## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Alcadini Wijayanti 1 RB Sularto 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  Laporan  Hasil  Analisis  (LHA) merupakan  bagian  dari  alat  bukti  dalam  penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (TPPU).  Tujuan  lainnya  untuk  mengetahui  pembaharuan  pembuktian  dalam alat  bukti  dalam  penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  dimasa yang  akan  datang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penilitan  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengkaji  atau  menganalisis  berdasarkan metode  pendekatan  perundang-undang  ( statue  approach )  dan  perbandingan  hukum ( comparative approach ). Keseluruhan bahan hukum primer disusun secara sistematis dan  dianalisis  menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa Pertama, Secara  yuridis  LHA  PPATK  bukanlah  alat  bukti  yang  dapat  dalam  TPPU akan  tetapi  dapat  menjadi  alat  bukti  untuk  menambah  terangnya  suatu  perkara. Kedua,  pembaharuan  pembuktian  dalam  alat  bukti  dalam  penanggulangan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  dimasa  yang  akan  datang  dapat  dilakukan,  seperti LHA PPATK dapat dimasukkan tergolong sebagai alat bukti dalam RUUKUHAP.
Kata Kunci: Tindak pidana,  pencucian uang, alat bukti baru
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
A. Latar Belakang
Modus penyimpanan hasil kejahatan  yang  selama  ini  rapi  sedikit demi  sedikit  telah  tersingkap  tabir gelapnya. Pergerakkan progresif beberapa  lembaga  penegak  hukum telah  mengalami  perkembangan  yang sangat  signifikan.  Peran  yang  sentral sebagai  penyuplai  laporan  transaksi keuangan    telah  dibuktikan  oleh  Pusat Peloporan Analisi Transaksi Keuangan
(PPATK) dengan memberikan beberapa laporan rekening
mencurigakan  yang  dimiliki  para pejabat  negara  atau  individu  yang diduga  melakukan  kejahatan  tindak pidana  pencucian  uang  yang  diatur  di dalam  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
selanjutnya disebut TPPU. 3
Kasus  terhangat  yang  akhir-akhir ini dimuat di berbagai media cetak dan elektronik sehubungan dengan pemberitaan  seorang  polisi  bernama Labora Siturus. Perputaran tranksasi di beberapa    rekeningnya  mencapai  Rp.
3 http://m.jakartapress.com/read/detail/8425/ rekening-gendut-pns-untuk-danai-politik/ , diakses 6 Juni 2013.
1,5 triliun, angka nominal yang sangat fantastis  telah  dicetak  oleh  seorang polisi  berpangkat  Ajung  Inspetur  Satu (Aiptu),  meskipun  rekening  tersebut sebenarnya berasal dari bisnis perusahaan keluarga. 4 Namun
demikian, Labora Sitorus tetap dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya dugaan pelanggaran atas dua perusahaannya yaitu  PT.  Seno  Adi Wijaya dan PT Rotua, telah melanggar hukum.  PT  SAW  diduga  menimbun bahan  bakar  minyak,  sedangkan  PT. Rotua diduga melakukan illegal logging. 5
Laporan  PPATK  juga  terbukti ampuh  untuk  membongkar  modus kejahatan lain  yang menimpa pegawai pajak  Dhana  Widhyatmika  dengan jeratan  pasal-pasal  yang  disangkakan oleh  pihak  Kejaksaan  Agung  terhadap Dhana yaitu 3, 5, 11, 12 a dan b, Pasal
4 http://www.tempo.co/read/news/2013/05/1 7/063481277/Punya-60-Rekening-Aiptu- Labora-Sitorus-Menjawab ,  diakses  6  Juni 2013.
5 Loc.cit .
B  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan 4 TPPU. 6 Sebuah pernyataan patut
dikemukakan,  apakah  laporan  PPATK dapat  dijadikan  alat  bukti  untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang  atau  badan  hukum  yang diduga  telah  melakukan  tindak  pidana oleh  institusi  penegak  hukum?  Dalam TPPU seseorang dapat dituntut apabila terdapat  tindak  pidana  asal  ( predicate crime ) terlebih dahulu misalkan korupsi,  perdagangan  orang, illegal logging dan  lain-lain.  Sedangkan
tindak  pidana  turunannya  ( underlying crime )  adalah  TPPU.  Menurut  Barda Nawawi  Arif, predicate  crime atau predicate  offence adalah  delik-delik yang  menghasilkan criminal  proceeds atau  hasil  kejahatan  yang  kemudian dicuci. 7
Perdebatan  mengenai  alat  bukti juga menjadi public discourse berkaitan dengan tindak pidana
terorisme. Dengan
hanya
menggunakan  laporan  intelejen  sudah
6 http://nasional.kompas.com/read/2012/03/0 2/21462593/Dhana.Widyatmika.Ditahan.Keja ksaan.Agung , diakses 6 Juni 2013.
7 Ivan  Yusitavana et  al ,  2010, Tindak  Pidana Pencucian  Uang  di  Pasar  Modal ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, 54.
dapat dijadikan bukti permulaan untuk melakukan  penututan  terhadap  para pihak  yang  diduga  melakukan  tindak pidana  terorisme,  meskipun  penetapan sudah  dapat  atau  diperoleh  bukti permulaan  yang  cukup  harus  melalui proses  pemeriksaan  oleh  Ketua  atau Wakil  Ketua  Pengadilan  negeri  yang dilaksanakan  secara  tertutup  dalam waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari. Apabila dalam pemeriksaan ini didapati adanya permulaan yang cukup,  maka  Ketua  Pengadilan  segera memerintahkan
dilaksanakan penyidikan. 8 Sementara laporan, menurut  Pasal  1  angka  24  UU  No.  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Acara  Pidana,  selanjutnya disebut KUHAP, adalah “pemberitahuan  yang  disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang  telah  atau  sedang  atau  diduga akan  terjadinya  peristiwa  pidana.”
8 Lihat  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme,  yang  telah  disahkan  menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  45,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4284.
Dapat  dimaknai  disini,  bahwa  laporan tidak  dapat  dijadikan  alat  bukti berdasarkan KUHAP.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka permasalahan  yang  ingin  diketahui dalam penelitian ini adalah
Pertama, Apakah Laporan Hasil Analisis (LHA) merupakan bagian dari alat  bukti  dalam  penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Kedua , Bagaimana pembaharuan  pembuktian  dalam  alat bukti  dalam  penanggulangan  Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimasa yang akan datang?
1. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang
digunakan  di  dalam  penelitian  ini adalah metode pendekatan perundang- undangang  ( statue  approach )  dan perbandingan/komparatif ( comparative approach ). Metode pendekatan perundang-undangan  ini  dilakukan dengan  melakukan  analisis  terhadap semua perundang-undangan dan regulasi  yang  berkaitan  dengan  alat bukti  dengan  mencari ratio  legis dan dasar  antologis  lahirnya  undang-
undang. 9 Hal  ini  dilakukan  untuk menangkap  kandungan  filosofis  yang terkandung  di  dalam  produk  undang- undang  dan  regulasi  yang  berguna untuk  menyimpulkan  ada  tidaknya benturan filosofis antar undang- undang dan regulasi tersebut. 10
Selanjutnya pendekatan komparatif yaitu  pendekatan  yang  dilakukan dengan membandingkan undang- undang  yang  berlaku  saat  ini  dimana di  dalamnya  mengatur  tentang  alat bukti  baik  undang-undang  bersifat umum maupun khusus dengan membandingkan  undang-undang  yang mengatur  hal  yang  sama  dari  negara Inggris  dan  Belanda. 11 Negara  Inggris dipilih  sebagai  perwakilan  dari  sistem Anglo-Saxon  ( common  law  system ) dan Negeri Belanda sebagai perwakilan dari sistem Eropa
Kontinental. Dasar pemikiran pemilihan  dari  kedua  negara  tersebut dikarenakan  di  satu  sisi  sistem  hukum Indonesia mendapatkan pengaruh perkembangan  hukum  yang  terjadi  di
9 Peter  Mahmud  Marzuki,  2013, Penelitian Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, hal. 133.
10 Ibid , hal. 134.
11 Ibid , hal. 135.
negara-negara  sistem Anglo-Saxon akibat  dari  perkembangan  zaman,  di sisi  lain  sistem  hukum  Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental  warisan  kolonial  Belanda. Penelitian komparatif ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara  undang-undang  dan  regulasi tersebut. 12

## 2. Kerangka Teori
Di dalam penelitian hukum setingkat  tesis  diharuskan  mengupas suatu isu hukum yang dapat diterapkan secara akademik dan praktik seyogyanya  mengacu  pada  acuan  teori hukum  bersifat  normatif.  Menurut J.J.H.  Bruggink  teori  hukum  adalah “seluruh  pernyataan  yang  saling berkaitan  dengan  sistem  konseptual aturan-aturan  hukum  dan  putusan- putusan  hukum,  dan  sistem  tersebut untuk sebagian yang penting
dipositifkan.” 13 Definisi tersebut bermakna bahwa kelesuruhan,
koherensi  dan  kesatuan  dari  suatu produk  hukum  merupkan  pernyataan
12 Loc.cit . 13 Salman,  Otje.,  Anthon  F.  Susanto. Teori Hukum  Mengingat,  Mengumpulkan  dan MembukaKembali . Bandung: Rafikatama, 2010, hal. 60
yang  saling  terkait  yang  dihasilkan melalui  kegiatan  teoritik  dibidang hukum. 14
Di  dalam  hukum  acara  pidana terdapat  berbagai  macam  asas-asas hukum  acara  pidana  seperti  peradilan cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan; praduga tidak bersalah; asas oportunitas,  pemeriksaan  pengadilan terbuka  untuk  umum;  semua  orang diperlakukan  sama  di  depan  hakim, peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap; tersangka/terdakwa  berhak  mendapat bantuan  hukum;  asas  akusator  dan inkisitor;  pemeriksaan  hakim  yang langung dan lisan. 15
Terdapat  beberapa  teori  tetang pembuktian diantaranya: 16 1).
Conviction in Time, maksudnya adalah Sistem pembuktian yang menentukan  salah  tidaknya  seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian  “keyakinan”  hakim.  2). ConvictioninRaisonee, maksudnya
14 Ibid . 15 Hamzah,  Andi,  Hukum  Acara, Op.cit ,    hal.
12-25.
16 Harahap, Yahya M. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan  Kembali .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009, hal. 277-280.
merupakan Keyakinan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  tetap  memiliki peran  yang  dominan  tetapi  harus didukung  oleh  alasan-alasan  yang jelas.  Hakim  wajib  menguraikan  dan menjelaskan  alasan-alasan  apa  yang mendasari keyakinannya atas kesalahan  terdakwa.  3).  Pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dalam  sistem  ini,  hakim  seolah-olah “robot”  pelaksana  daripada  undang- undang  yang tak memiliki hati nurani. Jadi, apabila terdakwa terbukti bersalah  berdasar  alat  bukti  yang  sah menurut  undang-undang  maka  hakim dapat  segera  memutuskan  bahwa terdakwa  bersalah  tanpa  adanya  peran keyakinan
hakim. DAN 4).
Pembuktian  menurut  undang-undang secara  negatif.  Penggabungan  antara keyakinan  hakim  dan  alat  bukti  yang sah  menurut  undang-undang  untuk menentukan salah tidaknya terdakwa.Sistem  pembuktian  menurut undang-undang  secara  negatif  adalah sistem yang diterapkan di Indonesia.
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1.  Kajian  Terhadap  Laporan  Hasil (LHA)  Analisis  PPATK  Sebagai
Bagian  dari  Alat  Bukti  dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Menurut  Yenti  Ganarsih  tujuan daripada  UU  TPPU  adalah  sebagai langkah  awal  bagi  pelaku  untuk menikmati hasil kejahatan dan kemudian diharapakan pelaku kejahatan  utama  ( the  main  offender ) dapat ditangkap. Tujuan lainnya adalah  untuk  mencegah  lembaga keuangan agar tidak digunakan sebagai  sarana  pencucian  uang  dalam lingkup  nasional  dan  internasional. 17
Dengan  demikian  prinsip  penegakan hukumnya  adalah  bukan  hanya follow the  suspect melainkan  juga follow  the money . 18
17 Yenti  Ganarsih, Kriminalisasi  Pencucian Uang  (Money  Laundering) ,  Program  Pasca Sarjana  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  2003, hal. 66.
18 Fithriadi  Muslim  &  Edi  Nasution, Menjerat Koruptor    Dengan  Undang-Undang  Tindak
Pidana Pencucian Uang , Makalah ini disampaikan  pada  Seminar  Nasional  dan Dialog  Interaktif  dengan  tema  ”Apa  dan Mengapa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Merajalela” yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri
Padang  bekerjasama  dengan  Pro  Justitia Institute Jakarta dan Harian Umum Singgalang di  Hotel  Pangeran  Beach,  Padang  pada tanggal 19 November 2011 hal. 4.
Transaksi
Keuangan Mencurigakan”  (selanjutnya  di  TKM) adalah  transaksi  yang  menyimpang dari  kebiasaan  atau  tidak  wajar  dan tidak  selalu  terkait  dengan  tindak pidana  tertentu.  Istilah  ‘transaksi  yang mencurigakan’ atau suspicious transaction report (STR)dalam terminologi anti pencucian uang digunakan  pertama  kali  oleh  the
FinancialAction Task Force on Money
Laundering (FATF) dalam the FortyRecommendations tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 19 Transaksi keuangan yang mencurigakan  adalah  transaksi  yang menyimpang dari profil dan karakteristik  nasabah  serta  kebiasan nasabah  termasuk  transaksi  yang  patut diduga  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menghindari  pelaporan  transaksi  yang bersangkutan  yang  wajib  dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (PJK). 20
19 PPATK,  2003, Pedoman  Identifikasi Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  bagi
Penyedia  Jasa Keuangan , PPATK, Jakarta, hal.
3. 20 http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345
6789/35146/3/Chapter%20II.pdf ,  diakses  9 Juli 2013.
TKM  tidak  mempunyai  spesifikasi khusus  dalam  proses  transaksi  karena hal  ini  bergantung  daripada  variasi variasi  dan  perkembangan  jasa  dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun  demikian,  terdapat  ciri-ciri umum dari TKM yang dapat dijadikan acuan, antara lain: 21
a. Tidak  memiliki  tujuan  ekonomis  dan bisnis yang jelas;
b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah  yang  relatif  besar  dan/atau dilakukan  secara  berulang-ulang  di luar kewajaran;
c. Di  luar  kebiasaan  dan  kewajaran aktivitas transaksi nasabah.
Menurut  Pasal  1  angka  5  UU Transaksi  Keuangan  Mencurigakan adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang  dari  profil,  karakteristik, atau  kebiasaan  pola  Transaksi  dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi  Keuangan  oleh  Pengguna Jasa  yang  patut  diduga  dilakukan dengan  tujuan  untuk  menghindari pelaporan Transaksi yang
bersangkutan  yang  wajib  dilakukan
21 Ibid , hal. 3-4.
oleh  Pihak  Pelapor  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. Transaksi  Keuangan  yang  dilakukan atau batal dilakukan dengan
menggunakan  Harta  Kekayaan  yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK  untuk  dilaporkan  oleh  Pihak Pelapor  karena  melibatkan  Harta Kekayaan  yang  diduga  berasal  dari hasil tindak pidana.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI),  laporan  adalah segala  sesuatu  yang  dilaporkan  atau berita. 22 Black’s law dictionary mendefinisikan  laporan  atau  report adalah  penyajian  fakta  secara  resmi baik  lisan  maupun  tertulis  atau  suatu rekomendasi untuk melakukan perbuatan  ( A  formal  oral  or  written
presentation of facts or a
recommendation for action ). 23
Menurut  KUHAP,  laporan  adalah pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh seseorang karena hak atau
22 http://kbbi.web.id/lapor ,  diakses  10  Juli 2013. 23 Henry  Black  Campbell,  2009, Black’s  law Dictionary , 9 th edition, West Publishing Co., St. Paul-Minnessota, hal. 1414
kewajibannya  berdasarkan  undang- undang kepada pejabat yang berwenang  tentang  telah  atau  sendang atau  diduga  akan  terjadinya  peristiwa pidana.  Berpijak  dari  definisi-definisi diatas,  laporan  adalah  penyampaian fakta oleh seseorang atas dasar hak dan kewajibannya berdasar undang-undang mengenai  segala  sesuatu  berkaitan dengan  peristiwa  pidana  yang  diduga telah, sedang, dan akan terjadi.
Berdasar  Pasal  184  KUHAP,  alat bukti  yang  sah  ialah  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan keterangan  terdakwa.  Merujuk  Pasal tersebut,  laporan  bukanlah  merupakan alat  bukti  bukti.  Sedangkan  menurut Pasal  73  TPPU  alat  bukti  yang  sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian  Uang  ialah:  a.  alat  bukti sebagaimana  dimaksud  dalam  Hukum Acara  Pidana;  dan/atau  b.  alat  bukti lain  berupa  informasi  yang  diucapkan, dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan secara  elektronik  dengan  alat  optik atau  alat  yang  serupa  optik  dan dokumen.  LHA  sebagai  alat  bukti tidaklah  diatur  di  dalam  UU  TPPU, hanya sekedar laporan analasis transaksi  keungan  mencurigakan  yang
dapat  dijadikan  petujuk  untuk  aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena  itu  banyak  pihak  yang  tidak setuju  LHA  merupakan  alat  bukti dalam TPPU.
Kesimpulannya, LHA PPATK bukanlah  alat  bukti  secara  yuridis sebab hanya  informasi yang  berguna untuk  menambah  terangnya  suatu perkara  pidana  yang  dapat  digunakan bagi  aparat  penegak  hukum  terutama bagi  penyidik  untuk  menemukan apakah  transaksi  mencurigakan  dari seseorang terindikasi adanya perbuatan melawan  hukum  ( wedderrechtelijke daad ) 24 dalam  bentuk  TPPU.  LHA PPATK bukanlah proses final  menjadi alat  bukti  meskipun  laporan  itu ditempuh  dengan  tahap  verifikasi  dari penilaian  akhir  dari  seluruh  proses identifikasi  masalah,  analisis  dan evaluasi yang dilakukan secara independen,  objektif,  dan  profesional untuk disampaikan kepada penyidik.
24 W.A.  Engelbrecht,  1954, De  Wetboeken Wetten  en  Verorderingen  Benevensi  De
Voorlopige  Grondwet  van  de  Republiek
Indonesië ,  A.W.  Sijthoff’s  Uitgeversmij  N.V., Leiden, hal. 366 dan 1048.
2. Pembaharuan Pembuktian Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana  Pencucian  Uang  Di  Masa Yang Akan Datang
Kajian  Studi  Perbandingan  Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang a. Alat bukti TPPU di Amerika
Pemerintah Federal
Amerika Serikat  membuat  kebijakan  TPPU untuk menyelamatkan sistem keuangan dari penyelahgunaan kejahatan financial  termasuk  dana  terorisme, pencucian  uang  dan  juga  aktivitas kejahatan  lainnya.  Koherensi  dari peraturan perundang-undangan penegakan  hukum  melawan  kejahatan finansial  dimulai  dengan  disahkannya Undang-Undang  Rahasia  Bank  atau Bank  Secrecy  Act (selanjutnya  disebut BSA).
BSA  ini  diundangkan  pada  tahun 1970  dan  telah  menjadi  undang- undang  paling  penting  di  Amerika untuk  melawan  TPPU. 25 Sejak  saat  itu beberapa  undang-undang  penting  telah diundangkan  untuk  memperkuat  dan mengamandemen  BSA  dengan  tujuan meningkatkan  penegakan  hukum  dan
25 http://www.fincen.gov/news_room/aml_his tory.html , diakses 13 Juli 2013.
peraturan  perundang-undang  sebagai landasan hukum bagi berdirinya badan-badan  atau  instansi-instasi  demi mendukung  program  pemberantasan TPPU.
b. Alat Bukti TPPU di Jerman
Di Jerman UU TPPU
( Geldwäschegesetz –  GwG)  disebut juga UU Deteksi Hasil Kejahatan Berat diadopsi  pada  tanggal  24  September tahun  1993  dan  mulai  berlaku  pada tanggal  29  November  1993.  Ada  dua perubahan utama:  pertama dengan  UU tentang Peningkatan Upaya
Memerangi  Kejahatan  Terorganisir ( Act  on  Improving  Measures  to Combat Organised Crime ) 4 Mei 1998 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1998  dan  kedua  oleh  Undang-Undang tentang Pemberantasan Pencucian
Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan
Terorisme  ( Suppression  of  Money
Laundering and Combating the Financing  of  Terrorism )  pada  tanggal 8  Agustus  2002,  yang  mulai  berlaku pada 15 Agustus 2002. 26
26 European  Banking  Federation,  Money Laundering  Legislation,  National  Measures,
Fraud  Working  Group,  Brussels  -  October 2002 Hal. 20-23
Pasal 261 (Pencucian Uang, menyembunyikan  aset  ilegal)  KUHP ( Strafgesetzbuch /StGB) mengatur sanksi  pidana  dikenakan  pada  orang yang sadar atau kelalaian berpartisipasi  dalam  pencucian  uang. Bagian Pasal  261 StGB  mulai  berlaku pada  22  September  1992  dan  telah beberapa  kali  diubah  sejak.  Antara lain,  daftar  pelanggaran  diperpanjang oleh  masing-masing  dari  perubahan tersebut. 27
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang menetapkan  bahwa  laporan  transaksi yang mencurigakan ( Suspicious Transaction Record /STR) harus disampaikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan. Menurut struktur federal Jerman, STR harus  dikirimkan  kepada  polisi  atau kejaksaan  di  negara  federal.  Sebuah salinan  dari  setiap  STR  harus  dikirim ke Kantor Investigasi Federal
Kriminal  ( Federal  Office  of  Criminal Investigation )
atau BKA ( Bundeskriminalam ) dimana Unit Sentral  untuk  Laporan  Transaksi Keuangan  Mencurigakan  (Financial
27 Loc.cit .
Intelligence  Unit  -  FIU)  atau  PPATK Jerman telah dibentuk sebagai konsekuensi  dari  2002  amandemen UU  Money  Laundering. 28 Pengaturan adanya FIU ini mirip dengan apa yang diatur  di  dalam  UU  No.  15  Tahun 2002 Tentang TPPU di Indonesia.
Konvensi-Konvensi  PBB  Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diratifikasi oleh Indonesia
Berikut ini adalah beberapa konvensi  Internasional  yang  telah diratifikasi  oleh  Indonesia  menjadi hukum  nasional terkait dengan TPPU.
1. United Nations
Convention
Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic Drugs and Psychotrophic 1988 29
Konvensi 1998 diratifikasi menjadi UU No. 17 Tahun 1997 tentang United Nations  Convention  Against  Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotrophic  1988 .  Tujuan  utama konvensi ini dijabarkan di Pasal 2 yaitu
28 Loc.cit . 29 Jimmy  Gurule, The  1988  U.N.  Convention Against  Illicit  Trafﬁc  in  Narcotic  Drugs  and Psychotropic  Substances  –A  Ten  Year Perspective:  Is  International  Cooperation Merely  Illusory? ,  Fordham  International  Law
Journal, Volume 22,  Issue 1  1998, The Berke- ley
Electronic
Press (bepress). http://ir.lawnet.fordham.edu/ilj hal. 81-84.
untuk  mempromosikan  kerjamasama antar  negara  anggota  PBB  sehingga mereka lebih mampu dan efektif untuk menanggulangi berbagai macam perdagangan narkotika dan pskikotropika dalam dimensi
internasional.
2. International  Convention  for  the Suppression  of  the  Financing  of Terrorism 1999 ; 30
UU  No.  6  Tahun  2006  tentang Pengesahan International  Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 .
3. Undang-undang  Nomor  7  Tahun
2006  tentang  Pengesahan United Nation Convention Against

## Corruption 2003
Arti  penting  lainnya  dari  ratifikasi Konvensi tersebut adalah: 31
- untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak,  membekukan,  menyita,  dan mengembalikan  aset-aset  hasil  tindak pidana  korupsi  yang  ditempatkan  di luar negeri; - meningkatkan kerja sama
30 http://www.un.org/law/cod/finterr.htm , diakses 18 Juli 2013
31 Penjelasan  Umum  dari  Undang-undang Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nation  Convention  Against  Corruption 2003 .
internasional  dalam  mewujudkan  tata pemerintahan yang baik;
- meningkatkan kerja
sarna
internasional  dalarn  pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukurn  tirnbal  balik,  penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana,  dan  kerja  sarna  penegakan hukurn;
- mendorong  terjalinnya  kerja  sarna teknik  dan  pertukaran  informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi  di  bawah  payung.  kerja sama  pembangunan  ekonomi  dan bantuan teknis pada lingkup bilateral,  regional,  dan  multilateral;
dan - harmonisasi  peraturan  perundang- undangan nasional
dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi sesuai dengan
Konvensi ini.
Pembuktian  dan  Alat  Bukti  dalam
Rancang Kitab
Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (RUUKUHAP)
Rancang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  dalam      Pasal 174  mengatur  tentang  Hakim  dilarang
menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa, kecuali  apabila  hakim  memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 32 Menurut  penjelasan pasal  ini,  yang  dimaksudkan  untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi seseorang.  Dalam  acara  pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.
Pasal 175 ayat Ayat (2)
menyatakan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus  diperoleh  secara  tidak  melawan hukum  dan  ayat  (3)    menegaskan bahwa    hal  yang  secara  umum  sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 33
Pasal  175  ayat  (1)  mengatur tentang  alat  bukti  Alat  bukti  yang  sah mencakup,  yang  terdiri  dari:barang bukti;  surat-surat;  bukti  elektronik; keterangan  seorang  ahli;  keterangan seorang  saksi;  keterangan  terdakwa; pengamatan  hakim
32 Bandingkan dengan Pasal 183 KUHAP.
33 Bandingkan  dengan  Pasal  184  ayat  (2) KUHAP.

## C. Simpulan Dan Saran
Dari  keseluruhan  uraian  dan
bahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 1. Secara yuridis LHA PPATK
bukanlah  alat  bukti  yang  dapat dalam  TPPU  akan  tetapi  dapat menjadi alat bukti untuk menambah terangnya suatu perkara. Laporan ini dapat
dijadikan  acuan  sebagai  jalan terang  guna  menulusuri  untuk menentukan tersangka dalam tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan  persidangan  untuk  menambah terangnya  kasus  TPPU  sehingga dapat  diketahui  dari  mana  hasil harta  kekayaan.  Alat  bukti  yang berlaku di dalam TPPU adalah alat bukti  yang  berlaku  di  dalam KUHAP  dan  alat  bukti  yang  sah dalam  pembuktian  tindak  pidana Pencucian Uang ialah: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum  Acara  Pidana;  dan/atau  b. alat  bukti  lain  berupa  informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,  atau  disimpan  secara elektronik  dengan  alat  optik  atau alat yang serupa optik dan
dokumen  merupakan  terobosan terbaru,  tidak  hanya  di  bidang hukum  untuk  mengatasi cyber crime , namun juga berupa terobosan  dalam  perkembangan alat  bukti.  Alat  bukti  tambahan  ini merupakan alat bukti yang diatur di dalam  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE).
2. LHA  PPATK  dapat  dimasukkan tergolong  sebagai  alat  bukti  dalam RUUKUHAP.  Laporan  ini  akan sangat berguna untuk membongkar suatu TPPU sebagaimana diatur di dalam  Pasal  2  ayat  (1),  terutama tindak pidana korupsi yang semakin  susah  untuk  diberantas  di Indonesia.TPPU adalah tindak pidana yang menjadi sorotan dunia Internasional.  Oleh  karena  itu Indonesia telah mewujudkan komimentnya  dengan  meratifikasi beberapa  konvensi  PBB  yang berkaitan  dengan  TPPU,  antara lain:  United  Nations  Convention Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic Drugs  and  Psychotrophic  1988, International  Convention  for  the Suppression  of  the  Financing  of
Terrorism  1999,  United  Nation Convention  Against  Corruption 2003.  United  Nations  Convention
Against  Transnational  Organized Crime (2000) atau Palermo Convention.Bertebarannya alat bukti  yang  diatur  oleh  Undang- Undang khusus walaupun Undang- Undang  tersebut  tetap  mengacu pada  alat  bukti  yang  berlaku  di KUHP,  hal  ini  menunjukkan  atas keberlakuannya  asa  hukum  yaitu lex specialis derogate lex genaralis atau  aturan  hukum  bersifat  khusus mengesampingkan  aturan  hukum bersifat  umum.  Undang-undang khusus memuat pula alat bukti dari UU  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## Saran
1. LHA  PPATK  seyogya  langsung dapat  dijadikan  alat  bukti  bagi pemilik  transaksi  mencurigakan yang  terindikasi  melakukan  TPPU untuk  dijadikan  tersangka  oleh penyidik  dengan  pengawasan  dari pihak  kejaksaan  seperti  halnya pemberantasan  TPPU  di  Amerika
Serikat dan Jerman terutama ditujukan  untuk  mengefektifkan pemberantasan tindak pidana
korupsi, narkoba, dan terorisme.
2. Sistem pembuktian terbalik sebaiknya  dapat  diterapkan  secara utuh  dengan  berpedoman  pada Pasal 77 dan 78 UU TPPU dimana untuk  kepentingan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan,  terdakwa  wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya  bukan  merupakan hasil  tindak  pidana  dan  hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan  yang  terkait  dengan perkara  bukan  berasal  atau  terkait dengan tindak pidana.

## Daftar Pustaka
European  Banking  Federation,  Money Laundering  Legislation,  National Measures,
Fraud Working Group, Brussels - October 2002 Fithriadi  Muslim  &  Edi  Nasution, Menjerat  Koruptor    Dengan
Undang-Undang  Tindak  Pidana
Pencucian Uang , Makalah,
Seminar  Nasional  dan  Dialog Interaktif  di  Hotel  Pangeran Beach,  Padang  pada  tanggal  19 November 2011
Harahap,  Yahya  M. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan  Kembali .  Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Henry  Black  Campbell,  2009, Black’s law  Dictionary ,  9 th edition,  West Publishing Co., St. Paul- Minnessota
Ivan  Yusitavana et  al ,  2010, Tindak Pidana  Pencucian  Uang  di Pasar  Modal ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta Jimmy  Gurule, The  1988  U.N. Convention Against Illicit Trafﬁc in Narcotic Drugs and Psychotropic  Substances  –A  Ten Year Perspective: Is International Cooperation Merely Illusory? , Fordham International Law Journal, Volume  22,  Issue  1  1998,  The Berke-  ley  Electronic  Press (bepress). http://ir.lawnet.fordham.edu/ilj Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme,  yang telah  disahkan  menjadi  Undang- Undang (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor  45,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284. Peter Mahmud Marzuki, 2013,
Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta PPATK,  2003, Pedoman  Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan  bagi  Penyedia Jasa Keuangan , PPATK, Jakarta, Salman,  Otje.,  Anthon  F.  Susanto. Teori Hukum Mengingat,
Mengumpulkan dan MembukaKembali . Bandung: Rafikatama, 2010 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003 .Penjelasan Umum dari W.A. Engelbrecht, 1954, De Wetboeken Wetten en Verorderingen Benevensi De Voorlopige  Grondwet  van  de Republiek Indonesië , A.W. Sijthoff’s  Uitgeversmij  N.V.,
Leiden,
http://www.fincen.gov/news_roo
m/aml_history.html ,  diakses  13 Juli 2013. Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering) , Program Pasca Sarjana  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2003

## Media Online
http://kbbi.web.id/lapor,  diakses  10 Juli 2013. http://m.jakartapress.com/read/detail/8
425/rekening-gendut-pns-untuk- danai-politik/,  diakses  6  Juni 2013.
http://nasional.kompas.com/read/2012/
03/02/21462593/Dhana.Widyatm ika.Ditahan.Kejaksaan.Agung, diakses 6 Juni 2013.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/12 3456789/35146/3/Chapter%20II. pdf, diakses 9 Juli 2013.
http://www.tempo.co/read/news/2013/
05/17/063481277/Punya-60-
Rekening-Aiptu-Labora-Sitorus- Menjawab, diakses 6 Juni 2013. http://www.un.org/law/cod/finterr.htm, diakses 18 Juli 2013