## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
M. Rahul Fauzan Saragih 1 , Bakti Jaya Negara Pohan 2 , Tetty Marlina Tarigan 3 1,2,3 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara rahulfauzan37@gmail.com 1

## ABSTRACT
Law No 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption which put the act of obstruction of justice becomes part of a corruption and can threaten the advocate profession in protecting the law interests of clients. Advocates have the immunity right during their duties and profession as regulated in Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates. This study have aims to know the legal  aspect  of  an  advocate in law enforcement of obstruction of justice, also to find out the criminal responsibility of advocate in obstruction of justice that they do in the process of law enforcement for criminal action. This study using the normative method which namely the method used in legal research conducted by examining the literature and addressed to written regulations. This study showed that the immunity right can be applied as far as it's concerning to the criminal procedure that must be fulfilled by advocates both outside and inside the trial to protect the legal concerns of the client. Although the criminal liability of lawyers in obstruction of justice when it is proven to be harmful by conducting unlawful acts to obstruct the process of law enforcement of corruption, it possible to be held professionally and criminal liability.

## Keyword : criminal responsibility, advokat , obstruction of justice

## ABSTRAK
Undang-undang  NKRI  No.20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi mengkualifikasi obstruction of justice sebagai delik lain yang berkaitan dengan delik korupsi dinilai mengancam profesi advokat dalam melindungi klien. Advokat merupakan hak imunitas  sebagai  bentuk  perlindungan atas profesinya yang termaktub pada Undang Undang NKRI  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  hak imunitas  advokat  pada  aspek  penegakan hukum pada tindak pidana korupsi serta bertujuan mengetahui pertanggungjawaban  pidana advokat pada obstruction of justice yang dilakukannya pada saat proses hukum pemberantasan korupsi.Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif  yaitu  metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan menelaah pustaka dan ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis. Hasil studi menunjukan bahwa hak imunitas berlaku sepanjang adanya itikad baik yang harus dipenuhi oleh advokat baik diluar maupun didalam persidangan dalam rangka melindungi kepentingan hukum klien. Serta  terhadap  aspek  pidana  advokat  pada obstruction of justice ketika terbukti mencederai itikad  baik  dengan  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  untuk  menghalangi  proses penegakan hukum perkara korupsi maka bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
Kata kunci : advokat , pertanggungjawaban pidana, obstruction of justice

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang  Masalah
Corruption kian menjelma menjadi    wabah menakutkan bagi kelangsungan  bangsa  serta  sulit  dikendalikan,  meluas  dan  sistematis. Pemberantasannya tidak hanya   dengan   menegakkan   aspek   korupsi   secara   murni yang    berdampak    pada  timbulnya  kerugian  keuangan  negara  namun  juga  korupsi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
tidak  murni  yakni  delik  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana yang  terdapat  pada  Bab  III  Undang-Undang  NKRI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  UU  PTPK)  yakni  pada pasal  21  hingga  24.  Segala  perbuatan  yang  diatur  dalam  Bab  III  UU  PTPK  tersebut dikualifikasikan  juga  sebagai  bentuk  perbuatan contempt  of court. 1 Pengaturan delik korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  UU PTPK dalam prakteknya dihadapkan berbagai halangan  baik  yang  terjadi  sebelum  proses  peradilan  maupun  sesudah  proses peradilan. 2
Serangkain  tindakan  menghalangi  proses  penegakan  hukum  korupsi  pada konvesi  International United  Nation  Convention  Againts  Corruption/  UNCAC diatur dalam pasal 25 dengan istilah obstruction of justice. Istilah tersebut adalah terminology yang  berkembang  dari  sistem  hukum anglo  saxon. 3 UNCAC  yang bersifat mandatory offence yang  kemudian  berkembang  memberikan  konsekuensi  logis  pada dituangkannya  pasal  25  UNCAC  lebih  lanjut  pada  Bab  III  UU  PTPK  yang  tergambar dalam  pasal  21,22,23 dan 24 namun obstruction of justice termaktub dalam pasal 21. Tindak  pidana  korupsi  yang  begitu  kompleks  tak  jarang  menimbulkan  berbagai perlawanan dari pihak, salah satunya dalam berberapa kasus datang dari pihak advolat dalam  konteks  profesinya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  pada  klien dipersidangan.  Advokat  sebagai  bagian  dari  penegak  hukum  berperan  dalam mempresentasikan hak asasi manusia di persidangan dengan memberikan jasa hukum sebagai halnya termaktub pada Undang Undang NKRI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  Melakukan  pembelaan  ataupun  tindakan  hukum  lainnya  yang  bertujuan melindungi  klien  dalam  aspek  kepentingan  hukumnya  adalah  salah satu jasa hukum advokat. 4 Jasa  hukum  yang  ditawarkan  salah  satunya  yakni  Advokat  memberikan perlindungan  terhadap  kepentingan  hukum  klien  memilik i  hak  khusus  yakni  hak imunitas diatur pada pasal 16 UU Advokat. Menjadi sebuah pertanyaan ketika Advokat yang  diberikan  hak  imunitas  dalam  beracara  dipersidangan  kemudian  dihadapkan pada  pasal obstruction  of  justice yang  dapat  dengan  mudah  menjerat  Advokat. Rumusan pasal 21 UU PTPK yang pada 2019 sempat dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi  dengan  dalil  multitafsir  pada  pasal  tersebut  serta  sangat  tipisnya  sekat antara  perlindungan pada profesi advokat dengan ancaman pidana yang dapat secara mudah di dalilkan kepada profesi yang officium nobile ini untuk dipidanakan. Beranjak dari  polemik  tersebut,  memaparkan  kembali  batasan  hak  imunitas  dengan
1 Nugroho,  Sutanto,  R.  B.  Sularto,  dan  Budhi  Wisaksono.  "Pengaturan  Tindak  Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia." Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017):  6-8.
2 Gareda,  Markhy  S.  "Perbuatan  Menghalangi  Proses  Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan  Pasal  21  UU  No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001." Lex Crimen 4, no. 1 (2015):134-140.
3 Agustina, Shinta, Dkk, Obstruction Of Justice Tindak  Pidana Menghalangi Proses Huk um Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, (Jakarta,Themis Books, 2015),29.
4 Selengkapnya  Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    18 Tahun 2003.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pertanggungjawaban  pidana  dari  profesi  advokat  pada  tindak  pidana  korupsi dirasa perlu  untuk  diuraikan  pada  penulisan  ini.  Penulis  ini  tidak  hanya  memaparkan kedudukan  hak  imunitas  yang  sesungguhnya  pada  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi tetapi juga menguraikan bekerjanya pertanggungjawaban dalam aspek pidana serta  kode  etik  profesi  advokat  saat  terjadinya  suatu  tindakan  yang  berupa pelanggaran kode etik ataupun ketentuan pidana.
Dalam  upaya  pembelaan  kepada  klien  tersebut  tak  jarang  terdapat beberapa advokat yang terjerat dalam obstruction of justice , seperti dalam kasus Mega Proyek E- KTP  yang  menjerat  pengacara  Fredrich  Yunadi  dengan  pasal  21  UU  PTPK  serta  5 pengacara  lainnya  yang  dinyatakan  menghalangi  penyidikan  yang  mengakibatkan terganggunya  proses  hukum  yang dilaksanakan oleh KPK sebagai salah satu lembaga pemberantas  tindak  pidana  korupsi.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penulis melakukan  kajian  mengenai  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Advokat  Pada Obstruction  Of  Justice Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi”.

## Rumusan  Masalah
1. Bagaimana  batasan  hak  imunitas  advokat  dalam  penegakan  hukum obstruction of justice pada tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban pidana advokat pada obstruction of justice yang dilakukannya selama proses penegakan hukum tindak pidana korupsi ?

## Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui kedudukan hak imunitas advokat dalam penegakan hukum obstruction of justice pada tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana advokat pada obstruction of justice yang dilakukannya dalam proses hukum tindak pidana korupsi

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini beranjak dari problem hukum yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan  tafsir  pasal  21  UU  PTPK  yang  batasan  pengaturannya  banyak  menimbulkan pertentangan dikalangan advokat. Penelitian normatif dipergunakan dalam penelitian ini, yang  mana  penelitian normatif/doctrinal yakni  suatu  penelitian  hukum  dengan meletakkan  hukum  sebagai  bangunan  dari  suatu  norma.  Penulisan  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan / statute approach, pendekatan konseptual / conceptual approach, dan pendekatan kasus / case approach. Pada penulisan ini analisis data bersifat kualitatif dengan teknik analisis data yang dilakukan meliputi pengklasifikasian data yang diklasifikasikan  menurut  jenis  serta  penyajian  hasil  analisis  dalam bentuk narasi dan kemudian pengambilan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Batasan  Hak Imunitas  Advokat Pada Penegakan  Hukum Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi
Officium  nobile merupakan  julukan  bagi profesi advokat yang diartikan sebagai profesi mulia mengedepankan kepentingan serta hak masyarakat dalam proses peradilan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Profesi yang bebas, bertanggungjawab serta mandiri merupakan konsekuensi logis profesi Advokat yang dikualifikasikan menjadi salah satu penegak hukum pada sistem peradilan pidana. 5 Pengaturan mengenai hak imunitas secara umum dapat dilihat pada pasal 50 KUHP  menyebutkan  bahwasanya  orang  yang  dalam  menjalankan  suatu  perbuatan berlandas pada suatu ketentuan undang undang tidak boleh dipidana. 6 Dalam konteks ini, hak imunitas advokat diatur lebih lanjut pada UU Advokat. Tidak dapatnya advokat untuk dituntut secara pidana ataupun perdata pada saat menunaikan tugasnya dengan berlandas pada iktikad baik termuat dalam pasal 16 UU Advokat untuk memberikan perlindungan advokat. 7 Hak  imunitas  diteguhkan  kembali  dengan  keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  26/PUU-VI/2013  yang  menerangkan  bahwa  pasal  16  UU  Advokat diartikan profesi advokat tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata sejauh menunaikan  tugas  serta  profesinya  berlandas  pada  iktikad  baik  didalam  serta  diluar persidangan.
Pada  prinsipnya  Pasal  16  UU Advokat menetukan bahwa recht persoon sebagai orang yang melaksanakan perbuatan walaupun dalam perbuatan tersebut sangat dekat dengan  kemungkinan  melakukan  tindak  pidana  jika  hal  tersebut dilandasi oleh suatu perintah  undang  undang  maka  pelaku  tidak  dapat  dihukum. 8 Jika  dicermati  kembali bahwa  tolak  ukur  dari  hak  imunitas  adalah  iktikad  baik  yang  berdasar  pada  hukum, sehingga  dalam  konteks  ini  hukum  sebagai  suatu  prosedur  atau  suatu  rangkaian penegakan hukum salah satunya yakni proses hukum penegakan tindak pidana korupsi. Sekilas pada rumusan pasal 16 UU Advokat memberikan kesan bahwa profesinya sebagai officuim  nobile kebal  hukum,  namun  jika  dicermati  pada  pasal  4  UU  Advokat  yang mengatur sumpah advokat sebelum menjalankan profesinya haruslah bersikap jujur, adil, serta bertanggungjawab berlandas hukum serta keadilan.
Kedudukan hak imunitas advokat sangat rentan mengalami kriminalisasi karena batasan antara perbuatan menghalangi proses hukum sebagaimana diatur pada Pasal 21 UU PTPK yang mengatur tentang obstruction of justice dianggap dalam grey area. Hakekat dari  pasal  ini  hanya  mengatur  pada  perbuatan  mencegah,  merintangi  ataupun menggagalkan proses hukum dengan subjek delik yakni setiap orang yang tidak terbatas pada profesi advokat saja, namun pada prakteknya profesi advokatlah yang paling remtan untuk terjerat pasal 21 UU PTPK. Batasan antara obstruction of justice dan hak imunitas bergulir  hingga  timbul  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi  yang  pada  pokoknya mendalilkan  bahwa  pasal  21  UU  PTPK  multitafsir  dan  tidak  memberikan  jaminan kepastian hukum bagi profesi advokat, namun dalam uji materi tersebut hakim Mahkamah Konstitusi  menilai  permohonan  tersebut  kabur sehingga uji materi Pasal 21 UU PTPK tidak dapat diterima.
5 Rozi, Mumuh M. "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam  sistem  Peradilan pidana dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, no. 2 (2017):  628-647.
6 Selengkapnya Pada Pasal 50 KUHP
7 Selengkapnya Pada Pasal 16 UU Advokat
8 Atmaja, Ida Wayan Dharma Punia, dan I. Wayan Suardana. “Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi.” Kertha Wicara: Journal Ilmu Huk um: 1-13.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Beranjak dari hal tersebut, lahirnya Pasal 21 UU PTPK tidak dapat dilepaskan dari Pasal  221  KUHP.  Aspek normative mengatur  usaha  usaha  untuk  merintangi  proses penegakan hukum termaktub pada KUHP yakni tersurat di Pasal 216 s/d 222 yakni bahwa segala tindakan dari pihak yang akan menghalangi proses hukum dapat dikenakan pidana. Kedua  instrument  pidana  baik  dalam  KUHP  maupun  UU  PTPK yang mengatur secara khusus  memiliki  perbedaan  yakni  jika  menyimak  kembali  pasal  221  KUHP  memiliki tendesi pada tujuan yang dapat diartikan bahwa seseorang melakukan tindakan seperti menghindari  proses  hukum  ataupun  menghilangkan  barang  bukti  merupakan  tujuan untuk menghalangi proses penyidikan. Berbeda halnya dengan Pasal 21 UU PTPK yang memiliki  tendesi  pada  perbuatan,  sehingga  terlepas  dari  tujuan  untuk  menyebabkan terhalangnya proses hukum ketika telah terbukti bahwa adanya suatu perbuatan yang mencegah,  merintangi  serta  menggagalkan  proses  hukum  baik  secara direct ataupun indirect maka besar peluang untuk dujerat pasal 21 UU PTPK. Advokat sebagai officer of the court yakni sebagai pejabat pada proses peradilan sehingga memiliki otoritas untuk selalu menjadi aspek officium nobile profesinya, sehingga ketentuan  pasal  14  UU  Advokat  yang  mengatur  kebebasan  advokat  dalam  berprofesi mengandung makna tidak terdapatnya intervensi baik dalam bentuk intimidasi, rintangan serta  tindakan  dari  aparat  penegak  hukum  lain  untuk  merendahkan profesi advokat. Adapula  klausa  sidang  pengadilan  yang  menjadi  lingkup  dari  hidupnya  hak  imunitas advokat dapat dilihat pada penjelasan pasal 16 UU Advokat yang dalam penjelasannya belum cukup untuk membuat jelas sehingga menjadi lex certa. Terhadap dal tersebut telah dijelaskan  kembali  pada  Putusan  MK  No 26/PUU-XI/2013 berkaitan dengan pegujian Passal 16 tersebut. 9 Diaturnya obstruction  of  justice karena  pada  pokoknya  tindakan  tersebut berpotensi  merintangi  serta  menghambat  proses  hukum  pemberantasan  korupsi. Kompleksitas  tindak  pidana  korupsi  yang  semakin  tinggi  telah  jelas  berdampak pada kerugian dalam aspek keuangan dan perekonomian negara menjadikan segala tindakan lain  yang  dianggap  menghalangi  proses  penegakannya  adalah  suatu  tindak  pi dana. Terhadap hal tersebut maka hak imunitas yang ada dalam tubuh advokat memiliki batasan batasan yang berlandas pada iktikad baik dalam proses memberikan jasa hukum pada klien. Hak imunitas merujuk pada penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyuratkan dapat ditariknya dua syarat utama yang harus berlandas pada iktikad baik dan dilindungi oleh hak imunitas adalah terkait dengan tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya  sehingga  secara  sederhana  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  tidak melanggar  hukum. 10 Hak  imunitas  ini  hanya  berlaku  pada  saat  advokat  menjalankan profesinya dengan tetap menegakkan hukum dan undang undang serta kode etik advokat. Hal ini menyebabkan ketika suatu undang undang lain diluar dari UU Advokat mengatur penegakan hukum bagi setiap orang tidak terkecuali advokat yang memiliki hak imunitas
9 Kresnadinata, Putu, and I. Putu Rasmadi Arsha Putra. “Batasan Perlindungan Advokat Saat Memberi  Jasa  Hukum  Di  Luar  Pengadilan  Ditinjau  Dari  Putusan Mk No. 26/Puu -Xi/2013.” Kertha Wicara: Journal Ilmu Huk um 8, no. 5:1-14.
10 Amiruddin, “Pertanggungjawaban Sosio Yuridis Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” Legal Opinion: Jurnal Ilmu Huk um 5, no. 5.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
jika  dianggap  melakukan perbuatan yang unsurnya yakni “mencegah, merintangi atau menggagalkan”  yang  dilakukan  dengan  cara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam proses hukum yang bermuara di pengadilan maka dapat diancam oleh Pasal 21 UU PTPK tersebut.  Adanya  hak  imunitas  tidak  menjadikan profesi advokat sebagai profesi yang kebal  hukum,  karena  pembatasan hak imunitas ada pada iktikad baik yang dijalankan selama  memberikan  pendampingan  hukum  kepada  klien, ketiadaan iktikad baik pada advokat menjadikan hak imunitas gugur secara langsung. Hal ini sejalan dengan adagium equalitiy before the law yang dijamin secara konstitutif.
B.  Pertanggungjawaban  Pidana  Advokat  Dalam Obstruction  Of  Justice yang Dilakukannya  Pada Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Immunity  right ialah hak yang dimiliki oleh salah satu law enforcer di Indonesia yakni advokat. Dalam menggunakan hak tersebut advokat harus berada dalam lingkup profesinya  yang  sejalan  pada  hak  dan  kewajiban  yang  termaktub  dalam  Bab  IV  UU Advokat.  Lain  hal  dalam  proses  menjalankan  profesinya sebagai advokat, bukan tidak mungkin jika advokat dapat dituntut berdasarkan pada tidak adanya iktikad baik karena telah menghalangi proses hukum dipersidangan, terkhusus dalam kasus tindak pidana korupsi.  Rumusan  pasal  21  UU  PTPK  yang  mengatur obstruction  of  justice mengkualifikasikan  tindakan  menghalang  halangi  proses  hukum  menjadi  3  yakni perbuatan pelaku mencegah, merintangi ataupun menggagalkan proses penegakan hukum pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan pada proses peradilannya yang kemudian dituangkan dalam serangkaian penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan pada sidang  di  pengadilan  kepada  tersangka  atau  juga  para  saksi di perkara tindak pidana korupsi. 11 Pelaku  delik  tersebut  telah  melakukan  perbuatan  khusus  sehingga  proses penegakan hukum tidak dapat terlaksana. 12
Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mengenal pertanggungjawaban pidana mengandung asas culpabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, hukum pidana mengenal tiada suatu kesalahan yang terjadi dengan tidak melawan hukum. Kemudian pula teori dengan istilah geen straf zonder sculd atau keine strafe onle schuld. 13 Kemampuan  bertanggungjawab,  adanya  kesalahan  (kealpaan/culpa  atau  dolus)  serta tidak adanya klausa pembenar adalah unsur dari pertanggungjawaban pidana. 14 Unsur kesalahan dalam arti luas yakni adanya kemampuan bertanggungjawab ( schuldfahigkeit atau zurechunungsfahigkeit )  yang  berhubungan  dengan  keadaan  psikis  pelaku.  Unsur selanjutnya harus dibuktikan yakni adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan adanya unsur kesengajaan ( dolus ) ataupun kealpaan ( culpa ). Dalam pertanggungjawaban pidana mengenal adanya doktrin strict liability yang berarti bahwa subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah memenuhi actus reus sebagaimana dirumuskan
11 Selengkapnya pada Pasal 21 UU PTPK
12 R Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi, ( Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2010) h.158
13 Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana – Edisi Revisi, , ( Yogyakarta, Cahya Atma Pusaka, 2015) h. 153
14 Padil, “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal IUS Kajian Huk um dan Keadilan 4, no. 1 (2016): 1-16

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pada undang undang, sehingga strict liability dikenal pula sebagai pertanggungjawaban mutlak yang dapat dikenakan langsung pada pelakunya. 15
Strict  liability diberlakukan  pada  perkara  pelanggaran  salah  satunya  yakni contempt  of  court. 16 Contempt  of  court terdiri  atas direct  contempt yakni  suatu  bentuk penghinaan yang dilakukan secara langsung baik didalam ruang sidang maupun diluar sidang  saat  berlangsungnya  suatu  persidangan.  Lain  halnya  dengan indirect contempt salah satunya adalah perbuatan menggangu dan menghalangi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara ataupun juga pejabat pengadilan serta p enegak hukum  yang  terlibat  dalam  proses  hukum  tersebut,  hal inilah yang digolongkan pada obstruction of justice. 17 Agar mampu dimintai pertanggungjawaban pidana kepada advokat maka  harus  mempertimbangkan  hak  imunitas  yang  menjadi  kekebalan  dari  advokat dalam  menjalankan  profesinya.  Hak  imunitas  dipandang  hidup  ketika  advokat menjalankan  profesinya yang berpegang teguh pada UU Advokat dan kode etik profesi serta adanya iktikad baik yakni sesuai dengan ius constitutum serta tidak melawan hukum dengan demikian secara a contrario itikad baik diluar maupun didalam persidangan harus dijunjung tinggi oleh advokat. Pada tindakan obstruction of justice yang diklasifisi sebagai salah satu dari contempt of court, aspek pertanggungjawaban pidana pada profesi advokat memandang advokat dalam melakukan pelanggaran tidak dalam lingkup profesi sebagai advokat, sehingga hak imunitas yang hanya melekat pada profesi advokat menjadi gugur. Selain aspek pidana yang mengikat advokat jika melakukan pelanggaran, adapula aspek kode etik yang harus di junjung tinggi. 18
Dalam kode etik Advokat telah mengatur secara terang berkaitan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan ketika profesi ini melanggar kode etik. 19 Tidak dapat dituntutnya advokat secara perdata maupun pidana sejalan dengan adanya ketentuan Pasal 7 huruf g Kode  Etik  Advokat  yang  menentukan  bahwa  terdapat  kebebasan  bagi  advokat  untuk memberikan/mengeluarkan suatu pernyataan didalam persidangan pengadilan pada saat melakukan  pembelaan  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  klien  dengan  muatan pembelaan  yang  proposional serta untuk hal tersebut advokat diberikan hak imunitas hukum. 20 Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang mengatur kepribadian advokat pada saat menjalankan tugasnya advokat haruslah menjunjung tinggi hukum. 21 Adapun pada dewan  kehormatan  advokat  diatur  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat,  rekan  sejawat,
15 Hikmawati, Puteri. “Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacle Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal  Of  Corruption).” Jurnal  Negara  Huk um:  Membangun  Huk um  untuk   Keadilan  dan Kesejahteraan 8, no. 1 (2017): 131-150 16 Artaji, Artaji. “Eksistensi Pranata Contempt Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarak at 2, no. 8 (2018): 674-677 17 Asshiddiqie, Jimly. “Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan.” Jurnal Huk um dan Peradilan 4, no. 2 (2015): 199-222.
18 Mamengko, Rudolf S. “Product Liability Dan Profesional Liability Di In donesia.” Jurnal Ilmu Huk um 3, No. 9: 1-10.
19 Lihat pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Profesi Advokat
20 Nyoman Serikat, P. J., dan Silvia Daryanti Purwoto. “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku  Tindak  Pidana  Suap  terhadap  Hakim  (Studi  Kasus   Putusan  Nomor  1319k/pid.sus/2016). “ Diponegoro Law Review 6, no. 2 (2017): 1-15.
21 Selengkapnya dalam Pasal 11 Kode Etik Advokat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
organisasi  ataupun  dewan  pengawas  advokat.  Pada  hal  ini  terdapat  dua  sisi pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada advokat, pertanggungjawaban profesi tidak  dapat  menghalangi  pertanggungjawaban  pidana  advokat  ketika  telah  terbukti melanggar hukum. Dalam kata lain sekalipun terbukti melanggar kode etik namun ketika dalam  pelanggaran  kode  etik itu juga mengandung muatan tindak pidana maka dapat diproses secara pidana serta menggugurkan hak imunitas advokat. Untuk menentukan pertanggungjawaban profesi dari advokat harus dapat melihat secara utuh pada aspek pelanggaran kode etik profesi yang dianggap mencederai martabat advokat serta melalui proses pertimbangan-pertimbangan yang kemudian diputuskan oleh Dewan Kehormatan Advokat.
Melancarkan tindak pidana obstruction of judtice secara negative tentu merupakan bentuk itikad tidak baik dalam menjalankan profesi yang mulia, sehingga dalam perspektif kode etik advokat dilakukannya obstruction of justice juga turut menjadi dasar pembenar timbulnya  pertanggungjawaban  profesi  serta  pertanggungjawaban  pidana  yang  bisa dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Jika bercermin pada kasus Fred erich Yunadi yang  divonis  bersalah  merintangi  penyidikan  kasus  e-KTP.  Dalam  kasus  tersebut Frederich mengupayakan adanya penundaan proses hukum ( pending judicial proceedings ) yang  pada  saat  itu  ditangani  oleh  KPK,  serta  perlawanan  lain  yakni  memperkarakan Basaria Pandjaitan selaku wakil Ketua KPK ke Bareskrim atas dugaan pelanggaran Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP serta upaya lain yang menjadi konstruksi dari dakwaan penuntut umum  adalah  perbuatan  dengan  sengaja  melakukan  rekayasa  data  medis  untuk menghindari pemeriksaan pada proses penyidikan oleh KPK. 22 Sejalan dengan hal tersebut jika berkaca pada Pasal 10 UU Advokat bahwasanya profesi advokat dapat diberhentikan secara  tetap  jika  telah  terbukti  dijatuhi  pidana  yang  telah inkracht .  Menanggapi  hal tersebut  menurut  Otto Hasibuan dalam forum diskusi Kompas Tv menjelaskan bahwa pada dasarnya profesi ini merupakan tindak lanjut representasi kekuatan advokat sebagai satu-satunya profesi yang diberikan kewenangan untuk membela kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan hukum, sehingga secara natural advokat pada dasarnya selalu melakukan obstruction  of  justice namun  dalam  kecondongan  yang  positif  serta  tidak melawan hukum.
Serangkaian  usaha  untuk  merintangi  proses  hukum  telah  dianggap  sebagai contempt of court yang bertentangan dengan Pasal 21 UU PTPK serta kode etik advokat yang menjunjung tinggi martabat profesi advokat. 23 Dalam kasus yang disebutkan belum terdapat pengaduan yang diajukan pada Dewan Kehormatan Advokat sehingga prosedur pertanggungjawaban secara kode etik menjadi dikesampingkan. Berdasar hal tersebut seorang  advokat  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  jika  advokat  terbukti beritikad buruk serta melanggar hukum.
22 https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20180628175640-129897665  3098111171/Perjalanan- Frederich-Yunadi-Yang-Kena-Baru-Akibat-Kasus-Setnov_Diakses Pada 20 Desember 2019
23 Francicus Saverius R, “Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi”, Jurnal Huk um Universitas Atmajaya, (2014): 1-9

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## KESIMPULAN
Hak  imunitas  pada  advokat  berkedudukan sebagai suatu bentuk perlindungan advokat dalam konteks memberikan perlindungan pada masyarakat. Terdapat dua aspek dalam hak imunitas yakni adanya itikad baik dalam menjalankan profesi advokat serta itikad baik tersebut dilakukan diluar maupun didalam persidangan demi memberikan perlindungan kepada klien. Penegakan hukum pada corruption aspect tak dilihat hanya sebatas  pada  dari  delik  korupsi  murni,  namun  juga  tidak  murni  seperti  upaya  untuk menghalangi proses hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Bab III UU PTPK tentang tindak pidana lain pada Pasal 21 UU PTPK. Tidak adanya itikad baik dalam memberikan perlindungan hukum kepada klien yang dapat dilakukan dengan melawan hukum menjadikan hak imunitas advokat gugur.
Gugurnya  hak  imunitas  sebagai  perlindungan  profesi  advokat  menyebabkan kedudukan  advokat  dimata  hukum  setara.  Berdasar  pada  teori strict  liability pertanggungjawaban  pidana  seorang  advokat  melekat  pada  dirinya  dan terlepas dari ikatan  profesi.  Dalam  hal  ini  ketika  terbukti  melakukan obstruction  of  justice maka terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban profesi berdasar pada kode etik dan ataupun juga pertanggungjawaban pidana jika terbukti melanggar ketentuan hukum serta memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan pada penulisan ini yakni bagi para pembentuk undang undang, sangat penting untuk ditinjau kembali berkaitan dengan  pembentukan rumusan pasal dengan membuat tafsir otentik agar terpenuhinya lex certa dari hukum tersebut. Serta bagi penegak hukum untuk lebih mencermati obstruction of justice sebagai delik yang begitu krusial dan rentan untuk disalahgunakan sehingga memerlukan suatu sikap  yang hati-hati bagi aparat penegak hukum agar terciptanya tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Shinta  dkk, Obstruction  Of  Justice  Tindak  Pidana  Menghalangi  Proses  Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Koruspi, Themis Books, Jakarta, 2015.
Amiruddin,  “Pertanggungjawaban  Sosio  Yuridis  Advokat  Terhadap  Klien  Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tentang 2003 Advokat.” Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum No. 5
Artaji dkk, “Eksistensi Pranata Contempt Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia”, Jurnal Unpad, Vol 2 Nomor 8 (2018)
Atmaja,  Ida  Wayan  Dharma  Punia  I  Wayan  Suardana,  “Hak  Imunitas  Advokat  Dalam
Persidangan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Kertha Wicara Udayana, Vol 07, No 05
(2018)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Gareda,  Markly  S.,  “Perbuatan  Menghalangi  Proses  Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juntco UU No. 20 Tahun 2001”, lex Crimen, Vol. IV No. 1 Januari-Maret (2015)
Hiariej,  Eddy  O.S, Prinsip  Prinsip  Hukum  Pidana  –  Edisi  Revisi, Cahya  Atma  Pusaka,
Yogyakarta, 2015.
Hikmawati, Puteri. “Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai
Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  (The  Obstacle  Of  Implementing  The  Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption).” Jurnal Negara Hukum:
Membangun  Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8, no. 1 (2017) https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20180628175640-129897665
3098111171/Perjalanan-Frederich-Yunadi-Yang-Kena-Baru-Akibat-Kasus- Setnov_Diakses Pada 20 Desember 2019
Kresnadinata, Putu dan Putu Rasmadi Arsha Putra, “Batasan Perlindungan Advokat Saat Memberi Jasa Hukum Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Putusan MK No.26/PUU- XI/2003”, Vol 5 No 15(2019)
Nyoman Serikat, P. J., dan Silvia Daryanti Purwoto. “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku  Tindak  Pidana  Suap  terhadap  Hakim  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 1319k/pid.sus/2016). “ Diponegoro Law Review 6, no. 2 (2017)
Padil,  “Karakteristik  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana Korupsi”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 04, No 1(2016)
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-VI/2013
Rozi, M, “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol VII No 1 Edisi Januari-Juni (2015)
Rudolf  S,  “Product  Liability  Dan Profesional Liability Di Indonesia” , Jurnal Ilmu Hukum
Vol.III, No.9(2016)
Saverius R, Franciscus “Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Universitas Atmajaya, (2014): 9.
Sularto, R.B, “Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia” , Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 2(2017)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.]

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juntco 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

## Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134]
Wetboek van Statrecht (KUHP)
Wiyono,  R, Pembahasan  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.