## DISKURSUS PEMIKIRAN POLITIK ISLAM PRA MODERN

## Mahsun Fuad

## Institut Agama Islam Ngawi

## Abstrak
Berbagai tema pembahasan terkait politik Islam khususnya politik kenegaraannya telah  ramai  dibahas  oleh  para  pakar  pada  masa  pra  modern.  Berbagai  persoalan semisal  proses  terbentuknya  negara,  tata  cara  pemilihan  kepala  negara,  syarat- syarat  kepala  negara,  impeachment,  pemberhentian  kepala  negara,  bentuk pemerintahan, dan tema lainnya telah berhasil dibahas dan mengantarkan berbagai teori politik yang mempengaruhi pemikiran serupa di zaman modern sekarang. Ada  banyak  pendekatan  dan  perspektif  yang  dipakai  untuk  merumuskan gagasan-gagaan mereka. Melihat kepada corak pemikiran yang dikembangkan, al- Baqilani,  al-Mawardi  dan  Ibnu  Khaldun  misalnya,  mereka  memandang  sumber kekuasaan itu berasal dari kontrak sosial. Artinya sumber kekuasaan berasal dari masyarakat. Sementara Ibnu Abi Rabi lebih dekat ditarik kepada teori ketuhanan. Teori  politik  ketuhanan  ini  bisa  dipakai  untuk  melihat  pemikiran  al-Ghazali, yang secara implisit mengatakan bahwa kepala negara itu muqaddas . Kata Kunci: pemikiran politik Islam, pra modern

## A. Pendahuluan
Di  bawah  pemerintahan  Bani  Abbasiyah,  terjadi  pengembangan  Ilmu pengetahuan  yang luar biasa. Kekaguman para rajanya kepada ilmu pengetahuan Yunani  termasuk  filsafatnya  mengantarkan  terjadinya  penerjemahan  Yunani  ke dalam  bahasa  Arab.  Dengan  demikian  perkenalan  para  Ilmuwan  Islam  dengan alam  pikiran  Yunani  makin  meluas  dan  mendalam  yang  pada  waktumya menimbulkan  perhatian  dan  hasrat  di  kalangan  sarjana-sarjana  Islam  untuk mempelajari  masalah-masalah  kenegaraan,  secara  rasional  dan  melahirkan sejumlah  pemikir  Islam  yang  mengemukakan  gagasan  atau  konsepsi  politiknya melalui karya tulis.
Diantara  banyak  sarjana  Islam  yang  menuangkan  gagasan-gagasan  atau teori-teori  politiknya  adalah  Ibnu  Abi  Rabi,  Farabi,  Mawardi,  Ghazali,  Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Khaldun. Tidak ketinggalan pula al-Baqilani, al-Bagdadi dan al-Juwaini.  Mereka  itu  kiranya  bisa  dianggap  sebagai  para  eksponen  yang mempresentasikan  pemikiran  politik  di  dunia  Islam  pra  modern.  Sejauh  mana pemikiran politik Islam pra modern telah berjalan, dapat dipahami dari pemikiran- pemikiran para ilmuwan itu.
Makalah  ini  coba  mengupas  berbagai  pemikiran  politik  Islammasa  pra- modern  ini  dengan  mengambil  beberapa  isu  atau  tema  yang  berkembang  di dalamnya  pada  waktu  itu.  Dengan  mendialogkan  satu  pemikiran  tokoh  dengan tokoh-tokoh  yang  lain  diharapakan  bisa  menghadirkan  pemahaman  yang  tepat terkait isu pemikiran politik terkait.

## B. Proses Terbentuknya Negara
Berdasarkan  kenyataaan  sosial,  manusia  adalah  jenis  makhluk  yang  saling memerlukan untuk mencukupi segala kebutuhannya. Karena itu, antara satu sama lain  saling  membutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan hidup,  yang mendorong mereka  berkumpul  di  suatu  tempat  agar  saling  tolong-menolong  dan memberi. Proses  ini  menurut  Ibnu  Abi  Rabi’  yang  membawa  terbentuk  kota-kota  dan akhirnya  menjadi  negara 1 .Tabiat  manusia  ini  merupakan  ciptaan  Tuhan  yang karena  itu  Dia  menurunkan  aturan  yang  harus  dipatuhi  dan  mengangkat  seorang pemimpin  yang  bertugas  memelihara  peraturan-peraturan 2 .  Dengan  demikian, Rabi’ dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial mengkaitkannya dengan keyakinan dan paham agama. Dan sumber kekuasaan bagi kepala negara  berasal dari Tuhan.
Menurut al-Farabi, kecenderungan untuk bermasyarakat telah mengantarkan pada dua bentuk masyarakat yaitu sempurna dan tidak sempurna. Pada masyarakat sempurna  terbagi  menjadi  tiga  macam  yaitu;  sempurna  besar,  sempurna  sedang dan  sempurna  kecil.  Sebagaimana  Plato  dan  Aristoteles,  al-Farabi  beranggapan bahwa diantara tiga masyarakat tersebut, negara kota merupakan sistem atau pola politik yang sempurna dan terunggul.
Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin  bagi  seseorang  mampu  memenuhi  hajat  hidupnya  sendiri  kecuali berhubungan dengan  orang  lain.  Manusia  itu  kata  al-Ghazali,  diciptakan  oleh Allah  SWT  dengan  tidak bisa  hidup  sendiri.  Ia  butuh  berkumpul  bersama  yang lain  makhluk  jenisnya 3 .  Itulah  sebabnya  Ibnu  Khaldun  berpendapat  organisasi kemasyarakatan bagi umat manusia adalah suatu keharusan 4 .
Urgensi  perlunya  manusia  berkumpul  dan  bekerja  sama  menurut  Rabi, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan primer; makanan, pakaian, tempat tinggal dan  lain-lain 5 .  Sedangkan  menurutal-Ghazali  alasannya  adalah  didasarkan  atas dua  hal,  yakni:  kebutuhan  untuk  mempertahankan  kelangsungan  keturunan  dan untuk  mengadakan  kerja  sama  atau ta’awun 6 .  Pendapat  ini  senada  dengan  yang diuraikan oleh lbnu Khladun. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan merupakan suatu  kemestian  bagi  manusia,  tanpa  eksistensinya  mereka  tidak  akan  sempurna, sebagaimana  kehendak  Allah  menjadikan  mereka  sebagai  khalifah  untuk membangun dunia. 7 Al-Mawardi melihatnya dari sisi penciptaan manusia Manusia adalah  makhluk  lemah  dan  paling  banyak  kebutuhannya,  karenanya  ia memerlukan  kerja  sana  (organisasi) 8 .  Dari  kerja  sama  inilah  lalu  terbentuknya sebuah negara.
1 Ibnu Abi Rabi’, Suluk al Mamalik Fi Tadbir al Mamalik , (Kairo: Dar al Sya’bah, 1970) hlm. 101
2 Ibid ., hlm 102 3 Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin , (Beint: Dar al Fikr. 1975), hlm 1745
4 Ibnu Khaldun, Muqaddimat, (Beirut; Dar al Fikr, tt), hlm. 41
5 Ibnu Abi Rabi', loc.cit
6 Al-Ghazali, loc.cit
7 lbnu Khaldun, op.cit , hlm.42-43.
8 Al-Mawardi, op.cit , hlm.116
Dari  uraian  ini  tampak  para  pemikir  Sunni  sependapat  bahwa  manusia adalah  jenis  makhluk  hidup  yang  mempunyai  kecenderungan  berkumpul  dan bermasyarakat.  Proses  inilah  yang  menjadi  akar  dan  faktorterbentuk  kumpulan disuatu  tempat  tertentu  yang  kemudian  menjelma  menjadi  negara.  Pandangan ini sejalan  dengan  pendapat  Plato  dan  Aristoteles  tentang  asal-usul  negara yang berakar pada tabiat manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk politik. Ia tidak  bisa  mengisolir  diri  dari  lingkungan  masyarakat.  Kesamaan  ini  boleh  jadi adanya  pengaruh  pemikiran  Yunani  kepada  pemikiran  Muslim.  Tapi  tanpanya- pun,  pemahaman  terhadap  realitas  kehidupan  manusia  dan  pemahaman  terhadap ayat-  ayat  al  Qur’an  dan  hadist  tentang  kemasyarakatan  bisa  membawa  mereka berpendapat demikian.
Untuk mendirikan negara menurut Rabi' diperlukan beberapa sendi; 1) harus ada  wilayah;  2)  harus  adarajayang  membimbing,  raja  adalah  orang  yang mendapatkan  keistimewaan  dari  Allah,  ia  mendapatkan  pancaran  Illahi  yang karenanya  rakyat  harus  taat  kepadanya;  3)  adanya  rakyat;  4)  keadilan;  dan  5) pengelolaan  negara,  unsur  ini  merupakan  perwujudan  hubungan  antara  raja  dan rakyat 9 . Sedangkan  al-Mawardi  berpendapat  bahwa  negara  harus  memiliki  unsur- unsur  yaitu; pertama ,  berlandasan  agama; kedua ,  harus  memiliki  raja  yang perkasa, ia adalah imam dan khalifah; ketiga , keadilan yang menyeluruh; keempat , keamanan  negara; kelima ,  wilayah  yang  memiliki  tanah  subur; keenam ,  harapan yang  optimis 10 .  Secara  detail  al-Ghazali  menyebut  unsur-unsur  pertanian, pertambangan, pengembalaan, pemintalan, pembangunan dan politik
sebagai sendi tegaknya negara 11 .
Organisasi
kemasyarakatan
yang dihasilkan oleh manusia, memerlukan wazi’ yang  akan  melaksanakan  kekuasaan  dalam  mengendalikan rakyatdari kezaliman. Begitu besar otoritas seorang wazi’ , karenanyamenurut Ibnu Khaldun  ia  harus  dipilih  dari  kalangan  mereka  sendiri  yang  memiliki  kekuatan dan  wibawa  sehingga  mampu  mencegah  terjadinya  permusuhan.  Lebih  lanjut dijelaskan  bahwadaulah  (negara)  dan Mulk (kekuasaan)  mempunyai  relasi  yang erat dengan umran (peradaban atau masyarakat).
Kaitan keduanya seperti hubungan antara bentuk dan benda, saling berkaitan dan  mengisi.  Suatu  negara  tanpa  peradaban,  sulit  dibayangkan  bagaimana bentuknya,  dan  peradaban  tanpa  negara  dan mulk adalah  tidak  mungkin.  Karena umat manusia menurut tabiatnya haruslah saling membantu (ta'awun) , yang dalam pelaksanaannya  memerlukan  pemegang  kekuasaan (al  wazi') .  Kepemimpinan politik  yang  didasarkan  atas  kekuasaan syariat  atau  kerajaan  adalah  keharusan.
Inilah yng dimaksud dengan daulah 12 .
C. Eksistensi Lembaga Pemerintahan
Berbeda dengan para pemikir Syiah, kebanyakan pemikir politik Sunni tidak menyebut eksistensi imamah sebagai pengganti fungsi kenabian, Al-Baqilani dan Rabi  misalnya,  keduanya  secara  garis  besar  berpendapat  demikian.  Walaupun
9 Ibnu Abi Rabi’, op.cit, hlm. 214 10 Al-Mawardi, op.cit., hlm. 122 11 Al-Ghazali, op.cit, hlm. 1744 12 Ibnu Khaldun, op.cit., hlm. 43
-untuk  yang  terakhir,  beranggapan  bahwa  seorang  pemimpin  harus  ditaati karena dia  secara  implisit  mendapat  mandat  untuk  menjalankan  peraturan yang diletakkan oleh agama 13 .
Secara definitif,  al-Mawardi  menyatakan  bahwaimamah  dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan dunia. Apapun bentuk pemerintahan (imamah), sebenarnya adalah bentuk kekuasaan yamg diberi label  agama 14 .Pernyataan  ini  mengandung  arti  bahwa  seorang  imam  adalah pemimpin agama di satu pihak dan pemimpin politik di pihak lain; sebagaimana ia dijalankan oleh Nabi dan sahabat empat 15 . Al-Mawardi  melihat  bahwa  pembentukan imamah itu  hukumnya  wajib secara ijma', walaupun ia menyadari bahwa hal itu diperselisihkan dalam hal dasar pertimbanganya; akal atau wahyu. Hukum wajib ini masuk katagori fardu kifayah, sebagaimana kewajiban melakukan jihad dan menuntut ilmu. 16
Berbeda  yang  diungkapkan  oleh  al-Mawardi,  al-Juwaini  melihat  dasar pertimbangannya hanya dasar ijma’ an sich. Hal ini karena masalah imamah tidak termasuk dalam prinsip-prinsip al i'tiqad (keyakinan). 17 Pendapat ini kiranya bisa dipahami sebagai sebuah penolakan terhadap teori kepemimpinan menurut Syi’ah Imamiyah,  yang  berpendapat  bahwa  imamah  telah  ditetapkan  oleh Nabi  kepada Ali. 18 Pandangan  ini  didukung  oleh  hasil  penyelidikan  al-Juwaini  mengenai tingkat  kualitas  hadis,  yang  dinilai  tidak  sampai  pada  tingkat  mutawatir,  dengan demikian otoritas kebenarannya menjadi ditolak. Sampai pada kesimpulannya, ia berpendapat  bahwa  pembentukan  imamah  terjadi  didasarkan  ijma',  bukan penunjukan,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  Dinasti  Abbasiyah. 19 Dari  sini,  al- Juwaini  tampak  berfikir  realistik  dengan  mempertimbangkan  keadaan  sosial politik  umat  Islam  saat  itu.  Islam  telah  dianut  oleh  berbagai  suku  bangsa  dan mendiami  hampir  melintasi  tiga  benua  dan  adanya  disintegrasi  politik  daulah Abbasiyah.
Al-Ghazali  juga  berpendapat  bahwa  pembentukan  khilafah  adalah  wajib syar’i.  Dasamya  ijma’  dan  masuk  dalam  katagori  fardu  kifayah.  Konsep  ijma’ menurut al-Ghazali adalah karena konsensus seluruh ulama dan masyarakat awam dalam waktu yang tak terbatas. Di samping ini, ia juga mengatakan alasan bahwa sebagai  implikasi  adanya  bermasyarakat  akan  ditemui  persaingan  dan pertentangan,  Untuk  mengatasinya  diperlukan  penguasa  atau  pemerintah 20 yang akan  mengatur  rakyat.  Pemikiran  ini  mengandung  arti  bahwa  agama  dan  politik, dunia dan akhirat mempunyai kaitan erat yang tak dapat dipisahkan. Lebih lanjut
13 Ann KS Lambton, State and Goverment in Medieval Islam , (London, Oxford University Press, 1981), hlm.73
14 al-Mawardi, al Ahkam al Sultaniyah ,  (Beirut, Dar al Fikr,tt), hlm. 3
15 “Muhammad  Jalal  Sharaf  dan  Ali  Abdul  Muthi’  Ahmad, al  Fikru  al  Siyasi  al  Islami (Iskandariyah, Dar Jami' Misriyyah, 1978), hlm. 297
16 al-Mawardi, loc.cit
17 Dikutip  dalam  J.  Suyuthi  Pulungan, Fiqih  Siyasah;  Ajaran,  sejarah  dan  Pemikiran , (Jakarta, Rajawali Press, 1995), hlm. 233
18 Lambton, op.cit., hlm. 105 19 Suyuthi Pulungan, op.cit.
20 Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, Juz IV. Hlm. 6
ia  mengukuhkan  dengan  mengutip  pendapat  yang  mengatakan  bahwa,  “agama dan penguasa dua saudara kembar”. 21
Dalam kaitan ini, al-Ghazali merumuskan teori hubungan antara agama dan politik  yang  sangat  dekat  dan  saling  bergantung.  Agama  adalah  dasar  dan kekuasaan  politik  adalah  penjaganya  Dengan  demikian  pengangkatan  imam  atau penguasa  wajib  dan  tidak  ada  alasan  untiuk  meningggalkannya. 22 Argumen ini membuktikan  betapa  perlunya  mendirikan  pemerintahan  di  satu  sisi  dan pengadaan  teori  politik  di  sisi  lain.  Paradigma  pemikirannya  didasarkan  pada kenyataan  historis  umat  Islam,  watak  manusia  sebagai  makhluk  sosial  dan karakter  ajaran  Islam  yang  memberi  perhatian  secara  seimbang  kepadaurusan dunia dan akhirat serta keinginan untuk melaksanakan syariat.
Satu hal  yang perlu digarisbawahi dari pemikiran al-Ghazali tentang posisi sejajar politik dan agama, yaitu dikotomi ilmu pengetahun antara ilmu agama dan dunia.  Dalam  hal  ini  politik  masuk  katagori  ilmu  pertama.  Dengan demikian,  ia menempatkannya sebagai masalah agama bukan urusan dunia. 23
Seperti  al-Mawardi  dan  al-Ghazali,  Ibnu  Khaldun  berpendapat  bahwa pembentukan  pemerintahan  Ummah)  dan  pengangkatan  kepala  negara  adalah suatu  keharusan.  Ia  melihat  pembentukannya  dilandasi  atas  petunjuk  syara’ yakni dengan ijma’ dan hukumnya fardu kifayah. 24
Berbeda dengan ulama sebelumnya yang mendasarkan ijma’, Ibnu Taimiyah melihat  bahwa  pembentukan  negara  lebih  didasarkan  pada  upaya  mewujudkan kesejahteraan  umat  Islam  dan  melaksanakan  syari’at.  Penegakan pemerintahan, dengan  demikian  karena  ajaran  agama.  Dibentuknya  pemerintah  dimaksudkan untuk mengabdi kepada Allah. Ia bukan alat untuk mencari kedudukan dan materi. Karena  pentingnya  pemerintahan  maka  “enam  puluh  tahun di  bawah  pemerintah zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa penguasa. 25

## D. Pengangkatan Kepala Negara
Berbeda  dengan  Syiah  yang  beranggapan  pengangkatan  kepalanegara melalui  cara  penunjukan,  mayoritas  pemikir  Sunni  berpendapat  bahwa  dasar pembentukannya  adalah  pemilihan.  Al-Baqilani  bahkan  mempertanyakan keabsahn  dalil  yang  digunakan  oleh  Syi’ah,  yang  menurutnya  tidak  layak  dan cacat makna. 26
Dalam  soal  pengangkatan  kepala  negara,  Ibnu  Abi  Rabi’  cenderung  diam. Karenanya  bisa  dipahami  bahwa  ia  menerima  sistem  yang  berlaku  yaitu  turun temurun. 27 Sedangkan  al-Mawardi  membuat  sistemisasi  menjadi  dua  hal,  yaitu: ahl Ihtiyar dan ahl Imamat . Ahl ihtiyar adalah mereka yang memiliki kualifikasi:
1).  berlaku  adil  dengan  segala  persyaratan  dalam  segala  sikap  dan  tingkah  laku;
21 a1 Ghazali, a1 Iqtishad fi al I’tiqad , (Mesir, Maktabah al Jund, 1972), hlm. 106
22 Ibid 23 Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abdul Muthi Muhammad, al Fikr al Siyasi fi al Islam , (Iskandariyah; Dar al Jami’at al Misriyyah, 1978), h1m.376
24 Ibnu Khaldun, loc.cit , hlm.193
25 ”Ibnu  Taimiyah, al  Siyasah  al  Syar’iyah  fi  Islahi  al  Ra’i  wa  al  Ra’iyat ,  (Beirut,  Daas  al Kutub al 'Arabiyyah, 1966), hlm138-139.
26 Sebagaimana dikutip Lambton, State.., hlm. 78-79
27 Ibid.
2).  berilmu  pengetahuan  yang  mengetahui  siapa  yang  berhak  menjadi  kepala negara  menurut  syarat-syarat  yang  ditentukan;  3).  Memiliki  wawasan dan kearifan. 28 Ahl  ihtiyar akhimya  disebut ahl  hal  wal  aqdli yang  mempunyai tugas mengadakan  penelitian  lebih  dahulu  terhadap  kandidat  kepala  negara.  Jika telah memenuhi syarat maka ia diminta kesediaannya, lalu baru ditetapkan. Proses pengangkatan  kepala  negara  merupakan  persetujuan  dua  belah  pihak. Dengan demikian,  al-Mawardi  telah  merumuskan  teori  kontrak  sosial  dalam sistem ketatanegaraan jauh sebelum sarjana Barat merumuskan ini. 29
Mengenai adanya dua kepala negara atau pemerintahan, para pemikir sunni (al-Baqilani dan al-Mawardi) sepertinya sepakat menolaknya. Motif penolakannya ini secara implisit untuk menentang pemerintahan bani Fathimiyyah  yang  Syi’ah di  Mesir  dan  Bani  Umayyah  di  Spanyol,  yang  keduanya  dianggap sebagai kekuatan politik yang membahayakan Bagdad.
E. Syarat Kepala Negara
Al-Baqilani  dan  al-bagdadi  membuat  persyaratan  yang  hampir  sama  untuk pemegang  jabatan  khalifah  yaitu:  1).  berilmu  pengetahuan,  minimal  mengetahui undang-undang;  2).  Bersikap  jujur  dan  saleh;  3).  Bertindak  adil  dalam menjalankan  tugas  dan  mampu  mengelola  administrasi;  4).  Berasal  dari Quraiys. Untuk  syarat  terakhir  ini  al-bagdadi  menyatakan  keterangannya bahwa “kelompok  kami  mempertahankan  bahwa  syariat  menetapkan  Quraiys sebagai yang berhak memimpin. 30
Ibnu  Abi  Rabi’  mengajukan  enam  syarat  yaitu:  1).  kebapakan  dan  berasal dari keluarga raja; 2). punya cita-cita besar; 3). berpandangan kokoh; 4). tangguh dalam  menghadapi  kesulitan;  5).  memiliki  harta  yng  banyak,  6).mempunyai pembantu  yang  berloyalitas  tinggi. 31 Walaupun  Rabi  tidak  mensyaratkan  kepala negara  harus  Quraiys,  secara  implisit  -terlihat  pada  syarat  yang  pertama,  ia lebih menyetujui  pemerintahan  monarki  (dan  ini  sebagai  legitimasi  atas keberadaan Bani Abbasiyah).
Yang dapat menjadi kepala negara utama menurut al-Farabi adalah anggota masyarakat  yang  sempurna,  dari  kelas  tertinggi  yang  mempunyai  pembantu- pembantu  pilihan  dari  kelas  yang  sama.  Mengenai  pengangkatan  kepala  negara, al-Farabi  berpendapat  sebaiknya  kepala  negara  diadakan  dahulu  baru  kemudian rakyatnya. Terlihat bahwa al-Farabi tidak menginginkan untuk memperbaiki pola atau  situasi  politik  yangadaakan  tetapi  membayangkan  untuk mencetak  negara yang sama sekali baru dan dari awal. 32
Sementara  al-Mawardi  membuat  kualifikasi  kepala  negara  yaitu:  harus berlaku  adil  dengan  segala  persyaratan,  berilmu  pengetahuan  agar  mampu berijtihad, sehat pendengaran dan penglihatan serta lisan, memiliki anggota tubuh yang  sempurna,  berwawasan  luas,  mempunyai  keberanian,  dan  dari  keturunan
28 Al-Mawardi, op.cit., hlm. 5-6
29 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran , (Jakarta;UI Press, 1993), hlm. 67-69.
30 Lihat Lambton, State . hlm.79-80
31 Muhammad Jaja Syaraf dan Ali Abdul Muthi' Muhammad, al Fikru.. , hlm. 219
32 Munawir Syadzali, op.cit ., hlm. 55
Quraiys. 33 Syarat terakhir  ini berdasarkan pada nash dan ijma’  yang terjadi pada pertemuan Tsaqifah bani Saidah, yang terakhir dengan terpilihnya Abu Bakar.
Dengan  demikian  al-Mawardi,  khususnya  dengan  melihat  syarat  terakhir, kelihatan  bertujuan  mempertahankan  dan  mengamankan  kekuasaan  politik  Bani Abbasiyah,  yang  waktu  itu  mendapat  tantangan  dari  Bani  Fathimiyyah  yang Syi’ah.  Bahkan  bisa  dikatakan  bahwa  kitab  al  Ahkam  al  Sultaniyyah dikarangsebagai salah satu faktor penghambat jatuhnya Bani Abbasiyah. 34
Adapun  Al-Ghazali  mengajukan  sepuluh  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh kepala negara, diantaranya; dewasa, berakal, sehat pendengaran dan penglihatan, merdeka  dan  dari  Quraiys.  Al-Ghazali  tidak  mensyaratkan  berilmu  tinggi, tetapi yang terpenting adalah cukup berbudi pekerti luhur dan wara’. 35
Sementara  Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pejabat kepala pemerintahan harus memiliki kekuatan dan integritas. Ia tidak mensyaratkan keturunan Quraiys sebagai mana para pendahulunya, alasannya karena masalah ini perselisihkan. 36 Mengenai  syarat  ini,  Ibnu  Khadun  melakukan  rasionalisasi.  Pada Kesimpulannya,  syarat  keturunan  Quraiys  harus  dipahami  sebagai  simbolis, aitinya kepemimpinan umat Islam bukan monopoli
Quraiys. 37 F. Pemberhentian Kepala Negara
Para Juris Sunni tidak "membicarakan bagaimana
mekanisme pemberhentian kepala negara. Mereka hanya membahas kemungkinan- kemungkinan ini terjadi.
Menurut  al-Baqilani,  kemungkinan  yang  menyebabkan  pemberhentian kepala  negara  adalah  :  1).  Tidak  jujur,  berbuat.bid’ah  dan  tidak  adil;  2).  Lemah fisik  dan  mental;  3).  Kehilangan  kebebasan  karena  ditawan  oleh  musuh.  Syarat- syarat  ini  menurut  al-bagdadi  berimplikasi  pada  dua  hal  yaitu  pemecatan atau mempertahankannya. 38
Apabila kepala negara melaksanakan dan menjamin hak-hak rakyat, berarti ia telah melaksanakan dan memelihara hak-hak Allah. Konsistensi kepala negara mewujudkan  hak  ummat  dan  Allah,  menurutal-Mawardi  menyebabkan  rakyat wajib  mentaati  dan  membelanya  selama  tidak  berubah.  Dan  jika  ia  mengingkari tanggung  jawab  (menjadi  fasik),  ia  harus  menanggalkan  jabatannya  dan  tidak boleh mengambilnya kecuali dengan kontrak baru. 39
Kepala negara yang diangkat melalui pemilihan tidak boleh diberhentikan kecuali  ada  suatu  peristiwa  atau  perubahan  sesuatu  dalam  dirinya,
33 “al-Mawardi, op.cit., hlm. 6 34 ”Lihat  Lambton, op.cit hlm.  89  dan  Rosenthal, Polityik  Thought  in  Medieval  Islam , (London; Cambridge University Press, 1962), hlm 27
35 “Dikutip dari al Tibr Masbuk karya al-Ghazali oleh Muhammad Jalal Syaraf, op.cit., hlm.
393 36 Qamaruddin, Pemikiran  Politik  Ibnu  Taimiyyah ,  terj.  Anas  Mahyuddin  (Bandung; Pustaka, 1983), hlm 249
37 Ibnu Khaldun, op.cit, hlm. 194
38 Lihat lebih jauh Lambton, op.cit., hlm. 74
39 Al-Mawardi, op.cit., hlm. 20
diantaranya fasik  dan  fajir  demikian  menurutalJuwaini.  Begitu  jugapemecatan bisaterjadibila ia tidak mampu lagi memikul tanggung jawab kedudukannya.

## G. Sumber dan Bentuk Pemerintahan
Melihat  kepada  corak  pemikiran  yang  dikembangkan,  al-Baqilani,  al- Mawardi  dan  Ibnu  Khaldun  termasuk  katagori  pemikir  politik  yang  melihat sumber kekuasaan berasal dari kontrak sosial. Artinya sumber kekuasaan berasal dari  masyarakat.  Sementara  Ibnu  Abi  Rabi  lebih  dekat  ditarik  kepada  teori ketuhanan.  Hal  ini  didasarkan  pada  pendapatnya  bahwa  Allah  mengangkat penguasa-penguasa  bagi  masyarakat,  dari  golongan  yang  mendapat  pancaran Illahi.  Teori  politik  ketuhanan  ini  bisa  dipakai  untuk  menilai  pemikiran  al- Ghazali, yang secara implisit mengatakan bahwa kepala negara itu muqaddas . 40
Sementara mengenai bentuk pemerintahan, Rabi’ beranggapan bahwa  yang ideal adalah bentuk monarki, dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Begitu juga al-Ghazali, dia. lebih condong kepada bentuk pemerintahan  ini. Dan sepertinya  dengan  melihat  kenyataan  penolakan  mereka  kepada  doktrin  politik Syiah dan Khawarij, kebanyakan pemikir pra modem setuju bentuk pemerintahan monarki. 41
Berbeda dengan kebanyakan pemikir, Ibnu Khaldun melihat bahwa undang- undang-lah  yang memberi corak kepada sistem pemerintahan.  Karenanya  bentuk pemerintahan  memungkinkan  bercorak al  mulk  al  thabi’iy , al  mulk  siyasi dan khilafah atau imamah . 42 Dari ini kelihatan bahwapemikiran politik Ibnu Khaldun tentang bentuk pemerintahan tidak  ‘ekstrim’, dengan tidak mengambil salah satu bentuk  pemerintahan  yang  sedang  berlangsung  pada  masa  itu.  Dan  ini berarti kemajuan pemikiran politik yang luar biasa.
H. Penutup
Demikian  dinamika  pemikiran  politik  Islam  pada  masa  pra  modern  telah berjalan. Berbagai tema pembahasan terkait politik khususnya politik kenegaraan telah ramai dibahas oleh para pakar pada  waktu  itu. Persoalan persoalan  semisal proses  terbentuknya  negara,  tata  cara  pemilihan  kepala  negara,  syarat-syarat kepala negara, impeachment, pemberhentian kepala negara, bentuk pemerintahan, dan  tema  lainnya  telah  berhasil  dibahas  dan  mengantarkan  berbagai  teori  politik yang mempengaruhi pemikiran serupa di zaman modern sekarang.
Ada  banyak  pendekatan  dan  perspektif  yang  dipakai  untuk  merumuskan gagasan-gagaan mereka. Melihat kepada corak pemikiran yang dikembangkan, al- Baqilani,  al-Mawardi  dan  Ibnu  Khaldun  misalnya,  mereka  memandang  sumber kekuasaan itu berasal dari kontrak sosial. Artinya sumber kekuasaan berasal dari masyarakat. Sementara Ibnu Abi Rabi lebih dekat ditarik kepada teori ketuhanan. Hal  ini  didasarkan  pada  pendapatnya  bahwa  Allah  mengangkat  penguasa- penguasa  bagi  masyarakat,  dari  golongan  yang  mendapat  pancaran  Illahi.  Teori politik ketuhanan ini bisa dipakai untuk melihat pemikiran al-Ghazali, yang secara implisit mengatakan bahwa kepala negara itu muqadd
40 Teorisasi  ini  didasarkan  pada  pemikiran  pada  buku  Krenenbur'g  dan  TK. Sabaruddin, Ilmu Negara Umum , (Jakarta; Pradnya Paramita, 1986). hlm. 9
41 Suyuthi Pulungan, op.cit ., hlm.268
42 Ibnu Khaldun, op.cit , hlm 190

## Daftar Pustaka
Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin , Beirut: Dar al Fikr, 1975 Al-Mawardi , al Ahkam al Sultaniyah , Beirut, Dar al Fikr, tt Ann  KS  Lambton, State  and  Goverment  in  Medieval  Islam ,  London, Oxford University Press, 1981
Ibnu  Abi  Rabi’, Suluk  al  Mamalik  fi  Tadbir  al  Mamalik ,  Kairo:  Dar  al Sya’bah, 1970
Ibnu Khaldun, Muqaddimat , Beirut; Dar al Fikr, tt
Ibnu Taimiyah, al Siyasah al Syar’iyah fi Islahi al Ra’i wa al Ra’iyat , Beirut;Dasr al Kutub al ‘Arabiyyah, 1966
J.  Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah;  Ajaran,  sejarah  dan  Pemikiran ,  Jakarta, Rajawali Press, 1995
Krenenburg  dan  TK.  Sabaruddin,  Ilmu  Negara  Umum,  Jakarta;  Pradnya Paramita, 1986
Muhammad  Jalal  Sharaf  dan  Ali  Abdul  Muthi’  Ahmad, al  Fikru  al  Siyasi  al Islami ,Iskandariyyah,Dar Jami” Misriyyah,1978
Munawir  Sjadzali. Islam  dan  Tata  Negara:Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran , Jakarta, UI Press, 1993
Qomaruddin, Pemikiran  Politiklbnu  Taymiyyah, terj.  Anas  Mahyuddin,  Bandung, Pustaka, 1983
Rosenthal, Political  Thought  in  Medieval  Islam ,  London,  Cambridge  University Press, I962