Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi
Mindo Kristiani Pasaribu mindopasaribu25@gmail.com
Raffles raffles@unja.ac.id
Herlina Manik herlina_manik@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The  aims of  this  study  are  1)  to  find  out  and  analyze  the  legal  position  of policy  holders  and workers  according  to  laws  and  regulations  in  Indonesia,  2)  to  find  out  and  analyze  the regulations  regarding  protection  for  policy  holders  and  workers  who  have  provided  legal protection or vice versa. This research uses normative juridical research methods with statutory and  conceptual  approaches.  Based  on  the  research  results  obtained,  it  can  be  seen  that  the position  of  policy  and  workers  holders  in  insurance  companies  that  are  declared  bankrupt through  decisions  determined  by  the  commercial  court  is  as  preferred  creditors.  In  this  case, there  is  a  conflict  regarding  the  fulfillment  of  the  rights  of  policy  holders  and  workers,  so  to resolve  the  problem  of  conflict,  legal  principles  are  needed.  In  this  case,  the  principle  of  lex posterior  derogat legi priori is used,  namely  that  new  laws  and regulations  override  old  laws and  regulations.  The  Insurance  Law  is  a  longer  statutory  regulation  than  the  Job  Creation Replacement Law, so the position of workers in insurance companies that are declared bankrupt has a higher position than the position of policy holders. In terms of the order of fulfillment of rights  between  the policy holder  and the  worker,  the  worker  must  be  paid  first.  The  forms of legal  protection  for  policy  holders  are  regulated  in  the  Civil  Code,  POJK  Insurance  and Marketing  of  Insurance  Products,  OJK  Law,  Consumer  Protection  Law,  Bankruptcy  and  PKPU Law, and Insurance Law. Legal protection for workers is regulated in the Civil Code, Bankruptcy and PKPU Law, PP on Wages, Job Creation Replacement Law, and Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013.
Keywords: Bankruptcy; Employees; Policy Holders; Insurance.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1)  untuk  mengetahui  dan  menganalis  kedudukan  hukum pemegang  polis  dengan  pekerja  menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  2) untuk  mengetahui  dan  menganalis  pengaturan  tentang  perlindungan  terhadap  pemegang polis dengan pekerja telah memberikan perlindungan hukum atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
Volume 5 Nomor 1 Februari 2024 Halaman 78 – 83
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
dan  konseptual.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  dapat  diketahui  bahwa kedudukan pemegang polis dengan pekerja pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit melalui  putusan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  niaga  adalah  sebagai  kreditur  preferen. Dalam hal ini terdapat pertentangan atas pemenuhan hak terhadap pemegang polis dengan pekerja,  maka  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pertentangan  tersebut  diperlukan  asas hukum.  Dalam  hal  ini  menggunakan  asas  lex  posterior  derogat  legi  priori,  yaitu  peraturan perundang-undangan  yang  baru  mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang lama. Undang-Undang Perasuransian merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih lama  dibandingkan  Undang-Undang  Pengganti  Cipta  Kerja,  dengan  demikian  kedudukan pekerja  pada  perusahaan  asuransi  yang  dinyatakan  pailit  memiliki  kedudukan  yang  lebih tinggi  daripada  kedudukan  pemegang  polis.  Sehingga  dalam  hal  urutan  pemenuhan  hak antara  pemegang  polis  dengan  pekerja,  maka  pekerjalah  yang  harus  didahulukan pembayarannya. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis diatur pada KUH  Perdata,  POJK  Asuransi  dan  Pemasaran  Produk  Asuransi,  UU  OJK,  UU  Perlindungan Konsumen,  UU  kepailitan  dan  PKPU,  dan UU  Perasuransian.  Perlindungan  hukum  terhadap pekerja  diatur  pada  KUH  Perdata,  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  PP  Pengupahan,  UU  Pengganti Cipta Kerja, dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013.
Kata Kunci : Kepailitan; Pekerja; Pemegang Polis; Asuransi

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan  negara  yang  mempunyai  angka  kelahiran  cukup  tinggi serta kepadatan  penduduk  yang  cukup  padat.  Ketika  masyarakat  dihadapkan  dengan peristiwa  yang  tidak  diinginkan,  mereka  menyadari  bahwa  kehidupannya  saat  ini menimbulkan  sebuah  kekhawatiran.  Setiap  tindakan  manusia  mendatangkan  peristiwa yang berisiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian akibat terjadinya suatu bahaya, namun  kepastian  terjadinya  serta  waktu  terjadinya  tidak  diketahui  terlebih  dahulu. 1 Risiko yang tidak pasti akan datang ini membuat banyak orang yang menginvestasikan asetnya.  Salah  satunya  strategi  yang  digunakan  masyarakat  ialah  jasa  asuransi.  Jadi, risiko  yang  tidak  diketahui  kapan  terjadi  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang menginvestasikan  asetnya  guna  meminimalisir  berbagai  risiko  yang  mungkin  dapat terjadi.  Pasal  246  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (selanjutnya  disebut  KUHD), berbunyi:  “Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian,  di  mana  penanggung mengikat  diri  terhadap  tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk  memberikan kepadanya  ganti  rugi  karena  suatu  kehilangan,  kerusakan,  atau  tidak  mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”
1 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Asuransi  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2015, hal. 117-118.
Meningkatnya  permintaan  masyarakat  untuk  mendaftarkan  harta  kekayaannya pada  perusahaan  asuransi  menyebabkan  perusahaan  asuransi  saling  bersaing menawarkan  produk  yang  beragam,  mulai  dari  asuransi  kerugian,  tenaga  kerja, kesehatan,  dan  asuransi  yang  memiliki  unsur  tabungan  seperti  asuransi  pendidikan. Perusahaan  asuransi  merupakan  lembaga  pemindahan  risiko  yang  memungkinkan setiap  orang  mengalihkan  kemungkinan  timbulnya  kerugian  pada  pihak  lainnya. Perannya  ialah  sebagai  lembaga  pelimpahan  risiko  dan  mempunyai  kewajiban menanggung  risiko-risiko  yang  dialihkan  padanya  serta  berhak  mendapatkan pembayaran  premi  dari  tertanggung.  Sementara  itu,  tertanggung  berkewajiban melakukan  pembayaran  premi  serta  mempunyai  hak  untuk  menerima  kompensasi apabila terjadi kerugian terkait aset yang diasuransikannya.
Pelimpahan  risiko  ini  dapat  dilaksanakan  melalui  perjanjian  antara  pihak penanggung dan tertanggung. Berdasarkan aturan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi pembuatannya  haruslah  tertulis  berbentuk  akta  yang  dinamakan  polis  yang  berperan sebagai  alat  pembuktian  guna  menyebutkan  adanya  perjanjian  di  antara  pihak penanggung  dengan  tertanggung.  Oleh  sebab  itu,  isi  polis  haruslah  jelas  serta  tidak mengandung  kalimat  yang  memungkinkan  adanya  penafsiran  berbeda,  karena  dapat membuat  kedua  pihak  kesulitan  dalam  menegakkan  hak  dan  kewajibannya  untuk menjalankan  asuransi.  Selain  itu,  polis  juga  harus  memuat  perjanjian  tentang persyaratan  serta  janji-janji  khusus  sebagai  landasan  dalam  memenuhi  hak  maupun kewajiban terhadap pencapaian tujuan asuransi tersebut. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 40 Tahun  2014  Tentang  Perasuransian  (selanjutnya  disebut  UU  Perasuransian)  berbunyi: “Pemegang  Polis  adalah  Pihak  yang  mengikatkan  diri  berdasarkan  perjanjian  dengan Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau perusahaan reasuransi  syariah  untuk mendapatkan  pelindungan  atau  pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.”
Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak asuransi atas telah dibayarnya suatu premi, maka pihak tertanggung sebagai pemegang polis telah melakukan kewajibannya dan berhak mendapatkan klaim  atas polis  yang  dibayarnya.  Perlindungan hukum  pada pemegang  polis  diatur  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  UU  Perasuransian  yakni:  “Dalam  hal Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau perusahaan  reasuransi  syariah  dipailitkan  atau  dilikuidasi,  hak  Pemegang  Polis,
Tertanggung,  atau  Peserta  atas  pembagian  harta  kekayaannya  mempunyai  kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.”
Memburuknya  kondisi  perekonomian  tidak  menghalangi  perusahaan  asuransi untuk  tidak  menjalankan  kewajibannya  terhadap  pihak  kreditur  apabila  suatu perusahaan memiliki utang. Ketika masalah terkait utang timbul, di mana pihak debitur tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  pembayaran  utangnya  pada  beberapa  kreditur, maka  debitur  dapat  diajukan  permohonan  dan  memasuki  suatu  keadaan  pailit.  Pada Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yang  berbunyi:  “Kepailitan adalah  sita  umum  atas semua  kekayaan Debitor  Pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.”  Sesudah  putusan  pailit dikeluarkan, maka debitur yang dijatuhkan pailit langsung terdampak dengan hilangnya hak  kepengurusan  maupun  penguasaan  hartanya.  Maka  dari  itu,  konsekuesinnya menyebabkan  aset  debitur  sudah  termasuk  dalam  harta  pailit  semenjak  putusan  itu dikeluarkan.
Perusahaan  asuransi  haruslah  berbentuk  perseroan  terbatas,  koperasi,  ataupun usaha  bersama  (Pasal  6  ayat  (1)  UU  Perasuransian).  Sebuah  perusahaan  memerlukan suatu  organisasi  yang  mampu  mengatur  serta  manajemen  berjalannya  perusahaan tersebut.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  memerlukan  pekerja  untuk  menjalankan  teknis tersebut.  Pekerja  merupakan  tiap  individu  yang  bekerja  untuk  mendapatkan  gaji berbentuk  lainnya.  Tanpa  kehadiran  pekerja,  maka  dipastikan  perusahaan  akan  sulit untuk menjalankan perusahaannya. Untuk melindungi pekerja yang kedudukannya lebih rendah  dibanding  pengusaha,  sehingga  dikeluarkan  peraturan  perundang-undangan yang sebelumnya sudah dimuat pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (selanjutnya  disebut  UU  Ketenagakerjaan)  dan  kini dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pengganti Cipta Kerja). Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Pengganti Cipta Kerja yang menyatakan:  “Dalam  hal  Perusahaan  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang  belum diterima
oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.
Kepailitan  mengenal  tiga  jenis  golongan  kreditur,  di  antaranya  kreditur  separatis, preferen  serta  konkuren.  Golongan  pertama  ialah  kreditur  separatis,  yaitu  pihak  yang menjamin  utang  berupa  hipotik,  hak  gadai,  fidusia  serta  hak  tanggungan. 2 Golongan kedua  ialah  kreditur  preferen,  yaitu  pihak  yang  berhak  mendahului  dikarenakan  sifat piutang  yang  diberikan  kedudukan  khusus  oleh  undang-undang.  Kreditur  preferen mempunyai  kedudukan  yang  istimewa  karena  mempunyai  hak  untuk  melunasi  lebih awal terkait hasil penjualan harta pailit. Golongan kreditur preferen dimuat dalam Pasal 1133  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUH  Perdata),  Pasal 1134 KUH Perdata, Pasal 1139 KUH Perdata, dan Pasal 1149 KUH Perdata. Selanjutnya, ialah  golongan  kreditur  konkuren  yang  bukan  golongan  kedua  kreditor  lainnya. Golongan kreditur konkuren ini tidak mempunyai jaminan khusus terhadap piutangnya, sehingga dari undang-undang tidak menerima hak khusus.
Perusahaan  asuransi  yang  dijatuhi  putusan  pailit  adalah  suatu  hal  yang  tidak diinginkan,  baik  terhadap  pihak  perusahaan,  pemegang  polis,  dan  pekerja.  Kepailitan tersebut  menimbulkan  kekhawatiran  terhadap  pemegang  polis  atas  premi  yang  sudah dibayarkan  tetapi  belum  bisa  ditagihkan,  yang  sudah  masuk  tenggang  ataupun  yang sedang berlangsung. Selain pemegang polis, pekerja juga mengalami kekhawatiran akan upah maupun hak lainnya yang belum didapatkan. Merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian terkait perusahaan asuransi dipailit ataupun dilikuidasikan sehingga pemegang  polisnya memiliki hak atau status lebih tinggi  dibanding  hak  pihak  lain atas pembagian  harta  kekayaan.  Namun,  jika  merujuk  ketentuan  Pasal  95  ayat  (1)  UU Pengganti Cipta Kerja, terkait perusahaan dipailitkan ataupun dilikuidasi maka pekerja memiliki  hak  yang  didahulukan  pembayarannya.  Ketentuan  dari  pasal  tersebut  dapat dilihat adanya konflik norma di antara aturan yang mengatur hal serupa, yakni tentang hak terhadap aset pailit perusahaan sehingga apabila terjadinya kepailitan, maka terjadi ketidakpastian hukum terhadap pemegang polis dan pekerja dari suatu perusahaan yang mengalami kepailitan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan inti yang akan dikaji berupa bagaimana  kedudukan  hukum  pemegang  polis  dengan  pekerja  menurut  peraturan
2 Muanir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 97.
perundang-undangan  di  Indonesia?  dan  apakah  pengaturan  tentang  perlindungan terhadap pemegang polis dengan pekerja telah memberikan perlindungan hukum?

## B. Pembahasan
1. Kedudukan  Pemegang  Polis  dan  Pekerja  Menurut  Peraturan  Perundang-

## Undangan di Indonesia
Semenjak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  dikeluarkan  oleh  hakim  pada perusahaan  asuransi  sebagai  debitur,  maka  pada  saat  itu  debitur  tidak  berhak  lagi terhadap penguasaan maupun pengurusan aset yang tergolong harta pailit. Pasal 2 ayat (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menetapkan  persyaratan  untuk  dipenuhi  dalam  pailitnya debitur  apabila  mempunyai  dua  maupun  lebih  yang  telah  jatuh  tempo  serta  dapat ditagih.  Persyaratan  tersebut  disebut  concursus  creditorum.  Definisi  kreditur  terdapat pada UU Kepailitan dan PKPU, bahwa kreditur merupakan individu yang memiliki utang yang  bisa  ditagih  di  pengadilan  karena  perjanjian  atau  undang-undang.  Permasalahan yuridis  kerap  muncul  apabila  aset  atau  harta  suatu  perusahaan  asuransi  tidak mencukupi  untuk  membayar  seluruh  utangnya,  sementara  jalan  untuk  melakukan restrukturiasi  utang  melalui  proses  perdamaian  tidak  tercipta.  Dalam  keadaan  seperti ini,  sektor  hukum  memiliki  fungsi  utama  untuk  menyelaraskan  kepentingan  hak  dan kedudukan  dari  kreditur-krediturnya,  sehingga  tercapai  unsur  keadilan  dengan memberikan bagian sesuai haknya kepada setiap kreditur.
Kepailitan  mengenal  tiga  jenis  penggolongan  atas  tingkatan  hak  para  kreditur. Penggolongan  kreditur  tersebut  bertujuan  meminimalkan  ketidakpastian  hukum  dan ketidakadilan  terhadap  krediturnya  jika  terjadinya  kepailitan.  Penggolongan  kreditur dikenal dengan prinsip debt pooling. Prinsip tersebut mengontrol bagaimana semestinya harta  debitur pailit  dibagikan  kepada  krediturnya.  Penggolongan  kreditur  berdasarkan prioritas haknya meliputi kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Golongan  pertama  adalah  kreditur  preferen,  yang  berhak  untuk  didahulukan  agar utangnya  dilunasi  dari  hasil  harta  pailit.  Golongan  kedua  yaitu  kreditur  separatis, menjamin utang berupa hipotek, hak gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Golongan ketiga yaitu kreditur konkuren, yang tidak tergolong kedua kelompok kreditur sebelumnya.
Kedudukan  pemegang  polis  pada  KUH  Perdata  tidak  dapat  dikatakan  sebagai kreditur  preferen  maupun  kreditur  separatis  karena  bukti  kuat  dalam  perjanjian asuransi  hanyalah  berupa  polis.  Jika  melihat  pernyataan  Pasal  1131  KUH  Perdata
bermakna  bahwa  keadaan  benda  yang  diterima  dari  debitur  sesudah  dinyatakan  pailit dan  selama  masa  proses  kepailitan  sampai  dengan  diputuskan  pengadilan  niaga  yang mengatakan  bahwa  debitur  pailit  tidak  diganti  karena  langkah  hukum  seperti  kasasi ataupun atau peninjauan ulang atau selama kuratornya belum menyelesaikan harta pailit sehingga menurut hukum barang yang diperoleh debitur tersebut beralih ke harta pailit. Dengan  ketentuan  tersebut  maka  semua  kekayaan  debitur  pailit  tanpa  pengecualian menjadi  jaminan  umum  terhadap  utang  yang  dilunasi  kepada  krediturnya.  Kemudian jika merujuk ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata bahwasannya benda dijamin bersamaan untuk  seluruh  pihak  krediturnya,  maka  hasil  penjualan  atas  barang  tersebut  akan dibagikan menurut keseimbangannya, terkecuali bila ada di antara kreditur-kreditur itu beralasan sah agar diprioritaskan pembayarannya. Alasan yang dimaksud ialah kreditur yang  mempunyai  hak  keistimewaan  yang  diperoleh  ketentuan  hukum,  sehingga kedudukannya  lebih  tinggi  dibanding  kedudukan  kreditur  lain  (Pasal  1134  KUH Perdata). Hak yang didahulukan ( privelege ) yang dimaksud tercantum pada Pasal 1139 KUH  Perdata  serta  Pasal  1149  KUH  Perdata.  Namun,  ketentuan  pengaturan  itu  tidak menyebutkan  bahwa  pemegang  polis  termasuk  kreditur  yang  memiliki  hak  istimewa untuk  didahulukan  pelunasan  atau  pembayarannya.  Sehingga menurut  ketentuan  pada KUH  Perdata,  pemegang  polis  termasuk  kreditur  konkuren,  maka  kreditur  konkuren memperoleh  pelunasannya  yang  dilaksanakan  secara  bersamaan  tanpa  adanya  yang diprioritaskan dan pelunasannya terhitung sesuai setiap besar piutang berdasarkan asas pari passu prorate parte .
Kedudukan pemegang polis tidak mempunyai aturan terkait status pemegang polis selaku  kreditur  dalam  kepailitan. 3 Dalam  Pasal  55  ayat  (1)  UU  Kepailitian  dan  PKPU hanya  menyebutkan  kreditur  pemegang  hak  agunan  kebendaan  seperti  gadai,  fidusia, hak  tanggungan  yang  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan. Jadi,  pemegang  polis  tidak  dapat  melakukan  eksekusi langsung  atas  aset debitur  pailit, misalnya kreditur separatis maupun preferen yang mempunyai hak khusus. Selanjutnya, Pasal  137  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menekankan  pemegang  polis  yang  belum jatuh  tempo  maka  digolongkan  sebagai  penagihan  yang  belum  jelas.  Apabila  ada  hak yang memberikan untuk memperoleh pembayaran atas piutangnya maka pelunasannya
3 Cloudiya  Marcella,  Etty  Susilowati,  and  Siti  Mahmudah,  “ Kajian  Yuridis  Kedudukan Pemegang  Polis  Dalam  Kepailitan  Perusahaan  Asuransi ”,  Diponegoro  Law  Journal,  Vol  5  No.  4, 2016, hal. 11.
dilakukan secara periodik, dan piutang tersebut harus dicocokkan terlebih dahulu yang ditentukan  oleh  hakim  pengawas.  Walaupun  ketentuan  tersebut  tidak  secara  jelas menerangkan  status  pemegang  polis,  namun  berdasarkan  ketentuan  Pasal  137  UU Kepailitan dan PKPU, pemegang polis tergolong kreditur konkuren dan pembayaran atas piutangnya  akan  dibayar  sesudah  kurator  membayar  pada  kreditur  separatis  maupun kreditur preferen.
Kedudukan  pemegang  polis  menurut  sudut  pandang  UU  Perasuransian  sangatlah berbeda dengan pengaturan yang tercantum dalam KUH perdata dan UU Kepailitan dan PKPU.  Perusahaan  asuransi  berkewajiban  mematuhi  atau  menjalankan  kewajiban sebagai penanggung pada pemegang polis agar bisa mendapatkan haknya atas manfaat pembayaran premi asuransi tersebut. Status pemegang polis diatur dalam Pasal 52 ayat (1)  UU  Perasuransian  menegaskan:  “Dalam  hal  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau  dilikuidasi,  hak  Pemegang  Polis,  Tertanggung,  atau  Peserta  atas  pembagian  harta kekayaannya  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  daripada  hak  pihak  lainnya.” Melihat ketentuan itu, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemegang polis ialah sebagai    kreditur  preferen  mempunyai  hak  khusus.  Dengan  kedudukan  tersebut,  maka pemegang  polis  harus  didahulukan  pembayarannya  daripada  piutang  atas  tagihan kreditur-kreditur yang lainnya.
Pengaturan  mengenai  kedudukan  pemegang  polis  menurut  KUH  Perdata  maupun UU Kepailitan dan PKPU tidak dijelaskan dengan terperinci. Namun, pengaturannya yang jelas  dapat  dilihat  dalam  UU  Perasuransian.  Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan bahwasannya  terdapat  ketidaksinkronan  di  antara  aturan  mengenai  kedudukan pemegang polis. Berdasarkan prinsip lex specialis derogate legi generali yakni peraturan yang  bersifat  khusus  mengabaikan  peraturan  umum.  Dengan  demikian,  KUH  Perdata tergolong  ketentuan  hukum  yang  sifatnya  umum,  sedangkan    UU  Perasuransian,  UU Kepailitan dan PKPU sifatnya khusus. Selanjutnya jika melihat prinsip asas lex posterior derogat  legi  priori ,  yakni  ketentuan  baru  mengabaikan  peraturan  lama.  Berdasarkan ketentuan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  Kapailitan  dan  PKPU  merupakan peraturan  yang  lebih  lama  dibandingkan  UU  Perasuransian.  Dengan  demikian  jelaslah bahwasannya  status  pemegang  polis  pada  perusahaan  asuransi  pailit  ialah  selaku kreditur preferen, yakni berkedudukan lebih tinggi daripada pihak lain karena hak yang
diistimewakan. 4
Ketentuan  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  UU  Perasuransian  mengharuskan  perusahaan asuransi berbentuk sebuah perseroan terbatas, koperasi ataupun usaha bersama. Dalam mengoperasikan  suatu  perusahaan,  diperlukan  suatu  organisasi  untuk  mengelola  serta manajemen berjalannya perusahaan tersebut. Terkait pernyataan tersebut, perusahaan asuransi memerlukan pekerja untuk menjalankan teknis tersebut. Perusahaan asuransi yang  mengalami  pailit  adalah  kondisi  yang  tidak  diharapkan,  baik  terhadap  pihak perusahaan,  pemegang  polis,  dan  pekerja.  Kepailitan  yang  dialami  bukan  hanya menimbulkan  kekhawatiran  terhadap  pemegang  polis  saja,  tetapi  ada  pihak  pekerja. Pihak  pekerja  yang  dimaksud  adalah  pekerja  yang  memiliki  tagihan  atas  upah  yang belum dibayarkan.
Pasal 1132 KUH Perdata memberi persyaratan bahwa kreditur-kreditur mempunyai hak  yang  sama,  terkecuali  bisa  terdapat  alasan  sah  untuk  mendahulukan  kreditur  lain, dalam hal ini kreditur itu mempunyai hak istimewa (privelege) dari undang-undang. Jika melihat  aturan  Pasal  1133  KUH  Perdata  bahwasannya  kreditur  yang  didahulukan tersebut terdiri dari kreditur yang memiliki hak istimewa, pemegang gadai dan hipotik. Selanjutnya, untuk mengetahui kedudukan pekerja menurut sudut pandang KUH Perdata dapat dilihat lebih jelas pada Pasal 1149 ayat (4) bahwa upah para pekerja/buruh adalah salah  satu  pihak  yang  berhak  diistimewakan  atau  biasanya  disebut  sebagai  kreditur preferen.
Pengaturan  mengenai  kedudukan  pekerja  terdapat  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  UU Kepailitan  dan  PKPU,  mengatakan  bahwa  upah  yang  terutang  baik  sebelum  maupun sesudah  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  merupakan  utang  harta  pailit.  Imbalan merupakan  hak  pekerja  yang  diberikan  berbentuk  uang  sebagai  upah  pekerjaan  yang telah  dilaksanakan,  ditentukan,  dibayar  sesuai  perjanjian  kerja,  persetujuan  ataupun ketentuan  hukum,  misalnya  tunjangan  pekerja  beserta  keluarganya.  Selanjutnya  jika mengacu kepada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan  (selanjutnya  disebut  PP  Pengupahan),  perusahaan  yang  dinyatakan  pailit atau  dilikuidasi,  maka  upah  ataupun  hak  lainnya  yang  belum  diterima  oleh
4 Sarah  Meilinda  Putri,  “ Kedudukan  Hak  Pemegang  Polis  dari  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  yang Pailit  Ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  Undang-Undang  No.  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ”,  Bandung  Conference Series: Law Studies, Vol 2 No. 1, 2022, hal. 855.
pekerja/buruh  merupakan  utang  yang  didahulukan  pembayarannya.  Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 95 ayat (1) UU Pengganti Cipta Kerja. Jadi, upah pekerja dalam  kepailitan  adalah  piutang  yang  diistimewakan  sehingga  harus  didahului pembayarannya dari kreditur lain.
Kepailitan  yang  dialami  oleh  perusahaan  asuransi  akan  menimbulkan  rasa kekhawatiran  terhadap  pemegang  polis  dan  pekerja  selaku  kreditur  perusahaan asuransi.  Dengan  kata  lain,  para  kreditur  akan  berjuang  untuk  mendapatkan  hak  yang seharusnya  diterima.  Untuk  mendapatkan  hak  tersebut,  tentu  ada  tahapan  yang  harus dilalui  dan  setiap  kreditur  diharapkan  mengetahui  serta  memahami  posisi kedudukannya. Kedudukan pemegang polis menurut ketentuan Pasal 1134, Pasal 1139 serta Pasal 1149 KUH Perdata sebagai kreditur konkuren. Jika melihat aturan yang ada pada  Pasal  55  ayat  (1),  Pasal  137  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menyebabkan pemegang  polis  berkedudukan  selaku  kreditur  konkuren.  Selanjutnya,  kedudukan pemegang  polis  menurut  Pasal  52  ayat  (1)  UU  Perasuransian  adalah  sebagai  kreditur preferen.  Dengan  melihat  ketentuan  tersebut  terdapat  ketidaksinkronan  antara peraturan  yang  mengatur  hal  yang  sama.  Berdasarkan  prinsip  serta  asas  yang  telah dijelaskan,  pemegang  polis  berkedudukan  selaku  kreditur  preferen.  Selanjutnya, kedudukan  pekerja  termuat  pada  Pasal  1133  dan  Pasal  1149  ayat  (4)  KUH  Perdata adalah  sebagai  salah  satu  kreditur  yang  diistimewakan.  Imbalan  pekerja  terutang merupakan aset pailit (Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Selanjutnya, Pasal 49 ayat  (1)  PP  Pengupahan  serta  Pasal  95  ayat  (1)  UU  Pengganti  Cipta  Kerja,  kedudukan pekerja  adalah  kreditur  preferen.  Dengan  demikian,  maka  terjadilah  ketidakpastian hukum  mengenai  kedudukan  pemegang  polis  dengan  pekerja  terhadap  perusahaan asuransi  yang  diputuskan  pailit.  Jika  pemegang  polis  dan  pekerja  sebagai  kreditur preferen,  lantas  bagaimana  urutan  prioritas  akan  pemenuhan  hak  pemegang  polis dengan pekerja?
Selain keadilan, peraturan perundang-undangan juga harus memuat kepastian dan kemanfaatan  hukum,  karena  ketiga  hal  tersebut  merupakan  tujuan  hukum.  Untuk menghadapi  permasalahan  hukum  tersebut,  maka  diperlukan  penyelesaian  dengan mengunakan asas hukum. Asas hukum adalah dasar yang ada dalam undang-undang, dan petunjuk  arah  untuk  pengambil  keputusan  maupun  pembentuk  hukum.  Asas  hukum merupakan  landasan  peraturan  hukum,  sehingga  apabila  asas  hukum  diabaikan  maka
seluruh  sistem  hukum  beserta  ketentuan  pelaksanaannya  akan  runtuh.  Asas  hukum bukan  konkrit,  tetapi  gagasan  mendasar  yang  umum  serta  abstrak  dan  diibaratkan sebagai jantung peraturan perundang-undangan.
Asas hukum yang dapat digunakan sebagai bentuk penyelesaian atas ketidakpastian hukum mengenai status pekerja dengan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi diputuskan  pailit  adalah  asas lex  posterior  derogat  legi  priori , 5 ialah  peraturan  baru mengesampingkan peraturan yang lama. Namun, ketentuan asas tersebut berlaku untuk ketentuan  hukum  yang  sejajar.  Ketidakpastian  terhadap  kedudukan  pemegang  polis dengan pekerja terhadap perusahaan asuransi yang dijatuhkan pailit di mana pemegang polis  digolongkan  sebagai  kreditur  preferen,  dan  pekerja  tergolong  sebagai  kreditur preferen.  Pemegang  polis  selaku  kreditur  berkedudukan  lebih  tinggi  yang  tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selanjutnya, status pekerja  selaku  kreditur  yang  didahulukan  pembayarannya  tercantum  pada  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Di sini  jelas  bahwa  UU  Perasuransian  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  lama  dibandingkan  UU  Pengganti  Cipta  Kerja,  maka  dengan  ketentuan  asas lex posterior  derogat  legi  priori ,  kedudukan  pekerja  lebih  tinggi  daripada  pemegang  polis terhadap perusahaan asuransi yang dijatuhkan pailit.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  dan  Pekerja  Pada Perusahaan Asuransi Pailit
Pemegang polis mendapat perlindungan hukum dari UU Kepailitan dan PKPU, yaitu ketika telah dijatuhkan pailit maka pemegang polis mendapatkan perlindungan hukum melalui  pengangkatan  kurator  serta  hakim  pengawas  untuk  mengurus  harta  debitur pailit (Pasal 15 ayat (1), dan semenjak putusan tersebut dinyatakan maka hilanglah hak debitur  pailit  dalam  mengelola  hartanya  sehingga  pengurusan  atau  pemberesan  atas kekayaan  pailit  tersebut  berpindah  tangan  kepada  kurator  (Pasal  16  ayat  (1).  Dengan memperhatikan pernyataan pasal tersebut, maka kurator adalah pengelola dari debitur yang  haknya  hilang  guna  mengurusan  hartanya  karena  putusan  pailit,  sehingga  untuk mengurus  administrasi  maupun  likuidasi  dilaksanakan  oleh  kurator.  Peranan  utama kurator  ialah  mengurus  ataupun  membereskan  harta  pailit,  termasuk  urusan  debitur
5 Abintoro Prakoso, Pengantar Ilmu Hukum , LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hal. 175.
pailit dengan pihak ketiga.
Kedudukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  salah  satu  pihak  yang  dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi mengakibatkan lembaga ini untuk melindungi hak-hak pemegang polis pada perusahaan asuransi. Perlindungan tersebut meliputi:
1. Dalam  rangka  melindungi  konsumen  maupun  masyarakat,  OJK  bertugas  untuk mencegah  kerugian  yang  dapat  dialami  konsumen  maupun  masyarakat  (Pasal  28 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan),  di antaranya:
a. memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
b. meminta  lembaga  jasa  keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan.
2. Perusahaan  asuransi  wajib  menginformasikan  mengenai  produk  asuransi  secara akurat,  jelas,  transparan  serta  tidak  menyesatkan.  Perusahaan  yang  memasarkan PAYDI  berkewajiban  mempunyai,  melaksanakan  serta  mengembangkan  kebijakan maupun  tahapan  untuk  menilai  kesesuaian  produk  asuransi  terhadap  kebutuhan serta  profil  calon  konsumen  asuransi.  Selain  itu,  berkewajiban  mengatasi  setiap pengaduan terkait (Pasal 53 POJK Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi).
3. Perusahaan  asuransi  berkewajiban  menyampaikan  polis  asuransi  kepada  yang terkait dalam bentuk hardcopy atau digital (Pasal 54 POJK Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi).
Selanjutnya, UU Perasuransian juga memberi perlindungan hukum pada pemegang polis, di antaranya meliputi:
1. Perusahaan  asuransi  wajib  membuat  dana  jaminan  dengan  bentuk  serta  besarnya ditentukan OJK (Pasal 20 ayat (1)).
2. Apabila  terjadi  kepailitan  atau  likuidasi  suatu  perusahaan  asuransi,  menyebabkan hak  pemegang  polis,  tertanggung,  ataupun  peserta  mengenai  pembagian  harta berkedudukan lebih tinggi atas hak pihak lain (Pasal 52 ayat (1)).
3. Dana  asuransi  terlebih  dahulu  dipergunakan  dalam  pemenuhan  kewajiban  bagi pihak yang mempunyai hak menerima asuransi (Pasal 52 ayat (2)).
4. Perusahaan  asuransi  berkewajiban  ikut  serta  dalam  program  jaminan  polis  (Pasal
53 ayat (1)). Tujuannya ialah memberikan jaminan untuk mengembalikan beberapa ataupun semua hak di mana perizinan usaha dicabut maupun dilikuidasikan.
Selanjutnya,  perlindungan  hukum  kepada  pekerja  terlihat  melalui  sisi  ekonomi ataupun  yuridis.  Berdasarkan  sosial  ekonomi,  pekerja  memerlukan  perlindungan  dari pengusaha  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya.  Dari  segi  yuridis,  pekerja memerlukan  perlindungan  hukum  dari  negaranya  terhadap  kemungkinan  terjadinya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pemberi kerja. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi  manusia.  Upah  yang  diperoleh  adalah  pembayaran  dari  perusahaan  atas pekerjaan  yang  dilakukan  pekerja.  Zainal  Asikin  mengemukakan  bahwa  perlindungan hukum pekerja terbagi tiga jenis, di antaranya: 6
1. Ekonomi,  yaitu  perlindungan  terhadap  pekerja  berbentuk  penghasilan  yang  cukup meskipun mereka tidak dapat melakukan pekerjaan diluar kemauannya.
2. Sosial,  yakni  pekerja  mendapatkan  perlindungan  berupa  jaminan  kesehatan  kerja, bebas untuk berserikat serta hak ikut organisasi.
3. Teknis, yakni pekerja mendapat perlindungan berupa keselamatan saat bekerja Pengusaha  sebagai  pemberi  kerja  hendaknya  memahami  dan  menerapkan  ketiga jenis perlindungan tersebut secara maksimal. Hak-hak dasar pekerja mencakup hak atas perlakuan  tanpa  adanya  diskriminasi,  hak  mendapat  pelatihan  kerja,  hak  pengakuan keterampilan  serta  kualifikasi  kerja,  hak  menentukan  tempat  bekerja,  hak  pekerja perempuan, hak atas jam kerja yang panjang, hak atas kerja lembur, hak beristirahat dan cuit kerja, hak beribadah, hak atas keselamatan dalam bekerja, hak menerima upah, hak memperoleh  kesejahteraan,  hak  ikut  dalam  serikat  pekerja,  hak  mogok  kerja  serta menerima  pesangon. 7 Selanjutnya,  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  tercantum pada Pasal 1133 KUH Perdata, bahwa setiap kreditur berhak sama dalam pelunasannya, terkecuali terdapat alasan sah untuk didahului. Hak khusus yang dimaksudkan menurut Pasal  1134  KUH  Perdata  diberi  undang-undang  sehingga  kedudukannya  lebih  tinggi dibanding  yang  lain  yang  hanya  menurut  sifat  piutangnya.  Dalam  Pasal  1149  ayat  (4)
6 Pande  Md.  Meby  Elbina  Devita  Cesmi  dan  A.A.  Gede  Agung  DharmaKusuma,  “ Perlindungan Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Yang  Bekerja  Melebihi  Batas  Waktu  Lembur  Pada  Perusahaan  PT. Bintang Merapi Denpasar ”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 6 No. 5, 2018, hal. 5.
7 Pande Putu Hendra Andika Putra, Marwanto, danA.A Gede Agung Dharmakusuma, “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit ”,  Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 7, 2019, hal. 6-7.
KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  upah  pekerja  merupakan  salah  satu  hak  yang diistimewakan.  Kreditur  yang  memiliki  hak  khusus  sudah  ditetapkan  secara  tegas  dan perlu  dilakukan  pelunasan  lebih  dulu  dibanding  kreditur  lain,  misalnya  kreditur pemegang hak kebendaan. Sehingga, urutan awal pelunasannya ialah kreditur pemegang hak istimewa, kemudian kreditur separatis, terakhir kreditur konkuren.
Perlindungan  hukum  terhadap  upah  pekerja  menurut  Pasal  39  ayat  (2)  UU Kepailitan  dan  PKPU  menegaskan  bahwasannya  imbalan  pekerja  yang  terutang,  baik sebelum  maupun  setelah  dinyatakan  pailit  merupakan  utang  aset  pailit.  Pekerja  juga mendapatkan  perlindungan  hukum  berupa  penunjukan  kurator  untuk  mengatur  aset debitur  pailit  dan  sejak  dijatuhkan  pailit,  maka  debitur  kehilangan  hak  mengelola hartanya  sehingga  pengurusan  atau  pemberesan  tersebut  berpindah  tangan  pada kurator (Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Mengenai hal ini, kuratorlah yang mengurus  ataupun  menangani  aset  debitur  pailit  di  mana  harta  debitur  pailit  tersebut akan  dibagi  kepada  para  kreditur  sesuai  dengan  haknya.  Selanjutnya,  perlindungan hukum  terhadap  pekerja  diatur  pada  Pasal  49  ayat  (1)  PP  Pengupahan  bahwa perusahaan yang dipailitkan ataupun dilikuidasikan menyebabkan imbalan maupun hak lain  yang  belum  didapatkan  pekerja  adalah utang yang diprioritaskan  pembayarannya. Selain itu, status imbalan dan hak-hak pekerja lainnya yang belum dibayar pada keadaan pailit menjadi utang yang diprioritaskan pembayaraannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 95 UU Pengganti Cipta Kerja, yaitu:
1. Dalam  hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  Upah  dan  hak  lainnya  yang  belum  diterima  oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
2. Upah  pekerja/buruh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.
3. Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya  atas  semua  kreditur kecuali  para kreditur  pemegang  hak  jaminan kebendaan.
Perlindungan  hukum  terhadap  buruh/pekerja  juga  diperkuat  melalui  Putusan Nomor  67/PUU-XI/2013.  Secara sosial  dan  ekonomis,  pekerja  berada  pada  posisi  yang lebih rendah dibanding pemberi kerja. Hak pekerja tersebut tercantum dalam UUD 1945, sehingga  hukum  wajib  menjamin  perlindungan  untuk  mewujudkan  hak-hak  pekerja. Pada perjanjian kerja yang menjadi objek ialah tenaga ataupun kecakapan dengan upah sebagai  pemenuhan  kebutuhan  dasar  pekerja  beserta  keluarganya.  Lain  halnya  jika
berhadapan dengan pengusaha yang menjadi objek ialah properti. Menurut Mahkamah, kepentingan  manusia  mengenai  dirinya  maupun  kehidupannya  wajib  diutamakan sebelum kreditur separatis.
Berdasarkan  peraturan-peraturan  tentang  perlindungan  hukum  terkait  pemegang polis  dengan  pekerja  atas  perusahaan  asuransi  pailit  telah  diatur  dalam  hukum  di Indonesia. Namun, untuk urutan pemenuhan hak antara pemegang polis dengan pekerja, maka  pihak  pekerjalah  yang  harus  didahulukan  pembayarannya.  Bilamana  setiap  para kreditur  memahami  ketentuan-ketentuan  pada  peraturan-peraturan  terkait  dan memahami  setiap  prinsip-prinsip  hukum,  maka  akan  melahirkan  keputusan  dan tindakan yang tepat.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa pemegang  polis  dan  pekerja  pada  perusahaan  asuransi  pailit  berkedudukan  sebagai kreditur preferen. Dapat dikatakan terdapat pertentangan atas pemenuhan hak terhadap pemegang polis dengan pekerja. Maka untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan tersebut diperlukan asas hukum . Dalam hal ini menggunakan asas lex posterior derogat legi  priori,  yaitu  peraturan  baru  mengabaikan  yang  lama.  UU  Perasuransian  adalah ketentuan  yang  lebih  lama  dibandingkan  UU  Pengganti  Cipta  Kerja,  maka  dengan demikian  kedudukan  pekerja  pada  perusahaan  asuransi  yang  diputuskan  pailit berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang polis.
Artikel  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum terhadap pemegang polis dan pekerja telah diatur pada peraturan perundang -undangan di  Indonesia.  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  pilis  telah  diatur  pada  KUH Perdata,  POJK  Asuransi  dan  Pemasaran  Produk  Asuransi,  UU  OJK,  UU  Perlindungan Konsumen,  UU  kepailitan  dan  PKPU  serta  UU  Perasuransian.  Perlindungan  hukum terhadap  pekerja  telah  diatur  pada  KUH  Perdata,  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  PP Pengupahan, UU Pengganti Cipta Kerja, serta Putusan MK No.67/PUU-XI/2013. Namun, pemenuhan  hak  antara  pemegang  polis  dengan  pekerja,  maka  pihak  pekerjalah  yang harus didahulukan pembayarannya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung , 2015.
Abintoro Prakoso, Pengantar Ilmu Hukum, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
Muanir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
Cloudiya Marcella, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah, “Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis  Dalam  Kepailitan  Perusahaan  Asuransi”, Diponegoro  Law  Journal ,  Vol  5  No.  4, 2016.
Pande  Md.  Meby  Elbina  Devita  Cesmi  dan  A.A.  Gede  Agung  DharmaKusuma,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Yang  Bekerja  Melebihi  Batas  Waktu  Lembur  Pada Perusahaan PT. Bintang Merapi Denpasar”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , Vol 6 No. 5, 2018.
Pande  Putu  Hendra  Andika  Putra,  Marwanto,  danA.A  Gede  Agung  Dharmakusuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , Vol 7 No. 7, 2019.
Sarah Meilinda Putri, “Kedudukan Hak Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang Pailit Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 2 No. 1, 2022.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Ketenagakerjaan.  UU  Nomor  13  Tahun  2003. LNRI Tahun 2003 Nomor 39. TLNRI Nomor 4279.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan    Kewajiban Pembayaran Utang. UU Nomor 37 Tahun 2004. LNRI Tahun 2004 Nomor 131. TLNRI Nomor 4443.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Perasuransian.  UU  Nomor  40  Tahun  2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 337. TLNRI Nomor 5618.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  UU  Nomor 21  Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 111. TLNRI Nomor 5253.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang. UU Nomor 6 Tahun 2023. LNRI Tahun 2023 Nomor 42. TLNRI Nomor 6856.