## GERAKAN MAHASISWA DI INDONESIA DALAM BINGKAI KEKUASAAN ORDE BARU (1966-1998)
Oleh: Mohammad Maiwan*

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  dynamics  of  Indonesian  student  movement  in  the  New Order era between 1966 until 1998. It also analyses the responses of the authority to their movement  and  its  impact.  This  research  uses  the  qualitative  method  of  literature  review and  interviews  where  the  arguments  are  presented  in  descriptive  analysis.  Based  on Antonio  Gramsci’s  concept of  hegemony, this study has uncovered the  hegemonic means utilized  by  the  authority  to  undermine  student  movement.  The  description  of  how  this social  formation  was  defragmented,  justified  and  then  integrated  into  bureaucratic processes where their existence was then consented as a subordinated  class. In reality, the student movement under the New Order government was closely related to the situation of socio-politics and character of the regime. Nevertheless, the Asian economic crisis jolted the  revival  of  the  student  movement  to  its  initial  vibrant  state  which  brought  down Suharto’s regime in 1998. This study has proven that hegemonic process also has a shelf- life  as  the  masses  will  eventually  see  through  the  regime’s  political  construction.  This eventuality  was  due  to  external  and  internal  factors  such  as  development  of  information technology, the rise of cyber-power, international politics and the emergence of new ideas.
Key Words: Student, politics, movement.

## Pendahuluan
Gerakan mahasiswa merupakan salah  satu  fenomena  menarik  di  sejumlah negara berkembang yang menandai adanya bentuk  aktifisme  politik  di  kalangan terdidik.  Meskipun  kebanyakan  di  antara mereka  bagian  dari  kelas  sosial  yang mapan, namun penentangan mereka terhadap sistem yang berlaku menunjukkan bahwa  kelompok  ini  memiliki  nilai  dan orientasi  yang  berbeda  dari  lapisan  mana mereka  berasal.  Dalam  beberapa  kasus, kita  menyaksikan  berbagai  perubahan politik  yang  berlangsung  di  sejumlah negara  berkembang  sebagian  diwarnai
adanya  aktifisme  mahasiswa.  Meskipun mereka  bukan  merupakan  kekuatan  politik formal,  namun  sampai  tahap  tertentu, gerakan mahasiswa telah berhasil mempengaruhi  situasi  politik,  dengan melakukan tekanan-tekanan terhadap sistem politik. Sebagai kelompok minoritas terdidik  dalam  suatu  masyarakat  yang sedang membangun, mahasiswa sesungguhnya  memiliki  pengaruh  yang cukup diperhitungkan.
Mereka bukan hanya menjadi sumber  tenaga  pembangunan,  tetapi  juga sumber  rekruitmen  kepemimpinan  dalam masyarakat  di  masa  depan.  Dalam  konteks *Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
negara berkembang, sesungguhnya mahasiswa  memiliki  posisi  yang  strategis dalam  kehidupan  bangsa.  Di  samping memiliki kewajiban mencari ilmu pengetahuan,  mereka  juga  bertanggung- jawab  untuk  menumbuhkan  perubahan sosial  sekaligus  mendorong  perubahan politik. Mahasiswa adalah “cabang keempat”  dari  pemerintahan  dan  kampus menduduki  posisi  penting  dalam  sistem politik (Altbach 1988: 7).
Beberapa  gerakan  mahasiswa  di sejumlah negara, telah berhasil mempengaruhi  proses  politik,  sehingga memungkinkan berlakunya berbagai perubahan. Bahkan pada masa lalu gerakan mahasiswa  di  Korea  Selatan,  Turki,
Vietnam  Selatan,  Bolivia,  Venezuela, Thailand,  Jepang  dan  beberapa  negara lainnya  telah  memainkan  peran  dalam menggulingkan  pemerintah  (Lipset  1967: vii).  Begitu  juga  dengan  beberapa  gerakan mahasiswa  yang  lain  seperti:  di  Burma, Nigeria,  Brasil,  Filipina,  Polandia,  China, bersama  sebagian  kelompok  masyarakat yang  lain  telah  berperan  menekan  rezim yang berkuasa untuk melakukan perubahan,  meskipun  sebagian  berhasil ditindas dengan kejam.
Sementara  di  Indonesia  gerakan mahasiswa  telahpun  muncul  sebagai  salah satu gerakan sosial politik sejak dari jaman penjajahan  sehingga  hari  ini.  Dalam
episode  sejarah  politik  Indonesia  gerakan mahasiswa muncul secara timbul tenggelam sebagai reaksi terhadap berbagai perkembangan politik yang berlaku.  Pada  masa  Orde  Baru  gerakan mahasiswa  mengalami  depolitisasi  dan represi  secara  massif  yang  mengakibatkan gerakan  mereka  nyaris  lumpuh.  Meskipun dalam berbagai kesempatan gerakan mereka  bangkit  melakukan  penentangan terhadap  rejim  Orde  Baru,  namun  berkali- kali  pula  berhasil  dipatahkan.  Munculnya gerakan  mahasiswa  pada  masa  tersebut dipengaruhi  berbagai  macam  faktor  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  realitas  sosial politik yang kompleks.

## Permasalahan Kajian
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  permasalahan  dalam  kajian  ini adalah, bagaimana dinamika gerakan mahasiswa  di  Indonesia  pada  masa  Orde Baru  dan  bagaimana  respon  negara terhadap gerakan mereka?
Kerangka Teoritikal
Kajian ini menggunakan teori hegemoni  dari  Antonio  Gramsci.  Gagasan Gramsci  tentang  hegemoni  merupakan paradigma  alternatif  kepada  teori  Marxis tradisional  yang  dikritik  sebagai  fatalistik, deterministik,  mekanistik  dan  reduksionis yang  dianggap  gagal  memahami  berbagai perubahan.  Hegemoni  adalah  satu  bentuk penyelenggaraan  kekuasaan  yang  bersifat substil, lunak dan membujuk.
Hegemoni bukan merupakan hubungan  dominasi  dengan  menggunakan kekerasan, melainkan satu hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan  politik  dan  ideologi  yang dibina  berdasarkan  mekanisme  konsensus. Williams (1960: 587) secara tegas mengemukakan hegemoni sebagai:
“Satu  tatanan  di  mana  cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu  menjadi  dominan;  di  mana satu konsep realitas disebarkan kepada  seluruh  masyarakat  dalam seluruh institusi dan kehidupan pribadinya, yang mempengaruhi seluruh citarasa, moralitas, kebiasaan, prinsip agama dan politik, dan seluruh hubungan sosial, terutama dalam pengertian intelektual dan moral.”
Dengan  kata  lain,  proses  hegemoni terjadi apabila cara hidup, cara berfikir dan pandangan  masyarakat  bawah  terutama kaum  proletar  telah  meniru  dan  menerima
cara  berpikir  dan  gaya  hidup  daripada kelompok  elit  yang  mendominasi  dan mengeksploitasi  mereka.  Jadi,  hegemoni terjadi  jika  ideologi  daripada  golongan yang  mendominasi  telah  diambil  alih secara  sukarela  oleh  yang  didominasi. Begitu  hegemoni  sudah  tersebar  dan meresap  kuat  ke  dalam  seluruh  tatanan sosial  melalui    praktek  bebas  sehari-hari, praktek  biasa  daripada  orang-orang  yang hidup,  yang  merupakan  masyarakat  sipil, maka  ini  merupakan  “konsensus  spontan”. Di  mana  kelas-kelas  bawah  menyetujui tatanan  kehidupan  sosial  yang  sesuai dengan  kepentingan  borjuasi.  Mereka menerima  ide-ide  dan  kepentingan  politik kelas berkuasa seperti layaknya kepunyaan mereka sendiri.
Dengan  cara  apa  hegemoni  tersebut dilakukan? Gramsci mengkonsep- tualisasikan  produksi  persetujuan  dicapai melalui penggunaan simbol-simbol, mitologi,  institusi  dan  praktek-praktek kehidupan  sehari-hari  sebagai  hegemoni. Hegemoni boleh terbentuk melalui berbagai  cara  dan  pada  berbagai  wilayah kehidupan sehari-hari, melalui:
Kebudayaan, kesenian, sekolah, universitas,  keluarga,  media  massa,  serta pembentukan wacana ideologi yang dilakukan  secara  terus  menerus.  Dengan kata  lain,  hegemoni  dicapai  melalui institusi-institusi masyarakat yang
menentukan  secara  langsung  atau  tidak langsung  struktur-struktur  kognitif  dan afektif  masyarakat.  Dalam  konteks  ini, bahasa  memainkan  peranan  penting  dalam merumuskan  realitas  serta  melayani  fungsi hegemonik untuk mengontrol berkembangnya wacana dalam masyarakat.
Selain itu, menurut Gramsci, superioritas  ideologi  itu  haruslah  juga memiliki  akar-akar  ekonomi  yang  kuat. Jika hegemoni itu merupakan etika politik, maka ianya haruslah juga bersifat ekonomik dan mempunyai landasan sebagai  fungsi  penentu,  sehingga  kelas yang  sedang  memimpin  menjalankan aktivitas  utama  ekonomi  yang  ditentukan. Oleh  karena  itu,  hegemoni  merupakan bentuk  kekuasaan  yang  menggunakan “kontrol  moral”  sebagai  ujung  tombaknya yang  dikemas  ke  dalam  satu  sistem menyeluruh. Ringkasnya, satu kelas adalah hegemonik  dan  mampu  mereproduksi hegemoninya  sejauh  ianya  bukan  saja membawa  tujuan-tujuan  ekonomi  dan politik saja, tetapi juga kesatuan intelektual dan moral untuk berhadapan dengan semua perkara (Gramsci 1971: 181-182).
Hegemoni    berlaku  di  dalam masyarakat  sipil  dan  dominasi  berlaku  di dalam  masyarakat  politik  atau  negara. Hegemoni daripada kelas dominan dijalankan  dalam  masyarakat  sipil  dengan mengajak  kelas-kelas  yang  berada  di
bawah  atau subordinate  classes untuk menerima nilai-nilai dan ide-ide yang telah diambil  oleh  kelas  dominan  dan  dengan membina jaringan kerjasama yang berasaskan  kepada  nilai-nilai  berkenaan (Simon  2001:  12-13).  Dalam  paradigma Gramsci,  negara  dan  masyarakat  sipil mempunyai  sumbangan  dalam  proses hegemoni.  Negara  merupakan  perangkat keras,  yang  akan  menegakkan  ketertiban melalui  aparat  koersifnya,  yang  terdiri daripada  aparat  penegak  hukum,  polisi, penjara, serta tentara.
Untuk mewujudkan hegemoni tersebut,  menurut  Gramsci,  tidak  boleh dilakukan sendirian, melainkan melibatkan konstelasi kekuatan sosial politik yang luas yang ia sebut sebagai “blok historis”. Blok historis  adalah  hubungan  resiprokal  antara wilayah  aktifitas  politik,  etik  maupun ideologik,  atau  seperti  dijelaskan  oleh Gramsci sebagai, “perpaduan suprastruktur yang  kompleks,  kontradiktif  dan  tidak sejajar  adalah  cermin  daripada  sosial produksi”  (Gramsci  1971:  336).  Dengan kata  lain,  istilah  “blok  historis”  merujuk kepada  satu  koalisi  daripada  berbagai kekuatan sosial (kelas-kelas) yang disatukan  secara  politik  oleh  seperangkat ide-ide  hegemonik.  Ide-ide  itu  melengkapi koalisi  tadi  dengan  pandangan  dunia  yang koheren dan kepentingan bersama. Dengan demikian,  satu  blok  historis  yang  berhasil, mengandaikan adanya kemampuan
pemimpin blok untuk membuat ide-ide dan argumen persuasif sekaligus menguniversalkannya.
Dalam  konteks  negara  Orde  Baru, hegemoni  yang  dilakukan  rejim  secara nyata  telah  memberikan  pengaruh  penting terhadap kehidupan masyarakat, khususnya gerakan  mahasiswa.  Rejim  tentara  yang berkuasa  yang  disokong  oleh  unsur-unsur utama masyarakat lainnya secara menyeluruh  telah  berhasil  mengontrol jalan  fikiran dan tindakan masyarakat agar bersesuaian dengan cita-cita rejim. Sebagai akibatnya,  kontrol  dan  hegemoni  negara yang  kuat  terhadap  proses  politik  telah menyukarkan civil society untuk mengembangkan autonomi dan kebebasannya dalam penciptaan masyarakat demokratik.
Gerakan  Mahasiswa  dalam  Tinjauan Historis
Keterlibatan mahasiswa dalam politik  di  Indonesia  memiliki  akar  sejarah yang panjang, mulai dari sebelum Indonesia  merdeka  sampai  sekarang  ini. Pada  masa  penjajahan  gerakan  mahasiswa dipelopori sejumlah kelompok kaum muda yang  belajar  di  STOVIA (School  tot Opleiding  van  Indlandsche  Artsen) atau Sekolah  Latihan  Dokter  Bumiputera  di Jakarta dan mahasiswa-mahasiswa
Indonesia  yang  belajar  di  negara  Belanda
yang mendirikan PI (Perhimpunan Indonesia).  Tujuan  organisasi  tersebut adalah untuk membentuk kesadaran kelompok  mahasiswa    memperjuangkan Indonesia merdeka terbebas dari penjajahan  Belanda  (Poesponegoro  dan Notosusanto 1984). Gerakan mereka berkembang cepat dan memberikan pengaruh  penting  terhadap  perkembangan politik di Indonesia pada masa itu.
Setelah Indonesia merdeka, keterlibatan mahasiswa ditumpukan sepenuhnya  kepada  usaha-usaha  untuk memenuhi kewajiban mengisi kemerdekaan dalam kehidupan yang normal  dengan  mencari  ilmu.  Mereka menjaga  jarak  dengan  politik.  Namun, perkembangan  politik  tahun  1950-an  yang dinamik  yang  diwarnai  pergulatan  politik yang  kuat  telah  menggiring  dunia  kampus terlibat  dalam  politik.  Partai-partai  politik berusaha  membangun  jaringannya  dengan menanamkan pengaruhnya di dunia kampus.  Karena  itu  kemudian  muncul sejumlah  organisasi-organisasi  mahasiswa pada  waktu  itu  yang  berbasis  “aliran”  dan menjadi onderbouw dari  partai  politik, seperti  HMI,  GMNI,  GMKI,  CGMI, PMKRI, PMII, IMM dan lain-lain (Bachtiar  1968:  186-190).  Kampus  bukan saja  tempat  belajar,  tetapi  juga  menjadi sumber rekruitmen partai politik.
Pada  awalnya  organisasi-organisasi mahasiswa yang bercorak ideologis tersebut  hanya  diminati  sebagian  kecil mahasiswa yang ada di luar kecenderungan utama  kehidupan  kampus  yang    lebih bercorak  rekreatif.  Akan  tetapi  ketika negara  cenderung  menuju  kekacauan,  dan konflik  ideologi  semakin  tajam,  semakin banyak  pula  mahasiswa  yang  sadar  dan peduli,  yang  kemudian  mendorong  mereka terlibat dalam organisasi-organisasi tersebut  (Alimi  1993:  161-162).  Setiap organisasi mahasiswa bersaing secara ketat berdasarkan kepentingan politik dan ideologinya. Sistem politik yang berkembang  demikian  bebas  memberikan kesempatan  yang  luas  kepada  semua golongan untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingannya.
Negara  tidak  memiliki  wewenang yang kuat untuk mengatur dan mencampuri kehidupan kampus. Dunia kampus mengalami  tahap  politisasi  yang  demikian massif,  yang  menjadi  lahan  sosialisasi  dan pendidikan politik yang menantang, sehingga  memberikan  bekal  terhadap pendewasaan  politik.    Karena  itu,  tidaklah aneh  kemudian  jika  berlaku  polarisasi  dan konflik-konflik yang meluas dalam kampus beradasarkan  basis  ideologi.  Hal  ini  jelas menimbulkan  perpecahan  yang  mendalam dan  dapat  mengganggu  aktifitas  akademik yang menjadi tujuan utama kampus. Situasi tersebut  berlaku  terutama  pada  masa
Demokrasi  Terpimpin  antara  tahun  1959- 1965 ketika Presiden Soekarno memerintah secara otoriter dan berusaha membungkam lawan-lawan  politiknya,  khususnya  para politisi  dan  cendekiawan  kritis  di  luar pemerintahan.  Sebagian  mereka  adalah berbasis  di  kampus  yang  melakukan penentangan secara terselubung dan melancarkan  kritik-kritik  pada  berbagai kesempatan.
Meskipun Presiden Soekarno mengecam  kalangan  akademisi  kritis  di kampus-kampus  yang tidak sejalan  dengan pemerintah,  dengan  mengatakan  mereka sebagai  “ text  book  thinking ”,  “intelektual keblinger” dan “kebaratan-baratan”, namun sampai  sejauh  itu  pemerintah  masih menghargai  kebebasan  kampus  dan  tidak mencampuri urusan dan wewenang kampus, sehingga gerakan-gerakan mahasiswa  masih  cukup  bebas,  meskipun dalam batas tertentu tetap berhati-hati agar tidak berbenturan dengan kekuasaan. Keadaan kampus berkembang sangat dinamik sesuai dengan realitas di masyarakat.
Akan tetapi, keadaan tersebut berubah  secara  drastis  seiring  dengan berlakunya  peristiwa  G  30  S  PKI  yang berwujud  percobaan  kudeta  yang  gagal dilakukan  PKI  (Parti  Komunis  Indonesia) pada tanggal 30 September 1965. Tindakan Presiden  Soekarno  yang  kurang  tegas terhadap golongan komunis dan
kepemimpinannya  yang  dianggap  otoriter serta tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, membangkitkan gelombang perlawanan mahasiswa.
Kelompok  mahasiswa  yang  tergabung dalam  berbagai  organisasi  mulai  bergerak dan menyatukan diri dalam sebuah organisasi baru yang dibentuk pada tanggal 25  Oktober  1965,  yaitu  KAMI  (Kesatuan Aksi  Mahasiswa  Indonesia),  yang  menjadi wadah seluruh organisasi gerakan mahasiswa  Indonesia  (Bachtiar  1968:  190- 206).  Mereka  kemudian  berhasil  menekan Presiden Soekarno mundur dengan memperoleh  dukungan  dari  pihak  militer terutama Angkatan Darat, sehingga memunculkan rejim Orde Baru.

## Konsolidasi Orde Baru
Saat  itu  merupakan  masa  “bulan madu”  hubungan  mahasiswa  dengan militer.  Mahasiswa  kemudian  kembali  ke kampus seraya melihat berbagai perkembangan  yang  berlangsung.  Mereka merasa tugasnya telah selesai dan memberi kesempatan  kepada  pemerintah  baru  untuk bekerja.  Sampai sejauh itu gerakan mahasiswa  relatif  memiliki  kebebasan yang  tinggi.  Militer  mulai  berkuasa  dan secara terus menerus melakukan konsolidasi  kekuasaan  dengan  melakukan berbagai  usaha  “pembersihan”  di  semua segi  kehidupan  dari  unsur-unsur  “kiri” (komunis)    yang  masih  ada,  di  samping
juga memperbaiki kembali tatanan kehidupan  negara  yang  kacau  sebagai akibat warisan Orde Lama.
Tantangan  utama  Orde  Baru  adalah menstabilkan keadaan dan menata ekonomi negara  yang  porak  poranda.  Oleh  karena itu,  rejim  Orde  Baru  melakukan  berbagai langkah strategis dengan melakukan restrukturisasi  di  berbagai  bidang.  Di bidang  politik,  rejim  mulai  melakukan langkah-langkah depolitisasi seperti: Pembatasan partai-partai politik, menerapkan  politik  massa  mengambang, mengeluarkan  undang-undang  politik  dan pemilihan umum, menentukan monoloyalitas pegawai negeri, serta langkah-langkah kooptasi lainnya. Sementara  di  bidang  ekonomi  pemerintah mengambil  kebijakan  ekonomi  “pintu terbuka”  dengan  mengundang  masuknya investasi  asing  dan  menggunakan  bantuan luar  negeri,  serta  melakukan  pendekatan ekonomi  yang  lebih  liberal  dan  bersahabat dengan dunia Barat (Mas‟oed 1986).
Dengan cara itu, ekonomi Indonesia secara  perlahan-lahan  terintegrasikan  ke dalam  sistem  ekonomi  internasional  yang didominasi oleh paham liberalisme kapitalisme.  Strategi  ekonomi  diarahkan kepada  terwujudnya  suatu  pertumbuhan yang tinggi yang diharapkan dapat menjadi pemicu  munculnya  peluang-peluang  baru yang dapat menyerap tenaga kerja produktif  yang  melimpah.  Melalui  polisi
yang  digariskannya  pemerintah  Orde  Baru berupaya untuk mewujudkan strategi pembangunan yang dapat memenuhi harapan  riil  masyarakat  tanpa  terganggu oleh  hiruk  pikuk  politik.  Namun  di  balik gagasan semacam itu mulai timbul dampak-dampak negatif seperti: Munculnya ketimpangan ekonomi, kemiskinan,  ketergantungan  kepada  pihak asing, korupsi birokrasi, dan diabaikannnya hak-hak  politik warga (Glassburner 1978: 137-170).
Mahasiswa  dan  Kritik  Terhadap  Orde Baru
Pada  awal  tahun  1970-an  mulai muncul  ketidakpuasan  dan  kritik-kritik  di kalangan mahasiswa yang menilai pemerintah  telah  mulai  menyeleweng  dari cita-cita semula (Raillon 1985).
Pemerintah  dianggap  tidak  sensitif  dan justru  menimbulkan  permasalahan  baru. Mahasiswa  meminta  agar  pemerintah bersikap jujur dan tegas dalam memberantas  berbagai  bentuk  korupsi  dan penyimpangan yang ada. Mereka menuntut adanya perbaikan kehidupan nyata masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi  dan  awal  munculnya boom minyak. Namun sejauh itu, kritik mahasiswa  dilakukan  dalam  konteks  yang terbatas, dan lingkup yang lebih kecil yang sebagian diikuti berbagai tokoh mahasiswa
yang  sebelumnya  terlibat  dalam  gerakan mahasiswa tahun 1966.
Protes mahasiswa tersebut sesungguhnya merupakan “peringatan awal”  kepada  “partner  lama”  tentang berbagai  penyimpangan  yang  berlaku. Mereka  belum  bergerak  secara  massif, karena  itu  belum  dianggap  mengganggu keamanan  nasional.  Pihak  militer  yang berkuasa  belum  merasa  perlu  melakukan tindakan  yang  drastis  dan  lebih  keras terhadap  kritik  tersebut.  Mereka  berhati- hati  agar  tak  memancing  kemarahan mahasiswa dan bertindak lebih jauh. Sikap toleran  penguasa  boleh  ditafsirkan  bahwa mereka khawatir akan berlaku konflik yang luas  dengan  mahasiswa  dan  mengganggu konsolidasi rejim.
Tindakan mahasiswa ini menggambarkan  munculnya  keprihatinan baru  dan  keresahan  yang  berdasar  di kalangan  mereka  akan  arah  pembangunan. Sebagai konsekwensinya pemerintah bersedia  melakukan berbagai koreksi seraya  menekankan  bahwa  mahasiswa hendaklah bersikap obyektif dan memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas kepada  pemerintah  untuk  merealisasikan program-programnya. Untuk menarik simpati  mahasiswa  pemerintah  kemudian membentuk  Komisi  Empat  Anti  Korupsi pada  bulan  Februari  1970  (Raillon  1985: 80).  Bahkan  pemerintah  berhasil  meredam gerakan  tersebut  melalui  cara  yang  lebih
persuasif,  dengan  membawa  permasalahan tersebut  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat (Parlemen)  untuk  dibahas  menjadi  suatu Rancangan  Undang-Undang  Anti  Korupsi. Para  mahasiswa  merasa  bahwa  tuntutan mereka telah didengar.
Tetapi  usaha  pemerintah  tersebut sia-sia, karena  baik kerja-kerja komisi  anti korupsi,  pembahasan  di  dalam  parlemen, serta  berbagai  koreksi,  peringatan  dan kritik keras mahasiswa justru tidak memperkecil berbagai  penyimpangan  yang berlaku.  Korupsi  semakin  meningkat, ketimpangan  masih  terus  ada,  berbagai penyimpangan kekuasaan tidak bisa dibendung,  pembatasan  hak-hak  politik juga  masih  terjadi,  menyusul  kemenangan partai  pemerintah  yaitu,  Golkar  (Golongan Karya)  dalam  pemilihan  umum  1971. Karena itu, mahasiswa sekali lagi mengkritik  pemerintah  dengan  lebih  kuat lagi.  Aspirasi  mereka  bergulir  pada  aspek keadilan  sosial  dan  demokrasi  yang  lebih seimbang,  sehingga  merupakan  kritik langsung terhadap pelaksanaan pembangunan.
Para mahasiswa kemudian mengarahkan  kritiknya  secara  langsung terhadap  berbagai  proyek  pemerintah selama  ini  seperti;  buruknya  pengurusan Badan  Usaha  Logistik  (Bulog),  korupsi  di Perusahaan  Minyak  Negara  (Pertamina), gaya hidup mewah para pejabat pemerintahan.  Mereka  secara  khusus  juga
menyerang proyek mercusuar negara yaitu, Taman  Mini  Indonesia  Indah,  yang melibatkan  isteri  Presiden  Soeharto,  yang dianggap  menghambur-hamburkan  uang negara.  Bahkan  lebih  keras  lagi  mereka menyerang  dasar-dasar  legitimasi  Orde Baru.  Berdasarkan  kenyataan  tersebut hubungan  antara  mahasiswa  dengan  pihak militer yang berkuasa mulai merenggang.
Mahasiswa berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh dipercaya dan terus menerus menghindari tanggungjawab moralnya. Sementara pemerintah menganggap  bahwa  gerakan  mahasiswa sudah  mengarah  kepada  keadaan  yang berbahaya,  yang  dapat  membentuk  opini negatif yang dapat menghancurkan legitimasi  rejim.  Karena  itu,  rejim  yang berkuasa berhati-hati dan waspada terhadap  mereka.  Apalagi  diduga  ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu  untuk  memanfaatkan  gerakan mahasiswa  untuk  mencoreng  pemerintah, menyusul  ketidakpuasan  sebagian  elite politik terhadap rejim Soeharto.
Menjelang  tahun  1974  momentum gerakan  mahasiswa  semakin  meningkat yang  kemudian  mencetuskan  “Peristiwa Malari”  atau  Malapetaka  Januari  tahun 1974.  Pihak  keamanan  bertindak  dengan cepat  dan  kemudian  menahan  tokoh- tokohnya.  Sebagian  tokoh  mahasiswa diadili,  bahkan  dengan  tuduhan  subversif. Sementara sebagian lagi yang lain
kemudian  dibebaskan  karena  tidak  cukup bukti.  Pada  bagian  lain  pemerintah  juga mengambil  tindakan  yang  lebih  keras. Beberapa surat kabar memperoleh peringatan  keras,  dilarang  terbit  untuk sementara,  dan  beberapa  lagi  yang  lain dilarang  terbit  untuk  selamanya  (Raillon 1985: 113). Beberapa intelektual dan tokoh politik, baik yang berada di maupun di luar kampus ditahan. Mereka dituduh bersekongkol  dan  melakukan  provokasi terhadap  para  mahasiswa.  Pemerintah  juga kemudian  mengeluarkan  Surat  Keputusan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No. 028/U/1974 yang melarang aktifitas- aktifitas bersifat politik di kampus.
Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut  jelas  merupakan  usaha  represi yang  dilakukan  dalam  rangka  meredam gejolak  di  lingkungan  kampus,  dan menghambat gerakan mahasiswa sedemikian  rupa  agar  tidak  menjadi ancaman potensial rejim. Namun demikian, protes  dan  kekecewaan  mahasiswa  tetap meningkat seiring dengan ketidak- mampuan pemerintah menyelesaikan berbagai  permasalahan  bangsa  yang  telah ada  sebelumnya  dan  memanasnya  situasi nasional  dalam  pemilihan  umum  1977. Permasalahan tersebut seperti: Krisis Pertamina, pengadilan Sawito, kelaparan di Karawang,  kecurangan  pemerintah  dalam pemilihan  umum,  pelanggaran  hak-hak politik  dan  kebebasan  rakyat,  pemilihan
para gubernur dan bupati di daerah, adanya anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang dipilih  pemerintah,  serta  berbagai  praktek politik  pemerintah  yang  inkonstitusional (Naipospos 1996: 27). Keadaan itu kemudian  berpuncak  dengan  meletusnya peristiwa  demonstrasi  mahasiswa  bulan Januari 1978, yang berhasil ditindas secara represif.
Beberapa tokoh mahasiswa ditahan, sebagian  diantaranya  bahkan  kemudian diajukan ke pengadilan, sebagian yang lain dipenjara sebagian lagi dibebaskan. Sejumlah tokoh masyarakat dan intelektual juga ditangkap, namun kemudian dilepaskan,  karena  tidak  ada  bukti  yang cukup.  Bahkan  pemerintah  kemudian mengambil  langkah-langkah  lain  yang lebih represif dengan; membekukan Dewan Mahasiswa di seluruh universitas, melarang  majalah  dan  surat  kabar-surat kabar  kampus,  merombak  struktur  tatanan organisasi  mahasiswa  dan  tanggungjawab birokrasi  di  kampus  dengan  mencetuskan konsep NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Konsep tersebut bertujuan  untuk  menata  kembali  kondisi kampus  agar  berjalan  normal  seperti semula  sebagai  tempat belajar,  dan mahasiswa  mencari  ilmu  pengetahuan sesuai dengan yang diharapkan.
Inti  dari  NKK/BKK  adalah  para mahasiswa dilarang dalam berbagai aktifitas menentang pemerintah atau terlibat dalam politik. Mereka yang terlibat dalam aktifitas semacam itu akan berhadapan  dengan  sanksi  yang  sangat berat,  mulai  dari  skorsing  sampai  dengan pemecatan. Karena kampus bukan merupakan  lembaga  politik.  Berdasarkan realitas  tersebut  birokratisasi  kampus sangat  terasa.  Lembaga  rektorat  dan jabatan-jabatan struktural lain bukan mencerminkan kepentingan warga kampus, tetapi lebih merupakan perpanjangan kepentingan  kekuasaan.  Para  dosen  yang berani  bersikap  kritis  kepada  pemerintah, menentang  pemerintah  atau  menyokong gerakan  aktivis  mahasiswa  akan  dihambat kariernya atau bahkan dipecat dari universitas.  Pemerintah  tidak  ragu-ragu untuk  menerapkan  hukumannya  terhadap mereka  yang  terbukti  berkhianat  kepada rejim.
Gerakan mahasiswa
1978
memberikan  efek  yang  luar  biasa  kontrol negara terhadap gerakan mahasiswa.
Berbeda  dengan  gerakan  mahasiswa  tahun 1974,  yang  membawa  dampak  represi terhadap gerakan mahasiswa, namun sampai sejauh itu masih ada “sedikit ruang terbuka”  yang  memungkinkan  mereka bergerak. Dewan Mahasiswa yang merupakan lembaga perwakilan mahasiswa
masih  ada,  pers  kampus  masih  boleh bersuara,  dan  dalam  batas-batas  tertentu aktifisme  mahasiswa  masih  dapat  ditolerir meskipun  dalam  kontrol  yang  ketat  dan sangat  hati-hati.  Gerakan  mahasiswa  1978 berlangsung  di  bawah  soliditas  rejim  yang semakin kuat dan tak ada tanda-tanda friksi di  kalangan  elite.  Kebijakan  pemerintah setelah gerakan mahasiswa 1978 menunjukkan kadar yang semakin represif. Gerakan  mereka  dihancurkan  melalui serangkaian tekanan dan peraturan- peraturan yang tidak memungkinkan bangkit seperti semula.
Gerakan  Mahasiswa  1980-an  dan  1990- an: Berlanjutnya Represi
Di  bawah  kondisi  yang  semacam itulah aktifisme gerakan mahasiswa Indonesia  semakin  tenggelam.  Rejim  yang berkuasa  secara  terus  menerus  membatasi peran  mereka  dalam  lingkup  yang  kecil seraya  berupaya  membalikkan  orientasi mereka  dari  aktivisme  dunia  kampus  yang penuh  gejolak  menuju  dataran  akademis yang tenang dan terkungkung. Hal tersebut ditempuh  dengan  pelbagai  cara.  Di  satu pihak  pemerintah  secara  terus  menerus melancarkan  proyek  depolitisasi  melalui serangkaian  langkah  kooptasi  dan  represi; sementara di pihak lain berupaya mengembangkan wacana umum, penanaman  nilai-nilai  dan  keyakinan  baru
di  masyarakat  dengan  mengintroduksikan idea-idea baru di balik jubah “pembangunan”,  yang  pada  gilirannya diharapkan memberikan pembenaran kepada rejim.
Sepanjang tahun 1980-an dan 1990- an  gerakan  mahasiswa  tercerai  berai. Sebagian para aktifis mahasiswa mengalihkan  aktifitasnya  dalam  bentuk “kelompok-kelompok studi” atau “kelompok  diskusi”  yang  kecil  dan terbatas.  Karena  itu,  pada  saat  itu  muncul banyak kelompok-kelompok studi mahasiswa  di  berbagai  kota  seperti: Jakarta,  Bandung,  Yogyakarta,  Surabaya, Malang dan lain-lain. Mereka menyelenggarakan  diskusi-diskusi  rutin tentang berbagai masalah yang muncul dan menjadi  arus  utama  dalam  dunia  ilmiah atau  gerakan  (Denny  J.A.  1990).  Sebagian aktifis  mahasiswa  yang  lain  terlibat  dalam aktifitas-aktifitas di luar kampus tergabung dalam organisasi-organisasi nonpemerintah (NGO)  dan  melakukan  kerja-kerja  sosial pada tingkat mikro di masyarakat. Sebagian  yang  lain  terlibat  dalam  jaringan kegiatan  politik  “bawah  tanah”  yang melakukan  kontak-kontak  terbatas  dengan kelompok-kelompok  atau  pribadi-pribadi tertentu.
Sementara  sebagian  lagi  yang  lain terlibat  dalam  aktifitas-aktifitas  kelompok keagamaan yang  lebih  terbatas  dan
eksklusif,  baik  yang  ada  di  lingkungan kampus  maupun  di  luar  kampus.  Keadaan ini berlanjut sampai era 1990-an, di tengah semakin  kuatnya  rejim  Orde  Baru.  Pada pertengahan  tahun  1989  dan  awal  tahun 1990-an ketika rejim Orde Baru melancarkan kebijakan “keterbukaan” secara  terbatas,  ada  beberapa  gerakan mahasiswa  yang  muncul  dalam  wujud protes-protes  berskala  kecil  di  beberapa kampus  dan  daerah  yang  bersifat  lokal, namun  tidak  memiliki  pengaruh  yang penting,  apalagi  menggoyahkan  kestabilan rejim  (Lane  1991:  16-25).  Meskipun gerakan  semacam  itu  memancing  sedikit perhatian,  tetapi  mayoritas  mahasiswa  di dalam kampus tidak tertarik dan menganggap  sebagai    abnormalitas  dari situasi yang monoton.
Di  tengah  insiden-insiden  semacam itu  rejim  Orde  Baru  tetap  mencermatinya dengan  baik,  dengan  berusaha  secara  terus menerus mengkooptasi gerakan mahasiswa atau  juga  memecah  belahnya.  Untuk mempertahankan  kontrolnya  pemerintah berupaya melakukan langkah yang berhati- hati  dan  persuasif  agar  tidak  memancing “konfrontasi  terbuka”  dengan  mahasiswa. Namun  demikian,  sebagian  mahasiswa tetap  berusaha  memperoleh  momentum yang baik bagi kebangkitannya. Pada tahun 1990-an di tengah semakin kukuhnya rejim dan pembangunan yang semakin
meningkat,  banyak  bermunculan  kasus- kasus  yang  menimbulkan  praktek-praktek penyimpangan  yang  melibatkan  aparat pemerintah.  Para  mahasiswa,  terutama yang  bergerak  di  luar  kampus  berupaya memanfaatkan  masalah  tersebut  untuk menjadi isu “pemancing” untuk menyadarkan masyarakat.
Bahkan  mereka  mulai  berhasil menggalang  kerjasama  dengan  golongan buruh.  Beberapa  isu  yang  dikemukakan misalnya;  isu  buruh,  penggusuran  rumah warga,  pedagang  kaki  lima,  tukang  becak. Tentu  saja  hal  tersebut  memancing  respon balik  dari  rejim.  Di  beberapa  kota  besar seperti:  Jakarta,  Surabaya,  Yogyakarta, Bandung,  dan  lain-lain  para  mahasiswa berhasil  menggalang  kekuatan  bersama melalui  protes  kecil-kecilan  meminta  agar pemerintah  tidak  bertindak  sewenang- wenang.  Tetapi  sejauh  itu  tindakan pemerintah  tetap  keras  dengan  menekan gerakan  mahasiswa.  Berbagai  gerakan yang  muncul  sepanjang  tahun  1990-an  itu nyaris tetap tak berkutik di  bawah tekanan negara.
Kelompok  oposisi  dan    berbagai kekuatan  potensial  penentang  pemerintah terus ditekan sampai pada batas yang tidak memungkinkan mereka bergerak.
Pemerintah  tetap  konsisten  mengambil langkah-langkah  tidak  popular  di  tengah tuntutan  rakyat  yang  semakin  sadar.
Namun  di  samping  itu  pemerintah  tahu bahwa  kondisi  umum  gerakan  mahasiswa sesungguhnya  terpecah  belah.  Berbagai organisasi  ekstra  di  luar  kampus  seperti: HMI, PMII, PMKRI,  GMNI,  GMKI,  IMM dan  lain  lain  yang  menjadi  tumpuan sebagian aktivis mahasiswa dalam mengasah  naluri  dan  minat  aktifismenya justru sudah sejak lama dikoptasi pemerintah.
Kebangkitan
Mahasiswa dan Runtuhnya Orde Baru
Keadaan di atas berlangsung hingga tahun  1997  ketika  Indonesia  mengalami krisis  ekonomi  yang  berat.  Berbagai kalangan mulai mempertanyakan ketidakmampuan pemerintah.
Para
mahasiswa  kemudian  bergerak  dan  mulai turun ke jalan-jalan melakukan demonstrasi  di  berbagai  kota  besar  di Indonesia.  Gerakan-gerakan  tersebut  juga memperoleh  simpati  dan  dukungan  dari masyarakat  luas  yang  pada  puncaknya berhasil menekan Presiden Soeharto mundur pada tanggal 19 Mei 1998.
Mundurnya Presiden Soeharto menandai  era  baru  politik  Indonesia  yang dikenal  sebagai  “Era  Reformasi”.  Pada masa  ini  politik  Indonesia  berkembang secara  dinamik  dan  mengalami  proses demokratisasi. Sistem politik yang
sebelumnya  otoriter  berubah  menjadi terbuka  yang  ditandai  dengan  munculnya berbagai  kekuatan-kekuatan  baru,  baik dalam bentuk partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, atau kelompok-kelompok penekan atau berbagai  organisasi  baru  yang  lahir. Masyarakat dapat mengemukakan pendapatnya dengan bebas, pers dan media massa  bergerak  nyaris  tanpa  sensor. Ringkasnya masyarakat Indonesia mengalami suatu “euforia kebebasan”.
Dalam  keadaan  demikian  mereka harus berhadapan dengan kebebasan mereka sendiri, yang tidak jarang memunculkan  konflik-konflik  terbuka  di masyarakat.  Berbagai  permasalahan  baru muncul  di  masyarakat.  Di  bidang  politik pertikaian antara elite politik terus berlangsung,  korupsi  semakin  meluas, penegakan hukum tak sepenuhnya terwujud,  reformasi  birokrasi  tersendat- sendat. Akumulasi persoalan yang menumpuk  menyebabkan  transisi  politik tidak berjalan lancar dan proses demokratisasi mengalami beberapa hambatan.  Dalam  masa  yang  singkat selama  masa  transisi  tersebut  Indonesia mengalami gejolak politik yang keras yang ditandai  dengan  tiga  kali  pergantian kekuasaan  secara  tidak  normal.  Dari Soeharto ke Habibie, kemudian
Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri.
Hegemoni  negara  yang  semula tertanam  begitu  kokoh  dan  mapan  dengan sendirinya  berantakan.  Dinamika  politik yang  berlaku  telah  menimbulkan  konteks baru  di  mana  masyarakat  relatif  menjadi kuat.  Distribusi  kekuasaan  yang  semula terkonsentrasi  di  sekeliling  Soeharto  dan para  pembantunya,  kini  lebih  menyebar  di kalangan  berbagai  kekuatan,  terutama partai-partai  politik.  Para  tokoh  partai politik  dan  berbagai  kelompok  strategis inilah  yang  menjadi  elite-elite  politik  baru Indonesia,  yang  memiliki  peran  kuat mempengaruhi situasi negara.
Di  tengah  proses  peralihan  bangsa yang  melahirkan  berbagai  dampak  luas mereka  berhasil  menempatkan  posisinya sebagai “patron-patron baru” dalam politik. Lebih dari itu, pola konflik yang sebelumnya  terjadi  antara  kepentingan negara  dengan  nonnegara,  kemudian  lebih berdimensi  luas,  bukan  hanya  vertikal tetapi  juga  horizontal  antar  kelompok. Sehingga  sifat  persaingan  kepentingan tidak  lagi  terkonsentrasi  dari  atas,  tapi beragam  dan  meluas  yang  melibatkan pendukung partai-partai politik besar.
Dalam  konteks  ini,  elite-elite  partai politik  dan  kelompok-kelompok  politik penting lainnya telah berhasil mempengaruhi dan menggerakkan
masyarakat dengan berbagai cara, termasuk memanipulasi kelompok- kelompok  di  masyarakat  dan  gerakan mahasiswa.  Para  elite  politik  tidak  ragu- ragu  memanfaatkan  jaringan  mahasiswa untuk mendukung segala aktifitas politiknya,  baik  melalui  “aksi-aksi  damai” hingga  aksi  demonstrasi  dan  kekerasan. Berbagai  gerakan  mahasiswa  terbukti memiliki  kaitan  dengan  kepentingan  elite- elite tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam  konstelasi  politik  yang berubah-ubah, berbagai gerakan mahasiswa  tidak  jarang  terjebak  dalam kepentingan  elite  politik  atau  minimal memiliki  kaitan  dengan  agenda  elite-elite tertentu, sehingga mereka berlaku partisan. Gerakan mahasiswa yang ada, kini sebagian  ada yang  digerakkan  oleh kepentingan  elite-elite  dimaksud  untuk mencapai  tujuan-tujuan  politik  tertentu. Posisi  dan  kepentingan  elite  politik memberikan  pengaruh  cukup  penting terhadap  eksistensi  gerakan  mahasiswa pada era reformasi.

## Kesimpulan
Dalam  membincangkan  gerakan mahasiswa  di  Indonesia  pada  masa  Orde Baru, ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan. Pertama, dinamika  gerakan mahasiswa  di  Indonesia  pada  masa  Orde Baru  hakikatnya  berkait  erat  dengan kondisi  sosio-politik  negara.  Gerakan mereka  muncul  bersamaan  dengan  usaha- usaha  pembaruan,  baik  dalam  bidang politik  maupun  ekonomi  dan  sekaligus merupakan respon pada proses pembangunan.  Dalam  bidang  ekonomi, wujud  pelaksanaan  ekonomi  yang  tidak adil  dan  seimbang.  Sementara  dalam bidang  politik,  gerakan  mahasiswa  amat dipengaruhi  oleh  wujudnya  sistem  politik yang  menindas,  yang  membatasi  ruang kebebasan.
Kedua, pasang surut gerakan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh perubahan  karakter  rejim.  Pembangunan yang  berlaku  pada  masa  Orde  Baru, bagaimanapun,  dalam  beberapa  tahapan, telah menimbulkan evolusi terhadap kewujudan rejim. Sejalan dengan berjalannya waktu dan keberhasilan pembangunan  di  berbagai  bidang,  maka sejak awal tahun 1980-an rejim  Orde  Baru menunjukkan reputasi dan keperkasaannya, yang disertai dengan pemusatan kekuasaan yang  lebih  nyata  di  tangan  Presiden Soeharto.  Keadaan  ini  menjadikan  rejim
semakin represif, tanpa memberikan kelonggaran  sedikitpun  kepada  kekuatan oposisi, khususnya mahasiswa.
Ketiga, dalam  menjelaskan  respon negara  kepada  gerakan  mahasiswa,  kita mengenali  adanya  pelbagai  bentuk,  tetapi hakikatnya  semuanya  bersifat  menindas. Tindakan  itu  mulai  dari  pelarangan, kooptasi sampai kepada hegemoni.
Keempat. sebagai  konsekuensi  dari  respon negara  yang  keras  dan  tersusun  terhadap gerakan  mahasiswa  membawa  beberapa impak  penting,  yaitu:  Gerakan  mahasiswa secara  umum  mengalami  kemerosotan politik,  kemalapan  panjang,  terkungkung, tercerai  berai,  kehilangan  independensi, apatisme,  dan hanya bertumpu kepada isu- isu di kampus.
Namun  demikian,  projek  hegemoni negara bukanlah berlaku tanpa penentangan  sama  sekali.  Penentangan tersebut  tetap  ada,  meskipun  tidak  cukup signifikan untuk menggoyahkan kelas yang berkuasa.  Akan  tetapi,  keadaan  menjadi berubah  ketika    Indonesia  dihantam  krisis ekonomi.  Pemerintah  Orde  Baru  yang gagal menangani krisis, segera memperoleh  serangan  dari  masyarakat luas,  khususnya  mahasiswa.  Mahasiswa secara terus menerus melancarkan demonstrasi  yang berhujung pada jatuhnya rejim Orde Baru tahun 1998.
Pada  akhirnya,  daya  tahan  dan kuasa  hegemoni  itu  ada  batasnya.  Ianya tidak mungkin berlangsung selama- lamanya,  sehingga  pada  tahap  tertentu akan  runtuh  juga,  kerana  rakyat  lambat laun akan sadar  bahwa ia dihegemoni.  Hal itu  boleh  berlaku,  oleh  sebab  pelbagai pengaruh,  baik  yang  bersifat  eksternal maupun internal, yang memiliki impak luas terhadap  kehidupan  masyarakat.  Pengaruh itu  misalnya  dalam  bentuk;  globalisasi, perkembangan  pesat  sains  teknologi  dan informasi, internet, media massa, kemajuan ekonomi,  lingkungan  politik  internasional, munculnya ide-ide baru dan lain-lain, yang berhujung  kepada  pembentukan  kesadaran di masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Alimi,  Taufiq,  “Kebijakan  Pemerintah Terhadap  Mahasiswa”, Prospektif, No. 3, Vol. 5, 1993: 159-168.
Altbach,  Philip  G.,  “Gerakan  Mahasiswa Dalam  Dasawarsa  Tujuh  Puluh Dan  Delapan  Puluhan”,  dalam
Philip  G.  Altbach  (ed.), Politik Dan  Mahasiswa:  Perspektif    dan Kecenderungan Masa Kini, (Terj.),  Jakarta:  PT  Gramedia, 1988:1-18. Bachtiar,  Harsja  W.,  “Indonesia”,  in Donald K. Emmerson (ed.),
Studens and Politics in Developing
Nations, New  York:  Frederick  A. Praeger, Inc., Publishers, 1968:180-214.
Denny  J.A., Gerakan  Mahasiswa  Dan Politik  Kaum  Muda  Era  80-An..
Jakarta: CV. Miswar, 1990.
Glassburner,  Bruce,  “Indonesia‟s  New
Economic Policy and Its Sociopolitical  Implications”,  in Karl  D.  Jackson  and  Lucian  W. Pye  (eds.), Political  Power  and Communications in Indonesia, Berkeley, California: University of
California Press, 1978:137-170.
Gramsci,  Antonio, Selection  from  the prison  notebooks. Pnyt  &  Terj. Hoare, Quintin  &  Smith, Geoffrey Newell.  London:  Lawrence  & Wishart, 1971.
Lane, Max, „Openeness‟, Political Discontent  and  Succession  in Indonesia:  Political  Developments
in Indonesia 1989-1991. Brisbane, Griffith  University:  Center  for  the
Study of Australian-Asian
Relations, 1991.
Lipset,  Seymour  Martin,  “Preface”  in Seymour  Martin  Lipset,    (ed.),
Student  Politics, New  York  and
London: Basic Books, Inc.,
Publishers, 1967:vii-ix.
Mas‟oed, Mochtar, Ekonomi dan Struktur Politik:  Orde  Baru  1966-1971, Jakarta: LP3ES, 1986.
Naipospos,  Bonar  Tigor,  “Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik: Ke  Arah  Gerakan  Rakyat?”,
Prisma, No. 7, 1996: 17-33.
Poesponegoro,  Marwati  Djoened  dan Nugroho  Notosusanto, Sejarah
Nasional  Indonesia, Jilid  V,  Edisi
4. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, 1984. Raillon,  Francois, Politik  dan  Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi
Orde  Baru  1966-1974, Terj., Jakarta: LP3ES, 1985. Simon,  R., Gagasan-gagasan  politik Gramsci. Terj.  Kamdani  &  Imam Baehaqi. Yogyakarta: INSIST Press & Pustaka Pelajar, 2001.
Williams, G.A., The concept of „egemonia‟  in  the  thought  of Antonio  Gramsci:  some  notes  on interpretation. Journal  of  the History of Ideas, Volume xxi: 586- 599, 1960.