## JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan
Volume 6 Nomor 3 Bulan  November Tahun  2023, Hal : 287-301
Tersedia Online di http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/ ISSN Online : 2615-8574 (online)

## Kesiapan Penerapan Zona Integritas Di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo
Besse Marhawati 1 , Arwildayanto 2 , Sahruni Umar 3 , Siti Roskina Mas 4 , Arifin 5 1,2,3,4,5 Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
E-mail: bessemarhawati@ung.ac.id .
Abstract: This study aims to determine the readiness to implement the Zone of Integrity (ZI) in the  Faculty  of  Education,  Universitas  Negeri  Gorontalo,  regarding  change  management, governance arrangements, and HR management. This study used a quantitative approach and the type of descriptive, explanatory research. Questionnaires, interviews, and document studies were conducted to obtain the data. Further, the data was analyzed using a simple descriptive technique expressed  in  the  percentage  formulation.  The  results  showed  that:  (1)  Readiness  of  ZI implementation  in  Faculty  of  Education  in  terms  of  change  management  was  in  the  ready category, (2) Readiness of ZI implementation in Faculty of Education in terms of management arrangement was in the ready category, and (3) Readiness of ZI implementation in Faculty of Education in terms of HR management is in the ready category.
Keywords : Integrity Zone Readiness; Implementation; Faculty of Education
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesiapan  penerapan  Zona  Integritas  di Fakultas  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Negeri  Gorontalo  ditinjau  dari  manajemen  perubahan, penataan  tata  laksana,  dan  manajemen  SDM.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif dengan  jenis  deskriptif  eksplanatori.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner (angket),  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik analisis  deskriptif  dengan  menggunakan  formulasi  persentase.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  (1)  Kesiapan  penerapan  ZI  di  FIP  ditinjau  dari  manajemen  perubahan  berada  pada kategori siap, (2) Kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari penataan tata laksana berada pada kategori siap, dan (3) Kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari manajemen SDM berada pada kategori siap.
Kata Kunci : Kesiapan Zona Integritas; Implementasi; Fakultas Ilmu Pendidikan
Reformasi  pelayanan  publik  harus  menjangkau  perubahan  yang  mendasar  dalam rutinitas kerja administrasi, budaya birokrasi, dan prosedur kerja instansi pemerintah guna memungkinkan  dikembangkannya  instansi  yang  berwatak  kerakyatan  pada  birokrasi publik (Wakhid, 2017). Mendukung hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 81  tahun  2010  tentang  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi.  Reformasi  birokrasi  yang dimaksud merupakan langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik, efektif  dan  efisien  sehingga  dapat  melayani  masyarakat  secara cepat, tepat dan profesional (Gaus et al., 2017).
Grand Design Reformasi Birokrasi yang saat ini telah memasuki fase akhir pada penerapan  Zona  Integritas  (ZI)  menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  (WBK)  dan  Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Zona Integritas merupakan dua kata yang dirangkai menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu kata “Zona” yang berarti “Wilayah atau Daerah  dengan  pembatasan  khusus”  sedangkan  kata  “Integritas”  dimaksudkan  adalah “konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.  Zona integritas adalah aparat dalam wilayah tertentu menjunjung tinggi  nilai-nilai  luhur  kejujuran,  kebenaran,  bebas  dari  korupsi,  suap,  pungli  dan menerima  gratifikasi,  sehingga  terbangun  pemerintahan/lembaga  yang  bersih  dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan konsisten (Cahyono dan Suardana, 2021). Lebih  lanjut  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  RI  No.90  tahun  2021,  Bab  1  pasal  1  ayat  1,  ZI  adalah  instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima (Kementerian PAN & RB, 2021).
Mendukung  penerapan  ZI  di  Universitas  Negeri  Gorontalo  (UNG)  telah mencanangkan  penerapan  ZI  menuju  WBK  dan  WBBM  dengan  mengusulkan  FIP sebagai unit kerja sesuai SK Rektor UNG No. 34/m/2022 tentang tim kerja ZI FIP UNG. FIP UNG menjadi unit kerja pembangunan ZI karena memiliki etos kerja nomor 1 dimana jurusannya 80% terakreditasi A dan skor  IKU tertinggi se-UNG serta memenuhi syarat- syarat penetapan unit kerja ZI sebagai unit yang penting/strategis, mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi yang  cukup tinggi (Kansil, 2022).  Selain  itu  FIP  memandang  ZI  sebagai  upaya  preventif  dari  korupsi  dan  upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan yang efisien dan efektif.
Penerapan  ZI  bertujuan  untuk  membangun  dan  mengimplementasikan  program reformasi  birokrasi  secara  baik  pada  tingkat  unit  kerja  di  lingkungan  instansi pemerintahan  (Perguruan  Tinggi)  sehingga  mampu  menumbuh  kembangkan  budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan instansi pemerintahan (Kadir, 2018). Selain itu, penerapan ZI di FIP akan meningkatkan kinerja dan motivasi untuk menjadi aparatur negara yang bersih dan berkualitas (Darwanto, 2021;
Normajatun et al., 2022; Yolanda dan Hasanuddin, 2022). Sedangkan manfaat penerapan ZI mengikis pola pikir masyarakat yang selama ini melekat pada KKN dan masih percaya bahwa lembaga atau instansi pemerintahan selalu melakukan KKN sehingga membentuk nilai  kejujuran  akan  lebih  meningkat,  disiplin  meningkat,  loyalitas  kepada  pimpinan meningkat,  dan  kualitas  pelayanan  akan  meningkat  juga  (Haryadi  et  al.,  2022; Widyantoro, 2018; Wilujeng dan Pramudyastuti, 2020).
Pembangunan  ZI  di  FIP  memiliki  4  tahapan  yaitu  (1)  pencanangan  ZI  yang merupakan  pernyataan  dari  pimpinan  instansi  dan  jajarannya  bahwa  instansi pemerintahan tersebut telah siap membangun ZI dengan menandatangani dokumen pakta integritas  atau  pernyataan  tertulis.  Penandatanganan  dokumen  dapat  dilakukan  secara serentak  pada  saat  pelantikan  maupun  dapat  dilanjutkan  atau  dilengkapi  setelah pencanangan pembangunan ZI bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani  dokumen  pakta  integritas  6;  (2)  penetapan  unit  kerja,  Penetapan  unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK dan WBBM, harus merupakan unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, serta memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit  tersebut  yang  kemudian  dilakukan  pembinaan  dan  pengawasan  yang  efektif  guna menjaga  terpeliharanya  predikat  WBK  dan  WBBM  di  unit  kerja  tersebut  7; (3)pembangunan  unit  kerja,  Pembangunan  ZI  harus  disesuaikan  dengan  jenis  layanan utama  unit  kerja,  isu  strategis  dan  risiko-risiko  yang  dihadapi  oleh  unit  kerja  dan memperhatikan komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI hal ini penting karena perlu ada persamaan persepsi mengenai apa yang hendak dicapai sehingga akan  memudahkan  dalam  mengambil  keputusan  nantinya,  memperhatikan  dan melengkapi  unsur-unsur  pembangunan  ZI  seperti  melaksanakan  survei  mandiri  terkait pelayanan  publik  dan  persepsi  anti  korupsi  pada  unit  kerja  yang  diusulkan,  membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan dan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, melaksanakan  program  atau  kegiatan  yang  sifatnya  bersinggungan  langsung  dengan masyarakat  atau  pemangku  kepentingan,  membuat  strategi  komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat, dan melakukan mentoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan 3; dan (4) pemantauan pembangunan ZI, selama pembangunan  ZI  pendampingan  dan  pemantauan  dilakukan  oleh  Tim  Penilai  Internal
(TPI)  (Arwildayanto,  2017).  Oleh  karena  itu,  TPI  dalam  proses  pembangunan mempunyai peran menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun ZI menjadi  fasilitator  dalam  pemberian  asistensi  dan  pendampingan  dalam  rangka pembangunan ZI di unit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan ZI dan berkonsultasi kepada TPN terkait proses pembangunan ZI pada unit kerja (Sipayung dan Wahyudi, 2022).
Masih menurut Arwildayanto (2017) mengungkapkan bahwa pembangunan ZI di FIP  membutuhkan  kesiapan  fakultas  diantaranya  kesiapan  dari  segi:  (1)  manajemen perubahan terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reformasi. Aspek pemenuhan meliputi penyusunan tim kerja, rencana pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Sedangkan aspek reformasi meliputi Komitmen dalam Perubahan, komitmen pimpinan dan pembangunan budaya kerja; (2) penataan tata laksana terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reformasi. Aspek pemenuhan meliputi SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi yang telah diterapkan dan dievaluasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada pengukuran kinerja, kepegawaian dan pelayanan publik berbasis sistem  informasi  yang  disertai  monitoring  dan  evaluasi.  Sedangkan  aspek  reformasi meliputi Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan, implementasi SPBE mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien, transformasi digital memberi manfaat pada bidang proses bisnis utama,  bidang administrasi  pemerintahan  dan  bidang  pelayanan  publik  bagi  organisasi secara  optimal;  dan  (3)  manajemen  SDM  terdiri  dari  aspek  pemenuhan  dan  aspek reformasi.  Aspek  pemenuhan  meliputi  perencanaan  kebutuhan  pegawai,  pola  mutasi internal,  pengembangan  pegawai  berbasis  kompetensi,  penetapan  kinerja  individu, penegakan  aturan  disiplin/kode  etik/kode  perilaku  pegawai  dan  sistem  informasi kepegawaian. Sedangkan aspek reformasi meliputi kinerja pegawai, assessment pegawai dan pelanggaran disiplin pegawai

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Fakultas  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Negeri Gorontalo  di  Jl.  Jendral  Sudirman,  Wumialo,  Kota  Tengah,  Kota  Gorontalo,  Provinsi Gorontalo dengan waktu penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juni  2022.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian
yaitu deskriptif eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah semua tenaga pendidik (dosen) dan  tenaga kependidikan yang ada di FIP UNG dengan jumlah populasi sebanyak 101  orang, dengan jumlah sampel  50 orang yang penarikan sampelnya menggunakan rumus Slovin. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu angket, wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik persentase (%) yang dirumuskan sebagai berikut:
% 100 Pr  = n f (1)
Keterangan: Pr = Persentase F = Frekuensi n = Jumlah Responden 100% = Bilangan tetap Menghitung persentase dalam bentuk skor digunakan dalam rumus sebagai berikut
% 100 Pr  = si sc (2)
Keterangan: Pr = Persentase Hasil Penelitian SA = Skor capaian, yaitu total skor yang diperoleh seluruh responden
SI = Skor Ideal, yaitu total skor maksimum bisa dicapai 100% = Bilangan tetap
Setelah data dipersentasekan, tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan persentase data  tersebut  dengan  jawaban  yang  terdapat  pada  angket.  Maka  langkah  selanjutnya adalah mencocokkan dengan kualifikasi kriteria skor 51-60% dengan skala 1 berada pada kategori tidak siap, skor 61-70% dengan skala 2 berada pada kategori kurang siapa, skor 71-80% dengan skala 3 berada pada kategori cukup siap, skor 81-90% dengan skala 4 berada pada kategori siap, dan 91-100% dengan skala 5 berada pada kategori sangat siap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

## Kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari manajemen perubahan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  tim  kerja  pembangunan  ZI  FIP dibentuk dengan prosedur yang  jelas berada pada kategori siap dengan persentase 87%, penentuan  anggota  tim  kerja  selain  pimpinan  dipilih  berdasarkan  prosedur  atau mekanisme  yang  jelas  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  86%,  tim  kerja pembangunan ZI FIP memiliki dokumen rencana kerja berada pada kategori siap dengan persentase  88%,  dokumen  rencana  kerja  memuat  target-target  prioritas  sesuai  tujuan pembangunan ZI berada pada kategori siap dengan persentase 87%, tim kerja memiliki
mekanisme  atau  media  untuk  mensosialisasikan  pembangunan  ZI  di  Fakultas  Ilmu Pendidikan berada pada kategori siap dengan persentase 90%, kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan berada pada kategori siap dengan persentase 82%, monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan terhadap pembangunan ZI berada pada kategori cukup siap dengan persentase 79%, tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap pembangunan ZI di FIP berada pada kategori cukup siap dengan persentase 78%, pimpinan bertindak sebagai role model dalam pembangunan ZI  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  84%,  tim  kerja  pembangunan  ZI  FIP menetapkan  pihak-pihak  sebagai  agen  perubahan  berada  pada  kategori  siap  dengan persentase  82%,  pihak-pihak    agen  perubahan  membuat  perubahan  yang  konkret  dan terintegrasi dengan sistem manajemen pembangunan ZI berada pada kategori cukup siap dengan  persentase  79%,  budaya  kerja  positif  dan  penerapan  nilai-nilai  organisasi diterapkan sesuai pembangunan ZI di lingkungan FIP berada pada kategori siap dengan persentase 81%, FIP mengimplementasikan core value yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif berada pada kategori siap dengan persentase 82%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari manajemen perubahan berada pada kategori siap dengan persentase 83%.  Berikut  rangkuman  persentase  skor  kesiapan  penerapan  ZI  ditinjau  manajemen perubahan dalam bentuk diagram batang.
Gambar 1. Diagram Batang Rangkuman Presentase Skor Indikator Kesiapan Penerapan ZI di FIP Ditinjau dari Manajemen Perubahan 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% P .1 P .2 P .3 P .4 P .5 P .6 P .7 P .8 P .9 P .1 0 P .1 1 P .1 2 P .1 3 P re se n ta se ( % ) Pernyataan kesiapan penerapan ZI ditinjau dari Manajemen  Perubahan

## Kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari penataan tata laksana
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  peta  proses  bisnis  instansi  dibuat dengan  melihat  adanya  penyederhanaan  jabatan  berada  pada  kategori  siap  dengan persentase  82%,  tim  kerja  memiliki  Prosedur  Operasional  tetap  (SOP)  yang  mengacu kepada  peta  proses  bisnis  instansi  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  83%, prosedur  operasional  tetap  diimplementasikan  oleh  tim  kerja  pembangunan  ZI  di  FIP berada pada kategori siap dengan persentase 83%, monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap pengimplementasian prosedur operasional tetap berada pada kategori cukup siap dengan  persentase  78%,  sistem  administrasi  di  FIP  berbasis  elektronik  berada  pada kategori  siap  dengan  persentase  84%,  sistem  pengukuran  kinerja  tenaga  pendidik  dan kependidikan berbasis elektronik atau sistem informasi berada pada kategori siap dengan persentase  83%,  sistem  kepegawaian  berbasis  elektronik  atau  sistem  informasi  berada pada kategori siap dengan persentase 83%, sistem pelayanan publik berbasis elektronik atau sistem informasi berada pada kategori siap dengan persentase 85%, monitoring dan evaluasi  dilaksanakan  terhadap  pemanfaatan  media  elektronik  atau  sistem  informasi berada  pada  kategori  cukup  siap  dengan  persentase  77%,  sistem  administrasi  berbasis elektronik   terintegrasi  dan  mampu mendorong  pelayanan  publik  yang lebih  cepat dan efisien berada pada kategori  siap dengan persentase  84%, sistem administrasi berbasis elektronik  terintegrasi dan mampu mendorong pelayanan internal instansi lebih cepat dan efisien berada pada kategori siap dengan persentase  82%, keterbukaan informasi publik diterapkan  di  FIP  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  84%,  Monitoring  dan evaluasi dilaksanakan terhadap keterbukaan informasi publik di FIP berada pada kategori cukup siap dengan persentase 79%, transformasi digital pada bidang proses bisnis utama memberikan nilai manfaat bagi instansi secara optimal berada pada kategori siap dengan persentase 82%, transformasi digital pada bidang administrasi instansi memberikan nilai manfaat bagi instansi secara optimal berada pada kategori siap dengan persentase 84%, transformasi digital pada bidang pelayanan publik memberikan nilai manfaat bagi instansi secara optimal berada pada kategori siap dengan persentase 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  kesiapan  penerapan  ZI  di  FIP  ditinjau  dari  penataan  tata  laksana berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  82%.  Berikut  rangkuman  persentase skor kesiapan penerapan ZI ditinjau penataan tata laksana dalam bentuk diagram batang.
Gambar 2. Diagram Batang Rangkuman Persentase Skor Indikator Kesiapan Penerapan ZI di FIP Ditinjau dari  Penataan Tata Laksana

## Kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari manajemen SDM
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  rencana  kebutuhan  pegawai  dibuat dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan berada pada kategori siap dengan persentase 82%, unit kerja menerapkan rencana kebutuhan pegawai di FIP berada pada kategori siap dengan persentase 82%, monitoring dan evaluasi diterapkan terhadap rencana kebutuhan pegawai di FIP berada pada kategori cukup siap dengan  persentase 80%, unit kerja pembangunan ZI FIP menetapkan kebijakan pola mutasi internal berada pada kategori siap dengan persentase 82%, unit kerja pembangunan ZI FIP menerapkan kebijakan  pola  mutasi  internal  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  82%, monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan  terhadap  kebijakan  pola  mutasi  internal  di  FIP berada pada kategori cukup siap dengan persentase 78%,  unit kerja melakukan training need  analisys untuk  pengembangan  kompetensi  pegawai  di  FIP  berada  pada  kategori cukup  siap  dengan  persentase  80%,  penyusunan  rencana  pengembangan  kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai berada pada kategori siap dengan  persentase  82%,  penyusunan  rencana  pengembangan  kompetensi  pegawai mempertimbangkan tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi  masing-masing  jabatan  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  81%, FIP memberi kesempatan/hak kepada pegawai mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi  lainnya  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  87%,  upaya pengembangan  kompetensi  ( capacity  building/transfer  knowledge )  dilaksanakan  di lingkungan  FIP  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  82%,  monitoring  dan evaluasi dilaksanakan terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% P.1 P.3 P.5 P.7 P.9 P.11 P.13 P.15 P re se n ta se ( % ) Pernyataan kesiapan penerapan ZI ditinjau dari Penataan Tata Laksana
perbaikan  kinerja  berada  pada  kategori  cukup  siap  dengan  persentase  79%,  unit  kerja pembangunan ZI di FIP memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait kinerja organisasi berada pada kategori siap dengan  persentase 83%, ukuran kinerja organisasi memiliki  kesesuaian  dengan  indikator  kinerja  individu  level  di  atasnya  berada  pada kategori  siap  dengan  persentase  82%,  penilaian  kinerja  individu  di  lakukan  secara periodik  di  FIP  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  83%,  penilaian  kinerja individu dilaksanakan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan berada pada kategori  cukup  siap  dengan  persentase  81%,  hasil  penilaian  kinerja  pegawai  dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai berada pada kategori siap dengan  persentase  81%,  FIP  menetapkan,  menerapkan  serta  melakukan  pemantauan terhadap pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku berada pada kategori cukup siap  dengan  persentase  80%,  hasil  penerapan  aturan  disiplin/kode  etik/kode  perilaku meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  SDM  di  lingkungan  FIP  berada  pada kategori  cukup  siap  dengan  persentase  78%,  hasil  penerapan  aturan  disiplin/kode etik/kode perilaku meningkatkan efektivitas manajemen SDM di lingkungan FIP berada pada  kategori  cukup  siap  dengan  persentase  79%,  sistem  informasi  kepegawaian  pada FIP  dimutakhirkan  secara  berkala  berada  pada  kategori  siap  dengan  persentase  82%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari manajemen SDM berada pada kategori siap dengan persentase 81%. Berikut rangkuman persentase skor kesiapan penerapan ZI ditinjau manajemen SDM dalam bentuk diagram batang.
Gambar 3. Diagram Batang Rangkuman Persentase Skor Indikator Kesiapan Penerapan ZI di FIP
Ditinjau dari  manajemen SDM. 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% P re se n ta se ( % ) Pernyataan kesiapan penerapan ZI ditinjau dari Manajemen  SDM
Rekapitulasi variabel kesiapan penerapan ZI di FIP UNG ditinjau dari manajemen perubahan berada pada kategori siap dengan persentase 83%, kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari penataan tata laksana berada pada kategori siap dengan persentase 82%, dan kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari manajemen SDM berada pada kategori siap dengan persentase 81%. Sementara itu jika ditotal kemudian dihitung rata-rata  skor persentase dari ketiga indikator tersebut adalah 82% yang berarti berada pada kategori siap.  Berikut  rangkuman  persentase  skor  kesiapan  penerapan  ZI  ditinjau  manajemen perubahan, penataan tata laksana dan manajemen SDM dalam bentuk diagram batang.

## Gambar 4. Diagram Batang Persentase Kesiapan Penerapan ZI di FIP UNG

## PEMBAHASAN

## Kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari manajemen perubahan
Kesiapan  penerapan  ZI  di  FIP  ditinjau  dari  manajemen  perubahan  berada  pada kategori  siap  dengan  persentase  rata-rata  83%,  ini  menunjukkan  FIP  telah mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  menunjang  pembangunan  ZI  menuju  WBK  dan WBBM. Kesiapan indikator ini meliputi telah terbentuknya tim kerja pembangunan ZI yang dibuktikan SK Rektor UNG No. 4/P/2022 yang melibatkan semua civitas akademika FIP,  kemudian  adanya  dokumen  rencana  kerja  pembangunan  ZI  yang  memuat  target prioritas  pembangunan  ZI,  selanjutnya  ada  media  sosialisasi  pembangunan  ZI  di  FIP seperti spanduk, baliho, banner, dan sosial media FIP. Lebih lanjut pada indikator ini juga penting  adanya  perubahan  pola  pikir  dan  budaya  kerja  (Toreh,  2022).  Perubahan  pola pikir  dan  integritas  dengan  menjadikan  para  pimpinan  FIP  menjadi role  model dan menetapkan agen perubahan dalam pembangunan ZI di FIP (Nugroho, 2021). Sedangkan budaya  kerja,  FIP  menerapkan  budaya  kerja  “Champion”  dengan  nuansa  budaya Gorontalo. Champion merupakan singkatan dari Competitiveness, Honour, Achievement
[]% []% []% 80 81 82 83 84 Kesiapan manajemen perubahan
Kesiapan penataan tata laksana Kesiapan Manajemen SDM P re se nt as e %
orientation,  Morality,  Pioneering,  Innovation,  Optimism, dan Nantionalism .  Budaya kerja Champion merupakan formulasi budaya kerja yang berbasis pada semangat untuk menunjukkan  nilai-nilai  prestasi  tinggi  dalam  bekerja.    Sehingga  budaya  Champion diharapkan bisa memperbaiki proses, mekanisme serta peran-peran pegawai atau civitas akademika  di  FIP  sementara  penggunaan  nuansa  Gorontalo  dalam  penerapan  budaya kerja agar menjadi sesuatu yang unggul, dimanfaatkan, diberdayakan, difungsikan untuk penyerapan budaya kerja ZI. Poin-poin kesiapan manajemen perubahan umumnya berada pada kategori siap, akan tetapi ada beberapa indikator yang berada pada kategori cukup siap dalam hal ini monitoring  dan evaluasi, tindak lanjut serta perubahan yang dibuat oleh  agen  perubahan  dikarenakan  masih  dalam  tahap  penerapan.  Sementara  poin-poin yang  berada  pada  kategori  siap  seperti  penetapan  tim  kerja,  perubahan  pola  pikir  dan budaya kerja sudah berada dalam tahap pengoptimalan karena sudah sesuai dengan target dari indikator manajemen perubahan itu sendiri.

## Kesiapan Penerapan ZI di FIP ditinjau dari Penataan Tata Laksana
Kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari penerapan penataan tata laksana berada pada kategori siap dengan persentase rata-rata 82%, ini menunjukkan bahwa FIP dari segi penataan  tata  laksana  sudah  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  menunjang pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Ini dibuktikan dengan adanya SOP FIP yang mengacu pada Permenristekdikti No. 71 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi  Peta  Proses  Bisnis  Dan  Standar  Operasional  Prosedur  di  Lingkungan Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi.  Selain  SOP  FIP  penggunaan elektronic  office pada  sistem  administrasi,  sistem  pengukuran  kinerja,  sistem kepegawaian  dan  pelayanan  publik  juga  penting  dalam  penataan  tata  laksana  agar berjalan  secara  efektif  dan  efisien.  Contoh elektronic  office diantaranya  SIAT, SIMPRODI,  SIMANTAP,  PDDikti  UNG,  SKPI,  dan  sebagainya.  Dengan  penerapan electronic office maka akan memberi dampak pada keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi  ini  diatur  oleh  SK  Rektor  UNG  No.  11/UN47/HK.02/2020  tentang  pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan petugas informasi Universitas Negeri Gorontalo.  Dalam  SK  Rektor  tersebut  salah  satu  yang  ditetapkan  adalah  memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan. Oleh karena  itu,  FIP  juga  wajib  menerapkan  hal  tersebut  dan  penerapannya  saat  ini  telah terbukti pada hasil penelitian dimana presentasi dari poin keterbukaan  informasi publik
yang  berada  pada  kategori  siap.  Poin-poin  kesiapan  manajemen  perubahan  umumnya berada  pada kategori siap, akan tetapi ada beberapa indikator yang berada pada kategori cukup siap yakni pada poin monitoring dan evaluasi. Akan tetapi penerapan poin-poin monitoring  dan  evaluasi  masih  terus  dilakukan  terhadap  penerapan  pembangunan  ZI misalnya  dengan  survei  reformasi  birokrasi  pada  bulan  Januari  2022  maupun  laporan monev ZI FIP oleh SPI 2022 yang keduanya sudah tercantum pada website FIP mengenai ZI menandakan meskipun dari hasil penelitian poin monitoring dan evaluasi berada dalam kategori  cukup  bukan  berarti  tidak  ada  pelaksanaan,  melainkan  masih  dalam  proses penerapan.  Sedangkan  untuk  poin-poin  yang  berada  pada  kategori  siap  berdasarkan uraian diatas  seperti yang menyangkut SOP, electronic office , dan keterbukaan informasi telah diimplementasikan dan dalam pengoptimalan.

## Kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari manajemen SDM
Kesiapan penerapan ZI di FIP ditinjau dari manajemen SDM berada pada kategori siap  dengan  persentase  rata-rata  81%,  menunjukkan  bahwa  FIP  dari  segi  manajemen SDM  sudah  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  menunjang  pembangunan  ZI  menuju WBK dan WBBM. Kesiapan indikator ini dengan adanya rencana kebutuhan pegawai di unit kerja atau lebih tepatnya di FIP dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan masing-masing pegawai (tenaga kependidikan dan tenaga pendidik). Selain itu ada juga pola mutasi internal yang telah ditetapkan, diterapkan serta di evaluasi oleh para  pimpinan  FIP  untuk  mengetahui  apakah  penempatan  pegawai  terkhusus  tenaga kependidikan  memiliki  kesesuaian  antara  beban  kerja  dengan  jabatan  dan  pendidikan masing-masing  pegawai,  menghindari  kebosanan  atau  kejenuhan  pada  pekerjaan  dan munculnya perasaan menguasai terhadap suatu bidang pekerjaan. Dalam mutasi internal ada  indikator-indikator  yang  perlu  diperhatikan  yakni;  1)  pengalaman,  memiliki pengalaman  sesuai  dengan  bidangnya  dan  mendukung  pekerjaannya,  2)  pengetahuan, memahami  dengan  baik  tugas  dan  fungsi  dari  jabatan  yang  diemban,  3)  kebutuhan, kesesuaian  kebutuhan  dengan  mutasi  dan  kesesuaian  kebutuhan  dengan  bidang,  4) Kecakapan, memiliki kompetensi yang bisa diandalkan sesuai bidangnya maupun pada bidang  lainnya,  dan  5)  tanggung  jawab,  memiliki  tanggung  Jawab  terhadap  tugas  dan kewajiban sesuai keputusan mutasi (Arifin and Avriyanti, 2021).
Kesiapan  penerapan  manajemen  SDM  juga  melalui  penerapan training  need analysis untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang mempertimbangkan
tingkat kesenjangan kompetensi pegawai (tenaga kependidikan dan pendidik) yang ada dengan standar kompetensi masing-masing jabatan (Ludwikowska, 2018). Oleh karena itu  perlu  adanya  kesempatan  atau  hak  kepada  pegawai  (tenaga  kependidikan  dan pendidik) untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya misalnya TOT  ( Training  Of  Trainers )  Pekerti  AA  yang  memberi  pelatihan  dan  pembimbingan untuk  merencanakan,  melaksanakan  dan  mengevaluasi  pembelajaran  yang  berbasis mahasiswa (Charton, 2014). Pengembangan kompetensi pegawai perlu disertai dengan penetapan  kinerja  individu  yang  mengacu  pada  SKP  (Standar  Kinerja  Pegawai). Penetapan kinerja ini penting agar ada kesesuaian antara kinerja individu dengan level diatasnya, dengan kinerja organisasi dan dilaksanakan secara periodik. Lebih lanjut dalam manajemen  SDM  penerapan  aturan  disiplin/kode  etik/kode  perilaku  pegawai  (tenaga kependidikan dan pendidik) juga penting untuk ditetapkan,   selain itu disiplin pegawai merupakan indikasi tinggi rendahnya  kedisiplinan kerja pegawai atau karyawan, yaitu: ketepatan  waktu,  kepatuhan  terhadap  atasan,  peraturan  terhadap  perilaku  terlarang, ketertiban  terhadap  peraturan  yang  berhubungan  langsung  dengan  produktivitas  kerja sehingga kedisiplinan pegawai mempengaruhi produktivitas organisasi (Byars and Rue, 2004).  FIP  melakukan  penetapan,  penerapan  dan  pemantauan  penerapan  disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai mengacu pada PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai PNS,  yang  selanjutnya  dikembangkan  dan  disesuaikan  dalam  pembangunan ZI.    Poin- poin kesiapan manajemen perubahan umumnya berada  pada kategori siap, akan tetapi ada beberapa indikator yang berada pada kategori cukup siap yakni pada poin monitoring dan  evaluasi.  Akan  tetapi  penerapan  poin-poin  monitoring  dan  evaluasi  masih  terus dilakukan  terhadap  penerapan  pembangunan  ZI  misalnya  dengan  survei  reformasi birokrasi  pada  bulan  Januari  2022    menandakan  meskipun  dari  hasil  penelitian  poin monitoring  dan  evaluasi  berada  dalam  kategori  cukup  bukan  berarti  tidak  ada pelaksanaan, melainkan masih dalam proses penerapan. Sedangkan untuk poin-poin yang berada pada kategori siap yang telah dijelaskan sebelumnya telah diimplementasikan dan dalam pengoptimalan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengkaji kesiapan penerapan ZI di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, maka dapat disimpulkan bahwa  kesiapan  penerapan  ZI  di  FIP  ditinjau  dari  manajemen  perubahan  berada  pada kategori  siap,  kesiapan  penerapan  ZI  di  FIP  ditinjau  dari  penataan  tata  laksana  berada pada  kategori  siap  dan  kesiapan  penerapan  ZI  di  FIP  ditinjau  dari  manajemen  SDM berada pada kategori siap.

## SARAN
Guna mendukung proses penerapan ZI di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo  perlu  adanya  pengoptimalisasian  utamanya  dari  segi  SDM.  Upaya  ini dilakukan semata-mata untuk menjaga proses penerapan ZI agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

## REFERENSI
Arifin,  M.A.,  Avriyanti,  S.,  2021.  Pengaruh  Mutasi Terhadap  Prestasi  Kerja  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Tanjung  Kabupaten  Tabalong.  Jurnal  Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis 4.
Arwildayanto, 2017. Pengembangan Budaya Kerja Champion dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dosen Serta Pegawai di Fakultasi Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal Manajemen 20, 207. https://doi.org/10.24912/jm.v20i2.44
Byars, L.L., Rue, L.W., 2004. Human Resource Management, 7th ed. McGraw-Hill . Cahyono, D.A., Suardana, I.R., 2021. Strategi Pembangunan Zona Integritas. E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 10.
Charton, H., 2014. The Politics of Reform: A Case Study of Bureaucracy at the Ministry of  Basic  Education  in  Cameroon,  in:  States  at  Work.  BRILL,  pp.  247–269. https://doi.org/10.1163/9789004264960_011
Darwanto,  S.,  2021.  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Zona  Integritas  di  Kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Banjarmasin.  ePrints  UNISKA:  Repository Universitas Islam Kalimantan.
Gaus, N., Sultan, S., Basri, M., 2017. State Bureaucracy in Indonesia and its Reforms: An Overview.  International  Journal  of  Public  Administration  40,  658–669. https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1186179
Haryadi, W., Jannang, A.R., Sabuhari, R., 2022. Analisis Pelaksanaan Zona Integritas di
Kepolisian Resor Ternate Guna Terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi . Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, 65–77. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.6009371
Kadir,  Y.,  2018.  Membangun  Zona  Integritas  Dalam  Upaya  Pencegahan  Korupsi  di Kabupaten Gorontalo.
Kansil, N., 2022. Dekan FIP UNG Optimis Capai Posisi Terbaik Pada IKU 2022  - FIP UNG [WWW Document]. Fakultas Ilmu Pendidikan. URL https://fip.ung.ac.id/2022/06/25/dekan-fip-ung-optimis-capai-posisi-terbaik-pada- iku-2022/ (accessed 1.18.23).
Kementerian  PAN  &  RB,  2021.  Permen  PAN  &  RB  No.  90  Tahun  2021  tentang
Pembangunan  dan  Evaluasi  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah [JDIH BPK RI] [WWW Document]. URL https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/202223/permen-pan-rb-no-90-tahun-
2021 (accessed 1.16.23).
Ludwikowska, K., 2018. The effectiveness of training needs analysis and its relation to employee  efficiency.  Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Poznańskiej  Organizacja  i Zarządzanie 77, 179–193. https://doi.org/10.21008/j.0239-9415.2018.077.11
Normajatun, Fibriyanita, F., Hamdie, A.N., 2022. Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin. As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik 7, 89–97.
Nugroho,  D.P.,  2021.  Role  of  Leadership  and  Employee  Motivation  in  Improving Bureaucratic Integrity Performance at KPKNL Pekalongan. International Journal of Economics, Business, and Accounting Research (IJEBAR) 5.
Sipayung,  B.,  Wahyudi,  A.,  2022.  Penerapan  Good  Governance  dalam  Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan
Pemeriksa Keuangan. Jurnal Pendidikan Tambusai 6.
https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4702
Toreh, A.F., 2022. Reformasi Birokrasi dan Moderisasi Beragama 2022. Transformasi:
Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keagamaan 4, 389–412.
Wakhid, A.A., 2017. Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS) 3. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v13i1.1619
Widyantoro,  A.,  2018.  Pembangunan  Zona  Integritas  sebagai  Upaya  Pemerintah Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang) (Dissertation). Universitas Brawijaya Malang, Malang.
Wilujeng, D.S., Pramudyastuti, O.L., 2020. Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah  Bebas  Dari  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani  (Studi Pembangunan  Zona  Integritas  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang). Journal  of  Economic,  Management,  Accounting  and  Technology  3,  127–135. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286
Yolanda, R., Hasanuddin, 2022. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2019-2020.  Jurnal  Pendidikan  dan  Konseling  (JPDK)  4,  1334–1351. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8378