## KERUNTUHAN REZIM EVO MORALES DI BOLIVIA

## Muhaimin Zulhair Achsin¹
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Indonesia; muhaimin.zul@ub.ac.id

## Abstract
This article presents a question “what are the influences of political factors on the fall of the Evo Morales’ regime in Bolivia?”. This article aims to describe the influence of political factors on the  fall  of  Morales'  regime.  This  qualitative  study  uses  the  theory  of  regime  survive  and  fall developed  by  Mainwaring  and  Linan.  The  findings  are  that  there  are  three  variables  namely preferences, policies, and international politics that contributed to the fall of Evo Morales’ regime with the particular  condition. Three premises that  related to the political opposition offered by Mainwaring  and  Linan  are  also  valid  in  this  study,  however  political  blunder  has  also  likely contributed to the growing of political opposition.

## Keywords: Bolivia, Evo Morales, political factor, regime

## Abstrak
Artikel  ini  mengajukan  pertanyaan  “apa  pengaruh  faktor  politik  terhadap  runtuhnya  rezim  Evo Morales  di  Bolivia?”.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  pengaruh  faktor  politik terhadap runtuhnya rezim Morales. Teori yang dipakai adalah teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim  dari Mainwaring  dan  Linan.  Temuan  artikel  ini  yaitu  tiga  variabel  yakni  preferensi, kebijakan, dan politik internasional memengaruhi runtuhnya rezim Evo Morales dengan kondisi yang berbeda. Tiga premis yang berkaitan dengan oposisi yang ditawarkan Mainwaring dan Linan juga ada dalam artikel ini, namun faktor penguasa salah langkah juga memengaruhi membesarnya oposisi dalam menekan rezim berkuasa.
Kata Kunci: Bolivia, Evo Morales, faktor politik, rezim

## Pendahuluan
Dalam  bentangan  sejarah  negara-negara  Amerika  Latin  modern  sebelum  kemunculan  Evo Morales,  belum  ada  tokoh  masyarakat  adat  yang  berhasil  menjadi  presiden.  Evo  Morales merupakan tokoh masyarakat pribumi pertama di Amerika Latin yang naik ke kursi jabatan politik tertinggi  yaitu  presiden  di  abad  21.  Ketika  awal  Evo  Morales  memenangkan  pemilu  pada

## Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
Desember 2005, ada semangat kegembiraan yang meluap dari masyarakat adat di Bolivia setelah sekian lama dalam dominasi elit white-mestizo .
Farthing  &  Kolh  (2014:  35)  mendeskripsikan  pada  Januari  2006—awal  Morales berkantor—puluhan  ribu  masyarakat  menari  dan  menyanyi  di  jalan-jalan  di  kota  La  Paz  dalam rangka  merayakan  sosok  presiden  baru  mereka  yang  berasal  dari  akar  rumput.  Morales  diberi julukan apu mallku yang  berarti  pemimpin  penuh.  Rakyat  Bolivia  berharap  Evo  Morales  dapat mengangkat derajat kaum miskin dan marginal. Menurut Thomson dkk., (2018: 623, 627) Morales disamakan dengan pahlawan Aymara tiga abad silam yang bernama Tupac Katari dan tumpuan harapan pachakuti 1
Evo Morales ikut pada pemilihan umum 2005 di Boliva dengan mengendarai partai etnik MAS  ( Movimiento  al  Socialismo ).  Morales  dari  partai  MAS  mampu  meraih  suara  53,7% mengalahkan  Jorge  Quiroga  dari  partai  PODEMOS  yang  hanya  meraup  28,6%  suara  pada pemilihan tersebut (Hirseland & Strijbis, 2019).
Kemenangan  besar  tersebut  dapat  diprediksi  karena  peristiwa  politik  beberapa  tahun sebelumnya.  Van  Cott  (2005:  97)  menyatakan  bahwa  pada  Oktober  2003  terjadi  demonstrasi besar-besaran terkait isu gas di Bolivia. Demonstrasi tersebut yang dipimpin oleh Morales, Quispe, dan lainnya memaksa presiden Sanchez—presiden yang kuliah di Amerika Serikat ini—terbang meninggalkan  Bolivia.  MAS  juga  merupakan  contoh  dari  gerakan  sosial  berbasis  etnik  yang bertransformasi menjadi partai politik yang sukses. Selain keberhasilan menggulingkan presiden Sanchez,  peluang  Morales  dan  partai  MAS  untuk  mendulang  konstituen  sangat  besar  karena populasi pribumi pada 2001 di Bolivia sebanyak 49,4% serta momentum politik waktu itu (Madrid, 2012).
Terpilihnya  Morales  menjadi  presiden  Bolivia  tahun  2005  merupakan  hasil  dari  proses politik dalam negeri dan luar negeri dalam hal ini regional Amerika Latin. Morales menjadi tokoh penjawab  dari  ketidakstabilan  politik  domestik  Bolivia  ketika  masa  kepemimpinan  presiden sebelumnya yaitu Gonzalo  Sanchez dan Carlos  Mesa yang menerapkan  ekonomi neoliberal ala Konsensus  Washington  (privatisasi,  deregulasi  dan  sebagainya).  Evo  Morales  juga  tidak  bisa dilepaskan dari fenomena gelombang merah muda yang menyapu kawasan Amerika Latin dimulai sejak naiknya politisi kiri Hugo Chavez menjadi presiden tahun 1999 di Venezuela. Momentum
1 Istilah Andes untuk transformasi ruang dan waktu ketika pribumi kembali menjadi pemimpin
dan peluang politik menjadikan Evo Morales sebagai sosok yang dinantikan masyarakat mayoritas di Bolivia saat itu.
Semenjak kemenangan presiden Morales, partai etnik MAS menjadi partai penguasa yang tidak  hanya  mendominasi  pemilihan  legislatif  dan  eksekutif  di  tingkat  nasional,  tetapi  juga  di tingkat provinsi dan kota. Pada 2009, Evo Morales yang mengendarai partai MAS menang lagi dalam pemilihan presiden dengan memperoleh 64,2% suara mengungguli Mafred Villa dari PPB- CN yang hanya meraih  26,5% suara (Hirseland & Strijbis, 2019). Hal ini membuktikan kinerja presiden Morales jilid satu dan mesin partai MAS bekerja dengan baik pada arus atas maupun arus bawah.
Kebijakan populis Evo Morales jilid satu cepat merespons persoalan politik yang menjadi perhatian besar rakyat Bolivia waktu itu. Respons kebijakan tersebut antara lain rancangan draf konstitusi  baru  yang  banyak  mengakomodasi  kepentingan  masyarakat  adat  (dirancang  2006, disahkan 2009), nasionalisasi perusahaan gas, desentralisasi fiskal dan ekonomi, memotong lebih 50%  gajinya  untuk  memperbanyak  guru,  melegalkan  perkebunan  koka,  dan  sebagainya  (Kohl, 2010).  Antropolog  Nancy  Postero  (2017)  mengistilahkan  fenomena  tersebut  dengan  frasa indigenous state-making yaitu menyuntikkan jiwa, keberpihakan, dan cita rasa indigenous yang sangat khas pada negara.
Pasal  168  dalam  konstitusi  baru  Bolivia  tahun  2009  menyebutkan  bahwa  masa  jabatan presiden dan wakil presiden yakni selama 5 tahun dan hanya diberi kesempatan menjadi presiden maksimal dua periode berturut-turut (Constitution, 2009). Jika dilihat dari aturan tersebut, maka masa jabatan periode kedua Morales tahun 2009-2014 adalah masa jabatan yang terakhir atau tidak dapat  diperpanjang  lagi.  Namun,  Morales  mengajukan  permohonan  ke  Mahkamah  Konstitusi dengan berpendapat  bahwa konstitusi  baru tersebut  yang mengubah bentuk  negara Bolivia dari republik  menjadi  bentuk  plurinasional  tidak  berlaku  surut,  sehingga  periode  2009-2014  dapat dikatakan  periode  pertama  Morales  menjabat  dengan  konstitusi  baru.  Hakim  mengabulkan permohonan  tersebut,  sehingga  Morales  dapat  maju  lagi  sebagai  kandidat  presiden  Bolivia  di pemilihan berikutnya.
Evo  Morales  memenangkan  kembali  kursi  kepresidenan  Bolivia  pada  pemilu  Oktober 2014. Morales melalui partai MAS mendapatkan suara terbanyak yaitu 61,4% suara, lalu diikuti kandidat  dari  partai Democrat  Unity yaitu  Samuel  Doria  Medina  yang  meraih  24,2%  suara. Morales dan Medina terpaut selisih 37,2% suara (Hirseland & Strijbis, 2019).
Sampai  pada  Morales  jilid  tiga,  angka-angka  menunjukkan  keberhasilannya  sebagai seorang  presiden  di  negara  yang  berpopulasi  lebih  dari  11  juta  orang  ini.  Oliver  Balch  (2019) menuliskan bahwa rentang 2006-2017 terjadi penurunan persentase kemiskinan di Bolivia yaitu dari 59,9% menjadi 34,6%. Kemiskinan ekstrem turun dari 38,2% menjadi 15,2%. Pertumbuhan stagnan di kisaran 4,9%. Terjadi kenaikan pendapatan dari sektor gas yang rata-ratanya dari USD 1,4 milyar per tahun menjadi USD 7 milyar per tahun dalam masa jabatan periode pertama. Upah minimun per bulan meningkat tiga kali lipat menjadi 2.060 boliviano (setara Rp. 4 juta). Pemberian dana  pensiunan  sebesar  300  boliviano  (setara  Rp.  600.000)  per  bulan.  Kenaikan  belanja infrastruktur  dasar  seperti  sekolah,  rumah  sakit,  pembangkit  listrik,  irigasi  dan  sebagainya  naik dari USD 629 juta pada 2005 menjadi USD 6,5 milyar pada 2018. Terakhir adalah pembangunan gedung  istana  negara  pencakar  langit  29  lantai  sebagai  simbol  kemajuan  yang  dicapai  negara plurinasional (multi-etnik) Bolivia. Berdasarkan data PBB, pada 2005 GDP Bolivia sebesar USD 9 milyar meningkat menjadi USD 37 milyar pada 2019. GDP per kapita pada 2005 sebanyak USD 1.046 meningkat menjadi USD 3.390 pada 2019. Jumlah kedatangan turis dari 524 ribu jiwa pada 2005 meningkat menjadi 1,3 juta jiwa pada 2019 (UN, 2020).
Namun, tidak serta merta perubahan dan keberhasilan tersebut mampu menopang rezimnya untuk kembali berkuasa di periode keempat. Akhirnya, tokoh adat tersukses ini pada November 2019 terbang ke Meksiko lalu ke Argentina untuk mencari suaka, tanda rezimnya runtuh setelah lebih dari 13 tahun bertahan. Mengulang sejarah 2003 dengan perbedaan Morales-lah yang kini terbang meninggalkan Bolivia.
Artikel ini mengajukan pertanyaan apa pengaruh faktor politik terhadap runtuhnya rezim Evo Morales di Bolivia? Hal ini menarik karena keterkaitan antara dinamika politik dalam negeri dan aktor politik luar negeri tidak terpisahkan dalam memengaruhi suatu rezim. Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim dari Mainwaring dan Linan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan keruntuhan rezim Morales dari sudut faktor politik  yang  lebih  kompleks  daripada  hanya  menggunakan  argumen  permukaan  atau  pendapat pada umumnya yaitu suatu rezim runtuh hanya karena lamanya rezim itu berkuasa.

## Teori Bertahan dan Runtuhnya Suatu Rezim
Istilah rezim dapat diartikan sebagai pemerintahan yang memegang kendali atau kekuasaan. Rezim dalam dimensi organisasi/institusi dimengerti sebagai suatu sistem atau seperangkat norma  atau
aturan. Menurut P.H Collin (2004: 208), rezim adalah suatu sistem, corak atau model pemerintahan yang berkuasa.
Literatur  politik  yang  membahas  mengapa  suatu  rezim  bertahan  atau  jatuh/lengser  telah banyak dibahas  oleh beberapa karya, namun  khusus  runtuhnya rezim Morales di  Bolivia  masih sangat sedikit. Hlaing (2009) membahas mengapa junta militer masih bertahan di dalam struktur demokrasi di Myanmar. Hlaing berargumen karena faktor struktural dan kultural. Dimitrov (2011) membahas mengapa rezim komunis di beberapa negara seperti China, Kuba, Laos, Vietnam, dan Korea  Utara  masih  bertahan.  Dimitrov  berpendapat  bahwa  terdapat  beberapa  perbedaan  di beberapa negara tersebut, ada yang adapatif dengan perubahan dan ada yang masih memakai pola lama.  Schwarz  (2018)  membahas  mengapa  rezim  Soeharto  tumbang  selama  32  tahun  berkuasa yaitu karena tekanan dari luar dan dalam negeri.
Araya (2017) membahas mengapa Evo Morales ingin terus memperpanjang kekuasaannya memakai  pendekatan  psikologi.  Araya  berpendapat  bahwa  karena  individu  Morales  secara personal sebagai orang berani mengambil risiko. Mike Gonzalez  (2019) memakai analisa ekonomi politik Marxian berpendapat runtuhnya rezim Morales karena kontradiksi internal ekonomi negara tersebut. Dari literatur yang ada belum memperlihatkan kompleksnya konstalasi politik domestik, maupun  pengaruh  dari  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  berupaya  mengisi  kekosongan tersebut.
Artikel ini memakai teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim milik Mainwaring dan Linan. Scott  Mainwaring  dan  Anibal  Perez-Linan  (2013)  dalam  bukunya  berjudul Democracies  and Dictatorship  in  Latin  America:  Emergence,  Survival,  and  Fall membangun  teori  bertahan  dan runtuhnya suatu rezim ( theory of regime survival and fall ). Teori ini dibangun atas data empiris yang panjang terkait bertahan dan jatuhnya para pemimpin negara-negara di Amerika Latin pada abad 20 dan 21. Oleh karena konteksnya yang sesuai, maka penulis memilih untuk menggunakan teori ini sebagai alat analisa.
Dalam teori ini, aktor politik ditempatkan sebagai pusat analisa. Aktor politik tidak selalu merujuk pada presiden, namun dapat juga merujuk selain presiden. Aktor politik dalam teori ini terbagi menjadi dua yaitu most important political actors dan major actors . Most important actors yaitu presiden atau organisasi yang sangat kuat, sedangkan major actors atau aktor besar terdiri dari militer, pemberontak, organisasi, gerakan sosial, lembaga non-pemerintah, asosiasi bisnis, dan serikat  lainnya  (Mainwaring  &  Pérez-Liñán,  2013:  11).  Posisi  aktor  dapat  tergantung  pada
pembahasan  peneliti  apakah  sedang  merujuk  pada  aktor  paling  penting  yaitu  presiden  ataukah kelompok penekannya yang berada dalam kategori major actors.
Aktor  dianalisa  menggunakan  tiga  variabel,  yaitu:  preferensi,  kebijakan,  dan  politik internasional. Ketiga variabel tersebut berada dalam kategori faktor politik . Hal ini berbeda dengan teori  pada  umumnya  yang  menekankan  faktor  ekonomi,  struktural,  dan  kultural  seperti pembangunan, kelas, ketimpangan, dan budaya massa sebagai faktor penjelas suatu rezim bertahan atau runtuh (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 5).
Dari  segi  preferensi,  aktor  yang  secara  instrinsik  tidak  mempercayai  demokrasi  sebagai sistem yang paling baik mempunyai kecenderungan untuk menjadi pemerintah yang otoriter yang akhirnya membuat  kubu oposisi  semakin besar. Jika aktor paling penting dan kuat  berpendapat bahwa  demokrasi  adalah  bagian  dari  dominasi  borjuis,  tidak  efisien,  sarang  korupsi,  hambatan pertumbuhan ekonomi, maka suatu rezim rentan untuk runtuh (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 6).
Dari  segi  kebijakan,  aktor  politik  yang  mengambil  kebijakan  radikal  (baik  kiri  maupun kanan) yang ditandai berayunnya kebijakan dari kutub satu ke kutub lainnya secara ekstrem akan membuat  rezim  tersebut  rawan  goyah.  Aktor  yang  memilih  kebijakan  moderat  akan  cenderung dapat  mempertahankan  rezimnya.  Dari  segi  dimensi  internasional,  faktor  internasional  dapat memengaruhi posisi aktor baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya melalui perantara domestik (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 16, 17).
Aktor dan kaitannya dengan koalisi akan dilihat dengan premis bahwa suatu rezim politik bertahan  atau lengser tergantung  seberapa kuat  koalisi  penyokong rezim. Rezim politik lengser apabila  koalisi  oposisi  lebih  kuat  dari  rezim  itu  sendiri  dan  sebaliknya  (Mainwaring  &  Pérez- Liñán, 2013: 13). Suatu argumen umum dalam perpolitikan.
Berhubungan dengan  oposisi, Mainwaring dan Linan mengajukan tiga premis penyebab bergantinya suatu rezim dari sudut aktor, yaitu: (1) munculnya aktor baru yang bergabung dalam oposisi,  (2)  distribusi  relatif  dari  sumber  daya  politik  yang  ada  berpihak/mendukung  ke  kubu oposisi,  dan  (3)  cukupnya  aktor  politik  yang  berpindah  sisi  untuk  menyeimbangkan  kekuatan melawan rezim yang ada (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 49).
Oleh  karena  itu,  penggunaan  teori  ini  sebagai  alat  analisa  akan  mengikuti  pola  berikut: pertama, penulis menjelaskan faktor politik yang mempunyai variabel preferensi, kebijakan, dan
politik  internasional.  Kedua,  penulis  akan  menjelaskan  konstalasi  politik  oposisi  dihubungkan dengan tiga premis yang disediakan Mainwaring dan Linan.

## Metode Penelitian
Artikel ini merupakan luaran penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif.  Neuman  (2014:  38)  berpendapat  bahwa  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang mencoba menggambarkan detail spesifik suatu keadaan, relasi, atau situasi sosial. Tahapan analisa data mengikuti alur dari  Flick  (2013)  yaitu  mengikuti  pola pengumpulan, kategorisasi,  reduksi, pemadatan, dan interpretasi data.

## Faktor Politik: Preferensi dan Kebijakan
Morales mempunyai preferensi yang lain mengenai demokrasi. Demokrasi yang dirujuk praktik kebijakan Morales tidak meyakini batasan periode seorang presiden merupakan hal yang esensial bagi  demokrasi  itu  sendiri.  Sepanjang  masih  banyaknya  jumlah  suara  pendukung  yang menginginkannya  untuk  menjadi  seorang  presiden  dan  kalkulasi  kekuatan  di  legislatif,  ia  akan memperjuangkan dirinya sebagai  presiden. Kecenderungan seperti itu membuat  Morales seolah mempersonalisasi kekuasaan yang berakibat tidak ada kaderisasi atau munculnya kader yang dapat melanjutkan perjuangan. Hal ini kontraproduktif bagi Morales dan partai MAS itu sendiri sehingga melemahkan rezim waktu itu karena memperbesar kubu oposisi.
Preferensi  dalam variabel  ini menjelaskan terkait kepercayaan aktor terhadap demokrasi sebagai sistem yang paling baik. Kepercayaan ini tidak hanya dilacak dari teks dan retorika aktor, namun  pada  praktik  yang  menggambarkan  kecenderungan  aktor.  Hal  penting  lainnya  untuk menunjukkan  praktik  artikulasi  kecenderungan  adalah  kebijakan  apa  yang  dikeluarkan  selama masa kepemimpinan Morales tersebut.
Terkait  derajat  demokrasi  di  Bolivia,  Mainwaring  dan  Linan  (2013:  66,  67) mengelompokkan  Bolivia  rentang  waktu  1982-2006  masuk  dalam  kategori  negara  demokratis. Namun, pada 2007-2010 Bolivia berada dalam kategori semi-demokratis karena mengukur adanya penurunan derajat demokrasi di Bolivia. Terdapat empat dimensi agregasi yang digunakan, yaitu: pertama , presiden dan anggota legislatif harus dipilih melalui pemilihan terbuka yang kompetitif; kedua , pemilih merupakan mayoritas populasi dewasa; ketiga , sistem harus melindungi hak sipil dan politik (berbagai macam kebebasan); dan keempat , otoritas yang terpilih harus menjalankan
kekuasaan  yang  riil  (tidak  dalam  bayang-bayang  militer  atau  pihak  manapun).  Semakin  empat dimensi tersebut hadir, semakin tinggi derajat demokrasi di suatu negara.
Kebijakan besar Morales jilid satu adalah mengupayakan perubahan konstitusi negara. Hal ini  merupakan  janji  politik  yang  pada  pidato  pelantikan  tahun  2006  diucapkannya  kembali. Morales  berkata:  “As  the  parliament you  have  a  task  to  fulfill :  the clamorous  demand  of  the Bolivian  people ,  which  is  the constituent  assembly … We  want a  constituent  assembly  of refoundation and not just a constitutional reform (dalam Thomson dkk., 2018: 670)”
Pada awal pelantikan, Morales menganggap bahwa perubahan atau modifikasi konstitusi adalah sesuatu hal yang wajar, tidak sesakral apapun yang dibayangkan. Perubahan tersebut dapat terjadi selama ada dukungan kekuatan besar di legislatif dan masyarakat khususnya masyarakat adat  yang  memihak  presiden.  Demokrasi  diterjemahkan  sebagai  sistem  pengejahwantahan keinginan  masyarakat.  Jadi,  selama  Morales  berhitung  masih  banyak  masyarakat  yang membutuhkannya,  ia  akan  masih  bisa  menjadi  presiden  berturut-turut  dengan  melakukan referendum atau kanal institusional lainnya terlebih dahulu.
Meskipun  preferensi  aktor  tidaklah  statis,  namun  apa  yang  dipraktikkan  dalam  horizon 2006 – 2019 masih menunjukkan hal yang sama. Pandangan yang bertarung terkait demokrasi dan pembatasan umur kekuasaan bagi seorang presiden adalah kekuasaan yang begitu lama atau terus diperpanjang  melewati  periode  yang  telah  ditetapkan  akan  dipersepsikan  publik  ke  arah otoritarian,  namun  bagi  aktor  yang  memegang  kekuasaan  menganggap  bahwa  hal  itu  demi kebaikan  negara,  konstituennya,  dan  agenda  politik  yang  telah  direncanakan  dan  dijalankan. Mainwaring  dan  Linan  (2013:  273)  berpendapat  bahwa  ketika  aktor  secara  instrinsik  normatif meyakini  dan  berkomitmen  ke  demokrasi,  aktor  tersebut  akan  menoleransi  realitas  yang  tidak memihak dirinya untuk menghindari masuknya ke dalam golongan otoriter.
Ide dan praktik yang membatasi masa jabatan seseorang yang dipilih publik secara historis berusia  sama  tua  dengan  praktik  demokrasi  itu  sendiri.  Praktik  itu  dimulai  dari  zaman  Yunani Kuno di Athena yang membatasi dua kali masa jabatan bagi pejabat terpilih, tertulis pertama kali dalam  konstitusi  Perancis  tahun  1795,  dimajukan  oleh  Simon  Bolivar,  dan  termaktub  dalam konstitusi  negara-negara  yg  merdeka  pada  abad  19,  20,  dan  sampai  saat  ini  (Alexander,  2014). Batas  masa  dan  periode  jabatan  merupakan  hal  yang  essensial  dan  menjadi  norma  dalam demokrasi itu sendiri. Hal tersebut yang membedakannya dengan sistem yang lain.
Meskipun jalur konstitusional menyediakan ruang untuk melakukan referendum, plebisit, atau jalur dekrit, namun seorang presiden yang memilih untuk tidak menggunakan fasilitas yang disediakan  untuk  memperpanjang  periode  kekuasaannya  membuktikan  kepatuhan  dan kepercayaan intrinsik seorang presiden terhadap demokrasi itu sendiri. Preferensi tafsir demokrasi yang lain bagi Morales menunjukkan kecenderungan Morales mempersonalisasi kekuasaan.
Personalisasi  kekuasaan  itu  terbukti  pada  2016.  Morales  mendorong  dan  menggunakan ruang referendum untuk melakukan amandemen konstitusi yang dapat memfasilitasi kepentingan untuk  menjabat  keempat  kalinya  secara  berturut-turut.  Meskipun  hasilnya  sangat  tipis  dengan kekalahan  Morales  yaitu  51%  untuk  “ no ”  dan  49%  untuk  “ yes ”  (Hirseland  &  Strijbis,  2019), namun  penggunaan  ruang  referendum  untuk  periode  jabatan  presiden  telah  menunjukkan personalisasi kekuasaan yang secara ide lama demokrasi dicegah untuk terjadi yaitu dengan tujuan menghindari despotisme dan seolah hanya aktor itu saja yang dapat menyelamatkan segalanya.
Pada  Desember  2018,  partai  berkuasa  MAS  mengumumkan  Morales  lagi  sebagai  calon presiden  untuk  pemilihan  tahun  2019  (Guardian,  2018).  Pertimbangan  selisih  hasil  referendum yang  sangat  kecil  yaitu  kurang  lebih  2%  membuat  partai  berkuasa  MAS  percaya  diri  untuk memajukan lagi Morales, meskipun hal tersebut  menentang hasil referendum. Dalihnya dengan menggunakan  alasan  hak  politik  individu  Morales  untuk  dicalonkan  sebagai  presiden  sebagai bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Keputusan  tersebut  menghasilkan  polarisasi  masyarakat  Bolivia yang  semakin  tebal.  Hal  ini  kontraproduktif  dengan  agenda  politik  partai  MAS  karena  seolah ketiadaan kader dan menjadi titik terbesar serangan oposisi yang melemahkan rezim.
Bagi pihak oposisi, semakin cepat membuat Morales meninggalkan istana semakin baik karena kemungkinan jika Morales ikut lagi  dalam pemilihan berikutnya, belum ada tokoh yang bisa  menandingi  popularitas  dan  elektabilitas  Morales.  Hal  ini  berarti  memperbesar  serangan oposisi  ke  Morales  paska  referendum  2016  menjadi  pilihan  paling  rasional.  Bagi  oposan, meruntuhkan  rezim  dapat  dipayungi  dalam  semangat restoring democracy .  Bagi  pihak  yang berkuasa, dalam hal ini Morales dan partai MAS, protes masyarakat dan serangan kudeta adalah yang paling memungkinkan muncul.
Kebijakan lain yang ekstrem dalam pengertian berayunnya kebijakan dari  kutub satu ke kutub  lainnya  adalah  nasionalisasi  sektor  minyak  dan  gas,  legalisasi  koka  serta  pembangunan infratstuktur yang mendukung sektor tersebut. Kebijakan nasionalisasi sektor gas diambil hanya beberapa  bulan  setelah  pelantikan  Morales  menjadi  presiden  pada  2006.  Sampai  pada  2016,
nasionalisasi  sektor  minyak  dan  gas  menghasilkan  USD  31.5  milyar  (EFE,  2016).  Mesin pendapatan  dari  nasionalisasi  dan  naiknya  harga  komoditas  memampukan  Morales  untuk membelanjakan pendapatan negara ke program sosial yang diinisiasinya.
Kebijakan  ekonomi  yang  mengandalkan  sektor  ekstraktif  dipandu  oleh  negara  tersebut menimbulkan tensi politik. Kebijakan ekonomi tidak hanya berurusan dengan konstalasi aktor dan distribusi  ekonomi  yang  berubah,  namun  relasi  kuasa  yang  ada  di  dalamnya.  Marston  & Kennemore (2019) menjelaskan bahwa paradoks terjadi dalam agenda politik Morales yaitu antara legitimasi negara terhadap pendapatan  andalan  yang berasal  dari kegiatan ekstrativisme dengan retorika  perlindungan  alam  dan  otonomi  masyarakat  adat  di  sisi  lainnya.  Narasi  revolusi membungkam  oposisi  dan  debat  seputar  isu  ekonomi  ekstraktif  oleh  negara.  Selama  dua  belas tahun,  kritik  terhadap  Morales  selalu  diperhadap-hadapkan  antara  kubu  elit  di  dataran  rendah dengan kubu basis pendukung MAS.
Salah satu reaksi besar muncul dari kebijakan infrastruktur mendukung sektor agrikultur koka adalah demonstrasi masyarakat adat pada September 2011 terkait penolakan pembangunan 300  km  jalan  yang  melewati  TIPNIS  ( Territorio  Indígena  Parque  Nacional  Isiboro Sécure/Isoboro Sécure National Park and Indigenous Territory ). Lebih seribu orang masyakarat adat dataran rendah (dalam payung gerakan CIDOB- Confederation of Indigenous Peoples of the East, Chaco, and Bolivian Amazon ) berjalan kaki dari kota Beni ke La Paz untuk melakukan protes pada  pertengahan  Agustus  sampai  awal  September  2011.  Protes  tersebut  disikapi  represif  oleh aparat. Pada akhirnya, tuntutan masyarakat adat terkabul, Morales menunda pembangunan jalan tersebut (Guardian, 2011).
Beberapa  karya  berpendapat  bahwa  awal  Evo  Morales  kehilangan  kepercayaan  di masyarakat  adat  yang  melemahkan  rezim  dan  memengaruhi  suara  nantinya  adalah  akibat  dari kejadian  demonstrasi  tersebut  (Fabricant  &  Postero,  2015;  Hope,  2016;  McNeish,  2013; Springerová  &  Vališková,  2016).  Namun,  protes  tersebut  tidak  signifikan  dalam  meruntuhkan rezim dilihat dari efek kejadiannya terhadap jumlah suara dukungan ketika Morales mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilihan tahun 2014 atau tiga tahun setelah kejadian TIPNIS.
Sebelum pemilihan presiden pada 12 Oktober 2014, survei menunjukkan bahwa terdapat 40% margin kemenangan telak Morales atas rivalnya Doria Medina (Achtenberg, 2014). Dapat dilihat  pada  persentase  kesalahan  survei  sebelum  pemilihan  itu  hanya  3,6%  dari  hasil  resmi penghitungan  suara  nantinya.  Jika  beberapa  karya  tersebut  tepat  memprediksi,  maka  niscaya
Morales tidak akan memenangkan pemilu tahun 2014 atau jikapun menang Morales hanya akan memperoleh kemenangan tipis.
Efek dari kejadian tersebut tidak menyangkut hilangnya kepercayaan masyarakat adat atau tergerusnya  suara  dukungan  kepada  Morales.  Namun,  semakin  membesar  dan  memperbanyak simpul-simpul  oposisi  yang  nantinya  mendapat  momentum  dan  terhubung  satu  dengan  yang lainnya.  Pemberitaan  media  arus  utama  yang  mengkerangka  protes  tersebut  sebagai  penanda lepasnya pegangan Morales di masyarakat adat hanyalah efek gelembung.
Alasan lainnya bahwa protes TIPNIS tidak signifikan melemahkan rezim karena respons pihak yang berkuasa pasca protes. Respons pemerintahan Morales dan partai MAS dalam kategori cepat  dan  tepat  sasaran  dengan  cara  memobilisasi  sumber  daya  politik  dalam  berbagai  ranah. Respons  pemerintah,  partai  dan  pendukung  Morales    untuk  konter  oposan  yaitu  keluarnya kebijakan penghentian pembangunan jalan, aktor intelektual Morales yaitu wakil presiden Alvaro Garcia  Linera—seorang  Marxis—menerbitkan  buku Geopolitics  of  the  Amazon (2012)  yang meyakinkan  publik  bahwasannya  terjadi  kontradiksi  internal  dan  gesekan  aktor-aktor  kapitalis lama di kawasan tersebut, dan demonstrasi tandingan masyarakat adat pada Januari 2012.
Model  tandingan  demonstasi  pro-pembangunan  jalan  juga  sama  dengan  demonstran kontra-pembangunan  jalan  yaitu  menunjukkan  kekuatan  dan  mengumpulkan  massa  dengan berjalan  kaki  selama  40  hari.  Argumen  demonstran  yaitu  pembangunan  jalan  yang menghubungkan daerah San Ignacio de Moxos dengan Villa Tunari akan membuka keterisolasian mereka dan peluang ekonomi. Pihak oposisi menjelaskan para demonstran pro-pembangunan jalan tersebut  adalah  petani  koka  yang  berasal  dari  daerah  sekitar  Villa  Tunari,  daerah  Morales mengawali karir politik sebagai pemimpin komunitas (BBC News, 2012). Selain itu, Robb dkk. (2015)  menyatakan  keluarnya  UU  pertambangan  pada  2014  yang  berpihak  ke  koperasi pertambangan  milik  masyarakat  adat  dapat  mengamankan  suara  pemilih  segmen  tertentu  pada pemilihan presiden tahun 2014.

## Politik Internasional
Pada variabel ini penulis berargumen bahwa politik internasional memengaruhi pelemahan rezim. OAS  ( Organization  of  American  States )  sebagai  aktor  politik  berpengaruh  secara  langsung terhadap  pelemahan  rezim  dengan  cara  menggiring  opini  masyarakat  domestik  Bolivia  dan internasional  dengan  mendiskreditkan  kemenangan  Morales  pada  pemilihan  tahun  2019.  Hal
tersebut menambah dukungan terhadap demonstran domestik anti-Morales pasca pemilihan pada Oktober  2019  sampai  akhirnya  Morales  menyerah  pada  10  November  2019.  Munculnya  OAS sebagai  aktor  politik  internasional  tidak  dapat  dilepaskan  dari  surutnya  dan  penuh  gesekannya relasi pemerintahan Morales dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai pemain penting di kawasan Amerika Latin (Mark Weisbrot 2019).
Seperti beberapa pemimpin yang beraliran kiri, Morales membawa kebijakan luar negeri Bolivia  menentang  hegemoni  AS  dan  praktik  neoliberalisme.  Dalam  lanskap  politik  kawasan Amerika  Latin  terdapat  dua  kategori  rezim  yaitu  rezim  yang  disokong  AS  dan  rezim  yang menentang AS. Haluan politik luar negeri di negara-negara Amerika Latin apakah “mendekati” atau “menjauhi” AS dapat terbaca dengan melihat preferensi ideologi pempimpin yang berkuasa. Morales juga muncul dalam semangat era pink tide .
Awal berkuasa, Morales memperkuat aliansi dengan Castro – Kuba, Chavez – Venezuela, Lula – Brazil, dan Correa – Ekuador. Salah satu wujud koordinasinya melalui blok organisasi sub- regional ALBA ( Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America ). Morales menyintesiskan inspirasi dari kepimpinan Castro dalam mengelola negara komunis Kuba, Chavez yang berhasil naik  dari proses  demokrasi  lalu menasionalisasi sektor minyak dan gas, serta modernisasi yang dilakukan Lula yang berhasil mengangkat perekonomian Brazil.
Relasi  dengan  AS  dalam  kondisi  surut  dengan  beberapa  kejadian.  Mengikuti  tren pemimpin kiri yang mengusir duta besar AS di negaranya seperti Chavez di Venezuela, Morales juga  mengusir  duta  besar  Philip  S.  Goldberg  dan  agen  US  DEA  ( Drug  Enforcement Administration ) pada 2008 dengan tuduhan membantu pihak oposisi melakukan kekacauan dan menentang  kebijakan  obat  terlarang.  Morales  juga  menerapkan persona  non  grata terhadap diplomat  AS  yaitu  Fransisco  Martinez  dengan  tuduhan  melakukan  kontak  dengan  kelompok oposisi pada 2009. Pada 2013, Morales juga mengusir agensi USAID dengan tuduhan membiayai oposisi  di  dataran  rendah  (Guardian,  2013).  Intelektual  Marxis  dan  juga  wakil  presiden  Garcia Linera (2012) berpendapat bahwa USAID memperkuat relasi klien akan ketergantungan terhadap pendonor dan menawarkan pola pikir bahwa hutan Amazon adalah milik semua pihak, padahal realitasnya perusahaan-perusahaan asal AS yang memainkannya.
Menurut Burron (2012) intervensi AS dalam politik Bolivia bukanlah hal baru. Menurut penelitiannya sampai awal Morales jilid dua, pemerintah AS menggunakan dua taktik yaitu keras dan  halus  sebagai  respon  pemerintahan  kiri  Morales.  Taktik  yang  lebih  halus  merangkul  dan
mendorong masyarakat  sipil  lebih moderat  melalui  beberapa lembaga dan program.  Kombinasi taktik tersebut bertujuan untuk mengganti rezim.
Surutnya  relasi  dengan  AS  tersebut  membuat  Morales  mengalihkan  perhatian  ke  mitra ekonomi asia yaitu China dan Korea Selatan. Beberapa investasi dan kerja sama perdagangan telah dilakukan seperti Bolivia memesan enam helikopter dan satu satelit komunikasi dari China (Pineo, 2016). Kuatnya gesekan dengan AS  tersebut  membuat  OAS ( Organization of  American States ) muncul sebagai aktor politik yang memainkan peran signifikan dalam melemahkan rezim Morales. Johnson  (2019)  berpendapat  bahwa  investasi  AS  di  sejumlah  negara  OAS  memengaruhi pengambilan keputusan di organisasi tersebut.
Mark  Weisbrot  (2019)  berpendapat  bahwa  pengumuman  hasil  riset  OAS,  sehari  setelah pemilihan, yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan yang memenangkan Morales merupakan upaya  pemerintahan  Trump  untuk  mendiskreditkan  hasil  pemilihan.  Pada  tanggal  20  Oktober 2019, rakyat Bolivia memilih presiden dan kongres dengan hasil Morales memenangkan 47,1% suara disusul saingan calon yang lebih disukai pemerintah AS yaitu Carlos Mesa dengan 36,5% suara. Hal ini berarti tidak perlu melakukan pemilihan putaran kedua karena kemenangan Morales telah lebih dari 40% dengan jarak kemenangan 10%. Tudingan OAS tidak diikuti dengan bukti yang meyakinkan.
Hasil  riset  OAS  tersebut  menggiring  opini  dan  semakin  membesarkan  tuntutan  kepada Morales untuk mundur. Hal yang juga membuat massa secara jumlah semakin membesar adalah margin kekalahan Mesa sekitar 10% yang berarti merupakan margin terkecil kekalahan penantang Morales di semua pemilihan umum sebelumnya. Hal ini berarti jumlah anti-Morales meningkat. Tuntutan  massa  melalui demonstrasi  beberapa  pekan  tanpa  henti  membuat  Morales  mengambil keputusan untuk mundur dari jabatan presiden pada tanggal 10 November 2019.

## Oposisi dan Premis
Penting untuk melihat oposisi dalam kompleksitas fenomena kejatuhan suatu rezim. Pada bagian ini penulis berargumen bahwa terdapat dinamika kubu oposisi dari awal Evo Morales menjabat sampai  pada  akhir  ia  digulingkan,  dari  oposisi  tradisional  ke  kontemporer.  Dinamika  tersebut meliputi  penambahan  aktor  dan  isu  kubu  oposisi.  Penambahan  aktor  terkait  beberapa  kejadian seperti protes masyarakat adat terkait pembangunan jalan melewati kawasan TIPNIS, munculnya aktor baru misalnya Camacho, dan kubu militer yang berbalik membelakangi presiden.
Untuk penambahan isu yaitu naiknya isu konservatif agama Katolik sebagai penyeimbang isu masyarakat adat yang digarap Morales selama berkuasa. Walaupun Morales sendiri seorang penganut Katolik, namun pada praktiknya isu Katolik tertinggal di belakang isu masyarakat adat. Morales  gagal  menyeimbangkan  kutub  restrukturisasi  ekonomi,  emansipasi  adat,  dan  unsur Katolik. Tiga premis yang diajukan Mainwaring dan Linan terbukti dalam hal ini, namun terdapat penambahan  premis  menurut  penulis  yaitu  salah  langkah/ blunder oleh  pihak  berkuasa  serta pendukungnya juga turut andil dalam meruntuhkan suatu rezim.
Premis  munculnya  aktor  baru  yang  menjadi  tokoh  simbolis  pemersatu  demonstran  anti- Morales  adalah  Luis  Fernando  Camacho.  Sebelumnya  tokoh  ini  tidak  begitu  dikenal  luas  oleh masyarakat, namun momentum dan blunder politik berpihak kepadanya.
Camacho  membingkai  isu  konservatif  Katolik  sebagai  ramuan  utama  untuk  melawan narasi  masyarakat  adat  yang  telah  diprioritaskan  Morales  selama  berkuasa.  Isu  ini  menaikkan narasi  untuk  kembali  menghadirkan  agama  Katolik  di  Bolivia  yang  sejak  beberapa  tahun ditinggalkan Morales karena pertimbangan berkontradiksi dengan kepercayaan lokal masyarakat adat.  Selain  kelas,  politik  identitas  dalam  hal  ini  yaitu  ras  dan  agama  menjadi  indikator  yang penting. Politik identitas yang diolah Morales selama lebih dari 13 tahun menggelinding berbalik menyerang kekuasaannya.
Selain  alasan  perjuangan  mengangkat  derajat  dan  memperbaiki  ekonomi,  secara  politik alasan Morales dan partai MAS memprioritaskan masyarakat adat adalah sangat rasional dengan pertimbangan  jumlah  suara  30%-40%  seperti  yang  telah  dituliskan  sebelumnya.  Dengan persentase  suara  seperti  itu,  sangat  masuk  akal  di  setiap  kemenangan  Morales  selalu  melebihi angka tersebut. Penambahan elemen suara lain melalui kerja politik akan memampukan Morales melebihi  perolehan  40%  suara.  Sebagai  buktinya  dapat  dilihat  pada  kemenangan  tahun  2009 sebesar 64% suara dan 2014 sebesar 61% suara seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
Camacho  menangkap  peluang  politik  bahwa  penyeimbang  isu  dan  jumlah  suara masyarakat adat adalah pengikut agama Katolik, sedangkan momentum politik didapatnya ketika protes terhadap Morales jilid empat. Nugent (2019) menuliskan bahwa semenjak konstitusi baru 2009, presiden dan wakil presiden serta pejabat negara tidak lagi disumpah memakai Alkitab dan sesuai kepercayaan Katolik pada saat pelantikan. Sebelumnya, ajaran Katolik memainkan peran signifikan  dalam  ruang  negara  Bolivia.  Pada  survei  pada  2006  terdapat  75%  populasi  Bolivia menganut Katolik, agama yang dibawa orang Eropa ketika era kolonialisme lama. Konstitusi baru
2009 tidak lagi menempatkan Katolik sebagai agama resmi dominan di Bolivia. Camacho dalam mengampanyekan protesnya menggunakan Alkitab sebagai simbol protes tanpa senjata, dijuluki evangelis  Bolsonaronya  Bolivia.  Hal  ini  disambut  juga  dengan  oposan  tradisional  Morales  di parlemen yakni politisi perempuan bernama Jeanine Anez yang juga seorang Katolik konservatif. Anez nantinya yang menjabat sebagai presiden interim di Bolivia sepeninggal Morales.
Menurut  antropolog  Arancibia  (dalam  Walters,  2019),  Camacho  merupakan  potret  dari generasi  elit  baru di  Bolivia yang kekayaannya didapatkan dari keturunan elit  oligarki di  Santa Cruz.  Camacho  memiliki  sejarah  kelam  sebagai  wakil  pemimpin  ultra  sayap  kanan  organisasi Unión Juvenil Cruceñista yang ketika konflik gas tahun 2003 menindas masyarakat adat dan kelas bawah.  Namun  pada  protes  November  2019,  Chamacho  bersimpul  dengan  beberapa  gerakan masyarakat  adat  anti-Morales  yang  banyak  bermunculan  setelah  kejadian  protes  pembangunan jalan melewati TIPNIS.
Awal Camacho naik menjadi figur nasional juga akibat dari pendukung partai MAS yang salah  langkah/ blunder .  Arancibia  (dalam  Walters,  2019)  menceritakan  pada  4  November  2020 ketika  Camacho  datang  ke  La  Paz  untuk  mengantar  surat  tuntutan  agar  presiden  Morales mengundurkan diri, para pendukung partai MAS menutup bandara yang tidak memperbolehkan siapapun  keluar  masuk.  Polisi  dan  militer  disorot  tajam  karena  tidak  bisa  berbuat  apa-apa mengendalikan  pendukung  partai  MAS.  Hal  ini  disiarkan  oleh  media  daring  dan  massa  yang mentransformasikan  Camacho  dari  figur  daerah  menjadi  nasional.  Munculnya  kembali  formasi kekuasaan lama white-mestizo.
Camacho yang berasal dari Santa Cruz juga tidak dapat dilepaskan dari geopolitik Bolivia. Secara tradisional semenjak Morales naik menjadi presiden di 2006 dan mengeluarkan kebijakan ekstrem, Morales dan mesin partai MAS tidak begitu sukses mempertahankan rangkulan pemilih lingkar konsentris daerah dataran rendah dengan sebutan Media Luna atau daerah bulan sabit di timur Bolivia. Departemen (istilah administrasi kawasan yang terdiri dari beberapa provinsi yang dipimpin  oleh  seorang  Gubernur)  seperti  Santa  Cruz,  Beni,  Pando,  dan  Tarija  merupakan  basis kubu  oposisi  yang  daerahnya  kaya  dengan  sumber  daya  alam  yang  ditata  ulang  oleh  Morales. Gesekan ekonomi politik dari oligarki lama ke baru membuat kubu oposan semakin besar.
Elektoral geografis Santa Cruz telah menunjukkan tekanan yang lebih besar kepada rezim Morales  utamanya  semenjak  pemilihan  2014.  Walaupun  Morales  menang,  namun  suara  anti- pemerintah  juga  turut  membesar  di  Santa  Cruz.  Hirseland  (2019)  menjelaskan  pada  pemilihan
2014,  MAS  menang  61,4%  suara,  oposisi  yang  terkuat  dari  kubu  sayap  kanan  UD  ( Union Democratic ) dan liberal dari dataran rendah Santa Cruz meraup sebanyak 24,2%. Di Santa Cruz juga pernah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Morales.
Rakyat  Bolivia  yang  terbelah  sudah  terjadi  sejak  awal  terpilihnya  Morales  menjadi presiden. Polarisasi waktu itu melibatkan masyarakat pribumi dan blok bagian timur yang borjuis. Hal tersebut diwakilkan oleh sosok Evo Morales dan Carlos Mesa. Polarisasi kemudian meluas pada ras, kelas, dan wilayah (Webber, 2010). Pada 2019, kedua sosok yang secara tradisional ini bersebrangan kemudian berkompetisi kembali dengan menebalkan polarisasi yang telah ada sejak 16 tahun yang lalu.
Menurut Obarrio (2010) pusat basis pendukung MAS secara geografis terletak di daerah dataran tinggi Chohacamba Chapare, daerah utama produsen daun koka. Semakin jauh dari pusat kota,  semakin  besar  jumlah  pendukung  MAS.  Kenaikan  jumlah  suara  pendukung  MAS  dan Morales berasal mayoritas dari pedesaan, seiring taktik politik dari pinggiran ke kota yang digarap oleh partai MAS. Arancibia (dalam Walters, 2019) berpendapat bahwa pendukung yang mayoritas berada di pinggiran tersebut tidak banyak membantu ketika kaum oposisi turun ke jalan menekan Evo Morales di perkotaan. Kelas menengah masyarakat adat yang tercipta dalam rezim Morales memilih pasif melindungi properti mereka masing-masing.
Premis  distribusi  relatif  dan  aktor  yang  berpindah  sisi  yang  paling  utama  adalah  kubu milter.  Modal  politik  yang  telah  ditanam  Morales  dengan  menempatkan  Williams  Kaliman  di posisi panglima militer dan Vladimir Calderon Mariscal sebagai kepala kepolisian ternyata tidak berfungsi melindunginya pada saat genting. Protes yang semakin membesar dan konstan setelah pengumuman  hasil  pemilihan  pada  Oktober  2019  membuat  dua  petinggi  tersebut  berdiri  di belakang demonstran dan menyarankan Morales untuk mundur.
Terdapat friksi di kubu militer antara tentara yang aktif dan petinggi militer. Tentara yang aktif  berpangkat  rendah  ingin  melindungi  presiden  dan  mengambil  sikap  terhadap  demonstran, namun  pimpinan  pada  tiga  matra  berbeda  menekan  panglima  Kaliman  untuk  tidak  mengambil sikap  terhadap  demonstran  karena  terkait  dengan  isu  politik.  Tentara  akhirnya  hanya  pasif  dan menjaga agar tidak terjadi penjarahan, penorobosan batas negara, dan sebagainya (Anoticia, 2019). Oleh karena militer yang tidak memihak Morales saat genting tersebut, maka Morales berargumen bahwa telah terjadi kudeta menggulingkan dirinya.

## Simpulan
Faktor politik yang memengaruhi runtuhnya rezim Evo Morales dapat dilihat menggunakan tiga variabel  yang  ditawarkan  Mainwaring  dan  Linan  yaitu  preferensi,  kebijakan,  dan  politik internasional. Untuk preferensi terhadap demokrasi, Morales tidak menimbang bahwa pembatasan periode jabatan merupakan hal yang krusial dan esensial bagi demokrasi itu sendiri. Demokrasi lebih  ditekankan  pada  fungsinya  terutama  untuk  struktur  dan  distribusi  ekonomi  yang mensejahterakan rakyat. Selama masih banyak konstituten dan dukungan parlemen, Morales dan partai MAS berkalkulasi hal tersebut bisa dijadikan pondasi untuk mencalonkan kembali sebagai presiden dengan perpanjangan periode. Hal ini membuat besarnya tekanan kepada partai karena seolah tidak ada regenerasi kader dan Morales yang mempersonalisasi kekuasaan.
Variabel  kebijakan  memperlihatkan  kebijakan  yang  dikeluarkan  cukup  ekstrem  dalam pengertian  berayunnya  kebijakan  dari  kutub  yang  satu  ke  kutub  yang  lainnya.  Dimulai  dari nasionalisasi sektor gas  dan minyak, usulan dan kawalan terhadap perubahan konstitusi negara, melegalkan  koka  sebagai  sumber  pendapatan,  pembangunan  jalan  melewati  kawasan  taman nasional  TIPNIS,  kebijakan  referendum  yang  tidak  dipatuhi,  kebijakan  partai  mencalonkan kembali  Morales  pada  pemilihan  2019,  dan  sebagainya.  Kebijakan  yang  terlalu mengkonsolidasikan  ke  dalam  jaring  kekuasaan  Morales  dan  MAS  menciptakan  oposan  yang semakin besar dan dengan isu yang beragam. Simpul-simpul oposisi nantinya menemukan peluang dan momentum politik untuk menyerang rezim bersama-sama.
Variabel politik internasional juga terpengaruh dari kebijakan dan sikap yang dipilih oleh Evo  Morales  dan  partai  berkuasa  MAS.  Surut  dan  tebalnya  gesekan  dengan  pemerintahan  AS membuat sejumlah resiko bertambahnya tekanan ke rezim. Aktor penting yang muncul di babak akhir  rezim  Morales  adalah  OAS.  OAS  mendeskreditkan  hasil  pemilihan  2019  yang memenangkan Morales.
Tiga premis yang ditawarkan Mainwaring dan Linan terkait pembahasan khusus mengenai oposisi terbukti ada, yaitu: pertama , munculnya aktor baru yang bergabung ke oposisi, dalam hal ini  Camacho, kedua, distribusi  relatif  sumber  daya  politik  mendukung  ke  kubu  oposisi  hal  ini ditandai dengan tekanan legislatif yang diwakili oleh Jeanine Anez, dan ketiga, aktor politik yang berpindah menjadi oposan yakni kelompok masyarakat adat pasca demonstrasi TIPNIS dan pihak militer yang pasif membela Morales pada saat genting. Faktor penguasa salah langkah juga turut berpengaruh membesarkan oposisi. Salah langkah di sini ketika pendukung MAS melakukan hal

## Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
yang tidak perlu yang efeknya mengakselerasi munculnya aktor oposisi baru yaitu Camacho yang nantinya berhasil menjual ide konservatif Katolik ke masyarakat yang lebih luas sebagai ramuan tambahan menekan rezim.

## Referensi
Alexander, B. (2014). Democracy, dictatorship, and term limits. In Democracy, Dictatorship, and Term Limits . https://doi.org/10.1080/01402382.2015.1008834
Anoticia. (2019). Denuncian Que Hubo Fricciones Entre Jefes Militares Y Kaliman. Diambil 22 Juli 2020, dari http://www.anoticia2.com/2019/10/denuncian-que-hubo-fricciones-entre.html Arana  Araya,  I.  (2017).  What  Drives  Evo’s  Attempts  to  Remain  in  Power?  A  Psychological Explanation. Bolivian Studies
Journal/Revista de Estudios Bolivianos . https://doi.org/10.5195/bsj.2016.167
Balch, O. (2019, Maret 7). How a populist president helped Bolivia’s poor – but built himself a palace. Diambil 18 Juli 2020, dari https://www.theguardian.com/world/2019/mar/07/how-a- populist-president-helped-bolivias-poor-but-built-himself-a-palace
BBC News. (2012). Bolivia march revives Tipnis Amazon road dispute.  Diambil  15 Juli 2020, dari https://www.bbc.com/news/world-latin-america-16804399
Burron, N. (2012). Unpacking U.S. democracy promotion in Bolivia: From soft tactics to regime change. Latin American Perspectives . https://doi.org/10.1177/0094582X11423223 Collin, P. H. (2004). Dictionary of Politics and Government, Third Edition. In Peter Holmes (Ed.), The Politics and Government of Switzerland . London: Peter Collin Publishing. Constitution,  B.  (2009).  Bolivia  Constitution.  Diambil  15  Juli  2020,  dari  Constitute  Project website: https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009.pdf
Dimitrov, M. K. (2011). Why communism did not collapse: Understanding authoritarian regime resilience  in  Asia  and  Europe.  In Why  Communism  did  not  Collapse:  Understanding
Authoritarian Regime Resilience in Asia and Europe . https://doi.org/10.1017/CBO9781139565028
EFE.  (2016).  YPFB:  Bolivia’s  oil  and  gas  nationalization  generated  $31.5  bn  over  a  decade. Diambil 15 Juli 2020, dari https://www.efe.com/efe/english/business/ypfb-bolivia-s-oil-and- gas-nationalization-generated-31-5-bn-over-a-decade/50000265-2898302
Fabricant,  N.,  &  Postero,  N.  (2015).  Sacrificing  Indigenous  Bodies  and  Lands:  The  Political- Economic  History  of  Lowland  Bolivia  in  Light  of  the  Recent  TIPNIS  Debate. Journal  of Latin American and Caribbean Anthropology . https://doi.org/10.1111/jlca.12173
Flick, U. (2013). The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis . London: SAGE Publications. Guardian. (2011). Bolivians march against Evo Morales over jungle highway crackdown. Diambil 15 Juli 2020, dari https://www.theguardian.com/world/2011/sep/29/bolivians-march-against- evo-morales
Guardian. (2013, Mei 1). Bolivia expels US agency for undermining government. Diambil 20 Juli 2020, dari https://www.theguardian.com/world/2013/may/01/bolivia-expels-us-agency Guardian. (2018). Bolivia’s president Evo Morales to run again despite referendum ruling it out. Diambil  15  Juli  2020,  dari  https://www.theguardian.com/world/2016/dec/18/bolivias- president-evo-morales-to-run-again-despite-referendum-ruling-it-out
Hirseland, A. S., & Strijbis, O. (2019). ‘We were forgotten’: explaining ethnic voting in Bolivia’s highlands and lowlands. Journal of Ethnic and Migration Studies .
https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1492371
Hope,  J.  (2016).  Losing  ground?  Extractive-led  development  versus  environmentalism  in  the Isiboro  Secure  Indigenous  Territory  and  National  Park  (TIPNIS),  Bolivia. Extractive Industries and Society . https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.005
Johnson, S. (2019). Neorealism and the Organization of American States (OAS): An Examination of  CARICOM  Rationality  Toward  Venezuela  and  the  United  States. SAGE  Open . https://doi.org/10.1177/2158244019887950
Kathryn Robb, Mark Moran, Victoria Thom, J. C. (2015). Indigenous Governance and Mining in Bolivia.  Diambil  20  Juli  2020,  dari  The  University  of  Queensland  website: https://united4changecenter.org/wp-content/uploads/2017/05/32-Bolivia-Mining-Report- 2015.pdf
Kohl,  B.  (2010).  Bolivia  under  morales:  A  work  in  progress. Latin  American  Perspectives . https://doi.org/10.1177/0094582X10366533
Linda  C.  Farthing,  B.  H.  K.  (2014). Evo’s  Bolivia :  continuity  and  change . https://doi.org/10.7560/757271
Linera,  Á.  G.  (2012).  Geopolitics  of  the  Amazon:  Landed-Hereditary  Power  and  Capitalist Accumulation.  Diambil  18  Juli  2020,  dari  https://climateandcapitalism.com/wp- content/uploads/2013/01/Geopolitics-of-the-Amazon-8x11.pdf
Madrid,  R.  L.  (2012). The  Rise  of  Ethnic  Politics  in  Latin  America .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Mainwaring,  S.,  &  Pérez-Liñán,  A.  (2013).  Democracies  and  dictatorships  in  Latin  America: Emergence,  survival,  and  fall.  In Democracies  and  Dictatorships  in  Latin  America: Emergence, Survival, and Fall . Cambridge: Cambridge University Press. Marston,  A.,  &  Kennemore,  A.  (2019).  Extraction,  Revolution,  Plurinationalism:  Rethinking Extractivism from Bolivia. Latin American Perspectives . https://doi.org/10.1177/0094582X18781347
McNeish, J. A. (2013). Extraction, Protest and Indigeneity in Bolivia: The TIPNIS Effect. Latin American and Caribbean Ethnic Studies . https://doi.org/10.1080/17442222.2013.808495 Mike  Gonzalez.  (2019). The  Ebb  of  the  Pink  Tide:  The  Decline  of  the  Left  in  Latin  America . London: Pluto Press.
Neuman,  W.  L.  (2014). Social  Research  Methods  Qualitative  and  Quantitative  Approaches . London: Pearson.
Nugent, C. (2019). How Bolivia’s Evo Morales Was Brought Down With the Help of an Obscure Conservative With a Bible. Diambil 20 Juli 2020, dari Time website: https://time.com/5728279/luis-fernando-camacho-bolivia/
Oviedo Obarrio, F. (2010). Evo Morales and the Altiplano: Notes for an Electoral Geography of the  Movimiento  al  Socialismo,  2002—2008. Latin  American  Perspectives , 37 (3),  91–106. https://doi.org/10.1177/0094582X10364035
Pineo, R. (2016). Progress in Bolivia: Declining the United States Influence and the Victories of Evo Morales. Journal of Developing Societies . https://doi.org/10.1177/0169796X16667170 Postero, N. (2017). The Indigenous State: Race, Politics, and Performance in Plurinational Bolivia. In The  Indigenous  State:  Race,  Politics,  and  Performance  in  Plurinational  Bolivia . https://doi.org/10.1525/luminos.31
Schwarz,  A.,  &  Schwarz,  A.  (2018).  The  fall  of  Soeharto.  In A  Nation  in  Waiting . https://doi.org/10.4324/9780429495489-11
Sinclair Thomson,  Rossana Barragán, Xavier Albó, Seemin Qayum,  M. G. (2018). The Bolivia
Reader: History, Culture, Politics . London: Duke University Press.
Springerová, P., & Vališková, B. (2016). Territoriality in the development policy of Evo Morales’ government and its impacts on the rights of indigenous people: The case of TIPNIS. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies .
https://doi.org/10.1080/08263663.2016.1182297 UN. (2020). No Title. Diambil 1 Juni 2020, dari https://data.un.org/en/iso/bo.html Van Cott, D. L.  (2005).  From movements  to  parties  in  Latin  America:  The evolution  of ethnic politics. In From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics . https://doi.org/10.1017/CBO9780511756115
Walters,  J.  (2019).  Bolivia’s  Path  to  Camacho.  Diambil  20  Juli  2020,  dari  Nacla  website: https://nacla.org/news/2019/11/13/bolivia-path-camacho-interview-morales
Webber,  J.  R.  (2010).  Carlos  mesa,  evo  morales,  and  a  divided  bolivia  (2003-2005). Latin American Perspectives . https://doi.org/10.1177/0094582X10364033
Weisbrot, M. (2019). The Trump Administration Is Undercutting Democracy in Bolivia. Diambil 20  Juli  2020,  dari  The  Nation  website:  https://www.thenation.com/article/archive/bolivia- election-oas/