TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 2 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.478 Hal. 146-162

## A Dynamic System Approach: Modalitas Kontrol Pemerintah Terhadap

## Agenda Pembangunan di Negara Berkembang

## Indra Kusumawardhana
Afiliasi: Universitas Pertamina, Indonesia Email Korespondensi: Indra.Kusumawardhana@universitaspertamina.ac.id
Abstrak: Pembangunan merupakan salah satu agenda utama setiap negara, termasuk negara-negara berkembang. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Peran ini  dapat  berkisar  dari  penyediaan  infrastruktur  publik,  perlindungan  hak-hak  properti,  pengaturan  aktivitas ekonomi,  hingga  intervensi  langsung  dalam  perekonomian.  Artikel  ini  akan  melakukan  analisis  eksplanatif terhadap  modalitas  kontrol  Pemerintah  dalam  Agenda  Pembangunan  di  Negara  Berkembang.  Dalam  rangka menjelaskan  secara  analitis,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sistem  dinamis  (Dynamic  Systems Approach)  untuk  mensimulasikan  variabel  kontrol  yang  menjadi  modalitas  pemerintah  dalam  melaksanakan agenda  pembangunan  di  negara  berkembang.  Berlandaskan  simulasi  yang  dilakukan  terdapat  tiga  aspek  yang paling penting sebagai modalitas kontrol Pemerintah yakni Pengawasan, Kebijakan Fiskal, dan Penetapan Hukum dan Aturan.
Kata Kunci: Pemerintah, Negara Berkembang, Agenda Pembangunan, Modalitas Kontrol, Pendekatan Sistem Dinamis.
Abstract: Development is one of the main agendas of every country, including developing countries. Governments have a central role in economic development, especially in developing countries. These roles can range from the provision of public infrastructure, the protection of property rights, the regulation of economic activity, to direct intervention in the economy. This article will conduct an explanatory analysis of the modalities of government control in the Development Agenda in Developing Countries. In order to explain analytically, this study uses a dynamic systems approach (Dynamic Systems Approach) to simulate control variables that become government modalities  in  implementing  development  agendas  in  developing  countries.  Based  on  the  simulation,  there  are three most important aspects as a modality of government control, namely Supervision, Fiscal Policy, and the Establishment of Laws and Rules.
Keywords: Governments, developing countries, development agendas, control modalities, dynamic systems approaches.
Article History:
Received; 10-02-2023; Revised; 02-03-2023; Accepted; 08-05-2023

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  salah  satu  agenda  utama  setiap  negara,  termasuk  negara-negara berkembang.  Istilah  "negara  berkembang"  merujuk  pada  negara  dengan  ekonomi  yang  sedang berkembang dan sedang dalam proses modernisasi, dan masih berjuang untuk menyelesaikan berbagai tantangan  sosial  dan  ekonomi,  termasuk  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi,  infrastruktur  yang  kurang memadai,  dan  akses  yang  terbatas  ke  pendidikan  dan  layanan  kesehatan  yang  berkualitas  (United Nations,  2020).  Oleh  karena  itu,  agenda  pembangunan  di  negara  berkembang  sangat  penting  dan mencakup berbagai sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Berdasarkan kerangka kerja yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP,  2020),  agenda  pembangunan  di  negara  berkembang  sering  kali  melibatkan  tujuan  yang melampaui pertumbuhan ekonomi dan mencakup peningkatan inklusivitas dan keberlanjutan. Tujuan ini  mencerminkan  pengakuan  bahwa  pembangunan  yang  sukses  harus  merangkul  semua  sektor
masyarakat  dan  mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang  terhadap  lingkungan  dan  sumber  daya alam.  Untuk  mencapai  tujuan-tujuan  ini,  banyak  negara  berkembang  merujuk  pada  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dari PBB sebagai kerangka kerja untuk  agenda  pembangunan  mereka.  SDGs  mencakup  17  tujuan  yang  mencakup  berbagai  aspek pembangunan,  mulai  dari  pengentasan  kemiskinan  dan  kelaparan,  peningkatan  kesehatan  dan pendidikan, hingga peningkatan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial (UN, 2015).
Secara  teoretis,  agenda  pembangunan  di  negara  berkembang  dipandu  oleh  berbagai  teori pembangunan. Misalnya, teori modernisasi berargumen bahwa pembangunan adalah proses linear dan universal yang melibatkan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern (Rostow, 1960). Sementara  itu,  teori  ketergantungan  menekankan  bahwa  negara-negara  berkembang  sering  kali terperangkap  dalam  suatu  "struktur  ketergantungan"  dengan  negara-negara  maju,  yang  menghambat perkembangan  mereka  (Frank,  1966).  Teori  pembangunan  lainnya,  seperti  teori  pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan konservasi lingkungan (WCED, 1987).
Setiap  teori  menawarkan  pandangan  yang  berbeda  tentang  proses  dan  tujuan  pembangunan, semua teori ini memberikan wawasan penting tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara berkembang dalam merumuskan dan melaksanakan agenda pembangunan mereka. Dalam konteks ini, agenda  pembangunan  bukan  hanya  tentang  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  tentang  bagaimana pertumbuhan  tersebut  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  bagi  semua  warga,  dan  bagaimana pertumbuhan tersebut dapat terjadi tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam yang berharga.
Konteks  ini,  Pemerintah  memiliki  peran  sentral  dalam  pembangunan  ekonomi,  terutama  di negara-negara berkembang. Peran ini dapat berkisar dari penyediaan infrastruktur publik, perlindungan hak-hak  properti,  pengaturan  aktivitas  ekonomi,  hingga  intervensi  langsung  dalam  perekonomian (Acemoglu & Robinson, 2012). Pembangunan di negara berkembang biasanya melibatkan transformasi yang  signifikan  dan  meluas  dalam  struktur  perekonomian,  yang  membutuhkan  pengelolaan  dan koordinasi oleh pemerintah. Daron Acemoglu, seorang ekonom terkemuka dan profesor di MIT, telah melakukan  penelitian luas tentang  peran  institusi, termasuk  pemerintah,  dalam proses  pembangunan ekonomi,  terutama  di  negara-negara  berkembang.  Menurut  Acemoglu  dan  Robinson  (2012), keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu negara secara signifikan dipengaruhi oleh "institusi inklusif" atau "institusi ekstraktif" yang ada dalam negara tersebut.
Institusi  inklusif  adalah  struktur  politik  dan  ekonomi  yang  memberi  individu  insentif  dan kemampuan untuk berinovasi, berinvestasi, dan mengembangkan kapasitas ekonomi mereka. Institusi ini  menciptakan  pasar  yang  kompetitif  dan  sistem  politik  yang  cukup  terbuka  dan  pluralistik, memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota masyarakat. Institusi inklusif juga mencegah sekelompok  kecil  orang  dari  mendominasi  sumber  daya  politik  dan  ekonomi  dan  menggunakan kekuatan tersebut untuk keuntungan mereka sendiri.
Di sisi lain, institusi ekstraktif adalah struktur yang menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan dan memungkinkan sekelompok kecil orang untuk mengeksploitasi kekuasaan ekonomi dan politik untuk keuntungan pribadi mereka. Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa institusi ekstraktif menghambat perkembangan ekonomi jangka panjang dengan mencegah inovasi dan kompetisi  yang  sehat.  Dalam  konteks  ini,  peran  pemerintah  dalam  agenda  pembangunan  negara berkembang sangat penting. Pemerintah, sebagai institusi politik utama, berperan dalam menciptakan dan menjaga institusi inklusif yang mendukung perkembangan ekonomi. Pemerintah dapat melakukan ini dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan peraturan yang mempromosikan persaingan dan inovasi, melindungi hak-hak properti, dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses  yang  sama  ke  sumber  daya  dan  peluang.  Namun,  pemerintah  juga  dapat  menjadi  bagian  dari masalah  jika  mereka  menjadi  institusi  ekstraktif  yang  mengeksploitasi  sumber  daya  dan  kekayaan negara untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi dapat terhambat dan agenda pembangunan dapat gagal. Oleh karena itu, menurut Acemoglu dan Robinson, peran pemerintah dalam agenda pembangunan di negara berkembang harus melibatkan transformasi institusi ekstraktif menjadi institusi inklusif dan melindungi institusi inklusif tersebut dari ancaman korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Berlandaskan  permasalahan  dan  tantangan  agenda  pembangunan  negara  berkembang    yang menuntut  peran  pemerintah.  Salah  satu  pendekatan  yang  menarik  untuk  menjadi  landasan  dalam
melihat  permasalahan  Peran  Pemerintah  dalam  agenda  pembangunan  negara  berkembang  adalah Pendekatan Sistem.  Pendekatan sistem dalam pembangunan merujuk pada pemahaman bahwa berbagai elemen dalam masyarakat dan ekonomi suatu negara saling terkait dan berinteraksi satu sama lain dalam cara  yang  kompleks.  Ini  adalah  cara  untuk melihat  "gambaran  besar"  dari  proses  pembangunan  dan memahami bagaimana berbagai faktor dan sektor saling mempengaruhi (Boulding, 1956). Di dalamnya, pemerintah  memiliki  peran  penting  sebagai  regulator,  fasilitator,  dan  pemangku  kepentingan  utama dalam sistem ini.
Secara  teoretis,  pendekatan  sistem  memandang  pembangunan  sebagai  proses  dinamis  yang melibatkan interaksi antara berbagai sektor dan institusi dalam suatu negara. Ini mencakup interaksi antara  sektor  publik  dan  swasta,  antara  sektor  formal  dan  informal,  dan  antara  berbagai  level pemerintahan dan masyarakat (Senge, 1990). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengelola interaksi ini untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi pada tujuan pembangunan yang diinginkan.
Konteks negara berkembang, peran pemerintah dalam pendekatan sistem mungkin melibatkan beberapa fungsi kunci. Pertama, pemerintah berfungsi sebagai regulator, menciptakan kerangka hukum dan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Ini bisa melibatkan perlindungan  hak-hak  properti,  pengaturan  pasar,  dan  pengimplementasian  standar  lingkungan  dan sosial  (North,  1990).  Kedua,  pemerintah  berperan  sebagai  fasilitator,  memberikan  infrastruktur  dan layanan  publik  yang  mendukung  aktivitas  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial.  Ini  bisa  mencakup penyediaan  infrastruktur  seperti  jalan  dan  listrik,  pendidikan  dan  pelatihan,  layanan  kesehatan,  dan perlindungan sosial (World Bank, 2018). Ketiga, pemerintah berfungsi sebagai pemangku kepentingan utama dalam sistem, mewakili kepentingan masyarakat luas dan memastikan bahwa keuntungan dan beban  pembangunan  dibagi  secara  adil  (Stiglitz,  1998).  Ini  bisa  melibatkan  kebijakan  redistributif, regulasi untuk melindungi konsumen dan pekerja, dan intervensi untuk melawan ketidaksetaraan dan kemiskinan.
Namun,  peran  pemerintah  dalam  pendekatan  sistem  juga  melibatkan  tantangan.  Misalnya, memerlukan  koordinasi  dan  manajemen  yang  efektif  antara  berbagai  departemen  dan  level pemerintahan, dan keterlibatan yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Selain itu, pendekatan sistem juga menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran, karena sistem dan lingkungan dalam mana mereka beroperasi terus berubah dan berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemodelan untuk dapat menangkap berbagai variabel penting yang dapat mendukung atau menghambat peran pemerintah dalam agenda pembangunan negara berkembang.
Pengembangan  model  sistem  politik  merupakan  salah  satu  bagian  dari  agenda  pembangunan yang  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  mengawasi  peran  pemerintah  dalam  mendukung  agenda pembangunan  ekonomi  yang  mempunyai  tujuan  untuk  menangkap  mekanisme  yang  sangat  penting dalam struktur keputusan pada organisasi politik dimana kapasitasnya dalam menjalankan keputusan strategi  dapat  mempengaruhi  kemampuan  pemerintah  secara  signifikan  dalam  memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Model yang menjadi focus  pembahasan pada bagian ini merupakan hasil dari percobaan model sebelumnya dimana berkaitan dengan proses yang terkait dalam fungsi pemerintah untuk memahami sejauh-mana kondisi organisasi berpengaruh terhadap  komitmen  pemerintah  dalam  memberikan  kesejahteraan  pada  masyarakat  yang  menjadi rakyatnya.  Model  tersebut  menunjukkan  bahwa  kecenderungan  pemerintah  dengan  semakin  intensif dan  luas  rentang  pengawasan  yang  dilakukan  untuk  membatasi  hak-hak  sipil  dalam  rangka  secara tujuannya untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat menciptakan lingkar umpan balik ( feedback loop )  yang  kuat  dan  terjalin  erat  untuk  membatasi  dukungan  pemerintah  terhadap  penciptaan kesejahteraan masyarakat meskipun pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang secara sadar memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan atau sebaliknya.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  melakukan  uji  pemodelan  terhadap  instrumen  kontrol  peran pemerintah menggunakan metodologi sistem dinamis. Pendekatan sistem dinamis dalam pembangunan adalah metode yang menggunakan model dan simulasi untuk menganalisis dan memahami bagaimana sistem  kompleks  berubah  dan  berkembang  sepanjang  waktu  (Forrester,  1961).  Dalam  konteks pembangunan di negara berkembang, pendekatan ini melihat pemerintah dan peran yang dimainkannya sebagai  bagian  dari  sistem  sosial-ekonomi  yang  lebih  luas  yang  berinteraksi  dan  berubah  sepanjang
waktu.  Dalam  sistem  dinamis,  elemen-elemen  dari  sistem  tersebut  (misalnya,  institusi,  pasar, komunitas) saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam pola umpan balik yang rumit dan  seringkali  tidak  terduga.  Oleh  karena  itu,  perubahan  kecil  pada  satu  bagian  dari  sistem  dapat memiliki  efek  yang  besar  pada  seluruh  sistem,  dan  sebaliknya  (Senge,  1990).  Menurut  pendekatan sistem dinamis, peran pemerintah dalam pembangunan melampaui peran tradisional sebagai regulator atau  penyedia  layanan.  Sebaliknya,  pemerintah  dilihat  sebagai  pemangku  kepentingan  utama  dalam sistem yang kompleks dan dinamis, memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi pola interaksi dan umpan balik dalam sistem tersebut. Berlandaskan pemahaman tersebut, tulisan ini akan membedah peran pemerintah negara berkembang dalam menjalankan Agenda Pembangunan.

## Peran Pemerintah dalam Pendekatan Sistem Dinamis
Pembangunan  ekonomi  dan  sosial  merupakan  tujuan  utama  bagi  sebagian  besar  negara,  dan pemerintah memainkan peran yang krusial dalam pencapaian tujuan ini. Peran ini bervariasi tergantung pada model pembangunan yang diterapkan dan konteks sosial, politik, dan ekonomi tertentu dari sebuah negara. Dalam teori ekonomi klasik dan neoklasik, pemerintah sering kali dilihat sebagai regulator dan pengawas ekonomi. Adam Smith, misalnya, berpendapat bahwa tugas pemerintah harus terbatas pada tiga  hal  utama:  pertahanan  negara,  penegakan hukum,  dan  pembangunan infrastruktur  yang  esensial (Smith, 1776). Pada abad ke-20, teori ekonomi neoklasik, yang mewarisi banyak pemikiran dari Smith, tetap memandang peran pemerintah sebagai "pengawas malam" atau "state minimal" yang membiarkan "invisible hand" atau mekanisme pasar bekerja (Friedman, 1962).
Namun,  teori  pembangunan  modern  dan  keynesian  memberikan  peran  yang  lebih  signifikan kepada pemerintah. Menurut Keynes, pemerintah harus berintervensi dalam ekonomi, terutama dalam periode  resesi,  untuk  memastikan  stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  (Keynes,  1936).  Dalam  teori pembangunan modern, pemerintah memainkan peran sentral dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan  pembangunan  sosial  melalui  berbagai  cara  seperti  investasi  dalam  infrastruktur,  penelitian  dan pengembangan,  pendidikan  dan  kesehatan,  serta  dengan  mendukung  inovasi  dan  perkembangan teknologi (Rostow, 1960). Dari perspektif teori dependensi dan teori sistem dunia, peran pemerintah dalam  pembangunan  di  negara-negara  berkembang  menjadi  sangat  penting  untuk  mengatasi ketimpangan global dan memfasilitasi transformasi struktural (Frank, 1966; Wallerstein, 1974). Dalam konteks ini, pemerintah harus berperan aktif dalam memandu ekonomi dan melindungi industri nasional dari persaingan internasional yang tidak seimbang.
Data empiris juga mendukung peran penting pemerintah dalam pembangunan. Menurut data dari Bank  Dunia  (2019),  investasi  pemerintah  dalam  infrastruktur,  pendidikan,  dan  kesehatan  memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Studi kasus dari berbagai  negara  seperti  Korea  Selatan,  Singapura,  dan  China  menunjukkan  bahwa  intervensi pemerintah yang strategis dan efektif bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pembangunan sosial  (Woo-Cumings,  1999;  Wade,  1990;  Naughton,  2007).  Namun,  peran  pemerintah  dalam pembangunan harus selalu disesuaikan dengan konteks dan kondisi khusus dari setiap negara. Faktor- faktor seperti kapasitas institusional, kondisi sosial dan ekonomi, serta hubungan internasional, semua mempengaruhi bagaimana dan sejauh mana pemerintah dapat dan harus berperan dalam pembangunan.
Pendekatan  sistem  dinamis  merupakan  pendekatan  yang  menyeluruh  dan  terintegrasi  dalam menganalisis fenomena, termasuk dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam sistem yang kompleks ini, dan perannya dalam pembangunan dipahami dalam kaitannya dengan elemen-elemen lain dalam sistem tersebut (Forrester, 1961).  Dalam  pendekatan  sistem  dinamis,  pemerintah  tidak  hanya  dianggap  sebagai  pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan, tetapi  juga sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang mencakup pasar, lembaga-lembaga, dan aktor-aktor lainnya. Kebijakan pemerintah dan aksi-aksinya terkait pembangunan berinteraksi dengan elemen-elemen lain dalam sistem tersebut dalam pola umpan balik atau "feedback loop" yang kompleks.
Misalnya,  kebijakan  investasi  pemerintah  dalam  infrastruktur  atau  pendidikan  dapat mempengaruhi  dinamika  pasar,  seperti  aktivitas  ekonomi  atau  pola  permintaan  tenaga  kerja. Sebaliknya,  perubahan  dalam  pasar,  seperti  inovasi  teknologi  atau  pertumbuhan  ekonomi,  dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demikian pula, interaksi pemerintah dengan lembaga-lembaga
dan  aktor-aktor  lainnya,  seperti  organisasi  internasional,  sektor  swasta,  atau  masyarakat  sipil,  juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan dan aksi pemerintah.
Pendekatan ini memandang peran pemerintah dalam pembangunan sebagai peran yang dinamis dan adaptif, bukan statis atau tetap. Pemerintah harus mampu beradaptasi dan merespons perubahan dalam  sistem,  baik  perubahan  eksternal  seperti  perubahan  kondisi  ekonomi  global  atau  perubahan internal  seperti  perubahan  demografi  atau  norma  sosial  (Sterman,  2000).  Data  empiris  mendukung pandangan  ini.  Sebagai  contoh,  studi  kasus  tentang  reformasi  kebijakan  di  China  menunjukkan bagaimana  pemerintah  telah  beradaptasi  dengan  perubahan  dalam  sistem  ekonomi  dan  sosial,  dan bagaimana  reformasi  ini  telah  membantu  memicu  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  sosial (Naughton,  2007).  Studi  serupa  tentang  transformasi  ekonomi  di  Korea  Selatan  juga  menunjukkan bagaimana  pemerintah  telah  memainkan  peran  kunci  dalam  mengarahkan  dan  mengkoordinasikan perubahan dalam sistem ekonomi dan sosial (Woo-Cumings, 1999). Secara keseluruhan, pendekatan sistem  dinamis  menawarkan  cara  baru  dan  lebih  holistik  dalam  memahami  peran  pemerintah  dalam pembangunan.  Ini  tidak  hanya  menekankan  pentingnya  kebijakan  dan  aksi  pemerintah,  tetapi  juga interaksi dan hubungan antara pemerintah dan elemen-elemen lain dalam sistem.
Salah  satu  elemen  penting  dalam  pendekatan  dinamis  terkait  agenda  pembangunan  adalah instrumen kontrol. Dalam konteks sistem dinamis, instrumen kontrol didefinisikan sebagai mekanisme atau  alat  yang  digunakan  oleh  aktor  dalam  sistem  (dalam  hal  ini  pemerintah)  untuk  mengubah  atau mempengaruhi  perilaku  sistem  secara  keseluruhan.  Dalam  agenda  pembangunan,  instrumen  kontrol yang  digunakan  oleh  pemerintah  bisa  berupa  kebijakan  publik,  regulasi,  intervensi  langsung,  atau mekanisme  insentif  dan  disinsentif.  Instrumen  kontrol  ini  digunakan  oleh  pemerintah  untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses pembangunan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan.  Dalam  pendekatan  sistem  dinamis,  penggunaan  instrumen  kontrol  ini  bukanlah  suatu tindakan yang statis, melainkan proses yang dinamis dan beradaptasi dengan kondisi dan perubahan dalam sistem.
Ada beberapa kategori instrumen kontrol yang sering digunakan dalam konteks pembangunan. Pertama, kebijakan Publik dan Regulasi, Pemerintah dapat menggunakan kebijakan dan regulasi untuk mempengaruhi perilaku aktor lain dalam sistem, seperti perusahaan, organisasi, dan individu. Misalnya, pemerintah  dapat  mengimplementasikan  kebijakan  pajak  untuk  mendorong  investasi  dalam  sektor- sektor tertentu, atau regulasi lingkungan untuk melindungi sumber daya alam (Sterman, 2000). Kedua, Intervensi  Langsung,  Pemerintah  juga  dapat  melakukan  intervensi  langsung  dalam  sistem,  seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, atau implementasi program-program sosial atau ekonomi tertentu. Intervensi langsung ini dapat memiliki dampak langsung dan signifikan pada dinamika  sistem  dan  proses  pembangunan  (World  Bank,  2019).    Terakhir,  Mekanisme  Insentif  dan Disinsentif, Pemerintah dapat menggunakan mekanisme insentif dan disincentif untuk mempengaruhi perilaku aktor lain dalam sistem. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu, atau disincentif seperti sanksi atau denda untuk mencegah perilaku  yang  tidak  diinginkan  (Stavins,  2003).  Dalam  pendekatan  sistem  dinamis,  penggunaan instrumen kontrol ini harus dilakukan secara strategis dan adaptif, dengan mempertimbangkan interaksi dan umpan balik dalam sistem. Sebagai contoh, studi oleh Sterman (2000) menunjukkan  bagaimana penggunaan instrumen kontrol dalam manajemen sumber daya alam harus mempertimbangkan umpan balik dan keterkaitan antara faktor-faktor ekologis, ekonomi, dan sosial.
Instrumen  kontrol  menjadi  variabel  penting  dikarenakan  dalam  agenda  pembangunan, pemerintah harus dapat mengelola masyarakat di dalam sistem politik yang menjadi platform penting untuk  memproduksi  ekosistem  kebijakan  yang  menopang  agenda  pembangunan.  Sistem  politik memiliki  peran  penting  dalam  agenda  pembangunan,  terutama  dalam  konteks  pendekatan  sistem dinamis.  Dalam  sistem  ini,  sistem  politik  adalah  salah  satu  elemen  kunci  yang  saling  berinteraksi dengan  elemen  lain  seperti  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan,  membentuk  pola  umpan  balik  yang kompleks  dan  dinamis.  Sistem  politik,  dalam  konteks  ini,  merujuk  pada  struktur  dan  proses  politik, termasuk  lembaga-lembaga  politik  (seperti  pemerintah  dan  partai  politik),  norma  dan  aturan  yang mengatur aktivitas politik, dan perilaku aktor politik. Semua elemen ini berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam pola yang seringkali rumit dan tidak terduga (Easton, 1953).
Pada  agenda  pembangunan,  sistem  politik  berfungsi  sebagai  alat  untuk  merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan dan program pembangunan. Misalnya, sistem politik
dapat  mempengaruhi  alokasi  sumber  daya,  prioritas  pembangunan,  dan  tingkat  kepatuhan  terhadap regulasi dan standar (Grindle, 2004). Selain itu, sistem politik juga mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi  dalam  sistem  secara  lebih  luas.  Misalnya,  stabilitas  politik  dapat  mendorong  investasi  dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan konflik politik atau ketidakstabilan dapat merusak pembangunan dan memperburuk ketidaksetaraan (Alesina et al., 1996). Namun, dalam pendekatan sistem dinamis, sistem politik  juga  dipahami  sebagai  bagian  dari  sistem  yang  lebih  besar  dan  saling  tergantung.  Ini  berarti bahwa  perubahan  dalam  elemen  lain  dari  sistem,  seperti  perubahan  ekonomi  atau  sosial,  juga  dapat mempengaruhi sistem politik. Misalnya, pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi struktur politik dan perilaku aktor politik, sedangkan perubahan sosial atau demografi dapat mempengaruhi norma dan aturan politik (Przeworski et al., 2000). Data empiris mendukung pandangan ini. Sebagai contoh, studi kasus tentang transisi demokrasi di berbagai negara menunjukkan bagaimana perubahan ekonomi dan sosial telah mempengaruhi proses politik dan dinamika kekuasaan (Acemoglu and Robinson, 2006). Pendekatan sistem dinamis menawarkan cara baru dan lebih holistik dalam memahami peran sistem politik  dalam  agenda  pembangunan.  Ini  menekankan  pentingnya  memahami  sistem  politik  sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan saling tergantung, dan mempertimbangkan bagaimana sistem politik dan elemen lain dalam sistem saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.
Sistem  politik  terdiri  dari  berbagai  aktor  yang  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  agenda pembangunan.  Dalam  pendekatan  sistem  dinamis,  peran  dan  interaksi  antara  aktor-aktor  ini  sangat penting  karena  mereka  membentuk  pola  umpan  balik  dan  interdependensi  yang  mempengaruhi dinamika  sistem  secara  keseluruhan.  Berbagai  pemangku  kepentingan  di  era  globalisasi  membuat sistem politik memuat kompleksitas yang sangat kontradiktif dengan kekakuan birokrasi pemerintahan. Sedangkan pemerintah, selaku aktor yang memiliki peran sentral dalam agenda pembangunan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pembangunan. Pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan, dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan. Peran pemerintah  ini  seringkali  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  politik  seperti  ideologi  politik,  sistem pemilihan, dan dinamika kekuasaan politik (Bardhan, 2002).
Selain itu, pemerintah juga harus berkaitan dengan berbagai aktor lain seperti Partai politik juga berperan  penting  dalam  agenda  pembangunan,  terutama  dalam  sistem  demokrasi.  Partai  politik membentuk  agenda  politik  dan  membantu  menentukan  prioritas  pembangunan.  Partai  politik  juga berperan dalam mempengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan untuk agenda pembangunan (Mainwaring & Torcal, 2006). Kemudian, Aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan sektor swasta juga berperan penting dalam sistem politik dan pembangunan. Aktor-aktor  ini  dapat  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan  dan  implementasi  pembangunan,  baik melalui advokasi dan kampanye, maupun melalui partisipasi langsung dalam pembangunan (Diamond, 1999). Dalam pendekatan sistem dinamis, interaksi dan umpan balik antara aktor-aktor ini dipandang sebagai  faktor  penting  yang  mempengaruhi  dinamika  sistem  politik  dan  pembangunan.  Misalnya, keputusan  pemerintah  tentang  pembangunan  dapat  dipengaruhi  oleh  tekanan  dari  partai  politik, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah.
Kecenderungan tersebut menciptakan alokasi sumber daya nasional yang substansial pada upaya penciptaan instrument  control dengan  menerima  sebuah  konsekuensi  pada  kelangkaan  sumber  daya ekonomi  yang  berakibat  pada  kondisi  tidak  hanya  melemahnya  pertumbuhan  ekonomi  tetapi  juga meningkatkan  kemungkinan  untuk  terjadinya  sebuah  pembangkangan.  Suatu  pemerintah  kondisi internalnya terdapat pembangkang berdampak pada menurunnya dukungan dan perhatian pada agenda pembangunan  yang  menjadi  tujuan  dari  sistem  politik  yang  dibangun,  hal  tersebut  kemudian menciptakan ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.  Pemodelan sistem politik  di  Negara  berkembang  merupakan  tugas  yang  berat  dengan  manfaat  yang  terbatas.  Sistem tertutup  yang  dihasilkan  dari  model  didalamnya  terdiri  dari  proses  alokasi  sumber  daya  untuk kesejahteraan  dan  instrumen  kontrol  pemerintah  dan  tekanan  utama  yang  mempengaruhi  proses tersebut.
Secara  sederhana  sistem  politik  di  Negara  berkembang  mempunyai  tiga  aktor  utama,  yakni: pemerintah,  pembangkang  dan  masyarakat  yang  mendambakan  kesejahteraan  dalam  hidup  mereka. Sedangkan, pemerintah memegang kekuasaan politik dimana pembangkang yang makar dari partisipasi dalam perubahan politik yang menginginkan penggulingan pemerintah dan mengambil alih kekuasaan
atau  sebuah  rekonfigurasi  status-quo  secara  radikal.  Masyarakat  yang  menginginkan  kesejahteraan tetapi seringkali tidak dapat berpartisipasi dalam keputusan politik. Gambaran rinci mengenai aktor- aktor tersebut dapat kita lihat dalam elaborasi di bawah ini (Tabel.1).
Tabel 1. Peran dan Motivasi Aktor Utama dalam Sistem Politik Aktor Peran Motivasi Memainkan Peran Pemerintah mencari kontrol yang memadai Mengalokasikan sumber daya untuk barang sosial dan kontrol Tekanan relative untuk mendukung pembangunan sosial dan mempertahankan kontrol Pembangkang mencari kekuasaan Melakukan tindakan kekerasan untuk melawan pemerintah dan menghancurkan kontrol pemerintah Akomodasi publik terhadap pembangkang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah Masyarakat mencari kesejahteraan Mendukung pemerintah dan mentolelir pembangkang Tingkat ekonomi  dan kesejahteraan
Aktor-aktor yang telah dielaborasikan diatas mempunyai peran sebagai aktor yang rasional dan peran yang mereka lakukan akan mempunyai pengaruh baik itu langsung ataupun tidak langsung pada: (a)  produksi  dan  konsumsi  kepada  barang  sosial  ( Social  Goods )  dalam  rangka  untuk  menciptakan kesejahteraan  bagi  masyarakat,  (b)  pembentukan  dan  peluruhan  instrumen  kontrol  untuk mengembangkan jangkauan pemerintah, (c) pembagian sumber daya nasional antara sektor ekonomi untuk memproduksi barang sosial ( social goods ) dan sektor pengawasan ( control ) untuk menciptakan instrumen pengawasan, serta berpengaruh juga pada (d) timbul dan tenggelamnya pembangkangan yang dapat mengurangi kontrol pemerintah. Berbagai proses produksi, peluruhan dan alokasi sumber daya tergabung dalam sebuah model yang akan dijelaskan dalam pembahasan artikel ini.

## PEMBAHASAN

## Modalitas Kontrol: Pengawasan Dalam Alokasi Sumberdaya Di Sektor Ekonomi
Instrumen  kontrol  kebijakan  memainkan  peran  penting  dalam  agenda  pembangunan.  Dalam pendekatan sistem dinamis, instrumen kontrol kebijakan adalah mekanisme atau alat yang digunakan oleh  pemerintah  (atau  aktor  lain  yang  berwenang)  untuk  mempengaruhi  perilaku  sistem  secara keseluruhan. Pendekatan sistem dinamis menekankan bahwa kebijakan bukanlah suatu tindakan yang statis,  melainkan  proses  yang  dinamis  dan  beradaptasi  dengan  kondisi  dan  perubahan  dalam  sistem. Artinya,  penggunaan  instrumen  kontrol  kebijakan  harus  dapat  merespons  dan  beradaptasi  dengan dinamika dan umpan balik dalam sistem.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  fokus  hanya  pada  aspek  instrumen  kontrol  terkait  alokasi sumberdaya untuk sektor ekonomi di dalam Agenda Pembangunan. Model kontrol alokasi sumber daya dan pengawasan dalam agenda pembangunan adalah konsep kunci dalam ekonomi pembangunan dan perencanaan strategis. Dalam pendekatan sistem dinamis, kedua elemen ini memainkan peran penting dalam  mempengaruhi  dan  merespons  dinamika  yang  kompleks  dan  umpan  balik  dalam  sistem pembangunan  ekonomi.  Alokasi  sumber  daya  merujuk  kepada  bagaimana  sumber  daya  ekonomi (misalnya tenaga kerja, modal, dan bahan mentah) dialokasikan di antara berbagai sektor dan aktivitas ekonomi.  Dalam  pendekatan  sistem  dinamis,  alokasi sumber  daya  ini  bukanlah suatu tindakan  yang statis, melainkan proses yang dinamis dan berkelanjutan yang beradaptasi dengan perubahan kondisi dan  prioritas  (Barro  &  Sala-i-Martin,  2004).  Alokasi  sumber  daya  yang  efisien  adalah  kunci  untuk pembangunan ekonomi. Namun, alokasi sumber daya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan regulasi dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dengan memberikan insentif atau disincentif untuk berbagai sektor atau aktivitas ekonomi (Stavins, 2003).
Dalam  rangka  memastikan  alokasi  sumber  daya  didistribusikan  secara  efisien  dan  tepat, dibutuhkan  elemen  pengawasan  terhadap  sistem  politik  yang  menjadi  landasan  penting  Agenda Pembangunan. Pengawasan adalah elemen penting lainnya dalam agenda pembangunan. Pengawasan
melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja berbagai sektor dan aktivitas ekonomi, serta implementasi kebijakan dan program pembangunan. Dalam pendekatan sistem dinamis, pengawasan adalah bagian penting  dari  mekanisme  umpan  balik  yang  memungkinkan  sistem  untuk  beradaptasi  dan  merespons perubahan kondisi dan hasil (Sterman, 2000). Pengawasan dapat melibatkan berbagai metode dan alat, termasuk pengumpulan dan analisis data, audit, dan evaluasi. Pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah dan aktor lainnya untuk mengidentifikasi dan merespons masalah atau peluang, dan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan pada kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks ini, pendekatan  sistem  dinamis  menekankan  pentingnya  umpan  balik  dan  adaptasi  dalam  proses  alokasi sumber  daya  dan  pengawasan.  Model  kontrol  ini  dapat  membantu  dalam  merumuskan  dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Pengawasan dalam konteks alokasi sumber daya ekonomi merujuk kepada proses pemantauan dan evaluasi bagaimana sumber daya dialokasikan di antara berbagai sektor dan aktivitas ekonomi, dan bagaimana alokasi ini mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Dalam pendekatan sistem dinamis,  pengawasan  berperan  sebagai  mekanisme  umpan  balik  yang  memungkinkan  sistem  untuk beradaptasi  dan  merespons  perubahan  kondisi  dan  hasil (Sterman,  2000).  Pada tingkat  paling  dasar, pengawasan  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  data  tentang  alokasi  sumber  daya  dan  kinerja ekonomi. Data ini dapat mencakup berbagai indikator, termasuk produktivitas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Dengan memantau dan menganalisis data ini, pemerintah dan aktor lainnya dapat mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang, dan merumuskan respon yang tepat (Barro & Sala-i-Martin, 2004).
Pengawasan juga melibatkan evaluasi efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Misalnya, pemerintah  dapat  mengevaluasi  apakah  alokasi  sumber  daya  ke  sektor-sektor  tertentu  berkontribusi pada  pencapaian  tujuan  pembangunan,  atau  apakah  ada  sektor  atau  aktivitas  lain  yang  mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya. Evaluasi ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan alokasi sumber daya yang lebih efektif (Stavins, 2003). Selain itu, pengawasan  juga  dapat  melibatkan  pemantauan  dan  evaluasi  implementasi  kebijakan  dan  program pembangunan. Misalnya, pemerintah dapat memantau sejauh mana kebijakan alokasi sumber daya telah diimplementasikan,  dan  bagaimana  kebijakan  ini  mempengaruhi  alokasi  sumber  daya  dan  kinerja ekonomi.  Dengan  demikian,  pengawasan  dapat  membantu  dalam  menjamin  akuntabilitas  dan transparansi dalam proses pembangunan (World Bank, 2011).
Untuk memberikan pemahaman lebih konkret mengenai bagaimana pengawasan untuk alokasi sumber  daya  sektor  ekonomi  dilakukan  dalam  pendekatan  sistem  dinamis,  kita  bisa  melihat  contoh kasus  pembangunan  ekonomi  di  Cina.  Negara  ini  telah  menerapkan  pendekatan  pengawasan  yang dinamis dalam proses transformasi ekonominya dari sistem terpusat menjadi ekonomi pasar yang lebih terbuka  (Naughton,  2007).  Pemerintah  Cina  telah  memainkan  peran  kunci  dalam  mengawasi  dan mengendalikan  alokasi  sumber  daya  ekonomi.  Sejak  awal  reformasi  ekonomi  pada  akhir  1970-an, pemerintah telah mengumpulkan dan menganalisis data tentang performa berbagai sektor ekonomi, dan mengadopsi berbagai kebijakan untuk merangsang pertumbuhan dan mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor  yang  memiliki  potensi  terbesar  (Brandt  &  Rawski,  2008).  Pengawasan  ini  melibatkan evaluasi reguler dan kajian terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi, termasuk analisis efisiensi alokasi sumber daya dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Data dan informasi yang diperoleh dari proses  pengawasan  ini  kemudian  digunakan  untuk  menyesuaikan  dan  memperbaiki  kebijakan  dan strategi pembangunan (Naughton, 2007).
Contoh  spesifik  dari  praktik  pengawasan  ini  bisa  dilihat  dalam  bagaimana  pemerintah  Cina menangani  sektor  manufaktur.  Pada  awal  reformasi  ekonomi,  pemerintah  mengidentifikasi  bahwa sektor manufaktur memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan modernisasi ekonomi. Melalui proses pengawasan yang cermat, pemerintah kemudian mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke sektor ini, termasuk investasi dalam infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja, serta insentif kebijakan seperti pembebasan  pajak  dan  subsidi  untuk  perusahaan  manufaktur  (Brandt  &  Rawski,  2008).  Hasil  dari pengawasan ini adalah bahwa sektor manufaktur di Cina telah berkembang pesat dan menjadi mesin pertumbuhan  ekonomi,  membantu  mengangkat  jutaan  orang  dari  kemiskinan  dan  mengubah  Cina menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia (World Bank, 2019). Ini adalah contoh konkret tentang bagaimana  pendekatan  pengawasan  dalam  sistem  dinamis  dapat  digunakan  dalam  konteks pembangunan ekonomi. Melalui pengawasan berkelanjutan dan adaptif, pemerintah dapat merespons
perubahan  kondisi  dan  hasil,  dan  membuat  penyesuaian  yang  diperlukan  untuk  memastikan  alokasi sumber daya yang efisien dan efektif.
Contoh  kasus  di  atas  dapat  menjadi  gambaran  kualitatif  terkait  pentingnya  peran  pemerintah dalam  melakukan  pengawasan  untuk  mengontrol  alokasi  sumber  daya  dalam  sektor  ekonomi. Berlandaskan simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui platform Vensim. Terlah terbukti bahwa pengawasan adalah fungsi kontrol yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi yang dikontrol  oleh  pemerintah.  Melalui  konsistensi  tersebut,  pertumbuhan  ekonomi  negara  berkembang dapat dicapai melalui pendekatan yang adaptif dan dinamis.

## Gambar 1. Model Kontrol Alokasi Sumber Daya untuk Sektor Ekonomi dan Pengawasan
Gambar 1. ini memberikan sebuah ilustrasi mengenai proses alokasi sumber daya nasional antara sektor ekonomi dan sektor pengawasan. Sumber daya tersebut memiliki pilihan untuk dapat dialihkan dari satu sektor ke sektor lainnya berdasarkan asas kebutuhan yang diinginkan oleh masing – masing sektor. Sumber daya yang diletakkan pada sektor ekonomi akan tumbuh atau berkembang pada nilai eksogen rate bersih yang secara spesifik ditentukan dan perkembangan selanjutnya akan bergantung pada  fasilitasi  yang  disediakan  oleh  efisiensi  manajemen  yang  dapat  diciptakan  oleh  lingkungan strategis pengawasan pemerintah yang luas. Sedangkan sumber daya yang diperuntukkan untuk sektor pengawasan  digunakan  dalam  bentuk rate bersih  secara  proporsional  dalam  tataran  level  yang  ada sesuai dengan proporsi kecukupan pemerintah yang bersangkutan.
Berlandaskan pada alokasi sumber daya untuk sektor ekonomi dan pengawasan diatas, tugas akhir ini membatasi pembahasannya hanya pada melihat 3 konstanta ( Constant ) yakni: (1) fractional resource growth yang mempengaruhi rate resources growth, (2) Pressure from control resources adequacy on allocation yang mempengaruhi rate economic resources allocated to control , (3) pressure for welfare yang mempengaruhi rate control resources allocated to economic sector . Ketiga fokus pembahasan ini memiliki data awal yang patut kita ketahui, sebagai berikut:
Model Sistem Politik 1 (Skenario 1) Model Sistem Politik 2 (Skenario 2) Level Economic Resources : 30 Level Economic Resources : 30 Level Control Resurces : 50 Level Control Resurces : 50 Fractional resource growth : 0,02 Fractional resource growth : 0,04 Pressure from control resources Pressure from control resources
Economic resources
Control resources Economic res all to control Control res all to economic Total
resources Resources growth
Control resources consumption Effect of control resources adequacy on their consumption Pressure for welfare <Management efficiency> Fractional resource growth Pressure from control resources adequacy on allocation Normal fraction of economic resources transferred to control
Normal fraction of control resources transferred to economic
Normal fraction of control resources consumed
adequacy on allocation : 1
adequacy on allocation : 0,6
Pressure for welfare : 1
Pressure for welfare: 0,7
Constant fractional resource growth yang mempengaruhi rate resources growth.
Resources  growth sebagai  sebuah  rate  dipengaruhi  oleh level  economic  resources , constant fractional resource growth dan management efficiency sebagai sebuah shadow variable. Rate resources growth mempunyai persamaan:
𝑭𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔 𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉 × 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒐𝒔𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔 × 𝑴𝒂𝒏𝒂𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑬𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒚 .
Berlandaskan persamaan  diatas  kita  dapat melihat  bahwa constant fractional  resource  growth memiliki hubungan kausal positif dengan rate resources growth ketika constant fractional resources growth semakin besar maka rate resources growth akan semakin besar pula. Asumsi ini dapat dilihat berdasarkan simulasi dibawah ini:
Dari graphic diatas dapat kita lihat bahwa ketika Fractional resources growth (Model Indra 1) ditetapkan  sebesar  0,02  maka Resources  Growth sebesar  0,65  Unit/Tahun  pada  tahun  ke-5,  ketika Fractional resources growth (Model Indra 2) ditetapkan sebesar 0,04 maka Resources Growth sebesar 1,44  Unit/Tahun  pada  tahun  ke-5  dengan  besaran  awal  yang  ditetapkan  untuk  Level Economic Resources sebesar 30 Unit.
Constant  Pressure  from  control  resources  adequacy  on  allocation  yang  berpengaruh  pada  rate economic resources allocated to control.
Economic  resources  allocated  to  control sebagai  sebuah  rate  dipengaruhi  oleh level  economic resources , constant Pressure from control resources adequacy on allocation dan Normal fraction of economic resources transferred to control serta mempengaruhi level control resources. Rate Economic resources allocated to control mempunyai persamaan:

## Selected Variables
300 unit .04 1/year
7 unit/year
0 unit
.01 1/year
0 unit/year 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Time (year) Economic resources : Model Indra 2 unit Economic resources : Model Indra 1 unit Economic resources : Current unit Fractional resource growth : Model Indra 2 1/year Fractional resource growth : Model Indra 1 1/year Fractional resource growth : Current 1/year Resources growth : Model Indra 2 unit/year Resources growth : Model Indra 1 unit/year Resources growth : Current unit/year
𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 𝒓𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒓𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 × 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒐𝒔𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔 × 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔 𝒂𝒅𝒆𝒒𝒖𝒂𝒄𝒚 𝒐𝒏 𝒂𝒍𝒍𝒐𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 .
Dari persamaan diatas kita dapat memahami bahwa constant Pressure from control resources adequacy on allocation memiliki hubungan kausal positif dengan rate Economic resources allocated to control pada saat constant Pressure from control resources adequacy on allocation semakin besar akan berakibat rate Economic resources allocated to control akan semakin besar. Seperti terlihat pada graphic berikut ini:
Dari graphic diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  ketika constant  Pressure  from  control  resources adequacy on allocation (Model Indra 1) ditetapkan sebesar 1 maka rate Economic resources allocated to  control adalah  sebesar  0,658  Unit/Tahun pada  tahun  ke-5,  ketika constant  Pressure  from  control resources  adequacy  on  allocation (Model  Indra  2)  ditetapkan  sebesar  0,6  maka rate  Economic resources allocated to control sebesar 0,439 Unit/Tahun pada tahun ke-5 dengan besaran awal yang ditetapkan untuk Level Economic Resources sebesar 30 Unit.
Constant  pressure  for  welfare  yang  mempengaruhi  rate  control  resources  allocated  to  economic sector.
Control resources allocated to economic sector sebagai sebuah rate dipengaruhi oleh level control resources , constant Pressure for welfare dan Normal fraction of control resources transferred to economic. Rate Control resources allocated to economic sector mempunyai persamaan:
𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒓𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 × 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔 × 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒘𝒆𝒍𝒇𝒂𝒓𝒆 .
Dari persamaan tersebut kita dapat memahami bahwa constant Pressure for welfare memiliki hubungan kausal positif dengan rate Economic resources allocated to economic sector ketika constant Pressure

## Selected Variables
100 unit
6 unit/year
2 Dmnl
0 unit 0 unit/year 0 Dmnl 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Time (year) Control resources : Model Indra 2 unit Control resources : Model Indra 1 unit Control resources : Current unit Economic res all to control : Model Indra 2 unit/year Economic res all to control : Model Indra 1 unit/year Economic res all to control : Current unit/year Pressure from control resources adequacy on allocation : Model Indra 2 Dmnl Pressure from control resources adequacy on allocation : Model Indra 1 Dmnl Pressure from control resources adequacy on allocation : Current Dmnl
for welfare semakin besar maka rate Economic resources allocated to control akan semakin besar pula. Seperti terlihat pada graphic berikut ini:
Dari graphic diatas  dapat  kita  mendapatkan  pemahaman  bahwa  ketika constant  Pressure  for welfare (model indra 1) ditetapkan sebesar 1 maka rate control resources allocated to economic sector sebesar  0,567  Unit/Tahun  pada  tahun  ke-5,  ketika constant  Pressure  for  Welfare (Sistem  Politik 2_Indra) ditetapkan sebesar 0,7 maka rate control resources allocated to economic sector sebesar 0,395 Unit/Tahun  pada  tahun  ke-5  dengan  besaran  awal  yang  ditetapkan  untuk  Level Control  Resources sebesar 50 Unit.

## Modalitas Kontrol Pemerintah: Kebijakan Fiskal Dalam Agenda Pembangunan Negara Berkembang
Kebijakan fiskal, yang mencakup pengeluaran pemerintah dan pendapatan dari pajak, memiliki peran  sentral  dalam  pembangunan  ekonomi,  terutama  dalam  konteks  alokasi  sumber  daya  sektor ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah memiliki alat untuk mempengaruhi arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dan dapat mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor ekonomi yang dianggap strategis atau membutuhkan dukungan (Barro & Grilli, 1994). Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengalokasikan  sumber  daya  dalam  beberapa  cara.  Pertama,  melalui  pengeluaran  pemerintah, pemerintah  dapat  menginvestasikan  langsung  dalam  sektor-sektor  tertentu,  seperti  infrastruktur, pendidikan,  dan  kesehatan,  yang  mungkin  memiliki  dampak  jangka  panjang  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  (Bose,  Haque,  &  Osborn,  2007).  Investasi  ini  tidak  hanya  menciptakan pekerjaan dan pendapatan di jangka pendek, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi  di  jangka panjang.  Kedua,  melalui  kebijakan  pajak,  pemerintah  dapat  memberikan  insentif atau hambatan bagi aktivitas ekonomi tertentu. Misalnya, dengan memberikan pembebasan pajak atau insentif  pajak  bagi  industri  tertentu,  pemerintah  dapat  mendorong  investasi  dan  pertumbuhan  dalam sektor tersebut. Sebaliknya, dengan menaikkan pajak pada kegiatan atau produk tertentu, pemerintah dapat mengurangi konsumsi atau produksi dari sektor tersebut (Mankiw, 2000).
Dalam pendekatan sistem dinamis, peran kebijakan fiskal dalam alokasi sumber daya dipandang dalam konteks interaksi yang kompleks dan dinamis antara berbagai elemen ekonomi dan sosial. Pemerintah perlu  memahami  dan  merespons  perubahan  dan  umpan  balik  dalam  sistem  ini  untuk  membuat keputusan  kebijakan  fiskal  yang  efektif  (Sterman,  2000).  Misalnya,  pengeluaran  pemerintah  dalam pendidikan  mungkin  memiliki  efek  positif  jangka  panjang  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui peningkatan  keterampilan  dan  produktivitas  tenaga  kerja.  Namun,  ini  juga  bisa  mempengaruhi

## Selected Variables
4 unit/year 4 Dmnl
2 unit/year
2 Dmnl
0 unit/year 0 Dmnl 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Time (year) Control res all to economic : Model Indra 2 unit/year Control res all to economic : Model Indra 1 unit/year Control res all to economic : Current unit/year Pressure for welfare : Model Indra 2 Dmnl Pressure for welfare : Model Indra 1 Dmnl Pressure for welfare : Current Dmnl
distribusi  pendapatan,  konsumsi,  dan  tabungan,  serta  alokasi  sumber  daya  antara  sektor  publik  dan swasta. Pemerintah perlu mempertimbangkan semua dampak ini dalam merumuskan kebijakan fiskal (Bose, Haque, & Osborn, 2007). Begitu juga, kebijakan pajak memiliki efek umpan balik yang rumit dan  seringkali  tidak  terduga.  Misalnya,  peningkatan  pajak  pada  produk  tembakau  mungkin dimaksudkan  untuk  mengurangi  konsumsi  dan  memperbaiki  kesehatan  masyarakat,  tetapi  juga  bisa berdampak pada pendapatan dan pekerjaan di industri tembakau. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan pajak ini, dan mungkin perlu merumuskan kebijakan lain untuk meredakan dampak negatif (Mankiw, 2000).
Untuk memberikan konteks yang lebih spesifik pada peran kebijakan fiskal dalam alokasi sumber daya sektor ekonomi dalam agenda pembangunan di negara-negara berkembang, kita dapat merujuk ke contoh India. Pada awal 1990-an, India meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang dirancang untuk membuka ekonomi dan mendorong investasi asing langsung. Salah satu komponen penting dari reformasi ini adalah perubahan dalam kebijakan fiskal, yang memiliki dampak signifikan pada alokasi sumber daya di berbagai sektor ekonomi (Panagariya, 2004). Sebagai bagian dari reformasi, pemerintah India  menurunkan  tingkat  pajak  yang  tinggi,  yang  sebelumnya  dianggap  menghambat  investasi  dan pertumbuhan. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan reformasi dalam sistem pajak penjualan dan layanan,  yang  dimaksudkan  untuk  menyederhanakan  struktur  pajak  dan  mengurangi  distorsi  yang mempengaruhi  alokasi  sumber  daya.  Pada  sisi  pengeluaran,  pemerintah  juga  mengambil  langkah- langkah untuk memprioritaskan pengeluaran publik dan mengalokasikan sumber daya lebih banyak ke sektor infrastruktur dan pendidikan. Investasi ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan pembangunan inklusif.
Dalam  konteks  sistem  dinamis,  reformasi  kebijakan  fiskal  India  ini  mempengaruhi  dan dipengaruhi  oleh  berbagai  elemen  dan  umpan  balik  dalam  sistem  ekonomi  dan  sosial.  Misalnya, penurunan tingkat pajak dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan pajak dan memberikan pemerintah lebih banyak sumber daya untuk investasi di sektor prioritas. Namun, penurunan tingkat pajak juga berpotensi mengurangi pendapatan pajak jangka pendek dan mempengaruhi keseimbangan fiskal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk  mempertimbangkan  dampak  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  dari  kebijakan  ini  dan merumuskan  strategi  yang  tepat  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  pertumbuhan  dan  kestabilan fiskal.  Pada  sisi  pengeluaran,  investasi  dalam  infrastruktur  dan  pendidikan  dapat  memiliki  dampak positif jangka panjang terhadap produktivitas dan pertumbuhan. Namun, ini juga membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan dan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya ke sektor lain.

## Modalitas  Kontrol  Pemerintah:  Hukum  dan  Peraturan  Dalam  Agenda  Pembangunan  Negara Berkembang
Hukum dan peraturan memegang peran penting dalam membentuk perekonomian dan perannya dalam alokasi sumber daya tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pembangunan di negara berkembang, hukum dan peraturan dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan investasi dan sumber daya ke sektor-sektor  yang  dianggap  penting  bagi  pembangunan  ekonomi  dan  sosial.  Hukum  dan  peraturan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya melalui berbagai cara. Misalnya, hukum kepemilikan dapat menentukan siapa yang berhak memiliki dan menggunakan sumber daya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi  investasi  dan  produksi  di  berbagai  sektor  ekonomi  (Acemoglu  &  Johnson,  2005). Peraturan  perdagangan  dan  investasi  dapat  mempengaruhi  arus  investasi  dan  barang,  sementara peraturan  lingkungan  dan  perburuhan  dapat  mempengaruhi  biaya  produksi  dan  dengan  demikian alokasi  sumber  daya.  Hukum  dan  aturan  sering  digunakan  sebagai  instrumen  penting  dalam mengarahkan dan memfasilitasi agenda pembangunan di negara-negara berkembang. Kedua instrumen ini mendefinisikan kerangka perundangan-undangan yang menjadi dasar bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan  politik  dalam  sebuah negara.  Dengan  demikian, mereka memiliki  dampak yang  signifikan  pada alokasi sumber daya, distribusi kekayaan, dan proses pembangunan secara keseluruhan.
Berbagai  macam  contoh  produk  hukum  seperti  Hukum  properti  mendefinisikan  hak  dan tanggung jawab pemilik terhadap properti mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi insentif untuk investasi dan penggunaan sumber daya (Besley & Ghatak, 2010). Demikian pula, hukum dan peraturan  lingkungan  dapat  menentukan  bagaimana  sumber  daya  alam  dapat  digunakan  dan  dengan demikian mempengaruhi alokasi sumber daya antara berbagai sektor dan kegiatan ekonomi. Peraturan
yang mengatur perbankan dan pasar keuangan dapat mempengaruhi alokasi kredit dan investasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pola pertumbuhan dan pembangunan (Levine, 2005). Demikian pula,  hukum  pajak  dan  peraturan  dapat  digunakan  untuk  mempengaruhi  distribusi  pendapatan  dan kekayaan dalam masyarakat, yang dapat memiliki dampak signifikan pada keadilan dan pembangunan sosial.  Selain  itu,  hukum  dan  aturan  yang  menjamin  hak-hak  dasar,  seperti  hak  untuk  mendapatkan pendidikan dan kesehatan, dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya dapat membantu mendorong pembangunan manusia dan sosial (Sen, 1999).
Membahas peran hukum dan aturan dalam alokasi sumber daya di negara berkembang, kita dapat merujuk  pada  kasus  India  dan  implementasi  Hukum  Hak  atas  Pendidikan  (RTE)  tahun  2009.  India, sebagai  negara  berkembang  dengan  populasi  terbesar  kedua  di  dunia,  menghadapi  tantangan  besar dalam pendidikan. RTE diadopsi sebagai upaya untuk menangani tantangan ini dan mendistribusikan sumber daya lebih adil dalam sistem pendidikan India. RTE mengatur bahwa setiap anak berusia antara 6  dan  14  tahun  memiliki  hak  konstitusional  untuk  mendapatkan  pendidikan  gratis  dan  wajib  penuh waktu. Ini mencakup alokasi sumber daya publik ke sektor pendidikan dan pengembangan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Dalam konteks sistem dinamis, penerapan RTE membentuk pola umpan balik  positif  di  mana  peningkatan  akses  pendidikan  dapat  mendorong  lebih  banyak  investasi  dalam pendidikan dan, pada gilirannya, hasil belajar yang lebih baik (Kingdon et al., 2014).
Implementasi RTE telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam akses dan partisipasi dalam pendidikan dasar. Namun, implementasi hukum ini juga memperlihatkan bagaimana hukum dan aturan dapat memiliki efek tak terduga dan kompleks. Misalnya, ada laporan bahwa meskipun partisipasi telah meningkat,  kualitas  pendidikan  tetap  menjadi  tantangan  besar.  Beberapa  kritik  menunjukkan  bahwa fokus RTE pada akses dan infrastruktur daripada hasil belajar telah menyebabkan alokasi sumber daya yang  kurang  optimal  (Muralidharan,  2013).  Selain  itu,  implementasi  RTE  telah  mempengaruhi dinamika  antara  sektor  pendidikan  publik  dan  swasta.  Misalnya,  undang-undang  ini  mengharuskan sekolah swasta menerima setidaknya 25% siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, yang telah mempengaruhi alokasi sumber daya antara sekolah publik dan swasta (Kremer et al., 2013). Kasus RTE di India menunjukkan bagaimana hukum dan aturan dapat digunakan sebagai instrumen kontrol dalam  alokasi  sumber  daya  di  negara  berkembang.  Meski  memiliki  dampak  positif  pada  akses pendidikan, implementasi hukum ini juga membuktikan bahwa dampak hukum dan aturan dalam sistem dinamis seringkali kompleks dan tak terduga. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan  interaksi  dan  umpan  balik  dalam  sistem  saat  merumuskan  dan mengimplementasikan hukum dan aturan.
Dalam  pendekatan  Sistem  Dinamis,  hukum  dan  peraturan  dapat  dipandang  sebagai  instrumen kontrol  yang  dapat  mempengaruhi  variabel  dan  parameter  sistem.  Namun,  hukum  dan  peraturan bukanlah instrumen yang bekerja dalam isolasi. Mereka berinteraksi dengan berbagai elemen lain dalam sistem, termasuk perilaku pasar, norma sosial, dan faktor politik. Umpan balik dan dinamika ini dapat membuat  efek  hukum  dan  peraturan  menjadi  lebih  kompleks  dan  tidak  dapat  diprediksi  (Sterman, 2000).  Misalnya,  peraturan  yang  ditujukan  untuk  mendorong  investasi  di  sektor  tertentu  mungkin memiliki  dampak  tidak  langsung  pada  sektor  lain.  Ini  bisa  berupa  efek  positif,  seperti  peningkatan permintaan atas produk atau jasa dari sektor lain, atau efek negatif, seperti pergeseran sumber daya dari sektor lain. Hukum dan aturan dapat dipandang sebagai instrumen kontrol yang dapat mempengaruhi dan  dipengaruhi  oleh  berbagai  elemen  dan  umpan  balik  dalam  sistem.  Misalnya,  perubahan  dalam hukum  dan  aturan  dapat  mempengaruhi  perilaku  pasar,  norma  sosial,  dan  faktor  politik,  yang  pada gilirannya  dapat  mempengaruhi  pola  alokasi  sumber  daya  dan  proses  pembangunan.  Namun,  efek hukum  dan  aturan  sering  kali  lebih  kompleks  dan  tidak  dapat  diprediksi,  dengan  umpan  balik  dan interaksi yang dapat menyebabkan dampak yang tidak diharapkan atau kontradiktif. Oleh karena itu, penting  bagi  pembuat  kebijakan  untuk  menggunakan  pendekatan  sistem  dinamis,  yang mempertimbangkan  interaksi  dan  umpan  balik  dalam  sistem,  dalam  merumuskan  dan mengimplementasikan hukum dan aturan.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan simulasi model alokasi sumber daya untuk sektor ekonomi dan pengawasan dalam tulisan ini , 3 constant (konstanta) yaitu : fractional resource growth mempunyai pengaruh serta
memiliki hubungan kausal positif dengan rate resource growth , rate resources growth mempengaruhi dan  memiliki  hubungan  kausal positif  pada level  economic  resources . Level  economic  resources mempengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif terhadap rate economic resources allocated to control yang  dipengaruhi  dan memiliki  hubungan  kausal  positif  dari constant  pressure from control resources adequacy on allocation. Rate economic resources allocated to control mempengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif pada level control resources. Level control resources mempengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif terhadap Rate control resources allocated to economic sector yang dipengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif dari constant pressure for welfare. Rate control resources allocated to economic sector mempengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif pada level economic resources, dan begitu seterusnya membentuk sistem aliran yang berkesinambungan dan terus menerus.
Dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang, pemerintah memiliki peran penting dan  beragam  dalam  membentuk  dan  mengawasi  agenda  pembangunan.  Melalui  berbagai  modalitas kontrol, pemerintah mampu mempengaruhi alokasi sumber daya, menentukan prioritas pembangunan, dan  memastikan  bahwa  pembangunan  berlangsung  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan. Pertama, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter sebagai instrumen kontrol utama dalam mengelola ekonomi dan mempengaruhi alokasi sumber daya. Melalui pengaturan pajak, belanja publik, dan kebijakan kredit,  pemerintah dapat merangsang atau meredam aktivitas ekonomi tertentu  dan  memastikan  bahwa  sumber  daya  dialokasikan  ke  sektor-sektor  yang  dianggap  penting untuk pembangunan. Kedua, pemerintah juga berperan dalam menetapkan hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Melalui pengaturan hukum dan kebijakan, pemerintah  dapat  memberikan  insentif  atau  hambatan  bagi  aktivitas  ekonomi  tertentu,  dan  dengan demikian  mempengaruhi  alokasi  sumber  daya  dan  arah  pembangunan.  Ketiga,  pemerintah  juga berperan penting dalam memantau dan mengevaluasi proses pembangunan. Melalui pengawasan dan evaluasi,  pemerintah  dapat  memantau  perkembangan,  mengidentifikasi  masalah  dan  peluang,  dan merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk menangani masalah tersebut.
Dalam  semua  modalitas  kontrol  ini,  pendekatan  sistem  dinamis  memainkan  peran  penting. Dengan  memahami  dan  merespons  dinamika  dan  umpan  balik  dalam  sistem  ekonomi  dan  sosial, pemerintah dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif, dan dengan demikian mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, tantangan yang ada  adalah  bagaimana  pemerintah  dapat  menggunakan  modalitas  kontrol  ini  dengan  cara  yang transparan,  bertanggung  jawab,  dan  partisipatif.  Untuk  itu,  pembangunan  dan  peningkatan  kapasitas institusional, peningkatan tata kelola, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci yang perlu diperhatikan.  Jadi,  kesimpulannya,  modalitas  kontrol  pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam membentuk  dan  mengawasi  agenda  pembangunan  di  negara-negara  berkembang.  Namun, penerapannya harus dilakukan dengan cara yang memastikan keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty.
Crown Business: New York.
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). Economic origins of dictatorship and democracy. Cambridge University Press.
Alesina,  A.,  Ozler,  S.,  Roubini,  N., &  Swagel,  P. (1996).  Political instability  and  economic growth. Journal of Economic Growth, 1(2), 189-211.
Bardhan,  P.  (2002).  Decentralization  of  Governance  and  Development.  Journal  of  Economic Perspectives, 16(4), 185-205.
Barro, R. J., & Grilli, V. (1994). European macroeconomics. Macmillan Education UK.
Besley,  T.,  &  Ghatak,  M. (2010).  Property  Rights  and  Economic  Development.  In  D.  Rodrik  &  M. Rosenzweig (Eds.), Handbook of Development Economics (Vol. 5, pp. 4525–4595). Elsevier.
Bose,  N.,  Haque,  M.  E.,  &  Osborn,  D.  R.  (2007).  Public  expenditure  and  economic  growth:  A disaggregated analysis for developing countries. The Manchester School, 75(5), 533-556.
Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press.
Easton,  D.  (1953).  The  Political  System.  An  Inquiry  into  the  State  of  Political  Science.  New  York: Alfred A. Knopf.
Frank, A.G. (1966). The Development of Underdevelopment. Monthly Review Press.
Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press.
Forrester, J. W. (1961). Industrial dynamics. MIT press.
Frank, A. G. (1966). The Development of Underdevelopment. Monthly Review Press: New York.
Grindle,  M.S.  (2004).  Good  Enough  Governance:  Poverty  Reduction  and  Reform  in  Developing Countries.  Governance:  An  International  Journal  of  Policy,  Administration,  and  Institutions, 17(4), 525–548.
Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money. Palgrave Macmillan.
Kingdon, G. G., Little, A., Aslam, M., Rawal, S., Moe, T., Patrinos, H., ... &  Govinda, R. (2014). A rigorous review of the political economy of education systems in developing countries. Education rigorous literature review. Department for International Development.
Kremer, M.,  Brannen,  C., &  Glennerster,  R. (2013). The  challenge  of  education  and learning in the developing world. Science, 340(6130), 297-300.
Levine,  R.  (2005).  Finance  and  Growth:  Theory  and  Evidence.  In  P.  Aghion  &  S.  Durlauf  (Eds.), Handbook of Economic Growth (Vol. 1, pp. 865–934). Elsevier.
Mankiw, N. G. (2000). The savers-spenders theory of fiscal policy. American Economic Review, 90(2), 120-125.
Muralidharan, K. (2013). Priorities for primary education policy in India's 12th Five-year Plan. India Policy Forum, 9(1), 1-46.
Mainwaring, S., & Torcal, M. (2006). Party system institutionalization and party system theory after the third wave of democratization. In R. S. Katz & W. J. Crotty (Eds.), Handbook of party politics (pp. 204-227). Sage.
Naughton, B. (2007). The Chinese Economy: Transitions and Growth. MIT Press.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Alfred A. Knopf. Sterman,  J.  D.  (2000).  Business  dynamics:  systems  thinking  and  modeling  for  a  complex  world.
Irwin/McGraw-Hill.
Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
Rostow,  W.W. (1960).  The  Stages  of  Economic  Growth:  A  Non-Communist  Manifesto.  Cambridge University Press.
United Nations (2020). World Economic Situation and Prospects 2020. United Nations: New York.
United  Nations  Development  Programme  (2020).  Human  Development  Report  2020.  UNDP:  New York.
United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations: New York.
Wallerstein,  I.  (1974).  The  Modern  World-System  I:  Capitalist  Agriculture  and  the  Origins  of  the European World-Economy in the Sixteenth Century. Academic Press.
World Bank. (2019). World Development Indicators. World Bank Publications.
Woo-Cumings, M. (1999). The Developmental State. Cornell University Press.
Wade, R. (1990). Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton University Press.
World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). Our Common Future. Oxford University Press: Oxford.
World Bank. (2019). World Development Indicators. World Bank Publications.
Stavins, R. N. (2003). Experience with market-based environmental policy instruments. Handbook of environmental economics, 1, 355-435.
Przeworski,  A.,  Alvarez,  M.,  Cheibub,  J.  A.,  &  Limongi,  F.  (2000).  Democracy  and  development: Political  institutions  and  material  well-being  in  the  world,  1950-1990.  Cambridge  University Press.