## ANALISIS PERUBAHAN PENUTUPAN LAHAN DAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI PENYEBAB DEFORESTASI DI CAGAR ALAM KAMOJANG

## Analysis of Land Cover Change and Socio-economic Factor Cause Deforestastion in
Kamojang Nature Reserve
V ELLA P UTIKSARI 1) , E NDES N URFILMARASA D AHLAN 2) , DAN L ILIK B UDI P RASETYO 3)
1) Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan, Pascasarjana IPB
2)3) Divisi Jasa Lingkungan, Departemen KSH, Fakultas Kehutanan IPB Mobile. 081281336039, email: vellaputiksari@ymail.com
Diterima 30 Juni 2014 / Disetujui 29 Juli 2014

## ABSTRACT
Land clearing as one of major activity in geothermal exploration and humans activity cause more deforestation in Kamojang Nature Reserve and disturb the role of forest as a storage of environmental services. The aim of this research is: 1) to measure the land cover change and determine the forest status of Kamojang nature reserve and 2) to identify socio-economic factors that cause deforestation.  Analysis report from citra landsat showed  us  the  type  of  land  cover  was  dominated  by  forest  for  about  4231.26  ha  with  forest  cover  presentage  around  51.17%.  By  that  result, Kamojang  nature  reserve  has  been  called  as  a  disturbed  status.  In  the  other  case,  sosio-economic  factors  that  cause  deforestation  were  totally significant for salary and status of land tenure. Both of these factors significantly influence deforestation in the Kamojang Nature Reserve at 5% level of significance. The significance of one variable would have an effect to the forest deforestation. Those results of research reflected a part of effort in managing Kamojang Nature Reserve and geothermal environmental services.
Keywords: Deforestation, Geothermal, Land cover, Socio-economic, Kamojang Nature Reserve.

## ABSTRAK
Pembukaan  lahan  sebagai  salah  satu  kegiatan  utama  dalam  eksplorasi  panas  bumi  dan  aktivitas  manusia  menyebabkan  lebih  banyak deforestasi di Cagar Alam Kamojang dan mengganggu peran hutan sebagai penyimpan jasa lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengukur perubahan tutupan lahan dan menentukan status hutan Kamojang cagar alam dan 2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial-ekonomi yang  menyebabkan  deforestasi.  Laporan  analisis  dari  citra  landsat  menunjukkan  kepada  kita  jenis  tutupan  lahan  didominasi  oleh  hutan  sekitar 4.231,26 ha dengan prosentase tutupan hutan sekitar 51,17%. Dengan hasil itu, Kamojang cagar alam telah disebut sebagai status terganggu. Dalam kasus lain, faktor sosio-ekonomi yang menyebabkan deforestasi yang benar-benar signifikan untuk gaji dan status kepemilikan lahan. Kedua faktor ini berpengaruh  signifikan  terhadap  deforestasi  di  Cagar  Alam  Kamojang  pada  tingkat  signifikansi  5%.  Signifikansi  satu  variabel  akan  berpengaruh terhadap deforestasi hutan. Mereka hasil penelitian  mencerminkan  bagian dari upaya  dalam mengelola  Cagar  Alam Kamojang  dan jasa  lingkungan panas bumi.
Kata kunci: Deforestasi, Panas bumi, Sosial-ekonomi, Tutupan Lahan, Cagar Alam Kamojang.

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Hutan  merupakan  salah  satu  sumber  kekayaan bentang alam Indonesia yang menyediakan beragam jasa dan  barang  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan ekonomi,  sosial-budaya  dan  perlindungan  ekologis. Seiring  berjalannya  waktu,  kondisi  kawasan  hutan, termasuk  kawasan  hutan  konservasi,  dilihat  dari penutupan  vegetasi  telah  mengalami  perubahan  yang cepat  dan  dinamis  sesuai  dengan  perkembangan pembangunan.  Pembangunan  yang  terus  meningkat diiringi  dengan  pertambahan  penduduk  dan  peningkatan kebutuhan  hidup  menyebabkan  semakin  bertambahnya tekanan  fisik  terhadap  kawasan  konservasi.  Masyarakat sekitar  hutan  banyak  yang  memenuhi  kebutuhan hidupnya  seperti  bahan  makanan,  pakaian  dan  bahan bangunan  dari  dalam  kawasan  hutan.  Selain  itu,  dengan semakin  terhimpitnya  keadaan  ekonomi  telah  memicu
terjadinya  konversi  lahan  hutan  untuk  lahan  pertanian atau  penggunaan  lahan  lainnya;  bahkan  sumber pendapatan  alternatif  yang  paling  umum  diperoleh masyarakat  sekitar  hutan  adalah  melalui  pengambilan sumberdaya  dari  dalam  kawasan  hutan  (Scrieciu  2006, Prasetyo et al. 2009, Lindstrom et al. 2012). Kondisi dan situasi  sosial  ekonomi  tersebut  telah  menyebabkan berkurangnya  luas  kawasan  hutan  dan  degradasi  hutan yang  kemudian  diperparah  oleh  adanya  perambahan hutan,  kebakaran  hutan  dan  aktivitas  destruktif (perusakan) lainnya (Dwipayanti et al. 2009).
Dalam  UU  No.  5  tahun  1990  tentang  Konservasi Sumberdaya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  disebutkan bahwa  cagar  alam  adalah  kawasan  suaka  alam  yang karena keadaan alamnya mempunyai kekahasan tumbuhan,  satwa,  dan  ekosistemnya  atau  ekosistem tertentu  yang  perlu  dilindungi  dan  perkembangannya berlangsung  secara  alami.  Kerangka  teoritis  yang mendasari  penelitian  ini  adalah  bahwa  Cagar  Alam Kamojang  (beserta  jasa  lingkungan  hutan  di  dalamnya)
dan pembangunan berkelanjutan merupakan dua komplemen yang saling memberikan pengaruh satu sama lain  sehingga  kemunduran  pada  salah  satu  komplemen akan mengakibatkan kerusakan bagi komplemen lainnya. Cagar Alam  Kamojang  sebagai  kawasan  hutan konservasi  membutuhkan  keberlanjutan  dalam  hal pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumberdayanya  sehingga sumberdaya  hutan  masih  dapat  dinikmati  atau  dirasakan oleh generasi mendatang, begitupula dengan pembangunan  berkelanjutan.  Pembangunan  berkelajutan adalah pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan sosial, keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan ekologi, termasuk keberlanjutan kawasan hutan konservasi.
Jasa  lingkungan  hutan,  khususnya  kawasan  hutan konservasi memberikan manfaat ekonomi bagi pembangunan (Djakapermana 2010). Namun di sisi lain, kondisi  hutan  dan  kinerja  pengelolaan  hutan  yang semakin  memprihatinkan,  semakin  lama  akan  semakin berpengaruh terhadap pembangunan dan jasa lingkungan itu  sendiri.  Tingkat  kerusakan  hutan  yang  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun  akan  mengakibatkan kemunduran fungsi sumberdaya hutan (SDH). Kemunduran tersebut tidak saja pada kemunduran fungsi SDH  sebagai  penghasil  kayu,  melainkan  meliputi  pula kemunduran  fungsi-fungsi  hutan  sebagai  penyangga kehidupan (Haeruman 2005).
Cagar  Alam  Kamojang  merupakan  salah  satu kawasan hutan konservasi yang bukan hanya mengalami kerusakan  hutan  dan  berbagai  tekanan  fisik  yang mengancam    kelestariannya,  tetapi  juga  mengakomodasi kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  energi  panas bumi  pertama  kali  di  Indonesia,  yaitu  sejak  tahun  1918. Jika  diperhatikan  potensi  panas  bumi  di  Indonesia  dan kepentingan  konservasi  lingkungan  jangka  panjang, pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi nasional dapat  mendukung  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca karena  dapat  menggantikan  penggunaan  energi  fosil berupa  minyak,  gas  bumi  dan  batu  bara.  Energi  yang bersumber dari panas bumi bersifat terbarukan dan relatif lebih  ramah  lingkungan.  Selain  itu,  pemanfaatan  panas bumi  memiliki  arti  penting  yang  dapat  mengatasi permasalahan  energi  domestik,  khususnya  daerah terpencil  ( remote  area )  sehingga  diharapkan  mampu menopang  ketahanan  energi  nasional  di  masa  depan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  energi  listrik  di Indonesia.
Sehubungan  dengan  besarnya  manfaat  panas  bumi bagi kepentingan energi nasional dan semakin meningkatnya  kebutuhan  energi  di  masa  depan,  maka pemanfaatan  panas  bumi  di  dalam  kawasan  Cagar  Alam Kamojang menjadi satu hal yang penting untuk ditelaah. Sejak  proses  eksplorasi  dan  eksploitasi  panas  bumi dijalankan di Cagar Alam Kamojang, diduga telah terjadi perubahan penutupan hutan serta munculnya permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kondisi  ekologi maupun  sosial  ekonomi.  Diakui  bahwa  eksplorasi  dan eksploitasi  panas  bumi  yang  saat  ini  dilakukan  oleh  PT Pertamina  Geothermal  Energy  (PT  PGE)  menuntut
adanya  pembukaan  lahan  untuk  beberapa  kegiatan, diantaranya  kegiatan  pemboran  sumur  produksi  dan sumur  injeksi,  pembangunan  sistem  perpipaan  untuk mengalirkan  fluida  sampai  ke  pembangkit  listrik, pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi, dan  pembuatan  jalan  akses  (Ditjen  PHKA  2012). Permasalahan  Cagar  Alam  Kamojang  terkait  dengan pembukaan  lahan  dalam  kegiatan  eksplorasi  dan eksploitasi  panas  bumi  yang  disertai  dengan  aktifitas destruktif masyarakat menyebabkan semakin bertambahnya  luas  deforestasi  dan  terganggunya  peran hutan sebagai penyedia jasa lingkungan.

## 2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengukur  laju  perubahan  penutupan  hutan  dan status hutan Cagar Alam Kamojang
2. Menganalisis  faktor  sosial  ekonomi  penyebab deforestasi.

## METODE PENELITIAN

## 1. Lokasi dan Data Penelitian
Penelitian ini meliputi seluruh kawasan Cagar Alam Kamojang  seluas  7067,196  Ha,  dengan  area  yang dijadikan  sebagai  lokasi  pengecekan  lapang  adalah  Blok Pasirjawa,  Blok  Cihejo,  Blok  Cipateungteung,  area perbatasan  Cagar  Alam  dengan  Desa  Cisarua  dan  area perbatasan  Cagar  Alam  dengan  Desa  Sukarame.Secara administrasi  pemerintahan,  kawasan  Cagar  Alam Kamojang  terletak  di  dua  kabupaten  yaitu  Kabupaten Garut  dan  Kabupaten  Bandung,  Provinsi  Jawa  Barat. Menurut administrasi pengelolaan, kawasan ini termasuk ke  dalam  wilayah  kerja  Seksi  KSDA  Garut,  Balai  Besar KSDA Jawa Barat.
Responden  diambil  dari  lima  desa  sampel  yang berbatasan  dengan  Cagar  Alam  Kamojang  yakni  Desa Loa,  Desa  Cisarua,  Desa  Laksana,  Desa  Sukarame,  dan Desa Cikawao. Desa-desa tersebut diperoleh dengan cara overlay antara  peta  penutupan  lahan,  administrasi  desa dan  lokasi  sumur  (Gambar  1).  Jumlah  responden disesuaikan  dengan  jumlah  sampel  minimal  yang dipersyaratkan  untuk  uji  statistik,  yaitu  30  orang  dari masing-masing desa sehingga total responden 150 orang. Pemilihan responden dilakukan secara acak. Responden- responden  tersebut  berperan  dalam  pengisian  kuesioner untuk  menjajaki  faktor-faktor  sosial  ekonomi  penyebab deforestasi  yang  hasilnya  digunakan  sebagai  data  dasar analisis dengan metode regresi logistik.
Data penelitian pada studi ini berupa data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui  survey  langsung,  wawancara  dan  penyebaran kuesioner.  Penyebaran  kuesioner  diberikan  kepada responden, yaitu masyarakat di desa sampel. Wawancara dilakukan  dengan  kepala  resort  BKSDA  dan  informan yang  mengetahui  sejarah  pemanfaatan  panas  bumi  di
dalam cagar alam. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka  dan  instansi-instansi  terkait,  seperti  citra  landsat diperoleh  dari BIOTROP, peta  rupa  bumi  diperoleh  dari PPLH  IPB,  data  penunjang  yang  terkait  dengan  Cagar Alam  Kamojang  diperoleh  dari  BKSDA,  dan  data penunjang  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  panas  bumi diperoleh dari PT PGE.

## 2. Pengukuran Perubahan Penutupan Lahan
Dhorde et  al. (2012)  menyatakan  bahwa  deteksi perubahan  LULC  melibatkan  setidaknya  kebutuhan  data pada  dua  periode  waktu.  Pada  penelitian  ini,  data  yang diperlukan  dalam  menentukan  peta  penutupan  lahan yakni citra landsat 7 ETM tahun 2000 dan citra landsat 7 ETM+  tahun  2011  path/  row  121/  65  dengan  resolusi spasial  30  meter  yang  diolah  menggunakan software ERDAS  Imagine  versi 9.1  (Gambar  2).  Selain  itu, dibutuhkan  peta  Rupa  Bumi  Indonesia  (RBI)  skala 1:50.000,  peta  batas  administrasi  desa,  data  luas kawasan,  peta  ketinggian  dan  kemiringan  lereng. Langkah pengolahan citra dinyatakan sebagai berikut:

## a) Koreksi data citra
Koreksi  geometrik  diperlukan  untuk  menghindari distorsi geometrik, dengan membangun hubungan antara gambar  sistem  koordinat  dan  sistem  geografis  melalui kalibrasi  data  sensor,  pengukuran  posisi  dan  ketinggian data, ground  control  points dan  kondisi  atmosfer  (Lubis dan  Nakagoshi  2011).  Data Ground  Control  Points (GCPs),  yaitu  data  yang  menyatakan  posisi  keberadaan sesuatu di permukaan bumi dalam bentuk titik koordinat. Data  tersebut  diperoleh  dengan  melakukan  survei langsung  ke  lapangan  dan  data  GCP  ini  digunakan sebagai  salah  satu  bahan  dalam  interpretasi  citra  satelit landsat  dengan  klasifikasi  terbimbing  ( supervised classification ).  Selanjutnya,  dilakukan  koreksi  secara radiometrik  untuk  melihat  sejauh  mana  citra  tersebut layak  untuk  digunakan  dalam  analisis.  Kondisi  layak berada  pada  kondisi  tutupan  awan  <20%  sebagai  acuan untuk penentuan histogram. Koreksi radiometrik dilakukan  untuk  memperbaiki  bias  pada  nilai  digital piksel  yang  disebabkan  oleh  gangguan  atmosfer  atau kesalahan  sensor.  Untuk  menghasilkan  tingkat  akurasi yang baik, maka RMSE ( root mean square error ) sebesar 0.25-0.5 piksel atau kurang dari 1 piksel.
Gambar 1 Diagram Alir Penentuan Desa.
(a)
(b)
Gambar 2. (a) Citra Landsat 7 ETM Rekaman 9 Oktober 2000 (b) Citra Landsat 7 ETM+ Rekaman 21 Agustus 2011.

## b) Pemotongan citra
Sebelum  memulai  pemotongan  citra,  hal  pertama yang  dilakukan  adalah  menentukan  lokasi  penelitian berdasarkan  peta  batas  kawasan  Cagar  AlamKamojang. Setelah  diperoleh  batasan  areal  lokasi  penelitian,  proses pemotongan  citra  dapat  dilakukan.  Pemotongan  citra dilakukan  dengan  memotong  wilayah  objek  penelitian dengan  peta  rupa  bumi  hasil  dijitasi  (peta  dijital)  yang dijadikan sebagai acuan pemotongan citra. Batas wilayah yang  akan  dipotong  tersebut  dibuat  dengan area  of interest (aoi)  melalui  s oftware ERDAS  Imagine  9.1, yaitu desa-desa yang bersinggungan dengan Cagar Alam.

## c) Klasifikasi data citra
Persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pengklasifikasian adalah menetapkan kelas-kelas spektral yang terliput oleh citra satelit, kemudian membuat aturan penetapan  klasifikasi  setiap  piksel  ke  dalam  kelas-kelas yang  telah  ditentukan.  Pemilihan  kelompok-kelompok piksel  ke  dalam  kelas  klasifikasi  merupakan  proses pemilihan  objek  ( feature  selection ).  Pembagian  kelas klasifikasi  dibuat  berdasarkan  kondisi  (data)  penutupan lahan  sebenarnya  di  lapangan  dan  dibatasi  menurut kebutuhan  pengklasifikasian.  Untuk  mendapatkan  hasil klasifikasi  yang  baik,  dilakukan  pengujian  akurasi
( accuracy  assessment ).  Uji  akurasi  dari  klasifikasi penutupan  lahan  ini  dilakukan  berdasarkan  data pengecekan  lapangan  serta  pengambilan  beberapa  titik yang  dipilih  dari  setiap  tipe  penutupan  lahan.  Hasil klasifikasi  diharapkan  memiliki  nilai  akurasi  lebih  dari 80%. Menurut Liliesand&Kiefer (1990) tahapan klasifikasi  dilakukan  dengan  dua  pendekatan  dasar klasifikasi,  yaitu  klasifikasi  terbimbing  ( supervised classification ) dan klasifikasi tidak terbimbing ( unsupervised classification ).

## c.1. Klasifikasi Tak Terbimbing
Klasifikasi  tak  terbimbing  dilakukan  dengan pendeteksian  langsung  berdasarkan  gradasi  warna  yang terdapat  pada  kombinasi  band  yang  digunakan.  Tujuan utama dari klasifikasi ini adalah mengetahui jumlah kelas maksimum  sehingga  dalam  proses  pengklasifikasian selanjutnya, hasil tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan jumlah kelas. Klasifikasi tak terbimbing dilakukan  sebelum  kegiatan  cek  lapangan  dilaksanakan, dan  hasil  klasifikasi  tersebut  selanjutnya  digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pengecekan lapangan.

## c.2. Klasifikasi Terbimbing
Klasifikasi  terbimbing  dilakukan  setelah  kegiatan cek  lapangan  dengan  bantuan  beberapa  data  pendukung dari  lapangan  seperti  data  hasil  wawancara  dengan pengelola cagar alam. Klasifikasi  terbimbing  merupakan proses  klasifikasi  dengan  pemilihan  kategori  informasi yang diinginkan dan memilih training area (area contoh) untuk  penentuan  tiap  kategori  penutupan  lahan  sebagai kunci  interpretasi.  Pada  klasifikasi  ini  dilakukan pemilihan area of interest (aoi) melalui proses penentuan sampel  untuk  setiap  kelas  atau  membuat training  site berupa  poligon  tertutup  dalam  bentuk  vektor  yang  di- o verlay ke  dalam  citra  yang  ada. Training  area diperlukan  pada  setiap  kelas  yang  akan  dibuat,  dan diambil  dari  area  yang  cukup  homogen.  Selanjutnya, proses  klasifikasi  citra  dilakukan  secara  otomatis berdasarkan  pola-pola  spektral  yang  telah  ditetapkan pada  saat  pemilihan  aoi.  Daerah-daerah  dengan  tipe penutupan  lahan  yang  sama  ( recode )  akan  digabungkan, serta tahapan terakhir yakni membandingkan pengkoreksian  citra  hasil  klasifikasi  dengan  citra sebelum diklasifikasi.

## 3. Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Deforestasi
Kondisi  sosial  ekonomi  memberikan  pengaruh terhadap  kualitas  dan  kelestarian  hutan  mengingat sumberdaya  hutan  merupakan  aset  berharga  yang  paling dekat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat  sekitar  hutan.  Pemilihan  metode  regresi logistik  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  ada  atau tidaknya  hubungan  antara  Faktor  Sosial  Ekonomi Penyebab  Deforestasi  (X)  dengan  status  Deforestasi Cagar  Alam  Kamojang  (Y).  Pada  penelitian  ini  peubah respon  (variabel  dependen)  berupa  data  biner,  yakni mempunyai dua kemungkinan nilai yaitu Y=1 jika respon mengalami  deforestasi  dan  Y=0  jika  respon  tidak mengalami  deforestasi  (Giliba et  al. 2011).  Peubah respon  (Y)  dan  peubah  bebas  (X)  yang  diperoleh selanjutnya  dianalisis  menggunakan  SPSS  13  dengan menggunakan metode regresi logistik biner, yakni:
Dalam  model  regresi  logistik  diperlukan  suatu fungsi  penghubung  yang  sesuai  dengan  model  regresi logistik  yaitu  fungsi  logit.  Transformasi  logit  sebagai fungsi  dari        dinyatakan  s ba ai  b rikut   Hosm r  & Lemoshow 1989):
( ) ln ( )
Menghasilkan pendugaan linear: Logit g(x) = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +  ....  + β p x p, dengan  p=  jumlah    peubah bebas.
Status  deforestasi  diperoleh  dari  selisih  antara  peta penutupan  lahan  tahun  2000  dan  penutupan  lahan  tahun 2011 untuk menentukan desa yang mengalami deforestasi  dan  desa  yang  tidak  mengalami  deforestasi. Penentuan  peubah  respon  melalui  pengolahan  data spasial  mampu  menghasilkan  nilai  luas  perubahan  hutan yang  lebih  akurat  dalam  penentuan  status  deforestasi. Selanjutnya,  peubah  respon  akan  ditransformasikan  ke dalam  Y=1  (mengalami  deforestasi)  atau  Y=0  (tidak mengalami  deforestasi)  sehingga  luas  perubahan  hutan yang diperoleh berdasarkan hasil overlay peta penutupan lahan  tahun  2000  dan  2011  berfungsi  sebagai  data pendukung  dalam  penentuan  kode  untuk  peubah  respon. Peubah respon dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.  Status Deforestasi Cagar Alam Kamojang
Desa Sampel Tuplah Tahun 2000 Tuplah Tahun 2011 Perubahan Hutan (ha) Status Deforestasi Cisarua 498.47 576.97 78.50 Tidak mengalami deforestasi Laksana 64.84 81.27 16.43 Tidak mengalami deforestasi Cikawao 26.67 11.89 -14.78 Mengalami deforestasi Loa 149.12 114.78 -34.34 Mengalami deforestasi Sukarame 1119.58 1010.49 -109.09 Mengalami deforestasi
Peubah  bebas  pada  regresi  logistik  dapat  berupa peubah kategorik maupun peubah  interval. Penelitian ini menggunakan  peubah  kategorik,  baik  itu  dalam  skala ordinal  maupun  nominal  yang  diperoleh  melalui wawancara  responden  pada  lima  desa  sampel.  Untuk peubah  bebas  yang  bersifat  kategorik  diperlukan  sebuah boneka ( dummy variable ). Peubah bebas yang digunakan, antara lain: (x 1 ) Pendapatan, (x 2 ) Tanggungan keluarga, (x 3 ) Kepemilikan lahan, (x 4 ) Mata pencaharian utama,  (x 5 )  Pendidikan,  dan  (x 6 )  Pengetahuan  mengenai kawasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengukuran  Laju  Perubahan  Penutupan  Hutan dan status hutan Cagar Alam Kamojang
Hasil  uji  akurasi  dengan overall  classification accuracy sebesar  85,42%  dan kappa  accuracy sebesar 80,45%  menunjukkan  bahwa  data  hasil  klasifikasi  citra landsat  tersebut  bisa  digunakan  karena  nilai  uji akurasinya  lebih  dari  80%.  Data  penutupan  lahan  tahun 2000  diperoleh  dari  pengolahan  citra  landsat  dengan tanggal  pengambilan  9  Oktober  2010.  Data  penutupan lahan tahun 2011 diperoleh dari pengolahan citra landsat dengan tanggal pengambilan 21 Agustus 2011.
Berdasarkan data penutupan lahan tahun 2000, tipe penutupan  lahan  yang  paling  luas  adalah  penutupan hutan  alam  dan  sekunder  sebesar  4861.17  ha  (58.79%), yang  diikuti  dengan  rumput  dan  semak  belukar  sebesar 1203.66  ha  (14.56%),  luas  lahan  terbuka  sebesar  966.33 ha (11.69%), luas ladang sebesar  541.8  ha (6.55%), luas area hutan tanaman pinus sebesar 44.73 ha (0.54%), luas lahan agroforestry sebesar  31.86  ha  (0.39%),  dan  luas badan  air  sebesar  12.78  ha  (0.15%).  Kondisi  penutupan
lahan  tahun  2000  dapat  dikatakan  berada  pada  kondisi yang  memprihatinkan  sebagai  akibat  dari  adanya  krisis ekonomi  pada  masa  orde  baru.  Hal  ini  menyebabkan adanya  tekanan  fisik  berupa  perambahan  secara  besar- besaran  terhadap  kawasan  cagar  alam.  Perambahan  ini berimplikasi terhadap banyaknya jejak perambahan yang ditemukan  selama  penelitian  yang  ditandai  dengan beragamnya jenis vegetasi penyusun hutan sekunder dan semak belukar.
Berdasarkan  kondisi  penutupan  lahan  tahun  2011, penutupan lahan hutan masih dominan namun meningkat sebesar  4890.78  ha  (59.15%),  yang  diikuti  dengan rumput  dan  semak  belukar  mencapai  1276.47  ha (15.44%),  lahan  terbuka  sebesar  1039.32  ha  (12.57%), luas  luas  ladang  sebesar  214.65  ha  (2.60%),  luas  lahan agroforestry mencapai 173.7 ha (2.10%), luas area hutan tanaman pinus sebesar 32.67 ha (0.40%), dan luas lahan terbangun sebesar 27.45 ha atau 0.33%. Pada tahun 2011, selain luasan hutan meningkat, luasan rumput dan semak belukar  semakin  meningkat  pula.  Hal  ini  mengindikasi- kan  bahwa  luasan  hutan  yang  mengalami  peningkatan pada  satu  daerah,  selama  11  tahun  terakhir  tetap  diikuti oleh  aktifitas  sejumlah  agen,  dapat  berupa  individu, kelompok  individu,  atau  institusi  yang  secara  langsung mengkonversi  lahan  hutan  menjadi  penggunaan  lain (Contreras-Hermosilla  2000)  sehingga  kualitas  dan  luas hutan  menurun.  Suhendang  (2002)  menyatakan  bahwa luas lahan hutan itu tetap dan daya dukung hutan bersifat terbatas,  sedangkan  kebutuhan  manusia  akan  terus meningkat yang menyebabkan terjadinya penurunan luas dan  kualitas  hutan.  Peningkatan  dan  penurunan  lahan pada  tahun  2000  dan  2011  lebih  jelas  terlihat  pada Gambar 3.
Gambar 3.  Grafik Persentase Tutupan Lahan Tahun 2000 dan 2011.
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 P er se ntas e T uu tpan L ahan Jenis Tutupan Lahan 2000 2011

## Tabel 2.  Kondisi Perubahan Penutupan Lahan Cagar Alam Kamojang Tahun 2000-2011
No Tutupan Lahan 2000 2011 Perubahan 2000-2011 Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % 1 Agroforestry 31.86 0.39 173.70 2.10 141.84 1.72 2 Rumput dan semak belukar 1203.66 14.56 1276.47 15.44 72.81 0.88 3 Badan Air 12.78 0.15 13.77 0.17 0.99 0.01 4 Hutan primer dan sekunder 4861.17 58.79 4890.78 59.15 29.61 0.36 5 Hutan tanaman pinus 44.73 0.54 32.67 0.40 -12.06 -0.15 6 Ladang 541.8 6.55 214.65 2.60 -327.15 -3.96 7 Lahan Terbangun 6.48 0.08 27.45 0.33 20.97 0.25 8 Lahan Terbuka 966.33 11.69 1039.32 12.57 72.99 0.88 9 Awan dan Bayangan 600.3 7.26 600.30 7.26 0.00 0.00 Grand Total 8269.11 100 8269.11 100 0.00
Keterangan: *) Tanda minus (-): Penurunan terhadap luas masing-masing penutupan lahan tahun 2000-2011
.
(a)
(b)
(c)
Gambar 4.  Kondisi tutupan hutan/lahan hasil klasifikasi citra (a) tahun 2000 dan (b) tahun 2011 (c) Peta Penutupan Lahan Cagar Alam Kamojang Tahun 2000-2011.
Selanjutnya,  dalam  kurun  waktu  2000-2011  telah terjadi  peningkatan  dan  penurunan  luas  wilayah penutupan  lahan  yang  terdapat  dalam  kawasan  cagar alam (Lihat Tabel 2).
Secara  spasial  distribusi  tutupan  lahan  tahun  2000 dan 2011 serta peta penutupan lahan periode tahun 2000- 2011 disajikan pada Gambar 4.
Status hutan kawasan Cagar Alam Kamojang dalam kurun  waktu  2000-2011  dapat  dilihat  pada  Tabel  3 berikut ini.
Tabel  3.Status  hutan  kawasan  Cagar  Alam  Kamojang dalam Periode 2000-2011
Status hutan Luas  (Ha) Hutan 4231.26 Deforestasi 674.64 Reforestasi 680.58
Hasil  analisis  citra  landsat  menunjukkan  tipe tutupan  lahan  berupa  hutan  masih  mendominasi  tutupan lahan  di  Cagar  Alam  Kamojang  dengan  luasan  sebesar 4231.26  ha  atau  menutupi  kawasan  Cagar  Alam Kamojang  dengan  persen  penutupan  sebesar  51.17%. Berdasarkan  aturan  dalam  Tabel  10,  persen  penutupan vegetasi hutan kawasan cagar alam kamojang adalah 50- 75%  dari  total  kawasan  sebab  masih  terdapat  beberapa gangguan  seperti  pembukaan  lahan  hutan  oleh  PT  PGE Kamojang  serta  perambahan  kawasan  dan  penebangan pohon  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian,  berdasarkan persen  penutupan  vegetasi  hutan,  kawasan  Cagar  Alam Kamojang  pada  tahun  2011  termasuk  dalam  status terganggu.  Tabel  4  menampilkan  indikator, verifier (pengukur)  dan  skala  intensitas  gangguan  terhadap kawasan hutan Kamojang.
Berdasarkan  hasil  interpretasi  citra  Landsat  tahun 2000  dan  2011  diketahui  bahwa  dalam  kurun  waktu 2000-2011  telah  terjadi  deforestasi  dan  reforestasi  di Cagar Alam Kamojang. Tabel 5 menampilkan Deforestasi Cagar Alam Kamojang 2000-2011.
Panta et  al .  (2008)  menyatakan  bahwa  deforestasi yaitu  perubahan  penutupan  hutan  menjadi  non  hutan, sedangkan degradasi hutan merupakan suatu proses yang sulit  dibedakan  karena  melibatkan  proses  penurunan kualitas  kanopi  hutan  dan  struktur  vertikal  kanopi  hutan dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Proses  degradasi merupakan proses yang panjang untuk kemudian menjadi deforestasi.  Selanjutnya,  Sunderlin  dan  Resosudarmo (1997)  mendefinisikan  bahwa  deforestasi  terdiri  dari deforestasi  kotor  dan  deforestasi  neto.  Pada  pengolahan data  spasial  digunakan  deforestasi  kotor  ( gross deforestation ) yang dihitung sebagai jumlah seluruh areal transisi  dari  kategori-kategori  hutan  alam  (utuh  dan terpotong-potong) ke semua kategori kategori lain.
Deforestasi di Cagar Alam Kamojang terjadi karena adanya  perubahan  dari  tutupan  hutan  primer  dan sekunder  menjadi non hutansebesar  634.5 ha, perubahan tutupan  hutan  primer  dan  sekunder  menjadi  hutan tanaman  pinus  sebesar  10.71  ha  dan  perubahan  tutupan hutan  hutan  tanaman  pinus  menjadi  nonhutan  sebesar 29.43  ha sehingga luas deforestasi  kawasan  Cagar  Alam Kamojang  menjadi  674.64  ha.  Terkait  dengan  pelaku penyebab  deforestasi,  Tabel  6  menggambarkan  hal  yang lebih  detail  mengenai  porsi  deforestasi  yang  dilakukan oleh  masyarakat  dan  PT  PGE.  Jika  dibandingkan  antara perambahan  yang  dilakukan  masyarakat  dan  pembukaan lahan  geothermal  yang  dilakukan  oleh  PT  PGE,  maka perbedaannya  sangat  besar  (Lihat  Gambar  5).  Harus diakui  bahwa  resiko  kerusakan  hutan  dan  dampaknya lebih  kecil  dilakukan  oleh  PT  PGE  dibandingkan masyarakat.
Tabel 4.  Indikator, v erifier dan skala intensitas gangguan hutan
Indikator Verifier Skala intensitas Vegetasi hutan Persen penutupan • Utuh  tidak t r an  u : ≥ 75% dari total kawasan
• Terganggu: 50-75% dari total kawasan
• T rd  radasi: ≤ 50% dari total kawasan Sumber: BBKSDA 2008
Tabel 5.  Deforestasi Cagar Alam Kamojang 2000-2011
Hutan primer dan sekunder Non Hutan 634.5 ha Hutan primer dan sekunder Hutan tanaman pinus 10.71 ha Hutan tanaman pinus Non Hutan 29.43 ha Total Deforestasi 674.64 ha Tabel 6.  Pelaku Penyebab Deforestasi Cagar ALam Kamojang Luas Luas (Ha) Persentase Total Luas Deforestasi Luas bukaan sumur oleh PT PGE 674.64*) 60.18**) 100.00 8.90 Luas perambahan oleh masyarakat 614.46 91.10
Keterangan: *) = data hasil analisis citra satelit, **) = data resmi dari PT PGE
Gambar 5.  Grafik pelaku penyebab deforestasi.
Pembangunan infrastruktur dengan membuka hutan untuk  pembangunan  jalan  raya,  permukiman,  fasilitas publik, saluran pipa, pertambangan terbuka, dan berbagai infrastruktur lain, tidak satu pun dari aktivitas ini menjadi faktor  penyebab  utama  degradasi  dalam  skala  besar dalam  kaitannya  dengan  besarnya  areal  hutan  yang dibuka. Namun secara tidak langsung pembangunan jalan raya dan infrastruktur berkontribusi paling besar terhadap deforestasi yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya  aktivitas  produktif  di  daerah  terpencil  yang biasanya  mendukung  ekspansi  dan  perusakan  hutan (Kanninen 2009). Di sisi lain, perubahan fungsi kawasan hutan  akibat  pembangunan  jalan  dan  pinjam  pakai kawasan  merupakan  salah  satu  contoh  fragmentasiyang sangat nyata. Hilangnya jenis-jenis pohon yang berakibat pada  perubahan  struktur  vegetasi  dan  komposisi tumbuhan merupakan salah satu dampak yang nyata bagi perubahan  fungsi  kawasan  hutan  (Gunawan&Prasetyo 2013).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  pembukaan lahan  hutan  oleh  PT  PGE  yang  termasuk  di  dalamnya berupa  pembangunan  infrastruktur,  berupa  jalan,  saluran pipa,  dan  pembuatan wellpad (tempat  berdirinya  kepala sumur)  menyebabkan  deforestasi  hutan  dalam  kawasan cagar alam kamojang mencapai  60.18 ha (8.9%). Tetapi, jika ditinjau menggunakan citra satelit dapat disimpulkan bahwa sebenarnya porsi deforestasi hutan di Cagar Alam Kamojang lebih besar dilakukan oleh masyarakat dengan luas perambahan sebesar 614.46 ha (91.1%).
Perambahan oleh masyarakat berpotensi mengkibatkan  perubahan  yang  besar  bagi  pengurangan luasan hutan karena dilakukan secara bertahap, menyebar secara  luas  pada  beberapa  titik  dalam  kawasan  hutan, tanpa  izin  dan  terkadang  tanpa  disertai  dengan
pengawasan  yang  ketat  dari  pemegang  kuasa  atas  lahan hutan  tersebut.  Faktanya,  masyarakat  cenderung  kurang memahami/  tidak  mengindahkan  kebijakan  dan  aturan yang  berlaku  serta  tidak  ada  tanggung  jawab  setelah perambahan  dilakukan.  Tindakan  yang  telah  dilakukan oleh  BKSDA  dalam  menangani  permasalahan  di  Cagar Alam Kamojang, diantaranya surat pernyataan pemberhentian  garapan,  pencabutan  tanaman  ubi  jalar, patroli  rutin,  penyuluhan  dan  pengusiran  perambahan dari dalam kawasan hutan cagar alam.
Berbeda  dengan  pembukaan  lahan  yang  dilakukan oleh PT PGE Kamojang yang menyebabkan berkurangnya  luasan  hutan  sebesar  2  hektar  per cluster , namun  tidak  dilakukan  secara  masif  dan  hanya  pada suatu titik tertentu dalam kawasan, terutama pada daerah prospek  yang  diduga  mengandung  panas  bumi  di dalamnya dan melalui proses perizinan yang memerlukan waktu  cukup  lama.  Mengingat  panas  bumi  merupakan salah  satu  jasa  lingkungan  yang  dapat  menghasilkan energi  listrik  melalui  penggunaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  modern,  maka  para  pelaku  eksplorasi  dan eksploitasi  panas  bumi  sampai  menghasilkan  listrik memiliki  pengetahuan  mengenai  kebijakan  dan  aturan yang  berlaku  di  kawasan  hutan  konservasi  serta memahami  prosedur  pinjam  pakai  lahan,  khususnya  di Cagar  Alam  Kamojang.  Pemahaman  inilah  yang menyebabkan  adanya  tanggung  jawab  dari  PT  PGE Kamojang setelah terjadi pembukaan hutan di area cagar alam,  yakni  dengan  mengadakan  penanaman  pada  lahan pengganti  yang  letaknya  dekat  dengan  area  pembukaan lahan.  Tabel  7  menunjukkan  angka  reforestasi  dalam kawasan Cagar Alam Kamojang.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Luas Bukaan Sumur oleh PT PGE Luas perambahan oleh masyarakat

## Pelaku Penyebab Deforestasi
Luas Deforestasi (%)
Tabel 7.  Reforestasi Cagar Alam Kamojang 2000-2011
Non Hutan Hutan primer dan sekunder 659.16 ha Non Hutan Hutan tanaman pinus 21.42 ha Total Penambahan Luasan Hutan 680.58 ha
Pembukaan  lahan  hutan  dalam  pemboran  sumur yang  semula  diduga  akan  menambah  deforestasi  bagi Cagar  Alam  Kamojang,  ternyata  di  sisi  lain,  PT  PGE Area  Kamojang  mempunyai  komitmen  yang  kuat  dalam upaya  perlindungan  Keanekaragaman  Hayati.  Langkah pertama  dalam  perlindungan  keanekaragaman  hayati  ini adalah  melakukan kerjasama  dengan  Balai  Besar Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BBKSDA)  Jabar sebagai  pemilik  lahan  WKP  Kamojang.  Kerjasama ini dituangkan dalam rencana pengelolaan kawasan hutan konservasi program lima tahunan (RKL 2010-2014).
Reforestasi  terjadi  karena  adanya  perubahan  non hutan menjadi hutan primer dan sekunder sebesar 659.16 ha  dan  perubahan  non  hutan  menjadi  hutan  tanaman pinus  sebesar  21.42  ha  sehingga  luas  reforestasi  Cagar Alam  Kamojang  menjadi  680.58  ha.  Hal  ini  terjadi karena adanya program penanaman kayu alam endemik kamojang  oleh  PT  PGE  bersama  mitra penanaman,  diantaranya  masyarakat,  BKSDA,  dan Pemkab  Bandung.  Meskipun  terdapat  pembayaran  jasa dengan sistem upah bagi masyarakat yang terlibat dalam penanaman ini, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap hutan di  masa  depan.  Senada  dalam  Paranoan et  al. (2012) menyatakan bahwa sistem pengupahan diberikan  kepada masyarakat  yang  secara  langsung  terlibat  dalam  setiap pelaksanaan  kegiatan  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  Das Saddang Kabupaten Tana Toraja.
Selain  itu,  PT  PGE  Kamojang  melalui  bidang Corporate  Social  Responsibility (CSR)  telah  berhasil mengadakan pembibitan dan penyemaian (nursery ) benih kayu produksi dan kayu alam. Pada tahun 2012, produksi
nursery semakin  meningkat  menjadi 78.660  pohon. Sebanyak  10-15  warga  masyarakat  sekitar  diberdayakan setiap bulannya untuk pemeliharaan bibit pohon. Tabel 8 berikut  ini  menyajikan  penanaman  yang  dilakukan  oleh PT PGE dari tahun 1996-2013.

## 2. Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Deforestasi
Berdasarkan  analisis  model  regresi  logistik,  model menghasilkan  nilai NagelkerkeR  Square sebesar  53,2% yang  artinya  sebesar  53,2%  keragaman  dari  respon (Status  Deforestasi  Cagar  ALam  Kamojang)  mampu dijelaskan  oleh  faktor-faktor  dalam  model,  sedangkan sisanya  dijelaskan  oleh  faktor  di  luar  model.  Sementara, nilai overall  percentage pada Classification  Plot dari model  ini  sebesar  80%,  artinya  sudah  baik.  Ketepatan klasifikasi  masing-masing  kategori Y  yaitu 80,3% untuk Y=1 dan 79,8% untuk Y=0 sehingga faktor-faktor dalam model (X 1 -X 6 ) sudah mampu memprediksi model dengan baik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor- faktor yang berpengaruh signifikan terhadap deforestasi.
Telah  diketahui  bahwa  deforestasi  hutan  di  Cagar Alam  Kamojang  lebih  besar  dilakukan  oleh  masyarakat dengan  luas  perambahan  sebesar  614.46  ha  (91.1%). Berdasarkan  analisis  regresi  logistik,  variabel  yang berpengaruh  signifikan  terhadap  deforestasi,  antara  lain: (X 1 ) Pendapatan dengan nilai Sig sebesar 0.014 dan (X 3 ) Status kepemilikan lahan dengan nilai Sig sebesar 0.008. Pendapatan  dan  status  kepemilikan  lahan  secara signifikan  mempengaruhi  deforestasi  Cagar  Alam Kamojang pada taraf nyata 5% (Lihat Tabel 9).
Tabel 8.  Keberhasilan Penanaman PT PGE di Kawasan Cagar Alam Kamojang
No Tahun Jumlah Tanaman Monitoring Penyulaman Total Hidup % Keberhasilan Hidup Mati 1 1996 350 225 125 0 225 64.3% 2 1999 300 200 100 0 200 66.7% 3 2002 1,000 848 152 0 848 84.8% 4 2003 4,500 4,130 370 1,378 5,508 122.4% 5 2004 13,000 10,685 2,315 0 10,685 82.2% 6 2006 605 442 163 0 442 73.1% 7 2007 3,796 2,419 1,881 0 2,419 63.7% 8 2008 12,200 10,709 1,491 450 11,159 91.5% 9 2009 4,035 3,507 528 24 3,531 87.5% 10 2010 36,441 35,341 1,100 913 36,254 99.5% 11 2011 63,650 51,431 12,219 9,000 60,431 94.9% 12 2012 41,010 38,300 2,710 300 38,600 94.1% 13 2013 5,400 5,400 0 0 5,400 100.0% Jumlah 186,287 163,637 23,154 12,065 172,760 92.7%

## Tabel 9.  Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Deforestasi
X1 (Pendapatan) B S.E. Wald df Sig. Exp(B) X1 10.564 3 .014 X1(1) = <2.500.000 1.032 1.144 .813 1 .367 2.805 X1(2) = 2.500.000-5.000.000 -1.398 .882 2.511 1 .113 .247 X1(3) = 5.000.000-7.500.000 -.320 1.329 .058 1 .810 .726 X3 (Status Kepemilikan Lahan) B S.E. Wald df Sig. Exp(B) X3 11.828 3 .008 X3(1) = Tidak memiliki lahan -2.516 1.144 4.835 1 .028 .081 X3(2) = Lahan milik sendiri -2.751 1.145 5.775 1 .016 .064 X3(3) = Lahan pemerintah -.457 1.361 .113 1 .737 .633 Menghasilkanpersamaan logit sebagai berikut: Log = 4.468 + 1.032 X1(1)  – 1.398 X1(2)  – 0.32 X1(3) + 0.095 X2(1) + 0.418 X2 (2)  – 2.516    X3(1)  – 2.751 X3(2)– 0.457 X3(3) +0.434 X4(1) – 1.322 X4(2) +1.498 X4(3) + 1.507 X4(4) + 16.04 X5(1) – 2.114 X5(2) – 0.793 X5(3) – 0.591 X6
Tabel 10.  Tingkat Pendapatan Rumah Tangga (Rp)
Desa Pendapatan Total <2.500.000 2500000-5000000 5000000- 7500000 >7500000 Tidak Mengalami Deforestasi 2 54 2 3 61 Mengalami Deforestasi 35 40 5 9 89 Total 37 94 7 12 150

## 3. Tingkat Pendapatan
Tingkat  pendapatan  secara  umum  berpengaruh signifikan  dengan  nilai-p  0.014  pada  taraf  nyata  5%, artinya  tingkat  pendapatan  secara  umum  berpengaruh signifikan  terhadap  terjadi  atau  tidak  terjadinya deforestasi.  Pada  peubah dummy tingkat  pendapatan, kat  ori  p ndapatan  “>7.500.000”  dijadikan  s ba ai pembanding.  Dengan  demikian,  peluang  untuk  terjadi deforestasi pada kategori pendapatan sebesar “<2.500.000”,  “2.500.000-5.000.000”  dan  “5.000.000- 7.500.000”  tidak  b rb da  dibandin kan  dengan  kategori p ndapatan  “>7.500.000”  s hin  a  p ndapatan  yan diperoleh  responden  baik  pendapatan  tinggi  maupun rendah  akan  mempunyai  peluang  yang  sama  untuk merusak  hutan.  Yusri et  al .  (2012)  menyatakan  bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan di luar kawasan maka kecenderungan untuk membuka dan memanfaatkan lahan di  dalam  kawasan  hutan  semakin  kecil.  Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan di luar kawasan maka kecenderungan untuk membuka dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan pun semakin besar.
Pada  Tabel  10  dijelaskan  bahwa  sebesar  37 responden (24,67%) memiliki pendapatan kurang dari Rp 2.500.000,  sebesar  94  responden  (62,67%)  memiliki pendapatan  Rp  2500000-Rp  5000000,  sebesar  7 responden (4,67%) memiliki pendapatan Rp 5000000-Rp 7500000,  dan  sebesar  12  responden  (8%)  memiliki pendapatan lebih dari Rp 7500000.
Pendapatan  yang  rendah  merupakan  salah  satu faktor pendorong untuk melakukan kegiatan perambahan
di  dalam  hutan  (Purwita et  al. 2009)  dan  kemiskinan merupakan faktor paling berpengaruh terhadap sumberdaya hutan (Dien 2004). Di sisi lain, Pasha (2005) menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pendapatan petani  perambah,  maka  kecenderungan  untuk  membuka dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan pun semakin besar.  Hal  ini  dalam  Kanninen et  al. (2009)  disebutkan bahwa penyebab langsung yang memicu keputusan untuk mengkonversi  lahan  hutan  karena  pembukaan  hutan memerlukan  biaya  yang  rendah.  Ditambah  dengan pengawasan yang lemah menyebabkan semakin besarnya peluang terjadi kerusakan hutan.
Perolehan  pendapatan  sebagian  besar  berasal  dari dalam hutan. Dengan adanya program PHBM, masyarakat  telah  dihadapkan  pada  peluang  dalam pemanfaatan  lahan  untuk agroforestry .  Dalam  peraturan disebutkan  bahwa  selain  masyarakat  diperbolehkan menanam  sayuran  di  lahan  Perhutani,  mereka  pun  harus menanam  bibit  pohon  yang  diberikan  oleh  petugas Perhutani  dan  menyulamnya  kembali  jika  kualitas  bibit yang  ditanam  kurang  baik.  Di  sisi  lain,  perubahan  pola pemanfaatan  lahan  dari  berladang  hingga agroforestry telah meningkat cukup pesat. Pada kenyataannya, ladang sebagai salah satu kebutuhan bagi warga masyarakat desa dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup  selama  kurang  lebih 11 tahun jutsru menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa program  PHBM  membawa  dampak  yang  besar  pada penutupan lahan dan pendapatan masyarakat.
Selain  itu,  perolehan  pendapatan  akan  saling berbeda antara masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan  lokasi  pemboran  panas  bumi  dengan  masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pemboran panas
bumi.  Perbedaan  ini  disebabkan  oleh  tidak  semua  desa yang  menjadi  lokasi  penelitian,  mendapatkan  bantuan pemberdayaan masyarakat dari PT PGE. Berbeda dengan keberadaan  PT  PGE  di  tengah-tengah  masyarakat  Desa Laksana  yang  dapat  membawa  masyarakat  menuju kehidupan  yang  lebih  baik.  Berbagai  upaya  telah dilakukan  oleh  PT  PGE  melalui  bidang  CSR.  PT  PGE telah  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  melalui tenaga  kerja lokal dengan jumlah SDM  yang berkerja di PGE Kamojang mencapai 287 orang dan pendapatan per bulan yakni Rp 1.500.000,00. Pemberdayaan masyarakat pun  dilakukan  melalui  perekrutan  vendor  lokal  dengan jumlah  vendor  sebanyak  21  perusahaan,  jumlah  warga lokal 210 orang, upah rata-rata per hari Rp 40.000,00 dan pendapatan  per  bulan  mencapai  Rp  840.000.00.  Dalam rangka  meningkatkan  kemandirian  masyarakat,  PT  PGE pun  telah  memfasilitasi  adanya  pelatihan,  pendidikan, bantuan  beasiswa,  bantuan  promosi  pemasaran  dan bantuan alat peraga, serta meningkatkan kualitas gizi dan derajat  kesehatan masyarakat.  Dengan  demikian, keberadaan  PT  PGE  di  tengah-tengah  kehidupan masyarakat  sebenarnya  dapat  membawa  dampak  sosial ekonomi yang besar.
Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa pendapatan  erat  kaitannya  dengan  penyebab  pemicu perambahan  dan  konversi  lahan.  Mengingat  peluang untuk  terjadinya  deforestasi  adalah  sama,  baik  bagi masyarakat  dengan  pendapatan  rendah  maupun  tinggi, maka perlunya pemerintah daerah setempat meningkatkan  peluang  kesempatan  kerja,  kesempatan berusaha  serta  program  kemandirian  masyarakat  pada setiap  desa  yang  berbatasan  dengan  Cagar  Alam Kamojang  guna  menekan  terjadinya  perambahan  di dalam  kawasan  hutan.  Upaya  tersebut  menyebabkan setiap  masyarakat  memiliki  hak  yang  sama  dalam peningkatan taraf hidup.

## 4. Status Kepemilikan Lahan
Variabel  status  kepemilikan  lahan,  secara  umum memiliki  nilai-p  sebesar  0.008  yang  berarti  bahwa  pada taraf  nyata  5%  status  kepemilikan  lahan  berpengaruh terhadap  terjadi  dan  tidak  terjadinya  deforestasi.  Hasil keluaran  menunjukkan  X31(tidak  memiliki  lahan)  dan X32  (lahan  milik  sendiri)  memiliki  nilai-p  masing- masing  sebesar  0.028  dan  0.016  yang  berarti  bahwa
r spond n yan  “tidak m miliki lahan” dan “lahan milik s ndiri” b rb da p luan  untuk t rjadi d for stasi diban- din kan d n an “lahan milik s ndiri dan p m rintah”.
Pada  peubah dummy status  kepemilikan  lahan, “lahan  milik  s ndiri  dan  p m rintah”  dijadikan  s ba ai p mbandin .  Rasio  odd  antara  r spond n  yan   “tidak m miliki  lahan”  d n an  “lahan  milik  s ndiri  dan p m rintah”  s b sar  0.08   s rta  antara  “lahan  milik s ndiri”  d n an  “lahan  milik  s ndiri  dan  p m rintah” s b sar  0.064.  Hal  ini  b rarti  bahwa  kat  ori  “lahan milik  s ndiri  dan  p m rintah”  m miliki  p luan   l bih besar  untuk  terjadi  deforestasi  dibandingkan  dengan kat  ori  “tidak  m miliki  lahan”  maupun  “lahan  milik s ndiri”.
Tabel  11  menunjukkan  bahwa  masyarakat  yang m n olah  “lahan  milik  s ndiri  dan  lahan  p m rintah” dapat dipastikan telah menimbulkan deforestasi. S m ntara  rumah  tan  a  yan   m n olah  “lahan  milik s ndiri” atau rumah tan  a  yan  “tidak m miliki” lahan sangat  mungkin  termasuk  rumah  tangga  yang  mengolah lahan  pemerintah  tetapi  tidak  mengungkapkan  secara jujur (tidak mengakui). Hal ini disebabkan oleh perluasan lahan  agroforestry  ke  dalam  cagar  alam.Berdasarkan hasil wawancara, program PHBM memang dimanfaatkan oleh  masyarakat  desa  hutan  terutama  untuk  penanaman komoditi  pertanian  berupa  kentang,  cabai  dan  ubi  jalar. Hanya saja terjadi beberapa permasalahan terkait dengan lahan  kawasan  hutan  cagar  alam,  terutama  pada  lahan hutan  di  Desa  Sukarame,  dimana  kawasan  hutan produksi  dan  kawasan  hutan  cagar  alam  saling berbatasan.
Terlihat pada penampakan citra dimana lahan  yang semestinya  masih  menjadi  batas  kawasan  cagar  alam, sampai  saat  ini  telah  ditanami  oleh  masyarakat  sebagai perluasan  area  PHBM.  Secara  aktual,  hal  ini  disebabkan oleh tidak jelasnya tanda-tanda fisik batas kawasan hutan di  lapangan  sehingga  sering  beresiko  terhadap  klaim kepentingan  yang  tak  jarang  menimbulkan  konflik kepemilikan  lahan  (Royana  2013).  Oleh  karenanya, kejadian  ini  memungkinkan  lahan  yang  diolah  setiap responden  dapat  menjadi  bagian  dari  perluasan  lahan perhutanike  lahan  cagar  alam  tersebut.  Selain  itu,  desa- desa sampel kemungkinan memiliki andil dalam kejadian deforestasi  sebab  desa-desa  sampel  tersebut  berbatasan dengan kawasan Cagar Alam Kamojang.
Tabel 11.  Jumlah Kepala RT menurut Status Kepemilikan Lahan tiap Desa
Desa Kepemilikan Lahan Total Tidak Punya Milik Sendiri Lahan Pemerintah Milik Sendiri dan Lahan Pemerintah Tidak Mengalami Deforestasi 29 29 2 1 61 Mengalami Deforestasi 19 24 27 19 89 Total 48 53 29 20 150
Hasil  penelitian  Rakhmawati  (2003)  menyebutkan bahwa  luas  kepemilikan  lahan  pertanian  berpengaruh nyata  terhadapterjadinya  kerusakan  hutan,  dimana pertambahan  1  ha  luas  kepemilikan  lahanpertanian  tiap satu  orang  petani  akan  meningkatkan  kerusakan  hutan sebesarRp  239.421.100  di  KPH  Jatirogo.  Senoaji  (2011) menyatakan  lahan  pertanian  sebagai  penghasil  pangan memiliki luasan  yang terbatas, sehingga alternatif  utama untuk pemenuhan kebutuhan pangan adalah mengkonversi  lahan  hutan  menjadi  lahan  pertanian. Selanjutnya,  Ali  Djajono  (2009)  menyebutkan  bahwa perambahan  kawasan  hutan  lebih  disebabkan  kurangnya lahan  usaha  masyarakat  sekitar  hutan.  Okupasi  yang dilakukan  lebih  kepada  kepentingan  individu  akibat keterdesakan sempitnya usaha. Termasuk dalam katagori ini  masyarakat  yang  masih  mempraktekkan  pola perladangan berpindah. Masyarakat umumnya mengetahui  bahwa  yang  mereka  okupasi  atau  rambah adalah  kawasan  hutan  negara  yang  tidak  serta  merta dapat mereka miliki.
Berdasarkan wawancara dengan salah satu responden  yang  mengakui  telah  menanam  kubis  pada hutan  perlindungan  (istilah  bagi  hutan  cagar  alam), karena tidak mempunyai lahan dan pekerjaan sampingan, maka  keterdesakan  ekonomi  membawa  warga  untuk menanam di lahan cagar alam. Sementara itu, responden mengetahui  manfaat  cagar  alam  bagi  kehidupan,  namun ia  meyakini  bahwa  luasan  lahan  yang  diolah  tersebut masih  lebih  rendah  dibandingkan  luasan  hutan  yang  ada sehingga  menanam  kubis  pada  lahan  yang  sempit  tidak akan mempengaruhi luasan hutan. Di sisi lain, salah satu responden  dengan  pendapatan  yang  tinggi  mengakui selain  mengolah  di  lahan  Perhutani,  ia  pun  memiliki pekerjaan sampingan serta mampu mempekerjakan orang dalam  pengolahan  lahannya  tersebut.  Pada  umumnya, sebagian responden mengetahui bahwa dalam pemanfaatan  panas  bumi  memerlukan  pembukaan  lahan hutan dan mengeluhkan bahwa adanya pembukaan hutan tersebut  menyebabkan  luasan  hutan  menjadi  berkurang. Lebih jauh lagi, dinyatakan bahwa bisa saja mengakibatkan  perluasan  lahan  dalam  kawasan  hutan yang  lebih  besar  yang  disebabkan  oleh  ketidaktahuan masyarakat.
Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa meningkatnya  aktifitas  pertanian  akan  mendorong peningkatan  luas  kebutuhan  lahan  yang  berakibat  pada konversi  di  berbagai  penutupan  lahan  menjadi  lahan budidaya.  Terlebih  dengan  harga  kebutuhan  rumah tangga  yang  cenderung  meningkat  dari  waktu  ke  waktu, maka  para  petani  dituntut  untuk  terus  berupaya meningkatkan usaha pertanian mereka sehingga pencarian  lahan  subur  akan  terus  diupayakan  demi meningkatkan  hasil  panen  dan  lahan  hutan  akan  terus digarap.
Dengan  demikian,  perlu  adanya  penyuluhan mengenai  upaya  peningkatan  hasil  panen,  khususnya melalui diversifikasi komoditi dan pentingnya sosialisasi secara  berkala  kepada  masyarakat  mengenai  fungsi,
manfaat  kelestarian  hutan  dan  dampak  kerusakan  hutan terhadap  kehidupan  manusia.  Di  sisi  lain,  pengawasan yang  ketat  dan  penegakan  hukum  yang  tegas  serta peningkatan peran dan kerjasama dari pemerintah daerah, pengelola  BKSDA,  PT  PGE  dan  para  pemangku kepentingan  lainnya  dalam  menggandeng  masyarakat desa  hutan  akan  memacu  mereka  dalam  hal  mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya hutan dan perambahan kawasan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.   Kesimpulan
1. Hasil  analisis  citra  landsat  menunjukkan  tipe tutupan  lahan  berupa  hutan  masih  mendominasi tutupan  lahan  di  Cagar  Alam  Kamojang  dengan luasan sebesar 4231.26 ha atau menutupi kawasan Cagar Alam Kamojang dengan penutupan sebesar 51.17%.  Luas  tutupan  lahan  ini  termasuk  dalam skala  intensitas  50-75%,  yang  artinya  kondisi hutan  Cagar  Alam  Kamojang  sampai  dengan tahun  2011  termasuk  dalam  status  terganggu. Gangguan  terhadap  kawasan  hutan  Cagar  Alam kamojang,  diantaranya  pembukaan  lahan  hutan oleh PT PGE Kamojang (8,9 %) dan  perambahan kawasan oleh masyarakat (91,1 %).
2. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pendapatan dan status kepemilikan lahan merupakan  faktor  sosial  ekonomi  yang  patut untuk  diperhatikan  sebab  berdampak  terhadap kualitas hutan.
2.   Saran
1. Dalam  menjaga  fungsi  ekologi,  terutama  kondisi fisik  kawasan  hutan  konservasi,  mengingat perambahan  kawasan  dan  pemanfaatan  panas bumi  selama  energi  panas  masih  tersimpan  di dalam  fluida  dan  batuan  di  dalam  sistem  panas bumi  akan  terus  berkembang,  maka  pengukuran tren  perubahan  penutupan  lahan  pada  beberapa tahun  ke  depan  harus  tetap  dilakukan  sebagai upaya  pencegahan  deforestasi  di  Cagar  Alam Kamojang.
2. Mengingat  pendapatan  dan  status  kepemilikan lahan  merupakan  faktor sosial ekonomi penyebab deforestasi  dan  masyarakat  akan  selalu  hidup berdampingan  dengan  hutan,  maka  perlu  dilaku- kan  upaya  pendekatan  terhadap  sosial  ekonomi masyarakat  meliputi  pengembangan  kurikulum pendidikan  konservasi  sejak  sekolah  dasar, sosialisasi mengenai fungsi, manfaat, dan dampak kerusakan hutan, peningkatan keterampilan di luar bidang  pertanian,  serta  upaya  penyuluhan  per- tanian, khususnya diversifikasi komoditi.
3. Keragaman  dari  respon  mampu  dijelaskan  oleh faktor-faktor  dalam  model,  sedangkan  sisanya dijelaskan  oleh  faktor  di  luar  model.  Oleh  sebab
itu,  masih  diperlukan  adanya  penambahan variabel lain dalam analisis regresi logistik di luar model  yang  sudah  ada,  yang  diperkirakan  akan mempengaruhi status deforestasi hutan.
4. Program  pemberdayaan  masyarakat  dari  PT  PGE tidak  dirasakan  oleh  semua  desa  yang  berbatasan dengan  cagar  alam  sehingga  peran  pemerintah daerah  dalam  peningkatan  peluang  kesempatan kerja  dan  kesempatan  berusaha,  serta  program kemandirian  masyarakat  harus  lebih  merata  pada masing-masing desa.

## DAFTAR PUSTAKA
[BBKSDA]  Balai  Besar  Konservasi  Sumberdaya  Alam Hayati  dan  Ekosistem.  2008.  Laporan  Evaluasi Fungsi Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Bandung.
Contreras-Hermosilla,  A.  2000. The  Underlying  Causes of  Forest  Decline .  Occasional  Paper  No.  30  ISSN 0854-9818. CIFOR.
Dhorde,  Das,  Dhorde.  2012. Evaluation  of  Land  Use/ Land  Cover  Change  in  Mula-Mutha  Watershed, Pune  Urban  Agglomeration,  Maharashtra,  India, Based  on  Remote  Sensing  Data .  Open  access  e- Journal Earth Science India, ISSN: 0974 – 8350Vol. 5(III), July, 2012, pp. 108-121.
[Ditjen  PHKA]  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan dan  Konservasi  Alam.  2012.  Laporan  Pelaksanan Kegiatan  Evaluasi  Kawasan  Cagar  Alam  Kawah Kamojang. Bogor.
Dien  VT.  2004. Susceptibility  to  forest  degradation:  A case study of the application of remote sensing and GIS  application  in  Bach  Ma  National  Park,  Tua Tien  Hue  Province,  Vietnam  [thesis] .  The Netherlands:  International  Institute  for  Geo- Information Science and Earth Observation.
Djajono  A.,  2009.  Persoalan  Sosial  Ekonomi  Seputar Kawasan  Hutan  “P rambahan  Kawasan”.   Artikel. Wednesday, 28 Mei 2014 08:30.
Djakapermana.  2010.  Pengembangan  Wilayah  Melalui Pendekatan Kesisteman. Bogor: IPB  Press.
Dwipayanti,  Kastaman,  Asdak.  2009.  Model  Dinamika Sistem  Kerusakan  Hutan  di  Kecamatan  Ciemas Kabupaten  Sukabumi.  Prosiding  Seminar  Nasional Himpunan  Informatika  Pertanian  Indonesia  2009. ISBN:978-979-95366-0-7.
Giliba,  Boon,  Kayombo,  Chirenje  and  Musamba.  2011. The  Influence  of  Socio-  economic  Factors  on Deforestation:  A  Case  Study  of  the  Bereku  Forest Reserve  in  Tanzania .  J  Biodiversity,  2(1):  31-39 (2011).
Gunawan  dan  Prasetyo.  2013.  Fragmentasi  Hutan:  Teori yang  mendasari  penataan  ruang  hutan  menuju pembangunan  berkelanjutan.  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Bogor.
Haeruman.  2005.  Paradigma  Pengelolaan  Sumberdaya Alam  Indonesia  di  Masa  Mendatang:  Konsep  dan Pemikiran  Prof.  Dr.  Ir.  Herman  Haeruman  Js,  MF. Prosiding  Seminar  Nasional  Fakultas  Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
Kanninen,  Murdiyarso,  Seymour,  Angelsen,  Wunder, German. 2009. Apakah hutan dapat tumbuh di atas uang? Implikasi penelitian deforestasi bagi kebijakan  yang  mendukung  REDD.  Perpesktif Kehutanan No 4. CIFOR. Bogor.
Lillesand&Kiefer. 1990. Penginderaan Jauh dan Interpretasi  Citra.  Terjemahan  Dulbahari,  P. Suharsono, Hartono, Suharyadi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Lindstrom,  Mattsson,  Nissanka.  2012. Forest  Cover Change  In  Sri  Lanka:  The  Role  Of  Small  Scale Farmers .  Applied  GeographyVolume  34,  May 2012, Pages 680–692.
Lubis  dan  Nakagoshi.  2011. Land  Use  and  Land  Cover Change  Detection  using  Remote  Sensing  and Geographic Information System in Bodri Watershed,  Central  Java,  Indonesia .  Jurnal  of International  Development  and  Cooperation,  Vol .18, No. 1, 2011, pp. 139-151.
Panta,  Kim  K,  Joshi  C.  2008. Temporal  Mapping  of Deforestation  and  Forest  Degradation  in  Nepal: Applicatons  to  Forest  Conservation .  J.  Forest Ecology and Management 256:1587-1595.
Paranoan. 2012. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan Dan  Lahan  (Studi  Kasus:  Program  Gn-Rhl  Bp-Das Saddang Kabupaten Tana Toraja). Artikel.
Pasha  R.  2005.  Hubungan  Kondisi  Sosial  Ekonomi Perambah Hutan dengan Pola Penggunaan Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Studi Kasus di  Kecamatan  Way  Tenong,  Kabupaten  Lampung Barat,  Provinsi  Lampung).  Skripsi.  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
Prasetyo,  Harijadi,  Suryo,  Beni,  Yudi.  2009. Spatial Model  Approach  on  Deforestastion  of  Java  Island, Indonesia . Journal of Integrated Field Science Vol. 6: 37-44.
Purwita et  al .  2009. Analisis  Keragaman  Ekonomi Rumah  Tangga:  Studi  Kasus  Pengelolaan  Hutan Bersama  Masyarakat  di  Pengalengan  Bandung Selatan.Bandung: Jurnal Penelitian  Sosial Ekonomi dan  Ekonomi  Kehutanan  Vol.  6.1  Maret  2009,  Hal 53-68.
Rakhmawati.  2003.  Analisis  Sosial  Ekonomi  Kerusakan Hutan  di  KPH  (Kesatuan  Pemangkuan  Hutan) Jatirogo  Perum  Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur. Skripsi.  Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian Bogor.
Royana.  2013.  Panduan  Kelestarian  Ekosistem  untuk
Pemanfaatan Panas Bumi. Yayasan WWF Indonesia. Jakarta.
Scrieciu.  2006. Can  Economic  Causes  Of  Tropical Deforestation  Be  Identified  at  a  Global  Level? . Ecological Economics 62 (2007 ) 603–612.
Senoaji,  G.  2011. Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat Sekitar  Hutan  Lindung  Bukit  Daun  di  Bengkulu. Jurnal  Penelitian  Jurusan  Kehutanan  Fakultas Pertanian, Volume 13 No. 1, Maret 2011: 1-17.
Suhendang.  2002.  Pengantar  Ilmu  Kehutanan.  Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan (YPFK). Bogor.
Sunderlin  dan  Resosudarmo.  1997.  Laju  dan  Penyebab Deforestasi  di  Indonesia:  Penelaahan  Kerancuan dan  Penyelesaiannya.Occasional  Paper  No.  9  (I). ISSN  0854-9818Mar 1997.Center  For  International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
[UU]  Undang-undang  RI  No.  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Yusri, Basuni, Prasetyo. 2012. Analisis Faktor Penyebab Perambahan  Kawasan  Taman  Nasional  Gunung Ciremai.  Media  Konservasi  Vol.  17,  No.  1,  April 2012: 1-5.