi wanprestasi maka akan di selesaikan dengan cara  musyawarah  untuk  mufakat,  bila  tidak  dapat kemufakatan  maka  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk menyelesaikan  secara  hukum. ”( Dokumen  BMT  Duta Jaya,  Akad  Perjanjian  Mudharabah),  2019) .  Dalam Fatwan  DSN  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan Mudharabah ( Qiradh ), pada bagian ke-4 No.  4:  “ Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui  Badan  Arbitrasi  Syari'ah  setelah  tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. ”
Langkah  yang  diambil  BMT  Duta  Jaya  sudah tepat  sesuai  Fatwa  DSN  MUI  No.  07/DSN- MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa  pembiayaan mudharabah diselesaikan memlalui  Badan  Arbitrase  Syariah,  tetapi  sebelum permasalahan  dibawa  ke  ranah  Badan  Arbitrase Syariah  harus  dilalui  dengan  langkah  musyawarah terlebih  dahulu.  Melalui  musyawarah  inilah  pihak BMT  dan  anggota  pembiayaan  bermasalah  dapat menentukan  mufakat  dan  mengetahui  permasalahan sebenarnya  yang  dialami  anggota  kemudian  antara kedua belah pihak dapat saling memberi solusi.
QS.  Asy-Syuro:  38,  dimana  Allah  SWT memerintahkan manusia untuk melakukan musyawarah  atas  urusan  yang  dilakukannya.  Lalu Hadits  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:
ا ًما َر َح َّ ل َح َ أ  ْو َ أ ً ال َ ال َح  َم َّر َح ا ًح ْ ل ُص َّ الِإ  َنْي ِمِل ْس ُمل ْ ا  َنْيَب  ٌزِئا َج  ُح ْ ل ُّصلا
ا ًما َر َح َّ ل َح َ أ  ْو َ أ ً ال َ ال َح  َم َّر َح ا ًط ْر َش َّ الِإ ْم ِه ِط ْو ُر ُش ىَلَع  َنْوُمِل ْسُمل ْ ا  َو
“ Perdamaian  dapat  dilakukan  di  antara  kaum muslimin  kecuali  perdamaian  yang  mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram ”
Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1)b UU No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa “ pengelolaan  dilakukan  secara  demokratis. ”  Selain solusi yang ditawarkan pihak BMT Duta Jaya kepada anggota bermasalah, pihak anggota juga diperbolehkan memberikan saran untuk penyelesaian tersebut secara demokrasi. Pada  pasal 1 ayat (1)  UU No.  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Salah  satu  bentuk  Arbitrase yaitu Negosiasi yang dilakukan BMT Duta Jaya untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan diluar pengadilan  atau  non-litigasi  atau  tidak  sampai  pada penyelesaian secara hukum.
Dalam  hal  musyawarah  untuk  menyelesiakan pembiayaan bermasalah ini juga merupakan jalur non- litigasi yang di tempuh pihak BMT Duta Jaya. Alasan jalur  ini  dipilih  oleh  para  pihak  karena  apabila permasalahn  pembiayaan  di  BMT  Duta  Jaya  sudah memasuki  ranah  hukum,  maka  akan  banyak  biaya yang akan dikeluarkan. Menimbang pembiayaan yang diajukan  anggota  bermasalah  tidak  terlalu  besar karena  hanya  mencakup  sektor  mikro.  Dan  hal tersebut  juga  akan  menambah  beban  anggota  dan menyita  waktu  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  apabila penyelesaian melalui jalur litigasi.
Sistem  penyelesaian  sengketa  pembiayaan dengan metode musyawarah juga serupa dengan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Negosiasi. Dimana negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa  untuk  mendiskusikan  penyelesaiannya tanpa  keterlibatan  pihak  ketiga  sebagai  penengah, sehingga  tidak  ada  prosedur  baku.  Tetapi,  prosedur dan  mekanismenya  diserahkan  kepada  kesepakatan para  pihak  yang  bersengketa  (Yuniarti,  2017). Praktiknya  oleh  BMT  Duta  Jaya,  sistem  negosiasi sama  seperti  musyawarah  yang  mempertemukan kedua belah pihak antara BMT Duta Jaya dan anggota bermasalah  untuk  berdiskusi  mencari  solusi  dari permasalahan yang dialami anggota tanpa melibatkan pihak ketiga.
Ketentuan pada pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  3  Tahun 2006  menetapkan: Pengadilan  agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaian perkara  ditingkat  pertama antara  orang-orang  yang beragama Islam dibidang:(1) Perkawinan, (2) Waris,
(3) Wasiat, (4) Hibah, (5) Wakaf, (6) Zakat,  (7) Infaq, (8)  Shadaqah,  (9)  Ekonomi  Syariah. Ditinjau  dari aspek hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Duta Jaya merupakan salah satu dari sengketa ekonomi syariah yang  terjadi  di  LKM.  Secara  regulasi  seharusnya diselesaikan  melalui  pengadilan  agama,  akan  tetapi regulasi  tersebut  terbatas  dengan  fatwa  DSN  No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah ( Qiradh ) yang menganjurkan penyelesaian  sengketa  tersebut  ke  Arbitrase  Syariah setelah tidak ditemukan solusi melalui musyawarah.
Tidak ada ketentuan absolut yang mengharuskan semua  itu,  apa  yang  dilakukan  KSP-PS  BMT  Duta Jaya  disesuaikan  dengan al-maslahah  al-mursalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu penyelesaian  melalui  musyawarah  atau  negosiasi. Justru  dengan  metode  tersebut  akan  melahirkan keputusan  yang  diketahui  dapat  memuaskan  kedua belah  pihak  melalui  Pengadilan  Agama  yang  justru akan  menambah  beban  anggota  dengan  segala keterbatasnnya.  Menurut  peneliti  tidak  ada  larangan mengenai penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau negosiasi, sekalipun menurut regulasi dan fatwa harus  diselesaikan  melalui  Arbitrase  Syariah  dan Pengadilan Agama. Karena  dalam musyawarah akan ditemukan transparansi keputusan dan tidak akan ada pihak  yang  dirugikan  dengan  persetujuan  keduanya, sesuai  kaidah: “Tidak  boleh  membahayakan  diri sendiri  maupun  orang  lain” (HR,  Ibnu  Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).
BMT Duta Jaya sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS) dengan pembiayaan  di  sektor  mikro,  semua  praktik penyelesaian  sengketa  pembiayaan mudharabah berupa musyawarah dan negosiasi menjadi cara yang efektif  bagi  BMT  Duta  Jaya  untuk  menyelesaikan pembiayaan  bermasalah.  Tanpa  harus  berurusan dengan  hukum  atau  litigasi  yang  akan  menambah biaya dan beban bagi kedua belah pihak juga menyita waktu  cukup  lama  hanya  untuk  menyelesaikan pembiayaan yang nominalnya tidak cukup besar dan hanya di sektor mikro.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  diatas dapat  disimbulkan  bahwa kesesuaian  implementasi penerapan  akad Mudharabah di  KSP-PS  BMT  Duta Jaya Lampung dalam praktiknya sesuai dengan Fatwa DSN  No.  07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu  pembiayaan
mudharabah  muthlaqah .  Dengan  fatwa  yang  sama diatas dibagian pertama no. 2, dimana KSP-PS BMT Duta  Jaya  Lampung sebagai  shahibul  maal yang memberikan modal 100% kepada mudharib (anggota),  dengan  penentuan  nisbah  bagi  hasil  dan margin  keuntungan  ditentukan  oleh  persentase  yang diketahui dan disetujui kedua pihak diawal perjanjian akad  mudharabah  yang  tentunya  tidak  memberatkan dan  tidak  dirugikan  atas  perjanjian  tersebut  (sesuai dengan bagian ke-2 no. 4 huruf b).
Pada  prinsipnya  dalam  akad  pembiayaan mudharabah tidak  ada  jaminan,  namun  untuk menghindari moral  hazard kedua  belah  pihak,  BMT Duta  Jaya  menerapkan  jaminan  (sesuai istinbath DSN-MUI dimana jaminan merupakan mashlahah al- mursalah ). Jaminan juga berfungsi untuk meminimalisir  kerugian  dan  risiko  pembiayaan (sesuai bagian ke-2 no.7).
Implementasi  akad  pembiayaan mudharabah yang kurang sesuai di BMT Duta Jaya yaitu penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota. Dimana bertentangan dengan fatwa tersebut bagian ke-3 no. 3 yang menyebutkan tidak ada ganti rugi kecuali akibat kelalaian kesalahan yang disengaja dan pelanggaran kesepakatan oleh anggota atas akad pembiayaan mudharabah . Hal ini dikarenakan dalam penerapanya, besaran persentase denda yang ditentukan  diawal perjanjian  tidak  dijelaskan kriteria anggota  yang  wajib  membayar  denda.  Hal  tersebut dinilai  dzalim  karena  pihak  BMT  tidak  memberikan kesempatan untuk menjelaskan faktor pelanggarannya.
Mekanisme  penanganan  sengketa  pembiayaan bermasalah pada akad Mudharabah di KSP-PS BMT Duta  Jaya  Lampung  ada  lima  tingkatan  golongan anggota: Lancar, Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan  Macet.  Adapun  pendekatan  penyelesaian sengketanya  yaitu  dengan Soft dan Hard  Approach , dengan upaya sikap yang digunakan untuk pendekatan penyelesaian masalah tersebut yaitu defense, sensitif, dan konfrontatif.
Strategi  KSP-PS  BMT  Duta  Jaya  dalam meminimalisir kerugian akibat pembiayaan bermasalah: 1) Write off persentase nisbah bagi hasil untuk  anggota  dan  mewajibakan  mengembalikan jumlah  pokok  pembiayaan,  2)  Total  jumlah pembiayaan akad mudharabah bagi anggota dikurangi sesuai dengan kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan.
Sesuai  dengan  fatwa  DSN  No.  07/DSN- MUI/IV/2000 bagian ke-4 No.4, menganjurkan KSP- PS  BMT  Duta  Jaya  menyelesaikan  sengketa pembiayaan  bermasalah  di  Arbitrase  Syariah  setelah tidak adanya kesepakatan melalui musyawarah. Pada pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  30  tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. BMT Duta  Jaya  menggunakan  metode  Negosiasi  yang dibangun atas dasar kekeluargaan sesuai dengan Pasal 2 UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Maka, penyelesaian setiap sengketa pembiayaan bermasalah melalui  cara  kekeluargaan  guna  untuk  menemukan solusi  dari  setiap  sengketa  pembiayaan  bermasalah dan  dapat  meminimalisir  risiko  melalui  metode tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adam,  P.,  Yunus,  M.,  &  Srisusilawati,  P.  (2016).
Analisis  Kedudukan  Jaminan  Pada  Akad Mudhârabah  Dalam  Fatwa  Dsn-Mui  No.  7 Tentang  Pembiayaan  Mudhârabah. Prosiding SNaPP2016  Sosial,  Ekonomi,  Dan  Humaniora , 6 (1), 390–396.
Bahri, S., & Hafidz, J. (2017). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan  Notaris  Dalam  Perspektif  Keadilan.
Jurnal Akta , 4 (2), 152–157.
https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777
Fatkhurrohman,  A.  (2019).  Penyelesaian  Tuntutan Ganti  Rugi  dalam  Sengketa  Akad  Mudharabah pada  Pengadilan  Agama. Al-Mawarid:  Jurnal Syari’ah & Hukum , 1 , 43–60.
Hidayah,  N., &  Khaeruddin,  A.  (2017). Wanprestasi dan  Model  Penyelesaian  di  LKMS  (Studi  pada Lembaga KSPS BMT Bina UMMAT
SEJAHTERA). Jurnal  Serambi  Hukum , 08 (02),
296–310.
Kiswati,  &  Anita,  R.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Tingkat Pengembalian
Pembiayaan  Mudharabah. Equilibrium:  Jurnal Ekonomi Syariah , 3 (1), 1–26.
Minin,  D.  (2011).  Penyelesaian  Sengketa  dalam Praktik  Ekonomi  Syariah  di  Luar  Pengadilan menurut  Hukum  Islam. Kanun:  Jurnal  Ilmu Hukum , 13 (1), 1–22.
Moleong,  L.  J.  (2005).  Metodologi  Penelitian.  In Remaja Rosdakarya .
Mustaming.  (2014).  Penyelesaian  Sengketa  Akad Pembiayaan  Lembaga  Keungan  Mikro. Jurnal
Muamalah , IV (2), 1–14.
http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muam alah/article/view/655
Nawawi, H. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. In Gadjah Mada University Press .
Qodin, A. (2015). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Di  Kjks  Bmt  Fastabiq  Pati. Iqtishadia:  Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus , 8 (2), 305–328.
Rafidah.  (2017).  Alternatif  Solusi  atas  Problematika Pembiayaan  Mudharabah. Jurnal  Syarikah:
Jurnal Ekonomi Islam , 3 (1), 391–402.
Sa’diyah,  M.,  &  Huda,  N.  (2018).  Strategi Penanganan  Agency  Problem  Pada  Pembiayaan Mudharabah Di Bmt. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan
Bisnis Islam) , 3 (2), 171–184. https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.176
Shomad,  A.,  Usanti,  T.  P.,  &  Thalib,  P.  (2017).
Financing  Risks  of  Micro,  Small,  and  Medium Enterprises  (Umkm)  With  Cooperation  Patterns Between  Islamic  Bank  and  Baitul  Maal  Wa Tamwil (Bmt). Jurnal  Dinamika  Hukum , 17 (1), 53–60.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.808 Sugiyono.  (2005). Memahami  Penelitian  Kualitatif . Alfabeta.
Sumardi, S. (2002). Metodologi Penelitian (13th ed.). PT Grafindo Persada. www.unipasby.ac.id Taher, H. (2015). Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah dan Nasabah pada Pembiayaan Berdasarkan  Akad  Mudharabah  di  PT  Bank Syariah Mandiri. Lex Privatum , III (3), 141–150. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Lembaga Keuangan Mikro
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Peradilan Agama
Wawancara dengan Wanto, Anggota BMT Duta Jaya di  kediaman  beliau  di  Sri  Gading.  [23  Januari 2019]
Wawancara  Eksklusif  dengan  Khoiruddin  Tohir,
General Secretary BMT Duta Jaya di Kediaman Beliau. [21 Januari 2019].
Wawancara  Eksklusif  Pujo  Siswoyo,  Direktur  BMT Duta Jaya [24 Januari 2019].
Yuniarti,  S.  (2017).  Ragam  dan  Bentuk  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  [Diakses  5  Februari 2019]. http://business- law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk- alternatif-penyelesaian-sengketa/#_ftn5
Yunus  L.J.  (2009). Manajemen  Bank  Syariah . Malang: UIN Malang Press.