## SOCIAL RESPONSIBILITY
:

## KAJIAN THEORETICAL FRAMEWORK
,

## DAN PERANNYA DALAM RISET DIBIDANG AKUNTANSI

## Nor Hadi
Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

## ABSTRACT
Past  decades,  the  issue  of  corporate  social  responsibility  very  debated, demanding move corporate orientation from shareholder to stakeholder orientation. Implementation of social responaibility, described in social theories such as ethics theory, legitimacy theory, stakeholder theory, contracting theory, political theory and much more. In the perspective of legitimacy theory, companies existancies can not avoid the existence of stakeholders who are the parties to the mutual influence of the company. To that end, the company must maintain the congruence of interests between the company-of stakeholders (stakeholder theory).
Corporate  social  responsibility  is  increasingly  penetrated  by  no  limits, apparently has an important role in the development of accounting, which is increasingly rampant social accounting studies (social accounting). That, of giving legitimacy of accounting as a social science that is open to the development of field phenomenon. The real manifestation of accounting response to social issues is increasingly widespread social studies Consequences of disclosure in relation to economics. Most developments do not question the aspect of social accounting matters: (a) why the company conducts social reported; (b) what are the social content of the report gives the signal to company performance, (3) what are the dimensions of corporate social performance measures, (4) whether effective enough social responsibility and meet the expectations of stakeholders, and (5) whether the most appropriate approach in the implementation of social responsibility.
Key words: Corporate Social Responsibility, legitimation, stakeholder

## PENDAHULUAN
Pergeseran  paradigma  pengelolaan  perusahaan  dari shareholders orientation ke stakeholder orientation merupakan satu keniscayaan. Hal itu karena,  secara  sosiologis,  eksistensi  perusahaan  ditengah  lingkungan masyarakat (community )  memiliki implikasi baik positif (positive externalities) maupun negatif (negative externalities). Positif externalities  mengarah pada kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan,  seperti membuka peluang kesempatan  kerja,  mendukung  peningkatan  PDRB,  meningkatkan pendapatan  serta  bentuk  sejenisnya.  Sementara negetive  externalities mendorong terwujud competitive dis-economics , seperti pencemaran, radiasi, kebisingan, kesenjangan sosial serta bentuk eksploitasi sumberdaya lainnya.
Herad dan Bolce (1998) berpendapat bahwa negative externalities benar- benar telah mengancam munculnya polusi udara dan air, kebisingan suara,
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi Norhadi
kemacetan  lalu  lintas,  limbah  kimia,  hujan  asam,  radiasi  sampah  nuklir, dan  masih  banyak  lagi  petaka  lain,  sehingga  menyebabkan  stres mental maupun  pisik,  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Capra  (1983) menuduh bahwa perusahaan merupakan penyebab utama apa yang sekarang disebut kesalahan alokasi sumber daya manusia dan alam.
Terkait  dengan  kerusakan  lingkungan,  paling  tidak  masyarakat  harus menanggung empat macam biaya, antara lain: (1) damage cost ; (2) transaction cost ; (3) avoidance cost ;  dan (4) abatement cost (Afif dalam Roziqin dalam Memed, 2001).
Melihat  konteks  sebagaimana  dinyatakan  tersebut  diatas,  perusahaan seharusnya tidak sekedar bertanggungjawab pada shareholders seperti yang terjadi  selama  ini,  namun  meluas  sampai  pada stakeholder (selanjutnya disebut sosial responsibility) . Social responsibility (CSR) merupakan pelebaran tanggungjawab  perusahaan  sampai  lingkungan  baik  secara  pisik  maupun psikis (Capra, 1983). Social responsibility tersebut dapat dilakukan misalnya dengan  berinvestasi  pada  sektor-sektor  ramah  lingkungan,  menjaga keseimbangan  eksploitasi,  pengolahan  limbah  (daur  ulang  limbah), menaikkan pengeluaran-pengeluan sosial (biaya sosial) serta cara lain guna menjaga  keseimbangan  lingkungan  (Memed,  2001).
Namun  demikian,  sebagai  unitas  bisnis,  sikap  opportunistik  seringkali muncul dan tak dapat dihindarkan  dalam segala keputusan tindakan, tak terkecuali pada ketersediaan pelaksanaan tanggung jawab sosal perusahaan terhadap lingkungan (social responsibility) . Sehingga, pelaksanaan corporate social  responsibility (CSR)  oleh  sebagian  besar    perusahaan  tak  dapat dihindarkan  dari  latarbelakang  motif,  terutama  motif  ekonomi (economics motive).
Berbagai  bukti  empiris,  tentang  didominasi motive  approach dibanding system approach adalah berbagai dimensi pengeluaran terkait tanggungjawab sosial perusahaan yang lebih dititik-beratkan pada upaya untuk membangun legitimasi perusahaan  dimata stakeholder dalam porsi untuk meningkatkan profitabilitas baik di pasar komoditas maupun pasar modal (Nor Hadi, 2008). Lebih lanjut dinyatakan bahwa perusahaan dalam melakukan tanggungjawab lebih diarahkan pada pengeluaran yang berdekatan dan mendukung operasi utama perusahaan, seperti bagi perusahaan otomotif maka pengeluaran lebih diarahkan  untuk  mendukung  produknya,  bagi  perusahaan  yang  bergerak disektor agriculture maka  pengeluaran  tanggungjawab  sosial (social responsibility) juga dalam mendukung operasi agriculture . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya pelaksanaan social responsibility (CSR) lebih didudukkan dalam kerangka menciptakan competitive advantage .
Berangkat  dari  konteks  seperti  itu,  memungkinkan  terjadi  potensi variance pemahaman, pengertian dan pelaksanaan social responsibility baik bagi perusahaan maupun stakeholder (pemerintah, LSM, konsumen, supplier, masyarakat sekitar, bank, investor dan lainnya).
Perusahaan berpandangan bahwa pelaksanaan social responsibility (CSR) disamping diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat (sosial) juga  diharapkan  memberikan  kontribusi  ekonomi  bagi  perusahaan. Sementara,  bagi stakeholder memiliki  pandangan  bahwa  seharusnya perusahaan  memiliki  dan  meningkatkan  tanggungjawab  sosial (social responsibility), karena  perusahaan  adalah  pihak  yang  memunculkan competitive dis-economics, yang mana, selama ini justru stakeholder yang harus menanggungnya (social cost).
Kontradiksi pandangan tersebut, memunculkan pengaburan definisi social responsibility serta memunculkan paradigma social responsibility yang bersifat volunter dan berada pada ambang minimun pelaksanaanya. Untuk itu, dalam rangka mencarikan benang merah, koherensi dan terintegrasi kedua belah pihak baik dari sisi konsepsi, batasan, cakupan dan pelaksanaannya, maka perlu  kajian  epistimologis  tentang social  responsibility (CSR)  yang  dapat dijadikan pijakan dan praktik social responsibility (CSR) sehingga diperoleh harmonisasi keterhubungan antara perusahaan dan komunitas masyarakat secara  berimbang.

## PENGERTIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Kerangka pemikiran yang termuat dalam legitimacy theory dan stakeholder theory mengandung  essensi  mendasar  tentang  pergeseran  paradigma pengelolaan  perusahaan  kearah  orientasi  keberpihakan  terhadap masyarakat  secara  lebih  luas.  Muatan  pergeseran  kearah community orientation tersebut  sudah  barang  pasti  akan  lebih  banyak  bermuatan tanggungjawab sosial (social responsibility) yang pada akhirnya justru dapat dijadikan  pilar  dalam  menciptakan  keunggulan  kompetitif (competitive advantage) bagi perusahaan.
Menurut Johnson and Johnson (2006) mendefinisikan “ Corporate Social Responsibility (CSR )  is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society” .
Definisi  tersebut  pada  dasarnya berangkat  dari  filosofi  bagaimana  cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu  mengelola  bisnis  operasinya  dengan  menghasilkan  produk  yang berorentasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.
Menurut Lord Holme and Richard Watts (2006) mendefinidsikan “ Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large ”
Sedangkan Ghana (2006) mendefinisikan “CSR is about capacity building for sustainable likelihoods. It respects cultural differences and finds the business opportunities in building the skills of employees, the community and the government ”
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi
Norhadi

## lebih lanjut dinyatakan
“corporate social responsibility (CSR ) is about business giving back to society ”.
Batasan yang diberikan Ghana tersebut memberikan penjelasan secara lebih dalam, bahwa sesungguhnya corporate social responsibility memberikan kapasitas  dalam  membangun corporate building menuju  terjaminnya going concern perusahaan. Didalamnya, termasuk upaya peka (respect )  terhadap adopsi  sistemik  berbagai  budaya  kedalam  strategi  bisnis  perusahaan termasuk  keterampilan  karyawan,  masyarakat,  dan  pemerintah.
Tanggungjawab sosial (social responsibility) yang merupakan keberpihakan terhadap stakeholder, meliputi keberpihakan terhadap managers, employee, stockholders,  creditors,  traders dan consumres  ( Richard  N  Farmer  dan  W. Dickerson Hogue, 1973). Lebih lanjut dinyatakan, bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kepentingan terhadap peningkatan laba (profit), tetapi juga memperthitungkan kepentingan dan kebutuhan kelompok masyarakat baik internal  maupun  eksternal.  Karena,  terdapat  koherensi  antara  upaya meningkatkan  profitabilitas  perusahaan  terhadap  legitimasi  perusahaan lewat peningkatan corporate social responsibility .
The  Worh  Business  Council  for  Sustainable  Development  (WBCSD) yang merupakan  lembaga  internasional  yang  berdiri  tahun  1955  dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia,  lewat  publikasinya “Making  Good  Business  Sense” mendefinisikan corporate social responsibilirty : “Continuing commitment by business to behave athically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”
Definisi  tersebut  diatas  menunjukkan corporate  social  responbility merupakan  satu  bentuk  tindakan  yang  berangkat  dari  pertimbangan  etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan  peningkatan  kualitas  hidup  bagi  karyawan  berikut  keluargannya serta  sekaligus  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  sekitar  dan masyarakat  secara  lebih  luas.

## PERKEMBANGAN  PENDEKATAN  PRAKTIK CORPORATE  SOCIAL RESPONSIBILITY
Kristalisasi  praktik social  responsibility (CSR)  telah  ada  sejak  lama, meskipun dalam bentuk, jenis dan dan kandungan yang berbeda. Menurut cara  pandang  tradisional,  praktik corporate  social  responsibility lebih didasarkan  pada  aktivitas  yang  bersifat  karitatif.  Artinya, corporate  social responsibility (CSR) lebih bersifat karitatif, jangka pendek dan masih dalam tataran polesan belaka (merupakan simbol saja).
Gema corporate  social  responsibility dimulai  sejak  tahun  1960-an  saat dimana secara global, masyarakat dunia  telah pulih dari excess Perang Dunia I dan II, dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Gema corporate social responsibility (CSR) pada saat itu diramaikan dengan diterbitkan buku
legendaris  yang  berjudul “Silent  Spring” oleh  Rachel  Carson,  seoramg  ibu rumah tangga, yang pemikiranya dilatarbelakangi oleh betapa mematikannya pestisida bagi lingkungan  dan kehidupan.  Sejak itulah, pemikiran  tentang pentingnya  perhatian  terhadap  masalah  lingkungan  dan  kesehatan masyarakat semakin serius dan meluas (Wibisono, 2007).
Perkembangan  praktik social  responsibility selanjutnya  nampak  lebih maju  dan  komprehensif  serta  luas  cakupannya,  yaitu  memasuki  ranah pemikiran  sampai  pada  level  korporasi  yang  lebih  manusiawi.  Produk pemikiran  monumental  yang  menandai  kereterbukaan  korporasi  dalam meningkatkan  tanggungjawab  sosial  tersebut  termuat  dalam  buku  yang berjudul “The  Future  Capitalism” yang  ditulis  oleh  Lester  Thurow  (1966). Pemikiran  tersebut  menunjukkan  bahwa  kapitalis  (yang  menjadi mainstream ekonomi selama ini) tak hanya berkutat pada persoalan ekonomi (economics rational) namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan (social  &  environmental  perspective) yang dapat  dijadikan  sebagai basis sustainable perusahaan dimata society (Wibisono, 2007).  Pada tahap ini, social responsibility tidak  sebatas  diposisikan  sebagai  bentuk  iktikat  baik  atau sebagai  tangan  dewa  yang  berbaik  hati  terhadap  masyarakat  lewat pengorbanan sosial yang dilakukan oleh perusahaan (korporasi). Melainkan, corporate  social  responsibility merupakan  bagian  dari  dimensi  yang mengandung  motif  termasuk  mendukung  strategi  perusahaan  dalam kerangkan positioning dimata stakehoders- nya.
Pemikiran  selanjutnya  adalah  pada  era  tahun  1970-an,  yang  ditandai dengan  terbitnya buku yang berjudul “The Limits to Growth” yang ditulis oleh Club  of  Rome. Satu  essensi  mendasar  pada  buku  tersebut  adalah mengingatkan  kepada  masyarakat  dunia  bahwa  bumi  yang  kita  pijaki mempunyai  keterbatasan  daya  dukung,  disisi  lain,  manusia  bertambah secara  eksponensial.  Karenanya,  eksploitasi  alam  mesti  dilakukan  secara hati-hati  supaya  pembangunan  dapat  dilakukan  secara  berkelanjutan (Wibisono,  2007).  Sejalan  dengan  bergulirnya  wacana  tentang  kepedulian lingkungan, kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemasan philanthropy serta Community Development (CD). Pada dasarwarsa tersebut,  terjadi  perpindahan  penekanan  kearah  sektor-sektor  produktif kearah  sektor-sektor  sosial.  Oleh  karena  itu,  pada  kurun  dekade  terakhir ini, corporate  social  responsibility (CSR)  menjadi  bagian  penting  yang  tak terpisahkan dengan operasional perusahaan (Toms, 2000).
Di era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser konsep social responsibility dari  basis  pilanthropy  kearah  yang  lebih  produktif  lewat community  development (CD ) .  Intinya,  kegiatan  kedermawanan  yang sebelumnya  kental  dengan  pola  kedermawanan  karitatif  bergeser orientasinya kearah pemberdayaan masyarakat, (CD), seperti pengembangan kerjasama,  memberikan  ketrampilan,  pembukaan  akses  pasar,  hubungan imtiplasma dan sejenisnya (Wibisono, 2007).
Dasawarsa  1990-an  adalah  dasawarsa  yang  diwarnai  dengan  beragam pendekatan aplikasi corporate social responsibility (CSR) , seperti pendekatan
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi
integral, pendekatan stakeholder maupun pendekatan civil society (Wibisono, 2007).  Lebih  lanjut  dinyatakan,  beragam  pendekatan  tersebut  telah mempengaruhi praktik community development , yang pada akhirnya menjadi satu aktivitas yang lintas sektor mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial (Nor Hadi, 2008).
Satu terobosan besar perkembangan gema corporate social responsibility dikemukakan oleh John Eklington (1997) yang terkenal dengan “ The Triple Botton Line ” yang dimuat dalam buku “Canibalts with Forks, the Triple Botton Line of Twentieth Century Business” . Ia berpendapat, bahwa jika perusahaan ingin sustain, maka  ia  perlu  memperhatikan  3P,  yaitu  bukan  cuma profit yang  diburu,  namun  juga  harus  memberikan  kontribusi  positif  kepada masyarakat (people) dan  ikut  aktif  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan (planet).
Konsep triple botton line tersebut nampaknya cukup direspon oleh banyak kalangan, karena mengandung strategi integral dengan memadukan antara social  motive dan economics  motive .  Gambar.  1  berikut  mengillustrasikan keterkaitan  gugus  tanggungjawab  sosial  perusahaan  yang  secara  integral dan memberikan basice ideas kristalisasi motive grounds dan pragmtice gorouds ( social motive dan economice motive).

## Gambar. 1
Konsep Triple Botton Line
Social (People)
Lingkungan (Planet) Ekonomi (profit) 3P

## Sumber: Elkington dalam Wibisono (2007)
Gambar. 1 tersebut diatas mengisyaratkan bahwa terjadi koneksitas secara  integral  antara  kepedulian  masyarakat,  menjaga  keseimbnagan lingkungan dan upaya mencapai laba perusahaan.

## EKSTRAKSI    LANDASAN  TEORI    DALAM CORPORATE  SOCIAL RESPONSIBILITY
Sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya bahwa tanggungjawab sosial  perusahaan (corporate  social  rsponsibility) merupakan  upaya
perusahaan untuk menjaga keseimbangan terhadap lingkungan sekitar baik pisik  maupun  psikis.  Pelebaran  tanggungjawab  tersebut  muncul  sebagai akibat exterlities dis-economics yang timbul adanya industrialisasi (eksistensi perusahaan),  seperti  pencemaran,  emisi  debu,  radiasi,  kebisingan,  hujan asam, serta bentuk externalities lainnya (Nor Hadi, 2008).
Negative externalities tersebut mengakibatkan cost yang harus ditanggung oleh stakeholder , sementara mereka adalah pihak yang tidak turut langsung menikmati peningkatan kesejahteraan (hasil) dari perusahaan. Dari situlah awal  munculnya  ketidak-keseimbangan  antara  kepentingan  perusahaan sebagai  unit  bisnis  dengan  kepentingan stakeholder  (incongruence- si ). Implikasinnya,  terjadi  protes stakeholder terhadap  perusahaan.  Untuk mengurangi klaim (protes) tersebut dapat dilakukan lewat mekanisme social cotract berupaka peningkatan corporate social responsibility (CSR).
Perdebatan  seputar social  responsibility mengalami  pasang  surut  dan berkembang  secara meruang  dan mewaktu.  Problem  inti yang  terkandung dalam  tananggungjawab  sosial (social  responsibility) adalah  integritas pelaksanaan  etika  bisnis (business  ethics) oleh  pelaku  bisnis.  Dikatakan deminkian, social  responsibility merupakan  perwujudan  kesadaran  pelaku bisnis  (industri)  atas externalities  dis-economics yang  ditimbulkan. Problematika  menjadi  semakin  melebar  ketika  para  pihak  tidak  konsisten terhadap  upaya  menjaga  keseimbangan,  mengingat  dalam  tanggungjawab sosial mengadung cost yang cukup besar.
Trevino dan dan Nelson (1995) menyatakan bahwa dilema etika berada pada koordinat diametral yaitu antara situasi benar dan salah, yang mana value tersebut  bersifat  kontradiksi (conflic) dalam  banyak  aktivitas  bisnis. Itu, merupakan satu problema yang sulit dan selalu dihadapi bisnis organisasi termasuk  para  pelaku  bisnisya. Stakeholder berharap  para  pelaku  bisnis (perusahaan)  memahami    tanggungjawab  atas  persoalan  yang  timbul  di masyarakat. Kasus Nike di Amerika, satu contoh riil bagaimana perusahaan menghadapi  dilema  penolakan  produk  oleh  para  konsumen  akibat pelanggaran  etik  bisnis  berupa  eksploitasi  tenaga  kerja  di  negara-negara berkembang.
Milton  Friedman  (1970)  menyatakan  bahwa  manajemen  perusahaan memiliki  tanggungjawab  untuk  meningkatkan (maximize) keuntungan  bagi para pemilik (shareholders) . Trevino dan Nelson (1995) berpendapat bahwa manajemen  seharusnya  meningkatkan  keuntungan (money) berdasar  dan tidak  bertentang  dengan  keberadaan  masyarakat (society) .  Artinya, perusahaan  dalam  mengejar  keuntungan  sebagai  mana  filosofi  keberdaan perusahaan  hendaknya  memperhitungkan  kepentingan  dan  norma masyarakat  yang  mengitarinya.
Terkait dengan keterhubungan antara ethics , individu, managers, employee dan stakehoders ,  terdapat  dua  pendekatan  yang  selalu  digunakan  dalam banyak  studi  terkait  dengan ethics yaitu perspective  approaches dan psychological approaches . Perspective approach difokuskan pada “what” the
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi
Norhadi
business  should  do  to  make  the  best  etihical  decision-making .  Sementara, psycological approach difokuskan pada “how” people make basic ethical decision . Terdapat tiga konsep dasar etika (basic ethical concept) dalam implementasi perspective approach , antara lain: (1) utilitarianism concept (Bentam, 1748-1873 dan John Stuart Mill, 1806-1873); (2) deontological concept (Immanuel Kant, 1724 -1804 dan John Rawls, 1971); (3) integrity concept or virtue ethics .
Konsep utilitarian (utilitariansm concept) (Bentham dan John Stuart Mill,
1806) memberikan arahan “emphasis consequence of an action on individuals affected by an action ” . Lebih lanjut dinyatakan “ balancing social harm and benefit in making a decision that maximise net benefit and minimise overall harm for all stakeholder ” .
Konsep  deontologi  menekankan  kewajiban  manusia  untuk  bertindak secara baik. Suatu tindakan dikatakan baik bukan dinilai dan dibenarkan atas dasar akibat dari tindakan itu. Satu tindakan dikatan baik, dilihat dari tindakan tersebut baik adanya. Dengan demikian, satu tindakan dikatakan baik  (bermoral)  karena  tindakan  tersebut  dilaksanakan  berdasarkan kewajiban  yang  memang  harus  dilaksanakan,  terlepas  dari  tujuan  atau akibat dari tindakan tersebut (Ghazali Iman, 2006).
Konsep  integritas (integrity  concept  or  virtue  concept) difokuskan  pada integgrity of the moral actors such as the actor’s charactors,  motivation, and intentions .  sebagaimana  yang  dinyatakan oleh Aristoteles dan  Plato bahwa konsep  integritas  mengandung  tiga  komponen  yaitu equity,  fairness dan impartiality . Teori stakeholder memberikan landasan acuan linkage antara perusahaan dengan stakeholder . Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal  yang  memiliki  hubungan  baik  bersifat  mempengaruhi  maupun dipengaruhi,  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung  oleh  perusahaan. Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organization (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo dan Raymond, 2005).
Menurut Hummels (1998) ......(stakeholder are) individuals and groups who have legitimate claim on the organization to participate in the decision making process simply because they are affected by the organization’s practices, policies and actions.
Batasan stakeholder tersebut diatas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya  memperhatikan stakeholder ,  karena  mereka  pihak  yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktifitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder , bukan tidak mungkin akan menuai protes, dan hal  itu  akan  mengeliminasi  legitimasi  perusahaan  dimata stakeholder .
Jones, Thomas dan Andrew (1999) menyatakan bahwa pada hakekatnya stakeholder theory mendasarkan diri pada asumsi, antara lain:
1. the corporation has relationship with many constituenties groups (stakeholder) that effect and are affected by its decisions (Freeman, 1984)
2. the theory is concerned with nature of these relationship in terms of both processes and outcomes for the firm and its stakeholder
3. the interests of all (legitimate) stakeholder  have intrinsic value, and no set of interests is assumed to dominate the others (Clakson, 1995; Donaldson & Preston 1995)
4. the theory focuses on managerial decission making (Donaldson & Preston 1995)
Berdasar pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan tidak dapat  melepaskan diri operasinya  dengan  lingkungan sosial (social setting) sekitarnya . Sehingga,  terkait  dengan  upaya  menjaga  legitimasi  dan going- concern , perlu kirannya mencari pembenaran (reposisi) secara tepat terhadap stakeholder .  Semakin  kuat  posisi  perusahann  terhadap  para stakeholder, maka  semakin  besar  kecenderungan  perusahaan  mengadaptasi  dan memposisikan diri ditengah-tengah stakeholder, sehingga perusahaan punya potensi kekuatan dan competitive advantage semakin besar, karena terdapat keberpihakan dan kesesuaian antara stakeholder dengan perusahaan (Adam. C.H, 2002).
Rheinald Kasali dalam Wibiosono (2007) membagi stakeholder sebagaimana dalam gambar berikut ini:

## Gambar: 2
Linkage Stakeholder dan Prusahaan FIRM Pemerintah Pemasok Asosiasi Bisnis Pemilik Karyawan Pesaing Konsumen Kelompok Interest Khusus Sumebr: Wibisono (2007)
Peta stakeholder tersebut memberikan gambaran tentang keragaman para pihak  yang  berkepentingan.  Masing-masing  juga  mempunyai  jenis  dan tingkat  kepentingan  yang  berbeda-beda  terhadap  perusahaan,  sehingga masing-masing mempunyai harapan dan kepuasan berbeda-beda. Karyawan, mempunyai  kepentingan  dan  pengharapan  agar  perusahaan  dapat memberikan kesejahteraan yang optimal kepada dirinya. Disisi lain, pemilik memiliki kepentingan agar perusahaan mampu menyumbangkan profit yang
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi Norhadi
besar kepadanya. Begitu pula dengan pemerintah, mempunyai kepentingan dan  pengharapan  agar  perusahaan  mampu  menyumbangkan  pajak  dan retribusi yang optimal. Masyarakat tak ketinggalan, mempunyai kepentingan dan  pengharapan  agar  perusahaan  dapat  memberikan  kontribusi sebanyaknya bagi mereka (social responsible).
Teori Legitimasi (legitimacy theory) memberikan kerangka dasar berpikir pentingnya  legitimasi stakeholder terhadap  perusahaan  dalam  rangka menjaga going  concern perusahaan.  Legitimasi  merupakan  suatu  keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala  lingkungan  sekitarnya  baik  pisik  maupun  non  pisik.  Untuk  itu, legitimasi mengalami perubahan sejalan dengan pergeseran koordinat ruang dan waktu (Dowling 1975).
Menurut  Gray  et.  al,  (1996)  berpendapat  bahwa  legitimasi  merupakan “… .a systems-oriented view of organisation and society…permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and group”.
Sedangkan menurut Deegan (2002) juga menyatakan legitimasi sebagai “.... a system-oriented perspective, the entity  is assumed to influenced by, and in turn to have influence upon, the society in which it operates. Corporate disclosure are considered to represent one important means by witch management can influence external perceptions about organisation”.
Definisi tersebut, mencoba menggeser secara tegas perspektif perusahaan kearah stakeholder orientation (society). Dari batasan tersebut mengisyaratkan bahwa  legitimasi  perusahaan  merupakan  arah  implikasi  orientasi pertanggungjawaban  perusahaan  yang  lebih  menitik  beratkan  pada stakeholder perspective (masyarakat dalam arti luas).
Gary O’Donovan (2002) memberikan illustrasi posisi gap legitimasi antara perusahaan dan stakeholder , sebagaimana digambarkan diagram berikut ini:

## Gambar 3
Daerah Gap Legitimacy
Z Corporation’s Action and activities Y Society’s expectations and perceptions of
a corporation’s activities
X ISSU/EVENT
Dalam  diagram  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  pada  wilayah  X merupakan  kesesuaian  ( congruence )  antara  operasi  perusahaan  ( corporate
activities ) dengan pengharapan masyarakat ( society’s expectations ), termasuk kesesuaian pada nilai sosial dan norma.  Sedang wilayah Y dan Z merupakan ketidaksesuaian (incongruence )  antara  operasi  perusahaan  ( corporation’s actions )  terhadap  persepsi  masyarakat (gap  legitimacy) .  Pengurangan  gap legitimasi dapat dilakukan dengan jalan memperlebar wilayah X lewat strategi legitimasi  (  seperti  dengan  cara  menigkatkan social  responsibility dan memperluas pengungkapan termasuk pengungkapan sosial ( social disclosure ) (Gary O.Donovan, 2002) .
Pattric  Medley (1996)  memberikan  illustrasi  pihak-pihak yang  memiliki hubungan  langsung  maupun  tidak  langsung  dan  saling  mempengaruhi terhadap  perusahaan,  serta  memiliki  potensi  penekanan  terhadap perusahaan  manakala  terjadi incongruence (gap  legitimasi) , sebagaimana dijelaskan dalam diagram berikut ini:

## Gambar 4 Sumber Tekanan Gap Legitimasi
The Organization Good Citizenship Employee Legislators Communities Market Force Bankers Shareholders Geen Group Acquirers Directors

## Sumber: Patrick  Medley (1996)
Diagram  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  banyak  pihak  yang berpeluang  memberikan  tekanan  terhadap  perusahaan,  seperti legislators, green  group,  community akibat  adanya negetive  externalities termasuk incongruence dalam  norma  masyarakat.  Karena,  mereka  merupakan  agen sosial yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan (stakeholder) . Tak terkecuali bankers, market force, employee dan shareholders ,  juga  memiliki  kepentingan  serta  berupaya  terlindungi kepentinganya  dari  klaim  semua  pihak.  Untuk  itu,  ketika  operasinya perusahaan  tidak  sesuai  dengan  lingkungan,  dapat  memicu  reaksi  protes dari  lingkungan  maka  mereka  akan  melakukan  tekanan.
Legitimasi stakeholder tersebut  sangat  penting  bagi  perusahaan mengingat legitimasi stakeholder memiliki peran penting dalam mendukung tujuan  perusahaan.  Gap  legitimasi  akan memiliki  potensi  besar terjadinya
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi
Norhadi
klaim atau protes stakeholder terhadap perusahaan. Hal itu, memiliki dampak terhadap  eksistensi  perusahaan,  karena  dapat  mengganggu  stabilitas operasiopnal dan berakhir pada profitabilitas. Upaya yang dapat ditempuh oleh  perusahaan  adalah  melakukan  kontrak  sosial (social  contract) antara perusahaan terhadap stakeholder .
Political  Theory dapat  dijadikan  kerangka  berpikir  upaya  menciptakan pareto  optimal  keterkaitan  langsung  maupun  tidak  langsung  antara perusahaan  terhadap stakeholder yang  rawan  illigitimasi  (klaim/protes). Political theory memiliki essensi menjelaskan tentang interaksi antara dunia bisnis (perusahaan dan/atau badan usaha) terhadap masyarakat (stakeholder), yang  mana,  dalam  interaksi  tersebut  mengandung  kekuasaan  yang  tak terpisahkan antara perusahaan dan tanggungjawabnya.
Terdapat  dua  konsep  besar  dalam political  theory yaitu Corporate Constitutionalism dan Corporate Citizenship . Davis (1960) menyatakan corporate constitutionalism mengandung  makna  bahwa  hubungan  tanggungjawab kekuasaan  bisnis  secara  bertanggungjawab.  Bisnis  merupakan  institusi sosial  dan  harus  menggunakan  kekuasaannya  secara  bertangungjawab. Donaldson  (1982)  dalam  Chand  (2006)  dalam  Sulistyo  (2008)  menyatakan bahwa  sebagai integrativs social contract hubungan  bisnis  dan  masyarakat merupakan  bentuk social  contract. Hal  itu  selajan  dengan  filosofi  Locke menyatakan bahwa kontrak sosial antara bisnis masyarakat telah eksis sejak lama. Kontrak sosial berimplikasi pada berbagai kewajiban langsung dan tidak langsung  antara  dunia  bisnis  dan  masyarakat  (Sulistyo,  2008).  Aplikasi kontrak  sosial  yang  merupakan  bagian  dari political theory adalah  praktik corporate social responsibility atas negative externalities yang ditimbulkannya dan  sekaligus  sebagai  kontrapestasi  perusahaan  (dunia  bisnis)  terhadap stakeholder .

## RANCANG  BANGUN  KERANGKA  TEORETIK  DALAM  RISET  DIBIDANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Ranah  penelitian  berparadigma positivistics bertujuan  untuk mengembangankan  ilmu  pengetahuan  secara  gradual,  spontong-spotong. Akumulasi  dari  ilmu  pengetahuan  tersebut  menjadi  satu  bangunan  ilmu pengetahun  yang  utuh.  Masalah  penelitian  dibangun  atas  dasar  berbagai sumber,  seperti  meta  analisis  terhadap  riset  sebelumnya  (riset  gap),  lewat pengamatan  fenomena  empiris  yang  kontradiksi  dengan  logika  teori,  serta kesenjangan  fenomena  empiris  yang  memiliki  implikasi  potensial  dalam memberikan  manfaat  kehidupan  praksis  masyarakat  luas  sehingga  perlu pemecahan.
Logika  kerja  penemuan  masalah  penelitian  berparadigma positivistics (deductive  hipotetico  testing) yang  dibangun  atas  dasar  deviasi  fenomena empiris, masalah empiris dikontradiksikan dengan teori yang melandasinya (core theory) . Dengan demikian, penelitian kuantitatif tak dapat terhindarkan dari  membangun  kerangka  pemikiran  teoretik  penelitian  yang  sekaligus merupakan ekstraksi ide dasar (orisinalitas) dari satu penelitian (Nor Hadi,
2007),  mengingat  penelitian  kuantitatif  bertujuan  untuk  melakukan verifikasi  ataupun  valsifikasi  teori  (pengujian  teori).
Membangun kerangka pemikiran teoretik (theoretical framework), secara operasional tak lain adalah  ekstraksi dari berpikir logis, integratif, koheren dalam menghubungkan antara masalah penelitian, tujuan penelitian, grand theory yang  melandasai  dan  peta  perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang sedang  dikaji  dengan  penelitian  sebelumnya  (Nor  Hadi,  2007).  Untuk  itu, membangun kerangka  pemikiran teoretik tak dapat  dilepaskan dari upaya melakukan meta-analisis terhadap riset sebelumnya. Meta-analissi terhadap riset  sebelumnya  memiliki  fungsi  untuk  mengetahui  dan  mendudukkan posisi dan pengembangan pengetahun lewat riset yang dilakukan terhadap teori yang sedang diuji (kontribusi teoreitik dari riset).
Sama halnya ketika mencermati perkembangan riset dibidang pergeseran pengelolaan  perusahaan  dari shareholders  orientation kearah stakeholder orientation yang  diekspresikan  lewat  semakin  meningkatnya  perhatian perusahaan terhadap praktik corporate social responsibility yang  tak dapat dilepaskan dari deviasi masalah dilapangan. Wujud deviasi fenomena empiris adalah semakin meningkatnya negative externalities baik pisik maupun psikis, sehingga memunculkan social cost yang harus ditanggung oleh masyarakat (stakeholder) .
Kasus Freeport di Papua yang merupakan kasus monumental berskala nasional,  dimana  42  juta  hektar  dengan  aneka  ragam  hayati  terancam eksosistemnya, tak terkecuali suku-suku di Papua yang kehipupanya sangat bergantung  pada  alam  (nomadis)  kini  kehilangan  alam  tempat  mereka bergantung menambah sederetan dampak sosial kemasyarakatan. Ironisnya, satu  gunung  bernama  Etrsberg  yang  merupkan  tempat  leluhur  suku Amungme  (menurut  kepercayaan  mereka)  tak  luput  dari    eksploitasi, sehingga mereka menjadi marah dan tersinggung serta merasa terjajah hak asasi keyakinannya. Belum lagi, kasus Newmond di Sulawesi, Caltex di Riau, Lapindo di Sidoarjo yang setiap hari menyemburkan lumpur panas ± 156.000 m 3 perhari, jika diangkut dengan truk untuk direlokasi membutuhkan lebih dari  10.000  truk.  Kejadian  tersebut telah  menenggelamkan  20  pabrik  dan menelantarkan  sekitar  2.500  orang  buruh  pabrik  (Wibisono,  2007)  serta berbagai  kasus  pencemaran  lain  baik  yang  berada  dilingkungan  industri maupun diluar industri seperti pemanasan global dan lainnya.
Melihat konteks sebagaimana dinyatakan diatas, perusahaan tidak hanya memiliki tanggungjawab terhadap shareholders sebagaimana yang dilakukan selama  ini,  melainkan  melebar  sampai  tanggungjawab  pada  wilayah lingkungan dan sosial yang selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (social responsibility). Keberadaan  perusahaan  terhadap  lingkungan (stakeholder) tidak dapat dipisahkan, mereka saling mempengaruhi dan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung (stakeholder theory) . Untuk itu, perusahaan memiliki  tanggung  jawab  atas  segala  ekses,  terutama  adalah  ekses  yang bersifat  negatif.  Karena,  sebagaimana  dijelaskan  dalam political  theory perusahaan harus menggunakan kekuasaan dengan penuh tanggungjawab
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi Norhadi
termasuk  tanggungjawab  atas  ekses  negatif  yang  timbulkan (negative externalities) .
Wujud tanggungjawab perusahaan terhadap stakeholder dapata dilakaukan lewat mekanisme social contract dengan stakeholder yaitu kesukarelaan dan komitmen perusahaan untuk meningkat pelaksanaan tanggungjawab sosial ( social  responsibility )  serta  meningkatkan  keterbukaan  terhadap  khalayak umum (stakleholders) dalam bentuk social disclosure lewat  berbagai media (Nor Hadi, 2007).
Dilihat  dari  sudut  pandang  perusahaan,  c orporate  social  responsibility memiliki  muatan  strategis  terutama  daya  dukung  keunggulan  kompetitif yaitu  memposisikan  diri  ditengah stakeholder .  Sebagaimana  dinyatakan dalam teori legitimasi (legitimacy theory) eksistensi perusahaan yang berada ditengah masyarakat, perusahaan memiliki tanggungjawab untuk menjaga congruence -si  antara  keberadaan  perusahaan  terhadap  pengharapan masyarakat (Deegan, 2002). Gap legitimacy terjadi ketika terjadi incongruence - si antara keberadaan perusahaan dengan pengharapan stakeholder, pada saat itu  dapat  memunculkan  reaksi  (protes)  masyarakat  terhadap  perusahaan (Deegan, 2002). Belkoui dan Karpik (1989) menyatakan bahwa gap legitimacy memunculkan reaksi stakeholder yang dapat mengganggu stabilitas dan going concern perusahaan. Untuk mengurangi gap legitimacy tersebut perusahaan dapat meningkatkan pareto optimal yaitu dengan  melakukan social contract berupa peningkatan social responsibility (SR).
Dilihat  dari  sudut  pandang  ekonomi,  praktik social  responsibility mengadung seperangkat motif yaitu social motive dan economics motive . Social motive (motive grounds) berorentasi pada keberpihakan perusahaan terhadap sosial kemasyarakatan baik yang bersifat phisik maupun psikis. Social motive ditujukan  untuk  keberpihakan  sosial  murni  sehingga  tidak  diharapkan untuk mempreoleh kontraprestasi langsung (direct impact) terhadap kinerja keuangan (ekonomi) perusahaan. Sementara economics motive dimaksudkan untuk memperoleh feed back terhadap kinerja ekonomi perusahaan, seperti menciptakaan  keunggulan  kompetitif  perusahaan,  menjaga going  concern, promosi perusahaan, menjalin hubungan jangka panjang terhadap konsumen dan  sejenisnya.
Melihat konteks signifikansi corporate social responsibility tersebut diatas, akhirnya  menjadi  issue  menarik  baik  dikalangan  praktisi  maupun akademisi.  Hal  itu  juga  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dalam  debut perkembangan ilmu akuntansi. Wujud adopsi sistemik dan akhirnya menjadi perkembangan  pada  disiplin  ilmu  akuntansi  sebagai  sosok social  science adalah semakin berkembang akuntansi sosial (accounting social) dan kajian pengungkapan sosial (social disclosure) . Wujud riil multiplier effect terhadap ilmu  akuntansi  adalah  semakin  maraknya  riset  akuntansi  sosial,  seperti social cost, social disclosure , environmental accounting , information content dalam social  disclosure dan  sejenisnya.  Untuk  memberikan  ranah  pemahaman, peran dan fungsi riset social responsibility terhadap perkembangan teori-teori
dalam akuntansi dijelaskan dalam tawaran pengembangan kerangka teoretik corporate social responsibility , sebagai berikut:

## Gambar 5
Pengembangan Kerangka Pemikiran Teoretik Dalam Riset Dibidang Social Responsibility
Z
Corporation’s Action and activities Y
Society’s expectations and perceptions of a corporation’s activities
X (1) Stakehoders Theory (2) Legitimacy Theory Ethics Values Theory (3) Profit People Plane t CSR (5) Social Contract (4) Social Contract Social Motive (6) Economics
Motive (7)
Organizational Survive
(8)
Sumber: Dikembangkan dari Gary O’Donovan (2002), Patrick  Medley (1996), Meyer and Rowan (1977), Nor Hadi (2008), Elkington (2007)
Gambar  5  tersebut diatas  memberikan  tawaran  kerangka  pikir  teoretis ranah pengembangan riset dibidang akuntansi sosial (social responsibility). Secara sosilologis, perusahaan merupakan kumpulan komunits orang yang memiliki  tujuan  yang  sama,  dimana  keberadaanya  tak  dapat  dilpaskan dengan lingkungan sekitar ( stakeholder). Stakeholder merupakan pihak yang mempengaruhi  dan  dipengaruhi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung perusahaan (stakeholder  theory  .1) .  Untuk  itu,  perusahaan  harus
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi
bertanggungjawab  dan  menggunakan  segenap  kekuasaannya  secara bertanggungjawab baik dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan ( political theory ).
Sebagai  pihak  yang  menjadi  bagian  dari  lingkungan  masyarakat  yang lebih luas, perusahaan harus menjaga harmonisasi hubungan tersebut, yaitu dengan meningkatkan tanggungjawab terhadap stakeholder . Legitimasi theory (2) menjelaskan bahwa agar perusahaan memperoleh legitimasi stakeholder, perusahaan perlu menjaga dan memelihara kesesuaian (congruence) antara pengharapan stakeholder dengan  tujuan  operasional  perusahaan.  Wilayah (bidang) Y adalah areal pengharapan stakeholder, wilayah  Z adalah  wilyah pengarapan  operasional  perusahaan,  sedang  wilayah  X  adalah  wilayah kesesuaian  antara  harapan  perusahaan  dengan  harapan stakeholder . Semakin  besar  wilayah  X  berarti  semakin  tinggi  tanggungjawab  sosial perusahaan  dan  pada  saat  itu  legitimasi stakeholder juga  semakin  besar, begitu pula sebaliknya.
Upaya  yang  perlu  dilakukan  perusahaan  untuk  mengelimasi  gap legitimasi  adalah  dengan  memperlebar  wilayah  X  lewat  menepati  standar etika (ethics value) dan sekaligus dijadikan pijakan operasional perusahaan (3)  yaitu  dengan  melakukan  kontrak  sosial  ( social  contract .4)  yang  secara operasional dengan meningkatkan tangungjawab sosial ( social responsibility.
5). Hal itu sejalan dengan prinsip triple button line bahwa perusahaan tidak hanya  bertanggung  jawab  untuk  mengejar profit, namun  juga bertangungjawab atas keselerasan, keserasian dan keseimbangan terhadap planet dan people .
Satu kandungan menarik yang dimunculkan praktik social responsibility (baik dari mpespektif perusahaan maupun stakeholder) yaitu kandungan motif baik yang bersifat sosial maupun ekonomi (6,7). Hal terpenting dalam motif tersebut  bahwa  meskipun  motif  sosial (social  motive) ditujukan  untuk kepentingan  sosial  ansih  bagi  perusahaan,  namun  dalam  dunia  praksis ternyata memiliki implikasi positif terhadap kinerja perusahaan. Untuk itu, meningkatkanya corporate social responsibility yang mengandung dua motif ( social motive dan economics motive ) memiliki manfaat besar dalam mendukung perusahaan menjadi surfive (organizational survival) (8) .

## PERANNYA DALAM PERKEMBANGAN RISET DIBIDANG AKUNTANSI
Satu  karakter  dasar  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  adalah meruang  dan  mewaktu.  Hal  itu  juga  yang  menjadi  paradigma positivistics dalam membangun teori. Lacatos berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus dapat  ditolak.  Untuk  itu,  ilmu  pengetahuan  berkembang  sejalan  dengan perkembangan pola pikir manusia.
Akuntansi,  sebagai social  science juga  mengalami  perkembangan sebagaimana karakternya yang open endded terhadap ilmu  sosial lainnya. Fenomena pergeseran paradigma pengelolaan perusahaan dari shareholders orientation ke stakholders orientation memiliki peran penting dalam sejarah
perkembangan  ilmu  pengetahuan  dibidang  akuntansi.  Wujud  riil perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi dalam adopsi sistemik terhadap perkembangan isu corporate social responsibility tersebut adalah akuntansi sosial (social accounting) .
Social Accounting adalah “......the ordering, measuring, and analysis of the social and economic consequences of governmental and enterpreneural behaviour ”. (Freedman  dalam  Siegel  dan  Marconi,  2003).  Dengan  demikian  fokus akuntansi sosial disamping goverenmental entities juga business entities yang memiliki dampak terhadap lingkungan baik pisik psikis. Lingkungan bisnis disini termasuk natural recources .
Dilihat  dari  horison  waktu,  tahun  1960  merupakan  awal  dari  issu akuntansi  sosial  yang  mengemuka berbarengan dengan  pentingnya perusahaan  mengedepankan  praktik  “ good  citizen ”.  Jargon good  citizen mengemuka  ketika  semua  pihak  sadar  akan  arti  penting  kualitas  produk, perlindungan  kesejahteraan  dan  kesehataan  karyawan,  kontribusi perusahaan terhadap community, issu pemanasan global (Siegel dan Marconi, 2003). Siegel (2003) berpendapat bahwa agar perusahaan tetap survive maka harus  menjaga  kesehatan  lingkungan  masyarakat  dimana  mereka  berada, menjamin  kesehatan  para  karyawan  dan  menjamin equality antara pengorbana financial oleh konsumen dalam memprerolah produk perusahaan dengan jaminan kualitas dan kesehatan produk tersebut.
Antara tahun 1960-an sampai dengan 1970-an dapat dikatakan sebaga era  perhatian  sosial  oleh  masyarakat,  dimana  masyarakat (people) mulai muncul tuntutan tentang corporate social responsibility (Siegel, 2003). Issu corporate social responsibility (CSR) tak dapat dilepas dari sejarah kejadian empiris  yang  semakin  dis-harmoni.  Tahun  1960-an  Rache  Carson menerbitkan  buku  “Silen  Spring”  yang  didalamnya  mengupas  tantang persoalan  lingkungan  yang  diwacanakan  global.  Dalam  buku  tersebut megupas  banyak  tentang  kemerosotan  lingkungan  gobal  yang  sekarang terkenal dengan global worning . Sejak itu permasalah lingkungan semakin menggelobal dan menjadi perhatianb luas.
Konferensi  Stockholm  tahun  1972  mencatat  kejadian  monumental berskala  internasional  tentang  lingkungan.  Saat  itu,  semua  pihak menyadarai  akan  semakin  menurunya  kuaslitas  lingkungan.  Dalam konferensi tersebut menghasilkan resolusi monumental yaitu terbentuknya Nations Environmental Programme (UNEP) yang merupakan badan khusus PBB yang menangani masalah lingkungan.
Tahun  1983  PBB tergugah  untuk  ikut  menangani  masalah  lingkungan dengan membentuk World Commission on Environment  and Development. KTT  Bumi  Rio de  Janeiro yang  merupakan konferensi  lingkungan sedunia diselenggarakan  oleh  PBB  mengusung  topik  lingkungan.  KTT  Bumi  ini menghasilkan kesepakan mendasar agar semua pihak sekecil apapun, baik atau  buruk  terhadap  ramah  lingkungan.  Konferensi  ini  juga  menekankan pentingnya  semangat  kebersamaan  dalam  mengatasi  berbagai  masalah
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi
terkait  solusi  saling  berbenturannya  antara  kelompok  yang  melakukan pembangunan  ekonomi  dengan  kelompok  yang  berkepentingan  dalam melakukan  upaya-upaya  konservasi  lingkungan.
Menelisik berbagai  kejadian  monumental  kelas  internasional  tersebut, bukan berarti tanpa alasan. Berbagai kesepakatan tersebut dilatarbelakangi oleh  semakin  merosotnya  lingkungan  yang  dipicu  oleh  industrialisasi. Sebagai  contoh  riil  pada  skala  nasional  adalah  kasus  Free  Port,  Lapindo, Caltex,  Newmon,  pencemaran  lingkungan  didaerah  industri,  radiasi,  emisi debu,  kebisingan,  keincangan  sosial  dan  sejenisnya.  Problematika lingkungan tersebut, masyarakat harus menanggung berbagai pengorbanan sosial (social cost) sementara mereka adalah bukan pihak yang diungtungkan terkait industrialisasi. Dampak yang paling akhir adalah munculnya berbagai penyakit dan munculnya komplain (protes) stakeholder terhadap perusahaan. Hal itu akan mempengaruhi existensi operasional perusahaan dan bahkan sampai pada penutupan usaha.
Melihat  konteks  signifikansi  keberpihakan  sosial  oleh  unit  business, kurun  dekade  terakhir  issue corporate  social  responsibility menjadi  kajian menarik  baik  dalam  skala  nasional  maupun  internasional,  oleh  praktisi maupun  akademisi.  Bukti  empiris  menunjukkan  bahwa  perusahaan  telah membuka  diri  baik  secara  sukarela (motive  approach) maupun  karena tekanan  dan  anjuran  pelaksanaan  aturan (system  approach) untuk melaksanakaan  berbagai  bentuk  aktivitas  sosial  (keberpihakan  sosial).
Tak  kalah  penting,  perkembangan  riset  dibidang social  responsibility tumbuh dan  berkembang melampaui diberbagai  lini kajian. Deegan (2002) melakukan meta analisis terhadap  riset dibidang social responsibility yang merupakan  bagian  dari  ranah  riset  dibidang  akuntansi  sosial (social accounting) bahwa riset dibidang akuntansi sosial khusuis dalam topik social responsibility telah  masuk  diberbagai  dimensi  masalah  yang  dikesploitasi. Dilihat dari sudut pandang paradigma penelitian serta tujuan penelitian yang hendak dicapai beberapa penelitian tersebut, nampaknya menggunakan dua pendekatan  yaitu  positivistik  dan  non  positivistik.  Penelitian  positivistik digunakan  menjawab  tipe  masalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk menjelaskan what  is  (explaining  what  is) ,  sementara  penelitian  non positivistik  merupakan  bentuk  penelitian  diskriptif  yaitu  bertujuan  untuk menjelaskan fenomena (social world) atau describe what is dan  penelitian normatif untuk mesdiskripsian bagaimana seharus satu  objek (describeing what should be) .
Freedman  dan Jaggi  (1974)  mengelompokkan  peta penelitian  berkaitan dengan  pertanggungjawaban  sosial  perusahaan  terhadap  lingkungan, menjadi: (1) keterkaitan antara pengungkapan sosial dengan kinerja sosial; (2) keterkaitan antara kinerja sosial dengan kinerja ekonomi; (3) keterkaitan antara kinerja  ekonomi  dengan pengungkapan sosial; dan (4) keterkaitan antara  kinerja  ekonomi  dengan  kinerja  sosial.
Adam.  C.H,  (2002)  menyatakan,  bahwa  berangkat  dari  perkembangan penelitian  terdahulu  riset  tingkat  pengungkapan  sosial  di broken  down
menjadi tiga wilayah, yaitu:  (1) kaitannya dengan karakteristik perusahaan (corporate  characteristics,) ;  (2)  kaitannya  dengan  faktor-faktor  kontektual umum (general contextual factors); dan (3) keterkaitannya dengan faktor-faktor internal (internal  contextual  factors). Pembidangan  daerah  perkembangan akuntansi sosial ( social accounting ) tersebut, berkaitan dengan motif ekonomi dan sosial, tekanan pihak diluar serta upaya membangun image perusahaan didepan stakeholder -nya.
Mathews  (1995)  melengkapi  pola  pikir social  responsibility dan  motif manajemen  yang  dikaitkan  dengan  kaidah information  usefullness ,  bahwa terdapat  tiga  argumen  dasar  peran  akuntansi  konvensional  dalam  rangka membantu  pengambilan  keputusan  spesifik,  khususnya  tentang pengungkapan  sukarela,  antara  lain:  (1)  keterkaitan  dengan  pasar  modal, hal  ini  didasarkan  pada  premis  bahwa  pengungkapan  pertangungjawaban sosial    memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  pasar;  (2)  keterkaitan dengan  legitimasi  manajemen;  dan  (3)  keterkaitan  kontrak (the  notion  of social  contract) antara  perusahaan  terhadap  masyarakat  sekitar  yang merupakan representasi dari company’s moral accountability .

## KESIMPULAN
Peregesran  paradigma  pengelolaan  perusahaan  dari shareholders orientation ?  dianggap  menjadi  pemicu  pergeseran  orientasi  pengelolaan perusahaan,  yaitu  semakin    tingkat  perhatian  dan  keterbukaan  akan  hak dan tanggungjawab, termasuk perhatian terhadap lingkungan, kedua dampak negative externalities industrialisasi telah merasuk dalam berbagai dimensi kehidupan  baik  pisik  maupun  psikis.  Hal  itu,  menjadikan  stress  sosial, radiasi,  pencemaran,  dis-harmoni  hubungan  antara  perusahaan  dan stakeholder terutama external  stakeholder sehingga  mengancam illigitasi stakeholder terhadap perusahaan.
Melihat  konteks  seperti  itu,  perusahaan  harus  menggeser  pengelolaan oerusahaan  denga memperhitung faktor-faktor sosial dan  kemasyarakatan yang  diwujudkan  lewat corporate  social  responsibility .  Secara  teoretis, fenomena  itu  dijelaskan  secara  logis  dalam  teori  stakholders (stakeholder theory) yang mana antara perusahaan dan stakeholder berada dalam garis lurus  yaitu  saling mempengaruhi  dan dipengaruhi  baik langsung  maupun tidak langsung. Untuk menghindari dis-legitimasi, perusahaan perlu menjaga congruensi tujuan perusahaan dengan pengharapan stakeholder (legitimacy theory) ,  seperti  dengan mengadakan  kontrak  sosial (social contract) berupa meningkatkan praktik corporate social responsibility . Corporate  social  responsibility dalam  tataran  praksis  ternyata  memiliki muatan strategis, dilihat dari sisi perusahaan mengandung motif baik bersifat sosial maupun ekonomi. Dampak riil dalam operasional perusahaan memiliki muatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik kinerja sosial (social performance) maupun economics performance .
Cakupan tingkat signifikansi social responsibility ternyata mengundang deru perhatian  semua  pihak  baik oleh  praktisi maupun  akademisi. Untuk
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi
Norhadi
itu,  perkembangan  kajian corporate  social  responsibility merambah  dalam berbagai  ranah  baik  dikaitkan  dengan  konteks  perusahaan, stakeholder external , motif yang terkandung didalamnya, managerial motive , stakeholder motive, information usefullness dan information content dan sejenisnya. Melihat konteks  seperti  itu,  riset  dibidang corporate  social  responsibility memiliki peran  penting  dalam  perkembangan  ilmu  dibidang  akuntansi  yaitu perkembangan akuntansi sosial  dan  lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbot, WF, and Monsen, RJ. 1979. “ On the Measurement of Corporate Social Responbilitity:  Self-Reported  an  Methode  of  Measurement  Corporate Social Involvement”, Academy of Management Journal , Vol. 22, pp. 501- 15.
Adams.  C.A., 2002. “Internal Organiosational Factors Influencing Corporate Social and Ethical Reporting Beyond Current Thaorising” Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol 15. No. 2
Alexander, GJ, and Buchholz, RA. 1978 . “ Coprporat Social Responbility and Stock Market Performance ” , Academy of Management Journal , Vol 21. Pp. 479-99.
Ann  Tilt,  C.  2000.  “The  Content  and  Disclosure  of  Australian  Corporate
Environment Policise” Accounting and Auditing Journal , Vol. 2, No 2 Anderson, J,C, and Frankle, A.W. 1980. “ Voluntary Social Reporting: An Iso- Beta Portfolio Analysis ”, The Accounting Review , Vol. 55, pp 468-79.
Belkoui. A, and Karpik. P.G 1998. “Determinants of the Corporate Decision to Disclose  Social  Information ”,  Acounting,  Auditing  and  Accountability Jounal , Vol 1, No.1.
Bowmen,  .H.  1978.  “Strategi,  Annual  Report,  and  Alchemy”, California
Management Review , Vol, 20 No. 3, pp, 64-71
Bowen,  N.  dan  Deegan,  C.  1998.  “The  Public  Disclosure  of  Environmental Performance Information: A Dual Test of Media Adenda Setting Theory and Legitimacy Theory” Accounting and Business Research , 29:1 pp. 21- 41
Cochran and Wood, R.A. 1984. “Corporate Social Responbility and Financial Performance”, Academy and Management Journal , Vol 27. Pp. 42-56
Chugh,  Lal  C.,  Haneman,  Michael,  dan  Mahapatra,  S.  1978. “ Impact  of Pollution-Control  Regulation  on  the  Market  Risk  of  Scurities  in  the U.S.”, Journal of Economics Studies , Mei, h. 67-70
Clrarke,  J.,  1998.  “Corporate  Social  Reporting:  an  Ethical  Peactice,  in  C. Gowthorpe and J. Blacke, eda, Ethical Issue in Accounting” Routledge,
London
Cooper,  D.  and  Sherer,  M.  1984.  “The  Valuation  of  Corporate  Accounting Report: Arguments for a Political Economy of Accounting” Accounting, Organoizations and Society , Vol. 19 No.3. pp. 32-207
Deegan. C, Rankin. M, Tobin. J. 2002. “An Examination of the Corporate Social and  Environmental  Disclosure  BHP  from  1983-1997  a  Test  of Legitimacy Theory” Accounting, Auditing  and Accountability, Vol 15, No 3, pp 312343
Downing, P.B., & Hanf, K. 1983. “ International Comparisons in implementing Pollution laws”. Boston: Kluwer-Nijhoff.
Douglas,  Doris  dan  Johnson.  2004 “ Corporate  Social  Reporting  in  Irish Financial Institutions” The TQM Magazine. Vol. 6. pp 387-395
Elliot, Robert K. and Peter D. Jacobson. 1994. “Cost of Benefit of Business Information Disclosure” Accounting Horizon. 8 . (Des) 80-99
Erns and Erns. 1973. “Social Responbility Disclosure”, 1973 Survey, (Cleveland, OH,: Erns and Erns, 1973).
Epstein and Freedman. 1994. “Social Disclosure and The Individual Investors” , Accounting, Auditing & Accountability, Vol. 7, pp. 94-109
Freedman, M. and Jaggi, B. 1982. “Pollution disclosure, Pollution Performance and Economic Performance ”, Omega Vol 10, pp. 167-76.
Fry, F. and Hock, R.J. 1976. “ Who Calaim Corporate Responbility? The Biggest and the Worst”, Business and Sociaty Review/Innovation , Vol. 18, pp.62-
5.
Gray. R, Kouhy. R, Lavers. S. 1995. “Corporate Social and Environmental Report ” Accounting and Auditing Journal , Vol 8, No 2, pp 4777.
Gurie, J. and Parker, L.D. 1989. “Corporate Social Disclosure Reporting: A Rebuttal of Legitimacy Theory”, Accounting and Business Research, Vol 9. No. 2
Gurie,  J.  and  Parker,  L.D.  1990.  “Corporate  Social  Disclosure  Practice:  A
Comparative  International  Analysis”,
Advances  in  Public  Interest
Accounting, Vol. 3, No. 3
Hackson and J. Milne 1996. “ Some Determinants of Social and Environmental Disclosures  in  New  Zealand  Companies ”  Accounting,  Auditing  & Accountability Journal. Vol. 9 N0. 1, 1996, pp, 77-107 Heard, J.E,  dan Bolce, W.J. 1972. “T he Political Significant of Corporate Social Reporting in The United States os America” A ccounting, Organizations, and Society, Vol. 6 No. 3
Ingram, R.W. 1980. “An Investigation of the Information Content of (Certain) Social Responbility Disclopsure”, Jounal of Accounting Research, Vol. 18, pp. 614-22.
Social  Responsibility:  Kajian  Theoretical  Framework,  dan  Perannya dalam  Riset  Dibidang  Akuntansi Norhadi
Jaggi. B, and Freedman, M. (forthcoming), “ An Analysis of the Impact of Corporate
Pollution Disclosure Included An Annual Financial Statement on Investors
Decision ”, Advances Public Interest Accounting.
Jacobs, RS. Hyman,  MR. Mc  Quitty,  S. :Exchange-Specific  Self-Disclosure, Social Self-Disclosure, and Personal Selling” Journal of Marketing Theory and Practice , Winter 2001
Kah  Hin  Khor.  1985. “ Social  Contract  Theory,  Legitimacy  Thgeory  and Corporate Social and Environmental Disclosure Plolicies: Constructing a  Theoritical Framework” Academiy of  Management Review ”Vol. 10. No.3
Kasali,  Rhenald.  2005.  “ Manajemen  Public  Relations”. Jakarta.  Ghalia Indonesia.
Lang, M. and Lundholm, R. 1993. “Cross-Sectional Determinants of Analysis Ratings of Corporate Disclosure” Journal of Accounting Research , 31:2, pp. 246-271
Lang,  M.  and  Lundholm,  R.  2000.  “Voluntary  Disclosure  During  Equity
Offerings:  Reducing  Information  Asymetry  or  Hyping  the  Stock?”
Contempory Accounting Research , 17:1 pp. 623-626
Leung Luk, C. Yau. Oliver H.M. Tse. Alan CB. Sin. Leo. Chow. Raymond. 2005 “  Stakeholder  Orientation  and  Business  Performance:  The  Case  of Service  Companies  in  China” Journal  of  International  Marketing,
1069031X, Vol 13.
Memed Sueb, 2001, “Pengaruh Akuntansi Sosial terhadap Kinerja Sosial dan Keuangan  Perusahaan  Terbuka  di  Indonesia”, Disertasi  Universitas Padjadjaran Bandung.
Nor Hadi dan Arifin Sabeni. 2001, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela pada Laporan Tahunan Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Jakarta”, Tesis S-2 Magister Sain Akuntansi Undip Semarang.
Raziqin.  1998.  “Industri  Berwawasan  Lingkungan:  Antara  Kebutuhan  dan Politisasi”, Media Akuntansi , No. 25/Th. V, h. 17-29
Rockness.  J.W  (1985).  “An  Assessment  of  the  Relationship  Between  US Corporate  Environmental  Performance  and  Disclosure” Journal  of
Business Finance & Accounting” , Autumn 1985, 0306 686X.
Rose  Haniffa  and  Teery  Cooke.  2000. “Culture,  Corporate  Governance  and Disclosure  in  Malaysian  Corporation”, Presented  at  the  AAA  World Conference in Singapure, 28-30 August 2000.