## KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI DALAM  KUALITAS AUDIT AUDITOR : SUATU PENDEKATAN TEORITIS
Minarni A.Dethan Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia minarni.dethan@staf.undana.ac.id

## ABSTRACT
Public accounting profession (auditors) are like "sword in both eyes,". Auditors should consider the credibility and ethics of the profession, on the other hand they also cope pressure from clients in a variety of auditing decision. If the auditors are unable to resist the pressure from customers such as personal stress, emotional and financial independence of auditors, it will reduce and may affect the quality  of  the  audit.  Accordance  with  its  responsibility  to  increase  the  reliability  of  the  financial statements  of  an  accounting  firm,  public  accounting  profession  not  only  need  to  have  the  skill  or expertise,  but  also  must  be  independent.  To  be  able  to  meet  quality  audit  of  the  auditor  in  the applying  of  his/her  profession,  he/she  should  be  guided  by  the  code  of  ethics  for  accountants, professional standards and applicable accounting standards in Indonesia. Each audit is to maintain the integrity and objectivity in the performance of their duties to act honestly, firmly, unpretentious, so  that  it  can  act  fairly,  without  being  influenced  of  personal  interests.  The  auditors  identify  and report  violations  of  the  client's  accounting  system.  Violation  of  measuring  the  quality  of  audit findings  related  to  the  knowledge  and  expertise  of  the  auditor.  While  encouraging  the  offense depends  on  the  auditor  to  disclose  the  violation.  The  reader  will  depend  on  the  auditor's independence instead.

## Keywords: Competence, Independence  and  Quality Audit

## PENDAHULUAN
Salah  satu  manfaat  dari  jasa  akuntan  publik  adalah  memberikan  informasi  yang akurat  dan  dapat  dipercaya  untuk  pengambilan  keputusan.  Laporan  keuangan  yang telah  diaudit  oleh  akuntan  publik  kewajarannya  lebih  dapat  dipercaya  dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.
Para pengguna laporan audit mengaharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk  dijadikan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusandan  telah  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  berlaku  di  Indonesia.Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  jasa
profesional  yang  independen  dan  obyektif  (yaitu  akuntan  publik)  untuk  menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.
Banyaknya kasus perusahaan yang ”jatuh” karena kegagalan bisnis yangdikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini  selanjutnya  memengaruhi  persepsi  masyarakat,  khususunya  pemakai  laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.
De  Angelo  (1981)  dalam  Watkins  et  al  (2004)  mendefinisikan  kualitas  audit sebagai  kemungkinan  bahwa  auditor  akan  menemukan  dan  melaporkan  pelanggaran dalam  sistem  akuntansi  klien.  Temuan  pelanggaran  mengukur  kualitas  audit  berkaitan dengan  pengetahuan  dan  keahlian  auditor.  Sedangkan  pelaporan  pelanggaran tergantung  kepada  dorongan  auditor  untuk  mengungkapkan  pelanggaran  tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.
Ada  banyak  faktor  yang  memengaruhi  kemampuan  auditor,  antara  lain pengetahuan  dan  pengalaman.  Untuk  melakukan  tugas  pengauditan,  auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang  auditing, akuntansi, dan industri klien.
Syarat pengauditan pada Standar Auditing, meliputi tiga hal, yaitu : (SA Seksi 150 SPAP, 2001):
1. Audit  harus  dilaksanakan  oleh  seorang  atau  lebih  yang  memiliki  keahlian danpelatihan teknis yang cukup.
2. Dalam  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  perikatan,  independensi dalamsikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam  pelaksanaan  audit  dan  penyusunan  laporannya,  auditor  wajib menggunakan  kemahiran  profesionalnya  (kompetensinya)  dengan  cermat dan seksama.
Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dibidang akuntansi  dan  auditing.  Pencapaian  keahlian  dimulai  dengan  pendidikanformal,  yang selanjutnya  diperluas  melalui  pengalaman  dan  praktek  audit(SPAP,  2001).  Selain  itu, auditor  harus  menjalani  pelatihan  teknis  yang  cukupyang  mencakup  aspek  teknis maupun pendidikan umum.
Asisten  junior  untuk  mancapai  keahlian  harus  mendapatkan  supervise  memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. Seorang auditor harus  secara  terus-menerus  mengikuti  perkembangan  yang  terjadi  dalam  bisnis  dan profesinya. Seorang auditor harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan- ketentuan  baru  dalamprinsip  akuntansi  dan  standar  auditing  yang  diterapkan  oleh organisasi profesi.
Guna  menunjang  profesionalisme  sebagai  akuntan  publik  maka  auditordalam melaksanakan  tugas  audit  harus  berpedoman  pada  standar  audit  yangditetapkan  oleh Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI),  yakni  standar  umum,  standarpekerjaan  lapangan  dan standar  pelaporan.  Dimana  standar  umum  merupakan  cerminan  kualitas  pribadi  yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan  pelatihan  teknis  yang  cukup  dalam  melaksanakan  prosedur  audit.  Sedangkan standar  pekerjaan  lapangan  dan  standar  pelaporan  mengatur  auditor  dalam  hal pengumpulan  data  dan  kegiatan  lainnya  yang  dilaksanakan  selama  melakukan  audit serta  mewajibkan  auditor  untuk  menyusun  suatu  laporan  atas  laporan  keuangan  yang diauditnya secara keseluruhan.
Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang  mengatur  perilaku  akuntan  publik  dalam  menjalankan  praktik  profesinya  baik dengan sesama  anggota  maupun dengan masyarakat umum.
Kode  etik  ini  mengatur  tentang  tanggung  jawab  profesi,  kompetensi  dan kehatihatian  profesional,  kerahasiaan,  perilaku  profesional  serta  standar  teknis  bagi seorang  auditor  dalam  menjalankan  profesinya.  Akuntan  publik  atau  auditor independen  dalam  tugasnya  mengaudit perusahaan  klien  memiliki  posisi  yang  strategis sebagai  pihak  ketiga  dalam  lingkungan  perusahaan  klien  yakni  ketika  akuntan  publik mengemban  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  manajemen  (Agen)  untuk  mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya  terlihat  selalu  baik  dimata  pihak  eksternal  perusahaan  terutama  pemilik (prinsipal).  Akan  tetapi  disisi  lain,  pemilik  (prinsipal)  menginginkan  supaya  auditor melaporkan  dengan  sejujurnya  keadaan  yang  ada  pada  perusahaan  yang  telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan.
Kepercayaan  yang  besar  dari  pemakai  laporan  keuangan  auditan  dan  jasalainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik
memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak  skandal  yang  melibatkan  akuntan  publik  baik  diluar  negeri  maupun  didalam negeri.  Skandal  didalam  negeriterlihat  dari  akan  diambilnya  tindakan  oleh  Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang diindikasikan  melakukan pelanggaran  berat  saat  mengaudit  bank-bank  yang  dilikuidasi pada tahun 1998. Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang  tidak  bisa  terdeteksi  oleh  akuntan publik  yang  menyebabkan  perusahaan  didenda oleh Bapepam (Winarto, 2002 dalam Christiawan 2003).
De  Angelo  dalam  Kusharyanti  (2003)  mendefinisikan  kualitas  audit  sebagai kemungkinan  (joint  probability)  dimana  seorang  auditor  akan  menemukan  dan melaporkan  pelanggaran  yang  ada  dalam  sistem  akuntansi  kliennya.  Kemungkinan dimana  auditor  menemukan  salah  saji  tergantung  pada  kualitas  pemahaman  auditor (kompetensi)  sementara  tindakan  melaporkan  salah  saji  tergantung  pada  independensi auditor.
Kusharyanti  (2003)  mengatakan  bahwa  untuk  melakukan  tugaspengauditan, auditor  memerlukan  pengetahuan  pengauditan  (umum  dan  khusus),pengetahuan mengenai  bidang  auditing  dan  akuntansi  serta  memahami  industriklien.  Dalam melaksanakan  audit,  auditor  harus  bertindak  sebagai  seorang  ahlidalam  bidang akuntansi  dan  auditing.  Pencapaian  keahlian  dimulai  denganpendidikan  formal,  yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit(SPAP, 2001). Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.  Auditor  yang  berpengalaman  mempunyai  pemahaman  yang  lebih  baik  atas laporan keuangan. Mereka jugalebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan  dalam  laporan  keuangan  dan  dapat  mengelompokkan  kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Libby et al,1985) dalam Mayangsari (2003).
Tubbs  (1990)  dalam  Mayangsari  (2003)  mengatakan  bahwa  semakin berpengalamannya  auditor,  mereka  semakin  peka  dengan  kesalahan  penyajian  laporan keuangan  dan  semakin  memahami  hal-hal  yang  terkait  dengan  kesalahan  yang ditemukan.
Namun  sesuai  dengan  tanggungjawabnya  untuk  menaikkan  tingkat  keandalan laporan  keuangan  suatu  perusahaan  maka  akuntan  publik  tidak  hanyaperlu  memiliki
kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan  dari  auditor  sehingga  masyarakattidak  akan  meminta  jasa  pengauditan  dari auditor.  Atau  dengan  kata  lain,  keberadaan  auditor  ditentukan  oleh  independensinya (Supriyono, 1988).
Standar  umum  kedua  (SA  seksi  220  dalam  SPAP,  2001)  menyebutkan  bahwa “Dalam  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  perikatan,  independensidalam  sikap mental  harus  dipertahankan  oleh  auditor“.  Standar  ini  mengharuskan  bahwa  auditor harus  bersikap  independen  (tidak  mudah  dipengaruhi),  karena  ia  melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.
Dengan  demikian  ia  tidak  dibenarkan  untuk  memihak  kepada  kepentingan siapapun,sebab  bagaimanapun  sempurnanya  keahlian  teknis  yang  ia  miliki,  iaakan kehilangan  sikap  tidak  memihak  yang  justru  sangat  penting  untuk  mempertahankan kebebasan pendapatnya.
Independensi  yang  dimaksud  di  atas  tidak  berarti  seperti  sikap  seorang  penuntut dalam  perkara  pengadilan,  namun  lebih  dapat  disamakan  dengan  sikap  tidak memihaknya  seorang  hakim.  Auditor  mengakui  kewajiban  untuk  jujur  tidak  hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang  meletakkan  kepercayaan  atas  laporan  auditor  independen,  seperti  calon-calon pemilik dan kreditor.
Hal  inilah  yang  menarik  untuk  diperhatikan  bahwa  profesi  akuntan publik  ibarat pedang  bermata  dua.  Disatu  sisi  auditor  harus  memperhatikan  kredibilitasdan  etika profesi,  namun  disisi  lain  auditor  juga  harus  menghadapi  tekanan  dariklien  dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien seperti  tekanan  personal,  emosional  atau  keuangan  maka  independensi  auditor  telah berkurang  dan  dapat  memengaruhi  kualitas  audit.  Salah  satu  faktor  lain  yang memengaruhi  independensi  tersebut  adalah  jangka  waktu  dimana  auditor  memberikan jasa kepada klien (auditor tenure).
Di  Indonesia,  masalah  audit  tenure  untuk  masa  kerja  auditor  dengan  kliensudah diatur  dalam  keputusan  Menteri  Keuangan  No.  423/KMK.02/2008  tentangjasa Akuntan Publik. Keputusan Menteri tersebut membatasi masa kerja auditoryang paling lama  3  tahun  untuk  klien  yang  sama,  sementara  untuk  KantorAkuntan  Publik  (KAP)
boleh  sampai  5  tahun.  Pembatasan  ini  dimaksudkan agar  mencegah  terjadinya  skandal akuntansi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kualitas Audit
Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat  antara  manajer  dan  para  pemegang  saham  dengan  menggunakan  pihak  luar untuk  memberikan  pengesahan  terhadap  laporankeuangan.  Para  penggguna  laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan  yang  telah  dibuat  oleh  auditor  mengenai  pengesahan  laporan  keuangan  suatu perusahaan.  Hal  ini  berarti  auditor  mempunyai  peranan  penting  dalam  pengesahan laporan  keuangan  suatu  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  kualitas  audit  merupakan  hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.
Goldman  dan  Barlev  (1974)  dalam  Meutia  (2004)  menyatakan  bahwa  laporan auditor  mengandung  kepentingan  tiga  kelompok,  yaitu  :  (1)  manajerperusahaan  yang diaudit,  (2)  pemegang  saham  perusahaan,  (3)  pihak  ketiga ataupihak  luar  seperti  calon investor,  kreditor  dan  supplier.  Masing-masing  kepentingan  ini  merupakan  sumber gangguan  yang  akan  memberikan  tekanan  pada  auditor  untuk  menghasilkan  laporan yang  mungkin  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi.  Lebih  lanjut  hal  ini  akan mengganggu kualitas audit.
AAA  Financial  Accounting  Standard  Committee  (2000)  dalam  Christiawan(2002) menyatakan bahwa : “kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling memengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan
keuangan  atas  kualitas  audit  merupakan  fungsi  dari  persepsi  mereka atasindependensi dan keahlian auditor”.
De  Angelo  (1981)  dalam  Watkins  et  al  (2004)  mendefinisikan  kualitas  audit sebagai  kemungkinan  bahwa  auditor  akan  menemukan  dan  melaporkan  pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor.
Sedangkan  pelaporan  pelanggaran  tergantung  kepada  dorongan  auditor  untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut.
Dari  pengertian  tentang  kualitas  audit  di  atas  bahwa  auditor  dituntut  oleh  pihak yang  berkepentingan  dengan  perusahaan  untuk  memberikan  pendapat  tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan untuk dapat menjalankan  kewajibannya  ada  tiga  komponen  yang  harus  dimiliki  auditor  yaitu kompetensi (keahlian), independensi, dan dueprofessional care. Tetapi dalam menjalankan fungsinya,  auditor  seringmengalami  konflik  kepentingan  dengan  manajemen perusahaan.  Manajemen  mungkin  ingin  hasil  operasi  perusahaan  atau  kinerjanya tampak  berhasil  yang  tergambar  dengan  data  yang  lebih  tinggi  dengan  maksud  untuk mendapatkan  penghargaan  (misalkan  bonus).  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  tidak jarangmanajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auidtor sehingga laporankeuangan  auditan  yang  dihasilkan  itu  sesai  dengan  keinginan  klien (MediaAkuntansi,1997).
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  auditor  memiliki  posisi  yang  strategis  baik  di mata  manajemen  maupun  di  mata  pemakai  laporan  keuangan.  Selain  itupemakai laporan  keuangan  menaruh  kepercayaan  yang  besar  terhadap  hasi  lpekerjaan  auditor dalam  mengaudit  laporan  keuangan.  Kepercayaan  yang  besar  dari  pemakai  laporan keungan auditan dan jasa yang diberikan auditor mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya.
Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etikakuntan, standar profesi dan  standar  akuntansi  keuangan  yang  berlaku  diIndonesia.  Setiap  audit  harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam
melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Khomsiyah dan Indriantoro,1988).
Akuntan  publik  atau  auditor  independen  dalam  menjalankan  tugasnya  harus memegang  prinsip-prinsip  profesi.  Menurut  Simamora  (2002)  ada  8prinsip  yang  harus dipatuhi akuntan publik yaitu :
1. Tanggung jawab profesi.
Setiap  anggota  harus  menggunakan  pertimbangan  moral  dan  professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan publik.
Setiap  anggota  berkewajiban  untuk  senantiasa  bertindak  dalam  kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas.
Setiap  anggota  harus  memenuhi  tanggung  jawab  profesionalnya  dengan intregitas setinggi mungkin.
4. Objektivitas.
Setiap  anggota  harus  menjaga  objektivitasnya  dan  bebas  dari  benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.
Setiap  anggota  harus  melaksanakan  jasa  profesionalnya  dengan  hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.
6. Kerahasiaan.
Setiap  anggota  harus  menghormati  kerahasiaan  informasi  yang  diperoleh selama  melakukan  jasa  profesional  dan  tidak  boleh  memakai  atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.
7. Perilaku Profesional.
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. Standar Teknis.
Setiap  anggota  harus  melaksanakan  jasa  profesionalnya  dengan  standar teknis dan standar profesional yang relevan.
Selain  itu  akuntan  publik  juga  harus  berpedoman  pada  Standar  Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),dalam hal ini  adalah  standar  auditing.  Standar  auditing  terdiri  dari  standar  umum,  standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP,2001):
1. Standar Umum.
a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahliandan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b) Dalam  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  perikatan,  independensi dalamsikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajibmenggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan.
a) Pekerjaan  harus  direncanakan  sebaik-baiknya  dan  jika  digunakan  asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b) Pemahaman  yang  memadai  atas  struktur  pengendalian  intern  harus  dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
c) Bukti  audit  kompeten  yang  cukup  harus  dapat  diperoleh  melalui inspeksi,pengamatan,  pengajuan,  pertanyaan  dan  konfirmasi  sebagai  dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan.
a) Laporan  auditor  harus  menyatakan  apakah  laporan  keuangan  telah disusunsesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
b) Laporan  auditor  harus  menunjukkan  atau  menyatakan  jika  ada ketidakkonsistenan  penerapan  prinsip  akuntansi  dalam  penyusunan  laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c) Pengungkapan  informatif  dalam  laporan  keuangan  harus  dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
d) Laporan  auditor  harus  memuat  pernyataan  pendapat  mengenai  laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. Sehingga berdasarkan uraian di  atas,  audit  memiliki  fungsi  sebagai  proses  untuk  mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham  dengan  menggunakan  pihak  luar  untuk  memberikan  pengesahan terhadap laporan keuangan.
Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan  berdasarkan  pada  laporan  yang  telah  dibuat  oleh  auditor.  Hal  ini  berarti
auditor  mempunyai  peranan  penting  dalam  pengesahan  laporan  keuangan  suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.
Jadi  menurut  penulis  kualitas  audit  adalah  segala  kemungkinan  bisa  terjadi  pada saat  auditor  melakukan  audit  pada  kliennya,  dimana  dalam  melaksanakan  tugasnya tersebut  auditor  berpedoman  pada  standar  auditing  dan  kode  etik  akuntan publik  yang relevan.

## Kompetensi
Menurut  Kamus  LOMA  (1998)  dalam  Lasmahadi  (2002)  kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk  mencapai  kinerja  superior.  Aspek-aspek  pribadi  ini  mencakup  sifat,  motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.
Standar  umum  pertama  (SA  seksi  210  dalam  SPAP,  2001)  menyebutkan  bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian danpelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Seangkan, standar umum ketiga(SA seksi 230 dalam SPAP, 2001)  menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  auditakan  penyusunan  laporannya, auditor  wajib  menggunakan  kemahiran  profesionalnya  dengan  cermat  dan  seksama. Oleh  karena  itu,  maka  setiap  auditor  wajib  memiliki  kemahiran  profesionalitas  dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor.
Trotter  (196)  dalam  Murtanto  (1999)  mendefinisikan  ahli  sebagai  orangyang dengan  keterampilannya  mengerjakan  pekerjaan  dengan  mudah,  cepat,intuitif  dan sangat  jarang  atau  tidak  pernah  membuat  kesalahan.  Hayes  Roth  et.al(1983)  dalam artikel yang mendefiniskan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan  tertentu,  pemahaman  terhadap  masalah  yang  timbul  dalam  lingkungan tersebut dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Lee  dan  Stone  (1995),  mendefinisikan  kompetensi  sebagai  suatu  keahlianyang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif. Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus (dalam saifudin 2004),mendefinisikan kompetensi sebagai  keahlian  seorang  yang  berperan  secaraberkelanjutan  yang  mana  pergerakannya
melalui  proses  pembelajaran,  dari“pengetahuan  sesuatu”  ke  “mengetahui  bagaimana”, seperti misalnya : darisekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatupertanyaan  yang  bersifat  intuitif.  Lebih  spesifik  lagi  Dreyfus  dan  Dreyfus  (1986) membedakan proses pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap.
Tahap  pertama  disebut  Novice,  yaitu  tahapan pengenalan  terhadap  kenyataan  dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada tahap pertama  ini  biasanya  dimiliki  oleh  staf  audit  pemula  yang  baru  lulus  dari  perguruan tinggi.
Tahap  kedua  disebut  Advanced Beginner.  Pada  tahap  ini  auditor  sangat  bergantung pada  aturan  dan  tidak  mempunyai  cukup  kemampuan  untuk  merasionalkan  segala tindakan  audit,  namun  demikian,  auditor  pada  tahap  inimulai  dapat  membedakan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan.
Tahap  ketiga  disebut  Competence.  Pada  tahap  ini  auditor harus  mempunyai  cukup pengalaman  untuk  menghadapi  situasi  yang  kompleks.  Tindakan  yang  diambil disesuaikan  dengan  tujuan  yang  ada  dalam  pikirannya  dan  kurang  sadar  terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit.
Tahap  keempat  disebut  Profiency.  Pada  tahap  ini  segala  sesuatu  menjadirutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung pada pengalamanyang lalu. Disini instuisi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran auditakan terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial.
Tahap  kelima  atau  terakhir  adalah  Expertise.  Pada  tahap  ini  auditor  mengetahui sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang ada. Auditor sudah  dapat  membuat  keputusan  atau  menyelesaikan  suatu  permasalahan.  Dengan demikian segala tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka bergantung pada instuisinya bukan pada peraturanperaturan yang ada.
Menurut  Ashton  (1991)  dalam  Mayangsari  (2003)  mengatakan  bahwa  ukuran keahlian  tidak  cukup  hanya  pengalaman  tetapi  diperlukan  pertimbangan-pertimbangan lain  dalam  pembuatan  suatu  keputusan  yang  baik  karena  pada  dasarnya  manusia memiliki sejumlah unsur lain disamping pengalaman.
Dalam  praktek,  definsi  keahlian  sering  ditunjukkan  dengan  pengakuan  resmi (official  recognition)  seperti  kecerdasan  partner  dan  penerimaan  konsensus  (consensual acclamation)  seperti  pengakuan  terhadap  seorang  spesialis  pada  industri  tertentu,  tanpa adanya suatu daftar resmi dari atribut-atribut keahlian (Mayangsari, 2003).
Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Selain  dua  hal  di  atas,  ada  tidaknya  program  atau  proses  peningkatan  keahlian  dapat dijadikan  indikator  untuk  mengukur  tingkat  kompetensi  auditor.  Kompetensi ditunjukkan  pula  dengan  keharusan  bagi  setiap  auditor  untuk  memiliki  keterampilan atau  kemahiran  profesi  auditor  yang  diakui  umum  untuk  melakukan  audit.  Karena  itu secara profesi tidak semua orang boleh melakukan audit.
Jadi  menurut  penulis,  kompetensi  auditor  adalah  pengetahuan,  keahlian,  dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, dan cermat.

## Independensi
Dalam  melaksanakan  pemeriksaan  akuntan,  akuntan  publik  memperoleh kepercayaan  diri  dari  klien  dan  para  pemakai  laporan  keuangan  untuk  membuktikan kewajaran  laporan  keuangan  yang  disusun  dan  disajikan  oleh  klien.  Oleh  karena  itu, dalam  memberikan  pendapat  mengenai  kewajaran  laporan  keuangan  yang  diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan public itu sendiri.
Mautz  (1974)  dalam  Supriyono  (1988)  mengutip  pendapat  Carman  mengenai pentingnya independensi sebagai berikut :
”Jika  manfaat  seorang  sebagai  auditor  rusak  oleh  perasaan  pada  sebagian  pihak ketiga  yang  meragukan  independensinya,  dia  bertanggung  jawab  tidak  hanya mempertahankan  independensi  dalam  kenyataan  tetapi  juga  menghindari  penampilan yang memungkinkan dia kehilangan independensinya.”
Penilaian  masyarakat  atas  independensi  auditor  independen  bukan  pada  diri auditor  secara  keseluruhan.  Oleh  karenanya  apabila  seorang  auditor  independen  atau suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap independensinya, maka  kemungkinan  besar  anggapan  masyarakat  bahwa  semua  akuntan  publik  tidak independen.  Kecurigaan  tersebut  dapat  berakibat  berkurang  atau  hilangnya  kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesiauditor independen.
Supriyono  (1988)  membuat  kesimpulan  mengenai  pentingnya  independensi akuntan publik sebagai berikut :
1. Independensi  merupakan  syarat  yang  sangat  penting  bagi  profesi  akuntan publik  untuk  memulai  kewajaran  informasi  yang  disajikan  oleh  manajemen kepada pemakai informasi.
2. Independensi  diperlukan  oleh  akuntan  publik  untuk  memperoleh kepercayaan  dari  klien  dan  masyarakat,  khususnya  para  pemakai  laporan keuangan.
3. Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.
4. Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai.
5. Independensi  merupakan  martabat  penting  akuntan  publik  yang  secara berkesinambungan perlu dipertahankan.
Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan  tugas  auditnya,  seorang auditor  tidak  hanya dituntut  untuk  memiliki  keahlian  saja,  tetapi  juga  dituntut  untuk  bersikap  independen. Walaupun  seorang  auditor  mempunyai  keahlian  tinggi,  tetapi  dia  tidak  independen, maka  pengguna  laporan  keuangan  tidak  yakin  bahwa  informasi  yang  disajikan  itu kredibel. Lebih lanjut independensi juga sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan klien,  yang  mana  hal  ini  telah  dinyatakan  dalam  keputusan  Menteri  Keuangan  RI  no. 423/KMK.02/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa  pemberian  jasa  audit  umum  atas  laporan  keuangan  dan  suatu  entitas  dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama lima tahun buku berturut-turut dan oleh akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.
Banyak  definisi  mengenai  independensi  telah  dikemukakan  oleh  para  pakar akuntansi.  Umumnya  definisi-definisi  tersebut  berbeda  satu  dengan  yang  lain  dan perbedaan  itu  disebabkan  oleh  perbedaan  sudut  pandang  masing-masing  pakar  yang pada gilirannya mengakibatkan  perbedaan cakupan makna independensi.
Kata  independensi  merupakan  terjemahan  dari  kata  ”independence”  yang  berasal dari Bahasa Inggris. Dalam kamus Oxford Advanced Learner’sDictionary of Current English terdapat  entri  kata  “independence”  yang  artinya“dalam  keadaan  independen”.  Adapun entri  kata  “independent”  bermakna“tidak  tergantung  atau  dikendalikan  oleh  (orang  lain atau  benda);  tidakmendasarkan  diri  pada  orang  lain;  bertindak  atau  berfikir  sesuai dengan  kehendak  hati;  bebas  dari  pengendalian  orang  lain”  (Hornby,  1987).  Makna
independensi  dalam  pengertian  umum  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  makna independensi yang dipergunakan secara khusus dalam literatur pengauditan.
Menurut  Arens  dan  Loebbecke  (1997)  mendefinisikan  independensi  dalam pengauditan  sebagai  ”pengguna  cara  pandang  yang  tidak  bias  dalam  pelaksanaan pengujian  audit,  evaluasi  hasil  pengujian  tersebut,  dapat  pelaporan hasil  temuan audit. Selain  itu,  Arens  dan  Loebecke  (1997)  mengkategorikan  independensi  kedalam  dua aspek,  yaitu  :  independensi  dalam  kenyataan  (independence  in  fact)  dan  independensi dalam  penampilan  (independence  in  appearance).Independensi  dalam  kenyataan  ada apabila  akuntan  publik  berhasil  mempertahankan  sikap  yang  tidak  bias  selama  audit, sedangkan  independensi  dalam  penampilan  adalah  hasil  persepsi  pihak  lain  terhadap independensi akuntan publik.
Menurut  Antle  (1984)  dalam  Mayangsari  (2003)  mendefinisikan  independensi sebagai suatu hubungan antara akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang diberikan auditor hanyadipengaruhi oleh bukti- bukti  yang  ditemukan  dan  dikumpulkan  sesuai  dengan  aturan  atau  prinsip-prinsip profesionalnya.
Independensi  secara  esensial  merupakan  sikap  pikiran  seseorang  yangdicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Halini senada dengan America Institute of Certified public Accountant (AICPA)  dalam  Meutia  (2004)  menyatakan bahwa  independensi  adalah  suatu  kemampuan  untuk  bertindak  berdasarkan  integritas dan  objektivitas.  Meskipun  integritas  danobyektivitas  tidak  dapat  diukur  dengan  pasti, tetapi  keduanya  merupakan  hal  yang  mendasar  bagi  profesi  akuntan  publik.  Integritas merupakan  prinsip  moral  yang  tidak  memihak,  jujur,  memandang  dan  mengemukakan fakta seperti apaadanya.
Di  lain  pihak,  obyektivitas  merupakan  sikap  tidak  memihak  dalam mempertimbangkan fakta, kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang dihadapi (Mulyadi, 1998).
Selain  itu AICPA  juga  memberikan  prinsip-prinsip  berikut  sebagai panduan  yang berkaitan dengan independensi, yaitu:
1. Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien.
2. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengangggu obyektivitas mereka berkenaandengan cara-cara yang memengaruhi laporan keuangan.
3. Auditor  dan  perusahaan  seharusnya  tidak  memiliki  hubungan  dengan  klien yang akan menganggu obyektivitasnya auditor.
SEC  (Securitas  Exchange  Committee)  sebagai  badan  yang  juga  berkepentingan terhadap  auditor  yang  independen  memberikan  definisi  lain  berkaitan  dengan independensi.  SEC  memberikan  empat  prinsip  dalam  menentukan  auditor  yang independen.  Prinsip-prinsip  ini  menyatakan  bahwa  independensi  dapat  terganggu apabila  auditor  :  memiliki  konflik  kepentingan  dengan  klien,  mengaudit  pekerjaan mereka sendiri, berfungsi baik sebagai manajer ataupun pekerja dari kliennya, bertindak sebagai penasehat bagikliennya (ryan et al, 2001) dalam Meutia (2004).
Menurut  Scott  et  al  (2000)  dalam  Meutia  (2004)  auditor  independen  seharusnya dapat  menjadi  pelindung  terhadap  praktek-praktek  akuntansi,  karena  auditor  tidak hanya  dianggap  memiliki  pengetahuan  yang  mendalam  di  bidang akuntansi  tetapi  juga dapat  berhubungan  dengan  komite  audit  dan  dewan  direksi  yang  bertanggung  jawab untuk memeriksa dengan teliti para pembuat keputusan di perusahaan.
Dalam  aturan  Etika  Kompartemen  Akuntan  Publik  (2001)  disebutkan  bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen  di  dalam  memberikan  jasa  profesional  sebagaimana  diatur  dalam  Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus  meliputi  independen  dalam  fakta  (in  fact)  maupun  dalam  penampilan  (in appearance).
Selain  itu  benturan  kepentingan  (conflict  of  interest)  dan  tidak  boleh  membiarkan faktor  salah  saji  material  (material  misstatement)  yang  diketahuinya  atau  mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.
Atas  dasar  beberapa  definisi  tersebut  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai unsur-unsur pengertian independensi akuntan publik sebagai berikut :
1. Kepercayaan  masyarakat  terhadap  integritas,  obyektivitas  dan  kebebasan akuntan publik dari pengaruh pihak lain.
2. Kepercayaan akuntan publik terhadap diri sendiri yang merupakan integritas profesionalnya.
3. Kemampuan  akuntan  publik  meningkatkan  kredibilitas  pengetahuannya terhadap laporan keuangan yang diperiksa.
4. Suatu  sikap  mental  akuntan publik  yang  jujur dan  ahli,  serta  tindakan  yang bebas  dari  bujukan,  pengaruh  dan  pengendalian  pihak  lain  dalam melaksanakan  perencanaan,  pemeriksaan,  penilaian,  dan  pelaporan  hasil pemeriksaannya.
Menurut Donald dan William (1982) dalam Harhinto (2004) independensi auditor independen mencakup dua aspek, yaitu :
1. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran dalam diri akuntandalam mempertimbangkan  fakta  dan  adanya  pertimbangan  yang  obyektif,tidak memihak  dalam  diri  auditor  dalam  merumuskan  dan  menyatakan pendapatnya.
2. Independensi  penampilan  berarti  adanya  kesan  masyarakat  bahwa  auditor independen bertindak bebas atau independent, sehingga auditor menyenangkan  harus  menghindari  keadaan  atau  faktor-faktor  yang menyebabkan masyarakat meragukan kebebasannya.
Dari berbagai pendapat mengenai independensi di atas, terdapat satu kesepakatan bahwa independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor. Terdapat berbagai  jenis  independensi,  tetapi  dapat  disimpulkan  bahwa  independensi  yang  dapat dinilai  hanyalah  independensi  yang  kelihatan.  Dan  penilaian  terhadap  independensi yang  kelihatan  ini  selalu  berkaitan  dengan  hubungan  yang  dapat  dilihat  serta  diamati antara auditor dan kliennya.
Jadi  menurut penulis  independensi adalah  suatu  sikap  atau  perbuatan  seseorang tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  orang  lain  atau  benda  ketika  melaksanakan  tugasnya sebagai seorang auditor.

## SIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  audit  ditentukan  oleh  2  hal,  yaitu  kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit  dan  secara  potensial  saling  memengaruhi  kualitas  audit  adalah  segala kemungkinan  bisa  terjadi  pada  saat  auditor  melakukan  audit  pada  kliennya,  dimana
dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut  auditor  berpedoman  pada  standar auditing  dan kode etik akuntan publik yang relevan.

## DAFTAR RUJUKAN
Christiawan,  Yulius  Jogi.  2003.”Kompetensi  dan  Independensi  Akuntan  Publik.
Refleksi  Hasil  Penelitian  Empiris”.  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Vol.4  No. 2(Nov) Hal. 79-92
Deis,  Donald  L.  Dan  Gari  A.  Giroux.  1992.  ”Determinants  of  Audit  Quality  In  The Public Sector”. The Accounting Review Vol. 67 No. 3 ( Juli). Pp. 462-479.
Gujarati, D.1999. ”Ekonometrika (Alih bahasa: Sumarno Zein)”. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama. BP Undip
Hernadianto.  2002.  ”Pengaruh  Pengalaman  Auditor  Terhadap  Pengetahuan  danPenggunaan Intuisi Mengenai Kekeliruan (Pada KAP di Jateng dan DIY)”.Semarang. Tesis Maksi : Universitas Diponegoro
Harhinto, Teguh . 2004. ”Pengaruh Keahlian dan Independensi Terhadap Kualitas AuditStudi Empiris  Pada  KAP  di  Jawa  Timur”.  Semarang.  Tesis  Maksi  :  Universitas Diponegoro.
IAI. 2001. ”Standar Profesi Akuntan Publik”. Jakarta. Salemba Empat.
Khomsiyah  dan  Nur  Indriantoro.1998.  ”Pengaruh  Orientasi  Etika  terhadap Komitmendan  sensitivitas  etika  auditor  Pemerintahan  di  DKI  Jakarta”.  Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.1 No.1.
King,  James,  Robert  Welker  dan  Gary  Keller.  1994.  “The  Effect  of  Independence Allegation  on  Peer  Review  Evaluation  of  Audit  Procedures”. Behavioral Research in Accounting Vol. 6
Knapp, Michael C.1985. “Audit Conflict: an Empirical Study of the perceived Ability of Auditor to Resists Management Pressure”. The accounting Review (April), pp.202- 211
Kusharyanti. 2003. ”Temuan penelitian mengenai kualitas audit dan kemungkinan topic penelitian di masa datang”. Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Desember). Hal.25- 60
Mayangsari,  Sekar.  2003.  ”Pengaruh  keahlian  dan  independensi  terhadap  pendapat audit:  Sebuah  kuasieksperimen”.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Indonesia  Vol.6  No.1 (Januari)
Meutia, Intan. 2004. ”Independensi auditor terhadap Manajemen Laba Untuk Kap Big 5dan non Big 5”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 2 No. 1 (Januari). Pp37-52
Mulyadi 1998. Auditing. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Saifudin. 2004. ”Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasieksperimen Pada Auditor Dan Mahasiswa)”. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
Suyatmini.2002.  ”Sudi  Empiris  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Independensi  Akuntan Publik”.  Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Akuntansi  Universitas Diponegoro.
Watkins,  Ann.  L,  William  Hillison  and  Susan  E.  morecroft.  2004.  “Audit  Quality  :  A Synthesis  Of  Theory  And  Empirical  Evidence”.  Journal  of  Accoounting  Literature Vol.23. Pp. 153-193