## DEMOKRASI BAGI TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AMANAH
Oleh:

## Dirlanudin
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak  : Implementasi  demokrasi  melalui  pemilu/pemilukada  “bukan  tujuan tetapi  alat”  untuk  meningkatkan  kehidupan  masyarakat  yang  bermartabat  dan sejahtera.  Kemayoritasan  dalam  demokrasi  hakekatnya  tidak  selalu  identik dengan kebenaran.Proses pemilu/pemilukada esensinya adalah how to produce a good governance and clean governance, karena filosofi pemilu, kekuasaan tidak bersumber  dari  pemimpin  (penguasa/pemerintah),  tetapi  bersumber  dari  rakyat. Model  pelaksanaan  kekuasaan  yang  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat adalah good  governance  and  clean governance. Peran  parpol  membawa  amanah masyarakat  dalam  mencari/memilih  kader  terbaik  untuk  mengurus  negeri  ini. Namun  sangat  disayangkan  proses  pemilihan  tersebut  dijadikan  ajang  menjual tiket  pencalonan,  partai  bukan  menjalankan  amanah  pemilihnya,  justru sebaliknya  partai  politik  memanfaatkannya  guna  mencari  dana  dengan  dalih untuk  pembiayaan  pengembangan  partai.  Etika  diskursus  demokratis menumbuhkan  suatu  komitmen  untuk  berdebat  bukan  komitmen  untuk berunding.  Deal  politik  hanya  untuk  kepentingan  tertentu,  sebenarnya penghianatan terhadap makna demokrasi yang hakiki.
Kata Kunci : good  governance  and  clean  governance,  governance  party,
democracy space, democratic civility, timocracy. Sejalan dengan akan dilaksanakan pesta demokrasi tahun 2014, baik pemilihan
legislatif maupun eksekutif,
kiranya dapat mengingatkan kembali  kita  semua,  sehingga
masing-masing pihak dan komponen masyarakat dapat menahan  diri  dari  sikap  dan perilaku  yang  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dapat mengurangi  dan  menodai  makna demokrasi  sesungguhnya,  yang pada  akhirnya  dapat  merugikan masyarakat  secara  keseluruhan. Bahkan  sedapat  mungkin  proses demokrasi  yang  dilaksankan  bisa dijustifikasi  dari  sudut  legitimasi etis,  sebagai  tanda-tanda  kondisi sosial  yang  orientasinya  pada  nilai kebenaran  menurut  dimensi  sifat- sifat kemanusiaan (Costa, 1998).
Demokrasi  sebagai  salah satu cara mekanisme seleksi kepemimpinan  politik  sampai  saat ini  masih  dianggap  relevan.  Untuk mengimplementasikan proses demokrasi sebenarnya banyak
model,  sistem  kepartaian  hanyalah salah satu saja dari model tersebut, jika  sekiranya  para  elit  politik  dan komponen masyarakat mau mengembangkannya. Demokrasi  bukan  dewa yang serta merta dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya,
tetapi masih perlu banyak persyaratan    untuk  mencapai    hal itu,  di  antaranya:  jumlah  kelas menengah independen cukup proporsional, pranata ekonomi memadai dan efektifnya penegakan hukum.
Para elit politik, fungsionaris, partisipan partai maupun  elemen  masyarakat  perlu memahami disertai kemauan untuk memaknai bahwa demokrasi bukan sebagai  “tujuan”  tetapi  sebagai “cara“  (Dennis  D.  Day  dalam Johannesen,  1996).  Kemayoritasan dalam  demokrasi  hakekatnya  tidak selalu  identik  dengan  kebenaran (M.  Din  Syamsuddin  (2002) . Jadi cara  untuk  menseleksi  pemimpin yang  berkualitas,  sehingga  mampu membuat kebijakan dan melaksanakannya  dengan  penuh ketulusan, serta menganggap kekuasaan  sebagai  amanah  yang harus dijalankan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.

## PEMBAHASAN
Indikator  penyelenggaraan pemilu/pemilukada yang
berkualitas selain disandarkan pada aspek  akuntabilitas  dan  legitimasi
hukum maupun non hukum (budaya dan moral), pemilu/pemilukada juga harus mewujudkan  prinsip  keterwakilan dan  partisipasi  seluruh  rakyat (independen  dengan  pertimbangan nurani) serta mempunyai kedudukan  hukum  yang  sama dengan warga negara lainnya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang
legitimate, acountable dan representative , maka tata
penyelenggaraan pemilu harus mengedepankan aspek kemudahan, keadilan,  kebebasan  dan  jaminan kerahasiaan pilihan. Elemen- elemen  tersebut  secara  ideal  harus diterapkan  pada  semua  rangkaian penyelengaraan pemilu mulai tahap penyusunan  dan  penetapan  sistem regulasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu, proses pendataan/pendaftaran,  sosialisasi
hingga tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Sampai  saat  ini  masih  sering ditemui  warga  masyarakat  yang tidak tercantum dalam daftar
pemilih  tetap  sehingga  kehilangan hak suaranya.
Komitmen
untuk
mensejajarkan  diri  dengan  bangsa beradab lainnya, maka harus mampu meletakkan kerangka dasar dalam  pola  sikap  dan  pola  tindak berdemokrasi.  Unsur  terpenting dari komitmen ini tidak lain adalah terbangunnya  kondisi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dalam bingkai good  governance. Apabila good governance dikaitkan dengan urgensi  pemenuhan  hak  politik masyarakat  dalam  pemilu,  maka terlihat suatu sistem yang terhubung  satu  sama  lain,  dimana good  governance selain  sebagai alat perekat dan katalisator pembangunan yang berbasis pemilih, juga amat berfungsi sebagai  bahan  inspirasi  untuk mengukur  kualitas  dan  efektifitas penyelenggaraan pemilu dan keberdayaan hak politik masyarakat pada umumnya.

## Peran parpol
Pola  strategi  dan  aktivitas yang  dimainkan  oleh  para  partai politik  dan  pendukungnya  sangat
menentukan kualitas proses
berdemokrasi serta hasil yang akan didapat bagi pihak masyarakat.
Lantas  bagaimankah tentang peran partai politik, pernahkah kita terpikir,  bagaimana  jika  di  dalam menjalankan  kegiatan  partai,  dana yang  tersedia  jauh  dari  memadai  ? Padahal partai harus dapat
menampung  aspirasi  masyarakat tanpa membedakan besarnya sumbangan kepada partai. Bagaimana  jika  kebijakan  partai hanya dipengaruhi
oleh penyandang  dana  utama  saja  ? Tentu  bakal  menjadi  masalah besar,  karena  kebijakan  partai hanya  mewakili  elit  saja  dan  tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.  Dari  permasalahan  ini memberikan sinyal bahwa
governance  party yang  terkait dengan pembiayaan kegiatan partai harus sudah menjadi perhatian para pengurus partai. Berdasarkan pengamatan  apriori  dari  media massa  ada  kecenderungan  bahwa beberapa  partai  berada  dibalik terjadinya  tindak  pidana  korupsi, baik  secara  langsung  atau  tidak
langsung, tertangkap basah maupun tidak.
Banyak  elemen  masyarakat sering berpikir, andaikan seseorang mempunyai  ambisi  untuk  maju menjadi  anggota  DPR,  DPRD, Kepala  Daerah  maupun  DPD berapa  dana  yang  dibutuhkan? untuk  kegiatan  apa,  dan  dari  mana dana  tersebut  diperoleh  ?  Misal saja  dibutuhkan  sekian  rupiah untuk  partai  yang  mencalonkan, resmi  ataupun  tidak  resmi.  Sekian rupiah  lagi  untuk  biaya  kampanye, sehingga  jumlah  nilainya  menjadi sangat besar.
Padahal  penghasilan  yang diterima pasti tidak akan sebanding dengan  pengorbanan  yang  telah dikeluarkan. Dari cerita singkat ini saja,  mudah  ditebak,  kondisi  itu akan  mendorong  elit  politik  yang bersangkutan selama menjabat berupaya mencari peluang mengembalikan  biaya  yang  sudah dikeluarkan.  Meski  di  dukung sponsor  baik  individu  maupun perusahaan, belum lagi kemungkinan imbalan yang diminta  oleh  para  sponsor  tersebut (Mas Achmad, 2006). Untuk
lingkup  pemilihan  Kepala  Daerah muncul pemikiran  kembali  tentang pemilihan  secara  tidak  langsung (melalui DPRD), hal ini tetap harus dikaji dan dicermati secara seksama  kemungkinan  segi  positif dan  negatifnya,  terutama  bagi
kepentingan masyarakat dan terwujudnya  bangunan  demokrasi yang  indah  (memiliki  legitimasi etis).
Sebenarnya  melalui  partai
diharapkan akan bermunculan kader kader pemimpin bangsa yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas  yang  tinggi.  Sebagian dari mereka akan mengisi kepengurusan  partai,  sebagian  lagi menjadi  anggota  dewan,  sebagian lagi  mengisi  lembaga  eksekutif serta  ada  juga  yang  mengisi lembaga yudikatif.
Bayangkan andaikan semuanya  diisi  oleh  putera  puteri terbaik  bangsa  dan  semua  partai melakukan  hal  yang  sama  yakni menominasi  putra  putri  terbaik, bisa  diyakini  proses  mendapatkan dan  menjalankan  kekuasaan  untuk semata-mata
kepentingan masyarakat dan bangsa akan
dilakukan  dengan  amanah.  Oleh karena itu, menjadi penting kiranya partai membangun sistem nominasi dengan governance yang  baik (semoga partai politik telah menseleksi putra-putri terbaik bangsa). UU No. 12/2008
mengamanatkan bahwa dalam sistem  pemilihan  Kepala  Daerah dimungkinkan  calon  independen, namun  demikian  sebagian  rakyat telah  memberikan  amanah  kepada partai dalam mencari kader terbaik untuk  mengurus  negeri  ini.  Tapi banyak  elemen  masyarakat  yang mencermati  dan  menyayangkan proses pemilihan tersebut terkadang  dijadikan  ajang  menjual tiket  pencalonan,  sehingga  partai bukan  menjalankan  amanah  para pemilihnya, justru sebaliknya partai  politik  memanfaatkannya guna  mencari  dana  dengan  dalih untuk  pembiayaan  pengembangan partai. Jadi mensukseskan pemilu/pemilukada merupakan bentuk  pertanggungjawaban  partai politik  terhadap  pemilihnya  untuk mencari  dan  menempatkan  putra- putri  terbaiknya,  dalam  memimpin
bangsa dan negara. Jadi manakala proses  demokrasi  tidak  dapat menghasilkan  pemimpin  yang amanah dan tidak mampu
mensejahterakan masyarakatnya, maka yang harus  digugat  adalah  partai politik beserta para elit
partainya. Bila  demikian  maka apapun alasannya partai-partai
tersebut  tidak  bermanfaat  bagi bangsa dan negara ini.
3.      Pemilu for  good  and  clean governance
Tidak  jarang  “tensi”  yang
semakin tinggi dalam proses menjelang  pemilu  2014,  bahkan seringkali melupakan esensi  utama pemilu  itu  sendiri  yaitu how  to produce  a  good  governance    and clean  governance (pemerintahan yang  amanah  dan  bersih  dari penyimpangan) . Filosofi  pemilu langsung adalah kekuasaan tidaklah  bersumber  dari  pemimpin atau penguasa ataupun pemerintah. Namun kekuasaan bersumber sepenuhnya  dari  rakyat.  Pimpinan eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat,  maka  kepemimpinannya
dituntut  mengutamakan  kehendak mereka  dan  mampu  menjalin kerjasama  dengan  elemen-elemen masyarakat  yang  menjadi  sumber legitimasi  politiknya.  Salah  satu model pelaksanaan kekuasaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat  seperti itu adalah good governance  and  clean governance (Ramli, 2005).

## Good governance
Good  governance atau  tata kepemerintahan yang baik, merupakan sinergi antara
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.  Konsep  ini  tidak terlepas dari pengaruh arus demokratisasi yang melanda dunia, yang  berefek  pada  timbulnya kesadaran akan keterbatasan kelembagaan  formal  pemerintahan dalam menjamin pemenuhan tuntutan  masyarakat  yang  kian kompleks dan kritis. Intinya perspektif ini menekankan perubahan atas paradigma pembangunan  yang  semula  lebih berpusat  pada  government  (badan- badan yang menjalankan pemerintahan) beralih ke
governance (proses interaksi kepemerintahan  yang  melibatkan unsur-unsur di luar struktur pemerintahan secara sinergis).
Konsep Good  governance merujuk pada suatu sistim pengelolaan  pemerintahan  yang berbasis pada masyarakat (demokrasi)  dimana  negara  atau pemerintah  berbagi  kekuasaan dengan masyarakat . Bukan
mengakumulasi  kekuasaan  pada dirinya  sendiri  secara  sentralistik dan  otoritaritarian.  Secara  spesifik sejumlah karakteristik dalam
perwujudan good governance antara lain: 1) partisipasi masyarakat;  2)  supremasi  hukum; 3)  transparansi;  4)  peduli  pada stakeholder;  5)  kesetaraan;  6) efektifitas dan efisiensi; 7) akuntabilitas  dan  8)  visi  strategis. Keseluruhan karakteristik tersebutlah  yang  merupakan  basis penilaian dalam menakar penciptaan suatu tata kepemerintahan  yang  baik.  Jelas bahwa good governance
berhubungan  dengan  demokrasi, maka  upaya  membangun good governance berarti  membangun
suatu bentuk interaksi yang terbuka dan  saling  menghargai  secara timbal balik antara unsur kelembagaan  pemerintah  dengan unsur-unsur kelembagaan masyarakat.

## Clean governance
Konsep clean  governance dapat  dilihat  sebagai  terciptanya suatu tatanan sosial yang berperadaban  ( civilized )  dengan sasaran kemaslahatan bagi manusia.  Hal  ini  terbangun  dari keimanan  dan  akhlak  sebagai proses pembelajaran manusia dalam kehidupannya. Nilai-nilai ini merupakan kebutuhan dasar seluruh  manusia  tanpa  terkecuali, karena  merupakan  sesuatu  yang dibutuhkan  oleh  manusia  dengan semata-mata  atas  pertimbangan kemanusiaan, tanpa melihat agama, golongan  dan  ras.  Semua  ini  dapat dicapai apabila didukung komitmen  terhadap  prinsip-prinsip moral dan etika, sehingga kebaikan bersama melalui sebuah pemerintahan yang baik dan bersih dapat diwujudkan.
Komitmen pertama adalah  moral  dan  etika  artinya komitmen terhadap kejujuran,
untuk bersikap, berucap dan
berbuat  secara  benar  serta  muncul perasaan takut melakukan penyelewengan amanat. Komitmen  kedua adalah untuk dapat dipercaya atau amanah, yaitu memenuhi kewajiban, memegang tanggugjawab, melaksanakan kepercayaan, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.  Jadi  menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tidak  akan  terwujud  jika  hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi (amanah). Sementara sampai saat ini penegakan  hukum  masih  jauh  dari haparan, baik pada aspek perundang-undangan  yang  isinya kurang  tegas,  dan  sanksi  minimal yang  masih  ringan  maupun  tataran implementasi  yang  masih  sangat mengecewakan.
Komitmen  ketiga adalah komitmen untuk berlaku adil, yaitu menjadi  orang-orang  yang  selalu
menegakkan  kebenaran,  menjadi saksi  secara  adil.  Jadi  calon pimpinan,  kelompok  elit  politik dan  massa  pendukung  janganlah sekali-kali memancarkan sikap untuk  mengalahkan  pihak  lain dengan  cara-cara  yang  destruktif bahkan  dengan  rasa  kebencian terhadap  lawan  politik  sehingga mendorong  untuk  bertindak  tidak adil.  Hal  ini  ditegaskan  oleh Phillips  (2003),  bahwa  keadilan ( justice )  dan  kejujuran  ( fairness ), merupakan  elemen  dasar  yang saling  melengkapi,  ada  hubungan timbal  balik,  orang  tidak  akan berbuat  adil  jika  tidak  jujur, sebaliknya seseorang sulit dikatakan jujur jika tidak adil.
Dalam  membangun  sistim sosial  yang  baik  dan  bersih  harus dimulai dengan membangun masyarakat  yang  dilandasi  oleh pemerintahan  yang  adil,  terbuka dan demokratis. Sejarah membuktikan  bahwa  hancurnya bangsa-bangsa  di  masa  dahulu adalah  karena  jika  “orang  atas” melakukan  kejahatan  dibiarkan, tapi jika “orang bawah”
melakukannya pasti dihukum.
Karena  itu  siapapun,  seandainya melakukan  kejahatan,  maka  harus ditindak secara tegas tanpa kecuali
sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dalam  perspektif  otonomi daerah,  dengan  penciptaan good governance  and  clean  governance maka  tujuan  fundamental  yang hendak dicapai adalah membangun demokratisasi hubungan pemerintah  dengan  masyarakat  di daerahnya.  Salah  satu  kerangka arah  dalam  mewujudkan  tujuan tersebut adalah bahwa pelaksanaan pemerintahan  yang  dibangun  dan berkembang di daerah harus
melibatkan dan memperkuat munculnya  kontrol  politik  dari masyarakat.
Kontrol politik dalam demokrasi,  di  samping  melalui kelembagaan civil  society ,  maka pemilu  adalah  sarana  yang  paling ”mapan”  untuk  menseleksi  para calon  pemimpin.  Semoga  pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014  dapat  menghasilkan  esensi utama dari pemilu  itu sendiri  yaitu terciptanya good governance , clean governance dan  peningkatan
kesejahteraan  masyarakat  secara bermartabat.
Kendala  terwujudnya  Pemilu yang demokratis
Guna menghadapi  tantangan berat dalam proses transisi demokrasi  dan  era  globalisasi dewasa ini, membutuhkan pemimpin yang benar-benar memiliki  kapabilitas  dan  integritas tinggi. Namun pemberlakukan aturan  pemilihan  umum  langsung sampai  saat  ini  belum  menjamin mampu menjaring pimpinan eksekutif dan legislatif yang amanah,  bersih  dan  mendorong terjadinya reformasi politik. Kenapa  demikian?  Karena  masih ada  beberapa  kendala  yang  bisa menghambat  terwujudkan  pemilu yang  demokratis.  Kendala-kendala tersebut  menurut  Elizabeth  (2004) antara lain :
a. Lembaga  demokrasi  belum menjadi  alat  demokrasi  yang baik.
Terbukanya ruang demokrasi  ( democracy  space ) yang  sangat  luas  selama  masa transisi ini belum menunjukkan
adanya  kerangka  kuat  untuk mewujudkan kemapanan budaya  demokrasi.  Tumbuh sumburnya sejumlah partai politik baru, kemerdekaan mengeluarkan pendapat/berorganisasi,  adanya kebebasan  pers  yang  disertai pelaksanaan desentralisasi melalui pemberlakukan Undang-Undang Nomor 32/2004,  UU  No.  33/2004  dan UU  No.  12/2008,  ternyata belum  bisa  membangkitkan pilar-pilar demokrasi yang kokoh.  Sistem  kepartaian  di Indonesia yang dibangun selama  masa  transisi  ini  belum kokoh,  artinya  belum  memiliki kapasitas yang mampu melancarkan  partisipasi  politik masyarakat melalui jalur partai, hingga belum dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik yang cenderung mengarah kekerasan.  Perlu  dicatat  bahwa yang mendorong pembangunan politik bukanlah  banyaknya  jumlah partai  politik yang  muncul,
melainkan tergantung
kekokohan  dan  adaptabilitas sistem kepartaian dalam menyerap dan menyatukan semua  kekuatan  sosial  baru yang  muncul  sebagai  akibat modernisasi. Jika melihat sepak terjang aktor-aktor keterwakilan  dalam  lembaga parlemen  dan  partai  politk selama masa transisi ini, terkesan masih carut marut atau mengalami  ketimpangan  dan cenderung menegasikan aspirasi publik. Terjadinya tarik-menarik  kepentingan  di tingkatan  internal  partai  politik bisa  menciptakan  kerawanan akan  terjadi  konflik  yang  bisa menimbulkan konflik kekerasan  di  tingkat  massa pedukung partai.
b.  Sifat partisipasi politik masyarakat masih tradisional. Pemerintahan sentralistik-militeristik dan kebijakan massa menggambang yang  diterapkan  Orde  Baru selama 32 tahun rupanya benar-benar
telah
melumpuhkan wacana demokrasi  dalam  kehidupan masyarakat hingga menyingkirkan  praktik-praktik seleksi  kepemimpinan  secara “ fair ” yang berdasarkan
kompetensi,  kapabilitas,  dan integritas  individu.  Sementara pendidikan kewarganegaraan
( civic  education )  selama  masa transisi  demokrasi  ini  belum diikuti  peningkatan  partisipasi politik masyarakat yang signifikan  dalam  mendorong terwududnya Good Governance di  pemerintahan lokal. Rendahnya tingkat pendidikan serta kondisi perokonomian masyarakat
masih  menjadi  penghambat upaya  pembangunan  kekuatan civil  society sebagai  pilar demokrasi. Padahal tingkat
partisipasi  politik  masyarakat yang benar-benar belum otonom hanya akan mewujudkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang “dimobilisasi” .  Hal  ini  jelas sangat berpotensi menjadi sasaran manipulasi
atau
rekayasa  pihak  tertetu  yang bisa menimbulkan konflik horizontal antar kelompok politik.
c.  Aturan hukum Pemilu masih lemah.
Contoh  eksistensi  KPU dan PANWASLU sering muncul  kekhawatiran  adanya tekanan politik ( political pressure )  dari  elite  maupun massa politik, mulai dari pendataan pemilih, pencalonan, pelaksanan  kampanye  sampai akhir perhitungan suara.
Sanggupkah semua elemen  demokrasi  di  semua tingkatan  bersedia  menata  diri dan  menghilangkan  perilaku- perilaku  anti-demokrasi  guna membangun semangat democratic  civility (keadaban demokrasi),  sehingga  mampu menjaring  pimpinan  eksekutif dan  legislatif  yang  berkualitas guna  melanjutkan Governance Reform.
Adakah kesalahan dalam berdemokrasi ?
Pelaksanaan demokrasi lebih banyak menghasilkan pemimpin  dan  wakil  rakyat  yang masih  belum  menggembirakan. Mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai dan dapat
dibanggakan. Demokrasi  hanya menjadi sarana formalitas
kekuasaan  rezim  dari  waktu  ke waktu,  bukan  sarana  untuk memperbarui kontrak sosial .
Demokrasi  kita  hanya  berkualitas dalam  prosedurnya,  namun  sangat buruk  dalam  substansinya.  Pada akhirnya, demokrasi yang seharusnya menjadi fondasi terciptanya tata pemerintahan yang baik  ( good  governance ),  pada kenyataannya,  justru  mengarah pada bad governance.
Lantas  dengan  kenyataan buruk yang terjadi dalam demokrasi  kita,  apakah  demokrasi dianggap pilihan  yang salah? tentu bukan  demokrasinya  yang  salah, namun  memang  ada  yang  salah dalam  cara  kita  berdemokrasi.
Dalam demokrasi, tata pemerintahan  dijalankan  dengan terbuka,  kompetitif  dan  bebas. Namun, bagaimana cara
menjalankannya  akan  menentukan apakah  secara  substansi  kita  sudah demokratis,  atau  baru  sekadar secara prosedural demokratis.
Ada  beberapa  kesalahan yang perlu dicermati dalam berdemokrasi  di  negara  kita,  baik yang  diperlihatkan  oleh  elit  politik maupun oleh masyarakatnya sendiri,  menurut  Taufiequrachman (2010) kesalahan tersebut meliputi:
Pertama,  demokrasi  telah dimaknai  sebagai  tujuan,  bukan sebagai  sarana  untuk  mencapai tujuan. Jawaharlal
Nehru menyatakan, " Democracy are means  to  an  end,  not  the  end itself ."  Dengan  demikian,  sebagai sarana  maka  demokrasi  adalah sistem  yang  tidak  sempurna,  yang butuh  penyempurnaan  dari  waktu ke waktu. Banyak yang lupa bahwa tujuan  demokrasi  yang  sebenarnya adalah terciptanya kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
Kedua, fenomena timocracy .  Ini  merupakan  sisi gelap dari demokrasi ( the dark side of  democracy )  yaitu  munculnya fenomena  yang  menggambarkan pelaksanaan  demokrasi  oleh  suatu
masyarakat yang kurang berpendidikan (kurang dewasa dalam  berdemokrasi),  memiliki akhlak  buruk,  mudah  disuap. Bahkan  sekitar  6  abad  SM,  Plato menyebut  dengan timocracy yaitu demokrasi  yang  dilaksanakan  di tengah  masyarakat  korup  sehingga membentuk  pemerintahan  yang korup pula.
Ketiga formalisasi demokrasi yang mengabaikan
moralitas  hukum.  Praktik  pemilu dan  pemilukada  hingga  saat  ini lebih  didominasi  oleh  manipulasi simbol  demokrasi  berupa  praktik politik  hegemoni,  perpanjangan kekuasaan dan kompetisi uang.
Keempat pengabaian kompetensi.  Sedikit  sekali  partai politik  yang  peduli  memberikan pendidikan politik
kepada
masyarakat.  Bahkan  parpol  dan
elite  politik  seolah  dengan  sengaja
memanfaatkan keterbelakangan masyarakat  guna  melanggengkan kekuasaannya. Uang dan popularitas dijadikan senjata utama untuk  memenangkan  setiap  proses demokrasi.  Rakyat  terus  dibutakan hatinya  untuk  terus  mengabaikan
kompetensi dan track record calon. Pendidikan  politik  yang  dilakukan para  elit  malah  dijadikan  upaya untuk pengerahan massa.
Kelima, demokrasi transaksional.  Beberapa  literatur politik  mengenal teori  money powcr-power money . Bila
kapitalisasi telah masuk dan mempengaruhi  politik,  orang  yang memiliki kekuatan uang berpeluang besar menduduki kekuasaan  karena  uangnya.  Dan manakala  kekuasaan  telah  ada  di tangannya,  ia  akan  menggunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan "lebih banyak uang demi mengekalkan kekuasaan itu”. Realitas  politik  yang  terjadi  di negeri  ini  sangat  relevan  dengan teori ini, istilah lain dari fenomena ini  disebut  plutokrasi  (Harry, 2005).

## KESIMPULAN
Tugas  demokrasi  adalah memberikan  kepada  setiap  orang peluang-peluang  untuk  tumbuh dan    dewasa.  Demokratis  tidaknya suatu  negara  tergantung  pada  ada tidaknya  peluang,  kemauan  dan
kemampuan rakyat untuk mengontrol pemerintah, elit politik,  partai  politik  dan  lembaga peradilan. Demokrasi tidak tergantung pada suatu corak pranata  manapun. Semangat   dan keyakinan-keyakinannya jauh lebih penting  ketimbang  perangkat    atau instrumen    yang      dipergunakan untuk  mengungkapkan  semangat itu.
Demokrasi  akan  mampu
mewujudkan  tata  pemerintahan yang  bersih  dan  amanah,  maka diperlukan beberapa prasyarat
tertentu:
a. Perundang-undangan tentang
politik dan kelembagaan penyelenggara  demokrasi  yang
lugas dan tegas; b. Adanya  undang-undang  yang menekankan
persyaratan selektif pada calon kader partai dan calon legislatif serta dilakukan  rekruitmen  secara publis;
c. Dilakukan  pendidikan  politik bagi  masyarakat,  organisasi kemasyarakatan,  calon  kader partai,  calon  elit  politik  dan
calon  elit  eksekutif  secara berkelanjutan;
d. Para  pemilih  yang  terdidik, kelas menengah yang independen  dan  peduli  pada kemajuan bangsa;
e. Perundang-undangan tentang politik dan kelembagaan penyelenggara  demokrasi  yang lugas dan tegas;
f. Adanya  undang-undang  yang menekankan persyaratan selektif pada calon kader partai dan calon legislatif serta rekruitmen melalui publikasi; g. Kehidupan ekonimi masyarakat yang kondusif;
h. Efektifnya  penegakan  hukum terhadap perilaku politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Costa,  John  Dalla, The  Ethical Imperative ,  New  York,  Harper Collins Publishers, 1998.
Johannesen, Richard L, Etika Komunikasi, Editor: Didi Djamaluddin  dan  Deddy  Mulyana, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 1996.
M.  Din  Syamsuddin, Etika  Agama
dalam  Membangun  Masyarakat Madani ,  Ciputat  Tangerang,  PT Logos  Wacana  Ilmu  &  PemikirN,
2002.
Phillips,  Robert, Stekcholder  Theory and  Organizational  Ethics ,  First Edition,  San  Francisco,  Berret  –
Koehler Publishers, Inc, 2003.
Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah