## GENDER DALAM PENDIDIKAN PESANTREN

## Anik Faridah, M.Pd.I

## Institut Agama Islam Ngawi

## Abstrak
Pendidikan  pesantren  dan  gender  adalah  dua  hal  yang  selalu  menarik  untuk diperbincangkan,  sebab  penggagas  pendidikan  untuk  perempuan  adalah  melalui didirikannya  Madrasah  diniyah  yang  diselenggarakan  di  lembaga  pendidikan pesantren,  sehingga  kini,  kita  bisa    melihat  kiprah  perempuan  disegala  sector, sekarang perempuan sudah mulai memiliki jabatan dan kedudukan, baik dalam ranah kultural  maupun  structural,  serta  kontribusi  gerakan  perempuan  Islam  di  Indonesia kini  juga  mulai  patut  diperhitungkan.  Dalam  arti,  jika  dahulu  ada  anggapan  bahwa perempuan  adalah  orang  kedua,  maka  sekarang  anggapan  tersebut  sudah    tidak relevan lagi.Namun jika kita telisik lagi, munculnya tokoh-tokoh perempuan di arena public bahkan hanya sering terdengar sebagai ikon persamaan kesempatan, dan bukan sebagai  manifestasi  yang  konsisten  dari  kebijakan  berbasis  kesetaraan  gender.Pada titik  inilah  “bias  gender”  dirasakan  masih  kental  ditemukan  dalam  berbagai  segmen kehidupan masyarakat.
Dinamika kesetaraan gender  melalui pendidikan  dan pengajaran di  Pesantren (bahkan  di  sekolah  umum),  merupakan  isu  –isu  yang  yang  selalu  hangat  untuk didiskusikan.Untuk  itu  itu  diperlukan  tolak  ukur  yang  jelas  untuk  dapat  melihat persoalan  pokok  secara  lebih  jelas.Karena  itu,  isu  eksistensi  perempuan  (Islam)  di Indonesia,  khususnya  isu  terhadap  kesetaraan  gender  melalui  pendidikan  dan pengajaran  di  sekolah  (terutama  di  pesantren).Belakangan  muncul  secara  signifikan dan  menarik,  terutama  bila  dibanding  dengan  gerakan  para  kaum  laki-laki.Dalam bebrapa  aktivitasnya,  gerakan  perempuan  berada  dibawah  bayang-bayang  dimana organisasi  tersebut  dilahirkan.Permasalahan  tersebut  dapat  diperluas  lagi  dengan mempertanyakan  tentang  kedudukan  dan  peran  yang  telah  dimainkan  kaum perempuan, terutama dilingkungan lembaga pendidikan pesantren di Nusantara.

## Keywords: pesantren, pendidikan dan gender

## A. Pesantren dan Pendidikan
Sepanjang  sejarah  yang  dilalui  pesantren, tak  dapat  dipungkiri  jika  pesantren sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan  adalah  realitas  dan  fakta.  Sumbangsih  dan kontribusinya  sangat  besar  dalam  pendidikan  umat  islam  secara  khusus,  dan masyarakat di negeri ini secara luas, di masa kini dan masa datang. Namun di zaman kontemporer  ini,  pesantren  dan  lembaga  pendidikannya  harus  terus  berinovasi  dan memiliki langkah antisipatif pada setiap perubahan dan perkembangan zaman.
Secara  historis,  pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  tertua  di  Jawa. Munculnya  pesantren  di  Jawa  bersamaan  dengan  kedatangan  Walisongo  yang
menyebarkan Islam di daerah tersebut.  Menurut catatan sejarah, tokoh  yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim. 1
Salah  satu  kelebihan  dari  model  pendidikan  yang  dikembangkan  para  Wali sanga  itu  (dan  kemudian  menjadi  ciri  khas  pendidikan  pesantren)  terletak  pada  pola pendekatannya  yang  didasarkan  pada  segala  sesuatu  yang  sudah  akrab  dengan masyarakat  dan  perpaduan  antara  aspek  teoritis  dan  praktis.  Misalnya,  Sunan  Giri menggunaka  metode  pendekatan  permainan  untuk  mengajarkan  Islam  kepada  anak- anak,  Sunan  Kudus  menggunakan  dongeng,  Sunan  Kalijaga  mengajarkan  Islam melalui  wayang  kulit,  dan  Sunan  Derajat  mengenalkan  Islam  melalui  keterlibatan langsung dalam rangka menangani kesengsaraan yang dialami masyarakat. 2
Pola  itu  telah  mengantarkan  pesantren  pada  sistem  pendidikan  yang  penuh kelenturan  dan  memiliki spectrum luas,  melampui  batas-batas  pesantren  itu  sendiri. Tidak  berlebihan  jika  dikatakan,  pesantren  merupakan deshooling  society dengan menjadikan  masyarakat  sebagai  pembelajar  dan  menjadikan  belajar  sebagai  proses yang berjalan terus menerus. Masyarakat menjadi bebas dari sekolah sebagai institusi dengan  aturan-aturannya,  sistem  evaluasinya,  janji-janji  kerjaan  yang  diberikannya, serta  sertifikat  yang  dikeluarkannya. 3 Pola  ini,  menjadikan  pesantren  tidak  membuat batas  yang tegas antara santri dan  masyarakat  yang  ada disekitarnya. Demikian pula dengan  waktu  belajar,  tidak  ada  batas  dan  sekat  yang  kaku  sehingga  proses pembelajaran dan pendidikan selama 24 jam hadir penuh dalam bentuk yang nyata.
Hal lain yang hingga kini masih dimiliki pesantren adalah penekanannya pada nilai-nilai  yang  dianutya  seperti  kemandirian,  kesederhanaan,  dan  keikhlasan.  Nilai- nilai yang pada prinsipnya merupakan nilai-nilai keagamaan yang otentik. Di samping itu,  kalangan  santri  berkembang  juga  solidaritas  yang  cukup  tinggi,  toleransi  dalam menjalankan  tugas,  dan  rasa  pengorbanan  cukup  besar  bagi  kepentingan  umum. Kelebihan tersebut menjadikan pesantren memiliki potensi atau peluang cukup besar sebagai agen pembangunan, 4 tanpa harus tergantung kepada teori developmentalisme yang  kapitalistik.  Hal  ini  menjadikan  keberadaan  pesantren  sebagai  lembaga  dan sistem pendidikan alternatif.
1 Abd. ‘Ala, Pembaruan Pesantren , (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 16-17.
2 Marwan Saridjo, Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia , (Jakarta: Penerbit Dharma Bhakti, 1982), 22-24.
3 Habib Chirzin, “ Teguh pada Nilai Salaf dan Ahlussunnah wal Jama’ah ” Rubrik Wawasan dalam Jurnal Pesantren, (N0. Perdana, Oktober-Desember, 1984), 39.
4 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan , (Jakarta: Desantara, 2001), 133.
Namun  untuk  menjadikan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  ideal, masih  banyak  ragam  persoalan  yang  harus  dituntaskan.  Gempuran  modernisasi dengan  segala  dampaknya  merupakan  agenda  terbesar  yang  butuh  penyelesaian. Melalui  kekayaan  yang  dimiliki  pesantren,  yakni  tradisi  ( turats atau al  qadim  al shalih ),  warisan  ini  hendaknya  dibaca  kembali  untuk  menemukan  nilai-nilai subtansial  yang  menjadi  inti  dari  keseluruhan  tradisi  tersebut,  serta  direkonstruksi untuk dikembangkan berdasarkan perubahan kehidupan konkret yang mengitarinya. 5
Al  Turats sebagai  landasan  keilmuan  pesantren  hendaknya  menjadi  bingkai dalam  merumuskan  Islam  pesantren  dalam  konteks  kekinian. Al  qadim  al  shalih berimplikasi  terhadap  perkembangan al  jaded  al  ashlah .  Kontekstualisasi  nilai-nilai tradisi menjadi keniscayaan untuk dibumikan dalam realiras pendidikan pesantren dan menuntut  kearifannya.  Kesederhanaan,  kemandirian,  dan  keikhlasan  perlu  dijadikan ruh  pendidikan  dalam  suatu  rumusan  kontekstual  yang  sesuai  perkembangan  dan perubahan  kehidupan  yang  terus  berjalan.  Dengan  demikian  kesederhanaan  akan menemukan titik labuhnya pada pengembangan efisiensi dan efektivitas lembaga, dan kemandirian akan diarahkan kepada pembentukan civil society , serta keikhlasan akan dikonkretkan  kedalam  bentuk  pengembangan  prestasi. 6 Melalui  itu,  pesantren  dan masyarakat  sekitarnya  akan  dapat  mengetahui  kebutuhannya  secara  riil  serta  akan selalu  mengembangkan  dirinya  melalui  upaya  tak  kenal  lelah  untuk  mendaptkan wawasan dan ilmu yang seluas luasnya.
Dalam  prespektif  itu,  pendidikan  (pengajaran  inklusif)  berbagai  disiplin  ilmu dan  pengembangan  metodologi  yang  lebih  manusiawi  dan  religious  akan  menjadi kemestian  yang  tidak  dapat  diingkari  untuk  ditumbuhkembangkan.  Oleh  kerena  itu, pengembangan  ilmu-ilmu  yang  bersifat  umum  tidak  diletakkan  sekedar  sebagai pelengkap tanpa makna terhadap ilmu-ilmu syari’ah, atau menjadi sesuatu yang asing yang  harus  ditolak.  Namun,  akan  diintegrasikan  secara  penuh  dengan  ilmu  syari’ah sehingga  kian  mengokohkan  keyakinan  manusia  tentang  realitas  Tuhan  sebagai sumber dan pencipta segala sesuatu. 7
Aspek  penumbuhan  keyakinan  tersebut  diatas  merupakan the  ultimate  goal yang  perlu  dicapai  oleh  pesantren.  Sebab  penilaian  tentang  keberhasilan  pesantren sebagai  pendidikan  alternatif  terletak,  salah  satunya,  pada  kemampuannya
5 Abd ‘Ala, Pembararuan. , 23.
6 Ibid, 24.
7 Ibid, 25.
menyumbangkan  pembangunan  (mental)  spiritual  melalui  pemberian  ruang  yang cukup  untuk emotionalzation  of  religious  feeling yang  diekspresikan  secara intelektual. 8 Selain itu, juga berbijak pada ketulusan pesantren untuk menyatu dengan masyarakat  sekaligus  sebagai  agen  transformasi  yang  dapat  mencerahkan  mereka. Sehingga, pesantren dengan seabreg nilai yang dipegangnya akan meraih keberhasilan dengan  mengedepankan civility yang  lambat  laun  tapi  pasti  akan  berkembang  pada masyarakat luas. Kesejahteraan, kedamaian, dan ketenangan masyarakat akan menjadi bagian  yang  begitu  lekat  dalam  kehidupan.  Jika  demikian,  maka  lembaga  pesantren dapat  memberikan  sumbangsih  nyata  bagi  perkembangan  pendidikan  alternatif  di Indonesia.

## B. KONSEP GENDER
Apa  sesungguhnya  yang  dimaksud  dengan  gender  dan  mengapa  dikaitkan dengan usaha emansipasi kaum perempuan?
Pertama , dalam kamus bahasa Inggris tidak dibedakan secara jelas istilah “sex and gender” keduanya diartikan sebagai jenis kelamin. 9
Kedua ,  Gender  adalah  dimensi  sosiokultural  dan  psikolologis  dari  pria  dan wanita. Istilah Gender dibedakan dari istilah jenis kelamin (seks). Seks berhubungan dari  dimensi  biologis  dari  pria  dan  wanita.  Peran  Gender  ( gender  role )  adalah ekspektasi  social  yang  merumuskan  bagaiman  pria  dan  wanita  seharusnya  berpikir, merasa dan berbuat. 10
Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang  dibentuk  oleh  faktor-faktor  sosial  maupun  budaya,  sehingga  lahir  beberapa anggapan tentang peran  sosial dan  budaya  laki-laki dan perempuan. Bentukan sosial atas  laki-laki  dan  perempuan  itu  antara  lain;  kalau  perempuan  dikenal  sebagai makhluk  yang  lemah,  lembut,  cantik,  emosional,  atau  keibuan.  Sedangkan  laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Padahal sifat-sifat itu dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu. 11
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial  yang  membedakan  (dalam  arti:  memilih  atau  memisahkan)  peran  antara  laki- laki  dan  perempuan.  Perbedaan  fungsi  dan  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan  itu
8 Zamakhsyari Dhafir, Tradition and Change in Indonesian Islamic Education, (Jakarta: Office of Religious Research dan development Ministry of Religious Affairs The Republik of Indonesia, 1995), 86.
9 Trisakti Handayani dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender , (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 3.
10 Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011), 194.
11 Trisakti Handayani dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, 5 .
tidak  ditentukan  karena  antara  keduanya  terdapat  perbedaan  biologis  atau  kodrat, tetapi  dibedakan  atau  dipilah-pilah  menurut  kedudukan,  fungsi  dan  peranan  masing- masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan secara kodrati,  dimana  laki-laki  dikodratkan  memiliki  alat  kelamin  yang  sifatnya  memberi dan perempuan memiliki alat reproduksi yang sifatnya menerima, perempuan dengan alat reproduksinya dapat hamil, melahirkan, menyusui. Fungsi kodrati ini tidak dapat ditukarkan  dengan  laki-laki.  Perbedaan  secara  kodrati  inilah  yang  secara  turun tenurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan laki-laki. Semua hal itu juga berkaitan dengan factor sosial, geografis dan kebudayaan suatu masyarakat.  Perempuan tersubordinasi oleh  faktor-faktor  yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan berada  lebih  rendah  daripada  laki-laki.  Hal  itu  semata-mata  perempuan  dipandang dari  segi  seks  bukan  dari  segi  kemampuan,  kesempatan  dan  aspek-aspek  manusiawi secara universal yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar dan berperasaan. 12

## C. PROBLEMATIKA GENDER DAN PENDIDIKAN PESANTREN
Paulo Freire mengecam pendidikan yang selama ini dianggap sebagai sumber kebajikan  sebagai  telah  menjadi  penindas  yang  ulung.  Pendidikan  yang  pada umumnya dianggap memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa ternyata malah berperan aktif mengkerdilkan anak didik, karena tidak mampu membuat mereka lebih humanis  atau  lebih  manusia.  Pendidikan   yang  selama  ini  dipercaya  memiliki  tugas untuk  membukakan pikiran dan  nurani  manusia akan  berbagai kesadaran palsu  yang tumbuh dalam  masyarakat justeru  turut serta menjadi  pencipta kesadaran-kesadaran palsu  sendiri  dan  menjadi  pengekang  kebebebasan,  dengan  cara-caranya   yang terselubung.   Menurut  Freire 13 :Pendidikan  yang  sungguh-sungguh  membebaskan takkan  berjarak  dari  kaum  tertindas,  takkan  memperlakukan  mereka  sebagai  orang- orang  yang  tak  beruntung,  serta  menyuguhi  kaum  tertindas  itu  model  panutan  dari antara  kaum  penindas.  Pendidikan  yang  berawal  dari  kepentingan-kepentingan egoistis  para  penindas  (egoisme  yang  berjubah  kedermawanan  palsu,  pakni paternalisme),  yang  membuat  kaum  tertimdas  jadi  objek-objek  humanitarianisme,
12 Ibid.
13 Paulo Freire, dkk. Menggugat Pendidikan ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 444.
melestarikan  dan  memapankan  penindasan.  Pendidikan  seperti  itu  adalah  alat mendehumanisasi manusia.
Jika  kita  bersetuju  dengan  Freire,  tentu  kita  akan  dengan  jeli  mencermati kedudukan kita sebagai pendidik, untuk mempertanyakan apakah selama ini kita telah mampu  membukakan  mata  anak  didik  kita  terhadap  berbagai  kesadaran  palsu,  yang biasanya  berjubah  kedermawanan  atau  kemuliaan,  atau  kita,  mungkin  tanpa  kita sadari,   justru  telah  bersetubuh  dengan  para  penindas  dan  menjadi  ujung  tombak mereka  dalam  rangka  melipur  lara  anak  didik  kita  agar  tidak  merasa  bahwa  mereka telah menjadi objek penindasan.
Sebagai  solusi  pertimbangan  dalam  menyikapi  problematika  pendidikan terdapat  tiga  macam  paradigma  yang  biasa  mewarnai  lembaga-lembaga  pendidikan. Bagi  mereka  yang  menganut  paradigma  konservatif,  ketidaksetaraan  merupakan hukum  alam,  dan  oleh  karenanya  mustahil  untuk  dihindari,  karena  ia  merupakan ketentuan  sejarah  atau  bahkan  takdir  Tuhan.  Perubahan  sosial  bukan  sesuatu  yang perlu  diperjuangkan  dengan  serius,  karena  dikhawatirkan  justeru  akan  membawa manusia  kepada  kesengsaraan  baru.  Bagi  penganut  paradigma  ini,  menjadi  miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, karena kelalaian atau kemalasan  mereka  untuk  belajar  dan  bekerja  keras.  Jika  mereka  mau  keadaan  dapat berbalik  bagi  mereka.  Kaum  konservatif  beranggapan  bahwa  harmoni  dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar konflik dapat dihindari.
Paradigma  liberal  menganggap  bahwa  persoalan  ekonomi  dan  politik  tidak berkaitan  langsung  dengan  pendidikan.  Oleh  karenanya  usaha-usaha  pemecahan persoalan  pendidikan  yang  dilakukan  pada  umumnya  berupa  usaha-usaha  reformasi yang  bersifat  kosmetik  seperti  pembangunan  kelas  dan  fasilitas  baru,  memodernkan peralatan  sekolah,  pengadaan  laboratorium  atau   komputer  dan  sebagainya  yang secara umum terisolasi dari sistem dan strruktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya dan represi politik  yang ada dalam  masyarakat. Pendidikan  justeru berfungsi untuk  menstabilkan  norma  dan  nilai  masyarakat,  menjadi  media  untuk mensosialisasikan  dan  memproduksi  nilai-nilai  tata  susila  keyakinan  dan  nilai-nilai dasar  agar  masyarakat  luas  berfungsi  dengan  baik.  Paradigma  ini  pada  umumnya berupaya  membangun  kesadaran  naif,  di  mana  pendidikan  tidak  berusaha mempertanyakan  sistem dan struktur, bahkan sistem dan  struktur yang ada dianggap
sudah  baik  atau given dan  oleh  karenanya  tidak  perlu  dipertanyakan 14 .  Paradigma yang  ketiga  adalah  paradigma  kritis,  yang  memandang  pendidikan  sebagai  arena perjuangan  politik.  Pendidikan  dengan  paradigma  ini  mengagendakan  perubahan struktur  secara  fundamental  dalam  politik  ekonomi  masyarakat  di  mana  ia  berada. Bagi  mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam  masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan.  Dalam perspektif ini urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis  terhadap the  dominant  ideology ,  ke  arah  transformasi  sosial.  Tugas  utama pendidik,  dengan  demikian  adalah  menciptakan  ruang  agar  sikap  kritis  terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem  sosial  yang  lebih  adil.  Paradigma  kritis  ini  sekaligus  mengadopsi  kesadaran kritis  dengan  cara  melatih  anak  didik  untuk  mampu  mengidentifikasi  segala  bentuk ketiakadilan  yang  mengejawantah  dalam  sistem  dan  struktur  yang  ada,  kemudian melakukan  analisis  bagaimana  sistem  dan  struktur  itu  bekerja,  serta  bagaimana mentransformasikannya. 15

## D. MEMBANGUN PENDIDIKAN BERPERSPEKTIF GENDER DI PESANTREN
Jika  pesantren  memilih  jalan  untuk  tidak  sekadar  menjadi  pengawet  atau penyangga  nilai-nilai,  tetapi   penyeru  pikiran-pikiran  yang  produktif   dengan berkolaborasi  dengan  kebutuhan  jaman,  maka  menjadi  salah  satu  tugas  pesantren untuk  tidak  membiarkan  berlangsungnya  ketidakadilan  gender  yang  selama  ini terbungkus  rapi  dalam  kesadaran-kesadaran  palsu  yang  berkembang  dalam masyarakat.  Sebaliknya  ia  harus  bersikap  kritis  dan  mengajak  masyarakat  pesantren dan  masyarakat  di  sekitarnya  untuk   mengubah/membongkar  kepalsuan-kepalsuan tersebut  sekaligus  mentransformasikannya  menjadi  praktik-praktik  yang  lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan.
Sehingga,  untuk  melakukan  perubahan  dalam  suatu  institusi  pendidikan sebesar pesantren, kita tidak bisa melangkah berdasarkan asumsi-asumsi belaka, tetapi seyogyanya  berdasarkan data-data yang  lebih konkrit yang didapat dari pengamatan, penelitian   dan  analisis  kiritis  terhadap  lembaga  pesantren.   Data-data  inilah  yang kemudian  akan  dijadikan  patokan  untuk  melangkah  dan  mengambil  keputusan- keputusan  strategis  dalam  melakukan  perubahan-perubahan  yang  dibutuhkan. Pengamatan  itu  hendaknya  diarahkan  pada  elemen-elemen  yang  biasanya
14 Fakih dalam WilliamO’Neil, Ideologi-Ideologi Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001) 42.
15 Ibid, 48.
tergenderkan  dalam  sebuah  organisasi  atau  lembaga, 16 seperti  misalnya:  ideologi- ideologi  dan  tujuan-tujuannya,  sistem  nilai  yang  dikembangkannya,  struktur-struktur yang  dibangun,  gaya  manajemennya,  pembagian  tugas/pekerjaan,  pengaturan/tata ruang kantornya, ungkapan-ungkapan, hubungan kekuasaaan, lambang-lambang yang digunakan dsb. yang semua itu dapat memberi sinyal sejauh mana lembaga pesantren tergenderkan.  Keputusan  berikutnya  akan  banyak  berawal  dari  data-data  mengenai hal-hal  tersebut  di  atas,  tetapi  beberapa  hal  berikut  ini  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan:
Perlukah pelatihan/pengajaran khusus? Pendidikan kesadaran gender memang tidak  harus decreet, atau terpilah  dari  pembelajaran  yang  lain,  tapi  ia  juga  tidak  bisa diperlakukan  sebagai  sampiran  belaka.  Pendidikan  gender  yang  hanya  disampirkan pada  pembelajaran-pembelajaran  yang  ada  biasanya  bersifat  longgar  dan  mudah kehilangan arah. Kecuali itu karena miskin kontrol maka sangat mudah melemah, atau bahkan  menghilang.  Dengan  memperlakukan  pendidikan  gender  sebagai  program yang  khusus  dan  sekaligus  menyebar  atau  terintegrasi  dengan  mata  pelajaran  yang lain,  ia  akan  memiliki  tanggung  jawab  dan  kontrol  yang  lebih  besar.  Perlu  ada tagihan-tagihan  terhadap  materi  apa  dan  bagaimana  proses  pembelajaran  yang dilakukan, sehingga dapat dimunculkan evaluasi dan perbaikan-perbaikan secara terus menerus, hingga perspektif gender menjadi budaya masyarakat tersebut.
Dalam prespektif pesatren, Kyai/Nyai/Ustadz dan terutama lagi ustadzah mesti menjadi pilar utama gender meanstreaming, karena gender  merupakan  ideologi  yang sangat  tampak  pada  perilaku  dan  perbuatan  sehari-hari.  Pada  masyarakat  pesantren yang  pada  umumnya  masih  menganut  budaya  paternalistik,  contoh  perilaku berkeadilan  gender   menjadi  sangat  penting.  Sementara,  seperti  yang  dikemukakan Tholkhah, 17 bahwa  salah  satu  kelemahan  pesantren  (tradisional)  adalah  aspek kepemimpinan  yang  sentralistik  dan  hirarkhis  yng  berpusat  pada  kiai,  yang menjadikannya (pesantren)   laksana ‘kerajaan kecil’ di mana kiai merupakan sumber mutlak  yang  memiliki  kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan  lingkungan pesantren,  termasuk  terhadap  ilmu  yang  diajarkan  kepada  para  santrinya.  Dalam kondisi  sedemikian,  maka  harus  diupayakan  kiai/nyai  mendapatkan  akses  terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu, untuk  membukakan pikiran  dan  nurani  akan  adanya  persoalan  tersebut.  Karena  persoalan  gender
16 Mandy Macdonald,dkk. Gender dan Perubahan Organisasi . (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 97.
17 Imam Tholkhah, dkk. Membuka Jendela Pendidikan ,(Jakarta: RajaGrafindo Persada,2004), 83.
merupakan persoalan budaya, maka ‘pendidikan’ gender kepada kiai/nyai ini mungkin tidak dapat dilaksanakan secara konfrontatif dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini pun dapat terkendala, seperti yang dikemukakan Nurcholis Majid,  manakala sang kiai memiliki  ketetapan  yang  sangat  kuat  untuk  tidak  mengubah  pesantrennya  untuk mengikuti  perkembangan  zaman,  yang  pada  umumnya  terjadi  pada  kiai-kiai  yang sesungguhnya  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mengikuti  perkembangan  ilmu. 18
Setelah  kiai,  maka  ustadz  dan  ustadzah  menjadi  sasaran  kedua  agenda  membangun pendidikan  berperspektif  gender  ini.  Jika  kyai,  nyai  ustadz  dan  ustadzah  sudah mendapatkan akses  yang cukup terhadap pengetahuan gender,  maka komitmen  yang sangat  penting  untuk  dijadikan  landasan  membangun  pendidikan  gender  akan  jauh lebih mudah dicapai.
Adapun  metode  pembelajaran  di  pesantren,  seperti  diketahui  metode pebelajaran  yang  pada  umumnya  dilakukan  oleh  pesantren  adalah  metode pembelajaran yang lebih menekankan transmisi keilmuan klasik, yang memungkinkan adanya penerimaan ilmu secara bulat  ( taken for granted ) yang tak terbantahkan, yang memberi  ruang  gerak  yang  sempit  bagi  adanya  dialog  dan  diskusi  kritis.  Sementara itu,  persoalan  gender  sarat  dengan  probematik-problematik  kultural  yang  sulit diselesaikan  tanpa  adanya  dialog  dan  diskusi-diskusi.  Metode  pembelajaran  ini,  jika diterapkan apa adanya, jelas tidak akan membuahkan hasil yang baik. Oleh sebab itu harus  diupayakan  kesempatan  untuk  terjadinya  dialog  dan  diskusi-diskusi,  agar konsep-konsep  penting  pendidikan  gender  dapat  lebih  mudah  terserap  oleh  para santri.
Karena  kurikulum  pesantren  pada  umumnya  sudah  mapan,  misalnya dijadikannya  kitab  kuning  (yang  menurut   beberapa  penelitian  justru  mengandung problematika-problematika  gender)  sebagai  materi  pokok  pembelajaran,  maka  harus ada terobosan-terobosan dalam penyampaiannya.  Seperti  yang dikemukakan  Arkoun dalam  Tholkhah,  bahwa  suatu  kelemahan  yang  melingkupi  akal  para  pengkaji  kitab kuning  adalah  masalah  logosentrisme,  yang  menganggap  teks-teks  keagamaan  yang sebenarnya bersifat immanen dianggap transenden ilahiah. Kitab fiqih, oleh sebagian pengkaji  kitab  kuning  dianggap  sebagai  hukum  Tuhan  yang  tak  boleh  dikritisi sehingga keberadaannya  menjadi  sakral dan absolut, padahal  sebenarnya  ia tak lebih dari produk pemikiran ulama yang relatif terbatas. Tanpa keterbukaan atau sikap yang
18 Ibid, 84.
mengakomodasi adanya penafsiran-penafsiran baru yang bersifat sosio historis kritis, niscaya  pendidikan  gender  juga  tidak  mungkin  terwujud  dalam  kondisi  seperti  itu. Pendidikan  gender  yang  tumbuh  dalam  mazhab  pemikiran  postrukturalis  tidak  bisa terlaksana  tanpa  adanya  keterbukaan  dan  dialog  dengan  ilmu-ilmu  lain  secara interdisipliner.
Perlu  dicatat  bahwa  pendidikan  gender  tidak  serta  merta  mengharuskan ketersediaan  materi  ajar  yang  mutlak  tidak  bisa  gender,  karena  kecuali  sulit diwujudkan  juga  tidak  mendorong  tumbuh  kembangnya  pemikiran-pemikiran  kritis yang justeru alan menjadi tulang punggung kehidupan berkeadilan gender.

## E. DISKURSUS GENDER: TELAAH ATAS PENDIDIKAN DI PESANTREN
Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  sering  dikatakan  bias  gender, namun  pernyataan  tersebut  tidak  sepenuhnya  dapat  diterima.  Sebab  pernyataan  dan asumsi  tersebut  hanya  melihat  dari  aspek  kuantitas,  yaitu  bila  dilihat  dengan memperbandingkan posisi perempuan dan laki-laki di pesantren memang tidak sama. Penolakan asumsi tersebut disebabkan beberapa alasan dan fakta, yaitu: 19
1. Banyaknya  tokoh-tokoh  perempuan  di  Nusantara  yang  merupakan  produk pesantren, fenomena ini dapat dilihat dari sosok Rahmah el-Yunusiyah, 20 Melalui aktivitasnya,  ia  disebut  sebagai  pelopor  dan  ‘Kartini  Perguruan  islam”.  Rahmah adalah  pendiri  Perguruan  Diniyah  Putri  Padang  Panjang,  sebuah  perguruan perempuan  pertama  di  Bumi  Indonesia  yang  menjadi  rangkaian  sejarah pendidikan  nasional.  Diniyah  putri  adalah  tahap  yang  paling  menentukan  dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Ia mendirikan sekolah agama yang modern, madrasah,  khusus  bagi  remaja  perempuan  Islam.  Dengan  meniru  model  sekolah modernis, Diniyah putri mencoba menawarkan program pendidikan integral, baik pelajaran  umum  maupun  agama.  Para  siswa  menerima  pelajaran  umum (matematika, biologi, geografi,  fisika, dan  bahasa Indonesia), dan  mata pelajaran agama yang meliputi seluruh topic klasik dalam studi-studi Islam, termasuk fiqh, ushul  fiqh,  tafsir,  tauhid,  hadits,  akhlaq,  sejarah  Islam  dan  kesenian  Islam.
19 Samsul Nizar, Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara., 226.
20 Rahmah  el  yunisiyah lahir  di  Padang  Panjang tanggal  1  Rajab  1318/29  Desember  1900.Rahmah  merupakan keturunan ulama besar Minangkabau dari pasangan Syekh Muhammad Yunus dan Rafi’ah.Kakeknya dari pihak ibu adalah seorang qadhi, sedangkan kakek dari pihak ayah, Imaduddin, merupakan seorang ahli ilmu falak dan pimpinan  tarekat  Naqsyabandiyah.Sementara,  kakaknya,  Zainuddin  Labay  adalah  seorang  tokoh  pembaru sekaligus pendiri Diniyah School. Informasi tentang Rahmah el Yunisiyah, baca: Aminuddin Rasyad, “Rahmah el-Yunisiyah:  Kartini  Perguruan  Islam” ,    dalam  Taufiq  Abdullah  (eds.), Manusia  dalam  Kemelut  Sejarah, (Jakarta: LP3ES, 1978), 219-220; Ramayulis dan Samsul Nizar, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 254-260.
Sebagaimana  sekolah-sekolah  kontemporer  pada  umumnya,  Diniyah  putri menawarkan  tiga  ijazah,  yaitu:  satu  miliknya  sendiri,  satu  untuk  pendidikan sekolah  Menengah  umum,  dan  satu  pendidikan  Islam  yang  diakui pemerintah. 21 Dengan  adanya    gerakan  dan  kegiatan  berorientasi  modernis  yang dipelopori  oleh  Rahmah,  kaum  perempuan  Minangkabau  tampil  sebagai  juru bicara  agama  dan  didorong    untuk  merealisasikan  potensi  mereka  sepenuhnya sebagai muslim yang modelnya terkandung dalam al Qur’an dan Hadits.
Apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Rahmah  el  Yunusiyah,  terutama  dengan Diniyah  Putrinya  telah  menarik  perhatian  luar  negri,  sebagai  hasil  kunjungan Rektor  al  Azhar  pada  tahun  1955,  yaitu  meniru  model  pendidikan  Diniyah  Putri utuk  dikembangkan  di  al  Azhar  fakultas  khusus  untuk  perempuan  pada  tahun 1966.  Bahkan  Rahmah  sendiri  diundang  ke  al  Azhar  untuk  mendapatkan  gelar ‘Syaikhah’. 22
2. Adanya  pondok  pesantren  dan  lembaga  pendidikan  khusus  perempuan,  seperti Diniyah  Putri  Padang  Panjang,  Pondok  Pesantren  Modern  Darunnajah  Ulujami Jakarta  Selatan,  Pondok  Pesantren  Putri  Mamba’ul  Ma’arif  Denanyar  Jombang, Lembaga  Perguruan  Putri  Mu’allimat  Cukir  Jombang,  Pondok  pesantren  putri Gontor dan lain-lain.
3. Adanya  pondok  pesantren  yang  dipimpin  oleh  perempuan  seperti  Rahmah  el- Yunusiyah (Diniyah Putri Padang Panjang) dan Tuti Alawiyah (pondok Pesantren as-Syafi’iyah),  Nyai  Hj.  Endah  Nihayati  (Pengasuh  Pesantren  Zainul  Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur) dan lain-lain.
Menurut  data  kuantitatif,  memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tradisi pesntren  didominasi  oleh  laki-laki.  Hal  ini  karena  dilatar  belakangi  oleh  kultur manusia  sepanjang  sejarah  yang  menempatkan  laki-laki  lebih  dominan  dalam berbagai  hal,  termasuk  pendidikan  di  pesantren.  Bila  pendekatan  ini  menjadi  dasar berpikir, maka bias gender bukan hanya terjadi di dunia pesantren, akan tetapi hamper pada  semua  aspek  kehidupan.  Untuk  itu,  diperlukan  format  ulang  dan  penempatan yang    proporsional  terhadap  eksistensi  perempuan  dan  eksistensi  pesantren  sebagai lembaga pendidikan.
21 Mark  R.  Woodward  (ed  )  dalam  Lucy  A.  Whalley, “Meletakkan  Islam  kedalam  Praktek:  Perkembangan Islam dalam Prespektif Gender Minangkabau” , Jalan Baru Islam , (Bandung: Mizan, 1998), 217.
22 Aminuddin Rasyad, “ Rahmah al-Yunusiyah: Kartini Perguruan Islam” , dalam Taufiq Abdullah (eds), Manusia dalam Kemelut Sejarah , (Jakarta: LP3ES, 1978), 230.

## F. PENUTUP
Melalui tela’ah pada pembahasan sebelumnya, baik tentang pesantren maupun eksistensi  kaum  perempuan  sepanjang  sejarah,  maka  tidak  ada  salahnya  pesantren dikelola oleh seorang perempuan (Ibu Nyai, ustadzah atau penamaan sejenisnya), asal memiliki kemampuan; intelektual dan kepribadian (insan kamil) yang dapat dijadikan panutan oleh santri. Bahkan sudah saatnya terjadi reorientasi kebijakan pendidikan di dunia  pesantren  dengan  tidak  melakukan  system  ko-edukasi  yang  menggabungkan santri  laki-laki  dan  perempuan  dalam  satu  kelas  (khususnya  untuk  bidang  kajian tertentu),  sebab,  menurut  al  Qabisi,  hal  tersebut  akan  menyebabkan  tidak terpenuhinya  kebutuhan  masing-masing  kelompok  sesuai  dengan  fungsi  mereka masing-masing  kelompok  sesuai  dengan  fungsi  mereka  masing-masing  di  tengah- tengah  masyarakat. 23 Konsekuensi  pendekatan  ini  menghendaki  lembaga  pendidikan pesantren  untuk  menformat  kurikulum  pendidikannya  susuai  dengan  kebutuhan gender santri secara spesifik, seperti pengenalan fiqh ar rijal dan fiqh an nisa’ , akhlaq ar rijal dan akhlaq an nisa’ , dan sebagainya.

## G. DAFTAR PUSTAKA
‘Ala, Abdul, Pembaruan Pesantren ,  Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006. Chirzin,Habib. “ Teguh pada Nilai Salaf dan Ahlussunnah wal Jama’ah ” Rubrik Wawasan dalam Jurnal Pesantren, N0.Perdana, Oktober-Desember, 1984.
Dhafir, Zamakhsyari Tradition and Change in Indonesian Islamic Education, Jakarta: Office of Religious Research dan development Ministry of Religious Affairs The Republik of Indonesia, 1995.
Freire,Paulo dkk. Menggugat Pendidikan ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Handayani,  Trisakti  dan  Sugiarti, Konsep  dan  Teknik  Penelitian  Gender. Malang:  UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
Lucy  A.  Whalley. Meletakkan  Islam  kedalam  Praktek:  Perkembangan  Islam  dalam Prespektif Gender. Bandung: Mizan, 1998. Macdonald,  Mandy  dkk. Gender  dan  Perubahan  Organisasi .  Yogyakarta:Pustaka  Pelajar, 1999.
Marwan Saridjo, Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia , Jakarta: Penerbit Dharma Bhakti, 1982.
Nizar, Samsul. Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
O’neil, William. Ideologi-ideologi Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Ramayulis  dan  Samsul  Nizar, Ensiklopedi  Tokoh  Pendidikan  Islam  di  Dunia  Islam  dan Indonesia , Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
23 Ramayulis dan Samsul Nizar, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia (Jakarta: Quantum Teaching, 2005),79-84.
Rasyad,  Aminuddin. “Rahmah  al  Yunusiah:  Kartini  Perguruan  Islam” .  Dalam  Taufiq Andullah (eds), Manusia dalam Kemelut Sejarah, Jakarta: LP3ES, 1978.
Santrock, Jhon W. Psikologi Pendidikan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. Tholkhah, Imam dkk. Membuka Jendela Pendidikan , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. Wahid, Abdurrahman, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan , Jakarta: Desantara,
2001.