INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 12190-12200 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Usulan Perdamaian Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina Di Tinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum

## Internasional
Ria Wulandari Universitas Tanjungpura ria.wulandari@hukum.untan.ac.id

## Abstrak
Menteri  Pertahanan  Republik  Indonesia,  Prabowo  Subianto  telah  menawarkan  Usulan Perdamaian  dalam  upaya  menyelesaikan  sengketa  antara  Ukraina  dan  Rusia.  Usulan perdamaian ini menimbulkan kontroversi dari dalam dan luar negeri. Usulan perdamaian tersebut  dianggap  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dalam  Piagam  PBB.  Hal  ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah usulan prdamaian Indonesia ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Dasar hukum yang akan digunakan untuk menjawab  pertanyaan  tersebut  adalah  Piagam  PBB,  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977, Deklarasi  Pemberian  Kemerdekaan  Kepada  Negara  Dan  Masyarakat    Tahun  1960  dan Deklarasi  Prinsip-Prinsip  Hukum  Internasional  Tentang  Hubungan  Persahabatan  Dan Kerjasama Antar Negara Sesuai Dengan Piagam PBB Tahun 1970.  Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif
Kata kunci : Usulan Perdamaian, Prinsip-Prinsip Piagam PBB

## Abstract
The Minister of Defense of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto has offered peace proposals  in  an  effort  to  resolve  the  conflict  between  Ukraine  and  Russia.  This  peace proposal raises controversion from within and outside the country. The peace proposal is considered contrary to the United Nation Charter Principles. This raises questions regarding the Indonesia’s proposal for peace in terms of International Principles. The legal basis that will  be  used to answer this question  is the United Charter, Protocols I Additional 1977,
Declaration  on The Granting Independence to Colonial Countries And People 1960 dan Declaration  on  Prinsciples  of  International  Law  Concerning  Friendly  Relations  And Cooperation Among State 1970.  The method used in this paper is normative.
Keywords: Proposed Peace, United Charter Principles

## PENDAHULUAN
Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari setahun tanpa menunjukkan tanda- tanda  perdamaian  bahkan  eskalasi  perang  semakin  meningkat.  Perang  Rusia-Ukraina  adalah  perang yang  melibatkan  banyak  negara.  Rusia  didukung  China,  Korea  Utara  dan  Iran,  sementara  Ukraina didukung NATO yang didalamnya ada negara-negara eropa (Uni Eropa) dan Amerika Serikat. Perang antara negara adidaya ini telah menyebabkan jutaan korban jiwa, ribuan pengungsi, kerusakan parah infrastruktur serta keruntuhan ekonomi global.
Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Rusia yang bertujuan melemahkan kemampuan pemerintah Rusia dalam membiayai operasi militernya ke  Ukraina. Sebanyak 217 individu dan 18 entitas telah dikenai sanksi, termasuk 179 angg ota yang disebut “pemerintah” dan “parlemen” Donetsk dan Luhansk. Secara total 1.091 individu dan 80 entitas telah dikenai sanksi.
Sanksi-sanksi yang dikenakan ke Rusia diantaranya pembekuan aset dan rekening. Sebanyak 21,5 milyar euro asset telah dibekukan dan 300 milyar euro asset bank sentral telah diblokir di negara Uni Eropa dan G7. Sanksi juga mencakup larangan pembelian, impor atau transfer minyak tertentu dari Rusia ke  Uni  Eropa,  sanksi  di  sektor  transportasi,  sanksi  terhadap  media  yang  pro  Rusia  sera  berhenti menjadikan Rusia sebagai negara paling disukai dalam keanggotaan WTO.
Tindakan Uni  Eropa  dan  Amerika  Serikat dengan  berbagai  sanksi  membuat Rusia melakukan tindakan balasan yang menyasar individu dan perusahaan Amerika Serikat,  Pembayaran gas dengan mata uang Rubel,  penarikan diri dari perjanjian biji-bijian laut hitam dan memblokade pelabuhan laut hitam Ukraina.
Situasi  ini  jika  terus  berlanjut  akan  berdampak  pada  ketahanan  pangan  global.  Penyelesaian sengketa secara damai harus terus diupayakan. Penyelesaian sengketa secara hukum oleh Mahkamah Internasional saat ini sedang dalam proses. Namun proses ini tidak efektif dalam menghentikan perang. Rusia terbukti tidak mengindahkan Keputusan Sementara yang dikeluarkan Mahkamah terlebih karena sejak awal Rusia tidak menyetujui sengketanya dibawa ke Mahkamah Internasional. Akibatnya putusan sementara yang dikeluarkan Mahkamah Internasional tidak akan berlaku secara efektif terhadap Rusia (Ria, 2022).
Penyelesaian  sengketa  secara  non  hukum  atau  diplomatik  menjadi  keharusan  ditengah  tidak efektifnya putusan Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa secara diplomatik  ini diantaranya berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan usulan-usulan yang sifatnya tidak mengikat. Beberapa negara diketahui  telah  memberikan  usulan-usulan  perdamaian  diantaranya  Brazil,  Prancis,  Vatikan,  negara-
negara Afrika, China dan Indonesia.
Usulan  perdamaian  dari  Brazil,  Prancis  dan  Vatikan  berisikan  mengenai  diadakannya perundingan.  Negara-negara  Afrika  mengusulkan  agar diadakan perundingan,  gencatan  senjata  dan mengembalikan sejumlah bank Rusia ke ssstem pembayaran swift.
Usulan  perdamaian  dari  China  berisikan  12  poin  diantaranya  mengenai  penghormatan kedaulatan,  meninggalkan  mentalitas  perang  dingin,  menghentikan  permusuhan,  melanjutkan pembicaraan damai, menyelesaikan krisis kemanusiaan, menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir, mencegah proliferasi nuklir, memfasilitasi ekspor gabah, menghentikan sanksi sepihak, menjaga stabilitas industri dan rantai pasok serta mempromosikan rekonstruksi pasca konflik.
Usulan  Perdamaian  terakhir  datang  dari  Indonesia  yang  berisikan  empat  poin  yaitu  :  1). Penghentian permusuhan, 2). Gencatan senjata di posisi saat ini. 3). Pembentukan Zona Demiliterisasi yang diawasi pasukan PBB. 4). Referendum yang diorganisir PBB (Shangri-La Dialogue, 2023).
Ukraina menolak Usulan Perdamaian dari China dan Indonesia karena menganggap usulan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan lebih berpihak pada Rusia. Usulan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia bahkan dianggap aneh dan lebih buruk dari usulan China.
Tulisan  ini  akan  berfokus  pada  Usulan  Perdamaian  dari  Indonesia  dengan  mengajukan pertanyaan mengenai “Apakah Usulan Perdamaian Dari Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional?
Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis kesesuaian Usulan Perdamaian dari Indonesia ini dengan prinsip-prinsip hukum internasional khususnya yang terkandung dalam Piagam PBB.

## METODE PENELITIAN
Pembahasan  mengenai  Usulan  Perdamaian  Indonesia  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina Di Tinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  disertai  dengan  pendekatan  pendekatan  deduktif yakni berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Premis mayor adalah aturan  hukum  sedangkan  premis  minornya  adalah  fakta  hukum  (Marzuki,  2013).  Penelitian  hukum normatif ini akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum (Muhaimin, 2020).
Penelitian  ini  dianalisa  berdasarkan  bahan  hukum,  sumber  hukum  baik  nasional  maupun internasional  serta  sumber  hukum  yang  terdapat  didalam  Jurnal  maupun  online.  Kajian  penelitian dengan menggunakan sumber hukum internasional yaitu Piagam PBB, Protokol Tambahan I Tahun 1977, Declaration    on  The  Granting  Independence  to  Colonial  Countries  And  People  Tahun  1960  dan Declaration on Prinsciples of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among State Tahun 1970.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Nurmaningsih Amriani “sengketa” adalah perselisihan yang terjadi antara pihak -pihak dalam  perjanjian  karena  adanya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  salah-satu  pihak  dalam  perjanjian (palasari, 2022).
Adapun “sengketa internasional” menurut Mahkamah Internasional yaitu suatu situasi apabila dua negara memiliki pandangan yang bertentangan tentang dilakukan atau tidaknya suatu kewajiban yang ada dalam perjanjian internasional.
Pandangan yang bertentangan mengenai suatu perjanjian internasional dapat mengakibatkan pelanggaran hak atau kepentingan negara lain sehingga akan menjadi sengketa atau konflik yang jika tidak segera diselesaikan secara damai akan berakhir dengan kekerasan atau perang.
Hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat hukum dan sengketa yang bersifat politik atau diplomatik. sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui dalam hukum internasional. Sedangkan sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya (mauna, 2005).
Penyelesaian sengketa secara hukum dilakukan melalui pengadilan internasional baik permanen ataupun  ad  hoc  yang  keputusannya  mempunyai  sifat  mengikat  para  pihak  yang  bersengketa dikarenakan  keputusan  yang  dikeluarkan  berdasarkan  atas  aturan  dan  prinsip-prinsip  hukum internasional.
Penyelesaian  sengketa  secara  politik  dilakukan  melalui  prosedur  diplomatik  yang  berbentuk usulan-usulan yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Hal ini dikarenakan usulan-usulan tersebut bukan dikeluarkan oleh lembaga yudisial melainkan oleh negara atau organisasi internasional secara sukarela.
Sengketa Rusia-Ukraina memiliki aspek hukum dan aspek politik. Operasi militer Rusia ke Ukraina merupakan  aspek  hukum  yang  penyelesaiannya  tengah  berlangsung  di  pengadilan  internasional. Adapun  aspek  politik  dari  sengketa  ini  adalah  perluasan  pengaruh  NATO  ke  eropa  timur  yang penyelesaiannya melalui prosedur diplomatik meliputi upaya penyelesaian perbedaan pandangan para pihak yang bersengketa secara sendiri atau dengan bantuan entitas lain dengan metode diskusi dan metode pencarian fakta serta usulan-usulan yang tidak mengikat (Malcolm, 2013).
Beberapa  negara  telah  menawarkan  usulan  perdamaian  termasuk  Indonesia.  Setelah  usulan perdamaian  dari  China,  usulan  perdamaian  dari  Indonesia  ini  paling  menimbulkan  kontroversi  dan dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB. Berikut analisis terhadap Usulan Perdamaian dari Indonesia :

## Penghentian Permusuhan Segera
Usulan ini menyerukan kepada Rusia dan Ukraina untuk menghentikan permusuhan yang sedang berlangsung  dengan  segera  mengadakan  dialog.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  PBB  yaitu mempromosikan perdamaian, mengembangkan hubungan persahabatan antara negara dan mencapai kerjasama internasional. Kewajiban penyelesaian sengketa secara damai tercantum dalam pasal 2 Piagam PBB  yang  menjelaskan  bahwa  semua  anggota  PBB  harus  menyelesaikan  perselisihan  internasional dengan  cara  damai  dan  tidak  mengancam  atau  menggunakan  kekerasan  terhadap  integritas  atau kemerdekaan  politik  negara-negara  lain.  Pasal  ini  menekankan  pentingnya  menyelesaikan  sengketa melalui  jalur  diplomatik  seperti  negosiasi,    mediasi  dan  cara-cara  damai  lainnya  serta  menghindari sengketa bersenjata.
Usulan perdamaian dari Indonesia ini selain bertujuan untuk menghentikan sengketa bersenjata juga untuk menghindari dampak ekonomi dan terhambatnya pasokan makanan yang akan berdampak pada krisis pangan secara global. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina merupakan aktor penting pada pasar  minyak,  gas,  gandum,  energi,  makanan  dan  pupuk  global  (Rakhmayanti,  2022).  Rusia  adalah produsen dan pengekspor minyak terbesar  ketiga di dunia, pengekspor gas bumi terbesar kedua, dan pengekspor batubara terbesar ketiga (Kementerian ESDM, 2022).  Rusia juga merupakan pengekspor gandum  terbesar  di  dunia  dan  pengekspor  minyak  bunga  matahari  terbesar  kedua.  Ukraina  sama pentingnya dalam memenuhi pasar global seperti pengekspor bunga matahari terbesar, pengekspor jagung terbesar keempat dan pengekspor gandum terbesar kelima (Bakrie, 2022).
Untuk itu semua pihak khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai negara pendukung Ukraina  agar  dapat  mengambil  peran  dalam  melaksanakan  prinsip-prinsip  dalam  Piagam  PBB  yaitu mendorong  Ukraina  sebagai  pihak  yang  menolak  usulan  ini  agar  mau  berdialog  demi  tercapainya perdamaian dan kesejahteraan bersama.

## Gencatan Senjata di Posisi Saat Ini
Gencatan senjata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penghentian tembak- menembak  (tentang  perang)  (Clayton,  2021).  Adapun  tujuan  gencatan  senjata  adalah  penghentian permusuhan (baik secara permanen maupun sementara).
Salah-satu aspek paling penting dari gencatan senjata adalah mencegah lebih banyak korban jiwa. Gencatan senjata akan memberi kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk mengobati luka-luka dan menyelamatkan nyawa. Gencatan senjata akan mengurangi kerusakan infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lainnya yang membantu kehidupan warga sipil di masa perang. Gencatan  senjata  juga  menjadi  langkah  awal  sebagai  bagian  dari  proses  perdamaian  dan  dapat menunjukkan tingkat kemitraan antara pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik bersenjata (Foster, 2019)  sehingga  bisa  menjadi  langkah  awal  untuk  membangun  kepercayaan  antara  pihak  yang bersengketa  dan  menjadi  momentum  bagi  upaya  perundingan  dan  kesepakatan  perdamaian  yang berkelanjutan.
Tujuan  dari  Usulan  Perdamaian  mengenai  gencatan  senjata  ini  telah  sesuai  dengan  pasal  1 Piagam PBB yang mencanangkan kerjasama antar negara dalam memecahkan masalah bersama untuk mencapai  perdamaian.  Akan  tetapi  Ukraina  menolak  Usulan  Perdamaian  ini  karena  menganggap seharusnya  gencatan  senjata  ditujukan  ke  Rusia  sebagai  pihak  yang  memulai  serangan.  Penolakan Ukraina tidak dapat diterima sepenuhnya karena Ukraina dan NATO juga memiliki andil dalam memberi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan dengan perluasan pengaruhnya di eropa timur. Ekspansi  NATO  ke  eropa  timur  dapat  dikatakan  sebagai  ancaman  terhadap  perdamaian  dunia berdasarkan pasal 1 ayat 1 piagam, hal ini dapat dijelaskan berdasarkan aspek sejarah, ideologis dan geopolitik.
Berdasarkan aspek  sejarah, Rusia memandang Ukraina sebagai pecahan Uni Soviet (sekarang Rusia)  masih  berkaitan  erat  dengan  Rusia,  sehingga  keinginan  menjadi  anggota  NATO  menciderai keloyalitasan.
Berdasarkan  aspek  ideologis  dan  geopolitik,  bergabungnya  Ukraina  kedalam  NATO  akan memperluas pengaruh NATO ke eropa timur dimana Rusia adalah adidaya di eropa timur, sementara Amerika adalah adidaya di barat bersama sekutunya NATO. Rusia dan Amerika merupakan seteru abadi sejak perang dingin sehingga merupakan hal yang wajar jika perluasan pengaruh barat ke eropa timur dianggap sebagai ancaman. Perluasan pengaruh barat ke eropa timur dapat dilihat pada data tahun 1999-2020 dimana keanggotaan NATO secara masif  meningkat dari 16 menjadi 30 dikarenakan aksesi negara-negara eropa timur. Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia telah diberi sinyal keanggotaan oleh NATO tanpa memperdulikan permintaan Rusia untuk tidak menerima Ukraina. Ini menunjukkan ambisi NATO untuk menguasai eropa timur yang membuat Rusia merasa terancam. “Apakah bisa seseorang tidur nyenyak dengan musuh disampingnya?” Kira -kira begitulah analoginya. PBB  sebagai  pengemban  amanat  menjaga  perdamaian  dunia  seharusnya  sejak  awal  telah mengambil  langkah-langkah  yang  efektif  untuk  melakukan  pencegahan  dan  penghapusan  ancaman terhadap perdamaian dengan memperingatkan NATO agar tidak memperluas pengaruhnya di  eropa timur.  Sebagai  organisasi  penjaga  perdamaian,  PBB  seharusnya  berperan  dalam  menjaga  keamanan eropa  yang  seimbang,  efektif  dan  berkelanjutan.  Tepat  kiranya  Usulan  Perdamaian  dari  China  yang menyatakan  bahwa  “keamanan  suatu  negara  tidak  boleh  dikejar  d engan  mengorbankan  orang  lain, keamanan  suatu  kawasan  tidak  boleh  dicapai  dengan  memperkuat  atau  memperluas  blok  militer.” ( Devonshire, 2023).
Penarikan pasukan 15 Kilometer Dari Posisi Masing-Masing Dan Menjadikan Zona Demiliterisasi Pasal 60 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur mengenai perjanjian (untuk membentuk zona demiliterisasi) :
“merupakan perjanjian yang tegas, dapat dibuat secara lisan atau tertulis, baik secara langsung atau melalui negara pelindung atau organisasi kemanusiaan yang tidak memihak, dan dapat terdiri dari deklarasi-deklarasi timbal balik dan sesuai. Perjanjian tersebut dapat diselesaikan pada masa damai, serta
setelah pecahnya permusuhan, dan harus mendefinisikan, dan menjelaskan, setepat mungkin, batas- batas zona demiliterisasi dan, jika perlu menetapkan metode pengawasan.”
Menurut Manual Angkatan Pertahanan Australia (1994) menyatakan “Zona Demiliterisasi adalah wilayah dimana operasi militer tidak dilakukan, berdasarkan persetujuan tegas antara pihak-pihak yang berkonflik.” ( Database Hukum Humaniter Internasional, 2023).
Peraturan Burundi tentang Hukum Humaniter Internasional (2007) menyatakan “penduduk sipil disuatu negara yang berkonflik harus dilindungi dari dampak perang. Perlindungan ini dapat dipraktikkan dengan menetapkan zona demiliterisasi.”
Berdasarkan Manual Instruktur Kamerun (1992) mendefinisikan zona demiliterisasi sebagai zona dimana  semua  aktivitas  militer  dihentikan,  bahwa  kondisi  zona  demiliterisasi  ditetapkan  melalui kesepakatan tegas pihak yang berperang.”
Praktik perjanjian pembentukan zona demiliterisasi pernah dilakukan antara Srebrenica dan Zepa. Dalam pasal 3 perjanjian demiliterisasi Srebrenica dan Zepa tahun 1993 menetapkan bahwa setiap unit militer atau paramiliter harus menarik diri dari zona demiliterisasi atau menyerahkan senjata mereka.
Perjanjian Karachi tahun 1949 antara India-Pakistan yang menyepakati tidak ada pasukan yang boleh ditempatkan dari selatan Minimarg hingga garis gencatan senjata.
Perjanjian gencatan senjata Panmunjom 1953 menetapkan bahwa tidak ada pihak yang boleh melakukan tindakan permusuhan di dalam, dari, atau terhadap zona demiliterisasi yang telah ditetapkan dan  bahwa  jumlah  total  personel  militer  dari  masing-masing  pihak  diperbolehkan  memasuki  zona tersebut. Tidak boleh melebihi 1000 orang sekaligus dalam kondisi apapun (Perjanjian Gencatan Senjata Panmujom tahun 1953 pasal 1(6) dan pasal 1(10).).
Perjaniian  Pelepasan  1974  antara  Israel  dan  Suriah  yang  menciptakan  zona  demiliterisasi  di Dataran Tinggi Golan sisi Suriah. Perjanjian ini tunduk pada pengawasan internasional.
Perjanjian perdamaian tahun 1979 antara Israel dan Mesir menciptakan zona demiliterisasi di Sinai yang tunduk pada pengawasan internasional. Dalam perjanjian ini Polisi sipir Mesir diizinkan beroperasi di zona demiliterisasi yang ditetapkan dalam perjanjian.
Usulan  perdamaian  dari  Indonesia  mengenai  pembentukan  zona  demiliterisasi  telah  sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yakni pasal 60 Protokol Tambahan I tahun 1977 serta diakui didalam hukum nasional negara-negara. Pembentukan zona demiliterisasi telah sesuai dengan hukum kebiasaan  dan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  mengenai  perdamaian  karena  perjanjian (pembentukan) zona demiliterisasi akan mencegah konfrontasi langsung yang dapat memicu eskalasi tak terkendali menjadi perang besar. Zona Demiliterisasi akan menciptakan suatu lingkungan yang lebih aman untuk berkomunikasi. Dengan disepakatinya Zona Demiliterisasi menunjukkan kesiapan para pihak untuk mencari penyelesaian damai melalui perundingan. Penerapan zona demiliterisasi terbukti secara efektif telah menghentikan perang dan menciptakan perdamaian.

## Referendum di Wilayah Sengketa Yang di Organisir Dan Dilaksanakan Oleh PBB Secara Efektif
Kata referendum berasal dari Bahasa latin yang secara etimologik berasal dari re yang artinya Kembali dan fere yang artinya menyerahkan.
Menurut kamus umum Bahasa Indonesia referendum artinya “Penyerahan suatu masalah kepada orang  banyak  supaya  mereka  yang  menentukannya  (jadi,  tidak  diputuskan  oleh  rapat  atau  oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat).”( Arti, 2023).
Referendum berarti “Penyerahan sesuatu hak keputusan rakyat untuk secara langsung diterima atau ditolak.”( Krisharyanto, 2000)
Referendum  dapat  menjadi  sarana  dalam  memutuskan  suatu  hal,  dimana  semua  masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga konsep referendum ini sejalan dengan demokrasi.”( Nugroho, 2022).
Dalam aspek internasional referendum digunakan dalam hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). Hak penentuan nasib sendiri ini dapat terjadi secara internal dan eksternal. Secara internal merupakan upaya suatu bangsa untuk mendapatkan pengakuan status politik,  ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan  dalam  kerangka  satu  kesatuan  negara  yang  berdaulat.  Hak penentuan nasib sendiri secara eksternal timbul dalam kasus-kasus yang ekstrim dan ditetapkan dalam keadaan-keadaan tertentu (umumnya dalam konteks dekolonisasi) (Kaspar, 2019).
Pada awal pencanangannya oleh PBB prinsip penentuan nasib sendiri diterapkan hanya untuk proses  dekolonisasi  negara-negara  yang  berada  dibawah  dominasi  colonial  melalui  pengesahan Declaration  on The Granting Independence to Colonial Countries And People Tahun 1960  (Ananda, 2019).
Prinsip penentuan nasib sendiri kemudian diperluas definisinya bukan hanya untuk dekolonisasi tetapi juga berlaku bagi status politik yang secara bebas ditentukan oleh semua negara yang tercantum dalam Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among  States  Tahun  1970.  Dalam  praktek  prinsip  ini  banyak  digunakan  bangsa-bangsa  untuk memisahkan diri dari kedaulatan suatu negara meskipun selalu diikuti kontroversi dalam penafsirannya.
Dalam  prakteknya  upaya  pemisahan  diri  suatu  bangsa/wilayah  seringkali  tidak  mendapat persetujuan negara asalnya. Meski demikian ada beberapa wilayah yang memisahkan diri dengan damai karena  disetujui  negara  asal  misalnya  Quebec  memisahkan  diri  dari  Kanada  tahun  1995,  Islandia memisahkan diri dari Denmark tahun 1918, Suriah memisahkan diri dari United Arab Republica tahun 1960 dan Singapura memisahkan diri dari Malaysia tahun 1965 (Annisa, 2019).
Isu  politik,  sosial,  ekonomi  dan  hak  asasi  manusia  kerap  menjadi  dasar  diakuinya  hak  suatu bangsa  untuk  memisahkan  diri  dari  negara  asalnya.  Pemisahan  diri  yang  tak  disetujui  negara  asal cenderung  berlangsung  dengan  kekerasan,  kericuhan  dan  instabilitas.  Untuk  menghindari  ini  maka mekanisme damai yang paling tepat adalah dengan melakukan referendum.
Usulan Perdamaian dari Indonesia mengenai referendum untuk menentukan nasib sendiri pada
wilayah Donetsk dan Luhansk didasarkan pada pernyataan merdeka kedua wilayah tersebut dari Ukraina yang legitimasinya didasarkan pada Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among States Tahun 1970. kemerdekaannya telah diakui Rusia. Penolakan Ukraina  terhadap  usulan  referendum  dengan  alasan  tidak  ada  wilayah  yang  disengketakan  dan bertentangan  dengan  prinsip  teritorial  kedaulatan  negara  serta  hak  asasi  manusia  justru  telah bertentangan prinsip hak penentuan nasib sendiri yang juga merupakan hak asasi suatu bangsa.
Melalui  referendum  dapat  dimiliki  kepastian  apakah  kedua  wilayah  ini  (Donets  dan  Luhans) bergabung ke Rusia atau ke Ukraina atau bahkan berdiri sendiri. Referendum harus dilaksanakan dengan adil, transparan dan jujur untuk mencapai hasil yang sah dan mendukung perdamaian jangka panjang sesuai dengan tujuan Piagam PBB.
PBB sejatinya telah gagal dalam melaksanakan tugasnya mencegah dan menghapus ancaman terhadap perdamaian dunia, namun demikian PBB diharapkan dapat melaksanakan fungsi selanjutnya yaitu menekan peperangan. Usulan perdamaian dari Indonesia mengenai referendum merupakan seruan nyata agar PBB terlibat dalam upaya perdamaian. PBB diharapkan dapat mengembalikan “marwah” nya yang  telah  lama  hilang  sebagai  penjaga  perdamaian  dunia  berdasarkan  pasal  1 ayat  1 piagam  yaitu mengambil  langkah-langkah  kolektif  yang  efektif  untuk  pencegahan  dan  penghapusan  ancaman terhadap perdamaian dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya.

## SIMPULAN
Usulan Perdamaian yang ditawarkan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Rusia  - Ukraina berisikan  empat  poin  yaitu  :  1).  Penghentian  permusuhan,  2).  Gencatan  senjata  di  posisi  saat  ini.  3). Pembentukan Zona Demiliterisasi yang diawasi pasukan PBB. 4). Referendum yang diorganisir PBB.
Usulan Perdamaian ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional diantaranya prinsip perdamaian,  perlindungan  warga  sipil,  penentuan  nasib  sendiri,  demokratis  dan  hak  asasi  manusia. Prinsip-prinsip  tersebut  telah  tercantum  dalam  Piagam  PBB,  Hukum  Humaniter  Internasional  (HHI) khususnya  dalam  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977,  Declaration    on  The  Granting  Independence  to Colonial  Countries  And  People  Tahun  1960  dan  Declaration  on  Prinsciples  of  International  Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among State Tahun 1970.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Dwi  Aryo  Nugroho.  (2022).  Referendum  Sebagai  Sarana  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembentukan Undang-Undang. Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional. Volume 1, Nomor 1.
Annisa.  Alasan  Catalunya  Berupaya  Memisahkan  Diri  Dari  Spanyol.  (2019).  eJournal  Ilmu  Hubungan Interenasional.  ISSN  2477-2673  (online),  ISSN  2477-2625  (print).  Volume  7.  Nomor  1. Ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id.
Boer mauna, (2005). Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamikan Global,
Edisi Kedua, PT ALUMNI, Bandung.
Cahya  palasari.  (2022,  Agustus).  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Damai  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum Vol.8. No 2.
Chris  Devonshire-Ellis.  (2023).  Rencana  Perdamaian  China  Untuk  Ukraina,  Rusia,  Uni  Eropa  Dan  AS:
Pembaruan Terbaru Dan Analisis Baru. Dari https://www.china-briefing.com/news/chinas-peace- plan-for-ukraine-russia-the-european-union-and-united-states/
Connie Rahakundini Bakrie. (2022). Pengaruh Perang Rusia Dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. Jurnal Caraka Prabu Vol 6. No 1.
Database Hukum Humaniter Internasional. https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v2/rule36 Edi Krisharyanto. (2000). Kajian Politik Hukum Terhadap Pencabutan Ketetapan MPR RI No IV/MPR/1983 Tentang Referendum. Jurnal Perspektif Volume V Nomor 3
Gede Resa Ananda. Pengaturan Terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Negara Timor Leste Di Tinjau Dari Hukum Internasional. (2019). Jurnal Kerthanegara. Volume 7. Nomor 3.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/49204
Govinda  Clayton.  (2021)  Sukses  Gencatan  Senjata;  Sebuah  Kerangka  Konseptual.  Jurnal  Penjaga
Perdamaian Internasional. Vol 28. Edisi 3. Memahami Gencatan Senjata
Intan  Rakhmayanti.(2022).  Rusia-Ukraina  yang  Perang,  Harga  Pangan  Dunia  Beterbangan.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220223205024-4-317797/rusia-ukraina-yang-perang- harga-pangan-dunia-beterbangan . Kementerian ESDM. Reviu Informasi strategis Energi Dan
Mineral. (2022). https://dataharian.esdm.go.id/2022/03/10/reviu-informasi-strategis-energi-dan-mineral.
Malcolm.N.Shaw.QC. (2013). Hukum Internasional. Edisi keenam. Nusa Media. Bandung.
Muhammad  Abdiellah  Hutama  Kaspar.  (2016).  Legalitas  Pelaksanaan  Referendum  Di  Crimea  Dalam Hukum Internasional. Diponegoro La Journal Vol.5 Nomor 3.
http://www.ejournal-S1.undip.ac.id/index.php/dir/
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum: Mataram University Press. Mataram.
Perjanjian Gencatan Senjata Panmujom tahun 1953.
Protokol Tambahan I Tahun 1977.
United Nation Charter 1945 (Piagam PBB 1945)
Peter Mahmud Marzuki. (2013). Penelitian Hukum: Edisi Revisi.Kencana Prenada Mulia, Jakarta.
Ria Wulandari. (2022), Jurisdiction of The International Court of Justice In The Russian-Ukraina Dispute.
Nurani, Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat. Vol.22. No. 2.
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani . E ISSN: 2460-9102 .
Robert.A.Foster. (2019, 04 Oktober). Gencatan Senjata. Ensiklopedia Palgrave Studi Keamanan Global. https://link.springer.com
Tanya Jawab Tentang Paket Kelima Tindakan PembatasanTerhadap Rusia. (2022,). https://ec-europa- eu.translate.goog/commission/presscorner/detail
The EU has imposed massive and unprecedented sanctions against Russia in response to the war of aggression against Ukraine, started on 24 February 2022, and the illegal annexation of Ukraine's,
(2023). https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against- russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/