## PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA

## Rahayu Subekti, Shinta Dwi Destiana
Universitas Sebelas Maret e-mail : rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id , shintadwidestiana@student.uns.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  guna  mengetahui  perspektif  Hukum  Administrasi  Negara dalam  implementasi  kebijakan  penataan  lingkungan  Kabupaten  Purbalingga  dan mekanisme  pengawasannya  serta  hambatan  pelaksanaan  dalam  implementasi kebijakan penataan lingkungan di  Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ialah studi hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi kualitatif  dengan  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder  sebagai  sumber datanya.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  studi  dokumen,  dan beberapa  wawancara.  Implementasi  kebijakan  penataan  lingkungan  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Purbalingga  belum sepenuhnya  dilakukan  secara  maksimal  sebab  banyak  pelaku  usaha  kecil  yang membuang limbah usahanya tidak pada tempatnya dan sesekali masih terjadi banjir di suatu  daerah.  Selain  itu,  masih  dijumpai  beberapa  kendala  pada  implementasinya, seperti  sedikitnya  dana  dari  pemerintah,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Purbalingga  yang  kekuranga  personil,  koordinasi  yang  kurang  baik  antar  intansi- intansi  serta  masih  dijumpai  beberapa  pelaku  usaha  yang  kurang  peduli  dengan kelestarian lingkungan.
Kata Kunci : kebijakan penataan, penataan lingkungan, Kabupaten Purbalingga

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  the  perspective  of  State  Administrative  Law  in  the implementation  of  environmental  management  policies  in  Purbalingga  Regency, monitoring mechanism and barrier to implementation of environmental management policies in Purbalingga Regency. This is an empirical legal study that is descriptive in nature. This study employs a qualitative methodology with primary data sources and secondary data sources as its data sources. Data collection techniques used are document studies, and some interviews. Data collection techniques used are document studies, and interviews.  The implementation of  environmental management policies carried out by the Environmental Service (DLH) of Purbalingga Regency has not been fully  implemented  because  there  are  many  small  business  actors  that  still  ignorant when it comes to waste management, other than that, there's floods that still occurred in some areas. In addition, there are still some obstacles in the implementation, such as such as limited fund from the government, lack of personnel, lack of coordination of agencies, and many business roles less concern with environmental sustainability.
Keywords : structuring policy, environmental management, Purbalingga Regency

## PENDAHULUAN
Peningkatan  jumlah  penduduk  mengakibatkan  timbulnya  permasalahan  kesejahteraan penduduk  negara  Indonesia  dan  lingkungan  memerlukan  penyesuaian.  Seluruh  warga  negara wajib patuh dan tunduk akan hukum tanpa adanya terkecuali. Sudah menjadi hakikatnya, hukum akan  mengikatkan  diri  kepada  masyarakat,  artinya  jika  hukum  mengharuskan  mengutamakan pelayanan, kepentingan dan kebutuhan setiap masyarakat (Satjipto Raharjo, 2006:18).
Di  zaman  yang  semakin  maju  ini,  negara  Indonesia  diwajibkan  melaksanakan pembangunan-pembangunan untuk mengejar ketinggalannya di semua sektor. Mulai dari tahun 2012,  negara  Indonesia  disepakati  memiliki  34  provinsi  yang  tersebar  di  seluruh  pulau. Purbalingga  ialah  salah  satu  kabupaten  di  provinsi  Jawa  Tengah.  Saat  ini,  Purbalingga  telah membangun  sejumlah  besar  perkantoran,  pusat  perbelanjaan,  sarana  transportasi,  pabrik,  dan tempat  hiburan.  Mengapa  banyak  pembangunan  juga  membawa  akibat  negatif,  seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan.
UU Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 menyatakan jika untuk mencapai tujuan pembangunan perlu lebih memperhatikan daya dukung lingkungan bagi  pelaksanaan  pembangunan,  alhasil  permasalahan  lingkungan  Kabupaten  Purbalingga  bisa teratasi dan konsep pembangunan bisa tercapai diwujudkan secara tepat serta efektif.
Munculnya  permasalahan  lingkungan  seperti  banjir,  pencemaran  air  sungai,  serta  dan pembuangan limbah pabrik menimbulkan terganggunya kehidupan penduduk sekitar pabrik. Isu lingkungan  ini  merupakan  akibat  dari  perilaku  yang  tidak  bertanggung  jawab,  seperti pembuangan  limbah  perusahaan,  dari  pihak-pihak  yang  kurang  peduli  terhadap  lingkungan tempat  tinggalnya.  Sesuai  dengan  amanat  UUD  1945,  masalah  lingkungan  hidup  memerlukan tindakan pemerintah berupa kepedulian sebagai pencipta, pelaksana, dan pengawas. Solusi atas permasalahan tersebut, ialah pemerintah sudah membuat kebijakan dan peraturan-peraturan untuk mengatasinya.
Pengawasan perlu dilakukan untuk menilai terlaksananya suatu kebijakan yang dilakukan. Pengawasan Hukum Administrasi Negara ialah pengawasan bidang hukum yang memungkinkan Pejabat  Administrasi  Negara  dapat  melaksanakan  tugasnya  untuk  kesehatan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Pengawasan  kebijakan  Hukum  Administrasi  Negara  berguna  dalam  mengatur, menopang, dan memastikan keberhasilan kebijakan pengelolaan lingkungan pemerintah.
Dalam pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga seringkali terdapat  hambatan.  Hambatan  yang  terjadi  bisa  memperlambat  jalannya  menuju  kesuksesan pelaksanaan  kebijakan  penataan  lingkungan  di  Kabupaten  Purbalingga.  Hal  tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mencari solusi tepat agar semua tujuan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  penataan  lingkungan  di  Kabupaten  Purbalingga  dapat tercapai.  Permasalahan  pokok  yang  akan  dibahas  yakni:  (1)  Bagaimana  perspektif  Hukum Administrasi Negara dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga dan  mekanisme  pengawasannya?  (2)  Bagaimana  hambatan  pelaksanaan  dalam  implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga?

## METODE
Penelitian empiris, juga dikenal sebagai penelitian non-doktrinal, digunakan oleh penulis untuk menyusun hukum ini. Dalam penulisan empiris atau sosiologis, data sekunder pada awalnya diperiksa,  diikuti  oleh  penelitian  di  lapangan  atau  data  primer  berbasis  masyarakat  umum (Soerjono Soekanto, 2014:6).
Penelitian  kualitatif  ini  bersifat  deskriptif.  Pendekatan  dengan  metode  kualitatif menghasilkan  data  deskriptif,  perilaku,  serta  data  tertulis  dan  lisan  oleh  responden  (Soerjono Soekanto,  2014:32).  Kegiatan  penelitian  dilaksanakan  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Purbalingga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Data primer didapat dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Purbalingga,  Seksi  Perencanaan  dan  Kajian  Dampak  Lingkungan  pada  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purbalingga,  Kepala  Sub  Bagian  Jaringan  Dokumentasi  dan Informasi  Hukum  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Purbalingga.  Data  sekunder  terdiri  dari informasi atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung, seperti dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian  yang disajikan dalam bentuk laporan. Teknik  pengumpulan data diperoleh dari  studi  kepustakaan,  dan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Penataan  dan  Penaatan Lingkungan  Hidup  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purbalingga,  Seksi  Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Kepala Sub  Bagian  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Purbalingga.  Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  data  terdiri  dari  reduksi  data  dari  hasil wawancara, penyajian data dalam bentuk tabel dan kegiatan terkait, dan penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Penataan Lingkungan Kabupaten Purbalingga dan Mekanisme Pengawasannya
Kabupaten  Purbalingga  ialah  salah  satu  wilayah  administrasi  Provinsi  Jawa  Tengah. Kabupaten Purbalingga meliputi 77.764.122 hektar atau 2,39 persen dari total luas Provinsi Jawa Tengah yang 3.254.412 hektar. Berdasarkan Hasil Penyempurnaan Usia dari Data Administrasi dan SP2020 (September), Badan Pusat Statistik Purbalingga mencatat jumlah penduduk sebanyak 998.561  jiwa  untuk  Kabupaten  Purbalingga  pada  tahun  2020.  Berdasarkan  data,  Laju Pertumbuhan  Penduduk  Kabupaten  Purbalingga  sebesar  1,58%  pada  tahun  2010-2020,  artinya jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan 1,58 persen tiap tahunnya. Angka ini tidak terlalu jauh dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010-2018 yakni sebesar 1,05 persen
( https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/03/28/penduduk-meningkat-lahan- pertanian-makin-terancam/ diakses pada 21 April 2022).
Tabel.  1 Jumlah  penduduk  dan  luas  wilayah  berdasarkan  kecamatan  di  Kabupaten Purbalingga tahun 2020.
Nama Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Luas Wilayah (km2) Kemangkon 63.662 45,13 Bukateja 78.114 42,40 Kejobong 50.738 39,99 Pengadegan 41.046 41,75 Kaligondang 65.548 50,54 Purbalingga 57.580 14,72 Kalimanah 57.667 22,51 Padamara 46.533 17,27
Kutasari 65.235 52,90 Bojongsari 63.095 29,25 Mrebet 77.869 47,89 Bobotsari 53.319 32,28 Karangreja 46.640 74,49 Karangjambu 28.078 46,09 Karanganyar 40.091 30,55 Kertanegara 36.926 38,02 Karangmoncol 58.543 60,27 Rembang 67.917 91,59 Purbalingga 998.561 777,64
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
Data di atas menunjukkan peningkatan populasi yang relatif cepat di daerah yang sangat terbatas  dan  tidak  terlalu  luas.  Kepadatan  masyarakat  yang  tidak  terbilang  merata  di  setiap kecamatan  disebabkan  oleh  pertumbuhan  sektor  industri  di  Kabupaten  Purbalingga  yang mendorong kaum urban bekerja di daerah tersebut.
Pertumbuhan kepadatan penduduk tersebut mempengaruhi aspek perkembangan ekonomi setiap wilayah di  Kabupaten Purbalingga, sebab  penduduk dapat  berfungsi  sebagai  subjek dan objek kemajuannya. Biasanya hal ini memerlukan intervensi pemerintah dengan kebijakan tata kelola  yang  harus  baik.  Untuk  mewujudkan good  governance yang  tepat  dan  konsisten memerlukan  perombakan  dan  pembenahan  sosial,  politik  dan  hukum.  Menyeimbangkan kekuasaan  antara  negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  umum,  meningkatkan  perlindungan hukum, akses informasi, partisipasi seluruh warga dalam musyawarah keputusan, dan akses pada keadilan  (Adi  Sulistyono,  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  Rahayu  Subekti,  dan Winarno Budyatmodjo, 2015:111).
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2021  mengenai  Penyelenggaraan Penataan  Ruang  menjelaskan  jika  ruang  bumi  adalah  tempat  manusia,  hewan,  dan  tumbuhan hidup, bekerja, dan bertahan hidup.
Pada  tahapan  pemanfaatan  ruang,  penataan  ruang  memegang  peranan  penting  dalam pengendalian penataan ruang wilayah dan prediksi penurunan kualitas ruang. Namun, kebijakan penataan  ruang  dapat  menimbulkan  konflik  antara  pendekatan  teknokratis  dan  komersial  dan perspektif humanis (Rahayu Subekti, Lego Karjoko, dan Wida Astuti, 2013:47).
Beberapa faktor permasalahan lingkungan diidentifikasi mempengaruhi hubungan antara lingkungan dan administrasi negara serta melahirkan suatu kebijakan. Faktor-faktor ini dikenal sebagai faktor ekologi (Pamudji, 2004:14).
Faktor ekologi administrasi negara  yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan oleh pemerintah  pada  sektor  pengelolaan  lingkungan,  khususnya  pertumbuhan  kepadatan  pada penduduk yang tidak sepenuhnya merata dan fakta jika jumlah angkanya akan lebih meningkat setiap  tahun,  antara  lain  permasalahan  aspek  struktur  sosial,  perubahan  dinamika  semua masyarakat,  dan  Perubahan  dari  nilai-nilai  agraris  ke  industri  mencakup  pada    transformasi ideologis  Sementara  itu,  perkembangan  lingkungan  industri  dan  kemajuan  lingkup  teknologi termasuk dalam pondasi ekonomi, kemajuan informasi yang pesat dan mencakup dalam masalah
jaringan  komunikasi dan  masalah  kesehatan  serta  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan termasuk dalam bencana.
Di negara berkembang selain Indonesia, kerusakan tatanan lingkungan sebagai gangguan terhadap  hidup  masyarakat  di  Negara  Indonesia  yang  diakibatkan  adanya  oleh  gesekan pertumbuhan  kepadatan  penduduk  yang  terbilang  cepat,  peningkatan  angka  sumber  daya,  dan kemajuan teknologi, yang diwujudkan oleh aspek industrialisasi (Daud Silalahi,1996:11).
Masalah ini segera memunculkan isu utama yang penting, yakni bagaimana menerapkan kebijakan  untuk  mengatasi  masalah  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  faktor  ekologi  secara efektif yang dimana diharapkan agar tidak menimbulkan suatu konflik atas kepentingan pribadi dari aspek pemanfaatan daerah lingkungan sekitar. Suatu bentuk kebijakan menampilkan suatu perilaku seorang seperti aktor atau sekelompok masyarakat pada aspek tertentu (Budi Winarno, 2007:16).
Kebijakan  publik  berkaitan  dengan  sejumlah  faktor,  termasuk,  pertama  dan  terutama, tindakan  atau  kelambanan  yang  diputuskan  oleh  pemerintah.  Kedua,  berupa  peraturan  dan konvensi  pemerintah  yang  dikodifikasikan  secara  tertulis.  Ketiga,  merupakan  perwujudan kerjasama instansi pemerintah (Dian Herdiana, 2018:17).
Pemerintah  Kabupaten  Purbalingga  merumuskan  kebijakan  berdasarkan  peraturan  di atasnya  yang  ditujukan  untuk  menentukan  fungsi  dan  arah  kebijakan  yang  akan  dikeluarkan, termasuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1999 mengenai  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan,  Peraturan  Pemerintah  No.  22  Tahun  2021 Mengenai  Penyelenggaraan  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten  Purbalingga  No.  22  Tahun  2018  Mengenai  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Kabupaten  Purbalingga  No.  02  Tahun  2014  Mengenai  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Peraturan  Daerah  No.  01  Tahun  2009  Mengenai  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan kebijakan penataan lingkungan berupa Peraturan Daerah. Ada tiga Peraturan Daerah, yakni:
1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  No.  22  Tahun  2018  Mengenai  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  No.  02  Tahun  2014  Mengenai  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Inventarisasi  dan  RPPLH  digunakan  untuk  pengelolaan  tata  lingkungan  dan  perencanaan perlindungan.  Rencana  RPPLH  meliputi  pemanfaatan  pada  konservasi  sumber  daya, pengendalian  kerusakan,  pemeliharaan  pada  lingkungan  hidup,  pemantauan,  pemanfaatan lingkungan sekitar serta adaptasi perubahan iklim.
2. Peraturan  Daerah  No.  01  Tahun  2009  Mengenai  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
RPJP Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan rencana pembangunan 20 tahun ke depan, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Di dalamnya terkandung harapan, tujuan serta arah aspek pembangunan di daerah.
3. Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2016  Mengenai  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
RPJMD  berisi  tujuan  dan  tata  kerja  Kepala  Daerah  yang  berpedoman  pada  RPJPD  dan mempertimbangkan  RPJMN.  Meliputi  kebijakan  umum,  program  daerah  dengan  disertai rencana kerja yang dicakup kerangka regulasi dan pendanaan indikatif, strategi pembangunan di daerah, kebijakan keuangan di daerah.
Tujuan  penyusunan  dan  penerbitan  peraturan  ini  ialah  untuk  melaksanakan  tugas administrasi  negara  yang dilaksanakan dengan mengatur seluruh kepentingan khalayak umum. Hal tersebut menimbulkan peraturan administrasi di negara lebih bersifat memaksa dari hukum privat,  dan  perwujudan  kepentingan  khalayak  umum  dapat  terjamin  dan  sepenuhnya  sejalan dengan konsep pada aspek pengelolaan berdasarkan harapan, tujuan dan cita-cita negara ini (Solly Lubis, 1992:1).
Dengan dibuatnya dan diterbitkannya Perda tersebut akan terbentuk disiplin lingkungan dan  kepatuhan  perusahaan;  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam bentuk  Peraturan  Daerah  harus  disusun  secara  koersif  agar  tujuan    serta  keinginan  kebijakan tersebut  dapat  dilaksanakan,  karena  di  negara  yang  besar  ini  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  serta  dapat  memaksa  setiap  warga  negaranya  untuk  menciptakan  lingkungan  yang dinamis dan sinergis. ketertiban hidup sesuai dengan UUD 1945.
Sesuai  dengan  pelaksanaannya,  Perda  ini  memerlukan  penyempurnaan  kebijakan.  Oleh sebab itu diperlukan kerjasama untuk menentukan apa yang menyertainya sebagai upaya mencari solusi  atas  masalah  dan  langkah  menuju  perbaikan.  Selain  itu,  pelaksanaan  pada  kebijakan  ini juga  memerlukan  pendataan  sejumlah  anggota  masyarakat  yang  sejak  dulu  kaa  telah  diberi pelayanan yang tertulis dalam Perda No. 8 Tahun 2009. Data tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur aspek peningkatan kualitas pada pelayanan dengan tujuan akhir memuaskan komunitas pengguna (Ilham Arif Sirajuddin, 2014:2).
Selain  Peraturan  Daerah,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purbalingga  membuat kegiatan  seperti  kebijakan  Program  Kali  Bersih,  program  penanaman  pohon  di  lahan  kritis, pembuatan  sumur  resapan,  pembuatan  listrik  tenaga  solar,  pengelolaan  sampah  di  lingkungan, serta  program World  Clean  Day .  Namun,  belum  semua  masyarakat  Kabupaten  Purbalingga berpartisipasi dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan, sebab masih sering dijumpai beberapa pelaku usaha kecil yang masih membuang limbah usahanya disembarang tempat.
Untuk  mendukung  partisipasi  masyarakat,  perlu  dilakukan  sosialisasi  dalam  rangka implementasi kebijakan yang diwujudkan secara tatap muka. Kegiatan itu dianggap langkah awal yang  dilaksanakan  Dinas  Lingkungan  Hidup  untuk  mensosialisasikan  kebijakannya  dengan datang ke tempat perusahaan yang sudah memiliki izin pada usaha dan izin pada AMDAL atau memberi  informasi  atas  bentuk  peraturan  yang  menangani  masalah  lingkungan  dan  segala peraturan pendukung lainnya. Jika terbit bentuk peraturan baru, Dinas Lingkungan Hidup juga menginformasikan  kepada  perusahaan  yang  sedang  didatangi.  Cara  kedua  ialah  melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha dan masyarakat dengan mengadakan seminar dan memberikan penyuluhan  hukum.  Akses  informasi  dalam  tata  kelola  lingkungan  yang  baik  mengacu  pada ketersediaan  informasi  lingkungan  dan  mekanisme  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk menyediakan informasi lingkungan (Foti, J., de Silva dan Lalanath, 2010:7).
Masyarakat memerlukan cara untuk memastikan jika pemerintahnya memenuhi hak atas akses informasi dan hak untuk berpartisipasi. Selain itu, Undang-Undang dan pemerintah wajib menyediakan  sarana  untuk  mempromosikan  kepatuhan  terhadap  standar  lingkungan  dan
menegakkan  hak  terkait  penataan  lingkungan  (Foti,  J.,  de  Silva,  L.,  McGray,  H.,  Shafier,  L., Tablot, J., and Werkmesen, J., 2008:12).
Sosialisasi  pada bantuk  produk hukum  yang dilakukan oleh  Bagian Hukum  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Purbalingga  antara  lain  penyebarluasan  informasi  melalui  internet  atau website. Pemerintah  Kabupaten  Purbalingga  menyimpan  dan  mempublikasikan  kebijakan  dan peraturannya di  website khusus Jaringan Dokumentasi dan  Informasi  Hukum. Melalui  website tersebut,  semua  warga  daerah  memiliki  akses  langsung  terhadap  kebijakan  pemerintah. Masyarakat mendapat dukungan penuh dari pemerintah guna berperan pada suatu musyawarah keputusan dan implementasi pengelolaan dan penataan lingkungan yang didapat secara langsung maupun secara tidak langsung (Rahayu Subekti dan Amalina Ghaisani Putri, 2022:346)
Penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk memaksa pelaku usaha agar patuh dalam menjalankan usaha milik mereka. Ketaatan seluruh perusahaan atas kebijakan pengelolaan  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  merupakan  bukti kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Kepatuhan bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan  kerusakan  lingkungan  dari  kegiatan  industri.  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL),  sebuah  konsep  hukum  yang  revolusioner,  merupakan  salah  satu  perangkat perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dalam rencana pembangunan.
Peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  daerah  tentang  perlindungan  lingkungan hidup harus bertanggung jawab penuh atas rusaknya daerah lingkungan, karena peraturan tersebut dapat  digunakan  menjerat  pelaku  perusakan  lingkungan.  Pada  perwujudan  penegakan  hukum Dinas Lingkungan Hidup, tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum sehingga mereka menghormati lingkungan dan hak seluruh warga untuk hidup di daerah sekitar lingkungan yang sehat serta senantiasa damai.
Dinas  Lingkungan  Hidup  menegakkan  hukum  melalui  instrumen  administratif  dengan tujuan  menghentikan  atau  membalikkan  tindakan  atau  kelalaian  yang  ilegal  atau  tidak  patuh (sebelum  pelanggaran).  Akibatnya,  administrasi  fokus  pada  tindakan,  sesuai  dengan  data lapangan.
Mekanisme dari pengawasan kebijakan penataan lingkungan di  Kabupaten Purbalingga menggunakan 2 cara, yakni:
1. Pengawasan langsung;
Dinas  Lingkungan  Hidup  turun  langsung  ke  lapangan.  Ada  dua  macam  jenis  pengawasan langsung, yang diuraikan sebagai berikut:
1) Pengawasan langsung regular;
Pengawasan dilakukan pada beberapa perusahaan yang menjadi target pemeriksaan.
2) Pengawasan langsung isidental; Pengawasan dilakukan secara mendadak sebab adanya pengaduan.
2. Pengawasan tidak langsung
Pelaku usaha yang telah menyusun AMDAL, UKL dan UPL akan membuat laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup akan memeriksa laporan dari pelaku usaha terkait dengan uji laboratorium yang hasilnya di atas baku mutu atau tidak.
Dengan adanya Perda Kabupaten Purbalingga, fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien  meskipun  dengan  anggaran  yang  kecil  dan  personel  Dinas  Lingkungan  Hidup  yang
terbatas. Di sisi lain, masih dijumpai pencemaran lingkungan seperti beberapa pelaku usaha kecil yang masih membuang limbah usahanya disembarang tempat dan bencana alam banjir.

## Hambatan Pelaksanaan Dalam Implementasi Kebijakan Penataan Lingkungan Kabupaten Purbalingga
Dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga, adapun hambatan dalam pelaksanaannya yakni:

## 1. Sedikitnya dana dari pemerintah;
Di  tengah  pandemi,  memang  bukan  prioritas  untuk  memangkas  banyak  anggaran.  Di tengah pandemi, pemerintah saat ini fokus pada tiga bidang utama. Ketiga faktor tersebut ialah pelayanan  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial,  dan  dukungan  usaha  pencegahan  pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang kekurangan personel; Beberapa  kepala  bidang  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purbalingga  tidak memiliki staf. Karena banyak pensiunan yang belum tergantikan. Sebab kekurangan personel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga hanya bisa mengawasi beberapa objek saja. Sementara  itu,  jumlah  pelaku  usaha  dan  UKM  (Usaha  Kecil  Menengah)  di  Kabupaten Purbalingga sangat banyak. Jika personel yang memadai tersedia, kegiatan pemantauan akan dapat mencakup lebih banyak objek.

## 3. Koordinasi yang kurang baik antar intansi-instansi;
Saat melakukan kegiatan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga harus menggandeng OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Perihal ini disebabkan Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purbalingga  memiliki  keterbatasan  personel  dan  kurangnya pengetahuan.  Contohnya  pada  saat  pengawasan  ke  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit,  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purbalingga  harus  menanggandeng  pihak  Dinas  Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
4. Beberapa pelaku usaha yang kurang peduli dengan kelestarian lingkungan. Kepatuhan hukum sangat penting untuk bisnis yang baru didirikan. Izin lingkungan harus diperoleh di sekitarnya. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting, terutama di industri. Jika suatu  perusahaan  atau  industri  tidak  memiliki  izin  lingkungan  Upaya  Pengelolaan  d Lingkungan  dan  Upaya  Pemantauan  pada  Lingkungan,  maka  dapat  dipastikan  izin  lain, termasuk  izin  IMB  dan  banyak  lainnya,  tidak  dapat  diterbitkan.  Jika  memiliki  dokumen AMDAL atau UKL-UPL berkualitas tinggi, sangat penting untuk mendirikan sebuah bisnis.
Manfaat  dokumen  ini  ialah  dapat  mengurangi  keresahan  di  masyarakat  sekitar,  dan kegunaannya sebagai panduan untuk mengelola dan mengurangi dampak apa pun pada bisnis. Selain itu, dapat digunakan untuk mencegah kegiatan pemerasan ilegal dan bebas tanggung jawab. Dengan  adanya  perbedaan  status  pendidikan,  pendapatan  dan  pengetahuan  para pelaku  usaha,  maka  ada  beberapa  para  pelaku  usaha  yang  mengeluh  mengenai  biaya pembuatan UKL-UPL.  Hal  tersebut  berdampak  pada lingkungan, dimana terdapat  beberapa pelaku  usaha  yang  membuang  limbah  hasil  industri  bukan  pada  tempat  yang  semestinya. Dampak  pembuangan  limbah  industri  yang  mungkin  terjadi  antara  lain  pencemaran, perusakan, gangguan lingkungan, dan dampak sosial.
Kabupaten  Purbalingga  dapat  mengatasi  kendala  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan lingkungan dengan:
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Purbalingga dalam bentuk Peraturan Daerah dan penjelasan isinya, melakukan pengawasan secara menyeluruh dari semua kalangan masyarakat, khususnya para pelaku usaha  kecil  di  lingkungan.  desa,  dan  lebih  menekankan  pada  kegiatan  Program  Sungai Bersih, program penanaman pohon di daerah kritis, dan kegiatan Program Sungai Bersih.
2. Anggaran  pemerintah  yang  kecil  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  kendala  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  lingkungan  dengan  mengupayakan  dan  memaksimalkan  kinerja pada semua lapisan masyarakat. Sebab kekurangan personel pengawas, Dinas Lingkungan Hidup  (DLH)  Kabupaten  Purbalingga  tidak  bisa  mengawasi  semua  perusahaan  di Kabupaten Purbalingga. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus menambah jumlah pengawas  yang membawahi seluruh perusahaan di Kabupaten Purbalingga dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Selain itu, dalam hal kurangnya  koordinasi  antar  instansi-instansi  yang  kurang  baik,  maka  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga perlu menekankan kerjasama dengan Dinas terkait lainnya dalam pelaksanaan pengawasan maupun sosialisasi  kedepannya.   Beberapa pelaku usaha yang kurang peduli akan pentingnya menjaga lingkungan mengharuskan Dinas Lingkungn Hidup  dan  Organisasi  Perangkat  Daerah  lainnya  untuk  melakukan  pengawasan  lebih terhadap pelaku usaha yang seringkali masih membuang limbah perusahaannya tidak pada tempatnya dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo Daud  Silalahi.  1996.  Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di Indonesia. Bandung: Alumni
Pamudji. 2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum Cetakan Keenam 2006. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Maju

## Jurnal
Adi  Sulistyono,  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  Rahayu  Subekti,  dan  Winarno Budyatmodjo. Guarantee Access To Information Of Climate Change On Water Resources BasedOn National Plan For Climate Change Adaptation In Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law, Vol: 4, Tahun 2015. Dian  Herdiana. Sosialisasi  Kebijakan  Publik:  Pengertian  dan  Konsep  Dasar.  Jurnal  Ilmiah Wawasan Insan Akademik. Volume 1, Nomor 3, 2018. Foti,  J.,  de  Silva  and  Lalanath. A  Seat  at  the  Table:  Including  the  Poor  in  Decisions  for Development and Environment , World Resources Institute, Washington DC, Tahun2010. Foti, J., de Silva, L., McGray, H., Shafier, L., Tablot, J., and Werkmesen, J. Voice and Choice: Opening the Door to Environmental Democracy, World Resources Institute, Washington DC, Tahun 2008.
Ilham  Arif Sirajuddin. Implementasi Kebijakan  Pemerintah Daerah  Dalam  Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar . Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 1, 2014
Rahayu Subekti, Amalina Ghaisani Putri. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal Di Kabupaten Sukoharjo”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 10 Nomor 1,
Tahun 2022
Rahayu  Subekti,  Lego  Karjoko,  dan  Wida  Astuti. Kebijakan  Tata  Ruang  Di  Kabupaten  Kutai Kartanegara (Studi Valorisasi Ruang)”. Jurnal Yustisia. Volume 2, Nomor 2, 2013.

## Website
Resmi  Pringati,  S.ST.  2021.  Penduduk  Meningkat,  Lahan  Pertanian  Makin  Terancam. https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/03/28/penduduk-meningkat-lahan- pertanian-makin-terancam/ Diakses 21 April 2021.