## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 1, 2019, h. 55-80 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v15i1.833
55

## Pencatatan Perkawinan Lintas Kantor Urusan Agama Di Kota Gorontalo

## Alinda Ahmad Ishak dan Muhibbuddin

## Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email:alind4ishak@gmail.com; muhibiain75@gmail.com
Abstract: This paper aims to find out and analyze marital registration across the  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  in  Gorontalo  City  by  observing Circular Letter of the Directorate of Islamic Community Guidance Number: Dj.II.2 / 1 / HM.01 / 942/2009. This research is a descriptive-analytical field research.  The  approach  used  is  a  normative  juridical  approach  with  data collection methods in the form of observations, interviews and documentation studies.  The  results  showed  that  7  of  9  KUA  in  the  City  of  Gorontalo,  the Headman/Registrar of marriage did not know and read the Circular, while 2 of  the  9  KUA  in  Gorontalo  City  who  have  read  it  are  divided  into  two groups: First, assume that the purpose of the Circular applies only to normal marriages,  not  to  apply  to  post-isbat  marriages;  Secondly,  despite  the contrary opinion, if faced with a real case in the field, Recording of post isbat marriage done by cross-KUA, will still receive and record it even if it is not in accordance with the contents of the circular and follow the court's ruling on the contents of the determination of the isbat. The author is of the opinion that the reality of cross-KUA marriages in Gorontalo does not go according to  the  rules  contained  in the  Circular,  and  even  seems  to  be  ignored  by  the
Headman/Registrar of marriage.
Keywords: Marriage  Isbat,  Office  of  Religious  Affairs,  Marriage Registration, Circular

## Recording Marriage Cross Office of Religious Affairs In Gorontalo City
Abstrak:  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan    menganalisis pencatatan  perkawinan  lintas  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  Kota Gorontalo  dengan  memperhatikan  Surat  Edaran  Direktorat  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor:  Dj.II.2/1/HM.01/942/2009.  Penelitian  ini  adalah
penelitian  lapangan  yang  bersifat  deskriptif-analitis.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data  berupa  pengamatan,  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 dari 9 KUA Kecamatan di Kota Gorontalo, Penghulu/Pegawai  Pencatat  Nikah  belum  mengetahui  dan  membaca  Surat Edaran  tersebut.  Sementara  2  dari  9  KUA  Kecamatan  di  Kota  Gorontalo yang  pernah  membacanya  terpecah  menjadi  dua  kelompok: Pertama, berasumsi  bahwa  maksud  dari  Surat  Edaran  tersebut  hanya  berlaku  untuk perkawinan  normal,  tidak  berlaku  untuk  perkawinan  pasca  isbat; Kedua, meskipun  berpendapat  sebaliknya  tetapi  kalau  dihadapkan  kepada  kasus nyata di lapangan, pencatatan  lintas KUA pasca isbat, tetap akan menerima dan  mencatatnya  walaupun  tidak  sesuai  dengan  isi  dari  surat  edaran  dan mengikuti  amar  putusan  Pengadilan  pada  isi  penetapan  isbat-nya.  Penulis berpendapat realitas pencatatan perkawinan lintas KUA di Kota Gorontalo tidak  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  Surat  Edaran tersebut,  bahkan  terkesan  diabaikan  oleh  para  Penghulu/Pegawai  Pencatat Nikah.
Kata  Kunci:  Isbat  Nikah,  Kantor  Urusan  Agama,  Pencatatan  Perkawinan, Surat Edaran

## A. Pendahuluan
Pencatatan  perkawinan  di  Indonesia  memiliki  aturan  hukum  yang bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  misalnya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (selanjutnya UUP) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya KHI).  Dalam  ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  UUP  disebutkan  “Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.” Juga  dalam  KHI  pasal  7  ayat  (diyatakan  “Perkawinan  hanya  dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”
Pencatatan  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (selanjutnya disebut PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 10 ayat (3). Peraturan Pemerintah tersebut menentukan Perkawinan  dilaksanakan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat yang  dihadiri  oleh
dua  orang  saksi. 1 Tujuan  pencatatan  yang  dilakukan  di  hadapan  dan  di bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  menurut  KHI  adalah untuk  terjaminnya  ketertiban  perkawinan.  Perkawinan  yang  dilakukan  di luar  pengawasan  PPN  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  karena perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh PPN. 2
Tampak  bahwa  sahnya  suatu  perkawinan  selain  didasarkan  atas agama  dan  kepercayaan  juga  harus  didaftarkan  kepada  Pegawai  Pencatat Nikah  yang  berwenang.  Pencatatan  perkawinan  dimaksudkan  untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan  diakui  oleh  negara. Hal  itu  penting  untuk  menentukan  kedudukan  hukum  seseorang,  dimana kedudukan  hukum  tersebut,  membawa  serta  hak  dan  kewenangan  tertentu untuk bertindak dalam hukum. Sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1)  UUP  yang  menyebutkan  “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Sebuah  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Ini  berarti    jika  suatu perkawinan telah memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan  atau  ijab  kabul telah  dilaksanakan  (bagi  umat  Islam)  atau  pendeta/pastur  telah melaksanakan  pemberkatan  atau  ritual  lainnya,  maka  perkawinan  tersebut adalah  sah  terutama  di  mata  agama  dan  kepercayaan  masyarakat.  Selain sahnya  perkawinan  di  mata  agama  dan  kepercayaan  masyarakat  perlu disahkan  pula  oleh  negara  melalui  pencatatan  perkawinan,  dalam  hal  ini ketentuannya  terdapat  pada  pasal  2  ayat  2  UUP  yang  teknis  pencatatan perkawinan  diatur  pada  pasal  2  PP No.  9  Tahun  1975  tentang  Pencatatan Perkawinan.
Bagi  mereka  yang  melakukan  perkawinan  menurut  agama  Islam, pencatatan  dilakukan  di  KUA.  Sedangkan  untuk  mencatatkan  perkawinan dari  mereka  yang  beragama  dan  kepercayaan  selain  Islam,  cukup menggunakan  dasar  hukum  Pasal  2  Ayat  2  PP  No.  9  Tahun  1975  bahwa “Perkawinan yang telah melalui pencatatan mengandung kemaslahatan bagi umum,  artinya  perkawinan  tersebut  melindungi  hak  asasi  kaum  wanita,
1 Anshary  MK, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia (Cet.  II;  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015), 19.
2 Khairuddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga) Islam    Indonesia  dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim (Yogyakarta:  Academia  &  Tazzafa, 2009), 338.
sebab menurut  hukum  positif  Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan atau  perkawinan  di  bawah  tangan  tidak  diakui  sama  sekali  oleh  Negara.” 3
Pentingnya  pencatatan  pernikahan  ini  walaupun  tidak  secara  tekstual dijelaskan  dalam  Alquran,  tetapi  dapat  diketahui  bahwa  pernikahan  adalah sebuah  konsep  hubungan  manusia  dengan  manusia,  dalam  hal  ini  mumalah secara umum (QS al-Baqarah/2: 282).
Pencatatan  ini  sudah  menjadi  tugas  dari  KUA  di  Kecamatan. Khususnya  Kota  Gorontalo  yang  merupakan  Ibukota  Provinsi  Gorontalo memiliki  9  Kecamatan  dan  dalam  setiap  kecamatan  terdapat  satu  KUA, yaitu: (1) KUA Kecamatan Kota Selatan; (2) KUA Kecamatan Kota Utara; (3)  KUA  Kecamatan  Kota  Barat;  (4)  KUA  Kecamatan  Kota  Timur;  (5) KUA  Kecamatan  Kota  Tengah;  (6)  KUA  Kecamatan  Dungingi;  (7)  KUA Kecamatan  Dumbo  Raya  (8)  KUA  Kecamatan  Hulonthalangi;  (9)  KUA Kecamatan Sipatana.
Kota  Gorontalo  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim  sangat signifikan  dalam  melayani  kebutuhan  masyarakat,  khususnya  di  bidang pengawasan  dan  pencatatan  perkawinan.  Perkawinan  bisa  saja  dilakukan secara  normal  dan  ada  juga  yang  melalui  proses  perkawinan sirri,  untuk selanjutnya  melakukan  permohonan  isbat  nikah  untuk  mengesahkan perkawinannya. Data dari Pengadilan Agama Gorontalo yang yurisdiksinya mewilayahi  seluruh  wilayah  Kota  Gorontalo,  sepanjang  tahun  2017 menerima permohonan isbat nikah sebanyak kurang lebih  102 perkara. 4 Dari hasil pengamatan sementara yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Kota Selatan,  ada  beberapa  peristiwa  unik  yang  ditemukan,  diantaranya  adanya peristiwa  perkawinan sirri  yang  dilangsungkan  di  luar  Provinsi  Gorontalo, yang  telah  disahkan  oleh  Pengadilan  Agama  Gorontalo. 5 Kedua  peristiwa perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di KUA Kecamatan Kota Selatan.
Tidak  terkecuali  pada  perkawinan  pasca isbat,  dalam  perkawinan normalpun, masih terjadi penyimpangan yang sama, dimana ada perkawinan dilangsungkan  di  wilayah  Kecamatan  A  misalnya,  tetapi  penghulunya
3 http://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum-istri- yang-menikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlaku-tentang-perkawinan, diakses  tanggal 30 Januari  2018.
4 Lihat LIPA 1.pdf,  dalam www.pa-gorontalo.go.id, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.
5 Lihat Salinan Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2015/PA.Gtlo; dan Salinan Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2014/PA.Gtlo;
berasal  dari  KUA  Kecamatan  B.  Kasus  seperti  ini  umumnya  terjadi  pada perkawinan  yang  dilaksanakan  di  gedung  resepsi  perkawinan  yang disewakan  untuk  umum,  yang  kebetulan  lokasi  gedungnya  berada  di  luar kecamatan  domisili  kedua  calon  mempelai.  Sebagai  contoh,  perkawinan antara  Lk  A,  yang  beralamat  di  Kelurahan  Huangobotu,  Kecamatan Dungingi  dengan    Pr.  B  beralamat  di  Jl.  Taman  Hiburan,  Kelurahan Wonggaditi  Barat,  Kecamatan  Kota  Utara,  dimana  proses  akad  nikahnya dilangsungkan  di  Gedung  Graha  Azizah  yang  terletak  di  Jl.  Manggis, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo di bawah pengawasan Penghulu dari KUA Kecamatan Kota Utara dan perkawinannya dicatatkan  di  KUA  Kecamatan  Kota  Utara  dengan  nomor  Kutipan  Akta Nikah 009/013/V/2016. 6
Pertanyaan mendasar muncul apakah KUA Kecamatan Kota Selatan pada  kasus  pertama  dan  KUA  Kecamaan  Kota  Utara  pada  kasus  kedua berwenang  mencatat  peristiwa  perkawinan  tersebut?  sementara  menurut aturan  pencatatan  perkawinan,  -baik  perkawinan    normal  (resmi), 7 maupun perkawinan sirri  pasca  penetapan  isbat  oleh  Pengadilan, 8 -seluruhnya mengandung  norma  hukum  yang  sama,  yaitu  pencatatan  perkawinan menganut  asas  tempat  terjadinya  peristiwa  perkawinan,  bukan  domisili. Artinya  apabila  terjadi  perbedaan  antara  tempat  berlangsunya  peristiwa perkawinan  dengan  domisili  pengantin,  maka  yang  berwenang  mencatat perkawinan  adalah  PPN  yang  mewilayahi  tempat  dilangsungkannya
6 Fitri Mifta Huda Manoppo, Mempelai Perempuan, Wawancara di Kota Gorontalo tanggal 18 April 2018.
7 Seperti  Undang-Undang    Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Perkawinan, Talak dan Rujuk jis . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan Undang-
Undang  Nomor  22  Tahun  1946  di  seluruh  wilayah  RI,  pasal    2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam,  dan  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Pencatan Perkawinan
8 Seperti  diatur  dalam  pasal  3  ayat  (5)  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk. Teks lengkapnya sebagai berikut : ”Djika terdjadi salah satu hal jang tersebut pada ajat pertama, kedua dan ketiga dan ternjata karena keputusan  hakim,  bahwa ada orang kawin tidak dengan  mentjukupi  sjarat pengawasan atau ada  talak  atau  rudjuk  tidak  diberitahukan  kepada  jang  berwajib,  maka  biskalgripir  hakim kepolisian jang bersangkutan mengirim salinan keputusannja kepada pegawai pentjatat nikah jang  bersangkutan  dan  pegawai  itu  memasukkan  nikah,  talak  dan  rujuk  itu  di  dalam  buku pendaftaran  masing-masing  dengan  menjebut  surat  keputusan  hakim  jang  menjatakan  hal itu”.
peristiwa  perkawinan,  bukan  PPN  dimana  domisili  para  pengantin.  Hal  ini ditegaskan  dalam  Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor:  D II.2/1/HM.01/942/2009 tentang Asas Pencatatan Perkawinan. Dalam butir 3 Surat  Edaran  tersebut  dijelaskan:  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di atas,  PPN  tidak  boleh  mencatat  pernikahan  di  luar  wilayah  hukumnya, karena  asas  pencatatan  adalah  menganut  asas  tempat  terjadinya  peristiwa, bukan domisili.
Surat  Edaran  tersebut,  sepintas  memang  terlihat  hanya  mengatur tentang  perkawinan  normal  (resmi),-terutama  pada  ayat  (1)  dan  (2)-  akan tetapi  asas  pencatatan  nikah  yang  ditegaskan  dalam  Surat  Edaran  tersebut adalah asas umum pencatatan perkawinan, dimana asas tersebut tidak hanya berlaku  untuk  perkawinan  normal  saja  tetapi  menjangkau  semua  jenis perkawinan yang dianggap sah dan legal oleh aturan perundangan, termasuk di  dalamnya  adalah  perkawinan sirri pasca penetapan oleh Pengadilan. Hal ini  sebagaimana  ditegaskan  oleh  Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri Nomor  0054/Pdt.P/2016/PA.Kdr.  tanggal  23  Mei  2016. 9 Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang menangani permohonan isbat nikah  tersebut,  mengutip  Surat  Edaran  dimaksud  untuk  menentukan  KUA mana yang berwenang melakukan pencatatan nikah pasca penetapan::
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam Nomor  D  II.2/1/HM.01/942/2009  tanggal  2  Juni  2009  tentang  asas Pencatatan  Perkawinan,  maka  ditegaskan  bahwa  asas  pencatatan menganut  asas  tempat  terjadinya  perkawinan,  bukan  domisili.  Oleh karena  itu,  PPN  yang  berhak  mencatat  adalah  PPN  yang  mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dan  kaidah  tersebut,
Majelis  memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk mendaftarkan  perkawinan  tersebut  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah KUA  Kecamatan  Camplong 10 ,  Kabupaten  Sampang  agar  dicatat perkawinan tersebut. 11
9 https://putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal tanggal 18 April 2018.
10 Kecamatan  Camplong,  adalah  tempat  dilaksanakannya  perkawinan sirri kedua mempelai,  tepatnya  di  Desa  Rembang,  Kecamatan  Camplong  Kabupaten  Sampang, sedangkan  domisili  keduanya  pada  saat  mengajukan isbāt nikah  berada  di  Kota  Kediri, tepatnya di Kecamatan Pesantren.
11 Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0054/Pdt.P/2016/PA.Kdr. tanggal 23 Mei 2016.
Penetapan  tersebut  mengesahkan  perkawinan  yang  terjadi  antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara sirri pada tanggal 9 Mei 1998 di Desa Rembang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kemudian  kedua  mempelai  pindah  domisili  di  Kota  Kediri,  tepatnya  di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sehinga permohonan isbat-nya diajukan ke Pengadilan Agama Kota Kediri.
Penetapan  tersebut  jelas  menentukan  bahwa  yang  berhak  mencatat adalah  KUA  dimana  perkawinan sirri  dahulu  dilaksanakan  yaitu  KUA Kecamatan  Camplong,  Kabupaten  Sampang,  bukan  KUA  tempat  domisili sekarang dimana kedua mempelai berdomisili yaitu di Kota Kediri, tepatnya KUA  Kecamatan  Pesantren  Kota  Kediri. 12 Di  sini  nampak  bahwa  dalam mengimplementasikan  Surat  Edaran  tersebut  terdapat  adanya  perbedaan pemahaman.

## B. Asas Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan
Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor  0054/Pdt.P/2016/ PA.Kdr  dan  Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor:  D  II.2/1/HM. 01/942/2009 tentang Asas Pencatatan Perkawinan sepintas terdengar seperti tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan,  ibarat  sebuah  koin  mata  uang,  maka asas  perkawinan  berada  pada  sisi  depan  koin  sedangkan  asas  pencatatan perkawinan berada pada bagian belankangnya, akibatnya banyak orang yang salah menempatkan antara kedua asas tersebut, bahkan yang lebih tragis lagi ada  diantara  pemangku  kebijakan  dalam  hal  ini  Penghulu/PPN,  belum memahami tentang kedua asas tersebut. 13
Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  kedua  asas  tersebut  perlu dijelaskan, hal ini penting untuk diketahui mengingat kebutuhan masyarakat kian  berkembang    dan   membutuhkan  pelayanan  yang  mudah-  “(bukan dipermudah)”-  dan  cepat  serta  kepastian  hukum  sesuai  dengan  asas pelayanan  publik  yang  baik  dan  benar .  Disebutkan  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan:
12 Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0054/Pdt.P/2016/PA.Kdr. tanggal 23 Mei 2016.
13 Hasil  wawancara  dengan  beberapa  Penghulu  di  KUA  Kecamatan  Wilayah  Kota Gorontalo pada tanggal 4 Juli 2018.
Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 14
Selanjutnya  untuk  memperjelas  diatur  dalam  Registerulasi turunannya,  yaitu  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  No.  11  Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 17 disebutkan:
1) Akad  nikah  dilaksanakan  dihadapan  PPN  atau  penghulu  atau  pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri.
2) Apabila  akad  nikah  akan  dilaksanakan  diluar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  maka  calon  isteri  atau  walinya  harus memberitahukan kepada PPN diwilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah. 15
Maksud  dari  ayat  (2)  pasal  17  ini  adalah  jika  akad  nikah  akan dilaksanakan selain di tempat tinggal calon isteri, semisal di kediaman calon suami,  dikediaman  wali  atau  tempat  lainnya  maka  harus  memberitahukan kepada PPN di wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi,  kemudian  kehendak  nikah  tersebut  didaftarkan  pada  PPN dimana peristiwa akad nikah akan dilangsungkan.
Penjelasan  lebih  rinci  tentang  asas  pencatatan  perkawinan  ini dijelaskan  pula  dalam  Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  No. DJ.II.2/1/HM.01/942/2009  tanggal  29  Juni  2009  pada  butir  3  menyatakan bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas,  PPN  tidak  boleh  mencatat
14 Mahkamah  Agung  RI., Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan  Agama, 2016), 826.
15 PMA ini meskipun telah direvisi oleh PMA Nomor 19 Tahun 2018, tetapi norma hukum  yang  terkandung  dari  dari  keduaayat  dalam  pasal  tersebut,  substansinya  masih relevan dan berlaku karena dimuat kembali dalam pasal 16 PMA No. 19 Tahun 2018 dengan penambahan (di sisipi) ayat (2), sebagai berikut:
1) Akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.
2) Dalam  hal  pelaksanaan  akad  dilaksanakan  di  daerah  terdalam,  terluar,  dan  di  daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4;
3) Akad  yang  dilaksanakan  di  luar  tempat  tinggal  calon  suami  dan  calon  istri  harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing;
pernikahan  di  luar  wilayah  hukumnya,  karena  asas  pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa bukan domisili.
Salah satu contoh kasus,   ada seorang calon suami yang berdomisili sesuai  KTP  misalnya  di  Kecamatan  Kota  Barat,  Kota  Gorontalo  akan menikahi  calon  isterinya  yang  beralamat/berdomisili  di  Kecamatan  Kota Utara, Kota Gorontalo, berencana akan melangsungkan acara akad nikahnya di  salah  satu  gedung  resepsi  perkawinan  di  wilayah  Kecamatan  Kota Selatan,  Kota  Gororntalo,  maka  cukup  membawa  persyaratan  nikah  dari daerah  domisilinya  masing-masing  dengan  rekomendasi  Penghulu/PPN setempat  selanjutnya  mendaftarkan  permohonan  nikahnya  pada   KUA Kecamatan  Kota  Selatan,  Kota  Gorontalo  yang  mewilayahi  tempat pelaksanaan  akad  nikah  dan  akan  dihadiri  dan  dicatat  oleh  Penghulu/PPN Kecamatan  Kota  Selatan,  Kota  Gorontalo,  bukan  oleh  Penghulu/PPN  dari wilayah domisili calon pengantin perempuan.
Aturan tersebut sebagimana yang telah dijelaskan berlaku juga untuk kasus  pencatatan  perkawinan  pasca is\ba>t  nikah.  Dalam  kasus  is\ba>t  nikah, jika  Lk.  A  dan  Pr.  B  melangsungkan  pernikahan  secara sirri di  Kelurahan Bugis,  Kecamatan  Dumbo  raya,  Kota  Gorontalo,  sesuai  dengan  domisili keduanya pada  saat  itu.  Beberapa  tahun  kemudian,  keduanya  menetap  di Kelurahan  Moodu,  Kecamatan  Kota  Timur,  Kota  Gorontalo,  dan mengesahkan  perkawinan  mereka  melalui  Pengadilan  Agama  Gorontalo. Maka  dalam  kasus  ini,  yang  berwenang  mencatat  perkawinan  tersebut- bedasarkan  asas  pencatatan  perkawinan-  semestinya  adalah  Penghulu/PPN pada  KUA  Kecamatan  Dumbo  Raya  (tempat  peristiwa  nikah),  bukan  PPN pada Kecamatan Kota Timur (tempat domisili sekarang).
Kesimpulannya antara perkawinan dan pencatat perkawinan tedapat dua  asas  yang  berbeda.  Asas  perkawinan  merujuk  kepada  domisili  kedua calon  mempelai.  Artinya  dimana  calon  pengantin  perempuan  berdomisili, maka  disitulah  dilaksanakan  perkawinannya  di  hadapan  Penghulu/PPN setempat.  Sedangkan  asas  pencatatan  perkawinan  adalah  peristiwa  nikah. Artinya  dimana  peristiwa  nikah  itu  dilaksanakan,  maka  di  wilayah  itulah perkawinannya  dicatat  oleh  Penghulu/PPN  setempat.  Itulah  sebabnya mengapa calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinannya di luar alamat  domisilinya  harus  mendapatkan  rekomendasi  dari  Penghulu/PPN tempat  domisili  kepada  Penghulu/PPN  tempat  berlansungnya  penkawinan, agar  kedua  asas  ini  secara  tidak  tumpang  tindih  dan  tetap  terjaga  maka secara  administrasif  buku  Kutipan  Akta  Nikah  sebagai  satu-satunya  bukti
otentik (probationis  causa)  yang  membuktikan  bahwa  telah  tejadinya peristiwa nikah, dipandang legal.
Sebaliknya  jika  hal  keadaan  ini  hanya  dianggap  sebelah  mata  dan dilanggar, maka buku kutipan akta nikah tersebut terdapat cacat hukum dan dianggap  illegal.  Akibatnya  kedua  mempelai  berpotensi  menghadapi permasalahan  hukum  di  kemudian  hari,  dan  itu  sangat  merugikan kepentingan hukum keduanya.

## C. Perspektif  Penghulu  di Kota Gorontalo  terhadap Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam Nomor: DII.2/1/HM.01/942/2009
Setelah  dilakukan  wawancara  dengan  para  Penghulu/Pegawai
Pencatat  Nikah  (PPN)  yang  terdapat  di  KUA  se-wilayah  Kota  Gorontalo, maka  ditemukan  data  faktual  mengenai  perspektif  atau  pendapat  mereka terhadap  asas  pencatatan  perkawinan,  sebagaimana  maksud  dari  Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: DII.2/1/HM.01/942/2009, yaitu:

## 1. KUA Kecamatan Kota Selatan
Selama  saya  ditugaskan  sebagai  penghulu  di  beberapa  KUA  dari tahun  2009  sampai  dengan  sekarang  saya  pernah  mendengar tentang surat edaran yang saudara maksudkan, tetapi saya lupa apa isinya.  Akan  tetapi  setelah  saya  membacanya  sekarang,  menurut saya,  maksud  dari  surat  tersebut  hanya  berlaku  untuk  perkawinan normal, tidak dapat diterapkan pada kasus isbat nikah. Dalam kasus isbat nikah saya mencatat berdasarkan penetapan pengadilan, selagi tidak dipermasalahkan, mengingat pihak tersebut sudah tinggal dan berdomisili di wilayah kecamatan Kota Selatan. 16

## 2. Penghulu KUA Kecamatan Kota Utara
Sampai  sekarang  ini  saya  belum  pernah  mendengar  perihal  surat edaran  yang  saudara  tanyakan.  Adapun  mengenai  pencatatan perkawinan selama ini sudah berjalan sesuai prosedurnya, dan kalau perkawinan  pasca is\b ā t    nikah,  saya  mencatat  sesuai  dengan domisili kedua mempelai . 17 16 H.  Syamsul  Bahri,  Kepala  KUA  Kecamatan  Kota  Selatan, Wawancara, di  KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,  tanggal 4 Juni 2018.
17 H. M. Fahrie Hioda,  Kepala  KUA  Kecamatan Kota Utara, Wawancara, di KUA Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, 6 Juli 2018.

## 3. Penghulu KUA Kecamatan Kota Timur
Saya  tidak  pernah  mendengar  atau  mengetahui  surat  edaran tersebut,  selama  saya  menjalankan  tugas  sebagai  Penghulu  atau sebagai kepala KUA. Mengenai pencatatan perkawinan pasca is\ba>t selama  ini  saya  berpedoman  pada  hasil  penetapan  Pengadilan  dan kalau ada yang datang mencatatkan perkawinannya akan saya catat selama  yang  bersangkutan  tinggal  di  wilayah  Kecamatan  Kota Timur . 18

## 4. Penghulu KUA Kecamatan Kota Barat
Selama  ini  saya  belum  pernah  mendengar  atau  membaca  surat edaran  tersebut.  Apa  isi  dari  surat  edaran  tersebut  saya  tidak mengetahuinya.  Tetapi  kalau  yang  saudara  pertanyakan  mengenai pencatatan  perkawianan  pasca is\ba>t, selama ini kami mencatatnya sesuai  dengan  isi  penetapan.  Kami  tidak  pernah  menolak  selama perkawinannya telah disahkan oleh pengadilan. 19

## 5. Penghulu KUA Kecamatan Kota Tengah
Mengenai surat edaran yang saudara maksud, sepintas saya pernah mendengar tetapi tidak tahu isinya apa. Tetapi kalau yang saudara maksudkan  adalah  pencatatan  perkawinan  lintas  KUA  pasca penetapan  isbat  nikah,  di  KUA  ini  sejak  tahun  2015  sampai sekarang  saya  belum  pernah  menerima  permohonan  pencatatan seperti  itu,  yang  ada  hanyalah  saya  yang  merekomendasikan pencatatan perkawinan ke wilayah KUA yang lain. 20

## 6. Penghulu KUA Kecamatan Dungingi
Selama saya menjabat kepala KUA kurang lebih 8 (delapan tahun), surat edaran tersebut sudah saya baca dan pelajari serta diterapkan secara  maksimal,  kecuali  terhadap  pencatatan  nikah  pasca penetapan pengadilan belum terlaksana secara optimal. Kendalanya
18 H.  Arifin  Adam,    Kepala    KUA  Kecamatan    Kota  Timur, Wawancara, di  KUA Kecamatan  Kota Timur, Kota Gorontalo , 13 Juli 2018.
19 Yunus  Assaqaf,  Penghulu  KUA  Kecamatan  Kota  Barat, Wawancara ,  di  KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,   13 Juli 2018.
20 Muhammad  Idrus  Umar,    Kepala  KUA  Kecamatan  Kota  Tengah, Wawancara, Gorontalo,  27 Juli 2018
adalah amar penetapan pengadilan memerintahkan untuk dicatat di KUA  Kecamatan  Dungingi.  Saya  selaku  kepala  KUA  sekaligus penghulu hanya menjalankan isi penetapan pengadilan. 21
Sejak  saya  diangkat  sebagai  penghulu  dari  tahun  2009  sampai dengan  sekarang,  saya  belum  pernah  mendengar  atau  mengetahui perihal  adanya  edaran  dimaksud.  Tetapi  kalau  maksud  dari  surat edaran  tersebut    mengenai    asas  pencatatan  perkawinan, sebagaimana  keterangan  saudara  nampaknya  sudah  berjalan sebagaimana  mestinya.  Kecuali  untuk  kasus isbat  nikah,  itu tergantung  dari  isi  penetapan,  kalau  dalam  penetapan  tersebut diperintahkan  dicatat  di  KUA  ini,  maka  akan  kami  catat  sesuai dengan  penetapan  tersebut,  meskipun  peristiwa  perkawinannya dahulu dilaksanakan di luar wilayah Kecamatan Dungingi. 22

## 7. Penghulu KUA Kecamatan Hulonthalangi
Saya pernah mendengar perihal surat edaran tersebut, tetapi belum pernah  membacanya.  Kalau  saya  perhatikan  setelah  saya membacanya  dari  tangan  saudara,  maksud  atau  kandungan  dari surat  edaran  tersebut,  menurut  saya  dapat  diterapkan  untuk  setiap jenis  perkawinan,  baik  perkawinan  normal  atau  perkawinan  pasca isbat,  tetapi  kalu  saya  pribadi  dihadapkan  dengan  kasus  seperti yang saudara teliti, maka tetap akan saya catat semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan. 23

## 8. Penghulu KUA Kecamatan Sipatana
Saya  belum  pernah  melihat  dan  membaca  surat  edaran  tersebut, akan tetapi setelah saya membacanya sekarang dari tangan saudara, menurut saya asas pencatatan yang dimaksud surat edaran tersebut berlaku  umum  untuk  semua  jenis  perkawinan,  saya  perpendapat pencatatan  lintas  KUA  tidak  dibenarkan  kecuali  mendapatkan rekomendasi  dari  KUA  setempat,  untuk  perkawinan  yang  akan dilangsungkan  di  luar  domisili  calon  pengantin  perempuan,
21 Ismail, M.H., Kepala KUA Kecamatan  Dungingi, Wawancara, Gorontalo , 12 Juli 2018 . 22 Zulkifli Tolinggi, Penghulu  KUA  Kecamatan  Dungingi, Wawancara , Gorontalo .12 Juli 2018.
23 Mohamad  Fikri  Hioda,  Kepala  KUA  Kecamatan  Hulonthalangi, Wawancara, Gorontalo , 19 Juli 2018.
sementara  untuk  kasus  perkawinan  itsbat  nikah,  tidak  akan  saya catat  sepanjang  pernikahannya  dahulu  dilaksanakan  di  luar  KUA Kecamatan Sipatana dan kebetulan di wilayah kecamatan Sipatana belum  saya  temui  kasus  seperti  yang  saudara  angkat  dalam penelitian saudara. 24

## 9. Penghulu KUA Kecamatan Dumbo Raya
Selama  bertugas  sebagai  Penghulu,  saya  belum  pernah  mendengar adanya  surat  edaran  yang  saudara  tanyakan.  Adapun  mengenai pencatatan  perkawinan  selama  ini  sudah  berjalan  sesuai prosedurnya,  dan  kalau  perkawinan  pasca  isbat,  saya  mencatat sesuai dengan domisili kedua mempelai. 25
Mencermati  pendapat  para  Penghulu  tersebut  di  atas,  dari  sembilan KUA  Kecamatan  terdapat  7  (tujuh)  KUA  Kecamatan  yang  belum mengetahui  adanya  surat  edaran  tersebut,  sementara  2  (dua)  KUA Kecamatan yang pernah membacanya terpecah menjadi dua kelompok, yang pertama, berasumsi bahwa maksud dari surat edaran tersebut hanya berlaku untuk  perkawinan  normal,  tidak  berlaku  untuk  perkawinan  pasca is\ba>t. Sementara  kelompok  kedua  meskipun  berpendapat  sebaliknya  tetapi  kalau dihadapkan kepada kasus nyata (di lapangan) pencatatan lintas KUA pasca is\ba>t, tetap akan menerima dan mencatatnya walaupun tidak sesuai dengan isi  dari  surat  edaran,  tergantung  pada  isi  penetapan is\ba>t-nya.  Andaikata dalam  penetapan  pun  tidak  menentukan  di  KUA  mana  harus  dicatat sebagian  KUA  tetap  akan  menerima  dan  mencatatnya  semata-mata  karena faktor kemanusiaan (pendapat Kepala KUA Hulonthalangi).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  penulis  menemukan  fakta bahwa Surat Edaran tersebut, belum diterapkan secara optimal, relatif masih terjadi  penyimpangan  dalam  praktek  di  lapangan  dan  faktor  yang  paling dominan  yang  menyebakan  penyimpangan  tersebut  adalah  ketidaktahuan para Penghulu perihal isi surat edaran dimaksud karena kurang tersosialisasi. Padahal  surat  tersebut  sudah  berusia  kurang  lebih  10  tahun  lamanya  sejak diterbitkan, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2009.
24 Jamil,  S.Ag,  Kepala  KUA  Kecamatan  Sipatana, Wawancara, Gorontalo,  5  Juni 2018.
25 Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Dumbo Raya, Wawancara, Gorontalo, 5 Juni 2018.

## D. Realitas Pencatatan Perkawinan Lintas KUA di  Kota Gorontalo
1. Pasca Penetapan Isbat Nikah
Hasil  wawancara  dan  observasi  lapangan  di  9  (sembilan)  KUA Kecamatan  di  Kota  Gorontalo,  dengan  memeriksa  register  pencatatan peristiwa  nikah  mulai  dari  tahun  2015  sampai  dengan  Februari  2019, ditemukan data sebagai berikut:

## Tabel 1
Peristiwa Nikah Pasca Isbat Nikah Lintas KUA Nama Kantor Urusan Agama (KUA) Nikah Pasca Isbat Nikah Lintas KUA Jumlah 2015  2016  2017 2018 2019 KUA Kecamatan Kota Selatan 2 - - - - 2 KUA Kecamatan Kota Utara - - - 2 - 2 KUA Kecamatan Kota Barat 4 1 - - - 5 KUA Kecamatan Kota Timur - 2 1 - - 3 KUA Kecamatan Kota Tengah - - - - - - KUA Kecamatan Dungingi 1 - - - - 1 KUA Kecamatan Dumbo Raya 4 1 - - - 5 KUA Kecamatan Hulonthalangi - - - - - - KUA Kecamatan Sipatana - - - - - - Total 18
Sumber: Data Olahan dari KUA Kecamatan di Kota Gorontalo, 2019.
Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui bahwa ada 18 peristiwa nikah pasca isbat nikah yang terjadi di KUA Kecamatan se-Kota Gorontalo sejak tahun  2015  sampai  2019.  Terlihat  bahwa  2  KUA  dalam  kurun  waktu tersebut belum pernah terjadi peristiwa nikah pasca isbat nikah, yaitu KUA Kecamatan  Tengah,  KUA  Kecamatan  Hulonthalangi  dan  KUA  Kecamatan Sipatana.
Tabel 2 Peristiwa Perkawinan dan Pencatatannya di KUA Kota Selatan Tempat Asal Suami Istri Tempat Nikah No. Penetapan Pengadilan Agama No. Register Nikah Kota Selatan Makassar 0251/Pdt.P/2014/PA.Gtlo 050/04/III/2015 Kota Selatan NAD 0276/Pdt.P/2015/PA.Gtlo 161/05/X/2015

## Tabel 3
Peristiwa Perkawinan dan Pencatatannya di KUA Kota Utara
Tempat Asal Suami Istri Tempat Nikah No. Penetapan Pengadilan Agama No. Register Nikah Kota Utara Lombok 0251/Pdt.P/2014/PA.Gtlo 067/11/V/2018 Tabel 4 Peristiwa Perkawinan dan Pencatatannya di KUA Kota Barat Tempat Asal Suami Istri Tempat Nikah No. Penetapan Pengadilan Agama No. Register Nikah Kota Barat Limboto 0210/Pdt.P/2014/PA.Gtlo 0040/01/2/2015 Kota Barat Balikpapan 0293/Pdt.P/2015/PA.Gtlo 0093/004/V/2016 Kota Barat Sulawesi Utara 0208/Pdt.P/2014/PA.Gtlo 0048/007/III/2015 Kota Barat Kota Barat, diperintahkan dicatat Kota Selatan 0225/Pdt.P/2014/PA.Gtlo 0079/014/V/2015
Tabel 5 Peristiwa Perkawinan dan Pencatatannya di KUA Kota Timur Tempat Asal Suami Istri Tempat Nikah No. Penetapan Pengadilan Agama No. Register Nikah Kota Timur Bitung 0355/Pdt.P/2015/PA.Gtlo 002/002/I/2015 Kota Timur Kabupaten Gorontalo 0336/Pdt.P/2015/PA.Gtlo 003/003/I/2016 Tabel 6 Perkawinan dan Pencatatannya di KUA Dungingi Tempat Asal Suami Istri Tempat Nikah No. Penetapan Pengadilan Agama No. Register Nikah Dungingi Pohuwato 0288/Pdt.P/2015/PA.Gtlo 149/011/XII/2015
Tabel 7
Peristiwa Perkawinan dan Pencatatannya di KUA Dumbo Raya
Tempat Asal Suami Istri Tempat Nikah No. Penetapan Pengadilan Agama No. Register Nikah Dumbo Raya  Bolaang Mongondow 0329/Pdt.P/2015/PA.Gtlo 113/09/XII/2015 Dumbo Raya  Buol 0349/Pdt.P/2015/PA.Gtlo 114/10/XII/2015 Dumbo Raya  Kota Utara 0358/Pdt.P/2015/PA.Gtlo 115/11/XII/2015 Dumbo Raya  Marisa 0036/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 037/06/IV/2016 Dumbo Raya  Sulawesi Tengah 0349/Pdt.P/2015/PA.Gtlo 003/003/I/2016
Berdasarkan  data  tersebut,  penulis  masih  menemukan  terjadi pelanggaran  administrasi  pencatatan  perkawinan,  yang  menyimpang  dari asas pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen dimaksud,  di  mana  praktek  pencatatan  nikah  lintas  KUA  masih  terjadi meskipun  dalam  skala  yang  relatif  sedikit,  karena  memang  permohonan pencatatan  pasca is\ba>t  lebih  sedikit  dibandingkan  permohonan  pencatatan perkawinan  normal.  Praktek mal-administrasi  yang    terjadi  pada  peristiwa nikah pasca is\ba>t.
2. Perkawinan Normal
Adapun pencatatan perkawinan lintas KUA pada perkawinan normal, data yang penulis temukan adalah sebagai berikut:
Tabel 8 Pencatatan di KUA Kecamatan Kota Selatan Asal Domisili Lokasi Menikah No. Register Nikah Suami Istri Marisa, Kab. Pohuwato Kota Selatan  Gedung Grand Place, Kota Tengah 002/02/I/2019 Kota Tengah Kota Selatan  Gedung Graha Azizah, Kota Barat 003/03/I/2019 Kota Selatan Kota Selatan  Gedung Graha Azizah, Kota Barat 23/04/III/2019 Kota Selatan Kota Selatan  Gedung Graha Azizah, Kota Barat 16/07/II/2019 Kab. Gorontalo Kota Selatan  Gedung Grand Place, Kota Tengah -
Alinda Ahmad Ishak, Muhibbuddin
Tabel 9 Pencatatan di KUA Kecamatan Kota Utara Asal Domisili Lokasi Menikah No. Register Nikah Suami Istri Dungingi Kota Utara Gedung Graha Azizah, Kota Barat 009/013/V/2016 Kota Timur Kota Utara Gedung Musdalifah, Kota Tengah 0095/009/V/2016 Kota Utara Kota Utara Rumah Adat Duluhupa, Kota Selatan 023/03/III/2019 Kota Barat Kota Utara Gedung Grand Palace, Kota Tengah 021/01/III/2019 Hulonthalangi  Kota Utara Gedung Graha Azizah, Kota Barat 0125//015/IX/2018 Tibawa, Kab. Gorontalo Kota Utara Gedung Graha Azizah, Kota Barat 0106/011/VIII/2018 Pasar Rebo, Jakarta Timur Kota Utara Gedung Graha Misfalah, Kota Tengah 0095/022/VII/2018 Boliohuto, Kab. Gorontalo Kota Utara Gedung Graha Azizah, Kota Barat 0074/001/VII/2018 Tabel 10 Pencatatan di KUA Kecamatan Kota Barat Asal Domisili Lokasi Menikah No. Register Nikah Suami Istri Kota Tengah Kota Barat Elgie Hotel, Kota Tengah 039/10/III/2019 Dungingi Kota Barat Rumah Adat Duluhupa, Kota Selatan 078/07/V/2018 Tabel 11 Pencatatan di KUA Kecamatan Kota Timur Asal Domisili Lokasi Menikah No. Register Nikah Suami Istri Hulonthalangi  Kota Timur Gorontalo Convention Center, Kota Selatan 0197/006/XI/2018 Sipatana Sipatana Grand Palace, Kota Tengah 0050/014/III/2018 Dumbo Raya Kota Timur Graha Azizah, Kota Barat 004/04/I/2019
Sipatana Kota Timur Grand Sumber Ria, Kota Utara 02/04/III/2019 Kota Selatan Kota Timur Graha Azizah, Kota Barat 0027/06/III/2019 Tumbihe Kota Timur Gorontalo Convention Center, Kota Selatan 0216/01/XII/2018 Desa Boludawa Dungingi Gedung Bele Limbui, Hulonthalangi 0204/013/XI/2018 Pilolodaa Kota Timur Gorontalo Convention Center, Kota Selatan 0175/013/X/2018 Kota Timur Kota Timur Rumah Adat Dulohupa, Kota Selatan 0177/015/X/2018 Dungingi Kota Timur Graha Azizah, Kota Barat 0129/007/VIII/2018 Tabel 12 Pencatatan di KUA Kecamatan Kota Tengah Asal Domisili Lokasi Menikah No. Register Nikah Suami Istri Kota Tengah Kota Tengah  Graha Azizah, Kota Barat 00005/005/I/2019 Kota Selatan Kota Tengah  Rumah Adat Dulohupa, Kota Selatan 00008/008/I/2019 Desa Wawaone Desa Wawaone Rumah Adat Dulohupa, Kota Selatan 00009/009/I/2019 Desa Wonggarasi Kota Tengah  Graha Azizah, Kota Barat 00012/012/I/2019 Kota Tengah Kota Tengah  Grand Sumber Ria, Kota Utara 00016/016/II/2019 Kota Tengah Desa Buntulio Selatan Grand Sumber Ria, Kota Utara 00021/006/II/2019 Kota Tengah Kota Tengah  Graha Azizah, Kota Barat 00032/006/III/2019 Tabel 13 Pencatatan di KUA Kecamatan Dungingi Asal Domisili Lokasi Menikah No. Register Nikah Suami Istri Bulo, Kab. Bima Dungingi Rumah Adat Dulohupa, Kota Selatan 0203/003/XII/2018 Dungingi Dungingi Rumah Adat Dulohupa, Kota Selatan 0186/004/XI/2018

## Alinda Ahmad Ishak, Muhibbuddin
Cilacap Tengah Dungingi Grand Sumber Ria, Kota Utara 01/95/013/XI/2018 Desa Karamat  Dungingi Gedung Grand Palace, Kota Tengah 029/1/II/2019 Wonosari Dungingi Gedung Graha Azizah, Kota Barat 33/05/II/2019 Banjer Dungingi Rumah Adat Dulohupa, Kota Selatan 68/26/III/2019 Hulonthalangi  Dungingi Gedung Graha Azizah, Kota Barat 052/10/III/2019 Dungingi Desa Lemito  Gedung Grand Palace, Kota Tengah 57/15/III/2019 Tabel 14 Pencatatan di KUA Dumbo Raya Asal Domisili Lokasi Menikah No. Register Nikah Suami Istri Desa Hutuo, Kab. Gorontalo Desa Hutuo, Kab. Gorontalo Gedung Graha Azizah, Kota Barat 038/13/III/2019 Makassar Dumbo Raya Gedung Graha Azizah, Kota Barat 038/13/III/2019 Desa Sarimangga Dumbo Raya Hotel Amaris, Kota Selatan 101/08/IX/2018 Tabel 15

## Pencatatan di KUA Kecamatan Hulonthalangi
Asal Domisili Lokasi Menikah No. Register Nikah Suami Istri Bone Raya, Kab. Bone Bolango Hulonthalangi  Gedung Gorontalo Convention Center, Kota Selatan 0029/005/III/2019 Cilincing, Jakarta Hulonthalangi  Gedung Gorontalo Convention Center, Kota Selatan 0027/003/III/2019 Papua Hulonthalangi  Gedung Gorontalo Convention Center, Kota Selatan 0002/02/I/2019

## Tabel 16

## Pencatatan di KUA Kecamatan Sipatana
Asal Domisili Lokasi Menikah No. Register Nikah Suami Istri Minahasa Sipatana Gedung Grand Sumber Ria, Kota Utara 004/04/01/2019 Limboto Sipatana Gedung Graha Azizah, Kota Barat 012/01/II/2019 Kota Utara Sipatana Gedung Grand Sumber Ria, Kota Utara 013/02/2019 Kota Tengah Sipatana Gedung Gorontalo Convention Center, Kota Selatan 122/07/X/2018 Sipatana Sipatana Gedung Gorontalo Convention Center, Kota Selatan 138/023/X/2018 Sipatana Sipatana Gedung Gorontalo Convention Center, Kota Selatan 145/04/XI/2018 Sipatana Sipatana Masjid Agung Baiturrahim, Kota Selatan 157/016/XI/2018 Sipatana Sipatana Rumah Adat Dulohupa, Kota Selatan 164/02/XII/2018
Berdasarkan  data-data  tersebut,  dalam  kasus  perkawinan  normal penyimpangan  umumnya  terjadi  pada  perkawinan  yang  akad  nikah  serta resepsinya dilangsungkan di gedung resepsi perkawinan yang terletak di luar kecamatan  domisili  para  calon  pengantin,  sementara  berkas  administrasi pencatatannya  terlanjur  didaftarkan  di  KUA  Kecamatan  domisilinya. Sementara untuk kasus pasca is\ba>t, penyimpangan terjadi karena pelakunya pindah domisili. Seharusnya dalam kasus seperti ini, KUA tempat domisili pengantin  memberikan  rekomendasi  kepada  KUA  tempat  berlangsunya perkawinan  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan,  bukan  KUA  yang bersangkutan pergi melaksanakan perkawinan di gedung yang letaknya jelas- jelas berada di luar wilayah kecamatannya.
Sebagai    gambaran    pencatatan    nikah    yang    terjadi    di    9 (Sembilan) KUA Kecamatan  se-wilayah Kota Gorontalo sejak tahun 2015 sampai Februari 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Alinda Ahmad Ishak, Muhibbuddin
Tabel 17
Pencatatan Nikah di 9 KUA Kecamatan di Kota Gorontalo
Tahun 2015 - Februari 2019
Keterangan:    PN  =  Perkawianan  Normal,  PPI=  Perkawinan  Pasca  Isbat,  L.KUA=

## Lintas KUA
Berdasarkan  pada  tabel  17  dapat  dilihat  dari  9  KUA  Kecamatan  di wilayah  Kota  Gorontalo,  dalam  rentan  waktu  2015  sampai  dengan  2019, setidak-tidaknya  ada  7  (tujuh)  KUA  yang  melaksanakan  pencatatan  lintas KUA  pasca is\ba>t    yaitu  KUA  Kecamatan  Kota  Selatan  sebanyak  2  (dua) Peristiwa  Nikah,  KUA  Kecamatan  Kota  Utara  1  (satu)  Peristiwa  Nikah, KUA  Kecamatan  Kota  Barat  sebanyak  4  (empat)  Peristiwa  Nikah,  KUA
Kecamatan Kota Timur sebanyak 2 (dua) Peristiwa Nikah, KUA Kecamatan Dungingi  sebanyak  1  (satu)  Peristiwa  Nikah  dan  KUA  Kecamatan  Dumbo Raya  sebanyak  5  (lima)  peristiwa  nikah.  Itu  berarti  bahwa  Surat  Edaran Dirjen  Bimas  Islam  Nomor:  D  II.2/1/HM.01/942/2009  tentang  asas pencatatan perkawinan belum berjalan maksimal di wilayah Kota Gorontalo.
Hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  Penghulu/PPN  di Kota  Gorontalo,  dari  9  (Sembilan)  KUA  Kecamatan,  7  diantaranya  belum pernah  membaca  isi  Surat  Edaran  dimaksud,  kecuali  setelah  penulis memperlihatkannya.  Berdasarkan  itu  dapat  dipastikan  bahwa  penyebab utama  tidak  terlaksananya  maksud  dari  perintah  Surat  Edaran  tersebut adalah  karena  tidak  tersosialisasikannya  Surat  Edaran  tersebut  ke  tangan para  pemangku  kebijakan  dalam  hal  ini  Penghulu/PPN  di  wilayah  Kota Gorontalo.
Peristiwa  seperti  ini  patut  dipertanyakan  dan  dikritisi,  mengingat maksud  dari  dikeluarkannya  surat  edaran  tersebut  adalah  karena  adanya praktek mal-administrasi  di  kalangan  KUA  Kecamatan  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  sehubungan  dengan  asas  pencatatan  ini,  sebagaimana tergambar dalam konsideran angka (4) Surat Edaran tersebut:
Sehubungan  dengan  masih  adanya  pencatatan  perkawinan  yang dilakukan  oleh  PPN  di  luar  wilayah  hukumnya  (termasuk  pencatatan perkawinan  di  luar  negeri,  sebagai  contoh  di  Mekkah  Saudi  Arabia dengan  PPN  dari  Indonesia),  kami  minta  agar  saudara  memerintahkan kepada  apparat  di  wilayah  saudara  untuk  mematuhi  dan  melaksanakan ketentuan di atas. 26
Semua  Penghulu/PPN  yang  berada  di  9  KUA  Kecamatan  di  Kota Gorontalo  “berlindung”  di  balik  Penetapan  Pengadilan  Agama  Gorontalo yang  dalam  amar  penetapannya  memerintahkan  para  Pemohon  (kedua mempelai)  untuk  mencatatkan  perkawinannya  pada  KUA  tertentu  yang berbeda  dengan  domisili  kedua  mempelai  (bukan  pada  KUA  tempat terjadinya  perkawinan).  Padahal  sebuah  Penetapan  yang  sifatnya volunter tidak  mengikat  pihak  ketiga  di  luar  pihak-pihak  internal  dalam  hal  ini Pemohon  I  (calon  suami)  dan  Pemohon  II  (calon  istri). 27 Dengan  kata  lain Penghulu/PPN seharusnya dapat menolak permohonan  pencatatan tersebut, selama  isi  dari  penetapan  tersebut  bertentangan  dengan  asas  hukum pencatatan perkawinan, yaitu asas peristiwa nikah.
Terkait  apabila  di  amar  Putusan  Penetapan  Pengadilan  tidak mencantumkan  nama  KUA  untuk  registrasi  pernikahan,  maka  semua Penghulu/PPN  yang  berada  di  9  (sembilan)  KUA  Kecamatan  di  Kota Gorontalo  tetap  akan  menerima  dan  mencatatnya,  meskipun  realitasnya perkawinan tersebut dahulu dilaksanakan di luar wilayah hukumnya, dengan pertimbangannya  faktor  kasihan  dan  tidak  mau  merepotkan  kedua mempelai.  Hal  ini  terkesan  sangat  dilematis  di  satu  sisi  negara menginginkan  tertib  admistrasi  pencatatan  perkawinan  agar  betul-betul dijalankan  dan  ditegakkan  tanpa  pandang  bulu,  tetapi  di  sisi  lain  aturan
26 Kementerian  Agama  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Perkawinan (Jakarta:  Direktur  Urusan  Agama  Islam  dan    Pembinaan  Syari’ah,  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), h. 703.
27 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata,  Tentang  Gugatatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan  Pengadilan, (Cet. Ke-9, Jakarta:  Sinar Grafika, 2009), h. 40-41.
tersebut  dipandang  sebelah  mata  oleh  Penghulu/PPN  sendiri  hanya  karena persoalan subyektif. Oknum aparat Penghulu/PPN yang bersikap seperti ini, patut dikritisi dan dievaluasi kembali keberadaannya mengingat, merekalah yang  menjadi  kawal  depan  Kementerian  Agama  dalam  hal  tertib administrasi perkawinan.
Ini  berarti  bahwa  semua  Penghulu/PPN  yang  berada  di  9  KUA Kecamatan  di  Kota  Gorontalo  masih  menerima  dan  melakukan  pencatatan perkawinan  terhadap  perkawinan  yang  peristiwanya  dilaksanakan  di  luar wilayah hukumnya. Sementara peraturan perundangan menghendaki bahwa pencatatan  nikah  hanya  dapat  dilakukan  dalam  wilayah  hukum  masing- masing  KUA  Kecamatan,  maka  yang  menjadi  pertanyaan  mendasar  adalah bagaimana status hukum dari pencatatan perkawinan tersebut, jika dianalisis dengan  menggunakan  teori  kewenangan. 28 Menurut  Indroharto,  ada  tiga macam  kewenangan  yang  bersumber  dan  peraturan  perundang-undangan. Kewenangan  tersebut,  meliputi:  (a)  atribusi; 29 (b)  delegasi; 30 dan  (c) mandat. 31 Sementara  itu  Philipus  M.  Hadjon  membagi  cara  memperoleh
28 Ridwan HR. Hukum Administrasi  Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 104.
29 Atribusi  ialah  pemberian  kewenangan  oleh  pembuat  undang-undang  sendiri kepada  suatu  organ  pemerintahan,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  sama  sekali. Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.
30 Delegasi  adalah  penyerahan  wewenang  yang  dipunyai  oleh  organ  pemerintahan kepada organ  yang  lain. Dengan kata penyerahan,  ini  berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi ( delegans ) kepada yang menerima delegasi ( delegetaris) . Lihat  Philipus  M.  Hadjon,  “Tentang Wewenang  Pemerintahan  (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia ,  Tahun  XVI  Nomor  I  Januari  1998,  94.  Dalam  delegasi  mengandung  suatu penyerahan,  yaitu  apa  yang  semula  kewenangan  si  A,  untuk  selanjutnya  menjadi kewenangan  si  B.  Kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  pemberi  delegasi  selanjutnya menjadi  tanggung  jawab  penerima  wewenang.  F.A,M.  Stroink  dan  J.G.  Steenbeek,  seperti dikutip  oleh  Ridwan  HR,  mengemukakan  ada  dua  cara  organ  pemerintah  memperoleh kewenangan, yaitu: atribusi; dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru,  sedangkan  delegasi  menyangkut  pelimpahan  wewenang  yang  telah  ada  (oleh  organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Lihat Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara ,  105.
31 Mandat  diartikan  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  bawahan.  Pelimpahari  itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha  Negara  yang  memberi  mandat.  Tanggungjawab  tidak  berpindah  ke  mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan  pemberi  mandat, hal  ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  mandataris  adalah  tanggung  jawab  si  pemberi  mandat.
wewenang atas dua cara, yaitu: atribusi dan delegasi, terkadang-kadang juga mandat. 32
Terkait  pencatatan  perkawinan  oleh  Penghulu/PPN  merupakan kewenangan  atributif,  karena  kewenanganya  itu  diperoleh  langsung  dari undang-undang.  Dalam  hal  ini,  kewenangan  mencatat  peristiwa  nikah  oleh Penghulu/PPN diatribusikan melalui Pasal 5 ayat (2), 33 Pasal 6 ayat (1) dan (2) 34 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo. Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  tentang  Pelaksanaan  UU.  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 35
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  kewenangan  mencatat  sebuah peristiwa nikah hanya boleh dilakukan oleh organ pemerintah dalam hal ini Penghulu/PPN  sesuai  dengan  yang  diatribusikan  oleh  peraturan perundangan, yaitu di wilayah hukumnya masing-masing, itu artinya apabila ada  seorang  Penghulu/PPN  yang  nekat  mencatat  peristiwa  nikah  di  luar wilayah  hukumnya,  maka  pencatatannya  dianggap  cacat  hukum,  sehingga
Sebagai  suatu  konsep  hukum  publik,  wewenang  terdiri  atas  sekurang-kurangnya  tiga komponen,  yaitu:  pengaruh,  dasar  hukum;  dan  konformitas  hukum.  Lihat  Philipus  M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia , Tahun XVI Nomor I Januari 1998, 90.
32 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan,” 94.
33 Bunyi  teksnya  adalah:    (2)  Pencatatan    perkawinan    tersebut    pada    ayat    (1) dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1966 jo UU No. 32 Tahun 1954.
34 Bunyi  teksnya  adalah:  (1)  Untuk      memenuhi      ketentuan      pasal      5,     setiap perkawinan    harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;  2).  Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak mempunyai kekuatan hukum
35 Secara  lebih  rinci,  pasal  2  menjelasakan  tentang  pencatatan  perkawinan: 1).Pencatatan perkawinan dari  mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam , dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah , Talak , dan Rujuk; 2). Pencatatan    perkawinan dari mereka yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil sebagaimana  dimaksud  dalam  berbagai  perundang-undangan  mengenai  pencatatan perkawinan; 3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan   yang   khusus berlaku bagi tata  cara  pencatatan  perkawinan  berdasarkan  berbagai  peraturan  yang  berlaku  ,  tata  cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini . Pasal 3 PP No.  9  Tahun  1975  menyatakan:  “Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan memberitahukan    kehendaknnya  itu  kepada  Pegawai  Pencatat  di  tempat  perkawinan  akan dilangsungkan.”
secara adminitratif buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkannya dianggap tidak  mempunyai  legalitas.  Satu-satunya  cara  agar  pencatatannya  legal menurut  teori  kewenangan,  Penghulu/PPN  yang  bersangkutan  harus mendelegasikan  kewenangannya  kepada  Penghulu/PPN  yang  mewilayahi tempat  berlansungnya  perkawinan.  Inilah  yang  dimaksud  dari dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:
DII.2/1/HM.01/942/2009 tentang Asas Pencatatan Perkawinan.

## E. Penutup
Bahwa  7  (tujuh)  dari  9  (sembilan)  KUA  Kecamatan  di  Kota Gorontalo  Penghulu/PPN-nya  belum  mengetahui/membaca  Surat  Edaran Dirjen  Bimas  Islam  Nomor:  D  II.2/1/HM.01/942/2009  tentang  asas pencatatan  perkawinan,  sementara  2  (dua)  dari  9  (sembilan)  KUA Kecamatan di Kota Gorontalo yang pernah  membacanya terpecah  menjadi dua  kelompok,  yang  pertama,  berasumsi  bahwa  maksud  dari  surat  edaran tersebut  hanya  berlaku  untuk  perkawinan    normal,  tidak  berlaku  untuk perkawinan pasca is\ba>t. Sementara kelompok kedua meskipun berpendapat sebaliknya  tetapi  kalau  dihadapkan  kepada  kasus  nyata  (di  lapangan) pencatatan  lintas KUA pasca is\ba>t, tetap akan menerima dan mencatatnya walaupun tidak sesuai dengan isi dari surat edaran, dalam kasus pasca is\ba>t tergantung pada isi penetapan is\ba>t-nya;
Bahwa  realitas  pencatatan  perkawinan  lintas  KUA  di  Kota Gorontalo  tidak  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  terdapat  dalam    Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: D II.2/1/HM.01/942/2009 tentang asas pencatatan  perkawinan,  bahkan  terkesan  diabaikan  oleh  semua Penghulu/PPN di 9 (sembilan) KUA Kecamatan di Kota Gorontalo;
Daftar Pustaka
Anshary  M.K. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia.  Cet.  II;  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata,  Tentang  Gugatatan, Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan.  Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Mahkamah  Agung  RI. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  di Lingkungan  Peradilan  Agama.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan Agama, 2016.
Nasution,  Khairuddin. Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam    Indonesia  dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim.  Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0054/Pdt.P/2016/PA.Kdr.
Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0251/Pdt.P/2014/PA.Gtlo
Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0276/Pdt.P/2015/PA.Gtlo
Philipus  M.  Hadjon.  “Tentang Wewenang  Pemerintahan  (Bestuur- bevoegdheid), Pro Justitia, Tahun XVI Nomor I Januari 1998.
Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2017 tentang Pencatan Perkawinan
______ . Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
______ . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
______ . Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk
______ . Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang  Penetapan Berlakunya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tanggal  21 Nopember  1946  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan Perkawinan,  Talak  dan  Rujuk  di  Seluruh  Daerah  Luar  Jawa  dan Madura
Ridwan  HR. Hukum  Administrasi  Negara.  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2008.
http://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum- istri-yang-menikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang- berlaku-tentang-perkawinan https://putusan.mahkamahagung.go.id www.pa-gorontalo.go.id