## INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

## Putri Rahmawati
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan E-mail: putrirahmawati@upnvj.ac.id

## Wardani Rizkianti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

## Abstrak
Mudahnya  syarat  permohonan  pailit  di  Indonesia  membuat  kreditur  maupun  debitur beritikad tidak baik mudah mengajukan permohonan pailit. Selain itu, definisi pailit dan batas  minimum  jumlah  utang  belumlah  jelas.  Sampai  saat  ini,  belum  ada  mekanisme untuk  membuktikan  ketidaksanggupan  debitur  dalam  melunasi  utangnya.  Masalah  ini berimplikasi  pada  mudahnya  bangkrut  secara  hukum  bagi  debitur  bahkan  jika  debitur tersebut  masih  solven  dan  beritikad  baik.  Hal  inilah  yang  menjadikan  kesehatan keuangan, jumlah aset, dan itikad baik debitur perlu dipertimbangkan melalui mekanisme Insolvency  Test  agar  tidak  merugikan  debitur  yang  masih  solven  serta  beritikad  baik. Problematika yang dianalisis yaitu perlindungan hukum bagi debitur yang masih solven dan  beritikad  baik  yang  belum  terakomodir  secara  maksimal.  Jenis  penelitian  yang digunakan  yakni  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan  revisi  atau  pembaharuan  pada  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU  (UU  KPKPU)  dengan  memasukkan  metode  Insolvency  Test sebagai upaya pembuktian atas kesehatan keuangan dan itikad baik debitur. Hal tersebut memiliki urgensi untuk mewujudkan progresivitas, keadilan, serta kepastian hukum bagi para  pihak  khususnya  bagi  debitur,  agar  debitur  solven  dan  beritikad  baik  dapat terselamatkan dari penjatuhan pailit.
Kata kunci: Pailit, Syarat Pailit, Insolvency Test

## Abstract
The easy terms for bankruptcy applications in Indonesia make it easy for creditors and debtors with bad intentions to apply for bankruptcy. This problem has implications for easy legal bankruptcy for debtors that is still solvent and has good faith. This makes the financial health, total assets, and good faith of debtors need to be considered through the Insolvency  Test  mechanism.  This  research  uses  normative  law  with  a  statutory  and  a conceptual approach. The data source used is secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that it is necessary to revise Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (KPKPU Law) by including the Insolvency Test method as an effort to prove the debtor's financial soundness and good faith.  This  has  an  urgency  to  realize  progressivity,  justice,  and  legal  certainty  for  the parties.
Keywords : Bankruptcy, Bankruptcy Terms, Insolvency Test

## A. PENDAHULUAN
Perlu  diketahui,  bahwa  pada  hakikatnya  badan  usaha/debitur  dalam  melakukan kegiatan usaha, tidak terlepas dalam aktivitas peminjaman maupun meminjam sejumlah uang untuk kegiatan modal usahanya. Adapun perusahaan sebagai sebuah badan usaha yang  melakukan  kegiatan-kegiatan  usaha,  perusahaan  juga  sangat  memungkinkan melakukan  hubungan  hukum  berupa  perjanjian  kredit,  baik  sebagai  debitur  maupun kreditur. Ketika perusahaan tersebut berposisi sebagai debitur, sangat memungkinkan ia tidak dapat melakukan pembayaran utang. Tercatat bahwa sepanjang tahun 2021, jumlah perkara  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  mengalami  peningkatan dibanding tahun 2020. Hal ini berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari  5  Pengadilan  Niaga  (PN)  yakni  PN  Jakarta  Pusat,  PN  Medan,  PN  Semarang,  PN Surabaya dan PN Makassar, jumlah kasus PKPU tercatat meningkat. Pada tahun 2019 total  kasus  kepailitan  mencapai  124  kasus,  kemudian  bertambah  sebanyak  43  kasus  di semester pertama tahun 2020. Lalu di tahun yang sama yaitu 2020 terdapat 637 perkara PKPU yang kemudian meningkat pada tahun 2021 sehingga terdapat 732 perkara PKPU. 1 Maka,  dapat  dipahami  bahwa  sangat  memungkinkan  suatu  perusahaan  berada  dalam kondisi  tersebut.  Ketika  hal  itu  terjadi,  di  mana  debitur  yang  tidak  mampu  membayar utang  memiliki  dua  kreditur  atau  lebih  dengan  utangnya  yang  sudah  jatuh  tempo  dan dapat  ditagih,  maka  debitur  dapat  dinyatakan  pailit.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  suatu kelemahan dalam hukum kepailitan Indonesia sebab sangat mudah dalam mempailitkan debitur.
Problematika pun timbul pada saat debitur dinyatakan pailit. Di mana UU KPKPU seolah  memberi  celah  terhadap  para  kreditur  untuk  mempailitkan  debitur  yang  tidak membayar utangnya pada saat jatuh tempo, tanpa memandang kondisi finansial debitur lebih dulu karena terlalu sederhananya syarat kepailitan. 2 Padahal bisa saja debitur pailit masih memiliki aset dan cash flow yang baik, serta memiliki itikad baik dalam membayar utang.  Oleh  sebab  persyaratan  yang  sangat  sederhana  tersebut,  debitur  yang  dalam keadaan  solven  (mempunyai  kondisi  finansial  yang  sehat)  dan  beritikad  baik  bisa terancam  dipailitkan.  Sebab  dalam  hukum  kepailitan  Indonesia  tidak  mengatur  terkait
1 Ferry Sandi, “Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?,” https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat- pandemi-ada-apa (diakses pada 23 Oktober 2022.)
2 Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi et al., “Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan.” Kertha Wicara 8, no. 3 (2019).
insolvency (kondisi tidak mampu membayar) sebagai syarat menyatakan debitur tersebut pailit. Insolvency adalah suatu kondisi finansial, yakni kondisi finansial yang berada pada situasi ketika utang yang dimiliki debitur melampaui asetnya. Maka, keadaan insolvency bisa menjadi dasar dalam syarat debitur dinyatakan pailit, sehingga dapat digagas bahwa setiap debitur yang sudah dinyatakan pailit tentu insolven. 3
Adapun insolvency test sendiri telah diimplementasikan di beberapa negara, seperti di  Inggris  dalam Insolvency  Act  1986 dengan  mekanisme  yang  digunakan  yakni Cash Flow Test, Balance Sheet Test, dan Legal Action Test . Kemudian negara Thailand yang menggunakan  dua  metode  tes  yakni balance  sheet  test dan reorganization  test . 4 Diperlukannya insolvency test berkaitan dengan pembuktian atas kelalaian debitur dalam melaksanakan  kewajibannya,  seperti  tidak  adanya  itikad  baik  debitur  untuk  membayar utang-utangnya ( unwillingness to pay ) maupun keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya  ( unable  to  pay ). 5 Namun,  yang  menjadi  kekurangan  dalam  hukum kepailitan  Indonesia  yang  diakomodir  dalam  UU  KPKU  adalah  tidak  memberikan kejelasan terkait pemaknaan pailit itu sendiri, yakni apakah sebatas unable to pay atau juga mencakup indikasi unwillingness to pay . Sehingga sejatinya, terdapat kekosongan hukum dalam aturan hukum kepailitan Indonesia.
Menurut Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Zahrul  Rabain,  S.H.,  M.H.,  bahwasanya  hukum  kepailitan  di  Indonesia  terlalu  mudah mempailitkan  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  terlalu  sederhananya  persyaratan penjatuhan  pailit. 6 Tidak  adanya  parameter  batasan  jumlah  utang  dalam  syarat mengajukan kepailitan terhadap suatu perusahaan serta tidak adanya perbandingan antara utang  dengan  aset  yang  dimiliki  perusahaan  debitur  menjadi  celah  dalam  hukum kepailitan di Indonesia. Di samping itu, jika terlalu banyak perusahaan dipailitkan tentu berdampak pada perekonomian negara terutama dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Sehingga menjadi suatu permasalahan baru apabila  penjatuhan pailit dilakukan dengan persyaratan yang terlalu sederhana sebagaimana dalam UU KPKPU pada status quo.
3 Ibid.
4 Reisar  Alka et  al., “Insolvensi  Tes  Sebagai  Dasar  Permohonan  Pailit  Dalam  Hukum  Kepailitan  Di Indonesia,” Jurnal Gloria Justitia 2, no. 2 (2022).
5 Ibid, 182 .
6 Ali, “Hakim
Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah,”
https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah- lt51eea824de1c3/. (diakses pada 13 Desember 2022).
Atas  dasar-dasar  di  atas,  muncullah  urgensi  penerapan insolvency  test sebelum maupun  ketika  pemeriksaan  permohonan  kepailitan  sebagai  salah  satu  bentuk perlindungan hukum kepada debitur yang mempunyai solvabilitas yang baik serta itikad baik dalam membayar utang. Insolvency test adalah pengujian kesanggupan debitur untuk membayarkan utang-utangnya, di mana mencakup pengujian cash flow perusahaan serta pengujian neraca perusahaan. 7 Dalam pengujian cash flow perusahaan, jumlah kas masuk dikomparasikan dengan kas keluar dan dikaitkan dengan kesanggupan dalam membayar sebanyak  kewajiban  utang-utangnya.  Apabila  pengujian cash  flow menyajikan  angka negatif, artinya perusahaan tersebut tergolong dalam klasifikasi perusahaan tidak solven ( insolvent ).  Pun  sebaliknya,  apabila  pengujian cash  flow menyajikan  angka  positif, artinya perusahaan tersebut tergolong dalam klasifikasi perusahaan solven. Selain metode pengujian cash flow , terdapat juga metode pengujian balance sheet yang berguna untuk membuktikan  aset  yang  dimiliki  debitur  jumlahnya  lebih  kecil  daripada  kewajiban utangnya.
Adapun penelitian-penelitian terdahulu yakni penelitian yang berjudul “Insolvensi Tes  Sebagai  Dasar  Permohonan  Pailit  Dalam  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia.”  karya Reisar Alka dan Tivana Arbiani Candini membahas terkait status quo hukum kepailitan Indonesia  yang  hanya  terdapat  dua  kemungkinan  mengenai  insolvensi,  yakni  setelah dinyatakan  pailit  dan  melalui  PKPU.  Di  mana  debitur  dapat  dikatakan  dalam  keadaan insolven jika proposal perdamaian yang diajukan ditolak oleh kreditur maupun putusan pengadilan.  Namun  dalam  penelitian  tersebut  berfokus  pada  metode  penerapan insolvency test dengan cara balance sheet test yang seyogyanya diterapkan di Indonesia. Sedangkan  peneliti  dalam  penelitian  ini  membahas insolvency  test dengan menitikberatkan  pula  pada  pendefinisian  kepailitan  yang  seharusnya  secara  jelas termaktub dalam UU KPKPU, diiringi dengan penerapan insolvency test tersebut dengan harapan dapat memberikan kepastian dan progresivitas hukum terlebih bagi debitur.
Kemudian  pada  artikel  ilmiah  yang  berjudul  “Hilangnya  Tes  Insolvensi  sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia” karya Gede Aditya Pratama membahas mengenai urgensi insolvency test dalam hukum kepailitan Indonesia dalam rangka melindungi para pelaku usaha  dan  menjaga  stabilitas  perekonomian  di  Indonesia  terutama  ialah  dalam  hal  ini
7 M.  Hadi  Shubhan,  “Insolvency  Test:  Melindungi  Perusahaan  Solven  Yang  Beritikad  Baik  Dari Penyalahgunaan Kepailitan,” Jurnal Hukum Bisnis 33, no. 1 (2014).
melindungi  kepentingan  debitur,  sehingga  tidak  semata-mata  hanya  timpang  pada kreditur.  Adapun  artikel  tersebut  berfokus  pada  eksistensi  tes  insolvensi  yang  pernah diatur pada aturan hukum kepailitan sebelumnya, yaitu pada Faillissement-Verordening 1906. Sementara peneliti dalam skripsi membahas tidak hanya mengenai insolvency test , melainkan  juga  membahas  betapa  perlunya  pendefinisian  kepailitan  sebagai  salah  satu dasar hukum untuk menyatukan pemahaman terkait kondisi tersebut dalam pembaharuan hukum kepailitan Indonesia.
Dalam konteks menganalisa problematika hukum kepailitan terhadap  pemenuhan syarat  pailit  di  Indonesia  dan  implementasi insolvency  test ,  peneliti  tertarik  untuk menelisik lebih lanjut terkait penyelesaiannya dengan UU KPKPU. Terdapat penelitian- penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa dibutuhkan solusi terhadap problematika- problematika kepailitan terkait syarat-syarat pailit yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, berdasarkan  belakang  yang  telah  diuraikan,  dapat  ditarik  suatu  rumusan  masalah  yaitu terkait problematika hukum kepailitan terhadap pemenuhan syarat pailit di Indonesia dan solusi  preventif  yang  dapat  dilakukan  dalam  pemenuhan  syarat  kepailitan  berdasarkan konstruksi hukum kepailitan di Indonesia

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  problematika  hukum  kepailitan  terhadap  pemenuhan  syarat  pailit  di Indonesia?
2. Bagaimana  solusi  preventif  yang  dapat  dilakukan  dalam  pemenuhan  syarat kepailitan berdasarkan konstruksi hukum kepailitan di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  karena  dalam  penelitian  ini mengkaji  bahan  pustaka  dengan  menggunakan  data  sekunder  dengan  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach). Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik studi  pustaka  ( Library  Research ),  yaitu  dengan  cara  menghimpun  data  dan  informasi melalui sumber literatur di perpustakaan maupun dari internet.
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  yakni  data  yang  telah  diperoleh  kemudian dilanjutkan dengan mempelajari berbagai literatur yang dipilih secara detail dan relevan serta  diuraikan  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan  selama  penelitian  kemudian menganalisis  dengan  hukum  positif  dan  mencari  solusi  kedepannya  mengenai kekurangan yang terdapat dalam hukum positif tersebut.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Problematika  Hukum  Kepailitan  Terhadap  Pemenuhan  Syarat  Pailit  di Indonesia
Dapat  dipahami  bahwa  tujuan  akan  adanya  penjatuhan  pailit  ialah  untuk memberikan perlindungan terhadap debitur pailit serta terhadap para krediturnya. Adapun bentuk  perlindungan  yang  didapat  debitur  yakni  putusan  pailit  yang  memiliki konsekuensi hukum berupa eksekusi terhadap harta debitur. Namun dalam menjalankan suatu aturan hukum, seyogyanya  melihat pula pada  bagaimana filosofi aturan  tersebut. Akan  tetapi,  filosofi  kepailitan  yang  ditanamkan  dalam  UU  KPKPU  pada  status  quo justru menjadi salah satu permasalahan dalam aturan hukum kepailitan Indonesia.
Hal ini disebabkan dalam UU KPKPU tidak mendefinisikan secara konkrit terkait pemaknaan  kepailitan.  Di  mana  makna  dari  kepailitan  seharusnya  berkenaan  dengan ketidakmampuan  debitur  dalam  melunasi  utang-utangnya,  bukan  hanya  sebatas memaknai  akibat  hukum  daripada  kepailitan  sebagaimana  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU KPKPU.  Tidak  hanya  itu,  bersinggungan  dengan  pemenuhan  syarat  pailit  dalam  UU KPKPU, tidak satupun aturan yang mensyaratkan debitur dalam kondisi tidak sanggup membayar utang ( insolvency ). Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan filosofi universal dari  aturan  hukum  kepailitan  yakni  memberikan  solusi  bagi  debitur  dan  kreditur  jika debitur telah dalam kondisi tidak sanggup membayar utang-utangnya. 8
Syarat yang dibutuhkan dalam memohonkan pailit debitur adalah adanya dua atau lebih  kreditur  yang  salah  satu  utangnya  sudah  jatuh  tempo  serta  dapat  ditagih  dengan adanya kondisi sederhana sebagaimana pada Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU. 9 Di sini lah yang menjadi  permasalahan  bahwa  syarat  minimal  dua  kreditur  menjadi  suatu  kelemahan
8 Serlika  Aprita,  “Asas  Kelangsungan  Usaha  Sebagai  Landasan  Filosofis  Perlindungan  Hukum  Bagi Debitor  Pailit  Sehubungan  Tidak  Adanya  Insolvency  Test  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan,” Nurani 17, no. 2 (2017).
9 Pasal  2  Ayat  (1)  jo.  Pasal  8  Ayat  (4)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
sebab begitu memudahkan proses pengajuan permohonan pailit tanpa adanya mekanisme lain  yang  dapat  lebih  memastikan  terkait  ketidakmampuan  debitur  dalam  membayar utang-utangnya.  Tidak  hanya  itu,  hal  ini  berimplikasi  pada  kekosongan  hukum  sebab materi  muatan  terkait  mekanisme  pembuktian  ketidaksanggupan  debitur  dalam membayar  utang  belum  diatur  sehingga  membuat  ihwal  kepastian  hukum  di  sini  pun kurang terakomodir.
Di  samping  itu,  UU  KPKPU  pun  tidak  menentukan  batas  minimum  utang  yang dimiliki  oleh  debitur  untuk  dapat  dipailitkan.  Sehingga,  selama  ketentuan  Pasal  2  UU KPKPU  terpenuhi,  maka  debitur  dapat  dijatuhi  putusan  pailit.  Seandainya  debitur memiliki jumlah utang yang terbilang kecil pun dapat dimohonkan pailit. Padahal, debitur bisa saja masih memiliki kekayaan atau aset yang banyak sehingga masih dalam kondisi sanggup untuk membayar utangnya. Dengan jatuhnya putusan pailit maka harta kekayaan debitur masuk ke dalam boedel pailit terhitung sejak putusan tersebut dikeluarkan. Hal ini lah yang menjadi ketidaksesuaian dengan keadilan hukum sebab aturan tersebut tidak berjalan efektif.
Kemudian frasa keadaan sederhana yang dimaksud yakni adanya sebuah fakta atau keadaan  yang  bisa  membuktikan  adanya  kedudukan  utang  antara  debitur  dengan  para krediturnya secara sederhana. Mudahnya syarat-syarat dalam  mengajukan permohonan pailit tentu mengakibatkan adanya putusan yang tidak memerhatikan beberapa dampak, seperti dampak sosial maupun dampak pelayanan umum yang timbul akibat putusan pailit tersebut. 10 Hal  ini  menjadi  jelas  bahwa  hak  debitur  atas  keadilan  untuk  dapat membuktikan  dirinya  apabila  ia  masih  mampu  membayar  yang  seharusnya  dilindungi negara  justru  terabaikan  oleh  karena  aturan  yang  masih  belum  mampu  memberikan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara.
Adapun pada negara Singapura yang mengatur lebih jelas daripada aturan hukum kepailitan Indonesia. Di Singapura, debitur atau kreditur yang mengajukan permohonan pailit  harus  mengejawantahkan  persyaratan  yang  sudah  termaktub  dalam Singapore Insolvency Law , yang mana diantaranya yakni permohonan pailit diajukan jika debitur bertempat  di  Singapura,  berdomisili  maupun  melakukan  bisnis  di  Singapura  dalam rentang waktu 1 tahun sejak permohonan diajukan,  memiliki utang yang harus dibayar
10 Tri, “Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan yang Disalahgunakan,” https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang- disalahgunakan-hol9604?page=all#!. (diakses pada 30 Maret 2023).
sebanyak  SGD15.000,  serta  tidak  sanggup  melunasi  utangnya  tersebut. 11 Oleh  karena adanya putusan pailit yang menimbulkan boedel pailit, maka terdapat urgensi diaturnya jumlah  minimal utang debitur. Hal ini berdasarkan  prinsip utang dalam prinsip hukum kepailitan. Di mana prinsip utang tidak hanya sebatas pada definisi utang, melainkan juga adanya gambaran jelas terkait besaran nilai utang sebagai salah satu syarat permohonan pailit.  Hal  itu  ditujukan  untuk  memberikan  parameter  yang  konkrit  akan  permohonan pailit terhadap debitur dan untuk membatasi jumlah kasus kepailitan. 12 Maka dari itu, hal ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  Indonesia  untuk  memperbaiki  hukum  kepailitan  di Indonesia.
Tidak  hanya  itu,  terdapat  konsekuensi  atas  pembuktian  sederhana  dalam  Pasal  2 Ayat (1) UU KPKPU terkait jumlah minimal kreditur. Di mana konsekuensinya adalah timbulnya  kreditur  fiktif  yang  dapat  dimunculkan  baik  oleh  debitur  maupun  kreditur. Kreditur  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UU  KPKPU  merupakan  orang  yang  memiliki  piutang karena  perjanjian  atau  undang-undang  yang  dapat  ditagih  dimuka  pengadilan. 13 Sementara  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  kata  fiktif  bermakna bersifat fiksi, berada dalam khayalan saja atau tidak sesuai fakta. 14 Artinya, kreditur fiktif kreditur yang sebetulnya tidak ada, yang merupakan kreditur yang diada-adakan untuk tujuan  tertentu,  seperti  memenuhi  persyaratan  permohonan  pailit. 15 Kreditur  fiktif merupakan  kreditur  yang  tidak  memiliki  dokumen  resmi,  akan  tetapi  dokumen  yang direkayasa  seolah-olah  sah,  sehingga  menimbulkan  hak  suara  bagi  kreditur  tersebut. Adapun rekayasa ditujukan untuk mendapat suara resmi untuk memenangkan voting pada rapat  kreditur.  Padahal,  UU  KPKPU  telah  menentukan  kriteria  dari  kreditur  yang memiliki hak suara. 16 Sehingga sejatinya Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU memberikan celah terhadap konsekuensi tersebut.
11 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta Dharmawangsa 13, no. 1 (2019).
12 Revita Pirena Putri et al., “Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailiatan Bagi Debitor,” Bureaucracy Journal 3, no. 1 (2023).
13 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
14 Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), hlm. 330.
15 Muhammad Redha Anshari, “Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit,” Lex Renaissance 1, no. 1 (2016).
16 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia (Ciputat: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 17.
Terdapat kasus rekayasa piutang yang dilakukan oleh kreditur fiktif, seperti pada kasus  PT  Cipta  Televisi  Pendidikan  Indonesia  (TPI),  yang  mana  PT.  Crown  Capital Global Limited (CCGL) selaku kreditur memunculkan kreditur baru yaitu Asian Venture Finance Limited. 17 Serta pada kasus PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi yang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.  17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga  Sby.,  jo  Putusan  Pengadilan  Niaga  Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby, di mana salah satu Direktur PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi, telah meminjam uang  atas  nama  PT.  Hotel  Bahtera  Jaya  Abadi  kepada  para  kreditur  yakni  Yongki (Pemohon PKPU I), Ari Ginanjar Wibowo (Pemohon PKPU II) dan Suhendra Winata. Namun  setelah  ditelusuri  secara  seksama,  para  kreditur  sebagaimana  tersebut  diatas merupakan  kreditur  fiktif.  Adapun  dikatakan  fiktif  sebab  keberadaan  mereka  sesuai alamat yang disebutkan di dalam permohonan PKPU/pailit adalah tidak ada, serta NIK yang tercantum dalam KTP juga tidak terdaftar di dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. 18
Hal tersebut memperlihatkan adanya kerugian yang dialami oleh TPI dan PT. Hotel Bahtera  Jaya  Abadi  selaku  debitur  berupa  tidak  terlindunginya  mereka  atas  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  kreditur  bersama  kreditur  fiktif.  Sehingga  sejatinya, permasalahan  ini  menunjukkan  bahwa  kepastian  hukum  tak  terpenuhi  sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak berperkara terutama dalam hal ini ialah debitur. Apabila potensi ini terus terjadi, maka UU KPKPU sebagai payung hukum  telah  gagal  memberikan  kepastian  hukum  dalam  upaya  perlindungan  hukum terhadap masyarakat.
Hal tersebut pula lah yang menjadi urgensi akan pembaharuan hukum pada hukum kepailitan Indonesia demi  mewujudkan progresivitas hukum, sebab pada dasarnya pun hukum  seyogyanya  bersifat  progresif.  Urgensi  tersebut  menjadi  dasar  kuat  yang mengukuhkan  bahwasanya  hukum  perlu  menyambangi  proses  adaptasi  sebagaimana
17 Widi Agustian, “Kreditur  Fiktif,  Gugatan  Pailit  TPI  Mestinya  Tak  Diproses,” https://economy.okezone.com/read/2009/10/20/320/267443/kreditur-fiktif-gugatan-pailit-tpi-mestinya- tak-diproses. (diakses pada 30 Maret 2023).
18 Yusuf  Wibisono,  “PN  Surabaya  Pailitkan  Hotel  Bahtera,  Dirut  Polisikan  Kreditur  Fiktif,” https://beritajatim.com/hukum-kriminal/pn-surabaya-pailitkan-hotel-bahtera-dirut-polisikan-kreditur- fiktif/. (diakses pada 30 Maret 2023)
dengan  zamannya  masing-masing.  Inilah  salah  satu  hakikat  akan  hukum  progresif. Hukum  bukanlah  sebagai  suatu  sistem  yang  stagnan  dan  status  quois,  melainkan menjejaki  pola  perkembangan  sejarah  sesuai  dengan  tuntunan  perubahan  sosial masyarakat. 19 Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  UU  KPKPU  belum  memenuhi  prinsip pembangunan  dan  perubahan  menuju  tingkat  kesempurnaan  yang  lebih  layak  dalam meraih progresivitas hukum. Maka disinilah diperlukannya metode insolvency test untuk menyempurnakannya.
Adapun  pada  hakikatnya  untuk  menerapkan  reformasi  hukum  terdapat  beberapa poin  yang  perlu  diperhatikan,  yakni  menata  kembali  struktur  dan  institusi  hukum termasuk individu-individu yang berkualitas, merumuskan kembali norma berkeadilan, meningkatkan penegakkan hukum melalui penyelesaian persoalan hukum, mengikutsertakan publik dalam menegakkan hukum, mendidik masyarakat dalam rangka memupuk  pemahaman  rakyat  akan  hukum,  serta  menerapkan  konsep Good Governance . 20

## 2. Solusi Preventif Yang Dapat Dilakukan Dalam Pemenuhan Syarat Kepailitan Berdasarkan Konstruksi Hukum Kepailitan di Indonesia
Dalam  konstruksi  hukum  kepailitan  Indonesia  pada status  quo belum  mengatur terkait mekanisme preventif bagi debitur agar tidak dengan mudahnya dipailitkan. Namun sebagai  bentuk  progresivitas  hukum,  metode insolvency  test dapat  digunakan  sebagai solusi preventif untuk memenuhi syarat kepailitan dalam ius constituendum pada hukum kepailitan Indonesia. Sebab pada dasarnya, UU KPKPU sebagai aturan hukum kepailitan Indonesia telah memberikan pemaknaan terkait insolvensi yakni ‘keadaan tidak mampu membayar’  pada  aturan  penjelasan  Pasal  57  Ayat  (1),  namun  tidak  mengadopsi mekanisme insolvency test sebagai syarat dalam menentukan debitur dalam kondisi pailit atau  tidak,  melainkan  mengadopsi presumed  to  be  insolvent sebagaimana  termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. 21
Tentu hal tersebut menjadi suatu kekosongan hukum yang perlu diakomodir dalam pembaharuan  UU  KPKPU  sebab  tidak  adanya  metode  pasti  untuk  membuktikan
19 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 61.
20 Lutfil  Ansori,  “Reformasi  Penegakan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif,” Jurnal  Yuridis 4,  no.  2 (2017).
21 Reisar Alka et al., Op. Cit. , hlm. 183.
ketidakmampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Tidak hanya itu, frasa ‘tidak mampu’  seharusnya  dimaksudkan  agar  syarat  kepailitan  dinyatakan  secara  tegas  dan khusus  bahwa  debitur  benar-benar  dalam  keadaan  pailit  atau  tidak  mampu  untuk melaksanakan  kewajiban  melunasi  utang-utangnya,  bukan  semata-mata  ‘tidak membayar’.  Maka  disinilah insolvency  test berguna  sebagai  penentu  ambang  batas ketidaksanggupan  debitur  untuk  melunasi  kewajibannya.  Di  mana  sebuah  perusahaan dianggap bangkrut ketika tidak mampu membayar hutangnya. Dengan perubahan kondisi kepailitan  tersebut,  debitur  dengan  solvabilitas  baik  tidak  akan  terlalu  mudah  untuk dinyatakan pailit bahkan kepailitan tersebut dapat dicegah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan debitur dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan kegiatan  usaha  debitur.  Sementara  dinyatakan  demikian,  konsep  kebangkrutan  relatif mudah, gambarannya menjadi lebih kompleks dengan fakta bahwa ada lebih dari satu tes yang digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan dapat membayar hutangnya. 22
Pada negara Inggris dalam aturan s.123 IA 1986 memuat dua pengujian. Pertama, debitur  dianggap  bangkrut  jika  ia  gagal  memenuhi  tuntutan  hukum  untuk  pembayaran utang  yang  melebihi  £750  dalam  waktu  3  minggu  setelah  jatuh  tempo  utang  atau  jika perintah  eksekusi  untuk  kreditur  tidak  dipenuhi  seluruhnya  maupun  sebagian.  Kedua, melalui cash  flow  insolvency atau  uji  arus  kas  dan balance  sheet  test atau  tes  neraca. Maka, melihat pada negara Inggris, Indonesia dapat menerapkan metode serupa sebagai penentu  ketidaksanggupan  debitur  dalam  melunasi  utang-utangnya.  Sehingga,  kondisi insolvensi bukanlah sebagai asumsi semata atas akibat hukum kepailitan pada status quo , melainkan ada metode pasti sebagai dasar pembuktian yang digunakan dalam praktiknya. Oleh  karenanya  pun  kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  tujuan  hukum  dapat  lebih terakomodir.
Tidak  hanya  itu,  tidak  adanya insolvency  test dalam  UU  KPKPU  sebagai  dasar pembuktian  permohonan  pailit  debitur  menimbulkan  beberapa  akibat  dalam  masalah hukum,  yaitu  dianggap  terlalu  mudah  bagi  debitur  terutama  jika  debitur  adalah  badan usaha  atau  perusahaan  untuk  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan.  Hal  tersebut  memang tidak  hanya  merugikan  kepentingan  usaha  debitur,  tetapi  juga  dapat  menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang terkait dengan usaha debitur. Debitur sebagai badan usaha
22 Eugenio Vaccari  and  Emilie  Ghio, English  Corporate  Insolvency  Law:  A  Primer (United  Kingdom: Edward Elgar , 2022), hlm. 11.
atau  perusahaan  mempunyai  keterkaitan  dengan  kepentingan  pemangku  kepentingan lainnya,  seperti  kepentingan  negara,  atas  penerimaan  pajak  dari  debitur  yang  akan berguna  untuk  membiayai  program-program  peningkatan  pembangunan  masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian nasional, kepentingan para pekerja yang menggantungkan  hidupnya  pada  debitur,  konsumen  atau  pelanggan  debitur,  pemasok yang menyuplai kebutuhan usaha debitur, dan sebagainya.
Apabila  debitur  yang  merupakan  badan  usaha  atau  perusahaan  dinyatakan  pailit, maka  akibatnya  tidak  hanya  akan  menimpa  debitur  tetapi  juga  akan  menimbulkan masalah berupa berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak, pemutusan hubungan kerja  bagi  pegawai  debitur,  dalam  arti  luas  berdampak  pada  konsumen  atau  bahkan dislokasi  ekonomi. 23 Contohnya  seperti  PT.  Hotel  Citra  Jimbaran  Indah,  PT.  Asuransi Jiwa  Manulife  Indonesia  (PT.  Asuransi Jiwa  Manulife  Indonesia),  dan  PT.  Telkomsel. Para debitur tersebut merupakan perusahaan di Indonesia dengan jumlah karyawan dan konsumen yang sangat banyak,  memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi dan memiliki prospek usaha yang baik dengan estimasi aset yang lebih besar dari utangnya. Akan tetapi, para  debitur  ini  dengan  mudah  dapat  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan  hanya  karena mereka  tidak  melunasi  satu  utangnya  pada  saat  jatuh  tempo  dan  menjadi  terhutang meskipun kegiatan usaha mereka berada pada tingkat solvabilitas yang baik dan masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya.
Meskipun beberapa perusahaan solven seperti PT. Telkomsel memiliki jumlah asset yang  lebih  banyak  daripada  jumlah  utangnya,  hal  tersebut  tentu  membuktikan  bahwa sejatinya  perusahaan  tersebut  merupakan  perusahaan  solven  yang  mempunyai  rasio aktiva di atas pasiva. Sehingga ketika perusahaan solven tersebut dinyatakan pailit, maka sejatinya  hal  itu  tidak  akan  memberikan  keadilan.  Akan  lebih  banyak  dampak  negatif yang dihasilkan dibandingkan dampak positif jika permohonan pernyataan pailit tersebut dikabulkan,  seperti  ketidaksanggupan  perusahaan  dalam  mengelola  serta  menjalakan aktivitas perusahaan pada saat sudah diputus pailit, sebab terhadap semua asset dilakukan sita  umum  dan  para  karyawan  yang  tidak  dapat  melakukan  pekerjaannya  lagi  ketika perusahaan  dinyatakan pailit sebab tidak memiliki kecakapan hukum. 24
23 Isis Ikhwansyah et al., “The Implementation of Insolvency Test on Debtors’ Bankruptcy in Performing the Principle of Justice,” Jurnal Media Hukum 26, no. 2 (2019).
24 Devi  Andani,  “Perlindungan  Hukum  Kepailitan  Perusahaan  Solvable  di  Indonesia,” Jurnal  Kajian Hukum 7, no. 1 (2022).
Hal  tersebut  tentunya  dapat  menimbulkan multiplier  effect yang  mengganggu stabilitas  perekonomian  nasional. 25 Kondisi  debitur  yang  dianggap  mudah  untuk dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan  merupakan  akibat  hukum  dari  tidak  diaturnya insolvency test dalam UU KPKPU. Selain itu, tidak adanya  insolvency  test dalam UU KPKPU dianggap tidak sesuai dengan asas keadilan dalam hukum kepailitan. 26 Padahal keadilan merupakan harapan yang wajib dipenuhi dalam penegakkan hukum dan hukum seharusnya  senantiasa  memberikan  keadilan  pada  masyarakat.  Maka,  di  sini  lah dibutuhkannya  eksistensi insolvency  test sebagai  solusi  preventif  dalam  pemenuhan syarat kepailitan.
Kemudian,  terdapat beberapa kausa atas pailitnya debitur. Pertama, debitur tidak mampu  membayar  utangnya,  sehingga  harus  digunakan  surat  pernyataan  pailit  untuk melunasi  utang-utang  yang  telah  jatuh  tempo.  Kedua,  adanya  kegagalan  debitur  yang disebabkan oleh financial distress karena melambatnya usaha debitur, atau ternyata harta kekayaan  debitur  tidak  cukup  untuk  membayar  kewajiban  kepada  kreditur.  Ketiga, keengganan debitur untuk membayar utang karena berbagai sebab, antara lain: kreditur belum menyelesaikan kewajibannya ( exception on adempleti contractus ), adanya itikad tidak  baik  dari  debitur,  debitur  menganggap  pengalihan  utang  itu  tidak  sah,  debitur menganggap  utangnya  belum  jatuh  tempo,  atau  melakukan  restrukturisasi  utang,  dan sebagainya. 27 Maka,  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  di  atas diperlukannya kehadiran insolvency test dalam pembaharuan UU KPKPU.
Adapun  metode insolvency  test dapat  pula  digunakan  dengan  tujuan  mengurangi ketidakpastian  hukum  yang  timbul  dalam  penerapan  UU  KPKPU.  Di  mana  hal  ini mempertimbangkan pentingnya menganalisis solvabilitas debitur dengan mempertimbangkan banyak faktor termasuk laporan keuangan, kecukupan modal, jumlah utang  yang  ada,  dan  lain-lain  sehingga  hal  ini  adalah  hal  yang  kompleks.  Sebuah perusahaan dianggap Cash Flow insolvent jika tidak mampu membayar utangnya "pada saat jatuh  tempo". Seiring dengan ketidakmampuan untuk membayar, kegagalan untuk membayar utang pada saat pemberitahuan permintaan oleh kreditur dalam jangka waktu
25 Isis Ikhwansyah et al., Op. Cit. , hlm. 247.
26 Isis Ikhwansyah et al., Op. Cit. , hlm. 242.
27 Isis Ikhwansyah et al., Op. Cit. , hlm. 243.
yang  ditentukan  juga  merupakan  penerapan cash  flow  insolvency . 28 Ketika  perusahaan melaporkan  aset  sesuai  dengan  laporan  keuangan  lebih  kecil  dari  kewajiban  yang dilaporkan,  akuntansi  untuk  kontinjensi  dan  kewajiban  prospektif,  maka  dianggap Balance  Sheet  insolvent .  Dengan  adanya  metode insolvency  test ini  diharapkan  dapat menjadi solusi akan kekosongan hukum terkait pembuktian atas sanggup tidaknya debitur dalam melunasi kewajibannya.
Kemudian dalam lingkup insolvency test , dapat pula dilakukan upaya reorganisasi perusahaan sebagaimana yang dilakukan Negara Thailand bagi perusahaan yang dinilai memiliki  aset  yang  lebih  besar  dibandingkan  utang  dan  termasuk  dalam  perusahaan solvable .  Adapun  reorganisasi  pada  dasarnya  merupakan  perubahan  bentuk  hukum, susunan  organisasi  atau  modal  suatu  perusahaan.  Sementara  pada  pengertian  lain, reorganisasi merupakan proses negosiasi, akomodasi, serta kompromi yang dilaksanakan di luar mekanisme pengadilan. 29
Reorganisasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu reorganisasi yuridis, struktural, dan  finansial.  Reorganisasi  yuridis  terjadi  jika  terdapat  perubahan  bentuk  perusahaan, contohnya  dari  perusahaan  perseorangan  menjadi  Perseroan  Terbatas.  Kemudian reorganisasi  struktural  merupakan  penyusunan  kembali  struktur  organisasi.  Di  mana reorganisasi struktural tidak memilliki akibat keluar melainkan memiliki akibat ke dalam, contohnya  struktur  organisasi  fungsional  diubah  menjadi  struktur  organisasi  garis. Sementara reorganisasi finansial terjadi jika terdapat perubahan struktur modal. Di mana reorganisasi finansial dilakukan apabila perusahaan masih memiliki harapan untuk bisa bekerja terus dengan keuntungan. 30
Adapun tujuan reorganisasi perusahaan bermacam-macam sebab setiap kasus tentu berbeda-beda  pula.  Tujuan  daripada  reorganisasi  perusahaan  antara  lain  yakni mengurangi  utang  serta  beban  tetapnya,  mengurangi  penyebab  pemicu  kerugian, menambah modal kerja baru, memberikan kepuasan terhadap kreditur dan debitur, serta membentuk  manajemen  baru.  Sementara  prosedur  reorganisasi  dapat  dilaksanakan dengan tahap; adanya kesepakatan antar pihak berkepentingan bahwa reorganisasi perlu
28 M.  P.  Ram  Mohan,  “The  Role  of  Insolvency  Tests:  Implications  for  Indian  Insolvency  Law,” IIMA Working Paper, (2021).
29 Anisah,  S. Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia (Yogyakarta: Total Media, 2008).
30 Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan . (Alumni: 1978).
dilakukan,  segala  aktiva  dialihkan  di  bawah  pengawasan  kreditur,  serta  membentuk panitia reorganisasi yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan reorganisasi. 31
Reorganisasi perusahaan dilakukan supaya perusahaan mampu kembali  melunasi utangnya. Reorganisasi perusahaan bisa dilakukan melalui privatisasi, merger, akuisisi, maupun  penjadwalan  utang.  Artinya,  sebuah  perusahaan  tidaklah  serta  merta  perlu dipailitkan  tanpa  meninjau  prospeknya  apakah  masih  layak  dan  bisa  disehatkan  atau tidak. Cara reorganisasi ini dilakukan jika dirasa prospek perusahaan di masa yang akan datang masih cukup baik, karena tujuan utama dari rencana reorganisasi ini ialah untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. 32
Tidak hanya sekadar pemenuh syarat kepailitan, namun insolvency test juga sebagai metode  pembuktian  atas  solvabilitas  debitur.  Suatu  isu  yang  sangat  vital  pada  hukum pembuktian yakni terkait pembagian beban pembuktian. Sebab pada pembagian beban pembuktian  ini  dapat  terlihat  pihak  mana  yang  dapat  memikul  beban  pembuktian. 33 Dalam  mengupayakan insolvency  test sebagai  metode  pembuktian  atas  solvabilitas debitur, maka perlu dipahami pula beban pembuktiannya. Beban untuk mengajukan alat bukti,  pada  umumnya  dibebankan  kepada  pihak  yang  menyatakan  memiliki  suatu  hak gugatannya (Pasal 1865 BW), namun kemudian dapat saja beralih pada pihak lawannya dalam proses selanjutnya. 34 Oleh karenanya, dalam melakukan insolvency test idealnya dibebankan  pada  pihak  pemohon  pailit  di  mana  hal  ini  untuk  membuktikan  kebenaran fakta  yang  dikemukakannya  berdasarkan  alat  bukti  yang  diajukan  tersebut,  sehingga hakim  yakin  akan  kebenaran  fakta  yang  dikemukakan  itu  (dalam  hal  proses  perdata, keyakinannya bersifat preponderance of evidence ). 35
Hal tersebut  berkaitan dengan penerapan  teori hukum objektif dalam  teori beban pembuktian.  Di  mana  berdasarkan  teori  ini,  memperkarakan  gugatan  maupun  tuntutan hak bermakna bahwa penggugat memohon pada hakim supaya hakim mengimplementasikan  ketetapan-ketetapan  hukum  objektif  akan  peristiwa  yang diperkarakan. Maka dari itu, penggugat perlu membuktikan validitas dari peristiwa yang
31 Reksohadiprodjo, Sukanto, Heidjrachman Ranupanjodo, & I. Pengantar Ekonomi Perusahaan Buku 2 Edisi 3 (Yogyakarta: BPFE, 1990).
32 Devi Andani, Op. Cit., hlm. 89.
33 Maisara Sunge, “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata,” Jurnal Inovasi 9, no. 2 (2012).
34 Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105.
35 Ibid , hlm. 107.
diperkarakannya  serta  kemudian  mencari  hukum  objektifnya  untuk  ditentukan  pada peristiwa tersebut. 36

## E. Penutup
Syarat  permohonan  pailit  yang  begitu  mudah  menjadi  suatu  problematika  yang perlu dicermati bersama, sebab hal ini berimplikasi pada terlalu mudahnya debitur untuk dipailitkan. Bermula dari tidak jelasnya makna dari kondisi pailit, apakah hanya sebatas pada keadaan tidak mampu membayar atau juga mencakup pada keadaan debitur tidak mau  membayar  yang  mana  hal  ini  berkaitan  pada  bagaimana  itikad  debitur  dalam melakukan kewajibannya. Kemudian terkait ambang batas nilai utang yang tidak diatur, sampai mengenai proses pembuktian yang begitu sederhana yang berkonsekuensi pada tidak tercakupnya penilaian atas harta kekayaan dan kondisi yang sebenarnya dari debitur. Sehingga  problematika  ini  membuat  keadilan  serta  kepastian  hukum  menjadi  kurang terakomodir. Maka dari itu, dibutuhkannya suatu progresivitas hukum pada UU KPKPU sebagai landasan hukum kepailitan Indonesia dengan mengatur terkait metode insolvency test sebagai mekanisme pembuktian atas keadaan solvabilitas debitur.
Meskipun  pada  hukum  kepailitan  Indonesia  belum  mengenal  adanya  metode insolvency test , perlu diterapkan dalam mempertimbangkan posisi debitur yang selama ini masih timpang perlindungannya dari kreditur. Sehingga, perlu adanya penguatan atas penerapan  asas  keadilan  pada  hukum  kepailitan  melalui  implementasi insolvency  test dalam pembaharuan UU KPKPU. Tidak hanya tu, negara pun perlu membentuk lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan insolvency test .

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, “Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah,”
https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan- terlalu-mudah-lt51eea824de1c3/, diakses pada 13 Desember 2022.
Ali, Achmad. 2012. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata . Jakarta: Kencana.
Alka,  Reisar  dan  Tivana  Arbiani  Candini,  “Insolvensi  Tes  Sebagai  Dasar  Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia,” Jurnal Gloria Justitia, Vol 2, No. 2, 2022.
Andani,  Devi,  “Perlindungan  Hukum  Kepailitan  Perusahaan  Solvable  di  Indonesia,” Jurnal Kajian Hukum , Vol. 7, No. 1, 2022.
Anisah,  S.  2008. Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum Kepailitan di Indonesia . Yogyakarta: Total Media.
36 Maisara Sunge, Op. Cit. , hlm. 7
Anshari,  Muhammad  Redha,  “Rekayasa  Piutang  oleh  Kreditor  untuk  Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit,” Lex Renaissance , Vol. 1, No. 1, 2016.
Ansori,  Lutfil,  “Reformasi  Penegakan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif,” Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2, 2017.
Aprita,  Serlika,  “Asas  Kelangsungan  Usaha  Sebagai  Landasan  Filosofis  Perlindungan Hukum  Bagi  Debitor  Pailit  Sehubungan  Tidak  Adanya  Insolvency  Test  Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan,” Nurani , Vol. 17, No. 2, 2017.
Ferry  Sandi,  “Ramai  Kasus  Pailit  Perusahaan  Saat  Pandemi,  Ada  Apa?,” https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus- pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa, diakses pada 23 Oktober 2022.
Ikhwansyah,  Isis  dan  Lambok  Marisi  Jakobus  Sidabutar,  “The  Implementation  of Insolvency Test on Debtors’ Bankruptcy in Performing the Principle of Justice,” Jurnal Media Hukum, Vol. 26, No. 2, 2019.
Laksmi, Ni Luh Gede Sri Suariyanti dan Ni Luh Gede Astariyani, “Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan.” Kertha Wicara, Vol. 8, No. 3, 2019.
Mohan, M. P. Ram, “The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law,” IIMA Working Paper , 2021.
Moho, Hasaziduhu, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1, 2019. Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Putri,  Revita  Pirena  dan  Endang  Prasetyawati,  “Urgensi  Pengaturan  Prinsip  Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailiatan Bagi Debitor,” Bureaucracy Journal, Vol. 3, No. 1, 2023.
Rahardjo,  Satjipto.  2009. Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing.
Reksohadiprodjo, Sukanto, Heidjrachman Ranupanjodo, dan I. 1990. Pengantar Ekonomi Perusahaan Buku 2 Edisi 3 . Yogyakarta: BPFE.
Republik Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  131,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4443.
Shubhan,  M.  Hadi,  “Insolvency  Test:  Melindungi  Perusahaan  Solven  Yang  Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan,” Jurnal Hukum Bisnis 33, no. 1 (2014).
Sinaga, Syamsudin M. 2012. Hukum Kepailitan Indonesia . Ciputat: PT. Tatanusa. Sunge, Maisara, “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata,” Jurnal Inovasi, Vol. 9,
No. 2, 2012.
Tri,  “Ketua  MA  Prihatin  Banyak  Proses  Kepailitan  yang  Disalahgunakan,” https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-prihatin-banyak-proses- kepailitan-yang-disalahgunakan-hol9604?page=all#!, diakses pada 30 Maret 2023.
Vaccari, Eugenio and Emilie Ghio. 2022. English Corporate Insolvency Law: A Primer. United Kingdom: Edward Elgar.
Wasis. 1978. Pengantar Ekonomi Perusahaan . Alumni.
Widi  Agustian,  “Kreditur  Fiktif,  Gugatan  Pailit  TPI  Mestinya  Tak  Diproses,” https://economy.okezone.com/read/2009/10/20/320/267443/kreditur-fiktif- gugatan-pailit-tpi-mestinya-tak-diproses, diakses pada 30 Maret 2023.
Yusuf Wibisono, “PN Surabaya Pailitkan Hotel Bahtera, Dirut Polisikan Kreditur Fiktif,” https://beritajatim.com/hukum-kriminal/pn-surabaya-pailitkan-hotel-bahtera-dirut- polisikan-kreditur-fiktif/, diakses pada 30 Maret 2023.