Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122 (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah

## Trend Makanan Korea di Banda Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh
Korean Food Trend in Banda Aceh; Implementation of Halal Product Assurance by the Aceh Food, Drug and Cosmetics Assessment Institute (LPPOM) Aceh Ulama Consultative Council
Cut Zamharira 1 , Muqni Affan Abdullah 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
2 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
cut.zamharira@ar-raniry.ac.id

## ABSTRAK
Budaya Korea Selatan yang masuk ke Indonesia baik melalui drama, k-pop, fashion dan kuliner yang khas, telah membentuk trend tersendiri di kalangan remaja, bahkan dewasa. Khusus  untuk  makanan  Korea,  penikmat  kuliner  di  kota  Banda  Aceh  sudah  sangat familiar  dengan kimchi,  tteobokki,  kimbab,  korean  garlic  cheese  bread dan  lain-lain. Peneliti menemukan setidaknya terdapat 5 gerai kuliner yang menawarkan jajanan Korea di Kota Banda Aceh,  baik yang dijual secara online maupun offline.  Namun dari literatur yang  peneliti  pelajari  menyebutkan  bahwa  di  Indonesia  persentase  produk  makanan Korea paling sedikit mendapatkan sertifikasi halal dibandingkan produk makanan yang berasal  dari  Cina  dan  Jepang  (Ramita  Paraswati,  2017).  Aceh  sebagai  wilayah  dengan mayoritas  muslim,  kepastian  kehalalan  produk  makanan  menjadi  hal  yang  utama. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  sejauh  mana  penyelenggaraan  jaminan produk halal yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh) pada peredaran makanan, khususnya makanan Korea dengan merujuk pada Qanun Aceh  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Sistem  Jaminan  Produk  Halal.  Dengan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif,  melalui  tahapan  wawancara  dan  observasi,  peneliti menggali  informasi  lebih  mendalam  dari  para  informan  untuk  menjelaskan  langkah- langkah yang telah dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dalam rangka penjaminan produk halal,  terutama  pada  makanan  Korea  di  Kota  Banda  Aceh.    Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  belum  ada  gerai  makanan  Korea  di  Banda  Aceh  yang  telah tersertifikasi halal MPU Aceh. Hal ini dilatarbelakangi oleh mind set pelaku usaha bahwa selama  bahan  baku  yang  dipergunakan  halal,  maka  otomatis  produk  olahan  mereka terjamin kehalalannya.
Kata Kunci: Trend Makanan Korea, Produk Halal, LPPOM MPU Aceh .
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
(LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah

## ABSTRACT
South Korean culture that entered Indonesia through drama,  Korean pop, fashion and distinctive culinary, has formed its own trend among teenagers, even adults. Especially for Korean food, culinary connoisseurs in the city of Banda Aceh are very familiar with kimchi,  tteobokki,  kimbab,  Korean  garlic  cheese  bread  and  others.  Researchers  found that there are at least 5 culinary outlets that offer Korean snacks in Banda Aceh City, both online and offline. However, from the literature that the researchers studied, it was stated that in Indonesia the percentage of Korean food products at least received halal certification  compared  to  food  products  originating  from  China  and  Japan  (Ramita Paraswati, 2017). Aceh as a region with a Muslim majority, the certainty of the halalness of  food  products  is  the  main  thing.  This  study  aims  to  identify  the  extent  to  which  the implementation  of  halal  product  guarantees  is  carried  out  by  the  Aceh  Ulama Consultative Council in the distribution of food, especially Korean food by referring to Aceh Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System. With descriptive  qualitative  research  methods,  through  interviews  and  observation  stages, researchers explore more in-depth information from informants to explain the steps that have been taken by Aceh Ulama Concultative Council in the context of guaranteeing halal products,  especially  Korean  food  in  the  city  of  Banda  Aceh.  The  results  of  this  study indicate that there are no Korean food outlets in Banda Aceh that have been certified halal by Aceh Ulama Consultative Counci.   This is motivated by the mindset of business actors  that  as  long  as  the  raw  materials  used  are  halal,  their  processed  products  are automatically guaranteed to be halal.
Keywords: Korean Food Trends, Halal Products, LPPOM MPU Aceh.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  negara  yang  cukup  berhasil memperkenalkan budayanya ke Indonesia adalah Korea Selatan. Kemudahan mengakses informasi melalui  internet  terutama  media  sosial  dan televisi  menjadi  penunjang  terbesar  dalam  hal ini.    Budaya  Korea  masuk  ke  Indonesia  baik melalui  drama, k-pop, film, fashion,  make-up, game, bahasa bahkan kuliner, dan telah menjadi trend yang disebut dengan istilah Korean Wave (gelombang  Korea) atau Hallyu (Yayah Hendayana, Ni’matul Afifah, 2020)
Hallyu adalah  sebutan  yang  disematkan oleh  salah  seorang  wartawan  di  Cina,  yang merupakan  apresiasi  atas  pencapaian  budaya
Korea yang telah mendunia (Indah Chartika Sari, 2014). Hallyu terdiri  dari  konten-konten kebudayaan Korea, seperti K-Drama, K-Food , K- Fashion dan K-Pop . Korean wave mulai masuk ke Indonesia melalui K-Drama yang ditayangkan oleh  salah  satu  televisi  swasta  dengan  judul Mother’s Sea dan Endless Love pada tahun 2002 (Idola  Perdini,  2019) . Menonton  drama  Korea layaknya  mempelajari  budaya  negara  tersebut, mulai  dari  bahasa,  makanan,  gaya  hidup  dan spot-spot wisata  menarik  yang  juga  ditunjang oleh  penampilan  aktor,  artis  yang  melankolis. Korea Selatan sukses menembus dunia terutama di  Indonesia,  dengan  dominasi  generasi  muda
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
sebagai sasarannya.  Fenomena drama Korea dan menjamurnya tempat makan khas Korea menjadi bukti  kesuksesan  tersebut  (ketik.unpad.ac.id, 2021).
Demikian halnya di Aceh, generasi muda juga  banyak  mengikuti  perkembangan  budaya Korea  ( Korean  Wave) khususnya  di  bidang kuliner.  Karena,  saat  ini,  kebutuhan  makanan tidak hanya sekedar mengatasi rasa lapar, namun juga sudah menjadi bagian dari manifestasi diri dan  membentuk  identitas  (Ummul  Hasanah, 2020).    Dari  hasil  wawancara  awal  peneliti dengan  beberapa  informan  konsumen  kuliner Korea di Banda Aceh, mereka mengakui bahwa awalnya tertarik mencicipi kuliner Korea karena sering  melihat  pada  drama  Korea,  kemudian penasaran  ingin  mencoba.    Generasi  muda  di Kota  Banda  Aceh  cukup  familiar  dengan K- Food seperti kimchi,  kimbab,  bibimbab, tteobokki,  bulgogi,  korean  garlic  bread  dan ramyeon.
Menyadari fenomena ini, para pengusaha kuliner  di  Aceh  juga  ikut merespons  dengan menawarkan  berbagai  jajanan  kuliner  Korea. Dari  hasil  observasi  awal  peneliti,  terdapat  5 gerai  kuliner  Korea  yang  ada  di  Banda  Aceh, baik  yang  dijajakan  secara offline , online , maupun kombinasi keduanya.  Selain itu peneliti melihat  animo  masyarakat  terutama  generasi muda akan hadirnya kuliner Korea di Kota Banda Aceh  juga  sangat  besar.    Hal  ini  terbukti  dari
ramainya  pengunjung  pada  gerai-gerai K-Food yang ada di Kota Banda Aceh.
Namun permasalahnya adalah, dari salah satu literatur yang peneliti pelajari menyebutkan bahwa di Indonesia persentase produk makanan Korea  paling  sedikit  mendapatkan  sertifikasi halal  dibandingkan  produk  makanan  yang berasal dari Cina dan Jepang (Ramita Paraswati, 2017).  Sedangkan Aceh sebagai wilayah dengan mayoritas muslim, sehingga kepastian kehalalan produk  makanan  menjadi  hal  yang  utama. Demikian pula dari hasil observasi awal peneliti belum menemukan gerai atau restoran makanan Korea di Banda Aceh yang memajang label halal dari  LPPOM  MPU  Aceh.  Maka  sangat  penting kehadiran  pemerintah  daerah  sebagai  pemberi kepastian  bahwa  produk  barang  yang  masuk, diproduksi dan didistribusikan di Aceh halal atau tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Produk  halal  terdiri  dari  makanan,  minuman produk  biologi  dan  kimiawi,  obat-obatan, kosmetika,  dan  barang  yang  dipergunakan  oleh masyarakat  (Qanun  Aceh  Nomor  8  tahun  2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pasal 1).
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan sejauh mana penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  yang telah  dilakukan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Ulama  Aceh  (LPPOM  MPU  Aceh)  pada peredaran  makanan,  khususnya  makanan Korea di Banda Aceh dan tantangan apa yang dihadapi oleh  LPPOM  MPU  Aceh  dalam  percepatan
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
(LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
penerapan    Qanun  Aceh  Nomor  8  tahun  2016

## Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
Konsep  Produk/  Makanan  Halal  Menurut Fikih
Produk  halal  adalah  produk  yang  telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntutan syari’at Islam  (Qanun  Aceh  No.8  Tahun  2016).    Islam sebagai agama yang sangat mencintai keindahan dan  kebaikan,  mengakomodir  perkara  ini diantaranya dalam hadis berikut: “sesungguhnya Allah  Maha  baik  dan  tidak  menerima  kecuali yang baik” (HR. Muslim).  Demikian pula firman Allah  SWT  di  dalam  Al  Qur’an:  “Wahai  para Rasul makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku maha mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan”  (QS.  Al- Mu’minun, ayat 51).
Terkait  makanan  dan  minuman,  Islam memerintahkan  orang-orang  mukmin  untuk mengonsumsi  makanan  yang  tidak  hanya  halal, namun juga baik (Halalan Thayyiba). Di antara dalil  yang  membahas  perkara  makanan  halal sebagai  pedoman  umat  Muslim,  yakni  firman Allah: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik  dari  apa  yang  Allah  telah  rezekikan kepadamu,  dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang kamu  beriman  kepada-Nya”  (QS.  Al-Maidah, ayat 88).  Dengan demikian maka, makanan halal yang  dikonsumsi  umat  Islam  harus  memenuhi dua kriteria, yaitu halal, yang artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara’, dan baik/ thayyib yang artinya
makanan  itu  bergizi  dan  bermanfaat  untuk kesehatan.
Makanan  dapat  disebut  halal  apabila memenuhi kategori berikut, diantaranya: pertama; halal dari cara dan proses pengolahannya . Misalnya  jenis  hewan,  seperti kambing,  ayam,  sapi,  jika  disembelih  dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. Kedua; halal zatnya, yang berarti bahwa makanan halal harus terbuat dari  bahan  yang  halal  pula,  tidak  mengandung unsur-unsur  yang  diharamkan  menurut  syariat. Contohnya seperti nasi, susu telur, dan lain-lain. Ketiga; halal dari cara mendapatkannya. Sesuatu yang  halal  tetapi  cara  mendapatkannya  tidak sesuai  dengan  hukum  agama  akan  menjadi haram.  Jadi  walaupun  mengonsumsi  makanan dari segi zat adalah halal, tetapi mendapatkannya dengan  cara  mencuri,  menipu,  dan  lain-lain, maka makanan tersebut menjadi haram.
Sesuai  syariat  Islam  terdapat  beberapa persyaratan  yang  harus  terpenuhi  dari  produk halal, yaitu; bahan tidak mengandung unsur babi, tidak berasal dari bahan-bahan yang diharamkan (kotoran,  darah,  organ  manusia),  bahan  hewani halal disembelih menurut tuntunan syariat Islam, mulai  dari  tempat  penyimpanan,  pengolahan, hingga  pendistribusian  tidak  diperbolehkan diperuntukkan  bagi  barang  haram  lainnya  dan bahan makanan dan makanan tidak mengandung minuman keras (Nidya Waras Sayekti, 2014).
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
Terkait  kajian  jaminan  produk  halal, sebelumnya  sudah  pernah  diteliti  antara  lain oleh;  Nidya  Waras  Sayekti  (2014),  yang mengkaji jaminan produk halal dalam perspektif kelembagaan.  Di  mana  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal  oleh  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Produk Halal (BPJH) telah diperkuat melalui (a). antara  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal dan  keberadaan  lembaga  pemeriksa  halal menjadi  terorganisir,  (b).  biaya  permohonan penerimaan  sertifikat  halal  menjadi  sumber pendapatan negara bukan pajak.  Namun terdapat beberapa  kelemahan  yaitu  (a). alur  pelaksanaan sertifikasi  halal  menjadi  panjang,  (b).  rawan konflik dan (3). masih membutuhkan pengaturan transparansi  dan  akuntabilitas.    Kemudian penelitian  dari  Ari  Mariyana  Angriyani  dkk (2021),  yang  membahas  terkait  peran  negara dalam memberikan perlindungan pada konsumen atas  penggunaan  produk  pangan  tidak  berlabel halal  berdasarkan  undang-undang  nomor  33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  penentuan kehalalan  pada  produk  pangan  tidak  hanya menjadi  tugas  negara,  tetapi  dibutuhkan dukungan, kerjasama dengan masyarakat dalam rangka  mensosialisasikan  sertifikasi  produk halal.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  publik  diartikan sebagai penyelenggaraan keputusan, baik dalam
bentuk  undang-undang  maupun  keputusan- keputusan  atau  arahan  dari  eksekutif  maupun ketetapan  badan  peradilan  (Mazmanian,  1983). Lebih lanjut Van Meter dan Horn, dalam Haedar Akib,  2010  mendeskripsikan  implementasi kebijakan  publik  sebagai  tahapan  membangun network guna  tercapainya  tujuan  kebijakan publik  melalui  tindakan  pemerintah,  yang  juga melibatkan para stakeholder. Lebih rinci William N. Dunn menjelaskan bahwa karakteristik  dari  tahap  implementasi  kebijakan publik  adalah  aturan  atau  kebijakan  yang  telah dipilih  kemudian  dilaksanakan  oleh  sub-sub administrasi  dengan  memberdayakan  sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  finansial (William N. Dunn, 2003).  Terdapat dua pilihan dalam  mengimplementasikan  kebijakan,  yaitu secara  langsung  dilaksanakan  atau  melalui turunan  dari  kebijakan  sebelumnya,  atau peraturan pelaksana (Riant Nugroho, 2018).
Regulasi  Penjaminan  Produk  Halal  Oleh Pemerintah
Di  Indonesia  merujuk  pada  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun  2019  Tentang  Layanan  Sertifikasi  Halal ini menjadi tanggung jawab bersama oleh (Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH), Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  Lembaga Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika (LPPOM-MUI).    Di  mana  BPJH  berwenang dalam penerbitan sertifikat halal, MUI bertanggung  jawab  terkait  pengkajian  ilmiah
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
(LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
terhadap  hasil  pemeriksaan  dan/atau  pengujian kehalalan produk dan pelaksanaan sidang fatwa halal,  sementara  LPPOM-MUI  bertugas  pada pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan produk.  Dasar pelaksanaan jaminan produk halal merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
Khusus  untuk  Aceh,  lembaga  yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi  produk  halal  menurut  syariah  adalah Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan Kosmetika  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh atau disingkat dengan LPPOM-MPU Aceh (Qanun  Aceh  No.  8  Tahun  2016  Tentang Jaminan  Produk  Halal,  Pasal  1,  ayat  4).    Ini sinergi  dengan  Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yang  memperkuat  kedudukan  MPU  Aceh sebagai  mitra  sejajar  Pemerintah  Aceh  dalam penyelenggaraan  dan  pembangunan,  khususnya pembangunan syariat Islam (Profil MPU Aceh).
LPPOM  MPU  Aceh  bertanggung  jawab kepada  pimpinan  MPU  Aceh,  karena  secara fungsional  berada  dibawah  MPU  Aceh  dan secara  administratif  bertanggung  jawab  kepada Kepala  Sekretariat  MPU  Aceh  (Qanun  Aceh Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Jaminan Produk Halal, pasal 11 ayat 1).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif deskriptif, karena sesuai dengan tujuan
dari penelitiannya, peneliti ingin mencari rincian yang  kompleks  tentang  fenomena  yang  sulit diungkapkan  melalui  penelitian  kuantitatif (Anselm  Strauss,  2003).    Penelitian  kualitatif dilakukan dengan latar yang alami (apa adanya) , atau  disebut  juga  penelitian  yang  naturalistik (Nasution, 2003). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam  dengan  Wakil  Ketua  MPU  Aceh, Auditor  halal  LPPOM-MPU  Aceh,  pengusaha makanan Korea, dan konsumen makanan Korea di Banda Aceh.  Peneliti juga mempelajari qanun yang menjadi dasar kebijakan penentuan sistem jaminan  produk  halal  di  Aceh.    Sebagai  data pendukung  peneliti  juga  melakukan  observasi pada  gerai  makanan  Korea  yang ada  di  Aceh terkait  pemasangan  label  halal  dari  pihak  yang berwenang,  sebagai  jaminan  keamanan  untuk dikonsumsi masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Trend Makanan Korea di Banda Aceh
Perkembangan minat masyarakat pada K- Food di  Banda  Aceh  cukup  signifikan,  yang dibuktikan  dengan  ramainya  pengunjung  pada gerai makanan Korea di Kota Banda Aceh.  Salah seorang pemilik gerai makanan Korea di Banda Aceh (April 2022) menyatakan bahwa:
“trend makanan Korea semakin meningkat justru selama pandemi Covid-19, saat hadirnya  fenomena  Beyond  The  Scene  (BTS)
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
meal  pada  pertengahan  tahun  2021  dan  kami melayani pembelian full online saat itu” .
Beyond  The  Scene  (BTS)  m erupakan salah  satu boyband Korea  yang  cukup  banyak penggemarnya,  termasuk  di  Indonesia.    Lebih lanjut owner juga  menambahkan  bahwa  awal mula  membuka  gerai  ini  hanya  melayani penjualan sesuai orderan pelanggan secara online dari  rumah  sejak  bulan  Februari  tahun  2018. Lalu  kemudian  mulai  melayani  secara offline pada  tempat  sederhana  dan  bukan  pada  jalan utama  di  Kota  Banda  Aceh.    Tepat  awal  tahun 2022  gerai  ini  pindah  ke  tempat  yang  lebih nyaman  dan  terletak  di jalan  utama  kota Banda Aceh,  sehingga  akses  pelanggan  juga  semakin lebih mudah.  Ini membuktikan bahwa konsumen makanan  Korea  semakin  banyak,  bahkan  sudah merambah  pada  kalangan  ibu-ibu  juga  (tidak hanya  para  remaja  seperti  di  awal  penjualan makanan Korea ini).
Gerai  makanan  Korea  lainnya  bahkan membuka  cabang  baru  pada  awal  tahun  2022, yang  sebelumnya  pada  akhir  tahun  2021  telah memiliki gerai pertama di lokasi yang berbeda di Kota  Banda  Aceh.    Ini  menunjukkan  prospek pada  bisnis  kuliner  Korea  sangat  menjanjikan. Demikian  halnya  dengan  salah  satu  restoran makanan  Korea franchaise yang  mulai  hadir  di Banda Aceh pada oktober 2021.
Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh
Sertifikasi halal bertujuan guna memberikan perlindungan, kehati-hatian,
ketenangan,  kepastian  hukum  bagi  masyarakat terutama muslim mengonsumsi dan menggunakan suatu produk.  Bahkan seharusnya sertifikasi halal tidak hanya berlaku pada produk pangan yang beredar di Aceh, tetapi juga produk jasa,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Wakil  Ketua MPU  (Mei  2022):  “ tidak  hanya  pada  produk makanan dan minuman, namun juga pada pelaku wisata dan perhotelan di Aceh”.
Namun berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8  Tahun  2016  Tentang  Sistem  Jaminan  Produk Halal yang peneliti pelajari, qanun tersebut masih berfokus kepada produk barang (belum spesifik mengatur  sertifikasi  halal  pada  produk  jasa). Adapun  pasal  yang  dimaksud  dengan  produk pangan  halal  adalah  mulai  dari  bahan  baku, proses pengolahan, alat yang dipergunakan serta pendistribusian  harus  benar-benar  halal  (pasal 16-23), hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan  auditor  halal  LPPOM  MPU  Aceh  (Mei 2022) berikut:
“Sebagai lembaga pemerintahan, LPPOM  MPU  Aceh  berpedoman  pada  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  berlaku  se- Indonesia  dalam  penetapan  dan  penerbitan status halal pada produk pangan.
SOP  ini  merupakan  persyaratan  teknis yang  harus  dipenuhi  oleh  seluruh  pelaku  usaha produk  pangan.    Adapun  dalam  penilaian kehalalan  produk  sesuai  SOP  tersebut,  harus memenuhi persyaratan tahapan berikut ini:
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
(LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
1. bahan  baku,  yang  menjadi  penilaian mulai dari bahan baku utama, bahan baku penolong  dan  bahan  baku  tambahan harus  terjamin  kehalalannya.  Untuk bahan  baku  dalam  kemasan  harus dipastikan memiliki label halal, sedangkan  jika  bahan  bakunya  alami, maka masuk pada syarat kedua;
2. tahapan  produk  pangan  atau  proses, mulai dari proses pencucian, penjemuran, penempatan  dan  pengolahan,  harus dipastikan semua bebas dari najis
3. fasilitas,  yaitu  segala  peralatan  yang dipergunakan  untuk  memproduksi  dan mendistribusikan olahan pangan, misalnya, alat masak, alat makan, lemari atau  tempat  penyimpanan  bahan,  dan lain-lain harus dipastikan bebas dari najis
4. karyawan, setiap karyawan yang terlibat dalam proses pengolahan dan pendistribusian  pangan  harus  dipastikan terbebas dari najis.
5. pengemasan,  proses  pengemasan  dan bahan  untuk  mengemas  produk  juga harus  dipastikan  bebas  dari  najis  dan merupakan  bahan  yang  tidak  berbahaya bagi kesehatan
6. pendistribusian, tahapan pendistribusian, penyajian  produk  juga  harus  memenuhi persyaratan bebas dari najis Jika  hasil  penilaian  dari  auditor  sudah memenuhi  persyaratan  teknis  diatas,  maka
dilanjutkan pada pimpinan dan terbitlah sertifikat halal. Namun  jika  para  auditor  mendapatkan kendala syar’i dalam proses penilaiannya, maka mereka  berkonsultasi  dengan  pimpinan  MPU Aceh.  Misalnya sebagai contoh pernah ditemui kasus proses penjemuran kopi yang terkontaminasi  dengan  najis  anjing  disekitar lokasi  penjemuran.    Kemudian  diputuskan  oleh pimpinan  bahwa  status  kopi  tersebut  masuk  ke dalam  hukum  najis  berat.    Maka  sejak  saat  itu, pihak  LPPOM  MPU Aceh  mengadakan sosialisasi  untuk  penjemuran  kopi  yang  baik, sehinga bebas dari najis.
Auditor  LPPOM  MPU  Aceh  yang berwenang  menilai,  menguji  produk  pangan sebelum diterbitkan sertifikat halal ini merupakan tim yang terdiri dari 32 orang dengan berbagai latar belakang, dari akademisi maupun praktisi.    Seluruh  auditor  ini  sudah  dibekali pengetahuan  terkait  penilaian  kehalalan  produk di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui diklat dan ujian seleksi selama 4 hari. Sehingga setiap  auditor  di  seluruh  Indonesia  memiliki standar dan persepsi yang sama dalam penilaian produk halal.

## Alur Sertifikasi Halal
LPPOM MPU Aceh melayani penerbitan sertifikat  halal  berdasarkan  permohonan  dari pemilik  usaha.    Berdasarkan  permohonan tersebut para auditor kemudian menindaklanjuti pada proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan  sertifikasi  halal.    Selanjutnya
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
dilakukan pengujian sampel di laboratorium, dan kemudian hasilnya diserahkan kepada pimpinan MPU  Aceh  untuk  diterbitkan  sertifikasi  halal. Hasil  pengujian  ini  akan  merekomendasikan beberapa  kemungkinan,  yaitu  diterima  mutlak (tanpa  perrubahan  atau  perbaikan),  diterima bersyarat (harus diperbaiki) dan ditolak (Inayatillah, 2021). Permohonan yang mendapatkan  rekomendasi  diterima  dengan perbaikan  perlu  menindaklanjuti  kelengkapan permohonannya  sesuai  catatan  auditor  (namun tidak  perlu  mengajukan  permohonan  ulang), akan  tetapi  bagi  pemohon  yang  ditolak  perlu mengajukan  kembali  permohonannya  dengan menambah  atau  melengkapi  data  sesuai  standar pengajuan sertifikat halal MPU Aceh.
Untuk pemohonan yang diterima mutlak (tanpa  revisi),  maka  akan  dikeluarkan  sertifikat halal.    Sertifikat  ini  berlaku  selama  tiga  tahun, sejak  diterbitkan,  dengan  pengecualian,  jika terdapat  penambahan,  perubahan  proses  dan komposisi  bahan  perlu  dilaporkan  ulang  oleh pemilik  usaha  kepada  LPPOM  MPU  Aceh. Sedangkan  untuk  perpanjangan  sertifikat  halal dilakukan sebelum masa berlaku dengan tenggat waktu paling lambat 3 bulan sebelum berakhir.
Gambar 1. Alur Pengajuan Sertifikat Halal

## Sumber: olahan peneliti
Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal Pada Makanan Korea di Banda Aceh
Sesuai  qanun  yang  berlaku  di  Aceh terkait jaminan halal, maka tidak ada pengecualian antara produk lokal dan internasional  (impor)  atas  kewajiban  sertifikasi halal.    Namun  dalam  perjalanannya  terdapat berbagai  kendala  dalam  pelaksanaannya,  salah satunya adalah:
“opini  orang  Aceh  selama  tidak memasak  babi,  anjing,  maka  dianggap  sudah halal,  padahal  ada  point  lain  yang  juga menentukan  kehalalan  sebuah  produk  yaitu tahapan proses, alat dan bahan yang dipergunakan” (auditor LPPOM MPU Aceh).
Selama  ini  masyarakat  memang  tidak begitu selektif saat mengonsumsi produk olahan lokal di Aceh terkait kehalalannya, misalnya mie, martabak, kopi, lauk pauk yang diperjualbelikan. Karena  secara  turun  temurun  memang  sudah terpola  dan  menjadi  hal  yang  biasa,  bahwa makanan yang dijual di Aceh diyakini halal dan aman.  Pola pikir seperti ini banyak berkembang dalam  masyarakat,  di  mana  beberapa  informan dalam  penelitian  ini  juga  menyampaikan  hal
Pelaku usaha mengajukan surat permohonan
Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
sertifikasi halal Pemeriksaan dan pengujian sampel di laboratorium Penerbitan sertifikat halal
Sertifikat halal berlaku selama 3 tahun
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
(LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
yang sama, diantaranya dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:
“Restoran  saya  hanya  mempergunakan bahan-bahan lokal pada makanan dan minuman yang ditawarkan, kami tidak pernah menggunakan  bahan  dan  bumbu  dari  Korea yang  memang  rentan  haram,  sehingga  menurut saya  pribadi  tidak  perlu  mengajukan  sertifikat halal, karena sudah terjamin kehalalan produknya” (pengusaha makanan Korea).
Hal  yang  luput  dari  pertimbangan pengusaha tersebut adalah pada proses dan alat, sarana  yang  dipergunakan  serta  jaminan karyawan  yang  juga  harus  terbebas  dari  najis. Permasalahan mind  set ini  tentu  menjadi pekerjaan besar pemerintah dan masyarakat juga untuk  mengedukasi  dan  mengontrol  para pengusaha makanan Korea bahwa jaminan halal tidak  hanya  berhenti  atau  sebatas  pada  bahan baku  yang  dipergunakan  saja.    Tapi  tentu merujuk  pada  standar  yang  telah  ditetapkan sesuai  dengan  syariat  Islam.    Selain  itu,  para pemilik usaha yang telah mengetahui persyaratan pemenuhan kriteria halal juga meliputi fasilitas, sarana  dan  prasarana  masih  perlu  berinvestasi lebih untuk merenovasi fasilitas penunjang usaha mereka,  meskipun  pengajuan  permohonan sertifikat halal gratis (Fithri Mawaddah, 2020).
Dari  sisi  konsumen  makanan  Korea  di Kota  Banda  Aceh,  pada  dasarnya  mereka menyadari bahwa label atau kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi menjadi sangat penting,
namun  ini  lebih  diperuntukkan  pada  produk impor,  sedangkan  khusus  untuk  konteks makanan  yang  dijual  di  Aceh,  ia  menyatakan bahwa:
“Asumsi  saya  setiap  makanan  yang dijual di Aceh insya Allah halal, sehingga saya tidak  memastikan  secara  langsung  pada makanan Korea yang biasa saya beli di restoran Korea  yang  ada  di  Banda  Aceh” (konsumen makanan Korea).
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh konsumen  makanan  Korea  di  Banda  Aceh lainnya,  namun  ia  sudah  mulai  mencari  tahu lebih  jauh  terkait  bumbu  makanan  Korea  yang akan dikonsumsinya:
Mungkin  untuk cafe atau  rumah  makan Korea  di  Banda  Aceh,  saya  bisa  lebih  percaya mengenai kehalalannya, karena kebanyakan dari mereka  menggunakan  bahan  baku  buatan rumahan,  dan  sekarang  untuk  bumbu-bumbu seperti gochujang itu  sudah  tersedia  buatan Indonesia  dan  halal.  Jadi  sepengetahuan  saya rata-rata  rumah  makan  Korea  di  Banda  Aceh menggunakan  bumbu  Korea  yang  diproduksi langsung  di  Indonesia,  bukan  diimpor  dari Korea.  Karena bumbu yang diimpor dari Korea itu sangat berisiko dan diragukan kehalalannya, kecuali sudah ada sertifikat khusus dari Korean Muslim Federation Halal Committee (konsumen makanan Korea).
Dari  tujuh  orang  konsumen  makanan Korea  yang  peneliti  wawancarai,  hanya  ada  1
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
orang  yang  tidak  sepenuhnya  yakin  bahwa produk  pangan  yang  dijual  di  Aceh  sudah memenuhi sertifikasi halal.  Akan tetapi ia tidak melakukan mencari informasi lebih lanjut, hanya berinisiatif  bertanya  sesaat  sebelum  memilih membeli makanan Korea di Banda Aceh:
“Walaupun  di  Aceh  tetap  harus dipastikan kehalalan produk yang kita konsumsi.
Mungkin  orang  sering  menganggap  semua makanan di Aceh halal, namun saya pribadi tetap memastikannya  dahulu  sebelum  memutuskan membeli atau  mengonsumsinya tapi  (konsumen makanan Korea)
Ini  menunjukkan  bahwa  konsumen  dan pelaku  usaha  makanan  Korea  di  Banda  Aceh belum teredukasi dengan baik tentang persyaratan halalnya setiap produk pangan yang dikonsumsi.    Padahal  informasi  yang  peneliti dapatkan  dari  pihak  Auditor  LPPOM  MPU Aceh,  khusus  bagi  pelaku  usaha  kuliner  pihak LLPOM MPU Aceh sudah pernah mengundang 60 orang diantaranya dalam sebuah pertemuan di kantor  MPU  Aceh,  guna  mensosialisasikan pengetahuan tentang sertifikasi halal dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk terbitnya sertifikat halal dari MPU Aceh, untuk percepatan implementasi  qanun  tentang  sistem  jaminan produk  halal  ini.    Demikian  pula  dengan sosialisasi  ke  daerah-daerah  dalam  rangka membekali pelaku usaha akan pentingnya bahan, proses  dan  lain-lain  dalam  menjalankan usahanya di Aceh khususnya.
Selain  sosialisasi  tersebut,  sejak  tahun 2014 LPPOM MPU Aceh juga telah melakukan sosialisasi  dan  pelatihan  Sistem  Jaminan  Halal (SJH)  bagi  produsen  makanan  pada  sejumlah daerah  di  Aceh,  diantaranya  di  Banda  Aceh, Meulaboh,  Aceh  Tengah,  Langsa,  Simelue, Subulussalam  dan  lain-lain  (Auditor  LPPOM MPU Aceh, 2022).
Namun hasil wawancara peneliti dengan pemilik  usaha  makanan  Korea  menerangkan bahwa  mereka  ada  yang  belum  mengetahui terkait  qanun  sistem  jaminan  produk  halal  dari MPU  Aceh,  ada  pula  yang  mengatakan  sedang dalam  proses  untuk  pengajuan  sertifikasi  halal tersebut.  Selain  itu  ada  yang  belum  berencana mengajukan, karena mendengar berbagai rumor, bahwa proses sertifikasi halal tersebut rumit dan terlalu banyak persyaratannya.
Berikut persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh:
1. surat  permohonan  sertifikasi  halal  yang telah ditandatangani oleh pemilik usaha diatas materai Rp 6.000,-
2. pas  foto  pemilik  usaha  ukuran  3x4  cm, sebanyak 2 lembar
3. foto kopi identitas (KTP) pemilik usaha
4. daftar semua bahan baku yang dipergunakan bagi seluruh produk yang akan di sertifikasi
5. susunan  bahan  baku  setiap  menu  yang akan di sertifikasi
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
(LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
6. surat  pernyataan  bahwa  fasilitas  yang dipergunakan  untuk  produksi  terbebas
dari  unsur-unsur  najis  dan  haram  yang ditandatangani  oleh  pemilik  usaha  di atas materai
7. fotokopi  sertifikat  halal  (bagi  yang mengajukan  perpanjangan  sertifikasi halal)
8. fotokopi  label  halal  atau  sertifikat  halal yang  masih  berlaku  dari  semua  bahan baku yang dipergunakan
9. fotokopi dokumen manual sistem jaminan  halal  (SJH),  bagi  yang  sudah mempunyai sertifikat halal
10. fotokopi  identitas  (KTP)  Auditor  Halal
Internal (jika ada)
11. daftar alamat dapur, gudang, pabrik dan
gerai usaha (berlaku bagi yang
tempatnya sewa maupun milik sendiri)
12. denah atau peta lokasi usaha
Setelah  seluruh  persyaratan  dipenuhi maka  proses  pengajuan  selain  langsung  ke LPPOM  MPU  Aceh,  atau  dapat  juga  dilakukan dengan  mengakses  situs  sjph.acehprov.go.id, yang  merupakan  hasil  dari  kolaborasi  bersama Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian Aceh  tahun  2020.    Adapun  alur  pengajuan sertifikat halal ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Tata Pendaftaran Pada SJPH
Sumber : olahan peneliti Sejak tahun 2021/2022 LPPOM MPU Aceh telah menerbitkan  sertifikat  halal  melalui  laman  ini. Selain untuk pengajuan sertifikat jaminan halal, masyarakat juga dapat mengakses situs ini guna memperoleh  informasi  produk  pangan  apa  saja yang telah tersertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh.
Gambar 3. Label Sertifikat Halal MPU Aceh
Sumber: https://sjph.acehprov.go.id Karena secara kebijakan sertifikasi halal ini  diwajibkan  bagi  seluruh  pelaku  usaha  di Aceh, maka LPPOM MPU  Aceh selain sebagai penyelenggara sistem jaminan produk halal juga sebagai pengawas.  Dalam rangka penataan dan pengawasan  ini  pihak  LPPOM  MPU  Aceh bekerja  sama  dengan  tim  terpadu  yang  sudah ditetapkan  melalui  surat  keterangan  (SK) Gubernur Aceh tahun 2022. Tim terpadu terdiri
Membuka Situs sjph.acehprov.go.id Klik Login Registrasi Akun Mengisi data lengkap Verifikasi Akun Melalui Email Login; username dan password
Klik RegistrasiUsaha
Mengisi Data Lengkap Klik Menu Permohonan
Sertifikat
Mengisi Formulir
Permohonan Sertifikat Mengunggah Dokumen Kelengkapan Auditi Menunggu
Konfirmasi Lanjutan
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), yang terdiri dari penyelenggara pemerintahan bidang; koperasi dan UMKM, perdagangan, perindustrian, kesehatan, syariat Islam, kelautan, pertanian  dan  tanaman  pangan,  Satuan  Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP).
Tentu  penguatan  koordinasi  ini  akan sangat  berdampak  pada  percepatan  sertifikasi produk halal di Aceh pada umumnya dan di Kota Banda Aceh khususnya, baik untuk usaha pangan lokal maupun dengan brand impor salah satunya bisnis makanan Korea. Bahwa usaha tidak hanya sebatas bisnis tetapi juga ibadah.

## SIMPULAN
Meskipun kebijakan qanun terkait sistem jaminan  produk  halal  di  Aceh  telah  ditetapkan dan  berlaku  sejak  tahun  2016,  namun  masih banyak  usaha  produk  makanan  yang  belum tersertifikasi halal MPU Aceh (data tahun 2021, hanya 169 jenis produk yang telah tersertifikasi
halal  MPU  Aceh).    Bahkan  khusus  untuk  gerai atau  restoran  makanan  Korea  di  Banda  Aceh belum  ada  yang  bersertifikat  halal  MPU  Aceh. Ini  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah mempertegas  penegakan  qanun.    Kemudian berkolaborasi  dengan  berbagai  pihak  terkait, bahkan melibatkan akademisi dalam mengedukasi guna mengubah mind set sebagian banyak orang bahwa selama tidak memasak babi dan  anjing,  maka  semua  makanan  dianggap halal.    Bahwa  kehalalan  sebuah  produk  pangan tidak  hanya  pada  bahan  bakunya  saja.    Tetapi juga pada bahan pendukung, fasilitas, alat yang digunakan,  proses  pembuatan,  dan  karyawan yang  juga  harus  dipastikan  bebas  dari  najis. Bahkan  dibutuhkan  pendampingan  pengajuan sertifikasi  halal  bagi  UMKM  yang  bergerak  di bidang  kuliner  di  Banda  Aceh  khususnya,  ini tentu bisa dilakukan salah satunya melalui kerja sama dengan universitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 88
Al-Qur’an Surah Al-Mu’Minun Ayat 51
Anselm Strauss, Juliet Corbin, 2003, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Pustaka Pelajar
Ari  Mariyana  Agriyani  dkk,  2021, Peran  Negara  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Pada Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Widya Yurika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1.
Chantika  Sari,  Ahmad  Jamaan, Hallyu  Sebagai  Fenomena  Transnasional, 2014, Jurnal  Online Mahasiswa UNRI, Volume 1, No 1.
Fithri  Mawaddah,  2020. Kendala  dan  Tantangan  Jaminan  Produk  Halal  di  Daerah  Syariat, Shibghah: Journal of Muslim Societies, Vol. 2, No.1.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 109-122
(LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Cut Zamharira, Muqni Affan Abdullah
Haedar Akib, 2010, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No 1.
Idola Perdini, Farah Dhiba Putri Liany, Reni Nuraeni, 2019, K-Drama dan Penyebaran Korean Wave di Indonesia , ProTVE Volume 3, No 1.
Hallyu, Gelombang Yang Tak Kunjung Surut, 12 oktober 2021, ketik.unpad.ac.id, diakses 17 April 2022.
Inayatillah Djakfar, Isnaliana, 2021, Model Pendampingan Pengurusan Sertifikat Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal, Wikrama Parahitna: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
Mazmanian,  D.A,  Paul  A.  Sabatier,  1983, Implementation  and  Public  Policy. London:  Scott, Foresman and Company.
Nasution, 2003, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara.
Nidya  Waras  Sayekti,  2017, Jaminan  Produk  Halal  Dalam  Persfektif  Kelembagaan, Kepakaran Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2014.
Ramita  Paraswati,  2017, Labelisasi  K-Food  Halal  Dalam  Pasar  Pangan  Di  Indonesia, Jurnal  HI Universitas Muhammaddiyah Yogyakarta.
Riant  Nugroho,  2018, Public  Policy  Dinamika  Kebijakan  Publik  Anlaisis  Kebijakan  Publik  dan Manajemen Politik Kebijakan Publik, PT. Elex Media Komputindo. Ummul  Hasanah,  Th.  Avilla  Rencidiptya,  2020, Daya  Tarik  Menjamurnya  Restoran  Korea  Di Yogyakarta, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol.14, No.2.
William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University.
Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menunjuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Aceh (LPPOM MPU).
Yayan Hendayana, Ni’matul Afifah, 2020, Pengaruh Brand Ambassador Dan Korean Wave Tehadap Minat Belanja Online Melalui MarketPlace Tokopedia, Kinerja Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 3, No. 1.