Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak)
Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2. 1300

## Inovasi Percepatan Perizinan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Daerah

## Zanariah
Sekretaris Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri admin.perkim@gmail.com

## ABSTRACK
Part of the main matter of people's welfare is the fulfillment of housing needs Housing  development  is  one  of  the  important  things  in  the  regional development strategy, which involves broad aspects in the field of population, and  is  closely  related  to  economic  development  and  social  life  in  the framework  of  strengthening  national  security.  Considering  the  provision  of housing  is  a  basic  right  of  the  community,  the  government  becomes  the leader  and  prioritizes  the  priority  of  fulfilling  its  needs  for  the  community, especially citizens with low income.
The increase in house prices which is higher than the average inflation rate in Indonesia  is  one  of  the  causes  of  the  high  housing  backlog.  This  condition severely  shock  low  income  society  or  young  families  whose  family  economic growth was below the inflation rate. The Regional Government has a big role in  the  success  of  the  policy,  especially  so  that  a  million  home  national programs can reach the target by the end of the Medium-Term Development Plan 2019.
The  Economic  Policy  Package  XIII  (Paket  Kebijakan  Ekonomi  XIII)  that  was issued by the Government some time ago regarding Housing for Low Income Society (MBR) is in line with the National Program for the Development of 1 (One) Million Houses. Through the Economic Policy Package, the government bring out a Government Regulation that simplified the number and timing of permits  by  removing  or  reducing  various  permits  and  recommendations  for building MBR houses from as many as 33 permits and stages, to 11 permits and  recommendations.  With  the  reduction  of  the  stages,  the  time  for  the construction of the MBR that has averaged 769-981 days can be accelerated to 44 days.

## Kata Kunci :  Inovasi, Percepatan Perizinan, Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
I. Pendahuluan
a. Latar Belakang Masalah
Perubahan  sistem  pemerintahan  dengan  konsep  desentralisasi  dalam sistem  pemerintahan  daerah  dipertegas  dengan  tiga  peraturan  perundang- undangan pemerintahan daerah dalam rentang waktu 15 tahun belakang ini. Ketiga undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut yakni Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  dan  yang  terbaru  adalah  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Hal  tersebut  sekaligus
menandakan  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  memasuki  babak baru,  yakni  pergeseran  dari  corak  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang  sentralistik  mengarah  ke  sistem  pemerintahan  daerah  yang desentralistik.
Desentralisasi  secara  konseptual  memiliki  banyak  sisi  positif,  seperti Smith  (1985:18)  meyakini  desentralisasi  dapat  membawa  manfaat  antara lain:  (1)  secara  ekonomis  dianggap  mampu  meningkatkan  efisiensi,  karena desentralisasi  dapat  mengurangi  biaya,  meningkatkan  output,  dan  human resources  dapat  dimanfaatkan  secara  lebih  efektif;  (2)  secara  politis, desentralisasi dapat memperkuat demokrasi dan akuntabilitas, meningkatkan kecakapan warga dalam berpolitik, dan memperkuat integrasi nasional.
Kondisi  ideal  dari  sistem  pemerintahan  daerah  Indonesia,  baik  yang telah  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  maupun penjelaskan  ideal  secara  teori  dan  konseptual  tentang  kebijakan desentralisasi,  muaranya tentu saja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pada  tingkat lokal. Namun  demikian  setelah lebih satu  dekade  otonomi  daerah  rupanya  secara  empirikal  masih  bertolak belakang  dengan  tujuan  utamanya.  Secara  empirikal,  pelembagaan  inovasi pemerintahan daerah saat ini dapat ditemukan dalam beberapa literatur. Pada tahun  2009,  USAID  melaporkan  adanya  beberapa  program  inovasi manajemen  pelayanan  publik  dilakukan  oleh  beberapa  pemerintahan  di tingkat lokal.
Di beberapa daerah otonom lain pun, praktek inovasi penyelenggaraan birokrasi  pemerintahan  banyak  dikembangkan.  Daerah  otonom  yang  sukses seringkali  menjadi  rujukan  bagi  beberapa  daerah  otonom  lainnya,  sebagai best practices penerapan inovasi pemerintahan. kapasitas pemerintah daerah dalam  melakukan  inovasi  di  daerahnya  tampak  berkorelasi  positif  dengan dukungan  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah  masing-masing.  Adapun bentuk  dukungan  masyarakat  yang  paling  nyata  adalah  terpilihnya  kembali pemimpin sebelumnya untuk periode kedua.
Pengembangan inovasi pemerintahan daerah di banyak tempat sudah menunjukkan  bukti  keberhasilan  yang  secara  umum  berdampak  terhadap perbaikan  kinerja  pelayanan  publik.  Meskipun  demikian  pengembangan inovasi  pemerintahan  daerah,  tetap  memiliki  beberapa  permasalahan  dalam pengembangannya.
Beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  inovasi pemerintahan  daerah,  antara  lain,  bahwa  permasalahan  pengembangan inovasi pemerintahan daerah dapat dilihat dalam perspektif reinventing local government. Dalam perspektif tersebut, permasalahan pengembangan inovasi pemerintahan  daerah  terajut  dalam  delapan  agenda  yang  perlu  mendapat perhatian serius yang meliputi: pertama, persoalan leadership. Kepemimpinan harus menjadi pendorong perubahan. Pemimpin yang memiliki visi jelas akan mendorong pengikutnya untuk mewujudkan visi tersebut melalui daya kreatif dan  daya  inovasi  yang  dimilikinya.  Pemimpin  yang  punya  visi  tentu  tidaklah cukup tetapi dibutuhkan pula kemauan politik, karena kepemimpinan disektor publik  bernuansa  politik.  Tampa  kemauan  politik  yang  kuat  dari  pimpinan pemerintahan  daerah  hampir  mustahil  suatu  inovasi  akan  berhasil. (Muhammad, 2007:396)
Pengembangan inovasi pemerintahan daerah berhadapan pula dengan persoalan legalitas yang masih berlangsung saat ini. Persoalan legalitas yang dimaksud  adalah  persoalan  perlindungan  hukum  terhadap  inovasi  yang dilakukan  oleh  aparatur  daerah.  Secara  nasional,  Indonesia  belum  memiliki peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  kewenangan pejabat  publik  mengambil  diskresi  dalam  pengembangan  kebijakan  dan program  inovatif.  Ruang  yang  tersedia  untuk  mengambil  diskresi  bagi aparatur daerah belum diatur dengan  jelas sementara tuntutan dan tekanan untuk  mengambil  tindakan  dalam  menyelesaikan  masalah  publik  di  daerah menuntut  aparatur  daerah  untuk  segera  bertindak  agar  masalah  dapat diselesaikan dengan baik.

## b. Pertanyaan Penelitian
Tingkat  pendapatan  masyarakat  berpenghasilan  rendah  juga  sangat membatasi  kemampuan  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan perumahan.  Berbeda  halnya  jika  terjadi  peningkatan  penghasilan  yang signifikan  sehingga  dapat    memberikan  penyelesaian  pada  kebutuhan  akan perumahan.  Latar  belakang    sosial  dan  budaya  juga  memberikan  pengaruh terhadap kebutuhan akan perumahan. Latar belakang ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan.
Akan  tetapi  kenyataan  dilapangan  menunjukkan  sesuatu  yang berbeda. Tidak setiap keluarga yang bertambah jumlah anggota keluarganya
serta  meningkat  perekonomiannya  akan  mencari  rumah  baru  yang  lebih besar. Tidak semua yang kurang mampu akan tetap  tinggal. Mengapa begitu banyak  macam    dan  ragam    tindakan  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan perumahannya.
Dengan  memperhatikan  kondisi  permasalahan  di  atas,  maka  dalam penelitian  ini  timbul  suatu  pertanyaan  penelitian  yang    ingin  dikaji    yaitu  : Bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan  Kawasan  permukiman  dilakukan  pemerintah  dalam  melakukan  inovasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah?

## II. Kajian Teoritis
a. Konsep Inovasi Organisasi Sektor Publik
Konsep inovasi dalam sektor publik rupanya belum sepopuler di sektor bisnis.  Padahal  kajian  inovasi  dikembangkan  seiring  dengan  upaya  menjaga dan  bahkan  mengembangkan  kemampuan  berkompetisi  (bersaing)  atau competitive advantage sebuah  organisasi.  Kemampuan  ini  dianggap  penting untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi. Dalam situasi organisasi yang hidup  dengan  mengandalkan  semata comparative  advantage dan  pada  saat yang  sama  situasi  kompetisi  kurang  tampak  maka  konsep  inovasi  kurang berkembang dengan baik. Hal yang sama juga terjadi pada organisasi publik yang  tidak  mengkhawatirkan  sama  sekali  masalah  kelangsungan  hidupnya. (Muluk, 2008 : 37)
Dalam  tulisan  Hartley  menggambarkan  bagaimana  hubungan  antara kegiatan  inovasi  ( innovation )  dan  upaya  perbaikan  ( improvement )  dalam proses pelayanan publik. Hubungan inovasi dan upaya perbaikan ini menurut Hartley  (2005:29)  dapat  dipahami  melalui  pendekatan  konsep governance dan public  management yang  dikenal  sebagai  salah  satu  paradigma  dalam perkembangan pemikiran administrasi publik.
Walaupun  konsep  inovasi  belum  lama  populer  dikalangan  ilmuwan maupun  dalam  prakteknya  di  organisasi  sektor  publik,  namun  dapat  dilacak posisi  dan  relevansi  konsep  inovasi,  baik  sebagai  nilai  maupun  sebagai strategi  dalam  evolusi  pemikiran  adminisrasi  publik.  Salah  satu  sumber  dari artikel  yang  ditulis  bersama  oleh  Vigoda-Gadot,  et  al  (2005:57)  berjudul Public  Sector  Innovation  for  the  Managerial  and  Post-Managerial  Era: Promises  and  Realities  in  a  Globalizing  Public  Administration .  Artikel  ini
mengulas  dan  menganalisis  bagaimana  keterkaitan  inovasi  ( innovation ) dengan evolusi pemikiran administrasi publik. Dalam artikel tersebut, Vigoda- Gadot  menganalisis  kerterkaitan  inovasi  dan  pemikiran  administrasi  publik. Ada  sepuluh  pertanyaan  diajukan  yang  mencerminkan  posisi  konsep  inovasi dalam perkembangan pemikiran administrasi publik.
Konsep  dasar  dalam  memahami  lebih  jauh  bagaimana  pentingnya kapasitas  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  inovasi  pada umumnya  dapat  ditelusuri  melalui  teori  pengembangan  kapasitas  ( theory  of capacity  building )  yang  dikembangkan  oleh  M.S.  Grindle  (1997:9).  Pada tahun  1997,  dalam  karyanya  berjudul Getting  Good  Government : Capacity Building  in  the  Public  Sector  of  Developing  Countries .  Dalam  buku  ini ditegaskan  bahwa  kapasitas  itu  menyangkut  tiga  dimensi  yakni  (1)  dimensi sumberdaya manusia ( human resource ); (2) dimensi organisasi ( organizational  strengthening );  dan  (3)  dimensi  reformasi  kelembagaan ( institutional  reform ).  Pada  setiap  dimensi  kapasitas  tersebut  memiliki  fokus penekanan  tertentu  dan  jenis-jenis  usaha  yang  harus  dilakukan  untuk mengembangkan  setiap  fokus  pada  masing-masing  dimensi  kapasitas.  Pada tabel  berikut  ini  memberikan  gambaran  lebih  rinci  dari  masing-masing dimensi, fokus dan jenis usaha yang mendukungnya.
Tabel 1 : Dimensions and Focus of Capacity-Building Initiatives Dimension Focus Types of Activities Human  resource development Supply  of  professional and technical personnel Training, salaries, conditions of work, recruitment Organizational strengthening Management  systems  to improve  performance  of specific tasks and functions; microstructures Incentive  systems,  utilization of personnel, leadership, organizational culture, communications, managerial structures Institutional reform Institutions  and  system; macrostructures Rules of the game for economic  and  political  regime, policy and  legal  change, constitutional reform
Sumber: Grindle (1997: 9)
Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa dimensi sumberdaya manusia  fokus  pada  tersedianya  aparatur  yang  profesional  dan  memiliki
kemampuan  teknis.  Agar  selalu  tersedia  aparatur  yang  profesioanl  dan memiliki  teknis  yang  diinginkan,  maka  beberapa  kegiatan  yang  harus dilakukan  antara  lain:  training,  pemberian  gaji/upah,  lingkungan  kerja  yang kondunsif  dan  sistim  rekruitmen  yang  tepat.  Pada  dimensi  penguatan organisasi,  fokusnya  ditujukan  pada  sistim  manajemen  untuk  memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro.  Aktivitas  yang  harus  dilakukan  adalah  menata  sistim  insentif, pemanfaatan  personel  yang  ada,  kepemimpinan,  komunikasi,  dan  struktur manajerial.

## b. Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi  pelayanan  publik  dikatakan  sebagai  inisiatif  terobosan  dari instansi/lembaga  publik  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik.  Inisiatif  terobosan  tersebut  terletak  pada  kebaruan  ( novelty ).  Prinsip kebaruan  tersebut  dibedakan  dengan  inovasi  dalam  teknologi  yang merupakan  keunikan  yang  khas  berbeda  dengan  yang  lain.  Kebaruan  boleh merupakan  pengembangan  dari  inovasi  pelayanan  publik  yang  telah  ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi.
Pemikiran  inovasi  pelayanan  publik  tidak  lepas  dari  masih  lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu  proses  reformasi  birokrasi  yang  sekarang  sedang  berlangsung  dilakukan oleh  Pemerintah  yang  mencita-citakan  Pemerintahan  Kelas  Dunia  ( World Class  Government )  diharapkan  tercapai  di  Tahun  2025.  Inovasi  pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang  dan  berkelanjutan  mendorong  percepatan  peningkatan  kualitas pelayanan publik. Untuk pertama kali, Kementerian PANRB menegaskan agar inovasi  pelayanan  publik  tersebut  terus  bergulir  menuju  tumbuh  sebagai budaya organisasi melalui penerapan kebijakan One Agency , One Innovation , yaitu  setiap  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  untuk menciptakan  minimal  1  (satu)  Inovasi  Pelayanan  Publik  setiap  tahun  yang sejalan  dengan  kewajiban  memunculkan Quick  Wins sebagai  persyaratan pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  lingkungan  Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah Daerah.
Untuk itulah pemerintah daerah harus mampu membangun hubungan yang  selaras  dan  harmonis  dengan  masyarakat  dan  dunia  usaha  untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( good governance ). Agar hubungan yang  dimaksud  dapat  selaras  dan  harmonis,  pemerintah  perlu  melakukan reposisi  sebagai  motivator,  dinamisator  dan  inisiator,  sehingga  kewenangan yang dimiliki mampu menghantarkan masyarakat pada kehidupan yang layak, makmur dan sejahtera.
Pelaksanaan      otonomi    daerah  secara  universal    mendorong pemerintah    Kabupaten/Kota  untuk    melakukan    langkah-langkah  kreatif mewujudkan  visi  dan    misi  kepala  daerah.  Adanya    kewenangan    dalam mengelola  sendiri  daerahnya,  maka  pemerintah  daerah  menganggap  paling mengetahui  apa  saja  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakatnya.    Kemampuan kepala      daerah      dalam      memimpin      daerahnya      akan      nampak      pada pencapaian    Visi    dan    Misi    yang    dibangunsecara    konsisten    sehingga masyarakat    dapat  merasakan    manfaatnya.        Karena    visi    dan    misi merupakan    ladasan    dalam    menyusun    arah  dan  kebijakan.    Hanya  pada kenyataannya  bahwa  Visi  dan  Misi  yang  dibangun  pemerintah  daerah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan, karena Visi dan Misi tersebut lebih pada  kebutuhan      untuk      mendapat      dukungan      masyarakat      saat kampanye      Pemilihan      Kepala  Daerah.  Walaupun    ada    juga    beberapa daerah    yang    secara    konsisten    melaksanakan    misi  pembangunan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Masing-masing  daerah  memiliki  keunggulan  atas  dasar  kondisi  yang spesifik, kemampuan dan kepentingan pemerintahnya. Bila keunggulan yang ada  diberdayakan  secara  optimal  tentu  akan  dapat  memajukan  ekonomi daerah  yang  ditandai  dengan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Namun,  bila keunggulan  yang  dimaksud  hanya  untuk  sekedar  memenuhi  asas  formal, maka masyarakat tidak akan memperoleh manfaat apa-apa.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  antara  variabel  satu  dengan variabel yang lain, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder (Sugiyono,
2006:11).  Dengan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  diharapkan  mampu menggali  data  secara  lebih  mendalam  dan  mendapatkan  kondisi  yang  ada secara  faktual  pada  dinas  yang  dijadikan  lokus  penelitian,  sehingga  tujuan penelitian dapat tercapai.
Pengumpulan data  dalam penelitian  ini dilakukan dengan
carawawancara  dan  mengumpulkan  data  sekunder  dari  SKPD  terkait  berupa Laporan  Penerapan  dan  Pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal  dinas, Renstra,  Renja,  laporan  tahunan,  Lakip,  dan  studi  kepustakaan  ( library research )  dalam  rangka  memperkaya  penelitian  berupa  buku,  jurnal,  hasil penelitian serta informasi-informasi lainnya yang menunjang penelitian ini.

## IV. Pembahasan
a. Kebijakan Pembangunan Perumahan
Masalah  perumahan  adalah  masalah  yang  kompleks,  yang  bukan semata-mata aspek fisik membangun rumah, tetapi terkait sektor yang amat luas  dalam  pengadaannya,  seperti  pertanahan,  industri  bahan  bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat, dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, pembangunan perumahan secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan  pembangunan  permukiman  dan  bagian  penting  dalam membangun kehidupan masyarakat yang effisien dan produktif.
Pembangunan  perumahan  dan  permukiman  merupakan  kegiatan  yang bersifat  multi  sektor,  Hasilnya  langsung  menyentuh  salah  satu  kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan  di  bidang  perumahan  dan  permukiman  yang  bertumpu pada  masyarakat  memberikan  hak  dan  kesempatan  seluas-luasnya  bagi masyarakat untuk berperan serta. Sejalan dengan peran serta masyarakat di dalam  pembangunan  perumahan  dan  permukiman  pemerintah  mempunyai kewajiban  dan  tanggungjawab  untuk  melakukan  pembinaan  dalam  wujud pengaturan dan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan
dan kemudahan, penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang  terkait  antara  lain  tata  ruang,  pertanahan,  prasarana  lingkungan, industri  bahan  dan  komponen,  jasa  konstruksi  dan  rancang  bangun, pembiayaan,  kelembagaan,  sumber  daya  manusia,  serta  peraturan perundang-undangan  yang  mendukung.  Penyelenggaraan  rumah  dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan  dasar  manusia  bagi  peningkatan  dan  pemerataan  kesejahteraan rakyat.

## b. Inovasi  Percepatan  Perizinan  Pembangunan  Perumahan  Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Inovasi  dalam  pelayanan  sektor  publik  tidak  semata-mata diorientasikan  pada  faktor  teknologi  informasi.  Memangkas  rentang  kendali birokrasi  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  inovasi.  Selama  ini  proses perizinan  pembangunan  perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah (MBR)  relatif  panjang  dan  berbelit-belit  khususnya  di  daerah,  sementara perumahan  adalah  kebutuhan  masyarakat  yang  wajib  dipenuhi  oleh pemerintah.
Paket  Kebijakan  Ekonomi  (PKE)  XIII  yang  telah  dikeluarkan  oleh Pemerintah beberapa waktu yang lalu tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  sejalan  dengan  Program  Nasional Pembangunan  1  (Satu)  Juta  Rumah  sebagai  wujud  pelaksanaan  butir  kedua Nawacita,  yakni  Pemerintah  tidak  absen  untuk  membangun  pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2016  merupakan  peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan  Pemukiman  dan  Paket  Kebijakan  Ekonomi  XIII  tentang  Perumahan untuk  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR).  Hal  ini  sejalan  dengan Program  Nasional  Pembangunan  satu  juta  rumah  sebagai  wujud  dari  butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk  membangun  pemerintahan  yang  efektif,  demokratis  dan  terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Dalam mendorong hal diatas, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri)  menerbitkan  Peraturan  Mendagri  Nomor  55  Tahun  2017 tentang  Pelaksanaan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Pembangunan  Perumahan Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  di  Daerah.  Aturan  tersebut diterbitkan guna mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi MBR di  daerah  melalui  Program  Sejuta  Rumah.  Peraturan  ini  akan  mendorong pemerintah  daerah  memerankan  fungsinya  dengan  kemudahan  pelayanan. Hal  tersebut  dilakukan  melalui  penghapusan  izin,  penggabungan  beberapa izin,  atau  kemudahan  pemberian  waktu  perizinan.  Sebelumnya  juga  Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor  668/1062/SJ  Tentang  Percepatan  Pembangunan  Perumahan Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  di  daerah.  Surat  edaran  yang dikeluarkan  27  Februari  2017  ini  menindaklanjuti  Paket  Kebijakan  Ekonomi XIII  tentang  penyederhanaan  perizinan  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP) tentang Pembangunan Perumahan MBR.
Melalui  Paket  Kebijakan  Ekonomi  XIII,  pemerintah  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  yang  menyederhanakan  jumlah  dan  waktu  perizinan dengan  menghapus  atau  mengurangi  berbagai  izin  dan  rekomendasi  untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11  izin  dan  rekomendasi.  Dengan  pengurangan  tahapan  itu,  maka  waktu pembangunan  MBR  yang  selama  ini  rata-rata  mencapai  769-981  hari  dapat dipercepat menjadi 44 hari. Adapun rinciannya:
a.  Perizinan  yang  dihilangkan  antara  lain:  izin  lokasi  dengan  waktu  60 hari  kerja,  persetujuan  gambar  master  plan  dengan  waktu  7  hari kerja,  rekomendasi  peil  banjir  dengan  waktu  30-60  hari  kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.
b.  Perizinan  yang  digabungkan,  meliputi:  (1)  Proposal  Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan  Surat  Pernyataan  Tidak  Sengketa  (dilampirkan  dengan  peta rincikan  tanah/blok  plan  desa)  jika tanah  belum  bersertifikat;  (2)  Ijin Pemanfaatan  Tanah  (IPT)/  Ijin  Pemanfaatan  Ruang  (IPR)  digabung dengan  tahap  pengecekan  kesesuaian  RUTR/RDTR  wilayah  (KRK)  dan
Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning,
Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup:  SPPL  atau  Surat  Pernyataan  Pengelolaan  Lingkungan (sampai  dengan  luas  lahan  5  Ha);  serta  (3)  Pengesahan  site  plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas <  5  ha),  rekomendasi  damkar,  dan  retribusi  penyediaan  lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.
c.  Perizinan yang dipercepat, antara lain: (1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas  Tanah  dari  Pemilik  Tanah  kepada  pihak  developer  (dari  15  hari menjadi  3  hari  kerja);  (2)  Pengukuran  dan  pembuatan  peta  bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja); (3) Penerbitan IMB  Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja); (4) Evaluasi dan  Penerbitan  SK  tentang  Penetapan  Hak  Atas  Tanah  (dari  213  hari kerja menjadi 3 hari kerja); (5) Pemecahan sertifikat a/n pengembang (dari  120  hari  menjadi  5  hari  kerja);  dan  (6)  Pemecahan  PBB  atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).

## V. Penutup
Dalam  rangka  percepatan  perizinan  pembangunan  perumahan  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  sesuai  dengan  amanah  Peraturan Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2016  tentang  Pembangunan  Perumahan Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  55  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Perizinan  dan  Non  Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah, maka  diperlukan  asistensi  bagi  daerah  untuk  menyusun  Perkada  sebagai upaya percepatan instrumen hukum bagi daerah.
Pemerintah  Daerah  memiliki  kewenangan  atributif  dalam  menyusun produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, oleh karena itu melalui Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembinaan umum dianggap perlu  melakukan  asistensi  produk  hukum  daerah  terkait  percepatan pembangunan  perumahan  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR) sebagai konsistensi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.
Dalam  mendorong  percepatan  perizinan  pembangunan  perumahan bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  maka  dari  peraturan  yang  sudah ada,  maka  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kementerian  PUPR  melakukan terobosan  guna  percepatan  tersebut  dengan  melakukan  asistensi pembentukan  regulasi  atributif  tentang  percepatan  perizinan  pembangunan perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dari  aspek  substansi, teknis dan regulasi agar dapat memenuhi target program sejuta rumah. Serta mengidentifikasi  kendala  dan  hambatan  dalam  pelaksanaan  penerapan kemudahan perizinan perumahan MBR di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Grindle,  Merilee  S,  (Editor), Getting  Good  Government:  Capacity  Building  in the  Public  Sector  of  Developing  Countries .  MA:  Harvard  Institute  for International Development. Boston. 1997.
Hartley,  Jean, Innovation  in  Governance  and  Public  Services:  Past  and Present .  Public  Money  and  Management.  January,  Blackwell Publishing. 2005.
Muhammad, Fadel, Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah , Gramedia. Jakarta 2009.
Muluk, Khairul, Knowledge Management ; Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah , Bayu Media. Malang. 2008.
Rondinelli,  Dennis  A  &  Cheema,  G.  Shabbir, Decentralization  and Development  Policy  Implementation  in  Developing  Countries .  Sage Publications. Beverly Hills London. 1983.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Administrasi  dilengkapi  dengan  Metode  R&D . Alfabeta, Bandung. 2006.
Smith,  Brian  C., Decentralization:  The  Territorial  Dimension  of  the  State , George Allen & Unwin. London. 1985.
Osborne,  David  &  Ted  Gaebler, Reinventing  Government:  How  the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector , Reading MA : Addison-Wesley. 1992.
Vigoda-Gadot,  Eran,  Aviv  Shoham,  Nitza  Schwabsky,  &  Ayalla  Ruvi, Public Sector  Innovation  for  the  Managerial  and  Post-Managerial  Era: Promises  and  Realities  in  a  Globalizing  Public  Administration . International Public Management Journal. 8 (1). 2005.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2016  tentang  Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Mendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan
Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Daerah