Vol. 03  No. 2  Desember  2017 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## ANALISIS BUDAYA HUKUM DAN DIMENSI HUKUM JAKSA DAN ADVOKAD

## PUTRA HALOMOAN HSB
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan email:putrahsb.halomoan@gmail.com

## Abstract
This article is about an analysis of cultural law in dimension for legal profession about the prosecutor and advocacy. The dimension of law in a prosecutor in accordance with applicable regulations. Indonesian Prosecutors  Institution  is  Government  Institution  which  is implementing  the  state  power  in  the  field  of  prosecutions  and authorizes another based on undang-undang, it has the authorities in law enforcement and justice. Referring to Undang-undang number 16 on the year 2004 about the Indonesian prosecutors' institution, it is as one law enforcement agencies that are required to have a greater role in enforcing the rule of law, protection of general interest, upholding human  rights,  and  eradicating  corruption,  collusion,  and  nepotism. Then, an Advocate is free, independent, and responsible profession in enforcing a law, so it should be guaranteed and protected by the state through  Undang-undang  by  the  implementation  of  maintaining  the supremacy of justice. An Indonesian advocate must be able to aware of  the  need  to  give  and  legal  aid  for  those  who  need  it  in  non- discrimination without seeing the differences of religion, trust, tribes, political beliefs, and social position.
Keywords : Cultural Law, Positive Law, Prosecutors, and Advocates

## Abstrak
Artikel ini mengupas tentang Analisis Budaya hukum dalam dimensi hukum  bagi  profesi  hukum  yang  diangkat  tentang  Jaksa  dan Advokasi.  Dimensi  hukum  dalam  profesi  Jaksa  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  serta kewenangan lain  berdasarkan  undang-undang,  yakni  sebagai  badan yang  berwenang  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Mengacu pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia,  Kejaksaan  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum,  perlindungan  kepentingan  umum,  penegakkan  hak  asasi manusia,  serta  pemberantasan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme.
Selanjutnya  Advokat  adalah  profesi  yang  bebas,  mandiri,  dan bertanggung  jawab  dalam  menegakkan  hukum,  sehingga  perlu dijamin  dan  dilindungi  oleh  negara  melalui  undang-undang  demi terselenggaranya  penegakan  supremasi  hukum.  Seorang  advokat Indonesia  harus  mampu  memiliki  kesadaran  untuk  memberikan nasehat  dan  bantuan  hukum  kepada  setiap  orang  yang memerlukannya  secara  nondiskriminatif  tanpa  melihat  perbedaan agama,  kepercayaan,  suku,  keturunan,  keyakinan  politik,  atau kedudukan sosial.
Kata Kunci :  Budaya Hukum, hukum Positif, Jaksa, dan Advokad

## PENDAHULUAN
Menguji apakah suatu sistem penegakan hukum dapat dijalankan secara efektif,  berangkat  dari  Teori Legal  System yang  dikemukakan  Lawrence  M. Friedman,  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  sangat tergantung  pada  unsur  struktur  hukum  ( structure  of  the  law ),  materi  hukum ( Substance  of  the  Law ),  dan  budaya  hukum  ( le g al  culture ).  Dalam  sebuah masyarakat,  struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum,  kemudian materi  hukum  meliputi  perangkat  perundang-undangan,  dan  budaya  hukum merupakan hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat.
Berkenaan  dengan  pemahaman  tentang  substansi  hukum,  Friedman menyatakan:  ‚ Another  aspect  of  the  legal  system  is  it’s  substance.  By  this  means  the actual rules, norms behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living  law  not  just  rules  in  law  goods”. 1 (Aspek  lain  dari  sistem  hukum  adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  itu.  Jadi  susbtansi  hukum ( Legal substance ) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki  kekuatan  yang  mengikat  dan  menjadi  pedoman  bagi  aparat  penegak hukum).  Sedangkan  tentang  budaya  hukum,  Friedman mengemukakan  bahwa:
‚ The third component of legal system of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward  law  and  the  legal  system  their  believe,  in  other  word,  is  the  eliminate  of  social though  and  social  force  which  determines  how  law  is  used  attended  and  abused .‛ 2
(Komponen  ketiga  dari  sistem  hukum  yaitu  budaya  hukum.  Hal  ini  diartikan sebagai  sikap masyarakat dan  tingkat  kesadaran  terhadap  hukum,  dengan kata
1 Lawrence  M.  Friedman  dan  Grant  M.  Hayden, American  Law:  An  Introduction (New York-London: Oxford University Press, 1984), hlm. 5.
2 Friedman dan Hayden, American Law:, hlm. 6.
lain,  adalah  menghilangkan  kesenjangan  sosial  dan  menghimpun  kekuatan sosial dalam keberlakuan hukum dan menghindari penyalahgunaan).
Secara  sederhana  Friedman  menambahkan  bahwa  substansi,  yaitu keseluruhan  aturan  hukum,  norma  hukum  dan  asas  hukum,  baik  yang  tertulis maupun  yang  tidak  tertulis,  termasuk  putusan  pengadilan.  Struktur,  yaitu keseluruhan  institusi-institusi  hukum  yang  ada  beserta  aparatnya,  mencakupi antara lain: Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan  dengan  para  Hakimnya.  Kultur  Hukum  yaitu  opini-opini, kepercayaan-kepercayaan  (keyakinan-keyakinan),  kebiasaan  kebiasaan,  cara berpikir,  dan  cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak  hukum  maupun  warga masyarakat,  tentang  hukum  dan  berbagai  fenomena  yang  berkaitan  dengan hukum. 3 Edward  T.  Hall 4 membagi  Dimensi  Budaya  –  tipe-tipe  karakteristik orang dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
1. Monochronics Vs Polichronics : Monochronics adalah orang yang menganut budaya berfokus pada waktu dan mengerjakan beberapa kegiatan pada satu waktu.  Polichronics  adalah  orang  yang  menganut  budaya  mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu dan lebih menghargai hubungan social. Secara garis  besar  persepsi  waktu  dan  prioritas  dapat  dibagi  menjadi  2,  yaitu monochronic  dan  polychromic.  Masyarakat  negeri-negeri  Barat,  termasuk Amerika,  adalah  masyarakat  yang  monochronic,  sedangkan  masyarakat Timur,  negeri-negeri  benua  Asia  termasuk  Indonesia,  adalah  penganut polychromic.
2. Space  Jauh  Vs  SpaceDekat ,  berkaitan  dengan  kenyamanan  dan  keakraban. Dimensi tingkat budaya bangsa yang bersangkutan mengakibatkan berbeda satu sama lain. Dalam hal ini space dekat contohnya orang Indonesia cepat merasa  nyaman  dan  akrab  bertemu  dengan  orang  lain,  sedangkan  space jauh, contohnya orang Barat sebaliknya.
3. High  Context  Vs  Low  Context :  High  Context  adalah  pesan  disampaikan secara implicit. Low Context adalah pesan disampaikan secara eksplisit.
3 Yadyn,  Abdul  Razak,  dan  Aswanto,  ‚Problematika  Penegakan  Hukum  di Indonesia menuju Hukum yang Responsif berlandaskan Nilai-nilai Pancasila‛ (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 5.
4 Edward  T.  Hall  dan  Mildred  Reed  Hall, Understanding  Cultural  Differences: Germans, French and Americans (Yarmouth: Intercultural Press, 1990), hlm. 9.
Sedangkan  Geert  Hofstade 5 mendefinisikan  budaya  sebagai  ‚ The  collective programming  of  the  mind  which  distinguishes  the  members  of  one  human  group  from another' ’ dan membagi dimensi budaya menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. High  Power  Distance  Vs  Low  Power  Distance , High  Power  Distanc e  (daya jarak  jauh)  adalah  indikasi  bahwa  satu  kelompok  orang  yang  tidak  punya power/kekuatan/kekayaan  menerima  kenyataan  secara  hierarchie  dan menganggap  orang  di  atasnya  memang  pantas  dihormati  dan  layak  ada perbedaan  kekuatan  jabatan,  politik,  uang  atau  kekuasaan. Low  Power Distance (daya  jarak  dekat)  adalah  indikasi  bahwa  tidak  ada power/kekuatan/ kekuasaan/kekayaan lebih tinggi.
2. Uncertainty Avoidance (penghindaran ketidak-pastian) adalah It deals with a society’s  tolerance  for  uncertainty  and  ambiguity .  Mengandung  arti  bahwa, dimensi  budaya  ini  berkaitan  dengan  toleransi  masyarakat  terhadap  suatu ketidakpastian dan ambiguitas atas situasi dan kondisi yang terjadi. Dimensi budaya  ini  terbagi  menjadi  low  uncertainty  avoidance  (budaya penghindaran  ketidak-pastian  rendah)  dan  high  uncertainty  avoidance (budaya  penghindaran  ketidak-pastian  yang  tinggi).  Dicirikan  dengan adanya  berbagai/banyaknya  peraturan,  contoh  masyarakat  Singapura mematuhi berbagai peraturan yang telah dibuat, berbeda dengan Indonesia dimana masyarakatnya heterogen, dan;
3. Short  and  Long  Term  Orientation (orientasi  jangka  panjang).  Dimensi budaya  ini  merupakan  suatu  orientasi  jangka  pendek  dan  orientasi  jangka panjang  yang  dijadikan  sebagai  ukuran  terhadap  keberlangsungan  suatu profesi.
Kedua teori Dimensi Budaya yang dikemukakan oleh Geert Hofstede dan Edward  T.  Hall  berperan  besar  dalam  membangun  kerangka  sistematik  untuk menilai  dan  membedakan  budaya dalam  konteks  kebangsaan. Fokus  penelitian Geert  mengenai  ‘Perbedaan  Budaya’  berasal  dari  pemahamannya  yang  menilai budaya  sebagai  kumpulan  pemrograman  mental  yang  dimiliki  oleh  seseorang dimana  bersumber  dari  lingkungan,  pendidikan,  dan  pengalaman  hidup.  Nilai dan  perspektif  ini  mengkristalisasi  dalam  struktur  keluarga,  organisasi keagamaan, pemerintah, organisasi perusahaan, hukum dan literatur.
5 Geert  Hofstede, Cultures  and  Organizations:  Software  of  the  Mind :  Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival (London: Harper Collin Business, 1991).
Dimensi  Budaya  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Hofstede  bahwa,  ‚budaya adalah  daerah  program  mental  yang  mempengaruhi  cara  berfikir  dan  perilaku manusia, secara kolektif program mental sekelompok orang dalam suatu negara disebut  dengan  kebudayaan  nasional‛. 6 Beberapa  teori  yang  mendasari penemuan dimensi budaya Hofstede, antara lain Kluckhon’s (1952) menjelaskan tentang dimensi budaya dalam 10 ‚Primary Message Systems‛ yaitu: interaction, association  (with  others),  subsistence,  isexuality,  teritorality,  temporality, learning,  play,  defense,  dan  exploitation.  Sedangkan  Parsons  dan  Shils  (1951) mengklasifikasikan multimensional dalam ‚ General Theory of Action ‛.

## PEMBAHASAN
Kejaksaan Dan Profesi Jaksa Penuntut Umum
Founding  fathers republik  ini  telah  mencita-citakan  Indonesia  sebagai negara  yang  berdasarkan  hukum  ( Rechtstaat )  bukan  kekuasaan  ( Machtstaat ), konstitusi  kita,  Undang-Undang  Dasar  1945  pun  telah  menegaskan  bahwa ‚Negara Indonesia adalah Negara Hukum‛. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah  selayaknya  juga  segala  sesuatu  yang  dijalankan  dalam  kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.
Dikeluarkannya  peraturan-peraturan  tersebut  menggambarkan  adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara  dan  masyarakat.  Pelaksanaan  dari  peraturan-peraturan  yang mengandung  norma-norma  hukum  tersebut  pada  dasarnya  merupakan  bagian dari  penegakan  hukum  karena  penegakan  hukum  adalah  suatu  upaya  untuk menjaga  agar  hukum  harus  ditaati.  Hukum  dapat  berperan  baik  dan  benar ditengah  masyarakat  jika  instrument  pelaksanaannya  dilengkapi  dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan RI.
Kejaksaan  RI  adalah  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan,  Kejaksaan  dipimpin  oleh  Jaksa  Agung  yang  dipilih  oleh  dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi,  dan
6 Hofstede.
Kejaksaan  Negeri  merupakan  kekuasaan  negara  khususnya  di  bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat  dipisahkan  ( en  een  ondelbaar ).  (Vide  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kejaksaan,  Vide Pasal 3 UU Kejaksaan)
Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak hukum  dituntut  untuk  lebih  berperan  dalam  menegakkan  supremasi  hukum, perlindungan  kepentingan  umum,  penegakan  hak  asasi  manusia,  serta pemberantasan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN).  Dalam  melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya  secara  merdeka,  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.  (Vide Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan)
Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  Kejaksaan  berada  pada posisi  sentral  dengan  peran  strategis  dalam  pemantapan  ketahanan  bangsa. Karena  Kejaksaan  berada  di  poros  dan  menjadi  filter  antara  proses  penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan  putusan  pengadilan.  Dengan  begitu  Kejaksaan  sebagai  pengendali  proses perkara ( dominus litis ), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah  suatu  kasus/perkara  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  atau  tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
Bahwa  selain  dari  melakukan  penuntutan,  melaksanakan  penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( executive  ambtenaar ).  Kejaksaan  juga  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam bidang  pidana  lainnya  yakni  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan putusan  pidana  bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan,  dan  keputusan  lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;  melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. (Vide Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan)
Dalam  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara,  kejaksaan  dengan  kuasa khusus  dapat  bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan atas  nama  negara  atau  pemerintah,  adapun  yang  dapat  dilakukan  jaksa  dalam bidang  ini  antara  lain  melakukan  penegakan  hukum;  bantuan  hukum  sebagai jaksa  pengacara  negara;  melakukan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat;
memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah; dan melakukan tindakan hukum lain. Sedang dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan  turut  menyelenggarakan  kegiatan  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat;  pengamanan  kebijakan  penegakan  hukum;  pengawasan  peredaran barang  cetakan;  pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat  membahayakan masyarakat  dan  negara;  pencegahan  penyalahgunaan  dan  penodaan  agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Dalam  UU  Kejaksaan  tepatnya  pada  Pasal  1  butir  1  ditentukan  bahwa: ‛ Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang .‛ Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan: ‚ Penuntut Umum adalah jaksa yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan melaksanakan penetapan hakim .‛
Hal tersebut juga di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap di sebut dengan KUHAP yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf  a  dan  b  Jo.  Pasal  13  dengan  begitu  telah  jelas  bahwa  penuntut  umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum.  Bila  melihat  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  peran  jaksa  selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

## Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum
Adapun  dalam  rangka  persiapan  tindakan  penuntutan  atau  kerap dikenal  dengan  tahap  Pra-Penuntutan,  dapat  diperinci  tugas  dan  wewenang Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain :
a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan  atas  suatu  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana  yang  biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
b. Berdasarkan  pasal  110  ayat  (1)  KUHAP,  penyidik  dalam  hal  telah  selesai melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib  segera  menyerahkan  berkas  perkara pada  penuntut  umum.  Selanjutnya  apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :
1. Mempelajari  adalah  apakah  tindak  pidana  yang  disangkakan  kepada tersangka  telah  memenuhi  unsur-unsur  dan  telah  memenuhi  syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
2. Meneliti  adalah  apakah  semua  persyaratan  formal  telah  dipenuhi  oleh penyidik  dalam  membuat  berkas  perkara,  yang  antara  lain  perihal identitas  tersangka, locus dan tempus tindak  pidana  serta  kelengkapan administrasi  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  pada  saat penyidikan.
c. Mengadakan  Pra-penuntutan  sesuai  pasal  14  huruf  b  KUHAP  dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan  kurang  lengkap  (P-18),  penuntut  umum  segera  mengembalikan berkas  perkara  itu  kepada  penyidik  disertai  petunjuk  untuk  dilengkapi  (P- 19).  Dalam  hal  ini  penyidik  wajib  segera  melakukan  penyidikan  tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
d. Bila  berkas  perkara  telah  dilengkapi  sebagaimana  petunjuk,  maka  menurut ketentuan  Pasal  139  KUHAP,  penuntut  umum  segera  menentukan  sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
e. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut  umum  sesuai  Pasal  14  huruf I KUHAP.  Menurut  Penjelasan  pasal tersebut yang dimaksud dengan ‚tindakan lain‛ adalah antara lain meneliti identitas  tersangka,  barang  bukti  dengan  melihat  secara  tegas  batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
f. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari  hasil  penyelidikan  dapat  dilakukan  penuntutan,  maka  penuntutan umum  secepatnya  membuat  surat  dakwaan  untuk  segera  melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
g. Berdasarkan  Pasal  8  ayat  (3)  huruf  b  KUHAP,  penuntut  umum  menerima penyerahan  tanggung  jawab  atas  berkas  perkara,  tersangka  serta  barang bukti.  Bahwa  proses  serah  terima  tanggung  jawab  tersangka  disini  sering disebut  Tahap  2,  dimana  di  dalamnya  penuntut  umum  melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan  oleh  tersangka,  dapat  melakukan  penahanan/penahanan  lanjutan
terhadap  tesangka  sebagaimana  Pasal  20  ayat  (2)  KUHAP  dan  dapat  pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.
Sedangkan  tugas  dan  wewenang  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  poses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan  Pasal  143  ayat  (1)  KUHAP  penuntut  umum  melimpahkan perkara  ke  Pengadilan  Negeri  dengan  permintaan  agar  segera  mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
b. Melakukan  pembuktian atas  surat  dakwaan yang  dibuat,  yakni dengan alat bukti  yang  sah  sebagaimana  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  dalam  hal  itu penuntut  umum  berkewajiban menghadirkan  terdakwa  berikut  saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.
c. Berdasarkan  Pasal  182  ayat  (1)  huruf  a,  setelah  pemeriksaan  dinyatakan selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang  lebih  tepat  yang  diajukan  adalah  tuntutan  ( requisitoir), karena  tidak menutup  peluang  selain  dari  tuntutan  pidana  atas  diri  terdakwa,  penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa.
d. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah  majelis  hakim  berkeyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  terdakwalah   yang  bersalah melakukannya,  maka  majelis  hakim menjatuhkan  putusan,  dimana  bila   terdakwa  dan  penuntut  umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap ( inkracht ), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.
e. Terkait  poin  d  tersebut  di  atas,  apabila  terdakwa  maupun  penuntut  umum tidak menerima  putusan  tersebut  maka  terdakwa  maupun  penuntut  umum dapat  melakukan  upaya  hukum.  Upaya  hukum  banding  berdasarkan  Pasal 233 KUHAP, dan/atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP.
f. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, penuntut umum  dapat  memutuskan  untuk  menghentikan  penuntutan  dengan mengelarkan  SKPP  (Surat  Ketetapan  Peghentian  Penuntutan)  dikarenakan alasan  bahwa  perkara  tersebut  tidak  terdapat  cukup  bukti,  peristiwanya bukan  merupakan  tindak  pidana  atau  perkara  ditutup  demi  hukum,  SKPP tersebut  diberitahukan  kepada  tersangka  dan  apabila  ditahan  tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka  atau  keluarganya,  penasehat  hukum,  pejabat  RUTAN,  penyidik
Vol. 03  No. 2 Desember  2017
dan  hakim.  Bila  kemudian  ditemukan  alasan  baru,  penuntut  umum  dapat menuntut tersangka, alasan baru tersebut adalah novum (bukti baru).
Bahwa  selain  tindakan-tindakan  tersebut,  Jaksa  Agung  secara  khusus mempunyai  tugas  dan  wewenang  menetapkan  serta  mengendalikan  kebijakan penegakan  hukum  dan  keadilan  dalam  ruang  lingkup  tugas  dan  wewenang kejaksaan;  mengefektifkan  proses  penegakan  hukum  yang  diberikan  oleh undang-undang;  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum; mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung  dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.(Vide Pasal 5 UU Kejaksaan).
Profesi  jaksa  dalam  kaitannya  dengan  terori  Edward  T.  Hall,  sebagaimana diungkapkan  Anas  Yusuf    memiliki  dimensi  budaya monochromes dan space jauh. Dikatakan  demikian  karena  jaksa  dalam  melakukan  pekerjaan  terfokus  pada  waktu tertentu atau pekerjaan tertentu (sifat pekerjaannya) dan wilayah kerja juga dibatasi oleh Kejaksaan  Negeri  tempat  bertugas ( monochronics). Perihal  hubungannya  dengan masyarakat,  profesi  ini  cenderung  menjaga  jarak  dan  kaku (space jauh).  Jaksa sebagaimana tuntutan profesi, tidak boleh bertemu dengan hakim maupun pihak-pihak yang  berperkara  di  luar  pengadilan  kecuali  bersama-sama  dengan  penasehat  hukum terdakwa. 7
Pada  bidang  penuntutan,  Jaksa  merupakan High  Power  Distance karena memiliki  kekuasaan  tertinggi  dalam  menentukan  apakah  suatu  perkara  yang  telah  di- BAP  oleh  polisi,  memenuhi  segala  kelengkapan  yang  diperlukan.  Peluang  ini  rentan disalahgunakan oknum jaksa untuk kepentingan pribadi. Dalam hal jabatan, jaksa juga merupakan  short  term  orientation  karena  dibatasi dengan  usia pensiun. Kendatipun dibatasi  usia,  jabatan  ini  juga  merupakan "low"  uncertainty  avoidance .  Karena,  bila memasuki  masa  pensiun,  mereka  tetap  mendapatkan  penghasilan  (uang  pensiun)  dari Negara.

## Pengertian Advokat
Advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme  di  dalamnya.  Di  samping  itu,  profesi  advokat  bukan  semata- mata  mencari  nafkah,  namun  di  dalamnya  terdapat  idealisme  dan  moralitas yang sangat dijunjung tinggi. 8 Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan
7 Anas Yusuf, ‚Profesi Hukum dalam Dimensi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab antara Kepolisian dan Kejaksaan‛ (Makalah, Jakarta, 2012).
8 Ropaun  Rambe, Teknik  praktek  advokat ,  Cet-1  (Jakarta:  PT.  Grasindo  Anggota IKAPI, 2001), hlm. 27.
bertanggung  jawab  dalam  menegakkan  hukum,sehingga  perlu  dijamin  dan dilindungi  oleh  negara  melalui  undang-undang  demi  terselenggaranya penegakan supremasi hukum.
Orang  yang  mengetahui  tentang  seluk  beluk  hukum  diharapkan  dapat membantu  mereka  yang  tidak  mengerti  hukum,  karena  orang  yang  belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya mereka akan  gugup  menghadapi  hukum,  maka  seorang  pembantu  atau  wakil  sangat bermanfaat. 9 Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bukan hanya bermanfaat  bagi  orang  yang  berperkara  saja,  tetapi  juga  memberikan  bantuan yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa suatau perkara, karena mampu memberikan  sumbangan  pikiran  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul baik dalam lingkungan pengadilan maupun dimasyarakat umum.
Pada  dasarnya,  advokat  berasal  dari  bahasa  latin,  yakni  ‚advokatus‛ yang bermakna seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum, bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat sebagai  jasa-jasa  yang  baik,  dalam  perkembangannya  kemudian  dapat  diminta oleh  siapapun  yang  memerlukan  atau  membutuhkan  untuk  beracara  dalam hukum. 10
Advokat adalah seorang yurist, seorang ahli hukum dari seorang sarjana hukum.  Jadi,  walaupun  seorang  ahli  tentang  hukum  tetapi  bukan  sarjana hukum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai advokat, melainkan hanya dapat dikatakan sebagai pengacara, itu dikarenakan bahwa pengacara bisa bukan dari seorang  sarjana  hukum,  akan  tetapi  ia  seorang  ahli  hukum.  Seorang  advokat selain memberikan nasehat hukum kepada kliennya, ia juga bertanggung jawab secara langsung terhadap pembelaan perkara itu, dan mewakili kliennya dalam beracara  dan  memyelesaikan  perkara-perkara  yang  diajukan  klien  kepada pengadilan.  Advokat  adalah  orang  yang  mewakili  kliennya  untuk  melakukan tindakan  hukum  berdasarkan  surat  kuasa  yang  diberikan  untuk  pembelaan, penuntutan pada acara persidangan di pengadilan. 11
9 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  acara  perdata  Indonesia (Yogyakarta:  Liberty, 1998), hlm 18.
10 Lasdin Wlas, Cakrawala advokat Indonesia , Cet-1 (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm.
4.
11 A.  Rahmat  Rosyadi, Advokat  dalam  perspektif  Islam  dan  hukum  positif ,  Cet-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 72.
Vol. 03  No. 2 Desember  2017
Sebelum berlakunya Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, istilah  advokat,  pengacara,  penasehat  hukum  dan  konsultan  hukum  dalam praktek  hukum  di  Indonesia  mempunyai  perbedaan  pengertian  yang  cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah tersebut secara umum disebut sebagai lawyer atau ahli hukum.
Untuk  menjadi  seorang  advokat  tidak  bisa  sembarang  orang.  Ia memerlukan  persyaratan  khusus  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan perkembangan problematika hukum. Seorang yang akan menjadi advokat harus mempersiapkan  diri  dengan  segala  kemampuan  terutama  yang  berkaitan dengan  pengetahuan  hukum,  baik  hukum  formil  maupun  hukum  materil. Seorang  advokat  tidak  hanya  ditampilkan  secara  fisik,  tetapi  terpenting  adalah sifat,  sikap  kepribadian  dan  akhlakul  karimah.  Seorang  advokat  harus  selalu fleksibel,  kreatif,  dan  mempunyai  kualifikasi  serta  karakter  yang  substantif. Antara  lain  ia  harus  mempunyai  dosis  semangat  yang  cukup,  karena  tanpa  itu maka  sulit  seorang  advokat  dapat  bekerja  secara  maksimal.  Seorang  advokat selain harus mempunyai kualifikasi kepribadian yang baik, juga harus memiliki independensi  karena  hal  itu  sangat  penting  agar  mereka  dapat  menjalankan tugas  secara  baik  dalam  membela  kliennya  tanpa  ada  intervensi  dari  pihak manapun. Karena independensi ini  yang  akan menjamin  tegaknya  hukum  bagi pencari keadilan.
Sebagai  seorang  advokat,  pengacara,  atau  penasehat  hukum  harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
1. Keahlian dalam hukum.
Seorang  yang  berprofesi  sebagai  pengacara,  advokat,  dan  penasehat hukum  senantiasa  bergelut  dengan  ilmu  hukum  dan  pengetahuan masyarakat  yang  berkembang,  maka  diperlukan  seorang  ahli  hukum  yang sarjana hukum yang berkemampuan melakukan tugas kewajiban yurist, baik berupa teori maupun praktek yang diterapkan sesuai dengan perkembangan sosial  dalam  lingkungannya  secara  obyektif  dan  rasional  guna  menemukan keadilan hukum dan kebenaran hukum. 12
2. Kebebasan profesi
Yang  dimaksud  kebebasan  profesi  adalah  tidak  terikat  pada  suatu organisasi atasan atau organisasi induk, tidak mempunyai hubungan jenjang kedinasan atau hierchis atasan yang bekerja dengan bebas, tidak terikat oleh
12 Wlas, Cakrawala advokat Indonesia , hlm. 6.
siapapun dalam menjalankan suatu perkara, namun dengan demikian tidak berarti  meninggalkan  rasa  solidaritas  terhadap  rekan  se  profesi  maupun instansi yang terkait. Kebebasan profesinya merupakan kebebasan oleh rasa tanggung jawab atas dasar landasan hukum pancasila dan UUD 1945. 13
3. Pengabdian kepada kepentingan umum
Bersedia  membantu  dan  menolong  orang-orang  yang  berada  dalam kesulitan karena mempunyai suatu permasalahan memberikan bantuan jasa- jasa hukum kepada siapapun juga yang memerlukannya, guna terhindar dari permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pencari  keadilan.  Tentu  dengan  batas- batas  keyakinan  dengan  bahwa  yang  akan  dibela  tidak  menjadi  korban ketidakadilan.  Kepentingan  umum  lebih  diutamakan  daripada  kepentingan pribadinya. 14
4. Profesinya tidak untuk mencari kekayaan
Seorang  advokat  adalah  bukan  pegawai  negeri,  bukan  pegawai swasta  suatu  instansi.  Akan  tetapi  merupakan  pekerjaan  swasta.  Jadi honorarium  bebas  jasa  yang  diperolehnya  berasal  dari  kliennya  dan insidentil  serta  tidak  boleh  menerima  honorarimu  lain  dalam  perkara  lain yang  bertentangan  dengan  perkara  yang  sedang  dibela  dan  tidak  boleh menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. 15
5. Hubungan kepercayaan dengan klien
Kredibilitas  merupakan  pertaruhan  dalam  profesinya,  sampai sejauhmana  ia  dapat  menyimpan  rahasia  kliennya  yang  dipercayakan kepadanya.  Dalam  memberikan  bantuan  kepada  kliennya,  maka  sebelum bertindak  harus  mendapatkan  data-data  selengkapnya  yang  menyangkut permasalahan,  bagaimana  hubungan  kausalitas  fakta,  delicti  dengan  fakta yurist yang menyangkut permasalahan kasus yang ada. Dalam memberikan bantuan  hukum  kepada  klien  wajib  berusaha  sekuat  tenaga  dan  pikiran dengan  sungguh,  baik  dalam  usaha  perdamaian maupun  dalam  berperkara kasus  perdata  dan  pidana,  di  dalam  dan  di  luar  269hukum269  pengadilan. Dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan penuh oleh klien. 16
13 Wlas, hlm. 6.
14 Wlas, hlm. 6.
15 Wlas, hlm. 7.
16 Wlas, hlm. 7.

## 6. Merahasiakan kepribadian klien yang dibela
Dengan  adanya  saling  kepercayaan  yang  dibela  dengan  pengacara yang  membela,  karena  segala  rahasia  pribadi  klien  merupakan  rahasia jabatan  yang  wajib  dipegang  teguh  dalam  menjalankan  profesinya. Kepadanya diwajibkan menyimpan rahasia-rahasia tertentu yang menyangkut  klien  dan  segala  yang  menyangkut  dengan  permasalahan  dan wajib  mendapatkan  perlindungan  utama  dari  pengacara  yang  memberikan bantuan  hukum.  Advokat  tidak  boleh  sekali-  kali  memberikan  informasi klien  guna  kepentingannya  sendiri  atau  kepada  lawan  perkara  agar mendapatkan imbalan dari lawan perkara. Oleh karena itu, seorang advokat dilarang  mempunyai  kepentingan  dalam  perkara  itu.  Perlindungan  rahaisa klien  ini  merupakan  kewajiban  moral  serta  rahasia  jabatan  dan  wajib dipengang  teguh  menurut  Hukum  oleh  seorang  advokat.  Bagi  klien  yang merasa  dirugikan  atau  merasa  rahasia  pribadinya  tidak  terlindungi,  maka mereka mempunyai hak untuk menuntut advokat yang membelanya.
7. Hak imunitas profesi
Hak imunitas yaitu hak kekebalan dalam artian suatu hak yang tidak tunduk  kepada  270hukum  yang  berlaku,  hak  yang  tidak  dapat  diganggu gugat  oleh  siapa  pun.  Seorang  pengacara,  advokat,  dan  penasehat  hukum yang bertindak untuk kepentingan umum dan dalam melakukan pembelaan kebenaran, maka dirinya perlu mendapatkan perlindungan hukum. 17
8. Kode etik
Pengertian kode etik kita batasi dalam artian tulisan atau tanda-tanda etis  yang  mempunyai  tujuan  tertentu.  Mengandung  norma-norma  hidup yang  etis,  aturan  tata  susila,  sikap,  akhlak  budi luhur  yang  pelaksanaannya diserahkan  atas  keinsyafan  dan  kesadaran  dirinya  sendiri.  Oleh  karena  itu, demi menjunjung kebenaran, harkat, serta keadilan dan hati nurani advokat, perlu  menjaga  citra  dan  wibawa,  harkat  serta  martabat  dalam  menjalankan praktek  profesinya.  Untuk  itu  pula  perlu  suatu  ketentuan  yang  mengatur aturan main bagaimana advokat menjalankan profesinya yaitu kode etik.
17 ‚Perlindungan  hukum  ini  bukan  berarti  dalam  tugas  membela  perkara bertindak  semenamena  saja.  Hak  imunitas  ini  didasari  oleh  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana pasal 310 ayat (3) yang mengatakan ‚ tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri‛ n.d.
Agar supaya terpenuhi persyaratan kualifikasi dan independensi bagi advokat,  maka  proses  pengangkatannya  harus  selektif  melalui  tes pengetahuan hukum dan tes kepribadian yang diatur oleh Undang-undang. Keterlibatan  organisasi  advokat  dalam  hal  pengangkatan  advokat  adalah menyelenggarakan  kode  etik.  Seorang  calon  advokat  harus  terlebih  dahulu mengikuti  ujian  kode  etik  yang  diselenggarakan  oleh  organisasi  advokat, dimana  selanjutnya  ia  nanti  akan  mencatatkan  diri  sebagai  anggotanya. Walaupun  pendaftaran  untuk  mengikuti  ujian  kode  etik  dilakukan  pada masing-masing organisasi advokat, namun pelaksanaan ujian secara serentak dilakukan secara bersama-sama antar organisasi advokat yang ada.
Dengan  adanya  persyaratan  ujian  kode  etik  yang  diselenggarakan oleh organisasi advokat tersebut sepertinya memberikan adanya pengakuan atas  keberadaan  organisasi  untuk  menentukan  syarat  terhadap  calon advokat.  Karena  tidak  semua  lulusan  fakultas  hukum  dapat  diangkat menjadi  advokat  karena  harus  melalui  seleksi  yang  ketat  agar  dapat menghasilkan  advokat  yang  bermutu,  sehingga  mampu  memberikan pelayanan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  baik  itu  di  muka  pengadilan maupun di luar pengadilan.

## Tugas-Tugas Advokat Menurut Undang-Undang
Tugas  adalah  merupakan  suatu  kewajiban.  Sesuatu  yang  merupakan tugas  advokat  wajib  untuk  dilakukannya  dalam  hal  pemberian  bantuan  jasa hukum  kepada  masyarakat  pencari  keadilan  (klien)  yang  sedang  tersangkut perkara.  Oleh  karena  itu,  seorang  advokat  sebagai  salah  satu  penegak  hukum tidak  hanya  bertanggung  jawab  kepada  kliennya  tetapi  juga  atas  masyarakat, bangsa, dan pengadilan.
Tugas  advokat  pada  dasarnya  bukanlah  sebagai  pekerjaan,  akan  tetapi lebih  merupakan  sebagai  profesi.  Karena  profesi  tidak  hanya  untuk mengumpulkan materi yang bersifat ekonomin dalam hal mencari nafkah, tetapi lebih  utama  karena  profesi  itu  lebih  bernilai  hukum  yang  tinggi  dalam masyarakat. Oleh karena itu, profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia karena profesi ini mewajibkan pembelaan  hukum kepada setiap manusia tanpa ada  perbedaan.  Profesi  advokat  lahir  dari  masyarakat  yang  merindukan kebenaran dan keadilan serta penegakan hukum secara merata di Indonesia.
Tugas  advokat  adalah  membela  kepentingan  masyarakat  dan  kliennya. Advokat  dibutuhkan  pada  saat  seseorang  atau  lebih  anggota  masyarakat
Vol. 03  No. 2 Desember  2017
menghadapi suatu masalah atau problem dibidang  hukum. Dalam menjalankan tugasnya,  seorang  advokat  harus  memahami  kode  etik  karena  kode  etik  itu merupakan  landasan  moral  seorang  advokat  dalam  menjalankan  tugas  agar tidak  melakukan  penyelewengan.  Pada  dasarnya  tugas  pokok  seorang  advokat dapat dirinci sebagai berikut:
1. Memperjuangkan tegaknya kebenaran keadilan hukum dan hak-hak asasi manusia.
2. Menghayati bahwa profesi advokat adalah mempunyai martabat yang tinggi, mulia dan dihormati.
3. Menaati kode etik advokat.
4. Membela dan melindungi klien pencari keadilan.
5. Meningkatkan  pengetahuannya  terutama  dalam  bidang  ilmu  272hukum, perundang-undangan,  peraturan-peraturan  pemerintah  serta  perkembangan ilmu hukum lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
6. Meningkatkan  pembinaan  budi  pekerti  dan  budaya  sebagai  tuntunan pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
7. Melaksanakan tugas pekerjaan profesi dengan segala kejujuran, kesungguhan, kebijaksanaan, keberanian, agar kepentingan yang dipercayakannya dapat terwujud dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
8. Memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  pencari  keadilan  tanpa memandang agama, kepercayaan, aliran politik, keturunan, kewarganegaraan, kedudukan hukum baik kaya maupun miskin.
9. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
10. Menghormati  kepada  pengadilan  selaku officer  of  the  court dan  membantu hakim dalam mencari kebenaran guna mencapai keputusan yang adil.
11. Pertentangan  perdebatan  di  muka  hukum  pengadilan  dalam  membela perkara, tidak menjadikan permusuhan pribadi.
Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:
a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
c. Melaksanakan kode etik advokat.
d. Memegang  teguh  sumpah  advokat  dalam  rangka  menegakkan  272hukum, keadilan dan kebenaran.
e. Menjungjung  tinggi  serta  mengutamakan  hukum  (nilai  keadilan  dan kebenaran) dan moralitas.
f. Menjungjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile )
g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
k. Mencegah  penyalahgunaan  keahlian  dan  pengetahuan  yang  merugikan masyarakat.
l. Memelihara kepribadian advokat.
m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman antara hukum advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai.
n. Memelihara  persatuan  dan  kesatuan  advokat  agar  sesuai  dengan  wadah tunggal organisasi advokat.
o. Memberikan pelayanan hukum ( legal service )
p. Memberikan nasehat hukum ( legal advice )
q. Memberikan konsultasi hukum ( legal consultation )
r. Memberikan pendapat hukum ( legal opinion )
s. Menyusun kontrak-kontrak ( legal drafting )
t. Memberikan informasi hukum ( legal information )
u. Membela kepentingan klien ( litigation )
v. Mewakili klien di muka pengadilan ( legal representation )
w. Memberikan  bantuan  hukum  dengan  Cuma-Cuma  kepada  rakyat  yang lemah dan tidak mampu ( legal aid ). 18
Seorang  advokat  Indonesia  harus  mampu  memiliki  kesadaran  untuk memberikan  nasehat  dan  bantuan  hukum  kepada  setiap  orang  yang memerlukannya  secara  nondiskriminatif  tanpa  melihat  perbedaan  agama, kepercayaan,  suku,  keturunan,  keyakinan  politik, atau  kedudukan  sosialnya.  Ia merupakan  etika  hukum  yang  menjadi  kewajiban  bagi  advokat  Indonesia, bahwa  ia  harus  bersedia  memberi  nasehat  dan  bantuan  oknum  yang  diminta kepadanya.
18 Rambe, Teknik praktek advokat , hlm. 28-29.

## PENUTUP
Dalam  tulisan  ini,  disimpulkan  bahwa,  budaya  hukum  dan  dimensi hukum  Jaksa  dan  Advokat  dalam  penegakan  hukum,  terdapat  perbedaan orientasi  berkerjanya  ( work  orientations) yang  secara  prinsip  berawal  dari perbedaan batasan-batasan yang ditentukan oleh perundang-undangan (baik UU Kejaksaan  dan  UU  Advokat),  maupun  keberadaan  atau  kedudukan kelembagaannya  pada  sistem  peradilan,  misalnya:  Jaksa  bekerja  atas  nama negara  dan  terikat  pada  kelembagaan  penegakan  hukum  di  bawah  Presiden, sedangkan Advokat bekerja secara independen dan mandiri, yang secara entitas keorganisasian  adalah  badan  hukum  swasta.  Hal  tersebut  membawa  dampak bagi lahirnya budaya hukum yang berbeda antara Jaksa dan Advokat.
Walaupun memiliki peran yang sama sebagai ‚penegak hukum‛, Jaksa dan  Advokat  memiliki  perspektif  yang  jauh  berbeda.  Yang  semakin  pula bergeser tergantung pada kondisi kemasyarakatannya, yang mungkin saja kedua profesi  ini  akan  semakin  berbahaya  apabila  mengarah  pada  terciptanya peradilan  yang  korup,  dan money  oriented .  Hal  demikian,  menjadi  fenomena nyata  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  modern  yang  menjadikan  budayanya sebagai budaya industri ( cost & benefit culture ).

## DAFTAR PUSTAKA
Friedman,  Lawrence  M.,  dan  Grant  M.  Hayden. American  Law:  An  Introduction . New York-London: Oxford University Press, 1984.
Hall,  Edward  T.,  dan  Mildred  Reed  Hall. Understanding  Cultural  Differences: Germans, French and Americans . Yarmouth: Intercultural Press, 1990.
Hofstede,  Geert. Cultures  and  Organizations:  Software  of  the  Mind :  Intercultural Cooperation  and  Its  Importance  for  Survival .  London:  Harper  Collin Business, 1991.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum acara perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 1998.
‚Perlindungan hukum ini bukan berarti dalam tugas membela perkara bertindak semenamena  saja.  Hak imunitas ini  didasari  oleh  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  pasal  310  ayat  (3)  yang  mengatakan  ‚  tidak  merupakan pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  jelas  dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri,‛ n.d.
Rambe,  Ropaun. Teknik  praktek  advokat .  Cet-1.  Jakarta:  PT.  Grasindo  Anggota IKAPI, 2001.
Rosyadi,  A.  Rahmat. Advokat  dalam  perspektif  Islam  dan  hukum  positif .  Cet-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Wlas, Lasdin. Cakrawala advokat Indonesia . Cet-1. Yogyakarta: Liberty, 1989.
Yadyn,  Abdul  Razak,  dan  Aswanto.  ‚Problematika  Penegakan  Hukum  di Indonesia  menuju  Hukum  yang  Responsif  berlandaskan  Nilai-nilai Pancasila.‛  Makassar:  Program  Pascasarjana  Universitas  Hasanuddin, 2014.
Yusuf, Anas. ‚Profesi Hukum dalam Dimensi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab antara Kepolisian dan Kejaksaan.‛ dipresentasikan pada Makalah,
Jakarta, 2012.
Vol. 03  No. 2 Desember  2017
Prospek Pengembangan Industri Pengolahan Salak Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Parsalakan Kec. Angkola barat kab. Tapsel)
NURHALIMAH LUBIS;  SAPARUDDIN SIREGAR; &ISNAINI HARAHAP