## PERUBAHAN POSISI INDONESIA DALAM PERBURUHAN: STUDI PERBANDINGAN BURUH MIGRAN MASA KOLONIAL DAN MASA REFORMASI

## Yenni Eria Ningsih
Mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan perubahan dan keberlanjutan yang berlangsung dalam se- jarah aktivitas buruh migran di Indonesia. Sebagai upaya untuk menganalisis bangsa Indonesia dalam perburuhan, peneliti menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber tulisan. Hasil an- alisis tersebut selanjutnya peneliti sintesis dan proyeksikan dalam pembahasan artikel ini. Pada masa kolonial Indonesia berperan sebagai obyek penerima buruh dari luar negeri, dalam hal ini dari Cina, meskipun pada waktu itu pemerintah Belanda juga mengirim buruh Jawa ke Suriname, namun hal itu termasuk dalam misi perbudakan, bukan sebagai buruh migran. Fenomena tersebut kemudian berubah dewasa ini, Indonesia berubah peran menjadi subyek pengirim buruh ke be- berapa negara di dunia.
Kata-kata kunci: buruh migran, perubahan dan kesinambungan
Abstract: This article describes continuity and change in history of migrant workers in Indonesia. As an effort to analyze the role of Indonesian in the migrant workers problems, researcher uses literature review from various  sources. Then, researcher synthesize and project the results of analysis in the discussion of the article. In the colonial era, Indonesia played as object who got migrant workers from China, eventhough the Netherlands Indie also sent many Javanese to Su- riname as slave not migrant workers. Those phenomena changes recently, Indonesia become a subject who sent migrant workers throughout the world.
Keywords: migrant workers, change and continuity.

## PENDAHULUAN
Penyebutan istilah “buruh” belum dapat dipasti- kan secara pasti kapan pertama kali muncul dalam Sejarah  Indonesia.  Akan  tetapi  dapat  dipastikan bahwa keberadaan buruh sebagai kelompok sosial dalam  sejarah  Indonesia  modern  berhubungan erat dengan perkembangan sektor perkebunan, in- dustri atau manufaktur dan pertambangan seiring dengan  meluasnya  pengaruh  kapitalisme,  mone- tisasi  ekonomi, dan modernisasi negara  kolonial sejak  abad  ke-19.  Istilah  buruh  secara  perlahan- lahan  bergeser  menjadi  kategori  sosial  untuk mengidentifikasi  para  penerima  upah  yang bekerja pada ruang sosial perkotaan dan sektor in- dustri  dan  manufaktur  semata,  seperti  buruh kereta api, buruh pelabuhan, buruh tambang, bu- ruh pabrik, tukang becak, dan pekerja atau pem- bantu  rumah  tangga.  Buruh  juga  dipahami  se- bagai sub-sistem dari proses produksi yang dikait- kan  dengan  kelompok  sosial  lemah  yang  selalu
tereksploitasi  dan  termarginalkan  pada  satu  sisi, namun  sisi  lain  sebagai  sebuah  kekuatan  besar yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan secara politis dalam proses kontestasi kekuasaan (Erman & Saptari. 2013: viii).
Istilah “buruh” menurut KBBI Online ter- masuk dalam golongan kata benda dan bermakna orang  yang  bekerja  untuk  orang  lain  dengan mendapat  upah  atau  biasa  disebut  pekerja.  Dari terjemahan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pada  dasarnya  semua  pekerja  yang  bekerja kepada orang lain baik individu maupun instansi, yang darinya didapatkan upah, maka orang terse- but disebut buruh. Buruh dalam hal ini bermakna luas.  Sebagai  salah  satu  kelompok  sosial  yang memiliki kesadaran yang kuat atas perbedaan atau persamaan kelas dan identitas, pada satu sisi, bu- ruh memiliki kemampuan yang besar untuk mem- bangun  solidaritas  di  antara  mereka  agar  dapat terus bertahan (Erman & Saptari. 2013: ix).
Pada hakikatnya buruh hidup dalam tangan majikan  dan  mereka  mengikuti  kehendak majikannya, jarang ditemui buruh yang memiliki lebih  dari  satu  majikan  dan  yang  ada  hanyalah majikan  yang mempunyai lebih dari satu buruh. Mengikuti  pola  materialisme  dialektika  Marx yang  menyebut  “ it  is  not  consciousness  of  men that determine their beings, but, on the con-trary their social beings determine our con-sciousness ” (Wijaya, 2015) atau yang dalam sejarah biasanya disebut pula sebagai materialisme historis, aktivi- tas manusia dimulai dari kehidupan komunalisme yang hidup dalam dua aktivitas yang bertentangan yakni  kehidupan  berpindah-berpindah  dan  ke- hidupan  menetap.  Kehidupan  komunalisme  ini yang  kemudian  menggiring  manusia  pada  per- singgungan  dan  pertentangan  sehingga  mencip- takan  tatanan  masyarakat  yang  bersifat  feodal. Feodalisme  dalam  perkembangannya  men- imbulkan  dua  kelas  yang  dominan  yakni  kelas feodal  (tuan  tanah)  dan  kelas  budak  (Wijaya, 2015: 88). Perubahan posisi Indonesia dalam per- buruhan,  sebagai  studi  perbandingan  buruh  mi- gran masa kolonial dan masa reformasi, menarik untuk  dikaji  karena  mendeskripsikan  peran bangsa Indonesia dalam perburuhan. Bahwa ada perubahan dan kontinuitas yang berlangsung da- lam aktivitas buruh migran di Indonesia.

## PERBURUHAN MASA KOLONIAL: IN- DONESIA SEBAGAI OBYEK
Kebutuhan akan tenaga kerja di satu pihak dan permintaan akan tenaga kerja di lain pihak te- lah  menimbulkan  suatu  jenis  bisnis  baru,  yang lazim disebut dengan “perdagangan kuli”. Usaha ini dilakukan oleh para pedagang kuli Cina. Para pengusaha yang melibatkan diri dengan perdagangan  kuli,  memiliki  rumah-rumah  pen- ampungan yang sekaligus juga berfungsi sebagai rumah  makan  di  beberapa  pelabuhan  di  Cina. Pemilik  rumah  makan  kemudian  menghubungi para kheh-tau atau  pemimpin  yang  merekrut calon  kuli  di  desa-desa  yang  letaknya  jauh  di pedalaman  Cina.  Atau  para Kheh-tau mencari sendiri calon kuli dan memberikannya ke pemilik rumah penginapan itu untuk kemudian diserahkan kepada pihak pencari kuli (Erman, 1995: 109).
“ Tukang  jual  orang ”  adalah  istilah  yang begitu akrab dan memiliki konotasi yang kurang baik dalam pendengaran banyak orang pada masa kolonial.  Istilah  ini  mengacu  pada  jabatan seseorang  yang  menyibukkan  dirinya  sebagai agen  kuli  yang  menjadi  perantara  antara  pihak pencari kerja dan penerima kerja/pengusaha. Da- lam kenyataannya, agen kuli ini seringkali mem- bujuk dan bahkan memaksa orang untuk menjadi kuli di berbagai tempat kerja. Sebab semakin ban- yak orang yang dikumpulkannya, semakin besar keuntungan  yang  diterimanya  dari  pihak  pengu- saha. Oleh karena itu, pada masa kolonial proses tawar menawar antara kuli dan pengusaha jarang sekali terjadi sebagaimana terdapat dalam aturan manajemen  moderen  yang  rasional.  Akibatnya kuli sebagai penjual tenaga adalah sebagai pihak yang  lemah  dan  amat  ditentukan  oleh  agen  kuli dan pengusaha (Erman, 1995: 107).
Pada  tahun  1908,  H.  Colijn  yang  diutus oleh Gubernur Jenderal di Batavia untuk menga- dakan perjalanan dinasnya ke tambang timah Be- litung,  menemukan  bahwa  di  dalam  sebuah  ru- mah numpang yang didiami oleh 400 orang kuli di  distrik  Manggar,  250  orang  bekerja  bersama- sama  dengan  keluarga  mereka.  Kenyataan  itu tentu erat kaitannya dengan sistem perekrutan kuli Cina untuk industri timah Belitung dan seberapa jauh  proses  perekrutan  kuli  Cina  sebagaimana lazimnya dilaksanakan untuk daerah-daerah lain, seperti  Sumatera  Timur  dan  Bangka  (Erman, 1995:  107).  Untuk  melihat  kekhasan  perekrutan kuli Cina di Belitung, maka perlu diketahui tem- pat-tempat  dan  jalur  perekrutan  kuli  Cina  untuk Asia Tenggara pada umumnya dan untuk Hindia- Belanda pada khususnya. Sebagaimana diketahui, kota  Penang  dan  Singapura  adalah  dua  tempat pasar  kuli  Cina  yang  berperan  tidak  hanya mendistribusikan  kuli  ke  daerah-daerah  koloni Barat di Asia Tenggara, akan tetapi juga mengi- rim kuli antara lain seperti ke daerah Macao dan California. Sejak pertengahan abad ke 19 sampai dasawarsa pertama abad ke 20, kedua tempat ini berfungsi  sebagai  tempat  penampung  para  imi- gran Cina yang datang dari negerinya untuk men- cari lapangan kerja. Di Cina sendiri, khususnya di kawasan  bagian  selatan  terdapat  pula  beberapa tempat  perekrutan,  seperti  di  kota-kota  Amoy,
Kanton,  Swatow,  dan  di  Hongkong  (Erman, 1995: 107).
Perekrutan  tersebut  terjadi  karena  terjadi permintaan  Peningkatan  produksi  berarti  per- mintaan  akan  tenaga  kerja  pun  meningkat. Tenaga  kerja  langkah,  sehingga  untuk  mengga- lakkan penanaman indigo dan tebu secara paksa maka pemerintah memandang perlu untuk mem- bagi-bagikan  tanah  sawah  kepada  seluruh penduduk desa (Breman, 2014:10). Erman (1995: 117)  menjelaskan  bahwa  perbandingan  antara jumlah  orang  Cina  yang  ingin  menjadi  imigran dengan  yang  datang  ke  Belitung  amat  besar. Jumlah ini terus berkurang, setelah banyak calon imigran  yang  gagal  dalam  pemeriksaan,  seperti pemeriksaan  di  Hongkong,  ditolak  di  kapal  (ka- rena  tidak  memenuhi  persyaratan  medis)  dan yang  gagal  untuk  berlayar  (karena  kekurangan tempat).  Pemeriksaan  kesehatan  di  Hongkong sangat cermat dan teliti.
Kemiskinan  merupakan  penyebab  utama mengapa  orang  Cina  mencari  lapangan  kerja  di negara  lain.  Akan  halnya  di  daerah  koloni  Bel- anda  di  Hindia-Belanda,  kebutuhan  akan  tenaga kerja  yang  lebih  banyak,  ditandai  sejak  ter- bukanya  Hindia-Belanda  untuk  penanaman modal asing mulai tahun 1870. Penanaman modal asing  di  berbagai  jenis  perkebunan  dan  per- tambangan  yang  intensif  tentu  memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Ber- beda  dengan  di  Jawa,  para  pemilik  modal  atau pihak pengusaha di luar Jawa antara lain seperti di Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Bangka Beli- tung, tidak dapat mengharapkan atau mengambil tenaga kerja dari penduduk setempat. Di samping penduduk di daerah-daerah tersebut relatif jarang, mereka  juga  tidak  terbiasa  menjadi  tenaga  kerja upahan. Oleh karena itu, tenaga kerja harus dida- tangkan dari berbagai tempat seperti dari Cina, In- dia dan Jawa. Perkebunan besar seperti tembakau di Sumatra Timur pada mulanya sangat mengan- dalkan  impor  tenaga  kerja  Cina  dan  kemudian dari  Jawa  (Erman,  1995:  107).  Pemerintah  Bel- anda pernah mengirim buruh Jawa ke Suriname, namun hal itu termasuk dalam misi perbudakan, bukan  sebagai  buruh  migran,  sehingga  banyak
kesengsaraan  yang  disebabkan  peristiwa  terse- but.Kesengsaraan  pekerja  dapat  dilihat  dalam penjabaran Brown (2003: 86) sebagai berikut,
“On the roads as well as the plantations one does not meet people but only walk- ing  skeletons,  which  drag  themselves with  great  difficulty  from  one  place  to another, often dying in the process. The Some of the labourers  who  work in the plantations are in such a state of exhaus- tion that they die almost immediately af- ter they have eaten from the food which is delivered to them as an advance pay- ment  for  the  produce  to  be  delivered later”
Sikap patuh yang dimiliki buruh Indonesia pada  masa  ini  menurut  Breman  (2014:202) disebabkan  karena  gagasan  direksional  kolonial yang menggunakan supremasi warna kulit untuk membedakan ras unggul dalam hal ini kulit putih dengan kecerdasan tinggi yang harus dipatuhi dan ras  rendah  yang  harus  mengikuti.  Berdasarkan kepedihan  yang  dialami  tersebut,  muncullah  or- ganisai-organisasi pergerakan. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 para pekerja Eropa di Indo- nesia membentuk berbagai serikat buruh (Setiaji. 2003: 8). Berdirinya serikat buruh dari golongan Belanda pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan  kejadian  yang  berlaku  di  negaranya sendiri  (Sandra,  2007:  4).  Pada  tahun  1904  In- speksi  Perburuhan  dibentuk  dan  para  Inspektur Perburuhan diangkat untuk mengawasi pengerahan tenaga kerja dan kontrak kerja. Pada tahun  1905,  Peraturan  Pabrik  diperkenalkan  un- tuk  mencegah  kecelakaan  kerja  dan  mengatur kondisi  minimum  di  bengkel-bengkel  kerja  dan pabrik.  Semenjak  awal,  dibentuknya  Inspeksi Perburuhan  mendapat  tantangan  terutama  dari pihak pemerintah kolonial lokal maupun dari para pengusaha.  Dari  pihak  perkebunan  intervensi negara dilihat sebagai penghalang atau “perusak hubungan patriarkal yang ada dalam masyarakat” dan hanya memancing ketidakpatuhan dan pem- bangkangan (Erman, & Saptari, 2013: 11).
Walaupun perdebatan ini lebih menyangkut buruh perkebunan namun wacana ini bisa ditemui kembali dalam diskusi-diskusi teru- tama yang terdapat dalam laporan-laporan Kantor
Perburuhan. Kantor Perburuhan ( Kantoor van Ar- beid )  yang  didirikan  pada  tahun  1921  bertugas melakukan  penyelidikan  tentang  kondisi  buruh serta  mengajukan  rekomendasi  ke Volksraad . Dibentuknya kantor ini kemungkinan merupakan hasil gabungan beberapa faktor. Pertama, pada ta- hun 1920 Belanda menjadi anggota International Labour Organization (ILO) sehingga tekanan un- tuk  melihat  kondisi  kerja  buruh  yang  di  dalam wilayah  koloninya,  semakin  besar.  Kedua, adanya desakan kuat kaum liberal Belanda yang menuntut  perlindungan  bagi  buruh  Hindia  Bel- anda.  Ketiga,  adanya  motivasi  pemerintah  ko- lonial  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  ter- jadinya  pergolakan  buruh  atau  sektor  yang  “ra- wan untuk komunisme”, hal yang secara eksplisit tertera  dalam  laporan  pemerintah  tentang  pem- ogokan di Surabaya tahun 1925 (Erman, & Sap- tari, 2013: 12).

## PERBURUHAN INDONESIA SAAT INI: INDONESIA SEBAGAI SUBYEK
Di Indonesia, peranan Pemerintah di bi- dang politik dan ekonomi besar pengaruhnya ter- hadap pengaturan tenaga kerja di berbagai sektor. Besarnya  peranan  tersebut  antara  lain  terlihat pada dinamika hubungan antara arus permintaan dan penawaran tenaga kerja yang tergantung pada proyek-proyek  pemerintah  (Sjahrir,  1995:  1). Pelaksanaan  migrasi  tenaga  kerja  di  Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah. Disadari bahwa laju pertambahan penduduk yang tidak dapat diimbangi dengan pemenuhan keper- luan  dan  syarat-syarat  pemuasan  lainnya  akan memudahkan  timbulnya persoalan-persoalan so- sial  ekonomi  maupun  sosial  politik  yang  sangat serius (Moertopo, 1975: 45). Salah satu persoalan nasional yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah masalah pengangguran yang diperkirakan akan  tetap  mewarnai  ketenagakerjaan  Indonesia hingga beberapa waktu mendatang. Gambaran riil dapat  disaksikan  pada  tahun  2001  di  mana  per- tumbuhan  ekonomi  nasional  sebesar  3,3  persen hanya  mampu  menciptakan  kesempatan  kerja bagi  hanya  970  ribu  orang,  sementara  angkatan kerja telah meningkat dengan 2,5 persen dari ta-
hun sebelumnya. Jumlah ini merupakan 8,10 per- sen  dari  angkatan  kerja  Indonesia  pada  tahun 2001,  dan  persentase  pengangguran  terbuka  ini lebih besar dari persentase pengangguran terbuka pada tahun 2000 yang sebesar 6,08 persen dari to- tal angkatan kerja (Saliman, 2005: 76).
Globalisasi  ditandai  oleh  terbukanya segala bentuk akses kemudahan antar negara, se- hingga negara maju dapat mensuplai tenaga kerja dari  negara  berkembang  sebagai  negara  yang kaya  akan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan Sumber  Daya  Alam-nya  (SDA).  Kehidupan  so- sial  masyarakat  Indonesia  yang  masih  mempri- hatinkan  ditandai  dengan  kondisi  kemiskinan, pengangguran dan dunia pendidikan yang belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Lapangan kerja yang minim di dalam negeri menyebabkan kesempatan kerja yang kecil dan besarnya angka pengangguran di Indonesia. Jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang luas  menyebabkan  minat  masyarakat  Indonesia yang besar untuk melakukan migrasi dan mencari kerja di luar negeri sebagai buruh (migran) guna memenuhi kebutuhan mereka (Azmy, 2011: 66).
Tanggal 3 Juli 1947 merupakan hari berse- jarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan da- lam  era  kemerdekaan  Indonesia.  Melalui  Pera- turan Pemerintah No.3 Tahun 1947 dibentuk lem- baga yang mengurus masalah perburuhan di Indo- nesia  dengan  nama  Kementerian  Perburuhan. Migrasi  tenaga  kerja  juga  tidak  hanya  terjadi secara  nasional,  namun  internasional.  Ada  tiga proses  dalam  migrasi  tenaga  kerja  Indonesia, yaitu  pra  penempatan,  penempatan  dan  purna penempatan.  Tahap  pra  penempatan  terdiri  dari tahap perekrutan dan seleksi. Tahap penempatan melibatkan  kerjasama  antara  pihak  Kemnaker- trans  RI  selaku  regulator  dan  BNP2TKI  selaku penanggung  jawab  operasional  serta  KBRI negara tujuan selaku representasif pemerintah In- donesia. Negara favorit tujuan buruh migran  In- donesia adalah Cina, Malaysia, Arab, dan Singa- pura. Negara-negara tersebut dianggap maju, se- hingga dipercaya akan mendatangkan kemakmu- ran  bagi  mereka.  Seperti  halnya  motivasi  buruh migran Cina yang mencari pekerjaan di Indonesia ketika masa kolonial, buruh migran Indonesia pun juga bertekad bekerja keluar negeri karena ingin
memutus mata kemiskinan keluarga. Tahap purna penempatan merupakan proses  ketika buruh mi- gran sampai di negara tujuannya. Sampai saat ini, pemerintah  belum  mampu  menjalankan  tiga tahap  tersebut  dengan  sempurna,  masih  ditemui beberapa masalah misalnya dokumen buruh mi- gran  yang  tidak  lengkap,  masalah  kompetensi bruh  migran,  dan  masalah  penganiayaan  buruh migran.
Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat  kompleks  dan  besar,  karena  masalahnya mempengaruhi  sekaligus  dipengaruhi  oleh  ban- yak faktor yang saling  berinteraksi dengan pola yang  tidak  selalu  mudah  dipahami  dan menyangkut  jutaan jiwa. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas SDM adalah persoalan yang selalu mun- cul  dalam  pembahasan  tentang  tenaga  kerja disamping  masalah  hubungan  industrial  antara pekerja dengan dunia usaha (Sholeh, 2017:62).
Kegiatan sehari-hari dari pelaksanaan tata tertib  kehidupan  bernegara  dipegang  oleh pemerintah.  Program-program  yang  dibuat  dan dilaksanakan  pemerintah  selalu  berorientasi kepada  kepentingan  rakyat  banyak,  termasuk kepentingan  buruhnya.  Oleh  karena  itu,  dari rakyat  termasuk  kaum  buruh  dituntut  suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkat- kan  partisipasinya  dengan  bekerja  keras  turut serta  melaksanakan  pembangunan  negara  dan bangsa dalam segala bidang untuk menuju kese- jahteraan umum (Moertopo, 1975: 3).
Para  buruh  dalam  pemerolehan  hak-hak dasarnya  tentunya  ingin  mendapatkan  keadilan bahwa  jika  perusahaan  maupun  instansi  tempat- nya  bekerja  maju  dan  berkembang  maka  kese- jahteraan buruh juga ikut naik sebaliknya apabila perusahaan diambang kehancuran maka para bu- ruh harus legawa mnerimanya. Fenomena ini ada- lah cerminan dari teori keadilan sebagai fairness yang dikembangkan oleh John Ralws. Ralws da- lam Wijaya (2015:89) menjelaskan bahwa setiap orang  harus  mempertimbangkan  manfaat  dari keputusan yang dibuat dengan pemikiran rasional sehingga  sekelompok  orang  harus  memutuskan apa yang menurut mereka adil dan tidak adil bagi kepentingan bersama. Dengan mengikuti
pemikiran Rawls, seyogyanya para buruh melalui serikat  buruh  melakukan  negosiasi  dengan  para pemilik  modal  dan  atau  didampingi  oleh  negara sebagai  penjamin  hak-hak  setiap  warga  negara namun perlu dibuat catatan bahwa mereka harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya sebagai pekerja

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  d  iatas  dapat  di- tarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  perubahan  dan kontinuitas  yang  berlangsung  dalam  perburuhan di Indonesia. Pada masa  kolonial  Indonesia ber- peran  sebagai  obyek  penerima  buruh  dari  luar negeri, dalam hal ini dari negara Cina, meskipun pada waktu itu pemerintah Belanda juga mengi- rim buruh Jawa ke Suriname, namun hal itu ter- masuk dalam misi perbudakan, bukan sebagai bu- ruh  migran.  Fenomena  tersebut  kemudian  beru- bah dewasa ini, Indonesia berubah peran menjadi subyek  pengirim  buruh  ke  beberapa  negara  di dunia, pun Cina yang notabene dulu mengekspor tenaga manusia ke  Indonesia.  Aspek  kontinuitas terdapat dalam badan-badan penyalur buruh mi- gran yang  sampai saat ini masih ada. Badan-ba- dan penyalur buruh migran berfungsi sebagai ba- dan  penghubung  antara  buruh  dan  majikan.
Dengan adanya penghubung, maka kualitas buruh dapat  dikontrol.  Karena  sebelum  dikirimkan  ke majikan, Para buruh tersebut mendapatkan bekal skill oleh badan-badan penyalur, seperti skill ba- hasa,  memasak,  dan  kemampuan  kebersihan.
Pemerintah  diharapkan  dapat  berperan  aktif  da- lam kontrol penyaluran buruh migran, agar kasus sejak  masa  kolonial  seperti  kekerasan,  upah dibawah  minimal  ketentuan,  dan  penganiayaan dapat  dihindari.  Agar  humanisme  dalam  per- buruhan dapat terwujud.

## DAFTAR RUJUKAN
Azmy, A, S. 2011. Negara dan Buruh Migran Per- empuan:  Kebijakan  Perlindungan Buruh  Migran  Perempuan  Indone- sia Masa Pemerintahan Susilo Bam- bang Yudhoyono 2004-2010 (Studi
Terhadap  Perlindungan  Buruh  Mi- gran  Perempuan  Indonesia  di  Ma- laysia) Tesis . Depok: FISIP UI.
Breman,  J.  2014. Keuntungan  Kolonial  dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720- 1870 . Jakarta: Yayasan Obor Indo- nesia.
Brown,  C.  2003. A  Short  History  of  Indonesia: The  Unlikely  Nation? .  Singapura: South Wind Productions.
Erman, E & Saptari, R. 2013. Dekolonisasi: Bu- ruh Kota dan Pembentukan Bangsa.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Erman,  E.  1995. Kesenjangan  Buruh  Majikan: Pengusaha,  Koeli,  dan  Penguasa .
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Moertopo, A. 1975. Buruh dan Tani dalam Pem- bangunan . Jakarta: Centre For Stra- tegic And International Studies.
Saliman. 2005. Dampak Krisis Terhadap Ketene- garaan  Indonesia .  Jurnal  Ekonomi
& Penddikan . Vol (2) No (3), Yog- yakarta: UNY.
Sandra. 2007. Sejarah Pergerakan Buruh Indone- sia .  Jakarta:  Trade  Union  Rights
Centre.
Setiaji, B. 2003. Ekonomi Serikat Buruh di Indo- nesia . Surakarta: UMS.
Sholeh,  M.  2017.  Permintaan  dan  Penawaran Tenaga  Kerja  Serta  Upah:  Teori serta beberapa Potretnya di Indone- sia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan , Vol (4) No (1). Yogyakarta: UNY.
Sjahrir,  K.  1995. Pasar  Tenaga  Kerja  Indone- sia:Kasus  Sektor  Konstruksi .  Ja- karta:Grafiti.
Wijaya,  D,  N.  2015. Corak  Humanisme  Dalam Serikat  Buruh  Jawa  Tahun  1926- 1942 .  Jurnal  Pendidikan  Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 28, No- mor 2, Agustus.