## Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke

## Tiara Putri Ramadhani, Dwi Desi Yayi Tarina
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia. imtiaraputri@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  perlindungan  hak  cipta  lagu  dan  musik  yang  digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembaga Manajemen  Kolektif  Nasional  terhadap  penggunaan  karya  ciptaan  bagi  perlindungan  hak  cipta. Lagu dan musik ialah karya ciptaan yang mudah disalahgunakan secara ilegal, sehingga dalam hal ini  perlindungan  terhadap  hak  cipta  sangat  dibutuhkan.  Seperti  yang  terjadi  di  Surabaya,  tempat hiburan  karaoke  menggunakan  karya  ciptaan  berupa  fonogram  tanpa  ada  izin  dari  pencipta  lagu. Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  perlindungan  yang  dapat  dilakukan  terhadap penggunaan  karya  ciptaan  di  tempat  karaoke  dan  peran  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional (LMKN) dalam perlindungan karya cipta. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan kajian pustaka  dan  pendekatan  perundang-undangan  yang  digunakan  dalam  sumber  penelitian.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  karya  cipta  untuk  penggunaan  komersial  diatur dalam Undang-Undang Hak  Cipta Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Upaya perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  yang  berada  di  bawah  Kemenkumham  telah  membentuk  suatu  lembaga  untuk melindungi  dan  menegakkan  hukum  yang  mengatur  penggunaan  karya  berhak  cipta  yang  dibuat oleh pemerintah. lembaga non-APBN yang dibentuk adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai  lembaga  yang diberdayakan untuk mengelola  hak  cipta.  LMK  dan  LMKN  bertanggung  jawab  untuk  mengumpulkan  dan mendistribusikan  royalti.  Dengan  demikian,  dalam  perlindungan  hak  cipta,  lembaga  ini memainkan peran tertentu, karena berwenang untuk mengelola hak ekonomi pencipta.
Kata kunci: Hak Cipta; Karaoke Lagu; LMKN; Musik.

## Abstract
The purpose of this study is to examine the copyright protection of songs and music that are used commercially by other people based on the Copyright Act and the role of Management Institutions. Songs  and  music  are  creations  that  are  easily  misused  illegally,  so  in  this  case,  copyright protection  is  needed.  In  Surabaya,  karaoke  entertainment  venues  use    phonograms  without  the permission of the songwriters. The purpose of this research is to regulate the protection that can be carried out against the use of works of creation in karaoke venues and the role of the National Collective Management Institute (LMKN) in protecting copyrighted works. This type of research is normative juridical, with literature review and statutory approaches used in research sources. The results  of  this  study  indicate  that  the  protection  of  copyrighted  works  for  commercial  use  is regulated in the Copyright Law 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the  Management  of  Song  and/or  Music  Copyright  Royalties.  Efforts  to  protect  copyright  can  be carried  out  in  two  method,  prevention  and  enforcement  efforts.  The  Directorate  General  of Intellectual  Property    is  under  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  has  established  an institution  to  protect  and  enforce  laws  governing  the  use  of  copyrighted  works  created  by  the government.  The  non-APBN  institutions  formed  are  the  LMK  (Collective  Management  Institute) and  LMKN  (National  Collective  Management  Institute)  as  institutions  empowered  to  manage copyrights. LMK and LMKN are responsible for collecting and distributing royalties. In copyright protection, this institution have a role, because it is authorized to administer the economic rights of the creator.
Keywords: Copyright; Karaoke; LMKN; Music; Song

## 1. PENDAHULUAN
Kekayaan  intelektual  adalah  hak  yang  berfungsi  untuk  melindungi kreativitas dan ide dalam proses dan hasil produk yang digunakan manusia. 1 Hak Kekayaan  Intelektual  terdapat  dua  macam,  yaitu  hak  kekayaan  industri  dan  hak cipta.  Hak  cipta  adalah  hak  yang  diberikan  kepada  pencipta  atau  kepada  mereka yang  diberi  hak  untuk  menerbitkan,  memperbanyak  atau  melisensikan penggunaan  ciptaan  mereka. 2 Hak  cipta  muncul  secara  langsung  berdasarkan prinsip deklaratif yang timbul selepas diwujudkannya suatu ciptaan dalam bentuk nyata. 3 Lagu atau musik termasuk  karya ciptaan, sehingga hak cipta memberikan hak  eksklusif  terhadap  pencipta. 4 Hak  eksklusif  diartikan  bahwa  hanya  pemilik hak  lah  yang  dapat  melakukan  ketentuan  hak  cipta  tersebut  dan  pihak  lain  tidak boleh  melakukannya  tanpa  adanya  persetujuan  dari  si  pemegang  hak. 5 Perlindungan terhadap hak cipta ini sangat  dibutuhkan karena banyaknya tempat hiburan yang menggunakan musik.
Pemilik  hak  cipta  sebagai  subjek  hukum  memiliki  kesempatan  untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan. 6 Seperti yang terjadi di Surabaya, Terdakwa IK  seorang  pelaku  usaha  karaoke  yang  didakwa  melakukan  pelanggaran  HAKI sejak  tahun  2016.  IK  didakwa  karena  tidak  membayar  royalti  ke  LMKN  dan menggandakan  lagu.  LMKN  melaporkan  perusahaan  tempat  karaoke  milik  IK telah  memakai  fonogram  yang  berisi  video  dan  lagu  dari  ratusan  artis  secara terlarang.  Dalam  kasus  tersebut,  Jaksa  menuntut  10  bulan  penjara  dan  IK  pun divonis  selama  6  bulan  penjara. 7 Dalam  penegakan  perlindungan  hak  cipta, pemerintah membentuk lembaga non-APBN yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif  Nasional  (LMKN).  LMK  dan  LMKN  adalah  lembaga  non  APBN  yang dibuat  pemerintah  untuk  mengurusi  pemasalahan  mengenai  royalti  serta kepentingan  ekonomi  pencipta. 8 Menurut  Menteri  Hukum  dan  HAM  Yasonna Laoly,  pembentukan  lembaga  perlindungan  hak  cipta  ini  diharapkan  akan mendorong semakin banyak orang menciptakan lagu. Lembaga ini bersifat nirlaba
1 Abdul  Atsar, Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (Yogyakarta:  Deepublsh, 2018).
2 “Hak Kekayaan Intelektual,” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.
3 “Hak Cipta,” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019.
4 Destiara  Meisita  Fafitrasari,  Kholis  Roisah,  and  Mujiono  Hafidh  Prasetyo,  “Perlindungan  Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” Notarius 14, no. 2 (2021): 778.
5 Muhammad  Lukman  Alghofiki,  Hardian  Iskandar,  and  Dodi  Jaya  Wardana,  “Legal  Protection Against  Song  Covers  in  Snack  Video  Applications  Judging  from  Law  Number  28  of  2014  Concerning Copyrights,” UMGCINMATIC: 1st Rethinking Education during Covid-19 Era: Challange and Innovation 1, no. 2 (2021): 430.
6 Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film  Yang  Diakses  Secara  Ilegal  Melalui  Telegram,” Semarang  Law  Review  (SLR) 3,  no.  2  (2022):  13, https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564.
7 Amir  Baihaqi,  “Langgar  Hak  Cipta  Lagu,  Bos  Karaoke  Di  Surabaya  Divonis  6  Bulan  Penjara,” Detik.com, 2020.
8 Mohamad  Thaufiq  Rachman,  “Pengelolaan  Royalti  Dari  Pencipta  Lagu  Yang  Tidak  Terdaftar  Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional,” Dharmasisya 2, no. 2 (2022): 1002.
yang  dibentuk  merujuk  pada  Undang-Undang  Hak  Cipta. 9 Tujuan  LMKN  ini adalah  untuk  membantu  para  menteri  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang berhubungan dengan hak cipta seperti musik dan lagu. 10
Pada penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Situmeang pada tahun 2020 lalu.  Penelitian  yang  mengkaji  tentang  perlindungan  hak  cipta  yang  tidak terlaksana  dengan  baik  karena  peraturan  yang  kurang  mampu  memberikan perlindungan  sehingga  pencegahan  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik.  Namun perlindungan  hukum  upaya  penyelesaian  adalah  sebuah  kesempatan  yang diberikan  negara  agar  mendapatkan  haknya  melalui  proses  hukum  yang  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga  membahas  mengenai  upaya  penyelesaian  sengketa  hak  cipta  yang  dapat dilakukan,  yaitu  melalui  litigasi  dengan  mengajukan  permohonan  ganti  rugi melalui pengadilan niaga dan non litigasi melalui arbitrase. 11
Selanjutnya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Karim  pada  tahun  2021 lalu. Pada penelitian tersebut, penulis menyebutkan bahwa LMKN ini telah diakui secara de  jure dan de  facto sebagai  lembaga  yang  mengurusi  mengenai  royalti. Oleh  karena  itu,  pelayanan  satu  pintu  ini  bertujuan  agar  memudahkan  proses pemungutan dan pembagian royalti agar terhindar dari pemungutan double . Selain itu, kepastian atas besaran tarif royalti sudah secara jelas diatur dalam Keputusan Kemenkumham  nomor  HKI.2.Ot.03.  01-12  Tahun  2016.  Oleh  karena  itu,  setiap kegiatan  usaha  yang  menggunakan  karya  ciptaan  berkewajiban  melakukan pembayaran royalti melalui LMKN dan terdapat sanksi jika tidak membayar. 12
Serta  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  pada  2020.  Penelitian tersebut  menyimpulkan  bahwa  pengaturan  mengenai  royalti  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Oleh  karena  itu, pelaku usaha karaoke yang menggunakan karya milik orang lain harus memegang izin  dari  pencipta  berupa  lisensi.  Untuk  mendapatkan  lisensi  tersebut,  pelaku usaha  karaoke  dapat  mendaftarkan  usahanya  di  Lembaga  Manajemen  Kolektif yang memiliki kewenangan mengatur tarif royalti. Selain itu, sanksi hukum dapat dikenakan  kepada  pelaku  usaha  karaoke  yang  tidak  membayar  royalti  berupa sanksi  perdata  dan  pidana,  seperti  ganti  rugi,  penangguhan  penggunaan  ciptaan,
9 Pusat Data & Analisa Tempo, Hak Cipta Lagu Dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu (Tempo Publishing, 2020).
10 M. Taopik and Indra Yuliawan, “Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya  Cipta  Lagu  Atau  Musik  Berdasarkan  PP  Nomor  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham,” Adil Indonesia Journal 4, no. 1 (2023): 49.
11 Ampuan  Situmeang  and  Rita  Kusmayanti,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pencipta  Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti,” Journal Of Law and Policy Transformation 5, no. 1 (2020).
12 Asma  Karim,  “Kepastian  Hukum  Lmkn  Sebagai  Lembaga  Terpadu  Satu  Pintu  Penghimpun  Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu,” Legalitas: Jurnal Hukum 12, no. 1 (2021).
dan  sanksi  penjara,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  2002 dan 2014. 13
Sehingga  perbedaan  penelitian  ini  dengan  tiga  penelitian  terdahulu  adalah terletak  pada  subjek  yang  dibahas.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  tempat karaoke,  sedangkan  pada  ketiga  penelitian  terdahulu  adalah  pencipta.  Selain  itu, yang  menjadi  pembeda  adalah  fokus  pembahasan.  Pada  ketiga  penelitian terdahulu lebih berfokus pada royalti dan perlindungan pencipta, sedangkan dalam penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  legalitas  penggunaan  karya  cipta  secara komersial,  perlindungan atas karya ciptaan, dan peran dari  Lembaga Manajemen Kolektif  Nasional  dalam  perlindungan  karya  cipta.  Maka  penelitian  ini  memiliki tujuan  yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum  yang dapat dilakukan akibat maraknya  penggunaan  karya  berupa  lagu  atau  musik  dengan  tujuan  komersial berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  untuk  mengetahui  peranan  dari Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  terhadap  maraknya  penggunaan  karya ciptaan untuk tujuan komersil. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak  cipta  lagu  dan  musik  yang  digunakan  secara  komersial  oleh  orang  lain berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  peran  dari  Lembaga  Manajemen Kolektif  Nasional  terhadap  penggunaan  karya  ciptaan  bagi  perlindungan  hak cipta.

## 2.  METODE
Pada  penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif. Seluruh  sumber  penelitian  menggunakan  tinjauan  pustaka.  Sehingga  penulis menggunakan  studi  kepustakaan  dan  bahan-bahan  sekunder  dalam  menganalisis permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Sebagai  informasi  dan  data  dalam  penulisan kajian  hukum  ini,  penulisan  menggunakan  metode  pendekatan  perundang- undangan.  Pendekatan  perundang-undangan  ialah  penelitian  yang  menganalisis seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  dengan  permasalahan yang  dikaji.  Sumber  data  sekunder  yang  dipakai  dalam  penulisan  ini,  berupa bahan  hukum  primer  yang  merupakan  suatu  norma  hukum  wajib  dan  memiliki kekuatan  mengikat  (peraturan  perundang-undangan). 14 Selain  itu,  terdapat  bahan hukum  sekunder  yang  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  hanya  digunakan untuk memperjelas dari bahan hukum primer (buku, dokumen, tulisan ilmiah, dan lain-lain). 15 Bahan  hukum  tersier  yang  memuat  informasi  dan  penjelasan  data hukum primer dan data hukum sekunder (kamus, ensiklopedia, dan lain-lain). 16
13 Bayu  Kusuma  Permana  Putra,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  I  Ketut  Sukadana,  “Sanksi  Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Karaoke,” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 1 (2020).
14 Meray  Hendrik  Mezak,  “Jenis,  Metode  Dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum,” Law  Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 5, no. 3 (2006): 93.
15 Khudzaifah Dimyati, Metodologi Penelitian Hukum (Surakarta, 2016).
16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dan Lagu yang Digunakan Secara Komersial oleh Orang Lain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta
Perlindungan  hukum  yang  diartikan  sebagai  suatu  perlindungan  terhadap subyek  hukum  dalam  hal  ini  “pencipta”.  Hukum  berfungsi  untuk  memberikan kejelasan hubungan antara hasil karya  cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan. 17 Musik dan lagu adalah suatu karya seni  yang  diciptakan  oleh  seorang  pencipta  untuk  didengarkan  oleh  seluruh pendengar.  Pada  masa  modern  seperti  sekarang  ini,  sekitar  7,11  miliar  orang mendengarkan  musik  dan  lebih  dari  403.418  menit  digunakan  untuk mendengarkan  musik  di  platform  musik  Spotify. 18 Banyak  masyarakat  terutama kaum  muda  mendengarkan  musik  untuk  bersantai  hingga  untuk  meningkatkan mood.  Berdasarkan  data  dari  laporan We  Are  Social ,  pengguna  internet  di Indonesia yang mendengarkan musik secara streaming sebesar 50,3% pada kuartal III/2022.  Sehingga  presentasi  ini  naik  2,8%  poin  dari  tahun  sebelumnya,  yaitu sebesar 47,5%. 19 Dapat dilihat bahwa musik dapat dikatakan sebagai teman dalam menjalankan  hari.  Sedangkan  berdasarkan  dara  yang  dikeluarkan  oleh  Federasi Internasional  Industri  Fonograf  (IFPI),  rata-rata  masyarakat  Indonesia mendengarkan  musik  pada  tahun  2022  adalah  sekitar  27,2  jam  per  minggunya dengan presentasi sebagai berikut: 20
Table 1. Ragam Pola Konsumsi Musik Pada Masyarakat Indonesia, 2022.
JENIS KONSUMSI MUSIK PRESENTASI Menonton acara TV atau film yang berfokus pada musik (1 bulan terakhir) 78% Menggunakan cara ilegal 80% Menggunakan aplikasi video berdurasi singkat 82% Masyarakat menonton streaming live musik (3 bulan terakhir) 68% Menggunakan aplikasi musik berlisensi 73% Source: https://goodstats.id/ , 2023.
Berdasarkan  data  Tabel  1  ragam  pola  konsumsi  musik  pada  masyarakat Indonesia tahun 2022 dapat dilihat bahwa masyarakat cukup sering menggunakan musik  untuk  menjalankan  kehidupan  sehari-hari.  Namun  disayangkan  bahwa
17 Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak  Cipta  Dalam  Pembayaran  Royalti,” Semarang  Law  Review  (SLR) 3,  no.  1  (2022):  84, https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783.
18 Matija Ferjan, “30+ Official Listening to Music Statistics (2023),” Headphones Addict, 2023.
19 Ridhwan  Mustajab,  “50,3%  Warga  RI  Gunakan  Streaming  Musik  Pada  Kuartal  III/2022,”  Data Indonesia, 2023.
20 Nada Naurah, “Mayoritas  Warga RI Sebut Musik Penting Untuk Kesehatan Mental,” Good Stats, 2023.
masih  ada  masyarakat  yang  menggunakan  musik  dengan  cara  ilegal,  sehingga disinilah perlunya pemerintah membuat regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap karya musik terutama jika digunakan secara komersial. 21
Seperti  yang  terjadi  di  Surabaya,  seorang  pelaku  usaha  karaoke  harus dijatuhi  hukum  pidana  penjara  serta  denda  atas  pelanggaran  hak  cipta.  Pelaku usaha    karaoke  ini  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  hak  cipta  sejak  tahun 2016  lalu.  Ia  memakai  fonogram  yang  berisikan  video  dan  lagu  dari  ratusan musisi. Fonogram tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya yaitu sebuah rumah hiburan karaoke. 22 Fonogram tersebut diperoleh secara ilegal, atau dengan kata lain tanpa adanya izin terhadap pemilik lagu tersebut. Ia diduga telah melakukan  penggandaan  lagu  dan  tanpa  melakukan  pembayaran  royalti  atas penggunaan  lagu  tersebut.  Atas  perbuatannya  tersebut,  Pelaku  usaha  karaoke tersebut dilaporkan ke pihak berwajib dan dituntut pidana selama 10 bulan penjara oleh  Jaksa  Penuntut  Umum. 23 Pada  tahun  2020  lalu,  Ketua  Majelis  Hakim Mashuri  Effendi  memutuskan  bahwa  telah  melakukan  pelanggaran  ketentuan Pasal 117 ayat (2) Jo Pasal 24 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 bulan. 24
Ruang  lingkup  dalam  hak  cipta  cukup  luas,  sehingga  dibuatlah  aturan tersendiri  mengenai  hak  cipta. 25 Hak  cipta  ini  diatur  dengan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  Undang- Undang  Hak  Cipta,  “hak  cipta  ini  muncul  dengan  sendirinya  menurut  asas deklaratif  setelah  terwujudnya  suatu  ciptaan ” . 26 Perlindungan  karya  ciptaan berdasarkan  pada  ketentuan  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Namun  pada pelaksanaannya  pelanggaran  akan  hak  cipta  ini  masih  sering  ditemui  terlebih dalam  bentuk  suatu  tindak  pidana.  Pelanggaran  hak  cipta  telah  mencapai  tingkat yang  mengkhawatirkan,  hal  ini  mempengaruhi  gaya  hidup  masyarakat  dan mengurangi minat mereka untuk menciptakan karya seni. 27 Pelanggaran hak cipta dapat  berbagai  macam,  seperti  penggandaan  lagu  dan  penggunaan  lagu  secara ilegal. Undang-Undang  Hak Cipta  Tahun  2002  menjelaskan bahwa  “mengambil, menggunakan,  menggandakan,  dan/atau  memodifikasi  karya  kreatif  bukanlah kejahatan  jika  dicantumkan  penciptanya”. 28 Namun  ketentuan  tersebut  tidak
21 Heru Setiyono et al., “Regulation of Song or Music Copyrights As Fiduciary Guarantee Objects In Indonesia,” International Journal of Creative Research and Studies 3, no. 11 (2019): 88.
22 Erwin  Yohanes,  “Pemilik  Rumah  Karaoke  Di  Surabaya  Didakwa  Tidak  Bayar  Royalti,” Merdeka.com, 2019.
23 Baihaqi, “Langgar Hak Cipta Lagu, Bos Karaoke Di Surabaya Divonis 6 Bulan Penjara.”
24 “Ivan Kuncoro Rasa Sayang Diputus 6 Bulan Penjara,” Potretkota.com, 2020.
25 Djuhrijjani,  “Implikasi  Pasal  16  Ayat  3  Uu  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Terhadap Pencipta Lagu,” Lensa 4, no. 50 (2021): 27.
26 Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat  Konten  Dalam  Penggunaan  Lagi  Di  Media  Sosial,” USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  1, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005.
27 Sophar  Maru  Hutagalung, Hak  Cipta:  Kedudukan  Dan  Perannya  Dalam  Pembangunan (Jakarta: Sinar Graika, 2012).
28 Fitra  Rizal,  “Nalar  Kritis  Pelanggaran  Hak  Ciptadalam  Islam,” Al-Manhaj:  Jurnal  Hukum  Dan Pranata Sosial Islam 2, no. 1 (2020): 12.
termasuk  jika  karya  ciptaan  tersebut  digunakan  untuk  tujuan  komersial.  Tidak seorang pun boleh memperbanyak dan/atau menggunakan suatu karya cipta untuk tujuan  komersial  dalam  bentuk  rekaman  atau  karya  cipta  tanpa  adanya  izin. Fonogram  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  adalah  fiksasi  suara  yang digabungkan dengan video atau ciptaan audio visual lainnya.
Penggandaan  adalah  proses  pembuatan  salinan  tetap  atau  sementara  dari suatu  ciptaan  dan/atau  rekaman  suara  dengan  cara  dan  bentuk  apa  pun.  Setiap orang  dilarang  menggandakan  lagu  atau  musik  milik  orang  lain.  Berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, “pelanggaran hak ekonomi melalui penggandaan  dapat  dihukum  pidana  penjara  paling  lama  tiga  tahun  penjara dan/atau denda hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah )” . Selain itu, owner tempat usaha dilarang untuk menjual atau membeli produk hasil pelanggaran hak cipta  di tempat  usahanya  dan dapat  dikenakan sanksi Pasal  114 Undang-Undang Hak  Cipta,  "jika owner yang  mengetahui  dan  dengan  sengaja  menjual  dan/atau memperbanyak hasil pelanggaran hak cipta di tempat usaha yang dia kelola dapat didenda  hingga  Rp  100.000.000  (seratus  juta  rupiah)”.  Selain  pembajakan, penggunaan  karya  ciptaan  secara  komersial  juga  tidak  boleh  dilakukan  baik berupa musik vidio maupun fonogram.
Sesungguhnya,  penggunaan  karya  ciptaan  terutama  musik  dan  lagu merupakan  perbuatan  yang  diperbolehkan.  Para  pelaku  usaha  karaoke  dapat menggunakan suatu karya ciptaan tanpa dikenakan sanksi atau  secara legal. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan izin kepada pemilik hak  atas  musik  tersebut,  izin  ini  dapat  berupa  perjanjian  lisensi. 29 Lisensi  ini merupakan  bentuk  izin  tertulis  dari  pemilik  hak  cipta  kepada  pihak  lain  untuk menggunakan  hak  kepemilikan  atas  karyanya  dengan  persyaratan  tertentu. 30 Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  “setiap  orang dapat  menggunakan  musik  dan  musik  untuk  tujuan  komersial  dengan  syarat dikenai  pembayaran  royalti”.  Peraturan  Pemerintah  menyebutkan  bentuk-bentuk yang bersifat komersial adalah tempat umum, seperti restoran, kafe, pub, konser, transportasi,  bar,  hotel,  dan  usaha  karaoke.  Untuk  menindaklanjuti  pelanggaran penggunaan  hak  cipta  tersebut,  Undang-Undang  Hak  Cipta  juga  sudah menjelaskan upaya perlindungan yang dapat dilakukan.
Terdapat  dua  upaya,  yaitu  upaya  preventif  dan  upaya  represif. 31 Upaya pencegahan  atau  upaya  preventif  adalah  langkah  awal  yang  dapat  dilakukan dengan  menyadarkan  masyarakat  tentang  pentingnya  hak  cipta,  dan  melakukan pengawasan  terhadap  tempat-tempat  yang  memiliki  kemungkinan  untuk
29 Abdul Rokhim Juriadi and Benny K. Heriawanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait  Hak  Cipta  Atas  Peng-Cover-An  Lagu  Di  Facebook  (Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam),” Dinamika 27, no. 7 (2021): 1027.
30 Sheila Namira Marchellia, “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” Journal of Intellectual Property 6, no. 1 (2023): 26.
31 Bagus  Rahmanda  and  Kornelius  Benuf,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Lagu  Terkait  Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube,” Jurnal Gema Keadilan 8, no. 2 (2021): 8.
melakukan  pelanggaran  hak  cipta,  seperti  kafe  dan  tempat  karaoke. 32 Undang- Undang  Hak  Cipta  telah  mengatur  mengenai  upaya  pencegahan  yang  dapat dilakukan,  seperti  pendaftaran  atau  pencatatan  karya  ciptaan.  Pencatatan  karya ciptaan  ini  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Pada  masa sekarang  ini,  permohonanan  pencatatan  sudah  dapat  diajukan  secara  online melalui  website  hakcipta.dgip.go.id.  Pencipta  hanya  perlu  mengisi  formulir  dan memenuhi  dokumen  yang  dibutuhkan. 33 Selain  untuk  perlindungan  hak  cipta, pencatatan  ini  juga  berfungsi  untuk  mempermudah  pembuktian  jika  terjadi pelanggaran hak cipta di kemudian hari. 34
Namun  jika  pelanggaran  hak  cipta  tetap  terjadi  maka  penyelesaian  yang dapat  ditempuh  ialah  melakukan  upaya  penyelesaian  atau  upaya  represif  adalah langkah  yang  bisa  ditempuh  oleh  pencipta  jika  terjadi  suatu  sengketa  atas  hak cipta. 35 Pelanggaran hak cipta ialah bentuk dari pelanggaran hukum sebagaimana diatur  dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Menurut  Anom  Wibowo  yang merupakan  Direktur  Penyidikan  dan  Penyelesaian  Sengketa,  pelanggaran kekayaan  intelektual  dapat  dilaporkan  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual (DJKI). 36 Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara,  yaitu  jalur  litigasi  dan  non  litigasi.  Pasal  95  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak Cipta  menjelaskan  "penyelesaian  sengketa  dapat  dicapai  melalui  penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase, atau pengadilan”. Pada jalur non litigasi seperti APS (alternatif penyelesaian sengeketa) dan arbitrase, pelanggar hak cipta dan pencipta akan  di  pertemukan  melalui  negosiasi,  mediasi,  dan  konsiliasi  dengan  dibantu oleh  pihak  ketiga  seperti  DJKI  sebagai  mediator.  Pada  sengketa  hak  cipta  harus menempuh  mediasi  terlebih  dahulu.  Penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi lebih  memberikan  keuntungan  karena  sengketa  diselesaikan  secara  sederhana, cepat, dan biaya lebih ringan jika dibandingkan melalui pengadilan. 37
Selain  jalur  non  litigasi,  solusi  yang  dapat  ditempuh  untuk  menyelesaikan sengketa hak cipta adalah dengan jalur litigasi atau pengadilan. Pada sengketa hak cipta,  pengadilan  yang  memiliki  wewenang  untuk  menyelesaikan  adalah pengadilan  niaga.  Pelanggaran  terhadap  hak  cipta  seperti  pembajakan,  seluruh pihak  harus  terlebih  dahulu  melakukan  proses  sebelum  mengajukan  tuntutan
32 Gede Agus Wahyu Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ketut Sudiatmaka, “Implementasi UU Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten Buleleng,” Ganesha Law Review 2, no. 2 (2020): 113.
33 “Syarat Dan Prosedur Permohonan Hak Cipta,” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.
34 Lutfiya  Arinda  Putri  Ananta  dan  Rianda  Dirkareshza,  “Ius  Constituendum  Terhadap  Nama  Artis Yang  Dikomersialkan  Didalam  Buku  Tanpa  Seizin  Tokoh,” USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  14, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716.
35 Ida Bagus Komang Hero Bhaskara and I Made Sarjana, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu,” Jurnal Kertha Negara 9, no. 10 (2021): 810.
36 “Laporkan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Ke DJKI,” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.
37 Khamozaro  Waruwu  and  Ida  Nadirah,  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Hak Cipta Buku Elektronik,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 150.
e-ISSN : 2621-4105
pidana. 38 Pencipta  maupun  lembaga  seperti  LMKN  dapat  mengajukan pelanggaran  tidak  pidana  hak  cipta  ke  kepolisian,  lalu  pihak  kepolisian  akan melakukan tindakan seperti somasi kepada pelanggar hak cipta. Jika somasi tidak diidahkan maka akan menempuh jalur selanjutkan, yaitu pengadilan.
Selain  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik  juga telah  mengatur  upaya  pencegahan  dengan  melakukan  permohonan  pencatatan lagu  kepada  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dan  penyelesaian  pelanggaran hak cipta melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan.
3.2 Peran  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  Terhadap  Penggunaan Karya Ciptaan bagi Perlindungan Hak Cipta
Upaya  perlindungan  dan  penegakan  hukum  atas  penggunaan  karya  ciptaan pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  yang  berada  di bawah  Kemenkumham  membentuk  suatu  lembaga.  Terdapat  dua  lembaga  non APBN  yang  telah  dibentuk  dan  diberikan  kewenangan  atribusi  untuk  mengurusi hak  cipta,  lembaga  tersebut  adalah  LMK  (Lembaga  Manajemen  Kolektif)  dan LMKN  (Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional).  Kedua  lembaga  tersebut memiliki  nama  dan  kewenangan  yang  mirip,  sehingga  hal  tersebutlah  yang membuat masyarakat terkadang  sulit untuk membedakannya.  Namun sesungguhnya  LMK  dan  LMKN  memiliki  tugas  yang  berbeda.  LMK  bewenang memungut  dan  mendistribusikan  royalti  atas  penggunaan  karya  secara  komersial sesuai dengan kesepakatan antara pemegang hak cipta dan LMK. 39 Perjanjian ini dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, dan Pasal  1338  KUH  Perdata  mengenai  asas  kebebasan  berkontrak.  LMK  memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan royalti. 40
Undang-Undang  Hak  Cipta  menyebutkan  bahwa  LMK  inilah  yang  akan mengelola  royalti  pencipta  dan  mengurus  keseluruhan  terkait  hak  ekonomi pencipta  sehingga  dapat  memperoleh  royalti  tanpa  harus  berhubungan  secara langsung terhadap pihak yang menggunakan karya tersebut. 41 Dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan hak cipta, LMK inilah yang berperan untuk mewakili para  pencipta.  Pasal  23  ayat  (5)  Undang-Undang  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa “setiap  orang  dapat  mengajukan  izin  penggunaan  secara  komersial  dengan membayar biaya kepada pencipta melalui LMK”, sehingga LMK berperan sebagai wakil  dari  pencipta  untuk  menghimpun  royalti  dari  para  pencipta  karya  ciptaan.
38 Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirullo, and Tasya Safiranita Ramli, “Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran  Hak  Cipta  Pada  Karya  Seni  Yang  Dijadikan  Karya  Non  Fungible  Token  (NFT)  Pada  Era Ekonomi Digital,” Jurnal Fundamental Justice 3, no. 1 (2022): 12.
39 Sudjana,  “Eksistensi  Dan  Kewenangan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK)  Dalam  Perspektif Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum Sasana 6, no. 1 (2020): 18.
40 Nurwati and Teguh Budiman, “Asas Keterbukaan Atas Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI)  Dalam  Pengelolaan  Hak  Ekonomi  Pencipta  Lagu  Dan/Atau Musik,” Jurnal Hukum De’rechtsstaat 9, no. 1 (2023): 7.
41 Moh.  Fathur  Rizki,  Zulkifli  Makkawaru,  and  Baso Madiong,  “Tinjauan  Hukum  Pelaksanaan  Hak Pertunjukan  (Performing  Right)  Perusahaan  Karaoke  Dalam  Pembayaran  Royalti  Lagu  Melalui  Kuasa Lembaga Management Kolektif,” Clavia : Journal Of Law 19, no. 2 (2021): 104.
Pengguna  ciptaan  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  selama  mematuhi  dan memenuhi  kewajibannya  berdasarkan  perjanjian  dengan  LMK.  LMK  ini  juga berfungsi  untuk  memastikan  telah  terpenuhinya  hak  ekonomi  para  pencipta. Selain LMK terdapat lembaga serupa yang memiliki tugas dan wewenang serupa, yaitu  LMKN  (Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional).  LMKN  ini  juga disebutkan  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  Pasal  89  ayat  (1).  Sesuai  dengan kewenangannya, LMKN melakukan pemungutan, penghimpunan, dan pendistribusian  royalti  dari  pengguna  ciptaan  kepada  pemilik  ciptaan  sesuai dengan  tarif  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  serta  memberikannya  kepada  pemilik  ciptaan  atau  pemegang  hak melalui LMK. Sehingga demikian, pada hal ini LMKN bertindak membantu LMK untuk  menarik  dan  menghimpun  royalti  dari  penggunaan  karya  ciptaan  dan menyalurkan royalti tersebut secara transparan, bertanggung jawab dan adil sesuai Peraturan  Perundang-Undangan. 42 Kemiripan  kedua  lembaga  ini  memang  dapat menimbulkan  kebingungan  di  Masyarakat,  namun  tetap  terdapat  pembeda  antara LMK  dan  LMKN  ini.  Perbedaan  dari  LMKN  dan  LMK  ini  adalah  pada  tugas penarikan royalti. Penarikan royalti hanya dilakukan oleh LMKN yang kemudian akan di salurkan oleh LMK kepada pencipta karya ciptaan.
Upaya  untuk  melindungi  hak  cipta  atas  penggunaan  karya  cipta,  LMKN maupun  LMK memiliki  peran didalamnya.  Berdasarkan Pasal  1  angka 11 PP 56 Tahun  2021  yang  menyebutkan  bahwa “.... serta  mengelola  kepentingan  hak ekonomi Pencipta”. Sehingga dapat dijadikan pembeda antara  LMKN dan LMK adalah  bahwa  LMKN  memiliki  kewenangan  untuk  menarik  dan  menghimpun segala  sesuatu  terkait  hak  ekonomi  pencipta,  salah  satunya  melakukan perlindungan  terhadap  penggunaan  karya  ciptaan  tanpa  adanya  izin  dan  tanpa adanya  pembayaran  royalti  sebagaimana  yang  terjadi  di  Surabaya,  sedangkan LMK  lah  yang  kemudian  akan  mendistribusikan  royalti  tersebut  kepada  para pemilik karya. Perlindungan  yang dilakukan LMKN adalah dengan memperketat penegakan  hukum  terhadap  penggunaan  karya  ciptaan  berdasarkan  tarif  yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01- 03 Tahun 2016, seperti pada tempat karaoke memiliki tarif: 43
Table 2. Tarif Royalti Tempat Karaoke. JENIS KARAOKE TARIF Karaoke Hall / Tanpa Kamar Rp 20.000/per Hall/hari Karaoke Keluarga Rp 12.000/per Kamar/hari Karaoke Eksekutif Rp 50.000/per Kamar/hari Karaoke Kubus Lumpsum Rp 600.000/per Kubus/per tahun
Source: https://www.lmkn.id/ .
42 “Sekilas LMKN,” Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, n.d.
43 “Sekilas LMKN.”
LMKN  memiliki  kewenangan  melakukan  penindakan  kepada  para pengguna karya ciptaan  yang tidak membayar royalti.  Namun  penindakan dalam hal  ini  bersifat  tidak  langsung  melainkan  bekerjasama  dengan    pihak  Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang terjadi pada pelaku usaha  karaoke di Surabaya, LMKN hanya bertindak melaporkan pelanggaran ke Polda Jatim dan pelaku usaha karaoke tersebut juga telah mengakui bahwa dirinya menerima somasi yang berisi himbauan dari  LMKN untuk  membayar royalti. 44 Namun  karena somasi  tersebut tidak  diidahkan  maka  dilanjutkan  ke  jenjang  selanjutnya  yaitu  pengadilan. Undang-Undang  Hak  Cipta  sebenarnya  telah  menjelaskan  terkait  sanksi  yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran.
Selain  kasus  tersebut,  terdapat  kasus  lain  yang  melibatkan  LMKN.  LMK maupun  LMKN  memiliki  peran  dalam  pemungutan  royalti,  seperti  penggunaan karya  ciptaan  tanpa  adanya  izin  yang  melibatkan  dua  musisi  tanah  air.  Musisi tersebut  diduga  melakukan  pelanggaran  hak  cipta  kerena  telah  membawakan sebuah lagu milik band lain di sebuah pertunjukan tanpa adanya izin dari pemilik lagu. 45 Dalam permasalahan ini, LMKN berperan sebagai lembaga yang menarik royalti  atas  penggunaan  karya  tersebut  dan  lembaga  yang  memberikan pamahaman mengenai penarikan royalti.  Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak  Cipta,  “pelanggaran  atas  hak  cipta  memang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana jika adanya aduan dan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta”. 46 Maka dapat disimpulkan  bahwa  pelanggaran  hak  cipta  ini  berdasarkan  pada  delik  aduan. 47 Pada hal pelanggaran hak eksklusif orang lain, pemegang hak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dengan adanya bukti yang sah dan konkret. 48
Namun penggunaan musik dan lagu tersebut sesungguhnya diperbolehkan selama  memiliki  izin  dan  melakukan  pembayaran  royalti.  Sesuai  dengan  PP Nomor 56 Tahun 2021, pelaku usaha karaoke maupun penyelenggara acara dapat mengajukan  permohonan  izin  penggunaan  ciptaan  dan  membayar  royalti  atas penggunaan  melalui  LMK.  Maka  dalam  perlindungan  terhadap  karya  ciptaan, LMK  maupun  LMKN  memiliki  peran  yang  penting.  Hal  ini  dikarenakan  kedua lembaga  tersebut  berperan  besar  dalam  pemungutan  dan  pendistribusian  royalti dari pengguna karya ciptaan kepada pencipta. Karena royalti berkaitan dengan hak
44 “Diperiksa Sebagai Terdakwa, Ini Jawaban Bos Karaoke Rasa Sayang,” Beritalima.com, 2020.
45 M. Ikhsan Tualeka, “Belajar Dari Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel,” Kompas.com, 2023.
46 Muhammad  Radityatama,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Aplikasi  Karaoke  Starmaker  Terkait Pelanggaran  Hak  Cipta  Lagu  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta” (Universitas Trisakti, 2020).
47 Pritha Arintha Natasaputri, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life,” USM Law Review 1, no. 2 (2018): 13, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254.
48 Gabriella  Ivana  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Akibat  Kekosongan  Hukum  Terhadap  Non- Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 713.
ekonomi  pencipta. 49 Oleh  karena  itu,  semakin  adil  dan  transparan  dalam pemungutan  dan  pendistribusian  royalti,  maka  akan  semakin  baik  pula perlindungan yang dapat dilakukan meskipun secara tidak langsung.

## 4. PENUTUP
Hak  cipta  adalah  hak  yang  muncul  dari  penciptaan  suatu  karya.  Hak  cipta ialah  hak  eksklusif  yang  diberikan  kepada  pencipta.  Setiap  orang  yang menggunakan,  mengambil,  mereproduksi,  dan/atau  memodifikasi  karya  yang mempunyai  hak  cipta  merupakan  pelanggaran.  Maraknya  penggunaan  karya ciptaan  secara  ilegal  inilah  yang  membuat  perlindungan  hak  cipta  sangat dibutuhkan.  Undang-Undang  Hak  Cipta  telah  menjelaskan  upaya  perlindungan yang  dapat  ditempuh,  yaitu  upaya  pencegahan  dengan  melakukan  pengawasan terhadap  tempat-tempat  yang  memiliki  kemungkinan  untuk  melakukan pelanggaran hak cipta dan upaya represif dengan memberikan sanksi seperti ganti rugi  atau  sanksi  pidana.  Dalam  perlindungan  hak  cipta  atas  penggunaan  karya ciptaan, LMKN maupun LMK memiliki peran didalamnya, hal ini karena mereka berperan untuk menarik, menghimpunan dan mendistribusian royalti. Royalti erat kaitannya  dengan  hak  ekonomi  pencipta.  Sehingga  semakin  adil  dan  transparan dalam  pemungutan  dan  pendistribusian  royalti,  maka  akan  semakin  baik  pula perlindungan yang dapat dilakukan LMKN meskipun secara tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Alghofiki,  Muhammad  Lukman,  Hardian  Iskandar,  and  Dodi  Jaya  Wardana. “Legal  Protection  Against  Song  Covers  in  Snack  Video  Applications Judging  from  Law  Number  28  of  2014  Concerning  Copyrights.” UMGCINMATIC:  1st  Rethinking  Education  during  Covid-19  Era:
Challange and Innovation 1, no. 2 (2021): 430. Atsar,  Abdul. Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual . Yogyakarta: Deepublsh, 2018.
Baihaqi,  Amir.  “Langgar  Hak  Cipta  Lagu,  Bos  Karaoke  Di  Surabaya  Divonis  6 Bulan Penjara.” Detik.com, 2020.
Bhaskara,  Ida  Bagus Komang Hero, and  I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu.” Jurnal Kertha Negara 9, no. 10 (2021): 810. Caroline, Grace  Kezia, and R. Rahaditya. “Peran  Lembaga Manajemen  Kolektif Nasional  Dalam  Perlindungan  Hak  Cipta  Lagu  Pengemis  Yang  Digunakan Oleh  Stasiun  Televisi  Indosiar  Tanpa  Seizin  Penciptanya.” Jurnal  Hukum Adigama 5, no. 1 (2022): 1948.
Dana,  Gede  Agus  Wahyu,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  and  Ketut  Sudiatmaka. “Implementasi  UU  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Terkait Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng.” Ganesha Law Review 2, no. 2 (2020): 113. Dimyati, Khudzaifah. Metodologi Penelitian Hukum . Surakarta, 2016.
49 Grace  Kezia  Caroline  and  R.  Rahaditya,  “Peran  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  Dalam Perlindungan  Hak  Cipta  Lagu  Pengemis  Yang  Digunakan  Oleh  Stasiun  Televisi  Indosiar  Tanpa  Seizin Penciptanya,” Jurnal Hukum Adigama 5, no. 1 (2022): 1948.
“Diperiksa  Sebagai  Terdakwa,  Ini  Jawaban  Bos  Karaoke  Rasa  Sayang.”
Beritalima.com, 2020.
Djuhrijjani. “Implikasi Pasal 16 Ayat 3 Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu.” Lensa 4, no. 50 (2021): 27.
Fafitrasari,  Destiara  Meisita,  Kholis  Roisah,  and  Mujiono  Hafidh  Prasetyo. “Perlindungan  Hukum  Lagu  Yang  Diaransemen  Ulang  Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” Notarius 14, no. 2 (2021): 778.
Ferjan,  Matija.  “30+  Official  Listening  to  Music  Statistics  (2023).”  Headphones Addict, 2023.
Gidete,  Dio  Bintang,  Muhammad  Amirullo,  and  Tasya  Safiranita  Ramli. “Pelindungan  Hukum  Atas  Pelanggaran  Hak  Cipta  Pada  Karya  Seni  Yang Dijadikan  Karya  Non  Fungible  Token  (NFT)  Pada  Era  Ekonomi  Digital.” Jurnal Fundamental Justice 3, no. 1 (2022): 12.
“Hak Cipta.” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019.
“Hak Kekayaan Intelektual.” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.
Hutagalung,  Sophar  Maru. Hak  Cipta:  Kedudukan  Dan  Perannya  Dalam Pembangunan . Jakarta: Sinar Gra Ika, 2012.
“Ivan Kuncoro Rasa Sayang Diputus 6 Bulan Penjara.” Potretkota.com, 2020. Ivana,  Gabriella,  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho.  “Akibat  Kekosongan  Hukum Terhadap  Non-Fungible  Token  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Kekayaan Intelektual.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 713.
Juriadi,  Abdul  Rokhim,  and  Benny  K.  Heriawanto.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pemegang  Hak  Terkait  Hak  Cipta  Atas  Peng-Cover-An  Lagu  Di Facebook (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam).” Dinamika 27, no. 7 (2021): 1027.
Karim,  Asma.  “Kepastian  Hukum  Lmkn  Sebagai  Lembaga  Terpadu  Satu  Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu.” Legalitas: Jurnal Hukum 12, no. 1 (2021).
Langit  Rafi  Soemarsono  dan  Rianda  Dirkareshza.  “Urgensi  Penegakan  Hukum
Hak  Cipta  Terhadap  Pembuat  Konten  Dalam  Penggunaan  Lagi  Di  Media Sosial.” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 1.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005.
“Laporkan  Pelanggaran  Kekayaan  Intelektual  Ke  DJKI.”  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.
Lutfiya  Arinda  Putri  Ananta  dan  Rianda  Dirkareshza.  “Ius  Constituendum
Terhadap  Nama  Artis  Yang  Dikomersialkan  Didalam  Buku  Tanpa  Seizin Tokoh.” USM Law Review 5, no. 2 (2022): 14.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716.
Marchellia,  Sheila  Namira.  “Larangan  Membawakan  Lagu  Tanpa  Izin Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta.” Journal  of  Intellectual  Property 6, no. 1 (2023): 26.
Mezak,  Meray  Hendrik.  “Jenis,  Metode  Dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian Hukum.” Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 5, no. 3 (2006): 93.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
Mustajab,  Ridhwan.  “50,3%  Warga  RI  Gunakan  Streaming  Musik  Pada  Kuartal III/2022.” Data Indonesia, 2023.
Natasaputri,  Pritha  Arintha.  “Perlindungan  Hukum  Atas  Karya  Cipta  Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan  Web  Novel  Renesmee’s  Normal  Life.” USM  Law  Review 1,  no.  2 (2018): 13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254.
Naurah,  Nada.  “Mayoritas  Warga  RI  Sebut  Musik  Penting  Untuk  Kesehatan Mental.” Good Stats, 2023.
Nurwati,  and  Teguh  Budiman.  “Asas  Keterbukaan  Atas  Kewenangan  Lembaga Manajemen  Kolektif  (LMK)  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI)  Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik.” Jurnal Hukum De’rechtsstaat 9, no. 1 (2023): 7.
Putra, Bayu Kusuma Permana, I Nyoman  Putu Budiartha, and I Ketut Sukadana. “Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Yang  Dilakukan  Oleh Perusahaan Karaoke.” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 1 (2020). Rachman,  Mohamad  Thaufiq.  “Pengelolaan  Royalti  Dari  Pencipta  Lagu  Yang Tidak  Terdaftar  Di  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Oleh  Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.” Dharmasisya 2, no. 2 (2022): 1002. Rachmasari,  Annisa,  Zaenal  Arifin,  and  Dhian  Indah  Astanti.  “Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  Pada  Film  Yang  Diakses  Secara  Ilegal  Melalui Telegram.” Semarang  Law  Review  (SLR) 3,  no.  2  (2022):  13. https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564.
Radityatama,  Muhammad.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Aplikasi  Karaoke Starmaker  Terkait  Pelanggaran  Hak  Cipta  Lagu  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.”  Universitas  Trisakti, 2020.
Rahmanda,  Bagus,  and  Kornelius  Benuf.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik Lagu  Terkait  Cover  Lagu  Dan  Penggunaan  Suara  Latar  Pada  Platform Youtube.” Jurnal Gema Keadilan 8, no. 2 (2021): 8. Rizal,  Fitra.  “Nalar  Kritis  Pelanggaran  Hak  Ciptadalam  Islam.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2, no. 1 (2020): 12. Rizki,  Moh. Fathur,  Zulkifli  Makkawaru, and  Baso Madiong.  “Tinjauan Hukum Pelaksanaan  Hak  Pertunjukan  (Performing  Right)  Perusahaan  Karaoke Dalam  Pembayaran  Royalti  Lagu  Melalui  Kuasa  Lembaga  Management Kolektif.” Clavia : Journal Of Law 19, no. 2 (2021): 104. “Sekilas LMKN.” Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, n.d.
Setiyono, Heru, Dyah Ochtorina Susanti, Khoidin, and Budi Santoso. “Regulation of Song or Music Copyrights As Fiduciary Guarantee Objects In Indonesia.”
International Journal of Creative Research and Studies 3, no. 11 (2019): 88. Situmeang,  Ampuan,  and  Rita  Kusmayanti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pencipta  Atau  Pemegang  Hak  Cipta  Lagu  Dalam  Pembayaran  Royalti.” Journal Of Law and Policy Transformation 5, no. 1 (2020). Sudjana.  “Eksistensi  Dan  Kewenangan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” Jurnal Hukum Sasana 6, no. 1 (2020): 18.
Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi  Musisi  Atas  Hak  Cipta  Dalam  Pembayaran  Royalti.” Semarang  Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 84. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783. “Syarat  Dan  Prosedur  Permohonan  Hak  Cipta.”  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual, n.d.

## Taopik, M., and Indra Yuliawan. “Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan
Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  Dan/Musik  Di Kemenkumham.” Adil Indonesia Journal 4, no. 1 (2023): 49. Tempo,  Pusat  Data  &  Analisa. Hak  Cipta  Lagu  Dan  Kisah  Perjuangan  Sang Pemilik Lagu . Tempo Publishing, 2020.
Tualeka,  M.  Ikhsan.  “Belajar  Dari  Kasus  Ahmad  Dhani  Dan  Once  Mekel.” Kompas.com, 2023.
Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa  Hak  Cipta  Buku  Elektronik.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1 (2023): 150.
Yohanes,  Erwin.  “Pemilik  Rumah  Karaoke  Di  Surabaya  Didakwa  Tidak  Bayar Royalti.” Merdeka.com, 2019.