## ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL
Oleh: Ayumi Kartika Sari Universitas Prima Indonesia E-mail : ayumikartikasari@unprimdn.ac.id

## ABSTRACT
Personal data is something that sticks to each person. Everyone has personal data. Personal information  is  something  that  is  sensitive.  Personal  information  is  something  that  must  be protected  because  it  is  actually  everyone's  personal  rights.  Personal  rights  are  the constitutional  rights  of  citizens  that  have  been  regulated  in  the  1945  Constitution  of  the Republic of Indonesia. Constitutional rights are the role of a state to the people of its country. In  Indonesia,  there  are  currently  many  legal  cases  that  involve  misusing  one's  personal information  for  personal  gain.  However,  at  present  the  prosecution  of  legal  cases  has  not been maximized due to the absence of norms in the legal protection of individual information. The  purpose  and  focus  of  this  research  is  to  establish  the  nature  of  legal  protection  for individual  information  as  personal  rights  and  a  form  of  legal  protection  for  personal information as personal rights in Indonesia. The research procedure used in this research is normative  juridical,  through  a  conceptual  approach.  The  results  of  this  research  are  the essence  of  the  legal  protection  of  individual  information  as  a  personal  right  which  is  a constitutional  right  of  the  people  of  the  country.  Indonesia  does  not  yet  have  laws  and regulations which form the legal basis for the protection of personal information. Until then, in  the  protection  of  personal  information  law,  Indonesia  is  facing  a  vacuum  of  norms  as  a result of which it cannot maximally prevent the private information of citizens of the state. Keywords: Personal Data Protection; Privacy Rights.

## ABSTRAK
Data pribadi  ialah suatu  yang melekat pada tiap  orang. Tiap orang mempunyai  data pribadi. Informasi pribadi ialah suatu  yang bersifat  sensitif.  Informasi pribadi merupakan suatu  yang wajib  dilindungi  karna  sejatinya  ialah  hak  pribadi  tiap  orang.  Hak  pribadi  merupakan  hak konstitusional  warga  negara  yang  sudah  diatur  dalam  Undang–  Undang  Dasar  Negara republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hak  konstitusional  merupakan  peranan  dari  sesuatu  negara kepada  masyarakat  negaranya.  Di  Indonesia  dikala  ini  banyak  terjalin  kasus  hukum  yang menyalahgunakan  informasi  pribadi  seorang  buat  kebutuhan  pribadi.  Namun,  dikala  ini penindakan kasus hukum itu belum maksimum disebabkan kekosongan norma dalam proteksi hukum informasi individu. Tujuan serta fokus riset ini merupakan menciptakan hakekat dari proteksi  hukum  informasi  individu  selaku  hak  pribadi  serta  wujud  perlindungan  hukum informasi pribadi selaku hak pribadi di Indonesia. Tata cara riset yang dipakai dalam riset ini merupakan  yuridis  normatif,  lewat  conseptual  approach.  Hasil  dari  riset  ini  merupakan hakekat  dari  perlindungan  hukum  informasi  individu  selaku  hak  pribadi  merupakan  hak konstitusional  masyarakat  negeri.  Indonesia  belum  mempunyai  peraturan  perundang– undangan  yang  jadi  dasar  hukum  proteksi  kepada  informasi  pribadi.  Hingga  dari  itu,  dalam proteksi  hukum  informasi  pribadi,  Indonesia  hadapi  kekosongan  norma  alhasil  tidak  bisa dengan cara maksimum mencegah informasi pribadi masyarakat negara.
Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Hak Privasi

## 1. PENDAHULUAN
Tiap  warga  negara  mempunyai  hak konstitusional,  ialah  hak  yang  dipastikan oleh  UndangUndang.  Dengan  terdapatnya hak  konstitusional  itu,  hingga  negara mempunyai  peranan  konstitusional,  ialah mencegah  semua  warga  negara.  Peranan konstitusional  negara  ini  sudah  tertuang dalam  Pembukaan  Alinea  Ke–  4  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945( UUDRI 1945) yang
melaporkan  kalau  negara  harus  mencegah segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupanbangsa, serta melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasar kemerdekaan,  perdamaian  dunia  serta keadilan sosial.
Hak  konstitusional  yang  diatur dalam  UUDRI  1945  melingkupi  40  hak warga  negara.  Salah  satunya  merupakan hak  atas  proteksi  diri  pribadi.  Hak  itu diatur  pada  Pasal  28  G  Ayat(  1)  dengan garis  besar  kalau  masyarakat  negeri berkuasa  atas  proteksi  diri  individu, keluarga,  martabat,  derajat  serta  harta barang  yang  dibawah  kekuasaannya.  Pada pasal  itu,  memperhitungkan  hak  pribadi merupakan hak kepunyaan. Namun, dengan  meningkatnya  teknologi  data  serta komunikasi  seharusnya  hak  individu  tidak cuma  dimaksud  selaku  hak  kepunyaan. Hak  individu  sepatutnya  pula  selaku  hak pribadi. Hak pribadi bertabiat lebih sensitif yang  bisa  menggantikan  hak  individu  itu. Hak  individu  ialah  perihal  yang  sensitif yang  berhubungan  dengan  informasi individu ataupun identitas seorang.
Identitas  itu  mulai  dari  Kartu  Tanda Penduduk(  KTP),  Surat  Ijin  Mengemudi( SIM),  Paspor,  Kartu  Keluarga(  KK), Nomor  Pokok  Wajib  Pajak(  NPWP),  No Rekening,  Sidik  jari,  Karakteristik  khas seorang dan serupanya.
Membagikan  proteksi  kepada  hak atas  pribadi,  berarti  membagikan  proteksi pula  kepada  hak  atas  independensi berdialog.  Maksudnya,  hak  atas  privasi menjamin proteksi dari bahaya kekhawatiran  buat  melakukan  ataupun tidak melakukan suatu yang ialah hak asas. Indonesia  dikala  ini  sudah  memasuki Revolusi Industri 4. 0. Seluruh perihal bisa dikendalikan  dari  seluruh  tempat  lewat jaringan  internet  serta  fitur  kerja  yang saling terhubung. Keterkaitan dari masa ini amat  besar  kala  teknologi  berplatform digital  digunakan  oleh  warga  dalam kehidupan  sehari-  hari,  misalnya  buat tingkatkan daya produksi kegiatan, membuat  ikatan  sosio-  ekonomi,  dan menolong mempermudah dalam bermacam  perihal.  Kemajuan  teknologi data  komunikasi  berplatform  komputer sudah  bertumbuh  amat  cepat  di  warga. Warga  setelah  itu  dimudahkan  dengan kemajuan teknologi itu.
Indonesia  dikala  ini  mempunyai banyak  peraturan  hal  proteksi  informasi individu,  namun  tersebar  di  sebagian Undang- Undang. Indonesia belum mempunyai  peraturan  perundangundangan spesial  yang  menata  proteksi  hukum informasi individu yang bisa jadi pemecahan diberbagai berbagai permasalahan  yang  berhubungan  dengan penyalahgunaan informasi individu.
Dikala  ini  Indonesia  sudah  mempunyai Konsep  Undang–Undang  Perlindungan Data  Pribadi(  RUU  Proteksi  Informasi Individu Selaku Hak Privasi PDT).
Kemajuan teknologi data sedemikian itu cepat, guna perbankan secara konvensional  telah  banyak  digantikan peranannya  oleh  teknologi  data,  hampir seluruh  kegiatan  dari  mulai  pemasukan, penarikan uang, memindahkan serta pergantian  data  apalagi  registrasi  terkini
pelanggan  bank  telah  bisa  dicoba lewat  teknologi  data,  pula  guna  jasa penguasa  dalam  wujud  e-  government telah  mulai  tergantikan  dengan  teknologi data,  antara  lain  jasa  pembayaran  pajak lewat internet, jasa pemberian permisi pula telah  lewat  teknologi  data,  jasa  lelang logistik benda, jasa informasi kependudukan  mulai  dari  pembuatan  akta lahir,  pembuatan  KTP,  pembuatan  KK hingga  penerbitannya  telah  dicoba  lewat teknologi informasi. Sistem layanan pembelajaran  dari  mulai  sistem  peliputan akademik serta sistem penataran dikala ini telah  bisa  tergantikan  dengan  dorongan teknologi  data,  pemakaian  teknologi  data pula  digunakan  buat  kebutuhan  mitigasi musibah  dengan  teknologi  pengindraan jauh  satelit,  yang  tidak  terbebas  dari  andil teknologi  data,  tercantum  didalamnya kebutuhan  eksploitasi  teknologi  data  buat kebutuhan  tentara  serta  intelejen.  Serta nyaris  seluruh  kegiatan  pedagangan  serta bisnis  bidang  usaha  saat  ini  telah  dicoba lewat teknologi data, dari mulai perdagangan,  bagus  benda  konvensional ataupun  benda  elektronik,  jasa  asuransi dari  mulai  pembayaran,  klaim  serta pelayanan pelayanan diartikan itu.
Terpaut dengan terintegrasinya bermacam  kegiatan  dengan  teknologi informasi  terus  menjadi  mempermudah tiap orang buat melaksanakan aktivitasnya, tetapi dibalik keringanan ini rentan dengan terdapatnya kebocoran informasi individu( privacy)  dimana  data  individu  ini  sellau terpaut serta berintegrasi dari satu informasi  dengan  seluruh  aktivitas  bisnis yang  lain,  alhasil  terdapat  kesempatan kehilangan yang amat besar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Perlindungan  hukum  yakni  upaya yang dikerahkan Mengenai pemberian rasa
aman  terpaut  hak  asasi  manusia  yang hadapi  kehilangan  karena  aksi  yang  orang lain  jalani,  oleh  karenanya  warga  dapat diserahkan  proteksi  supaya  hak-  hak  yang hukum  bagikan  dapat  mereka  nikmati. Dapat  diklaim sebenarnya proteksi hukum diinterpretasikan selaku usaha yang dijalani  penegak  hukum  dalam  sediakan keamanan  tidak  tahu  dengan  cara  benak ataupun  raga  dari  beraneka  keadaan  yang karakternya mengecam.
Informasi  pada  dasarnya  merupakan perihal  yang  berhubungan  dengan  data yang  dipunyai  seorang  dalam  maksud subjek hukum, data ini berbentuk keadaan yang berhubungan langsung dengan orang itu.  Data  dalam  maksud  informasi  ini, ialah  salah  satu  bentuk  3  pandangan  yang dipunyai  oleh  pribadi,  ialah:  Privacy  of Data About Person( Pribadi dari Informasi Seorang).  Di  masa  digital  dikala  ini, informasi mempunyai arti yang melainkan wujud  data  itu  sendiri,  dengan  tutur  lain informasi  merupakan  data  namun  dengan wujud selaku informasi. Menguasai informasi itu sendiri merupakan data  yang diproses lewat perlengkapan yang berperan  dengan  cara  otomatis  menjawab instruksi  yang  diserahkan  ke  tujuan  serta ditaruh dengan arti buat diproses.
Data  Pribadi  ialah  tiap  informasi mengenai seorang bagus yang teridentifikasi  serta  atau  ataupun  bisa diidentifikasi dengan cara tertentu ataupun dikombinasi  dengan  data  yang  lain  bagus dengan  cara  langsung  ataupun  tidak langsung lewat sistem elektronik serta atau ataupun  non  elektronik.  Bersumber  pada Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri Komunikasi  serta  Informatika  No  20 Tahun  2016  mengenai  Proteksi  Informasi Individu dalam  Sistem  Elektronik  ataupun Permenkominfo  20/  2016  menata  kalau informasi  individu  merupakan  informasi
perseorangan khusus yang ditaruh, dirawat,  serta  dilindungi  bukti  dan dilindungi kerahasiaannya.
Informasi  pribadi  serta  kerahasian( privasi)  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak bisa dibelah jadi 2 bagian. Perihal ini disebabkan informasi individu silih berhubungan  dengan  pribadi,  bila  kita membahas  mengenai  informasi  individu yang  dipunyai  seorang,  dengan  cara  tidak langsung  kita  pula  membahas  pula  hal mengenai  pribadi  orang  itu  yang  wajib dilindungi dan dihormati. Pribadi merupakan  sebutan  lain  yang  setelah  itu dipakai  oleh  negara-  negara  maju  yang berhubungan  dengan  informasi  individu selaku  hak  yang  wajib  dilindungi,  ialah hak  seorang  buat  tidak  diusik  kehidupan pribadinya.  Mangulas  pribadi  berarti mangulas  mengenai  hak  buat  menikmati hidup.  Hak  pribadi  lewat  pelindungan informasi  ialah  bagian  kunci  untuk independensi serta harga diri pribadi.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  riset  ini  memakai  tata  cara riset  yuridis  normatif(  legal  research) menciptakan  bukti  keharmonisan,  apakah ada ketentuan hukum cocok dengan norma hukum  serta  apakah  ada  norma  yang berbentuk  perintah  ataupun  pantangan  itu cocok  dengan  prinsip  hukum,  dan  apakah aksi seorang sesuai dengan norma hukum( bukan  cuma  sesuai  ketentuan  hukum) ataupun prinsip hukum. Riset ini memakai pendekatan  ialah  pendekatan  rancangan( conseptual approach). Pendekatan abstrak( conceptual  approach)  dicoba  apabila periset  tidak  beranjak  dari  ketentuan hukum  yang  terdapat.  Perihal  itu  dicoba sebab  memanglah  belum  ataupun  tidak terdapat ketentuan hukum buat permasalahan yang dialami.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak sekali pelanggaran informasi individu yang  terjalin  di Indonesia dari data individu yang karakternya  sedang  biasa  hingga  pada informasi  individu  yang  amat  vital semacam  informasi  kependudukan  yang dapat  digunakan  buat  pengesahan  bisnis finansial,  pelanggaran  kepada  proteksi informasi individu di Indonesia sesungguhnya terjadi bukan cuma pada era kemajuan  teknologi  data,  pelanggaran cukup berat pula terjalin saat sebelum mas perkembangan teknologi data di Indonesia, antara  lain  telah  jadi  rahasia  biasa  kala agen asuransi memperjualbelikan informasi  individu  nasabahnya  pada  agent yang  lain,  sedemikian  itu  pula  agent pedagang  kartu  angsuran  ataupun  agen pemasaran  yang lain, alhasil ketia seorang sempat sekali memasukkan buat memperoleh kartu angsuran, dapat sebagian  bulan  setelah  itu  terdapat  ajuan buat  memperoleh  kartu  angsuran  yang lain, sementara itu yang berhubungan tidak sempat  mengajukan  balik  permohonan kartu  angsuran  dari  bank  lain,  tercantum pula  informasi  konsumen  alat  transportasi bermotor  roda  empat,  sehabis  sebagian tahun setelah itu dengan memiliki informasi komplit calon konsumen menawarkan  buat  penukaran  merek  serta alat  transportasi  terkini,  praktik  ini berjalan puluhan tahun di Indonesia, tetapi bisa  jadi  tidak  banyak  memberi  tahu, ataupun  apalagi  tidak  terdapat  toh  dirasa tidak  terdapat  kehilangan  yang  mencuat. Sementara itu kebocoran informasi individu  yang  dicontohkan  mulanya  amat sungguh-  sungguh,  dibanding  kebocoran pribadi  yang  terjalin  pada  akun  medsos facebook  yang  terjalin  sebagian  tahun belum lama.
Di Indonesia pengaturan hal proteksi
informasi  individu  belum  diatur  dengan cara  khusus  dalam  satu  Hukum  namun sedang terhambur dalam berbagai ketentuan  perundangan  yang  menata  hal proteksi  informasi  individu,  antara  lain dalam Pasal 22 Undang- Undang Telekomunikasi  menata  kalau  tiap  orang dilarang  melaksanakan  aksi  tanpa  hak, tidak  legal,  ataupun  manipulasi:(  a)  akses ke  jaringan  telekomunikasi;  serta  atau ataupun( b) akses ke pelayanan telekomunikasi; serta ataupun( c) akses ke jaringan  telekomunikasi  spesial.  Untuk pelanggar determinasi itu diancam kejahatan bui maksimum enam tahun serta atau  ataupun  kompensasi  maksimum  Rp. 600 juta.
Setelah itu Pasal 39 UU
Telekomunikasi  menata(  1)  Eksekutor telekomunikasi harus melaksanakan
penjagaan  serta  proteksi  kepada  instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang dipakai  buat  penajaan  telekomunikasi.(  2) Ketentuan  penjagaan  serta  proteksi  begitu juga  diartikan  pada  ayat(  1)  diatur  dengan Peraturan  Penguasa.  Berikutnya,  di  dalam Artikel  40  diklaim  kalau  tiap  orang dilarang  melaksanakan  penyadapan  atas data  yang  disalurkan  lewat  jaringan telekomunikasi  dalam  wujud  apa  juga. Serta  Pasal  42  mengatur(  1)  Eksekutor pelayanan telekomunikasi
harus
melindungi data yang dikirim dan ataupun diperoleh oleh klien pelayanan telekomunikasi
lewat
jaringan telekomunikasi  serta  ataupun  pelayanan telekomunikasi yang diselenggarakannya.
1. Perlindungan  hukum  terhadap data  pribadi  sebagai  hak  privasi di  dalam  media  sosial  berkaitan dengan UU ITE
Di  zaman  yang  bertumbuh  dikala ini  kita  sudah  diserahkan  keringanan  serta
kenyamanan  dalam  beromunikasi  ataupun berbisnis  dalam  bermedia  sosial.  Alat sosial  dalah  suatu  alat  online,  yang dgunakan  para  konsumen  buat  memberi, ikut serta dan menghasilkan sesuatu buatan yang  isinya  mencakup  web,  wiki,  jejaring sosial,  forum,  serta  bumi  virtual.  Wiki, web,  serta  jejaring  sosial  ialah  alat  sosial yang  sangat  banyak  serta  kerap  dipakai oleh  warga  pada  biasanya  terlebih  di Indonesia. Selaku ilustrasi saat ini kita bisa dengan  gampang  mengakses  lewat  alat sosial  semacam,  Facebook,  Twitter,  E- mail,  WhatsApp,  Telegram,  serta  sedang banyak lagi.  Dalam  aspek bisnis pula bisa diakses  lewat  aplikasi  online  shop  serta pula ada pelayanan kurir yang membawakan benda kita hingga ke rumah, alhasil  kita  tidak  butuh  lagi  pergi  rumah buat membeli- beli.
Namun dalam mengakses itu seluruh,  kita  membutuhkan  informasi individu selaku salah satu ketentuan dalam mengakses  alat  sosial  ataupun  berbisnis online.  Perlunya  bukti  diri  diri  dalam membuat suatu akun alat sosial supaya kita dapat  dikenali.  Serta  perihal  itu  pula merujuk pada Peraturan Menteri komunikasi  serta  data  No  5  Tahun  2020 mengenai  Eksekutor  Sistem  Elektronik Lingkup  Eksklusif  yang  mengharuskan semua  PSE  buat  memasukkan  diri  ke penguasa.
Dalam Pasal 3 Ayat( 4) Perkominfo  No  5  tahun  2020  penguasa mengharuskan PSE eksklusif buat memberi  tahu  semacam  sistem  elektronik, Seragam  Resource  Locator(  URL),  cerita bentuk  bidang  usaha,  informasi  individu yang  diproses  sampai  penjelasan  posisi pengurusan, pemrosesan serta penyimpanan informasi sistem elektronik.
Arti informasi individu bagi Peraturan Menteri Komunikasi serta
Informatika Pasal 1 Angka 1 No 20 Tahun
2016 Mengenai Proteksi Informasi
Individu  dalam  Sistem  Elektronik(“
Permenkominfo  20  atau  2016”)  kalau“
Informasi  Individu  merupakan  informasi perseorangan khusus yang ditaruh, dirawat,  serta  dilindungi  bukti  dan dilindungi kerahasiaannya”.
Dalam  perihal  ini,  yang  tercantum informasi  individu  perorangan  diatur dalam Pasal 84 ayat( 1) UU 24 atau 2013, mencakup:
a. Keterangan  tentang  cacat  fisik dan/atau mental;
b. Sidik jari;
c. Iris mata;
d. Tanda tangan; dan
e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
Informasi  individu  masyarakat  itu harus  ditaruh  serta  dilindungi  oleh  negeri. Oleh sebab itu bisa disimpulkan kalau hak pribadi  merupakan  hak  dari  seorang  buat mempunyai independensi ataupun kebebasan  individu.  Ketergantungan  hak pribadi  serta  informasi  individu  bisa ditemui  lewat  Pasal  28  Huruf  G  Ayat(  1) Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945(“  UUD”)  yang melaporkan  kalau:“  Tiap  orang  berkuasa atas  proteksi  diri  individu,  keluarga, martabat,  derajat,  serta  harta  barang  yang di  dasar  kekuasaannya,  dan  berkuasa  atas rasa  nyaman  serta  proteksi  dari  bahaya kekhawatiran  buat  melakukan  ataupun tidak melakukan suatu yang ialah hak asas.
Lebih lanjut, ketergantungan antara hak pribadi serta informasi individu diatur didalam pasal 26 ayat( 1) Undang- Undang no  11  Tahun  2008  begitu  juga  sudah diganti  dengan  UndangUndang  no  19 tahun  2016  mengenai  Data  serta  Bisnis Elektronik(“ UU ITE”), kalau:“ Melainkan
didetetapkan lain oleh Peraturan Perundang-  undangan,  pemakaian,  tiap data lewat alat elektronik yang menyangkut  informasi  individu  seorang wajib  dicoba  atas  persetujuan  Orang  yang berhubungan.”
Hingga,  bisa  kita  simpulkan  kalau ketergantungan  antara  informasi  individu dengan hak pribadi terdapat  pada hak dari seorang buat membuka ataupun mengedarkan  informasi  pribadinya  pada pihak lain cocok dengan independensi dari orang  itu  Ketentuan  yang  terdapat  dikala ini,  dapat  dibilang  belum  menyeluruh dalam  menata  proteksi  informasi  individu kepada  konsumen  alat  sosial  di  Indonesia. Lebih  dari  30  hukum  yang  menata mengenai  proteksi  informasi  individu dengan  cara  sectoral.  Dari  peraturan perundangundangan  itu  bisa  kita  amati kalau  terdapatnya  proteksi  informasi individu,  cuma  saja  belum  menyeluruh pengaturannya alhasil warga pada biasanya  sedang  berasumsi  kebocoran informasi  individu  tidak  sangat  berarti serta menanggapinya dengan lazim saja.
Hal  proteksi  hukum  untuk  orang yang  melanggar  hak  pribadi  diatur  di dalam  pasal  26  ayat(  2)  UU  ITE  yang bersuara:“  Tiap  orang  yang  dilanggar haknya  begitu  juga  di  arti  pada  ayat(  1) bisa  mengajukan  petisi  atas  kehilangan yang ditimbulkan bersumber pada UndangUndang  ini.”  Bersumber  pada determinasi di atas, tiap orang yang merasa hak  privasinya  tersendat  oleh  orang  lain, bisa  mengajukan  petisi  ke  majelis  hukum.
Pasal  1  No  27  Peraturan  Penguasa  Tahun 2012  Mengenai  Penajaan  Sistem  serta Bisnis Elektronik, mendeskripsikan informasi individu selaku informasi perseorangan  khusus  yang  ditaruh  serta dilindungi bukti dan dilindungi kerahasiaannya.
Hak pribadi pula
mempunyai  faktor  kejahatan  yang  diatur dalam  Pasal  31  ayat(  1)  yang  melaporkan kalau:“ Tiap Orang dengan terencana serta tanpa  hak  ataupun  melawan  hukum melaksanakan intersepsi ataupun penyadapan atas Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik dalam sesuatu Pc serta  atau  ataupun  Sistem  Elektronik khusus kepunyaan Orang lain.”
Lebih lanjut determinasi hal ganjaran  kejahatan  diatur  dalam  Pasal  47 ayat(  1)  melaporkan  kalau:“  Tiap  Orang yang  penuhi  faktor  begitu  juga  diartikan dalam  Pasal  31  ayat(  1)  ataupun  ayat(  2) dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 10(  sepuluh)  tahun  serta  atau  ataupun kompensasi  sangat  banyak  Rp800.  000. 000, 00( 8 ratus juta rupiah).”
2. Perlindungan
Hukum Bagi Pemilik Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Permasalahan  kebocoran  informasi
individu di internet kian kerap bermunculan. Apalagi, bermacam
permasalahan kebocoran informasi mengenai industri global raksasa.
Kebocoran  informasi  pula  terjalin  di Indonesia,  beberapa  akun  serta  informasi individu  konsumen  internet  bocor  lewat alat sosial sampai e- commerce. Sayangnya,
penguatan hukum
permasalahan kebocoran informasi individu di Indonesia amat lemah dibanding  luar  negeri.  Situasi  ini  beresiko permasalahan kebocoran informasi individu  hendak  lalu  kesekian  tanpa penguatan hukum.
Kebocoran informasi merujuk pada suasana di mana informasi sensitif dengan cara  tidak  terencana  terbuka  ataupun diakses  oleh  pihak  yang  tidak  berhak. Bahaya  bisa  terjalin  lewat  blog  website, email,  hard  drive,  ataupun  laptop.  Butuh
kita  tahu  kalau  pembobolan  informasi mempunyai maksud yang berlainan dengan kebocoran informasi. Inilah perbandingan antara keduanya:
 Pembobolan data adalah serangan yang disengaja yang dapat menembus sistem sehingga  data  sensitif  dapat diakses.
 Kebocoran data tidak memerlukan serangan jaringan khusus, karena biasanya kebocoran data dapat terjadi karena keamanan  data  yang  buruk atau kelalaian pengguna sendiri. Dikala terjalin kebocoran informasi, peretas hendak mencuri informasi  sensitif  itu.  Sebagian  dari mereka merupakan:
1. Informasi identifikasi: nama, alamat,  nomor  telepon,  alamat email,  nama  pengguna,  kata sandi, dll.
2. Aktivitas pengguna: riwayat pemesanan dan pembayaran,
kebiasaan browsing, dll.
3. Informasi  kartu  kredit:  nomor kartu,  tanggal  kedaluwarsa,  kode pos penagihan, dll.
4. Selain mencari informasi pengguna,  peretas  juga  akan mencuri  informasi  rahasia  milik perusahaan, seperti email, komunikasi  internal  perusahaan, strategi perusahaan, dll.
Yang didapat dari kebocoran informasi  yakni  berbentuk  NIK,  Alamat, serta  lain-  lain,  jadi  dikenal  public  serta jadi  tidak  pribadi  lagi  serta  dapat disalahgunakan. Hingga dari itu diperlukan proteksi  informasi  individu  buat  menjauhi
dari:
1. Ancaman pelecehan seksual, perundungan online, hingga
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
2. Mencegah  oenyalahgunaan  data pribadi  oleh  oknum  atau  pihak tidak  bertanggung  jawab  dan menghindari  potensi  pencemaran nama baik.
3. Memberikan  hak  kendali  atas data  pribadi  kita  sebab  control atas data pribadi dalam Deklarasi Universal  tentang  Hak  Asasi
Manusia  Tahun  1948  Pasal  12 dan Konvensi Internasional tentang  Hak  Sipil  dan  Politik (ICCPR)  Tahun  1966  Pasal  17, yang  mana  Indonesia  sudah meratafikasi keduanya.
Aksi  pembobolan  informasi  itu bisa  dikategorikan  selaku  aksi  yang melanggar  pada  Pasal  30  Ayat(  3)  UU ITE,  yang  bersuara:“  setaip  orang  dengan terencana  serta  tanpa  haka  mengerti melawn  hukum  megakses  Pc  serta  atau ataupun Sistem  Elektronik  dengan metode apapun  dengan  melanggar,  menerobos, melewati, ataupun menjebol system pengaman.”
Atas  perbuatannya,  pelakon  bisa dijerat  kejahatan  penjara  sangat  lama  8 tahun  serta  atau  ataupun  kompensasi sangat  banyak  Rp.  800.  000.  000.- Kebocoran informasi yang terjalin beruntun  menyerang  yang  dirasakan  oleh penguasa,  industri  swasta,  ataupun  akun kepunyaan  individu.  Semacam  kebocoran informasi individu salah satu public figure yang  dicuri  serta  setelah  itu  diunggah  di alat  sosial.  Permasalahan  yang  lain mengaitkan  segerombol  peretas  yang mengklaim  sudah  mendapatkan  1,  2  juta
informasi  konsumen  dari  salah  satu industri e- commerce populer di Indonesia, dan  banyak  permasalahan  seragam  yang lain yang lalu meningkat.
Kasus  ini  timbul  dengan  kemajuan teknologi data dikala ini sudah memunculkan perkara hukum terkini, ialah hal keamanan atas informasi individu yang berjalan  lewat  alat  elektronik.  Banyaknya pihak  yang  memakai  alat  elektronik  itu selaku  perlengkapan  komunikasi  serta bisnis menyebabkan terbentuknya perampokan  informasi  individu.  Hendak namun  hingga  sepanjang  ini  Indonesia belum  memiliki  undang-  undang  spesial yang  dalam  mengatasi  penyalahgunaan informasi individu. Di Indonesia ketentuan hal  perihal  itu  ada  dalam  Artikel  26 Hukum  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik serta Peraturan  Penguasa  Nomor.  71  Tahun 2019  mengenai  penajaan  sistem  serta bisnis elektronik.
Dengan cara biasa kesalahan konvensional  beralih  bersamaan  dengan pergantian zaman serta eksploitasi teknologi  yang  bertumbuh  selaku  bentuk serta  alat  kesalahan  yang  bertumbuh. Kejadian pelanggaran pribadi yang berkiatan  dengan  informasi  individu  lagi jadi  minat  atas  perkembangan  teknologi yang cepat. Kedatangan bermacam kesalahan  yang  menaruh  di  ruang(  siber) yang  berlainan  menyebabkan  ketentuan kepada  perbuatan  kesalahan  di  ruang lingkup  yang  berlainan  jadi  terbatas kepada  regulasi  yang  terdapat,  capaian peraturan  dalam  mempraktikkan  sesuatu ketentuan  juga  tidak  dapat  dengan  cara maksimal  dicoba  selaku  usaha  penguatan hukum.  Ini  diakibatkan  pengaturan  hal perihal  itu  belum  dengan  cara  khusus diatur  tertentu  ataupun  ketentuan  yang
terdapat  tidak  dapat  menjajaki  kemajuan yang  terdapat.  Pelanggaran  itu  tidak  cuma selaku  wujud  perampokan  kepada  barang material,  namun  pula  melanggar  atas prinsip  hak  atas  independensi  pribadi bukan cuma hak atas kepemilikian.
Menciptakan  kedisiplinan  dengan alat  salah  satunya  dengan  instrumen hukum  ialah  bagian  dari  usaha  yang dengan  cara  efisien  dikira  bisa  terwujud sesuatu  kedisiplinan  kepada  pelanggaran- pelanggaran  yang  terjalin  ataupun  yang hendak  tiba.  Pemakaian  alat  pemidanaan selaku  ultimum  remediun  dikira  jadi  jalur terakhir dalam penguatan hukum, bersamaan  dengan  perihal  itu  pula  bisa membagikan  agunan  proteksi  hukum kepada  warga  buat  dilindungi  atas  hak- haknya.
Berdsarakan uraaian di atas terdapat sebagian aspek yang jadi hambatan  pada  Undang-  Undnag  ITE dalam mengatasi kesalahan siber berhubungan  proteksi  informasi  individu yang  hendak  dikelompokkan  jadi  dua bagian ialah dengan cara yuridis serta non- yuridis, awal aspek yang pengaruhi dengan cara yuridis, ialah:
1. Undang- Undang yang menata mengenai  informasi  individu  tidak membagikan  klasfikasi  yang  nyata apabila diamati dari bermacam Undang- Undang yang terdapat.
Sebagian  ketentuan  yang  menata  hal informasi  atau  data  yang  bersifat perorangan  tidak  membagikan  uraian yang  utuh  hal  informasi  individu, karena  perbuatan  kejahatan  siber terpaut  proteksi  informasi  individu cuma  membagikan  proteksi  kepada akses  yang  legal  kepada  sistem keamanan  selaku  proteksi  kepada  data atau  informasi  yang  bisa  diakses. Disamping  itu  pula  melotot  pada
kendala informasi( informasi interference)  cuma  bisa  menjangkau kepada informasi yang dicoba pergantian bagus ditambah atau dikurangi, dimusnahkan ataupun dihilangkan,  dan  bukti  informasi  itu yang  telah  tidak  sebaiknya  yang membidik pada informasi atau data itu tidak  lagi  diketahui  oleh  sistem  pc ataupun  tidak  bisa  diakses  oleh  owner informasi itu.
2. Undang- Undang ITE kurang membagikan  arti  yang  kompherensif serta nyata hal pengelompokan informasi  individu  yang  bertabiat elektronik  dalam  UndangUndang  ITE Delik  dalam  Undang-  Undang  ITE tidak  menjangkau  hendak  pergantian kemajuan  modus  operandi  kepada perampokan  informasi  individu  yang mana  dengan  tanpa  mengganggu sistem  keamanan  pada  komputer  serta menghasilkan  informasi  atau  data  itu tanpa  terdapatnya  kendala  informasi yang  ada  dalam  sistem  pc.  Disisi  lain interogator dalam melaksanakan usaha investigasi  terhaambat  hendak  aplikasi ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang ITE. 3.  Keterbatasan  kepada  pelaku(  subyek)
pada Undang- Undang ITE berhubungan  dengan  illegal  akses Faktor  dari  pelaku  yang  cuma  bisa diaplikasikan  kepada  pelakon  yang tidak  mempunyai  wewenang  hendak akses  atas  informasi  yang  bersifat elektronik,  maksudnya  kepada  pelaku yang mempunyai wewenang( otoritasi) namun dalam perihal ini menyalahgunakan  wewenang  ataupun melewati  perihal  itu  kepada  informasi individu yang bertabiat elektronik buat kepentingannya susah buat diaplikasikan kepada Pasal 30
Undang- Undang ITE hal akses illegal.

## 5. SIMPULAN
Pergantian UU ITE sudah disahkan jadi  UU  No  19  Tahun  2016  mengenai Pergantian  Atas  UU  ITE.  Dokumen Undang- Undang terdaftar dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 No 251 serta Bonus Kepingan Negeri  No  5952.  UU  itu  bermuatan  tujuh nilai  berarti  yang  merevisi  UU  ITE, Penguasa berhak memutuskan akses serta/ ataupun menyuruh eksekutor sistem elektronik  buat  memutuskan  akses  kepada data eloktronik yang bermuatan melanggar hukum. Yang diharapkan bisa membagikan kejelasan hukum pada warga, alhasil  mereka  bisa  lebih  pintar  serta beretika  dalam  memakai  internet.  Supaya konten  berunsur  SARA,  Radikalisme, pornografi  bisa  diminimalisir.  Walaupun begitu,  Pasal  itu  dan  usaha  itu  sedang dialami  kurang  efisien.  perihal  ini  ditatap butuh lekas disahkan hukum tertentu yang berhubungan  dengan  proteksi  informasi individu  alhasil  bisa  membagikan  agunan keamanan  serta  proteksi  pada  informasi individu.  Pada  hakikatnya  orang  telah mempunyai hak- hak yang menempel pada diri  mereka  individu.  Orang  dengan  hak bawah  yang  dipunyanya  berkaitan  dengan orang  yang  lain  dengan  melaksanakan ikatan  kontrak  dalam  kehidupan  orang seharihari  bagus  dalam  kondisi  ikatan orang ataupun dalam bermedia sosial. Tiap para konsumen alat sosial mempunyai hak- hak yang wajib dilindungi kerahasiaannya. Hingga  dari  itu,  perlunya  hukum  yang menata  perihal  itu.  Proteksi  hukum  ialah sesuatu  perihal  yang  amat  berarti  dalam mencegah  hak  individu  seorang  supaya tidak  disalahgunakan  oleh  banyak  orang yang tidak bertanggung jawab.
Berartinya  pemahaman  warga  buat
melindungi kerahasiaan informasi individu mereka  dalam  bermedia  sosial.  Proteksi hukum terkait informasi individu dikala ini sudah  terdapat,  hendak  namun  belum menata dengan cara global serta maksimum  sebab  ketentuan  yang  menata proteksi informasi individu sedang bersifat biasa  serta  sedang  banyak  multitafsir  dan pasal  karet  didalamnya.  Penguasa  butuh segera  menerbitkan  sesuatu.  Dari  dua ulasan  diatas  dapat  disimpulkan  kalau perlindungan  hukum  ialah  salah  satu perihal  terutama  dalam  bermedia  social sebab  bermaksud  buat  melindungi  serta mencegah tiap para penggunanya. Proteksi hukum terpaut informasi individu dasarnya telah terdapat serta tercipta hendak namun dengan  cara  global  belum  maksimum dalam  penegakannya  alhasil  proteksi informasi  individu  sedang  bersifat  biasa serta  belum  tertib.  Alhasil  apabila  terjalin kebocoran datadan penyalahgunaan informasi  individu  dalam  program  alat sosial korban bisa dilindungi serta melaksanakan petisi dan menuntut dilakukannya sanksi bukan cuma kejahatan namun administratif pula. undangundang  tertentu  dalam  menata Proteksi Informasi Individu buat mencegah informasi individu tiap masyarakat  negara  supaya  proteksi  hal informasi individu bisa dilaksanakan lebih efisien  serta  global.  Perlunya  penegasan sanksi  kepada  para  pelaku  bukan  cuma sanksi  pidana  tetapi  adminstratif  juga. Supaya  membagikan  dampak  jera  kepada para  pelaku  penyalahgunaan  informasi pribadi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Artikel jurnal
Anggraeni,  SF,  “Polemik  Pengaturan
Kepemilikan Data Pribadi :
Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum  Di  Indonesia”, Jurnal
Hukum  &  Pembangunan ,  Vol.  48
No. 4, 2018
Asa  Intan  Primanta,  Pertanggungjawaban Pidana  pada  Penyelahgunaan  Data Pribadi,  Jurnal  Jurist-Diction,  Vol.
3, No. 4 Juli 2020 Aswandi,  R,  Putri  R,  Muhammad  S, “Perlindungan  Data  dan  Informasi Pribadi Melalui Indonesia  Data  Protection  System (IDPS ), Legislatif ,  Vol.  3  No.2 2020
Fanny,  P,  “Perlindungan  Privasi  data Pribadi  Perspektif  Perbandingan Hukum”, Jatiswara, Vol.34  No.  3 2019 Hanifan  N,  “Perlindungan  Data  Pribadi
Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan  Diri  pribadi  Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan  Perundangundangan  Di
Negara  Lain”, Selisik ,  Vol.6  No.1
2020
Iftah  Putri  Nurdiani,  Pencurian  Identitas Digital  Sebagai  Bentuk  Cyber
Related  Crime,  Jurnal  Kriminologi Indonesia, Vol. 16, No. 2 November 2020
Rosadi,  Sinta  Dewi,  et  al.,  “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi  Digital  di  Indonesia”,
Vej, Vol. 4, No. 1, Juni, 2018.
Yasmirah  Mandasari  S  dan  Dudung
Abdul, Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era
Globalisasi,  Jurnal  Soumatera  Law Review, Vol. 3, No. 2, 2020
Yuniarti,  S,  “Perlindungan  Hukum  Data Pribadi  Di  Indonesia”, Jurnal
Becoss , Vol. 1 No.1 2019