INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10383-10397 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Zakat di Baznas Kabupaten Bone
Resti Yusni 1 ✉ , Mursalim 2 , Asri Ady Bakry 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email: resti.yusni@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Zakat di Baznas Kabupaten Bone. Penelitian ini bersifat deskriftif Kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Sedangkan  dalam  menganalisis  data,  peneliti  menggunakan  beberapa  tahapan meliputi,  reduksi  data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil penelitian  ini  menunjukkan bahwa PSAK No. 109 tentang zakat, infaq/sedekah pada Baznas Kabupaten Bone sudah sesuai dengan PSAK  No.  109  terkait  penyajian  dan  pelaporan.  Kebijakan  penyaluran  zakatnya  difokuskan  kepada golongan 8 asnaf terdiri dari fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah dan pelaporannya masih terintegrasi dengan kantor pusat Baznas menggunakan sistem pencatatan double entry dengan menggunakan aplikasi Simba, dari sistem pencatatan ini mampu menyajikan laporan keuangan secara terpisah sehingga dapat disimpulkan bahwa Baznas Kabupaten Bone dengan sistem yang ada telah menerapkan PSAK No.109.
Kata Kunci : Badan Amil Zakat, PSAK No.109, Akuntansi Zakat.

## Abstract
This study aims to analyze the Application of Zakat Accounting Standards at Baznas Bone Regency. This  research  is  descriptive  qualitative.  The  research  location  was  carried  out  at  the  office  of  the National Amil Agency (BAZNAS) in Bone Regency, South Sulawesi. Sources of data taken are primary and secondary data. The data collection techniques used by researchers are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, in analyzing the data, researchers used several stages including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that PSAK No. 109 concerning zakat, infaq/alms at Baznas Bone Regency is in accordance with PSAK No. 109 regarding presentation  and  reporting. The zakat distribution policy is  focused  on  8 asnaf groups consisting  of  the  needy,  poor,  amil,  gharimin,  converts,  riqab,  ibnu  sabil  and  fisabilillah  and  the reporting is still integrated with the Baznas head office using a double entry recording system using the Simba application, from this recording system it is able to present financial reports separately so it  can  be  concluded  that  Baznas  Bone  Regency  with  the  existing  system  has  implemented  PSAK No.109.
Keywords: Amil Zakat Agency, PSAK No.109, Zakat Accounting.

## PENDAHULUAN
Indonesia  yang  merupakan  salah  satu  negara  dengan  jumlah  mayoritas  penduduk beragama Islam. Keadaan tersebut menjadikan perkembangan berbagai sektor yang berbasis syariah di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan menuju ke arah yang positif. Indonesia  secara  demografi  dan  kultural,  sebenarnya  memiliki  potensi  yang  layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim  Indonesia  yaitu  institusi  Zakat,  Infaq,  Shadaqah  (ZIS).  Karena  secara  demografi, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq  dan  shadaqah  di  jalan  Allah  SWT  telah  mengakar  kuat  dalam  tradisi  kehidupan masyarakat  muslim.  Potensi  zakat  di  Indonesia  menurut  riset  yang  telah  dilakukan  oleh BAZNAS, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB) potensi zakat nasional tahun 2016 mencapai sebesar Rp 3,7 triliun. Namun potensi zakat yang bisa terserap, menurut BAZNAS, baru mencapai Rp 2,86 triliun atau hanya sekitar 1,3% dari perhitungan PDB. Ini mengindikasikan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi- organisasi  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  dikarenakan  perlunya  peningkatan  dalam pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  organisasi-organisasi  pengelolaan  zakat  di Indonesia. Dengan demikian potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan karna belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek. pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas yaitu salah satunya dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum atau dengan mengikuti standar akuntansi
PSAK  1093.  Secara  substantif,  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  adalah  bagian  dari  mekanisme keagamaan  yang  berintikan  semangat  pemerataan  pendapatan.  Dana  zakat  diambil  dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya, dengan beberapa kriteria tertentu  dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan  kepada  kelompok  masyarakat  tertentu.  Fenomena  yang  terjadi  dimana pengelolaan dana zakat tidak tersalurkan kepada orang yang tepat sasaran dan pengelola mengutamakan penyaluran zakat kepada orang tidak layak untuk menerima zakat dan masih mengutamakan  kepentingan  keluarga.  Untuk  itulah  diperlukan  transparansi  dalam pengelolaan  zakat.  Pengelolaan  dana  zakat  yang  akuntabilitas  dan  transparansi  akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadikan badan amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk  oleh  pemerintah  berdasarkan  keputusan  Presiden  RI  No.  8  Tahun  2001  yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin  mengkukuhkan  peran  BAZNAS  sebagai  Lembaga  yang  berwenang  melakukan pengelolaan  zakat  secara  nasional4.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  BAZNAS provinsi  atau  BAZNAS  kabupaten/kota  dapat  membentuk  UPZ  pada  instansi  pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta,  dan perwakilan Republik  Indonesia  di  luar  negeri  serta  dapat  membentuk  UPZ  pada  tingkat  kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan  tata  kerja  BAZNAS  provinsi  dan  BAZNAS  kabupaten/kota  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah.  Selain  BAZNAS  lembaga  yang  dapat  menyelenggarakan  pengelolaan  zakat adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat  yang  ditunjuk  oleh  menteri.  Dalam  UU  tersebut,  BAZNAS  dinyatakan  sebagai lembaga  pemerintah  nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden  melalui  Menteri  Agama.  Dengan  demikian,  BAZNAS  bersama  Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  mengawal  pengelolaan  zakat  yang  berdasarkan:  syariat  Islam, amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian  hukum,  terintegrasi  dan  akuntabilitas.  Sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yaitu sebanyak 87,2 % dari total penduduk, Indonesia diperkirakan mempunyai potensi zakat mencapai 327 triliun oleh Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS).  Dengan  jumlah  tersebut  sebenarnya  sudah  bisa  mengurangi  jumlah kemiskinan di Indonesia. Tapi pada kenyataannya, penerimaan zakat misalnya pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 5,01 triliun akan tetapi jumlah tersebut meningkat pada tahun 2017 Rp 6 triliun lalu pada tahun 2018 Rp 8,11 triliun, serta pada tahun 2019 Rp 10,22 triliun dan
pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp 12,42 triliun7. Pengukuran Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan pada tahun 2022 ini melibatkan 416 kabupaten dan 98 kota di 34 provinsi Indonesia. Dimana telah dibahas secara komprehensif seluruh potensi objek zakat yang ada di suatu kabupaten/kota. Adapun berdasarkan rekapitulasi potensi zakat di setiap  kabupaten/kota  di  suatu  provinsi  diketahui  bahwa  Provinsi  DKI  Jakarta  menempati posisi pertama dengan nilai potensi zakat yaitu sebesar Rp. 64,5 triliun, disusul oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 36,2 triliun dan Rp. 30,6 triliun. Sedangkan potensi objek zakat tertinggi yaitu zakat pertanian, zakat peternakan dan zakat  perusahaan  tertinggi  berada  di  provinsi  Jawa  Timur  dengan  nilai  potensi  masing- masing sebesar Rp. 3,2 triliun, Rp. 2,4 triliun dan Rp.36,6 miliar. Sedangkan potensi zakat uang dan zakat penghasilan tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta dengan nilai potensi sebesar Rp. 37,7 triliun dan 26,8 triliun. Namun demikian, nilai rekapitulasi yang terdapat pada IPPZ kabupaten kota setiap provinsi tidak dapat dijadikan sebagai gambaran potensi zakat yang dapat direalisasikan oleh BAZNAS atau LAZ di level provinsi, maka dari itu telah dilakukan juga pengukuran potensi untuk BAZNAS Provinsi. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat pasal 4 disebutkan bahwa BAZNAS Provinsi membentuk UPZ BAZNAS Provinsi pada institusi antara  lain  (a)  kantor  instansi  vertikal,  (b)  kantor  satuan  kerja  perangkat  daerah/lembaga daerah provinsi, (c) badan usaha milik daerah provinsi, (d) perusahaan swasta skala provinsi, (e)  perguruan  tinggi,  pendidikan  menengah  atau  nama  lainnya  dan  (f)  masjid  raya.  Lebih lanjut, dalam PP No 14 tahun 2014 Selain pengumpulan melalui UPZ, BAZNAS Provinsi juga dapat  melakukan  pengumpulan  zakat  secara  langsung  atau  retail.  Ibadah  zakat  apabila ditunaikan  dengan  baik  akan  meningkatkan  kualitas  keimanan,  membersihkan  dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.
Standar  akuntansi  zakat  sesungguhnya  pendistribusian,mempunyai  aturan  tersendiri dengan melihat sifat zakat, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta di nilai dan diukur.  Secara  umum  standar  akuntansi  zakat  akan  dijelaskan  sebagai  berikut:  penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi zakat adalah transaksi zakat, infaq dan shadaqah. Akuntabilitas organisasi  pengelola  zakat  di  tunjukkan  dalam  laporan  keuangan  tersebut,  untuk  bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat di perlukan, karena dalam PSAK No.109 (2019) paragraph 01 yang berbunyi: “Akuntansi zakat bertujuan untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi  zakat, infaq/sedekah”. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat  satu  dengan  yang  lain,  karena  tanpa  transparansi  tidak  mungkin  ada  akuntabilitas.
Sebaliknya  transparansi  tidak  akan  banyak  bermanfaat  tanpa  di  lengkapi  dengan akuntabilitas.  Lingkup  transparansi  dan  akuntabilitas  harus  menjangkau  beberapa  tingkat kebijakan  mulai  dari  perumusan  kebijakan,  pengambilan  keputusan  sampai  pada pelaksanaanya yang terjadi segenap institusi. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban  untuk  mempertanggung  jawabkan  sebuah  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan  organisasi  dalam  mencapai  sasaran  atau  target  yang  telah  diterapkan  untuk periode-periode  sebelumnya  yang  dilakukan  secara  periodik.  Tujuan  dari  pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus di pertanggung jawabkan, berdasarkan  hal  apa  yang  sungguh  terjadi  serta  membandingkannya  dengan  apa  yang seharusnya  terjadi.  Apabila  terjadi  sesuatu  penyimpangan  atau  hambatan,  maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera di koreksi1. Masih banyak muzakki yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat. Pada titik inilah ilmu akuntansi sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan pengatur tentang bagaimana pengelolaan Lembaga zakat dalam membuat laporan secara baik supaya akuntabilitasnya dapat dibaca dengan baik dan seluruh kegiatan transparan.
Dalam  penelitian  (Alkahfi,  2020)  menyatakan  bahwa  akuntansi  zakat  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  publik  di  BAZNAS  dan  LAZ  Provinsi  Sumatera  Selatan15. Sedangkan penelitian yang dilakukan Siti Hadijah (2019), menyatakan bahwa penerapan PSAK 109  belum  sepenuhnya  diterapkan.  Dari  research  gap  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini di perkuat dengan adanya  research  gap  dalam  penelitian-penelitian  terdahulu.  Berbagai  penelitian  diatas menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  berbeda  dari  setiap  variabel  yang  diteliti  terhadap akuntabilitas  keuangan.  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Bone  adalah sebuah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bone yang pengurusnya dilantik langsung oleh Bupati Bone sesuai dengan keputusan yang memiliki tugas dan fungsi untuk  mengumpulkan  dan  menyalurkan  zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  pada  tingkat kabupaten.  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Bone  merupakan  lembaga  resmi nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan  melaksanakan  pengumpulan  beserta  penyaluran dana  dan  pendayagunaan  zakat,  infak,  sedekah  (ZIS)  dan  dana  sosial  lainnya  untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Bone.
Berikut data sekunder mengenai total penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bone tahun 2018-2021:
Tahun Total Penerimaan Dana ZIS (miliar Rp) 2018 2.063 2019 14.136 2020 17,123 2021 18.021
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan penerimaan dana ZIS setiap tahunnya  mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini juga menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat kepada lembaga BAZNAS di Kabupaten Bone. Sehingga dianggap perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan standar akuntansi zakat dalam hal ini PSAK 109 serta penyajian laporan keuangan yang bersifat tranparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya, antara lain Sitti Hadijah 2019, Anggi Aulia Hafnizar 2018, Sri Handayani 2019 dan M. Ihda Khoiril Faizin 2021. Namun demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada akuntabilitas keuangannya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan  digunakan oleh peneliti  adalah penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang akan digunakan adalah pemdekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong dalam Pahleviannur dkk.,  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yaitu  pendekatan  penelitian  dimana  data-data  yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  foto,  video  tape,  dokumentasi  pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Pada penelitian ini akan menganalisis mengenai penerapan  standar  akuntansi  zakat  terhadap  akuntabilitas  keuangan  dengan  pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi  mengenai  adanya  suatu  fenomena  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang ditelitI. Informan Penelitian
Informan  merupakan  orang  yang  dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi  tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
1. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan kunci yaitu
a. Ketua lembaga BAZNAS Kabupaten Bone.
b. Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan mencakup penyusunan laporan pengumpulan zakat (zakat fitrah, zakat maal, zakat penghasilan), infaq dan sedekah.
c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian mencakup penyusunan laporan pendistribusian ZIS
di setiap kecamatan.
d. Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan mencakup komponen laporan keuangan yang  harus  dimiliki  amil  zakat  dalam  PSAK  No.109  yaitu,  Neraca  (Laporan  Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan utama yaitu : Staf bagian keuangan yang membantu bidang keuangan dalam menyusun laoran keuangan.
Staf  bagian  distribusi  yang  membantu  informasi  mengenai  pendayagunaan  dan pendistribusian dana zakat, infaq/sedekah.
3. Pihak-Pihak yang dijadikan sebagai informan tambahan yaitu :
Para  relawan  BAZNAS  Kabupaten  Bone  yang  membantu  para  pegawai  dalam  kegiatan distribusi ZIS.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis Data
Adapun  jenis  penelitian  adalah  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menguraikan dan menggambarkan objek sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melebih lebihkan untuk kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan  angka-angka  tetapi  berbentuk  informasi,  seperti  gambaran  umum  perusahaan  dan informasi  lain  yang  digunakan  untuk  membahas  rumusan  masalah.  Adapun  jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  laporan  keuangan  BAZNAS  yang  meliputi  data pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana Zakat, Infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bone.
Sumber Data
Sugiyono  dalam  Pahleviannur  dkk.,  menyebutkan  bahwa  pengumpulan  data  dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu  diperoleh  secara  khusus  dari  wawancara  Bagian  Keuangan  dan  Ketua  lembaga  zakat mengenai  data  keuangan  zakat  BAZNAS  Kabupaten  Bone.  Sumber  data  sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ialah  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung,  terdiri  dari  dokumen-dokumen,  surat, dokumen-dokumen  resmi  dari  instansi  pemerintah,  dan  lain  sebagainya  yang  berupa  arsip perusahaan. Data sekunder dalam karya tulis ini diperoleh bersumber dari buku- buku yakni data laporan keuangan BAZNAS yang meliputi data pengakuan, pengukuran, penyajian  dan pengungkapan dana Zakat, Infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bone, buku, jurnal, dll.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian
lapangan  yang  data  dan  informasi  diperoleh  dari  kegiatan  langsung  di  lapangan  penelitian. Dalam penelitian ini, penulis  menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan sebagai berikut :
1. Dokumentasi,  yaitu  dilakukan  sebagai  alat  yang  dapat  memberikan  informasi  mengenai Akuntansi Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Data yang dikumpulkan berupa sejarah singkat lembaga dan laporan pengelolaan dana zakat, dan laporan keuangan lembaga zakat.
2. Pengamatan (observasi), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, maksudnya dari objek ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat.
3. Wawancara, yaitu merupakan pengumpulan data dengan proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung. Proses tanya jawab ini mengenai perlakuan akuntansi zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone kepada pengurus/karyawan atau pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai analisis penerapan standar akuntansi  zakat  terhadap  akuntabilitas  keuangan  adalah  dalam  menggambarkan  dan menganalisis  mengenai  penerapan  PSAK  No.  109  tentang  akuntansi  zakat  pada  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, adalah data yang  tidak  dapat  diukur  dalam  skala  angka,  cara  penyajian  data  secara  deskriptif.  Dan menggunakan  analisis  Kualitatif,  yaitu  menggambarkan  realitas  dilapangan  dan membandingkan dengan teori dari referensi yang ada, serta menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Penerapan akuntansi zakat pada Baznas Kabupaten Bone
Baznas  Kabupaten  Bone  membuat  pencatatan  akuntansi  yang  bersumber  dari  bukti transaksi  yang  diperoleh  dari  kegiatan  pengelolaan  dana  baik  penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah dengan uraian sebagai berikut :
a. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baznas Kabupaten Bone.
Baznas  Kabupaten  Bone  melakukan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  muslim, warga Kabupaten Bone yang berkewajiban membayar zakat. Para donatur ada yang datang menyerahkan dananya secara langsung ke Baznas Kabupaten Bone, ada juga yang meminta di jemput dananya oleh pihak Baznas serta ada juga yang memanfaatkan teknologi dengan cara transfer ke berbagai bank yang telah bekerja sama dengan pihak Baznas. Penghimpunan
berbagai jenis dana zakat seperti zakat, emas dan uang, zakat perdagangan dan perusahaan, zakat profesi/penghasilan, zakat pembangunan, zakat pertanian, zakat investasi dan zakat fitrah. Adapun untuk infaq dan sedekah terdiri dari infaq dan sedekah umum dan infaq dan sedekah  terikat.  Dalam  penghimpunannya  petugas  Baznas  Kabupaten  Bone  melakukan penghimpunan  dana  dengan  cara  melakukan  pengecekan  atau  pencocokan  dana  yang diterima dari muzakki sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan penghimpunan dana  terdapat  dalam  lampiran.  Apabila  salah  satu  dari  kriteria  penentuan  zakat  tidak terpenuhi maka dana yang diterima muzakki tersebut akan diakui sebagai dana infaq dan sedekah. Paparan diatas sesuai dengan hasil wawancara Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan Baznas Kabupaten Bone Ibu Hj. Farida Hanafing, S.T yang menyatakan : “Kalau di Baznas Kabupaten Bone memang kita fokuskan di dana zakat dalam berbagai jenis zakat, misalnya zakat fitrah, zakat mal yang dimana kita ketahui kalau zakat mal itu banyak jenisnya seperti zakat pertanian, perniagaan, tabungan dan lain sebagainya.”
Upaya  dan  strategi  Baznas  Kabupaten  Bone  lebih  dahulu.  Baznas  Kabupaten  Bone tentu memiliki upaya dan strategi dalam penghimpunan zakat maupun pendistribusian atau pendayagunaan zakat, adapun upaya dan strategi Baznas dalam penghimpunan zakat yang dijelaskan oleh Wakil Ketua I sebagai ketua bidang penghimpunan mengungkapkan upaya dan  strategi  Baznas  dalam  penghimpunan  zakat  infak  dan  sedekah: “Upaya  kami  dalam menghimpun  zakat  ada  beberapa  yaitu  membentuk  UPZ  (Unit  Pengumpul  Zakat)  di Masjid/Desa, kemudian Desa yang menghimpun zakat dari berbagai macam potensi zakat yang  ada  seperti  pertanian,  perdagangan,  profesi  dan  lain-lainnya  namun  UPZ  ini  belum terlalu  maksimal  cuma  ada  beberapa  UPZ  yang  aktif  di  desa-desa  seperti  di  Daerah Kecamatan Lapri, kemudian ada juga UPZ Instansi, ada beberapa Instansi yang memiliki UPZ sebagai Unit Pengumpul Zakat seperti Kementrian Agama dan beberapa kantor dinas yang ada  di  Kabupaten  Bone,  kemudian  Baznas  juga  memberikan  layanan  kepada  masyarakat yang ingin menitipkan hartanya, berupa layan an setor tunai di Baznas, layanan transfer, jadi siapa  saja  boleh  mengeluarkan  hartanya  apakah  masyarakat  Bone  maupun  di  luar  dari Kabupaten Bone yang ingin mengeluarkan atau menitipkan hartanya baik berupa zakat, infak, dan sedekah itu kita share rekening ke media sosial jadi mereka bisa transfer, termasuk juga orang  yang  sibuk  sehingga  tidak  bisa  pergi  ke  Kantor  Baznas  mereka  bisa  transfer  dan mengirimkan tanda bukti transfer kemudian dikirimkan doa, salam, dan ucapan terima kasih dari Baznas, kita juga menyiapkan layanan jemput zakat, infak, dan sedekah jadi ada yang bertugas dari staf khusus menjemput zakat, infak, dan sedekah bagi orang- orang yang tidak bisa pergi ke Kantor Baznas.”
Analisis  Kebijakan Terhadap Transparansi  dan  Akuntabilitas  Keuangan  pada  Baznas Kabupaten Bone
Penerapan  akuntansi  zakat  pada  lembaga  amil  zakat  diseluruh  Indonesia  ini  akan mendorong  Baznas  Kabupaten  Bone  untuk  berusaha  lebih  baik  dalam  mencatat  laporan
keuangannya,  karena  dari  laporan  keuangan  tersebut  para  muzakki  dapat  memperoleh informasi  dan  yang  terpenting  adalah  mereka  percaya  bahwa  dana  yang  disalrkan  pada Baznas  Kabupaten  Bone  tidak  disalah  gunakan.  Oleh  karena  itu,  laporan  keuangan  yang digunakan adalah akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109, yaitu akuntansi zakat yang  bertujuan  untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah. Dana yang diperuntukkan untuk amil atas zakat dan infaq serta  dana  lain  digunakan  untuk  operasional  amil  selama  periode  berjalan.  Berdasarkan wawancara dengan Bendahara ibu Hj. Rina Marlina Arief, S.H yang menyatakan: “Penerimaan donasi pertama kali akan dicatat di arus kas untuk dikelompokkan masuk dalam donasi zakat, infaq ataupun sedekah yang telah disediakan kemudian otomatis akan muncul di neraca yang telah  input  di  Sistem  Informasi  Manajemen  Baznas  (SIMBA)  dalam  setiap  transaksi  yang terkoordinir oleh pihak Baznas pusat.”
Bentuk laporan keuangan yang dibuat Baznas Kabupaten Bone adalah penyajian data atau transaksi seperti buku besar dari zakat, infak dan sedekah, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset dan laporan posisi keuangan atau neraca. Baznas Kabupaten Bone melakukan kegiatan penyaluran bukan hanya berupa dana konsumtif tetapi juga produktif dalam bidang ekonomi. Sehingga, dengan dana produktif membantu para mustahiq  untuk  lebih  mengembangkan  usahanya.  Karena  dengan  menyalurkan, mendistribusikan  dan  mendayagunakan  dana  zakat  dengan  baik  serta  membuat  laporan keuangan  yang  baik  pula  akan  mempengaruhi  muzakki  agar  tetap  percaya  pada  Baznas Kabupaten Bone. Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu  bertujuan  untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan transaksi  zakat,  infaq  dan  sedekah.  Sebuah  organisasi  pengelola  zakat  harus  membuat laporan  keuangan  yang  baik  dan  benar  karena  dengan  laporan  keuangan  itu  akan meningkatkan kepercayaan muzakki pada Baznas Kabupaten Bone. Akuntansi zakat adalah bingkai  pemikiran  dan  aktivitas  yang  mencakup  dasar-dasar  akuntansi  dan  proses operasional  yang  berhubungan  dengan  penentuan,  perhitungan,  penilaian  harta  dan pendapatan  harta  yang  wajib  dizakati.  Menetapkan  kadar  zakatnya  dan  pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariah Islam. Akuntansi merupakan  alat  informasi  antara  lembaga  pengelola  zakat  dengan  pihak-pihak  yang berkepentingan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  lembaga.  Baznas  Kabupaten  Bone sama halnya dengan perusahaan- perusahaan nirlaba lainnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam mengumpulkan,  mendistribusikan  dan  pendayagunaan  serta  tidak  terlepas  dari  proses pencatatan  setiap  transaksinya.  Hal  tersebut  dikarenakan  dana  yang  dikumpulkan  bukan merupakan  milik  lembaga  amil  tetapi  merupakan  dana  yang  dtitipkan  oleh  para muzakki/donatur  yang  harus  disalurkan  kepada  pihak-pihak  yang  berhak  menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku

## Pembahasan
Penerapan akuntansi zakat pada Baznas Kabupaten Bone
Proses  penerapan  sistem  akuntansi  zakat  yang  dilakukan  oleh  Baznas  sebagaimana diamanatkan oleh PSAK No. 109 adalah sebagai berikut :
Pengakuan
Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Bone dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan  termasuk  penjelasan  tentang  waktu,  pengakuan  keuntungan  atau  kerugian organisasi.  Dimana  model  pencatatan  cash  basic  merupakan  transaksi  akuntansi  yang membukukan  semua  pendapatan  yang  sudah  diterima,  metode  ini  dilakukan  atas  dasar pengertian  bahwa  dana  zakat  yang  dikumpulkan  diakui  secara  langsung  sebagai  harta lembaga amil zakat. Padahal pada dasarnya AAOIF (Accounting and Auditing Organisation For  Islamic  Financial  Institution)  memakai  konsep  akrual  sebagai  dasar  pengakuan  untuk semua  bentuk  transaksi.  Dimana  acrual  basic  adalah  suatu  proses  pencatatan  transaksi akuntansi  yang  dicatat  pada  saat  transaksi  itu  berlangsung  dan  dilaporkan  pada  periode bersangutan.

## Pengukuran
Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen kedalam  laporan  keuangan,  penerimaan  dari  dana  zakat  melalui  jasa  bank  dan  bagian akuntansi  melakukan  penjurnalan  berdasarkan  bukti  transaksi  dan  membuat  buku  besar. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh Baznas Kabupaten Bone sampai saat ini sudah melakukan pengauditan yang berasal dari kanwil kemenag (audit syariah). Pengukuran juga  berperan  penting  dalam  laporan  keuangan  yaitu  atribut  yang  dipakai  dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena  semua  atribut  yang  akan  dijadikan  acun  harus  mempertimbangkan  unsur  relevan, reliability, understandability dan comparability.

## Pengungkapan dan Penyajian
Pengungkapan  laporan  keuangan  untuk  memberikan  informasi  pada  pihak  luar, pengungkapan  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  prestasi  kinerja  organisasi  untuk  satu periode  serta  enggambarkan  pertanggungjawaban  lembaga  amil  zakat  dalam  mengelola sumber  daya  dan  kinerja  yang  dihasilkan  dalam  satu  periode,  pengungkapan  yang dikemukakan  dalam  laporan  keuangan  Baznas  Kabupaten  Bone  tampak  pada  laporan keuangan,  sehingga  memperoleh  angka-angka  dalam  laporan  keuangan  tersebut.  Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq dan sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca  (laporan posisi keuangan). Penyajian laporan  keuangan yan dibuat oleh Baznas Kabupaten Bone adalah laporan sumber dan penggunaan dana  dan laporan penerimaan  dan  penggunaan  dana.  Dimana  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana
didalamnya menyajikan arus  dan masuk serta pendistribusian dana,  baik zakat,  infaq dan sedekah.  Laporan  ini  mencerminkan  kinerja  organisasi  terutama  kemampuannya  menarik dana  dalam  jumlah  dan  jenis  yang  banyak  serta  kemampuannya  dalam  mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana. Kegunaan laporan ini meliputi: untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang,  untuk  menilai  upaya  yaitu  kemampuan  dan  kesinambungan  organisasi  dalam memberikan  pelayanan,  untuk  tanggungjawab  dan  kinerja  manajemen.  Laporan pertanggungjawaban Baznas Kabupaten Bone dipublikasikan kepada masyarakat dan para muzakki yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzakki. Teori tindakan beralasan pada penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan minat organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah mengimplementasikan PSAK No. 109 dan akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang didasarkan pada sikap amil dan norma subyektif.
Analisis  Kebijakan  Terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Keuangan  pada  Baznas Kabupaten Bone
Badan atau lembaga Amil Zakat sebagai sarana tempat pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah. Bertujuan untuk menyalurkan dana zakat, infaq serta sedekah kepada pihak-pihak yang  berhak.  Yaitu  8  asnaf  sesuai  denan  surah  Badan  dan  lembaga  Amil  Zakat  memiliki tanggung jawab buat menyediakan semua informasi pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah secara transparan dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas ialah salah satu indikator untuk menilai kinerja badan dan lembaga amil zakat. Setiap badan serta lembaga amil zakat wajib  mengusahakan  perwujudan  transparansi  serta  akuntabilitas.  Transparansi  serta akuntabilitas pengelolaan dana ZIS lembaga amil zakat dinilai sangat penting sebagai salah satu  upaya  untuk  mempertahankan  keberlangsungan  forum  amil  zakat.  Kurangnya pemahaman serta kepercayaan warga terhadap lembaga amil zakat, sebagai akibatnya tidak sedikit warga menentukan penyaluran dananya secara pribadi tanpa melalui lembaga amil zakat.  Transparansi  merupakan  penyampaian  laporan  laporan  keuangan  dan  operasional manajemen  kepada  semua  pihak  secara  terang-terangan,  dengan  menggunakan  semua elemen sebagai dasar proses pengambilan ketetapan serta penerapan kegiatan. Terwujudnya transparansi  pada  manajemen  zakat  akan  membentuk  pola  kendali  yang  baik  terhadap lembaga  dan  pemangku  kepentingan,  karena  melibatkan  tidak  hanya  organisasi  internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Ini harus digunakan  untuk  mengurangi  kecurigaan  publik  dan  ketidakpercayaan  institusi  terhadap pemegang tanggung jawab. Suatu lembaga dapat dikatakan transparan apabila memenuhi indikator  sebagai  berikut:  dokumen  anggaran  yang  mudah  diakses,  laporan pertanggungjawaban  yang  tepat  waktu,  ada  sistem  pemberian  informasi  kepada  publik. Segala keterangan mengenai kegiatan pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan mesti gampang  diperoleh  bagi  pihak  yang  berkepentingan  tentang  informasi  tersebut.
Transparansi  Baznas  Kabupaten  Bone  kepada  donatur  dan  masyarakat  yaitu  dalam mengakses  informasi  tentang  aktivitas  pengelolaan  dana  ZIS  tidak  terkecuali  keterangan mengenai  keuangan  Baznas  Kabupaten  Bone  yang  dapat  diperlihatkan  para  pengelola kepada  masyarakat.  Laporan  keuangan  yang  baik  adalah  laporan  keuangan  yang  sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang ditampilkan Baznas Kabupaten Bone terdapat 5 komponen  laporan  keuangan  menurut  PSAK  109  yaitu:  laporan  posisi  keuangan  (neraca), laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan CaLK (Catatan Atas Laporan  Keuangan)  yang  dapat  dilihat  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan.  Baznas Kabupaten  Bone  juga  mempunyai  akun  instagram,  facebook,  whatsapp  dan  youtube. Informasi  mengenai  program  dan  kegiatan  Baznas  Kabupaten  Bone  selalu  mengupdate melalui  media  sosial.  Pada  Hari  Amal  Bakti  (HAB)  Ke  77  tepatnya  7  Januari  2023  Baznas Kabupaten  Bone  meraih  3  penghargaan  yaitu  :  lembaga  pengelola  zakat  patuh  syariah, lembaga  pengelola  zakat  berperingkat  A  (Amat  Baik  dan  Lingkup  Sertifikasi  adalah penghimpunan,  pendistribusian,  pendayagunan  zakat  dan  pengelolaan  dana  operasional amil. Dimana penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Penerapan  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone maka peneliti menyimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran zakat, infaq/sedekah pada Baznas Kabupaten Bone sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Dalam hal pengakuan Baznas Kabupaten Bone menggunakan metode cash basic,  dimana  pengakuan  penerimaan  dan  pengeluaran  dicatat  saat  menerima  dan mengeluarkan zakat, infaq/sedekah. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109 dimana telah dijelaskan  bahwa  penerimaan  zakat,  infaq/sedekah  diakui  ketika  kas  atau  aset  nonkas diterima. Sedangkan untuk pengukuran Baznas Kabupaten Bone menggunakan harga pasar yang  berlaku.  Kedua  pengungkapan  zakat  pada  Baznas  Kabupaten  Bone  sudah  sesuai dengan  PSAK  No.  109,  dimana  Baznas  Kabupaten  Bone  telah  mengungkapkan  jumlah penyaluran  dana  ZIS  kepada  mustahiq  dan  program-program  sosialnya.  Kebijakan penyaluran  zakatnya  difokuskan  kepada  golongan  8  asnaf  terdiri  dari  fakir,  miskin,  amil, gharimin, muallaf, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arta  Pratiwi,  Made  Cintia,  and  A.A.  Ngurah  Bagus  Dwirandra,  (2018).  Tekanan  Waktu Memoderasi Pengaruh Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Pada Kinerja Auditor KAP Di Provinsi Bali’, E -Jurnal Akuntansi, 23 (2018), 1038
<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p09>
Aulia, C M, (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Pontianak’, Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 11.1 (2021), 96 – 106
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/48569>
Garung,  Christina  Yunnita,  and  Linda  Lomi  Ga,  (2020).  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan
Transparansi  Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Dalam  Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka’, Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, 8.1 (2020), 19 – 27
<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
Hadijah,  Sitti,  (2019).  Analisis  Penerapan  PSAK  109  Tentang  Akuntansi  Zakat,  Infaq,  Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.’, Journal of Economic,
Public, and Accounting (JEPA), 1.2 (2019), 58 – 67
<https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>
Handayani,  Sri,  (2019).  Akuntansi  Zakat  PSAK  109  Dalam  Penguatan  Good  Corporate Lembaga  Amil  Zakat  Di  Kabupaten  Pamekasan’,  IQTISHADIA  Jurnal  Ekonomi  & Perbankan Syariah, 6.2 (2019), 191 –
202 <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2126>
Murniati,  Murniati,  and  Adhisyahfitri  Evalina  Ikhsan,  (2020).  Analisis  Penerapan  Psak  109
Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5.2, 222 – 28
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15557>
Nhingswari, Suluh Widi, Putu Sukma Kurniawan, and Anantawikrama Tungga Atmadja, (2019).
Analisis Proses Pengelolaan Keuangan , Transparansi , Druwe Pura Desa Pakraman (S tudi Pada Desa Pakraman Bebetin , Kecamatan Sawan , Kabupaten Buleleng)’, JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)Universitas Pendidikan Ganesha, 10.2 (2019), 68 – 79
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20481>
Nurhasanah,  Siti,  and  Suryani,  (2018).  Maksimalisasi  Potensi  Zakat  Melalui  Peningkatan Kesadaran  Masyarakat’,  JEBI  (Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis  Islam),  3.2,  185 <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
Ohoirenan, Moh Husain, and Annisa Fithria, (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan
Amil Zakat Nasional Kota Tual’, AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah,3.2 ,
135
<https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
Purba, Rahima Br., and Azima Mendina Amrul, (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,  Transparansi  Publik  Dan  Aktivitas  Pengendalian  Terhadap  Akuntabilitas Keuangan  Pada  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Datar’,  Jurnal  Riset
Akuntansi Dan  Bisnis,  18.2, 140 – 52 <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308>
Ramadhan,  Abid,  and  Sofyan  Syamsuddin,  (2021).  Analisis  Penerapan  PSAK  109  Dalam Penyajian  Laporan  Keuangan  Lazismu’,  AKTSAR:  Jurnal  Akuntansi Syariah,  4.2 (2021), 172 <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
Sayidah,  Nur,  and  Dewi  Haqiqi  Andriana,  (2019).  Penerapan  Akuntansi  Zakat  Dan  Infak  / Sedekah  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Kabupaten  Bojonegoro’,  Jurnal Analisa Akuntansi DanPerpajakan, 2.2(2019), 72 – 85
<https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1395>
Susilowati,  Lantip,  and  Fatimatul  Khofifa,  (2020).  Kesesuaian  Akuntansi  Zakat,  Infak  Dan
Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung’, JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4.2 (2020), 162 – 80
<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>
Tarigan, E S, (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzakki Menyalurkan  Zakat  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Di  Labuhanbatu  Selatan’,  01 (2021), 236 – 52
<http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/id/eprint/7502%0Ahttp://etd.iain-
padangsidimpuan.ac.id/7502/1/1740200052.pdf>
Tenriwaru, Musrifah Azzahra Said, and Budiandriani, (2022). Management Accountability of Zakat and Its Role to Empower Creative Economy’, International Journal of Religious and Cultural Studies, 4.2 (2022), 191 – 98
<https://doi.org/10.34199/ijracs.2022.10.07>
Utami, Anggi Yuliani, Muh ammad Su’un, Usman Hamid, and Andika Pramukti, (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat’, Center of Economic Student Journal, 6.1 (2018), 60 – 71
<https://doi.org/https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.571>
Yassir, Mursalim, and Asriani Junaid, (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan
Keuangan  Dan  Transparansi  Anggaran  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan’,  YUME : Journal of Management, 5.2 (2022), 477 – 94 <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.344>
Zeyn,  Elvira,  (2022).  Pengaruh  Good  Governance  Dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai Pemoderasi’, Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 1.1 (2011), 21
<https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>