Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Di Kota Jambi
Fandy Yusuf Tri Devid fandyyusuftd2020@gmail.com
M. Hosen m.hosen@unja.ac.id
Faizah Bafadhal faizahbafadhal@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
Online buying and selling transactions are basically the same as buying and selling in person, the difference is the media used. Internet media makes buying and selling online more effective and efficient. Buying and selling pets online is one of the choices in using transactions through the world of the internet. The purpose of this research is to identify and analyze legal protection for consumers in online pet buying and selling transactions in Jambi City and to find out and analyze what legal remedies can be taken by consumers if their rights are harmed in online pet buying and selling transactions in Jambi City. The research method used in this thesis is a type of empirical juridical research, the nature of the research in this thesis is descriptive research, the data used consists of primary data and secondary data, the data collection method used is field study and library  research,  the  data  collection  tools  are  carried  out  namely  the  study  of  documents  and interview  guidelines,  and  the  analysis  of  the  data  used  in  writing  this  thesis  is  a  qualitative analysis. The results of this study indicate that consumers in buying and selling pets online in Jambi City have legal protection which is explained in the Consumer Protection Act. Consumers whose rights have been impaired can also make efforts to get their rights back through BPSK or LPKNI. Several Internet media in the form of applications have also provided complaint services on their applications so that consumers can seek their rights which have been harmed by business actors. But only certain applications.
Keywords : Online Buying and Selling, Consumer Protection

## Abstrak
Transaksi  jual  beli  online  pada  dasarnya  sama  dengan  jual  beli  secara  langsung,  yang membedakan adalah media yang digunakan. Media internet menjadikan jual beli online menjadi lebih efektif dan efisien. Jual beli Hewan Peliharaan secara online menjadi salah satupilihan  dalam  menggunakan  transaksi  melalui  dunia  internet.  Tujuan  Penelitian  ini adalah  untuk  Mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam  bertransaksi  jual  beli  hewan  peliharaan  secara  online  di  Kota  Jambi  dan  Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika hak-haknya dirugikan  dalam  transaksi jual beli  hewan  peliharaan secara online  di Kota
Volume 5 Nomor 1 Ferbruari 2024 Halaman 65 – 77
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, data yang digunakan terdiri  dari  data  primer dan  data sekunder,  metode  pengumpulan data yang  digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, alat pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi  dokumen  dan  pedoman  wawancara,  dan  analisa  data  yang  digunakan  dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Konsumen  pada  jual  beli  hewan  peliharaan  secaraonline  di  Kota  Jambi  memiliki perlindungan  hukum  dimana  dijelaskan  di  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen. Konsumen yang dirugikan hak-haknya juga dapat melakukan upaya untuk mendapatkan hak-haknya  kembali  melalui  BPSK  atau  LPKNI.  Beberapa  media  Internet  dalam  bentuk Aplikasi  juga  telah  menyediakan  layanan  pengaduan  pada  aplikasinyaagar  Konsumen dapat  mengupayakan  hak-haknya  yang  telah  dirugikan  pelaku  usaha.  Namun  hanya beberapa aplikasi tertentu.
Kata Kunci : Jual Beli Online, Perlindungan Konsumen

## A. Pendahuluan
Dalam dunia bisnis terdapat produsen sebagai penjual produk dan konsumen sebagai pembeli  produk.  Dua  orang  ini  merupakan  elemen  yang  saling  membutuhkan,  suatu perdagangan  atau  bisnis  tidak  akan  berjalan  jika  tidak  ada  salah  satunya.  Produsen membutuhkan konsumen untuk membeli produk-produk yang akan dijualnya, demikian pula  konsumen  membutuhkan  produsen  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya. Produsen  menjual  barang-barangnya  pada  suatu  tempat  dan  ketika  konsumen  ingin membeli kebutuhannya dia akan datang ke tempat tersebut. Hal ini sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun semenjak awal mula perdagangan ketika suatu teknologi belum ada. Ketika  telah  datang  teknologi,  teknologi  ini  mempengaruhi  sistem  perkembangan perdagangan bahkan teknologi ini mempunyai peranan sendiri. Transaksi online atau yang biasa disebut dengan e-commerce semakin banyak di Indonesia hal ini disebabkan karena semakin  cepatnya  perkembangan  internet  dan  adanya  peubahan  prilaku  manusia. Transaksi online atau e-commerce merupakan  suatu  proses  transaksi  barang  atau  jasa melalui  system  informasi  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi.  Sedangkan  menurut Sutabri e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui  sistem  elektronik  seperti  internet  atau  televisi,  www  ,  atau  jaringan  computer lainnya. E-commerce dapat  melibatkan  transfer  dana  elektronik,  pertukaran  data elektronik, system inventori otomatis, dan system pengumpulan data otomatis. Sehingga dapat dikatakan bahwa e-commerce merupakan suatu pemasaran barang atau jasa melalui
system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi. 1
Pengguna internet dalam electronic commerce ini memberikan dampak positif bagi dunia  perdagangan,  akses  yang  cepat  dan  mudah  untuk  dilakukan  menjadi  daya  tarik utama, meskipun tidak dapat dipungkiri juga e-commerce juga memiliki kekurangan dalam penggunaannya. Jika dulu barang yang dapat ditawarkan dalam transaksi jual beli online terbatas  pada  barang  tertentu,  maka  sekarang  sudah  hampir  semua  barang  dapat ditawarkan salah satunya adalah jual beli hewan peliharaan secara online .
Hewan  peliharaan  atau  hewan  timangan  adalah  hewan  yang  dipelihara  sebagai teman dalam kegiatan sehari-hari manusia. Hewan peliharaan berbeda dari hewan ternak, hewan  percobaan,  hewan  pekerja,  atau  hewan  tunggangan  yang  dipelihara  untuk kepentingan  ekonomi  atau  untuk  melakukan  tugas  tertentu.  Hewan  peliharaan  yang populer  biasanya  adalah  hewan  yang  memiliki  karakter  setia  pada  majikannya  atau memiliki  penampilan  yang  menarik,  atau  kemampuan  menarik  tertentu  seperti mengeluarkan  suara  yang  indah.   Walaupun  secara  teori  seseorang  dapat  memelihara hewan  apapun  sebagai  hewan  peliharaan,  dalam  praktiknya  hanya  spesies-spesies tertentu  saja yang sering  dijumpai,  terutama  hewan  kecil  seperti  hamster, landak  mini, sugar glider, kelinci , serta burung, dan ikan. 2 Sedangkan menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, Pengertian Hewan Peliharaan terdapat dalam  Pasal  1  angka  2  berbunyi  “Hewan  Peliharaan  adalah  hewan  yang  kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Bagi sebagian orang, mempunyai hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan. Selain itu, hewan peliharaan bisa dijadikan sebagai obat stres yang menenangkan. Hal itu karena adanya hewan peliharaan bisa menjadi teman ketika sepi, membuat senyum saat penat, dan memiliki lebih banyak teman baru dengan sesama pemilik hewan. Penulis melakukan penelitian teradap konsumen yang membeli hewan peliharaan seperti Kucing Landak Mini Sugar Glider umster ikan Kura-kura Burung dan Otter
Namun  dengan  hadirnya E-Commerce tidak  menutup  kemungkinan  akan  adanya
1 Iwan  Sidharta,” Pengaruh  Kepuasan  Transaksi  Online  Shoping  dan  Kepercayaan  Konsumen Terhadap Sikap Serta Prilaku Konsumen Pada E-COMMERCE ”, Jurnal Computech & Bisnis , Vol. 9, No. 1, Juni 2015, hal. 23-36.
2 Zein  Sakti, “Pengertian  Hewan  Peliharaan,  Contoh,  Cara  Merawat,  serta  Manfaatnya” ( https://satwa.foresteract.com/2019/11/pengertian-hewan-peliharaan.html.    Diakses pada  29  Maret 2022)
terjadi  pelanggaran  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  kepada  konsumen.  Dalam E- Commerce ,  pihak  yang  melakukan  transaksi  secara  fisik  tidak  saling  bertemu,  maka kemungkinan  lahirnya  berbagai  bentuk  kecurangan  atau  kekeliruan  menjadi  perhatian utama  yang  perlu  penanganan  lebih  besar.  Sisi  negatif  lainnya  yang  sering  kali  tampak dalam transaksi E-Commerce adalah apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah atau  pelayanan  yang  diberikan  oleh  produsen  kurang  memuaskan. 3 Dan  produk  yang dipesan  tidak  sesuai  dengan  produk  yang  ditawarkan,  kesalahan  dalam  pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
Jual-beli  hewan  secara  online  tentunya  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  tidak saling  mengenal,  tidak  bertatap  muka  langsung,  lintas  kota,  lintas  pulau  bahkan  tidak menutup  kemungkinan  lintas  negara.  Namun  hal  tersebut  bukan  merupakan  halangan, sudah  banyak  jasa  ekspedisi  yang  menawarkan  jasa  untuk  mengantarkan  hewan peliharaan sampai tempat tujuan. Permasalahan yang sering terjadi dalam jual-beli hewan peliharaan  secara  online  adalah  ternyata  hewan  yang  diperdagangkan  ini  tidak  sesuai wujudnya dengan apa yang pelaku usaha atau penjual tampilkan di internet. Misalnya saja, gambar di internet menggambarkan bahwa hewan tersebut bebas dari cacat dan tidak ada kekurangan fisik sedikit pun, namun ternyata saat hewan sudah sampai di tangan pembeli kondisinya tidak sesuai dengan apa yang ada di foto. Tentunya sebagai seorang pembeli, dan konsumen, hal ini sangat merugikan.
Permasalahan  yang  timbul  dalam  transaksi  jual-beli  hewan  peliharaan  tersebut, penjual  telah  mengabaikan  hak  konsumen  dimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Kosumen  di  dalam  Pasal  4  Angka  3  yang menyatakan bahwa: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Penjual juga mengabaikan kewajiban penjual atau pelaku usaha  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Kosumen di dalam Pasal 7 huruf b yang menyatakan bahwa: ”Memberikan Informasi  yang  benar,jelas,  dan  jujur  mengenai  barang  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.
Selain itu pelaku usaha bisa dituntut apabila barang/jasa yang diinginkan oleh
3 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa,  Jakarta, 2004, hal. 79.
konsumen  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  jual  beli,  sesuai  yang  tercantum  di  dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 8 Ayat (2)  menyatakan  bahwa:  “Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  yang  rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
Jenis hewan peliharaan yang akan dijelaskan di skripsi ini antara lain kura-kura, Landak  Mini,  kucing  ras,  hamster,  ikan  koki,  Burung  jalak  bali,  Berang-berang. Permasalahan  yang  telah  disebutkan,  salah  satunya  dialami  oleh  Rahman  Majid,  karna telah menjadi  korban dalam  transaksi jual  beli  hewan  peliharaan  secara  online, setelah melihat  dan  berkomunikasi  dengan  penjual  yang  telah  menawarkan  hewan  peliharaan sepasang landak mini dan dalam hal ini landak mini betina dalam keadaan bunting dan penjual  landak  mini  beralamatkan  di  kota  Palembang  yang  Majid  dapatkan  di  grup facebook . Rahman Majid juga telah mendapatkan foto ataupun video landak mini. tersebut dari si penjual, Rahman Majid langsung menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli hewan  peliharaan  yaitu  landak  mini  satu  pasang  dengan  keadaan  landak  mini  betina bunting, dan melakukan transfer uang kepada penjual landak mini ke nomor rekening yang telah diberikan. Setelah beberapa waktu, ahirnya Rahman Majid menerima kiriman landak mini  yang  sudah  dibelinya  secara  online.  Tetapi  dia  terkejut  karena  landak  mini  yang diterimanya  tidak  sesuai  dengan  jenis  dan  foto  yang  telah  ditawarkan  oleh  penjual. Ditambah  dengan  informasi  penjual  berikan  bahwa  landak  mini  betina  tersebut  dalam keadaan bunting yang membuat harga landak mini meningkat tersebut juga tidak benar. Akibat dari kasus ini Rahman Majid mengalami kerugian.
Permasalahan yang sama juga  dialami oleh  Redho  Abror,   Sebab  dia juga ikut menjadi korban dalam jual-beli hewan peliharaan secara online melalui aplikasi shoope, dimana dia telah membeli 5 ekor ikan Channa Asiatica WS, 10 Ekor Koki Oranda, dan 2 ekor Kura-kura Brazil. Namun setelah menerima paket barang yang berisi pesanan hewan peliharaan yang telah dibelinya pada aplikasi shoope tersebut, dia merasa kecewa karena hewan  peliharaan  yang  dia  terima  tidak  sesuai  dengan  hewan  peliharaan  yang  telah dipesannya.  Redho  Abror  menerima  3  ekor  ikan  Channa  Asiatica  WS,  5  ekor  ikan  Koki Oranda dan 2 ekor Kura-kura Ambon. Tentu pesanan hewan peliharaan yang dia terima tidak sesuai dengan yang telah dipesanya. Akibat dari hal tersebut Redho Abror mengalami kerugian.
Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Empiris  yang  berfungsi  untuk  melihat  hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana implementasi hukum tersebut di masyarakat. 4

## B. Pembahasan

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Bertransaksi Jual Beli Hewan Peliharaan secara Online di Kota Jambi
Perjanjian jual beli online dapat dikatakan sah jika syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi, yaitu ketika para pihak sepakat dan setuju untuk melakukan transaksi jual beli hewan,  yang  dilanjutkan  dengan  pembeli  yang  melaksanakan  kewajibannya  untuk membayar sejumlah uang kepada penjual. Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi hal dimana salah satu pihak tidak cakap untuk melakukan perjanjian jual beli secara online tapi hal itu tidak dijadikan halangan oleh pihak yang lain dalam melangsungkan perjanjian selama pembayaran dapat dilakukan.
Pembayaran  bisa  langsung  dilakukan  oleh  pembeli  kepada  penjual,  atau  bisa menggunakan jasa perantara atau dikenal dengan rekening bersama, rekber. Pembayaran yang  dilakukan  langsung  antara  pembeli  dengan  penjual  ataupun  pembayaran  yang dilakukan lewat jasa rekber sama-sama menggunakan fasilitas perbankan, yaitu dengan cara  transfer,  dan  transfer  yang  umumnya  digunakan  adalah electronic  funds  transfer system seperti melalui ATM. 5
Ketentuannya  adalah  pembeli  harus  menyertakan  foto  atau  gambar  yang memperlihatkan  jika  hewan  tersebut  benar-benar  mati  pada  saat  dilakukannya pengiriman, dan foto atau gambar tersebut dikirimkan dengan tempo tidak lebih dari tiga hari  terhitung  sejak  hewan  tersebut  diterima  oleh  pembeli,  setelah  itu  lalu  foto  atau gambar tersebut dikirim kepada penjual sehingga dapat menjadi bukti. Setelah menerima foto atau gambar penjual akan mengirimkan ganti rugi, yaitu dapat berupa hewan yang sama atau sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh pembeli.
Begitu juga jika hewan yang dikirim tersebut ternyata hilang dan juga kabur pada saat pengiriman berlangsung. Penjual yang baik tentunya akan bersedia untuk mengganti
4 Irwansyah, Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 174.
5 Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan Indonesi a, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 383.
kehilangan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen tersebut. Sama halnya jika terjadi kekliruan,  misalnya  jika  ternyata  hewan  yang  dikirim  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dicantumkan dalam iklan penjual harus bersedia mengganti hewan yang sesuai karena jika tidak hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen.  Walau  dalam  prakteknya  tidak  semua  penjual  bersedia  untuk  mengganti kerugian tersebut.
Pembeli  sebagai  konsumen  dilindungi  kedudukannya  oleh  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karena itu penjual yang tidak bersedia mengganti kerugian yang disebabkannya akan berlawanan dengan UUPK tersebut. Karena dalam Pasal 19 sampai 28 UUPK diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha.
Jika terjadi sengketa dalam hal jual beli hewan secara online maka para pihak bebas untuk memilih jalur penyelesaian sengketa tersebut. Seperti yang tertera dalam Pasal 45 sampai  dengan  Pasal  48  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Pihak yang bersengketa dapat memilih jalur yang akan ditempuh, yaitu jalur pengadilan dan non pengadilan. Jika konsumen memilih jalur non pengadilan maka proses penyelesaian sengketa dilakukan lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mengutamakan proses perdamaian terlebih dahulu. Jika proses perdamaian tidak menemukan maka pihak yang bersengketa dapat membawanya ke jalur pengadilan.
Walaupun sudah diatur mengenai penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan, tapi dalam  prakteknya  jarang  sekali  ada  konsumen  yang  bersedia  membawa  sengketa  yang dihadapinya ke pengadilan. Para pihak lebih menyukai proses perdamaian, karena hal itu dinilai lebih mampu untuk menyelesaikan masalah di antara para pihak yang bersengketa. Jalur  pengadilan  oleh  para  pihak  dianggap  terlalu  menghabiskan  biaya  dalam menyelesaikan sengketa lagi pula memakan waktu yang tidak sebentar.
Dengan  memilih  jalur  penyelesaian  sengketa  lewat  jalur  di  luar  pengadilan,  yaitu dengan  cara  perdamaian,  bukan  berarti  para  pihak  tidak  mengamalkan  sistem perlindungan  konsumen  yang  ingin  ditegakan,  akan  tetapi  hal  itu  merupakan  sebuah aplikasi  nyata  dari  sebuah  undang-undang,  yang  dalam  hal  ini  adalah  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dalam  hal  menyelesaikan  sengketa  terhadap  konsumen  yang telah terjadi tanggung jawab usaha yang diberikan jika dalam proses pengiriman hewan yang diperjanjikan mengalami hal di luar kehendak konsumen. Hal tersebut adalah jika hewan yang dikirim mati, kabur, dan hilang  pada saat dilakukan pengiriman. Tanggung
jawab  pelaku  usaha  pun  dapat  diberikan  jika  hewan  yang  sudah  diterima  konsumen ternyata  tidak  sesuai  dengan  kondisi  yang  terlihat  pada  foto  atau  gambar  yang dicantumkan.
Karna Daya tarik E-Commerce sendiri terletak pada pada sisi efisien dan efektifnya. Pada  sisi  efisien, E-Commerce mempunyai  keunggulan,  di  mana  Perusahaan  bisa memperoleh efisiensi baik dari sisi pemasaran, tenaga kerja, dan overhead cost . Sebagai contoh,  mereka  tidak  perlu  setiap  kali  mencetak  katalog  baru  dan  mengirimkannya (faximile) ke tiap konsumen karena konsumen bisa melihat langsung di website mengenai perubahan  jenis  dan  harga  barang  dari  detik  ke  detik  sehingga  konsumen  dapat  terus memantau barang yang diinginkan. Shopee Melindungi Konsumen. Dalam hal wanprestasi yang  terjadi  pertanggungjawaban  shopee  sendiri  nampak  dari  panduan  yang  diberikan oleh  pihak  shopee,  apabila  ada  masalah  dalam  penerimaan  barang  yang  diterima  oleh konsumen.
Berbeda dengan transaksi melalu instagram dan facebook meskipun transaksi jual beli online melalui  media facebook tersebut  mudah  dan  praktis,  tetapi  diluar  itu  semua terdapat  dampak  negatif  didalam  transaksi  jual  beli online yaitu  mengingat  dari  pihak facebook tidak  menyediakan  fasilitas  keamanan  bagi  pihak-pihak  yang  melaksanakan transaksi dan dalam transaksi ini para pihak juga tidak dapat bertatap muka langsung, hal ini membuat konsumen memiliki posisi yang rentan mengalami kerugian dibandingkan pelaku  usaha  yang  dimana  pihak  konsumen  hanya  mengetahui  sedikit  hak-haknya sehingga  memungkinkan  bagi  para  pelaku  usaha  untuk  menggunakan  kesempatan  ini untuk  melakukan  penipuan. 6 Oleh  karena  itu,  pihak  konsumen  sebelum  melakukan transaksi online tersebut  diharapkan  agar  lebih  teliti  sebelum  membeli  produk  yang diinginkan,  karena  seperti  yang  sudah  dijelaskan  tadi  bahwasanya  pihak  konsumen memiliki  kecendrungan  mendapat  kerugian  dalam  melakukan  transaksi online melalui media facebook.
Untuk  menjamin  keamanan  konsumen  dalam  melaksanakan  transaksi online menggunakan media facebook , kita dapat mengacu pada UUPK yaitu pada Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak konsumen. Hak-hak  konsumen yang terkandung pada Pasal 4 UUPK salah satunya yaitu hak mendapat suatu informasi yang jelas terkait barang maupun
6 Komang Bulan Tri Laksmi Devi, Op. Cit . Hal. 5.
Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 73
jasa.  Sehingga  dalam  transaksi online tidak  terjadi  kesalahpahaman  antara  pihak  yang bersangkutan. Pasal ini juga mengatur mengenai ganti rugi atau pergantian barang karena ketidak sesuaian produk.
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lembaga yang dapat menyelesaikan dan berwenang untuk melindungi konsumen dalam memperjuangkan  haknya  ada  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat yang  memiliki  kesempatan  untuk  berperan  aktif  dalam  mewujudkan  perlindungan konsumen  dan  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
2. Upaya Hukum Yang Dapat ditempuh Oleh konsumen jika hak-haknya dirugikan dalam transaksi jual beli hewan peliharaan secara online di Kota Jambi Perlindungan hukum konsumen juga menguraikan pilihan penyelesaian jika terjadi sengketa  yaitu  pada  Pasal  45  ayat  (2)  Undang-Undang  nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  memberikan  pilihan  kepada  konsumen  untuk  menentukan bentuk  penyelesaian  masalahnya  yaitu  :  “penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat ditempuh melalui pengadilan  atau  diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak yang bersengketa”.
Satu kasus sengketa dalam jual beli online via Instagram yang telah di ajukan kepada pihak  berwenang  yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Kasus  tersebut merupakan  kasus  jual  beli  hewan  Hamster  albino  yang  di  promosikan  di  media  sosial instagram. Pembeli mengetahui informasi penjualan hamster tersebut melalui akun yang digunakan penjual. Kemudian pembeli menghubungi penjual melalui chatting whatsapp untuk meminta foto detail hamster tersebut karena tidak ingin membeli dengan kondisi hamster  yang  salah,  penipuan  maupun  mahal.  Dan  penjual  memberikan  foto-foto detailnya.  Pembelipun  meminta  bukti-bukti  transaksi  yang  telah  pernah  dilakukan,agar tidak  terjadinya  penipuan.  Setelah  melihat  bukti-bukti  tersebut  pembelipun  melakukan transaksi awal dengan mengirimkan uang sesuai harga awal. Tetapi ternyata itu adalah penipuan  dan  Kemudian  barulah  pembeli  (korban)  dalam  sengketa  ini  menggugat  ke BPSK. Dimana BPSK berupaya untuk menyelesaikan kasus ini berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan akhirnya diselesaikan melalui mediasi antara  kedua  belah  pihak  untuk  penyelesaian  sengketa  tersebut  penjual  akhirnya mengembalikan dana yang telah diterima dari konsumen.
Seperti halnya konsumen ingin menuntut hak nya tetapi penjual berada di kota yang berbeda maka konsumen dapat menempuh cara yaitu dengan Online Dispute Resolution (ODR), atau APS online yang menjadi cara praktis untuk memberi para pelanggan remedy yang tepat, murah dan efektif. Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi E-Commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR antara lain:
Pertama, penghematan waktu dan uang. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  menghadiri  persidangan  dan biayabiaya  yang  berkaitan  dengan  hal  itu.  Kecepatan  ODR  adalah  salah  satu keuntungan dasarnya, pihak-pihak dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk  bertemu,  mereka  tidak  perlu  ada  di  waktu  yang  sama,  jangka  waktu  antara penyerahan dapat singkat, penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja.
Kedua, biasanya biaya layanan penyelesaian sengketa perdata adalah gabungan dari biaya institusi penyelesaian sengketa, fee, dan biaya pihak netral, biaya para pihak, ongkos hukum. Dalam ODR beberapa biaya ini tidak ada atau berkurang signifikan. Ketiga, pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespon apa yang terjadi dalam proses.
Keempat,  jika  para  pihak  enggan  melakukan  tatap  muka,  dapat  menghindari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diri perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis.
Berdasarkan pada penyelesaian sengketa alternatif secara offline atau tradisional, maka  dapat  dibagi  juga  bentuk  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  online  (ODR)  yang dapat dilakukan melalui Arbitrase Online. Perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya  perdagangan  secara  elektronik,  telah  mengilhami  dilakukan  penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Di tengah kegalauan sistem hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan cepatnya kemajuan teknologi, teknologi telah menggoreskan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara online, dalam bentuk arbitrase online ( E- Arbitration ).
Arbitrase  online  menjadi  suatu  pilihan  menarik  dalam  penyelesaian  sengketa E- Commerce . Karaktersitik transaksi di internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa. Dimana sengketa tersebut nilai nominalnya sebahagian sangat
kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat, dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara online, seperti arbitrase online.

## C. Kesimpulan
Perlindungan  Hukum  terhadap  konsumen  pada  jual  beli  hewan  Peliharaan  secara online  banyak  konsumen  yang  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Di dalam UUPK Hak dan kewajiban antara Pelaku usaha dan Konsumen telah di uraikan untuk mendampingi proses transaksi jual beli hewan peliharaan secara online yang aman. Transaksi online juga sudah di atur dalam Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008  tentang  informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016.    Upaya  hukum  yang  dapat  ditepuh  konsumen dalam  menyelesaikan  sengketa  Jual  beli  hewan  peliharaan  secara  online  jika  media internet  tersebut  menyediakan  layanan  bantuan  konsumen  maka  konsumen,  maka konsumen  dapat  melakukan  tuntutan  pada  media  internet  tersebut.  Namun  jika  media internet tersebut tidak menyediakan layanan bantuan konsuemn maka konsumen dapat dapat menemmpuh dengan Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam proses  beracara  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  pengadilan,  yaitu  melalui gugatan perdata biasa, gugatan perdata kelompok, dan legal standing. Atau juga dengan melaporkan ke BPSK atau LPKNI.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Celina Tri Siwi Krstiayanti, Hukum Perlindungan Konsumen ,: Sinar Grafika, Jakarta 2011
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989
Hildayanti, “ Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Pegawai Negeri Sipil Dengan koperasi Tirta Darma Kabupaten Sopeng ”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar,
Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak , Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
Irwansyah, Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020
Jay MS ,” Peran E-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry ” pada seminar sehari ed., aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta 2001
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesi a, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku ( Standar ) , Dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen , Bandung : Binacipta, 1986
N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pro duk, Cet. 1, Grafika Mardi Yuana, Bogor 2005
Peter Mahmud Marzuki, “ Pengantar Ilmu Hukum” , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
Philipus M. Hadjon,dkk, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ,Gajah Mada University Press, Yogyakarta
Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa,  Jakarta, 2004.
Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Kompas, Jakarta, 2003.
Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , PT. Grasindo, Jakarta  2000,
Sugiyono, Metode Penelitian Hukum , Alfa Beta, Bandung, 2001
Zainuddin Ali , Metode Penelitian Hukum , Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

## JURNAL
Didi Achjari,“Potensi Manfaat Dan Problem E-Commerce”, Jurnal Ekonomi dan Bisinis Indonesi a, Vol. 15, No 3, Agustus 2000.
Iwan  Sidharta,” Pengaruh  Kepuasan  Transaksi  Online  Shoping  dan  Kepercayaan  Konsumen Terhadap Sikap Serta Prilaku Konsumen Pada E-COMMERCE ”, Vol. 9 No. 1, Juni 2015,
Setyaningsih  Sri  Utami,  “ Pengaruh  Teknologi  Informasi  Dalam  Perkembangan  Bisnis ”,  Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol 8, Nomor. 1, April 2010.
Sarah  Selfina  Kuahaty ,”Pendidikan  Perlindungan  Konsumen  Kepada  Masyarakat  Desa  Di Kecamatan  Teon  Nila  Serua  Kabupaten  Maluku  Tengah” ,  Jurnal  Pengabdia  Hukum AIWADTHU, Vol 1, Nomor. 2, September 2021

## INTERNET
Academia “Legalitas Transaksi E-Commerce” diakses dari http://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUALBELI_BERBASIS_ E-COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA pada tanggal 10 Agustus 2022 Gudang Ilmu Komputer “Perkembangan Instagram” diakses dari http://www.gudangilmukomputer.com/2015/12/sejarah-dan-perkembangan-aplikasi- sosial- media-instagram.html pada tanggal  10 Agustus 2022 Wordpress “Pengertian dan Syarat Perjanjian” diakses dari
https://0wi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/  pada tanggal 10 Agustus 2022, https://www.tokopedia.com

## PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen Republik  Indonesia  Undang-Undang No.  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Republik  Indonesia  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik