Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARAT DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KOTA GORONTALO
Usan Bagou STIA Bina Taruna Gorontalo bagousan11@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat di Kantor Satuan Posisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan    adalah:  Teknik  Observasi, Wawancara  dan  pencatatan  data  sekunder.  Sesuai  dengan  jenis  penelitian  yang digunakan,  maka  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat pelaksanaan  tugas  ditinjau  dari  kemampuan  belum  menunjang,  belum  pernah mengikuti  pelatihan-pelatihan  teknis  penunjang  yang  berhubungan  dengan  tugas pokok yang diemban, kurang inisiatif kerja karena aparat selalu hanya menunggu perintah, belum maksimal dalam melaksanakan tugas, sarana dan prasarana belum menunjang sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Disarankan  agar  aparat  Satpol  PP  meningkatkan  kemampuannya  dengan mengikuti  pendidikan  formal  dan  non  formal,  mengikuti  latihan  manajemen kepemimpinan,  berinisiatif  dan  berusahan  melaksanakan  tugas  organisasi  lebih efektif.  Pemerintah  Daerah  perlu  menyediakan  fasilitas  berupa  sarana  dan prasarana  yang  menunjang,  mengalokasikan  anggaran  yang  lebih  proporsional kepada  setiap  SKPD,  khususnya  Kantor  Satpol  PP  Kota  Gorontalo,  agar  setiap program  yang  sudah  direncanakan  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  waktu  yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas, Fungsi, Satpol PP

## PENDAHULUAN
Peningkatan profesionalisme
kerja  aparat  Administrasi  Negara dalam  pelaksanaan  tugas  hingga sekarang  tetap  dianggap  sebagai  isu penting yang sering dibicarakan oleh kalangan  akademisi  maupun  para praktisi.  Hal  ini  berkaitan  dengan pembangunan  nasional  yang  sedang dilaksanakan yang menekankan
pentingnya  profesionalisme  kerja  di segalah bidang, tak terkecuali profesionalisme  kerja  aparat  satpol PP sebagai aparat administrasi
Negara. Keberhasilan pembangunan nasional antara lain tergantung kepada  berhasilnya  meningkatkan profesionalisme  pegawai  negeri  sipil sebagai aparat Negara demikian juga
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
aparat  satpol  PP.  Oleh  karena  itu perhatian terhadap upaya peningkatan  profesionalisme  aparat di lingkungan birokrasi dalam pelaksanaan tugas, dewasa ini merupakan kebutuhan yang mendesak  diperlukan  adanya  aparat negara yang profesional dalam bekerja agar kualitas kerja meningkat.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja merupakan  aparat  negara.  Dalam Undang-Undang  Pemerintah  Daerah Nomor  23  Tahun  2014  pasal  120 telah  mengatur  tentang  keberadaan Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP).  Satuan  Polisi  Pamong  Praja mempunyai  tujuan  yaitu,  dalam rangka  pembangunan  nasional,  arah kebijakan  program  pengaturan  dan pembinaan  yang  dilakukan  oleh Satpol  PP  ditekankan  pada  upaya dalam membina ketentraman ketertiban  masyarakat  (tramtibmas), memberi peringatan dini dan penanggulangan, pemeliharaan tramtibmas.  Penegakan  peraturan daerah  (Perda)  yang  harus  ditaati oleh semua pihak dengan kewenangan  prosedural.  Upaya  ini diwujudkan  dalam  bentuk  sistem perlindungan  masyarakat,  dimana kepentingan  masyarakat  sebagai  hal yang  utama.  Kepentingan  utama dimana  pendekatan  pengayoman,
pencegahan, pembinaan hingga penindakan atas pelanggaran
peraturan yang berlaku dalam masyarakat.
Ketentraman  dan  ketertiban umum  merupakan  proses  perubahan secara  berencana  yang  berlangsung secara  terus  menerus  dari  suatu keadaan  tertentu  kepada  keadaan yang  lebih  baik,  ketentraman  dan ketertiban umum dilaksanakan secara
bertahap  dan  meliputi  seluruh  aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Demikian juga dalam tugas penegakan  Peraturan  Daerah  (Perda) yang  harus  ditaati  oleh  semua  pihak dengan  kewenangan  prosedural  pada saat disosialisaikan.
Untuk melaksanakan tugas mensosialisasikan  Peraturan  Daerah tersebut,  diperlukan  aparat  Satuan Polisi  Pamong  Praja  yang  memiliki kemampuan  dan  keahlian  tertentu. Kemampuan  dan  keahlian  tersebut hanya dapat diperoleh melalui pendidikan  formal  dan  informal. Pendidikan  formal  yaitu  pendidikan yang  memiliki  jenjang  dari  Sekolah Dasar  hingga  Perguruan  Tinggi. Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan formal, semakin memungkinkan setiap  aparat  Satuan  Polisi  Pamong Praja  memahami  tugas-tugas  yang diembannya.  Pendidikan  non  formal adalah  pendidikan  yang  diperoleh  di luar  jalur  formal  seperti  pelatihan, penataran dan pemagangan. Semakin banyak frekuensi pelatihan,
penataran,  dan  pemagangan  yang diikuti  oleh  setiap  aparat  Satuan Polisi Pamong Praja, semakin profesional dan ahli dalam bidangnya. Demikian  halnya  yang  dialami oleh aparat di Kantor satpol PP Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya.  Berdasarkan  pengamatan peneliti  bahwa  satpol  PP  dalam melaksanakan  tugas  masih  banyak mengalami  kendala,  dimana  kendala tersebut  adalah  karena  minimnya kemampuan  yang  dimiliki  oleh aparat yang  ada di  Kantor Satpol PP Kota  Gorontalo.  Rata-rata  aparat
Satpol PP
memiliki tingkat
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
pendidikan  SLTA  dan  bahkan  ada yang  memiliki  tingkat  pendidikan
SMP, SD dan belum pernah mengikuti  pelatihan-pelatihan  teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas  pokok  yang  diembannya. Inisiatif  kerja  yang  dimiliki  oleh aparat  satpol  PP  juga  masih  rendah, hal  ini  dapat  dilihat  dari  setiap pekerjaan  yang  dilakukan,  selalu harus  menunggu  perintah  atasan, tidak  ada  inisiatif  dari  aparat  itu sendiri  untuk  menyelesaikan  tugas yang  dilaksanakan.  Hal  inilah  yang menjadi  kendala  bagi  aparat  satpol PP  dalam  melaksanakan  tugas-tugas organisasi.  Sarana  dan  prasarana yang  digunakan  sebagai  penunjang pelaksanaan  tugas  masih  sangat terbatas, selama ini Kantor Satpol PP belum  memiliki  gedung  kantor sendiri,  dan  hanya  menumpang  atau menggunakan  rumah  Dinas  Wakil Walikota.  Demikian  juga  dengan fasilitas  lainnya  seperti  komputer, printer,  meja  biro,  kursi  pejabat sruktural  dan  kursi  pegawai  masih kurang, demikian juga dengan kendaraan operasional yang digunakan  selama  ini  hanya  satu, sehingga  tugas-tugas  yang  dilakukan tidak efektif. Anggaran yang tersedia yang digunakan oleh satpol PP dalam mendukung  pelaksanaan  tugas,  juga masih  sangat  minim,  selama  ini anggaran  untuk  satpol  PP  yang dikelola  untuk  kegiatan  dinas  dan tugas-tugas administrasi lainnya setiap  tahunnya  selalu  mengalami defisit anggaran. Kondisi inilah yang menjadi  penghambat  bagi  satpol  PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut, maka  permasalahan  di  atas,  dapat dirumuskan  dalam  penelitian  dengan judul:  ”Faktor-Faktor  Apa  saja  yang menghambat  Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi  Aparat  di  Kantor  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol-PP) Kota Gorontalo?.”

## TUJUAN DAN MAFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang Faktor-Faktor
Penghambat  Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi  Aparat  di  Kantor  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol–PP) Kota Gorontalo.

## Manfaat Penelitian
1. Manfaat  teoritis  dari  pelaksanaan penelitian  ini,  diharapkan  dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan  sosial,  khususnya
Ilmu Administrasi Publik.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian  ini,  diharapkan  dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil  kebijakan  khususnya
Di  Satpol  PP  Kota  Gorontalo dalam  rangka  mengoptimalkan pelaksanaan tugas organisasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan  dalam  mengkaji  masalah Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi Aparat  Di  Kantor  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol-PP)  Kota
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
Gorontalo,  yaitu  jenis  deskriptif dengan pendekatan kualiatif.

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  pada faktor-faktor penghambat aparat Satpol  PP  dalam    pelaksanaan  tugas di Kantor Satpol PP Kota Gorontalo, yang  pendalamannya  akan  dilihat dari  faktor  kemampuan,  inisiatif kerja,  sarana  dan  prasarana,  dan anggaran  yang  secara  operasional dideskripsikan  sebagai  berikut:  (1) Kemampuan  yaitu,  sumber  daya dimiliki  oleh  aparat  Satpol  PP  yang berupa  pengetahuan,  ketrampilan, dan  pengalaman  untuk  menunjang pelaksanaan  tugas  organisasi;  (2) Inisiatif  kerja  yaitu,  hasrat  atau kemauan serta keinginan yang tinggi yang  dimiliki  oleh  aparat  dalam melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan fungsinya sebagai aparat pemerintah; (3)  Sarana  dan  Prasarana  yaitu, berupa  fasilitas  yang  tersedia  yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan  tugas  seperti  kendaraan operasional,  meja,  kursi,  computer, dan fasilitas lainnya yang mendukung;  (4)  Anggaran  yaitu, adanya ketersediaan dana
operasional yang dimiliki oleh Satpol PP  digunakan  dalam  mendukung pelaksanaan tugas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kemampuan Kerja
Kemampuan  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  yakni  berupa sumber  daya  dimiliki  oleh  aparat Satpol  PP  yang  berupa  pengetahuan, ketrampilan,  dan  pengalaman  untuk menunjang  pelaksanaan  tugas  dan fungsi aparat dalam organisasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian menujukkan  bahwa  Faktor-Faktor
Penghambat  Pelaksanaan  Tugas  dan
Fungsi  Aparat  di  Kantor  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol-PP) Kota  Gorontalo  yang  dilihat  dari faktor kemampuan belum menunjang atau menghambat
pelaksanaan  tugas.  Hal  ini  terjadi karena  rata-rata  aparat  satpol  PP memiliki  tingkat  pendidikan  SLTA dan  bahkan  ada  yang  memiliki tingkat pendidikan SMP dan SD dan belum  pernah  mengikuti  pelatihan- pelatihan  teknis  penunjang  yang berhubungan  dengan  tugas  pokok yang  diembannya.  Sehingga  kondisi inilah yang dapat menghambat pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  aparat di Kantor Satpol PP Kota Gorontalo.
Dalam  usaha  meningkatkan kemampuan  dan  ketrampilan  aparat dapat  dilakukan  dengan  menambah pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam mengikuti pelatihan pengembangan aparat. Menurut  Sulistiyani  &  Rosidah (2009:220)  “pelatihan  merupakan tanggung jawab bersama dan utamanya manajemen puncak (pimpinan) serta mendapat dukungan dari berbagai pihak, pimpinan mempunyai  tanggung  jawab  atas kebijaksanaan-kebijaksanaan  umum dan  prosedur  yang  dibutuhkan  untuk menerapkan  program  pelatihan  dan pengembangan  kemampuan.  Untuk itu komitmen pimpinan sangat penting  agar  berlangsung  secara efektif,  baik  perencanaan,  proses serta tujuan dan pelatihan.

## Inisiatif Kerja
Inisiatif  kerja  yang  dimaksud  dalam penelitian  yaitu  hasrat  atau  kemauan serta  keinginan  yang  tinggi  yang
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
dimiliki  oleh  petugas  Satpol  PP dalam  melakukan  pekerjaan  sesuai dengan  fungsinya  sebagai  aparat pemerintah.
Inisiatif kerja merupakan hasrat atau  kemauan  serta  keinginan  yang tinggi  yang  dimiliki  oleh  petugas dalam  melakukan  pekerjaan  sesuai dengan  fungsinya  sebagai  aparat pemerintah. Inisiatif kerja juga merupakan dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang  dan  mampu  ambil  tindakan nyata  untuk  menyelesaikan  masalah atau  menangkap  peluang  yang  ada. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Faktor-Faktor Penghambat  Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi  Aparat  di  Kantor  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol-PP)
Kota  Gorontalo  yang  dilihat  dari faktor inisiatif kerja belum menunjang atau menghambat pelaksanaan  tugas.  Hal  ini  terjadi karena aparat selalu hanya menunggu perintah, dan kurang memiliki inisiatif  sendiri  dalam  melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas organisasi belum maksimal dilaksanakan.  Kondisi  tersebut  yang menjadi  kendala  bagi  aparat  Satpol
PP  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  di  Kantor  Satpol  PP  Kota Gorontalo.
Inisiatif  merupakan  dorongan untuk  mengidentifikasi  masalah  atau peluang  dan  mampu  ambil  tindakan nyata  untuk  menyelesaikan  masalah atau  menangkap  peluang  yang  ada. Dalam  kaitannya  dengan  unsur aptitude dan non aptitude, Conny R.
Semiawan (2008:59) mengemukakan bahwa: Inisiatif kerja adalah kreativitas  atau  kemampuan  untuk memberikan  gagasan-gagasan  baru dan menerapkannya
dalam
pemecahan  masalah.  Inisatif  kerja meliputi, baik ciri-ciri aptitude seeperti  kelancaran,  keluwesan,  dan keaslian  dalam  pemikiran,  maupun ciri-ciri  non  aptitude  seperti  rasa ingin  tahu,  senang  mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin  mencari pengalaman-pengalaman baru.
Dari hal tersebut di atas dapat dikemukakan  bahwa  inisiatif  kerja pada  intinya  merupakan  kemampuan seorang  aparat  untuk  melahirkan sesuatu  yang  baru,  baik  berupa gagasan  maupun  karya  nyata  dalam pelaksanan  tugas  dan  fungsi  baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non  aptitude ,  baik  dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya  itu  relatif  berbeda  dengan apa  yang  telah  ada  sebelumnya dalam  meningkatkan  kualitas  kerja aparat.

## Sarana Dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan  fasilitas  yang  tersedia yang  digunakan  dalam  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  aparat seperti gedung, kenderaan operasional,  meja,  kursi,  computer, dan fasilitas lainnya yang mendukung.  Karena  sarana  dan prasarana merupakan faktor penunjang    dan  pendukung  dalam melakukan aktivitas kegiatan
organisasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Faktor-Faktor Penghambat  Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi  Aparat  di  Kantor  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol-PP) Kota  Gorontalo  yang  dilihat  dari faktor  sarana  dan  prasarana  belum menunjang atau
menghambat pelaksanaan  tugas.  Hal  ini  terjadi
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
karena  sarana  dan  prasarana  kurang menunjang pelaksanaan tugas, seperti kenderaan operasional lapangan  yang  digunakan  masih sangat terbatas. demikian juga dengan fasilitas lainnya  seperti
komputer,  printer,  meja  biro,  kursi pejabat  sruktural  dan  kursi  pegawai masih  kurang.  Sehingga  pelaksanaan tugas  belum  dapat  dilaksanakan secara  maksimal.  Oleh  karena  itu, dalam usaha meningkatkan efektivitas  pelaksanaan  tugas  yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Kota Gorontalo,  sangat  perlu  adanya ketersediaan  sarana  dan  prasarana yang memadai.
Ketersediaan sarana dan prasarana  di  Kantor  Satpol  PP  Kota Gorontalo  menentukan  keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi. Karena sarana  dan  prasarana  merupakan faktor  penunjang    dan  pendukung dalam  melakukan  aktivitas  kegiatan. Fasilitas  yang  berupa  sarana  dan prasarana  juga  sangat  menghambat pelaksanaan  tugas  organisasi  tanpa ada  sarana  dan  prasarana  yang disediakan  pelaksanaan  tugas-tugas organisasi tidak akan berjalan dengan lancar.
Peranan  sarana  dan  prasarana menjadi sangat penting karena sebagai pendukung dan perlengkapan yang digunakan untuk  melaksanakan tugas  dalam  organisasi.  Dengan adanya  sarana  dan  prasarana  yang baik  diharapkan  dapat  menciptakan kondisi  yang  menyenangkan  baik bagi  pimpinan  dan  aparatnya  juga masyarakat yang menerima layanan.

## Anggaran
Anggaran yang dimaksud dalam  penelitian  ini  yaitu  berupa ketersediaa  dana  operasional  yang
dimiliki  oleh  Satpol  PP  digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas.  Anggaran  merupakan  salah satu  faktor  utama  dalam  mendukung keberhasilan sebuah organisasi.
Berhasil  tidaknya  sebuah  organisasi sangat  tergantung  dari  ketersediaan anggaran  yang  dapat  digunakan secara  efisien  untuk  membiayai kegiatan organisasi.
Anggaran merupakan dana operasional yang dimiliki oleh Satpol PP  digunakan  dalam  mendukung pelaksanaan tugas. Anggaran merupakan  salah  satu  faktor  utama dalam mendukung keberhasilan sebuah  organisasi.  Berhasil  tidaknya sebuah  organisasi  sangat  tergantung dari  ketersediaan  anggaran  yang dapat digunakan secara efisien untuk membiayai kegiatan organisasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Aparat  di  Kantor  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol-  PP)  Kota Gorontalo  yang  dilihat  dari  faktor anggaran  belum  menunjang  atau menghambat  pelaksanaan  tugas.  Hal ini  terjadi  karena  anggaran  yang dikelola  sangat  minim,  anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan kegiatan  dinas  yang  harus  dibiayai setiap  tahunnya,  sehingga  Kantor Satpol PP mengalami depisit anggaran.  Kondisi  inilah  yang  dapat menghambat  tugas-tugas  organisasi belum  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Anggaran  merupakan  ujung tombak organisasi dalam menjalankan  suatu  organisasi  tanpa ada pengelolaan anggaran,
perencanaan dan penganggaran,
pelakasanaan  anggaran,  pembiayaan
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
dan  sebagainya  keuangan  yang  ada disuatu organisasi tidak akan digunakan dengan baik.
Anggaran  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  suatu organisasi.  Untuk  itu  pengelolaan anggaran harus di kelola dengan baik agar  supaya  roda  pemerintahan  akan berjalan  dengan  baik  seperti  yang diatur  dalam  Permen  No.  13  tahun 2006  tentang  pedoman  pengelolaan anggaran daerah. Pengelolaan anggaran  daerah  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggunjawaban,  dan pengawasan anggaran daerah. Pengelolaan  anggaran  daerah  yang diatur  dalam  peraturan  menteri  ini meliputi kekuasaan pengelolaan anggaran daerah, pengelolaan anggaran  daerah  dimulai  dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja  daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD  sebagaimana  berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat  untuk  tercapainya  tujuan negara.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa simpulan sebagai berikut: 1. Faktor kemampuan belum
menunjang atau menghambat pelaksanaan  tugas  dan  fungsi. Karena  aparat  satpol  PP  memiliki tingkat  pendidikan  SLTA  dan
bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan  SMP  dan  SD  dan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya.
2. Faktor inisiatif kerja belum menunjang atau menghambat pelaksanaan  tugas  dan  fungsi. Karena aparat selalu hanya menunggu  perintah,  dan  kurang memiliki  inisiatif  sendiri  dalam melaksanakan  tugas,  sehingga tugas-tugas organisasi belum maksimal dilaksanakan. 3. Faktor  sarana  dan prasarana belum menunjang atau menghambat  pelaksanaan  tugas dan  fungsi.  Karena  sarana  dan prasarana kurang menunjang pelaksanaan tugas, seperti kenderaan  operasional  lapangan yang  digunakan  masih  sangat terbatas,  demikian  juga  dengan fasilitas  lainnya  seperti  komputer, printer,  meja  biro,  kursi  pejabat sruktural dan kursi pegawai masih kurang. 4. Faktor anggaran belum menunjang atau menghambat pelaksanaan  tugas  dan  fungsi. Karena  anggaran  yang  dikelola sangat  minim,  anggaran  yang tersedia  tidak  sebanding  dengan kegiatan dinas yang harus dibiayai setiap  tahunnya,  sehingga  Kantor Satpol  -PP  mengalami  depisit anggaran.  Kondisi  inilah  yang dapat  menghambat  tugas-tugas organisasi
belum dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
SARAN Berdasarkan kesimpulan tersebut  dapat  disampaik  beberapa saran sebagai berikut: 1. Perlunya aparat Satpol PP meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pendidikan formal  dan  non  formal.  Agar tugas-tugas organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Perlunya  pembinaan  dilakukan secara  terus  menerus  kepada aparat  melalui  latihan  manajemen kepemimpinan, agar aparat memiliki  inisiatif  yang  tinggi dalam  bekerja,  dan  berusaha melaksanakan  pekerjaan  sesuai dengan  rencana.  Serta  dapat memahami  tupoksinya  dengan baik,  agar  tugas-tugas  organisasi lebih efektif dilaksanakan.
3. Perlunya  perhatian  pemerintah Daerah dalam menyediakan
fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menunjang digunakan  oleh  Kantor  Satpol Kota Gorontalo dalam mendukung  pelaksanaan  tugas organisasi. 4. Perlunya pemerintah daerah mengalokasikan  anggaran  yang lebih  proporsional  kepada  setiap SKPD,  khususnya  Kantor  Satpol- PP  Kota  Gorontalo,  agar  setiap program yang sudah direncanakan dapat  terlaksana  sesuai  dengan waktu yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buchari,  Zainun.  2007. Manajemen dan  Motivasi. Jakarta:  Balai
Aksara. Creswell,  John  W.  2010. Research Design,  Pendekatan  Kualitatif Kuantitatif,  dan  Mixed, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Handoko,  Hani.  2012. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Andi Offset. Hasibuan,  H.  Melayu  S.P.  2009. Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah . Edisi  Revisi,  Cet.  Keenam.
Jakarta: PT. Bumi Aksara. Manullang,  M.,2013, Dasar-Dasar Manajemen . Cet. Kedelapanbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Mangkunegara,  A.A.A.  Prabu.  2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Bandung: PT. Rosda Karya. Mathis, Robert L & Jackson, John H. 2011. Human Resource Management . Edisi ke-10. Jakarta: Salemba Empat. Moleong,  J,  Lexy.  2014. Metode
Penelitian Kualitatif . Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
Nawawi, Handari.  2009. Manajemen Sumber  Daya  Manusia. Cet. Ketiga. Yogyakarta: Gama Press. Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan  Sumber  Daya
Manusia .  Jakarta:  PT.  Rineka
Cipta. Sunyoto,  A.  2013. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Poerwadarminta. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Pusat  Pengembangan  Bahasa
Depdikbud.
Riduwan.  2010, Metode  &  Teknik
Menyusun  Tesis .  Cet.  Ketiga.
Bandung: Alfabeta.
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
Rivai,  Vethzal.  2014. Pemimpin  dan Kepemimpinan Dalam Organisasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Siagian, S.P. 2010. Organisasi Kepemimpinan  dan  Perilaku
Administrasi . Jakarta :  Gunung Agung.
Undang-Undang:
Undang-Undang  23  Tahun  2014, pasal  120  Tentang  Keberadaan Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol-PP).