## Paradigma Melayu Menatap Hari Esok: Membasmi Kemiskinan Suatu Keharusan

## Oleh : Muhammad Elsa Tomisa, SE.I
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Email: elsatomisa@gmail.com
Abstrak
Program-program  pembangunan  yang  dilaksanakan  selama  ini  juga  selalu  memberikan perhatian  besar  terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan,  tetapi  dalam  kenyataannya kemiskinan tidak pernah berkurang secara signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di provinsi Riau penduduk miskin pada Maret 2014 sebesar 499,89 ribu jiwa (8,12 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013  yang  berjumlah  462,67  ribu  jiwa  (7,72  persen),  penduduk  miskin  di  Riau mengalami kenaikan sebanyak 37,22 ribu jiwa selama periode Maret 2013 sampai dengan Maret  2014,  penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan  bertambah  15,09  ribu  jiwa,  dan  di daerah perkotaan juga mengalami penambahan sebesar 22,12 ribu jiwa. Apa usaha yang telah  dilakukan,  kepada  siapa  rakayat  ingin  menuding  jari.  Apakah  kepada  pemerintah pusat/daerah  yang  tidak  bertanggungjawab,  atau  kepada  siapa?  Langkah  awal  yang kongkrit  dalam  membangun  ekonomi  untuk  membasmi/merentas  kemiskinan  dengan konsepsi  pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  : Pertama, menerapkan  ekonomi  Islam. Kedua , persiapan mental masyarakat (revolusi mental). Ketiga , memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat ( empowering ).
Kata kunci: Membasmi kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi Islam.

## A. Pendahuluan
Dari undang-undang  Undang-Undang  No. 22 Tahun 1999, sampai dengan  Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan segala bentuk perundangan tentang kewenangan pemerintah daerah yang mengisyaratkan provinsi, kabupaten/kota  sebagai  daerah  otonom,  semua  ini  bertujuan  untuk  perubahan paradigma  pembangunan  nasional  dari  paradigma  pertumbuhan  menjadi  paradigma pemerataan  pembangunan  secara  lebih  adil  dan  berimbang.  Dilingkup  ini  tidak terkecuali disektor ekonomi, undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada daerah  dalam  membangun  daerahnya  melalui  usaha-usaha  yang  sejauh  mungkin mampu  meningkatkan  partisipasi  aktif  masyarakatnya,  agar  tiga  misi  utama pelaksanaan  otonomi  daerah  dapat  tercapai,  yakni  menciptakan  efisiensi  dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan  kesejahteraan  masyarakat  dan  memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan daerah.
Dengan demikian, upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis  dan  bertanggung  jawab,  serta  mewujudkan  pemberdayaan  dan  otonomi
daerah  dalam  lingkup  yang  lebih  nyata,  maka  diperlukan  aksi  nyata  pula  dalam melaksanakan tiga misi tersebut. Di samping itu, diperlukan juga upaya-upaya untuk meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan  profesionalisme  sumber  daya  manusia  dan lembaga-lembaga  publik  di  daerah  dalam  mengelola  sumber  daya  daerah.  Dan upaya-upaya  untuk  meningkatkan  pengelolaan  sumber  daya  daerah  harus dilaksanakan  secara  komprehensif  dan  terintegrasi  mulai  dari  aspek  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  sehingga  otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah  akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jika kita lihat dari tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah tersebut sangat cantik nan  elok,  namun  sangat  disayangkan  amanat  undang-undang  tersebut  tidak  sejalan dengan  apa  yang  terjadi  di  daerah.  Kita  ambil  contoh  provinsi  Riau,  daerah  yang kaya hasil bumi akan tetapi hanya mewariskan rakyat miskin. Ini dibuktikan dengan jumlah  penduduk  miskin  (penduduk  yang  berada  di  bawah  Garis  Kemiskinan)  di Riau Maret 2014 sebesar 499,89 ribu jiwa (8,12 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk  miskin  pada  Maret  2013  yang  berjumlah  462,67  ribu  jiwa  (7,72  persen), penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 37,22 ribu jiwa. 1
Perubahan  budaya  yang  besar  diperlukan  dalam  membangun  ekonomi  masyarakat pribumi  Riau.  Walaupun  pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah  menjalankan program  ekonomi  kerakyatan,  namun  satu    loncatan  tinggi  perlu  dibuat  untuk menyeberangi  jurang  yang  memisahkan  budaya  petani  dan  bedagang  kecil-kecilan kepada  budaya  masyarakat  komersial  yang  canggih.  Program  ekonomi  kerakyatan yang  dibuat  dengan  memberikan  modal  kepada  masyarakat  hendaknya  diiringi dengan  perencanaan,  pembinaan  dan  pengawasan  agar  usaha  yang  dijalankan  oleh masyarakat  tidak  menjadi “bedagang  buluh  kasab,  ujung  hilang  pangkal  lesap” artinya  kerja/usaha  yang  dilakukan  tidak  mendatangkan  hasil.  Diharapkan  dengan perencanaan,  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  akan  tercipta pembangunan  ekonomi  yang  maju  serta  dapat  mengangkat  taraf  hidup  masyarakat, terlepas dari belenggu kemiskinan dan kesengsaraan.
Tanggungjawab membangun dan memjukan ekonomi Riau bukan terletak pada bahu pemerintah  daerah  saja,  tetapi  perlu  kerjasama  yang  jitu  dari  masyarakat.  Karena betapapun  peluang  disediakan  jika  semangat  masyarakat  pribumi  masih  dalam lingkaran lama, maka kejayaan pembangunan ekonomi sukar diwujudkan.
Persoalan  pengentasan  kemiskinan  membutuhkan  semacam  sistem  ekonomi  yang bersifat inklusif. Tidak hanya sistem yang memihak kepada pemodal (kapital) seperti sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, urusan ekonomi diserahkan kepada individu secara  keseluruhan  dan  peran  negara  hanya  sebagai  penjaga  keamanan  aktifitas ekonomi.  Sistem  ini  pada  umumnya  banyak  diterapkan  di  negara-negara  barat sebagai  pendukung  kapitalisme.  Negara  penganut  sistem  ekonomi  kapitalis memposisikan  unit-unit  produksi  sebagai  alat  untuk  memproduksi  sarana-sarana kemewahan  hidup  dan  guna  memuaskan  keserakahan.  Sementara  itu,  permintaan
1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Riau pada Maret 2014 adalah 499,89 ribu atau 8,12 persen dari total penduduk. http:\\riau.bps.go.id. 04/07/2014
masyarakat  miskin  yang  kian  meningkat  akan  bahan-bahan  pokok  dan  berbagai sarana untuk mempertahankan hidup terus terbengkalai. 2
Saat ini sistem ekonomi kapitalis, boleh dikatakan telah gagal untuk mensejahterakan umat  manusia,  barang  kali  karena  sistem  ini  selalu  individualistik,  dan  menolak pertimbangan  moral  yang  dikaitkan  dengan  agama,  dan  oleh  karena  itu  gagal memecahkan  isu-isu  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  umat  manusia  yang membutuhkan  pertimbangan  moral. 3 Sifat  individualistik  dalam  sistem  ekonomi kapitalis  mendapat  kritik  tajam  oleh  Karl  Mark  yang  memandang  bahwa  sistem ekonomi  kapitalis  adalah  sistem  yang  tidak  manusiawi.  Oleh  karena  itu  Karl  Mark mengusulkan  sebuah  sistem  ekonomi  tanpa  kelas,  tanpa  hak  milik  pribadi,  tanpa kasta,  tanpa  kerakusan,  non  diskriminatif  dan  tidak  ada  yang  menguasai  dan  tidak ada  yang  dikuasai.  Kehidupan  benar-benar  sama  untuk  semua.  Sistem  inilah  yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem ekonomi sosialis.
Dalam  sistem  ekonomi  sosialis  kebebasan  individu  dalam  memanfaatkan  sumber daya  dibatasi  oleh  Negara.  Sehingga  menimbulkan  permasalahan  kecenderungan terjadinya  monopoli  yang  berdampak  pada  keterbatasan  hak-hak  individu masyarakat.  Dengan  demikian  apabila  monopoli  Negara  ditujukan  untuk  mencapai kepuasan  kebendaan  yang  menjadi  tujuan  utama  dan  mengesampingkan  nilai-nilai moral,  maka  sistem  ini  akan  menjadi  lebih  berbahaya  daripada  sistem  ekonomi kapitalis.
Sistem ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral dan etika. Dimensi moral jika ditanamkan  didalam    sistem  ekonomi  atau  sistem  finansial  tentu  akan  melahirkan keadilan.  Dan  ini  menjadi  sebuah  dampak  positif  dalam  permasalahan  pengentasan kemiskinan.  Lalu  timbul  sebuah  pertanyaan,  sistem ekonomi  yang  seperti  apa  yang mengedepankan  aspek  dimensi  moral  dan  etika?.  Tentu  jawabannya  adalah  sistem ekonomi Islam.

## B. Membasmi Kemiskinan Suatu Keharusan
Program-program  pembangunan  yang  dilaksanakan  selama  ini  juga  selalu memberikan  perhatian  besar  terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan,  tetapi  dalam kenyataannya  kemiskinan  tidak  pernah  berkurang  secara  signifikan,  orang  miskin bertambah  miskin  dan  yang  kaya  semakin  kaya.  Semangat  untuk  mengentaskan kemiskinan  cenderung  muncul  dari  hawa  nafsu  yang  banyak  dipengaruhi  oleh berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan pribadi atau individu yang memegang kekuasaan hingga kepentingan asing. Alhasil, sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat, kemiskinan tersebut akan terus meningkat dan  muncul dengan berbagai varian penyebabnya.
2 Muhammad Baqir Ash Shadr, Our Economics , alih bahasa Yudi, Cet.1 (Jakarta: Zahra, 2008), hal.450.
3 Asmuni  Mth, Etika  Ekonomi  Perspektif  al-Maqasid ,  Jurnal  Hukum  Bisnis  Islam  Az-Zarqa’,  Vol.III (2011), hal. 182.
Kalau kita perhatikan data kemiskinan di Provinsi Riau berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama periode Maret 2013 sampai dengan Maret 2014,  penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan  bertambah  15,09  ribu  jiwa,  dan  di daerah  perkotaan  juga  mengalami  penambahan  sebesar  22,12  ribu  jiwa.  Hal  ini bertolak  belakang  dengan  pandangan  banyak  ekonom  yang  menyatakan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan pada  akhirnya  mengurangi  penduduk  miskin.  Dari  data-data  diatas  sangat mengerikan bagi umat Islam, karena sebagian besar  yang termasuk kategori miskin adalah  masyarakat  muslim.  Sangat  menyedihkan  karena  banyaknya  orang  Islam yang miskin, padahal mayoritas pemimpin kita muslim.
Apa usaha  yang telah dilakukan, kepada siapa rakayat ingin menuding jari. Apakah kepada  pemerintah  pusat/daerah  yang  tidak  bertanggungjawab,  atau  kepada  siapa? Mungkin  kita  tidak  perlu  pertikaikan  siapa  yang  salah,  mencari  solusi  terhadap masalah yang dihadapai negeri ini menjadi hal yang paling penting.
Salah  satu  sebab,  kegagalan  melaksanakan  sistem  ekonomi  yang  mengakibatkan kemiskinan  dan  kesengsaraan,  baik  sistem  ekonomi  sosialis  yang  berporos  pada begitu besarnya peran pemerintah terhadap kehidupan rakyat, yang kemudian runtuh dengan  tumbangnya  rezim  komunis  Uni  sovyet,  juga  ekonomi  kapitalis,  yang menyebabkan  kekayaan  terpusat  pada  segelintir  orang  atau  negara,  dan menyebabkan semakin besarnya gap/ketimpangan antara kaya dan miskin, membuat banyak orang kemudian berfikir untuk terus mencari alternatif sistem ekonomi yang dapat memecahkan masalah akibat kegagalan dua sistem tersebut.
Kemiskinan  dapat  didefinisikan  suatu  keadaan  dimana  terjadi  ketidakmampuan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  berlindung, pendidikan,  dan  kesehatan.  Kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh  kelangkaan  alat pemenuh  kebutuhan  dasar,  ataupun  sulitnya  akses  terhadap  pendidikan  dan pekerjaan.  Kemiskinan  merupakan  masalah  global.  Sebagian  orang  memahami istilah  ini  secara  subyektif  dan  komparatif,  sementara  yang  lainnya  melihatnya  dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dan lain-lain.
Faktor  utama  penyebab  kemiskinan  adalah  sikap  berdiam  diri,  enggan,  atau  tidak dapat  bergerak  dan  berusaha.  Keengganan  berusaha  adalah  penganiayaan  terhadap diri  sendiri,  sedang  ketidakmampuan  berusaha  antara  lain  disebabkan  oleh penganiyaan  manusia  lain.  Ketidakmampuan  berusaha  yang  disebabkan  oleh  orang lain  diistilahkan  pula  dengan  kemiskinan  struktural.  Kesan  ini  lebih  jelas  lagi  bila diperhatikan  bahwa  jaminan  rezeki  yang  dijanjikan  Tuhan,  ditujukan  kepada makhluk  yang  dinamainya  dabbah,  yang  arti  harfiahnya  adalah  yang  bergerak. Setiap orang memiliki potensi untuk maju dan merubah keadaannya. Seseorang tidak mungkin  bisa  berubah  kecuali  kalau  dia  sendiri  merubah  dirinya.  Allah  akan memberi rezeki pada setiap orang yang berusaha untuk mendapatkannya rezeki-Nya. Mungkin  pernah  terlintas  dibenak  kita  sebagai  umat  Islam  bahwa  kemiskinan  yang dialami  seseorang  disebabkan  karena  keturunan  dan  mungkin  tidak  bisa  berubah.
Pikiran  tersebut  adalah  pikiran  yang  salah.  Karena  manusia  bisa  saja  merubah nasibnya kalau dia memiliki keinginan untuk mengubahnya.

## C. Sistem Ekonomi Islam
Sistem  adalah  serangkaian  unsur  yang  saling  berhubungan  dan  berinteraksi,  unsur- unsur  tadi  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Sistem  yang dimaksudkan  disini  adalah  sistem  ekonomi.  Dapat  didefinisikan  bahwa  sistem ekonomi adalah  suatu  proses  yang  menyebabkan  pendapatan  yang  berdampak  pada kehidupan masyarakat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
Dari  definisi  diatas  memiliki  beberapa  sifat  penting  yaitu;  i)  suatu  proses,  yang merupakan  perubahan  yang  terjadi  secara  terus  menerus,  ii)  sesuatu  yang  dapat merubah tingkat penghidupan masyarakat. Selain itu sistem ekonomi juga dikaitkan dengan  manajemen  distribusi  kekayaan  dalam  suatu  masyarakat  yang  cenderung menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  perekonomian  dari  beragam  kelompok dengan memungkinkan atau melarang mereka memanfaatkan sarana-sarana produksi dan  kepuasan.  Oleh  karena  itu,  sistem  ekonomi  harus  harus  mencakup  tiga  elemen utama seperti; 4
1. Kepemilikan properti, komoditas, dan kekayaan
2. Pemberian kepemilikan
3. Distribusi kekayaan di antara orang-orangnya
Pendapat lain juga menegaskan bahwa sistem ekonomi adalah cara suatu bangsa atau negara dalam menjalankan perekonomianya. Chester A Bemand mengatakan bahwa : ”Sistem  ekonomi  adalah  suatu  kesatuan yang  terpadu  yang  secara  kolestik  yang  di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan  batas tersendiri”.  Menurut  M.  Hatta  :”Sistem  ekonomi  yang  baik  untuk  diterapkan  di Indonesia harus berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
Elemen dari suatu sistem ekonomi mencakup beberapa hal yaitu :
1. Unit-unit  ekonomi  seperti:  rumah  tangga,  perusahaan,  serikat  buruh,  instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
2. Pelaku-pelaku ekonomi seperti: konsumen, produsen, buruh, invstor dan pejabat- pejabat yang terkait.
3. Lingkungan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  kapital, sumber daya teknologi.
Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :
a) Sarana pendorong untuk melakukan produksi
b) Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu
c) Menciptakan  mekanisme  tertentu  agar  distribusi  barang  dan  jasa  terlaksana dengan baik.
4 Muhammad  Ayub, Undestanding Islamic  Finance , alih  bahasa  Aditya  Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hal. 15.
Prinsip dasar sistem ekonomi Islam, yakni: 5
a) Kebasan  individu.  Individu  mempunya  hak  kebebasan  sepenuhnya  untuk berpendapat  atau  membuat  seuatu  keputusan  yang  dianggap  perlu  dalam  sebuah negara Islam.
b) Hak  terhadap  harta.  Islam  mengakui  hak  individu  untuk  memiliki  harta. Walaupun  begitu  ia  memberikan  batasan  tertentu  supaya  kebebasan  itu  tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
c) Ketidaksamaan  ekonomi  dalam  batas  yang  wajar.  Islam  memberikan  batas-batas wajar, adil dan tidak berlebihan.
d) Keamanan  sosial.  Islam  tidak  menganjurkan  kesamaan  ekonomi  tetapi  ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial.
e) Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan dijamin oleh negara.
f) Distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan pada semua lapisan masyarakat.
g) Larangan  menumpuk  kekayaan.  Sistem  ekonomi  Islam  melarang  individu mengumpulkan  harta  kekayaan  secara  berlebihan  dan  mengambil  langkah- langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut.
h) Larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek  yang  merusak  dan  antisosial  yang  terdapat  dalam  masyarakat,  misalnya berjudi, minum arak, riba, menumpuk harta, pasar gelap dan sebagainya.
i) Kesejahteraan  individu  dan  masyarakat.  Islam  mengakui  kesejahteraan  individu dan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  yang  saling  melengkapi  satu  dengan  yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka.
Pada prinsipnya di dalam sistem ekonomi Islam memuat nilai-nilai etika dan norma yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk-Nya. Norma  Tuhan  tersebut  yang  termaktub  di  dalam  kitab  suci  al-Qur’an  mengatur segala aspek di dalam ilmu ekonomi termasuk dalam permasalahan kemiskinan.

## D. Cara Islam Mengatasi Kemiskinan : Akar Kemiskinan
Isu kemiskinan dan pengangguran kembali mencuat dan mendapat perhatian banyak pihak pasca pidato kontroversial Presiden SBY pada 16 Agustus 2006 lalu di depan DPR.  Terlepas  dari  perdebatan  yang  terjadi  tentang  kesahihan  data  kemiskinan, momentum  ini  sebenarnya  lebih  penting  digunakan  untuk  mendorong  kembali wacana strategi pengentasan kemiskinan yang tepat untuk Indonesia.
Kemiskinan  yang  melanda  dunia  Islam  dalam  perspektif  Qur’ani  telah diidentifikasikan oleh Ul-Haq (1996), sebagai berikut:
5 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , alih bahasa Soeroyo, Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal.8.
1) Kemiskinan  yang  dialami  masyarakat  Islam  adalah  disebabkan  oleh ketidaktaatan  terhadap  ajaran  Ilahi.  Ini  misalnya  terjadi  akibat  ada  segolongan manusia yang memakan harta anak yatim (Q.S.  Al-Maun: 1-7) dan membiarkan anak-anak  yatim  yang  belum akil  baligh untuk  mengurus  hartanya  (Q.S.  An- Nisa': 6).
2) Kemiskinan  terjadi  bukan  karena  kekurangan  atau  kelangkaan  sumber  daya alam,  tetapi  disebabkan  tangan  manusia  sendiri.  Firman  Allah  SWT;  dan  apa saja  yang  menimpa  kamu  maka  adalah  disebabkan  oleh  perbuatan  tanganmu sendiri… (Q.S. As-Syura: 30).
3) Kemiskinan  itu  terjadi  akibat  tidak  bertanggungjawabnya  orang  kaya  terhadap ureung  miskin.  Allah  berfirman;  dan  yang  mengumpulkan  harta  kekayaan  lalu menyimpannya  (dengan  tidak  membayar  zakatnya)  (Q.S.  Al-Ma'arij:  18);  dan Kamu  telah  dilalaikan  (daripada  mengerjakan  amal  bakti)  oleh  perbuatan berlumba-lumba  untuk  mendapat  dengan  sebanyak-banyaknya  (harta  benda, anak-pinak, pangkat dan pengaruh) (Q.S. At-Takatsur: 1).
4) Kemiskinan  itu  disebabkan  oleh  praktek  diskriminasi  alokasi  hasil  eksplorasi sumber daya alam oleh segolongan manusia terhadap golongan  yang lain (Q.S. Ali Imran: 180; At-Taubah: 34; Al-Anfal: 8 & 40, dan Al-Hadid: 7).
5) Kemiskinan  itu  terjadi  akibat  daripada  sikap  manusia  yang  malas  bekerja. Manusia selalu rugi (Q.S. Al-'Ashr: 1-3) tanpa mau bekerja (Q.S. Al-Jum'ah: 10) dan meminta-minta adalah pekerja terkutuk (Q.S. Al-Haqq: 34).
6) Kemiskinan  itu  terjadi  akibat  terkonsentrasinya  kekuasaan  politik  dan  ekonomi pada golongan tertentu. Ini dapat dilihat dari kisah Fir'aun dengan kaum Israil di Mesir dan cerita perbedaan kesejahteraan  yang eksis antara warga Mekkah dan kaum Quraisy pada zamam Rasulullah SAW.  Inilah sebabnya zakat diwajibkan agar  harta  itu  tidak  terkonsentrasi  pada  golongan  tertentu  saja.  Demikian  pula, institusi syura (musyawarah) seharusnya dapat dioptimalkan dalam menyelesaikan  permasalahan  umat  sehingga  konsentrasi  kekuasaan  politik  oleh golongan elit dapat dihilangkan.
7) Kemiskinan  itu  terjadi  akibat  pengeksploitasian  dan  penindasan  baik  dalam aspek  sosial,  politik  dan  ekonomi  oleh  golongan  tertentu  atas  golongan  lainya. Ini dapat dilihat dari sistem perbudakan ( slavery ) dan praktek riba dalam sistim pinjam-meminjam yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Realitas ini telah mendorong  Karl  Marx  menulis  bahwa,  orang-orang  kaya  senantiasa mengeksploitasi  buruh  dan  modalnya  untuk  memperkaya  diri  sendiri  tanpa pernah terpikirkan untuk mengentaskan kemiskinan yang mendera kaum lemah.
8) Kemiskinan  itu  terjadi  akibat  malapetaka  dan  perang.  Kondisi  ini  seperti dikisahkan al-Qur'an tentang kemiskinan yang dialami para korban perang yang telah diusir dari kampung halamannya (Q.S. Al-Hasyr: 8-9).
Dengan  memahami  akar  masalah,  akan  lebih  mudah  bagi  kita  untuk  memahami fenomena  kemiskinan  yang  semakin  meraja  di  sekeliling  kita.  Bukankah  akar kemiskinan  di  negeri  ini  adalah  perilaku  eksploitatif  akibat  penerapan  bunga sehingga  kita  setiap  tahunnya  harus  menghabiskan  sebagian  besar  anggaran  negara untuk  membayar  bunga  utang  dan  sektor  riil  harus  collapse  tercekik  bunga  tinggi perbankan? Bukankah akar kemiskinan di negeri ini adalah birokrasi yang korup dan
pemusatan  kekuasaan  di  tangan  kekuatan  politik  dan  pemilik  modal  sehingga  tidak jelas  lagi  mana  kepentingan  publik  dan  mana  kepentingan  pribadi?  Bukankah  akar kemiskinan  di  negeri  ini  adalah  buah  dari  kejahatan  kita  terhadap  lingkungan  yang kita rusak sedemikian masif dan ekstensif?

## E. Strategi Islam Pengentasan Kemiskinan
Islam  memiliki  berbagai  prinsip-prinsip  terkait  kebijakan  publik  yang  dapat dijadikan  panduan  bagi  program  pengentasan  kemiskinan  dan  sekaligus  penciptaan lapangan  kerja.  Pertama,  Islam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  memberi manfaat luas bagi masyarakat ( pro-poor growth ).
Islam  mencapai pro-poor  growth melalui  dua  jalur  utama:  pelarangan  riba  dan mendorong  kegiatan  sektor  riil.  Pelarangan  riba  secara  efektif  akan  mengendalikan inflasi  sehingga  daya  beli  masyarakat  terjaga  dan  stabilitas  perekonomian  tercipta. Pada  saat  yang  sama,  Islam  mengarahkan  modal  pada  kegiatan  ekonomi  produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muzara’ah, dan musaqat. Dengan  demikian,  tercipta  keselarasan  antara  sektor  riil  dan  moneter  sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.
Kedua,  Islam  mendorong  penciptaan  anggaran  negara  yang  memihak  kepada kepentingan rakyat banyak ( pro-poor budgeting ). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip  utama  dalam  mencapai  pro-poor  budgeting  yaitu:  disiplin  fiskal  yang  ketat, tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  dan  penggunaan  anggaran  negara  sepenuhnya untuk kepentingan publik.
Tidak  pernah  terjadi  defisit  anggaran  dalam  pemerintahan  Islam  walau  tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW karena perang. Yang lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran  melalui good  governance .  Di  dalam  Islam,  anggaran  negara  adalah  harta publik  sehingga  anggaran  menjadi  sangat  responsif  terhadap  kepentingan  orang miskin,  seperti  menyediakan  makanan,  membayar  biaya  penguburan  dan  utang, memberi  pinjaman  tanpa  bunga  untuk  tujuan  komersial,  dan  beasiswa  bagi  yang belajar agama.
Ketiga,  Islam  mendorong  pembangunan  infrastruktur  yang  memberi  manfaat  luas bagi  masyarakat  ( pro-poor  infrastructure ).  Islam  mendorong  pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah  kepada  masyarakat  untuk membangun  perumahan,  mendirikan  pemandian umum  di  sudut  kota,  membangun  pasar,  memperluas  jaringan  jalan,  dan memperhatikan  jasa  pos.  Khalifah  Umar  bin  Khattab  membangun  kota  Kufah  dan Basrah  dengan  memberi  perhatian  besar  pada  infrastruktur  dan  tata  ruang  kota. Beliau  juga  memerintahkan  Gubernur  Mesir,  Amr  bin  Ash,  untuk  mempergunakan sepertiga  penerimaan  Mesir  untuk  pembangunan  jembatan,  kanal,  dan  jaringan  air bersih.
Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat  luas  ( pro-poor  public  services ).  Terdapat  tiga  bidang  pelayanan  publik yang  mendapat  perhatian  Islam  secara  serius:  birokrasi,  pendidikan,  dan  kesehatan. Di  dalam  Islam,  birokrasi  adalah  amanah  untuk  melayani  publik,  bukan  untuk kepentingan  diri  sendiri  atau  golongan.  Khalifah  Usman  tidak  mengambil  gaji  dari kantor-nya.  Khalifah  Ali  membersihkan  birokrasi  dengan  memecat  pejabat-pejabat pubik  yang  korup.  Selain  itu,  Islam  juga  mendorong  pembangunan  pendidikan  dan kesehatan  sebagai  sumber  produktivitas  untuk  pertumbuhan  ekonomi  jangka panjang.  Nabi  Muhammad  SAW  meminta  tebusan  bagi  tawanan  perang  dengan mengajarkan  baca  tulis  kepada  masyarakat.  Nabi  Muhammad  juga  menyuruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan memerintahkan agar orang sakit dikarantina hingga sembuh untuk mencegah penyebaran penyakit.
Kelima,  Islam  mendorong  kebijakan  pemerataan  dan  distribusi  pendapatan  yang memihak  rakyat  miskin  ( pro-poor  income  distribution ).  Terdapat  tiga  instrument utama  dalam  Islam  terkait  distribusi  pendapatan  yaitu  aturan  kepemilikan  tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf. Islam mengatur bagi setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi milik-nya. Dan  bagi  siapa  saja  yang  menelantarkan  tanahnya,  maka  negara  berhak mengambilnya untuk kemudian memberikan kepada orang lain yang siap mengolah- nya.  Dengan  penerapan  zakat,  maka  tidak  akan  ada  konsentrasi  harta  pada sekelompok masyarakat. Zakat juga memastikan bahwa setiap orang akan mendapat jaminan  hidup  minimum  sehingga  memiliki  peluang  untuk  keluar  dari  kemiskinan. Lebih  jauh  lagi,  untuk  memastikan  bahwa  harta  tidak  hanya  beredar  di  kalangan orang kaya saja, Islam juga sangat mendorong orang kaya untuk memberikan qard, infak, dan wakaf.
Demikianlah  Islam  mendorong  pengentasan  kemiskinan  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasar masyarakat,  fokus  pada pengembangan  sektor  riil,  dan  pemerataan hasil-hasil pembangunan.

## F. Sistem Ekonomi Kerakyatan vs Sistem Ekonomi Islam
Sektor  usaha  kecil  menengah  ternyata  memiliki  daya  tahan  yang  tinggi  sehingga mampu  bertahan  terhadap  badai  krisis  ekonomi  dan  moneter.  Pembinaan  dan perlindungan  usaha  kecil  menengah,  terutama  pada  masa  krisis  ini  sangat  strategis karena  diperkirakan  akan  dapat  menghasilkan  nilai  tambah  ( value  added )  yang memadai karena unit usahanya  yang cukup banyak. Dengan usaha kecil menengah, akan terserap banyak tenaga kerja melalui usaha padat karya ( labour intensive ), dan dapat memperluas kesempatan berusaha dan memperoleh pemerataan pendapatan.
Salah satu alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma baru dan strategi  baru  dalam  membangun  ekonomi  adalah  karena  kegagalan  pelaksanaan sistem  ekonomi.  Indonesia,  negara  yang  menganut  sistem  ekonomi  kapitalis,  pun mengalami  hal  serupa,  dengan  krisis  yang  berkepanjangan  yang  sampai  saat  ini bahkan  belum  seorang  ahlipun  yang  memastikan  bahwa  indonesia  telah  keluar  dari
krisis.  Saat  ini,  berjuta-juta  orang  menganggur,  puluhan  juta  orang  berada  dibawah garis  kemiskinan,  sektor  moneter  yang  semakin  jauh  dari  sektor  rill  sehingga berpotensi meledakkan bubble economic yang sudah terbentuk, dan berbagai macam masalah  melingkupi  kehidupan  perekonomian  kita.  Ini  pula  yang  menyebabkan bangsa ini kembali berfikir untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih dapat mensejahterakan  rakyat.  Ekonomi  Islam  yang  sebenarnya  sudah  ada  ribuan  tahun yang  lalu  (sejak  jaman  Rasulullah)  perlahan  kembali  bangkit  dan  menggeliat. Ekonomi kerakyatan, sebagai khazanah asli pemikiran ekonom indonesia pun mulai diperbincangkan orang.
Ekonomi  kerakyatan  adalah  sistem  ekonomi  yang  berbasis  pada  kekuatan  ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang  dilakukan  oleh  rakyat  kebanyakan  (popular)  yang  dengan  secara  swadaya mengelola  sumberdaya  ekonomi  apa  saja  yang  dapat  diusahakan  dan  dikuasainya, yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Usaha  Kecil  dan  Menegah  (UKM)  terutama meliputi  sektor  pertanian,  peternakan,  kerajinan,  makanan,  dan  sebagainya,  yang ditujukan  terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dan  keluarganya  tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
Secara ringkas Konvensi  ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah  ekonomi  tradisional  yang  menjadi  basis  kehidupan  masyarakat  local  dalam mempertahan  kehidupannnya.  Ekonomi  kerakyatan  ini  dikembangkan  berdasarkan pengetahuan  dan  keterampilan  masyarakat  lokal  dalam  mengelola  lingkungan  dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi  subsisten  antara  lain  pertanian  tradisional  seperti  perburuan,  perkebunan, mencari  ikan,  dan  lainnnya  kegiatan  disekitar  lingkungan  alamnya  serta  kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakatnya  sendiri.  Kegiatan  ekonomi dikembangkan  untuk  membantu  dirinya  sendiri  dan  masyarakatnya,  sehingga  tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.
Menurut  Guru  Besar,  FE  UGM  (alm)  Prof.  Dr.  Mubyarto ,  sistem  Ekonomi kerakyatan  adalah  sistem  ekonomi  yang  berasas  kekeluargaan,  berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya,  ekonomi  kerakyatan  dapat  dijelaskan  juga  sebagai  ekonomi  jejaring (network)  yang  menghubungkan  sentra-sentra  inovasi,  produksi  dan  kemandirian usaha  masyarakat  ke  dalam  suatu  jaringan  berbasis  teknologi  informasi,  untuk terbentuknya  jejaring  pasar  domestik  diantara  sentra  dan  pelaku  usaha masyarakat. 6
Ekonomi  kerakyatan  memang  bukanlah  sebuah  mazhab  ekonomi  baru,  namun  Ia hanya  sebagai  melainkan  suatu  konstruksi  pemahaman  dari  realita  ekonomi  yang umum terdapat di negara berkembang. Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya  sejumlah  potensi  ekonomi  disekelilingnya.  Perlu  dipahami  bahwa  dalam
6 http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/
ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi (konglomerat) dengan bentuk  usaha  yang  kontras  dengan  apa  yang  diragakan  oleh  sebagian  besar  pelaku ekonomi  rakyat. Memiliki  modal  yang  besar,  mempunyai  akses  pasar  yang  luas, menguasai  usaha  disetiap  penjuru  pasar,  menguasai  teknologi  produksi  dan menejemen  usaha  modern.  Namun  mereka  tidak  digolongkan  dalam  ekonomi kerakyatan,  karena jumlahnya hanya sedikit sehingga tidak merupakan representasi dari kondisi ekonomi rakyat yang sebenarnya.
Lahirnya  sejumlah  pengusaha  besar  (konglomerat)  yang  bukan  merupakan  hasil derivasi  dari  kemampuan  menejemen  bisnis  yang  baik   menyebabkan  fondasi ekonomi  nasional  yang  dibangun  berstruktur  rapuh  terhadap  persaingan  pasar. Mereka tidak bisa diandalkan untuk menopang perekonomian nasional dalam sistem ekonomi  pasar.   Padahal  ekonomi  pasar  diperlukan  untuk  menentukan  harga  yang tepat  ( price  right )  untuk  menentukan  posisi  tawar-menawar  yang  imbang. Perlu digaris  bawahi  bahwa  yang  patut  mendapat  kesalahan  terhadap  kegagalan pembangunan  ekonomi  nasional  selama  rezim  orde  baru  adalah  implementasi kebijakan  pembangunan  ekonomi  nasional  yang  tidak  tepat  dalam  sistem  ekonomi pasar, bukan ekonomi pasar itu sendiri.  Dalam pemahaman seperti ini, saya merasa kurang memiliki justifikasi empirik untuk mempertanyakan kembali sistem ekonomi pasar,  lalu  mencari  suatu  sistem  dan  paradigma  baru  di  luar  sistem  ekonomi  pasar untuk dirujuk dalam pembangunan ekonomi nasional. 7
Sebagai  daerah  agraris,  sektor  pertanian  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis dalam  pembangunan  daerah.  Pentingnya  sektor  pertanian  diantaranya  sebagai andalan  mata  pencarian  sebagian  besar  masyarakat,  sumbangannya  terhadap  PDB ( Produk Domistik Bruto), bahan baku industri, serta dalam penyediaan bahan pangan dan  gizi.  Beberapa  sektor  pertanian  juga  terbukti  mampu  menjadi  penyangga perekonomian saat terjadinya krisis ekonomi.
Ekonomi  yang  digerakkan  oleh  usaha-usaha  rakyat,  terutama  usaha  kecil  dan menengah  yang  dilakukan  oleh  rakyat  banyak,  untuk  kemudian  hasilnyapun  akan kembali kepada rakyat.   Karena sifatnya  yang merata, persebaran modal  yang baik, sistem  ekonomi  yang  benar-benar  bergerak  dalam  sektor  riil,  ekonomi  rakyat mempunyai  dampak  pemerataan  terhadap  pendapatan  yang  baik,  dan  mampu menggerakkan sektor riil secara efektif.
Berdasarkan  hal  tersebut,  nampaknya  titik  fokus  ekonomi  rakyat  adalah  bagaimana memberdayakan  rakyat  dalam  perekonomian  dan  keberpihakan  ekonomi  kepada rakyat, memastikan tidak terjadinya ketidakadilan ekonomi karena adanya perlakuan yang  tidak  sama  antara  pemilik  modal  besar  dengan  rakyat  sehingga  timbul ketimpangan ekonomi.
Perlu  diingat  bahwa  ekonomi  kerakyatan  tidak  akan  mewujudkan  pembangunan ekonomi yang maju, jika ekonomi kerakyatan hanya sekedar komitmen politik untuk
7 Fredrik  Benu, Ekonomi  Kerakyatan  Dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat:Suatu  Kajian  Konseptual , Makalah Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Provinsi NTT, Kupang, tanggal 26 Nopember 2002.
merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi  kapitalis  yang amat membela kaum pengusaha  besar  khususnya  para  konglomerat.  Akan  tetapi  pelaksanaan  perubahan itu harus diiringi dengan implementasi dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada  rakyat  kecil  lewat  program-program  operasional  yang  riil  dan  mampu merangsang  kegiatan  ekonomi  produktif  ditingkat  rakyat  sekaligus  memupuk  jiwa kewirausahaan.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  membangun  ekonomi  kerakyatan  membutuhkan adanya  komitmen  politik  ( political  will ),  tetapi  menyamakan  ekonomi  kerakyatan dengan  praktek  membagi-bagi  uang  kepada  rakyat  kecil,  adalah  sesuatu  kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Praktek membagi-bagi uang kepada  rakyat  kecil  sangat  tidak  menguntungkan  pihak  manapun,  termasuk  rakyat kecil sendiri (Bandingkan dengan pendapat Ignas Kleden, 2000). Pendekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa  yang dimaksud dengan affirmative action . Aksi membagi-bagi  uang secara  tidak  sadar  menyebabkan  usaha  kecil-menengah  dan koperasi yang selama ini tidak berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada aksi dimaksud.
Sebenarnya yang harus ada pada tangan obyek affirmative action adalah kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukan cash money/cash material . Jika pemahaman ini tidak dibangun sejak awal, maka saya khawatir cerita keberpihakan yang salah selama masa orde baru kembali akan terulang. Tidak terjadi proses  pendewasaan  ( maturity )  dalam  ragaan  bisnis  usaha  kecil-menengah  dan koperasi  yang  menjadi  target affirmative  action policy. Bahkan  sangat  mungkin terjadi  suatu  proses  yang  bersifat counter-productive ,  karena  asumsi  awal  yang dianut  adalah  usaha  kecil-menengah  dan  koperasi  yang  merupakan  ciri  ekonomi kerakyatan  Indonesia  tumbuh  secara  natural  karena  adanya  sejumlah  potensi ekonomi  disekelilingnya. Mulanya  mereka  tumbuh  tanpa  adanya  insentif  artifisial apapun,  atau  dengan  kata  lain  hanya  mengandalkan  naluri  usaha  dan  kelimpahan sumberdaya  alam,  sumberdaya  manusia,  serta  peluang  pasar.  Modal  dasar  yang dimiliki inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam suatu mekanisme pasar yang  sehat.  Bukan  sebaliknya  menghilangkan  sesuatu  yang  tadinya  menjadi  modal dasar dengan menciptakan ketergantungan sistem baru yang kebijakannya cenderung keberpihakan yang pada finisnya menambah kesengsaraan bagi rakyat. Selanjutnya, pemerintah  harus  sudah  mempunyai  plening  yang  pasti  tentang  kapan  seharusnya pemerintah  mengurangi  bentuk  campur  tangan  dalam affirmative  action  policy nya, untuk mendorong ekonomi kerakyatan berkembang secara sehat.
Sebenarnya  antara  ekonomi  kerakyatan  dan  ekonomi  Islam  tak  ada  pertentangan. Jika  yang  dimaksud  kerakyaktan  adalah  pemberdayaan  dan  keberpihakan  terhadap rakyat  hal  tersebut  senada  dengan  ruh  Islam  yang  memerangi  monopoli.  Juga sebaliknya  Islam  yang  ingin  ada  pemerataan  kesejahteraan  sangat  berkepentingan untuk  memberdayakan  rakyat.  Islam  adalah  ruh  dan  nilai  dari  kegiatan  dan  sistem ekonomi bangsa. Sistemnya bisa ekonomi kerakyatan atau yang lainnya. Aplikasinya bisa  disesuaikan  keadaan.  Karena  pada  dasarnya  harta  kekayaan  merupakan  sarana untuk  meningkatkan  hubungan  baik  dengan  Allah  dan  meningkatkan  kebaikan
kepada  sesama  makhluk, 8 meskipun  untuk  meraihnya  diperlukan  usaha  yang sungguh-sungguh dengan memerangi kebodohan dan kemalasan. Keduanya memiliki kesamaan berupa pemerataan kesejahteraan.
Rakyat  bisa  mendapatkan  tempat  tinggal  yang  baik,  fasilitas  kesehatan  dan pendidikan  yang  terjangkau,  kebutuhan  pangan  yang  tidak  menyulitkan  serta kebutuhan-kebutuhan  primer  masyarakat  terpenuhi 9 .  Itulah  setidaknya  letak keberpihakan  pemerintah  yang  paling  minimal,  kemudian  potensi  kekayaan masyarakat  tersebut  dioptimalkan.  Jika  porsi  optimalisasi  ini  maksimal  maka  akan menjadi sebuah ekonomi nasional yang kuat dan mapan .
G. Strategi  Ekonomi  Kerakyatan  (SEK)  Menghadapi  ASEAN Economic Community (AEC) 2015
Prinsip-prinsip  dasar  dari  sistem  ekonomi  kerakyatan,  secara  teori  terdapat keselarasan antara sistem ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam. Sebab prinsip- prinsip  dari  ekonomi  Islam  itu  sendiri  adalah  harus  mampu  memberikan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat,  memberikan  rasa  adil,  kebersamaan  dan kekeluargaan,  keterbukaan  serta  mampu  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya kepada  setiap  pelaku  usaha  untuk  mengembangkan  usahanya  demi  kemaslahatan ummat,  juga  menganut  prinsip  universalitas  yaitu  prinsip  yang  tidak  membeda- bedakan  suku,  agama,  ras  dan  golongan  agama  dalam  masyarakat  dengan  prinsip Islam  sebagai rahmatan  lil’alamiin .  Lalu  kenapa  Indonesia  masih  tertinggal  jauh bahkan  terpuruk  secara  ekonomi  di  banding  dengan  negara-negara  yang  lain? padahal  Indonesia  telah  memiliki  suatu  sistem  ekonomi  yang  baik  yang  selaras dengan  sistem  ekonomi  Islam  yang  telah  terbukti  menjadi  solusi  ampuh  ketika mayoritas  negara  didera  oleh  krisis  moneter  yang  berkepanjangan  di  masa  lalu? Jawabannya  adalah  karena  kita  masih  belum  mau mengaplikasikan  sistem  ekonomi tersebut  secara  utuh,  konsisten  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dan  tujuan  dari  sistem ekonomi tersebut.
Deklarasi  Bangkok  tahun  1967  merupakan  awal  dimulainya  kerja  sama  ekonomi negara-negara ASEAN yang  bertujuan  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dikalangan negara-negara ASEAN. Pada bulan  Januari  2007,  disepakati  untuk  mempercepat  pencapaian ASEAN  Economic Community (AEC)  yang  semula  tahun  2020  menjadi  tahun  2015.  Diberlakukannya ASEAN Economic (AEC) 2015 dan pasar bebas Asia Pasifik, membuat setiap negara menyiapkan  diri  untuk menyongsongnya,  tidak  terkecuali  Indonesia.  Sudah  siapkah Indonesia? Siap tidak siap, harus siap. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri dalam waktu singkat ini.
Salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut anatara lain memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dengan berlandaskan ekonomi Islam.  Dengan rencana strategis
8 DR. Yusuf Qardhawi, Peran Nilai  Dan Moral  Dalam Perekonomian Islam ,  Cet. I,  Jakarta:  Rabbani Perss, 1997, hal.90.
9 Abdullah Nasih Ulwan, at-Takaful al-Ijtima’iy fi al-Islam , Cairo: Maktabah Usrah, 2001, hal.19.
serta  dengan  konsepsi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pembangunan  ekonomi  ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pengembangan ekonomi kerakyatan perlu diarahkan kepada perubahan  struktural  yakni  dengan  memperkuat  kedudukan  dan  peran  ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional. Dan mengikuti perkembangan terkini dan wawasan  jauh  ke  depan,  sehingga  diharapkan  terjadi  proses  perubahan  dari tradisional  ke  ekonomi  modern,  dari  ekonomi  subsisten  ke  ekonomi  pasar,  dari ketergantungan ( defedency ) kepada kemendirian ( indefedency ).
Perubahan  budaya  yang  besar  diperlukan  dalam  membangun  ekonomi  masyarakat. Walaupun  pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah  menjalankan  program  ekonomi kerakyatan,  namun  satu    loncatan  tinggi  perlu  dibuat  untuk  menyeberangi  jurang yang  memisahkan  budaya  petani  dan  bedagang  kecil-kecilan  kepada  budaya masyarakat  komersial  yang  canggih.  Program  ekonomi  kerakyatan  yang  dibuat dengan  memberikan  modal  kepada  masyarakat  hendaknya  diiringi  dengan perencanaan,  pembinaan  dan  pengawasan  agar  usaha  yang  dijalankan  oleh masyarakat  tidak  menjadi  “ pedagang  buluh  kasab,  ujung  hilang  pangkal  lesap ”. Sehingga  dengan  perencanaan,  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  akan tercipta  pembangunan  ekonomi  yang  maju  serta  dapat  mengangkat  taraf  hidup masyarakat,  terlepas  dari  belenggu  kemiskinan  dan  kesengsaraan.  Tanggungjawab membangun dan memjukan ekonomi suatu daerah atau negeri bukan hanya terletak pada bahu pemerintah daerah saja, tetapi perlu kerjasama yang jitu dari masyarakat. Karena  betapapun  perencanaan,  pembinaan  serta  peluang  disediakan  jika  semangat masyarakat  masih  dalam  lingkaran  lama/mental  untuk  meningkatkan  taraf perokonomian  yang  tinggi,  maka  kejayaan  pembangunan  ekonomi  sukar diwujudkan.

## H. Kesimpulan dan Penutup
Akar  penyebab  dari  kemiskinan  adalah  penerapan  sistem  ekonomi  yang  salah  dan tidak  berimbas  baik  bagi  masyarakat.  Sistem  ekonomi  tersebut  adalah  sistem ekonomi  yang  tidak  bisa  mengakomodir  kebutuhan  secata  inklusif  dan  hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Selain itu tata kelola yang mengenyampingkan  norma  dan  etika  berimbas  pada  sebuah  aktifitas  ekonomi  yang hanya  mementingkan  kepuasan  dengan  motif  mencari  keutungan  semaksimal mungkin seperti yang dipraktekkan oleh sistem ekonomi kapitalis.
Persoalan  etika  inilah  yang  menjadi  fokus  dari  sebuah  sistem  Rabbani/ekonomi Islam.  Dalam  realitasnya  terbukti  sistem ekonomi  Islam  lebih  unggul  dibandingkan dengan  kapitalis  dan  sosialis  dalam  fokus  pengentasan  kemiskinan.  Yang  menjadi keunggulan  dari  sistem  ekonomi  Islam  adalah  pelarangan  riba  yang  terbukti membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat.
Langkah awal yang kongkrit dalam membangun ekonomi untuk membasmi/merentas kemiskinan  dengan  konsepsi  pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  : Pertama, menerapkan ekonomi  Islam. Sebagian pihak antipati dengan ekonomi Islam, karena
selalu dikaitkan dengan perkembangan politik yang menyamakannya dengan bahaya teroris.  Padahal  misi  yang  dibawa  ekonomi  Islam  senada/tidak  jauh  beda  dengan ekonomi kerakyatan. Kedua , persiapan mental masyarakat. Penulis mengutip bahasa dari  cawapres  Ir.  H.  Joko  Widodo  yakni  “ revolusi  mental ”,  karena  tanggungjawab membangun  dan  memajukan  ekonomi  bukan  terletak  pada  bahu  pemerintah  saja, tetapi  perlu  kerjasama  yang  jitu  dari  masyarakat.  Karena  betapapun  peluang disediakan jika semangat masyarakat masih dalam lingkaran “tak ade urusan” (masa bodoh),  maka  kejayaan  pembangunan  ekonomi  sukar  diwujudkan. Ketiga , memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki  masyarakat  ( empowering ).  Usaha memperkuat  modal  dasar  yakni  memperkuat  potensi  sumberdaya  manusia  (dengan pendidikan/pelatihan)  serta  akses  ke  dalam  sumber-sumber  kemajuan  ekonomi seperti  modal,  teknologi,  informasi,  lapangan  kerja,  dan  pasar.  Poin  ini  juga menyangkut  pembangunan  prasarana  dan  sarana  dasar  fisik,  seperti  irigasi,  jalan, listrik,  maupun  sosial  seperti  sekolah  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  yang  dapat dijangkau  oleh  masyarakat  pada  lapisan  paling  bawah,  serta  ketersediaan  lembaga- lembaga  pendanaan,  pelatihan,  dan  pemasaran  di  perdesaan,  dimana  terkonsentrasi penduduk  yang  keberdayaannya  amat  kurang.  Untuk  itu,  perlu  ada  program  khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

## Daftar Pustaka
Abimanyu,  Anggito,  Ekonomi  Indonesia  Baru, kajian  dan  alternatif  solusi  menuju pemulihan , (Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000).
Abdul  Qadim  Zallum. Sistem  Keuangan  di  Negara  Khilafah ,  cet.  I  (Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah, 2002)
Aulia Pohan. Potret Kebijakan Moneter Indonesia , cet. I (Jakarta; Rajawali Pers, 2008)
Asmuni,  “Etika  Ekonomi  Perspektif  al-  Maqasid”.  Dalam  Az-Zarqa’  III  (2):182-212. (Yogyakarta, 2011)
Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance . (Jakarta: PT. Gramedia, 2007)
Chapra, M. Umer, Islam dan Pembangunan Ekonomi . (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
Murray N. Rothbard. What has Government Done to Our Money? (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?) , cet I (Jakarta; Granit, 2007)
Nurul,  Huda,  dll, Ekonomi  Makro  Islam,  Ekonomi  Makro  Islam;  Pendekatan  Teoritis , (Jakarta: Predana Media Group, 2008)
Prathama  Rahardja  dan  Mandala  Manurung, Teori  Ekonomi  Makro  Suatu  Pengantar , (Jakarta: LPFEUI, 2005), Edisi Ketiga
Qardhawi,  DR.  Yusuf, Peran  Nilai  Dan  Moral  Dalam  Perekonomian  Islam ,  Cet.  I, (Jakarta: Rabbani Perss, 1997)
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam , alih bahasa Soeroyo, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
Soediyono, Reksoprayitno, Ekonomi Makro Analisis IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregatif, (Yogyakarta: BPFE, 2000)
http:\\riau.bps.go.id.