## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga

## Kedudukan Advokat Guna Membantu Lembaga Penegak         Hukum Dalam Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia
Ibnu Ilham Pratama 1 ,  Sahrizal Rambe 2 ,  Fauziah Lubis 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ibnuilham980@gmail.com 1
ABSTRACT The position of an advocate is written in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003. An advocate is a profession that is well known in the field of law. However, the existence of Article 5 paragraph 1 (one) does not yet provide an explanation of the form of meaning as a law enforcer. Particularly in the role of elements in law enforcement in the criminal justice system in Indonesia, the method used in this research is the normative juridical method which aims to explore and study various laws and regulations, discuss the position of  an  advocate  and know the responsibilities of an advocate in assist law enforcement agencies in the implementation of criminal law in Indonesia. Data analysis in this study was carried out using descriptive qualitative. Based on the research, it was concluded that the role of lawyers in the Indonesian criminal justice system: The role of advocates in the Indonesian legal system is recognized as the police is the same as other law enforcement professions such as police, prosecutors and judges according to Law Number 18 of 2003 concerning Law, therefore it is expected to practice law in a position equal to upholding the law and based on professionalism. About justice and upholding the truth. The duties, obligations, attitudes and responsibilities of an advocate as a police officer are all contained in the code of ethics of the legal profession which forms the basis of his practice.
Keywords : Position, advocate, criminal law

## ABSTRAK
Kedudukan advokat sudah tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Advokat merupakan sebuah profesi yang di kenal dalam bidang hukum. Namun, eksistansi pada pasl 5  ayat  1  (satu)  belum  ada memberikan penjelasan bentuk makna sebagai penegak hukum. Terkhusus dalam  peran  nya unsur dalam penegak hukum di dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang dimana tujuannya untuk mengupas  dan  mempelajari  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  membahas  tentang  kedudukan advokat  serta  mengetahui  tanggung  jawab  advokat  dalam  membantu Lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa peran pengacara dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Peran advokat dalam sistem hukum Indonesia diakui sebagai polisi adalah sama dengan profesi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Hukum, oleh karena itu diharapkan untuk berpraktik hukum dalam posisi yang sama untuk menegakkan  hukum  dan  berdasarkan  profesionalisme.  Tentang  keadilan dan menegakkan kebenaran. Tugas,  kewajiban, sikap, dan tanggung jawab seorang advokat sebagai polisi, semuanya tertuang dalam kode etik profesi hukum yang menjadi landasan praktiknya.

## Kata Kunci : Kedudukan, advokat, hukum pidana

## PENDAHULUAN
Pada  tangga  17  Agustus  1945,  Indonesia  telah  Merdeka.  Untuk  mewujudkan perencanaan  dan  pembangunan  negara  untuk  melahirkan  masyarakat  Indonesia  yang adil  dan  makmur,  tugas  selanjutnya  adalah  membangun  bangsa  serta  negara.  karakter bangsa  (National  And  Character  Building)  meliputi  konstruksi  hukum,  khususnya

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)  804-811  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2896
penegakan  hukum di Indonesia.
Penganiayaan  terus  berlanjut,  namun  pergeseran  paradigma  hukum  pasca reformasi  merupakan  fenomena  yang  sangat  mempengaruhi  percaturan  politik  dan kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia.  Namun  di sisi lain, hukum tidak dapat sepenuhnya memuaskan  dahaga di  tengah  kehausan  akan  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat.  Masih banyak  kasus  hukum  yang  belum  terjadi  menyeluruh,  sampai  mempengaruhi kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum.  khayalan  demikian  sudah menimbulkan  perbincangan  banyak  orang,  terutama  tentang  pentingnya  penegakan hukum  dalam  kaitannya  dengan  nilai  keadilan  sosial  dan  ketentraman  masyarakat. Dalam  keadaan  yang  dimana,  tugas  seorang  penegak  hukum  dalam  menegakkan hukum harus diperkuat.
Bab  I,  Ayat  1,  Ayat  3  UUD  1945  menyatakan:  “Indonesia  didirikan  atas  dasar hukum  dan  bukan  atas  kekuasaan  (power  state)  belaka”.  akibatnya  dari  negara  yang berdasarkan  hukum,  diperlukan  beberapa  jaminan  persamaan  di  hadapan  hukum  bagi semua orang di depan hukum. Oleh karena itu, konstitusi juga menetapkan bahwa setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum.  Selain  otoritas  peradilan  dan  penuntutan pidana,  seperti  kepolisian  dan  otoritas,  peran  dan  tugas  pengacara  sebagai  profesi  yang bebas,  mandiri,  dan  bertanggung  jawab  sendiri  penting  bagi  pelaksanaan  aturan  hukum dalam  masyarakat  dan  negara.  jaksa  Melalui  jasa  hukum  yang  diberikan,  advokat memenuhi  tugas  profesionalnya  membela  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk kepentingan  para  pencari  keadilan,  termasuk  upaya  agar  masyarakat  dapat menggunakan  hak-hak dasarnya di hadapan hukum.
Menjadi  bagian  dari  bentuk  hukum,  advokat  termasuk  salah  satu  pilar  negara hukum  dan  pembelaan  hak  asasi  manusia.  Selain  ikut  serta  dalam  proses  peradilan, peran  advokat  juga  dapat  dilihat  dalam  profesi  di  luar  hukum.  Kebutuhan  akan  jasa hukum  yang  diberikan  oleh  advokat  di  luar  proses  pengadilan  saat  ini  semakin meningkat  sesuai  dengan  kebutuhan  hukum  masyarakat  yang  terus  berkembang, terutama  dengan peralihan kehidupan yang lebih terbuka dalam hubungan  antar  bangsa. Profesi  hukum  juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  kepada  masyarakat  dengan memberikan  layanan  konsultasi, negosiasi  dan penyelesaian  kontrak bisnis.
Penguatan  pengaruh  masyarakat  dan  reformasi  hukum  nasional,  khususnya  di bidang ekonomi dan perdagangan,  termasuk penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan.
Pada Bab I, Ayat 1, Ayat 3 UUD 1945 menyatakan: “Indonesia didirikan atas dasar hukum  dan  bukan  atas  kekuasaan  (power  state)  belaka”.  akibat  dari  negara  hukum, diperlukan  antara  lain jaminan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang di depan hukum.  Oleh  karena  itu,  konstitusi  juga  menetapkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama  di  depan  hukum.  Untuk  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  negara  hukum

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
dalam  masyarakat  dan  negara,  peran  dan  tugas  pengacara  sebagai  profesi  yang  bebas, mandiri  dan  bertanggung  jawab  bersama  dengan  otoritas  hukum  dan  peradilan  pidana, seperti  polisi  dan  otoritas.  jaksa  Melalui  jasa  hukum  yang  ditawarkan,  advokat memenuhi  tugas  profesionalnya  membela  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk kepentingan  penggugat,  termasuk  mengupayakan  agar  masyarakat  dapat  mewujudkan hak- haknya.
Mengikuti Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur, isi hukum, struktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Pengacara  menjadi  bentuk  hukum  dan  aparat penegak  hukum  memegang  peranan  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana  dalam penegakan  hukum  pidana  Keberadaan  advokat  diatur  dalam  UURI  No  18  Tahun  2003 Pasal  1  ayat(1)  tentang  Pengacara  (UU Advokat)  menyatakan  bahwa  :  “Advokat  yaitu orang yang berprofesi  sebagai  pemberi  jasa hukum yang memenuhi syarat-syarat hukum baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Pada  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang. Pengacara  mengatakan  bahwa:  “Layanan  hukum  ialah  jasa  yang diberikan oleh advokat untuk  memberikan  nasehat  hukum,  berupa  bantuan,  pelaksanaan  kekuasaan, representasi,  kehadiran,  pembelaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  hukum  lainnya  sesuai dengan  kepentingan  hukum  klien."  Menurut  Pasal  1(2)  UU  Pengacara,  "Klien perseorangan, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”, sedangkan dalam Pasal 5 ayat 1 UURI No.  18  Tahun 2003, tentang advokat, menyatakan bahwa  “pengacara  berstatus  polisi,  bebas  dan  mandiri,  dijamin oleh undang-undang dan peraturan  perundang-undangan”.
Pengacara  adalah  profesi  yang  sangat  terhormat  (noble  office).  Mengenai  peran advokat  sebagai  pengawal  hukum  yang  sejati,  masih  ada  anggapan  bahwa  ada kecemburuan  terhadap  profesi  hukum, di  sisi lain advokat dianggap sebagai profesi yang menghambat  kerja  mesin.  ,  siapa  lagi  yang  bisa  membantu  orang  yang  sedang  di pengadilan  dalam sengketa  hukum kalau bukan pengacara.
Pemolisian  idealnya  dilakukan  dengan  melibatkan  seluruh  unsur  atau  komponen penegak  hukum  (kepolisian,  kejaksaan,  dan  hakim)  berdasarkan  Sistem  Peradilan Pidana Terpadu (STIK). Penerapan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada UURI No. 8 Tahun 1981. Membahas  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  sistem  hukum  pada  hakekatnya  identik  dengan penegakan  hukum,  karena  proses  hukum  pada  hakekatnya  adalah  proses  penegakan hukum.  Jadi  pada  dasarnya  sinonim  dari  “sistem  peradilan”  karena  “keadilan”  pada dasarnya  adalah  “badan/kekuasaan  untuk  menegakkan  hukum”.  Jika  fokusnya  pada wilayah  peradilan  pidana,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana (dikenal  dengan  SPP  atau  Sistem  Peradilan Pidana/CJS)  pada  dasarnya  adalah  Sistem Penegakan Hukum  Pidana  (SPHP), yang pada  dasarnya juga  bersinonim.  dengan “Sistem Peradilan  Pidana”  (SKK-HP).  Mengingat  SPP  sebagai  sistem  hukum  kepolisian  (atau sistem penegakan hukum yang bergerak di bidang hukum pidana), maka SPP merupakan

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
ansambel  perwujudan kekuasaan kepolisian yang terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu: (1) kewenangan penyidikan dari penyidik; (2) kekuasaan kejaksaan untuk menuntut; (3) hak  untuk  meninjau/menjunjung  tinggi  keputusan  peradilan;  dan  (4)  kekuatan penegakan  hukum  untuk  menegakkan  hukum  pidana.  Keempat  subsistem  tersebut membentuk  Sistem  Penegakan  Hukum  Terpadu  Terpadu  atau  sering  disebut  dengan Integrated  Criminal  Justice  System  atau  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu.  Perlu  dicatat bahwa  keempat  subsistem  tersebut  juga  memasukkan  profesi  hukum  sebagai salah satu lembaga penegak hukum.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  pada  metode  ini  yaitu  dengan  metode  yuridis normatif,  yang  dimana  peneliti  mencoba  untuk  mengupas  dan  mempelajari  berbagai peraturan  perundang-  undangan,  membahas  tentang  kedudukan  advokat  dalam membantu  Lembaga  penegak  hukum,  serta  mengetahui  tanggung  jawab  dalam pelaksanaan  hukum pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mari  kita  bicara  tentang  tanggung  jawab  dan  wewenang  erat  kaitannya  dengan hak  dan  kewajiban dimiliki  oleh  stasiun  atau  lembaga  terutama  tugas  dan  kekuasaan sering  dilakukan  dalam satu kalimat itu menunjukkan  bahwa tidak ada yang bisa api Itu bisa  dilakukan  dalam  bahasa  Inggris  diartikan  dengan  tugas  yang  berarti  kerja  bahwa orang  tersebut  harus  melakukan  atau  pekerjaan  resmi  harus  Anda  lakukan  di  tempat kerja.    (Collins, 2000).
Pada  saat  yang  sama,  otoritas  dapat  diartikan  dengan  otoritas  berarti  resmi kekuasaan  yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu.  (Collins,  2000). Dalam  bahasa  Indonesia  Kewajiban  berarti  sesuatu  yang  mengikat  melakukan  atau memutuskan  untuk  melakukannya  (Poerwadar  Minta,  2007)  Sekaligus  otoritas  berarti memberikan  kekuasaan  memerintah  (Koin Poerwadar, 2007).
Kewajiban dan Wewenang Hukum terkait dengan Dari Kitab hukum. Hukum Acara Pidana  (KUHAP),  UU  No.18  2003  tentang  Pengacara,  UU  No.  48  tahun  2009  terkait dengan  peradilan  dan terakhir UU No.16/2011  bantuan hukum.
Pengacara  sebagai  penyedia  jasa  hukum  dan  pemberi  bantuan  hukum  Peran advokat  sebagai penyedia jasa. Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum kewajiban profesi  hukum  bidang  hukum.  Menjadi  pengacara  adalah  pekerjaan  namanya  beroep, pekerjaan  profesionalnya  berdasarkan  keahlian  hukum  terikat  oleh  aturan  perilaku dan aturan  etika  profesi  (Manan,  2009),  tentang  keberadaan  profesi.  Pada  saat  yang  sama, pembela  dianggap  semakin  penting  perkembangan  zaman.  Ini  terkait  Peran  pengacara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  1  Pengacara  Hukum,  yaitu  orang

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
menyediakan layanan hukum, serta dalam atau di luar pengadilan. Saat saya belajar lebih banyak.  Selain  itu,  ada  beberapa  istilah  yang  digunakan  berkaitan  dengan  penyediaan jasa  pengacara,  yaitu  yang  lebih dikenal dengan bantuan hukum. Istilah “tolong Hukum" itu  sendiri  merupakan  terjemahan  langsung  dari  bahasa  Inggris  dengan  istilah  “Legal Aid”.
Bantuan  hukum  sendiri  berarti  gratis  atau  layanan  hukum  yang  terjangkau  bagi mereka  yang  tidak  dapat  membayar  harga  penuh.  Pada  saat  yang  sama  layanan Sebaliknya,  hukum  didefinisikan  sebagai  "adil".  Bantuan".  Keduanya  bagus  jika  Anda memperhatikan  memiliki  arti  yang  sama,  yaitu  untuk  memberikan  bantuan  hukum pencari keadilan. Tapi jika dijelaskan terdapat perbedaan  diantara  keduannya.
Mempresentasikan  konsep  bantuan  hukum  dalam  arti  sempit,  yaitu.  bagaimana kita  dapat  memberikan  berupa  pertolongan  hukum  secara  gratis  terhadap  pemohon yang  kini  digunakan  sebagai  konsep  dari  pertolongan  tersebut  bagi yang tidak memiliki keuangan,  Namun  untuk  pertolongan  hukum  bagi  pengacara  berbayar.  Menurut (Bambang Sunggono  dan Aries Harianto, 2009).
Jenis  penyediaan  layanan  dapat  diturunkan  dari  ini.  Pelayanan  hukum  yang diberikan  oleh  advokat  tidak  hanya  berdasarkan  kemanusiaan,  tetapi  merupakan gambaran  penjagaan  milik  peraturan  masyarakat,  khususnya  dalam  hukum  kriminal. Dan  juga,  pelayanan  hukum  yang  diberikan  oleh  pengacara  yang  berupa  bentuk pembagian  hak  yang  adil,  Dan  masingmasing  pribadi memiliki  ke  istimewaan  ketika  di depan Undang-undang.
Pembahasan  tentang  peran  advokat  atau  sering  dikenal  dengan  pengacara sebagai petugas seorang advokat dapat dilihat dalam UU Peradilan. Seperti yang sudah di jelaskan  pada  materi  diatas,  yang  terdapat  pada  Pasal  38  ayat  1.  Yang  dimana  pasal tersebut  berbunyi:  (1)  Undang-  undang  Perundang-undangan  berhak  untuk  membuat peraturan  selain  dari  Konstitusi  Mahkamah  Agung  dan  lembaga  peradilan  di  bawahnya, terdapat  yang  lain  betugas  sesuai  dengan  lembaga  peradilan.  Sesuai  dengan  Pasal  38 yang sudah dijelaskan diatas.
Terdapat  pada  ayat  1  yang  bisa  di  ambil  makna,  maka  kekuasaan  kehakiman yang  terdiri  atas  Mahkamah  Agung  dan  badan  kehakiman  dibawah  jajarannya  tidak bergerak  dengan  sendiri, tetapi  juga  didukung  oleh  lembaga-lembaga  lainnya  bertugas berkaitan  dengan  peradilan.  keadilan  Badan  yang  lain,  tugas  mereka  terkait  dengan peradilan  disebutkan  lebih  lanjut  dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang ini Yurisdiksi yang meliputi:
a. Pertanyaan dan investigasi;
b. menunjuk jari;
c. pelaksanaan  keputusan;
d. yaitu layanan Peraturan; dan

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)  804-811  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2896
e. Menyelesaikan  perselisihan  di luar dari forum.
Terdapat spesifikasi pada Pasal38 (2) KUHP, yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah kepolisian,  kantor  jaksa,  lembaga  kemasyarakatan.  Yang  terdiri semua organ lainnya mereka mewakili semua tugas peradilan.
Advokat  memiliki  kedudukan  yang  disebut  sebagai  bentuk  yang  mempunyai  otoritas hukum. Hal ini menunjukkan bahwa advokat benar-benar terlibat dalam pembelaan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan. Hal ini juga dijelaskan oleh Bagir Manan, mengatakan peran pengacara atau yang biasa disebut dengan advokat sangat penting dalam bidang pengadilan, karena pengadilan tidak efisien dan efektif jika tidak adanya seorang pengacara atau advokat. Menurut Satjipto Rahardjo dari majelis hukum dibandingkan dengan "panggung".
Adapun yang harus di proses di pengadilan berupa jenis permainan yang diatur oleh aturan main. Para pemain yang lain tidak lain adalah aparat kepolisian, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Pengacara, Setelah itu, terdakwa, para saksi dan aktor pendukung seperti petugas pengadilan dan polisi tidak lepas dari publik setelah persidangan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa peran pengacara sebagai pembela? Tambahan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tugas advokat di pengadilan adalah mengawal (guard) kedaulatan majelis.
Maka  dari  itu,  advokat  memastikan  bahwa  aparat  penegak  hukum  lainnya  agar tidak melaksanakan kecurangan, agar tidak melanggar hak seorang tersangka atau terduga pelanggar. Begitulah pengacara, bagian dari pembelaan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan, dan sebagaimana dijelaskan di atas, pengacara memainkan tuga penting untuk memantau sekaligus menjaga integritas.
Posisi pengacara sebagai lembaga penegak hukum di bandingkan penegak hukum lainnya seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan  hakim.  bahwa  pengacara  adalah  petugas  polisi  di  luar pemerintahan. Bagir Manan menjelaskan hal tersebut dalam tulisannya “Peran Penegakan Hukum dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”.
Mengacu  pada  aturan  tindakan  kekuasaan  Montesquieu,  Politik  tiga  serangkai,  yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, Polri dan Kejaksaan merupakan perpanjangan tangan dari Cabang Pelaksana, keduanya merupakan alat Negara untuk melakukan fungsi penyidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana. Hakim dan badan yudisial kemudian adalah perwakilan dari Yudikatif, yang menjalankan yurisdiksinya sendiri. sehingga keberadaan advokat sebagai penyeimbang dominasi kejaksaan saat ini tidak untuk menjadi upaya melindungi solusi hak kepada para pihak yang berperkara, tetapi juga  sebagai  bentuk  representasi  masyarakat  dalam  proses  peradilan.  Keberadaan  advokat dimaksudkan untuk menghindari, atau paling tidak mengurangi, ke semena-mena aparat penegak hukum lainnya, terutama kepada membutuhkannya.
Jika kita berbicara tentang misi utama Pengacara, itu pekerjaannya sketsa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Seorang pengacara memiliki tiga peran primer, Yang dimana, sudah dijelaskan oleh Soemarno P. Wirjano, seorang pengacara memiliki tiga tugas pokok:
1. Menjadi  pejabat  yang berwenang,  yaitu. mewakili dan mendukung  klien dalam segala  hal  pekerjaan  mempersiapkan  sidang pengadilan  siap dengan  keputusan hakim.
2. "Preader"  atau  "Pleiter",  misalnya.  Sebagai  pembelaan,  pemaparan  kebenaran,

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
pendapat hukum, sampai hakim memperoleh  pengetahuan  tentang  bukti-bukti perkara.
3. Menjadi  penasihat  hukum,  memberikan  nasihat  terkait  hukum  di luar peradilan,  bantuan dalam penyusunan  atau penyiapan dokumen.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  diatas  bahwasannya  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan guna  menjawab  arti  urgensi  kedudukan  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  sistem peradilan  pidana di Indonesia, yakni :
1. Kedudukan  dan  tugas  advokat  yaitu  terdapat  pada  tingkat  klien  dan  lembaga penegak  hukum  lainnya,  agar  advokat  ikut  serta  dalam penegakan hukum secara profesional,  untuk  menjamin  keadilan  dan  kebenaran  serta  persamaan  di  depan hukum,  Adapun  pekerjaan  serta  tanggung  jawab  seorang  pengacara,  yaitu  untuk mengawali  klien,  membela  keseksamaan,  kebenaran  ,  HAM  sekaligus  untuk menolong para hakim mempertahankan  keabsahan dan kesaksamaan.
2. Kedudukan  pengacara  pada  sistem  hukum  Kriminal  di  Indonesia.  perubahan diperlukan  bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003, khususnya pasal tentang perannya  sebagai  anggota Polri tertentu, sehingga jelas urgensi pengacara sebagai anggota  Polri.  untuk  membantu  Kerjasama  terhadap  sistem  keputusan  hakim sebagai  bentuk  hukuman,  yang  tercatat  dalam  amandemen  KUHP.  KUHAP  harus ditegakkan  karena  merupakan hukum formal yang mengatur keputusan hukuman di  Indonesia.  Meningkatkan  koordinasi  dan  sinkronisasi  seluruh  komponen penegakan  hukum  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  yaitu.  Hakim,  Jaksa,  Polisi serta  pengacara  untuk  menciptakan  sistem  yang  terintegritas,  yaitu  sistem peradilan  pidana.  Memperkuat  dan  memperkuat  posisi  advokat  sebagai  aparat kepolisian  pada  ulasan  pendahuluan,  Kemudian  sistem  keputusan  yang  ada  di Indonesia  dapat  diatur  dengan  memperluas  pembelaan  terhadap  tersangka  dan terdakwa, tetapi juga sampai pada pemeriksaan pokok.  Selain  pelaksanaan putusan, perlunya penjatuhan pidana mati bagi anggota Polri yang lalai dalam melaksanakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Tanggungan  seorang  pengacara  dalam  menjalankan  tugas  tindakan  serta  tugas- tugas  kejaksaan  menjadi  seorang  polisi  semua  sudah  tertera  pada aturan hukum, dan  menjadi  landasan praktiknya.  Tugas  dan  tanggung  jawab  seorang  pengacara didasarkan  pada  mewakili  klien,  membela  kesaksamaan,  kebenaran,  dan  HAM sekaligus  menolong  hakim  untuk  membela  kejujuran  dan  kesaksamaan. Kewajiban  seorang  pengacara  terhadap  penegak  hukum  yang  pertama  taat terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa, aturan hukum kejaksaan, aturan Undang-Undang serta  masyarakat  dan  yang  terakhir  bertanggung  jawab  Kepada  Allah  Swt “berlaku”serta para pembela.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Atsasmita,  Romli,2011, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer  cetakan  ke  2 ,  Kencana: Jakarta. Abdussalam  &  DPM  Sitompul,2007, Sistem Peradilan Pidana , Restu Agung: Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2017. Reformasi  Sistem  Peradilan  (Sistem  Penegakan  Hukum  Di Indonesia) , Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang. Kadafi,  Bin  Zain  (Ed.),  2001, Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi:  Studi  tentang Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  Pusat  Studi  Hukum  &  Kebijakan Indonesia: Jakarta.
Komisi  Yudisial,  2012, Dialektika  Pembaharuan  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Komisi Yudisial: Jakarta.
Mulyad,  Lilik,  2008, Bunga  Rampai  Hukum  Acara  Pidana  Perspektif ,  Teoritis  dan Praktek, Alumni: Bandung.
Romli  Atsasmita,  2011, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  cetakan  ke  2  ,  Kencana, Jakarta.
Rusli  Muhamad,  2012, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia:  Dilengkapi  Dengan  4 Undanundang di Bidang Sistem Peradilan Pidana , UII Press: Yogyakarta. Suratman dan Philips Dillah, 2012, Metode Panelitian Hukum, Alfabeta , Bandung. ------------ -----
---- 1988, Hak-hak Tersangka/  Terdakwa di dalam KUHAP, Liberty: Yogyakarta.
Gunarto, Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa , Jurnal Pembaharuan  Hukum Volume I, No.1, Januari-April  2014.

## Perundang-Undangan:
Pertimbangan  Hukum  Putusan  MK  Nomor  014/PUU-IV/2006  mengenai  Pengujian Undang- Undang Advokat.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  76  Tahun  1981,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2003,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4288.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  157  Tahun  2009, Tambagan  Lembaran Negara 5076.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  104  Tahun  2011,  Tambahan Lembaran  Negara Nomor 5248.