## EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS
Vina Savinatunazah Vinasn21@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  Efektivitas  Pelayanan  Perizinan  Berbasis  Online  Di  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dilatar belakangi oleh permasalahan kurang  optimalnya  pelaksanaan  pelayanan  perizinan  berbasis  online.  Terlihat  dimana  dalam pelaksanaan pelayanan berbasis online belum dirasa mudah baik itu dari segi SDM yaitu petugas pemberi pelayanannya maupun masyarakatnya, sarana dan prasarana yang belum memadai secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan jumlah  informan  sebanyak  10  orang  terdiri  dari  1  orang  Kepala  Bidang  Pelayanan  Perizinan,  1 orang  petugas  pemberi  pelayanan  perizinan,  8  orang  masyarakat.  Adapun  teknik  pengumpulan data menggunakan studi  kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  data  reduction,  data  display,  dan verification  yang  diinterpretasikan  secara  kualitatif  yang  bersumber  dari  hasil  observasi  dan wawancara.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  pelayanan perizinan  berbasis  online  secara  umum  belum  berjalan  secara  maksimal  mengingat  bahwa untuk program pelayanan perizinan berbasis online adalah program inovasi yang baru saja di terapkan di DPMPTSP,  dapat  terlihat  dari  13  indikator  yang  diteliti.  Kendala-kendala  yang  ditemukan  yaitu Terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  baik  dari  peran  petugas  maupun  masyarakat  pemohon perizinan, kurangnya sarana dan prasarana  yang belum memadai. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi  kendala  yaitu  dengan  cara  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  pelatihan  kepada petugas  di  bidang  pelayanan  perizinan  online,  Melengkapi  fasilitas  atau  sarana  dan  prasarana pelayanan  yang  masih  kurang  melalui  penganggaran  pengadaan  barang,  Memaksimalkan pemberian pelayanan baik dari segi proses maupun output pelayanannya serta pihak Dinas harus bisa  menampung  keluhan  setiap  pemohon  dan  memperbaiki  kinerja  pelayanan  di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
Kata kunci : Efektivitas Pelayanan publik, berbasis online

## 1. PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  efektivitas,  pada dasarnya pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan  kemudahan  dengan  prosedur  yang singkat,  cepat,  dan  tepat  serta  memuaskan. Keberhasilan  dalam  meningkatkan  efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan  pemerintah  dalam  meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.
Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut  aspek  kehidupan  yang  sangat  luas. Dalam  kehidupan  bernegara,  maka  pemerintah memiliki  fungsi  memberikan  berbagai  pelayanan publik  yang  di  perlukan  oleh  masyarakat,  mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik
dan  memuaskan  kepada  masyarakat  menjadi suatu  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah . Salah  satu  harapan  masyarakat dalam  kaitannya  dengan  pelayanan  adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah  maupun  organisasi  lainnya  sesuai dengan  perkembangan  zaman  dan  perubahan sosial dan dinamikanya.
Pada saat inilah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan
memperbaiki kualitas kehidupan manusia menunjukan  peranannya,  teknologi  yang  paling cocok  untuk  diterapkan  disini  adalah  teknologi informasi ( e-Government ).
Electronik government ( e-Government ) sendiri  adalah  penggunaan  teknologi  informasi oleh  pemerintah  untuk  memberikan  informasi dan  pelayanan  bagi  warganya. E-government salahsatunya  didasari  atas  kebutuhan  pemerintah yang  transparan  dan  tuntutan  akan  perubahan
jaman  yang  semakin  maju.  Salahsatunya  sebagai jalan  keluar  untuk  peningkatan  pelayanan  publik yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi.
Efektivitas  pelayanan  perizinan  berbasis online  belum  berjalan  dengan  optimal,  hal  itu terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut:
1. Belum  adanya  prosedur  atau  petunjuk penyelenggaraan perizinan berbasis online  ini  sehingga  banyak  masyarakat yang  belum  paham  dalam  menjalankan program tersebut.
2. Masih adanya keterbatasan sarana prasarana  serta  kemampuan  aparatur  dan masyarakat itu sendiri.

## 2. LANDASAN TEORITIS
Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas  Pelayanan  Perizinan  Berbasis  Online Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Ciamis,  maka diambil  beberapa  teori  yang  relevan  untuk dijadikan  referensi  dalam  penelitian,  teori tersebut  diambil  dari  beberapa  sumber  mengenai efektivitas pelayanan perizinan berbasis online . Konsep  efektivitas  lebih  terarah  pada tujuan  yang  dicapai  ,seperti  yang  dikemukakan, Mahmudi  (2015:86)  bahwa    efektivitas  adalah “hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan hasil  yang  sesungguhnya  dicapai  ,efektivitas merupakan  hubungan  antara output dengan tujuan  yang  dimana  semakin  besar  kontribusi output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka semakin  efektif  organisasi,  program,  atau kegiatan”.
Menurut Mukarom dan Laksana (2015:132)  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagaimana tertera pada Bab I Ketentuan Umum dalam  pasal  1  bahwa  pelayanan  publik  yaitu “kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara  dan  penduduk  atas  barang,    jasa,  dan  / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Sedangkan menurut Mahmudi (2015:219)  pelayanan  publik  yaitu:  “segala kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan  publik  dan  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Pelayanan  berbasis online merupakan perwujudan  dari e-Government yang  dimana menurut
Indrajit (2006:4) e-Government yaitu:Suatu  mekanisme  interaksi  baru  (modern)
antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dan kalangan lain yang berkepentingan ( stakeholder ); dimana melibatkan pengguna teknologi informasi (terutama  internet);  dengan  tujuan  memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian
Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan  keadaan  yang  terjadi  pada  saat penelitian  sedang  berlangsung  yang  dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dan menyusunnya  dalam  suatu  klasifikasi  tertentu kemudian  menganalisis  data  dan  menyimpulkan hasil penelitian.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dimana menurut Sugiyono  (2016:58)  adalah  sebagai  berikut: “merupakan  uraian  sistematis  tentang  teori  dan hasil-hasil  penelitian  yang  relevan  dengan variabel yang diteliti”.
Denzim (Patilima, 2013:3)
mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif yaitu: “fokus perhatian dengan beragam metode,  yang  mencakup  pendekatan  interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya.”

## 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu  penelitian  dilakukan  dimulai  pada bulan  Februari  2018  sampai  dengan  bulan  Juli 2018.
Tempat  penelitian  yang  peneliti  lakukan adalah  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Ciamis.

## 3.3 Sumber Data
Menurut Arikunto (2002:106) “sumber penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”.
Selanjutnya  menurut  Sugiyono  (2010:156) bahwa:
Bila dilihat dari sumbernya maka pengumpulan  data  dapat  menggunakan sumber  primer  dan  sumber  sekunder. Sumber  primer  adalah  sumber  data  yang langsung memberikan data kepada pengumpul  data  dan  sumber  sekunder merupakan  sumber  yang  tidak  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data misalnya  data  lewat  orang  lain  atau  lewat dokumen.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu petugas  pelayanan  perizinan,  yang  memberikan
pelayanan  kepada  para  pemohon  perizinan  di Dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu satu  pintu  kabupaten  ciamis,  dengan  rincian sebagai berikut:
1) Sumber data primer adalah:
a. Kepala Bidang pelayanan perizinan sebanyak 1 orang
b. Petugas pemberi pelayanan perizinan sebanyak 1 orang
c. Masyarakat pemohon perizinan sebanyak 8 orang.
2) Sumber data sekunder adalah:
a. Buku literatur
b. Dokumen hasil penelitian
c. Data dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  oleh  peneliti  dengan  cara  sebagai berikut:
1) Studi Kepustakaan
Yaitu teknik mengumpulkan data dengan  mempelajari  buku-buku  dan bahan  pustaka  lainnya  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang sedang diteliti penulis.
2) Studi Lapangan Yaitu  teknik  pengumpulan  data  dan penyeleksian data secara langsung yang di  peroleh  dari  lokasi  penelitian. Pelaksanaan  studi  lapangan  dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan  data  dengan  cara melakukan pengamatan secara langsung  kepada  objek  penelitian untuk  melihat  dari  dekat  kegiatan yang dilakukan. b. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara  (peneliti  yang  diberi tugas  melakukan  pengumpulan data) mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai
c. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  teknik pengumpulan  data  dengan  cara merekam audio.
3.5  Teknik  Pengolahan  Data  dan  Analisis Data Analisis  dalam  penelitian  ini  adalah analisis data kualitatif Menurut Bogdan
(Sugiyono,  2016:  244)  menyatakan  analisis  data adalah:
“Proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan lain,  sehingga  dapat  dengan  mudah  dipahami, dan  temuannya  dapat  diinformasikan  kepada orang lain”.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  difokuskan  kepada efektivitas  pelayanan  perizinan  berbasis  online, maka  dengan  ini  ditarik  indikator-indikator  yang digunakan yakni :
1. Prosedur pelayanan
a.  tersedianya prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan  sistem  online  yang  di dokumentasikan  atau  diumumkan  dengan bahasa  atau  informasi  yang  dimengerti para pengguna pelayanan.
b.  proses pelayanan yang mudah dan jelas
2. Waktu penyelesaian pelayanan a.  Adanya kejelasan waktu (kejelasan
berapa lama proses pelayanan diselesaikan).
b.  pencapaian  waktu  yang  efektif  dari dimulainya pengajuan hingga proses akhir pelayanan.
3. Biaya pelayanan
a.  adanya  perincian  tarif  yang  ditetapkan sehingga jelas pembayarannya.
b.  tidak ada pungutan lain  selain biaya yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Produk pelayanan
a.  kualitas,  dimana  dalam  penyelenggaraan pelayanannya  berjalan  dengan  lancar  dan sesuai prosedur serta menghasilkan kepuasan bagi konsumen.
b.  kuantitas,  dari  mulai  pengajuan,  proses pelayanan  hingga  akhir  pelayanan  harus sesuai prosedur yang ditentukan.
c.  Produk yang di berikan kepada masyarakat harus akurat, benar, tepat, dan sah.
5. Sarana dan prasarana pelayanan a.  sarana yang menunjang dalam pelayanan b.  prasarana yang menunjang dalam pelayanan
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan a.  petugas  pelayanan  yang  telah  memiliki kualifikasi kemahiran di bidang IT.
b.  Petugas    pemberi  pelayanan  harus bertanggung  jawab  terhadap  kualitas pelayanan yang diberikan dan
penyelesaian  keluhan  atau  persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelaksanaan  efektivitas  pelayanan  perizinan berbasis  online  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Ciamis 1. Prosedur pelayanan
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada dimensi  prosedur  pelayanan  untuk  indikator tersedianya prosedur atau petunjuk pelayanan perizinan secara online dan proses pelayanan yang  mudah  dan  jelas  dalam  pelaksanaan, ketersediaan  prosedur  atau  petunjuk  belum tersedia  di  Dinas,  hal  itu  dilihat  dari  belum adanya  papan  informasi  prosedur  perizinan online  di  Dinas  sehingga  petugas  harus menginformasikan  prosedur  perizinan  secara langsung kepada para pemohon, dan selanjutnya  mengenai  proses  pelayanan  yang mudah dan jelas bisa dikatakan masih belum begitu mudah dilihat dari para pemohon yang masih  merasa  kesulitan  dalam  menjalankan program  perizinan  secara  online,  karena belum  terbiasa  dalam  menjalankan  komputer sehingga kebanyakan dibantu oleh petugas.
Selanjutnya  berdasarkan  observasi dilapangan  mengenai  tersedianya  prosedur atau petunjuk dan pelayanan yang mudah dan tidak  berbelit-belit  belum  berjalan  dengan optimal, dilihat dari belum tersedianya papan informasi terkait tatacara pelayanan perizinan online  dan  kurangnya  kemampuan  pemohon dalam  mengoperasikan  program  perizinan online melalui komputer.
2. Waktu penyelesaian pelayanan Berdasarkan  hasil  penelitian  pada
dimensi waktu penyelesaian pelayanan untuk indikator  adanya  kejelasan  waktu  dan pencapaian  waktu  yang  efektif  dalam pelaksanaanya, adanya kejelasan waktu yaitu dimana  para  pemohon  perizinan  sudah mendapatkan  informasi  mengenai  kejelasan waktu  pada  saat  para  pemohon  mengajukan pembuatan  jenis  perizinan,  dan  selanjutnya mengenai  pencapaian  waktu  yang  efektif dilihat masih belum bisa dikatakan efektif hal ini  dibuktikan  dengan  adanya  salah  seorang pemohon  yang  mengatakan  bahwa  hasil perizinannya  melebihi  masa  kerja  yang  di tentukan,  sehingga pelayanan yang diberikan tidak berjalan dengan efektif.
Selanjutnya  berdasarkan  observasi dilapangan mengenai adanya kejelasan waktu dan  pencapaian  waktu  yang  efektif  dilihat dari  pelaksanaannya  belum  sesuai  ,seperti masih  belum  adanya  papan  informasi  terkait kejelasan  waktu  yang  jelas  di  Dinas  dan
masih  adanya  petugas  yang  berada  diluar kantor pada saat jam kerja dan mengakibatkan keterlambatan hasil perizinan yang melebihi masa kerja yang ditentukan.
3. Biaya pelayanan Berdasarkan  hasil  penelitian  pada dimensi  biaya  pelayanan  dengan  indikator adanya  kejelasan  perincian  tarif  yang ditentukan  dan  tidak  adanya  pungutan  lain selain biaya yang ditetapkan dalam peraturan dalam pelaksanaannya, adanya kejelasan tarif yaitu  diketahui  bahwa  para  petugas  memang memberikan informasi kepada para pemohonnya  untuk  biaya  yang  harus  di keluarkan  dan  pengeluaran  biaya  hanya  di peruntukan  bagi  pemohon  pembuatan  IMB saja  ,  yang  lainnya  gratis/  Non  Retribusi, sedangkan  untuk  memastikan  tidak  adanya pungutan  lain  selain  biaya  yang  ditetapkan pada  pelaksanaanya  yaitu  pihak  petugas nyatanya  masih  melakukan  praktek  yang menimbulkan  terjadi  nya  pembayaran  diluar tarif yang ditetapkan.
Selanjutnya  berdasarkan  observasi dilapangan  mengenai  adanya  kejelasan  tarif yang ditentukan dan memastikan sudah tidak adanya  pungutan  lain  selain  biaya  yang ditetapkan sesuai peraturan pada pelaksanaanya  masih  belum  sesuai,  terlihat dari masih adanya pungutan lain yang keluar yaitu dari kebiasaan pemohon yang melimpahkan  tugas  penggambaran  denah yang  harusnya  menjadi  tugas  pemohon,  dan darisana biaya lain keluar.
4. Produk pelayanan Berdasarkan  hasil  penelitian  pada dimensi  produk  pelayanan  dengan  indikator Kualitas,  dimana  dalam  penyelenggaraan pelayanannya  berjalan  dengan  lancar    serta menghasilkan  kepuasan  bagi  konsumen, dankuantitas, dimana dari dimulainya pengajuan  hingga  akhir  proses  pelayanan harus sesuai prosedur maka dalam pelaksanaan  kualitas,  yaitu  dimana  dalam penyelenggaraan  pelayanan  dapat  berjalan dengan  lancar  dan  sesuai  prosedur  terlihat bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang kurang teliti dalam mengumpulkan persyaratan sehingga proses perizinan menjadi  terlambat  dan  tidak  lancar  dan menghasilkan ketidakpuasan pada konsumen, selanjutnya  mengenai  kuantitas  dimana  dari dimulainya pengajuan hingga akhir pelayanan  harus  sesuai  prosedur  dalam pelaksanaanya  bahwa  belum  semua  berjalan sesuai  prosedur,  seperti  masih  adanya
kebiasaan pelimpahan tugas dalam pembuatan  denah  untuk  perizinan  IMB, dimana penggambaran denah tersebut menjadi tugas pemohon namun para pemohon  rela  membayar  lebih  kepada petugas  agar  penggambaran  denah  dilakukan dengan  cepat  oleh  petugas,  dan  jelas  itu menyalahi aturan yang berlaku.
Selanjutnya  berdasarkan  observasi dilapangan mengenai penyelenggaraan pelayanan  berjalan  dengan  lancar  dan  dari mulai  pengajuan  hingga  akhir  pelayanan harus  sesuai  prosedur  dalam  pelaksanaanya bisa  dikatakan  semuanya  belum  sesuai terlihat  dari  masih  adanya  petugas  yang berada  diluar  kantor  pada  saat  jam  kerja  dan kurang  telitinya  para  pemohon  dalam pengumpulan  persyaratan  yang  dimana menimbulkan keterlambatan pembuatan perizinan  dan  yang  dimana  masih  adanya kebiasaan  penyelenggaraan  perizinan  yang tidak  sesuai  prosedur  seperti  pelimpahan tugas  penggambaran  denah  yang  menjadi tugas pemohon namun lebih banyak
dikerjakan  oleh  petugas  dan  lebih  memilih untuk membayar para petugas.
5. Sarana dan prasarana pelayanan Berdasarkan  hasil  penelitian  pada
dimensi  sarana  dan  prasarana  pelayanan dengan  indikator  sarana  yang  menunjang dalam  pelayanan  serta  prasarana  yang menunjang dalam pelayanan maka pelaksanaannya  dari  adanya  sarana  yang menunjang  dalam  pelayanan  yaitu  masih terbatasnya  sarana  dan  prasarananya  juga belum  begitu  lengkap  seperti  ruang  tunggu yang  kurang  luas,  tempat  parkir  yang  sempit sehingga  kurang  memberikan  kenyamanan kepada masyarakat.
Selanjutnya  berdasarkan  observasi dilapangan  terlihat  bahwa  untuk  sarana  dan prasarana  yang  dapat  menunjang  dalam pelayanan nyatanya  belum sepenuhnya maksimal, ternyata masih banyak kekurangan terutama dalam hal sarana di Dinas.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Berdasarkan  hasil  penelitian  pada dimensi  kompetensi  pemberi  pelayanan dengan  indikator  petugas  pelayanan  yang memiliki kualifikasi kemahiran di bidang IT, dan  petugas  pemberi  pelayanan  yang  harus dapat bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pelayanan maka pelaksanaan  nya  dari  petugas  pemberi pelayanan yang memiliki kualifikasi kemahiran  dibidang  IT  yaitu  nyatanya  pihak
Dinas  memang  tidak  menempatkan  petugas sesuai  dengan  kualifikasi  kemahiran  di bidang IT, namun melalui beberapa pertimbangan  yang  Dinas  lakukan  sebelum akhirnya di ajukan ke BKD untuk penempatan petugasnya.
selanjutnya untuk pelaksanaan petugas yang harus dapat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan bisa dikatakan  sudah  dapat  bertanggung  jawab seperti  jika  masih  kurang  nya  persyaratan maka dari pihak petugas seslalu menginformasikan  secepat  mungkin  melalui informasi  langsung  maupun  telepon  kepada setiap  pemohon,  dan  pihak  Dinas  selalu mengadakan  evaluasi  kinerja  tiap  pegawai yang  di  sesuaikan  dengan  melihat  Indeks Kepuasan  Masyarakat  maupun  beberapa pengaduan  yang  di  tampung  di  bidang pengaduan untuk menjadi bahan evaluasi.
Hambatan  yang  terjadi  dalam  Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online di Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
1. Prosedur pelayanan
a. Belum  tersedianya  papan  informasi terkait  prosedur  pelayanan  perizinan berbasis online.
b. masih  adanya  masyarakat  yang  kurang mengetahui bagaimana tatacara perizinan melalui online, sehingga masih banyak  masyarakat  yang  harus  di bimbing  dan  diarahkan  oleh  para petugas perizinan online.
2. Waktu penyelesaian pelayanan a. belum adanya papan informasi yang jelas mengenai  perizinan  online  di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Ciamis.
b. Masih  adanya  petugas  yang  kadang berada di luar kantor pada saat jam kerja sehingga  permohonan  perizinan  tidak cepat  di  proses,  dan  dari  masyarakat pemohon  perizinan  yang  kadang  tidak bisa  melengkapi  persyaratan  dengan cepat sehingga proses pembuatan perizinan terhambat.
3. Biaya pelayanan
a. Keberadaan  papan  informasi  terkait rincian biaya belum begitu jelas, sehingga  pemohon  hanya  memperoleh informasi  perincian  tarif  biaya  perizinan dari petugas saja.
b. Pihak  Dinas  mengaku  bahwa  khususnya untuk pembuatan Izin Mendirikan
Bangunan  (IMB)  tidak  sedikit  para pemohon  untuk  melimpahkan  tugas penggambaran denah untuk lokasi pembangunan kepada petugas Dinas, dan dari sanahlah biaya lain dikeluarkan oleh pemohon kepada petugas.
4. Produk pelayanan
a. kebanyakan  dari  masyarakatnya  sendiri yang  kurang  begitu  paham  dalam menjalankan komputer dan dari keberadaan  para  petugas  yang  kadang tidak dapat hadir, karena keperluannya di luar  Dinas  yang  menghambat  dalam penyelenggaraan pelayanan nya sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari
masyarakat. b. Pemohon  kurang  mengerti  dengan  apa yang  dijelaskan  oleh  petugas  mengenai masalah persyaratan pembuatan
perizinan,serta  yang  menjadi  hambatan yaitu  dari  kebiasaan  para  pemohon  yang melemparkan tugas penggambaran denah pembuatan IMB kepada petugas pelayanan yang dimana hal tersebut tidak sesuai  dengan    prosedur  yang  telah ditetapkan.
c. kadang  dalam  hal  verifikasi  hasil  ,  saat petugas  tidak  ada  di  Dinas  maka  berkas tidak dapat di verifikasi tepat waktu.
5. Sarana dan prasarana pelayanan
a. hambatan  dalam  masalah  sarana  yang menunjang  dalam  pelayanan  seperti kurangnya sarana komputer , maka faktor paling utama pada saat ini yaitu dari segi anggaran  baik  itu  dari  pemerintah Kabupaten maupun dari pusat.
b. hambatan dalam prasarana yang dirasakan  masyarakat  seperti  ruang tunggu yang kurang luas, kurang nyaman karena kurang adanya pendingin ruangan serta  tempat  parkir  yang  kadang  bisa penuh oleh kendaraan roda 4 saja.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan a. hampir  Tidak  ada  hambatan  yang dirasakan  Dinas  karena  semua  diurus oleh  BKD,  dan  Dinas  sendiri  hanya  bisa mengajukan  ke  pusat  dan  tidak  memiliki kewenangan dalam penempatan petugas.
b. dalam pemberian tanggung jawab
terhadap  pemberian  pelayanan  yaitu  saat situasi  yang  tidak  tertentu  seperti  sedang membutuhkan  tanda  tangan  ,  namun yang  bersangkutan  tidak  hadir  di  Dinas dan  hasil  tidak  dapat  diberikan  secara tepat waktu.
a. Upaya  yang dilakukan untuk  Mengatasai Hambatan-hambatan  dalam  Efektivitas Pelayanan  Perizinan  Berbasis  Online  di Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
Untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan dalam  efektivitas  pelayanan  perizinan  berbasis online, diantaranya sebagai berikut :
1. Prosedur pelayanan
a. Perlu  adanya  program  sosialisasi  atau penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk bisa  lebih  memperjelas  maksud  dan tujuan  serta  tata  cara  perizinan  online tersebut  dan  perlu  adanya  pengadaan informasi  baik  itu  di  spanduk,  billboar, media cetak maupun media sosial.
b. Dan  untuk  saat  ini  pihak  petugas  sudah memberikan  penjelasan  langsung  terkait pengumpulan  persyaratan  yang  lengkap agar proses pembuatan perizinan berjalan dengan mudah dan lancar.
2. Waktu penyelesaian pelayanan
a. Untuk  papan  informasi  terkait  kejelasan waktu  harus  bisa  lebih  di  perjelas  agar pemohon  bisa  gampang  mengetahuinya, dan  memang  biasanya  jika  ada  masalah seperti kurangnya kelengkapan persyaratan  maka,  dari  pihak  petugas selalu menginformasikan langsung kepada pemohon.
b. Dan  perlu  adanya  pengawasan  maupun arahan dari atasan kepada setiap petugas agar  bisa  lebih  bertanggung  jawab  pada setiap pekerjaan masing-masing.
3. Biaya pelayanan
a. untuk  bisa  menyediakan  papan informasi terkait perincian tarif agar para  pemohon  dapat  mengetahui sebarapa  besar  rincian  biaya  dalam pembuatan  perizinan  tanpa  para pemohon harus menanyakan langsung kepada petugas pelayanan.
b. adanya  pengawasan  langsung  dari atasan  kepada  petugas  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)
Kabupaten Ciamis.
4. Produk pelayanan
a. Adanya  arahan  langsung  dari  atasan kepada  petugas  agar  dapat  selalu hadir  di  kantor  pada  saat  jam  kerja, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam pembuatan perizinan.
b. perlu  adanya  arahan  dan  bimbingan oleh  kepala  kepada  petugas  terkait penyelenggaraan prosedur yang benar,  serta  dilakukannya  arahan kepada  masyarakat  agar  masyarakat dapat melengkapi persyaratan secara cepat dan sesuai prosedur.
c. Untuk  upaya  produk  yang  benar tepat  dan  sah  sudah  terlihat bahwa  semua  penyelenggaraan sudah  sesuai  prosedur  yang ditentukan,  dan  pastinya  jelas dan sah secara hukum .
1. Sarana prasarana pelayanan
a. Pihak Dinas terus menerus mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat.
b. Pihak Dinas berupaya untuk melengkapi fasilitas tambahan lainnya yang masih kurang.
2. Kompetensi petugas pemberi pelayanan a. Untuk  upaya  dalam  pengrekrutan petugas  itu  tidak  ada  upaya  khusus yang  dilakukan  Dinas  karena  semua diurus oleh pusat atau BKD.
b. upaya yaitu sudah adanya penampungan terhadap keluhan masyarakat mengenai pelayanan perizinan  yang  ada  dibagian  bidang pengaduan  terkait  sikap  petugas dalam memberikan pelayanan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai efektivitas pelayanan perizinan berbasis online di dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu satu  pintu  Kabupaten  Ciamis,  kesimpulan  dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut :
1. Efektivitas  pelayanan  perizinan  berbasis online  di  DPMPTSP  Kabupaten  Ciamis pada  umumnya  telah  berjalan,  namun belum  optimal,  karena  masih  terdapat beberapa  indikator  yang  belum  terealisasi dalam  pelaksanaannyaseperti  pengadaan prosedur  ,  keterbatasan  SDM,  sarana prasarana  pelayanan,  dan  tanggung  jawab petugas pelayanan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya  adalah  pengenalan  program yang belum menyeluruh, masih kurang nya sarana  prasarana  yang  menunjang  dalam pelayanan dan masih terbatasnya kemampuan SDM nya baik itu dari petugas maupun masyarakat pemohon perizinan.
3. Upaya  yang  di  lakukan  untuk  mengatasi hambatan yaitu dengan pengadaan sosialisasi  kepada  masyarakat,  arahan  dari atasan  agar  semua  petugas  menjalankan tugasnya  sesuai  peraturan  yang  berlaku, pengusulan  anggaran  di  setiap  pertemuan kepada  pemerintah  kabupaten  maupun pusat,  dan  dapat  bertanggung  jawab terhadap  semua  tugas  yang  dikerjakan sehingga  menghasilkan  kepuasan  bagi konsumen.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Agar  pelaksanaan  efektivitas  pelayanan perizinan  berbasis  online  berjalan  baik, sebaiknya  pihak  Dinas  berfokus  terhadap beberapa  indikator  yang  belum  terlaksana dan  perlu  ditingkatkan  seperti  pengadaan sosialisasi  dan  pengadaan  prosedur  yang lengkap  ,  pengadaan  sarana  prasarana pelayanan, dan pertanggung jawaban pihak petugas kepada para pemohon perizinan.
2. Untuk  meminimalisir  adanya  hambatan pihak dinas hendaknya melakukan peningkatan  efektivitas  pelayanan  dengan cara :
a. Melakukan  penyediaan  prosedur  dan papan informasi lainnya secara lengkap dan jelas.
b. Melengkapi sarana dan prasarana
c. Meningkatkan  kinerja  dan  tanggung jawab  pada  setiap  petugas  pemberi pelayanan
3. Sebaiknya  Pihak  Dinas  melakukan  upaya agar  pelaksanaan  efektivitas  pelayanan perizinan  berbasis  online  berjalan  dengan baik dan dapat terlaksana dengan cara :
a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung.
b. Melakukan  pengawasan  dan  arahan oleh atasan kepada setiap petugas
c. Melakukan pengajuan anggaran disetiap  pertemuan  kepada  pemerintah kabupaten maupun pusat.
d. Mengadakan  evaluasi  kinerja  pegawai dengan  melihat  Indeks  Kepuasan Masyarakat  (IKM)  sebagai  acuan terhadap penyelenggaraan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku: Mahmudi,  (2015). Manajemen  Kinerja  Sektor Publik,  Edisis  ketiga ,  UPP  STIM  YKPN, Yogyakarta.
Mukarom    Zaenal  dan  Muhibudin  Wijaya Laksana.  (2015). Manajemen  Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia. Sutedi,  Andrian.  (2015). Hukum  Perizinan. Jakarta : CV Sinar Grafika.
Indrajit,  Eko  Richardus.  (2006). Electronic Government, Strategi Pembanngunan,  dan Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Publik Berbasis  Teknologi  Digital .  Yogyakarta: CV Andi Offset. Sugiyono,  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: PT Alfabet Fatilima,  Hamid.  (2011). Metode  Penelitian Kualitatif:  Edisi  Revisi .  Bandung.  CV
Alfabeta
J. Meleong, Lexy. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ratminto dan Atik Septi Winarsih.2015. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.
Sugiyono,  (2014 )  Metode  penelitian  kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
Data sumber lain :
Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.