## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster

## Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: ayuvrnc1112@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  penegakan  hukum Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah
Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  serta  kendala  dalam penegakan hukum Hukum Pidana tersebut?. Dengan menggunakan  metode  yuridis  empiris,  artikel  ini  menunjukkan penegakan  hukum  pidana  Penyelundupan Baby  Lobster di Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  belum  terlaksana dengan  efektif  karena  keterpaduan  dan  koordinasi  antar  aparat penegakan  hukum  serta  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut berperan  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  masih  kurang, penegakan  hukum  akan  berjalan  dengan  efektif  apabila  aparat penegak  hukum  dapat  bekerja  sama  secara  profesional  dalam menegakan  hukum.  Kendala  dalam  penegakan  hukum  pidana penyelundupan Baby  Lobster di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung Jabung  Timur    terhadap  pelaku,  antara  lain  pada  faktor  sarana dan  prasaranannya  dan  sumber  daya  manusia  personil  penyidik yang  kurang  banyak,  dana  yang  terbatas  dan  faktor  kurangnya kesadaran hukum masyarakat .
Kata Kunci: Baby Lobster; penegakan hukum; penyelundupan .

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-11-21 Accepted: 2020-12-02 Publish: 2020-12-02
KEYWORDS: Baby Lobster; criminal law;  enforcement, smuggling.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  article  is  to  find  out  the  enforcement  of  the Criminal Law Against the Smuggling of Baby Lobster in the Legal Area  of  the  Tanjung  Jabung  Timur  Police  and  the  obstacles  in enforcing the Criminal Law. Using the empirical juridical method, this  article  shows  that  the  criminal  law  enforcement  of  Baby Lobster Smuggling in the Legal Area of the Tanjung Jabung Timur Police  has  not  been  implemented  effectively  because  of  the integration  and  coordination  between  law  enforcement  officials and community participation to play a role in law enforcement is still  lacking,  law  enforcement  will  run  effectively  if  law enforcement  officers  can  cooperate  professionally  in  enforcing the  law.  Constraints  in  enforcing  the  criminal  law  of  smuggling baby lobster in the Legal Area of the Tanjung Jabung Timur Police against  the  perpetrators,  among  others,  are  the  factors  of facilities  and  infrastructure  and  insufficient  human  resources  of investigators,  limited  funds  and  the  lack  of  public  legal awareness.

## A. PENDAHULUAN
Perikanan  mempunyai  peranan  yang  penting  dan  strategis  dalam  pembangunan perekonomian  nasional,  terutama  dalam  meningkatkan  perluasan  kesempatan  kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil,  pembudi  daya-ikan  kecil,  dan  pihak-pihak  pelaku  usaha  di  bidang  perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan  berkelanjutan  perlu  ditingkatkan  peranan  pengawas  perikanan  dan  peran  serta
masyarakat  dalam  upaya  pengawasan  di  bidang  perikanan  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna.  Pelaksanaan  penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  menjadi  sangat penting  dan  strategis  dalam  rangka  menunjang  pembangunan  perikanan  secara terkendali  dan  sesuai  dengan  asas  pengelolaan  perikanan,  sehingga  pembangunan perikanan  dapat  berjalan  secara  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  adanya  kepastian hukum merupakan suatu  kondisi  yang  mutlak  diperlukan. Dalam Undang-Undang  ini lebih  memberikan  kejelasan  dan  kepastian  hukum  terhadap  penegakan  hukum  atas tindak  pidana  di  bidang  perikanan,  yang  mencakup  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dengan  demikian  perlu  diatur  secara  khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum  sangat  menentukan  arah  dan  tujuan  serta  hasil  yang  akan  dicapai  dalam penegakan hukum itu sendiri. 1
Sistem  penegakan  hukum  yang  mempunyai  nilai-nilai  yang  baik  adalah menyangkut  penyerasian  antara  nilai  dengan  kaidah  serta  dengan  perilaku  nyata manusia.  Pada  hakikatnya,  hukum  mempunyai  kepentingan  untuk  menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.
Fungsi  penegakan  hukum  adalah  untuk  mengaktualisasikan  aturan-aturan hukum  agar  sesuai  dengan  apa  yang  dicita-citakan  oleh  hukum  itu  sendiri,  yaitu mewujudkan  sikap  atau  tingkah  laku  manusia  sesuai  dengan  yang  telah  diterapkan oleh  suatu  undang-undang  atau  hukum.  Penegakan  hukum  pada  hakekatnya merupakan  penegakan  ide-ide  atau  konsep-konsep  serta  usaha  untuk  mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan.
Penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari  usaha  suatu  bangsa  untuk mempertahankan  eksistensinya  melalui  perorganisasian  sumber  daya  guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. 2 Pengertian penegakan hukum antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa:
Secara  konsepsional,  inti  dari  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyelaraskan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memlihara  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 3
Pendapat  lain  mengenai  penegakan  hukum  menurut  Sudikno  Mertokusumo, bahwa:
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum  dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan  hukum  inilah  hukum  menjadi  kenyataan.  Dalam  penegakan  hukum ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu  kepastian  hukum,
1 Monika  Dwi  Putri  Nababan,Kabib  Nawawi.”Pelaksanaan  Hak  Tahanan  (Tantangan  dan Permasalahan).  PAMPAS: Journal  of  Criminal  Law, Volume  1,  No.  1  (2020),  hlm.  82. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view
2 M.  Yasin  Al  arif,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif”, Undang  Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 1https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66
3 Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.
(Rechtssichhherheit), kamanfaatan (Zweckmaasigheit) dan keadilan (Gereichtigheit). 4
Selanjutnya,  Selo  Sumardjan  seperti  dikutip  Sidik  Sunaryo  mengemukakan bahwa: “Penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam amsyarakat  yang  didasarkan  pada  sistem  nilai-nilai  yang  berlaku  dan  jangka  waktu menanamkan hukum”. 5
Penegakan  hukum  itu  harus  bereformasi,  baik  dari  segi  penegak  hukum  itu sendiri,  struktur  hukum, dan  substansi hukum  yang  harus  memiliki  kebijakan  sesuai perkembangan  zaman.  Penegakan  hukum  berlaku  untuk  semua  jenis  tindak  pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang teringan.
Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena  hukum  bukan  hanya  menjadi  parameter  untuk  keadilan,  keteraturan, ketentraman  dan  ketertiban,  tetapi  juga  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum. Pada  tataran  selanjutnya,  hukum  semakin  diarahkan  sebagai  sarana  kemajuan  dan kesejahteraan masyarakat. 6
Menurut Satjipto Raharjo, bahwa: Keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat menjadi dasar dibentuknya  hukum,  dengan  maksud  agar  hukum  tersebut  dapat  berjalan sebagaimana  dicita-citakan  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  yakni  menghendaki kerukunan  dan  perdamaian  dalam  pergaulan  hidup  bersama.  Orang  yang melakukan  tindak  pidana  akan  mempertanggung  jawabkan  perbuatan  tersebut dengan  pidana  apabila  ia  mempunyai  kesalahan,  seseorang  mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya. 7
Penegakan hukum meliputi dua hal, yaitu: (1) upaya hukumyang ditujukan untuk mencegah  dan  menanggulangi  pelanggaran  melalui  pendayagunaan  kewenangan sesuai  dengan  mandat  yang  diberikan  peraturan  perundang-undangan;  (2) court review terhadap putusan pengadilan.
Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa  masalah  pokok  dari  pada  penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan
4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.
160.
5 Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 56.
6 Andi  Hamzah, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2001), hlm. 14.
7 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum, 1998), hlm. 11
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 8
“Tindak  pidana  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh seseorang  dan  patut  dipidana  sesuai  dengan  kesalahannya  sebagaimana dirumuskan  dalam  undang-undang.  Orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana akan  mempertanggungjawabkan  perbuatan  tersebut  dengan  pidana  apabila  ia mempunyai kesalahan, (penyelundupan)”. 9
Penyelundupan Baby  Lobster melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan memberlakukan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  56/Permen- KP/2016  tentang  Larangan  Penangkapan  dan/atau  Pengeluaran Lobster ( Panulirus Spp.), Kepiting  ( Scylla  Spp .),  dan  Rajungan  ( Portunus  Spp .)  dari  Wilayah  Negara Republik Indonesia.
Pasal  2  Peraturan  tersebut  menyebutkan  penangkapan  dan/atau  pengeluaran Lobster ( Panulirus  spp .),  dengan  Harmonized  System  Code  0306.21.10.00  atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a) tidak dalam kondisi bertelur;             dan b) ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram/ekor.
Selanjutnya  Pasal  7  Ayat  (3)  menjelaskan  bahwa:  “setiap  orang  yang mengeluarkan Lobster ( Panulirus  spp .),  dalam  kondisi  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dikenakan  sanksi  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelundupan Baby  Lobster merupakan  suatu  tindak  pidana  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam Pasal 88 disebutkan bahwa:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memasukkan,  mengeluarkan,  mengadakan, mengedarkan,  dan/atau  memelihara  ikan  yang  merugikan  masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke  dalam  dan/atau  ke  luar  wilayah  pengelolaan  perikanan  Repbulik  Indonesia dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama 6  (enam)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Untuk  melakukan  penanggulangan  tindak  pidana  penyelundupan baby  lobster merupakan  bagian  dari  proses  penegakan  hukum  yang  harus  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum.  Penegakan  hukum  secara  ideal  akan  dapat  mengantisipasi  berbagai penyelewengan  pada  anggota  masyarakat  dan  adanya  pegangan  yang  pasti  bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.
Kasus  tindak  pidana  penyulundupan baby  lobster di  wilayah  hukum  Polres Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:
8 Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 5.
9 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana, hlm. 17

## Tabel. 1
Data Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur Tahun Jumlah Proses Hukum Penyidikan Kejaksaan Pengadilan 2018 2019 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 Sumber data: Polresta Tanjung Jabung Timur
Dari data tersebut bahwa kasus penyelundupan baby lobster di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur jumlah kasus selama 2 (dua) tahun yaitu 3 kasus, 2 (dua) kasus  yang  telah  diputuskan  oleh  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur  yaitu  1 (satu)  kasus  tahun    2019    dan  1  (satu)  kasus  pada  tahun  2018,  sedangkan  1  (satu) kasus pada tahun 2018 tidak dilanjutkan ke Pengadilan karena sudah dihentikan (SP3) karena tidak lengkap alat bukti, 2 (dua) kasus  yang sudah mendapat kepastian hukum dengan  putusan  Nomor  6/Pid.Sus/2019/PN.  Tjt,  dan  Putusan  Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Tjt. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan:
1. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN. Tjt
Terdakwa atas nama Abdul Rahman Bin Ambok Riuk dan Mulyadi Als Mulia Bin Samsu  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana secara bersama-sama dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan  dan/atau  memelihara  ikan,  yang  merugikan  masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke  dalam  dan/atau  keluar  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia” melanggar  Pasal  16  Ayat  (1)  Jo  Pasal  88  UU  RI  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  sebagaimana  dalam  dakaan  Kesatu Penuntut  Umum.  Terdakwa  I  dan  terdakwa  II  masing-masing  dituntut  dengan pidana  penjara    selama  2  (dua)  tahun  dan  6    (enam)  bulan,  sedangkan  hakim menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  10  (sepuluh)  bulan  dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Tjt Terdakwa  I  Achmad    Saleh  Bin  Umar  Ermulan,  terdakwa  II    Muliadi  Sirait  Bin Nurdin  Sirait  (Alm)  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 16 Ayat (1) Jo Pasal 88  UU  RI  No.  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  RI  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  Jo  Pasal  55  Ayat  (1) ke-1 KUHP  sebagaimana  dalam  dakaan  Kesatu  Penuntut  Umum.  Terdakwa  I  dan terdakwa  II  masing-masing  dituntut  dengan  pidana  penjara    selama  4  (empat) tahun dan 6  (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) kepada masing-masing terdakwa dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat
diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3  (tiga)  bulan,  Jaksa  Penuntut  Umum juga mendakwa dengan dakwaan alternatif dengan Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat  (2)  Undang-Undang  RI  No.  16  Tahun  1992  tentang  Karantina  Hewan  dan Tumbuhan,  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  Perundang-undangan  lain yang  bersangkutan.    Hakim  memutuskan  terdakwa  dengan  putusan  bebas terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, karena hakim beranggapan tidak terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
Penegakan  hukum  terhadap  kasus  penyelundupan Baby  Lobster di  wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur belum maksimal terlaksana, karena sebagaimana terlihat pada tabel  tersebut dari 3 (tiga) kasus hanya 2 (dua) kasus yang dilanjutkan proses di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan putusan bebas.  Sedangkan keduanya telah melanggar Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun  2004  Tentang  Perikanan  sebagaimana  diubah  menjadi  Undang-Undang  RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris,  dimana  metode  pendekatan empiris  adalah  penelitian  ilmu  hukum  yang  memandang  hukum  sebagai  fakta  yang dapat  dikonstatasi  atau  diamati  dan  bebas  nilai  dan  memiliki  ciri-ciri  yaitu: membedakan fakta dari norma, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, metodologinya  metode  ilmu-ilmu  empiris  dan  bebas  nilai.  Secara  yuridis  empiris penelitian  ini  mempelajari  bagaimana  penegakan  hukum  pidana  terhadap penyeludupan Baby Lobster di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

## C. PEMBAHASAN
1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur
Penegakan  hukum  pidana  sebenarnya  tidak  hanya  membicarakan  tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah  yang  terjadi  di  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat “ Law as a tool of social  engineering ”.  Dengan  fungsi  dan  peran  yang  demikian,  maka  hukum  menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.
Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya  upaya untuk tegaknya atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan  hukum  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  penyelundupan Baby Lobster akan  berjalan  dengan  efektif  apabila  aparat  penegak  hukum  dapat  bekerja sama  secara  profesional  dalam  menegakan  hukum.  Karena  tugas,  wewenang,  dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim.
Itu  semua  harus  dilakukan  secara  profesional  sehingga  dapat  mewujudkan  rasa keadilan.
Kepolisian  memiliki  peran  dalam  proses  peradilan  yaitu  berperan  dari  proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa  yang  patut  disidik,  ditangkap  dan  ditahan.  Penuntut  umum  juga  baru  bisa melaksanakan  fungsinya  apabila  penyerahan  hasil  dari  pemeriksaan  dari  penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari  penyidik  berdasarkan  berita  acara  pemeriksaan  penyidikan.  Demikian  juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian.

## Tabel. 2
Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Baby Lobster di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No  Tahun  Jumlah Proses Keterangan Kepolisian  Kejaksaan  PN 1 2018 2 2 2 1 1 kasus putusan bebas 1 kasus dihentikan 2 2019 1 1 1 1 Sudah inkrah
Kasus penyelundupan Baby Lobster di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari 3 (tiga) kasus selama tahun 2018 sampai 2019 Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur 1  (satu)  kasus  dihentikan  atau  SP3,  karena  tidak  ada  alat  bukti  yang  lengkap  untuk proses lebih lanjut.
Putusan  bebas  kasus  Nomor  12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt    dakwaan  pertama  Pasal 88  Jo  Pasal  16  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang  Perikanan  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHPidana.  Jaksa  Penuntut  Umum menuntut  terdakwa  dengan  pidana  penjara  kepada  masing-masing  terdakwa  dengan pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun  dan  6  (enam)  bulan    dan  denda  Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dakwaan alternatif Pasal 31 Ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan dengan Pasal 9 Ayat (2), Pasal 55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara Pidana, dan hakim menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua.
Adapun fakta Yuridis dan fakta persidang dalam kasus tersebut adalah  sebagai berikut:
1. Fakta Yuridis
Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa I dan terdakwa II dengan dakwaan alternatif  kesatu  dan  alternatid  ke  dua.  Altrnatif  kesatuan  terdakwa  bersalaha melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang RI  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  sebagaimana  diubah  menjadi  Undang- Undang  RI  Nomor  45  tahun  2009  tentang  Perikanan  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya:
1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan;
3. Dengan  sengaja  memasukkan,  mengeluarkan,  mengadakan,  mengedarkan, dan/atau  memelihara  ikan  yang  merugikan  masyarakat,  pembudidayaan  ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
2. Fakta persidangan
Berdasarkan  alat  bukti  yang  terdapat  dalam  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
Dari  fakta  yuridis  dalam  putusan  Nomor  12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt,  yaitu pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  dalam persidangan  dan  oleh  undang-undang  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  dimuat  di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis  secara  sistematis  yaitu  dakwaan  berdasarkan  atas  hasil  pemeriksaan  dalam putusan  12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt,  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  I  dan terdakwa  II  dengan  dakwaan  alternatif  yaitu  melanggar  Pasal  31  Ayat  (1)  Jo  Pasal  9 Ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun  1992  Tentang  Karantina  Hewan  dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Apabila  dilihat  dari  unsur-unsur  pasalnya  telah  sesuai  karena  telah  memenuhi unsur-unsur    yang  terdapat  dalam  Pasal  31  Ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan.
Sedangkan  dalam  fakta  persidangan  yang  terungkap  di  persidangan  terdapat kesesuaian  antara  keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi  dan  juga  alat  bukti  yang terungkap  di  persidangan  sehingga  perkara  tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  karena  tidak  ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, sehingga terhadap perkara ini dapat dijatuhi pidana.
Pada umumnya masalah penegakan hukum pidana dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum pidana dan kejahatan yang dalam hal ini terkait dengan tinak  pidana  penyelundupan Baby  Lobster .    Dari  permasalahan  ini  kemudian  dapat dimulai dengan memahami dan melaksanakan penegakan hukum tersebut mulai dari orang  pribadi  sebagai  anggota  masyarakat  yang  mengetahui  terjadinya  pelanggaran dan  kejahatan  baik  tanpa  adanya  laporan  atau  pengaduan  dan  penegak  hukum  yang menangani pemberantasan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi.
Masalah  utama    penegak  hukum    khususnya  Indonesia  bukanlah  pada  sistem hukum  itu  sendiri,  melainkankan  pada  kualitas  manusia  yang  menjalankan  hukum. Dengan  demikian  peranan  manusia  yang  menjalankan  hukum  itu  menepati  posisi strategis.  Masalah  transparasi  penegak  hukum  berkaitan  erat  dengan  akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.
Penegakan  hukum harusnya  dilandasi dengan  etika  dan  moral  sehingga  terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya
penegakan  hukum  pidana  yang  hanya  mengedepankan  sisi  kepastian  hukum  saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya. 10
Namun  sebagaimana  yang  telah  kita  ketahui  bahwa  salah  satu  penyebab lemahnya penegak hukum di Indonesia, hal ini terbukti dengan masih ada kasus tindak pidana  yang  tidak  dapat  dilanjutkan  ke  tingkat  Pengadilan  atau  dihentikan  (SP3). Beberapa  permasalahan  tentang  penegakan  hukum  tidak  dapat  terlepas  dari kenyataan  bahwa  fungsi  hukum  sangatlah  tergantung  pada  hubungan  yang  serasi antara  hukum  itu  sendiri,  aparat  penegak  hukum,  fasilitas  dan    masyarakat  yang  di aturnya.
Penyelundupan Baby  Lobster di  wilayah  hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Timur akan  berdampak  dengan    produksi Lobster dan  akan  mempengaruhi  penghasilan petani nelayan Lobster khususnya. Oleh karena itu penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan Baby Lobster di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur harus dilakukan secara maksimal dan terpadu antara aparat penegak hukum.
Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  bagaimana penegakan  hukum  pidana penyelundupan Baby  Lobster sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal    16  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  terhadap  penyelundupan Baby  Lobster di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  dalam  pembahasan  permasalahan  penegakan hukum  ini  akan  merujuk  pada  teori  Soerjono  Soekanto  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum.
1. Faktor hukumnya sendiri
Faktor  hukumnya  sendiri  dari  suatu  penegakan  hukum  berupa  peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana  maka  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  terhadap  tindak  pidana penyelundupan Baby  Lobster sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. “Terkait  tindak  pidana  penyelundupan Baby  Lobster pelaku  diancam  dengan pidana  6  (enam)  tahun  dan  denda  Rp  1.500.000.000,-  (satu  milyar  lima  ratus  juta rupiah), sedangkan kasus penyelundupan Baby Lobster ditahun 2018 dan tahun 2019 2 (dua) kasus tidak dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan 1  (satu)  kasus  yang  sudah  diputuskan.  Tidak  dilanjutkan  kasus  penyelundupan  di tahun 2018 adalah disebabkan karena tidak adanya alat bukti yang lengkap” 11 .
2. Faktor penegak hukum
Penegak  hukum    merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat,  yang mempunyai    kemampuan  tertentu,  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Secara sosiologis,  setiap  penegakan  hukum  tersebut  mempunyai  kedudukan  (status)  dan peranan  ( role ).  Kedudukan  (sosial)  merupakan  posisi  tertentu  di  dalam  struktur kemasyarakatan,  yang  mungkin  tinggi,  sedang-sedang  saja  atau  rendah.  Kedudukan tersebut  sebenarnya  merupakan  suatu  wadah,  yang  isinya  adalah  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban tertentu.
Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat,  yang hendaknya  mempunyai  kemampuan-kemampuan  tertentu,  sesuai  dengan  aspirasi
10 Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1 (2000), hlm. 127. https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view 11 Wawancara  dengan  Sujudi,  Kepala  Kanit  Reserse  Kriminal  Khusus  Polresta  Tanjung  Jabung Timur, Tanggal 6 Januari 2020
masyarakat.  Mereka  harus  dapat  berkomunikasi  dan  mendapatkan  pengertian  dari golongan  sasaran,  disamping  mampu  membawakan  atau  menjalankan  peranan  yang dapat  diterima  oleh  mereka.  Kecuali  dari  itu,  maka  golongan  panutan  harus  dapat memanfaatkan  unsur-unsur  pola  tradisional  tertentu,  sehingga  menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat  memilih  waktu  dan  lingkungan  yang  tepat  di  dalam  memperkenalkan  norma- norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladan yang baik. 3. Faktor sarana atau fasilitas
Faktor  sarana  dan  fasilitas  yang  lengkap  ikut  menentukan  dalam  penegakan hukum.  Faktor  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  memperlancar  proses  penegakan hukum,  sarana  atau  fasilitas  adalah  berpengaruh  dalam  penanganan  suatu  perkara, yang  salah  satunya  adalah  perkara  tindak  pidana  penyelundupan Baby  Lobster di wilayah  hukum  Tanjung  Jabung  Timur.  Proses  penegakan  hukum  yang  dimulai  dari penyelesaian  perkara  pidana  penyelundupan Baby  Lobster di  mulai  dari  tingakat kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut,  tidak akan  mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan peranan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat
Faktor  penegakan  hukum  yang  berasal  dari  masyarakat  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Mengenai masyarakat  maka  hal  ini  sedikit  banyaknya  menyangkut  masalah  derajat  kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Penegakan  hukum  pidana  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menciptkan keamanan,  ketentraman,  kedamaian  dan  kenyamanan  hidup  dimasyarakat.  Dengan demikian maka, masyarakat memiliki pengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum. Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak semuanya paham akan hukum.
Paradigma  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  taat  pada  hukum  adalah obyek  sanksinya.  Masyarakat  akan  menilai  hukum  dari  sanksi  yang  diberikan  jika melanggar.  Faktor  sanksi  ini  sangat  berpengaruh  pada  bagaimana  tingkat  kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.
5. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan, faktor ini tidak bisa dilepaskan dengan masyarakat, karena di dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan. Sebagai suatu sistem  (atau  subsistem  dari  sistem  kemasyarakatan),  maka  hukum  mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.
Kebudayaan  (sistem)  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai  apa  yang  dianggap  baik  (sehingga  dianut)  dan  apa  yang  dianggap  buruk sehingga dapat dihindari.
2. Kendala  penegakan  hukum  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.
1) Sumber daya manusia
Sumber daya manusia dalam hal ini pihak kepolisian tidak semuamya memahami mengenai tindak pidana penyelundupan. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum
yang  digerakkan  terbatas  pada  mereka  yang  mengerti  mengenai  tindak  pidana perikanan.
Dengan jumlah personel kepolisian yang terbatas sehingga penegakan hukum di Tanjung Jabung Timur  tidak efesien dan tidak efektif.
2) Kendala pada faktor masyarakat
Adanya kecendrungan masyarakat yang tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat melindungi kepentingan- kepentingan  mereka melalui upaya hukum serta banyak  juga  yang  tidak melaporkan tindak  pidana  penangkapan  dan  menjual Baby  Lobster secara  ileggal  karena disebabkan oleh faktor-faktor keuangan atau sosial.
Masyarakat  yang  kebanyakan  tidak  ingin  ikut  terlibat  permasalahan  hukum, karena  apabila  mereka  melaporkan  suatu  permasalahan  yang  terjadi  disekitar lingkungannya,  maka  pada  umumnya  masyarakat  seolah-olah  tutup  mata  dengan permasalahan tersebut. Masyarakat tidak ada yang berinisiatif untuk melapor kepada pihak  yang  berwajib.  Dengan  sikap  masyarakat  seperti  itu  yang  tidak  peduli  dengan lingkungannya  tersebut,  masyarakat  yang  tidak  mau  membantu  pihak  kepolisian dalam mencari alat bukti dan bersedia menjadi saksi dalam suatu perkara yang mereka ketahui, membuat aparat penegak hukum itu sendiri tidak bisa bekerja dengan cepat.
3) Kendala Sarana dan Prasarana
Pada  faktor  sarana  dan  prasarana  ini,  untuk  melakukan  penegakan  hukum pidana  yang  melanggar  Pasal  16  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 Tentang    Perikanan,  pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan,  terdapat  beberapa masalah  yaitu  tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin penegakan  hukum  itu  sendiri  akan  berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Sarana  atau fasilitas  tersebut  antara  lain,  mencakup  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang cukup,  dan  lain  sebagainya.  Kurangnya  dana  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan terhadap  kasus  penggelapan Baby  Lobster di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  juga menyebabkan penegakan hukum pidana itu sendiri tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar.

## D. SIMPULAN
Artikel  ini  menyimpulkan  pertama,  Penegakan  hukum  pidana  Penyelundupan Baby  Lobster di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  belum  terlaksana dengan efektif, yang mana kasus penyelundupan Baby Lobster 3 (tiga) kasus dari tahun 2018  sampai  2019    hanya  2  (dua)    kasus  yang  diproses  sampai  ke  Pengadilan, sedangkan  1  (satu)  kasus  pada  tahun  2018  tidak dilanjutkan  atau  dihentikan  karena tidak  adanya  bukti  yang  lengkap.    Sedangkan  satu  kasus  yang  diputus  bebas  oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu hakim beranggapan bahwa unsur ke-2 maupun ke-3 dari pasal pada dakwaan Alternatif kedua tidaklah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penegakan hukum masih belum maksimal  karena keterpaduan dan koordinasi  antar  aparat  penegakan  hukum  serta    partisipasi  masyarakat  untuk  ikut berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum masih kurang. Kedua, kendala dalam penegakan  hukum  pidana  penyelundupan Baby  Lobster di  Wilayah  Hukum  Polres Tanjung  Jabung  Timur    terhadap  pelaku,  antara  lain  kendala  pada  faktor  sarana  dan prasaranannya dan sumber daya manusia personil penyidik yang kurang banyak, dana yang terbatas dan kendala pada faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Repubik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Republik  Indonesia.    Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  56/Permen- KP/2016.
Republik  Indonesia.    Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2006  Tentang  Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## Buku
Anwar,  Mochammad.  Segi-Segi  Hukum  Masalah  Penyelundupan . Bandung:  Alumni, 2001.
Asikin,  H.  Zainal  dan  Amiruddin.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2006.
Hadikusuma, Hilman. Bahasa hukum indonesia . Bandung, 1992.
Hamidjojo, Noto. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media, 2011.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Edisi Revisi. Rieneka Cipta, 2010.
Hamzah,  Andi.  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana . Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2001.
Harun M.Husen, Harun. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Lopa,  Baharudin.  Tindak  Pidana  Ekonomi.  Jakarta:    Penerbit  PT.  Pratnya  Paramita, 2002.
Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
Moeljatno.  Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa, 1993.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju,  2008.
Nawawi Arief, Barda dan Muladi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung:  Alumni, 2005.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Rahardjo,  Satjipto.  Bunga  Rampai  Permasalahan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
Rifai,  Ahmad. Penemuan Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif    Hukum  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika , 2011.
Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Pres, 2014.
Soema Dipradja, Achmad. Asas-asas Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 1982.
Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
Jurnal Al  Arif,  M.  Yasin,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif”, Undang Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2019).
Nababan,  Monika  Dwi  Putri,  Kabib  Nawawi,  ”Pelaksanaan  Hak  Tahanan  (Tantangan dan Permasalahan). PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1 (2020).
Rahayu, Sri Dewi, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1 (2000).
Internet
https://kkbi.web.id/.lobster. Diakses tanggal 23 Oktober 2019 pukul 15.00 Wib https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan.pengertian+penyelundupan, diakses tanggal 29 Desember 2019, pukul 21.35 WIB