## ANALISA PENGELOLAAN PERSEDIAAN TERHADAP KEANDALAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Diana Sukmawati, Titin Ruliana, Imam Nazarudin Latif
Faculty of Economic University 17 Agustus 1945 Samarinda
Jl Ir. Juanda No.80 PO BOX 1052 Indonesia Telp/Fax: 0541 743390 dianasukmawati27@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  is  about  supply  management  analysis  on  the  reliability  of  the presentation  of  profit report in  the livestock service of  East  Kalimantan province. The purpose of this study is to know the presentation, disclosure and reporting of inventory management in the Provincial Animal Husbandry Service of East Kalimantan whether it is  in  accordance  with  the  applicable  regulations,  namely  Government  Regulation  No. 27 dated 24 April 2014 on Management of State / Regional Property, East Kalimantan Governor Regulation No. 67 Year 2015 on the Accounting Policies of East Kalimantan Provincial  Government,  especially  attachment  XIII  on  Accounting  Policy  Number  12 Asset  Accounting,  and  Circular  Letter  of  Governor  of  East  Kalimantan  Number 900/185/024-IV / Keu dated December 18, 2014 on Inventory Management.
The  formulation  of  the  problem  of  this  research  is  "whether  the  presentation, disclosure and reporting in the management of the inventory at the Animal Husbandry Service of East Kalimantan Province is in accordance with the regulations referred to in the objectives of this study". The research is done by library research and research into the field. The hypothesis of this research is "presentation, disclosure and reporting in inventory management at Livestock Service Office of East Kalimantan Province not entirely in accordance with the purpose of this research".
The conclusion from the result of this research is that Inventory Management on the  scope  of  Livestock  Service  Office  of  East  Kalimantan  Province  is  not  entirely  in accordance with the purpose of this research.

## Keywords: Inventory, Reliability, Presentation, Disclosure, Reporting

## PENDAHULUAN
Pengelolaan persediaan merupakan  bagian  dari  pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
Pengelolaan  BMN/D  ini  didasari dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014.          Fenomena  yang  sering terjadi di
lingkungan instansi pemerintahan bahwa SKPD belum melakukan pengelolaan persediaan secara memadai, salah satunya dalam penatausahaan  persediaan,    dimana sering  SKPD  membuat  Berita  Acara Pemeriksaaan  Akhir  Tahun  dalam posisi  persediaan  dalam  kondisi  nol
namun  sebenarnya    fisik  persediaan tersebut  masih  ada,  hal  ini  karena  tidak dilakukan  inventarisasi  fisik  maupun inventarisasi data yang valid.
Persediaan  yang  ada  di  Dinas Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur meliputi  persediaan  yang  mendukung kegiatan  operasional  yang  disimpan maupun yang dimaksud untuk diserahkan  kepada  masyakarat  ataupun di  jual  kepada  masyarakat.  Dalam  hal ini perencanan/penganggaran dan pengadaan  barang    tersebut  tersebar  di beberapa Dokumen Pelaksanaan
Kegiatan  (DPA)  pada  beberapa  bidang pada  organisasi  tersebut,  bukan  di  satu bagian  yaitu  Bagian  Sekretariat/Umum dimana penyimpan barang berkedudukan di bagian tersebut. Dengan demikian
maka pengelolaan  berada  di  masing-masing bidang/bagian,  hal  ini  menjadikan proses pengelolaannya semakin panjang dan  rentang  pengendaliannya  semakin jauh.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun Anggaran  2014  mengemukakan  opini Wajar  tanpa  Pengecualian  (WTP),
namun  berdasarkan  laporan  Perwakilan Badan  Pengawasan  Keuangan  dan
Pembangunan
(BPKP) Provinsi Kalimantan  Timur    periode  Januari 2015  di  Laporan  Hasil  Asistensi Kegiatan Penatausahaan Persediaan dan Piutang  pada  tujuh  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, dimana intinya    ke  tujuh  SKPD  belum melakukan  penatausahaan  persediaan secara memadai  dan sesuai  aturan  yang berlaku. Ketujuh SKPD tersebut meliputi DPU, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Sekretariat Korpri, Sekretariat  DPRD,  Dinas  Pendapatan
Daerah, dan Sekretariat
Daerah Pemprov Kaltim.
Peneliti ingin membuktikan bahwa  di  SKPD  lain  terjadi  kondisi yang  serupa  maka  peneliti  melakukan penelitian  di  SKPD  lain  yaitu  Dinas Peternakan.  Peneliti  memilih  Dinas Peternakan  karena  pada  dinas  ini  jenis persediaan yang dianggarkan dan diadakan  telah  mencakup  seluruh  jenis persediaan  seperti  yang  termaksud dalam PSAP Nomor 5.
Hasil dari wawancara awal dengan  Pengurus/Penyimpan    Barang serta  Sekretaris  Dinas  diketahui  bahwa
Dinas  Peternakan  Provinsi  Kalimantan Timur  sudah  melakukan  penatausahaan persediaan, namun yang hanya anggaran  dan  pengadaannya  berada  di Sekretariat,  sedangkan  anggaran  dan pengadaan  persediaan  yang  ada  di bidang-bidang, belum dilakukan penatausahaan persediaan, padahal anggaran  dan  pengadaan  persediaan  di bidang-  bidang  nilainya  cukup  besar besar  dan  berkaitan  dengan  persediaan pakai habis, obat-obatan,persediaan yang  di  serahkan  ke  masyarakat maupun yang dijual kepada masyarakat.
Pengelolaan persediaan pada instansi  pemerintahan  khususnya  pada Dinas  Peternakan  yang  tidak  memadai ini  menjadi  kendala  dalam  keandalan penyajian  persediaan  dalam  laporan keuangan.
Berdasarkan  kondisi  diungkapkan diatas,  peneliti  menarik  kesimpulan bahwa  masih  ada  persediaan  yang belum  tercatat  dan  belum  dilaporkan pada kepada  Biro Perlengkapan  &  Biro Keuangan  setiap  semesternya  sehingga hal  ini  tidak  sesuai  dengan  apa  yang menjadi  tugas  dan  tanggungjawab Pengguna  Barang  atau  Kepala  Dinas, seperti  yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  27  tanggal  24 April  2014  tentang  Pengelolaan  Barang
Milik  Negara/Daerah  dan  Surat  Edaran Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor
900/185/024-IV/Keu tanggal 18
Desember  2014  tentang  Pengelolaan Persediaan.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut  masalah  penelitian  ini  adalah apakah  penyajian  dalam  pengelolaan persediaan, pengungkapan dalam pengelolaan  persediaan  dan  pelaporan dalam  pengelolaan  persediaan  pada Dinas  Peternakan  Propinsi  Kalimantan Timur  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  27  tanggal  24 April 2014, Peraturan Gubernur
Kalimantan  Timur  Nomor  67  Tahun 2015  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur khususnya lampiran XIII tentang
Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi  Aset,    dan  Surat  Edaran Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor 900/185/024-IV/Keu tanggal 18
Desember  2014  tentang  Pengelolaan Persediaan?

## KERANGKA TEORITIS
Akuntansi Sektor Publik
Abdul  Halim  dan  Muhammad Syam  Kusufi  (2014:3)  mendefinisikan Akuntansi  Sektor  Publik  adalah  suatu proses  pengidentifikasian,  pengukuran, pencatatan,  dan  pelaporan  transaksi
ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi  atau  entitas  publik  seperti pemerintah, Lembaga
Swadaya Masyarakat  (LSM),  dan  lain-lain  yang dijadikan  sebagai  informasi  dalam rangka  mengambil  keputusan  ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.
Organisasi  Sektor  Publik  yang paling  mudah  dikenal  adalah  organisasi pemerintah. Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
Pengertian  pengelolaan  menurut Purwanto  (2009)  adalah  serangkaian kegiatan  untuk  mencapai  sasaran– sasaran  tertentu  dengan  menggunakan orang-orang  sebagai  pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa
persediaan merupakan  bagian  dari  barang  milik negara/daerah,  maka    pengelolaan barang  milik  negara/daerah  meliputi: perencanaan kebutuhan
dan penganggaran,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Persediaan
Zaki Baridwan (2008:149),
mendefinisikan persediaan barang secara  umum  adalah  persediaan  barang dipakai  untuk  menunjukkan  barang- barang  yang  dimiliki  untuk  dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi  barang-barang  yang  akan dijual. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 71  Tahun  2010  tanggal  22  Oktober 2010,    PSAP  No.  5:  Persediaan  adalah aset  lancar  dalam  bentuk  barang  atau perlengkapan  yang  dimaksudkan  untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,  dan  barang-barang  yang dimaksudkan  untuk  dijual  dan/atau diserahkan  dalam  rangka  pelayanan kepada masyarakat.

## Laporan Keuangan
Zaki Baridwan (2008:17) mendefinisikan bahwa
“Laporan keuangan  merupakan  ringkasan  dari suatu  proses  pencatatan,  merupakan suatu  ringkasan  dari  transaksi-transaksi keuangan  yang  terjadi  selama  tahun buku yang bersangkutan.
Menurut  PSAP    Nomor  01 tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan, menyatakan    bahwa  laporan  keuangan merupakan  laporan  yang  terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh
suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang terkait dengan penyajian  persediaan  yaitu  pada  aset lancar di laporan Neraca.

## Satuan Kerja Perangkat Daerah
Menurut Wikipedia
Bahasa
Indonesia,  SKPD  adalah  perangkat Pemerintah  Daerah  (Provinsi   maupun Kabupaten  /Kota)  di  Indonesia.  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pelaksana  fungsi  eksekutif  yang  harus berkoordinasi  agar  penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur yang  berkantor  di  jalan  Bhayangkara No. 24  Kota Samarinda.  Penelitian ini sendiri berdasarkan profil dan data pada tahun  2015.  Penelitian  ini  mengambil tentang  permasalahan  persediaan  yang ada  di  Dinas  Peternakan  Provinsi Kalimantan  Timur,  dimana  persediaan yang ada di dinas meliputi barang  yang digunakan  untuk  untuk  mendukung kegiatan operasional, barang yang dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan pada masyarakat.
Metode  penelitian  ini  dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan  secara  langsung  baik  dalam
hal wawancara terhadap pejabat/petugas  pengelola  persediaan maupun observasi pengelolaan persediaan di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi  Kalimantan Timur, dengan  riset  kepustakaan (  Library Research ) yaitu menganalisis dokumen –  dokumen  yang  dibuat  oleh  subyek sendiri atau orang lain tentang subyek. Alat Analisis:
1. Cek  list    untuk  Pengelolaan
Persediaan .
Terdiri  atas  tiga  cek  list  untuk pengelolaan persediaan :
a. Cek  list    untuk  Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  27
tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
b. Cek  list  Berdasarkan  Kriteria
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Nomor 67  Tahun  2015  tentang  Kebijakan Akuntansi Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset.
c. Cek  list  Berdasarkan  Kriteria
Surat  Edaran  Gubernur  Kalimatan Timur  Nomor  :  900/185/024-IV/Keu
tanggal  18  Desember  2014  tentang Pengelolaan Persediaan.
2. Daftar wawancara/pertanyaan kepada pihak-pihak pengelola persediaan pada obyek penelitian) , ada 3 jenis yaitu:
a. Cek  list    untuk  Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
b. Cek list untuk Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Nomor 67  Tahun  2015  tentang  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kalimantan  Timur  khususnya  lampiran
XIII  tentang  Kebijakan  Akuntansi
Nomor 12 Akuntansi Aset,
c. Cek list untuk Pengelolaan Persediaan  berdasarkan  Kriteria  Surat Edaran  Gubernur  Kalimatan    Timur Nomor  :  900/185/024-IV/Keu  tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN ANALISIS
Alat  analisis    yang  digunakan penulis dalam penelitian ini berupa  cek list    yang  membandingkan  antara kondisi  pada    lingkup  penelitian
dengan      literatur  yang  berhubungan dengan  penelitian  yaitu    peraturan pemerintah,  aturan  daerah,  kebijakan akuntansi  pemda  yang  berhubungan dengan pengelolaan persediaan kemudian  menarik  kesimpulan  dari hasil cek list, daftar
wawancara/pertanyaan serta hasil
perhitungan  dengan  metode  persentase Champion.
Berikut  hasil  penelitian  dari  alat analisis yang digunakan:
a.  Hasil  penelitian  atas  pengelolaan persediaan berdasarkan
kriteria Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai berikut: 1.Beberapa realisasi tahapan
pengelolaan  persediaan  yang  sudah sesuai  dengan          kriteria  dimaksud sebagai berikut:
a) Perencanaan dan Penganggaran Pengguna  barang  menyampaikan himpunan  usulan  rencana  kebutuhan dan  penganggaran  barang  persediaan yang  berasal  dari  Kuasa  Pengguna Barang kepada
Pengelola  Barang  berupa  dokumen usulan  Daftar  Rencana  Kebutuhan Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah (DRKPBMD)  dan  masuk  kedalam
dokumen  RKA,    dan  walaupun  RKA telah  disetujui  melalui  proses  asistensi TAPD  dan  otomatis  nantinya  akan menjadi  bagian  dari  DPA,  namun  tidak ada  dokumen  hasil  penelahaan  dan persetujuan  untuk  DRKPBMD  untuk SKPD  dari  Pengelola  Barang  secara khusus untuk persediaan.
b) Pengadaan
Terdapat dokumen  pengadaan
barang/jasa  untuk  pengadaan  barang dan  jasa  di  sesuai  yang  dipersyaratkan peraturan
perundang-undangan
/peraturan dalam pengadaan barang dan jasa.
c) Penggunaan
Penetapan  status  tidak  dilakukan terhadap  persediaan  sehingga    memang tidak  terdapat  dokumen    penetapan status untuk barang persediaan.
d) Pemanfaatan Tidak  ada  pengajukan  usulan pemanfaatan  untuk    persediaan    baik melalui sewa, pinjam  pakai,   kerjasama pemanfaatan , bangun guna serah/bangun  serah  guna,  kerjasama penyediaan  infrastruktur,  karena  pada dasarnya  persediaan  yang  ada  hanya digunakan  untuk  untuk  kepentingan operasional SKPD atau langsung diserahkan ke masyarakat.
e) Pengamanan dan pemeliharaan
Telah  dilakukan  pengamanan  dan pemeliharaan persediaan dalam penguasaannya baik pengamanan administrasi maupun pengamanan fisik.
f) Penilaian
Belum pernah dilakukan penilaian persediaan  baik  oleh  tim  penilai  untuk kepentingan penyusunan neraca, karena pemanfaatan    langsung  digunakan  oleh SKPD dan untuk hibah.
2.  Sedangkan  tahapan  yang  belum sesuai dengan kriteria dimaksud, yaitu:
a) Pemindahtanganan
Pemindahtanganan persediaan yang  dilakukan  melalui  penjualan  dan, hibah kepada masyarakat. Namun untuk hibah  belum  semuanya  kegiatan  hibah didukung oleh naskah perjanjian hibah.
b) Pemusnahan
Tidak  ada  usulan  pemusnahan persediaan maupun berita acara pemusnahan  persediaan  terutama  untuk obat-obatan  dan  vaksin  walaupun    ada obat-obatan  yang  kadaluarsa  (yang pengadaannya sebelum tahun 2015) dan sudah  dimusnahkan  di  tahun  2015  oleh Bagian Kesehatan di Dinas Peternakan.
c) Penghapusan
Tidak  ada  pengajukan  usulan penghapusan
untuk persediaan
(pengalihan  status,  pemindahtangan, penghapusan)  sehingga  otomatis  tidak
ada  persetujuan  usulan  penghapusan dari pengelola barang/kepala daerah d) Penatausahaan Pengelola persediaan yang ditunjuk  sudah  melakukan  pembukuan
secara periodik, inventarisasi  dilakukan setiap tahunnya atas sebagaian komponen persediaan dan sudah
menyusun  Laporan    Barang  Kuasa
Penguna  Semesteran  dan  Tahunan sebagai bahan Neraca
untuk disampaikan ke  Penguna Barang.
Namun    belum  semua  komponen persediaan  dilaporkan  ,  hal  ini  seperti yang  sajikan  pada  tabel.4.11.  Uji  Petik Penatausahaan  atas  Belanja  Barang yang  merupakan  katagori  persediaan, sehingga tidak setiap persediaan diinventarisasi. Inventarisasi yang
dilakukan juga belum didukung SK Tim
Inventarisasi.
e) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Pembinaan, pengawasan & pengendalian  atas  persediaan    telah dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang namun  belum  optimal  karena    tidak didukung/tidak ada  SOP Persediaan. b.  Hasil  penelitian  atas  Pengelolaan persediaan berdasarkan
Kriteria
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Nomor 67  Tahun  2015  tentang  Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Provinsi Kalimantan  Timur  khususnya  lampiran
XIII  tentang  Kebijakan  Akuntansi
Nomor  12  Akuntansi  Aset,  didapati hasil penelitian sebagai berikut:
1. Hal – hal yang sudah
dilaksanakan  sudah  sesuai  dengan kriteria, sebagai berikut:
a) Penyajian  persediaan    di  Neraca sudah  sesuai  dengan  kriteria  dari persediaan yang dimaksud. b) Dalam
hal pengukuran persediaan, pencatatan persediaan sudah dilakukan  dengan  metode  periodik, dimana  pada  akhir  tahun  dilakukan inventarisasi persediaan untuk menentukan  jumlah  persediaan  yang dicatat  dengan  menggunakan  metode periodik dan menentukan beban persediaan. Pembelian persediaan
barang  disajikan  dengan  menggunakan harga perolehannya.
c) Persediaan  dan  beban  pemakaian persediaan sudah dinilai dengan menggunakan  metode  FIFO (First  In First Out).
2.  Hal  –  hal  yang  sudah  dilaksanakan namun  belum  sesuai  dengan  kriteria, sebagai berikut:
a) Pengakuan  persediaan  yang  ada,
diakui  pada  saat  diterima  atau  hak kepemilikannya  dan/atau  penguasannya
berpindah,  namun  tidak  semua  barang yang  seharusnya  menjadi  persediaan yang  ada  di  Dinas  diakui  sebagai persediaan,  sehingga biaya yang diukur menjadi tidak andal.
b) Laporan
keuangan belum
mengungkapkan  kebijakan  akuntansi yang  digunakan  dalam  pengukuran persediaan,  karena  di  laporan  keuangan hanya mengungkapkan bahwa persediaan  diperoleh  dari  hasil stock opname per  31  Desember  2015.  Dalam laporan Catatan atas Laporan Keuangan  juga belum mengungkapkan lebih lanjut tentang persediaan yang ada serta kondisinya.
c.  Hasil  penelitian  atas  Pengelolaan persediaan  berdasarkan  kriteria  Surat Edaran  Gubernur  Kalimantan    Timur Nomor: 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember  2014  tentang  Pengelolaan Persediaan.
Kelengkapan  dokumen  didasari atas  uji  petik  terhadap  6  kegiatan pengadaan  barang    yang  berkaitan dengan  persediaan  pada  sub  unit  Dinas Peternakan, yaitu kegiatan:
1. Penyediaan alat tulis kantor,
2. Pengembangan  Pembibitan  dan
Budidaya,
3. Pengembangan
tehnologi peternakan tepat guna,
4. Pengembangan  pemasaran  hasil
produksi peternakan,
5. Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan, 6. Pengembangan agribisnis peternakan. Kegiatan nomor 1 (satu) merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan oleh bagian Sekretariat Dinas
Peternakan berupa kegiatan yang termasuk  didalamnya  untuk  pembelian barang yang digunakan untuk operasional  kantor,  sedangkan  kegiatan nomor  2  (dua)  sampai  dengan  nomor  6 (enam) adalah kegiatan yang didalamnya  terdapat  barang  persediaan yang diserahkan pada masyarakat. Berikut hasil penelitiannya:
1. Hal-hal  yang  sudah  dilaksanakan sudah  sesuai  dengan  kriteria      bahwa nilai  persediaan  akhir  di  Neraca  sudah disesuaikan dengan kebijakan akuntansi.
2. Hal – hal yang sudah
dilaksanakan  namun  belum  sesuai dengan kriteria, sebagai berikut:
a) Petugas
belum
mengadministrasikan  seluruh  transaksi pembelian  dan mutasi persediaan setiap kegiatan karena sehingga laporan semester  yang  disampaikan  belum
mencerminkan  seluruh  transaksi  yang berkaitan dengan persediaan.
b) Penyerahan  persediaan  kepada
pihak ketiga belum seluruhnya dibuatkan  Naskah  Hibah  Perjanjian Barang  Daerah,    walaupun  seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan barang pada pihak masyarakt/ketiga  telah  dibuatkan  Berita Acara  Penyerahan  Dokumen  Naskah Hibah Barang.
c) Kartu  persediaan  untuk  Barang yang  akan  diserahkan  kepada  Pihak Ketiga  /  Masyarakat    tidak  dibuat, sehingga  tidak  mencerminkan    berapa jumlah/nilai barang tersebut serta apakah  seluruhnya  sudah  diserahkan pada masyarakat   sampai  dengan posisi akhir tahun.
d) Untuk  pelaksanaan  Inventarisasi persediaan SKPD tidak membentuk tim Invetarisasi Persediaan.
e) Persediaan  dengan  kondisi  rusak atau  usang    seperti  pengisian  tabung pemadam dilakukan setiap tahun sekali, atau  obat-obatan  yang  pengadaan  dari tahun -tahun sebelumnya yang kadaluarsa tidak diungkapkannya
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## PEMBAHASAN
1. Analisis penyajian persediaan
a) Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  27  tanggal  24 April  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah, sebagai berikut: Penyajian data persediaan berkaitan dengan tahapan
penatausahaan  masih  belum  dapat diandalkan, karena belum semua komponen  persediaan  yang  ada  dicatat dalam  kartu  persediaan,  tidak  semua persediaan  dilakukan  inventarisasi,  dan barang  yang  rusak/kadaluarsa  tidak dilakukan pencatatan.
b) Pengelolaan persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun
2015  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur khususnya lampiran XIII tentang
Kebijakan Akuntansi Nomor 12
Akuntansi Aset, didapati hasil penelitian sebagai berikut:
Persediaan  telah  disajikan  sesuai dengan  harga  perolehan  ataupun  harga pembelian.
c) Pengelolaan  berdasarkan  kriteria Surat  Edaran  Gubernur  Kalimantan Timur  Nomor:    900/185/024-IV/Keu tanggal  18  Desember  2014  tentang Pengelolaan  Persediaan,  dari  hasil penelitian didapati sebagai berikut:
Setiap  pembelian  barang  persediaan dicatat pada buku , namun penyajiannya tidak  valid  karena  belum  tentu  setiap persediaan  dicatat  di  kartu  persediaan dan tidak semua  bidang yang menerima persediaan tersebut melakukan pencatatan  dan  inventarisasi  persediaan secara  berkala  maupun  inventarisasi persediaan  pada  akhir  tahun.  Padahal pencatatan ini yang nanti menjadi dasar untuk  disajikan  nilai  persediaan  di neraca.
Dari hasil analisis dan pembahasan  pengelolaan  persediaan pada Dinas Peternakan
Provinsi Kalimantan  Timur    diatas  diperoleh simpulan    bahwa  penyajian  dalam pengelolaan  persediaan  pada  Dinas Peternakan  Propinsi  Kalimantan  Timur belum seluruhnya sesuai  ketiga kriteria diatas sehingga dengan demikian hipotesis diterima.
2. Analisis pengungkapan persediaan a) Tidak ada pembahasan pengungkapan  dalam    pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  27
tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,  karena  kriteria  ini berkaitan tahapan pengelolaan
persediaan yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan
penganggaran,
pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penataausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. b) Pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Peraturan Gubernur Kalimantan  Nomor  67  Tahun  2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur khususnya lampiran XIII tentang
Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset, didapati hasil penelitian sebagai berikut:
Tidak  diungkapkan  secara  detail, karena  di  laporan  keuangan  hanya mengungkapkan bahwa persediaan diperoleh  dari  hasil stock  opname per
31 Desember 2015. c) Pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Surat Edaran
Gubernur  Kalimantan    Timur  Nomor  :
900/185/024-IV/Keu tanggal 18
Desember  2014  tentang  Pengelolaan Persediaan, sebagai berikut:
Pada  kriteria  ini  persediaan  dan beban  pemakaian  persediaan  dinilai dengan  menggunakan  metode  FIFO (First In First Out) namun tidak adanya
pengungkapan    tentang  persediaan dengan  kondisi  rusak  atau  usang sebagai  bahan  untuk  diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan pengelolaan  persediaan  pada  Dinas Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur diatas  diperoleh  simpulan    bahwa hipotesis diterima.
3. Analisis pelaporan persediaan
a) Pengelolaan Persediaan berdasarkan
Kriteria Peraturan Pemerintah RI Nomor  27  tanggal  24  April  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah, sebagai berikut:
Dalam  pelaporan      Pengguna Barang/Kuasa  Pengguna  Barang  telah menyusun  Laporan    Barang  Kuasa Penguna  Semesteran  dan  Tahunan sebagai bahan Neraca untuk disampaikan  ke    Penguna  Barang
berupa laporan Laporan mutasi persediaan    persemester  dan  tahunan namun  laporan inventarisasi persediaan yang  juga  merupakan  bagian  laporan Pengguna  Barang/  Kuasa  Pengguna tidak dibuat.
b) Pengelolaan persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun
2015  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur
khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12
Akuntansi  Aset,  dari  hasil  penelitian didapati sebagai berikut:
Pelaporannya  telah  disajikan  di neraca  sesuai  posnya  pada  akun  asset lancar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan. c) Pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Surat Edaran Gubernur  Kalimantan    Timur  Nomor  : 900/185/-IV/Keu  tanggal  18  Desember 2014  tentang  Pengelolaan  Persediaan, dari  hasil  penelitian  didapati  sebagai berikut:
Pelaporan  pengelolaan  persediaan dilaporkan  belum  seluruhnya  sesuai kriteria  yang  dimaksud,    dengan  hal sebagai berikut ;
Tidak ada laporan mutasi persediaan yang  seharusnya  dilaporkan  oleh  para pengelola  persediaan  pada  bidang- bidang sebagai dukungan laporan mutasi  persediaan  semesteran  maupun tahunan SKPD. Laporan mutasi persediaan  semesteran  dan  tahunan SKPD yang disampaikan belum mencerminkan  seluruh  transaksi  yang berkaitan dengan persediaan yang ada.
Dari hasil analisis dan
pembahasan  pengelolaan  persediaan pada Dinas Peternakan Provinsi
Kalimantan  Timur    diatas  diperoleh simpulan  bahwa hipotesis diterima.
4. Analisis  pengelolaan  persediaan secara umum Berdasarkan hasil wawancara
kepada pihak-pihak
pengelola persediaan  pada  obyek  penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut:
a) Wawancara  /  kuesioner  dengan Pengguna Barang Hasil  analisanya  menunjukkan  bahwa Pengguna  Barang  sudah  melakukan tugasnya sebagai berikut:
1) Pengguna Barang
telah mengusulkan  Kuasa  Pengguna  Barang yang  sama  dengan  Kuasa  Pengguna Anggaran  kepada  Gubernur  dan  dan petugas  yang  mengelola  persediaan kepada  Sekretaris  Daerah  untuk  Dinas yang bersangkutan.
2) Pengguna Barang
telah menghimpun  usulan    kebutuhan  dan penganggaran  dari  kuasa  pengguna barang  untuk  persediaan  bagi  SKPD dan  mengusulkan  Rencana  Kebutuhan Barang  Daerah  /  RKBD    ke  pengelola barang/sekda/gubernur, setelah penetapan  APBD/APBDP  tidak  ada Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD,  namun langsung dalam bentuk RKA/RKA  Perubahan  yang  disetujui melalui  proses  asistensi  Tim  Asistensi
Pemerintah Daerah (TAPD) selanjutnya tercantum dalam   DPA/DPA Perubahan yang telah ditandatangani.
3) Penganggaran dan pengadaan untuk  persediaan  tersebar  di  masing- masing - masing bidang/bagian, sehingga setiap bidang dapat melakukan pengadaan  barang    sesuai  DPAnya  dan sudah  ditunjuk  panitia  pengadaan  dan pemeriksa barang atas pengadaan barang tersebut.
4) Penilaian persediaan belum
pernah  dilakukan  oleh  Dinas  untuk kepentingan  penyusunan  neraca.  Nilai persediaan yang ada di neraca merupakan sisa persediaan yang berasal dari harga perolehan. 5) Pengguna Barang telah mengajukan  usulan  pemanfaatan  dan pemindahtanganan persediaan
(penjualan dan  hibah) kepada pengelola barang/sekda/gubernur  melalui    usulan RKA dan RKB.
6) Pengguna  Barang    belum  pernah mengajukan  usulan  pemusnahan  dan penghapusan persediaan 7) Pengguna Barang telah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian,    melalui  mekanisme tersebut pendelegasian kepada Sekretaris  Dinas  untuk  melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian persediaan karena sekretaris  merupakan  atasan  langsung petugas pengelola di persediaan. 8) Pengguna Barang
telah melakukan  analisa  kebutuhan  dan kompetensi SDM terhadap pejabat yang mengurus  dan menyimpan persediaan. Namun  ada    beberapa  hal  yang  perlu menjadi  perhatian    Pengguna  Barang yaitu:
1) Belum terbentuknya tim inventarisasi persediaan, karena selama ini inventarisasi persediaan hanya dilakukan oleh penyimpan barang/pengelola persediaan pada
Bagian  Sekretariat  saja,  sedangkan bidang yang juga mempunyai persediaan tidak melakukan inventarisasi. 2) Pengguna Barang  belum melakukan kebijakan pengembangan SDM (perekrutan, rotasi,pelatihan dan mutasi)
khususnya untuk pengelola persediaan.
3) Tidak ada SOP pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan.
4) Jumlah  dan  kualitas  SDM  yang mengelola persediaan merupakan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan persediaan pada Dinas. b) Wawancara  dan  kuesioner  atas
Kuasa Pengguna Barang/ Atasan Langsung dari Penyimpan
Barang/Pengurus
Barang/Petugas Pengelola Persediaan.
Kuasa  Pengguna  Barang  berasal dari  setiap  bidang  dan  UPTD  Dinas Peternakan.
Hasil  analisanya    menunjukkan  bahwa
Kuasa Pengguna Barang sudah melakukan  tugasnya  sesuai  dengan kriteria  yang dimaksud sebagai berikut:
1) Penunjukan Kuasa Pengguna
Barang  untuk  Dinas  Peternakan  beserta UPTDnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Timur yang dikeluarkan setiap tahunnya.
2) Kuasa  Pengguna  Barang    pada
Dinas  dan  UPTD  Dinas  Peternakan telah  menyusun  dan  mengusulkan kebutuhan penganggaran untuk persediaan  berupa  Daftar  Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/ DRKBMD    termasuk  persediaan  ke Pengguna Barang.
3) Dinas Peternakan dan UPTD tidak menerima  secara  khusus  dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) setelah APD/APBDP, namun DKBMD tersebut sudah menjadi bagian dari DPA/DPAP  SKPD.
4) Penganggaran  dan  pengadaan persediaan  ada  pada  masing-  masing bidang  di  Dinas  Peternakan,  sedangkan
kalau UPTD terkonsentrasi pada Bagian Umum.
5) Pimpinan SKPD selaku Pengguna Barang telah menunjuk pantia pengadaan barang dan panitia pemeriksa  barang    atas  pengadaan barang,  hasil  pemeriksaan  tersebut menjadi rekomendasi KPB untuk menerima barang tersebut.
6) Pengadaan  barang  di  lingkup
Dinas  Peternakan  dilakukan  mengacu pada peraturan yang berlaku dan selama tahun  2015  tidak  ada  kendala  terhadap pelaksanaan pengadaan barangnya. 7) Selama  tahun  2015  belum  pernah dilakukan  penilaian  persediaan  barang di  lingkup  Dinas  Peternakan  untuk kepentingan penyusunan neraca, karena pembelian  persediaan  telah  dinilai berdasarkan harga perolehan.
8) Dinas Peternakan dan UPTD telah menggunakan persediaan tersebut untuk kepentingan  penyelenggaraan  fungsi dan tugasnya.
9) Dinas  Peternakan  dan  UPTD telah  mengamankan  dan  memelihara persediaan tersebut dalam penguasaannya.
10) Khusus untuk barang yang diserahkan  pada  pihak  ketiga,  KPB  di Dinas  Peternakan  dan  UPTD  telah mengajukan    usulan  pemanfaatan  dan
pemindahtanganan  kepada  Pengguna Barang,  baik  barang  yang  diserahkan pada  pihak  ketiga  maupun  barang  yang dijual  ke  pada  pihak  ketiga.  Untuk barang  yang  dijual  sudah  ada  perda harga/tarif barang yang dijual tersebut. 11) KPB telah melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian persediaan  antara  lain  dengan  melalui mekanisme    penandatangan  laporan pengadaan    persediaan,  dan  mutasinya, serta teguran lisan.
Namun  ada    beberapa  hal  yang  perlu menjadi  perhatian  Kuasa  Pengguna Barang/ Atasan Langsung dari Penyimpan Barang/Pengurus Barang/Petugas  Pengelola  Persediaan yaitu: 1)
Tidak  semua  Kuasa  Pengguna
Barang  mengusulkan  pegawai  yang akan ditunjuk untuk mengelola persediaan  di  masing-masing  bidang. Namun  untuk  Dinas  Peternakan  dan UPTD  sebagai  unit  SKPD  telah mengusulkan pegawainya  yang ke akan ditugaskan utuk mengurus dan menyimpan barang persediaan SKPD/UPTD ke Pengguna Barang yang pada  akhirnya  nanti  akan  dikeluarkan SK oleh Sekretaris Daerah.
2) Pencatatan dan inventarisasi persediaan  telah  dilakukan  oleh  UPTD,
namun  untuk  bidang-bidang  di  Dinas Peternakan belum semuanya melakukan pencatatan  dan  inventarisasi  karena sepengetahuan  bidang-  bidang    hal tersebut  dilakukan  oleh  bagian  Umum karena  petugas  pengelola  persediaan  / penyimpan barang yang ditunjuk ada di Bagian Umum.
3) Dinas  Peternakan  dan  UPTD
belum  membentuk  tim  inventarisasi persediaan.
4) UPTD  Dinas  Peternakan  dan
telah melakukan pengamanan administrasi dan fisik, sedangkan  Dinas Peternakan belum semuanya
melakukan  pengamanan  administrasi maupun fisik. Kendalanya karena petugas  penyimpanan  barang  belum terlatih,  sistem  administrasinya  belum tertata  rapi  serta  belum  adanya  tempat peyimpanan/ruang khusus untuk barang persediaan.
5) Pemindahtanganan  kepada  pihak ketiga/ke masyarakat dari Dinas Peternakan  telah  didukung  oleh  Berita Acara  Serah  Terima  namun      belum semuanya    disertai  Naskah  Hibah    ke pada pihak ketiga / ke masyarakat.
6) Tidak  dibuat  pencatatan/laporan
/berita acara atas barang
rusak/kadaluarsa.
7) Belum pernah mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan
persediaan  untuk  barang-barang  yang rusak/ kadaluarsa.
8) Belum  semua  bidang  melakukan analisa kebutuhan dan kompetensi SDM terhadap  pejabat  yang  mengurus    dan menyimpan persediaan.
9) Belum  semua  bidang  melakukan kebijakan pengembangan SDM (perekrutan, rotasi, pelatihan dan mutasi).
10) Belum  terdapat  SOP  pengelolaan persediaan  pada  Dinas  Peternakan  dan UPTDnya,  khusus  untuk  UPTD  Lab Kesmavet  ada  dokumen  tentang  Bagan penerimaan dan distribusi barang persediaan  yang  menjadi  pedoman pengelolaan persediaan di UPTD.
11) Kendala  yang  dihadapi  adalah belum  dilakukan  pencatatan  secara tertib, yang dikarenakan jenis pengadaan  barang/jasa  pembayarannya menggunakan  LS  yang  melakukan serah  terima  barang  adalah  KPA berdasarkan  rekomendasi  tim/panitia pemeriksa,  sehingga  penyimpan  barang tidak mengetahui ada pengadaan barang,    kurang  tertibnya  pencatatan mutasi  barang,  keterbatasan  ruang penyimpanan  barang  persediaan,  serta belum  adanya  aplikasi  persediaan  yang
dapat  membantu  mempercepat  proses pengolahan dan pelaporan data
persediaan.
c) Wawancara/kuesioner
dengan Petugas  Pengelola  Persediaan/Pengurus Barang/Penyimpan Barang.
Hasil  analisanya  menunjukkan  bahwa Petugas  Pengelola  Persediaan/Pengurus Barang  /Penyimpan  Barang  belum melakukan  tugasnya  sesuai  dengan kriteria    yang  dimaksud,  karena  hal sebagai berikut:
1) Penyimpan barang  (yang ditunjuk untuk  mengelola    barang  persediaan) pada  Dinas  Peternakan  dan  UPTD ditunjuk  berdasarkan  surat  Keputusan dari Sekretaris . Namun untuk pengelola masing-2  barang  persediaan  di  bidang tidak  ada  surat  penunjukan  dari  Kepala Dinas,  sehingga  tidak  ada  surat  secara resmi  tentang  petugas  yang  ditunjuk dari  bidang  tidak/kurang    mengetahui secara  pasti  hak  dan  kewajibannya dalam mengelola barang persediaan.
2) Sebagian    pengelola  persediaan belum pernah mengelola persediaan.
3) Hanya  sebagian    petugas  yang ditunjuk  untuk  mengelola  persediaan yang  sudah  mengetahui  hak  dan kewajiban sebagai pegelola persediaan. 4) Selama  tahun  2015  tidak  pernah ada  sosialisasi  tentang  SE  Gubernur
900/185/024-IV/Keu tanggal 18
Desember  2014  tentang  Pengelolaan Persediaan  dan  baru  tahun  2016 sebagian  kecil  dari  petugas  yang ditunjuk  yang  mendapat  sosialisasi tentang hal tersebut.
5) Sebagian petugas pengelola persediaan melakukan pengamanan administrasi  melalui  pencatatan  barang persediaan,  untuk  pengamanan  fisik semua  barang  persediaan    disimpan  di gudang/  lemari  /tempat  penyimpanan khusus lainnya.
6) Dinas
Peternakan belum semuanya  mengadministrasikan  setiap transaksi  persediaan  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  (Perda  dan  SE Gubernur) termasuk obat-obatan, karena sebatas  pada  barang  pakai  habis  seperti ATK,  plakat,  cetak  dan  barang  yang diserahkan pada masyarakat.
7) Laporan  masih  dibuat  dengan manual  tapi  terkomputerisasi,  belum menggunakan aplikasi persediaan.
Dari hasil analisis dan pembahasan  pengelolaan  persediaan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan  Timur    diatas  diperoleh simpulan bahwa pengelolaan persediaan  pada  Dinas  Peternakan Propinsi  Kalimantan  Timur  belum seluruhnya  sesuai  dengan    Peraturan
Pemerintah  RI  Nomor  27  tanggal  24 April  2014  tentang  Pengelolaan  Barang
Milik Negara/Daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor  67 Tahun  2015    tentang  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan  Timur,  dan  Surat  Edaran Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor 900/185/024-IV/Keu tanggal 18
Desember  2014  tentang  Pengelolaan Persediaan    sehingga  dengan  demikian hipotesis diterima.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan
pembahasan      diatas,  maka  dapat disimpulkan sebagaimana berikut:
1. Penyajian atas
pengelolaan
persediaan pada lingkup Dinas
Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur walaupun sudah sesuai dengan
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Nomor 67  Tahun  2015  tentang  Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kalimantan  Timur  khususnya  lampiran XIII  tentang  Kebijakan  Akuntansi Nomor  12  Akuntansi  Aset,    namun penyajiannya  masih  belum  seluruhnya sesuai dengan  Peraturan Pemerintah RI Nomor  27  tanggal  24  April  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah dan Surat Edaran Gubernur  Kalimantan    Timur  Nomor:
900/185/024-IV/Keu tanggal 18
Desember  2014  tentang  Pengelolaan Persediaan.
2. Pengungkapan atas pengelolaan
persediaan pada lingkup Dinas Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur masih  belum  seluruhnya  sesuai  dengan Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Nomor 67  Tahun  2015  tentang  Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kalimantan  Timur  khususnya  lampiran XIII  tentang  Kebijakan  Akuntansi Nomor  12  Akuntansi  Aset    dan  Surat Edaran  Gubernur  Kalimantan    Timur Nomor:    900/185/024-IV/Keu  tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan.  Sedangkan  untuk  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  27  tanggal  24 April  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah  tidak  ada  ada bahasan tentang pengungkapannya. 3. Pelaporan atas pengelolaan persediaan pada lingkup Dinas Peternakan  Provinsi  Kalimantan  Timur walaupun telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12
Akuntansi  Aset,    namun  pelaporannya masih  belum  seluruhnya  Peraturan
Pemerintah  RI  Nomor  27  tanggal  24 April  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah  dan  Surat  Edaran Gubernur  Kalimantan    Timur  Nomor:
900/185/024-IV/Keu tanggal 18
Desember  2014  tentang  Pengelolaan Persediaan.
4. Para  pengelola  persediaan  yaitu level  Pengguna    Barang  dan  Kuasa Pengguna Barang walaupun telah cukup melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan aturan-aturan  yang  disebutkan  diatas namun  masih  ada  beberapa  hal  yang perlu  dioptimalkan  dalam  pengelolaan persediaan di lingkup SKPD. Sedangkan petugas pengelola persediaan yang ditunjuk belum
sepenuhnya  melakukan  pengelolaan persediaan  seperti yang  dimaksud dalam aturan- aturan tersebut diatas.

## SARAN
Perlunya  komitmen  yang  tinggi
dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat
melaksanakan seluruh tahapan –
tahapan  pengelolaan  persediaan  dengan cara :
a.  Menerapkan  seluruh  peraturan  yang berkaitan dengan
pengelolaan persediaan  baik  di  semua  level  jabatan, baik  dari  Pengguna  Barang,  Kuasa
Pengguna Barang serta petugas pengelola persediaan yang ditunjuk.
b. Melengkapi dokumen terhadap tahapan-tahapan  yang  masih  belum sesuai  kriteria  agar  laporan  keuangan dapat diandalkan.
Untuk  penelitian  selanjutnya sebaiknya  melakukan  penelitian  yang sama  dengan  mengambil  objek  yang berbeda  sehingga  dapat  dibandingkan tingkat  penerapannya,  atau  obyek  yang sama  dengan  data  penelitian  dengan tahun  yang  berbeda/tahun  berikutnya untuk mengetahui
adanya
perbaikan/perubahan tingkat
penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,    Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  17  Tahun  2007 tanggal  21  Maret  2007  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan Barang Milik Daerah .
_______,  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  2 Tahun  2008  tanggal  11  Maret 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah .
________,    Peraturan  Pemerintah  No. 71    Tahun  2010,  tanggal  22 Oktober 2010   tentang
Standar
Akuntansi Pemerintah.
_______,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  64  Tahun  2013 tanggal  3  Desember  2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan  Berbasis  Akrual Pada Pemerintah Daerah .
_______,  Peraturan  Pemerintah  RI
Nomor  27  tanggal  24  April  2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
_______, Surat Edaran Gubernur 900/185/-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan.
_______,      Peraturan  Gubernur  Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi  Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Timur khususnya
lampiran  XIII tentang  Kebijakan
Akuntansi  Nomor  12  Akuntansi Aset.
Baridwan,  Zaki.  2008. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan,.Penerbit BPFE: Yogyakarta. Halim, Abdul, Kusufi, Syam,
Muhammad. 2014. Teori, Konsep, Aplikasi Akuntansi  Sektor Publik. Edisi  Kedua. Jakarta:    Penerbit Salemba Empat.
Samryn, L.M. 2013. Akuntansi Manajemen, Cetakan kedua . Jakarta: Penerbit
Kencana
Prenada Group. Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa  , 2008.    Kamus  Bahasa  Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta