## PENERAPAN HUKUM ISLAM DI KERATON KASUNANAN SURAKARTA MASA PAKOE BOEWONO IV (TAHUN 1788-1820 M)

## Katno
Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta E-Mail: katsosubroto@ymail.com
Abstract: Islamic law had been successfully applied in Indonesia as if about to be removed from the records. Just like the government policy in the Dutch colonialists who want to portray Snouck poor Islamic law at the time. Islamic law is law considered cruel and unjust towards women. Such an understanding is also happening in the Surakarta. Society considers the current Kasunanan still prevail is customary law. That’s the background for the author to reveal in detail the history of Islamic law in Surakarta during PB IV.This esearch aims to determine the details of the implementation of Islamic law, determine the scope of application of Islamic law and to determine the factors that hinder the implementation of Islamic law in Surakarta during Pakubowono IV.The method used in this research is the analysis of qualitative Historical Method. The implementation of Islamic law in Surakarta during Pakubowono IV has been running well although there is a shortage due to several factors. The biggest factor that makes it less optimal implementation of Islamic law at the time it was because of the pressure and the Dutch intervention. The scope of application of Islamic law in Surakarta during Pakubowono IV covers almost all areas of Islamic law. Among these Islamic laws have been implemented to manage the political,  criminal and civil.Factors that hinder the implementation of Islamic law in Surakarta during Pakubowono IV, among others: the Dutch intervention, lack of support and lack of indigenous political and military forces to support the establishment of Islamic law.
Keywords : Islamic law, Kasunanan Surakarta, Pakubuwono IV
Abstrak: Hukum Islam yang pernah sukses diterapkan di Indonesia seolah hendak dihapus dari catatan sejarah.Persis seperti kebijakan pemerintah Penjajah belanda pada masa Snouck Hurgronje yang ingin mencitrakan buruk hukum Islam kala itu.Hukum Islam dianggap hukum yang kejam dan tidak adil terhadap kaum wanita.Pemahaman semacam itu juga terjadi di masyarakat Surakarta.Masyarakat menganggap yang berlaku saat Kasunanan masih berjaya adalah hukum adat. Hal itulah yang melatar belakangi penulis untuk mengungkap secara lebih detil sejarah Hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa PB IV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui detail pelaksanaan hukum Islam, mengetahui ruang lingkup penerapan hukum Islam dan untuk mengetahui faktor yang menghambat pemberlakuan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Historis dengan analisa kualitatif. Pelaksanaan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV sudah berjalan dengan baik walaupun ada kekurangan karena beberapa faktor.Faktor terbesar yang membuat kurang optimalnya pelaksanaan hukum Islam pada waktu itu adalah karena adanya tekanan dan campur tangan Belanda.Ruang lingkup penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV meliputi hampir semua bidang hukum Islam.Diantaranya hukum Islam telah dilaksanakan untuk mengatur politik,
pidana dan perdata.Faktor yang menghambat penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV antara lain: Intervensi penjajah Belanda, lemahnya dukungan dari pribumi dan lemahnya kekuatan politik dan militer untuk mendukung tegaknya Hukum Islam.
Kata Kunci : Hukum Islam, Kasunanan Surakarta, Pakubuwono IV

## PENDAHULUAN
Umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dengan jumlah penduduk 237.641.326 Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah umat Islam di Indonesia 207.176.162 atau sekitar 87 persen dari populasi. 1 Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan- pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air misalnya, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia.
Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di
1 Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendataan tahun 2010, diakses disitus h t t p : / / s p 2 0 1 0 . b p s . g o . i d / i n d e x . p h p / s i t e / tabel?tid=321&wid=0000000000&lang=id tanggal 29 September 2012 pk. 10.50 WIB. Menurut situs CIA jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 mencapai 240 Juta, dengan populasi muslim 86 persen, Lihat: The World Factbook, h tt ps://www. cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos/id.html dalam Stijn Cornelis van Huis, Rethinking the Implementation of Child Support Decisions Post-divorce Rights and Access to the Islamic Court in Cianjur, Indonesia. Law, Social Justice & Global Development (An Electronic Law Journal), Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development Faculty of Law Leiden University, the Netherlands, 6th February 2011. hlm. 3
masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik- kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu dapat menjadi bahan telaah penting di masa mendatang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.
Tentu saja tulisan ini tidak dapat menguraikan secara lengkap dan detail setiap rincian sejarah hukum Islam di Tanah air. Namun setidaknya apa yang akan Penulis paparkan di sini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.Bagaimana pelaksanaan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV?Sejauh mana ruang lingkup penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV?Apa faktor yang menghambat penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV?

## PELAKSANAAN HUKUM ISLAM DI KASUNANAN SURAKARTA PADA MASA PAKUBUWONO IV
Pertama kali di Mataram diadakan perubahan di dalam tata-hukum di
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
bawah pengaruh Islam oleh Sultan Agung (1613-1645) yang dikenal sebagai raja yang alim dan menjunjung tinggi agamanya.Perubahan itu pertama-tama diwujudkan khusus dalam pengadilan Pradata yang dipimpin oleh raja sendiri. Pengadilan Pradata diubah namanya menjadi pengadilan Surambi , karena pengadilan ini tidak lagi mengambil tempat persidangan di Sitiinggil , melainkan di serambi Masjid Agung. Perkara-perkara kejahatan yang menjadi urusan pengadilan ini dinamakan kisas , padahal istilah ini tidak sesuai dengan arti kata yang sebenarnya di dalam hukum Islam. 2
Melaksanakan keadilan menjadi perhatian utama bagi seorang raja.Dalam hal ini penguasa di Kasunanan Surakarta dalam usaha memelihara keserasian. Menurut istilah yang lebih tua, mbeneri , untuk melakukan keadilan yang kini makin kurang sering digunakan dan telah diganti dengan kata ngadili. Kata ngadili berasal dari Bahasa Arab ‘ adl’ (adil, secara har fi ah, berarti menjadikan lurus, membetulkan). Kata yang lebih tua tadi sepenuhnya sesuai dengan gagasan untuk meluruskan keseimbangan, ketenangan, dalam pengertian keselarasan diartikan dalam konteks Jawa dalam hubungan mikrokosmos dan makrokosmos. 3
Negara kosmis erat hubungannya dengan konsep raja yang bersifat dewa, yaitu anggapan bahwa raja adalah titisan dewa atau keturunan dewa. Konsep dewa-raja atau ratu-binathara ini pada periode kerajaan Islam tidak menempatkan raja pada kedudukan yang sama dengan Tuhan, melainkan sebagai kalifatullah , wakil Allah di dunia. Namun penurunan derajat ini tidak mengubah
2 Dr.Th.W. Juynball, Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet ,dalam Mr. R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad , (Jakarta:Pradnya  Paramita, 1978), hlm.17.
3 Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina- Negara Di Jawa Masa Lampau:Studi tentang masa Mataraam II, abad XVI sampai XIX . (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1985) . hlm.102
atau mengurangi kekuasaan raja terhadap rakyat.Dalam hal ini rakyat tetap dituntut untuk tunduk kepada rajanya.
Konsep ratu-binthara memiliki tiga macam wahyu, yaitu wahyunubuwuah , wahyuhukumah , dan wahyu wilayah . Wahyu nubuwah adalah wahyu yang mendudukkan raja sebagai wakil Tuhan; wahyu kukumah menempatkan raja sebagai sumber hukum dengan wenang murba wasesa, artinya berkuasa dan bertindak dengan kekuasaan; wahyu wilayah , yang melengkapi dua wahyu yang telah disebutkan  di atas, memberi pandam pangauban , artinya memberi penerangan dan perlindungan kepada rakyatnya. 4
Dalam bidang hukum terdapat istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan sistem pengadilan di Kasunanan Surakarta. Antara lain terdapat istilah-istilah yang menggunakan kata raja, karena dalam tradisi Jawa, raja ditempatkan sebagai pusat kekuasaan. Rajalah yang bertanggung jawab mengenai tegaknya hukum di wilayah Kasunanan Surakarta. Ia akan dipersalahkan jika tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu apabila ada orang yang melawan hukum dianggap telah melawan tatanan hukum raja. Istilah- istilah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1. Rajapati atau peristiwa pembunuhan yaitu pembunuhan terhadap raja atau pembunuhan terhadap rakyat biasa. Secara simbolis yang dibunuh adalah raja; yang berarti pula penghinaan terhadap raja,
2. Rajakarya yaitu pekerjaan untuk raja ( heerendiensten atau rodi ),
3. Rajakaya yaitu kekayaan raja dapat juga berarti ternak,
4. Rajapeni yaitu permata, mas, intan, atau sebagai hasil tambang,
4 B.J.O.ScHrieke, Indonesian Sociologocal Studies , Part.2, (The Hague-Bandung:W. van Hoeve Ltd,1957), hlm.105.
5. Rajaniti yaitu pemeriksaan oleh raja di dalam pengadilan,
6. Rajatatu yaitu pembunuhan raja atau berarti pula pembununhan biasa,
7. Rajamal atau raja-emal semula berarti milik raja, kemudian berubah arti menjadi milik seseorang; karena kata mal itu berasal dari Bahasa Arab, maka istilah rajamal timbul sesudah tahun 1500;
8. Rajapundhut ( onteigening ) artinya sesuatu yang dikehendaki atau diminta oleh raja atau pembebasan hak milik untuk kepentingan umum 5
Sistem peradilan di Kasunanan Surakarta mengalami banyak perubahan seiring dengan perubahan pembagian wilayah kerajaan Mataram.Tiap-tiap daerah Vorstelanden memiliki pengadilan sendiri-sendiri.Kerajaan Mataram mendapat pengaruh hukum barat pada tahun 1709 melalui perjanjian dengan pemerintah Belanda.Dalam perjanjian tersebut Sunan harus menyerahkan pelaksanaan pengadilan dan tanah di sebelah timur gunung merapi dan merbabu kepada pemerintah Belanda. 6
Pada masa pemerintahan Pakubuwana IV (1788-1820) masih mewarisi hasil perjanjian dari pendahulunya yaitu sebagai bawahan pemerintah Belanda. Satu hal yang menarik pada masa Pakubuwana IV pengadilan Surambi menjadi pengadilan tertingi dan menjadi pengadilan tinggkat banding bagi pengadilan Pradata dan Balemangu . Sebagai konsekuensinya hukuman Kisas masih diberlakukan pada masa itu. 7
Sunan Pakubuwono IV memang dikenal sebagai raja yang alim dan taat
5 G.P.  Rou ﬀ aer, ”Vorstenlanden” dalam
Adatrechsbundel Vol XXXIV Seri No.81 .Terjemahan Muh. Husodo Pringgokusumo, (Surakarta:Rekso Pustaka, 1931).,hlm. 52
6 Serat Perjanjian Dalem Nata , (Surakarta: Radya Pustaka, 1940), hlm.  19
7 T. Roorda, We tt en de Nawala Pradata, de Angger Sadasa, de Angger Ageng, de Angger Gunung, de Angger Aru Biru , (Amsterdam: Muler, 1844), hlm.  64.
menjalankan perintah agama sehingga mendapat julukan Ratu ableg wali mukmin . Pada saat itu, di daerah Surakarta masih penuh adat istiadat Hindu dan aliran- aliran Animisme.Penyebaran Islam lebih banyak menghadapi kendala adat istiadat Jawa-Hindu.Sunan Pakubuwono IV mendatangkan para ulama di Surakarta.
Sunan sendiri terkenal sebagai raja yang taat menjalankan syariah agama dan mempunyai hubungan yang akrab dengan kiai dan haji.Adanya keakraban hubungan dengan kiai dan haji menjadikan penguasa kolonial selalu menyoroti dan mengawasi Raja Surakarta. Ketika Gubernur Thomas S Re ﬄ es akan mengunjungi Keraton Kasunanan pada tahun 1812, Residen Surakarta membuat daftar ulama dan haji di Surakarta yang diduga mempunyai hubungan yang dekat dengan Sunan. Dari pendataan ini tercatat 51 ulama dan 24 haji yang perlu mendapatkan perhatian karena dekatnya hubungan dengan Sunan. 8
Sikap keagamaan yang dihayati oleh seorang raja kemudian berpengaruh pada sikap keagamaan masyarakat keraton lainnya.Suasana perubahan sikap keagamaan di keraton Surakarta tampak dengan jelas pada karya sastra yang lahir saat itu, seperti Serat Centini, Serat Cabolek , dan Serat Wulang reh . Ketiga serat tersebut memang dapat memberikan gambaran mengenai realitas sejarah awal abad XIX (bangsawan dan priyayi) dalam menghayati ajaran agamanya. Pakubuwono IV sebagai penguasa ketika itu menginginkan keraton Kasunanan Surakarta terbebas dari pengaruh penjajahan Belanda dan tetap menjadi kiblat dari kebudayaan yang berlaku di Tanah Jawa.Selain itu sunan ingin menyatukan kembali Mataram yangterpecah akibat perjanjian Giyanti dan Salatiga.Pakubuwono IV melihat bahwa potensi besar merespon hal
8 Lihat Surat Residen Surakarta , Kolonel Adams kepada Ra ﬄ es tertanggal 17 Juni 1812, Bendel Surakarta, No. 28.
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
tersebut dimiliki oleh kaum santri, Beliau sendiri sangat dekat dengan komunitas santri.Pada masa pemerintahannya, peraturan yang terkait dengan masalah pengaturan administrasi kenegaraan yang mengangkat kesejahteraan masyarakat tinggalan Sultan Agung sungguh- sungguh dipertahankan dan dijalankan.
Setiap ibu kota kabupaten, kawedanan dan desa harus mempunyai masjid sebagi pusat perkembangan agama Islam. Masjid Gede di Ibu kota kabupaten dipimpin oleh seorang penghulu yang bertugas sebagai penyelenggara urusan agama baik di bidang ibadat, Mu’amalat. Di bidang pengadilan kegamaan dia bekerjasama dengan jaksa yang bertugas sebagai hakim. Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh 40 orang pembantu. Untuk masjid kawedanan dipimpin oleh seorang Naib dengan 11 pembantunya, sedangkan untuk masjid desa dipimpin oleh Modin dengan 4 orang pembantunya. Pembantu- pembantunya dibagi menjadi 4 golongan: Juru tulis, Khatib, Muadzin dan Marbot . 9
Selain harus ada masjid dan pesantren sebagai tempat, pengajian kitab juga harus diselenggarakan. Pimpinan pesantren diserahkan kepada pengelola masjid dan mereka mendapatkan gelar sesuai dengan kedudukannya.Seorang penghulu mendapatkan gelar Kyai sepuh atau kanjeng Kyai untuk para pembantunya atau tingkatan di bawahnya mendapat gelar Kyai Anom . Banyak tradisi lama yang diganti oleh tradisi baru.Sunan Pakubuwono IV banyak dipengaruhi oleh para ulama yang membantu Sunan. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain: Pakaian Prajurit bergaya Belanda diganti dengan pakain Jawa, tiap hari Jumat Sunan selalu melakukan Shalat Jumat di Masjid Besar, tiap hari Sabtu diadakan latihan “ Watangan ” perang-
9 Kusniatun.2007, Dinamika Keraton Dalam Pengembangan Budaya Islam Dan Kebudayaan Jawa . Makalah Suplemen Seminar Nasional, “ Peran Keraton Dalam Pengembangan Islam, Surakarta: UMS. halaman.14
perangan dan semua Abdi Dalem yang menghadap raja diwajibkan berpakain santri, Abdi Dalem yang dinilai tidak patuh terhadap Syari’at agama digeser dan dipecat, mengangkat adiknya dengan nama “Mangkubumi dan “ Buminata” 10
Kecintaan Sunan Pakubuwono IV dalam mencari ilmu agama telah mempertemukannya dengan berbagai macam guru agama dan kyai.Adakalanya kyai dan guru agama mempunyai pengaruh kuat terhadap raja Surakarta, sehingga tidak saja mempengaruhi sikap keagamaannya melainkan juga sikap politiknya.Peristiwa pakepung yang terjadi pada awal pemerintahannya merupakan suatu bukti adanya pengaruh kyai dan guru agama terhadap sikap politik yang dijalankannya.

## PERISTIWA PAKEPUNG
Peristiwa pakepung terjadi pada tahun 1790 ketika Sunan Pakubuwono IV baru dua tahun dinobatkan sebagai raja Surakarta.Peristiwa ini mempunyai latar belakang keagamaan.Adanya latar belakang semangat keagamaan yang kuat dari peristiwa ini menyebabkan banyak penulis menyebutnya sebagai peristiwa gerakan keagamaan. H.J. de Graaf, misalnya, menyebut peristiwa pakepung memiliki beberapa kesamaan dengan gerakan Wahabiyah di tanah Arab. 11
Peristiwa pakepung (Oktober- Desember 1790), sebagaimana diceritakan dalam babad pakepung , 12 berawal dari pengangkatan empat kyai dan santri Kyai Wiradigda, Panengah, Bahman, dan Nur
10  Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono.1999. Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta . Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya. Hlm. 133 11  H.J. de Graaf, Geschiedenis van Indonesie , (s- Gravenhage-Bandung: W. van hope, 1949), hlm.
279
12 Babad Pakepung , Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Resepsi, (Yogyakarta: Tesis S2 Universitas Gajah Mada, 1990). Serat Babad Pakepung , Alih aksara oleh Sri Sulistyowayi, (Museum Sanapustaka Keraton Surakarta, No. 74 ca-KS# 60 – Reel 101 #2)
Penerapan Hukum Islam...(Katno)
Saleh sebagai abdi dalem.Keempatnya menjadi abdi dalem kinasih (abdi dalem terpercaya).
Pengaruh keempat abdi dalem kyai ini ternyata begitu besar pada Sunan sehingga banyak keputusan-keputusan politik didasarkan pada nasihatnya. Sunan Pakubuwono IV kemudian mulai mengadakan perubahan–perubahan, seperti:
1.   Abdi dalem yang tidak patuh pada ajaran agama ditindak, digeser dan bahkan ada yang dipecat seperti yang dialami Tumenggung Pringgalaya dan Tumenggung Mangkuyuda.
2. Sunan Paku Buana IV juga mengharamkan minuman keras dan opium, sebagaimana ajaran Islam.
3.  Setiap hari Jumat, Sunan pergi ke masjid besar untuk melaksanakan shalat Jum’at, bahkan sering bertindak sebagai khatib atau pemberi khutbah Jumat.
4.  Setiap hari Sabtu diadakan latihan perang
5.   Pakaian prajurit yang semula seperti pakaian prajurit Belanda diubah dengan pakaian prajurit Jawa. 13
Berbagai Kebijakan Sunan di Surakarta ini menimbulkan kekhawatiran pihak Kumpeni.Kumpeni kemudian mengirim utusannya.Utusan ini dipimpin langsung oleh Gubernur dan Direktur Java’s Noord-en Ooskust yang berpusat di Semarang, yaitu Jan Greeve. 14 Dari tanggal 16 September hingga 6 Oktober 1790, Jan Greeve berada di Surakarta. Tuntutannya satu, yakni Sunan harus menyerahkan keempat orang abdi dalem kepercayaannya karena mereka inilah yang dianggap sebagai biang keladi berbagai kebijakan itu. Setelah
13 Purwadi, Sistem Pemerintahan Jawa Klasik. Medan: Pujakesuma . Hlm. 409 14  J.K.J. de Jong dan M.L. Deventer (eds.), de Opkomstvan het NederlandschGezg in Oost Indie, verzamling van Onuitgegeven Stukken uit het Oud- kolonial Archief, Volume XII , (s’Gravenhage:
Martinus Nijho ﬀ ), 1909), hlm. 209-228
terjadi negosiasi, namun buntu, akhirnya pasukan Kumpeni dengan dibantu oleh pasukan Kasultanan Yogyakarta, pasukan Mangkunegaran, dan Pasisiran mengepung Keraton Surakarta dari segala penjuru.
Sunan Paku Buana IV, melihat kuatnya pengepungan terhadap Keratonnya merasa gentar juga. Akhirnya, atas bujukan dan usaha Kyai Yasadipura I, Sunan bersedia menyerahkan abdi dalem kepercayaannya yang dianggap sebagai biang keladi kekacauan.Dengan ditangkap dan dibuangnya abdi dalem kepercayaan Sunan, pengepungan terhadap Keraton Surakarta dihentikan. Keempat abdi dalem kinasih tersebut adalah ulama yang dikenal anti dengan pemerintah kolonial Belanda, dan berhasil menanamkan ajaran Islam di kalangan penguasa dan pejabat tinggi kasunanan Surakarta.Banyak kebijakan-kebijakan raja yang didasarkan ajaran mereka dan ini dianggap sebagai ancaman kolonial Belanda.Dalam Babad Mangkubumi dijelaskan doktrin-doktrin mereka adalah sihir yang menyeleweng dari hukum- hukum Rasul.
Tudingan ini dibantah oleh Sunan Pakubuwana IV; tidak benar ajaran mereka itu jahat, mereka mengikuti sepenuhnya kitab Al-Qur’an.Pemerintah kolonial Belanda bersikeras untuk menangkap mereka. Melalui Pangeran Purbaya, Mangkubumi, Buminata dan Ngabehi pada tanggal 26 November 1790 keempat abdi kinasih tersebut dibawa ke benteng Belanda. Pembelaan yang dilakukan oleh Sunan Pakubuwana IV tidak sia-sia sehingga keempat abdi kinasih tersebut tidak sampai dihukum mati. 15
Berdasarkan kenyataan ini, kebijakan politik Sunan pada waktu itu memang banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk ketika Sunan Pakubuwono IV
15  Ricklefs, M.C, 1974, Yogyakarta under sultan Mangkubumi 1749- 1792: A History of the division of java , London: Oxford University Press.
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
menuntut kepada Kumpeni agar semua penghulu yang ada di Yogyakarta, Semarang, dan daerah Pasisiran tunduk dan mengikuti kebijakan penghulu Surakarta.
Dalam perkembangannya hukum di Kasunanan mengalami beberapa perubahan seiring pergantian Raja di Kasunanan Surakarta.Sistem hukum di Kasunanan dimulai pada awal masa pemerintahan Pakubuwana II (1726- 1749).Pada tahun 1737 dibentuk dua lembaga peradilan yaitu Surambi dan Pradata .Pengadilan tersebut berada di bawah kekuasaan Sunan dengan pelaksanaan pengadilan diketuai oleh
Sunan sendiri.Pengadilan pada masa Pakubuwana II didasarkan pada hukum Kisas . Pada masa Pakubuwana IV (1788- 1820) pengadilan Surambi menjadi pengadilan tertinggi dan menjadi bandingan dari pengadilan Pradata .Pada masa Pakubuwana IV juga didirikan dua pengadilan bagi kerabat Raja yang bersalah yaitu Balemangu dan Kadipaten Anom . Perkembangan selanjutnya pada tahun 1847 sistem Kolonial masuk dalam tatanan peradilan di Kasunanan yang mengakibatkan Pengadilan Surambi pada masa Pakubuwana VII (1830-1858) Hanya mengurusi masalah keluarga 16
16 Riyanto, Hukum dan Peradilan di Praja Kejawen ,
(UNS: Fakultas Sastra, 1996), hal 20
Struktur Hukum Kasunanan Surakarta 17
17 Purwadi, Sri Susuhunan Pakubuwana X Perjuangan, Jasa dan Pengabdiannya Untuk Nusa dan Bangsa , (Jakarta: Bangun Bangsa, 2009), hlm.  85

## PENGADILAN SURAMBI
Pengadilan Surambi merupakan pengadilan tertua di Kasunanan yang dipimpin seorang pengulu , dibantu empat ulama, dan delapan khatib . Pengadilan ini berpedoman pada kitab Al Qur’an, Al Hadits dan kitab-kitab Islam lainnya.Pengadilan Surambi sebagai pengadilan tertinggi berhak memutuskan tindak kejahatan kelas berat, misalnya pembunuhan.Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV dibentuk prajurit- prajurit pelaksana hukuman, diantaranya Nirbaya, Martalulut dan Singanagara . 18 Tiap- tiap prajurit memiliki tugas tersendiri dalam melaksanakan hukuman yang disesuaikan  dengan putusan pengadilan. Lembaga pengadilan Surambi sudah ada sejak jaman Kartasura.Pada masa Kartasura kekuasaan pengadilan yang dipimpin oleh seorang Penghulu ini sangat besar. Selain menangani masalah persengketaan keluarga, masalah warisan, pernikahan, perceraian, dan harta Gana- gini juga diberi tugas memutuskan segala perkara dari pengadilan Pradata dan pengadilan  Balemangu yang tidak dapat diselesaikan. Karena besarnya kekuasaan tersebut, maka dalam surat-suratnya pasti di awali dengan kalimat, ” ... Penget, layang Manira Parentah pepacak. ...” 19 Kekuasaan Reh Kapangulon tersebut didasarkan pada surat piagam pada tanggal 9 April 1746 dari Sunan Pakubuwana II yang diberikan kepada Kyai Kasan Besari di Tegalsari, Panaraga. Dalam piagam tersebut antara lain disebutkan:
”Lan manira wenangake Kyai Kasan Besari angukumi salaki rabi, kang wis kanggo kaya lakune nagara, kaya na fk ah, waris, talak lan sapapadhane kaya utang piutang, titipan, gadhe lan sapapadhane, den ukumane kalawan adil, amung bab
18 Nitik Kaprajan 1939,(Surakarta:Paheman Radya Pustaka), hlm.157-158.
19  Radjiman, Sejarah ... , hlm. 183.
kisas kethok iku ora manira wenangake, lan manira idine pasah.” 20
Pada mulanya yang melaksanakan pengadilan Surambi adalah Abdi Dalem Pangulu dengan dibantu empat orang Ulama Baru kemudian ditambah delapan orang Khotib.Sejak tahun 1785 sebutan bagi Abdi Dalem Pangulu adalah Kanjeng Kyai Pangulu Tafsir Anom Adiningrat di Surakarta. 21 Pada perkembangan selanjutnya pada masa pemerintahan Pakubuwana IV Pengadilan Surambi bertugas menggunakan hukum kisas seperti dijelaskan dalam isi Serat Nawala Pradata sebagai berikut:
”Anadene wong padu salaki rabi kayata wasiyat, waris sapadhane lan Raja pati miwah Raja tatu ingkang sepi saka sabab, iya si Pangulu ingkang ngakimi.” 22
Dari penjelasan tersebut kelihatan bahwa seakan-akan Pengadilan Surambi diberi wewenang mengadakan hukum kisas .Hal tersebut tidak mengherankan apabila para pejabatnya diangkat oleh Sunan sendiri. Sehubungan dengan tugas Pengadilan Surambi ini, maka Sunan mengangkat Abdi Dalem Nirbaya , tugasnya menangkap penjahat dengan alat tali, Abdi Dalem Mertaulut bertugas memotong leher orang yang sudah diputus dihukum kisas oleh Pengadilan Surambi. Abdi Dalem Singanagara bertugas memotong leher terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dengan keris atau dapat juga memotong tangan, kaki, menyayat, dan menyiksa. 23 Dalam Serat Angger Gunung juga disebutkan bahwa Pengadilan Surambi juga menangani masalah pidana,
”Dene wong kang oleh parentah, yen kongsia tatu utawa mati mangka ahli
20 Pawarti Surakarta , (Surakarta: Sasana Pustaka,1939), hlm. 90.
21 Rijksblad SurakartaNo. 6, hlm. 10.
22 Nawala Pradata Pakubuwana IV , hlm. 90.
23 Serat Nitik Keprajan , (Surakarta: Radya Pustaka,1936), hlm. 157-158.
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
warise ora trima, iya ulura padune menyang Pradataningsun, banjur kaunggahake ing Surambi mangka dadi panggugat mau, iya banjur ukumane apa saukumane Raja pati. 24
Pada masa akhir pemerintahan Pakubuwana VII kewenangan Pengadilan Surambi semakin dipersempit, hanya menangani masalah kekeluargaan. Tugas dan wewenang pengadilan Surambi ) didasarkan pada piagam perjanjian yang ditandatangani oleh Sunan Pakubuwono II (1726-1749) pada tanggal 9 April 1746.Tugas dan wewenang tersebut ditujukan kepada Kyai Kasan Besari di Tegalsari Panaraga.Dari piagam tersebut menjelaskan bahwa tugas dan wewenang pengadilan Surambi sangat luas. Berikut kutipan dari piagam tersebut yang diawali dengan kalimat:
“…. Penget layang manira parintah papacak …” 25
Kemudian dilanjutkan dengan kalimat :
“….. lan manira wenangake Kyai Kasan Besari angukumi salaki-rabi kang wus kangge kaya lakune nagara, kaya na fk ah, waris, talak, lan sapepadane kaya utang putang, titip gadhe, lan sepadhane den ukumana kalawan adil, amung bab kisas lan kethok iku ora manira wenangake, lan manira idini pasha” 26
Juga diterangkan dalam Kabar Paprentahan tahun 1932 sebagai berikut:
“Pengadilan Dalem ingkang kapasrahan ing pangulon punika agengsanget, kajawi amriksa tuwin amutusai sadaya prakawis para paben ing ngatasing panguwaos bab warisan, salaki-rabi, pegatan, gana-gini, warisan, tuwin sapanunggilipun ugi
24 Serat Angger Gunung , hlm.88.
25 Pawarti Soerakarta,1939 ,(Surakarta:Sasana Pustaka),hlm.90.
kabubuhan amancasi karampunganipun Rad Pradata, Balemangu ingkang kauluraken wonten ing Rad Surambi Dalem, manawi dereng andadosaken panarimanipun ingkang sami prakawisan.” 27
Sedangkan menurut Rou ﬀ aer, bahwa pengadilan Surambi pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV (1788-1820) diperluas lagi menjadi semacam pengadilan tertinggi yang menangani perkara-perkara rajapati dan rajatatu, disamping perkara-perkara perkawinan dan warisan.Sebagaimana dalam kutipan berikut ini.
“Ananin wong apadu, salaki rabi, kaya talak, wasiyat, waris mas kawin, ni fk ah sapepadhane, lan rajapati miwah tatu ingkang sepi teka sabab, iya si pengulu ngukumana,….. 28
Hal itu juga tampak dari gelar yang dipakai oleh ketua pengadilan Surambi, yaitu kanjeng kyai mas pengulu tafsir anom adiningrat . 29
Adanya pelimpahan perkara yang tidak dapat diselesaikan baik di pengadilan Pradata maupun di pengadilan Balemangu kepada pengadilan Surambi menunjukkan adanya percampuran antara hukum yang bersifat khusus dan umum.Pada masa pemerintahan Mataram sampai pindahnya pemerintahan ke Surkarta belum ada pemisahan yang jelas tugas dan wewenang diantara pengadilan- pengadilan di Kasunanan Surakarta. Sebenarnya percampuran tersebut tidak menjadi masalah bagi pengadilan Surambi , karena pengadilan Surambi yang mendasarkan pada kitab Al Quran dan Hadits memuat semua permasalahan
27 Kabar Paprentahan 1932,(Surakarta:Sasana Pustaka),hlm.90.
28   T. Roorda, Serat Angger Nawala Pradata, hlm.4-5. 29 G.P.Rou ﬀ aer ,”Vorstenlanden” dalam Adatrechsbundel Vol XXXIV Seri D No.81 .Terjemahan Muh. Husodo Pringgokusumo,(Surakarta:Rekso Pustaka,1931)hlm.86.
hidup manusia semenjak ia lahir sampai meninggal dunia. Sebagai pengadilan banding, pengadilan Surambi berkuasa untuk menangani perkara-perkara pidana sebagai berikut.
“Dene yen wong kang oleh parentah, yen kongsia tatu utawa mati, mangka ahli warise ora narima, iya mulura padune menyang Pradataningsun, banjur kaunggahena ing Surambi, mangka dadi panggugate mau, iya banjur ukumana saukume rajapati.” 30
Setelah mengalami pengurangan tugas dan wewenangnya, dalam pelaksanaan pengadilan Surambi juga mengalami perubahan jumlah orang yang menjalankan pengadilan Surambi. Setelah terjadi perubahan, pegawai pengadilan Surambi terdiri dari penghulu kepala sebagai ketua dan beberapa pegawai keagamaan sebagai anggota. 31 Mengenai banyak sedikitnya anggota akan diangkat dan ditentukan sendiri oleh Sunan. 32 Anggota pelaksana pengadilan Surambi tidak tetap, tergantung pada banyak sedikitnya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan Surambi. Pengurangan tugas dan wewenang pengadilan Surambi dipertegas lagi pada akhir masa pemerintahan Sunan Pakubuwono VII (1830-1861).Bahwa tugas dan wewenang pengadilan Surambi hanya menangani masalah- masalah keluarga, seperti salaki-rabi, talak, warisan, wasiat dan sebagainya yang ditimbulkan oleh perkara tersebut.
Pelaksanaan pengadilan Surambi melalui beberapa tahap.Tahap yang pertama adalah pemeriksaan terhadap terdakwa, jika ada seorang yang melaporkan tindak kejahatan. Proses pemeriksaan ini pihak pengadilan akan mencari bukti-bukti dan para saksi. Jika bukti dan saksi telah ditemukan
30   T. Roorda, Serat  Angger Gunung ,hlm.88.
31 Ibid .
32 Kabar Paprentahan1932 ,hlm.91.
akan diajukan ke persidangan untuk mencari penyelesaian masalah. Tahap pemberian hukuman akan dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan setelah terpenuhinya bukti dan saksi yang memberatkan terdakwa. Dalam memeriksa perkara-perkara, pengadilan Surambi menggunakan pedoman kitab- kitab Islam. Selain sumber utamanya Al Qur’an dan Hadits juga menggunakan kitab-kitab karangan As Sya fi ’i  yang di sadur dari Al Wajiz dan kitab-kitab karangan Al Ghazali. Kitab-kitab yang dimaksud antara lain:
a. Al Mukharor , karya Ar Ra fi ’i
b. Al Nihayah , karya Ar Romli c. Al Tu ﬀ ah , karya Ibnu Hajar d. Fath Alwahab , karya Syah Zakaria. 33
Karena pengadilan Surambi merupakan pengadilan agama, tempat pelaksanaan persidangannya pun masih di lingkup tempat ibadah, yaitu di serambi (bagian depan) Masjid Agung. Hari persidangan pengadilan Surambi dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Pelaksanaan hukuman di pengadilan Surambi pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV (1788-1820) dilaksanakan oleh para abdi dalem dari golongan prajurit yang diangkat oleh Sunan, yang terdiri dari :
a. Abdi dalem prajurit Nirbaya (prajurit yang tidak takut pada bahaya). Tugasnya adalah melaksanakan hukuman kepada orang yang terbukti bersalah dengan vonis hukuman gantung sampai mati,
b. Abdi dalem prajurit Martalulut
(prajurit yang cinta pada kedamaian dan keadilan). Tugasnya adalah melaksanakan hukuman mati terhadap  seseorang dengan menggunakan keris, pedang atau tombak,
c. Abdi dalem prajurit Singanagara (prajurit gagah berani). Tugasnya adalah melaksanakan hukuman terhadap
33 Pawarti Surakarta 1939 ,hlm.90.
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
seseorang dengan  memenggal kepala, memotong tangan atau kaki, menyayat daging, menyiksa dengan senjata wadung (pisau pendek dan pendek dan lebar). 34
Proses pengajuan gugatan atau perkara pengadilan harus disertai surat gugatan yang disebut sahid. 35 Dalam surat tersebut harus disebutkan secara jelas nama pihak penggugat dan yang digugat, untuk memudahkan pengecekan suatu perkara. Sebelum suatu perkara hukum diputuskan, sudah semestinya diadakan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pelanggar hukum, yang dalam lembaga pengadilan disebut sebagai terdakwa. Demikian halnya dengan pengadilan Surambi.
Dalam pemeriksaan terhadap terdakwa, meskipun secara tidak langsung, Kumpeni juga ikut memeriksa. Apabila dalam proses pemeriksaan pengadilan, seseorang terbukti bersalah, ia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya itu. Di dalam lembaga pengadilan di Kasunanan Surakarta terdapat beberapa jenis hukuman, diantaranya ialah hukuman denda, hukuman buang, hukuman cambuk dan hukuman fi sik lainnya yang juga dikenal dengan hukuman kisas . Hukuman terberat adalah hukuman mati. Namun dalam pelaksanaannya hukuman mati baru bisa dilakukan jika sudah mendapatkan  persetujuan dari Gubernur Jendral 36

## PENGADILAN PRADATA
Pengadilan Pradata adalah merupakan salah satu Pengadilan tertua di Kasunanan Surakarta selain Surambi .Terbentuknya pengadilan ini bersamaan dengan Pengadilan Surambi 34 N i t i k
Kaprajan ,(Surakarta:RadyaPustaka),hlm.157-158. 35 T.Roorda , Serat  Angger Nawala Pradata, hlm.159.
36 Staatsblad Van Nederlandsch IndieTahun 1847
No.30, pasal 9.
dan Pengadilan Balemangu .Pengadilan Pradata berwenang untuk menangani perkara-perkara kriminal, misalnya pembunuhan, penyiksaan dan sejenisnya. Sejak pindahnya Mataram ke Kartasura tepatnya pada masa pemerintahan Pakubuwana III (1749-1788), lembaga pengadilan ini mempunyai susunan sebagai berikut: 37
Ketua : Seorang Wedana Jaksa Pembantu : Dua   belas  orang Mantri Jaksa yang terdiri dari:
Seorang dari Kepatihan Seorang   dari   Kadipaten Anom Seorang dari Pangulon Seorang dari Prajurit Delapan Abdi Dalem Bupati Nayak a
Gelar Ngabehi natayuda sebelumnya dipakai oleh Abdi Dalem Wedana Jaksa , sebagai ketua Pengadilan Pradata . Pada masa Sunan Pakubuwana IV (1788-1820) ketua Pengadilan Pradata bergelar Ngabehi Amongpraja seperti dalam Serat Nawala Pradata Pakubuwana IV sebagai berikut:
”Marmane si Ngabehi Amongpraja ingsun gadhuhi nawalaningsun, dene ingsun gawe kawulaningsun Jaksa ana ing Pradataningsun.Iku ingsun andikake marang sakehe kawulaningsun padha apara padu, iku si Ngabehi Amongpraja sira angganggo kang temen-temen lan ingkang resik sarta ikhlas atinira lan sakancanira jejenenge lawang Sarayuda kabeh.” 38
Dalam perkembangannya akibat dari pengaruh sistem administrasi Pemerintah Belanda, perkara-perkara sipil seperti membakar rumah, pembunuhan, pencurian dan sebagainya digolongkan ke dalam perkara-perkara kriminal dalam Pengadilan Pradata. Pemutusan perkara-
37 Serat Nitik Keprajan ,  hlm. 156.
38 Nawala Pradata Pakubuwana IV , hlm. 1.
perkara tersebut didasarkan pada kitab- kitab hukum dalam pengadilan Pradata antara lain: 39 a. Serat Nawala Pradata dibuat pada tanggal 15 Mei 1771
b. Serat Angger Sadasa dibuat pada tanggal 5 Mei 1773
c.   Serat  Angger  Ageng  dibuat  pada tanggal 21 April 1774
d.   Dan Serat Angger Gladak dibuat pada tanggal 17 Pebruari 1806
Pengadilan Pradata merupakan Pengadialan Reh njaba .Pengadilan ini melaksanakan sidangnya setiap hari Senin dan Kamis.Tempat pelaksanaan persidangan di sebelah utara Masjid Agung, tepatnya di sebelah barat alun- alun utara. 40
Sejak masa pemerintahan Pakubuwana IV(1788-1820) sebagai akibat dari pengaruh Sistem kekuasaan Pemerintah Belanda dalam menggolongkan perkara kriminal menjadikan wewenang dan tugas Pengadilan Pradata semakin luas seperti di jelaskan dalam Serat Angger Nawala sebagai berikut:
”Marmane si Ngabehi Amongpraja, iku ingsun anindakake ambeneri marang sakehe kawulaningsun kang padha apara padu, kajaba mung munggah ing Pengadilan Surambi, lan ingkang kajaba awit teka wiyoso lan ingkang kajaba salaki rabi, iki rupane begal, maling brandhat bedhog colong, celer juput, utangapiotang, aku-ingaku, obong omah. 41
Telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksana pengadilan Pradata pada masa Pakubuwana IV adalah Ngabehi Amongpraja .Tugas- tugasnya menyelesaikan perkara- perkara pencurian, penggelapan atau bradhat, mencuri hewan, merampok, dan mengaku hak milik. Pada masa
39  G. P Rou ﬀ aer, hlm.  85. 40 Ibid. , hlm. 54.
41 Nawala Pradata Pakubuwana IV , hlm.  3.
pemerintahan Pakubuwana IV perkara- perkara yang tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Pradata dapat naik banding ke Pengadilan Surambi dijelaskan dalam Serat Nawala Pradata yaitu,” Sakehe ingkang padha apara padu, marang ing Pradata atawa munggah ing Surambi, lamunputra sentaningsun, atawa nayakaningsun Bupati, kaliwon sapadhene, lamun aduwe prakara anggugat marang Pradata, atawa munggah ing Surambi .” 42
Hal tersebut menunjukkan bahwa masa Pakubuwana IV Pengadilan Pradata berada di bawah pengadilan Surambi , karena hukum di Kasunanan Surakarta pada waktu itu didasarkan pada hukum Islam, maka lembaga agama memiliki kedudukan tertinggi. Kitab undang-undang yang digunakan adalah Serat Angger Ageng. Pada bab 12 dari Pranatan Nagari ing Surakarta dijelasakan yaitu, ” Yen angetrapake bebener ana layang Angger Ageng” 43 Serat Angger Ageng tersebut pernah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari terbentuknya Serat tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya pertikain dan pembunuhan serta perang antar desa-desa di Kasunanan, Kasultanan, dan Mangkunegaran setelah pembagian Kerajaan.Atas desakan Residen diadakan pertemuan antara Patih Dalem Sosrodiningrat I dengan Patih Danurejo I pada tanggal 21 April 1771 yang kemudian menghasilkan Serat Angger Ageng dengan 16 Pasal. Sebelumnya Serat Angger Ageng jaga pernah mengalami perubahan sampai enam kali dari tahun 1771 sampai tahun 1818.Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1818 diadakan perubahan lagi yang merupakan perubahan yang terakhir. 44

## Pengadilan Balemangu
Pengadilan Balemangu ini berpusat di Kepatihan dan Patih yang berkedudukan
42 Ibid. , hlm.  4.
43 Pawarti Surakarta , (Surakarta: Sasana Pustaka, 1939), hlm.  81.
44   G. P Rou ﬀ aer, hlm.  57.
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
sebagai hakim kepala.Maka pengadilan ini juga disebut Pengadilan Balemangu Kepatihan. Dasar untuk pelaksanaan pengadilan Balemangu ialah perjanjian antara Sunan Pakubuwanan II di Kartasura dengan Kompeni Belanda pada tanggal 7 Maret 1737, jadi pengadilan ini berdiri tahun 1737 dan bahwa apabila terjadi penduduk Jawa melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum meskipun orangnya Kompeni itu tetap harus diadili oleh pengadilan Balemangu. 45 Kemudian pada masa pemerintahan Pakubuwana IV, terdapat ketentuan dalam Serat Nawala Pradata sebagai berikut:
Prakara ping 37: ”Lan sarupane wong kang padha apara padu, aja ana wani-wani amaido utawa mogok ing pangadhilan. Ingkang dhingin pengadhilan ing Kapatihan, kapindho pangadhilan ing Pradata, kaping telu pangadhilan Surambi.” 46
Dari kutipan tersebut dijelaskan apabila seseorang melakukan pelanggaran akan ditangani oleh pengadilan Kepatihan, Pradata, dan Surambi. Perubahan tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 1818.Agaknya memang terjadi pengelompokan dan penyederhanaan lembaga pengadilan. Pengadilan Balemangu Kepatihan dan pengadilan Pradata berhubung masalah yang ditangani meliputi masalah Kawula Dalem, maka disatukan dalam bentuk pengadilan Pradata. 47 Hari persidangan pengadilan Balemangu dilaksanakan tiap hari Minggu dan Rabu. Dasar yang digunakan ialah Serat Rembug Dhawuh Nagari yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 1771 yang
45 Serat Perjanjian Dalem Nata , (Surakarta: Radya Pustaka, 1940), hlm.  41
46 Nawala Pradata Pakubuwana IV , (Surakarta: Radya Pustaka, 1818), hlm.  58.
47 Radjiman, Sejarah Mataram Kartasura Sampai Surakarta Hadiningrat , (Surakarta: Toko Buku Krida, 1984), hlm. 180
berjumlah 26 bab. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1818 surat perintah tersebut ditambah dan diadakan perubahan sehingga menjadi 50 bab dan kemudian disebut Angger Sadasa . 48 Sejak tahun 1847 pengadilan Balemangu dihapus pada masa Pakubuwana VII.
Apabila ada seseorang berperkara di wilayah Kasunanan dan ia tinggal di salah satu daerah yuridiksi pengadilan selain Kasunanan, maka surat gugatannya diserahkan kepada lurah, kemudian lurah menyerahkan surat itu langsung kepada jaksa pengadilan di Kasunanan. Apabila yang berperkara penduduk desa, maka gugatan cukup secara lisan dan diajukan kepada mancapat dan mancalima nya ke bekel, patuh, dan kemudian baru di bawa ke kerajaan.Namun, jika perkara tersebut dapat diselesaikan di tingkat desa, tidak perlu dibawa ke pengadilan kerajaan. 49 Apabila perkara menyangkut pejabat kerajaan, para pejabat atau bangsawan tidak diperkenankan hadir di pengadilan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga prestise pejabat atau bangsawan tersebut dan kewibawaan pemerintah. Pejabat atau bangsawan yang bersangkutan cukup memberi surat kuasa kepada orang yang dipercaya sebagai wakilnya. Sebagaimana dalam kutipan berikut ini.
“Sakehe ingkang para padu, marang Pradata atawa munggah ing Surambi, lamun putra sentananingsun, atawa nayakaningsun bupati, kaliwon sapepadhane, lamun aduwe prakara, anggugat marang Pradata, atawa munggah ing Surambi, apa dene marang Kapatihan, ora ingsun lilani yen aseba dhewe, ingsun lilani yen awakil lelayang, sarta anganggo tanda cap, kagawa marang wakile wong kang dadi pitayane….” 50
Apabila suatu perkara tidak segera diajukan dalam jangka waktu tertentu
48 Ibid. , hlm.  181
49 Nitik Kaprajan, , hlm.156-157
50 T.Roorda, Serat Angger Nawala Pradata ,hlm.3.
dapat ditolak oleh pengadilan. Batas waktu yang diberikan kepada penggugat adalah empat puluh hari setelah terjadinya perkara. Apabila keterlambatan itu disengaja oleh bekel atau lurah, maka bekel atau lurah tersebut akan dikenakan denda. Demikian pula, apabila surat pengaduan itu sudah sampai ke pengadilan kerajaan, dan pejabat pengadilan tidak dapat menyelesaikan perkara dalam empat puluh  hari, juga akan dikenakan denda bersama pejabat-pejabat pengadilan yang menangani kasus tersebut. 51
Sehubungan dengan adanya empat juridiksi  pengadilan, maka timbullah peraturan untuk keempat pengadilan di tiap-tiap kerajaan. Sebagaimana dalam kutipan berikut ini.
“Lampahipun abdi dalem Kasultanan anggugat abdi dalem Kasunanan, gugatanipun kakintunaken Kanjeng Tuwan Residen Yogyakarta kakintunaken Kanjeng Tuwan Surakarta Residen Surakarta lajeng kapasrahan dhateng Raden Adhipati Surakarta.” 52
Dari kutipan tersebut diatas disebutkan, bahwa apabila ada pejabat Kasultanan menggugat pejabat Kasunanan, maka gugatan tersebut dikirimkan kepada Residen Yogyakarta dan Residen Surakarta, baru kemudian diserahkan kepada Raden Adhipati Surakarta. Demikian pula sebaliknya, baik di Mangkunegaran maupun di Gupermen. Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV, peraturan yang rumit itu mulai diatur. Apabila penduduk Kasunanan berperkara dengan penduduk Gupermen, meskipun ia orang Jawa, maka yang berhak mengadili adalah Kumpeni, dan tanpa campur tangan dari Sunan. Namun, jika yang berperkara diantara penduduk Kasunanan Surakarta, maka pelaksanaan pengadilan diserahkan kepada Sunan. 53
51 T. Roorda ,Serat Angger Sadasa ,hlm. 41. 52 Nitik Kaprajan, hlm.160.
53 Serat Perjanjian Dalem Nata 1940, hlm.67.
Berdasarkan kesepakatan bersama mengenai prosedur hukum yang berlaku di keempat daerah juridiksi, ternyata pihak Kasunanan berada pada pihak yang lemah.Dalam prosedur hukum itu Kumpeni secara leluasa dapat mencampuri pengadilan Kasunanan, sedangkan Kasunanan tidak berhak mencampuri pengadilan Kumpeni meskipun yang berperkara orang Jawa. Dalam kesepakatan itu juga disebutkan, bahwa Kasunanan tidak berhak mengadili orang asing yang melakukan kesalahan. Sebagaimana dalam kutipan berikut ini.

## Prakawis kaping 13
“Nanging tetiyang Walandi, tiyang Cina, tiyang Koja atawi saliyanipun bangsa ingkang dede abdinipun Kangjeng Susuhunan, saupami wonten kalepatanipun dateng tiyang Jawi kang sami dados abdinipun Kangjeng Susuhunan, mesthi punika Kanjeng Susuhunan amasrahaken dursilanipun dhateng Kumpeni supados kaukum dadi adat ukumanipun.” 54
Dari kutipan tersebut menunjukkan kedaulatan Sunan sebagai penguasa telah dilucuti oleh Kumpeni. Karena ia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi rakyatnya dari orang asing. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Hukum Islam telah berlaku pada  masa Pakubuwono IV walaupun masih banyak kekurangan yang dapat ditemui. Dalam hal hukum pidana misalnya, ada istilah kisas .Namun istilah kisas yang diterapkan pada masa itu tidak seperti pengertian qishas menurut terminologi para ulama fi qih.Hukuman untuk pencuri juga dihukum dengan hukum kisas. “Yen ana wong memaling kalebu kisas, kisasana tugelen tangane tengen. Yen kongsi ganep pindho, tugelen tangane tengen kiwa, yen ganep ping telu tugelen sukune tengen, yen ganep ping pat, tugelen sukune tengen kiwa.” 55
54 Ibid. ,hlm.58.
55 Serat Sultan Surya Ngalam ,(Surakarta:Radya

## PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
Dalam terminologi ulama fi qih qishas hanya berlaku untuk tindak pidana pembunuhan. Sebagaimana bunyi ayat dalam Al Qur’an berikut:
“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu qishash atas orang- orang yang dibunuh.Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat ma’af dari saudaranya, hendaklah yang mema’a fk an mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik.” [Al Baqarah:178]
“Dan Kami tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada Qisasnya.Barangsiapa yang melepaskan hak Qisas, maka melepaskan hak itu jadi penebus dosa baginya.Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.” [Al Maaidah:45]
Dalam hal kewenangan penerapan hukum yang seharusnya menjadi kewajiban dan otoritas Sunan (raja) namun dalam prakteknya saat itu Sunan tidak bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara penuh karena ada intervensi dari Belanda. Hal itu bisa kita lihat ketika terjadi pengepungan keraton Surakarta oleh Belanda dan sekutunya ketika Sunan berusaha menggunakan wewenangnya untuk  memaksimalkan penerapan hukum Islam baik di peradilan maupun dalam regulasi (kebijakan politik). Hal itu menunjukkan Sunan tidak bisa menggunakan haknya secara independen  bila kebijakan tersebut tidak disukai Belanda atau mengganggu kepentingan mereka. Kekurangan-
Pustaka,1765), hlm.15.
kekurangan tersebut bukan merupakan kesengajaan dari Pakubuwono IV dan jajarannya.Pakubuwono IV telah berusaha sekuat tenaga menerapkan hukum Islam sebaik mungkin.Dan itulah hasil terbaik yang bisa dicapai dengan kondisi pada masa itu.

## RUANG LINGKUP PENERAPAN HUKUM ISLAM DI KASUNANAN SURAKARTA PADA MASA PAKUBUWONO IV

## 1.  Pembunuhan  dan Perkelahian
Dalam perkara ini dibedakan menjadi rajapati dan rajatatu .Dalam hukum Islam jenis pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam.Diantaranya pembunuhan secara sengaja, yang dihukum kisas , pembunuhan yang tidak disengaja, tetapi mengakibatkan kematian, dihukum denda, kemudian pembunuhan yang terjadi karena kesalahan, dihukum denda ( diyat mugalalah ).Sebagaimana dalam kutipan berikut ini:
“Filsun fi ikhkamil jinayat ikilah pasal, anyatakaken kukume mati. Utawi mateni iku tetelu: kang dhihin kang maha- maha sawecane, lan kapindho kaluputan sawecane, lan kaping telu maha-maha sawecane den kaluputan. Mangka kang den maha-maha sawecane iku, kaya pepadhane wong kang amateni wong kalawan borang kang den gawe mateni, mangka iku  iya wajib den diyat kisas. Lan amung angapura ahli warise kang pinaten iku wajib diyat mugalalah. Utawi wong kang kaluputan sawecane iku, kaya lamun nedya amanah ing beburon, mangka angenani manungsa, kari- kari mati. Mangka wong iku ora kena kisas, nanging wajib diyat mupakakah belaka. Utawi kang den maha-maha sarta kaluputan iku, kaya lamun wong iku amukul ing wong sawiji, kalawan borang kang ora mateni. Kaprah-kaprahe kaya lamun den pukul ing teken kang cilik,
kari-kari mati, mangka wong iku ora kisas, nanging wajib diyat mugalalah belaka lawan artane sanake kang mateni.” 56
Disini perlu dijelaskan, bahwa hukum kisas adalah hukuman balasan yang sama dengan perbuatannya. 57 Diyat mugalalah adala h denda 100 onta dibagi tiga, sedangkan diyat mupakakah adalah denda 100 onta dibagi lima. 58 Bila denda tersebut tidak dapat dibayar dengan onta, wajib dibayar dengan uang seharga onta tersebut. 59 Dalam Serat Angger Sadasa masa Sunan Pakubuwono IV dijelaskan sebagai berikut.
Prakawis kaping 41 “Saupami wonten tiyang ngamuk ngantos kenging kacepeng gesang, dene anggenipun ngamuk wau sampun amejahi tetiyang punika kapatrapan paukuman ing Nagari, kawedalaken diyatipun gangsal atus reyal. Yen boten medal diyatipun, kagitika ing penjalin kaping gangsal atus lajeng kabucal sajawining Nagari. 60
Dari kutipan di atas jelas, bahwa sistem hukum di kerajaan Jawa masih mengikuti sistem hukum Islam, dengan adanya istilah cambuk, diyat, reyal, dinar dan sebagainya. Untuk membuat jera para pelaku kejahatan, maka pemerintah memilihkan tempat pembuangan yang membuat penghuni-penghuninya merasa tidak betah, seperti di daerah Lodaya di Blitar bagian Selatan.Tempat-tempat pembuangan itu biasanya berupa daerah yang gersang, hutan lebat atau tempat yang berawa. 61 Jenis hukuman lain yang pernah ada di kasunanan Surakarta adalah diadu dengan binatang buas. Sebagaimana yang terdapat dalam Serat
56 Serat Angger-angger  Pakubuwana IV ,(Surakarta:Pahean Radya Pustaka,1832),hlm.299-300.
57  M. Sulaiman Rasyid, Fiqih ..., hlm.405.
58 Serat Angger-angger Pakubuwana IV ,hlm.200. 59  M. Sulaiman Rasyid,hlm.403.
60 T. Roorda ,Serat  Angger Sadasa ,hlm. 64. 61 T. Roorda ,Serat  Angger Gunung ,hlm.81
Angger Gladag , tetapi tidak dijelaskan jenis kejahatan apa yang mendapatkan hukuman itu. Mengenai tugas abdi dalem gladag dijelaskan dalam kutipan berikut ini.
Munggah prakara kang kaping 9 Mangkono maneh yen ana karsaningsun angadu-adu angrampogan, ngukum- ukum sabarang pantine kang angladeni uga wong gladhag kang mbeneri. 62
Peraturan hukum di Kasunanan Surakarta menjamin perlindungan keselamatan manusia seluas-luasnya. Negara memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk menjalankan atau memenuhi tuntutan kebutuhan jasmani dan rohani, tetapi semua itu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Misalnya raja mengijinkan rakyatnya untuk berpesta ( nanggap teledhek ). Namun jika terjadi pertengkaran atau perkelahian, maka tuan rumah akan dikenai denda semampunya. Denda tidak hanya dikenakan pada tuan ruma saja, melainkan juga pada perusuh sesuai dengan besarnya kesalahan. Misalnya dengan hukuman cambuk sebanyak tiga ratus kali atau lima ratus kali kemudian dibuang ke hutan Lodaya, jika dalam suatu perkelahian mengakibatkan kematian. 63

## 2.   Pencurian dan Perampokan
Pencurian dan perampokan adalah tindak kejahatan yang paling sering terjadi di Kasunanan Surakarta. Usaha untuk menekan jumlah kasus pencurian dan perampokan, maka dikeluarkan undang-undang untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang  aman dan tentram. Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono III (1749-1788) dan pada masa sebelumnya, kitab hukum tentang pencurian yang digunakan sebagai pedoman adalah Serat Jugul Muda
62 T.Roorda ,Serat Angger Gladag ,hal.109. 63   Soemarsaid Moertono,hlm.81.
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
dan Serat Sultan Surya Ngalam . Dalam Serat Sultan Surya Ngalam , tuduhan itu harus didasarkan atas pengakuan saksi. Terutama tuduhan yang menyangkut hak milik raja.Sebagaimana dalam kutipan di bawah ini:
“Manawa ana wong padu, dunarka mangampil Mahesa, amenda, akapal, sapi atawa panerkane den del pisan, ujare kang anerka, utawa ujare kang dinerka, boya ngampil manira, menda manira dhewe manira wade. Yen teka pamicran sira kalahna padune, yen ora utara sawokana lan sakiwa tengene ora manjing khukum Alloh.” 64
Dari kutipan di atas, saksi yang paling kuat adalah orang sekelilingnya. Meskipun demikian, terdapat satu pasal yang menyebutkan dengan tegas, bahwa orang yang berjalan pada malam hari dalam gelap tanpa membawa penerang (obor, upet, dan sebagainya), jika ditegur sampai tiga kali dan tidak menyahut, maka dia dianggap sebagai pencuri dengan sanksi-sanksi sebagai pencuri. Sebagaimana dalam kutipan sebagai berikut. “Ana wong liwat ing banjar ing kalaning wengi, sinapa sapisan, pindho, jangkep telu ora sumaur, iya padha kalawan maling.” 65
Pada saat itu, hukuman bagi pencuri masih berupa hukuman kisas, dengan syarat-syarat tertentu.Mengenai hal itu dapat dilihat dari kutipan di bawah ini. “Yen ana wong memaling kalebu kisas, kisasana tugelen tangane tengen. Yen kongsi ganep pindho, tugelen tangane tengen kiwa, yen ganep ping telu tugelen sukune tengen, yen ganep ping pat, tugelen sukune tengen kiwa.” 66
Hukuman kisas tampak kejam pada masa sekarang, tetapi tidak semua pencuri dikenakan hukuman kisas.
64 Serat Sultan Surya Ngalam ,(Surakarta:Radya Pustaka,1765),hlm.1.
65 Ibid .,hlm.4.
Selain itu hukuman kisas cukup efektif menekan tindak kejahatan, karena hukuman kisas menjadikan seseorang jera untuk melakukan kejahatan. Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV, orang yang meninap di rumah orang lain dapat didakwa sebagai pencuri, jika tuan rumah tempat ia menginap kehilangan barang. Hukuman yang dijatuhkan kepada penginap, jika terbukti bersalah adalah mengganti sejumlah barang yang hilang.Sebagaimana dalam kutipan di bawah ini.
“… mangka kamalingan ingkang kinepan, anempuha tribaga, anempuhana kang rong duman, nanging kanthi supata ing karo-karone, kang kamalingan kang karo kang nginep.” 67
Selanjutnya ada ketentuan, bahwa perangkat desa dapat didakwa terlibat suatu perampokan, apabila mereka tidak dapat menangkap pelaku perampokan di wilayah desanya.Sebagaimana kutipan di bawah ini. “Yen oleh lari, katempuhana marang wong bumi desa anggone kabegalan iku, padha anempuhana tribaga.” 68 Pada hakekatnya, tegaknya hukum menjadi tanggung jawab bersama antara rakyat dengan para pejabat.Misalnya, apabila terdapat perampokan yang selama empat puluh hari perampok belum tertangkap, maka si pejabat dapat didakwa terlibat dalam perampokan itu.

## 3.    Hutang piutang dan Gadai
Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono III, perkara hutang piutang dan gadai sudah diatur dalam undang- undang.Pada saat itu si pemberi hutang bertindak sendiri, apalagi berlaku kejam terhadap orang yang berhutang. Sebagaimana dalam kutipan berikut ini.
Awacana perkara punika dosa, manira walat aglis, narajang abanda, sarwi sira
67   T. Roorda , Serat Angger Nawala Pradata ,hlm.31.
68 Ibid .,hlm.33.
angucap, dosanira utang maring wong tuwiningwang, picis saleksa nguni.// Ingsun tagih sira ora ngaku utang. Kuneng wau pun bakti, matur ing Sang Nata, ing solahe Ki walat, amala lan analeni, mateni miwah, den tanpa dosa nenggih.//Pan pun Walat dosane pramaneng Nata, nanging den pejahi, hina jeneng Tuwan, amejahi bebandan, jenengana ing semangkin, raja dendhanya, pun Walat den uculi.//Dhendhanira pan rong leksa kawan nambang, kang kawan nambang menggih, sinukakaken nulya, mring wau kang den pala, arta mang den alap nenggih, mutung mantuka, dening wong kang katali. 69
Menurut kutipan di atas oleh raja, tindakan Ki Walat yang sewenang- wenang itu hampir dihukumi mati. Namun, karena kebijaksanaan dari Patih Jugul Muda, Ki Walat hanya didenda dengan sejumlah uang, dan dibagikan kepada orang yang menjadi korban Ki Walat.Dari uraian tersebut menunjukkan, bahwa pada masa itu sudah ada pratek rentenir .Tindakan menghutangkan uang dengan bunga dilarang.Karena dalam hukum Islam, hukum riba diharamkan. Apabila hal itu terjadi, perkara gadai harus di batalkan.Sebagaimana dalam kutipan berikut ini. “Ana wong apadu wong kekalih, kang satunggal ambekta tutur sarta beya gedhe, durung pranatane Jaksa, sayogyaa kadendhaa kang madeg mangkono iku.” 70
Bahkan perkara gadai yang melibatkan kedua belah pihak yang berperkara, bisa dihukum denda atau ditahan.Sebagaimana dalam kutipan berikut ini. “Ana wong kekalih padu dhateng harta, sami bekta tutur, sami beya gedhe.Dereng katata dening Jaksa, sayogyaa kadhendhaa sapa sasisih.Kagyat kang lanyut iku arane. Yen wis katrap kalih, tangkepena malih.” 71 Jelas, bahwa negara pada waktu
69 Serat Jugul Muda ,hlm.23-24.
70 Serat Sultan Surya Ngalam, hlm.25.
71 Serat Sultan Surya Ngalam,Loc.Cit. Kagya kang lanyut artinya dibuang jauh-jauh.
itu menganut paham hukun Islam secara murni ( wungkul ), artinya segala hal yang dianggap dosa oleh agama, juga dianggap dosa dan pengadilan dapat mengenakan hukuman pengadilan terhadap kedua belah pihak.Di dalam mengatur hutang piutang, kerajaan menghendaki diangkatnya saksi ( mangka den padala inggih Ki Jaksa, manira pakenira kalahaken, manira boya tarimaa tri wali (saksi). 72
Dalam permasalahan hutang piutang dan gadai, kerajaan menghendaki adanya saksi.Oleh Sunan Pakubuwono IV perkara tersebut diatur secara tegas dalam Preambule Serat Angger Nawala Pradata , yang bunyinya sebagai berikut.
“ …sarupane kawulaningsun, gedhe cilik ing bawah Surakarta Hadiningrat, kabeh wong saroning nagara ingkang padha utang-apipotang, gedhe-ginadhe, silih- sinilihan, titi-tinitipan, padha anganggoa cecekelan layang, yen bocah ingsun kang lumaku gawe Mantri sapandhuwur, padha anganggoa layang lan pratandha cap. Dene bocah ingsun sangisoring Mantri pisan, layange iya anganggoa tanda tangane dhewe-dhewe, lan tandha tangane seksine wong loro.” 73
Demikian cara Sunan untuk menjaga hal-hak yang tidak diinginkan, tidak hanya memakai saksi dalam urusan utang-piutang dan gadai, tetapi juga seseorang disarankan untuk membuat perjanjian secara tertulis dengan tanda tangan dari kedua belah pihak. Dalam perkara hutang-piutang dan gadai, surat bukti pembayaran dan pelunasan hutang sangat penting, untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan. Sebagaimana dalam kutipan berikut ini.

## Prakara kaping 19
“Lamun ana wong anggugat amotangake, sarupane kawulaningsun wong sajroning
72 Ibid .,hlm.26.
73   T. Roorda , Serat  Angger Nawala Pradata PB IV ,hlm.3.
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
nagara, gedhe cilike wonge kang utang, apa dene kang motangake, yen ora nyekel layang pratandhane kang utang lan cape, yen dadi prakara katur ing parentah, sapira-pira sanggupe amotangake, tanpa dadia panggugate, lan maninge lamun ana wong utang sanggup wis aweh bungahan, apa dene wis sanggup anicil, yen ora ana layang pratandha muni wis anicil, apa dene yen wus ambungahi iku mau. Mangkono maneh lamun ana wong ginugat utange, mangka ature wis anyaur ing utange kabeh, yen durung dijaluk layange pratandha marang kang motangake, kang utang meksa ngaku wis anyaur, manawa ana prakara barang prakaran, yen abot ana pakewuhe, sira unggahena ing Surambi utawa marang parentah.” 74
Peraturan di atas memberi petunjuk, bahwa apabila seseorang dalam perkara perselisihan hutang piutang atau gadai tidak dapat menunjukkan surat bukti pembayaran atau pelunasan, maka ia berada dipihak yang kalah. Namun, pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV, gadai manusia dilarang, karena dinilai tidak manusiawi. Sebagaimana dalam kutipan berikut ini.
“Sakehing dening gegadhen sarupa uwong, sumurup ing utang uwong, utawa prajangji ing liyane teka uwong, iku padha kalarangan.” 75
4. Masalah keluarga: Perkawinan, talak, cerai, waris dan sebagainya
Hal ini seperti yang disebutkan dalam serat angger nawala berikut: Ananin wong apadu, salaki rabi, kaya talak, wasiyat, waris mas kawin, ni fk ah sapepadhane, lan rajapati miwah tatu ingkang sepi teka sabab, iya si pengulu ngukumana,….. 76 Dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1847
74 Ibid .,hlm. 179. 75 T.Roorda, Serat Angger Nawala Pradata PB IV ,hlm.57.
76   T. Roorda, Serat  Angger Nawala Pradata, hlm.4-5.
No.30, pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono VII tidak ada lagi hukuman kisas . Di dalam bab 10, disebutkan: “Ora kena matrapi ukuman siya apadene paukuman kang ngrusak sipat.” 77

## BUKTI-BUKTI PELAKSANAAN HU- KUM ISLAM PADA MASA PB IV
Dari uraian di atas diketahui bahwa hukum Islam telah berusaha diterapkan di Kasunanan Surakarta baik di peradilan maupun regulasi (kebijakan) sunan. Secara ringkas bukti-bukti pelaksanaan hukum Islam akan diuraikan di bawah ini:
1.  Abdi dalem yang tidak patuh pada ajaran agama ditindak, digeser dan bahkan ada yang dipecat 2. Sunan Pakubuwono IV mengharamkan minuman keras dan opium
3. Pengadilan Surambi menjadi pengadilan tertinggi dan menjadi bandingan pengadilan Pradata
4.  Penerapan hukum kisas (hudud) di pengadilan Surambi
Anadene wong padu salaki rabi kayata wasiyat, waris sapadhane lan Raja pati miwah Raja tatu ingkang sepi saka sabab, iya si Pangulu (hakim pengadilan surambi) ingkang ngakimi. 78
Yen ana wong memaling kalebu kisas, kisasana tugelen tangane tengen. Yen kongsi ganep pindho, tugelen tangane tengen kiwa, yen ganep ping telu tugelen sukune tengen, yen ganep ping pat, tugelen sukune tengen kiwa. 79
5. Pengadilan Surambi sebagai pengadilan banding yang berkuasa untuk menangani perkara pidana
77 Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1847 No.30 (Surakarta:Rekso Pustaka)
78 Nawala Pradata Pakubuwana IV
79 Serat Sultan Surya Ngalam, hlm.15.
Dene yen wong kang oleh parentah, yen kongsia tatu utawa mati, mangka ahli warise ora narima, iya mulura padune menyang Pradataningsun, banjur kaunggahena ing Surambi, mangka dadi panggugate mau, iya banjur ukumana saukume rajapati. 80
6. Adanya Abdi Dalem Singanagara bertugas memotong leher terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dengan keris atau dapat juga memotong tangan, kaki, menyayat, dan menyiksa
7. Adanya Abdi Dalem Mertaulut bertugas memotong leher orang yang sudah diputus dihukum kisas oleh Pengadilan Surambi
8.  Dalam memeriksa perkara-perkara, pengadilan Surambi menggunakan pedoman kitab-kitab Islam
Selain sumber utamanya Al Quran dan Hadits juga menggunakan kitab- kitab karangan As Sya fi ’i yang di sadur dari Al Wajiz dan kitab-kitab karangan Al Ghazali dan kitab lain diantaranya: Al Mukharor karya Ar Ra fi ’I; Al Nihayah , karya Ar Romli; Al Tu ﬀ ah karya Ibnu Hajar; Fath Alwahab karya Syah Zakaria. 81
Dari kajian dan penelitian yang penulis uraikan di atas tidak ditemukan beberapa ketentuan hukum yang seharusnya diatur dalam ruang lingkup hukum Islam. Misalnya masalah perzinaan yang tidak penulis temukan ketentuan hukumnya dalam referensi yang dikaji.Padahal dalam hukum Islam jelas mengatur hukuman bagi pelaku zina adalah dirajam sampai mati bila telah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah.Ketentuan semacam ini tidak penulis temukan di referensi yang penulis teliti. Hukum Ketatanegaraan ( al ahkam as sulthaniyah/al Ahkamud Dusturiyyah) dan hukum Internasional  ( Al-ahkam al- dauliyah) juga tidak kita temui aturan hukumnya, kalaupun ada hanya sedikit
80 Serat Angger Gunun, hlm.88.
81 Pawarti Surakarta 1939, hlm.90.
sekali dan tidak memadai.  Dua hal di atas sebenarnya juga diatur dalam sistem hukum Islam.

## BERBAGAI FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN HUKUM ISLAM DI KASUNANAN SURAKARTA

## 1.   Intervensi Penjajah Belanda
Bila dirunut sejarahnya, pengaruh Belanda pada sistem peradilan di Kasunanan Surakarta sudah terjadi sejak pemerintahan Sunan Pakubuwono II (1726-1749).Pada masa itu terjadi perjanjian dengan pihak Belanda pada tahun 1749 yang memaksa Sunan untuk menyerahkan seluruh daerah Mataram masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kumpeni.Akibatnya Akibatnya Sunan dan keturunannya kehilangan kedaulatan atas kerajaan Mataram termasuk juga dalam bidang hukum/peradilan. 82
Sejak masa Pakubuwono IV ini Belanda mulai mencampuri urusan peradilan di Kasunannan Surakarta. 83 Sehingga pelaksanaan hukum Islam tidak bisa lagi dilakukan dengan independent oleh pihak kasunanan. Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV (1788-1820) masih mewarisi hasil perjanjian dari pendahulunya, yaitu kedudukannya sebagai vasal (bawahan) Kumpeni.Satu hal yang menarik pada masa pemerintahannya, pengadilan Surambi menjadi pengadilan tertinggi dan menjadi pengadilan tingkat banding bagi pengadilan Pradata dan Balemangu . Sebagai konsekuensinya hukuman kisas masih diberlakukan pada masa itu. 84 Pada  tanggal 1 Agustus 1812, antara Sunan Pakubuwono IV dan pemerintah Belanda mengadakan perjanjian untuk menghapus hukuman kisas . Menurut
82   G. P. Rou ﬀ aer, Swapraja , (Mangkunegaran: Reksa Pustaka, 1931), hlm. 52. 83  Purwadi, hlm. 410.
84   T. Roorda, De Javaansche We tt en. Namelijk De Angger Nawala Pradata, De Angger Sadasa, De Angger Gunung, De Angger Aru biru, (Amsterdam:Johannes Muler,1931),hlm.64-65.
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
perjanjian itu antar Sunan Pakubuwono IV yang diwakili oleh Raden Adhipati Cakranagara dengan Kumpeni, terdapat rencana untuk menghapus hukuman kisas .Sebagaimana dalam kutipan berikut ini.
Prakawis kaping 9 “Sampun temtu yen ing bawah paprentahanipun ingkang Sinuhun Ingkang Susuhunan akathah warninipun ukuman ingkang amasiyat dhateng tiyang kakethok suku tanganipun lan kaperung, kabungis, kapicis, sarta kaaben kaliyan simo, punika ing tembe malih amesthi kaicalaken pisan ukuman ingkang makaten wau punika.” 85
Hukum kisas , yaitu seseorang yang membunuh harus dibunuh kecuali pihak keluarga yang dibunuh ridlo – rela- dan itu sebaik-baiknya sikap, adalah untuk memperkecil perilaku kejahatan pembunuhan.Dan kenapa nyawa harus dibayar nyawa agar tidak menimbulkan suatu efek dendam berkepanjangan di dalam suatu masyarakat atau antar anggota/kelompok masyarakat. Sehingga dalam jangka panjang bisa menimbulkan suatu gap/kurang menyatunya masyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan terus menerus (bahaya laten). Kisas maksudnya adalah Qisas (bahasa arab: صﺎﺼﻗ ) adalah istilah dalam hukum islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal). Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. 86
Hukum qisas berdasarkan ayat Al-qur’an,
“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu qishash atas orang- orang yang dibunuh.Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
85 Serat Perjanjian Dalem Nata 1940, hlm.66.
86 h tt p://id.wikipedia.org/wiki/Qisas
hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat ma’af dari saudaranya, hendaklah yang mema’a fk an mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik.” [Al Baqarah:178]
“Dan Kami tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada Qisasnya.Barangsiapa yang melepaskan hak Qisas, maka melepaskan hak itu jadi penebus dosa baginya.Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.” [Al Maaidah:45]
Meski demikian disebutkan dalam Al Qur’an bila hak Qisas dilepaskan oleh korban (memaa fk an pelaku) maka itu menjadi penebus dosa bagi mereka. Keluarga korban dapat memaa fk an pembunuh dan meminta penebus dalam bentuk materi. Hikmah qishash adalah untuk kelangsungan hidup manusia “ Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS Al-Baqarah:179) Campur tangan Belanda juga tampak pada peristiwa Pakepung. Berbagai Kebijakan Sunan di Surakarta yang dinilai terlalu Islami menimbulkan kekhawatiran pihak Kumpeni dan Kasultanan Yogyakarta. Kumpeni kemudian mengirim utusannya.Utusan ini dipimpin langsung oleh Gubernur dan Direktur Java’s Noord-en Ooskust yang berpusat di Semarang, yaitu Jan Greeve. 87
Dari tanggal 16 September hingga 6 Oktober 1790, Jan Greeve berada di Surakarta.Tuntutannya satu, yakni Sunan
87    J.K.J. de Jong dan M.L. Deventer (eds.), de Opkomstvan het NederlandschGezg in Oost Indie, verzamling van Onuitgegeven Stukken uit het Oud- kolonial Archief, Volume XII, (s’Gravenhage: Martinus Nijho ﬀ ), 1909), hlm. 209-228.
Surakarta harus menyerahkan keempat orang abdi dalem kepercayaannya karena mereka inilah yang dianggap sebagai biang keladi berbagai kebijakan itu. Sumber Kolonial menyebut Wiradigda, Bahman, Kandhuruhan, Panengah dan Nur Saleh sebagai panepen yang berarti alim ulama.Sumber dari tradisional Jawa, seperti babad pakepung dan serat wicara keras menyebutnya dengan istilah abdi dalem santri .
Setelah terjadi negosiasi, namun buntu, akhirnya pasukan Kumpeni dengan dibantu oleh pasukan Kasultanan Yogyakarta, pasukan Mangkunegaran, dan Pasisiran mengepung Keraton Surakarta dari segala penjuru. Sunan Paku Buana IV, melihat kuatnya pengepungan terhadap Keratonnya merasa gentar juga. Akhirnya, atas bujukan dan usaha Kyai Yasadipura I, Sunan bersedia menyerahkan abdi dalem kepercayaannya yang dianggap Belanda sebagai biang keladi kekacauan.Dengan ditangkap dan dibuangnya kelima abdi dalem kepercayaan Sunan, pengepungan terhadap Keraton Surakarta dihentikan.
2.   Lemahnya Dukungan dari Pribumi
Lemahnya dukungan kalangan pribumi terhadap hukum Islam dan loyalitas pada Belanda bisa kita lihat saat peristiwa pakepung.Ketika Pakubuwono IV berusaha konsisten dengan hukum Islam dalam kebijakannya di kraton Surakarta, Belanda merasa tidak senang. Setelah negosiasi gagal akhirnya pasukan Kumpeni dengan dibantu oleh pasukan Kasultanan Yogyakarta, pasukan Mangkunegaran, dan Pasisiran mengepung Keraton Surakarta dari segala penjuru. Dari fakta di atas kita ketahui lemahnya dukungan dari pribumi, terutama para tokohnya yang diwakili Sultan Yogyakarta dan Penguasa Mangkunegaran yang justru membantu Belanda mengepung kraton Kasunanan Surakarta.

## 3. Lemahnya Kekuatan Politik dan Militer untuk mendukung Hukum Islam
Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada jaman Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1646).Daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa (kecuali Banten dan Batavia), Pulau Madura, dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat.Pada waktu itu, Batavia dikuasai VOC ( Vereenigde Oost Indische Compagnie ) Belanda. Kekuatan militer Mataram sangat besar.Sultan Agung yang sangat anti kolonialisme itu menyerang VOC di Batavia sebanyak dua kali (1628 dan 1629).Sultan Agung memakai konsep politik keagungbinataran yang berarti bahwa kerajaan Mataram harus berupa ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersaingi, dan tidak terbagi-bagi. 88 Hal yang nampak sangat mencolok dalam sistem ketentaraan Mataram adalah pasukannya yang cukup banyak.Akan tetapi dari jumlah tersebut sebagian besar merupakan pasukan dari hasil milisi sedangkan pasukan dari rekruitmen secara profesional kecil jumlahnya. Sebagai contoh yaitu ketika Mataram menyerang Madiun pada tahun 1624, diutuslah Pangeran Silarong kembali ke Mataram utnuk minta bantuan. Segera Mataram mengangkat saudara dan putra-putra mereka yang tewas dan diberangkatkan dalam perang di Madiun. Jelas pegangkatan ini melalui cara milisi. Dan ternyata karena raja Mataram masih kekurangan pasukan, diadakan milisi lagi dengan menambah angkatan perangnya menjadi 80.000 prajurit, sehingga negerinya hampir tidak ada orang selain wanita dan anak-anak, sawah-sawah kelihatan kering karena kekurangan laki- laki untuk mengairi sawah. 89
Kejayaan politik dan militer Mataram Islam yang mencapai puncaknya pada
88 Purwadi, Sistem Pemerintahan Jawa Klasik. Medan: Pujakesuma .
89   HJ de Graaf, Disintegrasi Mataram Di Bawah Mangkurat I, (Jakarta: Pustaka Gra fi ti,  1987),hlm. 54.
PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
jaman Sultan Agung itu akhirnya mulai merosot sedikit demi sedikit. Pengganti Sultan Agung, Hamangkurat I (1647-1677) justru bersahabat dengan VOC. Hamangkurat II (1677-1703) menyerahkan Semarang kepada VOC. Meskipun demikian, Hamangkurat II melawan VOC di Kartasura sampai Kapten Tack meninggal. Hamangkurat III (1703-1708) lebih bersikap menentang VOC. Kemerosotan tajam terjadi pada jaman Sunan Pakubuwono II (PB II) yang memerintah pada tahun 1727 sampai tahun 1749. Pada mulanya, PB II menyerahkan Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, dan Madura kepada VOC. Pada tahun 1743 diserahkannya pula Demak dan Pasuruan. Belanda pun menguasai pelayaran orang Jawa  yang berpusat di Tegal, Pekalongan, Kendal, Tuban, Juwana, dan sebagainya. Sebelum mangkat, PB II menyerahkan seluruh Mataram kepada VOC Belanda.
Syukurlah, Pangeran Mangkubumi tidak terima dengan semua itu.Ia pun bangkit melawan penjajah. Akhirnya ia memperoleh sebagian Mataram melalui Perjanjian Giyanti (1755). Meskipun nama kerajaan baru yang didirikannya bukan lagi Mataram namun Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat, bangkitnya kerajaan baru ini sebenarnya melanjutkan kejayaan Mataram. Kasultanan Yogyakarta adalah pewaris sah kerajaan Mataram.Dengan demikian, kejayaan Mataram dilanjutkan. Namun dalam perkembangannya Kasultanan Yogyakarta juga berada dibawah pengaruh Belanda meskipun dalam beberapa masa lebih independen daripada Surakarta.
Kekuatan militer Mataram melemah sejak kekalahan dalam penyerangan ke Batavia.Ketika di Kartasura terjadi pemberontakan penguasa mataram saat itu juga meminta bantuan Belanda. Dengan lemahnya kekuatan militer tersebut memaksa Raja Mataram ke meja perundingan.Dari perundingan
dan perjanjian itu kedaulatan dan independensinya semakin melemah sebagai konsekuensi atas bantuan dari militer belanda.
Kekuatan militer keraton Surakarta kemudian dalam pengawasan pemerintah Belanda, sehingga jumlah prajurit dibatasi dan tidak membuat persenjataan secara masal.Pemerintah Pakubuwono IV membentuk prajurit baru Jayengastra , yang hanya berjumlah 125 orang bersenjatakan senapan termasuk mayor opsir, tambur dan serulingnya. Prajurit TamtamaCarangan berjumlah 125 orang bersenjatakan pistol dan pedang termasuk mayor, opsir dan terompetnya. Kekuatan itu tak begitu berarti untuk pertahanan bagi sebuah kerajaan,apalagi untuk digunakan pada pertempuran.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hukum Islam pernah diterapkan di dalam Kasunanan Surakarta pada masa PB IV. Memang penera[an hukum Islam di Kasunanan dan di Indonesia seolah hendak dihapus dari catatan sejarah. Persis seperti kebijakan pemerintah Penjajah belanda pada masa Snouck Hurgronje yang ingin mencitrakan buruk hukum Islam kala itu.Hukum Islam dianggap hukum yang kejam dan tidak adil terhadap kaum wanita.Pemahaman semacam itu juga terjadi di masyarakat Surakarta.Masyarakat menganggap yang berlaku saat Kasunanan masih berjaya adalah hukum adat.
Adapun bukti-bukti hukum Islam telah berusaha diterapkan di Kasunanan Surakarta baik di peradilan maupun regulasi (kebijakan) sunan. Secara ringkas bukti-bukti pelaksanaan hukum Islam adalah sebagai berikut. (1) Abdi dalem yang tidak patuh pada ajaran agama ditindak, digeser dan bahkan ada yang dipecat; (2) Sunan Pakubuwono IV mengharamkan minuman keras
dan opium; (3) Pengadilan Surambi menjadi pengadilan tertinggi dan menjadi bandingan pengadilan Pradata; (4) Penerapan hukum kisas (hudud) di pengadilan Surambi. Pengadilan Surambi sebagai pengadilan banding yang berkuasa untuk menangani perkara pidana
Pelaksanaan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV sudah berjalan dengan baik walaupun ada kekurangan karena beberapa faktor. Faktor terbesar yang membuat kurang optimalnya pelaksanaan hukum Islam pada waktu
itu adalah karena adanya tekanan dan campur tangan Belanda.Ruang lingkup penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV meliputi hampir semua bidang hukum Islam.Diantaranya hukum Islam telah dilaksanakan untuk mengatur politik, pidana dan perdata.Faktor yang menghambat penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV antara lain: Intervensi penjajah Belanda, lemahnya dukungan dari pribumi dan lemahnya kekuatan politik dan militer untuk mendukung tegaknya Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
E ﬀ endy, Bahtiar. 1998. Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , Paramadina, Jakarta.
H.J. de Graaf, HJ. 1949. Geschiedenis van Indonesie , (s- Gravenhage-Bandung: W. van hope.
h tt p://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia Indonesia’s Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape . Institute of Southeast Asian Studies. 22 November 2003.
h tt p://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0000000000&lang=id tanggal 29 September 2012 pk. 10.50 WIB.
J.K.J. de Jong dan M.L. Deventer (eds.), 1909. de Opkomstvan het NederlandschGezg in Oost Indie, verzamling van Onuitgegeven Stukken uit het Oud-kolonial Archief, Volume XII , (s’Gravenhage: Martinus Nijho ﬀ .
Juynball. 1978. Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet ,dalam Mr. R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad , Jakarta:Pradnya Paramita.
Keraton Surakarta. 1940. Serat Perjanjian Dalem Nata , Surakarta: Radya Pustaka.
Kusniatun.2007, Dinamika Keraton Dalam Pengembangan Budaya Islam Dan Kebudayaan Jawa . Makalah Suplemen Seminar Nasional, “Peran Keraton Dalam Pengembangan Islam, Surakarta: UMS.
Moertono, Soemarsaid. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara Di Jawa Masa Lampau:Studi tentang masa Mataraam II, abad XVI sampai XIX . Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
Nurchalis, S abili:Sejarah Emas Muslim Indonesia , N0.9-111-XI.
Onghokham.1983. Rakyat dan Negara . Seri Sejarah Sosial No.1, Jakarta:Gra fi ti.
Purwadi,  2009. Sri Susuhunan Pakubuwana X Perjuangan, Jasa dan Pengabdiannya Untuk Nusa dan Bangsa , Jakarta: Bangun Bangsa, 2009.
Purwadi, 1998. Sistem Pemerintahan Jawa Klasik. Medan: Pujakesuma .

## PROFETIKA , Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 1-25
Radjiman. 1984. Sejarah Mataram Kartasura Sampai Surakarta Hadiningrat , Surakarta: Toko Buku Krida.
Ratna Nurhajarini, Dwi. 1999. Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta . Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya
Ricklefs, M.C, 1974, Yogyakarta under sultan Mangkubumi 1749- 1792: A History of the division of java , London: Oxford University Press.
Riyanto, 1996. Hukum dan Peradilan di Praja Kejawen , UNS: Fakultas Sastra.
Roorda, T. 1844. We tt en de Nawala Pradata, de Angger Sadasa, de Angger Ageng, de Angger Gunung, de Angger Aru Biru , Amsterdam: Muler.
Rou ﬀ aer,  G.P.1931. ”Vorstenlanden” dalam Adatrechsbundel Vol XXXIV Seri No.81 .
Terjemahan Muh. Husodo Pringgokusumo, Surakarta:Rekso Pustaka.
Sastroatmodjo, Asro danWasit Aulawi. 1975. Hukum Perkawinan di Indonesia , Jakarta:Bulan Bintang.
ScHrieke,B.J.O. 1957. Indonesian Sociologocal Studies , Part.2, The Hague-Bandung:W van Hoeve Ltd.
Sulistyowati, Sri. 1990. Babad Pakepung, Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Resepsi , (Yogyakarta: Tesis S2 Universitas Gajah Mada, 1990). Serat Babad Pakepung, Alih aksara oleh Sri Sulistyowayi, (Museum Sanapustaka Keraton Surakarta, No. 74 ca-KS# 60 – Reel 101 #2)
Sumitro, Warkum . 2005. Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia. Bayumedia Malang.