DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.12253

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
P- ISSN: 2301-4717  E-ISSN: 2716-022X Homepage: https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index
Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi:  Komitmen  Organisasi  sebagai Pemoderasi
Anggun Iga Yuditiya 1 , Sri Rahayu 2* , Wiwik Tiswiyanti 3
123 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia *Coresponding author:  sri_rahayu@unja.ac.id  | Phone Number: 085279027135

## ARTICLE INFO
Received: 28-07-2023
Received in revised: 03-08-2023 Accepted: 25-08-2023 Available online: 18-09-2023

## KEYWORDS

## A B S T R A C T
This study aims to obtain empirical evidence regarding the influence of human resource competence, utilization of information technology, and internal  control  systems  on  the  quality  of  local  government  financial reports  with  organizational  commitment  as  a  moderating  variable. Source  of  data  in  this  study  is  primary  data  with  a  questionnaire.  The number of respondents was 67 people. Hypothesis testing uses moderate regression  analysis  with  the  help  of  the  SPSS  version  23  program.  The results  show  that  human  resource  competence,  information  technology utilization, and internal control systems have an effect on the quality of the  Jambi  City  government's  financial  reports.  Organizational commitment moderates the influence of human resource competence on the  quality  of  local  government  financial  reports.  However, organizational  commitment  is  not  able  to  moderate  the  relationship between the use of information technology and the government's internal control system on the quality of local government financial reports
LKPD, SDM, TI, SPI,
Commitment

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  yang  berkualitas  memerlukan  prosedur  pelaporan  keuangan  yang  baik  sesuai peraturan  pelaporan  keuangan  daerah  (Defitri,  2018). Laporan keuangan  dikatakan berkualitas  apabila memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No.71 Tahun  2010  sebagai  prosedur  pelaporan  keuangan  yang  memiliki  manfaat  umpan  balik,  informasi disajikan secara jujur, informasi keuangan pada periode masa lalu dapat dibandingkan dengan masa kini, dan  disajikan  dengan  batas  pemahaman  pengguna.  Opini  audit  yang  diberikan  oleh  auditor  eksternal dalam hal ini merupakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintahan daerah mencerminkan kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintahan.
Kinerja  pemerintah  daerah  dapat  tercermin  melalui  kualitas  laporan  keuangan  yang  relevan  dan andal  (Swastika  &  Widhiyani,  2020).  Pengguna  keputusan  membutuhkan  laporan  keuangan  yang transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, netralitas, laporan keuangan pada peristiwa masa lalu dapat dibandingkan dengan masa kini, serta bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kesalahan dalam administrasi, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan laporan keuangan (Trisnawati & Wiratmaja, 2018).
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  RI  setiap  tahunnya  selalu  memberi  penilaian  opini  atas pemeriksaan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  salah  satunya  pada  laporan  keuangan  pemerintah daerah Kota Jambi. Opini audit yang diterima oleh Pemerintah Kota Jambi berupa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP).  Penetapan  opini  WTP  oleh  BPK  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kota
Jambi merupakan kali keenam selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 lalu. Penerimaan opini  tersebut  memberikan  makna  bahwa  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi  telah  memenuhi syarat  kualitatif  laporan  keuangan  yang  disajikan  secara  wajar  dalam  semua  hal  yang  material  sesuai peraturan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Berhasilnya  Pemerintah  Kota  Jambi  dalam mempertahankan  pendapat  atau  opini  BPK  merupakan  wujud  komitmen  yang  tinggi  Kepala  Perangkat Daerah dalam memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Diraihnya opini audit WTP oleh Pemkot Jambi tidak menjaminnya suatu laporan keuangan terbebas dari temuan atas permasalahan kelemahan efektivitas pengendalian intern dan/ataupun ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. BPK memberikan  rekomendasi  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  Pemkot  Jambi  dengan  memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi (Hidayakh et al., 2020).
Temuan  kelemahan  oleh  BPK  sebagai  akibat  terjadinya  ketidakefisienan  dan  ketidakefektifan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan suatu upaya untuk memperbaiki kelemahan tersebut (Sougi et al., 2018). Upaya tersebut adalah dengan memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan (S. Rahayu et al., 2020). Temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebagai akibat kurang cermatnya  para  pejabat  dalam  bertanggungjawab  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  perencanaan, lemahnya pengawasan serta pengendalian yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan. Temuan pada ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  mengindikasikan  bahwa  kinerja  pemerintah daerah kurang baik dan akuntabilitas juga kurang baik (Atmaja & Probohudono, 2015). Temuan tersebut nantinya  akan  menjadi  pertimbangan  oleh  BPK  dalam  memberikan  pernyataan  pendapat  atas  laporan keuangan pemerintah daerah atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Temuan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2021 diantaranya permasalahan pemanfaatan aset tetap oleh pihak lain tidak memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Kota Jambi  yang  mengakibatkan  hilangnya  potensi  pendapatan  retribusi  daerah  dari  pemanfaatan  kekayaan daerah  oleh  pihak  lain  minimal  sebesar  Rp599,31  Juta,  pembayaran  belanja  honorarium  pada  3  (tiga) organisasi perangkat daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran belanja honorarium yang membebani keuangan daerah sebesar Rp695,27 Juta, dan kekurangan volume pada 16 paket  pekerjaan  jalan,  irigasi  dan  jaringan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (DPUPR) sebesar  Rp2,73  Miliar  yang  mengakibatkan  kelebihan  pembayaran  atas  kekurangan  volume  pekerjaan dan  ketidaksesuaian  pekerjaan  (Siaran  pers  BPK,  2021).  Namun,  atas  kelemahan  yang  ditemukan  BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi juga turut sukses meraih penghargaan Pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  RI  pada  tahun  2020.  Sedangkan  pada  tahun  2021  Pemerintah  Kota  Jambi mendapatkan  apresiasi  khusus  berupa  penghargaan  dan  penyaluran  Dana  Insentif  Daerah  (DID)  oleh Menteri Keuangan RI (Jambi.antaranews.com, 2021).
Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi keberlangsungan suatu organisasi pemerintah. Kinerja  instansi  pemerintahan  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  dan  kompetensi  pegawai  karena  tidak dapat  digantikan  oleh  unsur  lainnya  sehingga  diperlukan  manajemen  pegawai  negeri  sipil  yang  efektif (Halim,  2010).  Kompetensi  pengetahuan  dan  keterampilan  pada  Pegawai  relatif  mudah  dikembangkan, seperti ikut serta pada program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Pegawai  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  (Rohida,  2018).  Peningkatan  kualitas  dan  kompetensi pegawai  pada  bidang  pemerintahan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  pegawai  agar  mampu berkembang  sesuai  perkembangan  zaman  saat  ini  yang  berada  pada  revolusi  industri  4.0  (Basri  & Johannes, 2022).
Perkembangan teknologi informasi yang selalu diperbarui bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi instansi pemerintahan dalam memproses laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan informasi keuangan yang transparansi dan andal kepada pengguna keputusan (Satriawan & Dewi, 2020). Pesatnya  perkembangan  teknologi  menuntut  perangkat  daerah  untuk  mampu  menggali  segala kompetensi pegawai dan memiliki potensi dalam menunjang kinerja (Rohida, 2018).
Laporan  keuangan  dapat  dicapai  apabila  penyusunan  telah  sesuai  pedoman  dengan  merujuk  pada SPIP.  Instansi  membutuhkan  pegawai  dan  sistem  informasi  guna  mencapai  tujuan  organisasi  dalam mengarahkan, mengawasi serta mengukur kompetensi pegawai dengan dukungan pengendalian internal (Omposunggu & Salomo, 2019).
Instansi membutuhkan pegawai yang berkompeten untuk menjaga dan memelihara fungsi instansi melalui  komitmen  yang  tinggi  pada  diri  individu.  Untuk  mencapai  fungsi  dan  tujuan  instansi pemerintahan  daerah  sangat  diperlukannya  komitmen  organisasi  yang  tinggi  pada  diri  peawai.  Hal  ini dapat terlihat dari penerimaan nilai-nilai instansi, adanya keinginan untuk berafiliasi pada instansi dan bersedia bekerja (Siregar et al., 2021).
Komitmen  organisasi  merupakan  sikap  atau  perilaku  individu  terhadap  organisasi  dalam  bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, nilai dan tujuan organisasi, serta adanya kemauan untuk mengerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas. Komitmen organisasi diharapkan memiliki hubungan kekuatan relatif yang luas antara individu dengan organisasi untuk mencapai tujuan instansi pemerintahan (Astika & Yasa, 2018). Komitmen pada diri setiap Aparatur Sipil Negara terhadap organisasi merupakan usaha nyata  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  target  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  pelaporan keuangan  dengan  tingkat  transparansi  yang  tinggi  (Halmawati  &  Mustin,  2015).  Tahap  perencanaan hingga tahap pelaporan merupakan salah satu proses melakukan pengawasan yang efektif sebagai bentuk komitmen  yang  kuat  oleh  pemerintah  daerah  dalam  mencapai  tujuan  yang  positif  terhadap  penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud peningkatan kinerja pemerintah daerah (Hului et al., 2023).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  komitmen  organisasi  memoderasi  pengaruh kompetensi  SDM,  pemanfaatan  TI,  dan  SPIP  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Kota Jambi

## TINJAUAN PUSTAKA Kompetensi Sumber Daya Manusia
Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  7  Tahun  2013  menjelaskan  bahwa  kompetensi merupakan  kemampuan  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  berupa pengetahuan,  keahlian,  dan  sikap  (perilaku)  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya, sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien. Sumber daya manusia merupakan  aset  penting  dalam  organisasi  sebagai  subjek  pelaksana  kebijakan  dan  pelaksana  kegiatan operasional  organisasi  (Setiadiputra,  2017).  Tanpa  adanya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten, Pemerintah  Daerah  mengalami  hambatan  dalam  menyelesaikan  tugas-tugas  di  lingkungan  kerjanya. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas bagi pemerintah adalah dengan mempersiapkan sumber daya aparatur pemerintah yang mampu berfikir logis, rasional, dan mampu melaksanakan tugas- tugas pokok dan fungsi pada pemerintahan dengan baik (Hului et al., 2023). Sumber daya manusia yang berkompeten  dalam  bidang  akuntansi  dan  keuangan  akan  mampu  menyelesaikan  pekerjaan  yang berkualitas  dalam  hal  pengelolaan  dan  penatausahaan  keuangan  daerah  sehingga  dapat  menghasilkan laporan  keuangan  yang  berkualitas  dengan  tepat  waktu  dan  andal  (Goo  et  al.,  2019).  Kompetensi pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  relatif  mudah  untuk dikembangkan,  seperti  melalui  program  Pendidikan  dan  Pelatihan,  turut  serta  aktif  dalam  berbagai kegiatan  sosialisasi/seminar/workshop  dari  lembaga  terkait  untuk  meningkatkan  kualitas  dan kemampuan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  (Hului  et  al.,  2023).  Untuk meningkatkan  kompetensi  pegawai  diperlukan  suatu  penempatan  pegawai  yang  tepat  untuk  mengisi pekerjaan  dalam  organisasi.  Penempatan  pegawai  diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  yang memadai  bagi  organisasi.  Kesesuaian  penempatan  pegawai  pada  tingkat  pendidikan  dan  bidang  akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang bersangkutan (Zulfahmi et al., 2020).

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  menjelaskan  bahwa  teknologi  informasi merupakan  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  mengumumkan, menganalisis,  dan/atau  menyebarkan  informasi.  Teknologi  informasi  yang  semakin  maju  pesat  dengan pemanfaatan  yang  semakin  luas  membuka  peluang  untuk  mengakses,  mengelola,  mendayagunakan informasi  untuk  mendorong  pemerintah  daerah  yang  bersih,  transparan,  dan  menyalurkan  informasi keuangan secara cepat dan tepat. Perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih tentunya bisa  memberikan  kemudahan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mempercepat  proses pertanggungjawaban  dan  keterbukaan  informasi  mengenai  laporan  keuangan  kepada  pengguna (Satriawan  &  Dewi,  2020).  Pemanfaatan  teknologi  yang  memiliki  keunggulan  dalam  keakuratan  dan ketepatan  waktu  proses  pengolahan  data  maka  akan  mengurangi  kesalahan  yang  terjadi,  serta  mampu meminimalisir  terjadinya  kecurangan.  Tersedianya  komputer  sebagai  alat  bantu  dalam  penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menjadikan proses pengelolaan keuangan daerah mudah dan cepat. Pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi komputer akuntansi merupakan kebutuhan penting bagi aparatur pemerintah daerah untuk membantu dalam melakukan pengelolaan keuangan SKPD dan PPKD yang tentunya berpacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (A. U. Putri & Djuita, 2021).

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  menjelaskan  bahwa sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu  tujuan umum  manajemen  dalam  merancang  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  adalah  agar  informasi laporan  keuangan  reliabel  (Rahmawati  et  al.,  2018).  Pengendalian  internal  yang  efektif  dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah sehingga informasi yang disajikan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Alminanda & Marfuah, 2018). Unsur sistem pengendalian intern merupakan dasar penyelenggaraan dan sebagai tolak ukur  pengujian  efektifitas  penyelenggaraan  sistem  pengendalian  internal  (Sihite  &  Holiawati,  2017). Dalam  menerapkan  unsur  sistem  pengendalian  intern,  pimpinan  instansi  pemerintah  daerah bertanggungjawab  untuk  mengembangkan  kebijakan,  prosedur  dan  praktik  detil  untuk  menyesuaikan dengan  kegiatan  instansi  pemerintah  dan  untuk  memastikan  bahwa  unsur  tersebut  telah  menyatu  dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah (PP No.60 Tahun 2008).

## Komitmen Organisasi
Komitmen  organisasi  pada  Penelitian  Meyer  dan  Allen  (1984)  dianggap  sebagai  konsep  yang multidimensional  dengan  melihat  sebagai  dua  dimensi  yaitu  komitmen  afektif  yang  berkaitan  dengan emosional  pegawai,  komitmen  berkelanjutan  yang  berkaitan  dengan  keinginan  untuk  meningkatkan pekerjaannya.  Komitmen  organisasi  pada  diri  pegawai  merupakan  komitmen  yang  diciptakan  dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu  organisasi serta diterima sebagai nilai, visi, dan misi  setiap  pegawai  (Goo  et  al.,  2019).  Komitmen  organisasi  diharapkan  memiliki  hubungan  kekuatan relatif yang luas antara individu dengan organisasi untuk mencapai tujuan instansi pemerintahan (Astika &  Yasa,  2018).  Pelaksanaan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  transparan  dan  akuntabel merupakan  keinginan  setiap  kepala  daerah,  tentunya  membutuhkan  komitmen  organisasi  dari  seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah daerah. Komitmen pada diri setiap Aparatur Sipil Negara  terhadap  organisasi  merupakan  usaha  nyata  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  target pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  pelaporan  keuangan  dengan  tingkat  transparansi  yang  tinggi (Halmawati  &  Mustin,  2015).  Aparatur  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  penyusunan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  memiliki  komitmen  yang  tinggi,  sehingga  akan  tercipta laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas  dengan  tingkat  transparansi  yang  tinggi  serta penggunaan dana masyarakat terbebas dari kecurangan maupun penyelewengan dan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  deskriptif  kuantitatif  yang  menyajikan  data  dengan  angka-angka  untuk menggambarkan  keadaan  masa  sekarang  secara  mendalam  dari  berbagai  karakteristik  data.  Populasi pada penelitian adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan daerah yaitu Pengguna Anggaran,  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan,  Bendahara  Pengeluaran,  dan  Pegawai  Penatausahaan Keuangan.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  tipe purposive  sampling berdasarkan judgment sampling untuk  mendapatkan  informasi  berdasarkan  kriteria  tertentu.  Sumber  data  merupakan  data primer  melalui  pengisian  kuesioner  oleh  responden.  Teknik  skala  pengukuran  pada  penelitian  ini menggunakan  skala  diferensial  semantik  yang  menilai  jawaban  responden  pada  rating  skala  bipolar dalam 7 (tujuh) titik garis kontinum. Metode yang digunakan adalah moderated regression analysis (MRA) yang  merupakan  suatu  aplikasi  khusus  regresi  berganda  dimana  dalam  persamaan  regresi  tersebut mengandung unsur interaksi.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Statistik Deskriptif
Uji  statistik  deskriptif  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  dengan  melihat  nilai  minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Laporan Keuangan (Y) 67 36 49 42,78 2,768 Kompetensi SDM (X1) 67 51 68 59,93 3,909 Teknologi (X2) 67 33 42 37,64 2,200
Pengendalian Intern (X3) 67 53 69 61,13 3,984 Komitmen (Z) 67 39 56 47,87 4,026 Valid N (listwise) 67 Sumber: Data Diolah( 2023)
Tabel 1 membuktikan bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel penelitian lebih tinggi dari standar deviasi. Hal ini membuktikan model penelitian layak digunakan.

## Hasil Uji Kualitas Data
Uji reliabilitas data bertujuan untuk mengukur konsisten atau tidaknya suatu jawaban kuesioner yang diberikan kepada responden. Hasil uji reliabilitas data menggunakan Cronbach Alpha . Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu jawaban kuesioner. Hasil uji validitas menggunakan pearson correlation . Hasil uji kualitas data ditampilkan pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2 . Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Penelitian Variabel Cronbach Alpha Alpha  Keterangan R hitung R tabel Keterangan LKPD (Y) 0,854 0,60 reliabel 0,577 – 0,629 0,240 Valid SDM (X1) 0,800 0,60 reliabel 0,557 – 0,463 0,240 Valid Teknologi (X2) 0,722 0,60 reliabel 0,405 – 0,329 0,240 Valid SPI (X3) 0,861 0,60 reliabel 0,724 – 0,723 0,240 Valid Komitmen (Z) 0,839 0,60 reliabel 0,478 – 0,599 0,240 Valid
Sumber: Data Diolah ( 2023)
Merujuk  pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  masing-masing  variabel  memiliki  nilai  perhitungan Cronbach  Alpha>0,60.  Artinya,  seluruh  variabel  penelitian  adalah  reliabel  (Ghozali,  2016).  Hasil perhitungan  validitas  seluruh  pernyataan  variabel  memiliki  nilai  diatas  kriteria  0,240  (r  tabel).  Maka butir-butir pernyataan variabel penelitian adalah layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:
Tabel 3 . Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,108 4,159 1,228 ,224 Kompetensi ,492 ,073 ,695 6,781 ,000 Teknologi ,550 ,144 ,437 3,821 ,000 Pengendalian -,205 ,090 -,295 -2,268 ,027 a. Dependent Variable: LKPD Sumber: Data Diolah (2023) Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji F Hasil uji F pada variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:
Tabel 4 . Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 306,072 3 102,024 32,207 ,000 b Residual 199,570 63 3,168 Total 505,642 66 a. Dependent Variable: LKPD b. Predictors: (Constant), Pengendalian, Kompetensi, Teknologi
Sumber: Data Olahan Penelitian, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Pemanfaatan  TI  dan  SPIP  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  keuangan  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  pada  dasarnya  merupakan  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat
ukur untuk berkomunikasi antara data keuangan atau kegiatan organisasi. Untuk mendapatkan laporan keuangan  yang  berkualitas,  maka  diperlukan  seorang  pegawai  yang  berkompeten  dalam  bidang akuntansi.  Keberadaan  sumber  daya  manusia  dalam  suatu  instansi  tidak  dapat  digantikan  oleh  unsur lainnya.  Pegawai  Negeri  Sipil  juga  memiliki  kewajiban  mewujudkan  pemanfaatan  teknologi  informasi untuk  meningkatkan  kemampuan  mengelola  keuangan  daerah.  Teknologi  informasi  yang canggih  tidak akan memiliki banyak makna tanpa diimbangi dengan pegawai yang mampu mengoperasikan teknologi dengan baik serta adanya penyelenggaraan sistem pengendalian intern untuk melakukan pengawasan dan peningkatan peran pegawai dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada tabel 4 diketahui nilai signifikansi 0,000<0,05. Artinya, model penelitian yang digunakan memenuhi uji  kelayakan  model.  Sehingga H 1 diterima yang  menunjukkan  bahwa  kompetensi  SDM,  pemanfaatan teknologi informasi, dan SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena  adanya  kompetensi  pegawai  yang  semakin  tinggi  didukung  dengan  pemberian  pelatihan  secara rutin  pada  pegawai  di  lingkungan  instansi  Pemerintah  Kota  Jambi,  pemeritah  daerah  juga  turut  serta melakukan  kualifikasi  yang  sesuai  bidang  kerja  dengan  berdasarkan  pada  latar  belakang  pendidikan pegawai,  pengetahuan  yang  dimiliki  pegawai  serta  keterampilan  pegawai  Pemkot  Jambi,  pemanfaatan teknologi  informasi  pada  masing-masing  unit  kerja  yang  tepat  guna,  sistem  informasi  yang  telah terkomputerisasi sesuai peraturan, serta didukung pemantauan dan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada keuangan daerah.
Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Tinggi  rendahnya  suatu  kompetensi  setiap  pegawai  negeri  sipil  dalam  bidangnya  akan berpengaruh terhadap kinerja dan kontribusi dalam penyusunan laporan keuangan  (Satriawan & Dewi, 2020).  Bagi  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  diharuskan mempersiapkan  sumber  daya  aparatur  pemerintah  yang  mampu  berpikir  logis,  rasional,  dan  dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi pada pemerintahan dengan baik (Hului et al., 2023). Hasil uji statistik  pada  hipotesis  kedua  memiliki  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05.  Kompetensi  SDM  membuktikan hasil  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Maka  hipotesis  kedua  (H 2 ) diterima .  Instansi  pemerintahan  membutuhkan  pegawai  berkompeten  untuk  mempertahankan  opini WTP yang diberikan oleh BPK dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang terbebas dari kesalahan material.
Instansi  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  membutuhkan  pegawai  yang kompeten,  dengan  berlatar  pendidikan  akuntansi,  mengikuti  program  diklat,  aktif  dalam  kegiatan seminar/workshop  ataupun  kegiatan  bimbingan  secara  teknis  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah daerah,  dan  memiliki  pengalaman  dalam  bidang  akuntansi  (A.  M.  Putri  et  al.,  2018).  Salah  satu  poin penting berjalannya suatu instansi sebagai penggerak organisasi, dilihat dari sumber daya manusia yang berkompeten (Satriawan & Dewi, 2020, Saputra et al., 2020, Ramadhani et al., 2018). Untuk meningkatkan kompetensi  pegawai  yang  terampil  dan  andal  diperlukan  suatu  penempatan  yang  tepat  untuk  mengisi pekerjaan dalam instansi pemerintahan. Kesesuaian penempatan pegawai yang sesuai tingkat pendidikan dan disiplin ilmu akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang bersangkutan (Zulfahmi et al., 2020).
Kompetensi  pada  pegawai  Pemerintah  Kota  Jambi  secara  pengetahuan  telah  melaksanakan penerapan tugas berdasarkan deskripsi tugas yang sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya. Pegawai  mampu  bekerja  secara  berkelompok  dengan  menjalin  hubungan  dan  komunikasi  dalam mencapai  tujuan  instansi.  Latar  belakang  pendidikan  akuntansi  pegawai  pada  Pemerintah  Kota  Jambi menunjukkan  mayoritas  berpendidikan  S1.  Penyusunan  formasi  pegawai  telah  sesuai  pada  tingkat pendidikan  dan  latar  belakang  pendidikan  mayoritas  pegawai  pada  bidang  disiplin  ilmu  akuntansi. Dengan didukung pendidikan dalam disiplin ilmu akuntansi yang memadai, pegawai akan mengerti dan memahami  pekerjaan  yang  dilakukan,  sehingga  akan  sangat  membantu  dalam  membuat  laporan keuangan (Meliani et al., 2022).
Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Perkembangan  teknologi  yang  semakin  modern  dan  canggih  tentunya  bisa  memberikan kemudahan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mempercepat  proses  pertanggungjawaban  dan keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan kepada pengguna (Satriawan & Dewi, 2020). Hasil uji statistik pada hipotesis ketiga memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Pemanfaatan teknologi informasi membuktikan  hasil  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan demikian H 3 diterima . Teknologi informasi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi untuk
pengambilan keputusan yang bermanfaat dan efektif.
Pemanfaatan teknologi yang memiliki keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan waktu proses pengolahan data maka akan mengurangi kesalahan yang terjadi, serta mampu meminimalisir terjadinya kecurangan.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  saat  ini  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung pelaksanaan  kegiatan  organisasi  salah  satunya  dengan  penggunaan  komputer.  Penggunaan  komputer bertujuan  untuk  membantu  pegawai  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  sehingga  pegawai  mampu untuk mengakses data lebih cepat dan tepat (Marlina et al. , 2021). Pemanfaatan teknologi informasi yang baik didukung dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan (Efendi et al. , 2017). Pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi komputer akuntansi merupakan  kebutuhan  penting  bagi  aparatur  pemerintah  daerah  untuk  membantu  dalam  melakukan pengelolaan  keuangan  SKPD  dan  PPKD  yang  tentunya  berpacu  pada  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP) (A. U. Putri & Djuita, 2021).
Pengelolaan  keuangan  Pemkot  Jambi  telah  terkomputerisasi  sejak  awal.  Penggunaan  teknologi informasi  pada  Pemerintah  Kota  Jambi  telah  sesuai  dengan  standar  sehingga  mampu  memberikan pengaruh  yang  baik  pada  laporan  keuangan.  Pegawai  Pemerintah  Kota  Jambi  juga  telah  memanfaatkan jaringan  internet  yang  tersedia  pada  setiap  unit  kerja.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  pegawai Pemerintah Kota Jambi telah sesuai dengan standar serta didukung dengan sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan  laporan  keuangan.  Tingginya  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  digunakan  untuk mengelola laporan keuangan dapat membantu meminimalisir terjadinya kesalahan dan laporan keuangan yang disajikan tepat waktu (Meliani et al ., 2022).

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Sistem  pengendalian  intern  memiliki  fungsi  dalam  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi proses akuntansi dalam menciptakan keandalan pelaporan keuangan. Dalam  menerapkan  unsur  sistem  pengendalian  intern,  pimpinan  instansi  pemerintah  daerah bertanggungjawab  untuk  mengembangkan  kebijakan,  prosedur  dan  praktik  detil  untuk  menyesuaikan dengan  kegiatan  instansi  pemerintah  dan  untuk  memastikan  bahwa  unsur  tersebut  telah  menyatu  dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah (PP No.60 Tahun 2008). Hasil uji statistik pada hipotesis ketiga memiliki nilai signifikansi 0,027 < 0,05. Sistem pengendalian intern membuktikan hasil berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  H 4 diterima . Sistem pengendalian intern memiliki peran penting terhadap instansi sebagai bentuk pengawasan kepada pegawai  serta  mampu  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  secara  cepat  dan  meningkatkan  peran pegawai dalam organisasi.
Sistem  pengendalian  intern  sangat  berpengaruh  terhadap  organisasi  untuk  melaksanakan pengawasan  dan  peningkatan  peran  pegawai  di  lingkungan  instansi  pemerintahan  daerah  (Putra  et  al., 2021).  Syarat  dari  informasi  yang  andal  dan  relevan  adalah  perekaman  yang  cepat  serta  klasifikasi transaksi dan peristiwa yang tepat. Komunikasi yang tepat turut serta terjadi di semua arah, mengalir ke bawah, melintasi dan ke atas organisasi (Omposunggu & Salomo, 2019). Informasi yang dilaporkan juga merujuk kepada hasil pemantauan terhadap proses penilaian kinerja sistem pengendalian intern dengan memberikan keyakinan bahwa temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi akan memperbaiki permasalahan dan meningkatkan kinerja  pemerintahan  daerah.  Perbaikan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  bertujuan untuk  mengurangi  temuan  yang  berulang  sehingga  nantinya  dapat  menjadi  pertimbangan  pemeriksa dalam memberikan opini audit, sehingga penerimaan opini audit akan semakin tinggi pula.

## Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi
Hasil uji hipotesis komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada tabel 10 sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Moderasi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta Kompetensi_Komitmen ,047 ,018 6,088 2,558 ,013 Teknologi_Komitmen -,052 ,041 -4,258 -1,258 ,213 Pengendalian_Komitmen -,005 ,020 -,780 -,274 ,785 a. Dependent Variable: LKPD Sumber: Data Diolah (2023)

## Komitmen  Organisasi  Memoderasi  Pengaruh  Kompetensi  SDM  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  komitmen  yang  tinggi  akan  terus  berupaya  dalam meningkatkan kualitas kinerja serta memberikan kemampuan secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi dapat tercipta apabila pimpinan instansi mampu memberikan dorongan, dukungan kepada setiap sumber daya manusia di dalam instansi pemerintahan, serta pemberian reward bagi  sumber  daya  manusia  yang  berprestasi  serta  memberikan  apresiasi  dalam  pelaksanaan pekerjaannya. Hasil uji statistik pada hipotesis kelima memiliki nilai signifikansi 0,013 < 0,05. Komitmen organisasi  mampu  memoderasi  pengaruh  kompetensi  SDM  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  H 5 diterima .  Tingginya  komitmen  yang  dimiliki  oleh  pegawai terhadap fungsi instansi akan memberikan kemampuan secara maksimal dan terus meningkatkan kualitas kinerja.
Organisasi  turut  serta  memberikan  dukungan  dan  memberdayakan  setiap  anggota  di  dalam organisasi  untuk  meningkatkan  komitmen  dalam  diri  masing-masing  individu  terhadap  organisasi. Tingginya  komitmen  organisasi  pada  diri  individu  akan  menciptakan  rasa  loyal  pada  organisasi  atau instansi (Marsontio et al., 2022). Loyalitas dan tanggung jawab tinggi yang dimiliki oleh pegawai mampu mendukung  kompetensi  pegawai  dalam  bekerja  serta  penyusunan  laporan  keuangan  yang  berkualitas sesuai standar yang berlaku (Andelina, 2017). Komitmen yang tinggi pada diri pegawai Pemerintah Kota Jambi mampu mendorong pegawai untuk memberikan loyalitas yang baik kepada instansi. Loyalitas yang diberikan menunjukkan pegawai memiliki rasa bangga terhadap instansi. Sikap loyal pegawai Pemerintah Kota  Jambi  ditunjukkan  dengan  sikap  membina  hubungan  baik  dengan  sesama  rekan  kerja,  pegawai dengan  pimpinan,  ataupun  dengan  pihak  instansi  lain.  Pegawai  Pemerintah  Kota  Jambi  dituntut  agar dapat  meningkatkan  loyalitas  dan  selalu  berpikir  positif  sebagai  upaya  mewujudkan  laporan  keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan tingkat transparansi yang tinggi.

## Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin tinggi dalam penyajian laporan keuangan maka akan meminimalkan kesalahan dalam penginputan dan penyajian data.  Hasil uji statistik pada hipotesis keenam  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,213  >  0,05.  Komitmen  organisasi  tidak  memoderasi pengaruh  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Dengan  demikian  H 6 ditolak .  Tinggi  rendahnya  komitmen  yang  dimiliki  pada  setiap  individu  dalam mengoperasikan teknologi bergantung kepada kemauan masing-masing individu.
Teknologi merupakan sistem yang menjalankan suatu proses pengelolaan, sementara komitmen berkaitan dengan keinginan pada diri setiap individu, hal ini tentunya berdampak pada ada atau tidaknya keinginan  pada  masing-masing  individu  dalam  mengoperasikannya  (Putra  et  al.,  2021).  Teknologi informasi  yang  telah  terkomputerisasi  sejak  awal  transaksi  namun  terkendala  oleh  gangguan  jaringan internet  yang  tidak  lancar  pada  instansi  akan  menyebabkan  terhambatnya  proses  pengelolaan  laporan keuangan. Kendala yang dialami tersebut dapat berdampak terhadap fungsi akuntansi yang seharusnya dijalankan.    Minimnya  fasilitas  yang  didapatkan  akan  berdampak  pada  rasa  tidak  semangat  dalam menjalankan  aktivitas.  Jika  hal  ini  terus  dibiarkan  akan  menyebabkan  terhambatnya  pengelolaan keuangan daerah.

## Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sistem pengendalian intern akan berjalan semakin efektif dan efisien apabila didukung dengan komitmen  organisasi  pada  diri  setiap  individu.  Hasil  uji  statistik  pada  hipotesis  ketujuh  memiliki  nilai signifikansi sebesar 0,785 > 0,05. Komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H 7 ditolak . Rendahnya komitmen yang dimiliki oleh pimpinan instansi dan seluruh pegawai instansi pemerintahan, maka sistem pengendalian intern yang ditetapkan hanya merupakan sebatas aturan yang dibuat tanpa memiliki nilai (Putra et al., 2021).
Lingkungan  pengendalian  merupakan  pondasi  dasar  yang  menggambarkan  keseluruhan  sistem pengendalian  intern  di  lingkungan  instansi  Pemerintah  Kota  Jambi.  Pimpinan  instansi  harus memperhatikan  komitmen  pegawai  dalam  menunjang  pelatihan  secara  teknis  untuk  meningkatkan kemampuan  pegawai.  Pelatihan  secara  teknis  yang  dilaksanakan  pada  lingkungan  instansi  pemerintah bertujuan  agar  setiap  pegawai  mendapatkan  pelatihan  sesuai  bidang  kerja  untuk  meningkatkan
pengetahuan  dan  keterampilan  pegawai  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pegawai  dalam  bekerja. Apabila  komitmen  terhadap  kompetensi  terkait  pemberian  pelatihan  kepada  pegawai  juga  selalu konsisten  maka  dapat  meningkatkan  kinerja  pegawai.  Pelatihan  yang  diikuti  oleh  pegawai  bagian keuangan akan dapat membantu pegawai memproses serta mengolah data akuntansi menjadi lebih tepat dan  akurat. Rendahnya  keterlibatan  pegawai  dalam  kegiatan  instansi  juga  menjadi  faktor  pemicu lemahnya  efektifitas  sistem  pengendalian  intern  yang  dilaksanakan.  Komitmen  yang  rendah  pada  diri pegawai dapat menyebabkan rendahnya dorongan motivasi pegawai terhadap pencapaian tujuan instansi. Hal  ini  nantinya  dapat  menyebabkan  pegawai  lebih  mengedepankan  kepentingan  pribadi  daripada kemajuan instansi Pemerintah Kota Jambi.

## KESIMPULAN
Kompetensi  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian internal  pemerintah  secara  simultan  maupun  parsial  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Jambi  didukung  dengan pegawai yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan penyusunan formasi pegawai di lingkungan instansi  Pemerintah  Kota  Jambi  telah  disesuaikan  dengan  latar  belakang  pendidikan,  pengetahuan,  dan keterampilan yang dimiliki. Sehingga mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang sejak awal transaksi hingga akhir penyusunan laporan keuangan telah terkomputerisasi. Hal ini tidak terlepas dari informasi yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai dengan menjalin komunikasi diantara sesama rekan kerja dan pegawai dengan pimpinan instansi.
Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan rasa ikut  memiliki  bagi  pegawai  terhadap  instansi  pemerintah  yang  akan  menyebabkan  rasa  ikut  memiliki secara emosional dan merasa terikat dengan instansi, sehingga nantinya pekerjaan yang dilakukan akan selalu mengarah kepada pencapaian tujuan instansi.
Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem  pengendalian  intern  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Tinggi  rendahnya komitmen  yang  dimiliki  pada  setiap  individu  dalam  mengoperasikan  teknologi  bergantung  kepada kemauan masing-masing individu. Rendahnya keterlibatan pegawai dalam kegiatan instansi juga menjadi faktor pemicu lemahnya efektifitas sistem pengendalian intern yang dilaksanakan. Komitmen yang rendah pada  diri  pegawai  dapat  menyebabkan  rendahnya  dorongan  motivasi  pegawai  terhadap  pencapaian tujuan instansi. Hal ini nantinya dapat menyebabkan pegawai lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kemajuan instansi Pemerintah Kota Jambi.
Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dengan  memperhatikan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  menerapkan  sistem pengendalian intern sesuai pedoman serta perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya  dari  pengetahuan,  namun  pelaksanaan  diklat  pra  jabatan  bagi  calon  pegawai  dan  diklat  dalam jabatan  untuk  dapat  meningkatkan  keterampilan  dan  pengalaman  pegawai  dalam  menyelesaikan  tugas pekerjaan. Pimpian instansi dan seluruh pegawai Pemerintah Kota Jambi untuk dapat terus meningkatkan komitmen organisasi sebagai wujud dalam penyelenggaraan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan tingkat transparansi yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andelina, M. W. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Kabupaten  Demak). Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan  Akuntansi Terapan , 8 (2), 132–153. Basri, W. S., & Johannes, A. W. (2022). Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penerapan Pelatihan  Nonklasikal  Pada  Era  Revolusi  Industri  4.0  Di  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah , 14 (1), 36–52. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1
Defitri,  S.  Y.  (2018).  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. jurnal Benefita , 64–75.
Efendi,  L.,  Darwanis,  &  Abdullah,  S.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Pelaporan Keuangan  Daerah  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Kabupaten  Aceh  Tengah). Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam , 3 (2).
Evi,  H.,  Rahayu,  S.,  &  Gowon,  M.  (2020).  Determinan  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris  di Pemerintah Ddaerah Provinsi Jambi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja , 5(2), 80-89
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (edisi 8). Halim, A. (2010). Sistem Akuntansi Sektor Publik (edisi pert). UPP STIM YKPN. Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika , 11 (1). https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517
Marsontio, O., Basri, Y. M., & Ratnawaty, V. (2022). Keterlambatan Penyerapan Anggaran: Peran Komitmen
Organisasi Sebagai Moderasi. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika , 12 (1). https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3505
Meliani, P., Nyoman, D., & Werastuti, S. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan , Pemahaman Akuntasi , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika , 12 (1), 33–43.
Omposunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 5 (1), 78–86.
Putra, W.  E.,  Kusuma, I. L.,  &  Dewi,  M.  W.  (2021). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas Laporan Keuangan Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Proceeding Seminar Nasional . Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Binangkit, I. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika , 8 (2).
Ramadhani,  M.,  Soerono,  A.  N.,  &  Mulyasari,  W.  (2018).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi  Banten). Jurnal Riset Akuntansi Terpadu , 12 (1).
Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia , 6 (1), 114–136.
Saputra,  F.,  Rahayu,  S.,  &  Yudi.  (2020).  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  Di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi , 5 (4), 268–279. Satriawan, G. M. I., & Dewi, G. A. K. R. S. (2020). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika , 10 (2). Siaran  pers  BPK.  (2021). Penyerahan  LHP  atas  LKPD  TA  2021  kepada  empat  Pemerintah  Daerah .  Berita Acara Siaran Pers BPK.
Siregar, L.,  Taufik, T., & Julita, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (1), 49–59. Sougi, T., Rahayu, S., & Machpuddin, A. (2018). Analisis Temuan Pemeriksaan BPK-RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan  Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  pada  Tahun  Anggaran  2014-2016. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja , (14), 63-65
Swastika,  I.  B.  P.  J.,  &  Widhiyani,  N.  L.  S.  (2020).  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah,  Sistem Informasi  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Good  Governance  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  di Kabupaten Jembrana. E-Jurnal Akuntansi , 30 (11), 2724–2736.
Trisnawati,  N.  N.,  &  Wiratmaja,  D.  N.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Sistem Pengendalian  Intern  Pada  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 24 (1), 768–792.
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p29
Zulfahmi,  Hendriani,  S.,  &  Pailis,  E.  A.  (2020).  Pengaruh  Penempatan  Kerja  dan  Pengalaman  Kerja Terhadap  Kinerja  Pegawai  BPKAD  Provinsi  Riau  Melalui  Kepuasan  Kerja  Sebagai  Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika , 10 (2). https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2027