## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA
Oleh Ivan Aditya Bistara Sembiring 1)
Robi Krisna 2)
T. Riza Zarzani 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)
E-mail:
ivanadityasembiring@gmail.com 1)
robikrisna@gmail.com 2)
trizazarzani@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Children are an inseparable fundamental part of human survival and the survival of a nation and  state.  In  the  Indonesian  constitution,  children  have  a  strategic  role  which  is  explicitly stated that the state guarantees the rights of every child to survival, growth, and development as  well  as  protection  from  violence  and  discrimination.  With  regard  to  what  is  meant  by  a child  in  accordance  with  the  provisions  of  Law  Number  11  of  2012  Article  1  number  3, namely: “Children in conflict with the law, hereinafter referred to as children, are children who  are  12  (twelve)  years  old,  but  are  not  yet  18  (eight)  years  old.  twelve)  years  who  are suspected of committing a crime”. In addition to the government, the community and family are responsible for providing protection. The State of Indonesia is based  on the contents of Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System.  The implementation  of  Child  Protection in  the  Juvenile  Criminal  Justice  process  is  listed  in  the Child  Criminal  Justice  System  Act  in  Articles  52,  53,  54,  55,  56,  57,  60,  61,  and  62.  With regard to criminal acts committed by children, it is regulated in Article 363 of the Criminal Code. verse 1-5. In the responsibility for criminal acts, children are not entirely in the form of punishment. In undergoing the process of convicting children, they are given the rights as regulated  in  Article  4  points  (a)  to  (g)  of  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile Criminal Justice System. In international conventions, it has been regulated regarding Child Protection and how to implement the resolution of children's problems in the criminal justice process.  The  perpetrators  of  child  crimes  are  in  the  process  of  reaching  the  court,  but  the judge's decision is that the settlement is based on diversion and is required for rehabilitation so that the child gets welfare and strives so that there are no more cases of children who are in  trouble  with  the law,  the court  gives  a  decision  to  be  rehabilitated  thereby  resolving  the crime case. Children's crimes are not criminalized, but efforts are made to resolve them by deliberation and not be penalized.
Keywords: Settlement, Case, Child Crime, Juvenile Justice System

## ABSTRAK
Anak  merupakan  bagian  fundamental  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak  memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  negara  menjamin  hak setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi. Berkenaan  dengan  yang  dimaksud  dengan  anak  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Pasal  1  angka  3  yaitu  :“Anak  yang
berkonflik   dengan   hukum   yang   selanjutnya   disebut   anak   adalah  anak   yang   telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi  belum  berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan  tindak  pidana”.  Selain  pemerintah,  masyarakat  dan  keluarga  bertanggung  jawab dalam memberikan perlindungan. Negara Indonesia berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Pelaksanaan Perlindungan Anak pada proses  Peradilan  Pidana  Anak  tercantum  pada   Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak pada Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, dan 62. Berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan anak diatur pada KUHP Pasal 363 ayat 1 ke-5. Dalam pertanggung jawaban tindak pidana, anak tidak seluruhnya berupa pemidanaan. Dalam menjalani proses pemidanaan anak diberikan  hak-hak  yang  sebagaimana  di  atur  pada  Pasal  4  butir  (a)  sampai  (g)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  pidana  Anak.  Dalam  konvensi- konvensi  internasional  telah  mengatur  mengenai  Perlindungan  Anak  dan  cara  pelaksanaan penyelesaian permasalahan anak dalam proses Peradilan Pidana. Pelaku tindak pidana anak di proses  sampai  ke  pengadilan  namun  putusanya  hakim  penyelesaian  berdasarkan  diversi  dan di haruskan untuk rehabilitasi agar anak memperoleh kesejahteraan dan mengupayakan agar tidak  ada  lagi  kasus-kasus  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  pihak  pengadilan memberikan  putusan  untuk  di  rehabilitasi  dengan  demikian  penyelesaian  perkara  tindak pidana anak tidak di pidana tetapi di upayakan adanya penyelesaian secara musyawarah dan tidak di pidana.
Kata Kunci : Penyelesaian, Perkara, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Anak
1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum  yang  berpedoman  pada  Pancasila sebagai  ideologinya  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 sebagai konstitusinya. Hukum merupakan  objek  pembahasan  bagi  orang yang  ingin  mempelajarinya  sebagai  suatu ilmu,  maka  dari  itu  hukum  perlu  kita ketahui  guna  untuk  mendapat  suatu rumusan atau definisi yang dapat dijadikan sebagai  suatu  pedomana  dalam  rangka pembahasan  dan  pengkajian  hukum  itu lebih  lanjut.  Sistem  peradilan  pidana ( criminal  justice  system )  adalah  sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.
Penanggulangan  yang  dimaksud  adalah usaha  mengendalikan  kejahatan  agar berada  dalam  batas-batas  toleransi  dengan menyelesaikan  sebagian  besar  laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban  kejahatan  dengan  mengajukan pelaku  kejahatan  ke  sidang  pengadilan untuk  diputus  bersalah,  serta  mendapat pidana  dan  disamping  itu  yang  paling penting  adalah  untuk  mencegah  pelaku agar tidak mengulangi kejahatan.
Indonesia memiliki beberapa komponen  dalam  sistem  peradilan  pidana, yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan  dapat  bekerja  secara  integratif sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas  masing- masing dalam mekanisme peradilan pidana.  Kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan dan lembaga pemasyarakatan ini memiliki tugas,  wewenang  dan  hak  yang  berbeda namun  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tentram dalam masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya kepada masyarakat.
Terjadinya  suatu  perbuatan  yang melawan  hukum  atau  tindak  pidana  dapat dilakukan  oleh  siapa  saja  tanpa  mengenal usia,  jenis  kelamin,  dan  lain  sebagainya. Salah  satunya  yaitu  orang  yang  belum dewasa  atau  anak-anak  baik  sebagai pelaku,  saksi  maupun  sebagai  korban tindak  pidana.  Setiap  anak  berhak  untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  manusia,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan ataupun  diskriminasi.  Aspek  perlindungan
anak  dalam  peradilan  anak  ditinjau  dari segi  psikologis,  bertujuan  agar  anak terhindar  dari  kekerasan,  ketelantaran, penganiayaan,  tertekan,  perlakuan  tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Anak harus mendapatkan pembinaan dan bimbingan  sejak  usia  dini  dan  perlu mendapatkan  kesempatan  yang  seluas- luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang baik  fisik,  mental  maupun  psikis.  Anak tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mantal, fisik, sosial dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan penghidupan,  maka  anak  harus  dibantu oleh  orang  lain  dalam  melindungi  dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Terkhusus  dalam  pelaksanaan  peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya, anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang- undangan  yang  diberlakukan  terhadap dirinya,  yang  menimbulkan  kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak semacam ini disebut perlindungan hukum / yuridis.
Perlindungan  anak  merupakan  hal penting  yang  harus  dilakukan  oleh  negara maupun masyarakat. Bentuk-bentuk perlindungan  anak  ini  pun  dilakukan  dari segala  aspek,  mulai  dari  pembinaan  pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak  dan  penanganan  yang  tepat  melalui peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh negara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Definisi Tindak Pidana Anak
Tindak  pidana  anak  adalah  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak. Tindak  pidana  anak  dapat  dihubungkan dengan istilah “ Juvenile Deliquency ”, yang dalam  Bahasa  Indonesia  dikenal  dengan beragam  istilah,  yaitu  kenakalan  anak, kenakalan  remaja,  kenakalan  pemuda, taruna  tersesat,  ataupun  jalin  quersi  anak. Secara  etimologis  dapat  dijabarkan  bahwa “ Juvenile ”  berarti  “anak”  sedangkan “ Deliquency ”  berarti  “kejahatan”.  Dengan demikian  “Juvenile  Deliquency”  adalah
“Kejahatan  Anak  ”,  sedangkan  apabila menyangkut  subjek  atau  pelakunya,  maka “ Juvenile  Deliquency ”  berarti  penjahat anak atau anak jahat.
Juvenile Delinquency adalah Setiap perbuatan  atau  tingkah  laku  seseorang anak  di  bawah  umur  18  tahun  dan  belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap  norma-norma  yang  berlaku  serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan (Paulus Hadisuprapto,  2010).  Selain  itu,  Dr.  Fuad Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa  “ Juvenile  Delinquency ”,  adalah perbuatan  anti  sosial  yang  dilakukan  oleh anak  remaja  yang  bilamana  dilakukan orang  dewasa  dikualifikasikan  sebagai tindak pidana (Sudarsono, 1991). Khumaidi  Tohar  juga  merumuskan  bahwa yang dikatan sebagai “ Juvenile Delinquency ” adalah Perilaku
jahat/dursila,  atau  kejahatan/kenakalan anak-anak  muda,  merupakan  gejala  sakit (patologi)  secara  sosial  pada  anak-anak dan  remaja  yang  disebabkan  oleh  suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu  mengembangkan  bentuk  pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Khumaidi Tohar, 2007).
Juvenile  Delinquency merupakan istilah  yang  dalam  bahasa  Indonesia melahirkan berbagai macam istilah dengan latar  belakang  pemikiran  sendiri-sendiri. Salah satu terjemahan Juvenile
Delinquency adalah  perilaku  delinkuensi anak.  Menurut  Pasal  1  Huruf  2  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak,  terdapat  dua  kategori perilaku  anak  yang  dapat  membuat seorang  anak  berhadapan  dengan  hukum yakni status offences dan criminal offences .  Status Offence adalah  perilaku kenakalan  anak  yang  apabila  dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap  sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos  sekolah  atau  kabur  dari  rumah; sedangkan Criminal Offence adalah perilaku  kenakalan  anak  yang  apabila dilakukan  oleh  orang  dewasa  dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.
Namun  terlalu  ekstrim  apabila  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak disebut  dengan  kejahatan,  karena  pada dasarnya  anak-anak  memiliki  kejiwaan yang  labil,  proses  kemantapan  psikis menghasilkan  sikap  kritis,  agresif  dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.
Hal  ini  belum  dapat  dikatakan sebagai  kejahatan,  melainkan  kenakalan yang  ditimbulkan  akibat  dari  kondisi psikologis  yang  tidak  seimbang  dan  si pelaku  belum  sadar  dan  mengerti  atas tindakan  yang  telah  dilakukannya.  Ada beberapa  faktor  penyebab  yang  paling mempengaruhi  timbulnya  kejahatan  yang dilakukan anak, yaitu:
1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis Tindakan kenakalan yang
dilakukan  oleh  anak-anak  merupakan manifestasi  dari  kepuberan  remaja  tanpa ada  maksud  merugikan  orang  lain  seperti yang  diisyaratkan  dalam  suatu  perbuatan kejahatan  yang  tercantum  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya  itu  serta  pelaku  mampu bertanggung  jawab  terhadap  perbuatannya tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya kesadaran  diri  dari  orang  tua  anak  yang bersangkutan  bahwa  anak  juga  berpotensi menjadi pelaku perbuatan terlarang menurut hukum yang berlaku.

## 2.2. Bentuk Tindak Pidana Anak
Menurut  Sudarsono,  norma-norma hukum  yang  sering  dilanggar  oleh  anak- anak  remaja  pada  umumnya  adalah  pasal- pasal tentang :
a. Kejahatan-kejahatan kekerasan, seperti
: pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pemukulan, intimidasi
b. Kejahatan terhadap suatu benda, seperti  :  pencurian  biasa,  pencurian dengan pemberatan
c. Penggelapan
d. Penipuan
e. Pemerasan
f. Gelandangan
g. Narkotika Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,  dinyatakan  bahwa  tindak pidana  anak  merupakan  salah  satu  dari pelanggaran terhadap Pasal 489, 490, 492, 497,  503,  505,  514,  517,  518,  519,  526, 531, 532, 536, dan 540, yaitu:
a. Pelanggaran  keamanan  umum,  seperti: 1)  Mabuk  di  muka  umum  dan merintangi  lalu  lintas,  menganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain. 2) Menyebabkan kebakaran di muka umum.
b. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban,  meliputi:  1)  Membuat kegaduhan, keramaian sehingga mengaganggu masyarakat. 2) Menggelandang. 3) Penadah. 4) Pemalsuan.  5)  Perusakan  informasi  di muka umum.
c. Melakukan  pelanggaran  kesusilaan, meliputi: 1) Menyanyikan lagu, berpidato,  dan  menyebarkan  tulisan yang  melangggar  kesusilaan  di  muka umum. 2) Berzina 3) Berkata dusta

## 2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Anak.
Unsur  tindak  pidana  terbagi  atas  2 (dua) unsur, yakni unsur formal dan unsur material.
a. Unsur formal, meliputi :
1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam  arti  luas,  artinya  tidak berbuat  yang  termasuk  perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya  yang  telah  mengatur perbuatan  tersebut,  jadi  hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan  yang  telah  dilakukan dengan  suatu  peraturan  pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3) Diancam  dengan  hukuman,  hal  ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang  hukuman  yang  berbeda berdasarkan  tindak  pidana  yang telah dilakukan.
4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur
kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari  orang  yang  melakukan  tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui  dan  sadar  sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
Kesalahan  dalam  arti  sempit  dapat diartikan kesalahan yang disebabkan  karena  si  pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak  dikehendaki  oleh  undang- undang.
5) Pertanggungjawaban yang menetukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar  dari  pertanggungjawaban seseorang  terletak  dalam  keadaan jiwanya.
b. Unsur material Unsur  material  dari  tindak  pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut  dilakukan.  Jadi  meskipun  perbuatan itu  memenuhi  rumusan  undang-undang, tetapi  apabila  tidak  bersifat  melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan  suatu  tindak  pidana.  Unsur- unsur  tindak  pidana  dalam  ilmu  hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur  objektif  dan  unsur  subjektif.  Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, meliputi :
1) Perbuatan  atau  kelakuan  manusia, dimana  perbuatan  atau  kelakuan manusia itu  ada  yang  aktif  (berbuat sesuatu),  misal  membunuh  (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2) Akibat  yang  menjadi  syarat  mutlak dari  delik.  Hal  ini  terdapat  dalam delik  material  atau  delik  yang dirumuskan secara
material,
misalnya  pembunuhan  (Pasal  338
KUHP),  penganiayaan  (Pasal  351
KUHP), dan lain-lain.
3) Ada  unsur  melawan  hukum.  Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum  pidana  itu  harus  bersifat melawan  hukum,  meskipun  unsur ini  tidak  dinyatakan  dengan  tegas dalam perumusan.
Unsur  lain  yang  menentukan  sifat tindak  pidana  :  Ada  beberapa  tindak pidana  yang  untuk  mendapat  sifat  tindak pidanya  itu  memerlukan  hal-hal  objektif yang  menyertainya,  seperti  penghasutan (Pasal  160  KUHP),  melanggar  kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP),  mabuk  (Pasal  561  KUHP). Tindak  pidana  tersebut  harus  dilakukan  di muka  umum.  Unsur  yang  memberatkan tindak  pidana.  Hal  ini  terdapat  dalam delikdelik  yang  dikualifikasikan  oleh akibatnya,  yaitu  karena  timbulnya  akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang  (Pasal  333  KUHP)  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  8 (delapan)  tahun,  jika  perbuatan  itu mengakibatkan  luka-luka  berat  ancaman pidana  diperberat  lagi  menjadi  pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
Unsur  tambahan  yang  menentukan tindak  pidana.  Misalnya  dengan  sukarela masuk  tentara  asing,  padahal  negara  itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya  hanya  dapat  dipidana  jika terjadi  pecah  perang  (Pasal  123  KUHP). Tindak  pidana  juga  mengenal  adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :
a) Kesengajaan  ( dolus ),  dimana  hal  ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan  kemerdekaan  (Pasal  333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
b) Kealpaan  ( culpa ),  dimana  hal  ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan  kematian  (Pasal  359 KUHP), dan lain-lain.
c) Niat  ( voornemen ),  dimana  hal  ini terdapat  di  dalam  percobaan  atau poging (Pasal 53 KUHP).
d) Maksud  (oogmerk),  dimana  hal  ini terdapat  dalam  pencurian  (Pasal  362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378
KUHP), dan lain-lain.
e) Dengan  rencana  lebih  dahulu  ( met voorbedachte  rade ),  dimana  hal  ini terdapat  dalam  membuang  anak sendiri (Pasal 308 KUHP),
membunuh  anak  sendiri  (Pasal  341 KUHP),  membunuh  anak  sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif  yang  dilakukan  melalui  studi pustaka  yang  menelaah  data  sekunder berupa  Peraturan  Perundang-undangan yang berberkaitan dengan sistem pemidanaan anak,dan undang-undang perlindungan  anak  serta  hasil  penelitian, dan  referensi  lainnya.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif  karena  ketentuan  mengenai sanksi  terhadap  Anak  yang  Berkonflik dengan  Hukum  sebagai  sarana  alternatif pidana  hilang  kemerdekaan  secara  tegas belum  diatur  tentang  pelaksanaannya dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  serta  adanya  norma  kabur maupun  konflik  norma  secara  horizontal dalam pengaturannya.
Data  sekunder  merupakan  data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.  Data  sekunder  dalam  kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan  hukum  tersier.  Yang  dimaksud dengan  ketiga  bahan  hukum  tersebut dalam  penelitian  ini  mencakup  buku-buku (termasuk  kamus)  dan  berbagai  sumber lainnya  seperti:  peraturan  dasar  dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  hak  anak  untuk  bermain dan  ruang  terbuka  hijau  publik,  artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan- bahan  dari  internet,  dan  bahan  lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan  pidana  anak  ialah  keseluruhan proses  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan  setelah  menjalani  pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan  untuk  mewujudkan  peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut  sesuai  dengan  salah  satu  asas pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. Terdapat perbedaan
proses peradilan  pidana  terhadap  orang  dewasa dan  anak  yang  melakukan  tindak  pidana yaitu,  undang-undang  meringankan  tindak pidana  yang  dilakukan  anak,  karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi.  Perbedaan  proses  peradilan tersebut  dapat  dilihat  salah  satunya  dalam ketentuan  Pasal  3  UU  SPPA  yang mengatur  tentang  hak  setiap  anak  dalam proses peradilan pidana, diantaranya:
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan  memperhatikan  kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Dipisahkan dari orang dewasa;
c. Memperoleh  bantuan  hukum  dan bantuan lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas dari penyiksaan,
penghukuman  atau  perlakuan  lain yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta merendahkan derajat
dan martabatnya;
f. Tidak  dijatuhi  pidana  mati  atau pidana seumur hidup;
g. Tidak  ditangkap,  ditahan,  atau dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya
terakhir  dan  dalam  waktu  yang paling singkat;
h. Memperoleh  keadilan  di  muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak,  dan  dalam  sidang  yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh  pendampingan  orang tua/Wali  dan  orang  yang  dipercaya oleh anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh  aksesibilitas,  terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayananan kesehatan;
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Menurut  Pasal  4  UU  SPPA,  anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:
a. Remisi  atau  pengurangan  masa pidana;
b. Asimilasi;
c. Cuti mengunjungi keluarga;
d. Pembebasan bersyarat;
e. Cuti menjelang bebas;
f. Cuti bersyarat;
g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat  dilihat  dari  keseluruhan  proses hukumnya,  mulai  dari  tahap  penyidikan, penangkapan  dan  penahanan,  penuntutan, persidangan  dan  pembinaan.  Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan  ketentuan  UU  SPPA  dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan  dan  pertumbuhan  anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.
a. Penyidikan. Penyidikan  anak  dilakukan  oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan  berdasarkan  Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik  Indonesia  atau  pejabat
lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi  persyaratan,  yaitu  telah berpengalaman  sebagai  penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi,  memahami  masalah  anak dan  telah  mengikuti  pelatihan teknis  tentang  peradilan  anak. Penyidikan  terhadap  perkara  anak dilakukan  oleh  penyidik  Pasal  29 UU  SPPA  menyebutkan  bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi  dalam  waktu  paling  lama  7 (tujuh)  hari  setelah  penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.
b. Penangkapan dan penahanan. Penangkapan  terhadap  anak  untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak  wajib  ditempatkan  dalam ruang  pelayanan  khusus  anak.
Apabila  ruang  pelayanan  khusus anak  belum  ada  di  wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan  terhadap  anak  harus dilakukan secara manusiawi. Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan.
Dapat
dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan  kepentingan  anak.
Tempat tahanan anak harus dipisahkan  dari  tempat  tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindarkan anak terhadap  pengaruh-pengaruh  buruk yang  dapat  diserap  melaui  konteks kultural  dengan  tahanan  lain. Penahanan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  32  UU  SPPA  untuk
kepentingan  penyidikan  dilakukan paling  lama  7  (tujuh)  hari.  Jangka waktu  tersebut  atas  permintaan Penyidik  dapat  diperpanjang  oleh Penuntut  Umum  paling  lama  8 (delapan)  hari  dan  apabila  jangka waktu tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
c. Penuntutan. Penuntutan  pada  perkara  anak dilakukan  oleh  Penuntut  Umum yang ditetapkan
berdasarkan
Keputusan  Jaksa Agung  atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh Jaksa  Agung.  Pasal  42  UU  SPPA menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah  menerima  berkas  perkara dari Penyidik.
d. Persidangan. Hakim  memeriksa  dan  memutus perkara anak dalam tingkat pertama  dengan  hakim  tunggal.
Hakim wajib mengupayakan diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
e. Pembinaan.
Anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA). Anak  tersebut  berhak  memperoleh pembinaan, pembimbingan,
pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
LPKA  wajib  menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan
keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan  hak  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian  kemasyarakatan  untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib
melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan program tersebut
(Pasal 85 UU SPPA).
Perlindungan  anak  tidak  hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan  melalui  proses  peradilan pidana  atau  yang  dikenal  dengan  diversi, yang  mana  penyelesaiannya  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban dan  pihak  yang  terkait  untuk  bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan  keadilan restorative  justice .
Diversi  menurut  Pasal  1  angka  7  UU SPPA  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh) tahun  dan  bukan  pengulangan  tindak pidana.

## 2. Penetapan  Sanksi  Terhadap  Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan
Dari  pengertian  yang  luas  tentang pidana  dan  pemidanaan,  pola  pemidanaan merupakan  suatu  sistem  karena  ruang lingkup  pola  pemidanaan  tidak  hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan  jenis  sanksi,  lamanya  atau  berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan  sanksi  dalam  hukum  pidana. Jika  diperhatikan  ketentuan  pasal  45 KUHP,  dapat  dikatakan  bahwa  sistem pertanggungjawaban  pidana  yang  dianut oleh KUHP adalah sistem pertanggungjawaban  yang  menyatakan bahwa  semua  anak,  asal  jiwanya  sehat, dianggap  mampu  bertanggungjawab  dan dapat dituntut.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997  ada  dua  alternatif  tindakan
yang  dapat  diambil  apabila  anak  yang berumur  dibawah  8  tahun  melakukan tindak  pidana  tertentu,  yaitu  pertama diserahkan  kepada  orang  tua,  wali  atau orang  tua  asuhnya,  jika  anak  tersebut masih  dapat  dibina.  Kedua,  diserahkan kepada  Departemen  Sosial  jika  anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal  memperhatikan  kepentingan  anak, hakim  dapat  menghendaki  diserahkan kepada  organisasi  sosial  kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial  lainnya  dengan  memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.
Selanjutnya, asas perlindungan dalam  UU  SPPA  terlihat  dalam  hal penjatuhan  sanksi.  Anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  dapat  dijatuhi  2  (dua) macam  sanksi,  yakni  sanksi  tindakan (pelaku  tindak  pidana  berumur  di  bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA) yaitu :
a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian  kepada  orang  tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan  di  rumah  sakit  jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan  surat  izin  mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
b. Sanksi  pidana  meliputi  pidana  pokok dan  pidana  tambahan  (Pasal  71  UU SPPA).
1) Pidana pokok yang meliputi,
pidana  peringatan,  pidana  dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan  kerja,  pembinaan  dalam lembaga dan penjara.
2) Pidana  tambahan  yang  meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh  dari  tindak  pidana  atau pemenuhan kewajiban adat.
3) Pidana mati diganti menjadi maksimum 15 tahun
Bentuk  dan  jenis  sanksi  yang diberikan  kepada  anak  dibawah  umur melalui  ketentuan  menurut  aturan  hokum di  Indonesia,  dianggap  sangat  merugikan dan merusak psikolog / kejiwaan dari anak tersebut, banyaknya kasus-kasus kekerasan atau tindak pidana yang terjadi diselesaikan secara hukum, tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. Harus  diakui,  hingga  saat  ini  kebijakan tentang anak, khususnya perlindungan bagi anak  yang  berada  dalam  sistem  peradilan bukanlah kebijakan yang popular ditengah sorotan  masyarakat,  sehingga  peran  serta Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  baik  di dalam  sidang  maupun  diluar  sidang  akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan  perkara-perkara  anak  yang berhadapan dengan hukum.

## 3. Konsep Restorative Justice
Selain penyelesaian kasus terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di pengadilan,  dikenal  juga  penyelesaian diluar  jalur  pengadilan  atau  disebut  juga dengan Konsep Restorative justice . Restorative justice telah muncul lebih dari 20  tahun  yang  lalu  sebagai  alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku  anak.  Kelompok  Kerja  Peradilan Anak  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) mendifinisikan restorative  justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan  masalah  dan  memikirkan bagaimana  mengatasi  akibat  pada  masa yang akan datang.
Proses restorative  justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar  proses  formal  untuk  diselesaikan secara mausyawarah,  dengan  tujuan  untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan konsep ”restorative” berkurangnya jumlah anak-anak  yang  ditangkap,  diatahan,  dan divonis penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia
normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak  di  kemudian  hari.  Pelaku  pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya, mengurangi  beban  kerja  polisi,  jaksa, hakim,  rutan,  pengadilan  dan  lapas, menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan  rasa  dendam,  karena  pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian,
memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam  mengatasi  kenakalan  anak,  dan pengintegrasian anak ke dalam masyarakat.
Adapun  sebagai  mediator  dalam musyawarah  dapat  diambil  dari  tokoh masyarakat
yang terpercaya dan
jikakejadiannya di sekolah, dapat dilakukan  oleh  kepala  sekolah  atau  guru. Syarat  utama  dari  penyelesaian  melalui musyawarah  pemulihan  adalah  adanya pengakuan  dari  pelaku  serta  adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk
menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Jika pihak-pihak
tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah  pemulihan  proses  peradilan baru  berjalan.  Dalam  hal  proses  peradilan harus  berjalan,  proses  yang  diharapkan adalah  proses  yang  dapat  memulihkan. Artinya,  perkara  betul-betul  ditangani aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai minat,  perhatian,  dedikasi,  memahami masalah  anak,  dan  telah  mengikuti pelatihan restorative justice , serta penahanan  dilakukan  sebagai  pilihan terakhir  dengan  mengindahkan  prinsip- prinsip  dasar  dari  konvensi  tentang  Hak- Hak  Anak  yang  telah  diadopsi  ke  dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Apabila anak terpaksa harus ditahan,  penahanan  tersebut  harus  dirutan khusus  anak  dan  apabila  terpaksa  harus dihukum  penjara,  anak  harus  ditempatkan di  lapas  anak.  Baik  di  rutan  maupun  di lapas,  anak  tetap  harus  bersekolah  dan mendapatkan  hak  asasinya  sesuai  dengan The  Beijing  Rules (Peraturan  Minimu
Standar  PBB  Mengenai  Administrasi Peradilan  Bagi  Anak)  agar  mereka  dapat menyongsong  masa  depan  yang  cerah karena  pengabaian  terhadap  hak-hak  anak adalah  juga  pengabaian  terhadap  masa depan bangsa dan negara.
Pada  intinya,  fokus restorative justice adalah  memperbaiki  kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan  pemulihan  bagi  korban dan  masyarakat,  serta  mengembalikan pelaku  kepada  masyarakat.  Upaya  ini membutuhkan kerja sama semua stakeholders dan  aparat  penegak  hukum dalam  rangka  perlindungan  hak-hak  anak yang berhadapan dengan hukum.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan.
1. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri  dari  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana  dan  anak  yang menjadi  saksi  tindak  pidana)  di Indonesia.  Undang-undang  tersebut memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan,  penyidikan,  penuntutan, persidangan dan pembinaan. UU SPPA juga mengatur tentang bentuk penyelesaian  perkara  tindak  pidana anak melalui proses diversi yang wajib diupayakan  dalam  tahap  penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
2. Keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan  langkah  pengembangan upaya  non-penahanan  dan  langkah berbasis  masyarakat  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Penerapan diversi  dan  non-pemenjaraan  sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional,
dalam rangka pemenuhan  hak  asasi  bagi  anak  yang
berhadapan  dengan  hukum.  Keadilan restoratif  dapat  menggali  nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.
3. Konsep Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang diduga melakukan tindak pidana
tertentu  dari  proses  pidana  formal  ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku
tindak pidana dengan korban  yang difasilitasi oleh  keluarga  dan/atau  masyarakat, Pembimbing  Kemasyarakatan  Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.
6. DAFTAR PUSTAKA.
1. Buku
Arief,  Barda  Nawawi,  2001, Masalah Kebijakan  Hukum  Dan  Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak , Jakarta, Akademi Pressindo.
Gultom,  Maidin,  Prof.Dr.S.H.,M.H,  2014,
Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia ,
Bandung, PT. Refika Aditama. Hadisuprapto,  Paulus,  2010, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Selaras. Malang.
Mulyadi,  Lilik,  2005, Pengadilan  Anak  di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahanya, Mandar  Maju, Bandung. Nashriana,  2011, Perlindungan  Hukum Pidana  bagi  anak  di  Indonesia,
Jakarta, PT.Rajawali Press.
Saraswati, Rika, 2009, Hukum Perlindungan  Anak  Di  Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti. Sholehuddin,  M,  2004, Sistem  Sanksi Dalama  Hukum  Pidana  :  Ide
Dasar  Double  Track  System  dan
Implementasinya,
Jakarta, Rajawali.
Sudarsono,  1991, Kenakalan  Remaja, Rineka Cipta, Jakarta
Supeno,  Hadi,  2010, Kriminalisasi  Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan , Jakarta, Gramedia. Supramono,  Gatot,  2000, Hukum  Acara Peradilan Anak, Jakarta, Djambatan.

## 2. Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia