## MITIGASI BANJIR PADA SAAT PANDEMI COVID 19: SUDAH
SIAPKAH PEMERINTAH DKI JAKARTA?

## Natalia Yeti Puspita, Fachrudin Sembiring, Angga Reynady Hermawan
Putra
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Email: natalia.yp@atmajaya.ac.id , fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id , anggareynady@gmail.com

## ABSTRAK
Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia dan juga pusat kegiatan penting lainnya di Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana alam. Setiap tahun terutama  pada  saat  musim  penghujan,  DKI  Jakarta  selalu  dilanda  banjir. Pada tahun 2021, DKI Jakarta dihadapkan pada persoalan penanggulangan banjir  di  tengah  pandemi Covid-19 .  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis  tentang  kesiapan  Pemerintah  DKI  Jakarta  dalam  melakukan mitigasi  banjir  pada  saat  pandemi Covid-19 .  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  data  sekunder  sebagai  data  utama.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur  Nomor  58  tahun  2020  tentang  Kesiapsiagaan  dan  Antisipasi Ancaman Bencana Banjir dan Angin Kencang pada Musim Hujan di Masa Pandemi  Covid-19.  InGub  ini  menjadi  pedoman  hukum  bagi  pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan mitigasi banjir pada saat pandemi Covid-19 . Kebijakan tersebut  membuahkan hasil  yaitu dampak kerugian banjir pada tahun  2021  (pada  saat  pandemi Covid-19 )  di  DKI  Jakarta  lebih  rendah dibandingkan dengan banjir pada tahun 2020. Meskipun demikian di dalam praktik masih terjadi kegagapan pemerintah dalam penanggulangan banjir pada saat pandemi Covid-19 . Terbukti dengan belum siapnya aturan terkait pengungsian pada saat pandemi Covid-19 dan ditemukannya kasus positif Covid-19 dari klaster pengungsi pada saat banjir di Jakarta pada tahun 2021. Hasil  penelitian  ini  bermanfaat  bagi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah dalam membuat kebijakan penanggulangan bencana banjir pada saat pandemi Covid-19 .
Kata Kunci : Mitigasi Banjir, Pandemi Covid-19 , Pemerintah DKI Jakarta.

## ABSTRACT
DKI  Jakarta  Province  is  Indonesia's  capital  city  and  the  center  of  other essential activities in Indonesia. However, on the other hand, DKI Jakarta Province  is  included  in  an  area  prone  to  natural  disasters.  Every  year,
especially during the rainy season, DKI Jakarta is constantly hit by floods. In 2021, DKI Jakarta is faced with the problem of overcoming floods during the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the readiness of the DKI Jakarta  Government  in  mitigating  floods  during  the  Covid-19  pandemic. The research method used is normative juridical research, namely research that prioritizes secondary data as primary data. The results show that the DKI Jakarta Government has issued Governor's Instruction Number 58 of 2020 concerning Preparedness and Anticipation of Flood and Strong Wind Disasters  during  the  Rainy  Season  during  the  Covid-19  Pandemic.  This InGub is a legal guideline for the DKI Jakarta government to mitigate floods during the Covid 19 pandemic. This policy has produced results; namely, the impact of flood losses in 2021 (during the Covid-19 pandemic) in DKI Jakarta  is  lower  than  the  flood  in  2020.  However,  in  practice,  the government  still  stutters  in  dealing  with  floods  during  the  Covid  19 pandemic. The unprepared rules regarding evacuation prove it during the Covid-19  pandemic  and  the  discovery  of  positive  cases  of  Covid-19  from refugee clusters during floods in Jakarta in 2021. The results of this study are  helpful  for  the  central  government  and  local  governments  in  making policies on disaster management during the Covid-19 pandemic.
Keywords : Floods Mitigation, Covid-19 Pandemic, DKI Jakarta Government.

## PENDAHULUAN
Jakarta merupakan provinsi di Indonesia yang berkedudukan sebagai ibu kota negara Indonesia, pusat perekonomian dan keuangan nasional, kota internasional, serta pusat kegiatan lainnya baik berskala nasional maupun internasional. Peran dan kedudukan Jakarta dikuatkan dengan ditetapkannya status khusus bagi propinsi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  sebagai  Ibu  Kota  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Dengan beragamnya peran yang diemban Jakarta, telah membuat Jakarta menjadi  kota  yang  maju  tetapi  di  sisi  lain  meninggalkan  persoalan  sosial  seperti urbanisasi  dan kemacetan. Adapun jika dilihat dari kondisi  geografis, topografis, dan  geologis,  Jakarta  terletak  pada  kawasan  delta  dan  datar-landai.  Hal  ini  telah menjadikan Jakarta sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana alam khususnya banjir.
Permasalahan banjir di Jakarta selalu dihadapi warga Jakarta setiap tahunnya terutama  ketika  musim  hujan  tiba.  Permasalahan  ini  selalu  menjadi  isu  nasional karena Jakarta sebagai manifestasi wajah Indonesia yang notabene didukung oleh anggaran, sumber daya manusia, dan sarana penunjang lainnya yang cukup lengkap dibandingkan daerah lain, ternyata selalu gagal menanggulangi persoalan banjir di wilayahnya. Kejadian banjir Jakarta bukan fenomena yang baru terjadi, tetapi sudah menjadi agenda tahunan pada setiap musim hujan datang. Bahkan secara historis, kejadian banjir sudah terjadi sejak masa kolonial dalam pemerintahan JP Coen yang
masih bernama Batavia. Adapun banjir yang melanda Jakarta pada awal tahun 2021 dapat dikatakan sebagai banjir yang memiliki permasalahan khusus karena terjadi pada  saat  pandemi Covid-19 .  Hal  ini  merupakan  sejarah  pertama  kali  di  Jakarta terjadi dua bencana berbeda jenis dalam waktu yang sama.
Beberapa aspek penanggulangan bencana khususnya pada tahap mitigasi/pra bencana perlu mendapatkan perhatian lebih. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam  penanggulangan  bencana,  hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  UUPB). Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  akan  menganalisis  mengenai  kesiapan pemerintah dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan mitigasi banjir pada saat pandemi Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2021.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif- analitis. Penelitian hukum normatif adalah, “suatu proses untuk menemukan suatu aturan  hukum,  prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab permasalahan  hukum  yang  dihadapi”  (Marzuki,  2008:35).  Penelitian  hukum normatif  dilakukan  dengan  telaah  data  sekunder  yaitu  dari  penelusuran  pustaka. Adapun  analisisnya  bersifat  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk menggambarkan  secara  lengkap  ciri-ciri  suatu  keadaan,  perilaku  pribadi  dan kelompok, serta menentukan frekuensi suatu gejala. Dalam penelitian ini diperoleh data  yang menggambarkan tentang bagaimana kesiapan Pemerintah DKI  Jakarta dalam melakukan mitigasi banjir pada saat pandemi Covid-19 .

## PEMBAHASAN
A. Bencana dan Pengaturan Penanggulangannya di Indonesia
1. Pengertian Bencana
Pasal 1 ayat (1) UUPB mengartikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa  yang  mengancam  dan"  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat  yang  disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam  dan/atau  faktor  non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Lebih lanjut berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  UUPB,  “bencana  alam  adalah  bencana  yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor”.
Adapun  pengertian  bencana  menurut United  Nations  Development Programme (UNDP) adalah sebagai berikut,
Natural  disaster  was  a  serious  disruption  of  the  functioning  of  a society,  causing  widespread  human,  material,  or  environmental
losses which exceed the ability of affected society to copy using only its own resources ( Susanto, 2006:2 ) . Sedangkan menurut United Nations Disaster Risk Reduction  (UNDRR) bencana diartikan sebagai,
A serious disruption of the functioning of a community or a society at any scale due to hazardous events interacting with conditions of exposure, vulnerability and capacity, leading to one or more of the following: human, material, economic and environmental losses and impacts.
Pengertian  bencana  dari  UNDRR  sejalan  dengan  pengertian  bencana  dari International  Federation  of  Red  Cross  and  Red  Crescent  Societies (IFRC)  yang menyatakan bahwa,
A disaster is a sudden, calamitous event that seriously disrupts the functioning of a community or society and causes human, material, and economic or environmental losses that exceed the community’s or society’s ability to cope using its own resources. Though often caused by nature, disasters can have human origins.
Terdapat rumus pengertian bencana berdasarkan IFRC:
Vulnerability + Hazard
= Disaster Capacity
Berdasarkan  rumus  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  bencana  timbul  jika  terjadi ancaman  bencana  dan  kerentanan  terhadap  bencana  pada  suatu  kelompok  dan kelompok tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk menanggulanginya.

## 2. Pengaturan Penanggulangan Bencana di Indonesia
Penanggulangan  bencana  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (5)  UUPB  diartikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  dan rehabilitasi.  Berikut  adalah  kerangka  hukum  Indonesia  dalam  mengatur penanggulangan bencana:
a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
b. Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
c. Peraturan  Pemerintah  No.  22  Tahun  2008  tentang  Pendanaan  dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
d. Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2008  tentang  Peran  serta  Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Umum;
e. Peraturan  Pemerintah  RI  No.  36  Tahun  2006  tentang  Pencarian  dan Pertolongan;
f. Peraturan  Presiden  No.  17  Tahun  2018  tengan  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
g. Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; dan
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Parsarana Penangggulangan Bencana.

## B. Tanggung  Jawab  dan  Kewenangan  Pemerintah  dalam  Penanggulangan Bencana di Indonesia
Pada tanggal 26 April 2007, telah disahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana.  Undang-Undang  tersebut  menjadi  cikal bakal  wadah  untuk  menanggulangi  segala  bentuk  bencana  secara  lebih komprehensif  dalam  skala  nasional.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  5  UUPB  yang dimaksud dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah “serangkaian upaya  yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan  yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Adapun yang dimaksud dengan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,  baik  melalui  pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan  peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Pasal 5 UUPB menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan penangggulangan bencana.
Selanjutnya  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  c juncto ayat  (2)  UUPB  menyebutkan  bahwa pemerintah pusat berwenang menetapkan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Adapun dalam penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah tersebut  harus  memuat  indikator  yang  meliputi;  jumlah  korban;  kerugian  harta benda,  kerusakan  prasarana  dan  sarana;  cakupan  luas  wilayah  yang  terkena bencana;  dan  dampak  sosial  ekonomi  yang  ditimbulkan.  Dalam  hal  ini  ayat  (3) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan  Presiden (Perpres).
Pengaturan tindak lanjut dari Pasal 7 ayat (3) UUPB baru dibuat pada tahun 2018,  melalui  Peraturan  Presiden  No.  17  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (PP Penanggulangan Bencana). Perihal penetapan status keadaan darurat bencana, Pasal 2 ayat (1) PP menyatakan bahwa, “penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah sesuai dengan tingkatan bencana”. Kemudian dalam ayat (2)  dinyatakan  bahwa,  “untuk  tingkat  nasional  ditetapkan  oleh  Presiden,  tingkat daerah  provinsi  oleh  gubernur,  dan  tingkat  daerah  kabupaten/  kota  oleh  bupati/ walikota”.
Banjir dikategorikan bencana alam sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka (1).  UUPB  juga  telah  memberikan  amanat  pertanggungjawaban  penyeleggaraan bencana  dalam  hal  ini  banjir  kepada  Pemerintah  (Pusat)  dan  Pemerintah  Daerah (Pemda). Berdasarkan Pasal 6 dan 7, Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk bencana  yang terjadi dalam  lingkup nasional.  Banjir  yang terjadi  di  Jakarta pada tahun  2021  dapat  dikategorikan  sebagai  bencana  daerah  merujuk  pada  ketentuan Pasal  7  ayat  (2).    Oleh  karena  itu  banjir  di  Jakarta  menjadi  tanggung  jawab  dan kewenangan dari Pemerintah Daerah yaitu DKI Jakarta. Kewenangan dan tanggung jawab  pemerintah  Daerah  tersebut  dimuat  dalam  Pasal  8  dan  9.  Awal  mula pemisahan tersebut adalah untuk memastikan tidak adanya benturan peran antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Selain itu juga untuk mempermudah garis koordinasi dan supervisi penanganan bencana. Pasal 8 UUPB menyatakan bahwa,
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
a. penjaminan  pemenuhan  hak  masyarakat  dan  pengungsi  yang  terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. pengalokasian  dana  penanggulangan  bencana  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
Sedangkan Pasal 9 UUPB menyatakan bahwa,
Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c.  pelaksanaan  kebijakan  kerja  sama  dalam  penanggulangan  bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d.  pengaturan  penggunaan  teknologi  yang  berpotensi  sebagai  sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e.  perumusan  kebijakan  pencegahan  penguasaan  dan  pengurasan  sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
f.  pengendalian  pengumpulan  dan  penyaluran  uang  atau  barang  yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

## C. Bencana Banjir di DKI Jakarta Pada Saat Pandemi Covid-19

## 1. Kondisi Sosial dan Geografis DKI Jakarta
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  kepadatan  penduduk  DKI Jakarta  mencapai  15.328  jiwa/km 2 pada  tahun  2015.  Pada  data  ini,  Jakarta menduduki  peringkat  pertama  sebagai  kota  terpadat  penduduknya  di  Indonesia. Perhitungan  yang dilakukan dengan merujuk  pada data kepadatan penduduk dari tahun  2000  hingga  2015.  Adapun  berdasarkan  data  BPS  tahun  2019,  penduduk Jakarta  pada  tahun  2019  mencapai  11.063.324  jiwa  dengan  kepadatan penduduk sebesar 16.704 jiwa/km² (BPS DKI Jakarta, 2019).
Padatnya  kota  Jakarta  tidak  terlepas  dari  status  Jakarta  sebagai  pusat ekonomi  nasional,  regional,  dan  internasional.  Sekitar  80%  kegiatan  ekonomi  di Indonesia  memilih  Jakarta  sebagai  pusat  perekonomian,  bahkan  peredaran  uang sebesar  65%  juga  beredar  terpusat  di  Jakarta  (Rahmatulloh,  2017:1).  Status  ini membuat Jakarta menjadi pusat bisnis dan pusat roda perekonomian. Alhasil terjadi urbanisasi  dengan  tujuan  utama  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  di Jakarta.  Adanya  urbanisasi  berimbas  pada  kepadatan  penduduk  yang  meningkat pesat bahkan telah merambat menuju kota-kota yang terletak berdampingan dengan Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Selain itu, urbanisasi telah menyebabkan angka kriminalitas, angka kemiskinan, dan angka pemukiman kumuh di suatu kota juga meningkat (Harahap, 2013:35). Merujuk pada data BPS, hingga 2019, Jakarta menjadi kota dengan presentase pemukiman kumuh tertinggi dengan angka mencapai 42,73% (BPS, 2019).
Berdasarkan kondisi  geografis, Provinsi  DKI Jakarta terletak pada 6 o 12” Lintang  Selatan  dan  106 o 48”  Bujur  Timur.  Jakarta  merupakan  dataran  rendah dengan ketinggian kurang lebih 7 meter diatas permukaan air laut. Merujuk pada SK  Gubernur  No.  171  tahun  2007,  Jakarta  memiliki  luas  wilayah  total  hingga 7.639,83 km 2 . Luas daratan terhitung hingga 622,33 km 2 dan luas lautan terhitung 6977,5 km 2 . Jakarta dilalui oleh 13 sungai yang bermuara pada bagian utara Jakarta. 13 sungai ini diantaranya adalah Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru  Barat,  Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Kramat Jati, dan Cakung.  Sungai-sungai  ini  yang  menjadi  salah  satu  faktor  utama  dari  terjadinya banjir yang selama ini terjadi di Jakarta.
Provinsi DKI Jakarta berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten dengan rincian sebagai berikut:
- Batas Selatan: Kota Depok
- Batas Timur: Provinsi Jawa Barat
- Batas Barat: Provinsi Banten
- Batas Utara: Laut Jawa (BPS DKI Jakarta).
Terkait  dengan  wilayah  administrasi,  Jakarta  terbagi  menjadi  satu  kabupaten administrasi  dan  lima  kota  administrasi.  Kota  administrasi  yang  terbagi  menjadi lima  tersebut  adalah  kota  Jakarta  Selatan  dengan  luas  154,3  km 2 ,  Jakarta  Timur dengan luas 182,7 km 2 , Jakarta Pusat dengan luas 48,13 km 2 , Jakarta Utara dengan
luas 140 km 2 , dan Jakarta Barat dengan luas 124,4 km 2 . Sementara satu kabupaten administrasi adalah kepulauan seribu dengan luas sebesar 8,7 km 2 .

## Gambar 1
Peta Geografis DKI Jakarta
Sumber: https://peta-kota.blogspot.com/2011/05/peta-dki-jakarta.html

## 2. Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
Jakarta  sebagai  sebuah  provinsi  dipimpin  oleh  seorang  gubernur  dan seorang  wakil  gubernur  yang  dipilih  melalui  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada) setiap  lima  tahun  sekali.  Saat  ini  Provinsi  DKI  Jakarta  dipimpin  oleh  Gubernur Anies  Baswedan  dan  Wakil  Gubernur  Ahmad  Riza  Patria.  Dalam  menjalankan tugasnya, gubernur dan wakil gubernur mengepalai lima walikota dan satu bupati sebagai  pemimpin  pada  daerah  tingkat  II  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Dalam  posisi struktural,  gubernur  dan  wakil  gubernur  memiliki  posisi  setara  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  DKI  Jakarta  yang  saat  ini  terdiri  dari  106 anggota  di  dalamnya.  Selain  sebagai  badan  legislasi  daerah,  DPRD  DKI  Jakarta juga memiliki fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Gambar 2
Gambaran Struktural Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang tercantum dalam Lampiran Perda DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Sumber:  Lampiran  Perda  DKI  Jakarta  No.  12  Tahun  2014  tentang  Organisasi Perangkat Daerah
DKI  Jakarta  telah  ditetapkan  sebagai  Ibukota  negara  semenjak  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. Dalam pelaksanaan kegiatan bernegara, DKI Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia melakukan segala tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2007  tentang Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan sebagai ibukota negara telah ditegaskan dalam Pasal 3 UU tersebut.
Sebagai  sebuah  daerah,  Provinsi  DKI  Jakarta  menikmati  otonomi  daerah sebagaimana setiap provinsi yang ada di Indonesia. Ketentuan mengenai otonomi ini tertanam pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 26 UU No. 29 Tahun 2007. Pasal-pasal tersebut secara tegas memberikan mandat bagi DKI Jakarta untuk melaksanakan otonomi daerah terhadap semua urusan kecuali pada urusan politik luar  negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal  nasional,  agama,
serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Daerah DKI.
3. Permasalahan Banjir di DKI Jakarta Pada Saat Pandemi Covid-19
a. Sejarah banjir Jakarta
Banjir merupakan salah satu permasalahan yang telah dijumpai di Jakarta sejak dari dulu. Sejarah telah mencatat bahwa banjir telah terjadi jauh pada abad ke-5,  ketika  Jakarta  merupakan  daerah  kekuasaan  Kerajaan  Tarumanegara. Terdapat bukti tertulis yang tercantum dalam Prasasti Tugu yang ditemukan pada tahun 1878 (Fiyanto, 2021). Dalam masa kolonial Belanda, banjir juga melanda pada saat Belanda membangun kota Batavia yang kemudian kini menjadi Jakarta. Selanjutnya terdapat catatan sejarah banjir dari pasca kemerdekaan hingga saat ini di antaranya meliputi:
1). Banjir tahun 1960, yang merupakan krisis bencana pertama pada masa Presiden Soekarno;
2).  Periode  tahun  1976  hingga  1979  menjadi  salah  satu  periode  yang diingat  akan  adanya  beberapa  fenomena  banjir  besar  yang memberikan  dampak  pada  pemukiman  warga  yang  luasnya  hingga 1.100 hektare (Kumparan, 2021).
3).  Tahun  1985  terjadi  banjir  cukup  besar  khususnya  di  daerah  Jakarta Barat  dan  Jakarta  Selatan  sebagai  akibat  meluapnya  Sungai Pesanggrahan.
4). Selepas era orde baru, pada tahun 2007, Jakarta dilanda banjir hebat hingga  tingkat  kerendaman  mencapai  60%  wilayah  Jakarta.  Banjir melanda  hingga  10  hari  dan  menyebabkan  korban  jiwa  hingga  80 orang.
5). Banjir tahun 2013, Jakarta dinyatakan darurat banjir. Hal ini setelah ada 5 korban jiwa dan 15.447 warga terpaksa mengungsi.
6).  Banjir  tahun  2015,  yang  disebabkan  curah  hujan  yang  tinggi  namun tidak sebesar siklus lima tahunan;
7).  Banjir  tahun  2018,  merupakan  banjir  dengan  intensitas  yang  tidak begitu  besar  dikarenakan  hanya  melanda  beberapa  wilayah  di  DKI Jakarta saja; dan
8). Banjir tahun 2020, merupakan banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dan melanda daerah penyangga DKI Jakarta seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan sekitarnya.
9). Banjir tahun 2021 disebabkan oleh cuaca ekstrim yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi.
b. Penyebab banjir di Jakarta Penyebab banjir di Jakarta adalah karena faktor geografis, faktor sungai yang berada di sekitar Jakarta, tingkat curah hujan tinggi, serta perilaku dari masyarakat yang  berada  di  wilayah  Jakarta.  Dilihat  dari  sisi  geografis,  Jakarta  merupakan cekungan banjir sebagai akibat adanya pengangkatan dalam proses tektonik.  Oleh karena adanya cekungan menyebabkan aliran sungai terjebak di cekungan tersebut dan  akhirnya  terjadi  banjir  dengan  volume  yang  cukup  besar.  Data  mencatat wilayah  Jakarta  sendiri  mengalami  penurunan  muka  tanah  dengan  jumlah  antara 0.18  hingga  2.45  cm/tahun  (Ramadhanis,  2017:  77-86).  Penyebab  banjir  di  DKI Jakarta secara aspek goegrafis merujuk pada fakta bahwa hampir separuh wilayah DKI Jakarta, terutama wilayah atau pesisir utara terletak pada dataran rendah. Faktor meluapnya sungai yang berada di sekitar Jakarta juga menjadi salah satu penyebab yang sering dikaitkan dengan terjadinya banjir di Jakarta. Banyaknya sungai yang ada di Jakarta berimbas pada risiko jumlah atau peningkatan luapan air jika  terjadi  hujan.  Daerah  Jakarta  berada  di  sekitar  13  sungai  (Ariefana,  2020). Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang sering kali mengalami peluapan dan menyebabkan banjir cukup besar di kota Jakarta. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung hingga saat ini merupakan DAS dengan ukuran terpanjang di Indonesia yaitu 347 km 2 ( Masterplan Drainase Jakarta, 1973). Meluapnya Sungai Ciliwung menjadi  salah  satu  penyebab  banjir  besar  yang  terjadi  pada  tahun  2013  pada  era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo.
Selain  Sungai  Ciliwung,  terdapat  beberapa  Sungai  lainnya  yang  kerap  kali menjadi  potensi  penyebab  banjir  di  Jakarta.  Sungai  tersebut  adalah  Sungai Pesanggrahan  dan  Sungai  Angke.  Keduanya  memiliki  ukuran  DAS  yang  cukup panjang.  Sungai  Angke  memiliki  luas  DAS  263  km 2 dan  Sungai  Pesanggrahan seluas  110  km 2 .  Meluapnya  Sungai  Pesanggrahan  menjadi  penyebab  utama terjadinya  banjir  besar  yang  terjadi  pada  tahun  1985  (Zaenuddin,  2013:72). Sementara  Sungai  Angke  seringkali  menciptakan  potensi  banjir  cukup  besar sehingga harus ada pengawasan ketat dan terarah terhadap volume air pada sungai tersebut (Hamdi, 2021).
Curah hujan juga memainkan peran penting dalam terjadinya banjir di Jakarta dalam  beberapa  dekade  kebelakang.  Curah  hujan  telah  diakui  oleh  penelitian berskala global sebagai penyebab banjir di seluruh dunia (Kazmierczak & Cavan, 2011). Curah hujan  yang tinggi  dapat  menyebabkan banjir jika volume air hujan melebihi kapasitas tanah dalam menampung air hujan tersebut. Faktor ini diketahui sebagai penyebab utama banjir yang terjadi pada tahun 2007. Pada tahun tersebut, rata-rata  curah  hujan  khususnya  pada  DAS  Ciliwung  mencapai  rata-rata  142,5 mm/hari  yang  mempunyai  periode  ulang  hingga  100  tahun.  Angka  curah  hujan tersebut  mengalami  peningkatan  cukup  tinggi  jika  dibandingkan  dengan pengukuran pada 2002 dengan angka 110mm/hari dengan periode ulang 20 tahun (Nugroho,  2008:  54).  Pengukuran  terbaru  pada  2020  bahkan  menunjukan peningkatan yang lebih drastis dengan angka curah hujan yaitu 377 mm/hari dan angka ini merupakan angka yang terpampang dalam 24 tahun terakhir (Paat, 2021). Faktor ketidakdisiplinan masyarakat Jakarta juga menjadi pemicu terjadinya banjir  (BPPPTDAS,  2020).  Ketidakdisiplinan  ini  dapat  dilihat  dari  adanya
bangunan  liar  di  bantaran  sungai  dan  peningkatan  volume  sampah.  Berdasarkan data  SIPSN  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia tercatat jumlah timbunan sampah di Jakarta pada tahun 2020 mencapai 3.000.000 ton  (SIPSN,  2021).  Fenomena  ketidakdisiplinan  ini  merupakan  buntut  dari peningkatan  faktor  demografis  di  Jakarta.  Kepadatan  penduduk  yang  semakin meningkat  diikuti  dengan  semakin  banyaknya  pembangunan  bangunan  liar  di bantaran sungai yang mengelilingi kota Jakarta. Bantaran sungai menjadi salah satu incaran para masyarakat untuk membangun perumahan ilegal dengan alasan dekat dengan sumber air.
c. Pandemi Covid-19 di Jakarta Jakarta merupakan daerah pertama di Indonesia yang terdapat kasus Covid- 19 .  Kasus  ini  pertama  kali  ditemukan  pada  awal  Maret  2021  dengan  dua  orang positif  terpapar Covid-19 .  Per  12  Juli  2021,  jumlah  kasus  positif Covid-19 di Indonesia  telah  menyentuh  angka  2.52  juta  kasus  positif  (Kemkes,  2021). Sementara itu di  Jakarta sendiri, per 12 Juli 2021, kasus  positif  telah menyentuh angka  662.442  (Satgas Covid-19 ,  2021).  Dengan  angka  ini,  Jakarta  menempati posisi teratas sebagai kota dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia (Satgas Covid-19 , 2021). Banyaknya kasus Covid-19 tersebut tak lepas dari posisi Jakarta sebagai salah satu pusat pelaksanaan kegiatan pekerjaan dan bisnis. Hal ini membuat  angka  mobilitas  yang  tinggi  dari  para  pekerja  khususnya  dari  daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Pada tahun 2021 Jakarta telah menghadapi gelombang lonjakan pertumbuhan Covid-19 yang cukup tinggi. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah  Jakarta  dalam  mengurangi  penyebaran  kasus  tersebut.  Kebijakan  ini mewajibkan  perkantoran  dengan  bidang  non-esensial  untuk  memberlakukan kebijakan Work  From  Home (WFH)  dan  melakukan  berbagai  penyekatan  di perbatasan Jakarta dengan tujuan untuk membatasi mobilitas.

## D. Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Saat Pandemi Covid 19 oleh Pemerintah DKI Jakarta
Pandemi Covid-19 yang  mulai  melanda  Indonesia  sejak  awal  Maret  2020 menambah  daftar  panjang  masalah  yang  menjadi  fokus  perhatian  di  wilayah Jakarta.  Pasalnya,  banjir  sebagai  salah  satu  bencana  yang  kerap  melanda  Jakarta belum menunjukan tanda-tanda akan menghilang dan akan terus menjadi salah satu peristiwa  yang  mengancam  wilayah  Jakarta.  Peristiwa  bencana  alam  pada  masa pandemi menjadi sebuah tantangan besar bagi setiap pihak khususnya Pemerintah Daerah  Jakarta  untuk  dapat  menangani  dua  masalah  besar  yang  terjadi  secara bersamaan.
Sejumlah  pihak  menyatakan  bahwa  adanya  banjir  pada  masa  pandemi khususnya di Jakarta, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk menanggulanginya. Penanganan dua masalah dalam satu waktu yang sama  menjadi  tugas  berat  bagi  Pemerintah  untuk  membagi  fokus  dalam melaksanakan  penanganan  dua  fokus  masalah  tersebut.  Terutama  kedua  masalah
tersebut melibatkan masyarakat luas yang berisiko menjadi korban dan mengalami kerugian.
Terkait  kebijakan  sebagai  langkah  mitigasi  banjir,  pada  akhir  tahun  2020 Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur (InGub) Daerah Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  58  Tahun  2020  tentang  Kesiapsiagaan  dan  Antisipasi Ancaman Bencana Banjir dan Angin Kencang pada Musim Hujan di Masa Pandemi Covid-19 . InGub ini menjadi pedoman hukum bagi pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan  mitigasi  banjir  pada  saat  pandemi Covid-19 .  Adapun  isi  dari  InGub tersebut adalah sebagai berikut:
KESATU  :  Melaksanakan  antisipasi  ancaman  bencana  banjir  dan  angin kencang  pada  musim  hujan  di  masa  pandemi  COVID-19  dengan  pembagian tugas  Perangkat  Daerah/Unit  Kerja  pada  Perangkat  Daerah  sebagaimana tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Instruksi Gubernur ini.
KEDUA : Mengantisipasi potensi ancaman banjir pada wilayah rawan banjir, melakukan  pengecekan  dan  memastikan  sarana  dan  prasarana  penanganan banjir berfungsi dengan baik.
KETIGA  :  Memastikan  kegiatan-kegiatan  pembangunan  dan  pemeliharaan yang  sedang  berjalan  di  wilayah  tidak  menghambat  saluran  air  dan  sudah mempersiapkan mitigasinya.
KEEMPAT:  Memastikan  ketersediaan  sarana  pendukung  sesuai  rekomendasi dan  pemahaman  protokol  kesehatan  bagi  petugas  penanganan  bencana  banjir dan angin kencang.
KELIMA:  Biaya  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  kesiapsiagaan  dan antisipasi  ancaman  bencana  banjir  dan  angin  kencang  pada  musim  hujan  di wilayah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  dibebankan  pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan/atau  sumber  lain  yang  sah  dan  tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah  DKI  Jakarta  terus  melakukan  berbagai  upaya  terkait  mitigasi banjir pada saat pandemi Covid-19 sesuai dengan yang diamanatkan oleh InGub. Mitigasi tersebut dilakukan oleh berbagai perangkat daerah/unit kerja Pemerintah DKI Jakarta. Melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan tindakan preventif sebelum terjadi banjir di musim penghujan. Terdapat lima langkah yang dilakukan yaitu; gerebek lumpur, pengelolaan air hujan (drainase vertikal),  pemeliharaan  pompa,  penanganan  banjir  rob  melalui  NCICD  serta pengelolaan sistem polder (Antara, 2020).
Gerebek  lumpur  adalah  tindakan  pengerukan  sungai/saluran/waduk/kali untuk  meningkatkan  kapasitasnya  dalam  menampung  air  pada  saat  hujan.  Pada tahun  2020  terdapat  23  waduk  yang  sudah  dikeruk  dengan  volume  pengerukan 446.402,9  meter  kubik  (Antara,  2020).  Sementara  untuk  pengerukan  sungai, terdapat 93 lokasi yang sudah dikeruk. Pembangunan drainase vertikal, penanganan
banjir  rob  melalui  NCICD  juga  telah  dilakukan  oleh  Dinas  SDA  Jakarta  bekerja sana dengan unsur terkait serta melibatkan peran serta masyarakat. Pada akhir tahun 2020  telah  terbangun  12,  6  km  tanggul  pantai  serta  telah  disiapkan  487  pompa stationer di 178 lokasi (Antara, 2020).
Pemerintah  DKI  Jakarta  melalui  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  DKI  Jakarta  juga  telah  melakukan  sosialiasi  kepada  masyarakat  terkait kesiapsiagaan  menghadapi  banjir  pada  saat  pandemi Covid-19 .  Salah  satunya dengan  membuat  33.311  buku  panduan  kesiapsiagaan  menghadapi  banjir  yang dibagikan  kepada  pengurus  RT/RW  di  DKI  Jakarta  (Antara,  2020).  Terkait pengungsian,  BPBD  memang  belum  selesai  membuat  SOP/pengaturan/kebijakan pengungsian pada akhir 2020 tetapi telah diupayakan kebijakan untuk memasang tanda  dan  arah  lokasi  pengungsian  di  267  wilayah  kelurahan  (Antara,  2020). Berhubung dalam masa pandemi Covid-19 maka tata letak pengungsian juga telah mendapatkan  perhatian  dari  BPBD.  Tata  letak  tenda  pengungsian  dibuat  dengan memperhatikan  standar  protokol  kesehatan Covid-19 yakni  memisahkan  tenda pengungsian umum, tenda kelompok renta dan tenda kontak erat/suspek Covid-19 . Pada lokasi pengungsian juga telah disiapkan area skrining kesehatan, area swab dan toilet.
Pemerintah DKI Jakarta juga telah menyiapkan petugas kesehatan,  relawan Kesehatan,  gugus  tugas Covid-19 .  Selain  itu  juga  melakukan  sterilisasi  di  lokasi pengungsian menggunakan disinfektan, menyediakan hand sanitizer , tempat cuci tangan. Simulasi kampung tangguh bencana dilakukan di beberapa wilayah sebagai bentuk antipasti banjir pada saat pandemi Covid-19. Tercatat pada Februari 2021, Jakarta Kembali mengalami banjir. Banjir tahun 2021 menjadi bencana alam pertama pada masa pandemi. Banjir yang terjadi pada Sabtu 21 Februari 2021 di sejumlah wilayah di Jakarta disebabkan oleh curah hujan yang  tinggi  (Kumparan,  2021).  Terdapat  perbedaan  banjir  yang  melanda  Jakarta pada tahun 2020 (sebelum pandemi) dan 2021 (setelah pandemi). Berdasarkan data Jakarta Smart City , perbedaan banjir 2020 dan 2021 dapat dilihat dari beberapa hal, seperti jumlah RW yang tergenang, jumlah pengungsi, jumlah lokasi pengungsian, dan  waktu  surut  genangan  air  ( Jakarta  Smart  City ,  2021).  Berikut  ini  data perbedaannya.

## Gambar 3
Banjir Jakarta dalam Angka
Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2021)
Berdasarkan Gambar 3 tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penurunan banjir dari tahun sebelumnya (2020) baik dari segi curah hujan, titik yang tergenang, luas area tergenang, area strategis, pengungsi, jumlah lokasi pengungsian, korban meninggal dan waktu  surutnya. Penurunan banjir pada tahun 2021 tidak terlepas dari upaya mitigasi  berupa  evaluasi  dari  pengalaman  banjir  tahun  sebelumnya  dan  adanya kebijakan  hukum  yang  telah  dikeluarkan.  Hanya  saja,  adanya  penurunan  banjir bukan  berarti  Jakarta  sudah  aman  dari  banjir.  Tantangan  yang  dihadapi  tetap Semakin  bertambah  terutama  dengan  adanya  pandemi.  Adapun  kendala  atau tantangannya yaitu sebagai berikut:
1).  Kurangnya  kesadaran/pemahaman  aparat  dan  masyarakat  terhadap  ancaman banjir pada saat pandemi Covid-19 .
2). Masih rendahnya kebijakan penanggulangan banjir pada saat pandemi. Belum adanya  SOP  yang  jelas  terkait  pengungsi  banjir  pada  saat  pandemi Covid-19 telah  menjadi  permasalahan  untuk  segera  ditindaklanjuti.  Hal  ini  dilihat  dari ditemukannya klaster positif Covid-19 di barak pengungsian.
3). Keberhasilan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan adanya kolaborasi pelaksanaan antara pemerintah, masyarakat/komunitas, pengusaha, akademisi, dan  media.  Masing-masing  pihak  memahami  hak,  kewenangan  dan kewajibannya  di  dalam  pengelolaan  penanggulangan  bencana.  Di  dalam praktik,  ditemukan  belum  optimalnya  koordinasi  dan  pelaksanaan penanggulangan  banjir  pada  saat  pandemi Covid-19 .  Masih  ditemukan
pelanggaran  protokol  kesehatan  baik  oleh  petugas  dan  warga  yang  terkena banjir.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Pasal  8  dan  9  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana,  apabila  bencana  terjadi  di  daerah  maka  akan  menjadi tanggung  jawab  dan  kewenangan  pemerintah  daerah,  yaitu  gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Banjir  tahun  2021  di  DKI  Jakarta  dapat  dikategorikan  sebagai  bencana daerah. Meskipun banjir seringkali melanda DKI Jakarta setiap musim penghujan tiba, akan tetapi banjir yang terjadi pada awal tahun 2021 di DKI Jakarta merupakan banjir yang pertama kali terjadi di masa pandemi Covid-19 . Penanggulangan banjir pada  saat  pandemi Covid  -19 membutuhkan  kebijakan  yang  berbeda  pada  saat situasi normal. Dalam upaya mitigasi bencana ganda ini, Pemerintah DKI Jakarta telah  mengeluarkan  Instruksi  Gubernur  Nomor  58  Tahun  2020  tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Banjir dan Angin Kencang pada Musim Hujan di Masa Pandemi Covid-19 . InGub ini telah menjadi pedoman bagi Pemerintah  DKI  Jakarta  untuk  bertindak  dalam  menanggulangi  banjir  pada  saat pandemi Covid-19 sekaligus  sebagai  bentuk  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam melakukan  mitigasi  terhadap  bencana.  Hasilnya  adalah  terjadi  penurunan  banjir dari tahun sebelumnya (2020) baik dari segi curah hujan, titik yang tergenang, luas area  tergenang,  area  strategis,  pengungsi,  jumlah  lokasi  pengungsian,  korban meninggal dan waktu surutnya. Hanya saja masih tetap dibutuhkan pengaturan yang jelas terkait pengungsian dan juga kerja sama semua pihak dalam menanggulangi bencana.

## Daftar Pustaka
Ariefana, Pebriansyah, Sejarah Banjir Jakarta dari 1918 sampai 2020 , dapat dilihat di https://jakarta.suara.com/read/2021/05/25/094010/sejarah-banjir-jakarta- dari-1918-sampai-2020?page=all , diakses pada 30 Juli 2021. BPPTDAS, Kajian BPPPTDAS Surakarta Terhadap Banjir Jakarta Tahun 2020 , dapat dilihat di https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/wp- content/uploads/sites/1079/2020/01/Kajian-banjir-jakarta-2020.pdf, diakses pada 7 Juli 2021. BPS, Batas Wilayah DKI Jakarta, dapat dilihat di https://statistik.jakarta.go.id/tabel/batas-wilayah-dki-jakarta-3/ , diakses pada 9 September 2021. BPS, Kepadatan Penduduk Jakarta, dapat dilihat di
http://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat- ini/ , diakses 11 Januari 2021.
BPS,  Persentase  Rumah  Tangga  Kumuh  Perkotaan,  dapat  dilihat  di https://www.bps.go.id/indicator/23/1561/1/persentase-rumah-tangga-
kumuh-perkotaan-40-ke-bawah-menurut-provinsi.html ,  diakses  pada  9 September 2021. Docplayer, Peta DKI Jakarta , dapat dilihat di https://docplayer.info/59138200- Lampiran-1-peta-dki-jakarta.html , diakses pada 10 Agustus 2021 .
Fiyanto, Arif, Memahami Banjir Jakarta , dapat dilihat di https://www.academia.edu/5876933/Memahami_Banjir_Jakarta , diakses
pada 5 Juli 2021.
Hamdi,  Imam, Pintu  Air  Angke  Hulu  Siaga  I,  Warga  Diminta  Waspada  Banjir Jakarta ,  dapat  dilihat  di https://metro.tempo.co/read/1434872/pintu-air- angke-hulu-siaga-i-warga-diminta-waspada-banjir-jakarta ,  diakses  pada  7 Juli 2021.
Harahap,  Fitri  Ramdhani,  “Dampak  Urbanisasi  Bagi  Perkembangan  Kota  di Indonesia”, Jurnal Society , Vol. 1, No. 1, 2013. HM,  Zaenuddin,  2013, Banjir  Jakarta:  Dari  Zaman  Jenderal  JP  Coen  (1621) Sampai Gubernur Jokowi (2013), Change Publisher, Jakarta. Kazmierczak, Aleksandra & Cavan, Gina, 2011, Surface Water Flooding Risk to Urban Communities: Analysis of Vulnerability, Hazard, and Exposure . Kementerian Kesehatan, Data Covid 19 , dapat dilihat https://www.kemkes.go.id/ , diakses pada 12 Juli 2021.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, Sistem  Informasi  Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dilihat di https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan , diakses pada 7 Juli 2021.
Kumparan,  Banjir  di  tengah  Pandemi  Covid  19,  dapat  dilihat  di https://kumparan.com/dodirosadi007/banjir-di-tengah-pandemi-covid-19- 1vFyKxGPgrn , diakses pada 11 Oktober 2021. Kumparan, Ini Penyebab Banjir Jakarta dan Sekitarnya Menurut LIPI , dapat dilihat di https://kumparan.com/kumparansains/ini-penyebab-banjir-jakarta-dan- sekitarnya-menurut-lipi-1sb0lpJqL6W/full , diakses pada 7 Juli 2021. Kumparan, Sejarah  Banjir  Jakarta  dari  Masa  ke  Masa,  Era  Kolonial  Hingga Sekarang ,  dapat  dilihat  di https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah- banjir-jakarta-dari-masa-ke-masa-era-kolonial-hingga-sekarang- 1sZNEjtOqqE/full , diakses pada 5 Juli 2021.
Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta. Masterplan Drainase Jakarta (NEDECO) 1973.
Nugroho, Sutopo Purwo, 2008, “Analisis Curah Hujan Penyebab Banjir Besar di Jakarta Pada Awal Februari 2007”, JAI , Vol. 4 No. 1. Paat,  Yustinus, Ini  3  Penyebab  Utama  Jakarta  Sering  Mengalami  Banjir ,  dapat dilihat  di https://www.beritasatu.com/megapolitan/735757/ini-3-penyebab- utama-jakarta-sering-alami-banjir, diakses pada 7 Juli 2021. Pemerintah  DKI  Jakarta, Data  Pemantauan  Covid  19 ,  dapat  dilihat  di https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan , diakses pada 12 Juli 2021. Prihatin, Rohani Budi, 2013, “Mengurai Masalah Banjir di Jakarta” Vol. V, No. 2/II/P3DI.

## Rahmatulloh,  “Dinamika  Kependudukan  di  Ibukota  Jakarta:  Deskripsi
Perkembangan  Kuantitas,  Kualitas,  dan  Kesejahteraan  Penduduk  di  DKI Jakarta”, Genta Mulia , Vo. VIII, No. 2, 2017.
Ramadhanis,  Zainab, et.al, “Analisis Korelasi Spasial Dampak Penurunan Muka Tanah Terhadap Banjir di Jakarta Utara”, Jurnal Geodesi Undip , Vol 6, No. 3.
Susanto, A.B., 2006, Disaster Management di Negeri Rawan Bencana , PT. Aksara Grafika Pratama, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Perda DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Banjir dan Angin Kencang pada Musim Hujan di Masa Pandemi Covid-19.