## Legalitas

## Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)
* Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara
* Correspondence email:mustafa@gmail.com@gmail.com
Abstrak . Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan antara lain: Pertama , masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan  tidak resmi. Kedua , pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan masukkan Narkotika di dalam barang muatan. Ketiga , menggunakan kapal nelayan dengan  transaksi  di  tengah  laut. Keempat ,  melalui  jalur-jalur  tikus  dan  luput  dari  pengawasan  petugas.  Kondisi  faktual menggambarkan  bahwa  tindakan  kepolisian  melalui  pendekatan penal  policy yang  dilakukan  oleh  Polda  Sumatera  Utara khususnya  Polres  Pelabuhan  Belawan  guna  mengamankan  wilayah  Pelabuhan  dari  potensi  ancaman  tindak  pidana penyelundupan Narkotika dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada,  misalnya  TNI  AL,  Bea  Cukai,  KPLP,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  Dinas  Kehutanan,  Pemda  serta  Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Adapun permasalahan di dalam penelitian tesis ini terkait dengan pemberantasan peredaran gelap Narkotika oleh Polres Pelabuhan Belawan, faktor-faktor penghambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dimaksud.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan  data  dan  analisis  data.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator belum optimalnya penanganan dengan pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan  Belawan  dalam  pemberantasan  peredaran  gelap  Narkotika  antara  lain  dalam  pelaksanaan  tindakan  kepolisian belum  dilakukan  melalui  penyusunan  perencanaan  yang  matang  dengan  melibatkan  lintas  sektoral,  sehingga  upayaupaya yang  dilakukan  dalam  kegiatan  operasi  tindakan  kepolisian  dalam  pemberantasan  peredaran  gelap  Narkotika  di  wilayah Pelabuhan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya srategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata kelola manual mutu yang tersusun dalam susuan tata kelola organisasi Kepolisian yang mencakup kewenangan Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan.
Kata Kunci: Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika, Wilayah Pelabuhan
Abstract . in the Belawan Port area, among others: First, illegally entering through unofficial ports. Second, the perpetrators load goods that are not in accordance with their documents by entering Narcotics in the cargo. Third, using fishing boats with  transactions  in  the  middle  of  the  sea.  Fourth,  through  rat  lanes  and  escape  the  supervision  of  officers.  The  factual condition  illustrates  that  the  police  action  through  the  penal  policy  approach  carried  out  by  the  North  Sumatra  Police, especially the Belawan Harbor Police in order to secure the Port area from the potential threat of narcotics smuggling is not optimal, this is due to the lack of inter-sectoral cooperation, for example the Navy. , Customs and Excise, KPLP, Marine and Fisheries Service, Forestry Service, Local Government and Basic Operational Unit (KOD). The problems in this thesis research are related to the eradication of illicit traffic in Narcotics by the Belawan Harbor Police, the inhibiting factors and the  efforts  made  to  overcome  these  obstacles.  The  research  method  used  in  this  thesis  research  consists  of  research specifications,  data  sources,  data  collection  techniques  and  data  analysis.  The  type  of  research  used  is  normative  legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis The results showed that the indicators were not optimal in handling the penal policy approach carried out by the Belawan Harbor Police in eradicating the illicit trafficking of Narcotics, among others, the implementation of police actions had not been carried out through the preparation of careful planning involving cross-sectoral, so that the efforts made in operational activities Police actions in eradicating the illicit traffic of Narcotics in the Port area have not been fully able to touch various aspects related to strategic efforts through coordination, communication between agencies as formulated in the management of the quality manual which is arranged in the organizational governance structure of the Police which includes the authority of the Belawan Harbor Police in eradicating Narcotics crime in the Belawan Port area
Keywords : Eradication, Illicit Trafficking of Narcotics, Port Area

## PENDAHULUAN
Salah satu unsur yang menjadi cita-cita dan tujuan negara adalah terselenggaranya pembangunan nasional sebagai  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  semua  komponen  bangsa.  Pembangunan  nasional  diselenggarakan berdasarkan  azas  demokrasi  dengan  prinsip-prinsip  kebersamaan,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan
Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari . Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika  Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)
lingkungan  dan  kemandirian  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  bangsa 1 .    Pembangunan nasional  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  bernegara,  seperti  diatur  dalam  pembukaan  UUD  1945  yang petahapannya di atur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional  yang  meliputi    Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  dan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Salah satu entry point di dalam rencana pembangunan adalah program pemeliharaan kamtibmas yang mana program  ini  ditujukan  untuk  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang  mampu  melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang meliputi, safe, security dan prosperity . Namun demikian Permasalahan keamanan dalam negeri, menjadi masalah yang  sangat  krusial  seiring  dengan  arus  globalisasi.  Hal  Ini  menunjukkan  bahwa  proses  globalisasi  mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu sehingga  mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain 2 .   Selain hal tersebut di atas, perkembangan globalisasi juga telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional yang dinamis modern, mobilitas tinggi serta eskalasi yang semakin  kini semakin  mengalami  kemajuan baik dari aspek modus operandi, ruang dan dimensinya, sehingga memerlukan  penanganan  yang  lebih  sistematis  dan  konseptual. 3 Dengan  demikian  “ nature ”  dari  kejahatan transnasional, baik yang organized maupun yang unorganized , tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi. Adapun terkait dengan kerangka konseptual transnational organized crime , didefinisikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara dan dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir ( coorporated or state )  dengan  jaringan  kontak  dan  relasi  yang  terbentuk  diantara  pelaku-pelaku  dari  berbagai  belahan  dunia. Konsep  ini  diperkenalkan  pertama  kali  secara  internasional  oleh  PBB . Antara  lain  melalui United  Nation Convention  Against  Transnational  Organized  Crime di  Palermo  Nopember  2000  ( Palermo  Convention )  yang menetapkan  bahwa  kejahatan-kejahatan  yang  termasuk transnational  crime adalah:  Narkotika, 4 pembantaian masal / g enocide , uang palsu, Kejahatan di laut bebas, teorisme, penyelindupan senjata dan Cyber crime. Dari semangat memerangi kejahatan antar negara tersebut, masyarakat Asean telah menyepakati melalui Deklarasi Asean tanggal 20 Desember 1997 di  Manila,  dimana ditetapkan yang termasuk dalam Trans Nasional Crime meliputi; ellicit  DrugTrafficking , Money  Laundering,  Terrorism,  Arm  Smuggling , people  smugling  and trafficking in person , Sea Piracy, Economics Crime dan Curency Counterfeiting  dan Cyber Crime 5 . Lingkungan strategis domestik tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astragatra.
Dinamika  lingkungan  strategis  domestik  sangat  mempengaruhi  kondisi  keamanan  dan  ketertiban masyarakat bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam negeri. Adapun  gangguan dimaksud antara lain: 6 Wilayah geografis Indonesia yang berbatasan langsung maupun tidak langsung (darat dan perairan laut) dengan negara tetangga sebagai jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnational, termasuk pencurian ikan di perairan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai sebagai sarana transportasi  air  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  pedalaman,  namun  dalam  perkembangannya  berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pelaku penyelundupan barang, penyelundupan kayu ( illegal logging ) dan peredaran gelap Narkoba serta banyak pula sungai-sungai di Indonesia menjadi tambang emas illegal dengan memanfaatkan bahan kimia jenis mercuri, sehingga terjadi pencemaran lingkungan di beberapa sungai di Indonesia.  Berdasarkan uraian  diatas,  salah  satu  kejahatan  potensial  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  tindak  pidana  peredaran  gelap Narkoba yang berpengaruh pada tingkat penyalahguna narkoba. Prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia, saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba terutama jenis Narkotika, dan menurut hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI pada 2020 menunjukan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan  dimana  pada  2021  diperkirakan  jumlah  pengguna  narkoba  mencapai  5,8  juta  jiwa.  Maraknya
1 Sri Mulyani Indrawati. Pembangunan nasional dan Langkah Reformasi, Jakarta, 2008, halaman. 3 2 http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnationalcrime.php
3 Goode, Erich, Deviant Behavior, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, halaman. 43 bahwa Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang ( deviant behavior ) yang selalu ada dan melekat ( inherent ) dalam setiap bentuk masyarakat, karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal ( a univerted social phenomenon ) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi the oldest social problem of human kind .
4 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman. 45
5 http://risethukum.blogspot.com/ UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal dengan sebutan Palermo Convention pada Plenary Meeting ke-62 tanggal 15 November 2000
6 Listyo  Sigit  Prabowo, Transformasi  Menuju  Polri  yang  PRESISI ,  Uji  Kelayakan  dan  Kepatutan  Calon  Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI Tahun 2021, halaman. 28
Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari . Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika  Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)
peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 12 triliun setiap tahunnya. Data  yang  diperoleh  dari BNN  menyebutkan  15.000  orang  meninggal  akibat  penyalahgunaan  narkoba  dengan jumlah  penanganan  kasus  mencapai  28.382  kasus  dan  35.299  tersangka.  Dari  jumlah  tersebut,  dapat  diambil kesimpulan bahwa 40 nyawa per hari harus melayang akibat narkoba. 7 Data Bareskrim Polri dalam penindakan peredaran gelap Narkotika dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pada tindak pidana Narkotika maka Polri telah menuntaskan sebanyak 33.860 kasus Narkotika dari 38.292 kasus di Tahun 2020 (88% penyelesaian perkara). Dalam  pengungkapan  tindak  pidana  Narkotika  sepanjang  2020  ditemukan  255  jenis  Psikotropika  aktif baru”. 8 Prevalensi  tingkat  penyalahgunaan  Narkoba  khususnya  Narkotika  di  Indonesia  tentunya  berkaitan  erat dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana Indonesia yang belum berorientasi pada pemberian sanksi pidana secara maksimal dan pencapaian tujuan dari Program P4GN yakni memutus mata rantai drug demand dan supply reduction . Hal ini disebakan oleh aspek sistem pemidanaan di Indonesia yang dijakankan oleh masing-masing aparat penegak hukum lebih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana ( liability on fault or  negligence  atau  fault  liability) yang  didasarkan  pada  adanya  kesalahan  ( green  straf  zonder  schuld ),  tanpa mempertibangkan akibat prevalensi dari perbuatan pelaku peredaran gelap Narkoba. Prevalensi ini termasuk juga di  wilayah  Provinsi  Sumut  khususnya  di  wilayah  hukum  Polres  Pelabuhan  Belawan  yang  tidak  hanya  telah merugikan negara namun juga merugikan keberlangsungan generasi muda.  Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan Narkoba, yang salah satunya diimplementasikan dalam program upaya Pencegahan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  dengan  merumuskan  dan melaksanakan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengurangan  permintaan  ( Demand  reduction ),  Pengawasan ketersedian  ( suplay  control ),  maupun  Pengurangan  dampak  buruk  ( harm  reduction ).  Namun,  demikian penyelenggaraan Program P4GN tersebut (2010-2015), masih belum optimal di dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, bahkan Sejak 2015 lalu Presiden Ir. Joko Widodo sudah menyatakan bahwa. Indonesia telah memasuki Darurat Narkoba, dan presiden telah menyatakan perang terhadap narkoba. Presiden menganggap kejahatan narkoba masuk dalam golongan kejahatan luar biasa, terlebih lagi kejahatan narkoba yang terjadi di lintas negara dan terorganisasi sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan  mendesak. 9 Ada  beberapa  hal  yang  dapat  diidentifikasi  sebagai  penyebab  belum  optimalnya  penegakan hukum melalui pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika, antara lain: Pertama , pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika belum menekankan pada bekerjanya sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) secara  terpadu  dan  satu  atap  sehingga  berimplikasi  terhadap  penjatuhan  sanksi  pidana  yang  tidak  maksimal. Kedua , pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia belum memandang perbuatan  ( handeling )  peredaran  gelap  Narkotika  sebagai the  oldest  social  problem  of  human sebagai  syarat mutlak  pertanggungjawaban  pidana  untuk  menerapkan  sanksi  secara  maksimal. Ketiga ,  presiden  tidak  pernah lupa mengingatkan agar penanganan hukum harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat”, Keempat , tutup semua celah penyelundupan narkotika terutama di wilayah perairan. Kelima , Presiden meminta  agar  kampanye  kreatif  bahaya  narkotika  terus  digaungkan  terutama  untuk  kalangan  muda. Keenam , pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) lebih diperketat, ketujuh , dilakukan pengecekan secara rutin Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara melalui jaringan  manajemen  yang  rapi  dan  teknologi  yang  canggih  dan  masuk  ke  Indonesia  sebagai  negara  transit ( transitstate ) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal ( point of market-state ) di dalam jalur Golden Triangel . Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. 10 Salah satu point of market-state di dalam jalur Golden Triangel adalah memanfaatkan wilayah  perairan  Indonesia  termasuk  wilayah  perairan  di  Sumatera  Utara  yang  salah  satunya  adalah  wilayah perairan selat malaka dengan pintu masuk melalui Pelabuhan Belawan.
7 Mardiaz  Kusin  Dwihananto, Strategi  Pengoptimalan  Proactive  Policing  Pencegahan  Peredaran  Gelap  Dan Penyalahgunaan Narkoba Guna Pencapaian Soliditas, Profesionalisme
Dan Revolusi Mental Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional , Sekolah Staf Dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-26 T.A. 2017, halaman. 7
8 Listyo Sigit Prabowo, Op.cit , halaman. 61 9 Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Badan    Reserse  Kriminal, Perkembangan  Dan Penanggulangan Kejahatan  Terhadap Kekayaan Negara Dan  Kejahatan Transnasiona , Bahan Pembekalan Pasis Sespim Polri Dikreg ke-47 TP. 2008, halaman. 2
10 I  Nyoman  Nurjana, Penanggulangan  Kejahatan  Narkotika:  Eksekusi  Hak  Perspektif  Sosiologi  Hukum , http///www.google.com, diakses tanggal 4 Maret 2021.
Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari . Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika  Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)
Kondisi  faktual  menggambarkan  bahwa  tindakan  kepolisian  melalui  pendekatan penal  policy yang dilakukan  oleh  Polda  Sumatera  Utara  khususnya  Polres  Pelabuhan  Belawan  guna  mengamankan  wilayah Pelabuhan  dari  potensi  ancaman  tindak  pidana  penyelundupan  Narkotika  dirasakan  belum  optimal,  hal  ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD).
Adapun  indikator  belum  optimalnya  penanganan  dengan  pendekatan penal  policy yang  dilakukan  oleh Polres  Pelabuhan  Belawan  dalam  pemberantasan  peredaran  gelap  Narkotika  antara  lain  dalam  pelaksanaan tindakan  kepolisian  belum  dilakukan  melalui  penyusunan  perencanaan  yang  matang  dengan  melibatkan  lintas sektoral, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi tindakan kepolisian dalam pemberantasan peredaran  gelap  Narkotika  di  wilayah  Pelabuhan  belum  sepenuhnya  mampu  menyentuh  berbagai  aspek  yang berkaitan dengan upaya srategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata  kelola  manual  mutu  yang  tersusun  dalam  susuan  tata  kelola  organisasi  Kepolisian  yang  mencakup kewenangan Polres
Pelabuhan  Belawan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  Narkotika  di  wilayah  Pelabuhan  Belawan.  Hal tersebut dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 11
a) Perencanaan Pelibatan, Penyusunan perencanaan pelibatan khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum sepenuhnya didasarkan atas arah dan tujuan perencanaan operasi, sehingga terjadi miss komunikasi serta kesalahan dalam penentuan sasaran.
b) Penentuan  Obyek/Sasaran  Operasi,  penentuan  sasaran  belum  digambarkan  bentuk-bentuk  serta  daerah- daerah atau kawasankawasan yang rawan terjadinya kriminalitas penyelundupan Narkotika yang berkaitan dengan wilayah perairan dan daratan.
c) Penentuan cara bertindak belum didasarkan atas bobot dan jenis gangguan keamanan dan kriminalitas yang berkaitan dengan kejahatan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan. Dalam penentuan cara bertindak belum dilakukan dengan koordinasi antar instansi, sehingga kerjasama antar instansi dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika kurang sinergis.
d) Perencanaan  dukungan  materiil  logistik  dan  anggaran  belum  dilakukan  dan  disusun  dengan mempertimbangkan  hakekat  tujuan  dan  sasaran  operasi,  sehingga  seringkali  kegiatan  yang  dilakukan terkendala berbagai keterbatasan baik yang berkaitan dengan materiil logistik maupun dukungan anggaran.
e) Penyusunan kegiatan operasi belum disusun dengan memperhatikan kepentingan kerjasama lintas sektoral, sehingga dalam pelaksanaannya kurang mendapat apresiasi dari berbagai instansi terkait.
f) Penentuan target operasi, Pertama , kurang didasarkan atas hasil analisa data awal yang meliputi identifikasi data,  penafsiran  dan  kesimpulan  analisa  data  tentang  bentuk,  kondisi  daerah  serta  peta  kerawanan kriminalitas di wilayah perairan yang rawan peredaran gelap Narkotika. Kedua , pelaksanaan penindakan terhadap beberapa target operasi yang dinilai potensial atau berkaitan dengan kejahatan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan belum dilaksanakan melalui perencanaan yang matang.
Memperhatikan  perkembangan  hakekat  ancaman  berupa  rawannya  tingkat  kriminalitas  peredaran  gelap Narkotika di wilayah perairan yang timbul sehingga berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Polres Pelabuhan Belawan dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui koordinasi lintas sektoral dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika, yang didalam sistem itu terdapat komponen lain yang turut berperan melalui patnership building . Langkah-langkah tersebut berupa Implementasi Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban yang dapat dimengerti dan dipedomani, hal ini sangat penting bagi upaya terwujudnya kemandirian Polri dalam penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah perairan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk  pertanyaan ini  adalah  untuk  mengontrol  hasil penelitian,    maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam penulisan  ini  yaitu,  Bagaimana  pemberantasan  peredaran  gelap  Narkotika  di  wilayah  Pelabuhan  oleh  Polres Pelabuhan Belawan?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  metode  penelitian    hukum  normatif. Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat keilmuan hukum 12 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian
11 Hasil wawancara dengan Juriadi, Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 15 Juni 2021
12 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari . Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika  Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)
hukum  yang  mengunakan  pendekatan,  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute  Aprroach ),  pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 13
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang  – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas  – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa  yang  dimaksud  sebagai statute berupa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan  peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum  dengan  beranjak  dari  pandangan  –  pandangan  dan  doktrin  –  doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu hukum. 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan Oleh Polres Pelabuhan Belawan
Pentingnya  sinergitas  polisional  pengungkapan  jaringan  Narkotika  terorganisir  antara  lain  didasarkan pertimbangan  bahwa  terhadap  peredaran  gelap  Narkotika  korbannya  tidak  pilih  kasih  ( Indiskriminatif ),  serta jaringan  pelakunya  dilaksanakan  dengan  sistem  sel  ( Pyramidal  and  cel  System ).  Untuk  itu  perlu  dilakukan pendayagunaan  dan  penguatan  ( empowerment )  langkah-langkah  yang  telah  dilakukan  oleh  Satuan  Reserse Narkoba  Polres  Pelabuhan  Belawan  dalam  pengungkapan  jaringan  Narkotika  terorganisir  melalui  sinergitas polisional  dengan  melakukan  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  antara  lain under  cover ,  observasi, survaillance , under cover buy dan controlled delivery , membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos  atau  alat-alat  penghubung  lainnya  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  sedang  dalam penyidikan, menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh  orang  yang  dicurigai  atau  diduga  keras  membicarakan  masalah  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana peredaran gelap
Narkotika terorganisir. Di samping itu melakukan tindakan Raid Planning Execution (RPE): Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkoba, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka.
Polres  Pelabuhan  Belawan  sebagai  institusi  Kepolisian  dalam  kerangka  pemberantasan  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika,disamping  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga mengacu pada Undang-Undang Narkotika yang merumuskan suatu perbuatan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  sebagai  tindak  pidana.  Sebelum  lahirnya  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, landasan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan,  mengedarkan,  dan/atau  menggunakan  narkotika,  yang  jika  dilakukan  tanpa  pengendalian  dan pengawasan  dari  pihak  yang  berwenang,  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana in  Narcotic  Drugs  and Psychotropic Substances , 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal  Narkotika  1961  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1976  dan  Konvensi  Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 47 Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  merupakan  ketentuan  hukum  tentang  perbuatan  yang  dilarang  dan disertai  dengan  sanksi  pidana  bagi  yang  melanggar  ketentuan  tersebut. 15 Pelanggaran  atas  ketentuan  hukum
13 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
14 Ibid , hlm 177.
15 Sudarto, Hukum Pidana I , cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, halaman. 12,  bahwa  fungsi  khusus  bagi  hukum  pidana  ialah  melindungi  kepentingan  hukum  terhadap  perbuatan  yang  hendak memperkosanya ( rechtsgiiterschutz ) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi  yang  terdapat  pada  cabang  hukum  lainnya.  Kepentingan-kepentingan  hukum  (benda-benda  hukum)  ini  boleh  dari
Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari . Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika  Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)
pidanadisebut  sebagai  tindak  pidana,  perbuatan  pidana,  delik,  peristiwa  pidana  dan  banyak  istilah  lainnya. 16 Pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 17
Kriminalisasi terhadap peredaran gelap narkotika dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pengelompokan yakni dari segi bentuk perbuatannya menjadi 47 Perbedaan mendasar UU No. 22 tahun 1997 dengan UU No. 35 tahun 2009 yakni: Pertama , undang- undang baru tersebut lebih tegas dan jerat hukumnya pun lebih berat. Kedua , dibandingkan undang-undang lama, seperti  seseorang  mengetahui  keluarganya  ada  yang  memakai  Narkoba,  namun  tidak  dilaporkan,  maka  yang bersangkutan akan dikenai hukuman 6 bulan penjara. Ketiga , memuat ancaman hukuman bagi penyidik dan jaksa yang  tidak  menjalankan  aturan  setelah  menyita  barang  bukti  narkotika. Keempat ,  hakim  berwenang  meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau  korporasi  bukan  dari  kejahatan  Narkoba  yang  dilakukannya.  Jika  tidak  dapat  membuktikan,  hakim  akan memutuskan  harta tersebut  sebagai  milik  Negara. Kelima ,  para  pengguna  Narkoba  yang  dihukum  penjara dan terbukti  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Tempat  ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Keenam, Narkoba  jenis  psikotropika  yang  selama  ini  masuk  dalam  golongan  1  dan  2  seperti  shabu-shabu  dan  ekstasi, dijadikan narkotika golongan 1.
kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang  menyangkut  pengangkutan  dan  transit  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  penguasaan  narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  label  dan  publikasi  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  jalannya peradilan  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  penyitaan  dan  pemusnahan  narkotika,  kejahatan  yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika) dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi; lembaga (dalam kasus narkotika). 18 Di samping itu, Undang-Undang Narkotika mengenal adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahat dan dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi. 19
Undang-Undang  Narkotika  dibentuk  pada  hakekatnya  untuk  terciptanya  suatu  kepastian  hukum  sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh GustavRadbruch bahwa ada tiga tujuan hukumyakni kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Tujuan  hukum  merupakan  arah  atau  sasaran  yang  hendak  diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat. 20 Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana.
Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “principle of legality”, “legaliteitbeginsel”, “non- retroaktif”, “de la legalite” atau “ex post facto laws” . Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een  daaran  voorafgegane  wetteljke  strafbepaling) .  P.A.F.  Lamintangdan  C.  Djisman  Samosirmerumuskan dengan terminologi sebagai, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut  undang-undang  yang  telah  diadakan lebih  dulu”. 21 Andi  Hamzahmenterjemahkan  dengan  terminologi, “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan  perundang-undangan
orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.
16 Munculnya istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari kata “ Strafbaarfeit ”, terjemahan dilakukan berdasarkan kemampuan para ahli hukum sehingga tidak ada terjemahan baku.
17 Pasal  10  KUH  Pidana  menyebutkan:  Pidana  terdiri  dari:  a.  pidana  pokok  yang  meliputi  pidana  mati,  pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
18 Gatot Suparmono, Hukum Narkoba di Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2001, halaman.193194.
19 Ibid . 20 http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum- menurut-gustav-radbruch/ , Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal  13 Juli 2021
21 P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman. 1
Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari . Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika  Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)
pidana    yang  mendahuluinya”. 22 Moeljatnomenyebutkan  pula  bahwa,  “Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan dilakukan”. 23 Oemar  Seno  Adjimenentukan  prinsip  “ legality ”  merupakan  karakteristik  yang  esensial,  baik  ia dikemukakan  oleh  “ Rule  of  Law ”,  faham  “ Rechtstaat ”  dahulu,  maupun  oleh  konsep  “ Socialist  Legality ”. Demikian  misalnya  larangan  berlakunya  hukum  pidana  secara  retroaktif  atau retrospective ,  larangan  analogi, berlakunya azas “ nullum delictum ” dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “ legality ”. 24 Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex temporis delicti, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga  asas  “nonretroaktif”,  artinya  ada  larangan  berlakunya  suatu  undang-undang  pidana  secara  surut.  Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan ex post facto criminal law dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions) . 25 Selanjutnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dari kejahatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Barda Nawawi di dalam kebijakan yang tertuang dalam kedua undangundang tersebut telah mengidentifikasi yang pada intinya mengambarkan bahwa, 26 undang-undang  tentang  narkotika  mengkualifikasi  sanksi  pidana  penjara  terhadap  pelaku  yang  tanpa  hak  dan melawan hukum serta tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, di samping itu menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi.
Peran  Polri  terhadap  pengungkapan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  pada  hakikatnya merupakan  fungsionalisasi  hukum  pidana. 27 Sesuai  dengan  sumber  dan  ruang  lingkup  wewenang  Polri,  maka dalam  merumuskan  bentuk-bentuk  wewenangnya  sebaiknya  ditinjau  dari  rumusan  tugas-tugas  yang  secara universal dapat dikelompokan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif, baik yang bersifat non  justisial  maupun  justisial.  Tugas  kepolisian  preventif  dan  represif  non  justisial  dilaksanakan  oleh  seluruh anggota Polri, dengan demikian setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas kepolisian justisial dilaksanakan oleh setiap anggota Polri yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan. Sifat represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap dan  memberantas  kejahatan  narkotika  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  yang  ditinjau  dari  sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. 28 Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni mereka yang dengan caracara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 62
Perangkat  hukum  yang  diatur  KUH  Pidana, 29 artinya  bahwa    penggunaan  KUH  Pidana  merupaka penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “ nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali ”. Peran Polri terhadap pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum
22 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta,  2005, halaman. 41
23 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman. 3 24 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980, halaman. 21
25 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman. 12
26 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum Pidana , Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.
27 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Kriminal ,  Makalah  disampaika  pada  Seminar  Krimonologi  VI,  Semarang, Tanggal  16-18  September  1991  bahwa  Salah  satu  upaya  menanggulangi  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana  hukum termasuk  hukum  pidana  merupakan  bidang  kebijakan  penegakan  hukum  yang  bertujuan  untuk  pencapaian  kesejahteraan masyarakat.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat ( social wefare ). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
28 Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya.  Hukum  tidak  hanya  bersifat  praktis,  efisien  dan  efektif,  melainkan  juga  harus  bermaksud  mewujudkan  suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat
29 Mulyanto dalam Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pustaka, Bandung, 2004, halaman. 87.
Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari . Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika  Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)
pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa  fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata.  Fungsionalisasi  hukum  pidana  identik  dengan  operasionalisasi  atau  konkretitasi  hukum  pidana,  yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. 30
Fungsionalisasi  hukum  pidana  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  membuat  hukum  pidana  dapat berfungsi,  beroperasi  atau  bekerja  dan  terwujud  secara  nyata.  Fungsionalisasi  hukum  pidana  identik  dengan operasionalisasi  atau  konkretisasi  hukum  pidana,  yang  hakikatnya  sama  dengan  penegakan  hukum.  Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum  pidana  oleh  pihak  pembuat  perundang-undangan.  tahap  kebijakan  aplikatif  sebagai  tahap  penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum. 31 Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparatur penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,  yang  berbunyi:    “Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerinatahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  penganyoman,  dan pelayanan kepada masyarakat”.
Hakekat  dari  fungsi  kepolisian  terlihat  bahwa  Polri    mempunyai  3  (tiga)  fungsi  utama  yaitu,  preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud preemtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada  di  masyarakat  yang  bersifat  lintas  sektoral  (etnis,  sosial,  budaya,  politik),  preventif  adalah  tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini ( early warning ) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk  kegiatan penegakan hukum. Dalam  hal  fungsi  represif  penegakan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  Polri  terhadap  pelaku  kejahatan. Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## SIMPULAN
Peran Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan didasarkan pada modus operandi pelaku yakni  Pertama, masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan  tidak resmi. Kedua, pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan memasukkan Narkotika di dalam  barang  muatan.  Ketiga,  menggunakan  kapal  nelayan  dengan  transaksi  di  tengah  laut.  Keempat,  melalui jalur-jalur  tikus  dan  luput  dari  pengawasan  petugas.  Adapun  peran  Polres  Pelabuhan  Belawan  dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain pengungkapan jaringan pelaku peredaran gelap Narkotika. di samping melakukan tukar menukar informasi antar sesama anggota Polri maupun lintas sektoral yakni TNI AL, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementrian Keuangan, PPNS Kementrian Kehutanan, PPNS Ditjen Kementrian Kelautan dan Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementrian Perhubungan, Bakorkamla di daerah perairan menyangkut pelaku peredaran gelap Narkotika, modus, organisasi, dukungan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Sri Mulyani Indrawati. Pembangunan nasional dan Langkah Reformasi, Jakarta, 2008. Goode, Erich, Deviant Behavior, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, halaman. 43 bahwa Kejahatan merupakan salah  satu  bentuk  dari  perilaku  menyimpang  ( deviant  behavior )  yang  selalu  ada  dan  melekat  ( inherent ) dalam setiap bentuk masyarakat, karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal ( a univerted social phenomenon ) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi the oldest social problem of human kind .
Romli  Atmasasmita, Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Listyo Sigit Prabowo, Transformasi Menuju Polri yang PRESISI , Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI Tahun 2021.
30 Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung 1994, halaman. 157.
31 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana ,    PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 30
Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari . Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika  Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)
Mardiaz  Kusin  Dwihananto, Strategi  Pengoptimalan  Proactive  Policing  Pencegahan  Peredaran  Gelap  Dan Penyalahgunaan  Narkoba  Guna  Pencapaian  Soliditas,  Profesionalisme    Dan  Revolusi  Mental  Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional , Sekolah Staf Dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-26 T.A. 2017.
Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Badan    Reserse  Kriminal, Perkembangan  Dan Penanggulangan  Kejahatan    Terhadap  Kekayaan  Negara  Dan    Kejahatan  Transnasiona ,  Bahan Pembekalan Pasis Sespim Polri Dikreg ke-47 TP. 2008. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Sudarto, Hukum Pidana I , cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, halaman. 12, bahwa fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya ( rechtsgiiterschutz ) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika  dibandingkan  dengan  sanksi  yang  terdapat  pada  cabang  hukum  lainnya.  Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam  itu  dapat  mengenai  harta  benda,  kehormatan,  badan  dan  kadang-kadang  nyawa  seseorang  yang memperkosa  benda-benda  hukum  itu.  Dapat  dikatakan  bahwa  hukum  pidana  itu  memberi  aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.
Gatot Suparmono, Hukum Narkoba di Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2001. P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta,  2005. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001. Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980. Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum Pidana , Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Kriminal ,  Makalah  disampaika  pada  Seminar  Krimonologi  VI,  Semarang, Tanggal 16-18 September 1991 bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana  hukum  termasuk  hukum  pidana  merupakan  bidang  kebijakan  penegakan  hukum  yang  bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social wefare ). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan  utama  dari  politik  kriminal  adalah  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat.
Mulyanto dalam Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pustaka, Bandung, 2004. Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung 1994. Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana ,    PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.