## ANALISIS PENYEBAB PELARIAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO
Egitya Firdausyah 1 , Mitro Subroto 2 1,2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail: * 1 egitya24@gmail.com, 2 subrotomitro07@gmail.com

## Abstrak
Dalam  Permenkumham  Nomor  18  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  selanjutnya  disebut  LPKA  merupakan  tempat  bagi  Anak Didik  Pemasyarakatan  (Andikpas)  untuk  menjalankan  masa  pidana.  Kasus  kejahatan  yang banyak  melibatkan  anak  menjadikan  anak  tersebut  harus  berada  dalam  LPKA  sebagai  bentuk pertanggungjawabannya.  Melihat  pada  psikologi  anak  yang  masih  labil  dan  dihadapkan  pada realita  bahwa  anak  tersebut  harus  masuk  kedalam  LPKA  tentu  akan  menimbulkan  dampak negatif  disisi  dampak  positif  pemenjaraan  bagi  anak.  Dampak  negatif  berupa  timbulnya gangguan  keamanan  dan  ketertiban  yang  berupa  pelarian  oleh  Andikpas.  Sehingga  dalam penelitian ini akan membahas terkait faktor penyebab pelarian Andikpas di LPKA (studi kasus LPKA Kelas I Kutoarjo). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus baik dengan wawancara maupun merujuk pada bahan literatur dengan teknik analisis kualitatif.  Hasil  dari  analisis  penyebab  pelarian  Andikpas  adalah  berasal  dari  faktor  internal yakni dari diri Andikpas sendiri dan faktor eksternal yakni berasal dari kondisi LPKA Kelas I Kutoarjo.
Kata kunci: Pelarian diri, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

## Abstract
In  Permenkumham  Number  18  of  2015  concerning  the  Organization  and  Work Procedure of the Youth Correctional Institution, hereinafter referred to as LPKA, is a place for youth  prisoners  (Andikpas)  to  carry  out  their  criminal  period.  Crime  cases  that  involve  many children make the child must be in LPKA as a form of accountability. Looking at the psychology of children who are still unstable and faced with the reality that the child must enter the LPKA will certainly have a negative impact on the positive impact of imprisonment for children. The negative impact  is  the  emergence  of security  and order  disturbances in  the  form  of  escape  by Andikpas. So, in this study, we will discuss the factors causing Andikpas' escape at LPKA (case study of Class I LPKA Kutorajo). The method used is a qualitative approach with a case study method  either  by  interview  or  referring  to  literature  with  qualitative  analysis  techniques.  The results of the analysis of the causes of Andikpas' escape were derived from internal factors from Andkipas himself and external factors from the condition of LPKA Class I Kutoarjo.
Keywords: Escape, Prisoners, Youth Correctional Institution

## 1. PENDAHULUAN
Anak  dengan  kematangan  psikologis  yang  masih  rentan  menjadi  salah  satu faktor bagaimana penjatuhan pidana berupa pemenjaraan bagi anak harus menjadi opsi terakhir  meskipun  apa  yang  telah  diperbuatnya  telah  melanggar  norma  dan  merugikan pihak lain. Sejalan dengan perubahan paradigma pemenjaraan menjadi pemasyarakatan, maka perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum tentu akan berbeda termasuk pada  upaya  dilakukannya  diversi  dan  restorative  justice.  Menurut  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, diversi yaitu penyelesian perkara pidana anak diluar peradilan. 1 Diversi  dapat  dilakukan  dengan  cara  restorative  justice  yakni  penyelesaian  perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya dengan cara musyawarah.
Dalam  upaya  diversi  bagi  anak  perlu  mengedepankan  mental  age  dan cronological  age. 2 Mental  age  dan  cronological  age  merupakan  salah  satu  cara  untuk mengukur  mental  anak  terkait  bagaimana  kasus  atau  kejahatannya  dengan  usia  anak tersebut. Disejumlah negara barat, tidak semua anak berusia 0-18 tahun masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal  ini dikarenakan penjatuhan pidana berupa pemenjaraan bagi  anak  tidak  hanya  mengacu  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  maupun  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  akan  tetapi  juga  mengacu  pada  kasus,  yakni berpatokan  juga  dengan  perilaku  kejahatan  atau  kasusnya.  Untuk  itu,  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan hubungan  antara  pengalaman  anak  di  penjara  dengan  kesehatan  fisik/mental  saat dewasa,  maka  penjatuhan  hukuman  penjara  merupakan  opsi  terakhir  karena mengutamakan  hak  anak  sehingga  dalam  setiap  tahap  peradilan  pidana  diharuskan dilakukan diversi.
Kembali  pada  hakikat  anak  yang  merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  YME yang  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis bagi eksistensi suatu  bangsa  dan  negara  kedepan.  Anak  harus  mendapat  kesempatan  yang  optimal untuk  tumbuh  dan  berkembang,  adanya  upaya  perlindungan,  diberikannya  jaminan pemenuhan  hak-haknya  sebagai  bentuk  pemenuhan  kesejahteraan  anak  tanpa diskriminasi tidak terkecuali haknya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.
Dalam  upaya  pemenuhan  hak  anak,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak selanjutnya disingkat  LPKA, menurut  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa  pidananya.  Maraknya  kasus  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  menurut  data  dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Ditjenpas bahwa pada tahun 2021 jumlah anak yang  berada  di  LPKA  berjumlah  1.014  anak. 3 Hal  ini  mendorong  pemerintah  untuk melakukan  perbaikan  terutama  bagi  pemasyarakatan  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsinya menjamin hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan.  Dalam  (BPPM,  2015)  hukum internasional  mensyaratkan  negara  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dengan
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (7).
2 Stern (1938) mengembangkan konsep intellegence quotient (IQ) antara CA (Chronological Age) dan MA (Mental Age) untuk menunjukan deviasi.
3 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly diakses pada 30 Agustus 2021
pengembangan  hukum,  prosedur,  kewenangan,  dan  institusi  (kelembagaan)  bagi  anak yang berhadapan dengan hukum.
Anak  yang  menjalani  masa  pidana  di  LPKA  selanjutnya  disebut  Andikpas, menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  yang  disebut  Anak  Didik Pemasyarakatan ialah baik Anak Pidana dan/atau Anak Negara serta Anak Sipil. 4 Anak Pidana  merupakan  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  menjalani  pidana  di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan Anak Negara merupakan  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  diserahkan  pada  negara  untuk dididik  dan  ditempatkan  di  LPKA  paling  lama  sampai  berumur  18  (delapan  belas) tahun.  Sedangkan  Anak  Sipil  merupakan  anak  yang  atas  permintaan  orang  tua  atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
Dampak  negatif  apabila  anak  diputus  berupa  pidana  pemenjaraan  yakni  terkait kepuasan  hidup  maupun  kesejahteraan  psikologis  yang  dirasakan  oleh  anak  selama  di penjara.  Menurut  (Tang  &  Chan,  2017)  dalam  (Hilman  &  Indrawati,  2017),  bahwa tingkat kepuasan hidup mampu mempengaruhi tingkat stres yang dirasakan oleh remaja. Menurut  (Handayani,  2010)  dalam  (Hilman  &  Indrawati,  2017)  menjelaskan  kondisi serta  perubahan  hidup  didalam  penjara  mampu  membawa  seorang  anak  pada  suatu perasaan  ketidaknyamanan  fisik  maupun  psikis  yang  akan  berdampak  pada kesejahteraan psikologisnya.
Berdasarkan  dari  penelitian  diatas,  implikasi  dari  gangguan  psikis  maupun mental  selama  menjalani  pidana  dalam  penjara  juga  akan  berakibat  pada  terjadinya gangguan  keamanan  dan  ketertiban  dalam  penjara.  Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  Nomor  33  Tahun  2015, 5 Gangguan  keamanan  dan  ketertiban  merupakan suatu  situasi  kondisi  yang  menimbulkan  keresahan,  ketidakamanan,  serta ketidaktertiban  kehidupan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Gangguan  kemananan  dan ketertiban  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  berupa  perkelahian,  kerusuhan, hingga  pada  perlarian.  Dari  beberapa  gangguan  tersebut,  pelarian  menjadi  salah  satu fenomena  yang  hampir  setiap  tahun  terjadi  baik  di  Lapas  maupun  Rutan  di  Indonesia. Menurut ICJR, problem melarikan diri dari Rutan dan Lapas di Indonesia tidak terlepas dari  masalah  overcrowded.  Menurut  data  dari  Sistem  Database  Pemasyarakatan,  Pada bulan Agustus tahun 2021, overcapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebesar 97% dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 266.772  orang  sedangkan  kapasitas  Lapas  dan  Rutan  sebanyak  135,561  orang.  Salah satu  dampak  dari  overcrowded  yang  terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan  Negara  ialah  resiko  kemanan  yang  tidak  terjamin,  termasuk  pelarian  yag dilakukan oleh narapidana maupun tahanan.
Berdasarkan  catatan  ICJR,  sampai  dengan  20  Juni  2017  terdapat  26  kasus melarikan diri di Rutan dan Lapas di Indonesia. 6 Sedangkan dilansir dari Jawa Pos, pada tahun 2018 sedikitnya terjadi 16 kali pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan
4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (8).
5 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1 Ayat (10).
6 ICJR,  “ Kasus  Pelarian  Andikpas  Buah  Kelebihan  Beban  Lapas”.  ( https://icjr.or.id/kasus-pelarian- Andikpas-buah-kelebihan-beban-lapas/ , diakses pada 30 Agustus 2021)
dan  Rumah  Tahanan  Negara  di  Indonesia. 7 Berdasarkan  dari  berita  detik.com,  pada tahun  2019  telah  terjadi  10  kali  pelarian  narapidana  dan  tahanan. 8 Sedangkan  pada tahun 2020, terjadi upaya pelarian yang menjadi sorotan publik yakni pelarian oleh Cai Changpan dari Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  I Tangerang. Cai  Changpan melarikan diri dengan cara menggali tanah dan membuat terowongan.
Berdasarkan  dari  data  diatas  dan  penelitian  sebelumnya,  fakta  terkait  dengan pelarian  yang  dilakukan  oleh  narapidana  dan  tahanan  disebabkan  oleh  faktor  internal yang  berasal  dalam  diri  pelaku  serta  faktor  eksternal  yakni  terkait  situasi  dan  kondisi serta  sarana  dan  prasarana  dari  Lembaga  Pemaysarakatan  maupun  Rumah  Tahanan Negara yang dijadikan pelarian. Menurut (Purnianti, 2004) dalam penelitiannya tersebut bahwa kekerasan dalam Lembaga Pemasyarakatan itu ada, yakni dengan terungkapnya alasan ikut melarikan diri karena takut menjadi saksi, takut dianggap tidak solider, serta ketakutan apabila dituduh membocorkan rencana pelarian tersebut jika narapidana yang melarikan diri kelak tertangkap.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bryce  Elling  Peterson,  Adam  Fera,  dan  Jeff Mellow dengan judul “Escapes From Correctional Custody: A New Examination of an Old  Phenomenon”.  Penelitian  ini  membahas  tentang  perlarian  narapidana  yang  sering terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Perlarian  narapidana  yang  sering  terjadi  di Lembaga  Pemasyarakatan  memiliki  banyak  faktor,  misalnya  karena  sudah  telalu  lama berada  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  kurangnya  fasilitas  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan,  tidak  menerima  kunjungan  dari  keluarga,  selain  itu  juga  rendahnya tingkat  pengamanan  dari  petugas  membuat  85%  narapidana  dapat  melarikan  diri  dari Lembaga  Pemasyarakatan.  Modus  didalam  melakukan  pelarian  diri  narapidana  juga dapat dilakukan pada saat melakukan pekerjaan luar.
Penelitian yang dilakukan oleh Purnianti dengan judul “Mencari Sebab Pelarian Narapidana  Anak”.  Penelitian  tersebut  membahas  tentang  sebab-sebab  internal individual dan kaitannya dengan faktor kausa sistemik Lembaga Pemasyarakatan dalam mendukung  terjadinya  pelarian.  Keikutsertaan  dalam  melarikan  diri  terutama disebabkan  karena  berada  dalam  satu  sel  dengan  otak  pelarian.  Penyebab  lain  dalam melakukan pelarian seperti merasa terkekang, lama tidak keluar sel, rindu keluarga, dan ketakutan  akan  sikap  petugas,  takut  menjadi  saksi  pelarian  yang  dilakukan  temannya, merasa jenuh dan bosan. Faktor kausa sistemik Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi faktor  pendukung  terjadinya  pelarian  yakni  sikap  atau  perlakuan  petugas  serta  kondisi fisik Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memadai sebagai tempat pembinaan.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mendukung  penelitian  sebelumnya  yang membahas  terkait  pelarian  oleh  narapidana.  Akan  tetapi,  penelitian  lain  menggunakan narapidana  dewasa  sebagai  objek  dalam  penelitian  sehingga  Penulis  melakukan  kajian dengan Andikpas sebagai objek penelitian  yakni pelarian oleh Andikpas dari Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak.  Oleh  karena  itu,  penulis  melakukan  analisis  terkait  faktor- faktor  penyebab  terjadinya  pelarian  oleh  Andikpas  dari  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.
7 Jawa Pos, “Sepanjang  2018  ini  Daftar  Narapidana  yang  Kebur  dari  Selnya”
( https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/12/2018/sepanjang-2018-ini-daftar-narapidana- yang-kabur-dari-sel-nya/ , diakses pada 30 Agsutus 2021)
8 Detik.com,  “ Narapidana  Kabur  dari  Penjara”  ( https://www.detik.com/tag/napi-kabur-dari-penjara , diakses pada 30 Agustus 2021)

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan ini memiliki tujuan agar memperoleh data yang lebih lengkap dan  mendalam,  selain  itu  juga  digunakan  untuk  mengembangkan  teori  dari  penelitian terdahulu  dan  digunakan  untuk  mendeskripsikan  realitas  kompleksitas  setiap  peristiwa yang  diteliti.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus,  dimana  peneliti memperoleh  informasi  dengan  membaca  literatur  dan  melakukan  wawancaran  kepada informan.  Sumber  data  yang  peneliti  peroleh  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung oleh  peneliti melalui prosedur  dan  teknik  pengambilan  data  yang  berupa  wawancara.  Sedangkan  data sekunder  diperoleh  dari  literasi  lain  seperti  Undang-undang,  buku,  jurnal,  artikel, maupun  berita  massa.  Tipe  wawancara  yang  peneliti  lakukan  diantaranya  wawancara deskriptif,  wawancara  analitik,  dan  wawancara  konfirmatif.  Penelitian  dilakukan  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Kutoarjo.  Sedangkan  data  yang  disajikan berupa diagram fishbone atau disebut Cause and Efect diagram yang teridri dari: faktor manusia,  faktor  metode,  faktor  mesin,  dan  faktor  lingkungan  (Seputra  &  Wibowo, 2021). Diagram Fishbone bertujuan untuk mengidentifikasikan akar penyebab masalah, memberikan  solusi  untuk  pemecahaan  masalah  tersebut,  dan  membantu  dalam mencarian  dan  menyelidi  fakta.  Penggunaan  diagram  Fisbone  dalam  penyajian  data berfungsi untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelarian narapidana hingga pada akar permasalahannya sehingga  dapat  dilakukan evaluasi untuk  perbaikan sistem agar tidak terulang gangguan keamanan dan ketertiban berupa pelarian oleh narapidana.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo
LPKA Kelas I Kutoarjo merupakan Unit Pelaksana Tenik Pemasyarakatan yang berada di  Jawa  Tengah  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  pembinaan  untuk  anak  yang  berhadapan dengan hukum. LPKA Kelas I Kutoarjo memiliki luas bangunan 6.195 m yang terdiri dari 10 bangunan gedung. LPKA Kelas I Kutoarjo terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kutoarjo No 36 A, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.   Melihat pada struktur bangunan, LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  terbilang  bangunan  kuno  yakni  peninggalan  zaman  Belanda. Sehingga  dari  segi  bangunan  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  kurang  mendukung  dalam  segi pengamanan.  Kurangnya  fasilitas  pendukung  seperti  CCTV  untuk  membantu  pengawasan kepada Andikpas.
Sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  antara  lain:1) Perpustakaan; 2) Kejar Paket B dan C; 3) Mushola; 4) Ruang Kesehatan, 5) Bengkel Kerja; 6) Lahan Perkebunan & Peternakan; 7) Gamelan; 8) Perlengkapan Band + Sound Sistem; dan 10) Perlengkapan Olahraga.
Sedangkan  jika  melihat  dari  jumlah  pegawai,  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  berjumlah  58 orang pegawai yang terdiri dari: Kepala LPKA Kelas I Kutorajo, Kepala Sub Bagian umum terdiri  dari  Kepala  Urusan  Kepegawaian  dan  TU  serta  Kepala  Urusan  Keuangan  dan Perlengkapan. Kepala Seksi Registrasi terdiri dari Kasubsi Registrasi dan Kasubsi Penilaian
dan Pengklasifikasian. Kepala Seksi Pembinaan terdiri dari Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan  serta  Kasubsi  Bimkemas  dan  Pengentasan  Anak,  Kepala  Seksi  Perawatan terdiri  dari  Kasubsi  Pelayanan  Makanan,  Minuman  dan  Perlengkapan  serta  Kasubsi Pelayanan Kesehatan. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Dispilin terdiri dari Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin serta Regu-regu Pengawas.

## Tabel 1. Jumlah Penghuni LPKA Kelas I Kutoarjo
Periode Jumlah Tahanan & Narapidana Kapasitas Overcapaitas 25/01/2018 61 65 0 % 26/01/2018 61 65 0 % 27/01/2018 60 65 0 %
Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2018
Jumlah penghuni atau Andikpas di LPKA Kelas I Kutoarjo pada tahun 2018 atau saat terjadinya  pelarian  berdasarkan  data  dari  Sistem  Database  Pemasyarakatan  berjumlah  61 orang Andikpas. Dengan semuanya merupakan anak negara. Kasus-kasus yang menjerat anak sehingga  berhadapan  dengan  hukum  seperti  pencurian,  tawuran,  pelecehan  seksual,  hingga pembunuhan.  Jika  melihat  dari  jumlah  penghuni,  maka  tidak  terjadi  overcrowded. Dibandingkan  dengan  jumlah  petugas  pun  masih  seimbang  apabila  ditujukan  untuk melakukan pengawasan secara optimal.

## Hubungan Petugas dengan Andikpas
Di  LPKA  terdapat  wali  pemasyarakatan,  wali  pemasyarakatan  adalah  petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak didik Pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan untuk seluruh  proses  pembinaan  yang  dilaksanakan  oleh  Andikpas  di  LPKA.  Selain  melakukan pendampingan dalam pembinaan, seorang wali pemasyarakatan  juga bertugas mendampingi Andikpas  dari  awal  masuk  ke  dalam  LPKA.  Wali  pemasyarakatan  memiliki  kewajiban berupa  mencatat  identitas,  latar  belakang,  potensi,  mengamati  dan  mencatat  perkembangan pembinaan, membuat laporan perkembanagn pembinaan untuk membuat program pembinaan lanjutan  yang  diusulkan  ke  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP).  Seorang  wali pemasyarakatan juga dapat menjadi teman cerita atau pun curhat bagi Andikpas, dari curhat tersebut dilakukan pencatatan untuk kemudian dapat dikoordinasikan dengan pimpinan untuk solusinya.
Tidak  hanya  wali  pemasyarakatan  saja  yang  melakukan  hubungan  seperti berkomunikasi dengan Andikpas, namun seluruh petugas juga melakukan interkasi langsung dengan Andikpas karena apabila seorang anak berada di LPKA maka seluruh petugas LPKA merupakan orangtua bagi Andikpas tersebut. Sebagai orangtua bagi Andikpas, maka petugas memberikan berkewajiban memberikan motivasi, perhatian, pembinaan, nasihat, serta kasih sayang kepada Andikpas.

## Program Pembinaan di LPKA Kelas I Kutoarjo
Kegiatan  pembinaan  tehadap  anak  dibagian  Sub  Seksi  Pendidikan  dan  Latihan Keterampilan  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  Pembinaan  Kepribadian  dan  Pembinaan Kemandirian. Adapun pelaksanaan Pembinaan Kepribadian di LPKA Kelas I Kutoarjo terdiri dari: Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Keagamaan, Pramuka, Olahraga, Sekolah Mandiri Merdeka,  Pembinaan  Minat  dan  Bakat,  dan  Sekolah  Non  Formal.  Kegiatan  pembinaan Kepribadian  berupa  Pembinaan  Kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  diwujudkan  dengan Upacara bendera setiap hari Senin dengan pembina upacara pejabat Eselon IV dan Eselon V dan  wajib  diikuti  oleh  semua  Anak  Didik  Pemasyarakatan  kecuali  Andikpas  yang  masih menjalani karantina. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kedisiplinan, memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, meningkatkan  kemampuan  memimpin  kekompakan  dan  kerjasama,  menumbuhkan  rasa tanggungjawab, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
Kegiatan  Keagamaan  di  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  ada  2  agama  yang  dianut  oleh Andikpas  yaitu  Agama  Islam  dan  Kristen  Protestan.  Untuk  kegiatan  Anak  yang  beragam Islam kegiatan yang wajib diikuti, yaitu Sholat berjamaah, khususnya untuk sholat Dhuhur, Ashar dan Jum’at selain  karantina  wajib mengikuti dan dilaksanakan  di  masjid  Al  Ichwan LPKA.  Untuk  Sholat  Magrib  Isya  dan  Shubuh  Andikpas  kelas  Medium  (kelas  3) melaksanakan sholat bejamaah di Masjid Al Ichwan, dan untuk kelas Medium (kelas 2) dan Maximum  (kelas  I)  sholat  berjamaah  di  kamar  masing-masing.  Kemudian  dilaksanakan kegiatan  pengajian  rutin  yang  dilaksanakan  setiap  hari  Selasa  dan  Iqro’  (belajar  baca  Al Quran) pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Jum’at. Sedangkan bagi  yang beragama Nasrani dilaksanakan pendalaman Iman Anak dilaksanakan pada hari Jum’at.
Selanjutnya  Kegiatan  Pramuka  dilaksanakan  satu  minggu  tiga  kali,  yaitu  hari  Selasa, Kamis dan Jum’at, dan diikuti oleh semua Andikpas selain karantina yang dijadwalkan sesuai kelas atau tingkat pendidikan. Kegiatan pramuka ini bertujuan untuk: 1) Lebih percaya diri; 2) Mendukung  perkembangan  sosial  emosional  Andikpas;  3)  Menumbuhkan  rasa  tanggung jawab  dan  disiplin;  4)  Belajar  keterampilan  hidup;  5)  Belajar  kepemimpinan;  dan  6)  Sehat mental dan fisik.
Kegiatan  Olahraga  dilaksanakan  selain  hari  Senin  untuk  mendahului  kegiatan  anak semua Andikpas wajib mengikuti senam pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1)Meningkatkan kinerja otak (dengan badan yang bugar menghasilkan otak yang jernih); 2)  Menghilangkan rasa  stress  (dengan  olahraga  dapat  membuat  rasa  rilek  dan  memperbaiki  suasana  hati);  3) Membuat  lebih  energik  (olahraga  membuat  badan  memproduksi  hormon  endorfin  yang memiliki efek positif dan membuat lebih energik); 4) Menjauhkan dari berbagai penyakit; dan 5) Mata pelajaran untuk olahraga juga diberikan dengan disesuaikan tingkat pendidikan pada hari Senin, Rabu dan Sabtu.
Kegiatan Sekolah Mandiri Merdeka merupakan program dari Dirjenpas untuk seluruh LPKA di Indonesia. LPKA Kelas I Kutoarjo masuk dalam katagori seni (Karawitan). Semua Andikpas wajib mengikuti, sehingga pelaksanaan dibagi sesuai jenjang pendidikan. program sekolah  ini  juga  banyak  dilakukan  oleh  negara  luar.  Dalam  (Behan,  2014)    Sementara pendidik  di  dalam  penjara  berusaha  untuk  menghasilkan  budaya  yang  berbeda  dalam departemen pendidikan (lihat Behan, 2007; Costelloe & Warner, 2008), ada elemen pembeda utama dari "hubungan pedagogis: menciptakan suasana" (O'Donnell, 2013, p.278; lihat juga MacGuinness, 2000 dan Smith, 2013).
Kegiatan  Pembinaan  minat  bakat,  untuk  pembinaan  minat  bakat  disesuaikan  dengan peralatan  yang  ada  dan  sesuai  sekolah  mandiri  merdeka  bidang  seni  untuk  melengkapi. Kegiatan tersebut untuk karawitan hari Senin, Rabu dan Kamis, untuk hadroh hari Selasa dan Untuk band pada hari Jumat dan Sabtu.
Selanjutnya kegiatan Sekolah Non Formal (Kejar Paket), di LPKA kelas I Kutoarja ada tiga  kelompok  belajar  yaitu  (Kejar Paket  A, Kejar  Paket B,  Kejar paket C).  Untuk Jenjang kejar paket A setara SD (Sekolah Dasar) dikategorikan menjadi 3 kelas yaitu ( Kategori buta huruf (kelas IV), kelas V dan Kelas VI). Untuk Jenjang kejar Paket B Setara SMP (Sekolah Menengah  Pertama)  ada  tiga  kelas  (BI,BII,BIII).  Dan  untuk  Jenjang  kejar  Paket  C  setara SMA (Sekolah Menengah Atas) ada tiga kelas (CI,CII,CIII)
Kegiatan  Pembinaan  Kemandirian  di  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  berupa  Latihan Keterampilan sesuai dengan UUPA bahwa anak tidak boleh dipekerjakan (maximum 2 Jam). Latihan  keterampilan  dilaksanakan  setelah  jam  sekolah  kejar  paket.  Latihan  keterampilan berupa  pelatihan  bersertifikat  dan  latihan  keterampilan  harian  (pembekalan  untuk berproduksi)  berupa  pembesaran  ikan  nila,  menjahit  masker,  pertanian  dan  handmade. Pelatihan bersertifikat  di  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  ada  4 yaitu  :   Handmade  (manik  manik), membuat  masker  kain,  pembesaran  lele,  dan  pembuatan    hantaran  pernikahan  dari  uang mainan.

## Kronologi Pelarian dan Penyebab Pelarian
Melihat  pada  kondisi  psikologis  anak  ketika  masuk  kedalam  penjara  akan  berakibat pada timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban seperti melarikan diri dari penjara. anak dengan  kondisi  psikologis  yang  belum  matang  dihadapkan  pada  kondisi  penjara  yang mengharuskannya  untuk  mandiri  dan  jauh  dari  orang  tua  mengakibatkan  anak  mencari pelampiasan  atau  berusaha  untuk  menghindari  perasaan  tertekan  tersebut.  Sehingga  pihak LPKA memberikan berbagai macam kegiatan pembinaan bukan hanya untuk mengisi waktu akan  tetapi  bertujuan  untuk  memberikan  dasar  keterampilan  sebagai  bekal  kembali  ke masyarakat  setelah  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Selain  itu,  dalam  LPKA seorang  Andikpas  mendapatkan  hak-haknya  yang  dijamin  oleh  negara  sesuai  dengan Undang-undang dan konvensi internasional terkait perlindungan maupun perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Seperti mata uang yang memiliki dua sisi, pemernjaraan bagi anak pun memiliki sisi negatif  dan  positif.  Sisi  positif  bagi  anak  ketika  menjalani  pidana  penjara  yakni  timbulnya efek  jera  bagi  anak  serta  pembinaan  yang  positif  dari  petugas  sehingga  tidak  mengulangi kejahatannya  atau melakukan  kejahatan lain  dilain  waktu. Sedangkan dampak  negatif yang didapatkan dari pemenjaraan bagi anak yakni anak dapat mengalami trauma, harga diri yang menurun, stigmatisasi, diskriminasi, serta kecenderungan untuk mendapatkan kekerasan yang menjadikan anak malah berperilaku kriminal serta menjadi residivis (Putri, 2016).
Dalam wawancara dengan Kepala regu jaga diperoleh informasi terkait pelarian yang dilakukan oleh Andikpas. Pelarian Andikpas di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam kurun waktu 4 tahun  terakhir  telah  terjadi  2  kali  upaya  pelarian  baik  sendiri  maupun  kelompok.  Pelarian yang dilakukan pada tahun 2018 dilakukan oleh Andikpas yang masih mengikuti Mapenaling yakni masa penelitian, pengamatan, dan pengenalan lingkungan. Andikpas yang melakukan upaya pelarian berjenis kelamin laki-laki berumur 17 tahun, dengan kasus pidana pencurian.
Hal tersebut terjadi pada saat Andikpas diperintahkan untuk mandi dan pada saat itu Andikpas melarikan diri dengan cara memanjat sumur dan pagar pembatas dengan dibantu oleh rekan lainnya  yang  telah  sampai  atas  menarik  teman  lainnya  yang  dibawah,  terdapat  2  orang Andikpas  yang  melakukan  pelarian.  Dengan  memanjat  pagar  pembatas  dan  perumahan warga, Andikpas telah berhasil melakukan pelarian diri.
Petugas di pos jaga atas tidak ada pada saat terjadinya pelarian, hal tersebut membuat upaya  pelarian  menjadi  lebih  mudah.  Dimana  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh petugas menjadi salah satu celah untuk melakukan pelarian diri. Selain itu kurangnya petugas jaga  pada  saat  terjadinya  pelarian  juga  membuka  kesempatan  bagi  Andikpas  melakukan pelarian. Selain itu, sarana pembantu dalam pengawasan seperti CCTV yang tidak berfungsi pada  saat  terjadinya  pelarian  menjadi  salah  satu  kendala  yang  dialami  oleh  LPKA  untuk melakukan  pengawasan  secara  optimal.  Sehingga  faktor  pelarian  oleh  Andikpas  dapat dikarenakan niat pribadi, adanya kesempatan, dan kurangnya pengawasan petugas.
Faktor  internal  adanya  rasa  takut,  kasus  berat,  rindu  keluarga  mendorong  Andikpas untuk  melakukan  pelarian  dari  LPKA.  Dengan  demikian  Andikpas  mencari  berbagai  cela untuk dapat melakukan pelarian  diri dari LPKA. Penyebab  pelarian selain karena kelalaian petugas,  pagar  bangunan  yang  kurang  tinggi  sehingga  mudah  untuk  Andikpas  melompat. Kontruksi bangunan yang kurang menjadi faktor pendukung dalam pelarian.

## Analisis Faktor Penyebab Pelarian Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Teori
Dalam (Elling, 2014) Berdasarkan dari penelitian sebelumnya tentang pelarian penjara di  Georgia  (Anson  &  Hartnett,  1983),  New  York  (Chard-Wierschem,  1995),  dan  Kanada (G.Campbell,  Porporino,&  Wevrick,  1985)  menemukan  bahwa  usia  berkorelasi  dengan pelarian:  Narapidana  yang  lebih  muda  lebih  rentan  melarikan  diri  daripada  rekan-rekan mereka  yang  lebih  tua.  Pelarian  lebih  mungkin  terjadi  pada  pelanggar  properti  daripada pelanggar kekerasan (Murphy, 1984; Verlag, 1978; Culp, 2005), pria daripada wanita (Chard- Wierschem, 1995), dan Putih dari pada Hitam (Cowles, 1981; Haisted, 1985; Murphy, 1984). Sejarah  sebelumnya  dari  melarikan  diri  dan  catatan  kurungan  sebelumnya  juga  telah ditemukan adanya keterkaitan dengan pelarian (Johnston, Porporino, & Sturrock, 1991). Dari teori diatas,  usia  anak  yang  melakukan  pelarian  adalah  17 tahun artinya  pelarian  dilakukan oleh narapidana yang masih muda. Jenis kejahatan yang dilakukan sehingga ia masuk penjara adalah kejahatan pencurian artinya bukan sebuah tindak kekerasan. Untuk teori terkait dengan warna kulit tidak dapat diterapkan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Andikpas yang melarikan diri memiliki masa pidana yang relatif rendah yakni 3 tahun penjara. Andikpas tersebut melarikan diri saat masa mapenaling, artinya Andikpas tersebut melarikan diri dikarenakan pembatasan kebebasan  bergeraknya  sehigga  ia  ingin  bebas  seperti  kehidupan  sebelumnya  ia  diluar penjara.
Dalam  memeriksa  kemungkinan  faktor  dinamis  atau  situasional  yang  terkait  dengan melarikan  diri,  Campbell  (1983)  menemukan  bahwa  pelarian  dari  lembaga  keamanan minimum resolusi di Los Angeles County dibedakan berdasarkan tingkat kompromi mereka, komunitas  dan  stabilitas  sosial,  akuntabilitas  sosial,  dan  tanggung  jawab  pribadi.  Di  antara pelaku  sakit  jiwa,  Quinsey,  Coleman,  dan  Jones  (1997)  menemukan  korelasi  antara karakteristik  kepribadian  antisosial  dan  melarikan  diri.  Sandhu  (1996),  dalam  sebuah  studi tentang  pembunuh  yang  melarikan  diri  di  Oklahoma,  mengidentifikasi  korelasi  antara
pelarian  dan  penyalahgunaan  narkoba  dan  alkohol.  Berdasarkan  dari  temuan  data  yang Peneliti peroleh, Andikpas tersebut melarikan diri dengan bantuan dari Andikpas lain artinya ia melakukan kompromi dengan Andikpas lain untuk melarikan diri. Kepribadian dari anak yang masih berusia 17 tahun berimplikasi pada kondisi emosi masih labil dan masih dalam masa pencarian jati diri. Andikpas yang melarikan diri tidak menggunakan narkoba maupun minuman beralkohol.
Pusat Penelitian, Evaluasi, dan Penilaian Sosial  (1996)  di Selandia Baru menemukan perbedaan  utama  antara  narapidana  dan  penjara  persepsi  staf  tentang  mengapa  pelarian terjadi:  Narapidana  mengaitkan  pelarian  dengan  tekanan  internal  seperti  kebosanan  dan depresi, sedangkan staf penjara percaya bahwa tekanan eksternal yang melibatkan keluarga dan  hubungan  pribadi  (perselisihan)  mendorong  sebagian  besar  pelarian.  Para  peneliti  juga menemukan  yang  paling  banyak  pelarian  dilakukan  secara  spontan  dan  tidak  direncanakan dengan  baik.  Berdasarkan  dari  hasil  temuan  data,  maka  pelarian  dilakukan  juga  karena tekanan internal yakni rasa rindunya kepada keluarga dan tekanan ia masuk dalam penjara, tetapi tidak dibenarkan jika pelarian tersebut dikarenakan terjadi perselisihan antar Andikpas meskipun pada kenyataanya indikator tersebut dapat berlaku. Pelarian juga dilakukan secara spontan,  yakni  melarikan  diri  saat  mendapat  izin  ke  kamar  mandi.  Andikpas  tersebut melompat dari kamar mandi dan keluar melompati pagar tembok LPKA.
Nacci,  Teitelbaum,  dan  Prather  (1977)  menemukan  hubungan  antara  kepadatan populasi  dan  perilaku  assaultive  tetapi  tidak  ada  hubungan  antara  kepadatan  berlebih  dan pelarian. Dari temuan data yang dilakukan oleh peneliti, maka teori terkait dengan hubungan overcapacity dengan pelarian tidak benar. Pelarian yang dilakukan narapidana di LPKA Kelas I  Kutoarjo  ketika  itu  Andikpas  hanya  60  orang  dan  tidak  mengindikasikan  LPKA  tersebut overcapacity.
McCorkle,  Miethe,  dan  Drass  (1995)  menemukan  bahwa  faktor  manajemen,  seperti keragaman  staf  pemasyarakatan  dan  keterlibatan  narapidana  dalam  pendidikan,  program- program  nasional,  kejuruan,  dan  industri,  memiliki  hubungan  yang  lebih  kuat  dengan kesalahan  narapidana  (staf  beragam  dan  keterlibatan  narapidana  membantu  mengurangi kesalahan).  Dari  teori  tersebut  dan  temuan  data  yang  peneliti  temukan,  maka  kesesuaian antara  teori  tersebut  yakni  pemberian  pembinaan  berkaitan  dengan  pelarian,  oleh  karena Andikpas  yang  melarikan  diri  masih  berstatus  baru  dan  dalam  tahap  Mapenaling  sehingga belum mendapatkan pembinaan secara intens seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian yang menyebabkan Andikpas tersebut merasa jenuh dan tekanan seperti culture shock karena baru masuk ke dalam penjara.
Selain itu, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya tidak membedakan antara berbagai jenis pelarian, yang lain telah mendefinisikan pelarian dari fasilitas keamanan yang lebih tinggi, jalan setapak dari fasilitas keamanan yang lebih rendah, kegagalan untuk kembali dari  pelepasan  resmi,  dan  pelarian  selama  pengangkutan  (ASCA,  2012;  Culp,  2005; Hukuman  AS  Komisi,  2008).  Berdasarkan  dari  hasil  temuan  data  dan  teori  tersebut,  maka hubungan antara pelarian dengan tingkat keamanan sangat relevan. Pelarian yang dilakukan oleh Andikpas tersebut juga dikarenakan faktor keamanan seperti CCTV yang tidak berfungsi dengan  baik  serta  pos  jaga  atas  yang  hanya  diisi  satu  pos  saja  sehingga  ketika  Andikpas melakukan pelarian dengan melompat dari pagar tidak terlihat oleh petugas jaga.
Narapidana  cenderung  untuk  melarikan  diri  dari  tahanan  sendiri  atau  berpasangan, biasanya  tidak  melakukan  kejahatan  kekerasan  tambahan,  dan  sering  ditangkap  kembali
(Culp, 2005; Culp dan Bracco, 2005). Berdasarkan dari teori tersebut dan temuan data yang ditemukan  oleh  peneliti,  Andikpas  tersebut  melakukan  pelarian  dengan  teman  satu  kamar, tidak  melakukan  tindak  kejahatan  kekekerasan  tambahan,  dan  dapat  ditangkap  kembali. Sehingga dari teori tersebut relevan dengan temuan data di LPKA Kelas I Kutoarjo. Duress pada  penelitian  Judith  Zubrin  Gold  yang  menyatakan  pelarian  diri  dapat  dipertimbangkan sebagai upaya menyelamatkan diri. Berdasarkan dari temuan data, pelarian bukan merupakan sebagai  upaya  penyelamatan  diri  namun  karena  adanya  kesempatan  dan  aksi  spontan Andikpas.
Dalam  (Peterson  et  al.,  2016)  yang  berisi  bahwa  perlarian  narapidana  yang  sering terjadi  di  lembaga  pemasyarakatan  memiliki  banyak  faktor,  misalnya  karena  sudah  telalu lama  berada  didalam  lembaga  pemasyarakatan,  kurangnya  fasilitas  yang  ada  di  lembaga pemasyarakatan, tidak menerima kunjungan dari keluarga, selain itu juga rendahnya tingkat pengamanan  dari  petugas  membuat  85%  narapidana  dapat  melarikan  diri  dari  lembaga pemasyarakatan.  Modus  didalam  melakukan  pelarian  diri  narapidana  juga  dapat  dilakukan pada  saat  melakukan  pekerjaan  diluar.  Dalam  (Akbar,  2020)  Penelitian  di  Amerika membuktikan  bahwa  tingkat  keamanan  dari  Lapas  sendiri  merupakan  faktor  yang  cukup signifikan. Berdasarkan temuan data yang telah peneliti lakukan bahwa terdapat kesesuaian terkait  dengan  faktor  tidak  menerima  kunjungan  keluarga  karena  masih  dalam  masa Mapenaling  serta  kurangnya  fasilitas  seperti  bentuk  bangunan  yang  kurang  aman  serta rendahnya tingkat keamanan petugas menjadi pemicu terjadinya pelarian.
Dalam (Dedra et al., 2021) menurut Cochrane terkait upaya sistematis faktor pelarian diri  narapidana  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  disebabkan  oleh  perilaku  narapidana  yang dibagi menjadi 10 bagian, antara lain: a. ketidaknyamanan yang diderita narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan; b. masa tahanan atau pidana yang lama; c. kebiasaan melanggar ketertiban  dan  kedisiplinan;  d.  umumnya  di  bawah  usia  30  tahun;  e.  memiliki  catatan pekerjaan  kurang  baik;  f.  termasuk  dalam  jaringan  organisasi  kriminal  berbahaya;  g.  tidak koorporatif;  h.  berani,  memiliki  kepribadian  agresif;  i.  memiliki  ketidakstabilan  mental;  j. tingkat  kecerdasan  rendah.  Merujuk  pada  pernyataan  dari  Cochrane,  maka  pelarian  yang dilakukan  oleh  Andikpas  masuk  dalam  bagian  ketidaknyamanan  Andikpas  dalam  LPKA, umur yang dibawah 30 tahun, dan tidak adanya kestabilan mental.

## Analisis  Faktor  Penyebab  Pelarian  Anak  Didik  Pemasyarakatan  Dengan Menggunakan Diagram Fishbone
Gambar 1. Diagram Fishbone Faktor Penyebab Pelarian Andikpas

## a. Faktor Manusia
Faktor manusia sebagai penyebab dari terjadinya pelarian Andikpas di LPKA Kelas  I  Kutoarjo  selain  dari  segi  kuantitas  yakni  jumlah  petugas  di  LPKA  Kelas  I Kutoarjo yang dalam hal ini regu jaga yang hanya berjumlah 5 orang dalam satu regu sehingga menyebabkan terdapat dua pos jaga atas yang tidak terisi oleh petugas dan ditambah lagi dengan adanya petugas yang berhalangan hadir sehingga menyebabkan personil  petugas  berkurang.  Selain  dari  petugas,  faktor  manusia  yang  emndorong terjadinya pelarian yang utama adalah dalam diri pelaku. Sepertinya yang disebutkan diatas bahwa faktor internal dari pelarian dapat terjadi karena rindu keluarga, perasaan terkekang, bosan, mental anak yang tergoncang karena masuk dalam LPKA sehingga terisolasi  dari  dunia  luar  serta  ekternal  berupa  dorongan  atau  ikut-ikutan  temannya melakukan pelarian.
b. Faktor Metode
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015  tentang  Pengamanan  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara,  dalam  standar  pelaksanaan  penjagaan  disebutkan  bahwa  pelaksanaan penjagaan  dilakukan  dengan  pergantian  petugas  pengamanan  antar  waktu  (shift)  di bagi  3  (tiga)  kali  dalam  1  (satu)  hari. 9 Petugas  penjaga  pos  atas  bertugas  untuk melakukan pengamatan situasi dan kondisi baik didalam maupun diluar lingkungan lapas serta melihat tembok keliling untuk memastikan tidak ada aktifitas disekitaran tembok  tersebut.  Apabila  terjadi  upaya  pelarian,  petugas  pos  jaga  atas  dapat membunyikan lonceng 4 (empat) kali berturut-turut sebagai tanda adanya percobaan pelarian. Standar penindakan yang dapat dilakukan oleh petugas pos jaga atas apabila terindikasi  terdapat  narapidana  yang  melakukan  percobaan  pelarian  yakni  dengan memberikan perintah berhenti, namun apabila perintah itu tidak diindahkan petugas diperbolehkan melakukan tembakan peringatan keatas 3 kali berturut-turut, dan jika hal itupun tidak diindahkan maka petugas dapat melumpuhkan narapidana tersebut ke bagian yang tidak membahayakan sehingga percobaan pelarian tidak terjadi. Melihat pada aturan tersebut, amka peran petugas pos jaga atas sangatlah penting dan strategis dalam mencegah terjadinya pelarian oleh narapidana, sehingga apabila aturan tersebut tidak terpenuhi akan menjadi celah bagi narapidana untuk melakukan pelarian dalam hal ini adalah Andikpas.
c. Faktor Mesin
Faktor mesin ini berupa alat pendukung pengamanan seperti CCTV 10 ,  yang umum digunakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. penggunaan CCTV ini dapat  membantu  petugas  dalam  melakukan  pengawasan  pada  area  blankspot  atau yang tidak terjangkau oleh petugas. Sehingga petugas hanya melakukan pengawasan melalui  layar  monitor.  Beberapa  penjara  di  luar  negeri  telah  menerapkan  sensor gerakan tubuh, sehingga apabila narapidana akan melakukan pelarian akan terdeteksi dengan berbunyinya  alarm tanda terjadinya pelarian.  Negara-negara lain  telah  maju dalam  penggunaan  teknologi  sebagai  sarana  pendukung  pengamanan  di  penjara, seharusnya  Indonesia juga dapat  menerapkan  hal tersebut mengingat kasus  pelarian
9 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan
10 Closed  Circuit  Television  (CCTV)  digunakan  sebagai  pelengkap  keamanan  yang  mempunyai perlengakapan seperti kamera, DVR (Digital Video Recorder), dan Monitor (output untuk cctv).
narapidana  di  Indonesia  juga  sering  terjadi.  Penggunaan  alat-alat  teknologi  seperti CCTV di  LPKA Kelas  I  Kutoarjo  telah  diterapkan, namun hanya saja  alat tersebut tidak berfungsi sehingga menjadi pemicu kurangnya pengawasan yang menyebabkan terjadinya pelarian Andikpas.
d. Faktor Lingkungan
Faktor  lingkungan  seperti  kondisi  bangunan  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  yang termasuk dalam bangunan peninggalan zaman Belanda tentu harus banyak dilakukan perbaikan  untuk  menunjang pengamanan seperti  tembok  keliling LPKA  dan kamar mandi yang berada diluar kamar. Tembok keliling LPKA yang kurang dari 4 meter menyebabkan Andikpas mudah untuk memanjatnya dan melakukan pelarian. Kamar mandi  yang  berada  diluar  kamar  sehingga  apabila  Andikpas  akan  melaksanakan mandi dan sebagainya harus eklaur dari kamar berakibat pada kurangnya pengawasan dan keefektifan dalam melakukan pekerjaan sehingga hal tersebut menjadi celah bagi Andikpas untuk melakukan upaya pelarian.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Pada  kasus  pelarian  di  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo,  pelarian  terjadi  pada  saat Andikpas diperintahkan untuk mandi dimana Andikpas tersebut mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cara memanjat pagar pembatas di LPKA. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dan teori-teori terkait dengan pelarian narapidana dilihat dari kondisi  LPKA  maka  seharusnya  pelarian  dapat  diminimalisir  karena  jumlah  Andikpas yang  tidak  overcapasitas  seharusnya  pengawasan  dapat  dilakukan  secara  maksimal. Melihat  dari  hubungan  petugas  dengan  Andipas,  maka  dikarenakan  Andikpas  yang melakukan  pelarian  tersebut  masih  berstatus  baru  atau  masih  dalam  masa  mapenaling maka  peran  petugas  dalam  hal  ini  wali  pemasyarakatan  harus  optimal  dalam pendampingan  Andikpas,  kemudian  dengan  pengamanan  yang  terlalu  dijaga  ketat  pun akan  berakibat  pada  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  seperti  pelarian  dikarenakan Andikpas dengan kondisi bebas diluar LPKA kemudian masuk dan kehilangan beberapa hak  seperti  kebebasan  bergerak  menjadikan  Andikpas  merasa  tidak  nyaman,  mencoba beradaptasi dengan lingkungan LPKA dan penyesuaian terhadap teman baru yang tentu anak tidak dapat memilih, sehingga Anak cenderung untuk mencari jalan keluar dengan melakukan  pelarian.  Melihat  dari  program  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh LPKA,  maka  seharusnya  pelarian  tidak  dilakukan  karena  Andikpas  mendapatkan pelayanan  seperti  pendidikan,  pembinaan  baik  kepribadian  dan  kemandirian.  Namun karena  Andikpas  yang  melakukan  pelarian  belum  mendapatkan  pembinaan  sehingga kecenderungan  melakukan  pelarian  besar  karena  tidak  adanya  kontrol  dari  pembinaan tersebut.  Berdasarkan  analisis  teori  terkait  penyebab  pelarian  oleh  Andikpas  dapat disebabkan oleh faktor psikologis  anak yang belum stabil,  tekanan  yang menyebabkan ketidaknyamanan  selama  berada  dalam  LPKA,  dampak  negatif  dari  penjara,  rindu keluarga, tidak menerima kunjungan dari keluarga karena dalam masa Mapenaling, dan rendahnya  tingkat  pengamanan  dari  petugas.  Dari  hasil  tersebut  maka  terbentuk fishbone diagram sebagai berikut: 1) Faktor manusia: kurangnya petugas jaga pada saat pelarian  dikarenakan  petugas  berhalangan  hadir;  2)  faktor  metode;  pos  jaga  atas  yang
tidak  terisi  oleh  petugas  saat  terjadinya  pelarian;  3)  faktor  mesin;  CCTV  sebagai  alat bantu  pengawasan  yang  tidak  berfungsi  saat  terjadinya  pelarian;  4)  faktor  lingkungan: Tembok keliling LPKA yang tingginya kurang dari 4 meter.

## Saran
Berdasarkan dari kesimpulan diatas terkait dengan faktor penyebab pelarian bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutorajo, maka bagi pihak LPKA untuk memperbaiki  sarana  dan  prasarana,  serta  peningkatan  baik  jumlah  maupun  kualitas petugas pemasyarakatan. Selain itu, penguatan sebagai bentuk dari pencegahan pelarian dapat  dilakukan  dengan  memberikan  sanksi  tegas  yang  dimuat  dalam  suatu  peraturan bahwa pelarian dari Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M. F. (2020). Politik Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri  Dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan Pengembangan , 50 (1), 20–34.
Behan,  C.  (2014).  Learning  to  Escape:  Prison  Education,  Rehabilitation  and  the Potential  for  Transformation. Journal  of  Prison  Education  and  Reentry , 1 (1),  20. https://doi.org/10.15845/jper.v1i1.594
BPPM.  (2015).  Kajian  Data  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Https://Www.Dp3Ap2.Jogjaprov.Go.Id .
https://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/infromasi/download/102
Dedra,  D.  A.,  Hukum,  F.,  Udayana,  U.,  Ratna,  D.,  Hariyanto,  S.,  Hukum,  F.,  & Udayana, U. (2021). Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana Dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia. Jurnal  Kertha  Negara , 9 (4),  267– 282.
Elling,  B.  (2014).  Newsworthiness  of  Prison  Escapes :  Content  Analysis  of  Factors Influencing  Print  Media  Coverage  ,  2006-2010  John  Jay  College  of  Criminal Justice. American International Journal of Social Science , 3 (1), 174–187. Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang. Empati , 6 (3), 189–203.
Peterson, B. E., Fera, A., & Mellow, J. (2016). Escapes From Correctional Custody: A New  Examination  of  an  Old  Phenomenon. Prison  Journal , 96 (4),  511–533. https://doi.org/10.1177/0032885516650873
Purnianti.  (2004).  Mencari  Sebab  Pelarian  Narapidana  Anak. Jurnal  Kriminologi Indonesia , 3 (3), 29–38.
Putri,  E.  P.  (2016).  Analisis  Dampak  Pemenjaraan  Pada  Anak  Berkonflik  Dengan Hukum  (Abh)  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak. Prosiding  Seminar  Nasional Psikolog , Ccl , 82–94. Seputra, I. I., & Wibowo, P. (2021). Analisis Penyebab Pelarian Narapidana di Rutan Kelas II B Sungai Penuh . 5 , 294–307.
Peraturan dan Undang-undang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Permenkumham  Nomor  18  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Media Online
Jawa Pos. 22 Desember 2018. Sepanjang 2018, Ini Daftar Narapidana yang Kabur dari
Sel
nya.
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-
kriminal/22/12/2018/sepanjang-2018-ini-daftar-narapidana-yang-kabur-dari-sel- nya/ (diakses pada 30 Agustus 2021)
http://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/informasi-publik/data-sdp/jumlah-penghuni
(diakses pada 30 Agustus 2021)
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly (diakses pada 30 Agustus 2021)
ICJR.  21  Juni  2017.  Kasus  Pelarian  Napi:  Buah  Kelebihan  Beban  Lapas. https://icjr.or.id/kasus-pelarian-Andikpas-buah-kelebihan-beban-lapas/ (diakses pada 30 Agustus 2021)
Detik.com.  Berita  Dan  Informasi  Napi  Kabur  Dari  Penjara  Terkini  Dan  Terbaru  Hari
Ini. https://www.detik.com/tag/napi-kabur-dari-penjara (diakses  pada  tanggal  30
Agustus 2021)