## IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM MELALUI PROSES LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM

## Rustam Akili

## Abstrak
Salah  satu  usaha  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam mempersiapkan  kebijakan  pembentukan  hukum  adalah  dengan  menyusun  suatu pedoman teknis (cara) penyusunan rancangan undang-undang. Lebih penting lagi, kebijakan  pembentukan  hukum  dalam  hal  pembuatan  RUU  atau  Peraturan Daerah  (Perda)  harus  diusahakan  tidak  bertentangan  dengan    UUD  1945  dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yakni  UU  No  12  tahun  2011.  Perlu  harus diusahakan  tidak  terjadi  pertentangan  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan lainnya atau dengan kata lain jangan sampai terjadi timpang tindih antar berbagai peraturan.
Kata kunci: Pembentukan, Kebijakan, Legislasi, Pembangunan Hukum .

## Pendahuluan
Pemerintahan  orde  perubahan  (era  reformasi)  saat  ini  banyak  berharap  bahwa dalam  semua  lini  kehidupan  terjadi  perubahan.  Bukan  perubahan  artifisial,  tetapi perubahan  yang  sejati,  yakni  pada  sikap  mental,  prilaku,  moral  dan  lain  sebagainya. Perubahan  tatanan  politik  sebagai  hasil  dari  gerakan  reformasi  1998,  berpengaruh  pula dalam  proses  pembentukan  undang-undang.  Dalam  pembentukan  undang-undang  yang demokratis,  partisipasi  masyarakat  di  era  reformasi  terasa  meningkat  seiring  dengan situasi politik yang semakin terbuka dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia.
Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 1999, ribuan Perda dibuat oleh sejumlah daerah  di  Indonesia,  tetapi  kesadaran  Pemerintah  Daerah  untuk  melaporkan  peraturan- peraturan daerah yang sudah dikeluarkan kepada Pemerintah Pusat masih rendah. Hal ini merupakan efek dari prinsip nyata kebebasan otonomi daerah.
Prinsip  otonomi  nyata  adalah  suatu  prinsip  bahwa  untuk  menangani  urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu  sama  dengan  daerah  lainnya.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  otonomi  yang bertanggung  jawab  adalah  otonomi  yang  dalam  penyelenggaraannya  harus  benar-benar sejalan  dengan  tujuan  dan  maksud  pemberian  otonomi  yang  pada  dasarnya  untuk
membedayakan  daerah  termasuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Pada dasarnya perubahan prinsip penyelenggaraan daerah yang semula bersifat sentralistik  menjadi  desentralisasi  tidak  lain  dalam  rangka  meningkatkan  tarah  hidup kesejahteraan  rakyat.  Lebih  dari  itu  juga  untuk  memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.
Realisasi  dari  hal  tersebut  adalah  dengan  meningkatnya  taraf  hidup kesejahteraan  rakayat  di  daerah.  Bahkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  UUD  1945  Republik  Indonesia  sudah  ditegaskan  secara  jelas  diantaranya menyebutkan  tentang  tujuan  melindungi  segenap  bangsa  dan  memajukan  kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar pun gagasan  awal  lahirnya  konsep  negara,  pemerintah  wajib  menjamin  hak  asasi  warga negaranya. Di bidang hukum, prinsip otonomi daerah telah membukakan hati masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pembentukan hukum khususnya terhadap pembentukan Perda.
Belakangan  ini,  dalam  segala  aspek  yang  berhubungan  dengan  pemerintahan dan  penegakan  hukum,  reformasi  birokrasi  dan  hukum  menjadi  isu  yang  sangat  kuat untuk  direalisasikan.  Terlebih  lagi,  birokrasi  pemerintah  Indonesia  telah  memberikan sumbangsih  yang  sangat  besar  terhadap  kondisi  keterpurukan  bangsa  Indonesia  dalam krisis multidimensi termasuk krisis hukum yang berkepanjangan.
Birokrasi  yang  telah  dibangun  oleh  pemerintah  sebelum  era  reformasi  telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan  tetapi,  pemerintahan  pasca  reformasi  pun  tidak  menjamin  keberlangsungan reformasi birokrasi dan penegakan hukum terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah  pasca  reformasi  terhadap  reformasi  birokrasi  dan  penegakan  hukum cenderung  berbanding  lurus  dengan  kurangnya  komitmen  pemerintah  terhadap pemberantasan  KKN  yang  sudah  menjadi  penyakit  akut  dalam  birokrasi  pemerintahan Indonesia selama ini.
Sebagian  masyarakat  memberikan  cap  negatif  terhadap  komitmen  pemerintah pasca  reformasi  terhadap  reformasi  birokrasi  dan  upaya  penegakan  hukum  yang  lebih baik. Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde  Baru  yang  dianggap  dapat  memberikan  kemapanan  kepada  masyarakat,  walaupun hanya  kemapanan  yang  bersifat  semu.  Birokrat,  sebagai  pembentuk  kebijakan  yang bersifat publik dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Dengan demikian, seringkali kebijakan yang dilahirkan oleh para birokrat tidak menyentuh  kepentingan  masyarakat  tidak  bersifat  populis.  Bukan  tidak  mungkin, berbagai faktor tersebut, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang menyebabkan negara ini semakin larut dalam keterpurukan. Sebagaimana telah diketahui oleh kalangan yang  peduli  terhadap  pembaruan  hukum  tanah  air,  beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  produk  lembaga  legislatif  di  Indonesia  merupakan  hasil “pesanan” International Monetary Fund (IMF).

## Pembentukan Kebijakan Hukum
Salah satu tugas birokrat adalah membentuk suatu kebijakan publik yang dapat diterima  oleh  semua  golongan  masyarakat.  Setiap  kebijakan  yang  dibuat  tentu  harus memperhatikan  apakah  kebijakan  tersebut  nantinya  dapat  diterapkan  dalam  masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka.
Oleh  sebab  itu,  seorang  birokrat  haruslah  orang  yang  independen  dan  dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Namun, dalam realitanya ternyata banyak aspek yang  dapat  mempengaruhi  para  birokrat  dalam  membentuk  suatu  kebijakan,  sehingga kebijakan  yang  dibuat  sebenarnya  hanyalah  kepentingan  dari  beberapa  golongan  saja, dengan berkedok untuk kepentingan masyarakat luas.
Dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  kewenangan  dalam  hal  penegakan hukum berada di tangan lembaga yudikatif. Namun demikian, peran pemerintah sebagai badan  eksekutif  dirasakan  amat  penting  dalam  rangka  upaya  menegakkan  hukum  di Tanah  Air.  Setidaknya  ada  tiga  alasan  mengapa  kebijakan  pemerintah  dalam  hal penegakan  hukum  diperlukan.  Pemerintah  bertanggung  jawab  penuh  untuk  mengelola wilayah  dan  rakyatnya  untuk  mencapai  tujuan  dalam  bernegara.  Bagi  Indonesia  sendiri, pernyataan  tujuan  bernegara  sudah  dinyatakan  dengan  tegas  oleh  para  pendiri  negara. Memang,  dalam  teori  pemisahan  kekuasaan  cabang  kekuasaan  negara  mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun, lembaga eksekutif tetap mempunyai  tanggung  jawab  karena  adanya  irisan  kewenangan  dengan  yudikatif  serta legislatif dalam konteks checks and balances; dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam  pelaksanaan  wewenang  pemerintahan  sehari-hari.  Tidak  hanya  tanggung  jawab, pemerintah  pun  mempunyai  kepentingan  langsung  untuk  menciptakan  situasi  kondusif dalam menjalankan pemerintahannya.
Pada  era  globalisasi  kebijakan-kebijakan  nasional  tidak  saja  oleh  aspirasi  dan cita-cita  nasional  saja  melainkan  disesuaikan  pula  dengan  aspirasi  dan  tuntutan  global.
Oleh karena itu, mau tidak mau pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Daerah harus melakukan penataan-penataan dari sistem yang sekarang ada.
Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung (MA) dan peradilan semata.  Dalam  konteks  keamanan  masyarakat  dan  ketertiban  umum,  kejaksaan  dan kepolisian  justru  menjadi  ujung  tombak  penegakan  hukum  yang  penting  karena  mereka langsung  berhubungan  dengan  masyarakat.  Sementara  itu,  dalam  konteks  legal  formal, hingga  saat  ini  pemerintah  masih  mempunyai  suara  yang  signifikan  dalam  penegakan hukum.  Sebab,  sampai  dengan  September  2004,  urusan  administratif  peradilan  masih dipegang  oleh  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Oleh  karena  itu, pemerintah masih berperan penting dalam mutasi dan promosi hakim, serta administrasi peradilan.
Realisasi  penegakan  hukum  di  Indonesia  sendiri,  belakangan  ini,  seringkali tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam proses demokratisasi. Hukum lebih sering dilihat sebagai penopang perbaikan di bidang lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi.  Akibatnya,  pembaruan  hukum  justru  dianggap  hanya  sebatas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  rencana-rencana perbaikan sektor ekonomi dan politik, alih-alih pembenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri. Indikasi gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan  oleh  berbagai  lembaga  internasional  dan  nasional,  sementara  tidak banyak  yang  dilakukan  untuk  memperbaiki  kinerja  kepolisian  dan  kejaksaan  oleh pemerintah.
Di  dalam  agenda  reformasi  yang  telah  dicanangkan  sejak  tahun  1998,  sangat jelas  bahwa  hukum  menempati  posisi  sentral  sebab  proses  reformasi  itu  haruslah diwadahi  oleh  kebijakan-kebijakan  pembentukan  hukum  yang  tegas  dan  tidak  terjadi anarkhi  dalam  pelaksanaanya.  Eksistensi  pelaksanaan  cita-cita  reformasi  tersebut tentunya membutuhkan peran yang sangat signifikan dari bidang hukum terutama dalam proses pembentukan hukum itu sendiri.
Jika kita ditelusuri kembali sejarah reformasi akan tampak dengan jelas bahwa sebenarnya  ketika  kita  meyakini  bahwa  bobroknya  hukum  di  Indonesia  selama  puluhan tahun disebabkan oleh sistem politik yang tidak demokratis. Kebijakan pembuatan hukum merupakan  pekerjaan  lembaga  legislatif  yang  notebene  adalah  pekerjaan  politik  dalam arti  yang  sebenarnya  dan  bukan  pekerjaan  hukum  dalam  arti  teknis.  Sehingga  produk-
produk  kebijakan  hukum  lebih  merupakan  kristalisasi  dari  kehendak-kehendak  politik yang saling bersaing.
Dengan demikian hukum lebih mencerminkan kehendak konfigurasi kekuasaan politik, jika politiknya demokratis maka hukumnya juga akan populistik, sedangkan jika konfigurasinya  otoriter  maka  hukumnya  akan  bersifat  konservatif.  Hal  ini  perlu  dikutip pendapat dari seorang ahli hukum tata negara yang menyatakan bahwa Dalam kenyataan hukum atau peraturan perundang-undangan lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang  melatar  belakanginya.  Dengan  kata  lain  merupakan  kristalisasi  dari  kehendak- kehendak politik yang saling bersaingan. Konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti  oleh  munculnya  produk  hukum  yang  responsif/otonom,  sedangkan  konfigurasi politik yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya hukum-hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks (Mohamad Mahfud 1999: 18).
Tak  dapat  dipungkiri  banyak  undang-undang  yang  lahir  saat  ini  lebih  banyak melayani  kepentingan  golongan  atas  dan  belum  menyentuh  masyarakat  kelas  bawah. Komposisi keanggotaan DPR sangat mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan. Hal demikian  akan  menyebabkan  produk  hukum  pun  akan  berat  sebelah.  Oleh  karenanya kebijakan pembentukan hukum sangat dipengaruhi juga kekuatan politik dalam parlemen itu sendiri.

## Penegakan Hukum Dan Pembentukan Kebijakan Hukum
Dalam  penegakan  hukum  dibutuhkan  kompenan-kompenan  lain  yang  saling menunjang.  Komponen  lain  tersebut  antara  lain  proses  pembentukan  hukum  “ Law Making  Process’ .  Proses  pembentukan  hukum  akan  berdampak  juga  pada  praktik penegakan hukum.
Proses penegakan hukum “ Law Enforcement Process ” dan proses pembentukan hukum  nasional  “ Law  Making  Process ”  saling  berkaitan  satu  sama  lain  karena  proses penegakan hukum yang baik, benar dan bertanggungjawab dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan  hukum  yang  aspiratif,  proaktif  dan  kredibel.  Faktor-  faktor  yang menghambat  efektifitas  penegakan  hukum  tidak  hanya  terletak  pada  sikap  mental aparatur  penegak  hukum  akan  tetapi  juga  terletak  pada  faktor  sosialisasi  hukum  yang sering diabaikan. Kendala hukum tersebut dapat dijawab dalam 3 (tiga) kebijakan sebagai berikut: Kebijakan bersifat preventif “ Preventive Policy ”, Kebijakan Represif “ Represive Policy ”,  dan  Kebijakan  rehabilitatif “ Rehabilitative  Policy ”  atau  simultan  digerakan bersama-sama (Romly Atmasasmita, 2001 : 56).
Menurut L.M. Friedman,(1975 : 14), paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama , substansi hukum yakni aturan  norma,  pola  prilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem.  Kedua,  faktor struktural  dalam  hal  ini  bagian  yang  memberi  bentuk  yakni  struktur  institusi  penegak hukum.  Ketiga,  kultural  yakni  sikap  manusia  dan  sistem  hukum  kepercayaan,  nilai pemikiran serta harapannya.
Sementara menurut Soekanto,(1983 : 2), Penegakan hukum atau dalam bahasa populernya  sering disebut dengan istilah “ Law Enforcement ”, merupakan ujung tombak agar  terciptanya  tatanan  hukum  yang  baik  dalam  masyarakat.  Yang  dimaksud  dengan penegakan hukum adalah: “Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dalam  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.
Dalam  hal  bobroknya  praktek  penegakan  hukum  di  Indonesia  mendapat  kritik dari ajaran Critical Legal Studies Movement. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa pada prinsipnya  hukum  tidak  mempunyai  dasar  yang  obyektif  dan  tidak  ada  yang  namanya kebenaran  sebagai  tempat  berpijak  dari  hukum.  Karena  hukum  bukan  berdasar  atas kebenaran yang obyektif, melainkan hanya berdasar atas kekuasaan, maka hukum hanya merupakan alat kekuasaan bagi penguasa yang menjadi ukuran lagi bukanlah benar atau salah,  bermoral  atau  tidak  bermoral,  melainkan  hukum  merupakan  apa  saja  yang  di putuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa.
Sebenarnya para penganut ajaran Critical Legal Studies mengkritik pandangan tradisional  atas  hukum  dalam  kenyataannya.  Pandangan  ahli  hukum  tradisional  tersebut menyatakan  sebagai  berikut:  Pertama,  Hukum  itu  obyektif  artinya  kenyataan  adalah tempat  berpijaknya  hukum.  Kedua,  Hukum  itu  sudah  tertentu  artinya  hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat di mengerti. Ketiga, Hukum itu netral yakni tidak  memihak  kepihak  tertentu  padahal  yang  benar  adalah  bahwa  hukum  tidak  pernah netral  dan  hakim  hanya  berpura-pura  atau  percaya  secara  naif  bahwa  dia  mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan tidak mendasari putusanya pada Undang- undang, Yurisprudensi, atau prinsip-prinsip keadilan.
Kritikan  dari  ajaran  ini  terhadap  penegakan  hukum  di  negara  kita  tidak  hanya sesuai dengan kenyataan melainkan juga sangat membantu dan menambah menguraikan benang kusut dan carut marut penegakan hukum di negara kita
Karena sebagai produk pemikiran manusia kebijakan pembentukan hukum tidak luput  dari  kehilafan  atau  kesalahan.  Kebijakan  pembentukan  hukum  perlu  dibahas  dan dikomentari serta dinilai oleh orang-orang yang ahli terutama para ahli hukum. Pendapat para  ahli  hukum  tersebut  sangat  berharga  dalam  usaha  pengembangan  dan  pembinaan hukum nasional.
Menurut prosedur penyusunan RUU yang sekarang berlaku, setiap Departemen dan  lembaga  Non  Depertemen  dapat  memprakarsai  pembuatan  suatu  produk  kebijakan hukum. Pengamatan praktik selama ini menunjukan bahwa kebijakan pembuatan hukum atau  pembuatan  RUU  yang  diajukan  oleh  pemerintah  kepada  lembaga  legislatif/DPR relatif  sangat  sedikit  artinya  jika  dibandingkan  dengan  persoalan-persoalan  di  semua sektor kehidupan masyarakat yang harus diatur dengan undang-undang.
Mengingat betapa besar dan betapa pentingnya kebijakan pembentukan hukum yang harus dipersiapkan, kiranya tidak salah untuk mengatakan bahwa mekanisme untuk melakukan  tugas  dan  kewajiban  ini  belum  memadai.  Menyadari  hal  ini  birokrat pemerintah  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  mengatasi  masalah  ini  secara konsepsional.
Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam  mempersiapkan kebijakan  pembentukan  hukum  adalah  dengan  menyusun  suatu  pedoman  teknis  (cara) penyusunan  rancangan  undang-undang.  Lebih  penting  lagi,  kebijakan  pembentukan hukum dala hal pembuatan RUU harus diusahakan tidak bertentangan dengan  UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Perlu harus diusahakan tidak terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya atau dengan kata lain jangan sampai terjadi timpang tindih antar berbagai peraturan.
Dalam  usaha  kegiatan  kebijakan  pembentukan  hukum  atau  perundang- undangan,  yang  harus  diperhatikan  juga  bahwa  kebijakan  pembentukan  hukum  harus sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  sosial  antara  lain  di  bidang  ekonomi,  pertanian, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karenannya peran Pemerintah dan DPR sangat dituntut kesadarannya  untuk  mencermati  berbagai  kekuatan  yang  ikut  bermain  dalam  proses pembuatan  undang-undang  tersebut.  Hal  ini  sangat  penting  dalam  merumuskan  setiap peraturan  perundang-undangan  secara  lebih  baik  dan  seimbang  tanpa  merugikan  pihak- pihak atau kelompok tertentu.
Menurut  Sajipto  Rahardjo,  (2006:  140),  dalam  proses  pembuatan  rancangan undang-undang  harus  memperhatikan  peran  dari  asas  hukum.  Sistem  hukum  termasuk peraturan  perundang-undangan  yang  dibangun  tanpa  asas  hukum  hanya  akan  berupa
tumpukan  undang-undang.  Asas  hukum  memberikan  arah  yang  dibutuhkan.  Di  waktu- waktu yang akan datang masalah dan bidang yang diatur pasti semakin bertambah. Maka pada  waktu  hukum  atau  undang-undang  dikembangkan,  asas  hukum  memberikan tuntunan dengan cara bagaimana dan ke arah mana sistem tersebut akan dikembangkan.
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Rahardjo  tersebut  di  atas,  mengingatkan kepada  kita  semua  bahwa  dalam  proses  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  dan kebijakan publik peran asas hukum serta merta begitu penting dan tidak boleh terabaikan. Asas  hukum  ditempatkan  pada  posisi  dan  kedudukan  yang  amat  penting  dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.
Pada  akhirnya  untuk  dapat  melahirkan  suatu  produk  kebijakan  hukum  yang lebih  baik  maka  kiranya  perlu  diambil  langkah-langkah  antara  lain,  Pertama,  perlu pengkajian  secara  ilmiah  atau  kajian  secara  akademik  terlebih  dahulu  sebelum  menjadi peraturan  yang  dinyatakan  berlaku,  Kedua,  sosialisasi  kepada  masyarakat,  Ketiga, peraturan  tersebut  dapat  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan, Keempat, perraturan tersebut jangan sampai bertentangan dengan peraturan lain terutama peraturan yang lebih tinggi, Kelima, perturana tersebut sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Dalam  kaitan  ini  diperlukan  bahwa  setiap  pembuatan  undang-undang  dan kebijakan publik hendaknya mengambil sumber materialnya baik secara filosofis maupun secara  sisologis.  Secara  filosofis  setiap  peraturan  dan  kebijakan  publik  harus  sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Sementara secara sosiologis setiap peraturan dan  kebijakan  publik  harus  sesuai  dengan  kondisi  objektif  masyarakat secara  ekonomis, antropologis dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.
Selain  itu  perlu  diperhatikan  bahwa  setidaknya  setiap  peraturan  dan  kebijakan publik  telah  sejak  harus  ada  partisispasi  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  hanya terfokus  pada  tataran  implementasi  saja.  Partisipasi  masyarakat  tidak  hanya  ditekankan pada  tahap  implementasi,  tetapi  perlu  dibangun  komunikasi  aktif  dan  terbuka  di  segala tingkatan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Kondisi  demikian  melahirkan  respons  positif  dan  dapat  menciptkan  suasana  yang kondusif.

## Kesimpulan
Proses kebijakan pembuatan hukum memerlukan juga landasan pemikiran yang kuat serta pengkajian yang lebih mendalam/komprehensif terutama dari nilai filosofis dan
sisologis  sebelum  dinyatakan  sebagai  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dalam masyarakat.
kebijakan  pembuatan  hukum  sangat  berhubungan  erat  dengan  proses  penegakan  hukum itu sendiri, dan peran dari partisipasi masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian di atas,  penulis  menyampaikan  saran  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  sebagai berikut:  Pertama,  kepada  lembaga  legislatif  yang  berwenang  dalam  proses  pembuatan kebijakan  hukum  agar  lebih  ditingkatkan  kualitas  kebijakan  pembuatan  hukum  demi meningkatkan  rasa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum  itu  sendiri.  Kedua,  kepada birokrat  pemerintah  perlu  ada  pengkajian  yang  mendalam  terhadap  peraturan-peraturan kebijakan hukum sebelum menjadi hukum yang dinyatakan berlaku dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka
Atmasasmita,    Romli,    2001 Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Penegakan Hukum . Penerbit Mandar Maju Bandung.
Fuady,  Munir , 2003 Aliran Hukum Kritis . PT Citra Aditya Bakti Bandung
Kusumaatmadja,  mochtar,  2002 Konsep  konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,  Alumni Bandung.
Mahfud,  M.D,  Moh,  1999, Pergulatan  Politik  Dan  Hukum  Di  Indonesia ,  Gama  Media, Yogyakarta
Rahardjo, Sajipto, 2006, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Dindonesia , Penerbit Buku Kompas, Jakarta
Soekanto,    Soerjono,    1983 Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Pidato  Pengukuhan  dalam  jabatan  Guru  Besar  Tetap  pada  Fakultas  hukum Universitas Indonesia Jakarta
Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 2002 Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional