## BUDAYA HUKUM NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN
Basyarudin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan e-mail: udinnbpn94@gmail.com

## ABSTRACT
Notary  has  role  to  help  society  in  creating  legal  certainity  and  protection. However, nowadays, some Notaries tend to forget their role and responsibility as a Notary and more oriented to money rather than their duty. Thus, this research aims  to  know  how  legal  culture  of  a  Notary  in  doing  his  duty.  The  research methodology is qualitative using juridical normative approach in which the data gathered  by  analyzing  theories,  concepts,  fundamentals  and  constitution  related to  the  problem.  The  result  showed  that  there  are  two  categories;  internal  and external. Internal legal culture refers to the Notary’s job in making the deed and service to  society, while external legal  culture is the society’s responses  toward the  service  given  by  Notary.  Legal  culture  of  Notary  becomes  the  standard  in doing  the  job  or  known  as  pattern  for  behavior.  Therefore,  it  can  be  concluded that  there  are  some  factors  that  affect  the  legal  culture  of  Notary,  such  as  the culture  in  becoming  the  one  and  only  winner,  the  culture  in  bidding  the honorarium, and the culture in taking advantage of weakness of Notary.

## Key Words: Notary, Legal Culture, Deed

## A. PENDAHULUAN
Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Jabatan  Notaris (kemudian  disebut  dengan  Undang  Undang  Jabatan  Notaris)  ditambah  beberapa ketetapan  undang-undang  yang  lain,  menyimpulkan  bahwa  Notaris  berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya.  Keberadaan Notaris  membantu  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat, serta  pencegahan ( preventif ) terjadinya masalah hukum  melalui akta autentik yang dibuat sebagai bukti di pengadilan.
Didalam  Pasal  15  menyebutkan  bahwa  wewenang  Notaris  adalah membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  dikehendaki  oleh yang berkepentingan. Akta autentik harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta.  Akta
autentik  sendiri  merupakan  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.
Dalam  pandangan  hukum  di  Indonesia,  Notaris  bukanlah  “ tukang stempel ” layaknya arti Notaris pada negara dengan Sistem Hukum Anglo  Saxon, anggapan  seperti  itu  muncul,  karena  notaris tidak  memiliki  pendidikan  khusus, saksi  di  pengadilan  yang  bertugas  membuktikan  kembali  kebenaran  tentang  akta yang  telah  disahkan.  Notaris  di  Indonesia  dianggap  mampu  memberikan  nasihat hukum  kepada  pembuat  akta  terkait  pembuatan  akta  autentik  karena  notaris bagian  dari  praktisi  hukum.  Akta  Notaris  di  Indonesia  memiliki  kekuatan  bukti formal,  materil,  dan  berfungsi  sebagai  kekuatan  hukum executorial yang  dapat dijadikan alat bukti sempurna.
Notaris  tidak  memiliki  posisi  di  lembaga  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif sehingga notaris dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak. Akta autentik  yang  dihasilkan  oleh  Notaris  dapat  dipertanggung  jawabkan  dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum 1 . Akta buatan pejabat umum sebagai  yang  berwenang,  memuat  dan  menguraikan  sesuatu  tindakan  yang dilakukan secara autentik.
Notaris adalah profesi bidang hukum yang lahir dari hasil interaksi antara anggota masyarakat yang dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat 2 . sebagai pejabat publik, Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan wewenang dengan sebaik-baiknya. Penyalahgunaan atau kesalahan Notaris dapat mengganggu proses kepastian  hukum,  dan  menimbulkan  kerugian.  diperlukan  adanya  pembinaan, pengembangan,  dan  pengawasan  berkepanjangan  sehingga  dapat  meningkatkan kinerja notaris dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik 3 .
Eksistensi  Notaris  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat bukan  untuk  diri  sendiri.  Hal  ini  menjadi  dasar  mengapa  seorang  Notaris  perlu menambah  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  melayani  masyarakat,  sehingga pelayanan  tidak  diartikan  sempit  yakni  hanya  memuat  akta.  Padahal  membuat
1 Diah Ayu Puspita, “Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1)) Dan (2) UUJN” (Universitas Brawijaya, 2016).
2 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: Rafia, 2008).
3 Habib Adjie.
akta  hanyalah  sebagian  dari  aktivitas  yang  disebut  pelayanan.  Pelayanan  sendiri menyangkut  aspek  menyeluruh  ( holistic )  mulai  dari  kemudahan  masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, datang ke tempat Notaris, fasilitas kantor Notaris, keramahan Notaris beserta pegawainya, dan lain sebagainya 4
Disamping kemampuan ilmu dan keterampilan hukum, Kepastian hukum hanya  terjadi  jika  para  Notaris  memiliki  martabat  dan  moralitas  yang  tinggi. Esensi inilah yang paling dijaga oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sejak berdiri hingga  sekarang.  INI  melakukan  pengawasan  dan  kontrol  dalam  mencapai kepastian  hukum,  sehingga  INI  tidak  segan  untuk  menindak  anggotanya  yang menjalankan profesinya secara tidak etis. Di pihak lain, INI juga terus melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Notaris Indonesia baik dari segi Intellectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) maupun Spiritual Quotient (SQ) 5 .
Budaya  secara  umum  dapat  dimaknai  bahwa,  cara  hidup  yang  mengatur seseorang agar setiap manusia mengerti dan memahami bagaimana mereka harus bertindak, berlaku, berbuat dan menentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain.  Semua  hal  ini  berkaitan  dengan  cara  komunikasi  atau  bahasa,  adat  istiadat dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan tersebut.
Menurut  Soemardjan  dan  Soemardi 6 ,  budaya  adalah  semua  hasil  karya, cipta dan rasa dalam masyarakat. Karya tersebut akan menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia serta  hasilnya  dapat  diabadikan  untuk  keperluan  masyarakat.  Budaya  adalah keseluruhan  sistem  gagasan,  tindakan  serta  hasil  karya  manusia  dalam  rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar 7 .
Budaya  hukum  merupakan  budaya  yang  menjadi  pedoman  anggota organisasi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawa  serta  hubungan  sosial dalam  masyarakat.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Blankerburg  “ legal  culture  as comprising  attitudes,  beliefs,  and  values  with  respect  to  law” (budaya  hukum adalah  menyangkut  seluruh  sikap,  kepercayaan,  dan  nilai-nilai  yang  berkaitan
4 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).
5 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
6 Indianto Muin, Sosiologi (Jakarta: Erlangga, 2013).
7 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 1984).
dengan  hukum 8 .  Menurut  Ronny  Nitibaskara,  budaya  hukum  berhubungan dengan  penghargaan  dan  sikap  manusia  terhadap  hukum  sebagai  realitas  sosial, dengan  variabel-variabel  seperti;  (a)  sub  budaya,  (b)  manusia,  (c)  penghargaan dan sikap tindak, (d) hukum sebagai realitas sosial 9 .
Budaya  hukum  bukanlah  sebuah  opini  publik  para  antropolog  atau fragmen tingkah laku (pemikiran), akan tetapi budaya hukum adalah keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum 10 . Budaya hukum adalah tanggapan umum  terhadap  gejala-gejala  hukum.  Tanggapan  memiliki  arti  kesatuan pandangan  terhadap  nilai-nilai  dan  perilaku  hukum.  Suatu  budaya  hukum menunjukkan  tentang  pola  perilaku  individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang menggambarkan  tanggapan  (orientasi)  yang  sama  terhadap  kehidupan  hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan 11 .
Notaris  memiliki  tugas  serta  tanggung  jawab  yang  sangat  besar.  Notaris harus siap menghadapi jika terlibat dalam perkara hukum, dikarenakan akta yang dibuatnya.  Namun, profesi  Notaris  sekarang  hanya  berorientasi  pada  persoalan uang tanpa memperhatikan lagi tugas dan kewajiban utamanya. Sehingga banyak kasus  di  Pengadilan  yang  menyeret  Notaris  selaku  terdakwa 12 .  Terdapat  tiga faktor eksternal yang menyebabkan idealisme seorang Notaris hancur 13 , yaitu: (a) budaya  materialism,  yaitu  sebuah  nilai  yang  menyimbolkan  kebendaan  sebagai salah  satu  ukuran  kesuksesan  manusia.  Keteguhan  idealism,  kepatuhan  dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain; (b) budaya instan  masyarakat,  yaitu  masyarakat  menginginkan  segala  sesuatunya  diraih dengan  kecepatan  kilat,  termasuk  dalam  urusan  hukum  dan  kenotariatan. Misalnya, ada oknum Notaris yang menggunakan jasa broker untuk mencari klien. Sementara  hal  tersebut  jelas  bertentangan  dengan  Kode  Etik  Notaris;  (c)  budaya kompetisi notaris.
8 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia .
9 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
10 Soerjono Soekanto, Hukum Dan Masyarakat (Surabaya: Universitas Airlangga, 1997).
11 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1992).
12 Hendrika Suwarti Sugino, Renvoi , 11.47.IV, n.d.
13 Hendrika Suwarti Sugino.
Jumlah Notaris terus meningkat sesuai dengan hukum permintaan. Ketika permintaan  tidak  meningkat  (kondisi  ekonomi  nasional  tidak  kondusif), penawaran  meningkat  (jumlah  Notaris  bertambah)  maka  harga/honor  akan tertekan  ke  nilai  yang  lebih  rendah  dari  sebelumnya.  Hal  ini  menyebabkan beberapa  Notaris  melakukan  “strategi  jemput  bola”  dengan  melakukan  tindakan “banting  harga”.  Kegiatan  banting  harga  ini  melanggar  ketentuan  Pasal  4  angka 10  Kode  Etik  Notaris  yang  melarang  Notaris  menetapkan  honorarium  lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
Hakikatnya, notaris adalah pejabat umum yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan  masyarakat  akan  alat  bukti  autentik  yang  memberikan  kepastian hubungan  hukum  keperdataan.  Sehingga  sepanjang  alat  bukti  autentik  tetap diperlukan  maka  jabatan  notaris  akan  tetap  diperlukan  eksistensinya  dalam masyarakat.
Keberadaan jabatan notaris pertama kali tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem. Kerchem ditugaskan  untuk  mengurus  kepentingan  publik  yang  berkaitan  dengan pendaftaran  semua  dokumen  dan  akta.  Para  notaris  diberikan  kebebasan  dalam menjalankan  tugasnya  dan  melarang  pada prokureur mencampuri  pekerjaan kenotariatan pada tahun 1950 14 .
Meskipun  Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  jaman,  namun  PJN  tetap  digunakan  pemerintah  sebagai  satu- satunya  undang-undang  yang  mengatur  kenotariatan  di  Indonesia  sejak  tahun 1860 sampai tahun 2004.  Maka dari itu,  INI  (Ikatan Notaris  Indonesia) berusaha membangun  undang-undang  kenotariatan  yang  baru  pada  tahun  1970-an  agar dapat mengakomodasi perkembangan lingkungan hukum dan bisnis di Indonesia. Undang-undang induknya, Notariswet, telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan PJN merupakan suatu hal  yang perlu dilakukan.  Pada  tahun  2004,  INI  berhasil  mengembangkan  undang-undang
14 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang Dan Di Masa Datang (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).
kenotariatan baru yang mampu mengakomodasi dinamika lingkungan hukum dan bisnis  terkini.  Undang-undang  tersebut  adalah  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,  yang telah diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Notaris  Indonesia  tidak  menganut  sistem  hukum Anglo  Saxon yang sekedar bertindak sebagai pengesah perjanjian, seperti Notaris di Amerika Serikat. Menurut Sistem Hukum Anglo Saxon, akta yang dibuat notaris Anglo Saxon tidak mempunyai kekuatan sehingga tidak dapat dipakai sebagai alat bukti otentik yang dapat  digunakan  di  muka  pengadilan.  Hal  ini  tentunya  akan  merugikan masyarakat  yang  telah  memakai  jasa  notaris  selama  bertahun-tahun.  Sistem  ini juga  membahayakan  eksistensi  notaris  Indonesia  karena  menurunkan  status notaris  hanya  sekedar  menjalankan  legalisasi  dokumen,  bukan  seorang legal officer 15 . Notaris  Indonesia  menganut  sistem  hukum  Latin-Eropa  Kontinental yang  mempunyai  wewenang  memberikan legal  advice dan  memeriksa  apakah sebuah  perjanjian  yang  dibuat  telah  memenuhi  kaidah  perjanjian  dan  tidak merugikan salah satu pihak. Jika kualitas notaris Indonesia telah mumpuni, secara intelektual,  mental  dan  spiritual,  maka  pemerintah  akan  mudah  mengoptimalkan pencapaian  kinerja  hukum  sesuai  yang  direncanakan.  Notaris  sendiri  merupakan salah  satu  komponen  di  bidang  hukum  yang  memiliki  peran  besar  bagi pemerintah 16 .

## B. METODE PENELITIAN
Metodelogi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  qualitatif  dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normative  adalah  pendekatan yang  dilakukan  dengan  meneliti  teori,  konsep,  asas  hukum  dan  peraturan perundang-undangan 17 .  Pendekatan  yuridis  normative  juga  dikenal  dengan pendekatan kepustakaan atau library-based research dengan menggunakan buku, jurnal, undang-undang serta dokumen lain sebagai sumber data.  Pengolahan data
15 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
16 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
17 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dikaitkan berdasarkan teori serta undang-undang yang ada

## C. PEMBAHASAN
Terdapat  dua  kategori  perkembangan  budaya  hukum  Notaris,  yaitu kategori  budaya  hukum  internal  dan  eksternal.  Budaya  hukum  internal  yaitu budaya  dimana  Notaris  melakukan  pelayanan  terhadap  klien  dan  membuatkan akta. Sementara budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dalam masyarakat tentang  sikap  dan  pengetahuan  terhadap  ketentuan  honorarium  atas  pelayanan kepada masyarakat 18 .
Budaya  hukum  Notaris  dikonsepkan  sebagai  patokan  ( pattern  for behavior ) dalam memberikan pelayanan. Hal ini telah menjadi acuan karena telah tersosialisasi  dan  terbentuk  melalui  proses  belajar  dengan  lingkungan  sosial  di mana  mereka  menjalani  kehidupannya.  Proses  belajar  tersebut  terjadi  melalui internalisasi  dan  sosialisasi  di  dalam  kehidupannya,  sehingga  menjadi pengetahuan  budaya  ( cultural  knowledge )  yang  dipakai  untuk  pedoman  dalam melakukan  tindakan  atau  aktivitas,  yakni  memberikan  pelayanan  jasa kenotariatannya kepada masyarakat 19 .
Budaya  hukum  tidak  dapat  diukur  karena  budaya  dapat  dikaji  dari berbagai  sudut  pandang  dan  tergantung  pada  siapa  yang  menilai  dan mengintepretasikannya.  Bisa  dikatakan  bahwa  aktivitas  Notaris  dalam memberikan pelayanan dibimbing dan diarahkan oleh pengetahuan dan keyakinan yang  dimiliki.  Pengetahuan  dan  keyakinan  tersebut  membimbing  pola  pikir, sikap  dan  perilaku  dalam  menginterpretasikan  peristiwa  hukum  untuk menentukan  perbuatan  hukum  para  pihak  yang  akan  dikontruksi  dalam  bentuk akta,  menentukan  honorarium  yang  diterima  oleh  Notaris,  dan  lain  sebagainya yang  tujuan  akhirnya  adalah,  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap
18 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Fondation, 1975).
19 M.Syamsudin, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
masyarakat  yang  menggunakan  jasanya  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa, disetiap daerah memiliki budaya hukum Notaris masing-masing yang berbeda.
Untuk  mengetahui  gambaran  mengenai  realitas  empiris  tentang  budaya hukum  Notaris  dalam  memberikan  pelayanan  jasa  kenotariatan,  berikut  akan dipaparkan  hasil  penelitian  yang  menggambarkan  proses  pelayanan  jasa kenotariatan  yang  menjadi  seting  sosial  dalam  studi  ini,  yaitu  implementasi budaya hukum Notaris pada formasi tingkat kota dan implementasi budaya hukum Notaris pada formasi tingkat kabupaten.
Formasi jabatan Notaris telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi  Jabatan Notaris dan  Penentuan  Kategori  Daerah  (selanjutnya  disebut  Pernenkumham  No 27/2016).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  tentang  Formasi  Jabatan  Notaris Permenkumham  No  27/2016,  Formasi  Jabatan  Notaris  adalah  penentuan  jumlah Notaris  yang  dibutuhkan  pada  suatu  kabupaten/kota.  Kategori  Daerah  adalah penggelompokkan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan Notaris.  Formasi  jabatan  Notaris  setelah  mendapatkan  pertimbangan  dari Organisasi  Notaris,  dan  formasi  jabatan  Notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (2)  Permenkumham  No  27/2016  ditetapkan  dalam  jangka  waktu  4 (empat)  tahun.  Setelah  waktu  tersebut  Notaris  dapat  berpindah  wilayah  jabatan sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  UUJN  dan  peraturan  pelaksananya. Dalam  hal  ini  terdapat  penambahan  formasi  jabatan  Notaris  di  luar  yang  telah ditetapkan  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Permenkumham  No  27/2016  paling  sedikit  2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) formasi jabatan Notaris.
Pasal  5  Permenkumham  No  27/2016  menentukan  bahwa  formasi  jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata- rata  jumlah  akta  yang  dibuat  oleh  dan/atau  di  hadapan  Notaris  setiap  bulan. Penentuan  kegiatan  dunia  usaha  ditentukan  dengan  menggunakan  data  dari perbankan,  penentuan  jumlah  penduduk  ditentukan  menggunakan  data  dari instansi  atau  lembaga  pemerintah  yang  mengurusi  bidang  kependudukan  dan penentuan rata- rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan  dengan  menggunakan  data  Direktorat  Jendral  Administrasi  Hukum  Umum.
Berdasarkan  Pasal  7  Permenkumham  No  27/2016,  Kabupaten  Serang  merupakan kategori daerah D.
Budaya  hukum  Notaris  terbentuk  berdasarkan  apa  yang  diyakini  dan dipahami  oleh  Notaris  yang  menjadi  dasar  untuk  mengambil  suatu  keputusan. Budaya  dapat  dibagi  menjadi  berbagai  tingkatan,  yakni  nasional,  kelas  sosial, gender,  organisasi  yang  berbeda  antar  satu  dengan  yang  lain.  Dalam  setiap kelompok akan membentuk dan membangun organisasiyang berbeda-beda dalam pelaksanaan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  kehidupan  masing-masing anggota  organisasi  sesuai  dengan  karakteristiknya.  Ada  beberapa  Faktor  Budaya dalam Masyarakat yang dapat mempengaruhi Notaris dalam menjalankan jabatan:
a. Budaya Ego untuk Menang Sendiri
Asumsi  “klien  adalah  raja”  menjadikan  klien  merasa  apa  saja  yang  di inginkan  dapat  dilakukan  dengan  sejumlah  uang.  Hal  ini  sering  ditemui  pada kalangan ekonomi kuat yang merasa honorarium sebagai tolak ukur pelayanan. Kalangan  ekonomi  kuat  sering  mengartikan  bahwa  tingginya  honorium mempengaruhi  pelayanan  yang  di  dapat.  Dengan  honorium  tinggi,  maka mereka  akan  mendapatkan  pelayanan  “khusus”,  sebagai  contoh  seorang  klien tanpa  kelengkapan  persyaratan  administratif,  namun  memiliki  sejumlah  uang yang tinggi, merasa Notaris akan tetap melaksanakan kehendakknya. Pola pikir akan  uang  dapat  membeli  segalanya  masih  terbentuk  pada  masyarakat  kota, sehingga  moral  seorang  Notaris  sangat  di  uji  dengan  hal  itu.  Notaris  junior sering  menjadi  sasaran  empuk para  kalangan  ekonomi  kuat,  karena  mereka berasumsi bahwa Notaris junior masih membutuhkan dukungan finansial untuk operasional  kantornya.  Sehingga  kalangan  ekonomi  tinggi  cenderung mendatangi Notaris junior dengan iming-iming honorarium yang besar.
b. Budaya Tawar-menawar Honorarium Notaris
Dalam  menentukan  honorium,  Notaris  memiliki  indikator  tersendiri, namun kerap kali bertentangan dengan praktiknya. Adanya budaya “menawar” dalam  masyarakat  menjadikan  citra  seorang  Notaris  menjadi  berkurang. Masyarakat  kerap  kali  memberikan  penawaran  ketika  Notaris  telah menentukan  jumlah  honorarium.  Sedangkan,  batas  minimum  seorang  Notaris
mendapatkan  honor  atas  jasanya  telah  di  tentukan  oleh  perkumpulan  para Notaris.  Notaris  merasa  tidak  memiliki  pilihan  lain  jika  tetap  mengikuti ketentuan dalam menentukan honorarium. Ia merasa profesinya akan terancam ke  eksistensiannya  jika  membebani  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan atas  profesinya  tersebut.  Sehingga,  memperbolehkan  proses  negoisasi  dengan catatan  bahwa  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  menjatuhkan  harkat  martabat  dari  Notaris itu sendiri.
c. Budaya Memanfaatkan Kelemahan Notaris
Meskipun telah berhati-hati dalam melaksanakan  tugas dan kewajiban, Notaris masih memiliki kekurangan yang dapat merugikannya. Kesalahan yang terjadi  tidak  sepenuhnya  dapat  dihindari,  sehingga  terkadang  terdapat  oknum (pihak  ketiga)  yang  beritikad  tidak  baik  dan  memanfaatkan  keberadaan Notaris.  Sebagai  contoh,  pada  saat  pembuatan  akta  waris,  salah  satu  ahli warisnya  palsu,  sehingga  Notaris  dipanggil  untuk  menjadi  sanksi  atas permintaan  pengadilan,  dan  ikut  memberi  keterangan  akan  apa  yang  ia  lihat, dengar  dan  ketahui.  Perilaku-perilaku  oknum  tersebut  sangat  merugikan Notaris, sehingga  Notaris harus peka atau hati-hati dalam menyikapi kliennya. Notaris  harus  bersikap  tegas  agar  klien  tidak  dapat  melihat  titik  lemah  dan memanfaatkan keadaan tersebut.
Notaris yang melanggar aturan yang ada akan dikenakan sanksi seperti yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang- Undang tersebut berisi bahwa sanksi yang dikenakan kepada Notaris yang telah melanggar  aturan,  bukan  sekedar  sanksi  perdata  atau  administratif  tetapi  juga sanksi pidana dan kode etik 20 . Termasuk dalam menentukan honorium, Notaris yang tidak menerapkan honorium sesuai dengan peraturan yang ada juga akan dikenakan sanksi. Peraturan mengenai honorium ini telah diatur dalam Pasal 4
20 M Nuzul Manan, Abdul., Tamrin, Abu., Wibawa, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris,” Journal of Legal Research 1, no. 1 (2019).
Ayat  (10)  yang  menjelaskan  bahwa  Notaris  atau  orang  yang  menjalankan jabatan Notaris tidak boleh dan dilarang menetapkan honor dalam jumlah lebih rendah dari penetapan honor yang ditetapkan perkumpulan.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Pattern  for  behavior seorang  Notaris  dalam  memberikan  pelayanan  bagi masyarakat  memiliki  acuan  berupa  pengetahuan  dan  keyakinan  atas perkembangan budaya hukum Notaris. Pengetahuan dan keyakinan tersebut telah tersosialisasi  secara  berkelanjutan  dan  terbentuk  melalui  proses  belajar  dengan lingkungan  sosial.  Terlebih  lagi,  pengaruh  budaya  hukum  bagi  notaris  dalam menjalankan jabatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
a. Budaya Ego untuk Menang Sendiri
b. Budaya Tawar-menawar Honorarium Notaris
c. Budaya Memanfaatkan Kelemahan Notaris

## DAFTAR PUSTAKA
Diah  Ayu  Puspita.  “Makna  Pemberian  Jasa  Hukum  Secara  Cuma-Cuma  Oleh Notaris  Pada  Orang  Tidak  Mampu  Terkait  Sanksi  Yang  Diberikan  Oleh Undang-Undang  Jika  Tidak  Dipenuhi  (Analisis  Pasal  37  Ayat  (1))  Dan  (2) UUJN.” Universitas Brawijaya, 2016.
Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Rafia, 2008.
Hendrika Suwarti Sugino. Renvoi . 11.47.IV., n.d.
Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 1992.
Indianto Muin. Sosiologi . Jakarta: Erlangga, 2013.
Koentjaraningrat. Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan . Jakarta: Gramedia,
1984.
Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective . New York: Russel Sage Fondation, 1975.
M.Syamsudin. Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Manan,  Abdul.,  Tamrin,  Abu.,  Wibawa,  M  Nuzul.  “Tinjauan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Terhadap  Praktik  Penerapan  Honorarium  Notaris.” Journal of Legal Research 1, no. 1 (2019).
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Jati Diri Notaris Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
———. Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu  Sekarang  Dan  Di  Masa  Datang . Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
Soerjono Soekanto. Hukum Dan Masyarakat . Surabaya: Universitas Airlangga,
1997.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2006.