Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia
Vaula Surya Hannifa vaulasurya@gmail.com
Johni Najwan johni.najwan@yahoo.co.id
M. Amin Qodri m_aminqodri@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 10 Desember 2021; Accepted: 13 Februari 2022; Published: 13 Februari 2022

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  how  the  arrangement  of  the inheritance rights of adopted children in Islamic law is seen from the case of The Copy of the  Decree  of  the  Jambi  Religious  Court  No.  870  /  Pdt.G  /  2020  /  PA.Jmb.  the  issue  is whether  the  adopted  child  has  inheritance  rights  to  his  adoptive  parents.  This  type  of research  is  normative  juridical,  which  is  a  legal  research  method  that  examines  legal issues  in  the  form  of  legal  research  efforts  that  concern  a  particular  case  that  in  the analysis here  has a very specific character,  which can  be seen  whether or not  normative requirements are met  in accordance with the rules  and regulations  of the law  itself. The results of this study are to show some conclusions that are prioritized in terms of law or juridical aspects of course according to Islamic law, an adopted child does not inherit the property of his adoptive parents given a will according to Article 209 paragraph (2) of the KHI.
Keywords: Adopted Children, Inheritance, Islamic Law

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana pengaturan  hak  waris  anak  angkat  dalam  hukum  Islam  dilihat  dari  perkara  Salinan Putusan  Pengadilan  Agama  Jambi  Nomor  870/Pdt.G/2020/PA.Jmb.  permasalahannya yaitu apa anak angkat memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum yang berupa upaya penelitian hukum yang menyangkut suatu kasus tertentu yang dalam analisis di sini memiliki karakter yang sangat spesifik, yang dapat dilihat apakah terpenuhi
Volume 3 Nomor 1
Februari 2022     Halaman 34 - 48
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
atau tidaknya persyaratan normatif yang sesuai dengan peraturan dan strukrur hukum itu sendiri.  Hasil  penelitian  ini  adalah  menunjukkan  beberapa  kesimpulan  yang diprioritaskan  dari  segi  hukum  atau  aspek  yuridis  tentunya  menurut  hukum  Islam, seorang  anak  angkat  tidak  mewarisi  harta  orang  tua  angkatnya  diberi  wasiat  menurut Pasal 209 ayat (2) KHI tersebut.
Kata Kunci: Anak Angkat, Harta Waris, Hukum Islam .

## A. PENDAHULUAN
Anak  sebagai  titipan  dari  Tuhan  atas  amanah  untuk  orang  tuanya  dalam membesarkannya. Memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri untuk melengkapi  perjalanan  hidup  mereka  dalam  membangun  sebuah  keluarga  dan  berperan sebagai  penyambung  keturunan  bagi  pasangan  suami  isteri  di  lingkungan  keluarganya. Namun, jika pasangan suami isteri tidak dapat memiliki  anak dalam pernikahan langkah selanjutnya adalah dengan mengangkat anak (adopsi).
Pada  kasus  ini,  UU  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  memberi kesempatan  untuk  suami  istri  dalam  keadaan  tidak  mempunyai  anak  dengan memberithahukan  tentang  prosedur  yang  diwajibkan  secara  hukum  untuk  mengadopsi anak. Dapat dikatakan, adopsi sebagai tindakan secara hukum melalui penyambutan anak tetapi  bukan  keturunan  secara  langsung  dengan  tujuan  untuk  dirawat  dan  diperlakukan seperti anak sendiri, disamping faktor lain dari  pengangkatan  anak  tersebut dengan niat baik membantu dalam hal mengurangi beban orang tua kandung dari anak angkat, 1
Selama  ini  di  Indonesia  terdapat  pengaturan  mengenai  anak  angkat  di  beberapa peraturan.  Salah  satu  hukum  positif  yang  mengatur  mengenai  perkawinan  termasuk  di dalamnya  mengenai  anak  angkat,  yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  KHI  berupa susunan  secara  aturan  dalam  hukum  Islam  disesuaikan  keperluan  dan  kesadaran  secara hukum di Indonesia bagi umat Islam. 2
KHI  mendefiniskan  anak  angkat  dalam  Pasal  171  huruf  h,  yaitu  “Anak  angkat sebagai  anak  di  kehidupan  sehari-hari  dirawat,  ditanggung  segala  beban  di  bidang pendidikan, dan lainnya berpindah kewajiban melalui putusan pengadilan dari orang tua kandung pada orang tua angkat”. Dari tersebut, maka anak angkat menikmati status sama dalam  hal  pembagian  waris  layaknya  anak  kandung.  Namun,  anak  angkat  hanya  akan menerima warisan orang tua angkatnya 1/3 apabila ia tidak menerima wasiat.
1 Mitra Suprayudi, “ Analisis Hukum terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” , Hlm. 2.
2 Andi  Herawati,  “Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Sebagai  Hasil  Ijtihad  Ulama  Indonesia”, Jurnal Studia Islamika , Volume 8 Nomor 2, 2011, Hlm. 324
Hukum  waris  Islam  memaparkan  anak  angkat  dapat  sebagai  mengasuh  dan membesarkan  anak,  dalam  Islam  sangat  disarankan. 3 Namun,  dalam  melakukan pengangkatan pada anak tidak menyamaratakan kerabat dari orang tua angkatnya, seperti yang  dalam  Q.S.  al-Ahzab  (33)  ayat  4  yang  mana  Allah  telah  berfirman:  “Allah  tidak menjadikan  dua  hati  dalam  dada  seseorang.  Dan  tidak  pula  menjadikan  isteri-isterimu yang kamu zhihar 4 itu menjadi ibumu. Dan tidak pula menjadikan anak angkatmu menjadi anak  kandungmu.  Yang  demikian  itu  hanyalah  ucapan  dimulutmu  saja.  Dan  Allah mengatakan kebenaran. dan Dia menunjuki jalan yang benar.”
Suatu pengangkatan anak secara sah dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang  disahkan  pada  saat  anak  diangkat.  Maka  status  anak  angkat  tersebut  dalam mendapatkan hak waris di kembalikan  lagi. Tujuan diadakannya proses  peradilan dalam persoalan  pengangkatan  anak  adalah  yang  mana  mendapatkan  kekuatan  secara  tetap melalui putusan hakim, maka dapat diartikan putusan hakim tersebut antara kedua belah pihak untuk ditaati bersama-sama. 5
Hukum yang membuat aturan mengenai adanya pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan  untuk  ahli  waris  dari  orang  yang  telah  meninggal.  Prinsipnya  yang  dapat mewarisi  dilihat  dari  hak  dan  kewajiban  pada  harta  yang  akan  menjadi  miliknya  saja dinamakan hukum waris. 6 Mengenai  pengangkatan  anak  yang  mana  telah banyak terjadi di  Indonesia  sampai  dengan  hari  ini  pun  masih  belum  memiliki  aturan  undang-undang pengangkatan  anak  secara  nasional  ataupun  secara  sah.  Apabila  suatu  undang-undang tentang  pengangkatan  anak  diundangkan  pada  tingkat  nasional  ataupun  hukum,  akan menjadi  suatu  bukti  kepastian  hukum  proses  pengangkatan,  pengangkatan  dilakukan sesuai kebiasaan setempat dan beberapa orang yang hadir pada saat pengesahannya. 7
Dari  sini  dapat  disimpulkan  anak  angkat  dalam  pengertian  waris  menurut pandangan  Islam  adalah  anak  angkat  (adopsi)  yang  tidak  mempunyai  kekuataan  hukum yang kuat atas warisan. Tetapi, berhak memperoleh harta orang tua bagi anak dilakukan melalui  pemberian  wasiat  wajibah.  Sebagai  wasiat  yang  belum  dibuat,  tetapi  diduga dengan kuat akan dibuat oleh pemberi  wasiat  saat masih hidup.  Besaran  wasiat wajibah
3 Johni Najwan, Hukum Kewarisan Islam , Baitul Hikmah, Padang, 2003, Hlm. 107. 4 Zhihar adalah suatu tindakan yang merupakan atau menyamakan ibu dengan isteri, yang pernah  dilakukan  oleh  aus  bin  samit  kepada  isterinya  khaulah  binti  tsaklabah,  zhihar  tidak  sama dengan talaq, tetapi harus membayar kaffart. lihat qur’an surat al-mujadalah (58) ayat 1 s.d. 6
5 Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia”, Lex Privatum , Volume 1 Nomor 1 Januari-Maret, 2013, Hlm. 143
6 Rosnidar  Sembirng ,  Hukum  Keluarga  Harta-Harta  Benda  dalam  Perkawinan ,  PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 187
7 Karin Aulia Rahmadhanty, dkk, “Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia”, Jurnal Normative , Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, Hlm. 68.
yaitu  sebesar  bagian  orang  tua  nya,  tidak  boleh  melebihi  ketentuan  yaitu  melebihi  1/3 bagian.  Dalam  kasus  pewarisan,  seringkali  muncul  masalah  dengan  pembagian  warisan yang tidak tepat dengan dan masalah lain, sehingga dapat meyebabkan konfilk internal di lingkungan keluarga atau para ahli waris. 8
Salah  satu  kasus  yang  menjadi  polemik  tertuang  di  dalam  Putusan  Pengadilan Agama  Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. Kasus  ini merupakan kasus hibah kepada Tjik  Ha  (tergugat)  yang  oleh  pemberi  hibah  yang  mana  ialah  orang  tua  angkatnya  abu bakar  dan  Tjik  Ha  yang  mengangkat  dan  memelihara  menjadi  anak  serta  memberikan kepada tergugat semua harta berupa sebidang tanah melalui sebuah wasiat yang disetujui suami  istri  yaitu  orang  tua  angkatnya,  sebelum  pemberi  wafat.  Pemberi  sendiri  masih memiliki  keluarga  dari  pihak  ibu  kandungnya  yaitu  anak  dari  saudara  kandung  ibu pemberi. Penggugat dalam perkara ini merasa tidak adil dan dirugikan atas tindakan yang terjadi.  Dengan  hal  ini  penggungat  menupayakan  secara  hukum  untuk  memperoleh haknya secara jelas melalui Pengadilan Agama Jambi  terhadap objek yang disengketakan tersebut.
Harta  waris  dalam  perspektif  islam  memaparkan  sebagai  harta  dan  hak  dalam keadaan bersih dari orang yang meninggal. Hal ini dijelaskan bahwa harta warisan untuk para ahli waris sebagai bentuk perangkat dari harta maupun hak, tidak dihitung mengenai pembayaran maupun hutang dari pewaris yang disebabkan atas meninggalnya. 9 Menurut Pasal  171  huruf  e  warisan  sebagai  harta  bawaan  yang  diberikan  penambahan  sebagian melalui harta dilakukan bersama bagi pewaris dapat digunakan sebagai keperluan selama ia  sakit  hingga  meninggal,  biaya  pengurusan  jenazah  dan  pemberian  untuk  kerabat bahkan pembayaran hutang.
Hukum  Islam  menetapkan  ahli  waris  atau  pembagian  harta  waris  yang ketentuannya  sudah  menjadi  ketetapan  bagi  ahli  waris  atau  bagiannya  dari  harta  waris tersebut telah ada dalam Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumbernya. Ayat yang menjelaskan penegasan terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan setelah menunaikan hutang dan wasiat dari si mayit pada Q.S An-Nisa. 10
Polemik  pemberian  harta  waris  kepada  anak  angkat  akan  terus  muncul  di Indonesia  karena  pengaturan  dalam  Pasal  209  KHI.  Konsep  ini  didasarkan  pada  logika
8 Mifta  Hulzannah,  dkk,  “Pembagian  Ahli  Waris  pada  Anak  Angkat  di  Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari  Perspketif Hukum Islam ”, Jurnal Ilmiah “Advokasi ”, Volume 8 Nomor  1, Maret, 2020, Hlm. 19.
9 Eman Suparman, Op.Cit , Hlm. 217
10 Muhammad  Thaha  Abul  Ela  Khalifah, Hukum  Waris  Pembagian  Warisan  Berdasarkan Syariat Islam , Tiga Serangkai, Solo, 2017, Hlm. 5
secara  hukum  dan  secara  kemanusiaan  oleh  pihak  pemberi  sebagian  harta  warisan teruntuk  anak  angkatnya.  Pemberian  1/3  memfungsikan  konsep  wasiat  wajibah  sebagai konsep  yang  memiliki  pertentangan  dengan  kasus  tersebut,  kemudian  menimbulkan kerugian bagi para ahli waris utama. Permasalahan tersebut menjadikan penulis tertarik untuk membahas mengengai Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Jambi)”
Pada  bahasan  untuk  mendapatkan  data  yang  valid  maka  dilibatkan  metode penelitian  dengan  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif  dengan  mengacu  pada norma  hukum  yang  memuat  adanya  suatu  perundang-undangan  dengan  melakukan analisis  serta  mengkaji  dan  melakukan  penelitian  dari  berbagai  dokumen  maupun literatur,  seperti  undang-undang,  jurnal,  dan  konvensi-konvensi  yang  melekat  dengan penelitian  ini.    Pendekatan  yang  dilibatkan  dalam  bahasan  ini  yakni  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach ),  pendekatan,  kontekstual  ( conceptual  approach ), dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  untuk memperkuat  data  melalui:  1)  bahan  hukum  primer  dengan  kekuatan  hukum  landasan syariah  dan  peraturan  perundang-undangan,  dan  (2)  bahan  hukum  sekunder  melalui bahan  pustaka,  dan  3)  bahan  hukum  tersier  berupa  data  berupa  kamus  hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

## B. PEMBAHASAN
a. Kepemilikan Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat
Pengangkatan anak oleh suami isteri menjadi tanggung jawab nantinya atas hidup anak  tersebut  yang  sudah  dititipkan orang  tua  kandungnya  untuk  dialihkan.  Hal  seperti inilah  dalam  pengangkatan  terhadap  anak  angkat  yang  secara  legal  ataupun  secara  sah berada dibawah Putusan Pengadilan. Sesuai dengan landasan pada Pasal 171 huruf h KHI mengenai arti dari anak angkat.
Penetuan  hak  waris  anak  angkat  terhadap  harta  waris  orang  tua  angkatnya disebutkan dalam 209 ayat 2 KHI menjelaskan pemberian wasiat yang tidak didapatkan dari anak diberikan sebanyak 1/3 wasiat wajibah dari harta orang tua angkatnya. Dapat disimpulkan  bahwa sepertiga  bagian  saja  anak  angkat  menerima  wasiat  dan  tidak  lebih atas pemilikan dari warisan tersebut.
Berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI tidak ada mengenai kepemilikan harta warisan anak  angkat.  Dikarenakan  anak  angkat  hanya  dalam  pemeliharannya  saja  seperti  yang dijelaskan  dalam  Pasal  171  h  KHI  untuk  itu  tidak  menjadikan  anak  angkat  seperti  anak kandung sendiri. Karena secara hukum kepemilikan harta warisan berada pada ahli waris
yang  sah.  Ketika  mengangkat  anak  tidak  boleh  menghilangkan  hubungan  darah  atau memutuskan dengan orang tua kandung. Hukum Islam tidak memuat adanya  hubungan warisan. Islam memberikan pengajaran dalam sistem kekerabatan yang menentukan hak dan kewajiban anak serta batasan berdasarkan ajaran Islam.
b. Deskripsi Perkara No. 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb Tentang Waris Anak Angkat
Berdasarkan  salinan  putusan  Pengadilan  Agama  Kota  Jambi  dalam  perkara  No. 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb  dalam  perkara  waris  yang  diajukan  oleh:  (1)Ramli  bin  Alm.  A. Roni  Pelawan  1,  (2)  Hud  bin  Alm.  Abdullah  Pelawan  2,  dan  (3)  Abdul  Kadir  bin  Alm. Abullah Pelawan 3.
Pemberi kuasa dalam hal ini dari Ponita, SH., Agus  Salim, SH., Advokat Pengacara pada  kantor  Advokat/Penasehat  hukum  Agus  Salim,  SH.,  Ponita,  SH  dan  Partners  yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin RT. 028 Keluruhan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa hukum khusus nomor 01/SK/K.AP/IX/2020 tanggal  21  September  2020  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Jambi dengan  register  nomor  273/SKH/2020/PA.Jmb  pada  tanggal  29  September  2020 selanjutnya  disebut  sebagai  Kuasa  para  Pelawan.  Dengan  ini  melawan:  (1)  M.  Safei  bin Djainudin, (2) M. Yunus bin Ismail Ali, (3) Azhar bin M. Nawawi, (4) M. Taher bin Budjang Yahya,  (5)  M.  Thalib  bin  Budjang  Yahya,  (6)  Nuraini  binti  Budjang  Yahya,  (7)  Fatimah binti Ismail Ali, (8) Cek Roni bin Ismail Ali, (9) Jumailah binti Ismail Ali, (10) Zuraida binti Ismail  Ali,  (11)  Nurningsih  binti  Budjang  Yahya,  (12)  Abdurrahman  Ibrahim  bin Djainudin, (13)Rohani binti Nurdin Tedung, (14) Hasan bin Nurdin Tedung, (15) Rohana binti Nurdin Tedung, (16) Nangcik bin Nurdin Tedung, (17) M. Romi bin M. Nawawi, (18) M. Saman bin M. Nawawi. Untuk selanjutnya disebut sebagai para Terlawan Penyita.
Dalam  hal  ini,  selain  pelawan  3,  11  dan  17  memberikan  kuasa  kepada  Maiful Efendi, SH., MH., Advokat/Pengacara pada kantor yang beralamat Jl. P. Hidayat Nomor 55 rt. 028 Keluruhan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus  tanpa  nomor  bertanggal  23  Oktober  2020  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register nomor 258/SKH/2020/PA.Jmb pada tanggal 04 November 2020 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terlawan Penyita.
Tjak  Ha  binti  Abu  Bakar  disebut  sebagai  Terlawan  Tersita.  Dalam  hal  ini memberikan  kuasa  kepada  Dr.  Sarbaini,  SH.,  MH.,  Alimin  Lubis,  SH.,  Yuli  Andriyani,  SH., Helmiyanti,  SH.,  Advokat/Pengacara  pada  kantor  Advokat/Penasehat  Hukum  Sarbiani dan  Associates  yang  beralamat  di  J.  T.  Sulaiman/Lrg.  Setia  Budi  nomor  23  rt.  26. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor  22/Pdt/SKK-S.A/XI/2020 tanggal 14 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 16 November
2020 dengan nomor register 262/SKH/2020/PA.Jmb, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terlawan Tersita.
Bahwa  Pelawan  1,  2,  3  tidak  pernah  mengetahui  adanya  perkara  atau  sengketa terhadap  harta  peninggalan  Alm.  Abu  Bakar  bin  Arifin  dan  Almh.  Tjik  ’Ja  binti  Bujang Abdul  Rahim  yang  diajukan  oleh  para  Terlawan  Penyita  terhadap  Terlawan    Tersita dalam perkara perdata nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 30 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Jb tanggal 28 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 276K/AG/2016 tanggal 16 Juni 2016 Jo Putusan Peninjauan  Kembali  nomor  100/PK/AG/2017  tanggal  21  November  2017  antara  para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, yang telah dimohonkan untuk dieksekusinya oleh para Terlawan Penyita melalui Pengadilan Agama Jambi.
Bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik, dimana dalam Putusan Peninjauan  Kembali  nomor  100/PK/AG/2017  tanggal  21  November  2017,  halaman  28 point  6  menyatakan  sah  dan  berharga  sita  jaminan  yang  diletakkan  oleh  Jurusita Pengadilan  Agama  Jambi  atas  harta-harta  peninggalan    angka  3  (tiga)  adalah  harta peninggalan  yang  belum  terbagi  dimana  ada  bagian  hak  para  Pelawan  atas  harta peninggalan tersebut.
Bahwa  objek  yang  diperkarakan/disengketakan  oleh  para  Terlawan  Penyita dengan Terlawan Tersita adalah harta peninggalan Alm. Abu Bakar bin Arifin yang telah meninggal  dunia  pada  tanggal  12  Oktober 1950  dengan  Almh.  Tjik  ’Ja  bin Bujang  Abdul Rahim yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1999 sesuai dengan gugatan para Terlawan Penyita nomor 104/Pdt.G/2014/PA.Jmb.
Bahwa  sewaktu  Abu  Bakar  bin  Arifin  meninggal  dunia  pada  tanggal  12  Oktober 1950  ada  meninggalkan  ahli  waris,  yaitu:  (1)  Tjik  ’Ja  binti  Bujang  Abdul  Rahim  sebagai isteri, dan (2) Rapi’ah binti Adam sebagai ibu kandung. Sebab Alm. Abu Bakar bin Arifin tidak mempunyai anak kandung, yang ada hanya anak angkat yaitu Terlawan Tersita.
Bahwa  Alm.  Abu  Bakar  bin  Arifin  juga  meninggalkan  harta  peninggalan  yaitu harta-harta  yang  disengketakan  antara  para  Terlawan  Penyita  dengan  Terlawan  Tersita yang  waktu  meninggalnya  Alm.  Abu  Bakar  bin  Arifin  belum  pernah  dibagi  kepada  ahli waris yang berhak menerimanya termasuk Ibu Kandung Alm. Abu Bakar bin Arifin yaitu Rapi’ah binti Adam yang merupakan saudara kandung dari nenek/buyut Pelawan 1, 2, 3 yang  bernama  Almh.  Hj.  Semur  binti  Adam  sebab  semasa  hidupnya  Rapi’ah  binti  Adam mempunyai satu orang saudara kandung seibu-sebapak, yaitu Hj. Semur binti Adam. Pada tahun  1969  Rapi’ah  binti  Adam  meninggal  dunia  karena  sakit  dan  meninggalkan  ahli waris yaitu Hj. Semur binti Adam yang merupakan saudara perempuan seibu-sebapak.
Bahwa Hj. Semur binti Adam dengan ST. Saidi bin Abdullah dan mempunyai anak bernama: (1) Aburrahman Lung bin ST. Saidi bin telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan  semasa  hidup  sampai  meninggal  dunia  tidak  pernah  menikah  dan  tidak  memiliki anak. (2) Ibrahim Kredel bin ST. Saidi telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan semasa hidup  sampai  meninggal  dunia  tidak  pernah  menikah  dan  tidak  memiliki  anak,  (3)  Siti Patimah binti ST. Saidi meninggal dunia pada tahun 1980, dan (4) H. Wahid bin ST. Saidi meninggal  dunia  pada  tahun  1965  dan  semasa  hidup  sampai  meninggal  dunia  tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak.
Hj. Semur binti Adam meninggal dunia pada tahun 1970. Bahwa Siti Patimah binti ST.  Saidi  menikah  dengan  A.  Roni  bin  Saman  dan  mempunyai  anak  yang  bernama: (1)Abdullah  bin  A.  Roni, (2)  Mahani  binti  A.  Roni,  (3)  Ramli  bin  A.  Roni  (Pelawan  1).  A. Roni bin  Saman meninggal dunia tahun 1970 dan Siti  Patimah binti  ST. Saidi meninggal dunia tahun 1980.
Bahwa  Abdullah  bin  A.  Roni  menikah  dengan  seorang  perempuan  yang  bernama Hj. Solhah binti Abdussomad dan mempunyai anak yang bernama: (1) Hud bin Abdullah (Pelawan 2), (2) A. Kadir bin Abdullah (Pelawan 3), dan (3) Samsul bin Abdullah menikah dengan  Nuraini  binti  Efendi  dan  mempunyai  anak  yang  bernama  Delpa  Sanjaya  Samsul bin Abdullah meninggal dunia pada tahun 2020.
Bahwa Mahani binti A. Roni menikah dengan Rahamen bin Yunus dan mempunyai anak yang bernama Zuhria binti Rahmaen sedangkan Ramli bin A. Roni menikah dengan seorang  perempuan  yang  bernama  Roslaini  binti  Idris  dan  mempunyai  anak  yang bernama: (1) Ratna Dewi binti Ramli, (2) Maryanis binti Ramli, (3) Masna binti Ramli, (4) Salamat  bin  Ramli,  (5)  Nurhadi  bin  Ramli,  (6)  Najla  binti  Ramli,  dan  (7)  Indriani  binti Ramli.
Bahwa  para  Terlawan  Penyita  dengan  Putusan  Perkara  Perdata  nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb  tanggal  30  Juni  2015  Jo  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Jambi  nomor  24/Pdt.G/2015/PTA.Jb  tanggal  28  Oktober  2015  Jo  Putusan  Mahkamah Agung  RI  nomor  276K/Ag/2016  tanggal  16  Juni  2016  Jo  Putusuan  Peninjauan  Kembali nomor  100  PK/AG/2017  tanggal  21  November  2017  telah  mendapatkan  hak  2/3  dari peninggalan  Alm.  Abu  Bakar  bin  Arifin  dan  Almh.  Tjik  ’Ja  bin  Bujang  Abdul  Rahim sedangkan  Terlawan  Tersita  (Tjik  Ha  binti  Abu  Bakar)  mendapat  1/3  bagian  dari  harta peninggalan  Alm.  Abu  Bakar  bin  Arifin  dan  Almh.  Tjik  ’Ja  binti  Bujang  Abdul  Rahim tersebut.
Bahwa seluruh harta peninggalan Alm. Abu Bakar bin Arifin dan Almh. Tjik ’Ja binti Bujang Abdul Rajim yang dipersengketakan antara para Terlawan Penyita dan Terlawan
Tersita  sebagian  merupakan  harta  peninggalan  Alm.  Abu  Bakar  bin  Arifin  yang  harus dibagikan  kepada  ahli  warisnya  yaitu  Rapi’ah  binti  Adam  sebagai  ibu  kandung  dan sebagian lagi merupakan bagian Tjik ’Ja binti Abdul Rahim.
Bahwa harta-harta peninggalan Alm. Abu Bakar Arifin yang
diperkarakan/dipersengketakan  oleh  para  Terlawan  Penyita  dan  Terlawan  Tersita adalah:  (a)  Sebidang  tanah  seluas  9.000  M 2 (Sembilan  ribu  meter  bujur  sangkar)  yang berdiri diatasnya bangunan 4 (empat) pintu bedeng batu permanen dengan SHM nomor 46/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar (Terlawan Tersita) yang terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi0 sekarang rt. 011 Keluruhan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung – Kota  Jambi.  Dengan  batas-batas  sekarang  sebagai  berikut:  (1)  Sebelah  Barat  berbatas jalanan  aspal,  (2)  Sebelah  Timur  berbatas  dengan  Agus  Cik/Syukur  Laman,  (3)  Sebelah Utara  berbatasan  tanah  Syukur  Laman,  dan  (4)  Sebelah  Selatan  berbatasan  tanah  Mery. (b)  Sebidang  tanah  seluas  3.000  M 2 (Tiga  ribu  meter  bujur  sangkar)  yang  berdiri diatasnya  bangunan  2  (dua)  rumah  batu  permanen  dan  7  (tujuh)  pintu  bedeng  papan dengan  SHM  nomor  47/Talang  Jauh  a/n  Tjik  Ha  bintu  Abu  Bakar  terletak  (dahulu  di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di rt. 011 Keluruhan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung – Kota Jambi. Dengan batas-batas sekarang sebagai berikut: (1) Sebelah Barat berbatasan jalan  umum,  (2)  Sebelah  Timur  berbatasan  tanah  Mery  dan  Bunhok,  (3)  Sebelah  Utara berbatasan tanah Mery, dan (4)Sebelah Selatan berbatasan jalan setapak.
Bahwa  para Terlawan Penyita  dan Terlawan Tersita  tidak menyadari bahwa dari harta  peninggalan  Alm.  Abu  Bakar  bin  Arifin  ada  bagian  dari  Almh.  Rapi’ah  binti  Adam yaitu sebagai ibu kandung dari Alm. Abu Bakar bin Arifin (Nenek/buyut dari Pelawan 1, 2, 3  yang  belum  terbagi  yang  besarnya  sesuai  dengan  faraid  hukum  Islam.  Sementara Rapi’ah  binti  Adam  masih  mempunyai  saudara  perempuan  kandung  yang  bernama  Hj. Semur binti Adam sebagai ahli waris dari Rapi’ah binti Adam yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Semur binti Adam dan Hj. Semur binti Adam adalah nene/buyut dari para Pelawan.
Bahwa  oleh karena  tanah  tersebut yaitu SHM  nomor 46/Talang  Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar dan SHM 47/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar tela dibuat menjadi nama Tjik Ha binti Abu Bakar pada tahun 1983, maka semasa hidup Alm. Abu Bakar bin Arifin  beserta  isterinya  Almh.  Tjik  ’Ja  binti  Bujang  Abul  Rahim  telah  menyetujui pemberian tersebut kepada Tjik Ha sebagai Terlawan Tersita, namun pemberian tersebut telah bertentangan dengan KHI, yaitu 1/3 dari harta peninggalan tidak melebihi.
Bahwa terhadap objek sengketa yang diperkarakan oleh Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita berupa harta: (1) Sebidang tanah seluas 9.000 M 2 (Sembilan ribu meter
bujur sangkar) dengan SHM nomor 46/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar, dan (2) Sebidang  tanah  seluas  3.000  M 2 (Tiga  ribu  meter  bujur  sangkar)  dengan  SHM  nomor 47/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar.
Terdapat ketidaksesuaian batas-batas tanah dengan fakta di lapangan baik Timur, Utara,  Barat  dan  Selatan  termasuk  objek  yang  ada  diatasnya.  Pada  putusan  nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb  yang  mana  terhadap  pertimbangan  hakim  dengan  ini memberikan  kemenangan  kepada  pihak  tergugat  yaitu  anak  angkat.  Gugatan  yang  telah diajukan  oleh  penggugat  dipandang  tidak  dapat  diterima  oleh  pihak  Pengadilan  Agama Jambi,  pertimbangan  lainnya  dengan  memperhatikan  dan  membaca  surat  dari  para pelawan/penggugat  yang  mana  majelis  menilai  bahwa  para  penggugat  dalam mengajukannya  didasarkan  atas  adanya  kepentingan  semata  yaitu  merasa  berhak  atas objek tersebut karena adanya hak kewarisan dari sisi lain dan tidak menguraikan asalan kepemilikan mutlaknya atas objek yang disengketakan sehingga syarat dan unsur adanya kerugian  atau  terlanggarnya  hak  keperdataan  bagi  para  penggugat  sehingga  para penggugat dianggap bukan para penggugat yang benar.
Mengenai  pertimbangan  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  Pasal  209  KHI mengenai hak-hak ahli waris yang mana tidak sesuai. Sebagaimana tertera pada Pasal 195 (2) KHI ”wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknyas sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui’.

## c. Analisis Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif KHI Indonesia
Berdasarkan dalam salinan Putusan
Hakim pada perkara No.
870/Pdt.G/2020/Pa.Jmb  mengenai  pembagian  harta  warisan  yang  melibatkan  adanya anak angkat sebagai terlawan tersita dalam perkara ini anak angkat yang bernama Tjik Ha Binti  Abu  Bakar  mendapatkan  harta  warisan  melebihi  sepertiga  bagian  dari  harta  orang tua  angkatnya  yang  mana  semasa  hidup  Alm.  Abu  Bakar  Bin  Arifin  (ayah  angkat)  dan Almh. Tjik ’Ja Binti Bujang Abdul Rahim (ibu angkat) menyetujui pemberian harta tersebut kepada anak angkatnya.
Berdasarkan Pasal 209 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa ” Anak angkat yang tidak mendapatkan  wasiat  sebanyak  1/3  diberikan  wasiat  wajibah  dari  harta  warisan  anak angkatnya.” namun dalam perkara di informasikan tertera dalam putusan tersebut hanya orang  tua  angkatnya  saja  yang  menyetujui,  tidak  melibatkan  semua  ahli  waris  yang  ada. Sehingga  hukum  Islam  tidak  membenarkan  melebihi  sepertiga  bagian  diperoleh  harta orang tua angkatnya dan juga tanpa persetujuan semua ahli waris.
Orang yang mewarisi pada zaman sebelum Islam adalah anak angkat. Anak angkat memiliki hak sepenuhnya atas harta bapak angkatnya sesuai perjanjian antara keduanya. Sistem  ini  berlaku  sampai  awal  Islam  di  mana  para  sahabat  yang  ikut  berhijrah  ke Madinah  dan  tidak  mempunyai  wali  dan  meninggal,  maka  hartanya  diwariskan  kepada saudaranya  dari Ansar yang  ada  di  Madinah  karena  ia  telah  menjadi  saudaranya  hal  ini disampaikan dalam Q.S Al - Anfal (27) Ayat 72.
Pada awal Islam anak angkat masih mendapatkan warisan. Beberapa sahabat juga pernah  diangkat  oleh  sahabat  yang  lain.  Bahkan  Rasulullah  SAW  mengangkat  Zaid  Ibn Muhammad sebagai anak angkatnya dan dinisbatkan kepada beliau setelah dimerdekakan dari  perbudakan.  Karena  anak  angkat  diperlakukan  sama  seperti  anak  kandung,  maka sahabat Zaid dinisbatkan kepada Muhammad Rasulullah bukan kepada Harisah. Demikian pula Salim Ibn ’Utbah yang diangkat oleh Abu Khudzaifah sebagai anaknya dengan sebutan Salim  Bin  Khudzaifah.  Akan  tetapi  anak  dalam  perkembangannya  angkat  angkat  dalam islam  mendapati  warisan  diikuti  dengan  turunnya  Q.S.  Al  -  Ahzab  ayat  4  dan  5 11 yang disimpulkan  bahwa,  dengan  ini  Allah  berfirman  pada  ayat  Al-Qur’an,  warisan  dari  harta bagi  anak  angkat  tidak  diterima  untuk  orang  tua  angkatnya  di  dalam  hukum  Islam, mengenai hak waris bagi anak angkat karena ini tidak terjadi dalam hukum Islam.
Dalam  Islam,  anak  tidak  terdapat  penyamaan  antara  anak  angkat  dan  kandung seperti  pembagian  dari  warisan.  Karena  terjadi  hubungan  darah  antara  anak  dengan orang  tuanya.  Dalam  Q.S.  An  –  Anfal  ayat  75  Allah  berfirman  yang  artinya  ”Orang  yang mempunyai  hubungan  kekerabatan  itu,  sebagaiannya  lebih  berhak  terhadap  sesamanya dari pada yang bukan kerabatanya (anak angkat).”
Sebagaimana  Islam  telah  menwajibkan  aturan  hubungan  keluarga  serta sependirian  dengan  adab  keluarga  dan  menjadikannya  jelas  serta  tidak  bercampuran maupun tidak terdapat cacat di dalamnya. Maka dari itu, Islam membatalkan adat adopsi (pengangkatan anak) dan mengembalikan ikatan darah, orang tua dan anak. 12
Keterikatan adalah ikatan emosi dan tata krama yang tidak memiliki impilikasi dan kewajiban  biasa  seperti  saling  mewarisi,  yang  mana  kesemuanya  bersumber  dari pengaruh  kerabat sedarah.  Penghapusan  adat  kebiasaan  pengangkatan  anak  terjadi  agar anak  angkat  tidak  sesuka  hati  dengan  pihak  yang dalam  hubungan  darah  yang  sah serta mereka  akan  dipedulikan  pada  proses  penghapusan  anak  angkat  dalam  lingkup masyarakat. Pada hal ini ”... jika dari orang tua mereka mengetahui...”, ini menggambarkan
11 Hasanudin, Op.Cit , Hlm. 9-10 12 Mifa  Al  Fahmi,  dkk ,  “Warisan  Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Adat  dan  Kompilasi  Hukum Islam”, USU Law Journal , Volume 5 Nomor 1, Januari, 2017, Hlm. 86
bahwa  bagaimana  tidak  teraturnya  institusi  keluarga  selama  masyarakat  jahiliyah  dan kebejatannya. Sehingga Islam berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan hal-hal tersebut dengan membangun aturan keluarga sebagai dasar hubungan orang tua kandung dan  anak  angkat  ketika  sesuatu  yang  buruk  terjadi.  Hal  ini,  aturan  juga  ditetapkan  di dalam masyarakat. 13
Di  era  saat  ini  dalam  peraturan  tentang  wasiat  yang  dilaksanakan  untuk  anak angkat dipergunakan wasiat wajibah yang menjadi hal relatif baru dalam fiqih tradisional dengan  adanya  peraturan  dari  perundang-undangan  mengenai  keberlakuan  warisan dilihat di berbagai dunia yang telah tergambar sebagai Islam kontemporer. Dalam hal ini penegasan  dalam  Al-qur’an  memberikan  penolakan  pada  kesetaraan  yang  berdasarkan pada  anak  yang  telah  diangkat  berkembang  yang  mengikuti  adat  istiadat  yang berhubungan dengan hubungan darah masyarakat Arab Madinah. 14
Hukum Islam telah menjelaskan secara terperinci dan mudah tentang anak angkat yang  tidak  memperoleh  harta  warisan  pada  ketentuan  Al-Qur’an  surah  Al-Azhab  ayat  4 dan  5  serta  An  -Anfal  ayat  75  yang  pada  ayat  tersebut  sudah  jelas  dalam  artiannya mengenai  hal  warisan  kepemilikan  garis  keturunan  yang  tidak  sedarah,  begitu  juga dengan  hal  mengenai  kewarisan,  anak  angkat  tidak  mewarisi.  Tetapi,  adanya  perizinan menerima wasiat atau wasiat wajibah.
UU  seperti  KHI,  keberadaan  hak  waris  bagi  anak  angkat  tidak  memandangnya, melebihi  lebih  kearah  wasiat.  Wasiat  wajibah  sebagai  bentuk  pelaksanaan  dari  wasiat yang  tidak  memberikan  pengaruh  dan  ketergantungan  bagi  orang  yang  telah  tiada  titik dijalankannya  wasiat  tersebut  berbentuk  ucapan  atau  pun  telah  dikehendaki  dari  orang yang  telah  tiada.  Pelaksanaan  wasiat  tersebut  mendasari  dari  penyebab  pembenaran hukum dalam pelaksanaan wasiat itu. 15
Sayid  Sabiq  dalam  bukunya  Fiqih  Al-Sunnah  memaparkan  wasiat  ini  sebagai perbuatan  yang  dilakukan  untuk  melakukan  pemberian  terhadap  orang  lain  dari seseorang agar hak tersebut dimiliki ataupun memperoleh keuntungan secara tulus yang pelaksanaannya  ini  ditangguhkan  hingga  meninggalnya  pembuat  wasiat  tersebut  tanpa ada imbalan. 16 Namun hal ini banyak sekali pendapat tentang wasiat.
13 Mifta Al Fahmi, dkk, Loc.Cit 14 Nur  Aisyah , “Anak  Angkat  dalam  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Hukum  Perdata”, El- Iqtishady , Volume 2 Nomor 1, Jumi 2020, Hlm. 108 15 Siti Nuraenun, “Problematika Kedudukan Anak Angkat dalam Menerima Harta Warisan dan  Penyelesaiannya  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam”, Inklusif ,  Volume  2  Nomor  4,  Desember, 2017, Hlm. 90-91
16 Ahmad Almauddin Yasin, “Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Undang-Undangan dan Hukum Islam”, Tsaqafatuna , Volume 3 Nomor 1, Mei 2021, Hlm.88
Menurut  penulis dalam  perkara  No. 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb,  yang menyebutkan dalam  duduk  perkara  bahwa  anak  angkat  menerima  lebih  dari  1/3  dari  harta  kekayaan yang  hanya  melibatkan  kedua  orang  tua  angkatnya  dalam  persetujuan  harta  benda tersebut  yang  berupa  sebidang  tanah,  dalam  hal  ini  harta  warisan  dibuat  berdasarkan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang sah menurut hukum Islam. Maka mengenai ini sangat bertentangan dengan ayat Al-Qur’an surah  Al  Azhab  ayat 4 dan 5 serta Pasal 209 KHI.
Rasulullah  SAW  pernah  bersabda  kepada  Sa’ad  Bin  Abi  Waqqas,  bahwa  sebagian besar ulama melakukan kesepakatan tidak melebihi sepertiga warisan apabila dimiliki ahli waris, dikarenakan Rasulullah SAW dalam hadis menjelaskan "Sepertiga, dan sepertiga itu pun  telah  banyak”.  Hal  ini  menjelaskan  adanya  keberlakuan  dalam  syarat  agar  dapat mewarisi  wasiat  yang  diberikan  sendiri  sebagai  ahli  waris  tetapi  tidak  diberikannya  izin dari ahli waris. 17
Dapat disimpulkan dari hadist diatas, hal ini berdasarkan Pasal 195 Ayat (2) KHI bahwa,  ”Wasiat  hanya  diperbolehkan  sebanyak-banyaknya  sepertiga  dari  harta  warisan kecuali  apabila  semua  ahli  waris  menyetujui.”  sesuai  dengan  perkara  No. 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb dalam duduk perkara yang diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan  ahli  waris  hanya  ada  persetujuan  dari  Alm.  Abu  Bakar  Bin  Arifin  (ayah angkat)  dan  Almh.  Tjik  ’Ja  Binti  Bujang  Abdul  Rahim  (ibu  angkat)  yang  sama-sama menyetujui dimana hal itu yang diketahui oleh para pelawan yang sebagai cucu/cicit dari nenek/buyut Almh. Hj. Semur Binti Adam yang merupakan saudara kandung dari Rapi’an Binti Adam (ibu kandung Alm. Abu Bakar Bin Arifin).
Dalam  kasus  ini  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  adanya  putusan  ini  bagi tergugat yang menerima lebih dari 1/3 bagian harta orang tua angkatnya yaitu sebidang tanah. Sehingga penggugat merasa ini tidak adil. Pada putusan ini hakim tidak menerima dalil-dalil  dari  penggugat  yang  mana  akhirnya  tergugatlah  yang  menerima  atau memenangkan  atas  objek  sengketa  tersebut.  Hakim  menganggap  apa  yang  diungkapkan penggugat tidak dapat dibenarkan.
Dalam hal ini menurut penulis, maka Hakim harus mempertimbangkan Pembagian warisan  yang  diterima  dengan  seharusnya  secara  sah  dari  ahli  waris  pada  garis keturunannya  almarhum  dengan  melakukan  pertimbangan  semestinya  yang  dapat diterima dari ahli waris tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa pemahaman terhadap hukum
17 Santy  Dewi,  ”Analisis  Waris  Anak  Angkat  Berdasarkan  Hukum  Islam  (Studi  Putusan Hakim  Mahkamah  Agung  Republic  Indonesia  Nomor  677/K/Ag/2009)”, Jom  Fakultas  Hukum , Volume II Nomor 2, Oktober 2015, Hlm. 12
dapat  memanfaatkan  adanya  perlindungan  dari  ahli  waris  tersebut.  Dasar  yang berpedoman  pada hukum Islam pasal 209  KHI menjelaskan  bahwa sebanyak 1/3 bagian perolehan  dari  anak  angkat  tidak  melebihi  hal  tersebut.  Wasiat  yang  dikeluarkan  bagi orang tuanya berupa wasiat ataupun wasiat wajibah, wasiat ini adalah harus kepada orang tua angkatnya sendiri yang memberikannya sebagai pewasiat kepada penerima wasiatnya.

## C. KESIMPULAN
Dalam  perkara  nomor  870/Pdt.G/2020/PA.Jmb  tergugat  dinyatakan  menang dalam  perkara  waris  ini,  namun  dalam  hal  ini  tidak  dibenarkan  karena  dalam  hal  ini adanya pertentangan dengan pasal 209 KHI serta Q.S. Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Hukum Islam menegaskan bahwa tidak timbulnya suatu ikatan yang dapat mewarisi terjadi antara anak angkat dan orang tuanya angkatnya. Sebagai gantinya diberikan wasiat wajibah sehubung dengan bagian yang telah ditentukan yaitu 1/3 bagian sesuai pasal 209 KHI agar kerugian tidak  ditimbulkan  dari  ahli  waris  yang  secara  sah  diperlukannya  pada  wasit  tersebut untuk  menyetujui  semua  ahli  waris.  Sehingga  hubungan  pewarisan  yang  terjadi  tidak muncul  di  dalamnya  antara  anak  dan  orang  tua  angkatnya.  Q.S  Al  -  Ahzab  Ayat  4  dan  5 mengatakan  bahwa  tidak  dibenarkan  menobatkan  anak  angkat  sebagai  anak  kandung tidak dibenarkan, sebagai orang tua angkat dalam hal kewajibannya sesuai. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Jambi memberikan dampak yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan KHI. Pasal 171 huruf h hanya merawat, biaya pendidikan serta menjaga kesejatheraan hal lainnya  sebagaimana  tetap  menjaga  hubungan  anak  angkat  dan  orang  tua  asalnya  tetap terjalin.

## D. DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Eman  Suparman,  Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW,  PT.
Refika Aditama, Bandung, 2019.
Johni Najwan, Hukum Kewarisan Islam, Baitul Hikmah, Padang, 2003.
Muhammad  thaha  Abul  Ela  Khalifah,  Hukum  Waris  Pembagain  Warisan  Berdasarkan
Syariat Islam, Tiga Serangkai, Solo, 2017.
Rosnidar  Sembiring,  Hukum  Keluarga  Harta-Harta  Benda  dalam  Perkawinan,  PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

## 2. Karya Ilmiah
Ahmad Almauddin Yasin, “Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam”, Tsaqafatuna, Volume 3 Nomor 1, Mei, 2021.
Andi  Herawati,  “Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  Hasil  Ijtihad  Ulama  Indonesia”,
Jurnal Studia Islamika, Volume 8 Nomor 2, 2011.
Dessy Balaati, “Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia”, Les Privatum, Volume
1 Nomor 1, Januari-Maret, 2013.
Karin Aulia Rahmadhanty, dkk, “Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia”, Jurnal Normative, Volume 6 Nomor 2, 2018.
Mifta  Hulzannah,  dkk,  “Pembagian  Ahli  Waris  pada  Anak  Angkat  di  Kabupaten
Labuhanbatu  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Islam”,  Jurnal  Ilmiah  “Advokasi, Volume 8 Nomor, Maret, 2020.
Mitra Suprayudi, “Analisis Hukum terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih
Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perilndungan Anak”.
Nur  Aisyah , “Anak  Angkat  dalam  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Hukum  Perdata”, El- Iqtishady , Volume 2 Nomor 1, Jumi 2020, Hlm. 108
Santy  Dewi,  “Analisis  Waris  Anak  Angkat  Berdasarkan  Hukum  Islam  (Studi  Putusan Hakim  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  677/K/Ag/2009)”,  Jom Fakultas Hukum, Volume II Nomor 2, Oktober, 2015.
Siti  Nuraenun,  “Problematika  Kedudukan  Anak  Angkat  dalam  Menerima  Harta  Warisan dan Penyelesaiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Inklusif, Volume 2 Nomor 4, Desember, 2017.