DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 7 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 26 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Bawah Bayang Negara (Studi Kasus Pemerintahan Nagari Balah Aie)
Rhevi Aliza 1 , Tengku Rika Valentina 2 , Roni Ekha Putera 3
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, rhevializa@gmail.com 2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tengkurika@soc.unand.ac.id 3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, roniekhaputera@soc.unand.ac.id
Corresponding Author: rhevializa@gmail.com
Abstract: Village  Law  No.  4  2016  does  not  guarantee  the  granting  of  full  authority  to  the nagari  government.  The  administration  of  nagari  government  is  dominated  by  the  state. Where all forms of programs have been regulated by the government above them through the regulations  and  policies  they  issue.  The  emergence  of  a  number  of  policies  issued  by  the government  through  its  ministries  means  that  government  administration  cannot  move  and must implement them. For example, Presidential Regulation Number 104 of 2021 concerning details  of  the APBN for the 2022 fiscal  year in  article 5 paragraph  (4) regulates the use of Village Funds for 2022, one of which is through a social protection program in the form of Direct Cash Assistance (BLT) for villages of at least 40% of total revenue. village funds and 20%  for  food  security  and  improvement  programs  and  8%  for  preventing  and  handling Covid-19.  As  well  as  Regulation  of  the  Minister  of  Village  PDTT  RI  Number  7  of  2021 concerning Priority Use of Village Funds in 2022, and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 190/PMK.07/2021 concerning Management of Village Funds.  Based  on  these  regulations,  it  is  clear  that  the  administration  of  the  Nagari government  must  follow  this,  including  the  administration  of  the  Nagari  Balah  Aie government which is also inseparable from the policy commands that have been blinded by the government above.
Keyword: Nagari Government, Government Administration, Nagari Balah Aie
Abstrak: Undang-Undang  Desa  No  4  2016  tidak  serta  menjadi  jaminan  pemberian kewenangan  penuh  bagi  pemerintah  nagari.  Penyelenggaraan  pemerintahan  nagari didominasi  oleh  negara.  Dimana  segala  bentuk  program  telah  diatur  oleh  pemerintahan diatasnya  melalui  regulasi  dan  kebijakan  yang  dikeluarkannya.  Munculnya  sejumlah kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  melalui  kementeriannya  membuat penyelenggaraan pemerintah tidak dapat berkutik dan harus melaksanakannya. Misalnya saja peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun anggaran 2022 pada pasal  5  ayat  (4)  penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2022  diatur  penggunaannya  dimana  salah satunya  melalui  program  perlindungan  sosial  berupa  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  desa paling sedikit 40% dari total penerimaan dana desa dan 20 % untuk program peningkatan dan
ketahanan  pangan  dan  8%  untuk  pencegahan  dan  penanganan  covid-19.  Serta  Peraturan Menteri  Desa  PDTT  RI  Nomor  7  Tahun  2021  tentang    Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang  Pengelolaan  Dana  Desa.  Berdasarkan  regulasi  tersebut  jelas  terlihat  bahwa penyelenggaraan pemerintahan nagari harus mengikutinya termasuk dalam  penyelenggaraan pemerintahan  Nagari  Balah  Aie  yang  juga  tidak  lepas  dari  komando  kebijakan  yang  telah dibuta pemerintah diatasnya.
Kata Kunci: Pemerintahan Nagari, Penyelenggaraan Pemerintahan, Nagari Balah Aie

## PENDAHULUAN
Sumatera  Barat  saat  ini  memang  sudah  kembali  ke  Pemerintahan  Nagari  semenjak runtuhnya  Orde  Baru  dan  Reformasi  bergulir  tahun  1999.  Secara  resmi  Sumatera  Barat kembali  ke  Nagari  pada  tahun  2000  dengan  slogan “Babaliak  Ka  Nagari”. Namun  setelah kurang lebih 23tahun pasca Sumatera Barat kembali ke Pemerintahan Nagari, ternyata masih saja terjadi kegamangan. Di satu sisi harus patuh terhadap negara sebagai bagian dari Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Di  sisi  yang  lain  harus  mempertahankan  nilai-nilai adat  dan  budaya  lokal  sebagai  bentuk  asli  pemerintahan  nagari  yang  otonom  sebelum terdegradasi  pemerintahan  desa.  Kegamangan  ini  kemudian  menjadi  boomerang  tersendiri dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari.  Masih  banyak  permasalahan  yang  mengiringi perjalanan  pemerintahan nagari di  Sumatera  Barat.  Salah satunya terkait hilangnya otonomi penyelenggaraan pemerintahan nagari yang lebih banyak dibayangi oleh negara.Permasalahan  ini  menjadi  menarik  dikarenakan  pandangan  kembali  ke  nagari dianggap  mengembalikan  sosial  budaya  dan  kembalinya  jati  diri  masyarakat  minangkabau serta  pemerintahannya  yang  otonom.  Namun  mengembalikan  ke  otonoman  nagari sepenuhnya  tidaklah  semudah  apa  yang  dibayangkan.  Dimana  kesempatan  untuk mengembalikan eksistensi pemerintahan nagari dianggap merupakan pemberian dari negara, akibatnya kita tidak bisa benar-benar mengabaikan negara.
Sebenarnya  permasalahan  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  yang  pada  saat  ini banyak  dibayangi  negara  sudah  mulai  terasa  sejak  digulirkannya  undang-undang  nomor  22 tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah.  Bahkan  sampai  digulirkannya  undang-undang khusus tentang desa yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 pun tidak lepas dari bayang- bayang  negara.  Point  penting  dari  digulirkannya  undang-undang  desa  adalah  menempatkan pemerintahan  desa  sebagai  unit  pemerintahan  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur dan mengurus  sendiri urusan rumah tangganya.  Namun  ternyata  yang terjadi desa dijadikan sebagai  bentuk  pelaksanaan  mandat  oleh  kebijakan  pemerintah.  Akibatdari  hal  tersebut membuat  hilangnya  keotonoman  desa  dan  nagari  dalam  mengatur  dan  mengurus pemerintahannya.  Dan  yang  paling  memprihatinkan  tentunya  juga  menghilangkan  prakarsa masyarakat nagari untuk berkontribusi dalam membangun desa/nagari. Tentu jika melihat ini bertolak  belakang  dari  isi  UU  desa  yang  memberikan  peluang  tersebut.  Mengutip  pendapat Foucalt (1926-1984) bahwa desa sebagai subjek telah mati  atau mengalami the death of the subject .  Artinya  desa/nagari  dewasa  ini  dalam  menjalankan  pemerintahannya  lebih  banyak berdasarkan instruksi pemerintahan yang diatasnya seperti Pemerintahan pusat, Pemerintahan Provinsi  sampai  Pemerintahan  Kabupaten.  Tidak  heran  kenapa  pada  akhirnya  banyak kegiatan  atau  program  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dinilai  tidak  sesuai  dengan keadaan  dan  kondisi  wilayah  desa/nagari.  Kegiatan  atau  program  yang  telah  diamanatkan oleh  pemerintahan  diatasnya  biasanya  tidak  boleh  tidak  dilaksanakan,  dalam  artian  desa dipaksa untuk menjalankan program tersebut. Akhirnya pemerintahan desa/nagari tidak lebih hanya dijadikan sebagai wadah pelaksanaan program pemerintahan diatasnya itu.
Bentuk  negara  membayangi  nagari  dan  menjadikannya  sebagai  wadah  pelaksanaan program  pemerintahan  diatasnya,  paling  terasa  semenjak  pandemi  covid-19  melanda Indonesia.melalui kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerianya yaitu  Kementerian  Transmigrasi  (PDTT)  dan  Kementerian  Keuangan.  Dimana  berdasarkan permendes  dan  permenkeu  diatur  program  wajib  yang  dilaksanakan  oleh  desa/nagari.Jika regulasi dari  pemerintah pusat saja sudah mengamatkan program  wajib seperti itu, tentunya pemerintah dibawahnya seperti Provinsi dan Kabupaten akan secara otomatis mengikutinya. Jadi melalui regulasi tersebut dapat dilihat, pemerintah pusat membebani desa/nagari dengan berbagai  program  kementerian  sektoral  dengan  pembiayaan  yang  dibebankan  kepada Desa/Nagari (Firdaus, 2022). Terlebih saat ini dengan adanya dana khusus untuk desa/nagari yang  diberikan  oleh  pusat.  Sehingga  sangat  mudah  bagi  pemerintah  diatasnya  untuk mengintervensi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa/Nagari.  Mengutip  apa  yang  dikatakan oleh  Antlov  (2003)  otonomi  daerah  yang  digadang-gadang  oleh  pemerintah  ternyata membuat desa/nagari dianggap anak tiri pemerintah kabupaten.
Hal  itu  kemudian  membuat  eksekusi  program  perencanaan  pembangunan  dalam musrenbangdes bergantung kepada kebaikan hati pemerintah kabupaten atau bahkan dibuang dengan alasan tidak ada anggaran. Terlebih saat ini memang ada dana khusus yang digulirkan untuk  desa/nagari  yang  disebut  dengan  dana  desa.  Maka  tidak  heran  pada  akhirnya  sangat mudah  bagi  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten  untuk mendikte  penyelenggaraan  pemerintahan  desa/nagari.  Walau  memang  dana  yang  telah diberikan digunakan untuk kepentingan desa/nagari dalam membangun atas dasar kebutuhan dan  keadaan  wilayah  desa/nagari  serta  berdasarkan  prakarsa  masyarakat  setempat.  Namun yang terjadi justru tidak seperti komitmen awal.

## METODE
Pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dan  berlokasi  di  Nagari  Balah  Aie Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Pada  prosesnya  penelitian  ini memperoleh data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.  Selanjutnya, instrumen  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Peneliti sendiri, Panduan Wawancara (Interview Guide) dan Catatan Lapangan. Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik Snowball Samping , informasi yang diperoleh  dari  informan  tersebut  kemudian  akan  diperiksa  kebenaran  informasinya,  dengan menggunakan  teknik  triangulasi.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  teknik  Satori  Komariah,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.  Untuk  mngetahui  derajat  hasil  penelitian  perlu  ditetapkan  keabsahan datanya  dalam  menguji  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  uji kredibilitas,.  Untuk  menguji  kredibilitas  data/tingkat  kepercayaan  data  tersebut.  Peneliti menggunakan  trianggulasi  teknik,  yaitu  dilakukan  dengan  cara  mengecek  data  kepada narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintahan  Nagari  sebagai  terendah  di  Sumatera  Barat  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  dalam  daerah  Provinsi  Sumatera  Barat.  Terdiri  dari  himpunan beberapa  suku  yang  mempunyai  wilayah  dengan  batas-batas  tertentu,  mempunyai  kekayaan sendiri,  berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  dan  memilih  pimpinan pemerintahannya. Kemudian berdasarkanPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun  2018  tentang  Nagari  dijelaskan  bahwa  pemerintahan  nagari  merupakan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  Nagari  dalam  sistem pemerintahan  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  kemudian  Lidio  Nora  dalam  (Satria, 2014)  mengatakan  bahwa  pemerintahan  nagari  adalah  sistem  pemerintahan  desentralisasi
paling  rendah  dengan  otoritas  tradisional  minangkabau.  Nagari  Balah  Aie  merupakan  salah satu  bentuk  pemerintahan terendah di  Sumatera  Barat  yang terletak di  Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai bentuk pemerintahan terendah Nagari Balah Aie juga sempat  mengalamai  penyeragaman  saat  orde  baru.  Dimana  saat  itu  Nagari  Balah  Aie  juga dipaksa  mengikuti  bentuk  penyeragaman  pemerintahannya  menjadi  pemerintahan  desa. Korong-korong  atau  yang  setara  dengan  dusun  pada  masa  itu  kemudian  dirubah  statusnya menjadi  desa.  Kemudian  barulah  saat  Sumatera  Barat  kembali  ke  Pemerintahan  Nagarinya, Balah  Aie  juga  bertranformasi  kembali  menjadi  Pemerintahan  Nagari.  Korong-korong  yang dulunya jadi desa kemudian berubah status menjadi satu kesatuan Nagari Balah Aie.
Kembalinya  Balah  Aie  kebentuk  Pemerintahan  Nagari  pada  hakikatnya  sangat  jauh dari  harapan  menghadirkan  kembali  bentuk  Nagari  yang  ideal.  Nagari  ideal  yang  dulunya tumbuh  di  Sumatera  Barat  merupakan  kesatuan  masyarakat  adat  yang  otonom,  merupakan republik  mini  dengan  territorial  yang  jelas  bagi  para  anggota-anggotanya,  yang  mempunyai pemerintahan  sendiri,  dan  mempunyai  adat  sendiri  dalam  mengatur  tata  kehidupan  anggota (afwadi,2010).  Jika  melihat  pengertian  tersebut,  dapat  kita  katakan  bahwa  nagari menggambarkan sebuah republik mini dimana mempunyai keleluasaan dalam mengatur dan mengurus  urusannya  sendiri.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  konsep  otonomi  yang  dikemukan oleh wijaya (2010) dimana otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan  pemberian  pemerintah.  Selain  itu  Beratha  dalam  (Alkadafi,  2015)  mengatakan bahwa  otonomi  desa  merupakan  otonomi  yang  tumbuh  dalam  tradisi  atau  hukum  adat/asli Indonesia. Selanjutnya Zakaria dalam (Alkadafi, 2015) mengemukakan bahwa otonomi desa bersifat  bawaan  dimana  hak  yang  telah  tumbuh,  berkembang,  dan  terpelihara  dalam  suatu kelembagaan (institution) yang merupakan urusan rumah tangga sendiri.
Jika  berpatokan  kepada  definisi  terkait  otonomi,  nagari-nagari  di  Sumatera  Barat dalam menyelenggaraan pemerintahannya seharusnya otonom termasuk Pemerintahan Nagari Balah  Aie.  Akan  tetapi,  semenjak  kembali  ke  Pemerintahan  Nagari  pada  tahun  1999 semenjak  kesempatan  dibuka  melalui  digulirkannya  undang-undang  nomor  22  tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Nagari-nagari  di  Sumatera  Barat  tidaklah  seotonom  yang dibayangkan. Hal ini terjadi karena kembalinya Nagari ke Sumatera Barat dianggap sebagai pemberian  oleh  pemerintah  melalui  undang-undang  yang  dikeluarkannya.  Akibatnya  dalam menjalankan  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  harus  selalu  berpedoman  kepada peraturan  yang  diatasnya.  Hal  ini  tentu  menjadi  menarik  karena  yang  terjadi  justru  hanya formalitas pengembalian nama kekhasannya saja. Namun secara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan masih sama seperti pemerintahan desa. Dimana saat ini jarang bahkan    hampir  tidak  ditemui  bentuk  asli  dari  pemerintahan  nagari  yang  katanya  otonom sesuai kekhasan daerahnya.
Setelah  empat  belas  tahun  pemerintahan  desa/nagari  berpedoman  kepada  undang- undang  nomor  22  tahun  1999  tentang  pemerintah  daerah.  UU  ini  sempat  diperbarui  karena dianggap  sudah  tidak  relevan  lagi  menjadi  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah.  berdasarkan  kedua  regulasi  inilah  dasar  pedoman  penyelenggaran pemerintahan  Nagari  di  Sumatera  Barat,  diikuti  peraturan  daerah  provinsi  dan  peraturan kabupaten  atau  kota.  Seperti  yang  sudah  dijabarkan  diatas,  penyelenggaran  pemerintahan nagari mengikuti uu ini tidak memberikan keotonoman yang leluasa kepada nagari. Dimana bentuk pemerintahan nagari pada masa ini masih dibayangi oleh negara atau bisa kita katakan pemerintahan  nagari  yang  dikendalikan  oleh  negara  (state  lead  government)  (Gregorius Sahdan, 2022). Maka sebagai bentuk respon dari persoalan yang terjadi ini, pada tahun 2014 digulirkan undang-undang khusus yang mengatur tentang desa yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014.
Berdasarkan  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  ini  memberikan kewenangan  bagi  pemerintahan  desa/nagari  untuk  mengatur  dan  mengurus  dirinya  sendiri berdasarkan  prakarsa  masyarakat.  Hal  ini  juga  sependapat  dengan  hasil  penelitian  yang
dilakukan  oleh  Sumarjono  dan  Sahdan  (2021)  bahwa  pemerintahan  desa  memiliki  otoritas politik  yang  tinggi  karena  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  desa. Kemudian  masih  dari  Sumarjono  dan  Sahdan  pemerintahan  desa  juga  diarahkan  untuk mengembangkan  demokrasi  yang  menghendaki  adanya  partisipasi  dari  masyarakat.  Jika menilik  tujuan  uu  desa  dan  pendapat  Sumajono  dan  Sahdan  sudah  jelas  bahwa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa/nagari  memiliki  keleluasaa  untuk  mengeluarkan kebijakan terkait bagaimana penyelenggaraan pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhan dan atas  partisipasi  masyarakat.  Sebenarnya  keseriusan  pemerintah  dalam  memberikan keotonoman  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa/nagari  juga  terlihat  dari  adanya kucuran  dana  bagi  desa/nagari.  Dana  ini  kemudian  lebih  dikenal  dengan  dana  desa  (DD). Melalui dana ini diharapkan desa/nagari dapat mengelola penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan kondisi setempat.
Namun  kemudian,  jika  diperhatikan  kembali  dengan  diberikannya  dana  bagi desa/nagari justru bayang-bayang negara semakin kuat.  Negara beranggapan bahwa sebagai donator  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa/nagari  ia  berhak  menentukan  kebijakan atau program apa yang dilakukan. Kemudian bagi pemerintahan desa/nagari yang menerima dana  tersebut  tentu  tidak  ada  alasan  untuk  menolak  kebijakan  atau  program  yang  sudah dicanangkan  oleh  pemerintah.  Artinya  kewenangan  dan  keotonoman  yang  digadangkan  di dalam  uu  desa  ini  bisa  dianggap  sebagai  formalitas  saja  dan  yang  terjadi  dipangan  justru sebaliknya.  Bayang-bayang  negara  terhadap  penyelenggaaan  pemerintahan  desa/nagari terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Adapun kebijakan yang paling terasa keterlibatan negara adalah melalui kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Serta  Kementerian  Keuangan. melalui  permendes  kedua  kementerian  inilah  kemudian  penyelenggaraan  pemerintahan desa/nagari  diatur  program  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa/nagari. Berdasarkan  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  pemerintah  pusat  justru  membebani  desa/nagari dengan  berbagai  program  kementerian  sektoral  dengan  pembiayaan  dibebankan  kepada desa/nagari (Firdaus, 2022).
Keterlibatan  negara  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  melalui  kedua kementerian itu paling terasa saat pandemic covid-19 melanda Indonesia. Pandemi covid-19 yang terjadi dianggap memberi dampak besar bagi seluruh aspek kehidupan. Akibat lonjakan covid-19  yang  pada  waktu  itu  yang  terus  meningkat  membuat  pemerintah  melakukan pembatasan  terhadap  segala  aktivitas  di  luar  rumah.  Akibatnya  terjadi  penurunan  ekonomi sehingga  menyebabkan  terjadi  pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  besar-besaran. Berdasarkan  kondisi  inilah  kemudian  pemerintah  mengambil  kebijaksanaan  untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan ekonomi dan menekan laju covid-19. Kebijaksaan untuk  mengembalikan  dan  memulihkan  keadaan  ekonomi  dan  menekan  laju  covid-19 ternyata  juga  sampai  kepada  ranah  pemerintahan  desa/nagari.  Salah  satu  kebijakan  yang dikeluarkan  dan  dianggap  mendikte  penyelenggaraan  pemerintahan  desa/nagari  adalah peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun anggaran 2022 pada pasal  5  ayat  (4)  penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2022  diatur  penggunaannya  dimana  salah satunya  melalui  program  perlindungan  sosial  berupa  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  desa paling sedikit 40% dari total penerimaan dana desa dan 20 % untuk program peningkatan dan ketahanan  pangan  dan  8%  untuk  pencegahan  dan  penanganan  covid-19.  Serta  Peraturan Menteri  Desa  PDTT  RI  Nomor  7  Tahun  2021  tentang    Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Berdasarkan kebijakan itu terlihat bahwa pemerintahan desa/nagari wajib melakukan apa  yang  telah  diinstruksikan.  Disana  juga  telah  ditetapkan  ada  jumlah  minimal  bagi penyelenggaraan  setiap  program  yang  telah  dikeluarkan.  Melalui  hal  ini  tergambar  jelas bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  desa/nagari  benar-benar  dibayangi  oleh  negara.
Akhirnya  tidak  ada  kewenangan  yang  kemudian  dikeluarkan  oleh  pemerintah  desa/nagari sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keaadaan  wilayahnya  yang  berdasarkan  prakarsa  masyarakat. Sehingga  pada  akhirnya  walaupun  program  yang  telah  ditetapkan  itu  dinilai  kurang  cocok untuk dilaksanakan dalam pemerintah desa/nagari akan tetapi desa/nagari tidak bisa menolak dikarenakan  program  yang  sudah  dibuat  itu  bersifat  wajib  artinya  harus  dijalankan.  Hal  ini juga terjadi pada Pemerintahan Nagari Balah Aie.
Pemerintahan Nagari Balah Aie sebagai salah satu pemerintahan terendah yang diakui dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  juga  sebagai  penerima  dana  desa juga tidak bisa terhindar dari bayang negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pada tahun  2022  Nagari  Balah  Aie  memperoleh  Dana  Desa  sebesar  Rp  828.147.000  (Delapan Ratus  Dua  Puluh  Delapan  Juta  Seratus  Empat  Puluh  Tujuh  Ribu  Rupiah).  Jika  melihat anggaran  yang  diperoleh  oleh  Nagari  Balah  Aie  tentunya  ini  jumlah  nominal  yang  cukup besar. dengan jumlah ini seharusnya Nagari Balah Aie bisa menggunakan dana tersebut untuk penyelenggaraan  pemerintahannya  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimilliki  dan  atas prakarsa  masyarakat.  Namun  yang  terjadi  justru  penggunaan  dana  ini  sudah  diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Artinya mau tidak mau Nagari Balah Aie harus mengikuti program  yang  sudah  dibuat  walaupun  sebenarnya  sudah  tidak  sesuai  dengan  keadaan  dan kondisi  di  Nagari.  Dimana  seperti  yang  kita  tahu,  tahun  2022  pandemi  covid-19  bisa dikatakan  sudah  mulai  mereda  dan  tidak  begitu  menggembarkan  lagi  seperti  tahun  awal terjadinya.  Namun  kebijakan  terkait  covid-19  tetap  saja  dipaksakan  oleh  pemerintah  untuk dilakukan pemerintah desa/nagari.
Pemerintah Nagari Balah Aie sebagai bagian dari itu kemudian harus menganggarkan seperti  yang  sudah  diamanatkan  dalam  kebijakan  tersebut.  Minimal  40%  dari  total pendapatan  Dana  Desa  yang  diterima  yaitu  sekitar  Rp.334.800.000  (Tiga  Ratus  Tiga  Pulu Empat  Juta  Delapan  Ratus  Ribu  Rupiah)  digunakan  untuk  menganggarkan  Bantuan Langgsung  Tunai  (BLT).  Kemudian  8%  dari  total  penerimaan  dana  desa  yaitu  sebesar Rp.66.251.760 (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) dianggarkan untuk pencegahan dan penangggulangan covid-19. Dan 20% dari penerimaan  dana  desa  yaitu  sebesar  Rp.  165.029.400  (Seratus  Enam  Puluh  Lima  Juta  Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah). Kemudian baru sisa dana setelah program wajib ini dianggarkan dapat digunakan untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh Nagari.
Jika dikaji lebih jauh sebenarnya untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa dikatakan tidak terlalu prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Balah Aie. Namun karena amanat kebijakan program wajib pemerintah saja makanya Nagari Balah Aie juga  harus  menganggarkan.  Sebenarnya  program  ini  bagus  karena  dinilai  memperhatikan masyarakat  yang  kurang  mampu.  Namun  kemudian  kenapa  kebijakan  ini  dinilai  terlalu dipaksakan  adalah  karena  kata  wajib  dan  ada  nilai  minimal  yang  harus  dianggarkan. Alangkah  lebih  baik  jika  kebijakan  semacam  ini  dikembalikan  kepada  kewenangan pemerintah  nagari  apakah  prioritas  untuk  dilaksanakan  atau  tidak.  Artinya  nagari  berhak menentukan  apakah  melakukan  program  ini  atau  tidak.  Bisa  saja  nagari  tidak  terlalu membutuhkan program ini dan ada program lain yang lebih dibutuhkan. Selain itu, kriterian penerima BLT ini juga ditentukan oleh pemerintah melalui data kementerian sosialnya yaitu berdasarkan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Dimana  penerima  BLT  haruslah yang  termasuk  ke  dalam  DTKS.  Dari  sini  tergambar  lagi  bahwa  pemerintah  nagari  hanya dijadikan wadah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Seharusnya yang lebih tau keadaan dan kondisi warganya tentunya pemerintah nagari itu sendiri. Namun kenapa untuk penerima BLT  saja  harus  ditentukan  berdasarkan  DTKS.  Padahal  belum  tentu  data  DTKS  itu  valid. Artinya  jika  ada  masyarakat  yang  ternyata  tidak  terdaftar  dalam  DTKS  sementara  kita  tahu dia lebih membutuhkan berarti tidak bisa dimasukkan ke dalam penerima BLT.
Kemudian  untuk  8%  anggaran  pencegahan  dan  penanggulangan  covid-19  yang  juga wajib  dianggarkan  oleh  Pemerintah  Nagari  Balah  Aie  dinilai  juga  tidak  terlalu  prioritas
mengingat  keadaan  dan  kondisi  wilayah  Nagari.  Penganggaran  masker,  handsanitizer  dan alat-alat  pendukung  lainnya  pada  akhirnya  menjadi  hal  yang  sia-sia.  Artinya  hal  itu  tidak terlalu dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa kehidupan di  wilayah  Nagari  dan  perkotaan  berbeda  jauh.  Jika  di  kota  mungkin  saja  hal  semacam  ini masih dibutuhkan karena aktivitas  yang padat  serta mobilisasi  yang padat juga. Namun  jika dibawa ke nagari hal ini tentu bertolak belakang. Dimana kehidupan di nagari tidak sepadat diwilayah kota terlebih luas nagari yang cukup besar jadi tidak ada yang namanya kerumunan berlebihan  seperti  yang  dikhawatirkan  oleh  pemerintah.  Terlebih  aktivitas  penduduk  nagari sehari-hari  kebanyakan  bertani  jadi  sangat  tidak  mungkin  mereka  menggunakan  masker  ke sawah.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  perlu  mengkaji  ulang  suatu  program  dan tidak perlu terlalu mendikte bahwa itu harus dilakukan oleh pemerintah nagari.
Terakhir  penganggaran  20%  dari  penerimaan  dana  desa  untuk  program  ketahanan pangan  dan  hewani  yang  juga  menjadi  program  wajib  dianggarkan  oleh  pemerintah  nagari Balah  Aie.  Untuk  program  ini  kegiatan  yang  dilakukan  berupa  pemberian  bantuan  bibit pertanian  seperti  bibit  padi,  jagung  dan  sayur-sayuran  kepada  kelompok  tani.  Untuk  bidang hewani  diberikan  bantuan  bibit  ikan.  Jika  melihat  program  ini  dibandingkan  dua  program wajib  sebelumnya  yaitu  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  dan  Pencegahan  dan Penanggulangan  Covid-19  inilah  program  yang  dirasa  lebih  bermanfaat  bagi  masyarakat. Bantuan  yang  diberikan  ini  lebih  bersifat  jangka  panjang  bagi  masyarakat  sehingga  dinilai lebih  bermanfaat.  Dengan  bantuan  seperti  ini  juga  diharapkan  akan  membantu  masyarakat untuk  dapat  meningkatkan  kehidupan  ekonominya.  Artinya  program  seperti  ini  memang seharusnya dikembangkan dan dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, perlu diingat kembali tidak  perlu  ditentukan  patokan  penganggaran  minimal  karena  seharusnya  menyesuaikan dengan kondisi dan wilayah nagari.

## KESIMPULAN
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari  di  Sumatera  Barat  yang  sempat  mengalami degradasi semenjak Pemerintahan Desa diberlakukan pada masa orde baru ternyata masih di rasa sampai sekarang ini.  Jika dulu saat pemerintahan desa, pusat mempunyai kontrol yang kuat ternyata tidak jauh berbeda dengan Pemerintahan desa/nagari masa reformasi. Gambaran dari regulasi  yang dikeluarkannya pemerintah melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang  pemerintah  daerah  dan  diperbarui  dengang  undang-undang  nomor  32  tahun  2004 tentang  pemerintah  daerah  yang  memberikan  dan  mengembalikan  kewenangan  dan keotonoman  penyelenggaraan  pemerintah  nagari  ternyata  hanya  bentuk  wacana  saja. Kenyataannya  pemerintah  masih  saja  terus  membayangi  bagaimana  penyelenggaraan pemerintahan  di  nagari.  Kemudian  bentuk  dari  tuntutan  persoalan  tersebut  maka  lahirlah undang-undang  khusus  yang  mengatur  tentang  desa  yaitu  undang-undang  nomor  6  tahun 2014. Berdasarkan undang-undang ini sepenuhnya menginkan dan memberikan kewenangan penuh bagi desa/nagari untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tanpa adanya intervensi  dari  pemerintahan  diatasnya.  Namun  kemudian  yang  terjadi  justru  sebaliknya, keterlibatan  negara  justru  semakin  marajela  dalam  mendikte  penyelenggaraan  pemerintahan desa/nagari.  Terlebih  dengan  adanya  bantuan  keuangan  dari  pemerintah  sehingga  negara semakin kuat dalam membayangi penyelenggaraan pemerintahaan desa/nagari.
Bertolak belakangnya keinginan dalam undang-undang desa ini terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan sejumlah kementerian untuk mendikte program  yang harus dilakukan oleh pemerintahan  desa/nagari.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  negara  masih  kuat  membayangi desa/nagari  sehingga  kewenangan  yang  dimiliki  desa/nagari  tinggal  nama  saja.  Contohnya saja  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari  Balah  Aie  dimana  setiap kebijakan  atau  program  yang  akan  dilakukan  wajib  berdasarkan  kebijakan  dari  pemerintah diatasnya. Sangat jarang akhirnya program  yang dijalankan memang sesuai dengan keadaan dan  kondisi  wilayah  nagari.  Akhirnya  prakarsa  dan  partisipasi  masyarakat  seringkali
terbaikan  dengan  adanya  program  yang  sudah  ditetapkan  tersebut.  Berdasarkan  hal  ini kemudian  perlu  dikaji  kembali  bahwa  negara  tidak  seharusnya  terlalu  mendikte  jalannya penyelenggaraan  pemerintahan  desa/nagari  sampai  sedetail  itu.  Negara  harus  benar-benar menjalankan komitmen yang sudah tertuang di dalam undang-undang sebagaimana mestinya. Karena tidak semua penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari akan relevan dengan program yang  dicanangkan  itu.  Makanya  diperlukan  kebijaksanaan  dari  pemerintah  untuk mengembalikan  kewenangan  kepada  pemerintahan  desa/nagari  dikarenakan  yang  lebih paham keadaan dan kondisi wilayahnya.

## REFERENSI
Afwadi.  (2010).  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari  :  Antara  Format  Adat  Atau  Format Negara. JURIS , 47-60.
Asrinaldi,  &  Yoserizal.  (2013).  Quasi  Otonomi  Pada  Pemerintahan  Terendah  Nagari Simarasok  Di  Sumatera  Barat  Dan  Desa  Ponjong  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Sosiohumaniora , 178-193.
Bagir  Manan.  1994. Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945 .  Jakarta  : Pustaka Sinar Harapan.
G.Suharto,  D. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desetralisasi Politik. Jurnal Bina Praja , 153-160.
Harisnawati,  Rahayu,  S.,  &  Wahyuni,  I.  S.  (2018).  Eksistensi  Pemerintahan  Nagari  Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah. Jurnal Bakaba , 21-30.
Mahardika, M. G., & Suseno, H. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Transformative , 57-67.
Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Naim, Mochtar. (1990). Nagari versus Desa Sebuah Kerancuan Struktural dalam Edi Utama (ed). Nagari, Desa dan Pembangunan Di Sumatera Barat, Padang: Genta Budaya.
Navis.A.A.(1986). AlamTerkembang  Jadi  Guru  :  Adat  dan  Kebudayaan  Minangkabau , Graffitipers. Jakarta
Sahdan,  G.  (2022).  Transformasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) , 116-131.
Zakir,  F.  (2021).  Mengenal  Sistem  Pemerintahan  Nagari  Di  Provinsi  Sumatera  Barat. Ensiklopedia Of Journal , 53-57.