## KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS
Elly Kristiani Purwendah
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto Email : elly_kristiani@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Keadilan  lingkungan  berdasarkan  taksonomi  keadilan  dibagi  dalam  empat katagori  (yaitu,  keadilan  lingkungan  sebagai  keadilan  distributif,  keadilan lingkungan  sebagai  keadilan  korektif,  keadilan  lingkungan  sebagai  keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Dalam pembahasan perumusan permasalah ini, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Penulis mengartikan  keadilan  lingkungan  sosial  digunakan  berbarengan  untuk memperkuat  pemahaman  mengenai  keadilan  lingkungan  sebagai  sebuah keadilan sosial.
Kata kunci : keadilan, lingkungan, sosial

## ABSTRACT
Environmental  justice  based  on  taxonomy  of  justice  is  divided  into  four  categories, namely, environmental justice as distributive justice, environmental justice as corrective justice, environmental justice as procedural justice and environmental justice as social justice.  In  discussing  the  formulation  of  this  problem,  environmental  justice  is  social justice. The author means that social environmental justice is used together to strengthen the understanding of environmental justice as a social justice.

## Keywords: justice, environment, social

## Pendahuluan
Wilayah  laut  Indonesia  yang
mencapai  luas  3,11  juta  km 2 menyebabkan potensi sektor
kelautan  menjadi  tidak  ternilai (Siahaan, 2018), terutama dari sektor kekayaan alam lautnya (Lilley, 1999). Potensi  kekayaan  laut  menjadi sedemikian  penting  sebagaimana diprioritaskan oleh Indonesia dalam Konsep green  economy dan blue economy yang  bermuara  pada pembangunan berkelanjutan sebagaimana  disampaikan  oleh Presiden  RI  saat  memberikan
sambutannya  dalam  Konferensi Rio+20 ( United Nations Conference on Suistanable  Development )  di  Rio  de Jeneiro,  Brasil  pada  tanggal  20-22 Juni 2012.
Lingkungan  laut  merupakan bagian  dari  perekonomian  suatu negara (Gore, 1995). Dengan panjang garis  pantai  sekitar  95.181  km, perairan Indonesia memiliki potensi yang  tinggi.  Ukuran  tersebut merupakan  urutan  kedua  setelah Kanada  sebagai  Negara  yang memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia. Nilai perekonomian  dari  laut  ditaksir
mencapai US$3 triliun - US$5 triliun atau setara dengan Rp. 36.000 triliun - Rp. 60.000 triliun per tahun (Media Keuangan;  2015).  Angka  ini  belum termasuk  potensi  lain  yang  berasal dari  kekayaan  bioteknologi,  wisata bahari  maupun  pengembangan transportasi  laut.  Potensi  maritim Indonesia  yang  demikian  besar ditangkap  sebagai  salah  satu  visi misi  unggulan  pada  pemerintahan presiden  Jokowi  saat  ini.  Selain  itu, potensi  besar  ekonomi  dan  ekologi yang  tersimpan  sebagai  negara maritim,  potensi  kerusakan  alam yang  dapat  ditimbulkan  akibat eksplorasi  berlebihan  yang  dapat mengancam keberlanjutan pembangunan hendaknya juga mendapat perhatian. Untuk itu, saat ini  pemerintah  tengah  mendorong kebijakan  ekonomi  maritim  dengan model ekonomi biru (http://prasetya.ub.ac.id). Pada dasarnya ekonomi biru menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hukum dalam fungsinya sebagai  perlindungan  kepentingan manusia  mempunyai  tujuan.  Agar kepentingan  manusia  terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan baik secara normal, damai atau terjadi karena adanya pelanggaran  hukum.  Dalam  hal terjadi  pelanggaran  hukum,  maka hukum  yang  dilanggar  haruslah ditegakkan.  Melalui  penegakkan hukum  inilah  hukum  menjadi sebuah kenyataan. Dalam
penegakkan  hukum  ada  tiga  unsur yang  harus  diperhatikan  yaitu, kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ), kemanfaatan  ( zweckmassigkeit )  dan
keadilan
( gerechtigkeit ) (Sudikno;145).  Kepastian  hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-  wenang,  yang  berarti bahwa  seseorang  akan  memperoleh sesuatu  yang  diharapkan  dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan  adanya  kepastian hukum  untuk  ketertiban.  Hukum dalam hal ini bertugas menciptakan kepastian  hukum  karena  bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Masyarakat dalam hal lain, mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum.  Hukum  adalah  untuk manusia, sehingga pelaksanaan atau penegakkannya  haruslah  memberi manfaat  bagi  manusia.  Keadilan sebagai  unsur  ketiga  sangatlah dibutuhkan  oleh  masyarakat,  di dalam pelaksanaannya hukum haruslah  adil  karena  hukum  tidak identik  dengan  keadilan.  Keadilan sangatlah bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Dalam penegakkan  hukum  diperlukan kompromi  antara  ketiga  unsur tersebut,  meskipun  dalam  praktek sangat sulit mengkompromikan tiga hal tersebut secara proporsional.
Tujuan  pokok  hukum  adalah menciptakan  tatanan  masyarakat yang  tertib,  menciptakan  ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia  akan  terlindungi.  Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban  antar  perorangan  di dalam masyarakat, membagi
wewenang  dan  mengatur  cara memecahkan  masalah  hukum  serta
memelihara kepastian hukum
(Sudikno;1999).  Hukum  semata- mata  bertujuan  untuk  keadilan.  Isi hukum  ditentukan  oleh  keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak.  Dengan  kata  lain,  hukum bertujuan  untuk  merealisir  atau mewujudkan  keadilan.  Keadilan menyangkut dua hal, yaitu menyangkut  hakekat  keadilan  dan menyangkut  isi  atau  norma  untuk berbuat  secara  konkrit  dalam keadaan tertentu.

## Pembahasan Teori Sistem Hukum
Pembahasan  mengenai  sistem hukum diawali dengan pemahaman oleh  Friedman  bahwa,  di  dalam sistem hukum tercakup tiga eleman yaitu, struktur, substansi dan kultur hukum. Sistem hukum adalah suatu atau  tatanan  yang  teratur  dari berbagai  unsur  menjadi  suatu keharusan  yang  saling  menguatkan untuk  mencapai  tujuan.  Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang  tindih  antar  sistem  itu sendiri,  sistem  hukum  ini  berlaku dengan  baik  apabila  didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem  hukum  mengatur  segala aktivitas  kehidupan  manusia  sejak lahir  sampai  meninggal  dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan dengan syarat lahir hidup (Iskandarsyah, 2008). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum  sesungguhnya  dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum  ( legal  substance ),  struktur hukum ( legal structure ), dan budaya hukum  ( legal  culture )  (Friedman, 2001).  Ketiga  komponen  sistem hukum tersebut sesungguhnya
bersifat  komplementer  dan  berada dalam  suatu  hubungan  fungsional. Untuk menegakkan supremasi hukum, ketiga komponen sistem  hukum  tersebut  harus dikembangkan  secara  simultan  dan integral:
1. Struktur Sistem hukum mempunyai  struktur  kerangka, bagian  yang  tetap  bertahan,  bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.
Komponen  ini  menunjuk  adanya kelembagaan  yang  diciptakan  oleh sistem  hukum  lembaga-lembaga mana mempunyai pelekatan, fungsi- fungsi tersendiri di dalam bekerjanya  sistem  hukum  tersebut. Lembaga-lembaga  ini  antara  lain adalah Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan Lembaga Kepengacaraan. Secara singkat dapat  dikatakan  bahwa  komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan  masyarakat  untuk mengharapkan  bagaimana  suatu sistem  hukum  itu  seharusnya bekerja  ( law  in  the  books )  (Soekanto, et. all ., 1986).
2. Substansi Substansi adalah aturan,  norma,  dan  pola  perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem  itu.  Substansi  juga  berarti “produk”  yang  dihasilkan  oleh orang  yang  berada  di  dalam  sistem hukum  itu  keputusan  yang  mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
3. Budaya Hukum (Kultural) Budaya  hukum  adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem  hukum kepercayaan,  nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan  kata  lain,  budaya  hukum
adalah  suasana  pikiran  sosial  dan kekuatan  sosial  yang  menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari,  atau  disalah  gunakan. Dalam Soerjono Soekanto dikatakan jika komponen yang bersifat struktural dapat diibaratkan sebagai suatu  mesin,  maka  komponen kultural  dapat  diibaratkan  sebagai bensin, yang merupakan penggerak dari mesin tadi. Dalam hal ini yang menjadi  masalah  adalah  nilai  dan sikap  daripada  fungsionaris  yang bekerja dalam lingkungan pelaksanaan dan penegakan hukum. Komponen  nilai  dan  sikap  ini  akan memberi pemahaman tentang bekerjanya  suatu  sistem  hukum  di dalam kenyataan (law in action) . Upaya membentuk suatu produk hukum yang dapat diterima sebagai  suatu  norma,  khususnya bagaimana  suatu  produk  hukum menjamin  hak  asasi  warga  negara, harus  memperhatikan  tiga  aspek penting  yang  berhubungan  dengan pemberlakuan kaidah
hukum tersebut, yaitu: 1. Aspek  Yuridis,  artinya  adalah bahwa  penentuannya  berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (tidak boleh bertentangan  dengan  suatu  produk hukum yang lebih tinggi
tingkatannya)  dan  juga  dibentuk menurut cara yang telah ditetapkan.
2. Aspek  Sosiologis,  artinya  adalah efektivitas  kaidah  hukum  dalam kehidupan  bersama.  Mengenai  hal ini  dikenal  dua  teori,  yaitu  teori kekuasaan yang pokoknya
menyatakan  bahwa  kaidah  hukum mempunyai kekuatan sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa,  diterima  ataupun  tidak
oleh  warga  masyarakat  dan  teori pengakuan  yang  berpokok  pangkal pada  pendapat  bahwa  kelakuan kaidah  hukum  didasarkan  pada penerimaan atau pengakuan masyarakat di mana kaidah hukum tersebut akan diberlakukan.
3.  Aspek  Filosofis,  artinya  kaidah hukum  tersebut  sesuai  dengan  cita- cita  hukum  sebagai  nilai  positif tertinggi, misalnya
Pancasila, masyarakat  adil  dan  makmur,  dan seterusnya.
Identifikasi  sistem  hukum  juga dilakukan  oleh  Brian  Tamanaha sebagai :
(1)    legal  system  are  comprehensive  in the sense that claim authority to regulate any type of behavior;
(2)  legal system claim supremacy over all other institualized normative system in society;
(3)    legalsystemreopensysteminthesense thattheymaintainandsupport other from of social grouping . (1) sistem hukum bersifat komprehensif dalam arti mengklaim otoritas untuk mengatur semua jenis perilaku;
(2)    sistem  hukum  mengklaim supremasi  atas  semua  sistem normatif lain yang dilembagakan di masyarakat;
(3)  sistem hukum membuka kembali sistem  dalam  arti  bahwa  sistem hukum mempertahankan dan mendukung  bentuk  lain  dari pengelompokan sosial. Teori  sistem  hukum  sangat dibutuhkan pada pembahasan mengenai  analisa  dan  efektivitas hukum dalam penerapannya, khususnya dalam menganalisa nilai keadilan  dalam  penerapan  ganti kerugian  pencemaran  minyak  oleh

## kapal tanker di Indonesia.
Konsep  Keadilan  Ekologi  Dan Keadilan  Sosial  Dalam  Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas Hakekat keadilan adalah pernilaian  suatu  perlakuan  atau tindakan, mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan  subyektif  (subyektif untuk  kepentingan  kelompoknya, golongannya dan
sebagainya)
melebihi  norma-norma  lain.  Dalam hal  ini  ada  dua  pihak  yang  terlibat, yaitu  pihak  yang  memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Hukum bukanlah hanya sekedar kumpulan peraturan- peraturan  yang  berdiri  sendiri- sendiri.  arti  pentingnya  suatu peraturan hukum adalah hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum yang lain. Hukum  sebagai  sebuah  sistem memiliki  arti  bahwa,  hukum  itu merupakan  tatanan,  kesatuan  yang utuh yang terdiri dari bagian- bagian atau  unsur-unsur  yang  saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum  merupakan  satu  kesatuan yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang mempunyai interaksi satu sama lain dan  bekerja  sama  untuk  mencapai tujuan  kesatuan  tersebut.  Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti  peraturan  hukum,  asas hukum dan pengertian hukum.Asas hukum  adalah  kecenderungan- kecenderungan  yang  disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi  yang  tidak  boleh  tidak  harus
ada.  Asas  hukum  merupakan prinsip  hukum,  dalam  hal  ini bukanlah  peraturan  hukum  konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan  latar  belakang  dari peraturan  yang  konkrit  yang terdapat  dalam  dan  dibelakang setiap  sistem  hukum  yang  terjelma dalam peraturan perundang- undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan  dengan  mencari  sifat- sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Scholten, 1935).
Penegakkan dalam sistem hukum  lingkungan  memerlukan salah satu unsur penegakkan hukum yaitu, keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah  sebuah  konsep  yang memiliki  berbagai  definisi.  Collin melihat keadilan lingkungan terutama  dalam  kaitannya  dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas  dan  pendapatan  masyarakat. Menurut  Collin,  aspek  prosedural berupa  partisipasi  publik  dalam pengambilan  keputusan  dianggap termasuk  ke  dalam  hak  subtantif yang  merupakan  bagian  dari keadilan distributive (Collin, 2008;414).    Keadilan  lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural sebagaimana pandangan Arcioni dan Mitchell yang menyatakan  bahwa,  selain  terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan  juga  terkait  dengan kesempatan publik untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan (Millner, 2003).
Pandangan  yang  melihat  keadilan lingkungan lebih luas dari persoalan
distribusi  dan  prosedural.  Bullard mengidentifikasi  lima  elemen  dasar dari  keadilan  lingkungan  yang meliputi :
1. hak  individu  untuk  dilindungi dari pencemaran;
2. preferensi  terhadap  pencegahan pencemaran;
3. beralihnya  beban  pembuktian pada  mereka  atau  mereka  yang membuang;
4.  limbah/emisi  ( dischargers )  atau pada mereka yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda,  tetapi  berdasarkan  adanya perbedaan  dampak lingkungan yang  dirasakan  oleh  masyarakat ( disparate impacts ) dan bukti  statistik  yang  menunjukkan perbedaan itu, dan;
5.  perbedaan  pembagian  risiko diatasi dengan tindakan dan sumber daya yang  tertarget  ( targeted  action  and resources ) (Bullard, 1994;10). Keadilan lingkungan berdasarkan  taksonomi  keadilan dibagi  dalam  empat  katagori (Kuehn,  2000)  yaitu,  keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif,  keadilan  lingkungan sebagai  keadilan  korektif,  keadilan lingkungan sebagai
keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai  keadilan  sosial.  Dalam pembahasan perumusan permasalah ini,  keadilan  lingkungan  sebagai keadilan sosial. Kuehn mengartikan keadilan lingkungan sosial digunakan berbarengan untuk memperkuat pemahaman mengenai keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial. Sebagai sebuah istilah, sesungguhnya ekologi mulai pertama  digunakan  oleh  seorang
ahli  biologi  Jerman  Ernst  Haekel yang  mengartikannya  sebagai  ilmu tentang  relasi  diantara  organisme dan dunia luar sekitarnya. Bersamaan  dengan  itu,  digunakan juga  istilah  lingkungan  hidup ( environment )  yang  harus  dipahami sebagai  padanan  yang  terpisahkan antara  hidup  dan  lingkungan  atau lingkungan  dan  hidup  yang  terkait satu  sama  lain.  Disini  lingkungan hidup  dipahami  sebagai  sama artinya  dengan  ekologi  sebagai berkaitan dengan kehidupan organisme  (termasuk  manusia)  dan ekosistemnya serta interaksi diantaranya. Ekosistem sendiri disini  dipahami  sebagai  sebuah komunitas organisme dan lingkungan fisiknya yang berinteraksi sebagai sebuah ekologis (Capra,  1996;42).  Prinsip-prinsip ekologis, dimaksudkan
Capra sebagai,  prinsip  jejaring  ( networks ), siklus  ( cycles ),  energi  surya  ( solar energy ),  kemitraan  ( partnership ), keanekaragaman  ( diversity )  dan keseimbangan  dinamis  ( dynamic balance )  (Capra,  2003). Pertama , Prinsip  jejaring  diartikan  sebagai sistem kehidupan yang berkembang dalam  sistem  kehidupan  lainnya, sebagai jejaring dalam jejaring.
Setiap  sistem  kehidupan  saling berkomunikasi
dengan sistem kehidupan  lainnya  dan  saling berbagi sumber daya yang memungkinkan setiap sistem kehidupan dapat berkembang dalam identitasnya masing-masing. Semua makhluk  hidup  adalah  mahluk hidup  yang  punya  batas-  batas spasial  ( boundary  creatures ),  tetapi mahluk hidup itu termasuk manusia terkait  dan  merupakan  bagian  dari sistem  relasi  yang  tergantung  satu
sama  lain  (McGinnis,  1999). Kedua , Prinsip  siklus  merupakan  prinsip daur ulang, semua organisme hidup dengan  sendirinya  hidup  dan berkembang  berkat  pasokan  energi dan materi sebagai makanannya dari rangkaian  tak  terputus  pasokan energi  dan  materi  dari  lingkungan tempat setiap organisme hidup dan berkembang. Bersamaan dengan itu, setiap  sistem  kehidupan  terus menerus  memproduksi  sisa  proses produksi sebagai limbah yang akan bermanfaat  sebagai  energi  dan materi  untuk  kehidupan  organisme lainnya. Ketiga ,  prinsip  energi matahari.  Yang  dimaksud  disini adalah  energi  surya  bukan  sebagai sebuah  fakta  alam  melainkan sebagai  sebuah  prinsip    penting dalam alam. Keempat ,
Prinsip  kemitraan.  Prinsip  ini menjelaskan  bahwa  pertukaran energi  dan  sumber  daya  di  dalam ekosistem  atau  alam  semesta  ini hanya  mungkin  terjadi  melalui kerjasama yang melingkupi seluruh jaring  kehidupan.  Kehidupan  di alam  semesta  berlangsung  bukan dengan  perang  dan  persaingan untuk  saling  mengalahkan  satu sama  lain,  melainkan  melalui kerjasama,  kemitraan  dan  jaringan. Kelima ,  prinsip  keanekaragaman. Semakin tinggi keragaman kehidupan di alam, semakin ekosistem  tahan  terhadap  berbagai goncangan, hambatan dan rintangan.  Pola  kehidupan  yang seragam  akan  dengan  sendirinya secara alamiah mematikan kehidupan  karena  bertentangan dengan  hakikat  kehidupan  yang beragam. Sebaliknya, pola kehidupan yang beragam, multikultur akan melestarikan kehidupan justru karena memungkinkan kemitraan, interdependensi,  pertautan  siklis sebagai prinsip-prinsip dasar ekologi. Keenam prinsip keseimbangan  dinamis.  Ekosistem pada  dasarnya  merupakan  jaringan yang fleksibel dan berfluktuasi tanpa henti.  Fleksibilitasnya  merupakan konsekwensi dari rangkaian kelokan umpan  balik  yang  memungkinkan sistem tersebut tetap bertahan dalam keseimbangan dinamis. Oleh karenanya diperlukan adanya sebuah  komunitas  manusia  yang berkelanjutan  dengan  mendasarkan diri  pada  prinsip-prinsip  ekologis yang  berlaku  dalam  komunitas ekologis.  Komunitas  manusia  yang telah salah dikelola karena meninggalkan prinsip-prinsip
ekologis harus kembali ditata ulang sejalan  dengan  prinsip  kehidupan dalam komunitas ekologi.
Manusia  dalam  pemahaman
ekosentrisme adalah  bagian  tak terpisahkan dari komunitas ekologis,  komunitas  manusia  pun harus ditata ulang berdasarkan prinsip-prinsip ekologis diatas. Dengan jalan itu, kita akan berhasil mengatasi  berbagai  krisis  dan bencana  ekologis  dan  dengan  itu pembangunan  komunitas  manusia yang berkelanjutan dapat terwujud. Dalam  hal  keadilan  lingkungan (ekologi)  dipandang  sebagai  sosial, Kuehn mengatakan bahwa keadilan lingkungan  sebagai  keadilan  sosial merupakan  cabang  dari  keadilan yang  akan  mendorong  kita  untuk melakukan  upaya  terbaik  guna mencapai  tatanan  masyarakat  yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Keadilan sosial meminta bahwa
setiap anggota masyarakat memiliki sumber  daya  dan  kekuasaan  yang cukup  untuk  hidup  secara  layak sebagai  manusia.  Prinsip  keadilan lingkungan  sebagai  keadilan  sosial meminta  adanya  alternatif  sistem ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan yang ramah  lingkungan,  mendukung pembebasan  masyarakat  secara politik,  ekonomi  dan  budaya, memajukan  kebijakan  berdasarkan saling  menghormati,  keadilan  bagi semua orang, dan tanpa diskriminasi,  mendorong  terjadinya pemulihan lingkungan baik perkotaan maupun desa, menghormati  integritas  budaya masyarakat dan menyediakan akses bagi semua masyarakat atas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan  sosial  berkaitan  secara fungsional  dan  empiris  dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ( sustainable  development )  merupakan pembangunan  yang  memenuhi kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa mengurangi  kemampuan  generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.
Keadilan  sosial  oleh  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan sebagai, “mempertahankan hak atau kerjasama  untuk  menghasilkan masyarakat  yang  bersatu  secara organis  sehingga  setiap  anggota masyarakat  memiliki  kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya”  (Departemen  Pendidikan dan  Kebudayaan,  1999). Black  Law Dictionary mengartikan  keadilan sosial ( social justice ) sebagai, “ Justice that conforms to a moral principle, such
as  that  all  people  are  equal ”  (Garner (ed), 2011). Keadilan sosial bukanlah masalah  moral  individu,  tetapi masalah sosial yakni terkait dengan persoalan-persoalan  strukural  yang bersifat impersonal. Artinya pelaksaan  keadilan  sosial  tidak ditentukan  oleh  kehendak  baik buruk  individu  tertentu,  tetapi bergantung kepada struktur- struktur  kekuasaan  yang  ada  di masyarakat, seperti struktur ekonomi,  politik  dan  budaya. Keadilan  sosial  menuntut  bahwa manfaat-manfaat sosial yang tersedia  di  masyarakat  harus didistribusikan  sedemikian  rupa sehingga menyentuh anggota masyarakat  yang  paling  kurang beruntung.  Makna  keadilan  sosial yang diharapkan tidak terlepas dari sifat relasionalnya dipahami sebagaimana pendekatan yang ditawarkan  oleh  Amartya  Sen  yang memaparkan  konstelasi  jenis-jenis keadilan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu : (Sen, 2009) 1. Pendekatan transendental ( transcendental institutionalism ) Identifikasi  tentang keadilan adalah dengan mencari dan menetapkan  karakteristik  sosial yang adil untuk kemudian membentuk sebuah pranata atau  institusi  sosial  yang  mampu menegakkan prinsip-prinsip moral. 2.  Pendekatan  perbandingan  realita ( realization focused comparison ) Upaya yang dilakukan pendekatan  ini  untuk  merumuskan makna keadilan adalah tidak dengan jalan  merumuskan  karakteristik sosial  dan  membentuk  institusi- institusi  sosial.  Melalui  pendekatan ini,  keadilan  pertama-tama  dilihat dari  segi  kenyataan  yaitu  kondisi
masyarakat yang tidak adil sehingga keadilan  adalah  usaha  untuk membongkar atau merubah tatanan yang tidak adil tersebut.
Untuk  merepresentasikan  muatan keadilan lingkungan yang memenuhi  makna  keadilan  sosial diperlukan  sebuah  karakteristik sosial yang adil. Karakteristik sosial yang adil dapatlah dipenuhi melalui penerapan  prinsip-prinsip  hukum lingkungan  internasional.  Integrasi prinsip-prinsip  hukum  lingkungan global  ke  dalam  hukum  nasional Indonesia  diadopsi  melalui  dua mekanisme yaitu:
1. melalui  ratifikasi  internasional hard  law  instruments di  bidang lingkungan hidup;
2. melalui  adopsi  langsung  dengan memasukkan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan  lingkungan nasional Indonesia. UUD 1945 merupakan supremasi  konstitusi  dan  hierarki perundang-undangan  dalam  suatu sistem  hukum  yang  mengandung konsekuensi. Konsekuensinya, semua ketentuan perundang- undangan yang telah ada dan yang akan  dibentuk  termasuk  perubahan ketentuan perundang-undangan, materi muatannya harus bersumber pada  ketentuan  dalam  UUD  1945. Tujuannya agar terdapat kesesuaian norma sebagai satu kesatuan sistem hokum  (Bachrie,  2011).  Menurut Koesnadi  Hardjasoemantri,  kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan hidup di Indonesia terdapat dalam Pembukaan  UUD  1945  pada  alinea ke-4  yang  berbunyi  :  Kemudian daripada  itu,  untuk  membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk  dalam  suatu  susunan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap  bangsa  dan  tumpah  darah Indonesia dalam lingkungan hidup. Konteks  segenap  bangsa  Indonesia dimaknai  sebagai  sumber-sumber insani  lingkungan  hidup,  yang mengartikan  manusia  sebagai  satu kesatuan  sosio  sistem.  Sedangkan seluruh  tumpah  darah  Indonesia, dimaknai  sebagai  komponen  fisik yang  membentuk biotic  community (komunitas benda hidup) dan abiotic community (komunitas benda mati). Penjabaran  tugas  pemerintah sebagaimana  disebutkan  dalam Pembukaan  UUD  1945  juga  dapat ditemukan  dalam  Pasal  33  UUD 1945,  yang  menyatakan  bahwa, “bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Siombo,
2010).  Pasal33  Ayat  3  UUD  1945 mengisyaratkan  tugas  pemerintah untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia,  termasuk  di  dalamnya lingkungan  hidup.  Dalam  konteks ini secara jelas dan tegas disebutkan kontrak  yang  terjadi  antara  hak umum  (negara)  dan  hak  pribadi
(warga negara) dalam memanfaatkan  lingkungan  hidup termasuk sumber daya didalamnya. Dengan  kata  lain,  negara  wajib melindungi dan menjaga
lingkungan  hidup  agar  rakyat menjadi  makmur  dan  sejahtera. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dapat ditemukan
penjabaran konkret  ketentuan  Pasal  33  Ayat  4 UUD  1945  dan  Pasal  28  H  Ayat  1 UUD 1945. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan  bahwa;  perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial. Pasal  33  ayat  4  UUD  1945 berupaya mengintegrasikan pengembangan  ekonomi  dengan isu-isu demokrasi,
solidaritas, efisiensi,  keadilan,  berkelanjutan dan  prinsip-prinsip  lingkungan lainnya.  Pasal  33  Ayat  4  UUD  1945 masih  diinformasikan  ke  dalam bahasa yang bersifat umum sehingga  membutuhkan  penjabaran lebih  lanjut  dalam  bentuk  aturan yang  lebih  rendah  dan  atau membutuhkan  interpretasi  dari pengadilan. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945  lebih  lanjut  menyebutkan bahwa,  “setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan”.  Pasal  28  H Ayat  1  UUD  1945  secara  tegas menyatakan  pengakuan  Indonesia atas  hak-hak  lingkungan  sebagai
bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia)  masyarakat  Indonesia. Keberadaan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 ini untuk menunjukkan bahwa konstitusionalisasi
lingkungan bertujuan  agar  tidak  ada  lagi kebijakan dan peraturan perundang- undangan di bawah UUD 1945 yang bertentangan  UUD  1945  yang  telah pro-lingkungan (Asshiddiqie, 2009).
Keberadaan  Pasal  33  Ayat  4 UUD  1945  dan  Pasal  28  H  Ayat  1 yang  pro-  lingkungan  hidup  oleh Jimly  Asshiddiqie  disebut  sebagai green  constitution (konstitusi  hijau) ( green constitution dalam lintas batas perkembangan ketatanegaraan khususnya  negara-negara  dunia sebenarnya bukan merupakan sesuatu  yang  baru.  Dalam  konteks Indonesia  wacana green  constitution sebagai  istilah  memang  belum terlalu lama diperkenalkan. Namun demikian, bagi mereka yang sifatnya aktif  dan  bergaul  dengan  berbagai perkembangan terkait dengan dinamika  pemikiran  hukum  dan praktek-praktek kenegaraan di dunia  kontemporer,  baik  melalui jurnal-jurnal ilmiah maupun
banyaknya  buku  baru  serta  melalui internet  tentu  tidak  akan  merasa asing  dengan  istilah green  economy tersebut.). Ada dua alasan mengapa konsep green constitution dan ecocracy menjadi  sangat  penting  untuk dipahami  dan  diperhatikan  oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Pertama , terhadap kondisi kelestarian  seyogyanya  meletakkan dan  memperkuat  kembali  dasar- dasar konseptual mengenai permasalahan  lingkungan  hidup dan  pembangunan  berkelanjutan
( sustainable  development )  dengan berwawasan  lingkungan. Kedua ,
UUD 1945 sebagai the supreme law of the  land ,  pada  dasarnya  telah memuat  gagasan  dasar  mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang  dapat  disetarakan  dengan nilai-nilainya dengan
konsep demokrasi  dan  nomokrasi  (Lutfi, 2011).  Alam  dimaknai  dan  diakui memiliki  kedaulatannya  sendiri, sehingga  disamping  rakyat  sebagai manusia  yang  dianggap  berdaulat, alam  pun  berdaulat.  inilah  hakikat yang  dimaksukan  dengan  prinsip kedaulatan lingkungan yang terkandung dalam UUD 1945.

## Simpulan
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 berupaya mengintegrasikan  pengembangan ekonomi  dengan  isu-isu  demokrasi, solidaritas, efisiensi, keadilan, berkelanjutan  dan  prinsip-prinsip lingkungan lainnya. Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 masih diinformasikan ke dalam  bahasa  yang  bersifat  umum sehingga  membutuhkan  penjabaran lebih  lanjut  dalam  bentuk  aturan yang  lebih  rendah  dan  atau membutuhkan  interpretasi  dari pengadilan. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945  lebih  lanjut  menyebutkan bahwa,  “setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan”.  Pasal  28  H Ayat  1  UUD  1945  secara  tegas menyatakan  pengakuan  Indonesia atas  hak-hak  lingkungan  sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia)  masyarakat  Indonesia. Keberadaan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 ini untuk menunjukkan bahwa konstitusionalisasi.

## Daftar Pustaka
Albert Gore, 1995, Marine Degradation  from  Land  Based Activities:  A  Global  Concern , Artikel dalam U.S. Department of States Dispatch, Vol. 6: No. 46. Amartya Sen, 2009, The Idea of Justice , The  Belknap  Press  of Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Brian Z Tamanaha, 2001, A  General
Jurisprudence  of  Law  And Society ,  Oxford  University Press, New York.
Bryan  A.  Garner  (ed),  2011, Black’s Law Dictionary; Second Pocket Edition ,  St.  Paul,  Minn:West Group. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  1999, Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia ,  PT. Balai Pustaka.
Felicity  Millner,  2003, Acces  to Environmental Justice , Deakin Law Review, Vo. 16, No. 1. Fritjof Capra, 1996, The Web of Life. A New  Scientific  Understanding of  Living  Systems, Anchor Book, New York. Fritjof  Capra,  2003,
The  Hidden
Connections , Flamingo,
London.
Gayatri  R.  Lilley,  1999, Demokrasi Pengelolaan  Sumber  Daya Alam ,  Prosiding  Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan  Sumber  Daya Alam,  Cetakan  I,  ICEL, Pustaka Pelajar Offset.
Hendry  Roris  P.  Siahaan,  2018,  Ini Data Baru Kewilayahan Laut Indonesia,  Gatra.com  10 Agustus 2018, https://www.gatra.com/ru briknasional/337332-Ini-
Data-Baru-Kewilayahan- Laut- Indonesia, Diunduh 10 Agustus  2018,  pukul  21.20 WIB. http://prasetya.ub.ac.id/berita/Ke menterian-Kelautan- Gandeng-UB-Terapkan- Blue-Economy- 9389-id.htm, Jimly  Asshiddiqie,  2009, Green
Constitution:  Nuansa  Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta. Lawrence  M.  Friedman  dalam bukunya The Legal System: A
Sociology  SciencePerspective , dalam Soerjono Soekanto, et. all .,  1986, Kriminologi  Suatu Pengantar , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika:  Sebuah  Pengantar (American Law An Introduction) , Penerjemah oleh  Wishnu  Basuki,  PT.
Tatanusa, Jakarta.
Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap  Hak  Kekebalan
Diplomatik  (Studi  Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik  Indonesia  (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3). Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan
tantangan  ASEAN  dalam penyelesaian  sengketa  Kuil Preah  Vihear  di  perbatasan Kamboja dan Thailand. Pandecta:  Research Law Journal , 6 (2). Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional  Termasuk  di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3). Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus Pelanggaran  Ham  Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. Media  Komunikasi FIS , 12 (2). Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.
(2015).  Travel  Warning  in International Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4). Marhaeni  Ria  Siombo,  2010, Hukum Lingkungan  dan  Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia ,  PT  Gramedia Jakarta Utama, Jakarta. Media  Keuangan,  Transparansi Informasi  Kebijakan  Fiskal, 2015, Ekonomi  Biru,  Harapan Baru  Konsep  Pembangunan yang  Ramah  terhadap  Alam Potensi  menjadi  Landasan Program  dan  Kebijakan  di Sektor  Maritim ,  Volume  X, Nomor 91, April 2015. Michael  Vincent  McGinnis, A Rehearsal  to  Bioregionalism , dalam Michael Vincent McGinnis, 1999, Bioregionalism , Routledge, London-New York. Mudakir Iskandarsyah, 2008, Pengantar  Ilmu  Hukumdan Tata Hukum Indonesia , Sagung Seto, Jakarta.
Mukhlis  dan  Mustafa  Lutfi,  2011,
Ekologi  Kontitusi:  Antara Rekonstruki,  Investasi  atau Eksploitai  Atas  Nama  NKRI , Jurnal  Konstitusi,  Vol.  8 Nomor 3 Juni 2011. Paul  Scholten,  1935, Algemeen  deel , W.E.J. Tjenk Willink, Zwolle dalam Sudikno

## Mertokusumo.
Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G. (2016).  Legal  Instrument  of the Republic of Indonesia on
Border  Management  Using the Perspective of Archipelagic State. International  Journal  of
Business, Economics and Law , 11 (4). Purwendah,  E.,  Mangku,  D.,  & Periani,  A.  (2019,  May). Dispute  Settlements  of  Oil Spills in the Sea Towards Sea
Environment Pollution. In First International Conference  on  Progressive Civil  Society  (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Robert D. Bullard, 1994,
Environmental  Justice  for  All , dalam  Robert  D.  Bullard, 1994, Environmental  Justice and  Communities  of  Color , Club Books, San Fransisco. Robert R. Kuehn, 2000, A taxonomy of Environmental Justice , Environmental Law Reporter, Vol. 30
Robert W. Collin, 2008,
Environmental  Justice  in  Oregon:  It’s The Law: Environmental Law , Vol. 38. Satjipto Rahardjo, 2010, Ilmu Hukum ,
Citra Aditya Bakti, Bandung. Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar), Liberty, Yogyakarta. Syamsul Bachrie, 2011, Perlindungan Hukum  terhadap  Lingkungan  Hidup Melalui  sarana  KTUN  (Suatu  Studi Perizinan Sebagai Pembatasan Hak-Hak Dasar  bagi  Pengelolaan  Lingkungan), Pustaka Pena Press, Makasar. Y. Slamet et.al., 2007, Pendidikan Nilai Pancasila , Unpar Press, Bandung.