## PETA KONFLIK DAN KONFLIK KEKERASAN  di MINANGKABAU SUMATERA BARAT
1

## Zaiyardam Zubir dan Nurul Azizah Zayzda
Universitas Andalas, Padang dan Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
The democratic transition from the New Order Regime towards the Reform Era      was  followed  by  a  series  of  ethnic  and  religious  conflicts  in  several regions. These conflicts appeared not only at the grassroots but also at the politicians’ and government’s levels. This article explains the map, the causes and  the  forms  of  the  conflicts  within  the  Minangkabau,  society  in  West Sumatra. Minangkabau society is one of the ethnic groups in Indonesia that consists of two regions (darek-rantau), with a matrilineal system known as orthodox  Moslems  that  believes  to  the  prophecy  “Adat  Bersendi  Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah”. This article analyses the question of why during the Reform era the numbers of conflict in West Sumatra increased with high intensity. If the Paderi War history with its conflicts and violence aspects are inherent within the Minangkabau society, is there any mechanism within the local wisdom to solce these conflicts?
Key Words : the mapping of conflict, causes and effects of conflict, physical violence, Minangkabau ethnic group, West Sumatra

## LATAR BELAKANG
Menyimak  peta  Minangkabau  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  ini, sesungguhnya  banyak  kejadian  yang  menggugat  rasa  kemanusiaan. Berbagai jenis dan sumber konflik yang dipertontonkan di media cetak dan elektronik  sulit dipahami dengan akal dan jiwa yang sehat seperti perkelahian  massal  di  Pasaman,  Solok,  Sawahlunto,  Sijunjung,  dan Dhamasraya; konflik tanah yang tak berkesudahan di Padang, Pasaman, Solok, Pesisir Selatan, dan Dhamasraya; demonstrasi buruh di Padang, Solok, dan Pasaman; pencaplokan tanah oleh penguasa dan pengusaha
1 Penelitian ini terselenggara berkat dukungan dana dari DP2M DIKTI Departemen Pendidikan Nasional melalui Program Hibah Strategis Nasional, 2009. Terima kasih kepada DP2M Dikti dan  LP Universitas Andalas Padang.
di Agam, Pasaman, dan Dhamasraya; penembakan rakyat oleh aparat di Pasaman. Mengamati gejala ini,  M. Syafii Maarif, mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan keprihatinannya bahwa bangsa ini sudah nyaris sempurna rusaknya ( Media Indonesia , 16 Agustus 2006).
Mengapa  orang    memiliki  nurani  untuk  saling  membinasakan  yang begitu  tinggi?  Pada  banyak  kasus  di  Minangkabau,  persoalan  ini memang muncul di lapangan, yang terpantul dalam banyak ungkapan berkaitan dengan hubungan sosial sehari-hari masyarakat Minangkabau. Salah satu ungkapan yang tampaknya memiliki hubungan yang agak dekat  dengan  sikap  berani  atau  tidak  takut  pada  siapa  pun  dan  sifat individualistis  adalah  sebagai  berikut: Kok  kayo,  kayo  surang,  aden ndak ka maminta. kok pandai,  pandai surang, aden ndak ka batanyo, kok  bagak,  bagak  surang,  aden  ndak  ka  takuik (Kalau  kaya,  kaya sendiri,  aku  tidak  akan  meminta-minta.  Kalau  pintar,  pintar  sendiri, aku tidak bertanya. Kalau jagoan, jagoan sendiri, aku tidak akan pernah takut padanya).
Ungkapan di atas menyiratkan dengan sangat jelas bahwa pada dasarnya masyarakat Minangkabau memang “akrab” dengan konflik dari setiap tingkah laku yang tidak menyenangkan terhadap orang lain. Bukankah konflik dan integrasi itu sudah inheren dan dibuktikan dalam sejarah panjang masyarakat Minangkabau? Perang Paderi (1821-1837) adalah salah satu bukti sejarah, betapa proses pengintegrasian Adat Bersendi Syarak  dan  Syarak  Bersendi  Kitabullah,  diawali  dengan  konflik  dan kekerasan  antara  pemuka  adat  dan  ulama,  diteruskan  dengan  perang antarkampung,  antara  guru-murid,  antara  ulama  tua  dan  muda,  dan seterusnya. Setelah integrasi adat dan agama yang diawali konflik dan kekerasan  fisik  sudah  dilalui,  tuntunan  kehidupan  sosial  tidak  hanya oleh  adat,  tetapi  juga  oleh  agama.  Lalu,  mengapa  intensitas  konflik dan kekerasan fisik setelah transformasi politik dari Orde Baru ke era reformasi  memperlihatkan  intensitasnya  yang  begitu  tinggi?  Etnik Minangkabau  yang  terkenal  fanatik  dan  agamis,  tiba-tiba  menjadi bringas,  sadis,  penuh  dendam  kesumat,  dan  suka  mengamuk.  Dalam konteks yang lebih luas seperti Indonesia, Suryadi (2002: v) menyatakan betapa sekarang ini kita sudah kehilangan rasa aman. negara seakan- akan  sudah  kehilangan  rasa  tanggungjawab  (responbilitasi)  atas tugasnya dalam memberikan rasa aman bagi setiap orang. Tidak ada jaminan bahwa  setiap  orang  bebas  sebagai  calon    korban  kekerasan.
Tidak  hanya  orang  yang  diduga  melakukan  kejahatan,  perempuan dan anak-anak, namun juga aktivis politik, pengacara, pembela HAM bahkan  pekerja  kemanusiaan  telah  menjadi  sasaran  teror  dan  tindak kekerasan.
Menurut  Robert  (1971:9),  secara  ekonomis,  konflik  tersebut  mem- pengaruhi  produktivitas  kerja  karena  energi  mereka  telah  terkuras untuk itu, sehingga menimbulkan Basic Frusrtation. Hal yang tak dapat dielakkan adalah kemampuan bertahan atau survival masyarakat makin lama makin lemah sehingga akan dapat menimbulkan rasa frustrasi baru. Implikasi konkret dari konflik yang terjadi adalah munculnya beraneka ragam masalah sosial, ekonomi, agama, dan krisis kepercayaan dalam masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, persoalan kecil saja seperti perkelahian  antarpemuda,    senggolan  di  tempat  keramaian  ataupun pencurian, bisa berakibat fatal pada jiwa, harta,  dan benda.  Bahkan lebih parah lagi, bisa menjurus perang antaretnik, agama, atau golongan, yang dapat menelan korban jiwa dan harta.
Tidak diragukan lagi bahwa salah satu organisasi yang menjadi pelaku tindakan kekerasan adalah angkatan bersenjata dan polisi. Langkah untuk mengurangi tindakan kekerasan ini sudah dilakukan, terutama ketika akhir Orde Baru tentara ditarik kembali ke barak. Untuk membebaskan negara dari militer, sungguh sangat sulit karena cengkeraman negara di bawah otoriter militer, selama 32 tahun, membuat mereka sulit keluar dari  sistem  bernegara.  Martin  Shaw  (2001:  269--271)  menyatakan bahwa tidak akan mudah menghapus begitu saja peranan militer dari kehidupan masyarakat karena struktur sosial yang terbangun selama ini menempatkan mereka pada posisi yang kuat.
Militer inilah yang menjadi salah satu kekuatan dari luar daerah yang memiliki peranan penting di daerah konflik.  Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus antara lain DOM di Aceh, pertikaian Brimob dan Kopasus di Papua, Marinir di Pasuruan, serta Brimob di Poso. Pertan- yaannya adalah: bagaimana posisi mereka dalam setiap konflik dan kekerasan yang terjadi itu? Skema di bawah ini memberi gambaran jaringan konflik dan kepentingan berbagai kelompok dalam setiap terjadinya konflik di Indonesia
Negara ACEH POSO OOO PAPUA MILITER, POLISI, PENGUSAHA, DAN  PREMAN LSM, POLITISI, AKADEMISI

## Skema 1 Jaringan Kekerasan
Antara Daerah Konflik dengan Pusat Kekuasaan
Sumber: Zaiyardam Zubir 2008. Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan.  Teks buku Ajar,  Hibah dari Dikti. hlm. 14.
MILITER, POLISI, PENGUSAHA DAN PREMAN
Skema  di  atas  memperlihatkan  bahwa  semua  pihak  terlibat  dalam konflik.  Persoalan  yang  membuat  konflik  dan  ada  yang  mencegah atau  menyelesaikan  konflik,  merupakan  suatu  rangkaian  dari  sebuah persoalan  yang  terjadi  di  wilayah  konflik.  Kekuatan  yang  begitu mencengkeram  dari  luar,  terutama  negara,  pengusaha,  militer,  polisi, dan preman membuat masyarakat semakin terdesak ke dalam jurang kekerasan. Penting menempatkan pengusaha dalam kelompok militer, polisi, dan preman karena pengusaha seringkali menggunakan jasa-jasa mereka untuk menekan rakyat. Sementara itu, akademisi, politisi, dan LSM  seringkali  juga  memanfaatkan  mereka  setelah  mereka  menjadi korban.  Tidak  dapat  dihindarkan,  akhirnya  mereka  terjebak  dalam lingkaran kekerasan. Dalam konteks inilah artikel ini membahas akar budaya  konflik  sosial,  peta  konflik  sosial,  dan    penyelesaian  konflik berbasis perdamaian adat Minangkabau?

## KONFLIK DAN KONFLIK KEKERASAN
Dilihat dari sejarah umat manusia, konflik dan kekerasan sesungguhnya bukanlah  hal  yang  baru.  Ia  ada  sejak  manusia  itu  sendiri  muncul  di pemukaan  bumi.  Latief  (2002:10)  menyebutkan  bahwa  kekerasan justru dianggap bagian dari budaya masyarakat. Kajian-kajian historis, semuanya tidak pernah menyangkal bahwa kekerasan telah ada sejak adanya  manusia  sehingga  kekerasan  dapat  dikatakan  juga  sebagai bagian dari budaya manusia ( human culture ). (A.L. Wiyata 2002: .10).
Jika diamati secara seksama, terdapat perbedaan yang signifikan antara konflik dengan kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan secara fisik terhadap orang lain, harta orang, bagi kelompok yang  berkonflik.  Kekerasan  diakibatkan  oleh  konflik,  namun  belum tentu  konflik  selalu  bersifat  tindak  kekerasan.  Konflik  merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan. Namun, tindakan kekerasan juga bisa terjadi pada orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik. Latief, sebagaimana dikutip dari Abink (1994:7) menyebutkan bahwa konsep kekerasan meliputi aspek yang sangat luas, mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemerkosaan, pemukulan, perusakan, yang bersifat ritual (ritual multulation ) penyiksaan sampai ke pembunuhan. (A. Latief Wiyata 2002: 8)
Secara  teoretis,  menurut  Robert  (1971:  33),  setiap  konflik  dan kekerasan bisa saja  berasal dari rasa frustrasi yang dialami oleh setiap angota masyarakat. Rasa kekecewaan yang dialami rakyat kemudian melahirkan  ketidaksenangan  dan  berujung  pada  tindakan  kekerasan. Perlawanan  pada  penguasa,  pengusaha,  tentara,  polisi,  serta  preman oleh rakyat melahirkan konflik, kekerasan, kebijakan pengusaha yang merugikan, kebijakan pemerintah yang tidak bijak,  keresahan,  mogok, demonstrasi, dan pemberontakan.
Hubungan  antarberbagai  unsur  tersebut  dapat  digambarkan  dalam skema 2.
Rakyat Penguasa Ideolog/ LSM Pengusaha Radikal Survival Militer/ Preman Skema 2 Skema Konflik Sosial
Sumber :  Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak Gerakan . Yogyakarta: Insist Press, 2002, hlm. 37.

## Militer
Dalam  gerakan  sosial  yang  lebih  baru,  perlawanan  tidak  selamanya dalam bentuk konflik klasik antara buruh dengan majikan, antara yang kaya dengan yang miskin, ataupun antara pemerintah dengan rakyat. Selain itu, menurut Singh (2001 25) gerakan sosial tidak hanya yang bersifat  memobilisasi  massa,  tetapi  juga  yang  bersifat  isu  seperti lingkungan, jender, HIV, dan HAM. Lebih jauh Singh (2001: 18 - 23) mumuskan gerakan sosial baru itu sebagian besar ke dalam beberapa pola sebagai berikut.
(i)  Sebagian  besar  konsepsi  ideologis  gerakan  sosial  baru  berdasar asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh.
(ii)  Secara radikal paradigma gerakan sosial baru mengubah paradigma Marxis  yang  menjelaskan  konflik  dan  kontradiksi  dalam  istilah konflik kelas.
(iii)  Gerakan sosial baru pada umumnya mengabaikan model organisasi serikat buruh industri dan model politik kepartaian.
(iv)  Struktur  gerakan  sosial    baru  didefinisikan  oleh  pluralitas  cita- cita,  tujuan,  kehendak,  orientasi,  dan  latar  belakang  sosial  yang heterogen.

## KONFLIK SOSIAL DI SUMATERA BARAT: MENINGKATNYA PELANGGARAN
Potensi konflik di Sumatera Barat ternyata cukup besar. Hal itu terbukti dalam  kasus  pelanggaran  HAM  di  Sumatera  Barat  yang  meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dalam “Laporan Tahunan LBH Padang, 2006 – 2008” kasus pelanggaran HAM yang masuk ke LBH selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut: pada  tahun 2005 sebanyak 110 kasus, pada tahun tahun 2006 sebanyak 175 kasus, tahun 2007 sebanyak 420 kasus, dan tahun 2008 sebanyak 498 kasus.  Data itu menunjukkan bahwa  ada  peningkatan  kasus  pelanggaran  HAM  di  Sumatera  Barat dalam  tiap  tahunnya.  Berdasar  ”Laporan  Tahunan  Komnas  HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2008” dalam (surat kabar Padang Ekspress , 10 Desember 2008), ada peningkatan jumlah kasus selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2006 jumlah kasus yang masuk sebanyak 58 kasus. Pada tahun 2007 kasus yang ditangani meningkat drastis hingga 100 kasus. Pada tahun 2008 terdapat 123 kasus yang dapat diindikasikan  sebagai  kasus  pelanggaran  HAM.  Kasus  yang  masuk juga  bervariasi,  ada  yang  berupa  masalah  tanah  ulayat  dan  ada  juga
bentuk  kekerasan,  baik  fisik  maupun  nonfisik.  Kekerasan  dilakukan, baik oleh pemerintah terhadap warga sipil, perusahaan terhadap buruh, kekerasan antarsesama warga masyarakat, perang antarkampung, orang tua  terhadap  anak,  mamak  (paman)  terhadap  keponakan,  dan  suami terhadap istri. Tampak jelas bahwa berbagai bentuk kekerasan tersebut terjadi  di  berbagai  tingkatan  dari  tingkat  makro  sampai  ke  tingkat keluarga.
Pada  tahun  2007,  dari  51  kasus  yang  terkait  dengan  hak  sipil  dan politik, sebanyak 96% atau sejumlah 49 kasus yang dilakukan aparat negara (state actors) dan hanya dua kasus (4%) sisanya yang dilakukan oleh aktor nonnegara (non-state actors). Untuk kasus yang terkait hak ekonomi sosial dan budaya, dari 29 kasus pelanggaran HAM, 21 kasus atau  85%  melibatkan  aktor  negara  (state  actors)  dan  hanya  8  kasus melibatkan warga sipil. Terdapat 14 kasus yang digolongkan ke dalam kelompok khusus, yang lebih banyak berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika dirinci lebih jauh, dari 14 kasus khusus,  hanya dua kasus yang dilakukan  aparat negara, sedangkan 11 kasus lain dilakukan oleh warga sipil dan 1 kasus ditutup (Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007: 35--36).
Dominasi aktor negara dalam bentuk-bentuk kekerasan berlanjut pada tahun 2008. Untuk kasus pelanggaran HAM yang terkait hak sipil dan politik, 42 kasus dari 58 kasus, pelanggaran HAM dilakukan oleh aparat negara dan 6 kasus oleh warga sipil. Begitu pula kasus yang terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya, 23 kasus dari 39 kasus, masih melibatkan aparat negara (state actors) dan hanya 16 kasus yang pelakunya bukan aparat negara. Sementara itu, kasus yang digolongkan sebagai kelompok khusus ada 26 kasus. Sebanyak 23 kasus dilakukan oleh warga sipil dan 3 kasus lain oleh negara (Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2008: 11--12). Dilihat dari aktor-aktor yang  terlibat,  tampaknya  negara  memegang  peranan  penting  dalam menciptakan atau terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan.

## PEMETAAN KONFLIK DAN KEKERASAN DI SUMATERA BARAT
Jika  dilihat  dari  unsur  yang  terlibat,  konflik  di  Sumatera  Barat  bisa dikategorikan menjadi empat, yaitu (i) konflik antarmasyarakat (konflik horizontal),    (ii)  konflik  antara  masyarakat  dan  pemerintah  (konflik
vertikal), (iii) konflik antara masyarakat dan perusahaan atau investor (konflik  vertikal),  (iv)  konflik  yang  melibatkan  aparat  keamanan (konflik vertikal).
Konflik  antarmasyarakat  atau  konflik  horizontal  memiliki  intensitas yang cukup tinggi di Sumatera Barat. Konflik horizontal bisa terjadi antarindividu, bisa juga antarkelompok masyarakat atau antarindividu dengan  kelompok  atau  bermula  konflik  antarindividu,  namun berkembang  menjadi  konflik  antar  masyarakat.  Selain  beragam bentuknya, tindakan kekerasan juga sangat banyak terjadi dalam konflik horizontal, dilihat dari banyaknya kasus pembunuhan, pembakaran, dan pemerkosaan. Berdasar “Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi  Sumatera  Barat  periode  2006,  2007,  dan  2008”  terlihat tingginya  pengaduan  dari  masyarakat  yang  meminta  permohonan bantuan lembaga terkait  untuk menyelesaikannya.
Kasus  yang  dominan  adalah  masalah  konflik  tanah  ulayat.  Beberapa kasus  menunjukkan  penyelewengan  hak  tanah  oleh  perseorangan seperti yang terjadi di Pesisir Selatan pada tahun 2008. Dalam kasus itu, terjadi penipuan dengan membuat surat pernyataan palsu tentang peralihan hak atas tanah ulayat milik kaum Melayu beserta tanamannya senilai  20 Sukek  baniah/bibit . 2 oleh  seorang  yang  merupakan Bako (saudara dari pihak bapak) melalui surat tertanggal 25 Agustus 2006 dengan diketahui oleh Mamak Suku Piliang yang terletak di Koto XI Tarusan  Pesisir  Selatan.  Pihak  yang  bertanda  tangan  dalam  surat  itu dianggap bukan orang yang memiliki wewenang. Masalah tanah ulayat bisa  juga  bersifat  lebih  luas  dengan  melibatkan  anggota  masyarakat dalam  jumlah  yang  lebih  besar  seperti  sengketa  batas  nagari  antara Nagari Muaro Pingai dengan Nagari Saniangbakar, yang telah memicu kekerasan berupa tindakan pembakaran beberapa kali yang berakibat terbakarnya 26 rumah warga Muaro Pingai dan barang-barang pemilikan lain seperti terbakarnya kandang dan ternak milik masyarakat. Terakhir pada 1 Mei 2008 terjadi pembakaran atas pondok nelayan milik Agus yang berisi alat penangkapan ikan di dusun Alam Siang Jorong Guci IV Nagari Muaro Pingai. Sengketa ini pada awalnya terkait dengan batas nagari, namun berlanjut pada tindakan kekerasan. Kasus perkelahian antarkampung antara Air Bangis dengan Ujung Gading di Kabupaten
2 1 sukek 3 gantang. 1 gantang  4 kg. Jadi, 20 Sukek sebanyak 120 kg benih.

## Pasaman Barat tahun 2008 juga merupakan gambaran konflik horizontal
Minangkabau. Peristiwa itu menewaskan 5 orang: 3 orang dari Ujung Gading dan 2 orang dari Air Bangis.
Bentuk konflik lain yang awalnya adalah konflik horizontal, kemudian menjalar  menjadi  konflik  vertikal,  adalah  konflik  yang  melibatkan aparat keamanan. Selain pada tingkat masyarakat, konflik yang disertai kekerasan sebagian besar timbul karena keterlibatan pihak ini. Misalnya, kasus  yang  terjadi  di  Pasaman  Barat  tahun  2008,  yaitu  terjadinya tindakan kekerasan oleh Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat kepada masyarakat Sasak. Awal permasalahan adalah permintaan masyarakat untuk mengganti Wali Nagari Sasak, BPAN Sasak dan Camat Sasak Ranah  Pasisie  karena  dinilai  masyarakat  mereka  tidak  mempunyai ketegasan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, sekitar 2000 orang warga protes di kantor Bupati Pasaman Barat dan sempat terjadi adu mulut  dengan  oknum  Satpol  PP.  Akibatnya,  terjadi  bentrokan  yang mengakibatkan ibu dan anak-anak yang sedang tidur di teras Kantor Bupati diinjak-injak serta masyarakat yang tidur di halaman dipukuli dengan pentungan.

## CAKAK BANYAK NAGARI MUARO PINGAI DAN NAGARI SANIANG BAKAR
Bacakak banyak  atau  perang  antarkampung  sesungguhnya  bukanlah gejala  yang  baru  di  Minangkabau.  Dalam  sejarah  Minangkabau, perkelahian  antar nagari sering muncul. Christine Dobbin (1992:144) memberikan  contoh  bahwa  perbedaan  pemahanan  dan  praktik keagamaan  telah  memunculkan  perkelahian  atau  bahkan  perang antarnagari  di  wilayah  Luhak  Agam.  Bentuk  konflik  antaretnis  pun sudah berlangsung lama di Minangkabau seperti di Sawahlunto. Dengan mengambil  kasus  buruh  tambang  Sawahlunto,  Erwiza  (2005:  437) menyatakan  bahwa  kekerasan,  kelas,  dan  etnisitas  adalah  rangkaian penting, yang terjalin sangat kuat dalam masyarakat tambang. Kadang etnisitas dan kelas saling tumpang tindih bergantung pada motif yang mendorong  para  aktor  dan  tekanan  sosial  politik  negara.  Kekerasan dilakukan  untuk  menjalankan  kontrol  kepada  penambang.  Bentuk- bentuk yang demikian kemudian berlanjut sampai sekarang ini. Salah
satu  contoh  adalah  perkelahian  antarwarga  Saningbakar  dengan warga  Muara  Pingai  di  Kabupaten  Solok.  Semenjak  tahun  1960- an  konflik  horizontal  di  kedua  kampung  ini  sudah  terjadi  sebanyak lima  kali.  Masalah  yang  memicu  pergesekan  antar  warga  ini  adalah masalah tapal batas kedua nagari serta diduga juga terjadi perbedaan pemahaman  terhadap  agama  ( Mimbar  Minang ,  Senin  29  Desember 2003).  Akibatnya,  seorang  warga  bernama  Tamar  tewas  dan  enam warga lain tertembak. Dua unit rumah terbakar. Kantor Cabang Dinas Kehutanan, rumah dinas, dua unit sepeda motor, dan toko juga terbakar. Warga  Muaro  Pingai  berusaha  menerobos  personil  kepolisian  yang mengamankan perbatasan. Aparat setempat dalam peristiwa ini sempat melakukan penembakan yang mereka akui dilakukan sesuai prosedur, yaitu mereka telah memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali  ( Singgalang ,  Sabtu  20  Desember  2009).  Konflik  terakhir  terjadi pada 1 Mei 2008, yaitu pembakaran atas pondok nelayan milik Agus yang berisi alat penangkapan ikan di dusun Alam Siang Jorong Guci IV Nagari Muaro Pingai. Setelah pembakaran pondok itu, kemudian masyarakat  Saningbakar  terus  mendesak  masuk  ke  Nagari  Muaro Pingai  hingga  akhirnya  mereka  menjarah  rumah-rumah  penduduk, mengambil emas, uang serta membakar rumah dengan bom molotov, jerigen minyak, botol minuman dan senjata rakitan yang dilemparkan ke salah satu penduduk bernama  Rusman. Untuk menghindari korban lebih  banyak,  masyarakat  Muaro  Pingai  kemudian  melarikan  diri  ke Nagari Paninggahan.
Konflik  yang  berkembang  antarwarga  ini  bisa  digolongkan  istimewa karena bertahan cukup lama karena ia telah ada sejak tahun 1960-an. Penyebab konflik ini adalah masalah batas nagari. Memang untuk batas- batas nagari di Minangkabau, sebagaimana masyarakat perdesaan lain diberbagai  daerah  Nusantara,  batas-batas  kampung  itu  hanya  dalam tradisi lisan. Persoalannya adalah bagaimana konflik itu bisa bertahan cukup  lama  sehingga  menelan  korban  yang  banyak?  Dalam  budaya Minangkabau, batasan-batasan tanah hanya diberi tanda sederhana saja seperti pandan kuburan, letak pohon jengkol, dan sebagainya. Batasan tanah tidak pernah diukur. Walaupun demikian, Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyepakati batasan yang demikian itu.

## KONFLIK TANAH PENDUDUK LOKAL DAN TRANSMIGRAN PASAMAN BARAT
Konflik juga pernah terjadi antara masyarakat transmigran Jawa sebagai pendatang  program  Transloksos  Proyek  IV/V  Padang  Harapan  di Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisir Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 1983, dengan penduduk lokal. Masyarakat pendatang telah mengolah dan mengelola lahan yang disediakan oleh pemerintah. Di  bawah  proyek  Bantuan  dan  Penyantunan  Gelandangan  Pengemis dan Orang Terlantar (BPGP), tepatnya 40 kepala keluarga dari pedatang di  tempatkan  di  Jorong  Pisang  Hutan  Desa  Padang  Harapan  (kini Kenagarian Sasak) dengan luas areal yang diserahkan oleh masyarakat setempat sebanyak 100 Ha. Namun, tahun 1987 sebagian transmigran meninggalkan  lokasi  karena  dianggap  tidak  memberikan  keuntungan sehingga rumah dan lahan mereka terlantar. Kepala desa dengan perintah dari Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat kemudian mengizinkan lahan ini dimanfaatkan oleh mereka yang tergolong masyarakat miskin.
Lahan tersebut dipergunakan untuk menanam sawit. Pada tahun 2004 sawit tersebut mulai menghasilkan uang. Salah satu warga yang turut mengolah  lahan  ini  adalah  keluarga  dari  Syafrizal.  Syafrizal  sendiri menjadi  peserta  transmigran  mengikuti  ayahnya  Syuib  tahun  1983. Sekalipun  telah  mengelola  lahan  ini  sedemikian  rupa,  Syafrizal  dan segenap  warga  transloksos  lainnya  tidak  memiliki  sertifikat  tanah yang  sah. Walau  demikian,  bila  ditinjau  dari  ketentuan  KUHPerdata dan  RBg  Pasal  548  KUHPerdata  bahwa  “Tiap-tiap  kedudukan  yang beritikad  baik,  memberi  kepada  si  yang  memangkunya  hak-hak  atas kebendaan  yang  dikuasai:  ayat  (1)  “....  bahwa  ia  sampai  kebendaan itu  dituntut  kembali  di  muka  hakim,  sementara  harus  dianggap sebagai pemilik kebendaan. Ayat(2) “...bahwa ia harus dipertahankan dalam  kedudukannya  bilamana  diganggu  dalam  memangkunya,  atau dipulihkan  kembali  dalam  itu  bilamana  kehilangan  kedudukannya”. Ketentuan  mereka  yang  mengupayakan  dan  mengelola  lahan  sedikit banyak memiliki kedudukan yang cukup kuat di mata hukum meskipun tanpa sertifikat tanah. Di samping itu, tanah tersebut sesuai surat Kepala Dinas Sosial Sumbar No. IV-V/6101/UKB/1998 merupakan hak milik warga yang diberi tanggung jawab untuk mengamankan. 3
3 Kronologis  dan  Analisis  Hukum  oleh  PBHI  dalam  suratnya  perihal  Permohonan  Penegakan  dan Jaminan Perlindungan Hukum dengan nomor 27/BPW/PBHI-SBR/XI/2008
Pada 15 November 2007 Syafrizal ditangkap dan dibawa ke POLRES Pasaman Barat untuk disidang dengan tuntutan pemakaian tanah Suyono tanpa izin. Pada hari yang sama Syafrizal dibawa ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk disidang dan dinyatakan kalah oleh pengadilan. Tidak hanya itu, pada Desember 2007 terjadi dua kali kasus pencurian kelapa  sawit  di  perkebunan  mereka  atas  suruhan  Suyono.  Pencurian pertama  dilakukan  dengan  mengambil  500  kg  kelapa  sawit  di  lahan Syafrizal  dan  pencurian  kedua  sebanyak  200  kg.  Sikap  ini  diambil Suyono  dengan  klaim  bahwa  lahan  itu  miliknya  secara  sah  berdasar sertifikat yang ada.
Pada  Juni  2008  warga  transmigran  ini  kembali  mendapat  gangguan. Kali ini dari seorang bernama Suharto yang mengaku telah membeli tanah itu dari pihak  kampung halaman. Dia mengklaim tanah itu adalah miliknya. Seminggu berselang setelah peristiwa pengusiran ini terjadi perusakan/penebangan  pohon  kelapa  sawit  milik  Gindo  Ambo  dan Rosda  sebanyak  65  batang.  Kali  ini  warga  mengadukan  masalah  ini ke POLRES Pasaman Barat dan mendapat tanggapan sebagai berikut. Pertama ,  pengaduan  mereka  hanya  akan  diterima  apabila  warga memperlihatkan dokumen kepemilikan tanah. Kedua , pada saat mereka membawa beberapa dokumen yang di antaranya merupakan pernyataan akan hak mereka untuk mengelola tanah sebagai bagian proyek BPGP. Dokumen-dokumen yang mereka bawa ditolak oleh pihak kepolisian dan dianggap tidak sah.
Kasus yang terjadi pada tahun 2007-2008 seperti digambarkan di atas merupakan salah satu contoh bentuk konflik dalam masyarakat yang disebabkan  alasan-alasan  ekonomi.  Alasan  ekonomi  ini  terkait  erat dengan  sebuah  aset  yang  secara  adat  memiliki  pengakuan  tersendiri oleh adat Minangkabau.
Dari hasil wawancara di tiga lembaga, yaitu LBH, PBHI, dan Komnas HAM, ditemukan sebuah gambaran umum bahwa di antara berbagai konflik  sosial  yang  ada,  terdapat  suatu  konflik  yang  tidak  hanya melibatkan  konflik  horizontal  di  sana,  namun  juga  konflik  vertikal, yakni  konflik  pertanahan  atau  sengketa  pertanahan. Artinya,  di  sana tidak hanya terjadi pertentangan antarmasyarakat sendiri, namun juga antara  masyarakat  dengan  pemerintah  atau  pemilik  modal.  Konflik yang  disebabkan  masalah  tanah  ini  merupakan  salah  satu  konflik
dengan angka tertinggi di Sumatera Barat, dari 310 kasus yang masuk ke Departemen Kehutanan dan HAM, 245 kasus di antaranya adalah masalah tanah ( Laporan Kanwil Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat    tahun  2006).  Bila  dilihat  dari  contoh-contoh  kasus  yang  ada pada  bagian  sebelumnya,  memang  terlihat  jelas  bahwa  baik  pada konflik antarmasyarakat, masyarakat dengan negara dan pemilik modal sebagian besar adalah sengketa tanah. 4
Pemilikan  tanah,  menurut  adat  Minangkabau,  memakai  sistem  tanah ulayat. Tanah ulayat artinya tanah bukan milik pribadi, namun milik kaum,  suku  atau  nagari.  Dengan  tidak  ada  kepemilikan  tunggal  atas tanah ini, tidak ada sertifikat untuk tanah kaum karena adat Minangkabau kental  dengan  tradisi  lisan,  bukan  tulisan  dan  memang  tanah  ulayat diwariskan secara turun-menurun melalui garis ibu. 5 Akibatnya, tanah tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  jelas;  tidak  ada  pihak yang memiliki legitimasi kuat atasnya bila disorot dari hukum negara. Padahal, sebenarnya tanah adat di Minangkabau itu “ Dijual dak tamakan bali,  digadaikan  dak  tamakan  sandro ”,  artinya  tanah  adat  tidak  bisa dibeli  dan  tidak  bisa  disandera.  Ungkapan  lain  untuk  tanah  adat  ini adalah “ Kabau pai, kubangan tingga ” yang artinya tanah adat boleh saja digunakan oleh siapa pun apabila tidak digunakan/diolah lagi.
Menurut  Ketua  PBHI  Cabang  Sumatera  Barat,  Fahmi,  ketiadaan sertifikat tanah ulayat menimbulkan banyak masalah karena berbenturan dengan  hukum  formal.  Alasannya,  kondisi  tanpa  sertifikat  ini  tidak sesuai dengan UU PA (Undang-undang Pokok Agraria), tepatnya pasal 16.  Jenis-jenis  hak  atas  tanah  dalam  undang-undang  ini  terbagi  atas hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan bentuk-bentuk hak lain, semuanya dibuktikan dengan adanya sertifikat. Tidak adanya sertifikat pada tanah adat inilah yang kemudian sering menimbulkan  konflik  tanah.  Konflik  biasanya  muncul  ketika  telah ada pihak lain yang terlibat dalam urusan tanah ini dan pihak tersebut akan berpijak pada kenyataan tidak adanya sertifikat yang menyatakan masyarakat merupakan pemilik sah atas tanah itu. Jadi, masalah dasar pertanahan  di  Minangkabau  adalah  lemahnya  legitimasi  masyarakat adat  Minangkabau  sendiri  atas  tanahnya  bila  ditinjau  dari  hukum negara. 6
4 Wawancara dengan narasumber Pino Oktavia, LBH Perwakilan Padang.
5 Wawancara dengan Rusmazar Ruzuar, ketua Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat.
6 Wawancara dengan nara sumber Fahmi, ketua PBHI Padang.
7 Wawancara dengan narasumber Pino Oktavia, aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
Sementara  itu,  narasumber  Pino  Oktavia,  aktivis  LBH  Padang, memaparkan jenis-jenis konflik yang disebabkan sengketa tanah sebagai berikut. Pertama , pada masa kolonialisme, tanah ulayat dikuasai oleh penjajah dan pascakemerdekaan tanah ini diklaim menjadi milik negara. Kedua , tanah ulayat dikuasai oleh negara dengan kondisi politik seperti kondisi negara tahun 1965 yang panas melalui peristiwa G 30 S/PKI. Ketiga ,  tanah  masyarakat  yang  dipakai  dalam  proses  pembangunan negara  untuk  fasilitas  umum,  misalnya  pembangunan  jalan,  bandar udara, kantor pemerintahan, dan tempat wisata. Keempat , penggunaan tanah  ulayat  untuk  lahan  perkebunan  dan  lahan  bagi  penduduk transmigrasi. Kelima , klaim atas tanah melalui kebijakan negara seperti HTI dan HPH. Dalam konflik tanah ini secara umum terjadi pergesekan antara  masyarakat  dengan  elite-elite  pemerintah  di  samping  terjadi pergesekan antarmasyarakat sendiri. 7
Unit analisa penelitian ini, yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok  dan  Kabupaten  Dhamasraya,  memang  cukup  banyak  terjadi konflik terkait masalah tanah, terutama di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dhamasraya. Kedua kabupaten ini tidak hanya memiliki banyak  perkebunan  tetapi  juga  terdapat  berbagai  kelompok  etnis  di dalamnya. Sebenarnya, dua hal ini -- perkebunan dan kelompok etnis yang beraneka ragam --  saling berkaitan satu sama lain. Keberadaan berbagai  kelompok  etnis  ini  karena  mereka  adalah  buruh  untuk perkebunan yang ada atau peserta transmigrasi yang disediakan lahan untuk berusaha oleh pemerintah.

## PERKEBUNAN DAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMILIK MODAL
Sumatera  Barat  memiliki  lahan  perkebunan  yang  cukup  luas  bisa  di antaranya terletak di Kab. Pasaman (55.174 Ha), Kab. Lima Puluh Kota (14.355  Ha),  Kab.  (16.  781),  Kab.  Pesisir  Selatan  (27.400  Ha),  Kab Solok  (37.653  Ha)  dan  Kab.  Padang  Pariaman  (67.488  Ha),  dengan komoditas  andalan  kelapa  sawit,  karet,  teh,  dan  kelapa  dalam.  Pada kebanyakan kasus sengketa perkebunan, masyarakat merasa dirugikan karena  mereka  tidak  mendapatkan  hak  mereka  setelah  tanah  itu digunakan untuk usaha dan banyak investor yang menggelar perkebunan
di  sana.  Di  Pasaman  Barat  sekitar  tahun  1990-an,  misalnya,  rakyat menyerahkan tanahnya kepada pemerintah karena agar tanah komunal ini dapat digunakan untuk perkebunan, harus ada HGU terlebih dahulu. Karena tidak ada sertifikat, tidak ada HGU. Oleh sebab itu, masyarakat bersedia menyerahkan tanahnya kepada pemerintah agar tanah itu dapat digunakan  untuk  usaha  dengan  syarat  ada feedback yang  diberikan kepada  mereka.  Dengan  diserahkannya  tanah  kepada  pemerintah, pemerintah akan mengundang investor untuk mengolah tanah tersebut. Sistem  perkebunan  yang  digunakan  agar  dapat  menyesuaikan  antara kebutuhan usaha dengan kebutuhan masyarakat adalah sistem plasma. Adanya sistem plasma, akan ada bagian inti dan bagian di luar inti atau disebut juga plasma. Bagian inti akan menjadi otoritas pemerintah dan di  bagian  inilah  yang  dapat  digunakan  investor  untuk  menjalankan usahanya.
Sistem  plasma  ini  mewariskan  berbagai  masalah  dalam  masyarakat. Janji-janji yang diberikan oleh perusahaan tidak dapat dipenuhi sehingga menimbulkan gejolak seperti janji perusahaan kepada masyarakat adat mendapat bagian 40 persen, namun kemudian tidak mendapatkan sama sekali karena ketidakjelasan siapa ninik mamak dari kaum itu. 8
Kasus  lain  yang  bisa  terjadi  adalah  ketika  tanah  sudah  ditinggalkan oleh  pihak  di  luar  masyarakat  seperti  investor  selama  dua  tahun. Menurut  aturan  yang  ada,  apabila  demikian,  tanah  akan  kembali kepada masyarakat menjadi tanah ulayat. Pada sisi lain, tanah tersebut sebelumnya  sudah  diubah  menjadi  HGU.  Artinya,  tanah  itu  sudah disahkan  menjadi  milik  negara.  Di  sinilah  masalah  muncul  karena masyarakat  mengikuti  klaim  pertama  akan  mempergunakan  kembali tanah tersebut sedangkan secara legal formal tanah itu merupakan milik negara.
Kemarahan  masyarakat  dan  penolakan  masyarakat  kepada  pihak pengusaha  beberapa  kali  sempat  memicu  tindakan  kekerasan  dari masyarakat.  Di  daerah  Pesisir  Selatan  tahun  2003,  misalnya,  terjadi pembakaran base camp PT Duta Maju Timber (DMT) yang merusak bangunan  dan  sebuah  truk  perusahaan.  ( Singgalang ,  2  Januari  2003 hlm.8).  Kejadian-kejadian  seperti  ini  dianggap  akan  berbahaya  bagi
8 Ninik mamak adalah mereka yang kemudian berwenang menjadi perwakilan kaumnya saat pembicaraan mengenai tanah ulayat. Meskipun demikian fungsi mereka pada dasarnya adalah pada proses pewarisan.
investasi  di  Indonesia  karena  gagal  menciptakan  suasana  “ market friendly ”.  Seperti  disebutkan  dalam  UUD  yang  diamandemen,  tanah adat diakui selama tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Tindakan pembakaran seperti contoh di atas tentunya tidak menunjukkan suatu perilaku dari mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula dalam UU No. 39 tentang HAM juga diakui hak-hak adat. Terdapat juga dalam Perda aturan-aturan mengenai tanah ulayat.
Masalah yang menyangkut sistem plasma ini juga cukup sering dialami masyarakat Pasaman Barat. Misalnya, pada bulan September tahun 2000 masyarakat  desa Air  Gading  ingin  menagih  janji  plasma  perusahaan perkebunan  PT.  Anam  Koto.  Janji  ini  sebelumnya  telah  disepakati pihak Managemen PT Anam Koto secara tertulis dengan masyarakat pada 19 Juli 2009 lalu di hadapan Bupati Pasaman, yang pada saat itu dijabat  oleh  Taufik  Martha.  Namun,  mereka  malah  dihadang  satuan Brimob dengan tembakan gas air mata serta peluru karet. Akibatnya, delapan orang tertembak, lima orang lain mengalami luka ringan akibat dihantam  benda  keras.  Masyarakat  sendiri  sempat  menghancurkan perkantoran dan kantor satpam (Padang Ekspres, Senin 11 September 2000).

## KONFLIK ANTARMASYARAKAT DAN PELUANG KONFLIK ETNIS
Bentuk lain konflik antarmasyarakat yang dipicu oleh masalah tanah adalah  konflik  antara  “pendatang”  dan  “penduduk  asli,”  misalnya konflik  yang  terjadi  di  Pegambiran,  nagari  Parit.  Di  sana  terdapat masyarakat  dari  suku  Mandahiling  yang  telah  bermukim  beberapa generasi.  Menurut  orang  Parit,  mereka  bukanlah  penduduk  asli, melainkan  pendatang  karena  secara  etnisitas  mereka  bukan  orang Minangkabau. Maka, terjadi saling klaim atas kepemilikan tanah ulayat itu antara masyarakat Mandahiling dan masyarakat Parit.
Masalah yang tidak jauh berbeda dapat ditemui di Sasak. Di sana terjadi konflik antara penduduk asli dengan penduduk transmigran. Penduduk transmigran  menetap  di  daerah  ini  karena  program  transmigrasi pemerintah dan mendapat hak tanah untuk bertempat tinggal dan lahan perkebunan untuk usaha mereka. Konflik muncul saat ada penduduk setempat  yang  mengklaim  lahan  penduduk  transmigran  ini  sebagai lahannya.  Padahal,  selama  ini  warga  transmigran  ini  telah  mengolah
lahan tersebut. Klaim ini terbukti dari contoh yang dipaparkan secara kronologis  sebelumnya,  yakni  pada  masalah  yang  terjadi  antara penduduk Kenagarian Parit asli dan transmigran.

## PEMBUKAAN PERKEBUNAN OLEH KOPERASI SERBA USAHA GAMBIR MAS
Tengah malam 31 Oktober 2008 lalu sebuah rumah di Jorong Pegambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dirusak oleh sekelompok orang. Rumah atas nama Darul Aziz tersebut dirusak dengan dilempari batu. Setelah melakukan perusakan, rumah itu dibakar. Pembakaran yang dilakukan ratusan warga ini tidak hanya menghanguskan rumah Darul Aziz ketua Koperasi Serba Usaha Gambir Mas, tetapi juga sebuah mobil Toyota Kijang Innova.
Sebaliknya,  menurut  laporan  warga,  telah  terjadi  tindak  kekerasan kepada beberapa anggota masyarakat yang dilakukan oleh pihak Darul Aziz sendiri. 9 Berdasar laporan warga ini, pada tanggal 31 Oktober 2008  terjadi  tindakan  kekerasan  terhadap  beberapa  warga  Jorong Pegambiran  oleh  keluarga  Darul  Aziz.  Telah  terjadi  pula  perusakan rumah warga milik Marhum yang juga dilakukan oleh keluarga Darul Aziz. Berkaitan dengan tindakan perusakan oleh keluarga Darul Aziz ini terdapat beberapa laporan yang sempat membuat keadaan menjadi rumit. Salah seorang warga Jorong Pegambiran, Asma, mengaku bahwa pada malam 31 Oktober 2008 tersebut rumahnya didatangi lima orang yang  masing-masing  memegang  parang  dan  melempari  rumahnya. Peristiwa  tersebut  baru  berhenti  setelah  salah  seorang  anak  Asma memohon  agar  masalah  diselesaikan  secara  baik-baik.  Akibat  dari peristiwa tersebut, di samping kerusakan rumah pada bagian dinding, atap, jendela dan tiang dinding, salah seorang cucu Asma yang bernama Rustandi jatuh pingsan. Aktor yang ditengarai mendalangi perusakan ini adalah keluarga Darul Aziz. 10
Tampaknya telah terjadi ketegangan antara masyarakat sekitar dengan keluarga ini. Masyarakat menyayangkan sikap Darul Aziz yang mereka
9 Surat warga tertanggal 8 Desember 2008 mengenai Permohonan Pembatalan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
10 Surat  Pernyataan  PBHI  Sumbar  terhadap  Proses  Penegakan  Hukum  Dugaan  Perusakan  Rumah  dan Pengancaman Keluarga Asma oleh Kepolisian POLRES Pasaman Barat.
anggap arogan dan terkesan menentang warga sehingga menyebabkan beberapa anggota masyarakat mengalami shock. Tindakan perusakan dan  pengecaman  yang  dilakukan  Darul  Aziz  kepada  warga  saat  itu tidak  ditangani  langsung  oleh  pihak  yang  berwenang.  Akibatnya, menimbulkan  ketidakpuasan  warga.  Inilah  yang  pada  akhirnya memancing  aksi  pelemparan  batu  pada  rumah  Darul Aziz  yang  juga berakibat  terjadinya  kebakaran.  Salah  satu  masalah  yang  dihadapi keluarga  Asma  terkait  terbakarnya  rumah  Darul  Aziz  ini  adalah ditangkapnya  anggota  keluarga  Asma,  yakni  anak-anaknya  sebagai tersangka  kasus  pembakaran  rumah  Darul  Aziz.  Padahal,  menurut kesaksian  anggota  keluarganya,  mereka  yang  dijadikan  tersangka ini  diungsikan  bersama  anggota  keluarga  lain  ke  Jorong  Roba  Julu karena insiden yang terjadi sebelumnya. Sayangnya, kesaksian mereka dibantah oleh anggota keluarga Darul Aziz, yakni Nurlela, istri Darul Aziz, Sutan Takdir Ali Sahbana, dan Mora Asshattan, yang merupakan anak Darul Aziz serta Ali Rahman, warga Jorong Pegambiran.

## PEMBAHASAN
Selama  ini  dengan  hukum  yang  ada  tindakan  kekerasan  tetap  kerap terjadi  dan  bahkan  penegak  hukum  sendiri  sering  melanggar  hukum yang  ada  melalui  aksi  mereka  atas  nama  keamanan  dan  keadilan. Tingginya tingkat konflik ini juga tidak bisa dilepaskan dari karakter daerah sendiri. Setiap daerah tentunya memiliki karakter yang berbeda entah itu pada masyarakatnya atau sistem sosialnya.
Untuk penyelesaian konflik lokal seperti ini, sebenarnya bisa melalui hukum-hukum adat atau dalam bahasa umumnya disebut kearifan lokal. Kearifan  lokal  merupakan  aturan  yang  mengikat  masyarakat  dibuat berdasar  karakter  daerah  itu  sendiri.  Hukum  negara  berbeda  dengan hukum lokal karena hukum negara bersifat lebih umum karena tidak mungkin mencakup karakteristik semua daerah yang ada di Indonesia. Karena  itu,  dibutuhkan  aturan  yang  lebih  sesuai  dengan  karakter yang  ada.  Khusus  untuk  konflik  atau  sengketa  tanah,  Pino  Oktavia menyebutkan bahwa hukum negara tidak strategis karena merugikan masyarakat adat, baik pengakuan terhadap masyarakat ataupun hukum adat. Hukum adat selalu dikalahkan, misalnya HGU hanya untuk tanah negara. 11
Sumatera Barat sebagai wilayah adat Minangkabau sejak lama memiliki kearifan  lokal  yang  bisa  mengikat  masyarakatnya.  Dengan  adanya slogan  “Adat  Basandi  Syarak,  Syarak  Basandi  Kitabullah”,  Minang memiliki  pegangan  agama  dalam  adatnya.  Orang  Minangkabau  juga memiliki sistem pewarisan yang khas, yakni melalui garis keturunan ibu dari mamak ke keponakan. Selain itu, terdapat sistem unit nagari (bukan desa) dengan pemimpin ninik mamak. Terdapat pula Kerapatan Adat  Nagari  di  mana  ninik  mamak  dari  beberapa  nagari  berkumpul untuk merundingkan suatu permasalahan secara bersama.
Bila  melihat  dari  konteks  kekinian,  karakter  khas  Minangkabau  ini sedikit  banyak  telah  terkikis  perkembangan  zaman.  Misalnya,  ketika Indonesia memberlakukan ekonomi terbuka dengan membuka peluang bagi  investor,  salah  satu  harta  pusaka  yang  diwariskan  secara  turun- temurun,  yakni  tanah,  mulai  bergeser  karena  diserahkan  kepada pemerintah.  Penyerahan  ini  juga  tidak  dilakukan  secara  cuma-cuma tetapi melalui sistem yang disebut sistem plasma dengan ada pembayaran “siliah jariah”. Ninik mamak memiliki peran dan fungsi penting dalam hubungan dengan pemerintahan.
Untuk menciptakan kebijakan dalam mencegah atau menangani konflik berbasis kearifan lokal di Minangkabau, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama , bila mempelajari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, ada banyak kejadian yang pelakunya adalah ninik mamak sendiri. Salah seorang informan menjelaskan:
“Dulu di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) inilah tanah-tanah dipindah hak-kan  menjadi  HGU.  Walaupun  sudah  tanda  tangan  segala  macam,  tapi tanah merupakan hak adat dan ada hak waris di dalamnya inilah yang menjadi masalah karena tetap diakui sebagai tanah suku. Ninik Mamak yang ada di KAN itu sendiri yang memindahkan hak itu (memindahkan siliah jariah). ” 12
KAN  ini  merupakan  tempat  mufakat  jual  beli  tanah.  Di  sini  sering terjadi masalah karena (KAN) kurang berfungsi. Mestinya pihak kaum ibu masuk di KAN itu sendiri agar jangan sampai hanya kepentingan pihak laki-laki yang terlaksana sebab masalah adat ini adalah identitas budaya. Apabila hilang, tidak ada yang dapat diwariskan lagi; sistem matrilineal ditakutkan kian menjadi bias.
12 Wawancara dengan Rusmazar Ruzuar, ketua Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat.
13 Wawancara dengan narasumber Pino Oktavia, aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang
Untuk dapat menegakkan hukum adat dalam masyarakat, tentu perlu kesadaran  tinggi,  baik  pada  pemangku  adat  maupun  masyarakat  itu sendiri. Kenyataan yang ada sekarang adat Minangkabau sudah mulai terkikis  dan  terlupakan  oleh  masyarakatnya.  Saat  ini  nilai-nilai  adat tidak  lagi  menjadi  panduan  hidup  bagi  sebagian  besar  masyarakat Minangkabau. Kesadaran akan nilai-nilai adat ini dapat dimunculkan kembali dengan pembelajaran mengenai adat kembali pada masyarakat luas.
Kesadaran  saja  tidak  akan  cukup  untuk  dapat  mewujudkan  kembali masyarakat yang mengenal dan menjalankan adat istiadat. Hal ini perlu ditegaskan kembali dalam hukum formal atau hukum negara. Masyarakat adat bagaimanapun juga tetap warga negara Indonesia yang terikat oleh hukum. Pino Oktavia, Ketua LBH Sumatera Barat dalam wawancara dengan Pino Oktavia dari LBH menuturkan bahwa lembaga adat harus diikuti  payung  hukum  di  Sumatera  Barat.  Penyelesaian  konflik  pada umumnya di Sumatera Barat belum terangkum dalam kebijakan yang jelas. Menurutnya juga, untuk mengatasi ini dapat dilakukan dengan mendirikan  satu  lembaga  daerah  yang  khusus  menangani  konflik sosial dalam masyarakat. Lembaga ini akan berfungsi apabila bergerak dalam beberapa hal berikut. 13 Lembaga ini menyelenggarakan suatu riset khusus untuk mengetahui dan mengenali akar konflik yang sering terjadi. Setelah memahami akar permasalahan yang ada, lembaga ini dapat bergerak dengan program yang sesuai. Cara ini bisa efektif untuk kebijakan mencegah dan menangani konflik yang ada.

## SIMPULAN
Konflik  yang  terjadi  di  Minangkabau  beragam  bentuknya.  Beberapa konflik yang terjadi adalah konflik tanah, penguasaan sumber daya alam, perkelahian antarkeluarga, perkelahian antarkampung, dan perkelahian antarkelompok etnis. Dari semua konflik yang ada, konflik yang paling tinggi  intensitasnya  adalah  konflik  tanah,  yang  menyangkut  masalah pembebasan tanah, pencaplokan tanah, batas kampung, dan pembagian harta pusaka.
Inti  dari  akar  persoalan  konflik  tanah  ataupun  konflik  lain  adalah terjadinya  ketidakadilan  dalam  masyarakat.  Masalah  pembebasan tanah, misalnya, dilakukan dengan ganti rugi yang tidak seimbang dan penggunaan aparat keamanan sejak Orde Baru untuk pengambilalihan tanah  rakyat  secara  paksa.  Bahkan,  dengan  kekuatan  yang  dimiliki pemerintah,  pemerintah  bekerja  sama  dengan  pengusaha  mencaplok tanah  milik  masyarakat.  Begitu  terjadi  transformasi  politik  masa  era reformasi,  tanah  yang  diambil  secara  sepihak  kemudian  dituntut kembali oleh masyarakat.
Peta  konflik  di  daerah  pedalaman  sebagai  daerah  inti  Minangkabau dan  daerah  rantau  memiliki  perbedaan.  Di  pedalaman  Minangkabau, kelompok yang terlibat konflik tanah lebih banyak melibatkan orang- orang satu kaum/suku atau antara mamak dengan keponakan. Sementara itu,  konflik  yang  terjadi  di  rantau  lebih  banyak  melibatkan  pebisnis yang didukung oleh penguasa, aparat keamanan dan preman melawan rakyat.  Dengan  luasnya    tanah  di  wilayah  rantau    dan  jarangnya penduduk,  tanah-tanah  ini  dapat  dikembangkan  menjadi  perusahaan perkebunan besar. Namun, dalam setiap pembebasan tanah, masyarakat menjadi pihak yang dirugikan sehingga menyimpan bibit-bibit konflik di kemudian hari.
Persoalan  resolusi  konflik  berdasar  kearifan  lokal  Minangkabau sebenarnya sudah dikembangkan di beberapa kampung. Pembentukan Majelis  Peradilan  Adat  (MPA)  menjadi  alternatif  dari  penyelesaian konflik yang berbasis perdamaian adat. Upaya menghindari pengadilan negara yang selalu saja “menang jadi bara, kalah jadi abu” menempatkan pengadilan adat untuk penyelesaian konflik tanah.

## PUSTAKA ACUAN
Bell, David, V.J. 1973. Resistence and Revolution. Boston : Hontoun Miflin Company. Camara, Donm Helder. 2000. Spiral Kekerasan . Yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar Dobbin,  Christine,  1992. Kebangkitan  Islam  Dalam  Ekonomi  Petani  yang  Sedang Berubah , Sumatera Tengah 1784-1847.  Jakarta: Inis.
Erman, Erwiza. 2005. Membaranya Batu Bara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin Sawahlunto –Sumatera Barat 1892-1996 . Jakarta: Desantara.
Galtung, Johan. 2002. “Kekerasan Kultural”,  dalam jurnal Wacana , No. IX/2002.
Gurr, Robert. 1971. Why Men Rebel . Princeton : Princeton University Press.
Kartodirodjo,  Sartono.  1992. Pendekatan  Ilmu-ilmu  Sosial  Dalam  Metodologi Sejarah . Jakarta: PT Gramedia. Klinken, Gerry van. 20007. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokrasi di Indonesia . Jakarta: Obor dan KITLV Jakarta.
Latief (2002) Hal. 57. Menuju Gerakan Sosial Baru . 2002. Jurnal Wacana XI / 2002. Scott, C. James. 2000. Senjatanya Orang-orang Yang Kalah . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Suyadi (2002) Hal. 54. Shaw, Martin . 2001. Bebas dari Militer . Yogyakarta: Insist
Press.
Singh, Rejendra. 2001. Teori-teori Gerakan Sosial Baru Jurnal Wacana XI / 2002
Sutrisno,  Lukman.  1997.  Perilaku  Kekerasan  Kolektif:  Kondisi  dan  Pemicu. Yogyakarta  :  Pusat  Penelitian  Pembangunan  Pedesaan  dan  Kawasan  UGM
Yogyakarta.
Radjab,  Suryadi.  2002. Indonesia:  Hilangnya  Rasa  Aman .  Jakarta:  The  Asia Foundation dan PBHI.
Wiyata,  A.L.  2002. Carok  :  Konflik  Kekerasan  dan  Harga  Diri  Orang  Madura . Yogyakarta : LKIS. Zubir, Zaiyardam. 2002. Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Issue, Strategi, dan Dampak Gerakan . Yogyakarta: Insist Press. _______. 2008. Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan (Teks buku Ajar,  Hibah dari Dikti).

## Laporan
Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006, 2007, 2008 (Hal.61)
Laporan Kawil Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 (hal .66)

## Surat kabar
Haluan
Singgalang, Sabtu 20 Desember 2009 (hal 63), 2 Januari 2003 (hal. 68) Padang Ekspres, 10 Desember 2008 Post Metro Padang Media Indonesia Mimbar Minang, Senin 29 Desember 2003 (hal. 63)