## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA

## Yuoky Surinda
STIKes Payung Negeri Pekanbaru, Riau
Email Korespodensi: yoki.rumbai@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  sehat dalam  praktek  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Bahan  penelitian bersumber  dari  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  memperlihatkan  bahwa  pada  prakteknya  kreditur  sering  tidak  terlindungi secara  hukum  dan  menjadi  pihak  yang  dirugikan  karena  tidak  memiliki  kepastian hukum apabila terjadi permasalahan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kreditur memiliki hak eksekutorial sebagaimana tercantum di dalam sertifikat jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

## A. PENDAHULUAN
Lembaga perbankan selaku lembaga  keuangan  memegang  peranan penting di dalam
kegiatan perekonomian,  sesuai  dengan  asas, fungsi  dan  tujuan  perbankan  yang tercantum  dalam  Bab  II  Pasal  4 Undang-Undang  No.10  Tahun  1998 Tentang  Perbankan  yang  menyebutkan bahwa  perbankan  Indonesia  bertujuan menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang  No.10  Tahun  1998  Tentang Perbankan  (selanjutnya  disebut  dengan
Undang-Undang Perbankan) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bertitik  tolak  dari  pengertian tersebut,  maka  bank  mempunyai  fungsi utama  sebagai Intermediary  financial yaitu  penghimpun  dana  ( funding )  dan penyalur dana kepada masyarakat ( lending ) untuk melaksanakan fungsinya,  salah  satu  usaha  yang dilakukan  oleh  bank  adalah  member kredit.  Penyaluran  kredit  merupakan bisnis  yang  sangat  riskan  dari  bank
maka  diperluakan  analisis  kredit  yang baik. Bank sebagai lembaga kepercayaan,  baru  akan  memberikan kredit  setelah  memperoleh  keyakinan dari debitur untuk
membayar hutangnya.  Jadi  orang  yang  mendapat kredit  di  bank  adalah  orang  yang mendapat  kepercayaan  yang  baik. 1
Salah  satu  bentuk  usaha  Bank  adalah memberikan  kredit.  Pemberian  kredit ini  harus  dilakukan  sesuai  dengan prinsip
kehati-hatian ( Prudential
Banking ) sesuai dengan penegasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Perbankan.
Risiko menjadi hal wajib dihadapi oleh  setiap  bank  pemberi  kredit. Timbulnya risiko adalah karena terdapatnya rentang waktu antara waktu pemberian/pencairan dana kredit dengan  waktu  pengembalian.  Sehingga menurut Djumhana, dalam pelaksanaannya  kredit  yang  diberikan oleh  bank  harus  memperhatikan  asas- asas prekreditan yang sehat. 2
Kredit menjadi sumber pendapatan  dan  keuntungan  bank  yang terbesar.  Di  samping  itu  kredit  juga merupakan  jenis  kegiatan  menanamkan dana  yang  sering  menjadi  penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh  karena  itu,  tidak  berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan  mereka  mengelola  kredit. Usaha  bank  yang  berhasil  mengelola kreditnya  akan  berkembang,  sedangkan
1 R.  Subekti,  1991, Jaminan-jaminan Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.
2 M.  Djumhana,  2003, Hukum  Perbankan di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bhakti,  ctkn  ke  III, Bandung, hal. 392-393.
usaha  bank  yang  selalu  dirongrong kredit bermasalah akan mundur. 3
Setiap pelaksanaan perjanjian kredit  pada  bank,  disyaratkan  untuk menyerahkan  jaminan.  Fungsi  jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada  bank  bahwa  kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima  kembali  sesuai  dengan  syarat- syarat  yang  telah  disepakati  bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan  dapat  timbul  dalam setiap  pelepasan  kredit.    Berkaitan dengan  pemberian  kredit  kepada  calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur. 4 Hukum perdata Indonesia mengenal jaminan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan. 5
Jaminan  yang  menimbulkan  keyakinan atas  pemberian  kredit  oleh  pihak  bank tersebut, agunan atau jaminan kebendaan atau jaminan materiil dianggap  yang  paling  aman  dan  ideal untuk  mengisi  resiko  yang  ditanggung oleh  bank.  Jaminan  tersebut  dapat berbentuk  benda  bergerak  misalnya gadai,  fidusia,  maupun  benda  tidak bergerak  misalnya  hak  tanggungan, hipotik, creditverband .
3 Siswanto  Sutoyo,  1997, Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik, dan Kasus , PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hal. 1- 2.
4 Mariam  Darus  Badrulzaman,  1991,
Perjanjian Kredit , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81.
5 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  1997,
Hukum  Jaminan  di  Indonesia:  Pokok-Pokok Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Perorangan , UGM Press, Yogyakarta, hal. 46-47.
Bentuk jaminan fidusia ini semula tidak diatur dalam perundang-undangan,
namun karena dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan perekonomian sehingga  banyak  dipraktekan.  Fidusia ini  merupakan  pengembangan  dari lembaga  gadai,  oleh  karena  itu  yang menjadi objek jaminannnya antara lain: 6
bahan  baku  yang  diolah,  barang setengah  jadi,  hasil  produksi,  alat-alat inventaris dan kendaraan bermotor.
Debitur berhak
mengambil manfaat  dari  benda  jaminan  fidusia sebagaimana fungsinya, karena jaminan fidusia  ini  digunakan  untuk  membantu pihak  yang  lemah  secara  ekonomi dengan memberikan kredit atau
pinjaman  yang  mempunyai  jaminan lunak. Jaminan fidusia berfungsi sebagai  jaminan  atau  keyakinan  bagi kreditur terhadap debitur
atas pengembalian pinjaman.
Ada  hal  yang  perlu  diperhatikan dan  harus  dilakukan  sehingga  jaminan fidusia  tersebut  benar-benar  dapat memberikan  perlindungan  hukum  dan hak  bagi  para  pihak  (debitur  dan kreditur)  juga  informasi  bagi  pihak ketiga.  Masalah  pendaftaran  misalnya, pendaftaran  atas  objek  jaminan  fidusia ini  mengatur  bahwa  benda  yang dibebani  jaminan  fidusia  wajib  di daftarkan.  Karena  hakikat  pendaftaran merupakan  perlindungan  hukum  bagi pihak  kreditur.  Untuk  menimbulkan kepastian  hukum,  dengan  pendaftaran jaminan  fidusia  menyebabkan  jaminan fidusia tersebut memenuhi unsur publisitas,  sehingga  mudah  dilakukan control.
6 Ibid , hal. 409.
Hal ini akan menghindari timbulnya  ha-hal  yang  tidak  sehat dalam  praktek,  seperti  adanya  fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya,  adanya  pengalihan  barang fidusia  tanpa  sepengetahuan  kreditur lain. 7

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah diatas adalah  “Bagaimana perlindungan hukum  bagi  pihak  kreditur  dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?”

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian  hukum  doktrinal  dengan menfokuskan  dari  aspek  inventarisasi hukum  positif.  Inventarisasi  hukum positif merupakan kegiatan
pendahuluan  yang  bersifat  mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe  yang  lain.  Melalui  jenis penelitian  ini  dilakukan  melalui  proses identifikasi  yang  kritis-analitis  dan selanjutnya  melalui  proses  klasifikasi yang  logis-sistematis.  Jenis  penelitian ini  ini  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi merupakan  salah  satu  tahap  dari rangkaian  proses  suatu  penelitian  yang menyeluruh.
Sebagai penelitian hukum
normatif  maka  sumber  data  yang dipergunakan  adalah  data  sekunder, terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier.
7 Munir  Fuady, Jaminan  Fidusia ,  Ctkn Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 29.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  suatu  tahapan  ilmiah dilakukan  dengan  cara  kualitatif,  yakni dibandingkan  atau  diterapkan  ke  dalam peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin), serta  teori-teori  hukum  lainnya.  Akhir dari  pembahasan  penelitian  ini  akan ditarik  kesimpulan  secara  deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## D. PEMBAHASAN
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit Kata  “kredit”  berasal  dari  bahasa Romawi, yaitu “ credere ” yang mempunyai  arti  kepercayaan. 8 Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani,  yaitu Credere yang  berarti  kepercayaan. Dengan  demikian,  dasar  pemberian kredit adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan atau tepat waktu. 9
Istilah kredit sebenarnya memiliki bermacam-macam  makna.  Pengertian istilah  ini  secara  akuntansi  mungkin tidak  seratus  persen  sama  dengan  yang dipahami  orang  awam.  Istilah  kredit yang dimaksud adalah pemberian fasilitas  pinjaman  (bukan  berdasarkan prinsip  syariah)  kepada  nasabah,  baik berupa  fasilitas  pinjaman  tunai  ( cash loan )  maupun  pinjaman  nontunai  ( non- cash  loan ).  Pinjaman  kas  adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank
8 R.  Setiawan,  1987, Pokok-pokok  Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, hal. 69.
9 Widjanarto, 1998, Aspek Hukum Pemberian  Kredit  Perbankan ,  Info  Bank, Jakarta, hal. 4.
kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya. 10
Menurut  pendapat  M.  Jakile, pengertian kredit adalah:
“ Suatu  ukuran  kemampuan  dari seseorang  untuk  mendapatkan sesuatu  yang  bernilai  ekonomis sebagai  ganti  dari  janjinya  untuk membayar  kembali  hutangnya pada tanggal tertentu. ”
Sedangkan menurut pendapat O.P. Simorangkir,  kredit  diartikan  sebagai pemberian  prestasi  baik  dalam  bentuk uang atau barang dengan kontra prestasi pada waktu yang akan datang. 11
Menurut  UU  RI  No.  10  tahun 1998  dikatakan  bahwa  “ Kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan-tagihan yang  dapat  disamakan  dengan  itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak lain  dalam  hal  dimana  pihak  peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah  jangka  waktu  yang  ditentukan dengan sejumlah bunga yang
disepakati .”
Mengetahui  pengertian  dari  suatu perjanjian  kredit,  Mariam  Badrulzaman membedakan pengertian tersebut kedalam 2 (dua) hal, yaitu: a) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan
Artinya  bahwa,  perjanjian  kredit adalah  “perjanjian  pendahuluan” dari  penyerahan  uang.  Perjanjian
10 Sigit  Triandaru  dan  Totok  Budisantoso, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Lain , Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, hal. 113.
11 O.P.  Simorangkir,  1988, Seluk  Beluk Bank  Komersial ,  Aksara  Persada,  Jakarta,  hal. 91.
pendahuluan  ini  merupakan  hasil pemufakatan  antar  pemberi  dan penerima  perjanjian  mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian tersebut bersifat konsensual obligator
(perjanjian  yang  timbul  atau terbentuk, bersifat mengikat). 12 Perjanjian kredit merupakan perjanjian  pendahuluan  ( pactum
de contrafendo ). Maksudnya adalah  perjanjian  ini  mendahului perjanjian hutang-piutang (pinjam-meminjam). Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atu perjanjian kredit. 13 b) Perjanjian kredit sebagai perjanjian standar Artinya  bahwa,  perjanjian  yang bentuk  dan  isinya  telah  disiapkan terlebih  dahulu  oleh  kreditur, lantas kemudian
disodorkan kepada debitur. 14
Manfaat  atau  arti  penting  dari pembuatan  perjanjian  kredit  itu  sendiri, antara lain adalah sebagai berikut: 15
1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai  perjanjian  pokok,  artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu  yang  menentukan  batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikat.  Misalnya  perjanjian pengikatan jaminan.
2) Perjanjian  kredit  berfunsi  sebagai alat  bukti  mengenai  batasan-
12 Mariam  Darus  Badrulzaman,  Perjanjian Kredit, Op Cit , hal. 32.
13 Budi Untung, 2000, Kredit Perbankan di Indonesia ,  Ctkn  Pertama,  Andi,  Yogyakarta, hal. 30.
14 Mariam  Darus  Badrulzaman,  Perjanjian Kredit, Op Cit , hal. 32
15 M. Djumhana, Hukum Perbankan…, Op Cit , hal. 388
batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai monitoring kredit. 2. Pertimbangan

## Dalam Pemberian Kredit
Pertimbangan  dalam  pembayaran kredit oleh bank harus dilakukan, untuk dapat terjadinya suatu kredit pada bank, maka  sebelum  hal  itu  terjadi  harus  ada suatu  permohonan  untuk  adanya  hal tersebut oleh calon nasabah.
Bank sebelum menyalurkan kredit kepada nasabah, terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan terhadap calon nasabahnya. Penyelidikan terhadap calon nasabah ini dimaksudkan agar Bank dalam penyaluran  kreditnya  benar-benar  tepat sasaran. 16

## 3. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit
Unsur-unsur  perjanjian  kredit  itu adalah sebagai berikut: a) Adanya kesepakatan atau perjanjian  antara  pihak  kreditur dengan  debitur,  yang  disebut  dan dituangkan dengan perjanjian kredit.
b) Adanya  para  pihak,  yaitu  pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan  pinjaman,  seperti bank.  Dan  pihak  debitur  yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang atau jasa.
16 Priyo  Handoko,  2006, Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Bank ,  Center for Society  Studies,  Jember,  hal.
c) Adanya  unsur  kepercayaan  dari kreditur bahwa pihak debitur akan dan mampu membayar kreditnya.
d) Adanya  kesanggupan  dan  janji membayar  hutang  dari  pihak
debitur kepada pihak kreditur. e) Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada debitur.
f) Adanya pembayaran kembali sejumlah  uang/barang/jasa  oleh pihak debitur kepada pihak kreditur, disertai dengan pemberian  imbalan  atau  bunga atau pembagian keuntungan.
g) Adanya  perbedaan  waktu  antara pemberian  kredit  oleh  kreditur dan  pengembalian  kredit  oleh debitur.
h) Adanya  resiko  tertentu  yang diakibatkan karena adanya perbedaan  waktu  tadi,  semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. 17

## 4. Wanprestasi  Dalam  Perjanjian Kredit
Kata  “wanprestasi”  berasal  dari bahasa  Belanda,  yang  berarti  prestasi buruk  di  dalam  suatu  perjanjian.  Salah satu  pihak  dapat  dianggap  melakukan wanprestasi jika:
a) tidak  melakukan  apa  yang  telah disanggupi atau dilaksanakan
atau,
b) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
17 Munir Fuady, 1995, Hukum
Perkreditan  Kontemporer ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,
hal 7 c) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat d) melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
Berdasarkan  pada  ketentuan  pasal
1238 KUH Perdata, yang berbunyi:
“ Si berhutang adalah lalai apabila  dengan  surat  perintah atau  dengan  sebuah  akta  sejenis itu  telah  dinyatakan  lalai  atau demi  perikatannya  sendiri  ialah jika  ini  menetapkan,  bahwa  si berhutang  harus  dianggap  lalai dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan .”
Maka,  tata  cara  memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya dilaksanakan dengan member peringatan tertulis yang isinya
mengatakan bahwa debitur wajib memenuhi  prestasi  dalam  waktu  yang telah  ditentukan. 18 Pihak  debitur  dalam hal  telah  melakukan  wanprestasi  maka kreditur  dapat  menuntutnya  untuk melakukan: a) Meminta  pelaksanaan  perjanjian meskipun terlambat b) Meminta  penggantian  kerugian saja,  yaitu  kerugian  yang  diderita olehnya  karena  perjanjian  tidak atau terlambat dilaksanakan c) Menuntut  pelaksanaan  perjanjian, atau d) Suatu  perjanjian  yang  melibatkan kewajiban timbal balik atau kelalaian dari satu pihak
memberikan  hak  kepada  pihak yang  lain  untuk  meminta  kepada hakim agar perjanjian dibatalkan.
18 Abdul  Kadir  Muhammad,  1990, Hukum Perdata  Internasional ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hal. 204-205.
5. Penggolongan Jaminan Kredit
Jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian  kredit.  Menurut  Subekti, jaminan yang ideal adalah: a) Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit tersebut oleh pihak yang memerlukan kredit.
b) Jaminan  yang  tidak  melemahkan ketentuan  potensi  (kekuatan)  si pemberi  kredit  untuk  melakukan (meneruskan) usahanya.
c) Jaminan yang memberikan kepastian  kepada  si  pemberi, dalam  arti  bahwa  barang  jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi,  yaitu  apabila  perlu, dapat  mudah  diuangkan  untuk melunasi  hutangnya  si  penerima kredit. 19
Pada  umumnya,  jaminan  dapat digolongkan menjadi: 20 a) jaminan yang lahiar karena ditentukan  oleh  undang-undang dan  jaminan  yang  lahir  karena perjanjian. b) jaminan  yang  tergolong  jaminan umum dan jaminan khusus
c) jaminan  yang  bersifat  kebendaan dan jaminan bersifat perorangan
d) jaminan  atas  benda  bergerak  dan benda tidak bergerak
e) jaminan yang menguasai bendanya  dan  jaminan  tanpa menguasai bendanya
19 R. Subekti, Jaminan-jaminan
Untuk…, Op Cit , hal. 29 20 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum Jaminan…, Op Cit , hal. 43.
6. Jenis-jenis Pengikatan Jaminan
Dalam  hukum  positif  Indonesia,
pengikatan jaminan dapat dilakukan: 21 a) Hak  tanggung  adalah  jaminan yang  dibebankan  pada  hak  atas tanah,  berikut  atau  tidak  berikut benda-benda lain yang merupakan satu  kesatuan  dengan  tanah  itu, untuk  pelunasan  utang  tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu  terhadap  kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang  Hak  Tanggungan atas  Tanah  beserta  Benda-benda lain yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.
b) Gadai, dalam hal ini adalah untuk jaminan yang berupa benda bergerak yang secara sosial ekonomi tidak mengganggu kelancaran  jalannya  suatu  usaha atau  perusahaan,  sehingga  tidak akan  mempengaruhi  pendapatan nasabah debitur.
c) Fidusia,  dalam  hal  ini  adalah untuk jaminan yang berupa benda-benda  atau  barang-barang bergerak yang secara sosial ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya suatu perusahaan.
d) Cessie Pada dasarnya cessie bukan merupakan suatu lembaga jaminan  seperti  halnya  dengan hipotik, gadai, atau fidusia.
21 Hasanudin  Rahman,  1995, Aspek- aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  di Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  hal. 196.
Akan tetapi, dalam praktek pemberian kredit perbankan selama  ini,  banyak  digunakan untuk  memperjanjikan  pengalihan suatu  piutang  atau  tagihan  yang dijadikan  sebagai  jaminan  suatu kredit.

## 7. Pengertian Jaminan Fidusia
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia  menyebutkan  bahwa  fidusia adalah  pengalihan  hak  suatu  benda  atas dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Istilah  fidusia  berasal  dari  bahasa Romawi, yaitu “ fides ” yang mempunyai arti  kepercayaan.  Terdapat  hubungan secara  kepercayaan  antara  nasabah debitur  sebagai  pemberi  fidusia  dengan kreditur sebagai penerima fidusia.
Penjaminan  secara  fidusia  sudah lama  digunakan  di  Indonesia,  namun pengaturan  mengenai  jaminan  fidusia baru  muncul  dengan  dikeluarkannya Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:
“ jaminan  fidusia  adalah  hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud  maupun  yang  tidak berwujud dan benda tidak bergerak  khususnya  bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan  yang  tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai pelunasan  hutang  tertentu,  yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya .” Ketentuan yang mengatur mengenai  sifat  jaminan  fidusia,  yaitu Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  42
Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia, yang menyebutkan bahwa:
“ Jaminan fidusia merupakan perjanjian  ikutan  dari  suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi .”
Maksud dari prestasi dalam ketentuan di atas adalah hal yang berupa memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu yang dapat dinilia dengan uang. Sebagai suatu  perjanjian accesoir ,  perjanjian jaminan  fidusia  memiliki  sifat  sebagai berikut:
a) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok b) Keabsahannya semata-mata ditentukan  oleh  sah  atau  tidaknya perjanjian pokok c) Sebagai perjanjian bersyarat,
maka  hanya  dapat  dilaksanakan jika  ketentuan  yang  disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. 22
22 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, 2001, Jaminan Fidusia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125.
Menurut  Sri  Soedewi  Masjchoen Sofwan,  perjanjian  fidusia  bersifat
assesoir dimana tergantung pada perjanjian  pokok  yang  biasanya  berupa perjanjian  pinjaman  uang  pada  bank- bank. 23

## 8. Objek Jaminan Fidusia
Benda-benda  yang  dapat  menjadi objek  jaminan  fidusia  adalah  sebagai berikut: a) Benda tersebut harus dapat dimiliki  dan  dialihkan    secara hukum b) Dapat atas benda-benda berwujud c) Dapat  juga  atas  benda  tidak berwujud, termasuk piutang
d) Benda bergerak
e) Benda  tidak  bergerak  yang  tidak dapat diikat dengan hak tanggungan f) Benda  tidak  bergerak  yang  tidak dapat diikatkan dengan hipotik
g) Baik  atas  benda  yang  sudah  ada maupun  terhadap  benda  yang akan  diperoleh  dikemudian  hari. Dalam  hal  benda  yang  akan diperoleh dikemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersebut.
h) Dapat  atas  suatu  satuan  jenis benda i) Dapat  juga  atas  lebih  dari  satu jenis satuan benda
j) Termasuk  hasil  dari  benda  yang telah menjadi objek fidusia
k) Termasuk juga hasil klaim asuransi  dari  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia
23 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  1997, Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Lembaga Jaminan  Khususnya  Fidusia  di  Dalam  Praktek dan Pelaksanaannya  di  Indonesia ,  UGM  Press, Yogyakarta, hal. 26.
l) Benda persediaan  ( inventory , stok perdagangan)  dapat  juga  menjadi objek jaminan fidusia. 24
9. Pendaftaran Jaminan Fidusia
a. Kantor  Pendaftaran  Jaminan Fidusia Undang-undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan, pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan pada KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia). KPF untuk pertama  kalinya  didirikan  di  Jakarta yang  berada  dalam  lingkup  tugas Departemen  Kehakiman  dan  HAM Republik Indonesia yaitu pada Direktorat  Jendral  Administrasi  Hukum Umum  Departemen  Kehakiman  dan HAM  dengan  wilayah  kerja  mencakup seluruh wilayah negara Republik
Indonesia  (lihat  Pasal  12  Undang-
Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia).
Kantor pendaftaran Fidusia dibentuk  pada  tanggal  30  September 2000  berada  pada  Direktorat  Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen  Kehakiman  dan  HAM Republik  Indonesia  dan  mulai  efektif operasional  terhitung  sejak  tanggal  30 Oktober 2000.
Pelaksanaan  pendaftaran  jaminan fidusia  bagi  pihak  yang  berkepentingan akan  lebih  mudah  dan  efektif  yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 139  Tahun  2000  tentang  Pembentukan Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  setiap Ibukota  Propinsi  di  Wilayah  Negara Republik Indonesia.
24 Munir Fuady, Hukum Perkreditan…, Op Cit , hal. 23.

## b. Sertifikat Jaminan Fidusia
Penerima  fidusia  memiliki  hak fidusia berdasarkan bukti, bukti penting ini menerangkan mengenai objek jaminan  fidusianya,  siapa  pihak  yang berkepentingan  dengan  jaminan  fidusia ini,  serta  data  perjanjian  pokok  yang dijaminkan dengan fidusia juga mengenai nilai penjaminannya.

## 10. Pengalihan Jaminan Fidusia
Pengalihan piutang haruslah dibuat  dengan  akta cessie baik  secara notarial ataupun dibawah tangan, sesuai dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam KUH  Perdata.  Pasal  19  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  fidusia,  menyebutkan bahwa:
“ pengalihan  hak  piutang  yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan  beralihnya  demi hukum  segala  hak  dan  kewajiban penerima  fidusia  kepada  kreditur baru .”
Berdasarkan  pada  Pasal  tersebut diatas,  maka  pihak  penerima  fidusia beralih  secara  hukum  kepada  pihak penerima  pengalihan  piutang  tersebut, yang  mana  hal  tersebut  sesuai  juga dengan  sifat  perjanjian  fidusia  sebagai perjanjian assesoir ,  yaitu  mengikuti perjanjian pokoknya  yang dalam hal ini adalah  perjanjian  kredit.  Pengalihan benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia  mempunyai  prinsip  bahwa jaminan  fidusia  mengikuti  kemanapun benda jaminan berada ( droit de suit ). 25
25 Munir
Fuady, Hukum Perkreditan…………., Op Cit , hal. 46.
Benda yang menjadi objek jaminan  fidusia  adalah  stock  barang dagangan  maka  dalam  hal  ini,  pemberi fidusia  tetap  dapat  melakukan  kegiatan jual beli terhadap stock barang dagangannya,  walaupun  benda  tersebut merupakan objek jaminan fidusia.

## 11. Hapusnya Jaminan Fidusia
Beberapa hal yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia dapat  dilihat  ketentuannya  dalam  Pasal 25  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  42
Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.
Beberapa hal tersebut adalah: a) Hapusnya hutang yang dijaminkan dengan fidusia
b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia  oleh  penerima  jaminan fidusia c) Musnahnya  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia Berkaitan dengan hapusnya hutang serta pelepasan hak atas jaminan fidusia  dan  sesuai  dengan  sifat  dari jaminan fidusia itu sendiri, yaitu bersifat ikutan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia  yang  bersangkutan  menjadi hapus.
Berkaitan dengan musnahnya benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia  menjadi  hapus  kecuali  benda yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia tersebut  di  asuransikan,  sebab  jika benda  yang  dijaminkan  tersebut  di asuransikan, maka tidak dapat menghapus klaim asuransi.
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  26  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- undang  Nomor  42  Tahun  199  tentang Jaminan  Fidusia.  Adapun  berbunyi sebagai berikut:
a) Hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan  jaminan  fidusia  dari buku daftar fidusianya. b) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
E. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia
Perlindungan  hukum  bagi  pihak kreditur  dalam  perjanjian  kredit  dengan jaminan  fidusia  sangat  diperlukan, mengingat  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  berada  pada  pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi
terhadap
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia,  kepentingan  kreditur  dapat terjamin  dengan  adanya  perlindungan hukum tersebut.
Perlindungan hukum terhadap kreditur  ini  diatur  secara  umum,  yaitu: diatur  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1131 dan  1132  dan  Undang-Undang  No.42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Pasal  1131  KUH  Perdata  menyebutkan segala  kebendaan,  baik  yang  sudah  ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan  perseorangan.  Pasal  diatas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan  diri  pada  suatu  perjanjian maka  sejak  itu  semua  harta  kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan  ada  di  kemudian  hari  menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan “ kebendaan tersebut menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda  itu  dibagi-bagi  menurut keseimbangan,  yaitu  menurut  besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang  itu  ada  alasan-alasan  yang sah didahulukan .” Pasal ini menjelaskan  bahwa  harta  kekayaan debitur  menjadi  jaminan  bagi  para krediturnya.  Hasil  penjualan  dibagi menurut imbangan masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan.
Undang-undang  No.  42  Tahun 1999  dalam  hal  ini  menjelaskan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak yang  berkepentingan  dalam  perjanjian kredit  dengan  jaminan  fidusia,  dengan kata  lain  Undang-undang  yang  secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia,  Pasal  11,  14,  dan  15  Undang- undang  Nomor  42  Tahun  1999  yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia wajib  didaftarkan  kemudian  dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga sertifikat  jaminan  fidusia  mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 26
Kreditur  mempunyai  hak  untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana  tercantum  dalam  sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi.
26 Munir  Fuady,  Hukum  Perkreditan……, Op Cit , hal. 59.
Kreditur  juga  mempunyai  hak untuk  menjual  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang  dari  hasil  penjualan  atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama  antara  kreditur  dan  debitur. Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 ini  juga  mengatur  mengenai  ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan  fidusia  yang  dilakukan  tanpa persetjuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari penerima  fidusia  atau  kreditur.  Maka dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  tahun  dan  denda  paling banyak Rp.50.000.000,00.

## F. Simpulan
Setiap pelaksanaan perjanjian kredit  pada  bank,  disyaratkan  untuk menyerahkan  jaminan.  Fungsi  jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada  bank  bahwa  kredit yang diberikan kepada nasabah dapat
diterima  kembali  sesuai  dengan  syarat- syarat  yang  telah  disepakati  bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan  dapat  timbul  dalam setiap  pelepasan  kredit.    Berkaitan dengan  pemberian  kredit  kepada  calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau
kesanggupan pengembalian
pinjaman kredit oleh debitur.
Penjaminan  secara  fidusia  sudah lama  digunakan  di  Indonesia,  namun pengaturan  mengenai  jaminan  fidusia baru  muncul  dengan  dikeluarkannya Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Perlindungan  hukum  bagi  pihak kreditur  dalam  perjanjian  kredit  dengan jaminan  fidusia  sangat  diperlukan, mengingat  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  berada  pada  pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia,  kepentingan  kreditur  dapat terjamin  dengan  adanya  perlindungan hukum tersebut.
Perlindungan hukum terhadap kreditur  ini  diatur  secara  umum,  yaitu: diatur  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1131 dan  1132  dan  Undang-undang  No.42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 yang  pada  intinya  menyebutkan  bahwa benda  yang  dibebani  dengan  jaminan fidusia  wajib  didaftarkan  kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia. Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana  tercantum  dalam  sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Abdul Kadir Muhammad, 1990, Hukum
Perdata Internasional , Citra Aditya Bakti, Bandung
Budi  Untung,  2000, Kredit  Perbankan di  Indonesia ,  Ctkn  Pertama,  Andi Offset, Yogyakarta
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,
2001, Jaminan  Fidusia ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta Hasanudin  Rahman,  1995, Aspek  – aspek  Hukum  Pemberian  Kredit Perbankan  di  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung
Mariam  Darus  Badrulzaman,  1991,
Perjanjian  Kredit ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung M. Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya Bhakti, ctkn ke III, Bandung
Munir  Fuady,  2003, Jaminan  Fidusia ,
Ctkn  Kedua,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung , 1995, Hukum Perkreditan
Kontemporer ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung
O.P.  Simorangkir,  1988, Seluk  Beluk Bank  Komersial ,  Aksara  Persada, Jakarta Priyo Handoko, 2006, Menakar Jaminan  Atas  Tanah  Sebagai Pengaman  Kredit  Bank ,  Center
for Society Studies, Jember R.  Subekti,  1991, Jaminan  –  jaminan
Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut
Hukum  Indonesia ,  Citra  Aditya
Bakti, Bandung
R. Setiawan, 1987, Pokok-pokok Hukum
Perikatan , Bina Cipta, Bandung Sigit  Triandaru  dan  Totok  Budisantoso,
2009, Bank dan Lembaga Keuangan  Lain ,  Edisi  2,  Salemba Empat, Jakarta Siswanto  Sutoyo,  1997, Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik,  dan  Kasus ,  PT.  Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  1997,
Hukum  Jaminan  di  Indonesia: Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan dan  Jaminan  Perorangan ,  UGM Press, Yogyakarta , 1997, Beberapa Masalah Pelaksanaan  Lembaga  Jaminan Khususnya  Fidusia  di  Dalam Praktek  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia , UGM Press, Yogyakarta Widjanarto, 1998, Aspek Hukum Pemberian Kredit  Perbankan ,
Info Bank, Jakarta

## Peraturan Perundang-undangan:
Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Perdata Undang  –  undang  Republik  Indonesia
Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  Undang  –  undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 Undang  –  undang  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda  –  Benda  Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1996  Nomor  42 dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1996 Nomor 3632 Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  1999  tentang jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor  168  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  139  Tahun  2000  Tentang
Pembentukan  Kantor  Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi DI  Wilayah  Negara  Republik Indonesia