## Jurnal Simki Economic, Volume 7 Issue 1, 2024, Pages 168-178
Available online at: https://jiped.org/index.php/JSE ISSN (Online) 2599-0748
How to cite: Setiawati, N. P. A., & Sutrisna, I. W. (2024). Penerapan Affixed Signature and Stamp pada Surat Keterangan Asal sebagai Mitigasi Kinerja Ekspor di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Simki Economic , 7 (1), 168-178.

## Penerapan Affixed Signature and Stamp pada Surat Keterangan Asal sebagai Mitigasi Kinerja Ekspor di Masa Pandemi Covid-19
Ni Putu Ari Setiawati 1* , I Wayan Sutrisna 2 ariesetiawati75@gmail.com 1* , sutrisna76@yahoo.co.id 2 1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara
1,2 Universitas Mahendradatta
Received: 19 08 2023. Revised: 13 12 2023. Accepted: 22 01 2024.
Abstract : This research focuses on determining, implementing, factors that affect  implementation  and  their  implications  for  the  export  performance  of Bali  Province  towards  the  G20  destination  countries  during  the  Covid-19 pandemic. The research method used is qualitative research. The informants used  are  from  officials  and  exporters  as  policy  implementers,  as  well  as forwarders  and  carriers  as  implicated  group  targets.  The  questionnaire  was distributed to 100 respondents, with 97 returned questionnaires. Based on the results  of  observations  and  interviews,  it  can  be  concluded  that  the establishment of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia  Number  39  of  2020  as  a  mitigation  response  in  minimizing  the impact  of  the  Covid-19  pandemic  in  the  smooth  flow  of  goods  in  export performance.  The  Bali  Provincial  Industry  and  Trade  Office  as  the  Issuing Agency of Certificate of Origin (SKA) and exporters jointly implemented the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 39 of 2020 by implementing the ASnS system in the original SKA issued, so that the efficiency of the SKA process can be improved, the smooth flow of goods can be increased, and export demand from G20 countries during the Covid- 19 pandemic to Bali Province can be realized.
Keywords  : Affixed  Signature  and  Stamp,  Certificate  of  origin,  Eksport, Mitigation
Abstrak  : Penelitian  ini  menitik  beratkan  pada  penetapan,  implementasi, faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  dan  implikasinya  terhadap kinerja  ekspor  Provinsi  Bali  terhadap  negara  tujuan  G20  dimasa  pandemi Covid-19.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif. Informan  yang  digunakan  adalah  dari  kedinasan  dan  eksportir  sebagai implementor kebijakan, serta forwarder dan carrier sebagai target grup yang terimplikasi. Kuesioner disebarkan kepada 100 responden, dengan kuesioner kembali sebanyak 97. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan  bahwa  penetapan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 sebagai respon mitigasi dalam menimalisir dampak  pandemi  Covid-19  dalam  kelancaran  arus  barang  dalam  kinerja ekspor.  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Bali  selaku  Instansi Penerbit  Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  dan  eksportir  secara  bersama-sama mengimplentasikan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 ini dengan menerapkan sistem ASnS dalam SKA asli yang  diterbitkan,  sehingga  efisiensi  proses  SKA  dapat  ditingkatkan,
kelancaran arus barang dapat ditingkatkan, dan permintaan ekspor dari negara G20 dimasa pandemi Covid-19 terhadap Provinsi Bali dapat direalisasikan.
Kata  Kunci  : Affixed  Signature  and  Stamp ,  Ekspor,  Mitigasi,  Surat keterangan asal.

## PENDAHULUAN
Pandemi merupakan ancaman serius tidak hanya bagi populasi dunia, tetapi juga bagi ekonominya. Dampak kerugian ekonomi dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, yaitu melalui  biaya  langsung,  beban  jangka  panjang,  dan  biaya  tidak  langsung  (Qiu  et  al.,  2017). Dengan adanya pandemi Covid-19 pengiriman internasional juga dibatasi oleh gangguan dalam layanan transportasi, misalnya layanan transportasi udara. Pemulihan China kemungkinan akan terhambat  misalnya,  oleh  gangguan  dalam  rantai  pasokannya  juga  sebagai  pemulihan  yang tertinggal dalam permintaan untuk ekspornya. Di masa lalu, China telah menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada komponen impor yang digunakan dalam pembuatan barang- barangnya (Tisdell, 2020).
Strategi  mitigasi  resiko  dalam  sektor  perdagangan  internasional  Indonesia,  salah satunya  dengan  ditetapkannya  kebijakan  tentang  tata  cara  penerbitan  Surat  Keterangan  Asal untuk barang asal Indonesia oleh Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Peraturan Menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39  tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen mandatory atas dasar perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor untuk barang yang akan diekspor dari Indonesia,  termasuk  didalamnya  untuk  tujuan  ekspor  negara  G20.  G20  adalah platform multilateral  strategis  yang  menghubungkan  negara  maju  dan  berkembang  utama  di  dunia (Pratama et al., 2022).
Kebijakan dalam usaha pengendalian dampak pandemi Covid-19 dibidang perdagangan selama  masa  pandemi  Covid-19  telah  ditetapkan,  baik  kebijakan  yang  diberlakukan  untuk menjaga  stabilitas  perdagangan  dalam  negeri,  maupun  perdagangan  luar  negeri.  Kebijakan yang  diterbitkan  dalam  menjaga  transaksi  perdagangan  luar  negeri  (ekspor)  salah  satunya adalah permendag RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Ketentuan  Dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Keterangan  Asal  Untuk  barang  asal  Indonesia.  Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  atau  dalam perdagangan disebut dengan Certificate Of Origin (COO) adalah dokumen yang membuktikan
bahwa barang ekspor  Indonesia telah memenuhi  ketentuan Asal  Barang  Indonesia ( Rules  Of Origin Indonesia)  (Permendagri  Nomor  39  Tahun  2020,  2020).  Penurunan  transaksi perdagangan  barang  dan  jasa  secara  internasional  tidak  dapat  dihindari,  namun  dalam  usaha menjaga  transaksi  yang  masih  berlangsung  diharapkan  bahwa  Permendag  RI  No.  39  Tahun 2020 dapat  mengatasi  salah satu  gangguan ( disruption ) dalam transaksi  perdagangan barang internasional  dalam  menjaga  dan  mengendalikan  dampak  dari  disrupsi  perdagangan internasional yang terjadi selama masa pandemi Covid-19.
Pemerintah  Provinsi  Bali,  sebagaimana  diinstruksikan  melalui  Kementrian  Dalam Negeri  dalam  penanggulangan  Covid-19,  menindaklanjuti  kebijakan  tentang  penaggulangan Covid-19, termasuk kebijakan yang dikeluakan oleh Kemendag RI. Pemerintah Provinsi Bali tidak  mengeluarkan  kebijakan  turunan  dalam  merespon  Permendag  RI  No.  39  Tahun  2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan  Dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Keterangan  Asal  Untuk  Barang  Indonesia. Implemetasi kebijakan ini di laksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi  Bali sebagai  Instansi  Penerbit SKA (IPSKA) yang ditunjuk  oleh menteri dan diberi kewenangan  untuk  menerbitkan  SKA.  Kinerja  ekspor  barang  luar  negeri  Provinsi  Bali, mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2021. Penurunan kinerja ekspor barang Provinsi Bali mengalami penurunan tajam di masa pandemi Covid-19, yaitu pada triwulan I – II tahun 2020, kemudian kembali meningkat dan berfluktuasi sampai dengan triwulan IV tahun 2021. Ekspor barang  Provinsi  Bali  tercatat  tumbuh  21.09%  (yoy),  meningkat  dibandingkan  triwulan sebelumnya yang tumbuh 11.32%
Gambar 1. Grafik Perkembangan Ekspor Barang Provinsi Bali Tahun 2018 - 2021 Disrupsi perdagangan adalah hal yang tidak bisa dihindari dimasa pandemi Covid-19, untuk  itu  peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  dalam  sektor perdagangan  internasional  selama  pandemi  Covid-19  Provinsi  Bali,  yaitu  dari  salah  satu
langkah  kebijakan  strategis  kementrian  perdagangan  dalam  sektor  nonfiskal,  dalam  bentuk Peraturan Menteri Perdagangan No.39 tahun 2020. Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  39  tahun  2020  di  era  trade  disruption  pandemi  Covid-19, mengetahui  fakor-faktor  yang  mempengaruhi  penetapan  kebijakan  Peraturan  Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 di era trade disruption pandemi Covid- 19  dan  untuk  mengetahui  implikasi  implentasi  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 terhadap kinerja eskpor Provinsi Bali di era trade disruption pandemi Covid-19 untuk negara tujuan G20.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan ( applied research ). Metode penelitian yang  dipergunakan  adalah  Metode  Kualitatif–Studi  Kasus.  Selanjutnya  dalam  penelitian kualititaif ini ditentukan sumber data yang diharapkan dapat memberi informasi. Sumber data selain  orang  juga  bisa  berupa  peristiwa  dan  proses  kegiatan  yang  sedang  berlangsung (Sugiyono, 2018). Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel independent dan  variabel  dependent.  Varibel  Independent  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  Implementasi Permendag  RI  No.39  Tahun  2020  (X1),  2)  Faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi Permendag  RI  No.39  Tahun  2020  (X2).  Sedangkan  varibel dependent nya  adalah  Kinerja Ekspor hasil implementasi Permedag RI No.39 Tahun 2022 (Y).
Teknik  pengambilan sample pada  penelitian  yang  dapat  mewakili  populasi  adalah dengan teknik non-probalitity sampling , yaitu purposive sampling . Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang dalam penelitian ini sampelnya adalah  pejabat  di  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  eksportir, forwarder ,  dan carrier. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar  observasi  dan  kuisioner.  Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif  yang  dilakukan  untuk  menetahui  implemetasi  kebijakan,  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  serta  implikasinya  terhadap  kinerja  ekspor  Provinsi Bali ke negara tujuan G20 selama masa pandemi Covid-19. Analisis data dilakukan dengan tiga alur  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  tahap  reduksi  data.  Model  analisis  yang digunakan adalah model Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 2020 Di Era Trade Disruption Pandemi Covid-19. Permendag Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Keterangan  Asal  Untuk  Barang  Asal  Indonesia adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Perdagangan Republik Indonesia di masa pandemi  Covid-19.  Implementasi  Permendag  No.39  Tahun  2020  ini  menitik  beratkan  pada penggunaan affixed signature dan stamp (ASnS) pada dokumen SKA Asli. Wardhana (2020) mengkonfirmasi bahwa implementasi ASnS ini dilakukan secara bertahap. Tahap awal dari 10 IPSKA, yaitu IPSKA Provinsi DKI Jakarta dan 5 IPSKA Suku Dinas Jakarta, IPSKA Provinsi Jawa Timur, IPSKA Povinsi Jawa Tengah, IPSKA Kabupaten Bogor, dan IPSKA Kabupaten Tangerang. Tahap berikutnya kemudian akan dikembangkan hingga meliputi 94 lokasi IPSKA di seluruh Indonesia.
Ditjen Daglu Kemendag RI juga mengeluarkan Surat Edaran No.237/DAGLU.5.1/SD/IV/2020 Pemberlakuan Tanda tangan dan Stempel yang diaplikasikan secara  Elektronik  ( Affixed  Signature and Stamp /ASnS)  pada  Surat  Keterangan  Asal  (SKA) Indonesia–tahap  3.  Surat  Edaran  ini  di  tujukan  kepada  para  Pejabat  di  14  IPSKA  dan  para Eksportir pengguna SKA di wilayah IPSKA, yaitu IPSKA Provinsi Sumatera Selatan, IPSKA provinsi  Sumatera  Barat,  IPSKA  Provinsi  Riau,  IPSKA  Provinsi  DI  Yoyakarta,  IPSKA Provinsi  Bali  IPSKA  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  IPSKA  Kab.  Bandung,  IPSKA  Kab. Banyuwangi, IPSKA Kab. Gresik, IPSKA Kota Bandung, IPSKA Kota Cirebon, IPSKA Kota Cilegon, IPSKA Kota Tarakan dan IPSKA BP Batam.
Pada Surat edaran ini juga di cantumkan Daftar Form SKA (tahap 3) yang sudah bisa menggunakan ASnS, yaitu sebanyak 10 SKA Preferensi dan 4 SKA Non Preferensi, sebagai berikut; (1) SKA Preferensi terdiri atas: 1) General System Of Preferences (GSP) – Form A; 2) ASEAN Trade in Goods Agreement – Form D; 3) ASEAN China FTA (ACFTA) – Form E; 4) ASEAN Korea FTA (AKFTA) – Form AK; 5) ASEAN Australia New Zealand (AANZFTA) – Form AANZ; 6) ASEAN Japan Comprehensive Econimic Partnership (AJCEP) – Form AJ;
7) Global System Of Trade Preferences Among Developing Countries (GSTP) – Form GSTP; 8) Indonesia  Japan  Economic  Partnership  Agreement (IJEPA)  –  Form  IJEPA;  () Indonesia Chile Free Trade Agreement – Form IC dan SKA Preferensi produk tembakau – Form COA.
(2)  SKA  Non  Preferensi  terdiri  atas:  1)  Form  B;  2)  Form  ICO  (Ekspor  Kopi);  3)  Form  TP (Ekspor TPT tujuan Eropa) dan 4) Form Annexo III (Ekspor ke Meksiko).
Sesuai  Surat  edaran  tersebut  juga  di  tegaskan  bahwa  Kemendag  RI  telah mengimplementasikan fasilitas penggunaan Tanda Tangan Penerbit SKA dan Stempel IPSKA yang  telah  diaplikasikan  secara  Elektronik  ( Affixed  Signature and Stamp sejak  1  April  2020 (tahap 1) dan 15 April 2020 (Tahap 2) melalui SE No.2019/DGALU.5.1/SD/IV/2020 tanggal 13  April  2020.  Fasilitas  ini  bertujuan  meningkatkan  efektivitas  waktu  penerbitan  SKA  serta untuk  peminimalkan  kontak  fisik  antara  Pejabat  Penerbit  SKA  dengan  Eksportir.  Sebagai informasi juga di sampaikan bahwa tambahan fitur QR juga dimunculkan pada seluruh hasil cetak SKA Indonesia, baik menggunakan ASnS maupun tanda tangan manual, sebagai fasilitas pemeriksaan validitas SKA Indonesia yang dapat digunakan oleh otoritas kepabeanan negara mitra  dagang.  Implementasi  penggunaan  AsnS  di  IPSKA  dan  eksportir  di  fasilitasi  dengan platform  elektronik  e-SKA  Indonesia  Elektronik  Certificate  Of  Origin  Kementrian Perdagangan  Republik  Indonesia  melalui  laman  e-ska.kemendag.go.id.  Skema  atau  alur pengajuan SKA dan penggunaan ASnS di pandu melalui User Manual Sistem e-SKA Eksportir Versi 1.3.
Alur Pengajuan Permohonan adalah sebagai berikut : 1) Setelah login ke sistem e-SKA, eksportir/pengusaha membuat permohonan bau SKA ( Header , Goods dan Cost Structure ) yang disertai dengan upload file pendukung/dipersyaratkan seperti PEB, Invoice , B/L, AWB dan lain lain. 2) Data tersebut kemudian dikirimkan oleh eksportir/pengusaha ke IPSKA melalui sistem e-SKA. 3) Petugas IPSKA memeriksa data permohonan yang baru, kemudian membandingkan data  tersebut  dengan file pendukung  yang  di up-load. 4)  Jika  data  sesuai,  petugas  IPSKA melakukan  proses  persetujuan  terhadap  data  (persetujuan  sementara).  Nomor  SKA  akan  di generate secara otomatis oleh sistem. 4) Data yang telah disetujui akan diproses lebih lanjut oleh eksportir/pengusaha. 5) Eksportir/pengusaha mencetak SKA dan Cost Structure yang telah disetujui,  kemudian  menandatangani  SKA  (ditandatangani  oleh  Kuasa  Perusahaan).  6) Eksportir/pengusaha kemudian mendatangi petugas IPSKA dengan membawa SKA yang telah Di  tandatangani  disertai  dengan  dokumen  pendukung  dalam  bentuk hardcopy .  7)  Petugas IPSKA menerima dokumen SKA beserta pendukungnya dari eksportir/pengusaha yang datang ke  kantor  IPSKA.  Petugas  IPSKA  kemudian  melakukan  verifikasi  terhadap  dokumen asli/ hardcopy dengan  data  permohonan  yang  ada  di  sistem  e-SKA.  8)  Jika  verifikasi  absah (valid), petugas IPSKA akan memberikan approval terhadap permohonan pada sistem e-SKA. Dokumen  SKA  tersebut  kemudian  di  tandatangani  oleh  pejabat  IPSKA.  9)  Petugas  IPSKA melakukan scan dan up  loap dokumen  SKA  yang  telah  disetujui.  10)  Petugas  IPSKA menyerahkan  dokumen  SKA  ke  eksportir/pengusaha.  Proses  penerbitan  SKA  telah  selesai
(Kementrian  Perdagangan,  2013).  Pada  alur  tersebut  di  atas,  pengimplementasian  ASnS dilaksanakan pada tahap 9, dengan  membubuhkan tanda tangan pejabat  IPSKA dan stempel IPSKA secara elektronik.
Fakor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penetapan  Kebijakan  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2020  Di  Era  Trade  Disruption  Pandemi Covid-19.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  beberapa  faktor  yang  yang  mempengaruhi penetapan  kebijakan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 2020 di era trade disruption pandemi covid-19 diantaranya adalah. Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
Komunikasi.  Menurut  Artawayasa,  narasumber  (2022)  faktor  yang  mempengaruhi implementasinya  ada  beberapa  hal,  diantaranya  adalah:  Sosialisasi  kebijakan  kepada  para pengguna kebijakan tersebut, hal ini penting agar kebijakan yang di tetapkan dapat dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, terlebih hal ini menyangkut teknologi, dan penggunaan aplikasi. Hal  ini  didukung  dengan  hasil  umpan  balik  dari  responden  terkait  dengan  komunikasi  yaitu penyampaian  informasi  tentang  penggunaan  ASnS  di  masa  pandemi,  93  %  responden menyatakan informasi yang tersampaikan Baik Sekali sebanyak 93%, dan 7% responden yang menjawab Baik. Hal ini juga dikuatkan oleh Mantrawan, carrier (2022), jika informasi tidak tersampaikan  dengan  baik  termasuk  kepada  pihak  terkait  lain  dalam  proses  ekspor,  maka kemungkinan  kesalahan  dalam  penyematan  dokumen  ekspor  yang  valid  pada  barang  ekspor dapat terjadi, dan akan merugikan eksportir.
Sumber Daya. Operator SKA, baik di perusahaan eksportir maupun petugas di IPSKA harus  diberikan  bimbingan  teknis  yang  mumpuni  serta  di  kawal  oleh  staf  yang  betul-betul mengerti  teknologi,  agar  apabila  ada  kendala  dapat  cepat  tertangani  (Artawayasa, narasumber  ;2022).  Sunarto,  operator  (2022)  juga  menimpali  hal  yang  berkaitan  dengan hardware ,  baik  eksportir  dan  petugas  IPSKA  harus  mempersiapkan hardware yang  bisa menjalankan platform tersebut, pernah terjadi di awal penerapan, platform tidak bisa running karena spesifikasi komputer yang digunakan di eksportir tidak mumpuni, demikian juga tentang keberlangsungan  implentasi  ASnS,  jika  koneksi  aman  dan server aman,  maka  pekerjaan pengajuaan  IPSKA  menjadi  sangat  efisien.  Koneksi  internet  juga  menjadi  hal  yang  penting untuk penyelesaian dokumen yang tepat waktu agar keberangkatan barang oleh carrier tidak tertunda  ( delayed )  yang  dapat  mengakibatkan,  mundurnya  waktu  tiba  di  negara  tujuan  serta mencegah peningkatan tingkat kematian untuk komoditi Ikan hias. (Mantrawan, carrier, 2022). Hasil umpan balik responden menunjukan 100% responden memiliki SDM yang cukup untuk
melaksanakan kebijakan, sementara 2% responden tidak memiliki koneksi internet yang cukup, 25%  cukup,  dan  73%  responden  memiliki  koneksi  internet  yang  sangat  cukup  selama  masa pandemi untuk melaksanakan ASnS, selain itu 16% responden memiliki spesifikasi hardware yang  cukup  untuk  memproses  kebijakan  penggunaan  ASnS  dan  84%  responden  memiliki spesifikasi hardware yang Sangat Cukup.
Disposisi.  Kebijakan  juga  harus  jelas,  mudah  dimengerti  dan  dapat  dikerjakan (Artawayasa, 2022). Pemberlakuan AsnS ini dirasa cukup jelas, spesimen tanda tangan pejabat IPSKA dan stemple IPSKA disimpan secara digital ditunjang dengan QR Code, selain itu dalam Permendag di jelaskan bila di tatanan IPSKA terdapat kendala di tatanan pejabat SKA, maka Menteri  dapat  membantu  melalui  Dirjen  Perdagangan.  Implementasi  ini  berjalan  baik  dan optimal karena  dari pihak-pihak pelaksana mempunyai  komitmen, baik  dari IPSKA maupun dari eksportir. Pihak-pihak sama-sama menyadari bahwa pemberlakuan ASnS ini sepenuhnya untuk  membantu  kelancaran  arus  barang  dalam  perdagangann  internasional,  sehingga permintaan ekspor dapat terpenuhi, dan juga proses ekspor yang tertunda dimasa awal pandemi yang diakibatkan pemberlakuan PSBB, social distancing , lockdown dan WFH dapat dibuka dan terkirim.
Struktur  Birokrasi.  Secara  birokrasi  pemberlakuan  ASnS  ini  jelas,  terdapat  standar operasional prosedur,baik dengan media user manual dan juga dari platform yang digunakan, tekanan  dari stakeholder juga  hampir  tidak  ada,  karena  di  masa  pandemi  Covid-19  proses ekspor  tertunda,  perdagangan  global  berpotensi  turun,  sehingga  para stakeholder berada  di kepentingan yang sama yaitu meningkatkan kelancaran arus barang, untuk menjaga stabilitas perdagangan ekspor. Hal ini dikuatkan dengan hasilumpan balik bahwa 100% responden telah memiliki panduan tentang pelaksaan kebijakan ini.   Nusyirwan,  (2022),  berpendapat,  jika implementasi  ASnS  ini  terus  diberlakukan  maka,  efisiensi  SDM  di  bagian  dokumen  SKA menjadi  optimal,  dan  juga  mengharapkan  dilaksanakannya  bimbingan  teknis  berkala  yang bersifat  penyegaran  dan update teknologi.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  hasil  umpan  balik  100% responden telah terbantu proses ekspornya dimasa pandemi dengan pemberlakukan ASnS, dan 65% responden Sangat Setuju untuk tetap memberlakukan ASnS, 30% responden Setuju dan 5%  Tidak  Setuju.  Responden  yang  tidak  setuju  dengan  dasar  pertimbangan  mekanisme monitoring  dan  kontroling  penggunaan  ASnS  yang  harus  diperkuat,  untuk  menghindari kemungkinan  penggunaan  ASnS  yang  disalah  gunakan,  karena  tidak  melibatkan  Pejabat IPSKA secara langsung.
Kendala  yang  ditemui  dalam  pelaksanan  kebijakan  ini  yaitu  48%  responden  masih menemui  kendala,  dan  52%  responden  tidak  menemui  kendala.  Jenis  kendala  yang  dialami reponden  adalah  terdapat  25%  responden  terkendala  pada  koneksi  internet,  30%  terkendala pada  spesifikasi hardware ,  dan  45%  terkendala softskill. Dari  empat  faktor  di  atas,  hasil wawancara dan umpan balik menunjukkan faktor komunikasi adalah faktor yang berimplikasi paling kuat dalam implementasi kebijakan. Komunikasi memiliki flow impact yang kuat antara pemangku  kebijakan,  implementor  dan  pihak  yang  terlibat  dalam  rantai  proses  ekspor,  yang selanjutnya diikuti oleh faktor sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.
Implikasi  Implentasi  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 2020 Terhadap Kinerja Eskpor Provinsi Bali Di Era Trade Disruption Pandemi Covid- 19 Untuk Negara Tujuan G20. G20 merupakan forum sentral untuk kerja sama internasional mengenai  isu  keuangan  dan  ekonomi  dan  merupakan  arena  internasional  utama  untuk pendekatan tata Kelola ekonomi global. Forum G20 yang beranggotakan  19 negara dan Uni Eropa  ini  mengedepankan  dialog  untuk  membangun  komitmen  politik  para  pemimpin  G20, memiliki “sinyal kuat” dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian global. Kinerja ekspor dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Biro Pusat Statistik yaitu, pencapaian jumlah ekspor dan nilai ekspor. Kinerja ini disajikan dalam rentang waktu sebelum pandemi Covid-19 sampai dengan Tahun 2021. Realisasi Ekspor Bali dalam nilai (US Dollar) Tahun 2017-2021 tersaji dalam Tabel 3.2 berikut:
Tabel 1. Realisasi Ekspor Provinsi Bali ke Negara Tujuan G20 Dalam USD No. Negara Tujuan Nilai (USD) 2017 2018 2019 2020 2021 1. Afrika Selatan 1.728.2217 1.590.842 1.879.679 973.214 1.176.751 2. Amerika Serikat 152.105.195  164.508.013  175.416.396  143.959.548  185.055.536 3. Arab Saudi 0 0 0 0 0 4. Argentina 0 0 0 0 0 5. Australia 47.514.813 46.718.265 49.535.539 38.926.157 46.233.632 6. Brasil 7.410.592 5.304.138 4.562.783 2.039.906 1.761.260 7. India 2.581.497 3.230.135 2.603.770 1.635.838 1.459.534 8. Inggris 9.669.968  12.0665.990 14.455.548 14.752.500 16.444.645 9. Italia 8.676.939 8.327.957 8.220.456 6.715.225 8.820.417 10.  Jepang 40.590.407 43.674.122 33.686.070 31.862.348 25.770.903 11.  Jerman 15.493.388 16.774.199 16.194.838 13.938.523 17.783.343 12.  Kanada 0 0 0 0 0 13.  Meksiko 0 0 0 0 0 14.  Rep. Korea 0 0 0 0 0 15.  Rusia 0 0 0 0 0
16.  Perancis 17.156.885 17.200.386 17.731.858 20.182.042 18.460.542 17.  China 32.334.508 47.931.442 31.879.887 27.106.297 35.339.913 18.  Turki 0 0 0 0 0 19.  Uni Eropa 12.828.5547 14.488.242 16.033.427 12.642.986 15.560.748 Jumlah 248.090.866  381.813.731  372.200.252  314.734.586  373.867.223
Dari  Tabel  di  atas  terlihat  realisasi  ekspor  Provinsi  Bali  terhadap  negara  G20  dalam satuan  Nilai  (USD)  terbesar  berturut-turut  5  peringkat  teratas  dimasa  pemberlakuan  ASnS adalah  ke  negara  Amerika  Serikat  (USD  143.959.548),  Australia  (USD  38.926.157),  Jepang (USD 31.862.348), China (Tiongkok) (USD 27.106.297), dan Perancis (USD 20.182.042), dan peringkat tersebut bertahan baik sebelum pandemi Covid-19, masa pandemi dan masa jelang new  normal .  Berdasarkan  data  tersebut  terlihat  nilai  ekspor  Provinsi  Bali  ke  negara  G20, berfluktuasi dari tahun 2019, 2020 dan 2021 data menunjukan tahun 2020 nilai menurun dan kembali  naik,  dengan jumlah total  nilai  Tahun 2019 sebesar  USD 372.200.252, Tahun 2020 sebesar USD 314.734.586 dan Tahun 2021 sebesar USD 373.867.223.
Dari  fluktuasi  tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa  permintaan  ekspor  yang  dapat realisasikan dalam kondisi pandemi Covid-19 di tengah pemberlakuan pembatasan ketat social distancing dan lockdown pada tahun 2020 melalui kebijakan Permendag RI Nomor 39 Tahun 2022  sebesar  41.480.100  kg  dengan  nilai  USD  314.734.586,  dan  mengalami  peningkatan  di tahun  2021  sebesar  42.381.706  kg  dengan  nilai  USD.  373.867.223.  Jika  diperbandingkan dengan  tahun  2019  dimasa  sebelum  pemberlakuan  pembatasan  ketat social  distancing dan lockdown dan pemberlakuan Permendag RI Nomor 39 Tahun 2020, maka realisasi tahun 2019- 2020  mengalami  penurunan  yaitu  sebasar  8.132.164  kg  (-16,40%)  dengan  nilai  USD 57.465.396  (-15,44%).  Memasuki  masa  era new-normal di  tahun  2021  dimana  pembatasan social distancing dan lockdown mulai dikurangi, namun Permendag RI Nomor 39 tahun 2020 masih tetap diberlakukan berimplikasi positif sebesar 3.17% (1.301.606 kg) dengan kenaikan nilai 27.53% (USD 59.132.637). Hal ini dapat diasumsikan positif bila dibandingkan bila proses ekspor  tidak  di  jembatani  dengan  Permendag  RI  Nomor  39  Tahun  2020,  maka  penurunan volume dan nilai ekspor akan semakin besar khususnya untuk negera tujuan G20 dan negara mitra kerjasama perdagangan internasional lain pada umunya.

## SIMPULAN
Permendag  RI  No.39  Tahun  2020  adalah  satu  produk  kebijakan  nonfiskal  dalam langkah mitigasi kondisi global akibat pandemi Covid-19. Impelementasi dilaksanakan melalui penyampaian informasi melalui peraturan, informasi pada laman web Kemendag RI, melalui
siaran pers, dilanjutkan dengan penunjukan operator, kesiapan platform digital, dan prosedur. Hal  tersebut  membuat  implementasi  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi implementasi Pemendag RI ini telah terpenuhi, mulai dari Komunikasi, SDM, Struktur Birokrasi dan Disposisi. Kinerja ekspor tidak dapat terhindari mengalami penurunan di  masa  pandemi  Covid-19,  hal  ini  karena  situasi  global  pandemi  di  negara  forum  G20, pemberlakuan lockdown , social distancing , work from home dan Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB)  membuat  proses  ekspor  menjadi  terhambat,  dengan  pemberlakuan ASnS and Stamp membantu kelancaran arus barang dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengajuan SKA/COO  sebagai  dokumen mandatory dalam  kepabeanan  internasional,  sehingga  ekspor Provinsi Bali ke negara G20 dapat terealisasi dimasa pandemi Covid-19. Dari simpulan diatas dapat  di  berikan  saran,  bahwa  implementasi  ini  dapat  diberlakukan  berkesinambungan meskipun  masa  pandemi  telah  berakhir,  hal  ini  untuk  tetap  meningkatkan  kelancaran  arus barang dan efisiensi proses penerbitan SKA/COO.

## DAFTAR RUJUKAN
Artawayasa, I Nengah, diwawancarai oleh Ni Putu Ari Setiawati, Juli 2021, Denpasar, Bali Bank Indonesia Provinsi Bali. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Bali Agustus 2022. In
Bank Indonesia . https://www.bi.go.id/id/publikasi BPS Provinsi Bali. (2022). Data Ekspor Provinsi Bali ke Negara G20 . Badan Pusat Statistik.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020, (2020).
Kementrian Perdagangan. (2013). Sistem e-SKA untuk Eksportir Versi 1.3. In manual book system e-SKA untuk eksportir . http://e-ska.kemendag.go.id/uploads/UM-eSKA.pdf Pratama, I. G. J., Ardani, W., & Putri, I. A. S. (2022). Pemanfaatan Presidensi G20 sebagai Sarana Marketing dan Branding Ekonomi Kreatif pada Era Pandemi Covid-19. Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya , 1 (1), 28–33. https://doi.org/10.54371/jms.v1i1.164
Qiu, W., Rutherford, S., Mao, A., & Chu, C. (2017). The Pandemic and its Impacts. Health, Culture and Society , 9 , 1–11. https://doi.org/10.5195/hcs.2017.221
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Tisdell, C. A. (2020). Economic, social and political issues raised by the COVID-19 pandemic. In Economic Analysis and Policy (Vol. 68, pp. 17–28).
https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.08.002