## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 2, April 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/jime.v8i2.3048/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Efektivitas Pelayanan Administrasi Online di Masa Pandemi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa
Margareth Rantung Universitas Negeri Manado
Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 24 Febuari 2022 Publish: 30 April 2022
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  bagaimana  Efektivitas  Pelayanan Administrasi Online di Masa Pandemi di Dinas Kependudukan n dan Catatan Sipil Kabupaten  Minahasa.    Penelitian  ini  bertempat  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Minahasa  dengan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah; 1).  Ketepatan sasaran program,  sudah jelas, tapi pada pelaksaannya ketetapan sasaran ini  belum berjalan dengan baik; 2). Sosialisasi program administrasi online belum  dilaksanakan secara optimal, dimana belum semua masyarakat mengetahui program ini; 3). Program ini tidak berjalan  sesuai  dengan  tujuannya  karena  di  kantor  Disdukcapil  Kabupaten Minahasa masih banyak orang yang datang langsung untuk pembuatan berbagai keperluan administrasi sehingga masih terdapat kerumunan yang mungkin akan meningkatkan  resiko  peneluran  virus  Corona;  4).  Pemantauan  yang  dilakukan pada program belum dilaksanakan secara optimal  karena berbagai keterbatasan seperti  jaringan  yang  belum  memadai  bagi  semua  kalangan  masayarakat  serta keterbatasan  penyedia  layanan  yaitu  pegawai  yang  kesulitan  menghadapi pelayanan online ini.
Keywords:
Effectiveness, Online Administration, Pandemic Period.
Article Info Abstract Article history: Diterima: 24 Febuari 2022 Terbit: 30 April 2022 This study aims to analyze the Effectiveness of Online Administration Services in the  Pandemic  Period  at  the  Department  of  Population  and  Civil  Registry  of Minahasa  Regency.  This  research  took  place  at  the  Department  of  Population and Civil Registration of Minahasa Regency using qualitative research methods.
The results obtained are; 1). The accuracy of the program targets, is clear, but in  the  implementation  of  this  target  setting  has  not  been  going  well;  2).  The socialization  of  the  online  administration  program  has  not  been  carried  out optimally, where not all people know about this program; 3). This program did not run according to its objectives because at the Minahasa Regency Disdukcapil office there were still many people who came directly for various administrative purposes so that there were still crowds that might increase the risk of spreading the Corona virus; 4). The monitoring carried out on the program has not been carried out optimally due to various limitations such as inadequate networks for all circles of society and the limitations of service providers, namely employees who have difficulty dealing with this online service.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Margareth Rantung, Universitas Negeri Manado Email: margarethrantung@unima.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Virus Corona (COVID-19) merupakan penyakit menular yang di sebabkan oleh virus coronaa yang baru-baru ini di temukan yaitu di akhiir tahun 2019 yang pertama muncul di Wuhan, China. Sehingga  di  tengah  masa  pandemi  covid-19  ini,  ada  banyak  sekali  perubahan  serta  kebiasaan-
kebiasaan  baru  yang  harus  di  terapkan  oleh  seluruh  manusia a yang  ada  di  dunia  sekarang  ini. Walaupun  ruang g gerak  manusia  di  batasi,  namun  aktivitas  sehari-hari  manusia  tetap  harus dilaksanakan  meski  keadaannya  sangat  jauh  berbeda  di  bandingkan  dengan z sebelum  adanya pandemi  Covid-19  ini.  Ada  banyak  kebijakan-kebijakan  baru  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah dalam  rangka  pencegahanpenyebaran  virus  ini.  Dampak  pendemi  Covid-19  ini  memang g sangat terasa dalam semua bidang dan lini kehidupan demikian juga dalam jajaran pemerintahan. Banyak orang  kehilangan  pekerjaan,  banyak  restoran  yang bb tutup  akibat  menurunnya  pengunjung, menurunnya pendapatan perekonimian masyarakat, dalam bidang pendidikan juga yang mewajibkan untuk  belajar  melalui i daring  namun  tidak  semua  yang  memiliki  kapasitas  ekonomi  untuk  akses internet dan Salah satunya juga pada akses pelayanan publik oleh pemeringtah kepada masyarakat yang  tentunya  harus  menjaga  kualitas  pelayanannya w walaupun  harus  dilaksanakannya  prosedur tetap  (protap)  dari  pemerintah  yaitu  dengan n menerapkan Social  Distancing dan Physical Distancing . Sehinga Salah satu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah baru-baru ini ialah pada penyelenggaraan pelayanan p publik.
Saat sekarang ini, pelayanan publik k sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang tentunya harus a di penuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi ini, kebutuhan tetap harus m mampu di laksanakan  secara  baik  oleh  para  penyelenggara  layanan.  Akhir-akhir  ini,  kita  juga  mulai terbiasa d dengan  istilah-istilah  baru  yang  muncul  di  antaranya  yang  sering g di  sebut  di  kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni m istilah Work From Home (WFH), e-Musrenbang, Webinar, e- Kinerja  bahkan  istilah virtual  meeting yang  sudah  banyak  di  dengar  dan  dikenal m dikalangan masyarakat  luas  sehingga  sudah  banyak  yang  mengunduh  aplikasi  seperti zoom  meetings dan aplikasi-aplikasi  yang  serupa.  Bukan  hanya  di  Indonesia  saja a tetapi  hampir  di  seluruh  dunia melakukan pelaksaan pertemuan virtual karena keadaan yang tidak bisa bertemu atau u bertatap muka secara langsung. Sampai di kalangan pelajar pun baik sekolah maupun perguruan tinggi melakukan proses belajar mengajar s secara virtual.
Dalam  organisasi  pemerintah,  pelayanan  kepada  masyarakat a adalah  tujuan  utama  yang  telah menjadi  kewajiban  dalam n menyelenggarakan  pelayanan  dengan  menciptakan  pelayanan  yang terbaik  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mempunyai  peranan  penting x untuk menyediakan  layanan  publik  yang  prima  bagi  masyarakat  mulai  dari  pelayanan k dalam  bentuk pengaturan  ataupun  pelayanan  -  pelayanan  lain  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Seiring  dengan  perkembangan z zaman  dan  semakin  modernnya  kehidupan  manusia,  dewasa  ini pemerintah banyak M mendapat sorotan publik terutama dalam hal pelayanan yang menuntut aparatur negara  sebagai  pelayan  masyarakat  memberikan  pelayanan  sebaik  –  baiknya k menuju  good governance,  sedangkan  masyarakat  Indonesia  sendiri  semakin  kritis  dalam m menginginkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Oleh sebab itu, substansi administrasi sangat b berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh h kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan tugas yangg harus dilaksanakan, maka penyediaan pelayanan oleh pemerintah itu sendiri h harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik secara kualitas m maupun secara kuantitas.
Dalam  penyelenggaraan  pelayanan p publik  itu  sendiri,  aparat  pemerintah  sangatlah bertanggungjawab b dalam  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat  sebagai wujud c dari penciptaan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang efektif dan terbaik oleh pemerintah karena sistem demokrasi yang b ada juga kembali pada rakyatnya, selain  itu  karena  masyarakat  juga  telah m memberikan  dananya  dalam  bentuk  pungutan  pajak, retribusi  serta  berbagai  pungutan  yang  lainnya  [1].  Tingkat  efektivitas  dapat  diukur d dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha  atau  hasil  pekerjaan  yang  dilakukan  tidak  tercapai  sesuai  dengan N rencana  maka  hal  itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan m organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau d dari sisi masukan (input) maupun
keluaran (output ).  Suatu  kegiatan  dikatakan  efisien  apabila  dikerjakan  dengan  benar  dan  sesuai dengan  prosedur,  sedangkan  efektif  bila kegiatan  tersebut  dilaksanakan  dengan  bbenar  dan  dapat memberikan hasil yang bermanfaat [2]. Menurut Ratminto dan Atik efektivitas didasari atas tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ada, namun masih ada saja publik yang kurang merespon akan hal ini karena tidak diharapkan oleh publik, yakni dari segi biaya yang tidak transparan yang memungkinkan terjadinya pungli di instansi tersebut, apabila terdapat biaya dalam segi  aktual  maka  perlu  adanya  kepastian  biaya  pelayanan,  yakni  kesesuaian  antara  biaya  yang dibayarkan  dengan  biaya  yang  telah  ditetapkan  [3].  Kecepatan  pelayanan  juga  merupakan  hal terpenting,  karena  perlunya  target  waktu  pelayanan  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  yang telah d ditentukan  oleh  unit  penyelenggara  pelayanan.  Kejelasan  informasi  dalam  hal  pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan pelayanan. Dari organisasi tersebut, perlunya penyesuaian dengan apa yang menjadi kebijaksanaan pm pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat harus direncanakan secara transparan dan lebih mengefektifkan tugas, dan fungsifungsi dari lembaga pengawasan  itu  sendiri.  Rakyat  mulai  mempertanyakan  akan  nilai  yang  mungkin  mereka  peroleh atas  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  suatu  instansi  pemerintahan.  Walaupun  anggaran  rutin  dan pembangunan  yang g dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  semakin  membengkak,  namun kenyataanya m masyarakat  selalu  merasa  belum  puas  terhadap  kualitas  jasa  maupun  barang  yang telah  diberikan  oleh  instansi,  padahal  kata  pelayanan  adalah k kunci  keberhasilan  dalam  berbagai usaha  ataupun  kegiatan  yang  bersifat  jasa.  Efektivitas  juga  merupakan  pengukuran,  dalam m arti tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Salah  satu  instrumen pembangunan yang merupakan hak k khusus yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat adalah layanan  publik.  Masyarakat  berhak  atas  berbagai ii layanan  yang  harus  diberikan  oleh  pemerintah karena  pada  dasarnya  pemerintah  dibentuk  untuk  melayani  masyarakat,  atau  dengan  kata  lain pemerintah  berkewajiban m penuh  untuk  memberikan  layanan  kepada  masyarakat.  Salah  satu  dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu p pemerintahan. Administrasi  kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penertiban  dokumen m dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaann hasilnya untuk pelayanan publik  dan  pembangunan  sektor  lain.  Pelayanan  dalam  sektor  administrasi  kependudukan merupakan m salah  satu  pelayanan  yang  paling  banyak  permintaannya.    Saat  ini  pemerintah Kabupaten  Minahasa  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Pemkab  Minahasa  Nomor 800/065/Sekt./Dukcapil  perihal  kebijakan  Pengurusan  Dokumen  Kependudukan  dalam  rangka pencegahan  penularan  Covid-19.  Pemerintah  melakukan p pelayanan  adminitrasi  Online  sejak tanggal 28 April 2020 melalui layanan Short Messaging Service ( SMS ) dan Whatsapp ( WA ). Tapi fakta yang ada dilapangan sesuai dengan o observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang datang langsung mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan nn Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sehingga membuat banyaknya antrian. Berdasarkan hal tersebut penelitian tt terhadap efektivitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Minahasa  perlu  dilakukan  agar  pelayanan  yang  kurang  optimal  dapat diperbaiki.  Oleh  karena  itu,  peneliti  melakukan  penelitian  dengn  menekankan  masalah  pada “Efektivitas Pelayanan Administrasi Online di Masa Pandemi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten  Minahasa”. Berdasarkan  masalah  yang  ada,  maka  peneliti  merumuskan permasalahan  yaitu,  bagaimana E Efektivitas  Pelayanan  Administrasi  Online  di  Masa  Pandemi  di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  metode  kualitatif  karena  dengan  penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna di balik F fenomena yang  muncul  dalam  penelitian,  dalam  tujuan  untuk  memecahkan  masalah  yang  dikaji  agar  lebih
mendalam dan tanpa ada campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang akan muncul [4]. Metode penelitian  kualitatif a adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek alamiah,  di  mana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data  di  lakukan secara trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi [4].
Peneliti  memilih  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  harapan  akan  menemukan masalah  yang  sebenarnya  dari  permasalahan  di  atas,  dan  akan  turun  langsung  dalam  penelitian ini d dan akan mencari data dan fakta mengenai masalah yang diangkat dengan mengumpulkan data- data yang diperlukan untuk menunjang keaslian dari h hasil penelitian.
Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelayanan A Administrasi Online Di Masa Pandemi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa . Penelitian  ini  mengacu  pada  4  indikator  yaitu  Ketepatan s sasaran  program,  Sosialisai  Program, Tujuan  Program  dan  Pemantauan  Program  .  Peneliti  mengambil  lokasi  penelitian  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.
Sumber data utama penelitian kualitatif  adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen lainnya. Sesuai dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, maka sumber data penelitian adalah [5]:
1. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, karena mencari sumber data yang  dianggap  kompeten  dengan  masalah  penelitian.  Selanjutnya  memilih  informan  sesuai petunjuk key informan yang dianggap relevan dan mengetahui masalah penelitian. Dalam hal ini  key  informan  adalah  Sekretaris  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Minahasa.
2. Situasi  sosial  yaitu,  gambaran  situasi  yang  terjadi  di  tempat  penelitian,  seperti  informasi  dari pegawai,  dan  pihak-pihak  terkait  yang  dapat  menunjang  peneliti  dalam  mengumpulkan  data, yaitu pegawai dan beberapa orang masyarakat.
3. Dokumen,  adalah s suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  penelitian,  misalnya  bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, dokumentasi dalam bentuk foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.
Menurut  Sugiyono,  teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data  yang  memenuhi standard data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut [6]:
1) Observasi:  teknik  ini  dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  mengenai  fenomena  social  dan gejala-gejala psikis untuk kemudian di lakukan pencatatan
2) Wawancara:  teknik  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  digali  dari  sumber  data langsung melalui proses Tanya jawab secara mendalam dengan informan dan untuk memperoleh data yang akurat agar permasalahan dalam penelitian dapat terjawab.
3) Dokmentasi:  teknik  ini  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  melalui  dokumentasi  dilakukan dengan  mencatat,  mencopy  dokumen-dokumen,  bahan-bahan  panduan,  foto-foto  sebagai pelengkap data, maupun data lain yang terkait dengan masalah yang di teliti.
Dalam  penelitian  kualitatif,  analisis  data  dilakukan  sejak  awal  dan  sepanjang  proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakanan analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman  dengan  prosedur,  reduksi  data,  penyajian  data,  menarik  kesimpulan  atau  verifikasi sebagai berikut [7]:
a. Reduksi Data
Data  yang  di  peroleh  dilokasi  penelitian (data  lapangan)  dituangkan  dalam  uraian  atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan di reduksi, dirangkum dipilih hal- hal yang pokok, di fokuskan pada hal-hal yang terpenting kemudian di cari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama
pengumpulan  data  berlangsung  diadakan  tahap  reduksi  data  selanjutnya  dengan  jalan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan membuat ketegorisasi data.
b. Penyajian Data
Penyajian data ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
c. Menarik Kesimpulan Verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian an selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data-data yang di kumpulkan yaitu mencari pola, tema,  hubungan  persamaan,  hal-hal  yang  sering  timbul,  dan  sebagainya  yang  dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses  verfikasi  secara  terus  menerus,  maka  akan  diperoleh  kesimpulan  yang  bersifat “ grounded ”.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)
3.1 Efektivitas Pelayanan Administrasi Online di Masa Pandemi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa
Pengalaman selama setahun ini terhadap Pandemi Covid – 19 telah membuat pemerintah pusat dan  daerah untuk berinovasi agar tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Inovasi  di  sektor  publik  merupakan  suatu  keniscayaan  seiring  dengan  keinginan  pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, meskipun dilanda pandemi Covid-19. Hal ini  dilakukan  dengan  harapan  agar  kebutuhan  masyarakat,  terutama  kebutuhan  layanan kesehatan, kebutuhan pokok, kebutuhan rasa aman, serta kebutuhan lainnya tetap dapat terpenuhi oleh masyarakat. Dalam situasi pandemi Covid-19, pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik dapat berupa pelayanan yang diberikan secara online dan  pelayanan  offline.  Hal  ini  mengingat  kondisi  geografis  Indonesia  tidak  seragam  dalam ketersediaan infrastruktur yang mendukung pelayanan online.
Demikian  juga  yang  diterapkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Minahasa yang menerapkan pelayanan administrasi secara online. Pelayanan tersebut berupa pelayanan:
1) Verifikasi data pindah datang
2) Perkawinan / Perceraian
3) Kematian 0
4) Kelahiran
5) Kutipan kedua akte
6) Kartu Keluarga dan Pengaktifa8n Data
7) Pengambilan KTP
Oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Minahasa  disediakan  Nomor  telp  via sms dan whatsapp yang  masing-masing  melayani  sesuai  kebutuhan  masyarakat  diatas.  Berikut  Nomor whatsapp dan facebook petugas  tersebut :
Gambar 1 . Daftar Nomor dan nama petugas
Namun dalam pelaksanaanya terdapat temuan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa belum berjalan secara efektif, hal ini diukur dari 4 indikator efektivitas yaitu :
1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program.

## 3.2 Ketepatan Sasaran Program
Ketepatan  sasaran  program  sudah  di  atur  dalam  surat  udaran  pemerintah  kabupaten minahasa.  George  C.  Edwars  III  dan  Ira  Sharkansky  dalam  Deddy  Mulyadi  (2015:68) menyebutkan bahwa  Kebijakan Negara merupakan suatu tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau  tidak  dilakukan  pemerintah.  Dimana  kebijakan  negara  tersebut  dapat  berupa  peraturan perundang  -  undangan  yang  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  dari  program- progam dan tindakan yang dilakukan  oleh pemerintah.
Kebijakan publik terdiri dari konsep kebijakan dan konsep publik. Kedua konsep tersebut akan dibahas pada bagian ini. Menurut pandangan Frederickson ada lima model formal konsep publik  yaitu  :  a)  Model  persperktif  pluralis,  b)  Model  perspektif  pilihan  publik,  c)  Model perspektif  legislatif,  d)  Model  perspektif  penyedia  layanan,  dan  e)  Model  perspektif kewarganegaraan.  Konsep  publik  menurut  perspektif  pluralis  yaitu  memandang  publik  dalam konteks  pemerintahan.  Model  perspektif  pilihan  publik  adalah  memandang  publik  sebagai kumpulan orang yang memiliki kepentingan yang berbeda dan setiap orang bebas menentukan kehendaknya.  Dalam  perspektif  legislative  yaitu  memandang  publik  sebagai,  terbentuknya pemerintahan  yang  sah  yang  mewakili  kepentingan  publik.  Perspektif  penyedia  layanan, memandang publik sebagai pelanggan yang harus dilayani sebagaimana model pelayanan pada organisasi  swasta  dimana  pelanggan  diposisikan  sebagai  pelanggan  yang  turut  memajukan kepentingan  perusahaan.  Sedangkan  publik  dalam  perspektif  kewarganegaraan  memandang
setiap  warga  negara  mempunyai  hak  dan  kewajiban  didalam  negara  berdasarkan  ketentuan negara.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  programnya  sudah  jelas  namun programnya belum berjakan dengan baik dan belum tepat sasaran.

## 3.3 Sosialisasi Program
Dukcapil sebagai suatu institusi pemerintah yang salah satu bidang tugasnya menangani pelayanan kesehatan, pada dasarnya mengembangkan dua fungsi utama dalam hal operasionalnya yaitu, Fungsi pelayanan teknis dan pelayanan administrasi. Fungsi pelayanan teknis merupakan tatacara yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, sedangkan pelayanan administrasi  merupakan  pelayanan  pengurusan  surat–surat  atau  dokumen–dokumen  yang diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu memperhatikan keinginan masyarakat dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut [8]:
1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program  sehingga  informasi  mengenai  pelaksanaan  program  dapat  tersampaikan  kepada masyarakat kepada umumnya, dan sasaran pesera program pada khususnya.
3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan  program,  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  setelah  dilaksanakannya  program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dinas  kependudukan  dan  pencatatan sipil sudah melakukan sosialisai dengan baik kepada masyarakat.

## 3.4 Tujuan Program
Adapun syarat–syarat pelayan umum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 adalah sebagai berikut [9]:
1. Hak  dan  kewajiban  bagi  pemberi  maupun  penerima  pelayanan  harus  jelas  dan  diketahui secara pasti oleh masing–masing pihak.
2. Penggunaan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi berdasarkan ketentuan  perundang–undangan  yang  berlaku  tetap  berpegang  pada  efisiensi  dan efektivitas.
3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan,  kepastian,  kelancaran  dan  kepastian  hukum  pelayanan  umum  yang dilaksanakan.
4. Apabila  pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  terpaksa  harus mahal, maka instansi pemerintah bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat  untuk  ikut  menyelenggarakan  sesuai  peraturan  perundang–undangan  yang berlaku.
Budiani  menyatakan  bahwa  untuk  mengukur  efektivitas  suatu  program  dapat  dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut [8]:
1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program  sehingga  informasi  mengenai  pelaksanaan  program  dapat  tersampaikan  kepada masyarakat kepada umumnya, dan sasaran pesera program pada khususnya.
3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan  program,  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  setelah  dilaksanakannya  program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dinas  kependudukan  dan  pencatatan sipil belum bisa menjalankan tujuan dari program iini dengan baik.

## 3.5 Pemantauan Program
Pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  lain  atau  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok atau cara yang ditetapkan didefenisikan sebagai pelayanan publik. Dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan, “Sebagai segala bentuk jasa  pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  publik  maupun  jasa  publik  yang  pada  prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di  Pusat, di Daerah, dan di lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dalam  rangka  upaya pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  perturan perundang-undangan.” [10].
Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut [8]:
1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program  sehingga  informasi  mengenai  pelaksanaan  program  dapat  tersampaikan  kepada masyarakat kepada umumnya, dan sasaran pesera program pada khususnya.
3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan  program,  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  setelah  dilaksanakannya  program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah melakukan pemantauan walaupun program ini berjalan dengan baik

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  data  penelitian  dan  pembahasan  seperti  yang  telah  dipaparkan  dan diuraikan pada bab sebelumnya. Maka dapat diambil kesimpulan yang dituangkan pada penelitian Efektivitas Pelayanan Administrasi Online di Masa Pandemi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa antara lain :
1. Ketepatan sasaran program,  sudah jelas, tapi pada pelaksaannya ketetapan sasaran ini  belum berjalan dengan baik.
2. Sosialisasi  program  administrasi  online  belum  dilaksanakan  secara  optimal,  dimana  belum semua masyarakat mengetahui program ini.
3. Program ini tidak berjalan sesuai dengan tujuannya karena di kantor Disdukcapil Kabupaten Minahasa  masih  banyak  orang  yang  datang  langsung  untuk  pembuatan  berbagai  keperluan administrasi  sehingga  masih  terdapat  kerumunan  yang  mungkin  akan  meningkatkan  resiko peneluran virus Corona.
Pemantauan yang dilakukan pada program belum dilaksanakan secara optimal karena berbagai keterbatasan  seperti  jaringan  yang  belum  memadai  bagi  semua  kalangan  masayarakat  serta keterbatasan penyedia layanan yaitu pegawai yang kesulitan menghadapi pelayanan online ini.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada  semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian  ini.  Ucapan  terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas Negeri  Manado  yang  telah  memberikan  kesempatan  dan  dukungan  kepada  penulis  untuk
melaksanakan penelitian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah bersedia memberikan ruang dan kesempatan kepada penulis dan tim peneliti untuk melaksanakan penelitian, kepada  responden  yang  sudah  bersedia  dan  kooperatif  dalam  memberikan  informasi  selama pelaksanaan  penelitian,  serta  seluruh  tim  yang  telah  bekerja  keras  dan  melakukan  yang  terbaik demi keberhasilan pelakasanaan penelitiani ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] lucia maria aversa Villela, “Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN.,” J. Chem. Inf. Model. , vol. 53, no. 9, 2013.
[2] S. P. Siagian, Filsafat Administrasi , Edisi revi. Jakarta.: Bumi Aksara, 2008.
[3] Ratminto  and  A.  S.  Winarsih,  “Manajemen  Pelayanan,” Manaj.  PELAYANAN PENANGGULANGAN KASUS HIV-AIDS DI KOTA YOGYAKARTA Gerry , 2007.
[4] Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Bandung: Alfabeta, 2015.
[5] L.Moleong, “Metode peneltian,” Jakarta: Rineka Cipta , 2010.
[6] Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
[7] M.  B.  Miles  and  ;A  Michael  Huberman,  “An  Expanded  Sourcebook  Qualitative  Data Analysis,” Archives of Gynecology and Obstetrics . 1992.
[8] A. Kriswibowo, K. Khothimah, and R. Ardhana, “EFFECTIVENESS OF URBAN FARMING POLICIES  AND  ECONOMIC  HEROES  IN  POVERTY  REDUCTION  IN  THE  CITY  OF SURABAYA,” NATAPRAJA , vol. 8, no. 1, 2020.
[9] “Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 81 Tahun 1993.”
.
[10]  “Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 pelayanan publik atau pelayanan umum.” .