## STATUS NASAB ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
Ayu Indriani Amalia Martoredjo
Fakultas Syariah,  Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: ayunamartoredjo@gmail.com

## ABSTRAK
Nasab merupakan salah satu pengakuan syara sebagai garis keturunan dari pihak ayah  di  mana  dari  hubungan  tersebut  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban seseorang dalam hal saling mewarisi,  maka dari itu hasil penelitian  yang penulis temukan dalam penelitian  adalah Hak  Asasi Manusia sangat melindungi hak-hak anak  terlepas  dari  sah  tidaknya  status  anak  tersebut.  Perlakuan  diskriminasi kepada hak anak yang lahir di luar perkawinan tidak selaras dengan konsep Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),  yang menyebutkan  bahwa  semua  orang  dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai  martabat serta  hak-hak  yang  sama,  mereka  dikaruniai akal  dan  hati  nurani  dan  hendaknya bergaul  satu  dengan  yang  lain  dalam  persaudaraan.  Disamping  itu  pula  bahwa Negara  juga  menghormati  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  asasi  anak  yang muncul  karena  adanya  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan.  Hak  Anak  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  beberapa ketentuan  peraturan  perundang-undangan  baik  yang  bersifat  nasional  maupun yang  bersifat  internasional.  Salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Kata kunci: Nasab; Hak Asasi Manusia;  Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  titipan  Tuhan  untuk  kedua  orang  tua,  masyarakat,  bangsa  dan negara  yang  nantinya  akan  memajukan  peradaban  dunia,  maka  dari  pengertian memberikan  hak  anak  yang  wajib  diakui,  diyakini,  dan  diamankan  sebagai pelaksanaan  amalan  yang  diterima  orang  tua,  masyarakat,  bangsa  dan  negara. (Lopa, 1996).
Anak  menurut  kamus  Bahasa  Indonesia  adalah  keturunan  kedua  sebagai konsekuensi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Ensiklopedi Hukum  Islam,  pengertian  anak  adalah  keturuna/n  yang  kedua  dari  seorang perempuan dan laki laki, atau orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik anak laki-laki atau anak perempuan atau khuntsa. (Husna, 2011).
Anak  Menurut  kedudukannya  memiliki  makna  dari  subsistem  hukum  yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan universal.  Pengertian  anak  dalam  kedudukan  hukum  meliputi  pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum. Pengertian anak secara etimologis dapat diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia  yang  belum  dewasa  (Poerwadarmita,  1984).  Menurut  R.A.  Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh keadaan di sekitarnya (Koesnan, 2005).
Islam  telah  menentukan  bahwa  manusia  menyelengarakan  pernikahan karena pernikahan menjadi upaya untuk mendapatkan keturunan yang sah dengan cara  pertalian  nasab.  Nasab  adalah  ikatan  keluarga  berawal  dari  ikatan  darah dengan diberlangsungkannya akad nikah yang sah. Sedangkan ikatan anak dengan kedua orang tuanya tidak bakal berganti karena putusnya pernikahan orangtua dari si anak (Arifin, 1996).
Hukum Islam Menurut standarnya adalah memahami kedudukan anak yang lahir dari rahim ibunya, yakni anak yang resmi dan anak yang tidak (anak akibat dari  perilaku  zina).  Anak  yang  resmi  merupakan  anak  yang  lahir  sebab  karena terjadinya pernikahan yang resmi selaras oleh ketentuan dan asasnya. Sebaliknya anak  zina  merupakan  anak  yang  dilahirkan  tanpa  pernikahan  yang  resmi.  Anak yang  lahirnya  sahih  akibat  hubungan  pernikahan  orang  tuanya  berlaku  secara implusif  memiliki  ikatan  nasab  dengan  ayah  dan  ibu  kandung.  Sedangkan  anak yang  tak  mempunyai  ikatan  nasab  atas  ayah  bila  anak  tersebut  lahir  dan  kedua orang  tuanya  tidak  melakukan  pernikahan.  Sementara  menurut  Islam,  anak  tidak cuma anugerah, tetapi selain itu dia dilambangkan sebagai titipan dari Allah swt. Semua anak yang dilahirkan sudah merekat kepada dia beraneka hak  yang harus dijamin,  orangtuanya  ataupun  negara.  Keadaan  ini  memuat  arti  orang  tua  dan negara  tidak  dapat  mengabaikan  apalagi  sampai  melalaikan  hak  anak.  Sebab
mereka tidak sekadar merupakan harta keluarga namun mereka pula harta bangsa (Aimmah, 2010).
Bersumber  pada  Hukum  Islam  anak  bakal  mendapatkan  haknya  ketika terlaksananya  aspek  yang  membuat  orang  tua  wajib  melaksanakan  tanggung jawabnya  bagi  hak  anaknya.  Aspek  yang  penting  adalah  status  atau  nasab  anak kepada  keluarganya,  aspek  tersebut  bersangkutan  untuk  hak  anak  demi mendapatkan warisan, nafkah serta perwalian.
Aliran  Syafi’i  berpandangan  bahwa  pengertian  anak  di  luar  pernikahan merupakan  anak  yang  dilahirkaan  kurang  dari  enam  bulan  sesudah  terjadinya pernikahan  seorang  istri  dengan  suami  yang  sah,  sampai  melahirkan  kejelasan kalau anak yang dilahirkan bukanlah anak dari suami yang resmi. Dijelaskan sama Ibnu Kasir dalam Tarjemahannya, maka Ali bin Abi Talib beralaskan dengan ayat Al-Qur’an mengenai batas minimal masa hamilnya sepanjang enam bulan, dalam Q.S Al- Ahqaf (46) : 15 dan juga dalam Q.S Luqman (31) :14.
Ayat  diatas  terdapat  kepastian  mengenai  waktu  minimal  kehamilan, dikatakan  maka  waktu  mengandung  sampai  waktu  menyusui  ialah  tiga  puluh bulan, atau dua tahun 6 bulan. Adapun dalam ayat kedua disebukan bahwa masa minimal  menyapih  adalah  2  tahun,  maka  waktu  selama  enam  bulan  ialah  waktu minimal  kehamilan,  sebagaimana  Ali  bin  Abi  thalb  berdalil  dengan  ayat  di  atas, serta disepakati oleh Usman bin Affan, serta para sahabat lainnya (Kasir, 1999).
Mahzab  Hanafi  berpendapat  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  yaitu  anak yang  dilahirkan  kurang  dari  enam  bulan  setelah  adanya  akad  perkawinan, sebagaimana pendapat imam Hanafi (Az-Zuhaili, n.d.). Sedang esensi Hukum atas ditentukannya  nasab  adalah  berkat  terjadinya  hubungan  bersama  suami  yang resmi,  namun  alasan  yang  nyata  yaitu  berkat  terjadinya  (Akad)  pernikahan. Adapun  persetubuhan  adalah  perkara  yang  terselubung,  maka  dengan  adanya nikah  menunjukan  ditetapkannya  nasab,  sebagaimana  sabda  Nabi,  Anak  yang dahirkan  adalah  hak  pemilik  firasy,  bagi  pezina  adalah  batu  sandungan  (tidak mendapat apapun).
Berlangsungnya  akad  nikah  diantara  seorang  laki  laki  dan  perempuan,  dan setelahnya  mereka  berjauhan  daerah  yang  satu  bertempat  di  utara  dan  yang lainnya  selatan,  dan  sang  ibu  melahirkan  anaknya,  hingga  nasab  anak  itu  sabit kepada lelaki itu, walaupun tak mendapati asasnya yakni adanya hubungan badan, tetapi  sudah  terlihat  asasnya  yakni  karena  terjadinya  perkawinan.(Al-kasaniy, 2003),  Lalu  paham  mazhab  Hanafi,  maka  yang  dikatakan  sebagai  anak  di  luar pernikahan  yaitu  anak  yang  dilahirkan  tidak  lebih  dari  enam  bulan  sesudah terjadinya pernikahan.
Perbedaan  keduanya  adalah  mazhab  Syafi’i  mewajibkan  terjadinya hubungan di antara suami istri yang resmi lalu sang istri melahirkan seorang bayi tidak  lebih  daripada  enam  bulan,  padahal  jika  mengikuti  mazhab  Hanafi digenapkan  melalui  akad  nikah,  keadaan  tersebut  menjadi  alasan  yang  jelas  atas hubungan badan antara suami dan istri. Pada kejadian anak yang dilahirkan di luar pernikahan antara  ulama  berselisih  pendapat  mengenai  status  dan  keterkaitannya mengenai hak anak itu.
Penganut mazhab Syafi’i beranggapan kalau nasab anak di luar pernikahan atas  bapaknya  berakhir,  hingga  status  anak  itu  menjadi  ajnabiyyah  (orang  lain), sebab  itulah,  bagi  mazhab  Syafi’i  hingga  anak  itu  bisa  menikah  dengan  ayah kandungnya,  sebab  status  anak  itu  menjadi  orang  luar  (ajnabiyyah),  juga  bukan mahram  dari  ayah  kandungnya.  Bagi  mazhab  Syafi’i  bukan  dikecualin  antara nasab  yang  sahih  ataupun  syar’i,  hingga  status  nasab  anak  itu  berakhir  secara telak.
Mengenai  keterkaitannya  adalah  berakhirnya  segala  hak  yang  berkaitan dengan nasab semacam hak waris, nafkah, dan hak wali, akan tetapi imam syafi’i melanjutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah bisa mendapatkan warisan dari ayah  kandungnya    beserta  ketentuan  bahwa  semua  ahli  warisnya  anak  tersebut mengakui dirinya, adanya seseorang yang membenarkan (mustalhiq) anak tersebut adalah  anak  dari  seorang  ayah  yang  meninggal  dunia  (pewaris),  tak  didapati kemungkinan  nasab  kecuali  dari  sang  pewaris  tersebut,  maka  pihak    (mustalhiq) yang meluruskan nasab anak itu ialah orang  yang sehat jasmani dan rohani serta sudah baliqh.
Madzab Hanafi berpendapat nasab anak yang lahir di luar pernikaahan terus sabit  kepada  ayah  biologisnya,  sebab  pada  dasarnya  anak  itu  merupakan  anak kandung  dari  sang  ayah,  anak  dikatakan  dari  bapaknya  sebab  anak  itu  terlahir karena  ayahnya,  karenanya  dilarang  bagi  seorang  ayah  kandung  untuk  menikahi anak di luar nikahnya tersebut. Nasab berdasarkan pendapat Syafi’i ialah berakhir, yang  berkaitan  pada  ketiadaan  kewajiban  ayah  kandung  untuk  memberi  hak kepada  anak,  semacam  pemberian  nafkah,  hak  warisan  ataupun  hak  wali  sebab adanya  nasab  syar’i  yaitu  akan  memastikan  kewajiban  pada  ayah  kandung  dan ayah  kandung  akan  menepati  hak  anaknya.  Sementara  itu  aliran  Hanafi memisahkan  antara  nasab  mendasar  atau  hakiki,  dan  nasab  hukum  atau  Syar’i. Sebagai nasab hakiki anak di luar pernikahan itu memang anaknya, ataupun sama artinya dengan darah dagingnya, karenanya di larang bagi ayah biologisnya untuk menikah  dengan  anaknya.  Walaupun  menurut  nasab  hakiki  anak  di  luar pernikahan tetap sabit kepada ayah biologisnya, tetapi tidak ada keterkaitan segala sesuatu mengenai hak anak itu atas ayah kandungnya.
Berdasarkan  fiqh  menurut  terminologi  anak  yang  sah  ialah  anak  yang  dilahirkan melalui akad nikah yang sah antara pria dan wanita. Sah tidaknya sang anak bakal ditentukan ikatan nasab dengan pria yang menjadi bapaknya. Nasab bisa terpentuk dan  dimiliki  dengan  tiga  cara,  yakni  melalui  akad  nikah  yang  resmi,  melewati pernikahan yang fasid, dan dengan hubungan yang syubhat. (Az-Zuhaili, n.d.).
Menurut  istilah  fiqih  tak  ditemui  sebutan  “anak  yang  lahir  di  luar pernikahan”. Ulama fiqih memakai kata anak luar kawin dan juga anak muk’ah. Anak muk’ah atau anak zina ialah anak yang lahirnya menjadi dampak dari satu ikatan yang tidak sah. Ikatan tidak sah yakni ikatan antara dua orang yang belum menikah dan tidak melaksanakan tuntutan dan asasnya. (Makluf, 1979).
Anak yang dilahirkan di luar penikahan yang sah tidak hanya mendapatkan perlakuan diskriminasi juga memperoleh aib yang buruk dari masyarakat juga tak mendapatkan  hak  segalanya  dari  sisi  ayah  yang  menghamili  ibu,  kemudian menimbulkan  kondisinya  jadi  anak  yang  dilahirkan  di  luar  nikah mau tidak  mau menanggung dampak hukum dari perilaku orangtua nya yang berpengaruh kepada ketentraman hidup sang anak.
Menurut  hukum  perdata,  anak  luar  pernikahan  tak  mempunyai  kaitan perdata  bersama  bapaknya  yang  terkait  pada  putusnya  hak  kewarisannya,  hak wali, nafkah dan lainnya pada sisi bapaknya. Seperti bunyi Undang-Undang No 1 tahun  1974  mengenai  Pernikahan.  Maka  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan sekedar  memiliki  ikatan  perdata  dengan  ibunya.  Dari  hal  tersebut,  maka  penulis membuat penelitian tentang “Status  Anak  yang lahir di luar penikahan yang  sah yang berdasarkan pada konsep Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif bersifat library  research  yaitu  dengan  melakukan  analisis  deskriptif  dengan  judul  yang diangkat oleh penulis. Sedangkan metode analisis deskriptif  atau metode yuridis normative  yaitu  suatu  metode  yang  memberikan  gambaran  dan  keterangan  yang secara  jelas,  objektif,  sistematis  analitis  dan  kritis  mengenai  status  nasab  anak yang  lahir  di  luar  pernikahan  yang  terdapat  dalam  Hukum  perdata,  kompilasi hukum  Islam  serta  dalam  fiqh,  atau  dengan  kata  lain  bahwa  metode  yuridis normative  ini  merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan-bahan  pustakaatau  data  sekunder  belaka.  Objek  yang dianalisis  dalam  pendekatan  yang  bersifat  kualitatif  ini  adalah  metode  penelitian yang  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  peraturan  perundang undangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Anak yang Lahir di Luar Pernikahan
Deklarasi  hak-hak  anak  kedua  di  tahun  1959,  telah  menyatakan  bahwa umat manusia wajib memberikan yang terbaik kepada anak. Mukadimah nya yang berbunyi” karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak- anak  membutuhkan  perlindungan  serta  perawatan  khusus  termasuk  perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.
Hak  Asasi  Manusia  tidak  akan  pernah  mempunyai  arti  apapun  bila  tidak ditindak  lanjuti  dengan  Hukum  yang  mengatur  akan  hubungan  hak  tersebut, artinya  hukumlah  yang  mengformalkan  hak  asasi  manusia  kedalam  seperangkat aturan-aturan  untuk  menjaga  dan  meliindungi  agar  tidak  menjadi  benturan- benturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Perlakuan  diskriminatif  terhadap  hak-hak  anak  luar  kawin  tidak  selaras dengan prinsip konsep Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  (DUHAM),  Disebutkan  bahwa  semua  orang  dilahirkan  merdeka  dan mempunyai  martabat  dan  hak-hak  yang  sama,  mereka  dikaruniai  akal  dan  hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan  yang lain dalam persaudaraan. (PBB, 1948)
Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang  tercantum  di  dalam  Deklarasi  ini  dengan  tidak  ada  pengecualian  apapun, seperti  pembedaan  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  Bahasa,  agama,  politik  atau kedudukan  lain.  (PBB,  1948)  Secara  spesifik  Pasal  25  ayar  (2)  DUHAM menyatakan  bahwa  ibu  anak-anak  berhak  mendapatkan  perhatian  dan  bantuan khusus,  Semua  anak,  baik  yang  dilahirkan  di  dalam  maupun  di  luar  perkawinan, harus  menikmati  perlindungan  sosial  yang  sama  (Djamil,  2013).    Deklarasi  Hak Anak  juga  menghendaki  bahwa  anak  hendaknya  menikmati  semua  hak-haknya, tanpa  diskriminasi  karena  alasan  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama, pandangan  politk  atau  pandangan  lainnya,  asal  usul  kebangsaan  atau  sosial, kekayaan, kelahian, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya: setiap  anak  juga  harus  dilindungi  dari  setiap  praktek  diskriminasi  berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya. (Gultom, 2012)
Undang-Undang  RI  Tahun  1945  mengenai  Hak  Asasi  Anak  diatur  dalam 28  B  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  memperoleh  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi.  Peraturan  serupa  ditemukan  dalam  Undang-Undang  No  39 tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pasal  2  yang  berbunyi  bahwa  Negara
Republik  Indonesia  mengakui  dan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  dan kebebasan  dasar manusia  sebagai  hak  yang  secara  kodrati  melekat  pada  diri  dan tak  terpisahkan  dari  manusia,  yang  harus  dilindungi,  dihormati  dan  ditegakkan demi  peningkatan  martabat  kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan kecerdasan  serta  keadilan.    Juga  Pada  Pasal  3  ayat  (2)  Setiap  orang  berhak  atas pengakuan, Jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan Hukum
Undang-Undang  RI  Tahun  1945  Mengenai  Hak  Asasi  Anak  diatur  dalam 28  B  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  memperoleh  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi.  Peraturan  serupa  ditemukan  dalam  Undang-Undang  No  39 tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pasal  2  yang  berbunyi  bahwa  Negara Republik  Indonesia  mengakui  dan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  dan kebebasan  dasar manusia  sebagai  hak  yang  secara  kodrati  melekat  pada  diri  dan tak  terpisahkan  dari  manusia,  yang  harus  dilindungi,  dihormati  dan  ditegakkan demi  peningkatan  martabat  kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan kecerdasan  serta  keadilan.  ( Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia ,  n.d.)  Juga  Pada  Pasal  3  ayat  (2)  Setiap  orang  berhak  atas pengakuan, Jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan  Hukum.( Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , n.d.)
Undang-Undang  23  Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  35  Tahun  2004  tentang  perlindungan  anak  menyatakan  bahwa setiap  orang  dilarang  memperlakukan  anak  secara  diskriminatif  yang mengakibatkan  anak  mengalami  kerugian,  baik  materil  maupun  moril  sehingga menghambat fungsi sosialnya.
Negara,  Masyarakat,  dan  orang  tua  memiliki  kewajiban  mengupayakan perlindungan  perlindungan  terhadap anak  agar  proses  tumbuh  kembangnya  tidak terganggu.( Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak ,  n.d.)    Tidak adanya  pemisah  antara  anak  yang  sah  dan  anak  luar  kawin  dalam  berbagai instrument  ham  di  atas,  menunjukan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  perlakuan  dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta mendapat  kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum. Keberlakuan  Pasal  43  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  selaras  dengan  prinsip kewajiban  Negara  berpartisipasi  melalui  undang-undang  untuk  menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak hak dasar warga negaranya, Negara   atau Pemerintah  seharusnya  memberi  jaminan  hak-hak  keperdataan  anak  luar  nikah melalui peraturan perundang-undangan

## Perlindungan Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah di Indonesia
Sejumlah  ketentuan  hukum  dalam  Hukum  positif  di  Indonesia  menentukan dan mengatur kedudukan hukum anak berdasarkan pada status hukum perkawinan dari kedua orang tuanya. Berdasarkan pada Pasal 1 KUHPerdata tersebut, hak hak keperdataan  berbeda  dengan  hak-hak  kenegaraan,  walaupun  pada  dasarnya  hak- hak  kenegaranan  itu  juga  mengatur  hak-hak  keperdataan,  Hak-Hak  kenegaraan seperti  hak  sipil,  hak  ekonomi,  hak  politik,  dan  lain-lainnya  yang  menurunkan antara  lain  hak  untuk  dijamin  persamaan  kedudukan  dihadapan  hukum  ( equality before the law ), berkaitan erat dengan hak keperdataan bahwa jaminan persamaan kedudukan  dihadapan  hukum  berlaku  bagi  semua  Orang,  semua  suku,  semua agama,  tanpa  adanya  ketentuan  yang  diskriminatif  oleh  negara  dan  praktiknya dalam masyarakat
Hak  senantiasa  berpasangan  dengan  kewajiban,  hak  memberi  kenikmatan dan  keleluasaan  kepada  individu  dalam  melaksanakannya,  sedangkan  kewajiban merupakan  suatu  pembatasan  dan  beban,  sedangkan  menurut  Sri  Soedewi Masjchoen  Sofwan  Hak  merupakan  hukum  yang  lain  dan  berada  dalam  wilayah hukum perdata. (Sofwan, 1981). Hak juga dapat dibedakan antara hak mutlak dan hak  relative,  dan  yang  termasuk  hak  mutlak  ialah  segala  hak  publik,  yaitu:  Hak menyatakan  pikiran  dan  perasaan,  dengan  perantara  pers;  Hak-hak  untuk mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  yang  berhak/  berwenang;  Hak untuk memeluk dan menganut agama dan kepercayaannya masing masing secara bebas. Sedangkan sebagian dari hak keperdataan, adalah hak yang bersandar pada Hukum  perdata  dalam  arti  objektif,  misalnya  :  Hak-hak  kepribadian,  Hak-hak keluarga,  Hak  benda,  Hak  hak  kebendaan  dan  Hak-hak  atas  barang-barang  tak berwujud.
Setiap anak harus mendapatkan perlindungan hukum, tidak terkecuali bagi anak  yang  di  lahirkan  di  luar  pernikahan,  bila  tidak  demikian  yang  dirugikan adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal  anak  tersebut  terlahir dalam  kondisi  suci  dan  tidak  berdosa,  sekalipun  yang  bersangkutan  terlahir sebagai  hasil  zina.  Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat.
Sehubungan  dengan  itu,  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada anak  yang  di  lahirkan  di  luar  pernikahan  serta  mewajibkan  laki-laki  yang menyebabkan  kelahirannya  untuk  bertanggung  jawab,  Mahkamah  Konstitusi memutuskan aturan Hukum Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  dasar  1945  secara bersyarat,  yakni  Inkonstitusional  sepanjang  ketentuan  tersebut  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dan  atau  alat  bukti  lain  menurut
hukum  mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  sehingga  setiap  anak  yang dilahirkan  di luar  perkawinan  tidak  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya,  melainkan  juga  termasuk  mempunyai  hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.
Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi utama yaitu mempunyai sifat  mengatur  dan  mengikat  secara  umum  diantaranya  adalah  dengan menggunakan  pendekatan  filosofis (filsofis  schegrondslag) sangat  penting  dan kegunaan  untuk  menghindari  pertentangan  peraturan  perundang  undangan  yang disusun  dengan  nilai-nilai  yang  hakiki  dan  luhur  di  tengah-tengah  masyarakat, misalnya etika, adat agama dan lain-lain. selain itu juga norma pembenaran (recht svaardiging) dikaji secara filosofis juga mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila  dipikirkan  secara  mendalam.  Alasan  tersebut  sesuai  dengan  cita-cita  dan pandangan  hidup  manusia  dalam  pergaulan  hidup  Bermasyarakat  sesuai  dengan cita-cita kebenaran (idee der waarheid) , cita keadilan (idea der gerechtigheid) dan cita-cita kesusilaan (idiil der zedelijkheid.
Perspektif Hukum Islam terhadap Anak Luar Pernikahan yang Sa h
Orang tua sebagai pihak pertama yang melindungi anak, mengenai hak dan Kewajiban  mereka  (orang  tua)  dalam  Islam,  kewajiban  orang  tua  adalah menyayangi  dan  haknya  adalah  memperoleh  penghormatan.  Berbicara  mengenai hak,  pasti  disisi  lain  ada  kewajiban.  Sebaliknya,  kewajiban  anak  adalah penghormatan  terhadap  kedua  orang  tua  dan  haknya  adalah  memperoleh  kasih sayang.  Idealnya,  prinsip  ini  tidak  bisa  dipisahkan.  Artinya,  seorang  diwajibkan menghormati  jika  memperoleh  kasih  sayang.  Dan  orang  tua  diwajibkan menyayangi  jika  memperoleh  kehormatan.  Timbal  balik,  yang  jika  harus menunggu  yang  lain  akan  seperti  telur  dan  ayam.  Tidak  ada  satupun  yang memulai  untuk  memenuhi  hak  yang  lain.  Padahal  biasanya,  seseorang mendapatkan  hak  jika  telah  melaksanakan  kewajiban.  Karena  itu,  yang  harus  di dahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah pada anaknya, selamanya. Bagitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.
Akan  tetapi  dalam  mengkritisi,  putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010 dinilai  melanggar  ajaran  Islam  dan  tatanan  hukum  Islam.  Dimana  hukum  Islam menyatakan bahwa, status anak yang lahir diluar pernikahan yang sah disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li’an, oleh karena itu maka anak yang lahir di  luar  penikahan  yang  sah  akan  mempunyai  akibat  hukum  sebagai  berikut:  (a). Tidak  ada  hubungan  nasab  dengan  bapaknya .  Anak  itu  hanya  mempunyai hubungan  nasab  dengan  ibunya.  Bapaknya  tidak  wajib  memberikan  nafkah kepada  anak  itu,  namun  secara  biologis  ia  tetap  anaknya.  Jadi  hubungan  yang
timbul  hanyalah  secara  manusiawi,  bukan  secara  hukum.  (b). Tidak  ada  saling mewaris  dengan  bapaknya ,  karena  hubungan  nasab  merupakan  salah  satu penyebab kerwarisan. (c). Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah . Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. (Sofwan, 1981).
Perbedaan perlindungan hukum antara anak dari hasil hubungan zina dengan anak  dalam  ikatan  perkawinan,  telah  diterangkan  dalam  beberapa  hadits  sahih yang  menentukan  bahwa  anak  hasil  hubungan  zina  tidak  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  lelaki  yang  mengakibatkan  kelahirannya.  Nabi  Muhammad Saw  bersabda:  “Anak  adalah  bagi  yang  empunya  hamparan  (suami),  dan  bagi pezina  batu  (tidak  berhak  mendapat  anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan  di  luar nikah  melainkan  diserahkan  kepada  ibunya).  (HR.  Bukhari-Muslim,  Malik  dan Abu  Daud).  Dalam  kasus  li’an  dimana  suami  menuduh  istri  berzina,  anak  tidak ikut bapaknya dari segi nasab, tetapi ibunya. Sebagaimana hadits Abu Daud: “dan Rasul  menetapkan  agar  anaknya  tidak  dinasabkan  kepada  seorang  ayah  pun.” Dalam  hadits  Imam  Ahmad,  ditetapkan  agar  anak  ikut  si  wanita  atau ibunya.Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  ini  telah  melampuai  permohonan  yang sekedar  menghendaki  pengakuan  hubungan  keperdataan atas  anak  dengan  bapak hasil  perkawinan  tapi  tidak  dicatatkan  di  KUA  menjadi  meluas  mengenai hubungan  keperdataan  atas  anak  hasil  hubungan  zina  dengan  lelaki  yang mengakibatkan  kelahirannya.  MUI  menilai  putusan  MK  ini  sangat  berlebihan, melampuai batas, dan bersifat “over dosis” serta bertentangan dengan ajaran Islam dan pasal 29 UUD 45.
Menurut  Makruf,  putusan  MK  itu  memiliki  konsekuensi  yang  sangat  luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina  dan  lelaki  yang  menyebabkan  kelahirannya  karenahal  demikian  tidak dibenarkan  oleh  ajaran  Islam.Akibat  nyata  putusan  MK,  kini  kedudukan  anak hasil  zina  dijadikan  sama  dengan  kedudukan  anak  yang  lahir  dari  hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris.
Dengan demikian, sudah jelas putusan MK ini telah menyebabkan lembaga perkawinan  menjadi  kurang  relevan  apalagi  sekedar  pencatatannya,  mengingat penyamaan  hak  antara  anak  hasil  zina  dengan  anak  hasil  perkawinan  yang  sah. Hal ini sangat menurunkan derajad kesucian dan keluhuran Lembaga perkawinan, bahkan  pada  tingkat  ekstrem  dapat  muncul  pendapat  tidak  dibutuhkan  lagi lembaga  perkawinan  karena  orang  tidak  perlu  harus  menikah  secara  sah  apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak. Dampak negatif lainnya hadir dalam segi  teknis  dengan  adanya  putusan  MK  ini,  maka  keadaan  itu  semua  berubah. Diakuinya  anak  luar  kawin  (hasil  biologis)  sebagai  anak  yang  sah  berarti  akan
mempunyai  hubungan  waris  dengan  bapak  biologisnya.  Hal  ini  berakibat  pula adanya  hubungan  waris.  Jadi,  si  anak  berhak  atas  warisan  ayahnya  tersebut.  Ini tentu  saja  merepotkan  pembagian  warisan  yang  dilakukan  oleh  notaris.  Kondisi tersebut menimbulkan masalah apabila warisan sudah terlanjur dibagikan kepada anak  yang  sah  dari  perkawinan.  Lalu  tiba-tiba  muncul  anak  luar  kawin  yang mengklaim dan membawa bukti bahwa dia juga anak biologis dari pewaris. Selain itu  berdampak  kepada  jual  beli  harta  warisan,  misalnya  berupa  tanah. Kekhawatiran lain misalnya suatu waktu  dalam pembuatan Akta Jual Beli, tetapi tiba-tiba  datang  anak  luar  kawin  yang  menuntut  karena  merasa  mempunyai  hak waris.
Dampak positif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terbuka kesempatan bagi  para  anak  diluar  nikah  untuk  mendapatkan  hak  nafkah,  waris  dan  lain sebagainya.  Dampak  negatifnya  putusan  Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010 dinilai  melanggar  ajaran  Islam  dan  tatanan  hukum  Islam.  Hukum  Islam menyatakan  bahwa,  status  anak  diluar  nikah  dalam  kategori  yang  kedua, disamakan  statusnya  dengan  anak  zina  dan  anak  li’an.  Dampak  negatif  lainnya hadir dalam segi teknis dengan adanya putusan MK ini, maka keadaan itu semua berubah dan merepotkan pembagian warisan yang dilakukan oleh notaris.Sebaiknya  Mahkamah  Konstitusi  hanya  mengabulkan  permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan siri bukan anak dari hasil zina. Karena  tentunya  hal  ini  membawa  dampak  yang  bukan  hanya  teknis  tetapi ideologis dan akidah umat Islam

## KESIMPULAN
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  yang  dianugrahkan  Allah  swt kepada manusia, dan hak ini telah diakui secara universal sehingga sudah menjadi kewajiban  agar  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dapat  terjaga  dan terlaksana.  Hak asasi manusia sangat melindungi hak hak anak terlepas dari sah tidaknya anak tersebut. Perlakuan diskriminatif terhadap hak-hak anak luar kawin tidak  selaras  dengan  prinsip  konsep  Hak  Asasi  Manusia.  Pasal  1  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM),  Disebutkan  bahwa  semua  orang dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai  martabat  dan  hak-hak  yang  sama,  mereka dikaruniai  akal  dan  hati  nurani  dan  hendaknya  bergaul  satu  dengan  yang  lain dalam  persaudaraan.Pasal  2  berbunyi  bahwa  setiap  orang  berhak atas  semua  hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian  apapun,  seperti  pembedaan  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa agama, politik atau kedudukan lain.
Negara  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  termasuk  di  dalamnya  hak asasi. Anak  yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan. Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  baik  yang  bersifat nasional  maupun  yang  bersifat  internasional.  Salah  satunya  adalah  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.    Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Negara, pemerintah, Pemerintahan Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  tua  berkewajiban  untuk  memberikan perlindungan  menjamin  terpenuhinya  hak  asasi  anak  sesuai  dengan  tugas  dan tanggung  jawabnya. Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh  pemerintah  harus  didasarkan  pada  prinsip  hak  asasi  manusia  yaitu: penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.

## REFERENSI
Aimmah, Q. (2010). Implikasi Kewarisan atas pengakuan Anak Luar kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata / Burgerlijk wetboek) . UIN Sunan Ampel.
Ala’  ad-Din  Abu  Bakr  bin  Mas’ud  al-kasaniy.  (2003). Bada’I  as-Sana (Juz  III).
Dar al-Kutubal ’ilmiyahy.
Busthanul Arifin. (1996). Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia . Gema Insani Press.
Djamil, N. (2013). Anak Bukan Untuk dihukum: Catatan Pembahsan UU Sistem Peradilan anak . Sinar Grafika.
Gultom, M. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap anak dan perempuan . Refika Aditama.
Hasan  Makluf.  (1979). Al-Mawaris  Fi  Al-Syari’ah  Al  Islamiyah .  Mathba’ah  Al- Qahirah.
Husna, E. (2011). Pembagian Harta Warisan Anak Zina (Studi komparatif antara pendapat Syafi’i n Ahmad bin Hambal) .
Kasir, I. bin U. I. (1999). Tafsir Al-Quran Al-Azim (Juz VII). Darat-Taybah.
Lopa, B. (1996). Al-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia . Dana Bhakti Primajasa.
PBB, M. U. (1948). DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA .
R.A. Koesnan. (2005). Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia . sumur.
Sofwan, S. S. M. (1981). Hukum Perdata, Hukum Benda . Liberty Yogyakarta.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  perubahan  atas  Undang-
Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . (n.d.).
W.J.S. Poerwadarmita. (1984). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.
Wahbah Az-Zuhaili. (n.d.). Al Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh (JUZ VII).