## SELING
Jurnal Program Studi PGRA ISSN (Print): 2540-8801; ISSN (Online):2528-083X Volume 3 Nomor 1 Januari 2017 P. 12-23
MENGGAPAI  KEADILAN    BAGI  KORBAN  KEJAHATAN SEKSUAl  ANAK  (Tinjauan  Yuridis  Undang-undang Perlindungan Anak)
Haniyah Universitas Sunan Giri Surabaya haniyahkarsa99@gmail.com
Abstrak: Problematika seputar anak memang sangat menarik dan beragam, serta harus mendapat  perhatian  lebih.  Permasalahan  yang  terjadi  di  seputar  anak  pun tidak lepas dari  perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Dimana ada  masyarakat  maka  didalamnya  pasti  ada  kejahatan  karena  suatu  kejahatan timbul  dari  berbagai  gesekan  dan  benturan  yang  ada,  sebagai  bagaian  yang menyatu  dalam  masyarakat.  Demikian  pula  dengan  kejahatan  seksual  anak  yang terjadi,  yang  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Ini  membuat  kita  sanagat prihatin,  karena  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  anak  merupakan  aset  bangsa yang  harus  dilindungi  karena  sifat  lemahnya,  merupakan  harapan  orang tua,harapan bangsa dan negara untuk melanjutkan cita-cita suatu bangsa. Negara bertanggungjawab  penuh  terdahap  tumbuh  kembang  anak  secara  utuh, sebagaimana  amanat  undang-undang  dasar  1945  dan  undang  undang perlindungan anak .  Perkembangan dan pertumbuhan anak yang tidak wajar jauh dari harapan pada umumnya, tentu berimbas pada pada masa depan anak secara keseluruhan  untuk  menjadi  generasi  yang  unggul  dan  berdaya  saing  dalam meneruskan cita-cita dan harapan bangsa. Penegakan hukum selama ini terhadap korban kejahatan seksual selama ini kurang atau belum mampu menunjukkan rasa keadilan  khususnya  keadilan  bagi  anak  dan  keadilan  pada  masyarakat  pada umumnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan bagi korban kejahatan seksual anak diantaranya adalah undang-undang itu sendiri dan penegak hukumnya. keadilan substansif adalah suatu keadilan yang hakiki. Suatu keadilan yang di berikan  sesuai dengan hukum substansif tanpa melihat kesalahan prosedural  yang  tidak  berpengaruh  pada  hak-hak  substansif  anak  dengan substansi  kasus  yang  terjadi  meskipun  tidak  dituliskan  dalam  undang-undang. Kaadilan  yang  bisa  bersifat  abstrak  yang  bisa  dirasakan  oleh  korban  khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selama ini undang-undang atau aturan yang ada lebih fokus pada perlindungan hukum pada pelaku kejahatan daripada korban
SELING: Jurnal Program Studi PGRA|| Volume 3, Nomor 1, Januari  2017 | 13
kejahatan, seperti yang diatur dalam  undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya pada pasal 81 dan 82, nampak jelas dalam undang- undang  perlindugan  anak  pun  belum  ada  bahasan  yang  membahas  tentang perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.
Kata kunci : keadilan, kejahatan seksual, korban anak.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  seputar  anak  selalu  menjadi  perhatian  yang  urgen,  apalagi belakangan  ini  banyak  banyak  sekali  terjadi  kasus  kejahatan  terhadap  anak.  setiap tahun  jumlah  kekerasan,  khususnya  kejahatan  seksual  terhadap  anak      semakin meningkat.  Fenomena  kejahatan  seksual  terhadap  anak  begitu  dahsyat  laksana dahsatnya  sebuah  gempa  stunami,  sehingga  muncul  istilah  “  Indonesia  darurat kejahatan seksual “Ini membuat kita  merasa prihatin karena kita ketahui bahwa anak merupakan  aset  bangsa  dan  harapan  masa  depan  bangsa.  Sebgaimana  aset  pada umumnya yang harus tetap terjaga, agar lebih maksimal manfaatnya. Manakala aset ini  tidak  dijaga  maka  tidak  menutup  kemungkinan  aset  bangsa  ini  akan  menjadi bumerang  bagi  bangsa.  Negara  sangat  berkepentingan  menjaga  anak  sebagai  aset bangsa,  agar  tumbuh  kembang  anak  sesuai  dengan  harapan.  Negara  berkewajiban menjamin  hak  anak  sebagaimana  manusia  dewasa,  juga  berkewajiban  melindungi anak,  serta  menjaga  hak  dan  memberikan  rasa  aman  bagi  mereka,  termasuk diantaranya  perlindungan  dari  kejahatan  seksual  terhadap  mereka  yang  akan memberikan rangkaian dampak yang panjang.
Anak  juga  merupakan  amanah  dari  Alloh  serta  harapan  orang  tua  dan  keluarga, sudah  sepatutnya  orang  tua  harus  menjaga  anak  dengan  penuh  kasih sayang,mendidiknya  dan  merawat  mereka  dengan  penuh  kasih  sayang,  melindungi mereka  dari  hal  hal  yang  membahayakan  bahkan  merusak  masa  depan  mereka. Menjaga  anak  bukan  cuma  merupakan  tugas  orang  tua  belaka,    keluarga  besar, lingkungan  dan  sekolah,  tetapi  negara  juga  berkewajiban  menjaga  serta  melindungi hak  dan  martabat  seorang  anak  terhadap  berbagai  tindak  kekerasan  dan  kejahatan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Negara  berkepentingan  atas  tumbuh  kembang  anak.  Sebagaimana  kita  ketahui bahwa  kemajuan  sebuah  bangsa  tergantung  generasi  mudanya  yang  hal  ini  penulis membatasi  generasi  muda  pada  anak-anak,  sebagai  generasi  unggul  yang  berdaya saing.Untuk  itulah  negara  berkepentingan  menjaga  aset  bangsa,  karena  anak merupakan  penerus  cita-cita  bangsa  berbagai  aturan  perlindungan  anak, sebagaimana  amanah  UUD  yang  berbunyi  bahwa  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Jadi  jelas  bahwa  negara  memberikan  perhatian  yang tinggi  terhadap  perkembangan  anak,  karena  anak  juga  adalah  mempunyai  hak layaknya manusia dewasa, sebagaimana dijelaskan pula pada pasa 1 UU No.35 Tahun 2014  yang  berbunyi  “  hak  anak  adalah  bagaian  dari  hak  asasi  manusia,  yang  wajib dijamin,  dilindungi  dan  dipenuhi  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  negara  serta pemerintah dan pemerintah daerah.
Selama  ini  kasus  kejahatan  anak  khususnya  kejahatan  seksual  terhadap  anak beberapa  yang  terekspos  lebih  memperhatikan  para  pelaku,  daripada  korban  itu sendiri, padahal kedudukan korban tidak kalah penting daripada pelaku dan bahkan korban  jauh  lebih  dirugikan  dan  harus  lebih  mendapat  perhatian  daripada  pelaku kejahatan itu sendiri.
Belakangan  ini  kasus  tindak  kekerasan  pada  anak  semakin  mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dari data perlindungan anak diperoleh angka pada tahun 2013 terdapat 2.676 kasus dari jumlah itu 54% adalah kasus kejahatan seksual anak,  kemudian  tahun  2014  terdapat  kasus  2.737  kasus  diataranya  52  %  kasus kejahatan  seksual,  kemudian  ditahun  2014  ada  2.898  kasus  diantaranya  59.30  % adalah kasus kekerasan seksual anak. i Dari data tersebut penanganan terhadap kasus kekerasan  anak  khususnya  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  masih  jauh  dari harapan,  seringkali  kasus  kekerasan  seksual  seolah  kurang  mendapat  perhatian, yang  serius  bahkan  tidak  jarang  korban  kekerasan  seksual  tidak  mendapatkan keadilan.  Keadilan  seolah  hanya  menjadi  angan  khususnya  bagi  korban  kejahatan seksul  anak  apalagi  bagi  kalangan  tertentu,  Ini  sangat  ironi  sekali  menggingat kejahatan menjadi perhatian masyarakat luas dan negara, di tengah-tengah undang- undang perlindungan anak yang ada. keadilan hukum justru terkadang bahkan sering terabaikan.
Keadilan sesuatu yang diharapkan semua orang, terutama oleh orang yang sedang bermasalah,  dan  berhadapan  dengan  hukum,    memperoleh  solusi  yang  dirasa  adil tentu sangat melegakan dan membahagiakan.  Keadilan itu sendiri merupakan salah satu tujuan dari hukum, dan hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan (  teori  etis).    Karena  Indonesia  adalah  suatu  negara  yang  berdasarkan  hukum  ( rechsstaat)  maka  segala  tindakan  atau  perbuatan  apapun  mempunyai  dasar  hukum atau berdampak hukum, khususnya perbuatan hokum

## HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Tentang Keadilan
Keadilan berasal dari bahasa arab ( ‘adl) yang  berarti tengah, artinya tidak berat sebelah  dalam  memandang  dan  memutus  suatu  permasalahan  sesuai  dengan  apa yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  Istilah  lain  (Iustitia)  berasal  dari  kata  “adil”  yang berarti  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,    tidak  sewenang-wenang  dan  obyektif. Jadi adil itu suatu keadaan yang seimbang berdasarkan nilai kebenaran yang didasari nilai-nilai moral tentang sesuatu yang seharusnya/pada tempatnya.
Keadilan  adalah  suatu  nilai  kebenaran  moral.  nilai  keadilan  sesuatu  didasarkan atas  moral  yang  benar,  dalam  hal  apapun  kita  menginginkan  adanya  keadilan. keadilan merupakan kebutuhan manusia. dimanapun dan apapun keadaan yang ada. nilai-nilai  keadilan  harus  tetap  ada  dalam  setiap  pengambilan  keputusan,  sikap, perilaku.  dalam  kehidupan  sebagai  mahluk  sosial  dimana  masing-masing  orang mempunyai  kepentingan  akan  sesuatu  hal,  tidak  menutup  kemungkinan  bisa menimbulkan masalah satu sama lain.
SELING: Jurnal Program Studi PGRA|| Volume 3, Nomor 1, Januari  2017 | 15
Dalam  penyelesaian  setiap  masalah  kita  dituntut  untuk  dapat  menerapkan  nilai keadilan, sehingga dengan nilai ketentraman dan kenyamanan akan terwujud.
Keadilan adalah sebuah kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal. Keadilan merupakan  gabungan  nilai  moral  dan  sosial  yang  menunjukkan  kejujuran  dan terusterang.  Dalam  bahasa  inggris  keadilan  adalah  justice.    Jadi  keadilan  disini berkenaan  dengan  sikap  dan  tindakan  dalam  suatu  hubungan  atau  permaslahan dengan  memberikan  apa  yang  selayak  dan  sepatutnya  sesuai  dengan  hak  dan kewajiban.
Menurut  John  Rawls,  keadilan  merupakan  suatu  nilai  yang  mewujudkan kesimbangan  antara  bagaian-bagaian  dalam  kesatuan  antara  tujuan  pribadi  dan tujuan bersama.  Ia juga konsisten menempatkan konstitusi dan hukum sabagai dasar pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  dalam  masyarakat. ii Pendapat  diatas  mensyaratkan nilai  keadilan  pada  aturan  normatif  yaitu  konstitusi  dan  hukum  sebagai  pijakan pengambilan  keputusan  atas  suatu  kasus,  bahkan  pada  kasus  yang  sama,  ini menunjukkan  bahwa  para  penegak  hukum  menerapkan  nilai  keadilan  berdasarkan konstitusi  dan  hukum,  dengan  mengabaikan  nilai  keadian  sosial  dalam  masyarakat. Jadi  pada  hakekatnya  keadilan  adalah  suatu  sikap  atau  perlakuan  sesuatu  atau sesorang  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  hak,  tanpa  membedakan  berdasarkan sesuatu  hal  artinya  ia  berpijak  pada  obyektifitas  berdasarkan  harkat  dan  martabat, berdasarkan  kondisi  yang  ada  dan  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  norma  yang berlaku pada masyarakat, serta nilai keadilan masyarakat.
Ada beberapa ciri adil menurut The Liang Gie :
1. Tidak memihak ( Impartial )
2. Sama hak ( equal)
3. Bersifat hukum ( legal )
4. Sah menurut hukum ( lawful )
5. Layak ( fair)
6. Wajar secara moral ( equitable )
7. Benar secara moral ( righteous). iii
Teori keadilan dan nilai keadilan dimata hukum dan masyarakat .
1. Teori Aristoteles
a. Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  memberikan  kepada  setiap  orang berdasarkan jasa-jasanya dan hak masing-masing.
b. Keadilan  Kumulatif  adalah  suatu  keadilan  yang  diterima  tanpa  melihat  jasa- jasanya.
c. Keadilan  kodrat    alam  adalah  suatu  keadilan  bersadarkan  hukum  dari  tuhan segala  sesuatu  yangseharusnya  ditrima  berpatokan  pada  hukum  Tuhan,  manusia hanya melaksanakan apa yang menjadi hukumatau aturan yang berasal dari Tuhan.
d. Keadilan  konvesional  adalah  suatu  keadilan  dengan  menjalankan  apa  yang menjadi  aturan  kekuasaan  atau  yang  berwenang,  jadi  tolak  ukur  rasa  keadilan menurut  teori  ini  bersumber  pada  peraturan  yang  ditaati  oleh  manusia  sebagai bagaian dari rakyar suatu negara.
e. Keadilan  perbaikan  adalah  suatu  keadilan  yangseharusnya  diterima  oleh seseorang berdasarkan apa yang menjadi haknya karena sesuatu yang merugikannya yang seharusnya tidak ia terima.
Keadilan  menurut  teori  Aristoteles  adalah  suatu  keadilan  (distributif)  dengan memberikan  apa  telah  menjadi  hak  seseorang  karena  karena  jasa-jasa  yang  telah diberikannya,  jadi  keadilan  itu  ada  seseorang  telah  berbuat  sesuatu,  sedang  teori lainya(kumulatif)  dinyatakan  seseorang  tidak  harus  memberikan  atau  berbuat sesuatu  untuk  mendapatkan  keadilan,  karena  keadilan  akan  memberikan  sesuatu yang  tanpa  tanpa  memberdakan.  Dari  kedua  jenis  keadilan  ini  keadilan  menjadi sesuatu yang pasti artinya kesaman perlakuan terhadap semua orang dan persamaan perlakuan  sesuai  dengan  apa  yang  kita  lakukan,  ini  menjadi  seolah  olah  keadilan menjadi pasif atau tidak bergantung dengan apa yang kita usahakan atau kita berikan dalam usaha untu mendapatkan nilai keadilan. Dalam kehidupan nyata ada beberapa hal yang menjadi tahapan tahapan yang harus dilalui perihal keadilan yang akan kita dapatkan  misalnya  tahapan  ketika  berhadapan  dengan  norma-  norma  dalam masyarakat  termasuk  aturan  hukum  yang  berlaku.  Sedangkan  keadilan  keadilan moral  hamya  berpatokan  pada  kewajiban  dan  moral  dalam  masyarakat,  sedangkan kita  mengetahui  bahwa  moral  dalam  masyarakat  juga  tidak  statis,  moral  pada  pada masyarakat selain bergantung kepada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat juga dipengaruhi  oleh  norma  dan  budaya  dari  luar  yang  tidak  sesuai  dengan  norma masyarakat  kita.  Nilai  keadilan  akan  bergantung  dari  bagaimana  keadilan  itu  lihat. Bagaimana nilai keadilan akan berjalan ketika keadilan dilihat dari sisi moral, dari sisi hukum atau aturan yang berlaku, dari sisi hak dan kewajiban dan sisi apa yang kita usahakan/kreatifitas dan sebagainya.
Menurut  Pendapat    montesquieu  untuk  mewujudkan  keadilan  protektif diperlukan  tiga  hal  yaitu  tujuan  sosial  yang  harus  diwujudkan  bersama,  jaminan terhadap  hak  asasi  manusia  dan  konsistensi  dalam  mewujudkan  kesejahteraan umum.
2. Teori Plato
a. Keadilan  Moral  adalah  suatu  keadilan  yang  dapat  menyeimbangkan  antara kewajiban dan moral semata.
b. Keadilan prosedural adalah suatu keadilan yang harus sesuai dengan prosedur aturan dan tata cara yang berlaku.
Menurut  teori  ini  keadilan  adalah  bagaimana  kita  bisa  menyeimbangkan kewajiban  kewajiban  sesama  manusia  sehingga  tidak  berbenturan  satu  sama  lainya dengan berpedoman pada moral yang menjadi norma masyarakat, juga berpedoman pada prosedur yang telah disepakati dan ada dalam masyarkat. Tolak ukur kewajiban dan norma serta sesuai dengan prosedur menjadi satu rangkaian agar keadilan dapat tercapai  dalam  tatanan  masyarakat,  sehingga  jika  keadilan  dalam  masyarakat  telah tercapai  maka  akan  mudah  bagi  masyarakat  untuk  saling  menghargai  dan menyeimbangkan kehidupan sosial mereka.
SELING: Jurnal Program Studi PGRA|| Volume 3, Nomor 1, Januari  2017 | 17

## 3. Teori  John Rawls
Keadilan  adalah  kebajikan  utama  dalam  institusi  sosial  sebagaimana  kebenaran dalam  sistem  pemikiran.  Dan  kebenaran  serta  keadilan  tidak  dapat  diganggu  gugat, kebersamaan  persepsi  dan  konsepsi  mengenai  keadilan  akan  memperkuat  ikatan kebersamaan  sosial,  sehingga  tidak  ada  lagi  kesewenang  wenangan  antar  manusia dalam memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan keseimbangan sosial. Keadilan juga sebagai struktur dasar masyarakat  dan keadilan dalam skema sosial mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan  dalam kondisi  sosial  dalam  berbagai  sektor  masyarakat.  Sebuah  konsepsi  keadilan  harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur masyarakat itu  diukur,  namun  gagasan  yang  menandai    adalah  prinsip-prinsip  keadilan  bagi struktur  dasar  masyarakat  yang  merupakan  tujuan  dari  kesepakatan  .  Keadilan sebagai fairness ( kejujuran ) posisi asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional.

## A. Keadilan Substansif
Keadilan  substansif  (  substansial  justice  )  adalah  suatu  keadilan  yang  yang diberikan  sesuai  dengan  aturan-aturan  hukum,  tanpa  melihat  kesalahan  prosedural yang  tidak  berpengaruh  pada  hak-hak  substansif. iv Sebagaimana  keadilan  yang merupakan salah satu tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan hukum, maka  keadilan  substansif  adalah  suatu  keadilan  yang  tidak  hanya  mencerminkan rasa  keadilan  masyarakat  dengan  menggali  rasa  keadilan  substansif  tanpa terbelenggu oleh undang-undang, tetapi dengan melihat substansi kasus yang terjadi meskipun tidak ditulis dalam undang-undang. Keadilan substansif bisa juga diartikan sebagai  keadilan  yang  hakiki  dan  keadilan  yang  hakiki  adalah  keadilan  yang bersumber  pada  hulum  tuhan  yang  terjamin  pasti  kebenarannya.  Maka  dengan menggali rasa keadilan dalammasyarakat yang notabene masyarakat Indonesia yang spritualis  bisa  dipastikan  bahwa  semua  kepercayaan  dan  norma  masyarakat  ( masyarakat  hukum  adat)  bersumberkan  pada  hukum  agama  yang  telah  ter-resepsi agama yang dianut  golongan masyarakat ( teori receptio in complexu).

## B. Kejahatan Seksual Anak
Kejahatan  adalah  suatu  perilaku  menyimpang  yang  melanggar  suatu  aturan  atau norma  yang  ada  dan  berakibat  merugikan  orang  lain.  Perilaku  negatif  yang bertentangan  dengan  moral  kemanusiaan  yang  bukansajamerugikandirisendiridan orang lain bisa juga merugikan masyarakat luas, seperti kita ketahui kejahatan yang merupakan  bagaian  dari  kehidupan  sehingga  mewarnai  dinamika  yang  ada  dalam masyarakat. Semua tatanan kehidupan dalam masyarakat ada aturannya atau norma yang  berlaku  sebagaimana  ungkapan  “ubi  sosietas  ibi  ius”dimana  ada  masyarakat maka disitulah ada hukum. Maka setiap apapun perilaku kejahatan yang terjadi pasti akan  berhadapan  dengan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.sedangkan kejahatan ( kriminologi) suatu konsepsi yang bersifat abstrak dimana suatu kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.
Ada beberapa pengertian kejahatan dari beberapa ahli :
Menurut  Sutherland  yang  berpendapat  bahwa  kejahatan  adalah  suatu  perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.
MenurutR.Soesilo kejahatan dapat dipandang dari 2 sudut :
a. Pengertian dari sudut pandang yuridis, yaitu kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah undang-undang.
b. Pengertian  dari  sudut  sosiologis  y  aitu  kejahatan  adalah  perbuatan  atau tingkah  laku  yang  selain  merugikan  korban  juga  masyarakat  dengan  hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
Menurut  Dr.J.Esahetapy  dan  B  Mardjono  Reksodipuro  yaitu  kejahatan  adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.
Menurut  M.A.Elliat  yang  berpendapat  bahwa  kejahatan  adalah  suatu  problem dalam masyarakat modern  atau tingkah laku  yang gagal dan  melanggar hokum dan dapat  dijatuhi  hukuman  yang  berupa  hukuman  penjara,  hukuman  mati,  denda  dan lain-lain. v
Menurut  kartono  yang  berpendapat  bahwa  kejahatan  adalah  semua ucapan,perbuatan  dan  tingkah  laku  yang  secara  ekonomis,  politis  dan  sosio psisikologis  sangat merugikan masyarakat dan melanggar norma-norma susila yang ada serta menyerang keselamatan warga masyarakat. vi
Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan baik pria maupun  wanita yang tidak hanya merugikan korban  secara psikologis , tetapi juga  meresahkan  masyarakat,  karena  bertentangan  dengan  norma  masyarakat  dan norma agama serta mempunyai dampak yang meluas serta berkepanjangan.
Dari  beberapa  definisi  para  ahli  mengenai  pengertian  dari  kejahatan  maka kejahatan  dipandang  sebagai  seuatu  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dalam  kehidupan bermasyarakat,  bahwa  suatu  kejahatan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  selalu mengikuti  perkembangan  sesuai  dengan  perkembangan  dinamika  yang  ada  dalam masyarakat,  suatu  masyarakat  yang  masing-masing  menjalin  realasi  dan  koneksi, maka tidak menutup kemungkinan berbenturan satu sama lain, berbagai kepentigan mewarnai  realionship  mereka,  maka  tidak  mustahil  terjadi  kecurangan  terhadap suatu hubungan baik hubungan personality, maupun hubungan kekeluargaan, bisnis dan sebagainya.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  terjadi  adalah  kejahatan  seksual  pada  anak dimana  kejahatan  ini  menurut  penulis  suatu  kejahatan  yang  tidak  bisa    dipandang rendah  atau  kejahatan  yang  bisa  selesai  dengan  dijatuhkan  sanksi  atas  para pelakunya. Kejahatan seksual terhadap anak.
Dari data yang dikumpulkan dan dianalisis pusat data dan informasi ( PUSDATIN) komnas  anak  terdapat  21.689.797  kasus  pelanggaran  anak  dan  dari  kasus  tersebut 42-58 % merupakan kejahatan seksual terhadap anak.

## C. Faktor-faktor pemicu kejahatan seksual anak
Suatu  memang  merupakan  bagaian  dari  kehidupan  masyarakat,  kejahatan  telah ada bahkan sejak dahulu kala, kejahatan yang terjadi juga mengikuti perkembangan
SELING: Jurnal Program Studi PGRA|| Volume 3, Nomor 1, Januari  2017 | 19
diniamika  masyarakat,  dimana  ada  perkembangan  masyarakat  maka  otomatis kejahatan  yang  terjadipun  akan  berkembang  dengan  sendirinya.  Kejahatan  seksual terhadap  anak  juga  tidak  lepas  dari  perkembangan  tersebut,  kejahatan  seksual terhadap  anak  adalah  suatu  bentuk  tindakan  kriminal  dimana  orang  dewasa  atau anak terlibat dalam aktifitas seksual degan anak dibawah umur atau eksploitasi anak dibawah  umur  untuk  tujuan  kepuasan  seksual.  Menurut  penulis  termasuk  didalam bentuk kejahatan seksual adalah kekerasan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi sudah sampai pada daerah pelosok, ini  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  suatu  peristiwa  atau  fenomena  yang  harus segera  di  antisipasi  agar  tidak  semakin  meluas  dan  tidak  terkendali.  Ada  beberapa penyebab yang menjadi faktor pemicu kejahatan seksual pada anak yaitu
a. Paradigma yang salah terhadap anak, karena anak dipandang sebagai mahluk yang lemah yang mudah dieksploitasi atau obyek yang empuk dijadikan obyek dalam melakukan suatu kejahatan seksual.
b. Perlindungan, pendidikan dan perhatian yang kurang atau lemahdari keluarga khususnya orang tua .
c. Sistem kekerabatan dalam masyarakat yang semakin hari semakin melemah.
d. Dampak  dari  tsnunami  tehnologi  (  istilah  ketua  komnas  perlindugan  anak) dari  berupa  situs  porno  dan  berbagai  tayangan  pornografi  yang  dengan  mudah diakses lewat online.
e. Lemah  sistem  pendidikan  moral  di  sekolah  dan  keluarga  khususnya  serta perlindungan anak ketika dilingkungan sekolah.
f. Tidak adanya figur dalam keluarga, masyarakat dan negara sehingga kejahatn semakin meluas.
g. Lemahnya perlindugan hukum negara pada anak sebagai bagaian aset negara yang  sangat penting.
h. Kurangnya  peran  serta  masyarakat  dalam  mengurangi  tindak  kejahatan seksual terhadap anak.
i. Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus kejahatan seksual anak.
Berdasarkan  fakta  yang  ada  tingkat  kekerasan  anak  sejak    tahun  2010  sampai dengan  2015 telah  terlapor kasus  sebanyak  16.021  kasus  kekerasan  terhadap  anak yang didalamnya masuk pula kategori kejahatan seksual.
Tabel data kasus kekerasan pada anak Tahun Jumlah kasus terlapor Prosentase kejahatan seksual 2010 2.046 42% 2011 2.426 52% 2012 2.723 58% 2013 3.339 62% 2014 3.762 52% 2015 1.725 48%
Data komnas perlindungan anak ( januari-juni 2015). vii

## D. Upaya penanggulangan kejahatan seksual anak.
Fenomena  kejahatan  seksual  anak  yang  semakin  meningkat  setiap  tahunnya menjadi  catatan  bagi  kita  semua  utuk  segera  mencari  solusi  terbiak  dalam penaggulangan  dan  pencegahan  kejahatn  seksual  anak  agar  tidak  semakin berkembang.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  tugas  negara  telah diatur  dalam  undang-undang  dasar  1945  pasal  28  B  (2)  bahwa  setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  dikriminasi.  Jaminan  perlindungan  anak  ini  juga  diperkuat dengan adanya ratifikasi  konservasi internasional tentang hak anak, yaitu konvensi hak  anak  melalui  keputusan  presiden  no  36  tahun  1990  konvensi  tentang  hak-hak anak).  dari  sisni  sudah  seharusnya  hak-hak  anak  dapat  dilindungi    dalam  berbagai kehidupan anak sebagaimana layaknya manusia  dewasa , negara harus menghargai prinsip  hak  anak  sebagaimana  pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  undang-unfang perlindungan  anak  no  23  tahun  2002,  yang  kemudian  di  rubah  dengan  undang- undang perlindungan anak no 35 tahun 2014. Dalam pasal 59 UU No.35 tahun 2014 “ pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak” , selanjutnya perlindungan  negara  terhadap  anak  khususnya  larangan  melakukan  perbuatan kekerasan dan kejahatan seksual di atur dalam pasal 76D. Untuk selanjutnya undang undang perlindungan anak juga menagatur bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut  dengan  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  81  UU  No  35  tahun  2014 yang berbunyai sbb “.setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 ( lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 ( lima milyar)”.  Dalam  kenyataan  sanksi  pidana  yang  diberikan  oleh  undang  perlindungan anak pun belum mampu memberikan efek jera para pelaku kejahatan anak, ini bisa kita lihat dari indikasi semakin meningkatnya kekerasan dan kejahatan seksual anak yang masih terus berlangsung.
Penegakan  hukum  yang  tindakan  hukum  yang  selama  ini  dirasa  tidak mencerminkan  keadilan  juga  menjadi  pemicu  semakin  meningkatnya  kejahatan kekerasan terhadap anak hal ini di dipicu oleh dua hal yang pertama karena undang- undang  yang  diarasa  kurang  mencerminkan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat  dan yang kedua adalah para penegak hukum yang dirasa  belum mampu memberikan rasa keadilan  dalam  masyarakat,  apalagi  semakin  lama  tingkat  kepercayaan  masyarakat kepeda aparat penegak hukum dan badan peradilan juga semakin melemah.

## E. Penegakan keadilan bagi korban kejahatan seksual anak
Korban adalah seseoarang yang mengalami kerugian yang berlipat, sebagai akibat dari  adanya  suatu  kejahatan,  ysng  dilakuksn  oleh  orang  lain,  terhadap  seseorang, yang  mana  kerugian  tidak  hanya  sebatas  kerugian  materiil  tetapi juga  non  materiil. Menurut  peraturan  pemerintah  No.2  tahun  2002  tentang  tata  cara  perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat yang dimaksud
SELING: Jurnal Program Studi PGRA|| Volume 3, Nomor 1, Januari  2017 | 21
dengan  korban  adalah  perseorangan  atau  kelompok  orang  yang  mengalami penderitaan  sebagai  akibat  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  yang memerlukan  perlindungan  fisik  dan  mental  dari  ancaman,  gangguan,  terror, kekerasan  dari  pihak  manapun.  Dari  pengertian  korban  kejahatan  diatas  dapat disimpulkan bahwa korban kejahatn seksual adalah seorang korban yang menderita kerugian secara pribadi tetapi juga menimbulkan aib bagi diri sendiri dan keluarga, kerugian  yang  diderita  tidak  hanya  kerugian  materiil  tetapi  juga  kerugian  non materiil.
Kejahatan  seksual  terhadap  anak  pasti  menimbulkan  dampak  yang  meluas, dampak  psikologis  dan  traumatis  yang  berkepanjangan,  timbulnya  rasa  rendah  diri pada  korban  yang  sulit  untuk  dihilangkan.  Ketua  umum  komisi  perlindungan  anak KPAI Seto Mulyadi mengemukakan bahwa:
“  jangan  diharapkan  dampak  perkosaan  mudah  disembunyikan,  saya  membantu beberapa orang yang menjadi korban perkosaan ketika mereka masih anak-anak dan banyak  diantara  mereka  yang  masih  merasa  dendam,  takut  menikah  dan  merasa renda  diri  dan  berbagai  trauma  lainnya  akibat  perkosaan  itu,  meski  kini  mereka sudah  dewasa  dan  bahkan  sudah  menikah,  luka  akibat  perkosaan  itu  sangat  sulit dihentikan.” viii
Dalam  undang  undang  perlindungan  anak  sendiri  pasal  yang  mengatur  tentang perlindungan korban hanya daiatur dalam pasal 71D yang berbunyi sebagai berikut: “ setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud pasal 59(2) huruf b, huruf d, huruf,  huruf  h,  huruf  I  dan  huruf  j,  berhak  menagjukan  kepengadilan  berupa  hak restitusi  yang  menjadi  tanggung  jawab  pelaku  kejahatan.”  Jadi  ganti  rugi  restitusi dibebankan langsung kepada para pelku kejahatan seksual. Ini menunjukkan bahwa undang-undang  tidak  memberikan  perlindungan  dan  rasa  keadilan  pada  korban kejahatan  seksual,  demikian  juga  dengan  Negara  yang  bertanggung-jawab  terhadap perlindungan  anak  juga  terkesan  lepas  tangan,  padahal  perlindungan  anak  tidak hanya  diperlukan  ketika  anak  tidak  mengalami    suatu  kekerasan  kejahatan  tetapi pasca mengalami kejahatan seksual.

## KESIMPULAN
Kejahatan    adalah  suatu  persoalan  yang  melekat  dalam  masyarakat,  dimana perbuatan tersebut suatu perbuatan yang bertentangaan dengan norma yang berlaku dalam  masyarakat,  baik  norma  umum  (  undang-undang)  dan  norma  agama,  tidak hanya  merugikan  korban  itu  sendiri  tetapi,juga  meresahkan  ketertiban masyarakat.Negara bertanggungjawab penuh terdahap tumbuh kembang anak secara utuh,  sebagaimana  amanat  undang-undang  dasar  1945  dan  undang  undang perlindungan anak.
Kasus kejahatan seksual anak juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan  ini  sudah  sangat  mengkhawatirkan  karena  ini  tidak  hanya  mengancam  masa depan  anak  secara  pribadi  tetapi  merupakan  ancaman  bagi  Negara,  karena  anak adalah asset bangsa yang harus tejaga.
Ada beberapa  faktor pemicu kejahatan seksual pada anak diantaranya: Paradigma yang salah terhadap anak, karena anak dipandang sebagai mahluk yang lemah yang mudah dieksploitasi atau obyek yang empuk dijadikan obyek dalam melakukan suatu kejahatan seksual, Perlindungan, pendidikan dan perhatian yang kurang atau lemah dari  keluarga  khususnya  orang  tua,  sistem  kekerabatan  dalam  masyarakat  yang semakin  hari  semakin  melemah,  dampak  dari  tsnunami  tehnologi  (  istilah  ketua komnas perlindugan anak) dari berupa situs porno dan berbagai tayangan pornografi yang dengan mudah diakses lewat online, Lemah sistem pendidikan moral di sekolah dan keluarga khususnya serta perlindungan anak ketika dilingkungan sekolah.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  Negara  terhadap  anak  dengan  adanya  undang  – undang perlindungan anak. Perlindungan negara terhadap anak khususnya larangan melakukan  perbuatan  kekerasan  dan  kejahatan  seksual  di  atur  dalam  pasal  76D. Untuk selanjutnya undang undang perlindungan anak juga menagatur bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut dengan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU No 35 tahun 2014 yang berbunyai sbb “.setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76D  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (  lima  belas)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.5.000.000.000  (  lima  milyar)”.  Dalam  undang-undang  yang  sama  diatur perlindungan  terhadap  korban  dalam  pasal  71D  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “ setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud pasal 59(2) huruf b, huruf d, huruf,  huruf  h,  huruf  I  dan  huruf  j,  berhak  menagjukan  kepengadilan  berupa  hak restitusi  yang  menjadi  tanggung  jawab  pelaku  kejahatan.”  Jadi  ganti  rugi  restitusi dibebankan langsung kepada para pelaku kejahatan seksual. Ini menunjukkan  bahwa undang-undang  tidak  memberikan  perlindungan  dan  rasa  keadilan  pada  korban kejahatan seksual,  demikian juga dengan Negara yang seharusnya menurut amanah undang-undang  bertanggung-jawab terhadap perlindungan anak juga terkesan lepas tangan , ini juga menunjukkan negara belum mampu memberikan perlindungan pada anak,  padahal  perlindungan  anak  tidak  hanya  diperlukan  ketika  anak  tidak mengalami  suatu kekerasan kejahatan tetapi pasca mengalami kejahatan seksual.

## SARAN.
Sebagaimana tujuan hukum yang salah satunya adalah memberikan rasa keadilan maka  perlu  kiranya  diatur  lebih  mendalam  tentang  perlindungan  korban  kejahatan atau  tindak  pidana  secara  lebih  detail  baik  dasar  hukumnya  maupun  pelaksanan dilapangan.
Perlu  diatur  adanya  regulasi  tentang  perlidungan  korban    tidak  hanya  pelaku kejahatan  seksual  saja,  tetapi  juga  korban-korban  kejahatan  lainnya    agar  keadilan juga dirasakan bagi korban dari suatu kejahatan dan terpancar rasa keadilan dalam masyarakat secara luas sehingga  undang-undang dan para penegak hukum menjadi berwibawa.
SELING: Jurnal Program Studi PGRA|| Volume 3, Nomor 1, Januari  2017 | 23

## DAFTAR PUSTAKA
UUD 1945 UU Perlindungan anak No 35 tahun 2014. John Rawl, A Theory Of Justice, Hardwad University Press, Canbridge, Massacuset. Nawawi  Arief,  Barda,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan.
Bambang  Sutioso,  dan  Sri  Hastuti  Puspitasari,  Aspek-Aspek  Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogjakarta, 2005.
Jurnal Kajian hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Anak di Indonesia, Lex Crime Vol.IV/No.1/Jan-Mar/2015 New:liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan anak tertinggi- selama-5-tahun-terakhir.
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu hukum, Prestasi Pustaka, 2006,h.228. Artikel Teori Keadilan http:/www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan- menurut-aristoteles-dan-contoh.html Prof. DR.H.Muchsin,SH, IhtisarIlmuHukum, BadanPenerbitIblam, Januari 2006, h. 12 Artikel Pengertian Kejahatan Menurut Ahli http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu- keadilan.html
Artikel, https//www.facebook.com/pages/yusril-ihza-mahendra, Artikel Kejahatan menurut Ahli, O Altblospot.com Artikel, Pengertian Menurut Ahli, Home/Hukum/hukum pidana/Pengertian Kejahatan menurut ahli dan Kamus  Besar Bahasa Indonesia Jurnal, Info singkat, peneliti muda bidang hukum, pusat penelitian, badan keahlian DPR.RI, denico Doly, perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/sh02.html . Artikel Dilema Keadilan Hukum di Indonesia: membendung Keadilan Prosedural menuju substansial.
i New:liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan anak tertinggi-selama-5-tahun-terakhir.
ii .Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu hukum, Prestasi Pustaka, 2006,h.228.
iii http:/www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html iv https//www.facebook.com/pages/yusril-ihza-mahendra,
v O Altblospot.com
vi . HOME / HUKUM / HUKUM PIDANA / PENGERTIAN KEJAHATAN MENURUT AHLI DAN KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA .....
vii Info singkat, peneliti muda bidang hukum, pusat penelitian, badan keahlian DPR.RI, denico Doly, perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual.
viii http://www.sinarharapan.co.id/berita/sh02.html.