## INOVASI PENDANAAN DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

## Mustamar Iqbal Siregar
Prodi PAI FTIK IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Email: mustamariqbal.siregar@yahoo.com

## Abstract
This paper discusses the innovation of funding sources of Islamic education. This idea was born as a response to the lack of funding sources in the management of Islamic education in Indonesia, especially those sourced from the government. So, acceleration of Islamic education quality achievement is slow. Unfortunately again, in the middle of the situation, the managers of Islamic schools are poor innovation, and only rely on conventional sources of funding (from the government). Therefore, this innovative idea is considered to be able to contribute solutively to the effort to open the faucet of new funding in the management of Islamic education toward the achievement of quality. Hope, Islamic schools in Indonesia will be served in the form of free education again quality, the availability of adequate facilities and infrastructure, and refresentatif education facilities.
Keywords: Innovation, Funding, and Quality Improvement.

## صلختسم
هذه تيأ�تو .ةيملاسإلا ةيبترلا ليوتمل ردصلم اما ركاتبألا و تاعادبألا لوح ثدحتت ةيملعلا لةاسرل هذه و .ةموكلحا نم ةصاخايس�ينودنإا في ميلاسإلا يملعتلا ةرادإا في ليوتملا رداصم دوجو مدع لىع ادر ةركفلا ةيملاسإلا سرادلما عاضوأ� لظ في ةصاخءيطب ةيملاسإلا ةيبترلا لمعي ةدولجا قيقحتب ليجعت لصالحا هذه برتعت لياتلباوةيديلقتلا ليوتملا رداصم لىع طقف دتماعالاو ركاتبالا ءارقفلا تىح سرادلما يريدم ونح ةيملاسإلا ةيبترلا ةرادإا في ديدلجا ليوتملا ةدافتسسلال دوهجلل لولح ةهما�لما لىع ةرداق ةركتبلما ةركفلا ،ةدوج ثركأ� كلش في نيالمجا يملعتلا يقلت ايس�ينودنإا في ةيملاسإلا سرادلما تاعقوت فوس ةدولجا قيقتح فكا لثمم ةييملعتلا قفارلماو ةيتحتلا ةينبلا رفاوتو ةدولجا ين�تح , ليوتملا , ركاتبا :ةيسساسألا تماكللا

## A.  Pendahuluan
Ada sebuah motto para aktivis mahasiswa yang hingga sekarang masih kerap dijadikan guyonan dalam rapat- rapat, “logika tanpa logistik anarkhis” . Motto ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang berpikir harus sehat perutnya (ada makannya), begitu juga setiap kegiatan harus ada dananya, dan atau juga bisa bermakna orang akan cerdas jika ia tidak lapar. Kalau semua faktor pendukung itu tidak ada maka akan muncul tindakan anarkhis. Hal ini sangat relevan dengan realitas ke-Indonesia-an kita saat ini, di mana maraknya anarkhisme boleh jadi disebabkan karena rakyat masih banyak yang lapar (miskin).
Demikian halnya dengan dunia pendidikan (termasuk pendidikan Islam), tidaklah mungkin dapat terlaksana dengan baik jika tanpa adanya dana. Dana menjadi faktor  pendukung  yang  sangat  signifikan dalam menentukan perjalanan proses pendidikan ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Makanya, setiap pengelola dan pimpinan lembaga pendidikan harus memahami bagaimana sistem pendanaan yang berlaku, baik itu menyangkut sumber- sumber pendanaan maupun dalam hal pos- pos penyaluran dana tersebut.
Dalam sistem pendidikan nasional, kita harus mengakui bahwa pendidikan Islam merupakan salah satu sub sistem yang “kurang diperhatikan” khususnya dari segi pendanaan. Padahal jika ditilik dari segi peran dan fungsinya untuk melahirkan generasi bangsa yang mumpuni ilmu umum
dan agama, sudah sepantasnya pendidikan Islam ini mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Realitas ini, mau tidak mau memaksa para pengelola dan pimpinan lembaga pendidikan Islam untuk memeras gagasan dalam mencari sumber-sumber pendanaan lain, yang dapat dimanfaatkan guna menunjang proses pendidikan gratis lagi bermutu, bersarana dan prasarana yang memadai dan berfasilitas unggul sehingga murid yang dihasilkan pun tidak hanya mampu bersaing dengan sekolah umum tetapi juga memiliki daya jual di bursa pasar kerja, sekaligus menjadi tunas harapan bagi keberlanjutan estapet kepemimpinan bangsa.

## B.  Inovasi Sumber Pendanaan Pendidikan Islam
Sumber dana pendidikan adalah sumbangan dari lembaga atau pihak-pihak yang memberikan dana untuk membantu proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah, masyarakat dan orangtua siswa. Sedangkan McMahon dan Suwaryani (2001: 60) menyebutkan bahwa sumber pendapatan sekolah  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam tiga sumber utama yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua. Selain ketiga sumber tersebut masih ada sumber lainnya yang relevan untuk membiayai pendidikan, misalnya bantuan asing (Bray, 1996: 32). Sementara itu, Clark dkk. (1998: 33) membagi sumber pembiayaan pendidikan Indonesia ke
dalam dua katagori: (1) biaya yang berasal dari pemerintah dan (2) biaya yang berasal dari orang tua dan non-pemerintah. Lebih lanjut, Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas mengelompokkan sumber dana pendidikan ke dalam tujuh sumber utama, yaitu: (1) Pemerintah Pusat; (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan serta dari daya dan jasa; (3) yayasan pendidikan (swasta) yang digunakan untuk gaji pegawai, operasional, pemeliharaan, dan administrasi; (4) lembaga swasta non- kependidikan; (5) orang tua siswa yang berupa uang pangkal, uang sekolah, BP3/ POMG, uang Ebtanas/Tes lain dan ekstra kurikuler; (6) unit produksi khusus untuk SMK; dan (7) sumber dana lain (DBO).
Secara umum sumber pendanaan pendidikan Islam berasal dari dua sektor yakni, pertama, Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan persentase dan prioritas Anggaran yang tertera pada Undang- Undang APBN. Dana ini diambil melalui langkah-langkah berikut; membuat Daftar Usulan Proyek yang disetujui BAPPENAS; selanjutnya pemerintah menyetujui Daftar Isian Proyek; dan yang terakhir adalah ditransfer lewat Kantor Keuangan Negara. Sumber dana yang kedua adalah Swadana yang merupakan sumbangan dalam bentuk hibah, wakaf, ataupun zakat untuk pengelolaan dan pembinaan pendidikan. Bagi sekolah Islam negeri, dana pemerintah merupakan sumber dana utama dan swadana menjadi sumber dana
tambahan.  Sedangkan bagi sekolah Islam swasta, swadana merupakan sumber dana utama dan justru dana pemerintah sebagai dana sekunder (Fachruddin, 2003: 67-68).
Porsi dana pemerintah yang diterima Sekolah Islam Negeri hingga saat ini masih mengalami kesenjangan jika dikomparasikan dengan sekolah Umum yang berada di bawah naungan Depdiknas. Sekedar untuk menjadi pertimbangan komparatif bagi kita, berikut penyusun paparkan gambaran ril alokasi dana pendidikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbas Ghazali (2004). Dana pendidikan yang dikelola Depdiknas terdiri dari dana rutin sebesar Rp. 5,981 triliun (30,77%) dan dana pembangunan sebesar Rp.13,459 triliun (69,23%). Dana rutin tersebut dialokasikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebesar Rp. 4,106 triliun (68,6%), Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp. 1,553 triliun (26%), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Rp. 181,45 milyar (3,03%), Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Ditjen PLSP) Rp. 53,64 milyar (0,90%), Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp. 31,557 milyar (0,53%), Direktorat Jenderal (Ditjen) Olah Raga Rp. 29,336 milyar (0,5%), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Rp. 26,172 milyar (0,45%). Sedangkan, dana pembangunan dikelola oleh Ditjen Dikdasmen sebesar Rp. 9,642 triliun (71,64%), Ditjen Dikti Rp. 2,654 triliun (19,72%), Setjen Rp. 158 milyar (1,17%), Itjen Rp. 24,5 milyar (0,18%), Ditjen
PLSP Rp. 744,959 milyar (5,54%), Ditjen Olah Raga Rp. 150 milyar (1,11%), dan Balitbang Rp. 84,5 milyar (0,63%). Dengan demikian, secara keseluruhan, lebih dari separuh yaitu sebesar Rp. 9,824 triliun (50,53%) dana di Depdiknas dikelola oleh Ditjen Dikdasmen, Rp. 6,76 triliun (34,78%) dikelola oleh Ditjen Dikti, Rp. 1,711 triliun (8,80%) dikelola oleh Setjen, Rp. 799 milyar (4,11%) dikelola oleh Dijten PLSP, Rp. 179,34 milyar (0,92%) dikelola oleh Ditjen Olah Raga, dan Rp. 56,06 milyar (0,29%) dikelola oleh Itjen.
Dari keseluruhan dana rutin pendidikan sebesar Rp. 5,981 triliun itu, yang  dapat  teridentifikasi  dialokasikan untuk sasaran pendidikan adalah Rp. 3,078 triliun (52,46%), yaitu yang dialokasikan oleh Ditjen Dikti ke perguruan tinggi- perguruan tinggi negeri, dan sisanya sebesar Rp. 2,904 triliun (48,54%) diduga digunakan oleh unit-unit di Depdiknas untuk pengelolaan pendidikan yang berupa belanja pegawai, belanja barang, dan kegiatan pengelolaan pendidikan. Dari keseluruhan dana pembangunan pendidikan itu, Rp. 4,574 triliun (34%) dialokasikan langsung untuk sasaran pendidikan berupa block grant oleh Ditjen Dikdasmen, Ditjen Dikti, dan Ditjen PLSP; Rp. 6,992 triliun (38%) dialokasikan ke Dinas Pendidikan dan lembaga pusat lain di seluruh provinsi dan kabupaten/kota sebagai dana dekonsentrasi, dan Rp. 1,893 triliun (14%) diduga digunakan untuk manajemen proyek dekonsentrasi di Ditjen Dikdasmen, Ditjen Dikti, dan Ditjen PLSP. Pemberian block grant kepada sasaran
pendidikan dilakukan melalui banyak proyek yang sebagian besar berada di Ditjen Dikdasmen, dengan bentuk, antara lain: Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Khusus Guru (BKG), bantuan imbal swadaya USB untuk pendirian sekolah baru, bantuan imbal swadaya RKB untuk pembangunan kelas baru, program pemberian beasiswa bakat dan prestasi, bantuan imbal swadaya mutu untuk sarana dan prasarana mutu, bantuan operasional manajemen mutu (BOMM), dan program pendidikan Broad Based Education Life Skill .
Dalam sistem desentralisasi, jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada satuan pendidikan seperti digambarkan di atas sesungguhnya merupakan tugas Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Karenanya kebijakan pendanaan ini menimbulkan tumpang tindih dan kerancuan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan dengan begitu banyak proyek dapat menimbulkan tumpang tindih, ketidak merataan pemberian bagi sasaran pendidikan, dan meningkatnya biaya administrasi atau manajemen. Dari keseluruhan dana dekonsentrasi sebesar Rp. 6,992 triliun tersebut, oleh Dinas Pendidikan dan lembaga pusat lain di seluruh provinsi dialokasikan ke sasaran pendidikan sebesar Rp. 5,079 triliun (72,64%), dialokasikan ke seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 785,7 milyar (11,24%), dan digunakan untuk manajemen proyek
dekonsentrasi oleh Dinas Pendidikan dan lembaga pusat lain di provinsi sebesar Rp. 1,127 triliun (16,12%). Dari dana dekonsentrasi pendidikan yang dikelola oleh Dinas Kabupaten/Kota sebesar Rp. 785,7 milyar tersebut, Rp. 707,1 milyar (90%) dialokasikan ke sasaran pendidikan dan sisanya sebanyak Rp. 78,6 milyar (10%) digunakan untuk manajemen proyek dekonsentrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Begitu juga halnya Dana dekonsentrasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota kesasaran pendidikan juga dilakukan melalui banyak proyek dengan berbagai bentuk seperti halnya yang dilakukan oleh Depdiknas.
Dari keseluruhan dana pendidikan yang dikelola Depdiknas sebesar Rp. 19,441 trilyun, 34,27 persennya digunakan untuk pengelolaan pendidikan dan 65,73 persennya digunakan untuk sasaran pendidikan. Proporsi alokasi untuk pengelolaan ini jauh terlalu besar dan menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan dan mengakibatkan pengurangan dalam penerimaan dana pendidikan bagi sasaran pendidikan (Depdiknas, 2004).
Sementara itu, Dana pendidikan yang dikelola oleh Depag sebesar Rp. 4,713 triliun terdiri atas dana rutin sebesar Rp. 2,550 triliun (54,11%) dan dana pembangunan sebesar Rp. 2,163 triliun (45,89%). Dari keseluruhan dana rutin pendidikan di Depag sebesar Rp. 2,550 triliun tersebut, Rp. 1,892 triliun (74,20%) dialokasikan ke sasaran pendidikan berupa
gaji pendidik dan sisanya sebesar Rp. 658 milyar (25,80%) digunakan untuk pengelolaan pendidikan berupa belanja pegawai, belanja barang, dan kegiatan pengelolaan baik di Depag Pusat maupun di Kantor Wilayah (Kanwil) Depag Provinsi dan Kantor Depag (Kandepag) Kabupaten/ Kota. Dari keseluruhan dana pembangunan pendidikan di Depag sebesar Rp. 2,163 triliun tersebut, Rp. 670,3 milyar (31%) di alokasikan ke sasaran pendidikan, Rp. 1,267 trilyun (58,58%) dialokasikan ke seluruh Kanwil Depag Provinsi sebagai dana dekonsentrasi, dan sisanya sebesar Rp. 226,8 milyar (10,49%) digunakan untuk manajemen proyek dekonsentrasi di Depag Pusat. Seperti halnya yang terjadi di Depdiknas, pemberian block grant kepada sasaran pendidikan di lingkungan Depag dilakukan melalui banyak sekali proyek dengan bentuk, antara lain: Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Khusus Guru (BKG), bantuan imbal swadaya USB untuk pendirian sekolah baru, bantuan imbal swadaya RKB untuk pembangunan kelas baru, program pemberian beasiswa bakat dan prestasi, bantuan imbal swadaya mutu untuk sarana dan prasarana mutu, bantuan operasional manajemen mutu (BOMM), dan program pendidikan Broad Based Education Life Skill .

## Berikut Tabel Alokasi Dana Pendidikan di Departemen Agama Tahun 2004
Pengelolaan Dana Pendidikan Depag Dana Rutin (Rp Milyar) Dana Pembangunan (Dekonsentrasi) (Rp. Milyar) Total (Rp. Milyar) Untuk pengelola an Untuk Sasaran Sub Total Untuk Pengelolaan/ Manaj. Proy Untuk Sasaran Sub Total Depag Pusat 658.000 1.892.000 226.800 670.000 896.800 Kanwil Depag Prov. 0 340.316 571.670 911.986 Kandepag Kab/Kota 0 184.252 171.761 356.013 Jumlah 658.000 1.892.000 2.550.000 751.368 1.416.431 2.163.779 4.713.000 Persentase 13,96 40,14 54,11 15,93 30,04 45,92 100,00
Dari keseluruhan dana dekonsentrasi pendidikan di seluruh Kanwil Depag Provinsi sebesar Rp. 1,267 trilyun tersebut, oleh Kanwil Depag Provinsi dialokasikan ke sasaran pendidikan sebesar Rp. 571,670 milyar (45,12%), dialokasikan ke seluruh Kandepag Kabupaten/Kota di Indonesia sebesar Rp. 355,013 milyar (28,02%), dan sisanya sebesar Rp. 340,316 milyar (26,86%) digunakan untuk manajemen proyek dekonsentrasi. Dari keseluruhan dana dekonsentrasi pendidikan di seluruh Kandepag Kabupaten/Kota di Indonesia sebesar Rp. 355,013 milyar tersebut, Rp. 174,761 milyar (48,10%) dialokasikan ke sasaran pendidikan dan Rp. 184,252 milyar (51,90%) dialokasikan untuk pengelolaan pendidikan Kandepag Kabupaten/Kota. Dana dekonsentrasi yang diberikan oleh Kanwil Depag Provinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota ke sasaran pendidikan juga dilakukan melalui banyak proyek dengan berbagai bentuk seperti halnya yang dilakukan oleh Depag.
Dengan demikian maka dari keseluruhan dana pendidikan yang dikelola Depag sebesar Rp. 4,713 trilyun, 29,89 persennya digunakan untuk pengelolaan pendidikan dan 79,11 persennya digunakan untuk sasaran pendidikan. Proporsi alokasi dana pendidikan untuk pengelolaan ini terlalu besar dan menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan dan mengakibatkan pengurangan penerimaan dana pendidikan bagi sasaran pendidikan.
Dari gambaran di atas terlihat jelas betapa secara faktual masih terjadi kesenjangan yang sangat signifikan antara sekolah umum yang berada di bawah naungan Depdiknas dengan sekolah Islam yang notabene berada di bawah naungan Depag (dalam istilah pada tahun 2004) atau Kementerian Agama (dalam sebutan sekarang). Kesenjangan ini juga semakin diperparah ketika melihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk dana pendidikan ternyata hampir utuh 100 persen “dinikmati”
oleh sekolah umum yang berada di bawah naungan Diknas. Padahal jika dikaitkan dengan cita-cita besar bangsa dan Negara untuk membangun generasi yang berkarakter (cerdas spiritual, emosional, dan intelektual) dengan didukung realitas penduduk yang mayoritas muslim terbesar di dunia, mestinya pemerintah memberikan perhatian yang lebih, setidak-tidaknya proporsional, kepada sekolah-sekolah Islam di Indonesia.
Sementara itu, bagi sekolah Islam swasta yang menitikberatkan sumber dana utamanya dari swadana, mau tidak mau harus menguras pikiran untuk melakukan terobosan guna menggali sumber dana non-pemerintah. Jika diperhatikan sepintas realitas sosial-politik-ekonomi bangsa Indonesia, rasanya sangat minim potensi swadana yang bisa diraih. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, sesungguhnya terdapat beberapa potensi yang dapat menunjang operasionalisasi pencapaian mutu pendidikan Islam ini.
Dalam porsi yang lebih besar (berskala nasional tapi bisa juga direalisasikan dalam skala lokal), potensi sumber dana yang bisa dimanfaatkan sekolah Islam swasta ke depan adalah dana zakat (terutama zakat mal atau harta dan profesi). Karena umat muslim Indonesia yang mencapai hampir 90% ini memiliki corak  keberagamaan  yang  berbasis  fikih. Makanya dominasi masyarakatnya pun dapat dikategorikan sebagai “masyarakat fikih”.  Fikih  zakat  inilah,  yang  menurut hemat saya sangat potensial untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan
Islam (terutama sekolah Islam swasta).
Jika merujuk pada nas al-Qur’an, pada dasarnya perintah zakat ini sudah sangat jelas diterangkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 103; “Ambillah zakat dari harta mereka, dengan demikian engkau akan membersihkan dan mensucikan mereka” (Nasution, 1985: 42) . Secara historis, jauh sebelum ayat zakat di atas dideklarasikan Islam, sesungguhnya ajaran zakat telah ada. Dalam kitab Talmud dan Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru, ajaran zakat telah dikemukakan. Namun kalau ditanya apakah konsep dan implementasi zakat dalam agama Islam sama dengan agama-agama lainnya, tentu memerlukan penelitian lebih dalam. Pastinya, bahwa spirit zakat dalam agama Islam dengan agama-agama lain kemungkinan besar sama. Karena setiap agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul adalah untuk membebaskan manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kediktatoran, dan lain sebagainya (Miftah, 2008: 426).
Namun, dalam konteks ke- Indonesia-an, tentu kita sangat bertanya- tanya, kalau memang spirit zakat tersebut untuk membebaskan umat manusia, lalu kenapa penduduk negeri dari sabang sampai merauke masih banyak yang mengalami kemiskinan dan ke-papa-an? Kenapa juga masih banyak anak bangsa yang putus sekolah? Hal ini, menurut saya, tidak lain disebabkan karena zakat masih memainkan peran-peran tradisionalnya. Artinya, zakat belum mampu direproduksi dengan cara-cara modern sesuai dengan kebutuhan umat kekinian. Untuk itu,
pembaharuan konsep zakat di Indonesia menjadi suatu hal yang harus disegerakan.
Ada beberapa aspek zakat yang harus segera diperbaharui, pertama, aspek pemahaman. Pradigma pemahaman umat tentang zakat harus segera dirubah dari yang hanya sekedar menganggap sebagai penunaian kewajiban an sich menuju pradigma yang lebih produktif untuk memberdayakan umat keluar dari berbagai problematika sosial-ekonomi yang dihadapi. Sehingga, umat Islam Indonesia bisa menerima jika dana zakat tersebut dialokasikan untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Kedua, pembaharuan aspek manajemen. Pembaharuan aspek manajemen agaknya merupakan pembaharuan yang sangat fundamental. Manajemen zakat ini sesungguhnya telah diperkenalkan melalui pelembagaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000. Melalui pelembagaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut, pengelolaan zakat dilakukan mengikuti manajemen modern. Di sana terdapat unsur pertimbangan, pengawas, dan pelaksana. Meski sudah menggunakan manajemen modern, namun konsep zakat di Indonesia masih mengalami kelemahan. Kelemahan yang terlihat adalah terdapatnya dua lembaga yang dilegalkan oleh Undang- Undang sebagai pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil
Zakat. Eksistensi dua lembaga pengelola zakat ini justru menimbulkan kerancuan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan ini diperparah lagi dengan ketidakjelasan batas wilayah dan kerja antara BAZ dan LAZ ( Ibid: 430- 433). Karena itu, menurut hemat penyusun perlu ada reformasi kelembagaan. Lembaga zakat ke depan harus tunggal baik itu dalam bentuk sebuah Departemen ataupun dalam bentuk komisi yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Ketiga adalah aspek hukum. Reformasi kelembagaan dan penguatan manajerial serta penekanan sanksi secara otomatis akan menuntut terjadinya pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum sudah barang pasti akan melahirkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru dengan kekuatan yang lebih bersifat kenegaraan atau yang dalam istilah lain disebut dengan Fikih Zakat Baru Mazhab Negara. Dalam pembaharuan hukum ini juga dapat dilakukan rekonstruksi standar minimum nisab dan kadar zakat (khususnya zakat profesi). Misalnya sebagaimana yang ditetapkan MUI bahwa nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% ( Ibid: 435). Menurut saya, karena harga emas bersifat pasang surut, maka perlu dilakukan reinterpretasi standar nisab ini. Misalnya, standar nisab di Indonesia diganti dalam bentuk rupiah dengan standar gaji PNS Golongan IIIa. Sedangkan dari segi kadar zakatnya boleh jadi kita mereinterpretasi dengan mengadopsi pandangan Amin Rais ( Ibid ) yang mengatakan bahwa masyarakat yang
berpenghasilan di atas rata-rata (anggaplah milyaran atau trilliunan rupiah) dikenakan zakat 10% hingga 20%. Inilah beberapa bentuk pembaharuan hukum zakat yang dapat kita lakukan di Indonesia.
Dan pembaharuan yang keempat adalah Aspek pendayagunaan. Pembaharuan pada aspek pendayagunaan adalah pembaharuan yang menyangkut pada aspek pemanfaatan dana zakat ( Ibid : 436). Dalam porsi inilah kita harus mengarahkan agar dana zakat tersebut tidak hanya dialokasikan setiap menjelang hari raya kepada para fakir miskin dan dhu’afa , tetapi juga dapat dialokasikan dalam bentuk Dana Beasiswa Murid, tunjangan fungsional guru, atau Bantuan Operasional dan Pembangunan Sekolah Islam (terutama swasta).
Dengan pembaharuan pada keempat aspek di atas, maka tidak menutup kemungkinan apa yang diperkirakan Eri Sadewo ( Ibid : 424) pada tahun 2006 lalu yang mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia ini bisa mencapai angka 10,8 trilliyun rupiah pertahunnya dapat terwujud. Dana yang besar ini tentu akan signifikan menjadi sumber utama sekolah Islam swasta dalam mendongkrak upaya peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia.
Selain zakat ini, sekolah Islam swasta juga dapat memanfaatkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan (terutama yang berbasis syari’ah). Setidaknya ada tujuh regulasi yang menjadi legal standing pengambilan dana CSR. Pertama, peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), sebagaimana keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana yang bersumber dari laba BUMN. Kedua, Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, (2) Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Keempat, peraturan yang mengikat jenis perusahaan penanaman modal, yaitu UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Dalam pasal 15 (b) dinyatakan bahwa “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.” Sanksi-sanksi atas pelanggaran tanggungjawab tersebut diatur dalam pasal 34, berupa sanksi administrasi dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) Pembatasan
kegiatan usaha; (c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) Pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.
Kelima, peraturan CSR bagi perusahaan pengelolaan Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Keenam, UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Namun UU ini tidak membahas secara rinci peran dan fungsi perusahaan dalam penanganan fakir miskin. Dan ketujuh, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggungjawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kementerian sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (http://www.amerta.id/2014/03/12/537/ tujuh-regulasi-csr-di-indonesia.php).
Ketujuh regulasi terebut sebenarnya cukup sebagai landasan yang kuat untuk menjadikan dana CSR sebagai salah satu sumber dana pengelolaan pendidikan Islam. Sayangnya, selama ini dana tersebut lebih diprioritaskan pada penyantunan sosial. Inilah yang harus diterobos oleh pengelola sekolah Islam swasta dengan mengajukan proposal baik dalam bentuk beasiswa
murid, tunjangan fungsional guru, maupun peningkatan sarana dan prasarana. Dan untuk lebih memperkuat legal standing nya, pihak pengelola pendidikan Islam perlu mendorong pemerintah daerah guna melahirkan Perda CSR yang di dalamnya mengatur secara teknis pengalokasian dana terebut bagi pengelolaan pendidikan.
Dengan demikian, antara zakat dan CSR merupakan peluang baru bagi sumber dana pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia. Inovasi sumber pendanaan pendidikan Islam ini diharapkan akan mampu mengoperasionalkan pendidikan Islam pada upaya peningkatan mutu. Pendidikan Islam yang bermutu tersebut setidaknya terlihat dari gambaran adanya pendidikan gratis lagi bermutu, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan fasilitas yang unggul.

## C.  Pendidikan Islam Gratis Lagi Bermutu
Menurut Mantan Mendiknas Bambang Sudibyo, beberapa kabupaten dan provinisi di Tanah Air telah melaksanakan pendidikan gratis, antara lain Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, karena program wajib belajar merupakan tanggung jawab negara, namun penyelenggaraan pendidikan dasar gratis perlu diberi batasan yang jelas disesuaikan dengan APBD masing-
masing daerah. Dengan adanya kenaikan BOS, lanjutnya, maka semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Pemda juga wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin terbebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebih terhadap siswa yang mampu. Apalagi, biaya operasional sekolah (BOS), termasuk BOS buku, per siswa/tahun mengalami  peningkatan  secara  signifikan mulai bulan Januari 2009. Tingkat SD di Kota mendapatkan Rp. 400.000, SD di kabupaten mendapat Rp. 397.000, SMP di Kota Rp. 575.000, dan Rp. 570.000 untuk SMP di Kabupaten.
Mantan Mendiknas ini kemudian mencontohkan, DKI Jakarta masih membatasi pendidikan gratis untuk sekolah negeri, tetapi di Jawa Barat dan Kalimantan Timur sudah melaksanakannya untuk sekolah negeri maupun swasta. Pemda, kata mantan Mendiknas, juga wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009, memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dan memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD apabila BOS dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) belum mencukupi. Tetapi, sumbangan suka rela dan tidak mengikat kepada sekolah tetap perlu dihidupkan untuk menunjang kegiatan pendidikan. Dari dana BOS yang diterima sekolah wajib menggunakan dana tersebut untuk
pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah. Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: kegiatan karyawisata, studi banding, pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS. Pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah. Pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar biaya-biaya tersebut tidak memberatkan para siswa dan orangtua.
Bambang Sudibyo juga menegaskan tiga komitmennya ketika masih menjabat sebagai Mendiknas dalam meningkatkan pendidikan. Ketiganya adalah pendidikan gratis, akses ke pendidikan tinggi, dan kesejahteraan guru. Terutama memberi perhatian yang sangat besar pada pendidikan dasar dan menengah sebab hak atas pendidikan dasar adalah wajib bagi pemerintah untuk menyediakannya. Pendidikan gratis dapat diwujudkan bagi segmen tertentu masyarakat, yang memang pantas untuk digratiskan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa untuk orang kaya, pendidikan gratis tidak perlu diberikan. Bambang mengingatkan ada proses pendidikan yang memaksimalkan mutu akan melalui proses kompetitif, tapi ada juga porsi pendidikan yang tidak
mungkin dijalankan dengan mekanisme kompetitif. Terutama jika terkait hak warga negara, yaitu wajib belajar.
Untuk mendorong semangat daerah dalam melaksanakan pendidikan gratis, setidaknya pada tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), diberikan kesempatan kepada daerah agar membuat peraturan daerah (PERDA) Pendidikan Gratis untuk mengatur sanksi pada sekolah yang tidak memberikan pendidikan dasar (DIKDAS) secara gratis.
Terkait pendidikan gratis, pengamat pendidikan Said Hasan Hamid dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung menyatakan seharusnya tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dan negeri dalam kewajiban pemerintah menanggung biaya pendidikan. Perbedaan hanya berdasarkan orang tua siswa yang mampu dan yang tidak mampu. Menurut Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas maka pembiayaan pendidikan itu ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Mana yang lebih banyak dalam menanggung beban tersebut tergantung pada jenjang dan jenis pendidikan serta masyarakat yang dilayani oleh suatu lembaga pendidikan. Untuk Wajar 9 tahun, maka tanggungjawab itu harus berada pada pemerintah kecuali bagi kelompok masyarakat mampu mereka harus berbagi dalam kewajiban membiayai pendidikan. Terkait program wajib belajar 9 tahun pemerintah harus menetapkan kebijakan pendidikan gratis sebagai suatu kebijakan nasional. Dalam konteks otonomi memang agak sulit karena pendidikan menjadi
wewenang pemerintah daerah tetapi hal itu dapat dilakukan melalui kebijakan mengenai biaya. Jadi tidak boleh hanya sekedar imbauan, harus merupakan sebuah kebijakan.
Untuk pendidikan menengah, menurut beliau, pola pembiayaan yang berlaku pada pendidikan dasar dapat diterapkan. Meskipun demikian, untuk pendidikan menengah umum seharusnya terbagi dalam dua jalur yaitu mereka yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi dan mereka yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagi mereka yang memiliki prestasi menonjol dan berasal dari keluarga tidak mampu maka pemerintah mendanai pendidikan mereka sebagaimana dalam kebijakan Wajar 9 tahun. Sementara bagi mereka yang berasal dari keluarga mampu maka mereka harus membayar penuh biaya pendidikan.
Pendidikan gratis di Australia, Amerika Serikat, Jerman, Canada, Jepang, Norwegia dan banyak negara lain menunjukkan kualitas pendidikan yang baik. Apabila dana yang tersedia mencukupi untuk investasi, kegiatan operasional, dan kegiatan pengembangan, kemudian manajemen sekolah mampu menciptakan suasana kerja para guru yang kondusif sehingga guru memiliki lingkungan kerja dan fasilitas kerja yang selalu mendukung untuk mengembangkan proses pendidikan yang berkualitas. Apabila dana untuk investasi, operasional, maintenance dan pengembangan tidak mencukupi serta guru berada dalam lingkungan kerja yang tidak kondusif untuk mengembangkan
pendidikan berkualitas maka tidak mungkin proses pendidikan yang dikembangkan akan berkualitas. Sedangkan apabila proses pendidikan tidak berkualitas maka hasilnya pun tidak berkualitas pula (http:// beritasore.com/2009/05/02/pendidikan- gratis-untuk-siapa/).
Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, posisinya juga hampir sama dengan apa yang terjadi di sekolah umum tersebut. Lewat dana BOS sebetulnya sekolah Islam juga berpeluang untuk melaksanakan pendidikan gratis. Namun, karena banyaknya beban dan tanggungjawab lain yang masih harus dipenuhi kepala sekolah, misalnya gaji guru, maka dana BOS tersebut terkadang belum dapat termanfaatkan 100% untuk menyuguhkan pendidikan gratis kepada para murid. Makanya, untuk mewujudkan pendidikan Islam gratis ini, para pengelola atau kepala sekolah Islam harus mampu menggali sumber dana lain untuk membantu biaya operasionalisasi pendidikan, baik itu dengan mencari bantuan hibah maupun dari program zakat sehingga para orang tua murid tidak dibebankan lagi biaya sekolah anak. Menurut saya, terutama pendidikan Islam, dengan tanpa harus memandang kaya atau miskinnya orang tua murid, memang harus mampu menghadirkan pendidikan gratis. Akan tetapi harus dicatat, bahwa itu juga tidak serta merta menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana menyuguhkan pendidikan gratis sekaligus berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Tentu saja para orang tua juga tidak akan setuju jika
anaknya digratiskan sekolah tapi kualitas pendidikan yang diberikan sangat rendah. Karena itu, kreativitas para pengelola dan kepala sekolah Islam sangat dituntut untuk lebih memanfaatkan segala sumber dana yang ada sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Dana-dana itulah yang akan dipergunakan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kebermutuan pendidikan di sekolah.

## D.  Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana madrasah adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan madrasah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus dapat dibedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana madrasah adalah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di madrasah. Prasarana madrasah adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau semua fasilitas yang ada sebelum adanya sarana di madrasah dan lain sebagainya.
Pengelolaan sarana dan prasarana bisa diartikan sebagai proses pengurusan mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bisa tercapai secara
efektif  dan  efisien.  Pengelolaan  sarana dan prasarana madrasah perlu dilakukan secara profesional agar semua sarana dan prasarana yang tersedia pada lembaga pendidikan madrasah bisa digunakan untuk mendukung efektivitas pencapaian target pembelajaran, serta pengembangan madrasah secara kelembagaan (Djamas, 2005: 182).
Pendidikan Islam yang baik tidak hanya sekedar memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada para siswanya, tetapi juga didukung dengan kualitas sarana dan prasarana yang baik. Penyediaan sarana dan prasarana ini sudah merupakan keharusan tanggungjawab bagi para pengelola sekolah untuk menyediakannya. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik (Baca Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XII pasal 45).
Dari segi jenisnya, secara makro seluruh  lingkungan  fisik  dalam  suatu satuan pendidikan yang dirancang untuk memberikan fasilitas dalam proses pendidikan, seperti rancangan halaman, tata letak gedung, taman, prasarana jalan, tempat parkir, dan lain-lain, merupakan prasarana pendidikan yang memerlukan pengelolaan yang baik. Sementara itu, secara mikro, ada tiga komponen sarana pendidikan yang secara langsung
mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran, yaitu buku pelajaran dan perpustakaan, peralatan laboratorium atau bengkel kerja beserta bahan praktiknya, dan peralatan pendidikan di dalam kelas.
Apabila dilihat dari prosesnya, desain sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting, begitu juga dengan penyusunan naskah, penetapan atau standarisasi  spesifikasi,  penggandaan atau pengadaan, distribusi, sampai pada penempatan dalam sekolah yang berkaitan dengan dukungan prasarana yang diperlukan (Hasbullah, 2006: 119).
Sedangkan dari segi fungsi dan pemanfaatannya, terutama dalam konteks proses pembelajaran, Suharsimi Arikunto (1979: 9) membedakan menjadi tiga macam, yaitu (1) Alat pembelajaran, (2) Alat peraga, dan (3) Media pengajaran.
Secara lebih detail sarana dan prasarana pendidikan Islam yang harus disediakan adalah sebagai berikut:
1.  Sarana Pendidikan Madrasah Ditinjau dari fungsi atau peranannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar maka sarana pendidikan dibagi menjadi dua macam, yaitu:
a.  Alat pelajaran
Alat pelajaran adalah alat atau benda yang dipergunakan secara langsung oleh guru maupun murid dalam proses pembelajaran. Alat pelajaran terdiri dari:
1)  Buku-buku. Buku perpustakaan,
buku pegangan guru, buku paket pelajaran untuk siswa.
2)  Kamus-kamus, kitab suci Al- Qur’an dan lain-lain.

## 3)  Alat-alat peraga
Alat-alat peraga adalah semua alat yang digunakan oleh guru pada waktu mengajar, baik sifatnya tahan lama dan disimpan di madrasah maupun yang diadakan seketika oleh guru pada jam digunakan. Misalnya: air sebagai alat peraga dalam pelajaran IPA materi air, buah-buahan dalam materi IPA atau kesehatan. Alat peraga yang tahan lama misalnya bangun-bangun geometri dalam pelajaran matematika, peta atau globe, gambar pahlawan dan lain-lain.
4)  Alat-alat praktek Alat-alat praktek adalah semua alat yang ada dalam laboratorium, bengkel kerja dan ruang praktek olah raga, keterampilan memasak, menjahit dan lain-lain.
5)  Alat tulis menulis Alat tulis menulis dalam proses pembelajaran meliputi papan tulis, buku tulis, pencil, pulpen, kapur tulis, spidol, mesin tulis (mesin tik manual, komputer) dan lain-lain.
b.  Media pendidikan Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat medorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Penggunaan
media secara kreatif akan memperbesar kemungkinan siswa untuk belajar lebih banyak. Memperhatikan apa yang dipelajarinya lebih baik dan meningkatkan penampilan mereka dalam melakukan keterampilanketerampilan tertentu sesuai dengan yang menjadi tujuan program instruksional bersangkutan. Jenis-jenis media pendidikan yaitu:
1)  Media audio (media untuk pendengaran) contoh: radio, tape recorder.
2)  Media visual (media untuk penglihatan),  contoh:  film, graft, globe, spanduk, tabel, poster, papan buletin, OHV,
Infocus, dan lain-lain.
3)  Media audio-visual (media untuk pendengaran maupun penglihatan) contoh: TV, VCD,
film bunyi dan gerak.
2.  Prasarana Pendidikan
Semua fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan secara tidak langsung dapat disebut sebagai prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan dapat dibedakan atas:
a.  Bangunan Madrasah
Bangunan madrasah terdiri dari kelompok ruang-ruang:
1)  Ruang teori atau kelas
a.  Ruang laboratorium
b.  Ruang khusus/bidang studi
c.  Ruang keterampilan/ bengkel
d.  Ruang perpustakaan
e.  Ruang serbaguna/aula
f.  Ruang belajar
2)  Ruang administrasi/kantor a.  Ruang kepala madrasah
b.  Ruang wakil kepala madrasah c.  Ruang guru-guru d.  Ruang sidang e.  Ruang tata usaha f.  Ruang tamu/piket g.  Ruang arsip/dokumentasi h.  Ruang pengadaan/ reproduksi i.  Ruang/gudang tata usaha 3)  Ruang penunjang
a.  Ruang UKS/PMR
b.  Ruang BP/BK c.  Ruang OSIS d.  Ruang kantin/koperasi e.  Ruang masjid/musholla f.  Ruang ganti/KM/WC g.  Ruang penjaga madrasah h.  Gardu jaga i.  Bangsal kendaraan 4)  Prasarana lingkungan/ infrastruktur
a.  Jalan/jembatan masuk madrasah
b.  Lapangan (upacara, olah raga)
c.  Halaman (parkir, taman, kebun) d.  Saluran air e.  Resapan air f.  Sumur/pompa/menara air g.  Gardu listrik h.  Tiang bendera. Papan nama i.  Tempat sampah
b.  Perabot Madrasah
Yang dimaksud dengan prabot
madrasah atau lazim disebut mebeler madrasah adalah segala perlengkapan yang tidak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Artinya bukan alat yang dipakai oleh pengajar untuk menjelaskan konsep atau sarana yag di pakai oleh siswa untuk dapat menerapkan suatu konsep atau memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu, melainkan sebagai perlengkapan penunjang. Jenis perabot madrasah misalnya: meja belajar, kursi, lemari buku, meja dan kursi guru, papan tulis, meja tamu, percetakan dan lain-lain (Djamas, 2005: 183-187).
Namun, sebelum kita berpikir bagaimana menyediakan prasarana di sekolah terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi kebutuhan apa yang harus disediakan. Dalam konteks penentuan kebutuhan, sebelum mengadakan alat- alat tertentu atau fasilitas yang lain, terlebih dahulu harus dilakukan prosedur penelitian, yakni melihat kembali modal atau potensi yang ada. Dengan demikian baru bisa ditentukan sarana apa yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Kalau kebutuhan prasarana sudah dapat teridentifikasi, barulah kita memanfaatkan sumber dana yang dimiliki untuk menyediakannya. Untuk proses pengadaan sarana pendidikan, ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh, yaitu (1) pembelian dengan biaya pemerintah, (2) pembelian dengan biaya dari SPP, dan (3) bantuan dari masyarakat lainnya.
Dalam konteks penyediaan prasarana inilah yang sering menjadi
masalah bagi pendidikan Islam (khususnya sekolah Islam swasta). Masih sangat banyak sekolah Islam swasta yang kondisi prasarananya sangat memprihatinkan, seperti atap gedungnya bocor, warna cat gedung pudar, ruang kelas masih kurang, meja dan kursi sudah banyak yang berlobang dan kakinya sudah banyak yang patah, ruang laboratorium tidak ada, prasarana olah raga masih sangat minim, media pembelajaran masih tradisional (menggunakan kapur tulis), buku referensi masih tergantung pada subsidi pemerintah yang digunakan lewat dana BOS, dan masih banyak lagi kelemahan-kelemahan prasarana yang dimiliki sekolah Islam swasta.
Untuk itulah, para pengelola pendidikan Islam (khususnya swasta) dituntut untuk lebih menguras pikiran dan tenaga guna memanfaatkan potensi sumber dana yang ada. Kalau prasarana yang kita suguhkan telah sesuai dengan standar kebutuhan yang relevan dengan proses pencapaian tujuan pendidikan Islam itu sendiri, maka tidak hanya kualitas pendidikan itu menjadi lebih baik dan mampu bersaing dalam percaturan pendidikan nasional, tetapi juga para siswa yang belajar di sekolah tersebut akan merasa nyaman, dapat lebih konsentrasi dalam belajar, dan prestasi mereka lebih baik.

## E.  Sekolah Islam Gratis Berfasilitas Unggul
Setiap orang yang ingin menghadiri seminar atau pelatihan, maka yang pertama
sekali mereka perhatikan adalah fasilitas apa yang akan diterima atau fasilitas apa yang dapat diberikan para penyelenggara seminar atau pelatihan tersebut. Sama halnya dengan pendidikan termasuk pendidikan Islam, di mana para orang tua akan lebih dulu melihat sejauh mana fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut sebelum menyekolahkan anaknya ke sana. Sebagai contoh, berikut beberapa fasilitas yang disuguhkan Sekolah Dasar Islam An-Najah Jakarta: 1) Gedung 3 Lantai, 2) Ruang Kelas Ber-AC, 3) Laboratorium Komputer (Monitor LCD), 4) Perpustakaan, 5) Laboratorium Bahasa Inggris, 6) Ruang Perkantoran, 7) Ruang AVA, 8) Masjid, 9) Ruang Pertemuan, 10) Kantin, 11) Tempat Parkir (Transit) Luas dan 12) Koperasi Sekolah (www.annajah-jkt.com).
Dari beberapa fasilitas di atas, jika tidak ada pembohongan publik, maka fasilitas tersebut akan menjadi daya tarik besar kepada murid dan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana, meskipun harus bayar mahal. Hal ini disebabkan karena biaya yang mahal itu jika dikomparasikan dengan fasilitas yang disediakan rasanya cukup balance . Sebaliknya, meskipun biayanya gratis tapi jika fasilitas yang disediakan kurang mendukung proses pembelajaran yang baik, maka belum tentu murid tertarik untuk sekolah ke sana.
Apabila model sekolah Islam di Indonesia mayoritas seperti An-Najah di atas, yakni biaya mahal fasilitas unggul, maka anak-anak muslim yang berprestasi di negeri ini dapat dipastikan hanyalah anak-
anak muslim yang orang tuanya mampu. Sedangkan anak-anak kurang mampu, mungkin hanya bisa mencicipi pendidikan Islam yang ala kadarnya. Bahkan mungkin tidak sanggup melanjutkan sekolah. Berdasarkan realitas inilah kemudian dituntut kepada para penyelenggara dan pimpinan Sekolah Islam untuk dapat menguras kreativitasnya agar mampu menyuguhkan pendidikan Islam yang gratis dan berfasilitas unggul. Sehingga, di pasar kerja publik, para alumnus sekolah Islam tersebut dapat bersaing bahkan lebih unggul di banding alumni dari sekolah- sekolah umum.

## F.  Simpulan
Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni pertama, bahwa Islam sejak awal kehadirannya telah menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan konsep zakat dan wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan Islam. Sedangkan di Amerika, sistem pendanaan pendidikan dilakukan dengan membuat dana investasi untuk pendidikan. Kedua, di Indonesia, sumber pendanaan pendidikan Islam adalah dari pemerintah dan swadana. Bagi sekolah Islam negeri dana pemerintah menjadi dana utama dan swadana sebagai dana tambahan. Sedangkan bagi sekolah Islam swasta dana utamanya berasal dari swadana, malah dana pemerintah menjadi dana tambahan. Kedua sumber dana ini sangat minim dalam mendukung proses pendidikan Islam di Indonesia. Karena itu, sangat dibutuhkan kreasi dan inovasi
dari para pengelola dan pimpinan lembaga pendidikan Islam yang ada. Misalnya saja, kemampuan lobbying untuk mencolok dana pemerintah terutama yang berasal dari APBD masing-masing. Kemudian dari segi swadana yang notabene sumber dana utama sekolah Islam swasta perlu didorong dan diproduktifkan dana zakat dan CSR perusahan guna dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia.
Ketiga, dana yang memadai dari hasil  kretifitas  penggalian  sumber-sumber dana tersebut harus dapat digunakan untuk memanifestasikan pendidikan Islam gratis, seminim-minimnya pada taraf Wajar 9 tahun. Keempat, selain untuk mewujudkan pendidikan gratis, dana tersebut juga harus dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang kelima adalah dengan termanfaatkannya dana pendidikan tersebut bagi perwujudan pendidikan gratis dan penyediaan sarana dan prasarana memadai, maka fasilitas yang disuguhkan lembaga pendidikan Islam kepada masyarakat pun dalam bentuk berfasilitas gratis dan unggul. Unggul tapi mahal hanya akan menjadi sekolah kaum hartawan. Sedangkan berfasilitas gratis tapi kurang bermutu hanya akan menjadi pendidikan yang terbelakang. Karenanya, pendidikan untuk semua adalah pendidikan gratis lagi bermutu.

## G.  Daftar Pustaka
A. Miftah. 2008. Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di
Indonesia, Innovatio, Vol. VII, No, 14, Juli-Desember.
Arikunto, Suharsimi. 1979. Pengelolaan Materil. Yogyakarta: IKIP.
Bray, Mark. 1996. “ Decentralization of Education Community”. Washington, DC.: The World Bank.
Clark, dkk.. 1998. “ Financing of Education in Indonesia”. Asian Development Bank and Comparative Education Center: The University of Hongkong.
Ditjen Dikti Depdiknas. 2004. Memo Program Koordinatif Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun
2004. Jakarta: Ditjend Dikti Depdiknas.
Djamas, Nurhayati. 2005. Manajemen Madrasah Mandiri. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Fachruddin. 2003. Administrasi Pendidikan. Bandung: Cipta Pustaka Media.
Ghazali, Abbas. 2004. Pendanaan Pendidikan di Indonesia dari APBN dan APBD. Jakarta: Hasil penelitian yang diajukan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.

## Jakarta: Raja Grafindo Persada.
http://beritasore.com/2009/05/02/ pendidikan-gratis-untuk-siapa/
http://www.amerta.id/2014/03/12/537/ tujuh-regulasi-csr-di-indonesia.php
Keputusan Menteri BUMN Per-05/ MBU/2007
Mahon, Walter Mc. dan Nanik Suwaryani. 2001. “ A Study of School Finance in SBM Pilot and Non- SBM Sites”.
Jakarta: Research Design.
Nasution, Harun. 1985. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek. Jilid I. Jakarta: UI Press.

## Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47
Tahun 2012
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012
Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas. Pengkajian Pembiayaan Pendidikan Dari Masa ke Masa. Jakarta: PDIP Balitbang Depdiknas
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 www.annajah-jkt.com.