Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal 5 58 – 566

## PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Oleh: Monica Olivia
Fakulas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah, IAIN Pontianak
oliviaicamonica@gmail.com
. Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 This  research  aims  to  examine  the  effects of  region  original  revenue, general  fund  allocation,  specific fund  allocation,  capital  expenditure  to economic  growth.  The  population  in  this  study  were  12  counties  and  2 city in West Borneo Province during the period of 2016 – 2018. The data used  in  this  research  is  secondary  data  obtained  from  the  document  of Badan  Pusat  Statistik  of  West  Borneo  Province  on  official  website https://kalbar.bps.go.id.  The  analytical  method  used  multiple  linear regression  analysis  with  a  significance  level  of  5%  and help  of  SPSS version 20 . The results show in partially that specific fund allocation has negative significant effects on the economic growth; but region original revenue,  general  fund  allocation  and  capital  expenditure  has  no  effects on  the  economic  growth  in  West  Borneo  Province.  While  in simultaneously  the  fourth  variables  has  no  effects  on  the  economic growth in West Borneo Province.
Keyword : Region Original Revenue, General Fund Allocation, Specific Fund Allocation, Capital Expenditure, and Economic Growth.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang menerapkan  sistem  otonomi  daerah.  Didalam sistem ini pemerintah pusat memberikan kewenangan  yang  seluas  -  luasnya  kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat/daerahnya sendiri.
Pengelolaan  kepentingan  masyarakat/daerah  ini dapat  dilihat  dari  laporan  keuangan  daerahnya masing-masing.  Provinsi  Kalimantan  Barat  telah menerapkan  kebijakan  ini  sejak  dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian  diperbaharui  dalam  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1999  yang  kemudian  diperbaharui  menjadi Undang  Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah.
Tingkat  pertumbuhan  suatu  daerah  dipengaruhi oleh  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik. Menurut Arsa, 2015 (dalam Rasdalima dkk, 2017) “Tata  kelola  keuangan  daerah  yang  dilakukan secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif  atau  telah memenuhi  prinsip value  for  money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi”.  Sedangkan  menurut  Sari,  2016  “Tata kelola  keuangan  daerah  yang  baik  tidak  hanya membutuhkan  SDM  yang  handal,  tetapi  juga didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai.  Pengukuran  kinerja  keuangan  pada pemerintah  daerah  juga  dapat  digunakan  dalam menilai  akuntabilitas  dan  kemampuan  keuangan daerah  dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah. Oleh  sebab  itu  maka,  suatu  daerah  yang  kinerja keuangannya  dinyatakan  baik  berarti  daerah tersebut  telah  memiliki  kemampuan  keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya”.
Mardiasmo,  2009  (dalam  Gerungan  dkk,  2016) menyatakan bahwa “Tujuan utama dari pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  untuk meningkatkan  pelayanan  publik (public  service) dan memajukan perekonomian daerah di Indonesia.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal,  pada  dasarnya  memiliki  tiga misi  utama  yaitu:  (1)  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat;  (2) menciptakan  efisiensi  dan efektifitas  pengelolaan  sumber  daya  daerah;  dan (3)  memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembangunan daerah”.
Anggaran  daerah  merupakan  rencana  keuangan untuk  satu  tahun  kedepan  yang  dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran  daerah  yang  biasa  disebut  dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  ini  berisi  seluruh  penerimaan  dan pengeluaran  Pemerintah  Daerah  baik  dalam bentuk  uang,  barang/jasa  pada  tahun  anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah,
Belanja/Pengeluaran  Daerah  yang  digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah  daerah  dan  pembiayaan  Anggaran (Pembiayaan  Defisit)  yang  digunakan  untuk menutupi defisit (kekurangan) Anggaran Pemerintah Daerah.
Pemerintah  Daerah  mengalokasikan  dana  dalam bentuk  anggaran  belanja  modal  dalam  APBD untuk menambah aset tetapnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal  didefinisikan sebagai  “Pengeluaran anggaran  dalam  pencapaian  asset  tetap  serta  aset lainnya  yang  dapat  memberikan  dampak  positif lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja  modal meliputi  belanja  modal  untuk  perolehan  tanah, gedung  dan  bangunan,  peralatan,  dan  aset  tak berwujud”. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 “Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  atau  satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum.  Aset tetap  yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  dari belanja  modal  merupakan  syarat  utama  dalam memberikan  pelayanan  publik.  Untuk  menambah aset  tetap,  Pemerintah  Daerah  mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD  sesuai  dengan  prioritas  anggaran  dan pelayanan  publik  yang  memberikan  keuntungan jangka  panjang  secara  finansial.  Aset  tetap diklasifikasikan  berdasarkan  kesamaan  dalam sifat  atau  fungsinya  dalam  aktivitas  operasi entitas”.
Otonomi  daerah  ini  juga  dikenal  dengan  istilah desentralisasi.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  “Desentralisasi  adalah  sistem pemerintahan  yang  lebih  banyak  memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah”. Sedangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, “Desentralisasi  diartikan  sebagai  penyerahan urusan  pemerintahan  dari  pemerintah  atau  daerah tingkat  atasannya  kepada  daerah  yang  menjadi urusan  rumah  tangganya”.  Dalam  sistem  ini pemerintah  pusat  memberikan  wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan  pembangunan.  Pembangunan suatu  daerah  erat  kaitannya  dengan  tingkat pertumbuhan  ekonominya.  Menurut  Sukirno, 2010  (dalam  Dewi  dkk,  2017)  “Pertumbuhan
ekonomi dapat diartikan sebagai suatu perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang diproduksi dalam masyarakat mengalami kenaikan  (bertambah)”.  Pertumbuhan  ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:
Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota /Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2018 (%) Provinsi/Kab/Kota 2016 2017 2018 Kalimantan Barat 5.20 5.17 5.06 Kab. Sambas 5.24 5.13 5.10 Kab. Bengkayang 5.15 5.66 5.37 Kab. Landak 5.28 5.21 5.12 Kab. Mempawah 5.99 5.93 5.87 Kab. Sanggau 5.34 4.50 4.47 Kab. Ketapang 7.97 7.21 7.99 Kab. Sintang 5.28 5.33 5.47 Kab. Kapuas Hulu 5.28 5.39 5.23 Kab. Sekadau 5.93 5.85 5.88 Kab. Melawi 4.75 4.79 5.44 Kab. Kayong Utara 5.98 5.42 5.02 Kab. Kubu Raya 6.37 6.56 5.49 Kota Pontianak 5.08 5.05 5.03 Kota Singkawang 5.17 5.42 4.71 Sumber :https://kalbar.bps.go.id, data diolah 2022
Pada  tabel  1.1  diatas  dapat  kita  lihat  fluktuasi pertumbuhan  ekonomi  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum pertumbuhan  ekonomi Provinsi Kalimantan  Barat mengalami penurunan yaitu 5.20% (2016), 5.17% (2017),  menjadi  5.06%  (2018).  Brata,  2004 (dalam  Dewi  dkk,  2017)  menyatakan  bahwa “Terdapat  komponen  penerimaan  daerah  yang berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  regional  yaitu  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Apabila  peningkatan  PAD dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah, maka  ada  kemungkinan  dana  alokasi  umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi,  karena  nilai  DAU  dan  DAK  pada umumnya  lebih  besar  dibandingkan  dengan kontribusi PAD”.
Ollukayode,  2009  (dalam  Dewi  dkk,  2017) mengatakan  bahwa  “Pengeluaran  pemerintah merupakan  salah  satu  instrumen  strategis  dalam perekonomian.  Dalam  Anggaran  Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan  dan  belanja.  Pemerintah  daerah mengalokasikan  dana  dalam  bentuk  anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.  Pada  dasarnya  alokasi  belanja  modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan  tugas  pemerintahan  maupun  untuk menambah fasilitas publik”. “Belanja modal (BM) memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Semakin tinggi  nilai  rasio  belanja  modal  maka  semakin tinggi  pula  dampaknya  terhadap  perkembangan perekonomian  daerah  tersebut”  (BPS,  2015). Mardiasmo,  2009  (dalam  Gerungan  dkk,  2016) menyatakan  bahwa  “Secara  normatif  semakin tinggi  tingkat  investasi  modal  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  layanan  publik,  sehingga akhirnya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan daerah”.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  peneliti ingin  melakukan  analisis  tentang  pengaruh  PAD, DAU,  DAK,  dan  Belanja  Modal  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan Barat.  Harapannya  hasil  dari  penelitian  ini  dapat menjelaskan  seberapa  besar  pengaruh  yang muncul baik secara parsial maupun simultan yang diakibatkan  oleh  realisasi  PAD,  DAU,  DAK,  dan Belanja  Modal  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
2. KAJIAN PUSTAKA
DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
Menurut  Syukriy  dan  Halim,  2003  (dalam  Dewi dkk,  2017)  disebutkan  bahwa  “Pendapatan  asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah  seperti pajak,  retribusi  daerah,  bagian  laba  usaha  daerah, dan lainnya”.
Peningkatan  PAD  dapat  membantu  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Semakin  besar  PAD  membuat pertumbuhan  ekonomi  daerah  semakin  baik daripada  sebelumnya.  Semakin  tinggi  nilai  PAD akan  mampu  memaksimalkan  kegiatan  pada bagian  yang  berhubungan  dengan  pertumbuhan ekonomi contohnya bagian industri serta perdagangan,  jasa,  serta  yang  lainnya.  (Anwar dkk, 2016)
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  diatas, maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  1  sebagai berikut:
H1:  Terdapat  pengaruh    signifikan  secara  parsial antara  PAD  dengan  pertumbuhan  ekonomi  pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
DANA ALOKASI UMUM
Dalam  Undang-Undang  Nomor33  Tahun  2004 menyebutkan  bahwa  “DAU  adalah  dana  yang bersumber  dari  pendapatan  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar-daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  suatu daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi”. Menurut  Gan  dkk,  2005  (dalam  Dewi  dkk,  2017) “DAU  merupakan  suatu  sumber  pendanaan  yang penting  bagi  pemerintah  daerah,  DAU  dapat didistribusikan  untuk  mengatasi  ketimpangan pendapatan  antar  daerah  baik  secara  horizontal maupun vertikal”.
Semakin  tinggi  DAU  yang  dipakai  agar tersebarnya  kemampuan  keuangan  daerah,  maka semakin  besar  pula  pertumbuhan  ekonomi  yang dihasilkan.  Menurut  Siti  Dini  dkk,  2021 menyimpulkan  bahwa  “semakin  besar  DAU, maka semakin tinggi nilai Pertumbuhan Ekonomi. DAU dapat mengatasi ketidakseimbangan infrastruktur dan juga dapat menekankan keadilan sesuai  urusan  pemerintah  untuk  menciptakan Pertumbuhan Ekonomi.”
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  diatas, maka dirumuskan hipotesis 2 sebagai berikut: H2:  Terdapat  pengaruh    signifikan  secara  parsial antara  DAU  dengan  pertumbuhan  ekonomi  pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

## DANA ALOKASI KHUSUS
Dalam  Undang-Undang  No.  33  tahun  2004 menyebutkan  bahwa  “Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan  daerah  yang  sesuai  dengan  prioritas nasional”.
Apabila  DAK  semakin  besar,  pertumbuhan ekonomi  semakin  meningkat,  serta  apabila  DAK semakin  kecil,  Pertumbuhan  ekonomi  semakin menurun.  (Siagian,  2018)  Jadi  dapat  kita simpulkan DAK menjadi penting dalam pertumbuhan  ekonomi  kabupaten,  sebab  dana tersebut  sumbernya  dari  pemerintah  pusat  dan dianggarkan pemerintah daerah untuk penanganan kegiatan  khusus  agar  pertumbuhan  ekonomi berjalan  dengan  baik.  Makin  besar  DAK,  makin tinggi  pertumbuhan  ekonominya.  (Siti  Dini  dkk, 2021)
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  diatas, maka dirumuskan hipotesis 3 sebagai berikut: H3:  Terdapat  pengaruh    signifikan  secara  parsial antara  DAK  dengan  pertumbuhan  ekonomi  pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

## BELANJA MODAL
Ollukayode,  2009  (dalam  Dewi  dkk,  2017) mengatakan  bahwa  “Pengeluaran  pemerintah
merupakan  salah  satu  instrumen  strategis  dalam perekonomian.  Dalam  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan  dan  belanja.  Pemerintah  daerah mengalokasikan  dana  dalam  bentuk  anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.  Pada  dasarnya  alokasi  belanja  modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan  tugas  pemerintahan  maupun  untuk menambah  fasilitas  publik”.  “Belanja  modaln memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Semakin tinggi  nilai  rasio  belanja  modal  maka  semakin tinggi  pula  dampaknya  terhadap  perkembangan perekonomian  daerah  tersebut”  (BPS,  2015). Mardiasmo,  2009  (dalam  Gerungan  dkk,  2016) menyatakan  bahwa  “Secara  normatif  semakin tinggi  tingkat  investasi  modal  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  layanan  publik,  sehingga akhirnya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan daerah”.
Sehingga  Belanja  Modal  merupakan  hal  penting dalam Pertumbuhan Ekonomi karena makin tinggi Belanja  Modal,  Pertumbuhan  Ekonomi  juga makin  baik  dan  mendorong  daerah  untuk mengembangkan  potensi  fasilitas  dan  pelayanan publik serta meningkatkan aset jangka panjang.(Siti Dini dkk, 2021)
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  diatas, maka dirumuskan hipotesis 4 sebagai berikut: H4: Terdapat pengaruh  signifikan secara parsial antara Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

## PERTUMBUHAN EKONOMI
Dalam Rori dkk, 2016 menyatakan bahwa “PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah semua nilai barang serta jasa yang didapatkan dari semua  aktivitas  ekonomi  di  daerah.  Tingkat pertumbuhan  ekonomi  daerah  dihitung  dengan PDRB  berdasarkan  harga  konstan.Pertumbuhan ekonomi  dipakai  untuk  penjelasan  umum  yang menampilkan  tingkat  pertumbuhan  negara  yang dilihat  lewat  pertambahan  penghasilan  nasional riil.”
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  dihitung dengan  satuan  PDRB  yang  dipakai  untuk penerangan atau pengukuran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kriteria yang dipakai untuk pengukuran  prestasi  ekonomi  negara  tertentu. Pertumbuhan  ekonomi  daerah  adalah  kondisi meningkatnya  PDRB  dari  suatu  daerah  yang dinyatakan mengalami peningkatan apabila terdapat kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya.(Siti Dini dkk, 2021)
Untuk  mengetahui  pengaruh  PAD,  DAU,  DAK, dan  BM  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  secara bersama-sama maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H5: Terdapat pengaruh  signifikan secara simultan antara  PAD,  DAU,  DAK,  dan  Belanja  Modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  asosiatif  yang  bersumber  pada  data sekunder  yang  diambil  dari  website  resmi  Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Kalimantan  Barat,  yaitu: https://kalbar.bps.go.id . Menurut Sugiyono (2015),  “Pendekatan  kuantitatif  adalah  metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau  sampel  tertentu  yang  bertujuan  untuk menguji  hipotesis  yang  telah  dirumuskan”. Sedangkan Penelitian berbentuk asosiatif menurut Rahyuda,  dkk  (2004)  yaitu  “Penelitian  yang bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  dua variabel atau lebih”.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono,  2015 “Data  kuantitatif  adalah  data  yang  berbentuk angka/bilangan”.  Sumber  data  kuantitatif  dalam penelitian  ini  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  pada kabupaten/kota  Provinsi  Kalimantan  Barat  tahun 2016-2018  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB atas dasar harga konstan) (publikasi BPS, Provinsi Kalimantan  Barat  Dalam  Angka  tahun  2016- 2018). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 12 kabupaten  dan  2  kota  yang  termasuk  ke  dalam wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat  tahun  2016- 2018.  Sehingga  jumlah  sampel  dalam  penelitian ini adalah  5  variabel  x 14  pemerintah kabupaten/kota x 3 tahun = 210.
Variabel  dependen/terikat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y). Pertumbuhan  ekonomi  digambarkan  dengan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) perkapita, yang dihitung dengan rumus (Bappenas, 2003 dalam Dewi, dkk 2017):
PDRB = PDRB (t)−PDRB (t−1) PDRB (t−1) x 100%
Keterangan: PDRB(t)=  Produk  Domestik  Bruto  Tahun Sekarang PDRB(t-1)=  Produk  Domestik  Regional  Bruto Tahun Sebelumnya
Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah Pendapatan  Asli  Daerah  (X1),  Dana  Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Belanja
Modal  (X4).  PAD  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus:
Rasio PAD = Realisasi PAD Total Pendapatan Daerah x 100%

## Rumus untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU):
Rasio DAU =
Realisasi DAU Total Pendapatan Daerah x 100%
Rumus untuk menghitung Dana Alokasi Khusus (DAK):
Rasio DAK = Realisasi DAK Total Pendapatan Daerah x 100%

## Sedangkan rumus untuk menghitung rasio Belanja Modal (BM):
Rasio BM= Realisasi Belanja Modal Total Belanja Daerah x 100%
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  observasi  non-partisipan  dengan  teknik analisis regresi linear menggunakan aplikasi SPSS versi  20.  Persamaan  regresi  dalam  penelitian  ini adalah:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3X3 + β4X4 + e Keterangan:
Y = Pertumbuhan Ekonomi α = Konstanta β1,2,3,4  = Koefisien determinasi X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = Belanja Modal (BM) e = Error

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini dipaparkan melalui uji asumsi klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji multikolinearitas,  uji  heterokedastisitas,  dan  uji autokorelasi. Serta uji regresi linier berganda yang meliputi  uji  t  parsial  dan  uji  f  simultan,  sehingga dapat  menjawab  hipotesis-hipotesis  yang  telah dirumuskan.  Berikut  pemaparan  dari  masing- masing  hasil  uji  yang  telah  penulis  lakukan dengan alat bantu SPSS versi 20.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Gambar 1
Model regresi dapat dikatakan terdistribusi normal apabila data ploting (titik-titik) yang menggambarkan  data  penelitian  mengikuti  garis diagonal.  Dilihat  dari  gambar  1,  maka  model regresi  pada  penelitian  ini  telah  terdistribusi dengan normal dan layak untuk diteliti.
Uji Multikolinearitas
Tabel 3.1 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) PAD (X1) .393 2.542 DAU (X2) .531 1.882 DAK (X3) .566 1.765 BM (X4) .919 1.088 Sumber: Data diolah, 2022 Berdasarkan tabel 4.1 diatas hasil uji multikolinearitas  pada  penelitian  ini  yaitu  toleran PAD(X1)  0,393  ˃  0.100,  DAU(X2)  0.531  ˃ 0.100,  DAK(X3)  0.566  ˃  0.100  dan  BM(X4) 0.919  ˃  0.100  serta  nilai  VIF  PAD(X1)  2.542  ˂ 10.00 DAU (X2) 1.882 ˂ 10.00 DAK(X3) 1.765 ˂ 10.00  dan  BM(X4)  1.088  ˂  10.00  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada data penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan. Uji Heteroskedastisitas Scatterplots
Gambar 2
Dalam  suatu  penelitian  dapat  dikatakan  tidak terjadi  heteroskedastisitas,  jika  tidak  membentuk suatu  pola  yang  jelas  pada  gambar  scatterplots, serta  titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di  bawah angka  0  pada  sumbu  Y.  Pada  Gambar  2  dapat dilihat  bahwa  titik-titik  menyebar  di  atas  dan dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y  dan  tidak membentuk suatu pola/bentuk yang jelas. Sehingga  dari  hasil  uji  heteroskedastisitas  pada model  regresi  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak ada gejala heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi Tabel 3.2 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b M od el R R Squar e Adjs. R Square Std. Error Durbin - Watson 1 .425 a .181 .092  .72981 2.255

## Sumber: Data diolah, 2022
Suatu  penelitian  dapat  dikatakan  tidak  ada  gejala autokorelasi,  jika  nilai  Durbin  Watson  terletak diantara  du  sampai  dengan  (4-du).  Dalam penelitian ini nilai du (1.7202) ˂ dw (2.255) ˂ (4- du)  (2.2798),  artinya  tidak  terjadi  gejala autokorelasi pada penelitian ini.

## Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 3.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Mod el Unstandardiz ed Coefficients Stan d.Co ef. T Sig. B Std. Error Beta Con s 4.92 9 2.11 6 2.33 0 0.025 X1 - 0.020 0.02 9 - 0.16 4 - 0.69 3 0.493 X2 0.03 1 0.03 0 0.21 4 2.04 8 0.032
X3 - 0.053 0.03 0 - 0.35 2 - 1.78 0 0.083 B M 0.00 2 0.02 1 0.01 3 0.08 5 0.932 AdjustedR Square 0.092 F Hitung 2.039 Sig. F 0.109

## Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  Tabel  3.3  dapat  diperoleh  rumus regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = 4.929 – 0.020X1 + 0.031X2 – 0.053X3 + 0.002X4 + e
Persamaan  diatas  menunjukkan  bahwa  variabel PAD  (X1)  dan  DAK  (X3)  memiliki  hubungan negatif  tidak  signifikan  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  (Y),  variabel  DAU  (X2)  dan  Belanja Modal/BM  (X4)  memiliki  hubungan  yang  positif namun  tidak  signifikan.  Kemudian  dari  nilai Adjusted  R  Square  sebesar  0.092  dapat  diketahui bahwa  pengaruh  keempat  variabel  independent yaitu  PAD,  DAU,  DAK,  dan  Belanja  Modal terhadap variabel dependent (Pertumbuhan Ekonomi)  hanya  sebesar  9.2%,  sisanya  90.8% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  penelitian ini.

## Uji T Parsial
Dalam  Imam  Ghozali  (2006)  “Jika  nilai  sig.  ˂ 0.05 maka artinya variabel independent (X) secara parsial  berpengaruh  terhadap  variabel  dependent (Y).  Sedangkan  menurut  V.  Wiratna  Sujarweni (2014:155)  “jika  nilai  t-hitung  ˃  t-tabel  maka artinya  variabel  independent  (X)  secara  parsial berpengaruh terhadap variabel dependent (Y)”. Pada  Tabel  3.3  diketahui  bahwa  nilai  sig.  PAD (X1)  adalah  0.493  ˃  0,05  maka  dapat  diketahui bahwa  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara variabel X1 terhadap Y. Sedangkan untuk t-hitung PAD(X1)  ˂  t-tabel  yaitu  -0.693  ˂  2,026  artinya variabel  PAD  (X1)  tidak  memiliki  pengaruh secara  parsial  terhadap  pertumbuhan  ekonomi (Y),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa H1 ditolak .
Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Lisa,  dkk  2017  dimana  PAD memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pertumbuhan  Ekonomi.  Penyebabnya  adalah karena  pengalokasian  PAD  terhadap  Belanja Langsung dalam  hal ini belanja modal lebih  kecil dibanding  dengan  Belanja  Tidak  Langsung, sehingga  Pertumbuhan  Ekonominya  mengalami penurunan.
Hal  yang  sama  terjadi  pada  variabel  DAU(X2) memiliki  nilai  sig.  sebesar  0.302  ˃  0,05  sehingga diketahui  bahwa  DAU(X2)  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi (Y). Untuk  nilai t-hitung DAU(X2) ˂ t- tabel  adalah  1.048  ˂  2.026  sehingga  diketahui bahwa variabel DAU(X2) tidak memiliki pengaruh  parsial  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi (Y).  Oleh  sebab  itu  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa H2 ditolak .
Hasil  tersebut  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Siti  Dini  dkk,  2021  bahwa  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  tidak  berpengaruh  dan signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Kabupaten/Kota  Aceh.  Hal  ini  disebabkan  karena DAU  yang  diperoleh  tidak  seluruhnya  digunakan untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  tetapi hanya sebagian kecil yang dipakai. Ini menunjukkan  bahwa  semakin  besar  DAU,  maka akan  semakin  menghambat  laju  pertumbuhan ekonomi.  Daerah  yang  pertumbuhan  ekonominya rendah  malah  mendapat  alokasi  DAU  yang  lebih tinggi dikarenakan perhitungan DAU berdasarkan celah  fiskal,  yaitu  selisih  antara  kebutuhan  fiskal dan potensi fiskal pada daerah tersebut.
Sedangkan  untuk  variabel  DAK  (X3)  yang memiliki  nilai  sig.  0.038  ˂  0.05  maka  dapat diketahui  bahwa  DAK  (X3)  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi (Y).  Pada  nilai  t-hitung  DAK  (X3)  ˃  t-tabel sebesar  -2.780  ˃  2.026  maka  variabel  DAK(X3) memiliki  pengaruh  parsial  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan bernilai negatif. Hal ini berarti, jika  variabel  independen  lain  tetap  dan  variabel DAK(X3) mengalami kenaikan 1% maka profitabilitas  akan  mengalami  penurunan  sebesar 0,038%.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa H3 diterima .
Hasil  tersebut  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Kumala,  2018  dimana  DAK memiliki  hubungan  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Hal  ini dikarenakan  DAK  dialokasikan  kepada  daerah untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan  urusan  daerah  yang  sesuai  dengan prioritas  nasional.Pemanfaatan  DAK  diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan/atau perbaikan sarana  dan  prasarana  fisik  pelayanan  masyarakat dengan  umur  ekonomi  yang  panjang,  termasuk juga pengadaan sarana fisik penunjang yang mana ini sesuai dengan kriteria belanja modal.
Sementara  itu  pada  variabel  Belanja  Modal(X4) yang memiliki nilai sig. 0.932 ˃ 0.05 maka dapat diketahui  bahwa  Belanja  Modal(X4)  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  (Y).  Pada  nilai  t-hitung Belanja Modal (X4) ˂ t-tabel  yaitu  sebesar 0.085 ˂  2.026  maka  variabel  Belanja  Modal(X4)  tidak memiliki  pengaruh  secara  parsial  terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi  (Y).  Maka  disimpulkan bahwa H4 ditolak .
Hasil  yang  didapat  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Siti Dini dkk, 2021 bahwa Belanja Modal  tidak  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Aceh. Hal ini terjadi karena kurang tepatnya pengalokasian belanja modal dan pemerintah yang kurang  produktif  dalam  belanja  infrastruktur. Selain  itu  juga  belanja  modal  tidak  dapat dinikmati  dalam  jangka  pendek/  pembangunan infrastruktur  masih  berjalan  sehingga  belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

## Uji F Simultan
Pada  Tabel  3.3  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi untuk  pengaruh  X1,  X2,  dan  X3  secara  simultan terhadap Y adalah sebesar 0,109 ˃ 0,05 dan nilai Fhitung  ˂  Ftabel  yaitu  sebesar  2.039  ˂  2.620 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa H5  ditolak yang  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan antara  PAD  (X1),  DAU(X2),  DAK(X3),  dan Belanja Modal (X4) secara bersama- sama/simultan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi (Y).
Hasil  tersebut  berbeda  dari  hasil  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Dini  dkk,  2021, dimana  secara  simultan  variabel  PAD,  DAU, DAK dan Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Kabupaten/Kota Aceh.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang dilakukan  dengan  alat  bantu  SPSS  versi  20 diketahui bahwa :
1. Secara  parsial  PAD,  DAU,  dan  Belanja
Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Sedangkan
DAK  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Kalimantan Barat.
2. Secara  simultan  variabel  PAD,  DAU,  DAK, dan  Belanja  Modal  tidak  memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Ini  menunjukkan  bahwa
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih
memerlukan  dana  bantuan  dari  Pemerintah Pusat  ke  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini ditujukan  untuk menutupi kesenjangan fiskal dan  pemerataan  fiskal  antar  provinsi  agar kemandirian  dalam  menjalankan  otonomi daerah dapat tercapai.

## 6. REFERENSI
Dewi,  Ni  Wayan  Ratna,  dkk.  2017.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, Vol. 18 No. 3, Hal 1745-1773. Dini, Siti dkk, 2021. Pengaruh PAD, DAU, DAK,
dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DI Provinsi Aceh. Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik Volume 4, Nomor 2 hal 65-80.
Gerungan,  Henri  Paulus,  dkk.  2016.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Dana  Alokasi Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  Kasus Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Jurnal Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado, Vol. 8 No. 1 Hal 233-245. Ghozali,  I.  2006.  Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS.  Semarang: Universitas Diponegoro https://kalbar.bps.go.id
Kumala,  Dayana  N.C.  2018.  Analisis  Pengaruh PAD, DAU, dan DBH Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Melalui  Belanja Modal (Studi Kasus pada 35 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun 2012-2016). Jurnal Ilmiah
Mahasiswa  FEB  Universitas  Brawijaya,
Vol 6 No. 2 Kumendong,  Febricia  Frontalin,  dkk.  2020  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja Modal: Analisa Keuangan Pada
Kabupaten  Bandung  Barat. Journal  of Applied  Accounting  and  Taxation ,  Vol.  5 No. 1 Hal 50-56.
Lisa,  Yulianus  dkk  (2017).  Pengaruh  pendapatan asli  daerah  dan  dana  perimbangan terhadap  belanja  langsung  dan  belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Forum  Ekonomi
Volume 19 (2), 2017 hal 162-173 Rahyuda,  I  Ketut,  dkk.  2004.  Metodologi Penelitian. Denpasar: Universitas Udayana Press.
Rasdalima,  Robert.  J,  dkk.  2017.  Analisis
Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi  Utara.  Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi, Vol. 17 No.1 Hal 134-145.
Rori,  C.  F.,  Luntungan,  A.  Y.,  &  Niode,  A.  O.
(2016).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan Asli Kabupaten (PAD) Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi
Sulawesi  Utara  Tahun  2001-2013.  Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
Sari,  Greydi  Normala.  2016.  Pengaruh  Kinerja
Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Perkotaan  di  Sulawesi  Utara Tahun 2004-2014. Jurnal Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis,  Magister  Ilmu
Ekonomi  Universitas  Sam  Ratulangi. Manado, Vol 18 No. 2 Hal 1-19. Sugiyono.  2015.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Wandiri,  Arbie  Gugus.  2013.  Pengaruh  PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal , Vol. 2 No. 1 Hal 44-51.