Efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang
Kusman Yuhana 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang kusmanyuhana.jurnal@gmail.com
Tony Pathony 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang tonypathony.jurnal@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  Efektivitas  Program  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, karena  diduga  masih  rendahnya  kemampuan  aparatur  pemerintah  desa  dalam pengelolan  penyusunan  kebijakan  desa  dan  manajemen  pelayanan  desa.  Metode penelitian  yang  digunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Whitney dalam Nazir (2003: 63) mengatakan bahwa metode deskriptif ini merupakan pencarian fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Subang  belum  sepenuhnya  efektif,  belum  sesuai dengan  dimensi  yang  ada  atau  yang  ditentukan.  Program  Peningkatan  Kapasitas Aparatur  Pemerintah  Desa  belum  berjalan  seperti  yang  diharapkan.  Terutama  pada dimensi produksi dan efisiensi.
Kata Kunci : Efektivitas, Program, Kapasitas

## Abstract
This study is entitled The Effectiveness of the Village Government Apparatus Capacity Building Program  by  the  Subang  District  Community  and  Village  Empowerment  Office,  due  to  the alleged  low  ability  of  village  government  officials  in  managing  village  policy  formulation  and village service management. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Whitney in Nazir (2003: 63) says that this descriptive method is a fact finding with the right interpretation.In this study the analysis used is data reduction, data presentation and conclusion.  The  results  showed  that  the  effectiveness  of  the  Village  Government  Apparatus
Capacity  Building  Program  by  the  Subang  District  Community  Empowerment  and  Village Agency  was  not  yet  fully  effective,  not  in  accordance  with  the  existing  or  determined dimensions.  The  Village  Government  Apparatus  Capacity  Building  Program  has  not  gone  as expected. Especially on the dimensions of production and efficiency.
Keywords : Effectiveness, Program, Capacity

## Pendahuluan
Pembangunan  pada  dasarnya  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah,  maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengurus sendirie masalah yang terdapat dipemerintah  sesuai  dengan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pelaksanaan  otonomi daerah  tersebut  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antara  susunan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah, peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dengan  memberikan  kewenangan  yang seluas-luasnya  kepala  daerah  disertai  dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban menyelanggarakan  otonomi  daerah  kesatuan  system  penyelenggaraan  pemerintah daerah.
Dalam  kaitanya  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  Desa  sebagai  struktur organisasi  pemerintahan  paling  rendah  menjadi  garda  terdepan  pelayanan  yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kemampuan dan kapasitas aparatur  pemerintah  desa  memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Dengan kompleksitas permasalahan yang di hadapinya, aparatur desa di tuntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa.  Disebutkan dalam Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  bahwa  desa  dan  desa  adat  atau  yang  di  sebut  dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah desa sebagai bagian dari sistem sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat  (Sururi,  2018).  Modal  sosial  masyarakat  berupa  nilai-nilai  tradisional, kearifan  lokal,  sosial  dan  budaya  serta  kehidupan  gotong  royong  merupakan perpaduan  yang  kokoh  masyarakat  dalam  menghadapi  permasalahan  di  tengah perubahan  dan  dinamika  global.  Meskipun  demikian  kekuatan  modal  sosial  tersebut perlu  didukung  dengan  penyelengaraan  administrasi  pemerintahan  desa  dan  laporan keuangandesa  yang  tertib  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa  dan laporan  keuangan  desa  yang  tertib  tersebut  diperlukan  aparatur  pemerintahan  desa yang  mampu  dan  memiliki  kapasitas.  Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan
pemasalahan  masih  rendahmya  kemampuan  aparatur  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  penyusunan  kebijakan  desa  dan  manajemen  pelayanan  desa  sehingga menghambat  penyusunan  perencanaan.  Dalam  hal  ini,  keberadaan  program  sebagai fasilitator  masih  belum  dapat  memberikan  daya  dukung  terhadap  peningkatan kapasitas  aparatur  pemerintah  desa.  Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  terpenting  adalah  bagaimana  pemerintahan  desa  mampu  meningkatkan kesejahteraan  rakyatnya,  mampu  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa, mampu meningkatkan daya saing desanya LAN-RI dalam Sururi (2018: 69). Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa menjadi hal yang sangat penting.
Sebagaimana  amanat  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  yang  di  dalamnya  mewajibkan  adanya  urusan  pemberdayaan masyarakat  dan  desa  kemudian  dijabarkan  pada  peraturan  pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah  yang  mendorong  segera  dibentuk  perangkat Daerah  dengan  mendekatkan  pada  posisi  ideal  ramping  struktur  kaya  fungsi,  maka dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah  Kabupaten  Subang  yang  melahirkan  salah  satunya  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Subang.  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pecahan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga  Berencana  dimana  sebelumnya  mengelola  tiga  urusan  besar  yaitu  urusan pemberdayaan  masyarakat,  urusan  keluarga  berencana  dan  urusan  pemberdayaan perempuan, sekarang lebih fokus pada satu urusan yaitu urusan wajib non pelayanan dasar  urusan  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  dengan  konsekuensi  kalau  dulu pengelolaan  pemerintahan  desa  ada  pada  bagian  pemerintahan  sekretariat  daerah sekarang  menjadi  bagian  urusan  pada  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa. (Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang 2018) Sebagai mana yang tertera pada Peraturan Bupati Subang Nomor: 66 tahun 2016 pada  paragraf  3  Bidang  Pemerintahan  Desa/Kelurahan,  pada  Pasal  9  Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok menyeleggarakan perumusan dan  pelaksanaan  teknis  kebijakan  pemerintahan  Desa/kelurahan,  serta  Penyusunan Program kerja di Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, maka dari itu sesuai amanat Peraturan  Bupati  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Dan  desa  Kabupaten  Subang mempunyai  kewajiban  untuk  menyusun  Program  di  bidang  Pemerintahan Desa/Kelurahan  serta  menjalankan  program    Peningkatan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah Desa.
Berdasarkan  data dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten subang didapatkan  masih  relatif  terbatasnya  kemampuan  pembangunan  desa  dalam mengefektifkan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan,  lalu  pelaksanaan  pembangunan,  masih  belum  memberikan  kepuasan terhadap  masyarakat  dari  sisi  kemudahan  dan  kecepatan  pelayanan  yang  diberikan, selanjutnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa sudah dilakukan sampai dengan saat ini meskipun masih belum menyentuh aspek kebutuhan dasar masyarakat, dan  desain  kelembagaan  masih  menggunakan  pola  tradisional.  Persoalan-persoalan
yang menyangkut aspek Aparatur Desa di lingkungan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan  perangkatnya).  Dalam  peraturan  perundangan  tentang  Desa  disebutkan  bahwa perangkat  desa  diangkat  oleh  Kepala  Desa  dari  penduduk  desa.  Pemilihan  dan pengangkatan  perangkat  desa  (kecuali  sekretaris  desa/Sekdes)  belum  sepenuhnya didasarkan  pada  pertimbangan  kompetensi.  Ada  dua  alasan  terkait  hal  ini,  Pertama, Kepala  Desa  terpilih  menunjuk/memilih  keluarga  atau  orang-orang  terdekat  untuk menduduki  jabatan  perangkat  desa,  yang  terkadang  tanpa  mempertimbangkan kemampuannya; Kedua, karena memang tidak ada lagi orang yang mau dan mampu menjadi  perangkat  desa.  Dalam  pelaksanaan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa  Kabupaten  Subang  hanya  sebagai  fasilitator  dan  bekerja  sama  dengan  pihak- pihak  yang  terkait  dalam  program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa salah  satunya  bekerjasama  dengan  tenaga  ahli  di  bidang  akademis  sehingga pelaksanaan  program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  diwilayah kabupaten  Subang  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Tidak  dapat  dipungkiri  banyak  hal yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  program  tersebut  antara  lain  personil  desa  yang berganti-ganti dikarenakan berbagai faktor yang salah satunya ketidak cocokan antara aparatur  desa  dengan  kepala  desanya  atau  sebaliknya  kepala  desa  yang  tidak  cocok dengan  aparatur  desa  yang  lama  dan  banyak  faktor  lain  nya.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  program  Peningkatan  Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa belum efektif.

## Kerangka Teori

## a. Pengertian Efektivitas
Dalam  suatu  organisasi  dapat  di  ukur  tingkat  keberhasilanya  dengan mengamati efektif tidaknya organisasi tersebut dalam menjalankan tugasnya. Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut pasolong (2007: 4) efektivitas pada dasarnya  berasal  dari  kata  “efek”  dan  digunakan  istilah  ini  sebagai  hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas  berarti  bahwa  tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Hal ini sesuai menurut Richard  Steer (2003: 46)  Efektivitas adalah sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai suatu sasaranya. Penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dalam menghasilkan penilaian yang  umum  mengenai  efektivitas  organisasi.  Selanjutnya  menurut  H.  Emerson dalam  Soewarno  Handayaningrat  (2006:  16)  yang  menyatakan  bahwa  Efektifitas adalah  pengukuran  dalam  arti  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya.    Pengertian  efektivitas  sebenarya  bersifat  abstrak,  namun  akan menadi  konkrit  dan  dapat  di  ukur  apabila  mampu  untuk  mengidentifikasi  segi- segi  yang  lebih  menonjol  atau  nampak  yang  berhubungan  dengan  konsep efektivitas. Adapun pengertian efektivitas menurut The Liang Gie, (2002: 147)
adalah  sebagai  berikut  :  “Efektivitas  adalah  suatu  keadaan  yang  mengandung pengertian  mengenai  terjadinya  efek  akibat  yang  dikehendaki,  kalau  seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang  tersebut  dikatakan  efektif,  kalau  menimbulkan  akibat  atau  mempunyai maksud  sebagaimana  dikehendaki.”  Kemudian  menurut  Sutarto  (2007:  95), mengatakan  bahwa  efektivitas  adalah  suatu  keadaan  dimana  aktivitas-aktivitas jasmaniah  dan  rohaniah  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk  mencapai  hasil sesuai  dengan  yang  dikehendaki.  Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan efektivitas  adalah  derajat  pencapaian  tujuan  organisasi  dari  sejumlah  aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang di lakukan oleh pegawai. Menurut Siagian (2006: 24) memberikan  definisi  efektivitas  sebagai  berikut:  Efektivitas  adalah  pemanfaatan sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah  barang  atau  jasa  kegiatan yang dijalankanya. Sedangkan menurut Georgopoulos dan Tennenbaum (2005: 50) mengemukakan bahwa Efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu  system  dengan  sumberdaya  dan  sarana  tertentu  untuk  memenuhi  tujuan dan sasaranya tanpa melumpuhkan cara dan sumberdaya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksananya.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  pekerjaan dapat  dilaksanakan  secara  tepat,  efektif,  efisien  apabila  pekerjaan  tersebut dilaksanakan  secara  tepat  sesuai  dengan  yang  telah  di  rencanakan.  Efektivitas menunjukan  keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  sasaran  yang  telah ditetapkan,  jika  hasil  kegiatanya  semakin  mendekati  sasaran  berarti  semakin tinggi  efektivitasnya.  Mengacu  pada  penjelasan  di  atas,  maka  untuk  mencapai tujuan  organisasi  secara  efektif  perlu  adanya  harmonisasi  kemampuan  sumber daya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi  jelas.  Pencapaian  sasaran  tersebut  dapat  dikatakan  efektif  apabila  ada keharmonisan.  Setiap  pekerjaan  pegawai  dalam  organisasi  sangat  menentukan bagi  pencapaian  hasil  kegiatan  seperti  yang  telah  direncanakan  terlebih  dahulu. Untuk  itu  factor  keefektifanya  banyak  mempengaruhi  kepada  kemampuan aparatur  dan  organisasi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenanganya.  Tingkat pencapaian  tujuan  aparatur  dalam  suatu  organisasi  dikatakan  efektif  apabila pencapaian  itu  sesuai  dengan  tujuan  organisasi  dan  memberikan  hasil  yang bermanfaat.

## b. Ukuran Efektivitas
Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efktivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa  yang  menilai  serta  mengintepretasikannya.  Tingkat  efektivitas  juga  dapat diukur  dengan  membandingkan  antara  rencana  yang  telah  ditentukan  dengan hasil  nyata  yang  telah  diwujudkan.  Namun,  jika  usaha  atau  hasil  pekerjaan  dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka  hal  itu  dikatakan  tidak  efektif.  Adapun  kriteria  atau  ukuran  mengenai
pencapaian  tujuan  efektif  atau  tidak,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  siagian (2008: 77), yaitu:
a) Kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  hal  ini  dimaksudkan  supaya karyawan dalam pelaksana tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b) Kejelasan  strategi  pencapaian  tujuan,  telah  diketahui  bahwa  strategi  adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian organisasi.
c) Proses  analisis  dan  perumusan  kebijakan  yang  mantap,berkaitan  dengan tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  strategi,  yang  telah  ditetapkan  artinya kebijakan  harus  mampu  menjembatani  tujuan-tujuan  dengan  usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d) Perencanaan  yang  matang,  pada  hakekatnya  berarti  memutuskan  sekarang apa yang dikerjakan organisasi di masa depan.
e) Penyusunan  program  yang  tepat,  suatu  rencana  yang  baik  masih  perlu dijabarkan  dalam  program-program  pelaksanaan  yang  tepat  sebab  apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f) Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,  salah  satu  indicator  efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g) Pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien,  bagaimana  baiknya  suatu  program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak  akan  mencapai  sasaranya,  karena  dengan  pelaksanaan  organisasi semakin didekatkan pada tujuanya.
h) System  pengawasan  dan  pengendalian  yang  bersifat  mendidik  mengingat sifat  manusia  tidak  sempurna  maka  efektifitas  organisasi  menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian. Menurut Steers dalam tangkilisan (2005: 141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam  pengukuran  efektivitas,  yaitu:  Produktifitas,  Kemampuan  adaptasi  kerja, Kemampuan  berlaba,  Pencarian  sumberdaya.  Menurut  Gibson  (2002:  32) disebutkan bahwa indikator untuk menentukan efektivitas organisasi adalah :
1) Produksi ( prodiction)
2) Produksi  merupakan  kriteria  efektivitas  yang  mengacu  pada  ukuran keluaran  utuma  dari  organisasi.  Ukuran  dari  produksi  mencakup  tentang dokumen  yang  di  proses,  rekaman  yang  dilayani,  dan  sebagainya.  Ukuran tersebut  memiliki  hubungan  secara  langsung  dengan  masyarakat  pengguna layanan dan rekanan oerganisasi yang bersangkutan.
3) Efisiensi ( efficiency)
4) Efisiensi  merupakan  kriteria  efektivitas  mengacu  pada  ukuran  penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan ( rasio) Antara output dan input. Ukuran efisiensi terdiri dari biaya per unit, pemborosan,  waktu  terluang,  biaya  per  orang,  dan  sebagainya  efesiensi
diukur berdasarkan rasio Antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.
5) Kepuasan ( satisfaction)
6) Kepuasan  merupakan  kriteria  efektivitas  yang  mengacu  pada  keberhasilan organisasi  dalam  memenuhi  kebutuhan  karyawan  dan  anggota-anggota organisasi  tersebut.  Ukuran  dari  kepuasan  meliputi  sikap  karyawan, penggantian  karyawan,  absensi,  kelambanan,  keluhan,  kesejahteraan,  dan sebagainya.
7) Adaptasi ( adaptiveness)
8) Kemampuan  adaptasi  merupakan  kriteria  efektivitas  yang  mengacu  pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan- perubahan  eksternal  seperti  persaingan,  keinginan  para  pelanggan,  kualitas produk,  dan  sebagainya  serta  perubahan  internal  seperti  ketidakefisienan, ketidakpuasan, dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.
9) Perkembangan ( development )
10) Organisasi  harus  menginvestasi  dalam  organisasi  itu  sendiri  untuk memperluas  kemampuanya  untuk  hidup  terus  ( survive )  dalam  jangka panjang.  Usaha  pengembangan  yang  biasa  adalah  program  pelatihan  bagi tenaga  manajemen  dan  non  manajemen,  tetapi  sekarang  ini  pengembangan organisasi  untuk  bertambang  banyak  macamnya  dan  meliputi  sejumlah pendekatan psikologis dan sosiologis.
Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhunya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat steers (2005: 46) menyebutkan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:
1) Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2) Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3) Kesiagaan  yaitu  penilaian  menyeluruh  sehubungan  dengan  kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4) Efisiensi  merupakan  perbandingan  beberapa  aspek  prestasi  terhadap  biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5) Penghasilan yaitu jumlah suber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6) Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7) Stabilitas  yaitu  pemeliharaan  struktur,  fungsi  dan  sumber  daya  sepanjang waktu;
8) Kecelakaan  yaitu  frekuensi  dalam  hal  perbaikan  yang  berakibat  pada kerugian waktu;
9) Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang  melibatkan  usaha  tambahan,  kebersamaan  tujuan  dan  perasaan memiliki;
10) Motivasi  artinya  ada  kekuatan  yang  muncul  dari  setiap  individu  untuk mencapai tujuan;
11) Kepaduan  yaitu  fakta  bahwa  para  anggota  organisasi  saling  menyukai  satu sama  lain,  artinya  bekerja  sama  dengan  baik,  berkomunikasi  dan mengkoordinasikan;
12) Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur  standar  operasinya,  yang  bertujuan  untuk  mencegah  keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan;
Sehubungan  dengan  hal-hal  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  ukuran efektivitas  merupakan  suatu  setandar  akan  terpenuhunya  mengenai  sasaran  dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Mengacu pada penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kriteria  pengukuran  efektivitas, meliputi:  kriteria  efektivitas  jangka  pendek  (efisiensi,  kepuasan)  dan  kriteria efektivitas  jangka  panjang  (kelangsungan  hidup).  Dengtan  mempertimbangan dimensi  waktunya,  organisasi  dapat  dikatakan  efektif  dari  segi  kriteria produktivitas, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan.
Menurut  Martani  dan  Lubis  (2007:  55)  pendekatan  pengukuran  efektivitas organisasi dapat diukur dengan indikator:
1) Efisiensi
2) Efisiensi  merupakan  suatu  ukuran  keberhasilan  yang  di  nilai  dari  segi besarnya sumber/biaya dan waktu untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
3) Daya Tanggap Petugas
4) Keinginan  untuk  melayani  masyarakat  secara  tepat  dengan  baik  mengulur- ulur  waktu.  Saat  pengguna  layanan  membutuhkan  pelayanan.  Maka penyedia  layanan  segera  memberikan  pelayanan  tanpa  harus  menunggu lama.
5) Sarana dan Prasarana
6) Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses  upaya  yang  dilakukan  di  dalam  pelayanan  publik,  karena  apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
7) Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok
8) Setiap  organisasi  selalu  berusaha  agar  produktivitas  kerja  karyawan  dapat ditingkatkan.  Untuk  itu  pimpinan  perlu  mencari  cara  dan  solusi  guna menimbulkan  semangat  kerja  para  karyawan.  Hal  itu  penting,  sebab semangat  kerja  mencerminkan  kesenangan  yang  mendalam  terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga pekerjaan lebih cepat dapat diselesaikan dan hasil yang lebih baik dapat dicapai.
9) Hubungan Antara Pimpinan dan Bawahan
10) Hubungan  Antara  pimpinan  dan  pegawai  berpengaruh  untuk  menciptakan suasana  kerja  yang  kondusif,  sehingga  pekerjaan  menjadi  lebih  mudah  dan lancar.

## c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas
Menurut  pendapat  Steers  dalam  Sutrisno  (2011:  148)  menyebutkan  bahwa ada empat factor yang mempengaruhi Efektivitas, yaitu :
1) Karakteristik Organisasi, adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  dalam  organisasi.  Struktur merupakan  cara  yang  unik  menempatkan  manusia  dalam  rangka menciptakan  sebuah  organisasi.  Dalam  struktur,  manusia  ditempatkan sebagai  bagian  dari  suatu  hubungan  yang  relative  tetap  yang  akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2) Karakteristik  Lingkungan,  mencakup  dua  aspek.  Aspek  pertama  adalah lingkungan  ekstern  yaitu  lingkungan  yang  ada  diluar  batas  organisasi  dan sangat  berpengaruh  terhadap  organisasi.  Aspek  kedua  adalah  lingkungan intern  yang  dikenal  sebagai  iklim  organisasi  yaitu  lingkungan  secara keseluruhan di dalam lingkungan organisasi.
3) Krakteristik  Pekerja,  merupakan  factor  yang  paling  berpengaruh  terhadap efektivitas. Didalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akantetapi kesadaran individu terhadap perbedaan itu sangat penting dalam tujuan  pencapaian  tujuan  organisasi.  Jadi  apabila  suatu  organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi
4) Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen, ada strategi mekanisme kerja  yang  dirancang  untuk  mengkondisikan  semua  hal  yang  ada  didalam organisasi  sehingga  efektivitas  organisasi  dapat  tercapai.  Kebijakan  dan peraktek  manajemen  merupakan  alat  bagi  pimpinan  untuk  mengarahkan setiap kegunaan guna mencapai tujuan organisasi.
5) Hal  di  atas  berpengaruh  terhadap  efektivitas  organisasi,  karena  faktor tersebut  menyangkut  para  pekerja  yang  cenderung  lebih  terikat  pada organisasi  dan  merasa  lebih  puas  jika  mereka  mempunyai  kesempatan mendapat tanggung jawab yang lebih besar dan mengandung lebih banyak variasi jika pereturan dan ketentuan yang ada dibatasi seminimal mungkin.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  tentang  Efektivitas  Program  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang merupakan  penelitian  yang  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya, penelitian kualitatif  tidak  begitusaja  mencari  kebenaran,  tetapi  pada  pemahaman  terhadap  apa yang  diteliti.  Menurut  whitney  1960  dalam  Nazir  (2011:  54)  Metode  deskriptif  adalah pencarian  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat,  secara  harafiah  metode  deskriptif adalah  metode  penelitian  untuk  membuat  gambaran  mengenai  situasi  atau  kejadian,
sehingga  metode  ini  berkehendak  mengadakan  akumulasi  data  dasar  belaka  Nazir (2011:  55).  Menurut  Creswell  dalam  Satori  dan  Komariah  (2010:  24)  bahwa  penelitian kualitatif adalah suatu proses inquiry tentang pemahaman berdasar pada tradisi-tradisi metodologis  terpisah,  jelas  pemeriksaan  bahwa  menjelajah  suatu  masalah  social  atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, gambaran, holistic, meneliti kata-kata, laporan-laporan, memerinci pandangan-pandangan, dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan yang alami

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  merupakan  pecahan  dari  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Keluarga  Berencana  dimana  sebelumnya  mengelola tiga urusan besar yaitu urusan pemberdayaan masyarakat, urusan keluarga berencana dan  urusan  pemberdayaan  perempuan,  sekarang  lebih  fokus  pada  satu  urusan  yaitu urusan wajib non pelayanan dasar urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan konsekuensi jika dulu pengelolaan pemerintahan desa ada pada bagian pemerintahan sekretariat  daerah  sekarang  menjadi  bagian  urusan  pada  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## Tugas Pokok
Dinas  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati  melaksanakan  urusan pemerintahan  dibidang  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  yang  menjadi kewenangan  daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada  Pemerintah Kabupaten.
Faktor  yang  sangat  penting  dalam  upaya  meningkatkan  segala  aktivitas organisasi  adalah  adanya  manusia  sebagai  pegawai,  karena  tanpa  adanya  pegawai maka organisasi tersebut tidak akan berjalan bahkan tidak akan ada. Hal ini disebabkan karena terbentuknya suatu organisasi sebagai wadah untuk berfikir dari pada manusia.
Disamping itu pula faktor pegawai dalam suatu organisasi sangat fundamental terhadap  proses  pencapaian  tujuan  organisasi  tersebut.  Dapat  dikatakan  juga keberhasilan suatu organisasi atau berhasil tidaknya suatu organisasi tergantung pada bagaimana caranya pegawai itu sendiri mengelolanya. Kenyataanya seringmenunjukan bahwa sering terjadi suatu organisasi mengalami satu kehancuran sebagai akibat dari kesalahan  dari  pegawainya  dalam  mengelola  dan  melaksanakan  tugas  yang  telah dibebankan  kepadanya.  Sebaliknya  disisi  lain  sering  pula  terjadi  suatu  organisasi bekembang  dengan  baik  hal  itupun  akibat  dari  adadanya  para  pegawai  yang  benar- benar menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal itu tentunya dilihat dari sejumlah aktivitas para pegawai itu sendiri dalam mengelola organisasi.
Demikian  juga  dengan  organisasi  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten  Subang,  pegawai  merupakan  alat  penting  dalam  rangka  melaksanakan tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Desa  Kabupaten  Subang  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  yang  menjadi  beban  dan tanggung  jawabnya  sehingga  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai sebelumnya.

## Efektivitas  Program  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur  Pemerintah  Desa  Oleh  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Subang
Efektivitas  merupakan  tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  dapat tercapai  atau  sasaran  tercapai  karena  adanya  proses  kegiatan.  Untuk  itu  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Subang  dituntut  untuk  menunjukan konsistensinya,  sehingga  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  dibutuhkan ditengah-tengah  masyarakat.  Untuk  menjalankan  efektivitas  program  Peningkatan Kapasitas  Aparatur  Pemerintah  Desa  dengan  efektif,  maka  harus  disertai  atau didukung  oleh  sumberdaya  manusia  yang  terampil  dibidangnya  serta  sarana  dan prasarana yang memadai.
Selain  itu  efektivitas  dapat  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  individu atau organisasi dan berikut ini pengukuran efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur  Pemerintah  Desa  yang  dikaitkan  dengan  indikator  efektivitas  menurut Gibson  (2002  :  32)  kemudian  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  dengan  organisasi Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Subang,  Kemudian  Desa berdasarkan letak Geografis antara lain, Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Desa ini dipilih karena mewakili Desa di wilayah pegunungan, Desa Compreng Kecamatan Compreng  Desa  ini  dipilih  karena  mewakili  wiayah  pertanian,  serta  Desa  Rancadaka Kecamatan  Pusakanagara  Desa  ini  dipilih  karena  mewakili  Desa  di  wilayah  pesisir. Berikut ini indikator pengukuran efektivitas menurut teori Gibson ((2002 : 32).

## Produksi
Produksi  merupakan  kriteria  efektivitas  yang  mengacu  pada  ukuran  keluaran utuma  dari  organisasi.  Ukuran  dari  produksi  mencakup  tentang  dokumen  yang  di proses,  rekaman  yang  dilayani,  dan  sebagainya.  Ukuran  tersebut  memiliki  hubungan secara  langsung  dengan  masyarakat  pengguna  layanan  dan  organisasi  yang bersangkutan.
Berkaitan dengan produksi program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa  oleh  dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  kabupaten  subang  peneliti berpendapat  bahwa  dari  segi  output  yang  dihasilkan  belum  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  masih  banyaknya  kendala.  Dan  berikut  ini  dibuktikan  dengan  kutipan wawancara  dengan  Dadan  Dwiyana,  A.P.,  M.Si.  sebagai  kepala  bidang  pemerintahan desa dan kelurahan pada tanggal 25 oktober 2019 pada pukul 09.00 WIB mengatakan :
“dari  segi  hasil  pembinaan  meskipun  program  peningkatan  kapasitas  aparatur pemerintah  desa  telah  dilaksanakan  akibat  kebijakan  politik  kepala  desa  baru yang terpilih seringkali merombak aparatur desa yang sudah lama dengan yang baru membuat hasil pelatihan yang telah dilakukan kembali menjadi 0 lagi”
Masih  berkaitan  dengan  wawancara  diatas  berikut  wawancara  dengan,  Mita S.AN  selaku  kasi  tata  pemerintahan  desa  dan  kelurahan  yang  diwawancarai  pada tanggal 25 oktober 2019 pada puku 10.00 WIB mengatakan:
“kita  sudah  mengantisipasi  hal  itu  dengan  sebelum  pelaksanaan  pilkades melaksanakan  bimbingan  teknis  terhadap  calon  kepala  desa  agar  dalam pelaksanaan di mana seseorang calon terpilih sebagai kepala desa jangan sampai merubah  system  tatan  yang  ada  tapi  faktanya  memang  tidak  bisa  tak  kala  ada yang menghambat pada kinerja dia maka akan di geser posisinya itulah nah itu mangkanya  sering  dirubah  aparatur  desa  dan  akhirnya  staf  yamg  baru  belum tau  sitem  kerja  dan  yang  lama  karena  sakit  hati  posisinya  di  geser  dokumen dokumen juga dihilangkan”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  diatas,  bahwa  dinas  pemberdayaan  masyarakat dan  desa  dengan  program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  sudah berusaha  mengantisipasi  hal  tersebut  dengan  cara  bimbingan  teknis  terhadap  calon kepala  desa  sebelum  diadakanya  pemilihan  kepala  desa.  Tidak  bisa  dipungkiri walaupun  sudah  dilaksanakanya  bimbingan  teknis  pada  calon  kepala  desa  namun kenyataanya  tetap  saja  kepala  desa  tidak  sertamerta  mengikuti  apa  yang  sudah diarahkan,  seharusnya  ada  peraturan  yang  tegas  yang  mengatur  pergantian  aparatur pemerintah desa bukan hanya himbauan agar kepala desa yang terpilih bisa lebih bijak dan lebih hati-hati dalam mengganti aparatur pemerintah desanya
Akibat  dari  aparatur  pemerintah  desa  yang  berganti-ganti  tersebut  ini mempengaruhi  output  atau  hasil  binaan  yang  telah  dilakukan  oleh  program peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa.  Hal  tersebut  membuat  hasil pembinaan  menjadi  0  dikarnakan  setelah  dilakukanya  pembinaan  kepada  aparatur pemerintah  desa,  lalu  aparatur  pemerintah  desa  yang  sudah  dibina  diganti  dengan aparatur pemerintah desa yang baru yang belum terlatih.
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  dengan  perwakilan  desa  yang  ada  di kabupaten subang, berikut adalah kutipan wawancara dengan pak rana selaku sekdes desa compreng yang diwawancarai pada tanggal 30 oktober 2019 pada pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa:
“sudah semuanya mengikuti program peningkatan kapasitas aparatur desa, dan sudah  sedkit  sedikit  kualitas  aparatur  desa  meningkat,  memang  benar hambatanya  adalah  setiap  setelah  pilkades  lalu  kepala  desa  yang  baru  terpilih merombak  perangkat  desanya  pernah  dari  dispendes  mengajukan  kenapa  kok setiap pergantian kepala desa perangkat desa di ganti lagi kalau bisa di tetapkan jangan  sampai  diganti  karana  kalau  sampai  diganti  hasil  dari  pembinaan kembali menjadi 0 lagi”
Selanjutnya  wawancara  dengan  bapak  rahmat  Selaku  sekdes  desa  cipancar kabupaten subang yang diwawancarai pada tanggal 31 oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“aparatur  desa  sudah  mengikuti  progrgram  peningkatan  kapasitas  aparatur pemerintah desa tetapi belum seluruhnya mengikuti baru sebagian saja, program ini  dapat  meningatkan  kemampuan  aparatur  desa  program  ini  sangat membantu,  kualitas  nya  belum  seuai  dengan  apa  yang  diharapkan  karena  ada beberapa hambata salah satu nya dari keampuan dasar aparatur nya sendiri ada yang  cepat  mengikuti  dan  ada  beberapa  yang  aga  lambat  mengikuti  lalu hambatan lain seperti jika ada pegantian kepala desa kepala desa yang baru akan merubah semua susunan perangkat desanya sehingga perangkat desa yang baru belum  cukup  memadai  kapasitasnya  dan  perlu  waktu  lagi  untuk  ditingkatkan kapasitasnya”
Sejalan  dengan  kutipan  wawancara  diatas,  berikut  adalah  kutipan  wawancara dengan  Bapak  sueb  selaku  kepala  desa  rancadaka  kabupaten  subang  yang diwawancarai pada tanggal 4 november 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“kalau  itu  kebijakan  politik  saya  sebagai  kepala  dea  karena  saya  dipilih  oleh masyarakat  langsung  suka  tidak  suka  dukungan  atas  dukungan  dari  aparatur pemerintah desa juga sama memang sebelum pilkades kita sebagai calon sudah dihimbau  sebelumnya  untuk  tidak  mengganti  aparatur  yag  sudah  ada  tapi bagaimana jika ada yang menghambat pada kinerja saya yam au tidak mau saya ganti dengan yang baru yang lebih bisa bejerja sama dengan saya”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  desa  tersebut  di  atas  bahwa memang  benar  jika  kepala  desa  yang  baru  terpilih  akan  mengganti  atau  merombak aparatur pemerinah desa yang sudah ada sebelumnya diganti dengan yang baru hal ini dipengaruhi oleh proses politik pada saat pemilihan kepala desa berlangsung, yang di mana  jika  aparatur  pemerintah  desa  yang  lama  tidak  mendukung  kepala  desa  yang baru  pada  saat  pemilihan  berlangsung  dan  akan  mempengaruhi  pada  kinerja  kepala desa  tersebut  maka  kepala  desa  yang  baru  akan  mengganti  aparatur  desa  tersebut dengan yang baru.
Dari  Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  berkaitan dengan  produksi  mengenai  kualitas  dan  hasil  output  dari  program  peningkatan kapasitas  aparatur  pemerintah  desa,    belum  berjalan  efektif  dkarenakan  adanya beberapa  permasalahan  yang  telah  di  ungkapkan,  hasil  dari  program  peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa belum sesuai dengan apa yang di harapkan.

## Efisiensi
Efisiensi  adalah  sebagai  perbandingan  keluaran  terhadap  pemasukan.  Kriteria jangka  pendek  ini  memusatkan  perhatian  pada  seluruh  siklus  input-proses-output, dengan menekankan pada elemen input dan proses. Ukuran efisiensi harus dinyatakan perbandingan output atau waktu.
Berkaitan dengan efisiensi program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa  peneliti  berpendapat  bahwa  dari  segi  efisiensi  anggaran  belum  berjalan  dengan baik  masih  terdapat  beberapa  kendala.  Dan  berikut  ini  dibuktikan  dengan  kutipan
wawancara  dengan  Dadan  Dwiyana,  A.P.,  M.Si.  kepala  bidang  pemerintahan desa/kelurahan  yang  diwawancarai  pada  tanggal  25  oktober  2019  pada  pukul  09.00 WIB mengatakan :
“mengenai  anggaran  sudah  di  upyakan  seoptomal  mungkin  penyerapanya tetapi di lapangan faktanya masih belum bisa terserap 100%, hal itu dikarenakan beberapa  faktor  mungkin  salah  satunya  seperti  lemahnya  kordinasi  antara perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  hal  itu  berpotensi  membuat  serapan anggaran  menjadi  rendah,  seperti  contohnya  untuk  pelatihan  dan  pembinaan ternyata tidak di alokasikan anggaran untuk perjalanan.
Sejalan  dengan  kutipan  wawancara  di  atas,  berikut  adalah  kutipan  wawancara dengan Mita S.AN selaku kasi tata pemerintahan desa/kelurahan yang diwawancarai pada tanggal 25 oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“Anggaran  dalam  program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa sudah  realisasikan  tetapi  belum  optimal  realisasinya.  Anggaran  yang  tidak terserap  karena  itu  kan  dibawah  pagu  yang  karna  efisiensi  penawaran  harga memang  belum  100  persen  karna  faktor  belanja,  penawaran,  dan  faktor  nego karna  kalo  ketika  contohnya  sewa  tempat  adanya  penawaran  lalu  makan  dan minum  kita  juga  ada  harga  penawaran  maka  dari  itu  antara  anggaran  dan realisasi tidak persis”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  diatas  bahwa  untuk  efisiensi  anggran program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  sudah  di  usahakan  agar terserap  maksimal  tetapi  masih  ada  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  membuat penyerapan anggaran belum maksimal yang salah satunya faktor lemahnya kordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan, belanja, penawaran, dan faktor nego hal tersebut membuat  anggaran  yang  ada  tidak  dapat  mencukupi  untuk  menjalankan  seluruh kegiatan  yang  ada  didalam  program  dikarena  anggaran  yang  ada  belum  terserap maksimal.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  berkaitan  dengan  efisiensi antara anggaran dan realisasinya penyerapan anggaran belum terserap secara optimal dapat  dikatakan  belum  efisien  dikarenakan  berbagai  faktor  yang  sudah  di  sebutkan tadi  sehingga  akan  berdapak  langsung  terhadap  aparatur  pemerintah  desa  karena program nya menjadi tersendat.

## Kepuasan
kepuasan  merupakan  ukuran  untuk  menunjukan  tingkat  dimana  organisasi dapat memenuhi kebutuhan karyawanya.
Berkaitan dengan kepuasan yaitu dilihat dari sarana dan prasarana pendukung peneliti berpendapat bahwa sarana dan prasarana sudah ada dan lengkap sarana dan prasarana  yang  dimaksudkan  yaitu  seperti  gedung  aula  untuk  pelaksanaan  program berikut  fasilitas  yang  ada  didalamnya,  dan  kendaraan  untuk  transportasi.  Berikut  ini adalah kutipan wawancara dengan Dadan Dwiyana, A.P., M.Si. sebagai kepala bidang pemerintahan desa dan kelurahan pada tanggal 25 oktober 2019 pada pukul 09.00 WIB mengatakan :
“Sarana  dan  prasarana  di  dinas  sudah  memadai  seperti  kendaraan  sudah  ada aula  sudah  ada  audio  sudah  ada  internet  ada  fasilitas  multimedia  sudah  ada modul  dipersiapkan  dan  narasumber  juga  kita  persiapkan  dengan  pihak-pihak terkait”
Selanjutnya  kutipan  wawancara  dengan  wawancara  dengan  Mita  S.AN  selaku kasi  tata  pemerintahan  desa/kelurahan  yang  diwawancarai  pada  tanggal  25  oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“kalau  sarana  dan  prasara  yang  belum  ada  untuk  aplikasi  modem  dan  server belum ada maka sulit untuk menggunakan aplikasi sehingga masih manual” Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  sarana  dan prasaran pendukung dalam program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sudah  ada  seperti  kendaraan,  aula,  audio,  internet,  fasilitas  multimedia,  modul  dan narasumber  sudah  di  sediakan  oleh  dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa kabupaten subang.
Dengan  sudah  terlengkapi  nya  semua  sarana  dan  prasarana  pendukung  untuk berjalanya  program  maka  dari  segi  kepuasan  yang  berkaitan  dengan  sarana  dan prasarana sudah terpenuhi.
Berikut  ini  merupakan  hasil  wawancara  penulis  dengan  perwakilan  desa  yang ada di kabupaten subang, berikut adalah kutipan wawancara dengan pak rana selaku sekdes  desa  compreng  yang  diwawancarai  pada  tanggal  30  oktober  2019  pada  pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa:
“untuk fasilitas di desa sih sudah ada seperti gedung aula sudah ada tetapi kami msih berharap bisa lebih bagus dan lebih baik lagi dari apa yang sudah ada lebih bisa di perbaiki lagi”
selanjutnya  kutipan  wawancara  dengan  bapak  rahmat  Selaku  sekdes  desa cipancar  kabupaten  subang  yang  diwawancarai  pada  tanggal  31  oktober  2019  pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“untuk sarana dan prasarana di desa sudah lengkap seperti gedung serbaguna tetapi  untuk  fasilitas  pendukunya  masih  masih  perlu  untuk  di  perbarui  dan diperbagus    lagi  seperti  ruanganya  yang  kurang  bagus  masih  perlu  untuk ditingkatkan lagi untuk kedepanya”
Sejalan  dengan  kutipan  wawancara  diatas,  berikut  adalah  kutipan  wawancara dengan  Bapak  sueb  selaku  kepala  desa  rancadaka  kabupaten  subang  yang diwawancarai pada tanggal 4 november 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“sarana dan prasarana disini sudah ada seperti gedung aula untuk pelaksanaan kegiatan  beserta  alat-alat  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  namun masih jauh dari kata bagus masih perlu ditingkatan lagi untuk kedepanya” Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa dapat disimpulkan sarana dan peasarana yang ada di desa sudah terpenuhi. dari apa yang dipaparkan diatas dari beberapa desa tersebut sarana dan prasarana pendukung untuk program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sudah mencukupi.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan berkaitan dengan kepuasan mengenai  sarana  dan  prasarana  untuk  pendukung  berjalanya  program  sudah terpenuhu walaupun bagunan masih perlu ditngkatkan lagi dan di perbagus lagi tetapi dengan  bangunan  dan  fasilitas  yang  ada  masih  ckup  untuk  pendukung  berjalanya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

## Adaptasi
Adaptasi  merupakan  tingkat  dimana  organisasi  dapat  benar-benar  tanggap terhadap perubahan internal maupun eksternal.
Berkaitan dengan adaptasi yaitu dilihat dari kemampuan untuk tanggap dalam menghadapi  perubahan-perubahan  peraturan  undang-undang  yang  menjadi  aspek yang disosialisasikan. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Dadan Dwiyana, A.P.,  M.Si.  sebagai  kepala  bidang  pemerintahan  desa  dan  kelurahan  pada  tanggal  25 oktober 2019 pada pukul 09.00 WIB mengatakan :
“aspek  rujukan  kita  kan  kalo  ke  desa  peningkatan  kapasitas  tentang  mengenai update  pehahaman  peraturan  perundang-undangan  jadi  ketika  peraturan perundang-undanganya  berubah-ubah  beda  dengan  pendidikan  yang mempunyai  kurikulum  bakuyang  masa  berlakunya  relatif  panjang  artinya  kita pernah  pengalaman  tahun  ini  sosialisasi  lalu  setahun  kemudian  peraturanya sudah diganti jadi hasil peningkatan nol lagi nol lagi”
Sesuai  dengan  kutipan  wawancara  diatas,  berikut  ini  kutipan  wawancara dengan Mita S.AN selaku kasi tata pemerintahan desa/kelurahan yang diwawancarai pada tanggal 25 oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“biasanya  peraturan  dari  pusat  kemendes  atau  kemendagri  turun  ke  sini  lalu nanti  disampaikan  ke  desa  tidak  semuanya  di  rubah  tapi  ada  ikhtisarnya  yang dirubah perubahanya tidak mendasar kalau peraturan pusat secara umum nanti di  atur  lagi  oleh  peratran  bupati  nanti  peraturan  bupati  yang  dirujuk  desa mengikuti peraturan bupati yang menginduk kepada peraturan pusat misalkan peraturan  ADD  itu  di  aturnya  di  daerah  yang  menginduk  peraturan  ke  pusat perubahan  itu  biasanya  terjadi  tiap  tahun  sebelum  pelaksanaan  kecuali  kalau tidak ada aturan baru mengikuti aturan yang lama”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  bahwa  walaupun  peraturan perundang-undang berganti dengan jangka waktu yang relatif cepat petugas pelaksana program dapat cepat mengikuti dan cepat mengsosialisasikanya ke desa, sehingga desa dapat terus mengetahui peraturan perundang-undangan yang baru.
Berikut  ini  hasil  wawancara  penulis  dengan  perwakilan  desa  yang  ada  di kabupaten  subang,  berikut  ini  adalah    kutipan  wawancara  dengan  pak  rana  selaku sekdes  desa  compreng  yang  diwawancarai  pada  tanggal  30  oktober  2019  pada  pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa:
“cepat  kalo  di  sini  biasanya  begitu  peraturan  perundang-undangan  keluar tentang tata kelola desa sebelum pelaksanaan program yang ada di desa lansung ada  dari  dinas  yang  mengsosialisasikan  tentang  tata  kelola  nya  begitupun dengan dengan peaturan yang lain ada sosialisasinya”
Selanjutnya  adalah  kutipan  wawancara  dengan  bapak  rahmat  Selaku  sekdes desa  cipancar  kabupaten  subang  yang  diwawancarai  pada  tanggal  31  oktober  2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“untuk  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  tentang  tata  kelola  desa biasanya  ada  sosialisasi  kesini  dari  dinas  sebelum  pelaksanaan  program  yang ada  di  desa  biasanya  dinas  mengsosialisasikanya  terlebih  dahulu  sebeum pelaksanaanya  biasanya  dilakukan  setiap  satu  tahun  sekali  jika  ada  perubahan peraturan perundang-undangan”
Sejalan dengan kutipan wawancara di atan, berikut adalah kutipan wawancara dengan  Bapak  sueb  selaku  kepala  desa  rancadaka  kabupaten  subang  yang diwawancarai pada tanggal 4 november 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“sosialisasi  tentang  peraturan  yang  baru  sering  dilakukan  oleh  dinas  biasanya setelah  peraturan  perundang-undangan  turun  dari  pusat  langsung  di sosialisasikan  oleh  dinas  ke  desa  sebelum  pelaksanaan  program  yang  ada  di sini”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  bahwa  para  petugas  pelaksana program  sudah  cepat  mengsosialisasikan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru dikeluarkan oleh pemeritah.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  berkaitan  dengan  adaptasi mengenai  kemampuan  untuk  tanggap  dalam  menghadapi  perubahan-perubahan peraturan  undang-undang  yang  menjadi  aspek  yang  disosialisasikan  pemerintah seharusnya dapat menetapkan peraturan yang sifatnya jangka panjang.

## Perkembangan
Perkembangan  merupakan  mengukur  kemampuan  organisasi  untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan lingkungan. Suatu organisasi harus  melakukan  berbagai  upaya  memperbesar  kesempatan  untuk  kelangsungan hidup jangka panjang.
Berkaitan  dengan  perkembangan  yaitu  cara  mempertahankan  dan mengembangankan  program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  oleh dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  kabupaten  subang  berikut  ini  adalah kutipan  wawancara  dengan  Dadan  Dwiyana,  A.P.,  M.Si.  sebagai  kepala  bidang pemerintahan desa dan kelurahan pada tanggal 25 oktober 2019 pada pukul 09.00 WIB mengatakan :
“kami  harus  bekerja  sama  dengan  semua  pihak  seperti  pemerintah,  tenaga pengajar, petugas pelaksana, lingkungan di desa dan aparatur pemerintah desa harus  bersama-sama  untuk  bisa  mempertahankan  bahkan  mengembangkan karena  sangat  sulit  untuk  terus  untuk  terus  mengembangkanya  apabila  semua lapisan/pihak tidak ikut serta mendukung dan menyukseskan program ini”
Sejalan  dengan  kutipan  wawancara  diatas  berikut  ini  kutipan  wawancara dengan Mita S.AN selaku kasi tata pemerintahan desa/kelurahan yang diwawancarai pada tanggal 25 oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“selama kita bekerjasama dengan semua pihak dalam mengembangkan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, kita yakin mampu untuk terus mengembangkanya agar pelaksanaan program ini terus berjalan efektif” Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  bahwa  program  peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dapat berkembang dan terus terus berjalan efektif apabila semua pihak yang terkait dalam program tersebut dapat bekerja sama dan terus mendukung berjalanya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
Selanjutnya wawancara penulis dengan perwakilan desa yang ada dikabupaten subang,  berikut  ini  adalah    kutipan  wawancara  dengan  pak  rana  selaku  sekdes  desa compreng  yang  diwawancarai  pada  tanggal  30  oktober  2019  pada  pukul  11.00  WIB mengatakan bahwa:
“dari  waktu  ke  waktu  dengan  adanya  program  ini  kemampuan  kapasitas aparatur  pemerintah  desa  terus  meningkat  kemampuanya  mungkin  dengan proses ini yang terus dilakukan kemampuan aparatur desa akan sesuai dengan apa yang diharapkan”
Sejalan  dengan  wawancara  di  atas,  berikut  adalah  kutpan  wawancara  dengan bapak rahmat Selaku sekdes desa cipancar kabupaten subang yang diwawancarai pada tanggal 31 oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“kemampuan aparatur pemerintah desa terus meningkat sejalan dengan proses pembinaan  yang  terus  dilakukan  aparatur  pemerintah  desa  terus  meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu”
Sejalan dengan kutipan wawancara di atan, berikut adalah kutipan wawancara dengan  Bapak  sueb  selaku  kepala  desa  rancadaka  kabupaten  subang  yang diwawancarai pada tanggal 4 november 2019 pada pukul 10.00 WIB mengatakan :
“seiring  dilakukanya  pembinaan  dan  pelatihan  terhadap  aparatur  pemerintah desa  tidak  secara  langsung  aparatur  desa  bisa  meningkat  kapasitasnya  perlu adanya  proses  pelatihan  yang  terus  dilaksanakan  jika  terus  dilaksanakan  pasti aparatur pemerintah desa meningkat kapasitasnya”
Berdasarkan  beberapa  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  berkaitan  dengan perkembangan  mengenai  cara  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten subang harus bisa bekerja sama dengan semua  pihak  yang  terkait  dalam  program  ini  yaitu  pemerintah,  tenaga  pengajar, petugas  pelaksana  program,  desa,  dan  aparatur  pemerintah  desa  apabila  semuanya dapat  bekerjasama  dalam  menyukseskan  pelaksanaan  program/kegiatan  tersebut mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa agar pembangunan di desa terus  meningkat  serta  pelayanan  yang  optimal  dapat  dilakukan.  Dengan  adanya pelaksanaan  program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  manfaat  yang
dirasakan  oleh  desa/kelurahan  membantu  aparatur  pemerintah  desa  dan  desa  dalam meningkatkan kualitasnya.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dengan  beberapa  informan  dan  observasi peneliti,  maka  pada  sub  bab  ini  akan  dibahas  mengenai  hasil  wawancara  dilapangan yang  kemuduan  dikaitkan  dengan  teori  yang  dikaji  pada  bab  2  sebelumnya.  Dalam penelitian  ini  teori  yang  digunakan  adalah  ukuran  efektivitas  menurut  pendapat Gibson (2002: 32) ada 5 indikator ukuran efektivitas yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan .

## Pembahasan Pada Dimensi Produksi
Menurut  Gibson  produksi  menggambarkan  kemampuan  organisasi  untuk memproduksi  jumlah  dan  mutu  output  yang  sesuai  dengan  permintaan  lingkungan. Ukuran  tentang  produksi  meliputi  laba,  penjualan,  bagian  pasar,  mahasiswa  yang lulus,  pasien  yang  sembuh,  pelanggan  yang  dilayani  dan  sebagainya.  Ukuran  ini berhubungan  secara  langsung  dengan  output  yang  dihasilkan  oleh  organisasi.  Dari hasil penelitian dilapangan tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Gibson tersebut, hal ini dibuktikan dengan belum seluruhnya aparatur pemerintah desa sudah mengikuti  pembinaan  dan  pelatihan  yang  dilaksanakan  dalam  program  ini dikarenakan aparatur desa yang bergant-ganti setiap kepala desa yang baru terpilih.

## Pembahasan Dimensi Efisiensi
Menurut  Gibson  perbandingan  keluaran  terhadap  masukan.  Kriteria  jangka pendek  ini  memusatkan  perhatian  pada  seluruh  siklus  input-proses-output,  dengan menekankan  pada  elemen  input  dan  proses.  Ukuran  efisiensi  harus  dinyatakan perbandingan  output  atau  waktu.  Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  tidak  sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Gibson tersebut, hal ini dibuktikan dengan rasio angaran dengan realisasi anggaran belum sepenuhnya terserap sehingga sehingga akan berdapak  langsung  terhadap  aparatur  pemerintah  desa  karena  program  nya  menjadi tersendat

## Pembahasan Dimensi Kepuasan
Menurut  Gibson  ukuran  untuk  menunjukan  tingkat  dimana  organisasi  dapat memenuhi  kebutuan  masyarakat  atau  karyawanya.  Dari  hasil  penelitian  dilapangan sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan  Gibson  tersebut,  hal  ini  dibuktikan  dengan semua  sarana  dan  prasarana  sudah  ada  hanya  beberapa  fasilitas  pendukung  nya  saja lebih bisa ditingkatkan.

## Pembahasan Dimensi Adaptasi
Menurut  Gibson  tingkat  dimana  organisasi  dapat  dan  benar-benar  tanggap terhadap  perubahan  internal  dan  eksternal.  Dari  hasil  penelitian  dilapangan  sejalan dengan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Gibson  tersebut,  hal  ini  dibuktikan dengan  program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  dapat mengsosialisasikanya  dengan  cepat  walauput  peraturam  perundang-undangan  dari
pemerintah  tentang  tata  kelola  desa  terus  berganti-ganti  dengan  jangka  waktu  yang relatif cepat.

## Pembahasan pada dimensi perkembangan
Menurut  Gibson  mengukur  kemampuan  organisasi  untuk  meningkatkan kapasitanya  dalam  menghadapi  tuntutan  lingkungan.  Suatu  organisasi  harus melakukan berbagai upaya memperbesar kesempatan untuk kelangsunga hidup jangka panjang.  Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan Gibson  tersebut,  hal  ini  dibuktikan  dengan  selama  semua  pihak  bekerjasama  dalam menjalankan  program  atau  kegiatan  tersebut  hal  ini  dapat  mampu  meningkatkan, mempertahankan,  dan  mengembangkanya,  dalam  proses  pelatihan  dan  pembinaan aparatur pemerintah desa agar dapat terus membangun desanya menjai lebih unggul dan  dapat  meningkatkan  pelayan  di  desa  yang  optimal.  Dengan  adanya  pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa manfaat yang dirasakan oleh desa  membantu  aparatur  pemerintah  desa  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  dan kapasitasnya dalam membangun desa dan pelayanan desa.
Berdasarkan hasil hasil pembahasan dari 5 dimensi efektivitas menurut Gibson. Pada dimensi Produksi dari penelitian di lapangan belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan  dengan  belum  seluruhnya  aparatur  pemerintah  desa  di    sudah  mengikuti pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam program ini dikarenakan aparatur desa yang bergant-ganti setiap kepala desa yang baru terpilih. Kemudian pada dimensi Efisiensi  dari  hasil  penelitian  di  lapangan  belum  berjalan  dengan  baik  hal  ini dibuktikan  dengan  rasio  angaran  dengan  realisasi  anggaran  belum  sepenuhnya terserap sehingga angaaran yang ada bellum mencukupi untuk pelaksanaan program. Kemudian  pada  dimensi  Kepuasan  dari  hasil  penelitian  dilapangan  sudah  berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan sejalan dengan teori yang dikemukakan Gibson tersebut,  hal  ini  dibuktikan  dengan  semua  sarana  dan  prasarana  pendukung  untuk berjalanya program sudah ada hanya beberapa fasilitas pendukung nya saja lebih bisa ditingkatkan. Kemudian pada dimensi Adaptasi dari hasil penelitian dilapangan sudah berjalan  dengan  baik  ini  dibuktikan  dengan  program  peningkatan  kapasitas  aparatur pemerintah  desa  dapat  mengsosialisasikanya  dengan  cepat  walaupun  peraturam perundang-undangan  dari  pemerintah  tentang  tata  kelola  desa  terus  berganti-ganti dengan  jangka  waktu  yang  relatif  cepat.  Dan  dimensi  yang  terakhir  yaitu  dimensi perkembangan,  dari  hasil  penelitian  dilapangan  sejalan  selama  semua  pihak bekerjasama dalam menjalankan program atau kegiatan tersebut hal ini dapat mampu meningkatkan,  mempertahankan,  dan  mengembangkanya,  dalam  proses  pelatiha  dan pembinaan  aparatur  pemerintah  desa  agar  dapat  terus  membangun  desanya  menjai lebih unggul dan dapat meningkatkan pelayan di desa yang optimal. Dengan adanya pelaksanaan  program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  manfaat  yang dirasakan  oleh  desa  membantu  aparatur  pemerintah  desa  untuk  terus  meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam membangun desa dan pelayanan desa.
Berdasarkan  ke  lima  dimensi  efektivitas  menurut  Gibson  diatas,  peneliti menemukan 2 dimensi yang belum sejalan dengan teori yang dikemukaka oleh Gibson yaitu  pada  dimensi  1)  Produksi,  2)  Efisiensi,  dan  yang  sudah  sesuai  denga  teori
efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson yaitu pada dimensi 1) Kepuasan 2) Adaptasi 3)  Perkembangan.  Efektivitas  Program  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur  Pemerintah Desa  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Subang  belum sepenuhnya  mengarah  pada  teori  Efektifitas  Gibson  (2002:  32).  Hal  itu  dibuktikan dengan belum seluruhnya aparatur pemerintah desa sudah mengikuti pembinaan dan pelatihan  yang  dilaksanakan  dalam  program  ini  dikarenakan  aparatur  desa  yang bergant-ganti  setiap  kepala  desa  yang  baru  terpilih.  Rasio  angaran  dengan  realisasi anggaran belum sepenuhnya terserap sehingga angaaran yang ada bellum mencukupi untuk pelaksanaan program.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  bab sebelumnya  mengenai  Efektivitas  Program  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Gibson agar dapat memberikan penilaian terhadap Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Produktivitas
Pada  dimensi  produktivitas  dalam  pelaksanaan  program  peningkatan  kapasitas aparatur  prmerintah  desa  sudah  berjalan  hanya  saja  belum  baik  dan  belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan, karena dalam tahapan pelaksanaan program peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  masih  terdapat  adanya  kendala, dan  hasil  belum  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  sehingga  program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa belum efektif.
2. Efisiensi Pada dimensi Efisiensi dalam program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa  sudah  berjalan  hanya  saja  belum  baik  dan  belum  sepenuhnya  mencapai tujuan,  karena  dalam  pelaksaaan  program  peningkatan  kapasitas  aparatur pemerintah  desa    masih  terdapat  adanya  kendala,  dan  efisiensi  anggaran  belum optimal  sehingga  sehingga  pelaksanaan  program  peningkatan  kapasitas  aparatur pemerintah desa belum efektif.
3. Kepuasan
Pada  dimensi  kepuasan  mengenai  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  dalam program  peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  sudah  tersedia  semua hanya saja beberapa fasilitas pendukungnya perlu ditingkatkan dan diperbaharui.
4. Adaptasi Pada dimensi adaptasi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah  desa  sudah  bisa  cepat  menyesuaikan  dalam  menghadipi  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  aspek  untuk  disosialisasikan  tentang  tata kelola desa yang berubah dalam jangka waktu yang cepat.
5. Perkembangan
Dalam  dimensi  perkembangan  dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa kabupaten subang yakin apabila semua lapisan desa ikut serta mendukung dapat bekerja sama untuk terus mengembangkan serta mensukseskan program ini.

## Referensi
Adisasmita  Rahardjo.  2006. Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkantoran. Yogyakarta:  Graha Ilmu
Charles  O.  Jones.  1996. Pengantar  Kebijakan  Publik .  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo  Persada. dalam  ejurnal  Ramandita  Shalfiah.  2013. Peran  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan Keluarga  (PKK)  dalam  mendukung  Program-Program  Pemerintah  kota  Bontang .  ISSN 2338-3615. 978. Vol. 3. Hal. 975-984.
Georgopoulos dan Tennenbaum. 2005. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga Gibson, James, 2002. Organisasi dan Manajemen . Jakarta: Gunung Agung.
Hadayaningrat  Soewarno.  2006. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta: Gunung Agung
Hasanah Budi, Sururi Ahmad. 2018. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal  Kabupaten  Serang. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat.  e-ISSN  2599-0012. Researchgate.net. 23 November 2018
Haw Widjaja, 2004, Otonomi Desa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Moleong,  Lexy.  2000. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja  Rosada Karya.
Miles  dan  Huberman  1994. Qualitative  Data  Analysis. Diterjemahkan  Tjetjep  Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Martani  dan  Lubis.  2007. Teori  Organisasi:  Perspektif  makro. Pusat  Antar  Universitas  – Universitas Indonesia.
Nazir, 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Satori dan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, CV Steers, Richard M. 2003. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Sutarto. 2007. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sutrisno,Edy. 2011. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
Siagian, Sondang P. 2006. Filsafat Administrasi. Jakarta: CV . Haji Mas Agung.
Sugiyono, 2015. Metode Penelitian dan Pembangunan . Bandung: Alfabeta, CV
Suyanto  Bagong.  2005. Metode  Penelitian  Sosial:Berbagai  Alternatif  Pendekatan. Jakarta: Prenada Media.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2005. Manajemen  Publik .  Jakarta:  Gramedia  Widia  Sarana Indonesia
The Liang Gie. 2002. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: PT.Gunung Agung.
Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Ulum, Ihyaul. 2009. Manajemen teori. Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Wina Sanjaya. 2002. Metodelogi Penelitian Pendidikan: Bandung: San Grafika