## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3009/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Peran Ombudsman Ri Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kota Padang
Fobi Habibillah 1 , Lince Magriasti 2

## Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Received : 12 Febuari 2022 Publish: 04 Maret 2022
The  study  discusses  of  the  effectiveness  of  Ombudsman i Republic  Indonesia  in Representative of  West i Sumatera in role supervising services at Kantor Pertanahan of Padang.. This research is based on the large number of public reports submitted to  the  West  Sumatra  Ombudsman  regarding  allegations  of  maladministration  that occurred  at  Kantor  Pertanahan  of  Padang.  For  this  reason,  supervision  by  the Ombudsman  is  needed  to  manage  public  complaints  and  prevent  repeated maladministration  at  Kantor  Pertanahan  of  Padang.  This  type  of  research  is  a quasi-qualitative/  quasi-qualitative  with  a  descriptive  method  with  data  collection techniques  through  interviews,  and  documentation  studies.  The  selection  of informants  was  done  by  purposive  sampling  technique  testvalidity.  This  study  uses the theory of Sondang P. Siagian (1978) which consists of five indicators. Based on the  research  that  has  been  done  using  these  indicators,  the  supervisory  role  of  the West  Sumatra  Ombudsman  in  supervising  public  services  at  Kantor  Pertanahan  of Padang can be said to be effective and running well according to the indicators put forward by Sondang P. Siagian (1978).
Keywords: Effectiveness Ombudsman Public Service
Info Artikel ABSTRAK

## Article history:
Received : 12 Febuari 2022 Publish: 04 Maret 2022 Penelitian  membahas  tentang  efektivitasi  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Peneltian ini didasarkan pada banyaknya jumlah laporan masyarakat yang masuk kepada Ombudsman Sumatera Barat terkait  dugaan  maladministrasi  yang  terjadi  pada  Kantor  Pertanahan  Kota Padang.  Untuk  itu  diperlukan  pengawasan  oleh  Ombudsman  untuk mengelola pengaduan masyarakat serta mencegah terjadinya maladministrasi yang berulang di Kantor Pertanahan Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif  semu/ quasi  qualitatif dengan  metode  deskriptif  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  serta  studi  dokumentasi.  Penentuan informan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  teknik purposive  sampling dengan  uji  keabsahaan  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  dan  triangulasi metode . Penelitian  ini  menggunakan  teori  Sondang  P.  Siagian  (1978)  yang terdiri  dari  lima  indikator.  Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilaksanakan menggunakan  indikator  tersebut,  peran  pengawasan  Ombudsman  Sumatera  Barat dalam  melakukan pengawasan  pelayanan publik  di Kantor Pertanahan Kota Padang sudah bisa dikatakan efektif  dan  berjalan dengan  baik sesuai dengan  indikator yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1978).
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Fobi Habibillah Universitas Negeri Padang Email: humus@unp.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Upaya  menciptakan  pelayanan  publik  yang  bersih  dan  bebas  dari  maladministrasi  maka pemerintah menghadirkan sebuah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 yang dikeluarkan saat masa  Presiden  K.H.Abdurrahman  Wahid.  Ombudsman  Republik  lndonesia  atau  kemudian  yang disebut  Ombudsman  adalah  lembaga  negara  yang  bersifat  independen  yang  mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan  oleh  penyelenggara  Negara  dan  Pemerintah  yang  termasuk  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara, serta Swasta yang telah diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
Demi  melaksanakan  pengawasan    yang  terdesentralisasi  maka  Pada  tanggal  31  Januari  2012 Ombudsman  Republik  Indonesia  mengeluarkan  suatu  Keputusan i Ketua .. Ombudsmani Republiki .. Indonesia Nomor i 22/ORI-SK/I/2012 Tentang Pembentukan i Kantor i Perwakilan .. Ombudsman  Republik  Indonesia  di  beberapa  Provinsi.  Provinsi  tersebut  terdiri  dari Provinsi Aceh,  Riau,  Sumatera  Selatan,  Kalimantan i Barat,  Nusa  Tenggara .. Barat, Sulawesi .. Tengah, Sulawesi i. Tenggara, Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Barat. Ombudsman  Perwakilan i Provinsi i Sumatera  Barat i memiliki  peranan  dalam i melakukan pengawasan i pelayanan publik i di wilayah kerjanya,  yaitu seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera  Barat.  Dalam  menindaklanjuti  setiap  laporan  yang  diadukan  oleh  pelapor,  maka Ombudsman i akan  memastikan  apakah i laporan  tersebut i menjadi  wewenang  Ombudsman i atau i tidak. pertanggal 31 Desember 2020, Ombudsman i Perwakilan Provinsi a Sumatera Barat i menerima 935  pengaduan  masyarakat  pengaduan  ini  dibagi  kedalam  kelompok  laporan  reguler  dan  respon cepat (RCO) atau cepat tanggap.
Data    awal  yang  didapatkan  di  Ombudsman  Sumatera  Barat  didapati  total  laporan  aduan masyarakat tertinggi terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Padang sebanyak 13 laporan pada tahun 2020. Selain itu, informasi yang diperoleh dari ulasan publik yang didapat pada Google Maps juga menjelaskan keluhan warga terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Kota Padang yang menyebutkan pegawai  di  instansi  tersebut  tidak  kompeten,  informasi  yang  diberikan  tidak  lengkap,  akibatnya menyusahkan masyarakat dan membuang-buang waktu.
Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan penulis mencoba melihat efektivitas Ombudsman dalam mengawasi Kantor Pertanahan Kota Padang dimana instansi ini menjadi intansi yang paling banyak  di  adukan  oleh  masyarakat  pada  tahun  2020,  oleh  sebab  itu  penulis  merasa  tertarik  untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkatkan tema tentang “Efektivitasi Peran Ombudsmani RI Perwakilan Provinsi Sumaterai Barat Dalami Melakukan Pengawasani Pelayanan Publiki Pada Kantor Pertanahan Kota Padang”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
2.1.Kajian Teoritis
a. Konsep Efektivitas
Menurut  Mardiasmo  (dalam  Wuryanti  dan  Angriani,  2021:  20)  efektivitas  merupakan suatu  tolak  ukur  tentang  berhasil  atau  tidaknya  pencapaian  tujuan  sebuah  institusi  untuk mencapai  tujuannya.  Jika  sebuah  institusi  telah  berhasil  mencapai  sasaran  atau  tujuannya, maka  institusi  itu  dapat  didisebut  telah  berjalan  secara  efektif.  Efektivitas  merupakan  tolak ukur yang menjelaskan sejauhmana target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang sudah dicapai oleh  suatu  organisasi,  yang  mana  target  tersebut  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu  (Kowaas, 2017:  5).  Hal  ini  menjadi  faktor  dalam  mengambil  keputusan  untuk  perubahan  yang signifikan pada bentuk atau manajemen organisasi tersebut.
Menurut Suryani  &  John (2018:  28)  Efektivitas  organisasi  adalah  sebuah  konsep  yang sangat  penting  dalam  melakukan  penilaian  terhadap  sebuah  organisasi.  Dapat  dipahami bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan suatu tujuan dari aktivitas yang telah
dilaksanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Sondang  P. Siagian  (1978)    juga  menjelaskan  tentang  kriteria  tentang  pencapaian  tujuan  efektif  atau tidaknya , sebagai berikut:
a. Kejelasan tujuan yang akan dicapai
b. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
d. Perencanaan yang matang
e. Penyusunan program yang tepat
b. Konsep Peran
Secara  terminologi  peran  berarti  seperangkat  tingkah  laku    seseorang  yang  memiliki kedudukan  dalam  masyarakat  yang  diharapkan.  Dalam  bahasa  inggris  peran  disebut  role, yang memiliki arti  tugas atau kewajiban seseorang dalam menjalankan pekerjaan.
Definisi  umum  tentang  peran  yang  paling  disepakati  adalah  peran  memiliki  makna sebagai sekumpulan pedoman yang menjadi batasan perilaku apa saja yang harus dijalankan oleh  individu  yang  menduduki  sebuah  kedudukan,  Banton  (dalam  Suhardono,  1994:  15). Peran  pada  dasarnya  merupakan  kesatuan  perilaku  yang  diinginkan  oleh  individu  terhadap seorang  individu  lainnya,  sesuai  dengan  posisinya  didalam  sistem.  Suatu  peran  dapat terpengaruh  oleh  keadaan  sosial,  baik  dari  faktor  internal  maupun  eksternal  yang  bersifat stabil.
c. Konsep Ombudsman
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan  organik  dengan  institusi  pemerintahan  yang  lain.  Dalam melaksanakan  tugas  dan fungsinya, Ombudsman terbebas dari keikutsertaan tangan kekuasaan pihak manapun.
Ombudsman  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  hadir  di  Sumatera  Barat  sejak Tahun  2012.  Ombudsman  Sumatera  Barat  berada  di  Jl.  Sawahan  No.  58,  Sawahan  Timur, Kecamatan  Padang  Timur,  Kota  Padang.  Ombudsman  bertekad  untuk  menciptakan pelayanan  prima  dan  mencegah  timbulnya  maladministrasi  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Barat.

## d. Konsep Pengawasan
Pengawasan  dasarnya  bertujuan  agar  terhindarnya  kemungkinan  terjadi  penyelewengan terhadap  tujuan  atau  sasaran  yang  akan  dicapai.  Pengawasan  memiliki  tujuan  akhir  yakni mampu  membantu  menjalankan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  untuk  mencapai  sasaran yang  telah  ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien.  Pengawasan  adalah  bagian  dari  fungsi manajerial  yang  terfokus  mengusahakan  agar  perencanaan  yang  telah  di  tentukan  dapat terwujud  sesuai  keinginan.  Menurut  Pramukti  dan  Chahyaningsih  (2016:  15),  pengawasan adalah  suatu  bentuk  aktivitas  yang  dilaksanakan  untuk  melakukan  penilaian  terhadap aktivitas  yang  dilaksanakan,  apakah  kegiatan  tersebut  telah  sesuai  dengan  yang  direncakan atau belum.

## e. Konsep Pelayanan Publik
Menurut  Rahmadana,  dkk  (2020:  4),  Pelayanan  publik  adalah  bentuk  layanan  yang disediakan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat,  baik  berupa  barang  maupun  jasa  publik dengan  tujuan  untuk  memenuhi  keperluan  masyarakat  atau  bertujuan  untuk  melaksanakan peraturan  dengan  berpatokan  kepada  asas  dan  prinsip  pelayanan.  Pelayanan  publik  adalah pelayanan  yang  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  layanan  barang  maupun  jasa  publik  yang menjadi kewajiban dan dilaksanakan oleh instansi pusat maupun instansi daerah dalam usaha untuk  memenuhi  segala  kepentingan  masyarakat  ataupun  dalam  rangka  pelaksaan  undang- undang, Ratminto dan Winarsih (dalam Hardiyansyah, 2018: 15).
f. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi
Sterrs, dkk, juga mengemukakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, yaitu:
• Karakteristik yang dimiliki oleh organisasi, contohnya struktur dan teknologi
• Karakteristik lingkungan organisasi, contohya sosial, ekonomi dan aturan (regulasi)
• Karakteristik para pegawai organisasi , seperti prestasi kerja
• Kebijakan serta prakter manajerial
Menurut pedapat yang dikemukakan oleh Gow dan Mors, implementasi suatu  kebijakan memiliki  beragam  kendala  atau  hambatan.  Kendala  tersebut  dapat  berupa  kendala  dari  luar ataupun kendala dari dalam. Hambatan tersebut antara lain hambatan politik, ekonomi, serta lingkungan.  Selain  itu  hambatan  tersebut  juga  dapat  berupa  hambatan  institusi, ketidakmampuan  anggota  dalam  bidang  administratif  dan  teknis,  kurangnya  kontribusi bantuan  teknis,  kurangnya  desentralisasi  serta  partisipasi,  pembagian  waktu,  perbedaan tujuan  dan agenda  yang  terjadi  antar aktor,  serta  sistem  informasi  yang  kurang  mendukung (Keban, 2008: 77).

## 2.2.Kajian Relevan
Kajian  penelitian  relevan  merupakan  kajian  tentang  penelitian  orang  lain  yang  lebih  dulu yang  memiliki  kemiripan  dengan  penelitian  yang  sedang  dijalankan.  Penelitian  relevan  dapat dijadikan  sebagai  rujukan  dan  referensi  serta  menjadi  perbandingan  dengan  penelitian  ini. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis laksanakan ini adalah:
• Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurhayati  pada  tahun  2015  yang  berjudul  Peran  Lembaga Ombudsman  Provinsi  Jawa  Tengah  Dalam  Upaya  Mecegah  Terjadinya  Maladministrasi. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif,  dengan  pengumpulan  data  dengan wawancara,  observasi,  serta  kepustakaan  penelitian.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan Nurhayati  ini,  menjelaskan  tentang  perananan  Ombudsman  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang sudah berjalan dengan cukup baik. Selain itu penelitian ini juga berbicara tentang strategi yang dijalankan oleh Ombudsman Jawa Tengah dalam  melakukan  pengawasan,  serta  kendala  apa  yang  ditemukan  dalam  melakukan pencegahan maladministrasi.
• Penelitian yang relevan  lainnya adalah penelitian yang  dilaksanakan oleh Nur Ina Sholeha, dkk tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.  Penelitian ini bertujuan untuk memahami model pengawasan yang dijalankan oleh Ombudsman Lampung terhadap penerimaan siswa baru tingkat SMA di Lampung tahun 2019. Tujuan lain dari penelitian ini adalah  untuk  mengungkap  faktor  yang  menghambat  Ombudsman  Lampung  dalam  proses pengawasan  tersebut.  Sedangkan  penelitian  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  model pengawasan  yang  dilakukan  Ombudsman  Lampung  dalam  mengawasi  pelaksanaan  PPDB tingkat  SMA  di  Lampung  tahun  2019  adalah  model  pengawasan  menurut  cara pelaksanaannya, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
Adapun perbedaan antara penelitian relevan yang sudah dijelaskan dengan penelitian yang peneliti  lakukan  adalah  metode  penlitian  ini  menggunakan  metode  kuasi  kualitatif  dengan teknik  untuk  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  serta  studi  dokumentasi.  Tujuan dilaksanakannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  Ombudsman  Sumatera Barat untuk mengawasi pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Padang.  Selain itu juga bertujuan  mengetahui  kendala  yang  di  hadapi  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam  mengawasi Kantor Pertanahan Kota Padang.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  Kualitatif  semu  ( quasi  qualitatif  design ). Penggunaan  Desain  kuasi  kualitatif  menurut  Bungin  (2020:  183)  disebabkan  karena  pendekatan kualitatif  masih  dipengaruhi  oleh  positivism  yang  kuat  dalam  penerapannya,  terutama  dalam memperlakukan teori yang bersifat deduktif. Penelitian ini memakai metode kuasi kualitatif karena metode ini paling cocok untuk menganalisis data yang didapatkan dari para informan. Selanjutnya tipe  penelitian  deskriptif  dipakai  dalam  penelitian  ini  sebab  peneliti  akan  menggambarkan Efektivitas  Peran  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam  melakukan  pengawasan  pelayanan  publik pada kantor pertanahan Kota Padang.
Penelitian  dilakukan  di  Ombudsman  sebagai  lembaga  pengawasan  yang  terlatak  Jl.  Sawahan No.  58,  Kelurahan  Sawahan  Timur,  Padang  Timur,  Kota  Padang  dan  Instansi  Kantor  Pertanahan Kota  Padang  yang  terletak  pada  Jalan  Ujung  Gurun  Nomor  1,  Purus,  Kecamatan  Padang  Barat, Kota  Padang  Data  diperoleh  dengan  metode  wawancara  mendalam  dengan  informan  yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan informasi penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil temuan yang peneliti peroleh tentang “Efektivitas Pengawasan Ombudsman RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  Pengawasan  Pelayanan  Publik  Pada  Kantor Pertanahan Kota Padang“ dapat penulis jabarkan dalam pembahasaan sebagai berikut:

## 4.1.Efektivitas peran Ombudsman Sumatera Barat
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  untuk  mengukur  efektivitas  peran pengawasan  Ombudsman  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  menggunakan  indikator Sondang  P.  Siagian  (2000)  diantaranya  (a)  kejelasan  tujuan  yang  akan  dicapai;  (b)  kejelasan strategi dalam mencapai tujuan; (c) proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap; (d) perencanaan yang matang; (e) penyusunan program yang tepat.
a. Kejelasan tujuan yang akan dicapai
Menurut  Sondang  P.  Siagian  (2000),  suatu  program  bisa  disebut  efektif  apabila memiliki tujuan yang jelas yang akan dicapai. Hal tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas  para  pelaksana  mampu  mencapai  sasaran  dan  tujuan  organisasi  yang  telah  ditentukan sebelumnya  karena  telah  memiliki  pengetahuan  tentang  hal  tersebut.  Dalam  hal  ini pengawasan  Ombudsman i Sumatera i Barat  terhadap  pelayanan  publik i pada  Kantor Pertanahan  Kota  Padang  telah  memiliki  tujuan  yang  jelas.  Tujuan  tersebut  adalah  untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada proses penyelenggaraan pelayanan  publik  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang.  Melalui  pengawasan  tersebut  akan menimbulkan  perbaikan  kualitas  layanan  dan  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  lebih baikdan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan  dalam  masyarakat  karena memperoleh hak-hak mereka dalam pelayanan publik.
Dengan  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman,  diharapkan  pihak Kantor  Pertanahan  dapat  menyelenggarakan  pelayanan  sesuai  dengan  kewajiban  dan tanggung  jawab  mereka  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Tujuan  dari  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  terhadap  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  telah  diketahui oleh  seluruh  insan  Ombudsman  Sumatera  Barat  sehingga  kejelasan  tujuan  tersebut  dapat sampai  kepada  sasaran  sehingga  dapat  dilaksanakan  dan  sesuai  dengan  sasaran  yang  akan dicapai.
b. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan
Menurut  Sondang  P.  Siagian  (1978)  Kejelasan  strategi  adalah  suatu  tahapan menjalankan  tugas  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Strategi  dalam  pencapaian tujuan  adalah  sekumpulan  keputusan  serta  tindakan-tindakan  mendasar  yang  dibentuk  oleh para  manajemen  dan  diterapkan  oleh  semua  jajaran  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  dari
organisasi  tersebut.  Ombudsman  memiliki  strategi  yang  cukup  baik  dalam  mencapai tujuannya. Strategi tersebut berpatokan pada UU No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.  Strategi  tersebut  adalah  bagaimana  upaya  untuk  mencegah  terjadinya maladministrasi,  dan  strategi  untuk  mengelola  laporan  masyarakat  dengan  baik.  Dengan strategi  yang  digunakannya,  diharapkan  pelayanan  publik  di  Sumatera  Barat  dan  terkhusus Kantor Pertanahan Kota Padang dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
Salah  satu  strategi  yang  digunakan  Ombudsman  dalam  pencapaian  tujuannya  adalah dengan  meningkatkan  kapabilitas  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada  Kantor Pertanahan Kota Padang. Ombudsman juga melakukan pendampingan pada instansi tersebut untuk melengkapi komponen standar layanan agar masyarakat yang melakukan pengurusan di instansi tersebut lebih terarah dan jelas bagaimana prosedurnya.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
Proses  analisis  serta  perumusan  yang  mantap  berhubungan  dengan  sasaran  yang  akan dicapai  serta  strategi  yang  sudah  dijalankan,  maksudnya  adalah  kebijakan  wajib  mampu memberikan jalan antara sasaran yang akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, proses analisis sampai perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Ombudsman Sumatera Barat sudah sesuai dengan kepentingan dan persoalan yang dihadapi oleh sasaran.
Proses  analisis  dilakukan  mulai  dari  tahap  awal  penerimaan  laporan  masyarakat. Laporan  masyarakat  yang  masuk  ke  Ombudsman  akan  dianalisis  apakah  laporan  tersebut masuk  kepada  wewenang  Ombudsman  atau  tidak.  Jika  laporan  tersebut  masuk  kedalam wewenang  Ombudsman,  maka  pelapor  akan  diminta  untuk  melengkapi  semua  dokumen- dokumen  yang  dibutuhkan.  Selanjutnya  Ombudsman  akan  memeriksa  semua  kelengkapan tersebut. Jika semua kelengkapan sudah terpenuhi maka Ombudsman akan masuk pada proses pemeriksaan.
Ombudsman  akan  menyurati  pihak  terlapor  yang  dalam  hal  ini  adalah  Kantor Pertanahan  Kota  Padang.  Ombudsman  meminta  klarifikasi  serta  dokumen  pendukung mengenai laporan yang disampaikan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Padang. Jika Kantor Pertanahan Kota Padang telah membalas surat Ombudsman dan melengkapi data yang diminta, maka Ombudsman akan melakukan analisis terhadap  data-data  tersebut.  Apabila  dari  hasil  pemeriksaan  ditemukan  tindakan maladministrasi  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang,  maka  Ombudsman  langsung memberikan  saran  kepada  Kantor  Pertanahan  untuk  sesegera  mungkin  memperbaiki  dan menyelesaikan  permasalahan  yang  dilaporkan  oleh  pelapor.  Jika  Kantor  Pertanahan  Kota Padang  telah  menjalankan  seluruh  saran  yang  diberikan  oleh  Ombudsman,  maka permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  otomatis  akan  terselesaikan,  demikian  pula  laporan masyarakat tersebut dinyatakanp telah selesai dengan hasil ditemukan maladministrasi namun telah terselesaikan dalam tahap pemeriksaan.
Dengan  demikian,  proses  analisis  Ombudsman  mulai  dari  penerimaan  laporan masyarakat  hingga  pada  penetapan  bahwa  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  dinyatakan  telah melakukan tindakan maladministrasi atau tidak, dapat dikatakan telah sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pelapor.
d. Perencanaan yang matang
Perencanaan  merupakan  kegiatan  untuk  menentukan  kegiatan  akan  dilaksankan  oleh organisasi dimasa yang akan datang. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi memerlukan  perencanaan  yang  baik  untuk  menghasilkan  hasil  yang  sesuai  dengan  yang diinginkan.
Perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  Sumatera  Barat  adalah  peningkatan mekanisme  kerja  pencegahan  maladministrasi.  Ombudsman  melaksanakan  pencegahan  serta memastikan seluruh penyelenggara layanan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
Pencegahan tindakan maladministrasi dilakukan dengan pendekatan persuasif agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
e. Penyusunan program yang tepat.
Selain  adanya  perencanaan  yang  matang,  suatu  kebijakan  memerlukan  penjabaran kedalam program kegiatan yang tepat. Jika tidak, para aktor akan kekurangan panduan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, program yang dijalankan oleh Ombudsman Sumatera Barat sudah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan permasalahan yang  sering dihadapi oleh  masyarakat,  dan  dapat  dilihat  pada  dampaknya  yaitu  jumlah  laporan  masyarakat  yang telah  berkurang.  Pada  2020  jumlah  laporan  masyarakat  yang  masuk  ke  Ombudsman  terkait dugaan  maladministrasi  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  adalah  13  laporan,  sedangkan pada 2021 hanya 6 laporan.
Program yang dijalankan oleh Ombudsman Sumatera Barat adalah Penilaian kepatuhan standar  pelayanan  publik  berdasarkan  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun  2016  Tentang  Penilaian  Kepatuhan  Terhadap  Standar  Pelayanan  Publik.  Penilaian kepatuhan  standar  layanan  ini  bertujuan  untuk  menjamin  agar  setiap  penyelenggara  telah memenuhi  seluruh  komponen  standar  layanan.  Dengan  demikian,  masyarakat  memiliki pedoman serta kepastian prosedur pada saat melakukan setiap pengurusan.
Program lain yang juga dijalankan oleh Ombudsman Sumatera Barat adalah melakukan Penerimaan  dan  Verifikasi  Laporan  (PVL)  on  The  Spot.  PVL  On  The  Spot  adalah  suatu program  yang  dijalankan  oleh  Ombudsman  untuk  menerima  konsultasi  dan  pengaduan  dari masyarakat  langsung  di  lokasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pada  2021  Ombudsman Sumatera Barat melakukan PVL On The Spot di beberapa lokasi penyelenggaraan pelayanan di  Kota  Padang.    Ombudsman  Sumatera  Barat  telah  melakukan  penyusunan  program  yang cukup  tepat,  mulai  dari  penilaian  kepatuhan  standar  pelayanan  publik  hingga  pelaksanaan PVL  On  The  Spot.  Program  tersebut  bertujuan  untuk  perbaikan  kualitas  layanan  publik  di Sumatera Barat.

## 4.2.Kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat
Kendala yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam melaksanakan peranannya antara lain hambatan  politik,  ekonomi,  serta  lingkungan.  Selain  itu  hambatan  tersebut  juga  dapat  berupa hambatan  institusi,  ketidakmampuan  sumber  daya  manusia  dalam  bidang  administratif  dan bidang  teknis,  bantuan  teknis  yang  kurang,  desentralisasi  dan  partisipasi  yang  kurang, pengaturan waktu, perbedaan tujuan dan agenda yang terjadi antar aktor, serta sistem informasi yang kurang mendukung (Keban, 2008: 77).
Dari  hasil  penelitian,  kendala  yang  dihadapi  oleh  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam melaksanakan  peran  pengawasaanya  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  adalah  terbagi kedalam beberapa bidang, yaitu:
a. Teknologi
Dalam  bidang  teknologi,  kendala  yang  di  hadapi  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam menjalankan peran pengawasannya pada Kantor Pertanahan Kota Padang adalah pada saat awal  pandemi  covid  tahun  2020,  pemeriksaan  dilakukan  melalui  media  Zoom.  Saat  itu pihak masih banyak pihak-pihak yang belum terbiasa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu,  pemeriksaan melalui  media  zoom  juga  dirasa  kurang  komprehensif  karena  saat membutuhkan data pihak Ombudsman sangat sulit untuk memperolehnya akibat pertemuan hanya  via  zoom.  Meskipun  bisa  dikirim  via  WhatsApp,  tetapi  juga  sedikit  terhambat  jika data  yang  dibutuhkan  cukup  banyak.  Selain  itu,  masalah  jaringan  juga  menjadi  salah  satu kendala. Karena jaringan yang buruk akan mengganggu pada saat melakukan pertemuan via Zoom.
b. Regulasi/ Peraturan
Bidang  regulasi  atau  peraturan,  Undang-undang  tentang  agraria  yaitu  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria sampai saat ini masih belum pernah  direvisi.  Padahal  usia  undang-undang  tersebut  sampai  saat  ini  telah  mencapai  61 tahun.  Sedangkan  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat  terkait  pertanahan  sudah  semakin berkembang.  Akibatnya  banyak  muncul  peraturan-peraturan  turunannya.  Akibat  dari banyaknya  peraturan  tentang  pertanahan  tersebut,  Ombudsman  harus  lebih  memahami peraturan  itu  dan  harus  lebih  teliti  dalam  menentukan  keputusan  agar  keputusan  yang diambil  nantinya  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang  telah  ada.  Akan  tetapi, hambatan  tersebut  tidak  menjadi  kendala  yang  berarti  bagi  Ombudsman  Sumatera  Barat dalam menjalankan peran pengawasannya pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
c. Sumber Daya Manusia
Kendala yang di hadapi oleh Ombudsman Sumatera Barat dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah pada proses pemeriksaan laporan. Hal tersebut disebabkan karena pada saat ini  asisten  Ombudsman  dibagi  per  bidang.  Asisten  PVL  hanya  fokus  pada  bidang  PVL, asisten  pencegahan  hanya  fokus  pada  bidang  pencegahan,  meskipun  masih  ada  tugas pembantuan.  Sedangkan  sebelumnya  semua  asisten  dapat  terlibat  dalam  pemeriksaan  dan penyelesaian  laporan,  tetapi  sekarang  hanya  fokus  pada  bidang  masing-masing.  Kendala yang  dihadapi  Ombudsman  untuk  mengawasi  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  adalah karena asisten pemeriksaan hanya berjumlah 7 orang, sedangkan laporan yang masuk yang harus diselesaikan berasal dari seluruh wilayah di Sumatera Barat.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:
Efektivitas  peran  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  melakukan pengawasan  pelayanan  publik  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  secara  keseluruhan  sudah berjalan  efektif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  berdasarkan  indikator  Sondang  P.  Siagian  (1978), indikator  tersebut  terdiri  dari  Kejelasan  tujuan  yang  akan  dicapai,  Kejelasan  strategi  dalam mencapai tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Perencanaan yang matang, serta  Penyusunan  program  yang  tepat.  Adapun  kesimpulan  yang  lebih  jelas  dapat  dilihat berdasarkan indikator menurut Sondang P. Siagian, diantaranya kejelasan tujuan yang akan dicapai yang  sudah  sangat  jelas  dan  sudah  dipahami  oleh  seluruh  asisten  Ombudsman  Sumatera  Barat; Kejelasan  strategi  Ombudsman  dalam  mencapai  tujuannya  sudah  terlihat  dengan  jelas;  Proses analisis  dan  perumusan  kebijakan  yang  telah  dijalankan  dengan  mantap;  Perencanaan  yang  sudah dilakukan  secara  matang  yang  dilakukan  untuk  mencegah  maladministrasi  secara  persuasif;  serta Penyusunan program yang sudah tepat untuk terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.
Selanjutnya  terkait  kendala  yang  dihadapi  Ombudsman  Sumatera  Barat  dalam  melakukan pengawasan  pelayanan  publik  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  adalah  pada awal  munculnya pandemi  covid  pada  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  via  Zoom,  kendala  lain  yaitu  pada peraturan  tentang  pertanahan  yang  cukup  banyak  menyebabkan  pihak  Ombudsman  harus  mampu memahami  peraturan  tersebut  agar  saat  mengambil  suatu  keputusan,  keputusan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  aturan  yang  telah  ada.  Akan  tetapi  kendala  tersebut  tidak  menjadi  hambatan yang  berarti  dalam  pelaksanaan  perannya.  Kendala  terakhir  yaitu  jumlah  asisten  bidang pemeriksaan yang hanya berjulah 7 orang. Hal tersebut menyebabkan beban kerja yang cukup berat karena laporan masyarakat yang harus diselesaikan berasal dari seluruh wilayah di Sumatera Barat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Akhmaddhian,S.2013.“Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan(Studi  di  Kabupaten Kuningan)”. Jurnal Dinamika Hukum,Vol 13 Nomor 3.
Ariansyah,M.R.,&  Yusran,  R.  2020.“Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Ombudsman  RI  Perwakilan Sumatera  Barat  Terhadap  Pelayanan  Publik”. Jurnal  Mahasiswa  Ilmu  Administrasi Publik,Vol 2 Nomor 4.
Bungin,  Burhan.  2007. Penelitian  Kualitatif:Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group. Bungin,  Burhan.  2020. Post-Qualitative  Social  Research  Methods:Kuantitatif  Kualitatif-Mix Methods  Positivism  Postpositivism-Phenomenology  Postmodern  Filsafat,  Paradigma, Teori, Metode,dan Laporan (Cetakan 1).Kencana.
Diana, P., Suwena,I. K., & Wijaya, N.M. S.2017.“Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud”. Jurnal Analisis Pariwisata ISSN, 1410, 3729. Vol 17 Nomor 2.
Filsafah, Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia. Diakses dalam https://ombudsman.go.id/ diakses 11 Agustus 2021.
Glendoh,  S.  H.2000.“Fungsi  Pengawasan  Dalam  Penyelenggaraan  Manajemen  Korporasi”. Jurnal manajemen dan kewirausahaan,Vol 2 Nomor 1
Hamid,E.  S.,  &  Susilo,  Y.  2011.“Strategi  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 12 Nomor 1. Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik (edisi revisi). Yogyakarta : Gava Media. Hasil Catatan Tahunan 2020 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Holle,  E.  S.  2011.“Pelayanan  Publik  Melalui  Electronic  Government:  Upaya  Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service”. Jurnal Sasi,Vol 17 Nomor  3. Ideal,  I.  R.  2019.“Efektivitas  Kinerja  PPID  Pada  Sekretariat  DPRD  Kota  Padang  Dalam Memberikan  Keterbukaan  Informasi  Kepada  Publik”. Ranah  Research:Journal  of Multidisciplinary Research and Development, Vol 1 Nomor 2.
Izzati, N. F. 2020.“Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia”. Sasi, Volume 26 Nomor 2.
Keban,  Yeremias  T.  2008. Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik  :Konsep,  Teori,  Dan  Isu . Gava Media, Yogyakarta.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003  Tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Kowaas,  A.  S.,  Pioh,  N.,&  Kumayas,  N.2017.  “Efektivitas  Pelaksanaan  Tomohon  International Flower Festival Di Kota Tomohon”. Jurnal Eksekutif, Vol 2 Nomor 2.
Nashar. 2020. Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat . Pamekasan:Duta Media Publishing.
Nurhayati,  2015.  “Peran i Lembaga  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Jawa Tengah  Dalam  Upaya  Pencegahan  Terjadinya  Maladministrasi”.Skripsi.  Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Nurtjahjo, Hendra, dkk.2013. Memahami Maladminitrasi . Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia. Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2016  Tentang  Penilaian  Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan,  Susunan,  dan  Tata  Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.
Pramukti,  Sigit,  Angger  dan  Chahyaningsih,  Meylani.  2016. Pengawasan  Hukum  Terhadap Aparatur Negara . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Putri,  F.  A.,&  Adnan,  M.  F.  2020.“Upaya  Pencegahan  Maladministrasi  Pelayanan  Publik  Oleh Ombudsman  Republik  Indonesia  Di  Provinsi  Sumatera  Barat ”.Jurnal  Mahasiswa  Ilmu Administrasi Publik, Vol 2 Nomor 1.
Putri,  K.,  &  Sahuri,  C.(2017).“Efektivitas  Kinerja  Ombudsman  dalam  Menangani  Pengaduan Pelayanan (Kasus Maladministrasi di Kota Pekanbaru)”. JOM FISIP, Vol 4 Nomor 1. Rahmadana, Fitri, Muhammad,dkk. 2020. Pelayanan Publik . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Rahmat, A., & Hasan,E. 2017.“Upaya Panwaslih Aceh Mengusut Kasus Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017 di Pidie Jaya”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol 2 Nomor  4.
Rifa’i,  B.  2013.“Efektivitas  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Krupuk
Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten SIDOARJO”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1 Nomor  1.
Sari,  Eliana.  2007. Pertumbuhan  dan  Efektivitas  Organisasi:Mengelola  Lingkungan  Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi. Jakarta: Jayabaya University Press.
Sholeha,  N.  I.,Kagungan,  D.,  &  Sulistio,  E.  B.2020.  “Model  Pengawasan  Pelayanan  Publik  Oleh Ombudsman  Ri  Pewakilan  Lampung  (Studi  Tentang  PPDB  Tingkat  SMA  di  Provinsi Lampung Tahun 2019”. Jurnal Administrativa,Vol  2 Nomor 2
Siagian,  S.  P.  (1978). Administrasi  Pembangunna:  Konsep,  Dimensi  dan  Strateginya .Jakarta:  Gita Karya
Suhardono,  Edy.  1994. Teori  Peran;Konsep,  Derivasi  dan  Implikasinya .  Jakarta:PT  Gramedia Pustaka Utama.
Suryani , Ni Kadek dan John E.H.J. FoEh .2018. Kinerja Organisasi .Yogyakarta:CV Budi Utama. Suwendra,  Wayan.2018. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dalam  Ilmu  Sosial,  Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan .Bali: Nilacakra.
Undang-Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undnag No 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Wekke, Suardi, Ismail, dkk.2019. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta:Penerbit Gawe Buku. Wuryanti,  L.,&  Angriani,  R.  2021.“Strategi  Dalam  Meningkatkan  Efektifitas  Karang  Taruna Tanjung Anom Pesawaran. Japma”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi, Vol 1 Nomor  1.