Salsabila  Firdausia,  Zeehan  Fuad  Attamimi (2024),  Penerapan  Prinsip  Syirkah  Abdan  dalam Pembagian Harta Perkawinan, (6) 1, https://doi. org/ 10.46799/syntax-idea.v6i2.2946
E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## PENERAPAN PRINSIP SYIRKAH ABDAN DALAM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
Salsabila Firdausia 1* , Zeehan Fuad Attamimi 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia Email: salsabila.firdausia10171999@gmail.com 1 , zeehanfuadattamimi@ump.ac.id 2

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan embagian Harta Perkawinan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan yang diwarisi oleh masing-masing suami istri disebut harta bersama. Kompilasi Hukum Islam memuat peraturan yang mengatur tentang pembagian  harta  bersama  dalam  rangka  perkawinan  Islam. Syirkah  Abdan ,  sebagai prinsip dalam pembagian harta perkawinan, dapat menjadi dasar untuk penerapan prinsip pembagian yang adil serta sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka pembagian harta bersama dapat didasarkan pada hukum adat, hukum  agama, atau kerangka hukum  lainnya.  Penerapan prinsip Syirkah  Abdan dalam pembagian  harta  perkawinan  diharapkan  dapat  memastikan  keadilan  serta  kesetaraan antara  suami  dan  istri.  Pada  konteks  ini,  peran  aktif  dan  kontribusi  nyata  kedua  belah pihak diakui dengan seimbang, sesuai dengan prinsip syirkah itu sendiri. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merancang kebijakan dan panduan praktis untuk memastikan  kontribusi  aktif  suami  dan  istri  diakui  dan  dihargai  secara  adil  dalam pembagian  harta  perkawinan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  pemahaman mendalam terkait penerapan prinsip Syirkah Abdan dalam pembagian harta perkawinan serta konsepsi harta perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974.  Penerapan  prinsip Syirkah  Abdan dalam  pembagian  harta perkawinan menjadi fokus utama untuk mengidentifikasi proses dan dampaknya dalam konteks  hubungan  perkawinan.  Metodologi  penelitian  yang  dipakai  ialah  penelitian hukum normatif dengan metodologi penelitian kepustakaan; sumber perpustakaan hukum primer, sekunder, serta tersier diperiksa.
Kata kunci : Syirkah Abdan , harta, pembagian, perkawinan.

## Abstract
Law Number 1 of 1974 explains the division of Marital Property, stating that property acquired  during  marriage  and  inherited  by  each  spouse  is  called  joint  property.  The Compilation of Islamic Law contains regulations governing the division of joint property in  the  context  of  Islamic  marriages.  Syirkah  Abdan,  as  a  principle  in  the  division  of marital property, can serve as a basis for implementing a fair distribution principle in accordance with the contributions of each party. If both parties agree, the division of joint property can be based on customary law, religious law, or other legal frameworks. The application of the Syirkah Abdan principle in the division of marital property is expected to ensure justice and equality between husband and wife. In this context, the active role
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No.2, February 2024
and real contributions of both parties are recognized in a balanced manner, in line with the  principles  of  Syirkah  itself.  This  research  makes  a  significant  contribution  to designing policies and practical guidelines to ensure the active contributions of husbands and wives are acknowledged and fairly valued in the division of marital property. The aim  of  this  research  is  to  explore  a  deep  understanding  of  the  implementation  of  the Syirkah Abdan principle in the division of marital property and the conception of marital property according to the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974. The application of the Syirkah Abdan principle in the division of marital property is the main focus  to  identify  its  processes  and  impacts  in  the  context  of  marital  relationships.  The research  methodology  used  is  normative  legal  research  with  a  literature  research methodology; primary, secondary, and tertiary legal library sources were examined.
Keywords: Syirkah Abdan, property, division, marriage.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  suatu  bentuk  institusi  sosial  yang  melibatkan  ikatan  resmi antara  dua  individu.  Hal  ini  mencakup  komitmen  untuk  saling  mendukung,  berbagi tanggung  jawab,  dan  membangun  kehidupan  bersama.  Perkawinan  menjadi  salah  satu fase  yang  dilewati  oleh  setiap  insan  manusia.  Selain  merupakan  peristiwa  sosial  yang dialami  oleh  perseorangan,  perkawinan  juga  termasuk  dalam  kategori  hukum  hukum keluarga. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menyatakan  bahwa  perkawinan  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dilindungi undang-undang bagi setiap orang.
Pada  akhir  abad  kedelapan  belas,  perempuan  Muslim  yang  terpisah  dapat mengklaim  hak  finansial  tertentu  berdasarkan  hukum  Islam  dan  hukum  perdata  Rusia, namun  harus  mengajukan  berbagai  jenis  klaim  melalui  sistem  hukum  yang  berbeda. Lanskap dan praktik hukum yang berkembang sehubungan dengan pemisahan hak-hak perempuan  selama  periode  modern  awal  menjadi  formal  dan  terlembaga  pada  abad kesembilan belas dan bertahan hingga runtuhnya kekaisaran Rusia (Ross, 2022).
Perkawinan juga diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juncto UU  Nomor  16  Tahun  2019.  Pasal  1  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 merumuskan  bahwasannya,  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  laki  laki  dan perempuan sebagai suami isteri yang tujuannya untuk membangun keluarga yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Dibandingkan  dengan  hukum perdata,  perkawinan  lebih  tepat  didefinisikan  dalam  hukum  perkawinan.  KUH  Perdata melarang unsur agama dalam serikat pekerja. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah suatu perbuatan suci pada sudut pandang agama, oleh karena itu agama mempunyai peranan penting dalam perkawinan (Sinurat, 2017).
Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  perkawinan  dalam  pasal  2  ayat  (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.    Sementara  pada  pasal  2  ayat  (2)  Perkawinan menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari hukum  Islam, mengikuti petunjuk Tuhan dianggap sebagai  ibadah, dan pernikahan  dipandang  sebagai  kontrak  yang  sangat  kuat,  atau  mitsaqon  gholidhon
(Desminar, 2021). Berikut ini firman Allah SWT yang menggunakan kalimat miitsaaqan ghaliidhan:
َفْيَك َو ۥُهَنوُذُخْأَت ْدَق َو ىَضْفَأ ْمُكُضْعَب ىَلِإ ضْعَب َنْذَخَأ َو مُكنِم اًق َثيِ م اًظيِلَغ
Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaaqan ghaliizhan) ”
Dalam  Islam  konsep  pembagian  harta  rumah  tangga  diatur  oleh  prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Harta dalam rumah tangga dianggap sebagai pokok kehidupan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 5 yaitu:
َل َو اوُت ْؤُت َءۤاَهَفُّسلا ُمُكَلا َوْمَا ْيِتَّلا َلَعَج ُٰاللّ ْمُكَل اًم يِق ْمُه ْوُق ُز ْرا َّو اَهْيِف ْمُه ْوُسْكا َو ا ْوُل ْوُق َو ْمُهَل ًل ْوَق اًف ْو ُرْعَّم
Artinya:  “Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang  yang  belum  sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok  kehidupan.  Berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang dikenal baik.”
Kata “harta bersama” dalam suatu keluarga tidak didefinisikan dalam Al-Quran atau Hadits, meskipun diakui sebagai “pencampuran harta dalam keluarga” atau “gono gini” dalam hukum adat Indonesia ('uruf). Mirip dengan syirkah, harta bersama mengacu pada  uang  yang  diciptakan  bersama  suami  dan  istri  saat  mereka  bersatu  dalam perkawinan. Atau, harta hasil perkawinan suami istri (syirkah) (Risky, 2020).
Salah satu bidang perkawinan yang banyak mendapat perhatian adalah topik harta perkawinan. Karena banyaknya aspek yang terlibat, seperti hak dan kewajiban pasangan suami  istri  terkait  dengan  harta  bersama  yang  diperoleh  setelah  menikah,  maka  harta perkawinan menjadi topik yang rumit. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama dalam mengatur pembagian harta perkawinan, dan salah satu prinsip yang dapat diterapkan adalah prinsip Syirkah Abdan (Santoso, 2016).
Syirkah  Abdan ,  yang  dikenal  sebagai  bentuk  kemitraan  yang  melibatkan kerjasama aktif dan kontribusi dari semua pihak yang terlibat, merupakan konsep yang dapat diaplikasikan dalam konteks pembagian harta perkawinan. Konsep ini memberikan dasar  bagi  pembagian  harta  yang  adil  dan  berkeadilan  antara  suami  dan  istri,  dengan memperhatikan  kontribusi  aktif  dan  pasif  yang  diberikan  oleh  masing-masing  pihak selama pernikahan. Dalam Islam, harta perkawinan dianggap sebagai hasil dari kerjasama dan kontribusi bersama antara suami dan istri. Prinsip syariah yang mengatur pembagian harta  ini  memerlukan  keterlibatan  aktif  dari  kedua  belah  pihak  dalam  memperoleh, mengelola, dan menjaga harta tersebut (Puspytasari, 2020).
Konsep Syirkah  Abdan ,  sebagai  suatu  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  secara aktif dan berkesinambungan, memiliki relevansi yang tinggi dalam memandu pembagian harta  perkawinan  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  Islam.  Dalam  realitas  sosial kontemporer,  seringkali  terdapat  ketidaksetaraan  dalam  pembagian  harta  perkawinan antara suami dan istri. Faktor-faktor seperti perbedaan peran gender, pola pikir patriarki, dan  kurangnya  pemahaman  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  dapat  menjadi  hambatan dalam  menciptakan  pembagian  harta  yang  adil  dan  merata.  Oleh  karena  itu,  perlunya
penerapan  prinsip Syirkah  Abdan sebagai  solusi  yang  mengakomodasi  kontribusi  aktif dan pasif dari kedua belah pihak (Ahyani et al., 2023).
Hukum positif menyatakan bahwa harta warisan suami istri segera menjadi harta bersama  pada  ikatan  perkawinan.  Jika  mereka  ingin  berpisah,  mereka  perlu  diberi jaminan. Hukum Islam menyimpulkan bahwa sepanjang perkawinan, pembagian warisan antara  suami  dan  istri  tetap  merupakan  kewajiban  bersama.  Jika  mereka menggabungkannya,  maka  itu  menjadi  milik  bersama  dan  harus  digadaikan  untuk menjaga keduanya. Calon pasangan sah untuk membuat kontrak pernikahan yang merinci keinginan  mereka  mengenai  pengelolaan  keuangan,  tunjangan  dan  hak  asuh  anak, larangan kekerasan dalam rumah tangga, serta hal-hal lainnya (Kenedi, 2020).
Motivasi penulis untuk melakukan penelitian tambahan dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip Syirkah  Abdan dalam  Pembagian  Harta  Perkawinan”  bermula  dari latar belakang informasi yang telah diberikan di atas. Penerapan prinsip Syirkah Abdan dalam pembagian harta perkawinan perlu untuk teliti lebi dalam terkait model pembagian harta  menurut  nilai-nilai  Islam  dan  memberikan  keadilan  bagi  suami  dan  isteri  dalam hubungan keluarga.
Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi  penerapan  prinsip  Syirkah  Abdan  dalam  konteks  pembagian  harta perkawinan.  Prinsip  Syirkah  Abdan  menjadi  fokus  untuk  memahami  bagaimana  aspek pembagian harta dalam perkawinan diimplementasikan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  dan  memahami  konsepsi  harta  perkawinan  sesuai  dengan  ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui  pendekatan  ini,  penelitian  akan  menggali  pemahaman  mendalam  mengenai perspektif  hukum  Islam  dan  undang-undang  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  terkait harta  perkawinan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan kontribusi  dalam  pemahaman  hukum  pernikahan  dan  pembagian  harta  dalam  konteks hukum Islam dan hukum nasional.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif tertentu. Kajian hukum normatif menggunakan norma hukum sebagai bahan sumbernya. Untuk menentukan topik kajian dan jenis permasalahan yang ada, penelitian ini melihat pada data atau bahan pustaka, khususnya bahan primer, sekunder, dan bahan hukum. Hal ini  dikenal  dengan  metode  penelitian  kepustakaan  atau  studi  pustaka.  kelas  tiga. Penelitian  normatif,  juga  dikenal  sebagai  penelitian  doktrinal,  adalah  studi  tentang dokumen hukum dan peraturan serta sumber daya perpustakaan. Kajian hukum normatif menggambarkan  hukum  sebagai  apa  yang  terkandung  pada  peraturan  perundang- undangan.  Penelitian  hukum  normatif  ini  mengkaji  norma  hukum  berupa  batasan perundang-undangan yang berkaitan dengan peruntukan harta sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Setelah itu akan dilakukan analisis, kajian, dan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsepsi Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Abdurrahman  menyatakan  bahwa  kompilasi  hukum  Islam  terdiri  dari  versi ringkas dari beberapa jilid yang ditulis oleh para ahli fiqih, yang biasanya dimintai pendapat  di  Pengadilan  Agama  untuk  mengembangkan  dan  menyelesaikan  karya mereka menjadi satu kumpulan. Hakim Pengadilan Agama kini dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam mengkaji, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan atas permasalahan yang diajukan kepadanya.
Kompilasi  Hukum  Islam  ialah  kumpulan  peraturan  hukum  Islam  yang  telah lama  menjadi  landasan  untuk  membangun  struktur  sosial  yang  adil,  melestarikan nilai-nilai  kemanusiaan,  menghormati  hak-hak  perempuan,  menyeimbangkan perbedaan  halus  antara  rahmat  dan  kebijaksanaan,  dan  mencapai  kesejahteraan umum bagi semua orang. Setelah dilakukan analisa menyeluruh terhadap kebutuhan, pengalaman,  dan  adat  istiadat  masyarakat  Indonesia,  permata  intelektual  Islam klasik,  dan  pengalaman  peradaban  umat  Islam,  maka  kesemua  ketentuan  tersebut akan  diteliti  serta  dikembangkan  dari  Al-Qur'an  dan  As-Sunnah,  dua  di  antaranya sumber-sumber Islam yang paling dapat diandalkan & Barat di tempat lain di dunia (Wahid, 2001).
“Harta  Harta  atau  Syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  oleh  suami  istri  selama  ikatan  perkawinan  dan  selanjutnya disebut harta bersama, baik harta itu didaftarkan atas nama siapa pun,” maupun pada Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan umumnya Buku I Bab I Pasal 1 huruf f.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama telah diatur secara rinci pada Pasal 96 sebagai berikut:
1. Separuh dari harta gabungan menjadi hak pasangan yang masih hidup jika terjadi cerai mati.
2. Pembagian  harta  bersama  bagi  suami  atau  istri  yang  pasangannya  tidak  hadir harus menunggu sampai adanya putusan Pengadilan Agama yang memberikan kepastian mengenai meninggalnya pasangan secara nyata atau sah.
Selain  itu,  Pasal  97  mengatur  tentang  pembagian  harta  bersama  jika  terjadi perceraian:  “Jika  dalam  perjanjian  perkawinan  tidak  ditentukan  lain,  maka  setiap janda atau duda yang bercerai  berhak atas setengah dari harta bersama.”  Menurut aturan tersebut, harta bersama suami istri harus dibagi dua jika terjadi perceraian baik meninggal  dunia  maupun  seumur  hidup.  Suami  menerima  separuh  hartanya, sedangkan istri menerima separuh sisanya. Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya mengakui hak asasi setiap suami istri.
Prinsip  Syirkah  Abdan,  yang  menekankan  kontribusi  aktif  dan  tenaga  suami dan istri dalam membangun harta bersama, dapat memberikan arahan dan dasar yang lebih kuat dalam pembagian harta perkawinan yang adil dan seimbang.
Konsep prinsip Syirkah Abdan dapat mendukung pemikiran untuk memperluas syarat  perpecahan,  seperti  yang  diusulkan  oleh  Wang  (2023).  Dengan  melibatkan prinsip ini, kontribusi aktif kedua belah pihak dapat diakui, termasuk dalam situasi
di  mana  salah  satu  suami  atau  istri  menderita  sakit  berat.  Hal  ini  menciptakan landasan  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  perpecahan  dan  pembagian  harta bersama  mempertimbangkan  kontribusi  aktif  keduanya.  Penelitian  oleh  Salazar Benítez  et  al.  (2023)  menyoroti  pentingnya  jaminan  hak  asasi  perempuan  dalam proses  perpecahan  dan  pembagian  harta.  Penerapan  prinsip  Syirkah  Abdan  dapat berkontribusi  pada  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  kontribusi  aktif perempuan dalam  membangun harta bersama, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara dalam pembagian harta perkawinan.
Penelitian  Ross  (2022)  memberikan  wawasan  tentang  evolusi  hukum  terkait hak finansial perempuan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip Syirkah Abdan dapat membantu  menyempurnakan  sistem  hukum  dan  regulasi  terkait  pembagian  harta perkawinan.  Konsep  ini  dapat  membantu  melibatkan  kedua  belah  pihak  dalam pengambilan keputusan dan mengakui kontribusi aktif keduanya selama perkawinan. Studi ini memberikan kontribusi yang  signifikan terhadap pengembangan  undang- undang dan rekomendasi berguna yang mengakui partisipasi aktif pasangan dalam menciptakan aset bersama selama pernikahan.
Para  ulama  Fiqih  memperdebatkan  bagaimana  berbagai  jenis  syirkah  harus dibagi ketika berbicara tentang kemitraan (syirkah) yang diperbolehkan dan tidak. Para  Fuqaha  Mesir  yang  sebagian  besar  menganut  mazhab  Syafii,  I,  dan  Maliki, mengkategorikan syirkah menjadi 4 kategori : Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawwadhah, dan Syirkah Wujuh (Rusyd, 1989) .
a. Syirkah Inan, syirkah terbatas yang melibatkan penggabungan perusahaan dan aset  untuk  menghasilkan  uang.  Sedangkan  harta  benda  yang  diperoleh  pihak manapun dengan cara lain, seperti ketika seseorang menerima hibah, hadiah, dan sebagainya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.
b. Syirkah Abdan, syirkah yang berkaitan dengan pemberian jasa atau pelaksanaan tugas. Pekerjaan atau jasa yang diberikan bisa berbeda satu sama lain, atau bisa juga sama.
c. Syirkah  Mufawwadah, syirkah  yang  meliputi  perolehan  setiap  pihak  dengan berbagai  cara,  seperti  sumbangan,  hibah,  serta  sumbangan  lainnya,  selain menggabungkan harta dan badan usaha untuk menghasilkan keuntungan.
d. Syirkah Wujuh, syirkah yang semata-mata didasarkan pada kepercayaan antara dua orang atau lebih.
Syirkah  Abdan dikenal  juga  dengan  sebutan  syirkah  a'mal  (kerja),  abdan (badan),  shana'i  (kerajinan),  ataupun  taqabbul  (penerimaan).  Dapat  dilaksanakan baik  tugas-tugas  para  anggota  perkumpulan  itu  sama  atau  berbeda,  baik  bekerja bersama-sama  atau  sendiri-sendiri,  atau  hanya  salah  satu  dari  kedua  pekerjaan  itu (Rusyd & Muhammad, 1982).
Jarang  sekali,  kalaupun  ada,  akad  atau  perjanjian  yang  berkaitan  dengan pembagian harta dalam adat akad nikah yang kita jumpai sehari-hari. Sejak saat itu, penting untuk diingat bahwa peraturan hukum yang berkaitan dengan standar sosial dapat digunakan jika berlaku secara luas dan menyeluruh. Mengingat hal ini, boleh
dikatakan sangat sedikit orang yang benar-benar melaksanakan akad nikah apabila Syirkah  Abdan dan  mufawadah  dibuat  landasan  hukum  penyatuan  harta  pada perkawinan.
Harta  bersama  termasuk  dalam  syurkah  abdan,  sesuai  dengan  berbagai  jenis syirkah yang ada di  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini disebabkan kenyataan sebagian besar  suami  dan  istri  benar-benar  berupaya  keras  setiap  hari  untuk  menghidupi keluarga mereka; Apabila hanya suami yang bekerja, maka isteri tetap memberikan kontribusi  yang  besar  dalam  menjaga  kestabilan  dan  keutuhan  keluarga  dengan mengurus  rumah,  membesarkan  anak,  berbelanja,  dan  menyediakan  makanan  dan minuman bagi suami selama ia bekerja. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap  seberapa  baik  tugas  sehari-harinya  berjalan,  yang  secara  tidak  langsung mempengaruhi seberapa banyak kekayaan yang diperolehnya.
Dengan  kata  lain,  ketika  suatu  serikat  bubar,  maka  ulama  tidak  dapat memutuskan  secara  pasti  bagaimana  pembagian  harta  (barang) syirkah diantara kedua belah pihak, baik pada Syirkah Abdan maupun as-shulhu (As- Shan’ani, 1960:
231) .
Berdasarkan alasan di atas, maka suami istri yang bercerai dan ingin membagi hartanya  secara  merata,  dapat  melakukannya  dengan  cara  perdamaian  (as-shulhu), artinya pembagian harta bersama ditentukan dengan pertimbangan dan kesepakatan yang matang. antara para pihak; Misalnya, suami boleh menerima 50% harta dan istri 50%,  suami  boleh  menerima  30%  harta,  dan  istri  70%,  ataupun  sebaliknya. Pembagian aset menurut rasio lain (persentase) juga diperbolehkan. Segala sesuatu dibenarkan  oleh  syara  sepanjang  bersumber  dari  terwujudnya  ketenangan  yang menjadi keinginan setiap individu untuk berusaha mencapainya.
B. Konsepsi Pembagian Harta Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Harta  perkawinan  merupakan  aspek  penting  dalam  hukum  Islam  dan  diatur oleh  prinsip-prinsip  syariah.  Hukum  Islam  memandang  harta  perkawinan  sebagai milik bersama antara suami dan istri selama perkawinan. Hukum Islam menetapkan pedoman  perolehan,  administrasi,  dan  pembagian  harta  perkawinan  atas  dasar keadilan dan keadilan bagi suami dan istri. Harta yang didapatkan setelah perkawinan menjadi harta bersama, menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang  mengatur  mengenai  perkawinan.  Masing-masing  suami  istri  berhak mengurus  harta  bersama  masing-masing  secara  mandiri,  dengan  ketentuan  tidak menentukan lain.
Harta  bersama  diatur  pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengenai Perkawinan, Pasal 35 ayat (2), dalam hal terjadi perceraian. Selama para pihak tidak mengambil keputusan berbeda, masing-masing pihak bebas mengurus harta bersama sendiri-sendiri (Basyir, 1999).
1. Harta  yang  diwariskan  :  Dari  setiap  suami  istri.  Selama  para  pihak  tidak mengambil  keputusan  berbeda,  maka  harta  kekayaan  masing-masing  berada dalam penguasaannya.
2. Kemudian  harta  bersama:  Selama  perkawinan,  keadaan  ini  tetap  konstan  dan tidak dapat diubah.
3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian: Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai harta bersama dalam  hal  terjadi  perceraian.  Selama  para  pihak  tidak  mengambil  keputusan berbeda, masing-masing pihak bebas mengurus harta bersama sendiri-sendiri.
Menurut pasal 35 UU Perkawinan, harta  pada sebuah perkawinan dibedakan kedalam dua golongan: 1. Harta bersama; dan 2. Harta pribadi, yang dapat berupa hadiah atau warisan dari suami istri, serta harta warisan dari suami (Satrio, 1991).
Pasal  37 UU Perkawinan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengatur tentang harta bersama dan peraturan ini mulai berlaku pada saat terjadinya perceraian. Dari pembacaan yang cermat terhadap Pasal 37 UU Perkawinan terlihat bahwa  peraturan  perundang-undangan  ini  mengatur  tentang  proses-proses  yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan: Kedua, dalam hal hukum merupakan kesadaran hukum yang sudah ada sebelumnya dalam masyarakat yang bersangkutan, syarat-syarat  pemekaran  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  adat.  Apabila  hukum agama  menjadi  kesadaran  hukum  yang  hidup  dalam  mengatur  perkara  perceraian, maka diterapkan terlebih dahulu sesuai dengan hukum agama; Klausul ketiga atau tambahan hokum (Harahap, 1975).
Penerapan Prinsip Syirkah Abdan dalam Pembagian Harta Perkawinan dapat menjadi alternatif untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta bersama. Konsep Syirkah Abdan menekankan pada kontribusi aktif dan kontribusi tenaga suami dan istri dalam membangun harta bersama selama pernikahan. Dalam penerapan  prinsip  ini,  keadilan  dalam  pembagian  harta  dapat  dicapai  dengan mempertimbangkan kontribusi  aktif kedua belah  pihak selama pernikahan, sejalan dengan prinsip kerjasama dalam tenaga (Wathan, 2019).
Prinsip Syirkah Abdan dalam konteks Islam, ialah di mana semua pihak yang terlibat  aktif  berkontribusi  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Istilah "Abdan" menunjukkan keterlibatan aktif dan kontribusi nyata dari setiap pihak yang terlibat. Dalam  konteks  pembagian  harta  perkawinan,  prinsip  ini  menekankan  pentingnya kerjasama dan kontribusi aktif suami dan istri  ketika  memperoleh serta mengelola harta bersama. Menurut hukum Islam, kerjasama berbentuk prinsip Syirkah Abdan , dimana masing-masing pihak menyediakan tenaga kerja tanpa membuat komitmen modal. Syirkah Abdan berlaku dalam beberapa situasi, seperti transaksi bisnis Islam dan  hukum  ekonomi.  Para  ulama  mendefinisikan Syirkah  Abdan sebagai  suatu bentuk kemitraan yang mana dua pihak atau lebih hanya menyediakan tenaga kerja (amal) dan tidak memberikan modal (Faizal, 2015).
Namun,  terdapat  kritik  terhadap  konsep  harta  bersama  dalam  konteks penerapan  prinsip Syirkah  Abdan .  Beberapa  penelitian  menyatakan  bahwa  konsep harta bersama belum sepenuhnya sesuai dengan syarat urf dan syirkah. Oleh karena itu,  pemahaman  terhadap  kritik  tersebut  dapat  memberikan  pemahaman  tambahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan prinsip kerjasama aktif dalam pembagian
harta  perkawinan.  Selain  itu,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  pembagian  harta bersama yang tidak berkeadilan terhadap wanita, termasuk peleburan harta bersama dan pembagian berdasarkan hukum adat, juga perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip Syirkah  Abdan. Pemahaman  terhadap  faktor-faktor  tersebut  dapat  menjadi dasar  untuk  mengatasi  ketidakadilan  dan  memastikan  kontribusi  aktif  kedua  belah pihak diakui dengan seimbang (Swislyn et al., 2021).
Dalam konteks pembagian harta perkawinan, penerapan prinsip Syirkah Abdan dapat  memperkuat  ide  pembagian  harta  yang  berlandaskan  pada  kesepakatan  dan musyawarah. Dengan melibatkan prinsip Syirkah Abdan dalam konteks pembagian harta perkawinan, diharapkan dapat terwujud pembagian yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Kontribusi penelitian ini menjadi penting dalam merancang kebijakan dan panduan praktis yang mengakui peran aktif suami dan istri dalam membangun harta bersama selama pernikahan (Hidayatullah & Setiyowati, 2021).

## KESIMPULAN
Dalam perkawinan pembagian harta merupakan aspek penting yang perlu diatur dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  mengenai  Perkawinan  di  Indonesia  mengakui  adanya  harta  bersama  yang terakumulasi selama perkawinan, sehingga memberikan landasan hukum bagi pembagian harta perkawinan. Pasal 35 dan 37 UU tersebut mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri sehubungan dengan harta bersama, baik pada saat maupun setelah perceraian.
Kompilasi  Hukum  Islam  juga  memberikan  landasan  hukum  terkait  pembagian harta perkawinan. Pembagian harta bersama diatur dengan jelas, terutama dalam konteks perceraian mati dan cerai hidup. Prinsip Syirkah Abdan , sebagai bentuk kerjasama aktif antara suami dan istri, dapat diaplikasikan dalam pembagian harta perkawinan. Konsep ini  menekankan  kontribusi  nyata  dan  adil  dari  kedua  belah  pihak  dalam  membangun kekayaan bersama selama perkawinan.
Penerapan  prinsip Syirkah  Abdan dalam  pembagian  harta  perkawinan  menjadi alternatif  untuk  mencapai  keadilan  dan  kesetaraan.  Dengan  mempertimbangkan kontribusi  aktif  suami  dan  istri,  diharapkan  pembagian  harta  dapat  mencerminkan keterlibatan keduanya dalam memperoleh, mengelola, dan menjaga harta bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip kerjasama dalam tenaga dan kontribusi yang adil dari setiap pihak.
Namun,  perlu diperhatikan bahwa konsep harta  bersama dan penerapan  prinsip Syirkah Abdan belum sepenuhnya bebas dari kritik. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa  pemahaman  dan  penerapan  konsep  ini  belum  optimal,  dan  faktor-faktor  seperti peleburan  harta  bersama  dan  pengaruh  hukum  adat  dapat  memengaruhi  keadilan, terutama terhadap perempuan.
Dalam  merancang  kebijakan  dan  panduan  praktis  terkait  pembagian  harta perkawinan,  perlu  adanya  pemahaman  mendalam  terhadap  nilai-nilai  Islam,  keadilan gender, dan kontribusi aktif suami dan istri dalam  membangun rumah tangga. Dengan
demikian, pembagian harta perkawinan dapat  menjadi wujud dari prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, menciptakan harmoni dalam hubungan keluarga.

## BIBLIOGRAFI
Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa’diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa,  A.  (2023).  Prinsip-Prinsip  Keadilan  Berbasis  Ramah  Gender  (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) , 5 (1), 73–100.
Basyir, A. A. (1999). Hukum perkawinan islam .
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Desminar, D. (2021). Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga .
Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 8 (2), 77–102.
Harahap, M. Y. (1975). Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Cet. I. Medan: Zahir Trading Co .
Hidayatullah, K., & Setiyowati, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. Notary Law Research , 2 (2), 47–58.
Kenedi, J. (2020). Buku: Perjanjian Perkawinan . IAIN Bengkulu Press.
Puspytasari, H. H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jatiswara , 35 (2).
Risky, B. (2020). Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang  Perkawinan. Lentera:  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic Studies , 2 (1), 63–74.
Ross, D. (2022). Complex Legal Lives: Separated Muslim Women’s Financial Rights in Russia (1750s–1820s). Genealogy , 6 (3), 72.
Rusyd, I. (1989). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Juz II, Beirut: Dâr Al- Jiil, t. Th .
Rusyd,  I.,  &  Muhammad,  M.  I.  A.  I.  (1982).  Bidāyah  al-Mujtahid  wa  Nihāyah  al- Muqtashid. Jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, Tt .
Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam  dan  Hukum  Adat. YUDISIA:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam , 7 (2), 412–434.
Satrio, J. (1991). Hukum harta perkawinan . Citra Aditya Bakti.
Sinurat, E. R. A. (2017). Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lex Privatum , 5 (7).
Swislyn, V., Narsudin, U., & Nurwidiatmo, N. (2021). Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian  Suku  Batak  Toba  Yang  Menganut  Kepercayaan  Parmalim. Jurnal Nuansa Kenotariatan , 4 (1).
Wahid, M. (2001). Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia . LKIS Pelangi Aksara.
Wathan, H. (2019). Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah. Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum , 1 (1).

## Copyright Holder:
Salsabila Firdausia, Zeehan Fuad Attamimi (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: