## JESI
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA
Volume II, No.2 Desember 2012/1433 H

## BAITUL MAAL WAT TAMWIL LEGALITAS DAN PENGAWASANNYA

## Thalis Noor Cahyadi
( Praktisi Hukum Syari’ah )

## Abstract
As one of the non-bank sharia financial institution, BMT has grown rapidly in Indonesia. But the condition has not been supported by legality of  BMT  clearly. Until now,  there  is  no  regulation  for  BMT  both  inform  a law  and  rules  under  the  law,  which  states  directly  to  existence  of  BMT. Some  experts  stated  that  BMT  is  same  as  cooperation  in  order  to  BMT subjects to the Law of Cooperation but other experts stated that BMT ran like a bank, so that it can not subjects to the law of cooperation, but must be a bank agrees with the banking laws. The problem is one of many problems founded.  Another  problem  is  watching  and  controlling  problems.  This paper will discuss about the legality and controlling of BMT.

## Keywords: BMT, legality, controlling.
Payung Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Secara kategoris, lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keberadaan  LKB  dilandasi  oleh  payung  hukum  yang  jelas  berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  serta  berbagai  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  yang  mengatur aturan teknis Perbankan dan Perbankan Syariah di Indonesia. LKB terdiri dari  Bank  Umum,  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR),  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  dan  Unit  Usaha  Syariah (UUS). Sementara keberadaan  LKBB  secara  nyata  lebih  banyak  berwujud Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pada implementasinya paling tidak ada tiga  elemen  penting  yang  terkandung  dalam  LKM  yakni: pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman  masyarakat  tradisional  Indonesia  seperti  lumbung  desa, lumbung putih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.
Kedua, melayani  masyarakat  miskin.  Keuangan  mikro  hidup  dan berkembang  pada  awalnya  memang  untuk  melayani  masyarakat  yang terpinggirkan  oleh  sistem  keuangan  formal  yang  ada  sehingga  memiliki karakteristik  konstituen  yang  khas. Ketiga, menggunakan  prosedur  dan
Thalis Noor C
mekanisme  yang  konstekstual  dan  fleksibel.  Hal  ini  merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan  mekanisme  yang  dikembangkan  untuk  keuangan  mikro  akan  selalu kontekstual dan fleksibel (Krishnamurti, 2005).
Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi 3 (tiga) yakni: pertama, lembaga  formal  seperti  bank  desa  dan  koperasi; kedua, lembaga  semi  formal  sepeti  Lembaga  Swadaya  Masyakarat  (LSM)  atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop); dan ketiga, sumber-sumber informal misalnya pelepas uang (Wiyono, 2005).
Selain  itu  ada  pula  yang  membagi  LKM  menjadi  4  (empat) golongan besar yakni: pertama , LKM formal, baik bank maupun non bank; kedua , LKM non formal, baik berbadan hukum maupun tidak; ketiga , LKM yang  dibentuk  melalui  program  pemerintah;  dan keempat ,  LKM  informal seperti rentenir ataupun arisan (Usman dan Suharyo, 2004).
Secara  teknis  yuridis  LKM  dapat  digolongkan  menjadi  2  (dua) yakni LKM Formal dan Informal. LKM Formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bentuk dari LKM formal  ini  antara  lain  adalah  Koperasi  dengan  segala  variannya  seperti Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  dan  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS).  Keberadaan  koperasi  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  1992  tentang  Perkoperasian,  serta  berbagai  Paraturan  Menteri Koperasi sebagai pedoman teknis perkoperasian.
Adapun  LKM  Informal  dibentuk  tanpa  ada  landasan  hukum  dan legitimasi  dari  instansi  yang  berwenang  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Bentuk  dari  LKM  ini  antara  lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan atau BMT ( Baitul Maal wat Tamwil). Masuknya  BMT  sebagai  bagian  dari  LKM  Informal  bukan  tanpa alasan,  karena  memang  hingga  saat  ini  eksistensi  BMT  belum  terwadahi dalam  payung  hukum  yang  jelas.  Ketidakjelasan  payung  hukum  ini ditandai dengan tidak ada satupun regulasi dari tingkat nasional maupun daerah yang mengatur tentang eksistensi dan badan hukum BMT.\
Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang disahkan awal Desember 2012 juga tidak memuat tentang BMT. Undang-undang ini justru membahas tentang status badan hukum LKM. LKM dalam undang- undang  ini  boleh  memilih  badan  hukum  antara  koperasi  dan  perseroan terbatas,  dengan  ijin  dan  pengawasannya  akan  dikeluarkan  oleh  Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Munculnya  istilah  BMT  pada  awalnya  merupakan  suatu  produk unit usaha yang keberadaannya di bawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dalam proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan KSM (PHBK), YINBUK berusaha mengembangkan  kerjasama  teknis  pengembangan  BMT  dalam  bentuk: pertama, melakukan survey indetifikasi terhadap BMT; kedua, memberikan pelatihan-pelatihan  kepada  BMT  dalam  meningkatkan  kemampuannya mengelola keuangan; ketiga, menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih dan pendamping  BMT,  baik  dari  bank  maupun  Lembaga  Pengembangan Swadaya  Masyarakat  (LPSM); keempat, menyelenggarakan  pelatihan  bagi
Baitul Maal
169
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
fasilitator  hubungan  keuangan  bank,  khususnya  bank  syariah; kelima, memberikan  kompensasi  bagi  kegiatan  pembinaan  BMT  yang dilaksanakan  oleh  LPSM; keenam, menyelenggarakan  kegiatan  studi banding  bagi  LPSM  dan  Bank; ketujuh, memberikan  konsultasi  kepada Bank  (LPSM  dan  BMT)  untuk  pengembangan  usahanya  dan kedelapan, memberikan  kegiatan-kegiatan  lokakarya,  seminar  dan  sebagainya,  yang terkait dengan usaha pengembangan BMT.
Mencermati kelahiran BMT di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya  kelahiran  BMT  didesain  bukan  untuk  menjadi  lembaga keuangan  formil  yang  pendiriannya  dilandasi  oleh  dasar  hukum  yang jelas. Keberadaan BMT sebagai produk YINBUK hanya mendasarkan pada legalitas PINBUK yang berbentuk yayasan serta naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan Yayasan PINBUK Nomor. 003/MoU/PHBK/VIII/95  tertanggal  27  September  1995.  Berlandasakan naskah kerjasama inilah kemudian PINBUK mendirikan puluhan BMT di seluruh  Indonesia  dengan  mengeluarkan  ijin  operasional  di  bawah Yayasan PINBUK.  Ijin  operasionalisasi  BMT  akan  diberikan  kepada  BMT yang berbentuk KSM.
Pada praktiknya KSM tersebut lebih dekat dengan apa yang disebut sebagai  lembaga  keuangan  syariah.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya  Surat Menteri  Dalam  Negeri  Cq  Direktorat  Jenderal  Pembangunan  Daerah (BANGDA)  tanggal  14  April  1997  Nomor  538/PKK/IV/1997  tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.
Namun  demikian,  keberadaan  BMT  saat  ini  memang  belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan  dan  penyimpangan.  Menurutnya,  BMT  dalam  struktur keuangan  mikro  di  Indonesia  memiliki  2  (dua)  jenis, pertama merupakan lembaga keuangan mikro non bank formal dan, kedua, lembaga keuangan mikro  non  bank  formal.  BMT  yang  merupakan  non  bank  formal  adalah BMT  yang  telah  berbentuk  koperasi  atau  KJKS  (Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah).  Sedangkan  BMT  yang  berbentuk  non  bank  non  formal  adalah BMT yang tidak berbentuk koperasi.
Berdasarkan  pengamatan  Mudrajad,  BMT  yang  berbadan  hukum koperasi  telah  mampu  mengatasi  kendala-kendala  yang  dimiliki  oleh lembaga  keuangan  formal  seperti  bank.  BMT  ini  jugalah  yang  telah menyelamatkan  banyak  usaha  mikro dan  kecil  dari  cengkraman  lintah darat,  namun  demikian  harus  diakui  bahwa  BMT  tidak  masuk  dalam struktur industri perbankan Indonesia. Ketidakjelasan badan hukum BMT memang menjadi permasalahan tersendiri  dalam  masyarakat  baik  dilihat  dari  aspek  tata  lembaga keuangannya,  maupun  dari  aspek  pertanggungjawaban  hukumnya  ( legal liabilities) baik  perdata  maupun  pidana.  Namun  demikian  merujuk  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Menteri  Keuangan,  Menteri  Dalam Negeri,  Meneg  Koperasi  dan  UKM  bersama  Gubernur  Bank Indonesia Nomor.  351.1/KMK/010/2009,  Nomor:  900-639a  tahun  2009,  Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009  dan  Nomor:  11/43a/KEP.GBI/2009  tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi
Thalis Noor C
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  atau  Koperasi  atau  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  atau  lembaga  keuangan  lainnya  dan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada  ketentuan  ini disepakati untuk melakukan:
a. Bank  Indonesia  memberikan  konsultasi  kepada  LKM  yang  akan menjadi  BPR/S  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
b. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes;
c. Kementrian  Koperasi  dan  UKM  bersama-sama  dengan  pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi;
d. Departemen  Keuangan  memberikan  konsultasi  kepada  LKM  yang kegiatan  usahanya  menyerupai  lembaga  keuangan  yang  berada  di dalam  pembinaan  dan  pengawasan  Departemen  Keuangan  menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan SKB tersebut, BMT dapat menentukan pilihan, apakah ia  akan  menjadi  BPR/S,  BUMDes  atau  Koperasi.  Pada  faktanya  memang kemudian banyak BMT memilih menjadi badan hukum Koperasi. Pilihan menjadi  badan hukum  koperasi  ini  bermakna  bahwa  BMT  harus  tunduk pada  ketentuan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian,  serta  peraturan-peraturan  lain  terkait  dengan perkoperasian  seperti  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Koperasi dan UKM dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM.
Berikut dasar hukum yang bisa dijadikan landasan bagi BMT yang akan menjadi Koperasi:
a. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  yang telah  diganti  dengan Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang Perkoperasian.
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1994  tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  1994  tentang  Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
e. Peraturan  Menteri  Negera  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007  tentang  Pedoman  Standar  Operasional Manajemen  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  dan  Unit  Jasa Keuangan Syariah (UJKS);
f. Peraturan  Menteri  Negera  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor:
35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS; g. Peraturan  Menteri  Negera  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor: 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS; h. Peraturan  Menteri  Negera  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor: 19/PER/M.KUKM/XI/2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi
Baitul Maal
171
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
i. Peraturan  Menteri  Negera  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor:
21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi; j. Keputusan Menteri  Negera  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan,  Pengesahan  Akta  Pendirian  dan  Perubahan  Anggaran Dasar Koperasi; k. Keputusan Menteri  Negera  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
Merujuk landasan hukum di atas apabila berbentuk koperasi, BMT harus  menjadi  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS).  Menurut Keputusan Menteri  Negera  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang dimaksud dengan KJKS adalah Koperasi yang  kegiatan  usahanya  bergerak  di  bidang  pembiayaan,  investasi,  dan simpanan  sesuai  pola  bagi  hasil  (syariah).  Sementara  menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007, yang dimaksud  dengan  KJKS  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk menghimpun  dana  dan  menyalurkannya  melalui  usaha  jasa  keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya .
Produk Penghimpunan Dana BMT Sumber dana yang dapat dihimpun oleh KJKS dan UJKS Koperasi digolongkan  menjadi  empat  golongan  yaitu:  (1)  Modal,  terdiri  dari  : Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (untuk KJKS) dan Modal Disetor/ Modal  Tetap  (untuk  UJKS Koperasi)  (2)  Dana  Investasi  Tidak  Terikat: Simpanan Berjangka Mudharabah, (3) Dana Investasi Terikat Mudharabah Muqayyadah,  serta  (4)  Dana  Titipan:  Simpanan/Tabungan  Wadiah (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2007).
Produk  penghimpunan  dana  di  KJKS  atau  UJKS  Koperasi dibedakan dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu Mudharabah dan Wadiah . Mudharabah Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana ( shahibul maal ) debagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal ( mudharib ), untuk diusahakan dengan  porsi  keuntungan  akan  dibagi  bersama  ( nisbah )  sesuai  dengan kesepakatan  dimuka  dari  kedua  belah  pihak.  Sedangkan  kerugian  (jika ada)  akan  ditanggung  pemilik  modal,  kecuali  jika  diketemukan  adanya kelalaian  atau  kesalahan  oleh  pihak  pengelola  dana  ( mudharib ),  seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Akad Mudharabah harus  memenuhi  rukun  dan  syaratnya.  Rukun Mudharabah, yakni: pertama, Pihak yang berakad, yang terdiri dari pemilik modal ( Shahibul Maal ) dan pengelola modal ( Mudharib ). Kedua, objek yang diakadkan, yang terdiri dari modal, kegiatan usaha/kerja dan keuntungan.
Ketiga, Sighat /Akad, yang ditandai dengan adanya serah terima.
Thalis Noor C
172
Sementara  syarat Mudharabah antara  lain: Pertama, pihak  yang berakad, yakni bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan  kemauan  untuk  bekerjasama mudharabah. Kedua, objek  yang diakadkan,  harus  memenuhi  ketentuan  yakni:  harus  dinyatakan  dalam jumlah/nominal  yang  jelas;  jenis  pekerjaan  yang  dibiayai,  dan  jangka waktu  kerjasama  pengelolaan  dananya;  serta Nisbah (porsi)  pembagian keuntungan  telah  disepakati  bersama,  dan  ditentukan  tata  cara pembayarannya. Ketiga, dalam  s ighat /akad,  pihak-pihak  yang  berakad harus  jelas  dan  disebutkan;  materi  akad  yang  berkaitan  dengan  modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad); risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada  saat  ijab  qabul,  yakni  bila terjadi  kerugian  usaha  maka  akan ditanggung  oleh  pemilik  modal  dan  pengelola  tidak  mendapatkan keuntungan  dari  usaha  yang  telah  dilakukan;  serta  untuk  memperkecil risiko  terjadinya  kerugian  usaha,  pemilik  modal  dapat  menyertakan persyaratan  kepada  pengelola  dalam  menjalankan  usahanya  dan  harus disepakati secara bersama.
Akad kerjasama Mudharabah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis akad yakni Mudharabah  Muthlaqah dan Mudharabah  Muqayyadah. Mudharabah Muthlaqah adalah  perjanjian  mudharabah  yang  tidak  mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan  lainnya,  yang  pada  intinya  memberikan  kebebasan kepada  pengelola  dana  untuk  melakukan  pengelolaan  investasinya. Sementara Mudharabah  Muqayyadah ,  adalah  akad  yang  mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si  pengelola  dana  yang  berkaitan  dengan  tempat  usaha,  tata  cara  usaha, dan  obyek investasinya (investasi  yang  terikat). Misalnya  pengelola  dana dipersyaratkan  dalam  kerjasama  untuk  tidak  mencampurkan  dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya; tidak melakukan investasi pada  kegiatan  usaha  yang  bersifat  sistem  jual  beli  cicilan,  tanpa  adanya penjamin dan atau tanpa jaminan; atau si pengelola dana harus melakukan sendiri  kegiatan  usahanya  dan  tidak  diwakilkan  kepada  pihak  ketiga (Djuwaini, 2008).
Wadi’ah Wadiah dapat  diartikan  sebagai  titipan  murni  dari  satu  pihak  ke pihak  lain,  baik  individu  maupun  badan  hukum  yang  harus  dijaga  dan dikembalikan  kapan  saja  si  pemilik  menghendaki.  Rukun  Wadiah  terdiri dari: Pertama, pihak yang berakad yakni orang yang menitipkan ( muwaddi ) dan orang yang dititipi barang ( wadii ). Kedua, objek yang diakadkan yakni barang  yang  dititipkan  ( wadiah ),  dan Ketiga, Sighat ,  yakni  adanya  serah
( ijab ) dan terima ( qabul ). Sementara syarat Wadiah antara lain: Pertama, pihak yang berakad haruslah  cakap  hukum,  sukarela  ( ridha )  tidak  dalam  keadaaan dipaksa/terpaksa  di  bawah  tekanan. Kedua, objek  yang  dititipkan merupakan milik mutlak si pemilik ( muwaddi ), dan Ketiga, Sighot harus jelas apa yang dititipkan dan tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain). Pada  Wadiah  terdiri  dari  2  (dua)  macam  akad  yakni wadi’ah  yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah. Akad wadiah yad amanah mensyaratkan
Baitul Maal
173
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
bahwa pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan. Pada saat titipan dikembalikan, barang yang dititipkan berada dalam kondisi yang sama pada saat dititipkan. Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa penitipan maka pihak yang menerima titipan  tidak  dibebani  tanggungjawab.  Sebagai  imbalan  atas tanggungjawab pemeliharaaan titipan, pihak yang menerima titipan dapat meminta  biaya  penitipan.  Sementara  pada  akad wadiah  yad  dhamanah, penerima  titipan  diperbolehkan  memanfaatkan  dan  berhak  mendapat keuntungan  dari  titipan.  Penerima  titipan  bertanggungjawab  atas  titipan, bila terjadi kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya (Mahkamah Agung, 2008).
Pengawasan BMT berbadan hukum Koperasi Pada Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)  berbentuk  koperasi  yang operasionalisasinya  menggunakan  prinsip  syariah,  pengawasannya dilakukan dengan dua model yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal.  Pengawasan  internal  dilakukan  oleh  dua  lembaga  pengawas yakni  dewan  pengawas  dan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait.
Pengawasan Internal dan Pengawasan Syariah Pengawas internal  dalam  kontek  perkoperasian  disebut  dengan Pengawas  yang  terdiri  dari  satu  orang  ketua  dan  minimal  dua  orang anggota.  Pengawas  internal  berfungsi  untuk  mengawasi  dari  aspek  tata kelola BMT berdasarkan prosedur operasional standar ( standart operationing procedure )  yang  ada.  Pengawas  internal  ini  dilaksanakan  oleh  Pengurus atau  pihak  lain yang  ditunjuk  oleh  Pengurus  untuk  melaksanakan  tugas pengawasan.  Pengawasan  internal  merupakan  alat  pengendalian manajemen  yang  mengukur,  menganalisis  dan  menilai  efektivitas pengendalian-pengendalian  lainnya.  Adapun  unsur-unsur  pengendalian lainnya  adalah organisasi,  kebijaksanaan,  prosedur,  personalia, perencanaan akuntansi dan pelaporan (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2007). Pada umumnya  pengawasan  internal  bertujuan  untuk: pertama, melindungi  kekayaan  perusahaan; Kedua, memeriksa  kecermatan  dan keandalan  data  akutansi; Ketiga, meningkatkan  efisiensi  operasi  usaha; Keempat, mendorong kearah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya  pengawasan  internal  bertujuan  untuk  membantu setiap anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan  efisien  dengan  cara  menyediakan  analisis-analisis,  penilaian, rekomendasi-rekomendasi  dan  komentar  mengenai  efektivitas  yang diperiksa.
Sementara ruang lingkup pengawasan internal meliputi:
1) Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan,  bidang  pembiayaan,  dan  kegiatan  koperasi  lainnya  serta peningkatan efektivitas pengendalian dengan biaya yang layak.
Thalis Noor C
2) Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur koperasi telah benar-benar ditaati.
3) Pemeriksaan  untuk  memastikan  bahwa  semua  harta  milik  koperasi telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4) Pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen koperasi dapat dipercaya.
5) Penilaian  mengenai  kualitas  pelaksanaan  tugas  tiap  unit  kerja  dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
6) Memberikan  rekomendasi  mengenai  perbaikan-perbaikan  di  bidang operasi, pembiayaan dan bidang lainnya.
Menurut Undang-undang Perkoperasian yang lama yakni Undang- undang Nomor  25  Tahun  1992  Pasal  39  disebutkan  bahwa Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan  Koperasi,  serta  membuat  laporan  tertulis  tentang  hasil pengawasannya.    Selain  itu  Pengawas  berwenang  meneliti  catatan  yang ada pada koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Setelah  Undang-undang Nomor 25  Tahun  1992  diganti  dengan  Undang- undang Nomor 17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian,  fungsi  Pengawas koperasi menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya.
Berdasarkan ketentuan  baru  tersebut Pengawas  bertugas: pertama, mengusulkan  calon  Pengurus; Kedua, memberi  nasihat  dan  pengawasan kepada  Pengurus; Ketiga, melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan kebijakan  dan  pengelolaan  Koperasi  yang  dilakukan  oleh  Pengurus;  dan Keempat, melaporkan  hasil  pengawasan  kepada  Rapat  Anggota (Undang- undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian).
Selain itu Pengawas berwenang: pertama, menetapkan  penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar; Kedua, meminta  dan  mendapatkan segala  keterangan  yang  diperlukan  dari  Pengurus  dan  pihak  lain  yang terkait; Ketiga, mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus; Keempat, memberikan persetujuan atau bantuan  kepada  Pengurus  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasar;  dan kelima, dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.
Sementara pengawasan  syariah,  meliputi  pemantauan  ( isyraf), pemeriksaan  ( muraja’ah) dan  investigasi  ( fahsh) yang  dimaksudkan  untuk menjaga  kemaslahatan  ( mura’at  maslahah) dan  menghindari  kerusakan ( idra’  mafsadah). Menurut  Ridwan,  pengawasan  syariah  yang  dilakukan oleh pihak yang berwenang ( wilayatul riqabah) bertujuan untuk mengetahui sejauh  mana  proses  kegiatan  usaha  pada  satuan  kerja  organisasi  dan mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh aktifitas keuangan dan penerapan strategi serta tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Pengawasan syariah  tersebut  dilakukan  oleh  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  yang  merupakan dewan  yang  dipilih  oleh  koperasi  yang bersangkutan  berdasarkan  keputusan  rapat  anggota  dan  beranggotakan alim  ulama  yang  ahli  dalam  syariah  yang  menjalankan  fungsi  dan  tugas sebagai  pengawas  syariah  pada  koperasi  yang  bersangkutan  dan
Baitul Maal
175
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
berwenang  memberikan  tanggapan  atau  penafsiran  terhadap  fatwa  yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2007).
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  merupakan  Dewan  Syariah  yang dibentuk  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tahun  1998  dan dikukuhkan  oleh  Surat  Keputusan (SK)  Pimpinan  MUI  No.Kep- 754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 (Nadratuzzaman ,  Hilda, dan Yoga, 2008). Keberadaan  DSN  memiliki  tugas  yang  sangat  penting  dalam mengawasl perjalanan lembaga bisnis syariah. Tugas DSN meliputi:
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan  sector keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana 2) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Selain itu DSN juga memiliki wewenang antara lain:
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada  masing-masing  lembaga  keuangan  syariah  dan  menjadi  dasar tindakan hukum bagi pihak terkait;
2) Mengeluarkan  fatwa  yang  harus  menjadi  landasan  bagi  ketentuan yang  dikeluarkan  oleh  institusi-institusi  yang  berwenang  terkait seperti BI, Bappepam dan Kementerian Keuangan;
3) Memberikan  rekomendasi  atau  mencabut  rekomendasi  nama-nama yang  akan  duduk  sebagai  anggota  DPS  pada  suatu  lembaga keuangan syariah;
4) Mengundang para ahli untuk memberikan penjelasan terhadap suatu masalah  yang  diperlukan  dalam  pembahasan  ekonomi  syariah termasuk otoritas atau lembaga baik dalam maupun luar negeri;
5) Mengusulkan  kepada  pihak  yang  berwenang  untuk  mengambil tindakan hukum apabila peringatan tidak diindahkan;
6) Memberikan  peringatan  kepada  lembaga  keuangan  syariah  untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
Keberadaan DPS  didasarkan  pada  Surat  Keputusan  DSN  No.3
tahun  2003,  di  mana  dijelaskan  bahwa  DPS  adalah  bagian  dari  Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, di mana penempatannya atas persetujuan DSN. DPS memiliki fungsi antara lain: 1) Melakukan  pengawasan  secara  periodik  pada  LKS  yang  berada  di bawah pengawasannya;
2) Berkewajiban  mengajukan  usul-usul  pengembangan  LKS  kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
3) Melaporkan  perkembangan  produk  dan  operasional  LKS  yang diawasinya kepada DSN minimal dua kali dalam satu tahun anggaran;
4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Selain tugas  dan  fungsi  yang  terdapat  pada  DPS  di  atas, pengawasan yang dilakukan oleh DPS wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam, yang meliputi:
Thalis Noor C
176
1) Jalbul  mashalih, yaitu  menerapkan,  mengambil  dan  menjaga  unsur- unsur  kebaikan  ( maslahah) serta  memaksimalkan  kebaikan  tersebut ( ta’dzim mashalih) . Jalbul mashalih dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara maqashid syariah (terpeliharanya lima maslahah) yakni risiko moral  dan agama  ( hifdz  din), risiko  akal/intelektual  ( hifdz ‘aql) , resiko keuangan ( hifdz maal) , risiko generasi dan reproduksi ( hifdz nasl) serta risiko reputasi ( hifdz irdh) .
2) Dar’ul  mafasid, yaitu  menghindarkan  dari  unsur-unsur  yang  dapat menimbulkan kerusakan  dan  keburukan  ( mafsadah) serta  dapat meminimalisir  risiko.  Prinsip  ini  dilakukan  dalam  rangka menghindarkan  praktik  atau  kegiatan  yang  dapat  menyebabkan timbulnya kerusakan maqashid syariah serta kerugian material lainnya.
3) Saddudz  dzari’ah yaitu  prinsip  kehati-hatian  untuk  mencegah  dan mengantisipasi  adanya  resiko  pelanggaran  terhadap  syariah  dan peraturan-peraturan  lainnya  yang  berlaku.  Prinsip  ini  mengandung makna  bahwa  setiap  individu,  satuan  organisasi  maupun  pihak otoritas  dapat  melakukan tindakan  pencegahan  dan  sikap  kehati- hatian ( ihtiyath) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran  terhadap  ketentuan  syariah  atau  ketentuan  lainnya dengan  tetap  mempertimbangkan  aspek  pertumbuhan,  produktifitas, profitabilitas, kemanfaatan dan kemaslahatan.

## Pengawasan Ekternal
BMT yang  berbadan  hukum  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS)  sepenuhnya  sistem  pengawasan  eksternalnya  tunduk  pada Peraturan  Menteri  Negara  (Permeneg)  Koperasi  dan  UKM  RI Nomor.39/Per/M.KUKM/XII/2007  tentang  Pedoman  Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Berdasarkan Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Menteri  tersebut,  yang dimaksud  dengan pengawasan  adalah  kegiatan  pembinaan,  pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  Koperasi  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas  pembantuan  di  tingkat  daerah  dengan  tujuan  agar  pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.
Sementara tujuan  pengawasan  KJKS/UJKS  berdasarkan  Pasal  2 adalah:
1) mengendalikan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  agar    dalam  menjalankan kegiatan  operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2) meningkatkan citra dan kredibilitas KJKS dan UJKS Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota,  koperasi  lain  dan  atau  anggotanya  berdasarkan  prinsip koperasi; 3) menjaga  dan  melindungi  asset  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  dari tindakan  penyelewengan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab; 4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KJKS dan
UJKS Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
Baitul Maal
177
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
5) mendorong  pengelolaan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  mencapai tujuannya  secara  efektif  dan  efisien  yaitu  meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota. Selain tujuan tersebut pengawasan KJKS/UJKS juga memiliki ruang lingkup antara lain:
1) Pembinaan  pelaksanaan  pengendalian  internal  KJKS  dan  UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Pemantauan  perkembangan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  secara  berkala melalui  laporan    keuangan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  yang bersangkutan;
3) Pemeriksaan  terhadap  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  yang  menyangkut organisasi  dan  usahanya,  termasuk  program  pembinaan  anggota sesuai  Standar  Operasional  Manajemen  (SOM)  dan  Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi;
4) Penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi sesuai standar kesehatan KJKS  dan UJKS  Koperasi  yang  diatur  dalam  ketentuan yang berlaku ( Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, 2007) . Pada proses  pengawasan  KJKS/UJKS,  pemerintah  melalui
Kementerian  Koperasi  dan  UKM  mengangkat  Pejabat  Pengawas yang berperan sebagai pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Pejabat pengawas mempunyai wewenang:
1) menerima  laporan  mengenai  kondisi  organisasi,  usaha  dan permodalan  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan  atau  Unit  Jasa Keuangan Syariah;
2) melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja,  catatan  dan  semua  sumber  informasi  yang  dikuasainya  serta laporan  pemeriksaan  oleh  pengawas  yang  akan  diberikan  kepada pengurus  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan  atau  Unit  Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
3) merekomendasikan  kepada  Menteri  untuk  menghentikan  kegiatan usaha  dan  atau  mencabut  izin  usaha  Jasa  Keuangan  Syariah  apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah:  a)  menjalankan  usaha  keuangan  yang  tidak  sehat  dan  tidak aman;    b)  melanggar  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku; atau;
4) mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan  atau  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  dalam  pengawasan administratif.
Perlindungan Hukum atas Dana yang disimpan di BMT Perlindungan hukum  terbagi  menjadi  dua  bentuk  yakni perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif, demikian  pulan  dalam  konteks  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT). Perlindungan  hukum  preventif  pada  BMT  terwujud  dengan  tersedianya landasan  hukum  bagi  berdiri  dan  operasionalisasinya  sebuah  BMT,  baik
Thalis Noor C
berupa  keabsahan  badan  hukumnya,  profesionalitas  tata  kelolanya  yang sesuai dengan SOP dan SOM nya atau tidak.
BMT dengan  bentuk  yang  bervariasi,  LKMS  dan  Koperasi/KJKS atau  UJKS,  melahirkan  konsekuensi  proteksi  hukum  yang  berbeda  pula. Secara preventif BMT yang hanya berbentuk LKMS tidak memiliki proteksi hukum yang kuat yang dapat memberikan jaminan hukum atas dana yang disimpan oleh masyarakat di LKMS tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di  atas,  eksistensi  BMT  yang  berbentuk  LKMS  tidak  terwadahi  dalam payung  hukum  yang  jelas,  sehingga  dengan  demikian  segala operasionalisasi  dan  manajemen  keuangannya  juga  tidak  memiliki landasan  hukum  yang  bisa dipertanggungjawabkan,  yang  pada  akhirnya menyebabkan tidak terjaminnya dana masyarakat yang disimpan.
Berbeda dengan  BMT  yang  hanya  berbentuk  LKMS,  BMT  yang berbadan hukum koperasi baik yang berbentuk KJKS maupun UJKS relatif lebih  terproteksi  secara  hukum.  Melihat  dari  aspek  prevensinya, KJKS/UJKS memiliki landasan hukum yang lebih kuat karena didasarkan pada Keputusan dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM yakni Keputusan Menteri  Negera  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  dan  Peraturan  Menteri  Negera Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007  tentang Pedoman  Standar  Operasional  Manajemen  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  (KJKS)  dan  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  (UJKS).  Kedua  aturan tersebut  bersandar  pada  Undang-undang  Perkoperasian,  sehingga memiliki  proteksi  preventif  yang  kuat,  terlebih  dalam  Undang-undang Koperasi  yang  baru  saja  disahkan  telah  menetapkan  adanya  sistem perlindungan  simpanan  dengan  membuat  Lembaga  Penjamin  Koperasi Simpan  Pinjam  (LP-KSP)  yang  tentunya  lebih  memberikan  jaminan perlindungan kepada masyarakat yang menyimpan dananya di koperasi. Namun demikian, baik BMT yang berbentuk LKMS maupun BMT yang  berbadan  hukum  koperasi  (KJKS/UJKS)  memiliki  peluang perlindungan  hukum  yang  sama  secara  represif.  Sebagaimana  telah dijelaskan  di  atas,  bahwa  perlindungan  hukum  represif  lebih mengedepankan  pada  penyelesaian  pertanggungjawaban  melalui  jalur- jalur hukum baik non-litigasi maupun litigasi.
Jalur non-litigasi  berupa  jalur-jalur  musyawarah  baik  langsung maupun  melalui  perantara,  seperti  mediasi (Sutiyoso,  2006),  negoisasi, konsiliasi,  maupun    arbitrase  dan  sengketa  konsumen.  Penyelesaian melalui  mediasi,  negoisasi,  konsiliasi  serta  arbitrase  disandarkan  pada aturan main yang telah tercantum pada Undang-undang Nomor 30 tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS). Sementara  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  diajukan  di  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Jalur litigasi  merupakan  penyelesaian  melalui  pengadilan  yang berwenang yakni melalui gugatan di Pengadilan Agama atau permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.
Menurut Pasal 49  huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang
Baitul Maal
179
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
Peradilan  Agama,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2006  Nomor  22, menyebutkan  bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.
Penjelasan mengenai  Pasal  49  huruf  (i)  tersebut  menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  antara  lain meliputi: a. bank syariah; b.  lembaga keuangan mikro syariah. c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat  berharga  berjangka  menengah  syariah;  g.  sekuritas  syariah;  h. pembiayaan  syariah;  i.  pegadaian  syariah;  j.  dana  pensiun  lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.
BMT baik yang berbentuk LKMS maupun KJKS/UJKS merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah sebagaimana huruf (b) serta termasuk menjadi bagian dari bisnis syariah sebagaimana huruf (k) yang terangkum dalam kegiatan ekonomi syariah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
Selain gugatan  ke  Pengadilan  Agama,  penyelesaian  melalui  jalur litigasi  dapat  pula  dilakukan  dengan  pengajuan  permohonan  pailit  ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat. Pengajuan kepailitan ini  didasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas ( Undang- undang    Nomor  37  Tahun  2004) .  Pengajuan  pailit  hanya  dapat  dilakukan manakala  Debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  Kreditor  dan  tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih kreditornya.

## PROBLEM DAN TANTANGAN YANG TERSERAK
Legalitas dan Peran Dewan Pengawas Syariah Keberadaan DPS tidak diatur dalam Undang-undang Koperasi baik yang  lama  maupun  yang  baru.  Keberadaannya  hanya  dinyatakan  dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Usaha  KJKS dan  juga  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM  Nomor:
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman SOM KJKS dan UJKS. Akan tetapi  aturan  di  atas  nampak  masih  tidak  konsisten  mengatur  tentang posisi  DPS.  Keputusan  Menteri  di  atas,  menyiratkan  bahwa  posisi  DPS hanya  bersifat  fakultatif  bukan  wajib  dalam  pendirian  sebuah  koperasi syariah  (KJKS).  Hal  ini  ditunjukkan  pertentangan  pada  Pasal  4  huruf  (d) angka  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  diperlukan  Fatwa  Dewan  Syariah sedangkan  pada  butir  (6),  pembentukan  Dewan  Syariah  hanya diperuntukkan bagi KJKS/UJKS yang telah mampu mengangkatnya.
Thalis Noor C
Inkonsistensi dalam Kepmeneg KUKM di atas, tidak hanya terjadi pada  wajib  tidaknya  DPS,  akan  tetapi juga  kerancuan  penyebutan  antara Dewan  Pengawas  Syariah  dan  Dewan  Syariah,  demikian  pula  tentang tidak adanya ketentuan mengenai persyaratan bagaimana dan siapa yang dapat  merekomendasikan  seorang  ulama  yang  ahli  ekonomi  syariah sebagaimana pengertian DPS yang telah dikemukakan yakni dewan yang dipilih  oleh  koperasi  yang  bersangkutan  berdasarkan  keputusan  rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam ekonomi syariah yang  menjalankan  fungsi  dan  tugas  sebagai  pengawas  syariah  pada koperasi.  Pengertian  tersebut  tidak  diikuti  dengan  penjelasan  mengenai apakah seorang yang ahli ekonomi syariah yang bukan ulama berarti tidak diperbolehkan menjadi anggota DPS.
Ketidakjelasan posisi  DPS  ini  pada  praktiknya  juga  tidak  menjadi persoalan dalam hal pengesahan pendirian sebuah koperasi syariah (KJKS), KSUS BMT ISRA menjadi contoh nyata disahkannya status badan hukum tahun 2008 di mana dalam strukturnya tidak ditemukan adanya DPS KSUS BMT  ISRA.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1994  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pengesahan  Akta  Pendirian  dan  Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sendiri tidak pernah mensyaratkan adanya DPS, karena memang lahirnya KJKS jauh setelah PP ini disahkan yakni sekira 10 tahun setelahnya.
Namun demikian,  sudah  seharusnya  ada  penyelarasan  atau harmonisasi  antara  satu  produk  hukum  dengan  produk  hukum  lainnya terlebih antara peraturan lama dengan peraturan yang baru, sehingga tidak terkesan  tumpah  tindak  ataupun  saling  bertentangan.  Secara  hirarkhi yuridis, posisi Peraturan Pemerintah (PP) memiliki level yang lebih tinggi dan  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  peraturan  di  bawahnya  semisal Peraturan  Menteri  (Permen)  atau  hanya  Keputusan  Menteri  (Kepmen). Permen  atau  Kepmen  tidak  bisa  mengalahkan  kekuatan  hukumnya dibandingkan  PP.  Hal  inilah  yang  menjadi  persoalan  dalam  konteks koperasi syariah, di mana terdapat banyak inovasi aturan main akan tetapi hanya di level bawah yakni berupa Kepmen dan Permen, sementara aturan di  atasnya  belum  pernah  berubah,  dan  menariknya  inovasi  yang  terjadi terkesan  menegasikan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Sebuah  harapan terhadap  pengesahan  Undang-undang  perkoperasian  yang  baru  dapat melahirkan  peraturan-peraturan  pelaksanaan  di  bawahnya  dengan harmonis dan tidak saling tumpang-tindih.
DPS sebagai  pengawas  syariah  dalam  konteks  legal,  memerlukan payung  hukum  yang  kuat,  sehingga  dapat  berperan  maksimal  terutama dalam  aspek  pengawasan  terhadap  pembuatan  produk  KJKS  dan aplikasinya  di  masyarakat.  Selain  itu  pengawasan  terhadap  DPS  juga diperlukan, karena pada faktanya terdapat DPS lepas tanpa pengawasan, bahkan  cenderung  hanya  ‘numpang  nama’  tanpa  melakukan  apapun namun tetap menerima gaji bulanan.
Lemahnya Kontrol Pemerintah
Faktor lain  yang  sesungguhnya  krusial  adalah  lemahnya  kontrol yuridis dari otoritas pengawasan pemerintah yakni Kementerian Koperasi maupun  Dinas  Koperasi,  padahal  fungsi  pengawasan  melekat  pada pemerintah.
Baitul Maal
181
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
Pengawasan oleh  pemerintah  tersebut  adalah  pengawasan  dalam arti kegiatan  pembinaan,  pemantauan,  pemeriksaan,  dan    penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di  tingkat  pusat  dan  pejabat  yang  diberi  wewenang  menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan KJKS dan UJKS  Koperasi  dilakukan  secara  baik  dan  terkendali  sehingga menumbuhkan  kepercayaan  dari  pihak  terkait ( Peraturan  Menteri  Negara Koperasi dan UKM RI, 2007) .
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak menerangkan tentang pengawasan  terhadap  koperasi  oleh  pemerintah,  akan  tetapi  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2012  menerangkan  cukup  detail  tentang bagaimana pengawasan oleh pemerintah dilakukan. Merujuk Pasal 97 Undang-undang tersebut, Pengawasan dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Koperasi. Kegiatan pengawasan  melalui  pelaporan  dilakukan  dengan  cara: pertama, meneliti laporan  pertanggungjawaban  tahunan,  dokumen-dokumen,  dan keputusan-keputusan  Rapat  Anggota; kedua , meminta  untuk hadir  dalam Rapat  Anggota;  dan/atau ketiga, memanggil  Pengurus  untuk  diminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi. Sementara kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan. Apabila dari hasil pemantauan  dan  evaluasi  terbukti  terjadi  penyimpangan,  Menteri  wajib mengambil  langkah  penyelesaian  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang. Selain  melakukan  pengawasan,  pemerintah  melalui  Menteri  juga dapat  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Koperasi,  dalam  hal: pertama, Koperasi  membatasi  keanggotaan  atau  menolak  permohonan  untuk menjadi  Anggota  atas  orang  perseorangan  yang  telah  memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar; Kedua, Koperasi  tidak  melaksanakan  Rapat  Anggota  Tahunan  dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; Ketiga, kelangsungan usaha  Koperasi sudah  tidak  dapat  diharapkan;  dan/atau Keempat, terdapat  dugaan  kuat bahwa  Koperasi  yang  bersangkutan  tidak  mengelola  administrasi keuangan secara benar.
Menteri dalam melakukan pemeriksaan dapat menunjuk Akuntan Publik, yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  Setelah itu  Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak yang berkepentingan.
Sementara menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:  39/Per/M.KUKM/XII/2007  tertanggal  4  Desember  2007  tentang Pedoman Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi disebutkan bahwa tujuan pengawasan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  adalah: pertama, mengendalikan KJKS  dan  UJKS  Koperasi  agar    dalam  menjalankan    kegiatan  operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Kedua, meningkatkan citra dan kredibilitas KJKS dan UJKS Koperasi sebagai lembaga keuangan yang
Thalis Noor C
mampu  mengelola  dana  dari  anggota,  calon  anggota,  koperasi  lain  dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
Ketiga, menjaga dan melindungi asset KJKS dan UJKS Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab; Keempat, meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  KJKS dan  UJKS  Koperasi  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan; Kelima, mendorong  pengelolaan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  mencapai  tujuannya secara  efektif  dan  efisien  yaitu  meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi anggota.
Adapun  ruang  lingkup  Pengawasan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi meliputi: Pertama, pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KJKS dan UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Kedua, pemantauan perkembangan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  secara  berkala  melalui  laporan keuangan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  yang  bersangkutan; Ketiga, pemeriksaan  terhadap  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  yang  menyangkut organisasi  dan  usahanya,  termasuk  program  pembinaan  anggota  sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)  KJKS  dan  UJKS  Koperasi; Keempat, penilaian  kesehatan  KJKS  dan UJKS  Koperasi  sesuai  standar  kesehatan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Dinas Koperasi, antara Kambing Hitam dan Cuekisme Ada suatu  pendapat  yang  menganggap  bahwa  Dinas  Koperasi selalu  menjadi  kambing  hitam  setiap  terjadi  kekisruhan  dalam  koperasi, padahal  hal  tersebut  belum  tentu  menjadi  ranah  Dinas  Koperasi. Pengawasan terhadap koperasi sangat tergantung pada pejabat mana yang mengesahkan koperasi sebagai badan hukum.
Jika dirunut dari aturan main yang ada, sesungguhnya yang dapat ditarik sebagai  pihak  yang  patut  disalahkan  adalah  pemerintah  pusat dalam hal ini adalah Kementrian Koperasi dan UKM yang tidak konsisten dan  konsekuen  terhadap  aturan  yang  dibuatnya  sendiri,  termasuk  dalam kaitan  ini  adalah  tentang  Pengawasan  KJKS  dan  UJKS  Koperasi sebagaimana Permeneg KUKM Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007.
Pasal 17  Permeneg  tersebut  menyebutkan  bahwa Menteri mengangkat Pejabat Pengawas yang berperan sebagai pengawas KJKS dan UJKS  Koperasi  yang  bertanggung  jawab  melakukan  pengawasan  dan mempunyai wewenang: a) menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan KJKS dan UJKS; b) melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat- surat  berharga,  pembukuan,  kertas  kerja,  catatan  dan  semua  sumber informasi  yang  dikuasainya  serta  laporan  pemeriksaan  oleh  pengawas yang  akan  diberikan  kepada  pengurus  KJKS  dan  UJKS;  c) merekomendasikan  kepada  Menteri  untuk  menghentikan  kegiatan  usaha dan  atau  mencabut  izin  usaha  Jasa  Keuangan  Syariah  apabila  terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa KJKS dan UJKS: menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman; atau  melanggar  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku;  atau  d)  mengeluarkan  perintah  untuk  menempatkan  KJKS dan UJKS dalam pengawasan administratif.
Baitul Maal
183
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
Selanjutnya dalam  ketentuan  peralihan  disebutkan  bahwa Pengangkatan  Pejabat  pengawas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  17 dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  tahun  sejak tanggal berlakunya peraturan ini. Sebelum pejabat pengawas sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  terbentuk,  maka  penyelenggaraan  tugas pengawasan terhadap KJKS dan UJKS Koperasi dilakukan oleh Deputi.
Melihat dari  aturan  ini,  persoalan  tentang  siapa  yang  harus bertanggungjawab  tentang  pengawasan  KJKS  menjadi  semakin  jelas, karena  hingga  kini  lebih  dari  2  (dua)  tahun  semenjak  Permeneg  tersebut ditandatangani  Menteri  Koperasi  belum  juga  mengangkat  apa  yang disebut  sebagai  Pejabat  Pengawas,  dan  oleh  karenanya  berdasarkan  ayat (2)  pengawasan  masih  dipegang  oleh  Deputi,  yang  pada  kenyataanya pengawasan oleh Deputi nyaris tidak dilakukan.
Hal  mendasar  dalam  persoalan  pada  produk  simpanan  di  luar perbankan  adalah  tidak  adanya  perlindungan  hukum  yang  disebabkan tidak adanya sistem penjaminan atas dana yang disimpan dalam produk- produk simpanan tersebut. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  tidak  memberikan  perlindungan  dalam  bentuk  sistem penjaminan simpanan perkoperasian. Perlindungan yang diberikan hanya pada  masalah  siapa  yang  harus  bertanggungjawab  manakala  koperasi terjadi persoalan kebangkrutan atau terjerat masalah hukum.
Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Pengurus,  baik  bersama-sama,  maupun  sendiri-sendiri,  menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan  atau  kelalaiannya.  Apabila  tindakan  itu  dilakukan  dengan kesengajaan,  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  penuntut  umum  untuk melakukan penuntutan.
Peraturan Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM  Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007  tentang  Pedoman SOM  KJKS  dan UJKS  juga menyatakan bahwa manakala terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik  modal  ( shahibul maal) ,  kecuali  jika  diketemukan  adanya  kelalaian atau  kesalahan  oleh  pihak  pengelola  dana  ( mudharib ).  Kelalaian  atau kesalahan  oleh  pihak  pengelola  dana  tersebut  ditunjukkan  antara  lain: pertama, tidak  dipenuhinya  persyaratan  yang  ditentukan  di  dalam  akad; Kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan ( force majeur ) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau Ketiga, hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Kementerian Koperasi  dan  UKM  selaku  regulator  juga  mengakui bahwa  tidak  adanya  kebijakan  perlindungan  atas  simpanan  menjadi masalah  penting  bagi  pemerintah.  Pengakuan  kementerian  ini  tercermin dari  salah  satu  bagian  dari  salah  satu  Bab  yang  ada  dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007. Pemerintah  menyatakan  bahwa  para  penyimpan dan  para  deposan  pada lembaga  keuangan  perbankan  mendapat  perlindungan  dari  Bank Indonesia  yang  mendorong  masyarakat  untuk  menabung  di  bank, sedangkan para penyimpan dan deposan pada KJKS atau UJKS Koperasi belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  itu.  Hal  ini  perlu  dijadikan
Thalis Noor C
tantangan  bagi  pihak  manajemen  untuk  merumuskan  kebijakan perlindungan  simpanan  seperti  melakukan  kerjasama  dengan  KJKS  dan UJKS  Koperasi  sekunder  atau  asosiasi  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  untuk meluncurkan  produk  perlindungan  simpanan  bagi  KJKS  dan  UJKS Koperasi  yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku ( Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, 2007) . Pernyataan  pemerintah  tersebut  sesungguhnya  menunjukkan bahwa pemerintah tidak  mampu  membuat  suatu  kebijakan  tentang perlindungan  hukum  atas  simpanan  yang  ada  dan  dijalankan  oleh KJKS/UJKS  sebagaimana  dalam  perbankan.  Justru  yang  terjadi  adalah bahwa pemerintah melempar tanggungjawab atas perlindungan simpanan kepada  masing-masing  KJKS/UJKS,  dan  menyerahkan  sepenuhnya kebijakan tersebut kepada masing-masing KJKS/UJKS dengan catatan hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri  tersebut  juga  mengisyaratkan  kegagalan  pemerintah  dalam menciptakan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  atas  dana  masyarakat yang  disimpan  pada  produk-produk  simpanan  KJKS/UJKS,  padahal pemerintah  selalu  mendorong  tentang  pentingnya  koperasi  karena merupakan soko guru ekonomi bangsa dan menjadi satu-satunya elemen ekonomi  yang  paling  tangguh  menghadapi  krisis.  Namun,  ternyata pemerintah  selaku  regulator  justru  gagal  menciptakan  suatu  sistem perlindungan atas simpanan yang dijalankan oleh koperasi.
Akibat tidak adanya sistem perlindungan atas simpanan yang ada di  KJKS/UJKS  maka  tidak  heran,  manakala  KJKS/UJKS  mengalami permasalahan  hukum,  masyarakat  penyimpanlah  yang  selalu  menjadi korban.  Sementara  pemerintah  melalui  Kementerian  Koperasi  ataupun Dinas  Koperasi  terkesan  justru  lepas  tangan,  dan  melempar  kesalahan hanya  pada  pengurus  dan  manajemen  KJKS/UJKS,  tanpa  pernah melakukan  evaluasi,  pengawasan  maupun  pembinaan  sebagaimana  telah diamanahkan  dalam  Undang-Undang  Perkoperasian  dan  Peraturan Menteri Koperasi.
Baitul Maal
185
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012

## Daftar Pustaka
Bambang  Sutiyoso, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis, Yogyakarta:  Citra  Media, 2006. Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah , Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008 Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan (Edisi  Khusus)  Jakarta:  Pusat  Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian  Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan, 2005.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Mahkamah Agung RI, 2008 M.  Nadratuzzaman  H,  Hilda  S  dan  R.Yoga  P, Lembaga  Bisnis  Syariah, Jakarta: PKES Publishing, 2008. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat, Edisi IV Maret 2005. Usman  S,  W.I.Suharyo,  et.al, Keuangan  Mikro  untuk  Masyarakat  Miskin:
Pengalaman Nusa Tenggara Timur, Jakarta: Lemlit SMERU, 2004. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS)  dan  Unit  Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor.39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Thalis Noor C
186
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012