## Dampak Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung
Kabupaten Bandung Barat
1 Chaereyranba Sholeh
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran; reyranba@gmail.com

## Abstract
This  study  has  purpose  to  determine  how  the  effect  Regional  Original  Income  to  Direct Expenditures in West Bandung Regency for the period 2008-2017. This study uses the theory from  Siregar  (2015:  31)  with  method  uses  an  associative type  with  a  quantitative approach. This  reseach  useing  secondary  data  with  data  collection  techniques  are  literature  studies (documentation) and field studies (observation).  The population and sample of the study are the West Bandung Regency Regional Budget Realization Report 2008-2017.  Statistical testing uses  multiple  regression  analysis  it  where  to  determine  how  much  influence  the  PAD component has on Direct Spending with a significance level of α = 0.05  using the t-test with SPSS  20  program.  Significant  value  for  the  influence  of  independent  variables  regional  tax, regional  retribution,  separated  regional  wealth  management  results  and  other  legitimate PAD  which  is  Regional  Original  Income  simultaneously  to  Direct  Expenditures  of  0,000 <0.05  and  calculated  F  value  of  68,983>  F  table  of  4,  53.  So  that  can  be  concluded  of  the independent  variable  namely  Regional  Original  Income  simultaneously  influences  the dependent  variable of  Direct  Shopping in  West Bandung Regency.  The results is calculation of the determination coefficient and correlation coefficient that the effect of Regional Original Income  on  Direct  Spending  is  98.2%  with  a  correlation  level  of  0.982  which  means  it belongs to the category of very strong relationships.  And the remaining 1.8% are influenced cause other variables not explained by the researcher.
Keywords: Regional Income, Direct Spending, Regional Financial Management Agency.

## Pendahuluan
Siregar  (2015:31) mengemukakan bahwa pendapatan  asli  daerah  ialah  sebuah penghasilan  yang  diperoleh  suatu  Pemerintahan  di  setiap  Daerah  yang  berasal  dari  aset-aset wilayahnya   sendiri   yang   kemudian   dipungut   menurut   aturan   hukum   yang   berlaku. Pendapatan  asli  daerah  mencakup  beberapa  hal  seperti  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah, pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  lain-lainya.  Salah  satu  unsur  dari  pendapatan  asli  daerah tersebut  ialah  pajak  daerah.  Sari  (2013:34)  menjelaskan  bahwa  pajak  ini  merupakan  suatu pemindahan  modal  atau  asset  dari  unsur  masyarakat  untuk  negara  dalam  bentuk  kas  yang diperuntukkan untuk mengelola dan mengatur beban belanja rutin, dan surplusnya digunakan untuk public  saving (simpanan  yang  diperoleh  hasil  dari  pajak  yang  dikurangi  Bersama dengan  pengeluaran  pemerintah)  yang  merupakan  sumber  utama  untuk  membiayai  investasi publik.   Rahman  (2005)  menyebutkan  bahwa  terdapat  beberapa  pendapatan  asli  daerah  lain yang absah seperti retribusi, jasa giro hasil penjualan aset daerah, serta penerimaan daerah di luar pajak. Aset tetap yang dapat dijual pemerintah daerah meliputi penjualan tanah, peralatan dan  mesin,  gedung dan  bangunan,  jalan,  irigasi  dan  jaringan,  serta  penjualan  aset  tetap  yang lainnya.  Penerimaan  jasa  giro  merupakan  pendapatan  yang  diterima  dari  bank  karena Pemerintah Daerah memiliki giro di bank tersebut. Penerimaan jasa giro meliputi penerimaan
atas jasa giro kas daerah, jasa giro bendahara, dan jasa giro cadangan. Sedangkan pendapatan bunga meliputi pendapatan dari bunga deposito dan bunga dana bergulir.
Siregar  (2015:31)  mengelompokkan  belanja  daerah  menjadi  belanja  tidak  langsung dan  belanja  langsung.  Pertama,  yang dimaksud  dengan  belanja  tidak  langsung  yakni  dimana anggarannya  tidak  secara  langsung  bersentuhan  pada  program  atau  kegiatan.  Hal  ini diantaranya  terbagi  menjadi  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil,  bantuan  keuangan belanja  hibah,  belanja  pegawai,  belanja  tak  terduga,  belanja  bunga,  dan  belanja  subsidi. Kedua,  yang  dimaksud  dengan  belanja  langsung  adalah  pengeluaran  yang  anggaranya berkaitan langsung atas pelaksanaan suatu program dan atau suatu kegiatan, diantaranya yaitu program kegiatan dan Belanja barang/jasa, Pegawai, dan modal.
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  tahun  2018  yang  dirancang  oleh  Badan Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  menyebutkan  bahwa  Kabupaten  Bandung  Barat  belum merincikan  atau  belum  mendukung  rincian  dana  sebesar  Rp.  23,63  miliar   yang  digunakan untuk  belanja  barang  dan  jasa.  Seharusnya  Kabupaten  Bandung  Barat  melaporkan  dana sebesar Rp. 29,95 miliar yang digunakan untuk belanja pemeliharaan. BPK tidak memperoleh data  dan  informasi  pada  satuan  kerja  yang  terkait,  padahal  pemerintah  Kabupaten  Bandung Barat  secara  administrasi  sudah  memiliki  kebijakan  dalam  hal  pencatatan,  penyajian  dan laporan  belanja,  tetapi  hal  ini  masih  belum  diimplementasikan  dengan  baik.  Begitupun  pada belanja  modal  aset  tetap  lainnya  tahun  anggaran  2017,  dana  sebesar  Rp.  4,95  miliar digunakan  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pada  kenyataannya  pengadaan  tersebut  tidak dilaksanakan  sesuai  UU  pengadaan  barang  dan  jasa.  Sehingga  BPK  tidak  bisa  mendapatkan bukti  pemeriksaan  yang  cukup  akurat.  Tentang  dampak  dari  pengadaan  barang  serta  jasa yang  tidak  linear  dengan  ketentuan.  Hal  tersebut  diduga  dari  pengelolaan  keuangan  daerah yang  belum  optimal  dalam  pelaksanaannya.  Berikut  data  belanja  langsung  di  Kabupaten Bandung Barat.

## Tabel 1.1 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008-2017 Kabupaten Bandung Barat
No Tahun Target Realisasi 1. 2008 Rp. 608.100.328.675,00 Rp. 513.347.815.307,00 2. 2009 Rp. 812.571.781.772,00 Rp. 706.989.698.466,00 3. 2010 Rp. 1.041.024.419.749,00 Rp. 877.367.598.918,00 4. 2011 Rp. 1.305.031.367.489,00 Rp. 1.107.347.623.991,00 5. 2012 Rp. 1.455.240.692.400,29 Rp. 1.356.898.369.942,00 6. 2013 Rp. 1.575.239.052.141,75 Rp. 1.452.828.585.771,05 7. 2014 Rp. 1.818.350.641.513,00 Rp. 1.642.812.927.572,41 8. 2015 Rp. 2.083.281.913.546,00 Rp. 1.818.238.189.540,00 9. 2016 Rp. 2.136.130.284.731,00 Rp. 1.938.237.673.095,82 10. 2017 Rp. 2.306.274.522.060,00 Rp. 2.091.504.106.885,27
Sumber: LHP Kabupaten Bandung Barat: Data di olah Peneliti
Belanja  Langsung  Kabupaten  Bandung  Barat  seperti  terlihat  pada  tabel  1.1 perkembangannya  selalu  meningkat.  Realisasi  belanja  langsung  Kabupaten  Bandung  Barat meningkat  di  tahun  2012  yaitu  sebesar  93,24%  tetapi  pada  tahun  2014  -2015  mengalami penurunan  dari  90,35%  menjadi  87,28%.  Hal  tersebut  diduga  Pendapatan  Asli  daerah  di Kabupaten Bandung Barat masih rendah serta masih bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat.  Oleh  karenanya,  peneliti  terdorong  untuk  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk menganalisis   dampak   pendapatan   asli   daerah   terhadap   belanja   langsung   di   Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## Metode Penelitian
Metode  asosiatif  digunakan  dalam  penelitian  dengan  melalui  pendekatan  kuantitatif. Dimana data dalam penelitian termasuk pada data primer yang diperoleh melalui pengamatan serta  pencatatan  di  BPKD  Kabupaten  Bandung  Barat  dan  data  dalam  penelitian  berjenis sekunder  yang berupa  Laporan   Pada  periode 2008-2017 dari  Realisasi  Anggran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Dalam  penelitian  ini  keseluruhan populasinya  yakni  Laporan  Periode  2008-2017  dari  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  serta Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Bandung  Barat  periode  dengan  teknik  sampel non  probability sampling .  Yang  pada  pengumpulan  datanya  menggunakan  sudi  pustaka  dan  studi  lapangan (observasi,  dokumentasi).  Penelitian  menggunakan  alat  analisis  regresi  linier  berganda  yang ditujukan  dalam  memahami  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap Belanja Daerah dengan bantuan olah data melalui software SPSS.

## Hasil Dan Pembahasan
Berikut hasil uji normalitas yang tercermin dalam grafik p-p plot menggunakan SPSS 20.

## Gambar 3.1

## Probability Plot Untuk Uji Normalitas

## Sumber: Hasil output SPSS 20
Hasilnya  terlihat  data  yang  ada  telah  memenuhi  syarat  standard  dari probability  plot. Berikut  merupakan  hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang tercermin dalam tabel:

## Tabel 3.1

## Uji Normalitas Data Menggunakan Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan daerah lain-lain PAD Unstandardized Residual N Mean Normal Parameters a,b Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 10 2.8016 1.4502 6 .112 .112 -.100 .353 1.000 10 3.2010 .53073 .183 .183 -.164 .577 .893 10 1.9559 2.72326 .477 .477 -.323 1.508 .021 10 2.7748 1.76400 .299 .299 -.179 .947 .331 10 0E-7 .08658964 .253 .149 -.253 .800 .543
Sumber: Hasil output SPSS Versi 20.
Tabel 3.2
Hasil Uji Multikoliniarits Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF (Constant) pajak daerah 1 retribusi daerah hasil pengelolaan daerah lain-lain PAD 1.120 .374 2.992 .030 .397 .078 .886  5.102 .004 .118 8.472 .354 .158 .289  2.237 .075 .213 4.701 .001 .017 .002 .032 .976 .673 1.486 -.066 .050 -.180  -1.321 .244 .192 5.210
a. belanja langsung
Dalam  tabel  diatas,  nilai  signifikansi  0.543 yang menunjukkan  nilai  >  0,05  maka  H 0 ditolak artinya data  residual distribusinya normal. Berikut hasil uji multikoliniaiaritas dimana masing-masing  nilai tolerance variabel  independen  >  0.10.  Sementara  nilai  perhitungan variabel independen < 10. Artinya tidak terjadi multikolinearitas pada data tersebut.
Hasil uji Autokorelasi yang dilakukan peneliti menghasilkan data sebagai berikut:
Tabel 3.3
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .991 a .982 .968 .11617 1.502 a.   Belanja langsung

## Hasil Uji Autokorelasi
Nilai Durbin Watson dalam tabel diata sebesar 1.502, pembanding menggunakan nilai signifikan 5%. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10. Karena nilai DWberada di antara dL sampai dengan dU (dL 0.3760 < dW 1.502 < dU 2.4137) maka hal tersebut menunjukkan tidak ada kesimpulan.
Hasil uji Heteroskedastisitas yang dilakukan peneliti terdapat data sebagai berikut:

## Gambar 3.2

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Terlihat  dalam  data  diatas  jika  data  menyebar  pada  garis  nol  dan  tanpa  membentuk pola   tertentu.   Maka   data   tersebut   dapat   dikatakan   bebas   heteroskedastisitas   atau   data homogen (homokedastisitas).

## 1.  Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Barat periode 2008- 2017
Berikut data PAD di Kabupaten Bandung Barat:
Tabel 3.4

## Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008-2017
Kabupaten Bandung Barat No. Tahun Target Realisasi 1. 2008 Rp. 29.656.248.550,00 Rp. 33.617.474.326,00 2. 2009 Rp. 36.511.537.438,00 Rp. 39.964.363.945,00 3. 2010 Rp. 43.047.575.305,00 Rp. 51.362.353.753,00 4. 2011 Rp. 79.017.129.779,00 Rp. 94.606.169.067,00 5. 2012 Rp. 113.213.153.861,00 Rp. 136.241.257.300,00 6. 2013 Rp. 176.874.685.841,00 Rp. 187.170.467.143,05 7. 2014 Rp. 245.795.835.592,00 Rp. 248.697.185.722,70 8. 2015 Rp. 284.203.549.356,00 Rp. 314.621.268.982,71 9. 2016 Rp. 342.227.266.893,00 Rp. 376.220.675.006,00 10. 2017 Rp. 523.102.522.332,00 Rp. 609.916.387.808,09
Sumber: LHP Kabupaten Bandung Barat: Data Sudah di olah Peneliti
Berdasarkan tabel diatas, lebih diperjelas oleh gambar berikut.

## Gambar 3.3
Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bandung Barat Periode 2008-2017
125

## Pendapatan Asli Daerah
120 115 110 105 PAD 100 95 90 2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017
Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diperhatikan bahwa Pendapatan Asli Daerah di   pemerintah   Kabupaten   Bandung   Barat   mengalami   kenaikan   yang   fluktuatif   setiap tahunnya.  Tahun  2012  yaitu  sebesar  120,34  %  sedang  pada  tahun  2013  terjadi  penurunan secara   signifikan   yaitu   menjadi   105,82%   bahkan   pada   tahun   2014   Pendapatan   Asli Daerahnya  sebesar  101,18%  pada  tahun  2016  juga  mengalami  penurunan  dari  110,70% menjadi 109,93%.

## 2.  Perkembangan Belanja Langsung Tahun 2008-2017 Kabupaten Bandung Barat
Setiap  tahunnya  Belanja  Langsung  yang  dilakuikan  terus  meningkat.  Akan  tetapi relisasi mengenai perkembangannya belum terealisasikan dengan baik.

## Tabel 3.5
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008-2017 Kabupaten Bandung Barat No  Tahun  Target Realisasi 1. 2008 Rp. 608.100.328.675,00 Rp. 513.347.815.307,00 2. 2009 Rp. 812.571.781.772,00 Rp. 706.989.698.466,00 3. 2010 Rp. 1.041.024.419.749,00  Rp. 877.367.598.918,00 4. 2011 Rp. 1.305.031.367.489,00  Rp. 1.107.347.623.991,00 5. 2012 Rp. 1.455.240.692.400,29  Rp. 1.356.898.369.942,00 6. 2013 Rp. 1.575.239.052.141,75  Rp. 1.452.828.585.771,05 7. 2014 Rp. 1.818.350.641.513,00  Rp. 1.642.812.927.572,41 8. 2015 Rp. 2.083.281.913.546,00  Rp. 1.818.238.189.540,00 9. 2016 Rp. 2.136.130.284.731,00  Rp. 1.938.237.673.095,82 10.  2017 Rp. 2.306.274.522.060,00  Rp. 2.091.504.106.885,27
Sumber: LHP Kabupaten Bandung Barat: Data Sudah di olah Peneliti
Belanja   Langsung   di   Kabupaten   Bandung   Barat   sudah   baik   meskipun   belum terealisasi  100%  dan  perkembangannya  yang  fluktuatif.  Untuk  lebih  memberikan gambarannya, maka data tabel 4.5 diatas disajikan kedalam grafik berikut ini:

## Gambar 3.4
Grafik Perkembangan dari 2008-2017 Belanja Langsung Kabupaten Bandung Barat
Belanja Langsung 95 90 85 belanja langsung 80 75

## 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017
Pada  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  belanja  langsung  pemerintah  Kabupaten  Bandung Barat meningkat pada setiap periodenya. Tahun 2013 belanja langsung menurun dari 93,24% menjadi  92,23  %  ,  pada  tahun  2014  dari  92,23%  menjadi  90,35%  dan  pada  tahun  2015 mengalami penurunan lagi menjadi 87,28%.

## 3.  Pengaruh PAD kepada Belanja Langsung di Kabupaten Bandung Barat
Data  perkembangan  PAD  dan  belanja  langsung  Kabupaten  Bandung  Barat  dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3.6 Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008-2017 Kabupaten Bandung Barat Tahun Pendapatan Asli Daerah Belanja Langsung 2008 33.617.474.326,00 513.347.815.307,00 2009 39.964.363.945,00 706.989.698.466,00 2010 51.362.353.753,00 877.367.598.918,00 2011 94.606.169.067,00 1.107.347.623.991,00 2012 136.241.257.300,00 1.356.898.369.942,00 2013 187.170.467.143,05 1.452.828.585.771,05 2014 248.697.185.722,70 1.642.812.927.572,41 2015 314.621.268.982,71 1.818.238.189.540,00 2016 376.220.675.006,00 1.938.237.673.095,82 2017 609.916.387.808,09 2.091.504.106.885,27
Berikut statistik deskriptif PAD Kabupaten Bandung tahun 2008-2017 variabel dalam penelitian ini.
Tabel 3.7
Statistic Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah 2008-2017 dan Belanja Langsung pada 2008-2017 di Kabupaten Bandung Barat
Descriptive Statistics N Rang Min Max Sum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic pajak daerah retribusi daerah hasil pengelola an daerah lain-lain PAD belanja langsung Valid N (listwise) 10 10
10 10 10 10
4.58
1.40 7.72 5.65
1.92 .39 2.55
.71
1.16 2.07 4.97 3.95 8.43 6.81 4.00 28.02 32.01 19.56 27.75 31.81 2.8016 3.2010 1.9559 2.7748 3.1813 .45861 .16783 .86117 .55783 .20525 1.45026 .53073 2.72326 1.76400 .64906
Berikut hasil uji analisis regresi linear berganda pada pengujian hipotesis:
Tabel 3.8

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standard Coefficient T Sig. B Std. Error Beta Tabel 3.9 Hasil uji parsial Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) pajak daerah 1  retribusi daerah hasil pengelolaan daerah lain-lain PAD 1.120 .374 2.992 .030 .397 .078 .886 5.102 .004 .354 .158 .289 2.237 .075 .001 .017 .002 .032 .976 -.066 .050 -.180  -1.321 .244 a. Dependent Variable: belanja langsung (Constant) pajak daerah Redistribusi Daerah Haasil Pengelolaan Daerah PAD lain-lain yang sah 1.120 .397 .354 .001 -.006 .374 .078 .158 .017 .050 .886 .289 .002 -.180 2.992 5.102 2.237 .032 -1.321 .030 .004 .075 .976 .224
Belanja langsung: 1.120 + 0.397 pajak daerah + 0.354 retribusi daerah + 0.001 hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan - 0.066 PAD lain yang sah.
Pengujian parsial dilakukan yang dibantu dengan SPSS 20 mendapatkan hasil sebagai berikut:
1).  Nilai  signifikan  pengaruh  pajak  daerah  pada  belanja  langsung  bernilai  0 .004 <  0.05 dengan  nilai  t  hitung  sebesar 5.102 >  2.571  sehingga  H1  diterima  artinya  ada  pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja langsung.
2).  Nilai  signifikan  pengaruh  retribusi  daerah  pada  belanja  daerah  bernilai  0.075  >  0.05  dan nilai  t  hitung  sebesar 2.237 <  2.571  sehingga  H1  ditolak  yang  artinya  pengaruh  antar retribusi daerah terhadap belanja langsung tidak ada.
3).  Nilai  signifikan  pengaruh  hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan  bagi  belanja  daerah senilai 0.976 > 0.05 dengan nilai thitung sebesar 0.032 < 2.571 sehingga H1 ditolak artinya pengaruh antara hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja langsung tidak ada.
4).  Nilai  signifikan  untuk  pengaruh  PAD  lain  yang  sah  terhadap  belanja  daerah  Y  adalah senilai 0.244 > 0.05 dengan nilai thitung senilai -1.321 < 2.571 sehingga H1 ditolak berarti tidak terdapat pengaruh antara PAD lain yang sah terhadap belanja langsung.
5). Nilai signifikan  untuk  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap belanja daerah  senilai
0.000 < 0.05 dan nilai thitung sennilai 6.136 > 2.571 sehingga H1 diterima berarti terdapat
Tabel 3.10
Hasil uji parsial Pendapatan Asli Daerah
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 1 PAD 1.914 .226 8.469 .000 .428 .070 .908 6.136 .000
a. Dependent Variable: Belanja Langsung pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja langsung.
Uji simultan mendapatkan hasil sebagaimana tertera berikut:
Tabel 3.11 Hasil uji simultan
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 1 Residual Total 3.724 4 .931 68.983 .000 b .067 5 .013 3.791 9
a. Dependent Variable: belanja langsung b. Predictors: (Constant), lain-lain PAD, hasil pengelolaan daerah, retribusi daerah, pajak daerah
Nilai  signifikansi  pengaruh  variabel  independen  secara  simultan  terhadap  Y  sebesar 0.000  <  0.05  dan  nilai  F hitung sebesar  68.983  >  F tabel 4,53.  Sehingga  H5  diterima  artinya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap Y ada.
Dengan menggunakan spss 20 hasil pengujian Determinasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 3.12
Hasil uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .991 a .982 .968 .11617
a. lain-lain PAD, hasil pengelolaan daerah, retribusi daerah, pajak daerah b. belanja langsung
R Square senilai  0.982,  hal  berarti  terdapat  pengaruh  mengenai  variabel  Independen yang  simultan  pada  variabel  Y  senilai  98,2%.  Sedangkan  sisa  (100%  -  98,2%  =  1,8%) dijelaskan variabel lain selain yang diteliti.
Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:
1.  Pengaruh Pajak Daerah pada Belanja Langsung di Kabupaten Bandung Barat.
Nilai signifikan untuk dampak pajak daerah terhadap belanja langsung adalah senilai 0 .004 <  α  (0,05)  dengan  nilai  t hitung sebesar 5.102 >  t tabel 2.571  menunjukan  pajak  daerah berdampak secara signifikan pada belanja langsung yang dilakukan.
2.  Retribusi Daerah pengaruhnya pada Belanja Langsung di Kabupaten Bandung Barat.
Nilai  signifikan  untuk  dampak  retribusi  daerah  pada  belanja  daerah  adalah  senilai 0.075 > nilai α (0,05) serta Nilai signifikansi t > α yakni nilai t hitung sebesar 2.237 < t tabel 2.571. Dengan ini retribusi daerah tidak berdampak secara signifikan kepada belanja langsung.
3.  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  terhadap  Belanja  Langsung  di Kabupaten Bandung Barat.
Nilai signifikan untuk dampak hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan pada belanja daerah  adalah  senilai  0.976  >  α  (0,05)  dengan  t hitung sebesar 0.032 <  t tabel 2.571.  Nilai signifikansi  t  >  α  menunjukkan  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan berdampak secara signifikan kepada belanja langsung.
4.  PAD Lain-Lain yang sah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung Barat.
Nilai  signifikan  untuk  dampak  PAD  lain  yang  sah  terhadap  belanja  daerah  adalah 0.244  >  nilai  α  (0,05)  dengan  nilai  t hitung senilai -1.321 <  t tabel 2.571.  Nilai  signifikansi  t  >  α (0,05)  memberikan  petunjuk  bahwa  PAD  lain  yang  sah  tidak  memberi  dampak  secara signifikan kepada belanja langsung.

## 5.  Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja langsung
Nilai  signifikan  uji  parsial  untuk  dampak  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja Daerah senilai 0.000 <   0.05   dan   t hitung sebesar 6.136 >   t tabel 2.571.   Sehingga   hal   ini menunjukan  H0  di  tolak  dan  H1  diterima.  Maka,  ini  berarti  dampak  antara  Pendapatan  Asli Daerah terhadap Belanja  Langsung .  Hal ini ditunjukkan juga dengan uji  simultan yang nilai signifikannya  sebesar  0.001  <  nilai  α  (0,05).  Nilai  signifikansi  F  lebih  besar  dari  α menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berdampak  secara  signifikan  kepada  belanja langsung.

## Simpulan
Apabila melihat pada hasil  dan pembahasan penelitian,  maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli  daerah  secara  simultan  berdampak terhadap  Belanja  Langsung  di  Kabupaten Bandung  Barat.  Sedangkan  berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  koefisien  determinasi  dan koefisien  korelasi,  menunjukkan  bahwa  terdapat  dampak  pendapatan  asli  daerah  terhadap Belanja langsung sebesar 98,2% dengan tingkat korelasi sebesar 0,982. Itu artinya bahwa hal demikian termasuk dalam kategori hubungan  yang sangat kuat. Sedangkan sisa sebesar 1,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang dalam penelitian ini tidak dijelaskan.

## Referensi
Darise, N. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah . Penerbit PT. Indeks: Jakarta
Darmawan, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Erlina,  O.S.R.,  Rasdianto.  2015.  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual.  Jakarta:
Salemba Empat.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi 3. Salemba 4: Jakarta.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.   (2002). Otonomi   Dan   Manajemen   Keuangan   Daerah .   Penerbit   Andi: Yogyakarta.
Rahayu, S.K. (2010). Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Graha Pustaka
Rahman, H. (2005). Pendapatan Asli Daerah . Jakarta: Arifgosita
Ratmono, D., Mahfud, S. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta: STIM YKPN-Yogyakarta.
Rosdini, Dini. 2008. Akuntansi Pembiayaan dan Transaksi Nonkas bagi Pemerintah Daerah. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
Sanusi, Anwar. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan . Bandung: PT Refika Adimata
Siregar,  B.  (2015). Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah Berbasis  Akrual) .  Edisi  Pertama.Yogyakarta:Unit  Penerbit  dan  Percetakan  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Sugiyono. (2013). Statistika Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Sunarto.  (2005). Pajak dan Retribusi Daerah .  Yogyakarta:  Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.
Sutedi,  A.  (2010). Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik .  (cet.ke-1,  Jakarta: Sinar Grafika
Syarifin,  P.,  Jubaedah,  D.  (2005). Hukum  Pemerintahan  Daerah .  Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy.
Ulum, I. (2008). Akuntansi Sektor Publik . Malang: UMM Press.
Umar, H. (2005). Metode Penelitian . Jakarta: Salemba Empat
Waluyo. (2005). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat