## PENGGUNAAN METODE MAQASID AL-SYARI‘AH SEBAGAI ALAT ANALISIS
Abdul Helim a,1, Aris Sunandar Suradilaga b,2,
a Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palangka Raya, 73112, Indonesia
b Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palangka Raya, 73112, Indonesia
1 helim1377@gmail.com*; 2 arissunandarsuradilaga@iain-palangkaraya.ac.id*;

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received : 2022-03-26 Revised : 2021-06-08 Accepted : 2022-06-29 This  paper  wants  to  examine  and  present  the  use  of  maqasid  al- syari‘ah  as  a  methodical  analytical  tool  as  an  analytical material/tool in a scientific paper. The number of people who use the maqasid al-syari‘ah method as an analytical tool do not know that  in  using  this  method  there  are  several  steps  that  need  to  be carried  out  before  using  the  maqasid  al-syari‘ah  method  as material. Analysis. This writing method is library research writing where the elements of the maqasid al-syari‘ah method are used as analytical  materials  in  academic  writing.  This  of  course  must  be seen  from  some  of  the  literature  on  the  use  of  the  maqasid  al- syari‘ah  method  in  providing  direction  for  people  to  use  the method,  it  is  necessary  to  have  a  systematic  use  of  it  as  an analytical tool.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mengkaji  dan  menyajikan  penggunaan maqasid  al- syari‘ah sebagai  alat  analisis  yang  metodis  sebagai  bahan/alat analisis  dalam  sebuah  karya  ilmiah.  Banyaknya  orang-orang  yang menggunakan  metode maqasid  al-syari‘ah sebagai  alat  analisis tidak mengetahui bahwa dalam menggunakan metode tersebut ada beberapa  tahapan  yang  perlu  dilakukan  sebelum  menggunakan metode maqasid  al-syari‘ah sebagai  alat  analisis.  Metode penulisan ini merupakan penulisan library research di mana unsur- unsur  metode maqasid  al-syari‘ah sebagai  bahan  analisis  dalam penulisan  akademis.  Hal  ini  tentu  harus  dilihat  dari  beberapa literatur penggunaan metoe maqasid al-syari‘ah dalam memberikan arahan bagi orang-orang dalam menggunakan metode tersebut  perlu  adanya  sistematika  dalam  penggunakannya  sebagai alat analisis.
Keywords: Method Maqasid Al-syari‘ah Analytical Tool Kata kunci: Metode
Maqasid Al-syari‘ah
Alat Analisis

## I. Pendahuluan
Maqasid al-syari‘ah merupakan  tren baru dalam kajian Usul Fikh yang mengalami perkembangan pada era kontemporer.
Maqasid al-syari‘ah pada periode kontemporer  menjadi  sebuah  obyek  kajian menarik  sehingga  banyak  bermunculan karya-karya  ilmiah  yang  mengupas  tuntas tentang  maqashid  syariah. Maqasid  al- syari‘ah memiliki  tujuan,  target  atau  hasil akhir  berupa  kemaslahatan  hakiki  dengan
ditetapkannya  hukum  pada  manusia  (Al- Raysuni, 1999), atau tujuan akhir dan rahasia yang  ingin  dicapai  ialah  nilai  atau  norma serta  makna-makna  ditetapkannya  sebuah hukum.
Maqasid  al-syari‘ah adalah  sebuah metodologi hukum Islam dalam memecahkan persoalan-persoalan  hukum  Islam  sudah dilakukan  sejak  dahulu  kala  (Sirajuddin, 2016).  Pendekatan  sistem  terhadap maqasid al-syari‘ah telah melahirkan pemahaman dan pemaknaan baru dalam hukum Islam menjadi
lebih progressif dalam menghadapi perkembangan  dan  tantangan  zaman  yang kian  kompleks  (Faris  &  Washil,  2019).  Hal ini  disebabkan  metode  tersebut  di  zaman sekarang sebagai alat analisis sepeti di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dakwah, sosial, politik, dan lainnya.
Adanya  kesalahan  dalam  penggunaan maqasid  al-syari‘ah langsung  menganalisis pada  Tesis  Subhan  yang  berjudul  Analisis Penggunaan  Dana  Non  Halal  di  Perbankan Syariah  di  Tinjau  dari  Maqasid  Syariah (Subhan, 2020), atau pada Skripsi mahasiswa yang  menggunakan  metode maqasid  al- syari‘ah sebagai alat analisis  hanya berfokus pada  lima  unsur maqasid  al-syari‘ah tanpa mengetahui  adanya  sistematika  penggunaan maqasid al-syari‘ah sebagai alat analisis. Hal ini  tentu  saja  menjadi  kerancuan  itu  sendiri bagi  seseorang  dalam  menggunakan  metode maqasid al-syari‘ah sebagai sebuah penetapan hukum.
Akhirnya  pada  penulisan  ini  ditemukan keragaman cara dalam menggunakan maqasid  al-syari‘ah yang  tentunya  harus diturunkan  dari  teori  dasar  untuk  menjadi teori  aplikatif.  Hal  inilah  yang  ingin  dicapai pada  tulisan  ini  dalam  mengkaji  dan menyajikan penggunaan maqasid al-syari‘ah sebagai alat analisis yang metodis.

## II. Tinjauan Pustaka
Maqasid  al-syari‘ah adalah  dua  kata yang  terdiri  dari maqasid dan al-syari‘ah . Maqasid merupakan  bentuk  jamak  (plural) dari  kata maqsid yang  berarti  “tempat  yang dituju  atau  dimaksudkan”  atau maqsad yang berarti “tujuan atau arah” (Lihsasanah, 2008; Munawwir, 1997).  Dalam ilmu sarf maqasid berasal  dari  timbangan
دصق – دصقي - ادصق memiliki  makna  yang  bermacam-macam.  Di antaranya  diartikan  “jalan  yang  lurus  atau fokus,  berpegang  teguh,  adil,  maksud  atau tujuan,  keinginan  yang  kuat”,  “menyengaja atau  bermaksud  kepada  sesuatu  ( qasada ilayh )” (Nuh, 1971).
Kata al-syari‘ah awalnya  digunakan untuk  menunjukkan  air  yang  mengalir  dan keluar  dari  sumbernya,  kemudian  digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua
makhluk  hidup  terhadap  air.  Eksistensi  air menjadi  sangat  penting  dan  merupakan kebutuhan  primer  bagi  kehidupan,  sehingga untuk  memenuhi  kebutuhan  ini  diperlukan jalan  atau  metode.  Metode  tersebut  disebut al-syir’ah karena  memiliki  arti  yang  sama dengan al-syar‘ dan al-syari‘ah yang bermakna  agama  Allah  (Al-Khadimi,  1998; Helim, 2006).
Maqasid  al-syari‘ah secara  terminologi adalah  makna-makna  dan  hikmah-hikmah dan  sejenisnya  yang  dikehendaki  Tuhan dalam  tiap  syariat  baik  umum  maupun khusus,  guna  memastikan maslahat hamba- Nya  (Zatadini  &  Syamsuri,  2019).  Adapun Secara  ontologi maqasid  al-syari‘ah dilihat sebagai  motivasi  al-Syāri’ (al-gharad/al- baith/al-muharrik), namun dibatasi dalam hal pensyariatan (Sulistiani, 2019).
Maqasid  al-syari‘ah sebagai  sebuah metodologi di dalam memecahkan persoalan- persoalan  hukum  Islam  sudah  dilakukan sejak  dahulu  kala,  konsepsi  dan  teori maqasid terus berevolusi. Konsepsi mutakhir dipandang  lebih  dekat  di  dalam  memandang isu-isu kontemporer daripada konsepsi klasik (Sirajuddin,  2016).  Metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah  mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum  Islam  yang  didasarkan  atas maqasid al-syari‘ah . Qiyas, misalnya,  baru  bisa dilaksanakan  bilamana  dapat  ditemukan suatu  permasalahan  seperti khamr, dengan adanya  suatu  permasalahan  maka maqasid al-syari‘ah yang  merupakan  alasan  logis
(‘illat) dari suatu hukum (Muzlifah, 2014).
Maqasid al-syari‘ah kedudukannya dalam  sistem  hukum  Islam  adalah  untuk memberikan  pengetahuan  kepada  seorang dalam  memberikan ijtihad  kolektif. Akan tetapi, tidak bisa serta merta dapat dipersamakan  dengan ijma’, karena  para ulama  yang  berperan    dalam ijtihad kolektif tersebut  tidak  meliputi    seluruh  ulama  yang menjadi  persyaratan  bagi  suatu ijma’ , karena  kegiatan ijtihad  jama‘i ( ijtihad kolektif )  ini  dimungkinkan  untuk  dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu  dan  tempat  yang  berlainan  pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan  ada  perbedaan  antara  satu kegiatan ijtihad  jama‘i ( ijtihad  kolektif ) dengan  yang  lainnya,  meskipun  terhadap
masalah-masalah  yang  sama.  Akan  tetapi, sebaliknya ijma‘ tidak memberikan kesempatan  untuk  berbeda  pendapat  karena semua  ulama  telah  sepakat,  sehingga  fatwa bukan  merupakan ijma‘, dan  dimungkinkan bagi masyarakat untuk  menerima  atau  tidak sebuah fatwa (Riadi, 2011).

## III. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  ini  ialah  penelitian yuridis  normatif  di  mana  penelitian  hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian  ini  akan  mengkaji  dan  menguji data-data  sekunder  yang  bertitik  tolak  dari persoalan penerapan maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah. Secara operasional penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan penelitian  kepustakaan (Library  Reaseach) (Febriadi, 2017).
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan menghimpun  data  melalui  penelaahan  bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  yang meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tertier,  baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang berkaitan  dengan  analisis  yuridis  normatif yang  sesuai  dengan maqasid  al-syari‘ah (Muchtar, 2015).
IV. Hasil dan Diskusi
1. Makna Maqasid al-Syari‘ah
Maqasid dan al-Syari‘ah merupakan dua kata  yang  disatukan  melahirkan  pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan maqasid al-syari‘ah dengan lainnya  (Al-Raysuni,  1999).  ‘Ibn  ‘Ashur yang  dijuluki Syaykh  al-Maqasid  al-Thani lebih dahulu  mengemukakan bahwa maqasid al-syari‘ah adalah:
Artinya:  “makna-makna  dan  hikmah-hikmah yang  dijaga  oleh  shari‘  dalam  setiap ketetapan-Nya  dan  makna-makna  serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan  pada  hukum-hukum  tertentu saja,  melainkan  masuk  pula  ke  dalam berbagai  sifat  hukum,  tujuan  umum,  makna- makna  yang  terkandung  dalam  suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak  diperhatikan  oleh  suatu  ketetapan hukum” .
Pengertian  yang  dikemukakan  ‘Ibn ‘Ashur  sepertinya  perluasan  makna  dan definisi maqasid al-syari‘ah sehingga membuat  posisi  ilmu  ini  sangat  menentukan dalam  metodologi  penetapan  hukum  Islam. Hal  ini  terlihat  dari  kata  “sifat  hukum”  yang disebutkan ‘Ibn ‘Ashur bahwa dalam usul al- fiqh sifat  hukum  tersebut  tidak  lain  adalah ‘ illah hukum.  Di  antara  ulama  yang memperhatikan  kajian maqasid  al-syari‘ah ternyata  juga  memahami  hal  yang  serupa terhadap  pengertian  yang  dikemukakan  ‘Ibn ‘Ashur ini, (Bayyah, 2006) bahkan ada yang pula  yang mengkaji hubungan  antara maqasid  al-syari‘ah dengan  hikmah,  ’ illah , niat dan maslahah .
Kata hikmah dengan maqasid al-syari‘ah merupakan  dua  kata  yang  memiliki  makna yang sama yakni tujuan atau maksud dari al- Sari ‘  menetapkan  atau  meniadakan  hukum sehingga  dari  makna  ini  tidak  terdapat perbedaan  di  antara  keduanya.  Begitu  juga antara maqasid  al-syari‘ah dan  ‘ illah .  ‘ Illah di  sini  diartikan  memiliki  dua  makna,  yaitu sebagai  pendorong  ( al-ba‘it )  timbulnya hukum,  juga  bermakna  berbagai  hikmah  dan tujuan  kemaslahatan  pada  setiap  perintah serta  kerusakan  pada  setiap  larangan.  Makna ‘ illah sebagai  hikmah  menjadikan maqasid al-shari‘ah dan ‘ illah tidak berbeda karena di kalangan  ulama  sebagaimana  al-Shatibi menyatakan bahwa syarat-syarat ‘ illah adalah sebagaimana  juga  syarat-syarat maqasid  al- shari‘ah (Qardawi, t.t.).
Selanjutnya  antara maqasid  al-syari‘ah dengan  niat,  juga  dapat  dikatakan  serupa yakni berbicara tentang maksud atau keinginan,  walaupun  ada  pula  di  antara keduanya  yang  berbeda.  Keserupaan  makna
maqasid  al-syari‘ah ini  terlihat  juga  dengan
al-maslahah yaitu  sebagai  tujuan  tertinggi dari maqasid al-syari‘ah berupa kemaslahatan untuk menjaga maksud- maksud dari penetapan hukum (Umar, 2003).
Intinya  dalam  pengertian  di  atas  bahwa maqasid al-syari‘ah adalah bermakna sebagaimana makna hikmah, ’ illah , niat atau pun maslahah .  Disebut  dalam  bahasa  lain bahwa maqasid  al-syari‘ah tidak  hanya berkaitan  dengan  untuk  apa  suatu  hukum ditetapkan,  tetapi  berkaitan  pula  dengan mengapa  hukum  itu  ditetapkan. Maqasid  al- syari‘ah ada  yang  berkaitan  dengan  hikmah ditetapkannya  hukum  dan  ada  pula  yang berkaitan  dengan ‘illah atau  motif  ( al-ba‘it, al-da‘i atau al-mu’attir ) adanya hukum.
2. Pembagian Maqasid al-Shari‘ah
a. Dilihat dari Tujuan
Jika  dilihat  dari  tujuan  atau  kehendak, maqasid  al-syari‘ah ini  terbagi  kepada  dua macam  yaitu maqasid al-Syari‘ dan maqasid al-mukallaf (Shib, 2013).
Maqasid  al-Syari‘ ini  adalah  maksud- maksud  yang  dikehendaki  oleh  pembuat hukum
(Allah; al-Shari‘ ) dengan
ditetapkannya  suatu  aturan  hukum  (Al- Khadimi,  1998).  Maksud  ini  tertuang  ke dalam empat macam yakni:
1) Setiap  aturan  hukum  yang  ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; mukallaf )  adalah  untuk  kemaslahatan mereka  sendiri  baik  kemaslahatan  di dunia  atau  pun  di  akhirat;  tanpa  ada perbedaan di antara keduanya.
2) Suatu  aturan  hukum  yang  ditetapkan mesti  dapat  dipahami  oleh  subjek hukum (manusia; mukallaf ).
3) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; mukallaf )  karena  aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.
4) Semua  itu  tidak  lain  agar  subjek hukum  (manusia; mukallaf )  berada  di bawah  naungan  hukum  Allah  ( al- Syari‘ ).
Keempat  macam  ini  merupakan  saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah ( al-Syari ‘) selaku pembuat  hukum.  Dipastikan  bahwa  Allah menetapkan hukum adalah untuk
kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika  bertujuan  untuk  mempersulit  atau memberikan  beban  di  luar  kemampuan manusia.  Hal  ini  tentu  adalah  untuk kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia  ini  atau di  akhirat.  Namun  tujuan  tersebut  dapat terwujud  jika  manusia  memahami  aturan- aturan  Allah  ( taklif bagi  manusia)  yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan manusia  untuk  melaksanakan  aturan-aturan Allah  tersebut.  Dengan  demikian,  jadilah kehidupan  manusia  selalu  dalam  naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan  menghindari  kehidupan  yang  mengikuti hawa nafsu.
Maqasid  al-Mukallaf adalah  maksud- maksud  yang  diinginkan  oleh  pelaku  hukum (manusia; mukallaf )  dalam  setiap  hal  di kehidupannya  baik  terkait  dengan  itikad, perkataan  atau  perbuatan.  Dari  semua  itu dapat  dibedakan  antara  perbuatan  yang  baik dan  buruk,  antara  kehidupan  ibadah  dengan sosialnya,  baik  dalam  kehidupan  beragama atau  pun  dalam  bernegara  yang  semuanya dilihat  apakah  bersesuaian  atau  bertentangan dengan maqasid  al-syari‘ah (Al-Khadimi, 1998).
b. Dilihat dari
Kebutuhan dan
Pengaruhnya Terhadap Hukum
Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya  terhadap  hukum  maka maqasid al-syari‘ah terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan al-daruriyah , kebutuhan al- hajiyah dan kebutuhan al-tahsiniyah .
Kebutuhan al-daruriyah adalah  kepentingan esensial  yang  merupakan  kebutuhan  pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan  tersebut  tidak  terpenuhi,  akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan  atau kemudaratan)  sehingga  dari  hal  ini  dapat menyebabkan  kehidupan  manusia  menjadi cedera,  cacat  bahkan  sampai  pada  kematian. Oleh  karena  itu  5  (lima)  hal  tentang memelihara  agama,  jiwa,  keturunan,  harta, dan  akal  adalah  sangat  berkaitan  dengan kebutuhan  primer  ini  (Ma`rufi,  2019). Kelima  unsur  ini  merupakan  kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi  masing-masing diperlukan penelitian ( al-istiqra ; induktif) dan pencarian
dalil oleh setiap orang di berbagai tempat dan waktu (Al-Khadimi, 2001).
Kebutuhan al-Hajiyah adalah  kebutuhan pendukung  (sekunder)  atau  diperlukannya kemaslahatan  tersebut  untuk  menghindari kesulitan  ( masaqqah )  dan  apabila  kebutuhan ini  tidak  terpenuhi  maka  tidak  sampai merusak  kehidupan  manusia,  tetapi  hanya mendapatkan  kesulitan. Oleh  karena itu pada tingkat  kemaslahatan hajiyah ini  diperlukan adanya rukhsah .  Kebutuhan al-Tahsiniyah adalah  kebutuhan  penunjang  (tersier)  atau  di dalamnya  terdapat  kemaslahatan  pelengkap dan  sebagai  penyempurnaan  dari  dua kemaslahatan
sebelumnya. Apabila
kemaslahatan  ini  tidak  terpenuhi,  tidak  akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan  manusia,  tetapi  hanya  tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh (Ma`rufi, 2019).
c. Dilihat dari Cakupan
Dilihat  dari  cakupan  bahwa maqasid  al- syari‘ah terbagi  kepada  tiga  yaitu maqasid al-‘ammah , maqasid al-khassah dan maqasid al-juz’iyah . Maqasid  al-‘ammah adalah berkaitan  dengan  seluruh  kumpulan  hukum Islam  atau  yang  lebih  dominan  di  mana terdapat  di  dalamnya  sifat-sifat  hukum  dan tujuan-tujuan  besar  ( ghayah  al-kubra )  yang meliputi  berbagai  hal  seperti  keadilan, kemudahan,  persamaan  dan  sebagainya  (Al- Khadimi, 1998).
Maqasid al-khassah adalah tujuan-tujuan yang  wujudnya  dapat  ditemukan  dalam  bab- bab  atau  cabang-cabang  tertentu  dalam hukum  Islam.  Hal  ini  aturan-aturan  yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan  anak  dalam  keluarga,  menjaga stabilitas  keluarga  dan  lingkungan  dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya. Maqasid  al-juz’iyah adalah  bahwa  tujuan- tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum  atau  maksud  di  balik  peraturan.  Hal ini  berkaitan  dengan  berbagai  ‘ illah ,  hikmah dan  rahasia  suatu  hukum.  Contohnya  tujuan hukum  dari  dibolehkannya  orang  yang  sakit tidak  menjalankan  ibadah  puasa  atau  tujuan dari  larangan  menyimpan  daging  hewan kurban  dan  sebagainya  (Al-Khadimi,  1998; Auda, 2010).
Ketiga  kategori maqasid  al-syari‘ah di atas  mesti  dilihat  secara  holistik,  tidak terpisah-pisah  dan  bukan  pula  bersifat hirarki.  Kesatuan  kategori maqasid  al- shari‘ah ini mesti pula dilihat dalam dimensi yang  lebih  luas,  sebab  dari  hal  ini  adalah pintu  masuk  untuk  melakukan  pembaharuan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian.
d. Dilihat dari Kekuatan
Dilihat  dari  kekuatannya, maqasid  al- syari‘ah terbagi kepada tiga yaitu al-maqasid al-qat‘iyah , al-maqasid  al-zanniyah dan al- maqasid al-wahmiyah .
Al-maqasid al-qat‘iyah adalah  maksud- maksud  hukum  yang  sudah  pasti  ( qat‘i ) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut  oleh  dalil  dan  teks-teks  yang pasti  pula.  Contoh  dari al-maqasid al- qat‘iyah ini seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan,
keamanan, terjaganya  kehormatan,  kepemilikan  harta dan  memiliki  hak  untuk  mendapatkan keadilan.
Al-maqasid  al-zanniyah adalah  maksud- maksud  yang  tidak  mencapai  tingkat  pasti ( qat‘i ),  karena  maksud-maksud  ini  diperoleh melalui  penelitian  dan  pengkajian  sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan al-maqasid al- zanniyah . Contoh al-maqasid al-zanniyah ini seperti  salah  satu  syarat  akad  nikah  adalah persetujuan  kedua  mempelai  untuk  menjadi suami istri. Syarat ini  diperoleh  melalui  dalil zanni tentang  tujuan  pernikahan  tersebut adalah  terjaganya  kehidupan  rumah  tangga yang harmonis.
Al-maqasid al-wahmiyah adalah maksud- maksud  yang  diperoleh  hanya  melalui sangkaan  atau  dugaan  atau  maksud-maksud yang  tidak  diperoleh  melalui  penelitian. Al- maqasid  al-wahmiyah ini  juga  terjadi  ketika tidak mendapatkan dukungan dari nas.
3. Teknik Penggunaan Maqasid Al-

## Shari‘ah
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  yang dikemukakan
pada bahasan-bahasan sebelumnya  dapat  dikatakan  bahwa maqasid al-shari‘ah layak  dijadikan  sebagai  metode penetapan  hukum  Islam.  Namun  kelayakan ini  bukan  bermaksud  memisahkan maqasid al-shari‘ah dari ilmu induknya atau
menjadikan maqasid  al-shari‘ah sebagai ilmu  independen.  Hal  ini  tentu  dapat dipahami  dari  kajian-kajian  sebelumnya bahwa maqasid al-shari‘ah memiliki hubungan  yang  erat  dengan  kaidah-kaidah usul  al-fiqh lainnya  baik al-lafziyah (metode kebahasaan) atau pun al-ma‘nawiyah (metode yang dirumuskan melalui pemahaman  terhadap  makna  nas  seperti al- ijma‘ , al-qiyas dan lain-lain). Dalam hubungan  tersebut  diketahui  bahwa  antara maqasid al-shari‘ah dan metode-metode atau kaidah-kaidah usul al-fiqh saling membutuhkan  dan  saling  ketergantungan serta  saling  mengisi  sebagai  sebuah  sistem. Jika maqasid  al-shari‘ah berlepas  diri,  tentu sebagai  sistem  bukan  solusi  yang  diperoleh melainkan  meninggalkan  dan  membuka masalah yang lain.
Di samping itu, jika maqasid al-shari‘ah mendeklarasikan  dirinya  sebagai  ilmu  yang independen,  ia  mesti  membangun  teori-teori yang berasal dari dirinya sendiri sehingga hal ini  menunjukkan  suatu  kemajuan  yang  luar biasa  dalam  metodologi  penetapan  hukum Islam. Namun  jika  masih  membutuhkan atau justru  masih  menggunakan  beberapa  metode yang dikenal orang sebagai teori usul al-fiqh , tentu  hal  ini bukan sebagai  bentuk  kemajuan sebaliknya lebih tepat disebut sebagai bentuk kemunduran.
Anggapan  sebagai  kemunduran  karena dengan  berlepasnya maqasid  al-shari‘ah berarti membuat terganggunya sebuah sistem usul  al-fiqh dan  menimbulkan  masalah  juga pada  diri maqasid  al-shari‘ah sendiri.
Masalah  yang  dimaksud  adalah  ia  tidak memiliki  rumusan  teori  tersendiri  dan  justru meminjam  kaidah-kaidah usul  al-fiqh yang sepaham  dengannya  untuk  diatasnamakan sebagai  teorinya  hanya  karena  sama-sama berbicara  tentang  kemaslahatan.  Hal  seperti ini  tentu  tidak  elok  dan  justru  yang  tepat adalah menjadikan semua kaidah usul al-fiqh termasuk maqasid al-shari‘ah berjalan secara berimbang dan berintegrasi untuk menetapkan status hukum suatu masalah.
Berkaitan  dengan  penyatuan  semua kaidah usul al-fiqh dalam keberimbangan dan keselarasan,  maka  pada  bahasan  berikut  ini akan  dicoba  menyusun  langkah-langkah penetapan  hukum  Islam  yang  dikaji  melalui metode-metode usul al-fiqh bersama maqasid
al-shari‘ah yang merupakan bagian dari usul al-fiqh sendiri.  Langkah-langkah  ini  disebut dengan usul al-fiqh Sinergis yang maksudnya kaidah-kaidah  atau  metode-metode usul  al- fiqh itu  bekerja  saling  memberikan  daya  dan saling mendukung atau mengisi.
Langkah-langkah penetapan hukum Islam  yang  dikemukakan  di  bawah  ini, kendatipun ketika digunakan tidak mesti urut karena  menyesuaikan  dengan persoalan  yang dihadapi, tetapi berpotensi dapat menghasilkan  produk  hukum  (fikih)  yang dapat  dilaksanakan  atau  diamalkan  sesuai dengan  fitrah  manusia  sehingga  tidak  hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi solusi serta benar-benar  menjadi  kemaslahatan  umum. Langkah-langkah tersebut adalah:
a. Penelusuran Pendapat Ulama (Metode Qawli )
Terlebih  dahulu  melakukan  penelusuran terhadap  pendapat-pendapat  ulama  jika persoalan tersebut pernah difatwakan (metode qawli )  (Masyhuri,  1997;  Zahro, 2004).  Dengan  mengkaji  terlebih  dahulu terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu, ia  dapat  bermanfaat  sebagai  pedoman  dalam berpendapat.  Maksudnya  pendapat-pendapat terdahulu  dari  para  ulama  dapat  menjadi “lampu”  sebagai  peta  pemikiran  yang berkembang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Para pengkaji pada masa selanjutnya  tinggal  memposisikan  diri  di antara  pendapat-pendapat  yang  telah  ada. Begitu  juga  dengan  mempelajari  pendapat- pendapat  ulama  terdahulu  ini  menandakan adanya  silsilah  keilmuan  yang  tersambung. Dikatakan  demikian  karena  dengan sambung menyambungnya kajian antar generasi menunjukkan  bahwa keilmuan  tersebut memiliki silsilah dalam mata rantai sejarah di setiap  masa.  Di  sisi  lainnya  pendapat  ulama ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ( muqaranah ) yang patut dijadikan  sebagai  objek  kajian  dan  hasil kajian  ini  pun  dapat  difungsikan  untuk memperkuat hasil kajian atau justru sebaliknya  untuk  mengkritisi  hasil  kajian yang dilakukan.
Jika di antara pendapat tersebut ada yang kurang relevan lagi atau diperlukan pengembangan  lebih  lanjut  maka  ia  harus dikaji  dengan  kaidah-kaidah  usul  al-fiqh yang  berintegrasi  dengan  keilmuan  lainnya
atau  adanya  sinergi  kaidah-kaidah  yang terdapat  pada  usul  al-fiqh.  Semua  ini bertujuan untuk pengembangan hukum Islam itu  sendiri  dan  upaya  ini  harus  dilakukan  di setiap  generasi  agar  hukum  Islam  dapat memberikan  ketenteraman,  kemaslahatan, kebaikan  dan  keadilan  yang  sebenarnya secara menyeluruh.
Oleh  karena  itu,  dengan  beberapa manfaat  yang  disebutkan  sebelumnya  tentu penelusuran  berbagai  pendapat  ulama  ini tidak  berhenti  hanya  dijadikan  sebagai referensi  atau  hanya  mengutip  pendapat (Helim,  2018).  Namun  sebelum  mengkaji persoalan  melalui  kaidah-kaidah usul  al-fiqh tentu  sebelumnya  harus  mencari  persamaan kasus  dengan  yang  pernah  difatwakan  jika persoalan  yang  dihadapi  termasuk  persoalan baru  (metode ilhaqi ).  (Masyhuri,  1997) Ketika  semua  itu  telah  dilaksanakan  tetapi belum  menemukan  hasil  yang  bersifat  solusi maka  kajian  harus  dilanjutkan  dengan melakukan  kajian usuli .  Kajian usuli yang dimaksudkan  di  sini  adalah  kajian  yang menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu usul al-fiqh yang termasuk di dalamnya dilakukan oleh maqasid al-shari‘ah .
Diakui bahwa manusia memiliki keterbatasan  dan  untuk  mencapai  hasil  yang maksimal  perlu  adanya  tindakan  saling mendukung  di  setiap  generasi.  Tindakan tersebut tidak lain adalah melakukan pengkajian  atau  penelitian  secara  terus menerus  tiada  henti.  Tujuannya  agar  hukum Islam  dapat  berdialog  dengan  zaman  juga sebagai  bentuk  rasa  syukur  kepada  Allah dengan  cara  menggunakan  kompetensi  yang dianugerahkan-Nya  kepada  setiap  manusia (Helim, 2018).

## b. Riset Induktif
Riset  induktif  dalam  bahasa  lainnya adalah al-istiqra’ . Al-istiqra ’  bukanlah  hal yang baru tetapi telah lama ada dan al-Shatibi sendiri telah menyatakan dan
mempraktikkannya bahkan ulama-ulama sebelumnya juga diriwayatkan telah membahas dan menggunakan al-istiqra’ . Hal ini terlihat ketika al-Shatibi meneliti beberapa nas untuk menetapkan hukum Islam dan  ia  pun  menyatakan  bahwa  dalam menetapkan  hukum  seseorang  tidak  hanya menggunakan  dalil  tertentu  saja,  melainkan
dengan  banyak  dalil  yang  kemudian  dalil- dalil  yang  beragam  tersebut  digabungkan sehingga  muncullah  satu  ketentuan  hukum dari penggabungan itu. Inilah yang dimaksud dengan al-istiqra’ (Shib, 2013).
Untuk  menjelaskan al-istiqra’ ini  para ulama  yang  mengikuti  langkah  al-Shatibi merumuskan pengertian-pengertian al- istiqra’ secara  beragam  tetapi  memiliki maksud  yang  sama.  Di  antara  pengertian  ini bahwa al-istiqra ’  adalah  dikemukakan  oleh Imamal-Ghazali sebagai berikut:

## رمأ  ىلع  اهمكحب  مكحُيل  ةيئزج  رومأ  حّفصت تايئزجلا كلت لمشي
Artinya:  “menetapkan  hukum  pada  perkara- perkara juz’iyah dengan cara menyimpulkan untuk mendapatkan satu kesimpulan sehingga  dapat  melingkupi  semua  perkara- perkara tersebut”.
Pengertian di atas dapat dipahami bahwa al-istiqra ’  adalah  suatu  metode  untuk mencari,  menelaah  dan  mengidentifikasi ( tasaffuh )  dengan  maksimal  terhadap  dalil- dalil  yang  berkaitan  dengan  tema-tema tertentu ( juz’iyah ). Dalil-dalil tersebut kemudian diberikan kesimpulan atau disimpulkan  sebagai  sebuah  generalisasi terhadap suatu tema. Kesimpulan ini merupakan  suatu  kaidah kulli (menyeluruh) atau aghlabi (sebagian  besar  yang  dominan) untuk  dijadikan  patokan  atau  hukum  bagi tema lain yang serupa.
Lebih  mudahnya al-istiqra ’  ini  adalah cara  melakukan  kajian  induktif.  Induktif  itu adalah  suatu  cara  yang  dilakukan  untuk mendapatkan  suatu  pengetahuan  ilmiah dimulai  dari  pengkajian  terhadap  masalah atau persoalan-persoalan khusus untuk kemudian  menarik  kesimpulan  yang  bersifat umum (Sudarto, 1996).
Adapun  berkaitan  dengan  dasar  hukum yang  disinggung  di  atas,  maka  riset  ini dilakukan dengan cara mencari dan menemukan  ayat-ayat  dari  berbagai  surat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan objek kajian atau satu tema. Misalnya tema tentang kemudahan  maka  dicari  dan  dikumpulkan ayat-ayat  atau  hadis-hadis  yang  berkaitan dengan kemudahan. Setelah semuanya dipandang  telah  dapat  dikumpulkan  maka langkah  selanjutnya  dilakukan  penyimpulan.
Penyimpulan  ini sebagai bentuk generalisasi. Misalnya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa yang dikumpulkan adalah ayat-ayat atau hadis-hadis tentang kemudahan  maka  dalam  kesimpulannya disebutkan  bahwa  Allah  pada  dasarnya menghendaki  kemudahan  untuk  hamba- hamba-Nya.  Hal  seperti  ini  berlaku  pada persoalan-persoalan  baik  disebutkan  dalam al-Qur’an-hadis  secara  eksplisit  atau  pun secara implisit.
c. Penggalian ’Illah dan Hikmah Hukum
Maksud  dari  kajian  ini  adalah  menggali dan  menemukan  motif  ( ‘illah )  serta  tujuan ( maqasid ) dari ayat-ayat al-Qur’an atau hadis tentang suatu hal  yang  menjadi  objek  kajian. Khusus  terkait  dengan ‘illah ,  pada  bab  dua telah dijelaskan teknik melakukan penggalian atau pencarian ‘illah . Ringkasnya penggalian tersebut  dapat  dilakukan  dengan  beberapa teknik  yaitu  melalui  nas  (al-Qur’an  atau hadis)  itu  sendiri  baik ‘illah yang  dimaksud telah  disebutkan secara langsung ( mansusah- sarih )  atau  pun  disebutkan  pula  secara zahir tetapi bukan  menunjukkan fungsinya sebagai ‘illah sehingga  untuk  hal  yang  seperti  ini diperlukan  penggalian  ( ‘illah  mustanbatah ). Selanjutnya  untuk  mencari ‘illah dilakukan melalui al-ijma‘ , al-ima  wa  al-tanbih yaitu penyertaan sifat dalam hukum dan disebutkan dalam lafal. Seandainya penyertaan  itu  bukan  sebagai ‘illah maka penyertaan itu tidak berarti apa-apa. Langkah berikutnya melalui al-sibr wa al-taqsim yaitu pengujian,  pengklasifikasian  dan  penentuan ‘illah .  Begitu  juga  melalui munasabah yaitu penelitian  terhadap  tujuan  hukum,  melalui tanqih al-manat yaitu menentukan salah satu sifat sebagai ‘illah , melalui al-tard , al-shibh , dawran ,  dan  melalui ilgha’ al-fariq (Zuhaili, 2006).
Jelasnya  untuk  mencari  dan  menentukan ‘illah adalah  menggunakan  beberapa  cara sebagaimana  disebutkan  di  atas,  juga  ada teknik  lain  yang  cukup  sederhana.  Teknik yang dimaksud adalah sekaligus membedakan  antara ‘illah dan  hikmah.  Cara melakukan  penggalian ‘illah adalah  mencari jawaban  pertanyaan-pertanyaan  “mengapa Allah  menetapkan  hukum  yang  demikian” atau  “mengapa  ada  ayat  atau  hadis  tentang demikian”.  Kata  pertama  yang  digunakan untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  adalah menggunakan kata “karena” sebagai jawaban
untuk  mencari  alasan,  latar  belakang,  sebab, motif-motif  tertentu  atau  sifat-sifat  yang menjadi tanda adanya hukum.
Adapun  cara  melakukan  penggalian terhadap  hikmah  maka  dilakukan  melalui maqasid al-shari‘ah secara mandiri. Caranya adalah  dilakukan  melalui  penelitian  serius. Tugasnya  adalah  untuk  mencari  jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang  dikemukakan  pada  bab  tiga  tentang “untuk  apa”,  “apa  maksud”  atau  “apa  yang menjadi tujuan ditetapkannya sebuah hukum”.  Jawaban  yang  diberikan  pada pertanyaan  ini  menggunakan  kata  “supaya” atau kata “agar”. Kata-kata supaya atau agar adalah  kata  yang  mengawali  dari  kumpulan setiap  jawaban  dari  pertanyaan  penggalian hikmah di atas.
d. Sinergi Kaidah-Kaidah
Sinergi kaidah-kaidah yang dimaksudkan di sini adalah memanfaatkan atau menggunakan  secara  bersama-sama  terhadap kajian qawa‘id  al-usuliyah  al-lughawiyah dengan maqasid al-shari‘ah (sehingga dengan  sinergis  ini  ilmu  ini  menjadi usul  al- fiqh al-maqasidi atau usul  al-fiqh yang ber maqasid ).  Namun  tetap  konsisten  untuk mencapai  kemaslahatan  yang  merupakan tujuan  akhir  keberadaan  hukum.  Di  sini diperlukan pemikiran yang kontekstual sesuai dengan  prinsip-prinsip maqasid  al-shari‘ah yang  telah  dibahas  sebelumnya.  Hal  ini karena  teks-teks  sangat  terbatas  sementara peristiwa-peristiwa di sepanjang zaman tidak terbatas  sehingga  keberadaan maqasid  al- shari‘ah sangat menentukan.
Berpikir  kontekstual  adalah  berpikir dengan  memperhatikan  konteks  baik  ruang atau  waktu  sehingga  dapat  diketahui  tentang aspek sejarah suatu persoalan, aspek sosiologisnya  dan  fungsionalnya  untuk  masa lalu,  sekarang  atau  akan  datang  (Hilmy, 2009).  Adapun  orang  yang  berpikir maqasid seharusnya  juga  berpikir  kontekstual  dan realistis.  Hal  ini  diperlukan  agar  hukum Islam  dapat  berlaku  dan  dapat  dilaksanakan oleh  umat  Islam;  hukum  Islam  tidak  hanya indah secara normatif  dan di dalam teks saja tetapi  memang  menjawab  kebutuhan  hukum masyarakat  Islam.  Untuk  berpikir  seperti  ini tentu  tidak  terlepas  dari  salah  satu  kaidah fikih yang tertulis:

## ةنمزلاا  رّيغت  بسحب  اهفلاتخاو  ىوتفلا  رّيغت دئاوعلاو تايّنلاو لاوحلااو ةنكملااو
Artinya:  “Perubahan  suatu  fatwa  (hukum) dan  perbedaan  yang  terjadi  padanya  dapat disebabkan karena adanya perubahan (perbedaan)  zaman,  tempat,  situasi  kondisi, niat dan adat istiadat”.
Dengan  memahami  kaidah  di  atas, disamping  terbentuknya  pola  pikir  yang kontekstual  dan  realistis,  juga  membentuk pandangan  bahwa  hukum  Islam  itu  mesti dinamis.  Dinamis  dalam  arti  selalu  bergerak dan  berkembang  serta  berupaya  untuk  selalu dapat  beradaptasi  dengan  segala  bentuk lingkungan  yang  ada.  Keberadaan  hukum Islam  pun  menjadi  luwes  dan  fleksibel  serta yang  terpenting  dapat  menjadi  solusi  bagi masyarakat Islam.
e. Ekstensifikasi  Cakupan  dan  Teknik Menggunakan Usul al-Khamsah
Ekstensifikasi  adalah  berupaya  untuk memperluas cakupan usul al-khamsah terkait dengan  pemeliharaan  keturunan,  akal,  jiwa dan  kehormatan,  agama  serta  harta  ke berbagai  segi  kehidupan.  Tujuannya  adalah agar kemaslahatan yang dituju dapat mencapai  radius  menyeluruh  kepada  seluruh lapisan  masyarakat  di  berbagai  kalangan. Sebagaimana  juga  telah  dibahas  sebelumnya bahwa  tujuan  ekstensifikasi  ini  juga  agar hukum Islam dapat berperan secara maksimal dalam  meraih  kemaslahatan  menyeluruh  dan dapat  berdialog  dengan  berbagai  perubahan zaman.  Oleh  karena  itu  cakupan  teori maqasid al-shari’ah khususnya  pada  lima unsur  pokok  yang  disebutkan  di  atas dipandang penting untuk diadakan perluasan.
Kemaslahatan maqasid al-shari’ah yang awalnya hanya meliputi kemaslahatan individu,  cakupannya  diperluas  sampai  ke wilayah  yang  lebih  umum.  Begitu  juga  yang asalnya hanya memenuhi kepentingan individu  diperluas  pula  untuk  melindungi kepentingan  masyarakat  umum  atau  umat manusia  di  berbagai  kalangan.  Hal  yang sama  misalnya  pada  awalnya  pemeliharaan itu  hanya  terkait  dengan  keturunan  diperluas menjadi  perlindungan  keluarga.  Seterusnya yang  awalnya  terkait  dengan  pemeliharaan akal  kajian-kajian  diperluas  untuk  terbiasa berpikir  kritis  dan  ilmiah,  melakukan penelitian  dengan  pendekatan  integratif  serta
membangun  motivasi  untuk  selalu  berhaluan pada pengetahuan.
Hal  yang  sama  juga  terkait  dengan pemeliharaan  jiwa  yang  asalnya  hanya perlindungan  individu  diperluas  menjadi perlindungan  kehormatan  manusia  atau perlindungan  hak-hak  manusia.  Asalnya perlindungan  agama  menjadi  perlindungan kebebasan menjalankan ibadah dan kebebasan berkeyakinan. Asalnya perlindungan harta kekayaan menjadi perwujudan solidaritas sosial.
Dengan melakukan perluasan pada cakupan usul  al-khamsah pada  hakikatnya menjadikan maqasid al-shari‘ah dapat berperan  lebih  luas  hingga  dapat  menerobos berbagai lini kehidupan. Kemaslahatan universal  pun  tentu  hampir  dapat  dipastikan dapat dicapai jika benar-benar melaksanakan dari cita-cita maqasid al-shari‘ah .
Terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi  maka  langkah  yang  tepat  adalah melakukan  konfirmasi  dan  analisis  setiap persoalan  hukum  kepada usul  al-khamsah tersebut.  Teknik  yang  digunakan  untuk melakukan  kajian  ini  adalah  dengan  cara mengkonfirmasikan  persoalan  hukum  yang dihadapi  dengan  kelima  unsur  ( usul  al- khamsah ).  Setelah  itu  menjelaskan  dan menguraikan  secara  satu  persatu  apakah persoalan  yang  dianalisis  dapat  memenuhi pemeliharaan  kelima  unsur  tersebut  atau tidak  atau  hanya  sebagian  saja.  Kemudian menegaskan  bahwa  persoalan  yang  dihadapi dapat  memelihara  sebagian  besar  atau seluruh lima unsur di atas.
f. Keikutsertaan Metode al-Ma‘nawiyah
Mengikutsertakan  kajian  metode al- ma‘nawiyah ( qawa‘id  al-adillah )  dalam menggunakan maqasid  al-shari‘ah ketika mengkaji  dan  menetapkan  status  hukum suatu  persoalan  adalah  hal  yang  mesti dilakukan.  Metode al-ma‘nawiyah yang dimaksud  adalah al-ijma‘,  al-qiyas,  al- istihsan,  al-maslahah,  al-‘urf,  al-dhari‘ah ( fath  al-dhari‘ah atau sadd  al-dhari‘ah ), termasuk  pula al-istishab,  fatwa  al-sahabi dan shar‘man  qablana sesuai  dengan  kasus masing-masing yang dihadapi.
Hasil  kajian  yang  diperoleh  melalui metode al-ma‘nawiyah ini  selanjutnya  dikaji melalui maqasid al-shari‘ah seperti langkah-
langkah  yang  disebutkan  di  sini.  Pentingnya penyertaan  kajian  metode al-ma‘nawiyah ini karena maqasid  al-shari‘ah tidak  dapat bekerja  sendiri  tanpa  terlebih  dahulu  dikaji melalui metode al-ma‘nawiyah .
g. Penentuan  Kemaslahatan  yang  Paling Kuat
Menentukan  kemaslahatan  yang  paling banyak, besar dan kuat dari hasil kajian yang dilakukan  adalah  sebuah  keharusan.  Hal  ini bertujuan  agar  kemaslahatan  tersebut  dapat meliputi  seluruh  lapisan  masyarakat  Islam. Dalam  menentukan  kemaslahatan  terkadang terjadi  perbenturan.  Untuk  mengatasi  hal  ini tentu  yang  dipilih  adalah  kemaslahatan  yang paling  kuat  diambil  sebagai  alasan.  Hal  ini sesuai dengan kaidah:

## نإف  امهعمج  رّذعتو  ناتحلصم  تضراعت  اذإ تمّدق امهادحإ ناحجر ملع
Artinya:  “apabila  ada  dua  kemaslahatan yang bertentangan
dan
sulit mengkompromikan  keduanya  maka  yang dicari  adalah  yang  lebih  kuat  di  antara keduanya” (Al Salami, 1990).
Didukung kembali oleh kaidah lain:
وأ  ةصلاخلا  ةحلصملا  عبتي  امنإ  مكحلا  نإ

## ةحجارلا
Artinya:  “Sesungguhnya  hukum  itu  mesti mengikuti  kemaslahatan  yang  sebenarnya atau  kemaslahatan  yang  kuat” (Qarafi,
1973) .
Dari  dua  kaidah  di  atas  dapat  dipahami bahwa  jika  ada  dua  kemaslahatan  yang bertentangan  maka  yang  dilakukan  terlebih dahulu adalah melakukan kompromi terhadap keduanya.  Jika  hal  ini  tidak  dapat  dilakukan maka harus mencari kemaslahatan yang lebih kuat.  Dengan  demikian  kemaslahatan  yang paling  kuat  mesti  menjadi  perhatian  utama, sebab  kemaslahatan  yang  kuat  hampir dipastikan  dapat  membawa  dampak  yang positif  bagi  kehidupan  masyarakat  sebagai pelaksana hukum.
h. Pengkategorian Kemaslahatan ke Tingkat al-Daruriyah
Memasukkan  kemaslahatan  yang  paling banyak, besar dan kuat ke dalam kategori al- daruriyah . Sebagaimana disebutkan beberapa kali  bahwa al-daruriyah adalah  kepentingan
esensial  yang  merupakan  kebutuhan  pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia  baik  menyangkut  pemeliharaan kemaslahatan  agama  atau  pun  kemaslahatan dunia.  Apabila  kemaslahatan  tersebut  tidak terpenuhi,  akan  mengakibatkan mafsadah (kerusakan  atau  kemudaratan)  sehingga  dari hal  ini  dapat  menyebabkan  kehidupan manusia  menjadi  cedera,  cacat  bahkan sampai pada  kematian. Oleh  karena, itu  lima hal  sebagai  unsur  pokok  dalam maqasid  al- shari‘ah yaitu  tentang  memelihara  agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan  dengan  kebutuhan  primer  ini. Kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat  dipastikan  meliputi  semua  atau  paling tidak  salah  satu  dari  kemaslahatan  dalam perlindungan  agama,  jiwa,  keturunan,  harta, dan akal.
i. Penyertaan Kajian Qawa‘id al- Fiqhiyah
Menyertakan  kajian qawa‘id  al-fiqhiyah sesuai  dengan  kasus  masing-masing  baik qawa‘id  al-asasiyah  al-khamsah atau  pun sub-subnya.  Hubungan  yang  paling  dekat antara qawa‘id  al-fiqhiyah dengan maqasid al-shari‘ah adalah  berada  pada  kaidah prinsip qawa‘id  al-fiqhiyah sebagaimana telah  dibahas  pada  pembahasan-pembahasan sebelumnya yaitu:

## دسافملا عفدو حلاصملا بلج
Artinya:  “menarik  Kemaslahatan  dan menolak  kemafsadatan  (kerusakan)” (Al Salami, 1990).
Semua  kaidah  dalam  ilmu qawa‘id  al- fiqhiyah dikembalikan  kepada  satu  kaidah pokok  atau  prinsip  di  atas  yang  kemudian darinya lahir kaidah-kaidah fikih asasiyah .
Namun ada juga pendapat ulama terdahulu  yang  menyatakan  bahwa  seluruh persoalan  hukum  Islam  dapat  dikembalikan kepada lima kaidah. Lima kaidah ini ialah:

## ّكشلاب لازي لا نيقيلا
Artinya: “keyakinan  itu  tidak  dapat dihilangkan hanya karena keraguan”.
ريسيتلا بلجت ةقشملا
Artinya: “kesulitan itu membutuhkan kemudahan”.
لازي ررضلا
Artinya: “kemudaratan itu
harus dihilangkan” .
ةمّكحم ةداعلا
Artinya:  “adat  atau  kebiasaan  dapat dijadikan  pedoman  (metode  penetapan) hukum”.

## اهدصاقمب روم لأا
Artinya: “setiap  persoalan  tergantung dengan tujuan atau maksud” (Suyuti, 1983) .
Di  samping  lima  kaidah  asasiyah sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  ada juga  kaidah-kaidah ghair  asasiyah .  Kaidah- kaidah ghair  asasiyah berfungsi  sebagai kaidah  pelengkap  atau  pendukung  dari kaidah-kaidah asasiyah . Terlepas dari perbedaan asasiyah dan ghair  asasiyah pada dasarnya  secara  satu  kesatuan qawa‘id  al- fiqhiyah adalah  memiliki  banyak  kaidah  dan masing-masing  kaidah  berfungsi  sebagai “pembungkus” status hukum suatu persoalan yang telah ditetapkan melalui metode-metode usul  al-fiqh termasuk  pula  di  dalamnya hukum-hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan maqasid  al-shari‘ah . Qawa‘id  al-fiqhiyah bekerja  dengan  cara  induktif  yaitu  beberapa persoalan  dalam  bidang  hukum  Islam  yang serupa  atau  satu  tema  dan  sama-sama membahas tentang tema yang sama dikumpulkan  dan  disimpulkan  dalam  satu kaidah.  Misalnya  tentang  niat  baik  ketika ingin  melaksanakan  ibadah  atau  muamalah lainnya.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  niat ini  bermacam-macam,  ada  niat  shalat,  niat puasa,  niat  zakat,  niat  haji  dan  niat-niat lainnya.
Tidak  saja  niat  yang  disimpulkan,  tetapi sebagai  “pembungkus”  status  hukum  suatu persoalan, qawa‘id  al-fiqhiyah juga  dapat dijadikan  sebagai  alat  analisis  layaknya seperti metode penetapan hukum Islam. Pada posisi  seperti  inilah maqasid  al-shari‘ah memiliki  kedekatan  dengan qawa‘id  al- fiqhiyah .  Dengan  adanya  kedekatan  itulah yang membuat keduanya sama-sama memiliki  banyak  kesamaan  bahwa  keduanya sama-sama
membicarakan tentang kemaslahatan.  Oleh  karena  itu  hadirnya qawa‘id  al-fiqhiyah terhadap maqasid  al- shari‘ah serta  teori-teori usul  al-fiqh lainnya sangat  penting  dalam  mengkaji  persoalan hukum Islam.
j. Penentuan  dan  Pernyataan  Status
Hukum suatu Persoalan Setelah melakukan pengkajian dan analisis  dengan  berbagai  metode usul  al-fiqh dan  ditutup  dengan qawa‘id  al-fiqhiyah , langkah  terakhir  adalah  menetapkan  atau menentukan  status  hukum  suatu  persoalan. Status  hukum  ini  adalah  hasil  kajian  atau produk  dari  yang  diproduksi  oleh  metode- metode  keilmuan  yang  disebutkan  sebutkan di  atas.  Hasil  kajian  atau  produk  inilah  yang disebut  dengan  fikih,  sehingga  ketika dikatakan  status  hukum  maka  ia  bermakna fikih.
Fikih secara etimologi bermakna “paham”,  maksudnya  mengetahui  suatu persoalan  dan  memahaminya  dengan  baik. Arti lain yaitu “paham dan cerdas”, sehingga dengan  kemampuan  itu  dapat  mengetahui maksud terdalam dari suatu persoalan. Secara terminologi  fikih  adalah  suatu  ilmu  tentang hukum-hukum  syarak  bersifat ‘amaliyah yang  digali  dari  dalil-dalilnya  yang  rinci” (Ahmad  ’Uthwah;,  2004).  Arti  lainnya  fikih adalah  suatu  ilmu  tentang  hukum-hukum syarak  yang  bersifat ‘amaliyah beserta dengan  dalil-dalilnya atau kumpulan  hukum- hukum ‘amaliyah yang  disyariatkan  dalam Islam  (Al  Zarqa,  1968;  Faris  &  Washil, 2019).
Pengertian  di  atas  menunjukkan  bahwa fikih  adalah  hasil  atau  buah  pikiran mendalam  (ijtihad)  mujtahid  tentang  suatu persoalan  hukum.  Dikatakan  dalam  bahasa lain  bahwa  fikih  adalah  produk  hukum  hasil ijtihad  ulama  yang  bisa  berubah  sesuai dengan  perubahan  zaman  dan  keadaan (Baderin,  2005).  Pengertian  fikih  sebagai produk akan  menimbulkan pemahaman  yang lain  bahwa  ketika  terjadinya  perbedaan  fikih antara  satu  orang  dengan  yang  lain,  bukan berarti  perbedaan  tersebut  menunjukkan  ada yang  tidak  berpegang  pada  nas  al-Qur’an atau  hadis  atau  bahkan  sama  seperti  berbeda agama.  Perbedaan  itu  hanya  terjadi  pada tataran pemahaman yang tidak  menyebabkan keluarnya  seseorang  dari  agama  Islam, selama perbedaan itu masih berkaitan dengan fikih (hukum Islam).
Fikih berbeda dengan al-Quran dan hadis dimana  teks  keduanya  tidak  mengalami perubahan  sepanjang  zaman.  Fikih  tidak  se
sakral  itu  sehingga  tidak  dapat  disentuh  oleh pemikiran  manusia.  Fikih  mesti  selalu  dapat berdialog  dengan  perkembangan  zaman  dan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  agar  dapat berdialog,  ia  mesti  selalu  berpedoman sebagai  pemberi  solusi  yang  terbaik.  Fikih yang  dapat  memberikan  solusi  adalah  fikih yang  selalu  berorientasi  pada  kepentingan pelaksana hukum (masyarakat Islam) sehingga  dengan  corak  seperti  ini  fikih  pun menjadi jawaban atas persoalan kontemporer. Semua  ini  hanya  dapat  diperoleh  jika metode-metode usul al-fiqh digunakan secara berimbang  dan  ditambah  pula  dengan kepekaan berpikir kontekstual kekinian.
Itulah  beberapa  langkah  yang  dilakukan agar maqasid  al-shari‘ah dapat  menjadi metode  penetapan  hukum  Islam.  Langkah- langkah  itu  dapat  digunakan  secara  tidak berurutan (acak) karena menyesuaikan dengan kasus-kasus hukum yang dihadapi. Di bawah  ini  diuraikan  kembali  cara  kerja maqasid al-syari‘ah :
4. Skema  Proses  Penetapan  Hukum Islam
Gambar 1. Usul al-Fiqh Sinergis Ber- maqasid
V. Kesimpulan
Maqasid  al-shari‘ah bermakna  hikmah, ’ illah ,  niat  atau  pun maslahah . Maqasid  al- shari‘ah tidak  hanya berkaitan  dengan untuk
apa  suatu  hukum  ditetapkan,  tetapi  berkaitan pula  dengan  mengapa  hukum  itu  ditetapkan. Maqasid  al-shari‘ah ada  yang  berkaitan dengan  hikmah  ditetapkannya  hukum  dan ada  pula  yang  berkaitan  dengan ‘illah atau motif  ( al-ba‘ith,  al-da‘i atau al-mu’aththir ) adanya hukum.
Sebelum menggunakan teori maqasid al- syari‘ah harus dilihat dari beberapa pembagian  dalam  penggunaan  metodenya yaitu harus dilihat dari tujuannya, dilihat dari kebutuhan  dan  pengaruh  terhadap  hukum, dilihat  dari  cakupan,  dan  harus  dilihat  dari kekuatannya.  Pembagian  tersebut  mampu memberikan  jalan/cara  bahwa maqasid  al- syari‘ah mempunyai pembagian dalam penggunaannya.
Teknik  penggunaan maqasid  al-syari‘ah sebagai  alat  analisis  harus  menggunakan langkah-langkah  yang  perlu  diperhatikan yaitu  penelusuran  pendapat  ulama  (metode qawli ),  riset  induktif,  penggalian ’illah dan hikmah hukum, sinergi kaidah-kaidah, ekstensifikasi cakupan dan teknik menggunakan usul al-khamsah, keikutsertaan metode al-ma‘nawiyah, penentuan kemaslahatan yang paling kuat, pengkategorian  kemaslahatan  ke  tingkat al- daruriyah, penyertaan  kajian qawa‘id  al- fiqhiyah, serta  penentuan  dan  pernyataan status  hukum  suatu  persoalan.  Sentuhan terakhir  dari  semua  teknik  tersebut  adalah pengkajian  dan  analisis  dengan  berbagai metode usul  al-fiqh dan  ditutup  dengan qawa‘id  al-fiqhiyah ,  langkah  terakhir  adalah menetapkan  atau  menentukan  status  hukum suatu persoalan.

## Daftar Pustaka
Ahmad  ’Uthwah;,  A.  al  ’Ali.  (2004). Al Madkhal ila al Siyasah al Syar’iyah . Yordania:  Mathabi’  al  Jama’ah.
(Riyadh).  Diambil  dari  //libcat.uin- malang.ac.id%2F%2Findex.php%3F p%3Dshow_detail%26id%3D40283
Al  Salami,  I.  al  din  A.  al  A.  bin  A.  al  S.
(1990). Qawaid al ahkam fi mashalih al  anam .  Beirut:  Mu’assasah  al Rayyan.
Al Zarqa, M. A. (1968). Al-Madkhal al-fiqhi al-’am . Damaskus: Dar al Fikr.
Usul al-Fiqh Qawli dan Ilhaqi Lafziyah ( qaw a‘ id al-u su liyah al- lughawiyah dan ta ‘arud al-adillah ) Ma‘nawiyah ( qaw a‘ id al-adillah
dan maq as id al- shar i‘ ah ) Usuli Kasus Status Hukum
Qawa‘id al-Fiqhiyah
Al-Khadimi,  N.  al-D.  ibn  M.  (1998). Al- Ijtihad al-Maqasidi: Hujiyatuhu
Dawabituhu Majalatuhu . Qatar:
Wuzarat  al-Awqaf  wa  al-Shu’un  al-
Islamiyah.
Al-Khadimi,  N.  al-D.  ibn  M.  (2001). Ilm  al- Maqasid al-Shar‘iyah . Riyad:
Maktabat al-‘Abikan.
Al-Raysuni,  A.  (1999). Al-Fikr  al-Maqasidi Qawa‘iduh wa Fawa’iduh . Rabat: al-
Dar al-Bayda’. Auda,  J.  (2010). Maqasid  al-shariah  as philosophy of islamic law: A systems approach .  Kuala  Lumpur:  Islamic Book Trust.
Baderin, M. A.  (2005). International Human Rights  and  Islamic  Law .  New  York:
Oxford University Press. Bayyah,  A.  (2006). ‘Alaqat  Maqasid  al- Shari‘ah  bi  Usul  al-Fiqh .  London:
Markaz  Dirasat  Maqasid  al-Shari‘ah al-Islamiyah.
Faris,  A.,  &  Washil,  A.  (2019).  Memahami
Maqashid  Syariah  Perspektif  Jaser
Auda. Jurnal  Pemikiran  Dan  Ilmu Keislaman , 2 (1), 19–42.
Febriadi,  S.  R.  (2017).  Aplikasi  Maqashid Syariah  Dalam  Bidang  Perbankan Syariah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan  Keuangan  Syariah , 1 (2),  231–
245.
https://doi.org/10.29313/amwaluna.v 1i2.2585
Helim,  A. (2006). Legislasi Syari’at Sebagai
Bentuk  Ijtihad  Kolektif. Profetika,
Jurnal Studi Islam , 8 (1), 59–90.
Helim,  A.  (2018). Menelusuri  Pemikiran Hukum  Ulama  Banjar  Kontemporer .
Malang: Inteligensia Media. Hilmy,  M.  (2009). Membaca  Agama:  Islam
Sebagai Realitas Terkonstruksi .
Yogyakarta: Kanisius.
Lihsasanah,  A.  (2008). Fiqh  al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi . Mesir: Dar al-Salam.
Ma`rufi,  A.  (2019).  Maqâṣid  Asy-Syarî’ah dalam Pemikiran Ibnu Taȋmiyah (661
H  /  1263  M  -  728  H  /  1328  M).
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum , 5 (01), 57–72. https://doi.org/10.32699/syariati.v5i0 1.1185
Masyhuri,  A.  (1997). Masalah  Keagamaan NU . Surabaya: Dinamika Press.
Muchtar,  H.  (2015).  Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah  Dengan  Hak  Asasi  Manusia. Humanus , 14 (1), 80–91. (Seni, budaya, politik, hukum, sosial kemasyarakatan).
https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.540 5
Munawwir,  A.  W.  (1997). Al-Munawwir: Kamus  Arab-Indonesia .  Surabaya: Pustaka Progressif.
Muzlifah,  E.  (2014).  Maqashid  Syariah Sebagai  Paradigma  Dasar  Ekonomi
Islam. Economic: Journal of Economic  and  Islamic  Law , 4 (2),
73–93.
Nuh,  A.  B.  (1971). Kamus  Arab-Indonesia .
Jakarta: Mutiara.
Qarafi,  S.  A.  al-’Abbas  A.  b  I.  al-.  (1973).
Sharh Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al- Mahsul  fi  al-Usul .  Beirut:  Dar  al- Fikr.
Qardawi,  Y.  (t.t.). Madkhal  li-Dirasat  al-
shariah
al-Islamiyah . Mesir:
Maktabah Wahbah.
Riadi,  M.  E.  (2011).  Kedudukan  Fatwa Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  Dan Hukum  Positif  (Analisis  Yuridis
Normatif). Ulumuddin  Journal  of Islamic Legal Studies , 7 (1).
https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v 7i1.1305
Shib,  I.  I.  M.  (2013). Al-Muwafaqat  Fi  Usul Al-Shari’ah . Biblio Bazaar.
Sirajuddin,  A.  (2016).  Model  Penemuan Hukum  Dengan  Metode  Maqashid Syariah  Sebagai  Jiwa  Fleksibelitas Hukum  Islam. Istinbath :  Jurnal Hukum , 13 (1), 109–126.
Subhan,  M.  (2020). Analisis  Penggunaan Dana  Non  Halal  di  Perbankan Syariah ditinjau dari Maqasid
Syariah (Masters,  Pasca  Sarjana).
Pasca Sarjana. Diambil dari https://idr.uin-antasari.ac.id/15890/
Sudarto.  (1996). Metodologi  Penelitian
Filsafat .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada. Sulistiani,  S.  L.  (2019).  Analisis  Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum  Industri  Halal  di  Indonesia.
Law  and  Justice , 3 (2),  91–97.
https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.722
3
Suyuti,  A.  al-R.  ibn  al-K.  J.  (1983). Al- Ashbah  wa  al-nazair  fi  al-nahw .
Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
Umar,    ibn  S.  (2003). Maqasid  al-Shari‘ah ‘inda  al-Imam  al-‘Izz  al-Din  ibn
‘Abd  al-Salam .  Yordania:  Dar  al- Nafa’is.
Zahro,  A.  (2004). Tradisi  Intelektual  NU ; Lajnah  Bahtsul  Masail  1926-1999 . Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2019). Konsep Maqashid  Syariah  Menurut  Al- Syatibi  dan  Kontribusinya  Dalam Kebijakan  Fiskal. Jurnal  Masharif
Al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah , 4 (1). http://dx.doi.org/10.30651/jms.v4i1.2
111
Zuhaili, W. (2006). Al ushul al fiqh al islami . Damaskus: Dar al Fiqr.