Volume 19, Nomor 1 (2024), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v19i1.71313

## Kekhasan penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten
The peculiarity of application of the smart city concept in regency areas
M Akbar 1 dan A Djunaedi 1
1 Program  Studi  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Corresponding author ’s email : muhammadakbar1996@mail.ugm.ac.id
Abstrak. Smart city pada kabupaten merupakan hasil adaptasi dari konsep smart city yang  dibangun  untuk  kawasan  perkotaan  dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kearifan lokal. Wilayah kabupaten dapat memiliki perbedaan karakteristik satu  sama  lain.  Perbedaan  tersebut  membutuhkan  generalisasi  dan  pendetailan penerapan  konsep smart  city pada  karakteristik  setiap  kabupaten.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  abduktif  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  untuk mengidentifikasi  kekhasan  penerapan  konsep  tersebut.  Data  diolah  menggunakan analisis  triangulasi  dan  komparasi  terhadap  penerapan  konsep smart  city antara Kabupaten Bantul sebagai studi kasus dengan penelitian sebelumnya yakni Kabupaten Kulon  Progo  dan  Sukoharjo.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan signifikan terhadap penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten.
Namun  demikian,  perbedaan  terletak  pada  obyek  yang  didukung  program  inovasi smart  city .  Kabupaten  pesisir  memungkinkan  pengembangan  branding  pariwisata pantai  serta  sistem  peringatan  dini  dan mitigasi  bencana  tsunami, kabupaten  fokus pertanian  memungkinkan  pengembangan  pertanian  dan  ekonomi  lokal  berbasis pertanian, kabupaten penyangga kota memiliki infrastruktur TIK jaringan internet dan telekomunikasi lebih memadai pada area aglomerasi perkotaan dibandingkan di luar area  aglomerasi  perkotaan,  dan  kabupaten  administrasi  khusus  memungkinkan pengembangan program inovasi smart city didukung dana khusus.
Kata Kunci: Kabupaten; Kekhasan; Penerapan; Smart City
Abstract. Smart cities in regency areas are the result of an adaptation of the concept of smart cities  in  urban areas  by considering the  characteristics, potential and local wisdom.  Regencies  can  have  different  characteristics  from  each  other.  These differences  require  generalization  and  detailing  the  application  of  the  smart  city concept to district areas based on characteristics. This study discussed the peculiarities of implementing the smart city concept in district areas. This study used a qualitative abductive  approach  with  the  case  study  method.  The  data  was  processed  using triangulation  analysis  and  comparison  of  the  application  of  the  smart  city  concept between Bantul Regency as a case study and previous research, namely Kulon Progo and Sukoharjo Regencies. The results of the study revealed that there is no significant difference in the application of the smart city concept in the districts. However, the difference lie in the objects supported by the smart city innovation program. Coastal districts  allow  for  the  development  of  coastal  tourism  branding  and  early  warning systems  and  tsunami  disaster  mitigation,  agricultural  focus  districts  enable  the development of agriculture and local agriculture-based economies, city buffer districts have  ICT  infrastructure  and  more  adequate  internet  and  telecommunications networks in urban agglomeration areas than outside urban agglomeration areas , and special  administrative  districts  enable  the  development  of  smart  city  innovation programs supported by special funds.

## Keywords:Regency; Peculiarity; Smart City application

## 1. Pendahuluan
Kompleksitas  masalah  yang  dipicu  oleh  tren  urbanisasi  membutuhkan  solusi  optimal manajemen  perkotaan  yang  efektif  dan  efisien.  Konsep smart  city muncul  untuk mengoptimalkan  pengelolaan  kota  melalui  peningkatan  implementasi  teknologi  informasi, peningkatan  peran  aktif  dengan  pendekatan  kolaboratif  sehingga  terwujudnya  interaksi dinamis  dan  erat  antara  masyarakat  dan  pemerintah  [1].  Kota  atau  kabupaten  cerdas merupakan layanan perkotaan yang dioptimalkan melalui pendayagunaan TIK dengan prinsip kolaborasi  antara  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  untuk  menggerakkan perekonomian, pemerintahan, dan publik menjadi lebih efektif dan efisien [2].
Penerapan konsep smart city telah diimplementasikan secara berjenjang pada tingkat kota, kabupaten, dan desa [3]. Contoh studi kasus pengembangan smart city s kala kota yaitu Jakarta [4], Semarang [5], dan Surabaya [6]. Penerapan konsep smart city juga dikembangkan pada tingkatan desa [7] dan kabupaten [8,9]. Wilayah kabupaten memiliki perbedaan karakteristik, budaya,  dan  kehidupan  aktivitas  masyarakat  dengan  wilayah  kota  [10].  Penerapan  konsep smart  city pada  wilayah  kabupaten  diadaptasi  dari  wilayah  kota  yang  disesuaikan  dengan karakteristik, potensi, dan budaya masyarakat. Perbedaan penerapan konsep smart city pada kabupaten dengan kota yaitu isu transportasi publik belum menjadi prioritas pembangunan [8]  dan  pengembangan  pertanian  [8,9].  Penerapan smart  city pada  studi  kasus  Kabupaten Sukoharjo  disesuaikan  pada  isu-isu  kawasan  pedesaan  seperti  sumber  daya  alam,  wilayah yang luas, potensi desa, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dan kepadatan penduduk yang rendah [8].
Karakteristik  dan  potensi  wilayah  kabupaten  yang  beragam  belum  dapat  digeneralisasikan pada topik adaptasi penerapan konsep smart city skala kabupaten. Sebagai contoh Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki daerah pesisir sedangkan Kabupaten Bantul memiliki daerah pesisir serta Kabupaten Bantul dan Sukoharjo berbatasan langsung dengan wilayah kota sedangkan Kabupaten  Kulon  Progo  tidak  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  kota.  Sehingga, pengembangan topik adaptasi penerapan konsep smart city skala kabupaten membutuhkan banyak  studi  kasus  yang  memiliki  perbedaan  karakteristik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  kekhasan  penerapan  konsep smart  city pada  wilayah  kabupaten  sehingga pemangku  kepentingan dapat  mempertimbangkan pengembangan smart city pada wilayah kabupaten berdasarkan karakteristik wilayah, ciri khas, dan potensi wilayah.
Penelitian  ini  memilih  Kabupaten  Bantul  sebagai  studi  kasus  karena  memiliki  karakteristik, kondisi,  dan  potensi  wilayah  yang  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya  yakni  Kabupaten Sukoharjo [8] dan Kabupaten Kulon Progo [9]. Penelitian ini mengambil studi kasus Kabupaten Bantul di mana karakteristiknya dapat melengkapi dan menambahkan daripada karakteristik kabupaten sebelumnya, sebagai contoh Kabupaten Kulon Progo memiliki wilayah pesisir dan Kabupaten  Sukoharjo  tidak  memiliki  wilayah  pesisir,  namun  berbatasan  langsung  dengan wilayah kota, sedangkan Kabupaten Bantul memiliki kedua karakteristik tersebut. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo dan Sukoharjo memiliki kondisi wilayah yaitu pariwisata yang belum terlalu  kuat  dan  lebih  ke  arah  pengembangan  pertanian,  sedangkan  Kabupaten  Bantul memiliki  pariwisata  yang  kuat,  pengembangan  pertanian,  dan  memiliki  sistem  mitigasi bencana  tsunami.  Kabupaten  Bantul telah  mengembangkan e-government dari  tahun  2001 dengan merilis berbagai aplikasi atau sistem informasi  [11]. Kabupaten Bantul secara resmi bergabung dalam “Gerakan Menuju 100 Smart City” pada tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Bantul  memperoleh  beragam  prestasi  di  tingkat  nasional  selama  implementasi smart  city antara lain nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi pada tingkat kota/kabupaten  se-Nasional  tahun  2021  dengan  angka  3,62[12]dan  penghargaan implementasi  kota  cerdas  kategori smart  society oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  tahun  2021  [13].  Pada  penelitian  ini  dilakukan  komparasi  terhadap  penerapan konsep smart city antar kabupaten sehingga menghasilkan pembahasan terhadap kekhasan penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten.
Penerapan konsep smart city pada berbagai skala dapat memiliki perbedaan baik di tingkat kota,  kabupaten,  dan  desa  atau smart  village .  Penelitian  terdahulu  telah  membahas perkembangan smart  city pada  skala  kota  yaitu  perkembangan smart  city di  Jakarta  [4], Semarang  [5],  dan  Surabaya  [6].  Penelitian  terdahulu  pada  skala  kabupaten  membahas tentang perkembangan smart city dan adaptasi penerapan konsep smart city pada kabupaten yaitu  Kulon  Progo  [9]  dan  Sukoharjo  [8].  Terdapat  perbedaan  kondisi  terhadap  kedua kabupaten tersebut yaitu pariwisata yang belum terlalu kuat dan lebih ke arah pengembangan pertanian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperbarui  konsep  penerapan smart  city pada kabupaten  sebab  adanya  perbedaan  karakteristik,  kondisi,  dan  potensi  wilayah.  Pemilihan Kabupaten  Bantul  sebagai  studi  kasus  sebab  adanya  perbedaan  kondisi  dan  karakteristik dengan  kabupaten  sebelumnya  diantaranya  yaitu  pariwisata  yang  kuat,  pengembangan
pertanian,  dan  telah  memiliki  sistem  mitigasi  bencana  tsunami.  Selain  itu,  penelitian sebelumnya belum berfokus pada pembahasan kekhasan penerapan konsep smart city pada wilayah  kabupaten.  Kesenjangan  populasi  terjadi  pada  topik  adaptasi  penerapan  konsep smart city pada wilayah kabupaten sebab keragaman karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh tiap wilayah kabupaten dapat berbeda sehingga belum dapat digeneralisasi. Penelitian ini  ditujukan  untuk  menambahkan  pembaruan  terhadap  topik  adaptasi  penerapan  konsep smart city pada wilayah kabupaten di mana belum diisi oleh penelitian sebelumnya dengan meneliti kekhasan penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten.

## 2. Metode

## 2.1. Pendekatan abduktif kualitatif
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  abduktif  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus. Pendekatan abduktif merupakan perumusan hipotesis dari inferensial yang memberikan opsi untuk pengembangan teori baru atau memodifikasi/memperkaya teori yang sudah ada [14]. Penelitian  ini bertujuan untuk  memperkaya  teori  terkait  adaptasi  penerapan  konsep smart city pada  wilayah  kabupaten  sebab  karakteristik  yang  luas  dan  beragam  antar  kabupaten sehingga  belum  dapat  digeneralisasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kekhasan  penerapan  konsep smart  city pada  wilayah kabupaten.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  mengkaji  secara  mendalam  terhadap fenomena  yang  terjadi  di  suatu  obyek  kasus  yaitu  Kabupaten  Bantul.  Metode  studi  kasus digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  kontemporer  dan  peneliti  tidak  memiliki  kontrol [15]. Kabupaten Bantul dipilih menjadi studi kasus sebab memiliki perbedaan karakteristik dan potensi wilayah dengan penelitian sebelumnya yaitu Kabupaten Sukoharjo [8] dan Kabupaten Kulon Progo [9] yang dalam hal ini akan dikomparasikan. Selain itu, Kabupaten Bantul juga meraih  penghargaan  tingkat  nasional  selama  implementasi smart  city antara  lain  indeks Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  tertinggi  di  tingkat  kota/kabupaten  se- Nasional tahun 2021 dengan nilai 3,62 [12] dan penghargaan smart society oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021 [13].

## 2.2. Data dan analisis
Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi  lokasi penerapan program inovasi smart  city di  Kabupaten  Bantul.  Pemilihan  narasumber  dilaksanakan  secara purposive sampling dengan  kriteria  yaitu  seseorang  yang  pernah  atau  sedang  terlibat  dalam pengembangan  Bantul  Smart  City  secara  keseluruhan  maupun  per  dimensi smart  city . Wawancara  dan  observasi  lapangan  dilakukan  sesuai  dengan  dimensi smart  city yang dikembangkan. Riwayat wawancara dan observasi ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Riwayat wawancara.
No Topik Narasumber 1 Perencanaan Masterplan Smart City Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Smart Governance Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 3 Smart Living Dinas Kesehatan 4 Smart Environment Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, UPTD BPP Kabupaten Bantul 5 Smart Society Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah,  Dinas  Perpustakaan  dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Smart Economy Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Komunikasi dan Informatika 7 Smart Branding Dinas Pariwisata Tabel 2. Riwayat observasi. No Kegiatan Lokasi 1 Grand Tour Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Pengamatan Program Dimensi Smart Governance Command Center Kabupaten Bantul 3 Pengamatan Program Dimensi Smart Living RSUD Panembahan Senopati 4 Pengamatan Program Dimensi Smart Environment Taman Makam Imogiri 5 Pengamatan Program Dimensi Smart Society Pasar Imogiri Premium 6 Pengamatan Program Dimensi Smart Economy UPT Balai Benih Pertanian (BPP) DPPKP Kabupaten Bantul,  RTH  Ramah  Anak,  Kelompok  Pengelola Sampah Mandiri 7 Pengamatan Program Dimensi Smart Branding Ruang Kerja Bantul Integrated Sirine System (BISS) dan Lapor Bantul, Perpustakaan Daerah Bantul
Data  sekunder  berasal  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD), masterplan dan evaluasi smart city , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rencana Induk dan Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), aplikasi dan situs web pemerintah, dan dokumen terkait lainnya. Data penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten  yang  akan  dikomparasikan  berasal  dari  penelitian  terdahulu  yaitu  studi  kasus Kabupaten Kulon Progo [9] dan Kabupaten Sukoharjo [8].
Peneliti  melakukan  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  pada  Kabupaten  Bantul. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan konsep smart city di Kabupaten Bantul. Peneliti melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep smart  city di  Kabupaten  Bantul  secara  deskriptif  berdasarkan  pengelompokan  hasil temuan  lapangan  yang  berupa  program  terkait  pengembangan smart  city .  Hasil  analisis tersebut dikomparasikan untuk mengidentifikasi kekhasan penerapan konsep smart city antar kabupaten dengan membandingkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Kulon  Progo.  Analisis  triangulasi  digunakan  untuk  memvalidasi  data  dan  informasi  dengan mencocokkan  hasil  temuan  lapangan  dari  berbagai  sumber  rujukan.  Alur  penelitian  yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 1.
Copyright © 2024, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 1. Alur penelitian.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Karakteristik antar studi kasus
Sebelum mengidentifikasi  kekhasan  penerapan konsep smart city pada wilayah  kabupaten, penulis  menjabarkan  perbedaan  karakteristik  antar  kabupaten.  Karakteristik  kabupaten diambil dari administrasi, karakteristik, dan potensi wilayah yang ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Karakteristik antar studi kasus [8,9].
Studi Kasus Karakteristik Kabupaten Kabupaten Sukoharjo Pertanian, pariwisata, berbatasan langsung dengan kota Kabupaten Kulon Progo Pertanian, pariwisata, daerah pesisir, status daerah keistimewaan Kabupaten Bantul Pertanian,  pariwisata,  daerah  pesisir,  berbatasan  langsung  dengan  kota, status daerah keistimewaan

## 3.2. Penerapan konsep smart city pada kabupaten
Ketiga  kabupaten  menggunakan  konsep  pengembangan smart  city dari  Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penerapan program inovasi smart city dikaitkan dengan dimensi smart city yakni smart governance, branding, economy, environment, living , dan society [16]. Perbandingan penerapan konsep smart city antar kabupaten ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten [8,9].
Dimensi Smart City Program Inovasi Smart City Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul Smart governance • Peningkatan layanan kependudukan  dan catatan sipil • Pemanfaatan sistem informasi desa • Layanan masyarakat terdesentralisasi hingga ke tingkat desa • Pengembangan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
• Pengembangan kualitas perizinan (layanan digital, integrasi  pelayanan publik, dan mall pelayanan publik) • Pengembangan kapasitas otonomi daerah secara digital • Integrasi layanan publik • Infrastruktur TIK pendukung • Pengembangan  satu data • Penyelenggaraan media center (integrasi layanan lapor) • Call center kegawatdaruratan • Digitalisasi layanan publik dan layanan internal pemerintah
• Integrasi proses bisnis
• Sistem jemput bola
• Pembangunan jaringan internet  sampai  ke  tingkat desa
• Keterbukaan  data  berbagai pakai dan informasi publik Smart branding • Pengembangan citra wilayah melalui potensi desa dan pariwisata • Sistem informasi pariwisata • Pengembangan industri jamu (produk lokal) • Pengembangan  desa wisata,  produk  lokal, seni adat dan tradisi
• Sistem informasi kepariwisataan
• Landmark penataan
kota
• Pengembangan desa wisata • Pengembangan sistem informasi pariwisata
• Promosi pariwisata
melibatkan  penggiat  media sosial • Pengembangan
dan pemberdayaan UMKM
Dimensi Smart City Program Inovasi Smart City Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul Smart economy • Penguatan ekonomi digital dan transaksi elektronik • Sistem informasi layanan  perizinan dan e-commerce • Pengembangan ekonomi lokal • Digital perbankan dan  layanan  digital lainnya
• Pengembangan
marketplace
• Sistem informasi terkait pertanian • Pengembangan ekonomi digital • Pengembangan sistem informasi  harga  pokok  pasar, koperasi UMKM dan perindustrian • Pengembangan pasar tradisional sehat dan layanan pendukung • Peningkatan  ekonomi  lokal dan pengawasan perdagangan • Pameran  promosi  produk lokal Smart society • Pemberdayaan masyarakat  melalui pendidikan non formal (desa inklusif,  kampung KB, peningkatan literasi  masyarakat, mitigasi bencana) • Pengembangan e- learning dan  sistem pendukung pembelajaran • Layanan pemantauan dan pengawasan di ketertiban masyarakat • Layanan informasi pasar kerja • Pengembangan pendidikan non formal dan sistem pendukung pembelajaran
• Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
• Peningkatan kesadaran keluarga berencana
• Pelestarian  kebudayaan  dan kesenian lokal
• Layanan pemantauan wilayah
• Sistem peringatan dini kebencanaan • Media  pelaporan,  aspirasi, dan keluhan masyarakat • Pengembangan sistem informasi pendataan kemiskinan terpadu • Pengentasan  kemiskinan  dan bantuan sosial melalui partisipasi masyarakat peduli Smart environment • Program  kampung iklim • Pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat  (bank sampah) • Program penanganan limbah B3 • Sistem  peringatan dini bencana • Sistem  informasi  izin pengelola bidang usaha  energi  dan lingkungan • Pengelolaan air limbah dan persampahan berbasis online • Integrasi  pelayanan pengelolaan
lingkungan  berbasis GIS • Pengembangan  pengelolaan sampah dan gerakan kepedulian lingkungan • Peningkatan kebersihan lingkungan
• Peningkatan RTH ramah anak
• Teknologi  tepat  guna  (TTG) pertanian  hemat  energi  dan ramah lingkungan
• Penggunaan pupuk organik
Dimensi Smart City Program Inovasi Smart City Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul Smart living • Kebijakan smart living dalam mengelola penggunaan  lahan (tata ruang berbasis GIS) • Transportasi  publik belum  menjadi  isu strategis • Peningkatan kualitas  lingkungan tempat tinggal rumah tapak • Layanan digital kesehatan • Sistem informasi Covid-19 • Layanan  tata  ruang berbasis GIS
• Pengelolaan  sarana transportasi • Pengembangan layanan digital kesehatan terpadu dan fasilitas kesehatan
• Pemanfaatan  produk  olahan jamu
• Penanganan Covid-19 dan isu kesehatan lainnya
• Penanganan dan pemberdayaan pasien ODGJ • Pengelolaan dan
pemanfaatan lahan
• Gerakan  mengurangi  sampah plastik
Adapun penjelasan penerapan konsep smart city tiap dimensi berdasarkan program inovasi pada ketiga kabupaten sebagai berikut:
3.2.1. Smart governance . Pengembangan dimensi smart governance pada ketiga kabupaten tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  Pengembangan  dimensi  berfokus  pada  layanan publik dan pemerintah secara digital dan online sehingga masyarakat yang tersebar dan jauh dari  pusat  fasilitas  dapat  menikmati  layanan  tanpa  terkendala  oleh  jarak.  Pengembangan infrastruktur TIK seperti jaringan internet dikembangkan untuk menunjang layanan digital.
3.2.2. Smart environment . Pengembangan dimensi smart environment pada ketiga kabupaten memiliki  fokus  pada  pengelolaan  lingkungan  berkelanjutan  dan  pengembangan  pertanian. Pengembangan  pertanian  dilakukan  dengan  mengembangkan  teknologi  tepat  guna  dan peralatan  pendukung.  Aspek  pertanian  menjadi  pembeda  penerapan  konsep smart  city dengan  wilayah  kota.  Pengelolaan  lingkungan  berkelanjutan  mengarah  pada  penanganan sampah dan limbah berbasis pemberdayaan masyarakat.
3.2.3.  Smart  economy .  Pengembangan  dimensi smart  economy pada  ketiga  kabupaten memiliki kesamaan dengan mengembangkan ekosistem ekonomi digital, ekonomi lokal, dan layanan digital pendukung. Marketplace yang dikembangkan mendukung pemasaran produk lokal. Ekosistem ekonomi digital dikembangkan melalui program pembayaran non tunai atau cashless dan QRIS. Ekonomi lokal juga didukung oleh pengembangan sistem informasi atau aplikasi yang melayani informasi harga bahan pokok.
3.2.4. Smart living .  Pengembangan dimensi smart living pada ketiga kabupaten memiliki fokus pada  pengembangan  layanan  kesehatan  berbasis  digital  dan  peningkatan  kualitas  hidup. Pengembangan layanan kesehatan berbasis inovasi TIK maupun non TIK. Peningkatan kualitas hidup  melalui  pemanfaatan  GIS  dalam  pengelolaan  penggunaan  lahan.  Ketiga  kabupaten tersebut belum mengangkat isu transportasi publik sebagai prioritas.
3.2.5. Smart society . Pengembangan dimensi smart society pada ketiga kabupaten memiliki kesamaan fokus pada pengembangan pendidikan non formal dan pendukung pembelajaran, serta  pemantauan  wilayah.  Ketiga  kabupaten  tersebut  mengembangkan e-learning yang dapat  mendukung  pembelajaran  dan  pendidikan  di  wilayah.  Pemanfaatan  TIK  dalam pemantauan wilayah mendukung terwujudnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana yang  didasarkan  pada potensi  ancaman  bencana.  Kabupaten  Bantul memiliki  program  BISS (Bantul  Integrated  Sirine  System)  untuk  mitigasi  bencana  tsunami  sebab  memiliki  daerah pesisir yang berpotensi tsunami sedangkan Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki daerah pesisir sehingga pengembangan sistem peringatan dini pada potensi bencana lainnya seperti banjir dengan  meletakkan  perangkat  sistem  peringatan  dini  pada  kawasan  rawan  banjir  di  tepi Sungai Samin dan Bengawan Solo [8].
3.2.6.  Smart  branding .  Pengembangan  dimensi smart  branding pada  ketiga  kabupaten memiliki  fokus  yang  sama  yaitu  mengembangkan  pariwisata  dan  potensi  desa  wisata. Perbedaan  karakteristik  wilayah  kabupaten  menjadi  keunikan  tiap  kabupaten  dalam mengembangkan pariwisata. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo memiliki daerah pesisir  pantai  yang  dapat  dimuat  dalam  pengembangan branding pariwisata  wilayah sedangkan  Kabupaten  Sukoharjo  tidak  memiliki  pesisir  pantai  sehingga  pengembangan branding pariwisata fokus pada kekayaan alam lainnya.

## 3.3. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan konsep smart city antar kabupaten
Selain penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten dilakukan komparasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerapan konsep smart city yang ditunjukkan pada Tabel 5. Faktor-faktor  yang  memengaruhi  penerapan  konsep smart  city pada  wilayah  kabupaten diperoleh  dengan  menggunakan  analisis  triangulasi  untuk  mengelompokkan  dan mengategorikan  faktor  dan  isu  yang  muncul  berdasarkan  hasil  temuan  lapangan  melalui observasi dan wawancara serta data sekunder setelah melakukan analisis terhadap adaptasi penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten dalam hal ini yaitu Kabupaten Bantul. Langkah selanjutnya yaitu melakukan komparasi terhadap hasil penelitian sebelumnya yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Kulon Progo.
Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten tidak memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  Faktor-faktor  tersebut  dapat  dikategorikan  ke  dalam kelompok internal dan eksternal pemerintah. Pemerintah memiliki peranan dalam merancang dan  mengembangkan  konsep smart  city pada  wilayah.  Faktor  pendanaan  mendukung program dan kegiatan pemerintah dalam mengembangkan smart city . Karakteristik wilayah, potensi  ekonomi,  sosial,  permasalahan  wilayah,  dan  sarana  dan  prasarana  menjadi  faktor eksternal  pemerintah  yang  memengaruhi  penerapan  konsep smart  city pada  wilayah kabupaten.
Tabel 5. Perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten [8,9].
Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul • Fisik  dasar  (wilayah  relatif luas,  sumber  daya  alam  yang relatif beragam, risiko bencana) • Kependudukan
(jumlah penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk rendah) • Transportasi (intensitas transportasi rendah)
• Ekonomi  (kegiatan  ekonomi lokal, potensi ekonomi berdasarkan
SDA yang melimpah, peran sebagai hinterland , pertumbuhan ekonomi  pola growth  pole , ekonomi  digital  dan  transaksi elektronik)
• Sosial  (SDM  yang  rendah dibanding kota,
pengembangan pendidikan non  formal,  pemberdayaan masyarakat desa) • Sarana dan prasarana
(kepadatan bangunan rendah,
ketidakmerataan  sarana  dan prasarana,  rumah  tapak  tidak layak huni, manajemen limbah industri (limbah B3))
• Karakteristik wilayah • Luas  wilayah  yang  relatif luas dibandingkan perkotaan • Intensitas aktivitas masyarakat • Kepadatan  penduduk  yang rendah
• Permasalahan lingkungan
dan  risiko  bencana  yang lebih beragam
• Potensi ekonomi lokal pertanian dan perkebunan
• Pemahaman masyarakat terhadap literasi digital lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan • Penganggaran
• Pemerintahan
• Karakteristik  wilayah  (topografi, lokasi  yang  berjauhan/tersebar, jarak  kedekatan  dengan  kota, kawasan  perkotaan – perdesaan, wilayah relatif luas)
• Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan SDM terampil  (perkembangan  TIK, infrastruktur TIK, SDM terampil)
• Sumber daya alam (potensi energi alternatif)
• Ekonomi  (pertanian,  industri,
UMKM, produk unggulan, pariwisata, pasar tradisional)
• Permasalahan  sosial  (kesehatan, kemiskinan)
• Kebencanaan  (potensi  bencana alam, histori bencana, pandemi)
• Persampahan dan limbah (kebersihan  lingkungan,  limbah rumah tangga dan industri)
• Inovasi  (pengembangan  inovasi, partisipasi masyarakat)
• Pendidikan (perguruan tinggi, non formal)
• Pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepemimpinan  dan  komitmen, sinergi, proses bisnis) • Pendanaan (sektor publik. pendanaan  khusus,  sektor  privat, swadaya masyarakat) • Budaya masyarakat (gotong royong, kearifan lokal komunitas, kesenian dan kebudayaan)

## 3.4. Pembahasan perbandingan penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten
Berdasarkan perbandingan antara ketiga kabupaten tersebut, tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerapan konsep smart city meskipun memiliki perbedaan karakteristik kabupaten. Namun demikian, kekhasan penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten terletak  pada  objek  yang  didukung  oleh  program  inovasi  smart  city  yang  didasarkan  pada karakteristik kabupaten. Kekhasan penerapan konsep smart city pada kabupaten berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
a. Jika konsep smart city diterapkan pada kabupaten daerah pesisir, maka memungkinkan pengembangan  branding  pariwisata  pantai  dan  sistem  peringatan  dini  dan  mitigasi bencana  tsunami.  Faktor  yang  menonjol  dalam  memengaruhi  penerapan  konsep smart city pada  kabupaten  daerah  pesisir  yaitu  faktor  karakteristik  wilayah  atau  fisik  dasar wilayah  meliputi  isu  topografi,  faktor  kebencanaan  meliputi  isu  potensi  bencana,  dan faktor ekonomi meliputi isu pariwisata.
b. Jika konsep smart city diterapkan pada kabupaten fokus pertanian, maka memungkinkan pengembangan  pertanian  dan  ekonomi  berbasis  hasil  pertanian  yang  didukung  oleh program inovasi smart city . Faktor yang menonjol dalam memengaruhi penerapan konsep smart  city pada  kabupaten  fokus  pertanian  yaitu  faktor  ekonomi  meliputi  isu  ekonomi lokal berbasis pertanian serta faktor inovasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
c. Jika  konsep smart  city diterapkan  pada  kabupaten  penyangga  kota,  maka  daerah  yang masuk dalam aglomerasi perkotaan memungkinkan memiliki infrastruktur TIK terutama jaringan internet dan telekomunikasi lebih memadai dibandingkan di luar aglomerasi atau perdesaan.  Faktor  yang  menonjol  dari  penerapan  konsep smart  city pada  kabupaten penyangga  kota  yaitu  faktor  karakteristik  wilayah  meliputi  isu  kawasan  perdesaan- perkotaan, kepadatan penduduk, jarak kedekatan dengan kota, luasan wilayah, dan lokasi yang tersebar serta faktor sosial masyarakat meliputi isu literasi digital masyarakat.
d. Jika  konsep smart  city diterapkan  pada  kabupaten  yang  memiliki  status  administrasi khusus,  maka  memungkinkan  pengembangan  program  inovasi smart  city didanai  oleh dana  khusus.  Faktor  yang  menonjol  dari  penerapan  konsep smart  city pada  kabupaten status administrasi khusus yaitu faktor pendanaan meliputi isu dana khusus.

## 3.5. Pembahasan teoritis
Konsep smart city telah berkembang dan diadaptasi pada skala yang lebih luas hingga kecil yang  meliputi  provinsi,  kabupaten,  dan  desa.  Penerapan  konsep smart  city pada  skala kabupaten  memiliki  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  konsep smart  city skala  kota diantaranya  yaitu  pengembangan  pertanian,  pemberdayaan  masyarakat  perdesaan,  isu transportasi publik yang belum menjadi prioritas pada wilayah kabupaten, fasilitas TIK yang tidak lebih memadai daripada kota, dan isu lain yang terkait dengan perbedaan karakteristik dan potensi kedua skala wilayah. Penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten secara umum meliputi unsur smart city pada wilayah perkotaan dan unsur pengembangan pertanian pada wilayah perdesaan sebab kabupaten memiliki kedua wilayah tersebut.
Adaptasi  penerapan  konsep smart  city pada  kabupaten  dapat  memiliki  perbedaan  tiap kabupaten  meskipun  tidak  secara  signifikan.  Karakteristik  dan  potensi  wilayah  sebagai pembentuk kekhasan smart city pada kabupaten baik berupa program maupun objek yang didukung  oleh  inovasi smart  city .  Bentuk  kekhasan  tersebut  antara  lain  kabupaten  pesisir memungkinkan  pengembangan  sistem  peringatan  dini  dan  mitigasi  tsunami  dan pengembangan branding wisata  pantai,  kabupaten  fokus  pertanian  memungkinkan pengembangan pertanian dan ekonomi lokal berbasis pertanian, kabupaten penyangga kota memungkinkan memiliki infrastruktur TIK terutama jaringan internet dan telekomunikasi lebih memadai  dibandingkan  di  luar  aglomerasi  atau  perdesaan,  dan  kabupaten  yang  memiliki
status  administrasi  khusus  memungkinkan  pengembangan smart  city didanai  oleh  dana khusus.

## 4. Kesimpulan
Penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten secara umum memiliki kesamaan yang terletak  pada  dimensi  pengembangan  dan  program  inovasi smart  city meskipun  memiliki karakteristik kabupaten yang berbeda. Akan tetapi, nilai kekhasan penerapan konsep smart city pada wilayah kabupaten terletak pada obyek yang didukung oleh program inovasi smart city berdasarkan  perbedaan  karakteristik  dan  potensi  wilayah.  Keragaman  karakteristik kabupaten  dan  potensi  wilayah  yang  luas  membutuhkan  pendalaman  untuk  menguatkan generalisasi  dan  pendetailan  penerapan  konsep smart  city pada  wilayah  kabupaten.  Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan meneruskan topik yang sama, namun studi kasus pada kabupaten dengan karakteristik, potensi, dan permasalahan wilayah yang berbeda daripada sebelumnya.

## Ucapan terima kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusbindiklatren Bappenas yang telah mendukung pendanaan  penelitian  dan  perkuliahan  penulis.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Pemerintah  Kabupaten  Bantul  yang  telah  mengizinkan  untuk  melakukan  penelitian  dan pengambilan data terkait smart city di lingkungan Kabupaten Bantul.

## Referensi
[1] Djunaedi  A,  Marsoyo  A,  Suharyanto  I,  Roychansyah  MS,  Nugrahandika  WH, Probosubanu  L,  et  al.  Langkah-Langkah  Awal  Menuju  Smart  City  Kasus  Kota Yogyakarta 2016 - 2017. Bandung: Nusa Media; 2018.
[2] Djunaedi  A,  Permadi  D,  Nugroho  LE,  Widyawan,  Rachmawati  R,  Hidayat  A,  et  al. Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UGM Press; 2018.
[3] Rachmawati  R.  Pengembangan  Smart  Village  untuk  Penguatan  Smart  City  dan  Smart Regency. Jurnal Sistem Cerdas 2018;1:12 – 9. https://doi.org/10.37396/jsc.v1i2.9.
[4] Kurnia T, Djunaedi A. Tahapan Perkembangan Provinsi DKI Jakarta Menuju Smart City. Tataloka 2020;22:538 – 55. https://doi.org/10.14710/tataloka.22.4.538-555.
[5] Fajriyah  NO.  Tahapan  Kota  Semarang  Menuju  Smart  City  Tahun  2013-2019.  Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2020.
[6] Pratama D.  Perkembangan  Smart  City di  Kota  Surabaya  2013-2018.  Tesis.  Universitas Gadjah Mada, 2019.
[7] Baru  VP,  Djunaedi  A,  Herwangi  Y.  Tahap  Pengembangan  Smart  Kampung  di  Desa Ketapang Kabupaten
Banyuwangi.
Jurnal
Planoearth 2019;4:68 – 80. https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1000.
[8] Cahyadani L. Adaptasi Penerapan Konsep Smart City dalam Wilayah Kabupaten (Studi Kasus  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2018-2021).  Tesis.  Universitas  Gadjah  Mada, 2022.
[9] Nday SU. Penerapan Konsep Smart City pada Konteks Kabupaten Studi Kasus: Smart City di Kabupaten Kulon Progo. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2021.
[10]  Zid M, Alkhudri AT. Sosiologi Pedesaan: Teorisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers; 2016.
[11]  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Bantul.  Perubahan  RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 2018.
[12]  Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Terus  Tingkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik,  Pemkab Bantul Raih Predikat Indeks SPBE Sangat Baik. Website Pemerintah Kabupaten Bantul 2022. https://bantulkab.go.id/berita/detail/4997/terus-tingkatkan-kualitas- pelayanan-publik--pemkab-bantul-raih-predikat-indeks-spbe-sangat-baik.html (diakses pada 3 Januari, 2024).
[13]  Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Pemkab  Bantul  Raih  Penghargaan  Implementasi Program Smart City
Katagori “Smart Society.” Bantulpedia 2021.
https://bantulpedia.bantulkab.go.id/informasi/berita/detail/4936/pemkab-bantul- raih-penghargaan-implementasi-program-smart-city-katagori--quot-smart-society- quot-.html (diakses pada 3 Januari, 2024).
[14]  Conaty  F.  Abduction  as  a  Methodological  Approach  to  Case  Study  Research  in Management Accounting — An Illustrative Case. Accounting, Finance & Governance Review 2021;27. https://doi.org/10.52399/001c.22171.
[15]  Yin RK. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers; 2011.
[16] Citiasia Center for Smart Nation. Smart Nation: Mastering Nation’s Advancement from Smart Readiness to Smart City. Citiasiainc 2016.