## PENERAPAN PRINSIP ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
Oleh : Alex Al Fadlani Ritonga 1)
Ladeta Simanjuntak 2)
Gomgom TP Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
alexritonga@gmail.com 1) ladetasimanjuntak@gmail.com 2 )
gomgomsiregar@gmail.com 3

## ABSTRACT
The  development  of    human  crimes  is  followed  by  the    development  of  sentencing    for criminals  in  society in  order to maintain a stable and orderly situation.  The development of types,  qualifications  and    criminal  systems  that  are  developing    today  is  also  influenced  by human evil behavior.  In general, the  purpose of imposing a criminal sanction  basically has two  objectives,  namely  the  prevention  and  countermeasures  of  crime.  For  the  sake  of overcoming crime in the midst of society,  there must be an  institution that has the authority to provide (criminal)  punishment to people who commit crimes.  The authority or institution authorized  to    impose  sanctions  on    criminals    is  the    state  through  the  courts    as    a  state institution.The  formulation of the problem in this study is: 1) What are the  legal provisions regarding  ultra  petita  in  criminal  cases  in  Indonesia?      criminal  cases?  3)  What  are  the considerations  of   the judge carrying  out  ultra  petita in  criminal  cases?      This  research    is normative  legal    research  (legal  research),  because  it  is    focused  on  examining  the application  of    the  principle      or  principle  of  ultra  petita  in  court  decisions,  meaning  the principle in procedural law  criminal in court is enforced in the judge's decision in a criminal case  at  the    Medan  District  Court.    Quoting  his  opinion  Peter  Mahmud  Marzuki  that normative  legal  research  is  a  process  to  find  between  law,    legal  principles  and  legal doctrines in order to answer legal issues  that faced. The term ultra petita is not  in criminal law the term is in the HIR (HerzienInlandschReglement). In carrying out their duties, judges must fulfill a sense of justice in society. Judges are obliged to explore, follow, and understand the  values of the law and the sense of justice that lives in society, so that judges  are free to decide  a  case  as  long  as  it  is  within  the corridors  indictment,  meaning  that the   judge  may disagree  with  the  Public   Prosecutor    in   deciding  a  case  in  which  the    Public   Prosecutor assumes that what  is proved is a  secondary  charge  but it  could have been according to the judge  that the primary indictment was  the one that  was proved.
Keywords: Judge's Verdict, Ultra Petita,  CriminalJustice

## ABSTRAK
Perkembangan  kejahatan  manusia  diikuti  dengan  perkembangan  penjatuhan  hukuman  bagi pelaku  kejahatan  di  tengah  masyarakat  agar  tetap  terjaga  situasi  yang  stabil  dan  teratur. Perkembangan  jenis,  kualifikasi  dan  sistem  pemidanaan  yang  berkembang  saat  ini  juga dipengaruhi  oleh  perilaku  kejahatan  manusia.  Secara  umum  tujuan  dari  penjatuhan  suatu sanksi  pidana  pada  dasarnya  memiliki  dua  tujuan  yaitu  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan.  Demi  penanggulangan  kejahatan  ditengah  masyarakat,  makaharus  ada  lembaga
yang  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  hukuman  (pidana)  pada  orang-orang  yang melakukan kejahatan. Otoritas atau lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku  kejahatan  adalah  negara  melului  pengadilan  sebagai  institusi  negara.  Adapun  yang menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  ketentuan  hukum mengenai ultra  1)petita dalam  perkara  pidana  di  Indonesia?  2)  Bagaimana  akibat  hukum pelaksanaan  prinsip ultra  petita dalam  perkara  pidana?  3)  Apa  pertimbangan  hakim melaksanakan ultra petita dalam perkara pidana? Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (legal research ), karena difokuskan untuk mengkaji mengenai penerapan asas atau prinsip ultra  petita dalam  putusan  pengadilan  artinya  asas  dalam  hukum  acara  pidana  di pengadilandiberlakukandalamputusan hakim dalamkasuspidana di Pengadilan Negeri Medan. Mengutip pendapatnya Peter Mahmud Marzuki bahwa Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Istilah ultra petita tidak ada dalam hukum pidana  istilah  tersebut  ada  dalam  HIR  ( Herzien  Inlandsch  Reglement ).  Dalam  menjalankan tugasnya,  hakim  harus  memenuhi  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Hakim  wajib  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga  hakim  bebas  memutuskan  suatu  perkara  sepanjang  masih  dalam  koridor dakwaan, artinya  bahwa  hakim  bisa  tidak  sependapat  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  memutus suatu  perkara  dimana  Jaksa  Penuntut  Umum  beranggapan  bahwa  yang  terbukti  adalah dakwaan sekunder tetapi bisasaja menurut hakim dakwaan primerlah yang terbukti.
Kata Kunci: Putusan Hakim, Ultra Petita , Peradilan Pidana

## 1. PENDAHULUAN
Studi  kejahatan  sejak  era  lambroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui prespektif dan paradigma trikhotomi  ataupun  dikhotomi  pada  era tahun  1970-an  telah  dilaksanakan  oleh pakar-pakar  kriminologi.  Simecca  dan  Lee mengetangahkan ada tiga prespektif tentang hubungan  antara  hukum  dan  organisasi kemasyarakatan  disatu  pihak  dan  tiga paradigma tentang studi kejahatan. Prespektif  dimaksu  dadalah consensus, pluralist, dan  prespekti  f conflict atau dipandang  sebagai  suatu  keseimbangan yang  bergerak  dari  konsefvatif  menujuke liberal,  dan  terakhir  menuju  kepada prespektif  positivis,  interaksionis,  dan paradigma  sosialis.  Ketiga  prespektif  dan paradigma  tersebut  memiliki  kaitan  erat satu sama lain
Perkembangan  kejahatan  manusia diikuti  dengan  perkembangan  penjatuhan hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  di  tengah masyarakat  agar  tetap  terjaga  situasi  yang stabil  dan  teratur.  Perkembangan  jenis, kualifikasi  dan  sistem  pemidanaan  yang berkembang  saat  ini  juga  dipengaruhi  oleh
perilaku  kejahatan  manusia.  Secara  umum tujuan  dari  penjatuhan  suatu  sanksi  pidana pada  dasarnya  memiliki  dua  tujuan  yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
Demi penanggulangan kejahatan ditengah  masyarakat,  maka  harus  ada lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk memberikan hukuman (pidana) pada orang- orang  yang  melakukan  kejahatan.  Otoritas atau  lembaga  yang  berwenang  untuk menjatuhkan  sanksi  pada  pelaku  kejahatan adalah  negara  melului  pengadilan  sebagai institusi negara.
Akan  tetapi  realitasnya,  terkadang hukum  yang  adadi  gunakan  oleh  para oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab dijadikan  sebagai  alat  kejahatan  ( law  as tool  of  crime )  dalam  praktik  hukum,  baik dipengadilan  maupun  diluar  pengadilan. Dengan  kekuasaan  hukum  yang  ada,  dapat terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  karena  hukum  yang  dibentuk ada  celah  untuk  dipergunakan  untuk kepentingan pribadi.
Di  dalampraktinya,  banyak  anomali dalam  peradilan  yang  semuanya  dianggap memiliki  kekuatan  dasar  hukum,  sehingga
para  obligator  kakap  yang  cenderung  kuat, merusak  perekonomian  negara  dilepaskan dari sega tuntutan hukum. Di dalam praktik judicial  crime terjadi  karena  terdapat peluang  untuk  mempetukarkan  kekuasaan dengan materi melalui celah-celah kelemahan  hukum.  Artinya,  kekuasaan peradilan dapat dimanfaatkan demi kepentingan pribadi dan akhirnya menciptakan  penyimpangan  yang  kelihatan sah secara sah dimata hukum.
Pada dasarnya kekuasaan di pengadilan  adalah  kekuasaan  negara  yang didelegasikan  kepada  para  hakim  untuk melakukan  persidangan  untuk  memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Artinya  dengan  kekuasaan  yang  dimiliki oleh  para  hakim,  maka  hakim  dapat menentukan keadilan bagimasyarakat.
Pengadilan  adalah  salah  satu  proses dalam  system  peradilan  pidana  yang  tidak dapat  berjalan  tanpa  adanya  proses-proses lainnya  yang  mendahului,  yaitu  penyidikan dan  penuntutan,  karena  dalam  tahap  ini suatu  perkara  akan  dinilai  dari  hasil  yang dikumpulkan  pada  tahap  penyidikan  dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar  hukum  atau  tidak,  dan  apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  atau tidak.  Pada  tahapan  ini,  masyarakat  akan mendapatkan  keadilan  sebagai  akibat  dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugiaan dalam masyarakat,  baik  kerugian  fisik  maupun kerugian psikis (mental).
Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam  proses  peradilan  pidana,  melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif,  memberikan  putusan  yang  adil  dan berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga  publik  dapat  berpartisipasi  dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
Di  dalam  UU  No.  48  tahun  2009 menyatakan  bahwa  pada  prinsipnya  tidak seorang  pun  daapat  dihadapkan  didepan
pengadilan, kecuali undang-undang menentukan  lain.  Oleh  karena  itu  bahwa tidak  seorang  pun  dapat  dihadapkan  di depan  pengadilan,  kecuali  undang-undang menentukan  lain.  Tidak  seorang  pun  dapat dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan karena  alat  pembuktian  yang  sah  menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa  seseorang  yang  dianggap  dapat bertanggungjawab,  telah  bersalah  atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 menyatakanbahwa    Tidak  seorang  pun dapat  dikenakan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan,  dan  penyitaan,  kecuali  atas perintah  tertulis  dari  kekuasaan  yang  sah dalamhal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang.  Oleh  karenaitu, didalam  melaksanakan  penegakan  hukum harus  didasarkan  aturan  dan  sistem  yang diatur dalam undang-undang.
Di  dalam  persidangan,  bahwa  hakim akan  memutus  perkara  yang  diperiksanya sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum  bukan  dengan  surat  tuntutan.  Oleh karena itu, penjatuhan hukuman pemidanaan  oleh  hakim  di  pengadilan terhada  pseorang  terdakwa  sepenuhnya bergantung  pada  penilaian  dan  keyakinan majelis  hakim  terhadap  bukti-bukti  fakta yang  terungkap  di  persidangan.  Hal  ini Sesuai  dengan  Pasal  193 ayat  (1)  KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana,  maka  pengadilan  menjatuhkan pidana kepadanya.
Majelis  hakim  dapat  menjatuhkan putusan  lebih  rendah,  sama,  atau  lebih tinggi  dari  rekuisitor  penuntut  umum. Putusan  majelis  hakim  yang  melebihi tuntutan  dari  jaksa  secara  normatif,  tidak melanggar  hukum  acara  pidana.  Dalam praktiknya, sudah berkali-kali hakim menjatuhkan  pidana  penjara  lebih  tinggi dari  yang  dituntut  jaksa.  Bahkan  selain penjara, majelis hakim beberapakali menaikkan  jumlah  denda  atau  uang pengganti  yang  harusdibayarkan  terdakwa. Pada  prinsipnya,  majelis  hakim  bebas  dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap
ada  batas-batas  yang  harus  dipatuhi. Misalnya,  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan hukuman  lebih  tinggi  dari  pada  ancaman maksimum  dalam  pasal  yang  didakwakan dan  tidak  boleh  menjatuhkan  jenis  pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.
Penerapan  asas ultra  petita dalam perkara  pidana  sering  dilakukan  hakim dalam  praktik  di  pengadilan  terhadap perkara  pidana  narkotika.  Dimana  Jaksa Penuntut  Umum  sering  kali  mendakwa seseorang  yang  memiliki  narkotika  dengan menggunakan  Pasal  112  dan  bahkan didakwa  dengan  Pasal  114  UU  No.  35 tahun  2009  tentang  Narkotika,  meskipun dalam  kenyataannnya  bahwa  fakta  yang terungkap orang/Terdakwa tersebut terbukti hanya  sebagai  “pengguna”  (Pasal  127  ayat (1)  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika).
Bahwa  dengan  tidak  didakwakannya Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka pada  prinsipnya  Majelis  hakim  tidak diperkenankan  untuk  menjatuhkan  pidana terhadap  perbuatan  yang  tidak  didakwakan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  surat dakwaannya  sebagai  mana  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  321  K/Pid/1983  tanggal  26  Mei 1984.
Meskipun telah diketahui dan terbukti secara  sah  dan  menyakinkan  di  muka persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan  tindak  pidana  walaupun  tidak tercantum  dalam  surat  dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum.  Dengan  telah  diputus bebasnya  seorang  Terdakwa,  maka  Jaksa Penuntut  Umum  tidak  akan  membiarkan Terdakwa  keluar  dari  tahanan.  Sebab  itu, Jaksa  Penuntut  Umum  akan  mengajukan dakwaan  baru  kepada  Pengadilan  sesuai dengan yang telah terbukti dalam persidangan  sebelumnya  yaitu  deliksejenis yang lebih ringan ancaman hukumannya.
Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim di depan persidangan tetap melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa
berdasarkan  surat  dakwaan  dari  Jaksa Penuntut
Umum.
Namun dalam memberikan  putusan  (khusus  contoh  kasus narkotika)  Majelis  Hakim  dapat  konsisten untuk  tetap  berpedoman  terhadap  angka  I SEMA  Nomor  3  tahun  2015  yakni  dengan menerobos  pidana  minimum  sebagaimana yang  telah  ditentukan  Pasal  112  maupun Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain dalam kasus narkotika,  penerapan  prinsip  ultra  petita juga terjadi pada kasus korupsi.
Ultra  petita  dikeluarkan  oleh  majelis hakim di pengadilan tidak jarang menimbulkan kontrovesi dikarenakan belum  adanya  landasan  atau  dasar  hukum yang  memperbolehkan  majelis  hakim  di pengadilan  umum  untuk  mengeluarkan putusan  yang  bersifat  ultra  petita  atau putusan  melebihi  apa  yang  didakwakan jaksa.  Seharusnya  putusan  hakim  harus sesuai  dengan  Pasal  191  KUHAP,  yakni jika  pengadilan  berpendapat  dari  hasil pemeriksaan  disidang,  terdakwa  yang didakwakan kepadanya  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus  bebas.  Berdasarkan  uraian  diatas, penulis bermaksud untuk mengkaji dampak dari  adanya  putusan  ultra  petita  di pengadilan  umum  terhadap  sistem  hukum. Adapun alasan pengadilan melakukan Ultra Petita demi terwujudnya keadilan substantif (keadilan  yang  hakiki  dan  dirasakan  oleh publik sebagai keadilan yang sesungguhnya)  merupakanhal  yang  patut dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana  relevansi  konsep  keadilan  sub  stantif dalam  mewujudkan  pengadilan  sebagai lembaga  penegak  dan  pengawal  keadilan rakyat Indonesia

## 2. METODE PENELITIAN
1.Tipe dan Jenis Penelitian
Penelitian  dengan  judul “  Penerapan Prinsip  Ultra  Petita  Dalam  Perkara Pidana  di  Pengadilan  Negeri  Medan” adalah  penelitian  hukum  normatif.  Metode penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi dua, yaitu:
a. Metode  penelitian  hukum  normatif yang  meneliti  hukum  dari  perspektif internal  dengan  objek  penelitiannya adalah norma hukum.
b. Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal  dengan  objek  penelitiannya adalah  sikap  dan  perilaku  social terhadap hukum
Walaupun  ilmu  hukum  mengenal penelitian  hukum  empiris  dengan  metode hasil  pinjaman  dari  ilmu  sosial  (sosiologi) tidak  berati  ilmu  hukum  berubah  menjadi ilmu  sosial  dengan  kehilangan  karakter khasnya  sebagai  ilmu  normatif.  Metode penelitian  hukum  empiris  dipinjam  dari ilmu  sosiologi  hukum  kerap  diperlukan untuk  menjelaskan  apa  yang  oleh  Kelsen disebut  “ an  is ”  yakni  suatu  kenyataan faktual  dari  pola  tingkah  laku  yang  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diperintahkan  oleh norma ( an ought ) dari suatu aturan hukum. Penelitian  hukum  normatif  berfungsi  untuk memberi argumentasi yuridis Ketika terjadi kekosongan,  kekaburan,  dan  konfiknorma. Lebih  jauh  ini  berarti  penelitian  hukum normative Landasan teoritis yang digunakan  adalah  landasan  teoritis  yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif/ kontemplatif, sementara penelitian  hukum  empiris  menggunakan landasan  teoritis  yang  terdapat  dalam  teori hukum  empiris  atau  teori-teori  yang terdapat dalam sosiologi hukum.
Penelitian  ini  merupakan  Penelitian hukum  normatif (legal  research ),  karena difokuskan  untuk  mengkaji  mengenai penerapan  asas  atau  prinsip  ultra  petita dalam  putusan  pengadilan  artinya  asas dalam  hukum  acara  pidana  di  pengadilan diberlakukan  dalam  putusan  hakim  dalam kasus  pidana  di  Pengadilan  Negeri  Medan. Mengutip  pendapatnya  Peter  Mahmud Marzuki  bahwa  Penelitian  hukum  normatif merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum Ultra  Petita Dalam Perkara Pidana
A.Politik Hukum Pidana Di Indonesia
Indonesia adalah negara yang berdasarkan  atas  hukum (rechts  staat) dan tidak  didasarkan  atas  kekuasaan  belaka (machts  staat) .  Hukum  harus  dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Di samping  kepastian  dan  keadilan  hukum juga  berfungsi  memberikan  kemanfaatan berupa  jaminan  negara  atas  kesejahteraan hidup  manusia,  sehingga  boleh  dikatakan bahwa  eksistensi  hukum,  adalah  sebagai medan  dan  perjuangan  manusia  dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.
Pada  dasarnya,  kejahatan  adalah sebuah  kesalahan,  biasanya  kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat  secara  keseluruhan.  Penuntutan pidana  dilakukan  untuk  menghukum  orang jahat,  baik  karena  kita  ingin  mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita  percaya  orang  jahat  pantas  untuk dihukum.
Istilah  hukuman  sering  digunakan sebagai  terjemahan  dari  perkataan straf dalam bahasa belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis  sanksi  dalam  hukum  pidana, pemakaian  istilah  hukuman  cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarkat  awam,  sehingga  sering  didengar istilah  hukuman  mati,  hukuman  penjara. Menurut  Prof.  Mulyatno,  istilah  hukuman yang  berasal  dari  kata straf dan  istilah dihukum,  yan  berasal  dari  perkataan wordtge  straf adalah  istilah-istilah  yang konvensional.  Beliau  tidak  setuju  dengan istilah  tersebut,  dan  menggunakan  pidana untuk  menterjemahkan  isitlah straf, dan istilah  diancam  dengan  pidana  untuk menggantikan istilah wordtge straf. Menurutnya  kata straf itu  diterjemahkan dengan hukuman, maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai “hukum  hukuman”.    Lebih  lanjut  beliau menjelaskan  bahwa  “dihukum”,  berarti “diterapi  hukum”,  baik  hukum  pidana maupun  hukum  perdata.  Hukuman  adalah
hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab  mencakup  juga  keputusan  hakim dalam lapangan hukum perdata.
Menurut  Sudarto,  yang  mengatakan bahwa  “penghukuman”  berasal  dari  kata dasar“  hukum”  sehingga  dapat  diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (berechten ).  Menetapkan  hukum  untuk suatu  peristiwa  tidak  hanya  menyangkut bidang  hukum  pidana  saja,  tetapi  juga hukum  perdata.  Oleh  karenaitu,  istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya“ penghukuman  dalam  perkara  pidana”. Penyempitan  arti  hukuman  dalam  perkara pidana  dapat  dianggap  sinonim  dengan perkataan “pemidanaan”
atau
“pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “sentence” atau “ veroordeling” misalnya dalam pengertian “sentence conditionally” atau “ voorwaardelijkveroordeeld ” yang samaartinya  dengan  dipidana  bersyarat”. Pada akhirnya Prof.
Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan isitlah“ pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “straf” lebih  tepat  dari  pada memakai istilah hukuman.
Berangkat  dari  dua  orang  pendapat ahli  hukum  diatas  maka  dapat  dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian  umum  sebagai  sanksi  yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran  hukum,  baik  hukum  pidana maupun  hukum  perdata.  Sedangkan  istilah pidana  merupakan  suatu  pengertian  yang khusus  yang  berkaitan  dengan  hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran  terhadap  ketentuan  ketentuan hukum  pidana,  maka  kepada  pelaku  dapat dikenakan  sanksi  yang  berupa  pidana.  Jadi untuk  menyebut  hukuman  dalam  lapangan hukum  pidana,  maka  sebaiknya  dan  lebih tepat  dengan  istilah  pidana  dari  pada hukuman,  seperti  pidana  mati,  pidana
penjara,  pidana  denda.  Demikian  pula dengan  penyebutan  sanksi  dalam  perkara pidana lebih tepat disebut dengan pemidanaan dari pada hukuman. Menurut Van Hammel, mengartikan  pidana (straf) menurut  hukum positif  sebagai  suatu  penderitaan  yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut  Van  Hammel  dijatuhkan  oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan  pidana  atas  nama  Negara sebagai  penanggung  jawab  ketertiban hukum  umum  bagi  seorang  pelanggar. Penderitaan  itu  dikenakan  semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan  hukum  yang  harus  ditegakkan oleh Negara.
Istilah  tindak  pidana  sering  dipakai untuk menggantikan strafbaarfeit . “Perkataan feit itu  sendiri  di  dalam  bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau eengedelte van de werkelijkheid ,  sedangkan strafbaar berarti dapat  dihukum  sehingga  secara  harfiah perkataan strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan  sebagai  sebagian  dari  suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang  tentu  tidak  tepat,  oleh  karena  kelak kita  akan  ketahui  bahwa  yang  dapat  di hukum  itu  sebenarnya  adalah  manusia sebagai  pribadi  dan  bukan  kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.
Simons merumuskan pengertian strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan  atas  tindakannya  dan  yang  oleh undang-undang  telah  dinyatakan  sebagai tindakan yang dapat di hukum.
Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia  dipelajari  bahwa  untuk  dapat  di katakan  seseorang  telah  melakukan  suatu tindak  pidana  maka  seseorang  tersebut diyakini  telah  melanggar  beberapa  unsur pidana.Setiap  tindak  yang  terdapat  dalam KUHP  dibagi  dalam  dua  bagian,  yaitu unsur  yang  bersifat  subyektif  dan  unsur yang bersifat obyektif.
Unsur  subyektif  adalah  unsur  yang melekat  pada  diri  sipelaku  atau  yang berhubungan  dengan  diri  sipelaku  dan termasuk  kedalamnya  yaitu  segala  sesuatu yang  terkandung  di  dalam  hatinya.  Unsur ini antara lain :
(1) Kesengajaan  atau  kealpaan  ( dollus atau culpa )
(2) Maksud  atau voornemen pada  suatu percobaan atau poging
(3) Macam-macam maksud atau oogmerk
(4) Merencanakan  terlebih  dahulu  atau voordebachteraad
(5) Perasaan takut atau vrees
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan unsur  obyektif  adalah  unsur  yang  ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang  didalam  keadaan  mana  tindakan  dari sipelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah : Sifat  melawan  hokum,  Kuasalitas  dari perilaku,  Kausalitas  yaitu  hubungan  antar tindakan  sebagai  penyebab  dengan  suatu kenyataan sebagai akibat.
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP disebutkan  bahwa  ”tiada  suatu  perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana  dalam  perundang-undangan  yang telah  ada  sebelum  perbuatan  dilakukan”. Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka seseorang  dapat  dihukum  jika  memenuhi syarat-syarat :
1) Ada suatu norma pidana tertentu;
2) Norma  pidana  tersebut  berdasarkan undang-undang;
3) Norma  pidana  tersebut  harus  telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.
Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan  yang  melarang  dan  mengancam dengan  pidana  bagi  yang  melanggar  aturan tersebut.  Usaha  penanggulangan  kejahatan dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan hukum  (khususnya  penegakan  hukum pidana).  Oleh  karena  itu,  sering  pula dikatakan  bahwa  politik  atau  kebijakan hukum  pidana  merupakan  bagian  dari kebijakan penegakan hukum ( law enforcement  policy ).  Di  sampingitu,  usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undan  gundang  (hukum)  pidana  pada
hakikatnya  juga  merupakan  bagian  integral dari usaha perlindungan masyarakat ( social welfare ).  Oleh  karenaitu,  sangat  wajar apabila  kebijakan  atau  politik  hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial ( social policy ). Kebijakan  sosial  dapat  diartikan  sebagai segala usaha  yang rasional untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan  penggunaan  sarana  penal  dalam menanggulangi  kejahatan  berarti  upaya mewujudkan  suatu  hukum  pidana  yang dapat  diterapkan  dalam  masyarakat  dalam jangka  waktu  yang  lama  dan  menjadi kebijakan  perundang-undangan  yang  baik, maka ia harus memenuhi Syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan dengan  menggunakan  sarana  penal  oleh beberapa  pakar  kriminologi  disebut  juga dengan  cara  represif.  Tindakan  represif menitik beratkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah  kejahatan  terjadi  yaitu  dengan dijatuhkannya sanksi pidana. Pertimbangan Hakim Dalam

## Melaksanakan

## ULTRA PETITA

## A.Perlindungan Dan Kepastian Hukum
Terkait  dengan  perlindungan  hukum, ada  beberapa  ahli  yang  menjelaskan bahasan  ini,  antara  lain  yaitu  Fitzgerald, Satjipto  Raharjo,  Phillipus  M  Hadjon  dan Lily  Rasyidi.  Fitzgerald  mengutip  istilah perlindungan  hukum  dari  Salmond  bahwa hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam  masyrakat  karena  dalam  suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan  dengan  cara  membatasi  berbagai kepentingan  di  lain  pihak.  Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan  manusia,  sehingga  hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan  kepentingan  manusia  yang perlu  diatur  dan  dilindungi.  Perlindungan hukum  harus  melihat  tahapan  yakni perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu
ketentuan hukum dan segala peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh masyarakat  yang  pada  dasarnya  merupkan kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota  masyarakat  dan  antara perseorangan  dengan  pemerintah  yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.  Menurut  Satjipto  Rahardjo, Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak hak yang diberikan oleh hukum.
Selanjutnya  menurut  Phillipus  M. Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah  yang bersifat preventif dan resprensif.
Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi  dan  perlindungan  yang  resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,  termasuk  penanganannya  di lembaga peradilan.
Menurut Barda Nawawi Arief, masalah  perlindungan  korban  termasuk salah  satu  masalah  yang  juga  mendapat perhatian  dunia  internasional.  Dengan mengutip  hasil  Kongres  PBB  VII  Tahun 1985  di  Milan  tentang The  Prevention  of Crime  and  the  Treatment  of  Offenders , dikemukakan:  hak-hak  korban  seyogianya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan  terhadap  korban  kejahatan sebagai  bagian  dari  masalah  perlindungan Hak-hak  Asasi  Manusia  (HAM),  dan  itu memang  ada  keterkaitan  erat  antara keduanya.
Perlunya diberikan perlindungan hukum  pada  korban  kejahatan  secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi  juga  internasional,  oleh  karena  itu masalah  ini  perlu  memperoleh  perhatian yang  serius.  Pentingnya  perlindungan korban  kejahatan  memperoleh  perhatian
serius,  dapat  dilihat  dari  dibentuknya Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice for  Victims  of  Crime  and  Abuses  of  Power oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), sebagai  hasil  dari The  Seventh  United Nation  Conggres  on  the  Prevention  of Crime  and  the  Treatment  of  Offenders , yang berlangsung di Milan, Italia, Sepetember  1985,  dalam  salah  satu rekomendasinya disebutkan:
“Pelaku atau mereka yang bertangung jawab  atas  suatu  perbuatan  melawan hukum, harusmemberi restitusi kepada  korban,  keluarga  atau  wali korban.  Restitusi  tersebut  berupa pengembalian hak milik atau menggantikerugian yang diderita korban,  kerugian  biaya  atas  kelalaian yang  telah  dilakukannya  sehingga menimbulkan korban, yang merupakan  suatu  penetapan  Undang Undang  sebagai  bentuk  pelayanan dan pemenuhan atas hak.”
Kepastian  adalah  perihal  (keadaan) yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan. Hukum  secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil. Pasti  sebagai  pedoman  kelakukan  dan  adil karena  pedoman  kelakuan  itu  harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan  pasti  hukum  dapat  menjalankan fungsinya.  Kepastian  hukum  merupakan pertanyaan  yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.
Menurut  Kelsen,  hukuma dalah sebuah  sistem  norma.  Norma  adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”  atau  das  sollen,  dengan menyertakan  beberapa  peraturan  tentang apa  yang  harus  dilakukan.  Norma-norma adalah  produk  dan  aksi  manusia  yang deliberatif.  Undang-Undang  yang  berisia turan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan  sesama  individu  maupun  dalam hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan- aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap  individu.  Adanya  aturan  itu  dan
pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan kepastian hukum.
Kepastian  hukum  secara  normatif adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian tidak  menimbulkan  keragu-raguan  (multi tafsir)  dan  logis.  Jelas  dalam  artian  ia menjadi  suatu  sistem  norma  dengan  norma lain  sehingga  tidak  berbenturan  atau menimbulkan  konflik  norma.  Kepastian hukum  menunjuk  kepada  pemberlakuan hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan konsekuen  yang  pelaksanaannya  tidak dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan yang  sifatnya  subjektif.  Kepastian  dan keadilan  bukanlah  sekedar  tuntutan  moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.  Suatu  hukum  yang  tidak  pasti  dan tidak  mau  adil  bukans  ekedar  hukum  yang buruk.  Ajaran  kepastian  hukum  ini  berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung  melihat  hukum  sebagai  sesuatu yang  otonom,  yang  mandiri,  karena  bagi penganut  pemikiran  ini,  hukum  tak  lain hanya  kumpulan  aturan.  Bagi  penganut aliran  ini,  tujuan  hukum  tidak  lain  dari sekedar  menjamin  terwujudnya  kepastian hukum.  Kepastian  hukum  itu  diwujudkan oleh  hukum  dengan  sifatnya  yang  hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.  Sifat  umum  dari  aturan-aturan hukum  membuktikan  bahwa  hukum  tidak bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau kemanfaatan, melainkansemata-mata untuk kepastian.
B.Pertimbangan Hakim Dalam Melaksanakan Ultra  Petita Dalam Perkara

## Pidana
Hakim  memiliki  kebebasan  dalam memutus seperti apa yang tercantum dalam Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  No  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang  berbunyi  “Kekuasaan  Kehakiman adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum  Republik  Indonesia”.  Selain berdasarkan kebebasan hakim dalam memutus,  ada  juga  3  nilai  dasar  dalam hukum  untuk  seorang  hakim  memutus sebuah  perkara,  yakni  asas  kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan.  “Dasar  dan  tujuan  pemidanaan agar  dengan  sanksi  pidana  itu,  hukum pidana  bermanfaat  bagi  masyarakat  serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan  oleh anggota  masyarakat,  karena itu  masyarakat  harus  mengetahui  lebih dahulu  rumusan  peraturan  yang  memuat tentang  perbuatan  pidana  dan  ancaman pidananya.
Menurut  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya bahwa,  Ada  pedoman  pemidanaan  yang dapat  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim dalam memvonis ultra petita, yakni: 75
1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif  dan  tujuan  melakukan  tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap  dan  tindakan  pembuat  sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak  pidana  terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya,; dan
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Ada  pula  dasar  pertimbangan  yang bersifat  yuridis  (Dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum,  keterangan  terdakwa,  keterangan saksi,  barang  bukti,  pasal-pasal  yang digunakan),  serta  ada  juga  pertimbangan yang  bersifat  nonyuridis  (Latar  belakang perbuatan terdakwa,  akibat  perbuatan terdakwa,  kondisi  diri  terdakwa,  keadaan sosial  ekonomi  terdakwa  dan  faktor  agama
terdakwa).  Hakim  dalam  memutus  suatu perkara  bisa  saja  tidak  sependapat  dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini juga sering  terjadi  dimana  hakim  mengabaikan tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan menyatakan  bahwa  tuntutan  jaksa  tidak terbukti  dan  membebaskan  terdakwa,  jadi apabila  Hakim  tidak  sependapat  dengan tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan menyatakan  bahwa  yang  terbukti  adalah dakwaan  yang  tidak  dituntutkan  oleh  Jaksa Penuntut  umum  adalah  tidak  menjadi masalah.  Apabila  kita  merujuk  pada peraturan yang ada maka istilah ultra petita tidak  ada  dalam  hukum  pidana  istilah tersebut ada dalam HIR ( Herzien Inlandsch Reglement ),  sehingga  apabila  istilah  itu digunakan  dalam  hukum  pidana  akan menjadi sebuah istilah yang asing.
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan  untuk  mengadili  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sehingga  apa yang diputuskan oleh hakim harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat, sehingga  hakim  bebas  memutuskan  suatu perkara  sepanjang  masih  dalam  koridor dakwaan,  artinya  bahwa  hakim  bisa  tidak sependapat  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum dalam memutus suatu perkara dimana Jaksa Penuntut  Umum  beranggapan  bahwa  yang terbuktia  dalah  dakwaan  sekunder  tetapi bisa saja menurut hakim dakwaanprimerlah yang terbukti.

## 4. SIMPULAN
1. Aturan  hukum  yang  menjadi  dasar putusan ultra  petita antra  lain:  1) Undang-Undang Dasar
Negara
Republik  Inonesia  Pasal  24  ayat  (1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan  yang  merdeka.  Prinsip  ini menghendaki  kekuasaan  kehakiman yang bebas dari campur tangan pihakmanapun dan dalam bentuk apapun,  sehingga  dalam  menjalankan tugas  dan  kewajibannya  ada  jaminan ketidak  berpihakan.  Dengan  demikian,
hakim memiliki kemandirian dan kebebasan  dalam  menjatuhkan  putusan yang  sedang  ditanganinya,  namun kebebasan  yang  dimiliki  oleh  hakim dibatasi  oleh  peraturan  perundang- undangan;  2)  Undang-UndangNomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana.  Dalam  penjatuhan  putusan, kebebasan  hakim  dibatasi  oleh  surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  182 ayat (4) KUHAP mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan  harus  berdasarkan  pada  surat dakwaan.  Hakim  yang  menjauhkan putusan  di  luar  pasal  yang  tidak didakwakan  oleh  jaksa  penuntutu  mum tentu  saja  bertentangan  dengan  Pasal 182  ayat  (4)  KUHAP.  Dalam  proses pengambilan  putusan  oleh  hakim, tidak terlepas  dari  keberadaan  penuntut umum  karena  dalam  proses  peradilan penuntut umum mempunyai
kewenangan untuk melakukan
penuntutan,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  137  KUHAP.  Dalam  pasal  ini telah jelas diatur bahwa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan  adalah  penuntut  umum. Ketika  hakim  menjatuhkan  putusan  di luar  dakwaan  jaksa  penuntut  umum maka  dapat  dikatakan  bahwa  hakim telah  mengambil  alih  peran  dari  jaksa penuntut umum karena dianggap membuat  dakwaan  sendiri  terhadap pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pemeriksaan di persidangan,  apabila  perbuatan  yang didakwakan  terhadap  terdakwa  tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan sebagaimana  yang  tercantum  dalam pasal  191  ayat  (1)  KUHAP,  maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas karena dalam menjatuhkan putusan, hakim harus tetap berdasarkan pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum.  Namun,  apabila  dari  hasil pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan  kepadanya  terbukti  secara
sah dan meyakinkan maka hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  193 ayat (1) KUHAP; 3) Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang  Narkotika    dan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun 2015.  Pasalangka  I  SEMA  Nomor  3 tahun  2015  yakni  dengan  menerobos pidana  minimum  sebagaimana  yang telah  ditentukan  Pasal  112  maupun Pasal  114  Undang-Undang  Nomor  35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Akibat  hukum  dari  adanya  putusan ultra petita berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terdakwa. Seharusnya dalam
penegakkan  hukum  tidak  boleh  sampai mengorbankan  hak terdakwa,  yaitu  hak untuk  membela  diri  dan  membuktikan bahwa  ia  tidak  bersalah.  Selain  itu, dampak yang lain adalah mencerminkan  ketidak  adilan,  karena fungsi  hukum  dalam  sistem  peradilan adalah mencapai kebenaran, oleh sebab itu  jika  memang  perbuatan  terdakwa sebagaimana  dalam  surat  dakwaan berdasarkan pembuktian dihadapan sidang tidak terbukti, maka hakim harus menjatuhkan  putusan  bebas.  Adanya putusan  yang  bersifat ultra  petita tidak semata-mata  kesalahan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  pidana,  namun ada  penyebab  lain  yang  menimbulkan munculnya  putusan ultra  petita ,  yaitu jaksa  penuntut  umum  ketika  dalam menyusun surat dakwaan kurangcermat dan  kurang  teliti  sehingga  dalam menuntut  dakwaan  tidak  sesuai  dengan fakta,  padahal  faktanya  terdakwa  harus dipidana.  Kurang  cermatnya  dalam penyusunan  surat  dakwaan,  maka  akan berakibat  terdakwa  akan  dibebaskan, padahal seharusnya perbuatan terdakwa dapa tdipidana.
3. Istilah ultra  petita tidak  ada  dalam hukum  pidana  istilah  tersebut  ada dalam HIR ( Herzien Inlandsch Reglement ). Dalam
menjalankan tugasnya,  hakim  harus  memenuhi  rasa
keadilan  dalam  masyarakat.  Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga  hakim  bebas  memutuskan suatu  perkara  sepanjang  masih  dalam koridor  dakwaan,  artinya  bahwa  hakim bisa  tidak  sependapat  dengan  Jaksa Penuntut  Umum  dalam  memutus  suatu perkara  dimana  Jaksa  Penuntut  Umum beranggapan  bahwa  yang  terbukti adalah dakwaan sekunder tetapi bisasaja menurut hakim dakwaan primerlah

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Abdurrahman,Muslan., Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang: 2009.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) , Jakarta:  Toko  Gunung  Agung,
2002 Anwar.,  Yesmil  dan  Adang, Sistem Peradilan Pidana :Konsep,
Komponen,  dan  Pelaksanaannya Dalam  Penegakan  Hukum  di
Indonesia, Widya  Padjajaran, Bandung:2009.
Diantha,  I  Made  Pasek .,  Metodologi
Penelitian Hukum Normatif Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta:2016.
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV.
Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,
2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum ,  Yogyakarta:  Laksbang Pressindo, 2010
Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya
Atma Pustaka, 2014
Husein,Harun M., Surat Dakwaaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Rineka  Cipta,
Jakarta: 2005.
Latief,Mujahid  A., Kebijakan  Reformasi
Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II) , Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2007. Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010.
Mulyadi,  Lilik., Putusan  Hakim  dalam Hukum  Acara  Pidana:  Teori, Praktik,  Teknik  Penyusunan  dan Permasalahannya ,  Citra  Aditya
Bakti, Bandung: 2010 Nitibaskara, Tb Ronny Rahman., Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta:2006.
Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu
Hukum, Jakarta: Kencana, 2008
Setiadi, Edi., dan Kristian, Sistem
Peradilan  Pidana  Terpadu  dan
Sistem  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Kencana, Jakarta:
2017.
Sidharta,Bernard  Arief., Refleksi  Tentang Struktur Ilmu Hukum, CV.
Mandar Maju, Bandung: 2000. Suhayati,  Monika, Implementasi  Hak  dan Kewajiban Hakim Sebagai
Pejabat  Negara, F.Manao  dan Dani  Elpah  (Editor), Hakim antara Pengaturandan Implementasinya, Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta:2017. Zulfa, Eva Achjani., Pergeseran
Paradigma  Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung: 2011.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 RBg ( Rechtsreglement Buitengewesten ) Rv ( Reglementop de Rechtsvordering ) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
C. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya
Ichsan,  Reza  Nurul,  Eddi  Surianta,  and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA  TERHADAP  KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN
AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." Jurnal Darma Agung 28.2 (2020): 187-210. NASUTION,  Lukman;  ICHSAN,  Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN  ALUMNI  FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. PKM Maju UDA ,  [S.l.],  v.  1,  n.  1,  p.  31-36, sep. 2020. Available at: http://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/pkmmajuuda/article/vie w/702
Ichsan,  R.  N.,  &  SE,  M. Bahan  Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia  (MSDM) .  CV.  Sentosa Deli Mandiri. NASUTION,  Lukman;  ICHSAN,  Reza Nurul. SOSIALISASI

## PELUANG USAHA BANK
SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID  19. PKM  Maju  UDA , [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112 HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR

## TERHADAP
KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS. PKM  Maju  UDA , [S.l.],  v.  2,  n.  1,  p.  20-34,  sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at:
< http://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/pkmmajuuda/article/vie w/1182 >. Date accessed: 24 nov.
2021. doi: http://dx.doi.org/10.46930/p kmmajuuda.v2i1.1182 . Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis,
M.  A.  (2019).  Pemberdayaan
Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat
Batak  Toba  dalam  Mencegah Kekerasan terhadap Anak. Jurnal Mercatoria , 12 (2), 148-159. Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020, October).  The  Effectiveness  of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In Virtual Conference on  Social  Science  in  Law Political and Economic Development . VCPSPILED 2020. Lubis,  M.  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK  YANG  BERHADAPAN DENGAN  HUKUM. PKM  Maju UDA , 1 (1), 8-24
DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana , [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july
2020.  ISSN  2684-7973.  Available  at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.p hp/jurnalrectum/article/view/644 >. DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PENDAFTARAN  HAK ATAS  TANAH  MELALUI  PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  LENGKAP  (PTSL)  DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL  KOTA  MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1,  n.  1,  p.  47-86,  feb.  2019.  ISSN 2684-7973. Available
at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/index .php/jurnalrectum/article/view/110 >.
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci
Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad,  Yasid  (2022). The Bankruptcy  Legal  Politics  in Indonesia  based  on  Justice Value, Date  Maret,  2022,  Vol 9. No 1. Jurnal Akta . http://jurnal.unissula.ac.id/index.p hp/akta/article/view/20842.