Analisis Manfaat Basis Akrual Dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah
(Studi Empiris Pada OPD Di Kota Padang)

## Fadhilah Sukma
Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, Email: fadhilah.sukma@gmail.com
Vita Fitria Sari
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, Email: vitafitriasari@gmail.com

## Abstract
This  research  aimed  to  identify  the  difference  in  perceptions  of  public  sector  manager  about  the  benefits  of accrual bases and cash towards accrual bases in local government internal decision-making and identify which bases  is  more  beneficial  for  local  government  internal  decision-making.  This  research  classified  as  a comparative  study  with  total  of  98  samples  of  respondents.  The  classic  assumption  tests  used  were  test  of normality and test of homogeneity. The hypothesis tested in this research by used independent sample t-test. The results of the research showed that: (1) there is a difference in perceptions about the benefits of accrual bases and  cash  towards  accrual  bases  in  local  government  internal  decision-making  (2)  accrual  bases  is  more beneficial than cash towards accrual bases in local government internal decision-making.
Keywords: accounting bases, accrual bases, cash towards accruals bases, local government,  internal decision making
1. Pendahuluan
Perkembangan  akuntansi  di  Indonesia, khususnya  sektor  publik  berjalan  sangat lambat.  Sampai  dengan  tahun  2004  Indonesia masih  menggunakan  sistem  pencatatan single- entry. Sistem double-entry baru  diterapkan pada  2005  seiring  dengan  terbitnya  paket Undang-Undang  Keuangan  Negara  (UUKN) yaitu UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004,  dan  UU  No  15  Tahun  2004  dan  PP  24 Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  berbasis  kas  menuju akrual.
SAP bertujuan untuk memberikan pedoman  pokok  dalam  penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah serta  menyatukan  persepsi  antara  penyusun, pengguna,  dan  auditor.  Penerapan  SAP diyakini  akan  berdampak  pada  peningkatan kualitas  pelaporan  keuangan  di  pemerintah pusat  dan  daerah.  Ini  berarti  informasi keuangan  pemerintahan  akan  dapat  menjadi dasar  pengambilan  keputusan  di  pemerintahan dan  diharapkan  terwujudnya  transparansi  dan akuntabilitas.
Menurut  Simanjuntak  (2005)  basis  kas menuju  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang dikembangkan  di  Indonesia  sebagai  transisi menuju  basis  akrual  penuh,  dengan  cara
menggunakan  basis  kas  untuk  pengakuan pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam LRA  dan  basis  akrual  untuk  pengakuan  aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
Amriani  (2014)  menjelaskan  bahwa  ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dengan akuntansi  menggunakan  basis  kas  menuju akrual.  Hal  pertama  adalah  laporan  keuangan berbasis kas menuju akrual belum memperlihatkan  kinerja  pemerintah  secara keseluruhan, saat ini hanya fokus pada sumber daya  keuangan  berupa  kas  ( financial  assets) . Laporan  keuangan  juga  tidak  menggambarkan beban  keuangan  yang  sesungguhnya,  karena beban  yang  diakrualkan  (misalnya  beban penyusutan,  beban  penyisihan  piutang  tak tertagih,  dan  beban  yang  terutang  lainnya) tidak  diinformasikan  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran  maupun  laporan  lainnya,  hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh  tentang  keuangan  negara  sesuai maksud UU 17 Tahun 2003. Selain itu laporan keuangan  berbasis  kas  menuju  akrual  juga kurang memberikan rekam jejak atas perubahan  nilai  ekuitas  pemerintah,  karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas.
Terbitnya PP 71 Tahun 2010 mengawali periode  akrual  dalam  akuntansi  di  Indonesia. Perubahan basis akuntansi ini sudah
diisyaratkan  oleh  UU  Nomor  17  Tahun  2003 pada  pasal  36  yaitu  ketentuan  mengenai pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat- lambatnya  dalam  lima  tahun.  Hal  yang  serupa juga terdapat pada pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1  Tahun  2004  yang  menegaskan  kembali tentang  kapan  pelaksanaan  akrual  akan dilaksanakan  yaitu  selambat-lambatnya  Tahun Anggaran  2008.  Meskipun  SAP  berbasis akrual sudah terbit sejak 2010, penerapan SAP berbasis kas menuju akrual masih dimungkinkan sampai Tahun Anggaran 2014.
Perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual  dipelopori  oleh  negara-negara  maju seperti New Zealand dan Australia. Perubahan basis  akuntansi  dari  basis  kas  ke  basis  akrual pada  sektor  pemerintahan  dipandang  sebagai bagian  dari  konsep New  Public  Management yang dikemukan  oleh  Osborne  dan  Gaebler tahun  1993,  ini yang  dirancang  untuk mencapai kondisi operasi yang lebih menyerupai  bisnis  dan  kinerja  yang  berfokus pada  sektor  publik.  Akuntansi  memegang peranan  penting  sebagai  instrumen  untuk mendukung sektor publik dalam meningkatkan kinerjanya.
Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana  transaksi  ekonomi  atau  peristiwa akuntansi  diakui  dan  disajikan  dalam  laporan keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi tersebut,  tanpa  memperhatikan  waktu  kas diterima  atau  dibayarkan.  Study  Nomor  14 IFAC Public  Sector  Committee (2002) menyatakan  bahwa  pelaporan  berbasis  akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
Namun  demikian,  banyak  pihak  yang mengkritik tentang penerapan akuntansi akrual oleh  organisasi  sektor  publik  baik  secara teoritis  maupun  praktis.  Guthrie  berpendapat bahwa akuntansi akrual kurang tepat dan tidak cocok  diterapkan  dalam  konteks  sektor  publik karena  pada  sektor  publik,  laba  bukan merupakan  tujuan  utama  dan  laba  tidak  dapat menjadi  ukuran  yang  relevan  dari  kinerja; struktur  keuangan  dan  solvabilitas  tidak relevan di ranah publik; akuntansi akrual tidak mengukur  hasil;  dan  akuntansi  akrual  kurang relevan  dengan  kinerja  pelayanan,  karena akuntansi  akrual  hanya  berfokus  pada  biaya layanan dan efisiensi (Guthrie, 1998).
Di  Indonesia  penerapan  basis  akrual yang  merujuk  kepada  PP  No.71  Tahun  2010
baru  dilakukan  pada  tahun  2015.  Melihat masih  terdapatnya  pro  dan  kontra  tentang penerapan  basis  akuntansi  di  sektor  publik menjadi  hal  yang  menarik  untuk  diteliti. Namun, penelitian tentang perbandingan manfaat  basis  kas  menuju  akrual  dan  basis akrual  dalam  pengambilan  keputusan  masih sangat  terbatas  di  Indonesia.  Penelitian  serupa sebenarnya  telah  dilakukan  dibeberapa  negara lain  diantaranya  oleh  Andriani,  et.al  (2010) menyatakan  dalam  penelitiannya  di  Australia bahwa  basis  akrual  lebih  bermanfaat  bagi beberapa  aktivitas  pengambilan  keputusan  di Pemerintah.  Ini  didukung  oleh  penelitian Sousa, et.al (2012)  yang  melakukan  penelitian tentang  manfaat  informasi  akuntansi  yang berbasis akrual pada organisasi sektor publik di Brazil.  Secara  garis  besar  para  pengguna laporan  keuangan  dan  penyusun  laporan keuangan  beranggapan  bahwa  perubahan  dari basis  kas  menjadi  basis  akrual  akan  lebih memberikan  informasi  yang  bermanfaat  untuk pengambilan keputusan dan manajemen entitas. Di Indonesia penelitian sejenis ini baru dilakukan  oleh  Ferryono  dan  Sutaryo  (2016) yang  menunjukkan  bahwa  basis  akrual  lebih bermanfaat dari basis kas.
Drebin  et  al.  (1981)  mengklasifikasikan pemakai  laporan  keuangan  sektor  publik menjadi 10 (sepuluh) kelompok, salah satunya adalah manajemen.  Oleh karena itu penelitian ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  apakah terdapat  perbedaan  persepsi  manajer  sektor publik  tentang  manfaat  basis  kas  menuju akrual  dan  basis  akrual,  dan  selanjutnya mengidentifikasi  basis  mana  yang  lebih bermanfaat  dalam  pengambilan  keputusan internal pemerintah daerah.
2. Telaah Literatur Dan Perumusan Hipotesis
2.1 Teori Institusional
Menurut  Nina  Eka  Wahyuni  (2016) Teori  institusional  sangat  erat  kaitannya dengan  sebuah  lingkungan  suatu  organisasi. Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari Carruthers (1995) bahwa paham new institutionalism menggambarkan tentang struktur dari suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana dia berada. Jadi, jika berbicara  mengenai  teori  institusional,  pasti berbicara juga mengenai bagaimana cara suatu organisasi  tersebut  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya.  Tujuan  dari  pembentukan struktur organisasi adalah mencapai
kesuksesan dengan diperolehnya suatu pengakuan  (legitimasi)  atas  segala  kegiatan organisasi  yang  telah  dikerjakan  untuk meningkatkan keluaran ( outcome ) yang
efisien.
Bentuk  penyesuaian  diri  dari  suatu organisasi  tersebut  adalah  dengan  berusaha menjadi  mirip  dengan  organisasi  lain  yang biasa  disebut  dengan isomorphism .  Menurut DiMaggio  &  Powell  (1983), isomorphism adalah  suatu  proses  yang  memberikan  batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi  lingkungan  yang  sama.  Akan  tetapi, terkadang isomorphism tersebut akan memberikan tekanan institusional pada organisasi,  karena  mereka  harus  melakukan perubahan  yang  sama  (homogenitas) dengan mereka  merasa  harus  kerja  keras  untuk menjadi  sama  tersebut  (Meyer  &  Rowan, 1997;  Scott,  1995).  Terdapat  3  (tiga)  macam bentuk isomorphism ,  yakni  (1) Mimetic Isomorphism adalah peniruan organisasi dengan  respon  ketidakpastian;  (2) Coercive Isomorphism menunjukkan  adalah  organisasi mengambil  beberapa  cara  untuk  melakukan adopsi  dikarenakan  tekanan  negara  (pengaruh politik),  organisasi  yang  memiliki  kekuasaan lebih  besar  yang  hal  ini  berdampak  pada legitimasi; (3) Normative Isomorphism , berkaitan dengan norma yang berlaku (DiMaggio & Powell, 1983).
Teori  utama  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teori  institusional  yang menggambarkan  dalam  peraturan  mengenai penerapan  SAP  berbasis  akrual  ini,  telah terlihat  secara  jelas  tentang  bagaimana  proses coercive  isomorphism berusaha  dengan  keras untuk  mengetahui  bagaimana  SAP  akrual  ini dapat  diterapkan  dengan  baik  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Coercive Isomorphism mengindikasikan  bahwa  mereka  melakukan SAP  berbasis  akrual  ini  semata-mata  karena sudah  adanya  perintah  dari  organisasi  di atasnya,  yang  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat bahwa  mereka  harus  menjalankan  SAP  basis akrual ini paling lambat tahun 2015 ini.
Adapun untuk mencapai institusionalisasi  ini,  mereka  akan  berusaha untuk  menjadi  mirip  ( isomorphism )  yang ditunjukkan dengan cara coercive isomorphism yakni  tekanan  dari  organisasi  yang  ada  di atasnya,  yang  memiliki  kewenangan  lebih besar .  Coercive  isomorphism juga  merupakan tipe isomorphism utama  yang  terjadi  karena
adanya  faktor  pendorong  dalam  bentuk desakan  dan  aturan  -aturan  hukum  yang mengikat  organisasi  pemerintah  tersebut  yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.

## 2.2 Basis Akuntansi
a. Basis Kas Menurut Mardiasmo (2002) Pada penerapan  akuntansi  kas,  pendapatan  dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan dari cash basis  adalah  mencerminkan  pengeluaran  yang riil,  aktual,  dan  objektif.  Namun,  GAAP  tidak membenarkan  pencatatan  dengan  dasar  kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.  Dengan  cash  basis,    tingkat efisiensi  dan  efektifitas  suatu  kegiatan, program,  dan  aktivitas  tidak  dapat  diukur dengan baik.
Menurut  Tudor  dan  Mutiu,  (2006) kekurangan  basis  kas  tidak  ada  usaha  untuk mencocokkan  beban  dengan  pendapatan  yang dihasilkannya,  berarti  laporan  laba  rugi  dan neraca  tidak  menggambarkan  aktifitas  terbaru yang bagus dan kondisi aktivitas yang ada.
b. Basis Kas Menuju Akrual
Menurut  Simanjuntak  (2005)  basis  kas menuju  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang dikembangkan  di  Indonesia  sebagai  transisi menuju  basis  akrual  penuh,  dengan  cara menggunakan  basis  kas  untuk  pengakuan pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam LRA  dan  basis  akrual  untuk  pengakuan  aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
Manfaat  basis  kas  menuju  akrual berdasarkan  Lampiran  II  PP  71  Tahun  2010 adalah  menyediakan  informasi  mengenai kecukupan  penerimaan  periode  berjalan  untuk membiayai  seluruh  pengeluaran,  menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh  sumber  daya  ekonomi  dan alokasinya  dengan  anggaran  yang  ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyediakan  informasi  mengenai  jumlah sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan  dalam kegiatan  entitas  pelaporan  serta  hasil-hasil yang  telah  dicapai,  menyediakan  informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai  seluruh  kegiatannya  dan  mencukupi kebutuhan kasnya, dan menyediakan informasi mengenai  posisi  keuangan  dan  kondisi  entitas pelaporan  berkaitan  d  mnengan  sumber- sumber  penerimaannya,  baik  jangka  pendek
maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

## c. Basis Akrual
Menurut PP 71 Tahun 2010 basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh  transaksi  dan  peristiwa  lainnya  pada saat  transaksi  dan  peristiwa  itu  terjadi,  tanpa memperhatikan  saat  kas  atau  setara  kas diterima  atau  dibayar.  Akuntansi  berbasis akrual  merupakan  international  best  practice dalam  pengelolaan  keuangan  modern  yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM)  yang  mengedepankan  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kemenkeu, 2014).
Menurut  Tudor  dan  Mutiu,  (2006), Keuntungan  dan  kerugian  dari  basis  akuntansi akrual adalah :
Keuntungan ,  langkah-langkah  pendapatan akuntansi  akrual  saat  ini  lebih  akurat dibandingkan  dengan  metode  cash.  Berarti bahwa  neraca  adalah  perkiraan  yang  lebih akurat  dari  posisi  keuangan  (nilai).  Akurat, informasi  terkini  membuatnya  lebih  mudah untuk  memprediksi  pendapatan  masa  depan dan posisi keuangan.
Kekuranga n, akuntansi akrual sulit dimengerti,  kebingungan  karena  ada  laba bersih  tidak  sama  perubahannya  pada  periode di  kas.  Saldo  kas  sebuah  perusahaan  dengan pendapatan yang tinggi bahkan dapat menurunkan  sepanjang  tahun.  Karena  dalam sejarah akuntansi telah ada periode ketika satu atau yang lain metode didominasi jelas.
Menurut  Suhendro,  Sylvia,  Pigo  Alasan laporan  keuangan  berbasis  akrual  adalah  (PP 71 tahun 2010):
a. Penyajian  informasi  keuangan  yang  lebih informatif,  terutama  dalam  hubungannya dengan  pengukuran  kinerja  pemerintah terkait  biaya  jasa  layanan,  efisiensi,  dan pencapaian  tujuan  dalam  periode  akuntansi terkait;
b. Memberikan  gambaran  yang  utuh  atas posisi  keuangan  pemerintah  untuk  tujuan pengambilan  keputusan;  dan  mengikuti international  best  practices dari  negara- negara  lain  dan  memenuhi  amanat  UU bidang keuangan negara

## 2.3  Tujuan  dan  Fungsi  Laporan  Keuangan Sektor Publik.
Menurut  PP  71  tahun  2010  pelaporan
keuangan pemerintahan seharusnya
menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat  keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun politik dengan :
a) Menyediakan  informasi  tentang  sumber, alokasi  dan  penggunaan  sumber  daya keuangan.
b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan  penerimaan  periode  berjalan untuk membiayai seluruh penegluaran
c) Menyediakan  informasi  mengenai  jumlah sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil- hasil yang telah dicapai
d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana  entitas  pelaporan  mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
e) Menyediakan  informasi  mengenai  posisi keuangan  dan  kondisi  entitas  pelaporan berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun  jangka  panjang,  termasuk  yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,  apakah  mengalamai  kenaikan atau  penurunan,  sebagai  akibat  kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

## 2.4 Pemakai  Laporan  Keuangan  Sektor Publik
Drebin  et  al.  (1981)  mengklasifikasikan pemakai  laporan  keuangan  sektor  publik menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yaitu :
1. Pembayar pajak (tax payers)
2. Pemberi dana bantuan (grantors)
3. Investor
4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
5. Karyawan atau pegawai
6. Pemasok (vendor)
7. Dewan legislatif
8. Manajemen
9. Pemilih (voters)
10. Badan pengawas (oversight bodies) Anthony  mengklasifikasikan  pemakai laporan  keuangan  sektor  publik  menjadi  5 (lima) kelompok, yaitu :
1. Lembaga pemerintah (governing bodies)
2. Investor dan kreditor
3. Pemberi sumber daya (resource providers)
4. Badan pengawas (oversight bodies)
5. Konstituen
Menurut  PP  71  tahun  2010  terdapat kelompok  utama  penggua  laporan  keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada : a. Masyarakat
b. Wakil  rakyat,  lembaga  pengawas,  dan lembaga pemeriksa
c. Pihak  yang  memberi  atau  berperan  dalam proses  donasi,  investasi,  dan  pinjaman pemerintah

## 2.5 Perdebatan  Penggunaan  Basis  Akrual dalam Pemerintah Daerah
Berikut  ini  adalah  pendapat  penelitian- penelitian  yang  mendukung  basis  akrual diterapkan  pada  sektor  publik  (Hassan,  2013) yaitu  (1)  basis  akrual  berhasil  digunakan  di sektor  privat,  sehingga  basis  ini  masuk  akal jika digunakan di sektor publik. (2) Akuntansi akrual  memberikan  informasi  keuangan  yang lebih baik untuk dasar akuntabilitas pemerintah.  Laporan  keuangan  dari  akuntansi akrual  diyakini  lebih  komprehensif,  sederhana dan mudah dimengerti, sulit untuk dimanipulasi,  dan  lebih  dapat  dibandingkan dan konsisten (Athukorala dan Reid, 2003). (3) Pemerintah akan mampu mengukur
kegiatannya  misalnya  dengan  memisahkan antara  biaya  sekarang  dan  biaya  modal (Athukorala  dan  Reid,  2003).  (4)  Adopsi pelaporan akrual akan meningkatkan transparansi, baik transparansi internal maupun eksternal (OECD, 1993). Peningkatan transparansi  internal  akan  mendorong  kinerja organisasi, salah satunya
melalui pengalokasian  sumber  daya  yang  lebih  baik. (5)  Basis  akrual  memungkinkan  organisasi untuk mengidentifikasi biaya-biaya dari berbagai  kegiatan  yang  dilakukan,  sehingga organisasi  dapat  lebih  efisien,  mengalokasikan sumber  daya  lebih  baik  dan  peningkatan kinerja. (6) basis akrual mendukung pengelolaan  likuiditas  yang  lebih  baik, memberikan  dasar  untuk  menentukan  harga produk dan layanan, dan memberikan informasi untuk mengelola sumber daya.
Selain  perbedaan  sifat  seperti  yang dijelaskan  sebelumnya,  permasalahan  pada proses implementasi menyebabkan ada beberapa  pihak  yang  tidak  mendukung penggunaan  basis  akrual  untuk  organisasi sektor  publik.  Hassan  (2013)  merangkum pendapat dari penelitian yang tidak mendukung  penggunaan  basis  akural  yaitu  (1) perubahan  akuntansi  akrual  selalu  terhubung dengan  reformasi  sektor  publik  lainnya
sehingga  harus  dilihat  sebagai  bagian  dari reformasi.  (2)  Implementasi  basis  akrual  sulit dan  mahal.  Pelaksanaan  akuntansi  akrual membutuhkan  sistem  akuntansi  dan  teknologi yang rumit.
Selain  itu,  kadang-kadang  pemerintah kekurangan  personil  akuntansi  berkualitas yang  dapat  mengelola  sistem.  (3)  Berbeda dengan  klaim New Public  Management (NPM),  dengan  menerapkan  akuntansi  akrual, peran manajerial dan politik dalam lingkungan pemerintahan  menjadi  kurang  jelas.  (4) Pelaksanaan  akuntansi  akrual  di  sejumlah sektor  publik  menghasilkan  laporan  keuangan yang justru membingungkan para penggunanya.  (5)  Basis  akrual,  seperti  basis akuntansi lain, masih rentan untuk dimanipulasi  (Newberry,  2002).  Argumen  ini juga  tidak  menyetujui  klaim  bahwa  basis akrual  menawarkan  transparansi  yang  lebih besar.  (6)  Beberapa  bukti  penelitian  yang menunjukkan bahwa biaya penerapan akuntansi  berbasis  akrual  dan  pelaporannya mungkin  memiliki  biaya  yang  lebih  besar daripada  manfaat  yang  diterima  (Jones  dan Puglisi, 1997).

## 2.6 Hubungan  Basis  Akuntansi  dengan Pengambilan Keputusan Internal
Mardiasmo (2002) pemerintah
berkewajiban  untuk  memberikan  informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan  keputusan  ekonomi,  sosial,  politik, tersebut  meliputi  informasi  yang  digunakan untuk  (a)  membandingkan  kinerja  keuangan aktual  dengan  yang  dianggarkan,  (b)  menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi, (c) membantu  menentukan  tingkat  kepatuhan terhadap  peraturan  perundangan  yang  terkait dengan  masalah  keuangan  dan  ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Untuk melakukan pengambilan
keputusan ekonomi, sosial dan politik diperlukan  informasi  akuntansi  yang  salah satunya  berupa  laporan  keuangan.  Meskipun laporan  keuangan  bukan  merupakan  satu  – satunya  sumber  informasi  untuk  pembuatan keputusan,  akan  tetapi  laporan  keuangan sebagai  sumber  informasi  finansial  memiliki pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  kualitas keputusan  yang  dihasilkan.Laporan  keuangan
merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan  keuangan  pemerintah  harus  dievaluasi dalam  hal  manfaat  laporan  tersebut  terhadap kualitas  keputusan  yang  dihasilkan  serta mudah  tidaknya  laporan  keuangan  tersebut dipahami oleh pemakai.
Menurut  Salvatore  dan  Gesso  (2013) akuntansi akrual memberikan informasi lengkap  tentang  aset  organisasi  publik  dan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang  dihasilkan  oleh  sistem  akuntansi.  Selain itu,  model  akuntansi  akrual  memberikan informasi tentang hasil yang diperoleh (pendapatan dan biaya), yang dapat digunakan untuk  meningkatkan  komunikasi  dengan  para pemangku kepentingan,
untuk lebih mengevaluasi  kinerja  dan  untuk  mengukur dampak  dari  kebijakan  publik.  Dengan demikian, model ini memungkinkan manajemen untuk membuat pilihan yang lebih rasional dan efisien.

## 2.7 Penelitian Terdahulu
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu yang  dapat  digunakan  sebagai  referensi mengenai  Persepsi  Manfaat  Basis  Akrual  dan Basis  Kas Menuju  Akrual dalam  Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah, yaitu :
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait  dengan  penelitian  ini  yang  dilakukan Andriani,  et.al  (2010)  menyatakan  dalam penelitiannya  di  Australia  bahwa  basis  akrual lebih  bermanfaat  bagi  beberapa  aktivitas pengambilan  keputusan  di  Pemerintah.  Hasil penelitian  Sousa,  et.al  (2012)  yang  melakukan penelitian tentang manfaat informasi akuntansi yang  berbasis  akrual  pada  organisasi  sektor publik  di  Brazil.  Secara  garis  besar  para pengguna  laporan  keuangan  dan  penyusun laporan keuangan beranggapan bahwa perubahan  dari  basis  kas  menjadi  basis  akrual akan  lebih  memberikan  informasi  yang bermanfaat  untuk  pengambilan  keputusan  dan manajemen entitas.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nirmala,  et.al  (2014)  menjelaskan  bahwa informasi  yang  dihasilkan  basis  akrual  lebih tepat  untuk  menggambarkan  biaya  operasi yang  sebenarnya  (full  costs  of  operation), dapat  menghasilkan  informasi  yang  dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban  dan  dapat  menghasilkan  informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah.  (Guthrie,  1998),  berpendapat bahwa akuntansi akrual kurang tepat dan tidak
cocok  diterapkan  dalam  konteks  sektor  publik karena  pada  sektor  publik,  laba  bukan merupakan  tujuan  utama  dan  laba  tidak  dapat menjadi  ukuran  yang  relevan  dari  kinerja; struktur  keuangan  dan  solvabilitas  tidak relevan di ranah publik; akuntansi akrual tidak mengukur  hasil;  dan  akuntansi  akrual  kurang relevan  dengan  kinerja  pelayanan,  karena akuntansi  akrual  hanya  berfokus  pada  biaya layanan dan efisiensi.

## 2.8 Kerangka Konseptual
Berdasarkan landasan teori dan hubungan  antar  variabel  di  atas,  maka  dapat digambarkan  kerangka  konseptual  sebagai berikut.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 2.9 Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas, dan didukung oleh teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:
H1:  Terdapat  perbedaan  persepsi  manajer sektor publik tentang manfaat basis akrual dan  basis  kas  menuju  akrual  dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian komparatif  yaitu  penelitian  yang  bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau lebih dari satu (Sugiyono, 2004 :11).

## 3.2 Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  ada di  Kota  Padang.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  Kesbangpol  Pemerintah  Kota Padang  jumlah  satuan  kerja  yang  terdapat
Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah Basis Akrual
Basis Kas Menuju
Akrual
Uji Beda
berjumlah  52  OPD  yang  terdiri  dari,  Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan inspektorat.
Pengambilan  sampel  ditentukan  dengan menggunakan  teknik Total  Sampling. Jumlah OPD di Kota Padang berjumlah 52 OPD yang terdiri  dari  Dinas,  Badan,  Kantor,  Kecamatan, dan  inspektorat.  Sampel  dari  penelitian  ini adalah mencakup pegawai yang  melaksanakan tugas  dan  fungsi  tata  usaha  keuangan  pada OPD yaitu Kepala OPD dan tiga orang kepala bidang di masing-masing OPD, kriteria Kepala dinas dan Kepala Subbagian adalah menjabat ≥ 3 Tahun.
Responden  dalam  penelitian  ini  yaitu level  manajer,  dikarenakan  level  manajer merupakan bagian/pegawai
yang bertanggungjawab terhadap proses pengambilan  keputusan  dan  terlibat  langsung serta memahami kegiatan pada masing-masing bagian  di  OPD,  dimana  terdiri  atas  Kepala Dinas  dan  Kepala  subbagian  pada  OPD. Jumlah  responden  untuk  setiap  OPD  yang dijadikan sampel 4 (empat) orang.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  data  subjek.  Data  berupa tanggapan  tertulis  atas  pertanyaan  atau kuisioner  dari  subjek  penelitian  pada  instansi pemerintah daerah.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data  primer.  Data  tersebut  diperoleh  secara lansung  dari  instansi  pemerintah  daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara yang  digunakan  untuk  memperoleh  data penelitian.  Untuk  memperoleh  data  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan angket (kuesioner).

## 3.4 Instrumen  Penelitian  dan  Pengukuran Variabel
Instrumen  penelitian  merupakan  alat yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel dalam  rangka  mengumpulkan  data.  Dalam penelitian ini digunakan kuisioner yang dirujuk dari  artikel  Andriani  et,al  (2010)  untuk membantu  penelitian  ini  menggunakan  skala likert 1- 5
3.5 Uji Instrumen
a. Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur sah (valid) atau tidak sahnya (tidak valid) suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner  tersebut,(Ghozali,  2006:49).  Untuk melihat  validitas  dari  data,  dilihat  dari Corrected  item–Total Correlation ,  apabila melebihi  nilai  r  hitung  melebihi  nilai  r  tabel maka data dikatakan valid.

## b. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  merupakan  alat  untuk mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan indikator  dari  variabel.  Suatu  kuesioner dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten  dari  waktu  ke  waktu.  Untuk mengetahui  reliabel  atau  tidaknya  suatu variabel  dilakukan  uji  statistik  dengan  melihat nilai Cronbach’s Alpha.
Kriteria  yang  dapat  digunakan  adalah sebagai berikut: (Imam, 2005).
a) Jika  nilai Cronbach’s  Alpha >  0,60  maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk  mengukur  variabel  tersebut  adalah “reliabel”.
b) Jika  nilai Cronbach’s  Alpha <  0,60  maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk  mengukur  variabel  tersebut  adalah “tidak reliabel”.

## c. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas.
Pengujian  normalitas  dalam  penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Scatterplot test .  Penentuan  kenormalan  data,  dilakukan dengan  cara  melihat  grafik  plot  dimana  telihat titik-titik  mengikuti  dan  mendekati  garis diagonalnya  sehingga  dapat  di  simpulkan bahwa memenuhi asumsi normalitas.
2) Uji Homogenitas
Uji  homogenitas  yaitu  utuk  dapat melihat  bahwa  dua  atau  lebih  kelompok  data sampel  berasal  dari  populasi  yang  memiliki variansi yang sama. Uji homogenitas dilakukan hanya  dengan  memilih  salah  satu  statistik kemudian  di  interpretasikan,  yaitu  statistik yang  didasarkan  pada  rata-rata  ( Based  on Mean ).
Jika nilai sig < α 0,05 maka pada varian tidak  terdapat  Homogenitas.  Jika  nilai  sig  >  α 0,05 maka pada varian terdapat Homogenitas.

## 3.6 Teknik Analisis Data
Data yang telah
dikumpulkan selanjutnya  dianalisis  dengan  langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Analisis Deskriptif
Analisis ini bertujuan menggambarkan masing-masing  variabel  dalam  bentuk  hasil distribusi  frekuensi,  kemudian  dilakukan analisis  mean,  standar  deviasi,  tingkat  capaian responden  dan  koefisien  serta  memberikan interpretasi analisis tersebut.
Menghitung nilai jawaban;
a. Menghitung  frekuensi  dari  jawaban  yang diberikan  responden  atas  setiap  item pertanyaan yang diajukan.
b. Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan
Rumus:
15 1 2 3 4 5 STB TB KB S SB    
c. Menghitung nilai rerata jawaban responden, dengan rumus:
Mean = n xi n h   1
d. Menghitung  nilai  TCR  masing-masing kategori  jawaban  dari  deskriptif  variabel. Dengan rumus : TCR = 100 x n R S
Nilai  persentase  dimasukkan  ke  dalam kriteria UNP sebagai berikut:
a) Interval jawaban responden 81-100%
kategori jawabannya sangat baik b) Interval jawaban responden 66-80% kategori jawabannya baik c) Interval jawaban responden 56-65% kategori jawabannya cukup baik d) Interval jawaban responden 41-55%
kategori jawabannya kurang baik
e) Interval jawaban responden < 40% kategori jawabannya tidak baik
2. Uji Hipotesis ( t-Test ) Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui  hubungan  yang  signifikan  dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel  terikatnya.  Untuk  melihat  nilai
signifikan  masing-masing  parameter  yang diestimasi,  maka  digunakan t-Test dengan rumus :
t – Test = n S n  
Dengan kriteria pengujian : a) Jika  sign  <  0,05,  t hitung >  t tabel nilai  β  +,  maka hipotesis diterima.
b) Jika  sign  <  0,05,  t hitung >  t tabel nilai  β  -,  maka hipotesis ditolak.
c) Jika  sign  >  0,05,  t hitung <  t tabel ,  maka  hipotesis ditolak.
4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  kota Padang  yang  berjumlah  52  OPD.  Peneliti menjadikan  seluruh  populasi  sebagai  sampel (total  Sampling) dengan  Jumlah  responden OPD di kota Padang sebanyak 208 orang yang terdiri  dari  Dinas,  Badan,  Kantor,  Kecamatan, dan  inspektorat.  Sampel  dari  penelitian  ini adalah mencakup pegawai yang  melaksanakan tugas  dan  fungsi  tata  usaha  keuangan  pada OPD yaitu Kepala OPD dan tiga orang kepala bidang di masing-masing OPD, kriteria Kepala dinas dan Kepala Subbagian adalah menjabat ≥ 3.
Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 208  kuesioner,  yang  kembali  sebanyak 181 kuesioner.  Dan  kuesioner  yang  diisi  lengkap yang  dapat  diolah  sebanyak  98  kuesioner  atau sebesar 87,01%.

## 4.2 Demografi Responden
4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin Sebagian  besar  responden  merupakan Perempuan  dengan  persentase  59,18%  atau sebanyak  58  orang,  selanjutnya  diikuti  oleh laki-laki  dengan  Persentase  40,82%  atau sebanyak 40 orang.

## 4.2.2 Berdasarkan Umur
Sebagian  besar  responden  yang  berusia 56-60  tahun  dengan  persentase  3,06%  atau sebanyak  3  orang,  selanjutnya  diikuti  oleh responden  yang  berusia  51  -  55  tahun  dengan Persentase  15,31%  atau  sebanyak    15  orang, selanjutnya yang berusia 46 - 50 tahun dengan persentase  22,45%  atau  sebanyak  22  orang, selanjutnya  yang  berusia  41  -  45  tahun sebanyak persentase 22,45% atau sebanyak 22
orang, selanjutnya yang berusia 36  – 40 tahun sebanyak persentase 14,48% atau sebanyak 14 orang, selanjutnya yang berusia 31  – 35 tahun sebanyak persentase 17,35% atau sebanyak 17 orang,  kemudian  yang  berusia  25  -  30  tahun sebanyak  persentase  5,10%  atau  sebanyak  5 orang.

## 4.2.3 Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pendidikan  responden  terbanyak  adalah Strata  1  (S1)  yaitu  sebanyak  59  orang  atau sebesar  60,21%.  Selanjutnya  pada  tingkat kedua adalah Magister (S2) yaitu sebanyak 24 orang atau sebesar 24,49%, pada tingkat ketiga yaitu  D3  sebanyak  9  orang  atau  9.18%,  dan yang  terakhir  yaitu  SMA  sebanyak  6  orang atau sebesar 6,12%.
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Validitas Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui  instrumen  dalam  mengukur  apa yang  hendak  diukur.  Untuk  melihat  validitas dari  masing-masing  item  kuisioner  digunakan Corrected Item-Total Correlation. Jika r hit > r t abel ,  maka  dikatakan  valid.  r  t abel untuk  n=98 adalah 0,1966.
Berdasarkan  uji  validitas  yang  telah dilakukan,  nilai  terkecil  dari Corrected  Item- Total Correlation untuk masing-masing instrumen  yaitu  lebih  dari  0,1966.    Jadi  dapat dikatakan  bahwa  semua  item  pernyataan adalah valid.

## 2. Uji Reliabilitas
Hasil menunjukkan bahwa semua variabel  mempunyai Cronbach  Alpha yang cukup  besar  yaitu  di  atas  0,60  sehingga  dapat dikatakan  semua  konsep pengukur  masing- masing  variabel  dari  kuisioner  adalah  reliabel sehingga  untuk selanjutnya  item-item  pada masing-masing  konsep  variabel  tersebut  layak digunakan sebagai alat ukur.

## 4.4 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Hasil  uji  normalitas  data  Basis  Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual bahwa hasil uji normalitas  memenuhi  asumsi  normal  karena pada telihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis  diagonalnya  yang  berarti  bahwa  data terdistribusi secara normal.
2. Uji Homogenitas Hasil  uji  homogenitas  bahwa  nilai signifikansi  (Sig)  dari  data  Basis  Akrual  dan
Basis Kas Menuju Akrual sebesar 0.645 dapat disimpulkan  bahwa  Basis  Akrual  dan  Basis Kas Menuju Akrual dikatakan homogen karena sig > 0,05

## 4.5 Uji Hipotesis
Berdasarkan  ringkasan  hasil  pengujian diketahui  nilai  Sig  <  Alpha  sebesar  0.00. Hipotesis  dapat  diterima  jika  nilai  Sig  lebih kecil  dibandingkan  alpha  0.05.  Hal  ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi manajer sektor public tentang manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan  keputusan  Internal  Pemerintah Daerah.

## Tabel 1 disini
Hasil analisis deskriptif diatas
menunjukan  perbandingan  manfaat  basis akrual dan basis kas menuju akrual berdasarkan kuesioner yang disebar di Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota padang  padang.  Jawaban  dari  responden  telah dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  tidak bermanfaat  dan  bermanfaat.  Tidak  bermanfaat merepresentasikan  jawaban  responden  yang memilih  opsi  tidak  bermanfaat  dan  kurang bermanfaat.  Bermanfaat  merepresentasikan jawaban responden yang memilih opsi bermanfaat dan sangat bermanfaat.
Penyataan  (poin  1)  Menanyakan  basis yang  mana  lebih  bermanfaat  dalam  menilai kinerja OPD, responden menjawab basis akrual lebih  bermanfaat  dibandingkan  dengan  basis kas  menuju  akrual  untuk  menilai  kinerja  OPD dengan  nilai  rata-  rata.  Jawaban  responden untuk basis akrual 4,73 sedangkan untuk basis kas  menuju  akrual  3,93  dan  untuk  pernyataan (poin  2)  tentang  menilai  kinerja  program- program  yang  ada  di  OPD,  responden menjawab  basis  akrual  lebih  bermanfaat dibandingkan  dengan  basis  kas  menuju  akrual dalam menilai kinerja program di OPD dengan nilai  rata-  rata  jawaban  responden  untuk  basis akrual 4,66 sedangkan untuk basis kas menuju akrual  3,94.  Selanjutnya  pernyataan  (poin  3) yaitu  menilai  kinerja  pejabat  struktural  di OPD,  responden  juga  menjawab  basis  akrual lebih  bermanfaat  dibandingkan  dengan  basis kas  menuju  akrual  untuk  menilai  kinerja pejabat  struktural  di  OPD  dengan  nilai  rata- rata jawaban responden untuk basis akrual 4,42 sedangkan untuk basis kas menuju akrual 3,78. Hal  ini  sesuai  dengan  PSAP  12  yang
menjelaskan  manfaat  LO  adalah  menyediakan mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang  berguna  dalam  mengevaluasi  kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan  perolehan  dan  penggunaan  sumber daya  ekonomi.  Hasil  ini  konsisten  dengan penelitian Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012).
Pernyataan  (poin  4)  untuk  menilai efektivitas OPD dalam memberikan pelayanan publik,  hasil  jawaban  responden  yang  disebar bahwa basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan  basis  kas  menuju  akrual  dalam menilai  efektifitas  OPD,  dapat  dilihat  nilai rata- rata jawaban responden  pada tabel diatas untuk basis akrual 4,48 sedangkan untuk basis kas  menuju  akrual  3,71  dan,  pernyataan  (poin 5)  basis  mana  yang  lebih  bermanfaat  untuk menilai  efisiensi  OPD  dalam  memberikan layanan  publik,  responden  menjawab  basis akrual  lebih  bermanfaat  dalam  memberikan layanan publik dibandingkan dengan basis kas menuju akrual, dengan nilai rata- rata jawaban responden  untuk  basis  akrual  4,51  dan  basis kas menuju akrual 3,70. Hal ini tidak konsisten dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Andriani,  et.al  (2010)  dan  penelitian  Sousa, et.al  (2012).  Dua  penelitian  terdahulu  sama- sama menjelaskan bahwa dalam hal memperkirakan  arus  kas  instansi,  basis  kas akan lebih bermanfaat daripada basis akrual.
Penyataan (poin 6) menanyakan manakah basis yang bermanfaat bagi responden  dalam  membantu  memastikan akuntabilitas  OPD,  hasil  jawaban  responden menjelaskan bahwa basis akrual lebih memberikan  informasi  yang  bermanfaat  untuk memastikan akuntabilitas dalam peranan pelaporan keuangan pada kerangka  konseptual daripada  basis  kas  menuju  akrual  dengan persentase  rata-  rata  basis  akrual  4,62,  basis kas  menuju  akrual  3,80  selanjutnya  (poin  7) membantu memastikan pemenuhan pelaksanaan  akuntabilitas  OPD,  responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam pemenuhan  pelaksanaan  akuntabilitas  dalam peranan  pelaporan  keuangan  pada  kerangka konseptual  dibandingkan  basis  kas  menuju akrual, responden menjawab dengan nilai rata- rata  basis  akrual  4,46  dan  nilai  basis  kas menuju  akrual  3,73.  Pada  suatu  periode pelaporan  setiap  entitas  memiliki  kewajiban untuk  melaporkan  upaya-upaya  yang  telah dilakukan  serta  hasil  yang  dicapai  dalam pelaksanaan  kegiatan  secara  sistematis  dan
testruktur.  Hal  ini  konsisten  dengan  penelitian Andriani,  et.al  (2010)  dan  penelitian  Sousa, et.al (2012).
Pernyataan (poin 8) basis manakah yang lebih  bermafaat  antara  basis  akrual  dan  basis kas menuju akrual untuk memprediksi arus kas OPD  dimasa  yang  akan  datang,  hasil  jawaban responden  menunjukkan  bahwa  basis  akrual lebih bermanfaat memprediksi arus kas dimasa yang  akan  datang  daripada  basis  kas  menuju akrual dengan hasil rata-rata basis akrual 4,38, basis  kas  menuju  akrual  3,81  dan  pernyataan (poin  9)  untuk    menilai  kemampuan  OPD dalam  menghasilkan  arus  kas,  jawaban    dari responden bahwa basis akrual lebih bermanfaat dalam  menilai  kemampuan  menghasilkan  arus kas  dengan  nilai  rata-rata  basis  akrual  4,43 sedangkan  basis  kas  menuju  akrual  3,74. Selanjutnya  pernyataan  (poin  10)  bagaimana responden menilai basis mana yang bermanfaat sebagai masukan bagi OPD dalam mempersiapkan  anggaran,  jawban  responden adalah  basis  akrual  lebih  bermanfaat  dalam penyiapan  anggaran  OPD,  dengan  nilai  rata- rata  basis  akrual  4,51  dan  basis  kas  menuju akrual 3,76. Sedangkan dua penelitian sebelum ini  mengatakan  bahwa  basis  kas  yang  lebih menghasilkan  informasi  yang  bermanfaat untuk  pertanyaan  ini.  Standar  akuntansi  LAK diatur pada PSAP 03.
Pernyataan  (poin  11)  menanyakan  basis mana yang bermanfaat sebagai masukan dalam membuat  keputusan  investasi  dalam  jumlah besar,  hasil  responden  menjelaskan  bahwa basis  akrual  lebih  bermanfaat  daripada  basis kas  menuju  akrual  dalam  pengambilan keputusan investasi pemerintah daerah, dengan nilai  rata-rata  basis  akrual  4,33  dan  basis  kas menuju akrual sebesar 3,57. Jawaban responden  tersebut  sejalan  dengan  PSAP  01 paragraf  10,  yang  menyatakan  Laporan Keuangan  juga  mempunyai  peranan  prediktif dan  prospektif,  menyediakan  informasi  yang berguna  untuk  memprediksi  besarnya  sumber daya  yang  dibutuhkan  untuk  operasi  yang berkelanjutan,  sumber  daya  yang  dihasilkan dari  operasi  yang  berkelanjutan,  serta  risiko dan ketidakpastian yang terkait.
Pertanyaan selanjutnya (poin 12) bagaimana responden menilai basis yang lebih bermanfaat  sebagai  masukan  dalam  membuat keputusan  tentang  alokasi  sumber  daya  yang dimiliki,  responden  menjawab  basis  akrual lebih  bermafaat  dalam  membuat  keputusan tentang  alokasi  sumber  daya  yang  dimiliki
dibandingkan dengan basis kas menuju akrual, hasil  jawaban  responden  berdasarkan  nilai rata-rata  basis  akrual  sebesar  4,33  dan  basis kas  menuju  akrual  3,61,  dan  pernyataan  (poin 13)  basis  mana  yang  bermanfaat  dalam mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber  daya,  hasil  respnden  menjelaskan bahwa  basis  akrual  lebih  bermanfaat  dalam mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya daripada basis kas menuju akrual dengan  nilai  rata-rata  basis  akrual  4,48  dan basis  kas  menuju  akrual  3,61.  Selanjutnya pernyataan (poin  14)  untuk  menilai  kebutuhan sumber  daya  OPD  dimasa  datang,  responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam menilai  kebutuhan  sumber  daya  OPD  dimasa datang  dibandingkan  basis  kas  menuju  akrual dengan  hasil  rata-rata  basis  akrual  4,46  dan basis kas menuju akrual 3,66
Pernyataan (poin 15) untuk menilai basis mana yang  lebih  bermanfaat  dalam  penggunaan sumber  daya  telah  sesuai  dengan  tujuan  OPD, jawaban  pertanyaan  tersebut    menjelaskan bahawa  basis  akrual  lebih  bermanfaat  dalam evaluasi  kesesuaian  penggunaan  sumber  daya dengan tujuan OPD daripada basis kas menuju akrual dengan nilai rata-rata 4,44 dan basis kas menuju  akrual  3,64.  Responden  menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam pertimbangan keempat situasi di atas, hasil ini kosisten  dengan  penelitian  dari  Andriani,  et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012) yang menyatakan bahwa basis akrual lebih bermanfaat untuk pertimbangan tentang sumber daya OPD. Pernyataan (poin 16)
untuk mengidentifikasi  biaya  yang  diperlukan  untuk memberikan  pelayanan  publik  basis  manakah yang  lebih  bermanfat  diperlukan,  responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat untuk mengidentifikasi  biaya  yang  diperlukan  untuk memberikan  pelayanan  publik  dibandingkan dengan  basis  kas  menuju  akrual,  dengan jumlah  nilai  rata-rata  basis  akrual  4,44  dan basis  kas  menuju  akrual  3,64  dan  pernyataan (poin  17)  untuk  melihat  basis  mana  yang bermanfaat  dalam  menilai  kemampuan  OPD untuk  terus  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  untuk  menilai  kemampuan  OPD, responden  menjawab  basis  akrual  lebih bermanfaat untuk terus memberikan pelayanan kepada  masyarakat  daripada  basis  kas  menuju akrual  dengan  nilai  rata-rata  basis  akrual  4,23 dan basis kas menuju akrual 3,61. Jawaban ini
konsisten  dengan  hasil  penelitian  Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012).
Pernyataan  (poin  18)  sebagai  pengukur ketercapaian tujuan dan sasaran OPD, responden  menjawab  basis  akrual  lebih bermanfaat  dalam  mengukur  ketercapaian tujuan  dan  sasaran  OPD  daripada  basis  kas menuju  akrual  dengan  jumlah  rata-rata  basis akrual  4,40  dan  basis  kas  menuju  akrual  3,79 selanjutnya (poin 19) untuk menilai basis mana yang  bermanfaat  dalam  kelayakan  tujuan  dan sasaran  OPD, jawaban  responden  bahwa  basis akrual  lebih  bermanfaat  dalam menilai kelayakan tujuan dan sasaran OPD dibandingkan  basis  kas  menuju  akrual  dengan nilai  rata-rata  basis  akrual  4,44  dan  basis  kas menuju  akrual  3,80.  Maka  hal  tersebut konsisten  dengan  jawaban  responden(poin  18 dan  19)  tentang  bagaimana  standar  akuntansi dapat  menjelaskan  kelayakan  dan  pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh OPD. Hal  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian Andriani,  et.al  (2010)  dan  penelitian  Sousa, et.al (2012).
Jika  dilihat  dari  pemaparan  diatas  kita dapat  menyimpulkan  bahwa  dari  seluruh pertanyaan  yang  diajukan  ke  responden  basis akrual  dirasakan  lebih  dapat  memberikan manfaat dari pada basis kas menuju akrual.

## 4.5 Pembahasan
Berdasarkan hasil pengolahan pengujian tersebut,  diketahui  nilai  Sig  <  Alpha  sebesar 0.00.  Hipotesis  dapat  diterima  jika  nilai  Sig lebih  kecil  dibandingkan  alpha  0.05.  Hal  ini dapat  menunjukkan  bahwa  Basis  Akrual  dan Basis  Kas  Menuju  Akrual  terdapat  perbedaan dalam pengambilan keputusan Internal
Pemerintah Daerah, Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian
Nirmala,    et.al    (2014)    menyebutkan    bahwa perubahan    basis    akuntansi    sektor    publik dari  basis  kas menuju  akrual menjadi  basis akrual disebabkan  oleh  kelemahan  basis  kas dalam    menghasilkan    informasi    yang    cukup untuk  pengambilan  keputusan.  Nirmala,  et.al (2014)  juga    menjelaskan    bahwa    informasi yang    dihasilkan    basis    akrual    lebih    tepat untuk  menggambarkan  biaya  operasi  yang sebenarnya  (full  costs  of  operation),  dapat menghasilkan  informasi    yang    dapat diandalkan    dalam    informasi    aset    dan kewajiban  dan  dapat menghasilkan informasi
keuangan yang komprehensif tentang pemerintah.
Andriani,  et.al  (2010)  menyatakan dalam  penelitiannya  di  Australia  bahwa  basis akrual lebih bermanfaat bagi beberapa aktivitas pengambilan  keputusan  di  Pemerintah.  Hasil penelitian    Andriani,    et.al    (2010)    dikuatkan lagi  oleh  penelitian  Sousa,  et.al (2012) yang melakukan  penelitian  secara  garis  besar  para pengguna    laporan  keuangan  dan  penyusun laporan keuangan beranggapan bahwa perubahan  dari  basis  kas  menjadi  basis  akrual akan    lebih  memberikan    informasi  yang bermanfaat  untuk  pengambilan  keputusan  dan manajemen entitas.
Tujuan dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut adalah untuk meningkatkan  kualitas  penyediaan  pelayanan publik  maupun  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  operasi  pemerintah  daerah  (Lipsky, 1983).  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena perbaikan sistem akuntansi akan menghasilkan informasi kinerja keuangan yang lebih berkualitas serta meningkatkan kualitas distribusi  atas  informasi  tersebut.  Hal  tersebut akan  meningkatkan  kualitas  pengambilan keputusan  (Hou  et  al.,  2003).  Penerapan akuntansi berbasis akrual juga dapat memberikan  manfaat  lain  berupa  transparansi keuangan,  mempermudah  identifikasi  biaya layanan,  serta  meningkatkan  efisiensi  alokasi sumber daya.
Penerapan  akuntansi  berbasis  akrual diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  basis akuntansi cash  toward  accrual. Manfaat  bagi pemerintah daerah memberikan informasi yang lebih  transparan  mengenai  biaya  pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan  keuangan  untuk  menilai  akuntabilitas pengelolaan  seluruh  sumber  daya  oleh  suatu entitas,  menilai  kinerja,  posisi  keuangan  dan arus  kas  dari  suatu  entitas  serta  pengambilan keputusan  mengenai  penyediaan  sumber  daya pemerintah daerah.
Dari penjelasan diatas dapat
disimpulkan  bahwa  dengan  menggunakan basis  akrual,  maka  pemerintah  daerah  dapat menghasilkan  keputusan  internal  yang  tepat karena pemerintah daerah memperoleh informasi  yang  lebih  baik  dan  komprehensif terkait dengan sumber daya ekonominya.
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan:
1. Terdapat  perbedaan  basis  akrual  dan  basis kas  menuju  akrual  dalam  pengambilan keputusan  internal  pemerintah  daerah  kota Padang.
2. Basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan  internal  pemerintah  daerah  kota Padang

## 5.2 Keterbatasan dan Saran
Berikut  adalah  keterbatasan  dan  saran untuk penelitian selanjutnya:
1. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  metode pengumpulan data berupa kuesioner. Untuk penelitian  selanjutnya,  diharapkan  peneliti dapat menggunakan teknik wawancara agar dapat mengeksplorasi data dengan baik dan memperoleh data secara spesifik.
2. Perlu  melakukan  koordinasi  antara  OPD- OPD    (BKD,    Inspektorat)    terkait    dalam proses  penerapan    standar    akuntansi pemerintahan    berbasis    akrual    ini,    agar memiliki  masukan-masukan  dari  berbagai pihak.    Sehingga    dapat  dilakukan    kajian- kajian    secara    mendalam  tentang  standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
3. Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner tertutup.  Untuk  selanjutnya  diharapkan peneliti  menggunakan  kuesioner  terbuka agar tidak terjadinya bias dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

## Daftar Pustaka
Amriani,  Tenry  Nur.  2014.  Menyongsong
Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita- makassar/19410-menyongsong- penerapan-akuntansi-pemerintahan-
berbasis-akrual.
Andriani,dkk.  2010.  Decision  Usefulness  of
Cash and Accrual Information:
PublicSector  Managers’ Perceptions. Review No. 53 Vol. 20
Athukorala,  S.  L.,  &  Reid,  B.  (2003), Accrual  budgeting  and  accounting in government and its   relevance  for developing member
countries.
Manila:   Asian   Development Bank
BPK-RI,  2015, Penyerahan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  Tiga  Pemerintah  Daerah di Provinsi Sumatera Barat,
http://padang.bpk.go.id/?p=5141
diakses 20/4/2017 Carlin,  T.  M.,  2005,  Debating  the  impact  of accrual accounting and reporting in the public sector‖, Financial Accountability & Management,  Vol. 21 No. 3 . Deloitte  Public  Sector  Paper,  2004.  Mastering the Transformation: New Public Management,   Accrual  Accounting, and Budgeting Erlina,dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Medan : Salemba Empat Ferryono dan Sutaryo. 2016. Manfaat   Basis Akrual dan Basis Kas   Menuju Akrual dalam   Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung International Federation of Accountants (IFAC),  2003.  Study  14, Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition). __________,1994. Occasional   Paper 1, Implementing Accrual   Accounting in Government: The New Zealand Experience. ________________, 2014. IFAC handbook  of  International  Public Sector Accounting Pronouncements Vol. 1. IFAC Publications. Kementrian Keuangan, 2014. Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual.
http://keuda.kemendagri.go.id/page s/view/20-modul-penerapan- akuntansi- berbasis-akrual. diakses tanggal 17 Maret 2017 Khan,  A.,  Mayes,  S.,  2009.  Transition  To Accrual Accounting. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. Khubiati  Ani  dan  Johan  Arifin.  2016. Analisis Pengaruh Faktor Institusional  Terhadap  Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi  XIX, Lampung Laughlin, R. (2012). Debate: Accrual Accounting: Information For Accountability   Or Decision Usefulness? Public Money & Management. Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi OECD,  1993.  Accounting  for  what?  The value  of  Accrual  Accounting
in the   Public Sector, Occasional
Papers   on Public Management.
___________,  2010.  Peraturan  Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang   SAP.
Putra, I Wayan G. Y. D., dan Ariyanto  D., 2015, Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penerapan SAP Berbasis  Akrual. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana  13.1  (2015): 14-32 ISSN: 2302-8556 PP 71 tahun 2010.2012. Standar Akuntansi  Pemerintahan. Jakarta  : Salemba Empat Sousa,  R.  G.,  Vasconcelos,  A.  F.,  Caneca.,  R. L., Niyama, J. K., 2012,  Accrual Basis Accounting in the  Brazilian Public Sector:   Empirical Research on the Usefulness of Accounting Information. Paper  presented  at  the 12th USP Congress of Controllership and Accounting,  São Paulo, July 2012.
Sri Rahayu. 2005. SPSS Versi   12.00 dalam Riset Pemasaran . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2004. Metode  Penelitian  Bisnis .
Bandung: Alfabeta. Suhendro,dkk. Resistensi Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Suwardjono, 2013. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan.BPFE Yogyakarta. Yogyakarta. Thomas  H.  Beechy,  2007.  Does  Full Accrual Accounting Enhance Accountability? The Innovation
Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 12(3), 2007, article 4. Tudor, A., T., & Mutiu, A., 2006.Cash Versus Accrual Accounting In   Public  Sector. Faculty of Economics and Business Administration,  Babes Bolyai   University, http://www.ssrn.com . Wahyuni Nina Eka dan Helmy Adam.   2016. Analisis Implementasi   Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual  dalam Perspektif Teori Institutional: Studi Kasus Pada Pemerintah  Kota  Malang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB

## LAMPIRAN

## Tabel 1
Manfaat basis akuntansi dalam berbagai pengambilan keputusan internal
OPD di Kota Padang Basis Akrual Basis Kas Menuju Akrual No N Tb (%) N b(%) Mean SD Med N Tb (%) N b(%) Mean SD Med 1 1 1,02 97 98,98 4,73 ,466 5,00 25 25,51 73 74,49 3,93 ,853 4,00 2 0 0,00 98 100,00 4,66 ,475 5,00 21 21,43 77 78,57 3,94 ,784 4,00 3 9 9,18 89 90,82 4,42 ,475 5,00 32 32,65 66 67,35 3,78 ,914 4,00 4 4 4,08 94 95,92 4,48 ,646 5,00 28 28,57 70 71,43 3,71 ,786 4,00 5 5 5,10 93 94,90 4,51 ,662 5,00 35 35,71 63 64,29 3,70 ,864 4,00 6 1 1,02 97 98,98 4,62 ,508 5,00 30 30,61 68 69,39 3,80 ,837 4,00 7 2 2,04 96 97,96 4,46 ,540 4,00 36 36,73 62 63,27 3,73 ,832 4,00 8 2 2,04 96 97,96 4,38 ,547 4,00 32 32,65 66 67,35 3,81 ,795 4,00 9 1 1,02 97 98,98 4,43 ,518 4,00 34 34,69 64 65,31 3,74 ,816 4,00 10 1 1,02 97 98,98 4,51 ,523 5,00 32 32,65 66 67,35 3,76 ,800 4,00 11 6 6,12 92 93,88 4,33 ,639 4,00 40 40,82 58 59,18 3,57 ,732 4,00 12 6 6,12 92 93,88 4,33 ,622 4,00 36 36,73 62 63,27 3,61 ,782 4,00 13 9 9,18 89 90,82 4,48 ,692 5,00 35 35,71 63 64,29 3,66 ,745 4,00 14 5 5,10 93 94,90 4,46 ,676 5,00 36 36,73 62 63,27 3,66 ,786 4,00 15 6 6,12 92 93,88 4,44 ,643 5,00 34 34,69 64 65,31 3,64 ,815 4,00 16 1 1,02 97 98,98 4,47 ,560 4,00 38 38,78 60 61,22 3,64 ,815 4,00 17 6 6,12 92 93,88 4,23 ,639 4,00 42 42,86 56 57,14 3,61 ,755 4,00 18 4 4,08 94 95,92 4,40 ,570 4,00 31 31,63 67 68,37 3,79 ,736 4,00 19 4 4,08 94 95,92 4,44 ,576 4,00 29 29,59 69 70,41 3,80 ,824 4,00

## Uji Scatterplot
Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

## Test of Homogeneity of Variances
ANOVA Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Between Groups 1723.345 42 41.032 .894 .645 Within Groups 2525.717 55 45.922 Total 4249.061 97
Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

## Independent Samples Test
Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. T Df Sig. (2- taile d) Mean Differ ence Std. Error Differ ence 95% Confidence Interval of the Difference Lower  Upper Equal variances assumed 32.083  .000  9.736 194  .000  13.888 1.426  11.075  16.701 Equal variances not assumed 9.736 147.609  .000  13.888 1.426  11.069  16.707

## Halaman ini sengaja dikosongkan