## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 389-396 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi *
Andrew Shandy Utama 1
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1264

## Abstract
Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021  concerning  the  Prevention  and  Handling  of  Sexual  Violence  in  Higher  Education Environments  raises  pros  and  cons.  The  method  used  in  this  research  is  normative  legal research.  The  forms  of  sexual  violence  that  have  become  controversial  in  society  are showing  the  genitals  on  purpose  without  the  victim's  consent;  taking,  recording,  and/or distributing  photos  and/or  audio  and/or  visual  recordings  of  victims  with  sexual  nuances without  the  victim's  consent;  upload  a  photo  of  the  victim's  body  and/or  personal information  that  is  sexually  nuanced  without  the  victim's  consent;  disseminating information related to the victim's body and/or personal sexual nature without the victim's consent; touching, rubbing, touching, holding, hugging, kissing, and/or rubbing body parts on  the  victim's  body  without  the  victim's  consent;  and  undressing  the  victim  without  the victim's  consent.  If  there  is  an  agreement  or  it  is  carried  out  on  a  consensual  basis,  then sexual acts within the university environment do not violate the Regulation of the Minister of  Education,  Culture,  Research,  and  Technology  Number  30  of  2021  concerning  the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. Prevention and handling of sexual violence in universities should be carried out with the principles of best interest for victims,  justice  and  gender  equality,  equality  of  rights  and  accessibility  for  persons  with disabilities,  accountability,  independence,  prudence,  consistency,  and  guarantee  of  non- repetition.
Keywords: College, Sexual Violence, Regulation

## Abstrak
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  30  Tahun  2021 tentang  Pencegahan dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di Lingkungan  Perguruan  Tinggi menimbulkan  pro  dan  kontra.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi kontroversi di masyarakat  yaitu  memperlihatkan  alat  kelamin  dengan  sengaja  tanpa  persetujuan  korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban  yang  bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan  korban;  mengunggah  foto  tubuh dan/atau  informasi  pribadi  korban  yang  bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan  korban; menyebarkan  informasi  terkait  tubuh  dan/atau  pribadi  korban  yang  bernuansa  seksual tanpa persetujuan korban; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium,
* Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Andrew Shandy Utama adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Email: andrew.fh.unilak@gmail.com
dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban; serta membuka  pakaian  korban  tanpa  persetujuan  korban.  Apabila  ada  persetujuan  atau dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka,  maka  perbuatan  seksual  di  lingkungan  perguruan tinggi  tidak  melanggar  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di Lingkungan  Perguruan  Tinggi.  Pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  di lingkungan perguruan tinggi seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi  korban,  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  kesetaraan  hak  dan  aksesibilitas  bagi penyandang  disabilitas,  akuntabilitas,  independen,  kehati-hatian,  konsisten,  serta  jaminan ketidakberulangan.
Kata Kunci: Perguruan Tinggi; Kekerasan Seksual; Peraturan

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (Sandra  Dewi  dan Andrew  Shandy  Utama,  2018).  Konsep  negara  hukum  bersandar  pada  keyakinan bahwa  kekuasaan  negara  harus  dijalankan  berdasarkan  hukum  yang  adil.  Konsep negara hukum lahir sebagai respon atas kekuasaan yang absolut pada masa Raja Louis XIV  di  Perancis.  Oleh  karena  itu,  dalam  negara  hukum  disyaratkan  bahwa  setiap tindakan  dari  penguasa  negara  bertujuan  untuk  menegakkan  kepastian  hukum.  Ciri- ciri  dari  negara  hukum yaitu  pemisahan  kekuasaan  negara,  pemerintahan  dijalankan berdasarkan  undang-undang,  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Dalam rangka  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  pemerintah  wajib melaksanakan  pembangunan  hukum  yang  dilakukan  secara  terencana,  terpadu,  dan berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  menjamin  pelindungan  hak  dan kewajiban  rakyat  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 (Toni dan Andrew Shandy Utama, 2021).
Pada  tanggal  31  Agustus  2021,  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi  Republik  Indonesia  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Lahirnya peraturan tersebut  dilatarbelakangi  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Semakin  meningkatnya  kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  ranah  komunitas, termasuk  perguruan  tinggi,  secara  langsung  atau  tidak  langsung  akan  berdampak pada  kurang  optimalnya  penyelenggaraan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dan menurunkan  kualitas  pendidikan  tinggi.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencegah  dan menangani  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi,  perlu  pengaturan  yang  menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.  Namun,  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di Lingkungan Perguruan Tinggi ternyata menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak menuding  bahwa  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik Indonesia melegalkan perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimanakah  analisa  yuridis  terhadap Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  30  Tahun 2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya  (Soerjono  Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu-isu  hukum  yang dihadapi  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2011).  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dijelaskan  bahwa  hukum  adalah peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  yang  dikukuhkan  oleh penguasa  atau  pemerintah.  Lalu,  dalam  KBBI  juga  dijelaskan  bahwa  hukum  adalah undang-undang,  peraturan,  dan  sebagainya  untuk  mengatur  pergaulan  hidup masyarakat.  Tidak  hanya  itu,  KBBI  juga  mendefinisikan  hukum  sebagai  patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Terakhir, definisi  hukum  dalam  KBBI  adalah  keputusan  (pertimbangan)  yang  ditetapkan  oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis.
Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban  masyarakat,  serta  mewujudkan  keadilan  sosial  masyarakat.  Roscoe  Pound berteori bahwa ‘law as a tool of social engineering’ , yang artinya hukum berfungsi sebagai alat  untuk  mengatur  kehidupan  sosial  bermasyarakat.  Sejalan  dengan  itu,  Philippe Nonet  dan  Philip  Selznick  menganalisa  variabel-variabel  yang  berkaitan  dengan hukum, salah satunya hubungan antara hukum dan moral. Philippe Nonet dan Philip Selznick  kemudian  mengemukakan  tiga  fungsi  hukum  yaitu  (Philippe  Nonet  dan Philip Selznick, 2015):
1. Hukum  represif  adalah  hukum  sebagai  suatu  alat  kekuasaan  yang  bersifat memaksa.
2. Hukum otonom adalah hukum sebagai suatu sistem yang mampu menetralisir kekuasaan dan melindungi integritasnya.
3. Hukum  responsif  adalah  hukum  sebagai  suatu  respon  terhadap  dinamika sosial dalam masyarakat.
Kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  merendahkan,  menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan  relasi  kuasa  dan/atau  gender  yang  berakibat  atau  dapat  berakibat penderitaan  psikis  dan/atau  fisik,  termasuk  yang  mengganggu  kesehatan  reproduksi seseorang  (Ni  Luh  Putu  Ratih  Sukma  Dewi  dan  Sagung  Putri  M.E.  Purwani,  2021). Salah  satu  penyebab  kekerasan  seksual  adalah  penyalahgunaan  teknologi  informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat  dunia  menjadi  tanpa  batas  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  dinamika sosial dalam bermasyarakat secara signifikan (Rizana, 2021).
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  30 Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi bertujuan untuk:
1. Sebagai  pedoman  bagi  perguruan  tinggi  untuk  menyusun  kebijakan  dan mengambil  tindakan  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus.
2. Menumbuhkan  kehidupan  kampus  yang  manusiawi,  bermartabat,  setara, inklusif,  kolaboratif,  serta  tanpa  kekerasan  di  antara  mahasiswa,  pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi.
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  30 Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan  Tinggi  mengatur  bahwa  kekerasan  seksual  mencakup  tindakan  yang dilakukan  secara  verbal,  nonfisik,  fisik,  dan/atau  melalui  teknologi  informasi  dan komunikasi yang meliputi:
1. Menyampaikan  ujaran  yang  mendiskriminasi  atau  melecehkan  tampilan  fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
3. Menyampaikan  ucapan  yang  memuat  rayuan,  lelucon,  dan/atau  siulan  yang bernuansa seksual pada korban.
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
5. Mengirimkan  pesan,  lelucon,  gambar,  foto,  audio,  dan/atau  video  bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.
6. Mengambil,  merekam,  dan/atau  mengedarkan  foto  dan/atau  rekaman  audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
7. Mengunggah  foto  tubuh  dan/atau  informasi  pribadi  korban  yang  bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
9. Mengintip  atau  dengan  sengaja  melihat  korban  yang  sedang  melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
12. Menyentuh,  mengusap,  meraba,  memegang,  memeluk,  mencium,  dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.
13. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.
14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
15. Mempraktikkan  budaya  komunitas  mahasiswa,  pendidik,  dan  tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual.
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi.
17. Melakukan  perkosaan  termasuk  penetrasi  dengan  benda  atau  bagian  tubuh selain alat kelamin.
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.
20. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.
21. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.
Dari  21  bentuk  kekerasan  seksual  di  atas,  terdapat  6  ketentuan  yang menimbulkan kontroversi di masyarakat yaitu:
1. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
2. Mengambil,  merekam,  dan/atau  mengedarkan  foto  dan/atau  rekaman  audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
3. Mengunggah  foto  tubuh  dan/atau  informasi  pribadi  korban  yang  bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
5. Menyentuh,  mengusap,  meraba,  memegang,  memeluk,  mencium,  dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.
6. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.
Ketentuan di atas menimbulkan kontroversi di masyarakat karena secara tersirat mengandung  makna  bahwa  apabila  ada  persetujuan  atau  dilakukan  atas  dasar  suka sama suka, maka perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak melanggar Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  30  Tahun
2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan  Tinggi  karena  perbuatan  tersebut  tidak  dikategorikan  sebagai  kekerasan seksual.
Menurut  Romli  Atmasasmita,  teori  hukum  integratif  mengemukakan  bahwa rekayasa  birokrasi  dan  rekayasa  masyarakat  harus  dilandaskan  pada  sistem  norma, sistem  perilaku,  dan  sistem  nilai  yang  bersumber  pada  Pancasila  sebagai  ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  harus  mencerminkan  nilai-nilai  luhur Pancasila.
Satjipto  Rahardjo  mengemukakan  bahwa  hukum  yang  progresif  merupakan solusi  untuk  menata  kembali  sistem  hukum  Indonesia  yang  tidak  teratur.  Lembaga legislatif  yang  progresif  dalam  membuat  peraturan  perundang-undangan.  Lembaga eksekutif  yang  progresif  dalam  menjalankan  sistem  kenegaraan  dan  peraturan perundang-undangan.  Lembaga  yudikatif  sebagai  muara  dari  sistem  hukum merupakan  lembaga  yang  harus  progresif  dalam  menegakkan  hukum  demi terciptanya keadilan bagi masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2010).
Apabila  terjadi  kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi,  maka aparatur  penegak  hukum  dapat  melakukan  langkah-langkah  penegakan  hukum (Andrew Shandy Utama, 2019). Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan  cita-cita  hukum,  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  hukum  yang bermanfaat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  (yaitu  pikiran-pikiran  badan pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan  hukum) menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  efektivitas  dalam  penegakan  hukum dipengaruhi  oleh  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum.  Struktur hukum  diartikan  aparatur  penegak  hukum  yang  menjalankan  proses  penegakan hukum,  substansi  hukum  diartikan  isi  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah- tengah  kelompok  masyarakat  tertentu  yang  dipatuhi  oleh  masyarakat  (Lawrence  M. Friedman, 2009). Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  ada  lima,  yaitu  (Soerjono  Soekanto, 2013):
1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.
Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
Mochtar  Kusumaatmadja  mengemukakan  bahwa  hukum  adalah  keseluruhan asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat,  termasuk  di dalamnya  lembaga  dan  proses  untuk  mewujudkan  hukum  itu  ke  dalam  kenyataan. Hukum dijadikan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tersebut diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sedang membangun, karena  ada  hasil-hasil  pembangunan  yang  harus  dipelihara,  dilindungi,  dan diamankan. Dalam masyarakat yang sedang membangun, yang dapat berubah dengan cepat, hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat. Artinya, hukum memainkan  suatu  peranan  yang  penting  dalam  proses  pembaruan  (Abdul  Manan, 2016).
Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dilaksanakan  dengan  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  korban,  keadilan  dan kesetaraan  gender,  kesetaraan  hak  dan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas, akuntabilitas,  independen,  kehati-hatian,  konsisten,  serta  jaminan  ketidakberulangan. Oleh  karena  itu,  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di Lingkungan  Perguruan  Tinggi  mengamanatkan  dibentuknya  Satuan  Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

## D. KESIMPULAN
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  30 Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan  Tinggi  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Bentuk-bentuk  kekerasan  seksual yang  menjadi  kontroversi  di  masyarakat  yaitu  memperlihatkan  alat  kelamin  dengan sengaja tanpa persetujuan korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau  rekaman  audio  dan/atau  visual  korban  yang  bernuansa  seksual  tanpa persetujuan korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan  korban;  menyebarkan  informasi  terkait  tubuh dan/atau  pribadi  korban  yang  bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan  korban; menyentuh,  mengusap,  meraba,  memegang,  memeluk,  mencium,  dan/atau menggosokkan  bagian  tubuh  pada  tubuh  korban  tanpa  persetujuan  korban;  serta membuka  pakaian  korban  tanpa  persetujuan  korban.  Apabila  ada  persetujuan  atau dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka,  maka  perbuatan  seksual  di  lingkungan perguruan tinggi tidak melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi.  Pencegahan  dan  penanganan  kekerasan seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi  seharusnya  dilaksanakan  dengan  prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas,  akuntabilitas,  independen,  kehati-hatian, konsisten, serta jaminan ketidakberulangan.

## REFERENSI:
Abdul  Manan. Peranan  Hukum  dalam  Pembangunan .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media, 2016.
Andrew  Shandy  Utama.  “Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Penegakan  Hukum  di Indonesia”. Jurnal Ensiklopedia Social Review , Volume 1, Nomor 3, 2019.
Andrew Shandy Utama. “Law and Social Dynamics of Society”. International Journal of Law and Public Policy , Volume 3, Issue 2, 2021.
Andrew  Shandy  Utama  dan  Toni.  “Perlindungan  Negara  terhadap  Kebebasan Beragama  di  Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945”. Jurnal  Civitas , Volume 2, Nomor 1, 2019.
Lawrence  M.  Friedman. Sistem  Hukum;  Perspektif  Ilmu  Sosial .  Bandung:  Nusa  Media, 2009.
Ni  Luh  Putu  Ratih  Sukma  Dewi  dan  Sagung  Putri  M.E.  Purwani. Kebijakan  Pidana terhadap Kekerasan Seksual yang Terjadi di Dunia Pendidikan . Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 7, 2021.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hukum Responsif . Bandung: Nusa Media, 2015.
Rizana, Andrew Shandy Utama, dan Irene Svinarky. “Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika  Masyarakat  dan  Lahirnya  Bentuk-bentuk  Perbuatan  Hukum  Baru  di Media Sosial”. Jurnal Cahaya Keadilan , Volume 9, Nomor 2, 2021.
Sandra  Dewi  dan  Andrew  Shandy  Utama.  “Pancasila  sebagai  Ideologi  Bangsa Indonesia  serta  Perkembangan  Ideologi  Pancasila  pada  Masa  Orde  Lama,  Orde Baru,  dan  Era  Reformasi”. Jurnal  Pelita  Bangsa  Pelestari  Pancasila ,  Volume  13, Nomor 2, 2018.
Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Progresif . Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Toni dan Andrew Shandy Utama. “Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum  di  Indonesia”. Journal  of  Criminology  and  Justice ,  Volume  1,  Nomor  1, 2021.
Winda  Apriani  Zarona  Harahap,  Asep  Syarifuddin,  dan  Bambang  Hermawan.
Pengaruh  Perubahan  Sosial  dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia .  Jurnal  Lex Suprema, Volume III, Nomor 1, 2021.