KEDUDUKAN BADAN HUKUM BADAN

## PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
LEGAL POSITION OF THE SOCIAL SECURITY AGENCY IN INDONESEIA POSITIVE LAW
Aditya Dwi Putra a

## ABSTRAK
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mensyaratkan pembentukan badan hukum BPJS guna menjalankan program-program jaminan sosial nasional. Dibentuknya  BPJS  untuk  menggantikan  tugas  persero  penyelenggara asuransi  sosial  melahirkan  suatu  pertanyaan  terkait  kedudukan  badan hukum BPJS mengingat dalam hukum positif Indonesia megenal berbagai macam  bentuk  badan  hukum.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui kedudukan badan hukum BPJS setelah dibandingkan dengan macam-macam  bentuk  badan  hukum  yang  diatur  dalam  hukum  positif Indonesia,  serta  mengetahui  kendala-kendala  yuridis  yang  dihadapi dalam perubahan bentuk  persero penyelenggara asuransi sosial menjadi BPJS  dengan  memperhatikan  ketentuan  perundang-undangan  terkait BPJS. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan  penelitian  pada  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier yang terkait dengan badan hukum BPJS.
Kata kunci: kedudukan; BPJS; hukum positif indonesia.

## ABSTRACT
The enactment of Law No. 24/2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  requires  the  establishment  of  a  BPJS  to  run  social  security  programs nationwide. The establishment of state-owned BPJS to replace tasks spawned an organizer  of  social  insurance-related  questions  BPJS  remember  standing  legal entity  in  Indonesian  positive  law  recognize  various  forms  of  legal  entities.  The purpose  of  this  study  is  to  determine  the  position  of  legal  entities  BPJS  when compared with all other legal entity organized under Indonesian law, as well as knowing the juridical constraints faced in the form of changes in state-owned social insurance providers to BPJS with the provisions of relevant legislation BPJS. The method  used  approach  is  normative  research  with  emphasis  on  primary  legal materials, secondary, and tertiary related to legal entities BPJS.
Keywords: status; BPJS; indonesian positive law .
a Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  21  Bandung,  email: adit.sgm@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 10 Agustus 2019
Artikel diterbitkan: 28 November 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.304
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  pada  dasarnya  merupakan  program  negara  yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1 Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar  hidup  yang  layak  apabila  terjadi  hal-hal  yang  dapat  mengakibatkan  hilang  atau berkurangnya  pendapatan,  karena  menderita  sakit,  mengalami  kecelakaan,  kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
Diundangkannya  UU  No.  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (selanjutnya  disebut  UU  SJSN)  bertujuan  untuk  mensinkronisasikan  penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap  peserta.  Agar  tujuan  dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dapat  segera  terwujud, perlu  dibentuk badan  penyelenggara  yang berbentuk  badan hukum  publik  berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan  bersifat  wajib,  dana  amanat,  dan  hasil  pengelolaan  dana  jaminan  sosial dipergunakan  seluruhnya  untuk  pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besarnya kepentingan peserta.
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  ekonomi  kepada  masyarakat. Sesuai  dengan  kondisi  kemampuan  keuangan  negara.  Indonesia  seperti  halnya  negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial  berdasarkan funded social security ,  yaitu  jaminan  sosial  yang  didanai  oleh  peserta  yang  terdiri  dari  Pemberi Kerja/Pengusaha dan pekerja masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 2
Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  52  UU  SJSN  kemudian  mengamanatkan  pembentukan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dan  transformasi  kelembagaan  PT.  Askes,  PT. Jamsostek,  PT.  TASPEN,  dan  PT.  ASABRI  menjadi  BPJS  sebagai  bentuk  sinkronisasi penyelenggaraan  jaminan  sosial  melalui  UU  No.  24  Tahun  2011  Tentang  Badan
1 Sulastomo, 2011, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 18.
2 Reza Rizky Farza, dkk. Jaminan Pensiun bagi Pekerja Kontrak dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak, Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol. 4 No. 1, September 2019, hlm 156.
Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS). Perubahan bentuk persero tersebut menjadi badan hukum BPJS ini menimbulkan pertanyaan terkait kedudukan dari badan  hukum  BPJS  mengingat,  dalam  hukum  positif  Indonesia  telah  diatur  beberapa macam bentuk badan hukum diantaranya yakni perseroan terbatas (PT), persero, perum, dana pensiun, dan yayasan.

## Metode Penilitian
Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  bersifat hukum baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan audit hukum pada Perseroan. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. 3

## PEMBAHASAN

## Kedudukan Badan Hukum BPJS Dihubungkan  dengan Macam-Macam Bentuk Badan
Hukum di Indonesia.
BPJS  dapat  dikatakan  secara  tegas  merupakan  suatu  badan  hukum.  BPJS  sebagai badan hukum telah memenuhi syarat materiil maupun syarat formiil untuk memperoleh status sebagai badan hukum. BPJS telah memenuhi seluruh syarat materiil karena dapat dibuktikan bahwa BPJS memiliki harta kekayaan tersendiri berupa aset yang terpisah dari harta kekayaan pendiri dalam hal ini ialah pemerintah. Aset BPJS tersebut digunakan oleh organ BPJS dalam operasional kepentingannya yakni menyelenggarakan program jaminan sosial untuk terwujudnya kesejahteraan sosial.
BPJS dikatakan telah memenuhi syarat formiil dibuktikan dengan bunyi Pasal 1 angka 1  UU  BPJS  yang  menyatakan  bahwa  BPJS  adalah  badan  hukum  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grasindo Persada, hlm 13.
BPJS  ditinjau  dari  pendirinya  didirikan  oleh negara/pemerintah  melalui  UU  BPJS. Kemudian,  ditinjau  dari  lingkup  kerjanya  adalah  untuk  mengatur  hubungan  negara dengan  warga  negara  di  bidang  pelayanan  umum  yang  dalam  hal  ini  adalah menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  demi  tercapainya  kesejahteraan  sosial. Kewenangan  yang  dimiliki  BPJS  tergolong  kewenangan  publik  karena  BPJS  memiliki kewenangan  untuk  membuat  peraturan  yang  mengikat  umum.  Dengan  demikian,  BPJS tergolong ke dalam badan hukum publik karena telah memenuhi  kriteria  badan hukum publik. Ketegasan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik dapat dilihat dari bunyi Pasal  7  UU  BPJS  yang  mengatakan  bahwa  badan  hukum  BPJS  baik  itu  BPJS  Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh UU BPJS. BPJS adalah badan hukum publik semi otonom dikarenakan BPJS dibentuk oleh undang- undang dalam hal ini UU BPJS, serta bertujuan untuk menyelenggarakan program negara yakni Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur oleh UU SJSN.
Setelah  dibandingkan  dengan  macam-macam  bentuk  badan  hukum  yang  diatur  dalam hukum  positif  Indonesia  yakni  perseroan  terbatas,  persero,  perum,  yayasan,  dan  dana pensiun, dapat diketahui bahwa BPJS merupakan badan hukum tersendiri dan sederajat dengan badan hukum lain yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia.

## Kendala-Kendala  Yuridis  dalam  Perubahan  Bentuk  Persero  Penyelenggara  Asuransi Sosial Menjadi BPJS.
Kendala  yuridis  yang  terdapat  dalam  perubahan  bentuk  persero  penyelenggara asuransi sosial menjadi BPJS terdiri atas 3 macam hambatan.
1. Kewajiban untuk membubarkan BUMN persero penyelenggara asuransi sosial yakni PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero).
Pembubaran  tersebut  menjadi  kendala  dikarenakan  pembubaran  kedua  BUMN persero tersebut seharusnya mengikuti ketentuan yang ada pada UU BUMN dan UU PT.
Pembubaran  kedua  persero  penyelenggara  asuransi  sosial  yakni  PT.  Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) berdasarkan UU BPJS merupakan aturan khusus dari mekanisme pembubaran persero yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT. UU
BPJS mengatur secara khusus pembubaran kedua persero tersebut, dan berbeda dengan persero pada umumnya.
Didasarkan pada asas lex specialis derogat legi generalis yang bermakna bahwa ketentuan  khusus  akan  mengesampingkan  ketentuan  umum,  maka  dalam  hal  ini ketentuan  pembubaran  persero  penyelenggara  asuransi  sosial  berdasarkan  UU  BPJS akan mengesampingkan ketentuan umum mengenai pembubaran persero yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum.
Hambatan  kedua  yang  terdapat  dalam  proses  perubahan  BUMN  persero penyelenggara  asuransi  sosial  menjadi  BPJS  yakni  pada  produk  hukum  yang  harus disinkronisasikan  dengan  UU  SJSN  dan  UU  BPJS  serta  diharmonisasikan  dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
21  Pasal  dalam  UU  BPJS  mendelegasikan  pengaturan  teknis  operasional  dalam bentuk  produk  hukum  kepada  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UU  BPJS. Produk  hukum  yang  merupakan  pengaturan  teknis  sebagai  dasar  operasional  BPJS tersebut  harus  segera  diundangkan  oleh  pemerintah  mengingat  dengan  adanya peraturan tersebut, proses transformasi dan penyelenggaraan program jaminan sosial oleh  BPJS  baik  itu  BPJS  Kesehatan  maupun  BPJS  Ketenagakerjaan  akan  memiliki kepastian hukum. Produk hukum yang diundangkan tersebut harus sesuai dan selaras dengan UU SJSN dan UU BPJS serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan telah  diundangkannya  produk  hukum  tersebut,  BPJS  akan  mampu  menyelesaikan persoalan-persoalan  yang  timbul  dalam  proses  penyelenggaraan  program  jaminan sosial.
3. Mekanisme pelaksanaan tugas pengawasan
Pasal  39  ayat  (1)  UU  BPJS  menjelaskan  bahwa  pengawasan  terhadap  BPJS dilaksanakan  secara  internal  maupun  eksternal.  Pengawas  internal  dilaksanakan  oleh Dewan  Pengawas  dan  satuan  pengawas  internal.  Sedangkan  pengawasan  eksternal dilaksanakan  oleh  DJSN  dan  lembaga  independen  yakni  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan.
Selama  proses  transformasi  berlangsung,  terjadi  benturan  dalam  melaksanakan fungsi  pengawasan  diantara  pengawas  eksternal  yang  mengakibatkan  proses pengawasan  belum  berjalan  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  UU  BPJS  tidak menjelaskan bagaimana aturan mekanisme pelaksanaannya. Solusi yang diterapkan oleh para pihak terkait selama masa transformasi adalah berdasarkan kepada pedoman kerja pengawasan  eksternal  yang  telah  disepakati  bersama.  Namun  untuk  jangka  panjang, pelaksanaan pembagian tugas pengawasan berdasarkan pedoman kerja yang disepakati oleh  para  pihak  terkait  tidaklah  tepat  karena  sifatnya  yang  berdasarkan  kesepakatan sangat rentan dengan perubahan dan kurang memiliki kekuatan hukum.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. BPJS adalah badan hukum  tersendiri  dan  sederajat  dengan badan hukum  lain  yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia.
2. Kendala-kendala  yuridis  yang  dihadapi  dalam  perubahan  bentuk  persero penyelenggara  asuransi  sosial  menjadi  BPJS  dengan  memperhatikan  ketentuan perundang-undangan terkait BPJS terdiri atas 3 macam yaitu:
a. kewajiban  pembubaran  persero  penyelenggara  asuransi  sosial  yang  berbeda dengan pembubaran persero sebagaimana diatur menurut UU BUMN dan UU PT;
b. sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum;
c. mekanisme pelaksanaan tugas pengawasan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta  simpulan  yang  telah  dikemukakan, berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Para  pihak  terkait  yakni  pemerintah,  PT.  Askes  dan  PT.  Jamsostek  yang  kini  telah berubah  menjadi  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenegakerjaan,  perlu  melaksanakan sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  mengetahui  kedudukan  BPJS  dalam
hukum positif Indonesia mengingat BPJS merupakan badan hukum baru dan memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum positif Indonesia.
2. Kendala kewajiban pembubaran persero dapat diselesaikan dengan penaatan hukum oleh pemerintah, PT. Askes dan PT. Jamsostek terhadap ketentuan UU BPJS perihal pembubaran  persero  penyelenggara  asuransi  sosial  oleh  organ  persero  karena ketentuan dalam UU BPJS mengesampingkan ketentuan pembubaran persero menurut UU  BUMN  &  UU  PT.  Kemudian  mengenai  kendala  sinkronisasi  dan  harmonisasi produk  hukum,  serta  kendala  mekanisme  pelaksanaan  tugas  pengawasan  dapat diselesaikan melalui pembentukan dan pengundangan produk hukum yang baik oleh pemerintah karena dengan telah diundangkannya produk hukum tersebut, BPJS dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas, serta mampu menyelesaikan berbagai kendala yang ada.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tiada kata yang layak penulis ucapkan, kecuali mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Rahman da Rahim, atas bimbingan, hidayah serta berkenannya Dia untuk memberikan jalan bagi penulis untuk menyelesaikan jurnal ini. Kepada Rasulullah SAW yang sunahnya selalu hidup dan menyemangati penulis di saat menghadapi kesulitan dan menjaga niat penulis ketika menjalani kemudahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sulastomo, 2011, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Jakarta: Rajawali Pers. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Raja Grasindo Persada.

## Jurnal
Reza  Rizky  Farza,  dkk.  2019,  Jaminan  Pensiun  bagi  Pekerja  Kontrak  dalam  Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak, Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol. 4 No. 1, September 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.