## Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya Untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen

## Maria Clarisa Talia dan M. Hadi Shubhan
maria.clarisa.talia-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Property owned by the debtor which has been declared bankrupt by the court, based on Article 1131 Indonesia Civil Code will be gathered as bankruptcy estate and used for repayment of all debts. Article 60 Paragraph (2) Regulation 37/2004 regulates in the event that the collateral object is successfully executed by a separatist creditor during the 2 months period, if then there are privileged creditors such as tax and workers’ wage whom asks for a share of the sales, the creditor is obliged to provide whereas the collateral good isn’t always sufficient to settle the related separatist creditor's bill. In practice, judges often issue discretion to achieve justified distribution of bankruptcy estate. Therefore, there’s a need for legal certainty regarding rights of the sale of collateral goods by separatist creditors, and legal remedies the preferred creditor can use to get their rights.
Keywords: Structured Creditor Principle; Preferred Creditor; Miscellaneous Lawsuit.

## Abstrak
Segala kebendaan yang dimiliki debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan Pasal 1131 KUHPER akan menjadi harta pailit untuk kemudian digunakan untuk pelunasan atas segala utangnya. Pasal 60 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur dalam hal benda jaminan berhasil dieksekusi oleh kreditor separatis selama masa 2 bulan tersebut, jika kemudian terdapat kreditor yang diistimewakan seperti pajak dan buruh yang meminta bagian dari hasil penjualan tersebut maka kreditor separatis wajib memberikan. Di lain sisi, belum tentu benda jaminan tersebut cukup untuk melunasi piutang kreditor separatis terkait. Pada prakteknya, hakim seringkali mengeluarkan diskresi supaya pembagian harta pailit memenuhi rasa keadilan. Maka dari itu, perlu adanya kepastian hukum terkait hak atas hasil penjualan benda jaminan oleh kreditor separatis, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen untuk mendapatkan haknya.
Kata Kunci: Prinsip Structured Creditor ; Kreditor Preferen; Gugatan Lain-Lain.

## Pendahuluan
Pembayaran atas utang yang timbul merupakan suatu hal di kemudian hari tidak dapat dipastikan sepenuhnya bahwa debitor akan dan/atau mampu membayar

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2287-2310
How to cite: Maria Clarisa Talia dan M. Hadi Shubhan, ‘Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya Untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40129 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2288 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
utang beserta bunga yang timbul. Seperti halnya yang terjadi pada tiga tahun terakhir (2019-2021) dimana wabah COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan yang terhambat dalam berkegiatan ekonomi. Hal tersebut mengurangi produktivitas perusahaan yang berakibat pada kurangnya pemasukan. Debitor kemudian berada pada keadaan dimana ia tidak mampu membayar utang-utangnya karena adanya kesulitan kondisi keuangan sebagai akibat dari turunnya pemasukan dari usaha debitor. 1 Salah satu alternatif penyelesaian permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan proses kepailitan. 2
Debitor yang telah diputus pailit oleh pengadilan, maka berdasarkan prinsip paritas creditorium yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPER berakibat segala kebendaan yang dimiliki oleh debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Selain itu, juga berlaku prinsip pari passu pro rata parte sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPER untuk memberikan bagian dari harta pailit kepada setiap kreditor secara proporsional dengan cara menghitung besarnya tiap-tiap piutang dibandingkan dengan piutang secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. 3
Prinsip pari passu pro rata parte memiliki pengecualian dimana prinsip tersebut tidak berlaku bagi kreditor-kreditor yang menurut undang-undang memiliki kedudukan istimewa dan oleh karena itu harus didahulukan dalam penerimaan pembayaran atas tagihannya. 4 Artikel ini secara khusus memfokuskan pada kreditor yang distimewakan menurut undang-undang, yaitu utang pajak berdasarkan Pasal 1337 KUHPER jo. Pasal 21 ayat (3a) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disingkat sebagai UU KUP), dan upah buruh berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 (untuk selanjutnya disebut Putusan MK 67/2013) dengan kaitannya terhadap Pasal 60 ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut UU KPKPU).
1 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan (Cet. IV, Kencana Prenada Media Group 2015).[1].
2 ibid. [15].
3 Kartini Muljadi, Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan , dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya (Pusat Pengkajian Hukum).[164].
4 ibid. [300].
Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU mengatur bahwa tuntutan kurator atau kreditor preferen daripada kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) yang dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  (yaitu  pemegang  hak  gadai,  jaminan  fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agungan atas kebendaan lainnya) maka kreditor pemegang jaminan tersebut wajib menyerahkan hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan dari kreditor preferen. Dalam praktek pengadilan pembagian harta pailit hakim kerap kali melakukan diskresi di luar pengaturan yang telah tertulis dalam UU KPKPU. Hakim tidak semata-mata memprioritaskan pembayaran utang sesuai dengan jumlah yang ditagihkan kepada debitor dari kreditor-kreditor yang berkedudukan istimewa, namun berdasarkan asas keadilan menentukan besarnya pembagian harta pailit.
Berdasarkan uraian di atas, artikel ini hendak membahas mengenai kepastian hukum Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU dalam hal pembagian harta pailit debitor yang berhasil dijual oleh kreditor separatis, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh buruh dan pajak sebagai kreditor preferen ketika mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dari kreditor separatis.

## Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan:
a)  Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach );
b)  Pendekatan konseptual ( conceptual approach );
c)  Pendekatan kasus ( case approach).

## Pengertian dan Jenis Kreditor dalam Hukum Kepailitan
Pemberlakuan prinsip paritas creditorium (Pasal 1131 KUHPER) yang dilengkapi dengan prinsip pari passu prorata parte (Pasal 1132 KUHPER) pada rezim hukum kepailitan masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya. Pokok persoalan bukan terhadap nilai dari suatu utang yang dimiliki kreditor, namun terhadap urutan pelunasan berdasarkan kedudukan kreditor antara kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

## 2290 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
Kreditor pemegang jaminan kebendaan apabila disamakan kedudukannya dengan kreditor konkuren menimbulkan suatu ketidakadilan. Hal ini berlaku juga jika kedudukan kreditor yang ditentukan oleh undang-undang didahulukan disamakan kedudukannya dengan kreditor konkuren. 5 Penerapan prinsip pari passu prorata parte sebagaimana diatur pada Pasal 1132 KUHPERakan membagi harta debitor atas hasil lelang secara proposional justru akan merugikan kreditor yang memiliki jaminan hak kebendaan dan kreditor yang didahulukan haknya menurut undang-undang.Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip structured creditors . 6
Prinsip structured creditors mengklasifikasikan  pembagian  kreditor dalam kepailitan menjadi: 1) Kreditor separatis ( Secured creditor ); 2) Kreditor preferen ( Preferred creditor ); dan 3) Kreditor konkuren ( Unsecured creditor ). 7
Ketiga kreditor tersebut diakui eksistensinya. Tidak adanya prinsip ini akan mengakibatkankeberadaan lemabaga kepailitan menjadi tidak bermakna karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitor yang memiliki banyak kreditrorsehingga para kreditor menjadi tidak berebut dan mendapatkan pembayaran atas tagihannya. 8
Kreditor yang memiliki kepentingan dengan debitor tidak hanya kreditor konkuren saja melainkan juga kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus bagi kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan dapat melakukan eksekusi jaminan kebendaannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Lebih lanjut, kreditor separatis masih memiliki kepentingan jika ternyata jaminan yang telah terjual belum cukup untuk membayarkan utang debitor kepada dirinya. Sebaliknya, apabila kreditor separatis telah menjual jaminan yang dipegang dan setelah kreditor separatis mengambil pelunasan untuk dirinya, maka jika ada sisa uang dari penjualan jaminan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran utang kreditor konkuren.
5 M. Hadi Shubhan, Op.Cit. [31].
6 ibid. 7 ibid. [33]. 8 ibid.
Bagi kreditor separatis dan kreditor preferen cara pembayaran berdasarkan golongan ini terasa adil. 9 Lebih lanjut, ternyata hasil penjualan dari benda jaminan kreditor separatis belum cukup untuk memenuhi pembayaran atas tagihan kreditor separatis, maka kekurangan tersebut kreditor separatis masih memperoleh kesempatan pelunasan namun diberlakukan sebagai kreditor konkuren dan dibagi berdasarkan prinsip pari passu prorata parte. 10 Keadaan jumlah utang lebih besar dibandingkan jumlah aset yang dimiliki oleh debitor disebut sebagai debt pooling . Berikut ini merupakan ilustrasi sederhana menunjukkan pembagian harta pailit kreditor.
Ilustrasi pertama:
PT. Y mempunyai utang kepada beberapa kreditor, yaitu: Kreditor A (Kreditor Separatis) memiliki tagihan senilai Rp 1 miliyar, dengan jaminan kebendaan yang dipegang berupa beberapa mesin (jaminan fidusia) senilai Rp 1,5 miliyar; kreditor B dan kreditor C (kreditor konkuren) masing-masing memiliki tagihan senilai Rp 800 juta dan Rp 500 juta. Diketahui boedel pailit di luar jaminan fidusia yang dimiliki PT Y senilai Rp 800 juta. Bagaimana pembagian pembayaran utang kepada masing-masing kreditor?
Menjawab persoalan di atas maka, hasil jual atas mesin yang diikat fidusia senilai Rp 1 miliyar dibayarkan kepada kreditor A, sementara kelebihan hasil jual atas jaminan fidusia senilai Rp 500 juta dapat dibayarkan kepada kreditor C. Pelunasan pembayaran atas kreditor B diperoleh dari penjualan boedel pailit yang terbayarkan Rp 800 juta. Ilustrasi ini menunjukkan pelunasan tagihan kreditor jika harta pailit dan hasil penjualan jaminan kebendaan masih ada sisa untuk dibayarkan kepada kreditor konkuren.
Ilustrasi kedua:
PT. X mempunyai utang kepada beberapa kreditor, yaitu: Kreditor A (Kreditor Separatis) memiliki tagihan senilai Rp 1 miliyar, dengan jaminan kebendaan yang dipegang berupa beberapa mesin (jaminan fidusia) senilai Rp 1,5 miliyar namun setelah terjual ternyata hanya bernilai Rp 800 juta; kreditor B dan
9 Edy Gunawan, Hukum Kepailitan (Cet. Pertama, Cendekia Press 2021).[139].
10 Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## 2292 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
kreditor C (kreditor konkuren) masing-masing memiliki tagihan senilai Rp 800 juta dan Rp 500 juta. Diketahui boedel pailit di luar jaminan fidusia yang dimiliki PT Y senilai Rp 1,5 miliyar. Bagaimana pembagian pembayaran utang kepada masing-masing kreditor?.
Menjawab persoalan di atas, hasil jual atas mesin yang diikat fidusia senilai Rp 800 juta dibayarkan kepada kreditor A sementara kekurangan pembayaran atas tagihan A senilai Rp 200 juta, maka kedudukan kreditor A menjadi kreditor konkuren sebagaimana Pasal 189 ayat (5) UU KPKPU. Hal ini menjadikan harta pailit senilai Rp 1,5 milyar harus dibayarkan masing-masing Kreditor A senilai Rp 200 juta, kreditor senilai B Rp 800 juta, dan kreditor C senilai Rp 500 juta. Ilustrasi ini menunjukkan pelunasan tagihan kreditor jika harta pailit dan hasil penjualan jaminan kebendaan masih kurang untuk dibayarkan kepada kreditor separatis.
Permasalahan yang sering muncul dalam praktek adalah apakah harta benda debitor yang telah diikat sebagai benda jaminan tidak termasuk pada sita umum? Jika dalam kedua kasus di atas ternyata debitor tidak memiliki harta lain selain daripada harta yang telah diikat dengan jaminan kebendaan maka akan berpotensi menimbulkan  konflik  antar  kreditor.  Merujuk  pada  prinsip structured creditors telah terjadi pergeseran pada tingkat kedudukan kreditor jika dikaitkan dengan Pasal 1134 ayat (2) KUHPER. Terdapat kreditor super preferen (buruh dan pajak) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor separatis. Hal ini membuat kreditor super preferen memiliki hak untuk meminta bagian pelunasan pembayaran terlebih dahulu meskipun harta pailit yang terjual hanya harta yang telah diikat oleh jaminan kebendaan.

## Ratio Legis Pembagian Hasil Penjualan Hak Kebendaan Kreditor Separatis Kepada Kreditor Preferen
Adanya pengecualian terhadap harta debitor pailit yang telah diikat dengan jaminan kebendaan untuk terlepas dari posisi awal sebagai harta dengan status sita
umum tidak sesuai dengan tujuan dari kepailitan itu sendiri. 11 Kartini dan Gunawan berpendapat bahwajaminan kebendaan diberikan atas dasar jura in re alinea atau pemberian hak kebendaan yang bersifat terbatas memberi arti jaminan hak kebendaan yang diberikan sifatnya bukan sebagai penyerahan hak milik melainkan sebatas jaminan utang. 12 Hal ini disebutkan pula oleh Huizink, dimana menurutnya barang yang diikat oleh jaminan kebendaan sebatas digunakan untuk menjamin pelunasan atas utang debitor kepada kreditor. Benda yang dijaminkan oleh debitor tetap termasuk dalam harta pailit. 13
Benda milik debitor yang diikat oleh jaminan kebendaan pada dasarnya wajib didaftarkan sebagai harta pailit oleh kurator. Walaupun objek jaminan tersebut digunakan untuk membayarkan utang kreditor separatis seakan-akan tidak terjadi kepailitan, 14 objek jaminan tetap termasuk dalam harta pailit karena hak milik tetap pada debitor. Oleh sebab itu kreditor separatis walaupembayaran utangnya secara eksklusif berasal dari objek jaminan, mereka tetap ikut mendaftarkan piutangnya pada kurator dengan menyertakan penjelasan untuk didahulukan atas objek yang telah dijadikan sebagai jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU KPKPU.
Dalam Pasal 34 UU KPKPU terdapat larangan terhadap segala bentuk perbuatan pemegang jaminan hak kebendaan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.Dengan demikian, kreditor separatis dalam menjalankan hak eksekusinya tidak mengesampingkan aturan-aturan hukum kepailitan. Selain itu, dengan adanya kewajiban untuk tunduk pada hukum kepailitan membantu mengantisipasi perbuatan-perbuatan kreditor separatis yang berpotensi merugikan kreditor lainnya seperti penjualan objek jaminan di bawah tangan dengan harga yang terlalu rendah sehingga tidak ada sisa hasil penjualan yang dapat dimasukkan dalam total harta pailit debitor.
11 Edy Gunawan, Op. Cit. [254].
12 Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, Hak Istimewa Gadai dan Hipotik (Prenada Media 2005).[66].
13 Huizink dalam: Edy Gunawan, Op.Cit. [255].
14 Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## 2294 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU menjelaskan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam melaksanakan haknya tersebut kreditor separatis harus menunggu sampai harta pailit insolven atau setelah masa stay berakhir sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU. Pengaturan terhadap kreditor separatis tersebut bermaksud menunjukkan bahwa kreditor separatis sebagai pemegang hak kebendaan bukan berarti dapat mengesampingkan ketentuan kepailitan dan bertindak seakan-akan merupakan pemilik dari objek jaminan tersebut.
Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU mengatur bahwa:
Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan (tebal hitam oleh penulis).
Ketentuan tersebut secara tertulis memberikan arti bahwa kreditor dengan jumlah tagihan yang diistimewakan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor pemegang hak kebendaan (kreditor separatis). Pada Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU menyebutkan bahwa: “Kreditor yang diistimewakan adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.”Perlu diketahui bahwa penjelasan tersebut tidak merujuk pada seluruh kreditor preferen umum dan khusus sebagaimana diatur pada Pasal 1139 dan 1149 KUHPER. Kreditor yang diistimewakan dalam pasal tersebut adalah kreditor pada Pasal 1139 angka 1 KUHPER dan Pasal 1149 angka 1 KUHPER karena pada pengaturannya terdapat kalimat “… bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 60 ayat (1) UU KPKPU memberikan kewajiban bagi kreditor separatis untuk menyerahkan bagian dari hasil penjualan objek jaminan sejumlah tagihan dari kreditor yang diistimewakan yang dalam hal ini adalah utang buruh, pajak, dan biaya-biaya perkara.
Pemberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU bertujuan agar kreditor super preferen tetap mendapatkan bagian dari hasil penjualan benda jaminan sebagaimana
semangat kepailitan untuk memberikan keadilan bagi seluruh kreditor. Namun bagaimana jika timbul suatu situasi dimana hasil penjualan benda jaminan tersebut masih belum cukup untuk melunasi utang kreditor separatis, sedangkan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU kreditor separatis wajib memberikan bagian dari hasil penjualan kepada kreditor super preferen? Sebagai contoh terdapat Bank A yang melakukan eksekusi objek jaminan berdasarkan parate eksekusi dalam jangka waktu 2 bulan sejak penetapan insolvensi. Bank A memberikan laporan penjualan atas objek jaminan sebesar 100M, padahal piutang bank adalah 150M. Kekurangan Bank A sebesar 50M diajukan dengan posisi Bank sebagai kreditor konkuren. Pada sisi lain, masih ada utang pajak sebesar 50M dan utang buruh sebesar 60M.
Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, kreditor separatis merupakan secured creditor karena selain adanya perjanjian utang sebagai perjanjian pokok, terdapat perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan. Jaminan tersebut akan dieksekusi oleh kreditor dalam hal debitor tidak mampu melaksanakan prestasinya, supaya hasil penjualan objek jaminan mampu menutup kekurangan prestasi debitor tersebut. Namun, dengan adanya kreditor super preferen yang pelunasan utangnya harus didahulukan sebelum kreditor separatis, terutama dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang debitor maka dapat terjadi kondisi dimana harta pailit termasuk objek jaminan kreditor separatis telah habis dibagi hanya untuk pelunasan piutang buruh dan pajak saja. Hal tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan adanya hukum jaminan yang memberikan hak eksekusi pada kreditor pemegang jaminan kebendaan agar kreditor tersebut mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pelunasan piutangnya karena seolah- olah debitor menyisihkan sebagian/seluruh hartanya demi pelunasan bila ternyata di kemudian hari debitor wanprestasi. 15
Dalam prakteknya, hakim kerap kali mengeluarkan diskresi untuk menyelesaikan konflik perihal jumlah bagian yang akan didapat oleh para kreditor. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa analisis putusan berikut.
15 Teddy Anggoro , `Parate Eksekusi: Hak Kreditor, yang Menderogasi Hukum Formil’ (2007) Tahun ke-3 No.4 Jurnal Hukum dan Pembangunan.[536].

## 2296 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
Pertama, dalam Putusan MA Nomor 74 Pk/Pdt.Sus/2011.Perkara yang diputus pada putusan tersebut merupakan permohonan peninjauan kembali dalam perkara kepailitan antara Tim Kurator PT Koryo Internasional Indonesia (dalam pailit) terhadap Kantor Pelayanan Pajak (untuk selanjutnya disingkat KPP) Madya Tangerang dan KPP Penanaman Modal Asing Wilayah Empat. Pihak KPP mengatakan bahwa pembayaran pajak merupakan utang berdasarkan hukum publik dan oleh karena itu harus didahulukan pembayarannya daripada utang-utang lainnya. 16 Namun, pembagian harta pailit yang dilakukan oleh Kurator memberikan KPP bagian sebesar 20% dari total penerimaan bersih harta pailit, sedangkan HSBC selaku kreditor separatis mendapatkan bagian sebesar 50%.Menurut pihak KPP, presentase yang ditentukan oleh kurator tersebut menyalahi aturan hukum yang berlaku sebab seharusnya utang pajak didahulukan pelunasannya sebelum kemudian dibagikan pada kreditor-kreditor lain, namun justru pada kasus ini kreditor separatis mendapatkan bagian yang lebih besar daripada pajak.
Hakim dalam pertimbangannya membenarkan kreditor separatis untuk mendapatkan bagian yang lebih besar daripada pajak. Hal tersebut dikarenakan selain secara prinsipil hak kebendaan berada pada tingkat di atas hak istimewa kecuali ditentukan secara tegas sebaliknya oleh undang-undang, 17 harta pailit debitor berasal dari aset yang telah diikat oleh hak tanggungan kepada HSBC yang telah berhasil dijual oleh kurator. Menurut hakim, jika pihak HSBC tidak mendapatkan bagian yang lebih besar hal tersebut akan berdampak sangat buruk bagi dunia perbankan di masa depan. Perbankan akan enggan memberikan pinjaman kredit pada perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, pembagian tersebut dirasa sudah tepat dan benar juga dalam pertimbangan mengenai asas keseimbangan.
Kedua, dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-VI/2008. Pada putusan tersebut, hakim melakukan pengujian Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 138 UU KPKPU terhadap UUD 1945 yang mana pengujian dimohonkan oleh M. Komarudin selaku Ketua Umum Federasi Ikatan Buruh Indonesia.Menurut pemohon, Pasal 29,
16 Putusan MA No. 017K/N/2005 tertanggal 15 Agustus 2005.
17 Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 138 UU KPKPU tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi buruh. Buruh hanya sebatas memiliki peluang diperlakukan secara sama di hadapan hukum dengan kreditor separatis dan tidak terjamin. Mengutip keterangan ahli Surya Chandra, terdapat pertentangan antara kreditor yang didahulukan dalam UU KPKPU dengan UU Ketenagakerjaan. Pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, hak buruh didahulukan dalam hal terjadi pailit, sedangkan Pasal 25 ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa kreditor separatis-lah yang lebih didahulukan. Pemohon memohonkan supaya kedudukan kreditor separatis dipersamakan kedudukannya dengan posisi buruh. Pemohon juga memohonkan supaya objek jaminan yang ada pada kreditor separatis dijadikan satu dalam total harta pailit yang ada, untuk kemudian dibagikan kepada seluruh kreditor.
Hakim berpendapat bahwa Pasal 29 UU KPKPU justru dijamin dengan Pasal 28D ayat (2) UU 1945 yang mana Pasal 29 UU KPKPU tersebut bersifat imperative yang mengharuskan kreditor termasuk buruh untuk tunduk pada pernyataan atau penetapan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Oleh karena itu, pasal tersebut tidak tepat bila dikatakan tidak memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi buruh.Kemudian hakim berpendapat jika harta perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis sehingga upah buruh tidak terbayarkan, negara perlu ikut campur tangan dalam mengatasi keadaan tersebut melalui kebijakan-kebijakan sosial yang konkret.Menurut hakim, yang harus dilakukan bukanlah memohonkan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU KPKPU yang menurut pemohon merupakan penyebab lemahnya perlindungan hak buruh dalam hal kepailitan serta memohonkan penghapusan status kreditor separatis untuk kemudian disamakan dengan buruh. Sebaliknya, perlu adanya pengaturan lebih lanjut antara buruh dan debitor supaya hak buruh terpenuhi saat debitor dinyatakan pailit.
Ketiga, dalam Putusan MA Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Perkara mengenai keberatan daftar pembagian harta pailit tersebut antara PT Bank CIMB Niaga terhadap Tim Kurator PT JABA GARMINDO (dalam pailit) dan Djoni Gunawan (dalam pailit), serta turut termohon kasasiShima Jepang dan SMFL Hong

## 2298 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
Kong. Dalam perkara ini, objek jaminan yang merupakan hak dari PT Bank CIMB Niaga diserahkan kepada kurator untuk dilelang karena telah lewat jangka waktu 2 bulan setelah insolvensi untuk kreditor separatis dapat melaksanakan eksekusi sendiri atas objek jaminan tersebut. Hasil dari pelelangan tersebut oleh kurator diserahkan tidak hanya pada kreditor separatis secara sepenuhnya melainkan dibagi untuk kreditor-kreditor lainnya. Pihak CIMB Niaga merasa perbuatan kurator tersebut menyalahi aturan pada Pasal 59 ayat (2) UU KPKPU, dimana seharusnya penjualan objek jaminan tersebut tidak mengurangi hak CIMB Niaga selaku kreditor pemegang hakatas objek jaminan tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 127 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berhak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor-kreditor lainnya adalah kreditor separatis.
Hakim dalam putusannya mendahulukan pembagian kepada kreditor preferen (buruh) dan pembagian kepada kreditor separatis dilakukan setelahnya dengan pertimbangan adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang menetapkan upah buruh untuk didahulukan sebelum kreditor separatis, hak pekerja lainnya, dan tagihan negara berupa pajak dan bea cukai. Hakim berpendapat bahwa pembagian harta pailit telah dilaksanakan dengan memperhatikan asas keadilan bagi seluruh kreditor dan keseimbangan pembagian berdasarkan asas pari passu pro rata parte .
Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut ditolak.
Dalam Penjelasan Umum UU KPKPU dijelaskan mengenai makna adanya pembentukan UU KPKPU. Salah satu faktor diperlukannya pembentukan undang- undang yang mengatur mengenai kepailitan adalah untuk menghindari perbuatan kreditor separatis yang kemudian melaksanakan hak eksekusinya terhadap benda milik debitor yang telah diberi hak jaminan namun pelaksanaan hak tersebut dengan tidak memperhatikan kepentingan dari kreditor-kreditor lainnya. 18 Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU merupakan salah satu dari pengaturan dalam UU KPKPU yang mewujudkan perlindungan bagi para kreditor dari perbuatan kreditor separatis yang semena-mena menggunakan hak eksekusinya tanpa mempedulikan kepentingan
18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
kreditor lainnya. Hal tersebut koheren dengan asas keadilan yang merupakan salah satu asas yang mendasari terbentuknya UU KPKPU. Asas keadilan dimaksudkan sebagai asas untuk mencegah adanya perbuatan sewenang-wenang kreditor yang memaksakan pelunasan atas piutangnya terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor-kreditor lainnya. 19
Berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus tersebut di atas dan disandingkan pada penjelasan umum UU KPKPU, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU memiliki ratio legis untuk menjamin adanya pembagian harta pailit yang kemudian diterima oleh tiap-tiap kreditor. Selaras dengan prinsip pari passu pro rata parte, antara upah buruh dan utang pajak beserta kreditor separatis yang berhasil menjual benda jaminan dalam kurun waktu 2 bulan sebelum diserahkan pada kurator, mereka akan mendapatkan bagian dari harta pailit sesuai dengan persentase nominal piutang dengan memperhatikan kedudukan prioritas piutang mereka, dalam hal harta pailit tidak mencukupi untuk memberikan pelunasan 100% pada seluruh kreditor. Walau demikian, tidak ada pengaturan pada UU KPKPU yang secara konkrit menentukan berapa besaran persentase yang didapat untuk tiap-tiap kreditor. Hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan hakim pada pengadilan sebelum memutus daftar pembagian harta pailit yang mana seringkali menggunakan asas keadilan sebagai dasar menyetujui daftar pembagian atau melakukan perubahan supaya dirasa adil.

## Hak Kreditor Preferen Menuntut Bagian Kepada Kreditor Separatis
UU KPKPU memberikan hak istimewa kepada kurator dan kreditor-kreditor tertentu untuk didahulukan dalam pembayaran piutangnya. Dalam Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU, diatur bahwa kreditor separatis wajib melakukan penyerahan atas bagian dari hasil penjualan benda jaminan kepada kreditor yang diistimewakan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Perlu diketahui bahwa pasal tersebut hanya dapat diberlakukan jika benda jaminan berhasil

## 2300 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
dieksekusi oleh kreditor separatis dan bukan oleh kurator sehingga penguasaan hasil penjualan ada pada kreditor separatis terkait.
Kreditor yang diistimewakan dalam hal ini merupakan kreditor super preferen sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, yaitu utang pajak dan upah buruh.Pada Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU, terdapat penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kreditor yang diistimewakan” adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPer. Namun, bukan berarti segala kreditor yang disebutkan pada kedua pasal tersebut merupakan kreditor yang diistimewakan. Yang dimaksud dengan kreditor yang diistimewakan pada Pasal 1139 KUHPer adalah pada angka 1. Hal tersebut dikarenakan terdapat kalimat “Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik.” Selain pada Pasal 1139 angka 1KUHPer, tidak terdapat pengaturan yang menyertakan kalimat sebagaimana disebutkan di atas pada penyebutan macam-macam kreditor preferen khusus dalam Pasal 1139 KUHPer sehingga jenis-jenis piutang tersebut termasuk dalam kategori kreditor preferen khusus dan bukan kreditor super preferen yang kedudukan prioritasnya didahulukan daripada kreditor separatis.
Pada Pasal 1149 KUHPer, yang dimaksud sebagai kreditor yang diistimewakan hanyalah pada angka 1 pasal tersebut. Hal tersebut dikarenakan terdapat kalimat yang pengaturannya berbunyi “biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan: biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik.” Hal tersebut memiliki kesamaan dengan Pasal 1139 angka 1 KUHPer dimana terdapat frasa “didahulukan daripada gadai dan hipotik”. Frasa tersebut tidak tercantum pada piutang-piutang diistimewakan lainnya yang diatur dalam Pasal 1149 KUHPer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “kreditor yang diistimewakan” yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU merupakan kreditor yang kedudukannya berada di atas kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan, termasuk biaya-biaya perkara sebagaimana diatur baik dalam Pasal 1139 KUHPer dan Pasal 1149 KUHPer.
Selain kreditor-kreditor sebagaimana telah disebutkan diatas yang berasal dari Pasal 1139 dan 1149 KUHPer, yang termasuk dalam kreditor yang diistimewakan adalah buruh dan pajak karena adanya ketentuan bagi buruh yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013dan pajak yang berasal dari Pasal 21 UU KUP.
Dengan alas hak yang berasal dari Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU, kreditor preferen sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut memiliki hak untuk menuntut bagiannya dari kreditor separatis. Hal tersebut dikarenakan pasal terkait menggunakan kata “wajib” yang berarti adalah suatu keharusan bagi debitor untuk melaksanakan aturan tersebut. Kreditor separatis yang tidak menyerahkan bagian dari hasil penjualan barang jaminan kepada kreditor yang diistimewakan berarti telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU tersebut. Dengan berlandaskan pada Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU tersebut, maka hak mendapatkan bagian dari hasil penjualan benda jaminan yang dilakukan oleh kreditor separatis merupakan hak yang memang benar dimiliki oleh kreditor preferen utang pajak dan upah buruh. Kreditor separatis yang tidak mau memberikan bagian tersebut berarti telah melanggar ketentuan dalam UU KPKPU sehingga kreditor preferen terkait berhak untuk melakukan penuntutan demi adanya pemenuhan haknya tersebut.

## Upaya Hukum Kreditor Preferen yang Tidak Mendapatkan Haknya
Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh subjek hukum untuk menuntut perlindungan hak yang mana perlindungan tersebut diberikan oleh pengadilan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri. 20 Kemudian menurut Yahya Harahap, gugatan perdata merupakan gugatan yang didalamnya terdapat sengketa antara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak salau satu sebagai plaintiff yang mengajukan penyelesaian
20 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty 2002).[52].

## 2302 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
sengketa dan pihak lainnya sebagai defendant yang menjadi lawannya. 21 Salah satu gugatan yang dapat diajukan dalam ranah hukum kepailitan adalah gugatan lain- lain yang merupakan gugatan yang memiliki kaitan dengan harta pailit. Kreditor yang diistimewakan dapat mengemukakan posita yang berisi duduk perkara serta petitum yang menjabarkan mengenai tuntutan-tuntunan.
Dalam hal kreditor separatis berhasil melakukan eksekusi atas benda jaminan, maka penguasaan hasil penjualan ada pada kreditor separatis. Menurut Ricardo Simanjuntak, bila kemudian kreditor super preferen menuntut pelunasan piutangnya pada kurator untuk didahulukan sedangkan harta pailit yang timbul berasal dari benda jaminan telah diambil sepenuhnya oleh kreditor separatis karena kreditor separatis telah berhasil melakukan penjualan dalam jangka waktu 60 hari tersebut maka yang dapat dilakukan oleh kurator adalah memberi surat pemberitahuan pada kreditor separatis untuk melakukan penyerahan hasil penjualan sesuai dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. 22 Bila kreditor separatis tidak mau menyerahkan hasil penjualan tersebut, kreditor super preferen dapat mengajukan gugatan berupa gugatan lain-lain pada Pengadilan Niaga.Hal tersebut sesuai dengan pengaturan pada Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi,
Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lainyang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini , diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. (tebal hitam oleh penulis)
Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga. 23 Frasa hal- hal lain sebagaimana disebutkan dalam pengaturan pasal diatas merupakan segala hal yang berkaitan dengan harta pailit seperti gugatan action pauliana, adanya perlawanan terhadap penyitaan, dan gugatan perkara di mana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus merupakan salah satu pihak dalam perkara yang ada kaitannya dengan harta pailit termasuk gugatan kurator kepada direksi yang karena kelalaian/
21 M.  Yahya  Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika 2017).[47].
22 Wawancara dengan kurator Ricardo Simanjuntak, Surabaya, 31 Oktober 2021.
23 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
kesalahannya menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. Mengenai hukum acara yang berlaku, digunakan hukum acara yang berlaku terhadap perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya. Hal-hal tersebut koheren dengan penjelasan pada Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU.
Tuntutan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU KPKPU. Alasan berlakunya pengaturan tersebut karena dalam kepailitan, kurator mengambil alih kewenangan debitor untuk kemudian melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.Tugas dan tanggung jawab kurator dijabarkan dalam pasal 72 UU KPKPU, dimana diantaranya adalah bertanggung jawab dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang kemudian menimbulkan suatu kerugian.
Upaya hukum kreditor preferen berupa gugatan lain-lain mengikuti hukum acara perdata yang sama dengan hukum acara perdata yang diatur dalam hal hendak mengajukan upaya hukum terhadap putusan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 UU KPKPU. Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU mengenai ketentuan hukum acara yang digunakan dalam pengajuan gugatan lain-lain, serta pengaturan pada Pasal 299 UU KPKPU mengenai ketentuan hukum acara yang berlaku dalam UU KPKPU yaitu hukum acara perdata dalam hal tidak diatur lain halnya dalam undang-undang,maka gugatan lain-lain diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Upaya hukum pada tingkat berikutnya adalah pengajuan kasasi pada
Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 UU KPKPU. Mahkamah Agung oleh UU KPKPU diwajibkan untuk mempelajari permohonan kasasi dan paling lambat 2 hari telah menetapkan hari sidang terhitung setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 24
Gugatan lain-lain dapat diajukan oleh kreditor super preferen terhadap perbuatan kreditor separatis yang berhasil mengeksekusi benda jaminan namun
24 Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## 2304 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
tidak mau menyerahkan bagian hari hasil penjualan tersebut pada kreditor super preferen. Landasan hak kreditor super preferen tersebut berasal dari Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU yang oleh undang-undang memberikan suatu kewajiban bagi kreditor separatis untuk menyerahkan bagian dari hasil penjualan benda jaminan yang berhasil dijual oleh kreditor separatis kepada kreditor super preferen yang merupakan kreditor yang diistimewakan sesuai dengan jumlah tagihan kreditor yang diistimewakan tersebut.

## Kajian Kasus Gugatan Lain-Lain
Kreditor preferen yang merasa adanya pelanggaran yang kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya hak kreditor preferen sebagaimana dimaksud dalam UU KPKPU, maka dapat mengajukan gugatan lain-lain pada Pengadilan Niaga. Tidak hanya atas perbuatan yang dilakukan oleh kreditor separatis, gugatan lain-lain dapat diajukan sepanjang merupakan gugatan yang berkaitan dengan harta pailit. 25 Salah satu contoh kasus adalah berdasarkan Putusan Nomor 24/Plw. Pailit/2014/PN.Niaga.Sby jo. No. 06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby.
Gugatan lain-lain tersebut diajukan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto (untuk selanjutnya disebut Pelawan), melawan Tim Kurator PT. Integra Lestari yang berada dalam keadaan pailit (untuk selanjutnya disebut Terlawan).
Sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor No. 06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby PT. Integra Lestari diputus pailit sehingga hak pengurusan dan pemberesan harta pailitnya dialihkan pada kurator yang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan putusan pailit tersebut di atas.
Duduk perkara kasus ini adalah pihak Pelawan merasa keberatan terhadap pembagian harta pailit yang dilakukan oleh Terlawan. Hal tersebut disebabkan karena utang pajak yang ada pada Terlawan sebesar Rp 15.001.560.248,00 namun bagian harta pailit yang diterima oleh Pelawan hanya sebesar Rp 10.318.032.679,00dari total harta pailit sebesarRp.118.010.000.000,- setelah dikurangi dengan bea lelang,
25 Adinda Revina Putri Prayindra, Gugatan Lain-Lain Terhadap Aset Pribadi Direksi Perse- roan Terbatas ke Dalam Harta Pailit (Skripsi 2017).[ix].
PPh, dan dana cadangan hasil penjualan benda jaminan yang belum dibagikan.
Selain pajak, kreditor separatis juga tidak mendapatkan pembayaran secara penuh atas tagihan-tagihan yang diajukannya. Terlawan membagikan harta pailit kepada kreditor-kreditor separatis dengan jumlah bagian yang lebih sedikit dari jumlah tagihan dari tiap kreditor separatis.
Berdasarkan 1137 KUHPer jo. Pasal 21 UU KUP kedudukan utang pajak seharusnya berada di atas kreditor separatis sehingga wajib dilunasi terlebih dahulu. Namun, terdapat upah buruh yang termasuk dalam tagihan yang belum dilunasi oleh debitor. Berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 upah buruh memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada utang pajak dan kreditor-kreditor lainnya.
Oleh karena itu, Terlawan membagikan harta pailit terlebih dahulu pada 326 buruh yang diakui berdasarkan Daftar Pesangon Karyawan PT. Integra Lestari (dalam pailit) sebesar Rp.7.007.817.872,-.
Terhadap tagihan dari kreditor konkuren, Terlawan kemudian menyisihkan sejumlah Rp 1.500.000.000,- untuk dibagikan pada kreditor konkuren yang mana total tagihan kreditor konkuren sebesar Rp.53.795.646.839,-. Jumlah yang disisihkan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas.
Penyisihan tersebut dilakukan oleh Terlawan dengan dasar hukum Pasal 189 ayat (3) UU KPKPU yang mengatur adanya pembagian pada kreditor konkuren yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan persentase besarnya jumlah harta pailit yang disisihkan dan oleh karena itu Hakim Pengawas menggunakan asas kepatutan dan keadilan sehingga ditetapkan sebesar 5% dari total harta pailit untuk disisihkan bagi kreditor konkuren dan nantinya dibagi diantara para kreditor konkuren tersebut berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte.
Pelawan merasa pembagian yang dilakukan oleh Terlawan telah menyalahi ketentuan pada 1137 KUHPER jo. Pasal 21 UU KUP. Seharusnya bagian dari harta pailit yang diserahkan kepada kreditor separatis, diberikan kepada Pelawan terlebih dahulu. Bila terdapat sisa, barulah kemudian diberikan kepada kreditor separatis yang notabene berada di urutan prioritas lebih rendah daripada utang pajak.

## 2306 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
Hakim pada amar putusan menyatakan menolak perlawanan/keberatan yang diajukan oleh Pelawan. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, hakim berpendapat bahwa pembagian harta pailit tersebut berdasarkan asas keadilan dimana kreditor- kreditor separatis memang seharusnya mendapatkan bagian dari harta pailit dan tidak seluruhnya diberikan kepada pajak setelah melakukan pelunasan atas tagihan dari buruh.
Dalam mengkaji kasus tersebut, selain asas keadilan dan peraturan perundang-undangan terkait terdapat teori Economics Analysis of Law (EAL). Teori EAL merupakan teori dimana prinsip ekonomi digunakan sebagai suatu alat yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. 26 Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham tersebut, perlu adanya penggunaan prinsip ekonomi dalam pelaksanaan analisis hukum karena hukum mengatur perbuatan hidup manusia, dan manusia dalam berpikir dan bertindak secara rasional menggunakan cara pemikiran dalam ekonomi seperti menghitung resiko. 27 Terdapat tiga  elemen  dasar  yang  mendasari  teori  EAL  yaitu  nilai,  manfaat,  dan  efisiensi berdasarkan manusia (pilihan secara rasional). 28
Yang dimaksud dengan nilai adalah konsep nilai secara ekonomi terhadap suatu hal. Nilai tersebut dapat dilihat dari seberapa jauh suatu individu ingin memiliki / mendapat suatu hal tersebut hingga rela menyerahkan uang, waktu, dan lain-lain untuk mendapatkannya. 29 Hal ini dapat diilustrasikan dengan adanya suatu kurva permintaan dan penawaran dalam ekonomi, misalnya atas benda berupa mobil. Dengan naiknya jumlah permintaan atas mobil tersebut, maka nilai mobil tersebut semakin naik sehingga penawaran makin tinggi.
Yang dimaksud dengan manfaat adalah konsep yang menentukan manfaat dari suatu hal yang dapat memberikan keuntungan bagi pemilik/pengguna hal tersebut. 30
26 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, (Wolters Kluwer Law & Business 2014).[1].
27 ibid.
28 Aida Maysriwigati Mustafa dan Prisca Oktaviani Samosir, `Economic Analysis of Law: Study the Law Purpose in Term of Transition Period Regulation of Rusun Management’ (2019) Vol. 121 Advances in Economics, Business and Management Research.[186].
29 ibid.
Sebagai contoh ilustrasi, terdapatlaptop dan televisi dalam pasar, dalam keadaan pandemi COVID-19. Dengan harga yang relatif sama, pembeli lebih condong membeli laptop daripada televisi untuk dapat menunjang program pemerintah untuk tetap bekerja dari rumah yang mendapat istilah work from home. Berdasarkan hal tersebut, manfaat dari laptop lebih besar daripada televisi pada saat tersebut.
Yang  dimaksud  dengan  efisiensi  berdasarkan  manusia  adalah  konsep menentukan apakah suatu hal dapat digunakan / berjalan secara efektif dengan menggunakan pemikiran manusia yang rasional. 31 Dalam hukum, konsep ini digunakan untuk menentukan apakah suatu aturan berlaku secara efektif atau malah kurang efektif hingga menjadi suatu halangan bagi terjadinya suatu proses hukum (perjanjian jual-beli misalnya) yang berjalan dengan lancar.
Dalam kasus antara pihak KPP dengan Tim Kurator PT. Integra Lestari, hakim mengedepankan kepentingan kreditor separatis setelah upah buruh dan sebelum utang pajak—itupun dengan tetap memperhatikan kreditor lainnya, sehingga pemenuhan piutang tidak ada satupun yang 100%.Bila merujuk pada Pasal 21 KUP jo. 1137 KUHPer, maka putusan hakim tersebut kurang tepat. Namun, dengan memperhatikan asas keadilan maka hakim lebih condong pada konsep manfaat dalam teori EAL dalam memberikan putusan.
Selain kreditor separatis, hakim juga memperhatikan kepentingan kreditor konkuren. Dengan dasar Pasal 189 ayat (3) UU KPKPU hakim membenarkan tindakan kurator yang menyisihkan sebagian harta pailit terlebih dahulu untuk kemudian diberikan kepada kreditor-kreditor konkuren.Bila ditinjau menurut EAL, secara keseluruhan hakim lebih memposisikan diri pada manfaat yang timbul dari berlaku Hukum Kepailitan yaitu memberikan keadilan bagi seluruh kreditor berdasarkan prinsip paritas creditorium dan pari passu pro rata parte.
Dengan demikian, walaupun menurut peraturan perundang-undangan kreditor preferen upah buruh dan utang pajak menduduki prioritas paling tinggi terhadap pelunasan piutangnya dalam kepailitan dan sudah terdapat pengaturan berdasarkan

## 2308 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...
Pasal 3 UU KPKPU sebagai alas hak mengajukan gugatan lain-lain untuk pemenuhan hak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu, dengan pertimbangan asas keadilan dan prinsip kemanfaatan dari teori EAL serta pari passu pro rata parte, maka hakim memutuskan bahwa pajak dalam kasus ini harus mau mengalah terutama kepada kreditor separatis. Tujuannya adalah supaya kreditor separatis tetap dapat melangsungkan bisnis seputar pemberian pinjaman uang supaya ekonomi negara tetap berjalan dengan baik.

## Kesimpulan
Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU mengacu pada prinsip structured creditor , yang kemudian merupakan alas hak bagi kreditor yang kedudukannya berada di atas kreditor separatis preferen seperti buruh dan pajak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dan Pasal 21 UU KUP untuk dapat meminta bagian dari hasil penjualan benda jaminan yang telah berhasil dieksekusi oleh kreditor separatis. Kreditor separatis dalam hal ini diwajibkan untuk memberikan sejumlah yang disebutkan dalam tagihan yang diberikan oleh kreditor preferen tersebut.
Ratio legis adanya pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU diperuntukkan supaya kreditor separatis dalam hal debitornya dalam pailit, tidak kemudian secara penuh menghiraukan pengaturan yang terdapat dalam hukum kepailitan. Secara spesifik, kreditor separatis selain memiliki hak mendapatkan bagian dari penjualan jaminan, juga memiliki kewajiban untuk memenuhi tagihan yang posisi kepentingan berada di atas kreditor separatis. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Hukum Kepailitan, yaitu penyelesaian masalah utang-piutang antara debitor dan kreditor dengan tidak mendiskriminasi kreditor-kreditor tertentu.
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen dalam hal kreditor separatis tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU adalah dengan mengajukan gugatan lain-lain pada Pengadilan Niaga. Mengenai gugatan lain-lain itu sendiri diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU. Gugatan lain-lain dalam hukum kepailitan harus diajukan dengan dasar sengketa yang memiliki kaitan dengan harta pailit.

## Daftar Bacaan

## Buku
Edy Gunawan, Hukum Kepailitan (Cet. Pertama, Cendekia Press 2021).
Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, Hak Istimewa Gadai dan Hipotik (Prenada Media 2005).
Kartini Muljadi, Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan , dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya (Pusat Pengkajian Hukum).
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan (Cet. IV, Kencana Prenada Media Group 2015).
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty 2002).
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika 2017).
Richard A. Posner, Economic Analysis of Law , (Wolters Kluwer Law & Business 2014).
Roy R. Goode, Goode on Commercial Law (LexisNexis Butterworths, 2016).

## Jurnal
Teddy Anggoro , `Parate Eksekusi: Hak Kreditor, yang Menderogasi Hukum Formil’ (2007) Tahun ke-3 No.4 Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Aida Maysriwigati Mustafa dan Prisca Oktaviani Samosir, `Economic Analysis of Law: Study the Law Purpose in Term of Transition Period Regulation of Rusun Management’ (2019) Vol. 121 Advances in Economics, Business and Management Research.

## Skripsi
Adinda Revina Putri Prayindra, Gugatan Lain-Lain Terhadap Aset Pribadi Direksi Perseroan Terbatas ke Dalam Harta Pailit (Skripsi 2017).

## Wawancara
Wawancara dengan kurator Ricardo Simanjuntak, Surabaya, 31 Oktober 2021.

## 2310 Maria Clarisa: Kewajiban Kreditor Separatis...

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
Putusan MA No. 017K/N/2005 tertanggal 15 Agustus 2005.