## KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SUMATERA UTARA

## Kariaman Sinaga
Dosen Prodi Administrasi Publik Fisip Universitas Dharmawangsa Email: kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id
RINGKASAN – Kepemimpinan  adalah  mutlak  dalam  menjamin  pembangunan suatu wilayah dan keberlanjutannya. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang faktor  kepemimpinan,  konsep  pengembangan  wilayah,  pemberdayaan masyarakat, dan kepemimpinan transformatif dalam pengembangan pariwisata di Sumatera  Utara.  Kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  kepemimpinan  transformatif dan  pemberdayaan  masyarakat  akan  melahirkan  kebijakan  yang  promasyarakat dan kesejahteraanya yang tetap menjunjung kearifan lokal. Berdasarkan kajian ini diharapkan  lahirnya  kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  berfokus  pada wisatawan, fasilitas wisata, transportasi dan atraksi wisata.

## PENDAHULUAN
Faktor  kepemimpinan  sangat  menentukan  dalam  pembangunan  suatu wilayah  sehingga  memerlukan  perhatian  serius  baik  dari  pemerintah,  pihak swasta,  dan  masyarakat.  Paradigma  kepemimpinan  atau  mindset  terhadap kepemimpinan  memerlukan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  untuk mendukung  pembangunan  yang  dilaksanakan  baik  di  taingkat  daerah  maupun nasional.
Pengembangan suatu wilayah memiliki keterkaitan erat dalam pelaksanaan berbagai bidang pembangunan  yang dijalankan. Hal ini menuntut adanya konsep pengembangan  suatu  wilayah  yang  dapat  saling  mendukung  antar  sektor pembangunan.  Unsur-unsur  pokok  dalam  pengembangan  suatu  wilayah  harus menjadi dasar dalam melakukan pengembangan sektor pembangunan di daerah.
Pengembangan  sektor  pembangunan  di  daerah  memerlukan  strategi  yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui strategi yang tepat dan dijalankan  dengan  baik  akan  memberikan  kemudahan  dalam  upaya  pencapaian tujuan.untuk mencapai tujuan.

## KAJIAN TEORI

## 1. Faktor Kepemimpinan
Lahirnya  kepemimpinan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dai  proses  politik yang  berjalan  di  Indonesia  sehingga  sangat  pelaksanaan  pemilukada  yang berkualitas  dengan  menerapkan  azas  pemilu.  Namun  dalam  kenyataannya, kepemimpinan secara umum di Indonesia ternyata belum benar-benar berpihak kepada rakyat sehingga percepatan pembangunan berjalan lambat atau terkesan jalan ditempat. Bambang Soesatyo, Senin (17/02/2020) menyatakan bagaimana Indonesia  yang  sudah  75  tahun  merdeka  ini  lumpuh,  tidak  bisa  bergerak  dari alam  mimpi  ke  alam  nyata.  Pokok  soalnya  adalah,  partai  politik  sebagai komponen  penting  negara  ini  di  biayai  “orang  lain”.  Bahasa  lain  dibeli pemodal,  harga  satu  partai  semahal-mahalnya  hanya  Rp.1  Triliun.  Jika  partai politik telah dikuasai maka pasar dan sumber daya alam serta pemimpin mulai dari bupati, walikota, atau gubernur akan turut dikuasai.
Oleh  karenanya  kualitas  pelaksanaan  pemilukada  menjadi  salah  satu faktor  yang  menentukan untuk  mencapai  keberhasilan  sektor  pembangunan yang dijalankan di daerah. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan massif dalam  menyampaikan  kepada  masyarakat  agar  memilih  pemimpin  baik  di lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif  secara  jujur  dan  adil.  Karena kepemimpinan  yang  akan  terpilih  merupakan  orang-orang  yang  akan menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan.
Berkaitan  dengan  kepemimpinan  pada  pembahasan  penulis  melihat berdasarkan  kebijakan  yang  dijalankan  yang  merupakan  kebijakan  dominan dilakukan  eksekutif  dan  legislatif.Pembahasan  kepemimpinan  tidak  melihat gaya kepemimpinan yang biasa dilaksanakan berdasarkan gaya otokratis, gaya demokratis  yang  biasa  menjadi  pembahasan  dasar  kepemimpinan.Kemudian pembahasan  penulis  juga  terkait  dengan kepemimpinan  secara  nasional  yang merupakam gambaran kepemimpinan yang juga terjadi di daerah.
Paradigma  pembangunan  yang  dipahami  masyarakat  juga  sangat mendukung  kemajuan  sektor  pembangunan  di  daerah.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  konsep  kepemimpinan yang  terkait  dengan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Pemahaman  yang    lebih
berkembang di masyarakat bahwa kepemimpinan hanya tertumpu kepada pihak eksekutif  saja,  oleh  karenya  diperlukan  pemahaman  yang  lebih  terhadap lembaga  legislatif  sebagai  lembaga  yang  menentukan  kualitas  kepemimpinan dalam mendukung pencapaian pelaksanaan pembangunan.
Kepemimpinan  di  daerah  yang  menentukan  pelaksanaan  pembangunan tidak hanya berada pada lembaga eksekutif namun juga sangat ditentukan oleh lembaga  legislatif,  lembaga  judikatif  dan  lembaga-lembaga  terkait  lainnya termasuk lembaga masyarakat yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya. Hal ini merupakan pergeseran paradigma atau mindset tentang tanggungjawab dalam  kehidupan  bernegara  dan  dalam  konteks  pemerintahan  di  daerah Pemahaman  masyarakat  yang  selama  ini  dominan  dipahami  masyarakat  harus bergeser  kepada  lembaga-lembaga  negara  dan  lembaga  terkait  serta  pihak swasta maupun masyarakat.
Beberapa  hal  di  atas  merupakan  bukti  pentingnya  transformasi kepemimpinan dalam mendukung sektor pembangunan pariwisata di Sumatera Utara.  Transformasi  dalam  konteks  pemerintahan  daerah  dalam  pelaksanaan pembangunan  di  berbagai  sektor  tidak  terlepas  dari  pemahaman  masyarakat tentang  pentingnya  kepemimpinan.  Sumber  daya  manusia  yang  menduduki jabatan-jabata di lembaga-lembaga negara sangat diharapkan orang-orang yang benar-benar  memiliki  kompetensi  sehingga  akan  menghasilkan  kinerja  atau produktivitas yang tinggi.
Aspek politik yang disampaikan penulis juga merupakan respon terhadap pemilukada  yang  akan  dilaksanakan  pada  9  Desember  2020  untuk menghasilkan  kepemimpinan  yang  berkualitas  dan  mengantarkan  pada pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  luas.  Kepemimpinan-kepemimpinan yang  telah  berjalan  sebelumnya  juga  menjadi  pembelajaran  bagi  setiap masyarakat  untuk  melihat  kualitas  kepemimpinan  yang  dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan harus menjadi perhatian masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan pembangunan di daerah.Oleh karenanya, kepemimpinan menjadi penting untuk dievaluasi atas kebijakan-kebijakan yang dilakukannya  dalam  mengatasi  masalah  yang  menyangkut  kepentingan masyarakat  (Murray:1984).  Pengembangan  pariwisata  dapat  menjadi  tolok
ukur  keberhasilan  kepemimpinan  kepala  daerah  sesuai  dengan potensi  wisata yang dimiliki.
Selama  ini  kepemimpinan  secara  politik  masih  menunjukkan  gaya kepemimpinan “agresif manipulatif “ yang lebih memberikan janji -janji politik namun  tidak  sesuai  dengan  realitas.  Pelaksanaan  pemilukada  telah menghasilkan  ketidakpercayaan  antara  pemimpin  dan  masyarakat  karena hubungan  yang  terbangun  tidak  berdasarkan  hubungan  relasional  tetapi  lebih kepada kepentingan materi (Mc Cracken:2018:26).
Kepemimpinan  pada  level  nasional  dan  daerah  merupakan  penentuan bentuk  pengembangan  pariwisata  yang  dilakukan.  Selanjutnya  dapat  dilihat berdasarkan  kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dengan lembaga terkait yang dapat di lihat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Pemilukada yang dilaksanakan diharapkan menghasilkan pemimpin yang terpilih  secara  demokratis  dalam  arti  yang  luas  sehingga  akan  menghasilkan pemimpin  yang  terbebas  dari  beban  proses  politik  dan  memiliki  kemampuan melalui  kebijakan-kebijakan  strategis  yang  dijalankannya.  Pemimpin  yang diharapkan  dalam  mengembangkan  pariwisata  merupakan  pemimpin  yang tidak  memiliki  beban  politik  sehingga  dapat  leluasa  dalam  mengambil kebijakan  dalam  menjalankan  kepemimpinannya  di  daerah.(Sinaga  Kariaman 2016; 10)

## 2. Konsep Pengembangan Wilayah
Pengembangan  pariwisata  di  Sumatera  Utara  merupakan  bagian  yang integral dengan pengembangan pariwisata nasional. Dalam hal ini konsep dasar pengembangan  pariwisata  harus  menjadi  pedoman  bagi  setiap  daerah  dalam menjalankan  pengembangan  pariwisata.        Pengembangan  pariwisata  yang dilakukan  di  daerah  Sumatera  Utara  masih  lebih  diprioritaskan  kepada  kelas menengah ke atas. Para pemodal besar masih sangat dominan dan diutamakan sehingga kurang memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.
Pengembangan  pariwisata  yang  memiliki  posisi  strategi  sebaiknya memberikan  ruang  yang  luas  kepada  masyarakat  menengah  ke  bawah  agar dapat  meningkatkan  kesejahteraan  secara  significan.Pengembangan  pariwisata
di  Sumatera  Utara  belum  memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi  masyarakat menengah  ke  bawah.  Pengembangan  investasi  di  pesisir  pantai  cermin menunjukkan  penguasaan  pemodal  besar  sedangkan  masyarakat  disekitar umunya  hanya  sebagai  pedagang  keliling  untuk  menjual  makanan,  hasil  laut dan  lainnya  secara  berjalanatau  dengan  motor    tanpa  memiliki tempat  untuk dapat  berdagang  secara  lebih  baik.  Demikian  pula  dengan  pedagang  mangga yang berada di pinggiran jalan lintas kota wisata parapat  yang selalui menjadi bahan  cemohan  karena  dianggap  menjual  yang  terlalu  mahal  atau  keluhan lainnya,  namun  apabila di  telusuri  sebenarnya  para  pedagang  tersebut  tidak memiliki  tempat  berdagang  yang  layak  dan  strategis  untuk  menjual dagangannya.
Beberapa tempat wisata  dan terkait pengembangan wisata di Sumatera Utara  yang  masih  memprioritaskan  pemodal  besar  antara  lain pembangunan Taman Simalem Resort serta pembangunan jalan tol yang belum sesuai dalam memberikan  kesempatan  berusaha  untuk  pedagang  kecil  dan  menengah. Pembangunan  terkait  dengan  pengembangan  wilayah  juga  terkait  dengan pengembangan  pariwisata  seperti  pembangunan  jalan  tol  yang  harus  tetap memperhatikan  kepentingan  masyarakat  luas  agar  mendapatkan  akses  untuk memperoleh dampak dalam peningkatan kesejahteraan.
Bagaimana  peranan  lembaga-lembaga  negara  yang  memimpin pelaksanaan pembangunan di daerah terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif  dalam  memperjuangkan  masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana konsep pengembangan wilayah?.
Pengembangan  pariwisata  dilaksanakan  di  tingkat  nasional  maupun tingkat  regional  yang  tidak  terlepas  dari  konsep  pengembangan  suatu  wilayah sebagai  kerangka  pembangunan  nasional  yang  harus  mengutamakan kepentingan  masyarakat  luas.  Nugroho  (2004) menyatakan  pengembangan suatu  wilayah  dilakukan  untuk  melindungi  ekonomi  masyarakat terutama masyarakat  lemah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  perekonomian  masyarakat  agar melahirkan  mekanisme  pasar  yang  efisien  dan  sustanibility, sebagai
pembangunan wilayah dalam kerangka pembangunan yg menyeluruh termasuk aspek kelembagaan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dilihat  adanya  keterkaitan  yang  erat antara  pengemba  ngan  suatu  wilayah  dengan  pengembangan  sektor  wisata. Termasuk  dalam  konsep  pelaksanaannya  yang  harus  menjalankan  konsep pengembangan wilayah baik secara regional maupun nasional.
Pengembangan  pariwisata  di  Indonesia  dan  khususnya  di  Sumatera Utara seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah pengangguran.Jumlah  penduduk  Sumatera  Utara  Tahun  2018  14,5  Juta sedangkan  angka  Penganggurannya  tahun  2018  berjumlah  396  ribu  jiwa.  Hal ini  sangat  perlu  dimanfaatkan  masing-masing  pemerintah  daerah  untuk diarahkan  dalam  mendukung  pengembangan  pariwisata.(Sumber  BPS Sumatera Utara).
Dalam  melakukan  pengembangan  wilayah  diperlukan  perencanaan yang  jelas  tentang  gambaran  kondisi  yang  ada  untuk  melakukan  penyesuaian melalui  perencanaan  pada  masa  akan  datang.Perencanaan  merupakan  cara berpikir  untuk  melakukan  penyesuaian  pada  masa  yang  akan  datang  dengan perkiraan-perkiraan  yang  sistematis  dan  rasional.  Sehingga  perencanaaan menjadi keharusan untuk dapat berhasil setelah melakukan perkiraan apa yang harus  dilakukan  pada  masa  yang  akan  datang.  Perkiraan  yang  dimaksud sebagai pengetahuan atas situasi yang dialami pada saat ini untuk menetapkan kebijakan-kebijakan (Friedman:1992).
Pengembangan  wilayah  pada  dasarnya  mempunyai  arti  peningkatan  nilai manfaat  wilayah  bagi  masyarakat  suatu  wilayah  tertentu  yang  mampu  menampung lebih  banyak  penghuni,  dengan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  rata-rata membaik,  disamping  menunjukkan  lebih  banyak  sarana/prasarana,  barang  atau  jasa yang  tersedia  dan  kegiatan  usaha-usaha  masyarakat  yang  meningkat,  baik  dalam  arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya  (Sirojuzilam dan Bahri, 2014).
Yoeti  (1997)  mengemukakan  pengembangan  pariwisata  perlu memperhatikan beberapa aspek yang yaitu:
a. Wisatawan  (tourist);  harus  diketahui  karakteristik  dari  wisatawan,  dari negara  mana  mereka  datang,  usia,  hobi,  dan  pada  musim  apa  mereka melakukan perjalanan.
b. Transportasi;  harus  dilakukan  penelitian  bagaimana  fasilitas  transportasi yang  tersedia  untuk  membawa  wisatawan  ke  daerah  tujuan  wisata  yang dituju.
c. Atraksi/obyek  wisata;  atraksi  dan  objek  wisata  yang  akan  dijual,  apakah memenuhi tiga syarat seperti: a) Apa yang dapat dilihat (something to see), b)  Apa  yang  dapat  dilakukan  (something  to  do),  c)  Apa  yang  dapat  dibeli (something to buy).
d. Fasilitas  pelayanan;  fasilitas  apa  saja  yang  tersedia  di  DTW  tersebut, bagaimana  akomodasi  perhotelan  yang  ada,  restaurant,  pelayanan  umum seperti  bank/money  changers,  kantor  pos,  telepon/teleks  yang  ada  di  DTW tersebut.
e. Informasi  dan  promosi;  diperlukan  publikasi  atau  promosi,  kapan  iklan dipasang,  kemana  leaflets/  brosur  disebarkan  sehingga  calon  wisatawan mengetahui  tiap  paket  wisata  dan  wisatawan  cepat  mengambil  keputusan pariwisata  di  wilayahnya  dan  harus  menjalankan  kebijakan  yang  paling menguntungkan  bagi  daerah  dan  wilayahnya,  karena  fungsi  dan  tugas  dari organisasi  pariwisata  pada  umumnya:  a)  Berusaha  memberikan  kepuasan kepada  wisatawan  dengan  segala  fasilitas  dan  potensi  yang  dimilikinya.  b) Melakukan koordinasi di antara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan  jawatan  yang  ada  dan  bertujuan  untuk  mengembangkan  industri pariwisata.  c)  Mengusahakan  memasyarakatkan  pengertian  pariwisata  pada masyarakat  di  objek  wisata,  sehingga  mereka  mengetahui  untung  dan ruginya  bila  pariwisata  dikembangkan  sebagai  suatu  industri.  d) Mengadakan  program  riset  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  produk wisata  dan  pengembangan  produk-produk  baru  guna  dapat  menguasai pasaran di waktu yang akan datang.

## 3. Pemberdayaan Masyarakat
Untuk  mendukung  keberhasilan  kepemimpinan  yang  mensejahterakan masyarakat  maka  diperlukan  strategi  pembagunan  yang  memberdayakan masyarakat. Cina Y  C  Yen  (1925)  dalam  Moeljarto (1987) menyatakan keberhasilan  pembangunan  adalah  kepemimpinan  yang  memberdayakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan yang memperhatikan
pembangunan  berkelanjutan  (sustanibility)  bukan  mengutamakan  kepentingan individu atau kelompok.
Pemberdayaan  masyarakat  memerlukan  pemahaman  yang  luas  untuk mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat.  Diperlukan  usaha  yang  bersifat kompleks  sehingga  berbagai  bidang  yang  menjadi  kebutuhan  dari  masyarakat dapat  merasakan  manfaatnya.  Menurut  Ndraha  dalam  I  Nyoman  Sumaryadi (2005:  145)  pemberdayaan  meliputi:  a.pemberdayaan  politik  b.pemberdayaan ekonomi  c.pemberdayaan  sosial  budaya  dan  d.pemberdayaan  lingkungan. Sesuai  dengan  aspek-aspek  pemberdayaan  masyarakat  di  atas  maka  perlu diketahui  tantangan-tantangan  pemimpin  suatu  daerah  yang  mengakibatkan perlambatan dalam pengembangan objek wisata.
Pemimpin yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat memiliki nilai  strategis  kepemimpinan  yang  bersifat  dinamis  sesuai  dengan  hak  dan kewajiban yang diembannya.(Soedjono Soekanto, 2012:243). Untuk mendukung  kepemimpinan  yang  berbasis  pada  pemberdayaan  masyarakat maka  diperlukan:  a.Kepemimpinan  yang  melayani,  pelayanan  kepada masyarakat  dilakukan  sesuai  dengan  ruang  lingkup  kepemimpinan  seseorang. Pelayanan  publik  merupakan  bentuk  pelayanan  baik  dalam  barang  publik maupun  jasa  publik  yang  pada  prinsipnya  menjadi  tanggungjawab  yang dilaksanakan  instansi  pemerintahan  di  pusat,  di  daerah  dan  di  lingkungan Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dalam  upaya pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan,  (Kep.Menpan  No.63  Tahun  2003).b.Pemimpin  yang dapat memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang dipimpinnya.c..Pemimpin  yang  tegas  dan  berkarakter,  tegas  dalam  arti  tidak membedakan  dalam  melakukan  tindakan  atau  sanksi  kepada  yang  melakukan kesalahan  dan  memberikan  apresiasi  terhadap  orang-orang  yang  telah melakukan  prestasi  dalam  menjalankan  tugasnya. d.Proses lahirnya  pemimpin memerlukan  proses  yang  baik  dalam  proses  pemilihannya  sehingga  dalam menjalankan tugas secara bertanggungjawab.
Sejalan  dengan  pemberdayaan  masyarakat,  maka  pengembangan pariwisata sebaiknya tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek
pembangunan  hotel,  apartemen,  atau  proyek  wisata  yang  besar  namun  tetap harus mengupayakan, memfasilitasi sesuai dengan konsep pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Kebijakan  publik  memiliki  tugas  paling  mendasar  agar  masyarakat dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  yaitu  tugas  pelayanan,  tugas pembangunan,  dan  tugas  pemberdayaan.Ketiga  tugas  ini  dilaksanakan  oleh organisasi-organisasi  yang  memang  dilahirkan  untuk  mengemban  tugas tersebut.Secara terperinci pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tugas  Pelayanan  (Publik)  adalah  tugas  memberikan  pelayanan  kepada umum  tanpa  membeda-bedakan  dan  diberikan  secara  cuma-cuma  atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu  menjangkaunya.Tugas  ini  diemban  oleh  negara  yang  dilaksanakan melalui salah satu lengannya, yaitu lengan eksekutif (pelaksana pemerintah).
b. Tugas  Pembangunan  adalah  tugas  untuk  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi      dari  masyarakat.  Pelaksanaan  tugas  pembangunan  cenderung bersifat top down sehingga pelaksanaannya sangat bernuansa politis.
c. Tugas  Pemberdayaan  berdasarkan  pada  faktor  endogen  dan  factor  eksogen yang  ada  di  masyarakat.Kebijakan  pemerintah  merupakan  faktor  eksogen yang  harus  dijalankan  sedangkan  faktor  merupakan  kesiapan  dari masyarakat itu sendiri dalam menjalankan suatu program pembangunan.

## 4. Kepemimpinan Transformatif
Pengunanaan  teknologi informasi  dalam  kaitan  dengan  pengembangan wilayah  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  adalah  dengan  transparansi pengembangan  pariwisata  yang  dilakukan  di  tingkat  eksekutif  dan  legislatif. Masyarakat  luas  perlu  mengetahui  rancangan-rancangan  project  yang  akan dilakukan  pemerintah  daerah  maupun  project  yang  berskala  nasional  maupun internasional.  Meskipun  perekonomian  secara  nasional  dan  daerah  mengalami penurunan  bukan  berarti  memasukkan  pemodal-pemodal  asing  menjadi  satu- satunya  solusi  karena  pemberdayaan  usaha  masyarakat  juga  dapat  menjadi penopang  perekonomian  secara  nasional  dan  daerah  sebagaimana  kekuatan usaha  kecil  dan  masyarakat  menengah  mberhasil  menghadapi  kriisis  yang terjadi pada 1998.
Masyarakat  memerlukan  akses  yang  untuk  terlibat  dalam  pelaksanaan pengembangan  pariwisata  sehingga  berdampak  luas  terhadap  kesejahteraan masyarakat.  Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  informasi,  maka pengembangan  pariwisata  berbasis  teknologi  informasi  diarahkan  untuk mendukung  pada  pemberdayaan  masyarakat  secara  luas.  Inpres  No.3  Tahun 2003  menyatakan:  pemanfaatan  teknologi  informasi  dilakukan  untuk mendukung  proses  transformasi  (E-Government)  guna  memfasilitasi  kegiatan masyarakat dan bisnis menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan.
Kepemimpinan  yang  ada  saat ini  menuntut  kesiapan  penguasaan teknologi  informasi  untuk  mendukung  efektifitas  dan  efisiensi  dalam pengembangan  pariwisata.  Dalam  konteks  kebijakan  publik,  maka pengembangan  objek  wisata  saat  ini  merupakan  andalan  dalam  peningkatan perekonomian nasional yang memerlukan dukungan yang kuat termasuk aspek kepemimpinan yang transformatif (Murray:1984).
Berkaitan dengan transformasi kepemimpinan terdapat beberapa fungsi pokok  kepemimpnan  menurut  Permadi  (2010)  adalah:  fungsi  instruksi,  fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Dalam penerapannya  pemimpin  berada  pada  posisi  yang  diharapkan  dapat menggerakkan  bawahan,  dapat  melakukan  perbaikan-perbaikan  melalui konsultasi  terhadap  bawahan,  kepemimpinan  yang  dapat  membedakan tugas yang  harus  di  bagi  dengan  orang  lain,  dan  kepemimpinan  yang  mampu mengarahkan pada pencapaian tujuannya.

## SIMPULAN
1. Kepemimpinan  dalam  pengembangan  wilayah  akan  memberikan  dampak kesejahteraan  bagi  masyarakat  luas  jika  didukung  oleh  kepemimpinan  yang dapat memfasilitasi perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
2. Solusi dalam pengembangan wilayah untuk pembangunan sektor wisata harus tetap  mengedepankan  masyarakat  luas  melalui  pemberdayaan  masyarakat berbasis kearifan lokal.
3. Transformasi  kepemimpinan  yang  dimaksud  dalam  pengembangan  pariwisata adalah perubahan yang dilakukan baik secara nasional maupun daerah dengan
memprioritaskan  kepentingan  kesejahteraaan  umum  dan  tidak  hanya  sebagai wacana.
4. Kepemimpinan  dalam  pengembangan  pariwisata  yang  transformasional menyangkut pada kebijakan wisatawan, fasilitas wisata, transportasi dan atraksi wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Soejono  Soekanto. 2012. Sosiologi  Suatu  Pengantar. Jakarta:  CV  Rajawali Zakaria.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  No. 63 Tahun 2003 Tentang Pengertian Pelayanan  Publik
Kemenristekdikti  RI. 2018. Pendidikan  Antikorupsi. Edisi  Revisi,  Jakarta, Sekretariat Jenderal Ristekdikti.
Nugroho,  Iwan  dan  Rokhmin  Dahuri.  2012. Pembangunan  Wilayah; Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. LP3ES. Jakarta.
Waspada,id/opini/ada-j ( https://waspada.id/opini/ada-jahat-biarada-jihad ) Sinaga,  Kariaman,  Efektivitas  Penegakan  Penyelenggaraan  Pemilu  dalam Penegakan Integritas Pemilukada, Jurnal Publico, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.1,No.1 , IAPA Sumut, Medan
Biro  Pusat  Statistik  Sumatera  Utara,  Angka  Pengangguran  Provinsi  Sumatera Utara.