## TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU YANG DISAMPAIKAN PENGHADAP DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

## Nur Aini
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Email : ennyokey@gmail.com
Yoan Nursari Simanjuntak
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

## ABSTRAK
Salah  satu  contoh  permasalahan  yang  membawa  Notaris  ke  dalam gugatan  terjadi  dalam  perkara  pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  akta pendiriannya  memuat  keterangan  palsu  dari  para  penghadap.  Penulis  dalam penelitian  ini  ingin  menelaah  dan  menganalisa  lebih  lanjut  tentang  akibat hukum  terhadap  akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  dibuat  berdasarkan keterangan  palsu  dan  bentuk  tanggung  gugat  Notaris  atas  akta  pendirian Perseroan  Terbatas  yang  dibuat  berdasarkan  keterangan  palsu.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas pendirian Perseroan Terbatas yang kesepakatan dari para pendirinya mengandung cacat kehendak karena adanya keterangan palsu dapat  diajukan  gugatan  pembatalan  pendirian    kepada  pengadilan  untuk membatalkan perjanjian pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Notaris dalam hal  ini  tidak  bertanggungjawab  maupun  tidak  dapat  dimintakan  tanggung gugat  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  adanya  keterangan  palsu penghadap.
Kata Kunci : Notaris, Keterangan Palsu, Tanggung Jawab

## ABSTRACT
One  example  of  a  problem  that  brings  a  Notary  to  a  claim  occurs  in  the  case  of  the establishment  of  a  Limited  Liability  Company  whose  deed  of  establishment  contains false  information  from  the  viewers.  The  author  in  this  study  wants  to  examine  and analyze further about the legal consequences of the establishment of a Limited Liability Company based on false information and the form of notary accountability for the deed of establishment of a Limited Liability Company made based on false information. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the  establishment  of  a  Limited  Liability  Company  whose  agreement  from  its  founders contained a disability because a false statement could be filed against the establishment of  the  court  to  cancel  the  agreement  to  establish  the  Limited  Liability  Company.  The notary in this case is neither responsible nor cannot be held accountable for the losses arising from the existence of false information on the face.
Keywords: Notary, False Information, Responsibility
Pendahuluan Tujuan dibuatnya akta dihadapan  Notaris  adalah  sebagai alat  bukti  yang  kuat  jika  suatu  saat terjadi  perselisihan  antara  para pihak  atau  ada  gugatan  secara perdata  maupun  tuntutan  secara pidana  dari  pihak  lain.  Jika  terjadi
suatu  gugatan  perdata  maupun tuntutan  pidana  dari  salah  satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut  dalam  persoalan  para pihak  yang  berperkara  berkenaan dengan  akta  yang  dibuat  oleh Notaris. Dalam praktik banyak
ditemukan,  jika  ada  akta  notaris dipermasalahkan  oleh  para  pihak atau  pihak  ketiga  lainnya,  maka sering  pula  notaris  ditarik  sebagai pihak  yang  turut  serta  melakukan atau  membantu  melakukan  suatu tindak  pidana,  yaitu  membuat  atau memberikan  keterangan  palsu  ke dalam  akta  notaris.  Dalam  hal  ini notaris  secara  sengaja  atau  tidak disengaja  notaris  bersama-sama dengan  pihak/penghadap  untuk membuat  akta  dengan  maksud  dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau  penghadap  tertentu  saja  atau merugikan  penghadap  yang  lain harus  dibuktikan  di  Pengadilan (Habib Adjie, 2008:78).
Pada  kenyataannya  yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan  data  dan  informasi tidak  sesuai  dengan  kenyataannya kepada  notaris  dalam  pembuatan suatu  akta.  Tugas  seorang  notaris adalah  menuangkan  data  dan informasi  yang  diberikan  oleh  para pihak  tanpa  menginvestigasi  lebih lanjut  kebenaran  data  tersebut. Sebagaimana  kita  ketahui  bersama, notaris  tidak  memiliki  kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran  materiil  dari  data  dan informasi  yang  diberikan  oleh  para pihak  (penghadap).  Hal  tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya  yang  dikemudian  hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap  proses  pembuatan  akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan  oleh  para  pihak  (Habib Adjie, 2008:29). Salah satu contoh permasalahan yang membawa
Notaris  ke  ranah  gugatan  terjadi dalam pendirian Perseroan Terbatas X  (PT.  X)  yang  berkedudukan  di Jakarta  Selatan.  Dalam  Perkara tersebut  Tuan  A  mengajukan gugatan  kepada  Pengadilan  Negeri Surabaya  untuk  membatalkan  Akta Pendirian  PT.  X  yang  dibuat dihadapan Notaris Z karena terdapat  pemalsuan  data  dalam identitas  pendiri  PT.  X.  Pada gugatan yang diajukan oleh Tuan A selaku Penggugat, yang bersangkutan  mendalilkan  bahwa terdapat  cacat  kehendak  dalam pendirian  PT.  X    karena  salah  satu pendiri  PT.  X    memberikan  data identitas  yang  palsu  pada  saat membuat  akta  pendirian  PT.  X dihadapan  Notaris  Z.  Keterangan Palsu  tersebut  diduga  diberikan oleh  Nyonya  B  yang  pada  saat pembuatan  tidak  memberitahukan bahwa yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan Singapura.
Saat  pembuatan  akta  PT.  X pada  tanggal  8  Agustus  2005, Nyonya  B  menggunakan  identitas berupa  Kartu  Tanda  Penduduk
Republik Indonesia, sementara menurut Tuan A, yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan  Singapura  sejak 23  Maret  2004  atau  lebih  dari  1 (satu)  tahun  sebelum  pendirian  PT. X.  Atas  kondisi  tersebut,  Tuan  A mengajukan  gugatan  pembatalan
akta  pendirian  PT.  X  karena terdapat  cacat  kehendak  dalam perjanjian  pendirian  PT.  X  tersebut. Cacat kehendak tersebut dinyatakan bahwa  apabila  Nyonya  B  tidak melakukan  penipuan  terkait  maka yang  bersangkutan  tidak  akan membuat perjanjian
tersebut.
Ketentuan  Pasal  1328  KUHPerdata yang  menyatakan  :  “Penipuan merupakan  suatu  alasan  untuk membatalkan  suatu  persetujuan, bila  penipuan  yang  dipakai  oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa,  sehingga  nyata  bahwa  pihak yang  lain  tidak  akan  mengadakan perjanjian  itu  tanpa  adanya  tipu muslihat.  Penipuan  tidak  dapat hanya  dikira-kira,  melainkan  harus dibuktikan”.  Sehingga  atas  dasar itulah A mengajukan gugatan.
Dalam  dasar  gugatan  yang diajukan  oleh  Tuan  A  disebutkan pula  bahwa  Notaris  Z  ditempatkan sebagai  Tergugat  karena  sebagai Notaris  dianggap  bertindak  kurang cermat  atau  secara  tidak  teliti  dan hati-hati  memasukkan  identitas Nyonya  B  sebagai  Warga  Negara Indonesia. Oleh karena itu Notaris Z dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya permasalahan yang diuraikan diatas melahirkan beberapa akibat hukum diantaranya bagaimana keabsahan akta pendirian  Perseroan  Terbatas  yang didalamnya  memuat  keterangan palsu yaitu keterangan dari
penghadap  atas  kewarganegaraan yang  dimilikinya  dan  bagaimana tanggung gugat Notaris apabila akta yang  telah  dibuat  mengandung keterangan palsu dari penghadap.
Rumusan Masalah
1. Apa akibat hukum terhadap akta pendirian  Perseroan  Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu? 2. Apa  bentuk  tanggung  gugat Notaris  atas  akta  pendirian Perseroan  Terbatas  yang  dibuat berdasarkan keterangan palsu?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif yang  dilakukan  untuk  mencari pemecahan masalah atas permasalahan  hukum  yang  ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang  ( statute  approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## Pembahasan
Akibat  Hukum  Terhadap  Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dibuat  Berdasarkan  Keterangan Palsu
Akta  otentik  sebagai  alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap  hubungan  hukum  dalam kehidupan masyarakat.
Dalam berbagai  hubungan  bisnis,  kegiatan di  bidang  perbankan,  pertanahan, kegiatan  sosial,  dan  lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian  hukum  dalam  berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada  tingkat  nasional,  regional, maupun  global.  Dengan  adanya akta  otentik  yang  menentukan secara  jelas  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  diharapkan mampu menjamin kepastian hukum
dan  sekaligus  diharapkan  pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Ataupun apabila sengketa tersebut  tidak  dapat  lagi  dihindari, diharapkan  akta  otentik  yang merupakan  alat  bukti  tertulis terkuat  dan  terpenuh  memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.
Demi  menjamin  kepastian hukum  tersebut,  dibutuhkan  alat bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik mengenai  keadaan,  peristiwa  atau perbuatan  hukum  yang  dapat diperoleh  melalui  pembuatan  akta dihadapan  Pejabat  Umum  yaitu
Notaris.(Hatta Isnaini Wahyu
Utomo,  2019:  41)  Hal  ini  sesuai dengan  rumusan  Pasal  1868  yang menyatakan  bahwa:  “Suatu  akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang oleh atau
dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.
Menurut  Habib  Adjie,  Pasal 1868  BW  memberikan  batasan secara  unsur  yang  dimaksud dengan akta otentik:
1. Akta  itu  harus  dibuat  oleh  ( door ) atau  di  hadapan  ( ten  overstaan ) seorang Pejabat Umum.
2. Akta  itu  harus  dibuat  dalam bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang.
3. Pegawai  Umum  (Pejabat  Umum) oleh  atau  di  hadapan  siapa  akta itu  dibuat,  harus  mempunyai wewenang  untuk  membuat  akta tersebut. (Habib Adjie, 2011:33),
Notaris,  yang  dalam  Bahasa Inggris  disebut  dengan notary, sedangkan  dalam  bahasa  Belanda disebut
dengan van notaris , mempunyai  peranan  yang  sangat
penting  dalam  lalu  lintas  hukum, khususnya  dalam  bidang  hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, yang mempunyai kewenangan  untuk  membuat  akta otentik  dan  kewenangan  lainnya (Salim  HS,  2015:121).    Wawan Setiawan menegaskan bahwa Pejabat Umum adalah organ negara yang di perlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan  Negara  untuk  membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam hukum perdata. (Setiawan, 2001:8) Pengertian  Notaris  secara otentik  terdapat  dalam  ketentuan Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  2  tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuuat  akta otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini. Notaris  dalam  melaksanakan tugas  dan  kewajibannya  harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu  yang  harus  dilaksanakan agar  akta  yang  dibuat  menjadi  akta autentik.  Notaris  sebagai  pejabat umum  bertugas  untuk  memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis,  khususnya  berupa  akta
autentik  dalam  bidang  hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian (Herlien Budiono, 2013:31).
Akta  yang  dibuat  oleh Notaris  dapat  menjadi  alas  hukum atas  status  harta  benda,  hak,  dan kewajiban  seseorang.  Kesalahan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya
seseorang  atas  suatu  kewajiban. Akta  otentik  pada  hakikatnya memuat  kebenaran  formal  sesuai dengan  apa  yang  diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun,
Notaris mempunyai kewajiban untuk  memasukkan  bahwa  apa yang  termuat  dalam  Akta  Notaris sungguh-sungguh  telah  dimengerti dan  sesuai  dengan  kehendak  para pihak, yaitu dengan cara membacakannya  sehingga  menjadi jelas  isi  Akta  Notaris,  serta memberikan akses terhadap informasi,  termasuk  akses  terhadap peraturan perundang-undangan
yang  terkait  bagi  para  pihak penanda  tangan  akta.  Dengan demikian, para pihak dapat menentukan  dengan  bebas  untuk menyetujui  atau  tidak  menyetujui isi  Akta  Notaris  yang  akan ditandatanganinya.(Hatta
Isnaini Wahyu Utomo, 2017:24)
Akta  otentik  secara  teoritis adalah  surat  atau  akta  yang  sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat  untuk  pembuktian,  dimana pembuktian  itu  dilakukan  jikalau terjadi  sengketa  dikemudian  hari. Apabila suatu akta merupakan akta otentik,  maka  akta  tersebut  akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap
para pihak yang membuatnya yaitu (Salim H.S, 2006:43) :
1. Sebagai  bukti  bahwa  para  pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai  bukti  bagi  para  pihak bahwa  apa  yang  tertulis  dalam perjanjian  adalah  menjadi  tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai  bukti  kepada  pihak ketiga  bahwa  pada  tanggal tertentu  kecuali  jika  ditentukan sebaliknya  para  pihak  telah mengadakan perjanjian dan bahwa  isi  perjanjian  adalah sesuai  dengan  kehendak  para pihak.
Menurut  K.  Wantjik  Saleh, berdasarkan Undang-Undang suatu akta  resmi  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna ( Volledig  Bewijs), artinya  apabila suatu  pihak  memajukan  suatu  akta resmi,  hakim  harus  menerimanya dan  menganggap  bahwa  apa  yang dituliskan  dalam  akta  itu  sungguh- sungguh  telah  terjadi,  sehingga hakim  tidak  boleh  memerintahkan penambahan  pembuktian  lagi  (K. Wantjik Saleh, 1981:62).
Salah  satu  bentuk  perjanjian yang  dibuat  dengan  akta  otentik adalah pendirian Perseroan
Terbatas  (PT).  Pada  pendirian  PT, perbuatan  hukum  pendirian  oleh  2 (dua)  atau  lebih  pendiri  tidak melahirkan  perjanjian  antara  para pendiri,  melainkan  mengakibatkan adanya  perjanjian  antara  semua pendiri  disatu  pihak  dan  PT  di pihak  lain.  Berdasarkan  perjanjian pendirian  dimaksud  para  pendiri berhak  menerima  saham  dalam  PT dan sekaligus mereka wajib melakukan  penyetoran  penuh  atas saham  yang  diambilnya  (Fred  B.G.
Tumbuan, 2007:42). Dengan demikian  maka  pendirian  PT sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus  memenuhi  ketentuan  hukum perjanjian  yang  diatur  dalam  Buku Ketiga  KUHPerdata  khususnya  Bab Kedua,  Bagian  Kesatu  tentang Ketentuan  umum  perjanjian  (Pasal 1313-1319)  dan  Bagian  Kedua tentang syarat-syarat
sahnya perjanjian  (Pasal  1320-1337),  serta
Bagian  Ketiga  tentang  akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).
Ditinjau  dari  segi  hukum perjanjian,  pendirian  PT  sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” ( contractual, by contract ) yakni berdirinya Perseroan merupakan  akibat  yang  lahir  dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat
“konsensual” ( consensuel, consensual ) berupa  adanya  kesepakatan  untuk mengikat  perjanjian  mendirikan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal  7  ayat  (1)  UUPT,  supaya perjanjian untuk mendirikan PT sah menurut undang-undang, pendirinya  paling  sedikit  2  (dua) orang  atau  lebih.(Hatta  Isnaini Wahyu  Utomo,  2017:28).  Hal  itu ditegaskan  pada  penjelasan  Pasal  7 ayat  (1)  UUPT  yang  menyatakan bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang
ini,
Perseroan  sebagai  badan  hukum didirikan  berdasar  perjanjian,  oleh karena  itu  mempunyai  lebih  dari  1 (satu)  orang  pemegang  saham. Dengan  adanya  perjanjian  yang menjadi  dasar  pendirian  PT,  maka tentunya tunduk pula kepada syarat sahnya  perjanjian  yang  disebutkan dalam  Pasal  1320  KUHPerdata yaitu:  1)  Adanya  kesepakatan;  2)
Kecakapan;  3)  Atas  suatu  hal tertentu; 4) Sebab (causa) yang halal.
Pada syarat sahnya
perjanjian,  terdapat  syarat  subjektif yaitu  syarat  yang  berkaitan  dengan subjek  yang  mengadakan  atau membuat  perjanjian,  yang  terdiri dari  kata  sepakat  dan  cakap bertindak  untuk  melakukan  suatu perbuatan  hukum,  dan  syarat objektif  yaitu  syarat  yang  berkaitan dengan  perjanjian  itu  sendiri  atau berkaitan  dengan  objek  yang dijadikan  perbuatan  hukum  oleh para  pihak,  yang  terdiri  dari  suatu hal  tertentu  dan  sebab  yang  tidak dilarang.
Dalam hukum perjanjian ada akibat  hukum  tertentu  jika  syarat subjektif  dan  syarat  objektif  tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi,  maka  perjanjian  dapat dibatalkan  ( vernietigbaar )  sepanjang ada  permintaan  oleh  orang-orang tertentu  atau  yang  berkepentingan (Wirjono  Prodjodikoro,  1989:61). Syarat  subjektif  ini  senantiasa dibayangi ancaman untuk
dibatalkan  oleh  para  pihak  yang berkepentingan dari orang tua, wali atau  pengampu.  Agar  ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan  penegasan  dari  mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian  tersebut  akan  tetap berlaku  dan  mengikat  para  pihak. Jika  syarat  objektif  tidak  terpenuhi, maka  perjanjian  batal  demi  hukum ( nietig ), tanpa perlu ada permintaan dari  para  pihak,  dengan  demikian perjanjian  dianggap  tidak  pernah ada  dan  tidak  mengikat  siapapun. Perjanjian  yang  batal  mutlak  dapat juga  terjadi,  jika  suatu  perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan  hukum  sudah  menentukan
untuk  perbuatan  hukum  tersebut harus  dibuat  dengan  cara  yang sudah  ditentukan  atau  berlawanan dengan  kesusilaan  atau  ketertiban umum  (Peter  Mahmud  Marzuki, 2003:132),  karena  perjanjian  sudah dianggap  tidak  ada,  maka  sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun (Subekti, 2005:29). Akta notariil yang merupakan  perjanjian  para  pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya.  Oleh  karena  itu, syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian  harus  dipenuhi.  Syarat- syarat  tersebut  meliputi  syarat subjektif  yang  berkaitan  dengan subjek  yang  mengadakan  atau membuat  perjanjian,  dan  syarat objektif  yang  berkaitan  dengan objek  perjanjian.  Syarat  sahnya perjanjian  harus  diwujudkan  dalam akta  notariil.  Syarat  subjektif dicantumkan  dalam  awal  akta,  dan syarat  objektif  dicantumkan  dalam badan  akta  sebagai  isi  akta.(Habib Adjie, 2008:75)
Unsur subjektif yang pertama berupa  adanya  kesepakatan  antara para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan  adalah  bahwa  pihak- pihak  yang  membuat  perjanjian harus  memberikan  persetujuannya secara bebas, apa yang dikehendaki oleh  pihak  yang  satu  haruslah merupakan  kehendak  dari  pihak lain.  Dengan  demikian  kesepakatan tercapai  apabila  kedua  pihak mempunyai  kehendak  yang  sama secara  timbal  balik.  Unsur  subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan  bertindak.  Kecakapan pada  umumnya  adalah  mereka yang  telah  dewasa  yang  dikaitkan
dengan  umur  dan  tidak  ditaruh  di bawah pengampuan.
Keterangan palsu yang disampaikan penghadap dalam akta pendirian  PT  mengakibatkan  suatu perjanjian  tidak  memenuhi  syarat subyektif perjanjian karena terdapatnya cacat kehendak. Adapun  yang  dimaksud  dengan perjanjian  yang  mengandung  cacat dalam  kehendak  adalah  perjanjian- perjanjian  yang  “pada  waktu lahirnya” mengandung cacat dalam kehendak.  Pasal  1322  sampai dengan  Pasal  1328  KUHPerdata mengatur  tentang  perjanjian  yang telah  ditutup  atas  dasar  adanya cacat  dalam  kehendak.  Ke  dalam kelompok
perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak dalam doktrin dimasukkan perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur kesesatan,
paksaan  atau  penipuan  pada  saat lahirnya  perjanjian.  Pada  perjanjian yang  mengandung  cacat  dalam kehendak, kehendak yang diberikan dalam perjanjian itu bukan didasarkan  atas  kehendak  (sepakat) yang  murni,  sepakat  di  sana diberikan karena ia keliru, tertekan, tertipu  atau  di  bawah  pengaruh orang  lain  yang  menyalahgunakan keadaan yang ada. Sehingga kondisi demikian bukan merupakan sepakat yang  mestinya  di  berikan  kalau  ia tidak  khilaf  (keliru),  tidak  takut kepada  tekanan  yang  ada,  kalau kehendaknya  tidak  dibawa  kepada gambaran  yang  tidak  benar  oleh lawan janjinya atau kepercayaannya tidak disalahmanfaatkan oleh lawan janjinya. (J.Satrio, 2018).
Pada  pendirian  PT  yang kesepakatan  dari  para  pendirinya mengandung cacat kehendak
karena  adanya  keterangan  palsu yang  disampaikan  oleh  salah  satu pendiri dan perjanjian tersebut telah dituangkan  ke  dalam  akta  Notaris, maka  pihak  yang  dapat  merasa dirugikan dapat
mengajukan gugatan  kepada  pengadilan  untuk membatalkan  perjanjian  pendirian PT  tersebut.  Adapun  gugatan  yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dapat  berupa  gugatan  untuk membatalkan  isi  perjanjian  yang telah  dituangkan  ke  dalam  akta Notaris.
Akta  Notaris  yang  dapat dibatalkan  adalah  akta  pihak  yang tidak  memenuhi  kedua  unsur tersebut  di  atas.  Pembatalan  akta notariil  adalah  pernyataan  batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari  pihak  yang  oleh  undang- undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Di sini  sebenarnya  ada  suatu  tindakan hukum  yang  mengandung  cacat, tetapi  tindakan  tersebut  menurut undang-undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang  diharapkan/dituju  oleh  si pelaku,  hanya  saja  perjanjian  yang timbul  berdasarkan  perjanjian  itu, atas  tuntutan  dari  pihak  yang  lain, dapat dibatalkan.
Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak  yang  diberikan  hak  oleh undang-undang  untuk  menuntut seperti itu.
Tanggung Gugat Notaris Atas Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu UUJN memberikan kewenangan  kepada  notaris  untuk memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan  dengan  pembuatan akta dengan tujuan agar para pihak
dapat  memahami  hukum  yang berlaku,  sehingga  hukum  tersebut dapat  melembaga  dan  bahkan menjiwai  setiap  para  pihak  yang bersangkutan.  Tujuannya  bukan sekedar memberikan informasi atau keterangan-keterangan mengenai hukum  yang  perlu  diketahui,  akan tetapi mengusahakan untuk membina dan meningkatkan kesadaran  hukum  para  pihak  yang bersangkutan, sehingga timbul kepatuhan  dan  ketaatan  hukum, atas  dasar  anggapan  bahwa  hukum itu  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang berlaku  atau  yang  dianutnya.(Hatta
Isnaini Wahyu Utomo, 2017:29)
Atas dasar kewenangan tersebut,  dalam  menjalankan  tugas dan  kewajibannya  notaris  dituntut untuk memberikan jaminan kepastian  hukum  dan  pelayanan yang profesional. Dalam
mewujudkan  2  (dua)  sisi  pekerjaan yang  mengandung  banyak  resiko tersebut  diperlukan  pengetahuan hukum  yang  cukup  dan  ketelitian serta  tanggung  jawab  yang  tinggi. Untuk itu dalam praktek sehari-hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung  tinggi  hukum  dan  asas negara  serta  bertindak  sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan
pengabdiannya kepada  kepentingan  masyarakat dan  negara.  Adanya  kewajiban kepribadian yang baik dan tuntutan untuk  menjunjung  tinggi  martabat jabatan  notaris,  dengan  demikian dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal  dan/atau  tindakan  yang tidak  sesuai  dengan  martabat  dan kehormatan jabatan notaris.
Jabatan  Notaris  mempunyai dua  ciri  dan  sifat  yang essential ,
ketidakmemihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan  kepada  para  kliennya. Adalah suatu credo , suatu keyakinan,  bahwa  kedua  ciri tersebut  melekat  pada  dan  identik dengan  perilaku  pelaku  jabatan  ini (Herlien Budiono, 2015:281). Menurut  Habib  Adjie,  meskipun secara administratif Notaris
diangkat  dan  diberhentikan  oleh pemerintah,  tidak  berarti  Notaris menjadi  subordinasi  (bawahan) yang  mengangkatnya  pemerintah. Dengan  demikian  Notaris  dalam menjalankan  tugas  jabatannya:  a) Bersifat  mandiri  ( autonomous );  b) Tidak memihak siapapun ( impartial );
c) Tidak tergantung kepada siapapun  ( independent ),  yang  berarti dalam menjalankan tugas
jabatannya  tidak  dapat  dicampuri oleh  pihak  yang  mengangkatnya atau  oleh  pihak  lain  (Habib  Adjie, 2008:16).
Kedudukan  Notaris  sebagai suatu  jabatan  yang  terhormat  dan memiliki  peran  sangat  penting dalam masyarakat tentunya mengharuskan siapa yang memangku jabatan tersebut
memiliki  kualitas  yang  mumpuni baik  secara  keilmuan  maupun kepemimpinan.  Ilmu  pengetahuan khususnya  di  bidang  hukum  harus benar-benar  dipahami  oleh  Notaris secara  mendalam.  Hal  tersebut tercermin  dari  salah  satu  syarat pengangkatan Notaris yang disebutkan  dalam  Pasal  3  huruf  e UUJN  adalah  “Berijazah  Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua Kenotariatan”.(Huddhan Ary, 2018:107) Dalam menjalankan jabatannya secara profesional
dirasakan  semakin  penting  karena kedudukan  notaris  sebagai  pejabat umum berhadapan langsung dengan  kepentingan  masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan  atau  jasa.  Apabila  hal tersebut tidak diberikan secara baik atau  profesional,  maka  nantinya terdapat  pihak  yang  dirugikan sebagai akibat hukum dari
kesalahan  atau  kelalaian  yang  telah diperbuat  oleh  notaris.(Ferdiansyah Putra, 2018:30) Notaris  sebagai  lembaga negara  yang  independen  adalah subyek  hukum,  sebagai  pendukung hak  dan  kewajiban  hukum,  yang memiliki  kedudukan  hukum  yaitu sebagai  kepanjangan  tangan  dari pemerintah yang melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan  akta  otentik.  Sebagai subyek  hukum  Notaris  dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan  yang  ada  relevansinya dengan hukum atau perbuatan yang dapat  menimbulkan  akibat  hukum. Dengan  demikian,  setiap  bentuk dari  perbuatan  hukum,  secara  pasti akan  menimbulkan  akibat  hukum baik  yang  positif  maupun  yang negatif. Akibat hukum yang negatif memiliki
relevansi dengan tanggung-gugat karena dapat memunculkan  tuntutan  dari  pihak yang  terkena  akibat  hukum  yang negatif  yang  biasa  menimbulkan kerugian dari pihak tersebut.
Tanggung  jawab  notaris  di dalam  UUJN  dimaksudkan  sebagai keterikatan notaris terhadap ketentuan-ketentuan  hukum  dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,  dalam  pengertian bahwa  semua  perbuatan  notaris dalam menjalankan tugas
kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,  termasuk  dengan  segala konsekuensinya  untuk  dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran  norma-norma  hukum yang mendasarinya.
Pada  saat  akta  yang  dibuat oleh  Notaris  tersebut  dikemudian hari  bermasalah  atau  menimbulkan kerugian  bagi  salah  satu  pihak dalam  akta,  maka  dalam  hal  ini notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau diminta pertanggung  jawabannya,  karena akta notaris tersebut adalah merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris, melainkan isi akta  merupakan  perbuatan  para pihak  dan  bukan  perbuatan  atau tindakan  notaris.  Notaris  hanya memformulasikan  keinginan  para pihak agar tindakannya dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Pihak yang merasa dirugikan dan yang hendak menuntut  notaris  tersebut  terlebih dahulu  harus  dapat  membuktikan beberapa hal berikut ini : a) Adanya derita  kerugian;  b)  Antara  kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian  dari  notaris  terdapat hubungan  kausal;  c)  Pelanggaran (perbuatan)  atau  kelalaian  tersebut disebabkan  kesalahan  yang  dapat dipertanggungjawabkan
kepada
notaris yang bersangkutan. Kondisi sebagaimana diuraikan  diatas  berlaku  pula terhadap  Akta  pendirian  PT  yang mengandung cacat kehendak
karena  adanya  keterangan  palsu dari  penghadap.  Secara  prinsip, notaris  bersifat  pasif  melayani  para pihak yang menghadap kepadanya.
Notaris  hanya  bertugas  mencatat atau  menuliskan  dalam  akta  apa- apa  yang  diterangkan  para  pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi  atau  menambah  apa yang  diterangkan  para  penghadap. Bagian  penjelasan  UUJN  yang menyatakan  bahwa  Akta  otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal  sesuai  dengan  apa  yang diberitahukan  para  pihak  kepada Notaris.  Hal  tersebut  ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah  Agung  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  702 K/Sip/1973  Tanggal  5  September 1973  yang  menyatakan  “...Notaris fungsinya hanya mencatatkan /menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para  pihak  yang  menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban  bagi  Notaris  untuk menyelidiki  secara  materiil  apa-apa (hal-hal)  yang  dikemukakan  oleh penghadap  di  hadapan  Notaris tersebut”.
Sehingga dengan demikian  atas  keterangan  palsu yang disampaikan oleh para penghadap  sepenuhnya  menjadi tanggungjawab dari penghadap dan Notaris  dalam  hal  ini  tidak bertanggungjawab  maupun  tidak dapat  dimintakan  tanggung  gugat atas kerugian yang ditimbulkan dari adanya
keterangan palsu penghadap. Simpulan Akta  otentik  yang  dibuat dihadapan Notaris adalah berdasarkan  kehendak  dari  para pihak.  Pada  pendirian  PT  yang kesepakatan  dari  para  pendirinya mengandung cacat kehendak karena  adanya  keterangan  palsu
yang  disampaikan  oleh  salah  satu pendiri dan perjanjian tersebut telah dituangkan  ke  dalam  akta  Notaris, maka  pihak  yang  dapat  merasa dirugikan dapat mengajukan
gugatan  kepada  pengadilan  untuk membatalkan  perjanjian  pendirian PT  tersebut.  Adapun  gugatan  yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dapat  berupa  gugatan  untuk membatalkan  isi  perjanjian  yang telah  dituangkan  ke  dalam  akta
Notaris. Notaris hanya mengkonstantir dan memformulasikan  dalam  akta  apa- apa  yang  diterangkan  para  pihak berdasarkan perjanjian yang dilakukan  oleh  para  pihak  itu sendiri.  atas  keterangan  palsu  yang disampaikan  oleh  para  penghadap sepenuhnya
menjadi tanggungjawab dari penghadap dan Notaris  dalam  hal  ini  tidak bertanggungjawab  maupun  tidak dapat  dimintakan  tanggung  gugat atas kerugian yang ditimbulkan dari adanya keterangan palsu
penghadap.
Saran Notaris  diharapkan  dapat menjalankan  tugas  jabatan  secara profesional dan memiliki pengetahuan  serta  keilmuan  yang mumpuni  di  bidang  hukum, khususnya  pemahaman  mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang  berlaku  di  Indonesia  serta selalu  menerapkan  prinsip  kehati- hatian  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya.
Daftar Pustaka Buku-Buku Adjie,  Habib, Hukum  Notariat  di Indonesia  :  Tafsir  Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan  Notaris ,  Refika Aditama,Bandung, 2008
---, Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta Notaris , Refika Aditama, Bandung, 2011 Budiono,  Herlien, Kumpulan Tulisan
Hukum  Perdata  di  Bidang Kenotariatan  Buku  Kedua ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 HS,  Salim ,  Teknik  Pembuatan  Akta Satu, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2015 Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian Hukum ,,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2011
Prodjodikoro,  Wirjono, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Bale Bandung  “Sumur  Bandung”, 1989 Saleh,  K.  Wantjik, Hukum  Acara Perdata (RBg/HIR), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 Subekti,  R.  , Hukum  Pembuktian , Pradnya  Paramita,  Jakarta,
2001
---, Hukum  Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005 Utomo,  Hatta  Isnaini  Wahyu, Memahami  Pelaksanaan  Tugas Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah , Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019 Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah Karuniawan, Huddhan Ary, “Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris” , Jurnal Komunikasi  Hukum ,  Volume  4 Nomor 2 Agustus 2018

## Putra,  Ferdiansyah,  “Perlindungan
Hukum  Terhadap  Para  Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan  Hukum  Oleh Notaris”, Jurnal  Komunikasi
Hukum ,  Volume  4  Nomor  2 Agustus 2018 Setiawan,  Wawan, Kedudukan  dan Keberadaan  Pejabat  Umum  serta PPAT  di  bandingkan  dengan Kedudukan  Pejabat  Tata  Usaha Negara  Menurut  Sistem  Hukum Nasional, tanpa penerbit, Jakarta,  2001 Tumbuan,  Fred  B.G.,  “Tugas  dan wewenang  Organ  Perseroan Terbatas  Menurut  Undang- undang  Tentang  Perseroan Terbatas”,
Makalah, disampaikan  pada “ Sosialisasi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas ” yang diselenggarankan  oleh  Ikatan Notaris Indonesia (INI),
Jakarta  tanggal    22  Agustus 2007 Utomo,  Hatta  Isnaini  Wahyu, “Pelaksanaan  Tugas  Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan  Menghadapi  Ujian Kode  Etik  Notaris”,  Makalah, disampaikan pada acara Belajar Bareng  Alumni, Universitas Narotama  Surabaya,  Februari 2018 Utomo,  Hatta  Isnaini  Wahyu, “Penggunaan Surrogate Pada Akta  Notaris”,  artikel  dalam Kumpulan  Tesis  Pascasarjana Universitas Narotama