## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PASIR BATU DI KELURAHAN WATUSAMPU DAN BULURI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 69/Pdt.G/2018/PN Pal)
Oleh:
Hanif Ardi Laksono Email : hanifardi7@gmail.com Universitas Jember
Mardi Handono
Email : mardihandono36.fh@unej.ac.id
Universitas Jember
Ikarini Dani Widiyanti
Email : ikarini1973@gmail.com

## Universitas Jember

## Abstrak
Sejumlah  28  (dua  puluh  delapan)  perusahaan  pertambangan  pasir  batu  digugat  oleh masyarakat  Kelurahan  Watusampu  dan  Buluri  secara  kelompok  (gugatan  class  action) karena  setelah  belasan  tahun  beroperasi,  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  di  daerah  tersebut  yang  diketahui  mereka  hanya  mendapatkan  dampak  negatif akibat  eksploitasi  lingkungan  yang  terjadi  disana.  Dengan  meneliti  Putusan  Nomor 69/Pdt.G/2018/PN  Pal  maka  penulis  menguraikan  beberapa  permasalahan  yang  hendak diteliti.  Metode  penelitian  yang digunakan  yakni  metode  penelitian  hukum  doktrinal  dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini yang Pertama bentuk- bentuk  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Watusampu  dan  Buluri  tidak  sesuai  dengan hukum  positif  di Indonesia. Kedua, putusan  nomor  69/Pdt.G/2018/PN  Pal  yang  dikeluarkan oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Kota  Palu  didasarkan  pada  Peraturan  Daerah  tentang Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  yang menabrak kaidah  hukum  Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU-VI/2008.  Ketiga,  akibat pertentangan  dalam  putusan  69/Pdt.G/2018/PN  Pal  maka  putusan  tersebut  harus  ditinjau ulang  agar  masyarakat  Watusampu  dan  Buluri  mendapat  kepastian  hukum  terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerahnya.
Kata kunci : Konflik Sosial, Pertentangan Hukum, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## Abstract
A total of 28 (twenty-eight) sand mining companies were sued by the people of Watusapu and Buluri  Villages  in  groups  because  after  twelve  years  of  operation,  they  did  not  carry  out corporate  social  responsibility  in  these  areas  which  were  known  to  only  have  negative impacts  from  environmental  exploitation  that  occurred  there.  By  examining  Number 69/Pdt.G/2018/PN  Pal,  the  author  outlines  several  problems  that  must  be  sought.  The research  method  used  is  a  doctrinal  legal  research  method  with  a  legal  and  conceptual approach. The results of this study are that the first forms of corporate social responsibility in Watusampu  and  Buluri  are  not  under  positive  law  in  Indonesia.  Second,  decision  number 69/Pdt.G/2018/PN Pal issued by the panel of judges at the Palu City Court was based on the Regional  Regulation  on  Corporate  Social  Responsibility  which  violated  the  legal  rules  of Corporate  Social  Responsibility  in  the  Constitutional  Court  Decision  Number  53/PUU-VI/ 2008.  Third,  due  to  the  conflict  in  decision  69/Pdt.G/2018/PN  Pal,  the  decision  must  be reviewed  so  that  the  Watusampu  and  Buluri  people  get  legal  certainty  regarding  the implementation of Corporate Social Responsibility in their area.
Keywords : Corporate Social Responsibility, Legal Conflict, Social Conflict.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran  perusahaan,  dalam  hal  ini  Totok Mardikanto  mengklasifikasikan  dalam  4 (empat)  peran  yaitu  peran  distribusi,  peran produksi,  peran  penciptaan  lapangan  kerja, dan peran tanggung jawab sosial. Salah satu peran tersebut adalah tanggung jawab sosial perusahaan  yang  suatu  program  keturut sertaan  perusahaan  dalam  pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam suatu negara. 1 Nilai  etis  tersebut  dilandasi  atas kesadaran  perusahaan  terhadap  keberlanju- tan  dengan  memperhatikan  keuntungan ( Profit )  sebagai aspek  terpenting,  lalu  tetap memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat  ( People )  dan  berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan ( Planet ). 2
Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan (selanjutnya  disebut  TJSP)  merupakan salah  satu  bagian  dari Good  Corporate Governance dimana  kesadaran  ini  muncul ketika  pesatnya  industrialisasi  tetapi  tidak sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat oleh  karena  itu  semakin  besar  perusahaan
1 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggung  Jawab  Sosial  Korporasi) (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 8.
2 Novi  Nur  Indah  Sari,  Achmad  Fauzi  dan  Sunarti,
Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) Terhadap  Citra  (Survei  pada  Masyarakat  yang Bekerja  di  Pabrik  Gula  Kebon  Agung  yang Bertempat  Tinggal  di  Daerah  Kebon  Agung Malang) , Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 8, No. 2,
(2014), hal. 3.
semakin  besar  pula  potensi  terhadap dampaknya  kepada  kehidupan  masyarakat membuat perusahaan semakin besar kebutuhan  untuk  menjalankan  usahanya lebih bertanggung jawab. 3
Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan merupakan tanggung jawab suatu organisasi  atas  dampak  dari  keputusan  dan aktivitasnya  terhadap  masyarakat  dan  ling- kungan,  melalui  perilaku  yang  transparan dan etis, meliputi kegiatan, produk, maupun jasa  yang:  konsisten  dalam  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan  dan  kesejahte- raan  masyarakat;  lalu  dalam  membuat keputusan  memperhatikan kepentingan dari para  pemangku  kepentingan;  selanjutnya mematuhi  hukum  yang  berlaku  secara nasional  dan  norma-norma  yang  berlaku secara internasional; serta melaksanakannya secara menyeluruh dalam aktivitas organisasi. 4 TJSP  diatur  kedalam  beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya disebut  UUPT),  Undang-  Undang  Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal (selanjutnya  disebut  UUPM),  Peraturan Pemerintah  No.  47  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan
3 Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Jajang Badruzaman, Good Corporate Governance (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hal. 122.
4 Sentosa  Sembiring, Hukum  Perusahaan  Tentang Perseroan  Terbatas (Bandung:  Nuansa  Aulia, 2012), hal. 205.
Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  PP 47/12)  dan  berbagai  regulasi  lain  yang sifatnya sektoral. Dalam berbagai peraturan tersebut  terdapat  perbedaan  konsep  dan peristilahan,  sehingga  terdapat  perbedaan pendapat  juga  soal  bentuk  pelaksanaanya yang baik kepada masyarakat.
Perbedaan  persepsi  terhadap  pelak- sanaan  TJSP  mengakibatkan  konflik  sosial terhadap  keberadaannya.  Salah  satunya terdapat  suatu  permasalahan  tentang  TJSP dalam  Putusan  Nomor  69/Pdt  G/2018/PN Pal  yang  terjadi  di  kelurahan  Watusampu dan  Buluri  Sulawesi  Tengah.  Masyarakat secara berkelompok ( class action ) 5 menggugat 28 (dua puluh delapan) perusahaan 6 yang  bergerak  pada  bidang Pertambangan  Galian  C  atau  Non  Logam
5 Diwakili  oleh  Muhammad  Tabrani  dan  Saindin,
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.
6 PT.  Hasal  Logam  Utama  (Tergugat  1),  PT. Davindo Jaya Mandiri (Tergugat 2), PT. Putra Putri Winata  Indonesia  (Tergugat  3),  PT.  Putra  Putri Winata  (Tergugat  4),  PT.  Maxima  Tiga  Berkat (Tergugat 5), PT. Putra Elan Balindo (Tergugat 6), PT.  Juba  Pratama  (Tergugat  6),  PT.  Utama  Sirtu Abadi  (Tergugat  7),  PT.  Risgun  Perkasa  Abadi (Tergugat  8),  PT.  Anugrah  Karya  Jaya  Mandiri (Tergugat  9),  PT.  Batuan  Alam  Raya  (Tergugat 10), PT. Indako Bangun Persada (Tergugat 11), PT. Nurindo  Watusampu  (Tergugat  12),  PT.  Sinar Terang  Mandiri  (Tergugat  13),  CV.  Sumber  Alam Gemilang  (Tergugat  14),  CV.  Sumber  Batuan Prima  (Tergugat  15),  PT.  Watu  Palu  Prima (Tergugat  16),  CV.  Dinamis  Abadi  (Tergugat  17), PT.  Salena  Jaya  Sejati  (Tergugat  18),  PT.  Agung Jaya  Mining  (Tergugat  19),  PT.  Watu  Meriba Jaya(Tergugat  20),  PT.  Watu  Sinai  Abadi (Tergugat  21),  PT.  Bintang  Manunggal  Persada (Tergugat  22),  PT.  Mega  Jasa  Pratama  (Tergugat 23),  PT.  Aces  Selaras  (Tergugat  24),  PT.  Sirtu Karya Utama (Tergugat 26), PT. Farhan Batu Alam (Tergugat 27), PT. Atnur Prima Mandiri (Tergugat 28) selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.
berupa  pasir  dan  batu  di  wilayah  tersebut yang  belasan  tahun  beroperasi  tetapi  tidak melaksanakan  kewajiban  TJSP  sebagai- mana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Lalu  terdapat  Peraturan  Daerah Kota  Palu  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan  (selanjutnya  disebut  Perda 13/16) yang keberadaanya tidak implementatif juga menabrak kaidah hukum  TJSP  sebagaimana  pendapat  hakim konstitusi  terhadap  keberadaan  Perda  TJSP dalam  pengujian  UUPT  pada  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU- VI/2008 (selanjutnya disebut sebagai Putusan  MK  53/2008)  lalu  dalam  perkara tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara.

## 1.2. Rumusan Masalah
Penelitian ini disusun dalam tiga pokok permasalahan. Pertama , apa bentuk tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada masyarakat  watusampu  dan  buluri,  hal  ini perlu  diketahui  untuk  melihat  sejauh  mana peran  perusahaan  melaksanakan  tanggung jawabnya  kepada  masyarakat  Watusampu dan  Buluri. Kedua ,  apakah  dasar  per- timbangan  hakim  telah  sesuai  dengan norma  hukum  perusahaan  yang  berlaku  di Indonesia,  mengingat  regulasi  tentang tanggung  jawab  sosial  begitu  kompleks. Ketiga ,  bagaimana  akibat  hukum  atas keluarnya  Putusan  Nomor  69/Pdt.G/2018/
PN  Pal  bagi  masyarakat,  yang  diketahui bahwa  dalam  amarnya  tidak  menerima gugatan  dari  masyarakat  Watusampu  dan Buluri.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian  hukum  doktrinal,  berbasis  pada kegiatan  kepustakaan  dalam  melakukan telaah terhadap kasus menggunakan bahan- bahan  hukum  dan  sumber  keilmuan pendukung  non  hukum. 7 Pendekatan  yang digunakan  yaitu  pendekatan  perundang- undangan,  menggunakan  dasar-dasar  dari perundang-undangan yang diterapkan dalam  kasus  hukum  yang  dibahas  dan pendekatan konseptual, menggunakan sumber  keilmuan  dari  doktrin  para  ahli hukum  yang  diterapkan  terhadap  kasus yang  dibahas.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sekunder  berupa  doktrin-doktrin  keilmuan hukum,  dan  bahan  non  hukum  berupa kelimuan  lain  sebagai  penunjang  terhadap kasus  yang  dibahas.  Metode  pengumpulan bahan  hukum  secara  kepustakaan  dengan analisis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan  dan  doktrin  yang dikemukakan  oleh  ahli  hukum  perusahaan,
7 A’an  Efendi,  Dyah  Ochtorina  dan  Rahmadi  Indra Tektona, Penelitian Hukum Doktrinal (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), hal. 9.
bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. 8

## PEMBAHASAN

## A. Bentuk  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan
Pada  saat  dunia  mulai  pulih  dari dampak  perang  dunia  kedua,  kemiskinan dan  keterbelakangan  masih  terjadi  dimana- mana.  Hal  ini  menjadi  perhatian  dari berbagai  pihak,  salah  satunya  perusahaan. Perusahaan  sadar  dengan  sejahteranya masyarakat  akan  berakibat  baik  juga  akan keberlanjutan  bisnis  perusahaannya.  Per- masalahan  eksploitasi  lingkungan  ber- lebihan juga menjadi isu krusial pada tahun 70-an,  sehingga  dibutuhkan  kehati-hatian dalam  melakukan  eksploitasi  sumber  daya alam. Munculnya pemikiran-pemikiran mengenai keberlanjutan hidup suatu perusahaan  menjadi  cikal  bakal  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat. 9
Tahun 2007 merupakan tahun pengesahan  UUPT  yang  menggantikan UUPT  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995  Tentang  Perseroan Terbatas. Salah satu perubahan krusial yang terjadi adalah dengan ditambahnya Pasal 74 UUPT  yang  mengatur  mengenai  kewajiban
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 237.
9 Ronny  Irawan, Model-Model  Tanggung  Jawab Sosial Dan Aspek Perpajakannya , Jurnal Akuntansi Kontemporer, Vol. 1, No. 1, (2009), hal. 49.
PT baik  yang menjalankan usaha di bidang dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya alam  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  yang  sebelumnya  belum diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1995. Pelaksanaan TJSP telah diatur sebagai  kewajiban  bagi  setiap  PT  yang berdomisili di Indonesia melalui UUPT dan peraturan pelaksananya PP 47/12.
Meskipun  TJSP  ini  wajib,  UUPT  dan  PP 47/12  tidak  mengatur  jelas  dan  rinci  tata laksana  kegiatan  TJSP  secara  nyata  di lapangan.  Hal  itu  dimaksudkan  pemberian kebebasan  dan  inisiatif  bagi  PT  dalam menyusun  model  pelaksanaan  program TJSP  yang diperlukan  bagi  lingkungan dan masyarakat  sekitar,  mengingat  seperti  yang kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia sangat beragam sekali.
Seperti  yang  kita  ketahui  saat  ini banyak perusahaan-perusahaan sangat memperhatikan masalah keberlanjutan entah  lingkungan  maupun  sosial  kemasya- rakatan.  Tetapi  seringkali  perusahaan- perusahaan  yang  memiliki  kesadaran  akan pentingnya  TJSP  merupakan  perusahaan besar  yang  operasionalnya  selain  ber- pengaruh  kepada  pemegang  saham  juga berpengaruh  terhadap  masyarakat  sekitar. Sedangkan  perusahaan-perusahaan  kecil, karena  operasionalnya  sederhana  maka kurang begitu memperhatikan akan masalah
tersebut. 10 Banyak perusahaan yang menjalankan  usahanya  di  Watusampu  dan Buluri.  Kegiatan  usaha  yang  mereka jalankan  bergerak  pada  pertambangan galian  C  atau  pasir  batu.  Pada  Putusan Nomor  69/Pdt.G/2018/PN.Pal  terdapat  28 perusahaan  yang  digugat  oleh  masyarakat secara  gugatan  kelompok  ( class  action) karena  tidak  melakukan  TJSP  kepada masyarakat.
Para  tergugat  tersebut  bukan  me- rupakan  perusahaan  besar.  Sebagaimana Ariesyowati  (2009)  dimana  perusahaan dengan  kerugian  persaingan  lebih  kecil, memiliki  dasar  pemilikan  saham  yang  luas sehingga memiliki tuntuan pelaporan kepada  pemegang  saham,  dan  merekrut SDM kualifikasi tinggi untuk pemutakhiran operasional  perusahaan. 11 Para  Tergugat hanya merupakan perusahaan kecil, dengan persaingan  yang  ketat  dalam  satu  wilayah yang  relatif  kecil,  dengan  kepemilikan segelintir  orang,  dan  SDM  kualifikasi standar.
Masyarakat  menganggap  para  tergugat tersebut melakukan eksploitasi sumber daya alam  di  Kelurahan  Watusampu  dan  Buluri dengan  melakukan  pertambangan  pasir  dan batu  secara  masif  di  wilayah  tersebut.
10 Adistira  Sri  Aulia,  Dhaniel  Syam, Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan  Sustainability  Reporting  dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia , Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3, No. 1, (2013), hal. 410.
11 Ibid.
Sampai-sampai Pegunungan Marawola menjadi  tandus  akibat  penambangan  pasir dan  batu  oleh  para  tergugat.  Sedangkan masyarakat  Watusampu  dan  Buluri  merasa tidak  mendapatkan  manfaat  apapun  dengan adanya  pertambangan  tersebut.  Karena belum ada peningkatan taraf hidup kemasyarakatan  di  Watusampu  dan  Buluri, yang  seharusnya  bisa  dicapai  mengingat para  tergugat  telah  lama  beroperasi  di wilayah tersebut.
Berdasarkan  keterangan  dari  para saksi, para tergugat telah beroperasi selama belasan  tahun  di  area  pertambangan  ter- sebut.  Para  saksi  mengetahui  perusahaan beberapa  kali  melakukan  bantuan  kepada masyarakat  kelurahan  Watusampu  dan Buluri  baik  secara  langsung  maupun melalui  pihak  kelurahan.  Bantuan-bantuan yang  diberikan  berupa  dana  kontribusi  atas pengiriman tongkang lalu diserahkan perusahaan-perusahaan  kepada  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (selanjutnya disebut LPM) Watusampu dan Buluri. Dana Kontribusi  tersebut  di  salurkan  kepada masyarakat  baik  berupa  pembangunan tempat ibadah, pembangunan sarana publik, kegiatan kemasyarakatan, dan dana insentif kepada  pengurus  masjid  dan  Ketua  RT setempat.  Pemberian  dana  tersebut  tidak berjalan  mulus,  terjadi  penunggakan  pada prakteknya.  Oleh  karena  itu  masyarakat merasa  dirugikan  dengan  tersendatnya aliran dana tersebut.
Dana yang diberikan oleh para tergugat tersebut  merupakan  sumbangan/bantuan yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Tetapi Para Tergugat menganggap bantuan tersebut  sebagai  TJSP  berdasarkan  surat menyurat  administrasi  perusahaan  yang dijadikan  sebagai  alat  bukti.  Padahal  TJSP tidak  serta  merta  hanya  memberikan sumbangan  tetapi  merupakan  pengemba- ngan  masyarakat  lewat  kegiatan  yang dilakukan  oleh  perusahaan.  Lagi  pula menurut Budi S. P Nababan, perkembangan TJSP  merupakan  bagian  dari  konsep pembangunan  berkelanjutan  sehingga  tidak sama  dengan  donasi  ( charity )  ataupun kedermawanan ( philanthropy ) yang biasanya  terjadi  secara  spontan  dan  efek jangka  panjangnya  dalam  hal  ekonomi, sosial,  dan  budaya  kurang  bisa  dirasakan oleh masyarakat. 12
Tidak  banyak  perusahaan  mengenal dan memahami lebih lanjut mengenai TJSP. Pelaksanaan  TJSP  dititik  beratkan  kepada kegiatan  yang  mendukung  pembangunan berkelanjutan.  Hal  ini  selain  memberikan dampak  baik  berupa  keuntungan  materiil tetapi  juga  menimbulkan  konsekuensi  per- kembangan  sosial  kemasyarakatan  menjadi
12 Budi  S.P  Nababan, Analisis  Peraturan  Daerah Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Tengah  Iklim  Kemudahan  Berusaha  dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan , Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 7, No. 3, (2018), hal. 359-360.
lebih sejahtera. 13
Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa kegiatan- kegiatan  produktif  membantu  masyarakat dalam  mendapat  kesejahteraan  seperti program  TJSP  dari  PT.  Adaro  Indonesia melalui program Adaro Nyalakan Sejahtera yang membantu petani dalam me- ngembangkan  perkebunan  unggul  organik setempat  dan  dapat  juga  berupa  perbaikan terhadap  fungsi  lingkungan  hidup  agar dapat  terus  dinikmati  di  masa  mendatang seperti  program  PT.  Adaro  Indonesia Nyalakan Lestari yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. 14
Berkaca  dari  program  yang  dilakukan  oleh PT.  Adaro  Indonesia  yang  sama-sama melakukan kegiatan per-tambangan, seharusnya perusahaan-perusahaan di Watusampu  dan  Buluri  juga  memiliki programnya  sendiri  atau  bisa  dilakukan secara bersama-sama, dapat berupa program  pelestarian  lingkungan  akibat kegiatan  pertambangan  jangka  panjang, ataupun  program  pengembangan  ekonomi bahari  mengingat  lokasi  dekat  dengan  laut. Adapun  program-program  yang  dibuat tersebut diharapkan dapat membantu kearifan lokal agar dapat memiliki nilai jual dan kelestrarian lingkungan, juga dilakukan secara  berkelanjutan  sehingga  membantu
13 Apriatni, EP, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis , Forum
, Vol. 39, No. 2, 2012, hal. 4.
14 Laporan Keberlanjutan 2019 PT. Adaro Indonesia.
perekonomian  masyarakat  Watusampu  dan Buluri.
Jika  ditelaah  lebih  lanjut  dalam  dasar pertimbangan  Majelis  Hakim,  kegiatan- kegiatan  bantuan  kepada  masyarakat  oleh para  tergugat  tidak  digolongkan  sebagai bentuk TJSP kepada masyarakat Watusampu  dan  Buluri,  tetapi  Majelis Hakim  tetap  mengakui  nilai  yang  telah dikeluarkan  oleh  para  tergugat  tersebut dalam mengulurkan kebaikan tangan kepada masyarakat Watusampu dan Buluri, dapat  ditelaah  hal  tersebut  jelas  sebagai kegiatan filantropis bukan sebagai pengembangan  masyarakat  sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan TJSP.
Bentuk TJSP yang dilakukan oleh para tergugat sebaiknya didasarkan pada peraturan  perundang-undangan  yang  ada dan  juga  pendapat  para  ahli  sebagai  tafsir atas  suatu  peraturan  perundang-undangan. Dalam tatanan peraturan perundang- undangan, yaitu dalam UUPT dan PP 47/12 dijelaskan  bahwa  bentuk  CSR  oleh  PT  di Indonesia  berupa  Tanggung  Jawab  oleh Perusahaan terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Jadi selain tanggung jawab  PT  kepada  masyarakat  ( social ),  juga kepada lingkungan ( environment ). Peraturan tersebut mewajibkan bagi perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  atau yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam. Pelaksanaannya  berdasarkan  rencana  kerja tahunan (ada rencana kegiatan dan
anggaran  yang  hendak  dikeluarkan)  yang disetujui oleh Dewan Komisaris atau Rapat Umum  Pemegang  Saham  (sesuai  dengan ketentuan anggaran dasar perseroan). Perusahaan  yang  melaksanakan  TJSP  akan diberikan  suatu  penghargaan  baik  berupa suatu  fasilitas  atau  sesuatu  yang  lain  oleh lembaga yang berwenang.
Menurut  Priyanto  Susiloadi  dalam Jurnal  Yeni  Herisa  Dharmawati  dkk, dijelaskan  terdapat  4  (empat)  model  umum pelaksanaan  TJSP  ditinjau  dari  segi prakteknya. Pertama , pelaksanaan langsung yang  ditangani  dan  dimanajemeni  oleh perusahaan  itu  sendiri  melalui  salah  satu bagian  dari  direksi  perusahaan  yang  sesuai dengan bidangnya. Kedua , melalui organisasi  sosial/yayasan  milik  perusahaan dengan operasional yayasan tersebut didanai  rutin  oleh  perusahaannya. Ketiga , kerjasama  dengan  pihak  lain  di  luar perusahaan yang melaksanakan TJSP langsung  kepada  masyarakat. Keempat , beberapa  perusahaan  dalam  pelaksanaan TJSP  bergabung  dengan  konsorsium  untuk bekerja sama dan mengembangkan program-program yang telah disepakati. 15
Berbicara  mengenai  bentuk-bentuk atau  model  dalam  pelaksanaan  TJSP  ada banyak  ahli  yang  memberikan  pendapat
15 Yeni Herisa Dharmawati, Cicilia Dyah Indrawati, dan  Andre  N.  Rahmanto, Implementasi  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  (Corporate  Social Responsibility)  di  Mall  Solo  Paragon ,  Jurnal Pendidikan  Administrasi  Perkantoran,  Vol.  4, No.1, (2015), hal. 6-7.
dari  praktik  langsung  berbagai  perusahaan yang  telah  melakukan  CSR/TJSP.  Philip Kotler  dan  Nancy  Lee  memberikan  enam pilihan bentuk untuk pelaksanaan CSR/TJSP  dalam  aspek marketting yakni: Pertama Cause Promotion , dana perusahaan digunakan  untuk  merekrut  sukarelawan dalam  pelaksanaan  TJSP;  Kedua Cause Relate Marketing , kedermawanan perusaha- an  dengan  bekerja  sama  dengan  organisasi non-profit ; Ketiga Corporate Social Marketing ,  dukungan  perusahaan  terhadap pengembangan  masyarakat  dan  lingkungan yang sehat; Keempat Corporate Philanthropy ,  kedermawanan  perusahaan melakukan  donasi;  Kelima Community Volunteering ,  kegiatan  perusahaan  melalui pihak-pihak  dalam  perusahaan  dengan sukarela membantu komunitas lokal; Keenam Socially  Responsible  Business Practices , kegiatan perusahaan me- minimalisir  dampak  lingkungan  akibat aktivitas perusahaan. 16
Menurut  Mas  Achmad  Daniri  ada  3 (tiga) bentuk pelaksanaan TJSP yang umum dilakukan  di  Indonesia  yaitu, Public Relation ,  yang  mencoba  menanamkan persepsi baik pada lingkungan sosial sekitar mengenai  kegiatan  perusahaan; Strategic Defensif ,  bagi  perusahaan  yang  telah memiliki  persepsi  buruk  dari  masyarakat
16 Sentosa  Sembiring, Hukum  Perusahaan  Tentang Perseroan  Terbatas (Bandung:  Nuansa  Aulia, 2012), hal. 206.
lalu perusahaan tersebut mencoba memperbaiki  citranya  melalui  TJSP  agar dilihat  baik  bagi  masyarakat;  dan Base  on Corporate  Vision ,  bagi  perusahaan  yang telah  menyadari  urgensi  dari  TJSP  dan menjadikannya sebagai bagian visi perusahaan  dengan  membentuk  program- program  untuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat.  Lebih  lanjut  Mas  Achmad Daniri  juga  meninjau  dari  segi  pengemba- ngan  masyarakat  ( community  development ) yang  juga  membaginya  dalam  3  (tiga) bentuk  yaitu Community  Relation ,  merupa- kan  kedermawanan  perusahaan  ( charity ) yang  diinformasikan  untuk  tujuan  pe- ngembangan  kesepahaman  pihak  terkait; Community  Services ,  perusahaan  sebagai fasilitator  atas  pemecahan  masalah  yang ada  di  dalam  masyarakat;  dan Community Empowering ,  perusahaan  sebagai  fasilitator dalam  menunjang  kemandirian  masya- rakat. 17
Ditinjau  melalui  Peraturan  Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 mengenai bentuk  TJSP  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1) huruf  a  yaitu  terdapat  tiga  program  yang dapat  dilakukan  perusahaan-perusahaan  di Kota  Palu  yaitu  Program  Kemitraan  dan Bina Lingkungan (PKBL), Program pemberdayaan  Koperasi,  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  dan  yang ketiga  Program  langsung  pada  masyarakat.
17 Ibid , hal. 207-208.
Dalam  peraturan  ini  diatur  secara  jelas mengenai  mekanisme,  kelembagaan  dan pengawasan  terhadap  TJSP  di  Kota  Palu. Namun  peraturan  TJSP  tersebut  tidak dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Palu sendiri.  Contohnya  saja  dalam  kelembaga- an,  keberadaan  tim  fasilitasi  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  11  Perda  13/16 tersebut  kurang  jelas.  Watusampu  dan Buluri hanya memiliki Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  dan  itu  bukan tim fasilitasi sebagaimana yang di- amanatkan oleh Perda 13/16.
Keberadaan  tim  fasilitasi  sebagaimana Perda  13/16  digantikan  dengan  keberadaan LPM  di  Watusampu  dan  Buluri.  LPM hanya  merupakan  mitra  pemerintah  dalam menarik sumbangan dari perusahaan- perusahaan  yang  ada  di  Watusampu  dan Buluri.  Hal  ini  menunjukkan  Perda  13/16 tidak  dilaksanakan  dengan  benar  di lapangan  sehingga  keberadaan  Perda  13/16 tidak  implementatif  sebagai  kebijakan terhadap  pelaksanaan  TJSP  di  daerah Sulawesi  Tengah yang  dikhawatirkan terjadi  praktik  pungli  terhadap  perusahaan- perusahaan oleh masyarakat.
Menurut  Saksi  Ahli  Wisran  Rundi, LPM merupakan lembaga mitra pemerintah di tingkat kelurahan yang kepengurusannya mendapat legalitas dari surat keputusan dari pemerintah  Kota  Palu.  LPM  telah  banyak menyalurkan  kontribusi  dari  perusahaan- perusahaan sebagaimana yang telah
disampaikan  sebelumnya.  Tapi  kontribusi- kontribusi  tersebut  bukanlah  bagian  dari TJSP  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan  pen- dapat  para  ahli.  Tidak  satupun  mengatakan TJSP dilaksanakan melalui lembaga bentukan  pemerintah,  karena  ditakutkan akan ada konflik kepentingan yang terjadi.
TJSP merupakan kerjasama dari masyarakat,  perusahaan  dan  pemerintah. Kerjasama  tersebut  dilakukan  agar  bisa mewujudkan TJSP yang memberikan kemanfaatan  bagi  kehidupan  masyarakat. Perlu  adanya  persetujuan  awal  (kontrak) secara  bersama-sama  antara  masyarakat sebagai  target  TJSP,  perusahaan  sebagai mitra  dan  pendukung  program  TJSP  dan pemerintah  sebagai  pengawas  realisasi TJSP.  Hal  ini  jika  berhasil  dilaksanakan akan  tidak  terjadi  kasus  seperti  di Watusampu  dan  Buluri  ini.  Kesalahan persepsi  mengenai  TJSP  juga  dapat diluruskan  karena  TJSP  dilakukan  secara jelas dan masyarakat mendapat manfaatnya.
B. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Putusan Nomor

## 69/Pdt.G/2018/PN.PAL
Penemuan  hukum  oleh  hakim  dalam suatu  perkara  merupakan  hukum  yang dianggap  memiliki  wibawa. 18 Penemuan hukum  inilah  didasarkan  pada  rasio-rasio pemikiran  hakim  yang  didasarkan  pada
18 Sudikno, Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal.163.
landasan  filsafat,  pengalaman  yuridis, keilmuan,  dan  aspek  moral  seorang  hakim. Hakim  melakukan  pertimbangan  yang didasarkan pada undang-undang dan doktrin-doktrin ilmu hukum terhadap konflik  dalam  masyarakat  yang  hendak diselesaikan  sehingga  hakim  diharapkan mampu  menemukan  hukum  yang  adil, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum.
Berdasarkan  fakta-fakta  persidangan Para Tergugat mengajukan sejumlah eksepsi  kepada  majelis  hakim.  Tetapi keseluruhan  eksepsi  yang  diajukan  oleh para  tergugat  ditolak  oleh  majelis  hakim karena  tidak  berdasar  dan  beralasan.  Dasar penolakan  hakim  juga  sudah  jelas  di- dasarkan pada undang-undang dan yurisprudensi  yang  ada.  Meskipun  ke- seluruhan  eksepsi  ditolak  oleh  majelis hakim,  tetapi  majelis  hakim  mencoba melakukan  pembuktian  dan  mendalami peran  Pemerintah  Daerah  dan  LPM  dalam sengketa  ini  sehingga  dipertimbangkan ulang dalam pokok perkara.
Pada  dasarnya  permasalahan  yang digugatkan oleh para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum mengenai kewajiban TJSP yang seharusnya dilakukan oleh  para  tergugat  yang  dalam  hal  ini adalah  perusahaan-perusahaan  yang  telah lama  melakukan  aktivitas  pengelolaan sumber  daya  alam  berupa  pertambangan galian C atau non logam di Watusampu dan Buluri.  Kewajiban  ini  telah  termaktub
dalam berbagai peraturan perundang- undangan  di  Indonesia. 19 Oleh  karena  para tergugat  lalai  tidak  melaksanakan  ke- wajiban  sebagaimana  diamanatkan  dalam undang-undang  maka  masyarakat  menga- lami kerugian dan menuntut haknya melalui DPRD  Kota  Palu,  Walikota  Palu,  dan datang  langsung  menemui  para  tergugat tetapi  semua  upaya  tersebut  tetap  gagal, sehingga diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Palu.
Para  Tergugat  yang  dalam  hal  ini  28 (dua  puluh  delapan)  Perseroan  Terbatas mengatakan  bahwa  telah  lama  melaksana- kan  TJSP  berupa  dukungan  finansial  rutin melalui  LPM  dan  dialokasikan  kepada masyarakat  berupa  pemeliharaan  lingku- ngan  dan  pembangunan  fasilitas  umum untuk  masyarakat.  Permasalahan  mengenai TJSP bukan soal penyerahan sejumlah dana kepada  Para  Penggugat  sebagai  perwakilan
19 Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  Pasal  74  ayat  (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  Undang- Undang  RI  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  Undang- Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan  Fakir  Miskin,  Pasal  4  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Pasal 108  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010, Peraturan  Menteri  BUMN  No.PER-05/MBU/2007 Tahun  2007  tentang  Program  Kemitraan  BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Jo. Peraturan Menteri BUMN No.PER- 08/MBU/2013  Tahun  2013  tentang  Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN No.PER- 05/MBU/2007  Tahun  2007  tentang  Program Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha  Kecil  dan Program Bina Lingkungan.
kelompok  dan  mendapat  sanksi  apabila tidak  melaksanakannya  tetapi  merupakan tanggung jawab perusahaan sendiri memprogramkan pemberdayaan masyarakat dalam  rencana  kerja  tahunan  dan  me- merlukan persetujuan dari dewan komisaris atau  RUPS  sebagaimana  termaktub  dalam PP  47/12  beserta  dikonsultasikan  dengan para pemangku kepentingan seperti masyarakat dan pemerintah daerah.
Saksi  Ajis  sebagai  sekretaris  LPM memberikan keterangan bahwa dana kontribusi  yang  selama  ini  digelontorkan oleh  para  tergugat  merupakan  perjanjian awal  antara  LPM  dengan  perusahaan- perusahaan  pertambangan  yang  beroperasi di  wilayah  kelurahan  Watusampu.  Per- janjian tersebut berisi kesepakatan pembayaran uang sebesar Tiga Juta Rupiah saat  perusahaan  memulai  operasinya  dan apabila  perusahaan  melakukan  pemuatan material  dikenai  kontribusi  sebesar  Rp. 1.000/kubik. Tetapi pada prakteknya perusahaan-perusahaan  tersebut  mayoritas menunggak  dalam  melakukan  pembayaran. Dana  kontribusi  yang  didapat  digunakan untuk  menjalankan  program-program  LPM seperti  kegiatan  non  fisik  berupa  insentif untuk  Ketua  RT/RW  dan sumbangan  duka, selain  itu  dana  tersebut  juga  dialokasikan untuk  program  pemerintah  seperti  gerakan masyarakat hidup sehat, posyandu, pembangunan  musholla  atau  masjid  dll. Dari keterangan Saksi Ajis, dia mengetahui
mengenai  eksistensi  Perda  13/16  yang mengatur  tentang  TJSP  tetapi  Saksi  Ajis kurang  memahami  mekanisme  pengajuan program-program TJSP berdasarkan peraturan  tersebut.  Lalu  mengenai  Tim Fasilitasi  dan  Forum  TJSP,  Saksi  Ajis  juga tidak  mengetahui  keberadaannya.  Pemerin- tah  dan  perusahaan  juga  tidak  ada  yang mempersoalkan  mengenai  Perda  13/16 kepada  LPM.  Sehingga  LPM  hanya menjalankan  program  berdasarkan  ke- butuhan masyarakat saja. Hal ini menandakan  dari  pihak  regulator  kurang jelas melakukan sosialisasi kepada masyarakat  lebih  khususnya  LPM  dan perusahaan.
Mengenai  kontribusi  yang  dilakukan oleh  para  tergugat,  para  saksi  telah mengetahui  bahwa  para  tergugat  mem- berikan  kontribusi  kepada  masyarakat sekitar  berdasar  pada  kesepakatan  awal antara perusahaan dan masyarakat. Kontribusi  tersebut  diberikan  melalui  LPM lalu  disalurkan  ke  masyarakat.  Selama  ini memang belum pernah ada sosialisasi TJSP oleh pemerintah kepada masyarakat sedangkan perusahaan-perusahaan juga saat pemberian  kontribusi  juga  tidak  pernah menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan  TJSP.  Masyarakat  menganggap kontribusi  tersebut  berupa  kesepakatan antara  perusahaan  dengan  masyarakat. Menurut  Saksi  M.  Yaser  menganggap kontribusi  yang  dilakukan  oleh  para
tergugat  selama  ini  sebagai  sumbangan karena berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur  tentang  penyerahan  TJSP  kepada suatu lembaga apalagi lembaga pe- merintahan.  Menurut  Saksi  Ahli  Jinurain Lamakatutu  sumbangan  bukanlah  termasuk dalam  TJSP,  menurutnya  TJSP  merupakan kesadaran  perusahaan  yang  direncanakan dan diprogramkan sendiri dalam satu tahun, contohnya  program  kemasyarakatan  atau program  pemberdayaan  masyarakat.  Di- perkuat oleh pendapat Saksi Ahli Jalaluddin M.  Isa  kontribusi  tidak  bisa  dimaknai sebagai  perjanjian  sebagaimana  hukum perdata. Kontribusi yang ada di Watusampu dan Buluri berupa iuran/sumbangan, sehingga  harus  ada  lembaga  resmi  yang menerima dan bukan perorangan.
Dasar  pertimbangan  majelis  hakim didasarkan  pada  UUPT,  PP  47/12,  dan Perda  13/16  yang  menganggap  Para Tergugat  masuk  dalam  yurisdiksi  UUPT. Karena  berdasarkan  bentuk  keorganisasian sebagai  badan  hukum  (PT)  dan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  Para  Tergugat  yang beroperasi  melakukan  pengelolaan  SDA berupa  tambang  galian  C  di  Watusampu dan Buluri sehingga Para Tergugat memang harus  melaksanakan  TJSP.  TJSP  ber- dasarkan  PP  47/12  dilakukan  oleh  direksi, direncanakan  dalam  rencana  kerja  tahunan yang sebelumnya disetujui dewan komisaris dengan  didasarkan  pada  pada  anggaran
dasar  perseroan  serta  asas  kepatutan  dan kewajaran. 20 Berdasar  pengakuan  tergugat, dilihat  dari  administrasi  perusahaannya yang digunakan sebagai bukti pada persidangan  menyatakan  telah  melaksana- kan  TJSP  pada  lingkungan  sekitarnya. 21
Sanksi apabila perusahaan tidak melaksanakan TJSP berdasarkan UUPT dan PP  47/12  tidak  diatur  secara  gamblang tetapi majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda 13/16 yaitu sanksi  yang  berupa  teguran  lisan,  teguran tertulis atau pembatasan izin usaha.
Majelis  Hakim  berdasarkan  Perda 13/16  mengatakan  bahwa  TJSP  merupakan bentuk komitmen dan kewajiban
20 Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah  Nomor 47  Tahun  2012  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
21 Tergugat IX dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur  PT.  Risgun  Perkasa  Abadi  Nomor  : 009/SK-RPA/V/2015  tanggal  6  Maret  2017  (vide bukti  TT-5),  Tergugat  XXI  dengan  menerbitkan Surat  Keputusan  Direksi  PT.  Watu  Meriba  Jaya Nomor  :  021/PT-WMJ/P.CSR/III/2017  tanggal  6 Maret  2017  (vide  bukti  TT-6),  Tergugat  VIII dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Utama Sirtu Abadi Nomor : 021/Skep- Dir/USA/III/2017  tanggal  20  Maret  2017  (vide bukti  TT-7),  Tergugat  VII  dengan  menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Juba Pratama Nomor : 043/Dir-SK/CSR/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 (vide bukti TT-8), Tergugat IV dengan menerbitkan  Surat  Keputusan  Direktur  PT.  Putra Putri  Winata  Nomor  :  019/P.TJSP-PPW/II/2017 tanggal  1  Februari  2017  (vide  bukti  TT-9), Tergugat XX dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur  PT.  Agung  Jaya  Mining  Nomor  : 015/AJK/SK.DIR/Prog.CSR/II/2017  tanggal  23 Februari 2017 (vide bukti TT-10), Tergugat XXVI dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Sirtu  Karya Utama Nomor :  033/SKU/PL/IV/2014 tanggal 16 April 2014 (vide bukti TT-11), Tergugat XXIII  dengan  menerbitkan  Surat  Keputusan Direktur PT. Bintang Manunggal Persada Nomor : 028/BMP/II/2016  tanggal  23  Februari  2016  (vide bukti TT-12).
perusahaan  baik  di  bidang  sosial  maupun lingkungan  untuk  mendukung  peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pem- bangunan  daerah.  Lalu  pelaksanaan  TJSP berupa  program  yang  merupakan  bagian dari  perusahaan dan  sinergi dengan pembangunan  daerah  yang  bisa  berbentuk Program  Kemitraan  Bina  Lingkungan (PKBL),  Program  pemberdayaan  Koperasi/ UMKM,  dan  Program  langsung  pada masyarakat. Program-program tersebut ber- tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat, mengembangkan kekuatan ekonomi masya- rakat,  menguatkan  eksistensi  perusahaan, memelihara lingkungan hidup dan membantu visi Walikota Palu. 22
Pengelolaan  TJSP  dilakukan  oleh  Tim Fasilitasi TJSP yang dibentuk oleh Walikota Palu, terdiri atas unsur pemerintah dan  masyarakat,  melaksanakan  tugasnya berupa pengkoordinasian agar terjadi sinergi  &  sinkronisasi  pengelolaan  TJSP; menyusun  advokasi,  sosialisasi,  monitoring dan  evaluasi  sebagai  sarana  perencanaan TJSP kepada pemerintah daerah; menyusun program  untuk  memberikan  informasi, publikasi, dan penghargaan TJSP; menyusun  pedoman  dan  petunjuk  teknis pengelolaan  TJSP  yang  membuat  website terkait implementasi TJSP; dan memberikan  saran,  rekomendasi  dan  per-
22 Peraturan  Daerah  Kota  Palu  Nomor  13  Tahun 2016  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perusahaan.
timbangan  kepada  pemerintah,  perusahaan dan  masyarakat.  Mekanisme  penyerahan TJSP  di  Kota  Palu  yaitu  dari  perusahaan kepada  pemerintah  melalui  Tim  Fasilitasi TJSP  yang  dicatat  pemerintah  sehingga perusahaan  harus  berkoordinasi  dengan Perusahaan  terkait  TJSP.  Lalu  ada  Forum Pelaksana  TJSP  yang  merupakan  wadah bagi perusahaan yang melaksanakan program  TJSP  yang  bertugas  untuk  meng- himpun dan verifikasi program  TJSP untuk disinergikan dengang Tim Fasilitasi TJSP. 23
Majelis  Hakim  juga  mempertimbang- kan Pendapat Ahli, yang ketika ditarik garis lurus  maka  dalam  TJSP  terdapat  peran penting pemerintah daerah. Hal ini dianggap  penting  karena  selain  sebagai pengawas  pengelolaan  TJSP,  Pemerintah Kota  Palu  juga  sebagai  penerima  TJSP yang dilaksanakan oleh Perusahaan melalui Tim  Fasilitasi  TJSP  dan  juga  yang mencatatkan  dalam  aset  Pemerintah  Kota Palu.  Tetapi  dalam  gugatan  kasus  ini  Para Penggugat  tidak  menarik  Pemerintah  Kota Palu  sebagai  pihak  yang  berperkara  dan diketahui juga sebelumnya bahwa Pemerintah  Kota  Palu  memiliki  peranan yang  penting  dalam  kasus  ini  untuk membuktikan pelaksanaan TJSP dan pengelolaannya  bagi  masyarakat  berdasar- kan  Perda  13/16.  Oleh  karena  itu  gugatan dalam kasus ini kurang pihak ( plurium litis
23 Ibid.
consortium ), sehingga gugatan yang diajukan  Para  Penggugat  dalam  putusan dinyatakan  tidak  dapat  diterima  oleh Majelis  Hakim  dan  diharuskan  membayar biaya perkara.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam kasus  ini  secara  yuridis  lebih  banyak mengacu  pada  ketentuan  dalam  Perda 13/16.  Ketentuan  Perda  13/16  sebenarnya tidak  dapat  digunakan  sebagai  acuan. Sebagaimana  pendapat  Saksi  Muhammad Yaser  yang  pernah  melakukan  TJSP  di Morowali,  dia  mengetahui  tentang  adanya Perda  13/16  yang  menurutnya  Perda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan terhadap  TJSP.  Lagi  pula  tersebut  juga kurang  sosialisasinya  sebagaimana  yang dikatakan Saksi Ahli Jinurain Lamakatutu.
Sebenarnya  Perda  yang  mengatur tentang  TJSP  sudah  tidak  seharusnya  ada sejak dikeluarkannya Putusan MK 53/2008. Salah  satu  pendapat  Hakim  dalam  Putusan MK  53/2008  menjelaskan  bahwa  kewena- ngan  pengaturan  TJSP  berdasar  Pasal  74 UUPT  diatur  secara  imperatif  dalam Peraturan  Pemerintah  sehingga  peraturan tentang TJSP menjadi kewenangan Pemerintah  Pusat  dan  bukanlah  ke- wenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur  TJSP  ke  dalam  Perda. 24 Oleh karena  itu  Perda  TJSP  tidak  dapat
24 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU- VI/2008, hal. 95.
digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan yuridis hakim.
Budi  S  P  Nababan  selanjutnya  juga menjelaskan keberadaan Perda TJSP menabrak  asas  kesesuaian  antara  jenis, hierarki  dan  materi  muatan  berdasar  pada Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Hal  ini  dikarenakan adanya  Perda  TJSP  menimbulkan  ke- wajiban ganda bagi  perusahaan  yang selain membayarkan pajak masih harus membayar TJSP  yang  diamanatkan  Perda  TJSP, sehingga kondisi tersebut mengkhawatirkan yang  ditakutkan  perusahaan  akan  jatuh bangkrut  diakibatkan  mengemban  beban berat  akibat  adanya  Perda  TJSP.  Lalu kondisi  lain  yang  patut  dikhawatirkan  juga yaitu  tentang  munculnya  korupsi  dengan dalih pendanaan kegiatan Pemerintah Daerah  dengan  melakukan  pungutan  dari sejumlah  perusahaan.  Oleh  karena  itu pelaksanaan kewajiban TJSP diatur langsung  oleh  Pemerintah  Pusat  tanpa didelegasikan  ke  dalam  Perda,  dengan demikian  tertutup  bagi  Pemerintah  Daerah melakukan  pengaturan  terhadap  TJSP dengan dalih apapun. 25
Pertimbangan  yuridis  Hakim  dalam Putusan  Nomor  69/Pdt.G/2018/PN  Pal seperti  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya jelas-jelas  telah  didasarkan  pada  Perda
25 Budi S P Nababan, op.cit hal. 368.
tentang  TJSP  yang  keberadaannya  ber- tentangan  dengan  Putusan  MK  53/2008. Pertimbangan tersebut menjadi tidak mencerminkan  kepastian  hukum  karena didasarkan pada Perda yang tidak implementatif.  Penemuan  hukum  oleh hakim  berdasarkan  sistem  hukum  di Indonesia  memang  didasarkan  pada  sistem perundang-undangan tetapi selain peraturan perundang-undangan terdapat sumber hukum  lain  yang  bisa  digunakan  sebagai acuan. Oleh karena itu diperlukan kecermatan dalam penemuan hukum, apalagi  pengaturan  TJSP  di  Indonesia  me- miliki  banyak  permasalahan  sebagaimana telah disinggung sebelumnya.
Adapun  pertimbangan  hakim  tersebut dalam  argumentasinya  telah  didasarkan pada  peraturan  yang  keberadaannya  tidak membawa kepastian hukum terhadap masyarakat  sehingga  putusan  yang  di- jatuhkan  juga  berakibat  tidak  membawa kepastian  kepada  masyarakat.  Hal  tersebut membuat  putusan  ini  tidak  membawa kepastian hukum dalam mengatur permasalahan  TJSP  di  Watusampu  dan Buluri.  Oleh  karena  itu  keberadaan  Perda TJSP  seperti  Perda  13/16  Kota  Palu tersebut menimbulkan tidak pastinya penerapan hukum sebagaimana yang terjadi dalam  Putusan  Nomor  69/Pdt.G/2018/PN Pal  dan  perlu  ditinjau  ulang  keberadaan Perda tersebut.
Adanya  ego  kedaerahan  dalam  Perda TJSP,  memberatkan  kegiatan  dunia  usaha di  Kota  Palu.  Iklim  usaha  yang  tidak  sehat akan menimbulkan konflik, terutama konflik  sosial  antara  masyarakat  dengan perusahaan.  Adanya  Perda  memang  baik dalam  mendukung  kepentingan  setempat tetapi  jika  pengaturan  TJSP  dikaitkan dengan  Perda  akan  menimbulkan  ketidak- adilan  bagi  kalangan  perusahaan.  Karena akan  menimbulkan  banyak  pengeluaran, dan  hal  tersebut  juga  memiliki  pengaruh terhadap  harga  jual  produk  perusahaan tersebut.  Lagi  pula  asas  dalam  pelaksanaan TJSP  merupakan  asas  kepantasan  dan kewajaran.  Oleh  karena  itu  sebenarnya perusahaan  diberikan  keleluasaan  dalam undang-undang dalam pelaksanaan kegiatan TJSP.
Semangat  kedaerahan  tersebut  dalam pembentukkan  Perda  TJSP,  memberatkan dunia  usaha.  Padahal  hal  itu  jelas  telah dilarang  sejak  berlakunya  Putusan  MK 53/2008.  Seharusnya  tidak  ada  lagi  Perda TJSP  sejak  berlakunya  Putusan  MK 53/2008,  tetapi  masih  ada  saja  Perda  TJSP sampai  saat  ini,  contohnya  Perda  13/16  di Sulawesi  Tengah  yang  sampai  dijadikan sebagai dasar pertimbangan  yuridis  Hakim. Hal  ini  mengakibatkan  ketidakpastian hukum terhadap keluarnya Putusan 69/Pdt.G/2018/PN  Pal  yang  mana  hakim akhirnya  menyatakan  gugatan  penggugat tidak  dapat  diterima,  dikarenakan  kurang-
nya pihak, dimana pihak pemerintah daerah seharusnya  juga  memiliki  peranan  penting dalam  Perda  13/16.  Sehingga  Putusan 69/Pdt.G/2018/PN  Pal  yang  dikeluarkan oleh  Pengadilan  Negeri  Kota  Palu  tidak memiliki  kepastian  hukum  dikarenakan menabrak kaidah hukum TJSP sebagaimana yurisprudensi  hakim  dalam  Putusan  MK 53/2008.

## C. Akibat  Hukum  Atas  Keluarnya Putusan  Nomor  69/Pdt.G/2018/PN Pal Bagi Masyarakat
Sumber  hukum  itu  tidak  hanya  satu, selain undang-undang, ada perjanjian internasional,  hukum  kebiasaan,  yuris- prudensi,  doktrin  dan  perjanjian.  Pem- bentukkan  hukum  oleh  Hakim  dalam memutus  suatu  perkara  memerlukan  dasar dari sumber-sumber hukum tersebut. Lemaire mengatakan yurisprudensi, doktrin dan  kesadaran  hukum  sebagai  determinasi dalam pembentukkan hukum. Suatu putusan  hakim  merupakan  yurisprudensi dan  dapat  digunakan  hakim  lain  untuk memutus perkara yang sama. 26
Yurisprudensi atau Jurisprudentia dalam  bahasa  latin  berarti  pengetahuan hukum.  Menurut  Mahadi  yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari rangkaian keputusan-keputusan hakim terhadap  suatu  permasalahan  yang  sama. Secara umum yurisprudensi awalnya
26 Sudikno, op.cit hal. 111.
terbentuk  atas  suatu  keputusan  hakim terhadap  suatu  permasalahan  yang  belum pernah  ada  dan  dinilai  adil,  lalu  kemudian terus  diikuti  oleh  hakim  lain  dalam memutus perkara berbeda dengan permasalahan yang serupa. Sehingga muncul  suatu  persamaan  sikap  hakim terhadap masalah yang serupa tersebut.
Selanjutnya Mahadi menjelaskan terdapat perbedaan fungsi antara pembentuk undang-undang  (legislator)  dengan  hakim. Legislator  merumuskan  norma-norma  yang berlaku  secara  umum  ( in  abstracto ) sedangkan hakim memutuskan hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara  ( inconcreto ).  Setiap  peradilan memiliki  sifat  putusan  yang  sama  yaitu dalam  hal  unsur  mengikat  hanya  pada pihak-pihak  yang  berperkara.  Sedangkan terdapat  pada  perbedaan  terhadap  putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat  final  dan  mengikat.  Sifat  mengikat Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  artinya memiliki  keberlakuan  secara  umum,  tidak hanya  mengikat  bagi  pihak-pihak  yang berperkara  di  Mahkamah  Konstitusi  saja tetapi mengikat masyarakat secara umum.
Sebagaimana  argumentasi  yang  telah dinyatakan diatas, Putusan Hakim Pengadilan  Negeri  Kota  Palu  Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal tidak dapat digunakan  dalam  mengatur  permasalahan TJSP  di  Kota  Palu  khususnya  untuk
masyarakat Watusampu dan Buluri. Hal ini dikarenakan  putusan  tersebut  bertentangan dengan  Putusan  MK  53/2008  yang  salah satu dari pertimbangan hakim menyebutkan bahwa  pengaturan  TJSP  tidak  seharusnya dikaitkan dengan undang-undang pe- merintahan daerah yang mengatur mengenai  kewenangan  daerah  menjalankan otonomi daerah dengan membuat Peraturan Daerah  yang  sesuai  dengan  ciri  khas daerahnya masing-masing.
Pemerintah  Daerah  dalam  membuat Perda  diberikan  keleluasaan,  hal  ini memberikan  indikasi,  bahwa  bisa  saja Pemda  menafsirkan  Pasal  74  UUPT  dan merumuskan  sendiri  ketentuan  TJSP  untuk kepentingan pendapatan daerahnya masing- masing.  Sehingga dengan adanya peraturan daerah  yang  mengatur  mengenai  TJSP dapat  berdampak  dengan  iklim  berusaha yang  kurang  sehat  di  suatu  daerah  akibat dari  pengekangan  dari  Perda  TJSP  dan perusahaan-perusahaan  tidak  bisa  melak- sanakan  Tanggung  Jawab  Sosialnya  secara baik kepada masyarakat.
Lalu  munculnya  Perda  13/16  di  Kota Palu  juga  tidak  seharusnya  ada  karena Putusan  MK  53/2008  mulai  berlaku  sejak 13  April  2009  yang  dapat  diketahui  sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan  mengikat.  Sehingga  seharusnya  Perda 13/16  batal  demi  hukum  terhadap  aturan Putusan  MK  53/2008  tersebut.  Apalagi Majelis  Hakim  dalam  Putusan  69/Pdt.G/
2018/PN  Pal  mendasarkan  pertimbangan hukumnya  terhadap  Perda  13/16  Kota  Palu tersebut.  Sehingga  Putusan  69/Pdt.G/2018/ PN  Pal  tidak  mencerminkan  kepastian hukum  bagi  kasus  TJSP  yang  terjadi  di Watusampu dan Buluri.
Akibatnya Putusan 69/Pdt.G/2018/ PN.Pal  tidak  bisa  mengikat  pihak-pihak yang  berperkara.  Sehingga  seharusnya dapat  dilakukan  upaya  hukum  banding ketika  putusan  tersebut  dikeluarkan.  Tetapi jika ditelusuri lebih lanjut perkara ini hanya berhenti  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Palu dan  tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang diajukan  oleh  pihak  yang  kalah  yakni  Para Penggugat. Oleh karena itu penulis berpendapat  isu  tentang  TJSP  merupakan isu yang sangat penting tetapi juga berisiko. Hal ini  penting  karena dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  lingkungan dengan adanya kesadaran perusahaan terhadap  kepentingan  sosial  dan  ling- kungannya.  Sedangkan  berisiko  karena lubang  terhadap  aturan  TJSP  bisa  di- manfaatkan  oleh  perusahaan-perusahaan yang  ingin  melakukan  penghindaran  ter- hadap  kewajibannya.  Selain  itu  ditakutkan model korupsi baru oleh suatu pemerintahan khususnya pemerintah daerah yang  kurang  paham  terhadap  isu  TJSP  lalu mengelola  sendiri  TJSP  untuk  daerahnya yang hal tersebut sudah jelas  menyeleweng terhadap tatanan peraturan yang ada.

## KESIMPULAN
1. Pengaturan TJSP di Indonesia merupakan kebijakan yang memerlukan kerjasama  dari  masyarakat,  perusahaan dan  pemerintah.  Kerjasama  tersebut untuk mewujudkan TJSP yang baik dan terencana  (dibentuk  oleh  perusahaan dengan  disetujui  oleh  organ-organ perusahaan  dalam  RUPS)  sehingga diharapkan  memberikan  kemanfaatan bagi  kehidupan  masyarakat.  Perlu adanya kesepakatan dari awal mengenai perumusan  bentuk  TJSP,  baik  antara masyarakat sebagai target TJSP, perusahaan  sebagai  pelaksana/  mitra dan  pendukung  program  TJSP  dan pemerintah  sebagai  pengawas  realisasi TJSP.  Oleh  karena  itu  bentuk  TJSP yang terencana akan membawa kemanfaatan  dan  keharmonisan  hubu- ngan antara perusahaan dan  masyarakat juga  akan  menjauhkan  dari  berbagai konflik sosial.
2. Semangat  kedaerahan  dalam  pem- bentukkan  Perda  TJSP,  memberatkan dunia  usaha.  Padahal  hal  itu  jelas  telah dilarang  sejak  berlakunya  Putusan  MK 53/2008.  Seharusnya  tidak  ada  lagi Perda  TJSP  sejak  berlakunya  Putusan MK  53/2008,  tetapi  masih  ada  saja Perda  TJSP  sampai  saat  ini,  contohnya Perda  13/16  di  Sulawesi  Tengah  yang sampai dijadikan sebagai dasar pertimbangan  yuridis  Hakim.  Hal  ini
mengakibatkan  ketidakpastian  hukum terhadap  keluarnya  Putusan  69/Pdt.G/ 2018/PN Pal yang mana hakim akhirnya menyatakan  gugatan  penggugat  tidak dapat  diterima,  dikarenakan  kurangnya pihak,  dimana  pihak  pemerintah  daerah seharusnya  juga  memiliki  peranan penting  dalam  Perda  13/16.  Sehingga Putusan  69/Pdt.G/2018/PN  Pal  yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri Kota  Palu  tidak  memiliki  kepastian hukum  dikarenakan  menabrak  kaidah hukum  TJSP  sebagaimana  yurispruden- si hakim dalam Putusan MK 53/2008.
3. Putusan  Nomor  69/Pdt.G/2018/PN  Pal bertentangan dengan Yurisprudensi Hakim  dalam  Putusan  MK  53/2008. Sehingga putusan tersebut perlu ditinjau hukum  ulang  terhadap  pertimbangan hukumnya melalui upaya hukum banding  ke  Pengadilan  Tinggi.  Dengan diajukannya  banding  maka  putusan tersebut  belum  memiliki  kekuatan hukum  tetap  sehingga  tidak  mengikat kedua  belah  pihak  dan  diperiksanya kembali putusan tersebut agar membawa  kepastian  hukum  pelak- sanaan TJSP, keadilan dan kemanfaatan terhadap  pihak  masyarakat  Watusampu dan  Buluri  serta  pihak  perusahaan pertambangan yang menjalankan operasionalnya di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Efendi, A’an. Dyah Ochtorina dan Rahmadi Indra  Tektona., Penelitian  Hukum Doktrinal , LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019. Kusmayadi,  Dedi.,  Dedi  Rudiana,  dan Jajang Badruzaman., Good Corporate Governance , LPPM Universitas  Siliwangi,  Tasikmalaya,
2015.
Mardikanto,  Totok., Corporate  Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi) , Alfabeta, Bandung, 2014. Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2017.
Sembiring,  Sentosa., Hukum  Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas , Bandung, Nuansa Aulia, 2012. Sudikno., Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2003.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor  67,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4724. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor  106,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4756.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun 2012  Tentang  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan Terbatas,  Lembaran  Negara  Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305.
Peraturan  Daerah  Kota  Palu  Nomor  13
Tahun  2016  Tentang  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,  Lembaran  Daerah  Kota Palu Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota Palu Nomor 13.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 53/PUU-VI/2008.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/Pn Pal

## Jurnal Ilmiah:
Aulia,  Adistira  Sri  dan  Dhaniel  Syam,
“Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan
Terhadap Praktek Pengungkapan Sustainability Reporting Dalam Laporan  Tahunan  Perusahaan  Publik Di Indonesia”, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Volume 3,
Nomor  1,  April  2013,  Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang.
EP,  Apriatni.,  “Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan  dalam  Bisnis”, Forum , Volume  39  Nomor  2,  April  2012, Semarang: Universitas Diponegoro.
Herisa,  Yeni.,  Cicilia  Dyah  Indrawati,  dan Andre  N.  Rahmanto,  “Implementasi Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan (Corporate  Social  Responsibility)  di
Mall Solo Paragon”, Jurnal
Pendidikan Administrasi Perkantoran ,  Volume  4  Nomor  1, Juli  2014,  Solo:  Universitas  Sebelas
Maret.
Irawan,  Ronny.,  “Model-Model  Tanggung
Jawab Sosial Dan Aspek
Perpajakannya”, Jurnal  Akuntansi Kontemporer ,  Volume  1  Nomor  1,
Juli  2009,  Surabaya:  Universitas Katolik Widya Mandala.
Nababan,  Budi  S.P.,  “Analisis  Peraturan Daerah  Tentang  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  di  Tengah  Iklim
Kemudahan Berusaha dalam Perspektif Teori Perundang- Undangan”, Rechtsvinding  Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7 Nomor 3, Desember 2018, Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum
Nasional.  Kementerian  Hukum  dan HAM RI.
Nur,  Novi  Indah  Sari.  Achmad  Fauzi  dan
Sunarti., “Pengaruh Corporate Social
Responsibility  (CSR) Terhadap Citra (Survei pada Masyarakat yang Bekerja di Pabrik Gula Kebon Agung yang  Bertempat  Tinggal  di  Daerah Kebon  Agung  Malang)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 8 Nomor  2,  Maret  2014,  Malang:
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Hanif Ardi Laksono adalah
Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Jember. Menyelesaikan
program pendidikan  sarjana  pada  Fakultas  Hukum Universitas Jember.
Mardi Handono adalah Dosen tetap pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember. Menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga.
Ikarini  Dani  Widiyanti adalah adalah  Dosen  tetap  pada  Fakultas  Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan
program  pendidikan  Sarjana  Hukum  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  dan Magister  Hukum  pada  Program  Magister Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Jember.