## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Pengaruh PNBP Berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang Pada PNBP KPKNL Bandung
Yuli Nugeti Amelia 1 , Yendah Februarty Sinaga 2 , Euis Hernawati 3 ,
1 Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha, email: piksi.yuli.18301154@gmail.com 2 Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha, email: piksi.yendah.18301158@gmail.com
3 Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha, email: euishernawati68@gmail.com
ARTICLES
INFORMATION

## ABSTRACT
JURNAL SEKURITAS
( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol. 5, No.2 , Januari 2022 Halaman  : 117 - 128
© LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696

## Keyword :
Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara; Bea Lelang; Penerimaan Negara Bukan Pajak.
JEL. classification : C33, G21, G24, N15, N25

## Contact Author :
PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1
Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : sekuritas@unpam.ac.id
Abstrak .  Mengetahui  pengaruh  biaya  administrasi  pengurusan piutang negara serta bea lelang  terhadap  pendapatan  negara bukan  pajak    di    KPKNL  Bandung  merupakan  tujuan  dari penelitian  ini,  metode    penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dengan menggunakan data olahan  dari  laporan  realisasi  pendapatan  negara  bukan  pajak dan capaian kinerja KPKNL Bandung periode  2016-2020  yang menggunakan IBM SPSS statistics 26.  Teknik yang digunakan dalam  menganalisa  data  yaitu  uji  analisis  regresi  linier berganda,  koefisien  determinasi,  asumsi  klasik,  dan  untuk menguji  hipotesis  digunakan  Uji  t  dan  Uji  f  dengan  tingkat signifikansi  5%,  dilihat  dari  Hasil  penelitian  uji-t  Biaya administrasi  pengurusan  Piutang  Negara  tidak  mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun untuk bea lelang terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan,  dan  pengujian  dengan  uji-F  menunjukkan  bahwa semua  variabel  independen  berpengaruh  signifikan    terhadap pendapatan    Negara  bukan  pajak  di  KPKNL  Bandung  dengan hasil uji koefisien menunjukkan  pengaruh sebesar 99,3%.
Abstract . Knowing  the  effect  of  administrative  costs  of  state receivables  management  and  auction  fees  towards  non-tax state revenues at KPKNL Bandung is the purpose of this study, the  research  method  used  is  quantitative  methods  with descriptive  analysis  using  processed  data  from  reports  on realization  of  non-tax  state  revenues  and  performance achievements at KPKNL  Bandung  period 2016-2020  using  IBM SPSS statistics 26. The technique used in analyzing the data is multiple  linear  regression  analysis  test,  coefficient  of determination, classical assumptions, and to test the hypothesis used t test and f test with a significance level of 5%, seen from the  results  of  the  research  t-test  administrative  costs  of  state receivables  management  do  not  have  a  significant  effect  on Non-Tax  State,  but  forit  is  auction  fee  to  have  a  significant positive  effect,  and  testing  with  the  F-test  test  shows  that  all independent variables have a significant effect on non-tax state revenue at KPKNL Bandung with coefficient test results showing an effect of 99.3%.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## A. PENDAHULUAN
APBN atau yang biasa dikenal Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara adalah suatu dari  upaya  Pemerintah  sebagai  bentuk  pengelolaan  keuangan  negara  yang  mengatur penerimaan  dan  pengeluaran  negara  dalam  rangka  pembiayaan  dalam  melaksanakan pembangunan,  kegiatan-kegiatan  pemerintahan,  dan  secara  umum  sebagai  penentu  arah prioritas  pembangunan  untuk  meningkatkan  pendapatan  nasional,  mencapai  pertumbuhan ekonomi dan mencapai stabilitas ekonomi nasional.
Pada  masa  pandemi  COVID-19,  penggunaan  APBN  lebih  dititik  beratkan  pada pelaksanaan  belanja,  untuk  membiayai  sektor  kesehatan,  bantuan  sosial,  dan  belanja- belanja  negara  lainnya  yang  terkait  dengan  penanganan  COVID-19  dan  dampak bawaannya. sebagai upaya menjaga defisit APBN agar tidak semakin membengkak karena pengeluaran negara lebih besar dari pada pendapatan, PNBP yang merupakan unsur pokok dari  salah  satu  pendapatan  negara  setelah  pajak  sama  halnya  dalam  beberapa  tahun belakang,  pada  masa  pandemi  ini  pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  semakin dioptimalkan  oleh  pemerintah  sebagai  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  memulihkan perekonomian.
Berdasarkan  dengan  Undang-undang  Nomor  9  (Republik  Indonesia  2018)  pengertian dari  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dapat  diartikan  yaitu  suatu  penerimaan  berdasarkan atas  peraturan  perundang-undangan  yang  pemerintah  pusat  terima  selain  dari  penerimaan yang  berasal  dari  hibah  dan  pajak  yang  dikelola  dengan  mekanisme  APBN  atas  kegiatan badan  usaha  atau  orang  pribadi  pemanfaatan  suatu  sumber  daya,  pelayanan,  dan  hak didapat  dari  negara  yang  diperoleh  yang  mendapatkan  manfaat  secara  tidak  langsung ataupun langsung. Salah satu kementrian yang memiliki kewenangan memungut PNBP yaitu Kementrian  keuangan  sebagaimana  dalam  (Peraturan  pemerintah  RI  2018)  Nomor:  3 tentang  Jenis  PNBP  yang  berlaku  pada  Kementerian  Keuangan  merupakan  PNBP  yang bersumber  dari  Badan  Pendidikan  dan  pelatihan  Keuangan,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara,  Sekretariat  Jenderal,  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  pembiayaan  dan  Risiko, Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai,  Direktorat  Jenderal  Pajak,  dan  Direktorat  Jenderal perbendaharaan.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  memiliki  beberapa  unit  vertikal diantaranya  yaitu  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  Bandung  atau  sering disebut  KPKNL  Bandung  yang  terletak  di  Jl  Asia  Afrika  bandung  yang  dibawahi  Kantor Wilayah  (Kanwil)  DJKN  Jawa  Barat.  KPKNL  Bandung  mempunyai  kewenangan  dalam pemungutan PNBP yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan pelayanan  dibidang  kekayaan  negara,  piutang  negara,  penyelenggaraan  lelang  dan penilaian,  dengan  meliputi  beberapa  wilayah  tugas  yaitu:  Kabupaten  Bandung,  Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat,  Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.
Pelaksanaan  kegiatan  fungsi  dan  tugas  di  KPKNL  bandung  memberikan  kewenangan kepada KPKNL Bandung untuk memungut beberapa PNBP diantaranya yaitu PNBP berupa Biaya  Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  (BIAD),  bea  Lelang  (bea  lelang  pejabat kelas  I  yaitu  lelang  yang  dilaksanakan  langsung  oleh  pegawai  KPKNL),  bea  lelang pegadaian,  serta  pendapatan-pendapatan  lainnya  yang  mana  beberapa  pendapatan tersebut  diakui  sebagai  PNBP  dalam  laporan  realisasi  pendapatan  negara  bukan  pajak KPKNL Bandung.
Di ambil dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui Pengaruh dari PNBP berupa  BIAD ( Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ) serta Bea  Lelang  terhadap  penerimaan  negara  bukan  pajak  di  KPKNL  Bandung  selama  periode tahun 2016-2020.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## B. KAJIAN LITERATUR

## Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dalam  jurnal  Hastuti  (2018) pengertian  penerimaan  negara  bukan  pajak  atau  yang disingkat menjadi PNBP dapat diartikan sebagai pendapatan yang didapatkan dari kegiatan selain dari sektor pajak yang pelaksanaannya menggunakan dana atau anggaran, fasilitas, dan  juga  sarana  dan  prasana  baik  berupa  uang,  barang  maupun  bentuk  lainnya  yang berasal  dari  pemerintah  sehingga  akan  diakui  sebagai  penerimaan  negara,  yang  mana penerimaan  tersebut  sesegera  mungkin  harus  disetorkan  pada  kas  negara  dengan mengikuti  segala  tahapan-tahapan  yang  berlaku  agar  dapat    dicatat  sebagai  penerimaan negara .
Menurut  (anindita  2019)  PNBP  adalah  penerimaan  yang  muncul  karena  adanya kegiatan  dari  pelaksanaan  atas  fungsi  dan  tugas  pemerintah  dalam  perlindungan masyarakat,  pelayanan,  pengelolaan  atas  kekayaan  negara,  serta  pemanfaatan  SDA  yang menjadi  salah  satu  unsur  dari  penerimaan  negara  selain  dari  sektor  pajak  yang  berperan penting  dalam  tercapainya  target  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sesuai dengan harapan pemerintah.

## Biaya Administrasi
Dalam buku (Frida 2020) pengertian biaya administrasi merupakan biaya yang biasa di pungut  terkait  adanya  pelaksanaan  dari  kegiatan  administrasi  dengan  jumlah  yang dikenakan  tergantung  dengan  kebijakan  pelaksana  administrasi.  Biaya  sendiri  memiliki  arti sebagai  pengeluaran  atau  suatu  pengorbanan  ekonomi  yang  dapat  diukur  dengan  satuan uang  untuk  mendapatkan  suatu  barang  atau  jasa  yang  telah  terjadi  maupun  akan  terjadi, dan  administrasi  merupakan  kegiatan  penatausahaan  yang  mencakup  kegiatan  catat mencatat,  surat-menyurat,  pengarsipan  surat,  pembukuan  serta  kegiatan  lainnya  yang bertujuan  untuk  menyediakan  informasi  agar  saat  dibutuhkan  informasi  tersebut  mudah untuk diperoleh.

## Piutang Negara
Menurut (Kassmoni  and  rachmatullaily  2016) Piutang adalah  suatu tuntutan seseorang atau  suatu  perusahaan  pada  pihak  lain  terkait  dengan  adanya  hutang  atas  transaksi  dari pendapatan atau penjualan ataupun merupakan hutang yang berasal dari transaksi lain yang harus  dibayarkan  sesegera  mungkin  kepada  pemberi  hutang  sesuai  dengan  kesepakatan sebelumnya.
Piutang  Negara  merupakan  besarnya  hutang  yang  harus  dibayarkan  oleh  seseorang atau  suatu  Lembaga  yang  umumnya  terhutang  kepada  suatu  instansi  yang  modal  atau kekayaannya  sebagian  besar  ataupun  sepenuhnya  milik  Negara  yang  harus  dibayarkan kepada pemerintah pusat.
Piutang negara dalam penagihannya terutama di KPKNL sistemnya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.06/2016, dengan sistem sebagaimana berikut:
1) Penyerahan Pengurusan Piutang Negara,
2) Penerimaan Pengurusan Piutang Negara,
3) Pemanggilan Pertama sampai Pemanggilan Terakhir,
4) Pernyataan Bersama,
5)
Penetapan Jumlah Piutang Negara,
6) Surat Paksa, 7) Penyitaan, 8) Lelang, 9)
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih,
10) Pembayaran Hutang,
11) Piutang Negara Selesai,

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
Menurut (Maughfirotul  layliyah  2010) Biaya  Administrasi  Piutang  Negara  atau  BIAD adalah  salah  satu  Penerimaan  Negara  dari  PNBP  yang  diserahkan  kedalam  Kas  Negara atas setiap pengurusan piutang negara yang akan dibebankan pada Penjamin Hutang atau Penanggung  Hutang  yang  terhitung  dikenakan  mulai  tanggal  diterbitkannya  Surat Penerimaan  Pengurusan  Piutang  Negara  (SP3N),  dan  Penjamin  Hutang  atau  Penanggung Hutang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan atau melunasi hutangnya mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

## Lelang
Sebagaimana  dalam  jurnal  (Tista  2016)  Lelang  merupakan  salah  satu  cara  penjualan barang  dimuka  umum    yang  memiliki  tujuan  barang  terjual  tanpa  memperhatikan  kondisi barang namun barang tersebut dapat  terjual secepat mungkin dengan harga yang kompetitif dan  sistem  lelang  dilakukan  dihadapan  pejabat  lelang  yang  mana  pelaksanaanya  dapat dimulai  dengan  adanya  pengumuman  lelang  dan  penawaran  dapat  dilakukan  secara  lisan atau tertulis maupun terbuka atau tertutup.
Dengan adanya pelaksanaan lelang, kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif pada  kestabilan  keuangan  dan  ekonomi  yaitu  berdampak  pada  peningkatan  perputaran uang,  meningkatkan  volume  transaksi  dari  suatu  jual-beli,  dan  juga  membantu  dalam peningkatan  likuiditas  suatu  organisasi  terutama  dalam  lembaga  keuangan  yaitu  seperti perbankan, selain itu juga pelaksanaan lelang memberikan dampak juga pada peningkatan pendapatan  negara karena  pada  setiap  pelaksanaan  lelang  yang  sesuai dengan  peraturan yang  berlaku  wajib  dikenakan  PPH  Final,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB),  dan  Bea  Lelang  yang  mana  pengenaan  tersebut  akan  disetorkan  ke  dalam  kas negara  sebagai  Penerimaan  Negara  dari  perpajakan  ataupun  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak (PNBP).

## Bea Lelang
Bea lelang merupakan bea yang menurut aturan perundang-undangan, dikenakan atas kegiatan  pelaksanaan  lelang  yang  dikenakan  pada  penjual  yang  merupakan  seseorang, badan  usaha,  instansi,  maupun  badan  hukum  dimana  sesuai  dengan  perjanjian  atau peraturan  perundang-undangan  memiliki  kewenangan  dalam  menjual  barangnya  secara lelang dan pada pembeli yang merupakan orang atau badan usaha atau badan hukum yang disahkan  sebagai  pemenang  lelang  yang  mengajukan  penawaran  dangan  harga  tertinggi, dimana  akan  masuk  pada  kas  negara  serta  diakui  sebagai  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak.
Kerangka Pemikiran BIAD Bea Lelang PNBP KPKNL

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Hipotesis Penelitian
1)  BIAD  (Biaya Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara)  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  di  KPKNL  Bandung periode tahun 2016 – 2020.
2)  Bea  Lelang  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  PNBP  (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di KPKNL Bandung periode tahun 2016 – 2020.
3)  Biaya  Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  (BIAD)  bersamaan  dengan  Bea Lelang  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  PNBP  (Penerimaan  Negara Bukan Pajak) di KPKNL Bandung periode tahun 2016 – 2020.

## C. METODE PENELITIAN
Metode    kuantitatif  dengan  analisis  deskriptif  merupakan  suatu  metode  yang dipergunakan  di  dalam  penelitian  ini  dengan  menampilkan  tabel  dengan  meliputi  nilai  rata- rata, nilai minimum, maksimum dan standar deviasi bertujuan untuk menampilkan gambaran pada variabel-variabel yang ada didalam penelitian ini. Metode kuantitatif sendiri dalam buku (sugiyono 2016:35) dapat diartikan bahwa metode kuantitatif merupakan suatu metode yang memakai instrument penelitian dengan mempunyai sifat kuantitatif dalam menganalis, yang mana tujuannya agar hipotesis yang telah tetapkan dapat diuji dengan penggunaan analisis bersifat statistik atau kuantitatif, metode ini juga berlandaskan fisafat positivisme yang mana dalam  penelitiannya  menggunakan  sampel  atau  populasi  tertentu,  dan  menggunakan instrument penelitian dalam mengumpulkan data dalam melakukan penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data diantaranya  yaitu  wawancara  dan  dokumentasi  secara  langsung,  yang  mana  peneliti melakukan praktek kerja lapangan selama tiga bulan di KPKNL Bandung agar peneliti bisa secara langsung mengamati dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dan untuk penelitian ini data yang dipergunakan yaitu olahan yang didapat  dari laporan keuangan  yaitu  Laporan  Realisasi  PNBP  dan    capaian  kinerja  di  KPKNL  Bandung  untuk periode tahun 2016 – 2020 yang dapat menggambarkan variabel yang ada dalam penelitian ini  seperti  total  BIAD,  Bea  Lelang,  serta  total  PNBP  di  KPKNL  Bandung,  selain  itu  untuk semakin  melengkapi  penelitian  ini  peneliti  juga  menggunakan  beberapa  data  sekunder dengan melakukan studi pustaka serta browsing.
Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan alat bantu dalam menganalisa data yang mana peneliti menggunakan program SPSS V26 sebagai alat bantu peniliti dalam menganalisa  yang  dapat  menampilkan  hasil  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  analisis linier berganda, uji parsial atau Uji T, uji simultan, serta uji koefisien determinasi.

## Operasional Variabel
Penulis  didalam  penelitian  ini  memilih  untuk  menggunakan  tiga  varibel  yang dikelompokkan  menjadi  variabel  bebas  yang  terbagi  menjadi  dua  dan  satu  variabel  terikat berikut uraiannya:
1) Variabel  Independen  (Variabel  Bebas),  dalam  buku  (sugiarto  2017:78) “Variabel  bebas atau  variabel  Independen  adalah  variabel  dengan  memiliki  pengararuh  maupun memberikan  sebab  terhadap  variabel  terikat”.  Yang  menjadi  variabel  independen (variabel  bebas)  didalam  penelitian  ini  yaitu  Biaya  administrasi  Pengurusan  piutang Negara (BIAD) disimbolkan dengan Variabel , dan Bea Lelang Pejabat Kelas I dengan simbol Variabel .
2) Variabel  Dependen  (Variabel  Terikat),  dalam  buku  (sugiarto  2017:78) “  Variabel  terikat atau dependen diartikan sebagai suatu variabel yang nilainya dapat dipengaruhi  karena

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
terdapat pengaruh dari suatu variabel bebas”. Di mana dalam penelitian  ini Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP KPKNL) disimbolkan dengan Variabel Y digunakan sebagai variabel dependen (variabel terikat).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Statistik Deskriptif
Tabel 1. Hasil output statistik deskriptif

## Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation BIAD 5 111407517 1200504203 409331860,80  460003109,0 43 Bea Lelang 5 7899500168 32341478714  19570049975,0 0 11212992409 ,006 PNBP KPKNL 5  11073439717 32513487990  22486389696,6 0 10346659463 ,197 Valid N (listwise) 5
Sumber: data KPKNL, diolah spps V.26
Tabel  1.  Yaitu  hasil  yang  menampilkan  output  statistik  deskriptif    menunjukkan  untuk variabel dependen yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KPKNL) Bandung selama 2016-2020,  memiliki  nilai  minimumnya  senilai  11073439717  atau  senilai  1.1.073.439.717, dengan nilai maksimum 32513487990 atau senilai 32.513.487.990, dan untuk nilai rata-rata ada  dinominal  22486389696,60  atau  22.486.389.696,60,  sedangkan  untuk  standar deviasinya yaitu 10346659463,197 atau sebesar 10.346.659.463,197.
Variabel  independent  untuk  Biaya  Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  (BIAD) untuk  periode  2016-2020,  nilai  minimumnya  yaitu  111407517  atau  sebesar  111.407.517, dengan  nilai  maksimum  1.200.504.203,  nilai  rata-rata  yaitu  409331860,80  atau  sebesar 409.331.860,80,  sedangkan  standar  deviasinya  yaitu  460003109,043  atau  memiliki  nilai sebesar 460.003.109,043.
Dan untuk variabel independent yang ke dua yaitu Bea Lelang pada tahun 2016 -2020, memiliki  nilai  minimum  sebesar  7899500168  yaitu  sebesar  7.899.500.168,  nilai  maksimum dengan  nilai  32341478714  atau  sebesar  32.341.478.714,  dengan  nilai  rata-rata 19570049975,00  atau  sebesar  19.570.049.975,00,  dan  standar  deviasi  yang  memiliki  nilai 11212992409,006 atau sebesar 11.212.992.409,006.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Hasil pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 2. Hasil Output Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual N 5 Normal Parameters a,b Mean ,0000011 Std. Deviation 884601814,5 5730890 Most Extreme Differences Absolute ,248 Positive ,216 Negative -,248 Test Statistic ,248 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

## Sumber: data KPKNL, diolah spps V.26
Di  mana  dari  tabel  uji  normalitas  diatas  yaitu  Tabel.  2  dapat  diketahui  bahwa  hasil statistik  uji  normalitas  dengan  menggunakan  uji  one  sample  Kolmogorov,  menyatakan bahwa jika data tersebut terdapat nilai yang lebih tinggi dari nilai 0,05 yang berarti dari tabel tersebut  dapat  dikatakan  data  terdistribusi  dengan  normal  karena  memiliki  nilai  asymp.  Sig 0,200.

## Uji Multikolinieritas
Tabel 3. Hasil output Uji Multikolinieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics
Tolerance
VIF 1 (Constant) BIAD ,919 1,088 Bea Lelang ,919 1,088 a. Dependent Variable: PNBP KPKNL

## Sumber: data KPKNL, diolah V.26
Jika berdasarkan tabel 3. Yang ada diatas nilai tolerance yang diketahui untuk variabel X1 dan X2 yaitu Biaya administrasi pengurusan piutang negara serta bea lelang  mempunya tolerance dengan nilai 0,919 yang mana nilai tersebut lebih tinggi dari 0,10, dan untuk nilai VIF  yang  dimiliki  oleh  kedua  variabel  tersebut  nilainya  lebih  rendah  jika  dibandingkan

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
dengan 10,00 karena dalam penelitian ini nilai VIF yaitu 1,088, sehingga dapat disimpulkan dalam  model  regresi  dengan  pengujian  yang  mengacu  pada  dasar  keputusan  uji multikolinieritas  maka  tidak  ada  gejala  multikolinieritas  antara  setiap  variabel  independent dalam penelitian ini.

## Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data KPKNL, diolah spps V.26 Gambar 1. Hasil Uji scatterplot
Untuk  hasi  uji  heteroskedastisitas  yaitu  dengan  berdasarkan  gambar  scatterplot  diatas menunjukkan  titik  data  tidak  berpola  atau  titik  data  menyebar,  titik  yang  ditunjukkan  dalam gambar  tersebut  terlihat  menyebar  dibawah  dan  diatas  disekitar  angka  0  (nol),  sehingga dalam model regresi ini bisa diketahui bahwa tidak ada terjadinya suatu heteroskedastisitas.

## Uji Analisis Regresi Liner Berganda
Tabel 4. Hasil Output Uji Coefficients
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardize d Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4171894325,192  1253354914 ,566 3,329 ,080 BIAD 2,234 1,418 ,099 1,575 ,256 Bea Lelang ,889 ,058 ,964 15,282 ,004 a. Dependent Variable: PNBP KPKNL

## Sumber: data KPKNL, diolah spps V.26
Diperoleh  dari  tabel  4.  diperoleh  persamaan  regresi  dengan  linier  berganda  dengan menjadi seperti berikut:
Y= 4171894325,192+2,234 +0,889

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Dari persamaan regresi tersebut maka dapat dinyatakan, apabilla koefisien regresi pada variabel  BIAD  sebesar  2,234  maka  artinya  yaitu  setiap  pertambahan  1%  pendapatan  dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara atau (X 1 ), maka Penerimaan Negara Bukan Pajak atau yang disimbolkan dengan (Y) akan mengikuti peningkatan sebesar 2,234%.
Dan  apabila  koefisien  regresi  pada  variabel  Bea  Lelang  yaitu  sebesar  0,889,  memiliki arti  yaitu  setiap  pertambahan  1%  pendapatan  dari  Bea  Lelang  atau  (X 2 ) maka  Penerimaan Negara Bukan Pajak atau (Y) akan mengikuti peningkatan sebesar 0,889%.

## Uji Parsial T
Berdasarkan tabel 4.uji coefficients, diketahui dan dapat disimpulkan hasil yang didapat sebagai berikut:
1)  diketahui  untuk  variabel  BIAD  mempunyai  nilai  dengan  signifikan  yaitu  senilai  0,256  >
0,05  sedangkan  nilai
diperoleh  1,575  <  4303  ( < ),  maka  dapat disimpulkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara secara parsial tidak memiliki pengaruh  yang  signifikan  secara  positif  maupun  negatif  terhadap  PNBP  KPKNL Bandung,
2)  variabel Bea Lelang mempunyai nilai signifikan yaitu dengan nilai 0,004 < 0,05 dan juga untuk  nilai 15,282 >  4,303  ( >
),  sehingga  dapat  disimpulkan  Bea lelang  jika  secara  parsial  mempunyai  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  PNBP KPKNL Bandung.

## Uji Simultan (UJI F)
Tabel 5. Hasil output Uji Simultan (UJI F) ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 4250833667082 15150000,000 2  2125416833541 07580000,000 135,806 ,007 b Residual 3130081481272 430600,000 2  1565040740636 215300,000 Total 4282134481894 87600000,000 4
a. Dependent Variable: PNBP KPKNL

## b. Predictors: (Constant), Bea Lelang, BIAD
Sumber: data KPKNL,  diolah spps V.26
Berdasarkan  tabel  5.  nilai tingkat  signifikan  yang  diperoleh  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  0,05  karena  memiliki  nilai    0,007,  lalu    untuk  nilai  F  hitung  tertera senilai  135,806  nilai  ini  yang  digunakan  untuk  membandingkan  dengan  F  tabel  dengan signifikan 0,05 dengan menggunakan 1 variabel yang terikat, serta  2 variabel yang bebas, dengan total observasi 5 tahun, maka df1= 2 dan df2= 2, sehingga didapat F tabel dengan nilai  19,00  yang  artinya  F  tabel  lebih  kecil  F  hitung,  maka  dapat  dinyatakan Biaya Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  (BIAD)  bersamaan  dengan  Bea  Lelang  secara simultan  mempunyai  pengaruh  pada  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  KPKNL Bandung.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Koefisien Determinasi
Tabel 6. Hasil Uji output Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,996 a ,993 ,985 1251015883,447
a. Predictors: (Constant), Bea Lelang, BIAD
b. Dependent Variable: PNBP KPKNL

## Sumber: data KPKNL, diolah spps V.26
Dengan hasil uji koefisien diketahui jika R Square memiliki nilai yaitu 99,3% atau  0,993 yang  dapat  dinyatakan  bahwa  biaya  administrasi  pengurusan  piutang  negara  serta  bea lelang mempengaruhi PNBP 99,3%, dan memiliki sisa yaitu sebesar 0,7% adalah pengaruh atas variabel dari yang tidak termasuk dalam sebuah penelitian yang dilakukan kali ini.

## Pembahasan Penelitian

## Pengaruh  Biaya  Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  terhadap  PNBP  KPKNL Bandung.
Berdasarkan  dengan  hasil  dari  uji  analisis  dari  yang  dijelaskan  diatas  yaitu  dengan  uji parsial t, dimana variabel BIAD memiliki signifikan dengan nilai lebih tinggi dari 0,05 dimana nilainya  yaitu    sebesar  0,256  dengan  mempunyai  nilai  T  hitung  sebesar 1,575  yang  mana lebih  besar  dari  T  tabel  4,303  ( < ) ,  maka  dapat  disimpulkan  bahawa  Biaya Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  jika  secara  parsial  tidak  mempunyai  pengaruh positif  maupun  negatif  terhadap  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  pada  KPKNL  Bandung selama periode tahun 2016-2020.

## Pengaruh Bea Lelang  terhadap PNBP KPKNL Bandung.
Berdasarkan  dengan  pengujian  yang  telah  dilakukan  peneliti,  bea  lelang  nilai signifikannya  memiliki  nilai  yang  mana  lebih  rendah  dibandingkan  0,05  yaitu  0,004  dengan memiliki  nilai  t  hitung  15,282 >  4,303  ( > ) ,  dari  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa dalam  penelitian  ini  dari  2  variabel  bebas  yang  terdapat  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap PNBP KPKNL Bandung selama tahun 2016-2020 hanya bea lelang yang memiliki pengaruh, sehingga dapat dikatakan tidak setiap variabel yang ada dalam PNBP ketika ada kenaikan selalu diikuti dengan kenaikan terhadap PNBP pada suatu instansi, seperti hal nya dengan penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian (Yusraidah and Fatahurrazak 2016) hasil  penelitian  dalam  penelitian  ini  untuk  periode  2011-2015  PNBP  sertifikat  pembawa hewan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  PNBP  Karantina  Pertanian  Kelas  II  Tanjung Pinang.

## Pengaruh BIAD dan Bea Lelang terhadap PNBP KPKNL Bandung
Berdasarkan dengan Uji Simultan atau UJI F hasil analisis menunjukkan BIAD dan Bea Lelang terdapat pengaruh yang cukup signifikan pada PNBP KPKNL Bandung, hal ini dapat dibuktikan  dimana  nilai  signifikan  yang  didapat  yaitu  0,007  yang  mana  bila  dibandingkan dengan  nilai  (α)  yaitu  0,05  nilai  tersebut  lebih  rendah,  dan  nilai  F  tabel memiliki  nilai  yang lebih  tinggi  dari  F  hitung  dimana  F tabel memiliki  nilai  19,00  dan  F  hitung  sebesar 135,806 yang  artinya  Biaya  Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  (BIAD)  dan  Bea  Lelang mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) KPKNL  Bandung.  Hal  tersebut  juga  didukung  dengan  uji  koefisien  determinasi  yang menunjukkan  kedua  variabel  tersebut  mempengaruhi  PNBP  KPKNL  Bandung  R  Square

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
memiliki nilai sebesar 0,993 atau sebesar 99,3% dan sisanya 0,7% dipengaruh oleh variabel lain yang tidak termasuk dari penelitian yang dilakukan ini.

## E. KESIMPULAN
Dari  uraian  hasil  serta  pembahasan  tersebut  yang  berkenaan  tentang  pengaruh  Biaya Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  (BIAD)  serta  Bea  Lelang  terhadap  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  KPKNL  Bandung  selama  periode  2016-2020,  maka  jika disimpulkan yaitu sebagai berikut:
1)  Jika  secara  parsial  Biaya  Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  (BIAD)  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  PNBP  KPKNL  Bandung,  maka  untuk hipotesis pertama yang mana menyatakan jika BIAD mempunyai pengaruh signifikan terhadap PNBP di  KPKNL Bandung periode 2016-2020 ditolak karena dari hasil tidak terbukti berpengaruh yang signifikan.
2)  Bea  Lelang  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  PNBP  KPKNL  Bandung, maka  untuk  hipotesis  kedua  ini  menyatakan  jika  Bea  Lelang  berpengaruh  signifikan terhadap  PNBP  di  KPKNL  Bandung  periode  2016-2020  diterima  karena  terbukti secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan.
3)  Dan  untuk  Biaya  Administrasi  Pengurusan  Piutang  Negara  bersamaan  dengan  Bea Lelang  secara  simultan  berpengaruh  segnifikan  terhadap  PNBP  KPKNL  Bandung, maka hipotesis ketiga yang menyatakan BIAD dan Bea Lelang berpengaruh signifikan terhadap  PNBP  di    KPKNL  Bandung  periode  2016-2020  diterima  karena  terbukti secara simultan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh.

## DAFTAR PUSTAKA
A nindita. 2019. “Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara.” 2(1):19–35.
Frida, Catharina Vista Okta. 2020. Manajemen Perbankan . jakarta: Garudhawaca.
Hakim, L., Sunardi, N. (2017). Determinant of leverage and it's implication on company value of  real  estate  and  property  sector  listing  in  IDX  period  of  2011-2015. Man  in  India , 97 (24), pp. 131-148.
Hastuti, Hastuti. 2018. “Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Pnbp) Melalui Penerapan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2014  Pada  Balai  Taman Nasional  Wakatobi.” Jurnal Ilmiah  Akuntansi Manajemen 1(2):55 –63.  doi: 10.35326/jiam.v1i2.249.
Husain,  T.,  &  Sunardi,  N.  (2020).  Firm's  Value  Prediction  Based  on  Profitability  Ratios  and Dividend Policy. Finance & Economics Review , 2 (2), 13-26
Kassmoni, virna dewi, and rachmatullaily. 2016. “Prosedur Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah  Pada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Nega ra  Dan  Lelang  (KPKNL)  Bogor.” 4(1):18.
Kadim,  A.,  Sunardi,  N  &  Husain,  T.  (2020).  The  modeling  firm's  value  based  on  financial ratios, intellectual capital and dividend policy. Accounting , 6(5), 859-870.
Maughfirotul  layliyah.  2010.  “IMPLEMENTATION  OF  ADMINI  STRATIVE  DECREE  OF STATE  REGULATION  IN  OFFICE  AND  STATE  AUTHORITY  SERVICES  (KPKNL) JEMBER.” 68–74.
Nardi  Sunardi  Et  Al  (2020).  Determinants  of  Debt  Policy  and  Company’s  Performance, International  Journal  of  Economics  and  Business  Administration  Volume  VIII  Issue  4, 204-213

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Peraturan pemerintah RI. 2018. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku Pada Kementrian Keuangan.”
Republik  Indonesia,  Undang- undang.  2018.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.”
sugiarto. 2017. Metodologi Penelitian Bisnis . yogyakarta: Andi.
sugiyono. 2016. Meode Penelitian Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Tista, Adwin. 2016. “PERKEMBANGAN SISTEM LELANG DI INDONESIA.” 5(10):46–70.
Yusraidah,  and  Fatahurrazak.  2016.  “Pengaruh  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) Seksi  Karantina  Hewan  Terhadap  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Pada  Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang Tahun 2011- 2015.” Akuntansi 1 – 18 .