## Kolaborasi Pemerintah Dengan Stakeholders Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan
Angel 1) ; Muhammad Arifin Nasution 2)
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Email: 1) angeelsinagaa1313@gmail.com

## PENDAHULUAN
Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta ketersediaan lahan yang tidak memadai sebagai tempat tinggal, maka muncul permasalahan seperti permukiman penduduk yang kumuh. Indonesia  merupakan  negara  dengan  luas  permukiman  kumuh  yang  dinilai  cukup  kompleks  dibuktikan dengan luas daerah kumuh sekitar 35,291 Ha di daerah perkotaan yang tersebar hampir seluruh wilayah. Permukiman kumuh ini dapat dikatakan sebagai akibat dari rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Akibat dari  rendahnya  tingkat  penghasilan,  masyarakat  lebih  memilih  untuk  berdiam  atau  bertempat  tinggal  di daerah yang kumuh karena relatif lebih murah untuk dijadikan tempat tinggal.
Guna  mengurangi  kawasan pemukiman  kumuh  tersebut, pada  tahun  2016  pemerintah  pusat membuat  suatu program  yang  bernama  Program Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU).  Pada  tahun  2016, program  ini  pertama  kali  dijalankan  oleh Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  di beberapa daerah  di  Indonesia,  diantaranya  Kota Surabaya,  Kabupaten  Karanganyar, Kabupaten Bengkalis di Riau, dan Provinsi Jawa Tengah. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah beberapa kali mengalami revisi karena luas pemukiman kumuh yang meningkat.
Secara  nasional  program  KOTAKU  tersebar  di  5  provinsi  kemudian  meningkat  di  24  provinsi, sumatera  utara  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  ikut  dalam  penyelenggaraan  program  KOTAKU. Sekitar 14 kabupaten/kota yang menyelenggaran program KOTAKU, 14 kabupaten/kota itu adalah Kota Medan,  Kota  Binjai,  Kota  Tebing  Tinggi,  Kota  Tanjung  Balai,  Kota  Padangsidimpuan,  Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Simalungun.
Kota Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai angka 2.247.425 jiwa dengan luas wilayah 265 Km2 dan kepadatan penduduk yang  mencapai 8.480 jiwa/km2 dengan total 21 kecamatan, 151 kelurahan, dan 2001 lingkungan. Namun, hanya sekitar 109 titik lokasi di 42 kelurahan yang termasuk dalam kriteria kumuh. Migrasi penduduk dari daerah ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini menjadi salah satu alasan tingginya jumlah penduduk yang berada di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara,  Kota  Medan  sendiri  sudah  masuk  dalam  30  kota  prioritas  di  Indonesia  dalam  Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tanpa Kumuh.

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023] Revised [31 Mei 2023]
Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
Terbatasnya anggaran akibat permasalahan permukiman penduduk yang kompleks, maka pemerintah  kota  medan  berinisiatif  untuk  melakukan  kolaborasi.  Permasalahan  kawasan kumuh terdiri dari jalan lingkungan, Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) pengelolaan sampah dan  Banjir  ROB.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  proses  kolaborasi pemerintah  dengan  stakeholders  dalam  program  KOTAKU.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dianalisis melalui komponen-komponen sebagai faktor dalam keberhasilan kolaborasi yaitu dialog tatap muka, membangun  kepercayaan,  proses  untuk  mencapai  komitmen,  pemahaman  terhadap keputusan  bersama,  memperoleh  hasil  sementara.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa proses  kolaborasi  dalam  program  Kota  tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Kelurahan  Belawan Sicanang Kota Medan belum terealisasi dengan baik.

## ABSTRACT
Due to the limited budget due to complex residential problems, the Medan city government took  the  initiative  to  collaborate.  Problems  in  slum  areas  consist  of  environmental  roads, uninhabitable  houses  (RLTH)  for  waste  management  and  ROB  flooding.  The  purpose  of this  study  is  to  describe  the  process  of  collaboration  between  the  government  and stakeholders in the KOTAKU program. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews  and  documentation.  The  research  was  analyzed  through  the  components  as factors  in  the  success  of  collaboration,  namely  face-to-face  dialogue,  building  trust,  the process  of  achieving  commitment,  understanding  of  joint  decisions,  obtaining  interim results.  The  results  showed  that  the  collaboration  process  in  the  City  without  Slums (KOTAKU)  program  in  Belawan  Sicanang  Village,  Medan  City  had  not  been  realized properly. . KEYWORDS
Collaboration, Slums, Cities Without Slums Program (KOTAKU)
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Pada tahun 2018, pemerintah Kota Medan telah mengesahkan pengintegrasian program pemerintah pusat yakni Kota Tanpa Kumuh dengan program yang telah direncanakan Pemerintah Kota Medan yaitu program  lingkungan  permukiman  sehat, berupa  hibah  dan  semi  hibah bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk penyediaan akses air minum dan sanitasi, serta rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang kemudian meningkat dengan dilaksanakannya Program Kota Tanpa Kumuh.
Tabel 1.1 Data Kelurahan Skala Prioritas

## Penanganan Skala Kota dan Skala Kolaborasi
Nama Kelurahan Luasan kumuh SK (Ha) Luasan Kumuh Verifikasi RP2KPKP 2016 (ha) Belawan Sicanang 37,96 67,22 Polonia 1,87 9,91 Petisah Tengah 1,45 4,04 Tegal Sari Mandala III 5,83 5,83 Sukamaju 2,93 10,00 Titi Kuning 6,91 35,52 Sei Kera Hilir II 1,06 4,80 Tegal Rejo 1,9 8,39 Sunggal 2,77 18,86 Tanjung Gusta 0,71 36,60

## Sumber: Data Baseline Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Tahun 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  Kelurahan  Belawan  Sicanang  merupakan  salah  satu  dari  sejumlah kelurahan di kota Medan yang menjadi skala prioritas kota dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh. Kelurahan belawan sicanang menempati peringkat satu dengan luas kumuh 37,96 Ha. Persoalan kumuh di kelurahan ini disebabkan pada masalah penyediaan air minum, jalan lingkungan rusak, rumah yang tidak teratur, kepadatan penduduk dan pengelolaan air limbah rumah tangga, persoalan sanitasi, dan penanganan  masalah  sampah.  Kelurahan  Belawan  Sicanang  memiliki  16  Lingkungan  yang  terdiri  dari lingkungan 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 dan 19. Dari ke-16 lingkungan, fokus dari penelitian ini adalah  lingkungan  9  dengan  persoalan  kekumuhan  yaitu  Jalan  Lingkungan,  Pemeliharaan  Kualitas Drainase,  Pengelolaan  Persampahan,  RTLH (Rumah  Tidak  Layak  Huni),  dan  Banjir  ROB.  Karena  letak lingkungan 9  berada paling  ujung  dan  dekat dengan air  laut,  maka  persoalan  kumuh  yang  paling  tinggi berada dilingkungan tersebut.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Walikota  Medan  Nomor  050/33.K/VII/2021  tentang  Kelompok Kerja  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Medan.  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  berkolaborasi dengan  beberapa  pihak  yaitu:  Balai  Perumahan  dan  kawasan  Permukiman  Sumatera  Utara,  Dinas Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang,  Dinas  Kebersihan  dan  pertamanan,  Program KOTAKU, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (Lembaga Masyarakat), dan Induk Sicanang (Lembaga Swasta).

## Gambar 1. Pencapaian Indikator Kumuh Tahun 2018-2021

## Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2021
Pada Tahun 2018 sampai dengan 2021 penanganan kumuh pada indikator jalan lingkungan sudah mencapai  70%,  pada  indikator  kumuh  drainase  sudah  mencapai  80%,  kemudian  pada  indikator pengelolaan  sampah  sudah  mencapai  85%,  terakhir  pada  indikator  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH) sudah  mencapai  98%  selama  5  Tahun  program  KOTAKU  telah  dilaksanakan  di  Kelurahan  Belawan
0% 50% 100% Jalan Lingkungan Drainase Pengelolaan Sampah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Pencapaian Indikator Kumuh Tahun 2018-2021
Tercapai Belum Tercapai
Sicanang  khususnya  Lingkungan  9  Kota  Medan.  Dari  tahun  ketahun  terjadi  peningkatan  pada pengerjaannya.  Namun, masih  ada  beberapa  persen  indikator  kumuh  yang  belum  tercapai  seperti  jalan lingkungan 30%, drainase 20%, pengelolaan sampah 15% dan RTLH 2%.
Pada konsep Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007:7) dialog tatap muka antar kepentingan ( face to face dialogue ) menjelaskan suatu kegiatan yang telah melalui tahap ini ialah Ketika antar pemangku kepentingan rutin dilakukan. Permasalahan pertemuan rapat antar pihak stakeholders atau rapat rutin yang dilakukan menjadi kendala karena sulit menyamakan pertemuan antara para stakeholders dalam pelaksanaan  program  Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  yang  perlu  diteliti  dalam proses kolaborasi program KOTAKU.
Pada  konsep  pertama Collaborative  Governance yang  dikembangkan  oleh  Ansell    dan  Gash (2007:7)  dialog  tatap muka  antar  kepentingan  ( face  to  face  dialogue )  menjelaskan  suatu kegiatan  yang telah melalui tahap ini ialah Ketika antar pemangku kepentingan rutin dilakukan. Permasalahan pertemuan rapat antar pihak stakeholders atau rapat rutin yang dilakukan menjadi kendala karena sulit menyamakan pertemuan  antara  para stakeholders dalam  pelaksanaan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  yang perlu diteliti dalam proses kolaborasi program KOTAKU.
Berdasarkan uraian terkait berbagai fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Collaborative Governance dengan melihat tahapan kolaborasi yang meliputi tahap dialog tatap muka antar  kepentingan ( face  to  face  dialog ) , membangun  kepercayaan  ( trust  building ) , proses  untuk  mencapai  komitmen ( comitment to process ) , pemahaman bersama ( share understanding ), dan memperoleh hasil sementara ( intermediate outcome ) dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Belawan Sicanang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelurahan  Belawan  Sicanang  adalah  salah  satu  wilayah  yang  menjadi  skala  prioritas  dalam mendapatkan penanganan kumuh di Kota Medan dengan luas wilayah 1510 Ha dengan  letak geografis yang berada pada 03°-48° Lintang Utara dan 98°-42° Lintang Selatan. Kelurahan Belawan Sicanang terdiri dari 16 Lingkungan yang terdiri dari lingkungan 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 dan 19. Dari ke-16 lingkungan,  fokus  dari  penelitian  ini  adalah  lingkungan  9  yang  berada  paling  ujung  Kelurahan  Belawan Sicanang  dengan  persoalan  kekumuhan  yaitu  Jalan  Lingkungan,  Pemeliharaan  Kualitas  Drainase, Pengelolaan Persampahan, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), dan Banjir ROB.
Kelurahan Belawan Sicanang merupakan daerah kumuh terluas di Kota Medan, Guna mengurangi kawasan pemukiman kumuh tersebut, pada tahun 2016 pemerintah pusat membuat suatu program yang bernama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pada tahun 2016, program ini pertama kali dijalankan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Kota Surabaya,  Kabupaten  Karanganyar, Kabupaten  Bengkalis  di  Riau,  dan Provinsi  Jawa  Tengah (Kotaku:2016). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah beberapa kali mengalami revisi karena luas pemukiman kumuh yang meningkat.
Adapun kerjasama dengan stakeholders terkait, terdapat proses menuju collaborative governance . Tahapan  atau  proses  tersebut  merujuk pada  konsep  Ansell  dan Gash (2007)  yang  berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) tahapan proses kolaborasi, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama dan hasil sementara.

## Dialog Tatap Muka (face to face dialogue).
Pada indikator ini komunikasi merupakan media penting dalam pembentukan dan pengembangan pribadi untuk konteks sosial. Bentuk komunikasi negoisasi yang terjadi antara aktor kolaborasi yaitu dengan melakukan interaksi secara tatap muka ( face to face dialogue ), sehingga muncul persamaan ruang dalam memperoleh informasi. Face to face dialogue menjadi alat untuk membangun komitmen dan kepercayaan dalam  proses  kolaborasi,  pemahaman  bersama  antar  aktor  yang  mengedepankan  dialog  dalam  setiap proses  yang  terbangun  sejak  pengindetifikasian  masalah  sampai  kepada  penentuan  kesepakatan bersama.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  antara pemerintah  kota  dengan  stakeholders  dalam program KOTAKU di Kota Medan khususnya Kelurahan Belawan Sicanang melalui dialog tatap muka yaitu rapat internal  yang  dilakukan  pemerintah  kota  berbeda  dengan  BKM  dan  Lembaga  Swasta.  Rapat  dilakukan dengan media internal dari masing-masing pihak yang terlibat.
Kemudian dari hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah kota dalam program KOTAKU di Kota Medan  khususnya  Kelurahan  Belawan  Sicanang melalui dialog  tatap  muka  yaitu mekanisme  rapat  rutin yang  tidak  terjadwal.  Rapat  rutin  yang  menjadi  indikator  dialog  tatap  muka  tidak  terjadwal  secara  rutin, rapat rutin dilakukan jika ingin berdiskusi mengenai hal yang dianggap penting untuk dibahas, kemudian rapat dijadwalkan. Rapat dilakukan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan tidak menentu kapan rapat dilakukan.
Adapun  kendala  beberapa  pihak  tidak  mengikuti  rapat  adalah  karena  terkendala  acara  lain  serta tidak ada pembahasan tentang tugas pokok dan fungsi dinas terkait. Namun, jelas dikatakan bahwa adanya perwakilan  sehingga  alur rapat  dari  awal  hingga  akhir  saling  diketahui  oleh  masing-masing  dinas.  Pada forum dialog tatap muka melalui rapat yang dilakukan oleh pihak BKM dan lembaga swasta tidak terdapat kendala karena tingginya antusias dalam penanganan kumuh dengan tujuan peningkatan kualitas wilayah kelurahan belawan sicanang serta pengelolaan sampah yang berhasil sehingga belawan sicanang menjadi wilayah yang bersih.
Kunci  keberhasilan  pada  indiaktor  ini  pemerintah  dengan  stakeholders  berbagi  informasi berlandaskan pada Kelompok Kerja (PokJa PKP). PokJa PKP berfungsi untuk mempermudah komunikasi dengan stakeholders lainnya.  Kemudian  dalam  PokJa  PKP  tertera  siapa  saja  yang  bertugas  dalam bidangnya masing-masing sehingga mudah untuk merencanakan suatu yang akan dikerjakan. PokJa PKP sebagai  bentuk  kolaborasi  pemerintah  kota  dengan  pihak  lain  yang  terlibat.  Berikut  lampiran  salinan keputusan Walikota Medan Nomor: 050/33.K/VII/2021 Tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kota  Medan.  Penyusunan  kelompok  kerja  atau  PokJa  PKP  yang  dipimpin  oleh  Kepala BAPPEDA Kota Medan dengan wakil koordinator yaitu Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan serta melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan beberapa instansi lain nya yang menjadi pihak pendukung dalam pelaksanaan penanganan kumuh Kota Medan. Sehubung dengan  hal  ini,  Camarihna  Matos  dan  Afsarmanesh  (2008)  mengatakan  bahwa  kolaborasi  merupakan sebuah  proses  ketika  beberapa  entitas  atau  kelompok  saling  berbagi  informasi,  sumber  daya,  dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

## Membangun Kepercayaan (Trust Building)
Pada  indikator  ini  proses  kolaborasi  bukan  hanya  negoisasi  tetapi  juga  tentang  bagaimana membangun kepercayaan dan komitmen antar aktor kolaborasi. Membangun kepercayaan dan komitmen tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari dialog dan negoisasi. Namun, pada kenyataannya proses  membangun  kepercayaan  serta  komitmen  melekat  pada  bagaimana  menjalankan face  to  face dialogue itu sendiri. Membangun kepercayaan yang dimaksud adalah tentang bagaimana pemerintah kota dengan  para stakeholders saling  mempercayakan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  program  yang dijalankan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  proses  kolaborasi  yang  dilakukan  adalah  berlandaskan  pada  PokJa PKP yang sebelumnya sudah dibahas di tahapan pertama yaitu dialog tatap muka, dengan adanya PokJa PKP  semua  pihak  saling  mempercayakan  informasi-informasi  dan  kegiatan  yang  akan  dilakukan. pemerintah  sudah  membuat  kesepakatan  seperti  kelompok  kerja  yaitu  PokJa  PKP,  melalui  PokJa  PKP pemerintah dan stakeholders lainnya bisa melakukan tugasnya mulai dari monitoring, implementasi sampai kepada evaluasi. Melalui pembentukan kelompok kerja tersebut masing-masing pihak bertanggungjawab terhadap  tugas  yang  diberikan,  sehingga  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain  dapat  saling mempercayakan informasi, kegiatan, serta evaluasi kegiatan program KOTAKU.
Selain itu, kepercayaan yang dibangun dengan berbagai pihak bergantung pada peran pemimpin serta pembuktian dari hasil yang sudah dilakukan dalam program KOTAKU. Hal yang paling utama adalah adanya interaksi yang dilakukan melalui komunikasi. Membangun kepercayaan bukan soal mudah, karena membutuhkan kerjasama yang baik dengan daya tarik sehingga staheholders tertarik untuk bekerjasama dalam program KOTAKU.
Kunci  keberhasilan  pada  indikator  ini,  membangun  kepercayaan  masyarakat  dalam  program KOTAKU termasuk hal yang penting. Kepercayaan yang dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat adalah  adanya  kegiatan  sosialisasi  sehingga  masyarakat  mengetahui  dengan  jelas  program  KOTAKU serta tujuan yang seharusnya berdampak untuk masyarakat. Pemerintah kota tidak melakukan sosialisasi secara  langsung,  namun  mereka  menekankan  jika  program  KOTAKU  ini  adalah  pemberdayaan masyarakat.  Peran  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  program  ini.  Kepercayaan  masyarakat  yang dibangun  sangat dibutuhkan  dalam  program KOTAKU  yang  telah  dilaksanakan. Maka  dari  itu,  sebelum adanya  rasa  percaya  masyarakat  pemerintah  melakukan  sosialisasi  dengan  tujuan  masyarakat mengetahui  program  yang  akan  dilaksanakan.  Sebagaimana  Syaiful  La  Ode  (2021)  mengatakan  Para pemimpin  kolaborasi  harus  mampu  membangun  kepercayaan  diantara  para  pemangku  kepentingan. Proses  dalam  membangun  kepercayaan  merupakan  proses  jangka  panjang  yang  memakan  waktu  dan membutuhkan  komitmen  yang  tinggi.  Dalam  hal  ini  disebutkan  bahwa  kategori  suatu  kegiatan  dapat dikatakan  telah  melalui  proses  kolaborasi  dalam  tahap  membangun  kepercayaan  ialah  dengan  adanya komitmen  jangka  panjang  yang  dibuat  dan  disetujui  oleh  setiap  pemangku  kepentingan  dengan  cara memberikan atau meluangkan waktu bahkan materi untuk keperluan kolaborasi.
Proses untuk Mencapai Komitmen (Commitment to Process)
Pada  indikator  ini  komitmen  menjadi  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  keberhasilan  proses kolaborasi,  meskipun  dalam  membangun  komitmen  antara  pihak  satu  dengan  pihak  yang  lain  dipenuhi dilema. Komitmen yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaruh peran dari pemerintah kota dengan stakeholders dalam  program  KOTAKU.  Indikator  sebelumnya  membahas  tentang  kepercayaan, kepercayaan dan komitmen merupakan modal utama dalam proses kolaborasi. Tentunya, menilai sebuah komitmen berdasarkan peran dalam proses kolaborasi jangka panjang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  masalah  peran  Kelompok  Keswadayaan  Masyarakat sebagai  panitia  pembangunan  tidak  berjalan  efektif.  Berkurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) bersamaan  dengan  komitmen  yang  hilang  dipengaruhi  oleh  faktor  kesadaran  diri  dari  masing-masing individu.  peran  dari  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  sebagai  panitia  pembangunan  sangat berpengaruh,  permasalahan  SDM  semakin  lama  semakin  berkurang  menjadi  salah  satu kendala  dalam proses kolaborasi. Komitmen yang dibangun masih belum terbentuk. Namun, alasan dari permasalahan ini  belum  begitu  pasti.  Sifat  dalam  kolaborasi  adalah  saling  ketergantungan,  apalagi  peran  Kelompok Swadaya Masyarakat (BKM) sangat dibutuhkan dalam keberhasilan program KOTAKU.
Kolaborasi  merupakan  proses  bekerja  sama  yang  membutuhkan  kontribusi  setiap  aktor,  serta dibutuhkan ketulusan untuk bekerja dalam kekuatan saling ketergantungan dari peran dan fungsi masing- masing.  Permasalahan  di  atas  merupakan  suatu  kendala  dalam  proses  kolaborasi  berkaitan  dengan komitmen  yang  seharusnya  dibangun  untuk  mencapai  suatu  keberhasilan  suatu  program.  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bekerja atas dasar kerelawanan, relawan yang berarti bekerja tanpa diberi upah, awalnya masyarakat mengira bahwa menjadi anggota KSM mendapatkan upah padahal program KOTAKU  adalah  program  pemberdayaan  yaitu  untuk  masyarakat.  Tentunya,  perlu  kontribusi  dari masyarakat sendiri. Namun, ada faktor lain, pembiayaan terbatas untuk melakukan rapat dan survei serta kegiatan lainnya sehingga terbatasnya pergerakkan yang dilakukan oleh KSM. KSM merasa terus dituntut sehingga merasa kesulitan berkontribusi dalam program KOTAKU.
Selanjutnya, persamaan kebutuhan dalam proses kolaborasi program KOTAKU dalam mewujudkan kota terbebas dari kata kumuh menyatukan pihak pemerintah kota dengan stakeholders . Komitmen yang dibangun antara pihak satu dengan pihak lain memiliki tolak ukur, tolak ukur ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan program KOTAKU sehingga sampai dengan tujuan yang sudah disepakati bersama. Visi dan misi menjadi pegangan utama untuk mencapai komitmen dalam proses kolaborasi. komitmen yang dibangun oleh pemerintah kota dengan stakeholders berpedoman pada visi dan misi pemerintah. Visi dan misi program KOTAKU adalah semua pihak yang terlibat dapat mengurangi permasalahan kekumuhan. Namun, kembali lagi ditegaskan bahwa program KOTAKU adalah program pemberdayaan, dimana aktor utama  adalah  masyarakat,  pihak  pemerintah  sebagai  fasilitator  yang  memenuhi  kebutuhan  daripada program KOTAKU.
Kunci  keberhasilan  pada  indikator,  sebelumnya  pemerintah  mengeluh  akan  komitmen  yang seharusnya menjadi tugas dari pihak lembaga masyarakat. Setelah diteliti, ternyata yang menjadi kendala adalah  anggaran  dan  sifat  dari  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  yaitu  sebagai  relawan.  Namun, pemerintah belum mencukupi anggaran dalam kegiatan rapat, pembuatan proposal, dan kegiatan lain yang sedang mereka lakukan. Selanjutnya, komitmen yang dibangun pemerintah dengan stakeholders beracuan para visi-misi walikota yaitu tujuan dari program KOTAKU dengan mewujudkan lingkungan terbebas dari kumuh. Maka dari itu, persamaan visi-misi yang menjadi pegangan utama menjadi tolak ukur indikator ini dalam mencapai komitmen dalam proses kolaborasi. Sebagaimana Rahardjo (2010:232) bahwa kolaborasi berkaitan  dengan  adanya  aransemen  kerjasama  yang  jelas,  kepercayaan  yang  diimbangi  dengan komitmen, struktur dan kapasitas kelembagaan.

## Pemahaman Bersama (Share Understanding)
Pada  indikator  ini  setiap  organisasi  atau  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  kepentingan  yang sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dilandasi  dengan  satu  tujuan  yang  telah  disepakati  sebelumnya . Dalam proses kolaborasi para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama akan program yang sedang atau ingin dilakukan. dalam konteks ini diperlukan pemahaman bersama mengenai target  dari  program  KOTAKU  untuk  mewujudkan  peningkatan  kualitas  lingkungan  agar  terbebas  dari kekumuhan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  ingin  mengetahui  pemahaman  antara pemerintah kota dengan stakeholders terkait dengan program KOTAKU. Kolaborasi dapat berjalan dengan efektif jika antara satu pihak dengan pihak lain saling memahami secara bersama-sama supaya dapat memberikan sebuah alternatif dalam penyelesaian sebuah masalah kekumuhan khususnya di Lingkungan 9 Kelurahan Belawan  Sicanang  Kota  Medan.  kekumuhan  di  lingkungan  9  Kelurahan  Belawan  Sicanang  disebabkan oleh  ketidakteraturan  bangunan,  jalan  lingkungan,  drainase,  dan  persampahan.  Karena  permasalahan kekumuhan tidak bisa ditangani oleh pihak KOTAKU maka sifat dari program KOTAKU adalah kolaborasi.
Pemerintah  kota  dengan stakeholders memahami  secara  bersama-sama  mengenai  kekumuhan yang  menjadi  tujuan  dari  program  KOTAKU  dilakukan  di  Kelurahan  Belawan  Sicanang  khususnya dilingkungan 9. Permasalahan kumuh dilingkungan 9 belawan sicanang tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah kota sehingga membutuhkan pihak lain atau stakeholders . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman bersama akan tujuan dari program KOTAKU di bangun melalui proses yang berfokus pada masalah bersama.
Selanjutnya, peran masing-masing aktor dalam program KOTAKU dapat dipahami. Pemahaman ini menyangkut dengan tugas yang ditujukan kepada masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini seharusnya dapat  dipahami  oleh  aktor  terkait  program  KOTAKU  dalam  menjalankan  perannya.  Peneliti  ingin mengetahui apakah pemerintah kota dengan stakeholders mengetahui perannya dalam program KOTAKU terutama  pemerintah  kota  sebagai  nakhoda  utama  supaya  program  ini  dapat  berjalan  dengan  baik. Pemerintah kota berperan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dalam program KOTAKU.
Selain  itu,  pemerintah  kota  memiliki  tugas  masing-masing  yang  sudah  menjadi  kesepakatan bersama. Mulai dari pembenahan jalan lingkungan, drainase, RTLH, serta saran dan prasarana lainnya. Koordinator kota sebagai pendamping BKM dalam pembuatan perencanaan hingga pelaksanaan dalam program  KOTAKU  di  Kelurahan  Belawan  Sicanang  khususnya  dilingkungan  9.  peran  pemerintah  kota adalah perencana kegiatan. Pemerintah kota juga memiliki tugas masing-masing dalam perencanaan yang telah mereka rencanakan. Begitu pula dengan stakeholders yang terlibat yaitu BKM, BKM sebagai motor penggerak yang diarahkan langsung oleh Konsultan KOTAKU, sehingga dapat disimpukan pemahaman bersama dalam proses kolaborasi ini dibangun dengan baik sesuai dengan tujuan program KOTAKU.
Kemudian,  program  KOTAKU  adalah  program  pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  berhubungan dengan masyarakat, aktor utama dalam pelaksanaan kolaborasi. Pemahaman bersama antara pemerintah dengan  masyarakat  dilihat  dari  pengetahuan  masyarakat  mengenai  pelaksaan  program  ini,  terutama masyarakat  Kelurahan  Belawan  Sicanang  lingkungan  9.  Pengetahuan  masyarakat  tentang  program  ini seiring dengan sosialiasi yang telah diberikan.
Kunci  berhasilan  pada  indikator  ini,  masyarakat  memahami  terkait  dengan  program  KOTAKU. Pemahaman  yang  masyarakat  dapatkan  adalah  terkait  dengan  peninggian  jalan,  masalah  sampah, drainase atau parit dan RLTH (Rumah Tidak Layak Huni). Pemahaman yang masyarakat ketahui menjadi bukti  bahwa  pemahaman  yang  bangun  pemerintah  kota  dengan stakeholders berhasil.  Pemerintah, stakeholders dan masyarakat saling memahami peran dan tugas yang sudah disepakati. Kolaborasi yang efektif  adalah  dengan  membangun  pemahaman  secara  bersama  melalui  berbagi  ilmu  pengetahuan, gagasan  serta  ide  yang  akan  mereka  tuangkan  dalam  perencaaan  sampai  kepada  pelaksaan  program KOTAKU. Sebagaimana Roucek dan Warren (Abdulsyani) mengatakan bahwa kolaborasi berarti  bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya,  kolaborasi  melibatkan  pembagian  tugas,  dimana  setiap  orang  mengerjakan  setiap  pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

## Hasil Sementara (Intermediante Outcome)
Pada indikator ini kolaborasi terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi sifatnya kongkrit. Hasil  sementara  yang  dimaksud  adalah  harapan  jangka  pendek  yang  akan  dicapai  dalam  program KOTAKU. Dengan penilaian program KOTAKU yang telah direncanakan berdampak kepada masyarakat. Maka yang terpenting adalah bukan kusuksesan yang diraih pada saat selesainya suatu program tetapi tentang bagaimana kehidupan masyarakat selanjutnya ketika program ini telah berakhir.
Kelurahan  Belawan  Sicanang  Kota  Medan  khususnya  lingkungan  9  adalah  objek  dari  proses kolaborasi yang telah direncanakan pemerintah kota dengan para stakeholders dalam program KOTAKU. Penilaian  dalam  program  KOTAKU  diuji  dari  tanggapan  masyarakat  tentang  manfaat  dari  program  ini. Pemerintah kota dengan stakeholders merasa  bahwa target dari program ini sudah terealisasi. Pemerintah  dengan stakeholders beranggapan  bahwa  target  dari  program  KOTAKU  dibelawan sicanang  sudah  bisa  ditangani  beberapa  diantaranya  yaitu  jalan  lingkungan,  Rumah  Tidak  Layak  Huni (RLTH), dan sanitasi. Namun, anggapan pihak yang terkait dengan program KOTAKU tidak cukup untuk membuktikan  tercapainya  tujuan  dari  program  ini.  Kemudian,  peneliti  bertanya  tentang  manfaat  yang dirasakan oleh masyarakat dalam program KOTAKU.
Masyarakat  Kelurahan  Belawan  Sicanang  Lingkungan  9  merasa  bahwa  program  KOTAKU bermanfaat dengan baik untuk lingkungan mereka. Sebelum jalan lingkungan dipertinggi jalan digenangi air  dan  lumpur  setelah  banjir.  Rumah  Tidak  Layak  Huni  yang  sudah  dibangun  sudah  beberapa  yang diperbaiki. Hasil dari pembangunan jalan lingkungan dan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH).
Harapan pemerintah dan stakeholders dalam program KOTAKU untuk masyarakat sudah tercapai dan akan berdampak pada kehidupan masyarakat selanjutnya. Namun, tercapai dalam indikator kumuh jalan lingkungan dan RLTH. Proses kolaborasi yang dilakukan sudah tergambar pada hasil nyata daripada
program  ini.  Pernyataan  yang  sesuai  dari  pihak  pemerintah  dengan stakeholdersi sudah  memberi keyakinan bahwa program ini berhasil dalam mengatasi jalan lingkungan dan RLTH.
Selanjutnya,  indikator  kekumuhan  dari  lingkungan  9  ini  tidak  hanya  jalan  lingkungan  dan  RLTH, adapun  drainase,  sampah,  dan  banjir  ROB.  Permasalahan  ini  sudah  sudah  dilaporkan  warga  kepada program  KOTAKU  untuk  dirumuskan.  Tiga  dari  lima  indikator  ini  memiliki  permasalahan  yang  kompleks sehingga terkendala dalam pembenahannya. Dimulai dari permasalahan drainase, drainase di kelurahan belawan  sicanang  tidak  terbangun,  masyarakat  beranggapan  drainase  berfungsi  untuk  pembenahan masalah banjir di belawan sicanang.
Drainase  suatu  hal  yang  penting  untuk  dibenahi,  namun  tidak  ada  jawaban  atas  permasalahan drainase  yang  belum  terbenahi  tersebut.  Banjir  yang  terus-menerus  melanda  wilayah  tersebut  juga berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat. Maka dari itu, untuk menjawab keluhan masyarakat, peneliti bertanya langsung kepada pihak yang melaksanakan kolaborasi program KOTAKU.
Masalah  banjir  ROB  di  Kelurahan  Belawan  Sicanang  tidak  dapat  ditangani  karena  terbatasnya anggaran yang sediakan, pemerintah pusat tidak bisa menanangani permasalahan banjir ROB karena luas wilayah sicanang tidak lebih dari 15-20 hektar. Drainase tidak dibangun karena kebijakan dibagian utara tidak boleh dibangun drainase dianggap sia-sia. Permasalahan banjir bukan berasal dari sampah tetapi pasang surut air laut yang sampai kini terus terjadi.
Kemudian  permasalahan  banjir  ROB  berakibat  pada  permasalahan  sampah  yang  terjadi  setelah banjir terjadi. Sampah yang bertebaran akibat banjir, meresahkan warga sekitar. Namun, sudah menjadi resiko  masyarakat  sekitar  laut  dengan  banjir  pasang  surut  ini.  Kesadaran  warga  atas  sampah  yang bertebaran  di  sekitar  rumahnya  dianggap  acuh  tak  acuh.    kesadaran  masyarakat  akan  penanganan sampah  sangat  minim.  Masyarakat  kurang  peduli  akan  hal  tersebut.    Pemerintah  sudah membersihkan tetapi  tetap  saja  sampah  tersebut  tidak  ditangani  sendiri  oleh  masyarakat.  Pemerintah  dan  para stakeholders berharap bahwa masyarakat sadar dalam mengelola sampah karena program KOTAKU ini memiliki prinsip pemberdayaan, sangat membutuhkan peran dari masyarakat sebagai aktor utama.
Kunci  keberhasilan  indikator  ini,  berdasarkan  penelitian  yang  peneliti  lakukan,  harapan  dalam program  KOTAKU  hanya  tercapai  untuk  penanganan  jalan  lingkungan  dan  Rumah  Tidak  Layak  Huni (RLTH),  penanganan  banjir  ROB  tidak  dapat  terbenahi  akibat  anggaran  yang  terbatas  sedangkan pengelolaan  sampah  masih  terkendala  oleh  minimnya  kesadaran  dari  masyarakat.  Sebagaimana  Gray mengatakan    1989  Pada  sektor  publik  kolaborasi  dipahami  sebagai  kebersamaan,  kerja  sama,  berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha  untuk  menghasilkan  barang  dan  pelayanan  publik  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan  hak publik dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan oleh peneliti mengenai proses kolaborasi pemerintah kota dengan stakeholders dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap masalah kekumuhan yaitu Jalan lingkungan, Drainase, Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), Pengelolaan Sampah dan Banjir ROB di Lingkungan 9 Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi belum  terealisasi  dengan  baik  karena  masih  adanya  indikator-indikator  dalam  proses  kolaborasi  yang belum memenuhi kategori berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari ke-lima indikator yang menjadi acuan dalam proses kolaborasi sehingga kolaborasi keberhasilan dapat dinilai dari indikator yang meliputi: Dialog Tatap  Muka  ( face  to  face  dialogue )  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  bisa  dikatakan bahwa  fase  dialog  tatap  muka  dalam  proses  kolaborasi  pemerintah  kota  dengan  stakeholders  dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Lingkungan 9 Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan belum terealisasi  dengan  baik.  Perbedaan  rapat  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dengan  Stakeholders  dinilai tidak efektif karena proses kolaborasi bergantung kepada siklus kolaborasi itu berputar dan dimulai dari komunikasi ; Membangun Kepercayaan ( Trust Building ) Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat  dikatakan  bahwa  membangun  kepercayaan  dalam  proses  kolaborasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kota  dengan  stakeholders  sudah  terealisasi  dengan  baik.  Kelompok  Kerja  atau  PokJa  PKP yang dibentuk menjadi landasan saling terbangunnya saling percaya antara pihak pemerintah, lembaga masyarakat, dan swasta ; Proses untuk Mencapai Komitmen ( Comitment to Process ) Berdasarkan hasil penelitian  yang  peneliti  lakukan  komitmen  dalam  pelaksanaan  program  KOTAKU  dilihat  dari  proses kolaborasi  belum  terealisasi  dengan  baik.  Kurangnya  SDM  serta  komitmen  Kelompok  Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai panitia pembangunan program KOTAKU dinilai tidak cukup baik ; Pemahaman Bersama  ( Share  Understanding )  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  pemerintah  kota dengan stakeholders sudah terealisasi dengan baik karena memahami indikator kumuh di lingkungan 9 Kelurahan  Belawan  Sicanang  serta  mengetahui  peran  dan  tugas  mereka  masing-masing  dalam
pelaksanaan program KOTAKU ; Hasil Sementara ( Intermediate Outcome ) Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan proses kolaborasi yang pemerintah dengan stakeholders lakukan dalam indikator ini sudah terealisasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Islami, La Ode Syaiful H. 2018. Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta: Deepublish Sabaruddin, Abdul. 2015. Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep Dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B , Bandung: PT. Alfabeta Angel.  2022. Proses  Kolaborasi  Pemerintah  dengan  Stakeholders  dalam  Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU) di Lingkungan 9 Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan . Medan : USU Akbar, M.R. dan Novira, N. 2019. Analisis Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Medan Denai. Jurnal Tunas Geografi . Vol 8(1). Halaman 60 Ervianto, M. I. dan Felasari, S. 2019. Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan Di Perkotaan. Jurnal Spektran . Vol 7(2). Halaman 178-186 Kotaku. (2015). Arah Kebijakan Percepatan Kumuh 2015-2019 dan Gambaran Umum Program KOTAKU . Diakses pada Tanggal 20 Februari 2021, dari Kotaku.pu.go.id:
http://KOTAKU.pu.go.id:8081/warta/files/Arah_Kebijakan_dan_Gambaran_Umum_Program%20_K OTAKU-Ka_PMU-Hi.pdf Kotaku.  (2020). Kebijakan  Umum  Program  KOTAKU .  Di  akses  pada  Tanggal  20  Februari  2021,  dari Kotaku.pu.go.id:
http://KOTAKU.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Modul%20dan%20Materi/01.%20PAPARAN%20DIR% 20PKP_WORKSHOP%20BPKP.pdf
Kotaku.  (2019). Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU) .    Diakses  pada  Tanggal  15  April  2021,  dari disperkimtan.bone.go.id:
https://disperkimtan.bone.go.id/2019/09/10/pengertian-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku/