Jurnal  Syntax  Imperatif:  Jurnal  Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 2, No. 4, September 2021
Pengaruh  Koordinasi  dan  Implementasi  Kebijakan  Terhadap  Efektivitas  Kerja Pengurus LPM Kelurahan Pasir Impun
Iwan Setiawan STIE Gema Widya Bangsa, Indonesia iwans22@yahoo.com

## Abstrak
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah efeketivitas kerja yang kurang sesuai dengan harapan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pasir Impun. Diduga hal ini disebabkan oleh faktor koordinasi dan implementasi kebijakan yang belum dilaksanakan secara optimal. Tujuan dari penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  koordinasi  dan  impelementasi  kebijakan  terhadap efektivitas  kerja  pengurus  LPM  Keluranan  Pasir  Impun.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriftip  dan  verifikatip  sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu koordinasi,  implementasi  kebijakan  publik  dan  efektivitas  kerja  pegawai,  yaitu  dengan mendeskripsikan masing-masing variabel serta menguji ketiga variabel dengan pendekatan kuantitatif (statistik) yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan teori serta masalah yang ada untuk diambil  kesimpulannya.  Secara  simultan  besaran  pengaruh  koordinasi  dan  implementasi  kebijakan sebesar  52,8%  sedangkan  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  (epsilon)  tetapi  mempengaruhi  terhadap efektivitas  kerja  sebesar  47,2%.  Hasil  penelitian  yang  didasarkan  pada  hipotesis  secara  parsial menyebutkan  bahwa  variabel  koordinasi  dan  implementasi  kebijakan  dapat  dideteksi  dari  besarnya pengaruh  masing-masing  faktor  yang  terdiri  atas  faktor  koordinasi  (X 1 )  sebesar  42,9%,  faktor implementasi  kebijakan  (X 2 )  sebesar  9,7%,  terhadap  efektivitas  kerja  pengurus  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pasir Impun. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kordinasi  berpengaruh  dan  implementasi  kebijakan  terhadap  efektivitas  kerja,  dan  koordinasi pengaruhnya lebih dominan terhadap efektivitas kerja dibandingkan implementasi kebijakan.
Kata Kunci: Koordinasi; Implementasi Kebijakan; Efektivitas Kerja;

## Pendahuluan
Pelaksanaan  suatu  pekerjaan  dinilai  memenuhi  standar  baku  bila  mengacu  pada hasil  pekerjaan  yang  ditetapkan,  sehingga  mencapai  hasil  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan dan dicapai secara maksimal. Efektivitas kerja organisasi merupakan tingkat ketercapaian  terhadap  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan,  melalui  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsinya.  Sebagai  pelayan  publik,  maka  tujuan  organisasi  harus berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  publik  atau  masyarakat.  Oleh  karena  itu, setiap  aparatur  dalam  organisasi,  harus  memiliki  orientasi  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang dibebankannya.
Mewujudkan  efektivitas  kerja  organisasi,  seringkali  terjadi  bias  dalam mempersepsikan  tujuan  organisasi  tersebut  manakala  kesepahaman  dan  kesepakatan antar unit kerja dalam organisasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Pembagian peran melalui  unit-unit  kerja  yang  terbentuk  dalam  organisasi,  pada  dasarnya  merupakan distribusi  beban kerja, yang pada gilirannya hendaknya mampu meningkatkan kualitas organisasi  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu  sinkronisasi  dan  sinergitas  antar  unit
kerja  dalam  organisasi,  perlu  dilakukan  secara  kontinyu  melalui  proses  koordinasi, sehingga  efektivitas  kerja  organisasi  sebagai  representasi  efektif  kerja  pegawai  dapat diwujudkan.
Berhasil  tidaknya  pencapaian  tujuan  organisasi  sangat  tergantung  pada  kinerja pegawainya  sebagai  sumber  daya  yang  strategis  di  dalam  organisasi.  Artinya  kualitas dan  kuantitas  pegawai  dapat  diketahui  dari  hasil  kerja  yang  dilakukannya  sejauhmana efektivitas  kerja  pegawai  tersebut.  Pada  saat  ini  manajemen  menjadi  penting  seiring dengan  perkembangan  jaman,  suatu  organisasi  diselenggarakan  karena  adanya  suatu kepentingan  atau  suatu  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Setiap  organisasi  mempunyai keterbatasan  akan  sumberdaya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Agar  tujuan  tersebut tercapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  maka  salah  satu  aspek  yang  diperhatikan adalah faktor manusia.
Terkait  dengan  lembaga  kemasyarakatan  kelurahan  saat  ini,  untuk  membantu masyarakat dan mebantu pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan disegala  bidang  senantiasa  memerlukan  keterpaduan  dan  sinkronisasi  antara  proses kerja lembaga dengan kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terkonsentrasi  pada  upaya  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( Good Government ) dan efektif, sehingga penting dilakukan berbagai upaya dan peningkatan kemampuan  kinerja  lembaga  kemasyarakatan  kelurahan  dalam  rangka  keberhasilan untuk  mewujudkan  suatu  lembaga  kemasyarakatan  kelurahan  yang  berwibawa,  bersih dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  akan  menjadi  nyata  dengan  didasarkan  pada  upaya mengefektifkan  koordinasi.  Upaya  meningkatkan  efektifitas  kerja  pengurus,  pada umumnya  perlu  adanya  target  dan  sasaran  yang  terarah  dengan  mengefektifkan koordinasi di dalam organisasi.
Kerjasama dalam sutu organisasi sangat tergantung pada hubungan  semua pihak, dengan demikian koordinasi berlaku untuk semua bagian pekerjaan sehingga pekerjaan yang  dilaksanakan  akan  berlangsung  dengan  baik  kearah  yang  diharapkan,  dengan demikian seorang pemimpin lagi sekedar pemimpin suatu organisasi melainkan sebagai pejabat yang berkedudukan sebagai anggota penuh pimpinan organisasi yang perannya sama pentingnya dengan pejabat pimpinan dalam berbagai bidang kerja.
Maka  dengan  demikian  jalannya  organisasi  membutuhkan  koordinasi,  karena koordinasi  merupakan  sebagai  proses  pengintegrasian  (penyatuan)  tujuan  dan  kegiatan organisasi  pada  satuan  yang  terpisah  dalam  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan organisasi  yang  efisien.  Dengan  koordinasi  dapat  menciptakan  keharmonisan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan untuk mencapai tujuan.
Koordinasi  sebagaimana  lazimnya  yang  terjadi  di  lingkungan  organisasi merupakan  salah  satu  masalah  yang  terpenting.  Proses  penyusunan  rencana pembangunan memerlukan adanya koordinasi yang cukup intensif. Hal ini dimaksudkan untuk  menghindari  terjadinya  inkonsistensi  antara  perencana  dan  pelaksanaan  serta unsur-unsur  lainnya  yang  terlibat  dalam  pengambilan  kebijakan.  Efektivitas  kerja organisasi  merupakan  tingkat  ketercapaian  terhadap  tujuan  organisasi  yang  telah ditetapkan  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi.  Dalam  mewujudkan  efektivitas  kerja
organisasi  diperlukan  adanya  kesepahaman  dan  kesepakatan  antar  unit  kerja  dalam organisasi.  Oleh karena itu  sinkronisasi  dan sinergitas antar unit kerja harus dilakukan secara  kontinyu  melalui  koordinasi,  sehingga  efektivitas  kerja  organisasi  sebagai pelaksanaan  efektivitas  kerja  dapat  diwujudkan,  sesuai  dengan  pembagian  beban  kerja yang  disebarkan  melalui  unit-unit  kerja  yang  terbentuk  dalam  organisasi,  yang  pada gilirannya hendaknya mampu meningkatkan kualitas organisasi secara keseluruhan.
Pencapaian  target  dan  sasaran  organisasi  ditentukan  oleh  kemampuan  kerja  dari seluruh  komponen  yang  terlibat  di  dalam  organisasi  terutama  sumber  daya  manusia yang menjadi fokus utama tercapainya target dan sasaran tersebut .
Koordinasi  sebagaimana  umumnya  yang  terjadi  di  lingkungan  lembaga kemasyarakat  kelurahan  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  terpenting  karena koordinasi  dirasakan  mudah  untuk  diucapkan  dan  sulit  untuk  dilaksanakan  dalam implementasi  keseharian.  Sehingga  proses  penyusunan  rencana  kerja  sangatlah memerlukan  adanya  suatu  koordinasi  yang  intensif.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk menghindari terjadinya inkonsistensi dan tumpang tindih antara para pelaku dalam suatu organisasi dan unsur-unsur lainnya yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Perjalanan  organisasi,  antar  unit  kerja  pelaksanaan  koordinasi  yang  dilakukan merupakan  upaya  dalam  menyelaraskan  perbedaan  yang  terjadi,  kolektivitas,  dalam pelaksanaan  tugas  organisasi  dapat  dilakukan  secara  efektif.  Keselarasan  antar  bagian kerja dalam organisasi, akan berimplikasi pada pencapaian efektivitas kerja, dalam hal sinergitas dan sinkronisasi tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Pentingnya  koordinasi  pada  pimpinan  dengan  pendelegasian  wewenang  dan pembagian  pekerjaan  kepada  para  bawahannya,  maka  setiap  individu  bawahan  akan mengerjakan  pekerjaannya sesuai  wewenang  yang  diterimanya.  Setiap  bawahan mengerjakan  hanya  sebagian  dari  pekerjaan  yang  dibebankan  organisasi,  karena  itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan dan diarahkan untuk tercapainya  tujuan.  Karena  tanpa  mengkoordinasikan  tugas  dan  pekerjaan  dari  setiap individu pegawai, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.
Berdasarkan  pengamatan  yang  penulis  lakukan  pada  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pasir Impun dalam pelaksanaan tugas pokoknya ternyata masih menghadapi  berbagai  permasalahan, baik  bersifat  internal  maupun  yang bersifat eksternal sehingga kinerja organisasi masil belum efektif.
Permasalahan  internal  dan  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kerja  pada  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Pasir  Impu  yaitu  meliputi  pelaksanaan tugas yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran organisasi  yang  diharapkan  belum  sesuai  dengan  visi  yang  ditetapkan  sebelumnya. Adapun permasalahan tersebut meliputi:
1. Kurangnya  koordinasi  antar  individu  sehingga  terjadi  pembagian  pekerjaan  dan pendistribusian pekerjaan yang kurang sesuai dengan struktur dan fungsi masing- masing.
2. Antara  individu  pengurus  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  terkadang  saling mengandalkan.
3. Masih adanya pengurus  yang tidak menghadiri rapat apabila diundang atau tidak mengindahkan undangan undangan rapat.
4. Penerapan koordinasi horizontal belum sepenuhnya baik,
Berdasarkan indikator-indikator masalah tersebut di atas diduga, disebabkan oleh faktor  koordinasi  yang  belum  berjalan  secara  optimal,  koordinasi  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  di Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Pasir  Impun.  Hambatan  ini harus  diatasi  oleh  pihak  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dengan  cara menerapkan  koordinasi  yang  baik  antar  bagian  yang  ada.  Hal  tersebut  akan menumbuhkan  kesadaran  bagi  pengurus  untuk  melaksakan  pekerjaan  sesuai  dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  dengan  berbagai  langkah, kebijakan serta kondisi obyektif maka kajian pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  Kelurahan  Pasir  Impun  menjadi  sangat  penting  dan  perlu  dilakukan  terutama berkaitan  dengan  efektivitas  kerja,  karena  dengan  belum  optimalnya  koordinasi  antar pengurus maupun bagian. Hal ini mengingat keberadaan suatu organisasi yang dibangun memerlukan  manusia  dengan  kinerja  baik,  sementara  manusia  sebagai  pelaksana memerlukan organisasi dan manajemen sebagai wadah operasionalisasi yang memadai. Dengan  demikian  diharapkan  dengan  hal  tersebut  tujuan  dan  sasaran  organisasi  dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Organisasi  merupakan  satu  kesatuan  manajemen  yang  memiliki  tujuan  dan mekanisme  kerja  yang  seharusnya  dipedomani  oleh  seluruh  unit  kerja  di  dalamnya. Dalam  hal  pemahaman  organisasi,  menurut  (Barnard  dalam  Ndraha,  2001,  p.  53) mendefiniskan bahwa organisasi adalah “ As system of consciously coordinated activity or forces of two or more person something intangible and impersonal, lagely a matter of  relationship, artinya  organisasi  adalah  suatu  sistem  kerjasama  yang  terkoordinasi secara  sadar  dan  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  sesuatu  yang  tak  berwujud  dan bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan”. Sedangkan Mooney dalam  (Sutarto,  2002, p.  23) bahwa  ” Organization  is  form of  every human association for  the  attainment  of  common  purpose, artinya  organisasi  adalah  setiap  perikatan manusia  untuk  mencapai  tujuan  bersama”.  Dari  dua  pengertian  tersebut,  memberikan gambaran bahwa dalam  suatu  organisasi,  terdapat  ikatan formal antar anggota-anggota yang melakukan kerjasama, di dalamnya akan terdapat pemimpin dan bawahan, dimana hal ini juga menjelaskan bahwa dalam suatu proses kerjasama akan terdapat pihak-pihak yang  bertindak  sebagai  penggerak  yaitu  pemimpin  dan  yang  akan  digerakkan  yaitu bawahan.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  (Siagian,  2001,  p.  102)  bahwa  “ketidakmampuan menjalankan  fungsi  koordinasi  akan  mengakibatkan  lambat  atau  cepat  matinya organisasi”.
Koordinasi  menurut  (Handoko,  2003,  p.  195)  menyatakan,  bahwa  “suatu  proses pengintegrasian  tujuan-tujuan  dan  kegiatan-kegiatan  pada  satuan-satuan  yang  terpisah (departemen  atau  bidang-bidang  fungsional)  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan organisasi  secara  efisien”.  Selanjutnya  (Handoko,  2003,  p.  196)  mengemukakan “kebutuhan  akan  koordinasi  tergantung  pada  sifat  dan  kebutuhan  komunikasi  dalam pelaksanaan  tugas  dan  derajat  saling  ketergantungan  bermacam-macam  satuan pelaksananya”.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  Handayadiningrat  (2002:88)  menyatakan, “bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan”.
Dari  pernyataan  di  atas  penulis  mengambil  kesimpulan,  bahwa  koordinasi merupakan  aspek  yang  dapat  mencegah  terjadinya  percekcokan,  duplikasi  pekerjaan atau kekosongan kerja dari suatu pekerjaan yang saling berhubungan dan disatupadukan serta  diselaraskan  dengan  orang-orang  dari  satuan-satuan  kerja  yang  terikat  dalam kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian suatu tujuan.
Menurut  beberapa  pendapat  di  atas  penulis  menyimpulkan,  bahwa  koordinasi merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat  mewujudkan  tujuan  bersama  atau berkelompok dari citi-cita organisasi yang dilakukan secara sadar.
Organisasi  telah  menjadi  bagian  hidup  setiap  manusia  dalam  mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan hidupnya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sutarto, 2002, p. 40) mendefinisikan organisasi yaitu “ Organisasi adalah system saling pengaruh antara orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan ”.
Menurut  (Nawawi,  2005,  p.  8)  bahwa  “organisasi  adalah  wadah  berhimpun sejumlah  manusia  karena  memiliki  kepentingan  yang  sama  dimana  terdapat  proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama”.
Dari pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan, bahwa organisasi dan koordinasi tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses  organisasi,  hal  ini  karena  organisasi  merupakan kesatuan  sosial  atau  kelompok  orang  untuk  bekerjasama  mencapai  satu  tujuan  pada kurun  waktu  yang  telah  ditentukan,  selanjutnya  koordinasi  merupakan  konsep  yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama yang menghasilkan efisiensi dalam organisasi.
Menurut  Stoner  dan  Freeman  dalam  (Nitisemito,  2002,  p.  14),  bahwa  :” Without coordination  individual  and  department    would  lose  sight  of  their  roles  within  the organization ”  diakui  bahwa  tanpa  koordinasi,  invidu  atau  bagian  akan  kehilangan pedoman  atau  pegangan  kerja  tentang  peranan  apa  yang  harus  dilaksanakan  dalam organisasi,  sehubungan  dengan  itu  diperlukan  adanya  elemen  koordinasi  perencanaan, koordinasi  pengorganisasian,  koordinasi  penggerakkan  dan  koordinasi  pengendalian sebagai  dasar  dari  keseluruhan  organisasi  yang  diharapkan  dapat  memaksimalkan sumber daya guna pencapaian tujuan organisasi”.
Implementasi  kebijakan  yang diemban oleh  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pasir Impun sebagai unit organisasi pemberdayaan masyarakat yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  Koordinasi  perencanaan,  koordinasi  pengorganisasian, koordinasi penggerakkan dan koordinasi pengendalian , karena elemen koordinasi yang
disampaikan  tersebut  dijadikan  sebagai  parameter  dalam  memahami  pelaksanaan koordinasi.
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Edwards  dalam  (Widodo,  2010,  p.  97)  yang  menyatakan  bahwa implementasi kebijakan “ is  the  stage  of  policy-making  between  the  establishment  of  a policy and the consequencies of the policy for the people whom it effects”. Pandangan tersebut  mengandung  makna  bahwa  implementasi  kebijakan  sesungguhnya  merupakan bagian  dari  keuntungan  pengambilan  keputusan  diantara  kebijakan  yang  sudah  dibuat dan konsekuensinya terhadap masyarakat yang terkena dampak.
Efektivitas  kerja  adalah  pengukuran  dalam  arti  bahwa  sejauhmana  organisasi melaksanakan tugas atau mencapai tugas semua sasarannya di lihat dari jumlah kualitas dari jasa yang telah dihasilkan berdasarkan hasil yang telah ditentukan. Efektivitas kerja merupakan  pengukuran  kegiatan  yang  ditentukan  oleh  manusia  untuk  dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kualitas dari jasa yang dihasilkan sehingga dapat mencapai sasaran yang ditentukan sebelumnya.
Efektivitas kerja menurut (Siagian, 2001, p. 151) adalah “penyelesaian pekerjaan tepat  pada  waktunya  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  artinya  apakah  pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung bilamana tugas tersebut diselesaikan dan tidak terutama cara melaksanakannya dan berapa biaya diselesaikan untuk itu”.
Berdasarkan  pengertian  efektivitas  kerja  di  atas,  menunjukkan  bahwa penyelesaian  pekerjaan  tepat  pada  waktunya  merupakan  hal  yang  terpenting,  sebab walau bagaimanapun tujuan suatu organisasi tidak akan tercapai apabila tidak ditunjang oleh  pelaksanaan  pekerjaan  yang  efektif.  Untuk  memperjelas  pengertian  efektivitas kerja  diperlukan  beberapa  indikator  dari  efektivitas  kerja.  (Siagian,  2001,  p.  151) “mengatakan adanya ukuran dari efektivitas kerja pegawai yaitu: Standar Waktu, Hasil Kerja dan Biaya”.
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  (Steers,  2001,  p.  172)  bahwa  “efektivitas  kerja dapat di lihat tiga aspek utama yaitu :
1. Ketepatan kualitas, bahwa hasil pekerjaan benar-benar berkualitas atau mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga organisasi mempunyai penghargaan dan kemajuan.
2. Ketepatan kuantitas, artinya pengukuran ini didasari peraturan atau prosedur untuk menentukan beberapa nilai atau atribut dalam angka secara konsisten.
3. Ketepatan  waktu,  artinya  pemberian  pelayanan  yang  diberikan  oleh  organisasi kepada  masyarakat  oleh  karena  itu  kesadaran  tentang  ketepatan  waktu  merupakan hal  yang  sungguh-sungguh  penting  untuk  terus  menerus  ditanamkan  dalam  jiwa para anggota organisasi”.
Pendapat  tersebut  menjelaskan,  bahwa  kinerja  organisasi  adalah  efektivitas organisasi  secara  menyeluruh  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  telah  ditetapkan  dari setiap  kelompok  melalui  usaha-usaha  yang  sistemik  dan  meningkatkan  kemampuan
organisasi  secara  terus  menerus  untuk  mencapai  kebutuhannya  secara  efektif  dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan waktu.
Hal ini sependapat dengan (Syafrudin, 2003, p. 121) bahwa koordinasi memegang peranan  penting  dalam  meningkatkan  efektivitas  kerja  yaitu  melalui  kesempatan  yang diberikan  oleh  pemimpin  kepada  para  pegawai  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan  kemampuan  serta  keterampilannya  merupakan  unsur  yang  membentuk kinerja ( performance ) pegawai yang pada akhirnya dapat menunjukkan efektivitas kerja di dalam organisasi. Selanjutnya dinyatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan  seberapa  jauh  kualitas,  kuantitas  dan  waktu  yang  telah  dicapai  oleh manajemen yang telah ditentukan terlebih dahulu.
Menurut  (Widodo,  2010,  p.  105)  bahwa  “implementasi  kebijakan  berpengaruh terhadap  efektivitas  kerja  pegawai  yaitu  melalui  implementasi  kebijakan  yang  efektif melalui  sumber-sumber  yang  dapat  merupakan  faktor  penting  dalam  melaksanakan kebijakan  tersebut  meliputi  staf  yang  memadai  serta  keahlian  yang  baik  untuk melaksanakan  tugas-tugas  mereka,  wewenang  dan  fasilitas  yang  diperlukan  untuk menterjemahkan  asal-usul  diatas  guna  melaksanakan  pelayanan  sehingga  dapat menunjukkan efektivitas kerja”.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1).  Untuk  mengetahui  pelaksanaan  koordinasi pada  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Pasir  Impun.  (2).  Untuk mengetahui  implementasi  kebijakan  pada  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM) Kelurahan Pasir Impun. (3). Untuk mengetahui efektivitas kerja pegawai pada Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Pasir  Impun.  (4).  Untuk  mengetahui pengaruh  koordinasi  dan  mplementasi  kebijakan  terhadap  efektivitas  kerja  pegawai pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pasir Impun.

## MetodePenelitian
Jika  dilihat  dari  tujuan  penelitian  dimana  penulis  ingin  memperoleh  kejelasan tentang  pengaruh  koordinasi  dan  implementasi  kebijakan  terhadap  efektivitas  kerja, maka  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  dan  verifikatif.  Penelitian deskriptif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  deskripsi  mengenai pengaruh  koordinasi dan implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja. Sedangkan penelitian  verifikatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menguji kebenaran  hipotesis  yang  ditetapkan  melalui  pengumpulan  data  di  lapangan,  dimana dalam  penelitian  ini  akan  diuji  mengenai  pengaruh  koordinasi  dan  implementasi kebijakan  terhadap  efektivitas  kerja.  Mengingat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan verifikatif maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif survey.

## Hasil dan Pembahasan
Pada struktur dari variabel X ke Y diuji berapa besar pengaruh variabel koordinasi dan  implementasi  kebijakan  terhadap  variabel  efektivitas  kerja.  Metode  analisis  yang digunakan adalah Path Analysis . Adapun hasil Path Analysis dijelaskan sebagai berikut:

## Tabel 1

## Koefisien Determinasi
Model Summary Adjusted Std Error of Model R R Square R Square the Estimate 1 .727 a .528 .5210 301.362 a. Predictor (Constant): Implementasi Kebijakan,
Koordinasi
Sumber: Data diolah,
Tabel  di  atas menunjukkan nilai  koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0.528  berarti bahwa 52,8% variabel efekrivitas kerja dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam hal ini  koordinasi  dan  implementasi  kebijakan,  yang  juga  dapat  diartikan  bahwa  terdapat pengaruh  koordinasi  dan  implementasi  kebijakan  terhadap  efektivitas  kerja  sebesar koefisien determinasi 52,8% ini juga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel di luar model yaitu sebesar  y  = 1 – R 2 = 1-0.528 = 0.472 ( error ). Besarnya koefisien jalur untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

## Tabel 2
Nilai-nilai Standardized Coefficients untuk Koefisien Jalur
Coefficients a Unstandardized Sstandardized Coefficients Coefficients Model B Std Error Beta t Sig 1            (Constant) -4,062 3,935 -1.032 .307 Koordinasi .285 .046 .619 6.237 .000 Implementasi Kebijakan .136 .058 .233 2.350 .023
a. Dependen Variabel : Efektivitas Kerja

## Sumber: Data diolah
Tabel tersebut menjelaskan nilai standaridized cofficients atau koefisien jalur dari variabel  koordinasi  dan  implementasi  kebijakan  terhadap  variabel  efektivitas  kerja, yaitu koefisien jalur dari X ke Y = 0.528
Hasil  pengolahan  data  dapat  dibuat  dalam  bentuk  diagram  jalur  dan  persamaan struktural  dengan  menyertakan  koefisien  estimasi  hasil  pengolahan  data,  maka persamaan strukturalnya adalah:
Y =   0.619X 1 + 0.233X 2 +  dimana:
X 1 =  Koordinasi
X 2 =  Implementasi kebijakan Y =  Efektivitas Kerja
 =  Epsilon
Mengacu  pada  tabel  koefisien  korelasi  multipel  untuk  struktur  yang  diuji menunjukkan nilai koefisien determinasi multipel dan seluruh variabel bebas yang diuji adalah sebesar R 2 = 52,8%. Nilai determinasi multipel ini merupakan kuadrat dari nilai koefisien  korelasi  multipel  R  =  0.528.  Nilai  R 2 ini  menunjukkan  bahwa  derajat hubungan  koordinasi  dan  implementasi  kebijakan  kuat  jika  dibandingkan  dengan variabel lain yang tidak diteliti.
Berdasarkan nilai-nilai koefisien jalur tersebut, selanjutnya dapat dihitung bahwa besarnya pengaruh dari variabel X ke Y adalah 0.528 yang merupakan kuadrat dari nilai koefisien  R  =  0.727,  sedangkan  besarnya  pengaruh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti adalah sebesar 0.472.
Besarnya nilai hubungan dan pengaruh dari variabel koordinasi dan implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a. Pengaruh  Koordinasi  dan  Implementasi  kebijakan  (X)  terhadap Efektivitas Kerja  (Y)
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  kontribusi  pengaruh,  menunjukkan  bahwa variabel koordinasi dan implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas kerja  adalah  sebesar  0.528  atau  52,8%.  Koordinasi  dan  Implementasi  kebijakan yang berpengaruh cukup kuat terhadap efektivitas kerja.
b. Pengaruh Variabel lain (  ) terhadap Efektivitas Kerja (Y)
Koordinasi  dan  Implementasi  kebijakan  berpengaruh  cukup  kuat  sebesar 52,8% terhadap efektivitas kerja selebihnya yaitu sebesar 47,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Sub Struktur X 1 dan X 2 ke Y Pada  sub  struktur  ini  diuji  berapa  besar  pengaruh  koordinasi  (X 1 ),  implementasi kebijakan (X 2 ), terhadap efektivitas kerja (Y) pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pasir Impun.  Metode  analisis yang digunakan adalah Path Analysis . Adapun hasil Path Analysis dijelaskan pada tabel diatas.
Tabel di atas menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0.52,8 hal ini berarti  bahwa  52,8%  variabel  efektivitas  kerja  dapat  diterangkan  oleh  variabel  bebas dalam  hal  ini  koordinasi  (X 1 ),  implementasi  kebijakan  (X 2 )    yang  juga  dapat  diartikan bahwa terdapat pengaruh bersama-sama antara koordinasi (X 1 ),  implementasi kebijakan (X 2 )  terhadap  efektivtas  kerja  sebesar  koefisien  determinasi  sbesar  0.528  atau  ini  juga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel di luar model yaitu sebesar 1 – 0,528 =  0.472  ( error ).  Besarnya  nilai  koefisien  jalur  dari  masing-masing  variabel  terikat adalah sebagai berikut:
Tabel 2 di atas menjelaskan nilai standaridized cofficients atau koefisien jalur dari masing-masing aspek dengan penjelasan sebagai berikut:
(1) Koefisien  pertama  =0.619,  maknanya  adalah  bahwa  koordinasi  (X 1 )  berpengaruh terhadap efektivitas kerja.
(2) Koefisien  kedua  =  0.233,  maknanya  adalah  implementasi  kebijakan  (X 2 ) berpengaruh terhadap efektivitas kerja.
Hasil  pengolahan  data  dapat  dibuat  dalam  bentuk  diagram  jalur  dan  persamaan struktural  dengan  menyertakan  koefisien  estimasi  hasil  pengolahan  data,  maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut:
Y = 0.619X 1 + 0.233X 2 +  dimana: X 1 =  Koordinasi X 2 =  Implementasi kebijakan Y
=  Efektivitas kerja  =  Epsilon
Mengacu  pada  tabel  koefisien  korelasi  multipel  untuk  struktur  yang  diuji,  nilai koefisien determinasi multipel dan seluruh variabel bebas yang diuji adalah sebesar R 2 = 52,8%, nilai determinasi multipel ini merupakan kuadrat dari nilai koefisien korelasi multipel R = 0.528. Nilai R 2 ini menunjukkan bahwa derajat hubungan koordinasi (X 1 ), implementasi  kebijakan  (X 2 ),  cukup  kuat  jika  dibandingkan  dengan  variabel  lain  yang tidak diteliti.
Berdasarkan  nilai-nilai  koefisien  jalur  tersebut  dapat  dihitung  bahwa  besarnya pengaruh X 1 ke Y adalah sebesar 0,429, pengaruh X 2 ke Y adalah sebesar 0,097, dengan besarnya  pengaruh  variabel  lain  adalah  sebesar  0.472,  untuk  lebih  jelasnya  besar pengaruh dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:
Koordinasi (X1) Efektivitas Kerja (Y) error 1 Implementasi Kebijakan (X2) 0.62 0.23 0.47 0.31 Gambar 1 Besarnya Pengaruh Parsial Variabel X 1 dan X 2, ke Y
Perhitungan yang menghasilkan besarnya nilai-nilai  pengaruh tersebut  dijelaskan sebagai berikut:
Pengaruh X 1 terhadap Y
Unsur-unsur untuk  menghitung besarnya nilai  koefisien pengaruh X 1 terhadap  Y adalah sebagai berikut:
a. Pengaruh langsung
Y  X 1 → Y =  YX1 .  YX1 = (0.62) (0.62) = 0.384
b. Pengaruh tidak langsung
Y  X 1  X 2 → Y =  YX1 .r x1x2 .  YX2 = (0.62) (0.31) (0.23) = 0.044
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung persyaratan X 1 terhadap Y adalah:
(Y  X 1 → Y) + (Y  X 1  X 2 → Y)
= 0.384 + 0.044 = 0.429 Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut:
• Pengaruh X 1 terhadap Y = 38,4 %
• Pengaruh X 1 terhadap Y melalui X 2 = 4,4%
Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung  persyaratan X 1 terhadap  Y adalah 42,9%.  Hasil  uji  statistik  memperlihatkan  bahwa  pengaruh  X 1 terhadap  Y  adalah sebesar 42,9%. Hal ini mengandung arti bahwa secara empiris variabel koordinasi telah memberikan pengaruh berarti terhadap efektivitas kerja pengurus LPM Kelurahan Pasir Impun.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  kepada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rahayoe  (2007)  dan  Arif  Budiyanto  (2003)  yang  menunjukkan  bahwa  koordinasi membawa  “pengaruh  terhadap  jalannya  pelaksanaan  dari  Efektivitas  Kerja”.  Serta mendukung  pula  kepada  pendapat  Syafrudin  (2003)  “bahwa  koordinasi  memegang peranan  penting  dalam  meningkatkan  efektivitas  kerja  yaitu  melalui  kesempatan  yang diberikan  oleh  pemimpin  kepada  para  pegawai  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan  kemampuan  serta  keterampilannya  merupakan  unsur  yang  membentuk kinerja ( performance ) yang pada akhirnya dapat menunjukkan efektivitas kerja di dalam organisasi”.

## Pengaruh X
2 terhadap Y
Unsur-unsur  untuk  menghitung besarnya nilai  koefisien pengaruh X 2 terhadap  Y adalah sebagai berikut:
a. Pengaruh langsung
Y  X 2 → Y =  YX2 .  YX2 = (0.23) (0.23) = 0.053
b. Pengaruh tidak langsung
Y  X 1  X 2 → Y =  YX1 .r x1x2 .  YX2 = (0.23) (0.31) (0.62) = 0.044
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung persyaratan X 2 terhadap Y adalah:
(Y  X 2 → Y) + (Y  X 1  X 2 → Y) = 0.053 + 0.044 = 0.097 Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut:
• Pengaruh X 2 terhadap Y = 5,3%
• Pengaruh X 2 terhadap Y melalui X 1 = 4,4 %
Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung persyaratan X 2 terhadap  Y adalah 9,7%.  Hasil  pengolahan  data  menunjukkan  bahwa  impelemtasi  kebijakan  berpengaruh terhadap  efektivitas  kerja.  Hasil  uji  statistik  memperlihatkan  bahwa  pengaruh impelementasi  kebijakan  terhadap  efektivitas  kerja  adalah  sebesar  9,7%.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  secara  empiris  implementasi  kebijakan  telah  memberikan pengaruh yang berarti terhadap efektivitas kerja pengurus LPM Kelurahan Pasir Impun.
Hasil penelitian ini senada dengan pendapat Widodo (2010) bahwa implementasi kebijakan  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kerja  yaitu  dengan  implementasi  kebijakan yang  efektif  melalui  sumber-sumber  dapat  merupakan  faktor  penting  dalam melaksanakan kebijakan  tersebut  meliputi  staf yang memadai  serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan  asal-usul  diatas  guna  melaksanakan  pelayanan  sehingga  dapat menunjukkan efektivitas kerja.

## Kesimpulan
Berdasarkan  proses  dalam  penelitian  ini,  dapat  diketahui  dengan  melalui pengujian  analisis  kuantitatif  (statistik)  dengan  teknik  analisis  jalur  dapat  dinyatakan bahwa secara simultan dan parsial berdasarkan pengujian hipotesis penelitian mengenai pengaruh  koordinasi  dan  implementasi  kebijakan  terhadap  efektivitas  kerja  teruji  dan valid.  Koordinasi  yang  dilaksanakan  di  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM) Kelurahan  Pasir  Impun  adalah  tinggi.  Implementasi  kebijakan  belum  sepenuhnya dilaksanakan atau dengan kata lain implementasi kebijakan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Pasir  Impun  adalah  sedang.  Efektivitas  kerja  yang dihasilkan  di  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Pasir  Impun adalah  sedang.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  koordinasi  dan  implementasi kebijakan  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kerja  pengurus  pada  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pasir Impun.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Solihin  Wahab  (2005) Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
_________ (2008) Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Rineka Cipta.
Alex Nitisemito (2002) Sumber daya Manusia , Jakarta: Grasindo
AR  Mustopadidjaja  (2002). Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik,  Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja . Lembaga Administrasi Negara.
Ateng  Syafrudin  (2003) Pengaturan  Koordinasi  Pemerintahan  di  Daera h.  Bandung:
Bumi Aksara.
Dunn,  William  N.  (2001) Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  (Edisi  Bahasa Indonesia). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hadari  Nawawi  (2005) Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Untuk  Bisnis  Yang Kompetitif , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Husein  Umar  (2003) Riset  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Organisasi ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Joko Widodo (2010) Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi . Surabaya: Bayu Media.
Lembaga  Administrasi  Negara  RI.  (2002) Sistem  Administrasi  Negara  Republik Indonesia .  Jakarta: CV. Haji Masangung.
M.  Irfan  Islamy  (2002) Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta: Bumi Aksara.
Mar’at (2003) Pimpinan dan Kepemimpinan , Jakarta: Ghalia Indonesia
Nur  Indriantoro,  Bambang  Supomo  (2002) Metodologi  Penelitian  Bisnis,  Untuk Akuntansi & Manajemen , Yogyakarta BPFE.
R  Nugroho  Dwijowijoto  (2003) Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi . Jakarta: PT. Gramedia.
Sarwoto (2003) Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen , Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Soewarno  Handayaningrat  (2002)  P engantar Studi Ilmu Administrasi  dan Manajemen , Jakarta: CV Haji Masagung,
Sondang  P  siagian  (2001) Kerangka  Dasar  Ilmu  Administrasi .  Jakarta:    PT.  Rineka Cipta.
Steers,  R.  (2001). Efektivitas  Organisasi.  Terjemahan  Magdalena  Jamin.  Erlangga.

## Jakarta
Stoner,  A.F.  James  (2001) Manajemen.  Alihbahasa  oleh  Moh  Masud  Edisi  Ketiga , Jakarta: Erlangga
Sugiyono (2008) Metode Penelitian Bisnis , Bandung:  Alfabeta.
_______,  (2011) Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung: Alfabeta.
Suwatno & Donni Juni Priansa (2011) Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis , Bandung: Alfabeta.
T. Hani Handoko, (2004) Strategi Organisasi, Jogjakarta: Amara Books.
Taliziduhu Ndrha, (2001) Teori Budaya Organisasi , Jakarta: Rineka Cipta.
Tatang  M.  Amirin.  (2000) Menyusun  Rencana  Penelitian .  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Perasada.
Veithzal Rivai (2009) Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik . Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.