## PEMBENTUKAN CITRA NEGATIF CALON PRESIDEN JOKO WIDODO JELANG PEMILIHAN PRESIDEN 2019

## THE BUILD OF A PRESIDENTIAL CANDIDATE JOKO WIDODO’S NEGATIVE IMAGE ON THE APPROACHING 2019 PRESIDENTIAL

## ELECTION

## Ali Kusno
Kantor  Bahasa  Kalimantan  Timur
Jalan  Batu Cermin  25, Sempaja  Utara,  Samarinda, Kalimantan  Timur Pos-el:  ali.kusno@kemdikbud.go.id
*) Naskah diterima: 26 September 2019; direvisi: 15 November 2019; disetujui: 3 Desember 2019

## Abstrak
Penelitian tersebut merupakan penelitian pembentukan citra negatif pasangan calon presiden Jokowi-Ma’ruf Amin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.  Data dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  dokumen. Beragam persepsi negatif yang disematkan kepada Jokowi. Berbagai serangan negatif tersebut sebagai bentuk perlawanan atas berbagai prediksi yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden petahana Jokowi dan Ma’ruf Amin akan menjadi pemenang Pilpres 2019 mengalahkan pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Berbagai isu negatif disebarkan untuk menurunkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf. Isu yang menyerang Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 adalah Jokowi  seorang  PKI dan  pembangunan  infrastruktur  yang  hanya  untuk kalangan  berada. Jokowi mendapat serangan bahwa pro terhadap asing dan aseng. Pada masa kampanye Pilpres 2019,  Jokowi  banyak  diserang  dengan  isu  LGBT  dan  harga  pangan  yang  naik.  Apabila dicermati, penggunaan berbagai isu negatif tersebut terbukti mampu menggerus peta suara pasangan Jokowi-Ma’ruf. Hanya saja penggunaan berbagai isu negatif untuk menyerang pihak lain sangat berbahaya dan terbukti memecah belah masyarakat.
Kata kunci :  citra negatif,  pilpres,  Jokowi

## Abstract
The research was a research about the building of a negative image of presidential and vice presidential  candidates, Jokowi-Ma’ruf  Amin.  About the  building of  a  negative image  of presidential  and  vice  presidential  candidates,  Jokowi-Ma’ruf  Amin  uses  descriptive qualitative  research  methods.  Data  and  data  sources  used  in  this  study  are  documents. Various  negative  images  were  pinned  to  Jokowi.  These  negative  images  are  a  form  of resistance  against  various  predictions  stating  that  the  incumbent  presidential  candidate and vice presidential candidate, Jokowi and Ma’ruf Amin, will be the winners of the 2019 presidential election defeating Prabowo and Sandiaga Uno. Various negative issues were spread  to  reduce the  electability  of  Jokowi-Ma’ruf.  The  issues that  bombarded  Jokowi  in 2014 and 2019 presidential Jokowi was accused of being too soft on foreigners and ‘aseng’. During the 2019 presidential election campaign, Jokowi was also attacked with the issues of LGBT and the rise of food prices. The use of various negative issues has proven to erode Jokowi-Ma’ruf’s  electoral  map.  The  imposition  of  various  negative  issues  to  attack  other parties is very dangerous and is proven to disrupt the community.
Keywords: negative image, presidential election, Jokowi

## PENDAHULUAN
Gelaran Pemilihan Presiden 2019 sudah selesai  dengan  ditetapkannya  calon  presi- den Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang dengan mengalahkan pasangan capres  Prabowo  Sandiaga  Uno.  Kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2019 cukup memicu adanya pertentangan di masyara- kat. Masyarakat Indonesia seolah terpecah menjadi dua kubu.
Isu SARA berkembang di masyarakat. Besarnya pertentangan dalam Pemilu 2019 merupakan akumulasi pertarungan politik kedua  kubu  sejak  Pemilihan  Umum  2014, antara  pasangan  Jokowi  dan  Jusuf  Kalla dengan Prabowo dan Hatta Rajasa. Dalam Pemilu  tersebut  dimenangkan  pasangan Jokowi Kalla.
Kontestasi  politik  sebelum  Pemilihan Presiden  sudah  memanas  sejak  Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, antara pasangan Anis Sandi dan Ahok Djarot. Gaya politik dalam Pilkada DKI Jakarta dengan banyak meng- gunakan isu SARA cukup membelah publik. Sisa-sisa  panasnya  politik  Pilkada  DKI Jakarta terbawa ke dalam Pilpres 2019.
Pada  masa  kampanye,  berbagai  isu negatif saling menyerang antara capres satu dengan lainnya. Salah satu pasangan capres yang paling banyak diterpa serangan kam- panye  negatif,  dilakukan  terhadap  capres Joko Widodo.
Berdasarkan  penelitian  berbagai  lem- baga  survei  tentang  terpaan  isu  negatif membuat elektabilitas suara capres Jokowi Ma’ruf turun. Dalam perkembangannya, per- olehan  suara  pasangan  Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi selisihnya tidak lebih dari  lima  persen.  Hal  itu  sedikit  banyak dipengaruhi oleh berbagai isu negatif yang dialamatkan terhadap capres Jokowi.
Direktur  Eksekutif  Para  Syndcate  Arie Nurcahyo  menyebut  tren  elektabilitas  pa- sangan  Joko  Widodo-Ma’ruf  Amin  meng-
alami penurunan. Sementara tren pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cenderung naik.
Awalnya, Arie menjelaskan kesimpulan tren elektabilitas ini diambil melalui bebe- rapa lembaga survei yang dirilis sejak pene- tapan nama cawapres, yaitu pada Agustus hingga November 2019. Pasangan Jokowi- Ma’ruf trennya  menurun karena  beberapa faktor. Tren keduanya dari beberapa lemba- ga  survei  cenderung  elektabilitas  capres stagnan,  tetapi kalau  dikumpulkan  semua hasil survei dan ditarik regenerasi linier tren gradien,  untuk  Jokowi-Ma’ruf  gradiennya negatif itu minus. Secara umum, pergerakan Jokowi-Ma’ruf trennya menurun sedangkan untuk Prabowo-Sandi itu trennya justru naik walaupun tipis.
Ada fenomena naiknya jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided votters ). Fenomena ini menarik untuk dicari penyebabnya.  Setelah  ditarik  garis  lurus dari  beberapa  survei  terbaca,  undecided votters itu naik, ini menarik apakah ini yang memilih  Jokowi  ragu  atau  separuh  suara- nya  memilih  Prabowo-Sandi  atau  yang lainnya. Arie kemudian merinci faktor yang membuat  Jokowi-Ma’ruf  menurun.  Salah satunya adalah karena strategi pemenangan Jokowi-Ma’ruf dinilai  monoton dan  terka- dang  terhanyut  dengan  permainan  politik lawan yang cenderung memainkan wacana retorika.
Pertama, strategi pemenangan Jokowi- Ma’ruf cenderung monoton dan ter-branding status quo sehingga banyak wacana retorika dimainkan  dari  Jokowi-Ma’ruf  cenderung reaktif  dan  responsif.  Jokowi  juga  dinilai cenderung hanyut dengan permainan narasi kubu lawan dengan timbulnya pernyataan genderuwo,  sontoloyo.
Hal  itu  mengakibatkan  kampanye  be- lum terfokus. Selain itu, Arie menilai belum ada  pembagian  peran  antara  Jokowi  dan
Ma’ruf Amin. Figur Ma’ruf juga dinilai Arie belum  bisa  menambahkan  elektabilitas Jokowi.  Pasangan  Prabowo-Sandi  yang dinilai trennya naik karena mengambil ke- untungan dari petahana dengan melakukan serangan-serangan, kemudian diladeni oleh pihak  lawan  (Putri,  2018).  Penelitian  ini mengungkapkan upaya berbagai pemben- tukan citra negatif pasangan calon presiden Jokowi-Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, sangat menarik  untuk  mengungkapkan  berbagai citra  negatif  yang  ditujukan  kepada  pa- sangan calon presiden Jokowi Ma’ruf.

## TEORI
Teks berbagai pemberitaan merupakan sebuah  wacana.  Menurut  Purbani  (2009:1) istilah  wacana  memiliki  pengertian  yang beragam tergantung pada konteks apa yang tengah digunakan  untuk memperbincang- kannya.  Secara  umum  wacana  dimengerti sebagai  pernyataan-pernyataan.  Dalam ranah lingusitik, wacana dipahami sebagai unit kebahasaan yang lebih besar daripada kata  atau  kalimat,  yang  dapat  melibatkan satu atau lebih orang. Jadi, sebuah pidato, dialog,  polemik,  perdebatan,  percakapan atau perbincangan dapat dikategorisasikan sebagai sebuah wacana.
Crystal  dan  Cook  dalam  Nunan  (Pur- bani, 2009:2) mendefinisikan wacana sebagai unit  bahasa  lebih  besar  daripada  kalimat, sering berupa satuan yang runtut/koheren dan memiliki tujuan serta konteks tertentu, seperti ceramah agama, argumen, lelucon, atau cerita. Nunan melihat unsur-unsur ke- runtutan  dan  koherensi  sebagai  hal  yang penting  untuk  menilai  sebuah  wacana. Lubis (Purbani, 2009:2) mendefinisikan wa- cana sebagai kumpulan pernyataan-pernya- taan yang ditulis, diucapkan, atau dikomu- nikasikan  dengan  menggunakan  tanda- tanda.
Istilah wacana yang digunakan dalam Critical  Discourse  Analysis (CDA)  salah satunya dikembangkan ahli linguistik sosial seperti Norman Fairclough. Analisis wacana kritis  Model  Fairclough  menempatkan wacana  atau  penggunaan  bahasa  sebagai praktik  sosial;  wacana  atau  penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu; wacana yang dihasilkan berbentuk  sebuah genre  tertentu  (Ahmadi F.,  2014:255).  Apabila  dikaitkan  dengan penelitian ini, analisis wacana kritis Model Fairchlough  menempatkan  wacana  atau penggunaan bahasa tentang pembentukan citra negatif terhadap calon presiden Jokowi Ma’ruf  sebagai  praktik  sosial.  Penafsiran wacana ini tidak bisa dilepaskan dari kon- teks sosial budaya masyarakat Indonesia.
Analisis wacana kritis model Fairclough dikenal dengan sebutan analisis tiga dimen- si. Analisis tiga dimensi ini ialah 1) analisis tekstual  (level  mikro)  adalah  analisis deskriptif terhadap dimensi teks; 2) analisis praktik wacana (level meso) adalah analisis interpretatif terhadap pemproduksian, pe- nyebaran, dan pengonsumsian wacana, ter- masuk  intertekstualitas  dan  interdiskur- sivitas;  3)  analisis  sosiokultural  (level makro) adalah analisis eksplanatif terhadap konteks  sosiokultural  yang  melatar- belakangi  kemunculan  sebuah  wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014:255).
Penerapan analisis wacana kritis sudah banyak  dilakukan.  Beberapa  penelitian yang  relevan  dengan  penelitian  tersebut sebagai berikut. Pertama, penelitian Analisis Wacana Pembentukan Stereotip Pemerintah oleh HTI (Kusno  dkk.,  2017).  Dalam  penelitian tersebut, hasil analisis wacana kritis terha- dap teks berita dalam tabloid Al Islam yang dimuat dalam laman terdapat temuan ter- kait  upaya  pembentukan  stereotip  negatif tentang pemerintah seperti ketidakmampu- an  pemerintah,  sistem  ekonomi  liberal,
keberpihakan  pemerintah  pada  kapitalis, politik  transaksional,  dan  keberpihakan pemerintah pada asing. Berbagai serangan terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah dilakukan  berulang-ulang  sehingga  mem- bentuk stereotip negatif tentang pemerintah. Berbagai kondisi  tersebut yang  mendasari HTI  menawarkan  solusi  perlu  penerapan Syariat  Islam  dan  perlunya  pemimpin muslim yang bertaqwa. Solusi yang disaji- kan  HTI  membangun  stigma  positif  ter- hadap garis perjuangan HTI.
Kedua,  penelitian  Analisis  Wacana Percakapan  Warga  dalam  Grup  Facebook Bubuhan Samarinda: Identifikasi Potensi Konflik Sosial (Kusno,  2017).  Hasil  penelitian  me- nunjukkan  bahwa  adanya  potensi  konflik bernuansa  SARA  yang  didominasi  faktor kesukuan. Hal itu didukung oleh tingginya primordialisme warga.  Munculnya propa- ganda bahwa suku tertentu harus disegani. Adanya provokasi antara suku asli dengan pendatang yang lebih banyak dipicu kecem- buruan sosial. Terbentuknya stigma bahwa pendatang menjadi biang masalah di Kota Samarinda  karena  hanya  mengeksploitasi kekayaan  Kalimantan.  Potensi  kekerasan menguat  karena  keberadaan  organisasi massa yang mendasarkan pada kesukuan.
Berdasarkan  hasil  dua  penelitian  ter- sebut menunjukkan bahwa analisis wacana kritis Model Fairclough mampu mengung- kapkan pemaknaan wacana yang berbeda. Analisis  wacana  kritis  Model  Fairclough mampu  menempatkan  wacana  atau  peng- gunaan  bahasa  sebagai  praktik  sosial  dan terbukti  mampu  mengungkapkan  pemak- naan secara lebih menyeluruh dari berbagai sudut pandang.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif me-
rupakan  prosedur  penelitian  yang  meng- hasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  dan  lisan  tentang  sifat  individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994:6).
Objek  penelitian  ini  adalah  berbagai pemberitaan  dan  pernyataan  beberapa  to- koh tentang upaya pembentukan citra nega- tif capres Jokowi-Ma’ruf. Data dan sumber data yang  digunakan dalam  penelitian ini berupa  dokumen.  Sumber  data  dokumen yaitu berbagai pemberitaan di media massa. Sedangkan teknik analisa data mengguna- kan model interaktif, seperti yang dikemu- kakan  Miles  &  Huberman  (2007:19—20), yang  terdiri  dare  tiga  komponen  analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarik- an simpulan atau verifikasi. Aktivitas ketiga komponen  itu  dilakukan  dalam  bentuk interaktif  dengan  proses  pengumpulan data.

## PEMBAHASAN
Pasangan  calon  presiden  petahana Jokowi  dan  Ma’ruf  Amin  diprediksi  men- jadi  pemenang  Pilpres  2019  mengalahkan pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Ber- bagai upaya dilakukan untuk mengalahkan pasangan  Jokowi-Ma’ruf.  Berbagai  isu negatif  dihembuskan  untuk  menurunkan elektabilitas  Jokowi-Ma’ruf.  Berikut  ini analisis  wacana  kritis  tentang  deretan  isu negatif  yang  ditujukan  kepada  pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Berdasarkan  analisis  tekstual  (analisis mikro)  berikut  ini  beragam  isu  negatif seperti yang dimuat dalam berbagai media.

## 1. Jokowi  Anti-Islam  dan  Ulama
Sejak kasus penistaan agama yang me- libatkan Ahok, Jokowi dipersepsikan anti- Islam dan ulama. Persepsi tersebut dibentuk karena  ada  kesan  bahwa  Presiden  Jokowi melindungi Ahok. Sejak itu, semakin diben-
tuk persepsi bahwa Jokowi anti-Islam dan ulama.
(1) “Banyak  sekali  isu  ke  saya.  Kriminalisasi ulama, anti-Islam. Loh, loh. Saya tiap hari, tiap  minggu  masuk  pondok  pesantren dengan ulama. Hari santri yang buat Perpres saya. Kok dibilang antiulama, anti-Islam?” ujarnya  saat  membagikan  sertifikat  tanah bagi  warga  Pondok  Cabe,  Tangerang Selatan, Jumat (25/1/2019).
Menurutnya, narasi-narasi negatif tersebut sebetulnya  tidak  masuk  akal  karena  fakta berbicara  sebaliknya.  Kendati  demikian, katanya, masih saja ada sebagian masyarakat yang memercayai isu tersebut.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak  anti-Islam.  Ia  menyebutkan  kalau tudingan dirinya anti-Islam justru bertolak belakang  dengan  posisinya  yang  dekat dengan ulama dan tokoh-tokoh besar agama Islam.
“Bolak-balik  kayak  gitu  kalau  gampang percaya, termakan, bahaya sekali. Ini hanya tujuan politik, bukan yang lain-lain. Jangan ajarkan  masyarakat  hal  yang  tidak  logis,” ulasnya (Fadillah, 2019).
Jokowi dituduh  melakukan kriminali- sasi terhadap ulama dan anti-Islam. Menurut penuturan  Jokowi,  dirinya    tiap  minggu masuk  pondok  pesantren  dengan  ulama. Jokowi pun membuat Perpres tentang Hari Santri.  Jokowi  beranggapan  narasi-narasi negatif  tersebut  sebetulnya  tidak  masuk akal karena fakta berbicara sebaliknya. Sa- yangnya, masih saja ada sebagian masyara- kat  yang  memercayai  isu  tersebut.  Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak anti-Islam. Tudingan Jokowi anti-Islam justru bertolak belakang  dengan  posisinya  yang  dekat dengan ulama dan tokoh-tokoh besar agama Islam.  Sebaliknya,  kubu  Prabowo  juga  di- untungkan dengan adanya politik identitas
seperti  penyematan  gelar  ulama  pada Sandiaga Uno.
Prabowo-Sandi  juga  diuntungkan  de- ngan pembelahan suara masyarakat dalam konteks sentimen agama. Jadi, berhasil sim- bolik politik identitas dan tugas utamanya bisa  mengambil  keuntungan  elektoral ketika ada pembelahan sentimen agama, itu menguntungkan elektoralnya kubu Prabowo- Sandi (Putri, 2018).

## 2. Jokowi Seorang PKI
Isu  yang menyerang  Jokowi pada  Pil- pres 2014  dan 2019 salah  satunya dituduh sebagai  seorang  PKI.  Jokowi  dituduh sebagai  anak  keturunan  PKI.  Seperti  di- ketahui  bersama,  PKI  merupakan  partai yang dilarang setelah serangkaian peristiwa berdarah G 30 S PKI. Masyarakat Indonesia sudah  pasti  trauma  dengan  peristiwa  ter- sebut.  Pembentukan  opini  bahwa  Jokowi sebagai keturunan PKI tentu memunculkan kekhawatiran akan tumbuhnya lagi PKI di Indonesia. Berikut ini pemberitaan seputar mempersepsikan  Jokowi  sebagai  seorang PKI.
(2) Isu ini telah berkembang sejak pemilu 2014. Berkali-kali Jokowi menunjukkan kekesalan akan isu ini dan berkali-kali pula Jokowi me- minta agar tidak ada orang yang menyebar- kan kabar bohong tersebut.
Paling  parah, Jokowi  menceritakan  bahwa ada  sebuah  foto  dirinya  berada  di  podium bersama Ketua PKI D. N. Aidit yang sedang berpidato  pada  1955.  Foto  itu  menurut Jokowi banyak tersebar di media sosial. “Saya lihat sampai geleng-geleng. Saya lahir saja belum,  kok,  ada  di  podium  D.  N.  Aidit. Astaghfirullah. Ampun ya Allah. Sabar. Ini baru satu gambar. Belum gambar lain,” kata Jokowi  di  Samarinda,  Kalimantan  Timur, Kamis, 25 Oktober 2018 (Nurita, 2018).
Isu  tersebut  telah  berkembang  sejak pemilu 2014. Berkali-kali Jokowi menunjuk- kan kekesalan akan isu tersebut dan berkali- kali  pula  Jokowi  meminta  agar  tidak  ada orang  yang  menyebarkan  kabar  bohong tersebut. Jokowi pun menceritakan bahwa ada sebuah foto dirinya berada di podium bersama Ketua PKI D.N. Aidit yang sedang berpidato  pada  1955.  Foto  itu  menurut Jokowi  banyak  tersebar  di  media  sosial. Menurut  pengakuan  Jokowi,  dirinya  sam- pai  geleng-geleng  heran  dengan  gambar tersebut.

## 3. Infrastruktur  Hanya  untuk  Orang Kaya
Pada  awal  pemerintahan  Presiden Jokowi  lebih  menekankan  pada  sektor infrastruktur.  Keunggulan  Jokowi  dalam infrastruktur  berusaha  dibalik  dengan membuat narasi bahwa infrastruktur hanya untuk  kalangan  berada.  Masyarakat  kecil tidak ikut merasakan manfaat pembangun- an berbagai infrastruktur. Berikut ini pem- beritaan  yang  mengungkapkan  tanggapa negatif  terhadap  program  insfrastruktur yang digalakkan Jokowi. Berikut pemberi- taan  terkait  pembentukan  persepsi  bahwa pembangunan  infrastruktur  hanya  untuk kepentingan orang kaya.
(3) Bekas Menteri Koordinator Bidang Kemari- timan Rizal  Ramli mengkritik  dalam 4,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang selalu  membanggakan proyek infrastruktur.
Meski  pembangunan  infrastruktur  di  era Presiden Jokowi memang all  out,  tapi Rizal Ramli menyebut  hal  tersebut  malah berdampak  negatif.  “Satu  proyek  dia kunjungi delapan kali sudah kayak mandor saja. Memang banyak kemajuan secara fisik, tapi meninggalkan trauma tiga ‘O’,” kata Rizal  Ramli dalam  diskusi bareng  Aliansi
Pengusaha Nasional DKI di Hotel Century, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
O  pertama,  menurut  Rizal Ramli, adalah Over Supply karena pembangunan dengan dana  yang  jor-joran.  Sedangkan O  kedua adalah  Over Price  karena  yang  melaksa- nakan  pembangunan  infrastruktur  adalah Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  BUMN. “BUMN sudah biasa markup 30 sampai 50 persen,” ucapnya.
Sementara O ketiga adalah Over Borrowing. “Ketiga karena pada dasarnya BUMN gak punya uang akhirnya terjadi over borrowing. Jadi mau tak mau disubsidi dari APBN dan BUMN  harus  meminjam,”  ujarnya sehingga,  kata  Rizal Ramli,  peningkatan pinjaman  perusahaan  BUMN  dalam  4,5 tahun  terakhir  naik.  Di  masa  mendatang, menurut  dia,  seharusnya  tidak  ada  lagi proyek  berbayar  dibiayai  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau APBN.
Menteri  Koordinator  Bidang  Kema- ritiman Rizal  Ramli mengkritik  dalam  4,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang  membanggakan  proyek infrastruktur.  Meski  pembangunan  infra- struktur  di  era  Presiden  Jokowi  memang besar-besaran, tetapi Rizal Ramli menyebut hal  tersebut  malah  berdampak  negatif. Pembangunan  infrastruktur  membuat suplai  berlebih  dengan  dana  jor-joran,  di- anggap  adanya  penggelembungan  nilai proyek dan peminjaman berlebih.
Lebih lanjut, serangan terhadap Jokowi terkait infrastruktur adalah sebagai berikut.
(4) Menurut  Rizal Ramli,  duit  APBN  hanya boleh  digunakan  jalan  negara  atau  jalan provinsi yang gratis. ”Misalnya jalan tol itu berbayar, harusnya diserahkan ke swasta dan swasta yang penting rate of return di dalam
dolar itu 11 persenan. Yang kedua dibantu pembebasan tanah,” ujar dia. Ia juga meng- kritik  pembangunan  jalan  tol  selama  ini diperuntukkan  bagi  orang  kaya,  kecuali rakyat pada saat lebaran.
Dalam  kesempatan  terpisah,  calon  wakil presiden  nomor  urut  01  Ma’ruf  Amin mengatakan  pembangunan  infrastruktur penting  sebagai  modal  untuk  memajukan perekonomian suatu bangsa. ”Infrastruktur memang  tidak  bisa  dimakan.  Tapi  infra- struktur memudahkan mencari makan,” ujar Ma’ruf Amin  saat  menyampaikan  pidato politik  dalam  acara  Majelis  Taklim  Ber- sholawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
Ma’ruf Amin  juga  menyebutkan  infra- struktur memungkinkan aliran barang dan jasa terjadi begitu cepat. “Bagaimana bisa membawa hasil produksi dari satu daerah ke daerah  lain  tanpa  ketersediaan  infra- struktur,” tuturnya. Selain itu, pembangun- an  infrastruktur  seperti  jalan  tol  telah memudahkan mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain.
Menurut  Rizal Ramli,  dana  APBN hanya  boleh  digunakan  jalan  negara  atau jalan  provinsi  yang  gratis.  Yang  kedua dibantu  pembebasan  tanah.  Pembangunan jalan tol selama ini diperuntukkan bagi orang kaya, kecuali rakyat pada saat lebaran. Dalam kesempatan  terpisah,  calon  wakil  presiden nomor  urut  01  Ma’ruf Amin mengatakan pembangunan infrastruktur penting sebagai modal  untuk  memajukan  perekonomian suatu bangsa.
Padahal  sisi  positif  pembangunan infrastruktur adalah memungkinkan aliran barang dan jasa terjadi begitu cepat. Bagai- mana  bisa  membawa  hasil  produksi  dari satu  daerah  ke  daerah  lain  tanpa  keterse- diaan infrastruktur. Selain itu, pembangun- an  infrastruktur seperti  jalan  tol telah  me-
mudahkan mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain.

## 4. Jokowi Pro Asing dan Aseng
Jokowi mendapat serangan bahwa pro terhadap  asing  dan  aseng  (Cina).  Asing dimaknai  sebagai  negara-negara  barat. Aseng dimaknai  sebagai  negara  Tiongkok. Berikut  ini  beragam  pemberitaan  terkait Jokowi pro asing dan aseng.
(5) Isu ini juga telah berkembang sejak pemilu 2014 lalu. Tak ayal, isu ini juga membuat Jokowi berang. Menurut Jokowi, isu tersebut tak lain adalah hoax.
“Ada yang  mengatakan saya  antek aseng, ibu saya Cina. Anak saya bahkan langsung bikin kaos. Mungkin karena dia anak muda, tulisannya: ‘Cucunya Oey Hoi Liong’, pakai topi juga sama, padahal ibu saya dari Boyo- lali. Berpolitiklah dengan adab, adat dengan tata krama yang baik,” kata Jokowi.(Nurita, 2018).
Isu  ini  juga  telah  berkembang  sejak pemilu  2014  lalu.  Tak  ayal,  isu  ini  juga membuat Jokowi berang. Isu tersebut tidak lain  adalah  hoaks.  Ada  yang  mengatakan Jokowi antek aseng, ibu Jokowi Cina.

## 5. Jokowi Raja Hutang
Serangan lain terhadap Jokowi tentang Jokowi sebagai seorang presiden yang raja hutang.  Berikut  ini  berbagai  pemberitaan yang  mengungkapkan  Jokowi  sebagai Presiden yang mengandalkan utang.
(6) Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal isu utang negara selama dia menjabat Presiden RI. Dia menjelaskan, sedari awal dia dilantik, utang negara sudah ribuan triliun. Jokowi mengatakan  dirinya  sadar  ‘diserang’  oleh berbagai isu. Saat ini, dia ‘diserang’ isu utang
negara  yang  membengkak.”Ganti  lagi  isu utang,”  kata  Jokowi  saat  menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018, yang dihadiri ribuan relawan, di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat.
Jokowi  menjelaskan,  sejak  dirinya dilantik,  Indonesia  sudah  memiliki  utang sebesar Rp2.700 triliun. Nilai itu kemudian terus  membengkak  akibat  adanya  bunga. Jokowi  pun  meminta  masyarakat  berpikir jernih  terkait  isu  utang  negara  selama  dia memimpin.  Jokowi  menegaskan  tidak mungkin  menambah  utang  negara  dalam jumlah besar (Jornda, 2018).

## 6. Jokowi Pro LGBT
Pada  masa  kampanye  Pilpres  2019, Jokowi banyak diserang dengan isu lesbian, gay ,  biseksual,  dan  transgender  (LGBT). Jokowi  dipersepsikan  pro  LGBT.  Hal  itu seperti dalam pemberitaan berikut ini.
(7) Calon  presiden  petahana  Joko  Widodo (Jokowi) berbicara tentang fitnah larangan azan  dan  melegalkan  pernikahan  sejenis (LGBT)  jika  dia  terpilih  kembali  sebagai Presiden  RI.  Dia  mengatakan  isu  fitnah seperti itu sebagai sampah (Jordan, 2019).
Seperti  dalam  pemberitaan  tersebut, calon  presiden  petahana  Joko  Widodo (Jokowi) berbicara tentang fitnah larangan azan  dan  melegalkan  pernikahan  sejenis (LGBT)  jika  terpilih  kembali  sebagai Presiden RI. Jokowi mengatakan isu fitnah seperti  itu  tidak  dapat  dipertanggung- jawabkan.

## 7. Harga Pangan Naik
Salah  satu  terpaan  serangan  negatif pada  masa  kampanye  Pilpres  2019  adalah harga  pangan  yang  naik.  Hal  itu  seperti
yang  terdapat  dalam  penggalan  artikel berikut ini.
(8) Dalam beberapa hari terakhir ini, Jokowi kerap pergi  ke  pasar  tradisional.  Musababnya, calon  wakil  presiden  penantang-nya, Sandiaga  Uno  kerap  mengatakan  harga bahan pangan naik di pemerintahan Jokowi. Sandiaga  menyindir  kondisi  ekonomi menggunakan tempe, yang kini menurutnya sudah dijual setipis ATM.
Membalas  sindiran  Sandiaga,  Jokowi berkunjung  ke  beberapa  pasar.  Jokowi mengklaim  pemerintah  berhasil  menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Hal ini, kata dia, sejalan dengan tingkat inflasi yang berkisar 3,5 persen.
Jokowi kerap pergi ke pasar tradisional. Hal  itu  disebabkan  Sandiaga  Uno  kerap mengatakan harga bahan pangan naik pada masa  pemerintahan  Jokowi.  Sandiaga  me- nyindir  kondisi  ekonomi  menggunakan tempe, yang kini menurutnya sudah dijual setipis ATM. Membalas sindiran Sandiaga, Jokowi  berkunjung  ke  beberapa  pasar. Jokowi  mengklaim  pemerintah  berhasil menjaga  stabilitas  harga  bahan  pokok  di pasar.  Hal  ini,  menurut  Jokowi,  sejalan dengan  tingkat  inflasi  yang  berkisar  3,5 persen.
Berdasarkan  analisis  teks  dilanjutkan pada analisis praktik wacana analisis prak- tik wacana (level meso). Menurut Fairlough (dalam Jorgensn dan Philips dalam Yusep Ahmadi  F.  202014:  261).  Analisis  praktik kewacanaan ini dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi, termasuk di  dalamnya  menyelisik  proses  apakah yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan  apa  yang  dialami  sebelum  di- sebarluaskan.
Berdasarkan analisis data tersebut da- pat  dipahami  adanya  beragam  persepsi negatif  yang  disematkan  kepada  Jokowi. Berbagai serangan negatif tersebut sebagai bentuk  perlawanan  atas  berbagai  prediksi yang  menyatakan  bahwa  pasangan  calon presiden petahana Jokowi dan Ma’ruf Amin akan  menjadi  pemenang  Pilpres  2019  me- ngalahkan pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno.
Jokowi  diframing  untuk  membentuk persepsi negatif. Menurut Edelmen (Eriyanto, 2015), sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media. Kalau saja ada realitas dalam arti yang objektif, bisa jadi  apa  yang  ditampilkan  dan  dibingkai oleh  media  berbeda  dengan  realitas  objek tersebut.
Berbagai  upaya  dilakukan  untuk  me- ngalahkan pasangan Jokowi Amin. Berbagai isu negatif disebarkan untuk menurunkan elektabilitas  Jokowi  Ma’ruf.  Sejak  kasus penistaan  agama  yang  melibatkan  Ahok, Jokowi dipersepsikan anti-Islam dan ulama. Persepsi tersebut dibentuk karena ada kesan bahwa Presiden Jokowi melindungi Ahok. Sejak  itu,  semakin  dipersepsikan  bahwa Jokowi anti-Islam dan ulama.
Sebaliknya,  kubu  Prabowo  juga  di- untungkan dengan adanya politik identitas seperti  penyematan  gelar  ulama  pada Sandiaga Uno. Sebaliknya, Prabowo-Sandi juga  diuntungkan  dengan  pembelahan suara masyarakat dalam konteks sentimen agama.  Politik  simbolik  identitas  dinilai berhasil karena bisa mengambil keuntungan elektoral ketika ada  pembelahan sentimen agama.
Isu  yang menyerang  Jokowi pada  Pil- pres 2014 dan 2019 salah satunya diserang sebagai seorang PKI. Jokowi dituduh seba- gai anak keturunan PKI. Seperti diketahui bersama,  PKI  merupakan  partai  yang  di- larang  setelah  serangkaian  peristiwa  ber-
darah  G  30  S  PKI.  Masyarakat  Indonesia sudah  pasti  trauma  dengan  peristiwa  ter- sebut.  Pembentukan  opini  bahwa  Jokowi sebagai keturunan PKI tentu memunculkan kekhawatiran  akan  tumbuh  lagi  PKI  di Indonesia.
Isu negatif lainnya, tentang pembangun- an infrastruktur. Sejak  awal pemerintahan periode  2014-2019,  Presiden  Jokowi  lebih menekankan  pada  sektor  infrastruktur. Keunggulan  Jokowi  dalam  infrastruktur berusaha  dibalik  dengan  membuat  narasi bahwa infrastruktur hanya untuk kalangan berada. Sedangkan, masyarakat kecil tidak ikut merasakan.
Perlu  disadari  bersama  bahwa  pem- bangunan  infrastruktur  penting  sebagai modal  untuk  memajukan  perekonomian suatu bangsa. Infrastruktur memungkinkan aliran barang dan jasa terjadi begitu cepat. Selain  itu,  pembangunan  infrastruktur  se- perti jalan tol telah memudahkan mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain.
Jokowi juga mendapat serangan bahwa pro terhadap asing dan aseng. Asing dimak- nai  sebagai  negara-negara  barat.  Aseng dimaknai sebagai negara Tiongkok. Isu ini juga  telah  berkembang  sejak  pemilu  2014 lalu. Isu tersebut tidak lain adalah hoaks.
Jokowi  menanggapi  soal  isu  utang negara selama menjabat Presiden RI. Sejak awal  dia  dilantik,  utang  negara  sudah  se- besar  Rp2.700  triliun.  Nilai  itu  kemudian terus membengkak akibat adanya bunga.
Pada  masa  kampanye  Pilpres  2019, Jokowi banyak diserang dengan isu LGBT. Dipersepsikan  Jokowi  pro  LGBT.  Jokowi mendapat fitnah larangan azan dan melegal- kan pernikahan sejenis (LGBT) jika terpilih kembali sebagai Presiden RI.
Salah satu terpaan serangan negatif yang tidak  kalah  gencar  adalah  harga  pangan yang  naik.  Jokowi  sering  pergi  ke  pasar tradisional    untuk  membuktikan  harga
barang. Jokowi mengklaim pemerintah ber- hasil menjaga stabilitas harga bahan pokok di  pasar.  Hal  ini  sejalan  dengan  tingkat inflasi yang berkisar 3,5 persen.
Berdasarkan  analisis  dimensi  praktik sosial  budaya (makro).  Apabila  dicermati, penggunaan  berbagai  isu  negatif  tersebut terbukti  mampu  menggerus  peta  suara  pa- sangan  Jokowi-Ma’ruf.  Hanya  saja  peng- gunaan berbagai isu negatif untuk menyerang pihak  lain  sangat  berbahaya  dan  terbukti memecah belah masyarakat.
Setidaknya sejak munculnya kasus duga- an  penistaan  agama  yang  dilakukan  Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017 terdapat indi- kasi munculnya keterbelahan sosial. Meski- pun  persoalan  hukumnya  telah  selesai, dampak sosialnya masih terus terasakan. Bah- kan,  terasa  menguat  jelang  dan  saat  Pilpres 2019. Hal tersebut khususnya tampak dari saratnya  slogan,  diksi,  dan  ujaran  negatif, tidak  etis,  serta  sarkastik  yang  memenuhi media  sosial  (medsos).  Elemen-elemen bangsa seolah tak berdaya.
Menurut Zuhro (2019) selama ini Indo- nesia dikenal sebagai bangsa yang moderat dan  sangat  toleran.  Hubungan  antarsuku bangsa, ras, dan agama relatif baik. Hal ter- sebut  terbukti  dari  adanya  semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Dalam per- kembangannya, menjelang dan saat pilpres kali ini ciri khas masyarakat Indonesia yang dikenal  sopan,  santun,  ramah,  dan  penuh keadaban  seperti  mengalami  perubahan. Sebagian masyarakat terjebak ke dalam peri- laku kekerasan dan bentuk-bentuk ketidak- adaban  lainnya.  Sulit  dinafikan  bahwa nuansa panasnya politik dalam Pilpres 2019 berbeda dengan pilpres sebelumnya. Faktor utamanya  kiranya  bukan  karena  Pilpres 2019 langsung bersifat head to head, karena hal tersebut juga terjadi pada 2014.
Apa yang diungkapkan Siti Zuhro me- mang benar adanya. Pada Pilpres 2019, pen-
dekatan  tidak  pada  keunggulan  program kerja yang ditawarkan, tidak saling serang antarkandidat. Oleh karena itu, dalam kesem- patan Pilpres maupun Pilkada, harus diisi de- ngan adu program, bukan saling menjelekkan antarkandidat.  Pemilu  sebaiknya  diisi  de- ngan perang gagasan agar masyarakat dapat menilai kelebihan masing-masing kandidat, bukan beradu saling mencari kekurangan.
Selain  itu,  proses  pendalaman  demo- krasi/konslidasi  demokrasi  memerlukan peran penting semua pemangku kepenting- an terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti masyarakat, elite/ aktor, media massa, dan media sosial serta lembaga survei. Independensi, kedewasaan dan  partisipasi  kekuatan-kekuatan  sosial (societal  forces)  tersebut  sangat  diperlukan. Masyarakat perlu tetap kritis dalam meng- awal  pemilu  dan  hasilnya.  Media  massa bisa menjadi pemasok berita yang objektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada  rakyat  (Zuhro,  2019).  Apabila  itu dilakukan akan mampu melahirkan pemilu yang  demokratis  dan  menjauhkan  dari perpecahan.

## SIMPULAN
Beragam persepsi negatif yang disemat- kan  kepada  Jokowi.  Berbagai  serangan negatif tersebut sebagai bentuk perlawanan atas  berbagai  prediksi  yang  menyatakan bahwa  pasangan  calon  presiden  petahana Jokowi dan Ma’ruf Amin akan menjadi pe- menang Pilpres 2019 mengalahkan pasang- an Prabowo dan Sandiaga Uno.
Berbagai isu negatif disebarkan untuk menurunkan  elektabilitas  Jokowi  Ma’ruf. Isu  yang  menyerang  Jokowi  pada  Pilpres 2014  dan  2019  salah  satunya  diserang  se- bagai seorang PKI. Isu negatif lainnya, ten- tang  pembangunan  infrastruktur.  Keung- gulan Jokowi dalam infrastruktur berusaha dibalik  dengan  membuat  narasi  bahwa infrastruktur hanya untuk kalangan berada.
Sedangkan,  masyarakat  kecil  tidak  ikut merasakan.
Jokowi mendapat serangan bahwa pro terhadap asing dan aseng. Jokowi menang- gapi soal isu utang negara selama menjabat Presiden  RI.  Sejak  awal  Jokowi  dilantik, utang negara sudah sebesar Rp2.700 triliun. Nilai  itu  kemudian  terus  membengkak akibat adanya bunga.
Pada  masa  kampanye  Pilpres  2019, Jokowi banyak diserang dengan isu LGBT. Isu  lain  adalah  harga  pangan  yang  naik. Jokowi  kerap  pergi  ke  pasar  tradisional untuk membuktikan harga barang. Jokowi mengklaim  pemerintah  berhasil  menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar.
Apabila  dicermati,  penggunaan  ber- bagai isu negatif tersebut terbukti mampu menggerus  peta  suara  pasangan  Jokowi- Ma’ruf. Hanya saja penggunaan berbagai isu negatif untuk menyerang pihak lain sangat berbahaya  dan  terbukti  memecah  belah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  F.,  Y.  D.  2014.  Analisis  Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam  Wacana  Kenaikan  Harga  BBM 2013 di Buletin Al-Islam yang berjudul “Menaikkan  Harga  BBM:  Nenaikkan Kemiskinan.” Metalingua: Jurnal Peneli- tian  Bahasa ,  12  (2)(Analisis  Wacana Kritis), 253—265.
Eriyanto. 2015. Analisis Framing: Konstrukti,
Ideologi,  dan  Politik  Media .  (N.  H.  S.A., Ed.). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
Fadillah,  R.  2019.  Dituduh  Anti  Islam,
Jokowi: Jangan Ajarkan Masyarakat Hal Tidak Logis. http:// www.rmoljabar.com/read/2019/01/
25/93190/1/www.rmol.co. Diakses 25
Januari 2019.
Jordan, R. 2019. Geram Difitnah Larang Azan dan  Legalkan  LGBT,  Jokowi:  Isu
Sampah!  https://news.detik.com/ berita/d-4459262/geram-difitnah- larang-azan-dan-legalkan-lgbt-jokowi- isu-sampah. Diakses 2 Juli 2019.
Jornda, R. 2018. Jokowi: Saat Saya Dilantik Utang Negara Rp 2.700 T, Bunganya Rp 250 T. https://news.detik.com/berita/ d-3958869/jokowi-saat-saya-dilantik- utang-negara-rp-2700-t-bunganya-rp- 250-t. Diakses 2 Juni 2019.
Kusno,  A.  2017.  Analisis  Wacana  Per- cakapan Warga dalam Grub Facebook Bubuhan  Samarinda:  Identifikasi Potensi Konflik Sosial. Masyarakat Dan Budaya , Volume 19, 89–104. http://jmb- lipi.or.id/index.php/jmb/article/ view/391. Diakses 6 November 2019.
Kusno  dkk.  2017.  Analisis  Wacana  Kritis Pembentukan  Stereotip  Pemerintah oleh  HTI.  Jurnal  Bahasa  Dan  Sastra, Volume  45, .  http://journal2.um.ac.id/ index.php/jbs/article/view/1729/991.
Diakses 7 Oktober 2019.
Nurita,  D.  2018.  Reaksi-reaksi  Jokowi Menjawab 3 Isu yang Menyerangnya di Pilpres.  https://pilpres.tempo.co/ read/1143432/reaksi-reaksi-jokowi- menjawab-3-isu-yang-menyerangnya- di-pilpres. Diakses 1 Juli 2019.
Purbani,  W.  2009.  Analisis  Wacana  Kritis dan Analisis Wacana Feminis. http:// s t a f f . u n y . a c . i d / s y s t e m / f i l e s / pengabdian/dr-widyastuti-purbani- ma/analisis-wacana-kritis.pdf. Diakses 4 Oktober 2019.
Putri, Z. 2018. Para Syndcate: Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf  Turun,  Prabowo-Sandi Naik. https://news.detik.com/berita/ d-4344183/para-syndcate-elektabilitas- jokowi-maruf-turun-prabowo-sandi- naik. Diakses 6 November 2019.
Zuhro,  S.  2019.  Pilpres  2019:  Terkoyaknya
Kohesi Sosial. https:// news.detik.com/kolom/d-4547358/
pilpres-2019-terkoyaknya-kohesi- sosial. Diakses 3 September 2019.
——————. 2019. Demokrasi dan Pemilu Presiden  2019.  Jurnal  Penelitian  Politik,
Volume 16 . http://
ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/ jpp/article/view/782/541.  Diakses  3 September 2019.