## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN
Windia Nugraha 1 , Susilo Handoyo 2
Pascasarjana Magister Hukum Unversitas Balikpapan

## ABSTRAK
Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana penerapan restorative justie dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika, dan upaya penyelesaian diversi dalam tindak pidana narkotika oleh anak  dikaitkan  dengan  perlindungan  korban  berdasarkan  prinsip  restorative  justice  di  kota Balikpapan.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  restorative  justie  dalam penanganan  dan  penyelesaian  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  dan  upaya penyelesaian  permasalahan  penerapan  diversi  dalam  tindak  pidana  narkotika  oleh  anak dikaitkan  dengan  perlindungan  korban  berdasarkan  prinsip  restorative  justice  di  Kota Balikpapan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitin  kualitatif.  Kesimpulan penelitian bahwa pendekatan restorative justice di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur secara umum belum berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kata Kunci: Penerapan, Restorative, Justice, Narkotika.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Anak  dengan  segala  pengertian  dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik  dengan  orang  dewasa,  ini merupakan  titik  tolak  dalam  memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan  hukum.  Dalam  pertimbangan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang memiliki  harkat  dan  martabat  sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan.
Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan  anak  merupakan  bagian  dari Pembangunan  Nasional.  Melindungi  anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini  tercermin  pada  hakekat  pembangunan nasional  yaitu  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  yang  berbudi  luhur. Mengabaikan  masalah  perlindungan  anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan  nasional.  Akibat  tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial
1 Romli  Atmasasmita  (ed),  Peradilan Anak  di  Indonesia,  (Bandung:  Mandar  Maju, 1997), hlm. 166.
yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban,  keamanan,  dan  pembangunan nasional. 1
Bagir  Manan,  dalam  tulisannya menguraikan tentang substansi ”restorative justice” yang  berisi  prinsip-prinsip,  antara lain:  ”Membangun  partisipasi  bersama antara  pelaku,  korban,  dan  kelompok masyarakat  menyelesaikan  suatu  peristiwa atau  tindak  pidana.  Menempatkan  pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”stakeholders ”  yang  bekerja  bersama  dan langsung berusaha menemukan penyelesaian  yang  dipandang  adil  bagi semua pihak (win-win solutions) ”.
Terhadap  kasus  tindak  pidana  yang  di lakukan oleh anak, maka restorative justice system setidak-tidaknya  bertujuan  untuk memperbaiki  /memulihkan (to  restore ) perbuatan  kriminal  yang  dilakukan  anak dengan  tindakan  yang  bermanfaat  bagi anak,  korban  dan  lingkungannya  yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara  penanganan  orang  dewasa,  yang kemudian  akan  bermuara  pada  tujuan  dari pidana  itu  sendiri  yang  menurut  Barda Nawawi  Arief  tujuan  pemidanaan  bertitik tolak  kepada  “perlindungan  masyarakat”
dan  “perlindungan/pembinaan  individu pelaku tindak pidana. 2
Menurut    Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Secara  prinsip  melalui  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  telah mengedepankan  pendekatan restorative justice dan  proses  diversi  sebagai  upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh  anak,  sehingga  penerapan restorative justice akan menawarkan jawaban atas isu- isu  penting  dalam  penyelesaian  perkara pidana,  yaitu:  pertama,  kritik  terhadap sistem  peradilan  pidana  yang  tidak memberikan  kesempatan  khususnya  bagi korban (criminal  justice  system  that disempowers individu ); kedua, menghilangkan  konflik  khususnya  antara pelaku  dengan  korban  dan  masyarakat ( taking  away  the  conflict  from  them); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan  yang  dialami  sebagai
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  (Jakarta:  PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 98.
akibat  dari  tindak  pidana  harus  di  atasi untuk  mencapai  perbaikan (in  orderto achievereparation ). 3
Penggunaan  narkotika  oleh  anak bukan  sekedar  permasalahan  penegakan hukum.  Permasalahan  tersebut  kompleks dan multi aspek. Oleh karenanya, persoalan pemakaian  narkotika  seharusnya  tidak dipandang sebagai persoalan hukum semata.  Ada  banyak  aspek  yang  harus dikaji  dan  dijadikan  pertimbangan  utama (primary  consideration) terutama  aspek kesehatan  dan  aspek  sosial  para  pengguna narkotika dengan berbasis pada bukti. Pada konteks  anak  pengguna  narkotika,  maka negara  juga  harus  melihat  kepentingan terbaik anak, kerentanan, dan asumsi akan ketidakmatangan  berfikir  anak  sebagai pertimbangan  dalam  membuat  kebijakan narkotika.
Sementara itu dalam konteks pidana, karena  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika masih mengkriminalisasi  penggunaan  narkotika, anak  pengguna  narkotika  memiliki  hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan  hukum.  Status  anak  sebagai pengguna  narkotika  tidak  boleh  dijadikan dasar untuk memperlakukan anak pengguna narkotika secara diskriminatif di depan hukum. Oleh karena itu negara harus
3 Ibid, hlm. 90
menjamin  tersedianya  akses  terhadap peradilan  pidana  anak  yang  jujur  dan  adil tanpa  membedakan  perlakuan  atau  proses terhadap anak pengguna narkotika.
Meskipun  demikian,  hal  ini  tidak  berarti bahwa  tindakan  afirmatif  tidak  dapat dilakukan dalam penegakan hukum.
Tindakan  afirmatif  dapat  dilakukan kepada  kelompok  anak  yang  rentan  untuk memastikan  terpenuhinya  hak-hak  anak. Hal  ini  sangat  relevan  diterapkan  pada kasus  anak  pengguna  narkotika  yang berkonflik dengan hukum, seperti misalnya,  diversi  untuk  anak  pengguna narkotika  atau  menyediakan  layanan rehabilitasi  medis  di  dalam  penjara  bagi anak  pengguna  narkotika  yang  melakukan tindak pidana.
Kepentingan  terbaik  untuk  anak merupakan  salah  satu  dari  empat  prinsip utama dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Negara harus menjadikan kepentingan  terbaik  untuk  anak  sebagai pertimbangan  utama  dalam  memutuskan kebijakan, hukum, putusan pengadilan, dan tindakan-tindakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan anak.
Konsep  kepentingan  terbaik  untuk  anak tersebut  tidak  dapat  diseragamkan,  artinya dalam  menentukan  kepentingan  terbaik bagi anak pengambil kebijakan (orang atau lembaga yang memengaruhi kondisi anak) harus  mempertimbangkan  kepentingan anak kasus per kasus. Kepentingan terbaik
anak  pengguna  narkotika  bisa  jadi  tidak sama  dengan  kepentingan  terbaik  anak dengan  disabilitas.  Dengan  demikian, konsep  kepentingan  terbaik anak ini  harus bersifat  fleksibel  dan  mudah  diterima (adaptable ) dalam kondisi tertentu. Konsep ini  harus  disesuaikan  dan  didefinisikan secara individual sesuai dengan kebutuhan atau  situasi  khusus  dari  anak.  Sekalipun negara  tidak  memiliki  prosedur  khusus mengenai pelaksanaan kepentingan terbaik bagi  anak  pengguna  narkotika,  standar umum  yang  termuat  dalam  Konvensi  Hak Anak maupun perangkat hukum internasional  lainnya  dapat  digunakan untuk memenuhi kepentingan terbaik anak. Sementara  itu,  bagi  anak  pengguna narkotika,  kepentingan  terbaik  untuk mereka harus diwujudkan pada saat mereka mengakses  layanan  kesehatan  dan  ketika mereka terpaksa berhadapan dengan hukum.
Anak  pengguna  narkotika  memiliki kecenderungan  adiksi  terhadap  zat-zat tertentu, oleh karena itu asesmen kesehatan diperlukan  sejak  awal  proses  penyidikan, untuk  melihat  sejauh  mana  adiksi  itu mengganggu  kondisi  kesehatan  anak. Apabila  level  adiksinya  membutuhkan perawatan lebih lanjut maka anak pengguna narkotika  seharusnya  segera  dirujuk  ke layanan kesehatan seperti rumah sakit atau panti rehabilitasi. Sehingga penahanan dan pemenjaraan  bisa  dihindari.  Pendekatan
pencegahan penggunaan narkotika terhadap anak-anak juga harus mempertimbangkan  kepentingan  terbaik bagi anak.
Pengendalian  dan  penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana narkotika oleh anak kepolisian mempunyai peran  yang  sangat  sentral  dan  sekaligus menjadi  penentu  apakah  akan  dilanjutkan ke  proses  peradilan  atau  dengan  tindakan informal  lainnya.  Kewenangan  dalam menentukan  apakah  seorang  anak  akan diselesaikan  melalui  proses  formal  ke informal  dalam  hal  ini  aparat  kepolisian telah  dilengkapi  suatu  perangkat  hukum dalam  mengatasi  anak  sebagai  pelaku tindak pidana yang disebut dengan diversi.
Upaya  diversi  merupakan  upaya yang  wajib  dilakukan  pada  tingkat penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan perkara  anak  di  pengadilan  negeri.  Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang berbunyi :
(1)  Pada  tingkat  penyidikan,  penuntuttan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
(2)  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana yang dilakukan:
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b.  Bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.
Dengan dilengkapi kewenangan diversi  tersebut  maka  aparat  penegak hukum  khususnya  kepolisian  seharusnya menjadi  inisiator  dan  fasilitator  terhadap penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  dengan  mengimbau  semua  pihak dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  orang tua mereka, komunitas setempat, atau pihak sekolah untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan berbicara proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan restorative justice . Akan tetapi akhir-akhir  ini  semakin  terjadi  maraknya penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan oleh anak, khususnya di Kota Balikpapan.
Hal  inilah  yang  kiranya  menjadi dorongan  bagi  penulis  untuk  mengetahui penerapan  diversi  dalam  tindak  pidana narkotika  oleh  anak  dikaitkan  dengan perlindungan  korban  berdasarkan  prinsip restorative justice di Kota Balikpapan.

## B. Rumusan Masalah
1.  Bagaimanakah  penerapan restorative justie dalam penanganan dan penyelesaian tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan ?
2.  Bagaimanakah  upaya  penyelesaian diversi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan  prinsip restorative  justice di Kota Balikpapan?
C. Tujuan Penelitian
Anak  pengguna  narkotika  memiliki kecenderungan  adiksi  terhadap  zat-zat tertentu, oleh karena itu asesmen kesehatan diperlukan  sejak  awal  proses  penyidikan, untuk  melihat  sejauh  mana  adiksi  itu mengganggu  kondisi  kesehatan  anak. Apabila  level  adiksinya  membutuhkan perawatan lebih lanjut maka anak pengguna narkotika  seharusnya  segera  dirujuk  ke layanan kesehatan seperti rumah sakit atau panti rehabilitasi. Sehingga penahanan dan pemenjaraan  bisa  dihindari.  Pendekatan pencegahan penggunaan narkotika terhadap anak-anak juga harus mempertimbangkan  kepentingan  terbaik bagi  anak,  maka  tujuan  penulis  dalam penelitian  ini  adalah:  mengetahui  dan menganalisis restorative  justie dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan    dan  upaya  penyelesaian permasalahan  penerapan  diversi  dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan  perlindungan  korban  berdasarkan prinsip restorative justice di Kota Balikpapan.

## D. Metode Penelitian
Semua data yang telah dikumpulkan baik  data  primer  maupun  data  sekunder diolah  secara  deskriptif  kualitatif,  yakni menghubungkan permasalahan yang
4 Muladi,  Restorative  Justice  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Dan  Implementasinya  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh
dikemukakan  sebagai  teori  yang  relevan, sehingga  diperoleh  data  yang  tersusun secara  sistematis  dalam  bentuk  kalimat sebagai gambaran kata-kata serta tabel dari apa  yang  telah  diteliti  dan  telah  dibahas, gunanya  untuk  mendapatkan  jawaban  dari permasalahan  yang  ada  sehingga  dapat diambil  kesimpulan  yang  konkret  untuk menjawab permasalahan tersebut.

## II. PEMBAHASAN
A. Prinsip  Penerapan Restorative  Justice Terhadap  Penyelesaian  Tindak  Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak
Pada  pertengahan  tahun  1970-an, asas-asas tentang keadilan restoratif dengan segala bentuk perintisannya, seperti rekonsiliasi  antara  korban  dan  pelaku kejahatan  telah  dilakukan  oleh  kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan  dan  beberapa  ahli  di  Amerika Utara  dan  Eropa,  yang  sebenarnya  secara keseluruhan  belum  menampakkan  dirinya sebagai gerakan reformasi yang
terorganisasi. Mereka tidak berfikir bahwa usahanya pada akhirnya akan mempengaruhi  dan  mempromosikan  serta menggerakkan  pembaharuan  sosial  dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional. 4
Anak-Anak,  Makalah  Disampaikan  Dalam  FGD  – BPHN Tgl. 26 Agustus 2013, hlm.1.
Saat  ini  terjadi  perkembangan  di berbagai negara bahwa pendekatan melalui proses keadilan restoratif semakin meningkat penerimaannya, bahkan terhadap  kejahatan  kekerasan  seperti pembunuhan,  termasuk  di  Texas  yang sangat  keras  memberlakukan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan. Keberadaan  gerakan  keadilan  restoratif juga  dikritik  terutama  oleh  mereka  yang berada dalam “status quo ” yang berorientasi  pada  pendekatan  keadilan retributif atas dasar hal-hal sebagai berikut: (1) Keadilan restoratif terlalu menitikberatkan pada rehabilitasi;
(2) Keadilan restoratif memaafkan kekerasan,  terutama  terhadap  korban perempuan dan anak-anak;
(3)  Bertentangan  dengan  prinsip  keadilan publik  yang  terbuka  dan  perlindungan hukum  melalui  pendayagunaan  forum privat dan tehnik kooptasi terhadap peserta; (4)  Terlalu  lunak  terhadap  kejahatan  dan mengesampingkan  semangat  publik  untuk pembalasan;
(5)  Merusak  standar  tradisional  tentang pertimbangan  hukum  melalui  keadilan masyarakat dan pernilaian informal; (6)  Bertentangan  dengan  aspirasi  hukum atas  dasar  perlakuan  yang  sama  terhadap kasus  yang  sama  dan  kepastian  serta
5 Ibid, hlm. 6-7
konsistensi  hasil  yang  bervariasi  melalui proses keadilan restoratif. 5
Untuk itu langkah-langkah untuk melakukan mitigasi juga diusahakan sebagai berikut: 6
(1) Semua pihak harus bertindak atas dasar kesukarelaan (voluntarily);
(2)  Korban  harus  diperlakukan  secara sensitif;
(3)  Pelaku  kejahatan  harus  diusahakan untuk  tidak  menggunakan  sistem  keadilan restoratif guna melindungi dirinya, kecuali untuk  membantu  memecahkan  masalah yang diciptakan oleh kejahatannya;
(4)  Fasilitator  harus  dipercaya,  tidak  bias dan terlatih;
(5)  Fasilitator  harus  fleksibel  terhadap solusi  yang  diusulkan  oleh  peserta  proses keadilan restoratif.
pemahaman  di  atas  akan  menjadi penguat  tentang  arti  penting  penerapan restorative justice bagi penyelesaian kasus yang  dilakukan  oleh  anak-anak,  serta perlunya  mendorong  penerapan  keadilan tersebut  dalam  sistem  peradilan  anak  di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit  di  dalam  Rancangan  KUHP  yang antara  lain  mengubah  paradigma  antara lain:  Tujuan  pemidanaan  “penyelesaian konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pidana,  memulihkan  keseimbangan  dan
6 Lanier, Mark M & Henry, Stuart, Essential Criminology, Second Edition, (Colorado: Westview, 2004).
mendatangan  rasa  damai  masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan;
pengembangan alternatif
pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment );  pengaturan  secara  khusus pidana  dan  tindakan  bagi  anak.  Selain dalam  RUU  KUHP  juga  pada  Undang- Undang    Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Anak yang telah meletakan  upaya  diversi  dan  keadilan restorasi.
Di  samping  itu  perhatian  khusus terhadap  proses  keadilan  restoratif  di kalangan remaja sangat diperlukan, karena ada  hal-hal  yang  signifikan  untuk  menjadi fokus  pengaturan  yang  memerlukan  peran aktif  masyarakat,  pelaku,  dan  korban kejahatan,  termasuk  msyarakat  terdampak dalam proses keadilan restoratif.
Pendekatan  keseimbangan  yang  mendasar juga  harus  dilakukan  yaitu  pertama, penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian  korban  sebagai  konsekuensi tindak  pidana;  kedua,  rehabilitasi  dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat.
Pergeseran “juvenile justice system” yang  bersifat punitive dan retributive serta  menekankan  pada  misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal kearah  pendekatan  keseimbangan  antara pelaku,  korban  dan  masyarakat  sangat
rasional, karena ketiganya merupakan klien dari  sistem  keadilan.  Mengisolasi  pelaku tindak pidana akan melemahkn “community  bond ”  yang  akhirnya  akan menciptakan kejahatan lebih banyak. Masa remaja  membutuhkan  kebutuhan  untuk dimiliki  dan  diperhatikan  dan  bukan diisolasi.  Remaja  memiliki  keterikatan dengan lingkungan khusus seperti sekolah, lapangan  kerja,  kehidupan  agama,  dan tempat rekreasi dengan gaya hidup, dalam berpakaian, musik, bahasa dan sebagainya.
Memutuskan koneksi dengan lingkungan  teresbut  karena  kecurigaan, kekhawatiran  atau  ketakutan  terhadap remaja kriminal disertai dengan pendekatan retributive untuk memidana dan menerapkn tindakan  justru  akan  memicu  timbulnya perbuatan kriminal dan kekerasan selanjutnya. Untuk itu dibutuhkan “ juvenile justice’ baru  dengan  misi  atas  dasar  nilai, tujuan,  kebijakan  dan  program  baru (paradigm  shift)  yang  diharapkan  lebih produktif, lebih responsive dan lebih efektif melayani tiga kepentingan (pelaku, korban dan  masyarakat). “Mutual  responsibility” antra ketiganya akan memperkuat bangunan  masyarakat  dan  memutuskan isolasi  dan  ketiadaan  hubungan  antar remaja dan masyarakat.
Adanya semangat untuk mengkoreksi  pendekatan  atau  filosofi retributif  atau  pembalasan  dalam  sistem peradilan  pidana  (medical  model)  yang
hanya menekankan pada 3 (tiga) kebutuhan sistem  peradilan  pidana  yaitu  kebutuhan untuk  memberi  sanksi  terhadap  tindak pidana, kebutuhan untuk membantu merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat  keamanan  publik.  Dalam keadilan restoratif sangat deirasakan adanya kehutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk  memperbaiki  atau  memulihkan kerugian  korban  tindak  pidana  dan masyarakat semaksimal mungkin.
Kemudian pengakuan atas
keterbatasan  sanksi  pidana  dan  tindakan terhadap pelaku (the limits of treatment and punishment) yang  lebih  menitik  beratkan pada  kepentingan  terbaik  pelaku,  kurang memperhtikan  konsekuensi  tindak  pidana dalm kerangka keamanan masyarakat dann korban  kejahatan.  Pendekatan  retributif, khususnya  terhadap  anak-anak  dengan konsep pidana dan tindakan seringkali tidak tepat  dan  tidak  lengkap.  Hal  ini  terjadi karena  pendekatan  retributive  bersifat wawasan  ad  hoc  satu  dimensi  dan  telah mengesampingkan  atau  tidak  melibatkan “clients” atau “customers ” peradilan anak yaitu kerugian para korban dan masyarakat. Hal  ini  tidak  dapat  diatasi  dengan  pidana dan tindakan terhadap pelaku. 7
Sistem  peradilan  anak (juvenile justice) harus mendayagunakan Pendekatan
7 Hasil wawancara dengan penyidik pembantu an.
M. Arip Amrullah NRP 92100963 Banit Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim.
Keseimbangan (The  Balanced  Approach) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk:
a. pemidanaan atas dasar tindakan akuntabilitas  yang  berusaha  memulihkan kerugian  korban  terhadap  tindak  pidana yang dilakukan pelaku sebagai konsekuensi tindak pidana;
b. rehabilitasi  dan  reintegrasi  pelaku  tindak pidan; dan
c. memperkuat  keselamatan  dan  keamanan masyarakat.
Hal  ini  jelas  merupkan  langkah artikulasi yang menghubungkan kepentingan  prime  3  (tiga)  nasabah (clients/customers) sistem peradilan pidana yaitu:  korban,  pelaku  tindak  pidana  dan masyarakat;  Pendekatan  Kesimbangan  ini sekaligus  menekankan  nilai-nilai  yang terkait  pada  masing-masing  klien  yaitu  : nilai akuntabilitas (accountability) terhadap korban  dan  masyarakat  untuk;  nilai pembangunan  kompetensi  (kemampuan ) (competency  development) bagi  pelaku (anak-anak)  yang  setelah  melalui  proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi  dengan  masyarakat  daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (community protection) , karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi
masyarakat  dari  tindak  pidana  anak-anak melalui cara-cara damai (peacefully resolved).
Disamping  keterlibatan  korban, masyarakat  yang  terdampak  dan  pelaku, perlu ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang  perilaku  remaja  dalam  proses keadilan restoratif (juvenile Justice Professional). Perannya  antara  lain  : memfasilitasi  mediasi,  mengorganisasi sukarelawan, mencari masukan dari korban untuk  menentukan  hakekat  kerugian  yang diderita untuk menentukan restitusi, menentukan  tempat-tempat  tertentu  yang berharga  bagi  masyarakat  seandainya kewajiban pelayanan masyarakat (community  service) harus  dilakukan  oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel masyarakat,  lembaga  atau  komite  yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan  korban,  masyarakat  dan pelaku,  memfasilitasi  proses  permintaan maaf  pelaku  pada  korban  dan masyarakat, peningkatan kesadaran korban dll. 8
8 Barda  Nawawi  Arief,  Beberapa  Aspek Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2005), hlm. 65.
9 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 1/PUU-VIII/2010 Masa pertanggungjawaban terhadap anak dimulai pada usia 12 tahun, ketentuan dalam  UU  Pengadilan  Anak  yang  mencantumkan masa  pertanggungjawaban  pada  usia  8  tahun

## Bendasarkan pada beberapa konsep
Restorative Justice
yang telah dikemukakan  pada  Bab  sebelumnya  jelas bahwa Restorative Justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku  disatu  sisi  dan  korban  serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola  hubungan  baik  masyarakat.  Dengan demikian, substansi dari Restorative Justice adalah “Empowerment ”.  Empowerment merupakan  jantung  restoratif  dan  oleh karena itu Restorative Justice keberhasilannya ditentukan oleh
Empowerment  ini.  Empowerment  dalam konteks Restorative  Justice adalah  proses pertemuan  dalam  hal  ini  antara  pelaku dengan  korban  dan  masyarakat  untuk membahas  dan  secara  aktif  berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (resolution  of  the  criminal  matter ).  Atas dasar  itu  maka  konsep Restorative  Justice dapat  dibilang  mengintegrasikan  prinsip musyawarah  dalam  penyelesaian  perkara pidana. 9
B . Penerapan Restorative Justice
Terhadap Penyelesaian Tindak
dianggap  tidak  mempunyai  ketentuan  hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) artinya inkonstitusional bertentangan  dengan  UUD  1945,  kecuali  dimaknai usia  12  tahun.  Lihat  Kuat  Puji  Prayitno,  Aplikasi Konsep  Restorative  Justice  dalam  Peradilan Indonesia,  (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2012), hlm. 41.
Pidana  Narkotika  Yang  Dilakukan

## Oleh Anak
Dengan diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  maka terhadap  perkara  anak  wajib  dilakukan diversi  dalam  setiap  pemeriksaan  perkara anak  sejak  dari  penyidikan,  penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan.  Berdasarkan  beberapa  teori- teori  pemidanaan  yang  telah  dijelaskan terlebih dahulu pada bab sebelumnya, maka dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
1. Diversi  sebagai  proses  pengalihan  dari proses  yustisial  ke  proses  non  yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan  hukum  pidana  yang  seringkali menimbulkan  pengalaman  yang  pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi
(pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan  anak  dari  kemungkinan terjadinya  prisionasasi  yang  menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan  kemerdekaan  terhadap  anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam  bentuk  perampasan  yang  lain melalui  mekanisme  peradilan  pidana,
10 Hasil wawancara dengan penyidik pembantu an.
M. Arip Amrullah NRP 92100963 Banit Subdit IV
Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim.
memberi  pengalaman  traumatis  terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman  pahit  bersentuhan  dengan dunia  peradilan  akan  menjadi  bayang- bayang  gelap  kehidupan  anak  yang  tidak mudah dilupakan.
3. Dengan  diversi  tersebut  maka  anak terhindar  dari  penerapan  hukum  pidana yang  dalam  banyak  teori  telah  didalilkan sebagai  salah  satu  faktor  kriminogen, berarti  juga  menghindarkan  anak  dari kemungkinan  menjadi  jahat  kembali (recidivice),  menghindarkan  masyarakat dari  kemungkinan  menjadi  korban  akibat kejahatan.
4. Dengan  diversi  akan memberikan 2 (dua) keuntungan  sekaligus  terhadap  individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi  dengan  lingkungannya sehingga  tidak  perlu  beradaptasi  sosial pasca  terjadinya  kejahatan.  Kedua;  anak terhindar dari dampak  negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan. 10
Salah  satu  bentuk  perlindungan kepada  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  melalui  diversi.  Model  diversi dimaksudkan  untuk  menghindari  dan menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan secara  formal  sehingga  dapat  menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik
dengan  hukum  dan  diharapkan anak  dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan peran  serta  semua  pihak  dalam  rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif,  baik  bagi  anak  maupun  bagi korban.  Diversi  dalam  keadilan  restoratif merupakan  suatu  proses  bahwa  semua pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Pelaksanaan  diversi  dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila  penyelesaian  proses  pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak  asasi  anak  dapat  lebih  terjamin, dan  menghindarkan  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  dari  stigma  sebagai  anak nakal,  karena  tindak  pidana  yang  diduga melibatkan  seorang  anak  sebagai  pelaku
11 Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum Yang  Berkeadilan  Bagi  Anak  Melalui  Diversi”, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, hlm.228
dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. 11
Menurut  Levine  konsep  diversi dimulai  dengan  pendirian  peradilan  anak pada  abad  ke19  yang  bertujuan  untuk mengeluarkan  anak  dari  proses  peradilan orang  dewasa  agar  anak  tidak  lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.20  Prinsip  utama  pelaksanaan diversi  yaitu  tindakan  persuasif  atau pendekatan  non-penal  dan  memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan  seperti  ini,  diharapkan  tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui  diversi,  hukum  dapat  ditegakkan tanpa  melakukan  tindak  kekerasan  dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada  seseorang  untuk  memperbaiki kesalahannya  tanpa  melalui  hukuman pidana  oleh  negara  yang  mempunyai otoritas penuh. 12
Peradilan anak dengan menggunakan  diversi  dalam restorative justice berangkat  dari  asumsi  bahwa tanggapan  atau  reaksi  terhadap  perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama  dan  keterlibatan  dari  korban, pelaku,  dan  masyarakat.  Prinsip  yang
12 Marlina,  2010,  Pengantar  Konsep Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum Pidana, Medan: USU Press, hlm. 61.
menjadi  dasar  adalah  keadilan  paling  baik terlayani,  apabila  setiap  pihak  menerima perhatian  secara  adil  dan  seimbang,  aktif dilibatkan  dalam  proses  peradilan  dan memperoleh  keuntungan  secara  memadai dari  interaksi  mereka  dengan  sistem peradilan anak.
Diversi dilakukan untuk memberikan  sanksi  yang  bersifat  lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan  pencegahan  khusus  yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera,  memperbaiki,  dan  membuat  penjahat itu  sendiri  menjadi  tidak  mampu  untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversi  dilatarbelakangi  keinginan  untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam  sistem  peradilan  pidana,  dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (retributive  justice) dan  keadilan  yang menekankan  pada  ganti  rugi (restitutive justice). 13
Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar  hak  asasinya  ketika  harus dilibatkan  masuk  dalam  sistem  peradilan pidana.  Sehingga,  akan  lebih  baik  jika diversi  diberlakukan  dalam  penanganan masalah  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.  Kenyataanya  bahwa  peradilan
13 Ridwan  Mansyur,  Keadlian  Restoratif Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem Peradilan Pisana Anak. https:// www.
pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui  sistem  peradilan  pidana  banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan  bagi  anak.  Hal  ini dikarenakan  pengadilan  akan  memberikan stigmatisasi  terhadap  anak  atas  tindakan yang  dilakukannya,  sehingga  lebih  baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.
Tujuan  dari  adanya  pelaksanaan  diversi bagi anak antara lain:
a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
c. Untuk  mencegah  pengulangan  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
d. Untuk  melakukan  intervensi-intervensi yang  diperlukan  bagi  korban  dan  anak tanpa  harus  melalui  proses  formal,  dan menjauhkan  anak  dari  pengaruh  dan implikasi negatif dari proses peradilan.
Sedangkan, keadilan restoratif (restorative  justice) adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali
mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085 diakses pada tanggal 22 Mei 2019
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Konsep  diversi  sebagai  instrumen dalam restorative  justice berdasarkan Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari peroses peradilan pidana pidana ke peroses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban  keluarga  pelaku  dan  keluarga korban  serta  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang adil dengan menekankan pemulihan kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan pembalasan.
Diversi  pada  hakikatnya  juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai  esensi  tetap  menjamin  anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian,  maka  juga  dapat  dikatakan bahwa  pada  dasarnya  diversi  mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak.  Secara  umum  tujuan  pemidanaan terdiri  dari  upaya  untuk  melindungi masyarakat  di  satu  sisi  dan  melindungi (pelaku) di sisi lain.
Penyelesaian pidana melalui diversi itu  bertujuan  untuk  menyadarkan  kepada
14 Hasil wawancara dengan penyidik pembantu an. M. Arip Amrullah NRP 92100963 Banit Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim.
pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu  tidak  dapat  dibenarkan  dan  telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversi berhasil disepakati para pihak-pihak yang  terkait  terutama  pihak  korban  di tingkat  penyidikan  (Polda)  maka  anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. 14
Pelaksanaan  diversi  melibatkan semua  aparat  penegak  hukum  dari  lini manapun. Diversi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai  dari  permohonan  suatu  instansi atau  lembaga  pertama  yang  melaporkan tindak  pidana  atau  korban  sendiri  yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya  diversi.  Adanya  perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani  tergantung  dari  sudut  pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi  inti  dari  konsep  diversi  yaitu mengalihkan  anak  dari  proses  formal  ke informal. Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversi, yaitu adanya pengakuan  atau  pernyataan  bersalah  dari pelaku  dan  kesediaanya  untuk  dilakukan upaya diversi. 15
Keuntungan pelaksanaan diversi bagi anak, yakni:
15 Hasil wawancara dengan penyidik pembantu an. M. Arip Amrullah NRP 92100963 Banit Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim.
1. Anak  tidak  perlu  ditahan  (menghindari penahanan);
2. Menghindari stigma/cap/sebagai penjahat;
3. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
4. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Tidak  melakukan  pengulangan  tindak pidana;
6. Memajukan  intervensi-intervensi  yang diperlukan  bagi  korban  dan  pelaku  tanpa harus melalui proses formal;
7. Menghindarkan  anak  mengikuti  proses sistem  peradilan  dengan  menjauhkan anak-anak  dari  pengaruh  dan  implikasi negatif dari proses peradilan;
Penerapan  sanksi  pidana  bagi  anak seringkali  menimbulkan  persoalan  yang bersifat  dilematis  baik  secara  yuridis, sosiologis  maupun  secara  filosofis.Hal  ini tentulah  berbeda  jauh  dari  tujuan  pidana. Secara  yuridis,  anak  yang  melakukan penyalahgunaan  narkotika  dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana.Tetapi secara konseptual,  oleh  karena  penyalahgunaan narkotika  masuk  kualifikasi  sebagai crime with  out  victim yang  berarti  korban kejahatannya  adalah  pelaku  sendiri,  maka dalam  hal  terjadinya  penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku.
Sebagaimana  yang  diatur  dalam ketentuan dalam Undang-Undang
Perlindungan  Anak  perlu  diperhatikan
mengenai  perlidungan  hukum  terhadap anak.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  menegaskan perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  yang  diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64.
Atas  dasar  hal  tersebut,  untuk memenuhi tujuan pemidanaan hakim dalam putusannya  dapat  menjamin  kepentingan terbaik  bagi  anak  serta  sanksi  yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi anak dan bukan  sanksi  pidana  yang  berupa  pidana penjara,  maka  seharusnya  hakim  dapat menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada  orang  tua  atau  wali  dari  anak tersebut,  sebab  adanya  kerugian-kerugian akibat  penerapan  sanksi  pidana  berupa pidana  penjara.  Dengan  menjatuhkan putusan  terhadap  anak  penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi atau pengembalian  terdakwa  atau  tersangka kepada  orang  tua  atau  wali  dari  anak tersebut,  diharapkan  dapat  mengurangi dampak  negatif  dari  pidana  penjara  bagi anak.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1.  Penerapan restorative  justie dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana
narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan  yaitu  oleh  penyidik  sebagai bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  anak melalui  pendekatan restorative  justice di Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Timur secara  umum  belum  berjalan  secara maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Diversi dilakukan dengan cara musyawarah dengan  melibatkan  korban,  anak,  Bapas, masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Ditinjau dari segi diskresi,  pelaksanaan  diversi  telah  sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Polri  yang  menyatakan  bahwa dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  di bidang  proses  pidana,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  berwenang  untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang  bertanggung  jawab,  serta  Penerapan Restorative  Justice terhadap  anak  yang melanggar  Undang-Undang  Lalu  Lintas dilaksanakan  oleh  Kepolisian  Daerah Kalimantan  Timur  melalui  proses  diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses  di  luar  peradilan  pidana  melalui diversi.  Kekuatan  hukum  yang  dibuat antara para pihak dalam tindak pidana lalu
lintas  oleh  anak  di  bawah  umur  berkaitan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, sehingga polisi berwenang untuk  mengambil  keputusan  atau  memilih berbagai  tindakan  dalam  menyelesaikan masalah  pelanggaran  hukum  atau  perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, selain itu sebagai perwujudan  upaya  diversi  sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan  anak,  menyelesaikan  perkara  anak  di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan  rasa  tanggung  jawab  kepada anak.
2. Upaya penyelesaian diversi dalam tindak pidana  narkotika  oleh  anak  dikaitkan dengan  perlindungan  korban  berdasarkan prinsip restorative justice di Kota Balikpapan,  yaitu  perlindungan  hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  perlindungan  anak,  yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Dan  Perlindungan  Hukum yang diterapkan bagi anak yang melakukan
tindak pidana  narkotika diantaranya adalah
Penghindaran dari
penangkapan,
penahanan atau penjara; Pemberian keadilan  di  muka  pengadilan  anak  yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang  tertutup  untuk  umum;  Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; Pemberian pendampingan  Orang  Tua/Wali  dan  orang yang dipercayai oleh anak; dan Pemberian advokasi sosial;

## B. Saran
1.  Kepada  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan  tugas  baik  penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan  dan  penentuan putusan  perkara  pada  sidang  pengadilan hendaknya  mengutamakan  pelaksanaan diversi.  Kepada  pemerintah,  perlunya menyediakan  sarana  dan  prasarana  diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan  kepada  anak,  serta  kepada orang  tua  sebaiknya  dapat  memahami terhadap  sistem  penyelesaian  perkara terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
2.  Kepolisian  dalam  proses  mediasi disarankan  untuk  secara  proporsional menempatkan  diri  sebagai  pihak  yang netral.  Hal  ini  penting  dilakukan  agar proses  perdamaian  yang  terjadi  antara kedua  belah  pihak  benar-benar  dilandasi oleh maksud yang baik dan keinginan yang tulus  dari  kedua  belah  pihak,  serta  tetap berlandaskan pada rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ahmad  Ali,  2008, Menguak  Tabir
Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia. Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir
Falsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel  ini  pernah  dimuat  di Varia  Peradilan  No.  304  Maret 2011.
A. Hamid Attamimi, Peranan
Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Dalam
Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara,  Suatu  Studi  Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi , Universitas Indonesia,
Jakarta.
Adi  Hamzah  dan  Surachman,2004.
Kejahatan
Narkotika dan Psikotropika .Sinar Grafika, Jakarta. Agussalim Andi Gadjong,
Pemerintahan  Daerah  Kajian Politik  dan  Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan  Anak ,  LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
Abu Huraerah, 2006, Kekerasan
Terhadap Anak , Nuansa
Bandung.
Barda  Nawawi  Arief,  2008, Bunga
Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  PT.  Kencana  Prenada
Media Group, Jakarta. Bambang  Sunggono,  2007 .  Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dwi  Yanny,2002. Narkotika,Pencegah an  dan  Penanggulangannya ,
Elex Media,Jakarta.
F.A.M.  Stroink  dalam  Abdul  Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
P.A.F.  Lamintang,  1997, Dasar-dasar Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Romli Atmasasmita (ed), 1997.
Peradilan  Anak  di  Indonesia ,
Mandar Maju, Bandung. Ridwan HR, 2006 Hukum Administrasi Negara , Grafindo Persada,
Jakarta.
Roeslan Saleh, 2003. Perbuatan Pidana
Dan Pertanggungjawaban
pidana , Aksara Baru, Jakarta.
Salim,  2010, Pengembangan  Teori dalam Ilmu Hukum , Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo,
1986,
Mengenal  Hukum ,  Yogyakarta, Liberty.
Sadjijono,  2008. Memahami  Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasi ,
LaksBang
Pressindo, Yogyakarta. Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan  ,Kajian  Teoritis  dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara , PT.Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1997. Sudikno  Merto  Kusumo,  2011, Teori Hukum ,  Universitas  Atma  Jaya,
Yogyakarta.
Sholeh  Soeaidy  dan  Zulkhair,  2001,
Dasar  Hukum  Perlindungan Anak ,  Jakarta:  CV.  Novindo Pustaka Mandiri.
Sumarno  Ma’Sum,  2000. Islam Melawan  Narkotika ,  Pustaka
Madani, Yogyakarta.
Muh  Sulchan,2001, Mari  Bersatu
Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (NAZA) . Jakarata:BP.Dharma Bakti.
Sidharta  Arief,  Meuwissen  2007.
Pengembangan  Hukum,  Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat  Hukum ,  PT  Refika Aditama, Bandung.
Stout HD, de Betekenissen van de wet,
dalam Irfan Fachruddin,
Pengawasan Peradilan Administrasi  terhadap  Tindakan
Pemerintah ,  (Bandung:  Alumni,
2004).
Soejono  Soekanto,  2007, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Universitas
Indonesia, Jakarta.
Hendro Satmoko, 2001, Penanggulangan
Penyalahgunaan  Narkotika  dan Psikotropika ,  MABES  POLRI,
Jakarta. H.D.van  Wijk/Willem  Konijnenbelt,
1988, Hoofdstrukken van administratief  Recht ,  Uitgeverij
Lemma B.V.
Ikin Gani, A, 2006. Bahaya
Penyalahgunaan  Narkotika  dan Penanggulangannya , Sinar
Grafika, Jakarta.
Gatot Supramono, 2008. Hukum
Narkotika
Indonesia .
Djambatan, Jakarta. Lawrence Meir Freidmen, 2001.
American  Law  an  Introduction/ Pengantar Hukum Amerika
(terjemahan  Wisnhu  Basuki) , Jakarta, Tata Nusa Jakarta.
Muhammad  Erwin,  2012, Filsafat Hukum , Raja Grafindo, Jakarta,.
Yovita  A.  Mangesti  &  Bernard  L.
Tanya.  2014, Moralitas  Hukum ,
Genta Publishing. Yogyakarta.
Mustamin  Daeng.  Matutu,dkk,  2004,
Mandat,Delegasi,  Atribusi  Dan Implementasinya  di  Indonesia,
UII Press Yogyakarta.
Moh. Kusnardi dan Harmaily
Ibrahim,1988, Hukum Tata Negara  Indonesia, Sinar  Bakti,
Jakarta.
Munir  Fuady,  2009. Teori  Negara Hukum  Modern  (Rehctstaat) , Refika Aditama, Bandung. Moeljatno,  1983, Asas-asas  Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Rahun  1946  Tentang Kitab  Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## C. Sumber Lain
Arief Barda Nawawi, 2001. Upaya Non
Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bahana  Seminar  Kriminologi VI,Semarang Ateng Syafrudin 2000 , Menuju
Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggung  Jawab, Jurnal  Pro Justisia  Edisi  IV,  (Bandung, Universitas Parahyangan,
Kartonegoro,  Diktat  Kuliah  Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa,
Jakarta.
Philipus M. Hadjon, Tentang
Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid) ,  dalam  Pro Justitia , Majalah Hukum
Fakultas  Hukum  Universitas Katholik Parahyangan, Bandung,
No.1 Tahun XVI
Moh.  Mahfud  MD,  2009.  Penegakan
Hukum
DanTata Kelola
Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada  Acara  Seminar  Nasional “Saatnya  Hati  Nurani  Bicara” yang  diselenggarakan  oleh  DPP Partai  HANURA,  Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari. Rusadi  Kantaprawira,  1998.  Hukum dan Kekuasaan, Makalah:
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta.