ISSN 2798-0251, Vol 2, No 2, 2023, 135-146
Literature  Review:  Akuntansi  Forensik  Untuk  Deteksi Korupsi (Forensic Accounting for Corruption Detection: A

## Literature Review)
Bobby Hartadhy Toeweh
Auditor Forensik, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya bobbyhartadhy@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 28 November 2022 Revisi 1 pada 8 Desember 2022 Revisi 2 pada 14 Desember 2022 Disetujui pada 15 Desember 2022

## Abstract
Purpose: This  study  aims  to  be  able  to  reveal  whether  forensic accounting  can  and  is  effectively  used  to  detect  corruption  in  the management  and  use  of  budget  funds  for  handling  the  Covid-19 pandemic  in  Regional  Governments,  especially  the  allocation  of large funds used for the procurement of goods and services that are disposable. This is important, because the criminal act of corruption is an extraordinary crime, so it is necessary to have extraordinary tools to be able to detect and reveal the crime.
Method : This study uses a descriptive qualitative method with an emphasis on literature review, namely by observing and analyzing all  information  related  to  the  research  topic,  and  combined  with previous research in order to explain the phenomena that will occur. Result: The results show that forensic accounting can be used and effective to detect and reveal fraud in the management and use of the  budget  for  handling  the  Covid-19  pandemic  in  the  Regional Government  through  review  activities  and  the  implementation  of investigative audits.
Limitations: This research is limited to the effectiveness of forensic accounting for detecting corruption in the use of funds for handling Covid-19 in the Regions and is limited to the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the Regions in utilizing forensic accounting in audit activities.
Contribution: this research can be a reference for further research related to the influence of forensic accounting in the implementation of  audits  in  the  regions  by  the  Government  Internal  Supervisory Apparatus (APIP).
Keywords: Corruption, Forensic Accounting, Investigative Audit How to Cite: Toeweh, B, H. (2023). Studi Deskriptif: Determinan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pengungkapan LKPD di  Indonesia. Studi  Akuntansi,  Keuangan,  dan  Manajemen ,  2(2), 135-146.

## 1. Pendahuluan
Covid-19 ini merupakan penyakit menular yang sampai dengan saat ini masih menyadi momok bagi pemerintah manapun dan masyarakat dunia. Periode bulan Juli hingga Agustus 2022 kasus Covid-19 hampir  di  seluruh  dunia  mengalami  kenaikan  yang  tinggi  karena  varian  Omicron  B4  dan  B5 (sehatnegeriku.kemkes.go.id,  2022).  Di  Singapura  yang  tadinya  hanya  ratusan  kasus  sekarang  naik menjadi 6.000 kasus per hari, sedangan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia yang hanya 2.000 kasus per hari. Rendahnya kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini dapat diartikan bahwa Indonesia berhasil  menangani  pandemi  Covid-19  dengan  recovery  lebih  baik.  Menurut  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia, sampai saat ini sudah 400 juta dosis disuntikkan ke lebih dari 204 juta populasi penduduk Indonesia, sehingga imunitas masyarakat kita baik, karena ketatnya protokol kesehatan di Indonesia relatif lebih ketat dan dijalankan oleh masyarakat dengan taat, dan terbukti sampai sekarang masyarakat masih terbiasa memakai masker (sehatnegeriku.kemkes.go.id, 2022).
Adanya kenaikan kasus Covid-19 di tahun 2022 ini tentunya Pemerintah baik Pusat maupun Daerah tetap memerioritaskan anggaran untuk penanganan Covid-19. APBN dan APBD harus tetap menjadi instrumen  untuk  menangani  dampak  pandemi  Covid-19,  melalui  penanganan  kesehatan,  kebijakan pemberian vaksin, penyiapan bantalan sosial, dan dukungan stimulus bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani dampak pandemi Covid- 19 dengan sangat baik. Septianingrum, Damayanti, and Maryani (2022) Selain prioritas anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, tentu tetap diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang kompresensif untuk antisipasi tanggap darurat.
Pada  situasi  tanggap  darurat  sangat  diperlukan  regulasi,  prosedur,  serta  mekanisme  yang  dirancang secara khusus, salah satu diantaranya adalah mekanisme penganggaran di Pemerintah Daerah, sehingga refocusing kegiatan dan realokasi anggaran daerah dapat dirancang sedemikian rupa tanpa mengganggu rencana anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlebih lagi sangat diperlukan adanya aturan yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah fraud atau terjadinya tindak pidana korupsi.  Pada  tahun  2020,  Pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  antara  lain  Instruksi  Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19);  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam penanganan Covid-19 ini diperlukan langkah-langkah cepat,  tepat,  fokus,  terpadu,  dan  sinergi  antara  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  oleh  karenanya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan  Penyebaran  dan  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  di Lingkungan  Pemerintah  Daerah,  yang  ditujukan  kepada  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  seluruh Indonesia.  Di  instruksi  tersebut  pada  diktum  KEENAM  mengamanatkan  bahwa  Aparat  Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  ini.  Pelaksanaan  pengawasan  dalam  rangka  percepatan  penanganan pandemi  Covid-19  sebagaimana  amanat  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  dilaksanakan  di Daerah oleh BPKP dan Inspektorat Daerah dalam bentuk pendampingan dan atau asistensi serta reviu yang  dilakukan  secara  paralel  atau  bersamaan  dengan  proses  refocusing  kegiatan  dan  realokasi anggaran.  Pengawasan  ini  dilakukan  pula  terhadap  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  bentuk Probity Audit sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disaat pelaksanaan tugas pengawasan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diperhadapkan pada risiko tinggi terhadap kesalahan penganggaran dan kesalahan alokasi kegiatan untuk bencana, bantalan sosial serta pengelolaan jaringan sosial, dan juga pengadaan barang dan jasa untuk penanganan keadaan darurat (Sitaresmi & Wahyudi, 2022).
Mendasarkan pada uraian di atas dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah masih dan  akan  dihadapkan  pada  tanggungjawab  untuk  mengawal  penyusunan  laporan  keuangan  tahunan Pemerintah Daerah, sudah barang tentu APIP wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terutama pada sektor-sektor rawan fraud yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi dan salah satunya adalah  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  penanganan  Covid-19.  Savitri  and  Pinem  (2022), pengawasan yang dilakukan tidak hanya pada aspek pencegahan, tetapi juga pada aspek yang diduga telah  terjadinya  korupsi.  Pada  kondisi telah  terjadinya fraud atau  korupsi  ini,  APIP  dituntut  mampu mendeteksi dan mengungkapkannya.
Dibalik keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menangani dampak pandemi Covid-19, diantaranya karena  dukungan  instrumen  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  dalam  rangka  percepatan  penanganan pandemi Covid-19. Salah satu instrument tersebut adalah kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD, dan untuk mengawal pelaksanaannya ditugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dengan kemikian boleh diakui bahwa keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia terutama di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dari segi tertib pengelolaan anggaran, di dalamnya ada
andil keberhasilan proses pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Namun demikian tidak sedikit terjadi kasus fraud berupa tindak pidana korupsi maupun penyelewengan aset  pada  masa  pandemi  Covid-19  tersebut.  Hasil  survei  kantor  akuntan  publik  dan  konsultan  RSM Indonesia menunjukkan bahwa kasus penipuan atau fraud dan penyelewengan aset meningkat selama masa pandemi Covid-19 (Kalsel.antaranews.com, 2020). Dari kejadian fraud tersebut, tentu instrumen pengawasan  yang  telah  dibuat  dan  dilaksanakan  masih  belum  cukup  luas  untuk  menjangkau  dan diterapkan  pada  tingkat fraud terjadi  karena  niatan  si  pelaku  kejahatan.  Diakui  bahwa  pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah cenderung dalam rangka pencegahan fraud .
Lantas bagaimana atas fraud yang telah terjadi yang dapat diduga ada terjadi tindak pindana korupsi? Instrument  apa  yang  dapat  digunakan  dan  dilaksanakan  oleh  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah (APIP) untuk mendeteksi fraud dan mengungkap adanya tindak pidana korupsi? Inilah permasalah yang menjadi dasar penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi forensik efektif  dapat  mendeteksi  bahkan  mengungkap  tindak  pidana  korupsi  dalam  pengelolaan  anggaran penanganan  pandemi  Covid-19  di  Pemerintah  Daerah  dan  apakah  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)  di  Daerah  dapat  menggunakan  akuntansi  forensik  dalam  kegiatan  auditnya. Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  memberi  manfaat  terutama  bagi  APIP  di  Daerah  dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan diharap pula dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## 2.1 Teori tentang fraud/korupsi
Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus yang memiliki arti beragam yakni tindakan merusak  atau  menghancurkan.  C orruptio juga  diartikan  kebusukan,  keburukan,  kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memitnah. Kata C orruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata C orruption atau dalam bahasa Belanda menjadi Corruptie yang kemudian ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Umum Bahas Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan,  organisasi,  Yayasan,  dan  sebagainya)  untuk  keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memerkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.
Pasal  3  Undang-Undang  No.31  Tahun  1999, Korupsi  yaitu  setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Definisi  menurut  hukum  di  Indonesia  Korupsi  bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi (Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  sesuai  30  pasal  yang  ada  di  dalamnya).  Korupsi  merupakan salah satu bentuk dari fraud . Fraud sering diberi nama yang berlainan dalam istilah sehari-hari, seperti penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan (The IIA’s, 2015). International Standards on  Auditing (ISA)  mendefinisikan fraud sebagai  aktivitas  yang  dilakukan  dengan  sengaja  oleh seseorang dalam organisasi baik itu staf, manajer, maupun pihak ketiga yang melakukan penipuan untuk keuntungan  pribadi  atau  kelompok  dan  melanggar  hukum  (Ahmad,  2019).  Secara  global,  fenomena fraud terjadi di sektor pemerintahan maupun non-pemerintah (Marbun, 2017).

## 2.2 Teori akuntansi forensik
Profesi  akuntansi  forensik  awalnya  digunakan  oleh  CIA,  FBI  dan  IRS  untuk  mengungkapkan  kasus penipuan  berskala  besar.  Di  Indonesia,  profesi  akuntansi forensik  dikenal  pada  awal  tahun  2000-an. Atas pengungkapan kasus fraud yang terjadi, tidak dapat dipungkiri ada peran yang sangat besar dari ilmu Akuntansi Forensik. Akuntansi forensik lahir dan diperlukan karena beberapa alasan, diantaranya adalah  munculnya  skandal  keuangan  dan  kebangkrutan  perusahaan,  baik  di  negara  maju  maupun
berkembang telah mendorong lahirnya akuntansi forensik (Sayidah, 2019). Akuntansi forensik berasal dari dua kata, akuntansi dan forensik. Kata forensik berasal dari bahasa latin “forensik” yang berarti mengumpulkan fakta atau bukti yang digunakan untuk mendukung sebuah argumentasi dalam proses pengadilan.  Akuntansi  forensik  bertujuan  mendeteksi  kecurangan  ( fraud )  yang  berhubungan  dengan pembuktian  fakta  akuntansi  dalam  proses  hukum.  Dengan  kata  lain,  bahwa  ruang  lingkup  akuntansi forensik terdiri atas akuntansi, hukum, dan auditing (Tuanakotta, 2010). Akuntansi forensik merupakan suatu  skema  yang  dikembangkan  sebagai  strategi  deteksi  melalui  tindakan  persuasif  dan  preventif dengan penerapan prosedur audit investigasi yang bersifat ligitasi untuk menghasilkan berbagai temuan dan alat bukti adanya indikasi fraud (kecurangan). Sehingga berbagai temuan dan alat bukti tersebut dapat  digunakan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  di  pengadilan  (Arianto,  2020). According  to Dhar  and  Sarkar  2010  in (Olaoye  &  Olanipekun,  2018)  akuntansi  forensik  dikenal  merupakan penggunaan prinsip dan metode akuntansi untuk mengatasi permasalahan hukum. Klaim dan laporan dianggap sebagai bukti di pengadilan atau dalam proses administrasi di mana penipuan telah terbukti. Akuntansi  forensik  mencakup  keahlian  keuangan,  pengetahuan  penipuan,  serta  pengetahuan  dan pemahaman yang baik tentang realitas bisnis dan cara kerja sistem hukum (Bhasin, 2015).

## 2.3 Kasus fraud/korupsi yang terjadi

## 2.3.1 Peranan akuntansi forensik
Banyak kasus fraud terjadi di Indonesia yang cukup menggemparkan karena merupakan tindak pidana korupsi, antara lain kasus korupsi PT. Asuransi Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Tbk dengan taksiran  kerugian  negara  mencapai  Rp  23,7  triliun  (Merdeka,  2021).  Kasus  pemolesan  laporan keuangan oleh Garuda Indonesia, suap pengadaan barang dan peralatan di Krakatau Steel, korupsi PT Jiwasraya, kecurangan laporan keuangan oleh PT. Aqua, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan kasus korupsi dimasa pandemi Covid-19 yaitu fraud dalam situasi pandemi Covid-19 dan menyebabkan kerugian  bagi  Amerika  Serikat  sebesar  US$  100  juta.  Di  Indonesia  kasus  korupsi  yang  melibatkan Juliari Batubara, Menteri Sosial yang diduga menerima uang dengan total Rp 17 miliar dari dua paket bantuan  sosial  berupa  sembako  (CNNindonesia.com,  2021).  Namun  sampai  dengan  saat  ini  peran akuntansi forensik dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut tidak terdengar.
Berbeda dalam kasus yang lain, kesuksesan akuntansi forensik sangat menonjol ketika Pricewaterhouse Cooper (PwC)  berhasil  membongkar  kasus  Bank  Bali  dengan  menunjukkan  arus  dana  yang  rumit berbentuk  diagram  cahaya  yang  mencuat  dari  matahari  ( Sunburst ).  Selanjutnya  kasus  BNI  yang ditangani  oleh  PPATK  menggunakan  teknik Follow  the  Money seperti  yang  digunakan  PwC  dalam kasus  Bank  Bali  dan  berhasil  membuktikan  kepada  pengadilan  bahwa  Andrian  Waworuntu  terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp 1,3 Triliun (Sayyid, 2015) .

## 2.3.2 Hasil survei
Hasil survei ACFE Indonesia, fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sebanyak 154 responden survei fraudIndonesia atau sebesar 67% memilih korupsi. Hal ini berbeda dengan hasil Report  to  The  Nationss (2016)  yang  dikeluarkan  oleh  ACFE  yang  menyatakan  bahwa  jenis  fraud terbanyak ditemukan dalam bentuk asset missappropriation . Dalam survei fraudIndonesia sendiri, asset missappropriation dipilih oleh 71 responden atau 31% dari jumlah responden. Fraud berupa laporan keuangan  menjadi  jenis fraud terbanyak  ketiga  yang  dipilih  oleh  4  responden  atau  sebanyak  2%. Perbedaan ini disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dari responden. 2)

## 2.4 Penelitian terdahulu
Tidak  sedikit  yang  melakukan  penelitian  tentang  akuntansi  forensik  dalam  kaitannya  pengungkapan fraud , maupun penelitian tentang fraud di masa pandemi Covid-19, diantaranya:
Husna, Lailiyah, and Kurniawan (2021) dalam penelitian berjudul “Regulasi Pemerintah Dan Upaya KPK  Mencegah  Korupsi  Dalam  Perspektif  Akuntansi  Forensik  (Studi  Kasus  Bencana  Covid-19)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hukuman mati bagi koruptor dana bencana dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang pemerintah dalam melawan pandemi Covid- 19 serta peran KPK terhadap pencegahan korupsi dana anggaran bencana Covid-19. Hasilnya adalah bahwa  hukuman  mati  bagi  koruptor  yang  melakukan  korupsi  dana  penanganan  pandemic  Covid-19
belum diterapkan. Arianto (2020) “Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran akuntansi forensik sebagai strategi pemberantasan suap di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya disimpulkan  bahwa  akuntansi  forensik  berkontribusi  positif  mendukung  proses  pemberantasan  suap baik preventif, detektif dan represif.
Wuysang, Nangoi, and Pontoh (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap  Pencegahan  Dan  Pengungkapan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa akuntansi forensik berpengaruh  dalam  pengungkapan fraud, dan  menyatakan  bahwa  audit  investigatif  berpengaruh terhadap pengungkapan fraud . Sulistiani and Pramudyastuti (2021) “Peran Penting Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud”. Tujuan penelitian untuk memberi  gambaran  tentang  akuntansi  forensik  dan  audit  investigatif,  fraud,  teknik  mencegah  dan mengungkap fraud . Hasil disimpulkan bahwa pencegahan fraud dapat dilakukan dengan pengendalian intern yang efektif. Disini terlihat peranan yang penting akuntansi forensik dan audit investigatif di era ekonomi modern.
Ani (2020) “Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi pada Kantor BPKP di Kota Makasar)”.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan Fraud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi  forensik  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  fraud,  dan  audit  investigasi berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan fraud .  Mulyandini  and  Simatupang  (2022).  “Pengaruh Akuntansi  Forensik  Dan  Kemampuan  Auditor  Investigatif  Dalam  Pengungkapan  Kecurangan  Pada Bank BUMN Di Indonesia”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh akuntansi forensik dan  kemampuan  auditor  investigatif  dalam  mengungkapkan  kecurangan.  Pada  simpulan  penelitian menunjukan akuntansi forensik dan audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Secara  parsial  akuntansi  forensik  dan  kemampuan  auditor  investigatif  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.
Jannah,  Aditiya,  Suhartono,  Sari,  and  Fadhilatunisa  (2021)  “Penerapan  Akuntansi  Forensik  Dan Kompetensi Sdm Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini adalah studi literatur dengan tujuan mengungkap bagaimana akuntansi forensik sebagai sebuah disiplin ilmu dan kompetensi SDM dapat mencegah fraud pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  dari  akuntansi  forensik  dan  kompetensi  SDM  dalam penecegahan fraud .  Pamungkas  (2022)  “Pengaruh  Akuntansi  Forensik,  Audit  Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa  Tengah)”.    Metode  yang  digunakan  peneliti  adalah  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian menunjukkan,  pertama:  Akuntansi  Forensik  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan fraud . Kedua:  Audit Investigatif berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan fraud .
Patty  and  Ardini  (2021)  “Risiko  Kecurangan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pada  Masa  Pandemi COVID-19”.    Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  risiko  kecurangan  pada  saat  penyusunan laporan keuangan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Kesimpulannya bahwa dalam menyusun laporan  keuangan  memiliki  risiko  terjadinya  kecurangan/penyimpangan  terhadap  laporan  keuangan tersebut. Yuhertiana (2021) ”Peran Audit Internal Dalam Mencegah Fraud Di Tengah Wabah Covid- 19 (Studi Kasus Pada SPI RSUD dr. Soetomo Surabaya)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan Satuan  Pengawasan  Internal  untuk  mencegah fraud di  rumah  sakit.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa Satuan Pengawasan internal RSUD Dr. Soetomo telah melakukan fungsi pengawasan internal dalam mencegah fraud di tengah pandemi Covid-19.
Tuasikal (2017) “Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi? Simpulan penelitian ialah, pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi itu ada yang bersifat preventif, bersifat detektif dan bersifat represif. Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan  sebagai  strategi  preventif,  detektif,  dan  persuasif  melalui  penerapan  prosedur  audit forensik dan audit investigatif yang bersifat litigation support. Wiratmaja (2010) “Akuntansi Forensik
Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada peran  akuntansi  forensik  dalam  upaya  pengungkapan  dan  penyelesaian  kasus  korupsi  melalui pemutusan  mata  rantai  model  segi  tiga  kecurangan fraud  triangle dari  Donald  R.  Cressy . Simpulan penelitian yaitu, Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif yang bersifat litigation support.
Achyarsyah  and  Rani  (2020).  Pengaruh  Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif  Terhadap Pengungkapan  Kecurangan  Pelaporan  Keuangan  (Studi  pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia).  Hasil  penelitian,  pertama:  Akuntansi  Forensik  tidak  berpengaruh  pada  pengungkapan kecurangan  pelaporan  keuangan,  karena  akuntansi  forensik  tidak  mampu  mendeteksi  kemungkinan adanya kecurangan secara lebih dini. Kedua: Audit Investigatif berpengaruh terhadap Pengungkapan Kecurangan  Pelaporan  Keuangan.  Esnawati  and  Primasari  (2022)  Akuntansi  Forensik  Dan  Audit Investigasi  Dalam  Mengidentifikasi  Fraud  (Studi  Literatur).  Penelitian  menyimpulkan  akuntansi forensik dan audit investigasi berkontribusi untuk pengendalian fraud .
Mendasarkan pada uraian di atas dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah masih dan  akan  dihadapkan  pada  tanggungjawab  untuk  mengawal  penyusunan  laporan  keuangan  tahunan Pemerintah Daerah, sudah barang tentu APIP wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terutama pada sektor-sektor rawan fraud yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi dan salah satunya adalah  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  penanganan  Covid-19.  Dan  tentu  pengawasan  yang dilakukan  tidak  hanya  pada  aspek  pencegahan,  tetapi  juga  pada  aspek  yang  diduga  telah  terjadinya korupsi.  Pada  kondisi  telah  terjadinya fraud atau  korupsi ini,  APIP  dituntut  mampu  mendeteksi  dan mengungkapkannya. Dalam rangka mendeteksi dan mengungkap fraud atau korupsi apakah akuntansi forensik efektif digunakan oleh APIP, hal inilah yang coba diungkap dalam penelitian ini.

## 2.5 Hipotesis
Hipotesis yang dibangun pada penilitian ini adalah:
a. Akuntansi forensik efektif untuk mendeteksi korupsi.
b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat dan mampu menggunakan Akuntansi forensik dalam kegiatan auditnya.

## 3. Metodologi penelitian

## 3.1 Metode analisis data
Penulisan ini menggunakan  metode deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada kajian  pustaka yakni  dengan  mengamati  dan  menganalisis  semua  informasi  terkait  topik  penelitian  baik  melalui (tinjauan literatur, penelitian literatur, penelitian perpustakaan, serta dikombinasikan dengan penelitian terdahulu agar dapat menjelaskan fenomena yang akan terjadi (Mamahit & Urumsah, 2018). Sugiyono (2017) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi, dan literatur yang ada  hubungannya  norma  dan  budaya  yang  berlaku. Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsi  apa  yang terjadi dan berlaku saat ini, dengan objek penelitian yang didapat dari informasi. Ada empat langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni; Pertama, mengamati dan menganalisis informasi terkait topik  penelitian  yang  didapat  dari  jurnal  ilmiah,  buku,  koran,  majalah  baik  cetak  maupun online , termasuk  teori  dan  referensi  yang  akan  digunakan.  Kedua,  mengumpulkan  berbagai  literatur  yang relevan  dengan  topik  penelitian  untuk  dapat  menjelaskan  fenomena  yang  terjadi.  Ketiga, mengidentifikasi  berbagai  variabel  yang  relevan  dengan  topik  penelitian,  yang  diharapkan  dapat membantu  penelitian  ini.  Keempat,  membangun  kerangka  kerja  dengan  menggunakan  variabel  dari artikel ilmiah dan materi terkait lainnya sehingga terbentuk kerangka pengetahuan dan informasi yang relevan dengan topik penelitian dan dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Fraud adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang  bernilai  atas  kerugian  orang  lain  atau  mendapatkannya  dengan  membelokkan  hukum  atau kesalahan representasi suatu fakta, baik dengan kata maupun tindakan; kesalahan alegasi (mendakwa orang  melakukan  tidakan  kriminal),  menutupi  sesuatu  yang  harus  terbuka,  menerima  tindakan  atau
sesuatu yang salah dan merencanakan melakukan sesuatu yang salah kepada orang lain sehingga dia bertindak  di  atas  hukum  yang  salah  ( Black’s Law Dictionary ).  Istilah fraud lebih  luas  dari  korupsi, bahkan  korupsi  merupakan  cabang  atau  bagian  dari fraud .  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan Menurut Association  of  Certified  Fraud  Examiners ( ACFE ),  yaitu:  “ The  three  major  types  of occupational froud are : Corruption, Asset Misappropariation, and Fraudulent Statement” . Fraud tree ini  menggambarkan  cabang-cabang  dari fraud dalam  hubungan  kerja.  Tuanakotta  (2010) mengungkapkan, Occupational fraud tree ini mempunyai tiga cabang utama, yaitu: Pertama, korupsi merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh satu orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kedua,  penyalahgunaan  asset  merupakan  kecurangan  yang  melibatkan  asset  suatu  perusahaan  dan mengacu kepada pencurian yang dilakukan oleh pegawai atau pihak- pihak internal lainnya dalam suatu organisasi. Ketiga, Fraud ini dikenal dalam kegiatan general audit ( opinion audit ), dimana fraud ini terjadi  karena  adanya  salah  saji  ( misstatements baik overstatement maupun understatement )  yaitu menyajikan  pendapatan  lebih  tinggi  dari  yang  sebenarnya  atau  menyajikan  pendapatan  lebih  rendah dari  sebenarnya. Fraudulent  statements terjadi  pula  dalam  penyusunan  laporan  non-keuangan  yang ditujukan  kepada  pihak  internal  maupun  eksternal  yang  berisikan  laporan  non-keuangan  tidak sebenarnya dan terdapat unsur pemalsuan data dan dokumen. Ketiga fraud ini sangat mungkin terjadi dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Daerah, yaitu: a. Korupsi,  dalam  bentuk  pembengkakan  biaya  ( mark-up) ,  suap  yang  memanfaatkan  kebijakan penggunaan  dana  penanganan  Covid-19  melalui  swakelola  dan  penunjukan  langsung, output pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dan cenderung lebih rendah mutunya dari spesifikasi yang direncanakan terutama terhadap barang-barang yang sekali pakai, dan sebagainya.
b. Penyalahgunaan  aset,  selama  pandemi  meningkat  drastis,  35  persen  penyelewengan  aset  terjadi (Liputan6.com, 2020).
c. Fraudulent statements , terjadi pada data calon penerima bansos. KPK meminta Kementerian Sosial memperbaiki  data  penerima  bansos  karena  disinyalir  data  yang  ada  tidak  sesuai  kriteria  yang ditetapkan, terutama ukuran masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan (Republika.co.id, 2021).
Korupsi  sangat  merugikan  negara,  menimbulkan  biaya  tinggi,  dan  meningkatnya  kemiskinan.  Oleh karena itu tindakan antikorupsi sangat dibutuhkan termasuk mencegah dan mengungkapkan tindakan fraud (korupsi) dalam pengelolaan dan penanganan pandemi Covid-19 terutama terhadap dana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Salah satu langkah yang bisa diambil yaitu dengan  memanfaatkan akuntansi  forensik  dan  audit  investigatif.  Akuntansi  mengenal  dua  jenis  kesalahan  yaitu  kekeliruan ( error )  dan  kecurangan  ( fraud ),  yang  menjadi  pembeda  adalah  ada  atau  tidaknya  niat  yang  sengaja berbuat (Anggraini, Triharyati, & Novita, 2019). Berdasarkan data sampai saat ini, Pemerintah Daerah merupakan  lembaga  yang  memiliki  tingkat fraud (korupsi)  paling  tinggi.  Oleh karena  itu  peran  dari lembaga  Pemeriksa  Keuangan  di  daerah  (BPK  RI),  lembaga  pengawasan  internal  pemerintah  yaitu BPKP  dan  Inspektorat  Daerah  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  melakukan  pengawasan  atas penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 di Daerah.
Dalam rangka pengelolaan dana penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk  mencegah  penyalahgunaan  anggaran  karena  kekeliruan  ( error )  yaitu  dengan  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19  dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem  Keuangan.  Selain  hal  itu  KPK  menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)  No  8  Tahun  2020  tentang Penggunaan  Anggaran  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan COVID-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya  memperkuat  pengawasan  penggunaan  dana  anggaran  penanganan  pandemi  Covid-19.  Surat Edaran  ini  ditujukan  kepada  Gugus  Tugas  ditingkat  pusat  maupun  daerah  untuk  memandu  proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan pandemi Covid-19. Surat Edaran tersebut menekankan pula bahwa PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus yang telah dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah),  dan  mendorong  keterlibatan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP)  baik  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  maupun  Inspektorat  Daerah
terkait proses PBJ, agar prinsip PBJ pada kondisi darurat yaitu efektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap  berpegang  pada  konsep  harga  terbaik  ( value  for  money ).  Salah  satu  bentuk  pengawasan  APIP dijelaskan  di  Surat  Edaran  BPKP  Nomor  SE-6/K/D2/2020  yaitu  pengawasan  APIP  atas  pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dilaksanakan melalui kegiatan Reviu.
Reviu dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga dapat tepat sasaran, transparan,  dan  akuntabel,  namun  reviu  belum  mampu  mencegah  dan  atau  mendeteksi  bahkan mengungkap  adanya fraud (korupsi)  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa. Probity  Audit dilakukan terhadap proses pengadaan barang dan jasa dan bersifat real time yang merupakan instrumen dalam  rangka  mencegah  terjadinya fraud /korupsi  yang  dimana  hal  ini  menjadi  salah  satu  indikator keberhasilan program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Daerah yang dicanangkan oleh  KPK.  Namun probity  audit masih  belum  cukup  luas  dan  mampu  untuk  mendeteksi  bahkan mengungkapkan  adanya fraud /korupsi  karena  hanya  bersifat  pencegahan  dan  hanya  memberikan keyakinan  yang  bersifat  terbatas.  Dengan  demikian  untuk  mendeteksi  dan  mengungkapkan fraud (korupsi)  dalam  penggunaan  anggaran  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  dalam  rangka  percepatan penanganan COVID-19 diperlukan alat untuk menemukan bukti adanya fraud , dari bukti inilah akan membantu memenangkan banyak kasus (Sayyid, 2015).
Atas pengungkapan kasus fraud yang terjadi, tidak dapat dipungkiri ada peran yang sangat besar dari ilmu  Akuntansi  Forensik. Akuntansi  forensik  merupakan  suatu  skema  yang  dikembangkan  sebagai strategi deteksi melalui tindakan persuasif dan preventif dengan penerapan prosedur audit investigasi yang  bersifat  ligitasi  untuk  menghasilkan  berbagai  temuan  dan  alat  bukti  adanya  indikasi fraud (kecurangan).  Sehingga  berbagai  temuan  dan  alat  bukti  tersebut  dapat  digunakan  dalam  proses pengambilan keputusan di pengadilan (Arianto, 2020). According to Dhar and Sarkar 2010 in (Olaoye & Olanipekun, 2018) akuntansi forensik dikenal merupakan penggunaan prinsip dan metode akuntansi untuk mengatasi permasalahan hukum. Klaim dan laporan dianggap sebagai bukti di pengadilan atau dalam  proses  administrasi  di  mana  penipuan  telah  terbukti.  Akuntansi  forensik  mencakup  keahlian keuangan, pengetahuan penipuan, serta pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang realitas bisnis dan cara kerja sistem hukum (Bhasin, 2015).
Pengaruh  akuntansi  forensik  terhadap  pengungkapan fraud ,  telah  banyak  diteliti.  Penelitian  oleh (Wuysang  et  al.,  2016),  (Putri  &  Wahyundaru,  2020)  menunjukkan  bahwa  akuntansi  forensik berpengaruh terhadap pengungkapan fraud . Hal berbeda diungkapkan dalam penelitian (Achyarsyah & Rani,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  akuntansi  forensik  tidak  berpengaruh  terhadap  pengungkapan fraud, hal ini sama dengan hasil penelitian (Pamungkas, 2022) menunjukkan bahwa akuntansi forensik tidak  berpegaruh  terhadap  pengungkapan fraud ,  dalam  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  audit investigatif  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengungkapan fraud .  Penelitian  yang  dilakukan oleh  (Ani,  2020),  (Wuysang  et  al.,  2016),  (Achyarsyah  &  Rani,  2018)  yang  menyatakan  bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh pada pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan, sedangkan audit investigatif berpengaruh terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan.
Penelitian  Jannah  et  al.  (2021)  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  dari  akuntansi  forensik  dan kompetensi SDM dalam penecegahan fraud. Mulyandini and Simatupang (2022). Dalam penelitiannya menyimpulkan  bahwa  akuntansi forensik  dan  audit  investigatif berpengaruh  terhadap  pengungkapan kecurangan. Secara parsial akuntansi forensik dan kemampuan auditor investigatif memiliki pengaruh signifikan  terhadap  pengungkapan  kecurangan.  Ani  (2020),  menyatakan  dalam  penelitiannya  bahwa akuntansi  forensik  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan fraud ,  dan  audit  investigasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan fraud .
Penelitian lain menyimpulkan bahwa  pencegahan fraud dapat dilakukan dengan pengendalian intern yang  efektif  baik  berupa  pengendalian  intern  pasif  maupun  aktif.  Dari  upaya-upaya  tersebut,  jelas memperlihatkan  bagaimana  peran  penting  dari  akuntansi  forensik  dan  audit  investigatif  di  dalam ekonomi  modern  saat  ini  (Sulistiani  &  Pramudyastuti,  2021).  Penelitian  Arianto  (2020)  menyatakan akuntansi forensik sangat berkontribusi positif dalam mendukung proses pemberantasan korupsi suap baik  strategi  preventif,  detektif  dan  represif.  Penelitian  lain  Tuasikal  (2017),  (Wiratmaja,  2010), mengungkapkan,  pendekatan  strategi  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  itu  ada  yang  bersifat preventif, bersifat detektif dan bersifat represif. Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat
dikembangkan  sebagai  strategi  preventif,  detektif,  dan  persuasif  melalui  penerapan  prosedur  audit forensik dan audit investigatif yang bersifat litigation support untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan.
Di dalam akuntansi forensik dikenal proses investigasi dalam pengumpulan alat bukti. Audit investigasi merupakan  suatu  pemeriksaan  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengungkap  kecurangan atau  kejahatan  dengan  menggunakan  pendekatan,  prosedur  dan  teknik-teknik  yang  umumnya digunakan  dalam  suatu  kejahatan  (Rahmayani,  2014).  (Tuanakotta,  2010)  secara  sederhana mengartikan  audit  investigatif  sebagai  suatu  upaya  pembuktian  atas  suatu  kesalahan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Karena  tujuan  audit  investigatif  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan mengungkapkan kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan  teknik yang digunakan dalam  audit  investigatif  relatif  berbeda  dengan  pendekatan,  prosedur,  dan  teknik  yang  digunakan  di dalam audit keuangan, audit kinerja, atau audit dengan tujuan tertentu lainnya (Anggraini et al., 2019). Audit  investigatif  merupakan  proses  pengumpulan  dan  pengujian  bukti-bukti  terkait  dengan  kasus penyimpangan  yang  berindikasi  akan  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan tindakan korektif manajemen. Lebih lanjut dalam audit investigasi digunakan beberapa metode seperti audit investigasi dengan teknik audit, audit investigasi dengan teknik perpajakan, follow the money , audit investigasi dengan  menganalisis unsur perbuatan melawan hukum, investigasi pengadaaan, dan computer forensics (Tuanakotta, 2010). Didalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ani,  2020),  (Wuysang  et  al.,  2016),  (Achyarsyah  &  Rani, 2020) yang menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan fraud .
Di dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran Negara maupun anggaran Daerah untuk penanganan pandemi  Covid-19  rawan  terjadinya fraud yang  mengarah  pada  tindak  pidana  korupsi.  Untuk mendeteksi dan mengungkapkan ada tidaknya froud atau korupsi dalam penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 tersebut lebih tepat menggunakan cara pemeriksaan atau audit investigatif dengan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu kejahatan (Rahmayani, et. al. 2014).
Akuntansi  forensik  sebagai  sebuah  istilah  di  dalam  prakteknya  sering  disebut  dengan  beberapa terminologi  yang  lain.  Ada  yang  menyebut  audit  forensik,  audit  investigatif, fraud  audit , fraud investigation , serta forensic investigation (Sayidah, 2019). Dengan demikian salah satu langkah terbaik dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  adalah  dengan  menggunakan  skema  audit  investigatif  yaitu kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku dengan tujuan  untuk  mengungkapkan  terjadinya  kecurangan  atau fraud (Crumbley,  2009),  ataupun  melalui audit forensik yaitu suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan ( fraud ) yang dapat digunakan dalam proses litigasi (SKKNI). Pelaksanaan audit inventigatif ataupun audit forensik menggunakan tenaga para profesional akuntansi forensik. Hal itu tanpa alasan, sebab profesi akuntansi forensik sebenarnya telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 179 Ayat 1, bahkan beberapa studi mengatakan bahwa ilmu akuntansi forensik terbukti dapat menekan praktik fraud (kecurangan) (Alabdullah, Alfadhl, Yahya, & Rabi, 2014; Chi-Chi & Ebimobowei, 2012; Temitope, 2014). Seorang akuntan forensik dapat berperan dengan baik dalam aspek pencegahan dan penyelidikan terkait dengan berbagai jenis fraud (Sayidah, 2019).
Mengacu pada hal tersebut, peran akuntan forensik dapat dilakukan oleh auditor pemerintah dalam hal ini adalah APIP yang telah bersertifikat ( Certified Forensic Auditor ) terutama saat melaksanakan audit forensik, karena  untuk membongkar terjadinya fraud , maka seorang akuntan forensik harus memiliki pengetahuan  dasar  akuntansi  dan  audit  yang  kuat,  pengenalan  perilaku  manusia  dan  organisasi, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum dan peraturan, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi, serta pemahaman terhadap pengendalian internal  (Siahaan,  2013).  Audit  forensik  digunakan  dalam  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Audit Forensik, yang menjelaskan bahwa audit forensik merupakan suatu metodologi  dan  pendekatan  khusus  dalam  menelisik  kecurangan  ( fraud ),  atau  audit  yang  bertujuan untuk  membuktikan  ada  atau  tidaknya fraud yang  dapat  digunakan  dalam  proses  litigasi  (SK Kemenakertrans No. Kep. 46 / MEN/II /2009).
Mendasarkan pada literatur yang ada dan hasil penelitian terdahulu di dapat bahwa alat atau instrumen yang  efektif  untuk  mendeteksi fraud atau  tindak  pidana  korupsi  dalam  pengelolaan  keuangan  atau anggaran adalah akuntansi forensik. Karena akuntansi forensik dapat digunakan untuk menganalisa dan menguji angka dan nilai uang, serta di dalam akuntansi forensik terdapat metode audit investigasi yang memiliki  prosedur  audit  rinci  yang  dapat  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  cukup,  relevan,  dan kompeten untuk dapat dijadikan alat bukti pengadilan. Selain hal tersebut, APIP telah pula mendapatkan serifikat kompetensi dalam bidang audit, baik audit investigasi maupun audit forensik, sehingga dapat dikategorikan mampu dan kompeten untuk menggunakan metode akuntansi forensik dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan untuk mendeteksi dan mengungkapkan fraud /korupsi

## 5. Kesimpulan
Simpulan  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  yang  dibangun,  yaitu:  Pertama,  untuk  mendeteksi  dan mengungkap  terjadinya fraud atau  tindak  pidana  korupsi  terhadap  penggunaan  dana  atau  anggaran penanganan Covid-19, akuntansi forensik sangat efektif digunakan. Kedua, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP)  di  Daerah  dapat  dan  mampu  menggunakan  Akuntansi  forensik  dalam  kegiatan auditnya. dengan menggunakan skema audit investigatif ataupun melalui audit forensik dengan dibekali pengetahuan  dan  kemampuan  ilmu  audit  investigatif  dan  audit  forensik  yang  diperoleh  dengan mengikuti sertifikasi yang dipersyaratkan.

## Limitasi dan studi lanjutan
Penelitian ini terbatas pada efektifitas akuntansi forensik untuk deteksi korupsi atas penggunaan dana penanganan  Covid-19  di  Daerah  dan  terbatas  pada  peranan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP) di Daerah dalam memanfaatkan akuntansi forensik dalam kegiatan audit.
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan pengaruh akuntansi  forensik  dalam  pelaksanaan  audit  di  Daerah  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP).

## Ucapan terima kasih
Pada kesempatan ini di diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memampukan saya untuk menyelesaikan penelitian ini;
2. Istri saya Lis Monalisa, anak dan menantu: Eya Nadia B. Toeweh, Erya Nadila B. Toeweh, Grace Lie  B.  Toeweh,  dan  Prayogi  Krami,  serta  cucu  saya  Shalom  Arasel  Abra  yang  selalu  memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

## Referensi
Achyarsyah,  P.,  &  Rani,  M.  (2020).  Pengaruh  Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif  Terhadap Pengungkapan  Kecurangan  Pelaporan  Keuangan  (Studi  pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia).
Ahmad, A. (2019). The extent of Jordanian external auditor commitment in applying ISA ″240 ″and its effect in reducing fraud in financial statement. International Journal of Business and Social Science, 10 (2), 74-80.
Alabdullah, T. T.  Y.,  Alfadhl, M.  M.  A.,  Yahya,  S., &  Rabi,  A. M.  A.  (2014). The  role  of forensic accounting in reducing financial corruption: A study in Iraq. International Journal of Business and Management, 9 (1), 26.
Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 2 (2), 372- 380.
Ani, A. (2020). Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan FradD (Studi pada Kantor BPKP di Kota Makassar). Universitas Muhammadiyah Palopo. Arianto, B. (2020). Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2 (1), 47-62.
Bhasin,  M.  L.  (2015).  An  emperical  investigation  of  the  relevant  skills  of  forensic  accountants: experience of a developing economy. Available at SSRN 2676519 .
Chi-Chi, O. A., & Ebimobowei, A. (2012). Fraudulent activities and forensic accounting services of banks in Port Harcourt, Nigeria. Asian Journal of business management, 4 (2), 124-129. CNNindonesia.com.  (2021).  Duduk  Perkara, Jejak Juliari,  Menteri Korupsi  Uang  Jatah  Rakyat  Kala Pandemi.
Crumbley, D. L. (2009). So what is forensic accounting. The ABO Reporter, 9 .
Esnawati,  M.,  &  Primasari,  D.  (2022). Akuntansi  Forensik  Dan  Audit  Investigasi  Dalam Mengidentifikasi  Fraud  (Studi  Literatur). Paper  presented  at  the  Students  Conference  On Accounting and Business (SCoAB).
Husna,  Y.  N.,  Lailiyah,  K.,  &  Kurniawan,  D.  D.  (2021).  Regulasi  Pemerintah  Dan  Upaya  KPK Mencegah Korupsi Dalam Perspektif Akuntansi Forensik. Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 8 (01), 79-88.
Jannah, R., Aditiya, R., Suhartono, S., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2021). Penerapan Akuntansi Forensik Dan Kompetensi SDM terhadap Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 7 (1).
Kalsel.antaranews.com. (2020). Kasus fraud dan penyelewengan aset meningkat saat pandemi. Liputan6.com. (2020). Kasus Fraud dan Penyelewengan Aset Meningkat di Tengah Pandemi Covid- 19.
Mamahit,  A.  I.,  &  Urumsah,  D.  (2018).  The  Comprehensive  Model  of  Whistle-Blowing,  Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. Journal of Accounting and Strategic Finance,
1 (2), 153-162.
Marbun, A. N. (2017). Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat? Integritas: Jurnal Antikorupsi, 3 (1),
53-85.
Merdeka. (2021). Kronologi Terkuaknya Kasus Korupsi Asabri, Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia
Mulyandini, V. C., & Simatupang, F. S. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Kemampuan Auditor Investigatif  dalam  Pengungkapan  Kecurangan. Accounthink:  Journal  of  Accounting  and Finance, 7 (2).
Olaoye,  C.  O.,  &  Olanipekun,  C.  T.  (2018).  Impact  of  forensic  accounting  and  investigation  on corporate governance in Ekiti State. Journal of Accounting, Business and Finance Research, 4 (1), 28-36.
Pamungkas, W. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional  Terhadap  Pengungkapan  Fraud  (Studi  Pada  BPKP  Perwakilan  Jawa  Tengah). Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 15 (1), 99-109. Patty,  T.  F.  Q.,  &  Ardini, L.  (2021).  Risiko  Kecurangan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pada  Masa Pandemi Covid-19.
Putri,  C.  M.,  &  Wahyundaru,  S.  D.  (2020).  Penerapan  Pengendalian  Intern,  Audit  Investigatif, Pengalaman,  Profesionalisme,  dan  Akuntansi  Forensik  Yang  Berpengaruh  Terhadap Pengungkapan  Fraud  (Studi  Kasus  Pada  Inspektorat  Provinsi  Jawa  Tengah). Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi . Rahmayani, L. (2014). Pengaruh kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan whistleblower  terhadap  efektivitas  pelaksanaan  audit  investigasi  dalam  pengungkapan kecurangan. Riau University.
Republika.co.id. (2021). Penyelewengan Bansos Covid-19 yang Masih Terus Terjadi|Republika Online. Savitri, A., & Pinem, D. B. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Nilai Pasar terhadap Harga Saham:
Studi pada Perusahaan yang Secara Konsisten Terdaftar sebagai Indeks LQ45 Selama 2020- 2021. Studi Akuntansi, Keuangan, dan
Manajemen, 2 (1), 59-70. doi:10.35912/sakman.v2i1.1651
Sayidah,  N.,  Assagaf,  A.,  Sulis  Janu  Hartati,  S.T  &  Muhajir  (2019).  Akuntansi  Forensik  dan  Audit Investigatif.
Sayyid,  A.  (2015).  Pemeriksaan  fraud  dalam  akuntansi  forensik  dan  audit  investigatif. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 13 (2). sehatnegeriku.kemkes.go.id. (2022). Waspadai Penularan COVID-19 di Awal Tahun 2023. Septianingrum, F., Damayanti, D., & Maryani, M. (2022). Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 2 (1), 1-13. doi:10.35912/sakman.v2i1.1429
Siahaan, Y. (2013). Akuntansi Forensik di Indonesia. SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan,
1 (1), 67-70.
Sitaresmi, S., & Wahyudi, H. (2022). Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung. Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 2 (1), 29-44.
doi:10.35912/sakman.v2i1.1428
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Sulistiani, I., & Pramudyastuti, O. (2021). Peran Penting Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 24 (2), 112- 126.
Temitope,  O.  A.  (2014).  Effect  of  forensic  accounting  on  the  financial  performance  of  commercial banks in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting, 5 (8), 103-105. Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi forensik dan audit investigatif. Jakarta: Salemba Empat, 431 . Tuasikal,  H.  (2017).  Akutansi  Forensik  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6 (2), 199–205.
Wiratmaja,  I.  D.  N.  (2010).  Akuntansi  forensik  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 5 (2).
Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pencegahan dan pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah pada  perwakilan  BPKP  provinsi  Sulawesi  Utara. JURNAL  RISET  AKUNTANSI  DAN AUDITING" GOODWILL", 7 (2).
Yuhertiana, I. (2021). Peran Audit Internal dalam mencegah fraud di tengah wabah covid-19 (Study Empiris RSUD Dr. Soetomo Surabaya). Jurnal Proaksi, 8 (2), 547-560.