## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
Hasanal Mulkan 1 , Serlika Aprita 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia Email: hasanal_mulkan@yahoo.co.id
* Corresponding Author: hasanal_mulkan@yahoo.co.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 20/03/2023 Kurator  mempunyai prinsip independensi dan tidak memihak yang merupakan salah  satu  prinsip  utama  yang  dikenal  dalam  berbagai  ketentuan  hukum internasional  yang  juga  dikehendaki  oleh  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang. Selain itu,  kurator  bertanggung  jawab  terhadap  kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau  pemberesan  terhadap  harta  pailit. Rumitnya  penyelesaian  pemberesan  harta  pailit  semakin  bertambah  dengan pencantuman  pasal  sanksi  pidana  dalam  UU  Kepailitan  yang  menyatakan apabila  terbukti  kurator  tidak  independen  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  baik pidana  maupun  perdata  sesuai  perundang-undangan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  preskriptif.  Adanya  ancaman untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  kurator  dihubungkan  dengan  sikap tidak independennya kurator pada akhirnya menjadi persoalan baru, khususnya terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  yaitu  dalam  hal  menentukan  tolok ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana akibat  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diamanatkan  oleh UU  Kepailitan.  Pertanggungjawaban  pidana  kurator  yang  tidak  independen mengacu  kepada  terpenuhinya  3  (tiga)  pilar  dalam  hukum  pidana  yaitu  ada perbuatan  pidana,  adanya  kesalahan  yang  berakibat  pertanggung  jawaban pidana dan berkaitan pidana atau pemidanaan dengan berdasarkan pada prinsip independensi, yaitu kurator dalam situasi yang sulit dapat mengambil tindakan tegas  demi  kepentingan  harta  pailit.  Adapun  ratio  decindendi  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  kurator  tidak  langsung  mengacu  kepada independensi  kurator  dalam  Pasal  234  ayat  (2)  UU  Kepailitan  melainkan mengacu kepada KUHPidana.
Direvisi, 26/04/2023 Dipublikasi, 28/04/2023
Kata Kunci: Kurator,
Perbuatan Melawan Hukum, Pailit, Independensi Abstract (10 pt)
Keywords: Curator, Unlawful Acts, Bankruptcy, Independence The curator has the principle of independence and impartiality which is one of the main principles recognized in various provisions of international law which is  also  required  by  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and Suspension  of  Obligations  for  Payment  of  Debt.  In  addition,  the  curator  is responsible  for  his  mistakes  or  negligence  in  carrying  out  the  management and/or  settlement  of  bankrupt  assets.  The  complexity  of  settling  bankruptcy estate is further compounded by the inclusion of a criminal sanction article in the  Bankruptcy  Law  which  states  that  if  it  is  proven  that  the  curator  is  not independent,  he  can  be  subject  to  legal  sanctions,  both  criminal  and  civil,  in accordance  with  the  law.  The  research  method  used  is  prescriptive  normative legal  research.  The  existence  of  threats  to  impose  criminal  sanctions  on  the curator  is  associated  with  the  curator's  non-independence  attitude  which
ultimately  becomes  a  new  problem,  especially  related  to  criminal  liability, namely  in  terms  of  determining  benchmarks  the  curator  is  said  to  be  not independent  so  that  he  can  be  subject  to  criminal  sanctions  as  a  result  of committing an unlawful act as mandated by the Bankruptcy Law . The curator's criminal  responsibility  that  is  not  independent  refers  to  the  fulfillment  of  3 (three) pillars in criminal law, namely there is a criminal act, there is a mistake that results in criminal liability and is related to crime or punishment based on the  principle  of  independence,  namely  the  curator  in  a  difficult  situation  can take  decisive  action  for  the  sake  of  bankruptcy  estate.  The  ratio  decidendi  of judges  in  making  decisions  against  curators  does  not  directly  refer  to  the independence of curators in Article 234 paragraph (2) of the Bankruptcy Law but instead refers to the Criminal Code.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( Rechtsstaat ),  yaitu  Negara  yang  segala  sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh warga negaranya  harus  berdasarkan  hukum.  Negara  Hukum  Indonesia  adalah  Negara  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Rl  Tahun  1945,  persetujuan membentuk  pemerintah  negara,  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah, memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Negara  Hukum Indonesia  adalah  Negara  Hukum  modern,  sehubungan  dengan  itu  maka  tugas  pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau welfare State. 1
Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur. Masing-masing pihak mempunyai hak dan  kewajiban  yang  lahir  dari  hubungan  hukum  itu,  yaitu  prestasi  dan  kontra  prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah onderwerp  object ,  sedangkan  di  dalam  buku  Anglo  Saxon,  prestasi  dikenal  dengan  istilah “ consideration ”.  Di  dalam  praktik  hukum  tersebut,  seringkali  seorang  debitur  (berutang) disebabkan  oleh  keadaan  memaksa  (overmach)  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga “kepailitan” atau “penundaan pembayaran”.
Pailit  merupakan  suatu  keadaan  dimana  debitor  tidak  mampu  untuk  melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar  lazimnya  disebabkan  karena  kesulitan  kondisi  keuangan  (financial  distress)  dari usaha debitor  yang telah mengalami  kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan  yang  mengakibatkan  sita  umum  atas  seluruh  kekayaan  debitur  pailit,  baik  yang telah ada maupun  yang  aka ada di  kemudian hari.  Sejak putusan peryataan pailit diucapkan oleh  hakim  Pengadilan  Niaga,  maka  pengurusan  dan  pemberesan  boedel  pailit  ditugaskan kepada  kurator.  Pihak  yang  dinyatakan  pailit  hanya  diperkenankan  untuk  melakukan
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2004,hlm.101.
perbuatan  hukum  di  bidang  harta  kekayaan  sepanjang  hal  tersebut  menguntungkan  harta ( boedel ) pailit. 2
Pengurusan  dan  pemberesan  kepailitan  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional ( prorate parte) dan sesuai dengan struktur debitor. 3
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2 Ayat  (1),  Undang-Undang No. 37  Tahun  2004 tentang Kepailitan  dan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  selanjutnya  disebut  UU  K  dan  PKPU. Permohonan  pernyataan  pailit  dapat  diajukan  terhadap  debitor  yang  mempunyai  dua  atau lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang    yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan. 4 Ketentuan  ini  hanya  mengacu kepada  kewajiban  utang,  mengingat  pengertian  “tidak  membayar”  dapat  berarti  tidak  dapat membayar  dibidang  bisnis  atau  setidak-tidaknya  menyangkut  prihal  kekayaan  harta  benda dengan  berlandaskan  ketidakmampuan  debitor  untuk  membayar  kewajibannya  kepada kreditor,  bukan  ketidakmauan  karena  alasan  wanprestasi  dan  dugaan  pemalsuan  surat-surat, penipuan  dan  penggelapan  atau  kompleksitas  atau  perkara  tidak  sumir.  Ketentuan  ini  tidak menyinggung  kebangkrutan  sebagai  alasan  debitur  tidak  membayar  atau  tidak  mau membayar. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1), tidak dijelaskan mengenai maksud dari frase “tidak  membayar  utang”  tersebut,  sehingga  dengan  demikian  ketentuan  pasal  2,  Ayat  (1) mengandung  norma  kabur  yang  dapat  menimbulkan  kerancuan  dalam  menilai  keadaan debitur mana yang seharusnya diajukan permohonan pernyataan pailit. 5
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  manakala  debitur  dimohonkan  pailit  oleh kreditornya,  Debitor  dapat  mengajukan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  ke pengadilan  niaga,  apabila  tidak  dapat  atau  memperkirakan  bahwa  ia  tidak  akan  dapat melanjutkan  membayar  utang-utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  sebagai  reaksi  atas permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh  (para)  kreditornya  (Pasal  222,  Ayat  2  UU  K  dan PKPU).  Dengan  demikian  bahwa  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  ( surseance  van betaling )  yang  dimohonkan oleh debitur melalui advokat  ke pengadilan  niaga tersebut pada umumnya  dengan  tujuan  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  pembayaran seluruh atau sebagian uangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha ( business chain ), pemegang saham ( shareholder ) maupun  kreditur  yang  akan  terbayar  utangnya,  maka  PKPU  ditempatkan  pada  ranking pertama  dalam  penetapan  putusan  apabila  beberapa  perkara  diajukan  secara  bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara”
2 Serlika  Aprita,  Sanksi Pidana Bagi Debitor  Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Volume. 3, Issue. 1, Maret 2022,hlm.53. https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12383
3 Bernadette  Waluyo,  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  Bancung,CV.Mandar Maju,1999,hlm.69.
4 Serlika  Aprita,  Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Memeriksa  Dan  Memutus  Perkara  Permohonan Pernyataan Pailit:Studi Terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi  Atas  Harta  Kekayaan  Debitor  Pailit  di  Pengadilan  Negeri,  Jurnal  Hukum  Samudera  Keadilan, Volume 14 No.1 Januari-Juni 2019, hlm.64.
5 Syamsudin,  M  Sinaga, Hukum  Kepailitan  Indonesia, Jakarta:  PT  Tata  Nusa, 2012, hlm. 281-284
kewajiban  pembayaran  utang  (Pasal  225  ayat  2  UUK  dan  PKPU). 6 Dalam  PKPU,  seorang debitor  yang  beritikad  baik,  masih  memiliki  hak  untuk  mengajukan  PKPU,  sebelum diucapkan Putusan Pernyataan Pailit oleh Majelis hakim.
Dalam  poses  perkara  Kepailitan  yang  diajukan  ke  pengadilan  dapat  dilawan  atau ditangkis  yang  lazim  disebut  dengan  eksepsi.  Kesempatan  menangkis  itu  diberikan  setelah gugatan  atau  permohonan  kepailitan  dibacakan  di  persidangan.  Sudah  tentu  dalam  perkara kepailitan  dan  perkara  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  selanjutnya  disebut (PKPU),  pihak  termohon  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  perlawanan  (sesuai dengan  Pasal  222  ayat  (2)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  No  37  Tahun  2004).  Dalam  praktik beracara  di  Pengadilan  Niaga,  terhadap  permohonan  pailit  dapat  ditangkis  atau  dilawan dengan  PKPU.  Artinya  dalam  hal  orang  perorangan  atau  badan  hukum  hendak  dipailitkan, debitor  dapat  mengajukan  eksepsi  terhadap  permohonqan  pailit  agar  jangan  dipailitkan. 7 Dalam  konteks  penelitian  ini,  Isu  hukum  dalam  tataran  teori  hukum  mengandung  konsep hukum  yang  relevan  dengan  permasalahan  dan  dapat  diidentifikasi  yaitu  isu  hukum  konsep kepailitan dan utang serta konsep penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 8
Aturan Kepailitan telah memberikan ruang untuk debitur yang dimohonkan pailit yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan PKPU demi untuk menunda terjadinya kepailitan  sekaligus  mengadakan  restrukturisasi  utang-utangnya  kepada  kreditor.  Ketentuan tentang  diberikan  perlindungan  kepada  debitor  untuk  mengajukan  PKPU  tertuang  dalam Pasal  222,  Ayat  2  Undanga-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiaban  Pembayaran Utang.  Dengan  demikian  bahwa  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  ( surseance  van betaling ) yang dimohonkan oleh debitur melalui advokat ke Pengadilan Niaga tersebut pada umumnya  dengan  tujuan  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak dipailitkan.
Dalam  realitas  pranata  hukum  PKPU  ini  tidak  dimanfaatkan  oleh  debitor  yang dinyatakan pailit, yang semestinya Pranata hukum ini dapat dimanfaatkan untuk mengajukan rencana perdamaian.  Rencana perdamaian  yang  memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh  utang  kepada  kreditor.  Berdasarkan  Pasal  222,  Ayat  (2)  UU  K  dan  PKPU  debitor yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan  membayar  utang- utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  penundaan  kewajiban pembayaran utang. Kemudian apabila lembaga PKPU ini digunakan oleh debitor pailit berarti mereka  telah  mengakui  bahwa  mereka  telah  tidak  mampu  membayar  kepada  kreditor  yang membenarkan  bahwa  mereka  telah  pailit. 9 Kemudian  tidak  dipergunakan  upaya  PKPU  oleh debitor  sebagai  perlawanan  terhadap  permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh  kreditor. Berdasarkan  penjelasan  Pasal  222  ayat  (2)  yang  dimaksud  dengan  “Kreditor”  adalah  setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Terjadinya kekosongan
6 Serlika  Aprita,  Asas  Kelangsungan  Usaha  Sebagai  Landasan  Filosofis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitor Pailit  Sehubungan  Dengan  Tidak  Adanya  Insolvency  Test  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan,Nurani, Vol. 17, No. 2, Desember 2017,hlm.157.
7 Serlika  Aprita,  Penerapan  Asas  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Kepailitan  Pada  Putusan  Pengadilan  Niaga Tentang  Pembatalan  Perdamaian  Dalam  PKPU:Analisis  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst,, Pena Indis,Makasar,2016,hlm.39.
8 Serlika  Aprita,  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang:Perspektif  Teori,  Setara Press,Malang,2018,hlm.66.
9 Serlika Aprita, Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah ,Wajah Hukum, Volume 5(2), Oktober 2021, hlm.518.
hukum  berkaitan  dengan  apabila  Kreditor  yang  mengajukan  pailit  terjadi  wanprestasi  dan dugaan  terjadinya  penipuan-penipuan  dalam  mengajukan  kepailitan,  sehingga  debitor  yang dimohonkan pailit tidak mengajukan upaya PKPU yang diamanatkan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Lembaga PKPU ini tidak bermakna bagi debitor yang dinyatakan pailit karena adanya sengketa perdata dan pidana. 10

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan norma-norma hukum. 11 Penelitian hukum  menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan untuk menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan masalah  yang  dihadapi  khususnya  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  kurator  yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  kaitannya  dengan  prinsip  independensi berdasarkan  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 12 Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap  fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.  Selanjutnya  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  isu  hukum  dalam  ruang  dogmatik hukum  timbul  apabila;  pertama,  para  pihak  yang  berpekara  atau  yang  terlibat  dalam perdebatan  mengemukakan  penafsiran  yang  berbeda  atau  bahkan  saling  bertentangan terhadap  teks,  peraturan  karena  ketidakjelasan  peraturan  itu  sendiri;  kedua,  terjadi kekosongan  hukum  dan  ketiga,  terdapat  perbedaan  penafsiran  atas  fakta.  Melalui  penelitian akademis, diharapkan diperoleh hasil untuk diterapkan guna keperluan praktik hukum. Hakim sebagai  pemutus  sengketa  sangat  dianjurkan  untuk  merujuk  kepada  hasil  penelitian  hukum secara akademis karena putusan yang dihasilkan akan dijadikan bahan kajian juga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat  terjadi  krisis  moneter  pada  pertengahan  Juli  1997,  hukum  kepailitan  merupakan salah  satu  bidang  hukum  yang  banyak  dipelajari.  Krisis  moneter  ini  benar-benar memperlemah  dan  bahkan  mematikan  kemampuan  pembiayaan  di  kalangan  dunia  usaha. Adapun  keberadaan  lembaga  kepailitan  sebagai  suatu  sistem  yang  mengatur  hal-hal  yang dapat dilakukan  oleh  hukum  ketika debitor tidak dapat membayar  hutang-hutangnya, dalam hubungannya  dengan  harta  kekayaan  yang  masih  atau  akan  dimilikinya.  Pada  prinsipnya kepailitan ini selalu dihubungkan dengan “keadaan berhenti membayar” dari seorang debitor atas  utang-utangnya  yang  telah  jatuh  tempo.  Sedangkan  untuk  pernyataan  kepailitan  tidak perlu ditunjukkan bahwa debitur tidak mampu untuk membayar dan tidak dipedulikan apakah keadaan berhenti membayar tersebut sebagai akibat tidak dapat atau tidak mau membayar.
Prinsip independensi dan tidak memihak ( independent and impartial ) merupakan salah satu  prinsip  utama  yang  dikenal  dalam  berbagai  ketentuan  hukum  Internasional.  Prinsip independensi pun dikehendaki oleh UUKPKPU. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal
10 Serlika  Aprita,  Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Menggunakan  Uji  Insolvensi:Upaya  Mewujudkan Perlindungan  Hukum  Berbasis  Keadilan  Restrukturitatif  Bagi  Debitur  Pailit  dalam  Penyelesaian  Sengketa Kepailitan.Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019, hlm.21.
11 Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum ”, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.22.
12 Ibid
15 ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi bahwa kurator  yang diangkat sebagaimana dimaksud pada  ayat  1  harus  independen,  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  dengan  debitur  atau kreditor,  dan  tidak  sedang  menangani  perkara  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  lebih  dari  3  (tiga)  perkara.  Bunyi  pasal  tersebut  sama  dengan  Pasal  234 ayat (1) yaitu pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen  dan  tidak  memiliki  benturan  kepentingan  dengan  debitur  atau  kreditor.  Adanya persamaan  maksud  dari  Pasal  15  ayat  (3)  dan  Pasal  234  ayat  (1)  UUKPKPU  tersebut menggambarkan,  meskipun  UUKPKPU  membedakan  ruang  lingkup  tugas  dan  kewenangan antara  kurator  dan  pengurus,  namun  tiada  menyinggung  kedudukan  hukum  masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana. Adapun ketentuan  mengenai  prinsip  independensi  dipertegas  dalam  Kode  Etik  Asosiasi  Kurator  dan Pengurus  Indonesia  (AKPI)  yang  menyatakan  dalam  setiap  penunjukan  yang  diterima, anggota  asosiasi  kurator  dan  pengurus  Indonesia  (selanjutnya  disebut  “Anggota”)  harus independen dan bebas dari pengaruh siapa pun. 13
Dari 2 (dua) pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa independen mengandung arti kurator  tidak  boleh  memiliki  ketergantungan  kepada  para  pihak  dalam  kepailitan  yaitu debitur maupun kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun. Dihubungkan dengan Bryan A. Garner dalam Black’s Law Dictionary, Independent is not subject to the control or influence of  another,  not  associated  with  another,  not  dependent  cotingent  on  something  else  (an independent  person),  sedangkan  Kurator  adalah  a  person  who  manages  the  affairs  of another, a guardian.
Lebih  lanjut  hal  di  atas  dapat  dibandingkan  dengan  yang  tercantum  dalam  Kode  Etik Akuntan  Indonesia  yang  mengatur  perilaku  profesi  akuntan  secara  khusus  juga  diatur mengenai definisi independensi, integritas dan obyektifitas  yang harus dijunjung tinggi oleh profesi  akuntan.  Pasal  101  didefinisikan  independensi  adalah  sikap  yang  diharapkan  dari seorang  akuntan  publik  untuk  tidak  mempunyai  kepentingan  pribadi  dalam  pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.Lebih lanjut Pasal 102 didefinikan integritas merupakan unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan professional. Integritas  merupakan  kualitas  yang  menjadikan  timbulnya  kepercayaan  masyarakat  dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas ini mengharuskan  auditor  (akuntan  publik),  dalam  segala  hal,  jujur  dan  terus  terang  dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan kepada dan kepercayaan dari masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Adapun makna objektifitas adalah  merupakan  suatu  keyakinan,  kualitas  yang  memberikan  nilai  bagi  jasa/pelayanan auditor.
Objektifitas  ini  merupakan  salah  satu  ciri  yang  membedakan  profesi  akuntan  publik dari  profesi-profesi  yang  lain.  Prinsip  objektifitas  ini  menetapkan  suatu  kewajiban  bagi auditor (akuntan publik) untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.  Dalam  menjalankan  tugasnya  anggota  KAP  harus  mempertahankan  integritas dan obyektifitas, harus bebas dari benturan kepentingan ( conflict of interest ) dan tidak boleh membiarkan  faktor  salah  saji  material  ( material  misstatement) yang  diketahuinya  atau
13 Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Jakarta:Kencana, 2012, hlm. 68-70
mengalihkan  (mensubordinasikan)  pertimbangan  kepada  pihak  lain. 14 Independensi  yang diatur  dalam  Kode  Etik  Akuntan  Indonesia  apabila  dibandingkan  dengan  prinsip independensi yang termuat dalam kode etik profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI),  sama-sama  meletakkan  Independensi  sebagai  prinsip  etika  profesi  yang  utama dengan  memberikan  rambu-rambu  independensi  berkaitan  dengan  penunjukkan  yang diterima  oleh  anggota  asosiasi  kurator  dan  pengurus  Indonesia  harus  dilandasi  oleh  sikap independen  dan  bebas  dari  pengaruh  siapapun.  Namun  demikian,  tidak  seperti  yang tercantum dalam kode etik akuntan Indonesia, dalam kode etik AKPI tidak ada memberikan definisi  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  independensi  kurator  itu.  Wewenang  kurator merupakan  hak,  dalam  arti  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang–undang  untuk menjalankan  tugas  (kewajiban)  yang  dibebankan.  Wewenang  kurator  relatif  berat,  dimana pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditor. Walaupun demikian kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati. 15
Dalam  risalah  resmi  pembahasan  rancangan  Undang-Undang  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari DPR RI pada 22 September 2014 disebutkan kurator  sudah  sepantasnya  merupakan  pihak  yang  independen,  yang  tidak  mempunyai benturan kepentingan (interest) apapun, baik dengan pihak debitor maupun kreditor. 16 Sebab, kurator sebagaimana  dirumuskan dalam ketentuan  Pasal  15  ayat  (3)  UUKPKPU merupakan pihak  yang  diberi  kewenangan  untuk  mengurus  harta  pailit  sejak  tanggal  keputusan  pailit diucapkan, sehingga kurator dituntut untuk  mengambil  tindakan  yang tidak menguntungkan satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain. 17
Narasi  mengenai  independensi  di  atas,  maka  makna  independen  dalam  kepailitan adalah  berhubungan  dengan  sikap  batin  kurator,  yang  menjunjung  tinggi  kejujuran, kemandirian,  sikap  netral  atau  tidak  memihak  kepentingan  salah  satu  pihak  baik  debitor maupun kreditor. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai- nilai integritas  dan obyektifitas  demi tercapainya  tujuan  yaitu  pemberesan  harta pailit secara  adil baik  bagi kreditor  maupun debitor. 18 Dihubungkan dengan  Articles 6 to  11 of  Law Number 37 of 2004”
“The curator must not have a conflict of interest in doing the responsible, the curator must  be  independent,  because  the  large  authority  of  the  curator  over  the  bankruptcy  asset. The  curator  must  side  with  the  law.  In  practice,  the  determination  of  the  curator's  name  is proposed  by  the  creditor  who  submits  the  petition  for  bankruptcy  to  the  debtor.  However, even though it is proposed by the creditor, the curator must be independent because he will be responsible  for  what  he  does.  In  general,  the  curator  has  the  authority  to  carry  out  the management and/or settlement of bankruptcy assets since the bankruptcy is pronounced even
14 Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan, Prinsip,  Norma,  dan Praktik  di Peradilan, Jakarta : Kencana,2008, hlm. 61-62
15 Serlika  Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pena Indis,  Makasar,2017, 201hlm.123.
16 Kartoningrat,  Raden  Besse,  Fungsi  Etika  Profesi  Kurator  bagi  Kurator  dalam  Menjalankan  Tugas,Perspektif Vol.21 No.2 Mei 2016.
17 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmuu  Hukum, Jakarta:  Kencana,2011,  hlm. 136-137
18 Serlika  Aprita,Yonani  Hasyim,  The  Role  of  Curator  in  Increasing  The  Asset  Recovery  Value  Through  The Bankruptcy Process,Legal Brief,Vol.11.Issue 11 May 2022,hlm.8.
though an appeal or judicial review is filed against the decision. Before the debtor is declared bankrupt by the commercial court, it is preceded by a process of application and a decision on the declaration of bankruptcy as regulated in Articles 6 to 11 of Law Number 37 of 2004. The curator  has  an  important  role  in  managing  and  settling  the  assets  of  the  bankrupt  debtor  by maximizing the assets of the bankrupt debtor so that the debtor's obligations to creditors can be fulfilled. In practice, the curator in carrying out this management and settlement task often own  many  mistakes  and  omissions  that  resulted  losses  for  the  debtor  which  required  the curator to be responsible”
Hal  ini  penting,  karena  dalam  hal  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit,  kurator seringkali  dihadapkan  pada  situasi  yang  sulit  diantara  kepentingan  debitur  dan  kreditur, bahkan  banyak  godaan  bagi  kepentingan  ekonomis  bagi  diri  kurator  yang  bersangkutan hingga pada akhirnya justru merugikan harta pailit. 19
Ketentuan  Pasal  15  ayat  (3)  UUKPKPU  dihubungkan  dengan  Pasal  234  ayat  (2)  dan dihubungkan  dengan  teori  hukum  pidana,  maka  menjadi  tidak  jelas  mengenai  kriteria perbuatan  perbuatan  tidak  independen  yang  dapat  mengakibatkan  seorang  kurator  dijatuhi pidana.  Sebab,  hukum  pidana  memiliki  batasan  yang  tegas  untuk  menjatuhkan  pidana terhadap seseorang yaitu terpenuhi 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana, pertama adalah unsur perbuatan pidana, kedua adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta yang ke-tiga adalah mengenai sanksi pidananya. Sedangkan kedua pasal dalam UUKPKPU tersebut di atas tidak  menjelaskan  unsur-unsur  perbuatan  yang  termasuk  sebagai  perbuatan  yang  tidak independen.  Pemaknaan  independen  ini  menurut  saya  sebenarnya  lebih  mengacu  kepada nilai-nilai  moral  standar  profesi  yang  harus  dijunjung  tinggi,  dan  bukan  merupakan  unsur tersendiri dari suatu tindak pidana.
Nilai-nilai independensi pada dasarnya berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan sanksi  pidana.  Oleh  karena  itu,  sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang  pertanggujawaban kurator kepailitan, perlu  terlebih dahulu  memahami dan menyamakan  sudut pandang terkait dengan kedudukan kurator sebagai sebuah profesi hukum. Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang  mendasari  suatu  profesi  yaitu  pertama, based  on  knowledge ,  dan  bukan  atas  dasar common  sense .  Artinya,  suatu  profesi  diperoleh  dari  adanya  proses  belajar  keilmuan  secara berkesinambungan.  Kedua, memiliki  skill yaitu  tidak  sekedar  memiliki  pengetahuan,  namun pengetahuan  tersebut  harus  didukung  oleh  suatu  keahlian.  Ketiga,  terikat  oleh  adanya  suatu standar moral, di mana hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai etika.
Sebagai  sebuah  profesi,  maka  kurator  akan  terikat  pada  etika  moral.  Menurut  Bertens moral  juga  membutuhkan  hukum,  sebab  moral  akan  mengawang-awang  saja  kalau  tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti halnya yang terjadi dengan hukum pidana ada larangan jangan membunuh, jangan menipu, tidak saja merupakan larangan moral, tapi perbuatanperbuatan itu dilarang juga menurut hukum, dan orang yang melakukannya pun juga  harus  dihukum  dengan  tegas.  Hukum  juga  mengatur  konsekuensi-konsekuensi  lebih mendetail dari prinsip-prinsip moral. 20
19 Nyoman Samuil Kurniawan, Kepailitan yang Bermula dari Keadaan Exceptio Inadimpleti Contractus:Analisa terhadap  Putusan  Pernyataan  Pailit  dalam  Perspektif  hukum  Perjanjian  dan  Kepailitan, Denpasar: Universitas Udayana,2013, hlm.74-77.
20 Siti  Anisah, Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan  di Indonesia, Yogyakarta:Total Media,2008, hlm. 43-45.
Terkait dengan prinsip independensi, hal ini juga merupakan bagian dari suatu standar moral, yang harus dijunjung tinggi oleh profesi kurator. Adapun untuk menjamin terjaganya nilai-nilai  moral  berhubungan  erat  dengan  alasan  etis.  Sehingga,  apabila  dikemudian  hari terjadi  pelanggaran  etik,  terlebih  dahulu  perlu  dikaji  apakah  pelanggaran  tersebut  identik dengan pelanggaran hukum. Sebab, hukum merupakan norma, sedangkan moral belum tentu merupakan  norma  hukum.  Pelanggaran  hukum  dapat  dikenai  sanksi  hukum  namun pelanggaran etik belum tentu dikenai sanksi hukum. 21
Kembali kepada persoalan pertanggungjawaban pidana kurator, perlu diciptakan suatu persamaan persepsi terkait dengan nilai-nilai independensi tersebut karena dalam UUKPKPU sendiri  terjadi  bias  penafsiran,  sehingga  perlu  dirumuskan  sebuah  tolok  ukur  independensi, yang  dapat  dijadikan  pedoman  baik  bagi  kurator  dalam  melaksanakan  tugas  pemberesan terhadap  harta  pailit,  maupun  bagi  aparat  penegak  hukum  (polisi,  jaksa,  pengacara,  dan hakim)  dalam  hal  menangani  perkara  pidana  yang  melibatkan  kurator. 22 Dalam  mengukur salah  tidaknya  seorang  kurator  sehingga  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  juga  harus dipertimbangkan  nilai-nilai  etika  dari  perbuatan  yang  dilakukan.  Sehingga  apabila  terjadi pelanggaran  etik  maka  juga  sekaligus  merupakan  pelanggaran  hukum  apabila  terbukti  ada kesalahan  pidana  yang  dilakukan  kurator. 23 Namun,  di  sisi  lain,  ada  juga  etik  yang  tetap menjadi  ranah  etik,  dengan  tolok  ukur  salah  tidaknya  adalah  dengan  mengembalikannya kepada  standar  moral  dan  standar  etika.  Pelanggaran  etik  ini  dikenal  dengan  istilah unprofessional conduct. 24
Berdasarkan  paparan  di  atas,  independensi  dalam  hukum  kepailitan  dapat  dimaknai bahwa  kurator  tidak  boleh  dan  tidak  dapat  diintervensi  oleh  apapun  baik  oleh  debitor, kreditor,  maupun  individu-individu  lainnya  di  dalam  lembaga  kepailitan  ataupun  di  luar lembaga  kepailitan. 25 Independen  juga  mencerminkan  integritas  seorang  kurator  yang didalamnya  terkandung  nilai-nilai  antara  lain  berakhlak  mulia,  amanah  dalam  menjalankan jabatannya,  dapat  bersikap  arif  dan  bijaksana  dalam  menghadapi  realitas  plural  di  antara kepentingan  debitor  dan  kreditor,  konsisten  antara  ucapan  dan  tanggungjawab  yang diembannya,  taat  pada  nilai  dan  norma  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dan  tidak  kalah penting  adalah  selalu  berorientasi  pada  kepentingan  terbaik  bagi  kepentingan  harta  pailit. 26 Selain  itu,  seorang  kurator  yang  menyatakan  kesediaannya  untuk  menerima  tugas  dan tanggungjawab  mengurus  harta  debitor  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga,  juga
21 Dewi Tuti Muryati Dkk, Pengaturan Tanggung Jawab Curator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Sparatis, Jurnal Dinamika Social Budaya, Volume 19, Nomor 1, Universitas Semarang, Juni 2017
22 Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Kirator  Atas  Kesalahan  dan  Kelalaiannya Mengakibatkan  Kerugian  Bagi  Debitor  Dalam  Proses  Pengurusan  Dan  Pemberesan  Harta  Pailit,  Solusi, Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei 2019,hlm.161..
23 Sri  Redjeki  Slamet,  Kedudukan  Kurator  Sebagai  Pengampu  Debitor  Pailit,  Peran,  Tugas,  Dan  Yanggung Jawabnya  Dalam  Pengurusan  Dan  Pemberesan  Harta  Pailit,  Dalam  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017
24 Zainal Asikin, Hukum  Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di  Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo,2001, hlm.23-24
25 Fred  B.G.Tumbuan,  Menelaah  Konsep  Dasar  Hukum  Kepailitan, makalah disampaikan  pada  Pendidikan Kurator  dan  Pengurus  yang  diselenggarakan  oleh  Departemen  Hukum  dan  HAM  dan  Asosiasi  Kurator  dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jakarta, September 2005.
26 Dedy  Tri  Hartono,  Perlindungan  Hukum  Kreditor  Berdasarkan  Undang-Undang  Kepailitan,  Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 4, Tahun 2016.
harus memastikan dirinya bebas dari benturan kepentingan baik dari debitor maupun kreditor. Kurator  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menghargai  setiap  hak  dari  pihak  yang  terkait sehubungan  dengan  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  terhadap  harta  pailit,  dan  tidak kalah penting adalah kurator harus menjaga perilakunya jangan sampai melakukan perbuatan tercela, yaitu mengambil keuntungan dari harta pailit secara melawan hukum. 27
Lebih lanjut, independensi juga terkait erat dengan nilai-nilai objektif yang seharusnya dijunjung tinggi oleh kurator. Hal ini karena posisi kurator akan senantiasa berdiri diantara 2 (dua) kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum debitor dan kepentingan hukum kreditur. Oleh karena itu, kurator wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan pengadilan, debitur maupun kreditur, memegang teguh kebenaran dan keadilan serta mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangat yang melandasinya, serta menjaga hubungan professional yang mengatur  hubungan  kerja  dengan  pihak–pihak  terkait  yaitu  debitor,  kreditor  dan  hakim pengawas.  Selain  itu,  objektifitas  juga  tercermin  dari  sikap  kurator  yang  mampu  bertindak adil,  tidak  memihak  dan  tidak  berprasangka  atau  bias.  Kurator  haruslah  bebas  dari kepentingan atau pengaruh pihak lain. 28
Berdasarkan uraian di atas, kurator merupakan sebuah profesi hukum. Sebagai profesi, kurator terikat pada kode etik profesi kurator, dimana di Indonesia saat ini dikenal beberapa organisasi  profesi  kurator  antara  lain  Asosiasi  Kurator  dan  Pengurus  Indonesia  (AKPI)  dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Dari kode etik profesi tersebut, apabila terjadi  pelanggaran  di  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  profesinya,  dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  hal  yaitu  pertama unprofessional  conduct dan  kedua mal administrasi, dimana unprofessional  conduct berhubungan  erat  dengan  kapabilitas  atau kemampuan  dari  kurator  yang  bersangkutan,  sedangkan mal  administrasi berhubungan dengan perilaku tercela dari kurator tersebut. 29
Sehubungan  dengan  terjadinya  pelanggaran  kode  etik,  maka  organisasi  kurator  wajib mengambil  tindakan  dan  memberikan  sanksi  kepada  kurator.  Sanksi  dapat  berupa  teguran, skorsing,  pemecatan,  bahkan  sampai  dengan  pencabutan  ijin  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  (Menkumham)  selaku  instansi  yang  berwenang  mengeluarkan  izin pengangkatan kurator. Sanksi pemberhentian ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dikemudian hari.
Narasi di atas maka peran hukum pidana dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kurator seyogyanya kembali kepada pemahaman mengenai fungsi hukum pidana itu sendiri. Dimana  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  hukum  pidana  memiliki  2  (dua)  fungsi  yaitu pertama hukum pidana sebagai otonom atau berdiri sendiri dan kedua hukum pidana sebagai pengawal  norma.  Hukum  pidana  sebagai  hukum  yang  otonom,  maka  sanksi  pidana  yang dicantumkan bersifat primum remedium terhadap perbuatan yang dilakukan atau dengan kata lain  penegakan  hukum  mengutamakan  kepada  proses  pidananya.  Namun,  apabila  hukum
27 Serlika  Aprita,  Akibat  Hukum  Kepailitan  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  Terhadap  Eksekusi  Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit Di Pengadilan Negeri,Disiplin, Vol23 No.10,2016,hlm.63.
28 Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum  Bisnis  Kepailitan, Jakarta:PT Raja Grafindo Perkasa,2002, hlm.11,
29 Serlika Aprita,Etika Profesi Kurator, Pustaka Abadi, Jember,2019,hlm.12.
pidana itu bersifat sebagai pengawal norma, maka hukum pidana itu bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam hal terjadi pelanggaran hukum. 30
Sehubungan  dengan  kurator  sebagai  sebuah  profesi  hukum,  maka  seyogyanya  tidak semua kesalahan yang dilakukan kurator perlu dipidana. Sebab, fungsi hukum pidana dalam kepailitan  sebagaimana  dikemukakan  di  awal  adalah  sebagai  pengawal  norma,  yaitu bertujuan  untuk  mencegah  kurator  melakukan  perbuatan  tercela  atau  perbuatan  pidana. Sehingga  sifatnya  adalah ultimum  remedium .  Namun  demikian,  hukum  pidana  tetap  dapat diberlakukan  sepanjang  kurator  tersebut  memenuhi  unsurunsur  dalam  tindak  pidana  yang diduga dilakukannya menurut hukum pidana.
Dari uraian diatas, maka perlu adanya standar moral yang jelas tentang prinsip-prinsip independensi  terkait  dengan  profesi  kurator.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara merumuskan  dan  menjabarkannya  dalam  kode  etik  ( code  of  conduct )  kurator  dan UUKPKPU.  Adanya  rumusan  yang  jelas  tentang  independensi  kurator,  di  satu  sisi  dapat dijadikan pedoman bagi kurator dalam melaksanakan tugas profesinya. Sedangkan di sisi lain juga  berguna  bagi  aparat  penegak  hukum  khususnya  Hakim,  adanya  rumusan  yang  jelas mengenai  nilai–nilai  independensi  kurator  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam menentukan  pertanggungjawaban  pidana  kurator,  yaitu  apakah  perbuatan  yang  dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini sekaligus sebagai perwujudan dari asas hukum equality  before  the  law, yaitu  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  dihadapan hukum. 31

## KESIMPULAN
Peran hukum pidana dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kurator seyogyanya kembali  kepada  pemahaman  mengenai  fungsi  hukum  pidana  itu  sendiri.  Dimana  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan,  hukum  pidana  memiliki  2  (dua)  fungsi  yaitu  pertama  hukum pidana  sebagai  otonom  atau  berdiri  sendiri  dan  kedua  hukum  pidana  sebagai  pengawal norma. Hukum pidana sebagai hukum  yang otonom, maka sanksi pidana  yang dicantumkan bersifat primum  remedium terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  atau  dengan  kata  lain penegakan  hukum  mengutamakan  kepada  proses  pidananya.  Sehubungan  dengan  kurator sebagai  sebuah  profesi  hukum,  maka  seyogyanya  tidak  semua  kesalahan  yang  dilakukan kurator  perlu  dipidana.  Sebab,  fungsi  hukum  pidana  dalam  kepailitan  sebagaimana dikemukakan  di  awal  adalah  sebagai  pengawal  norma,  yaitu  bertujuan  untuk  mencegah kurator  melakukan  perbuatan  tercela  atau  perbuatan  pidana.  Sehingga  sifatnya  adalah ultimum  remedium .  Namun  demikian,  hukum  pidana  tetap  dapat  diberlakukan  sepanjang kurator  tersebut  memenuhi  unsurunsur  dalam  tindak  pidana  yang  diduga  dilakukannya menurut hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2004.
Anton  Suyatno, Pemanfaatan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sebagai  Upaya Mencegah Kepailitan, Jakarta:Kencana, 2012.
30 Marpaung Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,2009, hlm. 20-21
31 Umar  Haris  Sanjaya, Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dalam  Hukum Kepailitan, Jakarta:  NFP Publishing,2014, hlm.30.
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta:PT Raja Grafindo Perkasa,2002.
Bernadette  Waluyo,  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Bancung,CV.Mandar Maju,1999.
Hadi  Shubhan, Hukum
Kepailitan,
Prinsip,
Norma, dan Praktik  di Peradilan, Jakarta : Kencana,2008.
Marpaung Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,2009.
Nyoman  Samuil  Kurniawan, Kepailitan  yang  Bermula  dari  Keadaan  Exceptio  Inadimpleti Contractus:Analisa  terhadap  Putusan  Pernyataan  Pailit  dalam  Perspektif  hukum Perjanjian dan Kepailitan, Denpasar: Universitas Udayana,2013.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmuu Hukum, Jakarta: Kencana,2011.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2010.
Syamsudin, M Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: PT Tata Nusa, 2012.
Serlika  Aprita,  Penerapan  Asas  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Kepailitan  Pada  Putusan Pengadilan  Niaga  Tentang  Pembatalan  Perdamaian  Dalam  PKPU:Analisis  Putusan Pengadilan  Niaga  Nomor  01/Pembatalan  Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst,,  Pena Indis,Makasar,2016.
Serlika  Aprita,  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang:Perspektif Teori, Setara Press,Malang,2018.
Serlika  Aprita,  Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Menggunakan  Uji  Insolvensi:Upaya Mewujudkan  Perlindungan  Hukum  Berbasis  Keadilan  Restrukturitatif  Bagi  Debitur Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan.Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019.
Serlika Aprita,Etika Profesi Kurator, Pustaka Abadi, Jember,2019.
Serlika Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pena Indis,
Makasar,2017.
Siti  Anisah, Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan  di Indonesia, Yogyakarta:Total Media,2008.
Umar  Haris  Sanjaya, Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dalam  Hukum Kepailitan, Jakarta: NFP Publishing,2014.
Zainal  Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran  di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo,2001.
Dewi  Tuti  Muryati  Dkk,  Pengaturan  Tanggung  Jawab  Curator  Terhadap  Pengurusan  Dan Pemberesan  Harta  Pailit  Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak  Kreditor  Sparatis,  Jurnal Dinamika Social Budaya, Volume 19, Nomor 1, Universitas Semarang, Juni 2017.
Dedy  Tri  Hartono,  Perlindungan  Hukum  Kreditor  Berdasarkan  Undang-Undang  Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 4, Tahun 2016.
Fred B.G.Tumbuan, Menelaah Konsep Dasar Hukum Kepailitan, makalah disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus  yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jakarta, September 2005.
Kartoningrat,  Raden  Besse,  Fungsi  Etika  Profesi  Kurator  bagi  Kurator  dalam  Menjalankan Tugas,Perspektif Vol.21 No.2 Mei 2016.
Sri Redjeki Slamet, Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung  Jawabnya  Dalam  Pengurusan  Dan  Pemberesan  Harta  Pailit,  Dalam  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017.
Serlika  Aprita,  Akibat  Hukum  Kepailitan  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  Terhadap Eksekusi  Atas  Harta  Kekayaan  Debitor  Pailit  Di  Pengadilan  Negeri,Disiplin,  Vol23 No.10,2016.
Serlika Aprita, Sanksi Pidana Bagi Debitor Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology (IJCLC),
Volume. 3, Issue.
1, Maret 2022.
https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12383
Serlika  Aprita,  Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Memeriksa  Dan  Memutus  Perkara Permohonan  Pernyataan  Pailit:Studi  Terhadap  Akibat  Hukum  Kepailitan  Berdasarkan Putusan  Pengadilan  Niaga  Terhadap  Eksekusi  Atas  Harta  Kekayaan  Debitor  Pailit  di Pengadilan  Negeri,  Jurnal  Hukum  Samudera  Keadilan,  Volume  14  No.1  Januari-Juni 2019.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Kirator  Atas  Kesalahan  dan Kelalaiannya  Mengakibatkan  Kerugian  Bagi  Debitor  Dalam  Proses  Pengurusan  Dan Pemberesan Harta Pailit, Solusi, Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei 2019.
Serlika Aprita, Asas  Kelangsungan Usaha Sebagai  Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi  Debitor  Pailit  Sehubungan  Dengan  Tidak  Adanya  Insolvency  Test  Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan,Nurani, Vol. 17, No. 2, Desember 2017.
Serlika  Aprita,  Peranan  Hukum  Kepailitan  Menghadang  Potensi  Kepailitan  Dalam  Industri Keuangan Syariah ,Wajah Hukum, Volume 5(2), Oktober 2021.
Serlika Aprita,Yonani Hasyim, The Role of Curator in Increasing The Asset Recovery Value Through The Bankruptcy Process,Legal Brief,Vol.11.Issue 11 May 2022.