## IMPLIKASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN TERKAIT POTENSI DUGAAN KEJAHATAN KORPORASI: STUDI CONTENT ANALYSIS PADA PT LAPINDO BRANTAS INC.
Waya Muthia Wardhani Departemen Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya wayamuthia@gmail.com Fidelis Arastyo Andono
Departemen Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya fidelis@staff.ubaya.ac.id
ABSTRACT  : Management  actions,  which  are  supported  by  the  implementation  of  corporate governance, is crucial in the decision making for any corporate actions. But in many occasions, the management took the decision to neglect the environment and social responsibility and set aside long-term goals of the company. On May 29, 2006 in the drilling area of PT Lapindo Brantas Inc. (Lapindo) located in Porong, Sidoarjo, an incident in which is one of the drilling well releases gas and  mud.  This  case  happened  because  the  company  allegedly  shirking  the  implementation  of social  and  environmental  responsibility  of  theirs.The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the implementation of the activities of social and environmental responsibility of a company, and then connect  the  involvement  of  social  environmental  responsibility  with  the  potential  of  alleged corporate  crime.  Using  the  content  analysis  method,  the  results  showed  that  social  and environmental  responsibility  of  a  company  is  very  important  to  be  implemented.  In  addition, management as manager of the company must always run actions guided by the principles of good governance. If the principles of good governance are not implemented by management, corporate actions whether intentional or not, will be more vulnerable and has the potential to intersect with corporate crime.
Keywords :  social  and  environmental  responsibility,  corporate  crime,  the  principles  of  good governance
ABSTRAK  : Tindakan  manajemen,  yang  didukung  oleh  penerapan  tata  kelola  perusahaan, sangat  penting  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  tindakan  korporasi.  Namun  dalam  banyak kesempatan,  manajemen  mengambil  keputusan  untuk  mengabaikan  lingkungan  dan  tanggung jawab  sosial  dan  menyisihkan  tujuan  jangka  panjang  perusahaan.  Pada  tanggal  29  Mei  2006  di area  pengeboran  PT  Lapindo  Brantas  Inc  (Lapindo)  yang  berada  di  Porong,  Sidoarjo,  sebuah kejadian di mana salah satu sumur pengeboran melepaskan gas dan lumpur. Hal ini terjadi karena perusahaan tersebut diduga mengelak dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan  lingkungan  suatu  perusahaan,  dan  kemudian  menghubungkan  keterlibatan  tanggung  jawab lingkungan sosial dengan potensi dugaan tindak pidana perusahaan. Dengan menggunakan metode analisis isi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sangat penting untuk diimplementasikan. Selain itu, manajemen sebagai manajer perusahaan harus selalu menjalankan tindakan yang dipandu oleh prinsip-prinsip good governance. Jika prinsip good governance tidak dilaksanakan oleh manajemen, tindakan korporasi apakah disengaja atau tidak, akan lebih rentan dan berpotensi berpotongan dengan corporate crime.
Kata kunci: tanggung jawab sosial dan lingkungan, corporate crime, prinsip good governance
1. Pendahuluan
Dewasa  ini  perusahaan  atau korporasi  sedang  menjadi  sorotan berbagai  pihak,  baik  itu  korporasi nasional  maupun  luar  negeri.  Baik  itu perusahaan  yang  bergerak  dalam industri minyak dan gas (migas) maupun non  migas.  Korporasi  yang  bergerak dalam industri migas seringkali menjadi pembicaraan dikarenakan setiap keputusan  dalam  operasional  maupun tindak-tanduk  perusahaan  sangatlah berdampak dan mempengaruhi kelangsungan  kehidupan  bagi  para stakeholder di sekitarnya. Tidak terkecuali  bagi  PT  Lapindo  Brantas Inc.(Lapindo)  dan  British  Petroleum plc.(BP). British Petroleum plc. merupakan  perusahaan  minyak  dan  gas bumi ternama yang berasal dari Inggris.
Berdasarkan  data  dari The  Richest ,  BP sebagai  perusahaan  dengan  wilayah operasi  di  berbagai  Negara,  dari  Timur Tengah  hingga  Alaska,  menempati urutan  ke-6  dalam  kategori  10 perusahaan  minyak  raksasa  di  dunia (Sukmana,2014).  Produksi  minyak  BP sebanyak  4,1  juta  barrel  per  hari menempatkan BP pada posisi urutan ke- 6  dalam  kategori  25  perusahaan  migas terbesar di dunia berdasarkan data yang dilansir oleh majalah Forbes
(Kurniawan,2013).  Begitu  juga  halnya dengan  Lapindo,  yang  menjadi  banyak sorotan  karena  merupakan  salah  satu anak perusahaan dari Grup Bakrie, yang terkenal akan bisnisnya yang menggurita. Pada  saat  ini,  maksimalisasi profit saja tidak cukup untuk memastikan  bahwa  korporasi  akan berdiri  selamanya  dalam  dunia  bisnis. Seperti yang diungkapkan oleh Mahajan (2011)  dalam  Fontaine  (2013)  bahwa saat  ini  terdapat  persepsi  yang berkembang  di  antara  perusahaan- perusahaan  bahwa  bisnis  berkelanjutan yang  sukses  dan  nilai  pemegang  saham tidak  dapat  dicapai  hanya  melalui memaksimalkan  keuntungan  jangka pendek,  melainkan  melalui  perilaku yang  berorientasi  pasar  dan  perilaku
yang  bertanggung  jawab.  Perusahaan menyadari bahwa mereka dapat berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengelola operasi mereka sedemikian rupa untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dan  meningkatkan  daya  saing  sekaligus menjamin  perlindungan  lingkungan  dan mempromosikan  tanggung  jawab  sosial (Fontaine,2013).
Menyadari akan berkembangnya prinsip  bisnis  yang  berkelanjutan,
Lapindo mengimplementasikan tanggung jawab sosial dalam operasional perusahaan. Lapindo menggunakan  standar  HSE  sebagai kerangka  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial lingkungan, yang diimplementasikan dalam bentuk
pengelolaan  limbah  dan  program pengembangan  masyarakat  (Lapindo Brantas Inc.,2016).
Tidak  selamanya  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan akan  berjalan  mulus  tanpa  hambatan. Terkadang, berbagai hal dapat mempengaruhi dan mengakibatkan keputusan  yang  diambil  menjadi  tidak berpedoman pada implementasi tanggung  jawab  sosial  lingkungan  yang berorientasi  jangka  panjang.Keputusan yang
tidak berpedoman pada kepentingan  jangka  panjang  dapat menyebabkan  praktik  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  perusahaan  tidak dijalankan  dengan  baik.Sudah  sangat banyak  kasus  tanggung  jawab  sosial lingkungan  yang  menimpa  berbagai perusahaan  terkemuka,  khususnya  di bidang  pertambangan  dan  migas  yang ada di dalam maupun luar negeri.
Salah  satunya  yaitu  peristiwa yang  dialami  oleh  Exxon,  dimana  pada tanggal  24  Maret  1989,  kapal  tanker minyak  Exxon  Valdez  kandas  di  Bligh Reef  di  Prince  William  Sound  di  lepas pantai  Alaska.  Kejadian  tersebut  adalah salah  satu  tumpahan  minyak  terburuk dalam  sejarah  pada  saat  itu,  hampir  11 juta  galon  minyak  bocor,  dengan perkiraan  ukuran  sebesar  17  kolam renang  olimpiade.  Tumpahan  minyak tersebut  masuk  kedalam  lautan  murni
dan  akhirnya  lebih  dari  1.300  mil  dari garis  pantai  dilapisi  dengan  minyak kotor  berwarna  hitam  (Whitman,2015). Sedangkan  di  Indonesia,  kejadian dugaan pencemaran lingkungan menimpa  PT  Newmont  Minahasa  Raya (PT NMR) pada tahun 2004, dimana PT NMR  dilaporkan  oleh  sekumpulan warga  Teluk  Buyat  yang  mengalami masalah  kesehatan  karena  diduga keracunan  limbah  merkuri.  Diduga, merkuri yang terkandung pada air Teluk Buyat  berasal  dari  pembuangan  limbah tambang  (tailing)  yang  dibuang  PT
NMR (detikNews,2004).Kasus ini sempat menghebohkan masyarakat karena  keluhan  kesehatan  yang  diderita warga kerap disamakan dengan penyakit Minamata yang ada di Jepang. Kejadian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari
pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  yang  kurang  baik  juga dialami  oleh  BP.  Pada  tanggal  20  April 2010,  terjadi  tumpahan  minyak  mentah di  perairan  Teluk  Meksiko  dan meledaknya kilang minyak ( rig ) Deepwater  Horizon  milik  British Petroleum plc., yang membuat komitmen  dan  praktik  tanggung  jawab sosial lingkungan BP menjadi dipertanyakan.  Kejadian  ini  disebut- sebut sebagai tumpahan minyak terburuk  sepanjang  sejarah  di  Amerika Serikat, serta mengakibatkan terdapat 11 korban jiwa (Barrett,2014).
Akibat  dari  insiden  di  Teluk Meksiko,  lingkungan  dan  makhluk hidup  juga  turut  merasakan  imbasnya. Beberapa  diantaranya  yaitu,  kematian mamalia  laut  sudah  setingkat  kematian 5000 individu, dan hampir 1 juta burung laut pesisir dan lepas pantai diperkirakan telah mati sebagai akibat dari tumpahan minyak.  Selain  itu,  industri  perikanan komersial  Teluk  Meksiko  diperkirakan telah  mengalami  kerugian  $  247  miliar akibat dari penutupan
wilayah pemancingan hasil laut, setelah terjadinya  tumpahan  minyak  (NRDC, 2015).  Indonesia  juga  mengalami  kasus yang  serupa  dengan  kasus  BP,  yaitu kasus  semburan  lumpur  dan  gas  yang
berada  pada  wilayah  operasional  PT Lapindo  Brantas  Inc.,  sehingga  kasus tersebut  lebih  dikenal  dengan  sebutan kasus  “Lumpur  Lapindo”.  Berdasarkan hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  (2007),  pada  tanggal  29  Mei 2006  telah  terjadi  semburan  lumpur panas  di  areal  dekat  lokasi  eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong,
Kabupaten  Sidoarjo,  Propinsi  Jawa Timur yang merupakan salah satu sumur di  Blok  Brantas  milik  Lapindo  Brantas Inc. Akibat dari insiden ini, berdasarkan laporan  ringkasan  eksekutif  yang dikemukakan  Komisi  Nasional  Hak Asasi  Manusia  (2011)  mengakibatkan sekurang-kurangnya  12  desa  dan kelurahan  atau  lebih  pada  wilayah  peta terdampak  menjadi  tenggelam,  dan  30 pabrik   terpaksa  menghentikan  produksi dan memberhentikan ribuan tenaga kerja dengan total jumlah 1.873 orang.
Kasus di  Teluk Meksiko mengharuskan  BP  untuk  mencapai kesepakatan  sebesar  US$  18,7  miliar untuk  menyelesaikan  proses  litigasi dengan  pemerintah  Amerika  Serikat karena  terbukti  melakukan  tindakan grossly negligence dalam operasionalnya (Hays,2015).
Konsekuensi lainnya juga harus diterima oleh BP, yaitu dengan adanya penurunan drastis nilai saham biasa BP pada tahun 2010  di  London  Stock  Exchange menjadi  hanya  296 pence / share (BP Annual  Report,2010:134)  dan  juga dikeluarkannya kebijakan untuk
pemberhentian  aktivitas  pengeboran ( moratorium  on  drilling )  bagi  seluruh rig yang  ada  di  kawasan  deepwater Teluk Meksiko selama 6 bulan lamanya, terhitung  sejak  tanggal  30  Mei  2010 (Bertrand,2012).
Pelaksanaan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  diatur  dalam  tata kelolxa perusahaan.Jika tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  tidak  terlaksana dengan baik, hal yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana tata kelola dari suatu  perusahaan.  Dan  apabila  tata kelola  tidak  berjalan  dengan  baik, kemungkinan perusahaan untuk
melanggar  hukum  dan  etika  akan semakin besar, karena tata kelola sendiri berbicara mengenai bagaimana pengelolaan  korporasi  yang  patuh  pada hukum,  beretika,  serta  bertanggung jawab  kepada stakeholder .  Pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  perusahaan akan  menyebabkan  perusahaan  untuk berhadapan atau bahkan terlibat langsung dalam kejahatan korporasi.
Kejahatan  korporasi  memiliki berbagai  bentuk  di  dunia  modern  saat ini.Salah  satu  kejahatan  korporasi dengan  dampak  negatif  yang  begitu dahsyat  adalah  kasus  tragedi  Bhopal  di India.  Pada  dini  hari  3  Desember  1984, sekitar  40  ton  gas methyl  isocyanate tanpa  sengaja  bocor  dari  sebuah  pabrik pestisida  yang  dimiliki  oleh  perusahaan multinasional  Amerika  Serikat  Union Carbide  Corp  dan  terbawa  angin  ke daerah  kumuh  yang  berada  di  sekitar pabrik.  Pemerintah  mencatat  5295 kematian, namun aktivis memperkirakan 25  ribu  kematian  akibat  penyakit  sejak kebocoran  terjadi  (Agestu,2014).  Selain tragedi  Bhopal  tersebut,  berbagai kejahatan  korporasi  lainnya  dilakukan oleh berbagai perusahaan yang
memproduksi  dan  memasok  kendaraan bermotor,  dengan  hukuman  besar  untuk pelanggaran  keamanan,  termasuk  denda $ 900 juta (dan ditangguhkan penuntutan pidana)  untuk  General  Motors,  denda sipil  rekor  $  200  juta  untuk  pembuat airbag  Jepang  Takata,  hukuman  dari  $ 105.000.000  dan  $  70  juta  untuk  Fiat Chrysler, dan $ 70 juta untuk Honda.
Lalu kemudian, bentuk kejahatan  korporasi  lainnya  yang berkaitan  dengan  manipulasi  keuangan,
yaitu  pada  kasus  yang  dihadapi  oleh lima  bank  (Citigroup, JPMorgan  Chase, Barclays,  Royal  Bank  of  Scotland  dan UBS)  yang  harus  membayar  total  $  2,5 miliar  untuk  Departemen  Kehakiman dan $ 1.8 milyar untuk Federal Reserve sehubungan  dengan  tuduhan  bahwa mereka bersekongkol untuk memanipulasi pasar valuta asing
(Mattera,2015).
Oleh karena itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukan sekedar  kegiatan  pemenuhan  tanggung jawab  perusahaan  kepada stakeholder semata.Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  merupakan  tindakan  yang sangat diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan
perusahaan  dan  menjaga  perusahaan agar  terhindar  dari  risiko  terlibat  dalam suatu kejahatan korporasi.

## 2. Kerangka Teoritis
2.1 Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Menurut Fontaine (2013), corporate  social  responsibility atau tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan adalah bentuk self regulation perusahaan yang  diintegrasikan  ke  dalam  model bisnis.  Fungsi  kebijakan  CSR  adalah sebagai  mekanisme  mengatur  diri  yang terintegrasi,  dimana  memantau  bisnis dan memastikan kepatuhan aktif dengan semangat  hukum,  standar  etika,  dan norma-norma internasional. CSR adalah inklusi  sengaja  kepentingan  publik dalam pengambilan keputusan perusahaan,  dan  menghormati triple bottom line : people, planet, profit. Menurut  Fontaine  (2013)  CSR atau  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan adalah mengenai bagaimana  bisnis  mengarahkan  nilai- nilai  mereka  dan  perilaku  mereka dengan  ekspektasi  dan  kebutuhan  dari para  pemangku  kepentingan  –  tidak hanya  pelanggan  dan  investor,  tetapi juga  karyawan,  pemasok,  komunitas, regulator, kelompok kepentingan
khusus, dan masyarakat secara
keseluruhan.  CSR  mendeskripsikan komitmen  perusahaan  untuk  menjadi akuntabel  kepada  para  pemangku kepentingan.CSR  meminta  bisnis  untuk mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan  dari  operasional  mereka untuk  memaksimalkan  manfaat  dan meminimalkan kerugian.Menurut McWilliams  dan  Siegel  (2001)  dalam
Fontaine  (2013), corporate  social responsibility terdiri  dari  tindakan  yang muncul untuk lebih memajukan kebaikan  sosial  di  luar  kepentingan perusahaan  dan  yang  diwajibkan  oleh hukum. Sedangkan definisi lainnya yang tidak  jauh  berbeda,  dikemukakan  oleh pernyataan Carol (1979) dalam Fontaine (2013),  bahwa  tanggung  jawab  sosial dari bisnis meliputi ekspektasi ekonomi, hukum,  etika,  dan  diskresioner  yang dimiliki  masyarakat  terhadap  organisasi pada suatu titik waktu tertentu.
2.2 Definisi Korporasi dan Kejahatan Korporasi Pengertian  korporasi  sebagai badan  hukum  tertuang  dalam Black’s Law  Dictionary dalam  Ali  (2008) sebagai berikut :
“ An  entity  (usually  a  business) having  authority  under  Law  to act  as  a  single  person  distinct from  the  shareholders  who  own it  and  having  rights  to  issues stock  and  exist  indefinitely,  a group  or  succession  of  persons established  in  accordance  with legal  rules  into  or  jurisdic  that has  legal  personality  distinct from  the  natural  persons  who make  it  up  ,  exist  indefinitely  a part  from  them,  and  has  the legal  powers  that it constitution gives it.”
Hutauruk (2014)
mengemukakan  bahwa  badan  yang diciptakan  itu  terdiri  dari corpus ,  yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.Oleh  karena  badan  hukum itu  merupakan  ciptaan  hukum  maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga  ditentukan  oleh  hukum.Korporasi sering pula disebut sebagai legal entities atau rechtpersoon dengan maksud untuk menjelaskan  bahwa  badan  tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya.
Clinard  dan  Yeager  (1980:16) dan  Weda  (1993:3)  dalam  Ali  (2008) memberikan pengertian bahwa kejahatan korporasi  dapat  diartikan  sebagai  setiap tindakan  yang  dilakukan  oleh  korporasi yang  bisa  diberi  hukuman  oleh  negara, entah  di  bawah  hukum  administrasi negara,  hukum  perdata,  maupun  hukum pidana.  Sedangkan  menurut  Kramer (1984:31),  kejahatan  korporasi  adalah kejahatan yang dilakukan oleh
organisasi  korporat.Hal  ini  adalah  hasil dari  kebijakan  yang  diambil  oleh  para petinggi  perusahaan.Dan  perusahaan membuat  keputusan  tersebut  untuk memperoleh keuntungan untuk
perusahaan.
Salah  satu  definisi  yang  mudah dipahami adalah definisi dari Brathwaite (1984)  dalam  Simpson  (2002)  bahwa kejahatan  korporasi  adalah  perilaku korporasi, atau karyawan yang bertindak atas  nama  sebuah  perusahaan,  yang ditentukan  dan  dihukum  oleh  hukum. Tiga  ide  kunci  tentang  kejahatan korporasi  dapat  diketahui  melalui definisi  ini,  bahwa  (1)  ilegalitas  dari sebuah  korporasi  beserta  agen-agennya berbeda  dengan  perilaku  kriminal  kelas sosial  bawah  terutama  pada  prosedur administrasi  yang  digunakan  ketika menghadapi pelaku pelanggaran, sehingga  kejahatan  korporasi  tidak hanya  melibatkan  pelanggaran  terhadap hukum  pidana,  tetapi  juga  termasuk pelanggaran  terhadap  hukum  sipil  dan perdata.
Kemudian,  poin  ke  (2)  yaitu bahwa korporasi sebagai “ legal persons ” dan  para  perwakilannya  juga  diakui sebagai  aktor  yang  melakukan  tindakan ilegal.  Faktor  yang  menentukan  apakah masing-masing perwakilan terpilih sebagai  target  penjatuhan  sanksi  atau tidak,  akan  tergantung  pada  jenis tindakan  yang  dilakukan,  aturan  dan kualitas  bukti,  preferensi  jaksa,  dan sejarah  dari  perusahaan  /  korporasi tersebut.  Menurut  Coleman  (1989) dalam  Simpson(2002),  pada  akhirnya, definisi dari Braithwaite (1984) menentukan (3) motivasi yang mendasari untuk menyinggung
perusahaan: secara keseluruhan, ilegalitas  tidak  dikejar  untuk  manfaat dan  kepentingan  individu  melainkan untuk tujuan organisasi. Dengan demikian, dalam rangka mempertahankan keuntungan, mengelola  pasar  yang  tidak  menentu, biaya  perusahaan  lebih  rendah,  atau menempatkan saingan keluar dari bisnis, perusahaan dapat mencemari lingkungan, terlibat di penipuan keuangan  dan  manipulasi,  memperbaiki harga,  menciptakan  dan  memelihara kondisi kerja berbahaya, sengaja menghasilkan  produk  yang  tidak  aman, dan  sebagainya.  Keputusan  manajer untuk melakukan tindakan tersebut (atau untuk  memerintahkan  atau  diam-diam mendukung  orang  lainmelakukannya) dapat  didukung  oleh  norma-norma operasional dan subkultur  organisasi.
2.3 Karakteristik Kejahatan Korporasi dan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi
Mengenai  karakteristik  dari white  collar  crimes pada  umumnya  dan karakteristik  kejahatan  korporasi  pada khususnya  adalah  sebagai  berikut  :  (1) low  visibility ,  (2) complexity ,  (3) diffusion  of  responsibility ,  (4) the diffusion of victimization , (5) difficult to detect  and  prosecute ,  (6) lenient sanctions ,  (7) ambiguous  laws ,  (8) ambiguous  criminalstatus (Croall,  1993
:  12-6,  dan  Muladi,  1996:5)  dalam Setiyono(2004:43).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan sistem
pertanggungjawaban  yang  ketiga  untuk korporasi  sebagai  subjek  pidana.Hal-hal yang  bisa  dipakai  sebagai  dasar pembenar  dan  alasan  bahwa  korporasi sebagai  pembuat  dan  sekaligus  yang bertanggungjawab  adalah  karena  dalam berbagai  delik-delik  ekonomi  dan  fiskal keuntungan  yang  diperoleh  korporasi atau  kerugian  yang  diderita  masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan  mungkin  seimbang  bilamana
pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja.
Menurut  Muladi  (1989)  dalam Ali  (2008)  sistem  pertanggungjawaban yang  ketiga  ini  telah  terjadi  pergeseran pandangan,  bahwa  korporasi  dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat,  disamping  manusia  alamiah ( natuurlijk  persoon ).  Jadi,  penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin universitas  delinguere  non potest sudah  mengalami  perubahan dengan  menerima  konsep  pelaku fungsional ( functioneel daaderschap ).
2.4 Teori pertanggungjawaban Korporasi
Berdasarkan  pernyataan  dari (Reid,1995)  dalam  Suhartati(2015), Strict  liability diartikan  sebagai  suatu pertanggungjawaban  pidana  dengan tidak  mensyaratkan  adanya  kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih actus reus . Strict liability ini merupakan pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan ( liability  without  fault ).Seperti  yang diungkapkan  oleh  Hanafi  (1997)  dalam Ali  (2008),  dapat  ditegaskan  bahwa dalam  perbuatan  pidana  yang  bersifat strict  liability hanya  dibutuhkan  dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa),  sudah  cukup  menuntut pertanggungjawaban pidana
daripadanya.  Jadi,  tidak  dipersoalkan adanya mens  rea karena  unsur  pokok strict  liability adalah actus  reus (perbuatan),  sehingga  yang  harus dibuktikan adalah actus reus (perbuatan) bukan mens rea (kesalahan).
Doktrin  lainnya  yang  berbeda dengan  doktrin strict  liability yaitu doktrin vicarious liability .Doktrin vicarious liability sebagaimana dijelaskan oleh Simester dan
Brookbanks  (2002)  dalam  Suhartati (2015)  adalah  : “vicarious  liability involves the attribution to one individual or  corporation  of  criminal  liability  for the acts of another.The defendant bears liability on behalf of another.”
Sementara  itu  menurut  Slapper dan  Tombs  (1999)  dalam  Suhartati
(2015)  menyatakan  bahwa “Vicarious liability  is  a  form  of  strict  liability arising  from  the  employer-employee relationship  without  reference  to  any fault  of  employer.  A  corporation  is responsible to exactly the same extent as an individual employer for the acts of its employees.” Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Slapper dan Tombs (1999) dalam Suhartati (2015) tersebut terdapat dua  syarat  penting  yang  harus  dipenuhi jika  menerapkan  perbuatan  pidana dengan vicarious  liability yaitu  :  (1) harus  terdapat  suatu  hubungan,  yaitu hubungan  pekerjaan  antara  atasan dengan bawahan, lalu syarat ke (2) yaitu perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh pekerja  /  bawahan  tersebut  harus berkaitan  atau  masuk  dalam  ruang lingkup pekerjaannya.

## 2.5 Definisi Stakeholder dan Teori Stakeholder
Menurut  Lawrence  dan  Weber (2008), stakeholder merujuk  kepada orang  atau  sekumpulan  orang  yang mempengaruhi,  atau  dipengaruhi  oleh keputusan,  kebijakan,  dan  operasional dari  suatu  organisasi.Terdapat  dua kategori stakeholder ,  yaitu Market Stakeholder yang  merupakan  orang- orang  yang  terlibat  dalam  transaksi ekonomi  dengan  perusahaan  karena melakukan tujuan utamanya
menyediakan masyarakat dengan barang dan jasa.  Contoh  yang  termasuk  market stakeholder yaitu  karyawan,  pemegang saham,  kreditor,  pemasok,  pembeli, distributor.
Kemudian,  juga  terdapat Non Market  Stakeholder yaitu  orang  dan kelompok  yang  meskipun  mereka  tidak terlibat  dalam  pertukaran  ekonomi langsung  dengan  perusahaan-  namun tetap  terpengaruh  oleh  atau  dapat mempengaruhi  tindakan  perusahaan  itu. Contohnya  yang  termasuk non  market stakeholder yaitu  masyarakat  umum, media, grup aktivis, pemerintah,
business support groups , dan komunitas (Lawrence dan Weber,2008). Stakeholder  Theory atau
Teori  Pemangku  Kepentingan  yang dikemukakan oleh Lawrence dan Weber
(2008)  adalah  suatu  pandangan  yang mengungkapkan bahwa korporasi menyajikan  tujuan  publik  yang  lebih luas:  untuk  menciptakan value bagi masyarakat.
2.6 Tata  Kelola  Perusahaan  dan

## Etika Bisnis
Berdasarkan  Cadbury  Report (1992) yang dimaksud dengan corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan. Corporate  governance atau tata  kelola  perusahaan  melibatkan sekumpulan  hubungan  antara  pihak manajemen perusahaan, direksi, pemegang  saham,  dan  pihak  lain  yang mempunyai kepentingan dengan
perusahaan. Corporate  governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk  mencapai  tujuan  dan  pengawasan atas kinerja (OECD,2004).
Corporate  governance (tata  kelola perusahaan)  dapat  dianggap  sebagai lingkungan  kepercayaan,  etika,  nilai moral,  dan  keyakinan,  sebagai  upaya sinergis dari semua konstituen masyarakat.  Sehingga,  perusahaan  atau korporasi sebagai salah satu bagian dari kehidupan  di  masyarakat  memiliki kewajiban untuk memiliki dan mengimplementasikan tata kelola
perusahaan  dengan  sebaik  mungkin (Aras dan Crowther,2008).Terdapat lima prinsip  Good  Corporate  Governance yang  dapat  dijadikan  pedoman,  yaitu Transparency , Accountability , Responsibility , Independency , dan Fairness (Wibisono, 2007). Pelaksanaan corporate
governance (tata  kelola  perusahaan) sangatlah  berhubungan  dengan  etika bisnis.Yang  dimaksud  dengan business ethics atau  etika  bisnis  adalah  suatu aplikasi  dari  konsep  etika  secara  umum kepada  perilaku  bisnis.Etika  bisnis bukan merupakan rangkaian khusus dari
konsep etika yang berbeda dengan etika secara  umum  dan  dapat  diaplikasikan hanya  untuk  bisnis  saja  (Lawrence  dan Weber,2008).  Etika  bisnis  terdiri  dari seperangkat  prinsip  dan  nilai-nilai (Jones et al.,2005) moral yang mengatur perilaku  organisasi  sehubungan  dengan apa  yang  benar  dan  apa  yang  salah (Badiou,  2001;  Seglin,  2003)  dalam (Velentzas dan Broni,2010).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dan secara spesifik diarahkan  pada  penggunaan  metode analisis  isi  ( Content  Analysis ).Menurut (Kondracki  &  Wellman,  2002)  analisis isi  ( content  analysis )  digunakan  untuk mengembangkan kesimpulan yang obyektif  tentang  topik  yang  menarik  di setiap jenis komunikasi.
Dalam  penelitian  ini,  data didapatkan  melalui  satu  sumber,  yaitu data  sekunder.  Peneliti  melaksanakan penelitian berdasarkan sumber data yang diperoleh dari laman Internet, khususnya dari  website  resmi  perusahaan  dan  dari berbagai situs berita yang terpercaya dan kredibel.  Data-data  sekunder  lainnya diperoleh  peneliti  dari  sumber  lainnya seperti berita elektronik, jurnal, laporan, laporan  keberlanjutan,  dan  dari  buku teks.Seluruh data sekunder yang didapatkan  dan  diunduh  dari  peneliti berasal  dari  sumber  yang  kredibel  dan hanya menyajikan fakta.
Untuk  memastikan  reliabilitas dan  validitas  data,  peneliti  melakukan triangulasi.Triangulasi merupakan
teknik  pemeriksaan  keabsahan  data melalui sumber lain. Peneliti melakukan triangulasi  dalam  dua  cara,  yaitu:  (1) menggunakan  bahan  referensi,  (2) menggunakan metode triangulasi
sumber  dalam  memeriksa  keabsahan data. Lalu kemudian, peneliti melakukan triangulasi  sumber  untuk  data-data faktual  seperti  berita  elektronik  yang dimuat  di  internet.  Triangulasi  sumber tersebut dilakukan dengan cara mencocokkan  data  yang  isinya  sama,
namun  berasal  dari  berbagai  sumber yang  berbeda-beda,  yang  telah  teruji kredibilitasnya.
Untuk  memudahkan  peneliti dalam  melakukan  analisis,  peneliti mengembangkan  tiga mini  research questions :
1. Bagaimana implementasi aktivitas  terkait  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan dari  PT  Lapindo  Brantas  Inc.
kepada para stakeholder ? 2. Bagaimana  potensi  munculnya dugaan  kejahatan  korporasi yang  dilakukan  perusahaan pertambangan  khususnya  PT Lapindo Brantas Inc.?
3. Bagaimana    implikasi  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan terkait potensi dugaan
kejahatan  korporasi  pada  PT
Lapindo Brantas Inc.?

## 4. Analisis Data dan Pembahasan
Sebagai  bagian  dari  masyarakat setempat, di mana perusahaan beroperasi, Lapindo menjalankan kegiatan  operasinya  dengan  komitmen penuh  dan  konsisten  dalam  mencegah terjadinya kecelakaan terhadap manusia, kerusakan  terhadap  harta  benda  serta lingkungan hidup. Kegiatan pengelolaan dampak lingkungan fokus pada pengelolaan  limbah  cair  dan  padat, sedangkan pada program pengembangan masyarakat  terdapat  empat  pilar  utama: pemberdayaan ekonomi, perbaikan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Melalui laporan hasil audit yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan (2007) telah diketahui bahwa pada  tanggal  29  Mei  2006  telah  terjadi semburan  lumpur  panas  di  areal  dekat lokasi eksplorasi sumur Banjarpanji-1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten  Sidoarjo,  Propinsi  Jawa Timur yang merupakan salah satu sumur di Blok Brantas milik Lapindo.
Erupsi (semburan) lumpur panas ini  terjadi  tepatnya  pada  pukul  4.30 WIB, sekitar 200 meter arah barat daya dari  sumur  BJP-1.  Erupsi  (semburan) lumpur  panas  ini  kemudian  dikenal dengan  Lumpur  Sidoarjo.Semburan tersebut  terjadi  ketika  pemboran  sumur BJP-1 belum selesai dan telah memasuki hari  ke  80  dari  rencana  37  hari  (Badan Pemeriksa Keuangan,2007).
Seiring  dengan  berjalannya waktu,  semburan  lumpur  lapindo  tidak henti-hentinya  mengalir,  mengakibatkan timbul  bencana  Lumpur  Lapindo.
Semburan
lumpur lapindo ini mengakibatkan  sekurang-kurangnya  12
desa  dan  kelurahan  atau  lebih  dalam wilayah peta terdampak menjadi tenggelam  dalam  luas  lebih  dari  600 hektar,  menyebabkan  berpindahnya sekitar  40  ribu  sampai  dengan  60  ribu orang  atau  setidak-tidaknya  dalam jumlah  puluhan  ribu  orang  dari  tempat tinggal  mereka  yang  sah,  yang mayoritasnya  adalah  penduduk  sipil. Kemudian,  1.605  ekor  hewan  ternak seperti unggas, 30 kambing,2 sapi, dan 7 ekor  kijang  telah  musnah,  30  pabrik terpaksa  menghentikan  produksi  dan memberhentikan  ribuan  tenaga  kerja dengan total jumlah 1.873
orang. Infrastruktur menjadi rusak, yang ditunjukkan  dengan  tak  berfungsinya empat  kantor  pemerintahan,  sekolah, Markas  Koramil  Porong  serta  rusaknya jaringan  listrik  dan  telepon  akibat terjangan  lumpur.  Rumah  atau  tempat tinggal  yang  rusak  diterjang  lumpur sebanyak  1683  unit  (Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia, 2011) .
Sebagai  pembanding  dengan kasus  lumpur  Lapindo,  terdapat  juga kasus  serupa  yang  dialami  oleh perusahaan  asal  Inggris  yang  bergerak dalam  bidang  migas,  yakni  British Petroleum  p.l.c  atau  yang  selanjutnya akan peneliti singkat menjadi BP. Kasus yang dialami BP adalah kasus tumpahan minyak  mentah  dan  ledakan rig Deepwater Horizon yang terjadi pada 20 April  2010  silam,  juga  mengakibatkan dampak  negatif  yang  tidak  kalah  besar
dan  luas  dengan  dampak  negatif daripada  yang  ditimbulkan  pada  kasus lumpur  Lapindo.  Dampak  negatif  dari kasus  Teluk  Meksiko  antara  lain; Pemerintah  AS  menutup  37%  wilayah perairan federal dari aktivitas penangkapan  ikan,  Industri  perikanan komersial  Teluk  Meksiko  diperkirakan telah  mengalami  kerugian  $  247  miliar akibat dari penutupan wilayah pemancingan hasil laut, setelah terjadinya  tumpahan  minyak,  dan Kematian  mamalia  laut  sudah  setingkat kematian  5000  individu,  hampir  1  juta burung  laut  pesisir  dan  lepas  pantai diperkirakan  telah  mati  sebagai  akibat dari tumpahan minyak (NRDC,2015).
Upaya  dalam  bentuk  berbagai penelitian  dilakukan  para  ilmuwan  dan akademisi  guna  mencari  penyebab  dari semburan lumpur Lapindo ini, sekaligus sebagai  upaya  untuk  menghentikan semburan lumpur yang terus mengalir.Hal  yang  menarik  adalah,  dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para  ilmuwan  dan  akademisi,  tidak tercapai  suatu  kesepakatan  bersama mengenai  penyebab  lumpur  Lapindo. Terdapat  dua  jenis  kesimpulan  yang dihasilkan oleh para ilmuwan, bahwasanya  lumpur  lapindo  disebabkan oleh kemungkinan kesalahan
pengeboran  yang  dilakukan  perusahaan, dan  kesimpulan  lainnya  mengatakan bahwa lumpur Lapindo disebabkan oleh adanya pengaruh dari Gempa
Yogyakarta,  sehingga  kasus  ini  dapat dikatakan sebagai bencana alam.
Para  ahli  geologi  Lapindo mengemukakan  dalam  (LUSI  Report, 2014:2)  bahwa  semburan  lumpur memiliki kaitan dengan kegiatan 62eismic akibat gempa yang terjadi dua hari  sebelumnya,  yang  juga  berkaitan dengan  aktifnya  kembali  Gunung Semeru  yang  terletak  300  km  dari episentrum  gempa  bumi  Yogyakarta. Hal senada juga diungkapkan oleh pakar geodinamika  dari  Universitas  Bonn, Jerman,  yakni  Stephen  Miller,  yang mengungkapkan bahwa semburan lumpur  Lapindo  adalah  murni  bencana alam yang disebabkan gempa
berkekuatan  6,3  skala  richter  yang terjadi  dua  hari  sebelumnya  di Yogyakarta (Ferri, 2014). Kesimpulan yang lain menyatakan bahwasanya kejadian lumpur  Lapindo  tersebut  disinyalir merupakan akibat dari kelalaian Lapindo saat melakukan pengeboran. Berdasarkan  data  yang  peneliti  peroleh dari ringkasan laporan Badan Pemeriksa
Keuangan  (2007),  saat  pengeboran sumur  BJP-1  dengan  kedalaman  9.297 kaki,  oleh  PT  LBI  /  PT  MCN casing baru  dipasang  hanya  sampai  kedalaman 3580  kaki,  sehingga  terdapat  bagian sumur yang belum dipasang casing atau dibiarkan  tetap  terbuka  ( Open  hole ) sedalam  5.717  kaki. Open  hole yang panjang  tersebut  mempunyai  pengaruh terhadap  kecepatan  dan  ketepatan penyelesaian well  problem seperti well kick dan well loss.
Kesimpulan  yang  dikemukakan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan tersebut  juga  didukung  dengan  hasil penelitian  ilmuwan  internasional.  Hasil penelitian  yang  diungkapkan  oleh Richard  Davies  dalam  jurnalnya  yaitu “ The East Java Mud Volcano  (2006  to present):  An  earthquake  or  drilling trigger?” menyimpulkan bahwa penyebab  dari  kasus  lumpur  lapindo dikarenakan  karena  kesalahan  saat pengeboran.  Menurut  Davies  et  al. (2008),  kejadian  kunci  yang  merupakan penyebab dari semburan lumpur sidoarjo adalah ketika penghapusan bor dan pipa bor  pada  tanggal  27  -28  Mei    yang menyebabkan “ influx of formation ” bagi cairan dan gas ke dalam sumur bor saat operasi  ini  dilakukan.  Dokumen  dari Tritech  Petroleum  Consultants  Limited yang  ditujukan  kepada  Medco  Group, juga  turut  mendukung  kesimpulan bahwa  penyebab  lumpur  Lapindo dikarenakan  oleh  kesalahan  pengeboran (TriTech Petroleum Preliminary Report, 2006).
Setelah  perdebatan  panjang mengenai  penyebab  lumpur  Lapindo terus bergulir, pada akhirnya Mahkamah Agung  memutuskan  bahwa  kasus lumpur  Lapindo  merupakan  suatu
bencana alam.Sehingga, dapat dikatakan bahwa terjadinya kasus lumpur Lapindo tersebut  apabila  dilihat  sebagai  bencana alam,  merupakan  kasus  yang  terjadi karena  ketidaksengajaan  yang  lebih kuat,  yang  disebabkan  oleh  faktor gejolak alam.
Kasus  lumpur  Lapindo  dapat diduga  berpotensi  sebagai  kejahatan korporasi karena beberapa hal, diantaranya  yaitu  terdapat  beberapa karakteristik dugaan kejahatan korporasi seperti the  diffusion  of  victimization, difficult  to  detect  and  prosecute, complexity,  lenient  sanctions,  dan diffusion  of  responsibility .  Namun, secara de  jure ,  kembali  lagi  pada keputusan  dari  Mahkamah  Agung bahwa  kasus  lumpur  Lapindo  telah ditetapkan sebagai bencana alam.
Fakta  mengenai  penyebaran korban  yang  sangat  luas  ditunjukkan melalui  tenggelamnya  desa-desa  dan kelurahan  di  wilayah  Kecamatan Porong,    Jabon,  dan  Tanggulangin, sekurang-kurangnya  terdapat  12  desa dan    kelurahan  atau  lebih  sebagai wilayah  terdampak,  dalam  luas  lebih dari 600 hektar, menyebabkan berpindahnya  sekitar  40  ribu  sampai dengan  60  ribu    orang  atau  setidak- tidaknya  dalam  jumlah  puluhan  ribu orang  dari tempat   tinggal  mereka  yang sah, yang mayoritasnya adalah penduduk  sipil  (Komisi  Nasional  Hak Asasi Manusia,2011).
Kasus  lumpur  lapindo  ini berpotensi untuk diduga sebagai kejahatan  korporasi  karena  terdapat hambatan  dalam  pendeteksian  pelaku dan  penuntutan  ( difficult  to  detect  and prosecute ). Setelah dilakukan
serangkaian  pemeriksaan,  12  orang sudah  ditetapkan  sebagai  tersangka, salah  satunya  adalah  General  Manager Lapindo  Brantas  Imam  Agustino (detikNews,2007).  Namun,  rangkaian kegiatan  penyidikan  yang  dilakukan oleh  Polda  Jatim  ini  pada  akhirnya dihentikan  dengan  keluarnya  SP3  pada tanggal  7  Agustus  2009. Alasan  Polda
Jatim  karena  dalam  kasus  ini  tidak  ada bukti yang kuat yang bisa membuktikan korelasi  antara  pengeboran  sumur Banjar  Panji  1  dengan  luapan  lumpur yang berjarak 150 meter (Tejo,2009).
Menurut  peneliti,  berkenaan dengan  hal  kompleksitas,  kasus  lumpur lapindo  ini  merupakan  potensi  dugaan kejahatan  yang  sangat  kompleks  karena berkaitan  dengan  hal  yang  ilmiah  dan teknologi  canggih.  Hal  itu  disebabkan karena potensi dugaan kejahatan tersebut  berbicara  mengenai  apakah Lapindo  dapat  diduga  telah  melakukan kejahatan  korporasi  jenis  kejahatan lingkungan dikarenakan
terdapat tindakan  terkait  prosedur  pengeboran yang  diduga  telah  dilanggar  oleh perusahaan,  dan  berbicara  mengenai apakah  standar  keamanan  untuk  proses pengeboran  sumber  minyak  dan  gas telah  dipatuhi,  analisis  risiko,  serta berbicara  mengenai  dugaan  kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan perundangan telah dipenuhi atau belum. Dugaan  kejahatan  yang  sangat kompleks  ini,  diduga  dilakukan  oleh pihak-pihak  yang  memiliki  jabatan tinggi  di  perusahaan  dan  ahli  yang terdidik,  yang  berada  di  dalam  lingkup suatu  perusahaan  (korporasi),  serta dilakukan  secara  terorganisir  dan melibatkan banyak pihak.
Karakteristik selanjutnya yang ada pada kasus  ini  dan  berpotensi  memunculkan dugaan  kejahatan  korporasi  yaitu diffusion  of  responsibility. Penyebaran tanggung jawab dapat dilihat
bahwasanya sebelum ditetapkan sebagai bencana  alam,  Polres  Sidoarjo  telah melakukan  investigasi  hingga  akhirnya menetapkan  12  tersangka,  termasuk didalamnya adalah general manager Lapindo Brantas, Imam
Agustino.  Apabila  dilihat  melalui dugaan  penyebabnya,  yaitu  dugaan adanya  kesalahan  pengeboran,  maka diantara  keduabelas  tersangka  tersebut, belum  dapat  dipastikan  siapa  yang benar-benar berperan sebagai
penanggung  jawab  indikasi  adanya dugaan  kelalaian  saat  pengeboran  di sumur BanjarPanji. Belum dapat ditelusuri  dan  ditentukan,  apakah kejadian  semburan  lumpur  lapindo tersebut merupakan kesalahan
pengeboran  yang  merupakan  tanggung jawab  manajemen  &  manajer  selaku decision maker , atau mungkin tanggung jawab harus dilimpahkan kepada drilling supervisor selaku pihak yang seharusnya menjalankan fungsi
pemeriksaan peralatan  dan  pengawasan  kegiatan pengeboran,  atau  bahkan  tenaga  kerja pengeboran  yang  harus  mengemban tanggung  jawab  karena  dianggap  lalai dan  kurang  berkompeten  seperti  halnya yang  tertuang  dalam  laporan  hasil  audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Karakteristik selanjutnya yang ada pada kasus  ini  dan  berpotensi  memunculkan dugaan  kejahatan  korporasi  yaitu diffusion  of  responsibility. Penyebaran tanggung jawab dapat dilihat
bahwasanya sebelum ditetapkan sebagai bencana  alam,  Polres  Sidoarjo  telah melakukan  investigasi  hingga  akhirnya menetapkan  12  tersangka,  termasuk didalamnya  adalah general  manager Lapindo  Brantas,  Imam  Agustino. Apabila dilihat melalui dugaan
penyebabnya,  yaitu  dugaan  adanya kesalahan  pengeboran,  maka  diantara keduabelas  tersangka  tersebut,  belum dapat dipastikan siapa yang benar-benar berperan  sebagai  penanggung  jawab indikasi  adanya  dugaan  kelalaian  saat pengeboran  di  sumur  BanjarPanji. Belum  dapat  ditelusuri  dan  ditentukan, apakah  kejadian  semburan  lumpur lapindo  tersebut  merupakan  kesalahan pengeboran  yang  merupakan  tanggung jawab  manajemen  &  manajer  selaku decision maker , atau mungkin tanggung
jawab harus dilimpahkan kepada drilling supervisor selaku pihak yang seharusnya menjalankan fungsi pemeriksaan peralatan  dan  pengawasan  kegiatan pengeboran,  atau  bahkan  tenaga  kerja pengeboran  yang  harus  mengemban tanggung  jawab  karena  dianggap  lalai dan  kurang  berkompeten  seperti  halnya yang  tertuang  dalam  laporan  hasil  audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Karakteristik  mengenai  dugaan adanya  kejahatan  korporasi  yang  dapat ditemukan  pada  kasus  lumpur  Lapindo ini  secara  tidak  langsung  memunculkan 65eismi  kesengajaan  yang  dilakukan oleh  korporasi,  sehingga  kasus  ini  juga berpotensi  besar  untuk  diduga  sebagai kejahatan  korporasi.Pada  penelitian  ini, kasus  BP  di  Teluk  Meksiko  digunakan sebagai pembanding ( benchmark )
dengan  kasus  yang  dihadapi  oleh Lapindo.  Pada  awal  kasus  di  Teluk Meksiko sedang ramai diberitakan, CEO BP  pada  saat  itu,  Tony  Hayward, bersikeras  menyatakan  bahwa  kejadian di  Teluk  Meksiko  bukanlah  kejadian yang disebabkan oleh BP (Bergin,2010).
Penyangkalan  BP  tersebut  pada akhirnya  dipatahkan  oleh  bukti-bukti yang  sudah  ada,  sehingga  berdasarkan keputusan  pengadilan  federal  yang diputuskan  oleh  hakim  pengadilan distrik  federal  AS,  Carl  Barbier, menyatakan bahwa BP telah melakukan tindakan yang sangat lalai dan disengaja terkait dengan pengabaian hasil tes yang menunjukkan bahwa sumur Macondo di Teluk  Meksiko  tidak  stabil  dan  sangat beresiko tinggi jika dilakukan pengeboran  minyak.  Pengacara  untuk pemerintah  AS  dan  korban  tumpahan minyak  mengatakan  kepada  hakim Barbier  di  pengadilan  selama  fase pertama  litigasi,    bahwa  BP  mengalami over-budget sebesar  $60  miliar  dan tertinggal  selama  54  hari  dari    jadwal semula.  Hal  tersebut  mendorong  BP untuk  mengambil  jalan  pintas  guna menghemat biaya dengan cara
mengabaikan  tes  keselamatan  yang
menunjukkan  sumur  Macondo  tidak stabil (Fisk, Calkins, dan Feeley,2014 ). Sehingga, dapat diketahui bahwa  kasus  di  Teluk  Meksiko  yang disebabkan oleh BP melibatkan 65eismi kesengajaan.Unsur  kesengajaan  tersebut dapat  dilihat  pada  tindakan  BP  yang terbukti  telah  mengabaikan  hasil  tes yang menyatakan bahwa sumur Macondo tidak stabil dan sangat berisiko tinggi jika dilakukan
pengeboran.Dengan  demikian,  peneliti dapat  menyimpulkan  bahwa  BP  telah melakukan  suatu  tindak  kejahatan korporasi.  Apabila  melihat  dari  kasus BP,  tindakan  lalai  dan  disengaja  yang telah dilakukan oleh BP telah dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh Pemerintah AS, dan kondisi serupa juga dapat dialami oleh Lapindo jika dugaan 65eismi  kesengajaan  dan  kesalahan pengeboran  terbukti  lebih  kuat  pada kasus lumpur Lapindo.
Apabila  peneliti  meninjau  dari sisi  kesimpulan  bahwa  kasus  lumpur Lapindo diduga disebabkan oleh kesalahan pengeboran, dan apabila telah terdapat  bukti  yang  mendukung  serta menunjukkan terdapat 65eismi kesengajaan telah dilakukan perusahaan, maka  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  kasus  lumpur  Lapindo  ini  juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
Teori-teori  Pertanggungjawaban Korporasi  yang  akan  digunakan  oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori Strict  Liability dan  teori Vicarious Liability .  Menurut  Reid  (1995), strict liability ini merupakan pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan
( liability  without  fault ).  Apabila  potensi munculnya  dugaan  kejahatan  korporasi lebih  cenderung  ditemukan  pada  kasus lumpur Lapindo ini, peneliti mendukung penggunaan  konsep strict  liability sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pidana yang harus diemban korporasi . Konsep strict  liability yang didasarkan  pada  asas res  ipsa  loquitur , sesuai  dengan  fakta  yang  sudah  ada, yang  telah  menunjukkan  bahwa  kasus semburan lumpur lapindo telah
menimbulkan  kerugian  yang  sangat 66eismi,  dapat  dilihat  dari  puluhan  ribu jiwa  penduduk  yang  telah  kehilangan tempat  tinggal  dan  fungsi  sosialnya  di masyarakat,  serta  kerugian  materiil  dan 66eismic66al  yang  sangat  besar  dan tentunya  sangat  merugikan  masyarakat di  kecamatan  Porong,  merugikan Pemkab  Sidoarjo,  dan  yang  pastinya sangat merugikan Negara.
Selain  menggunakan  konsep strict  liability ,  pertanggungjawaban pidana  bagi  Lapindo  apabila  didasarkan pada potensi dugaan kejahatan korporasi yang ada pada kasus tersebut, juga dapat menggunakan konsep vicarious liability . Berdasarkan pendapat yang dikemukakan  Slapper  dan  Steve  (1999) dalam Suhartati (2015) tersebut terdapat dua  syarat  penting  yang  harus  dipenuhi jika  menerapkan  perbuatan  pidana dengan vicarious  liability yaitu  :  (1) harus  terdapat  suatu  hubungan,  yaitu hubungan  pekerjaan  antara  atasan dengan bawahan, lalu syarat ke (2) yaitu perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh pekerja  atau  bawahan  tersebut  harus berkaitan  atau  masuk  dalam  ruang lingkup pekerjaannya.
Menurut  pengamatan  peneliti, teori vicarious  liability ini  sebenarnya telah  dilakukan  oleh  pihak  Polda  Jatim saat  tahap  awal  penyidikan  dengan penetapan  12  tersangka  dalam  kasus lumpur  lapindo  ini,  dimana  pihak-pihak yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  juga mencakup  berbagai  tingkatan jabatan  di dalam perusahaan maupun pada perusahaan rekanan Lapindo (detikNews,2006).  Akan  tetapi,  dari kedua  konsep  ini,  baik strict  liability maupun vicarious  liability tidak  dapat diterapkan untuk meminta
pertanggungjawaban  pidana  pada  kasus lumpur  Lapindo,  karena  kembali  lagi kepada  status  pada  kasus  lumpur Lapindo  yang  telah  ditetapkan  sebagai bencana  nasional.  Jika  didasarkan  pada Undang-Undang
Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  No.23  tahun  1997 Pasal  35,  Lapindo  dapat  terbebas  dari kewajiban  membayar  ganti  rugi  karena pencemaran dan atau perusakan
lingkungan  hidup  apabila  disebabkan oleh adanya bencana alam. Karena telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  sebagai bencana  alam,  Lapindo  juga  dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana.
Jika  merujuk  pada  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  No.  40 tahun  2007,  pada  pasal  74  telah dinyatakan  bahwa  Perseroan  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di bidang  dan/  atau  berkaitan  dengan sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Sehingga, dapat diartikan bahwa korporasi atau perusahaan membutuhkan tanggung  jawab  sosial  lingkungan sebagai  persetujuan  eksplisit  maupun implisit  dari  pemerintah  tuan  rumah, komunitas, dan para pemangku kepentingan  (Danko  et  al,2008).  Oleh karena  itu,  mekanisme  tanggung  jawab sosial lingkungan yang dimiliki Lapindo merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus ditaati  oleh  Lapindo.Hal  tersebut sekaligus  menegaskan  bahwa  Lapindo sebagai  bagian  dari  masyarakat  juga diharuskan untuk memiliki dan mengimplementasikan  tanggung  jawab sosial  lingkungan  agar  mendapat persetujuan para pemangku kepentingan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya.
Tanggung jawab sosial
lingkungan  Lapindo  diwujudkan  dalam pengelolaan  dampak  lingkungan  dan program pengembangan masyarakat.Menurut  peneliti,  program pengelolaan  dampak  lingkungan  sendiri bertujuan  untuk  mengelola  limbah  dan meminimalkan risiko perusakan lingkungan  sebagai  akibat  dari  aktivitas Lapindo.Kemudian, program pengembangan masyarakat sendiri bertujuan meminimalkan dampak
negatif  Lapindo  pada  keadaan  sosial masyarakat  sekaligus  memberdayakan masyarakat  di  sekitar  operasional Lapindo.
Jika  merujuk  pada  pendapat (Fontaine,  2013)  yang  telah  peneliti ungkapkan  sebelumnya,  implementasi tanggung  jawab  sosial  lingkungan  dari Lapindo ini juga dapat dikatakan sebagai
cara  Lapindo  untuk  mengarahkan tindakan  mereka  agar  senantiasa  sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan,  yakni  bahwa  Lapindo diharapkan  untuk  selalu  menjaga lingkungan,  meminimalkan  dampak negatif,  dan  memaksimalkan  dampak positif  dari  keberadaan  mereka  untuk masyarakat.
Kasus  lumpur  Lapindo  juga sangat  berdampak  besar  bagi  reputasi Lapindo. Menurut peneliti, jika didasarkan pada pendapat dari (Fontaine,  2013)  pelaksanaan  tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan setelah munculnya kasus ini bahwasanya digunakan untuk mengelola dan memperbaiki risiko reputasi perusahaan, dan  mengelola  risiko  lingkungan  yang akan dihadapi oleh Lapindo.
Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  yang  diimplementasikan
Lapindo  setelah terjadinya kasus Lumpur  Lapindo  beberapa  diantaranya yaitu, peluncuran bantuan paket keuangan jangka panjang untuk pembelian  tanah  dan  bangunan  dari masyarakat  yang  terkena  dampak bencana, penyediaan pemukiman baru di Kahuripan Nirvana Village oleh Lapindo  Brantas(Lapindo  LUSI  Report, 2014),  dan  upaya  penghentian  lumpur melalui  metode  penghentian snubbing unit , side  tracking , relief  well , high density  chained  ball (Badan  Pemeriksa
Keuangan, 2007). Apabila diperbandingkan dengan  kasus  yang  dialami  oleh  BP  di Teluk  Meksiko,  kondisi  BP  juga  tidak jauh berbeda dengan kondisi Lapindo.Dampak  negatif  yang  67eismi dan meluas sebagai akibat dari tindakan BP  di  Teluk  Meksiko  memunculkan berbagai  tuntutan  dari  masyarakat  dan Pemerintah  Amerika  Serikat.Di  tahun 2010,  perusahaan  harus  mengeluarkan biaya  sebesar  $  40  miliar  lebih  sebagai cleanup  costs pada  kasus  di  Teluk Meksiko,  BP  Plc  telah  mencapai kesepakatan  untuk  membayar  67eismic sebesar  $  18,7  miliar  karena  telah terbukti  bersalah  bahwa  BP  melakukan operasinya  di  Teluk  Meksiko  secara
grossly  negligent, dan    $  4,9  miliar untuk  menyelesaikan  klaim  ekonomi oleh  lima  67eismi  yang  harus  dibayar lebih dari 18 tahun(Hays,2015).
Apabila dikaitkan dengan stakeholder  theory yang  dikemukakan oleh Lawrence dan Weber (2008), dalam pandangan  ini,  korporasi  memiliki banyak  kewajiban,  dan  salah  satu kewajiban  tersebut  adalah  senantiasa memperhitungkan kepentingan pemangku  kepentingan  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  para  pemangku kepentingan.Masyarakat  Porong  dan sekitarnya  selaku stakeholder yang menjadi  korban  dalam  kasus  lumpur Lapindo  ini  menuntut  Lapindo  untuk bertanggungjawab  atas  insiden  lumpur Lapindo yang masih terkait, serta masih berada dalam ruang lingkup operasional Lapindo.  Menurut  peneliti,  sudah seharusnya Lapindo mengemban
tanggung  jawab  dari  kasus  ini  apabila dilihat  dari  sisi stakeholder  theory , karena  kebutuhan  masyarakat  akan tempat  tinggal  dan  penghidupan  yang layak  menjadi  terenggut,  akibat  dari kasus  ini.  Sehingga,  sudah  menjadi kewajiban  Lapindo  untuk  melakukan upaya dalam memenuhi dan menyediakan kembali kepentingan stakeholder yang hilang tersebut.
Implementasi  tanggung  jawab sosial  lingkungan  dapat  dikaitkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo,  dan  apabila  di  kemudian  hari dapat  dibuktikan  bahwa  penyebabnya lebih cenderung mengarah pada kesalahan pengeboran, maka
implementasi  tanggung  jawab  sosial lingkungan Lapindo perlu dipertanyakan dan  perlu  untuk  diperbaiki  kembali. Bahwasanya  memang  terbukti  bahwa lumpur  Lapindo  disebabkan  oleh kesalahan  pengeboran,  maka  menurut dugaan peneliti,
pelaksanaan pengeboran  tidak  dilaksanakan  dengan prinsip kehati-hatian. Untuk mendukung mengenai  adanya  potensi  dugaan kejahatan  korporasi,  peneliti  merujuk pada  laporan  ringkasan  eksekutif  hasil audit (Badan Pemeriksa Keuangan,2007), yang menyatakan
bahwa  tidak  dipasangnya casing saat pengeboran merupakan pemicu terjadinya semburan lumpur.
Menurut (Broni,2009) dalam (Velentzas dan  Broni,2010),  tanggung  jawab  etika memperhatikan  ekspektasi  masyarakat yang melebihi hukum, contohnya seperti ekspektasi  bahwa  organisasi  akan melakukan  urusan  mereka  dalam  cara yang  jujur  dan  semestinya.  Menurut peneliti, tanggung jawab untuk mengimplementasikan etika dalam operasional bisnis merupakan ekspektasi dari  para stakeholder kepada  setiap korporasi.Untuk  mengimplementasikan etika tersebut dalam korporasi, digunakanlah  mekanisme  tata  kelola perusahaan  yang  baik  yang  mana  di dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, terdapat prinsip-prinsip yang mendukung  penerapan  etika,  seperti prinsip responsibility dan accountability .
Menurut  (Wibisono,  2007), prinsip responsibility yang terdapat pada good  corporate  governance (GCG) mempunyai  kekerabatan  paling  dekat dengan CSR. Melalui penerapan prinsip ini diharapkan perusahaan dapat menyadari  bahwa  dalam  kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan  dampak  eksternal  yang harus ditanggung oleh
stakeholders.Menurut  peneliti,  tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya dilakukan  pada  kegiatan  operasional Lapindo sehari-hari.
Akan  tetapi,  jika  kita  melihat dari perspektif dugaan penyebab lumpur lapindo  adalah  dapat  diakibatkan  oleh kesalahan  pengeboran,  seperti  dugaan bahwa casing yang  belum  dipasang hingga  kedalaman  tertentu  di  sumur Banjarpanji, menunjukkan bahwa kegiatan  pengeboran  diduga  tidak dilakukan  dengan  prinsip  kehati-hatian, karena  prinsip  kehati-hatian  merupakan bentuk  tanggung  jawab  perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan alam
agar  aktivitas  dan  kegiatan  operasional bisnis  perusahaan  tidak  mengganggu maupun  menimbulkan  dampak  negatif bagi  masyarakat  sekitar,  lingkungan alam, maupun bagi Negara. Oleh karena itu,  prinsip responsibility yang  diduga diabaikan  ini  dapat  dikatakan  sebagai pemicu  munculnya  implikasi  dugaan kejahatan  korporasi  yang  dilakukan Lapindo.
Adapun  kasus  lumpur  Lapindo telah  ditetapkan  sebagai  bencana  alam dan  penyebabnya  dikatakan  sebagai akibat  dari  aktivitas  68eismic  yang berkaitan dengan gempa di Yogyakarta,
bukan berarti bahwa prinsip responsibility dalam tata kelola perusahaan  tidak  diperhatikan  lagi. Lapindo hendaknya tetap
mengimplementasikan  tanggung  jawab sosial lingkungan secara jangka panjang pada  wilayah  operasionalnya  yang  lain, untuk  menghindari  risiko  terulangnya kejadian  seperti  lumpur  Lapindo  ini. Selain  itu,  meskipun  telah  ditetapkan sebagai  bencana  alam  nasional  dan tanggung  jawab  telah  diambil  alih  oleh Pemerintah,  bukan  berarti  Lapindo “lepas tangan” begitu saja.
Jika dihubungkan dengan prinsip accountability ,  Lapindo  dapat dikatakan tidak sepenuhnya mengimplementasikan  prinsip  tersebut didalam tata kelola perusahaan.Akuntabilitas  menekankan bahwa  terdapat  kejelasan  mekanisme pertanggungjawaban  perusahaan  kepada para stakeholder dan shareholder nya. Dalam  penelitian  ini,  Lapindo  selaku perusahaan atau korporasi yang
memiliki  kuasa  dan  dipercaya  oleh Pemerintah  untuk  mengelola  sumber daya  alam  tidak  terbarukan  sudah sewajibnya untuk selalu dapat mempertanggungjawabkan serta
menjelaskan  hal-hal  yang  berkaitan dengan  bagaimana  cara  perusahaan melakukan  tata  kelola  dalam  aktivitas sehari-hari,  serta  memberi  laporan kepada stakeholder yakni  khususnya pada  masyarakat  dan  negara.  Prinsip accountability tidak diterapkan
sepenuhnya  karena  Lapindo  tidak
mempertanggungjawabkan  kinerja  dan aktivitas perusahaan kepada stakeholder karena sebelum kejadian lumpur Lapindo ini,  tidak dibuat maupun tidak dirilis laporan keberlanjutan.
Menurut  peneliti,  pembuatan laporan  dengan  judul  “Laporan  Sosial Dampak Gunung Berapi Lapindo (LUSI Report)”  bukan  merupakan  bentuk accountability perusahaan kepada masyarakat  sebagai stakeholder. Peneliti dapat mengatakan demikiankarena laporan tersebut tidak mempertanggungjelaskan  aktivitas  dan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya,  sebelum  lumpur  Lapindo terjadi,  karena  laporan  tersebut  seakan dibuat  secara  reaktif,  yakni  saat  setelah terjadinya  kasus  lumpur  Lapindo.
Sehingga, laporan tersebut dapat dikatakan dibuat bukan dengan kesadaran dari entitas tersebut.

## 5. Kesimpulan
Implementasi aktivitas tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  oleh  PT Lapindo  Brantas  Inc.  yaitu  melalui pengelolaan  dampak  lingkungan  yang berfokus  pada  pengelolaan  limbah  sisa kegiatan  operasi,  dan  pelaksanaan program  pengembangan  masyarakat yang diantaranya meliputi pemberdayaan  ekonomi  masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan
pembangunan fasilitas umum dan sosial.
Meninjau dari salah satu dugaan penyebab lumpur Lapindo, yakni akibat kesalahan  manusia  saat  pengeboran, potensi  munculnya  dugaan  kejahatan korporasi  yang  dilakukan  oleh  Lapindo adalah  ketika  terjadi  semburan  lumpur panas  di  areal  dekat  lokasi  sumur BanjarPanji  –  1  di  Desa  Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada  tanggal  29  Mei  2006  yang mengakibatkan  setidaknya  12  desa tenggelam  serta  40-60  ribu  penduduk harus mengungsi.
Karakteristik  dugaan  kejahatan korporasi yang terdapat pada kasus yang dialami  PT  Lapindo  Brantas  Inc.  yaitu
complexity , diffusion  of  victimization, diffusion  of  responsibility,  lenient sanctions ,  dan difficult  to  detect  and prosecute masing-masing  mendukung konsep  kejahatan  korporasi  yang  telah dipaparkan  sebelumnya  pada  kerangka teoritis.  Lalu  kemudian,  implementasi tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan yang  baik  sangatlah  penting  bagi  suatu perusahaan  karena  berfungsi  sebagai dasar  dalam  pengambilan  keputusan bisnis  secara  jangka  panjang  bagi perusahaan  dan  juga  menghindarkan perusahaan  dari  potensi  untuk  terlibat dalam kejahatan korporasi.
Dalam  suatu  kasus  dugaan kejahatan  korporasi  yang  terjadi  pada suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan pelaksanaan  tata  kelola  dari  perusahaan tersebut,  dan  jika  terdapat  prinsip- prinsip  tata  kelola  serta  aspek  etika bisnis  yang  dilanggar  oleh  perusahaan, kemungkinannya akan sangat besar bagi korporasi  tersebut  untuk  bersinggungan maupun  berpotensi  terlibat  dengan kejahatan korporasi. Berdasarkan
kesimpulan  peneliti,  Lapindo  telah melanggar  beberapa  prinsip  tata  kelola yakni accountability ,  dan responsibility , serta  melanggar  etika  bisnis,  maka Lapindo  dapat  berpotensi  diduga  telah melakukan suatu kejahatan korporasi.
Dari  sisi  akuntansi,  secara  luas manajemen perusahaan berperan sebagai pengelola,  yang  memiliki  tanggung jawab  tidak  hanya  kepada shareholder saja, tetapi juga kepada stakeholder. Sehingga, apabila
manajemen  melakukan  suatu  tindakan baik yang disengaja maupun tidak, dapat berpotensi  untuk  bersinggungan  dengan kejahatan  korporasi.  Implikasi  lebih jauhnya,  kondisi  yang  ada  pada Indonesia  saat  ini  adalah  mekanisme penegakan hukum yang ada kurang baik, sehingga  tidak  memiliki  kejelasan  pada proses  penegakan  hukumnya.  Akibat dari  ketidakjelasan  proses  penegakan hukum  bagi  kejahatan  korporasi  di Indonesia,  suatu  kasus  menjadi  rentan dikriminalisasi.  Agar  tidak  mudah dikriminalisasi  dan  supaya  tidak  selalu terjadi,  diperlukan  adanya  proses
penegakan  hukum  yang  jelas  dan transparansi.

## Daftar Pustaka
Agestu, I. 2014. TigaPuluhTahunUsaiTraged i, Korban Bhopal MintaKeadilan . http://www.cnnindonesia.com/inte rnasional/20141204020243-113- 15720/tiga-puluh-tahun-usai- tragedi-korban-bhopal-minta- keadilan/ (diunduhtanggal 19 Mei 2016). Ali,  M.  2008. KejahatanKorporasi: KajianRelevansiSanksiTindakanB agiPenanggulanganKejahatanKor porasi , ArtiBumiIntaran:Yogyakarta. Aras,    G.,  dan  D.  Crowther.  2008.
Governance  and  Sustainability; An Investigation Into the Relationship  Between  Corporate Governance and Corporate Sustainability. Management Decision, Vol.46(3): 433-448. BadanPemeriksaKeuangan . 2007 . RingkasanEksekutifLaporanPemer iksaanatasPenangananSemburan Lumpur Sidoarjo:2-8.
http://www.environmental- auditing.org/portals/0/auditfiles/in donesia_s_hotmud.pdf.(diunduh
25 Oktober 2015).
Bakrie. 2014. LaporanDampakSosialGunungBer api Lumpur Lapindo . http://www.environmental- auditing.org/portals/0/auditfiles/in donesia_s_hotmud.pdf  (diunduh 25 Oktober 2015). Barret, P. 2014. BP’s Lessons in Playing Nasty or Nice http://www.bloomberg.com/n ews/articles/2014-09-11/lessons- from-bps-growing-gulf-spill- payout (diunduhtanggal  16  Januari 2016).
Bergin,    T.    2010.  Analysis: BP  PR blunders  carry  high  political  cost .
http://www.reuters.com/article/us-oil- spill-bp-pr-idUSTRE65S3JL20100629 (diunduhtanggal 11 Mei 2016).
British Petroleum. 2016. Managing Our Environmental and Social Impacts . http://www.bp.com/en/global/corp orate/sustainability/how-we- operate/managing-our- environmental-and-social- impacts.html  (diunduh  11  Januari 2016). British  Petroleum.  2010. Annual  Report and Form 20-F . http://www.bp.com/content/dam/b
p/pdf/investors/bp-annual-report- and-form-20f-2010.pdf  (diunduh 30 Maret 2016). Davies,  J.R., M. Brumm, M. Manga, R. Rubiandini,  R.  Swarbrick,  M. Tingay. 2008. The East Java Mud Volcano    (2006    to  present)  :  An earthquake  or  drilling  trigger? . Earth  and  Planetary  Science,
272:637. detikNews. 2004.
KorbanPencemaranMerkuriPantaiB uyatLaporkeDepkes . http://news.detik.com/berita/1780 23/korban-pencemaran-merkuri- pantai-buyat-lapor-ke-depkes (diunduhtanggal  18 Mei 2016). detikNews.  2010. Tim  IlmuwanInggris: PengeboranLapindoBrantasPicuSem buran Lumpur. http://news.detik.com/berit a/1298498/tim-ilmuwan-inggris- pengeboran-lapindo-brantas-picu- semburan-lumpur (diunduhtanggal 19 Februari 2016). detikNews.  2007. PoldaJatimTak  Akan TutupKasusLapindo . http://news.detik.com/berita/7563 23/polda-jatim-tak-akan-tutup- kasus-lapindo (diunduhtanggal  13 Januari 2016). Fisk, and L. Calkins.  2013. BP Gulf of
Mexico  Spill,  From  Disaster  to Trial: Timeline .
http://www.bloomberg.com/news/ articles/2013-02-25/bp-gulf-of- mexico-spill-from-disaster-to-
trial-timeline(diunduhtanggal 29Maret 2016). Fisk,  Calkins,  danFeeley.  2014. BP Found  Grossly  Negligent  in  2010 Gulf  of  Mexico  Oil  Spill . http://www.bloomberg.com/news/ articles/2014-09-04/bp-found- grossly-negligent-in-2010-gulf-of- mexico-spill (diunduhtanggal 16
Januari 2016). Fontaine,  M.  2013.  Corporate  Social Responsibility  and  Sustainability: The New Bottom Line?. International  Journal  of Business and Social Science ,Vol.4(4): 110-114. Hays,  K.  2015. Factbox:  BP's  $18.7 billion  oil  spill  deal  by  the numbers. http://www.reuters.com/a rticle/us-bp-gulfmexico- settlement-numbers-fact- idUSKCN0PC22K20150703?mod =related&channelName=domestic News (diunduhtanggal  10  Februari 2016). Hutauruk, R.H. 2014. PenanggulanganKejahatanKorpor asiMelaluiPendekatanRestoratifSu atuTerobosanHukum ,
SinarGrafika: Jakarta. KomisiNasionalHakAsasiManusia.
2011. Ringkasaneksekutifhasilpenyelidik antim ad hoc penyelidikanpelanggaran HAM beratperistiwalumpurpanas lapindo:1- 30. http://www.komnasham.go.id/s ites/default/files/dok- publikasi/Ringkasan%20eksekutif %20lapindo.pdf.(diunduh 9 Februari 2016).
Kondracki,  L.  and  N.  Wellman.  2002.
Content  Analysis:  Review  of Methods  and  Their  Applications in Nutrition Education. Journal of Nutrition Education and Behaviour , Vol.34(4): 224. Kramer,    R.C.  1984. Corporate
Criminality:  The  Development  of an  Idea .  In  E  Hochstedler  (Ed.), Corporations  as  criminals.  Sage:
Beverly Hills,CA, pp.13-38.
Kurniawan,    I.  2013. 25  Perusahaan MigasTerbesar di Dunia . http://bisnis.news.viva.co.id /news/read/420151-25-
perusahaan-migas-terbesar-di- dunia (diunduh 17 Mei 2016). LapindoBrantas Inc. 2016. Responsibilities- Health,Safety,and
Environment. http://lapindo- brantas.co.id/id/responsibilities/he alth-safety-environment/  (diunduh 12 Februari 2016).
Lawrence,  W.,  dan  J.  Weber.  2008. Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy , 12 th ed.McGraw-Hill/Irwin: New York. Mattera,  P.  2015. 17  of  the  Worst
Corporate  Crimes  of  2015.The ongoing  corporate  crime  wave shows no signs of abating. http://www.alternet.org/ec onomy/17-worst-corporate-
crimes-2015 (diunduh  19  Mei 2016). NRDC.  2015. Summary  of  Information Concerning  the  Ecological  and Economic  Impacts  of  the  BP Deepwater  Horizon  Oil  Spill Disaster https://www.nrdc.org/sites/default/ files/gulfspill-impacts-summary- IP.pdf(diunduh 20 Januari 2016). OECD. 2015. G20/ OECD Principles of
Corporate Governance. https://www.oecd.org/daf/ca/Corp orate-Governance-Principles- ENG.pdf (diunduh 9 April 2016). Setiyono H. 2004. AnalisisViktimologidanPertanggu ngjawabanKorporasidalamHukum Pidana Indonesia , BayumediaPublishing:Malang. Simpson, S. 2002. Corporate Crime,Law,and  Social  Control ,
Cambridge University Press: New York. Suhartati. 2015. Pendekatan Integration- Oriented System DalamUpayaPenanggulanganKeja hatanKorporasi. PidatoIlmiah . Rapat  Terbuka  SenatUniversitas
Surabaya dalamrangka Dies Natalis ke-47 Universitas Surabaya. 11 Maret. Surabaya.
Sukmana,  Y.  2014. Ini  10  Perusahaan
MinyakRaksasaDunia . http://bisniskeuangan.kompas.com /read/2014/06/28/1242222/Ini.10. Perusahaan.Raksasa.Minyak.Duni a (diunduhtanggal 17 Mei 2016). Tejo,  A.    2009. SP3  Lumpur  Lapindo, KapoldaJatimTak  Mau  Disalahkan .
http://news.okezone.com/read/200
9/08/14/1/248164/sp3-lumpur- lapindo-kapolda-jatim-tak-mau- disalahkan (diunduhtanggal  12 Februari 2016). The Committee on the Financial Aspects of  Corporate  Governance.  1992 . The Financial Aspects of Corporate Governance . http://www.ecgi.org/codes/docum ents/cadbury.pdf  (diunduh  22
April 2016).
Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor  40  tahun  2007. Perseroan Terbatas . 16 Agustus 2007.Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor 106. Jakarta. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 1997. PengelolaanLingkunganHid
up . 19 September 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Jakarta.
Valmohammadi,  C.  2013.  Impact  of corporate  social  responsibility practices on organizational
performance:  an  ISO  26000 perspective. Social  Responsibility Journal , Vol.10: 455-457. Velentzas,  J.,  dan  B.  Georgia.  2010. Ethical Dimensions in the conduct of  business:  Business  ethics, Corporate  Social  Responsibility and  The  Law.  The  “Ethics  in Business”  as  a  sense  of  business ethics. International Conference on Applied Economics .795-
WCED.  (1987). Our Common Future : The Brudtland Report. Whitman,  E. 2015. Exxon Valdez Oil Spill Anniversary: Effects, Facts, Pictures, Captain's Drinking Rumors . http://www.ibtimes.com/exxon-
valdez-oil-spill-anniversary- effects-facts-pictures-captains- drinking-rumors- 1856434 (diunduh  tanggal  18  Mei 2016). Wibisono, Y. 2007. MembedahKonsepdanAplikasi CSR , Fascho Publishing: Gresik.