## RINGKASAN EKSEKUTIF
Tidak  memiliki  jamban  memaksa  keluarga  miskin buang  air  besar  sembarangan  (BABS).  Hal  tersebut meningkatkan  risiko  terjadinya  masalah  gizi  kronis sehingga mengakibatkan terhambatnya
pertumbuhan pada anak ( stunting ) , yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar  usianya.  Opsi  kredit  jamban  keluarga tersedia  bagi  keluarga  miskin  yang  belum  mampu membangun  sarana  sanitasi  dasar  ini.  Namun, kurangnya  promosi  dan  karakter  calon  nasabah mengakibatkan  sedikit  lembaga  keuangan  yang menawarkan  kredit  jamban.  Berbagi  peran  dengan stakeholders terkait  untuk  menerapkan  fitur  kredit yang  lebih ‘ramah’  bagi  keluarga  miskin  serta penyediaan insentif diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan jamban melalui
keterlibatan lembaga keuangan.
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
3. Perseroan Terbatas (PT) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jawa Tengah
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
(PD BPR) Jawa Tengah TARGET POLICY BRIEF Kepemilikan jamban keluarga yang belum mencapai 100% dikarenakan belum tersedianya skema kepemilikan yang sesuai dengan kemampuan keuangan keluarga pra-sejahtera (Masnarivan & Arlina, 2020). Situasi demikian mengalami tantangan karena pemerintah daerah belum berperan secara optimal dalam penyediaan jamban.

## UKURAN MASALAH
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sumber keuangan keluarga yang semakin berkurang sangat mungkin diprioritaskan untuk kebutuhan pangan dan sandang sehingga rata-rata mereka menunda pembuatan jamban. Tidak adanya fasilitas program kredit untuk pembuatan jamban menjadi hambatan untuk mempercepat target penyediaan jamban untuk MBR di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data, di Kabupaten Wonosobo bahkan baru 40% warga yang sudah memiliki sarana sanitasi layak, yaitu toilet leher angsa yang terhubung ke tangki septik . S ementara di Kabupaten Karanganyar masih terdapat 2% yang perlu didorong untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sanitasi yang saat ini digunakan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], n.d.). Bagan di bawah ini menunjukkan kepemilikan sarana sanitasi layak di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

## PERNYATAAN MASALAH
Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) memiliki pengaruh besar terhadap kasus stunting di Indonesia (Desyanti & Nindya, 2017;
Ningsih et al ., 2020), khususnya wilayah yang warganya belum memiliki jamban (Zahtamal et al ., 2020). Stunting sendiri adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. BABS di Jawa Tengah yang diprakt i kkan oleh lebih dari 1,8 juta jiwa masih berpotensi meningkatkan prevalensi stunting di provinsi ini yang masih berada di angka 27,2% (Sudikno et al ., 2019). Adapun lingkungan yang sudah bebas BABS masih berpotensi kembali BABS jika tidak setiap rumah memiliki jamban (Mukherjee, 2016).

## POLICY BRIEF
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

## Pelibatan Lembaga Keuangan Daerah di Jawa Tengah untuk Meningkatkan Kepemilikan Sarana Sanitasi Layak
Silva Liem 1 , Hana Panggabean 1 , Rustono Farady Marta 1, 2 , Clara R.P. Ajisuksmo 1
1 Faculty of Psychology, UNIKA Atma Jaya
2 Magister of Communication Science, Universitas Bunda Mulia Email k orespondensi : silva.liem@gmail.com

## Policy Brief
Dengan  proporsi  penduduk  miskin  terbanyak, Kabupaten  Wonosobo  sekaligus  menjadi satu-satunya  kabupaten  di  Jawa  Tengah  dengan tingkat  kepemilikan  sarana  sanitasi  layak di bawah 50%. Warga yang belum memiliki sarana  sanitasi  layak  rentan  untuk  kembali memprakt i kkan  BABS  (Bhatt et  al.,  2019).
Sekalipun 95% desa di Jawa Tengah sudah bebas dari  prakt i k  BABS,  masih  terdapat  27%  warga yang  belum  memiliki  sarana  sanitasi  layak.  Hal ini  membuat  mereka  rentan  kembali  berperilaku BABS.
Demikian juga rendahnya kualitas tangki septik, yang merupakan salah satu ciri jamban belum permanen berisiko mencemarkan lingkungan, misalnya akibat kebocoran tangki septik (Achmad et al., 2020). Di tingkat dusun atau desa, risiko ini dapat berujung pada kejadian stunting dan berbagai penyakit berbasis lingkungan bagi warga sekitar jika tidak ditangani dengan baik. Bagan berikut menggambarkan prevalensi anak usia balita di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami stunting.
Bagan 1. Akses sarana sanitasi layak Provinsi Jawa Tengah – Maret 2021
Bagan 2. Prevalensi Anak Balita Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Mengacu kepada SDGs, kredit kepemilikan sarana sanitasi layak merupakan terjemahan dari strategi nasional tahun 2025-2030 untuk meningkatkan akses sanitasi layak hingga 100% termasuk 53,71% akses sanitasi aman (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Memastikan semua warga memiliki sarana sanitasi layak merupakan salah satu pra-syarat bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akses sanitasi aman. Selanjutnya, setiap tambahan nasabah yang mengakses kredit sanitasi berkontribusi meningkatkan akses terhadap layanan perbankan, dengan demikian menuju pencapaian target 8.10 pada SDG bagi semua warga (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

## FAKTOR PENYEBAB
Beberapa lembaga keuangan milik daerah memang sudah menawarkan kredit jamban . N amun , sejumlah  besar  lainnya  masih belum mengembangkan produk kredit air dan sanitasi  sebagai  peluang  untuk  memperluas jangkauan  pasar.  Padahal  sebagai  milik pemerintah, LK daerah seperti BKK harus berbagi  mandat  dengan  kepala  daerah guna  melaksanakan  agenda  pembangunan yang  telah  ditetapkan.  Kurangnya  promosi maupun model kerjasama pemerintah dengan  swasta  untuk  mencapai  target pembangunan  merupakan  salah  satu kendala, disamping memang adanya ketidakpahaman LK terhadap isu pembangunan sektor sanitasi. Perihal kurangnya promosi pelibatan lembaga keuangan baik milik daerah maupun swasta dapat dikaitkan dengan persepsi masyarakat yang menganggap pembangunan jamban sebagai bantuan pemerintah sehingga dianggap sebagai pemberian. Persepsi demikian semakin berisiko jika lembaga keuangan milik daerah seperti BKK bisa tampil sebagai pelaku utama dalam skema pembiayaan sarana sanitasi layak tanpa didampingi stakeholders lainnya.
Prevalensi anak balita stunting di Jawa Tengah berada dalam kisaran 17,4%  di Kabupaten Wonogiri hingga 37,6% di Kabupaten Wonosobo (Sudikno et  al .,  2019).  Dari  10  kabupaten dengan  cakupan  sarana  sanitasi  layak terendah,  4  di  antaranya  mencatatkan prevalensi  anak  balita  stunting  antara  31,4% – 37,6%.  Dari sejumlah  penyebab stunting , pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan oleh  praktik  BABS  maupun  rendahnya kualitas  sarana  jamban  merupakan  faktor risiko  utama  yang  secara  tidak  langsung memengaruhi status gizi anak balita (Kementerian PPN/Bappenas & UNICEF, 2017). Dengan demikian, penyediaan sarana jamban yang memenuhi kriteria kesehatan lingkungan layak yang merupakan intervensi gizi sensitif pencegahan stunting layak mendapat perhatian serius.  Hal ini dilakukan agar keluarga miskin dapat memiliki sarana sanitasi yang layak. Oleh karena itu, mereka membutuhkan alternatif cara untuk memiliki jamban selain melalui pembelian secara tunai.
Beberapa lembaga keuangan (LK) milik provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menawarkan kredit air dan sanitasi, termasuk pembiayaan pembuatan jamban kepada nasabahnya. Bisa dilihat sebagai contoh yang sudah terlaksana, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Purwodadi sukses menyalurkan tidak  kurang  dari  12.000  kredit  air  dan sanitasi  (PD  BPR  BKK  Purwodadi,  2018). Namun  inovasi  yang  sama  belum  banyak diikuti oleh seluruh kabupaten lainnya.
Jika potensi kontribusi LK tidak mengarah untuk mendukung program pembangunan tersebut, bukan tidak mungkin agenda pembangunan sanitasi menjadi terhambat di tengah keterbatasan anggaran pemerintah untuk sektor ini. Pelibatan LK juga akan menjadi katalisator untuk mencapai sasaran 6.2 Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu akses sanitasi.
POLICY BRIEF POLICY BRIEF P KMK FK-KMK UGM 2021
Iklim usaha belum mendukung pelibatan lembaga keuangan, khususnya yang menyangkut kategori sebagai kredit investasi dan jaminan kredit, serta insentif bagi mitra perbankan. Risiko pengembalian pinjaman ikut menentukan tingkat bunga yang dibebankan kepada nasabah, semakin tinggi risiko semakin mahal biaya bunga. Saat ini, kredit jamban ditawarkan sebagai kredit konsumtif, bukan kredit produktif atau investasi yang didukung oleh kemudahan, baik akses maupun tingkat bunga yang lebih rendah. Lembaga keuangan penyalur pun belum mendapatkan insentif atas partisipasi pembangunan sektor sanitasi melalui pembiayaan jamban.
Berdasarkan faktor penyebab serta  kendala yang telah dipaparkan di atas, berikut adalah rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan kepemilikan sarana sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah
1. Promosi pelibatan lembaga keuangan milik daerah dengan menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan sanitasi melalui asosiasi bank milik daerah. Promosi diharapkan dapat menjaring minat lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memasarkan produk kredit jamban. Kegiatan ini tidak membawa risiko karena biaya dapat disesuaikan dengan skala dan kegiatan yang dipilih.
2. Fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga keuangan terhadap isu-isu pembangunan sektor sanitasi, khususnya yang terkait pembiayaan jamban. Opsi ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga pembangunan yang bekerja di sektor sanitasi.
3. Fasilitasi kerjasama antara lembaga keuangan dengan lembaga jaminan kredit milik daerah (Jamkrida) untuk mengalokasikan risiko atas pinjaman kepada nasabah miskin yang tidak memiliki agunan.
4. Menerapkan kemudahan dan ﬁtur-ﬁtur kredit yang atraktif. Sebagai contoh, adanya kerjasama antara lembaga keuangan dengan pemerintah desa, subsidi bunga – untuk kredit jamban.
5. Pemberian insentif bagi lembaga keuangan yang menyalurkan kredit jamban, baik berupa penempatan dana maupun apresiasi atas pencapaian lembaga. Minimalisasi risiko dapat dilakukan dengan memastikan kriteria pemberian insentif maupun penilaian yang transparan.
Biaya untuk realisasi opsi ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; sementara reward nonﬁnansial yang dirancang dengan baik seringkali tidak kalah efektif dengan yang ﬁnansial.
Sementara di tingkat provinsi dan nasional, pelibatan lembaga keuangan untuk pembangunan sanitasi masih sebatas himbauan, belum difasilitasi secara intensif. Sekalipun diakui sebagai salah satu sumber pembiayaan, namun hampir belum ada kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang secara terarah memfasilitasi pelibatan LK. Lembaga keuangan yang sudah menawarkan kredit jamban juga menghadapi risiko pengembalian kredit tidak lancar karena calon nasabah tidak memiliki agunan. Kondisi calon nasabah yang sebenarnya tidak layak mendapatkan pinjaman kredit bank menjadi dilema ketika lembaga keuangan mengembangkan produk kredit jamban sehingga meskipun akan menjangkau pangsa yang lebih besar namun risiko yang mereka hadapi pun tidak kecil.
REKOMENDASI KEBIJAKAN
scale: Levers of change in East Asia. In P. Bongartz, N. Vernon, & J, Fox (Eds.), Sustainable sanitation for all: Experiences, challenges, and innovations (pp. 53-81). Practical Action Publishing.
Ningsih, O. S., Jakri, Y., & Cahyani, E. N. (2020). Analysis of factors associated with stunted growth in children aged 12-60 months living in Lenda Village, Manggarai Regency, NTT. Jurnal Keperawatan Soedirman , 1 15 (3), 148-159. https://doi.org/10.20884/1.jks.2020.15.3.1216 PD BPR BKK Purwodadi. (2018). Laporan r ealisasi BKK AIR Mei 2018 (p. 8).
Sudikno, Irawan, I. R., Setyawati, B., Sari, Y. D., Wiryawan, Y., Puspitasari, D. S., Widodo, Y., Ahmadi, F., Rachmawati, R., Amaliah, N., Arfines, P. P., Rosha, B. C., Pambudi, J., Aditianti, Julianti, E. D., & Safitri, A. (2019). Studi status gizi balita di Indonesia tahun 2019 . https://cegahstunting.id/en/unduhan/publikasi- d data /
Zahtamal, Z., Chandra, F., Restila, R., & Restuastuti, T. (2020). Defecation behavior in elementary school age children who live along the Kampar River Riau Province. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 12 (2), 87-96. http://dx.doi.org/10.20473/jkl.v12i2.2020.87-96

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, B. K., Jayadipraja, E. A., & Sunarsih. (2020). Hubungan sistem pengelolaaan (konstruksi) air limbah tangki  septik  dengan  kandungan Escherichia  coli terhadap  kualitas  air  sumur  gali. Cendekia  Utama Jurnal  Keperawatan  dan  Kesehatan  Masyarakat,
9 (1),  24-36.  https://doi.org/10.31596/jcu.v9i1.512
Bhatt, N., Budhathoki, S. S., Lucero-Prisno, D. E. I., Shrestha, G., Bhattachan, M., Thapa, J., Sunny, A. K., Upadhyaya, P., Ghimire, A., & Pokharel, P. K. (2019). What motivates open defecation? A qualitative study from a rural setting in Nepal. PLoS One, 14 (7), 1-15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219246 Desyanti, C., & Nindya, T. S. (2017). Hubungan riwayat penyakit diare dan praktik higiene dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Simolawang, Surabaya. Amerta Nutrition, 1 (3), 243-251. http://dx.doi.org/10.20473/amnt.v1i3.2017.243-251 Kemenkes RI. (n.d.). Monitoring data STBM . http://monev.stbm.kemkes.go.id/monev/
Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Peta jalan SDGs Indonesia menuju 2030. Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan - pilar pembangunan ekonomi (Edisi II).
Masnarivan, Y., & Arlina, E. (2020). Penyebab ketidakpemilikan jamban sehat. Jurnal Kesehatan , 11 (2):121-126. https://doi.org/10.35730/jk.v11i2.523
Mukherjee, N. (2016). Building environments to support sustainability of improved sanitation behaviours at