DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 18 Juni  2024, Revised: 14 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pertangungjawaban Pidana Pemegang Saham pada Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Rio Fransiscus Girsang 1 , Alvi Syahrin 2 , Edi Yunara 3 , Rosmalinda 4
1 Universitas Sumatera Utara, Indonesia, riofransiscus.girsang@gmail.com 2 Universitas Sumatera Utara, Indonesia, alviprofdr@gmail.com 3 Universitas Sumatera Utara, Indonesia, edi.yunara@gmail.com 4 Universitas Sumatera Utara, Indonesia, rosmalinda@usu.ac.id
Corresponding Author: riofransiscus.girsang@gmail.com
Abstract: Corporations  have  a  strategic  role  in  bringing  about  change  and  growth  in  the world  economy.  Corporations  are  second  only  to  the  State  in  increasing  economic  growth and  national  development,  but  there  are  times  when  corporations  also  commit  various criminal  acts  that  harm  the  state  and  society.  The  damage  to  banking  that  occurred  in  the past was precisely due to the actions of the controlling shareholders of the banks, through the GMS  placing  people  (minions)  as  members  of  the  board  of  directors  and  commissioners. These  people  who  were  given  strategic  positions  by  the  controlling  shareholders  were puppets  of  the  controlling  shareholders  and  carried  out  the  policies  of  the  controlling shareholders. The case of Bank Harapan Sentosa (BHS) shows how the shareholders had evil intentions  by  creating  a  "fictitious"  corporation  to  apply  for  credit  to  the  bank  where  the convicted  person  was  the  controlling  shareholder.  The  corporate  veil  doctrine,  which provides a veil of protection to shareholders, is considered to be a trigger for the repetition of criminal acts committed by corporations. Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code has  been  passed.  Based  on  the  provisions  of  Article  613  of  the  Criminal  Code,  every legislation,  its  criminal  provisions  must  refer  to  Law  Number  1  of  2023  concerning  the Criminal  Code.  This  research  is  a  normative  juridical  research  that  uses  a  statutory approach, concept approach and case approach. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through literature study where the  data  collected  is  grouped  according  to  the  problem  and  then  analyzed  qualitatively  so that  conclusions  can  be  drawn.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  is  known  that  all arrangements for errors in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be held accountable to the corporation. Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has regulated the imposition of criminal liability of corporations and shareholders. According to Law No. 1 of 2023  on  the  Criminal  Code,  there  are  3  (three)  roles  of  shareholders  who  can  be  held criminally  liable,  namely  as  a  person  who  gives  orders,  a  person  who  controls  and  as  a beneficial owner of the corporation.
Keyword: Criminal Liability, Shareholders, Corporate Crime.
Abstrak: Korporasi  memiliki  peran  strategis  dalam  membawa  arus  perubahan  dan pertumbuhan  ekonomi  dunia.  Korporasi  menduduki  urutan  kedua  setelah  Negara  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  nasional,  namun  ada  kalanya korporasi  juga  melakukan  berbagai  tindak  pidana  yang  merugikan  negara  dan  masyarakat. Kerusakan  perbankan  yang  terjadi  pada  masa  lalu  justru  akibat  ulah  pemegang  saham pengendali  dari  bank-bank,  melalui  RUPS  menempatkan  orang-orang  (antek-antek)  sebagai anggota  direksi  dan  komisaris.  Orang-orang  yang  oleh  pemegang  saham  pengendali  diberi jabatan  strategis  ini  adalah  boneka  dari  pemegang  saham  pengendali  dan  menjalankan kebijakan  pemegang  saham  pengendali  tersebut.  Kasus  Bank  Harapan  Sentosa  (BHS) menunjukkan  bagaimana  pemegang  saham  memiliki  niat  jahat  dengan  mebuat  korporasi “fiktif”  untuk  mengajukan  kredit  kepada  bank  tempat  terpidana    menjadi  pemegang  saham pengendali. Doktrin corporate veil yang memberi tabir perlindungan pada pemegang saham, dianggap  menjadi  pemicu  pengulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP  telah  disahkan.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  613  KUHP,  setiap  peraturan  perundang-undangan,  ketentuan  pidananya harus  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP.  Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  studi  kepustakaan dimana  data  yang  dikumpulkan  dikelompokkan  menurut  permasalahannya  dan  selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  bahwa  seluruh  pengaturan  kesalahan  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  2023  tentang KUHP  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  kepada  korporasi..  UU  Nomor  1  Tahun 2023  tentang  KUHP  telah  mengatur  tentang  pembebanan  pertanggungajawaban  pidana korporasi dan pemegang saham. Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ada 3 (tiga) peran  pemegang  saham  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  yakni  sebagai orang  yang  memberi  perintah,  orang  yang  mengendalikan  dan  sebagai  pemilik  manfaat korporasi.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemegang Saham, Tindak Pidana Korporasi.

## PENDAHULUAN
Istilah  korporasi  secara  substansi  (substantivum)  berasal  dari  kata  “corporare”  yang dipakai  orang  pada  abad  pertengahan  atau  sesudah  itu,  sedangkan  corporare  itu  sendiri berasal dari kata “corpus” dalam bahasa Indonesia berarti badan/atau memberikan badan/atau membadankan, berarti corporatio hasil dari pekerjaan membadankan.  Korporasi merupakan organisasi  yang memiliki peran strategis dalam membawa arus perubahan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Demikian strategisnya peran korporasi sehingga posisinya menduduki urutan kedua setelah Negara.
Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi  yang  besar  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan nasional,  namun  dalam  kenyataan  korporasi  ada  kalanya  juga  melakukan  berbagai  tindak pidana  (corprate  crime)  yang  membawa  dampak  kerugian  terhadap  negara  dan  masyarakat. Ketika  korporasi  melakukan  suatu  tindak  pidana,  seharusnya  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  baik  yang  ditunjukan  langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukan kepada pengurus-pengurusnya (organ-organ korporasi).
Penelitian  ini  akan  membahas  badan  hukum  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT). Perseroan  terbatas  dalam  kedudukannya  sebagai  badan  hukum,  memiliki  organ  yang mengurus kepentingannya. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.  Sebelum dikeluarkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016, pertanggungjawaban pidana  korporasi  dibebankan  kepada  pengurus.  Hanya  saja  persoalannya  tidak  berhenti sampai disitu,  pertanggungjawaban pidana korporasi  yang dibebankan kepada pengurus dan korporasi  masih  memberi  celah  berulangnya  kejahatan  sejenis.    Sutan  Remi  Sjahdeini mengungkapkan bahwa  kerusakan perbankan  yang terjadi  pada masa lalu  justru akibat ulah pemegang  saham  pengendali  dari  bank-bank;  melalui  RUPS  menempatkan  orang-orang (antek-antek)  sebagai  anggota  direksi  dan  komisaris.  Orang-orang  yang  oleh  pemegang saham pengendali diberi jabatan strategis ini tidak lain adalah boneka  dari pemegang saham pengendali dan menjalankan kebijakan pemegang saham pengendali tersebut.   Para pemilik modal  (secara  yuridis  formal  disebut  sebagai  pemegang  saham)  mempunyai  peluang  dalam melakukan tindakan hukum, antara lain:
1. Menjadikan  suatu  perseroan  sebagai  vehicle  dalam  melakukan  tindakan  hukum  yang tidak  terpuji,  misalnya  menganggap  para  anggota  direksi  dan  para  dewan  komisaris seakan-akan  sebagai  “pegawai”  pemegang  saham  yang  harus  tunduk  dan  patuh  pada pemegang saham;
2. Para  pemegang  saham  sering  mengambil  kebijakan  yang  menjadi  wewenang  direksi dan/atau dewan komisaris dan menjadikannya seakan-akan sebagai boneka;
3. Maraknya  perjanjian  nominee  saham,  untuk  mengelabuhi  kepemilikan  saham  yang sebenarnya;
4. Membentuk holding company dibawah pengendalian ultimate shareholder.
Beberapa  modus  kejahatan  korporasi  yang  dilakukan  oleh  pemegang  saham  antara lain:  Konflik  kepentingan,  Pembukuan  ganda,  Kejahatan  teknologi,  Korupsi  dan  Pencurian asset.
Doktrin  corporate  veil  yang  memberi  tabir  perlindungan  pada  pemegang  saham, dianggap menjadi pemicu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.  Doktrin Corporate  veil  pada  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  terbatas,  telah  menjadi  pembatas  antara  perbuatan  perseroan  (korporasi)  dengan pemegang  saham.  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  No.40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  menyebutkan  “Pemegang  saham  perseroan  tidak  bertanggungjawab  secara  pribadi atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  Perseroan  dan  tidak  bertanggungjawab  atas  kerugian perseroan yang melebihi saham yang dimiliki.”
Jeratan  hukum  pidana  bagi  pemegang  saham  saat  ini  masih  bersifat  sektoral khususnya  jasa  keuangan.  Terkait  dengan  tanggung  jawab  pribadi  pemegang  saham  telah diakui dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).
KUHP  yang  baru  telah  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyebutkan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap  Undang-Undang  dan  Peraturan  Daerah  yang  memuat  ketentuan  pidana  harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.”
Penelitian  ini  akan  menganalisis  putusan  kasus  Bank  Harapan  Sentosa  (BHS) berdasarkan  putusan  perkara  Nomor  1032/Pid.B/2001/PN.JKT.PST.  Kasus  Bank  Harapan Sentosa (BHS) menunjukkan bagaimana pemegang saham memiliki niat jahat dengan mebuat korporasi “fiktif” untuk mengajukan kredit kepada bank tempat terpidana  menjadi pemegang saham  pengendali.    Persetujuan  kredit  kepada  perusahaan  terafiliasi  itu  dilakukan  tanpa meminta persetujuan pemegang saham lain.Dalam perkara pemegang saham dipidana karena melakukan  tindak  pidana.  Hal  menarik  dari  putusan  ini  adalah  dimana  perusahaan,  Bank
Harapan  Sentosa  tidak  memperoleh  keuntungan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Pemegang Saham dan pengurusnya.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Sifat  penelitian yang  dilakukan  adalah  bersifat  penelitian  preskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi masalah-masalah  tertentu.    Penelitian  hukum  normatif  ini  dilakukan  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Data  Penelitian  (Bahan  Hukum)  yang  digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Tehnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  tehnik  studi kepustakaan  (library  research).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif. Penarikan  kesimpulan  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  dengan  menggunakan logika berpikir deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Kesalahan  Korporasi  dan  Pemegang  Saham  Dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah mengakui bahwa orang perseorangan  dan  korporasi  merupakan  subyek  hukum  pidana.  Berdasarkan  Pasal  145  UU Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP  disebutkan  bahwa:  “Setiap  orang  adalah  orang perseorangan termasuk korporasi”. Dapat diartikan bahwa seluruh bentuk kesalahan yang ada pada  ketentuan  pidana  yang  menggunakan  frasa  “setiap  orang”    di  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP  berlaku  bagi  orang  perseorangan  termasuk  korporasi dan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  baik  kepada  perorangan  maupun  korporasi.  Bila dikaitkan  dengan  ketentuan  sebagaimana  Pasal  46,  47  dan  49  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  Tentang  KUHP  maka  seluruh  pengaturan  kesalahan  baik  kesengajaan  atau kealpaan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP  dapat dimintakan  pertanggungjawabannya  kepada  pemegang  saham  apabila  dapat  dibuktikan bahwa pemegang saham merupakan orang yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban atas  perbuatan  pidana  tersebut.  Selanjutnya  dengan  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana Korporasi  dalam  Buku  I  Undang-Undang  ini  (UU  KUHP),  pidana  Korporasi  yang  semula hanya berlaku untuk Tindak Pidana tertentu di luar Undang-Undang ini, berlaku juga secara umum untuk Tindak Pidana lain, baik di dalam maupun di luar Undang-Undang ini. 1
Dalam  buku  kedua  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  mengatur ketentuan  pidana  yang  berisi  tentang  kesalahan.  Pengaturan  kesalahan  yang  dirumuskan dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP,  ada  pasal-pasal  yang  secara eksplisit menyebutkan tentang perbuatan yang dikategorikan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan,  namun  juga  ada  pasal-pasal  yang  tidak  secara  jelas  mengkategorikan  kesalahan dalam bentuk  kesengajaan atau kealpaan tetapi  menggunakan  frasa melawan hukum.  Selain itu,  ada  juga  pasal-pasal  yang  sama  sekali  tidak  mengkategorikan  perbuatannya  baik  dalam bentuk kesengajaan, kealpaan maupun perbuatan melawan hukum.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP,  hanya  1  pasal  yang secara  eksplisit  menggunakan  frasa  dengan  sengaja,  20  pasal  yang  menggunakan  frasa kealpaan.  Selain  itu,  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  juga mengatur setidaknya 58 pasal yang menggunakan frasa dengan melawan hukum dan ada juga pasal-pasal yang sama sekali tidak menggunakan frasa dengan sengaja, karena kealpaan atau
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Penjelasan Buku Kesatu, angka 5.
melawan hukum. Rumusan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jelas menyebutkan bahwa kesalahan yang diatur berbentuk kesengajaan. Bentuk kesengajaan dalam  Pasal  332  ayat  (1)  dan  (3)  tersebut  adalah  kesengajaan  sebagai  maksud/tujuan sedangkan Pasal 332 ayat (2) merupakan kesengajaan insaf kepastian.
Selanjutnya  bila  dilihat  dari  rumusan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 khususnya dalam perbuatan melawan hukum frasa yang digunakan umumnya  menggunakan kalimat aktif. Selain itu juga menggunakan frasa “dengan maksud”, “dengan paksaan, dengan kekerasan”, yang artinya bahwa si pelaku merupakan orang yang pro aktif dalam perbuatan tersebut  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kesengajaan  dan  perbuatan  tersebut  dikehendaki oleh  si  pelaku.  Dari  58  pasal  yang  dianalisis  ada  sekitar  52  pasal  berbentuk  kesengajaan sebagai maksud/tujuan, 2 pasal berbentuk kesengajaan insaf kepastian dan 5 pasal berbentuk kesengajaan insaf kemungkinan.
Menurut teori kehendak ( wils theorie ), kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu  tindak  pidana  dikehendaki  oleh  si  pelaku.  Bila  dilihat  pengaturan  kesengajaan  dalam rumusan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  baik  yang  menggunakan frasa  sengaja  maupun  secara  melawan  hukum,  maka  seluruh  perbuatan  yang  diatur  dalam pasal-pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perbuatan  dan  akibat  dari  perbuatan  yang  diatur, dikehendaki oleh si pelaku.

## Pembebanan Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham Pada Tindak Pidana Oleh Korporasi Berdasarkan Uudang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

## 1. Dalam KUHP (UU Nomor 1 Tahun 1946)
KUHP  belum  mengenal  adanya  ketentuan  pidana  yang  menetapkan  korporasi sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  Indonesia  yang  dianggap  sebagai  subyek  hukum  pidana  hanyalah  manusia ( naturlijkee person ). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas sociates delinquere non  potest di  mana  badan  hukum  atau  korporasi  dianggap  tidak  dapat  melakukan  tindak pidana. Dalam Pasal 59 KUHP, diatur tentang kepengurusan suatu badan, yang bunyinya: “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota- anggota  badan  pengurus  atau  komisaris-komisaris,  maka  pengurus,  anggota  badan pengurus  atau  komisaris  yang  ternyata  tidak  ikut  campur  melakukan  pelanggaran  tidak dipidana.”
Menurut Pasal 59 KUHP, apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan  dalam  rangka  mewakili  atau  dilakukan  untuk  dan  atas  nama  koporasi  yang dipimpinnya, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.
Menurut  A.Z.  Abidin,  dkk  yang  dikutip  oleh  Muhamad  Mahrus,  bahwa  dalam Memorie  van  Toelichting (MvT)  Pasal  51  Ned.WvS  (Pasal  59  KUHP/WvS)  dinyatakan: “suatu strafbaarfeit hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum (dibaca:  korporasi,  pen.)  tidak  berlaku  di  bidang  hukum  pidana”. 2 Semangat  yang ditunjukkan oleh bunyi Pasal 59 KUHP, bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi  tetapi  dilakukan  oleh  pengurusnya.  Sebagai  konsekuensinya,  maka  hanya pengurus  itu  saja  yang  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  sekalipun  pengurus  dalam melakukan perbuatan itu untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi atau untuk memberikan manfaaat bagi korporasi bukan bagi pribadi pengurus.
2. Dalam Undang-Undang di Luar KUHP
Di  Indonesia,  pergeseran  manusia  sebagai  satu-satunya  subjek  tindak  pidana  mulai terlihat  dalam  UU  Khusus  di  luar  KUHP  ( Lex  Specialis ).  Menurut  E.  Utrecht,  korporasi
2 Muhamad  Mahrus  Setia  Wijaksana,  “Pengaturan  Korporasi  Sebagai  Subjek  Tindak  Pidana  (esksistensi  dan Prospeknya)”, Rech Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional , ISSN 2089-9009, 2020, hlm. 2.
ditempatkan  sebagai  subjek  hukum  pidana  yang  diakui  di  dalam  UndangUndang  pidana khusus  (di  luar  KUHP). 3 Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  Penentuan  Korporasi  sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus.  Pada  awalnya  tidak  digunakan  istilah  “korporasi”,  tetapi  digunakan  istilah bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten.
Undang-Undang  Darurat  No.  7  Tahun  1955  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi  merpakan  undang-undang  pertama  yang  secara  tegas menyebutkan “badan hukum” sebagai subjek hukum, khususnya dalam formulasi Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu  badan  hukum,  suatu  perseroan,  suatu  perserikatan  orang  yang  lainnya  atau  suatu yayasan,  maka  tuntutan  pidana  dilakukan  dan  hukuman  pidana  serta  tindakan  tata  tertib dijatuhkan,  baik  terhadap  badan  hukum,  perseroan,  perserikatan  atau  yayasan  itu,  baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua- duanya”.
Istilah korporasi mulai terlihat pada tahun 1997 dalam undang-undang Psikotropika yang  dipengaruhi  oleh  istilah  dalam  kosep  KUHP  1993. 4 Peraturan  hukum  di  Indonesia yang  mengatur  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terdapat  dalam  60  (enam  puluh) undang-undang 5 dan  ada  7  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP  yang  mengatur tentang  pertanggungjawaban  pidana  pemegang  saham.  Dalam  Undang-Undang  di  luar KUHP  telah  diakui  bahwa  orang  perorangan  dan  korporasi  merupakan  subyek  hukum yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Adapun  organ  dalam  korporasi  yang dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  di  Luar KUHP, antara lain:
a. Pemegang saham;
b. Pendiri;
c. Pemimpin;
d. Pengurus;
e. Personil Pengendali;
f. Direksi;
g. Komisaris;
h. Pihak terafiliasi;
i. Pemberi perintah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  dan  pemegang  saham dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP  diatur  dalam  pasal-pasal berikut:
a. Pasal 48 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP
Pasal  48  UU  No.1  Tahun  20023  tentang  KUHP  menyebutkan:  Tindak  Pidana oleh  Korporasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47  dapat dipertanggungjawabkan, jika:
1) Termasuk  dalam  lingkup  usaha  atau  kegiatan  sebagaimana  ditentukan  dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2) Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3) Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
3 Hari  Sutra  dan  Nyoman  Serikat,  “Pengaturan  Perkembangan  Korporasi  Sebagai  Subjek  Hukum  Pidana  di Indonesia”, Jurnal Hukum Media Bhakti , Volume 3 Nomor 2, hlm. 122.
4 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 179 .
5 Afif  Juniar,  “Mencari  Bentuk  Pemidanaan  Terhadap  Pemegang  Saham  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Lingkungan Hidu”, PALAR (Pakuan Law Review , Volume 7 Nomor 2, Juli-Desember 2021, hlm.109.
4) Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
5) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.”
Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut 6 :
1) Dalam  ketentuan  ini  "lingkup  usaha  atau  kegiatan"  termasuk  juga  kegiatan  usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
2) Korporasi  sebagai  pelaku  Tindak  Pidana  dan  pengurus  yang  bertanggung  jawab; atau
3) Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.
b. Pasal 49 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 49 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyebutkan: “Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  48  dikenakan  terhadap  Korporasi,  pengurus  yang  mempunyai  kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.” Uraian  dalam  pasal-pasal  di  atas  menjelaskan  bahwa  Undang-Udang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  KUHP  telah  mengatur  terkait  syarat-syarat  pembebanan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi,  sifat  pertanggungjawaban,  penentuan subyek  dalam  korporasi  yang  akan  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  dan pertimbangan yang harus dilakukan dalam pemidaan korporasi sebagai subyek hukum.
Berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP menegaskan  subyek  hukum  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yakni terhadap:
1) Korporasi;
2) Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional;
3) Pemberi perintah;
4) Pemegang kendali, dan/ atau
5) Pemilik manfaat Korporasi.
Berdasarkan  uraian  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang KUHP,  setidakya  ada  3  kapasitas  dari  pemegang  saham  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yakni:
1) Sebagai pemberi perintah
2) Pemegang kendali dan
3) Pemilik manfaat.
Pengaturan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini terdapat penambahan kapasitas atau peran pemegang saham yang dapat dibebankan pertanggungjawaban  pidana  menjadi  3  yakni  selain  sebagai  pemberi  perintah  dan pemegang  kendali  juga  sebagai  pemilik  manfaat.  Artinya  walaupun  tidak  dapat dibuktikan  bahwa  pemegang  saham  sebagai  orang  yang  memberi  perintah  dan  orang yang  mengendalikan  pengurus  korporasi  untuk  melakukan  perbuatan  pidana  karena perintah  dan  pengendalian  biasanya  dilakukan  secara  non  formal  maka  pemegang saham  dapat  juga  dimintakan  pertanggungjawaban  bila  dapat  dibuktikan  bahwa pemegang  saham  merupakan  penerima  manfaat  dari  tindak  pidana  oleh  korporasi tersebut.
Berdasarkan uraian dalam Pasal 49, maka Bila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham  mengambil  salah  satu  dan  atau  seluruhnya  dari  peran  atau  kapasitas  tersebut
6 Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
sehingga  terjadinya  tindak  pidana  korporasi  maka  pemegang  saham  dapat  dimintakan atau dibebankan pertanggungjawaban pidana.
Analisis  Hukum  pertanggungjawaban  pidana  pemegang  saham  Pada  tindak  pidana korporasi berdasarkan putusan Perkara Nomor 1032/Pid.B/2001/PN.JKT.PST 1. Analisis Tindak Pidana Korporasi Menurut Ajaran Gabungan
Bahwa  menurut  Ajaran  Gabungan,  tindak  pidana  yang  dilakukan  Bank  Harapan Sentosa merupakan tindak pidana korporasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Bahwa  tindak  pidana  yang  terjadi  merupakan  tindak  pidana  komisi  yakni  berupa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
b. Actus  reus dari  tindakan  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  atau  diperintahkan  oleh personel  pengendali  korporasi,  dalam  kasus  ini  tindak  pidana  diperintahkan  oleh Hendra  Rahardja  sebagai  pemegang  saham  dan  komisaris  Utama  PT  BHS  dan dilakukan oleh Komisaris dan direksi PT.BHS dengan cara memberikan kredit kepada 6  (enam)  perusahaan  grup  mereka  dengan  menyimpang  dari  prinsip  kehatian-hatian dalam usaha perbankan. Bentuk penyimpangannya antara lain:
1) Pemberian kredit tidak disertai surat permohonan kredit;
2) Pemberian kredit tidak diserta dengan analisa kredit;
3) Pemberian  kredit  tidak  melalui  keputusan  Rapat  Pemegang  Saham  sebagaimana ditentukan dalam Anggara Dasar PT. BHS dalam Pasal 11 Akta No.105 tanggal 24 Desember 1979;
4) Pemberian  kredit  tidak  didukung  dengan  agunan/jaminan  kredit  yang  dapat mengcover nilai kredit yang harus dikembalikan;
5) Agunan atau jaminan kredit pada umumnya berupa sertifikat tanah yang bukan milik debitur dan dinilai dengan transaksi tinggi;
6) Tujuan dan penggunaan kredit tidak dijelaskan untuk keperluan apa.
c. Mens  rea dari  tindak  pidana  tersebut  harus  ada  pada  personel  pengendali  korporasi, dalam  kasus  ini mens  rea ada  pada  Hendra  Rahardja  selaku  pemegang  saham  dan komisaris  utama  yang  memberikan  perintah  kepada  komisaris  dan  direksi  untuk memberikan pinjaman kepada 6 perusahaan grup miliknya.
d. Tindak  pidana  tersebut  harus  dilakukan  dengan  memanfaatkan  korporasi.  Pada  kasus ini,  para  terpidana  memanfaatkan  PT.  BHS  untuk  menyalurkan  dana  yang  merupakan fasilitas kredit Likuidasi dari Bank Indonesia (KLBI) keapda 6 perusahaan grup mereka lainnya  (PT.  Setio  Harto  Jaya,  PT.  Inti  Bangun  Adhi  Pratama,  PT.Artha  Buana Sakti/PT.  Prasetya  Pertiwi,  PT.  Eka  Sapta  Dirgantara,  PT.  Gaya  Wahana  Abadi  Sakti dan PT. Bintang Sarana Sukses)
e. Tindak  pidana  tersebut  adalah  intra  vires  ( within  powers ).  Bahwa  tindak  pidana  yang terjadi  merupakan  ruang  lingkup  kegiatan  PT.  BHS  sebagai  lembaga  perbankan sebagaimana dalam Anggaran Dasar PT. BHS yakni Akta No.105 tanggal 24 Desember 1979;
f. Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  personel  pengendali  korporasi  harus  dilakukan dalam  rangka  tugas  dan  wewenang  dalam  jabatan  personel  pengendali  tersebut sebagaimana  ditentukan  dalam  Anggaran  Dasar  koporasi  atau  surat  pengangkatannya. Pada  Kasus  ini,  tindak  pidana  terjadi  dalam  rangka  tugas  dan  wewenang  personel pengendali yakni Hendra Rahardja sebagai pemegang saham dan komisaris utama dan terpidana lainnya sebagai komisaris dan direktur kredit PT.BHS;
g. Pada kasus ini, tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf dari Hendra Rahardja dan terpidana lainnya untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
h. Bahwa unsur actus reus maupun adanya mens rea , ada pada diri Hendra Rahardja dan terpidana lainnya;

## 2. Analisis Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil
Hakim  di  tingkat  pertama  telah  menerapkan  doktrin piercing  the  corporate  veil , karena terpidana telah menggunakan posisinya sebagai pemegang saham untuk melakukan tindak  pidana  dengan  cara  memengaruhi  atau  memerintahkan  direksi  untuk  mencairkan kredit pada perusahaan  yang seharusnya tidak layak diberi kredit karena tidak memenuhi syarat  dan  karena  terpidana  dalam  kapasitasnya  sebagai  pemegang  saham  terlibat  dalam perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Perseoran,  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c UU PT.
3. Analisis  Unsur-Unsur  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dan    Pemegang  Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal  48  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP menyebutkan: “tindak  pidana  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  bila menguntungkan korporasi secara melawan hukum.” Bila dianalisis bahwa PT. BHS dalam perkara ini dijadikan kendaraan atau alat untuk melakukan pidana namun PT.BHS sendiri tidak mendapat keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan, sebaliknya justru PT. BHS yang  malah  mengalami  kerugian  sehingga  tidak  bisa  mengembalikan  dana  nasabah  yang melakukan  rush.  Dengan  demikian  untuk  kasus-kasus  dimana  korporasi  dirugikan,  maka Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP  tidak  bisa  digunakan  untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasinya.
Berdasarkan uraian Pasal  49, setidakya ada 3 kapasitas dari pemegang saham  yang dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi yakni sebagai pemberi perintah, pemegang kendali dan pemilik manfaat.
Pada kasus ini, Hendra Haradja sebagai pemegang saham dan komisaris utama PT. BHS  telah  memerintahkan loan  comitt e  untuk  menyalurkan  pinjaman  kepada  6  (enam) perusahaan  grup  tanpa  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  bank.  Perbuatan  tersebut  telah memenuhi  unsur  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Selain memenuhi unsur unsur objektif (delik tindak pidana) perbuatan  terdakwa  juga  memenuhi  unsur  pertanggungjawaban  pidana  (unsur  subjektif) dimana  Terdakwa  mampu  bertangungjawab,  dalam  perbuatannya  terdapat  kesalahan  dan tidak  ada  alasan  pemaaf  atas  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa sehingga patut dan layak menurut hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  di  atas  diperoleh  beberapa  kesimpulan,  antara lain:
1. Dalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,  selain 2 bentuk  kesalahan (kesengajan  dan  kealpaan)  juga  diatur  tentang  perbuatan  melawan  hukum  yang  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi  dan  pemegang  saham  dimana pada  setiap  rumusan  pasalnya  mensyaratkan  bahwa  setiap  perbuatan  dan  akibat  dari perbuatan  itu  harus  dikehendaki  oleh  pelaku  untuk  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana;
2. Pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  sudah  diatur  dalam  Pasal  45-50 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP.  Keberadaan  Pasal  49  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP  memperkuat  ajaran/doktrin  piercing  the corporate veil dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pemegang saham yang melakukan tindak pidana;
3. Berdasarkan  putusan  Perkara  Nomor  1032/Pid.B/2001/PN.JKT,  pemegang  saham merupakan  orang  yang  memberi  perintah  dilakukannya  tindak  pidana  sehingga  majelis hakim  menggunakan  ajaran  gabungan  dan  doktrin  piercing  the  corporate  veil  untuk membebankan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pemegang  saham.  Ajaran  gabungan
dan  doktrin  piercing  the  corporate  veil  yang  digunakan  dalam  Putusan  Majelis  Hakim dalam perkara ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP .

## REFERENSI
Amir,  Ari  Yusuf,  Pidana  Untuk  Pemegang  Saham  Korporasi,  Yogyakarta:  Arrus  Media,
2020.
Arief Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. Ilyas  Amir,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Memahami  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan,  Yogyakarta:  Rankang  Education  Yogyakarta  & PuKAP-Indonesia, 2012.
Mertha  I  Ketut,  Buku  Ajar  Hukum  Pidana,  Denpasar:  Fakultas  Hukum  Udayana  Denpasar, 2016.
Muladi dan Dwija Prayitno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, Edisi Ketiga.
Saleh,  Roeslan,  Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung  Jawaban  Pidana  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: Universitas Indonesia,   1986.
Syahrin  Alvi,  Ketentuan  Pidana  Korporasi  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Heffinur,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pemegang  Saham  dan  Direksi  Terhadap  Korporasi yang dipidanakan”, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 8, No.2, 2014.
Juniar  Afif,  “Mencari  Bentuk  Pemidanaan  Terhadap  Pemegang  Saham  Korporasi  dalam Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup”,  Jurnal  PALAR  (Pakuan  Law  Review),  Volume  7 Nomor 2, 2021.
Kristian, “Urgensi Pertangungjawaban Pidana Korporasi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-43,Oktober-Desember 2013.
Kurniawan, “Tanggungjawab Pemegang Saham Perseoran Terbatas Menurut Hukum Positif”, MIMBAR HUKUM ,Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.
Sutra  Hari  dan  Nyoman  Serikat,  “Pengaturan  Perkembangan  Korporasi  Sebagai  Subjek Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Volume 3 Nomor 2, 2020.
Widiyono Try, “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Pierching The Corporate Veil Dalam Undang-Undang PT dan Realitasnya Serta Prospektif   Kedepannya”, A Lex Jurnalica, Volume 10, No. 1, April 2013.
Wijaksana Muhamad, “Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (esksistensi dan Prospeknya)”,  Rech  Vinding  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  ISSN  2089-9009, 2020.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Humas  dan  Protokol  BPHN,  “RUU  KUHP  Disahkan  Menjadi  Undang-Undang”, https://bphn.go.id/publikasi/berita/202212061210189/ruu-kuhp-disahkan-  menjadi- undang-undang#, diakses tanggal 30 Desember 2022.
https://eprints.umm.ac.id/58131/3/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 30 Maret 2023. https://kbbi.web.id/saham.html, diakses tanggal 20 Mei 2023.