## PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU LIMBAH
(ANALISIS PASAL 100 UU 32 TAHUN 2009)
Reza Meilanda Lesmana Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email : rezalesmna@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Regarding the crime of violation of waste quality standards stipulated in Law 32 of 2009 article 100 states that in essence every violator of waste quality standards on water quality, emissions, quality of disturbance can be punished, with a maximum imprisonment of three years and a maximum fine of three billion rupiah; Such a crime can only be imposed if the administrative  sanctions  that  have  been  imposed  are  not  obeyed  or  the  violation  is committed more  than  once.  Therefore,  from  paragraph  2  article  100  is  the  principle  of ultimum remedium in UUPPLH. Ultimum remedium was originally coined by the Dutch Minister  of  Justice,  Mr.  Modderman,  according  to  which  the  principle  emphasizes  that what can be punished is: (1) violation of the law which is cinditio sine que non, (2) which is punishable is a violation of the law which according to experience cannot be eliminated by other means.
Keywords: Environment, Ultimum Remedium, Waste, Pollution

## ABSTRAK
Mengenai tindak pidana pelanggaran baku mutu limbah diatur dalam UU 32 Tahun 2009 pasal 100 menyatakan yang pada intinya setiap pelanggar baku mutu limbah pada mutu air, emisi, mutu gangguan dapat dipidana, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah; Tindak pidana sebagaimana tersebut hanya bisa  dikenakan  apabila  sanksi  administratif  yang  sudah  dijatuhkan  tidak  dipatuhi  atau pelanggaran  dilakukan  lebih  dari  satu  kali.  Oleh  karenanya  dari  ayat  2  pasal  100 merupakan  asas  ultimum  remedium  pada  UUPPLH.  Ultimum  remedium  awalnya dicetuskan Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, yang menurutnya asas tersebut menegaskan bahwa yang dapat dihukum adalah: (1) pelanggaran hukum yang merupakan cinditio  sine  que  non ,  (2)  yang  dapat  dihukum  merupakan  pelanggaran  hukum  yang menurut pengalaman tidak dapat ditiadakan dengan cara lain.
Kata Kunci: Lingkungan, Ultimum Remedium, Limbah, Pencemaran

## PENDAHULUAN
Aturan  mengenai  kelestarian  lingkungan  hidup  diatur  dalam  UUD 1945 sebagaimana termaktub di pasal 28 H ayat (1) yang secara garis besar menyatakan  bahwa  lingkungan  hidup  yang  layak:  baik  serta  sehat merupakan  hak  setiap  warga  Negara  dan  menjadi  bagian  hak  atas  hidup yang  sejahtera  baik  lahir  maupun  batin  Dari  konstitusi  tersebut  jelas

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
menegaskan warga negara berhak memiliki lingkungan hidup yang baik dan lestari seperti yang telah diamanati undang-undang.
Dari  kesadaran  kelestarian  lingkungan  ini  Indonesia  telah menetapkan  beberapa  aturan  diantaranya  UU  Nomor  23  Tahun  1982 tentang  PLH  (Pengelolaann  Lingkungan  Hidup).  Prof.  Dr.  Emil  Salim merupakan  menteri  yang  fokus  pada  urusan  lingkungan  hidup.  Ia merupakan  peletak  dasar-dasar  kebijakan  berkenaan dengan  lingkungan. Pasca apa yang dilakukan oleh Emil Salim, beberapa peraturan perundang- undangan  berhasil  diciptakan  dan  diterapkan  untuk  pemenuhan  aturan main  bagi  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dari berbagai kalangan seperti pemerintah, masyarakat hingga badan usaha.
Tetapi pada kenyataannya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat itu masih dipandang  lemah dan belum mampu memaksa penentu kebijakan agar tunduk dan patuh dalam aturan kebijakan yang berkenaan dengan  bidang  lingkungan  hidup. 1 Penegakan  hukum  lingkungan  pada ruang  lingkup  yang  luas,  ketidakberhasilan  penegakan  hukum  atas pelanggaran lingkungan hidup khususnya penegakkan hukum pidana dapat ditemukan didasarkan pada kasus besar di Indonesia sebagaimana contoh kasus pembalakan liar di tahun 2007, aparat penegak hukum diantaranya polisi sudah memproses 985 kasus yang menjerat 1229 tersangka di seluruh Indonesia. Pada tahun berikutnya bahkan di tahun 2008 ada sekitar 500 orang  termasuk  3  orang  kelas  kakap yang  berhasil  ditangkap,  hanya saja dari perkara kasus di atas itu sebagian besar tidak mampu diproses lebih lanjut  hingga  pengadilan  dikarenakan  beralasan  bukti  yang  dihadirkan tidak  cukup,  atau  munculnya  mafia-mafia  hukum,  intervensi  politik maupun kekuasaan. 2
Pada  tahun  2009,  pemerintah  mencetuskan sebuah  regulasi  berupa UU  32  Tahun  2009  tentang  PPLLH.  Normatifnya  bahkan  secara  politik undang-undang tersebut adalah hasil inisiatif para pemangku kebijakan di
1 N. H. T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan , … h. 11
2 Ibid, h. 11

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
DPR RI. Namun, nyatanya peran eksekutif, yang dalam hal ini Kemterian Lingkungan  Hidup  pun  ikut  andil  dan  sangat  penting  dalam  perumusan aturan undang-undang ini dari RUUPPLH.
Pada mulanya RUUPPLH tersebut merupakan ajuan dari pemerintah eksekutif, namun dikarenakan pertimbangan bila melewati jalur eksekutif akan mengakibatkan pembahasan yang cukup lama antar sesama instansi eksekutif, sementara saat itu kerja legislatif akan segera berakhir, akhirnya pejabat kementerian melakukan proses lobi politik pada DPR, khususnya komisi VII DPR bersedia RUUPPLH sebagai hak inisiatif DPR-RI. 3
Hingga akhirnya UU Nomor 32 Tahun 2009 PPLH diberlakukan. Pada upaya pengelolaan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup ini tentu sebagai sebuah aturan hukum merupakan pemenuhan kepentingan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 materi yang termuat dari  regulasi  tersebut  merupakan  bagian  dari  hukum  administrasi (administraflefrecht).
Beberapa  bagian  dalam  hukum  lingkungan  di  dalamnya  memuat seperti  hukum  perdata,  pidana,  pajak,  internasional  dan  penataan  ruang hingga dalam khazanah disiplin ilmu hukum tidak dapat digolongkan pada pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Oleh karenanya, substansi hukum  lingkungan  memunculkan  pembidangan  tertentu  sebagai  hukum lingkungan  administratif,  hukum  lingkungan  perdata,  dan  hukum lingkungan pidana. 4
Hukum  pidana  yang  termuat  pada  UU  32  Tahun  2009  tersebut memuat  satu  asas ultimum  remedium ,  sebagai  salah  satu  asas  yang  ada pa da  hukum  pidana  di  Indonesia.  Asas  ini  menyatakan,  “hukum  pidana menjadi upaya terakhir dari sebuah penegakan hukum.” Asas ini bermakna bahwa sebuah perkara jika mampu selesai dengan jalan lain (kekeluargaan, perdata,  negosiasi,  mediasi  ataupun  hukum  administrasi)  maka  harus dilalui dulu hal tersebut sebelum menempuh langkah selanjutnya. 5
3 Muchtar, Masrudi, Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,.. h. 4-5
4 Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional , … h. 3-4
5 Lihat dalam: Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan,

## METODE PENELITIAN
Metode  dapat  diartikan  secara  luas  yaitu  proses  prinsip,  serta prosedur  yang  digunakan  dalam  mendekati  masalah. 6 Kegiatan  yang mengarahkan dalam mencapai sebuah tujuan harus memiliki metode yang diperlukan,  sehingga  dalam  proses  penelitian  ini  dapat  dilakukan  secara rasional.  Selain  itu,  metode  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam sebuah  penelitian  agar  sesuai  dengan  jenis  penelitian  yang  dilakukan. Dengan  metode,  tujuan  penelitian  akan  tercapai  dengan  baik  serta konsisten.  Dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  metode  yang  dilakukan diantaranya sebagai berikut:

## Jenis Penelitian
Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kepustakaan (library  research) .  Dalam  penelitian  ini fokus  bahasan  adalah  pasal  100  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  menjadi sanksi pelanggaran pidana dengan penggunaan asas ultimum remedium.

## Objek Penelitian
Objek  utama  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  kajian secara  komprehensif  tentang  asas  ultimum  remedium  serta  kaitannya dengan  pasal  100  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Jenis dan Sumber Data
Data  pada  penelitian  ini  diambil  dari  sumber-sumber  data  berupa buku-buku yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan  masalah  penelitian.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini diklasifikasikan  menjadi sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang menjadi bahan kajian utama dalam penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder adalah data
6 Robert  Bogdan,  Steven  J.  Tailor, Pengantar  Metode  Penelitian  Kualitatif, Alih  bahasa:  Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
yang  menunjang  atau  data  pendukung  untuk  melengkapi  bahan  kajian dalam penelitian.
Data Primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang menerangkan tentang  hukum  lingkungan,  hukum  pidana,  serta  buku-buku  yang menerangkan tentang pelaksanaan asas ultimum remedium dalam tindak pidana. Tentu yang menjadi data primer adalah regulasi aturan mengenai hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  serta  dikomparasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Sumber  data  sekunder  merupakan  jurnal,  karya  ilmiah,  maupun buku-buku  yang  berkaitan  membahas  hukum  lingkungan,  asas  ultimum remedium maupun regulasi yang sejalan dengan penelitian.

## Analisis Data
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dan  menganalisa  data  yang terkumpul maka dalam hal ini peneliti memakai metode deskriptif analitik. Proses  analisa  data  ini  dilakukan  proses  yang  memerlukan  kejelian  yang mendalam. Proses ini terbagi dalam beberapa tahapan, diantaranya:
a. Klasifikasi Data
Proses  yang pertama  dilakukan  adalah  melakukan  klasifikasi  data. Proses  ini  dapat  dilakukan  dengan  membuat  kategorisasi  atau mengelompokkan  data  kepada  kategori-kategori  tertentu,  membuat klasifikasi  dan  menyusunnya  dalam  suatu  sistem  sesuai  dengan  masalah penelitian.
b. Interpretasi Data
Sebelum  melakukan  interpretasi  data  maka  dilakukan  analisis mengenai  teori  baik  itu  yang  berhubungan  dengan  dasar  pemikiran lahirnya teori tersebut, tokoh-tokoh yang mengusung teori, sampai kepada tahap pengembangan teori yang dipakai dalam penelitian ini.
Tahap  terakhir dari  proses  analisis data  adalah  proses  interpretasi terhadap  data-data  yang  telah  sistematis.  Metode  interpretasi  ini

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
diterapkan  untuk  menangkap  makna  konsep-konsep  dan  pemikiran- pemikiran keilmuan hukum Islam terhadap objek penelitian. 7
Interpretasi data ini dilakukan dengan cara menentukan hubungan antara  beberapa  regulasi  yang  mengatur  mengenai  hukum  lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  serta  beberapa  regulasi  sebelumnya, kondisi masyarakat dan Negara hingga politik hukum  yang berjalan serta tinjauan  asas  ultimum  remedium  pada  pola  hubungan  tersebut  yang menjadi  peran  keduanya  dengan  melihat  semua  konsep  dan  aspek- aspeknya dalam hal keselarasan satu sama lainnya.
Tahapan paling akhir adalah menarik kesimpulan. Hal yang paling penting  adalah  bahwa  kesimpulan  harus  berdasarkan  kepada  data  yang dikumpulkan  dan  diolah  serta  tidak  keluar  dari  batas-batas  data,  jadi kesimpulan  itu  merupakan  akhir  dari  suatu  pembahasan  penelitian  dan diambil sebagai suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia
Sebagai  negara  khatulistiwa  Indonesia  menjadi  jantung  sekaligus “paru - paru”  dunia.  Dengan  demikian,  secara  langsung  maupun  tidak langsung  Indonesia  menjadi  tonggak  bagi  terciptanya  kelestarian lingkungan  hidup.  Konsekuensi  atas  hal  tersebut  tentu  perlu  adanya peningkatan keinsyafan sadar lingkungan bagi seluruh elemen masyarakat sebagai konsekuensi atas kehidupan sebuah bangsa dan negara, agar kelak segala tindak tanduk serta kebijakan akan menyentuh serta memperhatikan secara serius aspek berkenaan lingkungan hidup.
Bagian mutlak yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan manusia tentu adalah lingkungan hidup. Ppada aspek itulah kehidupannya serta dari segala aktifitasnya seperti memperoleh makanan, minum untuk memenuhi
7 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139
kebutuhan hidup tidak akan terpisahkan dari satu lingkungan hidup yang menjadi sumber atas pemenuhan kebutuhan dasar itu. 8
Namun demikian, sebagai bagian pemenuhan kebutuhan itu, kadang manusia  liput  akan  lingkungan  hidup.  Pencemarah  lingkungan, pengrusakan lingkungan menjadi tak terelakkan dan semakin besar meluas dan  menjadi  masalah  yang  serius,  diibaratkan  pada  efek  bola  salju  yang terus  menggelinding  dan  semakin  besar.  Padahal  kelestarian  dan keberlangsungan lingkungan bukan menjadi persoalan lokal atau berskala regional belaka, namun bisa merebak pada ranah nasional hingga global.
Akibat yang terjadi atas kondisi lingkungan tak hanya berkaitan pada satu  atau  dua  sisi  saja,  namun  memiliki  kait  kelindang  yang  memiliki berbagai  keterkaitan  yang  saling  mempengaruhi.  Bila  salah  satu  aspek lingkungan bermasalah maka dapat dipastikan aspek yang berkait kelindan lainnya  akan  mendapatkan  dampak  juga. 9 Untuk  menangani  persoalan tersebut hukum lingkungan menjadi penting.
Environmental law atau hukum lingkungan dalam beberapa bahasa seperti pada Perancis disebut droit de I’environe ment, Jerman mengartikan dengan umweltrecht, hingga  Belanda  yang  dikenal  dengan  istilah milieurecht. Dari seluruh istilah tersebut memiliki fokus berkenaan dengan lingkungan hidup yang diterapkan untuk menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan. 10
Hukum  lingkungan  yang  diatur  dalam  UU  32  Tahun  2009  secara substansi  penegakan  hukumnya (law  en  forcement) atau  dikenal  dengan bahasa  belanda  sebagai rechtshandhaving 11 sebagaimana  dikemukakan oleh  Daud  Silalahi  penegakan  hukum  pada  ruang  lingkup  hukum lingkungan  nasional  mencakup:  1)  mengembangkan  sistem  penegakan hukum, 2) menentukan skala prioritas kasus yang perlu diselesaikan seara hukum, dan 3) meningkatkan kapasitas dan kemampuan penegak hukum
8 M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup,.. h. 2
9 N. H. T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, … h. 1-2
10 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, … , h. 309
11 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, … h. 48
serta  melakukan  peninjauan  kembali  isu-isu dalam  undang-undang  yang mengganggu. 12
Dalam  proses  penegakan  hukum  lingkungan  pada  UU  32  Thaun 2009  pada  arti  sederhana  merupakan  tataran  pelaksanaan  atas  upaya penegakan  hukum  yang  berlaku (ius  constitution) supaya  menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersinergis dengan lingkungan hidup yang baik, sehat dan nyaman. Dalam UU itu penegakan hukum pada hukum  lingkungan  diklasifikasikan  pada  tiga  (3)  jenis  diantaranya:  a)
Penegakan  Hukum  Administrasi 13 ,  b)  Penegakan  Hukum  Perdata,  c) Penegakan Hukum Pidana.
Dalam konteks pidana pada UU 32 Thaun 2009 PPLH terdapat asas yang  dikenal  dengan  asas ultimum  remeduim .  Untuk  diketahui,  bahwa sebelum  berlakunya  Undang-Undang  tersebut  telah  ada  dua  aturan berkenaan hukum lingkungan diantaranya pada UU 4 Tahun 1982 tentang “ Pokok-Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ” serta  UU  23  Tahun  1997 tentang “ Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. ” 14 Namun  demikian  pada  dua aturan sebelumnya dikenal dengan asas subsidaritas.
Asas  subsidaritas  inilah  yang  kemudian  dihapus  serta  diubah menjadi asas ultimum remedium sebagaimana tercantum pada penjelasan umum angka 6 UU 32 Thaun 2009. Asas subsidaritas tersebut dihapus dan dapat ditemukan pada naskah akademik RUUPPLH dan digantikan dengan asas  ultimum  remedium  karena  menjadi  isu  dalam  pelaksanaan  dan penerapan  praktek  hukum  lingkungan.  Asas  ultimum  remedium  ini  pun dipertegas  hanya  dapat  diterapkan  pada  beberapa  delik  formil  yakni: pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan ganguan. 15 Namun, Prof. Alvi Syahrin  menyatakan  bahwa ultimum  remedium bisa  tidak  diberlakukan
12 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia,.. h. 205
13 Lihat  pada  pasal  76  ayat  (2)  UU  32/2009  bahwa  jenis  penegakan  hukum  administrasi dikenal dengan  empat  jenis  sanksi  diantaranya:  teguran  tertulis,  paksaan  pemerintah,  pembekuan  izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.
14 Syahrul Machmud, Problematika Penerapan Delik Formil ,… h. 1
15 Ibid, h. 15
terhadap  tindak  pidana yang  dilakukan  sebagai  pelanggaran  kepentingan masyarakat luas. 16
Asas  ultimum  remedium  sendiri  diatur  pada  penjelasan  angka  6 Undang-UU  32  Tahun  2009  PPLH  yang  secara  garis  besar  menyatakan bahwa  penempuhan  hukum  pidana  dalam  UU  32  Tahun  2009  PPLH memiliki batasan hukum minimum selain hukuman maksimum, kemudian perluasan  alat  bukti,  hingga  proses  pidana  atas  pelanggaran  baku  mutu, juga perpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan bentuk tindak pidana korporasi. Hingga kemudian secara jelas menyatakan bahwa proses penegakan  hukum  lingkungan  khususnya  pidana  perlu  memperhatikan asas ultimum remedium dengan maksud bahwa penegakan hukum pidana menjadi upaya palig akhir setelah hukum administrasi sudah dilalui namun tidak  memiliki  efek  sama  sekali  (tidak  berhasil).  Namun  dalam  pasal  ini difokusikan bahwa pada UU 32 Tahun 2009 PPLH asas tersebut berlaku pada delik formil tertentu, diantaranyaa: pelanggaran atas  baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.
Kelemahan  utama  pada  hukum  adminisitrasi  lingkungan  adalah tidak  memiliki  standariasasi  program  baku  atas  prosedur  penegakan hukumnya. Kegiatan pengawasan, pemantauan setelah timbul keluhan dari masyarakat tentang adanya pencemaran atau pengrusakan lingkungan.
Dalam hal ini dapat dilihat dalam  UU 32 Tahun 2009 PPLH pasal 100 menyatakan sebagaimana pada ayat (1) bahwa pelanggaran baku mutu ar  limbah,  emisi  dan  gangguan  dapat  dipidana  dengan  ancaman  pidana penjara  paling  lama  tiga  tahun  penjara  serta  diancam  denda  senilai Rp.3.000.000,- tiga miliar. Pada ayat (2) pasal tersebut menegaskan bahwa ancaman  pidana  pada  ayat  sebelumnya  hanya  bisa  dilakukan  atau dikenakan jika sanksi administratif yang sebelumnya telah diberikan tidak dilaksanakan  atau  tidak  patuh,  juga  pelanggaran  yang  dilakukan  atas pelanggaran  baku  mutu  tersebut  dilakukan  berulang  kali  (lebih  dari  satu kali).
16 Ibid

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
Pada  pasal  100  ayat  (2)  menegaskan  asas ultimum  remedium pada UUPLH  diterapkan.  Pada  UUPPLH  tentu  melalui  asas  tersebut  hukum pidana  erat  kaitannya  dengan  hukum  administrasi.  Oleh  karenanya penggunaan instrumen hukum pidana pada penyelesaian kasus lingkungan hidup memiliki keterbatasan tertentu.

## Efektifitas Pemberian Sanksi Pidana
“ Berkenaan  mengenai ultimum  remedium, tentu  berkaitan  dengan sanksi  pidana  sebagai  alternatif  terakhir  pemberian  sanksi.  Konsep  atas tindak pidana telah dirumuskan oleh sejumlah ahli, Simons salah satunya menyatakan  bahwa  pidana  merupakan sebuah  sanksi  untuk  memberikan efek menderita sebagaimana diatur dalam hukum pidana untuk dijatuhkan kepada pelanggar hukum yang menjadi ketetapan keputusan hakim untuk kemudian dijatuhkan sanksi. 17 Selain yang dikemukakan Simons, Hamzah yang hampir senada menegaskan bahwa pidana merupakan sebuah nestapa akibat  seseorang  telah  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum  (pidana), namun yang harus digaris bawahi proses pidana tidak serta merta menjadi tujuan final, namun hanya tujuan awal dari pemidanaan. ” 18
“ Terance bahkan berpendapat bahwa penjatuhan vonis hukuman dari sanksi  pidana  bertujuan  untuk  menjaga  nilai,  membuat  setiap  orang  tak berdaya  upaya  serta  khususnya  membuat  takut  mereka  yang  berpikiran dalam melakukan pelanggaran pidana, dan seringkali dimaksudkan untuk menyeimbangkan  relasi  kuasa  dalam  sebuah  tatanan  sosial  serta mengeliminasi ancaman terhadap tatanan sosial yang ada. ” 19
“ Secara  umum  penjatuhan  pidana  didasari  dari  beberapa  tujuan: memberi efek (detterence), membalas perbuatan (retribution), merenggut kebebasan si pelaku (incapacitation), serta mengubah perilaku narapidana (reformation). 20 Tujuan-tujuan  tersebut  merujuk  pada  sejumlah  teori yakni: absolut, relatif, dan gabungan. ”
17 Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, … h.30
18 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, … h. 27.
19 Terance Miethe dan Hong Lu, Punishment: A Comparative Historical Perspective , … p. 1
20 Olivender Wendell Holmes, Jr., Theories of Punishment and the External Standard ,… p. 27-28
“ Secara  umum  teori  absolut  menyatakan  bahwa  pidana  bertujuan untuk  bagian  dari  pembalasan  apa  yang  telah  dilakukannya  (melakukan tindak kejahatan), 21 tentu saja dari teori ini muncul bahwa hukuman dari pelanggaran  hukumnya  harus  memberikan  efek  keadilan  (harus  sama kerugiannya)  sebab  telah  merusak  tatanan  normal  hingga  rusak.  Teori relatif malah sebaliknya. Bagi teori ini penjatuhan sanksi pidana (hukuman) bertujuan  semata-mata  menjaga  ketertiban  masyarakat  juga  merupakan proses penegakan tujuan pidana yakni mencegah kejahatan. Supaya kelak masyarakat  dan  orang-orang  enggan  bahkan  takut  sehingga  tidak  ada seorang pun yang akan melanggar hukum dan berbuat kejahatan. ”

## Analisis Asas Ultimum Remedium dalam UUPPLH
Ultimum  remedium pertama  kali  dikemukakan  Mr.  Modderman seorang  menteri  kehakiman  Belanda 22 menurutnya ultimum  remedium adalah  bahwa  yang  dapat  dihukum  diantaranya:  (1)  pelanggaran  hukum cinditio  sine  que  non, (2)  yang  adapat  dihukum  merupakan  pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidak  dapat ditindak dengan alternatif lain.  Hukuman  tersebut  semata  menjadi  upaya  hukum  terakhir  yang dijatuhkan. Hal senada dinyatakan Remmelink bahwa penegakan hukum pidana  maksud  dalam ultimum  remedium hanya  bisa  dijatuhkan  bila mekanisme penegakan hukum lain yang lebih ringan tidak berdampak apa- apa bahkan memandang tidak memiliki keadilan hukum. 23
Asas ultimum remedium sendiri diatur pada penjelasan angka 6 UU 32  Tahun  2009  PLH  menyatakan  bahwa  penempuhan  hukum  pidana dalam UU 32 Tahun 2009 PPLH memiliki batasan hukum minimum selain hukuman maksimum, kemudian perluasan alat bukti, hingga proses pidana atas pelanggaran baku mutu, juga perpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan bentuk tindak pidana korporasi. Hingga kemudian secara jelas
21 . Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, … h.31
22 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 17
23 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 15

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
menyatakan  bahwa  proses  penegakan  hukum  lingkungan  khususnya pidana  perlu  memperhatikan  asas ultimum  remedium dengan  maksud bahwa penegakan hukum pidana menjadi upaya palig akhir setelah hukum administrasi  sudah  dilalui  namun  tidak  memiliki  efek  sama  sekali  (tidak berhasil).  Namun dalam  pasal  ini difokusikan  bahwa  pada  UU  32  Tahun 2009 PPLH asas tersebut berlaku pada delik formil tertentu, diantaranyaa: pelanggaran atas baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.
Penegakan  pidana  baku  mutu  limbah  pada  pada  pasal  100  UU  32 Tahun 2009 merupakan upaya hukum terakhir. Maka, penegakan pidana pada pelanggaran baku mutu air limbah serta merta tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, namun merupakan faktor dalam memberikan  efek jera yang  efektif.  Oleh  karenanya pada  pelaksanaannya asas ultimum remedium atau pelaksanaan penegakan hukum pidana pada pasal tersebut masih terdapat penerapan subjektifitas penegak hukum.
Bila dicermati pada angka 6  UU 32 Tahun 2009 memiliki beberapa kelemahan yang sangat krusial pada penerapan asas ultimum remedium . Diantaranya  tidak  terdapat  barometer  serta  penjelasan  lebih  terhadap penegakan hukum administrasi yang berhasil dan tidak berhasil sehingga penegakan  hukum  pidana  dapat  ditempuh.  Sebagaimana  penegakan hukum  administrasi  pada  pasal  76  UU  Nomor  32  Tahun  2009  terdiri menindak  dengan  pembekuan  izin  lingkungan,  teguran  tertulis,  paksaan pemerintah,  hingga  pencabutan  izin  lingkungan  tersebut  bagaimana ambang batasnya.
Kelemahan utama pada penegakan hukum adminisitrasi lingkungan sebagaimana  dikemukakan  di  awal  karena  tidak  terdapat  program  serta standarisasi prosedur penegakan hukum administrasi lingkungan. Kegiatan pengawasan mampu pemantau atas pengrusakan lingkungan yang muncul dari  keluhan  masyarakat  tentang  adanya  pencemaran  atau  pengrusakan lingkungan masih gamang.
Pada  dasarnya  hukum  pidana  pada  pasal  100  UU  32  Tahun  2009 menjadi jalan yang boleh dilakukan apabila sudah tak ditemukan jalan lain

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
(asas ultimum remedium). Mardjono Reksodupitro berpandangan bahwa sebagai  sarana  pencegahan  pencemaran  lingkungan  hidup  dan  dikaitkan dengan penegakan hukum pidana bahwa: 24
a. Sanksi  pidana  pada  kasus  pencemaran  baku  mutu  limbah  air, emisi  dan  gangguan  lingkungan  hanya  sebagai  penunjang  dari sanksi administratif yang ada, serta tuntutan ganti rugi atas dasar kerugian negara.
b. Sanksi ancaman pidana dapat diterapkan terhadap pelaku yang memang  secara  sengaja  tidak  mematuhi  ketentuan  dari pencegahan  pencemaran  dalam  UUPLH  sehingga  bisa menyebabkan  munculnya  bahaya  kesehatan.  Sekaligus  bagi pelaku yang melakukan pengulangan terhadap pelanggaran baku mutu limbar air emisi dan gangguan.
c. Bagi  ancaman  sanksi  pidana  denda  dijatuhkan  terhadap perusahaan  atau  korporasi.  Untuk  penjatuhan  sanksi  pidana penjara  diberlakukan  kepada  pelaku  sebagai  pengurus  yang bertanggung jawab dari tindak pencemaran tersebut.
Penegakan  pidana  pelanggaran  terhadap  baku  mutu  limbah  pada pasal  100  UU  32  Tahun  2009  merupakan  upaya  hukum  terakhir.  Maka, penegakan  hukum  pidana  pada  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah  serta merta  tidak  berfungsi  untuk  memperbaiki  lingkungan  yang  tercemar, namun merupakan faktor dalam memberikan efek jera yang efektif. Oleh karenanya pada pelaksanaannya asas ultimum remedium atau pelaksanaan penegakan  hukum  pidana  pada  pasal  tersebut  masih  terdapat  penerapan subjektifitas penegak hukum.

## SIMPULAN
Lingkungan  hidup  merupakan  bagian  mutlak  yang  tidak  akan terpisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Tindakan  pencemaran  baku  mutu
24 Mardjono,  Reksodiputro, Tinjauan  Terhadap  Perkembangan  Delik-Delik  Khusus  dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, (Bandung: Bina Cipta, 1982), h. 76

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
limbah  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  mengenai  aturan  hukum lingkungan  di  Indonesia  memberikan  beberapa  macam  sanksi  dan  salah satuya sanksi pidana. Namun demikian, pemberian sanksi pidana hanyalah alternatif terakhir setelah sanksi-sanksi yang lain seperti administratif tidak memberikan  efek  yang  signifikan.  Pada  dasarnya  Pasal  100    Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi upaya hukum terakhir, maka dari itu  penegakan  hukum  pidana  pelanggaran  baku  mutu  atas  efektifitas pemberian sanksi tidak dapat dijadikan patokan yang jelas. Oleh karenanya bila  dicermati  pada  angka  6  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 memiliki  beberapa  kelemahan  yang  sangat  krusial  pada  penerapan  asas ultimum remedium. Diantaranya tidak terdapat barometer serta penjelasan lebih  terhadap  penegakan  hukum  administrasi  yang  berhasil  dan  tidak berhasil sehingga penegakan hukum pidana dapat ditempuh. Sebagaimana penegakan hukum administrasi pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin  lingkungan,  hingga  pencabutan  izin  lingkungan  tersebut  bagaimana ambang batasnya.

## DAFTAR PUSTAKA ”
Alvi  Syahrin, Beberapa  Isu  Hukum  Lingkungan  Kepidanaan, (Medan:
Softmedia, 2009)
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
Andi  Hamzah, Penegakan  Hukum  Lingkungan, (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2008)
Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia, (Bandung, Alumni, 2001)
Eddy  O.S  Hieriej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  (Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2016)
Eddy  O.S  Hieriej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  (Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2016)
Jan  Remmelink, Hukum  Pidana:  Komentar  atas  Pasal-Pasal  dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia, 2003)
M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
Mardjono, Reksodiputro, Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus  dalam  Masyarakat  yang  Mengalami  Modernisasi,
(Bandung: Bina Cipta, 1982)
Masrudi  Muchtar, Sistem  Peradilan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Banjarmasin: Prestasi Pustaka, 2015)
Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
N. H. T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004)
Olivender Wendell Holmes, Jr., Theories of Punishment and the External Standard  dalam  Crime,  Law,  and  Society, (London:  Collier Macmillan Publishers, 1971)
P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijakan  Lingkungan Nasional, (Surabaya: Airlangga Press, 2000)
Syahrul  Machmud, Problematika  Penerapan  Delik  Formil  dalam Perspektif  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  di  Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
Terance  Miethe  dan  Hong  Lu, Punishment:  A  Comparative  Historical Perspective , (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)