## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## Heri Siswoyo, Sujianto, dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam, Pekanbaru
Abstract:  Implementation  of  Regional  Regulation  Number  3  of  2015  concerning  Village Consultative  Bodies. The  purpose  of  this  study  was  to  ﬁnd  out  how  the  implementation  of Regional  Regulation  No.  3  of  2015  Indragiri  Hilir  Regency.  This  study  uses  a  qualitative descriptive  research  method approach. Primary  data  is  obtained  directly through  interviews  from informants,  namely  the  village  head,  Village  Secretary,  Village  Consultative  Body  (BPD), Community Leaders and the community. The results of this study indicate that the implementation of  Regional  Regulation  No.  3  of  2015  in  Indragiri  Hilir  District  implementing  the  Village Consultative Body's tasks has not yet achieved the expected results, there are still some tasks  that have not been carried out by the Village Consultative Body. This happens because of the ability of resources  both  human  resources  and  ﬁnancial  resources  that  have  not  been  supported,  so  that Regional  Regulation  No.  3  of  2015  in  Indragiri  Hilir  Regency  has  not  been  able  to  be  fully implemented.
Key words: implementation, regional regulations, village consultative bodies, village government
Abstrak:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan  Daerah  No  3  Tahun  2015  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Penelitian    ini  menggunakan pendekatan  metode  penelitian    deskriptif  kualitatif.  Data  primer  diperoleh  langsung  melalui wawancara  dari informan ,  yaitu  kepala  desa,  Sekretaris  Desa,  Badan  Pemusyawaratan  Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan  Daerah  No  3  Tahun  2015  Kabupaten  Indragiri  Hilir  pelaksanaan  tugas  Badan Permusyawaratan  Desa  belum  mencapai  hasil  yang  diharapkan,  masih  ada  beberapa  tugas  yang belum  dilaksanakan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Hal  itu  terjadi  karena  kemampuan sumberdaya  baik  sumberdaya  manusia  maupun  sumberdaya  ﬁnansial  yang  belum  mendukun g, sehingga  Peraturan  Daerah  no  3  Tahun  2015  Kabupaten  Indragiri  Hilir  belum  mampu diimplementasikan secara maksimal.
Kata kunci: implementasi, peraturan daerah , badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Sejak Proklamasi  Kemerdekaan  pada  tanggal  17 Agustus  1945  Indonesia  mulai  menata  diri, baik pada segi politik, ekonomi dan lain se- bagainya, yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan  pembangunan  bangsa  dan negara.
Untuk  mewujudkan  cita  cita  pemba- ngunan telah berbagai sistem digunakan oleh pemerintah,  mulai  dari  sistem  sentralisasi sampai  pada  sistem  desentralisasi.  namun dalam perjalananya sistem ini belum efektif,
jika  di  tinjau  dari  hasilnya.  Karena  masih ada  daerah  yang  terisolir,  tidak  ada  listrik PLN,  terutama  di  daerah  pedesaan.  Dalam hal ini pemerintah terus meningkatkan pem- bangunan pedesaan hingga terbitlah Undang Undang  Republik  Indonesia  Nomor  06  Ta- hun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan  bahwa  pemerintahan  desa  adalah penyelenggara  urusan  pemerintahan  dan  ke- pentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indo- nesia.
Selanjutnya  pada  pasal  3  Undang- Undang  No  06  Tahun  2014  dijelaskan  bah- wa  pengaturan  desa  berasaskan:  Rokognisi, Subsidiaritas,  Keberagaman,  Kebersamaan, Kegotongroyongan,  Kekeluargaan,  Musya- warah,  Demokrasi,  Kemandirian,  Partisipasi dan Kesetaraan.
Desa Seberang Sanglar  merupakan sa- lah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, desa ini ter- bilang  luas  yaitu  72,20  km2  atau  6.500 hektar. Adapun jumlah penduduk di desa ini adalah sebanyak 4.145 jiwa yang tersebar di 17 wilayah RW.
Pendapatan di desa ini adalah dari sek- tor  perkebunan  kelapa,  pinang  dan  padi. Adapun  pekerjaan  masyarakatnya  bertani dan  sebagai  buruh  perkebunan.  Pendapatan masyarakat  di  desa  tersebut  tergantung  de- ngan harga kelapa, dan sampai saat ini harga kelapa  dan  padi  masih  sangat  rendah  desa ini,  dan  akses  yang  sangat  sulit  sehingga pendapatan masyarakat masih minim.
BPD  memiliki  peran  penting  dalam pelaksanaan  pemerintahan  desa,  BPD  seba- gai lembaga legislative desa dituntut mampu menyelenggarakan  tugas  legislasi  sebagai- mana mestinya sebagaimana yang tercantum dalam  Undang  Undang  No  6  Tahun  2014 yang  kemudian  di  kuatkan  lagi  dengan  Pe- raturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 3 Tahun 2015. Dalam Perda tersebut dijelas- kan bahwa  BPD  memiliki  tugas  sebagai  be- rikut:
1. Membahas  dan  menyepakati  Ranca- ngan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung  dan  menyalurkan  aspi- rasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepa- la desa, terhadap pelaksanaan peratu- ran desa dan peraturan kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Memproses pemilihan penetapan dan pemberhentian kepala desa sesuai pe- raturan yang berlaku
6. Menyusun tata tertib BPD
7. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  dise- suaikan  dengan  peraturan  perundang undangan yang berlaku.
Selain  tugas  tersebut  diatas  BPD  juga mempunyai  kewajiban  menyampaikan  lapo- ran  kinerja  minimal  satu  kali  dalam  satu  ta- hun  kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan dalam  rapat  desa,  yang  dihadiri  oleh  unsur pemerintah  desa,  lembaga  kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan disampaikan se- cara tertulis keppada Bupati.
Desa Seberang Sanglar  merupakan sa- lah  satu  desa  tertinggal  jika  dibandingkan dengan  desa  lainya.  Desa  ini  belum  menca- pai indikator keberhasilan pembangunan, hal itu  dapat  dibuktikan  dengan  belum  adanya listrik  di  Desa  tersebut  dan  akses  yang  sulit karena belum adanya infrastruktur yang me- madai, seperti jalan, jembatan dan lain lain.
Kondisi  yang  sangat  memprihatinkan tersebut,  peneliti  beranggapan  bahwa  perlu kiranya diadakan penelitian karena ada bebe- rapa  masalah  yang  terjadi  di  Desa  tersebut diantaranya masalah pelaksaan amanat Perda No  3  Tahun  2015  Kabupaten  Kabupaten Indragiri Hilir mengenai tugas BPD. Realitas yang terjadi di desa Seberang Sanglar keter- libatan  masyarakat  secara  langsung  dalam pemilihan BPD tidak ada dan sosialisasi pe- merintah tentang BPD kepada masyarakat ti- dak  ada  sehingga  banyak  masyarakat  tidak mengetahui  siapa  BPD  Desa  Seberang Sanglar.
Selain  itu  jumlah  BPD  di  Desa  Sebe- rang Sanglar hanya berjumlah 5 orang, seba- gaimana  tercantum  pada  SK  Bupati  Inhil No:  Kpts.255/II/HK-2015  dengan  lampiran nama  anggota  BPD  yaitu:  M  Ariﬁn  M  Nur, Masrifah.t,  Abd.  Majid,  Nur  Wakit  dan Lehen.  yang  seharusnya  kategori  desa  de- ngan jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa berjumlah 9 orang BPD sebagaimana tercan- tum pada Perda No 03 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Tentu  hal  tersebut  berpengaruh  terha- dap  proses  pelaksanaan  tugas  BPD  dalam hal  menyerap  dan  menampung  aspirasi  ma- syarakat, karena BPD merupakan wadah un- tuk menampung dan menyampaikan aspirasi
masyarakat.  Jika  masyarakat  saja  tidak  me- ngetahui  siapa  BPD  nya  tentu  akan  berpe- ngaruh  terhadap  proses  partisipasi  masyara- kat  terutama  di  bidang  pengambilan  kebija- kan.  Berdasarkan  fenomena  tersebut,  maka pertanyaan  penelitiannya  adalah  bagaimana implementasi  Perda  Nomor  3  Tahun  2015 tentang  pelaksanaan  tugas  pokok  BPD  Desa Seberang Sabglar Kecamatan Reteh Kabupa- ten Indragiri Hilir?.
Anderson  (Solichin  Abdul  Wahab 2014)  mendeﬁnisikan bahwa kebijakan ada- lah  langkah  yang  secara  sengaja  dilakukan oleh  seorang  actor  atau  sejumlah  actor  ber- kenaan dengan adanya  masalah atau persoa- lan tertentu yang dihadapi.
Solichin  Abdul  Wahab  (2014)  Kebija- kan seringkali penggunaanya dalam komuni- kasi politik saling dipertukarkan dengan isti- lah istilah lain, seperti tujuan, program kepu- tusan,  undang  undang,  ketentuan  ketentuan, usulan  usulan  dan  rancangan  rancangan  be- sar  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Bagi  kala- ngan  yang dekat dengan proses proses kebi- jakan atau mereka yang berada pada pusaran kekuasaan  yang  dalam  literature  dikenal  de- ngan  sebutan  komunitas  kebijakan  istilah yang  menimbulkan  tumpang  tindih  seperti itu  mungkin  tidak  akan  menimbulkan  masa- lah apapun.
Menurut Carl Friedman (dalam Abidin,  2002)  bahwa  yang  paling  pokok bagi  suatu  kebijakan  adalah  tujuan  ( goal ), sasaran ( objective ) atau kehendak ( purpose ). Menurut  Nugroho  (2006)  kebijakan  publik adalah  1)  kebijakan  yang  dibuat  oleh  admi- nistrasi  negara  atau  administrasi  publik.  2) kebijakan  yang  mengatur  kehidupan  bersa- ma atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang  atau  perorangan.  Sedangkan  Menurut Parker dalam  Santoro  (1998)  mendeﬁnisi- kan  kebijakan  publik  sebagai  suatu  tujuan tertentu  atau  serangkaian  prinsip  tindakan, yang  dilakukan  oleh  suatu  pemerintah  pada periode  tertentu  dalam  hubungan  suatu  sub- jek atau tanggapan pada suatu krisis.
Selain  itu  kebijakan  menurut  Heinz Eulau  dan  Kenneth  Prewitt  (Solichin  Abdul Wahab  2014)  adalah  berdirinya  keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan be-
rulang  yang  membuatnya  dan  orang  orang baik dipihak mereka yang mematuhinya. Se- dangkan  Dye  (1981)  mendeﬁnisikan  kebija- kan  publik  yaitu  apapun  juga  yang  dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesua- tu itu atau tidak mengerjakannya.
Deﬁnisi  lain  mengenai  kebijakan  pub- lik  menurut  Carl  Friedrich  (Solly  Lubis  : 2014)  yang  mengatakan  bahwa  kebijakan adalah  “serangkaian  konsep  tindakan  yang diusulkan  oleh  seorang  atau  sekelompok orang  atau  pemerintah  dalam  satu  lingku- ngan  tertentu  dengan  menunjukan  hambatan hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan  tersebut  dalam  rangka  mencapai  tu- juan tertentu.
Dalam  keterangan  lain  Amara  Raksa- sataya (Solly  Lubis :2014)  mengatakan  bah- wa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang  diarahkan  untuk  mencapai  suatu  tuju- an, menurutnya ada 3 unsur dalam kebijakan public yaitu:
1. Identiﬁkasi tujuan yang akan dicapai
2. Strategi untuk mencapainya
3. Penyediaan berbagai inputatau masu- kan  yang  memungkinkan  pelaksa- naanya.
Menurut Thomas R. Dye (1981) Kebi- jakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dila- kukan.  Dye  mengatakan  bahwa  bila  peme- rintah memilih untuk melakukan suatu maka harus  ada  tujuannya  (objeknya)  dan  kebija- kan  publik  itu  meliputi  semua  tindakan  pe- merintah,  jadi  bukan  semata-mata  merupa- kan  pernyataan  keinginan  pemerintah  atau pejabat  pemerintah  saja.  Disamping  itu  se- suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerin- tah pun termasuk kebijaksanaan  negara. Hal ini  disebabkan  karena  “sesuatu  yang  tidak dilakukan”  oleh  pemerintah  akan  mempu- nyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh peme- rintah. (Edi Suharto, 2005)
Defenisi kebijakan public dari Thomas Dye  (dalam  subarsono,  2010)  tersebut  me- ngandung makna bahwa :
1. Kebijakan public tersebut dibuat oleh badan  pemerintah  bukan  organisasi swasta.
2. Kebijakan public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dila- kukan oleh badan pemerintah.

## METODE
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian  deskriptif kualitatif,  yakni menggambarkan  atau  menjelaskan  permasa- lahan yang ada dengan memberikan jawaban atas  permasalahan  yang  dikemukakan  yang merujuk  pada  teori  yang  bersangkutan  de- ngan  permasalahan.  Informan  dalam  peneli- tian  ini  adalah  kepala  desa,  sekretaris  desa, BPD Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpu- lan  data  dengan  cara  observasi,  wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan  dengan  metode  deskriptif  yang menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  pende- katan  observasi  dan  analisis  data  primer yang lengkap sekaligus dikontrol dengan da- ta  sekunder.  Penelitian  ini  juga  mengguna- kan pendekatan observasi lapangan dan ana- lisis  data  primer  yang  lengkap  sekaligus  di- kontrol  dengan  data  sekunder.  Hasil  peneli- tian  menunjukkan  Desa  Seberang  Sanglar belum  mampu  secara  maksimal  dalam  me- laksanakan tugas pokoknya.

## HASIL

## Standar dan Tujuan Kebijakan
Variable  ini  didasarkan  pada  kepenti - ngan utama terhadap sistem sistem yang me- nentukan  pencapaian  kebijakan,  pencapaian ini  menilai  sejauh  mana  standar  dan  tujuan kebijakan  telah  direalisasikan.  Sasaran  uta- ma  dari  kebijakan  Peraturan  Daerah  No  03 Tahun 2015 adalah Badan Permusyawaratan Desa.
Adapun  standar  dan  tujuan  kebijakan pada  Perda  ini  menurut  Bpk  Syahril  selaku Sekdes  dan  PJ  Kepala  Desa  adalah  sebagai berikut:
“jika dilihat dari sisi Perda sebenar- nya  standard  dan  tujuan  kebijakan tersebut sudah ya tentu kalau tujuan- nya  kan  jelas  bahwa  Perda  tersebut
mengatur  mengenai  tugas  pokok  Ba- dan Permusyawaratan Desa dan me- nurut saya sudah sesuai dan realistis namun  hanya  tinggal  sumberdaya nya  saja  apakah  mampu  atau  tidak untuk melakukannya, masalah sesuai atau  tidak    yang  jelas  kalau  niatnya untuk  melaksakan  perda  tesebut  su- dah  ada  tinggal  bagaimana  hasilnya nanti  ya  kita  hargai  sebagai  proses pembelajaran.  Yang  jelas  sementara ini  walaupun  belum  bisa  di  jalankan semua  tapi  paling  tidak  berusaha untuk tidak melanggar apa yang ada didalam Peraturan Daerah tersebut”

## Sumber Daya Kebijakan
Dalam  Implementasi  kebijakan  diper- lukan dukungan sumberdaya baik sumberda- ya manusia (human resources) maupun sum- berdaya matrial (matrial resources). Sumber- daya  tersebut  layak  mendapat  perhatian  ka- rena  menunjang  keberhasilan  implementasi kebijakan.
Mengenai  sumberdaya  dalam  proses implementasi  Peraturan  Daeah  ini  berikut disampaikan  oleh  Sekretaris  Desa  sekaligus PJ kepala desa yaitu Bpk Syahril:
“Kalo dari segi sumberdaya manusia sebenarnya  ya  bisa  dibilang  sesuai dan  memadai  karena  Badan  Permu- syawaratan Desa kita saat ini adalah dari  lima  orang  itu  yang  berpendi- dikan  S1  satu  orang  kemudian  satu orang lagi Diploma II dan yang tiga- nya  berpendidikan  SMA,  dan  kalo dari  keseluruhan  mungkin  belum  bi- sa  menjalankan  semua  namun  dari acuan yang ada dalam membaca me- laksanakan  dilapangan  berangsur- angsur  mereka  melaksanakan  sesuai dengan  Perda  tersebut,  kemampuan secara  individu  mereka  jika  dilihat dari  segi  pendidikan  harusnya  mam- pu  melaksanakan  Perda  tersebut  na- mun  yang  menjadi  kendala  adalah jumlah  anggota  BPD  yang  kurang dan  belum  mampu  memenuhi  keter- wakilan, jika dilihat dari jumlah pen-
duduk dan jumlah dusun saja ada se- kitar  delapan  dusun  sederhana  saja jika  kita  mengambil  keterwakilan satu  dusun  satu  orang  kan  minimal delapan  atau  sebilan  orang  jumlah anggota BPD nya”.
Terbatasnya  anggaran  yang  digunakan untuk operasional  juga  menjadi  kendala,  se- bagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Sekretaris Desa  Sekaligus  PJ  Kepalas  Desa  Seberang Sanglar yaitu Bpk Syahril sebagai berikut:
“Kita  didesa  menganggarkan  yang pertama itu insentif atau honor itu 12 bulan  kita  bayarkan  kemudian  ada lagi  biaya  operasional  seperti  untuk ATK kemudian ada untuk biaya rapat seperti  konsumsi  kemudian  ada  per- jalanan dinas BPD itu sendiri itu kita siapkan dari APBDes Desa Seberang Sanglar  itu  sendiri  sebenarnya  de- ngan  jumlah  penduduk  diatas  4000 bisa  sebenarnya  sebanyak  sembilan orang  Anggota  Badan  Permusyawa- ratan Desa jika mengacu pada Pera- turan Daerah No 03 Tahun 2015 ini, Cuma  persoalanya  kita  terkena  di Pemerintahan  Desa  karena  angga- ran  dana  yang  dikucurkan  oleh  pe- merintah  ada  ketentuan  bahwa  dari jumlah  pagu  anggaran  hanya  30% yang bisa digunakan untuk operasio- nal termasuklah insentif dan operasi- onal  BPD  itu  sendiri,  tentu  jika anggota  BPD  nya  semakin  banyak kan anggaranya tentu semakin besar kan, ya persoalanya itu tadi, kalau di tambah anggotanya ya semakin kecil pendapatan  baik  perangkat  desa maupun  BPD  itu  sendiri  makanya sampai hari ini ya tetap kita gunakan yang  lima  sampai  hari  ini  dan  yang di  SK  kan  Bupati  pun  masih  lima orang  itu  meskipun  belum  mampu mewakili  semuanya  karena  paling tidak  delapan  atau  sembilan  mini- mal.  Kalau  untuk  Seberang  Sanglar sebenarnya  juga  terdapat  kekura- ngan dari anggota BPD tersebut me-
mang  saya  akui  keterbatasan  itu mungkin juga disebabkan karena ku- rangnya pelatihan terutama dibidang administrasi lah yang sangat terlihat karena  masih  belum  mampu  dan nampaknya  masih  minta  bantu  de- ngan perangkat desa”.

## Aktiﬁtas  Pengamatan  dan  Komunikasi Interorganisasional
Komunikasi  dan  koordinasi  merupa- kan  mekanisme  yang  sangat  penting  dalam implementasi  kebijakan.  Semakin  baik  ko- munikasi  dan  koordinasi  diantara  pihak  pi- hak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  imple- mentasi,  maka  asumsinya  akan  sangat  kecil terjadinya penyimpangan .
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bpk Syahril  selaku  Sekretaris  Desa  dan  PJ  Ke- pala Desa sebagai berikut:
“Kalau  masalah  koordinasi  sampai saat  ini  kami  belum  pernah  dengar baik  koordinasi  dengan  pemerintah desa  maupun  stakeholder  yang  ada di  desa  seperti  Lembaga  Pemasya- rakatan kemudian ada organisasi pe- muda,  orgnisasi  perempuan  seperti PKK  ya  sampai  hari  ini  belum  per- nah saya dengar paling paling kalau- pun  ada  dia  paling  ketika  acara  ra- pat  itu  saja  dengan  pemerintah  desa selain  dari  itu  belum  ada  rasanya, sehingga  terkadang  terasa  seakan akan  BPD  itu  ada  ketika  rapat  itu saja  yang  sebatas  menyepakati  saja. Jika  tidak  ada  koordinasi  kan  jelas bahwa tugas BPD belum sepenuhnya dilaksanakan  bisa  jadi  juga  hal  ter- sebut  terjadi  karena  kurangnya  pe- ngalaman  mereka  dalam  berorgani- sasi  karena  memang  sumberdaya  ki- ta  seperti  itu,  dalam  hal  membentuk panitia dan memproses pemilihan ke- pala desa saja masih kami dari pihak desa yang menginisiasi, mereka tidak tahu apa apa”.

## Kerakteristik Pelaksana
Pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi in- formal  yang  akan  terlibat  dalam  pengimple- mentasian  kebijakan  public.  Hal  ini  sangat penting  karena  kinerja  implementasi  kebija- kan  publik  akan  sangat  banyak  dipengaruhi oleh  ciri  ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan agen  pelaksananya.  Misalnya  implementasi kebijakan  publik  yang  berusaha  untuk  me- ngubah tingkah laku manusia secara radikal.
Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Bpk Sahril  selaku  Sekretaris  Desa  sekaligus  PJ Kepala  Desa  Seberang  Sanglar  sebagai berikut:
“Ya  karena  sebetulnya  dari  tahun 2001  itu  sebagai  Badan  Perwakilan Desa  kemudian  tahun  2004  berubah menjadi  Badan  Permusyawaratan Desa dan kemudian ada lagi Undang Undang  No  6  Tahun  2014  yang  me- ngatur masalah Badan Permusyawa- ratan  Desa  yang  sebenarnya  tugas- nya  kurang  lebih  saja,  kemudian  SK pertama pada tahun 2001 saya piker dengan  waktu  dari  2001  sampai  de- ngan  sekarang  harusnya  mereka  su- dah cukup pengalaman karena tugas mereka  ya  memang  itu itu  saja  yaitu sebagai  badan  legislasi  yang  ada  di desa. Dan memang yang mempenga- ruhi  sekarang  ini  adalah  masalah luasnya  wilayah  yang  kurang  sesuai dengan  jumlah  anggota  BPD  kita sehingga  saya  katakan  bahwa  untuk Desa  Seberang  Sanglar  belum  me- menuhi  syarat  keterwakilan  karena wilayah  kita  sangat  luas  dan  pendu- duk  kita  juga  sangat  banyak  semen- tara  anggota  BPD  kita  hanya  5 orang  saja  dan  untuk  menangani masalah  tersebut  kita  juga  menya- dari bahwa kita terbentur pada pera- turan  pemerintah.  Peraturan  yang ada  dari  pagu  anggaran  30%  untuk operasional  disitulah  termasuk  gaji dan  tunjangan  BPD  itu  sendiri  dan jumlah  yang  hanya  30%  itu  menjadi kendala  untuk  operasional  BPD  nya
termasuklah  pemerintah  desa  juga begitu intinya tergantung pada besar kecilnya pagu anggaran”.

## Kondisi Ekonomi Sosial Politik
Upaya  untuk  mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan,  lingkungan  meliputi  kondisi ekonomi, sosial dan polotik. Lingkungan so- sial,  ekonomi  dan  politik  yang  tidak  kondu- sif  akan  menyebabkan  kegagalan  pada  im- plementasi kebijakan.
Kondisi ekonomi, sosial dan politik se- benarnya  sesuai  jika  dihubungkan  dengan Peraturan  Daerah  No  03  Tahun  2015  terse- but sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk Sahril selaku Sekretaris Desa dan PJ Kepala Desa Seberang Sanglar sebagai berokut:
“Saya piker kalau Peraturan Daerah No  03  Tahun  2015  ini  sudah  tepat lah  dengan  kondisi  lingkungan  eko- nomi, sosial dan politik di tempat ki- ta karena kalau masalah itu terutama kami  lah  yang  merasa  di  desa   yang jelas  perda  ini  nantinya  bagus  pe- ngaruhnya terhadap pelaksanaan pe- merintahan  ditingkat  desa  meskipun sekarang  masih  belum  bisa  terlaksa- na  dengan  sempurna.karena  kita  sa- dar bahwa rata rata masyarakat kita petani kelapa dan padi yang memang masih  memiliki  pengetahuan  yang rendah  terutama  mengenai  masalah pemerintahan, tak heran jika mereka lebih  banyak  apatis  dan  kurang  pe- duli terhadap pemerintahan desa, de- ngan  adanya  perda  ini  harapan  kita masyarakat  dapat  berperan  aktif  da- lam hal pembangunan desa terutama dalam  hal  pembangunan  dan  dapat menjadi rujukan pemerintah desa da- lam mengambil suatu kebijakan.”

## Disposisi atau Sikap Pelaksana
Peraturan  Daerah  No  03  Tahun  2015 merupakan produk hukum daerah yang diha- silkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Indragiri Hilir,  Peraturan  Daerah  tersebut  diharapkan mampu  memperbaiki  sistem  pemerintahan
desa, selain itu Peraturan Daerah ini juga di- bentuk  karena  bersinergi  dengan  program unggulan  Pemerintah  Kabupaten  Indragiri Hilir dalam hal pembangunan yaitu program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).
Kemudian Bpk Nurwakit selaku Badan Permusyawaratan Desa  menjelaskan  menge- nasi  disposisi  atau  sikap  pelaksana  sebagai berikut:
“tidak  ada  penolakan  dari  pihak kami  sebagai  Badan  Permusyawara- tan Desa, kami semua menerima Pe- raturan Daerah itu karena isi nya se- suai  dan  bagus.  Cuma  ya  dalam  su- atu pelaksanaan itu sebelum dilaksa- nakan  itu  kita  rapat  bagaimana  ini supaya kita bisa mengikuti Perda ini yang  telah  ditentukan  walaupun  ti- dak  menyamai  karena  itu  sudah  di- buat  dari  atas  ya  tetap  kita  usaha- kan. Walaupun tenaga kurang ya kita usahakan  bagaimana  biar  tidak  me- nyimpang dari Perda itu”.

## PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan merupakan ta- hapan  yang  krusial  dalam  proses  kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diim- plementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan  yang  diinginkan.  Implementasi  kebi- jakan pada prinsipnya adalah cara agar sebu- ah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuanya.  Im- plementasi pada sisi lain merupakan fenome- na yang kompleks, namun dibalik kerumitan dan  kompleksitasnya  implementasi  meme- gang  peran  yang  cukup  vital  dalam  proses kebijakan.  Tanpa  adanya  sebuah  implemen- tasi  pada  kebijakan,  maka  program  program dari  kebijakan  yang  telah  disusun  hanya akan menjadi catatan catatan resmi saja yang tidak  memiliki  fungsi  yang  sebenarnya  dan menjadi  program  semata  tanpa  pernah  di- jalankan.
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi kendala  dalam  implementasi  Peraturan  Dae- rah  No  03  Tahun  2015  studi  kasus  pelaksa- naan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa  Seberang  Sanglar  Kecamatan  Reteh Kabupaten  Indragiri  Hilir  yaitu  sebagai berikut:
1. Ketergantungan dan Kemandirian Lembaga
Pelaksanaan  lembaga  Badan  Permu- syawaratan  Desa  masih  sangat  tergantung pada pemerintah desa. Selain hal itu juga ter- dapat beberapa kendala  yang didapati dalam proses  implementasi  kebijakan.  Hal  tersebut sejalan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Bapak  Sahril  selaku  Sekretaris  Desa  dan  PJ Kepala  Desa  Seberang  Sanglar  sebagai berikut:
“Kalo  dilihat  pelaksanaan  sehari hari  saya  lihat  BPD  kita  belum  bisa mandiri, itulah sebenarnya yang jadi kendala.  Dalam  melaksanakan  tu- gasnya makanya susah, apa apa ma- sih  tergantung  kepada  pemerintah desa,  bahkan  kadang  kami  sebagai pemerintah  desa  malah  yang  mengi- ngatkan  mereka  walaupun  tidak  se- harusnya,  mereka  kurang  memiiki inisiatif”.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa  belum mampu  melaksanakan  tugasnya  disebabkan karena  masih  ada  ketergantungan  Badan Permusyawaratan Desa tarhadap Pemerintah Desa.

## 2. Sumber Daya
Masalah lain yang menjadi kendala da- lam  pelaksanaan  tugas  Badan  Permusyawa- ratan Desa adalah  masalah sumberdaya  baik sumberdaya  manusia  maupun  sumberdaya ﬁnansial. Sumberdaya manusia yang ada pa- da  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa sudah  mampu  dari  segi  pendidikan  karena telah  memenuhi  syarat  administrasi  sebagai anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa,  na- mun  dalam  hal  pelaksanaan  masih  membu- tuhkan  pengalaman  dan  pelatihan  pelatihan untuk  meningkatkan  kapasitas  mereka,  ke- mampuan para anggota Badan Permusyawa- ratan  Desa  Seberang  Sanglar  masih  kurang terutama dibidang administrasi dan pemerin- tahan. Hal ini dibuktikan dengan kurang per- caya  diri  Badan  Permusyawaratan  Desa  da- lam  menjalankan  tugasnya  dan  masih  ber-
gantung  pada  pemerintah  desa  terutama  di- bidang administrasi.
Dalam hal sumberdaya ﬁnansial diakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi masa- lah  utama  dalam  hal  ini,  berawal  dari  terba- tasnya  anggaran  menyebabkan  desa  belum mampu melakukan penambahan jumlah ang- gota  Badan  Permusyawaratan  Desa,  hal  ini memicu  adanya  kesulitan  BPD  dalam  mela- kukan  tugas  keterwakilan  karena  menyang- kut dan  mengakomodir wilayah  yang sangat luas, tentu juga beban kerja yang lebih berat. Keadaan  ini  kian  menjadi  masalah  mengi- ngat  pendapatan  dan  biaya  operasional  Ba- dan  Permusyawaratan  Desa  yang  terbatas dan fasilitas yang tidak memadai.

## 3. Fokus Pelaksana Kebijakan
Masalah  kendala  kemudian  merambat kepada  masalah  fokus  para  anggota  Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya. Para anggota Badan Permusyawa- ratan Desa lebih sibuk dalam melakukan ak- tiﬁtas di luar tugasnya, rasionalisasinya ada- lah  karena  pendapatan  mereka  dari  BPD  ti- dak memadai dengan jumlah tugas yang luas sehingga mereka lebih mementingkan profe- si  mereka  masing  masing,  ada  yang  sebagai tenaga guru dan petani. Besaran jumlah ope- rasional Badan Permusyawaratan Desa tidak sebanding  dengan  operasional  Pemerintah Desa.  Kesibukan  kesibukan  tersebut  kemu- dian  menghambat  para  anggota  Badan  Per- musyawaratan Desa dalam melakukan tugas- nya.  Keadaan  ini  dilakukan  karena  kesibu- kan  dan  prioritas  kerja  para  Badan  Permu- syawaratan Desa  yang  lain sehingga  menga- baikan tugas nya.

## SIMPULAN
Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun  2015  tentang  Badan  Permusyawara- tan Desa (studi  kasus pelaksanaan tugas Ba- dan  Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Sebe- rang  Sanglar  Kecamatan  Reteh  Kabupaten Indragiri  Hilir)  belum  mampu  dilaksanakan dan  berjalan  sebagaimana  semestinya,  kare- na tugas pokok Badan Permusyawaratan De- sa  di  Desa  Seberang  Sanglar  masih  belum optimal.  Pelaksanaan  tugas  Badan  Permu-
syawaratan Desa sebagai  badan  legislasi de- sa  masih  belum  berjalan  secara  optimal  hal ini terbukti dari tanggapan Informen dan da- ta  yang  diperoleh  bahwa  dalam  hal  menam- pung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat tidak  ada  sama  sekali,  selain  itu  masyarakat sendiri  tidak  mengenal  BPD  dan  tugasnya sebagai  penyalur  aspirasi  mereka,  BPD  ha- nya  sebatas  menyetujui  pada  saat  musyawa- rah di tingkat desa.
Tidak  adanya  koordinasi  BPD  dengan pihak pihak  lain  juga  merupakan suatu indi- kasi bahwa BPD belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal, dalam hal memben- tuk panitia  memproses pemilihan kepala de- sa  BPD  belum  menjalankan  tugasnya,  hal tersebut terbukti pada pemilihan kepala desa yang  mengatur  dan  berperan  adalah  peme- rintah  desa  dalam  hal  ini  adalah  sekretaris desa sehingga banyak tugas tugas yang harus nya  dilakukan  oleh  BPD  namun  dilakukan oleh pemerintah desa sehingga terlihat keter- gantungan BPD terhadap Pemerintah Desa.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul  Wahab,  Solichin.  2014.  Analisis Kebijakan dari  Formulasi ke Penyusu- nan Model  Model Implementasi  Kebi- jakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Abidin,  Zainal,  2002,  Kebijakan  Publik,
Jakarta: Yayasan Pancur Curah.
Dye,  Thomas,  1981,  Understanding  Public Policy,
Englewood Cliﬀs Prentice Hall Inc.
Solly  Lubis.  2014.  Politik  Hukum  dan
Kebijakan  Publik.  Bandung:  Mandar Maju.
Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik:
Konsep Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Pub- lik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masa- lah  dan  Kebijakan  Sosial.  Bandung: Alfabeta.
Sujianto.  2008.  Implementasi  Kebijakan
Publik.  Pekanbaru:  Alaf  Riau,  Graha Uni Press.
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa