Vol. 10, No. 2, 2023, Hal. 89-97 DOI: 10.32923/tarbawy.v10i2.3671

## KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP) DALAM DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Khoirul Amin 1 , Ana Kurnia Sari 2 , Muhammad Sirozi 3
1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Info Artikel : ABSTRAK Diterima 20 September, 2023 Direvisi 23 September, 2023 Dipublikasikan 30 Oktober 2023 Politik  adalah  usaha  untuk  menentukan  peraturan-peraturan  yang  dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan  bersama  yang  harmonis.  Usaha  untuk  mencapai  kehidupan  yang baik  ini  menyangkut  bermacam-macam  kegiatan  yang  di  antaranya menyangkut  proses  penentuan  tujuan  dari  sistem,  serta  cara-cara melaksanakan  tujuan  itu.  Dari  sini  diperlukan  kekuasaan  dan  kewenangan. Adapun  politik  pendidikan  dapat  dipahami  sebagai  bidang  kajian  mengenai hubungan antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dan cara-cara pencapaiannya.  Kajian  politik  pendidikan  terfokus  pada  peranan  negara dalam  bidang  pendidikan,  sehingga  dapat  menjelaskan  pola,  kebijakan,  dan proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud, dan outcome dari berbagai strategi  perubahan  kebijakan  dan  suatu  masyarakat  secara  lebih  baik.  Sejak Indonesia  menyatakan  kemerdekaannya,  telah  lahir  berbagai  kebijakan  yang berkaitan  dengan  pendidikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara memperhatikan  masalah  pendidikan.  Namun  produk  peraturan  mengenai pendidikan  menjadi  kontra  produktif  manakal  kebijakan-kebijakan  tersebut justru hanya mementingkan kelompok kepentingannya saja dan mengaburkan arah dari tujuan pendidikan itu sendiri.
Kata Kunci:
Kelompok Kepentingan,
Dinamika Politik,
Pendidikan Islam.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.
Koresponden: Khoirul Amin, Email: 2270211010_uin@radenfatah.ac.id
Pendahuluan Efektifitas  suatu  sistem  politik  pada  kenyataannya  dapat  diukur  sejauh  mana  kemampuannya  dalam menanggapi tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang diterimanya serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan  ataupunoutput  yang  tepat.(Maiwan  2016,    Suryana  dkk.  2022)  Hasil  dari  setiap  kebijakan merupakan  bagian  dari  proses  politik  yang  mencerminkan  beragamnya  aspirasi  yang  muncul  yang merupakan  konsekwensi  dari  beragamnya  kepentingan  masyarakat.(Suryana  2022)  Meskipun  demikian, dalam  sistem  politik,  tidak  semua  aspirasi  yang  muncul  dapat  disalurkan  melalui  kekuatan-kekuatan politik  formal  seperti  partai  politik  yang  memiliki  fungsi  resmi  sebagai  penyalur  aspirasi,  tetapi  juga kekuatan lain yakni kelompok kepentingan (interest group).
Dalam  tahap  tertentu,  keterbatasan  partai  politik,  baik  karena  sumberdaya  material,  sumberdaya manusia,  orientasi  ideologi,  kultur,  faksionalisme,  kepentingan  jangka  pendek,  minat  terhadap  isu, keterbatasan  jaringan,  masalah  komunikasi,  hubungan  personil,  dan  lain-lainmenyebabkan  mereka terkadang  tidak  cukup  dapat  diharapkan  untuk  menyampaikan  aspirasi  dalam  masyarakat  secara efektif.(Handayani  2019)  Keadaaan  ini  menyebabkan  orang  lebih  menumpukan  perhatiannya  dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan.(Hutahayan 2019)
Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok  yang  menegaskan  adanya  pluralisme  dan  kompetisi  dalam  masyarakat.(Maiwan 2016)  Bertitik  tolak  dari  penjelasan  tersebut,  artikel  ini  akan  membincangkan  tentang  kewujudan kelompok kepentingan, serta pengaruh dan kedudukannya dalam sistem politik.(Agustina, Yazwardi, dan Mikail 2022) Sejauh ini diskusi-diskusi tentang proses politik lebih banyak ditumpukan pada partai politik. Padahal  dalam  kenyataanya  seiring  dengan  membiaknya  kehidupan  masyarakat  dan  munculnya  sektor- sektor  baru  dalam  kehidupan  menyebabkan  keberadaan  kelompok  kepentingan  perlu  diperhitungkan secara politik.
Pada dasarnya politik menurut M. Noor Syam adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang  dapat  diterima  baik  oleh  sebagian  besar  warga,  untuk  membawa  masyarakat  ke  arah  kehidupan bersama  yang  harmonis.(Andrian  2021)  Usaha  untuk  mencapai  kehidupan  yang  baik  ini  menyangkut bermacam-macam  kegiatan  yang  di  antaranya  menyangkut  proses  penentuan  tujuan  dari  sistem,  serta cara-cara  melaksanakan  tujuan  itu.(Hidayat  dan  Machali  2012)  Dari  sini  diperlukan  kekuasaan  dan kewenangan.  Adapun  politik  pendidikan  dapat  dipahami  sebagai  bidang  kajian  mengenai  hubungan antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dan cara-cara pencapaiannya.(P. D. H. A. N. M.A 2016) Kajian politik pendidikan terfokus pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan  pola,  kebijakan,  dan  proses  pendidikan  serta  berbagau  asumsi,  maksud,  dan  outcome  dari berbagai strategi perubahan kebijakan dan suatu masyarakat secara lebih baik.(Khaidir dan Sutton 2017)
Sejak  Indonesia  menyatakan  kemerdekaannya,  telah  lahir  berbagai  kebijakan  yang  berkaitan  dengan pendidikan.(Permatasari  2015)  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara  memperhatikan  masalah pendidikan.(Albab  2021)  Namun  produk  peraturan  mengenai  pendidikan  menjadi  kontra  produktif manakal  kebijakan-kebijakan  tersebut  justru  hanya  mementingkan  kelompok  kepentingannya  saja  dan mengaburkan  arah  dari  tujuan  pendidikan  itu  sendiri.(Setiawan  dan  Negeri  2014)  Sejatinya  pendidikan yang dilangsungkan di mana pun harus sesuai dengan kondisi sosio kultural tempat di mana pendidikan dilangsungkan.(Sudiran  dkk.  2020)  Sehingga  produk  pendidikan  yang  dihasilkan  akan  dapat memasyrakat,  membudaya,  sesuai  dengan  konteks  yang  ada.  Kaitannya  dengan  itu,  menjadi  hal  yang penting untuk mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan dinamika politik pendidikan agama di Indonesia mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan dasar negara yang pertamanya adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  ini  berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  akan mencoba  mengulas  dan  mengkaji  lebih  dalam  tentang  kelompok  kepentingan  (Interest  Group)  dalam dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia dilihat dari sudut pandangan historis dan sosiologis.

## Metode Penelitian
Jenis  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  atau  sering  disebut library  research yaitu  dengan  pengumpulan  data  dengan  cara  menyatukan  data  dari  beberapa  literature.(Zed  2008) Kepustakaan (library  research) adalah  penelitian  yang  mengupulkan  bahan  dans  sumber  infromasinya  itu dari sumber-sumber yang tersedia di pustaka seperti buku, jurnal, laporan, dokumen atau catatan-catatan. Sumber yang digunakan dalam penulisan artikel kepustakaan ini adalah penelitian yang berkaitan dengan topik  penelitian  yaitu  terkait  kelompok  kepentingan (Interest  Group) dalam  dinamika  politik  pendidikan Islam  di  Indonesia.  Pendekatan  dalam  tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  isi (content  analisys) dimana dalam tulisan ini dengan menganalisis isi dari beberapa data buuku maupun jurnal yang dikutp oleh penulis.(Helaluddin dan Wijaya 2019) Dimana data yang sudah terkumpulkan kemudian di analisis dengan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif,  pendekatan  induktif  disni  maksudnya  adalah dengan menarik kesimpulan dari literature yang dimuat.

## Pembahasan

## 1. Pengertian Kelompok Kepentingan (Interest Group)
Kelompok  kepentingan  (interest  group)  seringkali  di  defenisikan  sebagai,  a  group  of  persons who  share  a  common  cause,  which  puts  them  into  political  competition  with  other  groups  of interests . (Prabaswari  2023)  Berdasarkan  definisi  tersebut  fungsi  kelompok  kepentingan  terbatas  pada agregasi  dan  artikulasi  kepentingan  saja.  Mereka  merupakan  kelompok  terorganisasi  yang  memiliki tujuan  bersama  yang  secara  aktif  berusaha  mempengaruhi  pemerintahan  (Zainuddin  2020).  Dengan kata  lain,  tujuan  mereka  hanyalah  berusaha  untuk  “mempengaruhi”  proses  pengambilan  kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.
Karena  itu,  jika  dibandingkan  dengan  fungsi  partai  politik  maka  agak  berbeda  dan  lebih sempit. Sepertimana didefinisikan oleh Giovanni Sartori, partai politik sebagai, any political group that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates for public offices (1984:64). Berdasarkan  definisi  tersebut,  partai  politik  sesungguhnya  secara  sengaja  bertujuan  untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan, atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Dalam  prakteknya  ada  berbagai  macam  tipe  kelompok  kepentingan  yang  beroperasi  dalam masyarakat, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah (Palaga dan Yuwanto 2021).  Sebagai  pemain  nonpemerintah,  mereka  dapat  berupa:  Kelompok  professional,  persatuan buruh,  pedagang,  pengusaha,  organisasi  keagamaan,  persatuan  pedagang,  organisasi-organisasi persatuan  mahasiswa,  lembaga-lembaga  pemikiran,  asosiasi  cendekiawan  atau  pakar,  asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lain-lain.(Suryana dkk. 2022)
Kekuatan  mereka  berasal  dari  status  keanggotaan  serta  sumberdaya  manusia  maupun  dana dan  jaringan  yang  dimiliki.  Kelompok-kelompok  kepentingan  seringkali  menjadi  penentu  agenda, penggalang issu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah.(Armando Yustisio  Alam  2019)  Meskipun  mereka  bertujuan  mewakili  kepentingan-kepentingan  anggotanya, dalam artian kepentingan publik yang terbatas, tetapi adakalanya di antara anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya.
Kelompok kepentingan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua, yakni: Pertama, kelompok kepentingan  privat;  dan  kedua,  kelompok  kepentingan  publik  (Ramadhona  2021).  Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingankepentingan  anggota-anggota  yang  diwakilinya  (golongan  tertentu)  dalam  konteks kehidupan umum seperti: Pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan professional lain, termasuk juga para pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah kepentingan produsen  atas  bidangbidang  usaha  tertentu.(Sartika,  Rafni,  dan  Suryanef  2022)  Sementara  kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah  agar  melakukan  tindakan  tertentu  yang  menguntungkan  kepentingan  umum  secara menyeluruh,  ketimbang  anggotanya  (Sutrisman  2019).  Contoh  dari  jenis  kelompok  kepentingan  ini adalah  geraka-gerakan  sosial  yang  mengadvokasi  isu-isu  lingkungan,  pendidikan,  pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen dan sebagainya.
Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat  jenis,  yakni  (Almahdali  dkk.  2023):Pertama,  kelompok  anomik,  yang  merupakan  kelompok kepentingan  yang  bersifat  spontan,  terbatas,  muncul  seketika.  Kelompok  kepentingan  ini  memiliki tingkat  kemampuan  komunikasi  politik  yang  rendah,  dengan  ikatan  keanggotaan  yang  longgar,  dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan ke dalam  sistem  politik  berhubungan  dengan  isu-isu  tertentu  yang  boleh  jadi  merespon  terhadap  sikap frustasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan (Suparno 2012). Namun demikian, setelah  aspirasi  mereka  didengar  oleh  pemerintah  maka  kelompok  ini  akan  bubar.  Mereka  seperti: Ikatan Warga Kampung Pulo yang tergusur; Warga penghuni Kalijodo; Persatuan pedagang rotan di Rawasari, dan sejenisnya.
Kedua,  kelompok  nonassosiasional,  yang  merupakan  kelompok  kepentingan  yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas. Kelompok  nonassosiasional  berbeda  dengan  kelompok  anomik  dalam  hal  keanggotaannya,  yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik,  regional,  agama,  status,  kelas  sosial  (Prabaswari  2023).  Contoh  kelompok  ini  adalah:  Trah Keluarga Mangkunegaran; Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak Se-Kalimantan, Ikatan  Saudagar  Bugis,  Alumni  ITB,  Alumni  Pendidi  kan  Lemhannas,  Alumni  Pondok  Pesantren Gontor, kelompok-kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain-lain.
Ketiga,  kelompok  institusional  yang  merupakan  kelompok  kepentingan  yang  melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping  tujuan-tujuan  khusus  yang  mereka  miliki.  Contohnya  ialah:  Organisasi  Nahdlatul  Ulama (NU); Muhammadiyah; Persatuan Islam (Persis); Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan lain- lain (Slamet 2020).
Keempat,  kelompok  assosiasional,  yaitu  kelompok  yang  memiliki  organisasi  yang  bersifat formal,  dan  terorganisir  secara  baik,  dengan  keanggotaan  yang  resmi  atau  bersifat  formal  pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan  spesifik  untuk  mewakili  kepentingan  anggotanya  atas  bidangbidang  tertentu  yang  menjadi fokusnya  (Wiadnyana,  Dharmiasih,  dan  Putri,  t.t.).  Contohnya  adalah:  Organisasi  Ikatan  Dokter Indonesia  (IDI);  Persatuan  Insinyur  Indonesia  (PII);  Kamar  Dagang  dan  Industri  (IDI),  Persatuan Guru  Republik  Indonesia  (PGRI);  Ikatan  Advokat  Indonesia  (IAI),  Persatuan  Wartawan  Indonesia (PWI)  dan  lain-lain.  Dari  keempat  kelompok  kepentingan  di  atas,  yang  paling  efektif  dalam menyampaikan  pendapat  kepada  pemerintah  serta  kemungkinan  memperoleh  dukungan  luas  dari masyarakat  adalah  kelompok  institusional  dan  assosiasional.  Sementara  pada  derajad  yang  rendah, yang paling tidak efektif adalah kelompok anomik serta non assosiasional.

## 92

## 2. Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia
Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran politik penguasa. Sebagai bagian  dari  sistem  pendidikan  Nasional,  pendidikan  Islam  menjadikan  pancasila,  undang-undang, keputusan  MPR  atau  yang  lainnya,  sebagai  dasar  pelaksanaannya  (Hoddin  2020).  Dalam  kajian  ini, penulis  membatasi  pada  historis  perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  pada  empat  periode yaitu masa prakemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.
a. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Pra-Kemerdekaan
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa,  perkembangan  pendidikan  Islam  di Indonesia  bersamaan  dengan  masuknya  Islam  itu  sendiri  ke  Nusantara  (Haidar  2019).  Hal  itu menunjukkan  bahwa  jauh  sebelum  Belanda  menjajah  negeri  ini,  pendidikan  Islam  telah mengalami  perkembangan  yang  massif.  Kedatangan  Belanda  sebagai  bangsa  penjajah  merubah iklim pendidikan Islam, di mana kebijakan politik, termasuk kebijakan pendidikan untuk pribumi khususnya  pendidikan  Islam  mengalami  diskriminasi.  Pendidikan  pada  masa  pra-kemerdekaan yang  dipengaruhi  kolonialisme  menjadikan  sebagian  anak  bangsa  didik  untuk  mengabdi  kepada pemerintah  penjajah.  Konsep  ideal  pendidikan  kolonialis  adalah  pendidikan  yang  mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah (Mawardi 2016).
Kebijakan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  Belanda  yang  bersifat  diskriminasi sebenarnya merupakan bentuk ketakutan mereka terhadap kebangkitan militansi umat Islam yang terpelajar  yang  berasal  dari  madrasah  atau  pun  pesantren  (Maghfiroh  2022).  Karena  itu,  pada tahun  1982,  pemerintah  Belanda  menerbitkan  peraturan  yang  sangat  ketat  bahwa  orang-orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus mendapatkan ijin dari pemerintah Belanda. Dilanjutkan pada tahun 1925 dikeluarkan peraturan tentang pendidikan Islam, di mana seorang  kiai  boleh  memberikan  pelajaran  mengaji,  apabila  mendapatkan  rekomendasi  atau persetujuan pemerintah Belanda (Saputra 2021). Di  sisi  lain,  pesantren  merupakan  wahana  penggemblengan  rakyat  serta  pembentukan mental populisme kebangsaan (Baso 2012). Berbicara tentang pesantren, khususnya jika dikaitkan dengan  era  modern  seperti  sekarang  ini,  bukan  sekedar  membahas  sistem  pendidikan.  Berbicara tentang  pesantren,  lebih  dari  itu  adalah  juga  berbicara  tentang  arah,  tujuan  dan  desain  seperti apakah bangsa ini dibuat untuk masa yang akan datang (Pawero 2019). Selain kebijakan di atas, pemerintah Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar (Hoddin 2020). Peraturan  yang  diterbitkan  pada  tahun  1932  ini  bertujuan  untuk  memberantas  atau menutup  madrasah  atau  sekolah  yang  tidak  mendapatkan  ijin  dari  pihak  pemerintah  Belanda. Ordonansi Sekolah ini tentu manjadi faktor penghambat perkembangan pendidikan Islam karena kurang  tertibnya  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  pada  saat  itu  (Harmonedi dan  Zalnur  2020).  Pasca  terusirnya  Belanda  dari  bumi  Indonesia  oleh  Jepang  pada  tahun  1942, sebagai  penguasa  baru  bangsa  ini,  Jepang  mengeluarkan  kebijakan  pendidikan  Islam  yang  pada awalnya seakan-akan berpihak terhadap umat Islam, namun sebenarnya mempunyai kepentingan agar  umat  Islam  berpihak  kepada  Jepang  dalam  perang  Dunia  II.  Di  antara  kebijakan  yang dikeluarkan adalah:
1) Memberikan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah;
2) Mengangkat kalangan kyai, seperti, KH. Hasyim Asy’ari untuk menduduki di Kantor Urusan Agama. Di antara tugas kantor ini adalah mengorganisir pertemuan dan pembinaan guru-guru agama.  Dengan  alasan  pertemuan  dan  pembinaan  inilah  pendidikan  Islam  pesantren  dan madrasah tetap dapat dipantau dan dikontrol;
3) Diizinkanya  pendirian  Perguruan  Tinggi  Islam  di  Jakarta  dan  beberapa  kebijakan  lainnya (Hoddin 2020). Walaupun demikian, adanya kebijakan yang sedikit memberikan ruang gerak terhadap pendidikan Islam, menjadi angin segar bagi perkembangan dan perluasan pendidikan Islam di awal kemerdekaan Bangsa ini.
b. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama
Periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada periode ini  kegiatan  pendidikan  di  tanah  air  lebih  mengarah  pada  pemantapan  nilai-nilai  nasionalisme, identitas  bangsa,  dan  pembangunan  fondasi  ideologis  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara (Syakhrani  dkk.  2022).  Tujuan  utama  pendidikan  pada  periode  ini  adalah  nation  and  character building  dan  kendali  utama  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  dipegang  oleh  tokoh  –  tokoh nasionalis (Hartono 2017) .
Pada  periode  ini,  kurikulum  ditetapkan  berasaskan  pancasila  yang  dikenal  dengan “Rencana  Pelajaran  1947”  yang  baru  dilaksanakan  pada  tahun  1950.  Kurikulum  ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat (Hoddin 2020a) . Oleh karena  itulah  kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidikan  Islam  lebih  baik  dari  pada  pra kemerdekaan (masa kolonial). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keputusan yang dihasilkan oleh  Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat  (BP-KNIP)  yang  mengusulkan  kepada kementerian  PP&K  pada  tanggal  29  Desember  1945,  bahwa  pendidikan  agama  menjadi  bagian dari  kurikulum  pendidikan  nasional  yang  diajarkan  di  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP). Keputusan ini merupakan langkah pertama dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan.
Pada  tahun  1947,  Pemerintah  membentuk  Majelis  Pertimbangan  Pengajaran  Agama (MPPA)  yang  dipimpin  oleh  Ki  Hajar  Dewantara  dari  Departemen  Pendidikan  dan  Prof.  Drs. Abdullah  Sigit  dari  Depatemen  Agama,  menghasilkan  keputusan  bahwa  pendidikan  agama melalui kurikulum 1947 yang berlaku sampai dengan tahun 1952 masuk ke dalam setiap jenjang pendidikan,  mulai  dari  kurikulum  Sekolah  Rakyat,  kurikulum  SMP,  dan  kurikulum  SMA (Maiwan 2016).
Selanjutnya,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Zulhandra  yang  dikutip  oleh  Ismail, bahwa pada tanggal 20 Juni 1951, dibentuk peraturan Pendidikan Agama di setiap sekolah yang merupakan  hasil  dari  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Departemen  Agama  dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu (Ismail 2016):
1) Pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV Sekolah Rakyat;
2) Di  lingkungan  yang  istimewa,  pendidikan  agama  dapat  dimulai  pada  kelas  1  dan  jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa  mutu  pengetahuan  umum  bagi  sekolah-sekolah  rendah  itu  tidak  boleh  dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lingkungan lain;
3) Di setiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama, dengan alokasai waktu 2 jam per minggu;
4) Pendidikan  agama  diberikan  kepada  murid-murid  sedikitnya  10  orang  dalam  satu  kelas  dan mendapatkan izin dari orang tua/wali;
5) Pengangkatan  guru  agama,  biaya  pendidikan  agama,  dan  materi  pendidikan  agama ditanggung oleh Departemen Agama. Kemudian  pendidikan  Islam  menemukan  eksistensinya  ketika  TAP  MPRS  No.  2  tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah  Dasar  sampai  dengan  Perguruan  Tinggi  Negeri",  di  samping  pengakuan  bahwa "Pesantren  dan  Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  otonom  di  bawah  pembinaan Depatemen Agama" (Ismail 2016).
Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Lama sudah berupaya untuk melakukan  pembenahan  terhadap  kebijakan  pendidikan  Islam,  namun  akibat  suhu  politik  yang tidak  kondusif,  di  antaranya  akibat  adanya  pertentangan  antara  kelompok  nasionalis,  sekuler- komunis, dan Islam, hal itu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam.
c. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru
Lengsernya  Presiden  Soekarno  tahun  1966  menjadi  awal  dari  masa  Orde  Baru  (ORBA) dan dimulainya babak baru bagi bangsa Indonesia. Kebijakan pendidikan pada periode ini ditandai dengan  lahirnya  kurikululm  1968  yang  oleh  sebagian  kalangan  lebih  bersifat  politis,  karena menggantikan  kurikulum  1964  yang  dicitrakan  sebagai  produk  orde  lama  (Hoddin  2020).  Pada tahun  ini  pula  muncul  angkatan  baru  yang  dikenal  dengan  sebutan  angkatan  66.  Pada  masa pemerintahan  ini  sangat  identik  dengan  slogan  atau  ideologi  pembangunan.  Sehingga  semua kebijakannya,  termasuk  dalam  kebijakan  pendidikan  selalu  di  arahkan  kepada  gerak pembangunan.  Dalam  mengejewantahkan  kebijakan,  pemerintah  Orde  Baru  yang  dipimpin  oleh Presiden  Soeharto  disusun  dalam  bentuk  tahapan-tahapan  pembangunan  yang  disebut  dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Limat Tahun) dengan diawalinya REPELITA I pada tanggal 1 April 1969.
Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah  tujuan  akhir  dari  pembangunan nasional. Maka dari itu tujuan pendidikan nasional adalah terbentuknya manusia Indonesia yang unggul, paripurna memilki ilmu pengetahuan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat  mengahadapi  tantangan  yang  penuh  dengan  persaingan  global  dalam  berbagai  bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik pada tingkat nasional maupun internasional (Hm 2013).
Dalam implementasi pembangunan nasional yang menitikberatkan kepada pembangunan SDM,  ternyata  masih  mengalami  hambatan  dengan  adanya  kebijakan  sentralistik  dalam pelaksanaan  kurikulum  pendidikan,  sehingga  hal  itu  menyebabkan  terbelenggunya  kreativitas manusia Indonesia dalam mengembangkan pendidikan (Azyumardi 2019).
Banyaknya  kritikan  dari  berbagai  pihak,  menyebabkan  pemerintah  berusaha  untuk memperbaiki kebijakan (politik) pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat (Faruq 2020). Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  1989  sebagai  landasan  politik  dalam pendidikan  nasional  menjadikan  seluruh  sistem  pendidikan  untuk  menempatkan  diri  sebagai subsistem  dari  sistem  pendidikan  nasional,  termasuk  di  dalamnya  adalah  pendidikan  Islam (Hoddin 2020).
Pada  periode  ini,  kebijakan  sistem  pendidikan  nasional  didasarkan  pada  Tap  MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang menetapkan bahwa "Agama, pendidikan dan kebudayaan adalah  unsur  mutlak  dalam  Nation  and  Character  Building",  dan  sekaligus  menetapkan  bahwa "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai  dengan  agamanya  masing-masing".  Pada  pasal  4  TAP  MPRS  ini  menyebutkan  bahwa  isi pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan adalah (Hoddin 2020):
1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
3) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Kemudian  dengan  adanya  hasil  sidang  Majelis  Perwakilan  Rakyak  (MPR)  dalam menyusun  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  pada  tahun  1973-1978  dan  1983  sebagimana  berik (Hoddin  2020):  Bahwa  bangsa  dan  pemerintah  Indonesia  bercita-cita  menuju  kepada  apa  yang terkandung  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Pembangunan  Nasional  dilaksanakan  dalam  rangka pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Hal  ini  berarti  adanya  keserasian,  keseimbangan, dan  keselarasan  antara  pembangunan  bidang  jasmani  dan  rohani,  antara  bidang  material  dan spritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti tersebut di atas menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama. Untuk  selanjutnya,  rumusan  tersebut  semakin  sempurna  dengan  lahirnya  UU  RI  No.  2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab I pasal 11 ayat 7 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik  agar  dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  khususnya tentang  ajaran  agama  yang  bersangkutan.  Dengan  berlakunya  UUSPN  tersebut  menjadikan terintegrasinya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional serta hal itu menyebabkan adanya peluang dan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk selalu berkembang secara dinamis (Pawero 2019).
d. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Reformasi
Berawal  dari  peristiwa  moneter  yang  melanda  perekonomian  bangsa  Indonesia  pada tahun  1998,  menjadi  akhir  dari  kekuasaan  Soeharto  (Mahdi  dan  Pratiwi  2011).  Zaman  yang disebut dengan istilah masa reformasi ini menyebabkan terbukanya ruang kebebasan berdemokrasi dalam  segala  aspek  yang  selama  32  tahun  terpasung  (Maarif  dkk.  2010).  Gerakan  reformasi  di Indonesia  menuntut  diterapkannya  prinsip  demokrasi,  desentralisasi,  keadilan,  dan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Aulia  2021).  Dalam hubungannya  dengan  pendidikan,  prinsip-prinsip  tersebut  akan  memberikan  dampak  yang mendasar  pada  kandungan,  proses,  manajemen,  dan  teknologi  berkembang  pesat  dan memunculkan  tuntutan  baru  dalam  seluruh  aspek  kehidupan,  termasuk  sistem  pendidikan nasional.
Semenjak  istilah  reformasi  didengungkan  pada  tahun  1998,  maka  semenjak  itu  pulalah banyak kalangan dari pemerhati pendidikan yang mengkritisi UUSPN nomor 2 tahun 1989 (Hadi 2019).  Mereka  menganggap  undang-undang  ini  sudah  tidak  relevan,  sehingga  perlu  adanya pergantian undang-undang yang mengatur pendidikan di Indonesia, temasuk pendidikan Islam.
Pada  masa  reformasi  ini,  pergantian  Undang-Undang  nomor  2  tahun  1989  ke  Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 12 ayat 1  (a)  yang  berbunyi  “setiap  peserta  didik  pada  setiap  lembaga  atau  satuan  pendidikan  berhak mendapatkan pedidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama”, adalah spirit baru bagi perkembangan pendidikan nasional, khususnya bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia (Hoddin 2020).
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 di atas lebih bermakna dan aplikatif, ketika pada tahun  2013  tercetus  sebuah  konsep  kurikulum,  yang  dikenal  dengan  nama  kurikulum  2013 (KURTILAS) yang merupakan pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu, Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006). Di mana, pada tahun yang sama,  terbit  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang Standar  Isi  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  yang  menguraikan  tentang  Kompetensi  Inti, khususnya pada KI 1 (Sikap Spritual) dan KI 2 (Sikap Sosial) yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, yakni habl min Allah dan habl mi al-nas (Hoddin 2020).
Dinamika  kebijakan  (politik)  pendidikan  Islam  pada  masa  reformasi  yang  sangat menguntungkan umat Islam sebenarnya tidak lepas dari peran pemegang kebijakan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) yang peduli terhadap pendidikan Islam, khususnya mereka yang berasal dari partai yang berbasis keagamaan (Islam).
Kesimpulan Kelompok kepentingan (interest group) seringkali di defenisikan sebagai, a group of persons who share  a  common  cause,  which  puts  them  into  political  competition  with  other  groups  of  interests. Berdasarkan  definisi  tersebut  fungsi  kelompok  kepentingan  terbatas  pada  agregasi  dan  artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.
Politik  pendidikan  Islam  merupakan  seluruh  kebijakan  yang  tetapkan  oleh  penguasa  dari  suatu pemerintahan yang terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan Islam, di mana ia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. 2. Terjadinya relasi politik dan pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya telah  dimulai  sejak  masa  pra  kemerdekaan  bahkan  jauh  sebelum  itu.  Jika  melihat  dinamika  politik pendidikan  Islam  mulai  pra  kemerdekaan  sampai  dengan  masa  reformasi,  kebijakan  pemerintah  terus berkembang  pada  arah  yang  positif.  Yaitu  pada  upaya  menciptakan  keserasian,  keseimbangan,  dan keselarasan  antara  pembangunan  bidang  jasmani  dan  rohani,  antara  bidang  material  dan  spritual,  serta menciptakan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

## Referensi
Agustina,  Cut  Mutia,  Yazwardi  Yazwardi,  Dan  Kiki  Mikail.  2022.  “Manifestasi  Kepentingan  Politik
JKSN Sumsel Terhadap Paslon Jokowi-Ma’ruf Dalam Pilpres 2019.” Ampera: A Research Journal On Politics And Islamic Civilization 3 (02): 130–37. Https://Doi.Org/10.19109/Ampera.V3i02.11844.
Albab, Ulil. 2021. “Perencanaan Pendidikan Dalam Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam.” Jurnal Pancar (Pendidik Anak Cerdas Dan Pintar) 5 (1): 119–26.
Https://Doi.Org/10.52802/Pancar.V5i1.104. Almahdali,  Humairah,  Ahmad  Mustanir,  Andi  Yusuf  Katili,  Nur  Rohim  Yunus,  Ichlas  Tribakti,  Iman Jalaludin Rifa’i, Alek Andika, Maulana Malik Ibrahim, Geofani Milthree Saragih, Dan Andrew Shandy Utama. 2023. Sistem Politik Indonesia . Global Eksekutif Teknologi. Andrian,  Aldo.  2021.  “STUDI  KOMPARATIF  KONSEP  KEPEMIMPINAN  IBN  KHALDUN  DAN IMAM  AL-MAWARDI.”  Undergraduate,  Universitas  Islam  Sultan  Agung  Semarang. Http://Repository.Unissula.Ac.Id/24607/.
Armando Yustisio Alam, 1416021018. 2019. “Perbandingan Orientasi Politik Relawan Pada Pilpres 2019 Di Bandar Lampung.” Skripsi. Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 15 Oktober 2019. Http://Digilib.Unila.Ac.Id/59226/.
Aulia, Rizki Izefti. 2021. “Pengaruh Perencanaan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Dan Daya Saing Sekolah Dasar Adhyaksa I Kota Jambi.” Masters, Pendidikan. Https://Edukatif.Org/Index.Php/Edukatif/Article/View/626.
Baso,  Ahmad.  2012.  “Kembali  Ke  Pesantren,  Kembali  Ke  Karakter  Ideologi  Bangsa.” KARSA:  Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman , 1–20. Faruq, Umar Al. 2020. “Peluang Dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah Di Era 4.0.” Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam 18 (1): 013–030. Hadi,  M.  Fazlurrahman.  2019. Rifa’ah  Thahthawi :  Sang  Pembaharu  Pendidikan  Islam .  Umsurabaya Publishing.
Handayani, Irmalya. 2019. “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Paris Climate Accord Pada Era  Pemerintahan  Donald  Trump  Tahun  2017.”  Other,  Upn  “Veteran”  Jawa  Timur. Http://Repository.Upnjatim.Ac.Id/1621/.
Harmonedi,  Harmonedi,  Dan  M.  Zalnur.  2020.  “Eksistensi  Pendidikan  Islam  Dalam  Bingkai  Regulasi Pendidikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan.” Belajea: Jurnal Pendidikan Islam 5 (2): 309–38. Hartono, Yudi. 2017. “Pendidikan Nasional Dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah.”
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARANNYA 7 (2): 84–102.
Https://Doi.Org/10.25273/Ajsp.V7i2.1491.
Helaluddin,  Dan Hengki  Wijaya.  2019. Analisis  Data  Kualitatif:  Sebuah  Tinjauan  Teori & Praktik . Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Hidayat, Ara, Dan Imam Machali. 2012. “Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah.” Kaukaba.
Hm, Muhdar. 2013. “Pendidikan Karakter Menuju SDM Paripurna.” Al-Ulum 13 (1): 103–28. Hoddin, Muhammad Sholeh. 2020a. “Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan  Islam  Pada  Masa  Pra-Kemerdekaan  Hingga  Reformasi.” Jurnal  Ilmiah  Iqra’ 14  (1): 15–30. Https://Doi.Org/10.30984/Jii.V14i1.1035.
———.  2020b.  “Dinamika  Politik  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia;  Studi  Kebijakan  Pendidikan  Islam Pada  Masa  Pra-Kemerdekaan  Hingga  Reformasi.” Jurnal  Ilmiah  Iqra’ 14  (1):  15–30. Https://Doi.Org/10.30984/Jii.V14i1.1035.
Hutahayan,  John  Fresly.  2019. Faktor  Pengaruh  Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Dan  Kinerja  Pelayanan Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta . Deepublish. Ismail,  Ismail.  2016.  “POLITIK  PENDIDIKAN  ISLAM  ORDE  LAMA  1945-1965  (Study  Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam).” Kabilah : Journal Of Social Community 1 (1): 142–72.
Khaidir, Afriva, Dan Margaret (Kata Pengantar) Sutton. 2017. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasinya Dalam Bidang Pendidikan.” Dalam . Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan,  Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Http://Repository.Unp.Ac.Id/26409/.
M.A, Prof Dr H. Abuddin Nata. 2016. Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an . Prenada Media. M.A,  Prof  Dr  H.  Haidar  Putra  Daulay.  2019. Pendidikan  Islam  Di  Indonesia:  Historis  Dan  Eksistensinya . Prenada Media.
Maarif,  Ahmad  Syafii,  Ahmad  Syafii  Maarif,  Ihsan  Ali-Fauzi,  Dan  Syamsu  Rizal  Panggabean.  2010. Politik  Identitas  Dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita .  Pusat  Studi  Agama  Dan  Demokrasi  (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.
Maghfiroh, Nailil. 2022. “Politic Of Education In Indonesia.” Jurnal Ilmiah Citra Ilmu 18 (35): 23–30. Mahdi,  Haris  El,  Dan  Ratih  Nur  Pratiwi.  2011.  “Implementasi  Demokrasi  Dan  Masalah  Korupsi  Di Indonesia (Telah Kritis Terhadap Perilaku Korupsi Pada Masa Transisi Demokrasi).” Interaktif 4 (2): 243411.
Maiwan, Mohammad. 2016. “Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik.” Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi 15 (2).
Mawardi, Amirah. 2016. “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia.” Tarbawi : Jurnal Pendidikan Agama Islam 1 (1): 29–36. Https://Doi.Org/10.26618/Jtw.V1i1.350. Palaga, M. Arung-, Dan Yuwanto - -. 2021. “Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan  Politik  Umat  Menjelang  Pemilu  Tahun  2019.” Journal  Of  Politic  And  Government Studies 10 (4): 196–215.
Pawero, Abdul Muis Daeng. 2019. “Peran Pesantren Di Tengah Masyarakat Pesisir (Studi Pada Pesantren Pesisir Desa Lolanan Kabupaten Bolaang Mongondow).” Issues , 69. Permatasari,  Ane.  2015.  “Membangun  Kualitas  Bangsa  Dengan  Budaya  Literasi.”  Dalam Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa Unib . Vol. 148. Universitas Bengkulu Bengkulu. Prabaswari,  Maharani  Salsabila.  2023.  “Kemunduran  Demokrasi  Dalam  Penyampaian  Aspirasi Masyarakat  Dalam  Perumusan  Undang  -  Undang  N0.11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja (Omnibus Law).” Diploma, Universitas Nasional. Http://Repository.Unas.Ac.Id/6614/.
Ramadhona,  Resky.  2021.  “Analisis  Peran  Greenpeace  Indonesia  Sebagai  Pressure  Group  Dalam Mengawal Kebijakan Lingkungan Pada Pemerintahan Anies Baswedan Terhadap Pemerintahan Dki  Jakarta  (Studi  Tentang  Greenpeace  Indonesia  Dalam  Melakukan  Penekanan  Kebijakan Untuk Upaya Peningkatan Kualitas Udara Bersih Dki Jakarta ).” Sarjana, Universitas Siliwangi. Http://Repositori.Unsil.Ac.Id/8781/.
Saputra,  Fedry.  2021.  “Sejarah  Pertumbuhan  Dan  Perkembangan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia.” Al- Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam) 3 (1): 98–108.
Https://Doi.Org/10.36378/Al-Hikmah.V3i1.1137.
Sartika, Meljulia, Al Rafni, Dan Suryanef. 2022. “Pemberdayaan Guru Melalui Pgri Sebagai Kelompok Kepentingan  (Interest  Group)  Di  Kota  Solok.” Jurnal  Ilmu  Sosial 2  (2):  100–105. Https://Doi.Org/10.21831/Jis.V2i2.11.
Setiawan,  Irfan,  Dan  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri.  2014. Rekonstruksi  Birokrasi  Pemerintahan Daerah . Irfan Setiawan.
Slamet, Adiyana. 2020. “Materi 9 Dan 10 Kelompok Kepentingan.” S.Pd, Dudih Sutrisman. 2019. Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa . Guepedia.
Sudiran, Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, Fardini Sabilah, Bayu Hendro Wicaksono, Purwati Anggraini, Arif Setiawan,  Dkk.  2020. Membangun  Optimisme  Meretas  Kehidupan  Baru  Dalam  Dunia  Pendidikan . Ummpress.
Suparno, Basuki Agus. 2012. Reformasi Dan Jatuhnya Suharto . Disunting Oleh Basuki Agus Suparno. Vol. . Jakarta: Penerbit Kompas. Http://Eprints.Upnyk.Ac.Id/19312/. Suryana, Cecep. 2022. “Sistem Politik Itu Penting Atau Kepentingan Sistem Politik.” Fakultas Dakwan Dan Komunikasi.
Suryana, Cecep, Arfan Muhammad Awali, Muhammad Anasul Huda, Dan Muhammad Lucky Kurnia Aditirta. 2022. Ungkap Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Indonesia . Disunting Oleh Asep Iwan Setiawan. Vol. I. Bandung, Jawa Barat: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Https://Etheses.Uinsgd.Ac.Id/55026/.
Syakhrani,  Abdul  Wahab,  Norman  Norman,  Rahmad  Sahri  Ramadan,  Dan  Rahmadani  Rahmadani. 2022. “Sistem Pendidikan Di Negara Indonesia.” Adiba : Journal Of Education 2 (3): 386–98. Wiadnyana,  I.  Wayan  Variady,  DA  Wiwik  Dharmiasih,  Dan  Penny  Kurnia  Putri.  T.T.  “Upaya Kelompok  Kepentingan  Keep  America  Safe  Memengaruhi  Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika Serikat Terkait Isu Terorisme Tahun 2009-2013.”
Zainuddin,  St  Hardianty.  2020.  “Fragmentasi  Kekuatan  Politik  Islam  Organisasi  Muhammadiyah  Dan Nahdlatul  Ulama  Pada  Pilpres  2019  Di  Kota  Makassar.”  Masters,  Universitas  Hasanuddin. Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/1895/.
Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
.