Avalilable Online http://jurnal.mercubaktijaya.ac.id/index.php/mercusuar
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Advokasi Perawat dalam Proses Informed Consent di Ruang Rawat Inap
Dedi Adha 1* Zulham Efendi 2 Afrizal 3 Asriwan Guci 4 Yulia Fitri 5 1,2 Prodi Profesi Ners, STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang
3,4 Prodi S1 Keperawatan, STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang
5 Prodi DIII Keperawatan, STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang Jamal Jamil Siteba Padang Sumatera Barat
* Email Korespondensi : dediadha13@gmail.com

## ABSTRACT
The implementation of the role of nurse advocacy in informed consent is still less than optimal. In Salman's study in 2009, 53.3% did not carry out their role as defenders in the informed consent process, 66.6% of the nurses' signatures were incomplete. The purpose of this study was to determine the factors that  influence  the  implementation  of  the  role  of  nurse  advocacy  in  the  informed  consent  process  in  the inpatient  room  of  Dr.  Rasidin  Padang.  Type  of  analytic  research  with  cross  sectional  design.  The sampling technique is total sampling, with a total of 61 respondents. This study was analyzed univariately using frequency distribution and bivariate tables using Chi-square statistical test. The results showed that 45.9% of nurses had vocasional education, 24.5% of nurses had sufficient knowledge, 36.1% of physician leadership  did  not  support,  45.9%  of  nurses  have  a  code  of  ethics  not  implemented.  There  is  a relationship between education level (p value = 0.043), there is a relationship of knowledge (p value = 0.028),  there  is  no  relationship  between  doctor's  leadership  (p  value  =  0.392)  there  is  a  relationship between the code of ethics (p value = 0.043) with the implementation of the role of nurse advocacy in the informed consent process.
Keywords: education of nurses, knowledge, leadership of doctors, code of ethics, the role of nurse advocacy, informed conse

## ABSTRAK
Pelaksanaan  peran  advokasi  perawat  dalam  informed  consent  masih  kurang  optimal.  Pada penelitian  Salman  tahun  2009  didapatkan  53,3%  tidak  melaksanakan  perannya  sebagai  pembela  dalam proses informed consent, 66,6 % tanda tangan perawat tidak lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  peran  advokasi  perawat  dalam  proses informed consent di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang. Jenis penelitian analitik dengan desain cross sectional . Teknik pengambilan sampel adalah total sampling , dengan jumlah 61 orang responden. Penelitian ini dianalisa secara univariat menggunakan tabel distribusi frekuensi dan bivariat menggunakan uji  statistik Chi-square .  Hasil  penelitian  didapatkan  45,9%  perawat  memiliki  pendidikan  vokasional, sebesar  8,2%  perawat  memiliki  pengetahuan  rendah,  sebesar  36,1%  kepemimpinan  dokter  tidak
mendukung,  sebesar  45,9%  perawat  memiliki  kode  etik  tidak  terlaksana.  Adanya  hubungan  tingkat pendidikan  (p value =  0,043),  ada  hubungan  pengetahuan  (p value =  0,028),  tidak  ada  hubungan kepemimpinan dokter ( p value = 0,392), ada hubungan kode etik ( p value = 0,043) dengan pelaksanaan peran  advokasi  perawat  dalam  proses informed  consent .  Pada  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  tingkat pendidikan  dan  pengetahuan  yang  rendah,  serta  kode  etik  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  peran advokasi perawat.
Kata Kunci : Tingkat pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan dokter, kode etik, peran advokasi perawat, informed consent

## PENDAHULUAN
Pasien  sebagai  penerima  pelayanan kesehatan  mempunyai  hak-hak  yang  harus dipenuhi oleh rumah sakit. Menurut Pasal 32 UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, pasien  memiliki  hak  untuk  memperoleh informasi  tentang  hak  dan  kewajibannya, mendapat  informasi,  serta  memberikan persetujuan  atau  menolak  pada  lembar informed  consent mengenai  tindakan  yang akan  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya (Kementerian Kesehatan RI, 2009).
Dalam  pelaksanaan informed  consent perawat memiliki peran sebagai advokat dan saksi. Perawat bertanggung jawab membantu  klien  dalam  menginterpretasikan informasi  dari  pemberi  pelayanan  dan memberi  informasi  lain  yang  diperlukan untuk  mengambil  persetujuan  ( informed consent )  atas  tindakan  yang  akan  diberikan kepadanya (Mubarak, 2009).
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati
(2014)
tentang pelaksanaan advokasi perawat dalam informed  consent ,  perawat  memiliki  peran advokasi sebagai pemberi informasi, pelindung,  mediator,  pelaku  dan  pendukung (Sulistiyowati, 2014).
Dalam  penelitian  Mubaraq  (2011), pelaksanaan  advokasi  perawat  di  rumah sakit  umum  Langsa  pada  70  resonden didapatkan 49 responden (70%) melaksanakan perannya dalam kategori baik dan  21  responden  (30%)  dalam  kategori cukup (Telaumbanua, 2019). Dalam penelitian  Firmansyah  (2016)  dalam  peran perawat dalam informed consent pada pasien pre  operasi  menunjukkan  dari  31  responden di dapatkan 24 responden (77,4%)
melaksanakan  perannya  sebagai  konselor dalam  kategori  baik,  18  responden  (58,1%) melaksanakan  perannya  sebagai  konsultan dalam kategori baik, sedangkan pelaksanaan peran sebagai advokasi hanya sebesar 54,8% atau  17  responden  dalam  kategori  baik.  Hal ini menunjukkan pada pelaksanaan informed consent peran  perawat  sebagai  advokat memiliki  persentase  yang  paling  sedikit (Firmansyah, 2016).
Berdasarkan hasil penelitian Kencananingtyas,  dkk  (2014),  bahwa  pada formulir  persetujuan  pernyataan  medis informed  consent sebanyak  15  (100%) autentifikasi pengisian tanda tangan perawat dan  saksi  yang  tidak  mencantumkan  nama terang  dan  tandatangan,  sebanyak  66,6% pengisian  tanda  tangan  dan  nama  terang pada saksi petugas tidak lengkap dikarenakan  petugas  tidak  mengisi  nama terang perawat  yang bertanggung jawab dan hanya dikosongkan saja (Kencananingtyas et al.,  2014).  Pelaksanaan informed  consent yang  tidak  sesuai  dapat  menyebabkan kesalahan  dalam  pemberian  informasi  dan dapat  membahayakan  pasien  (Sulistiyowati, 2014).  Jika  dalam  pelaksanaan  tindakan pengobatan  hasilnya  tidak  sesuai  dengan keinginan pasien, perawat atau tenaga medis lainnya dapat dituntut melakukan malpraktek,  maka  tenaga  medis  lainnya dapat dituntut melakukan tindakan penganiayaan  sesuai  dengan  pasal  (Kawi  et al., 2018).
Hasil  penelitian  dari  Afidah  dan  Susilo (2013), dalam pelaksanaan advokasi perawat terdapat
faktor-faktor yang mempengaruhinya  yaitu  faktor  pendukung dan  faktor  penghambat.  Faktor  yang mendukung  meliputi  pendidikan  perawat,
Dedi Adha, et. all | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Advokasi Perawat dalam Proses Informed Consent di Ruang Rawat Inap
kondisi pasien, dan pengetahuan. Sedangkan faktor  penghambat  yaitu  kepemimpinan dokter,  terbatasnya  fasilitas  kesehatan,  dan lemahnya  kode  etik.(Afidah  &  Sulisno, 2013).
Menurut  penelitian  Margaretha  (2014) dalam  pengetahuan  perawat  tentang  peran sebagai  pendidik  dan  pembela  dalam informed consent didapatkan bahwa perawat memiliki  pengetahuan  yang  cukup  (62,5%) dalam menjalankan perannya sebagai pendidik dan (37,5%) memiliki pengetahuan dalam menjalankan perannya sebagai pembela  dalam informed  consent .    Pada hasil  penelitian  mengenai  pengetahuan dalam  menjalankan  peran  sebagai  pembela dalam informed  consent 40  responden  11 responden  (27,5%)  memiliki  pengetahuan yang  baik  pada  peran  advokasi  dalam informed  consent, 14  responden  (35%) mengetahui  perannya  sebagai  advokasi dalam informed  consent kategori  cukup,  15 responden  (37,5%)  dalam  kategori  kurang (Margaretha, 2014).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah survey  analitik dengan  desain  penelitian cross  sectional yang  bertujuan  untuk  melihat  faktor-faktor yang  mempengaruhi  pelaksanaan  peran advokasi  perawat  dalam  proses informed consent di  ruang  rawat  inap  RSUD  Dr. Rasidin Padang. Variabel independen
(tingkat
pendidikan, pengetahuan,
kepemimpinan  dokter,  dan  kode  etik)  dan variabel dependen pelaksanaan peran advokasi  perawat  dalam  proses informed consent .  Penentuan  besar  sampel  digunakan total sampling. Data penelitian ini menggunakan  data  primer  yaitu  data  yang diambil menggunakan kuesioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Univariat Hasil penelitian yang berjudul
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Advokasi Perawat Dalam
Proses Informed  Consent di  Ruang  Rawat Inap  RSUD  Dr.  Rasidin  Padang”,  dengan jumlah  perawat  sebanyak  61  orang  seperti dalam bentuk tabel berikut:
a. Tingkat pendidikan perawat di ruang rawat  inap  RSUD  Dr.  Rasidin Padang
Distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan  perawat  dikategorikan  dalam  2 kategori  yaitu  tinggi  dan  rendah,  terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Rasidin
Padang No Tingkat Pendidikan f Persentase (%) 1 Professional 33 54,1 2 Vokasional 28 45,9 Jumlah 61 100,0
Berdasarkan  tabel  5.1  diatas  dapat  dilihat bahwa  dari  61  orang  perawat  terdapat hampir  separoh  (45,9%)  perawat  di  ruang rawat  inap  RSUD  Dr.  Rasidin  Padang memiliki tingkat pendidikan vokasional.
b. Tingkat pengetahuan perawat di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang
Distribusi  frekuensi  berdasarkan  tingkat pengetahuan perawat  dikategorikan dalam 3 kategori  yaitu  tinggi,  cukup  dan  rendah, terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Tingkat Pengetahuan di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Rasidin
Padang N o Tingkat Pengetahuan f Persentase (%) 1 Tinggi 41 67,3 2 Cukup 15 24,5 3 Rendah 5 8,2 Jumlah 61 100,0
Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa  dari  61  orang  perawat    terdapat kurang dari separoh (8,2%) perawat di ruang rawat  inap  RSUD  Dr.  Rasidin  Padang memiliki pengetahuan rendah.
c. Kepemimpinan dokter di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang
Distribusi frekuensi berdasarkan kepemimpinan dokter dikategorikan dalam 2 kategori yaitu  mendukung  dan  tidak mendukung, terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Kepemimpinan Dokter di
Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Rasidin Padang No  Kepemimpin an Dokter F Persentase (%) 1 Mendukung 39 63,9 2 Tidak Mendukung 22 36,1 Jumlah 61 100,0
Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa  dari  61  orang  perawat  terdapat kurang  dari  separoh  (36,1%)  perawat  di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang memiliki  kepemimpinan  dokter  yang  tidak mendukung.

## d. Kode etik di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang
Distribusi  frekuensi  berdasarkan  kode etik  dikategorikan  dalam  2  kategori  yaitu terlaksana dan tidak terlaksana, terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Pelaksanaan Kode Etik di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Rasidin
Padang No Kode Etik f Persentase (%) 1 Terlaksana 33 54,1 2 Tidak Terlaksana 28 45,9 Jumlah 61 100,0
Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa  dari  61  orang  perawat  terdapat hampir  separoh  (45,9%)  perawat  di  ruang rawat  inap  RSUD  Dr.  Rasidin  Padang  tidak melaksanakan kode etik.
e. Pelaksanaan  peran  advokasi  perawat dalam  proses informed  consent di ruang  rawat  inap  RSUD  Dr.  Rasidin Padang
Distribusi  frekuensi  berdasarkan  peran advokasi  perawat  dikategorikan  dalam  3 kategori  yaitu  baik,  cukup,  dan  kurang, terlihat pada tabel dibawah ini :

## Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Peran Advokasi Perawat dalam proses informed consent di Ruang
Rawat Inap RSUD Dr. Rasidin Padang No Peran Advokasi f Persentase (%) 1 Baik 27 44,3 2 Cukup 26 42,6 3 Kurang 8 13,1 Jumlah 61 100,0 Berdasarkan tabel 5.5 diatas dapat dilihat bahwa  dari  61  orang  perawat  terdapat hampir  separoh  (13,1%  )  perawat  di  ruang rawat  inap  RSUD  Dr.  Rasidin  Padang memiliki  peran  advokasi  kurang  dalam proses informed consent.

## B. Analisa Bivariat
a. Hubungan tingkat pendidikan dengan  pelaksanaan  peran  advokasi perawat dalam proses informed consent
Hubungan  tingkat  pendidikan  dengan pelaksanaan  peran  advokasi  perawat  di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang, terlihat pada tabel dibawah  :
Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pelaksanaan Peran Advokasi di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Rasidin Padang
Berdasarkan tabel 5.6 diatas dapat dilihat bahwa proporsi perawat dengan pelaksanaan peran advokasi kurang lebih sedikit ditemukan  pada  perawat  dengan  tingkat pendidikan vokasional (10,7%)
dibandingkan dengan perawat yang memiliki  tingkat  pendidikan  profesional (15,2%). Hasil uji statistik menggunakan uji chi-square didapatkan  nilai p  value  =0,043 ( p  value <0,05)  artinya  ada  hubungan tingkat  pendidikan  dengan  pelaksanaan peran  advokasi  perawat  dalam  proses informed consent di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang.
b. Hubungan tingkat pengetahuan
dengan  pelaksanaan  peran  advokasi perawat dalam proses informed consent
Hubungan  tingkat  pengetahuan  dengan pelaksanaan  peran  advokasi  di  ruang  rawat inap  RSUD  Dr.  Rasidin  Padang,  terlihat pada tabel dibawah :
Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Pelaksanaan Peran Advokasi di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Rasidin Padang
Berdasarkan tabel 5.7 diatas dapat dilihat bahwa proporsi perawat dengan pelaksanaan peran  advokasi kurang  lebih  banyak ditemukan  pada  perawat  dengan  tingkat pengetahuan cukup+rendah (20%), dibandingkan dengan perawat yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi (9,8%) . Hasil  uji  statistik  menggunakan  uji chi- square didapatkan  nilai p  value  =0,028 ( p value <  0,05)  artinya  ada  hubungan  tingkat pengetahuan  dengan  pelaksanaan  peran advokasi  perawat  dalam  proses informed consent di  ruang  rawat  inap  RSUD  Dr. Rasidin Padang.
c. Hubungan kepemimpinan dokter dengan  pelaksanaan  peran  advokasi perawat dalam proses informed consent
Hubungan  kepemimpinan  dokter  dengan pelaksanaan  peran  advokasi  di  ruang  rawat inap  RSUD  Dr.  Rasidin  Padang,  terlihat pada tabel dibawah :
No Tingkat
Pengetah uan Pelaksanaan Peran Advokasi Baik Cukup Kurang Tota l % p f % f % f % 1. Tinggi 2 3 56 ,1 14 34 ,1 4 9,8 41 100 ,0 0,0 28 2. Cukup+r endah 4 20 ,0 12 60 ,0 4 20, 0 20 100 ,0
Jumlah 2 7 44 ,3 26 42 ,6 8 13, 1 61 100 ,0 N o
Tingkat Pendidikan Pelaksanaan Peran Advokasi Baik Cukup Kurang Total % p f % f % f % 1 . Professional 20 60, 6 8 24, 2 5 15,2 33 100,
0 0,04 3 2 . Vokasional 7 25, 0 18 64, 3 3 10,7 28 100, 0 Jumlah 27 44, 3 26 42, 6 8 13,1 52 100, 0
Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Hubungan Kepemimpinan Dokter dengan
Pelaksanaan Peran Advokasi di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Rasidin Padang
Berdasarkan tabel 5.8 dapat dilihat bahwa proporsi  perawat  dengan  pelaksanaan  peran advokasi  kurang  lebih  banyak  ditemukan pada  perawat  dengan  kepemimpinan  dokter tidak  mendukung  (18,2%),  dibandingkan dengan perawat yang memiliki kepemimpinan  dokter  mendukung  (10,3%). Hasil  uji  statistik  menggunakan  uji chi- square didapatkan  nilai p  value  =  0,392 ( p value >  0,05)  artinya  tidak  ada  hubungan kepemimpinan  dokter  dengan  pelaksanaan peran  advokasi  perawat  dalam  proses informed consent di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang .
d. Hubungan kode
etik dengan pelaksanaan  peran  advokasi  perawat dalam proses informed consent Hubungan  kode  etik  dengan  pelaksanaan peran  advokasi  di  ruang  rawat  inap  RSUD Dr.  Rasidin  Padang,  terlihat  pada  tabel dibawah :
Tabel 5.9 Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Hubungan Kode Etik dengan Pelaksanaan Peran Advokasi di Ruang Rawat Inap
RSUD Dr. Rasidin Padang N o Kode Etik Pelaksanaan Peran Advokasi Tota l % p Baik Cukup Kurang f % f % F % 1 Terlaksana 20 60, 6 11 33,3 2 6,1 33 100, 0 0,043 2 Tidak Terlaksana 7 25, 0 15 53,6 6 21,4 28 100, 0
Jumlah 27 44, 3 26 42,6 8 13,1 61 100, 0
Berdasarkan tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa proporsi perawat dengan pelaksanaan peran  advokasi kurang  lebih  banyak ditemukan  pada  perawat  dengan  kode  etik yang tidak terlaksana (21,4%), dibandingkan dengan  perawat  yang  kode  etik  terlaksana (6,1%).  Hasil  uji  statistik  menggunakan  uji chi-square didapatkan  nilai p  value  =0,043 ( p value < 0,05) artinya ada hubungan kode etik  dengan  pelaksanaan  peran  advokasi perawat  dalam  proses informed  consent di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang.

## PEMBAHASAN
A. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pelaksanaan  Peran  Advokasi  Dalam Proses Informed Consent
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan bahwa proporsi perawat dengan pelaksanaan peran advokasi kurang lebih sedikit ditemukan  pada  perawat  dengan  tingkat pendidikan vokasional (10,7%) dibandingkan dengan perawat yang
memiliki  tingkat  pendidikan  profesional (15,2%). Hasil uji statistik menggunakan uji chi-square didapatkan  nilai p  value  =0,043 ( p  value <  0,05)  artinya  ada  hubungan tingkat  pendidikan  dengan  pelaksanaan peran  advokasi  perawat  dalam  proses
N o Kepemimpi nan Dokter
Pelaksanaan Peran Advokasi Baik Cukup Kurang Tot al % p
f % f % f % 1 . Mendukung 1 6 4 1, 0 19 4 8, 7 4 10 ,3 39 10 0,0 0,3 92 2
. Tidak
Mendukung 1 1 5
0, 0 7 3 1, 8 4 18 ,2 22 10 0,0
Jumlah 2 7 4 4, 3 26 4 2, 6 8 13 ,1 61 10 0,0
Dedi Adha, et. all | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Advokasi Perawat dalam Proses Informed Consent di Ruang Rawat Inap
informed consent di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang.
Menurut teori Notoadmodjo yang dikutip oleh  Wawan  (2011)  bahwa  pengetahuan sangat  erat  hubungannya  dengan  tingkat pendidikan,  dimana  diharapkan  bahwa dengan  pendidikan  tinggi  maka  akan semakin  luas  pengetahuannya.  Sehingga dapat  disimpulkan  tingkat  pendidikan  di RSUD  Dr.  Rasidin  padang  memiliki hubungan  dengan  pelaksanaan  advokasi perawat dalam informed consent .
B. Hubungan Pengetahuan dengan Pelaksanaan Peran Advokasi Perawat Dalam Proses Informed Consent Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan bahwa proporsi perawat dengan pelaksanaan peran  advokasi kurang  lebih  banyak ditemukan  pada  perawat  dengan  tingkat pengetahuan cukup+rendah (20%),
dibandingkan dengan perawat yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi (9,8%). Hasil  uji  statistik  menggunakan  uji chi- square didapatkan  nilai p  value  =0,028 ( p value <  0,05)  artinya  ada  hubungan  tingkat pengetahuan  dengan  pelaksanaan  peran advokasi  perawat  dalam  proses informed consent di  ruang  rawat  inap  RSUD  Dr. Rasidin Padang Tahun.
Perawat harus mempunyai pengetahuan  dan  keterampilan.  Dengan meningkatnya  pengetahuan  perawat  maka pelaksanaan advokasi akan semakin optimal dan  kesalahan  dalam  pemberian  informasi dan  hal  yang  dapat  membahayakan  pasien akan terhindarkan (Sulistiyowati, 2016).
Menurut  teori  Notoadmodjo  yang dikutip oleh Wawan (2011) bahwa pengetahuan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan tinggi maka akan semakin luas pengetahuannya.
Menurut  Kawi  (2017)  peningkatan pengetahuan  perawat  mengenai  perannya sebagai  advokat  dalam informed  consent membuat  perawat  dalam  melaksanakan
perannya  akan  semakin  baik.  Karena perawat  menyadari  akan  peran  yang  harus dilakukan  sebagai  tenaga  medis  kepada pasien (Kawi et al., 2017).
C. Hubungan  Kepemimpinan  Dokter dengan  Pelaksanaan  Peran  Advokasi Perawat  Dalam  Proses Informed Consent
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proporsi responden dengan pelaksanaan  peran  advokasi  kurang  yang memiliki kepemimpinan dokter tidak mendukung  (18,2%)  dibandingkan  dengan responden  yang  memiliki  kepemimpinan dokter  mendukung  (10,3%).  Hasil  uji statistik menggunakan uji chi-square didapatkan nilai p value = 0,392 ( p value > 0,05) artinya tidak ada hubungan kepemimpinan  dokter  dengan  pelaksanaan peran  advokasi  perawat  dalam  proses informed consent di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang .
Dalam  sehari  dokter  melayani  10-13 pasien,  dokter  memiliki  banyak  pasien dengan  ruangan  berbeda,  kebiasaan  dokter untuk  mendelegasikan  tugasnya  kepada tenaga kesehatan lain dalam hal ini perawat. Tenaga perawat dalam melaksanakan delegasi  membuat  pelaksanakan  peran advokasi  perawat  dalam informed  consent tidak terlaksana (Satiti, 2015).
Perawat  memiliki  peran  sebagai advokat dalam proses pelaksanaan informed consent , tetapi kenyataannya perawat belum dapat melaksanakan peran ini secara optimal sesuai dengan standard praktik keperawatan. Pelaksanaan informed consent hanya difokuskan untuk mendapatkan tanda tangan dari  pasien,  dan  dokter  memilih  perawat bertindak  sebagai  delegasi  mereka.  Perawat hanya  melakukan  pendelegasian  dokter  dan bukan bertindak sebagai advokat yang sesuai dengan perannya sebagai seorang perawat.
D. Hubungan Kode Etik dengan
Pelaksanaan Peran Advokasi Perawat
Dalam Proses Informed Consent
Dedi Adha, et. all | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Advokasi Perawat dalam Proses Informed Consent di Ruang Rawat Inap
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proporsi responden dengan pelaksanaan  peran  advokasi  kurang  yang memiliki kode etik tidak terlaksana (21,4%) dibandingkan dengan responden yang memiliki kode etik terlaksana (6,1%) . Hasil uji  statistik  menggunakan  uji chi-square didapatkan  nilai p  value  =0,043 ( p  value < 0,05) artinya ada hubungan kode etik dengan pelaksanaan  peran  advokasi  perawat  dalam proses informed consent di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang.
Kurang  jelas  ataupun  kurang  spesifiknya mengenai  pemberian  informed  consent membuat perawat kurang paham. Kurangnya tindak  lanjut  dari  analisi informed  consent ini juga membuat tenaga kesehatan khususnya  perawat  tidak  ada  melakukan perbaikan atas masalah pelaksanaan informed consent (Rose Satiti et al., 2015).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  diatas  maka  dari  penelitian  ini dapat  disimpulkan  beberapa  hal  mengenai Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Advokasi Perawat Dalam Proses Informed  Consent di  Ruang  Rawat Inap  RSUD  Dr.  Rasidin  Padang  Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
1. Terdapat  45,9%  perawat  dengan tingkat  pendidikan  yang  rendah  di ruang  rawat  inap  RSUD  Dr.  Rasidin Padang
2. Terdapat  8,2%  perawat  dengan pengetahuan  rendah  di  ruang  rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang
3. Terdapat  36,1%  perawat  dengan kepemimpinan  dokter  yang  tidak mendukung  di  ruang  rawat  inap RSUD Dr. Rasidin Padang
4. Terdapat  45,9%  perawat  dengan kode  etik  yang  tidak  terlaksana  di ruang  rawat  inap  RSUD  Dr.  Rasidin Padang
5. Terdapat  13,1%  perawat  dengan peran advokasi rendah di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang
6. Ada  hubungan  tingkat  pendidikan dengan  pelaksanaan  peran  advokasi perawat  dalam  proses informed consent di  ruang  rawat  inap  RSUD Dr. Rasidin Padang 7. Ada  hubungan  tingkat  pengetahuan dengan  pelaksanaan  peran  advokasi perawat  dalam  proses informed consent di  ruang  rawat  inap  RSUD Dr. Rasidin Padang
8. Tidak  ada  hubungan  kepemimpinan dokter  dengan  pelaksanaan  peran advokasi  perawat  dalam  proses informed consent di ruang rawat inap RSUD Dr. Rasidin Padang 9. Ada  hubungan  kode  etik  dengan pelaksanaan  peran  advokasi  perawat dalam  proses informed  consent di ruang  rawat  inap  RSUD  Dr.  Rasidin Padang

## UCAPAN TERIMAKASIH
Saya  mengucapkan  terimakasih  kepada kedua  orangtua yang  selalu  member dukungan  dan  semangat  selama  ini,  kedua pembimbing yang telah bersedia meluangkan  waktunya  dalam  membimbing dan  terimakasih  kepada  responden  yang telah  bersedia  dalam  membantu  penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afidah, E. N., & Sulisno, M. (2013). Rumah Sakit Negeri Di Kabupaten Semarang. Jurnal Managemen Keperawatan , 1 (2), 124–130.
Dalam, T. K. (2018). Tahun 2018 .
Firmansyah, D. (2016). PERAN PERAWAT DALAM INFORMED CONSENT PASIEN PROGRAM STUDI S-1 KEPERAWATAN STIKES KUSUMA HUSADA .
Kawi, ., Nurhayati, R., & Dahlan, S. (2018). TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG INFORMED CONSENT BAGI TENAGA PERAWAT YANG

## MELAKSANAKAN ASUHAN KEPERAWATAN UNTUK PASIEN
YANG DIRAWAT DI RSUD Dr H SOEWONDO KENDAL. Soepra , 3 (2), 205. https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.782
Kementerian Kesehatan RI. (2009). UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS. Undang- Undang Republik Indonesia , 1 , 41. https://peraturan.go.id/common/dokum en/ln/2009/uu0442009.pdf
Kencananingtyas, S. A., Lestari, T., & Harjanti, -. (2014). Pelaksanaan Pemberian Informed Consent Dan Kelengkapan Informasi Di Rsu Jati Husada Karanganyar Tahun 2014. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia , 2 (2), 86–91. https://doi.org/10.33560/.v2i2.29 mubarak, wahit iqbal, D. (2009). ilmu keperawatan komunitas . Turnbull 1986 , 6–17.
Rose Satiti, Y., Susilo, H., & Dewanto, A.
(2015). Penyampaian Informasi oleh
Perawat dalam Persetujuan Tindakan Medis di Rumah Sakit: Permasalahan dan Solusi. Jurnal Kedokteran
Brawijaya , 28 (2), 169–173. https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2015.02 8.02.10
Sulistiyowati, M. A. E. T. (2016). Pelaksanaan Advokasi Perawat dalam Informed consent Di Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang. Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan , 2 (4), 188–194.
Telaumbanua, H. T. N. (2019). Peran perawat sebagai advokat pasien dalam pemberian asuhan keperawatan di pelayanan kesehatan. Universitas
Sumatera Utara , 1 , 1–9. https://osf.io/preprints/njwr2/