## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi

## Kajian Kritis Klarifikasi Pihak Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus

## Wiwid Adiyanto
Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia wiwidadiyanto@amikom.ac.id

## A B S T R A C T
Sexual violence on campus is difficult to prove. On the one hand, voicing cases of sexual violence is an effort to obtain justice and a struggle to create a safe space on campus. On the other hand, sexual violence on campus threatens the campus's reputation. This study seeks to critically dismantle messages from clarifications from perpetrators or other parties regarding sexual violence that occurs. This study places the Critical Discourse Analysis method developed by Norman Fairclough as a guide for analysis. This study refers to Bourdieu's thinking regarding symbolic power as the main academic basis. The results of this research reveal three issues developed by the alleged perpetrator and the campus, namely declaration of sexual violence, denial, and blaming the victim. Transparency and follow-up of sexual activity  in  cases  of  violence  are  needed.  Realizing  the  solution  can  be  done by  developing  or  maximizing  ways  to handle sexual matters on each campus. The handling division must be neutral, including from the authority of the campus  hierarchy.  Apart  from  that,  a  grassroots  movement  is  needed  as  a  standing  narrative  for  the  alleged perpetrators of violence and concern for the alleged victims.

## Keywords: Campus Reputation, Clarification, Sexual Violence

## A B S T R A C T
Kekerasan seksual di kampus sulit dibuktikan. Di satu sisi, menyuarakan kasus kekerasan seksual adalah upaya untuk mendapatkan keadilan dan perjuangan menciptakan ruang aman di lingkungan kampus. Di sisi lain, kekerasan seksual di kampus mengancam reputasi kampus. Kajian ini berupaya membongkar pesan-pesan dari klarifikasi pelaku atau pihak lain terkait kekerasan seksual yang terjadi secara kritis. Kajian ini menempatkan metode Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough sebagai pedoman analisis. Kajian ini mengacu pada pemikiran Bourdieu mengenai  kekuatan  simbolik  sebagai  pijakan  akademik  utama.  Hasil  penelitian  ini  mengungkap  tiga  isu  yang dikembangkan  oleh  terduga  pelaku  dan  pihak  kampus,  yaitu  deklarasi  kekerasan  seksual,  penyangkalan,  dan menyalahkan korban. Transparansi dan tindak lanjut aktivitas seksual dalam kasus kekerasan diperlukan. Perwujudan solusinya dapat dilakukan dengan membangun atau memaksimalkan cara penanganan penanganan seksual di kampus masing-masing.  Divisi  penanganan  harus  netral,  termasuk  dari  kekuasaan  hirarki  kampus.  Selain  itu,  diperlukan gerakan  akar  rumput  sebagai  standing  narrative  bagi  para  terduga  pelaku  kekerasan  dan  kepedulian  terhadap  para terduga korban.
Kata kunci : Reputasi kampus, klarifikasi, kekerasan seksual

## A. PENDAHULUAN
Survei  kolaborasi  yang  dilakukan  oleh  Lentera  Sintas  Indonesia  dan  Magdalene.co  (dalam Asmarani, 2016) menunjukan bahwa 93 persen korban kekerasan seksual tidak melaporkan kepada aparat  penegak hukum.  Beberapa alasannya karena adanya perasaan takut  terkait balas dendam dari pelaku dan merasa kesalahan sendiri. Ironisnya lagi, korban cenderung lebih memilih  diam

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
dengan alasan nama baik keluarga (Asmarani, 2016). Hal itu menunjukkan bahwa, data kekerasan seksual yang ada hanyalah permukaan dari fenomena gunung es. Survei tersebut relevan dengan penelitian  Christensen,  Caswell,  dan  Henandez  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu penghalang  untuk  melaporkan  kekerasan  seksual  adalah  perasaan  malu  dari  diri  sendiri  dan menjaga nama baik keluarga.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (2020) mencatat bahwa  kenaikan  kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan  mencapai  792  persen  dalam  12  tahun terkahir.  Lebih  jauh  lagi,  Komnas  Perempuan  (dalam  Chaterine,  2021)  juga  mencatat  bahwa terdapat  51  laporan  terkait  kekerasan  seksual  di  lingkungan  pendidikan  sepanjang  tahun  2015 samapi  2020.  Alih-alih  menjadi  ruang  aman  untuk  menimba  ilmu,  universitas  atau  kampus menempati  posisi  teratas  dalam  penyumbang  kekerasan  seksual  di  lingkungan  pendidikan  di Indonesia, yaitu sebesar 27 persen. Survei kolaborasi yang dilakukan media Tirto, Vice Indonesia, dan  The  Jakarta  Post  (dalam  Zuhra,  2019)  menunjukkan  bahwa  pelaku  kekerasan  seksual  di lingkungan  kampus  itu  beragam.  Dosen,  mahasiswa,  staf,  hingga  dokter  kampus  bisa  menjadi pelaku  kekerasan  seksual.  Mirisnya,  mayoritas  kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia  berujung tanpa penyelesaian. Survei dari International NGO Forum on Indonesian Development tahun 2020 (dalam Pusparisa, 2021) mendapatkan bahwa 57 persen korban kekerasan seksual berakhir tanpa peneyelesaian.  39,9  persen  penyelesaian  kasus  kekerasan  seksual  dengan  membayar  sejumlah uang kepada korban. 26,2 persen korban menikah dengan pelaku.
Fedina  dkk  (2018  :  86)  menyatakan  tidak  ada  ukuran  yang  konsisten  di  mana  universitas menentukan tingkat kekerasan seksual. Padahal, kekerasan seksual bisa berpotensi menimbulkan dampak  yang  serius  bagi  korbannya.  Di  Indonesia,  terdapat  Peraturan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 30 tahun 2021 terkait pencegahan dan  penanganan  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  kampus.  Namun,  peraturan  itu  baru  saja ditetapkan  pada  31  Agustus  2021  (Kemdikbud_RI,  2021).  Penetapan  itupun  tidak  terlepas  dari ketidaksetujuan  oleh  beberapa  pihak  organisasi  keagamaan  di  Indonesia  (Bramasta,  2021). Padahal,  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  kampus  memiliki  konsekuensi  kesehatan  baik  fisik maupun  psikis.  Finkelhor  dan  Browne  (dalam  Hohendroff  et  al.,  2017)  menyatakan  bahwa kekerasan seksual mengakibatkan perasaan tidak pantas, rasa bersalah, harga diri rendah, sampai pada  depresi.  Selain  itu,  kekerasan  seksual  di  kampus  dapat  menurunkan  pencapaian  akademis bagi korbannya (Bucchianeri et al; Jordan et al dalam Martin-Storey et al., 2018). Tidak berhenti pada  korban,  dampak  buruk  itu  juga  bisa  dirasakan  oleh  keluarga  korban.  Kekerasan  seksual mengakibatkan  perubahan  perilaku  pada  korban  yang  akhirnya  memicu  stres  keluarga  korban (Anggaraini, Daulim, & Wardhani, 2018).
Kekerasan seksual yang tersembunyi di ranah kampus sulit untuk dibuktikan. Terkait hal itu, media massa berperan sebagai wadah klarifikasi dari pihak yang terlibat, termasuk pihak pelaku. Di satu sisi, mengkomunikasikan pengalaman kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah bagi korban,  apa  lagi  itu  dilakukan  secara  terbuka  melalui  media  massa.  Antonsdottir  (2020)  dalam

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
studinya  menunjukkan  bahwa  korban  cenderung  merasakan  ketakutan  dan  kecemasan  yang mendalam.  Menyuarakan  pengalaman  kekerasan  yang  dialaminya  merupakan  bentuk  dari perjuangan kelas dari korban untuk mendapatkan keadilan di lingkup pendidikan. Namun di sisi lain, suara dari korban tersebut dianggap bisa mengancam nama baik kampus atau universitas yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan studi dari Marfu’ah dkk (2021) yang menyatakan bahwa kampus belum memberikan perhatian yang mumpuni terkait kekerasan seksual. Kekerasan seksual di kampus dianggap menjatuhkan nama baik kampus yang telah dibangun. Germain dan Dewey (2013) menyatakan bahwa konflik kekerasan seksual memiliki sifat yang meluas. Lebih jauh lagi, penerimaan suara dan perspektif dari korban kekerasan seksual belum mancapai kesetaraan.
Kondisi di atas memunculkan adanya komunikasi yang terpolarisasi, yaitu antara pihak pelaku dan  pihak  korban.  Klarifikasi  berkaitan  dengan  penggunaan  bahasa  untuk  berkomunikasi  dan bahasa mencerminkan kekuasaan (Atawneh, 2009). Sornig (dalam Atawneh, 2009) menyatakan bahwa  bahasa  tidak  merubah  realitas,  namun  bahasa  mengendalikan  pandangan  komunikan tentang realitas. Jadi, komunikator memainkan interpretasi melalui bahasa terkait suatu keadaan. Krook  (2018)  dalam  studinya  menyatakan  bahwa  kekerasan  seksual  merupakan  masalah  yang sistemik.  Lebih  jauh  lagi,  studi  yang  dilakukan  Aristi  dkk  (2021)  menunjukkan  bahwa  retorika komunikasi  dominan  terkait  kekerasan  seksual  cenderung  meletakkan  kesalahan  pada  korban. Studi ini fokus pada teks klarifikasi pihak terduga pelaku kekerasan seksual di kampus, baik dari terduga pelaku langsung, pengacara yang mewakilkan ataupun pihak universitas.
Beberapa  penelitian  tentang  kekerasan  seksual  dan  perempuan  telah  banyak  dilakukan. Aroustamian (2020) meneliti tentang representasi dari tiga kasus kekerasan seksual pada di dua surat  kabar  populer  Amerika  Serikat.  Surat  kabar  yang  berperan  menjadi  komunikator  melalui artikel-artikelnya,  seringkali  masih  menggunakan  eufemisme,  menggambarkan  stereotip, memihak  pelaku,  dan  cenderung  menunjukkan  skeptisisme  lebih  kepada  korban.  Hal  itu menunjukkan, representasi dari komunikator itu tidak tepat dan bisa menghambat kebijakan terkait kekerasan seksual. Sementara studi yang dilakukan Mendes, Keller, dan Ringrose (2019) berfokus pada  narasi  kekerasan  seksual  yang  difasilitasi  sosial  media.  Studi  tersebut  menunjukkan  hasil bahwa  media  sosial  seperti  Twitter  dan  Tumblr  membentuk  praktik  vernikular  baru  terkait kekerasan seksual melalui narasi digital. Kekerasan seksual tersebut tidak hanya diungkapkan dan diketahui, namun juga berdampak dirasakan dan dialami di dalam jaringan digital.
Dalton  (2019)  melakukan  studi  tentang  pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  media  dan  ranah politik  di  Jepang.  Fenomena  tersebut  terkait  dengan  gerakan  #MeToo  secara  global.  Studinya menyoroti bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pemimpin politik laki-laki tidak bisa hanya dilihat  sebagai  insiden  individu  satu  dengan  yang  lain.  Namun,  kekerasan  seksual  yang  terjadi berkaitan  dengan  kekuasaan  berbasis  norma  dan  budaya.  Penelitian  lainnya  yang  dilakukan Shannon (2021) meninjau tentang pengalaman melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya ke universitas yang ada di  Amerika Serikat dan Inggris. Studi ini menggabungkan tiga teori untuk menggambarkan  kekuasaan  terkait  kekerasan  seksual  yang  terjadi.  Hasil  studi  tersebut

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
menunjukkan bahwa universitas cenderung melindungi  pelaku dalam tindak kekerasan seksual. Bentuk  perlindungan  itu  adalah  perlindungan  dari  pertanggungjawaban  ataupun  menunda pertanggungjawaban dari pelaku. Selain itu, Park dan Kim (2019) memfokuskan studinya terkait posisi pelaku dan korban dari kekerasan seksual pada hubungan pacaran. Studi ini melihat bahwa posisi  pelaku  dan  korban  bisa  dipertukarkan  ataupun  diperebutkan.  Tiap  pihak  yang  berkonflik lebih mungkin mengambil dua posisi itu daripada hanya satu posisi. Hal tersebut karena kekerasan dalam  berpacaran  memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  viktimisasi  sebelumnya  ataupun  dari sejarah hubungan yang ada. Di Indonesia, studi tentang kekerasan seksual terhadap jurnalis pernah diteliti  oleh  Wendratema,  dkk  (2021).  Hasilnya  studi  tersebut  menemukan  bahwa  terdapat  16 bentuk kekerasan yang dialami jurnalis perempuan.
Beberapa studi tentang kekerasan seksual dan perempuan di atas mendorong peneliti untuk berupaya mendeskripsikan konstruksi pesan dari pihak terduga pelaku ataupun pihak perguruan tinggi  mengenai  kekerasan  seksual  yang  terjadi  secara  kritis.  Studi  ini  fokus  pada  pesan  yang dikomunikasikan melalui klarifikasi pihak terduga pelaku dan perguruan tinggi. Klarifikasi tidak terlepas  dari  pilihan  bahasa.  Bourdieu  (dalam  Haryatmoko,  2017)  beragrumen  bahwa  bahasa merupakan  instrumen  kekuasaan.  Hubungan-hubungan  sosial  dan  dominasi  merujuk  pada hubungan interaksi simbolis sebagai hubungan komunikasi yang mengimplikasikan pengetahuan dan pengakuan (Bourdieu, 1991). Secara sederhana, hubungan-hubungan komunikasi merupakan hubungan-hubungan  kekuasaan  simbolis.  Hubungan  kekuasaan  melalui  bahasa  bekerja  dalam relasi-relasi  sosial  (Bourdieu,  2020).  Mengikuti  pandangan  ini,  narasi  klarifikasi  pihak  terduga pelaku kekerasan seksual berkaitan dengan hubungan kuasa.
Klarifikator memungkinkan untuk mengkonstruksi realitas sosial melalui kekuasaan simbolik (Bourdieu,  1977).  Kekuasaan  simbolik  itu  membuat  individu  melihat  dan  mempercayai  serta menghasilkan tindakan terhadap sesuatu dilandasi wacana yang dianggap kebenaran dari realitas sosial  tersebut  (Bourdieu,  1991).  Kekuasaan  simbolik  berfungsi  sebagai  narasi  kebenaran  bagi individu-individu yang tunduk padanya (Bourdieu, 1996). Kekuasaan simbolik berkaitan dengan doxa (Bourdieu, 1991). Doxa menjadi pemicu kekerasan simbolik yang didukung oleh kekuasaan. Bourdieu  (dalam  Zhu  et  al.,  2021)  mendasarkan  doxa  pada  pengalaman  dan  pengetahuan masyarakat yang tidak lagi dipertanyakan dan menghasilkan tatanan objek dari individu ataupun kelompok  tersebut.  Dunia  sosial  merupakan  realitas  yang  merupakan  tempat  dari  suatu pertarungan untuk mendefinisikan suatu realitas (Bourdieu, 2020).

## B. METODE
Studi  ini  menggunakan  paradigma  kritis  sebagai  pijakan  filosofis  dan  jenis  penelitian kualitatif  yang  bersifat  deskripsif.  Studi  ini  menempatkan  analisis  wacana  kritis  (AWK)  yang dikembangkan oleh Norman Fairclough sebagai pisau analisis. Paradigma kritis secara ontologi memandang  bahwa  realitas  bisa  bergeser  ataupun  berkembang  karena  faktor  sosial,  politik, budaya, ekonomi, maupun jender. Secara epistemilogi, paradigma kritis bersifat subjektif. Secara metodologi, paradigma kritis menjurus kepada dialogis dan dialektis (Denzin & Lincoln, 2009).

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Jenis  pendekatan  kualitatif  mengacu  pada  sifat  realitas  yang  terkonstruksi  secara  sosial  untuk meninjau  perolehan  makna  (Denzin  &  Lincoln,  2009).  Hal  ini  terkait  pada  wacana  yang dikonstruksikan  pihak  pelaku  kekerasan  seksual  dalam  klarifikasinya.  Penggunaan  AWK menunjukkan  bahwa  peneliti  sudah  mengambil  posisi  dalam  penelitian,  berpihak  dan  berupaya membongkar,  serta  mendefinisikan  bentuk-bentuk  dominasi  dari  pesan  atau  teks  yang disampaikan  (Haryatmoko,  2017).  Penggunaan  AWK  sebagai  metode  memungkinkan mengintegrasikan bahasa, kinerja wacana, dan bagaimana wacana itu menjadi praktik dan perilaku sosial (Commodore, Lockett, Johnson, Googe, & Covington, 2020).
Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  pernyataan  langsung  dan  kutipan  langsung  dari pelaku terduga kekerasan seksual, pengacara terduga kekerasan sekual, dan juga pernyataan pihak kampus yang ada di media. Studi ini fokus pada empat kasus kekerasan seksual yang diduga terjadi di UNRI, UNSRI, IAIN Kediri, dan USU. Studi ini mengambil pernyataan yang dijadikan objek penelitian dari empat video dan tiga artikel dari situs portal berita. Pemilihan jumlah objek tersebut didasari  penelusuran  pemberitaan  kekerasan  seksual  di  kampus  sepanjang  tahun  2019  sampai 2021. Format  media yang berbeda digunakan sebagai  upaya untuk  menjaring  kelengkapan  teks klarifikasi yang dianalisis. Terkait dugaan kekerasan seksual yang terjadi di UNRI, teks didapat dari  video  pemberitaan  Kompas.com  pada  akun  YouTubenya  pada  tanggal  6  November  2021 dengan judul “Viral Video Mahasiswi di Riau Curhat Dilecehkan Dosen Saat Bimbingan Skripsi”. Video yang sama juga di dapat dari Viva.co.id pada 5 November 2021 dengan judul “Lanjutan Kasus Pelecehan Seksual, Dekan UNRI Angkat Bicara”. Selain itu, kutipan langsung juga didapati dari  portal  berita  Kompas.com  pada  6  November  2021  jengan  judul  “Cerita  Lengkap  Kasus Mahasiswi Universitas Riau, Mengaku Dicium Dosen Saat Bimbingan Skripsi, kini Dilaporkan Balik ke Polisi”.
Objek penelitian terkait dugaan kasus kekerasan seksual di UNSRI mengambil dari penyataan pengacara terduga pelaku. Teks itu didapat daru video dari Tribunnews pada 6 Desember 2021 melalui  saluran  YouTubenya  dengan  Judul  “Pengakuan  Oknum  Dosen  Unsri  yang  Diduga Lecehkan Mahasiswinya, Kuasa Hukum: Iya Benar, Dia Khilaf”. Selain itu teks yang berkaitan juga diambil dari Kompas.com pada 6 Desember 2021 dengan judul “Pengacara Akui Dosen Unsri Lakukan Pelecehan, Ini Kronologinya. Terkait dugaan kasus kekerasan sekeual yang ada di IAIN Kediri, data diambil dari video yang diunggah Kompas TV melalui saluran Youtubenya pada 24 Agustus  2021  dengan  Judul  “Oknum  Dosen  IAIN  Kediri  Diduga  Cabuli  Mahasiswi  Saat Bimbingan Skripsi”. Terakhir, teks dugaan kasus yang terjadi di USU didapat dari portal berita Tirto.id pada 17 Mei 2019 dengan judul “Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan”.
Proses analisis data mengacu pada pemikiran Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough.  Fairclough  (dalam  Haryatmoko,  2017)  menjelaskan  empat  langkah  analisis  dalam AWK.  Pertama,  analisis  dilakukan  dengan  memfokuskan  ketidakberesan  sosial  pada  aspek semiotiknya. Teks klarifikasi dari terduga pelaku kekerasan seksual dan perguruan tinggi dianalisis

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
dengan  memfokuskan  tanda-tanda  yang  digunakan  klarifikator.  Kedua,  melakukan  identifikasi hambatan-hambatan  yang  merujuk  pada  penanganan  ketidakberesan  sosial  dari  teks  klarifikasi yang dikomunikasikan. Ketiga, melihat keterkaitan ketidakberesan sosial terkait kekerasan seksual yang  terjadi  di  perguruan  tinggi  dengan  tatanan  sosial  nilai  dominan.  Terakhir,  melakukan identifikasi  opsi-opsi  untuk  mengatasi  hambatan  terkait  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di perguruan  tinggi.  Setelah  itu,  melakukan  cerminan  kritis  keempat  langkah  tersebut  untuk membongkar  konstruksi  wacana  dari  pihak  pelaku  terduga  kekerasan  seksual,  pengacaranya, ataupun pihak kampus. Fairclough (dalam Hasfi et al., 2017) menambahkan, penggunaan langkah- langkah AWK tersebut harus dijalankan dengan merelevansikan tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praksis sosiokultural.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis teks terkait kekerasan seksual yang terjadi di kampus setidaknya merefleksikan tiga isu  yang  dibangun  dari  klarifikasi  pihak  pelaku,  pengacara,  dan  kampus.  Pertama,  wacana pemakluman  pelaku  kekerasan  seksual  di  kampus.  Kedua,  penyanggahan  kejadian  kekerasan seksual. Ketiga, menyalahkan korban kekerasan seksual di kampus. Setidaknya tiga hal tersebut menjadi ketidakberesan yang terungkap dari teks klarifikasi tersebut. Identifikasi hambatan yang didapat adalah permasalahan pembuktian yang sulit dari peristiwa kekerasan seksual. Keterikatan ketidakberesan sosial dengan tatanan sosial merujuk pada relasi kuasa antara korban dan pelaku, juga terkait nama baik kampus.
Keberpihakan pada pelaku jelas terlihat dari klarifikasi pengacara terduga pelaku kekerasan di UNSRI. Analisis struktur teks klarifikator memperjelas retorika pemihakan terhadapa  pelaku. Pertama dengan pengakuan adanya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh kliennya. Kedua, pembantahan  beberapa  tindakan  dari  pelaku  saat  kejadian.  Ketiga,  memaklumkan  kejadian kekerasan  seksual.  Kesimpulan  tiga  premis  itu  merujuk  pada  keberpihakan  pelaku  diwujudkan dengan wacana pemakluman tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku.
Narasi  klarifikasi  merujuk  pada  keberpihakan  pelaku  dengan  pemberdaharaan  kata  dan penggunaan  istilah  yang  sering  digunakan  dalam  konteks  keagamaan.  Terkait  klarifikasi  dari pengacara pelaku kekerasan seksual di UNSRI, hal itu bisa dilihat dari penggunaan kata nawaitu dan khilaf .  Penggunaan  istilah  tersebut  lebih  merujuk  pada  ketidaksengajaan  pelaku  dalam tindakan kekerasan seksual. Hal tersebut mereduksi bahwa kekerasan seksual itu kesalahan dari pelaku. Pemakluman terlihat jelas dengan istilah tersebut merujuk pada asas manusia tidak terlepas dari kesalahan. Teks itu mengajak pembaca bahwa kesalahan tersebut bukan murni kesalahan dia, tapi kesalahan “ setan”.
Penggunaan istilah “ klien kami sudah dikasih sanksi keras ” memberikan kesan bahwa kasus kekerasan seksual  yang  dilakukan pelaku sudah  berjalan dengan  adil. Namun,  klarifikator tidak menyampaikan detail dari sanksi tersebut. Istilah sanksi keras seakan menunjukkan bahwa pelaku dan korban memiliki posisi yang impas. Secara sederhana, narator meyakinkan bahwa keinginan

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
korban  dan  masyarakat  terhadap  pelaku  sudah  dipenuhi.Teks  juga  mengarah  pada  kebahagiaan pelaku dan keluarganya. Penggunaan kalimat “ dia juga punya keluarga, jadi mohon dimaklumi ” secara  jelas  menggiring  pada  pemakluman  tindakan  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  kampus. Narator cenderung menunjukkan bahwa perilaku kekerasan seksual itu merupakan kesalahan yang manusiawi.  Seakan-akan  setiap  orang  bisa  melakukan  kekerasan  seksual  di  luar  kesadarannya. Dalam pernyataan tersebut juga, pembahasan terkait kebahagiaan korban lenyap. Perspektif korban dibungkam atau tidak dianggap penting.
Wacana pemakluman juga terlihat dari klarifikasi wakil rektor 3 IAIN Kediri. Hal itu bisa dilihat  dari  kalimat  “ mungkin  dianggap  tidak  pantas  oleh  pelapor ”.  Kalimat  tersebut  berusaha menggiring bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu hanya dianggap tidak pantas oleh pelapor, bukan secara kolektif. Jadi fokusnya lebih pada pelaporan korban, bukan pada tindakan pelaku. Penggunaan diksi “ hanya satu orang ” juga menunjukkan kekerasan seksual yang terjadi merupakan  ketidaksengajaan.  Pernyataan  tersebut  dikonsruksikan  klarifikator  sebagai kesalahpahaman  antara  pelaku  dan  korban.  Penggambaran  seperti  ini  digunakan  pihak  kampus sebagai  alasan  pemakluman  kekerasan  atau  pelecehan  seksual  di  kampus.  Nyaris  tidak  ada deskripsi terkait kondisi traumatik korban kekerasan seksual atau dinamika prestasi akademis dari korban.  Lebih  jauh  lagi,  upaya  untuk  mereduksi  urgensi  kekerasan  di  kampus  juga  bisa  dilihat dalam teks klarifikasi dugaan kekerasan seksual yang terjadi di USU. Dalam teks “ lupa dengan kasus  sudah  lama,  sehingga  saya  tidak  ingat  detailnya ”  yang  diungkapkan  dekan  Fisip  USU. Kalimat  tersebut  merujuk  pada  pemakluman  lenyapnya  suatu  kasus  kekerasan  seksual  seiring berjalannya waktu.
Konstruksi  di  atas  memiliki  kemiripan  dengan  teks  pelaku  terduga  kekerasan  seksual  di UNRI.  Penggunaan  pernyaatan  pihak  lain  yang  dinarasikan “maafkanlah  pak  Syafri  Harto  itu, masa  gitu  aja” .  Kalimat  tersebut  jelas  juga  menegosiasikan  sudut  pandang  terkait  kekerasan seksual di kampus. Korban dan masyarakat diajak untuk memaklumi peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi. Selanjutnya teks “ saya anggap itu sudah selesai masalahnya ” mengarah pada ketidakpedulian terkait dugaan kekerasan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual  bukan  sesuatu  hal  yang  secara  maksimal  harus  ditindaklanjuti.  Penelitian  ini  juga menemukan  adanya  kejanggalan  dalam  kronologi  konsultasi  yang  disampaikan  terduga  pelaku. Pertama,  teks  menunjukkan  terduga  korban  disuruh  mengirimkan  proposal  dalam  format  PDF. Biasanya untuk proses konsultasi, dokumen yang dikirim adalah dalam format Word karena lebih fleksibel  untuk  proses editing .  Kedua,  proses  pengiriman  dokumen  biasanya  dikirim  melalui  e- mail, bukan media sosial Whatsapp.
Teks  klarifikasi  dari  pihak  pelaku  tidak  bisa  hanya  dilihat  dari  kalimat-kalimatnya  saja. Relasi kampus, pengacara dan terduga pelaku juga bisa memperkuat wacana yang dikonstruksikan. Klarifikasi dari pihak pelaku dan kampus tidak membuat masyarakat selaku komunikan terdorong untuk  memahami  urgensi  kekerasan  seksual  di  kampus.  Klarifikasi  cenderung  membuat  orang untuk memaafkan dan memaklumi. Apalagi, kekerasan seksual sulit dibuktikan secara kronologis.

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Kronologis  yang  sulit  dibuktikan  itu  bisa  menjadi  celah  untuk  mereduksi  atau  menambahkan gambaran  dari  kejadian  yang  sebenarnya.  Klarifikasi  dari  pihak  pelaku  dan  pengacaranya mendorong masyarakat untuk memliki sudut pandang bahwa semua orang bisa menjadi pelaku di luar  kesadarannya,  termasuk  diri  sendiri.  Narasi  seperti  ini  jelas  meminggirkan  posisi  korban sebagai korban.

## Penyanggahan kejadian kekerasan seksual
Penyanggahan kejadian kekerasan seksual oleh terduga pelaku tidak terjadi begitu saja. Hal itu terjadi karena kekerasan seksual yang terjadi sulit dibuktikan. Permasalahan itu menjadi celah terduga  pelaku  untuk  menyanggah  pernyataan  dari  terduga  korban.  Teks  itu  ditemukan  dalam dugaan  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  USU,  UNSRI,  dan  UNRI.  Penyanggahan  terlihat  dari teks “ waktu itu saya membenarkan seatbelt ” oleh terduga pelaku kekerasan seksual di USU. Pola yang sama juga ditemukkan dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di UNRI. Hal itu terlihat  dalam  teks  “ dia  tiba-tiba  nangis  pas  cerita  keluarganya.  Saya  pegang  pundaknya  dari depan  sebagai  bentuk  perhatian” .  Teks  yang  hapir  sama  juga  ditemukan  pada  klarifikasi  yang diugkapkan pengacara terduga pelaku kekerasan seksual di UNSRI. Pengacara itu menyebutkan “ oral  dan  genjot  itu  tidak  ada.  Memang  agak  nyerempet  ke  situ”. Pola  yang  serupa  juga diungkapkan terduga pelaku kekerasan seksual di UNRI dengan kalimat “yang di video itu katanya saya mencium pipi kiri,  pipi  kanan, kening  segala macam, terus dia  bilang bibir bibir itu ndak ada”. Pernyataan  tersebut  mengarahkan  masyarakat  bahwa  konflik  yang  terjadi  hanyalah kesalahpahaman.  Teks  itu  juga  berperan  sebagai  narasi  tandingan  dari  pernyataan  yang diungkapkan terduga korban kekerasan seksual di kampus. Teks tersebut menggiring opini bahwa terduga pelaku bukan merupakan pelaku dari kegaduhan. Minimal, Teks itu menggiring pada sudut pandang  bahwa  pernyataan  korban  itu  tidak  sepenuhnya  benar  dan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.
Istilah “tidak ada paksaan” yang diucapkan pengacara terduga kekerasan seksual di kampus UNSRI  tidak  lain  meyakinkan  audiens  terduga  korban  menyetujui  perbuatan  yang  dilakukan terduga pelaku. Secara sederhana, kejadian tersebut dikonstruksikan bukan murni kemauan terduga pelaku, namun korban juga disalahkan karena memberikan persetujuan. Lucarini, dkk (2020, p. 3) korban  kekerasan  seksual  yang  melapor  cenderung  tidak  mendapatkan  kepercayaan  terkait  apa yang dilaporkan. Hal itu diperkuat juga dengan pernyataan ”kita mengedepankan asas praduga tak bersalah” . Klarifikator menggiring kasus tersebut dengan istilah hukum yang melindungi pelaku. Namun, perlindungan untuk korban luput dalam pembicaraan.
Penggunaan istilah “ sumpah mubahalah” dari terduga pelaku kekerasan seksual  di  UNRI merupakan  upaya  penyanggahan  yang  dengan  instrumen  istilah  keagamaan.  Istilah  tersebut berupaya  meyakinkan  audiens  bahwa  terduga  pelaku  merupakan  orang  yang  religius  dan  tidak mungkin melakukan kekerasan seksual pada mahasiswi. Istilah yang cenderung mengarah pada hal keagamaan tersebut digunakan terduga pelaku untuk berlindung. Hal itu diperkuat dengan alasan pembenaran  dari  teks  “ saya  sudah  anggap  dia  seperti  anak  sendiri ”.  Teks  tersebut  sebenarnya

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
merujuk pada transformasi hubungan profesional menjadi hubungan personal. Pernyataan tersebut berupaya  menggiring  audiens  utntuk  membenarkan  kontak  fisik  yang  dilakukan  terduga  pelaku kepada terduga korban.

## Menyalahkan korban
Terduga korban kekerasan seksual yang terjadi di UNRI dituntut balik oleh terduga pelaku karena pengakuannya. Terduga pelaku menyerang balik korban dengan alasan video yang tersebar belum  dikonformasi  ke  terduga  pelaku.  Hal  tersebut  menggiring  sudut  pandang  bahwa  pihak korbanlah yang salah, karena tidak mengkonfirmasi kejadian itu kepada terduga pelaku. Lebih jauh lagi, terduga pelaku menyalahkan dan menyerang pihak terduga korban dengan tuntutan hukum. Ditemukan  perang  narasi  yang  memperebutkan  kebenaran  dalam  kejadian  kekerasan  seksual melalui kekuasaan. Terdapat perebutan posisi menjadi korban dalam peristiwa kekerasan seksual. Namun, kekerasan seksual yang terjadi tidak terlepas dari ketimpangan relasi kuasa. Peristiwa ini terjadi antara dosen dan mahasiswi. Terdapat ketimpangan relasi kuasa berbasis hirarki. Bourdieu (Bourdieu,  1991)  berpandangan  bahwa  komunikasi  antarkelas  selalu  merepresentasikan  suatu situasi kritikal dari penggunaan bahasa. Temasuk dalam konflik kekerasan  seksual antara dosen dan  mahasiswi.  Hal  tersebut  terlihat  dari  pernyataan  “ saya  sudah  memberi  kesempatan ”. Pernyataan tersebut merujuk pada posisi kuasa terduga pelaku lebih tinggi daripada korban. Bukan hanya  itu,  teks  tersebut  juga  bermakan,  pihak-pihak  korban  harusnya  datang  ke  pelaku  untuk konfirmasi.  Terduga  pelaku  seakan  tidak  perlu  untuk  ikut  andil  dalam  relasi  komunikasi  yang setara untuk kasus tersebut.
Pemakluman  dan  penyanggahan  yang  dilakukan  pihak  pelaku  bermuara  pada  penyalahan korban.  Pernyataan  korban  terkait  kekerasan  seksual  yang  terjadi  ditepis,  sehingga  pernyataan korban  seakan  hanya  merupakan  cerita  imajinasi  korban.  Penggunaan  metafora  “ pencemaran nama baik”, “tokoh masyarakat”, “pejabat negara”, dan “saya sudah dirugikan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab” . Setidaknya ada dua hal yang bisa dimaknai dalam metafora ini. Pertama, terduga pelaku meyakinkan audiens bahwa dirinya merupakan orang terpandang yang dirugikan  dan  tidak  mungkin  melakukan  kekerasan  seksual  di  kampus.  Kedua,  klarifikator menginformasikan  bahwa  dia  punya  kekuasaan.  Terdapat  relasi  kuasa  yang  pincang  dalam  dua kutub komunikasi yang saling bertentangan. Relasi kuasa yang cenderung mengalir pada terduga pelaku  sangat  berpotensi  membuat  terduga  korban  kekerasan  seksual  menjadi  pihak  yang disalahkan.  Kelly  (dalam  Dalton,  2019)  menjelaskan  bawa  kekerasan  seksual  adalah  kekerasan kontimun yang di atasnya terdapat bentuk kekerasan-kekerasan lainnya terhadap korban. Teks juga menggiring audiens bahwa kekerasan seksual yang disuarakan korban hanya berasal dari perspektif korban, bukan diakui secara komunal. Klarifikator juga merujuk  pada gambaran bahwa terduga korban  berbohong.  Menyalahkan  korban  seakan  telah  menjadi  cara  yang  menguatkan  budaya perkosaan tentang siapa yang menjadi korban dan bagaimana dia harus berperilaku  (Burt dalam Dalton, 2019).
Pola teks yang sama juga ditemukan dalam dugaan kekerasan seksual di USU. Klarifikator

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
menggiring  audiens  bahwa  korban  telah  bersalah.  Bourdieu  (2020)  menempatkan  bahwa hubungan-hubungan komunikasi merupakan hubungan-hubungan kekuasaan simbolis. Pernyataan “dia harus ngadu”, “kasih surat secara detail, baru bisa ditindak”. Prosedur ini digunakan untuk menyalahkan  korban  yang  tidak  melapor  dengan  langkah-langkah  yang  dianggap  ideal  terkait kejadian kekerasan seksual yang menimpanya. Prosedur itu sendiri ditentukan oleh pihak kampus. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana membuat laporan yang detail dalam peristiwa kekerasan seksual.  Wewenang  tersebut  menciptakan  relasi  kuasa  yang  timpang  antara  korban  dan  terduga pelaku yang bersembunyi di balik otoritas kampus. Hal itu tentu saja bisa menjadi celah pembelaan terhadap pelaku dan penindasan terhadap korban.

## Kekerasan Seksual dan Nama Baik Kampus
Keadilan bagi terduga korban akan sulit diterapkan menurut klarifikasi dari terduga pelaku kekerasan  seksual.  Pertama,  kekerasan  seksual  di  ranah  kampus  belum  bisa  benar-benar dibuktikan. Kedua, pemakluman perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Setidaknya dua alasan  tersebut  dijadikan  instrumen  oleh  pihat  terduga  pelaku  maupun  kampus  untuk  membela terduga  pelaku  dan  mereduksi  suara  dari  pihak  terduga  korban.  Pertanyaan  yang  bisa  diajukan adalah,  bagaimana  bila  yang  menjadi  terduga  korban  adalah  dosen  dan  yang  menjadi  terduga pelaku adalah mahasiswa? Kedua, bukankah dosen itu merupakan profesi yang harus dilakukan secara  profesional?  Maka  alasan  sudah  seperti  keluarga  dan  memkalumi  karena  terduga  pelaku memiliki keluarga merupakan alasan yang terkesan dicari-cari dan tidak berdasarkan kenyataan.
Ancaman diskriminasi dari kampus ataupun stigma negatif selalu membayangi korban yang berani bersuara. Lalu, sudah menjadi tugasnya bahwa pengacara membantu atau membela secara hukum orang yang membayarnya. Maka dalam konteks hukum, terduga pelaku bisa mendapatkan keistimewaan pembelaan hukum yang lebih dibandingkan korban. Ketidakberesan sosial tersebut semakin memperkuat identitas terduga korban sebagai pihak yang lemah secara struktural. Hal itu terkait  dengan  modal  yang  melekat  pada  terduga  pelaku.  Bourdieu  (dalam  Harker  et  al.,  2009) menjelaskan  modal  berkaitan  dengan  atribut  simbolik  yang  memiliki  signifikansi  dalam  pola komunikasi. Modal juga bisa digunakan sebagai basis dominasi. Secara hirarki, pelaku kekerasan seksual dalam objek studi ini memiliki modal simbolik yang lebih kuat dari pada terduga korban. Modal simbolik dan kultural itu berupa pendidikan, status sebagai dosen, dan nama baik kampus. Modal  bersifat  dapat  dipertukarkan  dengan  jenis  modal  lainnya  (Bourdieu  dalam  Harker  et  al., 2009). Teks menunjukkan bahwa terduga pelaku menukarkan sebagian modal ekonominya untuk modal sosial dalam hal pembelaan di ranah hukum.
Habermas  (dalam  Sunarto,  2009)  berpandangan  bahwa  kepentingan  kekuasaan  terkait dengan  penyaluran  kekuasaan  dalam  struktur  untuk  mengkonstruksikan  dominasi-dominasi tertentu. Teks “hasil investigasi jurusan ranah privat” menunjukkan kampus berlindung melalui otoritasnya dalam transparansi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya atau melibatkan orang  dalam  lingkungannya.  Teks  ini  menggiring  bahwa  pelaku  melapor  semaunya  dan  pihak kampus telah bekerja sesuai aturan.  Hal itu menggiring audiens pada pembenaran kampus terkait

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
pembantahan,  menganggap  tidak  ada,  ataupun  pemakluman  kekerasan  seksual  yang  dilakukan. Doxa  berlaku  sebagai  pendorong  kekerasan  simbolis  pada  terduga  korban  kekerasan  seksual  di kampus.  Pihak  terduga  pelaku  bukan  hanya  meyakinkan  audiens  terkait  pembenaran  yang disampaikan,  tapi  juga  berupaya  menanamkan  kekuasaan  simboliknya  kepada  terduga  korban. Dengan begitu, perspektif korban bisa digeser bahwa korbanlah yang salah. Korban mencoreng nama baik kampus dan terduga pelaku. Bourdieu (dalam Zhu et al., 2021) menggambarkan bahwa doxa  merupakan  suatu  basis  dari  kekuasaan  simbolik  yang  legitimasinya  diwewenangkan  oleh pihak yang menjalankannya, dalam hal ini pihak dosen ataupun kampus. Persepsi pra-reflektif yang dilegitimasi itu menjadi tidak dipertanyakan lagi oleh pihak yang berhasil ditundukkan.
Kampus  dan  terduga  pelaku  membutuhkan  ketidakberesan  sosial  berupa  privatisasi  kasus kekerasan  seksual  yang  melibatkan  oknum  dari  kampus,  pemakluman,  hingga  penyalahan  pada korban  demi  nama  baik.  Semua  akan  dianggap  baik-baik  saja  bila  tidak  ada  korban  yang menyuarakan kekerasan seksual yang dialaminya, terutama di ranah kampus. Setidaknya ada tiga gambaran terkait keterikatan ketidakberesan sosial dengan tatanan yang ada. Pertama, keterbuktian terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu mempertaruhkan nama baik kampus yang telah lama di bangun. Kedua, mahasiswa dianggap membutuhkan dosen lebih daripada sebaliknya. Ketiga,  terdapat  celah  penyanggahan  dari  legitimasi  sistem  pelaporan  kekerasan  seksual  yang terjadi di kampus. Terdapat relasi kuasa yang timpang antara terduga pelaku dan korban. Foucault (1980)  melihat  bahwa  kekuasaan  itu  berkaitan  dengan  struktur  yang  menopang  tindakan  pihak yang dianggap mempunyai wewenang dengan bebas. Penentuan kebijakan yang legit bukan berasal dari mahasiswa, melainkan dari pihak kampus.
Pemberantasan  kekerasan  seksual  di  kampus  akan  sulit  direalisasikan  bila  angapan keterbukaan korban dalam kasus kekerasan seksual dianggap mencemari nama baik kampus. Atas nama  baik  kampus,  dengan  dibayangi  oleh  para  penguasa  di  dalamnya,  mau  tidak  mau  harus meredam  suara  korban  ataupun  menyelesaikan  dengan  cara  “kekeluargaan”  yang  cenderung merugikan  korban.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  pihak  terduga  pelaku  dan  kampus  memerlukan ketidakberesan  sosial  agar  nama  baik  kampus  bisa  tetap  terjaga.  Penindasan  pada  korban  juga tergambarkan dari ketidakhadiran suara pihak penyintas.
Pemaparan  klarifikator  terduga  pelaku  ataupun  yang  mewakilkan  dan  kampus  seakan merujuk pada pemakluman, penyanggahan, dan akhirnya penyalahan pada korban. Maka dari itu, transparansi  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  kampus  mutlak  diperlukan.  Bukan  hanya  fokus pemberian  sanksi  pada  pelaku,  tetapi  juga  fokus  pada  pemulihan  korban.  Tantangannya  adalah usulan semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai penjagaan nama baik kampus. Serupa dengan kapitalisme pasar uang yang mengorbankan tujuan jangka panjang demi  performa  jangka  pendek  (Sennett,  2007).  Privatisasi,  pemakluman,  dan  penyangkalan kekerasan  seksual  juga  bisa  menggagalkan  tujuan  kampus  sebagai  ruang  aman  demi mempertahankan  nama  baik.  Habermas  (dalam  Sunarto,  2009)  meyakini  bahwa  kondisi masyarakat yang emansipatif memerlukan ranah publik yang bebas dari kepentingan-kepentingan

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
privat. Maka opsi transparansi dan kejelasan penindaklanjutan kasus kekerasan seksual merupakan hal yang harusnya mendapat pengupayaan yang lebih. Perwujudan solusi itu bisa dilakukan dengan membangun  atau  memaksimalkan  keberadaan  divisi  penanganan  kekerasan  seksual  di  setiap kampus. Divisi penanganan tersebut harus netral, termasuk dari kuasa hirarki struktur kampus.
Media  sosial  juga  memiliki  peranan  pokok  dalam  perubahan  budaya  komunikasi  dengan sedikit  pemisahan  antara  interaksi  jaringan  dan  kehidupan  nyata  (Strain  et  al  dalam  Giraldi  & Monk-Turner, 2017). Gerakan sosial melalui media sosial bisa diupayakan sebagai penguat power bagi  terduga  korban  kekerasan  seksual.  Media  sosial  bisa  menjadi  instrumen  penyebaran  yang mengglobal dari kelompok akar rumput atas nama solidaritas. Penyebarluasan informasi tersebut merujuk pada ide-ide kritis terkait suatu narasi dominan yang timpang melalui berbagai macam gerakan (Kahn dan Kellner dalam dalam Fuchs & Dyer-Witheford, 2013). Solidaritas ini merujuk kepedulian  terhadap  korban  beserta  sudut  pandangnya  dan  mereduksi power dari  pihak  terduga pelaku. Gerakan ini harus memfokuskan pada jalannya penanganan kekerasan seksual yang adil dan setara.
Gerakan yang dimaksud serupa dengan konsep perjuangan kelas dari Karl Marx pada abad ke 18. Marx fokus pada perspektif ataupun suara dari kelompok yang tertindas, dalam hal ini adalah terduga korban (Fuchs & Dyer-Witheford, 2013). Gerakan sosial bisa dilakukan dengan kampanye melalui hashtag dengan tujuan pengawasan terkait kasus  kekerasan seksual  yang terjadi. Selain itu, hashtag bisa menjadi suara tandingan dari suara dominan. Selain itu karya jurnalistik maupun ilmiah yang berbasis jender juga perlu menyoroti terkait kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Tentunya karya yang dibuat adalah karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Karya itu bisa disebar melalui  media  sosial  sebagai  sarana  edukasi  terkait  kekerasan  seksual.  Gerakan  tersebut  bisa menjadi  perjuangan  kelas  untuk  korban  kekerasan  seksual  dan  orang-orang  yang  selama  ini bungkam terkait ketidakberesan sosial ini. Tidak sampai di situ, gerakan sosial ini juga merupakan perjuangan bagi kelompok-kelompok maupun individu-individu yang mendambakan emansipasi yang nyaman di ruang publik, termasuk di kampus sebagai tempat menimba ilmu.
Penelitian  ini  menemukan  kemiripan  hasil  dari  penelitian  sebelumnya.  Penggambaran stereotip, pemihakan pada pelaku, dan skeptis yang lebih fokus pada korban yang dilakukan oleh surat kabar populer sebagai komunikator di Amerika Serikat (Aroustamian, 2020), juga dilakukan oleh klarifikator pihak terduga pelaku maupun kampus terkait kekerasan seksual di ranah kampus Indonesia. Normalisasi dilakukan dengan cara pemakluman dalam klarifikasi pihak terduga pelaku maupun kampus. Normalisasi itu bisa menghambat kemajuan kebijakan terkait kekerasan seksual di kampus. Lebih jauh lagi, Selaras dengan penelitian Mendes dkk (2019) penyalahgunaan media sosial menjadi instrumen kekerasan seksual juga terjadi di Indonesia.
Konstruksi  pesan  yang  hapir  sama  juga  terlihat  dalam  lingkungan  media  dan  politik  di Jepang. Studi yang dilakukan Dalton (2019) menunjukkan bahwa pelecehan seksual menciptakan hambatan diskriminasi bagi hak-hak perempuan dan demokrasi di Jepang. Normalisasi kekerasan seksual mengarah pada permusuhan yang ditujukan pada perempuan di ranah publik. Hal itu juga

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
membuat realitas hubungan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian ini menambahkan bahwa, ketimpangan relasi kuasa itu diperparah dengan kuasa berbasis hirarki di  kampus.  Penyalahgunaan  hirarki  terkait  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  kampus  membuat bukan  hanya  permusuhan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  tetapi  juga  antara  pelaku  dan  korban yang berbasis hirarki struktural kampus. Pola komunikasi terkait kasus kekerasan seksual ini juga dirasakan  oleh  penyintas  di  Amerika  Serikat.  Studi  yang  dilakukan  Shannon  (2021)  juga menyatakan  bahwa  ditemukan  pengistimewaan  berbasis  persinggungan  posisi  seseorang  dalam jender dan kelas. Penelitian ini menambahkan bahwa, terdapat pemakluman dan pemanfaatan celah dari kurangnya bukti dari peristiwa kekerasan seksual.
Posisi pelaku dan korban juga bisa dipertukarkan karena adanya celah pembuktian yang sulit. Sedikit  berbeda  dalam  konteks  hubungan  pacaran  seperti  studi  yang  dilakukan  Park  dan  Kim. Studinya  menyatakan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  berada  dalam  dua  peran  sekaligus,  yaitu pelaku  dan  korban  (Park  &  Kim,  2019).  Namun,  analisis  teks  dalam  penelitian  ini  menemukan adanya  perebutan  posisi  korban,  klarifikator  pihak  terduga  pelaku  lebih  cenderung mengatasnamakan pencemaran nama baik. Bukan dari viktimisasi ataupun sejarah hubungan yang ada.  Perebutan  narasi  dominan  yang  tidak  berimbang  dalam  konteks  kekerasan  pada  jurnalis perempuan (Wendratama et al., 2021), juga ditemui dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi di ranah kampus.
Bourdieu (dalam Shannon, 2021) meyakini bahwa kekuatan bahasa tidak hanya terletak dari kata-kata itu sendiri, tapi siapa yang menyuarakannya. Semakin kuat hubungan institusional yang dimiliki seseorang, pembicaraannya semakin berpotensi untuk dilegitimasi. Secara struktur hirarki, terduga  pelaku  memiliki  kuasa  lebih  dalam  memposisikan  dirinya  sebagai  korban,  memaklumi, ataupun,  penghilangan  jejak  kekerasan  seksual  yang  pernah  dilakukan.  Terduga  korban  yang berstatus mahasiswi dianggap tidak memiliki kuasa lebih besar dari terduga pelaku yang berstatus dosen. Ini  berkaitan duga dengan kuasa nama baik  diri terduga pelaku, profesi  dosen dan nama baik kampus. Tedapat hubungan institusional yang berlapis yang mengalir pada terduga pelaku.
Pihak  terduga  pelaku  maupun  kampus  berusaha  untuk  memperkuat  kekuasaan  simbolik melalaui  kalrifikasi  yang  dilakukan  sebagai  upaya  perlawanan  dari  narasi  terduga  korban. Kekuasaan  simbolik  merupakan  kekuasaan  tak  kasat  mata  yang  dijalankan  dengan  keterlibatan orang-orang  yang  tunduk  dengan  atau  tanpa  orang-orang  tersebut  sadari  (Bourdieu,  1991).  Hal menarik  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  adalah,  pengakuan  dari  terduga  pelaku  justru dijadikan alat sebagai peringanan dan juga pembelaan terhadap terduga pelaku kekerasan seksual. Selaras  dengan  itu,  Bourdieu  (dalam  Zhu  et  al.,  2021)  menyatakan  kekuasaan  simbolik  itu cenderung terletak di institusi yang mapan dan mediasi sosial yang dilembagakan.

## PENUTUP
Klarifikasi  pihak  terduga  pelaku  kekerasan  seksual  di  kampus  dalam  penelitian  ini merefleksikan tiga hal yaitu, pemakluman kekerasan seksual, penyanggahan peristiwa kekerasan

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
seksual, dan menyalahkan korban kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa yang mengalir ke pihak terduga pelaku didukung oleh otoritas kampus, nama baik pelaku, nama baik profesi, dan nama  baik  kampus.  Pihak  terduga  pelaku  berusaha  memperebutkan  posisi  yang  juga  sebagai korban  melalui  klarifikasi  yang  dilakukan.  Narasi  yang  diangkat  pihak  terduga  pelaku  adalah terkait pencemaran nama baik. Lebih jauh lagi, penelitian ini menemukan, pengakuan dari terduga pelaku  justru  dijadikan  alat  sebagai  peringanan  dan  juga  pembelaan  terhadap  terduga  pelaku kekerasan seksual.
Sudut  pandang  korban  hilang  dalam  klarifikasi  pihak  terduga  pelaku  kekerasan  seksual. Kekurangan  pembuktian  menjadi  celah  pihak  pelaku  untuk  menyanggah  pernyataan  terduga korban. Celah tersebut didukung oleh privatisasi penanganan kasus kekerasan seksual di kampus oleh  otoritas  kampus.  Celah  itu  juga  digunakan  untuk  menyalahkan  terduga  korban  dalam klarifikasi yang disampaikan. Tidak ditemukan prosedur ataupun cara pelaporan terkait kekerasan seksual yang jelas dan netral dari kalrifikator. Secara singkat, pihak terduga pelaku dan kampus membutuhkan celah tersebut untuk memaksimalkan pembelaan dan menjaga nama baik kampus.
Opsi-opsi solusi yang ditawarkan adalah dengan transparasi dan kejelasan penindaklanjutan kekerasan  seksual.  Solusi  itu  bisa  diwujudkan  dengan  mendirikan  atau  memaksimalkan  divisi penanganan  kekerasan  seksual  di  setiap  kampus.  Divisi  tersebut  harus  netral  dari  struktur kekuasaan yang ada di dalamnya. Selain itu, gerakan akar rumput perlu dilakukan sebagai narasi tanding terhadap pihak terduga pelaku kekerasan seksual dan kepedulian terhadap terduga korban. Gerakan tersebut  bisa melalui hashtag . Peran media  yang sensitif jender  dan kekerasan seksual yang  kredibel  juga  diperlukan  dalam  memberitakan  kekerasan  seksual  secara  objektif  dan mendalam.  Penyebaran  penelitian  ilmiah  terkait  jender  dan  kekerasan  seksual  yang  dapat dipertanggungjawabkan  juga  perlu  disosialisasikan  pada  masyarakat  melalui  berbagai  media sebagai bentuk upaya peningkatan literasi terkait jender dan kekerasan seksual. Gerakan tersebut bisa menjadi perjuangan kelas untuk korban kekerasan seksual dan orang-orang yang selama ini bungkam  terkait  ketidakberesan  sosial  ini.  Gerakan  sosial  ini  juga  merupakan  perjuangan  bagi kelompok-kelompok maupun individu-individu yang mendambakan emansipasi yang nyaman di ruang publik, termasuk di kampus sebagai tempat menimba ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggaraini, R., Daulim, N. H. C., & Wardhani, I. Y. (2018). Family Stress Experience In Dealing With Child Victims of Sexual Violence. Enfermería Clínica , 28 (1), 343–346. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1130-8621(18)30182-7
Antonsdóttir, H. F. (2020). Injustice Disrupted Experiences of Just Spaces by Victim-Survivors of Sexual Violence. Social & Legal Studies , 29 (5), 1–27.
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0964663919896065
Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
selama pandemi COVID-19. Jurnal Kajian Komunikasi , 9 (1), 121–137. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673
Aroustamian, C. (2020). Time’s up: Recognising sexual violence as a public policy issue: A qualitative content analysis of sexual violence cases and the media. Aggression and Violent Behavior , 50 . https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101341
Asmarani, D. (2016). 93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerkosaan yang Dialami. Retrieved from Magdalene.co website: https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan- yang-dialami-survei
Atawneh, A. M. (2009). The discourse of war in the Middle East: Analysis of media reporting. Journal of Pragmatics , 41 (2), 263–278. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2008.05.013
Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice . Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power . Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, P. (1996). The State Nobility . Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, P. (2020). Bahasa dan Kekuasaan Simbolik (Muhammad Ali Fakih, Ed.). Yogyakarta:
IRCiSoD.
Bramasta, D. B. (2021). Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro Kontra. Retrieved from Kompas.com website: https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi- permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all
Chaterine, R. N. (2021, December 10). Data Komnas Perempuan, Pesantren Urutan Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual. Kompas.Com . Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan- kedua-lingkungan-pendidikan-dengan
Christensen, M. C., Caswell, C., & Hernandez, M. F. (2021). Contextualizing Barriers to Help-Seeking After Sexual Violence: A Critical Feminist Study With Latinx College Women. Affilia: Journal of Women Nd Social Work , 36 (1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0886109920906782
Commodore, F., Lockett, A. W., Johnson, A. C., Googe, C., & Covington, M. (2020). Controlling images, comments, and online communities: A critical discourse analysis of conversations about Black Women HBCU presidents. Women’s Studies International Forum , 78 , 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102330
Dalton, E. (2019). A feminist critical discourse analysis of sexual harassment in the Japanese political and media worlds. Women’s Studies International Forum , 77 , 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102276
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of Qualitative Research . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fedina, L., Holmes, J. L., & Backes, B. L. (2018). Campus Sexual Assault: A Systematic Review of Prevalence Research From 2000 to 2015. Trauma, Violence, & Abuse , 19 (1), 76–93. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1524838016631129
Foucault, M. (1980). Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 . New York: Pantheon Books.
Fuchs, C., & Dyer-Witheford, N. (2013). Karl Marx @ Internet Studies. New Media & Society , 15 (5),

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
782–796. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1461444812462854
Germain, T. St., & Dewey, S. (2013). Justice on whose terms? A critique of international criminal justice responses to conflict-related sexual violence. Women’s Studies International Forum , 37 , 36–45. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.01.006
Giraldi, A., & Monk-Turner, E. (2017). Perception of rape culture on a college campus: A look at social media posts. Women’s Studies International Forum , 62 , 116–124. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.05.001
Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). Habitus x modal + Ranah = Praktik : Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu . Yogyakarta: Jalasutra.
Haryatmoko. (2017). Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) : Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan . Depok: Rajagrafindo Persada.
Hasfi, N., Usmand, S., & Santosa, H. P. (2017). Anonimitas di Media Sosial : Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi? Jurnal Ilmu Komunikasi , 15 (1), 28–38. https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v15i1.2152
Hohendroff, J. Von, Habigzang, L. F., & Koller, S. H. (2017). “A Boy, Being a Victim, Nobody Really Buys That, You Know?”: Dynamics of Sexual Violence Against Boys. Child Abuse & Neglect , 70 , 53–64. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.008
Kemdikbud_RI. (2021). Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan. Retrieved from Kemdikbud.go.id website: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan- seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan
Krook, M. L. (2018). Westminster Too: On Sexual Harassment in British Politics. The Political Quarterly , 89 (1), 65–72. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-923X.12458
Lucarini, A., Suitner, C., Brown, R., Craig, M. A., Knowles, E. D., & Casara, B. G. S. (2020). The #MeTooLate Effect: Victim blame and trust denial for sexual harassment not immediately reported. Personality and Individual Differences , 167 , 1–6.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110240
Marfu’ah, U., Rofi’ah, S., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. Kafa`ah : Journal of Gender Studies , 11 (1), 95–106. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jk.v11i1.379
Martin-Storey, A., Paquette, G., Bergeron, M., Dion, J., Daigneault, I., Hébert, M., & Ricci, S. (2018). Sexual Violence on Campus: Differences Across Gender and Sexual Minority Status. Journal of Adolescent Health , 62 (6), 701–707. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.12.013
Mendes, K., Keller, J., & Ringrose, J. (2019). Digitized narratives of sexual violence: Making sexual violence felt and known through digital disclosures. New Media & Society , 21 (6), 1290–1310. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1461444818820069
Park, S., & Kim, S.-H. (2019). Who Are the Victims and Who Are the Perpetrators in Dating Violence? Sharing the Role of Victim and Perpetrator. Trauma, Violence, & Abuse , 20 (5), 732–741. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1524838017730648
Perempuan, K. (2020). Kekerasan Meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk

## Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan . Jakarta.
Pusparisa, Y. (2021). Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian. Retrieved from katadata.co.id website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus- kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian
Sennett, R. (2007). The Culture of The New Capitalism . New Haven: Yale University Press.
Shannon, E. R. (2021). Protecting the perpetrator: value judgements in US and English university sexual violence cases. Gender and Education , 1–17.
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09540253.2021.1955093
Sunarto. (2009). Televisi, Kekerasan, dan Perempuan . Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Wendratama, E., Rahayu, N. K., Rianto, P., & Aprilia, M. P. (2021). Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia . Sleman.
Zhu, J., Spence, C., & Ezzamel, M. (2021). Thinking like the state: Doxa and symbolic power in the accounting field in China. Accounting, Organizations and Society , 93 , 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101235
Zuhra, W. U. N. (2019). Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota. Retrieved from Tirto.id website: https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29- kota-dmTW