## PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK) DAMPAK PELAKSANAAN REMOTE AUDIT PADA AUDITOR PT. XXX DI MASA PANDEMIK

## Lyza Yuni Setiawati, Zulkifli Djunaidi
Program Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Email: lyza.yuni@ui.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: Penyakit  akibat  kerja, gangguan telinga, bising, remote audit Menurut  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  “Penyakit  akibat  kerja  diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor risiko pada lingkungan pekerjaan”.  Sedangkan  menurut  Peraturan  Presiden  nomor  7  tahun  2019 Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan  kerja  yang  kemudian  dijelaskan  jenis  PAK  ada  yang  disebabkan oleh  faktor  fisika  salah  satunya  kerusakan  pendengaran  diakibatkan  oleh kebisingan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  hubungan  aktivitas remote  audit  pada  masa  pandemik  dengan  gangguan  terhadap  telinga  akibat bising  (Noise  Induced  Hearing  Loss  /NIHL)  akibat  penggunaan  headset/ headphone/  earphone.  Nilai  ambang  batas  faktor  fisika  dan  faktor  kimia  di tempat kerja menetapkan Nilai Ambang Batas kebisingan adalah 85 dB dengan waktu  pekerjaan  tidak  melebihi  8  jam  sehari/40  jam  seminggu  (peraturan menteri  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  no  PER/13/MEN/X/2011).
Kesimpulannya  kegiatan  remote  audit  menggunakan  headset/  headphone/ earphone  tidak  akan  menimbulkan  gangguan  telinga  akibat  bising  jika  dapat dibatasi lamanya penggunaan headset/ headphone/ earphone. ABSTRACT Keywords: Occupational  diseases, ear  disorders,  noise, remote audit According to the World Health Organization (WHO) Occupational diseases are defined  as  health  problems  that  arise  due  to  risk  factors  in  the  work environment.  Meanwhile,  according  to  Presidential  Regulation  number  7  of 2019  Occupational  Diseases  are  diseases  caused  by  work  and/or  work environment which then explain the types of PAK that are caused by physical factors, one of which is hearing damage caused by noise.” This study aims to describe the relationship between remote audit activities during a pandemic and noise-induced hearing loss (NIHL) due to the use of headsets/headphones/earphones. The threshold value for physical and chemical factors in the workplace determines the threshold value for noise is 85 dB with working  time  not  exceeding  8  hours  a  day/40  hours  a  week  (Ministry  of Manpower  and  Transmigration  Regulation  No.  PER/13/MEN/X/2011).”  In conclusion, remote audit activities using a headset/ headphone/ earphone will not cause ear problems due to noise if you can limit the duration of use of the headset/ headphone/ earphone.

## PENDAHULUAN
Auditor adalah seseorang yang melakukan audit. Menurut ISO 19011: 2018 audit dapat dilaksanakan secara onsite, remote maupun kombinasi keduanya (onsite dan remote).
Terjadinya COVID-19 dan adanya pembatasan perjalanan di seluruh Indonesia termasuk dunia menyebabkan terjadinya perubahan pola hidup manusia termasuk pola kerja yang awalnya
lebih  banyak  melakukan  aktivitas  kerja  di  kantor  berubah  menjadi  bekerja  di  rumah  dengan nama lain Work From Home (WFH) termasuk salah satunya aktivitas audit. Adanya kebutuhan audit  sesuai  dengan  peraturan/  hukum  atau  adanya  keperluan  untuk  melakukan  audit  telah memunculkan  kembali  pembicaraan  serta  perhatian  terhadap  upaya  audit  untuk  menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional yang menggunakan metode tatap muka yang segera mungkin untuk diimplementasikan.
“Audit jarak jauh merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan dalam membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya. Dalam hal ini dilakukan penerapan audit jarak jauh sebagai bagian dari respon terhadap COVID-19.”
“Penyakit akibat kerja diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor risiko  pada  lingkungan  pekerjaan  (WHO).  Menurut  Peraturan  Presiden  nomor  7  tahun  2019 Penyakit  Akibat  Kerja  adalah  penyakit  yang  disebabkan  oleh  pekerjaan  dan/atau  lingkungan kerja. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 menjelaskan jenis PAK ada yang disebabkan oleh faktor  fisika  salah  satunya  pendengaran  yang  terganggu  akibat  dari  kebisingan.  Aktivitas  audit yang  dilaksanakan  tiada  henti  dalam  satu  hari  biasanya  dimulai  dari  pukul  08.00  WIB  sampai pukul 16.00 WIB sore dengan waktu istirahat 1 jam pada pukul 12.00-13.00 WIB. Jika dihitung dalam jam maka pelaksanaan audit per hari dilakukan selama 7 jam. Kegiatan audit dilaksanakan dengan remote biasanya menggunakan headset/ headphone/ earphone. Nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja menetapkan Nilai Ambang Batas kebisingan adalah 85 dB dengan waktu pekerjaan tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu (menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no PER/13/MEN/X/2011).”
“Gangguan  telinga  akibat  bising/Noise  Induced  Hearing  Loss  (NIHL)  adalah  jenis gangguan pendengaran tipe tuli sensorineural yang disebabkan oleh paparan kumulatif terhadap kebisingan  tingkat  tinggi  setelah  berbulan-bulan  atau  bertahun-tahun  yang  dapat  menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Pemakaian earphone yang lama dengan tingkat volume yang tinggi dapat memediasi peningkatan kerusakan struktur sel rambut seperti mitokondria, lisosom tersebut  dapat  menimbulkan  gangguan  pendengaran.  Gangguan  tersebut  dikarenakan  intensitas bising  yang  dihasilkan  oleh  earphone  yaitu  121  dB  dengan  tingkat  volume  tinggi  dan  puncak bising yang dihasilkan dapat mencapai 139 Db.

## METODE
Penelitian  dilakukan  berdasarkan  analisis  deskriptif  data  MCU  PT.  XXX  tahun  2020 dilakukan pada 237 karyawan.
Penelitian  bertujuan  menganalisis  hubungan  adanya  gangguan  pendengaran  ditimbulkan dari  aktivitas  audit  yang  dilaksanakan  secara  online  dengan  menggunakan  alat  bantu  headset/ headphone/ earphone.
Tahapan Penelitian dengan pendekatan biostatistik dilakukan dengan cara:
1. Subyek dan tempat penelitian
Subyek  penelitian  adalah  para  auditor  yang  bekerja  di  PT.  XXX  secara  non  random purposive yaitu semua sampel yang memenuhi kriteria inklusi sampai jumlah terpenuhi bersedia ikut dalam penelitian.
“Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono (2016: 85). Alasan menggunakan teknik purposive sampling karena sesuai digunakan untuk  penelitian  kuantitatif,  atau  penelitian-penelitian  yang  tidak  melakukan  generalisasi (Sugiyono, 2016: 85).”
“Desain  penelitian  dilakukan  analisis  terhadap  jenis  gangguan  pendengaran  tipe  tuli sensorineural yang disebabkan oleh paparan kumulatif terhadap kebisingan tingkat tinggi setelah berbulan-bulan  atau  bertahun-tahun  yang  dapat  menyebabkan  gangguan  pendengaran permanen.”
“Pemeriksaan audiometri nada murni, diperoleh informasi mengenai ambang pendengaran pada frekuensi 125 † 8000 Hz. Walaupun frekuensi percakapan (500 † 2000 Hz) tercakup dalam pemeriksaan  audiometri  nada  murni,  pemeriksaan  ini  hanya  memberikan  untuk  sebagian gambaran  mengenai  kemampuan  seseorang  dalam  mendengar.  Sedangkan  pemeriksaan audiometri  tutur  dapat  diperoleh  informasi  mengenai  kemampuan  penderita  dalam  memahami percakapan  yang  diperlukan  dalam  komunikasi  dan  interaksi  antar  manusia  (Gelfand,  2001; Soetirto et al., 2001; Dhingra, 2008).”

## 2. Prosedur pengumpulan data
Data diambil dengan metode sampling dari populasi karyawan PT. XXX yang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala yang dalam tugas pokok pekerjaannya adalah melakukan audit.
3. Prosedur pemeriksaan
“Pemeriksaan  audiometri  nada  murni  dilakukan  dalam  ruangan  khusus  yang  kedap  suara tingkat bising kurang dari 40 dB yang ditentukan menggunakan sound level meter. Pemeriksaan audiometri  dilakukan  menggunakan  audiometer  Interacoustic  Audio  Traveller  AA222. Pemeriksaan  hantaran  udara  dan  hantaran  tulang  dilakukan  kedua  telinga  dan  didahulukan telinga kanan atau telinga yang dapat mendengar lebih baik.” Headphone dipasang dan penderita diminta  untuk  memberikan  respon  dengan  mengangkat  jarinya  dan  menekan  tombol  yang  ada apabila  mendengar  suara  dari  headphone.    Pemeriksaan  dilakukan  pada  frekuensi  500,  1000, 2000,  4000,  6000,  dan  8000  Hz  pada  kedua  telinga.  “Untuk  pemeriksaan  hantaran  tulang, dipasang  vibrator  pada  planum  mastoid.  Hasil  pemeriksaan  yang  didapat  dibuat  dalam  bentuk audiogram dan diinterpretasikan derajat dan jenis ketuliannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  tinjauan  hasil  Pemeriksaan  Kesehatan  Berkala  tahun  2020  yang dilaksanakan  pada  237  karyawan  didapat  pada  tekanan  darah  diperoleh  data  tekanan  darah normal, untuk hipertensi tekanan darah stadium 1 (historic 140-159/ diastolik 90-99) dan tekanan darah  stadium  2  (diatas  160/  diatas  100)  ternyata  ada  sekitar  60%  diklasifikasikan  sebagai prehipertensi diharapkan kurangi konsumsi garam, perbanyak serat, lakukan aktivitas fisik.
Berdasarkan indeks massa tubuh ada 46,9 % overweight, obesitas merupakan komorbid yang  memperparah  terjadinya  covid  19  disarankan  untuk  menurunkan  ke  berat  tubuh  ideal dengan  melakukan  olahraga  fisik  dan  membatasi  konsumsi  garam,  gula  dan  lemak  agar  tidak menjadi obesitas.
Secara  umum  dapat  disimpulkan  berdasarkan  MCU  didapat  adanya  indikasi  penyakit tidak  menular  non  infeksi  namun  merupakan  faktor  resiko  terjadi  penyakit  kardiovaskular (jantung pembuluh darah) yang dipengaruhi oleh adanya :
1. Patilifer (penumpukan sel lemak didalam liver) paling banyak sekitar 81.1%
2. Gangguan refraksi (Gangguan mata)
3. Prehipertensi
4. Overweight
5. Hiperurisemia (peningkatan kadar asam urat)

## PEMBAHASAN

## Determinan Kesehatan
Determinan  kesehatan  merupakan  perpaduan  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi kesehatan baik individu maupun masyarakat (WHO). “ WHO (1986) dalam Piagam Ottawa untuk Promosi  Kesehatan  ( the  Ottawa  Charter  for  Health  Promotion )  menegaskan  bahwa  kesehatan merupakan hak asasi manusia (human right). ”
Menurut Hendrick L. Blum pada bukunya yang berjudul Planning of Health, menyatakan bahwa  kesehatan  juga  dipengaruhi  oleh  4  determinan,  yaitu  lingkungan,  perilaku,  pelayanan kesehatan, dan genetik. Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling mempengaruhi status kesehatan,  yaitu  sebesar  45%,  disusul  oleh  faktor  perilaku  sebesar  30%,  faktor  pelayanan kesehatan 20%, dan faktor genetik 5%”.

## 1. Faktor Lingkungan
Lingkungan  kerja  auditor  saat  melakukan  audit  pada  masa  pandemik  biasanya dilakukan  dari  tempat  tinggal  masing-masing  dimana  pada  lingkungan  tersebut.  Suasana audit dilakukan di tengah-tengah aktivitas anggota keluarga lainnya seperti Suami/Istri yang mungkin  juga  sedang  bekerja  dari  rumah  (WFH)  dan  anak  yang  sedang  melakukan “Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)”. Oleh karena itu untuk menghindari adanya gangguan suara pada saat sedang komunikasi secara online maka auditor akan melakukan komunikasi audit menggunakan  headset/  headphone/  earphone  dalam  waktu  lama  sehingga  hal  ini  dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
2. Faktor perilaku
Perilaku  dari  gaya  hidup  individu  sangat  mempengaruhi  terhadap  kondisi  sehat  atau tidak sehat pada individu itu sendiri. Perilaku kecenderungan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  mengikuti  agenda  audit  yang  sudah  dibuat  akan  membuat  seorang  auditor  akan melaksanakan  audit  terus  menerus  sampai  dengan  batas  jam  istirahat  yang  ditetapkan

## Penyakit Akibat Kerja (PAK) Dampak Pelaksanaan Remote Audit Pada Auditor PT. XXX di Masa Pandemik
sehingga seorang auditor akan mungkin terpapar kebisingan earphone selama ± 4 jam sampai dengan menjelang jam istirahat.
3. Faktor pelayanan kesehatan
Dikarenakan  dampak  gangguan  pendengaran  dari  kebisingan  itu  timbul  setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka seorang auditor tidak akan merasa memerlukan fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  waktu  saat  mungkin  sudah  terjadi  gangguan  pendengaran. Gangguan pendengaran mungkin baru terlihat hasilnya setelah melakukan uji pendengaran di dokter  spesialis  THT  pada  saat  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  berkala  tahunan  yang disediakan oleh perusahaan.
4. Faktor genetik/ Keturunan
Dalam  hal  ini  terdapat  penyakit  yang  ditimbulkan  dari  faktor  genetik/  keturunan  misalnya gangguan mental. Pada pekerja yang mempunyai faktor keturunan/ genetik terkait gangguan mental  dalam  hal  ini  mungkin  kecemasan  yang  berlebihan  yang  mungkin  tidak  diketahui ssebelumnya  sehingga  menyebabkan  pekerja  audit  tersebut  akan  berfikir  untuk menyelesaikan  pekerjaannya  tanpa  waktu  break  setelah  2  jam  bekerja  online  dan  dapat menyebabkan penyakit lain yaitu Burnout atau kelelahan kerja.

## Kebijakan Kesehatan
“ Kebijakan  kesehatan  didefinisikan  adalah  suatu  cara/  tindakan  yang  berpengaruh terhadap  perangkat  institusi,  organisasi,  pelayanan  kesehatan  dan  pengaturan  keuangan  dari sistem  Kesehatan  (Walt,  1994).  Menurut Ayuningtyas  (2014) Kebijakan  kesehatan  nasional ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan   dan   kesejahteraan   penduduk   suatu negara . ” Para ahli  kebijakan  kesehatan  membagi  kebijakan  ke  dalam  empat  komponen  yaitu  “konten, process, konteks dan actor” (Frenk J. 1993; Buse, Walt and Gilson, 1994; May & Walt, 2005)”.
KONTEKS KONTEN AKTOR Individu Kelompok organisasi PROSES
Dasar  hukum  kebijakan  kesehatan  dalam  upaya  pengendalian  PAK  dan  penyediaan fasilitas kesehatan bagi pekerja Auditor, antara lain:
1. Pelayanan  Kesehatan  di  Tempat  Kerja  sesuai  dengan  UU  No.  1  Tahun  1970  tentang “Keselamatan Kerja”,
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  24  tahun  2011  Tentang  “Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial”,
3. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2019 “Penyakit Akibat Kerja”,
4. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang “Kesehatan Kerja”,
5. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  R.I.  No.  Per.03/MEN/1982  “Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja”,
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 “ Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja”.
Kebijakan  perusahaan  yang  tertulis  dalam  sistem  manajemen  perusahaan  merupakan bentuk  komitmen  top  management  dalam  penyelenggaraan  kesehatan  kerja  di  perusahaannya mengacu  pada  peraturan  perundangan  yang  berlaku  sehingga  dapat  mengendalikan  dan meminimalisir penyakit akibat kerja terhadap pekerjanya.
Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan antara lain:
1. Quality, Safety, Health and Environmental Policy
2. Kebijakan larangan merokok
3. Kebijakan larangan penggunaan narkotika, obat berbahaya dan minuman keras
4. Stop Work authority.
Terkait dengan etika kesehatan, ada beberapa 5 prinsip utama kesehatan diantaranya
1. Accountability  for  reasonableness ,  prinsip  pelayanan  kesehatan  secara  adil  sesuai  dengan kebutuhan  dan  sumber  daya  yang  mencukupi  dalam  hal  ini  berarti  melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai dengan besar dan kecilnya resiko yang diterima oleh  pekerja  semakin  berat  dan  banyak  resikonya  makan  akan  semakin  lengkap  cakupan pemeriksaan kesehatan berkala yang diterima.
2. Autonomy , prinsip etika kesehatan pada kemampuan diri sendiri dalam memilih yang terbaik untuk  dirinya  dalam  fasilitas  kesehatan  yang  diterima  misalnya  jika  terjadi    gangguan kesehatan  maka  pekerja  akan  melakukan  pengobatan  sesuai  dengan  pagu  kesehatan  yang diterima dari perusahaan
3. Beneficence ,  Prinsip  yang  mengharuskan  pemerintah,  penyedia  layanan  kesehatan,  dan peneliti  berbuat  baik  untuk,  memberikan  manfaat,  atau  memberikan  kontribusi  positif  bagi kesejahteraan  populasi,  pasien,  dan  peserta  studi  yang  merata  dan  terjangkau  oleh  setiap masyarakat. Hal ini terbukti dengan dikeluarkan kartu BPJS kesehatan yang dimiliki segenap warga Negara.
4. Dignity ,  prinsip  etika  kesehatan  dimana  dalam  hal  ini  manusia  sebagai  makhluk  yang berharga  dan  di  perusahaan,  pekerja  dianggap  sebagai  asset  dari  perusahaan  yang memberikan  kontribusi  besar  dalam  kemajuan  dari  perusahaannya  sehingga  harus  dijamin kesehatannya  dengan  memberikan  layanan  kesehatan  berupa  pemeriksaan  kesehatan  secara berkala, jaminan asuransi kesehatan (seperti kepesertaan BPJS Kesehatan), jaminan asuransi kecelakaan dan pensiun (berupa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, simpanan pensiun, dll)
5. Distributive justice , prinsip etika kesehatan terkait distribusi pelayanan kesehatan yang adil dan  merata  bagi  masyarakat  dalam  hal  ini  pimpinan  perusahaan  menetapkan  aturan pemberian fasilitas kesehatan secara merata untuk seluruh pekerjanya.
Terkait  dengan  Sistem  Informasi  Kesehatan  (SIK),  perusahaan  PT.  XXX  bekerjasama dengan  rumah  sakit  untuk  melakukan  pemeriksaan  karyawannya  termasuk  para  Auditor. Kemudian  Rumah  sakit  rekanannya  tersebut  akan  membuat  resume  medis  terhadap  data kesehatan  karyawan  yang  menjalani  pemeriksaan  kesehatan  secara  berkala  di  rumah  sakit tersebut.
“ Sistem  Informasi  Kesehatan  (SIK)  adalah  Kumpulan  komponen  dan  prosedur  yang terorganisir  dan  bertujuan  untuk  menghasilkan  informasi  yang  dapat  memperbaiki  keputusan yang  berkaitan  dengan  manajemen  pelayanan  kesehatan  di  setiap  tingkatnya  (Siregar  cit. Barsasella,  2012). ” Keputusan  Menteri  Kessehatan  Nomor  192/MENKES/SK/VI/2012 disebutkan eHealth adalah pemanfaatan TIK di sektor kesehatan terutama untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan.

## Epidemiologi
“Epidemiologi menurut W.H. Welch, epidemiologi adalah Suatu ilmu yang mempelajari tentang  timbulnya  perjalanan  dan  pencegahan  penyakit  terutama  penyakit  menular  sedangkan menurut  Azrul  Azwar,  epidemiologi  merupakan  Ilmu  yang  mempelajari  tentang  frekuensi  dan penyebaran  masalah  kesehatan  dan  sekelompok  manusia/  masyarakat  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhinya”.
“ Kegunaan Epidemiologi menurut Brownson dan Petiti (1998) antara lain:
1. Berperan dalam menemukan Faktor-faktor Yang mempengaruhi kesehatan (agent, host dan lingkungan) sebagai dasar (ilmian) untuk tindakan penyakit, kecelakaan ( injury ) dan promosi kesehatan;
2. Melakukan  identifikasi  kelompok  penduduk  risiko  tinggi  dari  suatu  penyakit,  sehingga tindakan dapat segera diprioritaskan;
3. Menentukan penyebab utama, kesakitan, kecacatan dan kematian untuk menetapkan prioritas tindakan dan riset;
4. Mengevaluasi  efektivitas  Program-program  kesehatan  dan  upaya  pelayanan  dalam  rangka peningkatan kesehatan penduduk. ”
Secara  Epidemiologi  dilakukan  kegiatan  promosi  kesehatan  terhadap  pemeriksaan kesehatan  berkala  agar  menjaga  berat  badan  ideal,  makan  makanan  bergizi  dan  membatasi penggunaan  kandungan  garam  maksimal  1  sendok  makan  per  hari,  gula  maksimal  4  sendok makan per hari dan lemak maksimal 5 sendok makan per hari serta banyak melakukan aktivitas fisik  olah  raga  minimal  3-5  x  dalam  seminggu  perhari  30  menit  (sekitar  150  menit  dalam seminggu).
Khusus  terkait  dengan  Kendala  gangguan  pendengaran  pada  Auditor  agar  dapat melakukan hal berikut ( DO/DON’T ) pada saat pelaksanaan audit antara lain:

## 1. Don’t hunch over your laptop
Gunakan  monitor  eksternal  atau  dudukan  laptop  (dengan  keyboard  dan  mouse  eksternal) untuk menopang layar Anda.

## 2. Do work at an appropriate height
Temukan  ketinggian  kerja  sehingga  siku  Anda  secara  alami  jatuh  rata  dengan  tinggi meja/meja Anda. Ini akan mempromosikan keselarasan pergelangan tangan yang lebih baik daripada pelampiasan atau tekanan terowongan karpal.

## 3. Do use an office chair if possible
Fitur  yang  dapat  disesuaikan  pada  kursi  tugas  kantor  akan  menyelamatkan  Anda  dari ketidaknyamanan lumbar dan leher.

## 4. Don’t give up on your current chair
Menempatkan  bantal  yang  kokoh  atau  handuk  yang  dilipat  rapat  di  bawah  bokong  akan menaikkan  pinggul  dan  meningkatkan  lekukan  tulang  belakang,  sehingga  membuat  duduk lebih nyaman.

## 5. Don’t let your feet dangle
Letakkan kaki Anda di atas beberapa buku atau kotak di bawah meja Anda, sehingga paha Anda hampir sejajar dengan lantai dan pinggul Anda sedikit lebih tinggi dari lutut Anda. Ini akan mengurangi stres pada tulang belakang lumbar Anda.

## 6. Do follow the 20/20/20 rule
Artinya mata memandang 20 feet misal melihat keluar jendela selama 20 detik dan setiap 2 jam lakukan mini break selama 10-15 menit untuk peregangan

## 7. Don’t turn your couch into a work station
Meski menggoda, sofa bukanlah tempat yang optimal untuk bekerja di depan komputer Anda sepanjang  hari.  Meskipun  mungkin  nyaman,  posisi  kaki  atau  seluruh  tubuh  dalam  posisi vertikal dapat menyebabkan mati rasa dan ketidaknyamanan pada otot.

## 8. Do customize a space to fit you
Berbagi  tempat  kerja  berarti  Anda  perlu  menyesuaikan  ketinggian  komputer,  kursi,  dan furniture setiap kali Anda duduk.

## 9. Don’t skip lunch and make sure you stay hydrated
Membuat  makanan  dan  tetap  terhidrasi  memberi  Anda  kesempatan  untuk  berdiri,  berjalan- jalan, dan membiarkan mata Anda beristirahat dari layar komputer.

## 10. Do make sure you get up and walk around
Tujuannya  adalah  untuk  mengambil  langkah  sebanyak  mungkin  di  siang  hari,  bahkan  jika Anda berada di rumah.
Dalam  rangka  mewujudkan  hak-hak  pegawai  dalam  pemenuhan  fasilitas  kesehatan, perusahaan  PT.  XXX  menyediakan  fasilitas  kesehatan  berupa  pemeriksaan  kesehatan  secara
berkala  setiap  tahun,  penjaminan  asuransi  kesehatan  dengan  mengikuti  program  JKN  dengan mendaftarkan seluruh pegawai dalam asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu juga perusahaan melakukan promosi kesehatan berupa sosialisasi evaluasi hasil MCU  tahunan  ke  seluruh  pegawai  melalui  sharing  session  yang  disampaikan  dalam  acara webinar  (saat  kondisi  pandemi  maupun  seminar  (saat  kondisi  tidak  pandemi).  Perusahaan  PT. XXX juga menjamin keluarga pegawai dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan sistem reimburse (klaim)  dengan  pagu  tertentu  sesuai  ketentuan  maksimal  anak  3  yang  diatur  dalam  peraturan pokok  kepegawaian.  Terkait  dengan  kegiatan  pemeriksanaan  kesehatan  ssecara  berkala perusahaan  membagi  paket  MCU  ke  dalam  beberapapaket  sesuai  dengan  tingkat  risiko  yang dihadapi dalam pekerjaan. Khusus untuk Auditor biasanya diberi Paket C dimana pada paket C termasuk  salah  satu  diantaranya  dilakukan  pemeriksaan  THT  dengan  melakukan  uji pendengaran.
Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan/instansi untuk turut berperan serta menyukseskan program pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Dalam upaya memantau dampak PAK yang timbul dari pelaksanaan audit internal yang berisiko  terhadap  timbulnya  gangguan  pendengaran  PT.  XXX  dan  mengurangi  peningkatan akibat  Penyakit  Tidak  Menular  (PTM)  dengan  meningkatnya  faktor  risiko  yang  meliputi meningkatnya  tekanan  darah,  gula  darah,  indeks  massa  tubuh  atau  obesitas,  pola  makan  tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan merokok serta alkohol. PT. XXX melakukan implementasi K3 dengan cara:
1. Menerapkan  prosedur  identifikasi  bahaya  dan  penilaian  risiko  (IBPR)  di  perusahaannya bertujuan  untuk  melakukan  identifikasi  bahaya  dan  penilaian  resiko  K3  yang  terjadi  di perusahaan.
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan (khususnya terkait pendengaran) secara berkala.
3. Pemberian  Jaminan  kesehatan  berupa  sistem  reimburse  dan  menjadi  peserta  asuransi  BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan;
4. Melakukan edukasi berkala tentang tata cara ergonomi saat melakukan audit secara online.
5. Melakukan program rutin senam sehat seminggu sekali (setiap hari Jum’at) namun program ini terhenti saat Pandemi Covid-19.
6. Melakukan  edukasi  terkait  hasil  MCU  tahunan  kepada  seluruh  karyawan  agar  mengetahui langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  dalam  menurunkan  resiko  terjadinya  PTM  seperti penyakit jantung, hipertensi maupun diabetes.
7. Memberikan  jaminan  follow  up  MCU  tahunan  untuk  karyawan  yang  hasil  MCUnya mendapatkan  catatan  untuk  melakukan  follow  up  medis  dari  Rumah  Sakit  yang  ditunjuk dalam melakukan MCU tahunan.
8. Menyediakan fasilitas jaminan kesehatan berupa asuransi BPJS/ Sistem Jaminan Perusahaan dengan pagu tertentu dan jaminan penggantian biaya berupa sistem reimburse dengan pagu tertentu yang diatur dalam peraturan pokok perusahaan.
9. Melakukan  program  vaksinasi  covid-19  secara  bersama  untuk  seluruh  karyawan  mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.
10. Melakukan edukasi dan sosialisasi kebiasaan hidup new normal disaat pandemic.
11. Menjamin tindak lanjut pengobatan jika terkena covid-19.

## KESIMPULAN
PAK yang ditimbulkan karena Gangguan telinga akibat bising (NIHL) tidak akan ada jika pelaksanaan  remote  audit  dilakukan  secara  tepat  mengikuti  aturan  kesehatan  yang  ditetapkan baik oleh Perusahaan maupun Pemerintah.
Remote audit dilaksanakan maksimal 8 Jam kerja dengan melakukan memandang 20 feet misal melihat keluar jendela selama 20 detik dan setiap 2 jam lakukan mini break selama 10-15 menit  untuk  peregangan.  Tingkat  kebisingan  pada  saat  menggunakan  headset/  headphone/ earphone  tidak  melebihi  85  dB  dengan  waktu  pekerjaan  tidak  melebihi  8  jam/hari  atau  40 jam/minggu.
“Penyakit  Tidak  Menular  (PTM)  yang  timbul  akibat  meningkatnya  tekanan  darah,  gula darah,  indeks  massa  tubuh  atau  obesitas,  pola  makan  tidak  sehat,  kurang  aktivitas  fisik,  dan merokok serta alkohol dapat dihindari dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga  berat  badan  ideal,  makan  makanan  bergizi  dan  membatasi  penggunaan  kandungan garam maksimal 1 sendok makan/hari, gula maksimal 4 sendok makan/hari  dan lemak maksimal 5  sendok  makan/hari  serta  banyak  melakukan  aktivitas  fisik  olah  raga  minimal  3-5  x  dalam seminggu/hari 30 menit (sekitar 150 menit dalam seminggu)”.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Ayuningtyas,  Dumilah.  2014.  Kebijakan  Kesehatan:  Prinsip  dan  Praktik.  Jakarta:  Raja Grafindo Perkasa.
2.  Barsella, D. (2012). Sistem Informasi Kesehatan. Jakarta. Mitra Wacana Medika.
3.  Core  Body  of  Knowledge  for  the  Generalist  OHS  Professional.  (2012).  OHS  Body  of Knowledge: Risk. Safety Institute of Australia Ltd.
4.  Dhingra P. (2008). Anatomy of ear in diseases of ear, nose, and throat. India: Reed Elsevier India Private Limited.
5.  Dr. Irwan S.K.M.M.Kes. (2017). Etika dan perilaku kesehatan. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
6.  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat  Kemenkes  RI.  (2020).  Rencana  Aksi  Kegiatan Upaya  Kesehatan  Kerja  dan  Olahraga  Tahun  2020-2025.  Jakarta:  Kementerian  Kesehatan RI.
7.  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat  Kemenkes  RI.  (2020).  Rencana  Aksi  Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
8.  Gomley K. (1999). Social Policy and Health Care. Churchill Livingstone.
9.  Gelfand SA 2001.Essentials of audiology, New York, Thieme Medical Publisher.
10.  Ikhtiar,  Muhammad.  (2017).  Pengantar  Kesehatan  Lingkungan.  CV.  Social  Politic  Gebius (SIGn).
11.  Konferensi  Umum  organisasi  Perburuhan  Internasional  (ILO),  Rekomendasi  mengenai daftar akibat kerja dan rekaman serta notifikasi kecelakaan dan Penyakit akibat kerja R194.
12.  Kemenkes RI. (2019). Buku Pedoman Manajemen Penyakit Tidak Menular. Jakarta: Ditjen P2P.
13.  Kementerian  PPN/Bappenas.  (2019).  Transisi  Demografi  dan  Epidemiologi:  Permintaan Pelayanan  Kesehatan  di  Indonesia.  Jakarta:  Direktorat  Kesehatan  dan  Gizi  Masyarakat Kedeputian  Pembangunan  Manusia,  Masyarakat  dan  Kebudayaan  Kementerian PPN/Bappenas.
14.  Lee K, Buse K and Fustukian S. (2002). Health Policy in a Globalizing World. Cambridge University Press. UK.
15.  Limardjo,  Arief.  Kadir,  Abdul.  Djamin,  Riskiana  &  Perkasa,  Fajar.  (2009).  Analisis Gangguan  Pendengaran  Pada  Penderita  Diabetes  Melitus  Tipe-2  Berdasarkan  Pemeriksaan Audiometri  Nada  Murni  Dan  Audiometri  Tutur.  Jurnal  Kedokteran  Yarsi  17  (3):192-203. Makasar.
16.  Litzzenberg, Roy & Ramires, Carrie F. (2020). Proses audit jarak jauh selama dan setelah Covid-19  implikasi  jangka  pendek  dan  panjang.  EHS  Audit  center.  Institute  of  internal auditors. USA.
17.  Massie, Roy GA. (2009) Kebijakan kesehatan: proses, implementasi, analisis dan penelitian, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan-Vol 12 No. 4.
18.  Soetirto  I,  Hendarmin  H  &  Bashiruddin  J.  (2001).  Gangguan  pendengaran  dan  kelainan telinga  dalam  Buku  ajar  ilmu  kesehatan  telinga  hidung  tenggorok  kepala  leher.  Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
19.  Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D.  Penerbit  Alfabeta. Bandung.
20.  Susiyanti, Eka & Imanto, Mukhlis. (2020). Efek penggunaan earphone sebagai faktor risiko kejadian noise induced hearing loss. Universitas lampung.Majority volume 9 No. 2.
21.  Wibowo,  Adik  &  Team.  (2014).  Kesehatan  Masyarakat  di  Indonesia.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
22.  Walt G. (1994). Health Policy: An Introduction to Process and Power. London: Zed Books. UK.
23.  Word  Health  Organisation  (WHO).  (2020).  The  World  Health  Report:  Health  System: Improving Performance (p.1-25). Geneva.
24.  Word Health Organisation (WHO). (2015). Global Health Ethics Key Issues. Switzerland.
25.  https://www.bu.edu/articles/2020/10-ergonomics-dos-and-donts-for-those-now-working- from-home/
Standar, Undang-undangan dan Peraturan
26.  ISO 19011: 2018 “Guidelines for auditing management systems.
27.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 192/MENKES/SK/VI/2012 tentang roadmap rencana aksi penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia.
28.  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  no  PER/13/MEN/X/2011  tentang  nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja.
29.  Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 Penyakit Akibat Kerja.
30.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
31.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja.
32.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan Lingkungan.
33.  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  No. Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
34.  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2018  tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
35.  Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
36.  Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
37.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  24  tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License