## INVESTASI DAN DORONGAN PERTUMBUHAN EKONOMI BISNIS MIKRO ISLAM DI INDONESIA
Harun Santoso 1 , Yudi Siyamto 2
STIE-AAS Surakarta
1 Email: harun.santoso@yahoo.com
2 Email: yudi.siyamto@yahoo.com

## ABSTRACT
The  study  aims  to  determine  micro  businesses  in  promoting  growth  of  Islam  in Indonesia.  This  research  manifold  qualitative  research-based  literature.  Results  from  the study  showed  that  micro  businesses  Islam  is  able  to  achieve  40  percent  annually,  much higher  than  conventional  economic  growth,  which  reached  19  percent  annually  in promoting economic growth in Indonesia.
Keywords: Investment, Islamic of Micro Business, Economic Growth
PENDAHULUAN Berbagai cara ditempuh untuk menginvestasikan  hartanya  pada  berbagai bidang kehidupan mulai dari baik investasi  pada  sektor  riil  maupun  sektor non  riil  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan untuk menambah kekayaannya. Dalam
ekonomi konvensional  kapitalis,  dalam  hal  bidang dan  cara  berinvestasi  seseorang  dapat dengan  bebas  melakukannya  sepanjang  ia dapat memperoleh keuntungan ( return ).
Saat  ini  invetasi  non  riil  sangat berkembang dan cenderung lebih diminati masyarakat dari  pada  sektor  riil.  Hal  ini disebabkan  karena  untuk  berinvestasi disektor  non  riil  seseorang  tidak  perlu harus  memiliki  modal   ratusan  juta,  akan tetapi  dengan  modal  kecil  pun  sesorang dapat berinvestasi.
Sedangkan   berinvestasi   di  sektor  riil seseorang  diperlukan  modal  yang  cukup besar  dan  resikonya  pun  cukup  besar. Disamping itu masyarakat yang berinvestasi   hanya  melihat  dari  tren dan
melihat bagaimana untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dan mudah. sehingga masyarakat
tidak melihat apakah investasinya tersebut sesuai  atau  tidak  menurut  ajaran  Islam. Salah  satunya   investasi  non  riil  yang berkembang  saat  ini  adalah  melalui transaksi maya ( virtual transaction ) melalui  transaksi  derivatif  yang  penuh ribawi.  Transaksi  maya  sangat  dominan ketimbang  transaksi  riil.  Transaksi  maya mencapai lebih dari 95 persen dari seluruh transaksi  dunia.  Sementara  transaksi  di sektor  riel  berupa  perdagngan  barang  dan jasa hanya sekitar lima persen saja. 1 Kemiskinan merupakan masalah kronis  yang  melanda  bangsa  Indonesia. Banyak  program  pengentasan  kemiskinan telah  dilakukan,  tetapi  masih  dirasakan belum banyak keberhasilannya, hasil yang dicapai  tidak  efisien  dan  tidak  tepat sasaran.  Di  sisi  lain,  banyak  yang  belum mengerti  bagaimana  mengawali  upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Berbagai  forum,  dari  tingkat  lokal maupun  internasional,  menggelar  diskusi
1 http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/investa si-sektor-riil-dan-sektor-non-riil-dalam-perspektif- ekonomi-islam_bagian-1-2 (diakses tanggal 7 Mei 2014)
tentang  kemiskinan  yang  intinya  hanya satu,  yaitu  bagaimana  membebaskan manusia  dari  belenggu  kemiskinan.  Salah satu  upaya  penanggulangan  kemiskinan adalah  dengan  memutus  mata  rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan Microfinance, yaitu suatu model penyediaan jasa keuangan bagi
masyarakat  yang  memiliki  usaha  pada sektor  paling  kecil  yang  tidak  dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasan. 2
Melihat  kondisi  sekarang  di  negara Indonesia  jumlah  penduduk  miskinpun bertambah.  Dimana  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  mencatat  jumlah  penduduk  miskin di  Indonesia  pada  September  2013 mencapai 28,55 juta orang  (11,47 persen) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan  dengan  penduduk  miskin pada Maret 2013 tercatat 28,07 juta orang (11,37  persen).  Perinciannya,  jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak  0,30  juta  orang  dari  10,33  juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang  pada  September  2013.  Selama periode Maret-September
2013,
prosentase  penduduk  miskin  di  daerah perkotaan  pada  Maret  2013  sebesar  8,39 persen atau naik menjadi 8,52 persen pada September  2013.  Sementara,  prosentase penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan meningkat  dari  14,32  persen  pada  Maret 2013 menjadi 14,42 persen pada
September 2013. 3 Untuk menyelesaikan persoalan ekonomi  bangsa  Indonesia  dalam  upaya mengentaskan kemiskinan ini dapat
2 Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya Amalia, Eus, 2009, “Keadilan distributif dalam Ekonomi Islam” , hlm. 2
3 Jumat, 03 Januari 2014, 02:10 WIB, Replubika, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/ 14/01/03/mysfdt-jumlah-penduduk-miskin- indonesia-bertambah (di akses tanggal 20 Mei 2014)
dilakukan,  antara  lain  dengan  memutus mata  rantai  kemiskinan  itu  sendiri, diantaranya  adalah  dengan  penguatan berbagai  aspek  di  sektor  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat  miskin  yang  mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. 4
Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas, Armida Alisjahbana, mengatakan, Upaya
mengentaskan  kemiskinan  kini  sudah dilaksanakan Pemerintah melalui program nasional,  yakni  melakukan  percepatan pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan sektor  ril.  Untuk  pertumbuhan  ekonomi, Menteri  mengatakan,  tentunya  ekonomi yang  dimaksud  adalah  perekonomian yang  menciptakan  kesempatan  kerja  dan ekonomi  makro.  Dalam  hal  ini  kita  mulai mengubah  paradigma,  bahwa  UMKM adalah  kegiatan  yang  menjadi  penopang pembangunan  ekonomi.  Oleh  karenanya pembinaan  sektor  hulu  UMKM  harus ditingkatkan,  terutama  akses  perbankan bagi sektor hulu tersebut," kata menteri. 5 UMKM  adalah  pelaku  usaha  dengan jumlah yang  sangat  besar,  bahkan mayoritas  dalam  struktur  pelaku  usaha  di tanah air. Hal ini dapat dilihat dari sumber Bappenas, bahwa data Usaha Kecil Mikro pada  tahun  2007  adalah  sebanyak  41.30 juta unit (99,85%), usaha menengah 61,05 juta unit (0,14%), dan usaha besar 2,2 juta unit  (0,005%).  Dari  jumlah  tersebut, dampaknya pada penyerapan tenaga kerja, sumbangan  terhadap  PDB,  nilai  ekspor nonmigas,  dan  nilai  investasi  tidak  dapat dianggap kecil. Berturut-turut berada pada angka sekitar 85,4 juta orang (96,2% dari
4 Wijono, “ Keadilan.... ”, hlm. 7
5 Minggu, 24 Oktober 2010, 07:07 WIB, Replubika, http://www.republika.co.id/berita/breaking- news/ekonomi/10/10/24/142090-pemberdayaan- umkm-solusi-atasi-kemiskinan, Diakses Tanggal 20 Mei 2014
tenaga  kerja  nasional),  Rp  110,3  triliun (20,3%  dari  ekspornas),  dan  Rp  369,8 triliun (46,2% dari investasi nasional). 6
Jika dilihat dari pertumbuhan UMKM ternyata mampu menumbuhkan
perekonomian  hingga  pada  sektor  kecil. Dalam hal ini merupakan Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan  dan  pengangguran yang merupakan program yang harus diupayakan oleh pemerintah dalam pemberdayaan  ekonomi  rakyat.  Peran penting  keberadaan  UMKM  di  Indonesia semakin terasa dalam
proses pembangunan  nasional  Indonesia.  Pada awal keberadaan UMKM dianggap sumber penting dalam penciptaan kesempatan  kerja  dan  motor  penggerak utama  pembangunan  ekonomi  pedesaan. Namun,  pada  era  globalisasi  saat  ini  dan mendatang,  peran  keberadaan  UMKM semakin  penting  yakni  sebagai  salah  satu sumber  devisa  non-migas  Indonesia, (Tambunan, 2002). 7
Oleh  karena  itu,  penenlitian  ini membahas Bagaiamana dorongan
pertumbuhan  Ekonomi  Bisnis  Mikro Islam jika dilihat dari peran UMKM pada LKMS  dalam  memajukan  pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Investasi dalam Pandangan

## Konvensional dan Islam
Investasi  secara  garis  besar  adalah menanamkan  atau  menempatkan  aset, baik  berupa  harta  maupun  dana,  pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan  hasil  pendapatan  atau  akan meningkatkan
nilainya di masa mendatang.
6 BPS, Pendapatan Nasional Indonesia 2003- 2006, dalam bukunya Amalia, Eus, 2009, “Keadilan distributif dalam Ekonomi Islam”, hlm. 10 7 P. Eko Prasetyo, 2008, “Peran Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran”.
Berbagai  macam  investasi  dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan  manusia,  mulai  dari  yang sangat  sederhana  sampai  investasi  yang sangat rumit dan memerlukan pengetahuan khusus. Namun secara umum investasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:
1. Investasi  di  Sektor  Riil  ( Real  Asset ). Investasi  di  produk  yang  lebih  terlihat secara “fisik”, misalkan sektor produksi, property, dan lain-lain.
2. Investasi di Sektor Non Riil ( Financial Asset ).  Investasi  di  produk-produk pasar  keuangan  dan  turunannya  yang lebih  “tidak  terlihat”  secara  fisik, misalkan  saham  biasa  dan  obligasi. Dengan kata lain investasi non riil atau investasi keuangan adalah menanamkan dana pada  surat  berharga ( financial  asset )  yang  diharapkan  akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi  merupakan  kegiatan  yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi  harta  yang  dimiliki  menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi pula adalah cara yang  sangat  baik  agar  harta  itu  dapat berputar  tidak  hanya  dalam  segelintir orang  saja.  Dengan  Investasi,  maka  akan mendorong  distribusi  pendapatan  yang baik  pada  masyarakat.  Namun  demikian investasi sebagai kegiatan ekonomi haruslah  berdasarkan  kepada  prinsip- prinsip hukum muamalah, yaitu: 8
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali yang dilarang oleh nash.
2. Menetapkan  kebolehan  tidak  perlu mencari dasar hukum syara’.
8
http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/investas i-sektor-riil-dan-sektor-non-riil-dalam-perspektif- ekonomi-islam_bagian-3/ (diakses tanggal 7 Mei 2014)
3. Nash tidak dimaksudkan sebagai pembatasan.
4. Menciptakan  bentuk  muamalah  baru tidak  perlu  mencari  padannya  ( qiyas ) dalam nash.
5. Menetapkan  kebolehan  tidak  perlu menganalogkan  atau  mentakhrij  hasil ijtihad para ulama
6. Tidak melanggar nash yang mengharamkan. 7. Muamalat dilakukan atas pertimbangan maslahah
8. Muamalat dilaksanakan
untuk memelihara nilai keadilan.
Dalam  hal  hubungan  antara  investasi dan  tabungan,  faktor  penting  yang menjadi  pembeda  antara  sistem  keuangan konvensial  dan  sistem  keuangan  syariah adalah bunga. Dalam konvensional hubungan investasi dan tabungan dihubungkan  oleh  peran  bunga  dalam perekonomian.  Sehingga  bunga  menjadi indikator fluktuasi yang terjadi di investasi  dan  tabungan.  Ketika  bunga (bunga  simpanan  dan  bunga  pinjaman) tinggi  maka  kecenderungan  tabungan akan  meningkat,  sementara  investasi relatif  turun.  Begitu  sebaliknya,  ketika bunga  rendah,  maka  tabungan  akan menurun  dan  investasi  akan  meningkat. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa motivasi  dalam  aktivitas  tabungan  dan investasi  dalam  konvensional  didominasi oleh motif keuntungan ( returns ) yang bisa didapatkan  dari  keduanya.  Sedangkan dalam  dalam  perekonomian  islam  sistem bunga  tidak  ada.  Sebagai  penggantinya adalah  sistem  bagi  hasil  ( profit  and  loss sharing ). Dengan demikian maka hubungan  investasi  dan  tabungan  dalam perekonomian  Islam  tidak  sekuat  seperti yang ada dalam konvensional.
Investasi sektor rill dalam islam pada dasarnya adalah boleh selama berpedoman
pada  prinsip-prinsip  muamalat  islam, yaitu: 9
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali yang dilarang oleh nash. 2. Muamalat dilakukan atas pertimbangan maslahah 3. Muamalat dilaksanakan untuk memelihara nilai keadilan. Diantara  skema  investasi  yang  bisa dilakukan  dalam  islam  adalah  investasi pada perusahaan yang melakukan transaksi jual beli ( al-bai’), jual beli barter ( al-muqayadhah ),  jual  beli  mutlak,  jual beli  mata  uang  ( sharf ),  jual  beli  pesanan ( al-salam ),  jual  beli istishna’, jual  beli Murabahah,  jual  beli Tauliyah ,  jual  beli Wadi’ah ,  jual  beli Musawamah ,  sewa menyewa  ( ijaroh ),  kerjasama  dalam perdagangan  ( syirkah ), mudharabah, dan kerjasama dalam bidang pertanian ( muzara’ah dan musaqah ).
Adapun  jenis  investasi  riil  yang dilarang  melihat  dari  barang yang diproduksinya  adalah  seperti  investasi pada  perusahaan  pembuatan  alkohol, perjudi, perusahaan senjata gelap, jual beli barang  najis  dan  bisnis  pornografi. Sedangkan  jenis  investasi  riil  yang dilarang  melihat  dari  cara  pelaksanaanya adalah seperti :
1. Jual  beli  sesuatu  yang  tidak  ada (bai’ al-ma’dum).
2. Menjual  barang  yang  tidak  dapat diserahkan pada pembeli (bai’u ma’zuji al-taslim).
3. Jual beli ’arabun/’urbun adalah menjual  suatu  barang  dengan  lebih dulu  membayar  panjar  kepada  pihak penjual  (sebelum  benda  yang  dibeli diterima),  dengan  ketentuan  jika  jual beli  jadi  dilaksanakan,  uang  panjar  itu
9 http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/investa si-sektor-riil-dan-sektor-non-riil-dalam-perspektif- ekonomi-islam_bagian-7/  (diakses  tanggal  7  Mei 2014)
dihitung sebagai bagian dan harga, dan jika  pihak  pembeli  mengundurkan  diri maka  uang  panjar  itu  menjadi  milik pihak penjual.
Bentuk-Bentuk  Investasi  Sektor  Non  Rill Menurut Ekonomi Islam
1. Perbankan Syariah Nasabah  yang  menabung  di  bank syariah tidak akan diberikan
keuntungan  bunga  melainkan  berupa bagi hasil.
2. Asuransi Syariah Pada  asuransi  syariah,  perjanjiannya adalah  para  nasabah  mengikatkan  diri dalam  suatu  komunitas  dan  saling menanggung  jika  terjadi  musibah  dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang, memastikan bahwa semua mekanisme asuransi dan alokasi investasinya tidak bertentangan dengan hukum syariah. 3. Sekuritas syariah Yang dimaksud dengan skuritas   syariah  adalah  efek  yakni sebuah  nama  kolektif  untuk  macam- macam surat berharga yaitu berupa :
a. Saham syariah
Tidak  semua  saham  yang  terdaftar di  pasar  modal  memenuhi  prinsip- prinsip syarih. Untuk itu Bursa Efek Jakarta  bekerjsama  dengan  Dana reksa Investemen Management,
mengembangkankan  suatu  indeks untuk  melisting  saham-saham  mana saja yang layak dianggap memenuhi prinsip–prinsip  syariah.  Indeks  ini disebut  dengan  Jakarta  Islamic Indeks (JII).
b. Obligasi  Syariah Obligasi  syariah  adalah  suatu  surat berharga berjangka panjang berdasarkan  prinsip  syariah  yang dikeluarkan emiten kepada pemegang  obligasi  syariah  yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada
pemegang  obligasi  syariah  berupa
bagi hasil/margin/fee serta
membayar  kembali  dana  obligasi pada saat jatuh tempo.
Jenis   obligasi   syariah   jika  dilihat dari  aspek  akad   sangat  beraneka ragam  yaitu obligasi salam, obligasi istina, obligasi murabahah, ijarabah, dan  obligasi  musyarakah.  Akan tetapi  yang  terkenal  dan  diminati masyarakat adalah obligasi mudharabah dan ijarah. c. Reksa Dana Syariah Pada  reksa  dana  syariah,  keputusan investasi yang dilakukan oleh manajer  investasi  dilakukan  dalarn batasan-batasan rambu syariah. Dengan cara ini, hasil investasi yang dibagikan  kepada  para  investor menjadi  bersih  dari  riba  dan  unsur yang tidak halal lainnya.
Peran  Lembaga Keuangan  Mikro (LKM) dalam Akses Permodalan UKM
Dalam  mengembangkan  LKM  untuk malayani
masyarakat miskin ( economically  active  poor )  yang  pada umumnya  tinggal  di  desa-desa  tersebut, terdapat  alternatif  yang  dapat  dilakukan mengingat  keterbatasan  yang  dimiliki terkait  dengan  sistem  yang  digunakan, adapun  alternatif  yang  dapat  digunakan adalah sebagai berikut:
1. Banking of the poor Yaitu mobilisasi keuangan
mendasarkan  diri  dari  kemampuan yang  dimiliki  masyarakat  miskin  itu sendiri.  Lemabaga  ini  seperti  swadaya masyarakat  (KSM),  kelompok  usaha bersama  (KUBE), Credit  union (CU), Kooperasi Simpan Pinjam (KSP), dll.
2. Banking with the poor
Adalah  hubungan  bank  dengan  suatu lembaga binaan dalam meraih nasabah. Lembaga ini secara keseluruhan dibina oleh  bank  yang  melayani  pembiayaan besar.
3. Banking for the poor
Bentuk ini mendasarkan diri atas credit led  institution, di  mana  sumber  dari financial  support terutama  bukan diperoleh  dari  mobilisasi  tabungan masyarakat  miskin,  namun  diperoleh dari  sumber  lain  yang  memang ditujukan  untuk  masyarakat  miskin. Contoh bentuk ini adalah Badan Kredit Desa  (BKD),  Lembaga  Dana  Kredit Perdesaan  (LDKD),  Grameen  Bank, ASA, Dll. 10
Kebijakan Usaha Kecil Mikro (UKM) dan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM) Dalam  konteks  Indonesia,  kriteria  usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan  yang  terkait.  Skala  usaha dibedakan  menjadi  usaha  mikro,  kecil, menengah,  dan  usaha  besar.  Adapun ragam pengertian UMKM menurut beberapa  lembaga  dan  peneliti  adalah sebagai berikut:
Pendekatan yang  dipakai  dalam rangka  pengentasan  kemiskinan  tentu berbeda-beda  yaitu  terbagi  menjadi  tiga kelompok.  Kelompok  pertama  akan  lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa  program  pangan,  subsidi,  atau penciptaan  lapangan  kerja,  sedangkan bagi  kelompok  kedua  dan  ketiga,  lebih efektif  jika  digunakan  pendekatan  tidak langsung, misalnya penciptaan iklim yang konduksif  bagi  pengembangan  UKM, pengembangan  berbagai  jenis  pinjaman mikro  atau  mensinergikan  UKM  dengan para  pelaku  Usaha  Menengah  maupun besar.  Berikut  merupakan  struktur  LKM ( microfinance ) di Indonesia: 11 Aspek Historis Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Indonesia dalam
pengembangan  UKM  sudah  dilakukan  di masa  Orde  Baru  akan  tetapi  hingga  saat sekarang  belum  optimal  dalam  realisasi.
10 Ibid, hlm. 72
11 Opcit, Saat Suharso dalam bukunya Amalia, Eus, 2009. Hlm. 54
Permasalahan  yang  muncul  pada  saat  itu kemudian  terjawab  dengan  adanya  kredit Investasi  Kecil  (KIK)  dan  Kredit  Modal Kerja Permanen (KMKP). Respon terhadap  program  ini  cukup  besar  karena suku  bungan  murah  (KIK  =  10,5%  dan KMKP = 12% per tahun). Suku bunga itu lebih  rendah  atau  paling  tidak  sama dengan BIMAS untuk petani miskin  yang besarnya 1% per bulan,  juga lebih rendah dari  pada  kredit  pensiunan  yang  besarnya 18%  per  tahun.  Dan  juga  persyaratannya teknis  perbankan  mudah,  jaminan  lebih diutamakan  pada  kegiatan  usahanya ( project colleteral ) dan memenuhi kriteria layak. 12 Pada  saat  ini  program  ini  dapat diakatakan  seperti  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) dimana pada program ini merupakan program yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil karena tidak
memberatkan oleh rakyat dalam melakukan pembiayaan.
Perkembangan  perbankan  syariah    di Indonesia  di  ikuti  dengan  perkembangan lembaga-lembaga keuangan nonbank lainnya dapat dikatakan mengalami pertumbuhan  yang  bagus  untuk  kedepan dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi.  Program linkage antara  bank syariah  dengan  LKMS,  dalam  hal  ini BPRS  dan  BMT,  bahkan  dikembangkan pula sinergitasnya dengan lembaga- lembaga  sosial  seperti  institusi  zakat  dan wakaf  untuk  menopang  perluasan  sektor riil  dan  UKM.  Saat  ini,  jumlah  BMT  di Indonesia mencapai lebih dari 3.038 buah menurut  PINBUK.  Sebagai  lembaga keuangan  berbasis  syariah,  BMT  di Indonesia  berprospek  tumbuh  karena didukung  oleh  potensi  sumber  daya manusia,  dimana  mayoritas  penduduknya adalah  beragama  Islam,  dan  mampu
12 Ibid, hlm. 60-61
menyelaraskan  gerak  roda  perekonomian umat terutama ekonomi mikro. 13
Sejarah  perkembangan  BMT  dimulai pada  era  1980-an  hingga  sekarang  ini, statistik  yang  akurat  tentang  BMT memang belum tersedia. Menurut perkiraan  Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha Kecil  (PINBUK),  sampai  pertengahan tahun  2006,  terdapat  sekitar  3.200  BMT yang  beroperasi  di  Indonesia.  Anggota dan calon anggota yang dilayani waktu itu mencapai 3 juta orang. PINBUK memproyeksikan jumlahnya akan
meningkat  menjadi  10  juta  pada  tahun 2010,  yang  akan  dilayani  oleh  banyak BMT  lagi,  yang  diperkirakan  bertambah 1.000  –  2.000  BMT  per  tahun  sampai dengan tahun tersebut. 14
Hingga  akhir  2012  ini,  sudah  ada 3.900  BMT.  Sebanyak  206  di  antaranya bergabung  dalam  asosiasi  BMT  seluruh Indonesia,”  ujar  Joelarso  saat  ditemui  di Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  di sela-sela  BMT  Summit  2012,  Rabu,  7 November 2012. Pada 2005, ia menambahkan, seluruh aset 96 BMT yang menjadi  anggota  asosiasi  mencapai  Rp 364  miliar.  Pada  2006,  aset  tumbuh menjadi  Rp  458  miliar,  dan  hingga  akhir 2011  jumlah  aset  mencapai  Rp  3,6  triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi. BMT  tersebut  berada  di  Jawa  Tengah, Yogyakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur, Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Lampung, dan Sulawesi Tenggara. 15

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian studi
pustaka, berupa mengadakan penelitian dengan cara mempelajari  dan  membaca  literatur-
13 Ibid, hlm. 81
14 Ibid, hlm. 90
15 Rabu, 07 November 2012 | 13:53 WIB, http://www.tempo.co/read/news/2012/11/07/08944 0268/Aset-BMT-Tumbuh-Signifikan (di akses tanggal 29 mei 2014)
literatur  yang  memiliki  hubungan  dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek  dalam  penelitian.  Adapun  yang diteliti pada penelitian ini adalah teks-teks yang  akan  memberikan  gambaran  pada kriteria-kriteria  pekerja  yang  handal. Penelitian ini juga termasuk juga penelitian yang bersifat deskriptif. Sehingga penelitian ini bertujuan membuat  deskripsi  mengenai  situasi- situasi atau kejadian-kejadian. 16
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS)  Bagi  Penguatan  Usaha  Kecil Mikro (UKM)
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Euis Amalia dimana survei yang  dilakukan  di  Tangerang,  Depok, Jakarta  Selatan,  Jakarta  Barat,  Jakarta Timur, Wonosobo, dan Yogyakarta sebanyak  25  Unit  BMT  dengan  Informan sebanyak 48 manajer dan sebagai pengelola BMT serta juga kepada nasabah sebanyak  511  orang.  Selain  itu  juga dilakukan  wawancara  mendalam  dengan para  ketua  asosiasi  lembaga  pembina BMT  antara  lain:  PINBUK,  ABSINDO, BMT Center, BMT Permodalan,
Baitulmal Muamalat, dan Mumalat Center Indonesia. 17
Karateristik LKMS dari hasil penelitian  dimana  secara  deskriptif  untuk berdasarkan  Asset  yang  dimiliki  adalah berdasarkan kisaran < 500 juta ada 5 BMT, antara 500 juta s/d 1 Milyar ada 1 BMT, 1 milyar  s/d  5  Milyar  ada  12  BMT,  10  s/d 20 ada 1 BMT, dan yang > 20 Milyar ada 3  BMT. 18 Sedangkan  peran  lembaga keuangan  jika  dilihat  dari  nasabah  dalam memenuhi kebutuhan mendesak saat tidak memiliki  dana  sendiri  dengan  hasil LKMT/BMT  sebesar  73,2%  sebagai
16 Supardi. 2005. “ Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis” . Yogyakarta: UII Press.
17 Opcit, Saat Suharso dalam bukunya Amalia, Eus, 2009. Hlm. 143
18 Ibid, hlm. 146
solusi, tetapi ada juga yang memanfaatkan sumber pinjaman lainnya
yaitu keluarga/kerabat  30,7%,  teman  28,4%, koperasi  konvensional  4,7%,  rentenir 4,1%,  pegadaian  2,7%,  Bank  Umum Syariah  1,2%,  BPR  konvensional  0,6%. Tingginya  pilihan  kepada  BMT  adalah karena  nasabah  pada  umumnya  adalah rasionalis dan pragmatis, artinya pilihannya bukan hanya atas dasar syariah tetapi  memiliki  sumber  pinjaman  yang cepat  dan  memenuhi  kebutuhan  jangka pendek. Jika dilihat dari sumber permodalan  UKM  untuk  pengembangan Usaha  LKMS/BMT  merupakan  sumber permodalan  yaitu  sebesar  87,7%  .  selain itu,  mereka  juga  menggunakan  lembaga lainnya  seperti  koperasi  4,5%,  Bank Umum Syariah, Bank Konvensional 3,3%, BPRS 1,8%, BPR konvensional 0,4%, dan keuangan lainya 0,4%. 19
Dari  hasil  penelitian  diatas  dapat diketahui  bahwasanya  masyarakat  pada umumnya  sangat  membutuhkan  dana untuk keperluan kehidupannya baik untuk konsumtif maupun produktif. Pada sekilas hasil  penelitian  tersebut  bahwasanya masyarakat lebih condong terhadap LKMS/BMT baik untuk pinjaman maupun penambahan modal karena kebanykan  masyarakat  kecil  umumnya dalam memilih pinjaman maupun penambahan  modal  lebih  tertarik  pada lembaga  keuangan  dengan  syarat  yang mudah  dan  tidak  ribet.  Meskipun  dari hasil  penelitian  ini  tingkat  pengetahuan masyarakat terhadap syariah masih dianggap  kurang.  Akan  tetapi,  dengan munculnya  lembaga  ini  diharapkan  dapat menumbuhkan  perekonomian  dari  sektor kecil.  Maka  perlunya  sebuah  lembaga mikro  dalam  penumbuhan  ekonomi  dari segi permasalahan yang dihadapai sekaligus  potensi  yang  dihadapi  dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:
19 Ibid, hlm. 159
Kondisi Riil masyarakat
Indonesia:
- Penganggur
an - Ketimpang an
Pendapatan
- Kemiskina n Terus meningkat Mayoritas masyarakat miskin di Indonesia adalah muslim, hidupnya bertumpu di sektor UKM
Mengapa UKM?  Merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.  Secara nasional porsinya 90% lebih dibanding
Usaha skala besar dan Menengah.  Penyerap tenaga kerja yang besar (>90%).  Kelompok perempuan yang banyak terbedayaka n melalui sektor ini. 1. Penopan g ekonomi nasional yang besar (>50% dari PDB Nas). 2. Lebih tahan krisis ekonomi
. 3. Tidak menjadi beban Negara. Realitas UKM  Pengelolaa n umumnya masih tradisional  SDM pengelola rendah  Pemasaran terbatas 1. Akse s infor masi rend ah 2. Lega litas form al belu m mem adai 3. Akse s pem biay aan
kepa da lemb aga
Aspek- Aspek  Kelemb agaan  Permod alan  Kemitra an  SDM  Teknolo gi  Pemasar an
 Penjami nan 1. P e n g a w a s a n 2. P e n d a m p i n g a n 3. B a d a n I n d u k
Aks es Per mo dala n Ban k dan BP R
Le mb aga No n Ba nk Kemitra an/
Linkage Program Pemerkuat Ekonomi Umat Sistem investasi syariah, Ziswaf, microfinance berbasis syariah, didukung kebijakan dan regulasi yang adil.
Penguat an UKM suatu kenisca yaan
Kebij akan dan Regu lasi Al-Quran dan Sunnah Pancasila & UUD 1945 Psl 27 & 33 Growth with equity/ distributive justice Peraturan terkait UKM/Koperas i/KJKS-BMT: 1. UU No. 25 ttg Kop. Dan UKM 2. Kep. Menegkop dan UKM RI No.
91/Kep/M.K
UKM/IX/20 04 ttg Juklak KJKS
3. Per.
Menegkop- UKM RI No. 10/Per/M.K
UKM/VI/20 06 ttg
Juknis
P3KUM pola syariah
4. UU No. 9 Th 1995 ttg Usaha Kecil 5. PP No. 4 th ’97 ttg kemitraan 6. PP Mengkop No. 05/per/M.K UKM/II/200
8 ttg juknis PERKASS A 7. Per. Meneg BUMN
PER- 05/MBU/20 07 ttg kemitraan BUMN &
PKBL Peraturan terkait Bank Syariah dan BPRS 1. UU No. 10
Th 1998 ttg Bank Syariah 2. UU No. 23 Th 1999 jo UU No. 4
Th. 2003 ttg penerapan kebijakan moneter oleh BI berdasarkan
Pertumbuhan PDB Ditinjau Dari Peran Perbankan Syariah
Terhadap  Umkm  Dalam    Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia
Bank  Indonesia  (BI)  menilai,  meski pertumbuhan  industri  perbankan  nasional terus mengalami perbaikan, namun kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional masih sub-optimal alias belum memadai. Hal  yang berlawanan itu terlihat  pada  fakta  bahwa  rasio  total  aset industri perbankan terhadap produk domestik  bruto  (PDB)  Indonesia  pada September  2011  beberapa  taun  yang  lalu lalu  hanya  sebesar  47,2%.Di  sisi  lain, rasio  penyaluran  kredit  terhadap  PDB hanya  29%.  Sebagai  perbandingan,  rasio kredit  terhadap  PDB  di  Malaysia  114%, Thailand 117%, dan Cina 131%.Selain itu, perspektif  dari  dunia  usaha  memberi gambaran  yang  sama,  seperti  hasil  survei BI  yang  menyebutkan  bahwa  pangsa kredit bank dari total pembiayaan perusahaan  sangat  minim,  yaitu  untuk modal kerja (KMK) hanya 25% dan untuk investasi (KI) hanya 21%.
Sebaliknya,  dana  internal  perusahaan (self financing) tersebut merupakan sumber  utama  pembiayaan  perusahaan, yaitu 61% untuk investasi dan 48% untuk modal kerja.Tingginya aset industri perbankan  yang  belum  seimbang  dengan peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian nasional terjadi karena aset perbankan  yang  dari  perspektif  makro tidak  produktif,  yaitu  penempatan  dalam instrumen  moneter  dan  surat  berharga negara  (SBN).  Kepemilikan  bank  pada SBN  adalah  Rp  245,97  triliun,  sementara dana bank pada instrumen moneter di SBI dan  term  deposit  Rp  415,48  triliun.  Total penempatan ini mencapai 31,4% dari total kredit  yang  mencapai  Rp  2.106,2  triliun. Sekitar  60%  dari  penempatan  dana  bank
di instrumen moneter BI dikuasai oleh 10 bank besar . 20
Pengentasan  kemiskinan  dengan cara  mengembangkan  UMKM  memiliki potensi  yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki  kontribusi  yang  besar  bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Meskipun demikian  kontribusinya  terhadap  PDB masih sekitar 30%. Upaya untuk memajukan  sektor  UKMK  tentu  saja akan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan para  pekerja  yang  terlibat  di  dalamnya. Pengembangan  UMKM  akan  dapat menyerap  lebih  banyak  lagi  tenaga  kerja yang  ada  sehingga  dapat  mengurangi angka pengangguran.
Sektor UMKM sendiri memiliki prospek yang menjanjikan. Kucuran kredit perbankan  di  sektor  ini  tahun  2004 mencapai Rp 72,3 triliun atau naik sebesar 187,1%  dibandingkan  rencana  anggaran sebesar Rp 38,5 triliun. Upaya pemerintah untuk  menyediakan  kredit  mikro  bagi pengembangan  UKM  sebagai  upaya pengentasan kemiskinan merupakan upaya  yang  baik.  Sebagai  sektor  utama penyerapan tenaga kerja, kemajuan UMKM  akan  memberikan  dampak  yang signifikan  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  yang  terlibat  di  dalamnya, sehingga  jumlah  penduduk  miskin  akan menurun.
Bukti  lain  dari  peranan  strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  yakni  kemampuan  sektor  ini menjadi  pilar  utama  ekonomi  Indonesia. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  2005,  jumlah  UMKM  mencapai 42,39  juta  unit  atau  sekitar  99,85%  dari total  unit  usaha  di  Indonesia  dan  mampu menyerap  lebih  kurang  99,45%  lapangan kerja  dari  total  sekitar  76,54  juta  pekerja
20 https://www.academia.edu/6035584/Peluang_dan_ Tantangan_Prospek_Perbankan_2014
(Krisna  Wijaya,  Kompas,  Senin  22 Agustus  2005,  hal  21).  Selain  itu,  sektor UMKM juga mampu menyediakan sekitar 57%  kebutuhan  barang  dan  jasa,  19% kontribusinya terhadap ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional  mencapai  2-4%. 21 Berikut  data peran UMKM dalam menciptakan lapangan  kerja  dan  Penciptaan  Devisa Nasional: 22
Mengutip data Bank Indonesia, hingga  akhir  2012  terdapat  11  Bank Umum  Syariah  (BUS),  24  Bank  Syariah dalam  bentuk Unit Usaha  Syariah (UUS),   dan  156  BPRS  dengan  jaringan kantor sebanyak 2.574 lokasi atau tumbuh sebesar  25,31%.
Pembiayaan perbankan
syariah hingga akhir 2012 menunjukkan peningkatan pada pembiayaan modal kerja usaha  yang  mayoritas  atau  sekitar  60% disalurkan  pada  usaha  mikro  dan  kecil. Hingga  bulan  Juni  2013  sebesar  75.98% dari  portofolio  pembiayaan  perbankan syariah  menggunakan  akad  Murabahah. Sementara  pembiayaan  berbasis  akad Mudharabah-Musyarakah berkontribusi 2.96%  dari  total  portofolio  perbankan syariah.
Selain  itu,  perkembangan  lembaga keuangan  mikro  syariah  baik  bank  dan non  bank  menunjukkan  kinerja  yang menggembirakan
dengan
rata-rata pertumbuhan  di kisaran  30%  baik pembiayaan maupun berdasrakan asetnya. Misalnya  rata-rata  pertumbuhan  asset BPR  Syariah  selama  6  tahun  terakhir (Januari  2008  –  Juni  2013)  mencapai 30.49% dan rata-rata pertumbuhan
21 Supriyanto , “ Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan ”, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, April 2006
22 http://www.scribd.com/doc/17398234/Statistik- UMKM-2009
pembiayaan  yang  disalurkan  kepada masyarakat mencapi 31.52%.
Dilihat  dari  orientasi  penggunaan pembiayaan,  mayoritas  pembiayaan  yang disalurkan  BPR  Syariah  didominasi  oleh pembiayaan untuk modal kerja lebih 50% dibandingkan pembiayaan untuk konsumsi  (35%)  atau  investasi  (10%). Pertumbuhan  pembiayaan  untuk  investasi menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan  untuk  konsumsi  maupun modal kerja,
Sementara  jika  dilihat  berdasarkan skala  usaha  dan  sektor  usaha  debitur, mayoritas  debitur  BPR  Syariah  adalah usaha  skala  mikro,  kecil,  dan  menengah. Hingga  Juni  2013  sebanyak  58.93%  dari portofolio  pembiayaan  BPR  Syariah adalah pembiayaan untuk debitur UMKM dan  sisanya  adalah  pembiayaan  untuk debitur non-UMKM.
Adapun  pembiayaan  yang  disalurkan oleh  BPR  Syariah  mayoritas  untuk debitur-debitur yang berada di sektor lain- lain  (36.72%)  dan  sektor  perdagangan, restoran,  dan  hotel  (33.82%).  Sektor- sektor  produktif  seperti  pertanian  hanya memiliki  presentase  sebesar  8.95%,  jauh lebih rendah dibandingkan sektor perdagangan,  restoran,  dan  hotel  dan sektor lain-lain. 23

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  di  atas  dapat diambil kesimpulan dorongan
pertumbuhan  Ekonomi  Bisnis  Mikro Islam jika dilihat dari peran UMKM pada LKMS  dalam  memajukan  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  sangat  memiliki peran  yang  aktif,  dimana  kebanyakan masyarakat  kecil  membutuhkan  dana dalam  penambahan  modal  usaha.  Hal  ini
23 www.setkab.go.id/berita-11096-jangan- pandang-enteng-pertumbuhan-ekonomi-syariah-di- indonesia.html
didorong  pertumbuhan  pada  sektor  kecil sangat  dominan  dalam  mengentaskan kemiskinan  karena  masyarakat  dapat memenuhi  kebutuhan  keseharianya  dan juga  dapat  mengurangi  pengangguran. Jadi  jelas  bahwa  UMKM  di  Indonesia dapat  dikatakan  memiliki  peran  yang sangat penting.
Perkembangan ekonomi berbasis syariah  di  tanah  air  sungguh  luar  biasa, yaitu mencapai 40 persen setiap tahunnya, jauh  lebih  tinggi  dibanding  pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya mencapai  19  persen  setiap  tahunnya. Sehingga Kontribusi  nyata  ekonomi syariah dalam proses pembangunan nasional  menjadi  kekuatan  untuk  terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan mendorong
perkembangan
ekonomi syariah, inklusivitas pembangunan dapat terus kita tingkatkan  sekaligus  mempercepat  proses pemerataan pembangunan, mereduksi kesenjangan baik antar penduduk maupun antar  wilayah,  mengentaskan  kemiskinan dan  membantu  sistem  jaringan  pengaman sosial yang selama ini telah berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Eus,  2009,  “ Keadilan  distributif dalam  Ekonomi  Islam ”,  PT.  Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
P.  Eko  Prasetyo,  2008, “Peran  Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  dan  Pengangguran” .
Akmenika UPY, Volume 2.
Supardi.  2005.  “ Metodologi  Penelitian Ekonomi  Bisnis” .  Yogyakarta:  UII
Press. Supriyanto , “ Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan ”, Jurnal
Ekonomi  &  Pendidikan,  Volume  3 Nomor 1, April 2006 http://aafandia.wordpress.com/2 009/05/20/investasi-sektor-riil-dan- sektor-non-riil-dalam-perspektif- ekonomi-islam_bagian-1-2 (diakses tanggal 7 Mei 2014) http://aafandia.wordpress.com/2009/05/2 0/investasi-sektor-riil-dan-sektor- non-riil-dalam-perspektif-ekonomi- islam_bagian-3/ (diakses  tanggal  7 Mei 2014)
http://aafandia.wordpress.com/2009/05/2 0/investasi-sektor-riil-dan-sektor- non-riil-dalam-perspektif-ekonomi- islam_bagian-7/ (diakses  tanggal  7 Mei 2014)
https://www.academia.edu/6035584/Pelua ng_dan_Tantangan_Prospek_Perban kan_2014 (Di akses tanggal 10 Juli 2014) http://www.republika.co.id/berita/breakin g-news/ekonomi/10/10/24/142090- pemberdayaan-umkm-solusi-atasi- kemiskinan, Diakses  Tanggal  20  Mei 2014 http://www.republika.co.id/berita/nasiona l/umum/14/01/03/mysfdt-jumlah- penduduk-miskin-indonesia- bertambah (di  akses  tanggal  20  Mei 2014) http://www.scribd.com/doc/17398234/Stat istik-UMKM-2009 (Di  akses  tanggal 10 Juli 2014)
http://www.tempo.co/read/news/2012/11/0
7/089440268/Aset-BMT-Tumbuh- Signifikan (di akses tanggal 29 mei 2014)
www.setkab.go.id/berita-11096-jangan- pandang-enteng-pertumbuhan- ekonomi-syariah-di-indonesia.html (Di akses tanggal 10 Juli 2014)