P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA DIBIDANG USAHA PIALANG BERJANGKA
Satriyani Cahyo Widayati, Fitri Windradi, Tety Agustin Handayani satriyani@unik-kediri.ac.id , fithri_windradi@unik-kediri.ac.id tetyagustin324@yahoo.com

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Bursa  Berjangka  adalah  badan  usaha  yang  memiliki  fungsi  menyelenggarakan  dan menyediakan  sistem,  sarana  untuk  kegiatan  jual  beli  komoditi  berdasarkan  kontrak berjangka  (futures).  Bursa  Berjangka  Memiliki  tugas,  kewajiban,  dan  wewenang  dalam Perdaganan  Berjangka.  Pialang  berjangka  merupakan  Perusahaan  Pialang  Berjangka yang  harus  memiliki izin  usaha  dan  juga  izin  untuk  pembukaan  kantor  cabang.  Dimana izin  tersebut  diberikan  oleh  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi (Bappebti)  dalam  wewenangnya  sebagai  badan  pengawas    UU  No.10  Tahun  2011 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.32  Tahun  1997  Tentang  Perdagangan Berjangka Komoditi.Wakil pialang berjangka merupakan warga negara Indonesia dalam bentuk  orang  perseorangan  yang  berdasarkan  kesepakatan  dengan  pialang  berjangka melaksanakan  sebagian  fungsi  pialang  berjangka.  Wakil  pialang  berjangka  merupakan wakil  perusahaan  pialang  yang  bekerja  dan  menjadi  ujung  tombak  untuk  berhubungan dengan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang wakil pialang berjangka  di  perusahaan  pialang  berjangka  dengan  adanya  izin  dari  Bappeti  serta  untuk medapatkan informasi dengan adanya wakil pialang berjangka dengan ada atau tidaknya suatu  pelanggaran  yang  dilakukan  sehingga  ada  pencabutan  izin  oleh  Bappebti.  Metode penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan. Dari penelitan ini diketahui bahwa peraturan Badan Pengawas kegiatan Wakil Pialang  Berjangka  telah  di  terapkan.  Ketika  izin  yang  didapatkan  telah  habis  otomatis status  sebagai  Wakil  Pialang  berjangka  berubah  dengan  setatus  Tidak  Aktif  akan  tetapi status  ini  akan  aktif  kembali  jika  yang  bersangkutan  telah  mengikuti  kembali  ujian sebagai  Wakil  Pialang  Berjangka.  Wakil  Pialang  Berjangka  ada  dalam  jajaran manajemen  perusahaan  Pialang  Berjangka  bersetatus  sebagai  karyawan  tetap  di perusahaan  Pialang  Berjangka  izin  diberikan  kepada  perorangan  yang  telah  lulus  ujian Profesi  Wakil  Pialang  Berjangka  yang  di  selenggarakan  oleh  Bappebti.  Izin  tersebut diberikan  sesuai  domisili  kantor  Pialang  Berjangka  yang  menjadi  tempat  Wakil  Pialang Berjangka dipekerjakan. Terkait dengan izin perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjaka yang berwenang memberikan adalah Bappebti.
Kata Kunci : Wakil Pialang Berjangka, Pencabutan Izin

## PENDAHULUAN
Bursa  Berjangka  adalah  badan  usaha  yang  memiliki  fungsi  menyelenggarakan  dan menyediakan  sistem,  sarana  untuk  kegiatan  jual  beli  komoditi  berdasarkan  kontrak berjangka  ( futures ).  Bursa  Berjangka  Memiliki  tugas,  kewajiaban,  dan  wewenang  dalam Perdaganan  Berjangka.    Anggota  Bursa  Berjangka  tentunya  harus  bersetatus  sebagai anggota  Pialang  Berjangka  yang  aktif  serta  memiliki  ketentuan,  syarat  yang  di  berikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).  Pialang Perdagangan Berjangka  yang  selanjutnya  disebut  Pialang  Berjangka  adalah  badan  usaha  yang melakukan  kegiatan  jual  beli  Komoditi  berdasarkan  Kontrak  Berjangka,  Kontrak Derivative  Syariah,  dan/atau  Kontrak  Derivative  lainnya  atas  amanat  Nasabah  dengan menarik  sejumlah  uang  dan/atau  surat  berharga  tertentu  sebagai  Margin  untuk  menjamin transaksi tersebut. 1
Perusahaan  Pialang  Berjangka  juga  harus  memiliki  izin  usaha  dan  juga  izin  untuk pembukaan  kantor  cabang.  Dimana  izin  tersebut  diberikan  oleh  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  dalam  wewenangnya  sebagai  badan pengawas  UU No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997  Tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  (bappebti)  suatu  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  wewenang membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka memberikan :
1. izin  usaha  kepada  Bursa  Berjangka,  Lembaga  Kliring  Berjangka,  Pialang  Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
2. persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
3. izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
4. sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
5. persetujuan  kepada  Pialang  Berjangka  dalam  negeri  untuk menyalurkan  amanat  Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka Luar negeri;
6. persetujuan  kepada  bank  berdasarkan  rekomendasi  Bank  Indonesia  untuk  menyimpan dana  Nasabah,  Dana  kompensasi,  dan  dana  jaminan  yang  berkaitan  dengan  transaksi
1 Penjelasan Pasal 1 ayat (17  )Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah,  dan/atau  Kontrak  Dderifatif  lainnya  serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
7. persetujuan  kepada  Bursa  Berjangka  untuk  melakukan  kegiatan  penyelenggaraan  pasar pasifik komoditi teroganisasi;
8. peretujuan  kepada  Lembaga  Kliring  Berjangka  untuk  melakukan  kegiatan  kliring  dan penjaminan  penyelesaian  transaksi  di  pasar  fisik  komoditi  terorganisasi  dan  persetujuan kepada  Pedagang  Berjangka  dan  Pialang  Berjangka  untuk  melakukan  kegiatan  jual  beli Kontrak  Derivatif  selain  Kontrak  Berjangka  dan  Kontrak  Derivatif  Syariah  dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif. 2
Didalam  Perusahaan  Pialang  Berjangka  yang  berhak  berkegiatan  berkaitan  erat dengan nasabah dan trading dan usaha Pialang Berjangka ialah Wakil Pialang Berjangka (WPB).    Dimana  Wakil  Pialang  Berjangka  ini  termasuk  adalam  jajaran  manajemen Pialang  Berjangka.  Wakil  Pialang  Berjangka  juga  harus  memiliki  izin  baik  dari  Pialang Berjangka maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)  untuk melaksanakan  kegiatan  dimana  WPB  ini  bertempat  baik  kantor  pusat  maupun  kantor cabang. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (bappebti) memiliki beberapa wewenang.  Yang  pada  dasarnya  juga  memiliki  wewenang  yang  berkaitan  dengan memberikan  izin  Pialang  Berjangka,  serta  izin  orang  perseorangan  untuk  menjadi  Wakil Pialang Berjangka. Izin tersebut diberikan setelah orang perseorangan tersebut lulus ujian Profesi  Wakil  Pialang  Berjangka.  Ujian  tersebut  diselenggarakan  oleh  Bappebti  untuk selanjutnya  izin  Wakil  Pialang  Berjangka  ini  di  terbitkan  sesuai  dengan  domisili  kantor Pialang Berjangka yang menjadi tempat Wakil Pialang Berjangka di perkerjakan.

## RUMUSAN MASALAH
1. Apakah  Wakil  Pialang  Berjangka  memiliki  wewenang  dan  izin  di  perusahaan  Pialang Berjangka ?
2. Bagaimana  terkait  status  Izin  Wakil  Pialang  Berjangka  di  Perusahaan  Pialang  Berjangka ketika terjadi suatu penyimpangan dalam wewenangnya ?

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.  Penelitian Hukum Normatif  adalah  Penelitian  hukum  yang  dikonsepsikan  dan  dikembangkan  atas  dasar
2 Penjelasan  pasal  6  Undang-undang  No.  10  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  32 Tahun 1997  Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022
doktrin  yang  dianut  serta  mengolah  bahan  hukum  primer  (utama)  dengan  pendekatan Perundang-undangan ( statute Approach ).

## PEMBAHASAN

## 1. Wewenang  serta Kewajiban BAPPEBTI Sebagai  Lembaga Pengawasan
Badan    Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  adalah  lembaga pemerintah  yang  mempunyai  tugas  pokok  melakukan  pengaturan,  pengembangan, pembinaan,  dan  pengawasan  sehari-hari  tehadap  kegiatan  Perdagangan  Berjangka Komoditi  (PBK),  Pasar  Lelang  Komoditi  (PLK),  dan  Sistem  Resi  Gudang  (SRG). Baappebti  adalah  unit  eselon  satu  di  bawah  Menteri  Perdagangan  yang  susunan organisasinya  diatuar  berdasarkan  Peraturan  Presiden.  Menteri  Perdagangan  berwenang nenetapkan  kebijakan  umum  di  bidang  pasar  komoditi  (PBK,  PLK,  SRG)  sedangkan kebijakan  yang  bersifat  teknis  diatur  lebih  lanjut  oleh  Bappebti. 3 Perdagangan  berjangka memang tidak begitu dikenal dibandingkan dengan perdagangan saham atau pasar modal. Padahal melalui pasar berjangka ini harga pada pasar fisik komoditi yang beragam, seperti produk  pertanian,  perkebunan  dan  pertambangan,  dapat  dilindung  nilainya.  Lindung nilainya ( hedging )  dilakukan  terhadap  resiko  yang  tidak  dapat  dkendalikan ( unmanageable )  yang  bersumber  dari  faktor  eksternal. 4 Perdagangan  Bejangka  Komoditi (PBK) adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan  UMKM  untuk  mengamankan  kepentingan  mereka  dari  kemungkinan  terjadinya kerugian  akibat  fluktuasi  harga. 5 Dengan  adanya  kegiatan  tersebut  maka  perlu  adanya penjaminan semua kegiatan. Baik pengawasan sehari-hari maupun langsung di lapangan.
Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga Pengawas. Terdapat tiga (3) tugas  pokok  dan  fungsi  yaitu  membina,  mengatur,  dan  mengawasi  kegiatan  PBK  dan SRG.  Membina dapat dimaknai dengan upanya untuk membuat sesuatu untuk lebih baik atau  lebih  maju.  Mengatur  adalah  suatu  tidakan  yang  ditujukan  untuk  kebaikan  serta membuat  penyusunan  sesuatu  supaya  tersusun  secara  teratur.  Mengawasi  bisa  berupa mengamati,  ataupun  melihat.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  berbagai  kegiatan  penunjang mendukung  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  ketiga  bidang  tersebut.  Antara  lain, meliputi  kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi  pengembangan  sumberdaya  manusia,  ujian
3 D. P,R. Serfianto, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi. Yogyakarta, 2013, h.41.
4 Pantas Lumbang Batu, “Perdagangan Berjangka (Futures Trading)”, (Jakarta: Dian Utama, 2008), hal. 19.
5 D. P,R. Serfianto op.cit., h. 13.
profesi  calon  wakil  pialang,  serta  kerja  sama  di  dalam  negeri  maupun  dunia internasional. 6 Untuk  itu,  perlu  dilakukan  berbagai  kegiatan  penunjang  mendukung pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  ketiga  bidang  tersebut.  Antara  lain,  meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi pengembangan sumberdaya manusia, ujian profesi calon wakil  pialang,  serta  kerja  sama  di  dalam  negeri  maupun  dunia  internasional. 7 Dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang No.10 Tahun 2011, Bappebti memiliki 20 (dua puluh) kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5. Yang pertama Bappebti berwenang  membuat  pedoman  teknis  mengenai  mekanisme  Perdagangan  Berjangka. Untuk memberi kejelasan bagi masyarakat terhadap ketentuan Undang-undang PBK dan/ atau  peraturan  pelaksanaannya,  Bappebti  diberi  kewenangan  membuat  pedoman  dan penjelasan teknis, baik peraturan tertulis maupun lisan. Penjelasan tertulis dapat berupa surat  keputusan  atau  surat  edaran. 8 Kewenangan  Bappebti  kedua  adalah  dalam  hal pemberian izin kepada para pihak yang terkait dengan PBK, yang meliputi pemberian:
1. izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
2. persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
3. izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
4. sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
5. persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka Luar negeri;
6. persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah,  dan/atau  Kontrak  Dderifatif  lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
7. persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar pasifik komoditi teroganisasi;
8. peretujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi dan
9. persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan
6 op.cit., h. 41
7 op.cit., h. 41
8 op.cit., h. 43

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022
kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.
Seiring  pelaksanaan  reformasi  birokrasi, Bappebti  pada  tahun  2010  telah melakukan peningkatan pelayanan publik dalam bentuk percepatan pemprosesan izin usaha di bidang usaha  PBK.  Sebelumnya  maksimal  45  hari  menjadi  32  hari  terhitung  setelah  dokumen dinyatakan  lengkap.  Percepatan  ini  juga  didukung  tersedianya Standar  Operasional Prosedur (SOP)  sebagai  acuan  pelaksanaan  pemprosesan  perizinan  PBK. 9 Kewenangan Bappebti ketiga adalah menetapkan daftar surat berharga alas hak ( document of title ) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka.
Sebelum  surat  berharga  alas  hak  tersebut  digunakan  dalam  penyelesaian  transaksi, Bappebti  perlu  memastikan  bahwa  surat  berharga  tersebut  diterbitkan  oleh  pihak  yang berhak  dan  memiliki  kredibilitasyang  baik  dan  penerbitan  surat  berharga  tersebut dilakukan  berdasarkan  undang-undang. 10 Kewenangan  Bappebti  keempat  adalah menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri (PLAN)  hanya  dapat  dilakukan  ke  Bursa  Berjangka  luar  negeri  dan  jenis  kontrak  yang daftarnya  di  tetapkan  oleh  Bappebti.  Daftar  Bursa  Berjangka  dan  Daftar  Kontrak  yang ditetapkan Bappebti diterbitkan berdasarkan kriteria, antara lain:
1. memiliki keuangan yang cukup;
2. mempunyai ketentuan dan peraturan mengenai perlindungan terhadap
3. Nasabah, Kliring, penyelesaian transaksi, dan mekanisme penyerahan barang;
4. memiliki  ketentuan  mengenai  proses  pemantauan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  terhadap pengaduan;
5. memberi manfaat bagi ekonomi Indonesia dan pasar Kontrak sehingga semakin likuid. 11
Kewenangan  kelima  adalah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pihak  yang  memiliki  izin usaha,  izin  orang  perseorangan,  persetujuan,  atau  sertifikat  pendaftaran.  Pemeriksaan dapat  dilakukan  secara  berkala  dan  sewaktu-waktu  terhadap  pihak  yang  memiliki  izin usaha,  izin  orang  perseorangan,  persetujuan,  atau  sertifikat  pendaftaran  dari  Bappebti. Pemeriksaan  dapat  dilakukan  Bappebti  dengan  mewajibkan  pihak  yang  diperiksa  untuk
9 op.cit., h. 44
10 op.cit., h. 45
11 op.cit.,

## Jurnal Transparansi Hukum
menyampaikan  laporan  tertentu,  atau  memeriksa  kantor  dan  catatan  seperti  rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik, atau dengan cara lain. 12
Kewenangan  Bappebti  keenam  adalah  menunjuk  pihak  lain  untuk  melakukan pemeriksaan  tertentu  dalam  rangka  pelaksanaan  wewenang  Bappebti  yang  kelima.  Pihak lain yang dapat ditunjuk Bappebti untuk melakukan pemeriksaan, misalnya:
(a) Bursa  Berjangka  dan  Lembaga  Kliring  Berjangka  untuk  memeriksa  Pialang  Berjangka yang menjadi anggotanya,
(b) Akuntan  publik,  konsultan  hukum,  ahli  komoditi,  dan  ahli  pemasaran  untuk  memeriksa kasus-kasus tertentu dari pemegang izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran. 13
Kewenangan  Bappebti  kedelapan  adalah  menyetujui  peraturan  dan  tata  tertib  Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya. Semua peraturan dan tata tertib  yang dikeluarkan oleh Bursa  Berjangka dan  Lembaga  Kliring  Berjangka harus sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  PBK  dan/atau  peraturan  pelaksanaannya  untuk menciptakan kelancaran dan perlindungan kepada semua pihak yang melakukan transaksi di Bursa Berjangka. 14
Kewenangan Bappebti kesembilan adalah  memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah,  dan/atau  Kontrak  Derivatif  lainnya  yang  akan digunakan  sebagai  dasar  jual  beli  Komoditi  di  Bursa  Berjangka  dan/atau  Sistem Perdagangan  Alternatif,  sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah  ditentukan.  Kewenangan Bappebti  kesepuluh  adalah  menetapkan  persyaratan  dan  tata  cara  pencalonan  dan memberhentikan  untuk  sementara  waktu  anggota  dewan  komisaris  dan/atau  direksi  serta menunjuk  manajemen  sementara  Bursa  Berjangka  dan  Lembaga  Kliring  Berjangka, sampai  dengan  terpilihnya  anggota  dewan  komisaris  dan/atau  anggota  direksi  yang  baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan Bappebti kesebelas adalah menetapkan persyaratan  keuangan  minimum  dan  kewajiban  pelaporan  bagi  pihak  yang  memiliki  izin usaha berdasarkan ketentuan UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya.
Persyaratan  keuangan  minimum  terdiri  atas  persyaratan  modal  yang  disetorkan  dan kekayaan  bersih  yang  harus  dipertahankan  setiap  saat  oleh  para  pihak.  Kekayaan  bersih
12 op.cit.,
13 Op.cit., h. 46
14 Op.cit.,
yang  harus  dipertahankan  ditetapkan  dalam  bentuk  absolut  dan  persentase  tertentu  dari dana Nasabah yang dikelola pihak bersangkutan. Apabila jumlah absolut berbeda dengan jumlah presentase dana nasabah yang dikelolanya maka yang diambil adalah jumlah yang terbesar. 15 Kewenangan Bappebti kedua belas adalah menetapkan batas jumlah maksimum dan  batas  jumlah  wajib  lapor  posisi  terbuka  Kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak.  Kewenangan  Bappebti  ketiga  belas  mengarahkan  Bursa  Berjangka  dan  Lembaga Kliring  Berjangka  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  dianggap  perlu,  apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa  Berjangka  dan/atau  terhambatnya  pelaksanaan  Kontrak  Berjangka,  Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Tanpa  mengurangi  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  ada  pada  Bursa  Berjangka dan  Lembaga  Kliring  Berjangka  untuk  mengamankan  keadaan  tersebut,  Bappebti  juga berwenang  mengarahkan  Bursa  Berjangka  dan/atau  Lembaga  Kliring  Berjangka  untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat darurat seperti menghentikan kegiatan transaksi untuk  sementara  waktu  atau  menetapkan  likuidasi  kontrak  tertentu  atau  semua  kontrak terbuka  pada  tingakat  harga  terakhir  sebelim  keadaan  tersebut  berkembang  menjadi keadaan yang lebih buruk lagi. 16 Kewenangan Bappebti keempat belas adalah mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan  dan/atau  merugikan  berkaitan  dengan  Perdagangan  Berjangka  dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewenangan Bappebti ke lima belas adalah menetapkan  ketentuan  tentang  dana  Nasabah  yang  berada  pada  Pialang  Berjangka  yang mengalami pailit.
Dana  nasabah  yang  ada  pada  Pialang  Berjangka  adalah  milik  nasabah  yang bersangkutan.  Apabila  pengadilan  menetapkan  bahwa  Pialang  Berjangka  tersebut bangkrut/pailit  maka  dana  tersebut  tidak  termasuk  aset  milik  Pialang  Berjangka  yang bersangkutan.  Karena  banyaknya  nasabah  yang  rekeningnya  dikelola  oleh  Pialag Berjangka  tersebut  maka  ketentuan  pendistribusian  dana  nasabah  ditetapkan  oleh Bappebti.  Dana  nasabah  yang  ada  pada  rekening  terpisah  pada  bank  tertentu didistribusikan  kepada  semua  nasabah  sesuai  dengan  haknya,  dengan  memperhatikan
15 Op.cit., h. 48
16 Op.cit., h. 49

## Jurnal Transparansi Hukum
posisi masing-masing dalam transaksi kontrak. Apabila dana yang ada di dalam rekening terpisah kurang dari jumlah yang diperlukan untuk melunasi utang kepada nasabah, maka dana  yang  ada  akan  didistribusikan  secara  proposional. 17 Kewenangan  Bappebti  keenam belas  adalah  memeriksa  keberatan  yang  diajukan  oleh  suatu  Pihak  terhadap  keputusan Bursa  Berjangka  atau  Lembaga  Kliring  Berjangka  serta  memutuskan  untuk  menguatkan atau membatalkannya.
Apabila  suatu  pihak  tidak  dapat  menerima  sanksi  yang  dikenakan  atau  merasa dirugikan  oleh  keputusan  Bursa  Berjangka  dan/atau  Lembaga  Kliring  Berjangka  maka pihak  tersebut  dapat  mengajukan  kebertan  atas  pengenaan  sanksi  tersebut  kepada Bappebti.  Bappebti  meneliti  pengaduan  tersebut  dan  berdasarkan  hasil  temuannya  dapat memutus  untuk  menguatkan,  mengubah,  atau  membatalkan  keputusan  tersebut. 18 Kewenangan  Bappebti  ketujuh  belas  adalah  membentuk  sarana  penyelesaian permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  PBK.  Selain  penyelesaian  permasalahan melalui  pengadilan  dan/atau  lembaga  lain,  Bappebti  dapat  membentuk  alternatif  sarana penyelesaian  permasalahan  yang  cepat,  mudah,  dan  profesional. 19 Kewenangan  Bappebti kedelapan  belas  adalah  mengumumkan  hasil  pemeriksaan, apabila  dianggap  perlu,  untuk menjamin  terlaksananya  mekanisme  pasar  dan  ketaatan  semua  Pihak  terhadap  ketentuan Undang-Undang  ini  dan/atau  peraturan  pelaksanaannya.  Kewenangan  Bappebti kesembialan belas adalah melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat  sebagai  akibat  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang-Undang  ini  dan/atau peraturan pelaksanaannya, antara lain:
1. Memutuskan cara penyelesaian transaksi apabila Lembaga Kliring Berjangka tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu;
2. Membekukan transaksi kontrak tertentu; dan/atau
Meminta  Bursa  Berjangka  dan/atau  Lembaga  Kliring  Berjangka  menindak  anggota  yang melakukan  pelanggaran  dan  apabila  perlu  mengambil  tindakan  hukum  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan. 20 Kewenangan  Bappebti  kedua  puluh  adalah  melakukan hal-hal  lain  yang  diberikan  berdasarkan  ketentuan  UU  PBK  dan/atau  peraturan pelaksanaannya, antara lain:
17 Op.cit., h. 50
18 Op.cit.,
19 Op.cit.,
20 Op.cit.,

## Jurnal Transparansi Hukum
1. Melakukan  evaluasi  dan  inovasi  terhadap  peraturan  pelaksanaan  yang  dibuat  oleh Bappebti sebagai penjabaran ketentuan UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya;
2. Menyebarluaskan informasi tentang PBK;
3. Mengatur dan menetapkan kode etik kegiatan PBK;
4. Mencegah  pengaruh  negative  kegiatan  PBK  bagi  perekonomian  nasional  dan masyarakat. 21
Bappebti,  Bank  Indonesia  (BI),  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  berkewajiban mengadakan  konsultasi  dan  koordinasi  sesuai  fungsi  masing-masing  dalam  mengawasi kegiatan  lembaga  dibawah  kewenangannya,  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  PBK. Konsultasi atau koordinasi dilakukan sepanjang masalah atau kegiatan tersebut berkaiatan dengan  bidang  tugas  dan  fungsi  BI  dan  OJK.  Untuk  itu,  Bappebti  berkewajiban mengambil  inisiatif  mengadakan  konsultasi  da/atau  koordinasi  dengan  BI  dan/atau  OJK. Aturan  ini  diterapkan  karena  pasar  komoditi  (yang  diawasi  Bappebti)  berkaitan  erat dengan pasar uang (yang diawasi BI) dan pasar modal (yang sekarang diawasi OJK; dulu diawasi oleh Bapepam-LK. 22 Pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2011  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  bahwa  “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan  oleh  Bappebti.”  Ini  adalah  peraturan  pelaksanaan  teknis  dan  merupakan  tugas pokok dan fungsi Bappebti sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

## 2. Izin Wakil Pialang Berjangka
Pialang  Berjangka  wajib  memiliki  minimal  tiga  orang  Wakil  Pialang  Berjangka  yang berasal  dari  salah  seorang  direktur  dan  dua  orang  pegawai  Pialang  Berjangka  yang bersangkutan.  Pelaksanaan  kegiatan  sebagai  Wakil  Pialang  Berjangka  hanya  dapat dilakukan  setelah  mendapat  izin  dari  Bappebti.  Wakil  Pialang  Berjangka  adalah  orang perseorangan  yang  berdasarkan  kesepakatan  dengan  Pialang  Berjangka  melaksanakan sebagai  fungsi  Pialang  Berjangka.  Wakil  Pialang  Berjangka,  atas  nama  perusahaan, berwenang  berhubungan  langsung  dengan  calon  nasabah  atau  nasabah  dalam  rangka menyalurkan  amanat  nasabah  untuk  transaksi  Kontrak  Berjangka  di  Bursa  Berjangka. Dalam  rangka  pemberian  ijin  sebagai  Wakil  Pialang  Berjangka,  Wakil  Penasehat Berjangka  atau  Wakil  Pengelola  Sentra  Dana  Berjangka,  kepada  pemohon  ijin
21 Op.cit., h. 51
22 Op.cit.,
dipersyaratkan  untuk  terlebih  dahulu  dinyatakan  lulus  dalam  ujian  profesi  yang dilaksanakan  Bappebti.  Ujian  profesi  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan yang  seluas-luasnya  kepada  para  peminat  yang  ingin  mengembangkan  profesinya  di bidang  Perdagangan  Berjangka.  Penyelenggaraan  Ujian  Profesi  yang  telah  dilaksanakan sejak  tahun  2001  masih  diperuntukkan  bagi  calon  Wakil  Pialang  Berjangka,  sedangkan untuk  Wakil  Penasehat  Berjangka,  dan  Wakil  Pengelola  Sentra  Dana  Berjangka  belum dilaksanakan  mengingat  belum  adanya  pengaturan  legalitas  kedua  lembaga  tersebut. 23 Untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  yang  merugikan  maka  Wakil  Pialang Berjangka harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain: memiliki ke ahlian di bidang PBK dan memiliki kepribadian yang baik seperti tidak pernah melakukan tindak pidana tercela atau tindakan kriminal. Wakil Pialang Berjangka hanya boleh melakukan kegiatan setelah memperoleh  izin  dari  Bappebti.  Permohonan    izin  untuk  melakukan  kegiatan  sebagai Wakil  Pialang  Berjangka  wajib  memenuhi  UU  Nomor  10  Tahun  2011,  dan  diperjelas dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 Pasal  4.  Wakil  Pialang  Berjangka  merupakan  pihak  yang  mewakili  perusahaan  Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon Nasabah dan Nasabah. Serta memiliki peran penting  dalam  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Profesi  sebagai  Wakil  Pialang Berjangka    juga  memiliki  batasan-batasan  tertentu,  segala  kegiatannya  harus  tetap termonitoring.  Harus  mematuhi  pada  aturan  yang  harus  di  tetapkan.  Ketika  terjadi  suatu kesalahan Wakl Pialang Berjangka akan mendapatkan sanksi.
Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  9  ayat  (1)  yang  dikenakan kepada Wakil  Pialang Berjangka berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda  administratif,  yaitu  kewajiban  membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembekuan  kegiatan  Wakil  Pialang  Berjangka; dan/atau
d. pencabutan izin. 24
Hanya Wakil Pialang Berjangka  yang diperbolehkan untuk menerima calon Nasabah dan Nasabah.  Dikarenakan  Wakil  Pialang  Berjangka  berhak  tau  atas  calon  Nasabah  dan Nasabah  yang  akan  menjadi  investor  di  perusahaan  Pilang  Berjangka.  Pihak  lain  tidak
23 Bappebti, “Annual Report 2012”, http://www.bappebti.go.id . diakses pada tanggal 5 November 2022 20.00 WIB
24 Penjelasan pasal 10 ayat (2) Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
diperbolehkan karena tidak memiliki izin kegiatan.      Kegiatan  sebagai  Wakil  Pialang Berjangka  dapat dibekukan, apabila:
a. Kegiatan    usaha    sebagai    Pialang    Berjangka    yang  menunjuk    mereka    sebagai  Wakil Pialang  Berjangka dibekukan;
b. Wakil  Pialang  Berjangka  diajukan  ke  pengadilan karena  dituduh  melanggar  peraturan perundang-undangan  di  bidang  Perdagangan  Berjangka Komoditi; atau
c. Sesuai    hasil    pemeriksaan    Bappebti    Wakil    Pialang  Berjangka    yang  bersangkutan terbukti    melakukan  pelanggaran    ketentuan    di    bidang    Perdagangan  Berjangka Komoditi. 25
Pada  pasal 16  ayat  (4)  Peraturan  Bappebti  No.  2  Tahun  2018  Tentang  Izin  Wakil  Pialang Berjangka dalam hal  kegiatan  sebagai  Wakil  Pialang  Berjangka dibekukan  berdasarkan ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c,  pembekuan  kegiatan sebagai Wakil  Pialang  Berjangka  diberikan  oleh Bappebti  setelah  adanya  hasil  pemeriksaan Bappebti  yang    bersangkutan    terbukti    melakukan    pelanggaran  ketentuan  di  bidang Perdagangan  Berjangka.  Selain  Bappebti  membekukan  izin  Wakil  Pialang  Berjangka. Bappebti  juga  dapat  mencaikan  kembali  pembekuan  izin  tersebut.  Kegiatan    sebagai Wakil  Pialang  Berjangka  yang  telah dibekukan dapat dicairkan kembali apabila:
a. pembekuan  kegiatan  usaha  Pialang  Berjangka  yang menunjuk  mereka  sebagai  Wakil Pialang  Berjangka telah dicairkan;
b. Wakil  Pialang  Berjangka  yang  diajukan  ke  pengadilan  karena    dituduh    melanggar peraturan    perundangundangan    di    bidang    Perdagangan    Berjangka  Komoditi    tidak terbukti  melakukan  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di  bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau
c. berdasarkan    pemeriksaan    Bappebti,    Wakil    Pialang  Berjangka    yang    kegiatannya dibekukan,    telah  melakukan    langkah    penyelesaian    dan    perbaikan  sebagaimana diamanatkan  dalam  Keputusan  Kepala Bappebti  tentang  pembekuan  kegiatan  sebagai Wakil Pialang Berjangka. 26
Wakil Pialang Berjangka wajib memiliki perjanjian kerja dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bidang
25 Penjelasan pasal 16 Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka
26 Penjelasan pasal 17 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka
ketenagakerjaan. 27 Ketika Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka sepakat dalam sebuah  Perjanjian  Kerja,  maka  harus  di  patuhinya  segala  peraturan  yang  disepakati  oleh keduanya. Dan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal maka.
Izin  sebagai  Wakil  Pialang  Berjangka  dapat  dicabut apabila:
a. izin    usaha    Pialang    Berjangka    yang    menunjuk    Wakil  Pialang  Berjangka  dimaksud dicabut;
b. Wakil    Pialang    Berjangka    mengundurkan    diri    atau  tidak  lagi  bekerja  di  perusahaan Pialang Berjangka;
Ketika Pialang  Berjangka dan Wakil Pialang  Berjangka sepakat dalam sebuah Perjanjian Kerja,  maka  harus  di  patuhinya  segala  peraturan  yang  disepakati  oleh  keduanya.  Dan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal maka.
Izin  sebagai  Wakil  Pialang  Berjangka  dapat  dicabut apabila:
a. izin    usaha    Pialang    Berjangka    yang    menunjuk    Wakil  Pialang  Berjangka  dimaksud dicabut;
b. Wakil    Pialang    Berjangka    mengundurkan    diri    atau  tidak  lagi  bekerja  di  perusahaan Pialang Berjangka;
c. tidak  memenuhi  total  durasi  paling  sedikit  20  (dua puluh) jam atau setara dengan 200 (dua ratus) angka kredit setiap 1 (satu) periode P4WPB;
d. tidak  mampu  melaksanakan  fungsinya  selama  6 (enam)  bulan  beruntun  berdasarkan usulan  atau permohonan  perusahaan  Pialang  Berjangka  yang menunjuk Wakil Pialang Berjangka dimaksud;
e. Wakil  Pialang  Berjangka  dimaksud  dipidana berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
f. Wakil  Pialang  Berjangka  dimaksud  melakukan pelanggaran  atas  peraturan  perundang- undangan  di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan/atau
g. Wakil    Pialang    Berjangka    dimaksud    memberikan  informasi    atau    keterangan    yang tidak    benar    dalam  permohonan    perizinan    atau    laporan    yang  disampaikan    kepada Bursa  Berjangka,  Lembaga Kliring Berjangka, atau Bappebti. 28
27 Penjelasan pasal 1 ayat (3) Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
28 Penjelasan pasal 18 Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka

## Jurnal Transparansi Hukum
Izin    sebagai    Wakil    Pialang    Berjangka    sebagaimana    dimaksud      hanya  berlaku selama  Wakil  Pialang  Berjangka  masih  aktif  melakukan  kegiatannya    pada  perusahaan Pialang Berjangka  yang  mengajukan  permohonan  izinnya.
Izin  sebagai  Wakil  Pialang  Berjangka  berakhir  apabila  yang bersangkutan:
a. meninggal dunia; atau
b. dicabut izinnya oleh Bappebti 29
Status Wakil  Pialang  Berjangka wajib sebagai karyawan tetap  sebagai pengurus  pada jajaran    manajemen  Pialang    Berjangka    baik    di    kantor    pusat    atau    kantor  cabang. Didalam pemberian izin sebagai  Wakil  Pialang  Berjangka,  penolakan permohonan  izin sebagai  Wakil   Pialang   Berjangka,  persetujuan  mutasi  Wakil Pialang Berjangka, dan pencabutan    izin  sebagai  Wakil  Pialang  Berjangka  yang  pencabutannya  berdasarkan permohonan.  Yang  berhak  memberikan  izin  adalah  Kepala  Bappebti  selaku  Badan Pengawas,  dan  Bappebti  memberikan  mandat  kepada  Kepala  Biro  Pembinaan    dan Pengembangan  Pasar untuk pelaksanaan pemberian izin tersebut.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  yang  disampaikan  terkait  dengan  Tinjauan    Yuridis  Pencabutan  Izin Wakil  Pialang  Berjangkan  DiBidang  Usaha  Pialang  Berjangka.  Ada  beberapa  penjelasan terkait  dengan  pencabutan  izin  Wakil  Pialang  Berjangka.  Yang  Pertama  tentang wewenang yang hanya Wakil Pialang Berjangka saja yang berhak berhubungan langsung dengan  calon  Nasabah  dan  Nasabah  di  perusahaan  Pialang  Berjangka  berkaitan  erat  dan secara  langsung  tentang  pelaksanaan  transaksi  Kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derifatif Syariah dan/atau Kontrak Derifatif lainya. Secara tatap muka langsung atau melalui sarana elektronik  dan  pihak lain.  Ruang  lingkup  kewenangan  Wakil  Pialang  Berjangka  tertuang dalam  Peraturan  Bappebti  Nomor  4  Tahun  2018  pasal  2 ayat  (3).  Kedua  Sebelum dalam kata  pencabutan  izin  terlebih  dahulu  di  berikan  peringatan  sanksi  dengan  adanya  sanksi adminitratif  sebagaimana    dimaksud    dalam  Pasal  10  ayat  (2)  yang    dikenakan    kepada Wakil  Pialang Berjangka
29 Penjelasan pasal 20 Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim. 2013. Analis Investasi . Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat Andri Soemitra. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Prenada Media Group.
D.P,R. Serfianto. Iswi Hariyani dan Cits Yustisia Sefriyani. 2013. Pasar Komoditi
Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi , Jogja. Jogja Bangkit Publisher. Pantas, Lumbang Batu. 2008. Perdagangan Berjangka ( Futures Trading ).     Jakarta. Dian Utama.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentan Perdagangan Berjangka Komoditi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Palang Berjangka Peraturan  Bappebti  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Ketentuan  Teknis  Perilaku  Pialang Berjangka

## Internet
Bappebti.  “Anual  Report  2012”. http://www.bappebti.go.id diakses  pada  tanggal  5 November 2022 pukul 20.00