## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES HYBRID MEDIASI-ARBITRASE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999

## Muhammad Hanif Asror
Universitas Sebelas Maret Email: mhanifasror@student.uns.ac.id

## Fatma Ulfatun Najicha
Universitas Sebelas Maret Email: fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

## Abstract
Settlement of land disputes which are private can be conducted through the process of a lawsuit to  the  court  based  on  the  provisions  in  HIR  /  RBg.  Dispute  resolution  systems  in  a  formalistic court, resulting in the length of time of completion so that the costs are not measurable, and the products of the disputes resolution in the form of judicial decisions is “lose - win”. This is the reason the preferred usage of dispute resolution outside the court. Through the use of normative legal  research  and  using  the  data  analysis  methods  in  qualitative  and  descriptive  analysis, obtained the results that settlement of land disputes which is private may be conducted outside the  courts  through  the  cross  process  or  “mediation-arbitration”.  The  Memorandum  of Understanding  that  was  prepared  by  the  mediator  in  the  process  of  “mediation-arbitration” specifically created based on the agreement of the parties, will be binding on the parties to the arbitration process, which will produce an arbitration decision that is final and binding. So that “mediation-arbitration”  can  become  a  dispute  settlement  that  fulfills  the  principle  of  legal certainty, the principle of expediency and fairness.
Key words: land disputes, Mediation-Arbitration, Cross Process, Hybrid.

## Abstrak
Penyelesaian Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan oleh pengadilan, dilakukan melalui proses  gugatan  berdasarkan  ketentuan  HIR/RBg.  Sistem  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan yang  formalistik,  dan  adanya  berbagai  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh,  mengakibatkan lamanya  waktu  penyelesaian  sehingga  biaya  tidak  terukur,  dan  produk  penyelesaian  sengketa berupa Putusan Pengadilan yang bersifat “kalah – menang”, menjadi alasan penggunaan pilihan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Melalui  penelitian  hukum  normatif  dan mempergunakan  metode  analisis  data  secara  kualitatif  dan  deskriptif  analisis,  diperoleh  hasil bahwa  sengketa  pertanahan  yang  bersifat  keperdataan  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan melalui proses silang atau “mediasi-arbitrase”. Nota kesepakatan yang dipersiapkan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
oleh  mediator  dalam  proses  “mediasi-arbitrase”  secara  khusus  dibuat  berdasarkan  kesepakatan para pihak, akan
mengikat para pihak pada proses arbitrase, yang akan menghasilkan putusan arbitrase yang final dan  mengikat.  Sehingga  “mediasi-arbitrase”  dapat  menjadi  sarana  penyelesaian  sengketa  yang memenuhi  asas  kepastian  hukum,  asas  kemanfaatan  dan  asas  keadilan.  Kelemahan  daripada mediasi  disempurnakan  oleh  arbitrase  yang  bersifat  final  dan  mengikat  dalam  satu  proses penyelesaian.
Kata kunci: Sengketa Tanah, Mediasi-Arbitrase, Proses Silang, Hybrid.

## A. PENDAHULUAN
Peningkatan   kebutuhan   manusia   seperti   ruang   dan   tanah   tersebut, menyebabkan nilai    dan    harga    tanah    semakin    terbatas    atau    semakin    sempit.  Fenomena  seperti  ini menyebabkan  konflik  dan  sengketa  tanah  semakin  banyak,  baik  dalam  hal  penguasaannya maupun dalam hal pemanfaatannya. Untuk menyelesaikan  sengketa  dan  kasus-kasus  yang berkaitan    dengan  tanah,    pada    umumnya    dilakukan    melalui    lembaga  peradilan    formal yang    telah  ada,    baik    dalam    kasus-kasus    pidana,    sengketa    perdata    maupun    sengketa tata  usaha  negara.  Secara  umum  lembaga  peradilan  telah  berusaha  menyelesaikan  banyak sengketa pertanahan yang diajukan kepada lembaga tersebut, namun terkadang lembaga itu tidak    mampu    untuk    melakukan    penyelesaian    sengketa  yang    terjadi    secara    tuntas termasuk    dalam    memberikan    rasa    keadilan    kepada  semua  pihak  yang  terkait.  Hal-hal yang    selalu    menjadi     masalah    adalah    seringnya    terjadi penyimpangan  dalam penerapan    hukum,    seperti    salah    eksekusi    atas    obyek  sengketa    karena    adanya kekeliruan    dalam    pengajuan    obyek    sengketa.    Dan  bahkan    putusan    hakim    tersebut sudah  bersifat final, namun  pada kenyataannya tidak  dapat  dilakukan  eksekusi,  sebagai akibat  amar  putusan  yang  disebutkan tidak jelas perintahnya ataupun karena pihak-pihak yang  telah  dinyatakan  kalah  oleh    pengadilan    ternyata    tidak    bersedia    memenuhi    amar putusan    yang    telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (Situmorang,  2017).  Fenomena- fenomena  tersebut  dapat menimbulkan  rasa  keraguan  bagi masyarakat  pencari  keadilan yang    berakibat    pada    menurunnya    kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  peradilan formal  sehingga  timbul  pemikiran  untuk  mencari    alternatif    lain    dalam    upaya penyelesaian  sengketa  tanpa  melalui pengadilan  yang  dikenal  dengan  istilah  Alternative

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Dispute    Resolution    (ADR)  dimana    didalamnya    terdapat    beberapa    pilihan    metode penyelesaian    sengketa  diluar  peradilan  seperti  mediasi,  konsiliasi,  negosiasi  dan  arbitrase. Fenomena konflik dan sengketa tanah ini telah dan sedang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.  Hal  ini  tercermin  dari  jumlah  perkara  perdata  yang  diterima  oleh  Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 berjumlah 4.144 perkara, jumlah ini naik 6,26 % dari penerimaan  perkara  tahun  2019  yang  berjumlah  3.900  perkara.  Dari  4.144  perkara  perdata yang  diterima  tersebut,  jumlah  terbesar  (1824  perkara  atau  44,26  %)  merupakan  perkara berkaitan  dengan  sengketa  tanah  (Anung  et  al.,  2021).  Tanah-tanah  yang  sedang  menjadi objek  sengketa  ini  pada  gilirannya  tidak  dapat  dioptimalkan  penggunaannya,  dan  tidak memberi  manfaat  secara  ekonomi  baik  bagi  pemegang  haknya  maupun  bagi  masyarakat pada  umumnya  sehingga  tanah  objek  sengketa  tidak  dapat  memenuhi  fungsi  sosialnya. Untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  konflik  dan  sengketa  tanah,  yang  bersifat  perdata, penyelesaian oleh pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan HIR/RBG, dan penyelesaian secara di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR).  Penyelesaian  sengketa  tanah  menggunakan mekanisme  ADR  dilakukan  berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,jo  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  berbagai  ketentuan  hukum  lainnya  seperti  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang  telah  diganti  oleh  PERMA  No.  1  Tahun  2016  tentang  Tentang  Prosedur  Mediasi (Entriani, 2017). Di Pengadilan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan  yang telah diganti oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

## B. METODE
Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan  ini  merupakan  penelitian  yang mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sarjana.  Didasari  oleh  pendapat  ahli  hukum  Peter  Machmud,  hal-hal  yang  dikaji  dalam penelitian  hukum  normatif  meliputi  beberapa  hal  seperti  asas-asas  hukum,  sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## C. PEMBAHASAN
1. Penyelesaian sengketa dalam Mediasi-Arbitrase
UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelasaian Sengketa secara teoretik  telah  meletakkan  dasar  bagi  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dan diperkuat oleh UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 38 ayat (1) dan (2) telah  memberikan  landasan  hukum  bagi  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan mekanisme  Arbitrase  dan  ADR.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  secara  ADR  antara lain  adalah  Mediasi.Penerapan  Mediasi  pada  penyelesaian  sengketa  pertanahan,  telah memperoleh legal standing sejak terbitnya Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 tentang Badan  Pertanahan  Nasional  yang  di  dalam  susunan  organisasinya  dibentuk  Deputi Bidang Pengkajian dan  Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan  yang mempunyai tugas dan fungsinya antara lain dalam “perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan  penanganan  sengketa  dan  konflik  pertanahan”  dan  dalam  “pelaksanaan  alternatif penyelesaian  masalah,  sengketa  dan  konflik  pertanahan  melalui  bentuk  mediasi,  dan fasilitas  lainnya”  (Pasal  23  huruf  a  dan  e).  Dasar  hukum  penggunaan  mediasi  dalam penyelesaian  konflik  -  sengketa  pertanahan  oleh  BPN  yaitu  Keputusan  BPN  RI  No.34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Kepala  BPN  RI  No.3  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan,  kini  telah  diganti  oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Berdasarkan  peraturan  menteri  tersebut,  pejabat  pada  Direktorat  Jenderal  yang mempunyai  tugas  menyelenggarakan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang penyelesaian  sengketa,  konflik  dan  perkara  agraria/pertanahan,  pemanfaatan  ruang  dan tanah  diposisikan  sebagai  mediator  dalam  penyelesaian  kasus  konflik  dan  sengketa

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pertanahan  (Satria  Ardana  &  Ulfatun  Najicha,  2021).  Arbitrase  muncul  sebagai  sebagai reaksi  atas  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  yang  berjalan  lambat,  mahal,  dan terkadang  tidak  dapat  dieksekusi.  Arbitrase  dengan  sifatnya  yang  informal,  tertutup, biaya  terukur,  dan  efisien  diharapkan  mampu  menyelesaikan  sengketa  secara  lebih memenuhi  harapan  para  pihak  (Latumahina,  2020).  Penggunaan  arbitrase  bagi penyelesaian  sengketa  bidang  pertanahan  telah  dilaksanakan  oleh  Badan  Arbitrase Nasional  Indonesia.  Penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  Arbitrase  dapat  dipilih  oleh para  pihak  dengan  memuatnya  sebagai  klausul  dalam  suatu  perjanjian,  atau  dituangkan dalam perjanjian khusus setelah sengketa terjadi. Jika demikian dalam strukturnya maka dimungkinkan untuk membentuk arbitrase yang diadakan secara khusus atas persetujuan para  pihak  (ad  hoc).  Dengan  menggunakan  landasan  hukum  di  dalam  UU  Kekuasaan Kehakiman  No.48  Tahun  2009  Pasal  38  ayat  (1)  dan  (2)  jo  UU  No.30  Tahun  1999 dimungkinkan  cara  arbitrase  bagi  penyelesaian  sengketa  bidang  pertanahan.  Dalam ketentuan  hukum  yang  berlaku  terdapat  pembatasan  tentang  objek  sengketa  yang  dapat diselesaikan  oleh  Arbitrase.  Seperti  disebut  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu  “sengketa  di  bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa “. Pasal 66 huruf b beserta penjelasannya telah mengatur objek sengketa yang dapat diselesaikan oleh  arbitrase.  Menurut  pasal  tersebut,  hanya  sengketa  dalam  ruang  lingkup  hukum perdagangan yang meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual yang dapat diselesaikan oleh arbitrase.Dari ketentuan Pasal 5  ayat  (1)  tersebut,  dihubungkan  dengan  penjelasan  Pasal  66  huruf  b  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999,  maka  objek  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase diberikan  pengertian  yang  luas,  yaitu  sejauh  objek  sengketa  tersebut  termasuk  dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Sejalan dengan itu, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  menyebutkan,  sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat diadakan  perdamaian.  Secara  penafsiran  argumentum  a  contrario,  objek  sengketa  yang

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menjadi  kewenangan  lembaga  arbitraseatau  arbitrase  ad  hoc  untuk  menyelesaikannya adalah  sengketa  di  bidang  perdagangan  dan  hak  yang  menurut  peraturan  perundang- undangan  dapat  diadakan  perdamaian  (Latumahina,  2020).  Sepanjang  itu  penyelesaian sengketa  perdagangan  dan  hak  tersebut  dapat  diserahkan  kepada  lembaga  arbitrase  atau arbitrase  ad  hoc.  Selanjutnya  menurut  Priyatna  Abdurrasyid  pada  prinsipnya  setiap masalah  yang  dapat  diselesaikan  dengan  cara  perdamaian,  selama  tidak  dilarang  oleh Undang-Undang,  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase.  Hal  ini  adalah  seiring  dengan bunyi Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa “sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui  arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  tidak dapat diadakan perdamaian”.
Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  pertanahan  di  luar  pengadilan,  ketika  para pihak  yang  bersengketa  menghendaki  penyelesaian  secara  arbitrase  dapat  digunakan mekanisme  arbitrase  berdasarkan  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  yang dibuat  secara  khusus  dengan  menunjuk  arbiter  (Hasbi,  2019).  Hal  penting  yang  harus diperhatikan adalah:
a. Penentuan  sengketa  pertanahan  yang  dapat  diserahkan  penyelesaiannya  pada arbitrase.
b. Penentuan  tentang  arbiter  yang  dapat  memenuhi  kualifikasinya  yaitu:  mampu bersikap independent, memahami peta permasalahan tanah.
c. Memahami  ketentuan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  berkaitan  dengan  masalah tanah.
d. Memahami prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan pertanahan.
e. Penentuan  tentang  cara  pengangkatan  arbiter,  tata  cara  dan  syarat  pengajuan sengketa serta pemberian keputusannya dan tata cara pelaksanaan putusan arbitrase.
f. Penentuan sifat putusan sebagai final and binding.
Dengan perluasan arti terhadap objek sengketa dalam arbitrase, memberi celah bagi penyelesaian sengketa pertanahan dengan arbitrase, antara lain terbukti pada penyelesaian sengketa pertanahan oleh BANI dengan Putusan BANI Nomor
No.190/II/ARBBANI/2004  (Andriansyah,  2014).  Disamping  itu  pada  sengketa  perdata berkenaan  dengan  masalah  tanah  yang  menimbulkan  keresahan  sosial  yang  timbul

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sebagai  ekses  penyediaan  tanah  untuk  kepentingan  pembangunan  pada  umumnya  yang berkisar pada penentuan ganti rugi atas tanah, Arbitrase ad hoc dapat hadir.
2. Mediasi-Arbitrase  (Hybrid)  Bagi  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  yang  Berkepastian Hukum, Bermanfaat dan Berkeadilan
Beragam  dan  kompleksnya  akar  permasalahan  yang  mendasari  timbulnya  konflik- sengketa  pertanahan,  sehingga  dalam  penyelesaiannya  tidak  selalu  dapat  diupayakan penyelesaian cepat, serta memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan, maka pendapat dan  pengalaman  berbagai  pihak  terkait  penyelesaian  sengketa  pertanahan  dapat diakomodir dalam rangka mencari solusi penyelesaian untuk para pihak dalam sengketa sebagai  perwujudan  kepastian  hukum  penyelesaian  sengketa.  Akses  memperoleh kepastian  hukum  dan  keadilan  atau  yang  lebih  umum  dikenal  dengan  istilah  ”access  to justice”, adalah “Kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar  belakangnya  (ras,  agama,  keturunan,  pendidikan,  atau  tempat  lahirnya)  untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.” Termasuk juga akses bagi masyarakat khususnya  bagi  kelompok  miskin,  buta  hukum,  dan  tidak  berpendidikan  terhadap mekanisme  yang  adil  dan  akuntabel  (bertanggungjawab)  untuk  memperoleh  keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan (Entriani, 2017).
Pada sisi lain terdapat pandangan mengenai keadilan, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip persamaan (equality); di sisi lain, keadilan juga mengandung prinsip perbedaan  (difference). Prinsip  persamaan termaktub dalam kalimat “setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum”. Di sisi lain, prinsip  perbedaan  memberikan  kewajiban  kepada  pemerintah  untuk  memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah. Mediasi-arbitrase merupakan metode penyelesaian  sengketa  dengan  proses  silang  atau  hybrid  yang  menggabungkan  dua metode  yaitu  mediasi  dengan  arbitrase  menjadi  satu  proses  penyelesaian.  Metode  ini merupakan  bentuk  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  sukarela  dan  tidak  mengikat, yaitu  sampai  sengketa  dipecahkan  dan  disetujui  pada  waktu  mana  perjanjian  menjadi

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mengikat  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  (Bagus  et  al.,  2022).  Penggunaan  Metode Hybrid  di  Indonesia  masih  sangat  baru,  BANI  sebagai  salah  satu  Badan  Arbitrase Nasional  di  Indonesia  baru  menggunakan  aturan  dan  prosedurnya  pada  tahun  2006 walaupun  sudah  mengembangkannya  pada  tahun  2003.  Mediasi  telah  diterapkan  pada penyelesaian  kasus-kasus  pertanahan  dengan  menggunakan  pihak  ketiga,  untuk menyampaikan  saran-saran  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  tidak  mampu disampaikannya  sendiri.  Dalam  mediasi,  mediator  memberikan  penyelesaian  yang inovatif  melalui  bentuk  penyelesaian  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  pengadilan,  akan tetapi  para  pihak  yang  bersengketa  memperoleh  manfaat  yang  saling  menguntungkan (Oka  &  Wiguna,  2018).  Kelebihan  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  adalah dilakukan  oleh  seorang yang  benar-benar  dipercaya  kemampuannya  untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Namun dalam mediasi tidak terdapat  kewajiban  dari  masing-masing  pihak  untuk  menaati  apa  yang  disarankan  oleh mediator.  Mediator  dalam  mediasi  tidak  mempunyai  kekuasaan  memaksakan  suatu penyelesaian  pada  pihak-pihak.  Mediator  membimbing  para  pihak  untuk  melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak selanjutkan dituangkan dalam suatu perjanjian atau nota kesepakatan (Halim, 2015).
Berbeda  dari  penyelesaian  melalui  mediasi,  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase berarti  para  pihak  menyerahkan  sengketa  mereka  kepada  satu  orang  atau  lebih  yang imparsial (arbiter) untuk memperoleh suatu putusan penyelesaian sengketa yang final dan mengikat  secara  hukum  yang  bisa  dimintakan  pelaksanaan  putusannya  kepada Pengadilan jika salah satu pihak ingkar. Berperkara melalui arbitrase ternyata tidak selalu murah  dan  cepat,  disamping  mempunyai  banyak  kelebihan  yang  membawa  para  pihak pada posisi yang menguntungkan; dalam beberapa kasus yang pernah terjadi menunjukan bahwa berperkara melalui arbitrase justru rumit dan berbelit-belit sehingga menghabiskan waktu  yang  panjang  juga  biaya  yang  relatif  lebih  mahal  (Pangemanan,  2013). Kekurangan  daripada  mediasi  ini  dapat  diatasi  dengan  menggabungkan  kedua  metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mediasi dan arbitrase ke dalam satu proses menjadi Med-Arb. Pada Med-Arb terdapat dua bentuk yaitu “mediator berfungsi sebagai

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
arbiter pada proses arbitrase”, dan bentuk kedua yaitu bentuk dasar dari Med-Arb  yaitu “proses  mediasi  penuh  dengan  proses  arbitrase  penuh  bila  proses  mediasi  gagal menyelesaikan keseluruhan sengketa”. Mediasi-arbitrase (med-arb) mengambil kelebihan masing-masing  yang  dimiliki  oleh  mediasi  dan  arbitrase  dan  menggabungkannya  ke dalam  satu  proses  penyelesaian.  Med-Arb  di  buat  untuk  membawa  keuntungan  yang dimiliki mediasi  dan arbitrase dalam satu  forum, Med-Arb menggabungkan dua metode penyelesaian  sengketa  yaitu  “mediasi  dan  arbitrase  dalam  sebuah  proses  gabungan”, pertama  menggunakan  mediasi  dan  lalu  menggunakan  arbitrase  yang  formal  untuk memutus  persoalan  yang  tidak  terselesaikan  pada  proses  mediasi.  Dengan  kata  lain  jika dalam  proses  mediasi  usahanya  terhenti  dan  tidak  sampai  mencapai  suatu  tahapan  yang disepakati  dan  akhirnya  mereka  tidak  dapat  bersepakat  lebih  jauh  lagi,  para  pihak  akan melanjutkan  ke  proses  arbitrase  yang  dapat  menghasilkan  suatu  keputusan  yang  final (Hasbi, 2019). Dalam bentuk Med-Arb, mediator dan arbiter adalah pihak yang berbeda, arbiter  dapat  dipilih  oleh  para  pihak  sesuai  dengan  spesialisasi  atau  kemampuannya sesuai  dengan  sengketa  yang  sedang  mereka  hadapi.  Secara  tradisional,  dalam  sebuah kontrak  pada  bagian  penyelesaian  sengketa,  mediasi  ditentukan  sebagai  alternatif penyelesaian sengketa yang utama dan arbitrase digunakan bila dalam proses mediasi ada satu atau lebih masalah belum terselesaikan. Hasil akhir dari mediasi (Nota Kesepakatan) dilaksanakan dan ditandatangani oleh para pihak yang merefleksikan bagian-bagian yang telah  menjadi  keputusan  yang  berhasil  dan  dianggap  telah  selesai.  Hanya  bagian  yang tidak selesai  yang dibawa ke arbitrase sesuai perjanjian Med-Arb. Dalam sengketa  yang lebih besar, proses Med-Arb dimulai dengan proses mediasi standard dan diikuti dengan arbitrase yang final yang mungkin dipimpin oleh seorang arbiter atau mungkin dipimpin oleh  tiga  orang  panel  arbitrase  (Zulkarnaen  Hamka,  Skripsi,  2014).  dan  mengikat.Pihak ketiga  yang  sebelumnya  bertindak  sebagai  mediator  dapat  menjadi  arbiter  (bila memenuhi  kualifikasi)  pada  proses  arbitrase  dan  dengan  segera  memberikan  keputusan arbitrase.  Jika  para  pihak  setuju  untuk  melanjutkan  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  maka  mediator  kemudian  akan  membuat  Nota  Kesepakatan  (memorandum  of agreement)  yang  menyatakan  mereka  menyerahkan  sengketa  mereka  untuk  diselesaikan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
melalui  arbitrase.  Dengan  catatan  dalam  nota  tersebut  tertuang  juga  hasil  yang  telah dicapai  dalam  proses  mediasi  dan  akan  dipatuhi  oleh  para  pihak.  Berbeda  dengan  nota kesepakatan pada proses mediasi tradisional yang tidak mengikat, nota kesepakatan yang telah  disiapkan  oleh  mediator  dalam  proses  med-arb  secara  khusus  dibuat  berdasarkan kesepakatan  para  pihak,  sehingga  akan  mengikat  mereka  nanti  pada  proses  arbitrase( Halim, 2015).
Penerapan metode Med-Arb terhadap kasus-kasus sengketa pertanahan  yang sedang berlangsung sangat dimungkinkan karena telah ada payung hukum sebagai landasannya, yaitu  UU  Kekuasaan  Kehakiman  No.48  Tahun  2009  Pasal  38  ayat  (1),  (2),  jo  UU Arbitrase dan ADR No.30 Tahun 1999 Pasal 5 (1), (2), Pasal 66 huruf b.UU Kekuasaan Kehakiman  Pasal  38  ayat  (1),  ayat  (2)  berbunyi  “Selain  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  di  bawahnya  serta  Mahkamah  Konstitusi,  terdapat  badan-badan  lain  yang fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasan  kehakiman”.  “Fungsi  yang  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian di luar pengadilan”.  UU  No.30  Tahun  1999  Pasal  5  ayat  (1)  berbunyi  “Sengketa  yang  dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di  bidang perdagangan dan mengenai  hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang  bersengketa”.  Ayat  (2)  berbunyi  “Sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat diadakan  perdamaian”.  Pasal  66  huruf  b  dan  Penjelasannya  menyebut  tentang  ruang lingkup  hukum  perdagangan  sebagai  objek  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  dengan arbitrase, yaitu meliputi kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,  industri,  dan  hak  kekayaan  intelektual  (Syarief,  2014).  Secara  teoretik,  metode Med-Arb  dapat  digunakan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  sepanjang  didasari kesepakatan  diantara  para  pihak  untuk  menyelesaikan  perselisihannya  kepada  pihak ketiga  yang independen dan dipercaya mampu menyelesaikan perselisihan diantara para pihak, dan para pihak memiliki private autonomy untuk menyatakan kehendaknya untuk menyelesaikan  perselisihannya  dengan  metode  Med-Arb.  Adanya  kebebasan  para  pihak untuk menyatakan kehendaknya menurut teori kehendak atau teori hukum kontrak  yang

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
berasal dari prinsip private autonomy, menimbulkan kosekuensi pihak yang menyatakan kehendaknya bebas mengungkapkan kemauannya (Dickson, 2018). Kemauan para pihak yang  dituangkan  dalam  nota  kesepakatan  sebagai  sebuah  kebebasan  berkontrak. Kebebasan berkontrak, memiliki 2 dimensi  yaitu freedom  from  contract dan freedom  to contract (seseorang tidak mempunyai kewajiban kontraktual jika kewajiban tersebut tidak didasarkan  pada  kesepakatan  diantara  mereka  dan  bahwa  seseorang  akan  memiliki kewenangan  yang  didasarkan  pada  kesepakatan  dalam  hubungan  hukum  mereka) (Latumahina,  2020)  Ada  sejumlah  pembatasan  terhadap  kebebasan  berkontrak  dalam sejumlah  sistem  hukum  akibat  pengaruh  doktrin  negara  kesejahteraan  (walfare  state), paradigma  kebebasan  berkontrak  bergeser  ke  arah  kepatutan.  Pembatasan  kebebasan berkontrak  dilakukan  baik  melalui  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan pengadilan.  Dalam  sistem  hukum  modern  saat  ini,  kebebasan  berkontrak  tidak  hanya dibatasi oleh larangan-larangan yang diciptakan peraturan perundang-undangan (statutory prohibition) tetapi juga oleh extralegal standard yang berkaitan dengan agama moral dan keadilan  (Bagus  et  al.,  2022).  Dengan  menggunakan  prinsip  kebebasan  berkontrak, penggunaan  Med-Arb  bukan  suatu  keniscayaan  untuk  diterapkan  bagi  penyelesaian sengketa bidang pertanahan. (Najicha, n.d., 2021; Ulfatun Najicha & Hermawan, 2019)

## D. PENUTUP
Sengketa tanah yang merupakan perkara perdata, penyelesaiannya dapat dilakukan selain di pengadilan juga di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi, atau arbitrase, atau proses silang/Mediasi-Arbitrase; dapat dilakukan di luar pengadilan melalui proses silang atau “mediasi arbitrase; Nota kesepakatan yang dipersiapkan oleh mediator dalam proses med-arb secara  khusus  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  akan  mengikat  para  pihak  pada proses  arbitrase  sebagai  putusan  arbitrase  yang  final  dan  mengikat,menjadi  sarana penyelesaian  sengketa/konflik  yang  memenuhi  asas  kepastian  hukum,  asas  kemanfaatan  dan asas  keadilan.  Metode  Med-Arb  dapat  menghemat  waktu  dan  uang  karena  mediasi  dan arbitrase  digabungkan  dalam  satu  tahapan  yang  berurutan  dan  terpisah.  Pertama,  bila  pada tahapan  mediasi  tidak  berhasil  mendapatkan  kesepakatan,  maka  para  pihak  dan  pengacara mereka tidak perlu mencari pihak lain yang tentu tidak familiar dengan sengketa tersebut dan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mereka  juga  dapat  mempersiapkan  diri  untuk  proses  arbitrase.  Kedua,  masalah  dalam sengketa sering di batasi selama tahapan mediasi dan kemajuan dari prosesnya dapat langsung di  bawa  ke  proses  arbitrase.  Putusan  arbitrase  hanya  menyelesaikan  sengketa  yang  tidak diselesaikan  melalui  mediasi,  jadi  apabila  terdapat  sebagian  sengketa  yang  telah  disepakati oleh para pihak dengan nota kesepakatan, maka tidak akan diselesaikan lagi melalui arbitrase Meskipun  belum  tentu  semua  tipe  sengketa  pertanahan  akan  dapat  diselesaikan  dengan  cara Med-Arb,  akan  tetapi  konsep  Med-Arb,  sedikitnya  dapat  memberi  sumbangan  bagi penyelesaian sengketa tanah yang memuat asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan bagi para pihak dalam sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriansyah,  M.  (2014).  PEMBATALAN  PUTUSAN  ARBITRASE  NASIONAL  OLEH
PENGADILAN NEGERI. Cita Hukum , 2 (2), 331–340. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum Anung, I., Fatma, W. &, & Najicha, U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup . 5 (1). https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Bagus,  A.  A.,  Ganandhika,  R.,  Nyoman,  I.,  Budiartha,  P.,  Made,  N.,  &  Ujianti,  P.  (2022). Pencantuman Klausul Arbitrase dalam Pengikatan Jual Beli Tanah. Analogi Hukum , 4 (1), 109–113. https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.109-113
Dickson,  M.  O.  (2018).  Party  autonomy  and  justice  in  international  commercial  arbitration.
International Journal of Law and Management , 60 (1), 114–134. https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2016-0184
Entriani, A. (2017). ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. An-Nisbah , 3 (2), 277–293.
Halim,  A.  (2015).  MEDIASI  DALAM  PERMA  NOMOR  1  TAHUN  2008. Al-Qadau , 2 (1), 76–93.
Hasbi, H.  (2019). PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI  LEMBAGA ARBITRASE. Al-Ishlah , 21 (1), 16–31.
Latumahina,  J.  (2020).  Hubungan  Hukum  Klausula  Arbitrase  Dengan  Yurisdiksi  Pengadilan Negeri.
Jurnal Ecodemica , 4 (2), 283–293.
http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica
Najicha,  F.  U.  (n.d.). Proceeding  of  Conference  on  Law  and  Social  Studies  DAMPAK
KEBIJAKAN  ALIH  FUNGSI  KAWASAN  HUTAN  LINDUNG  MENJADI  AREAL PERTAMBANGAN
BERAKIBAT PADA DEGRADASI HUTAN . http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Najicha,  F.  U.  (2021). Legal  Review  of  Policy  Changes  on  Environmental  Pollution  in  the Law  on  Environmental  Protection  and  Management  of  the  Job  Creation  Law  in Indonesia .
Oka,  M.,  &  Wiguna,  C.  (2018).  PELUANG  PENYELESAIAN  SENGKETA  PERDATA TENTANG TANAH MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION. Masalah- Masalah Hukum , 47 (1), 47–55.
Pangemanan,  E.  (2013).  UPAYA  PENYELESAIAN  SENGKETA  KEPEMILIKAN  HAK ATAS TANAH. Lex Privatum , 1 (7), 57–67. Satria Ardana, A., & Ulfatun Najicha, F. (2021). HAK-HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM  PERTANAHAN  DI  INDONESIA  MENURUT  UNDANG-UNDANG  POKOK AGRARIA (UUPA) .
Situmorang,  M.  (2017).  PELAKSANAAN  PUTUSAN  ARBITRASE  NASIONAL  DI INDONESIA (Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia). De Jure , 17 (4), 24–35. https://iccwbo.
Syarief, E. (2014). Menuntaskan Sengketa Tanah . Kepustakaan Populer Gramedia. Ulfatun  Najicha,  F.,  &  Hermawan, S.  (2019). Law  in  the Globalization  and Its Influence on Economic  Development  and  Environmental  Preservation  based  on  Pancasila  and  the Indonesian Constitution of 1945 .