## EKSISTENSI  DERADIKALISASI  DALAM KONSEP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME
Hartanto Universitas Widya Mataram Yogyakarta Email: hartanto.mhum@yahoo.com

## Abstract
The  existence  of  de-radicalization  in  an  effort  to  reduce  radical  and neutralizing radical ideas for the people involved in terrorism is carried out as an attempt  in  parole  for  terrorism  inmates,  in  implementing  the  deradicalisation program  there  is  no  benchmark  for  the  level  of  success  so  that  there  is  no achievement  and  is  unclear  about  the  subject  or  the  target  of  a  deradicalisation program,  this  is  due  to  the  absence  of  strict  rules  set  out  in  Law  No.  5  of  2018 concerning the Eradication of Crime of Terrorism to give obligations to terrorist inmates  to  take  part  in  deradicalisation  programs.  The  research  method  used  is the  normative  legal  research  method.  This  study  discusses  the  Conditional Release Ratio (Voorwaardelijke Invrjheids Stelling) for terrorism inmates and the Basic Principle of the theory of the fulfillment of rights for terrorism prisoners in obtaining  parole  in  review  of  Indonesian  criminal  law  and  the  responsibility  for fulfilling terrorism prisoners' Deradicalization programs.
Keywords: Deradicalization, Parole, Terrorism

## Abstrak
Eksistensi    deradikalisasi    dalam upaya  mereduksi  kegiatan  radikal  dan menetralisasi faham radikal bagi masyarakat yang terlibat tindak pidana terorisme program  ini  dilakukan  sebagai  upaya  dalam  pembebasan  bersyarat  bagi narapidana terorisme, dalam pelaksanaaan program  deradikalisasi  tidak memiliki tolak  ukur  mengenai  tingkat  keberhasilan  sehingga  tidak  adanya  pencapai  serta kurang  jelas  mengenai  subjek  atau  sasaran  program  deradikalisasi,  hal  ini  di kerenakan  tidak  adanya  aturan  yang  tegas  yang  di  tuangkan  dalam  UU  No  5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan kewajiban  kepada  narapidana  teroris  untuk  mengikuti  program  deradikalisasi. Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  ini  membahas  mengenai  Ratio  legis  Pembebasan  Beryarat ( Voorwaardelijke Invrjheids Stelling ) bagi narapidana terorisme dan Prinsip Dasar teori pemenuhan hak bagi narapidana terorisme dalam memperoleh  pembebasan bersyarat di tinjau dari hukum pidana indonesia serta Tanggung jawab pemenuhan program Deradikalisasi narapidana terorisme.
Kata Kunci : Deradikalisasi, Pembebasan Bersyarat, Terorisme

## PENDAHULUAN
egara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  Hukum,  yang secara  tegas  tercantum  dalam  penjelasan  pasal  1  ayat  (3)  Undang  – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Sebagai  negara hukum,  Indonesia  menerima  hukum  sebagai  ideologi  untuk  menciptakan ketertiban,  keamanan,  keadilan  serta  kesejahteraan  bagi  warga  negaranya.  Di Negara  Indonesia  yang  menjadi  asas  hukum  pidananya  adalah  semboyan  yang berbunyi  :  “ Nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia lege  poenali “  yang artinya, tindak pidana tidak dapat dihukum kalau belum ada undang – undangnya lebih dahulu. Semboyan tersebut berasal dari Von Feuerbach, dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari tindakan sewenang – wenang penguasa ( hakim ). Semboyan  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  1  KUHP  (  Kitab  Undang  – Undang Hukum Pidana ), yang menyatakan : “ Tiada suatu perbuatan / tindakan yang  dapat  dihukum,  melainkan  atas  kekuatan  aturan  pidana  di  dalam  undang  – undang yang ditetapkan terlebih dahulu daripada perbuatan itu “. Istilah “ undang –  undang  “  di  sini  harus  diartikan  secara  luas,  yaitu  termasuk  perundang  – undangan yang dikeluarkan oleh yang berwajib ( misalnya : peraturan daerah yang mengandung  ancaman  hukuman  ).  Ketentuan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  itu bermakna dua :
1. Sebagai kepastian, bahwa undang – undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut.
2. Sebagai kepastian, bahwa sumber hukum pidana tiada lain dari Undang – undang ( di dalam arti luas ).
Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP ( Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana ) di atas dikecualikan di dalam yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP ( Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ) yang berbunyi : “ Jika terjadi perubahan dalam peraturan hukum sesudah waktu dilakukan perbuatan itu, maka dipakailah ketentuan  yang  lebih  baik  /  ringan  bagi  tersangka  “. 1 Syarat  suatu  Undang  – undang :
1. Rumusannya  harus  jelas,  cermat  (  Asas Lex  Certa ),  artinya  Pasal  – Pasal  Undang  –  Undang  (  UU  )  tersebut  tidak  boleh  menimbulkan penafsiran ganda.
2. Batasan wewenang terhadap rakyat ( oleh penguasa harus tajam ( Pasal 1 ayat 1 KUHP ( Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ) dan Pasal 3 KUHAP ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ).
1 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia , Bandung, Cv. Armico, 1993, hlm. 149.
N

## Sifat perundang – undangan Pidana
1. Melindungi  rakyat  dari  tindakan  pemerintah  tanpa  batas  atau  sewenang  – wenang.
2. Punya  fungsi  instrument  dalam  melaksanakan  pemerintahan,  mana  yang boleh  dilakukan  atau  tidak  boleh  dilakukan.  segi  timbul  atau  dicetuskannya Asas Legalitas
3. Untuk  melindungi  rakyat  (  dari  kesewenang  –  wenanganan  penguasa  Untuk melindungi  penguasa  dari  rakyat  (  Pasal  104,  154  KUHP  (  Kitab  Undang  – Undang  Hukum  Pidana).  Ajarannya  :  Von  Psichologische  Zwang  (  Paksaan Psikologis ) yang berarti bahwa :
a) Untuk  memaksa  rakyat  berbuat  menurut  hukum,  maka  diberi  ancaman bagi yang melawan.
b) Agar  ancaman  pidana  efektif  dan  ada  efeknya,  tiap  –  tiap  pelanggaran pidana harus dipidana.
c) Dalam  penerapan  pidana  berlaku  asas  “  Kesamaan  “  artinya  dalam keadaan yang sama diperlakukan sama.
Rumusannya :
1) Noela  Poena  Sine  Lege =  tidak  ada  pidana  tanpa  ketentuan  pidana menurut undang – undang.
2) Noela Poena Sine Crimine = tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
3) Nullum Crimen Sine Poena Legali = tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang – undang. 25
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  Hukum  dimana negara indonesia menjamin kepastian hukum dalam memberikan proses keadilan dengan  cara  menuangkan  semua  bentuk  ketentuan  pidana  dalam  perundang undangan.  Dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  sanksi  pidana  berupa  kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Pidana penjara merupakan jalan terakhir ( ultimum remidium ) dalam sistem  hukum  pidana  yang  berlaku,  untuk  itu  dalam  pelaksanaannya  harus mengacu  pada  hak  asasi  manusia  mengingat  para  narapidana  memiliki  hak-hak dasar  yang  harus  dilindungi,  salah  satunya  hak  untuk  hidup  bebas  atau  untuk merdeka  yang  harus  dijunjung  tinggi  keberadaannya.  Mengenai  tujuan pemidanaan  di  dalam  hukum  pidana  dikenal  dengan  adanya  Teori  Pembalasan, Teori  Tujuan  dan  Teori  Gabungan. Van  Bemmelen dalam Amir  Hamzah seorang  ahli  pidana  menganut  teori  gabungan  mengatakan,  Pidana  bertujuan membalas  kesalahan  dan  mengamankan  masyarakat.  Tindakan  ini  dimaksudkan mengamankan  dan  memeliharan  tujuan.  Jadi  pidana  dan  tindakan  bertujuan mempersiapkan  untuk  mengembalikan  terpidana  ke  dalam  kehidupan
bermasyarakat”. 2 Dalam  perjalanannya  terori  pemidanaaan  bukan  lagi  sebagai pembalasan melainkan sebagai pembinaan.
Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun  yang  paling  penting  ialah  sebagai  upaya  pemberian  bimbingan  dan pengayoman.  Pengayoman  kepadamasyarakat  sekaligus  kepada  terpidana  sendiri agarmenjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai  upaya  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial.  Konsepsi  tersebut  di  Indonesia disebut  sebagai  sistem  Pemasyarakatan 3 Sistem    pemasyarakatan    diatur    dalam UU RI  No.12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Adapun  pengertian  sistem pemasyarakatan  menurut   UURI  No.12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan tersebut    sebagai    berikut:“Sistem  pemasyarakatan    adalah    suatu    tatanan mengenai    arah    dan    batas    serta    cara  pembinaan      warga      binaan pemasyarakatan      berdasarkan      pancasila      yang  dilaksanakan    secara    terpadu antara    pembina,    yang    dibinadan    masyarakat  untuk    meningkatkan    kualitas warga    binaan  pemasyarakatan    agar    menyadari  kesalahan,    memperbaiki    diri, dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana,  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan,  dan dapat hidup    secara    wajar    sebagai    warga    yang    baik  dan  bertanggung  jawab 4 . Munculnya  radikalisme  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang  melatar- belakanginya. Terdapat beberapa faktor dalam hal ini, yaitu:
1. Proses individu Setiap  individu  selalu  mengalami  proses  fase-fase  kehidupan.  Pada  fase  usia muda,  anak  muda  pada  umumnya  mengalami  suatu  proses  masa  pencarian identitas  diri,  ini  merupakan  bagian  dari  proses  mendefinisikan  hubungan seseorang  dengan  dunia.  Pada  kondisi  seperi  inilah  seseorang  mudah  sekali terpengaruh doktrin radikalisasi.
2. Pengaruh lingkungan Kelompok-kelompok  radikal  tertentu  sering  menggunakan  orasi  dan  narasi politis  melalui  organisasi  keagamaan  yang  memiliki  pengaruh  besar  di masyarakat untuk memasukkan doktrin-doktrin radikal.
3. Emosi keagamaan
2 Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita, hlm  32
3 Bahrudin  Agung  Permana  Putra,  Paham  Triyoso, Peranan  Kejaksaan  Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperolehpembebasan Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang) , Malang, ,jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya hlm 1
4 Ibid. ,
Alasan  solidaritas  keagamaan  untuk  saudara  sesama  muslim  yang  tertindas oleh kekuatan tertentu (non muslim) sering dijadikan kail sentimen keagamaan untuk tujuan membangkitkan emosi keagamaan.
4. Perihal ideologis Ketidakmampuan dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban  maju  yang  mendominasi,  membuat  kelompok  tertentu  menempuh jalur keras dan radikal untuk menunjukkan hegemoni mereka
5. Sosial dan politik Perkembangan  dalam  kehidupan  ini  telah  dipandang  penuh  dengan  kenistaan, kemaksiatan  dan  kedzaliman,  sehingga  satu-satunya  jalan  keselamatan  adalah kembali  kepada  agama  dengan  militansi  tinggi.  Demikian  juga  peristiwa- peristiwa ketidakadilan, semena-mena dan kecongkakan menimbulkan antipati sekelompok  orang  untuk  menjadi  radikal.  Praktik  politik  yang  cenderung korup,  hanya  berpihak  kepada  pemilik  modal,  kekuatan  asing  dan  tidak mempedulikan  rakyat  kecil,  akan  melahirkan  sikap  skeptis  masyarakat, memunculkan  kelompok  anti  pemerintah  dan  melahirkan  radikalisme (Mughni). Radikalisme telah lahir dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.  Radikalisme  wacana  tampak  lebih  dilatarbelakangi  oleh faktor emosional keagamaan dan perihal ideologi. Mereka melandasi pendirian mereka  dengan  hasil  interpretasi  versinya  dan  klaim  kebenaran  terhadap pemahamannya. Sedangkan radikalisme perilaku tampak lebih dilatarbelakangi oleh  faktor  kekecewaan  (sosial  politik),  ketidakpuasan  terhadap  keadaan tertentu (proses individu) serta emosional keagamaanngkungan 5
Faktor-faktor  diatas  merupakan  suatu  alasan  yang  melatar-belakanginya gerakan  radikalisme  ini  terus  berkembang  untuk  itu  perlunya  aturan  yang  tegas agar dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya Friedrich August von Hayek mengatakan  tanggung  jawab  kolektif  mengacu  pada  tanggung  jawab individu.  Istilah  tanggung  jawab  bersama  umumnya  hanyalah  digunakan  untuk menutup-nutupi tanggung jawab itu sendiri . 6 untuk itu perlunya tanggungjawab ( individu) hukum tindak pidana terorisme antara lain sebagai berikut:
a) bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b) telah  menjalani  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana,  dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana  tersebut  paling  sedikit  9 (sembilan) bulan;
c) telah  menjalani  Asimilasi  paling  sedikit  1/2  (satu  per  dua)  dari  sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
5 Jurnal  hukum    Zainul  Muhibbin1  dan  Moh.  Saifulloh  , Strategi  Deradikalisasi Keagamaan  Dengan  Gerakan  Reinterpretasi,  Kontekstualisasi  dan  Rasionalisasi, Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) hlm 8
6 Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, Cetakan Pertama,  hlm. 27
d) telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
1) kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi Narapidana warga negara asing.
Selain  itu  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana terorisme  juga  harus  melampirkan  surat  keterangan  telah  mengikuti  Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme. 7 program    Deradikalisasi  merupakan  suatu  upaya mereduksi  kegiatan  kegiatan  radikal  dan  menetralisasi  faham  faham  radikal  bagi mereka  yang  terlibat  teroris  dan  simpatisannya  serta  anggota  masyarakat  yang terespose  paham  paham  radikal  teroris.  Program  deradikalisasi  merupakan program  yang  dianggap  gagal  dalam  menangani  perkara  tindak  pidana  terorisme dapat  di  lihat  program  deradikalisasi  tidak  menyentuh  idiologi  pada  objeknya. Program  deradikalisasi  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  hanya  dapat  mengubah perilaku  radikal  dan  tidak  dapat  menghilangkan  idiologi  radikal . Progam deradikalisasi dinilai gagal dengan adanya  serangan bom Surabaya Rentetan aksi teror menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program deradikalisasi.
Ditahun 2017 ada 400 eks anggota kelompok terorisme di indonesia yang belum tersentuh program deradikalisasi eks anggota kelompok terorisme tersebut menolak  mengikuti  program  deradikalisasi  hal  ini  di  karenakan  dalam  yang undang  undang  terorisme  tidak  diatur  mengenai  kewajiban  terorisme  dalam mengikuti  program  deradikalisasi 8 .  bahkan  dalam    aturan  yang  baru  UU  No  5 Tahun  2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  tidak  secara eksplisit  memberikan  kewajiban  kepada  narapidan  teroris  untuk  mengikuti program deradikalisasi
Eksistensi    deradikalisasi    dalam upaya  mereduksi  kegiatan  radikal  dan menetralisasi faham radikal bagi masyarakat yang terlibat tindak pidana terorisme program  ini  dilakukan  sebagai  upaya  dalam  pembebasan  bersyarat  bagi narapidana terorisme, dalam pelaksanaaan program  deradikalisasi  tidak memiliki tolak  ukur  mengenai  tingkat  keberhasilan  sehingga  tidak  adanya  pencapai  serta kurang jelas mengenai subjek atau sasaran program deradikalisasi.
Perlunya eksistensi  Kajian hukum  dalam pelaksanaan program  deradikalisasi  hal ini  di  karenakan  kejahatan  terorisme  merupakan  kejahatan  luar  biasa  yang menimbulkan  dampak  negatif  baik  bagi  negara  maupun  bagi  masyarakat, peningkatan  intensitas  dapat  berdampak  pada  disentegrasi  sosial  yang mengakibatkan  ketahanan  masyarakat  menjadi  lemah  dan  rentan  akan  hasutan
7 Pasal 88 ayat (1) P eraturan Menteri Hukum dan HAM  No  3 Tahun 2018
8 Kegagalam  Program  Deradikalisasi ,  Http/Www.Bbc.Com.  diAkses  pada  tanggal  20
Februari 2019 Pukul 16;44 Wib.
hasutan  negatif  yang  dapat  memecah  belah  NKRI  dan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara 9 .  sehingga  kajian  tersebut  dapat  dituangkan  dalam  aturan  yang mencerminkan keadilan. Pandangan Roscoe Pound tentang law as a tool of social engineering 10 dapat di jadikan sebagai fungsi hukum yang merupakan sarana yang dapat  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  serta  sarana  penjamin  terciptanya keadilan. Theo  Huijbers hukum  harus  terjalin  terjalin  erat  dengan  keadilan, hukum  merupakan  undang-undang  yang  adil  bila  suatu  hukum  konkrit  yakni undang-undang  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan,  maka  tidak dapat di katakan hukum lagi.

## PEMBAHASAN
A. Ratio  legis  Pembebasan  Beryarat( Voorwaardelijke  Invrjheids  Stelling ) bagi narapidana terorisme
Pembebasan  bersyarat  merupakan  proses  pembinaan  narapidana  di  luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa  pidananya  dengan  ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana  tersebut minimal  9  (sembilan)  bulan 11 .  Pembebasan  bersyarat  tersebut  merupakan  bagian dari  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan,  yang  merupakan  salah  satu  dari  bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian,Kejaksaan, dan Pengadilan 12 . Ketentuan  mengenai  pembebasan  bersyarat  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  Indonesia,  pertama  kalinya  termuat  dengan  istilah  pelepasan  bersyarat di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  dimana  penyusunan KUHP dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri 13 .
Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indieter pengaruh  oleh  sistem  pidana  penjara  di  Inggris (progressive  system ),  dimana  pembebasan  bersyarat  tersebut  dimaksudkan  sisa pidana  terakhir  dalam  rangka  pengembalian  terpidana  dengan  baik  ke
9 Reza  Yoga  Hatmoko, Kebijakan  Pemberian  Pembebasab  Besyarat  Terhadap Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan , semarang, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5 Nomor 3 Fakultas Hukum universitas Diponegoro, hlm 7.
10 Lily Rasijidi, D asar Dasar Filsafat Hukum, Bandung, Citra Aditya, 1990, hlm 47.
11 Indonesia  [g],Peraturan  Pemerintahtentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan HakWarga  Binaan  Pemasyarakatan,PP  No.  32  Tahun  1999,  LN  No.  69  Tahun  1999,  TLN  No. 3846,ps.1 bagian 7
12 Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty,Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, (Jakarta: Indhill Co, 2008), hlm. 23
13 R.  Achmad  S.  Soemadipradja  dan  Romli  Atmasasmita,Sistem  Pemasyarakatan  Di Inodonesia, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hlm. 17
masyarakat 14 .  Pelepasan  bersyarat  tidak  secara  tersurat  dituliskan  dalam  KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal  15  Oktober  1955  yang  berlaku  diIndonesia  pada  tanggal  1  Januari  1918 (vide  Stb.  1917-497  jo  645) 15 ,  mengalami  perubahan  melalui  Stb.  1926-251  jo 486 16 .  Pada  Pasal  15  lama  ditentukan  bahwa  pelepasan  bersyarat  diterapkan kepada  penjatuhan  pidana  penjara  yang  panjang.  Pelepasan  bersyarat  akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang  -  kurangnya  harus  tiga  tahun.  Sedangkan  pada  Pasal  15  KUHP  yang diubah  dengan  Stb  1926  -  251  jo  486,  yang  merupakan  Kitab  Undang  Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada  terpidana  yang  telah  menjalani  2/3  (dua  per  tiga)  dari  lamanya  pidana penjara  yang  dijatuhkan  kepadanya,  yang  sekurang  -  kurangnya  harus  9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat  digunakan.  Selanjutnya,  dalam  peraturan  perundang  undangan  yang mengatur  mengenai  pelepasan  bersyarat,  yaitu  KUHP  dan  Ordonansi  Pelepasan Bersyarat (Voorwaardelijke  Invrijheidsteeling )  S.  1917-749,  tidak  terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan  bersyarat.  Hal  tersebut  berbeda  pada  saat  istilah  pembebasan bersyarat  digunakan,  yakni  terdapat  pengaturan  mengenai  bimbingan  dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang -Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  yang  menyatakan  bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Berdasarkan  dari  tujuan  daripada  penjatuhan  pidana  selain  pembinaan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksuduntuk mempersiapkan dan memberikannarapidana  tersebut  bekal  saat  dikembalikan  ke  dalam  masyarakat. Pembinaan  narapidana  yang  dilaksanakan  berdasarkan  sistem  kemasyrakatan diharapkan  mampu  untuk  mencapai  tujuan  -tujuan  dari  pemidanaan,  untuk mewujudkan  tujuan  tersebut  salah  satu  upayanya  adalah  dengan  pemberian pembebasan  bersyarat.  Pelepasan  bersyarat  pada  awalnya  dikenal  di  dalam Wetboek Van Strafrecht (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251  jo  486  yang  merupakan  kelanjutan  dari  Stb.  1917  No.  749  yang  saat  ini dikenal  sebagai Ordonnantie  Op  De  Voorwaardelijke  Invrjheids  Stelling.
Lamintang mengatakan  bahwa  pembebasan  bersyarat  dibagi  menjadi  dua golongan, yaitu : 17
14 E.Y.  Kanter  dan  S.  R. Sianturi,Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya ,cet. 3, Jakarta,  Storia Grafika, 2002,  hlm. 473
15 Bambang  Poernomo, Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan , Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 87
16 E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi , Op. Cit ., hlm. 476
17 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , Bandung: Armico, 1984,  hlm 247 - 248.
1) Pembebasan  bersyarat  dari  kewajiban  untuk  menjalankan  pidana penjara  dalam  suatu  lembaga  pemasyarakatan  seperti  yang  diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam  ordonansi  tanggal  27  Desember  1917,  Stb  nomor  749  yang juga dikenal sebagai ordonansi de voor wardelijjke invrijheidstelling atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat. 2) Pembebasan  bersyarat  dari  kewajiban  untuk  mendapatkan pendidikan  dalam  suatu  lembaga  pendidikan  suatu  Negara  seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi  pada  tanggal  21  Desember  1917,  Stb  nomor  741  yang juga  dikenal  sebagai dwangopveding  regeling atau  peraturan mengenai pendidikan paksa .
Terkait  dengan  fenomena  kejahatan  terorisme  maka  proses  pemidanaan terhadap  pelaku  untuk  menjaga  stabilitas  keamanan.  Untuk  itu  di  berlakukannya syarat  umum  pembebasan  bersyarat  untuk  di  atur  dalam  pidana  khusus Niewenhuis berpendapat  bahwa  pembentuk  produk  hukum  perlu  mempengaruhi hukum  positif  sehingga  suatu  penegakan  hukum  yang  baik  tidak  akan  ada  tanpa adanya  prinsip  prinsip  keadilan  yang  di  tuangkan  dalam  produk  hukum 18 selain syarat umum diatas , ada juga syarat khusus bagi tindak pidana tertentu, antara lain sebagai berikut: 19
a) bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b) telah  menjalani  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana, dengan  ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana  tersebut  paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
c) telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
d) telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
3) kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
4) tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan  Narapidana dalam  kehidupan  masyarakat 20 yang  dalam  hal  ini
18 Yohanes  Sogar  Simamora, Hukum  Perjanjian  Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah , Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2009, hlm 36-37.
19
20 Psl. 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
proses  asimilasi  ini  belum  di  gambarkan  secara  jelas  di  karenakan  Pemberian pembebasan  bersyarat  dan  asimilasi  dalam  pembentukannya  tidak  hanya  di  latar belakangi  oleh  hukum  melainkan  dari  aspek  aspek  sosial,  sehingga  muncul keresahan dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain itu syarat  khusus  dengan  mengikuti  Deradikalisasi  yang  merupakan  suatu  upaya mereduksi  kegiatan  kegiatan  radikal  dan  menetralisasi  faham  faham  radikal  bagi masyarakat yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang terespose  paham  paham  radikal  teroris.  Program  deradikalisasi  merupakan program  yang  dianggap  gagal  dalam  menangani  perkara  tindak  pidana  terorisme dapat  di  lihat  program  deradikalisasi  tidak  menyentuh  idiologi  pada  objeknya. Deradikalisasi  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  hanya  dapat  mengubah  perilaku radikal  dan  tidak  dapat  menghilangkan  idiologi  radikal  selain  itu  tidak  ada kewajiban yang mengikuti Deradikalisasi sehingga  menghilangkan esensi fungsi hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  terorisme  dan  memiliki  orientasi  penegakan hukum  yang  jelas  dan  memiliki  nilai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan sepertihalnya  di  kemukan  oleh Gustav  Radbruch bahwa  hukum  yang  baik adalah  ketika  hukum  tersebut  memuat  nilai  keadilan,  kepastian  dan kemanfatan. 21 yang  merupakan  upaya  yang  positif  dalam  pemberantasan  tindak pidana terorisme.
B. Prinsip  Dasar  teori  pemenuhan  hak  bagi  narapidana  terorisme  dalam memperoleh    pembebasan  bersyarat  di  tinjau  dari  hukum  pidana indonesia
1. Hak narapidana dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan . Pembebasan  bersyarat  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  kemudian  hak asasi  tersebut  dituangkan  dalam  produk  hukum  yang  di  atur  dalam  UU  No  39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Seiring dengan perubahan penjara menjadi lembaga  pemasyarakatan,  penekanan  perlakuan  terhadap  narapidana  dan  anak pidana  seharusnya  telah  berubah  secara  total,  karena  dasar  pijakannya  sudah berubah dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena perubahan itu, kepada narapidana  dan  anak  pidana  telah  diberikan  berbagai  macam  hak,  seperti  hak untuk  melakukan  ibadah,  mendapat  perawatan  (rohani  dan  jasmani),pendidikan dan  pengajaran,  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak,  menyampaikan keluhan,  menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang  tertentu lainnya,  pengurangan  masa  pidana  (remisi),  berasimilasi  (termasuk  cuti mengunjungi  keluarga),  pembebasan  bersyarat,  dan  cuti  menjelang  bebas.  Hak- hak  tersebut  diberikan  seiring  dengan  proses  pembinaan  atau  pemasyarakatan yang  telah  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  Pembinaan  dalam  sistem
21 Sidharta, Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara , Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, hlm 3
pemasyarakatan  dilaksanakan  berdasarkan  asas  pengayoman,  persamaan perlakuan  dan  pelayanan,  pendidikan,  pembimbingan,  penghormatan  harkat  dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan  terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang tertentu. Sistem pemasyarakatan telah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan  konsep  pencetus  lembaga  pemasyarakatan  itu  sendiri,  yaitu  Sahardjo bahwa  kehilangan  kemerdekaan  (kebebasan)  merupakan  satu-satunya  pen- deritaan  yang dialami narapidana dan anak pidana, sedangkan hak-hak lain tidak boleh dikurangi 22
hal  ini  perlunya  kajian  pembatasan  hak  narapidana  dalam  menolak program  deradikalisasi  yang  di  atur  dalam  UU  No  5  Tahun  2018  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Hal  ini  di  karenakan  pembatasan  hak seseorang  hanya  boleh  di  lakukan  oleh  undang  undang  pembatasan-pembatasan yang  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945,  khususnya  Pasal  28J  ayat  (2)  yang menyatakan,  pembatasan  dapat  dilakukan  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.
2. Dasar  teori  pemenuhan  hak  bagi  narapidana  terorisme  dalam memperoleh  pembebasan bersyarat
Van Eikema Homes mengemukakan bahwa prinsip bukan norma hukum yang  konkret,  tetapi  sebagai  dasar  dasar  umum  atau  penunjuk  penunjuk  bagi hukum  yang  berlaku.  Jadi  merupakan  dasar-dasar  petunjuk  arah  dalam pembentukan  hukum  positif    sehingga  dalam  pembentukan  hukum  praktis  harus berorientasi  pada  prinsip  prinsip  hukum  yang  mana  dasar  dasar  yang  di  jadikan sebagai  petunjuk  dalam  pembentukan  hukum  pidana    yang  beorientasi  pada prinsip  prinsip  hukum  yang  menjamin  hak  seluruh  masyarakat. Van  Bemmelen dalam  Amir  Hamzah  seorang  ahli  pidana  menganut  teori  gabungan  mengatakan,
Pidana  bertujuan  membalas  kesalahan  dan  mengamankan  masyarakat.  Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memeliharan tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan  mempersiapkan  untuk  mengembalikan  terpidana  ke  dalam  kehidupan bermasyarakat”. 23 Penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  sebagai  upaya pembalasan  dendam,  namun  yang  paling  penting  ialah  sebagai  upaya  pemberian bimbingan  dan  pengayoman.  Pengayoman  kepada  masyarakat  sekaligus  kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat  yang
22 Jurnal,  Berlian  Simarmata, Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana    Koruptor  dan Teroris , yogyakarta, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, hlm  433
23 Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia ,  Jakarta, Pradnya Paramita, hlm  32
baik.  Dalam  literatur  berbahasa  Inggris  kerap  kali  dikemukakan  bahwa  hak berdasarkan hukum (legal right) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain. Menurut  Paton,  hak  berdasarkan  hukum  biasanya  diartikan  sebagai  hak  yang diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum.  Menurut  Jeremy  Bentham,  hak  adalah  anak dari  hukum.  Dari  hukum  yang  nyata  timbul  hak  yang  nyata.  Sebaliknya  dari hukum yang imajiner yaitu hukum alam, timbul hak yang bersifat imajiner. Hak- hak alamiah benar-benar tidak masuk akal. Sebelum Bentham, David Hume juga berpendapat bahwa hukum alam dan hak-hak alamiah bersifat meta-fisis dan tidak nyata. Oleh karena itu  Bentham berpendapat bahwa hukum  yang nyata bukanlah hukum alam, melainkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. 24
Menurut M.D.A Freeman terdapat dua teori mengenai hukum pidana, yaitu teori  kehendak  yang  menitikbetkan  kepada  kehendak  atau  pilihan  dan  lain  teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Kedua teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum.    Teori  kehendak  dianut  oleh  mereka  yang  berpandangan  bahwa  tujuan hukum  memberikan  kebebasan  apa  yang  dikehendakinya.  Apa  yang  akan  ia lakukan merupakan suatu pilhan. Dengan demikian, diskresi individu merupakan ciri khas paling menonjol dari konsep hak. Penganut teori kehendak pada dewasa ini adalah H.L.A. Hart. 25
Adapun  teori  kepentingan atau kemanfaatan pertama kali  dijumpai dalam karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Campbell, dan lain-lain. Dalam  menelaah  kedua  teori  tersebut,  Paton  berpendapat  bahwa  esensi  hak bukanlah  kekuasaan  yang  dijamin  oleh  hukum,  melainkan  kekuasaan  yang dijamin  oleh  hukum  untuk  merealisasi  suatu  kepentingan.  Untuk  menopang pendapat tersebut,  Paton  mengemukakan bahwa  kehendak  manusia tidak  bekerja tanpa  maksud  apa-apa  tetapi  mengingatkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yaitu kepentingan.  Oleh  karena  itu,  ia  menegaskan  bahwa  kepentingan-kepentingan adalah objek keinginan manusia. 26
Suatu  negara  pasti  memiliki  hubungan  dengan  warga  negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, dan warga negara wajib mendapatkan
24 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 142.
25 Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman, An Introduction To Jurisprudence . London: English Language Book Society, 1985, Di kutip dari Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm. 150.
26 Ibid ., hlm. 290.
perlindungan  hukum.  Indonesia  telah  mengukuhkan  dirinya  sebagai  negara hukum  yang  tercantum  di  dalam  UUD  1945  Pasal  1  ayat  3  yang  berbunyi “Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Perlindungan  hukum  menjadi  unsur  esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, negara wajib menjamin hak-hak hukum  warganya.  Merumuskan  prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  Indonesia yang berlandaskan kepada pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
Perlindungan  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep  tentang  hak  dan hukum.  Secara  etismologi  antara  hukum  dan  hak  adalah  sama.  Istilah  dalam bahasa-bahasa  Eropa Kontinental, hak dan hukum  dinyatakan dalam istilah  yang sama,  yaitu ius dalam  bahasa  latin, droit dalam  bahasa  Prancis, recht dalam bahasa Jerman dan Belanda. Untuk membedakan hak dan hukum, dalam literatur berbahasa Belanda digunakan istilah subjectief recht untuk hak dan objectief recht untuk hukum. 27
Hans  Kelsen  sebagaimana  dikutip  dalam    disertasi  Winner  Sitorus, 28 mengartikan objectief  recht atau objective  law  is  norm , a  complex  norms,  a system ,  sedangkan  sebagai subjectief  recht atau subjective  rights  is  intersest  or will. Teori  perlindungan  hukum  dari  Telders,  Van  der  Grinten  dan  Molengraff sebagaimana  dikutip  Misahardi  Wilamarta  menyebutkan  bahwa  suatu  norma dapat  dilanggar  apabila  suatu  kepentingan  yang  dimaksud  untuk  dilindungi  oleh norma itu dilanggar. Teori ini menjadi pegangan yang kuat untuk menolak suatu tuntutan  dari  seseorang  yang  merasa  dirugikan  kepentingannya  oleh  suatu perbuatan  melanggar  hukum. 29 Prajudi  Atmosudirjo  menyebutkan  bahwa  tujuan perlindungan hukum merupakan tercapainya keadilan. Fungsi hukum tidak hanya dalam  upaya  mewujudkan  kepastian  hukum  saja,  tetapi  juga  agar  tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi  berfungsi  juga  untuk  menciptakan  keseimbangan  antara  pelaku  tindak pidana  teroris  dan,  pemerintah  dengan  rakyat.  Hukum  sangat  dibutuhkan  untuk melindungi  mereka  yang  lemah  atau  belum  kuat  untuk  memperoleh  keadilan sosial. 30
27 Peter Mahmud Marzuki , Op Cit., hlm.165-166.
28 Winner  Sitorus, Kepentingan  Umum  Dalam  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual, Disertasi , Surabaya, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, hlm. 24.
29 Mishardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Monoritas dalam Rangka Good Corporte Gorvernance , Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 20.
30 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta,  Pradnya Paramitha, 2001, hlm .52.
3. Tanggung  jawab  pemenuhan  program  Deradikalisasi  narapidana terorisme.
a. Program deradikalisasi
Deradikalisasi  berasal  dari  kata  “radikal”  dengan  imbuhan  “de”  yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata “asasi”, di belakang kata radikal berarti  proses,  cara  atau  perbuatan.   deradikalisasi  merupakan  suatu  kegiatan untuk mereduksi faham faham radikal dan menetralisasi tindakan radikal bagi masyarakat  yang  terlibat  teroris  dan  simpatisannya  serta  anggota  masyarakat yang  telah  terekspose  paham-paham  radikal  teroris.  Program  deradikalisasi merupakan  sebuah  kegiatan  yang  memberikan  pembinaan  dengan  maksud agar  narapidana  tidak  mengulangi  perbuatannya  kembali  dengan  memasukan faham  idiologi  bangsa  dan  menjunjung  tinggi  pancasila  serta  menunjukan kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi serta  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  yang  dibuat secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
Deradikalisasi  merupakan  semua  upaya  untuk  mentransformasi  dari keyakinan  atau  ideologi  radikal  menjadi  tidak  radikal  dengan  pendekatan multi  dan  interdisipliner  (agama,  sosial,  budaya,  dan  selainnya)  bagi  orang yang  terpengaruh  oleh  keyakinan  radikal.  Atas  dasar  itu,  deradikalisasi  lebih pada  upaya  melakukan  perubahan  kognitif  atau  memoderasi  pemikiran  atau keyakinan  seseorang.  Dengan  demikian,  deradikalisasi  memiliki  program jangka  panjang  guna  membangun  ideologi  dan    mengubah  doktrin  dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris 31
Pelaksanaan  deradikalisasi  di  Indonesia  dirumuskan  sebagai  suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasiifikasi, yaitu  Deradikalisasi  di  Luar  Lapas  dan  Deradikalisasi  di  Dalam  Lapas. Deradikalisasi  di  Luar  Lapas  mencakup  tahap  identifikasi,  pembinaan  kontra radikalisasi, dan monitoring dan evaluasi. Sementara Deradikalisasi di Dalam Lapas  meliputi  tahap  identifikasi,  rehabilitasi,  reedukasi,  resosialisasi,  dan monitoring dan evaluasi. Program Deradikalisasi dilaksanakan secara bertahap agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif.
Deradikalisasi  di  dalam  Lapas  memiliki  sasaran  para  Narapidana tindak  pidana  terorisme  yang  tersebar  di  berbagai  lapas  di  Indonesia. Sementara, deradikalisasi di luar Lapas memiliki sasaran :
1) Individu, yaitu  seseorang  yang  diindikasikan  berpikiran  radikal- teroris;
2) Kelompok, yaitu sekumpulan orang yang bergabung dalam oraganisasi yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris;
3) Keluarga, yaitu  keluarga  inti  dari  individu  atau  kelompok  yang terindikasi  radikal.  Keluarga  ini  juga  dapat  diperluas  pada  keluarga
31 Suroto, Harkat  Dan  Martabat  Manusia  Dalam  Pandangan  Kenegaraan  Pancasila Dan  UUD  NRI  Tahun  1945, Dosen  Universitas  Tujuh  Belas  Agustus  (Untag)  Semarang, jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015
terdekatnya  jika  dipandang  bahwa  keluarga  terdekat  tersebut  juga terindikasi  berpaham  radikal  atau  memberikan  dukungan  terhadap paham/aksi radikal terorisme;
Upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial,  budaya,  dan  selainnya)  bagi  orang  yang  terpengaruh  oleh keyakinan  radikal,  upaya  yang  selama  ini  di  lakukan  melalui  program deradikalisasi  tidak  memiliki  tolak  ukur  mengenai  tingkat  keberhasilan sehingga  tidak  adanya  pencapai  terhadap  pelaksanaan  program  ini  selain itu pelaksanaan program ini kurang jelasnya mengenai subjek atau sasaran program    deradikalisasihal  ini  di  karena  tidak  ada  payung  hukum  atau regulasi  hukum  yang  tepat  mengenai  kewajiban  pelaku  terorisme  yang wajib di ikuti.
4. Tanggung jawab badan pelaksanaan program deradikalisasi
Deradikalisasi  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT) bertanggung  jawab  dalam  upaya  mereduksi  kegiatan-kegiatan  radikal  dan menetralisasi  paham  radikal  bagi  pelaku  yang  terlibat  teroris  dan  simpatisannya serta  anggota  masyarakat  yang  telah  terekspose  paham-paham  radikal  teroris. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi 32 sebagai:
a. menyusun  dan  menetapkan  kebijakan,  strategi,  dan  program  nasional  di bidang penanggulangan Terorisme;
b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
Adapun  program  Deradikalisasi  yang  di  lakukan  oleh  BNPT  berdasarkan fungsi yang di berikan oleh undang- undang anatar alin sebagai berikut 33 :
a. Membina  narapidana  terorisme  agar  meninggalkan  pandangan, pemikiran,  sikap,  dan  tindakan  radikal  terorisme  melalui  pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi;
b. Memberikan  pencerahan  pemikiran  kepada  narapidana  terorisme dengan  pengetahuan  agama  yang  damai  dan  toleran  serta  wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian;
32 Pasal 43F UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
33 Pasal 43D UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
d. Mempersiapkan  narapidana  terorisme  sebelum  kembali  dan  hidup berdampingan dengan masyarakat;
e. Membina  dan  memberdayakan  keluarga  narapidana  terorisme  dan masyarakat  agar  dapat  menerima  kembali  mantan  narapidana  teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat;
f. Memberdayakan  mantan  narapidana  terorisme,  keluarga,  dan masyarakat  dengan  pendekatan  agama,  sosial,  pendidikan,  budaya, dan ekonomi;
g. Memberdayakan  masyarakat  dalam  rangka  meninggalkan  paham  dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat;
Pelaksanaan  deradikalisasi  di  Indonesia  dirumuskan  sebagai  suatu program  yang  utuh,  integratif,  dan  berkesinambungan  dengan  dua  klasiifikasi, yaitu  Deradikalisasi  di  Luar  Lapas  dan  Deradikalisasi  di  Dalam  Lapas. Deradikalisasi  di  Luar  Lapas  mencakup  tahap  identifikasi,  pembinaan  kontra radikalisasi,  dan  monitoring  dan  evaluasi.  Sementara  Deradikalisasi  di  Dalam Lapas  meliputi  tahap  identifikasi,  rehabilitasi,  reedukasi,  resosialisasi,  dan monitoring  dan  evaluasi.  Program  Deradikalisasi  dilaksanakan  secara  bertahap agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif. Progam deradikalisasi dinilai gagal  dengan  adanya    serangan  bom  Surabaya  Rentetan  aksi  teror  menimbulkan pertanyaan  mengenai  efektivitas  program  deradikalisasi.  Seyogyannya  program ini  mengunakan  beberapa  komponen  yaitu  rehabilitasi  psikologis,  rehabilitasi agama,  rehabilitasi  sosial,  serta  keterlibatan  masyarakat  dan  dukungan  keluarga. Proses rehabilitasi psikologis dimulai di penjara dengan mengevaluasi narapidana secara teratur. mencakup pula unsur dialog teologis, di mana narapidana terorisme terlibat  dalam  suatu  dialog  teologis.  Serta  dengan  mengunakan  model  dialog karena segala bentuk faham radikal bisa dikalahkan oleh ide intelektual .
5. Pengaturan  hukum  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana terorisme
Dalam  hal  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  menganut  asas  “ tiada  pidana  tanpa  kesalahan  “  ( geen  straf  zonder  schuld ).  Walaupun  tidak dirumuskan  dalam  undang  –  undang,  tetapi  dianut  dalam  praktik.  Tidak  dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggung jawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan  dengan  kesalahan  saja  yang  dibebani  tanggung  jawab  atas  tindak pidana yang dilakukannya. 34 Dahulu dalam hal tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham  pertanggung jawab pidana tanpa  memperhatikan adanya kesalahan pada  pembuatnya  ( leer  van  het  materiele  fait ).  Paham  ini  disebut  juga  dengan paham perbuatan materiil ( fait materielle ). Seperti contoh  dalam hukum pidana fiskal  tidak  memakai  kesalahan.  Kalau  orang  telah  melanggar  ketentuan,  dia
34 Chazawi, Adami , Op.,Cit,, hlm. 151
diberi  pidana  denda  atau  rampas. 35 Ridwan  Halim  berpendapat  bahwa  tanggung jawab  hukum  merupakan  sesuatu  akibat  lebih  lanjut  dari  pelaksanaan  peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung  jawab  hukum  diartikan  sebagai  kewajiban  untuk  melakukan  sesuatu atau  berperilaku  menurut  cara  tertentu  tidak  menyimpang  dari  peraturan  yang telah ada. 36
Extraordinary  crime diartikan  sebagai    kejahatan  luar  biasa.  Kejahatan luar  biasa    merupakan  suatu  kejahatan  yang  dilakukan    dengan  mempergunakan suatu keahlian  khusus, terorganisir/sistematis serta memiliki dampak yang sangat luas.  Jadi,  berbeda    dengan  kejahatan  konvensional  (umum)    seperti  yang  diatur dalam KUHP yang dapat  dilakukan dengan cara-cara konvensional  dan dampak yang  relatif  terbatas 37 pemberian  hak  kepada  pelaku  kejahatan Extraordinary crime berbeda dengan kejahatan konvensional (umum). Salah satunya pemberian hak  terhadap  Pemberian  pembebasan  bersyarat  yang  merupakan  hak  wajib  yang berlandaskan kepada pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Pembebasan bersyarat  merupakan  proses  pembinaan  narapidana  di  luar  Lembaga Pemasyarakatan  setelah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3  (duaper  tiga) masapidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9  (sembilan)  bulan.  Pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana Extraordinary  crime yang  di  tuangkan  dalam  Permenkumham  No  3  Tahun  2018,  antara  lain  sebagai berikut:
a. Tindak pidana terorisme (Pasal 84);
b. Tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor  narkotika  serta  psikotropika (Pasal 85);
c. Tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  kejahatan  terhadap  keamanan negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat  dan  kejahatan transnasional terorganisasi lainnya (Pasal 86);
Adapun  tanggung  jawab  khusus  bagi  pelaku  kejahatan Extraordinary crime khusus nya Narapidana terorisme, adapun tanggung jawab yang di lakukan sebagai berikut 38 :
a. bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
35 Moeljatno, Op.,Cit. , hlm 165
36 Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi ,  Medan,  Pasca Sarjana, 2008, Cetakan Pertama,, hlm. 4
37 Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso., Op.,Cit., hlm 4
38 Pasal 84 P eraturan Menteri Hukum dan HAM  No  3 Tahun 2018
b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa  pidana, dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana  tersebut  paling  sedikit  9 (sembilan) bulan;
c. telah  menjalani  Asimilasi  paling  sedikit  1/2  (satu  per  dua)  dari  sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
d. telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
1) kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
Selain  ketentuan  di  atas,  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  terorisme  juga  harus  melampirkan  surat  keterangan telah  mengikuti  Program  Deradikalisasi  dari  Kepala  Lapas  dan/atau  Kepala Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme. 39 pelaku  tindak  pidana  terorisme yang mengikuti program Deradikalisasi 40 antaralain sebagai berikut:
a. tersangka
b. terdakwa
c. terpidana
d. narapidana
e. mantan narapidana Terorisme; atau
f. orang  atau  kelompok  orang  yang  sudah  terpapar  paham  radikal Terorisme .
program    Deradikalisasi  merupakan  suatu  upaya  mereduksi  kegiatan kegiatan  radikal  dan  menetralisasi  faham  faham  radikal  bagi  mereka  yang terlibat  teroris  dan  simpatisannya  serta  anggota  masyarakat  yang  terespose paham paham radikal teroris. Program deradikalisasi merupakan program yang dianggap gagal dalam menangani perkara tindak pidana terorisme dapat di lihat program  deradikalisasi  tidak  menyentuh  idiologi  pada  objeknya.  Program deradikalisasi yang di lakukan oleh pemerintah hanya dapat mengubah perilaku radikal  dan  tidak  dapat  menghilangkan  idiologi  radikal,  sehingga  perlunya kajian yang mendalam mengenai program deradikalisasi. selain itu perlu diatur kewajiaban  pelaku  tindak  pidana  terorisme  dalam  UU  No  5  Tahun  2018 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  hal  ini  di  maksud  agar memberikan  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  program  deradikalisasi tersebut  program  deradilakaisasi  di  lakukan  seyogyanya  bukan  sebagi  upayah dalam pemberian bebeas bersyarat melainkan sebagai upaya yang wajib kepada
39 Pasal 88 ayat (1) P eraturan Menteri Hukum dan HAM  No  3 Tahun 2018
40 Pasal  43D    ayat  (2)  UU  No  5  Tahun  2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme
setiap  prang  yang  terlibat  dalam  tindakan  terorisme,  dan  memberikan  batasan terhadap hak terorisme dalam penolakan mengikuti program deradikalisasi.
Secara  umum,  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  dilaksanakan  melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan  sistem  informasi  pemasyarakatan  yang  terintegrasi  antara  Unit Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan,  Kantor  Wilayah,  dengan  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 41 adapun tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat:
1. Petugas  pemasyarakatan  mendata  Narapidana  yang  akan  diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen 42 .
2. Kelengkapan  dokumen  wajib  dimintakan  setelah  7  (tujuh)  hari Narapidana  berada  di  Lapas/LPKA.  Kelengkapan  dokumen  wajib terpenuhi  paling  lama  1/2  (satu  per  dua)  masa  pidana  Narapidana berada di Lapas. 43
3. Selanjutnya,  Tim  pengamat  pemasyarakatan  Lapas  merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan. 44
4. Dalam  hal  Kepala  Lapas  menyetujui  usul  pemberian  Pembebasan Bersyarat,  Kepala  Lapas  menyampaikan  usul  pemberian  Pembebasan Bersyarat  kepada  Direktur  Jenderal  dengan  tembusan  kepada  Kepala Kantor Wilayah. 45
5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian  Pembebasan  Bersyarat  yang  hasilnya  disampaikan  oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 46
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas. 47
7. Dalam  hal  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  menyetujui  usul pemberian  Pembebasan  Bersyarat,  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan  Bersyarat.  Keputusan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat
41 Pasal 94 P eraturan Menteri Hukum dan HAM No  3 Tahun 2018
42 Pasal 95 ayat (1) dan (2) P eraturan Menteri Hukum dan HAM  No  3 Tahun 2018
43 Pasal 95 ayat (3) dan (4) P eraturan Menteri Hukum dan HAM  No  3 Tahun 2018
44 Pasal 96 ayat (1) P eraturan Menteri Hukum dan HAM  No  3 Tahun 2018
45 Pasal 96 ayat (2) P eraturan Menteri Hukum dan HAM  No  3 Tahun 2018
46 Pasal 97 P eraturan Menteri Hukum dan HAM  No  3 Tahun 2018
47 Pasal 98 ayat (1) P eraturan Menteri Hukum dan HAM  No  3 Tahun 2018
disampaikan  kepada  Kepala  Lapas  untuk  diberitahukan  kepada Narapidana  atau  Anak  dengan  tembusan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah. 48
Ketentuan  yang  diatur  dalam    Permenkumham  No  3  Tahun  2018 tersebut  bertujuan  untuk    membangun  ideologi  bangsa  dalam menciptakan masyarakat  yang  madani.  Secara  umum,  hukum  berfungsi  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan  kehidupan  masyarakat  agar  dapat  tercipta  dan  terpeliharanya ketertiban umum, secara khusus mempunyai fungsi sebagai:
a. Fungsi  melindungi  kepentingan  hukum  dari  perbuatan  yang menyerang.
b. Memberi  dasar  legitimasi  bagi  negara  dalam  rangka  negara menjalankan  fungsi  mempertahankan  kepentingan  hukum  yang dilindungi.
c. Fungsi  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  negara  dalam  rangaka menjalankan  fungsi  mempertahankan  kepentingan  hukum  yang dilindungi. 49

## PENUTUP
Penelitian  ini  dapat  di  simpulkan  bahwa  kajian  mengenai  Ratio  Legis pemberian  bersyarat  bagi  narapidana  terorisme,  prinsip  pemberian  hak  dan tanggung jawab pemerintah antara lain sebagai berikut:
1. Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat  dalam Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indieter pengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (progressive system ), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat Pelepasan  bersyarat  tidak  secara  tersurat  dituliskan  dalam KUHP Terkait  dengan  fenomena  kejahatan  terorisme  maka  proses pemidanaan terhadap pelaku untuk menjaga stabilitas keamanan. Untuk itu di berlakukannya syarat umum pembebasan bersyarat untuk di atur dalam pidana  khusus  selain  syarat  umum  diatas ,  ada  juga  syarat  khusus  bagi tindak pidana tertentu, antara lain sebagai berikut:
a) bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
48 Pasal 99 ayat (1) dan (2) P eraturan Menteri Hukum dan HAM No  3 Tahun 2018
49 Adami chazawi, Op.Cit .,hlm. 15.
b) telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana  tersebut  paling  sedikit  9 (sembilan) bulan;
c) telah  menjalani  Asimilasi  paling  sedikit  1/2  (satu  per  dua)  dari  sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
d) telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
1) kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing
2. Pembebasan  bersyarat  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  kemudian  hak asasi tersebut dituangkan dalam produk hukum yang di atur dalam UU No 39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia.  Hak  bagi  narapidana  teroris antara  lain  sebagai  berikut  hak  melakukan  ibadah,  mendapat  perawatan (rohani dan jasmani),pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan  yang  layak,  menyampaikan  keluhan,  menerima  kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, pengurangan masa pidana  (remisi),  berasimilasi  (termasuk  cuti  mengunjungi  keluarga), pembebasan  bersyarat,  dan  cuti  menjelang  bebas  dalam  hal  ini  perlunya kajian pembatasan hak narapidana dalam menolak program  deradikalisasi yang di atur dalam UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3. Terorisme merupakan Extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga  di  perlukan  tanggung  jawab  hukum  dari  pemerintah  dalam  menangani kejahatan tersebut. Dalam hal ini pemerintah membentuk lembaga  Deradikalisasi Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  yang  bertanggung  jawab Progam  deradikalisasi  akan  tetapi  program  yang  dilaksanakan  di  dinilai  gagal dengan  adanya    serangan  bom  Surabaya  Rentetan  aksi  teror  menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program deradikalisasi, Eksistensi  deradikalisasi dalam upaya  mereduksi  kegiatan  radikal  dan  menetralisasi  faham  radikal  bagi masyarakat  yang  terlibat  tindak  pidana  terorisme  program  ini  dilakukan  sebagai upaya  dalam  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  terorisme,  dalam pelaksanaaan program deradikalisasi  tidak memiliki tolak ukur  mengenai  tingkat keberhasilan sehingga tidak adanya pencapai  serta kurang jelas mengenai  subjek atau sasaran program deradikalisasi .

## DAFTAR PUSTAKA
Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia , Bandung, Cv. Armico, 1993.
Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Jakarta, 1993,  Pradnya Paramita.
Bahrudin  Agung  Permana  Putra,  Paham  Triyoso, Peranan  Kejaksaan  Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperolehpembebasan Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang) , Malang, ,jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jurnal  hukum    Zainul  Muhibbin  dan  Moh.  Saifulloh  , Strategi  Deradikalisasi Keagamaan  Dengan  Gerakan  Reinterpretasi,  Kontekstualisasi  dan Rasionalisasi, Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Widiyono, Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab, Bogor,  Ghalia  Indonesia,  2004, Cetakan Pertama.
Reza  Yoga  Hatmoko, Kebijakan  Pemberian  Pembebasab  Besyarat  Terhadap Narapidana  Terorisme  Di  Lembaga  Pemasyarakatan ,  semarang, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5 Nomor 3 Fakultas Hukum universitas Diponegoro.
Lily Rasijidi, D asar Dasar Filsafat Hukum, Bandung, Citra Aditya, 1990..
Moeljatno, , Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta , 2002, Rineka Cipta.
Simons  Dalam  Buku  P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, Bandung, ,Citra Aditya Bakti, 1997.
Hamzah,  Andi, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Edisi  Kedua ,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2012
Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi , Jakarta, Rineka Cipta, 2008 Khairunnisa, Kedudukan,  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Direksi ,    Medan, Pasca Sarjana, 2008, Cetakan Pertama.
Widiyono, Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab, Bogor,  Ghalia  Indonesia,  2004, Cetakan Pertama.
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2008
Amirudin,  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta,  Raja Grafindo, 2012.
Indonesia  [g],Peraturan  Pemerintah  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan HakWarga  Binaan  Pemasyarakatan,PP  No.  32  Tahun  1999,  LN  No.  69 Tahun 1999, TLN No. 3846,ps.1 bagian 7
Petrus  Irwan  Pandjaitan  dan  Wiwik  Sri  Widiarty,Pembaharuan  pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, (Jakarta: Indhill Co, 2008), hlm. 23
R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita,Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hlm. 17
E.Y.  Kanter  dan  S.  R. Sianturi,Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya ,cet. 3, Jakarta,  Storia Grafika, 2002,  hlm. 473 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem
Pemasyarakatan , Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 87
P.A.F.  Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia ,  Bandung:  Armico,  1984,    hlm 247 -248.
Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang  dan  Jasa  Oleh  Pemerintah ,  Yogyakarta,  Laksbang  Pressindo, 2009
Sidharta, Reformasi  Peradilan  Dan  Tanggung  Jawab  Negara ,  Jakarta,  Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
Jurnal,  Berlian  Simarmata, Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana    Koruptor dan Teroris , yogyakarta, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011.
Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia ,  Jakarta, Pradnya Paramita,
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Kencana, 2016.
Lord  Lloyd  of  Hampstead  dan  M.D.A.  Freeman, An  Introduction  To Jurisprudence . London: English Language Book Society, 1985.
Winner  Sitorus, Kepentingan  Umum  Dalam  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual,  Disertasi ,  Surabaya,  Doktor,  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga, 2004.
Mishardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Monoritas dalam Rangka Good Corporte Gorvernance , Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta,  Pradnya Paramitha, 2001.
Suroto, Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945, Dosen Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang, jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015.
Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi ,  Medan, Pasca Sarjana, 2008, Cetakan Pertama.
Undang- undang  Nomor  5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
P eraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  3 Tahun 2018
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
Kegagalam Program Deradikalisasi , Http/Www.Bbc.Com. diAkses pada tanggal 20 Februari 2019 Pukul 16;44 Wib
Adami Chazawi, “ Pelajaran Hukum Pidana ,” Jakarta, PT  Raja Grafindo Persada, 2011.
Abdulah  Mabruk,  “ Pengertian  Hukum  Pidana ”,  http//facebook.com/post/read “ pengertian hukum pidana” , diakses pada tanggal 1 februari 2019  pukul 21:00 WIB.
“ Hukum  pidana ” http//id.m.wikipedia.org /” hukum pidana” ,diakses  pada  tanggal 1 februari 2019 pukul 21:13 WIB.
Kompas,” pengertian  tindak  pidana” ,  http:/  /hukum.  kompasiana.  com/ 2018/10/18/  pengertian-  tindak-pidana,  diakses  pada  1  februari  2019, pukul 10.00 WIB.