## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1,  No. 2, Desember 2019, pp 109-120 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.355

## Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia
Danel Aditia Situngkir 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPKMI Padang, Email: danel@stihpadang.ac.id
Artikel info
Artikel history: Received; 5-010-2019 Revised:21-10-2019 Accepted: 03-11-2019 Published: 31-12-2019
Keywords: Jurisdiction, International Criminal, Human Rights
Kata Kunci: Yurisdiksi; Pidana Internasional; Hak Asasi Manusia
Abstract . This  study  aims  to  analyze  the  jurisdiction  of  the  International Criminal Court with the Indonesian Ham Court. Research issues How do the jurisdictions  compare  to  international  criminal  courts  and  human  rights courts  in  Indonesia?  and  What  are  the  Opportunities  for  the  Imposition  of International Criminal Court Jurisdiction in Indonesia? The research method uses normative juridical research. The results showed that the comparison of the  jurisdiction  of  the  International  Criminal  Court  and  the  Human  Rights Court  can  be  seen  from  criminal,  personal,  temporal  and  territorial jurisdiction. Indonesia is not a state party and is not a country that accepts the jurisdiction of the International Criminal Court. Even so, the Jurisdiction of the  International  Criminal  Court  could  be  applied  in  Indonesia  given  the difference in criminal jurisdiction of the two courts, because there are 2 (two) crimes namely war crimes and aggression crimes that are not regulated in the Indonesian Human Rights Court, if there is a situation in Indonesia referred to  by  the  Council  UN  and  Indonesian  security  are  deemed  unwilling  and unable to bring the perpetrators of crimes to stand trial before the court..
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi Pengadilan Pidana  Internasional  dengan  Pengadilan  HAM  Indonesia.  Masalah penelitian  Bagaimana  yurisdiksi  dibandingkan  dengan  pengadilan  kriminal internasional  dan  pengadilan  HAM  di  Indonesia?  dan  Apa  Peluang  untuk Pengenaan  Yurisdiksi  Pengadilan  Pidana  Internasional  di  Indonesia? Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  perbandingan  yurisdiksi  Pengadilan  Pidana Internasional  dan  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  dapat  dilihat  dari yurisdiksi  pidana,  pribadi,  temporal  dan  teritorial.  Indonesia  bukan  negara pihak  dan  bukan  negara  yang  menerima  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional.  Meski  begitu,  Yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional dapat diterapkan di Indonesia mengingat perbedaan yurisdiksi pidana kedua pengadilan  tersebut,  karena  ada  2  (dua)  kejahatan  yaitu  kejahatan  perang dan kejahatan agresi yang tidak diatur dalam Pengadilan HAM Indonesia. , jika ada situasi di Indonesia yang dirujuk oleh Dewan PBB dan keamanan Indonesia  dianggap  tidak  mau  dan  tidak  dapat  membawa  para  pelaku kejahatan untuk diadili di pengadilan
Coresponden author:
* Email: danel@stihpadang.ac.id A rtikel dengan  akses terbuka dibawah lisensi CC BY
110 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019

## PENDAHULUAN
Pasca  berakhirnya  perang  dunia  kedua,  masyarakat  internasional  semakin  meningkat perhatiannya terhadap perlindungan hak asasi manusia (Suherman, 2004) . Jumlah korban yang sangat  banyak  dalam  perang  memunculkan  upaya  untuk  meminta  pertanggungjawaban  dari pelaku-pelaku yang patut diduga memiliki andil terjadi peristiwa tersebut.
Sejarah pembentukan pengadilan internasional mencatat sedikitnya sampai hari ini terdapat 4 (empat)  pengadilan  internasional ad  hoc yang  pernah  dibentuk  untuk  meminta pertanggungjawaban  dari  para  pelaku.  Selain  melintasi  teritorial  negara  keberadaan pengadilan internasional lebih menekankan kepada mengakhiri impunity (kekebalan) dari para pelaku kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Siswanto, 2016) .
Keempat  pengadilan  tersebut  yaitu  :  Nuremberg  Tribunal  dan  Tokyo  Tribunal  merupakan upaya  yang  dilakukan  untuk  menyeret  para  pelaku  pelanggaran  hukum  internasional  pada perang dunia kedua (Eliza & Heryandi, 2014) . International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY  (Mahkamah  Kejahatan  Perang  untuk  Kasus  bekas  Yugoslavia)  pada  tahun 1993,  dan di negara Rwanda dengan nama International Criminal Tribunal For Rwanda/ ICTR (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994.
Pada  dasarnya  keempat  pengadilan  pidana  internasional ad  hoc sebagaimana  disebut  di  atas memiliki  kesamaan  yakni  terkait  yurisdiksi  atau  kewenangan  hukum  atas  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  berat  seperti  kejahatan  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi.
Pengadilan  pidana  internasional ad  hoc baru  dibentuk  setiap  kali  terjadi  peristiwa  kejahatan perang,  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ataupun  kejahatan  agresi.  Mengantisipasi kemungkinan terjadi kejahatan serupa di masa yang akan datang dengan akibat-akibat di luar batas  perikemanusiaan,  menjadi  dasar  pembentukan  Mahkamah  Pidana  Internasional  yang akan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan HAM internasional (Situngkir, 2018) .
Mahkamah  Pidana  Internasional  dibentuk  berdasarkan  Statuta  yang  diadopsi  tanggal  17  Juli 1998 pada Konferensi PBB Berkuasa Penuh di Roma. Dalam Statuta diisyarat bahwa Statuta ini baru  mulai  berlaku  60  negara  mendaftarkan  ratifikasinya  terhadap  ketentuan  Statuta  Roma. Maka dengan demikian sesuai Statuta Roma baru dinyatakan berlaku pada 1 Juli 2002 (Juwana, 2004) .
Mahkamah  Pidana  internasional  ini  berbeda  dengan Mahkamah  Internasional. Perbedaannya diantaranya  tentang  kemandirian  dan  yurisdiksinya,  Mahkamah  Pidana  Internasional merupakan  lembaga  peradilan  yang  mandiri  dan  tidak  dibawah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa sementara  Mahakamah  Internasional  merupakan  lembaga  peradilan  dibawah  Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Mahkamah  Pidana  Internasional  ini  memiliki  yurisdiksi  terhadap  kejahatan luar  biasa  terhadap  kemanusiaan  yaitu the  crime  of  genocide;  crimes  against  humanity;    war crimes;  the  crime  of  aggression. Sementara  Mahkamah  Internasional  memiliki  kewenangan mengadili sengketa hukum dari Negara-negara yang sepakat untuk membawa sengketanya ke Mahkamah.  Mahkamah  Pidana  Internasional  merupakan  pengadilan  pidana  internasional pertama yang sifatnya permanen.
Dalam  menerapkan  yurisdiksinya  terhadap  kejahatan-kejahatan  tersebut,  Mahkamah  Pidana Internasional memiliki sifat komplementaris yang berarti pemberlakuan yurisdiksi Mahakamah tidak menggantikan yurisdiksi pidana nasional Negara.
Sampai  saat  ini  telah    negara  yang  mendepositkan  instrumen  ratifikasinya  terhadap  Statuta Roma. Indonesia merupakan negara yang meratifikasi statuta roma (Situngkir, 2018) .  Lahirnya mekanisme  pengadilan  HAM  dipercepat  adanya  desakan  dari  Komisi  Tinggi  HAM  PBB  tahun
111 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak  pendapat  tahun  1999.  Desakan  tersebut  mendorong  pemerintah  Indonesia  dibawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1  Tahun  1999,  yang  diumumkan  Presiden  pada  tanggal  8  Oktober  1999,  tiga  hari  menjelang pidato  pertanggungjawaban  di  MPR.  Terbitnya  Perppu  ini  setidaknya  menunjukkan  kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di  tingkat  domestik.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dari  itu  penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai Pemberlakuan Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Kajian  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  melihat  kaidah/norma pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM di Indonesia. Peneliti akan melihat  perbandingan  yurisdiksi  kedua  pengadilan  tersebut  dalam  ketentuan  norma pembentuknya baik dari aspek hukum internasional maupun dalam hukum nasional Indonesia. Pada  penelitian  yuridis  normatif,  jenis  data  yang  dipergunakan  adalah  data  sekunder,  yang diperoleh dari data kepustakaan.  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. Penafsiran  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penafsiran  sejarah  yaitu  dengan menelaah  sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan hukum terkait yurisdiksi mahkamah pidana internasional jika dibandingkan dengan pengadilan HAM Indonesia

## PENDAHULUAN
Pasca  berakhirnya  perang  dunia  kedua,  masyarakat  internasional  semakin  meningkat perhatiannya terhadap perlindungan hak asasi manusia (Suherman, 2004) . Jumlah korban yang sangat  banyak  dalam  perang  memunculkan  upaya  untuk  meminta  pertanggungjawaban  dari pelaku-pelaku yang patut diduga memiliki andil terjadi peristiwa tersebut.
Sejarah pembentukan pengadilan internasional mencatat sedikitnya sampai hari ini terdapat 4 (empat)  pengadilan  internasional ad  hoc yang  pernah  dibentuk  untuk  meminta pertanggungjawaban  dari  para  pelaku.  Selain  melintasi  teritorial  negara  keberadaan pengadilan internasional lebih menekankan kepada mengakhiri impunity (kekebalan) dari para pelaku kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Siswanto, 2016) .
Keempat  pengadilan  tersebut  yaitu  :  Nuremberg  Tribunal  dan  Tokyo  Tribunal  merupakan upaya  yang  dilakukan  untuk  menyeret  para  pelaku  pelanggaran  hukum  internasional  pada perang dunia kedua (Eliza & Heryandi, 2014) . International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY  (Mahkamah  Kejahatan  Perang  untuk  Kasus  bekas  Yugoslavia)  pada  tahun 1993,  dan di negara Rwanda dengan nama International Criminal Tribunal For Rwanda/ ICTR (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994.
Pada  dasarnya  keempat  pengadilan  pidana  internasional ad  hoc sebagaimana  disebut  di  atas memiliki  kesamaan  yakni  terkait  yurisdiksi  atau  kewenangan  hukum  atas  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  berat  seperti  kejahatan  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi.
Pengadilan  pidana  internasional ad  hoc baru  dibentuk  setiap  kali  terjadi  peristiwa  kejahatan perang,  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ataupun  kejahatan  agresi.  Mengantisipasi kemungkinan terjadi kejahatan serupa di masa yang akan datang dengan akibat-akibat di luar batas  perikemanusiaan,  menjadi  dasar  pembentukan  Mahkamah  Pidana  Internasional  yang akan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan HAM internasional (Situngkir, 2018) .
Mahkamah  Pidana  Internasional  dibentuk  berdasarkan  Statuta  yang  diadopsi  tanggal  17  Juli 1998 pada Konferensi PBB Berkuasa Penuh di Roma. Dalam Statuta diisyarat bahwa Statuta ini
Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana … ( Situngkir ) | 112 baru  mulai  berlaku  60  negara  mendaftarkan  ratifikasinya  terhadap  ketentuan  Statuta  Roma. Maka dengan demikian sesuai Statuta Roma baru dinyatakan berlaku pada 1 Juli 2002 (Juwana, 2004) .
Mahkamah  Pidana  internasional  ini  berbeda  dengan Mahkamah  Internasional. Perbedaannya diantaranya  tentang  kemandirian  dan  yurisdiksinya,  Mahkamah  Pidana  Internasional merupakan  lembaga  peradilan  yang  mandiri  dan  tidak  dibawah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa sementara  Mahakamah  Internasional  merupakan  lembaga  peradilan  dibawah  Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Mahkamah  Pidana  Internasional  ini  memiliki  yurisdiksi  terhadap  kejahatan luar  biasa  terhadap  kemanusiaan  yaitu the  crime  of  genocide;  crimes  against  humanity;    war crimes;  the  crime  of  aggression. Sementara  Mahkamah  Internasional  memiliki  kewenangan mengadili sengketa hukum dari Negara-negara yang sepakat untuk membawa sengketanya ke Mahkamah.  Mahkamah  Pidana  Internasional  merupakan  pengadilan  pidana  internasional pertama yang sifatnya permanen.
Dalam  menerapkan  yurisdiksinya  terhadap  kejahatan-kejahatan  tersebut,  Mahkamah  Pidana Internasional memiliki sifat komplementaris yang berarti pemberlakuan yurisdiksi Mahakamah tidak menggantikan yurisdiksi pidana nasional Negara.
Sampai  saat  ini  telah    negara  yang  mendepositkan  instrumen  ratifikasinya  terhadap  Statuta Roma. Indonesia merupakan negara yang meratifikasi statuta roma (Situngkir, 2018) .  Lahirnya mekanisme  pengadilan  HAM  dipercepat  adanya  desakan  dari  Komisi  Tinggi  HAM  PBB  tahun 1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak  pendapat  tahun  1999.  Desakan  tersebut  mendorong  pemerintah  Indonesia  dibawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1  Tahun  1999,  yang  diumumkan  Presiden  pada  tanggal  8  Oktober  1999,  tiga  hari  menjelang pidato  pertanggungjawaban  di  MPR.  Terbitnya  Perppu  ini  setidaknya  menunjukkan  kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di  tingkat  domestik.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dari  itu  penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai Pemberlakuan Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Kajian  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  melihat  kaidah/norma pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM di Indonesia. Peneliti akan melihat  perbandingan  yurisdiksi  kedua  pengadilan  tersebut  dalam  ketentuan  norma pembentuknya baik dari aspek hukum internasional maupun dalam  hukum nasional Indonesia. Pada  penelitian  yuridis  normatif,  jenis  data  yang  dipergunakan  adalah  data  sekunder,  yang diperoleh dari data kepustakaan.  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. Penafsiran  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penafsiran  sejarah  yaitu  dengan menelaah  sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan hukum terkait yurisdiksi mahkamah pidana internasional jika dibandingkan dengan pengadilan HAM Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A.   Perbandingan  Yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional  dan  Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesi
Yurisdiksi  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  kewenangan  hukum  terhadap  orang,  badan atau peristiwa  tertentu    dalam  lingkup  territorial  tertentu.  Yurisdiksi  berasal  dari  kata  bahasa inggris jurisdiction .  Kata  tersebut merupakan  kata  yang  diadopsi  dari  bahasa  latin jurisdictio .

## Dalam Black’s
Law Dictionary, jurisdiction : (Black, 1968)
113 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
a. The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;
b. it is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases;
c. the legal right by which judges exercise their authority;
d. it exists when courts has cognizances of class of cases involved, proper  parties are present, and point to be decided is within powers of court;
e. the right of power of a court to adjudicate concerning the subject  matter in a given case.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) , yurisdiksi memiliki 2 (dua)  pengertian, yaitu :
a. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan;
b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah  atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.
Menurut  Huala  Adolf,  yurisdiksi  adalah  kekuasaan  atau  kewenangan    hukum  negara  terhadap orang,  benda,  atau  peristiwa  hukum (Adolf,  2011) .  Dalam  pemberlakuan  yurisdiksi  dalam hukum internasional dikenal prinsip “ par in parem non habet imperium “ yang melarang suatu negara    yang  berdaulat  melakukan  tindakan  dalam  kedaulatan  di  wilayah  negara    lain. Yurisdiksi  mungkin  menggambarkan  kewenangan  untuk  membuat    hukum  yang  berlaku  bagi orang-orang  tertentu,  wilayah,  atau  situasi    (yurisdiksi  preskriptif),  kewenangan  orang-orang tertentu,  wilayah,  atau    situasi  untuk  tunduk  pada  proses  peradilan  (yurisdiksi adjudicatory ), atau    wewenang  untuk  memaksa  kepatuhan  dan  untuk  memperbaiki    ketidakpatuhan (penegakan yurisdiksi)
Yurisdiksi
1. Yurisdiksi kriminal
Secara umum yurisdiksi kriminal dapat diartikan sebagai kejahatan-kejahatan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah atau suatu pengadilan.
a. Mahkamah Pidana Internasional
Dalam  pasal  5  Statuta  Roma  disebutkan  dengan  jelas  kejahatan-kejahatan  serius  yang menjadi yurisdiksi kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional. Lebih lanjut kejahatan genosida  diatur  dalam  pasal  6,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  diatur  dalam  pasal  7, kejahatan perang dan kejahatan agresi diatur dalam pasal 8. Dalam pasal 9 Statuta Roma diatur  unsur-unsur  kejahatan  yang  berguna  membantu  Mahkamah  dalam  penafsiran/ penerapan  pasal  6,  7  dan  8,  sesuai  dengan  Statuta.  Unsur-unsur  kejahatan  umumnya terstruktur  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  berikut:  Sebagai  unsur  kejahatan  fokus  pada perilaku,  konsekuensi  dan  keadaan  yang  terkait  dengan  setiap  kejahatan.  Bila diperlukan,  elemen  keadaan  jiwa  tertentu  terdaftar  setelah  melakukan  perbuatan mempengaruhi  konsekuensi  atau  keadaan  tersebut.    Keadaan  kontekstual  terdaftar terakhir
b. Pengadilan HAM Indonesia
Dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM  diatur Pengadilan  HAM  bertugas  dan  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa yang termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah kejahatan genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Yurisdiksi personal
Yurisdiksi  personal  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  siapa  yang  dapat  dimintai pertanggungjawabannya terhadap suatu peristiwa/ kejahatan.
a. Mahkamah Pidana Internasional
Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana … ( Situngkir ) | 114
Secara  umum  Mahkamah  Pidana  Internasional  menganut  asas Individual  criminal responsibility yang berarti Seseorang yang melakukan suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah akan secara bertanggung jawab secara pribadi  dan dapat dihukum sesuai dengan Statuta ini.
Dalam pasal 25 (1) Statuta Roma jelas disebutkan  : “ the court shall  have jurisdiction over natural  persons  pursuant  to  this  Statute “.  Individu    yang  dapat  dimintai  pertanggung jawabannya adalah :
1. Melakukan  kejahatan  tersebut,  baik  sebagai  individu,  bersama-sama    dengan  orang lain atau  melalui  orang  lain,  terlepas  dari apakah  orang   lain  itu  bertanggung  jawab secara kriminal.
2. Memerintahkan,  memudahkan  atau  membujuk  supaya  tindakan    kejahatan  tersebut yang sebenarnya terjadi atau dicoba.
3. Untuk  tujuan  memfasilitasi  kejahatan  seperti  itu,  membantu,  bersekongkol  atau mendukung  tindakan  atau  usaha  coba  melakukan,    termasuk  menyediakan  sarana untuk melakukannya.
4. Dengan cara lain memberikan kontribusi kepada komisi atau coba  kejahatan tersebut oleh  sekelompok  orang  yang  bertindak  dengan    tujuan  yang  sama.  Kontribusi semacam itu haruslah merupakan  kesengajaan dan keharusan.
5. Dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperluas  kegiatan  kejahatan  atau    tujuan kejahatan  kelompok,  di  mana  kegiatan  atau  tujuan  melibatkan    kejahatan  di  dalam juridiksi Pengadilan; atau
6. Dilakukan dengan sepengetahuan atas kesengajaan dari kelompok  untuk melakukan kejahatan.
Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap orang- orang atau individu individu  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kejahatan    yang  dilakukannya  ( individual criminal responsibility ). Prinsip-prinsip  umum terkait dengan beberapa karakter khusus orang yang dapat dimintai  pertanggungjawabnya dalam Statuta Roma adalah :
1. Statuta ini akan berlaku kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan  berdasarkan jabatannya dalam pemerintahan.
2. Seorang  komandan  militer  bertanggung  jawab  secara  pidana  untuk    kejahatan  yang dilakukan  oleh  pasukan  dibawah  kewenang/komandonya,  atau  akibat  dari kegagalannya  dalam  mengendalikan  pasukannya,  dimana  pasukannya  melakukan atau  mencoba  melakukan  suatu    kejahatan;  dan  gagal  untuk  melakukan  segala tindakan  yang  diperlukan    sesuai  dengan  kekuasaannya  untuk  mencegah  terjadinya atau  untuk    melaporkannya  kepada  pihak-pihak  yang  berwenang  untuk  diadakan penyelidikan.
3. Seseorang  akan  bertanggung  jawab  secara  pidana  dan  dapat  dihukum  untuk  suatu kejahatan jika dilakukan dengan niatan dan pengetahuan.
Pengecualian  individu  yang  bukan  yursdiksi  dari  Mahkamah  Pidana    Internasional adalah:
1. Pelaku berusia dibawah 18 tahun
2. Mengecualikan tanggung jawab pidana jika pada saat orang tersebut  melakukan perbuatan dalam keadaan :
a. Menderita penyakit kejiwaan atau kecacatan.
b. Dalam keadaan keracunan.
c. Bertindak secara wajar untuk melindungi dirinya.
d. Diakibatkan oleh tekanan karena ancaman kematian atau  penganiyaan berat secara terus  menerus.
Mahkamah  Pidana  Internasional  memiliki  yurisdiksi  terhadap  orang-orang  atau individu-individu  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kejahatan    yang  dilakukannya. Dalam  hukum  internasional  dikenal  adanya    kekebalan/ immunity .  Bagi  Kepala  Negara
115 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
terdapat    dua  jenis  kekebalan    Kepala  Negara.  Pertama,  yang  disebut  imunitas  atau kekebalan  fungsional  untuk  tindakan  resmi  ( ratione  materiae ),  yang  diberikan  kepada seluruh    pejabat  negara  untuk  tujuan  tidak  menghambat,  atau  mengganggu,  kinerja kegiatan  kenegaraannya.  Konsekuensinya  adalah  bahwa  seorang  pejabat    publik  tidak dapat  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan  dalam    pelaksanaan  kapasitas resmi,  karena  ini  harus  dirujuk  ke  negara  itu  sendiri.    Sebuah  penerapan  prinsip  ini kepada perwakilan diplomatik yang diatur  dalam pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961. Kedua,  kekebalan  pribadi    Kepala  Negara  ( ratione  personae ),  berdasarkan  hal  tersebut kekebalan    Kepala  Negara  sebanding  dengan  yang  diberikan  kepada  perwakilan diplomatik atas tindakan pribadi, menunjukkan kekebalan baik dari  yurisdiksi perdata dan pidana sebagai bentuk perlindungan tambahan.
b. Pengadilan HAM Indonesia
Pengadilan HAM ini juga mengatur tentang kekhususan penanganan terhadap kejahatan- kejahatan yang termasuk gross violatioan of human rights dengan menggunakan norma- norma  yang  ada  dalam  hukum  internasional.  Norma-norma  yang  diadopsi  itu diantaranya  adalah  mengenai  prinsip  tanggung  jawab  individual  ( Individual  Criminal Responsibility ) yang dielaborasi dalam ketentuan dalam UU No. 26/2000 dalam pasal 1 ayat (4).
Dalam  Pasal  36  UU  Pengadilan  HAM  yang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  setiap orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  menjadi  menjadi  kewenangan  Pengadilan, kecuali apabila yang bersangkutan pada saat terjadi berumur dibawah 18 Tahun (Haling, et.al, 2018) .  Selanjutnya  dalam  Pasal  42  ayat  1  Komandan  militer atau  seseorang  yang secara  efektif  bertindak  sebagai  komandan  militer  dapat  dipertanggungjawabkan terhadap  tindak  pidana  yang  berada  di  dalam  yurisdiksi  Pengadilan  HAM,  yang dilakukan  oleh  pasukan  yang  berada  di  bawah  komando  dan  pengendaliannya  yang efektif,  atau  di  bawah  kekuasaan  dan  pengendaliannya  yang  efektif  dan  tindak  pidana tersebut  merupakan  akibat  dari  tidak  dilakukan  pengendalian  pasukan  secara  patut. Dalam  ayat  2  Pasal  ini  seorang  atasan,  baik  polisi  maupun  sipil  lainnya,  bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh  bawahannya  yang  berada  di  bawah  kekuasaan  dan  pengendaliannya  yang  efektif, karena  atasan  tersebut  tidak  melakukan  pengendalian  terhadap  bawahannya  secara patut dan benar.
3. Yurisdiksi Temporal
Yurisdiksi  temporal  secara  umum  dapat  diartikan  kapan  mulai  berlakunya  suatu kewenangan untuk situasi tertentu.
a. Mahkamah Pidana Internasional
Dalam pasal 126 ayat 1 Statuta Roma tentang entry into force, disebutkan :
“this statute shall enter into force on the first day of the month after the 60th day following the  date  of  the  deposit  of  the  60th  instrument  of  ratification,  acceptance,  approval  or accession with the Secretary- General of the United Nations”
Sebagai  konsekuensi  logis  sejalan  dengan  prinsip non  retroactively Mahkamah  Pidana Internasional  hanya  dapat  menerapkan  yurisdiksinya  terhadap  kejahatan  yang  terjadi setelah Statuta Roma efektif berlaku yakni 1 Juli 2002.
b. Pengadilan HAM Indonesia
Undang-Undang Pengadilan HAM terdapat dualisme yurisdiksi temporal. Dalam pasal 4 disebut    Pengadilan  HAM  bertugas  dan  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan pasal 4 ini dapat dimaknai bahwa pengadilan  ini  dapat  diberlakukan  setelah  diundangkannya Undang-Undang  ini,  namun kesan  retroaktif  (berlaku  surut)  dari  undang-undang  ini  dapat  ditemukan  dalam
Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana … ( Situngkir ) | 116 ketentuan pasal 43 ayat 1 diatur “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum  diundangkannya  Undangundang  ini,  diperiksa  dan  diputus  Oleh  Pengadilan HAM ad hoc.
4. Yurisdiksi Teritorial
Yurisdiksi territorial secara umum dapat diartikan sebagai pada batasan territorial dari berlakunya suatu kewenangan.
a. Mahkamah Pidana Internasional
Mahkamah  ini  dibentuk  berdasarkan  statuta  yang  dibentuk  oleh negara – negara.  Maka sesuai  asas  pacta  sunt  servanda  selayaknyalah  yang  terikat  adalah  negara  yang mengikatkan  diri  pada  perjanjian/  tersebut.    Dengan  tanpa  mengeyampingkan  prinsip komplementaris  dari  pemberlakuan  yurisdiksi  mahkamah  Pidana  Internasional, yurisdiksi teritorial mahkamah dapat dilihat dalam ketentuan berikut :
1. Pasal 12 Statuta Roma yang mengatur “ A State which becomes a Party to this Statute thereby  accepts  the  jurisdiction  of  the  Court  with  respect  to  the  crimes  referred  to  in article 5”. Artinya yurisdiksi teritorialnya ada pada teritorial negara peserta.
2. Dalam  kasus  pasal  13,  paragraf  (a)  atau  (c),  Pengadilan  dapat  melaksanakan yurisdiksinya jika satu atau lebih dari Negara-negara berikut adalah Para Pihak pada Statuta ini atau telah menerima yurisdiksi Pengadilan artinya ada persetujuan tertulis dari negara tersebut terhadap penerapan yurisdiksi mahkamah .
3. Dan  yang  terakhir  di  dalam  teritorial  negara  yang  situasinya  dirujuk  oleh  Dewan Keamanan  PBB  yang  diduga  terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dimana penerapan yurisdiksi berdasarkan hukum kebiasaan internasional.
b. Pengadilan HAM Indonesia
Dalam  Pasal  5  Pengadilan  HAM  berwenang  juga  memeriksa  dan  memutus  perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia
B.   Peluang diberlakukannya Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Indonesia Meskipun  Mahkamah  Pidana  Internasional  memiliki  yurusdiksi  terhadap  4  (empat)  kejahatan sebagaimana  disebut  diatas  keberadaan  Mahkamah  Pidana  Internasional  hanya  memperkuat dan  melengkapi  pengadilan  nasional,  tidak  menggantikan  tugas  dan  fungsi  penyidikan, penuntutan pengadilan nasional (prinsip komplementaris). Sebagaimana diatur dalam alinea 10 (sepuluh)  Statuta :  “ Emphazing  that  international criminal  court  established  under  this  statute shall be complementary to national criminal jurisdiction ”
Hal ini dipertegas dalam ketentuan pasal 17 Statuta Roma :
1. Having regard to paragraph 10 of the preamble and article 1, the court shall determine  that a case is inadmissible where:
a. the case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction  over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the  investigation or prosecution;
b. the case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and  the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the  decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely  to prosecute;
c. the person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20,  paragraph 3;
d. The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.
2. In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider,  having regard to the principles of due process recognized by international law,  whether one or more of the following exist, as applicable:
117 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
a. The proceedings were or are being undertaken or the national decision  was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal  responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in  article 5;
b. There has been an unjustified delay in the proceedings which in the  circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to  justice;
c. The proceedings were not or are not being conducted independently or  impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the  circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned  to justice
3. In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether,  due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system,  the State is unable to
Pasal  17  Statuta  Roma  merupakan  norma  sentral  dalam  konsep    komplementaris  dari Mahkahmah  Pidana  Internasional.  Ini  menetapkan    kriteria  sebelum  diterimanya  suatu  kasus oleh  Mahkamah  Pidana    Internasional,  Jaksa  dan  Hakim  Mahkamah  Pidana  Internasional  akan mengevaluasi kasus tersebut terlebih dahulu.
Oleh  karena  itu  aplikasi  dan  interpretasi  adalah  sangat  penting  untuk    menggambarkan hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan  pengadilan nasional. Pasal 17 ayat 1 Statuta menunjukkan bahwa ada 4  (empat) situasi utama yang menentukan suatu kasus tidak dapat diterima  oleh Mahkamah Pidana Internasional yaitu :
1. Kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang  memiliki yurisdiksi.
2. Negara yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar  untuk mengadili.
3. Negara  telah  mencoba membawa  orang  tersebut  kepada  penuntutan  di    pengadilan namun terdapat kesalahan hukum.
4. Kasus  tersebut  memenuhi  situasi  tertentu.    Artinya  pemberlakuan  yurisdiksi  Mahkamah Pidana  Internasional    hanya  dapat  menggantikan  yurisdiksi  pengadilan  nasional  jika pengadilan   nasional  telah memenuhi  kriteria  prinsip admissibility .  Prinsip admissibility ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu :
a. Ketidakinginan ( unwillingnes )
Ketidakinginan  suatu  Negara  mengadili  suatu  kejahatan  yang    merupakan  yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional  yang  terjadi  di    wilayah  teritorialnya  berakibat Mahkamah  Pidana  Internasional  akan    campur  tangan  dalam  kasus  di  mana  Mahkamah Pidana  Internasional   ditemukan  tindakan  domestik digunakan  secara nyata  tidak  untuk menegakkan keadilan.
b. Ketidakmampuan ( inability )
Statuta  mengidentifikasi  3  (tiga)  keadaan  untuk  menyatakan    ketidakmampuan  Negara tersebut, yaitu :
1. Negara tidak dapat memperoleh terdakwa.
2. Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan dan  kesaksian untuk menempatkan orang-orang yang diduga  bertanggung jawab untuk diadili.
3. Negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan.
Dalam  suatu  perjanjian  internasional,  negara  pada prinsipnya  bebas  untuk  menentukan  sikap. Apakah  akan  terlibat  sebagai  negara  peserta  atau  bukan  negara  peserta.  Keterikatan  negara dalam  suatu  perjanjian  internasional  diatur  dalam  prinsip  pacta  sunt  servanda,  yang  dalam pengertian  sempitnya  adalah  perjanjian  internasional  hanya  akan  mengikat  kepada  negara- negara yang terlibat dalam perjanjian internasional.
Sejak  ditandatangani  pada  tahun  2002,  sebanyak    123  negara  menjadi  negara  peserta  Statuta Rome  Statute.  Indonesia  bukan  negara  satu-satunya  negara  bukan  pihak  atau  peserta  dalam statuta  roma.  Banyak  negara  yang  bukan  negara  peserta  tetapi  kemudian  negara-negara tersebut  mendepositkan  instrumen  ratifikasinya  kepada  majelis  umum  PBB  seperti  yang diisyaratkan dalam ketentuan statuta. Yang dimaksud dengan instrumen ratifikasi disini adalah
Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana … ( Situngkir ) | 118 bukti bahwa negara memberikan persetujuan untuk terikat pada ketentuan yang berlaku dalam statuta Basuki, 2012). .
Indonesia  bukan  merupakan  negara  peserta  statuta  roma,  perjanjian  yang  menjadi  dasar pembentukan  mahkamah  pidana  internasional.    Dalam  perjanjian  internasional  istilah  Negara bukan  peserta  disebut  “ thrid  party atau third  state ”.  Hubungan  antara  negara  ketiga  dan perjanjian  melahirkan prinsip hukum umum pacta tertiis nec nocent nec prosunt (Yuliatiningsih, 2010) . Prinsip  ini  menjadi  sangat  fundamental  dalam  dalam  praktek  dalam    perjanjian internasional  melahirkan  asas res  inter  alios  acta .  Dalam  pasal  34  Konvensi  Wina  1969, perjanjian tidak bisa  memaksakan hal dan kewajiban pada negara-negara bukan peserta dan ini ditekankan  oleh International  Law  Commision (ILC)  selama  musyawarah    sebelum  Konferensi Wina.  Pengecualian  utama  untuk  hal  ini  adalah    dimana  ketentuan-ketentuan  dari  perjanjian tersebut telah masuk ke dalam  hukum kebiasaan internasional.
Dengan demikian dapat disimpulkan, dalam kasus kewajiban yang  timbul dari perjanjian, tiga kondisi yang harus dipenuhi : (Fitzmaurice, 2002).
1. Dengan persetujuan negara bukan peserta, yang mengungkapkan  pengakuan terhadap kewajiban yang diberikan oleh perjanjian.
2. Bentuk tertulis dari suatu persetujuan. pasal 34-37 (pasal 37 termasuk  dalam kategori yang sama seperti pasal 35-36, karena menyangkut  yaitu pencabutan atau modifikasi kewajiban atau hak-hak negara  ketiga, atau organisasi yang timbul berdasarkan pasal 35 dan 36) Pihak dalam  perjanjian  mengungkapkan  keinginan  mereka  untuk    menciptakan  baik  hak  atau kewajiban negara (atau organisasi) yang  bukan merupakan pihak dalam perjanjian.
3. Ketika  perjanjian  menjadi  mengikat  negara-negara  ketiga  melalui    mekanisme  hukum kebiasaan internasional sesuai dengan pasal 38.
Berdasarkan  hal  tersebut, apabila  indonesia  memberikan  persetujuan  terhadap pemberlakuan yurisdiksi  mahkamah  pidana  internasional  terhadap  peristiwa  yang  patut  diduga  terjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Beberapa situasi yang sedang diinvestigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional yang terjadi di Negara bukan pihak antara lain:
1. Burundi
Burundi  bukan  merupakan  negara  pihak  dalam  statuta  roma,  namun  burundi mendepositedkan    instrument  of ratification stauta  roma  pada  tanggal    21  September  2004 (https://www.icc-cpi.int/burundi). Dengan kata lain burundi telah memberikan persetujuan terhadap  ketentuan  dalam  statuta  roma.  Kejahatan  yang  diduga  terjadi  di  Burundi  adalah pembunuhan, percobaan pembunuhan , penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan lain-lain.
2. Côte d’Ivoire (Pantai Gading)
Pantai  Gading  bukan  merupakan  negara  peserta  Statuta  Rome  Statute  memberikan persetujuan  tertulis  untuk  menerima  pemberlakuan  yurisdiksi  mahkamah  pidana internasional  pada    18  April  2003.  Kejahatan  yang  diduga  telah  terjadi  di  teritorial  Pantai Gading adalah: (https://www.icc-cpi.int/cdi) kejahatan terhadap kemanusiaan: pembunuhan, pemerkosaan, tindakan tidak manusiawi lainnya, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan
3.  Libya
Libya bukan merupkan negara pihak Statuta Rome. Pada tanggal 26 February 2011, Dewan Keamanan  PBB  memutuskan  bahwa  situasi  yang  terjadi  di  Libya  sejak  15  February  2011 dengan  mengeluarkan  resolusi  1970  (2011).  Mahkamah  kemudian  menerapkan yurisdiksinya  terhadap  Kejahatan  terhadap  kemanusiaan : pembunuhan  dan  penganiayaan (https://www.icc-cpi.int/libya)
4.  Sudan
Sudan bukan negara pihak dalam statuta roma. Sejak Dewan Keamanan PBB menilai  situasi di  Darfur  kepada  Mahkamah  untuk  diselidiki  karena patut  diduga  telah  terjadi  pelanggaran
119 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
serius  hak  asasi manusia  melalui   Resolution  1593  (2005) pada  31  Maret  2005.  Mahkamah Pidana  Internasional  menerapkan  yurisdiksinya  pada  situasi  di    Darfur,  Sudan  karena terdapat  kemungkinan  terjadi  genosida,  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan (https://www.icc-cpi.int/darfur).
Melihat dari situasi yang sedang investigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional diatas, maka dapat  dilihat  bahwa  sekalipun  peristiwa  pelanggaran  serius  terhadap  hak  asasi  manusia, Mahkamah  Pidana  Internasional  tetap  dapat  menerapkan  yurisdiksinya.  Peluang  penerapan yurisdiksi  mahkamah pidana  internasional  terhadap indonesia  sangat  besar,  mengingat  dalam pengadilan  hak  asasi  manusia  hanya  mengatur  2  yurisdiksi  kriminal  yaitu  genosida  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Sementara  dalam  Statuta  Pendirian  mahkamah  terdapat  4 kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah. 2 (dua) kejahatan yang diatur dalam pengadilan hak  asasi  manusia  dapat  dikatakan  sama  persis  dengan  yang  diatur  dalam  statuta  roma. Perbedaanya ada pada kriteria pad akejahatan terhadap kemanusian. Di statuta roma terdapat point (k) yaitu other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious  injury  to  body  or  to  mental  or  physical  health. (Tindakan  tidak  manusiawi  lain  dari karakter serupa yang secara sengaja menyebabkan penderitaan hebat, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan mental atau fisik).
Melihat  hal  tersebut  masih  sangat  mungkin  terbuka  peluang  bagi  mahkamah  pidana internasional  untuk  menerapkan  yurisdiksinya  meskipun  telah  ada  pengadilan  HAM  di Indonesia. Ini dapat disebabkan oleh tidak diaturnya 2(dua) kejahatan yakni kejahatan perang dan agresi sebagai yurisdiksi pengadilan HAM. Meskipun indonesia bukan negara pihak dalam statuta  roma.  Sama  halnya  dengan  situasi  di  Libya  dan  Darfur,  Sudan.  Mahkamah  Pidana Internasional merujuk pada resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dimana patut diduga  telah  terjadi  kejahatan  yang  menjadi  yurisdiksi  mahkamah  dimana  negara  tempat terjadinya  peristiwa  tersebut  memenuhi  unsur  ketidakinginan  ( unwillingnes )  dan Ketidakmampuan ( inability ) untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  Perbandingan  Yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional  dan  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  dapat dikelompokkan  ke  dalam  4  (empat)  bagian  yurisdiksi  yaitu  yuridiksi  kriminal,  yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal dan yurisdiksi teriotorial. Jika membandingkan antara Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM Indonesia yurisdiksi kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional  lebih  luas  dari  Pengadilan  HAM  karena  mengatur  4  (empat)  kejahatan,  lebih banyak  2  (dua)  dari  Pengadilan  HAM  di  Indonesia,  di  Indonesia  tidak  mengatur  kejahatan perang  dan  kejahatan  agresi.  Untuk  yurisdiksi  personal  relatif  sama  yang  diatur  dalam  kedua pengadilan  ini.  Yuridiksi  temporal  kedua  pengadilan  ini  relatif  berbeda  dimana  Mahkamah Pidana Internasional tidak mengenal asas retroaktif (berlaku surut), sementara Pengadilan HAM Indonesia  justru  berlaku  surut.  Sementara  untuk  yurisdiksi  teritorrial,  mahkamah  Pidana Internasional ruang lingkup teritorial di negara peserta, negara yang memberikan persetujuan terhadap  pemberlakuan  yurisdiksi  mahkamah  dan  negara  bukan  peserta  dengan  rujukan pemberlakuan  dari  penilaian  dari  Dewan  Keamanan  PBB.  Peluang  diberlakukannya  Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Indonesia masih sangat terbuka mengingat belum diaturnya 2 (dua) kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah dalam undang-undang pengadilan HAM di Indonesia yakni kejahatan perang dan kejahatan agresi. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara peserta dan tidak memberikan persetujuan/ penerimaan terhadap penerapan yurisdiksi mahkmah  pidana  internasional,  yurisdiksi  mahkamah  dapat  diterapkan  dengan  rujukan  dari dewan  keamanan  PBB  karena  negara  dianggap  tidak  mampu  dan  tidak  mau  mengadili  para pelaku ke pengadilan.
Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana … ( Situngkir ) | 120

## DAFTAR BACAAN

## Buku / Jurnal – Jurnal
Amiruddin Cs, (2012) . Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Black, M.A.H.C (1968), Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms andPhrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern , St. Paul, Minn. WestPublishing Co, Revised Fourth Edition
Basuki, U. (2012). Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities). Jurnal Sosio- Religia , 10 (1), 17-34
Eliza,  E.,  &  Heryandi,  A.  S.  (2014).  Intervensi  Kemanusiaan  (Humanitarian  Intervention) Menurut  Hukum  Internasional  Dan  Implementasinya  Dalam  Konflik  Bersenjata. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (4), 629-641.
Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam  Bidang  Pendidikan  Menurut  Hukum  Nasional  Dan  Konvensi  Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 361-378.
Adolf, H. (2011). Apsek – Aspek negara dalam Hukum Internasional , Kini Media, Bandung.
Juwana, H. (2004). Mahkamah Pidana Internasional. Indonesian J. Int'l L. , 2 , 813.
Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta Fitzmaurice,  M.  2002, Third  Parties  and  the  Law  of  Treaties ,  Max  Planck  Yearbook,  Volume  6, Kluwer Law International, Netherlands
Siswanto,  A.  (2016).  Pengadilan  Hibrida  (Hybrid  Court)  sebagai  Alternatif  Penanganan Kejahatan Internasional. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1), 33-54 .
Situngkir,  D.  A.  (2018).  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional  Dan  Hukum  Pidana Internasional. Soumatera Law Review , 1 (1), 22-42.
Situngkir,  D.  A.  (2018).  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Internasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 3 (2), 153-165.
Suherman,  Eman.  "Dinamika  masyarakat  jepang  dari  masa  edo  hingga  pasca  perang  dunia II." Humaniora 16.2 (2004): 201-210.
Yuliatiningsih, A. (2010). Penerapan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan dengan Status  Hukum  Daerah  Dasar  Laut  Samudera  dalam  (Sea  Bed). Jurnal  Dinamika Hukum , 10 (1), 28-35.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Statuta
Statuta Roma tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Website https://www.icc-cpi.int/