Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 Sampai Dengan 2018)
(Analysis of Efficiency and Effectiveness of Regional Tax Revenues in the Framework of Optimizing Regional Own-Source Revenue (PAD) of the South Hulu Sungai Regency (2009 to 2018))

## Ainaya Al Fatihah
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat *ainayaalfatihah22@gmail.com

## Abstract
The  pu  ose  of  this  study  is  to  determine  the  rate  of  efficiency  and  effectiveness  of regional tax revenue in the Hulu Sungai Selatan Regency and to determine the  rate of growth and its contribution to regional taxes and regional own-source revenue (PAD) of  the  Hulu  Sungai  Selatan  Regency.  Local  tax  as  one  component  of  local  revenue contained  in the  original  regional income  imposed  on the  residents  of  the  area  by  the regional government without obtaining direct contra from the tax paid.
The  method  used  in  this  research  is  a  quantitative  descriptive  study  with  the analysis  method  of  efficiency,  effectiveness,  contribution  and  growth  rate  using secondary  data  in  the  form  of  the  realization  of  the  regional  income  and  expenditure budget obtained from the Regional Finance Agency of the South Hulu Sungai Regency. Keyword : Efficiency and effectiviness, local tax, local revenue

## Abstrak
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat efisiensi  dan  efektivitas penerimaan  pajak  daerah  dan  untuk  mengetahui  laju  pertumbuhan  serta  kontribusinya terhadap  pajak  daerah  maupun  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan.  Pajak  daerah  sebagai  salah  satu  komponen  penerimaan  daerah  yang  termuat dalam  pendapatan  asli  daerah  yang  dikenakan  kepada  penduduk  daerah  tersebut  oleh pemerintah  daerah  tanpa  memperoleh  kontraprestasi  langsung  dari  pajak  yang dibayarkannya.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  penelitian  deskriptif kuantitatif  dengan  metode  analisis  efisiensi,  efektivitas,  kontribusi  serta  laju pertumbuhan  menggunakan  data  sekunder  berupa  realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  yang  diperoleh  dari  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan.
Kata Kunci: Efisiensi dan efektivitas, pajak daerah, pendapatan asli daerah

## PENDAHULUAN
Suatu  daerah  untuk  melaksanakan  sendiri  pembangunannya    harus  mempunyai sumber-sumber  keuangan  yang  cukup.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari ketergantungan  yang  semakin  membesar  bagi  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah pusat.  Pengelolaan  sumber-sumber  pendapatan  daerah  dari  sektor  ekonomi  potensial
harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan kewenangannya  tetapi  juga  harus  menjalakankan  otonominya  yakni  dengan meningkatkan kemandirian dalam bentuk penerimaan daerah.
Pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  kepada  masing  daerah  dalam  rangka mewujudkan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal.  Dengan  adanya penyerahan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  tersebut,  pemerintah  pusat mengharapkan  adanya  peningkatan  kualitas  serta  kuantitas  pelayanan  publik  untuk optimalisasi  perbaikan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  rangka  membangun  sumber daya  daerah  yang  baik,  serta  mengikutsertakan  masyarakat  dalam  pembangunan  di daerahnya.
Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  memiliki  pendapatan  daerah  yang  potensial  yang berasal  dari  pajak  daerah.  Terdapat  beberapa  pajak  daerah  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  yaitu  pajak  hotel,  pajak  hiburan,  pajak restoran, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak  parkir,  pajak  sarang  burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Dalam  upaya  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  melalui  pajak  daerah  Badan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  berusaha  untuk  terus  memperbaiki mutu pelayanan sehingga selalu mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya. Bagi Pemerintah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah pendapatan  asli  daerah  sangat  diperlukan  sebagai  modal  untuk  pembangunan  daerah. pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari masyarakan akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Berikut adalah anggaran dan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah:
Tabel. 1
Laporan Anggaran dan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp ) Realisasi (Rp ) Anggaran (Rp ) Realisasi (Rp ) 2009 2.249.634.000 2.678.584.679 33.851.395.639 28.152.513.660 2010 4.108.803.403 2.954.243.573 37.204.048.334 27.931.097.811 2011 5.912.245.148 8.775.428.727 47.191.245.148 41.712.778.128
2012 5.077.287.485 4.866.960.295 48.278.644.320 45.107.436.405 2013 5.262.524.625 6.548.404.060 56.824.097.936 54.748.958.402 2014 6.775.552.196 8.891.994.412 71.852.898.880 85.095.560.247 2015 8.801.894.998 10.042.491.534 95.909.594.994 101.673.922.310 2016 9.395.923.000 10.804.199.022 93.494.540.000 114.693.015.251 2017 9.566.351.000 11.313.216.077 134.576.397.000 142.495.389.593 2018 10.509.711.000 12.801.054.147 149.636.346.901 131.622.310.850
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2018.
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan target penerimaan baik untuk pajak daerah maupun pendapatan asli daerah untuk setiap tahunnya dimana Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  memiliki  sumber-sumber  pajak  daerah  yang  potensial sehingga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Meskipun pada kenyataannya realisasi  pendapatan  pajak  daerah  tidak  sesuai  dengan  anggaran  yang  di  canangkan  di awal periode seperti pajak daerah yang tidak dapat pencapai anggaran pada tahun 2010 dan 2012 namun di tahun tahun berikutnya pendapatan pajak daerah berhasil mencapai target.  Pendapatan  asli  daerah  pada  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2013  tidak memenuhi  target  anggaran  namun  ditahun  berikutnya  hingga  tahun  2018  kondisi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membaik dan selalu mencapai target penerimaan.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Daerah Tahun 2009-2018
Jenis  Pajak Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pajak Hotel (Rp ) 31.145.500 39.828.650 38.935.750 39.283.000 65.498.000 65.536.250 81.273.160 129.168.500 125.910.917 138.510.571 Pajak Restoran (Rp )  278.763.942 406.468.806 499.987.950 606.163.309 896.823.585 1.155.034.970  1.383.528.765  1.916.043.294 10.558.924.455  2.399.081.661 Pajak Hiburan ( Rp) 5.550.000 2.500.000 2.300.000 4.959.500 9.610.000 8.560.000 7.920.000 10.200.000 33.147.000 67.574.000 Pajak Reklame ( Rp) 69.644.479 75.312.925 80.257.716 53.925.346 66.682.877 83.253.500 81.899.587 93.834.875 90.374.125 122.693.500 Pajak Penerangan Jalan ( Rp) 1.849.616.525  1.932.332.730  2.171.107.854 2.598.999.293  3.054.212.011  3.685.482.216  4.055.147.380  4.234.064.728  5.427.151.276  6.181.815.296 Pajak Mineral Bukan Logam (Rp ) 438.194.233  491.775.332.730  817.059.432 1.258.815.325  2.200.669.036  2.560.520.788  2.839.636.795  3.035.381.708  2.136.562.141  2.214.797.075 Pajak Parkir ( Rp) 5.670.000 6.045.000 5.100.000 4.080.000 4.020.000 4.030.000 4.020.000 4.020.000 4.020.000 15.945.000 Pajak Sarang Burung Walet ( Rp) - - - - - - - - - 2.123.075 Pajak Air Tanah (Rp) - - - - 209.782 3.611.640 5.010.000 3.135.000 11.535.000 9.990.000 PBB-P2 (Rp) - - - - - 918.385.816  1.211.612.920  1.127.236.181  1.139.333.248  1.181.489.085 BPHTB (Rp) - - 5.160.680.025 300.734.522 250.669.768 407.579.232 372.442.936 251.114.736 286.257.915 467.034.884 Sumber:  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan, Laporan  Realisasi  Anggaran  Tahun  2009-2018.
Komponen  pajak  daerah  yang  memiliki  pendapatan  tertinggi  adalah  pajak penerangan  jalan  dimana  setiap  tahunnya  pajak  penerangan  jalan  terus  meningkat, sedangkan  untuk  komponen  pajak  daerah  yang  memiliki  penerimaan  terendah  ada adalah pajak parkir. Pada tahun 2011 terdapat jenis pajak baru yaitu bea perolehan hak atas  tanah  dan  bangunan  yang  pada  tahun  pertama  memiliki  perolehan  yang  tinggi namun  di  tahun  berikutnya  justru  terdapat  penurunan  dan  nilai  perolehan  yang berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2013 pajak air tanah ditetapkan sebagai jenis pajak baru  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan,  pajak  ini  memiliki  perolehan  yang  sangat rendah  di  tahun  pertamanya  yaitu  hanya  mencapai    209.782,-  tetapi  di  tahun-tahun berikutnya sudah mencapai angka jutaan rupiah dan meningkat setiap tahunnya. Tahun 2018 juga terdapat jenis pajak baru yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memenuhi kriteria pemungutan pajak oleh pemerintah pusat yaitu pajak sarang burung walet yang perolehan pada tahun pertamanya masih rendah.
Dari  berbagai  jenis  pajak  daerah tersebut  adanya  penelitian  yang  berkaitan  dengan analisis  efisiensi  dan  efektivitas  maka  pendapatan  asli  daerah  yang  bersumber  dari penerimaan  pajak  daerah  akan  terlihat  dengan  jelas,  apakah  pemerintah  daerah  dapat mengelola pendapatan daerahnya secara efektif dan efisien.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan pada  penelitian  ini  adalah:  (1)  Bagaimanakah  tingkat  penerimaan  pajak  daerah berdasarkan analisis efisiensi dan efektivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009  sampai  dengan  2018.  (2)Bagaimana  laju  pertumbuhan  pajak  daerah  serta kontribusinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak  daerah  berdasarkan  hasil  analisis  efisiensi  dan  efekifitas  di  Kabupaten  Hulu Sungai  Selatan  Periode  2009  sampai  dengan  2018.  (2)  Untuk  mengetahui  laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Efisiensi
Efisiensi  menurut  Mardiasmo  (2009)  adalah    ketepatan  cara  dalam  menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan.
Menurut  Halim  (2007),  dimana  rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan dengan realisasi yang diterima.
Tabel 3 Kriteria nilai efisiensi Keterangan Persentase Sangat efisien <10% Efisien 10-20% Cukup efisien 21-30% Kurang efisien 31-40% Tidak efisien > 40%

## Sumber: Susanti, Jenny, Steven, 2018

## Efektivitas
Menurut  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Bastian  (2006)  efektivitas  adalah hubungan  dari  tujuan  dan  output,  dimana  pengukuran  efektivitas  diukur  berdasarkan seberapa  besar  output,  kebijakan  dan  prosedur  dari  organisasi  untuk  mencapai  sebuah tujuan.  Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (2009)  efektivitas  adalah  tingkat  pencapaian hasil  program  dengan  target  yang  telah  ditetapkan.  Secara  lebih  sederhana  adalah perbandingan antara output dengan outcome.
Tabel 4 Kriteria nilai efektivitas Keterangan Persentase Sangat efektif >100% Efektif 90-100% Cukup efektif 80-90% Kurang efektif 60-80% Tidak efektif <60%
Sumber: Depdagri, Kepmendagri Tahun 2006 (dalam Susanti, Jenny, Steven, 2018)

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah  pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peaturan-perundang-undangan. Keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah bersumber dari:
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  daerah  memiliki    larangan  dalam menetapkan  peraturan  daerah  tentang  pendapatan  yang  menyebabkan  ekonomi  biaya tinggi,  yang  dimaksud  biaya  tinggi  adalah  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sama dengan pajak pusat dan provinsi sehingga menurunkan daya saing daerah.

## Pengertian pajak
Pajak  menurut  beberapa  pendapat  ahli  memiliki  pandangan  yang  berbeda-beda, diantaranya adalah sebagai berikut:
Dalam buku Dimensi Ekonomi Pe ajakan dalam Pembangunan Ekonomi (2009:9) pajak menurut Mangkoesubroto (1998) adalah pajak merupakan suau pungutan yang bersifat hak  preogratif  pemerintah  yang  pungutannya  berdasarkan  pada  undang-undang  dan pemungutannya dapat di paksakan kepada subjek pajak serta tidak ada balas jasa yang akan langsung ditunjukan penggunaannya.
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  S.H  Dalam  bukunya Hukum  Pajak  Dan Pajak  Pendapatan mendefinisikan  pajak  adalah  iyuran  dari  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  atas  undang-undang  yang  berlaku  sehingga  pajak  dapat  dipaksakan  dan tidak  ada  timbal  balik  secara  langsung  (kontra-prestasi)  dan  digunakan  untuk kepentingan umum (Herry Purwono, 2010).

## Pengertian Pajak Daerah dan Landasan Hukum
Pajak daerah adalah iyuran yang wajib dibayarkan baik oleh orang pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa adanya imbalan yang bersifat langsung dan seimbang. Pajak daerah  dapat  dipaksakan  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  dan  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah dan pemerintahan daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang dimaksud  dengan  Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,
dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Terdapat  beberapa  pajak  daerah  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Hulu Sungai  Selatan  yaitu  pajak  hotel,  pajak  hiburan,  pajak  restoran,  pajak  reklame,  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  parkir,  pajak  sarang burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan,  pajak  air  tanah  dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## Penelitian Terdahulu
Nurul Imamah dan Irwantoro (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi  dan  Efektivitas  Retribusi  Pasar  di  Kabupaten  Sidoarjo”  menunjukan  hasil analisis efisiensi untuk jangka waktu tiga tahun kedepan menunjukan adanya kenaikan maka  trend  trend  tersebut  adalah  posituf,  hal  ini  kkarena  pemungutan  retribusi  pasar meningkat. Tingkat efektivitas menjukan penurunan karena dalam rata rata setiap tahun angka yang diperoleh karena mendekati angka 1005 tetapi belum efektif karena belum mencapai  angka  100%.  Hasil    proyeksi menunjukan adanya  kenaikan  dan  mempunyai trend yang positif, namun perhitungannya mengalami keterbatasan yaitu bila di gunakan di atas tiga tahun kedepan hasilnya kurang akurat.
Susanti  Talondong,  Jenny  Morasa,  Steven  J.  Tangkuman  (2018)  melakukan penelitian  dengan  judul  “Anasisis  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Penerimaan  Pajak  Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017” menunjukan hasil analisis efektivitas pada tahun  2013-2017  sudah  dapat  dikatakan  sangat  efektif  dilihat  dari  rata-rata efektivitasnya. Tetapi pada tahun 2014-2015 tingkat efektivitasnya masih dirasa kurang karena  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  pada  dua  tahun  tersebut  tidak  mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Kurangnya kesadaran dan kedisilian wajib pajak dalam melaporkan pe ajakannya serta sistem atau intensitas pemungutan rurang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Efisiensi Penerimaan pajak pada tahun 2013-2017 dinilai penulis sudah efisien karena wajib pajak yang memiliki kewajiban pajakannya langsung datang  ke  bank  untuk  menyetor  sendiri  jumlah  pajaknya.  Semakin  sedikitnya  biaya untuk memungut pajak tersebut maka akan semakin efisien.
Ni  Wayan  Ari  Sucanti,  Putu  Sukma  Kurniawan,  Gusti  Ayu  Purnamawati  (2017) melakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi
Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  (Studi  Kasus  Di  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar)”  menunjukan  Hasil  dari penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  di  atas  100%  sehingga  dapat  dikatakan  sangat  efektif.    Efisiensi penerimaan  Pajak  daerah  dan  terribusi  daerah  di  angka  diatas  2%  sehingga  dapat dikatakan sangat efisien. Sedangkan untuk kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan  asli  daerah  dikatakan  sangat  baik  dengan  tingkat  kontriusi  tertinggi  pada tahun 2016 dan yang terendah pada tahun 2012. Untuk kontribusi penerimaan retribusi terhadap  pendapatan  asli  daerah  dikatakan  sangat  kurang,  tingkat  kontribusi  terendah ada pada tahun 2014 dan yang tertinggi pada rahun 2012.
Tetri Nur Pangastuti (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta” menunjukan Perkembangan Penerimaan  Pajak  daerah  selama  kurun waktu  mengalami  peningkatan.  untuk  kategori tingkat efektivitas  pajak  daerah  secara  umum  masuk  kategori  sangat efektif  dan untuk tingkat efisiensi termasuk ke dalam  kategoro sangat efisien  pajak restoran adalah jenis pajak daerah yang paling efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini adalah efisiensi dan efektivitas dari penerimaan pajak daerah  serta  laju  pertumbuhan  dan  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  untuk  melihat  seluruh  penerimaan  pajak daerah berdasarkan dengan analisis efisiensi dan efektivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan  periode  tahun  2009  sampai  dengan  2018,  dan  untuk  mengetahui  pertumbuhan serta  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  sehingga penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  studi  kasus.  Penelitian  ini  menggunakan sumber  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  seluruh  informasi  yang  diperlukan sudah  ada  atau  data  tersebut  telah  diolah  oleh  pihak  ke  dua,  data  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termasuk penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

## Populasi dan Sample
Populasi  pada  penlitian  ini  adalah  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Hulu Sungai  Selatan  Periode  2009  sampai  dengan  2018.  Dengan  menggunakan  sample penelitian  mulai  dari  periode  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018    untuk  melihat perkembangan  dari  penerimaan  pajak  daerah  dari  tahun  ketahun  berdasarkan  analisis efisiensi dan efektifitas.

## 4.6. Variabel Dan Devinisi Operasional Variabel
1. Pajak Daerah adalah iyuran yang wajib dibayarkan baik oleh orang pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa adanya imbalan yang bersifat langsung dan seimbang
2. Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendatan  daerah  yang  berasal  dari  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  sendiri  pendapatan  asli  daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Dokumentasi, Untuk mendapat data sekunder biasanya berupa dokumentasi, karena data sekunder merupakan data yang tidak langsung yang dikumpulkan oleh pengumpul data  melalui  pihak  kedua.  Dalam  penelitian  ini,  dokumentasi  merupakan  data  yang didapatkan  dari  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan.  (2)  Studi Kepustakaan.  Teknik  ini  dilakukan  untuk  mendapat  referensi  dengan  cara mengumpulkan  dan  mempelajari    litelatur  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian. (3)Wawancara,  Teknik  ini  dilakukan  bersama  Kepala  Dinas  Pendapatan  Asli  Daerah Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  dengan  pertanyaan  yang berkaitan penelitian ini sehingga mendapat informasi yang maksimal.

## 4.8. Teknik Analisis Data
1. Efisiensi
Rumus untuk menghitung analisis efisiensi pajak daerah (Mardiasmo:2009)
Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak
Rasio Efisiensi Pungutan Pajak =
x 100%
Realisasi penerimaan pajak

## 2. Efektivitas
Menurut  mardiasmo(2009)  rumus  yang  digukanan  untuk  menghitung  analisis efektivitas adalah:
Realisasi Penerimaan Pajak Rasio Efektivitas Pungutan Pajak =
x 100%
Target penerimaan Pajak 3. Kontribusi Pajak Daerah
Rumus  yang  digunakan  untuk  mehitung  kontribusi  pajak  daerah  (Halim:  2007) adalah:
X/Y x 100% X/Z x 100%
Dimana:
X: Realisasi penerimaan setiap pajak daerah
Y: Realisasi Penerimaan pajak daerah

## Z: Realisasi Penerimaan PAD
Tabel 5 Kriteria Kontribusi Presentase Kriteria ≥ 50%90 SangatBaik 40-50% Baik 30-40% Sedang 20-30% Cukup 10-20% Kurang ≤ 10% Sangat Kurang Sumber: Halim (2007)
4. Laju pertumbuhan setiap pajak daerah
Rumus  untuk  menghitung  laju  pertumbuhan  setiap  pajak  daerah  adalah  sebagai berikut:
Xt-X(t-1) Laju pertumbuhan PD = x 100%
X(t-1)
Dimana:
PD: perkembangan penerimaan setiap pajak daerah pertahun
Xt: Realisasi penerimaan setiap pajak daerah pada tahun tertentu X(t-1):Realisasi Penerimaan setiap pajak daerah pada tahun sebelumnya.

## HASIL DAN ANALISIS

## Efisiensi
Tabel 6
Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 sampai dengan
tahun 2018 Tahun Jumlah Penerimaan Pajak daerah (Rp) Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp) Persentase Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah (%) 2009 2.678.584.679 331.929.867 12,39 2010 2.954.243.573 740.974.509 25,08 2011 8.775.428.727 1.303.544.356 14,85 2012 4.866.960.295 771.108.731 15,84 2013 6.548.404.060 253.858.593 3,88 2014 8.891.994.412 324.149.462 3,65 2015 10.042.491.534 353.420.493 3,52 2016 10.804.199.022 384.690.225 3,56 2017 11.313.216.077 425.740.000 3,76 2018 12.801.054.147 305.051.084 2,38
Sumber: Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2018.
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  biaya  pemungutan  pajak  daerah  pada  tahun 2009  sampai  dengan  tahun  2018  dibawah  40%  yang  berarti  pungutan  pajak  daerah dikatakan  sangat  efiseien.  Persentase  Biaya  pemungutan  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2010  yang  disebabkan  oleh  pengeluaran  yang  dikeluarkan  lebih  besar  untuk pemungutan  pada  tahun  tersebut.  Biaya  pemungutan  pada  tahun  2009  sampai  dengan tahun  2011  masih  menggunakan  biaya  pemungutan  pajak.  Pada  tahun  2012  biaya pemungutan  dikombinasikan  dengan  insentif  pemungutan  dan  menjadi  2  aspek  yang berbeda.  Namun  pada  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2018  biaya  pemungutan digantikan  oleh  insentif  pemungutan  pajak  yang  mana  biaya  yang  dikeluarkan  lebih
rendah dan mampu menghemat anggaran sehingga insentif pemungutan dianggap lebih efisien untuk menggantikan biaya pemungutan.
Efektivitas
Tabel 7
Persentase Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009
sampai dengan 2018 (dalam %) Jenis Pajak Tahun Rata- rata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pajak Hotel 98,87 109,43 75,37 63,50 64,58 108,86 120,05 118,83 109,30 112,06 98,09 Pajak Restoran 190,54 223,59 157,18 128,13 143,37 159,77 129,67 170,77 160,10 166,43 162,96 Pajak Hiburan 55,50 31,25 46,00 99,19 119,38 82,95 73,88 95,15 309,21 98,49 101,10 Pajak Reklame 92,86 94,14 94,20 63,29 66,68 82,10 79,13 90,23 86,90 106,04 85,56 Pajak Penerangan Jalan 123,15 77,12 77,99 93,35 107,39 109,49 85,51 86,78 111,33 111,02 98,31 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 91,29 38,08 70,68 108,90 166,10 159,96 172,03 188,71 132,83 137,69 126,63 Pajak Parkir 115,71 86,41 70,83 56,67 109,84 88,38 83,75 67,00 67,00 69,93 81,55 Pajak Sarang Burung Walet - - - - - - - - - - - Pajak Air Tanah - - - - 4,20 71,66 98,24 58,06 120,16 104,06 45,64 PBB-P2 - - - - - 135,18 142,54 92,29 93,28 96,73 56,00 BPHTB - - 344,05 60,15 100,27 181,15 124,15 76,10 86,74 141,53 111,41 Jumlah 69,81 60,00 85,12 61,20 80,16 107,23 100,81 94,90 116,08 104,00 87,93
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2018.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  efektivitas  penerimaan  setiap  pajak daerah berfluktuatif yang mana dari tahun 2009 efektivitas penerimaan adalah 69.81% sampai  dengan  tahun  2018  terjadi  peningkatan  dengan  penerimaan  sebesar  104,00%, namun terjadi penurunan pada tahun pada tahun 2010 dengan penerimaan 60,00% dan tahun 2012 dengan penerimaan 61,20%. Pada tahun 2010 penurunan disebabkan karena menurunnya  tingkat  efektivitas  penerimanaan  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan, tahun  2012  terjadi  penurunan  yang  disebabkan  penurunan  jenis  pajak  yang  masih tergolong  baru  yaitu  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  pada  tahun
sebelumnya mencapai 344,05% lalu menurun dengan sangat signifikan menjadi 60,15% yang  diakibatkan  oleh  penyesuaian  peraturan  daerah.  Pendapatan  pajak  daerah  yang tertinggi  adalah  pada  tahun  2017  dimana  pendapatan  pajak  daerah  mencapai  angka 116,08% karena optimalisasi beberapa jenis pajak yakni pajak restoran dan pajak hotel. Tingkat  persentase  pajak  daerah  yang  meningkat  diiringi  dengan  penerimaan pendapatan setiap pajak daerah yang meningkat terutama pada pajak restoran, walupun tidak  selalu  mengalami  peningkatan  dikarenakan  target  yang  setiap  tahunnya  semakin meningkat  tetapi  pajak  restoran  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  begitupula dengan  beberapa  jenis  pajak  lainnya  seperti  pajak  hotel,  pajak  reklame,  pajak penerangan jalan dan pajak bahan galian golongan C atau pajak mineral bukan logam.

## Kontribusi
Tabel 8
Persentase Kontribusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Periode 2009 sampai dengan 2018 (dalam %) Jenis Pajak Tahun Rata- rata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pajak Hotel 1,16 1,35 0,44 0,81 1,00 0,74 0,81 1,20 1,11 1,08 0,97 Pajak Restoran 10,41 13,76 5,70 12,45 13,70 12,99 13,78 17,73 18,20 18,74 13,75 Pajak Hiburan 0,21 0,08 0,03 0,10 0,15 0,10 0,08 0,10 0,29 0,53 0,17 Pajak Reklame 2,60 2,55 0,91 1,11 1,02 0,94 0,82 0,87 0,80 0,96 1,26 Pajak Penerangan Jalan 69,05 65,37 24,74 53,40 46,64 41,45 40,38 39,19 47,97 48,29 47,65 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 16,36 16,65 9,31 25,86 33,61 28,80 28,28 28,09 18,89 17,30 22,31 Pajak Parkir 0,21 0,20 0,06 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,12 0,09 Pajak Sarang Burung Walet - - - - - - - - - 0,02 0,00 Pajak Air Tanah - - - - 0,00 0,04 0,05 0,03 0,10 0,08 0,03 PBB-P2 - - - - - 10,33 12,06 10,43 10,07 9,23 5,21 BPHTB - - 58,81 6,18 3,83 4,58 3,71 2,32 2,53 3,65 8,56
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Realisasi Jenis  pajak  yang  kontribusinya  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  adalah pajak  restoran,  pada  tahun  2009  pajak  restoran  berkontribusi  sebesar  10,41%  dan meningkat dengan signifikan di tahun 2018 yang mencapai 18,74%, meskipun demikian pajak  restoran  sempat  mengalami  penurunan  pada  tahun  2011  yang  berkontribusi
sebesar  5,70%  yang  disebabkan  karena  tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak retoran  pada  tahun  tersebut.  Jenis  pajak  yang  berkontribusi  dalam  kurun  waktu  2008 sampai dengan 2018 terhadap pajak daerah yang paling besar adalah pajak penerangan jalan  yaitu  sebesar  47,65%  dan  memenuhi  kriteria  kontribusi  yang  baik.  Selanajutnya penerimaan  dari  jenis  pajak  minersl  bukan  logam  dan  batuan  berkontribusi  sebesar 22,31%  yang  dikategorikan  cukup  baik.  Pajak  restoran  berkontribusi  sebesar  13,75% dan  dikategorikan  kurang  baik.  Pajak  hotel  (0,97%),  pajak  hiburan  (0,17%),  pajak reklame  (1,26%),  pajak  parkir  (0,09%),  pajak  sarang  burung  walet  (0,00%),  pajak  air tanah  (0,03%),  PBB-P2  (5,21%),  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan (8,56%)  masih  berada  di  bawah  angka  10%  dan  dikateegorikan  sangat  kurang. Rendahnya  kontribusi  beberapa jenis  pajak  tersebut  harus menjadi  bahan  evaluasi  dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga kontribusi terhadap pajak  daerah  tidak  hanya  didominasi  oleh  pajak  penerangan  jalan  dan  pajak  mineral bukan logam dan batuan.

## Tabel 9
Persentase Kontribusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009 sampai dengan 2018 (dalam %)
Jenis Pajak Tahun Rata- rata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pajak Hotel 0,11 0,14 0,09 0,09 0,12 0,08 0,08 0,11 0,09 0,11 0,10 Pajak Restoran 0,99 1,46 1,20 1,34 1,64 1,36 1,36 1,67 1,44 1,82 1,43 Pajak Hiburan 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02 Pajak Reklame 0,25 0,27 0,19 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08 0,06 0,09 0,14 Pajak Penerangan Jalan 6,57 6,91 5,20 5,76 5,58 4,33 3,99 3,69 3,81 4,70 5,05 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,56 1,76 1,96 2,79 4,02 3,01 2,79 2,65 1,50 1,68 2,37 Pajak Parkir 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 Pajak Sarang Burung Walet - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pajak Air Tanah - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 PBB-P2 - - - - - 1,08 1,19 0,98 0,80 0,90 0,50 BPHTB - - 12,37 0,67 0,46 0,48 0,37 0,22 0,20 0,35 1,51
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Realisasi Berdasarkan analisis kontribusi setiap pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009 sampai dengan 2018 dapat kita lihat bahwa kontribusi  yang  diberikan  oleh  setiap  jenis  pajak  daerah  masih  sangat  kecil.  Hampir keseluruhan kontribusi  pajak daerah memiliki persentase yang kecil yaitu dibawah 1%. Namun  meskipun  demikian  masih  terdapat  jenis  pajak  yang  persentasenya  baik  yaitu pajak  penerangan  jalan  sebesar  5,05%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pajak  daerah persentase kontribusinya masih sangat minim dan kecil sehingga memerlukan berbagai macam  penerimaan  daerah  lainnya  untuk  mampu  menopang  belanja  daerah. Laju Pertumbuhan
Tabel 10
Persentase Laju Pertumbuhan Setiap Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009
sampai dengan 2018 (dalam %) Jenis Pajak Tahun TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pajak Hotel - 27,88 -2,24 0,89 66,73 0,06 24,01 58,93 -2,52 10,01 18,38 Pajak Restoran - 45,81 23,01 21,24 47,95 28,79 19,78 38,49 7,46 16,52 24,90 Pajak Hiburan - -54,95 -8,00 115,63 93,77 -10,93 -7,48 28,79 224,97 103,86 48,57 Pajak Reklame - 8,14 6,57 -32,81 23,66 24,85 -1,63 14,57 -3,69 35,76 7,54 Pajak Penerangan Jalan - 4,42 12,42 19,71 17,51 20,67 10,03 4,41 28,18 13,91 13,13 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - 12,22 66,15 54,07 74,82 16,35 10,90 6,89 -29,61 3,66 21,55 Pajak Parkir - 6,61 - 15,63 -20,00 -1,47 0,25 -0,25 0,00 0,00 296,64 26,62 Pajak Sarang Burung Walet - - - - - - - - - - - Pajak Air Tanah - - - - - 1621,62 38,72 -37,43 267,94 -13,39 187,75 PBB-P2 - - - - - - 31,93 -6,96 1,07 3,70 2,97 BPHTB - - - -94,17 -16,65 62,60 -8,62 -32,58 13,99 63,15 -1,23
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Realisasi Secara keselurahan dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 laju pertumbuhan yang paling besar adalah pajak air tanah yang mencapai 187,75% disusul pajak  hiburan  sebesar  48,57%.  Yang  mengalami  laju  pertumbuhan  negatif  adalah  bea
perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  yaitu  -1,23%.  Pemerintah  Kabupaten  Hulu Sungai Selatan pada umumnya dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulus Sungai Selatan  pada  khususnya  perlu  memperhatikan  jenis  pajak  daerah  yang  mengalami laju pertumbuhan  yang  ke  arah  negatif  dan  perlu  memperhatikan  penerimaan  setiap  pajak daerah agar tidak bertumpu pada satu jenis pajak daerah saja.

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Berdasarkan  hasil  anaisis  diatas  dinilai  mampu  dalam  membantu  melaksanakan otonomi  daerah.  dalam  konsep  dasar  otonomi  daerah  daerah  harus  bertumpu  pada sumber-sumber  pedapatan  daerah  yang  dalam  hal  ini  Kabupaten  Huu  Sungai  Selatan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya memuat pajak daerah. dalam efisiensi  dan  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah  dinilai  efisien  dan  efektif  namun untuk kontribusi masih dibawah jenis pendapatan asli daerah lain dan laju pertumbuhan yang masih rendah.

## Keterbatasan Penelitian
Kurangnya  informasi  yang  diperlukan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini khususnya  terkait  dengan  penyebab/alasan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Efisiensi pungutan pajak daerah secara keseluruhan kurang dari 40% dimana hal itu menunjukan  sangat  efisien.  Efektivitas  pajak  daerah  masih  di  kisaran  angka  80% secara  keseluruhan  hal  ini  bisa  dikatakan  cukup  efektif  karena  belum  berhasil mencapai angka 100%, jenis pajak daerah yang paling efektif adalah pajak restoran.
2. Kontribusi  penerimaan  setiap jenis  pajak  terhadap  pajak  daerah  yang  paling  besar adalah  pajak  penerangan  jalan  dan  kontribusi  terhadap  PAD  masih  sangat  kecil yaitu kurang dari 10%.
3. Laju pertumbuhan setiap jenis pajak masih ada yang ke arah negatif

## Saran
1. Penerimaan pajak daerah harus lebih optimal sehingga meminimalisir kemungkinan penerimaan  yang  tidak  mencapai  target  dan  pemungutan  pajak  harus  terlaksana secara lebih baik agar efektif dan efisien.
2. Perkembangan  setiap  pajak  daerah  yang  meningkat  harus  dipertahankan  dengan menetapkan beberapa target yang ingin dicapai sesuai dengan potensi dari daerah.
3. Disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  memperluas  variabel  dan  wilayah penelitian

## BIBLIOGRAPHY
Ahmad Yani, S.H., M.M., AK. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Edisi Revisi) . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Resmi, S. (2017). Pe ajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Marihot Pahala Siahaan, S. M. (2016). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah . Jakarta: Rajawali Pers.
Damayanti,  Prof.  Supramono  dan  Theresia  Woro. Pe  ajakan  Indonesia  -  Mekanisme Perhitungan . Yogyakarta: ANDI, 2015.
Dr.  Timbul  Hamonangan  Simanjuntak,  SE.,  MA  dan  Dr.  Imam  Muklis,  SE.,  MSi. Dimensi  Ekonomi  Pe  ajakan  Dalam  Pembangunan  Ekonomi .  Bogor:  Raih  Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012.
Irwantoro,  Nurul  Imamah  dan. “Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas  Retribusi  Pasar  di Kabupaten Sidoarjo.” Jurnal Calrawala (2012): 195-204.
Ni  Wayan  Ari  Sucanti,  Putu  Sukma  Kurniawan  dan  I  Gusti  Ayu  Purnamawati. “Studi Analisis  Efektivitas,  Efisiensi  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Studi  Kasus  Di  Pemerintah Kabupaten Gianyar).” e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha (2017): Vol:8 No:2.
Pangastuti, Tetri Nur. “Analisis Efisiensi Dan Efektivita Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta.” (2013). Jurnal Skripsi
Abdul Halim. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat, (2007)
Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. Pe ajakan . Yogyakarta: ANDI, 2011.
Prof.  Mudrajad  Kuncoro,  Ph.D. Otonomi  Daerah:  Menuju  Era  Baru  Pembangunan Daerah. Bandung: Erlangga, 2014.
Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. Pe ajakan . Yogyakarta: ANDI, 2009.
Purwono, Herry. Dasar-Dasar Pe ajakan Dan Akuntansi Pajak. Erlangga, 2010.
Susanti Talondong, Jenny Morasa dan Steven J. Tangkuman. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  Periode  2013- 2017.” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Samratulangi (2018):
569-577.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2018.
______________  2015. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  atas  perubahan  kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah . Jakarta: DPR RI ______________  2019. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Menkumham
______________  1945. Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  23  Ayat  2  Tentang  Pajak Untuk keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang . Jakarta: DPR RI
______________  2009. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Jakarta: DPR RI
______________  2001. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001  Tentang  Pajak Daerah . Jakarta: Kemenkeu
______________  2017. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  Nomor  7 Tahun  2017  atas  perubahan  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Jenis- Jenis Pajak Daerah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pemerintah Daerah ______________  2017. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  Nomor  7 Tahun  2017  atas  perubahan  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2011  yang  diatur dalam  BAB  XIII  Tentang  Pemungutan  Pajak. Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan: Pemerintah Daerah.
Statistik  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan. (2019).  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.