Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 31-39.

## HUKUMAN PELANGGAR KARANTINA ERA WABAH COVID-19 BERDASARKAN DUA REGULASI (STUDI KASUS WISMA ATLET JAKARTA)

## PENALTY OF QUARANTINE VIOLATION ERA OF THE COVID-19 OUTBREAK BASED ON TWO REGULATIONS (CASE STUDY OF WISMA ATHLETS JAKARTA)
Febrian 1 , Nashriana 2 , Nur Intan Akuntari 3 , Senja Nasril 4
1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Palembang, Indonesia.
E-mail: Febrian_zen@yahoo.com.sg , nashriana_zaks@yahoo.co.id ,
akuntarinurintan@gmail.com , senjjanaszril@gmail.com

## ABSTRAK
Sebagai  negara  yang  mengalami  wabah covid-19, Indonesia  juga  menerapkan  regulasi dalam usaha untuk menekan tingkat penularan virus tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  merupakan pengaturan  yang  telah disiapkan  pemerintah  sebagai  wujud  keseriusan  menangani  wabah covid-19 .  Pada tanggal 17 September 2021 kemarin, negara kita dikejutkan oleh pelanggaran karantina dengan mengabaikan kurun waktu karantina yang harus dijalani. Satgas covid-19 sangat memperhatikan  masyarakat  agar  selalu  memperketat  penerapan  protokol  kesehatan, sebagai usaha untuk bisa terhindar dari bahaya covid-19. Maka itu, masyarkat Indonesia yang  telah  bepergian  dari  luar  negeri  diwajibkan  untuk  menjalani  karantina  dengan batas  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Persoalan  yang  dibahas  dan  di  kajian  ini  yaitu bagaimana  hukuman  yang  diberikan  terhadap  pelanggar  karantina  era  wabah corona virus sesuai regulasi yang ada, seperti yang terjadi di Wisma Atlet Kebayoran Jakarta.
Kata Kunci: Karantina, Covid-19, Regulasi, Hukum.

## ABSTRACT
As  a  country  experiencing  the  Covid-19  outbreak,  Indonesia  has  also  implemented regulations in an effort to reduce the level of transmission of the virus. Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine is an arrangement that has been prepared by the government  as  a  form  of  seriousness  in  dealing  with  the  COVID-19  outbreak.  On September  17,  2021  yesterday,  our  country  was  shocked  by  a  quarantine  violation  by ignoring  the  quarantine  period  that  must  be  followed.  The  Covid-19  Task  Force  pays great  attention  to  the  public  so  that  they  always  tighten  the  implementation  of  health protocols, as an effort to avoid the dangers of Covid-19. Therefore, Indonesian people who  have  traveled  from  abroad  are  required  to  undergo  quarantine  with  a predetermined time limit.  The issue discussed and in  this study is  how the punishment given to  quarantine violators in  the era of the corona virus outbreak is in  accordance with  existing  regulations,  such  as  what  happened  at  the  Kebayoran  Athlete's  Wisma Jakarta.
Keywords: Quarantine, Covid-19, Regulation, Law.
Febrian, Nashriana, Nur Intan Akuntari, Senja Nasri

## PENDAHULUAN
Lonjakan  angka  penyebaran  dari  wabah corona  virus di  Indonesia  sekarang  sudah  bisa dikendalikan,  untuk  informasi  terakhir  pada tanggal  29  Oktober  2021  jumlah  yang terkonfirmasi  sebesar  683  tambahan  kasus (Shella  Latifa  A,  Tribunsolo.com).  Seiring dengan  penurunan  angka  tersebut  pemerintah juga  telah  Kembali  membuka  sektor  pariwisata melalui perjalanan internasional guna memulihkan perekonomian. Akan tetapi pemerintah  juga  telah  mengantisipasi  agar lonjakan  virus Covid-19 tidak  Kembali  terjadi sehubungan  kebijakan  tersebut  yaitu  dengan tetap  memperlakukan  protocol  Kesehatan  yang sangat  ketat  dan  juga  harus  mematuhi  regulasi yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  bagi orang  yang  bepergian  dari  mancanegara  atau orang Negara lain yang datang ke Indonesia.
Untuk itulah dibuat penyesuaian mekanisme  pengendalian  terhadap  perjalanan internasional. Adapun bentuknya adalah tercantum dalam Surat  Edaran Nomor 20 tahun 2021  tentang  Protokol  Kesehatan  Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease  2019  yang  dikeluarkan  oleh  Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19). Sebagai  salah  satu  dasar  hukumnya  adalah Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1984  tentang Wabah  Penyakit  Menular  dan  Undang-Undang Nomor  6  tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan  (Surat  Edaran  SATGAS  Covid-19 No. 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan
Perjalanan  Internasional  Pada  Masa  Pandemi Corona Virus Disease 2019).
Karantina adalah usaha untuk meminimalisir atau pencegahan risiko penularan Covid-19 bagi  setiap  orang  yang  kontak langsung  dengan  orang  yang positif  Covid-19 dan  pelaku  perjalanan  dengan  aktivitas  yang berisiko tinggi untuk terpapar Covid-19 . Hal ini dilakukan karena bisa saja orang yang sehat atau tidak  memiliki  gejala Covid-19 ,  tapi  tetap  bisa menularkan virus ke orang lain ( Kenapa-Harus- Karantina-Usai-Perjalanan-Internasional . https://www.okezone.com/tren/read/2021/10/28/ 620/2493316/ Diakses Pada Tanggal 29 oktober 2021, Pukul 20.00 WIB).
Tujuan dilakukannya kekarantinaan kesehatan  untuk  menjaga  kesehatan  warga Negara  yang  telah  bepergian  keluar  negeri  dan warga  sekitar  dari  dampak  penyakit-penyakit menular  yang  kemungkinan  berasal  dari  luar. Serta  menegakkan  peraturan  dan  sanksi  bagi yang mengabaikannya.
Namun  sangat  disayangkan  masih  ada warga  negara  Indonesia  yang  mengabaikan protokol  Kesehatan  pelaksanaan  karantina Kesehatan  ini.  Belum  lama  ini  terdapat Pelanggaran  pelaksanaan  karantina  sebelum masa karantinanya selesai dilakukan oleh orang setelah  melakukan  perjalanan  Internasional. Peristiwa  ini  sangat  di  sayangkan  bisa  terjadi karena  akan  memicu  lonjakan  korban  yang terpapar covid-19 kembali  meningkat  dan
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 31-39.
Febrian, Nashriana, Nur Intan Akuntari, Senja Nasri
terancamnya  keselamatan  bagi  pelaku,  orang sekitar dan masyarakat secara umum.
Baru-baru  ini  adanya  kasus  Warga Negara Indonesia (WNI) yang sengaja melanggar masa karantina dengan cara meninggalkan  Wisma  Atlet  sebelum  waktu karantina selesai. Dengan adanya kasus tersebut, Pemerintah  menyampaikan,  kedisiplinan  harus ditegakkan demi keselamatan masyarakat banyak dan hal  tersebut  harus di  proses  dengan hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengingatkan  untuk  menaati  peraturan  yang berlaku  pada  masa  pandemi  ini,  khususnya persoalan  karantina  bagi  pelaku  perjalanan internasional  yang  akan  ke  Indonesia  karena beresiko  tinggi  terpapar Covid-19 .   Bagi  pelaku perjalanan  dari  luar  negeri  yang  melanggar kewajiban  masa  karantina  Covid-19,  akan dikenai  sanksi  tegas  sesuai  dasar  aturannya. Sesuai  dengan  Pasal  14  undang-undang  No.  4 tahun  tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit Menular.  Diatur  juga  perihal  masyarakat  yang tidak  tertib  dalam  penanganan  wabah  tersebut atau  masyarakat  yang  mengabaikan  peraturan tersebut,  akan  dikenakan hukuman  penjara  1 (satu)  tahun  dan/atau  denda  setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
Diatur  juga  di  Pasal  93  Undang-Undang No.6  tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan. “Pasal  93,  menyatakan  bila melakukan pengabaian Kekarantinaan Kesehatan Di Penjara selama-lama Satu Tahun Dan/Atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.
100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). ” Prinsipnya aturan-aturan ini untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dengan melakukan karantina diharapkan  pelaku  perjalanan  tidak  jatuh  sakit maupun membawa penyakit.
Dari  penjelasan  diatas  penulis  tertarik meneliti  lebih  lanjut  untuk  meneliti  tentang hukuman  bagi  pelanggar  karantina  era  wabah covid-19  berdasarkan  dua  regulasi  (studi  kasus Wisma Atlet Jakarta).

## METODE PENELITIAN
Pengkajian  ini,  memakai  metode  yuridis normatif,  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum primer.  Data  sekunder  didapat  melalui  studi kepustakaan.  Metode  analisis  yang  dipakai dalam  membahas  persoalan  pengkajian  dengan memakai  teknik  analisis  deskriptif.  Ada  tiga macam  pendekatan  yang  dipakai  di  penelitian ini,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan, konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan perundang-undangan berdasarkan peraturan atau regulasi  yang  berlaku  dan  relevan,  yaitu Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang Wabah  Penyakit  Menular  dan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan. Pendekatan konseptual menggunakan  konsep-konsep  yang  dikenal secara  umum  di  ilmu  hukum.  Sementara  itu pendekatan  kasus  yang  digunakan  melalui keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara.
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 31-39.
Febrian, Nashriana, Nur Intan Akuntari, Senja Nasri

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) ANALISIS  KASUS  PELANGGARAN
KARANTINA KESEHATAN.
a) Kronologi Kasus Pelanggaran Karantina Kesehatan Pelanggaran karantina Kesehatan di wisma  Atlet  Pademangan  Jakarta  terjadi  pada tanggal 21 September 2021 yang dilakukan oleh “R”  sehabis  melakukan  perjalanan  ke  luar negeri.  Namun  pada  tanggal  24  September 2021, melalui unggahannya di media sosial, “R” terlihat merayakan pesta ulang tahunnya dengan keluarganya. Dengan  begitu  “R”  hanya melakukan  karantina  hanya  tiga  hari  dan melarikan  diri  karena  seharusnya  “R”  harus menjalani  karabtina  selama  delapan  hari (Kronologi  Kaburnya  Rachel  Vennya  Dari Karantina, www.popbela.com/career/working- life/natasha-cecilia-anandita/ Diakses Pada Tanggal 29 oktober 2021, Pukul 19.00 WIB).
b) "R" Seharusnya Tak Berhak

## Karantina Di Wisma Atlet
Menurut  Keputusan  Ketua  Satgas Covid- 19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, Dan
Kewajiban RT-PCR Bagi  Warga  Negara Indonesia  Pelaku  Perjalanan  Internasional, menjelaskan  tentang  hak  orang  yang  mendapat fasilitas  karantina  gratis  di  RSDC  Wisma Pademangan  ialah  Pegawai  Pemerintah  dari dinas  luar  negeri,  pelajar/mahasiswa,  dan  WNI Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI).  Sedangkan untuk  Warga  Negara  Asing  (WNA)  dan  WNI
yang melakukan liburan keluar negeri, menjalani  karantina  di  hotel  atau  penginapan yang sudah memiliki sertifikasi sebagai penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 oleh  kementerian  kesehatan  dengan  biaya sendiri.  “R” seharusnya melakukan karantina di hotel  atau  penginapan,  bukan  menjalani karantina di wisma atlet .
c) Langgar  aturan  lagi,  “R”  berlibur  ke luar Kota bersama anaknya
Pada tanggal 25 September, “R” mengunggah  foto  anaknya  yang  memakai masker  sedang  di  pesawat  sambil  melihat  ke arah luar dari jendela. Hal ini juga bertentangan dan/atau  melanggar  Surat  Edaran  Satgas  No.17 tahun  2021  dan  adendumnya  yang  menyatakan dilarang  bepergian  dan  melakukan  perjalanan antar  kota  dan  provinsi  untuk  anak-anak  yang berusia  di  bawah  12  tahun.  Terlihat  melalui akun  Instagramnya  “R”  diketahui  mengajak anak dan keluarganya untuk liburan.
Sudah  sangat  jelas  bahwa  anak  yang berusia dibawah 12 tahun tidak diizinkan untuk bepergian  ke  luar  daerah  dengan  semua  moda transportasi,  baik  darat,  udara  maupun  laut. Memang  ada  beberapa  kelonggaran  yang memperbolehkan anak-anak meakukan perjalanan antar daerah asal dengan alasan yang jelas  dan  dengan  catatan  harus  sudah  diberikan izin  oleh  Satga s  Covid-19. Izin  yang  sulit didapatkan  bukan  tanpa  sebab,  karena  belum adanya vaksin yang benar-benar dapat digunakan dan diizinkan untuk anak dibawah 12
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 31-39.
Febrian, Nashriana, Nur Intan Akuntari, Senja Nasri
tahun  walaupun  aturan  tersebut  di  lapangan masih mendapat diskresi.
Kondisi  yang  mungkin  diizinkan,  anak- anak  yang  memang  sekolah  di  luar  kota,  anak- anak  yang  ikut  orang  tuanya  kerena  orang tuanya  pindah  tugas  kerja,  serta  anak  yang berkebutuhan  khusus  dan  harus  mengikuti orangtuanya atau anak yang memang memerlukan  perlakuan  medis  segera.  Sampai saat  ini Covid-19 masih  saja  terus  mengintai orang-orang disekitar kita. Apabila oarang yang berpotensi terpapar Covid-19 tidak melaksanakan protokol kesehatan dan tidak taat untuk  karantina  bukan  tidak  mungkin  akan menyebabkan bertambahnya orang yang terpapar Covid-19 .
2) Kebijakan Terkait Prosedur Karantina Kesehatan  Covid-19  Pasca  Perjalanan ke Luar Negeri
Terkait  Prosedur  kebijakan  Karantina Kesehatan Covid-19 Pasca  Perjalanan  ke  Luar Negeri adalah sebagai berikut:
a) WNI wajib memperlihatkan:
1. Hasil  PCR  dengan  keterangan  negatif. Tes  dilaksanakan  pada  tempat  awal perjalanan  paling  lama  72  jam  ketika akan memulai perjalanan;
2. Bukti  vaksinasi  dosis  lengkap  (berupa fisik atau digital).
b) WNI  yang  belum  melaksanakan  vaksinasi tetap  bisa  memasuki  wilayah  Indonesia, tetapi harus turut serta ikut vaksinasi saat tes
PCR kedua di tempat karantina dengan hasil negatif.
c) Tes  PCR  akan  dilakukan  sebanyak  2  kali yakni pada saat kedatangan (1X24 jam) dan di  akhir  masa  karantina  (7X24  jam  setelah ketibaan).
d) Pemeriksaan tes RT-PCR di  akhir karantina kemudian  hendaknya  mengambil  form tujuannya  untuk  melihat  perbedaan,  dan biayanya ditanggung sendiri.
e) Durasi karantina adalah 8 hari.
f) Berbeda  dengan  WNI  yang  melakukan perjalanan  internasional  dari  negara  dengan eskalasi kasus positif yang tinggi, WNI akan dikarantina  dengan  jangka  waktu  14x24 jam.
g) Lokasi tersebut berada di Wisma Pademangan.  Pelayanannya  adalah  bisa bermalam, disediakan kendaraan, dan konsumsi beserta RT PCR .
h) Untuk  daerah  lainya  dari  Soekarno  Hatta ditetapkan oleh Satuan Tugas daerah.
i) Lokasi  yang  dimaksud  pada  angka  6  dan angka  7  khusus  WNI  yang  telah  selesai dalam  perjalanan  internasional  sebagai berikut:
1. Pegawai  pemerintah  yang  melakukan perjalanan  dinas  dari  luar  negeri  dan kembali ke Indonesia;
2. Pelajar/mahasiswa  yang  kembali  ke Indonesia setelah melaksanakan
pendidikan;
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 31-39.
Febrian, Nashriana, Nur Intan Akuntari, Senja Nasri
3. PMI  yang  kembali  ke  Indonesia  untuk tinggal di Indonesia minimal 14 hari.
j) Apabila  pegawai  pemerintah  tidak  bersedia menjalani  karantina  di  lokasi  yang  telah ditetapkan, maka wajib melakukan karantina dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan  lainnya  yang  sah  di  tempat karantina  yang  telah  ditentukan  Satgas
Covid-19 Nasional/Daerah.
k) Tempat  karantina  bagi  WNI  selain  kategori yang  dimaksud  pada  angka  8  adalah  hotel yang  direkomendasikan  oleh  Perhimpunan
Hotel Indonesia. ( https://quarantinehotelsjakarta.com/ , diakses  pada  tanggal  29  Oktober  2021, pukul 20.20 WIB).
Entry  point di  Indonesia  bagi  WNI pelaku perjalanan internasional. Pintu masuk ke wilayah  Indonesia  untuk  WNI  yang  melakukan perjalanan internasional melalui:
a) Bandar Udara
1. Sumatera Utara: Kualanamu
2. Banten: Soekarno Hatta
3. Jawa Timur: Juanda
4. Sulawesi Utara: Samratulangi
5. Nusa  Tenggara  Barat:  Zainuddin  Abdul Madjid Lombok
b) Pelabuhan Laut
1. Kepulauan  Riau:  Batam  Center,  Tanjung Pinang
2. Riau: Dumai
c) Pos Lintas Batas Negara
1. Kalimantan Barat: Aruk, Sambas, Badau; dan Pontianak
2. Kalimantan Utara: Nunukan.
3) Bentuk Tindak  Pidana  dan  Dasar Pemidanaan
Pelanggar
Karantina
Kesehatan Covid-19
Pada  prinsipnya  secara  umum  pengertian hukum  pidana  dapat  dibagi/  dibedakan  sebagai berikut (Masruchi Ruba’I, 2015:5):
a) Hukum  Pidana  dalam  arti  objektif  adalah sejumlah  aturan  yang  memuat  larangan  dan bagi  yang  apabila  melanggar  diancam dengan  hukuman.  Hukum  Pidana  ini  dibagi menjadi  hukum  pidana  materiil  dan  hukum pidana formil.
1. Hukum  Pidana  Materiil  dapat  juga disebut  dengan  hukum  pidana  dalam keadaan  diam.  Misalnya  kitab  undang- undang hukum pidana (KUHP).
2. Hukum  Pidana  Formil  atau  disebut dengan hukum acara pidana.
b) Hukum Pidana dalam artian Subjek merupakan  sejumlah  aturan  yang  mengatur hak  negara  untuk  menjatuhi  hukuman  bagi seseorang yang melanggar aturan yang ada.
Hukum pidana subjektif harus berdasarkan  hukum  pidana  objektif,  sehingga hak untuk memidana ada setelah hukum pidana objektif  ditetapkan  oleh  perlakuan  yang  bisa dipidana.
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 31-39.
Febrian, Nashriana, Nur Intan Akuntari, Senja Nasri
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  maka menurut  penulis  setiap  perbuatan  tindak  pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka pelanggaranan  karantina  kesehatan Covid-19 bentuk  tindak  pidana  dan  dasar  pemidanaan yang tepat sebagai berikut:
a) Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
No.6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan.
Tersangka  yang  berinisial  R  telah melakukan suatu tindakan melanggar hukum,  yakni  meloloskan  peserta  karantina dari  Amerika  Serikat  (WNI/WNA)  dari kewajiban  menjalani  karantina  kesehatan. Padahal sudah jelas perbuatan itu bertentangan  dengan  “Pasal  9  Undang- undang  No.  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan” berikut 1 :
1. Setiap orang wajib mematuhi
penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan
2. Setiap  orang  berkewajiban  ikut  serta dalam  penyelenggaraan  Kekarantinaan Kesehatan.
b) Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit
Menular.
Dengan  adanya  Keputusan  Kepala Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status  Keadaan  Tertentu  Darurat  Bencana
1 Pasal  9  Undang-undang  No.  6  Tahun  2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Wabah  Penyakit  Akibat  Virus  Corona  di Indonesia,  menunjukkan  bahwa Covid-19 dinyatakan  pemerintah  sebagai  penyakit yang  membahayakan  kelangsungan  hidup masyarakat.  Sehingga  atas  dasar  tersebut, para  pelaku  dikenakan  “Pasal  14  ayat  (1) Undang-undang  No.  4  Tahun  1984  tentang Wabah  Penyakit  Menular”  yang  berbunyi sebagai  berikut: 2 “ Barang  siapa  dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana  penjara  selama-lamanya  1  (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000(satu juta rupiah)”.
Dengan  uraian  unsur-unsur  pidana, yaitu:
a. Unsur Objektif
1. Subjek:  Barang  siapa,  yaitu  tersangka yang melanggar karantina yang berinisial “R”.
2. Perbuatan:  Menghalangi  pelaksanaan penanggulangan  wabah  dengan  cara kangen  dengan  anak  sebenarnya  “R” mau  merayakan  pesta  ulang  tahunya  di Bali.
3. Objek: Penanggulangan wabah.
4. Akibat:  Para  WNI  maupun  WNA  yang baru datang dari luar negeri, dalam kasus ini  baru  datang  dari  Amerika  Serikat, lolos  dari  kewajiban  karantina  selama  8
2 Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang  No.  4  Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 31-39.
Febrian, Nashriana, Nur Intan Akuntari, Senja Nasri
hari,  yang  tentunya  hal  tersebut  sangat membahayakan  masyarakat,  mengingat Amerika  Serikat  saat  ini  tingkat  kasus positif Covid -19 termasuk tinggi.
b. Unsur Subjektif
Dengan sengaja atau niat, tanpa hak dan melawan  hukum;  dalam  hal  ini  dengan  niat atau  sengaja  meloloskan  para  WNI  maupun WNA yang baru datang dari Amerika Serikat (luar negeri) dari kewajiban karantina.
c) Pengkajian  terhadap  Penegakan  Hukum
Acara  Pidana  dan  Penerapannya  dalam Kasus  Pelanggar  Karantina  Era  Wabah Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta.
Sebagaimana  kita  pahami  bersama bahwa  penegakan  hukum  secara  nyata bersifat
mengikat.
Sehingga,
mengedepankan keadilan dalam suatu kasus. Secara nyata dalam menjamin dan mempertahankan  prosedur  yang  ditentukan hukum formal (Dellyna Shant, 1998: 33).
Selain itu, Moeljatno telah menunjukkan hukum pidana terdiri dari tiga unsur  yang  terdiri  dari  Peraturan  Tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Proses  Verbal  Penegakan  Hukum Yang Terjadi Tindak Pidana. Unsur yang mengungkapkan  keterkaitan  antara  hukum pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formil. Karena pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tidak ada artinya tanpa menegakkan
hukum  Pidana  Formil  (hukum  Acara Pidana) dan begitupun sebaliknya (Safaruddin Harefa, 2019: 2).
Berdasarkan  hal  tersebut,  adapun  aturan yang  berkaitan  dengan  kasus  pelanggaran karantina di era wabah covid-19 yaitu tersangka dijerat  dengan “Pasal  93  jo.  Pasal  9  ayat  (1) Undang-undang  No.  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan” dan/atau “Pasal  14 ayat  (1)  Undang-undang  No.  4  Tahun  1984 tentang Wabah Penyakit Menular”.
Akan tetapi berdasarkan  Pasal 21 ayat (1) KUHAP,  penahanan  bisa  dilakukan  terhadap seorang tersangka atau terdakwa apabila diduga keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:
1. Adanya  keadaan  yang  menimbulkan kekhawatiran  bahwa  tersangka  akan melarikan diri;
2. Adanya  keadaan  yang  menimbulkan kekhawatiran  bahwa  tersangka  akan merusak  atau  menghilangkan  barang bukti; dan
3. Adanya  keadaan  yang  menimbulkan kekhawatiran  bahwa  tersangka  akan mengulangi tindak pidana.

## SIMPULAN
Pemerintah  selalu  berusaha  menekan lajunya  tingkat  covid-19  dengan  menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Begitupun saat ini ketika pemerintah telah membuka akses perjalanan  keluar  negeri  dengan  memberikan
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 31-39.
Febrian, Nashriana, Nur Intan Akuntari, Senja Nasri
hukuman bagi para pelanggar protocol kesehatan.  Salah  satunya  terkait  WNI  yang datang  dari  Amerika  Serikat  harus  mengikuti kewajiban karantina selama 8 (delapan) hari.
Kasus  pelanggaran  kekarantinaan  di Wisma  Atlet  Jakarta,  dimana  pelaku  yang datang  ke  Indonesia  dari  Amerika  Serikat  tidak melakukan  karantina  Sesuai  dengan  Undang- undang yang telah ditetapkan. Seperti pelanggar protocol  kesehatan  yang  telah  dilakukan  oleh “R”  yang  telah  melanggar  karantina  kesehatan covid-19  ketika  melakukan  perjalanan  dari  luar negeri.
“R”  dinyatakan  melanggar  Pasal  93 Undang-Undang  No.  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan dan melanggar Undang-Undang  No.  4  Tahun  1984  tentang Wabah Penyakit  Menular. Undang-Undang No. 6  Tahun  2018  menjerat  ‘R”  dihukum  1  (Satu) tahun  penjara  dan  denda  Rp.100.000.000 (Seratus  Juta  Rupiah)  serta  Pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang  No.  4  Tahun  1984  tentang
Ketidaktertiban
Masyarakat Terhadap
Penanganan Wabah Penyakit  Menular dihukum selama  1  (satu)  tahun  penjara  dan  denda Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Rajawali Press, Jakarta.
Bambang Poernomo, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Dellyna Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta,
Masruchi Ruba’I, Buku Ajar Hukum Pidana, Penerbit Media Nusa Creative, Jakarta.
Roeslan Saleh, 1990, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , Aksara Baru, Jakarta.
Soeroso, 2011 , Pengantar Ilmu Hukum , PT. Sinar Grafika, Jakarta.

## b. Journal
Safaruddin  Harefa,  2019, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  PIdana  di  Indonesia  Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal UBELAJ, Vol 4, No 1.

## c. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Surat  Keputusan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  No.  13.A  Tahun  2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.