## CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN GO-PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA
I Made Sudana (Imadesudana@yahoo.com) Putu Ayu Arlindania W Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

## Abstract
This  research  investigates  the  influence  of  corporate  governance  toward  corporate responsibility    disclosure.  This  research  using  the  proxy  of  women  representation  on  board, existence  of  foreign nationalities  on  board,  size of    board  of independent  commissioner  as the variable of corporate governance and size, ROE, DER as control variable. The corporate social  responsibility  disclosure  include  details  of  the  environment,  energy,  employee  health and safety, employee other, products, community involvement, and general. The sample of this  research  was  extracted  with  purposive  sampling  method.  The  population  is  the companies  listed  at  Indonesia  Stock  Exchange.  The  technique  for  examining  hypothesis  is multiple  regression  analysis.  The  results  indicate  that  woman  on  board  and  DER  have  a negative  non  significant  effect  to  corporate  social  responsibility  disclosure.  Existence  of foreign nationalities on board, size of  board of commissioner, size and ROE have a positive significant effect to corporate social responsibility disclosure.
Keywords: Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Governance.

## PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  terakhir  telah  banyak  perusahaan  yang  menyadari  akan  pentingnya menerapkan  program corporate  social  responsibility (CSR )  sebagai  bagian  dari  strategi bisnis.  Penerpan  tanggung  jawab  sosial    semakin  mendapatkan  perhatian  oleh  kalangan pelaku  usaha  karena    meningkatnya  kontrol  sosial  dan  tindakan  kritis  dari  masyarakat. Menurut  Gray et  al. (1987),  tumbuhnya  kesadaran  publik  tentang  peran  perusahaan  di tengah  masyarakat  melahirkan  kritik  karena  menciptakan  masalah  sosial,  polusi,  sumber daya,  limbah,  mutu  produk,  tingkat safety produk,  serta  hak  dan  status  tenaga  kerja. Tekanan  dari  berbagai  pihak  memaksa  perusahaan  untuk  memberikan  tanggung  jawab atas  dampak  aktivitas  bisnisnya  terhadap  masyarakat.  Perusahaan  dihimbau  untuk bertanggungjawab  terhadap  pihak  yang  lebih  luas  dari  kelompok  pemegang  saham  dan kreditur saja.
Menurut  Guthrie  dan  Mathews  (1985),  salah  satu  informasi  yang  sering  diminta  untuk diungkapkan  perusahaan  saat  ini  adalah  informasi  tentang  tanggung  jawab  sosial perusahaan.  Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  tersebut  dapat  digambarkan  sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan  lingkungan  fisik  dan  lingkungan  sosialnya,  yang  dapat  dimuat  dalam  laporan tahunan perusahaan atau dalam laporan tetang penerapan tanggung jawab sosial  yang terpisah.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  disebutkan bahwa  perseroan  yang  bidang  usahanya  terkait  dengan  sumber  daya  alam  diwajibkan untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  (  Pasal  74  ayat  1).  Jika dicermati,  peraturan  tentang CSR yang  relatif    lebih  terperinci  ada  pada  UU  No.19  Tahun 2004  tentang  BUMN.  Undang-Undang  ini  kemudian  dijabarkan  lebih  jauh  oleh  Peraturan Menteri  Negara  BUMN  No.4  Tahun  2007,  yang  mengatur  mulai  dari  besaran  dana  hingga tatacara  pelaksanaan CSR .  Seperti  diketahui, CSR milik  BUMN  adalah  Program  Kemitraan dan  Bina  Lingkungan  (PKBL).  Dalam  UU  BUMN  dinyatakan  bahwa  selain  mencari
keuntungan,  peran  BUMN  adalah  memberikan  bimbingan  bantuan  secara  aktif  kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat.
Corporate  social  responsibility dapat  dilaksanakan  secara  langsung  oleh  perusahaan  di bawah  divisi human  resource  development atau public  relations.  Corporate  sosial responsibility bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan,  namun  tetap  bertanggungjawab  kepada CEO atau  kepada  dewan  direksi. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain  seperti  LSM,  perguruan  tinggi  atau  lembaga  konsultan.  Meskipun CSR merupakan program yang dianjurkan oleh pemerintah dan terdapat payung hukumnya namun belum semua perusahaan bisa melakukannya, hal ini dapat disebabkan berbagai macam faktor.
Menurut  Murwaningsari  (2009) CSR memiliki  kaitan  erat  dengan good  corporate governance. Seperti  dua  sisi  mata  uang,  keduanya  memiliki  kedudukan  yang  kuat  dalam dunia  bisnis  namun  berhubungan  satu  sama  lain. Tanggung  jawab  sosial  berorientasi kepada  para stakeholders, hal  ini  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  utama good  corporate governance yaitu responsibility ,  sedangkan  pengungkapan  pelaksanaan  tanggung  jawab social perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi. Menurut Reksodiputro (2004), konsep corporate  social  responsibility merupakan  bagian  pedoman  pelaksanaan good  corporate governance . Dalam penelitian ini corporate governance diproksikan dengan keberadaan dewan  direksi  wanita,  dewan  direksi  warga  negara  asing,  dan  komposisi  komisaris independen.
Penelitian  dengan  menggunakan  komposisi  wanita  dalam  dewan  direksi  dapat  melihat perbedaan  kualitas  perusahaan  dari  sudut  pandang  gender.  Selama  ini  anggota  dewan direksi wanita dianggap belum mampu memimpin perusahaan, terkait dengan adanya issu gender.  Dalam  pandangan  umum,  wanita  dinilai  kurang  tegas  dalam  pengambilan keputusan  dan  cenderung  kurang  memiliki  naluri  bersaing.  Namun,  wanita  memiliki  sikap kehati-hatian yang tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk itu dengan  adanya  wanita  di  dalam  jajaran  direksi,  dapat  membantu  mengambil  keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah.
Komposisi dewan direksi warga negara asing dapat melihat hasil dari diversifikasi etnis dalam suatu perusahaan. Dengan adanya dewan direksi warga negara asing, maka perusahaan mampu  mengangkat  citra  perusahaan  karena  kesan  warga  negara  asing  lebih  memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidangnya.
Komposisi dewan komisaris perusahaan merupakan puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan  yang  memiliki  peranan  dalam  aktivitas  pengawasan.  Komposisi  dewan komisaris  yang  besar  membuat  pengawasan  menjadi  lebih  ketat  sehingga  perusahaan bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis dan berkembang. Untuk mendukung penelitian dengan proxy di atas, penulis akan menggunakan variabel kontrol rasio profitabilitas dengan proxy return on equity , ukuran perusahaan, dan debt equity ratio.

## KERANGKA TEORITIS

## Pengertian dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Menurut  ISO  26000,  tanggung  jawab  social  perusahaan  ( CSR) adalah  tanggung  jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis,  yang  sejalan  dengan  pembangunan  berkelanjutan  dan  kesejahteraan  masyarakat, mempertimbangkan  harapan  pemangku  kepentingan,  sejalan  dengan  hukum  yang ditetapkan  dan  norma-norma  perilaku  internasional,  serta  terintegrasi  dengan  organisasi
secara menyeluruh. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan penting dalam rangka mewujudkan  tujuan  perusahaan,  yaitu  meningkatkan  nilai  perusahaan,  dan  bagi perusahaan  yang  telah go  public nilai  perusahaan  akan  tercermin  pada  harga  pasar saham.
Pengungkapan  kegiatan  tanggung  jawab  sosial  yang  telah  dilaksanakan  perusahaan, merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  citra  perusahaan  di  masyarakat  pada umumnya  dan  investor  pada  khususnya.  Menurut  Mathews  (1995),  pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut sebagai social disclosure , corporate social  reporting,  social  accounting merupakan  proses  mengkomunikasikan  dampak  sosial dan  lingkungan  dari  kegiatan  ekonomi  organisasi  terhadap  kelompok  khusus  yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menurut Gray et al. (1987)  dalam  Sembiring  (2005)  memperluas  tanggung  jawab  organisasi  (khususnya perusahaan),  di  luar  peran  tradisionalnya  untuk  menyediakan  laporan  keuangan  kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham.

## Indeks pengungkapan corporate social responsibility
Terdapat  beberapa  jenis  indeks  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  salah satunya  adalah GRI ( Global  Reporting  Index )  dari Global  Reporting  Initiative yang merupakan  lembaga  untuk  mempromosikan  standar  yang  diciptakan  dengan  memberi arahan  bagi  perusahaan-perusahaan  dalam  menerbitkan  laporan  berkelanjutan  tentang tanggung  jawab  sosialnya.  Kerangka  pelaporan GRI ditujukan  sebagai  sebuah  kerangka yang  dapat  diterima  secara  umum  dalam  melaporkan  kinerja  ekonomi,  lingkungan  dan sosial dari organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda  ukuran,  sektor,  dan  lokasinya.  Kerangka  pelaporan GRI mengandung  isi  bersifat umum  dan  sektor  yang  bersifat  spesifik,  yang  telah  disetujui  oleh  berbagai  pemangku kepentingan  di  seluruh  dunia  dan  dapat  diaplikasikan  secara  umum  dalam  melaporkan kinerja berkelanjutan dari sebuah organisasi.
Dalam GRI dijelaskan  indikator-indikator  tentang  beberapa  kategori CSR ,  seperti  indikator kinerja  ekonomi,  indikator  kinerja  lingkungan,  praktek  tenaga  kerja  dan  pekerjaan  yang layak,  hak  asasi  manusia  serta  tanggungjawab  produk.  Menurut  Ahmad  Nurkhin  (2007), indicator  yang  dikemukakan GRI dinilai  kurang  tepat  digunakan  dalam  penelitian  di Indonesia  karena  item-item  dalam kategori GRI cakupannya  terlalu  dalam  dan  bersifat khusus, sedangkan di Indonesia kegiatan CSR yang dilakukan masih bersifat umum. Indikator lain  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  pengungkapan CSR adalah  dengan menggunakan item-item yang terdapat dalam jurnal Eddy Rismanda Sembiring tahun 2005, yang  menggunakan  tujuh  kategori  yaitu,  lingkungan,  energi,  kesehatan  dan  keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Kategori ini diadopsi  dari  penelitian  Hackston  dan  Milne  (1996).  Kategori-kategori  tersebut  lebih  cocok diaplikasikan  pada  kegiatan-kegiatan CSR yang  dilakukan  oleh  perusahaan  di  Indonesia. Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan.
Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka kemudian dilakukan penyesuaian. Dua belas item  dihapuskan  karena  kurang  sesuai  untuk  diterapkan  dengan  kondisi  di  Indonesia sehingga  tinggal tersisa 78  item  pengungkapan.  Sekala  pengukuran  untuk  pengungkapan CSR digunakan  pengukuran  dengan  skala  nominal  ( dummy), yaitu  setiap  item CSR dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Lalu, skor  dari  setiap  item  dijumlahkan  untuk  memperoleh  keseluruhan  skor  untuk  setiap perusahaan.

## Corporate Governance
Definisi corporate governance menurut OECD ( Organization for Economic Cooperation and Development),  corporate  governance merupakan  suatu  sistem  untuk  mengarahkan  dan mengendalikan perusahaan. Struktur corporate governance menetapkan distribusi hak dan kewajiban  di  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  korporasi  seperti  dewan direksi,  para  manajer,  para  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. Terdapat  beberapa  teori  yang  relevan  dengan corporate  governance ,  di  antaranya adalah stewardship theory dan agency theory .
Stewardship theory , merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat  manusia  yang  pada  hakikatnya  dapat  dipercaya,  mampu  bertindak  dengan  penuh tanggung  jawab,  memiliki  integritas  dan  kejujuran  terhadap  pihak  lain.  Bila  asumsi stewardship theory ini diterapkan dalam manajemen perusahaan, maka stewardship theory memandang  manajemen  sebagai  pihak  yang  dapat  dipercaya  untuk  bertindak  sebaik- baiknya bagi kepentingan publik maupun para pemegang saham (shareholders).
Menurut agency theory, perusahaan yang berbentuk perseroan biasanya telah dilakukan pemisahan  antara  pemilik  perusahaan  dengan  manajer  perusahaan.  Pemilik  atau pemegang  saham  adalah  pihak  yang  menyertakan  modal  ke  dalam  perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan  dalam  mengelola  perusahaan,  dengan  harapan  manajemen  bertindak  sesuai kepentingan pemilik. Karena adanya pemisahan fungsi tersebut, tidak bisa dihindari adanya kemungkinan  perbedaan  kepentingan.  Para  manajer  dapat  bertindak  untuk kepentingannya  sendiri  dalam  mengelola  perusahaan  dan  mengabaikan  kepentingan pemilik perusahaan. Agar pihak manajemen bertindak sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan,  maka  dapat  dilakukan  upaya  dengan  memberikan  insentif  yang  memadai atau  dapat  juga  dilakukan  monitoring  dengan  mengaudit  laporan  keuangan  perusahaan secara  periodik,  penunjukan  komisaris  independen  dan  sebagainya.  Hal  ini  dimaksudkan agar pihak manajemen dalam mengelola perusahaan dilakukan dengan bertanggungjawab dan transparan.
Prinsip dasar corporate governance
Terdapat  beberapa  prinsip  dalam  implementassi good  corporate  governance ( GCG). Menurut  pedoman  umum good  corporate  governance Indonesia,  terdapat  lima  prinsip utama  yang  terkandung  dalam good  corporate  governance yaitu transparency, accountability,  responsibility,  independency serta fairness yang  akan  dijabarkan  sebagai berikut :
1. Transparency (keterbukaan  informasi),  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan proses  pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, termasuk tentang kegiatan CSR .
2. Accountability (akuntabilitas),  yaitu    kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggungjawaban  organ  perusahaan  sehingga  pengelolaan  perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban),  yaitu  kesesuaian  di  dalam  pengelolaan perusahaan  dengan    prinsip  korporasi  yang  sehat  serta  peraturan  perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian),  yaitu  suatu  keadaan  di  mana  perusahaan  dikelola secara  profesional  tanpa  benturan  kepentingan  dan  pengaruh  atau  tekanan  dari pihak  manajemen  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Faktor corporate governance dan pengaruhnya terhadap  pengungkapan corporate social responsibility

## 1. Dewan direksi wanita
Berdasarkan  penelitian  dari  Kramer,  Konrad  dan  Erkut  (2006)  dalam  Lukviarman  (2004), menemukan  bahwa  wanita  dapat  membuat  perubahan  di  dalam  lingkup  dewan  direksi suatu  perusahaan.  Adams  dan  Ferreira  (2004)  menyatakan  kehadiran  wanita  sebagai dewan  direksi  dapat  memberikan  pola  tersendiri  pada  komposisi  dewan  dan  memiliki kecenderungan  memberikan  hasil  yang  lebih  sukses  dibandingkan  dengan  komposisi dewan  direksi  yang  homogen,  selain  itu  wanita  secara  inheren  dinilai  lebih  stabil dibandingkan  pria.  Wanita  memakai  gaya  kepemimpinan  kolaboratif,  yang  dapat memberikan keuntungan dinamis pada dewan direksi dengan peningkatan dalam intensitas mendengarkan inovasi dan keluhan karyawan, dukungan sosial, dan penggunaan strategi win-win  solution .  Catalyst  (2007)  menemukan  dari  perspektif  keuangan,  rata-rata  kinerja finansial perusahaan dengan persentase komposisi wanita dalam dewan direksi yang lebih tinggi  memiliki  hasil  yang  baik  secara  signifikan  jika  dibandingkan  dengan  persentase komposisi dewan direksi wanita yang lebih rendah.
Wanita memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan  pria.  Sisi  inilah  yang  membuat  wanita  tidak  terburu-buru  dalam  mengambil keputusan.  Untuk  itu  dengan  adanya  wanita  di  dalam  jajaran  direksi,  dapat  membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah.

## 2. Dewan direksi warga negara asing
Keberadaan  warga  negara  asing  dalam  komposisi  dewan  direksi  menurut  Branco  dan Rodrigues  (2008)  dalam  Khan  (2010),  dapat  mengangkat  isu  kausalitas  pengungkapan. Fields  dan  Keys  (2003)  juga  menemukan  bahwa  heterogenitas  individu-individu  dari  segi pengalaman,  ide,  dan  inovasi  dapat  memberikan  dampak  yang  baik  pada  kinerja perusahaan.  Erhardt et  al., (2003)  berpendapat  bahwa  representasi  etnis  dalam  dewan direksi dapat meningkatkan kinerja keuangan dari bisnis tersebut. Dalam kaitannya dengan keberadaan anggota dewan direksi warga negara asing akan berdampak positif terhadap pengungkapan kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan. Hal ini karena warga negara asing  yang  pada  umumnya  berasal  dari  negara  yang  telah  maju  dan  biasanya  memiliki kesadaran  dan  kepedulian  yang  tinggi  terhadap  kondisi  lingkungan  yang  bersih, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

## 3. Komposisi dewan komisaris independen
Tugas  utama  dari  dewan  komisaris  adalah  melakukan  pengawasan  terhadap  perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas komisaris sering disebut sebagai business oversight karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan  untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis dan berkembang. Berkaitan dengan  komposisi  dewan  komisaris  dalam  suatu  perusahaan,  Coller  dan  Gregory  (1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota komisaris, maka akan semakin mudah untuk  mengendalikan CEO dan  monitoring  yang  dilakukan  akan  semakin  efektif.  Jumlah anggota  komisaris  yang  tepat  juga  bergantung  pada  sektor  industri  perusahaan  tersebut, karena  akan  turut  menentukan  jenis  kompetensi  yang  sebaiknya  dimiliki  oleh  dewan komisaris  secara  keseluruhan.  Ukuran  dewan  komisaris  yang  besar  akan  dapat  membuat proses mencari kesepakatan dan proses membuat keputusan menjadi sulit, membutuhkan waktu yang lama dan bertele-tele. Keterbatasan ini perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah dewan komisaris.
Menurut  Setyapurnama  dan  Norpratiwi  (2004)  dalam  Murwaningsari  (2009),  terdapat  tiga elemen  penting  yang  akan  mempengaruhi  tingkat  efektivitas  dewan  komisaris  yaitu independensi,  kompetensi  dan  komitmen.  Independensi  diharapkan  timbul  dengan keberadaan  komisaris  independen.  Kompetensi  tercipta  dengan  adanya  komite-komite yang dibentuk dewan komisaris, terutama komite audit. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan  untuk  menciptakan  iklim  yang  lebih  obyektif,  independen,  menjaga keterbukaan  serta  mampu  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.
Pengaruh faktor lain terhadap pengungkapan corporate social responsibility

## 1. Rasio Profitabilitas
Menurut Weston dan Copeland (1992), rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan  hasil  pengembalian  yang  dihasilkan  dari  penjualan  dan  investasi.  Aliran  arus kas yang datang adalah hasil dari sejumlah kebijakan dan keputusan. Dengan data historis tentang arus kas dan profitabilitas, diperlukan analisis strategis dan operasi lebih lanjut untuk membuat  proyeksi  masa  depan.  Ross et  al., (2008)  menyatakan  bahwa  dalam  setiap bentuknya,  rasio  ini  dimaksudkan  untuk  mengukur  seberapa  efisien  perusahaan  telah menggunakan aktivanya dan mengolah operasional perusahaan untuk menghasilkan laba.
Secara umum, profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan efektivitas dan kinerja badan  usaha  yang  pada  akhirnya  akan  menunjukkan  efisiensi  dan  produktivitas  badan usaha.  Rasio  profitabilitas  menjadi  salah  satu  indikator  penting  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Rasio  profitabilitas  dapat  mempengaruhi  kebijakan  investasi  seorang  investor. Perusahaan  yang  mempunyai  tingkat  profitabilitas  tinggi  dapat  menarik  investor  untuk menanamkan  modalnya  di  perusahaan  tersebut  karena  menunjukkan  keberhasilan  kinerja manajemen  dalam  mengolah  operasional  perusahaan.  Sebaliknya,  ketika  tingkat profitabilitas  perusahaan  rendah,  maka  investor  cenderung  tidak  tertarik  untuk menanamkan modalnya bahkan dapat menarik modal yang telah ditanamkan.
Penelitian  ini  menggunakan  ROE  karena  tujuan  perusahaan  mengungkapkan  tanggung jawab  sosial  untuk  memperoleh  keuntungan  atau  laba  demi  kelangsungan  hidup perusahaan.  Hubungan  profitabilitas  dengan  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial menurut  Danovan  dan  Gibson  (2000),  bahwa  berdasarkan  teori  legitimasi,  salah  satu argumen  dalam  hubungan  antara  profitabilitas  dan  tingkat  pengungkapan  tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahan menganggap  tidak  perlu  melaporkan  hal-hal  yang  dapat  mengganggu  kondisi  prima perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, manajemen berharap para pengguna  laporan  akan  melihat  kabar  baik  dari  kinerja  perusahaan,  misalnya  dalam lingkup  sosial,  dengan  demikian  investor  akan  tetap  berinvestasi  di  perusahaan  tersebut. Dapat dikatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

## 2. Ukuran perusahaan
Ukuran  perusahaan  digunakan  sebagai  variabel  kontrol  karena  dikaitkan  dengan  teori agensi.  Perusahaan  besar  memiliki  biaya  keagenan  yang  lebih  besar,  akan mengungkapkan  informasi  yang  lebih  luas  untuk  mengurangi  biaya  keagenan  tersebut. Perusahaan-perusahaan  kecil  mungkin  tidak  menunjukkan  perilaku  tanggung  jawab  sosial secara jelas, sebanyak yang dilakukan perusahaan besar, karena perusahaan yang berada dalam  tahap  dewasa  dan  tumbuh  akan  menarik  lebih  banyak  perhatian  dari  lingkungan perusahaan dan memerlukan respon yang lebih terbuka.
Menurut Cowen et al,. (1987) dalam Sembiring (2005), perusahaan dengan aktivitas operasi yang  besar,  memiliki  pengaruh  yang  besar  di  lingkungan  perusahaan  karena  masyarakat
akan  memperhatikan  program  sosial  yang  dibuat  perusahaan  sehingga  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  akan  semakin  besar.  Dari  segi  tenaga  kerja  dengan  semakin banyaknya  jumlah  tenaga  kerja  dalam  suatu  perusahaan,  maka  tekanan  pada  pihak manajemen untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja akan semakin besar. Program yang  berkaitan  dengan  tenaga  kerja  merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  sosial perusahaan,  yang  semakin  banyak  dilakukan  oleh  perusahaan.  Hal  ini  berarti  program tanggung  jawab  sosial  perusahaan  juga  semakin  banyak  dan  akan  diungkapkan  dalam laporan tahunan.

## 3. Debt to equity
Rasio debt to equity (DER) merupakan bagian dari leverage ratio yang dimaksudkan untuk mengukur  berapa  besar  penggunaan  utang  dalam  pembelanjaan  perusahaan  dibiayai aktiva. Debt equity ratio mengukur besar kecilnya penggunaan utang dibandingkan modal sendiri  perusahaan.  Besarnya  utang  yang  terdapat  dalam  struktur  modal  perusahaan sangat  penting  untuk  memahami  perbandingan  antara  risiko  dan  laba  yang  didapat perusahaan.  Perusahaan  yang  memiliki DER yang  tinggi  mencerminkan  risiko  keuangan perusahaan  tersebut  semakin  besar  karena  utang  akan  menimbulkan  keterikatan  yang tetap  bagi  perusahaan  berupa  kewajiban  untuk  membayar  beban  bunga  beserta  cicilan kewajiban  pokok  secara  periodik,  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  rasio DER nya lebih rendah. Sembiring (2005), berdasarkan teori agensi, tingkat penggunaan utang yang tinggi  cenderung  mengurangi  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  yang  dibuat  oleh perusahaan agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders .
Hubungan corporate governance dan corporate social responsibility
Implementasi program CSR oleh perusahaan pada hakikatnya bersifat orientasi dari dalam ke luar. Hal ini berarti sebelum melaksanakan aktivitas CSR yang bersifat discretionary atau voluntary , perusahaan terlebih dahulu harus membenahi kepatuhan perusahaan terhadap hukum.  Ruang  lingkup  tanggung  jawab  sosial  antara  lain:  a) Basic  responsibility yaitu tanggungjawab  yang  muncul  karena  keberadaan  perusahaan.  Contohnya  kewajiban membayar  pajak,  menaati  hukum,  memenuhi  standar  pekerjaan  dan  memuaskan pemegang  saham.  b) Organizational  responsibility, tanggung  jawab  perusahaan  untuk memenuhi  kepentingan stakeholder ,  yaitu  karyawan,  konsumen,  pemegang  saham  dan masyarakat.  c) Societal  responsibility ,  tanggung  jawab  yang  menjelaskan  tahapan  ketika interaksi  antara  bisnis  dan  masyarakat,  sehingga  perusahaan  dapat  tumbuh  dan berkembang secara berkesinambungan. Semua hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik bila perusahaan tidak menerapkan corporate governance yang baik (GCG).
Dalam  Kurihama  (2007),  perusahaan  merasa  perlu  untuk  memperkuat  tata  kelola perusahaan  sebagai  upaya  untuk  mengontrol  aspek  negatif CSR bagi  masyarakat,  seperti kecurangan perusahaan, pelanggaran hukum dan peraturan, dan gangguan fungsi norma- norma  sosial. Corporate  social  responsibility sebagai  fokus  tata  kelola  perusahaan  yang akan  menjadi  alat  untuk  menggabungkan  perhatian  para  pemangku  kepentingan terhadap sosial dan lingkungan kedalam proses pengambilan keputusan bisnis, yang tidak hanya  akan  bermanfaat  bagi  investor,  tetapi  juga  pelanggan  dan  masyarakat  (Gill,2008)

## MODEL ANALISIS
Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, yang dirumuskan sebagai berikut:
CSRDI it = β0 + β1DDW it + β2DDA it + β3KKI it + β4ROE it + β5SIZE it + β6DER it +e

## Keterangan ;
CSRDI it = Corporate Social Responsibility Disclosure perusahaan i pada tahun t DDW it = Dewan Direksi Wanita ( dummy ) perusahaan i pada tahun t DDA it = Dewan Direksi Warga Asing ( dummy ) perusahaan I pada tahun t KDK it = Komposisi Komisaris Independen perusahaan i pada tahun t ROE i t
= Return on Equity perusahaan i pada tahun t
SIZE it = Ukuran perusahaan perusahaan i pada tahun t
DER i t
= Debt Equity Ratio perusahaan i pada tahun t e = Error
Kerangka Berpikir

## Gambar 1. Kerangka berpikir

## Identifikasi Variabel
Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah :
1. Variabel dependen, yaitu pengungkapan corporate social responsibility
2. Variabel independen yaitu corporate governance , dengan proxy :
a. Dewan direksi wanita
b. Dewan direksi warga negara asing
c. Komposisi komisaris independen
3. Variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, ROE dan debt equity ratio

## Definisi Operasional
1. Pengungkapan corporate  social  responsibility ( CSRD ),  merupakan  pengungkapan informasi   terkait  dengan  aktivitas  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Variabel CSRD diukur dengan persamaan  :
CSRDi j =
Dewan direksi wanita
Dewan direksi
warga asing Pengungkapan corporate social responsibility
Komposisi komisaris independen
Variabel Kontrol
Return on Equity
Ukuran perusahaan
Debt Equity Ratio
Xij
Jumlah item pengungkapan

## Keterangan:
CSRDij = Corporate social responsibility index perusahaan j Xij = dummy variable, yaitu 1 jika item i perusahaan j diungkapkan , 0 jika item i perusahaan j tidak diungkapkan
2. Dewan  direksi  wanita  adalah  ada  tidaknya  anggota  dewan  direksi  wanita  dalam susunan   dewan  direksi,  yang  diukur  dengan  variabel dummy ,  yaitu  0  menyatakan tidak ada direksi   wanita dalam anggota dewan direksi dan 1 menyatakan ada direksi wanita dalam anggota dewan direksi.
3. Dewan direksi warga negara asing adalah ada tidaknya anggota dewan direksi warga negara asing dalam susunan dewan direksi, yang diukur dengan variabel dummy, yaitu 0 menyatakan tidak ada warga negara asing dalam dewan direksi dan 1 menyatakan terdapat ada warga negara asing dalam anggota dewan direksi.
4. Komposisi  komisaris  independen,  merupakan  proporsi  dewan  komisaris  independen  di perusahaan, yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi total anggota dewan komisaris.
5. Ukuran perusahaan, merupakan besar  kecilnya  perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan ln total aktiva perusahaan akhir tahun.
Ukuran perusahaan = ln total aktiva pada akhir tahun
6. Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan rumus:
Return on equity ( ROE ) =
7. Debt  to  Equity ( DER ),  merupakan  besar  kecilnya  penggunaan  utang  dibandingkan modal sendiri perusahaan . yang diukur dengan persamaan berikut:
Debt Equity Ratio (DER) =

## Prosedur Penentuan Sampel
Metode  yang  digunakan  dalam  penentuan  sampel  adalah purposive  sampling, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :
1. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2007 – 2009
2. Perusahaan  tersebut  mengungkapkan  kegiatan CSR dalam  laporan  tahunan  untuk periode  akuntansi  tahun  2007  –  2009  yang  dapat  diakses  melalui website Bursa  Efek Indonesia (www.idx.co.id).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dengan  menggunakan  modal  analisis  regresi  berganda  yang  telah  dikemukakan,  hasil analisis yang telah dilakukan diringkas pada tabel berikut.

## Earning After Taxes
Total Equity
Total Debt
Total Equity

## Tabel

## Ringkasan Hasil Analisis Pengaruh DDW, DDA, KKI, SIZE, ROE DAN DER terhadap pengungkapan CSR
Variabel Koefisien Std. Error Standardized Coefficients Sig. t Α = 0.05 Kesimpulan Beta DDW -0.0304 .022 -0.108 0.176 H 0 diterima DDA 0.0714 .023 0.248 0.002* H 0 ditolak KKI 0.0017 .001 0.175 0.028* H 0 ditolak SIZE 0.0132 .006 0.175 0.031* H 0 ditolak ROE 0.0011 .000 0.229 0.003* H 0 ditolak DER -0.0001 .000 -0.057 0.460 H 0 diterima Constant R Square Adj R Square F hitung Sig F -0.186 0.255 0.221 7.631 0.000 Durbin Watson 1.787
Sumber : Data yang diolah
Variabel  dewan  direksi  wanita  memiliki  pengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini  kemungkinan dapat disebabkan oleh faktor budaya di Indonesia, yang mana wanita memiliki sikap mudah mengalah untuk menghargai pria.  Hasil  analisis  data  pada  perusahaan  sampel  juga  menunjukkan  hanya  sedikit  wanita yang  menduduki  posisi  puncak,  sehingga  wanita  kurang  memiliki  peranan  yang menentukan  dalam  pengambilan  keputusan  perusahaan  .  Selain  itu,  sebagian  besar masyarakat  di  Indonesia  menganut  sistem  kekerabatan  patrilinear  (garis  keturunan  ayah) yaitu  bapak  memegang  kontrol  (kendali)  atas  seluruh  anggota  keluarga  dalam pengambilan  keputusan.  Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  Khan  (2010)  )  yang menyatakan  komposisi  dewan  direksi  wanita  memiliki  pengaruh  positif  tidak  signifikan terhadap  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial.  Bernardi  (2010)  menyatakan  komposisi dewan  direksi  wanita  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengungkapan tanggung  jawab  sosial.  Dengan  argumentasi  wanita  lebih  memiliki  komitmen  dalam melaksanakan  kegiatan  amal  untuk  kesejahteraan  masyarakat  sekitar  perusahaan dibandingkan  pria  serta  kesadaran  bahwa  pelaksanaan corporate  social  responsibility memiliki dampak yang baik bagi perusahaan di masa yang akan datang.
Dewan  direksi  warga  negara  asing  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  pengaruh  positif signifikan  terhadap  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Hal  ini    karena warga  negara  asing  di  negara  asalnya  telah  lama  memiliki  perhatian  dan  kepedulian mengenai aktivitas CSR. Pada saat warga negara asing menjadi anggota dewan direksi di Indonesia,  kebiasaan  dan  sikap  dewan  direksi  asing  tersebut  memengaruhi  keputusan manajemen  perusahaan  dalam  melaksanakan  kegiatan CSR dan  mengungkapkannya  di laporan tahunan perusahaan.
Ukuran  dewan  komisaris  sebagai  salah  satu  faktor  dari good  corporate  governance ,  yang menggunakan  proksi  komposisi  anggota  komisaris  independen  terhadap  total  anggota dewan  komisaris  di  perusahaan.  Hasilnya  menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  signifikan terhadap  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial.  Hasil  ini  sesuai  dengan  tugas  dewan komisaris  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pengurusan  perseroan yang  dilakukan  oleh  direksi.  Selain  itu  kedudukan  dewan  komisaris  independen  di perusahaan  merupakan  perwakilan  dari  masyarakat  sehingga  komisaris  independen  akan mendukung  kegiatan-kegiatan  perusahaan  dalam  melaksanakan corporate  social responsibility yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dan mengungkapkannya di laporan tahunan perusahaan.
Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  semakin  besar  suatu  perusahaan,  maka  biaya keagenan  yang  muncul  juga  akan  semakin  besar.  Untuk  mengurangi  biaya  keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas.  Menurut Gray et al., (1995), perusahaan yang berukuran besar memiliki kemampuan untuk merekrut karyawan  yang  ahli,  serta  adanya  tuntutan  dari  pemegang  saham  dan  analis,  sehingga perusahaan besar memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi CSR lebih luas daripada perusahaan kecil.
Pengaruh  profitabilitas  pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  proksi return  on  equity menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas  yang tinggi akan  mengungkapkan  informasi CSR yang  telah  dilakukan.  Hal  ini disebabkan  persepsi  atau  anggapan  bahwa  aktivitas CSR bukanlah  aktivitas  yang merugikan  dan  tidak  bermanfaat  bagi  keberlangsungan  perusahaan,  melainkan  aktivitas CSR yang dapat menjadi langkah strategis jangka panjang yang akan memberikaan efek positif bagi perusahaan dan memberikan citra yang baik bagi pemegang saham.
Debt Equity Ratio merupakan bagian dari leverage ratio yang dimaksudkan untuk mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan dibiayai aktiva. Dalam penelitian  ini debt  equity  ratio memiliki  hubungan  negatif  tidak  signifikan  terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini terkait dengan hubungan antara kreditur  dan  debitur  yaitu  perusahaan  yang  memiliki  utang  akan  mendapat  pengawasan dari  pihak  kreditur.  Perusahaan  dengan  utang  yang  besar  cenderung  untuk  tidak melaksanakan  aktivitas CSR karena  pihak  kreditur  akan  lebih  menyarankan  perusahaan untuk  memaksimalkan  performa  perusahaan  agar  dapat  segera  melunasi  utangnya kepada  pihak  kreditur.  Kreditur  beranggapan  bahwa  kegiatan CSR akan  menghambat kemampuan  perusahaan  dalam  mengembalikan  utang,  sedangkan  perusahaan  dengan utang yang kecil akan melaksanakan aktivitas CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan.

## SIMPULAN
1. Dewan direksi wanita secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan  dewan  direksi  asing,  komposisi  komisaris  independen, parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
2. Variabel  DDW,  DDA,  KKI,  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap pengungkapan CSR perusahaan go-public di Indonesia.
3. Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  0.255  berarti  bahwa  sekitar  25.5%  variabilitas besarnya  pengungkapan CSR dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas  variabel  yang  diteliti, sedangkan 74.5% dijelaskan  oleh variabel lain di luar model.
4. Variabel  DDW  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  pengungkapan CSR ,  kemungkinan karena  wanita  di  perusahaan  Indonesia  belum  berperan  secara  optimal  dalam pengambilan keputusan mengenai corporate social responsibility karena faktor budaya di  Indonesia  yang  umumnya  menempatkan  pria  memiliki  peranan  yang  lebih  besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan wanita
5. Variabel  DDA  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan CSR, warga  negara asing  telah  memiliki  kesadaran  dan  kepedulian  yang  tinggi  terhadap corporate  social responsibility yang di bawa dari negara asalnya.
6. Variabel  KKI  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan CSR ,  dewan  komisaris independen sebagai perwakilan dari masyarakat dalam mengawasi kinerja perusahaan, sehingga  semakin  besar  jumlah  anggota  dewan  komisaris  independen,  maka  akan semakin  besar  pengawasan  terhadap  keputusan CEO dalam  pelaksanaan  kegiatan tanggung jawab sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  R.B.  and  Ferreira,  D.  (2004),  “Gender  diversity  in  the  boardroom”,  European Corporate Governance Institute, Finance Working Paper No.57
Anggraini,  Fr.Reni  Retno.  (2006).  “Pengungkapan  informasi  sosial  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pengungkapan  informasi  social  dalam  laporan  keuangan  tahunan (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)”.
Bernardi, R. and Threadgill, V. (2010), “Women directors and corporate social responsibility”. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies Vol 10, No.2
Carter, David A., B.J. Simkins, W.G. Simpson.(2003), “Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value”, The Financial Review, No.38 pp.33-53
Catalyst.(2007),  “Cencus  of  Women  Board  Directors  of  the  FP500  :  Voices  from theBoardroom”.
Claessens,  S.  (2003),  “Corporate  Governance  and  Development”,  Global  Corporate Governance Forum, Washington, DC.
Daniri, Achmad. (2008), “Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Dilihat pada  20 Oktober 2010.
Erhardt,  N.L.,  James,  D.W.  and  Charles,  B.S,  (2003),  “Board  of  director  diversity  and  firm financial performance”, Corporate Governance – An International Comparison, Vol. 11 No. 2, pp.102-11.
FGCI.  (2001),  “Peranan  Dewan  Komisaris  dan  Komite  Audit  dalam  Pelaksanaan  Corporate Governance”. Jilid II. FGCI. Edisi ke-2
Gray,  R,  Owen,  D.  and  Maunders,  K.  (1987),  “Corporate  Social  Reporting:  Accounting  and Accountability”, Prentice-Hall, London.
GRI  (2002).  “Sustainability  Reporting  Guidelines,  Global  Reporting  Initiative,  London. www.globalreporting.org dilihat tanggal 30 September 2010.
Hackston,  David  and  Milne,  Marcus  J.,  (1996).  “Some  Determinants  Of  Social  and Environmental  Disclosures  In  New  Zealand  Companies”,  Accounting,  Auditing  and Accountability Journal, Vol.9, No.1, pp.77-108.
Khan, Md. H.U.Z., (2010), “The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting”, International Journal of Law   and Management,  Vol.52 No.2, pp.82-109.
Kramer,V.W, Konrad, A.M and Erkut Sumru. (2006). “Critical Mass on Corporate Boards: Why Three or More Women Enhance Governance”.
Kusumastuti,S.,  Supatmi  and  Sastra  P.,  (2007).  “Pengaruh  Board  Diversity  Terhadap  Nilai Perusahaan  dalam  Perspektif  Corporate  Governance”.  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan. Vol.9. No.2. pp. 88-98.
Lukviarman, N. (2004). “Ownership Structure and Firm Performance: The Case of  Indonesia”. DBA Thesis, Graduate School of Business, Curtin University of Technology, Perth.
Murwaningsari,  E.,  (2009).  “Hubungan  Corporate  Governance,  Corporate  Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu   Continuum”.  Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.11 No.3, pp 30-41.
Ross, Stephen  A., et al. (2008). “Corporate Finance Fundamentals”. New York: McGraw-Hill. Edisi Kedelapan.
Schermerhorn, John R., (1993), “Management for Productivity”, New York: John  Wiley & Sons. Sembiring,  Edi  Rismanda.  (2005),  “Karakteristik  Perusahaan  dan  Pengungkapan  Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta”.
Solihin, Ismail. (2008). “Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability”. Salemba Empat, pp 115-128.
Sudana,  I  Made . (2009),  “Manajemen  Keuangan  Teori  dan  Praktik”.  Surabaya:  Airlangga University Press.
Suryaningsih,  Valeny  and  Lukviarman,  N.(2007).  “Woman  on  Board:  The  Case  of  Publicity Listed Companies in Indonesia”. pp.1-8.