## RUANG BERJALAN: SEJARAH PERENCANAAN PEDESTRIAN DI JAKARTA
Ratu Arum Kusumawardhani 1 , Karya Widyawati 2 ,
1 Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur ratu.arum.ak@gmail.com
2 Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur widyawatik@yahoo.co.id
Abstract : When people habitat in a city, they must get easy access to move in all directions. Cities are always developing and so are the network systems that exist within them, but the human need to move by foot will always be there. Pedestrian paths become a network system for this movement and their existence also develops following the needs and growth of the city. This paper examines how the  development  of  pedestrian  path  planning  in  Jakarta  from  time  to  time  through  historical approach.  What  paradigms  underlie  the  planning  of  pedestrian  paths  in  each  period  and  the priorities taken by the decision makers at each periods. Such developments have brought Jakarta closer to a pedestrian-friendly city and have made Jakarta's pedestrian pathways a space for the aspirations of its people. Interpretation method used in this research by using online news data as the main source. It is important to know the process that occurs in Jakarta, considering its position as  the  capital  city  of  the  country  and  every  planning  and  policy  that  occurs  will  always  be  a barometer of planning and policy for other cities in Indonesia.
Key Words: pedestrian pathways, pedestrian, pedestrian history, Jakarta
Abstrak : Ketika manusia bertinggal di suatu kota, ia harus mendapatkan akses yang mudah untuk berpindah  ke  segala  penjuru.  Kota  selalu  berkembang  begitu  pula  sistem  jaringan  yang  ada  di dalamnya,  tetapi kebutuhan manusia untuk berpindah dengan menggunakan kaki akan selalu ada. Jalur pedestrian menjadi sistem jaringan untuk perpindahan tersebut dan keberadaannya juga turut berkembang  mengikuti  kebutuhan  dan  pertumbuhan  kota.  Tulisan  ini  mengulas  bagaimana perkembangan perencanaan jalur pedestrian di Jakarta dari masa ke masa melalui pendekatan aspek kesejarahan.    Paradigma  apa  saja  yang  melatari  perencanaan  jalur  pedestrian  di  tiap  periode  dan prioritas yang diambil oleh pemegang keputusan pada tiap masa. Perkembangan seperti apa yang terjadi yang membawa Jakarta semakin dekat ke arah kota yang ramah bagi para pejalan kaki dan menjadikan jalur pedestrian di Jakarta menjadi ruang aspirasi masyarakatnya.  Metode interpretasi digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  data  berita  daring  sebagai  sumber  utama. Proses yang terjadi di Kota Jakarta ini penting untuk diketahui mengingat posisinya sebagai ibu kota negara  dan  setiap  perencanaan  serta  kebijakan  yang  terjadi  akan  selalu  menjadi  barometer perencanaan dan kebijakan bagi kota kota lain di Indonesia.
Kata Kunci : jalur pedestrian, sejarah, Kota Jakarta

## PENDAHULUAN
Suatu  sore  di  awal  tahun  2020  ketika aktivitas masih berlangsung normal belum terusik oleh  pandemi  virus  COVID19,  berjalan  kaki menelusuri  sepanjang  jalur  pedestrian  Cikini  – Salemba  menjadi  momen  yang  menyenangkan. Selepas  keluar  dari  area  Stasiun  Cikini,  deretan penjaja  jasa  ojek  online  berbaur  dengan  deretan sepeda  para  penjaja  makanan.  Kepala  saling terjulur, saling mencari,  antara  calon  penumpang dan  pengemudi.  Kendaraan  yang  melintas menahan  lajunya,  terutama  di  menit  menit  sibuk ketika  orang  banyak  menyeberang.  Riuh,  tapi terasa begitu hidup.
Bergeser  beberapa  langkah,  jalur  pejalan kaki  tersebut  terasa  lebih  tenang.  Kita  dapat
berjalan perlahan sambil menikmati suasana kota. Mengamati  deretan  bangunan  lama  seperti bangunan  kampus  bergaya  internasional  dan gedung bioskop ikon jalan Cikini, Metropole, yang terinspirasi  oleh  gaya  art  deco.  Gedung  megah yang  kontras  dengan  para  pedagang  sate  pikul yang jongkok menempel dinding pagar di naungan pohon  rindang.  Sate  pikul  yang  membawa  ke kenangan masa kecil, saat para pedagang itu masih berjualan  keliling  kampung  sambil  meneriakan dagangannya  dengan  unik,  “TTeeeeeeee!!!”. Berjalan  menjadi  semakin  menyenangkan  ketika indera  penciuman  dibelai  aroma  gurih  lemak daging  dan  aroma  manis  kecap  menetes  di  atas arang.  Tetapi  sepersekian  detik  kemudian melompat  dikagetkan  oleh  kendaraan  roda  dua
yang  menyerobot  naik  ke  trotoar  untuk menghindari lampu merah. Motor yang masih bisa menyelinap  lincah  walau  terhalang  deretan  tiang pembatas jalan.
Memasuki  Jalan  Diponegoro,  berjalan kaki terasa lebih nyaman. Jalur pejalan kaki yang lebih  lebar,  bersih  tanpa  pedagang  kaki  lima, hanya sedikit orang lalu lalang atau duduk di kursi besi  yang  berderet  teratur  di  sana.  Jalur  yang nyaman  dipandang  tetapi  panas,  tidak  terdapat naungan  pohon  rindang  serta  ditambah  padatnya kendaraan  dan  hembusan  asap  knalpot  membuat kita  harus  berpikir  ulang  untuk  menghabiskan waktu duduk di situ.  Berbeda dengan yang terjadi di    sepenggal  pedestrian  di  sisi  Jalan  Salemba. Selalu  ada  kerumunan  aneka  ragam  manusia  di sekitar  jembatan  penyeberangan  yang  terletak dekat kampus Universitas Indonesia, saling asing satu  sama  lain  tapi  berbaur  berbagi  ruang  di penggal  yang  sama.  Semakin  malam  semakin ramai, pedagang makanan menggelar dagangannya  bahkan  ada  pedagang  yang  hampir menutup  habis  lebar  trotoar.  Selain  pedagang, mereka  yang  lalu  lalang  hanyalah  mereka  yang singgah, datang sejenak, berlalu dan pergi.
Merasakan pengalaman di jalur pedestrian antara Cikini – Salemba di awal tahun 2020, dan perubahan hasil dari penataan terakhir, memunculkan  keingintahuan  lebih  lanjut  tentang jalur  pedestrian  di  Jakarta.  Dari  penelitian terdahulu,  banyak yang mengulas jalur pedestrian baik  yang  mengambil  kasus    di  kota  Jakarta maupun  Indonesia  secara  keseluruhan  yang berpusat  pada  sisi  perencanaan  yang  terkait langsung dengan kenyamanan pengguna. Umumnya  penelitian  tersebut  mengulas  tentang aspek  rancangan  yang  paling  sesuai  dan  nyaman bagi para pengguna. Seperti yang dilakukan oleh Pohan  dan  Manullang  (2018)    ketika  membahas tentang  prioritas  indikator  dalam  perencanaan pejalan  kaki  dan  Malik  Al  Karim  (2019)    yang membahas tentang analisis fisik penggunaan jalur pedestrian  sebagai  fasilitas  publik.  Penelitian terkait  jalur  pedestrian  dengan  pendekatan  lain dilakukan  oleh  Prima  dan  Prayogi  (2020)    yang membahas tentang kajian perilaku pejalan kaki di kawasan  Transit  Oriented  Development  (TOD), pola  perencanaan  kota  yang  menjadi  trend sekarang.
Penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran bahwa jalur pedestrian berkembang dan terus menerus ada pendekatan baru yang dilakukan dalam pengembangannya. Sehingga memunculkan  rasa  ingin  tahu  akan  fungsi  dan makna  pedestrian  di  dalam  perencanaan  kota
Jakarta,  dan  cerita  apa  yang  berada  di belakangnya.  Dengan  menggunakan  pendekatan sejarah, tulisan ini mencoba mengulas perencanaan  penataan  pedestrian  dari  masa  ke masa.  Paradigma  apa  saja  yang  melatari perencanaan  di  tiap  periode  dan  prioritas  yang diambil oleh pemegang keputusan pada masa itu. Proses  yang  terjadi  di  Kota  Jakarta  ini  penting untuk  diketahui  mengingat  posisinya  sebagai  ibu kota negara dan setiap perencanaan serta kebijakan yang  terjadi  akan  selalu  menjadi  barometer perencanaan dan kebijakan bagi kota kota lain di Indonesia.

## METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam menyusun tulisan  ini  adalah  metode  interpretasi  dengan menggunakan berita daring sebagai sumber utama. Data dikumpulkan dari berbagai website pemberitaan nasional yang memiliki reputasi baik dan juga melalui kanal resmi pemerintahan. Data diurutkan sesuai dengan periodesasi pemerintahan paska  ditetapkannya  Jakarta  sebagai  ibukota negara. Data tersebut yang kemudian disandingkan  untuk  dianalisis  untuk  melihat terjadinya perubahan kebijakan dan prioritas dari masing masing periode pemerintahan di Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ruang Berjalan
Peran  sebuah  kota  adalah  menyediakan beragam  kemungkinan  bagi  penduduknya  untuk saling  terhubung  dengan  cara  yang  teratur  . Mereka  harus  dapat  berpindah  dengan  mudah  ke segala  penjuru  kota.  Kota  pasti  akan  bertumbuh, tetapi  kebutuhan  manusia  untuk  mendapatkan akses yang mudah ke segala penjuru kota dengan menggunakan kaki akan selalu ada. Semakin besar skala sebuah kota, maka akan semakin kompleks pula  jaringan  yang  ada  di  dalamnya  termasuk jaringan  yang  bersifat  mekanikal  dan  otomatis. Sebuah  kota  yang  baik  akan  mengatur  jaringan yang ada di dalamnya berdasarkan skala manusia, dengan  menempatkan  jaringan  yang  memiliki kecepatan lebih tinggi berada di bagian dalam atau bawah  tanah,  dan  yang  lebih  lambat  menempati bidang permukaan. Ruang untuk manusia berjalan adalah  jaringan  yang  pergerakannya  paling lambat, sehingga ia akan selalu berada paling atas dimana  manusia  dapat  merasakan  bertinggal  dan menempati suatu tempat atau in place.
Ruang untuk berjalan atau jalur pedestrian bila  ditelusuri,  memiliki  sejarah  yang  panjang. Sejarah  jalur  pedestrian  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  sejarah  jalan.  Ia  dikatakan tidak memiliki makna ketika berdiri sendiri, tetapi akan  menjadi  organ  yang  sangat  vital  ketika tersusun dalam satu entitas dengan bangunan dan jalan  di  sebelahnya 1 .  Sebelum  kota  mengenal sistem  jalan,  jalur  pedestrian  dikatakan  sebagai sistem transportasi atau penghubung yang dikenal terlebih  dahulu.    Banyak  nama  untuk  menyebut pedestrian,  beberapa  istilah  lain  yang  umum digunakan di Indonesia  antara lain adalah trotoar dan  jalur  pejalan  kaki.  Pedestrian    berasal  dari bahasa latin pedester yang memiliki arti bepergian dengan  menggunakan  kaki  ,  sedangkan  trotoar yang  berasal  dari  bahasa  Perancis  trottoir memiliki  arti  bagian  tepi  jalan  yang  ditinggikan tempat  orang  berjalan.  Di  dalam  sejarah permukiman manusia, pedestrian adalah penghubung  dan  ruang  sosial  yang  pertama  kali terbentuk  secara  alami  sebelum  kemudian berkembang  menjadi  sistem  dan  hirarki  jalan ketika permukiman tersebut berkembang menjadi kota. Pedestrian tertua ditemukan di Asia Kecil di permukiman Catal Huyuk (Abad ke 7 – 6 Sebelum Masehi)  yang  menggunakan  atap  bangunan sebagai  pedestrian  tempat  bergeraknya  manusia, dan  di  Hacilar  yang  memanfaatkan  gang  –  gang sempit antar bangunan sebagai pedestrian .
Peradaban  Romawi  Kuno  mengenal konsep jalur pedestrian yang mereka sebut semita , yang  kemudian  tidak  lagi  digunakan  sampai kemudian  muncul  kembali  di  Inggris  pada  akhir abad  ke  18.  Ketika  itu  jalur  pedestrian diperkenalkan  kembali  dan  menjadi  bagian pengembangan  perencanaan  jalan.  Konsep  awal pedestrian  di  Inggris  terkait  dengan  kesehatan kota,  sistem  jaringan  limbah  kota  disusun bertingkat  di  bawah  permukaan  tanah  dan kemudian ditutupi dengan paving yang ditinggikan  dan  dapat  digunakan  untuk  orang berjalan. Pola ini kemudian diikuti oleh kota Paris sejak  tahun  1830  di  bawah  pengawasan Rambuteau, tokoh yang meletakan landasan dasar untuk  kemudian  dilanjutkan  oleh  Haussmann ketika melakukan perombakan besar besaran atas kota  Paris.  Dalam  program  perbaikan  kota  yang dilakukan  Haussmann,  perubahan  yang  paling terkenal  adalah  pada  penataan  jalannya  terutama pada  boulevard  atau  poros  jalan  utama  yang
1 Kostof  dalam The  City  Assembled p189  dan Jacobs  dalam The  Death  and  Live  of  American  Cities menjelaskan hal yang serupa tentang entitas jalur pedestrian
dilengkapi dengan deretan pohon rimbun dan jalur pedestrian  yang  lebar  untuk  dilalui  oleh  pejalan kaki dengan nyaman.
Munculnya gerakan arsitektur modern, tak luput menyentuh pula rancangan jalur pedestrian. Salah satu pola yang ditawarkan adalah pemisahan secara  tegas  jalur  kendaraan,  pejalan  kaki  dan bangunan    yang  kemudian  menyusunnya  secara vertical.  Konsep  streetless  urbanity  seperti  yang ditawarkan oleh Le Corbusier dalam Ideal City. Le Corbusier  melihat  arah  perkembangan  kota  yang akan mengikuti perkembangan teknologi kendaraan,  sehingga  dibutuhkan  ruang  ruang untuk pergerakan yang sangat cepat. Menurutnya, sebuah  kota  yang  dibuat  untuk  pergerakan  yang cepat  adalah  kota  yang  dibuat  untuk  sukses, konsep  jalan  layang  dan  jalur  bebas  hambatan yang  membelah  langit  kota  diperkenalkan, pedestrian  bukan  lagi  bagian  yang  menjadi  satu dengan jalan.
Konsep kota modern dengan sistem jalan seperti di atas, menjadi model yang banyak ditiru atau diterapkan di kota kota dunia, tidak terkecuali di Jakarta. Tetapi konsep tersebut mendapat kritik dari  para  penggerak  new  urbanism  yang menganggap  pendekatan  modern  tidak  humanis. Salah  satu  tokoh  penggerak  new  urbanism,  Jane Jacobs, mengkritisi dengan mencoba memperlihatkan peran penting jalur pedestrian di sebuah  kota  melalui  kebutuhan  dan  perilaku penggunanya. Secara keseluruhan, Jacobs mengkritisi pola perencanaan kota yang mengikuti konsep  perencanaan  modern  yang  lebih  terfokus pada menempatkan  kota sebagai mesin  ekonomi. Menurutnya,  di  dalam  kehidupan  nyata,  vitalitas suatu  kota  justru  terletak  pada  masyarakatnya ketika mereka bergerak dan beraktivitas di ruang yang mereka tinggali.  Jacobs  kemudian  berusaha membangun argumentasi dengan memperlihatkan proses yang terjadi di jalur pedestrian, memperlihatkan  kebutuhan  mendasar  yang  dari penduduk  kota,  interaksi  sosial  yang  mungkin terbangun, dan bagaimana mereka dapat memainkan  peranan  penting  di  dalam  fungsi kontrol.
Di  Indonesia  sendiri,  jalur  pedestrian diatur  menjadi  bagian  dari  dua  sistem  yaitu sebagai bagian dari sistem penataan jalan raya dan sistem tata ruang. Dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas Angkutan Jalan, diatur hak keamanan dan keselamatan pejalan kaki
ketika  menggunakan  sarana  jalan.    Sedangkan pada Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan  Ruang,  sarana  jaringan  pejalan  kaki diamanatkan  di  dalam  perencanaan  tata  ruang wilayah kota. Dalam tataran pelaksanaan, undang –  undang  ini  diperjelas  dalam  peraturan turunannya berupa peraturan pemerintah, peraturan  menteri,  dan  di  tingkat  daerah berdasarkan  ke  dua  undang-undang  di  atas  dapat dibuat  peraturan  tersendiri  sesuai  permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi di masing – masing daerah.  Secara  umum,  pranata  tersebut  mengatur bagaimana  jalur  pedestrian  di  Indonesia  dapat dimanfaatkan,  yaitu  sebagai  jalur  pejalan  kaki, ruang  sosial,  ruang  pamer  dan  ruang  bagi  usaha kecil  yang  secara  terinci  diatur  menurut  lokasi, lebar  jalur  pedestrian,  dan  kebijakan  pemerintah setempat.
Standar  tentang  tipe,  bentuk,  ukuran  dan pemanfaatan jalur pedestrian di Indonesia pertama kali  di  susun  tahun  1990  dalam  bentuk  Standar Nasional Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Trotoar No.  07/T/BNKT/1990 2 .    Standar  yang  disusun oleh  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum ini berupa panduan teknis  pembuatan  trotoar  sebagai  bagian  dari sistem  jalan  raya,  standar  yang  dua  puluh  empat tahun  kemudian  diperbaharui  menjadi  Pedoman Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Prasarana  dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan yang menjadi dokumen pelengkap dari Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  03/PRT/M/2014 dengan  judul  yang  sama.  Peraturan  terbaru  yang dimiliki  Indonesia  ini  sudah  lebih  komprehensif dalam mengatur standar yang harus dipenuhi oleh jalur  pedestrian  yang  diharapkan  menjadi  acuan dan  panduan  praktis  bagi  pemerintah  kota  dalam menata  ruangnya.  Azaz  kesetaraan  sudah  jauh lebih diperhatikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus,  dan  mendorong  agar  dibentuknya  ruang bagi pejalan kaki yang nyaman dan humanis untuk mereka beraktivitas di perkotaan.

## Menuju Jakarta
5 Juli 1959, Dekrit Demokrasi Terpimpin ditandatangani sekaligus menandai awal dimulainya pembangunan Jakarta sebagai sebuah kota  modern.  Di  masa  demokrasi  terpimpin  ini, visi Presiden Soekarno untuk mewujudkan Jakarta sebagai  kota  modern  yang  dapat  mempersatukan bangsa  sekaligus  mercusuar  dari  bangsa  yang
2 Pembaruan  SNI  dilakukan  di  Pedoman  Teknis Perekayasaan  Fasilitas  Pejalan  Kaki  di  Wilayah  Kota,
sedang  bangkit,  mulai  dilakukan.  Di  bawah kepemimpinan Gubernur Soemarno Sosroatmodjo, visi tersebut satu persatu dilakukan, dan di masa kempemimpinannya ini (1960 – 1964) Kota  Jakarta  ditetapkan  sebagai  ibukota  negara. Momen  puncak  periode  ini  adalah  ketika  Jakarta ditetapkan sebagai tuan rumah Asian Games tahun 1962,    persiapan  fasilitas  olah  raga  dan penunjangnya mendorong pengembangan Jakarta ke  arah  selatan  dan  poros  jalan  Sudirman  - Thamrin  dibangun  sebagai  jalur  penghubung utama .
Membelah  Jakarta  pada  poros  utara  – selatan  dari  kawasan  Lapangan  Merdeka  hingga Kebayoran  Baru,  Jalan  Sudirman  Thamrin menampilkan  wajah  modern  kota  Jakarta.  Jalan lebar  terdiri  dari  tiga  lajur  untuk  jalur  cepat  dan satu  lajur  untuk  jalur  lambat  yang  disebutkan sebagai  broad  avenue,  menjadi  salah  satu  yang dijual  pada  buku  panduan  turis  tahun  tersebut. Tetapi jalan  yang lebar tersebut  tidak  seluruhnya dilengkapi  dengan  jalur  pedestrian  melainkan hanya  pada  simpul  simpul  tertentu  tempat berlangsungnya  kegiatan  Asian  Games  tersebut (gambar 1). Di bagian jalan yang lain, masyarakat pejalan  kaki  bercampur  dengan  kendaraan bermotor, becak dan sepeda (gambar 2 dan 3). Di periode  ini,  fungsi  pedestrian  belum  sepenuhnya untuk  melayani  kebutuhan  para  pejalan  kaki melainkan  lebih  pada  fungsi  estetis  di  bagian tertentu kota.
Gambar 1 Aerial View Bundaran Hotel Indonesia Tahun 1961 (Sumber: detik.com)
SK.43/AJ  007/DRJD/97  tetapi  belum  sekomprehensif sebagaimana Pedoman Teknis yang diterbitkan di tahun 2014
Gambar 2 Aerial View Bundaran Bank Indonesia Tahun 1961 (Sumber: detik.com)
Gambar  3  Para  pejalan  kaki  yang  bercampur  dengan kendaraan  di  Jalan  Thamrin  tahun  1962  (sumber: captainhuntz.wordpress.com)
Perhatian  bagi  para  pejalan  kaki  mulai diberikan  di  masa  pemerintahan  Gubernur  Ali Sadikin  (1966  –  1975)  .  Gubernur  yang  terkenal dengan kampung improvement programnya yang lebih  dikenal  sebagai  Proyek  Mohammad  Husni Thamrin  (MHT)  menitikberatkan  programnya pada  pembangunan  infrastruktur.  Ia  menyusun program pengembangan kota yang sistematik yang mengutamakan  pada  perencanaan  utilitas  umum seperti: sanitasi, air bersih, pengumpulan sampah, pedestrian, pengembangan jalan, penataan bangunan dan jalur keselamatan kebakaran.  Jalur pejalan kaki yang menjadi bagian dari programnya ini tetapi bukanlah jalur pejalan kaki yang berada dipermukaan dan tempat orang berjalan melainkan dalam  bentuk  jembatan  pedestrian  tempat  orang menyeberang di titik titik jalan kota Jakarta yang mulai padat kendaraan.
Langkah  yang  sudah  dimulai  oleh  Ali Sadikin  ini  tetapi  kemudian  berhenti  dan  tidak dilanjutkan  oleh  gubernur  penggantinya.  Bahkan di  tahun  1989  di  masa  pemerintahan  Gubernur Wiyogo  Atmodarminto,  beliau  menyatakan keengganannya  untuk  membangun  lebih  banyak jalur  pedestrian.  Salah  satu  alasannya  adalah banyaknya  pedagang  yang  memanfaatkan  jalur
pedestrian  dan  menjadikan  tampilan  kota  Jakarta menjadi  kumuh  .    Di  periode  ini,  umum  dilihat jalur  pedestrian  yang  dipagari  dan  bahkan  dililit dengan kawat berduri sehingga tidak dapat dilalui oleh  pejalan  kaki.  Jalur  pedestrian  lebih difungsikan  sebagai  etalase  kota,  perpanjangan dari halaman bangunan atau ruang privat.
Tahun  2000  terjadi  perubahan  arah kebijakan dalam penataan kota Jakarta. Gubernur Sutiyoso yang menjabat pada masa itu menggagas pilot  project  jalur  pedestrian  yang  dapat  diakses oleh  umum  sepanjang  koridor  Sudirman  – Thamrin.  Visinya  adalah  membangun  kesadaran akan  potensi  jalur  pedestrian  modern  sebagai fasilitas  kota.  Fitur  baru  yang  ramah  pengguna seperti  jalur  berjalan  yang  lebar,  penuntun  arah tactile,  ram  yang  mudah  diakses,  dan  railing  S untuk  mencegah  pengendara  motor  naik  ke  jalur pedestrian mulai  diterapkan.    Jalur  pedestrian  ini juga  terhubung  dengan  sistem  transportasi  Trans Jakarta  busway  yang  dikembangkan  di  periode yang  sama.    Perencanaan  jalur  pedestrian  ini dilakukan oleh Dinas Bina Marga yang merupakan bagian  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum,  yang kemudian  menyiapkan  jalur  pedestrian  dengan implementasi yang sistematik di Jakarta, yang jauh lebih baik dari yang ada sebelumnya .
Kekurangan  dari  penataan  di  periode  ini adalah  tidak dilakukan pendataan jalur pedestrian saat itu sehingga perbaikan dan pemeliharaannya tidak  dilakukan  dengan  baik.  Ditambah  dengan rambahan  pengendara  bermotor  jumlah  jalur pedestrian yang mudah diakses tersebut menurun dengan cepat, yang membuatnya tidak lagi dapat digunakan  dengan  semestinya.  Di  sisi  lain, dilakukannya  penataan  jalur  pedestrian  ini memunculkan partisipasi masyarakat kelas menengah  yang  memulai  gerakan  untuk  berjalan kaki  dan  bersepeda.  Komunitas  komunitas dibentuk  seperti  koalisi  pejalan  kaki  dan Bike2Work,  serta  organisasi  akar  rumput  Urban Guerilla  yang  bergerak  mendukung  dibangunnya jalur  pedestrian  yang  mudah  diakses  serta mengedukasi masyarakat pengguna terutama yang berkebutuhan  khusus.  Munculnya  komunitas komunitas  tersebut  menjadi  sistem  kontrol sebagaimana  yang dikatakan  oleh  Jacobs.  Sistem yang  muncul  dari  partisipasi  masyarakat  secara sukarela, lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan  jalur  pedestrian  yang  dibangun pemerintah kota.
Kebiasaan  berjalan  kaki  dan  bersepeda yang  mulai  berkembang  di  tengah  masyarakat melahirkan konsep Car Free Day atau hari bebas kendaraan dengan menutup jalan utama Sudirman
–  Thamrin  untuk  digunakan  oleh  masyarakat melakukan  kegiatan  sosialnya  seperti  kegiatan olahraga,  seni,  atau  bersosialisasi.  Konsep  yang diperkenalkan di masa pemerintahan Sutiyoso ini awalnya hanya dilakukan untuk memasyarakatkan gagasan  mengurangi  polusi  dan  membangun kehidupan  urban  yang  berkelanjutan,  tetapi kemudian  dibawah  Gubernur  Fauzi  Bowo, kegiatan  ini  dijadikan  kegiatan  bulanan  lalu mingguan.
Dapat dikatakan bahwa di masa pemerintahan  Gubernur  Sutiyoso,  perencanaan jalur  pedestrian  yang  bukan  hanya  sekedar pelengkap  estetik  kota  melainkan  fungsional  dan mudah  diakses  mulai  diterapkan.  Kebijakan gubernur penerusnya tetap berdasar pada visi yang digagas di masa pemerintahan Sutiyoso. Perencanaan dan pelaksanaan yang ditugaskan ke Dinas  Bina  Marga  membuat  perencanaan  dapat dilakukan secara jangka panjang dengan prioritas dan arah yang jelas.   Menurut Kepala Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faisal,  perencanaan  penataan  jalur  pedestrian  di Jakarta akan terus berlangsung walaupun berganti kepemimpinan 3 .
Perencanaan  lanjutan  jalur  pedestrian  di Jakarta  di  masa  kepemimpinan  Gubernur  Basuki Tjahaja  Purnama  selain  mengikuti  rencana  yang sudah ada yaitu penataan di seluruh wilayah kota Jakarta,  memiliki  agenda  utama  yaitu  mengikuti rencana  pembangunan  MRT  Jakarta.  Jalur pedestrian  yang  dirancang  merupakan  pelengkap yang  menghubungkan  ke  akses  masuk  stasiun yang  berada  di  bawah  tanah.  Pelebaran  jalur pedestrian menjadi keharusan agar dapat menampung  penumpang  yang  keluar  masuk  dari stasiun,  sehingga  untuk  kebutuhan  tersebut  jalur lambat  kendaraan  kemudian  dihilangkan.  Model pedestrian seperti yang terdapat di kota kota Eropa maupun  Amerika  menjadi  acuan  mimpi  Basuki Tjahaja  Purnama,  yaitu  jalur  pedestrian  dengan lebar  mencapai  10  meter  yang  direncanakan lengkap  dengan  area  berdagang  yang  dapat disewakan  kepada  pedagang  kaki  lima  atau pengusaha kecil yang ditata menyerupai kafe atau restoran.  Tingginya  biaya  pembangunan  jalur pedestrian disiasati dengan bantuan dana penggunaan kompensasi koefisien lantai bangunan  (KLB)  pihak  swasta  .  Pengembangan jalur  Sudirman  –  Thamrin  sebagai  kawasan terpadu  Transit  Oriented  Development  (TOD) dianggap memiliki nilai jual yang akan mendorong
3 Ide  yang  sama  yang  dilontarkan  di  masa pemerintahan Sutiyoso tetapi belum terealisasi
peran  serta  swasta  untuk  berpartisipasi  di  dalam penataan  pedestrian,  termasuk  membuka  pagar bangunan  mereka  yang  menjadi  pembatas  antara ruang publik dan ruang private .
Perencanaan  yang  belum  terlaksana  di masa  kepemimpinan  Basuki  Tjahaja  Purnama tetap  berlanjut  di  masa  kepemimpinan  Anies Baswedan.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta sendiri  di  tahun  2017  menargetkan  untuk membangun  jalur  pedestrian  sepanjang  2600 kilometer  pada  48  lokasi  yang  tersebar  di  42 kecamatan  di  Jakarta  yang  dilakukan  secara bertahap.  Di  dua  tahun  pemerintahannya,  Anies kian  mencanangkan  Jakarta  sebagai  kota  ramah pejalan kaki . Dari tahun 2017 hingga 2019 telah dibangun  dan  direvitalisasi  jalur  pedestrian sepanjang 134 kilometer. Ukuran jalur pedestrian diperlebar dan dipercantik, dengan Jalur Sudirman Thamrin  masih  digunakan  sebagai  kawasan percontohan.  Di  tahun  2019  terdapat  10  lokasi trotoar  yang  direvitalisasi,  diantaranya  adalah sepanjang  koridor  Cikini  Raya,  Jalan  Pangeran Diponegoro,  Jalan  Kramat  Raya  dan  Salemba hingga ke Jalan Matraman Raya. Poros jalan yang membuka rasa ingin tahu saya lebih lanjut tentang jalur pedestrian di Jakarta.
Dalam penataan jalur pedestrian ini terjadi kontroversi di tengah masyarakat ketika dirubuhkannya  jembatan  penyeberangan  di  dekat Bundaran  Hotel  Indonesia  yang  kemudian digantikan dengan pelican cross  dan pengurangan jalur  kendaraan  bermotor  yang  digunakan  untuk pelebaran  pedestrian.  Termasuk  yang  terjadi  di sepanjang jalan Cikini – Diponegoro – Salemba – Kramat  hingga  Matraman.  Sebagian  masyarakat mengeluhkan  pengurangan  jalur  tersebut,  tetapi pemerintah  kota  berpendapat  bahwa  kemacetan lebih  disebabkan  oleh  pengendara  bermotor, bukan  pejalan  kaki.  Kota  seharusnya  lebih memiliki keberpihakan kepada para pejalan kaki. Usaha  pelebaran  trotoar  yang  dilakukan  Anies Baswedan  didukung  oleh  Mantan  Gubernur Sutiyoso  yang  menganggap  langkah  kebijakan yang  dilakukan  Anies  sudah  tepat  .    Persetujuan yang  bukan  tanpa  kritik,  karena  menurutnya pemerintah  kota  terlalu  lunak,  harusnya  dapat menekan  para  pemilik  bangunan  gedung  di sepanjang  jalur  pedestrian  untuk  memberikan sebagian lahannya untuk pelebaran jalur pedestrian tersebut. Konsep yang pernah digagasnya  saat  memimpin  Jakarta  tapi  tidak sepenuhnya berhasil.
Berkembangnya  media  sosial  dan  kian aktifnya  masyarakat  kota  beraktivitas  di  ruang luar,  menjadi  kombinasi  yang  menginspirasi pemerintah kota menyiapkan ruang ruang interaksi sosial  yang  menjadi  bagian  dari  jalur  pedestrian. Jalur  pedestrian  buka  hanya  sekedar  tempat berjalan  tetapi  dilengkapi  dengan  kantung  – kantung yang dapat digunakan untuk berolahraga, pameran, atau pertunjukan musik kecil. Beberapa bidang  dilengkapi  dengan  elemen  yang  menarik warga  kota  untuk  melintas  atau  sekedar berswafoto  seperti  pada  jembatan  pedestrian  di Jalan  Sudirman  dan  atau  Terowongan  Kendal. Perencanaan di tiap tiap segmen juga mulai dibuat tematik. Seperti poros Cikini Raya – Kramat Raya dan  Salemba  Raya  yang  direvitalisasi  untuk menjadi  trotoar  ekspresi  kreativitas  .  Partisipasi pembangunan  yang  melibatkan  warga  juga diterapkan,  contohnya  pada  koridor  Cikini  – Kramat Raya – Salemba yang melibatkan Institut Kesenian  Jakarta  dan  Komunitas  Seni  Budaya. Arah perkembangan jalur pedestrian Jakarta kian mendekati amanat yang tercantum dalam undang –  undang  dan  makin  mengoptimalkan  kekuatan masyarakat  untuk  mempertahankan  vitalitas  dan kontrol di atasnya.
Sebagian  dari  jalur  pedestrian  tersebut baru  selesai  tahap  pembangunan  dan  atau  masih dalam  proses  pelaksanaan,  masih  memerlukan waktu  untuk  pembuktian  seberapa  tingkat keberhasilan  pemerintah  kota  Jakarta  dengan kebijakan  terbarunya.  Tantangan  lain    yang muncul  sejak  awal  tahun  ini  adalah  pandemi Covid19  yang  membuat  pemerintah  kota  Jakarta mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB)  yang  utamanya  diterapkan  pada fasilitas publik termasuk pedestrian. Pandemi yang belum diketahui kapan akan selesai ini memunculkan  tatanan  baru  kehidupan  yang diistilahkan  sebagai  new  normal  yang  mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak 1 Juni 2020  dengan  Kota  Jakarta  menjadi  salah  satu lokasi percontohan. Tatanan yang menitikberatkan  pada  protokol  hidup  sehat  dan menjaga  jarak tersebut berpengaruh pada kebiasaan dan perilaku masyarakat yang menuntut adanya  kontrol  dan  disiplin  yang  tinggi.    Untuk jalur  pedestrian,  akan  membutuhkan  adaptasi perilaku,    penyesuaian  rancangan  dan  mungkin penambahan elemen penunjang protokol kesehatan, pekerjaan rumah tambahan yang harus segera  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Jakarta. Penyelesaian  yang  bukan  hanya  sebatas  fisik, karena  yang  lebih  sulit  adalah  melakukan perubahan  perilaku.  Penerapan  PSBB  dan
ketetapan  new  normal  bagi  sebagian  masyarakat Jakarta  masih  diabaikan,  rasa  takut  terhadap pandemi tidak seseram urusan ekonomi. Pemanfaatan  jalur  pedestrian  erat  dengan  fungsi kontrol,  meminjam  pemikiran  Jacobs,  kontrol yang  paling  baik  masih  tetap  berada  pada partisipasi aktif pengguna pedestrian itu sendiri.

## PENUTUP

## Sudikah berjalan?
Jacobs menyatakan, ketika jalan tersusun dengan  menarik,  kota  akan  terlihat  menarik. Begitu  pula  ketika  jalan  tersusun  secara membosankan,  maka  kota  juga  akan  terlihat membosankan. Pandangan yang harus kita amini, karena  persinggungan  kita  dengan  ruang  kota selalu  dimulai  dari  jalan,  dan  jalur  pedestrian menjadi bagian yang menyatu di dalamnya.  Dari sekilas  data  yang  ditemukan,  Jakarta  ternyata tertinggal jauh di dalam perencanaan dan penataan jalur  pedestrian  kotanya.    Kecenderungan perencanaan  yang  memperhatikan  keamanan, kenyamanan,  dan  kesetaraan  para  pejalan  kaki baru  terjadi  dalam  beberapa  tahun  belakang  ini, dengan  dukungan  pedoman  pelaksanaan  yang lebih  komprehensif.    Pola  penataan  yang dilakukan  akhir  akhir  ini  merupakan  bentuk kompromi  antara  menata  estetika  kota  dengan mencoba menyediakan pelayanan yang lebih baik.
Untuk  kota  Jakarta,  kita  masih  harus bersabar  untuk  dapat  menikmati  jalur  pedestrian yang  baik,  yang  menyebar  merata  di  seluruh penjuru kota. Keterbatasan anggaran pembangunan yang disiasati dengan menarik dana kompensasi koefisien lantai bangunan dari gedung –  gedung  tinggi  yang  ada  di  Jakarta,  di  satu  sisi menyelesaikan masalah dengan (lebih) cepat tetapi mencederai kesetaraan di dalam hukum. Pemerintah kota harus dapat memunculkan solusi kreatif  lainnya  dengan  tanpa  memunculkan permasalahan  baru.    Masyarakat  kota  juga  tidak dapat  menyerahkan  seluruhnya  tugas  untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  baik kepada  pemerintah  kota  tanpa  memberikan partisipasi  aktif.  Kerjasama  yang  baik  antara pemerintah  dan  warga  kota  sangat  diperlukan untuk  menjaga  kelangsungan  jalur  pedestrian  di Jakarta.
Sebagai  sebuah  tulisan  sejarah  yang disusun dengan menggunakan sumber berita, apa yang  dihasilkan  dalam  tulisan  ini  masih merupakan  hasil  penelitian  awal.  Penelitian  ini terbuka untuk dikembangkan dan dilengkapi lebih
lanjut.    Paradigma  lain  terkait  perencanaan  dan kebijakan  yang  dilakukan  di  Jakarta    dapat diuraikan  lebih  terinci  dengan  menggunakan sumber data yang lebih lengkap lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Karim,  Malik, 2019. Analisis  Fisik Penggunaan  Jalur  Pedestrian  Sebagai  Fasilitas Publik (Studi Kasus: Jalur Pedestrian di Penggal Jalan  Pangeran  Diponegoro,  Kenari,  Senen, Jakarta Pusat), Jurnal Planologi Vol.16, No. 1 Doxiadis,  C.A. Ekistics,  the  science  of human settlements, Ekistics, Vol. 33, No. 197 Hellman, Jorgen,. Thynell, Marie,  & van Voorst, Roanne,  2018. Jakarta: Claiming Spaces and Rights in the City, Routledge Hilman Gunung Mulia Pohan, & Manullang,  Okto  Risdianto,    2018. Penentuan Prioritas  Indikator  Dalam  Merencanakan  Jalur Pejalan  Kaki  (Studi  Kasus:  Kawasan  Blok  M, Jakarta  Selatan) ,  Jurnal  Pembangunan  Wilayah dan Kota, Vol 14, No.3 https://dictionary.cambridge.org/dictionar y/french-english/trottoir https://www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20180724192401-277-316699/mengenal- pelican-crossing-pengganti-jpo-di-bundaran-hi https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20170804114007-20-232439/bangun-80-km- trotoar-pemprov-dki-siapkan-rp412-miliar https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20170807132906-20-232973/ahok-dan-mimpi- trotoar-10-meter-di-jakarta https://www.merriam- webster.com/dictionary/pedestrian https://www.viva.co.id/berita/metro/1174 821-bang-yos-kritik-pembangunan-trotoar-anies- pemda-dki-lembek https://www.youtube.com/watch?v=kKo HWp5pQ-Y https://www.youtube.com/watch?v=VdK G3bltdOQ Channel Resmi Pemprov DKI Jakarta Jacobs, Jane, 1992. The Death and Live of Great  American  Cities ,  Vintage  Books  Editions, New York. Kostof, Spiro, 1992. The City Assembled , Thames & Hudson Ltd, London. Kusno, Abidin, 2006. Whither Nationalist Urbanism?  Public  Life  in  Governor  Sutiyoso’s Jakarta , in Lee, Yong-Sook, & Yeoh, Brenda S.A. 2006. Globalisation and the Politics of Forgetting , Routledge,
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 03/PRT/M/2014  Tentang  Pedoman  Penyediaan dan  Pemanfaatan  Prasarana  dan  Sarana  Ruang Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan Petunjuk Perencanaan Trotoar No.
07/T/BNKT/1990
Prima,  Taslim  Septia,  &  Prayogi,  Lutfi,
Februari 2020. Kajian Perilaku Pejalan Kaki Pada Kawasan  Transit  Oriented  Development  (TOD), Jurnal Arsitektur Zonasi, Vol. 3, No.1.
Silver,  Christoper,  2008. Planning  the Megacity  Jakarta  in  the  Twentieth  Century , Routledge.
Undang  Undang  No.  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu Lintas Angkutan Jalan Undang  Undang  No.  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang Wiryomartono,  Bagus,  2020. Traditions and  Transformations  of  Habitation  in  Indonesia , Springer Nature Singapore Pte Ltd,