## Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al- Qur’an

## Wardatur Rohmah
Mahasiswi Prodi IQT, IAIN Madura, Email: wardatur@gmail.com

## Nafilah Sulfa
Pengurus PP. Ziyadatut Taqwa Tlanakan Pamekasan,
Email: nafilahsulfa@yahoo.com
Abstrak:
‘ Ulama  are  commanding  religious  figures  with  far-reaching    knowledge;  however, currently  the  term  ‘ulama  is  distorted  by  unscrupulous  people.  Frequently,  Ulama’s behaviors do not reflect their prestige as Prophet’s heir even though having a number of fanatical  adherents.  Their  fatwa  has  authoritative  influence  in  establishing  post-truth narration. It can cause a horizontal gap and segregation in society if their fatwas are not true.  This  crisis  affected  by  the  increase  of  identity  politics  during  pre-post  political contestation. Meanwhile, the hugest disadvantages are beared by whose tend to believe in their thoughts and behaviors. We analyzed this phenomenon from the perspective of the Qur'an on the meaning of the term ‘ulama and their role in identity polit ics involvement. We  used  sociological-normative  and  descriptive-phenomenological  methods  to  reread some related verses. This study showed, for example, refered to Q.S. Ali ‘Imran (3): 104, ‘ulama are allowed to have an active and positive role in the spher e of politics.

## Abstrak
[Ulama merupakan sosok berpengetahuan agama yang luas dan berwibawa. Belakangan, istilah ulama terdistorsi oleh oknum-oknum bersikap arogan, fanatik cenderung ekstrem. Tidak jarang, muncul sosok yang dielu-elukan sebagai ulama, memiliki pengikut fanatik, namun  sosoknya  tak  mencerminkan  sikap  ideal  pewaris  Nabi.  Terlebih,  sosok  yang kadung disebut ulama tersebut telah berperan dalam membentuk narasi post-truth, opini yang dianggap benar lebih karena ikatan emosional meskipun jauh dari fakta. Akibatnya, terbentuknya sekat dan segregasi horizontal di tengah masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat  mengancam  sendi-sendi  kesatuan  bangsa.  Fenomena  tersebut  merupakan  akibat dari  menguatnya  politik  identitas  yang  menguat  pra-pasca  kontestasi  politik.  Kerugian terbesar dirasakan oleh masyarakat awam yang cenderung taklid terhadap sosok ulama. Penulis  menganalisis  fenomena  tersebut  melalui  perspektif  Al- Qur’an terhadap  makna ulama dan peran mereka dalam memainkan politik identitas. Untuk mencapai tujuan itu,
180
penulis  menggunakan  metode  sosiologis-normatif  dan  deskriptif-fenomenologis  untuk membaca  ulang  ayat-ayat  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kebolehan  ulama berperan  di  dalam  dunia  politik  yang  seyogianya  memberikan  citra  baik  berpolitik sebagaimana, misalnya, spirit dari Q.S. Ali ‘ Imran (3): 104.]
Kata Kunci: Politik Identitas; Ulama; Pasca Kebenaran

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki tingkat pluralitas tinggi,  dari  multi-etnis,  multi-agama,  hingga  multi-suku  dan  keberagaman  lainnya. Keberagaman  tersebut,  selain  menjadi  anugerah  juga  merupakan  tantangan  besar  bagi bagi  bangsa  Indonesia  dalam  membangun  kehidupan  berbangsa  yang  harmonis.  Di samping  kebermanfaatannya,  keberagaman  tersebut  berpotensi  menjadi  sebuah  konflik yang  berkepanjangan.  Umat  muslim,  sebagai  penduduk  mayoritas,  diharapkan peranannya  dalam  menjaga  kerukunan  hidup  dan  persatuan  bangsa,  sebagai pengejawantahan  cita-cita  besar  Islam  yang rahmatan  lil  ‘alamin . 1 Nurcholis  Majid menegaskan,  Islam  adalah  agama  kemanusiaan  terbuka.  Oleh  karenanya,  umat  Islam harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan.  Kesempurnaan  iman  kepada  Allah hanya bisa terwujud  jika dibareng dengan memuliakan sesame  manusia sebagai ciptaan Allah.  Iman  yang  tidak  disertai  sikap  positif  terhadap  manusia  belum  merupakan  iman dalam arti yang sebenarnya. 2
Euforia  kontestasi  politik  yang  tengah  dihadapi  oleh  masyarakat  Indonesia, merupakan  bukti  terkini,  semakin  menguapnya  penghayatan  tentang  keimanan. Kontestasi politik yang merupakan agenda tahunan sebagai konsekuensi logis dianutnya sistem demokrasi, malah menjadi ajang saling melontarkan tuduhan terhadap pihak yang dianggap lawan. Akibatnya, di tengah masyarakat, bertebaran berita-berita tak berdasar berupa hoax, ujaran  kebencian,  hingga  tuduhan-tuduhan  tak  berdasar.  Padahal, seharusnya  demokrasi  justru  memberikan  jaminan  atas  kebebasan  berekspresi  bagi individu sebagai perwujudan hak asasi manusia.
Fenomena  ini  merupakan  dampak  dari  politik  identitas  yang  tidak  ideal  dan kebablasan.  Politik  identitas  adalah  suatu  mekanisme  politik  dengan  melakukan pengorganisasian  identitas,  baik  identitas  politik  maupun  sosial,  sebagai  sumber  dan sarana politiknya. Salah satu tujuannya adalah mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara  atas  dasar  hak-hak  sebagai  manusia  dalam  hal  politik,  ekonomi  maupun  sosial- budaya. 3 Sayangnya, politik identitas yang dimainkan tidak lagi menjadikan etika sebagai pegangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  partisan  politik  yang  bertransformasi menjadi  provokator,  pemfitnah  dan  penyebar  isu  tidak  benar.  Berita-berita  negatif tersebut,  kemudian  menjadi  konsumsi  publik  melalui  berbagai  media  sosial.  Akibatnya, lahirlah  fenomena post-truth, kebenaran  semu  yang  tercipta  dari  kebohongan  yang
1 Ngainun  Na’im, “ Abdurrahman Wahid: Universalisme Islam dan Toleransi ” , Kalam, No. 10, vol. 2, (Desember, 2016), 424-425.
2 Franz Magnis Suseno, Sj, dkk. Agama, Keterbukaan dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan , (Jakarta: Pusat Studi Agama, 2015) 4-5.
3 Mohtar Ahboddin, “ Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal ”, Jurnal Studi Pemerintahan , vol.
3, no. 1 (Februari, 2012), 119.
182
dihembuskan  secara  massif  dan  terstruktur.  Dampaknya,  terjadi  penggiringan  opini secara masif yang berakibat pada terjadinya segmentasi di tengah-tengah masyarakat. 4 Ulama,  alih-alih  menjadi  garda  terdepan  dalam  menjernihkan  pemikiran masyarakat  yang  mulai  tersegmen,  malah  menjadi  salah  satu  aktor  pendukung penguatan  politik  identitas  kebablasan.  Selain  menjadi  obyek  saling  klaim  dukungan, ulama berperan pula dalam penggiring opini publik. 5 Contohnya, kasus ujaran kebencian dan pelecehan secara verbal pada salah satu paslon presiden tahun 2019 yang dilakukan oleh salah satu ulama Indonesia yang mengantarkannya ke dalam tahanan. Oleh karena itu,  muncul  polemik  akibat  penggiringan opini  telah  terjadi  “ kriminalisasi  u lama”. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu; pro dan kontra. Kubu yang pro menuding telah terjadi  kriminalisasi  ulama,  sementara  kubu  kontra  lebih  memilih  untuk  percaya penahanan ulama tersebut adalah murni kasus ujaran kebencian. 6
Oleh  karena  itu,  kajian  tentang  fenomena  ulama  dalam  pusaran  politik  identitas menjadi  penting,  karena  Al- Qur’an  jelas  memerintahkan  umatnya  untuk  berbuat  adil. Untuk menjawab dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut dari sudut pandang Al- Qur’an ,  secara  konseptual  rumusan  masalahnya  ialah  sebagai  berikut:  1)  Siapakah tokoh  yang  dapat  dianggap  sebagi  ulama  sejati?  2)  Apa  motif  yang  melatarbelakangi masuknya  ulama  dalam  permainan  politik  identitas  dan  akibatnya?  3)  Bagaimana  Al- Qur’an  memandang  dan  menyikapi  fenomena  masuknya  ulama  dalan  pengutan  politik identitas? Penulis mengangkat  tiga hal tersebut karena ulama sejati adalah manusia yang tidak hanya pandai dalam ilmu agama tetapi disertai pula akhlak yang baik seperti Nabi. Selain  itu,  akan  ditemukan  bahwa  setiap  informasi  yang  disampaikan  oleh  beberapa ulama  tersebut  syarat  dengan  unsur  kepentingan  sebagai  partisan  politik.  Bagi  penulis, persoalan ini merupakan persoalan yang serius karena mengingat masyarakat Indonesia yang  sangat  meneladani  ulama,  bahkan  taklid  terhadap  mereka.  Tentunya,  sangat berbahaya  apabila  fanatisme  tersebut  digiring  menjadi  suatu  penggiringan  opini  yang rentan memicu timbulnya konflik.

## METODE PENELITIAN
Kerangka  teori  yang  penulis  gunakan  dalam  tulisan  ini  dalam  menganalisis masalah  tersebut  adalah  pendekatan  sosiologi-normatif  dan  metode  deskriptif- fenomenologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur keterikatan masyarakat  terhadap  komunitasnya.  Sedangkan  pendekatan  normatif  diartikan  sebagai upaya  memahami  sesuatu  dari  sudut  pandang  teks-teks  agama.  Jadi,  pendekatan
4 Khaerudin,  Imawan, “ Jurnalisme  Data  Resistensi  Ruang  Siberdi  Era  Post  Truth ” , Jurnal  Signal Unswagati Cirebon , vol. 6, no. 2, (Desember, 2018), 2.
5 Deasy  Simandjuntak ,  “ Indonesia:  Politik  Identitas  Bayangi  Pilpres  2019 ”  dalam https://www.matamatapolitik.com/indonesia-politik-identitas-bayangi-pilpres-2019/  diakses  pada 02 Februari 2019.
6 Arbi Sumandoyo, “ Pilpres 2019: Ulama Sana Versus Ulama Sini. ” Dalam https://tirto.id/pilpres- 2019-ulama-sana-versus-ulama-sini-cRT4, diakses pada 02 Februari 2019.
sosiologi-normatif adalah upaya untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan sudut pandang  struktur  panghayatan  masyarakat  terhadap  dirinya  dalam  sebuah  masyarakat (komunitas)  yang  kemudian  ditinjau  pula  dari  sudut  pandang  teks-teks  agama. 7 Istilah fenomenologi dikenalkan oleh Edmund Husserl, berasal dari bahasa Yunani pahainomenon yang  secara  harfiah  berarti  gejala  atau  apa  yang  telah  menampakkan  diri. 8 Dengan menggunakan  metode  ini,  penulis  mencoba  mengidentifikasi  bagaimana  permainan politik identitas  oleh  ulama  khususnya  di  Indonesia.  Dengan  demikian akan  ditemukan pokok persoalan dan solusi Al- Qur’an mengenai hal ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam setiap agama dan kepercayaan yang berkembang, senantiasa terdapat figur panutan  yang  dijadikan  teladan  dan  representasi  bagi  agama  atau  kepercayaan  itu sendiri. Ulama yang menjadi frame baik dalam Islam. Figur ulama merupakan sosok yang mampu menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat muslim di sepanjang kesejarahan agama  ini.  Oleh  sebab  itu,  tingkat  pemahaman  dan  ketundukan  masyarakat  muslim terhadap  doktrin  agama  sangat  tergantung  pada  figur  ulama.  Ulama  berasal  dari kata ‘ā lim ; orang yang berilmu atau yang berpengetahuan. Dalam bentuk isim f ā’il , kata ini berarti  telah  berilmu  atau  telah  mengetahui.  Sehingga,  ulama  adalah  orang-orang  yang berilmu  atau  mengetahui.  Hasan  al-Bashri  berpandangan  bahwa  ulama  adalah  orang yang  takut  kepada  Allah,  senang  dengan  yang  disenangi  Allah,  dan  meninggalkan  apa yang dibenci oleh Allah. Maka, secara sosiologis keulamaan seseorang dapat dilihat dari integritas, kualitas keilmuan dan kredibilitas kesalehan moral dan tanggung jawab sosial. Jadi,  keulamaan  seseorang  tidak  dapat  termanifestasi  secara  riil  jika  tidak  dibarengi dengan  penampakan  sifat-sifat  pribadi  yang  pantas  mereka  miliki. 9 Sehingga  penulis menyimpulkan  bahwa  seorang  ulama  memiliki  tanggung  jawab  untuk  berkompeten dalam  ilmu-ilmu  agama  dan  memiliki  integritas  kesalehan  yang  mampu  memberikan keteduhan bagi masyarakat. Kesalehan diri merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh  seorang  ulama,  di  samping  integritas  keilmuan  yang  mumpuni.  Hal  ini  sesuai dengan  predikatnya  sebagai    pewaris  Nabi.  Nabi  tidak  hanya  kompeten  dalam penguasaan ilmu agama karena hidup berdampingan dengan wahyu, namun Nabi juga merupakan panutan dalam pengimplementasian kesalehan moral yang hakiki.
Sebagai  pemegang  tongkat  estafet  dakwah  Nabi,  menurut  M.  Quraish  Shihab, terdapat  empat  tugas  utama  yang  harus  dijalankan  oleh  ulama,  yaitu  menyampaikan ajaran-ajaran  (Q.S.  Al-Maidah:  67),  menjelaskan  ajaran-ajaran  Allah  (Q.S.  Al-Nahl:  64),
7 Nor Hasan, Studi Islam Kontemporer , (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2009),  24-33.
8 Hasbiansyah,  “Pendekatan  Fenomenologi:  Pengantar  Praktik  Penelitian  dalam  Ilmu  Sosial  dan Komunikasi”,
Jurnal Mediator , vol. 9, no. 1, 2008
), 166.
9 Imam  Hanafi  dan  Sofiandi ,  “ Desekularisasi  Ulama:  Makna  Ulama  menurut  Nurcholis  Maji d”, Jurnal Madania , vol. 8, no.2, (Desember, 2018), 185-186.
REVELATIA: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir
Vol. 1, No. 2, November 2020
184
memutuskan  perkara  (Q.S.  Al- Anbiya’:  7)  dan  memberikan  contoh penerapan  hukum Allah (Q.S. Al-Baqarah: 213). 10 Ulama tidak hanya sebagai figur yang menguasai keilmuan dan  memahami  ajaran-ajaran  agama,  tetapi  juga  sebagai  penggerak,  motivator  dan dinamisator  masyarakat  ke  arah  pengembangan  dan  pembangunan  umat.  Perilaku  dan ucapan  ulama  selalu  menjadi  teladan  dan  panutan.  Penerimaan  atau  penolakan masyarakat  terhadap  suatu  gagasan,  konsep  atau  program,  banyak  dipengaruhi  oleh ulama. 11
Ulama  memiliki  peran  yang  signifikan  dan  strategis  dalam  Islam.  Kedudukan ulama  di  dalam  Al- Qur’an sangatlah  mulia,  dan  Allah  swt.  menjadikan  mereka  sebagai makhluk  yang  berkedudukan  tinggi,  berperan  sebagai  pemimpin  yang  membawa petunjuk  bagi  umat    Islam,  dapat  mencapai  kedudukan al- akhyār (orang-orang    yang penuh  dengan  kebaikan),  serta  derajat orang-orang yang bertakwa dengan ilmunya. 12 Begitu  istimewa  posisi  ulama  di  dalam  Islam,  maka  tidak  sulit  untuk  difahami  kenapa ulama  begitu  dihormati  dan  memiliki  pengaruh  bagi  umat  Islam,  tidak  jarang,  dogma tersebut membuat umat loyal terhadapnya. Dalam konfigurasi  sosial  kebudayaan ulama juga  diangggap  sebagai cultural  broker (perantara  budaya),  ulamalah  yang    mampu memberikan  filterasi  dari  realitas  sosial  kebudayaan  dan  politik  yang    berkembang  di masyarakat. 13
Dalam sejarah Islam, ulama memiliki posisi penting dalam  perjalanan kekuasaan negara.  Ulama  merupakan  satu-satunya  figur  yang  diyakini  memiliki  wewenang  dalam menafsirkan  ajaran-ajaran  Islam  dan  hukum-hukumnya.  Meski,  Ulama    bukan    sebuah jabatan    tertentu    yang  diangkat  secara  resmi,  namun  jabatan  yang  disematkan  adalah buah dari capaian keilmuannya. Dalam negara Islam masa lalu, ulama menjadi balance of power, penyeimbang  kekuasaan  pemerintah.  Keberadaan  ulama  dalam  negara  menjadi pengontrol  penguasa  dalam  menjalankan  kekuasaannya.  Penguasa  dalam  negara  Islam wajib  untuk  menjalankan  aturan  Islam  dalam  setiap  kebijakannya,  ulama  menjamin supaya penguasa tetap berada di jalan tersebut. Ulama memang tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan penguasa. Namun  posisi  ulama  sebagai  panutan  bagi  masyarakat dan  simbol  pengikat bagi masyarakat  menjadikan ulama mampu mengubah rezim yang berkuasa  dengan  cara  mempengaruhi  ketaatan  masyarakat  terhadap  penguasa  melalui fatwa  dan  ajaran-ajarannya. 14
Menurut  Graham  E.  Fuller,  sulit  sekali  menemukan  pemimpin  agama  Islam (ulama) yang mengarahkan tindakan-tindakan tentara Islam, seperti halnya seruan Paus
10 Aar  Arnawati, “ Kedudukan  dan  Peran  Ulama  dalam  Perspektif  Al-Qur ’ an:  Studi  Komparatif Tafsir Al-Qur ’ān al - Azīm dan Tafsir Fi Zilāl al - Qur’ān ”, Jurnal al-Fath, vol.11, no1, (Juni, 2017), 11.
11 Imam  Hanafi dan Sofiandi , “Desekularisasi Ulama...”,  187 -188.
12 Aar Arnawati, “ Kedudukan dan Peran..., 2. 13 Ade Wahidin, “ Konsep Ulama Menurut Al- Qur’an”, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir , vol.1, no.1, (Juli, 2014), 7.
14 Hasbi  Aswar, “ Pengaruh  Ulama  dalam  Politik  di  Negara  Muslim:  Studi  Kasus  Arab  Saudi ”, Jurnal Ilmu Sosial Indonesia , vol. 2, no.1, (Maret, 2015), 89.
untuk  memerangi  umat  muslim-merebut  kembali  tanah  suci-dalam  perang  salib. Walaupun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  ulama  tetap  memberkati  ekspedisi-ekspedisi militer  Muslim.  Ulama  tidak  mengilhaminya  dan  mengarahkannya. 15 Dengan  demikian, telah jelas bahwa urgensi keberadaan ulama dalam tubuh umat Islam sangat signifikan. Karena melalui kerja keras ulama, Islam dan firman Allah tetap tertanam dalam hati para pemeluknya.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  kontribusi  ulama  pada  pemerintahan  dua  dinasti sebelumnya.  Di  Indonesia,  meski  Islam  merupakan  agama  yang  datang  belakangan dibandingkan  dengan  Hindu  dan  Budha.  Tetapi,  berkat  kegigihan  ulama-ulama nusantara  (lokal),  Islam  dapat  berkembang  dengan  baik  dan  mudah  diterima  oleh masyarakat.  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  kearifan  para  ulama  dalam  memperkenalkan Islam  dalam  bentuknya  yang  ramah  dan rahmatan  lil  ‘alamin .  Tidak  sedikit  ulama  yang kemudian memiliki posisi strategis dalam pemerintahan, dengan tetap mengemban tugas utama  sebagai  pemimpin  dan  panutan  dalam  beragama.  Tugas  utama  para  ulama  ini adalah  menjadi  agen  transfer  ilmu  keagamaan  dan  pembina  akhlak  masyarakat  serta pemimpin  keagamaan.  Sampai  saat  ini,  kedudukan  ulama  Idonesia  tidak  jauh  berbeda. Meskipun  tidak  secara  langsung  memiliki  kewenangan  dalam  pemerintahan,  namun kapasitas mereka sebagai pemimpin agama masih diamini oleh mayoritas umat Muslim. Sehingga, dapat dianggap tepat sekali, pendapat Anuri Furqan Hadi yang menyebutkan bahwa Ulama pada perjalanan sejarahnya memberikan peran yang sangat penting dalam setiap  segi  kehidupan  masyarakat.  Ulama  senantiasa  dijadikan  acuan  dalam  praktik peribadatan  maupun  praktik  kehidupan  sehari-hari.  Dari  urusan  politik  hingga  urusan rumah tangga. 16
Sakralitas mereka dalam pandangan masyarakat Muslim masih terjaga. Maka dari itu,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  bagi  umat  muslim  Indonesia  yang  merupakan kelompok  agama  mayoritas  dengan  tingkat  kereligiusan  yang  masih  tinggi,  Ulama dipandang  sebagai  sosok  panutan  yang  memiliki  sakralitas  tersendiri.  Setiap  fatwanya adalah  titah  suci  yang  tanpa  kompromi  harus  terimplementasi.  Pandangan  demikian merupakan  pandangan  sebagian  besar  umat  Muslim  Indonesia  yang  tergolong  pada masyarakat muslim. Sehingga, ketaklidan masyarakat terhadap fatwa-fatwa ulama tidak dapat  dihindari.  Dalam  wacana  keberagamaan,  ketaklidan  terhadap  sebuah  ajaran keagamaan merupakan suatu fenomena yang niscaya karena tidak semua orang memiliki kompetensi  tentang  ajaran  agama.  Sehingga,  umat  muslim  yang  minim  pengetahuan agama,  memilih  untuk  mendengarkan  fatwa  ulama  sebagai  titah  suci  yang  tidak  jarang melahirkan  fanatisme.  Umat  muslim  saat  ini  berada  pada  posisi ittiba’ atau  taklid  pada suatu tafsir hukum yang menurutnya disimpulkan berdasarkan jaring laba-laba. Meliputi
15 Graham E. Fuller, Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam: Sebuah Narasi Sejarah Alternatif , Terj. T. Hermay, (Mizan: Bandung, 2014), 143.
16 Anuri,  Furqan  Hadi, “ Ulama  dalam  Pandangan  Masyarakat  Jakarta:  Sebuah  Pemaknaan Berdasarkan Ruang ”, Karsa, vol. 20, no.1,  (2012), 109.
186
keilmuan,  sanad  ilmu,  corak  ideologis,  dan  bahkan  kepentingan  sosial-politik-ekonomis yang diwarisi baik dari orang tua, guru maupun link-link virtual yang belum jelas. 17
Menurut  Abdillah,  ulama  memiliki  kedudukan  yang  tinggi  dan  peran  yang penting  karena  mereka  merupakan  pewaris  para  Nabi  yang  mempunyai  tugas  untuk: mendidik  umat  di  bidang  agama  dan  lainnya,  melakukan  kontrol  terhadap  masyarakat, memecahkan  problem  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dan  menjadi  agen  perubahan sosial. 18 Dari  pemaparan  tersebut  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  ulama  di  dalam Islam  sangat  penting  karena  kalangan  ulama  berperan  dalam  pengontrolan  perilaku masyarakat.  Selain  itu,  ulama  juga  berperan  dalam  perumusan-perumusan  ilmu  agama yang dijadikan pedoman bagi masyarakat muslim dalam memahami agama. Khususnya di  Indonesia,  ulama  merupakan  gelar  yang  maemiliki  sakralitas  dalam  pandangan masyarakat.  Sakralitas  tersebut  dapat  dilihat  dari  masih  dari  mayoritas  umat  muslim yang menjadikan ulama sebagai tempat mengambil fatwa.
Agama  dan  politik  dapat  diibaratkan  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Agama  memberikan  pedoman  tentang  nilai-nilai  yang  harus  ditegakkan dalam  undang-undang  negara  terutama  dalam  perkara  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Sedangkan  politik  merupakan  alat  yang  untuk  mendapatkan  kekuasaan  agar  nilai-nilai agama tersebut dapat diterapkan. Hal tersebut bersumber dari paradigma bahwa hanya dengan  memiliki  otoritas  atau  kekuasaan  suatu  ide  dapat  diterapkan  pada  masyarakat secara  luas. 19 Maka,  dalam  hal  ini,  antara  agama  dan  politik  memiliki  hubungan  yang signifikan.  Dengan  paradigma  inilah  kemudian  terdapat  beberapa  ulama  yang memutuskan untuk memilih jalan politik untuk dapat menegakkan nilai-nilai Islam yang humanis  dan  ramah.  Sebagai  upaya  penegakan amr  ma’ruf  nahi  munkar .  Tujuan  mulia tesebut  dikenal  dengan  istilah  politik  dakwah,  yaitu  pemanfaatan  jalur  politik  untuk menyampaikan  dakwah  Islam  atau  sebuah  strategi  dalam  melaksanakan  dakwah  lewat politik.  Memahami  Islam  dari  sisi  politik  adalah  menyampaikan  syiar  agama  melalui politik praktis. Dan berdakwah melalui jalur politik dinilai sebagai suatu kewajaran dan kecerdasan  dalam  memaksimalkan  peluang  dakwah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  peran yang  dijalankan  oleh  ulama  yaitu  sebagai  penggerak,  motivator  dan  dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. 20
17 Edi  A.H.  Iyubenu, Islam  yang  Menyenagkan:  Etika  Kemanusiaan  sebagai  Puncak  Keimanan  dan Keislaman , (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 25.
18 Ujang Mahadi, “ Komunikasi Politik Kiai pada Kampanye Pemilu ”, Addin , vol. 9, no. 2 (Agustus, 2015), 234.
19 H.M.  Ridwan  Lubis, Sosiologi  Agama:  Memahami  Perkemabangan  Agama  dalam  Interaksi  Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 136.
20 Bayu Mitra A. Kusuma, “ Negosiasi Dakwah dan Politik Praktis: Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis ”, Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi ,  vol. 2, no. 1, (Juni, 2017), 8-9.
Oleh karena itu ulama  memiliki  peran  signifikan bagi masyarakat karena  dalam kenyataannya tatanan sosial-politik  yang ada  banyak  yang  tidak sejalan  dengan  ajaran agama. Karena  itulah kiai atau ulama  merasa  perlu  untuk terjun ke dalam dunia politik untuk mewujudkan  kontrol  kekuasaan  yang  sewenang-wenang dan  menyimpang  dari aturan moral, hukum, maupun aturan agama. Selain itu, konsep amar ma’ruf nahi munkar ini  hendaknya  juga  dipahami  dalam  cakupan  dan    pengertian    yang  luas,  yaitu mewujudkan perbaikan sistem pendidikan, penegakan supremasi hukum, meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  dan  memprioritaskan  pembangunan  bagi  rakyat. 21 Sejalan  dengan pendapat  ulin  Nuha,  Al-Faruqi  mengatakan  bahwa  ulama  adalah  simbol  dari  etika  dan moralitas  politik.  Keterlibatan  ulama  dalam  dunia  politik  diharapkan  mampu  memberi sumbangan besar bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral. Moral yang betul-betul  hidup  dan  menjadikan  landasan  politik  dan  bukan  sekedar  slogan  politik. 22 Menurut  Amin  Rais,  tujuan  dari  politik  bukan  hanya  untuk  kekuasaan,  tetapi  untuk melakukan  pengabdian  kepada  Allah  dengan  menggunakan  media  politik.  Suatu tindakan politik adalah baik jika berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan  lil  ‘alamin .  Hal  senada  disampaikan  pula  oleh  Ketua  Umum  PP Muhammadiyah, M. Dien Syamsuddin yang mengatakan bahwa politik harus dipahami sebagai faktor instrumental untuk kontekstualisasi cita-cita sosial Islam ke dalam cita-cita nasional.  Sedangkan  Mahdi  Bahar  mengemukakan  bahwa  kekuasaan  yang  ideal  adalah kekuasaan  yang  dapat  meneguhkan  agama  yang  diridhai  Tuhan  untuk  kehidupan manusia. 23 Thohari  mengatakan  bahwa  seorang  muslim  yang  memilih  politik  sebagai lapangan  perjuanagn  harus  menegakkan  moralitas  Islam.  Pertama,  ia  tidak  boleh  larut dalam  opini  publik  yang  sekuler  yang  memandang  bahwa  dalam  politik  orang  boleh bertindak  kotor.  Kedua,  seorang  muslim  justru  harus  berdakwah  untuk  menegakkan akhlak Islam dalam politik. Jadi, sesorang yang memilih lapangan perjuangannya dengan memilih  politik  dipersilahkan  dan  tidak  haram.  Sepanjang  mengedepankan  nilai-nilai Islam  yang  santun  dan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  masyarakat.  Bukan untuk kepentingan atau memperkaya diri. Dengan masuknya ulama dalam dunia politik diharapkan image politik yang telah terlanjur negatif di mata masyarakat dapat terkikis. 24 Namun, apabila mengaca pada dunia perpolitikan Indonesia hari ini, ulama yang diharapkan  kontribusinya  dalam  memperbaiki  sistem  politik  Indonesia  yang  tidak  lagi menggambarkan  rasa  humanis  karena  telah  dibutakan  oleh  bayang-bayang  kekuasaan, malah  ikut  larut  dalam  euforia  politik  praktis.  Pada  kontestasi  politik  tahun  2019,
21 Ulin Nuha, “ Peran Politik Kiai Dalam Proses Politik di Partai Politik (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh Di Partai Persatuan Pembangunan ”, Politika: Jurnal Ilmu Politik , vol. 3, no. 2, (Mei. 2013), 34.
22 Ujang    Mahadi, “ Komunikasi  Politik  Kiai  pada  Kampanye  Pemilu ”, Jurnal  Addin, vol.  9,  no.  2, (Mei, 2015), 231.
23 Ahmad  Asroni dkk,  “ Dakwah  dan  Politik:  Menakar  Kontribusi  Organisasi  Islam  Sayap  Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta ”, Jurnal Dakwah, vol. 14, no. 1 (Mei, 2013), 23.
24 Ujang Mahadi, “ Komunikasi Politik Kiai …”, 242 .
188
terdapat dua kandidat presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo yang didampingi oleh  KH.  Ma’ruf  Amin  dan  Probowo  Subianto  dengan  Sandiaga  Solahuddi n  Uno.  Pada kubu  pertahanan,  Jokowi  Dodo  di  dampingi  oleh  KH.  Ma’ruf  Amin  yang  merupakan seorang  ulama  yang  memiliki  kapasitas  yang  mumpuni  dalam  bidang  agama.  Terbukti dengan  kedudukannya  di  MUI  dan  NU.  Pemilihan  KH.  Ma’ruf  Amin,  oleh  beberapa pengamat  dipandang  sebagai  langkah  meredam  isu  SARA  yang  dialamatkan  kepada presiden  Joko  Widodo, 25 setelah  terjadinya  kasus  penistaan  agama  yang  dilakukan  oleh Basuki  Cahya  Purnama  (Ahok)  yang  merupakan  rekan  politik  Jokowi  dan  mantan Gubernur DKI Jakarta.
Selain itu,  perebutan  dukungan ulama  menjadi  topik  yang  tidak  dapat  dihindari pada  kontestasi  politik  kali  ini.  Masing-masing  kubu  mengklaim  mendapat  dukungan ulama. Kesadaran akan kekuatan suara umat muslim sebagai pemeluk agama mayoritas yang mengantarkan masing-masing kubu merasa urgen mendapatkan dukungan ulama. Ditambah  latar  belakang  sosial  masyarakat  Indonesia  yang  menjadikan  ulama  sebagai acuan  dalam  memutuskan  setiap  perkara  dalama  kehidupannya,  tidak  terkecuali  dalam penentuan  pilihan  politik.  Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh  Lingkaran  Survey Indonesia  (LSI),  Deni  J.  A.  Ketika  menjelaskan  tentang  acuan  yang  dipertimbangkan dalam  menentukan  pilihan  politik,  51,7%  responden  menyatakan  acuan  mereka  dalam menentukan  pilihan  politik  adalah  himbauan  dari  tokoh  agama,  salah  satunya  ulama. 26 Kiai  dan  tokoh  pesantren  merupakan  salah  satu  basis  dukungan  yang  diharapkan  oleh partai  pilitik.  Semakin  banyak  kiai  dan  tokoh  pesantren  yang  menjalin  relasi  dan tergabung,  maka  pengikut  setia  kiai  dan  santrinya  akan  mengikuti  apa  yang didakwahkannya. 27 Kyai  masih  ditempatkan  sebagai  sumber  “fatwa”  terakhir  ketika masyarakat  berada  di  simpang  jalan  di  antara  pilihan-pilihan  politik  yang membingungkan. 28
Dalam  hal  ini,  Islam  sebagai  agama  yang  paling  besar  penganutnya,  tentu  saja akan menjadi sasaran empuk berbagai parpol dan para politisi di Indonesia. Umat Islam merupakan  aset  politik  strategis.  Siapa  yag  berhasil  mengambil  hati  mayoritas  umat Mmuslim,  sudah  dapat  dipastikan  akan  memegang  tampuk  kekuasaan.  Sehingga  Islam rentan dipolitisasi. Mengutip dari pendapat Azyumardi Azra, bahwa perebutan pemilih Islam  oleh  partai  politik  merupakan  hal  yang  wajar  dan  strategis  bagi  partai  politik. Namun, ketika agama hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan maka agama akan sangat rentan terhadap manipulasi. 29
25 Deasy  Simanjuntak, “ Indonesia: Politik Identitas ….”
26 Habib  Bahar  Terjerat  Hate  Speech?,  dalam  https://www.pinterpolitik.com/habib-bahar-terjerat- hate-speech,  diakses pada tanggal 03 Januari 2019.
27 Bayu  Mitra A. Kusuma, “ Negosiasi Dakwah dan Politik Praktis: Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis ”, Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi , vol. 2, no. 1, (Juni, 2017), 19. 28 Ibid.
29 Ahmad Asroni, dkk, “Dakwah dan Politik: Menakar…, 32.
Ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu ulama Indonesia terhadap salah satu  paslon  dan  berakhir  pada  penahanan  terhadap  ulama  tersebut  telah  menimbulkan isu “Kriminalisasi Ulama” . Hal tersebut merupakan salah satu contoh konkret bagaimana agama  dijadikan  alat  untuk  mendapatkan  kekuasaan.  Sehingga,  agama  menjadi  isu sensitif di tengah-tengah kontestasi politik.
Penggiringan  opini  publik  melalui  dakwah  merupakan  fenomena  yang  dikenal dengan  istilah  politik  dakwah.  Berbanding  terbalik  dengan  dakwah  politik  yang menjadikan politik sebagai alat dakwah-menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar . “Dakw ah politik dipahami sebagai upaya memanfaatkan daya tarik aktivitas dakwah untuk meraih kepentingan politik atau dakwah (ajakan) untuk tujuan politik. Praktik politik dakwah ini memunculkan  politisasi  dakwah  yang  turut  menyeret  Islam  dalam  konflik  kepentingan elit.  Dengan  demikian,  agama  hanya  menjadi  kendaraan  politik.  Melalui  aktivitas dakwah,  cara  pandang  dan  pemikiran  masyarakat  nuslim  diarahkan  untuk  sejalan dengan  kepentingan  politisi.  Sehingga,  aktivitas  dakwah  dijadikan  sebagai  media strategis  bagi  politisi  untuk  menghegemoni  pemikiran  umat  atau  masyarakat  awam terkait pilihan politik”. 30
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) ditemukan bahwa  6,98  persen  materi  ceramah  yang  disampaikan  para  ulama  atau  penceramah  di masjid berisikan ujaran kebencian. 31 Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya terjadi  pembentukan  stigma  kita  dan  mereka/saya  dan  kamu.  Walaupun,  antara  dua belah  pihak  sama-sama  dalam  rumpun  agama  yang  sama.  Agama  hanya  dijadikan tunggangan  kepentingan  beberapa  elit  untuk  mendapatkan  kekuasaan.  Dalam  hal  ini ulama  berperan  menjadi  objek  dan  salah  satu  aktor  utama  dalam  permainan  politik identitas  yang  berlebihan.  Agama  adalah  bagian  dari  identitas  yang  seringkali  menjadi alat  utama  dalam  menjalankan  politik  identitas.  Di  Indonesia,  politik  identitas  sangat kental dengan nuansa etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwarnai  oleh  para  aktor  seperti  elit.  Berbicara  tentang  politik identitas adalah  tindakan politis  untuk  mengedepankan  kepentingan-kepentingan  dari  anggota-anggota  suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras,  etnisitas,  jender,  atau  keagamaan.  Menguatnya  Politik  identitas  ini  dapat  kita  lihat contoh-contohnya  di  banyak  daerah,  yaitu  adanya  gerakan  gerakan  serba  kedaerahan, keagamaan, kesukuan, sampai gerakan cara berpakaian yang melambangkan kedaerahan dan keagamaan tertentu. Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik  dalam  pertarungan  perebutan  kekuasaan  politik  sangat  dimungkinkan  dan  kian mengemuka  dalam  praktek  politik  sehari-hari,  karena  itu  para  ilmuwan  yang  bergelut dalam  wacana  politik  identitas  berusaha  sekuat  mungkin  untuk  mencoba  menafsirkan
30 Bayu  Mitra A. Kusuma, “ Negosiasi Dakwah dan Politik Praktis: Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis ”, 9 -10.
31 Habib  Bahar  Terjerat  Hate  Speech?,  dalam  https://www.pinterpolitik.com/habib-bahar-terjerat- hate-speech,  diakses pada tanggal 03 Januari 2019.
REVELATIA: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir
190
kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. 32 Sebenarnya  Donald L  Morowitz    salah    satu    pakar  politik    dari    universitas    Duke    telah  mendefinisikan politik  identitas sebagai  pemberian  garis  yang sangat  tegas  untuk  menentukan siapa yang  akan  disertakan  dan siapa  yang  akan  ditolak.. 33
“Politik  identitas  merujuk  pada  berbagai  bentuk  mobilisasi  politik  atas  dasar identitas  kolektif  yang  sebelumnya  seringkali  disembunyikan  ( hidden ),  ditekan ( suppressed ) atau diabaikan ( neglected ), baik oleh kelompo dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan  atas  nama  demokrasi  yang  lebih  progresif”. 34 Pada  dasarnya,  dalam  dunia  Islam, khususnya Indonesia, politik identitas merupakan suatu hal yang lumrah. Misalnya pada masa kolonial belanda terdapat usaha pihak kolonial untuk menjauhkan para intelektual pribumi  dari  rasa  kebangsaan  dan  ke-Islamannya  melalui  upaya  asosiasi  pendidikan. Namun, upaya tersebut gagal karena kesadaran agama dan kebangsaan itu muncul lebih besar  bersama  semangat  Islam  yang  begitu  kuat,  rasa ukhwah  slamiyah dan  rasa  agama yang  tinggi  dari  agama  lain  membuat  umat  Islam  lebih  merapatkan  barisan  dan  Islam menjadi  pemersatu  dalam  menghadapi  kaum  penjajah.  Namun,  identitas  Islam  yang dimiliki oleh umat muslim, kini tengah manjadi bahan politisasi yang memicu terjadinya konflik  di  tengah  masyarakat.  Padahal  salah  satu  tujuan  politik  adalah  melembagakan penyelesaian  konflik  agar  konflik  itu  tidak  melebar  menjadi  anarkisme  dan  kekerasan. Pada  kenyataannya  politik  justru  menyalurkan  konflik  ke  dalam  prosedur,  aturan  dan mekanisme  membangun  kompromi  dan  konsensus  antar  aktor  dan  pemaina-pemain politik. 35
Hemat penulis, politik identitas yang dimainkan pada pilpres tahun ini, tidak lagi mencerminkan  perjuangan  untuk  mendapatkan  keadilan  dari  kelompok  dominan. Karena  pemain  politik  identitas  dimainkan  oleh  kalangan  umat  muslim  yang  notabene kelompok  agama  mayoritas  di  Indonesia.  Sehingga,  dijadikannya  umat  muslim- khususnya  ulama-sebagai  alat  meligitimasi  kepentingan  kubu  politik  akan  berdampak pada  terkotak-kotaknya  masyarakat.  Politik  yang  berkenaan  dengan  isu  SARA  (suku, agama, ras, dan antar golongan) berpeluang besar dalam memecah belah bangsa. Politik agama  yang  dilakukan  oleh  golongan  tertentu  akan  merugikan  pihak  oposisi  karena masyarakat teralih fokusnya terhadap identitas-identitas para calon bukan melihat pada kualitas  dan  program  para  kandidat.    Hal  semacam  ini  tentu  tidak fair bagi  suku  atau golongan  minoritas  yang  merasa  terdiskriminasi.  Politisasi  agama  dalam  menjatuhkan
32 Fitri  Ramdhani  Harahap, Politik  Identitas  Berbasis  Agama.  Proceeding  Konferensi  Nasional  Sosiologi III  Transformasi  Demokrasi  Indonesia  Menuju  Perubahan  Yang  Bermakna  Yogyakarta, 20-22  Mei  2014, 511-512.
33 Zahrotunnimah, “Sejarah  Politik  Identitas  dan  Nasionalisme  Di  Indonesia”, Jurnal  Al- ‘Adalah , vol. 2, no. 10, (2018), 93.
34 Purwanto, “ Politik  Identitas  dan  Resolusi  Konflik  Transformatif ”, Review  Politik ,  vol.  6,  No.  1 (Juni, 2015), 67.
35 Ujang Mahadi, “ Komunikasi Politik Kiai …., 234-235.
lawan politik sesungguhnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  Hal ini  sering  kali  dipakai  karena  dianggap  paling  mudah  dan  cepat  (politik  praktis)  dalam mengambil simpati masyarakat. 36
Masuknya  ulama  ke  dalam  politik,  bukan  suatu  perkara  yang  terlarang.  Tetapi, suatu  perkara  yang  diharapkan  dapat  membawa  memperbaikan  citra  politik  yang  telah terlanjur dipandang negatif olah masyarakat. Selain itu, penggunaan politik sebagai alat untuk  berdakwah-menanamkan  nilai-nilai  Islam-kepada  masyarakat  dipandang  sah-sah saja. Sebagaiman firman Allah swt . pada Q.S. Ali ‘Imran (3): 104. Menurut Sayyid Qutub dalam  tafsirnya,  haruslah  ada  orang  atau  kekuasaan  yang  menyeru  kepada  kebajikan, menyuruh  kepada  yang ma’ruf dan  mencegah  pada  yang munkar .  Dalam  hal  ini,  ulama merupakan sosok yang dianggap mampu untuk mewujudkan penegakan amar ma’ruf nahi munkar . Karena  dengan  pengetahuan  agama  yang  dimiliki  dianggap  mampu  untuk memperbaiki  tatanan  politik  yang  terlanjur  diangga  tidak  baik,  melalui  jalan  politik dakwah.  Apabila  dakwah  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  memiliki  kekuasaan, maka  “perintah  dan  larangan”  itu  tidak  dapat  dilakukan  kecuali  oleh  orang  yang memiliki  kekuasaan. 37 Maka  dari  itu,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  jalan  dakwah  yang dipilih oleh ulama berangkat dari paradigma, bahwa dengan kekuasaan penerapan nila- nilai moral Islam- amar ma’ruf nahi m unkar -dapat terwujud.
Kemudian  firman  Allah  lainnya pada  Q.S.  Ali  ‘Imran  (3):  110,  dikatakan  sebagai khair umah. Umat yang tergolong pada umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad dari  generasi  ke  generasi.  Hal  ini  karena  umat  Islam  terus  menerus  tanpa  bosan menyuruh  kepada  yang ma’ruf -nilai-nilai  baik  dalam  masyarakat  yang  sesuai  dengan nilai-nilai Ilahi -dan  mencegah  pada  yang munkar -bertentangan  dengan  nilai-nilai  luhur- yang  timbul  dari  keimana  yang  benar  yaitu  percaya  dan  mengamalkan  tuntunan  Allah dan  Rasul-Nya.  Di  samping  itu,  apabila ahl  al-kitab beriman  seperti  imannya  orang mukmin  maka  mereka  mendapat  kebajikan  dan  dapat  menjadi  sebaik-baik  umat  pula. 38 Ali  Nurdin  mengatakan  bahwa: “Khairu  ummah adalah  bentuk  ideal  masyarakat  Islam yang  identitasnya  adalah  integritas  keimanan,  komitmen  dengan  berkontribusi  positif kepada  kemanusiaan  secara  universal  dan  loyalitas  kebenaran  dengan  aksi amar  ma’ruf nahi  munkar sebagaimana  dideklarasikan  oleh  Allah  dalam  Q.S.  Ali  Imran  104  dan  Ali Imran 110”. 39
Untuk mewujudkan lahirnya khairu ummah , ulama sebagai simbol kebaikan dalam tubuh  umat  Islam,  harus  menjadi  teladan  yang  baik  bagi  masyarakat  muslim.  Dengan begitu,  umat  Islam  memiliki  gambaran  tentang  kebaikan  hakiki  yang  harus  mereka
36 Budi Kurniawan. “ Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi ”, Jurnal Sosiologi Agama, vol. 12, no. 1 (2018), 135.
37 Sayyid Qutb, Tafsir Fi Dzilalil Quran, vol. 1, (Jakata: Gema Insani Press, 2003), 148.
38 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur’an , (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 221-222.
39 Ali Nurdin, Qur’anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al -Quran , (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 115.
REVELATIA: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir
192
lakukan.  Dalam  keikutsertaan  ulama  dalam  poltik  akan  semakin  mempermudah kelahiran khairu ummah . Maka, Penegakan amar ma’ruf nahi maungkar sebagai tujuan dari ikut sertanya ulama dalam politik, sesuai dengan penggunaan kata politik itu sendiri di dalam  Al- Qur’an .  kata  politik  dalam  bahasa  Arab  biasanya  diterjemahkan  dengan  kata siyasah yang  terambil  dari  kata sasa-yasusu .  Artinya  mengemudi,  mengendalikan, mengatur  dan  sebagainya.  Namun,  didalam  Al- Qur’an kata  politik  tidak  ditemukan dalam  bentuk  kata  tersebut.  politik  dalam  Al- Qur’an ,  secara  sepintas  ditemukan  pada ayat-ayat  yang  berakar  kata hukm .  Makna  awal  dari  kata  ini  adalah  menghalangi  atau melarang  dalam  rangka  perbaikan. 40 Dalam  penegakan amar  ma’ruf  nahi  munkar harus dilakukan dengan cara yang adil. Allah berfirman dalam surat al- Nisa’: 58, “ Dan apabila kamu  berhukum  (menjatuhkan  putusan)  di  antara  manusia,  maka  hendaklah  kamu  memutuskan dengan adil. ”
Sehingga, pemilihan politik sebagai alat menanamkan nilai-nilai Islam oleh ulama, tidak  bertentangan  dengan  Al- Qur’an selama  keadilan  tetap  dipegang  teguh.  Namun, fenomena  perebutan  dukungan  ulama  antar  dua  kubu  calon  presiden-wakil  presiden, hanya menjadi alat legitimasi bahwa kubu yang mendapat dukungan ulama lebih banyak adalah kubu yang lebih Islam dibandingkan lainnya. Sehingga, umat Islam akar rumput akan  tergiring  untuk  memilih  kubu  yang  dominan.  Padahal  dalam  Al- Qur’an telah dijelaskan  bahwa  kedudukan  semua  manusia  itu  sama,  yang  membedakannya  adalah tingkat ketakwaannya. Sebagaimana yang tergambar dalam surah al-Hujarat ayat 13 , “ Hai manusia,  sesungguhnya  Kami menciptakan  kamu  dari  seorang laiki-laki  dan  seorang perempuan dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paing muia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. ”
Menurut Quraish Shihab, semakin kuat pengenalan satu pihak dengan pihak yang lain,  maka  semakin  terbuka  peluang  untuk  saling  memberi  manfaat  demi  mewujudkan kedamaian  dan  kesejahteraan  hidup  dunia  dan  akhirat.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  perbedaan  ras,  bahasa,  negara  dan  lainnya-pilihan  politik-membuat  orang  sulit berinteraksi. 41 Perbedaan  identitas  dalam  ayat  tersebut  merupakan sunnatullah . Pembinaan  yang  baik  terhadap  perbedaan  identitas,  dapat  menumbuhkan  harmoni dalam  kehidupan  umat  manusia.  Jadi,  perbedaan  identitas  tidak  seharusnya  menjadi kendala  bagi  hubungan  antar  manusia.  Dalam  hal  ini,  politik  identitas  bukan  suatu fenomena politik yang harus dikhawatirkan. Karena tujuan utama dari politik ini adalah tercapainya  keadilan  baik  di  bidang  sosial,  politik  dan  ekonomi  bagi  suatu  kelompok identitas.
Namun, perkembangan politik identitas pada era kontestasi politik saat ini, tidak lagi  menjadikan  keadilan  sebagai  tujuan  utamanya.  Walaupun,  secara  redaksi penggunaan  istilah  politik  identitas  tetap  mengelu-elukan  kesetaraan  dalam  bentuk
40 M., Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah … , 409-410.
41 Ibid., 262.
keadilan  di  berbagai  bidang.  Politik  identitas  yang  dimainkan  pada  euforia  kontestasi politik  kali  ini,  lebih  dominan  pada  cara  memperjuangkan  sebuah  kekuasaan.  Dengan mengenyampingkan etika dan penghargaan terhadap sesama manusia. Ujaran kebencian dan  pelecehan  yang  dialamatkan  oleh  salah  satu  ulama  Indonesia  kepada  salah  satu paslon    merupakan  bukti  konkret  tumbuhnya  politik  identitas  di  tengah-tengah masyarakat  khususnya  ulama.  Dakwah  yang  semestinya  mengutamakan  kesejukan  dan ketentraman batin, malah menjadi media untuk menjatuhkan orang lain. Pada hal di Q.S. Ali Imran (3): 159 telah jelas disebutkan,
ممُهم نَع ُفمعاَف َكِلموَح منِم اوُّضَفم ن َلَ ِبملَقملا َظيِلَغ اًّظَف َتمنُك موَلَو ممَُلَ َتمنِل ِهللَّا َنِم ٍةَمحَْر اَمِبَف اَذِإَف ِرممَملْا  ِفِ ممُهمرِواَشَو ممَُلَ مرِفمغَ تمساَو
َهللَّا هنِإ ِهللَّا ىَلَع ملهكَوَ تَ ف َتممَزَع َيِلِ كَوَ تُمملا ُّبُِيُ 42
“M aka  disebabkan  rahmat  Allah-lah    kamu  berlaku  lemah  lembut  terhadap  mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah, tentulah mereka menjauhkan diri dari  sekelilingmu.  Katrena  itu,  maafkanlah  mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya . ”
Dalam  tafsir  al-Maraghi,  dijelaskan  bahwa  Rasulullah  selalu  berpegang  teguh pada  musyawarah  selama  hidupnya  dalam  menghadapi  semua  persoalan.  Menurutnya, manfaat  dari  musyawarah  adalah  timbulnya  keterbukaan,  sehingga  keikhlasan  dan kecintaan  seseorang  terhadap  kepentingan  umum  bukan  kepentingan  pribadi  dan kelompok,  diketahui  kelebihan  dan  kelemahan  dari  suatu  pandangan,  pengujian  opini dan  timbulnya  saling  pengertian  di  antara  teman  diskusi  (Musthafa,  t.th:  196). 43 Sedangkan  menurut  Buya  Hamka,  ayat  tersebut  menggambarkan  keteladanan  Nabi Muhammad  sebagai  seorang  pemimpin  yang  lemah  lembut  sehingga  dapat  membina umat  Islam  dengan  baik.  Karena  pemimpin  yang  kasar,  keras  hati,  dan  kaku  sikapnya adalah  pemimpin  yang  tidak  sesuai  dengan  Al- Qur’an . 44 Menurut  Quraish  Shihab, musyawarah  harus  di  dasari  dengan  sikap  lemah  lembut  dan  pemaaf  serta  dibekali dengan  akal  yang  sehat.  Dengan  hal  itu  akan  timbul  Saling  pengertian  antar  sesama anggota  musyawarah. 45 Ayat  ini  menjelaskan  betapa  pentingnya  berperilaku  lemah lembut dan bermusyawarah. Dengan perilaku tersebut seseorang dapat membina ukhwah baik dengan sesama manusia.
Bentuk jamak dari kiai ( alim ) adalah alimun dan ulama. Dalam Al- Qur’an kata alim yang berjamak dari alimun diartikan sebagai orang yang punya kelebihan ilmu dan kadar kecerdasan  yang  dengan  itu  dia  mampu  mengeluarkan  ayat-ayat  Allah  dan  lebih menonjolkan  penampilan  keilmuan  sebagai  orang  yang alim .  Sedangkan  yang  berjamak ulama adalah  orang  yang  dengan  keyakinannya  merasa  malu  untuk  berbuat  yang
42 Al- Qur’an, Ali Imron (3): 159.
43 Ibid.
44 Hamka, Tafsir al-Azhar , (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), 130.
45 M., Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah … , 313.
REVELATIA: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir
194
membias  dari  rasa  kehambaan.  Dalam  hal  ini  tidak  harus  ilmu  agama. 46 Kata  ulama  di dalam  Al- Qur’an memiliki  beberapa  sinonim.  Di  antaranya,  kata al- ‘alimun (Q.S.  al- ‘Ankabut:  43), ulu al-albab (Q.S. Ali  Imran:  190), ulu  al-abshar (Q.S. Ali  Imran:  13), ulu  al- nuha (Q.S.  Thaha:  54), ulu  al-ilm (Q.S.  Ali  Imran:  18)  dan utu  al-ilm (Q.S.  al-Rum:  56). 47 kata-kata tersebut bermakna orang yang berakal, berilmu, memiliki mata hati. Jadi, dari makna  kata ‘alim dan  kata  yang  bersinonim  dengan  kata  ulama,  disimpulkan  bahwa ulama  adalah  orang-orang  yang  memiliki  ilmu  dan  berakal.  Selain  itu,  seseorang  yag dikatakan  sebagai  ulama  adalah  mereka  yang  menggunakan  mata  hati  mereka  dalam memaknai ilmu pengetahuan yang dimiliki. Allah berfirman dalam Q.S. Fathir: 28,
مُم ِماَعم نَملْاَو  ِ باَوهدلاَو ِساهنلا َنِمَو ٌروُفَغ ٌزيِزَع َهللَّا هنِإ ُءاَمَلُعملا ِهِداَبِع منِم َهللَّا ىَشمَيَ اَهنَِّإ َكِلَذَك ُهُناَوملَأ ٌفِلَت 48
“ Sesungguhnya  yang  takut  kepada  Allah  di  anatar  hamba-hamab-Nya,  hanyalah  ulama. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. ”
Sebelum  menyinggung  kata  ulama,  ayat  di  atas  menjelaskan  terlebih  dahulu tentang  kebesaran  kekuasaan Allah  dalam  menciptakan  berbagai  macam  makhluk  yang merupakan  suatu  keniscayaan  dan sunnatullah .  Begitu  pula  perbedaan  pendapat  yang muncul  di  antara  para  pakar  ilmu  ilmiah-baik  ilmu  alam  maupun  ilmu  sosial-dan tanggapan  manusia  dalam  membenarkan  keterangan  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab suci,  penafsirannya  dan  para  Nabi.  Setelah  keterangan  tersebut,  baru  dikatakan  bahwa hanya  ulama  yang  merasakan khasyat di  dalam  dirinya.  Redaksi  ayat  tersebut berimplikasi  pada  pemaknaan  bahwa  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  ulama  apabila memiliki  pengetahuan  dan  penghayatan  tentang  keberagaman  ciptaan  Allah,  yang kemudian  melahirkan  rasa khasyat (takut)  dalam  dirinya.  Sehingga, Khasyat merupakan syarat  mutlak  bagi  seseorang  yang  dapat  dianggap  ulama.  Orang  yang  tidak  memiliki khasyat di dalam hatinya tidak dapat dikatakan sebagai ulama. 49 Hakikat Khasyat menurut Sa’id bin Jubair rahimahullah , sebagaimana yang dikutip oleh Ade Wahidin, adalah suatu perasaan yang menghalangi jiwa seseorang untuk bermaksiat kepada Allah. Konsekuensi dari  rasa  takut  tesebut  adalah  lahirnya  sikap  kehati-hatian  dalam  diri  seseorang.  Sikap untuk  senantiasa  menjaga  perilakunya  baik  terhadap  Tuhannya,  sesama  manusia  dan kepada alam. Dengan kata lain, rasa khasyat yang dimilki oleh seorang ulama melahirkan rasa kesadaran bahwa di setiap tindakannya terdapat pengawasan Allah SWT. 50
Ulama  menurut  adalah  mereka  yang  memiliki khasya (rasa  takut)  kepada  Allah, karena  pengetahuan  mereka  tentang  kebesaran  dan  kekuasaan  Allah,  sehingga  mereka selalu mentaati dan menjauhkan diri dari maksiat. Ulama terbagi menjadi tiga, yaitu ‘alim billah  wa  bi  amrillah , ‘alim  billah tapi  tidak ‘alim bi  amrillah dan ‘alim bi  amrillah tapi  tidak
46 Abdurrahman, “ Fenomena Kiai dalam …. , 26 47 Ade Wahidin, “ Konsep Ulama Menurut Al- Qur’an”, 42-44.
48 Al- Qur’an, Fatir (35): 28.
49 M., Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah … , 62.
50 Ade Wahidin, “ Konsep Ulama Menurut Al- Qur’an”, 45.
‘alim  billah .  Kategori  ulama  yang  pertama  adalah  ulama  yang  memiliki khasya kepada Allah dan mengerti tentang hukum hudud dan faraid . Ulama dalam kategori kedua adalah ulama  yang  memiliki  rasa  takut  kepada  Allah,  tapi  tidak  mengerti  perkara hudud dan faraid . Sedangkan ketegori ketiga merupakan ulama yang mengerti tentang perkara hudud dan faraid tapi tidak memiliki khasya kepada Allah. Ulama merupakan pewaris para Nabi. Sehingga, mereka adalah orang-orang yang diikuti langkah dan perbuatannya, dan orang yang  diambil  pendapat  dan  persetujuannya.  Ilmu  yang  dimiliki  oleh  ulama  akan mengangkat  derajatnya,  sebagimana  firman  Allah  dalam  Q.S.  Mujadalah:  11.  Maka  dari itu, seseorang wajib menjaga hak-hak para ulama baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. 51
Menurut  Buya  Hamka,  ulama  yang  banyak  sekarang  adalah  ulama  golongan ketiga. Pengetahuannya tentang agama hanya menjadi pengetahuan tanpa penghayatan. Sehingga,  pengetahuannya  hanya  difungsikan  untuk  memainkan  ayat  demi  memenuhi kebutuhan  orang-orang  yang  bertanya.  Kemudian  Hamka  menambahkan  bahwa  ulama bukanlah  seseorang  yang  hanya  mengkaji  hukum-hukum  agama  atau  orang  yang memakai atribut keagamaan (sorban atau gamis). Bukan seseorang yang pengetahuannya tentang  agama  terbatas,  tetapi  telah  berani  memberikan  pernyataan-pernyataan  yang kadang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam- bid’ah  dipandang  sunah -dan  mudah mengkafirkan  orang  lain  yang  tidak  sepaham.  Menganggap  dirinya  dan  kelompoknya yang paling benar. 52
Maka,  tidak  dibenarkan  apabila  seseorang  yang  dianggap  ulama,  mudah melakukan  cacian  dan  mengolok-olok  orang  yang  dianggapnya  lawan  (tidak  sejalan) dengan dirinya. Sebagaimana firman Allah di Q.S. Al-Hujurat: 11:
ُنَمآ َنيِذهلا اَهُّ يَأَيَ ًميَْخ هنُكَي منَأ ىَسَع ٍءاَسِن منِم ٌءاَسِن  َلََو ممُهم نِم اًميَْخ اوُنوُكَي منَأ ىَسَع ٍمموَ ق منِم ٌمموَ ق مرَخمسَي  َلَ او اوُزِمملَ ت  َلََو هنُهم نِم ا
مَل منَمَو ِناَيمِملْا َدمعَ ب ُقوُسُفملا ُممس ِلَا َسمئِب ِباَقملَملِْبِ اوُزَ باَنَ ت  َلََو ممُكَسُفم نَأ

## َنوُمِلاهظلا ُمُه َكِئَلوُأَف مبُتَ ي 53
“ Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka, dan jangan pula wanita-wanita terhadap wanita-wanita lain,  boleh  jadi  mereka  lebih  baik  dari  mereka  dan  janganlah  kamu  mengejek  diri  kamu sendiri  dan  janganlah  kamu  panggil-memanggil  dengan  gelar-gelar  buruk.  Seburuk-buruk panggilan ialah kefasikan sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim .”
Keterangan  untuk  tidak  mengolok-olok  orang  lain  dan  memanggilnya  dengan panggilan  yang  tidak  baik  merupakan  suatu  keterangan  yang  bersifat  larangan  kepada orang-orang  yang  beriman-termasuk  di  dalamnya  ulama  yang  merupakan  orang-orang yang  memiliki  pengetahuan  dan  penghayatan  terhadap  kekuasaan  Allah-karena  orang
51 Aar Arnawati, “ Kedudukan dan Peran ….”, 6 .
52 Hamka, Tafsir al-Azhar , (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), 247.
53 Al- Qur’an, Al-Hujurat (49): 11.
196
yang  diolok-olok  atau  dipanggil  dengan  panggilan  buruk,  memiliki  tempat  yang  lebih baik  di  mata  Allah.  Kata yaskhar (memperolok-olok)  dimaknai  oleh  Quraish  Shihab sebagai  menyebut  kekurangan  pihak  lain  dengan  tujuan  menertawakan  orang  yang diperolok,  baik  dengan  ucapan,  sikap  maupun  perbuatan.  Sedangkan talmizu sebagaimana  pendapat  yang  dikutip  Ibn  ‘Asyur,  yaitu  “Ejekan  yang  dihadapkan  pada seseorang  dengan,  baik  dengan  isyarat,  bibit,  tangan  atau  kata-kata  yang  dipahami sebagai ejekan”. 54 Maka, penghinaan dalam bentuk apapun berdasarkan ayat di atas tidak dapat  dibenarkan.  Karena  seharusnya  seorang  ulama  adalah  orang  yang  dengan  rasa takut  dalam  dirinya,  senantiasa  mampu  untuk  menjaga  lisannya  dari  perkataan  yang dapat  menjatuhkan  atau  melecehkan  orang  lain.  Kemudian  ayat  selanjutnya menerangkan,
مبَتمغَ ي  َلََو اوُسهسََتَ  َلََو ٌمثِْإ ِ نهظلا َضمعَ ب هنِإ ِ نهظلا َنِم اًيِْثَك اوُبِنَتمجا اوُنَمآ َنيِذهلا اَهُّ يَأَيَ مَي منَأ ممُكُدَحَأ ُّبُِيَُأ اًضمعَ ب ممُكُضمعَ ب

## َممَلَ َلُك
ٌميِحَر ٌباهوَ ت َهللَّا هنِإ َهللَّا اوُقه تاَو ُهوُمُتمهِرَكَف اًتم يَم ِهيِخَأ
55
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  jauhilah  banyak  dari  dugaan,  sesungguhnya  sebagian dugaan  adalah  dosa  dan  janganlah  kamu  mencari-cari  kesalahan  orang  lain  serta  jangan sebagian  kamu  menggunjing  sebagian  yanag  lain.  Sukakah  salah  seorang  di  antara  kamu memakan  daging  saudaranya  yang  sudah  mati?  Maka  kamu  telah  jijik  kepadanya  dan bertawakalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Penerima  taubat  lagi  Maha Penyayang ” Q.S. al-Hujarat: 12.
Orang-orang  yang  beriman-termasuk  ulama-diperintahkan  untuk  menjauhi pasangka  (dugaan)  dan  mencari-cari  kesalahan  orang  lain  dan  menggungjingkannya. Ketiga hal ini, disatukan karena merupakan satu kesatuan. Prasangka dapat melahirkan keinginan  untuk  mencari-cari  kesalahan  orang  lain,  setelah  itu  ,menggunjingkannya. Padahal  menggunjing  adalah  suatu  perbutan  yang  diumpamakan  memakan  bangkai saudaranya.  Dugaan  dapat  dibenarkan  apabila  menyangkut  hukum-hukum  agama, karena hkum-hukum agama sifatnya dzanny (dugaan). Sedangkan dugaan yang sifatnya dosa  adalah  dugaan  yang  tidak  berdasar,  yang  biasanya  ditujukan  kepada  pihak  lain. 56 Tidak  selayaknya  kejelekan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  yang  dianggpa  lawan  politik diumbar  di  depan  umum.  Bahkan  dengan  perangai  yang  seakan  apa  yang disampaikannya  adalah  suatu  kebenaran  yang  nyata.  Sehingga,  dugaan  tersebut  dapat membuat  orang-orang  yang  taklid  dengan  ulama  tersebut  dapat  menjadikan  prasangka yang  disampaikan  oleh  ulama  tersebut  sebagai  suatu  kenyataan  atau  setau  hal  yang benar. Sementara, apa yang disampaikan hanya untuk menjadikan kelompoknya terlihat lebih  Islami  dan  baik  dibandingkan  kelompok  lain.  Dalam  hal  ini,  jelas  terlihat  bahwa
54 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, 606.
55 Al- Qur’an, Al-Hujurat (49): 12.
56 Ibid., 609-610.
dakwah yang dilakukan tidak lagi murni untuk menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. Namun, hanya menjadi kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan.
Ulama  sebagai  pewairis  Nabi  hendaklah  memberikan  contoh  dan  teladan  yang baik  bagi  umat  atau  masyarakat  pada  umumnya,  karena  ketika  ulama  sudah  tidak  bisa memberikan  contoh  yang  baik  maka  cita-cita  Indonesia  2045  tidak  akan  terpenuhi.  Di mana generasi emas   berkaitan  dengan  bagaimana  keadaan generasi Indonesia  ketika berusia 100 tahun merdeka, dan yang kedua adalah generasi emas dalam penjabaran kata “emas”. Sebagai bangsa yang besar den gan modalitas yang sangat luar biasa; baik sumber daya  manusia,  sumberdaya  alam,sumber  daya  kultural,maupun  sumberdaya  lainnya. 57 Hemat  penulis,  sebagaimana  yang  sudah  diketahui,  setidaknya  ada  beberapa  peran ulama untuk keutuhan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia 2045 di antaranya: Mengajarkan pendidikan karakter berbasis spiritual yang baik
Ulama  akan  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  karena  keteladan  sifat  dan akhlaknya.  jika  akhlak  ulama  baik  maka  penanaman  pendidikan  karakter  akan  terus tumbuh  dan  menjadi  panutan  bagi  masyarakt  Muslim  di  Indonesia.  Sifat  piritual  lebih berkaitan  dengan  pengalaman  keagamaan  yang  dianutnya.  Generasi  spiritual  (ulama) menunjukkan  kepada  generasi  muda  yang  memiliki  kualitas  kehidupan  rohani  yang baik,taat  menjalankan  ajaran  agama,  taat  beribadah  dan  menjauhkan  hal-hal  yang  di larang  oleh  agama.  Jadi  tokoh  agama  atau  ulama  di  jadikan  panutan  oleh  masyarakat sebagai  pembentukan  generasi  yang  islami  untuk  mewujudkan  indonesia  yang bemartabat dan bermoral.

## Memberikan nasihat-nasihat yang mempersatukan bangsa
Ulama  sebagai  garda  terdepan  masyarakat  Muslim  Indonesia harus  memberikan fatwa-fatwa  yang  positif  ketika  sedang berdakwah.  Tidak  patut  di  pungkiri  juga bahwa dakwah dijadikan sebagai tempat perpolitik para ulama. Oleh karena itu, seorang ulama harus menghindari politik yang mengandung ujaran kebencian kepada salah satu pihak. Dengan  demikian  poitik  yang  di  lakukan  oleh  ulama  harus  sehat,  harus  memberikan sumbangsih  positif  kepada  Indonesia  khususnya  generasi  muda,  jika  kondisi  politik Indonesia  sehat  maka  untuk  mewujudkan  Indoesia  emas  2045  akan  tercapaai  dengan terciptanya keadilan dan kedamaian satu sama lain.
Mewujudkan amar ma’ruf dan nahi munkar
Karena  dengan  pengetahuan  agama  yang  dimiliki  dianggap  mampu  untuk memperbaiki  tatanan  politik  yang  terlanjur  dianggap  tidak  baik,  melalui  jalan  politik dakwah.  Keberadaan  ulama  dalam  negara  menjadi  pengontrol  penguasa  dalam menjalankan  kekuasaannya.  Penguasa  dalam  negara  Islam  wajib  untuk  menjalankan aturan Islam dalam setiap kebijakannya, ulama menjamin supaya penguasa tetap berada
57 Triyono,  Menyiapkan  Generasi  Emas  2045,  Seminar  Nasional  ALFA_VI,  Unwidha  Klaten, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/324029744, pada tanggal 04 Februari 2019.
198
di jalan tersebut. Ulama memang tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan penguasa. Namun,  posisi  ulama  sebagai  panutan  bagi  masyarakat  dan  simbol  pengikat  bagi masyarakat,  menjadikan  ulama  mampu  mengubah  rezim  yang  berkuasa.  Dengan  cara mempengaruhi  ketaatan  masyarakat  terhadap  penguasa  melalui  fatwa  dan  ajaran- ajarannya dengan bedakwah memberikan fatwa yang tegas kepada pemimpin-pemimpin muslim untuk tidak memakan uang rakyat (korupsi) agar kehidupan negara Indonesia ini akan  terus  berkemajuan  dan  cita-cita  mewujudkan  Indoenesia  emas  2045  dengan  para pmimpin yang amanah.

## PENUTUP
Perspektif Al-Qur ’ an tentang peran ulama di dalam dunia politik bukanlah suatu perkara  yang  terlarang.  Kehadiran  mereka  diharapkan  dapat  membawa  memberikan citra  positif  terhadap  politik  yang  telah  terlanjur  mendapatkan  stereotip  negatif  oleh publik.  Agama  memberikan  pedoman  tentang  nilai-nilai  yang  harus  ditegakkan  dalam undang-undang negara terutama dalam perkara Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan politik  merupakan  alat  yang  untuk  mendapatkan  kekuasaan  agar  nilai-nilai  agama tersebut  dapat  diterapkan.  Selain  itu,  media  politik  sebagai  alat  untuk  berdakwah menanamkan  nilai-nilai  Islam  kepada  masyarakat  dipandang  sah-sah  saja,  sebagaiman firman Allah, misalnya, Q.S. Ali Imran (3): 104. Maka, tidak dibenarkan apabila seseorang yang  dianggap  ulama,  mudah  melakukan  cacian  dan  mengolok-olok  orang  yang dianggapnya lawan (tidak sejalan) dengan dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Naim,  Ngainun  . “ Abdurrahman  Wahid:  Universalisme  Islam  dan  Toleransi. ” Jurnal Kalam, No. 10, vol. 2 (Desember, 2016): 423-444. Suseno, Franz Magnis. Agama, Keterbukaan dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan. Jakarta: Pusat Studi Agama, 2015. Haboddin, Mohtar. “ Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. ” Jurnal Studi Pemerintahan , vol. 3, no. 1 (Februari, 2012): 116-134. Khaerudin,  Imawan. “ Jurnalisme  Data  Resistensi  Ruang  Siberdi  Era  Post  Truth ” , Jurnal Signal Unswagati Cirebon , vol. 6, no. 2, (Desember, 2018): 1-18. Simandjuntak,  Deasy. “ Indonesia:  Politik  Identitas  Bayangi  Pilpres  2019 ”  dalam https://www.matamatapolitik.com/indonesia-politik-identitas-bayangi-pilpres-2019/ accessed 02 February 2019.
Sumandoyo,  Arbi. “ Pilpres  2019:  Ulama  Sana  Versus  Ulama  Sini. ”  Dalam https://tirto.id/pilpres-2019-ulama-sana-versus-ulama-sini-cRT4, diakses pada 02 Februari 2019.
Hasan, Nor. Studi Islam Kontemporer . Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2009. Hasbiansyah,  O. “Pendekatan  Fenomenologi:  Pengantar  Praktik  Penelitian  da lam  Ilmu Sosial dan Komunikasi.” Jurnal Mediator , vol. 9, no. 1, (2008): 163-180.
Sofiandi,  dan  Imam  Hanafi. “ Desekularisasi  Ulama:  Makna  Ulama  menurut  Nurcholis Majid .” Jurnal Madania , vol. 8, no.2, (Desember, 2018): 181-200. Arnawati,  Aar. “ Kedudukan  dan  Peran  Ulama  dalam  Perspektif  Al-Qur ’ an:  Studi Komparatif Tafsir Al-Qur ’ān al - Azīm dan Tafsir Fi Zilā l al- Qur’ān . ” Jurnal Al-Fath, vol.11, no1, (Juni, 2017): 1-20.
Wahidin,  Ade. “ Konsep  Ulama  Menurut  Al- Qur’an . ” Al-Tadabbur:  Jurnal  Ilmu  Al- Qur’an dan Tafsir , vol.1, no.1, (Juli, 2014): 38-56. Aswar,  Hasbi. “ Pengaruh  Ulama  dalam  Politik  di  Negara  Muslim:  Studi  Kasus  Arab Saudi. ” Jurnal Ilmu Sosial Indonesia , vol. 2, no.1, (Maret, 2015): 85-102.
Fuller, Graham E. Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam: Sebuah Narasi Sejarah Alternatif , Terj. T. Hermay. Mizan: Bandung, 2014.
Hadi, Anuri Furqan. “ Ulama dalam Pandangan Masyarakat Jakarta: Sebuah Pemaknaan Berdasarkan Ruang .” Karsa, vol. 20, no.1, (2012): 108-126. Iyubenu, Edi A.H. Islam yang Menyenagkan: Etika Kemanusiaan sebagai Puncak Keimanan dan Keislaman . Yogyakarta: IRCiSoD, 2017. Mahadi,  Ujang. “ Komunikasi  Politik  Kiai  pada  Kampanye Pemilu. ” Addin ,  vol.  9,  no. 2 (Agustus, 2015): 230-252.
Lubis,  H.M.  Ridwan. Sosiologi  Agama:  Memahami  Perkembangan  Agama  dalam  Interaksi Sosial. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015. Kusuma,  Bayu  Mitra  A. “ Negosiasi  Dakwah  dan  Politik  Praktis:  Membaca  Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis. ” Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi , vol. 2, no. 1, (Juni, 2017):  1-24. Nuha, Ulin. “ Peran Politik Kiai Dalam Proses Politik di Partai Politik (Studi Kasus Peran KH.  A.  Haris  Shodaqoh  Di  Partai  Persatuan  Pembangunan. ” Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik , vol. 3, no. 2, (Mei. 2013): 29-37.
Asroni, Ahmad. “ Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta. ” Jurnal Dakwah, vol. 14, no. 1 (Mei, 2013): 27- 50.
Fitri  Ramdhani  Harahap. Politik  Identitas  Berbasis  Agama.  Proceeding  Konferensi  Nasional Sosiologi III Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna Yogyakarta, 20-22 Mei 2014, 511-512.
Zahrotunnimah, “Sejarah  Politik  Identitas  dan  Nasionalisme  Di  Indonesia”, Jurnal  Al- ‘Adalah , vol. 2, no. 10, (2018). Purwanto. “ Politik  Identitas  dan  Resolusi  Konflik  Transformatif ”, Review  Politik ,  vol.  6, No. 1 (Juni, 2015): 60-83.
Kurniawan,  Budi .  “ Politisasi  Agama  di  Tahun  Politik:  Politik  Pasca-Kebenaran  di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi ”, Jurnal Sosiologi Agama, vol. 12, no. 1 (2018): 133- 154.
Qutb, Sayyid. Tafsir Fi Dzilalil Quran, vol. 1. Jakata: Gema Insani Press, 2003. Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  al- Qur’an ,  Jakarta: Lentera Hati, 2012.
REVELATIA: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir
200
Nurdin, Ali. Qur’anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al -Quran . Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
HAMKA. Tafsir al-Azhar . Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.
Triyono, Menyiapkan Generasi Emas 2045, Seminar Nasional ALFA_VI, Unwidha Klaten, diakses  dari  https://www.researchgate.net/publication/324029744,  pada  tanggal  04 Februari 2019.