INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1556-1565 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Kode Etik Profesi Humas Protokol Dalam Menerima Tamu Resmi di DPRD Kota Tangerang
Fahri Fadillah 1 ✉ , Mochammad Mirza 2 , Rini Hardiyanti 3
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Email: 2001030120@students.unis.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  paradigma  konstruktivisme  untuk memahami implementasi Kode Etik Profesi Humas Protokol oleh Divisi Humas DPRD Kota Tangerang dalam  menerima  tamu  resmi.  Objek  penelitian  adalah Divisi  Humas,  dengan  studi  kasus  dan  teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sementara teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data. Hasil  menunjukkan  komitmen  tinggi  terhadap  prinsip  etika  deontologi,  seperti  kebenaran,  tidak merugikan, kebaikan, menjaga kerahasiaan informasi, dan keadilan. Meskipun memberikan kontribusi positif pada reputasi DPRD Kota Tangerang, tantangan dalam situasi kompleks menunjukkan perlunya pengembangan kapasitas etis dan adaptasi terus-menerus. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kode etik humas protokol dalam konteks penerimaan tamu resmi, dengan fokus pada prinsip-prinsip etika yang dipegang teguh oleh tim humas protokol. Kata Kunci: Humas Protokol, Kode Etik Profesi, Etika Deontologi

## Abstract
This research employs a descriptive qualitative approach with a constructivist paradigm to understand the implementation of the Public Relations Professional Code of Ethics in the Protocol Division of the City Council of Tangerang City when receiving official guests. The research object is the Public Relations Division, utilizing a case study design and data collection techniques involving observation, interviews, and  documentation.  Data  analysis  employs  the  Miles  and  Huberman  model,  with  triangulation techniques  ensuring  data  validity.  Results  indicate  a  high  commitment  to  deontological  ethical principles,  such  as  truth,  non-harm,  benevolence,  confidentiality,  and  justice.  Despite  contributing positively  to  the  reputation  of  the  City  Council  of  Tangerang,  challenges  in  complex  situational dynamics  highlight  the  need  for  continuous  ethical  capacity  development  and  adaptation.  In conclusion,  this  research  provides  a  profound  understanding  of  the  implementation  of  the  public relations protocol's code of ethics in the context of receiving official guests, with a focus on the ethical principles upheld by the protocol public relations team.
Keyword: Protocol Public Relations, Professional Code of Ethics, Deontological Ethics

## PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisasi  dewasa  ini,  peran  hubungan  masyarakat  (humas)  semakin menjadi elemen penting dalam membangun dan menjaga citra sebuah organisasi. Peran Humas  juga  sangat  signifikan  dalam  upaya  mencapai  penerimaan  dari  publiknya. Kehadiran  Humas  menjadi  krusial  dalam  membentuk  serta  memelihara  pemahaman bersama antara organisasi dan para pemangku kepentingannya, dengan tujuan meraih pencapaian  yang  telah  ditetapkan  oleh  suatu  organisasi,  perusahaan,  atau  lembaga (Latifatus Syarifah dkk., 2021).
The British Institute of Public Relations menegaskan bahwa peran Humas dalam suatu lembaga terlibat dalam manajemen komunikasi antara lembaga dan publik. Ini melibatkan proses  berpikir,  merencanakan,  dan  mengalokasikan  sumber  daya  dengan  tujuan membangun  serta  mempertahankan  mutual  understanding  antara  lembaga  dan publiknya. Keberadaan Humas dalam organisasi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti  kebutuhan  untuk  membangun  dan  memelihara  hubungan  dengan  publik, keinginan untuk berkomunikasi lebih terbuka melalui pendekatan komunikasi dua arah, keterlibatan dalam masyarakat, serta responsivitas terhadap kebutuhan dan keluhan publik (Ruslan, 2014).
Merealisasikan  masa  depan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat  suatu  negara merupakan  tujuan  utama  pembangunan  pemerintahan.  Dalam  konteks  globalisasi, perubahan  lingkungan  dianggap  sebagai  faktor  tak  terhindarkan.  Meskipun  kelompok mungkin  menganggapnya  sebagai  ancaman,  perlu  diingat  bahwa  sebagian  besar
perubahan  lingkungan  tidak  sepenuhnya  dapat  dikendalikan  oleh  pemerintah.  Oleh karena  itu,  melihat  lingkungan  dan  masa  depan  sebagai  satu-satunya  penentu keberhasilan atau kegagalan tidak tepat. Fokus yang lebih mendasar adalah memahami posisi  dan  latar  belakang  lahirnya  organisasi  atau  pemerintahan  untuk  menangani permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian (Trihandayani dkk., 2018).
Pemahaman  terhadap  posisi  dan  latar  belakang  lahirnya  organisasi  atau pemerintahan, serta penanganan terhadap permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian,  menjadi  fokus  utama  praktisi  humas  dalam  pembangunan  pemerintahan. Tugas-tugas utama praktisi humas melibatkan analisis dan  respons terhadap keinginan publik,  upaya  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah, penyediaan  informasi  yang  relevan,  serta  strategi  proaktif  untuk  membentuk  dan memelihara citra positif pemerintah di masyarakat. Sebagai perancang komunikasi, peran humas tidak hanya sebagai penghubung semata, melainkan juga pendukung tujuan dan citra pemerintah di panggung publik (Fahri & Unde, 2018).
Sebagai  garda  terdepan  dalam  menyampaikan  informasi  pemerintah  kepada masyarakat, humas pemerintah memegang peran sentral dengan tugas utama mencakup memastikan keamanan kebijakan, memberikan layanan dan informasi kebijakan kepada masyarakat, berfungsi sebagai pendekatan komunikatif dan mediator, serta berkontribusi pada  penciptaan  lingkungan  yang  mendukung  keseimbangan  kedamaian,  politik,  dan kemajuan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, humas pemerintah melibatkan kegiatan seperti membangun pemahaman bersama, menyediakan pelayanan dan data, memetakan kejadian signifikan, mendapatkan informasi dari berbagai sumber, dan membuat materi publikasi untuk keperluan humas (Ruslan, 2014).
Bertrand  R.  Canfield  merinci  fungsi  PR  pemerintahan,  termasuk  berdedikasi  pada kepentingan  bersama,  mempertahankan  efektivitas  komunikasi  internal  dan  eksternal, serta  mengutamakan  etika  dan  sikap  positif.  Tupoksi  humas  pemerintahan  melibatkan penyampaian  informasi sesuai kebijakan dan tujuan lembaga, sambil berperan sebagai perantara yang mengkomunikasikan tanggapan, aspirasi, atau opini masyarakat kepada pembuat  keputusan.  Dengan  fokus  pada  peningkatan  layanan  publik,  humas pemerintahan  memainkan  peran  kunci  dalam  menjaga  hubungan  harmonis  antara pemerintah dan masyarakat (Karunianingsih & Utomo, 2019).
Humas  tidak  hanya  berperan  sebagai  penghubung  organisasi  dan  masyarakat, melainkan  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  nilai-nilai  etika  dan profesionalisme. Mereka mengikuti prinsip-prinsip etika dalam menggunakan pendekatan persuasif  yang  terencana  dengan  cermat.  Kode  Etik  Profesi  Humas  menjadi  pedoman
dalam praktik mereka. Etika, yang membahas kebenaran atau kesalahan dalam tindakan manusia, memiliki dua klasifikasi: etika umum dan etika khusus. Etika umum menilai baik atau buruknya tindakan individu atau kelompok, sedangkan etika khusus berfokus pada penerapan  prinsip-prinsip  moral  dalam  konteks  khusus,  seperti  dalam  hubungan masyarakat (Nandiwardhana, 2020).
Menerapkan  etika  dalam  suatu  profesi  memiliki  tingkat  kepentingan  yang  tinggi, berfungsi  sebagai  peraturan  atau  norma  yang  mengarahkan  perilaku  manusia  dalam masyarakat atau profesi. Perilaku etis melibatkan kepatuhan terhadap norma peraturan, moral,  dan  hukum,  namun  seringkali  kita  menyaksikan  kasus  perilaku  tidak  etis  dalam profesi yang berdampak pada praktisi dan pihak yang tertarik terlibat. Ada dua faktor yang mendorong perilaku melanggar norma etika, yaitu variasi antara norma etika individu dan norma  etika  umum,  serta  kepentingan  personal  menjadi  prioritas  dalam  pengambilan keputusan. Konflik nilai etis sering muncul dalam situasi moral sulit di mana individu harus membuat keputusan tepat (Briantono & Achmad, 2020).
Kode  etik  profesi  humas  berperan  sebagai  panduan  dalam  praktik  kehumasan, meminimalisir  perilaku  tidak  etis,  dan  menjaga  integritas  individu  dan  profesi  secara keseluruhan. Kode etik juga berfungsi sebagai alat regulasi untuk mengarahkan interaksi antara  anggota  humas  dengan  klien  atau  masyarakat  umum.  Para  ahli  filsafat mendefinisikan etika dalam humas sebagai penerapan kecerdasan terhadap perilaku yang dianggap benar atau salah. Pendekatan Kantian menekankan unsur seperti kewajiban, niat, martabat,  dan  rasa  hormat  dalam  pengambilan  keputusan  etis.  Kode  etik  humas membentuk  aturan  yang  diterima  oleh  komunitas  profesi,  menjaga  integritas  moral profesi,  dan  mengendalikan  sosial  tanpa  campur  tangan  pihak  eksternal.  Kode  etik  ini mencakup  aspek  transparansi,  kejujuran,  integritas,  dan  profesionalisme  yang  harus dijunjung tinggi oleh praktisi humas. Meskipun didasarkan pada prinsip kebenaran dan akurasi,  terkadang  praktik  manipulasi  atau  penipuan  dapat  muncul  sebagai  tanggapan terhadap tekanan dari lembaga (Indrayani, 2017).
PERHUMAS  Indonesia  (dalam  Sulhana,  2018),  sebagai  organisasi  humas,  telah memimpin upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam praktik kehumasan dengan mengadopsi norma-norma etis. Inisiatif ini mencakup pembuatan ketetapan yang menjadi dasar  bagi  kegiatan  kehumasan,  memberikan  panduan  perilaku  bagi  praktisi,  dan mendukung  perkembangan  positif  profesi  kehumasan.  Langkah  serupa  diikuti  oleh organisasi humas lainnya, dan keberadaan kode etik, seperti Kode Etik Profesi Kehumasan Indonesia  yang  diperkenalkan  pada  1993,  menjadi  landasan  yang  penting.  Pentingnya praktisi humas memprioritaskan kepentingan publik dan menerapkan kode etik sebagai
cerminan  profesionalisme  yang  tinggi  ditekankan  oleh  para  ahli,  seperti  Johnston  dan Brunner.  Howard  Stephenson  menganggap  humas  sebagai  profesi  ketika  diterapkan sebagai  seni  keterampilan  atau  layanan  khusus,  menyoroti  pentingnya  kualifikasi, pelatihan,  dan  pengetahuan  yang  memadai.  Dalam  konteks  penerimaan  tamu  resmi, praktisi  humas  perlu  mengaplikasikan  seni  keterampilan  dan  layanan  khusus  dengan memperhatikan standar etika profesi untuk membentuk citra lembaga di mata masyarakat (Ayu Hendrawathy Putri & Sri Ratmini, 2017).
Penelitian  kualitatif  ini  membahas  implementasi  Kode  Etik  Profesi  Humas  saat menerima tamu resmi DPRD Kota Tangerang. Fokusnya adalah kepatuhan terhadap kode etik, strategi komunikasi, dan dampaknya terhadap citra serta hubungan dengan tamu. Tujuannya adalah memberikan wawasan mendalam mengenai praktik implementasi Kode Etik Profesi Humas dalam konteks penerimaan tamu resmi DPRD Kota Tangerang.

## METODE PENELITIAN
Bagian  Metodologi  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif dengan  paradigma  konstruktivisme.  Dalam  pandangan  konstruktivisme  Moleong, kenyataan bukanlah sesuatu yang objektif dan mutlak, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh  individu.  Realitas  sosial  bukan  sesuatu  yang  sudah  ada,  melainkan  sesuatu  yang dibangun oleh orang-orang yang ikut serta di dalamnya. Dengan demikian, fokus analisis dalam  paradigma  konstruktivisme  adalah  untuk  memahami  bagaimana  peristiwa  atau realitas sosial tersebut dibentuk (Muhammad, 2019).
Objek  penelitian  adalah  Divisi  Humas  DPRD  Kota  Tangerang,  dengan  fokus  pada implementasi Kode Etik Profesi Humas Protokol dalam menerima tamu resmi. Sugiyono menyatakan, objek penelitian ialah ciri unik yang dimiliki oleh suatu objek dengan jenis tertentu, yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh peneliti. Objek ini kemudian dianalisis secara mendalam, dipelajari secara cermat, dan diselidiki lebih lanjut dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan atau mendapatkan pemahaman baru (Sugiyono, 2017).
Pendekatan  kualitatif  bersifat  studi  kasus  ini  dipilih  untuk  memahami  secara mendalam konteks pelaksanaan kode etik profesi dalam interaksi humas protokol dengan tamu resmi.  Penelitian kualitatif menurut Moleong  (dalam Yusuf, 2017) adalah metode penelitian  yang  menekankan  pemahaman  dan  penjelasan  fenomena  sosial  secara mendalam  dan  kontekstual.  Metode  ini  menggunakan  berbagai  cara  teratur  dalam pengumpulan  data,  seperti  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Informasi  yang diperoleh  lalu  dianalisis  dengan  metode  induktif  guna  menghasilkan  penjelasan  yang mendalam  tentang  fenomena  yang  diteliti.    Creswell  menjelaskan  bahwa  studi  kasus
memiliki beberapa ciri khas, termasuk (1) mengidentifikasi kasus sebagai fokus utama; (2) kasus  tersebut  merupakan  "sistem  terikat"  dengan  keterkaitan  pada  waktu  dan  tempat tertentu; (3) pendekatan studi kasus melibatkan penggunaan berbagai sumber informasi untuk  mengumpulkan  data  dengan  tujuan  memberikan  gambaran  yang  rinci  dan mendalam  tentang  respons  terhadap  suatu  peristiwa;  (4)  peneliti  dalam  studi  kasus menginvestasikan  waktu  untuk  menggambarkan  konteks  atau  latar  belakang  kasus. Dengan  demikian,  suatu  kasus  dapat  dijadikan  objek  penelitian  yang  dianalisis  secara komprehensif (Creswell, 2015).
Teknik  pengumpulan  data  melibatkan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi, dengan  analisis  data  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman  (dalam  Hardani  dkk., 2020) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Data diperoleh baik dari sumber primer (observasi dan wawancara) maupun sumber sekunder (dokumentasi). Analisis data dilakukan secara iteratif dan berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan.  Kesimpulan  diambil  setelah  data  direduksi  dan  disajikan,  memberikan gambaran yang efektif dan akurat terkait implementasi kode etik profesi humas protokol. Dalam riset ini, diterapkan teknik triangulasi sebagaimana diadaptasi oleh W. Lawrence Neuman  (dalam Haryoko dkk., 2020). Triangulasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim humas protokol DPRD Kota Tangerang telah  berhasil  menerapkan  prinsip-prinsip  etika  dengan  baik  dalam  menjalankan  tugas mereka, khususnya dalam menerima tamu resmi. Diskusi ini akan menguraikan beberapa aspek  yang  relevan  dengan  temuan  penelitian,  serta  mengeksplorasi  implikasi  dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh tim humas protokol. Dalam menjalankan fungsi utama  sebagai  perwakilan  institusi,  tim  ini  tidak  hanya  mengartikulasikan,  tetapi  juga merealisasikan prinsip-prinsip etika sebagai fondasi integral dari praktik kerja mereka.
Apabila  dianalisis  mendalam  terhadap  implementasi  prinsip-prinsip  etika  dalam penerimaan tamu resmi oleh humas protokol DPRD Kota Tangerang, dalam konteks lima prinsip dasar Public Relations yang diidentifikasikan oleh Patricia J. Parsons, hasil penelitian ini menyoroti bahwa tim humas protokol DPRD Kota Tangerang menjalankan tugas mereka dengan komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip etika. Kebenaran menjadi fokus utama, tercermin dalam proses verifikasi dan validasi yang mendalam untuk memastikan akurasi informasi  yang  disampaikan  kepada  tamu  resmi.  Penggunaan  saluran  resmi  seperti WhatsApp, email, dan website tidak hanya menunjukkan pemahaman konsep kebenaran,
tetapi juga penerapan praktik kebenaran yang terintegrasi secara sistematis. Selanjutnya, prinsip  tidak  merugikan  menjadi  fondasi  untuk  komunikasi  terbuka  dan  transparan  tim humas  protokol.  Langkah-langkah  ini  bukan  hanya  sebagai  strategi  untuk  menjaga hubungan harmonis, tetapi juga sebagai upaya melestarikan integritas dan kepercayaan. Prinsip  ini  mencerminkan  pemahaman  mendalam  terhadap  implikasi  etis  dari  setiap tindakan humas protokol, di mana menjauhi dampak negatif dan menciptakan lingkungan positif menjadi prioritas utama (Parsons, 2016).
Prinsip melakukan kebaikan menjadi lebih dari sekadar formalitas, melainkan strategi berkelanjutan untuk memperkuat citra positif DPRD Kota Tangerang. Pemberian cendera mata dan fasilitas menjadi wujud nyata dari kepedulian terhadap tamu resmi, melebihi sekadar  simbolisme.  Dalam  konteks  ini,  kebaikan  menjadi  elemen  integral  dari  upaya strategis  untuk  menciptakan  pengalaman  positif  yang  melekat  pada  citra  institusi. Kedisiplinan tinggi dalam menjaga kerahasiaan informasi menjadi cermin dari tanggung jawab etis tim humas protokol terhadap keamanan dan integritas data. Pembatasan akses dan konfirmasi sebelum berbagi informasi menunjukkan kepedulian mendalam terhadap risiko  keamanan,  memprioritaskan  keberlanjutan  integritas  informasi  sebagai  tujuan utama.
Dalam menghadapi dilema etis, prinsip keadilan menjadi panduan utama, tercermin dalam  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak  terkait.  Penerapan  unsur-unsur  utama deontologi menurut Immanuel Kant, seperti kedermawanan, keadilan, otonomi, integritas, dan  ketaatan,  memperkuat  landasan  moral  dalam  setiap  tindakan  humas  protokol. Penerimaan  tamu  resmi,  jauh  dari  menjadi  prosedur  formalitas,  menjadi  ritus  yang dijalankan dengan kecermatan tinggi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Implikasi positif dari implementasi prinsip-prinsip etika menciptakan fondasi kuat untuk reputasi dan citra positif DPRD Kota Tangerang. Namun, tantangan dihadapi dalam dinamika situasional yang  kompleks,  mengharuskan  tim  humas  protokol  untuk  terus  mengembangkan kapasitas  etis  dan  kemampuan  adaptasi.  Dalam  era  di  mana  kepercayaan  masyarakat menjadi krusial, membangun fondasi etis yang solid menjadi prioritas tak terelakkan bagi tim humas protokol.
Dalam teori deontologi selalu menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dibenarkan semata  karena  tujuannya.  Bahkan  jika  niat  dari  suatu  perbuatan  baik,  namun  jika metodenya tidak tepat, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang baik.  Misalnya,  dalam  konteks  penerimaan  tamu  resmi,  teori  deontologi  menekankan bahwa tindakan  yang  diambil haruslah sesuai dengan kewajiban-kewajiban  moral yang diatur dalam Kode Etik Profesi Humas. Sebagai contoh, meskipun suatu tindakan mungkin
memiliki tujuan baik, seperti mempromosikan citra positif atau mendukung kerjasama yang saling  menguntungkan,  namun  jika  cara  pelaksanaannya  melibatkan  pelanggaran terhadap  prinsip-prinsip  etika  yang  diwajibkan,  tindakan  tersebut  tetap  tidak  dapat dianggap sebagai tindakan yang baik (Mohammad, 2018).
Komitmen terhadap kebenaran menjadi pilar fundamental bagi tim humas protokol DPRD Kota Tangerang,  bukan sekadar sebagai praktik  rutin, melainkan sebagai sebuah transformasi  budaya  di  mana  nilai  kejujuran  dihargai  sebagai  inti  dari  setiap  interaksi dengan  tamu  resmi.  Proses  verifikasi  dan  validasi  yang  dilakukan  dengan  cermat  tidak hanya menggambarkan tanggung jawab terhadap akurasi informasi, tetapi juga menjadi manifestasi dari tekad untuk membudayakan kejujuran dalam setiap aspek pekerjaan.
Prinsip  tidak  merugikan  bukan  hanya  diartikan  sebagai  kebijakan  pencegahan dampak negatif, melainkan sebagai fondasi untuk membangun hubungan yang seimbang dan  bermanfaat.  Dalam  upaya  menjaga  keseimbangan  tersebut,  tim  humas  protokol menerapkan  komunikasi  terbuka  dan  transparan,  yang  tidak  hanya  berfungsi  sebagai pelindung terhadap potensi konflik, tetapi juga sebagai sumber kepercayaan yang menjadi pijakan utama dalam setiap interaksi dengan tamu resmi. Penerapan prinsip melakukan kebaikan oleh tim humas protokol tidak sekadar berhenti pada pemberian cendera mata dan fasilitas semata. Ini adalah upaya mendalam untuk membentuk pengalaman positif yang  melekat  pada  citra  institusi,  bukan  hanya  sebagai  tindakan  spontan,  melainkan sebagai strategi berkelanjutan untuk  memperkuat hubungan  dan membangun reputasi positif yang langgeng.
Kedisiplinan tinggi dalam menjaga kerahasiaan informasi menjadi bentuk nyata dari tanggung  jawab  etis  dalam  penanganan  informasi.  Langkah-langkah  proaktif,  seperti pembatasan  akses  dan  konfirmasi  sebelum  berbagi  informasi,  tidak  hanya  memastikan keamanan data, tetapi juga mengukuhkan kepercayaan tamu resmi terhadap integritas tim humas  protokol.  Prinsip  keadilan,  sebagai  panduan  etis,  bukan  hanya  menjadi  reaksi terhadap  dilema  etis,  tetapi  juga  sebagai  fondasi  untuk  pengambilan  keputusan  yang mencerminkan  nilai-nilai  moral.  Diskusi  dan  koordinasi  menjadi  unsur  utama  dalam mengevaluasi  dan menyelesaikan konflik etis, menunjukkan  bahwa tim humas protokol tidak  hanya  menjalankan  tugasnya,  tetapi  juga  berkomitmen  untuk  menjalankannya dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dianut.
Tim  humas  protokol  DPRD  Kota  Tangerang,  dengan  komitmen  terhadap  prinsip- prinsip  etika  deontologi,  menjalankan  tugasnya  dengan  fokus  pada  kebenaran, mengaplikasikan  prinsip  tidak  merugikan  melalui  komunikasi  terbuka,  dan  strategi berkelanjutan dalam melakukan kebaikan. Kedisiplinan tinggi dalam menjaga kerahasiaan
informasi  menegaskan  tanggung  jawab  etis  tim,  sementara  prinsip  keadilan  menjadi panduan dalam menghadapi dilema etis. Implementasi ini memberikan kontribusi positif pada  reputasi  DPRD  Kota  Tangerang,  meskipun  tantangan  dinamika  situasional  tetap menjadi fokus pengembangan kapasitas etis. Hal tersebut sejalan dengan aspek- aspek utama dalam etika deontologi yang mencakup prinsip kemurahan hati, keadilan, kejujuran, ketaatan, dan otonomi (Dewi, 2016).

## SIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  menunjukkan  keberhasilan  tim  humas  protokol  DPRD  Kota Tangerang menerapkan prinsip etika deontologi dalam penerimaan tamu resmi. Proses verifikasi, komunikasi terbuka, pemberian cendera mata, menjaga kerahasiaan informasi, dan pengambilan keputusan adil menjadi inti dari implementasi kode etik humas protokol. Meskipun berhasil, dinamika situasional kompleks menunjukkan perlunya pengembangan kapasitas  etis  dan  adaptasi  terus-menerus.  Saran  untuk  peningkatan  melibatkan penguatan pelatihan etika, keterlibatan stakeholder, penelitian lanjutan tentang dinamika situasional,  dan  keterlibatan  masyarakat.  Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan  tim humas protokol dapat terus meningkatkan kapasitas etis mereka pada reputasi dan citra DPRD Kota Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu Hendrawathy Putri, I. D., & Sri Ratmini, N. K. (2017). Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relations. PARWISATA BUDAYA: JURNAL ILMIAH PARIWISATA AGAMA DAN BUDAYA FAKULTAS DHARMA DUTA, 2, 44 – 69.
Briantono, E., & Achmad, T. (2020). PENGARUH LOCUS OF CONTROL , LOVE OF MONEY , DAN  GENDER  TERHADAP  PERSEPSI  MAHASISWA  MENGENAI  ETIKA  PROFESI AKUNTAN. 9, 1 – 11.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (3 ed.). Pustaka Pelajar.
Dewi,  C.  S.  (2016). Analisis  Penerapan  Etika  Deontologi  Terkait  Ketenagakerjaan  Pada  Pt Trisakti Cipta Nusantara Di Surabaya - Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 4(2), 294 – 303.
Fahri,  M.  E.,  &  Unde,  A.  A.  (2018). Analisis  Peran  Dan  Fungsi  Humas  Pemerintah  Di  Era Keterbukaan  Informasi  Pada  Sekertariat  Dprd  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Jurnal
Komunikasi KAREBA, 7(2), 175 – 183.
http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/6867/3755
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J.,
& Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (1 ed.). Pustaka Ilmu.
Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik,
& Prosedur Analisis). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
Indrayani,  H.  (2017). Etika  Advokasi  Public  Relations  dalam  Manajemen  Krisis  Reputasi. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(1), 68. https://doi.org/10.14710/interaksi.5.1.68-77 Karunianingsih, D. A., & Utomo, A. S. (2019). Etika Komunikasi Publik Bagi Humas Pemerintah Dalam  Bermedia  Sosial  (  Studi  Kasus  Pada  Akun  Twitter  @  Kemkominfo  Dan  @ Infobmkg ). Heritage, 8(8), 127 – 144.
Latifatus Syarifah, I., Nurul Hidayah, F., An-Nisa Raharani, F., Izzah Azzahra, N., Mukarromah, S.,  &  Yulianti,  Y.  (2021). Pentingnya  Literasi  Digital  di  Era  Pandemi.  In  Jurnal Implementasi (Vol. 1, Nomor 2). http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/ji/index Mohammad, M. (2018). MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN PANDANGAN Oleh: Mohammad Maiwan  . Jurnal Uiversitas Negeri Jakarta, 193 – 215.
Muhammad,  K.  (2019). Peranan  Anggota  Kelompok  Sadar  Wisata  Peninggalan  Belanda Nyalindung dalam Pengelolaan Situs Sejarah di Desa Nyalindung Kabupaten Bandung Barat.
Nandiwardhana,  B.  (2020). Etika  Komunikasi  Public  Relations  Dalam  Menjaga  Citra Perusahaan. JCommsci - Journal Of Media and Communication Science, 3(3), 228 – 240. https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i3.90
Parsons, P. (2016). Etichs in Public Relations (3 ed.). Kogan Page.
Ruslan, R. (2014). Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi (12 ed.). Rajawali Pers.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (26 ed.). Alfabeta.
Sulhana, R. (2018). Interpretasi terhadap Profesi Public Relations (Studi Fenomenologi pada Pimpinan dan Praktisi Public Relations Instansi Pemerintahan di Kota Malang).
Trihandayani, N., Hairunnisa, S., Nurliah, M. M., Sos, S., & Ikom, M. (2018). Implementasi Kode Etik  Humas  Pemerintahan  Keputusan  Menteri  Komunikasi  Dan  Informasi  Nomor 371/Kep/M. Kominfo/8/2007 Di Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur. 6(1), 483 – 492.
Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan (4 ed.).
Kencana.