## TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG YANG MEMAKAI SKEMA PONZI

## Winda Fitri
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam e-mail: winda @uib.ac.id

## Elvianti
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam e-mail: elvianti001@gmail.com

## ABSTRAK
Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat mengikuti era digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah proses transaksi. Industri jasa keuangan Indonesia telah memanfaatkan fasilitas yang dinamakan fintech. Perusahaan maupun individual juga ikut merasakan kemudahan dalam bisnis mereka karena  dibantu  oleh  teknologi  fintech.  Namun  pada  prakteknya  masih  banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis illegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu memberikan argumentasi hukum sesuai dengan data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku skema ponzi serta  perlindungan  hukum  bagi  korban  skema  ponzi.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa sementara belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang skema ponzi, sehingga Undang-Undang yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan tindakan preventif yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  wawasan  mengenai  investasi  kepada masyarakat secara berkala.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Investasi Bodong, Skema Ponzi

## ABSTRACT
Business in Indonesia is currently experiencing rapid development following the digital  era,  namely  by  utilizing  technology  to  simplify  the  transaction  process.  The Indonesian financial services industry has used a facility called fintech. Companies and  individuals  also  experience  their  business  because  they  are  assisted  by  fintech technology. However, in practice, there are still many companies that use technology for  illegal  businesses,  especially  in  the  field  of  fraudulent  investments  with  various schemes, one of which is the ponzi scheme. The research method used is the method of normative legal research, namely providing legal arguments based on secondary data. The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  laws  for  ponzi  schemes  and  legal protection for victims of ponzi schemes. The result of this research is that there is no specific law that regulates the Ponzi scheme. Therefore, Article 378 of the Criminal
Code  concerning  Fraud  and  Article  103  of  Law  Number  8  of  1995  concerning  the Capital Market can be used. Preventive action that can be taken is to provide insight into investment to the public.
Keywords : Law Enforcement, Legal protection, Investment Fraud, Ponzi Scheme

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan perekonomian berkaitan erat dengan bisnis, keduanya saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya (Asri Elies Alamanda & Darminto Hartono, 2021). Dalam buku Makro Ekonomi karya N Gregory Mankiw menyiratkan bahwa ekonomi makro memiliki peran sangat penting pada sebuah bisnis, apabila bisnis sebuah negara berkembang dengan baik, maka sumber pendapatan negara seperti investasi akan berdatangan sehingga tenaga kerja semakin terserap dan pendapatan negara akan bertambah terutama dalam bentuk pajak. (N. Gregory Mankiw , 2015) . Tujuan  dari  investasi  sendiri  pertama  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  seseorang  akan barang dan jasa. Pada umumnya orang melakukan kegiatan investasi dikarenakan harus memenuhi kebutuhan  rumah  tangga  (Teguh  Winarso,  Hari  Sutra  Disembody  &  Paramita  Prananingtyas, 2020). Lalu kedua Investasi untuk memenuhi keinginan seseorang akan barang dan jasa. Beberapa orang melakukan kegiatan investasi untuk mencapai goal seperti membeli rumah baru, mobil baru, liburan,  dan  lain-lain  (Amalia  Nuril  Hidayati ,  2017) .  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  bisnis  di sebuah  negara  sangat  berpengaruh  dan  berkaitan  erat  dengan  perekonomian  suatu  negara. Indonesia memiliki sebuah sistem yang bertujuan untuk menganalisa tentang perubahan ekonomi Indonesia  yang  mana  sangat  berpengaruh  dengan  perusahaan  dan  masyarakat  atau  pasar,  yaitu Ekonomi Makro.
Salah  satu  tujuan  dari  ekonomi  makro  adalah  untuk  menjaga  kestabilan  perekonomian Indonesia  sebagaimana  dikehendaki  dalam  alenia  keempat  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945 (Ali Rama, Makhlani Makhlani, 2014).
Untuk mewujudkan tujuan dari Negara kita, dibutuhkan aparatur sipil negara yang terbebas dari intervensi publik, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang profesional dan mampu  menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  Indonesia  serta  berperan  sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (Liva Paisa, Ronny Gosal, Donald Monintja, 2019).
Tugas pembangunan yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan sosial ( economic and social development ) demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat tentu saja mempengaruhi dunia bisnis di Indonesia (Ahmad Syaifudin & Elisatin Ernawati, 2020). Dunia bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan tentunya persaingan usaha  juga  menjadi  semakin  ketat  karena  setiap  pebisnis  atau  pengusaha  memiliki  tujuannya masing-masing.  Untuk  mencapai  tujuannya,  tentu  saja  para  pebisnis  atau  pengusaha  harus memiliki skill dan ilmu pengetahuan tentang cara berbisnis. Terdapat cara melakukan kegiatan usaha, yaitu: pertama, Memilih pembidangan usaha yang diinginkan dan mempunyai hasrat kuat dan pengetahuan; kedua, Memperluas dan memperbanyak link bisnis; ketiga, Memilih keunikan dan memiliki suatau penilaian unggul terhadap barang atau jasa; keempat, Menjaga kredibilitas dan brand-image (Suwinardi Suwinardi, 2019).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Banyak  pebisnis  atau  pengusaha  membuka  usaha  atau  bisnis  baru  supaya  investor menanamkan modal kepada bisnis mereka yang mereka jadikan sebagai modal usaha. Terdapat beberapa bidang bisnis baru yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru, adapun beberapa bisnis yang belum pernah dijalankan sebelumnya. Perkembangan bisnis seiring waktu semakin berkembang mengikuti era digital salah satunya bisnis maupun investasi yang terhubung dengan perangkat mobile. Bahkan  industri  jasa  keuangan  di  negara  Indonesia  sudah  memanfaatkan kecanggihan  teknologi  dalam  mekanisme  transaksi  keuangan,  yang  biasanya  disebut  sebagai Fintech. Apabila melihat dari data jumlah perusahaan Fintech peer to peer lending yang terdaftar di  OJK  hingga  bulan  Februari  2020  berjumlah  161  Perusahaan  (Kornelius  Benuf,  2020). Penggunaan tersebut dianggap praktis bagi masyarakat di era digital seperti sekarang ini. Sehingga banyak  perusahaan  memanfaatkannya  dalam  hal  untuk  berbisnis.  Beberapa  contoh  perusahaan yang  memanfaatkan  aplikasi  bisnis  legal  yang  telah  mendapatkan  izin  atau  persetujuan  dari Otoritas jasa Keuangan (OJK) seperti:
Tabel 1. Daftar Aplikasi Bisnis Legal
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (https://reksadana.ojk.go.id/Public/PTOPublic.aspx ) Namun  banyak  juga  perusahaan  maupun  invidivual  memanfaatkan  teknologi  untuk melakukan bisnis illegal yang tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, yang biasanya di  kenal  sebagai  Investasi  bodong,  bisnis  bodong  ataupun  produk  bodong  (Raden  Ani  Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, 2019).
Mekanismenya masyarakat ditawari dan dibujuk dengan pendapatan maupun penghasilan yang  besar  dalam  waktu  sesingkat-singkatnya  ( instant )  tanpa  bekerja  keras.  Tujuan  utama  dari pelaku investasi bodong hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan  kerugian  yang  ditanggung  atau  dialami  oleh  masyarakat  yang  menjadi  korban. Investor  biasanya  dijanjikan  mendapatkan  keuntungan  saat  memberikan  modal  kepada  pelaku. Namun pada waktu jatuh tempo, para investor tidak dapat dibagikan keuntungan (Daris Zunaida, 2018).
Selain  itu  investor  cenderung  menginvestasikan  atau  menanam  modal  kembali  apabila investor mendapatkan return sesuai yang dijanjikan (Tri Syafari And Basto Daeng Robo, 2019). Adapun  ciri-ciri  investasi  bodong/ilegal  menurut  perencana  keuangan  menurut  Safir  Senduk adalah  menawarkan  potensi  keuntungan  pendapatan  tetap  setiap  hari  maupun  setiap  bulannya tanpa  bekerja,  memberikan  tawaran  yang  tidak  realistis  dalam  bentuk  persentase,  meyakinkan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
klien bahwa bisnisnya sangat menguntungkan tanpa memberitahu resiko maupun kerugian kepada klien,  dan  investasi  bondong/  ilegal  tidak  jarang  memakai  aplikasi  perantara  seperti  aplikasi investasi  jual  emas,  tetapi  emas  yang  dibeli  tidak  pernah  datang  dan  tidak  ada  pemberitahuan. Satgas Waspada Investasi mengumumkan acuan bagi calon investor untuk waspada beberapa ciri investasi bodong dirangkum menjadi “ high-return, free-risk, high-insentive, unfair, big-promise & guarantee ” (Elif Pardiansyah, 2017). Pada ciri investasi yang secara tidak langsung, investor tidaklah  perlu  menghadiri  secara  fisik,  karena  pada  umumnya  pada  perkara-perkara  tertentu investor ingin mempunyai perusahaan secara permanen dengan memperhitungkan bisnis tertentu (Untung Hendrik Budi, 2013).
Diketahui bahwa dari awal tahun 2013 sampai tahun 2014, kasus investasi bodong ini telah ada 2772 jumlah pengaduan. Untuk saat ini terdapat 868 daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).
Penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap kegiatan investasi bodong berhubungan erat dengan tindak pidana penipuan yang dilegalisir dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dimana menurut Moeljatno, pengaturan pidana dalam pasal ini  merupakan  tentang  perbuatan bedrog (Moeljatno,  2001).  Larangan  investasi  bodong  diatur dalam  Pasal  378  KUHP  yang  menegaskan  bahwa  “Barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun ” .
Selain  itu  juga  diatur  dalam  Pasal  3  UU  No  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Namun pada faktanya, saat ini sedang terjadi kasus investasi bodong di Indonesia yaitu kasus aplikasi Alimama dan JD Union. Ternyata sudah banyak orang yang menjadi korban dari aplikasi Alimama dan JD Union. "Modusnya adalah mereka dibujuk masuk aplikasi tersebut kemudian nanti mendapat komisi," hal ini diungkapkan oleh Kombes Erdi A. Chaniago selaku Kabid Humas Polda Jabar pada saat beliau dihubungi hari Selasa, 29 September 2020. Berdasarkan informasi- informasi  diatas,  kasus  aplikasi  Alimama  dan  JD  Union  ini  diduga  melakukan  kegiatan  usaha dalam bentuk skema ponzi. Investasi ilegal memakai skema Ponzi atau skema money game , yaitu memutar dana dari masyarakat dengan membayar bonus kepada konsumen lama dari sumber dana pembiayaan dari konsumen baru. Namun, skema ponzi ini tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur (Abd Kadir Arno dan A Ziaul Assad, 2017).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## PERUMUSAN MASALAH
Pada prinsipnya perumusan masalah dijadikan sebagai acuan atau titik fokus peneliti untuk melakukan  dan/atau  melaksanakan  sebuah  penelitian  hukum.  Untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan peneliti dari penelitian ini, maka ditentukan 2 (dua) perumusan masalah yaitu sebagai berikut;
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema Ponzi?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  korban  investasi  bodong  yang  memakai  skema ponzi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2020). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Metode  penelitian  hukum  normatif merupakan  penelitian  yang  memiliki  objek  kajian  tentang  aturan  hukum  berdasarkan  data sekunder, yang mana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara  kualitatif  dari  hasil  wawancara  secara online  via Zoom,  observasi  secara online ,  studi pustaka yang didapatkan dari Putusan Mahkamah Agung dan pengumpulan data dari buku, dan sumber dari internet.

## PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi
Sebelum  membahas  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  investasi  bodong  yang memakai skema ponzi, perlu diketahui mengenai hukum terlebih dahulu. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang cara masyarakat bersikap dalam suatu wilayah atau negara yang apabila masyarakat melanggar suatu peraturan yang berlaku, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan  yang  telah  dilanggar.  Selain  itu,  hukum  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan terhadap para masyarakat tanpa terkecuali. Adapun definisi hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto dan adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan  resmi  yang  berwajib,  yang  menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam  suatu lingkungan  masyarakat,  pelanggaran  terhadap  peraturan-peraturan  tadi  berakibat  di  ambilnya tindakan hukuman (Chainur Arrasjid, 2000).
Menurut Sukirno seorang ahli teori makro ekonomi menyatakan bahwa perilaku investasi menyebabkan masyarakat selalu melakukan peningkatan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, melakukan  peningkatan  pendapatan  nasional  dan  melakukan  peningkatan  taraf  kesejahteraan masyarakat. Peran ini sumbernya berasal dari tiga peran penting dari perbuatan investasi, yaitu: (1)  investasi  adalah  komponen  dari  pengeluaran,  maka  dari  itu  naiknya  tingkat  investasi  akan bertingkat pada permintaan agregat , pemasukan keuangan nasional dan lapangan pekerjaan; (2) berkembangnya barang modal sebab akibat investasi segera meningkat capacity produksinya; (3) perkembangan teknologi akan selalu mengikuti investasi (Sukirno, 2003).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pendapat  lainnya  terkait  hal  diatas  pun  dikemukakan  oleh  Nopirin,  agar  terjadinya  suatu kegiatan  pertumbuhan  ekonomi,  dibutuhkan  kegiatan  untuk  meningkatkan  produksi  nasional. Meningkatnya produksi nasional bisa disebabkan karena ada akumulasi modal yang didapatkan dari tabungan nasional yang akan dipakai untuk melakukan kegiatan investasi (Nopirin, 2000).
Sedangkan Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Menurut  Prof.  Dr.  Satjipto  Rahardjo,  SH, Penegakan  hukum  merupakan  rangkaian  proses  untuk  menjabarkan  nilai,ide,  cita  yang  cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum (Satjipto, 2009).
Peneliti  melakukan  wawancara  secara online  via Zoom  dengan  dua  narasumber  sebagai salah satu data dalam penelitian ini. Setelah melakukan wawancara via Zoom dengan narasumber pertama  yang  bernama  Ibu  dengan  Inisial  B  (narasumber  meminta  namanya  disamarkan  oleh peneliti),  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Ibu  B  memperoleh  informasi  mengenai  Alimama  dari salah satu temannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Ibu B, masing-masing anggota dijanjikan akan mendapatkan bonus setelah mengajak beberapa orang menjadi anggota Alimama. Akan tetapi, Ibu B ditipu oleh pelaku skema ponzi sehingga Ibu B dan korban lain mengalami kerugian  yaitu  tidak  dapat  mendapatkan  modalnya  kembali.  Selanjutnya,  peneliti  melakukan wawancara via Zoom  dengan  narasumber  kedua  yang  bernama  Ibu  yang  berinisial  S.  Setelah melakukan  wawancara  dengan  Ibu  S,  dapat  disimpulkan  bahwa  Ibu  S  mengetahui  tentang Alimama  dari  sepupunya  dan  memutusan  untuk  bergabung  menjadi  anggota  Alimama  karena dijanjikan akan mendapat modalnya kembali serta bonus apabila ia berhasil mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi anggota Alimama. Namun, Ibu S ditipu oleh pelaku skema ponzi dan tidak mendapatkan modalnya kembali.
Berdasarkan  hasil  penelitian  wawancara  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  semua korban dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dikarenakan para korban tidak mengetahui siapa pelaku investasi bodong dan para korban juga tidak ingin dirugikan lagi atau dengan kata lain, para korban tidak ingin menghabiskan uang untuk mengajukan gugatan apabila tidak mendapatkan hasil yang diharapkan walaupun sudah dibawa ke ranah  hukum  dikarenakan  tidak  ada  undang-undang  yang  mengatur  secara  eksplisit  mengenai skema ponzi.
Pemahaman  serta  kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  perbuatan  investasi  sangatlah penting, dimana calon investor wajib mempunyai kecerdasan, walaupun memiliku badan hukum berupa  perseroan  terbatas  ataupun  koperasi  sekalipun,  bisa  saja  badan  hukum  hanya  kedoknya untuk  memberikan  keyakinan  pada  masyarakat,  bahwa  sipengelola  perbuatan  investasi mempunyai  legalitas  hukum.  Kedudukan  seperti  perseroan  terbatas  yang  memiliki  indikasi memperbuat suatu investasi bodong, sebagaimana hal tersebut bisa dicabut status badan hukum tesebut menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang ditegaskan pada Pasal 142  ayat  (1),  yang  menyatakan  akan  dilakukan  Pembubaran  Perseroan  hingga  pencabutan  izin usaha badan hukum (Nando Mantulangi, 2017).
Selain peneliti melakukan wawancara dengan dua narasumber, peneliti juga melakukan studi pustaka yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN. MPW dengan kronologi sebagai berikut:
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kejadian  kasus  skema  ponzi  ini  berawal  dari  bulan  Oktober  2014  pada  saat  Mahhut  Bin Samsudin mengajak beberapa orang untuk bergabung bermain trading forex dan dijanjikan akan mendapatkan laba 50% dari modal. Mahhut bersama para leader yang bernama Eko Supriatna, Tan Junaidi dan Agus Wijaya mengadakan seminar di Gedung Kartini Mempawah pada bulan Januari  2015.  Tidak  hanya  menjelaskan  mengenai  SOT,  Mahhut  juga  mengajak  para  nasabah untuk menginvestasikan uang kepada terdakwa dalam 2 bentuk system yaitu 1) System Regular . Bahwa  dalam system  regular ,  nasabah  dijanjikan  akan  mendapatkan  laba  setiap  bulan  sekali selama  setengah  tahun  dengan  laba  per  bulan  sebesar  50%  dari  modal.  2) System  Compound . Bahwa dalam system compound , nasabah yang melakukan investasi uang dapat menerima uang pokok dan bonus setelah investasi berjalan selama setengah tahun. Terjadi dialog antara Mahhut dengan peserta seminar pada saat sosialisasi:
Tabel 2. Rekap Dialog Sosialisasi Trading Forex
Peserta “Bagaimana jika saya titipkan uang saya sebesar 2 miliar dan jika  uang  tersebut  dibawa  kabur  /  lari  dari  pengurus  SOT? Bagaimana pertanggung jawabannya? Mahhut Tenang  bapak/ibu  jika  uang  2  miliar  tersebut  dibawa  lari sama  pengurus  SOT,  masih  ada  stok  5  trilyun  untuk mengganti uang bapak/ibu. Peserta Bagaimana bapak bisa mengelola SOT dengan profit 50%?” Mahhut Dengan bekerja sama dengan leader dan selalu berusaha yang terbaik dalam bermain trading.”

## Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN.MPW
Mahhut  mulai  membentuk  komunitas  SOT  pada  sekitar  bulan  Maret  2015  setelah mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat  yang  berkeinginan  menginvestasikan  uang  kepada Mahhut. Setelah itu, pada bulan Juli 2015, Mahhut membentuk struktur kepengurusan SOT yang diketuai oleh dirinya sendiri dan dibantu oleh leader-leader . Berikut peran dan tugas para leader SOT:
Tabel 3. Struktur Kepengurursan SOT Nama Peran Tugas dan Tanggung Jawab Eko Supriatna Leader utama di SOT menerima nasabah. Subandi, SE Leader utama di SOT menerima nasabah. Tan Junaidi Leader utama di SOT menerima nasabah. Agus Wijaya Leader utama di SOT menerima nasabah.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Rusmin Mulyadi Leader utama di SOT menerima nasabah. Muklis Leader utama di SOT menerima nasabah.
Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN.MPW
Berdasarkan  putusan  63/Pid.B/2017/PN.MPW,  diketahui  bahwa  Mahhut  Bin  Samsudin memberikan pembayaran kepada para leader sebesar 10% yang diperoleh dari nilai investasi yang diterima  dari  para  nasabah  yang  berjumlah  sekitar  5.124  orang  dengan  nilai  investasi  antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 dengan total mencapai Rp59.097.800.000,00. Selama  Mahhut  mendirikan  SOT,  total  investasi  yang  didapatkan  dari  para  nasabah  yang bergabung  dan  mendaftar  melalui  Mahhut  mencapai  sejumlah  Rp18.143.500.000,00.  Mahhut hanya memakai 2 akun untuk melakukan trading di Financial Broker Success (FBS) dengan total deposit dana sebesar Rp130.328.100,00 pada tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 20 September  2016.  Berikut  2  akun  yang  digunakan  oleh  Mahhut  a.  mcc.mahhud@yahoo.com dengan password : 18mei2016 dan deposit dana Rp100.100.000,00 memakai rekening BRI nomor Rekening  BRI  nomor  0207-01-0008291-53-2  atas  nama  MAHHUT;  dan  Rp30.000.000,00 memakai rekening BCA nomor 3710282543 atas nama MAHHUT. b.srimaryatun80@yahoo.com dengan password : 13maret2013 dan deposit dana: Rp228.100,00 memakai rekening BCA nomor 8855097636  atas  nama  SRI  MARYATUN.  Selebihnya  Rp18.013.171.900,00  diputarkan  untuk melakukan  pembayaran  kepada  para  nasabah  lainnya  yang  telah  jatuh  tempo  sejumlah Rp9.037.605,000,00  dan  selebihnya  sebesar  Rp9.105.895.000,00  dikuasai  oleh  Mahhut  dan dipergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan ijin dari para nasabah sejumlah Rp1.003.090.000,00 untuk membeli mobil dan lain-lain.
Menurut saksi ahli, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai skema ponzi yang maksudnya adalah “modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh  individu  atau  organisasi  yang  menjalankan  operasi  ini.  Skema  Ponzi  biasanya  membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang tinggi.Adapun posita yang peneliti dapatkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN.MPW yaitu:
Tanggal 25 April 2017, penuntut umum pada No. Reg. Perkara : PDM- 24/Mempa/02/2017 menuntut  agar  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Mempawah  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara untuk memutuskan:
1) “Menyatakan Terdakwa MAHHUT Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang –Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama dan ketiga Primair dalam dakwaan penuntut umum” ;
2) “Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MAHHUT BIN SAMSUDIN dengan pidana penjara  selama  15  (lima  belas)  tahun  dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sementara  dengan  perintah  agar  terdakwa  tetap  ditahan  dan  pidana  denda  sebesar  Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun kurungan”;
3) Menyatakan barang-barang bukti Dipergunakan dalam perkara lain
4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun pertimbangan dari hakim yaitu:
Sebelum Mahhut dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan hukuman terdakwa, yakni:
a) Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
b) Perbuatan terdakwa telah merugikan nasabah sejumlah 5.124 (lima ribu seratus dua puluh empat) tersebut, Nasabah yang langsung mendaftar melalui terdakwa berkisar antara 300 sampai dengan 450 nasabah dengan total investasi mencapai Rp. 18.143.500.000,- (delapan belas miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
Berdasarkan  dari  kasus  putusan  63/Pid.B/2017/PN.MPW,  pelaku  investasi  bodong  yang memakai skema ponzi di Indonesia didakwa melakukan perbuatan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8/2010  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan UU No. 8/1981. Adapun kasus skema ponzi lainnya yaitu Kasus First Travel. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa melanggar “Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8/ 2010 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8/1981.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai Pasal 378 KUHP. Kemudian pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010).
Salah satu perusahaan Program Ghaniyyu100/ Komunitas Ghaniyyu100, dan Sedekah 100. Path of Dream merupakan aplikasi yang memakai web dan memiliki suatu sistem yaitu semua anggota saling membantu. Path of Dream termasuk daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah  pengawasan  OJK  pada  01  Oktober  2020.  Program  Ghaniyyu100/  Komunitas Ghaniyyu100  merupakan  aplikasi  yang  memakai web dan  memiliki  suatu  system  yaitu  para anggota  mengajak  keluarga,  teman  sebanyak-banyaknya  untuk  bergabung  menjadi  anggota Ghaniyyu100. Komunitas Ghaniyyu100 termasuk daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK pada 01 Oktober 2020. Sedangkan Sedekah 100 merupakan aplikasi yang memakai web. Sedekah 100 termasuk daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK pada 01 Oktober 2020. Dalam halaman web sedekah100.com dapat ditemukan kalimat  “Anggota diharuskan untuk mempunyai modal sebesar 100.000 untuk biaya aktifasi dan bantuan ke sesama komunitas yang berhak, mempunyai nomor rekening dan ATM sebagai sarana untuk  memudahkan  proses  saling  berbagi,  baik  memberi  bantuan  atau  menerima  bantuan  atau menerima  bantuan  dari  sesama  angota  komunitas  sedekah100.com,  bersedia  mengembangkan program dengan cara menyampaikan dan mengajak orang lain sebanyak 50 orang untuk bergabung menjadi  anggota  komunitas  sedekah  100  dan  kemudian  melakukan  pembinaan  kepada  orang- orang yang telah diajak.”
Berdasarkan dari hasil penelitian observasi secara online , maka para pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi juga dapat dihukum sesuai dengan Pasal 103 UU No.8/1995 yang berbunyi:

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
1) “Setiap  Pihak  yang  melakukan  kegiatan  di  Pasar  Modal  tanpa  izin,  persetujuan,  atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal  32  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Pasal 378 KUHP, Pasal 3 UU No.8/2010 dan Pasal 103 UU No. 8/1995 dapat dijadikan sebagai upaya represif terhadap investasi bodong yang memakai skema ponzi  dikarenakan  belum  adanya  peraturan  atau  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus tentang skema ponzi.

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi
Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan  maupun  yang  tertulis  (Anggun  Lestari  Suryamizon,  2017;  Hari  Sutra  Disemadi,  Raihan Radinka Yusuf, & Novi Wira Sartika Zebua, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori perlindungan  hukum  menurut  Philipus  M.  Hadjon  yaitu  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  konflik  atau  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat selaku investor dapat dilihat dalam Pasal 28 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:
a) Memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  atas  karakteristik  sektor  jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b) Meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  suatu konflik  atau  sengketa,  termasuk  penanganannya  di  lembaga  peradilan  (M.  Hadjon,  2000). Perlindungan hukum represif terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP.
Untuk  mengajukan  permintaan  ganti  rugi  melalui  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum, dalam hal ini korban menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  untuk  melakukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum. Selanjutnya,  dalam pengajuan permohonan restitusi diatur dalam “PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  dan  Korban  (PP  No.  44/2008 ), yakni:
Pasal 21
“Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Pasal 22 (1) Permohonan  Restitusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  memuat  sekurang- kurangnya:
a. identitas pemohon;
b. uraian tentang tindak pidana;
c. identitas pelaku tindak pidana;
d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita;dan
e. bentuk Restitusi yang diminta.
(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
b. bukti  kerugian  yang  nyata-nyata  diderita  oleh  Korban  atau  Keluarga  yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. bukti  biaya  yang  dikeluarkan  selama  perawatan  dan/atau  pengobatan  yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatanatau pengobatan;
d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
f. surat  keterangan  hubungan  Keluarga,  apabila  permohonan  diajukan  oleh Keluarga; dan
g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
(3) Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus  pengadilan  dan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut. ”
Apabila pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi melarikan diri, meninggal dunia atau  tidak  dapat  melakukan  ganti  rugi  terhadap  korban,  maka  negara  diharapkan  untuk bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi dan untuk dana ganti kerugiannya dapat diambil dari kas pajak negara (Mila Surahmi, 2019).
Para korban penipuan investasi sudah banyak yang menderita kerugian finansial , maka dari itu literasi  masyarakay  terkait  kegiatan  investasi  sangatlah  penting.  Menurut  pendapat  Abdullah Firmansyah Hasan, terdapat cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari investasi bodong, yaitu sebagai berikut (Abdullah Firmansyah Hasan, 2011):
a. Mencari info-info terkait tawaran investasi dari bermacam-macam sumber, dapat melewati teman terdekat ataupun orang yang profesional telah menguasai tawaran tersebut, sehingga berasal  dari  info-info  tersebut  yang  sebanyaknya  ditelusuri  dahulu  sebelum  adanya keputusan.
b. Mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan temukan jawabannya secara hitam diatas putih seperti tentang track-record .
c. Berusaha menjadi pemikir yang kritis maka dari itu dapat menghiruakan sebagian besarnya bujukan atau rayuan yang menggiurkan dari penipu investasi bodong.
d. Apabila  penipu  yang  melakukan  penawaran  investasi  tersebut  memberikan  janji  palsu terkait  adanya  imbal  balik  dengan  hasil  yang  tinggi  atau  diatas  rata-rata  pasar  dalam
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
periode  waktu  yang  singkat,  kemungkinan  besar  penawaran  itu  merupakan  janji-janji belaka yang mengundang timbulnya wanprestasi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penegakan  hukum  terhadap  pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dan perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil  kesimpulan  yaitu:  Dikarenakan  tidak  adanya  undang-undang  skema  ponzi,  maka penegakan  hukum  terhadap  pelaku  investasi  bodong  dapat  memakai  Pasal  378  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa apabila suatu perusahaan melakukan suatu kegiatan usaha tanpa izin dari lembaga yang berwenang, maka akan dikenakan sanksi yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda  paling  banyak  satu  miliar;  Terdapat  2  perlindungan  hukum  terhadap  korban  investasi bodong yang memakai skema ponzi, yakni perlindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif.  Perlindungan  hukum  preventif  dapat  dilihat  dalam  Pasal  28  UU  No.21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan memberikan pengetahuan atau wawasan mengenai investasi  kepada  masyarakat.  Perlindungan  hukum  secara  represif  dapat  dilihat  dari  penegakan hukum yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## Rekomendasi
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  peniliti  diatas  maka  menjadi  suatu  urgensi  pemerintah segera  memperhatikan  tindakan-tindakan  investasi  bodong,  diharapkan  adanya  perubahan  atau revisi  undang-undang  yaitu  menambahkan  peraturan  skema  ponzi  dalam  undang-undang  yang mengatur tentang investasi supaya pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi diberi sanksi yang setimpal. Serta diharapkan adanya bimbingan, penyuluhan, serta edukasi mengenai investasi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang agar masyarakat tidak mudah ditipu dan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arno, Abd Kadir dan A Ziaul Assad. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong". Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law , 2 (1), 85-95.
Arrasjid, Chainur. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Alamanda, Asri Elies, dan Darminto Hartono. (2021). Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan. Journal of Judicial Review, 23(1), 57-70.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). "Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen - Badan Pusat Statistik", melalui halaman: https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020- turun-5-32-persen.html, diakses pada 19 Desember 2020.
Benuf, Kornelius. (2020). Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending akibat Penyebaran Covid 19. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 (2), 203-217.
Budi, Untung Hendrik. (2013). Hukum Investasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, dan Novi Wira Sartika Zebua. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1), 41-52.
Hadjon,  Philipus  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  PT.Bina Ilmu.
Hasan, Abdullah Firmansyah. (2011). Waspadailah Modus-modus Penipuan dan Perampokan di Sekitar Kita . Jakarta: Mediakita.
Hidayati,  Amalia  Nuril.  (2017).  Analisis  Dan  Relevansinya  Dengan  Ekonomi  Islam, Jurnal Ekonomi Islam, 8 (2), 227-242.
Mankiw, N. Gregory. (2015). Macroeconomics 9th Edition . Worth Publishers, 2015.
Mantulangi, Nando. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, Jurnal Lex Administratum, 5 (1), 108-115.
Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada.Moeljatno. (2001). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara.
Nopirin. (2000). Ekonomi Moneter: Buku 1 Edisi Keempat . Yogyakarta: BPFE. Otoritas Jasa Keuangan. (2020). “Infografis OJK Poster A2,” https://waspadainvestasi.ojk.go.id/themes/iknb/doc/Waspada Investasi.pdf., diakses pada 22
Desember 2020.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2020).  ‘Daftar  Investasi  Yang  Tidak  Terdaftar  Dan  Tidak  Di  Bawah Pengawasan OJK’ melalui halaman:
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Negative,  diakses  pada  22  Desember 2020.
Paisa,  Liva,  Ronny  Gosal,  Donald  Monintja.  (2019).  Etika  Pemerinthan  Dalam  Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara, Jurnal Eksekutif, 3 (3), 1-10.
Pardiansyah,  Elif.  (2017).  Investasi  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam:  Pendekatan  Teoritis  dan Empiris. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8 (2), 337-373.
Rama,  Ali  Makhlani  Makhlani.  (2014).  Analisis  Kesesuaian  Konstitusi  Ekonomi  Indonesia Terhadap Ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 6 (1), 19-41.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Syaifudin,  Ahmad,  dan  Elisatin  Ernawati.  (2020).  Indonesia  Investment  Rules:  Kajian  Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19. Journal of Judicial Review , 22(2), 195-214.
Satjipto. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing.
Sukirno, Sadono. 2003. Pengantar Teori Makro Ekonomi . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Surahmi, Mila. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus Di Kota Palembang). Jurnal Thengkyang, 1 (1), 85-104.
Suryamizon,  Anggun  Lestari  Suryamizon.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender , 16 (2), 112-126.
Suwinardi.  (2019).  Langkah  Sukses  Memulai  Usaha. Orbith:  Majalah  Ilmiah  Pengembangan Rekayasa Dan Sosial, 14 (3), 195-201.
Syafari,  Tri    dan  Basto  Daeng  Robo.  (2019).  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penghimpunan  Dana  Masyarakat  Secara  Ilegal  Dengan  Modus  Investasi  Di  Kota  Ternat. Humano: Jurnal Penelitian, 10 (1), 397-406.
Wahyuni, Raden Ani Eko, dan Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (3), 379-391.
Winarso, Teguh, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas. (2020). Protection Of Private Data  Consumers  P2p  Lending  As  Part  Of  E-Commerce  Business  In  Indonesia. Tadulako Law Review, 5(2), 206-221.
Zunaida,  Daris.  (2018).  Identifikasi  Kecenderungan  Persepsi  Investasi  Sebagai  Respon  Isu Investasi Bodong Pada Mahasiswa Di Malang. Journal Pekommas , 3 (1), 53-62.