## Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa
Zuhda Mila Fitriana 1 , Wilda Prihatiningtyas 2 dan Dessy Maeyangsari 3
1 Faculty of Law, UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia. E-mail: zuhda.mila.ih@upnjatim.ac.id 2 Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: wilda@fh.unair.ac.id
3 Faculty of Law, UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia. E-mail: dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id

## Abstract
Social forestry has been an instrument of government to escalate community welfare. Forest village in Indonesia is one of the schemes recognized in the national social forestry program since 2007. The economic potential of forest village management is now realized in the Government Regulation in Lieu of Law No.2/2022 regarding Job Creation, specifically designed to accelerate the national economy. The ease offered by the JCL changes nothing to the community perspective in benefiting Village forests through a collaborative scheme between Village-owned enterprises and other groups. Thus, it is essential to portray this collaboration’s potency to provide village community welfare further. This study uses the socio-legal method by applying statutory and conceptual approaches supported by interview’s respond from the governments. This study’s result shows that the village-owned enterprises shall collaborate in benefiting the village forest to escalate the village IDM level which also represents the achievement of Village SDGs. Eventually, it contributes to the national SDGs’ achievement.

## Pendahuluan
Pada 2021 lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) menemukan relevansi antara Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Pengembangan Desa sebagai salah satu pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional yang dituangkan dalam gagasan Tujuan Pembangunan
Media Iuris Vol. 6 No. 2, June 2023                                                                                            p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i2.38955                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 12 September 2022; Accepted 10 April 2023; Available online 20 June 2023. How to cite: Zuhda Mila Fitriana, Wilda Prihatiningtyas dan Dessy Maeyangsari, ‘Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa’ (2023) 6 Media Iuris.
Keywords: Indeks Desa Membangun; SDGs; Social Forestry; Village-
Owned Enterprises; Village Forest.
Copyright © 2023 Zuhda Mila Fitriana, Wilda Prihatiningtyas dan Dessy Maeyangsari. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Perhutanan sosial telah menjadi instrumen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan desa di Indonesia merupakan salah satu skema yang diakui dalam program perhutanan sosial nasional sejak tahun 2007. Potensi ekonomi pengelolaan desa hutan kini diakui dalam Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang dirancang khusus untuk mengakselerasi perekonomian nasional. Kemudahan yang ditawarkan dalam peraaturan tersebut tidak mengubah cara pandang masyarakat dalam memanfaatkan hutan Desa melalui skema kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan kelompok lain. Oleh karena itu, penting untuk menggambarkan potensi kerjasama ini yang bertujuan untuk lebih memberikan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang didukung oleh hasil wawancara pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan hutan desa untuk meningkatkan level IDM desa yang juga merupakan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Desa (TPB Desa). Pada akhirnya, ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (TPB Nasional).
Kata Kunci: Indeks Desa Membangun;
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;
BUMDes; Hutan Desa.
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...
Berkelanjutan Desa (TPB Desa). Relevansi tersebut didasarkan pada kenyataan, bahwa sebagai bagian otonomi terkecil struktur pemerintahan Indonesia, Desa memiliki peranan yang signifikan. Desa merupakan salah satu kunci suksesnya pertumbuhan perekonomian nasional, salah satunya yakni melalui pemenuhan aksi desa terhadap tujuan program SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (TPBN). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ide SDGs/TPB Desa mulai diperkenalkan sejak tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Permendesa PDTT No. 13/2020) yang diperbarui dengan Permendesa PDTT No. 7/2021. SDGs/TPBN Desa mencakup 18 tujuan. Dalam tulisan ini akan dibatasi pada 3 SDGs saja, yakni SDGs Desa 1 (Desa Tanpa Kemiskinan), SDGS Desa 8 (Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata) dan SDGS Desa 17 (Kemitraan untuk Pembangunan Desa).
Salah satu upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1970-an adalah pemanfaatan perhutanan sosial. Khususnya, bagi Desa yang terletak di wilayah perhutanan dan terisolir dari akses pendukung pembangunan baik infrastruktur maupun ekonomi setempat. Program ini diklaim memberi kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, khususnya masyarakat desa hutan. Bentuk legitimasi dari program tersebut bagi masyarakat desa adalah pemberian izin bagi masyarakat menggunakan mekanisme Kelompok Tani Hutan (KTH) ataupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pemberian izin tersebut diberikan dalam Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Surat Keputusan bagi Kelompok Tani Hutan. Adapun asset yang dapat dimanfaatkan dan dikelola masyarakat desa adalah Hutan Desa (HD).
Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya, UUCK) memberikan legitimasi untuk konsep dan program tersebut setelah lebih dari tiga dekade pengaturannya sebatas kebijakan kementerian dan belum menyentuh produk undang-undang. Dalam UUCK, konsep izin bergeser menjadi perizinan berusaha, termasuk dalam program perhutanan sosial.  Dalam perkembangannya, UUCK kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
2/2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUCK yang diubah dengan Pasal 27 Perpu Cipta Kerja, perizinan berusaha dapat diberikan kepada beberapa lembaga, salah satunya adalah badan usaha milik daerah. Lebih lanjut, dalam PP No.23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Penyelenggaraan Kehutanan), Desa mendapatkan peranannya dalam pengelolaan HD melalui IPHPS guna meningkatkan kesejahteraan desa yang sejalan dengan capaian TPB Desa.
Faktanya, pemanfaatan HD melalui skema IPHPS sejauh ini sebatas pemanfaatan oleh kelompok masyarakat atau lembaga bentukan desa melalui KTH/LMDH. Pemerintah desa melalui badan usaha milik desa belum memanfaatkan pengelolaan HD sebagaimana diatur dalam PP Penyelenggaraan Kehutanaan. Padahal, pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan melalui lembaga usaha desa, sedikit banyak berdampak terhadap capaian TPB Desa dan menjadi lebih terkontrol. Hal ini sesuai dengan peran pemerintah sebagai salah satu sistem kontrol dalam masyarakat. Kesejahteraan yang dicapai atas pengelolaan Desa diharapkan mampu dirasakan oleh masyarakat desa yang lebih luas. Serta mampu wujudkan pencapaian TPB Desa poin 1, 8, dan 17:1.
Sejalan dengan tujuan dibentuknya UUCK dan Perpu Cipta, maka bentuk kolaborasi atau pemanfaatan BUMDes dalam pengelolaan HD dapat menjadi instrumen percepatan perekonomian masyarakat desa melalui pemerintahan desa. Berrdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 (tiga) isu yang akan dianalisis dalam artikel ini. Pertama, yaitu mengenai kewenangan desa dalam memanfaatkan HD pasca UUCK dan Perpu Cipta Kerja. Kedua, yaitu mekanisme pemanfaatan HD pasca terbitnya Perpu Cipta Kerja. Dan ketiga, apakah kolaborasi KTH/LMDH dengan BUMDes atau pemanfaatan oleh BUMDes dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan level Indeks Desa Membangun (IDM) yang beberapa aspeknya mewakili TPB Desa.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang melihat keberlakuan hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...
pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 1 Penulis membandingkan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pengelolaan HD untuk menentukan perbedaannya sebelum dan setelah UUCK dan Perpu Cipta Kerja. Kemudian, pendekatan konseptual digunakan  untuk  menemukan  pengertian  dan  definisi  bahasan  dalam  tulisan  ini menurut sumber ilmiah. Sumber data penelitian didukung dari hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah dan pelaku kegiatan di kawasan dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian dilakukan di dua kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Tuban dan Trenggalek.

## Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Desa: Sebelum dan Setelah UUCK dan Perpu Cipta Kerja
Program perhutanan sosial merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Gambaran singkat dari program ini yakni adanya pengelolaan hutan dan sumber daya hutan oleh masyarakat desa setempat atau dalam bentuk joint forest management. Menurut ASEAN Social Forestry Network , perhutanan sosial mencakup beberapa karakter berikut: 1. Mengikutsertakan masyarakat yang tinggal di wilayah hutan dan sekitarnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH) berkelanjutan, 2. Memperkuat kelompok tersebut melalui aktivitas: sosialisasi, pengembangan kapasitas, implementasi asas partisipatif dalam pembentukan kebijakan, dan merekognisi hak ulayat, serta 3. Memberikan akses kemanfaatan dan SDH dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. 2
Dasar hukum pelaksanaan program perhutanan sosial modern dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan harus berpegang
1 Keith E Whittington, R Daniel Kelemen and Gregory A Caldeira, ‘The Study of Law and Politics’, The Oxford Handbook of Law and Politics (Oxford University Press 2009) 8–9.
2 Christine Wulandari, Pitojo Budiono and Dodik Ridho Nurrochmat, ‘Kesiapan Daerah Dalam Implementasikan Program Tentang Pemerintahan Daerah’ (2016) 3 (2) Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan 108.
pada beberapa asas, yakni: asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 21 jo. 23 UU Kehutanan. 3 Sekalipun Negara menguasai SDH dan hutan, namun pemanfaatan atas hutan harus bersifat society- sentris yang berarti bahwa bentuk pengelolaan tersebut harus maksimal demi kesejahteraan masyarakat dengan cara-cara yang relevan. Salah satunya adalah melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan hutan.
Dari beberapa skema pemanfaatan perhutanan sosial, pada penelitian ini difokuskan pada HD sebagai salah satu sumber kesejahteraan masyarakat Desa yang berada dalam wilayah administratif desa, dan dikelola oleh desa. 4 Hal ini sejalan dengan konsep bahwa masyarakat sekitar hutan tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan hutan. 5
Sejak diundangkannya UU Kehutanan, beberapa aturan derivatif kemudian mengatur tata laksana pemanfaatan HD, diantaranya mengenai kewenangan pengelolaan hutan, legalitas pengelolaan, kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan dalam skema perhutanan sosial, dan peranan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa dalam pengelolaan HD.
Sebelum lahirnya Perpu Cipta Kerja, pengatuan perhutanan sosial diatur dalam kebijakan-kebijakan kementerian mulai dari PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (PP Tata Hutan), Permenhut No. P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa (Permen HD 2014), dan PermenLHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permen PS 2016). Berikut adalah gambaran perkembangan pengaturan Perhutanan Sosial sebelum Perpu Cipta Kerja.
3 Agus Surono, ‘Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa’ (2017) 6 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 459.
4 RECOFTC, Social Forestry and Climate Change in the ASEAN Region (2020); Sulistya Ekawati and oth- ers, Bersama Membangun Perhutanan Sosial (2020).
5 Fito Apriandana and others, ‘Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan’ (2021) 5 ULIN: Jurnal Hutan Tropis 17.
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...

## Gambar 1. Pengaturan Hutan Desa sebelum Perpu Cipta Kerja
Peraturan tersebut mengatur konsep HD, legalitas pemanfaatan hutan desa oleh lembaga, model pemanfaatan dan penentuan kawasan HD. Pengelolaan HD didasarkan pada Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang diberikan kepada lembaga desa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) PP Tata Hutan jo. Pasal 1 angka 5 Permen PS 2016. Sesuai aturan Pasal 85 PP Tata Hutan jo. Pasal 6 Permen PS 2016 kawasan yang dapat diberikan HPHD atasnya adalah kawasan hutan lindung maupun hutan produksi serta wilayah tertentu dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
HPHD dapat diberikan oleh Menteri dan berdasarkan asas otonomi daerah, dapat didelegasikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada kepala daerah, kepala UPT, dan kepala KPH sesuai aturan Pasal 7 jo. 9 ayat (1) Permen PS 2016. HPHD kemudian dapat diturunkan dalam IUPHHK yang pemberiannya berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang memuat areal kawasan hutan Negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial. Dalam pemanfaatannya, pemerintah desa dapat mendirikan lembaga desa untuk mengajukan permohonan HPHD dan izin yang menyertainya. Selanjutnya, lembaga desa tersebut dapat membentuk koperasi maupun BUMDes untuk membantu pengelolaan atas HD tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permen PS 2016. Pendirian lembaga desa disertai dengan pengaturan melalui Perdes sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (7) Permen PS 2016.
Pasca Perpu Cipta Kerja, perhutanan sosial diatur dalam Pasal 26 – 30 yang mengatur adanya skema pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi 6 melalui
6 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’ (2020) Peraturan.Bpk.Go.Id 1.
PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Permenhut No. P.89/Menhut- II/2014 PermenLHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup No.P.12/2016 tentang Pedoman Verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
mekanisme kolaborasi dengan masyarakat lokal. 7 Kewenangan pemanfaatan ini dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan, dan koperasi sesuai ketentuan Pasal 29A ayat (2) Perpu Cipta Kerja. Fakta ini adalah sebuah rekognisi atas urgensi pemanfaatan perhutanan sosial sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dalam ketentuan derivatifnya, kewenangan pengelolaan HD terdapat pada lembaga desa sesuai ketentuan Pasal 215 ayat (1) PP Penyelenggaraan Kehutanan   jo. Pasal 10 ayat (1) PermenLHK No.9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen PS 2021). 8 Lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa kemudian dapat menyertakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dapat ditingkatkan menjadi BUMDes sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (4) jo. Pasal 118 huruf f Permen PS 2021. Selanjutnya BUMDes juga dapat mengajukan bentuk kemitraan sebagai mitra usaha perhutanan sosial untuk pengembangan usaha hasil pemanfaatan maupun sektor usaha BUMDes sesuai ketentuan Pasal 133 jo. 142 Permen PS 2021.
Dalam pemanfaatannya, legalitas pengelolaan HD pasca Perpu Cipta Kerja didasarkan pada Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) kepada Lembaga Desa yang diberikan oleh Menteri sesuai ketentuan Pasal 215 ayat (1) PP Kehutanan 2021 serta pemberian Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan yang juga dapat diberikan kepada BUMDes sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (2) PP Kehutanan 2021. Terkait dengan kawasan, kualifikasi kawasan yang dapat diajukan sebagai objek Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa adalah hutan lindung dan produksi selama belum dibebani hak atau persetujuan lainnya atas pengelolaan kawasan sesuai ketentuan Pasal 214 PP Kehutanan 2021 jo. Pasal 11 Permen PS 2021. Adapun hasil perbandingan diatas dapat dilihat dalam tabel berikut:
7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (2022).
8 Pemerintah Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan’ [2021] Peraturan Perundangan 218; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial 2021 (Angewandte Chemie International Edition, 6 (11), 951–952) 1.
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...
Tabel 1. Hasil olah penulis, 2022 Sebelum UUCK Setelah UUCK dan Perpu Cip- ta Kerja Pengelola HD Perorangan, Koperasi, BUMS In- donesia, BUMN, BUMD, lembaga desa, Koperasi atau BUMDes Perseorangan, Kelompok Tani Hutan, Koperasi, Lembaga Desa, Kelompuk Usaha Per- hutanan Sosial, dan BUMDes Pemerintah Desa • Membentuk lembaga desa melalui Perdes; • Mengajukan permohonan HPHD; • Mengajukan IUPHHK-HD • Membentuk lembaga desa melalui Perdes;
• Mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan
Hutan Desa (PPHD); • Mengajukan perizinan be- rusaha pengelolaan HD Legalitas HPHD dan IUPHHK-HD PPHD dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan sebagian wilayah KPH melalui skema kerjasama. Hutan Lindung dan Hutan Produksi Rekognisi BUMDes Ada Ada
Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dikatakan jika pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola HD yang dimohonkannya melalui lembaga desa salah satunya adalah melalui BUMDes 9 dan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat desa secara menyeluruh dan bukan hanya perorangan. BUMDEs telah lama menjadi salah satu instrumen terpenting dalam perwujudan desa sejahtera, 10 khususnya kaitannya dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) asli desa atau kawasan di dalam wilayah administratif desa. Sehingga, kajian pemanfaatan BUMDes dalam pengelolaan HD cukup urgent untuk dilakukan demi mendukung TPB Desa 2030.

## Mekanisme pemanfaatan Hutan Desa Pasca Terbitnya UUCK dan Perpu Cipta Kerja
Secara normatif, dalam Pasal 12 Permen PS 2021 mengatur bahwa pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan,
9 Firdaus A.Y., Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial (2018); Kitabullah, Supratman and Yusran, ‘Dinamika Kelembagaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pengelolaan Hutan Desa Di Kabupaten Bantaeng Kitabullah’ (2021) 13 Jurnal Hutan dan Masyarakat 1.
10 Surono (n 4).
memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Salah satu obyek pemanfaatan yang dapat dipilih adalah HD. Aktivitas pemanfaatan dapat dilaksanakan setelah pengelola mendapatkan kewenangan dari Menteri LHK atau Gubernur berdasarkan kewenangan delegatif. Untuk dapat melakukan penerbitan persetujuan pemanfaatan, kepala daerah harus menyertakan sektor perhutanan sosial dalam RPJMD di wilayahnya. Tatacara permohonan pengelolaan HD memiliki perbedaan antara Permen PS 2016 (sebelum UUCK) dengan ketentuan dalam Permen PS 2021 (setelah UUCK).
Pada Permen PS 2016, mekanisme permohonan pengajuan HPHD diatur dalam Pasal 7-12 untuk permohonan yang ditujukan kepada Menteri KLHK. Sedangkan untuk permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah (Gubernur) diatur dalam Pasal 13-15. Acuan penerbitan izin HPHD bagi pemohon pada rezim ini didasarkan pada PIAPS yang memuat luasan areal kawasan hutan Negara yang direncanakan untuk perhutanan sosial.
Berikut adalah skema mekanisme pendaftaraan HD dalam peraturan sebelum UUCK:

## Gambar 2. Mekanisme penerbitan HPHD sebelum UUCK
Sementara itu, mekanisme permohonan persetujuan pengelolaan HD pasca UUCK diatur dalam Pasal 15-20 Permen PS 2021. Perbedaan yang mencolok adalah tidak adanya pengalihan proses verifikasi administrasi dari Direktorat Jenderal PSKL kepada
Pemohon Menteri KLHK Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) UPT PSKL/Balai PSKL (Membentuk Tim Verifikasi) Verifikasi Administrasi (Kurang Lengkap - dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi; Lengkap- Proses Lanjut)
Tim Verifikasi Melakukan
Tinjauan Lapangan Berita Acara Verifikasi (Panduan Penerbitan SK HPHD oleh Dirjen PSKL atas nama Menteri)
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...

## UPT PSKL atau Balai PSKL sebagaimana dalam peraturan sebelumnya. Keterlibatan
UPT PSKL atau Balai PSKL dimulai ketika proses verifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permen PS 2021. Ini menggambarkan jiwa kemudahan berusaha dan sentralisasi yang diharapkan pasca adanya UUCK. Walaupun demikian, prinsip kehati- hatian dalam pengelolaan hutan berkelanjutan tetap ditegakkan melalui acuan verifikasi teknis. Jika sebelumnya hanya mengacu pada PIAPS saja, maka Pasal 11 ayat (2) dan (3) Permen PS 2021 menambahkan dasar pertimbangan lain, yakni: wilayah, bentang alam, dan sejarah pengelolaan.
Secara singkat, skema mekanisme permohonan pengajuan persetujuan pemanfaatan HD berdasarkan Permen PS 2021 adalah sebagai berikut:

## Gambar 3. Mekanisme penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa
Pasca UUCK, luaran dari permohonan pengelolaan HD diganti dari Izin menjadi Persetujuan mengikuti skema perizinan yang lain. Walaupun demikian, konsep keduanya tetap sama, yakni memberikan kewenangan bagi pemohon untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam pada kawasan HD. Bentuk pemanfaatan pasca penerbitan persetujuan pengelolaan HD tidak berbeda dengan pengaturan sebelum
Pemohon Menteri KLHK Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Verifikasi Administrasi (Tidak memenuhi syarat: Perbaikan paling lama 14 hari, konsekuensi batal dengan sendirinya; Memenuhi syarat: Lanjut pada tahapan Verifikasi Teknis) Pada tahapan Verifikasi Teknis,
Tim Verifikator dibentuk oleh Kepala UPT yang ditunjuk oleh Dirjen PSKL Berita Acara Verifikasi Teknis - Keputusan dapat berupa Penolakan atau Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Setuju - Dirjen PSKL atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pengelolaan
HD; Menolak - Dirjen
PSKL atas nama Menteri menerbitkan Surat
Penolakan Permohonan Persetujuan Pengelolaan
HD
UUCK dan Perpu Cipta Kerja yang meliputi: Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (pada Hutan Lindung). Pada areal HD yang berada di kawasan Hutan Produksi, bentuk pemanfaatannya dapat berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.  Untuk pemanfaatan hasil HD yang berupa kayu, pemegang persetujuan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sesuai Pasal 1 Permen PS 2021.
Selain itu, dalam hal pemanfaatan HD, pemegang Persetujuan wajib menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari. Prinsip ini adalah warisan dari rezim pengaturan Perhutanan Sosial dalam PP No.6/2007 serta amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan UU Kehutanan. Hal ini ditujukan agar pemanfaatan melalui skema Hutan Desa dapat mewujudkan keberlanjutan bagi generasi selanjutnya disamping mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa setempat. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal juga harus diakomodir dalam pelaksanaan pemanfaatannya sehingga mampu merekognisi warisan budaya lokal desa.

## Kolaborasi BUMDES dan LMDH/KTH untuk pencapaian TPB pasca pengaturan Perhutanan Sosial dalam UUCK
Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (TPBN) yang selanjutnya disingkat (Perpres TPBN) menjadi rujukan adanya penanganan TPB Desa. Prioritas capaian TPB Desa diyakini berdampak terhadap TPBN sebesar 74% 11 . Oleh karenanya, maka pada tahun 2021, salah satu prioritas Dana Desa adalah untuk akselerasi ketercapaian TPB Desa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendes PDTT No. 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 (Permendes 2020) jo. Pasal 5 ayat (2) Permendes PDTT No.7/2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 (Permendes 2021). Konsep TPB Desa berisi delapan belas poin, satu poin lebih banyak dibandingkan TPB Nasional. Kedelapan belas poin tersebut
11 The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration ‘Village SDGs Contributes to 74% of National Achievements (SDGs Desa Berkontribusi Sebesar 74% Dari Pencapaian Nasional’ (2020) 1 <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3486/sdgs-desa-berkontribusi-74- persen-atas-pencapaian-nasional>.
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...
adalah sebagai berikut:
Gambar 4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa Sumber: https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desa/
Aktivitas percepatan di atas terdiri dari tiga aktivitas utama yakni: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Aktivitas dalam TPB Desa menjadi arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan Pasal 7 Permendesa PDTT No. 21/2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permendes PMD 2020). Sehingga, dalam rancangan pengembangan sektor ekonomi, desa tetap mendasarkan pada capaian TPB Desa tersebut. Misalnya, dalam perancangan pemanfaatan sumber daya alam desa, khususnya pemanfaatan Hutan Desa, lembaga desa dapat merencanakan arah pengembangan berbasis capaian TPB Desa. Salah satu lembaga penting dalam mendorong peningkatan ekonomi produktif masyarakat desa adalah BUMDes termasuk memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam pada skala desa. 12 Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pendapatan masyarakat. 13
12 Asmuni, Rohim and A Trihartono, ‘Minimizing Brain Drain: How BumDes Holds the Best Resources in the Villages’ (2020) 485 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; Surono (n 4).
13 Kitabullah, Supratman and Yusran (n 10).
Sebagai bagian dari program strategis nasional dalam rangka ekonomi pemerataan, perhutanan sosial 14 dapat dimanfaatkan oleh BUMDes untuk mencapai tujuan pendiriannya dan akselerasi TPB Desa 2030. BUMDes sebagai salah satu lembaga desa dapat dimanfaatkan untuk mengelola perhutanan sosial dalam skema Hutan Desa telah direkognisi dalam peraturan perhutanan sosial sebelum dan setelah pandemic (lihat Tabel 1). Selain dapat berdiri secara independen, BUMDes dapat melakukan kerjasama kemitraan sebagai mitra usaha bagi subjek pengelola perhutanan sosial seperti KTH atau LMDH. Kampanye BUMDes untuk dapat memanfaatkan Hutan Desa telah dimulai sejak pengaturan pada 2014 15 dengan  menimbang  signifikansi  dari  peran  BUMDes terhadap perekonomian Desa. Terlebih bahwa potensi HD di Indonesia masih cukup luas dianggap menguntungkan sehingga jumlah luasannya tertinggi dibandingkan dengan skema perhutanan sosial lainnya. Per 2019, luas cakupan HD di Indonesia mencapai 1,435,618 ha, perbandingannya dapat dilihat dalam gambarberikut:
Gambar 5. Luas Cakupan HD di Indonesia Sumber: Bersama Membangun Perhutanan Sosial, h.44 16
14 Ananda Mahardika and Hastuti Sri Muyani, ‘Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan’ (2021) 1 Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) 1.
15 Kompas.com, ‘Pemerintah Dorong BUMDes Kelola Hutan Desa’ Kabinet Kerja (February 2015); Erik Purnama Putra, ‘BUMDes Didorong Kelola Hutan Desa’ Republika (February 2015); I Made Subur, ‘Bentuk BUMDes Bersama Kelola Hutan Desa Nusa Bali ’ (Buleleng, March 2019).
16 Ekawati and others (n 5).
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...
Pada tahun 2020, HD tetap menempati posisi tertinggi skema perhutanan sosial yang dimanfaatkan  dan  dikelola  oleh  masyarakat.  Kenaikan  signifikan  pada  tahun  2020 mencapai 300,000-an ha menjadi 1,793,253 ha areal dengan izin pemanfaatan Hutan Desa. Angka ini senilai 1/3 dari total capaian area perhutanan sosial pada 2020 sejumlah 4,3 juta ha.
Gambar 6. Pemanfaatan Hutan sebagai Area Perhutanan Sosial Tahun 2020 Sumber: Deforestasi di Indonesia h.5 17
Pada tahun 2021, total pemanfaatan perhutanan sosial mencakup 474.135 ha secara keseluruhan. Mayoritas capaian tersebut adalah cakupan lahan pemanfaatan dengan skema HD yang mencapai 253.291 ha 18 Tren peningkatan pemanfaatan skema HD menunjukkan bahwa HD merupakan skema yang banyak diminati masyarakat desa dalam upaya penyejahteraan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Walaupun demikian, pemanfaatan skema HD belum cukup merata di Indonesia. Dari 26 desa dalam kawasan hutan yang menjadi sampel dari enam pulau besar
17 Forest Watch Indonesia, ‘Deforestasi Di Indonesia’ (2020) Www.Fwi.or.Id.
18 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ‘Laporan Kinerja-Menebalkan Modal Sosial, Memperkuat Kinerja Positif Pembangunan LHK’ (2021).
di Indonesia, belum ada desa yang memanfaatkan skema perhutanan sosial HD di Pulau Sumatera. 19
Apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, maka HD dapat menyumbang nilai ekonomis yang cukup signifikan kepada pemerintah serta tetap mempertahankan perlindungan terhadap ekosistem asli di wilayah hutan. Pemanfaatan HD dapat dilakukan melalui pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai ketentuan Pasal 215 ayat (2) PP Kehutanan 2021. Bentuk pemanfaatan ini relevan dengan beberapa poin capaian dalam TPB Desa seperti: tujuan 1- Desa tanpa kemiskinan, tujuan 8-pertumbuhan ekonomi desa merata, tujuan 14 dan 15- Desa peduli lingkungan darat dan laut, serta tujuan 17-kemitraan pembangunan Desa. Desa pemegang PPHD dapat memanfaatkan HD melalui praktik perlindungan dan pengelolaan atas kawasan dan lingkungan darat HD. Salah satu bentuk praktik yang relevan adalah pengelolaan ekowisata berbasis SDA asli Hutan Desa. 20 Pembangunan jasa lingkungan hutan melalui ekowisata dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antara pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan kelompok masyarakat sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (5) Permen PS 2021. Pemanfaatan ini termasuk pada kewenangan desa melalui BUMDes untuk mengelola Sumber Daya Alam di wilayahnya. 21
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan di desa yang dikembangkan oleh Kementrian Desa PDTT dan diatur Peraturan Menteri Desa PDTT No.2/2016 tentang Indeks Desa Membangun, 22
19 BPS, Identifikasi Dan Analisis Desa Di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019 (2020).
20 R Yando Zakaria, ‘Pelembagaan Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Indonesia Masa Depan‘ 1; Ainul Mardhiah, Supriatno Supriatno and Djufri Djufri, ‘Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh’ (2018) 4 BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan 128; Septiani Rima Adinda, Syukur Umar and Arman Maiwa, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Desa Mire Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una’ (2021) 9 Warta Rimba; Surono (n 4); Indonesia (n 18).
21 Surono (n 4).
22 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ‘Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun’ (2016) Jakarta 1.
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...
yang memiliki hubungan dengan capaian TPB Nasional. 23 Refleksi  hubungan tersebut terdapat dalam indeks komposit yang menyusun keseluruhan indeks desa membangun, yakni: indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/ lingkungan yang didetailkan berbasis data TPB Desa. Sehingga, capaian IDM dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan desa/ BUMDes pengelola HD. Salah satu provinsi yang berhasil memanfaatkan HD melalui kolaborasi BUMDes untuk mencapai IDM yang cukup baik adalah Kalimantan Barat. 24 Pada tahun 2022, total desa Mandiri di provinsi ini meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah sebelumnya, dari 385 menjadi 586 desa 25 yang berarti desa tersebut mampu mewujudkan kesejahteraannya sendiri termasuk kondisi perekonomian yang lebih baik. Peningkatan itu didukung dengan jumlah pemanfaatan Hutan Desa di provinsi tersebut sebanyak 235 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang tersebar berdasarkan 116 izin yang ada terhitung hingga 2020. 26 Dengan capaian tersebut, tentu saja salah satu TPB Desa telah tercapai khususnya tujuan 1 dan 8 TPB Desa.
Potensi kolaborasi pemanfaatan skema HD melalui BUMDes dan aktivitas pengembangan ekowisata didukung sebagai salah satu isu strategis pada tahun depan. 27
Sehingga, ini adalah kesempatan yang baik bagi pemerintah desa memanfaatkan lembaga desa yakni BUMDes untuk berkolaborasi dalam memanfaatkan areal HD yang dikuasainya. Optimalisasi kolaborasi tersebut tentu mendukung ketercapaian TPB Desa yang otomatis mendukung akselerasi capaian TPB Nasional dan Global 2030.
Sayangnya, belum banyak pemerintah desa yang memanfaatkan BUMDes untuk bekerjasama dalam pengelolaan HD sebagai salah satu metode capaian kemandirian ekonomi desa.  Dalam penelitian lapangannya, Penulis menemukan bahwa beberapa desa yang memanfaatkan HD di wilayah Kabupaten Tuban dan Trenggalek dapat
23 Zuhda Mila Fitriana and others, ‘The Implementation of Village Financial Management Principles in Escalating Indeks Desa Membangun ( IDM ) Level for Villages : Learning from The Jati Village , Tuban,’ International Seminar of Research Month 2021 (2022); Dyah Fauziah, ‘Indeks Desa Membangun Merupakan Bentuk Intervensi Anggaran Dan Kebijakan Desa’  ( Berita Ngawi , 2021).
24 Hannah Vania, ‘Kalbar: Perhutanan Sosial, Andalan Membangun Desa’ ( Jurnalisme Data - Katadata , 2020).
25 Fredy Ricky, ‘Desa Mandiri Di Kalbar Naik Menjadi 586 Desa’ ( Kominfo Kalbar , 2022).
26 Vania (n 25).
27 Cipta Desa, ‘Arah Kebijakan Penggunaan Dana Desa 2023‘ ( Cipta Desa , 2022).
mencapai level IDM Mandiri. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara kepada Narasumber yang bekerja pada instansi pemerintahan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMD) Kab. Tuban) dan kelompok masyarakat seperti Kelompok Sadar Wisata di Desa Dongko, Trenggalek. Narasumber yang penulis temui, Kuntil (2022) mengatakan bahwa masih banyak yang memaksimalkan bentuk lembaga masyarakat daripada memaksimalkan potensi kolaborasi BUMDes. Sehingga, hal ini disayangkan mengingat BUMDes dapat mengelola pendapatan aslinya dengan baik sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Lebih lanjut adanya kolaborasi dengan BUMDes dapat membantu meningkatkan indeks IDM Desa dan mencapai TPB Desa serta TPB Nasional.

## Kesimpulan
Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola HD yang dimohonkannya melalui lembaga desa, salah satunya melalui BUMDes. Tujuannya yakni agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat desa secara menyeluruh dan bukan hanya perorangan. BUMDEs telah lama menjadi salah satu instrumen terpenting dalam perwujudan desa sejahtera, khususnya kaitannya dengan pengelolaan SDA asli desa atau kawasan di dalam wilayah administratif desa. BUMDes dapat mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial khususnya skema Hutan Desa untuk memanfaatkan sumber daya alam HD di wilayah bentang alam desa. Pada beberapa desa yang telah memanfaatkan HD baik melalui lembaga desa non BUMDes, perorangan maupun KUPS mampu meningkatkan level IDM yang didalamnya juga memuat capaian-capaian TPB Desa.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka BUMDEs memiliki potensi untuk mengelola HD dengan mekanisme pemanfaatan yang disesuaikan berdasarkan kearifan lokal serta potensi desa. Pemanfaatan oleh BUMDEs yang optimal mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maupun bagi pendapatan asli desa. Apabila desa melalui BUMDes mampu meningkatkan indeks ekonomi serta sosial melalui skema HD ini, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap level IDM Desa yang sejak tahun 2021 mencerminkan TPB Desa. Sehingga dapat disimpulkan
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...
apabila BUMDEs mampu memanfaatkan HD dengan baik dan sesuai peruntukannya, maka hal ini berkontribusi atas ketercapaian TPB Desa yang sejalan dengan capaian TPB Nasional.

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Daftar Bacaan
A.Y. Firdaus, Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial (2018).
Adinda SR, Umar S and Maiwa A, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Desa Mire Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una’ (2021) 9 Warta Rimba.
Apriandana F and others, ‘Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan’ (2021) 5 ULIN: Jurnal Hutan Tropis 17.
Asmuni, Rohim and Trihartono A, ‘Minimizing Brain Drain: How BumDes Holds the Best Resources in the Villages’ (2020) 485 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
BPS, Identifikasi Dan Analisis Desa Di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019 (2020).
Cipta Desa, ‘Arah Kebijakan Penggunaan Dana Desa 2023’ ( Cipta Desa , 2022).
Ekawati S and others, Bersama Membangun Perhutanan Sosial (2020).
Fauziah D, ‘Indeks Desa Membangun Merupakan Bentuk Intervensi Anggaran Dan Kebijakan Desa’ ( Berita Ngawi , 2021) https://sukowiyono.ngawikab.id/2021/03/ indeks-desa-membangun-merupakan-bentuk-intervensi-anggaran-dan- kebijakan-desa/.
Fitriana ZM and others, ‘The Implementation of Village Financial Management Principles in Escalating Indeks Desa Membangun ( IDM ) Level for Villages : Learning from The Jati Village , Tuban’, International Seminar of Research Month 2021 (2022).
Indonesia FW, ‘Deforestasi Di Indonesia’ [2020] Www.Fwi.or.Id https://fwi.or.id/ publikasi/75-tahun-merdeka-hutan-indonesia-hilang-lebih-dari-75-kali-luas- provinsi-yogyakarta/.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ‘Laporan Kinerja-Menebalkan Modal Sosial, Memperkuat Kinerja Positif Pembangunan LHK’ (2021).
Kitabullah, Supratman and Yusran, ‘Dinamika Kelembagaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pengelolaan Hutan Desa Di Kabupaten Bantaeng Kitabullah’ (2021) 13 Jurnal Hutan dan Masyarakat 1.
Kompas.com, ‘Pemerintah Dorong BUMDes Kelola Hutan Desa’ Kabinet Kerja (26 February 2015) https://nasional.kompas.com/read/2015/02/26/21383001/ Pemerintah.Dorong.BUMDes.Kelola.Hutan.Desa.
Mahardika A and Muyani HS, ‘Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan’ (2021) 1 Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) 1 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK ANALISIS.
Mardhiah A, Supriatno S and Djufri D, ‘Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh’ (2018) 4 BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan 128.
Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 300).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK No.P16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.80).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.320).
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.33).
Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.22).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.238).
Putra EP, ‘BUMDes Didorong Kelola Hutan Desa’ Republika (26 February 2015) https:// www.republika.co.id/berita/nkdq57/bumdes-didorong-kelola-hutan-desa.
Zuhda Mila, et.al : Optimalisasi Pengelolaan Hutan...
RECOFTC, Social Forestry and Climate Change in the ASEAN Region (2020) https://www. recoftc.org/publications/0000379.
Ricky F, ‘Desa Mandiri Di Kalbar Naik Menjadi 586 Desa’ ( Kominfo Kalbar , 2022) https:// diskominfo.kalbarprov.go.id/06/07/2022/desa-mandiri-di-kalbar-naik-menjadi- 586-desa/.
Subur IM, ‘Bentuk ’ BUMDes Bersama ’ Kelola Hutan Desa’ Nusa Bali (Buleleng, 1 March
2019) https://www.nusabali.com/berita/47972/bentuk-bumdes-bersama- kelola-hutan-desa.
Surono A, ‘Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa’ (2017) 6 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 459.
The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions  and T, ‘Village SDGs Contributes to 74% of National Achievements (SDGs Desa Berkontribusi Sebesar 74% Dari Pencapaian Nasional’ (2020) 1 https://www.kemendesa.go.id/berita/ view/detil/3486/sdgs-desa-berkontribusi-74-persen-atas-pencapaian-nasional.
Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No.245).
Vania H, ‘Kalbar: Perhutanan Sosial, Andalan Membangun Desa’ ( Jurnalisme  Data  - Katadata , 2020) https://katadata.co.id/ariemega/infografik/5fc854c3ee68b/ kalbar-perhutanan-sosial-andalan-membangun-desa.
Wulandari C, Budiono P and Nurrochmat DR, ‘Kesiapan Daerah Dalam Implementasikan Program Tentang Pemerintahan Daerah’ (2016) 3 (2) Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan 108.