## PROFIL PEDAGANG KAKI LIMA DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK  DALAM  PENATAAN PEDAGANG KAKI  LIMA

## Indah Yuliasari
Dosen Prodi Teknik Arsitektur FTMIPA Universitas Indraprasta PGRI Jakarta e-mail: Yuliasari.wibowo@gmail.com

## ABSTRACT
This study aimed to determine the profile Street Vendors at the location specified by the City, as well as  the  wishes  of  the  people  of  the  existence  of  street  vendors.  By  studying  the  behavior  of  Street Vendors  then  be  recognizable  traits  and  stuff  so  it  can  be  made  the  planning  and  arrangement  in accordance  with  the  Street  Vendor  Profile  so  that  the  evaluation  of  public  policies  that  can  be implemented.
There  is  a  need  for  Street  Vendors  by  society  makes  the  existence  of  street  vendors  even  more  and more.  Surabaya  City  Government  through  the  Regional  Regulation  No.  17  of  2003  on  Structuring Traders Five feet have attempted to organize street vendors, among others, the determination of the location  of  the  street  vendors,  but  still  not  effective.  Which  is  marked  with  the  number  of  offenses committed  by  street  vendors.  From  the  location  specified  by  the  government  of  Surabaya,  Surabaya Bungkul  Park  area  is  the  perfect  location  as  the  location  of  street  vendors  because  people  are  still high levels of traffic and a location that is in demand by the public and street vendors.
Keywords: Street Vendor Profile, Evaluation of Public Policy

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Profil  Pedagang  Kaki  Lima  pada  lokasi  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota,  serta  keinginan  masyarakat  terhadap  keberadaan  Pedagang  Kaki Lima.  Dengan  mempelajari  perilaku  dari  Pedagang  Kaki  Lima  maka  dapat  dikenali  ciri-ciri  dan macamnya sehingga dapat dibuat perencanaan dan penataan yang sesuai dengan Profil Pedagang Kaki Lima sehingga  evaluasi kebijakan publik tersebut dapat diimplementasikan.
Adanya  kebutuhan  terhadap  Pedagang  Kaki  Lima  oleh  masyarakat  menjadikan  keberadaan  para Pedagang  Kaki  Lima  pun  semakin  banyak.  Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui  Peraturan  Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Pedagang kaki Lima telah berupaya untuk menata Pedagang Kaki Lima, yang antara lain dengan penetapan lokasi untuk para Pedagang Kaki Lima, namun masih belum  efektif.  Yang  ditandai  dengan  banyaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Pedagang  Kaki Lima.  Dari  lokasi  yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya,  kawasan  Taman  Bungkul Surabaya  merupakan lokasi yang tepat sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima karena tingkat kunjungan masyarakat  masih  tinggi  dan  merupakan  lokasi  yang  sangat  diminati  oleh  masyarakat  dan  Pedagang Kaki Lima.
Kata kunci: Profil Pedagang Kaki Lima, Evaluasi Kebijakan Publik

## PENDAHULUAN
Perkembangan sosial ekonomi Kota Surabaya  sejalan  dengan  semakin  meningkatnya perkembangan  dan  pertumbuhan  sektor  informal saat ini membuat Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan sektor informal dalam perencanaan  pembangunan  daerahnya.  Masalah ini  dapat  terlihat  dari  sedikitnya  artikel  atau jurnal  terkait  Pedagang  Kaki  Lima  (pemakaian kata kunci : Pedagang Kaki Lima – street vendor ) seperti pada Garuda Dikti yang hanya memunculkan 10 hasil telusur dan proquest yang memunculkan  hanya  58  hasil  telusur.  Dimana hasil telusur belum tentu semuanya terkait 100% dengan  pencarian  yang  dimaksud  atau  yang dibutuhkan  sebagai  dasar  dalam  penelitian. Peneliti  menggunakan  judul:    “Profil  Pedagang Kaki  Lima  dan  Evaluasi    Kebijakan  Publik dalam  Penataan    Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota Surabaya”, guna  melakukan  penelitian  lebih mendalam  terkait  faktor  kunci  Pedagang  Kaki Lima,  kini  sudah  saatnya  untuk  tidak  sekedar memberikan  pengakuan  terhadap  keberadaan Pedagang  Kaki  Lima,  tetapi  sacara  konseptual menyusun action  plan yang  lebih komprehensif disertai  dengan  dukungan  dan  bimbingan  secara kontinu akan menjadikan potensi sektor informal di  wilayah  Surabaya  khususnya  pada  Pedagang Kaki Lima di kawasan sekitar Taman Bungkul di Kota Surabaya.
Istilah  kaki  lima  berasal  dari  trotoar  yang dahulu  berukuran  lebar  5 feet atau  sama  dengan kurang  lebih  1,5  meter,  sehingga  dalam pengertian  ini  Pedagang  Kaki  Lima  adalah pedagang  yang  berjualan  pada  kaki  lima,  dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian  umum  seperti  trotoar  di  depan pertokoan/kawasan  perdagangan,  pasar,  sekolah dan gedung bioskop.
Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja,  tetapi  disetiap  jalur  pejalan  kaki,  tempat parkir,  ruang-ruang  terbuka,  taman,  terminal bahkan  di  perempatan  jalan  dan  berkeliling  ke rumah-rumah  penduduk.  Mc.  Gee  dan  Yeung (1977:  25)  memberikan  pengertian  Pedagang Kaki Lima sama dengan hawker , yang didefinisikan  sebagai  sekelompok  orang  yang menawarkan  barang  dan  jasa  untuk  dijual  pada ruang  publik,  terutama  di  pinggir  jalan  dan trotoar.
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  maka variabel-variabel yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah sebagai berikut:
1.  Profil Pedagang Kaki Lima yaitu:
a. Meliputi:  umur, tingkat  pendidikan,  asal, jumlah  pekerja,  lama  berdagang,  modal, dan penghasilan.
b. Usaha  yang  meliputi:  jenis  dagangan, bentuk  sarana  dagang,  pola  penyebaran, pola pelayanan.
c. Lokasi aktivitas meliputi lokasi aktivitas, status  ruang  aktivitas,  jenis  ruang  yang digunakan,  luas  ruang  yang  digunakan, alasan pemilihan lokasi.
d. Evaluasi kebijakan publik dalam penataan Pedagang Kaki Lima  mengenai kondisi yang diinginkan dalam berdagang,  meliputi  pengelompokan  , pendapat perlu/tidaknya pengaturan
Pedagang Kaki Lima, hal apa yang perlu diatur dan fasilitas umum apa yang perlu ditambah.
e. Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima,
meliputi  keberadaan    Pedagang  Kaki Lima, apakah ada manfaat atau gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan Pedagang  Kaki  Lima,  alasan  berbelanja di  Pedagang  Kaki  Lima,  pengelompokan Pedagang
Kaki Lima, pendapat perlu/tidaknya  pengaturan    Pedagang Kaki  Lima,  apa  saja  yang  diatur  dan fasilitas umum  yang perlu ditambah.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Thomas  K.  (2005)  bahwa "Public  policy  is whatever  government  chose  to  do  or not.  to  do" (apapun  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dilakukan atau tidak dilakukan).
Tidak  ada  definisi  yang  tunggal  dari  kebijakan publik  sebagaimana  yang  dimaksudkan  adalah “what  government  say  and  do,  or  not  to do”. Bahkan  William  (1998)  mengemukakan  bahwa “Policy  is  the  authoritative  allocation  of  value for  the  whole  society" (pengalokasian  nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat).
Menyediakan  lahan  bagi  mereka  harus mencukupi  serta  tidak  mengganggu  aktivitas pedagang  sekitarnya.  Mengacu  pada  masalah  di atas,  maka  penelitian  ini  mencoba  mengevaluasi kebijakan  Pemerintah  Kota  Surabaya  tentang sektor  informal  (Pedagang  Kaki  Lima).  Dalam metode  evaluasi    menggunakan  pendekatan Evaluasi Formal yaitu menilai keberhasilan suatu kebijakan  atau  program/proyek  berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan teknik evaluasi impact assessment.
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses dalam  kebijakan  publik  yang  mengarah  pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses adanya  intervensi  dari  berbagai  kepentingan. Bahwa implementasi kebijakan publik menyangkut  minimal  tiga  hal  yaitu,  adanya tujuan  atau  sasaran  kebijakan,  adanya  aktivitas
atau  kegiatan  pencapaian  tujuan  ,  dan  adanya hasil kegiatan.
Mendeskripsikan paradigma penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian,  sehingga  memperjelas  alur  pemikiran peneliti  dalam  melakukan  penelitian.Kerangka Pikir  disusun  mengikuti  alur  pikiran  peneliti  dan tujuan apa yang hendak dicapai.
Kerangka pikir Masalah :
Lokasi Penelitian:Taman Bungkul Surabaya.
Profil  Pedagang  Kaki  Lima  di  kawasan Taman Bungkul Surabaya  Tidak  terkendalinya  pertumbuhan  dan perkembangan Pedagang Kaki Lima.  Kurang  berhasilnya  dalam penertiban aktifitas Pedagang Kaki Lima.
a.
Profil  Pedagang  Kaki  Lima  dan evaluasi  kebijakan  publik    dalam penataan Pedagang Kaki Lima di kota
Surabaya. Menurunnya kualitas lingkungan dikawasan sekitarnya. (komunitas) Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
Analisis  Deskriptif : a. Profil Pedagang Kaki Lima b. Aktivitas dan ruang usaha PKL c. Profil Konsumen d. Sudut pandang  konsumen terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima Tujuan :  Untuk mendeskripsikan profil Pedagang Kaki  Lima  dalam  penataan  Pedagang Kaki Lima di kota Surabaya  Untuk  mengetahui  bagaimana  evaluasi kebijakan  publik  yang  dapat  ditempuh dalam      penataan    Pedagang  Kaki  Lima di  kota Surabaya .
Ket: North=Utara, East=Timur,  South=Selatan, West= Barat, South East=Tenggara

## METODE
Sampel  diambil  secara  proportional  yaitu sebesar  20%  untuk  setiap  jenis  dagangan    pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
Pengambilan  sampel  sebesar  20%  didasari  oleh Gay  dalam  Umar  (2001:79)  yang  berpendapat bahwa  dalam  penelitian  studi  deskriptif  minimal membutuhkan  sampel  10%  dari  populasi. Sedangkan  menurut  (Arikunto,  2005) untuk pengambilan  sampel  yang  cukup  representatif, tergantung  populasi.  Jika  populasi  homogen, maka sampel yang diambil cukup 5% saja, tetapi apabila  populasinya  heterogen,  maka  jumlah sampel harus dinaikkan, Donal Ary menyarankan sejumlah 10-20%.
Penentuan  jumlah  ini  didasari  oleh pendapat  Gay  dan  Diehl  (dalam  Kuncoro 2003:111)  bahwa  penelitian  yang  termasuk penelitian  korelasional  dengan  tujuan  untuk menguji  ada  atau  tidak  suatu  hubungan  maka jumlah  sampel  minimal  yang  digunakan  adalah 30  sampel.  Untuk  lebih  memudahkan  diambil
pembulatan  menjadi  50  sampel.  Data  primer dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  responden  dengan  cara menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara langsung dengan panduan kuesioner.
Data-data yang ditanyakan berkaitan dengan  sasaran  dari  penelitian  ini,  yaitu mengidentifikasi  setiap  karakteristik  dari  setiap obyek penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Penyebaran kuesioner atau wawancara dilakukan  terhadap  sampel  yang  merupakan obyek dari penelitian, yaitu yang terdiri dari : 1. Pedagang  Kaki  Lima  yang  beraktivitas  di kawasan  Taman  Bungkul  di  Kota  Surabaya. Yang  dimaksud  adalah  Pedagang  Kaki  Lima yang berjualan pada lokasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
2. Masyarakat,  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat yang  berada  pada  sekitar  lokasi  Pedagang Kaki  Lima  baik  itu  pemilik  rumah,  pemilik toko maupun pembeli bebas.
Selain  melalui  kuesioner  dan  wawancara, pengumpulan  data  primer  ini  juga  dilakukan dengan  cara  observasi  atau  pengamatan.  Dari observasi  ini  selain  ditulis  secara  deskriptif mengenai  aktivitas  yang  terjadi,  juga  direkam dengan  kamera  foto  mengenai  gambaran  kondisi Pedagang  Kaki  Lima  di  kawasan    Taman Bungkul Surabaya .
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya  dengan  menyalin  atau  mengutip  data dalam  bentuk  yang  sudah  jadi.  Data  sekunder diperoleh  dari  referensi  dan  informasi  yang didokumentasikan  oleh  dinas/instansi  terkait, diantaranya  berupa  gambaran  kawasanTaman Bungkul di Kota Surabaya.
Tabel 1.

## Kelompok Umur Pedagang Kaki Lima
Lokasi Kelompok umur Jumlah <30 tahun 31-40tahun 41-50tahun >50 tahun Taman Bungkul sisi Utara 0 8 1 1 10 Taman Bungkul sisi Selatan 0 3 1 2 6 Taman Bungkul sisi Barat 0 2 3 2 7 Taman Bungkul sisi Timur 3 1 2 0 6 Taman Bungkul sisi Tengah 0 6 6 5 17 Taman Bungkul sisi Tenggara 2 2 0 0 4 Jumlah 5 22 13 10 50
Persentase 10 44 26 20 100
Sumber : Data primer diolah 2012
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa kelompok paling  besar  adalah  kelompok  umur  31-40  tahun yang  merupakan  umur  yang  produktif  dan  yang termasuk penting dalam memperoleh kesempatan kerja.  Pada  umur  tersebut  pedagang  telah  cukup dewasa  dan  bertanggungjawab  terhadap  diri sendiri dan keluarga. Sulitnya mencari pekerjaan dalam bidang formal dan motivasi untuk bertahan
hidup  mendorong  mereka  membuka  lapangan kerja sendiri  yaitu sebagai Pedagang  Kaki  Lima. Hal  tersebut  sesuai  yang  dikatakan  Bromley (dalam  Manning  dan  Effendi,  1996:  230)  sektor informal terutama Pedagang Kaki Lima merupakan  usaha  yang  paling  mudah  dimasuki sehingga  secara  tidak  langsung  mengurangi beban  pemerintah  dalam  masalah  pengangguran Tabel 2. Hubungan Antara Jenis Dagangan Dengan Sarana Dagang Lokasi Sarana Dagang Total Warung tenda Gerobak/ke reta dorong Gelaran /dasaran Kios meja Makanan 11 18 2 0 1 32 Rokok 0 4 0 6 Mainan anak 1 0 1 0 0 2 Elektronikvcd 0 0 1 1 0 2 Jasa 0 4 0 0 0 4 Kelontong 0 2 0 2 0 4 Jumlah 12 28 4 5 1 50 Persentase 24 56 8 10 2 100
Sumber : Data primer diolah 2012
Sarana  dagang  yang  dipergunakan  oleh Pedagang  Kaki  Lima  pada  lokasi    kebanyakan adalah  gerobak/kereta  dorong.  Pada  Lapangan Taman  Bungkul,  bentuk/sarana  dagang  yang dipergunakan  kebanyakan  adalah  warung/tenda yang menjual jenis makanan, sedangkan bentuk/sarana  dagang  yang  berupa  gerobak  pada lokasi  ini  biasanya  merupakan  pedagang  dengan jenis jasa baik jasa membuat stempel, plat nomor maupun  afdruk  photo.  Untuk  lebih  jelasnya bentuk  sarana  dagang  yang  dipergunakan  oleh Pedagang  Kaki  Lima  pada    lokasi  penelitian. Jenis  usaha  makanan  menggunakan  sarana berupa  warung,  gerobak  dan  lainnya.  Sedangkan jenis  usaha  rokok  menggunakan  sarana  gerobak dan  dasaran.  Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan bahwa  bentuk  sarana  dagang  berhubungan dengan jenis dagangan yang dijual.
Tabel 3. Daerah asal Pedagang Kaki Lima. LOKASI Asal pedagang Jumlah Dalam kota Luar kota Taman Bungkul sisi 10 0 10
Utara Taman Bungkul sisi Selatan 5 1 6 Taman Bungkul sisi Barat 5 2 7 Taman Bungkul sisi Timur 4 2 6 Taman Bungkul sisi Tengah 16 1 17 Taman Bungkul sisi Tenggara 3 1 4 Jumlah 43 7 50 Persentase 86 14 100 Sumber : Data primer diolah 2012
Sementara dilihat dari daerah asal Pedagang  Kaki  Lima  yang  menjadi  amatan penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka berasal dari kota Surabaya (86%). Sisanya (14%) Pedagang  Kaki  Lima  berasal  dari  luar  kota Surabaya. Pedagang Kaki Lima yang berasal dari luar  kota    telah  menetap  di  kota  Surabaya.Dari hasil  wawancara  diperoleh  keterangan  bahwa pada lokasi Taman Bungkul sisi Utara, pedagang yang  berasal  dari  luar  kota  telah  menjadi penduduk  kota  Surabaya  selama  lebih  dari
belasan  tahun.  Sedangkan  pada  lokasi  Taman Bungkul sisi Selatan pedagang  yang berasal dari luar  kota  baru  memulai  usaha  belum  lama.
Namun  saat  ini  telah  memiliki  tempat  tinggal yang  dekat  dengan  tempat  usahanya  di  Taman Bungkul.
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima
Sumber : Data primer diolah 2012
Dari  hasil  kuesioner  yang  telah  disebar, tingkat  pendidikan  Pedagang  Kaki  Lima  terlihat paling  banyak  adalah  SD  yaitu  sebanyak  42% diikuti  pedagang  yang  berpendidikan  SMP  yaitu sebanyak  22%  kemudian  tingkat  pendidikan SMA sebanyak 18% dan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali sebanyak 18%. Sedangkan pedagang yang mempunyai pendidikan  setingkat  perguruan  tinggi  menurut hasil  kuesioner  adalah  tidak  ada.  Tingkat
pendidikan  yang  hanya  setingkat  SD  maupun SMP  atau  bahkan  tidak  pernah  sekolah  sama sekali  adalah  sesuai  dengan  ciri-ciri  dari  sektor informal yaitu salah satunya adalah berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan  menunjukkan  bahwa  usaha  dalam sektor  informal  yang  tidak  membutuhkan keahlian  dan  ketrampilan  khusus  (Wirosardjono dalam Sari, 2003:27).
Tabel 5. Lama Waktu Aktivitas Pedagang Kaki Lima Lokasi Lama aktivitas (dalam jam sehari) Jumlah <= 4 5-8 9-11 >11 Taman Bungkul sisi Utara 0 5 3 2 10 Taman Bungkul sisi Selatan 1 1 1 3 6 Taman Bungkul sisi Barat 0 7 0 0 7 Taman Bungkul sisi Timur 0 1 2 3 6 Taman Bungkul sisi Tengah 0 2 10 5 17 Taman Bungkul sisi Tenggara 0 4 0 0 4 Jumlah 1 20 19 10 50 Persentase 2 40 38 20 100
Sumber : Data primer diolah 2012
Ciri  khas  waktu  usaha  Pedagang  Kaki Lima  adalah  fleksibel  disesuaikan  dengan kebutuhan, meskipun tetap memiliki regularitas waktu yang tetap.  Dengan adanya Peraturan  Daerah  No.17  tahun  2003  dari Pemerintah  Kota  Surabaya  berpengaruh terhadap  waktu  aktivitas  para  pedagang
misalnya  pada  Taman  Bungkul  waktu  yang diperbolehkan  adalah  mulai  pukul  16.00 sampai  dengan  01.00,  sehingga  pedagang pun memulai usaha pada lokasi ini pada sore hari . Pada  Taman  Bungkul,  bentuk/sarana dagang  yang  dipergunakan  kebanyakan adalah  warung/tenda  yang  menjual  jenis
Lokasi Tingkat Pendidikan Jumlah SD SMP SMA PT Tidak sekolah Taman Bungkul sisi Utara 2 3 1 0 4 10 Taman Bungkul sisi Selatan 4 1 1 0 0 6 Taman Bungkul sisi Barat 3 0 2 0 2 7 Taman Bungkul sisi Timur 3 1 2 0 0 6 Taman Bungkul sisi Tengah 7 6 1 0 3 17 Taman Bungkul sisi Tenggara 2 0 2 0 0 4 Jumlah 21 11 9 0 9 50 Persentase 42 22 18 0 18 100
makanan,  sedangkan  bentuk/sarana  dagang yang berupa gerobak pada lokasi ini biasanya merupakan pedagang dengan jenis jasa
Tabel 6. Izin Penggunaan Lokasi Usaha Dari Pemerintah Lokasi Mempunyai izin usaha Ya Tidak jumlah Taman Bungkul sisi Utara 0 10 10 Taman Bungkul sisi Selatan 4 2 6 Taman Bungkul sisi Barat 7 0 7 Taman Bungkul sisi Timur 6 0 6 Taman Bungkul 0 17 17 sisi Tengah Taman Bungkul sisi Tenggara 0 4 4 Jumlah 17 33 50 persentase 24 66 100 Sumber : Data primer diolah 2012 Dari  pihak  pemerintah,  apabila  semua pedagang diberikan pengarahan agar mengajukan izin tersebut maka akan memudahkan  petugas  untuk  menertibkan pedagang  yang  tidak  memiliki  izin  pada lokasi  yang  telah  ditetapkan  dan  kepada pedagang  yang  telah  memiliki  izin  dapat diminta retribusi yang sesuai dengan ketentuan  Peraturan  Daerah  yang  berlaku sehingga  dapat  menambah  pendapatan  asli daerah.
Tabel 7.
Pendapat  Pedagang Kaki Lima Terhadap Penataan
Lokasi Perlu Penataan Jumlah Alasan ya Alasan tidak Lebih teratur Menarik konsumen Sudah rapi Perlu biaya Taman Bungkul bagian Utara 3 4 0 3 10 Taman Bungkul bagian Selatan 4 1 0 1 6 Taman Bungkul bagian Barat 0 1 6 0 7 Taman Bungkul bagian Timur 0 3 2 1 6 Taman Bungkul sisi Tengah 8 3 2 4 17 Taman Bungkul sisi Tenggara 3 0 0 1 4 Jumlah 18 12 10 10 50 Persentase 36 24 20 20 100
Sumber : Data primer diolah 2012
Tabel 8.

## Pendapat Masyarakat Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima
Lokasi Perlu Penataan Jumlah Alasan Ya Alasan Tidak Lebih teratur Menarik konsum en Sudah rapi Perlu biaya Taman Bungkul sisi Utara 7 2 0 1 10 Taman Bungkul sisi Selatan 4 1 0 1 6 Taman Bungkul sisi Barat 2 2 3 0 7 Taman Bungkul sisi Timur 1 3 2 0 6 Taman Bungkul sisi Tengah 12 3 0 2 17 Taman Bungkul sisi Tenggara 3 1 0 0 4 Jumlah 29 12 5 4 50 Persentase 58 24 10 8 100 Sumber : Data primer diolah 2012
Dari  tabel  8,  pendapat  masyarakat  tentang perlu  tidaknya  penataan  kembali  Pedagang  Kaki Lima,  sebagian  besar  masyarakat  82%  (41 responden) berpendapat perlu adanya pengaturan penataan  kembali  para  Pedagang  Kaki  Lima  dan hanya  18%  (9  responden)  yang  menyatakan sebaliknya. Sebagian besar masyarakat berpendapat perlunya pengaturan aktivitas Pedagang Kaki Lima .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesesuaian  Peraturan  Daerah  Nomor  17 Tahun  2003  Tentang  Penataan  Pedagang  Kaki Lima  dengan  sarana  prasarana  dan  masyarakat Pedagang  Kaki  Lima.  Analisis  ini  dilakukan untuk  mengetahui  penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Pedagang Kaki Lima pada  lokasi penelitian .
Taman Bungkul sisi utara, dalam Peraturan Daerah  Kota  Surabaya  nomor  17  Tahun  2003 tidak  dirinci  secara  jelas  tempat  untuk  usaha Pedagang  Kaki  Lima.  Dari  hasil  observasi  di lapangan,  beberapa  Pedagang  Kaki  Lima menempati  trotoar  di  depan  toko-toko,  ada  juga yang  menempati  Taman  Bungkul  sisi  utara sebagai  tempat  usaha.  Dalam  peraturan  daerah juga disebutkan para pedagang wajib mempunyai izin usaha, namun dari hasil survai menunjukkan semua  responden  menyatakan  belum  memiliki surat izin. Mereka hanya memperoleh izin secara lisan  dari  petugas  satpol  PP.  Waktu  berusaha adalah  pukul  06.00  sampai  dengan  01.00.  Pada kenyataannya,  hampir  semua  pedagang  hanya berjualan sampai pukul 18.00.
Hal ini karena Pedagang Kaki Lima seperti juga  sektor  informal  lainnya  mengikuti  aktivitas lingkungannya.  Aktivitas  pada  Taman  Bungkul sisi  Utara  ini  pada  umumnya  tutup  setelah pukul.18.00 sehingga akan sepi pada malam hari. Sarana dagang yang dipergunakan oleh Pedagang Kaki  Lima  pada  lokasi  ini  cukup  beragam, namun  dari  hasil  pengamatan  nampak  ketidak rapian  karena  tidak  diatur  secara  lebih  baik. Bahkan beberapa Pedagang Kaki Lima meninggalkan  peralatan/sarana  dagang  pada tempat usaha.
Taman  Bungkul  sisi  selatan,  pada  lokasi ini  waktu  usaha  yang  ditentukan  adalah  pukul 16.00  sampai  dengan  pukul  01.00,  namun  dari hasil  pengamatan  dan  hasil  survai  primer,  para pedagang  umumnya  memulai  kegiatan  mereka dari pagi hingga malam hari. Sarana dagang yang
dipergunakan ditinggal setelah selesai beraktivitas.  Disamping  melanggar  peraturan, sarana dagang tersebut akan mengurangi ketertiban dan keindahan pada lokasi ini.
Meskipun  beberapa  pedagang  mengaku  telah mempunyai  izin  dari  pemerintah,  namun  masih ada  beberapa  pedagang  yang  tidak  mempunyai izin.  Selain  sarana  dagang  ditinggal  pada  lokasi, pelanggaran  lain  yang  dapat  diamati  adalah warung  tenda  dengan  panjang  tenda  lebih  dari  5 meter,  padahal  dalam  peraturan  disebutkan bahwa  panjang  tenda  maksimal  5  meter.  Ukuran luas  sarana  dagang  akan  mempengaruhi  jumlah pedagang yang akan mengisi tempat ini.
Taman  Bungkul  sisi  barat,  pada  Taman Bungkul  sisi  barat  secara  umum  terlihat  lebih rapi  .  Namun  dari  hasil  pengamatan  terlihat beberapa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota  Surabaya  nomor  17  Tahun  2003.  Sarana dagang  yang  dipergunakan  berupa  tiang-tiang pancang  tenda,  meja  dan  kursi  masih  banyak yang  ditinggal  pada  lokasi  ini  setelah  aktivitas mereka.  Sedangkan  dari  waktu  usaha  dan perizinan,  mereka  telah  menaati  peraturan  yang ada.
Taman  Bungkul  sisi  timur,  karena  lokasi diperuntukkan  khusus  untuk  Pedagang  Kaki Lima,  maka pada umumnya para pedagang telah mempunyai  izin  sejak  mereka  menempati  lokasi ini.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  penataan  Pedagang  Kaki Lima,  disebutkan  bahwa  setiap  Pedagang  Kaki Lima  yang  telah  memiliki  izin  dilarang  untuk mengubah  dan  memperluas  tempat  usaha  tanpa izin,  memindahtangankan  izin  tempat  usahanya kepada pihak lain tanpa izin Walikota, meninggalkan  peralatan/barang  dagangan  di tempat  jualan  sebelum  waktu  yang  ditetapkan, membakar sampah dan kotoran lain di sembarang tempat,  menggunakan  tempat  usahanya  tidak sesuai izin peruntukkannya, menjual makanan/minuman  keras  yang  dilarang  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, menempati  lahan  untuk  digunakan  sebagai tempat  tinggal  atau  tidur  pada  tempat  usaha, mendirikan  bangunan  permanen  di  lokasi  yang ditentukan  serta  melakukan  kegiatan  usaha  di luar  lokasi  yang  ditentukan.  Namun  dari  hasil pengamatan  dapat  dilihat  bahwa  pada  lokasi  ini petak-petak  tersebut  telah  diubah  menjadi  kios- kios  semi  permanen  dan  peralatan  dagang ditinggal ditempat serta para pedagang mempergunakan  tempat  ini  untuk  tidur  untuk menjaga peralatan dagang mereka.
Taman  Bungkul  sisi  tengah,  setiap  hari para pedagang berjualan pada lokasi ini. Bahkan jumlahnya  meningkat  pada  hari  sabtu  malam minggu. Pada sabtu malam, merupakan hari yang paling  ramai  dimana  masyarakat  Surabaya banyak  berkumpul  untuk  berjalan-jalan  dan bersantai  bersama  keluarga.    Sarana  yang dipergunakan  oleh  pedagang  yang  berlokasi disini pada umumnya adalah gerobak yang dapat dipindah-pindahkan,  namun  ada  juga  yang pedagang  yang  menggunakan  plastik  selebar lebih dari 5 meter untuk menutup dagangannya.
Taman  Bungkul  sisi  tenggara,  disini  para pedagang  belum  mempunyai  izin  resmi  dari pemerintah.  Mereka  beranggapan  bahwa  tempat mereka berjualan saat ini telah tepat karena telah ditempatkan  oleh  petugas  satpol  PP.  Meskipun waktu  usaha  yang  diperbolehkan  adalah  mulai pukul  06.00  sampai  01.00,  tetapi  banyak pedagang yang memulai pada sore hingga malam hari  terutama  pedagang  yang  menjual  jenis makanan.  Beberapa  masyarakat  yang  kebetulan depan  rumahnya  menjadi  tempat  berjualan Pedagang  Kaki  Lima  sempat  mengeluh  karena lingkungan mereka menjadi kurang nyaman.
Sebuah  evaluasi  kebijakan  publik  sangat membutuhkan kajian yang komprehensif. Hal ini dilakukan  untuk  menghasilkan  sebuah  alternatif kebijakan  yang  tepat  sasaran.  Ruang  lingkup evaluasi  kebijakan  pada  umumnya  bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab dan akibat suatu  kebijakan.  Dengan  demikian  evaluasi kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  sebuah usaha  yang  terencana  dan  sistematis  untuk menghasilkan  informasi  yang  dapat  dijadikan sebagai dasar-dasar pertimbangan bagi pemerintah  dalam  menerapkan  kebijakan  baik sebelum,  sedang  berlangsung,  maupun  setelah kebijakan  itu  diterapkan.  Pemerintah  kota Surabaya  selama  ini  sudah  melakukan  upaya- upaya  yang  cukup  berarti  dalam  upaya  penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul untuk  mengatasi  dan  mengantisipasi  dampak yang ditimbulkan.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dilapangan, maka  evaluasi  kebijakan  publik  dalam  penataan Pedagang  Kaki  Lima  di  kawasan  Taman Bungkul, dengan adanya Status Quo. Status Quo disini  berarti  mempertahankan  kebijakan  yang telah  diambil  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya saat  ini  dalam  rangka  penataan  Pedagang  Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul .
Implementasi  kebijakan  publik  yang  telah diambil,  seperti  pembentukan  tim  dinas  ,  tim
dinas  ini  dibentuk  oleh  Pemerintah  Kota Surabaya seiring dengan semakin berkembangnya aktifitas Pedagang Kaki Lima di kawasan  Taman  Bungkul  dan  dampak  yang ditimbulkannya. Tim dinas ini terdiri dari : 1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),
2. Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas),
3. Dinas Pendapatan Daerah,
4. Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Diskimpras),
5. Kantor Pengelolaan Pasar.
Pembentukan tim dinas ini ditujukan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan aktifitas Pedagang  Kaki  Lima  di  kawasan  Taman Bungkul.  Sebagai  ilustrasi,  peneliti  mencoba untuk menguraikan peran masing-masing instansi ini dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan  tersebut.  Satpol  PP  merupakan Tim Leader dari tim dinas ini.
Dalam menjalankan tugasnya, Satpol Pamong  Praja  lebih  sering  bersentuhan  dengan Pedagang  Kaki  Lima.  Bahkan  Satpol  Pamong Praja  juga  menyusun  agenda  tersendiri  dalam rangka melaksanakan pertemuan untuk memberikan  pengarahan  bagi  Pedagang  Kaki Lima. Pertemuan ini juga dapat digunakan untuk sharing dan public hearing seputar masalah yang dialami  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  upaya penataan    kedepan.  Satlantas  diperlukan  dalam penataan  ketertiban  lalu  lintas  di  kawasan tersebut,  terutama  pada  waktu  malam  hari dimana  pengunjung  dan  pengguna  jalan  di kawasan  cukup padat.  Pembentukan  Paguyuban Pedagang  Kaki  Lima  di  kawasan  Taman Bungkul. Keberadaan Paguyuban Pedagang Kaki Lima  ini  sangat  membantu  Pemerintah  dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan tersebut.  Tim  dinas  berkoordinasi  dengan pengurus  paguyuban  dalam  rangka  memberikan pengarahan dan sosialisasi kebijakan publik yang akan  atau  yang  telah  diambil  oleh  Pemerintah dalam  rangka  penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di kawasan  tersebut.  Sehingga  kesalahpahaman yang  sering  terjadi  antara  Pemerintah  dengan Pedagang Kaki Lima dapat diminimalisir.
Potensi  Asset  yang  ada  Taman  Bungkul Surabaya:
1. Paguyuban  Pedagang  Kaki  Lima  Trisula Taman  Bungkul  Surabaya.  Melihat  dari  asset yang  tersedia  di  daerah  ini,  banyak  hal  yang bisa  dilakukan.  Seperti  Pedagang  Kaki  Lima yang  dahulu  sudah  ada,  saat  ini  juga  sebagai tempat  wisata  dan  dagang  ,sehingga  dapat dijadikan  obyek  wisata.  Hingga  Pedagang
Kaki Lima berperan lebih dari fungsi aslinya. Fungsi  lain  yang  dapat  ditata  dari  Pedagang Kaki  Lima  adalah  untuk  wisata  kuliner,  dari segi  4A  menunjukkan  Pedagang  Kaki  Lima merupakan  salah  satu  daya  tarik  bagi pengunjung  untuk  berwisata  ke  Taman Bungkul. Sedangkan amenitas yang disediakan berupa toilet dan kebersihan.
2. Kawasan  Taman  Bungkul  juga  mempunyai gedung  tua  dan  bersejarah  sebagai  daya tariknya,  bangunan  kawasan  ini  rata-rata sudah sangat tua, bangunan bersejarah seperti bangunan gereja tua belakang Taman Bungkul. Hingga kawasan ini dapat digunakan  untuk  penelitian  sejarah  dan arsitektur.  Atraksi  lain  dari  kawasan  Taman Bungkul terletak di selatan yaitu makam Kyai Bungkul  Makam  Kyai  Bungkul  sampai sekarang  ramai  dikunjungi  oleh  masyarakat yang  mengharap  berkah  dari  berkunjung  ke makam  Kyai Bungkul ini.
3. Budaya  masyarakat  yang  masih  kental  dan ramah tamah dari masyarakat juga merupakan daya tarik bagi pengunjung untuk berkunjung, masyarakat  tidak  hanya  berfungsi  sebagai tenaga kerja saja tetapi juga obyek yang ingin dilihat  pengunjung.  Komunitas  masyarakat kawasan  Taman  Bungkul  dan  sekitarnya sudah siap dalam menerima pengunjung yang datang berkunjung.
4. Untuk  mengembangkan  semua  itu  diperlukan suatu  lembaga,  dan  lembaga  yang  ada  di kawasan  Taman  Bungkul  adalah  Paguyuban Pedagang  Kaki  Lima  Trisula.  Paguyuban  ini berfungsi  untuk  mengontrol  penataan  dan perkembangan  hingga  merupakan  ancilary services kawasan Taman Bungkul Surabaya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :
1. Dilihat  dari  variabel  penelitian  menunjukkan bahwa  Profil  Pedagang  Kaki  Lima  dengan jumlah  sebesar  60%  dari  sudut  pandang Pedagang  Kaki  Lima,  sangat  berpengaruh signifikan  terhadap  penataan  Pedagang  Kaki Lima pada kawasan Taman Bungkul
Surabaya.
2. Evaluasi  kebijakan  publik  Peraturan  Daerah No.17  tahun  2003  Pemerintah Kota  Surabaya dengan  jumlah  sebesar  82%  dari  sudut pandang  masyarakat,  sangat  berpengaruh signifikan  terhadap  penataan  Pedagang  Kaki Lima pada kawasan Taman Bungkul
Surabaya.

## Saran
Berdasarkan simpulan,
disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Dari  jawaban  kuesioner  terbuka  ,  didapatkan hasil  bahwa    kesesuaian  lokasi  yang  tidak sesuai merupakan salah satu hal alasan masih sepi.  Jika  memungkinkan,  Pedagang  Kaki Lima  ditempatkan  pada  lokasi  sesuai  pilihan yang  telah  ditentukan  lebih  teratur,  menarik konsumen, dekat dengan keramaian, transport mudah  sehingga  mengakomodasi  keinginan dari Pedagang Kaki Lima.
2. Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa ternyata  untuk  jam  operasional  Pedagang Kaki  Lima  biasanya  bekerja  tanpa  libur  dan bekerja  seminggu  penuh  dengan  jam  kerja yang  fleksibel.  Sebaiknya  Pedagang  Kaki Lima  juga  mengikuti  adanya  Peraturan Daerah  No.17  tahun  2003  dari  Pemerintah Kota  Surabaya  sehingga  dapat  lebih  merasa aman  dalam  menjalankan  usahanya  dan  tidak takut lagi terkena penggusuran.
3. Dari  hasil  kuesioner  terbuka  maupun  hasil wawancara didapatkan jawaban bahwa sarana dan  prasarana  yang  ada  belum  mendukung kegiatan  Pedagang  Kaki  Lima  dan  belum terantisipasi  dalam  perencanaan  tata  ruang kota.  Dalam  petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Nomor  35  tahun  2005  ternyata fasilitas umum tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan kegiatan Pedagang Kaki Lima.
4. Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa Pedagang  Kaki  Lima  dari  sudut  pandang masyarakat    berpendapat  bahwa  penataannya sebaiknya  disesuaikan  Peraturan  Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dibutuhkan kerjasama lembaga  paguyuban  setempat  dan    ketegasan
dari  petugas  di  lapangan  diimbangi  dengan kebesaran  hati  dan  komitmen  bersama  untuk melaksanakan  peraturan  daerah  di  kawasan tersebut. Hal ini tentu akan lebih baik hasilnya daripada terjadi konflik yang akan menimbulkan  kerugian  dikedua  belah  pihak baik  materil  maupun  non  materil,  Pedagang Kaki Lima merasa aman dalam melaksanakan bisnisnya,  merasa  terayomi  dan  pemerintah sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat bukan  hanya  sebagai  slogan  belaka  tetapi benar-benar  terwujud  dalam  kehidupan  yang nyata.

## DAFTAR RUJUKAN
Azuma,  Yoshiaki  and  Herschel  I.  Grossman. 2008. “A  Theory  of    The    Informal Sektor” .    in    Economics    and    Politics Volume 20 March 2008 No. 1. pp. 62-79. Arikunto,  Suharsimi.  2005. Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta . Badan Pusat Statistik. 2012. Data Strategis BPS . Jakarta: BPS.
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.  2003. „Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Surabaya  2003-2013‟ : Bappeko Surabaya.
Bryman  Alan,  2002. Social  Research  Methods , Oxford University Press, New York. Cross,  John  C,  Ph.D.  2000. Street  Vendors, Modernity  and  Postmodernity  :  Conflict and compromise In the Global
Economy .Internasional  Journal    of  New York. Vol.20 No. 1/2 , pp.29 – 51. Dunn,  William    N.  2003. Pengantar    Analisis Kebijakan    Publik , Edisi        Kedua terjemahan    Samodra    Wibawa,    dkk. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press Destombes,Tjerk. 2010. Informal   Entrepreneurs : Street Vendors,  Their  Livelihoods  and the    Infuence    of    Social  Capital  , Master Thesis        International        Development
Studies USC UU.
Kuncoro,  Mudrajad.  2003. Metode  Riset  untuk Bisnis  dan  Ekonomi ,  Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Manning,  Chris  dan  Tadjuddin  Noer  Effendi. .1996. Urbanisasi  dan  Sektor  Informal  di Kota . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. Hawkers in Southeast  Asian  Cities:  Planning  for  The Bazaar  Economy . Ottawa:  International Development Research Centre.
Moleong,  Lexy  J.  1994. Metodologi  Penelitian Kualitatif , Bandung, Remaja Rosdakarya. Nining  I  Soesilo,  Ir,  MA.  2000. Manajemen Strategik  di  Sektor  Publik  (Pendekatan Praktis ) Buku II, MPKP FE-UI, Jakarta . Umar,  Husein.  2001. Metode  Penelitian  Bisnis .
Jakarta: Rajawali.
Peraturan  Daerah  tentang  Rancangan  Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang, Penataan  dan  Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .
Peraturan  Daerah    Kota  Surabaya  No.  3  tahun .2002.  tentang Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Surabaya .
Thomas  K.Tiemann,  2005.  Jurnal    Internasional Targowiska  : Polish  Street  Market  Today .United States. Vol 25.No. 12. pp. 67-80.
Vollard,S A.M.Ali,H.A.G.H.Van Asten, Suhariah ismid,S.Widjaja,  L.G.Visser,  Ch.Surjadi and J.T.Van Dissel, 2004. Jurnal Internasional Risk Factors For
Transmission  Of  Foodborne  Illness  In Restaurants and Street Vendors in Jakarta, Indonesia. pp . 863-872.
Widodo, Joko.2007. Analisis   Kebijakan   Publik Malang: Bayumedia Publishing Website:www.hukumOnline.com.Kartono Agus, Karakteristik  Pedagang  Kaki  Lima, Surabaya .