## UPAYA PRE-EMTIF SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA DALAM MENANGANI RADIKALISME

## Kur Junaidi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: kurjunaidiupp@gmail.com)

## Agung Ibnu Nugroho
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian,  dan  penjebolan  terhadap  suatu  sistem  di  masyarakat  sampai  ke akarnya.  Radikalisme  menginginkan  adanya  perubahan  secara  total  terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Radikalisme tidak hanya terjadi  di  kota-kota  besar  saja  bahkan  belakangan  ini  khususnya  di  wilayah Kalimantan Tengah sempat dihebohkan dengan penangkapan anggota terorisme yang tidak lain adalah tindakan yang diawali adanya paham Radikalisme. Peran kepolisian  sangatlah  penting  guna  menangani  kasus  radikalisme  yang belakangan  ini  sudah  mulai  berkembang  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah Kalimantan  Tengah  termasuk  di  lingkungan  Aparatur  Sipil  Negara.  Salah  satu bidang  yang  memiliki  tugas  dalam  pencegahan  tersebut  adalah  Satuan  Intelijen dan  Keamanan  sebagai  mata  dan  telinga  kesatuan  POLRI  yang  berkewajiban melaksanakan  deteksi  dini  dan  memberikan  peringatan  masalah  dan perkembangan  masalah  dan  perubahan  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat termasuk  penyebaran  radikalisme  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Kota Palangka Raya.
Kata Kunci:  Pre-Emtif, Radikalisme, Kota Palangka Raya
Pendahuluan Negara Kesatuan Republik Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  tertib,  makmur  dan berkeadilan.  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai konstitusi negara Republik
Indonesia  mengalami  perjalanan  yang cukup  panjang  dalam  perjuangan  bangsa Indonesia,  baik  dalam  kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam pelaksanaan  penyelenggaraan  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain  pemerintah,  aparat  hukum tentunya  memiliki  peranan  besar  dalam mewujudkan  ketertiban  masyarakat  itu sendiri  dalam  hal  ini  pihak  Kepolisan
Negara Republik Indonesia yang bertanggung  jawab  langsung  kepada
Presiden1.  Polri  memiliki  tugas  pokok yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban  masyarakat,  sebagai  penegak hukum dan memberi perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat serta  tugas  lain  yang  sesuai  dengan ketentuan  hukum  dan      peraturan      serta kebijakan      yang      telah      ditetapkan, selain      itu      Polri  melaksanakan  tugas- tugasnya    di    seluruh    wilayah    Negara Republik    Indonesia  tanpa  terkecuali. (Satjipto Raharjo,1986 : 66).
Berkaitan  dengan  hal  ini  bahwa negara  Indonesia  berusaha  menjadikan hukum  sebagai  pengatur  kehidupan  warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.
Hukum sebagai konfigurasi peradaban  manusia  berjalan    seiring dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan masyarakat    sebagai  komunitas  dimana manusia  tumbuh  dan  berkembang  pula. Namun  belakangan  ini,  terjadi  berbagai distorsi  perubahan  dalam  masyarakat Indonesia yang kemudian  dikenal  sebagai krisis    moral.    Bertambahnya    angka pengangguran  serta  kejahatan  menjadi cerminan  terhadap  dampak  fenomena  ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan  pengaruh  besar  terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kemudian dengan
tingkat kesejahteraan  yang  rendah,  sebagian masyarakat    lebih    cenderung    tidak mempedulikan    norma    atau    kaidah hukum  yang  berlaku.  Karena  dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk
mempertahankan hidup,
sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan cara-cara  yang  tidak  sesuai  dengan  norma serta kaidah hukum yang berlaku.
Petugas  Kepolisian  mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat      sebagai      pengayom
masyarakat   dan   penegak   hukum,  yang mempunyai  tanggung  jawab  khusus  untuk memelihara  ketertiban  masyarakat  dan menangani  kejahatan  baik  dalam  bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun  dalam  bentuk  upaya  pencegahan kejahatan  agara  para  anggota  masyarakat dapat  hidup  dan  bekerja  dalam  keadaan aman dan tentram.
Dengan  kata  lain  polisi  memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah- masalah sosial khususnya  suatu  gejala  yang  ada  dalam kehidupan  sosial  dan  masyarakat  yang mengganggu  dan  merugikan  para  anggota masyarakat tersebut.
Kejahatan  pada  dasarnya  tumbuh dan    berkembang    dalam    masyarakat, tidak  ada  kejahatan  tanpa  masyarakat4. Betapapun kita mengetahui banyak tentang  faktor  kejahatan  yang  ada  dalam masyarakat,  namun  yang  pasti  adalah bahwa  kejahatan  merupakan  salah  satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya  terus  sejajar  dengan perkembangan  masyarakat    itu    sendiri. Semakin    maju    dan    modern    kehidupan masyarakat,    maka    semakin    maju  dan modern  pula  jenis  dan  modus  operansi kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Hal ini  seolah  membenarkan  suatu  adagium, bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan” seperti halnya yang belakangan ini  marak  terjadi  yang  sering  disebut sebagai  Radikalisme.  (M.  Hamdan,  2003: 28).
Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan,  pergantian,  dan  penjebolan terhadap  suatu  sistem  di  masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan  adanya  perubahan  secara total  terhadap  suatu  kondisi  atau  semua aspek  kehidupan  masyarakat.  Tentu  saja melakukan perubahan (pembaruan) merupakan  hal  yang  wajar  dilakukan bahkan  harus  dilakukan  demi  menuju masa  depan  yang  lebih  baik.  Namun
perubahan  yang    sifatnya      revolusioner sering  kali   “memakan   korban”   lebih banyak  sementara  keberhasilannya  tidak sebanding. Sebagian ilmuwan sosial menyarankan  perubahan  dilakukan  secara perlahan-  lahan,  tetapi  kontinu  dan sistematik,  ketimbang  revolusioner  tetapi tergesa- gesa.
Radikalisme   tidak   hanya   terjadi di      kota-kota      besar      saja      bahkan belakangan  ini  khususnya  di  wilayah Kalimantan  Tengah  khususnya  Kota Palangka Raya sempat dihebohkan dengan penangkapan anggota terorisme yang tidak lain  adalah  tindakan  yang  diawali  adanya paham  Radikalisme.  Misalnya,      Senin  13 Agustus  2018  di  Jl.  Rajawali  Gg.  Rukun Kota  Palangka  Raya  telah  dilakukan penindakan  oleh  Tim  Gabungan  yaitu Densus 88 Anti Teror, Satuan Intelijen dan Keamanan    Kepolisian  Resor  Kota Palangka Raya dan Kepolisian Resor Kota Palangka  Raya  terhadap  1  orang  terduga teroris  yang  merupakan  seorang  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang  bekerja  sebagai sipir (Non Aktif) di Rumah Tahanan Kelas II  A  Palangka  Raya  dan  8  orang perempuan.
Peran  kepolisian  sangatlah  penting  guna menangani    kasus  radikalisme  yang belakangan ini sudah mulai berkembang di wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Kota Palangka  Raya.  Polri  dalam  menjalankan sistem  kerjanya  dipermudah    dengan adanya    Kepolisian    Daerah    (Kepolisian Daerah)    yang  terdapat  disetiap  Provinsi. Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia Daerah  merupakan  satuan  pelaksana utama  kewilayahan  yang  berada  di  bawah Kepala  Kepolisian  Repbulik  Indonesia. Kepolisian  Daerah  dipimpin  oleh  Kepala
Kepolisian Daerah (Kapolda) yang bertanggung  jawab  langsung  kepada Kapolri  dan    dalam    melaksanakan tugasnya    Kepolisian    Daerah    dibantu oleh    Wakil  Kepala    Kepolisian    Daerah. Kepolisian    Daerah    memiliki    tugas
menyelenggarakan  tugas-tugas  Polri  di tingkat ke wilayahan.
Kepolisian Daerah memiliki beberapa satuan kerja salah satunya adalah Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  sebagai mata  dan  telinga  kesatuan  POLRI  yang berkewajiban  melaksanakan  deteksi  dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan  sosial  dalam  masyarakat  serta dapat mengidentifikasi
ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas  (Keamanan  dan  ketertiban masyarakat).  Hal  ini  menandakan  bahwa Intelijen  dan  Keamanan  merupakan  basis terdepan  POLRI  dalam  hal  mengayomi masyarakat  dan  menangkal  segala  sesuatu yang  dapat  mengganggu  ketertiban  dan keamanan.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Metode kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian untuk  memahami  fenomena  yang  dialami oleh  subyek  penelitian  dan  menghasilkan data deskriptif mendalam karena penelitian  ini  berlatar  belakang  masalah terkait  dengan  Upaya  pre-emtif      Satuan Intelijen  dan  Keamanan  Kepolisian  Resor Kota  Palangka  Raya  dalam  menangani radikalisme  di  lingkungan  Aparatur  Sipil Negara  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan Tengah.

## Hasil dan Pembahasan
A. Upaya   Pre-emtif   Satuan   Intelijen dan  Keamanan  Kepolisian  Resor
Kota Palangka Raya dalam menangani Radikalisme
Salah  satu  upaya  terpeliharanya keamanan yaitu mencegah berkembangnya radikalisme    di  masyarakat.  Radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan atau paham
dengan  cara  ingin  melakukan  perubahan pada  sistem  sosial  dan  politik  dengan menggunakan cara-cara kekerasan / ekstrim.    Inti    dari    tindakan    radikalisme adalah  sikap  dan  tindakan seseorang atau kelompok  tertentu  yang  menggunakan cara-cara  kekerasan  dalam  mengusung perubahan  yang  diinginkan.  Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan  tersebut  dalam  tempo  singkat dan  secara  drastis  serta  bertentangan dengan  sistem  sosial  yang  berlaku. Radikalisme  sering  dikaitkan  dengan terorisme  karena  kelompok  radikal  dapat melakukan    cara    apapun    agar keinginannya  tercapai,  termasuk meneror pihak      yang      tidak      sepaham      dengan kelompok      tersebut.  Radikalisme  juga dikatakan sebagai embrio lahirnya terorisme.
Radikalisme  di  Indonesia  saat  ini sudah mulai cukup mempengaruhi masyarakat Indonesia meskipun jumlahnya  tidak  banyak,  namun    hal demikian  tentu  harus segera  diantisipasi dan    dicegah    agar  paham  radikal  tidak cepat menyebar luas ke seluruh masyaakat dan rakyat
Indonesia. Radikalisme sendiri bisa menyerang  atau  mempengaruhi  seseorang dikarenakan  merasa  tidak  nyaman  dengan situasi dan kondisi yang dirasakan saat ini bahkan  di  lingkungan  Aparatur  Sipil Negara  (ASN),  berbagai  alasan  individu terpengaruh  paham  radikal  seperti  tidak nyamannya  dengan  situasi  Negara  dan demokrasi  yang  ada  di  dalamnya  yang tidak    berpihak    kepada    kehidupannya, kemudian    dengan    adanya  peristiwa    itu, individu    tersebut    mulai    mencari ideologi    lain    termasuk  ideologi radikalisme  misalnya  berpaham  ke  ISIS, dikarenakan  ketidaktahuan  dan  kurang kesadaran bahwa seseorang tersebut masuk  ke  dalam  ajaran  atau  paham
radikalisme  yang  tidak  sejalan  dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam rangka pelaksanaan tugas di berbagai bidang keamanan tersebut seperti halnya  penyebaran  paham  radikal,  selain menggunakan pendekatan represif (penindakan),  Polri  juga  dalam  hal  ini Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor  Kota  Palangka  Raya  tentu  harus menekankan  pada  pendekatan  yang  lain dalam  arti  sebelum  terjadinya  tindak kejahatan misalnya berkembangnya radikalisme  yang  akhirnya  dapat  menjadi tindakan seperti terorisme, Satuan Intelijen dan      Keamanan  Kepolisian    Daerah Kalimantan  Tengah  berupaya  melakukan upaya preventif dan pre-emtif
(pencegahan) sebagaimana dijabarkan dalam  Pasal  14  Ayat  (1)  Undang-Undang Polri,  yakni  membina  masyarakat  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;  turut  serta  dalam  pembinaan hukum  nasional;  memelihara  ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan pembinaan terhadap bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.
B. Upaya    Deteksi    Dini,    Pemetaan dan  Pendataan  terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai anggota Organisasi  Masyarakat  Eks  HTI  di wilayah  hukum  Kepolisian  Resor Kota Palangka Raya
Salah  satu  tugas  Intelijen  dan Keamanan adalah sebagai mata dan telinga bagi  kesatuan  Polri  yang  berkewajiban melaksanakan deteksi dini (Early Detection)    dan    memberikan    peringatan masalah  dan perkembangan  masalah  dan perubahan    kehidupan    sosial    dalam
masyarakat.  Serta  dapat  mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap situasi Kamtibmas di masyarakat. Di  dalam  Intelijen  dan  Keamanan  Polri terdapat sistem deteksi Intelpampol, sistem   ini   sebagai   bagian   dari   sistem operasional  Intelpampol  dalam  rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana  yang  ditetapkan.  Metode yang dipergunakan dalam penyelenggaraan deteksi Intelijen Pengamanan  Polisi  terutama  berkaitan dengan  penyebaran  paham  radikal  dengan mempergunakan  Pola  HTCK  (Hubungan Tata  Cara  Kerja)  yang  berlaku  sesuai dengan  Juklak  HTCK  meliputi  HTCK Vertikal,  Horizontal,  Diagonal  dan  Lintas Sektoral  serta  HTCK    dalam    kaitan Intelijen    Komuniti    dimana    dalam pengumpulan  bahan  keterangan  dilakukan melalui  3  jalur  yaitu  jalur  struktural formal,  jalur  opsnal  dan  jalur  jaringan  di bawah permukaan.
Di  samping  itu  digunakan  metode penyusunan  Kirka  (perkiraan  keadaan) sesuai Juknis penyusunan
Kirka Intelpampol. Yang diadakan obyek sebagai  sasaran  deteksi  bertitik  tolak kepada  3  dimensi  Kamtibnas  yang meliputi dimensi rangking bobot ancaman, rangking  derajat  kemungkinan  terjadinya dan  rangking  kerawanan  daerah  termasuk di dalamnya   perkembangan   penyebaran paham      radikal      di      lingkungan  ASN. Pelaksanaan  strategi  deteksi  dini  tersebut berupa pemetaan dan pendataan kelompok - kelompok radikal misalnya dalam hal ini kaitan  dengan  upaya  pencegahan  tindakan radikal  di  lingkungan  Aparatur  Sipil Negara  di  wilayah  hukum  Kepolisian Resor Kota Palangka Raya.
Sistem  Deteksi  dini  yang  berjalan di  tingkat  kewilayahan  yang  dilakukan oleh  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan Kepolisian  Resor  Kota  Palangka  Raya
beserta  seluruh  Polres  jajaran  yang nantinya  akan  menghasilkan  informasi Intelijen  yang  diperoleh  melalui  suatu proses  pengolahan  dari  bahan  keterangan yang didapat dalam hal ini misalnya data- data  terkait  dengan  perkumpulan  atau organisasi  masyarakat  yang  berpotensi terpapar atau melakukan kegiatan-kegiatan yang  termasuk  ke  dalam  paham    radikal seperti  halnya    eks  Ormas  HTI    yang tersebar    di  beberapa  Kabupaten  di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
Bahan    mentah    atau    data    awal yang    didapat      Intelijen    dan  keamanan yang  memenuhi  syarat  untuk  dijadikan intelijen  adalah  bahan  -  bahan  yang berkaitan  dengan  masalah  keamanan misalnya kaitan dengan penyebaran paham radikal  yang  dapat  dipercaya  sumbernya dan  relevan  dengan  masalah  yang  dicari atau dibutuhkan.
Upaya      meningkatkan      peran serta      aktif      masyarakat      yaitu  dengan cara  memberikan  pemahaman  melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan penerangan  yang  dilakukan  oleh  Satuan Intelijen  dan  Keamanan  bersama  dengan Bidang  lainnya  misal  bidang  Sabhara  dan Binmas.  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan dalam hal  ini berperan  melakukan pemetaan terhadap misalnya eks HTI yang ada  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor Kota  Palangka  Raya,  sehingga  dari  data pemetaan  yang  dilakukan  oleh  Satuan Intelijen  dan  Keamanan  Kepolisian  Resor Kota Palangka Raya tersebut maka potensi daerah- daerah rawan penyebaran radikalisme  dapat  diantisipasi.  Hasil  data tersebut  lalu  kemudian  dipergunakan dalam rangka melakukan kebijakan pemberian  penyuluhan  oleh  Satuan  bina masyarakat serta Bhabinkamtibas di setiap wilayah  di  Kalimantan  Tengah  yang sampai  dengan    sekarang  terus  berjalan
maupun  upaya    Patroli    oleh    Satuan Samapta  Bhayangkara  Kepolisian  Resor Kota Palangka Raya.
Selain  itu  dengan    cara melakukan berbagai    pertemuan    dengan  tokoh agama,  masyarakat  maupun  tokoh  adat, LSM  dan  instansi  di wilayah  hukum  Kepolisian  Resor Kota Palangka Raya yang bertujuan untuk dapat      menginventarisir      berbagai persoalan      di      masyarakat  khususnya kaitan dengan penyebaran radikalisme.
Hasil  dari  berbagai  kegiatan  dan pertemuan misalnya FGD tersebut nantinya  akan  dijadikan  sebagai  bahan bagi  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan Kepolisian  Resor  Kota  Palangka  Raya untuk melakukan antisipasi lanjutan misalnya  kaitan  dengan  potensi  daerah- daerah  yang  rawan  dalam  hal  penyebaran radikalisme  terutama  kaitan  dengan  ASN sebagai  anggota  eks  HTI.  Dengan      cara melakukan      penggalangan      terhadap kelompok      yang  berpotensi    melakukan penyebaran    radikalisme    yang    ada    di wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Kota Palangka  Raya  seperti  salah  satu  bentuk penggalangan    bagi    ASN    yang  penulis angkat    di    dalam    penelitian    ini.  Cara tersebut    menurut    penulis    lebih    efektif, disamping  menumbuhkan  fungsi  advokasi dari  dalam  masyarakat  sendiri  melalui tokoh-tokoh  lokal,  lingkup  kerja  dari Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor  Kota  Palangka  Raya  pun  menjadi lebih sempit sehingga waktu dan capaiannya  pun  akan  lebih  efektif  dan efisien.
Berbagai pola budaya juga dijadikan  sebagai  bahan  kajian  bagi
POLRI  dalam  melakukan  penggalangan pre-emtif terutama kaitan dengan kenyataan bahwa sampai dengan sekarang masih  belum  ada  kerjasama  antara  pihak
Pemerintah daerah dengan Polri dalam hal ini Polda Kalteng terkait upaya penanggulangan penyebaran
paham radikal di lingkungan ASN.
Karena dalam tugas Polri misalnya sukses  atau  tidaknya  penggalangan  pre- emtif,  POLRI  dituntut  untuk  tidak  saja memahami  hukum  positif,  tapi  juga  harus memahahami  hukum  agama,  hukum  adat dan  tradisi  atau  kebiasaan  turun-temurun yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat khususnya masyarakat
Kalimantan Tengah.  Berkaitan  dengan  itu  untuk penanggulangan  radikalisme  dengan  pola kearifan lokal perlu diakomodir keberadaannya,  antara  lain  dengan  pola yaitu :
1. Anggota  POLRI  perlu  memahami karakter  masing-masing  kultur  yang ada di Kalimantan Tengah;
2. Bekerjasama    dengan    para    tokoh agama,    tokoh    budaya,  tokoh masyarakat  dan  tokoh  pemuda  untuk melakukan deradikalisasi serta
memberikan pencerahan pada segenap  lapisan  masyarakat  untuk tidak  mudah    terpengaruh  dengan radikalisme  yang  tidak  sesuai  dengan budaya,  karakter  dan  jati  diri    bangsa Indonesia;
3. Memfasilitasi budaya adat yang masih seperti melibatkan tokoh adat di setiap dusun  dan  lingkungan  untuk  sama- sama menjaga ketertiban dan keamanan  di  masyarakat.  Kuatnya peran  lembaga  adat  dapat  tentu  dapat membantu  meringankan      tugas-tugas kepolisian      dalam      melakukan tindakan-tindakan pre-emtif.

## Kesimpulan
Upaya  pre-emtif  yang  dilakukan oleh  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan Kepolisian  Resor  Kota  Palangka  Raya
dalam menangani radikalisme di lingkungan  Aparatur  Sipil  Negara  di wilayah hukum Kepolisian Daerah
Kalimantan  Tengah  yaitu  dengan  cara melakukan  upaya  deteksi  dini,  pemetaan dan  penggalangan  berupa  pendekatan kepada  ASN  sebagai  anggota  eks  ormas yang  berpotensi  terafiliasi  dengan  paham- paham radikal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

## Referensi
Alam,  A.S,  2010, Pengantar  Kriminologi , Refleksi Arts, Makassar.
Chadawi,    Adami,    2001, Pelajaran Hukum    Pidana    1, PT.    Raja Grafindo  Persada, Jakarta.
Hamzah,    Andi,    2002, Pengusutan
Perkara  Kriminal  Melalui Sarana Tehnik  Dan  Sarana  Hukum, Raja Grafindo,Jakarta.
Hamdan, M., 2003, Politik Hukum Pidana,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hadi    Utomo,    Warsito,    2005, Hukum Kepolisian  Di  Indonesia,  Prestasi Pustaka, Jakarta.
Kansil,    C.S.T,    1989, Pengantar    Ilmu Hukum    dan    Tata    Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Muslih,  2015, Melacak  Akar  Radikalisme
Beragama  di  Sekolah  :  Analisis Buku  Ajar  PAI  SMA  di  Kota Semarang. DIPA  BLU  UIN
Walisongo Semarang. Nawawi    Arief,    Barda,    2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan    Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ke-3 , Kencana, Jakarta. Prodjodikoro,  Wiryono,  2003, Tindak- tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT.  Refika  Aditama,
Bandung.
Purwodarminto,  W.J.S,  1998, Kamus
Umum  Bahasa  Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Sajipto Raharjo,1986, Ilmu hukum, Alumni, Alumni, Bandung. Simanjuntak, B, 2001, Pengantar
Kriminologi  dan  Patologi  Sosial,
Tarsito, Bandung. Tim  Penyusun,  2012,  Naskah  pencerahan Intelijen  dan  Keamanan,  Badan Intelijen  dan  Keamanan  POLRI,
Jakarta. Qodir,  Zuly,  2014, Radikalisme  Agama  di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Widiana,  2012, Radikalisme,  Terorisme dan  Makna  Jihad  :  Perspektif Psikologi” IAIN Walisongo Semarang. Kitab  Undang-Undang  Hukum  pidana (KUHP) Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  127 Tahun  1958  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 1660.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana    (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 2 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Nomor  4168.