Suhardhono  (2023),  Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Putusan  Perkara  Waris  dengan  Obyek  Sengketa yang Telah Memiliki Sertifikat Hak Milik, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA WARIS DENGAN OBYEK SENGKETA YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK
Suhardhono Universitas Khairun Ternate Email:

## Abstrak
Peranan tanah sebagai hak milik sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum dari kepemilikan atas tanah  yang  memiliki  sertifikat.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  kualitatif  yaitu  suatu  metode  analisis  data deskriptif  analisis  yang  mengacu  pada  suatu  masalah  tertentu  maupun  berdasarkan putusan  pengadilan,  peraturan  perundang-undangan,  serta  teori-teori  hukum  untuk menemukan  kesimpulan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  analitis  (Analitycal  Approach).  Jenis  dan sumber data penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber langsung (data primer) dan  data  diperoleh  dari  sumber  tidak  langsung  (data  sekunder).  hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu  hukum  pada  umumnya,  khususnya  diharapkan  akan  memberi  sumbangan  dalam khasanah  di  bidang  akademik  ilmu  pengetahuan  diranah  hukum  yang  terutama  pada hukum pertanahan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut guna melahirkan suatu konsep yang bersifat ilmiah tentang kajian pertanahan yang pada akhirnya dapat menambah khasanah ilmu hukum keperdataan.
Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pelaksanaan Putusan Perkara Waris, Obyek Sengketa, Sertifikat Hak Milik

## Abstract
The role of land as property rights is very important for human life, because everyone needs land during life until death and considering that the structure of life and economic patterns of most of them are still agrarian in nature. The purpose of this research is to analyze the legal position of ownership of land that has a certificate. This type of research is normative legal research. The method used is qualitative juridical, namely a descriptive data analysis method that refers to a particular problem and is based on court decisions, statutory  regulations  and  legal  theories  to  find  conclusions.  The  approach  used  is  a
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2023
statutory approach and an analytical approach. The types and sources of data for this research are data obtained from direct sources (primary data) and data obtained from indirect sources (secondary data). It is hoped that the results of this research can provide thought and contribution to the development of legal science in general, in particular it is hoped that it will contribute to the treasures in the academic field of science in the realm of law, especially land law, so that it can be used as material for further study in order to give birth to a concept that is scientific knowledge about land studies which in the end can add to the knowledge of civil law.
Keywords: Juridical Analysis, Implementation of Inheritance Case Decisions, Object of Dispute, Certificate of Ownership

## INTRODUCTION
Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang disebut juga Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu  “Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. jelaslah bahwa tanah dalam pengertian  yuridis  adalah  permukaan  bumi,  sedangkan  hak  atas  tanah  adalah  hak  atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.
Hukum  Tanah  adalah  keseluruhan  ketentuan-ketentuan  hukum,  baik  tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang  konkret,  beraspek  publik  dan  privat,  yang  dapat  disusun  dan  dipelajari  secara sistematis,  hingga  keseluruhannya  menjadi  satu  kesatuan  yang  merupakan  satu  sistem (Palenewen, 2022).
Obyek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Adapun yang dimaksud dengan  hak  penguasaan  atas  tanah  adalah  hak  yang  berisi  serangkaian  kewenangan, kewajiban  dan/atau  larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk  berbuat  sesuatu  mengenai tanah  yang  dimaksud  (Sari,  2020).  Sesuatu  yang  boleh,  wajib  atau  dilarang  untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah (Urip Santoso, 2013).
Peranan tanah sebagai hak milik sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua  orang  memerlukan  tanah  semasa  hidup  sampai  dengan  meninggal  dunia  dan mengingat  susunan  kehidupan  dan  pola  perekonomian  sebagian  besar  yang  masih bercorak agrarian (Syafril, 2013). Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang  multidimensional  (Resmini,  2019). Pertama, dari  sisi  ekonomi  tanah  merupakan sarana  produksi  yang  dapat  mendatangkan  kesejahteraan. Kedua, secara  politis  tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga,
sebagai  kapital  budaya  dapat  menentukan  tinggi  rendahnya  status  sosial  pemiliknya. Keempat,  tanah  bermakna  sakral  karena  pada  akhir  hayat  semua  orang  akan  kembali kepada tanah.
Hak Milik harus didaftarkan demi terwujudnya kepastian hukum (rechtszekerheid) terhadap pemegang Hak Milik atas tanah sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPA. Pendaftaran tanah sebagaimanan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  menggunakan sistem  Publikasi  Negatif, Negara  tidak  menjamin kebenaran data yang disajikan namun pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak  diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada pemegang  sertifikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
Sertifikat  sendiri  merupakan  suatu  surat  tanda  yang  menyatakan  bukti  hak  dan berguna sebagai alat bukti (Muhammad et al., 2018). Alat bukti yang menyatakan tanah ini  telah  diadministrasikan  oleh  negara,  sebagaimana  pada  Pasal  32  ayat  (1) Peraturan Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran Tanah ” Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”
Penguasaan  atas  tanah  dapat  dialihkan  kepemilikannya  karna  adanya  kematian (Syarifuddin,  2021).  Dengan  meninggalnya  seseorang  maka  akan  terjadi  peristiwa hukum, dan akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  tersebut  (Wowor,  2020). Sehingga berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.
Harta  warisan  atau  Peninggalan  baik  berupa  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak yang menjadikan tanah sebagai obyeknya harus dapat dibuktikan kebenaran kepemilikan Pewaris  (Muhammad  et  al.,  2018).  Karna  pada  dasarnya  harta  warisan  menjadi  milik bersama oleh para Ahli Waris dan dapat beralih dan diperalihkan berdasarkan persetujuan dari semua Ahli Waris. Apabila proses peralihan tersebut tidak diketahui oleh para Ahli waris maka akan berakibat hukum.
Akibat hukum yang terjadi dari permasalahan tersebut diatas berupa ketidakjelasan hak  waris  yang  akan  diterima  Ahli  Waris  yang  merasa  dirugikan  dan  kedudukan  dari status kepemilikan tanah sebagai obyek Waris. Salah satu contoh Gugatan Waris dimana harta warisan yang digugat berupa tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik No. 00590/Tanah  Tinggi/2013  An.  Safrina  Djafar.  Sebagaimana  gugatan  waris  pada Pengadilan Agama Ternate No. 298/Pdt.G/2015/PA.TTE.
Perkara Gugatan Waris pada Pengadilan Agama Ternate No. 298/Pdt.G/2015/PA.TTe ini dilakukan oleh Penggugat Abidin Moh. Tjan bin Muhammad
Sidik  Tjan  dkk  (anak  dan  cucu  dari  Alm.  Muhammad  Sidik  Tjan  Bin  Sidik  Tjan  dan Almh. Siti Abdullah Tjan Binti Abdullah Tjan) melawan Tergugat Safrina Djafar dkk (istri dan anak dari alm. Yusuf M.S. Tjan Bin Muhammad Sidik Tjan salah satu anak dari Alm. Muhammad Sidik Tjan Bin Sidik Tjan dan Almh. Siti Abdullah Tjan Binti Abdullah Tjan).
Bahwa semasa hidup Alm. Muhammad Sidik Tjan Bin Sidik Tjan dan Almh. Siti Abdullah Tjan Binti Abdullah Tjan memiliki tanah dan diatasnya terdapat bangunan yang menjadi tempat tinggal bersama di Kelurahan Tanah Tinggi, dimana tanah tersebut dan hampir sebagaian besar pemukiman warga tanah tinggi mulai RT 001/RW 001 sampai dengan RT 006/RW 001 miliki orang lain (Noer Binti Eda) dengan status Pinjam Pakai, akan  tetapi  masalah  tersebut  telah  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri  Ternate  dengan membuat Akta Perdamaian dengan pemilik tanah yang isinya akan dibayar dengan cara dicicil.
Berdasarkan  eksepsi  dari  tergugat  ternyata  sampai  pada  meninggalnya  Alm. Muhammad  Sidik  Tjan  Bin  Sidik  Tjan  tanah  tersebut  belum  menjadi  milik  dari  Alm. Muhammad Sidik Tjan Bin Sidik Tjan. Sebagaimana pasal 171 huruf d KHI bahwa “harta Peninggalan sesuai defenisinya adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.
Sesuai dengan permohonan Almh. Siti Abdullah Tjan Binti Abdullah Tjan kepada Ahli  waris  Ny.  Noer  Binti  Eda  selaku  pemilik  lahan  untuk  memberikan/dijual  kepada Alm. Yusuf Tjan (suami Tergugat Safrina Djafar) dan telah terbit surat ukur an. Yusuf Tjan,  namun  sampai  meninggalnya  harga  tanah  tersebut  belum  sempat  dibayarkan. Berdasarkan persetujuan dari Almh. Siti Abdullah Tjan Binti Abdullah Tjan agar Safrina Djafar segera melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya telah memproses sertifikat an. Safrina Djafar yang bukan Ahli Waris. Namun  kemudian  sertifikat  tersebut  oleh  pengadilan  diputuskan  bahwa  Menyatakan Sertifikat  Hak  Milik  Tanah  No.  00590/Tanah  Tinggi/2013  atas  nama  Safrina  Djafar dikesampingkan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Metode  yang  digunakan  adalah yuridis kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu maupun berdasarkan putusan pengadilan, peraturan perundang- undangan,  serta  teori-teori  hukum  untuk  menemukan  kesimpulan.  Sedangkan  yang dimaksudkan dengan metode deskriptif adalah pemaparan hasil penelitin dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyuluruh dan sistematik, terutama mengenai fakta yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan  diajukan  dalam  penelitian  ini. Analisis dengan cermat dan komprehensif digunakan agar diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini.
Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data – data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan
pedoman  yang  disebut  metode  penelitian  atau  metode  riset,  yaitu  suatu  tata  urutan pelaksanaan  penelitian  dalam  pencarian  data  sebagai  bahan  bahasan  untuk  memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.  Berdasarkan  masalah  yang  akan  diteliti,  metode  pendekatan  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah Normatif ,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan ( statute approach ) dan pendekatan analitis ( Analitycal Approach ).
Jenis  dan  sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber langsung (data primer) dan data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder) . Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:
1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Pokok Agraria;
3) Putusan Perdata dalam perkara perdata Nomor: 298/Pdt.G/2015/ Pengadilan Agama Ternate.
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  kaitannya  dengan  bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dalam memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni meliputi buku hukum, sumber internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti). Seperti jurnal dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis.
Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mengambil  istilah-istilah  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti, seperti menggunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Dalam  suatu  penelitian,  pengumpulan  data  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam proses penelitian yang mutlak harus dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk  memperolah  data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui:
a) Studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan studi terhadap perundangn-undangan, dan buku-buku hukum yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini,  juga  melalui  internet,  majalah,  dan  kamus  hukum  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini.
b) Studi dokumentasi adalah dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan berupa literatur-literatur  dan  dokumen-dokumen  resmi  pemerintah  yakni  berupa  putusan pengadilan dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.
Data  yang  diperoleh  baik  secara  sekunder  dan  primer  dalam  penelitian  ini  akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data  yang  telah  dikumpulkan  secara  sistematis,  sehingga  diperoleh  suatu  gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh peneliti adalah metode berpikir secara deduktif yang yaitu cara berpikir yang berdasarkan kepada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Hukum dari Kepemilikan atas Tanah yang memiliki sertifikat.

## a. Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1960
Indonesia sebagai sebuah Negara hukum telah membentuk hukum tanah Nasional pada tanggal 24 September 1960 dan diundangkan berdasarkan UU nomor 5 Tahun 1960 atau  lebih  dikenal  dengan  undang-undang  pokok  Agraria  sebagai  pelaksana  atas ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Undang-undang pokok agraria atau yang disingkat UUPA  memiliki  dua  subtansi  dari  segi  berlakunya  yaitu  pertama,  mencabut  Hukum Tanah  Kolonial  dan  tidak  memberlakukan  lagi,  karna  Hukum  Tanah  Kolonial  yang berlaku saat itu Sebagian disusun berdasarkan tujuan dan kepentingan penjajah serta tidak memberikan  perlindungan  kepada  serta  jaminan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat indonesia dan kedua demi pembangunan Tanah Nasional.
Dalam membangun Hukum Tanah Nasional sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang- undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Bumi, Air, Ruang Angkasa, termaksud  kekayaaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Hak mengusai oleh negara  atas  Bumi,  Air,  Ruang  Angkasa,  termaksud  kekayaaan  alam,  dalam pelaksanaannya  dapat  diwakilkan  /  dikuasakan  kepada  kepala  daerah  Swatantra (pemerintah  daerah)  dan  masyarakat  hukum  adat  setempat  selama  tidak  bertentangan dengan kepentingan nasional dan keketentuan peraturan perundang – undangan.
Hak menguasai oleh negara tersebut sebagaimana pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 menerangkan wewenang hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yaitu :
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan pemeliharaan bumi, air dan runag angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa.
Hak  atas  tanah  memiliki  dasar  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  4  ayat  (1) UUPA, “atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun Bersama- sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.
Macam – macam hak atas tanah sebagaimana disebut pada pasal 4 ayat (1) diatas dapat dibagi atas 7 (tujuh) hak atas tanah yaitu :
1. Hak Milik
2. Hak guna Bangunan
3. Hak Pakai
4. Hak sewa untuk Bangunan
5. Hak membuka Tanah
6. Hak memungut Hasil Hutan
7. Hak-hak lain yang tidak termaksud dalam hak-hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan  dengan  undang-undang,  serta  hak-hak  yang  sifatnya  sementara  sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
Hak atas tanah berdasarkan asal tanahnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu pertama hak tanah yang bersifat primer dimana hak tanah tersebut berasal dari tanah negara sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) UUPA dan kedua adalah hak tanah yang bersifat sekunder yaitu hak tanah yang berasal dari pihak ke lain misalnya hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa tanah pertanian dan lainnya.
Pengaturan  Hak  milik  tanah  telah  diatur  oleh  Pemerintah  sebagai  upaya  untuk menghindari terjadinya konflik ataupun sengketa pertanahan dimana ada beberapa faktor yang menimbulkan hal itu terjadi diantaranya adanya sengketa warisan sebagaimana yang terjadi  pada  hak  milik  atas  tanah  pada  perkara  nomor  298/Pdt.G/2015/PA.TTE  antara Abidin Moh. Tjan bin Muhammad dkk (sebagai Penggugat) melawan Safrina Djafar dkk atas  sebidang  tanah  di  keluarahan  Tanah  Tinggi  RT/RW  002/001  Kecamatan  Ternate selatan.
Hak milik diatas yang menjadi sengketa menurut ketentuan UUPA pasal 20 ayat 1 “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”, dimana Hak Milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan  Kembali  suatu  hak  lain  di  atas  bidang  tanah  Hak  milik  yang  dimilikinya tersebut (Nae, 2013).
Turun Temurun sebagaimana pasal 6 diatas diartikan bahwa hak milik atas tanah dapat berlangsung secara terus menerus selama pemiliknya masih menjalankan aktifitas dan  masih  hidup,  yang  apabila  pemiliknya  meninggal  dunia  maka  dapat  diteruskan sebagai  harta  warisan  kepada  ahli  warisnya  selama  ahli  warisnya  memenuhi  syarat sebagai subyek hak milik, Terkuat artinya hak milik memiliki kekuatan lebih kuat jika dibandingan dengan hak atas tanah lainnya, sedangkan terpenuh artinya Hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.
Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja, dan tidak dapat  dimiliki  oleh  warga  negara  Asing,  sebagaimana  pasal  21  ayat  1  yang  berbunyi “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik”. Begitu juga dengan badan hukum baik yang Akta pendiriannya di Indonesia maupun dililuar Negeri tidak memiliki hak atas tanah, terkecuali badan-badan yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 pasal 1 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah dengan memperhatikan fungsi sosial, yang berbunyi Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini:
a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang- undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);
c. Badan-badan  keagamaan,  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian/Agraria,  setelah mendengar Menteri Agama;
d. Badan-badan  sosial,  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian/  Agraria,  setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
Pemegang hak milik atas tanah yang dijadikan wajib didaftarkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 pasal 23 yaitu :
1. Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak  lain  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  dimaksud  dalm pasal 19
2. Pendaftaran  termaksud  dalam  Ayat  1  merupakan  alat  Pembuktian  yang  kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.
Pendafataran  Tanah  sendiri  adalah  “Rangkaian  kegiatan,  yang  dilakukan  oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data/keterangan pada bidang tanah tertentu di wilayah tertentu, serta penerbitan surat tanda bukti haknya, dan pemeliharaan perubahan pada data fisik dan yuridis, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dibukukan dan Hak Milik Satuan Rumah Susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya”,
Pembuktian  hak  dalam  undang-undang  No.  5  Tahun  1960  sebagaimana  pasal  19 UUPA  dilakukan  melalui  pendaftaran  yang  meliputi  Pengukuran,  perpetaan  dan pembuktian  tanah  yang  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  negara  dan masyarakat,  keperluan  lalulintas  sosial  ekonomi  serta  kemungkinan  penyelenggaraan menurut pertimbangan menteri Agraria, dan diberikan surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat

## Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaiman Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan–ketentuan yang diatur dengan peraturan  pemerintah.  Kemudian  ayat  (2)  huruf  c,  dalam  rangka  mewujudkan
implementasi  kepastian  hukum  bahwa  “Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang berlaku alat pembuktian yang kuat”. Oleh pemerintah dikeluarkan peraturan pelaksana untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  sekarang  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bertujuan sebagai berikut:
a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah
b. Menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk Pemerintah agar dengan cepat dan mudah memperoleh informasi/data yang diperlukan dalam  melaksanakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun yang sudah terdaftar, demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Dalam pendaftaran tanah dikenal 2 macam asas, yaitu: (Urip Santoso, 2019)

## 1. Asas Specialiteit
Asas  ini  diartikan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah dilaksanakan/diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang secara  teknis  menyangkut  masalah  pengukuran,  pemetaan,  dan  pendaftaran peralihannya. Oleh karna itu, pendaftaran tanah baik sebagai hak milik maupun hak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah.

## 2. Asas Openbaarheid (Asas Publisitas)
Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subyek pemegang hak, bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya dan apa nama ha katas tanahnya. Data diatas bersifat terbuka secara umum.
Sehubungan asas-asas yang terkait dengan pendaftaran tanah, perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya UUPA, system pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah registration of dead. Dimana menurut Kartini Mulayadi “Sistem pendaftaran tanah yang demikian  jelas  menyulitkan  dan  memakan  waktu  yang  lama  dan  banyak  manakala seseorang  bermaksud  mencari  tahu  keautentikan  dari  suatu  akta  yang  sah  untuk memperoleh Hak Milik atas benda tidak bergerak, termaksud ada tidaknya beban-beban yang diletakan diatasnya”.
Untuk  keperluan  penyederhanaan  tersebut  maka  Robert  Richard  Torrens menciptakan  suatu  system  pendaftaran  tanah  yang  selanjutnya  dikenal  dengan Registration Of Titles dimana pada system ini seluruh data yuritis atas pendaftaran tanah baik pemberian hak, peralihan hak dan lainnya dapat dilihat atau tercatat pada registrasi, sehingga Pada dasarnya Pendaftaran tanah dapat dibedakan menjadi 2 sistem yaitu :
1. Registration  Dead, dimana  pada  system  ini  yang  dilakukan  dalam  bentuk pendaftaran aktanya yang berisikan peristiwa dan kejadian hukum atas terbitnya hak
atas tanah atau pembebanannya dan apabila terjadi perubahan maka akan dibuatkan akta perubahan, yang merupakan bukti satu-satunya atas perubahan tersebut. Apabila dikemudian  hari  ditemukan  cacat  dalam  suatu  proses  peralihan  hak  atau pembebanannya,  akan  mengakibatkan  akta-akta  yang  dibuat  setelahnya  menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga pada hal ini terjadi Stelsel Positif.
2. Registration of title
Akta yang dibuat mengahasilkan hak atau pembebanannya hanya digunakan sebagai rujukan  pendaftaran  haknya  tersebut.  Sertifikat  hak  atas  tanah  yang  dikeluarkan merupakan alat bukti jika adanya hak atas tanah, perubahan atau adanya pembebanan atas  hak  atas  tanah  tersebut,  serta  tidak  dapat  diganggu  gugat  terkecuali  terbukti adanya pemalsuan, Sehingga pada hal ini terjadi Stelsel Negatif.
Persamaan  dari  kedua  system  tersebut  adanya  sumber  data  Yuridis  sedangkan Perbedaaannya dapat dilihat pada table dibawah ini:

## Tabel 1.
Perbedaan Sistem Registration Dead dan Registration of title

## PENDAFTARAN TANAH
No. Registration Dead (Sistem Pendaftaran Akta) Registration of title (Sistem Pendaftaran Hak) 1 Yang  didaftar  Akta  dengan  dibubuhi cap, tanggal, nomor pendaftaran Yang  didaftar  Hak  yang  diciptakan dan perubahan – perubahann 2 Pejabat Pertanahan pasif, tidak melakukan pengujian kebenaran data Pejabat  Pertanahan  aktif  melakukan pengujian kebenaran data 3 Tanda bukti hak adalah Akta yang sudah didaftar dan Surat Ukur Tanda bukti hak adalah Sertifikat dan Surat Ukur
Pendaftaran Hak atas tanah di Indonesia tidak berada pada salah satu sistem tersebut secara mutlak, hal ini dapat kita lihat pada ketentuan UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf C, yang menyatakan bahwa pendaftaran meliputi  "pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat". Dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA juga dinyatakan bahwa "pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat".
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C disebutkan surat tanda bukti yang diterbitkan  sebagai  alat  bukti  hal  ini  berarti  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  menganut stelsel  positif,  namun  apabila  dikemudian  hari  apabila  sertifikat  tanah  yang  telah diterbitkan atas nama seseorang dan ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas tanah  tersebut  serta  dapat  membuktikan  sebagai  pemilik  yang  lebih  berhak  melalui
putusan  lembaga  peradilan,  maka  sertifikat  tanah  tersebut  dapat  dibatalkan  kemudian diberikan kepada pihak yang lebih berhak.
Pemerintah  Indonesia  pada  awalnya  dalam  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah menginginkan agar dipilih suatu sistem sedemikian rupa sehingga terpenuhinya semua kriteria  kepastian  data  yang  didaftarkan,  sekalipun  sistemnya  adalah  pendaftaran  hak (sistem Torrens) dengan sistem publikasinya belum dapat dilakukan secara positif murni, karena sumber data yuridisnya belum pasti membuat sertifikat sebagai surat tanda bukti yang kuat. Hal tersebut juga berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima  (oleh  Hakim)  sebagai  data yang benar selama tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.
Konstruksi utama kedudukan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat  berdasarkan  UUPA  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  C,  perlu  diatur  dengan  peraturan pemerintah sebagaimana amanat dari Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu dengan peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menggantikan  PP  Nomor  10  Tahun  1961,  dimana kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah menjadi mutlak .
Secara tekstual Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA dengan terang dijelaskan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) yakni ” Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” Demikian juga dalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 sesuai dengan UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf  C,  yakni  “Sertifikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat”, namun kemudian dalam Pasal 32 ayat (2), yakni: “Dalam hal atas suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertifikat  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” Artinya dalam materi Pasal 32 ayat (2) tersebut adanya pembatasan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA, pembatasan tersebut sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah hingga berumur 5 (lima) tahun, selebihnya maka kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah berlaku  sebagai  alat  bukti  mutlak,  meskipun  secara  tekstual  tidak  menyatakan  bahwa sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti mutlak, namun secara tersirat nilai yang terkadung di dalamnya berlaku mutlak sebagaimana merupakan ciri dari sistem positif.
Sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti  hak  yang  bersifat  mutlak  apabila  memenuhi unsur-unsur  secara  kumulatif  sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  1997, yaitu:
1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  setempat  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
Pasal  32  ayat  (2)  sebagaimana  disebut  diatas,  sekalipun  sertifikat  hak  atas  tanah sudah terbit selama minimal 5 (lima) tahun tidak serta merta berlaku mutlak, karena perlu dipahami  secara  komprehensif  dengan  memenuhi  4  (empat)  unsur  kumulatif  tersebut. Dari  4  unsur  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  perlu  diperhatikan  terkait  unsur  itikad  baik, Pendaftaran  tanah  sistem  positif  terdapat  asas  itikad  baik,  tujuan  dari  asas  itikad  baik adalah untuk melindungi orang yang dengan itikad baik memperoleh hak dari orang yang disangkanya adalah pemegang hak yang sah dari hak itu. Dengan demikian penerapan asas itikad baik dalam sistem positif adalah melindungi pihak yang ber-itikad baik, secara sederhana dapat dikatakan bahwa asas itikad baik adalah melindungi pihak ketiga dengan itikad  baiknya.  Itikad  baik  di  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  adalah  menekankan  pada  cara memperolehnya  dan  secara  nyata  menguasainya,  dengan  demikian  materi  itikad  baik dalam pasal ini tampak mengadopsi pendaftaran tanah sistem positif yaitu melindungi para pemilik dari gugatan pihak ketiga yang merasa sebagai pemilik suatu bidang tanah, Sehingga berdasarkan uraian diatas maka kedudukan hukum tanah yang sudah memiliki sertifikat  hak  milik  merupakan  bukti  kuat  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi pemilik  hak  dan  juga  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pemilik  hak  untuk melakukan gugatan kepemilikannya, sekalipun salah satu dari para pihak telah memiliki sertifikat sebagai bukti kuat kepemilikan atas hak milik tanah.

## b. Perspektif KUHPerdata
KUHPerdata adalah kitab undang-undang yang memuat hukum perdata sementara hukum perdata sendiri dalam kamus hukum diartikan juga dengan hukum sipil sebagai hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  orang  termaksud  badan  hukum  dan  mengatur pula hak – hak dan kewajiban mereka atas kebendaan; hukum yang mengatur tingkah laku  setiap  orang  terhadap  orang  lain  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga (Carlie Rudyat, 2014).
Hak milik didalam KUHPerdata diatur pada Buku II tentang kebendaan bab III pasal 570 yang menerangkan bahwa Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih  leluasa  dan  untuk  berbuat  terhadap  barang  itu  secara  bebas  sepenuhnya,  asalkan tidak bertentangan dengan undang – undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak  mengurangi  kemungkinan  pencabutan  hak  demi  kepentingan  umum  dan penggantian  kerugian  yang  pantas,  berdasarkan  ketentuan-  ketentuan  perundang- undangan. Dimana hak milik atas tanah sendiri merupakan hak kepemilikan atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Di  atas  sebidang  tanah,  pemilik  boleh  mengusahakan  segala  tanaman  dan  mendirikan bangunan  yang  dikehendakinya,  hal  ini  tidak  mengurangi  pengecualian-pengecualian
tersebut dalam Bab IV dan VI buku ini. Di bawah tanah itu ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu; hal ini  tidak  mengurangi  perubahan-perubahan  dalam  perundang-undangan  dan  peraturan pemerintah  tentang  pertambangan,  pengambilan  bara,  dan  barang-barang  semacam  itu sebagaimana pasal 571 KUHPerdata.
Dalam melakukan pembuktian atas hak milik sebidang tanah maka setiap hak milik harus  dianggap  bebas  dalam  pengertian  bahwa  hak  milik  tersebut  dapat  digugat kepemilikannya oleh pihak lain dimana pihak tersebut harus mampu membuktikan hak milik yang dimaksud, sebagaimana pasal 572 KUHPerdata.
Pengadilan  Agama  sendiri  dalam  melakukan  pembuktian  dipersidangan sebagaimana pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUHPerdata memperhatikan terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang terdiri dari:
1. Alat bukti Surat/Alat Bukti Akta
2. Alat Bukti saksi
3. Alat Bukti Persangkaan
4. Alat bukti Pengakuan
5. Alat bukti Sumpah.
Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yakni surat yang merupakan akta dan surat lain-lain yang bukan sebagai akta. Alat bukti Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan  sengaja  untuk  dijadikan  alat  bukti  tentang  peristiwa  dan  ditandatangani  oleh pembuatnya.  Akta  itu  sendiri  dapat  dibuat  dihadapan  atau  oleh  pegawai  umum  atau pejabat  pembuat  akta  tanah  yang  sejak  awal  dibuat  dengan  sengaja  sebagai  alat pembuktian  dan  mempunyai  kekuatan  yang  sempurna  dan  mengikat,  dengan  asas pembuktiannya. Pembuktian dalam pengakuan suatu kepemilikan menurut Dr. Mardani dalam  bukunya  hukum  acara  perdata  peradilan  agama  dan  mahkamah  syariah  adalah barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut (Ussu, 2014).
Sertifikat Tanah dalam klasifikasi alat bukti surat digolongkan sebagai Akta Otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna dan mengikat berarti, apabila alat bukti akta otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang dikemukakan tidak mengurangi keberadaannya, pada diri sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai apa yang disebut dalam  Akta  dan  juga  sempurna  dan  mengikat  kepada  hakim  sehingga  hakim  harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, 2014).
Sehingga dalam pelaksanaan pembuktian kepemilikan atas tanah yang terkait dengan warisan  maka  hakim  pengadilan  Agama  tidak  dapat  melakukan  pembatalan  sertifikat sebagai sebuah akta otentik namun hanya memutuskan perkara awalnya yaitu warisan dengan  menetapkan  bahwa  setifikat  sebagai  bukti  hak  milik  tidak  memiliki  kekuatan
hukum,  maka  dengan  demikian  kedudukan  hukum  sertifikat  sebagai  alat  bukti kepemilikan tanah tetap dijadikan sebagai alat bukti dalam sengketa waris.
B. Sertifikat hak milik tanah atas nama orang lain dalam kedudukannya sebagai harta warisan.
Hak  milik  atas  tanah  sebagaimana  yang  terjadi  pada  perkara  Waris  nomor 298/Pdt.G/2015/PA.TTE  antara  Abidin  Moh.  Tjan  bin  Muhammad  dkk  (sebagai Penggugat) melawan Safrina Djafar dkk atas sebidang tanah di keluarahan Tanah Tinggi RT/RW 002/001 Kecamatan Ternate selatan dengan luas kurang lebih 345 m² dengan batas-batas sebelah utara dengan Gedung/Ruko milik Muhammad Daeng Barang, sebelah timur dengan Jl. Raya Hasan Esa, sebelah selatan dengan Jl. Stapak dan sebelah barat dengan rumah Bpk. Alm. Ali Sodara, yang telah memiliki sertifikat hak milik No. 00590 an. Safrina Djafar, dimana tanah tersebut awalnya ditinggali  Muhammad  Sidik  Tjan Bin  Sidik  Tjan  dan  Siti  Hi Abdullah Tjan Binti Abdullah Tjan, bersama anak-anaknya (Abidin Moh. Tjan bin Muhammad Sidik Tjan , Ismudar M. Sidik bin Muhammad Sidik Tjan, Husen Tjan bin Muhammad Sidik  Tjan, Sri Uniyati Tjan  binti Muhammad Sidik Tjan, Mariyani Tjan binti Muhammad Sidik Tjan, Yusuf M.S Tjan bin Muhammad Sidik Tjan (suami dari Safrina Djafar), Nurmala Tjan binti Muhammad Sidik Tjan, Nuraini Tjan binti Muhammad Sidik Tjan, dan Saleha Tjan binti Muhammad Sidik Tjan), akan tetapi tanah yang ditempati tersebut sedang bermasalah dikarenakan tanah yang telah  dibangun rumah tersebut ternyata milik orang lain dan mencakup sebagian besar pemukiman warga tanah tinggi mulai dari RT 001/RW 001 sampai dengan RT 006/RW 001.
Permasalahan  tersebut  telah  di  selesaikan  di  Pengadilan  Negeri  Ternate  dengan membuat Akta Perdamaian dengan pemilik tanah, dengan cara melakukan pembayaran tanah secara mencicil kepada pemiliknya, walaupun demikian tanah yang telah dibangun rumah  permanen  yang  ditempati  Muhammad  Sidik  Tjan  Bin  Sidik  Tjan  dan  Siti  Hi Abdullah  Tjan  Binti  Abdullah  Tjan  belum  dilunasi,  sebelum  meninggal  beliau memberikan  pesan  kepada  para  ahli  waris  untuk  melunasi  harta  peninggalan  tersebut sesuai dengan permintaan dari pemiliknya berdasarkan Putusan Perdamaian yang telah disepakati di Pengadilan Negeri saat itu.
Harta Peninggalan sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (d) adalah harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik  yang  berupa  harta  benda  yang  menjadi miliknya maupun hak-haknya." Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e) '"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat." Dari pengertian di atas bahwa secara umum harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah berupa:
1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, termasuk piutang yang akan ditagih.
2. Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masingmasing.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau isteri, misal harta pusaka  dari  suku  mereka  yang  dibawa  sebagai  modal  pertama  dalam  perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu suku tersebut.
Sehingga  tidak  benar  eksepsi  tergugat  yang  menyatakan  “bahwa  sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada angka 7. Hal. 6 surat gugatan, yang menyebutkan bahwa obyek sengketa ternyata milik orang lain yang dalam hal ini diketahui dari Ny. More Binti Enda  dan  sampai  pada  meninggalnya  Alm.  M.  Sidik  Tjan  ternyata  obyek  sengketa tersebut masih belum menjadi milik dari Alm. M. Sidik Tjan, dengan demikian obyek sengketa tersebut tidak tepat disebutkan sebagai harta peninggalan dari Alm. M. Sidik Tjan  sebagaimana  disebutkan  pada  angka  8  hal.  6  gugatan  Penggugat,  karena  sesuai dengan pengertiannya, harta peninggalan harus berupa hak milik dari pewaris” (Ternate Hal. 16., n.d.)
Jadi yang menjadi harta warisan ialah harta yang merupakan peninggalan pewaris yang  dapat  dibagi  secara  induvidual  kepada  ahli  waris,  yaitu  harta  peninggalan keseluruhan setelah dikurangi dengan harta bawaan suami atau isteri, harta bawaan dari klan dikurangi lagi dengan biaya untuk keperluan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah,  pembayaran  hutang  si  mati  dan  wasiat,  sehingga  pada  sengketa  kepemilikan tanah tersebut dapat digolongkan sebagai sengketa kewarisan sekalipun harta yang berupa tanah  tersebut  belum  dilakukan  pelunasan  dan  telah  memiliki  sertifikat  hak  milik  An. Safrina Djafar yang bukan merupakan Ahli waris.
Ahli waris sebagaimana Pasal 832 KUHPerdata ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, sehingga yang berhak menjadi ahli waris pada kasus ini adalah para anak- anak Muhammad Sidik Tjan Bin Sidik Tjan dan Siti Hi Abdullah Tjan Binti Abdullah Tjan, maka selain dari menerima warisan tanah ahli warispun dapat menerima warisan berupa  hutang  sebagaimana  Pasal  1100 KUH  Perdata yang  berbunyi  “Para  ahli  waris yang  telah  bersedia  menerima  warisan,  harus  ikut  memikul  pembayaran  utang,  hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.
Sertifikat hak milik No. 00590 an. Safrina Djafar yang merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dalam perolehannya berdasarkan jual beli sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dari Ahli waris Ny. Noer Binti Eda (Ny. Nona) (Ternate Hal. 16., n.d.).
Jual beli sendiri sebagaimana KUHPerdata pada Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1459 dan  Pasal  1457  yang  mendefenisikan  Jual  Beli  adalah  Suatu  Perjanjian,  yang  saling mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar  harga  yang  dijanjikan,  sedangkan  dalam  UUPA    pada  pasal  26  ayat  1 menyebutkan Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jual beli sebagaimana
dimaksud diatas adalah jual beli hak atas tanah bukan tanahnya sehingga pembeli dapat secara sah menggunakan tanah dan menguasainya.
Maka  obyek  sengketa  berupa  tanah  yang  telah  memiliki  Sertifikat  hak  milik berdasarkan proses jual belinya batal Sebagaimana Pasal
1471 KUHPerdata yang berbunyi “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan  dasar  kepada  pembeli  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  kerugian  dan bunga,  jika  ia  tidak  mengetahui  bahwa  barang  itu  kepunyaan  orang  lain”,  hal  ini disebabkan  karna  tanah  yang  bertempat  di  Kelurahan  Tanah  Tinggi    tersebut  pada awalnya  telah  dilakukan  jual  beli  dengan  Muhammad  Sidik  Tjan  atau  mertua  Safrina Djafar istri dari Yusuf M.S. Tjan Bin Muhammad Sidik Tjan dengan kesepakatan agar dilakukan  pembayaran  secara  mencicil/Sebagian  kepada  pemiliknya  dimana  tanah tersebut  telah  dibangun  Rumah  Permanen  atau  dengan  kata  lain  obyek  yang disengketakan tersebut merupakan harta milik Alm. Muhammad Sidik Tjan dan Hj. Siti Abdulah Tjan (istri).
Obyek sengketa yang merupakan harta milik Alm. Muhammad Sidik Tjan dan Hj. Siti Abdulah Tjan (istri) juga sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Ternate dalam pokok  perkara  pada  poit  no.  3.  Menyatakan  bahwa  Pewaris  MUHAMMAD  SADIK TJAN (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan meninggalkan ahli waris yang sah yaitu : Hj. SITI ABDULLAH TJAN (isteri), ISMUDAR M. SIDIK (anak laki-laki kandung), HUSEN TJAN (anak laki-laki kandung), USMAN TJAN (anak laki- laki  kandung),  SRI  UNIYATI  TJAN  (anak  perempuan  kandung),  MARIYANI  TJAN (anak perempuan kandung), YUSUF MS. TJAN (anak fakelakis kandung), NURMALA TJAN  (anak  perempuan  kandung),  NURAINI  T  JAN  (anak  perempuan  kandung), SALEHA TJAN (anak perempuan kandung), ABIDIN TJAN (anak laki-laki kandung) dan point No. 4. Menyatakan bahwa Pewaris SITI ABDULLAH telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris yang sah baik yang masih hidup  (anak dari Alm. Muhammad Sidik Tjan dan Siti Abdullah) maupun ahli waris pengganti atau dalam bahasa  belanda  disebut plaatsvervuling, umpamanya  seseorang  meninggal  dunia, meninggalkan cucu yang orangtuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu maka cucu ini akan menggantikan orang tuanya untuk menerima warisan dari nenek/kakeknya, yakni sebagai berikut:
1. Husna M. Sidik binti lsmudar M. Sidik, Kristin Chan binti lsmudar M. Sidik, llham M. Sidik bin lsmudar M. Sidik, Hardin Muhammad bin lsmudar M. Sidik, Hertaty Muhamad binti lsmudar M. Sidik dan lsmid Muhamad bin lsmudar M. Sidik yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, menggantikan orang tuanya ISMUDAR M. SIDIK yang wafat pada tahun 2006;
2. M.  lksan  Tjan  bin  Husen  Tjan,  Zul  Kadri  Tjan  Bin  Husen  Tjan,  Abdurahman  M. Sidik bin Husen Tjan, Abdurahim Tantu Bin Husen Tjan, Firman jan Bin Husen Tjan, Hary  Chandra  Bin  Husen  Tjan  yang  berkedudukan  sebagai  ahli  waris  pengganti, menggantikan 0rang tuanya HUSEN TJAN yang wafat tahun 2006;
3. USMAN TJAN;
4. SRI UNIYATI TJAN;
5. lswaty  Arief,  S.Mb.,  lndriaty  Arief,  A.Md.,  Muhamad  lrham,  Pratama  Ramadhan yang  berkedudukan  sebagai  ahli  waris  pengganti,  menggantikan  orang  tuanya MARIYANI TJAN yang wafat tahun 2006;
6. Munirah Juniarti Tjan binti Yusuf M.S Tjan, lrfandi Malik bin Yusuf M.S Tjan, M. Zulham  bin  Yusuf  M.S  Tjan  dan  Aditiya  Ramadhan  bin  Yusuf  M.S  Tjan  yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris  pengganti,  menggantikan  orang  tuanya  YUSUF MS. TJAN yang wafat tahun 2008;
7. NURMALA TJAN;
8. NURAINI TJAN;
9. SALEHA TJAN;
10. ABIDIN TJAN;
Poin No. 5. Menyatakan harta warisan SITI ABDULLAH TJAN Binti ABDULLAH TJAN adalah sebidang tanah kintal bersertifikat Hak Milik No. 00590 / Tanah Tinggi / 2013 atas nama Safrina Djafar, seluas 345 m2, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi RT.002 RW.001 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan  gedung/ruko  milik  Muhamad  Daeng  Barang,  sebelah  Timur  dengan  JI.  Raya Hasan Esa, sebelah Selatan dengan jalan setapak dan sebelah Barat dengan rumah milik alm. Ali Sodara;
Peradilan Agama Ternate merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang ditetapkan oleh  Undang-undang.  Sehingga  Putusan  Pengadilan  Agama  Ternate  terkait  Sengketa Kepemilikan  Hak  Milik  sebagaimana  yang  terjadi  pada  perkara  No. 298/Pdt.G/2015/PA.Ternate  dalam  perkara  Gugutan  Waris  tersebut  sekalipun  telah memiliki  sertifikat  dapat  diselesaikan  pada  Pengadilan  Agama  Ternate  sesuai  dengan pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi pengadilan agama bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b. waris , c . wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari’ah.
Pada bidang waris yang dimaksud adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan  pembagian  harta  peninggalan  tersebut,  serta  penetapan  pengadilan  atas permohonan  seseorang  tentang  penentuan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan bagian masing-masing ahli waris sehingga dalam perkara ini Pengadilan Agama Ternate tidak  memiliki  kewenangan  untuk  membatalkan  sertifikat  Hak  milik No.  00590  /  atas nama Safrina Djafar sebagaimana dalam Putusannya pada point 7. Menyatakan sertifikat Hak  Milik  Tanah  No.  00590/Tanah  Tinggi/  2013  atas  nama  Safrina  Djafar dikesampingkan. Kaidah hukumnya: Di wilayah Aceh, terhadap sengketa kepemilikan Harta  peninggalan  diatara  para  Ahli  waris,  menurut  Peraturan  Undang-undang,  maka
masalah  yang  harus  diselesaikan  lebih  dahulu  adalah  masalah  kewarisannya  beserta bagian-bagiannya masing-masing ahli waris atas harta Peninggalan tersebut yang harus diselesaikan dan menjadi wewenang pengadilan Agama dan selanjutnya Peradilan Umum akan mengadili masalah/perkara hak milik dari harta Peninggalan tersebut yang dikuasai Pihak Lain.
Memperjelas sertifikat hak milik dalam kedudukannya sebagai harta warisan dalam perkara  No.  298/Pdt.G/2015/PA.  Ternate  maka  para  penggugat  harus  mengajukan pembatalan  sertifikat  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  Ternate  yang  telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pasal 104 Permen Agraria/BPN no. 9 Tahun 1999 tentang Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan yaitu:
1. Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
2. Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat  hak  atas  tanahnya  atau  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pembatalan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2020  sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan  pada  point  No.  2  angka  2  Kewenangan  Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah huruf a. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai  kekuatan  hukum,  dengan  dasar  tidak  mempunyai  alas  hak  yang  sah. Pembatalan  sertifikat  adalah  tindakan  administratif  yang  merupakan  kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN) (Sinaga, 2023) .
Pembatalan  sertifikat  selain  dilakukan  melalui  pengadilan  juga  dapat  dilakukan dengan  cara  pengajuan  permohonan  diajukan  secara  tertulis  kepada  Menteri  atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan dalam hal ini Kota  Ternate  sebagaimana  pasal  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan Pasal  110  yang  berbunyi  “ Permohonan pembatalan  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  108  ayat  (1),  diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan”.
Pengajuan Pembatalan hak atas Tanah yang diajukan kepada Menteri melalui kepala kantor pertanahan hanya terkait dengan adanya cacat hukum administrasi a. Kesalahan prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. Kesalahan subjek hak; d. Kesalahan objek hak; e. Kesalahan jenis hak; f. Kesalahan perhitungan luas; g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah; h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i.
Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administrative. Oleh karna itu, untuk memperjelas kedudukan  sertifikat  atas  nama  orang  lain  yang  kedudukannya  sebagai  harta  warisan dapat  diajukan  pembatalan  baik  dengan  cara  mengajukan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  maupun  kepada Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional melalui  kantor  Pertanahan  Kota  Ternate,  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  putusan Pengadilan Agama Ternate terkait dengan sengketa pertanahan karna harta warisan tidak dapat memberikan kepastian hukum tentang batal tidaknya Hak kepemilikan tanah atau sertifikat.

## KESIMPULAN
Kedudukan hukum dari kepemilikan atas tanah yang memiliki sertifikat. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif  sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  1997,  yaitu  :  1.  Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; 2. Tanah diperoleh dengan itikad baik; 3. Tanah dikuasai secara nyata; 4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat  itu  tidak  ada  yang  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang sertifikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  setempat  ataupun  tidak mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertifikat,  Sehingga  kedudukan  hukum  atas  kepemilikan  tanah  pada  Perkara  No. 298/Pdt.G/2015/Pengadilan Agama Ternate yang telah memiliki sertifikat masih dapat digugat dengan membuktikan kepemilkan atas obyek tanah yang disengketakan.
Sertifikat hak milik tanah atas nama orang lain dalam kedudukannya sebagai harta warisan. Penerapan pembuktian Sertifikat Hak Milik pada perkara waris dalam Putusan Pengadilan  Agama  Nomor  298/Pdt.G/2015/Pengadilan  Agama  Ternate,  ditemukan bahwa  Sertifikat  Hak  Milik  dalam  perkara  waris  diterbitkan  dan  dimohonkan  setelah meninggalnya Pewaris tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya, Sehingga sertifikat atas nama orang lain dalam kedudukannya sebagai harta warisan pada Perkara No. 298/Pdt.G/2015/Pengadilan Agama Ternate berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate yang dalam putusannya pada point 7. Menyatakan sertifikat Hak Milik Tanah No. 00590/Tanah Tinggi/ 2013 atas nama Safrina Djafar dikesampingkan, masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah selama pihak penggugat belum mengajukan pembatalan sertifikat.

## BLIBLIOGRAFI
Carlie Rudyat, S. H. (2014). Kamus Hukum . Tim Pustaka Mahardika.
M. Yahya Harahap, S. H. (2014). Hukum Acara Perdata, Jl. Sawo Raya No. 18.
Muhammad, N., Agustian, R. A., & Salfutra, R. D. (2018). Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 12 (1), 2028–2047.
Nae,  F.  E.  (2013).  Kepastian  Hukum  Terhadap  Hak  Milik  atas  Tanah  yang  Sudah Bersertifikat. Lex Privatum , 1 (5).
Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia .
Resmini, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. Ganec Swara , 13 (1), 120–125.
Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen , 9 (1).
Sinaga, H. S. R. (2023). Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Dalam  Sengketa  Pembelian  Tanah  Yang  Belum  Terdaftar/Bersertifikat  di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Honeste Vivere , 33 (2), 130–141.
Syafril, R. (2013). Analisis Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Gunung Sahilan  Dengan  Pt.  Rapp  Di  Kabupaten  Kampar)  (Doctoral  dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Syarifuddin, M. S. A. (2021). Kedudukan Hukum dan Keabsahan Kepemilikan Hak atas Tanah Warga Negara Asing yang Berasal dari Pewarisan. Notaire , 4 (3), 373–398.
Ternate Hal. 16. (n.d.). Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.
Urip  Santoso.  (2013). Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif .  Kencana  Prenada  Media Group.
Urip Santoso, S. H. (2019). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah . Prenada Media.
Ussu, D. (2014). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Lex Privatum , 2 (1).
Wowor,  K.  (2020).  Suatu  Tinjauan  Hak  Ahli  Waris  Atas  Harta  Warisan  Berdasarkan Testamen. Lex Privatum , 8 (1).
Copyright Holder: Suhardhono (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: