INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12213-12223 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kedudukan Dan Peran Dari Informed Consent Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Dokter Dan Pasien
Desy Permata Karni 1 ✉ , H. Iriansyah 2 , Yetti 3
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: dr_desykarni@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Informed consent adalah persetujuan/persetujuan pasien terhadap upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter tentang upaya medis yang dapat  dilakukan  untuk  menolongnya,  disertai  informasi  tentang  segala  resiko  yang  mungkin timbul. Peran  informed  consent  dalam  pengaturan  medis  antara  dokter  dan  pasien  adalah  untuk mencegah klaim kelalaian pasien karena kurangnya pemahaman antara pasien sebagai orang biasa di dunia kesehatan dan dokter sebagai ahli, perlu dibentuk suatu informed consent. mekanisme. Bagi dokter, informed consent memberikan rasa aman saat melakukan tindakan medis terhadap pasien, serta  digunakan  sebagai  sarana  pertahanan  terhadap  kemungkinan  dirugikan  oleh  pasien  atau keluarga, mereka mengadu atau menuntut jika timbul akibat yang tidak diinginkan. Sedangkan dari segi pasien, informed consent merupakan merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis.
Kata Kunci: Informed Consent,Konflik, Dokter, Pasien.

## Abstract
Informed consent is the patient's approval/approval of the medical efforts that the doctor will take on him, after the patient has received information from the doctor about the medical efforts that can be made to help him, accompanied by information about all the risks that may arise. The role of informed consent in medical settings between doctors and patients is to prevent claims of patient negligence due to a lack of understanding between patients as ordinary people in the world of health and doctors as experts, it is necessary to form an informed consent. mechanism. For doctors, informed consent provides a sense of security when carrying out medical procedures for patients, and is used as a means of defense against the possibility of being harmed by patients or their families, they complain or sue if unwanted consequences arise. Meanwhile, from the patient's point of view, informed consent is an embodiment of the patient's rights where the patient has the right to obtain information about the disease he is suffering from, what medical action to take, the possibility that will occur in making a decision on medical action.
Keywords: Informed Consent, Conflict, Doctor, Patient.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran  menyatakan  bahwa  pada  intinya  dalam  setiap  tindakan  pengobatan pasien  yang  akan  dilaksanakan  baik  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  harus  mendapat persetujuan, yang mana hal tersebut diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap,  sekurang-kurangnya  mencakup  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis;  tujuan tindakan medis yang dilakukan; alternatif tindakan lain dan risikonya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan (Helena Primadianti Sulistyaningrum, 2021). Dalam hukum Kesehatan, dua subjek paling penting adalah Dokter dan  pasien,  dimana  kedua  subjek  ini  memiliki  hubungan.  Hubungan  antara  dokter  dan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik dimana kedudukan dokter dan pasien tidak sederajat yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien karena dokter dianggap  mengetahui  tentang  segala  yang  berhubungan  dengan  penyakit  dan penyembuhannya sedangkan pasien dianggap tidak mengetahui apa-apa.
Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan seorang yang memberikan pengobatan  terhadap  orang  yang  membutuhkannya.  Hubungan  hukum  antara  dokter dengan pasien, berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik layaknya bapak dan anak yang bertolak pada prinsip “Father knows best “, dimana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati atas penyakit yang diderita oleh pasien (Retno Harjanti Hartiningsih, 2020).   Pola hubungan vertikal paternalistik ini menimbulkan dampak
positif dan negatif, dampak positifnya adalah sangat membantu pasien dalam hal pasien awam  terhadap  penyakitnya,  tetapi  di  sisi  lain  juga  mengandung  dampak  negatif  yaitu tindakan dokter yang berupa langkah-langkah dalam mengupayakan penyembuhan pasien itu merupakan tindakan dokter yang membatasi otonomi pasien (Endang Kusuma Astuti, 2015). Pola hubungan horizontal kontraktual ini melahirkan aspek hukum horizontal yang bersifat  “inspanningverbintenis”  yang  merupakan  hubungan  hukum  antara  dua  subjek hukum  yaitu  antara  pasien  dan  dokter  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sederajat melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian) karena objek dari hubungan hukum ini berupa upaya maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan ketegangan oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya (menangani pasien) untuk menyembuhkan penyakitnya (Endang Kusuma Astuti, 2015).
Namun,  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  tidak  selamanya  berjalan  dengan lancar dan mulus. Berdasarkan data disebutkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan marak  terdengar  mengenai  tuntutan  malpraktek  yang  dilaporkan  ke  MKEK  (Majelis Kehormatan  Etik  Kedokteran)  seperti  contoh  Kasus  malpraktik  yang  sempat  menjadi perhatian adalah kasus dr Ayu cs yang dijatuhi vonis oleh Hakim MA karena menyebabkan pasien Sisca Makatey meninggal dunia, dimana dalam persidangan terbukti jika sebelum melakukan operasi cito secsio sesaria terhadap korban, mereka tidak menyampaikan kepada pihak  keluarga  korban  tentang  kemungkinan  yang  dapat  terjadi  terhadap  diri  korban (Sofyan Dahlan, 1999). Atas latar belakang masalah demikian, maka perlu utnuk mengkaji seberapa jauh peran dari mekanisme informed consent dalam upaya mengurangi tuntutan malpraktik yang disebabkan karena kesenjangan pengetahuan antara dokter dan pasien terhadap dunia medis.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal  (Jonaedi Effendi &
Johnny  Ibrahim,  2018).  Pada  dasarnya,  globalisasi  menciptakan  berbagai  tantangan  dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh  dokter tersebut (Purwohadiwardoyo, 2017).
Transaksi terapeutik antara pasien dan dokter tidak dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktik dokter sebagaimana yang diduga banyak orang tetapi justru sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (oral statement) atau yang tersirat (implied  statement)  dengan  menunjukkan  sikap  atau  tindakan  yang  menyimpulkan kesediaan; seperti misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medisnya dan sebagainya (Sofyan Dahlan, 1999).
Perjanjian terapeutik ini mempunyai  perbedaan  dengan perjanjian  pada umumnya, yang terlerak pada objek yang diperjanjikan. Menurut Bahder Johan dalam bukunya “hukum kesehatan,  pertanggungjawaban  dokter”  mengemukakan  bahwa  objek  da ri  perjanjian terapeutik adalah bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan  pasien.  Mengenai  syarat  syahnya  perjanjian  terapeutik  ini  tetap  didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena berdasarkan pasal 1319 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  “semua  perjanjian  baik  yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu” (Salim HS, 2014).
Syarat syahnya perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut :

## a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sepakat ini dilihat dari rumusan aslinya berbunyi persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Berarti  dalam  suatu  perjanjian  minimal  harus  ada  dua  subjek  hukum  yang  dapat menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Adapun cara menyatakan persesuaian kehendak itu, dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara tegas maupun secara diam-diam.  Karena  itu,  yang  disebut  sebagai  sepakat  sebenarnya  adalah  persesuaian pernyataan kehendak. Dengan demikian, didasarkan asas konsensualisme, maka untuk terjadinya perjanjian disyaratkan adanya persesuaian pernyataan dari kedua belah pihak (Crisdiono M. Achadiat, 2016). Saat terjadinya perjanjian dikaitkan dengan Pasal 1320 kitab undang- undang hukum perdata merupakan saat terjadinya kesepakatan antara dokter dan pasien yaitu pada saat pasien menyatakan keluhannya dan ditanggapi oleh dokter. Di sini antara pasien dan dokter saling mengikatkan diri pada perjanjian terapeutik yang objeknya adalah upaya penyembuhan.

## b. Kecakapan untuk membuat perikatan
Secara  yuridis,  yang  dimaksud  dengan  kecakapan  untuk  membuat  perikatan  adalah kemampuan  seseorang  untuk  mengikatkan  diri,  karena  tidak  dilarang  oleh  undang- undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Kemudian, di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh  di  bawah  pengampuan,  perempuan  yang  telah  kawin  dalam  hal-hal  yang ditentukan  Undang-Undang  dan  pada  umumnya  semua  orang  yang  oleh  Undang- Undang  dilarang  untuk  membuat  persetujuan  tersebut.  Terkait  dengan  transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medis, terdiri atas orang dewasa yang cakap untuk bertindak,  orang  dewasa  yang  tidak  cakap  untuk  bertindak,  yang  memerlukan persetujuan dari pengampunya, dan anak di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari walinya atau orang tuanya.
c. Suatu hal tertentu
Berdasarkan Pasal 1333 kitab undang- undang hukum perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedkit ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah
itu terkemudian dapat dihitung. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu adalah objek perjanjian. Hal tertentu ini apabila dihubungkan dengan  obyek  perjanjian  /  transaksi  terapeutik  ialah  upaya  penyembuhan.  Oleh karenanya  obyeknya  adalah  upaya  penyembuhan,  maka  hasil  yang  diperoleh  dari pencapaian upaya tersebut tidak dapat atau tidak boleh dijamin oleh dokter. Lagi pula pelaksanaan upaya penyembuhan itu tidak hanya bergantung kepada kesungguhan dan keahlian dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tetapi banyak faktor lain yang ikut  berperan,  misalnya  daya  tahan  pasien  terhadap  obat  tertentu,  tingkat  keparahan penyakit dan juga peran pasien dalam melaksanakan perintah dokter demi kepentingan pasien itu sendiri.
d. Suatu sebab yang sah
Hal ini oleh undang-undang tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dapat ditafsirkan secara contrario menurut ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Pasal 1335 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang atau  apabila  berlawanan  dengan  kesusilaan  baik  atau  ketertiban  umum.  Salah  satu contoh  yang  berkaitan  dengan  suatu  sebab  yang  halal  yang  berhubungan  dengan transaksi terapeutik adalah tindakan pengguguran. Tindakan pengguguran atau aborsi merupakan  perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien  yang  merupakan  sebab  terlarang kecuali dengan alasan medis demi keselamatan pasien, sedangkan pengobatan melalui pembedahan  terhadap  penderita  dengan  tujuan  penelitian  terapeutik,  merupakan perjanjian dengan sebab yang sah.
Menurut  Bambang  Poernomo,  yang  dimaksud  dengan  Informed  Consent  adalah adanya persetujuan yang timbul dari informasi yang dianggap jelas oleh pasien terhadap suatu  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  padanya  untuk  suatu  diagnose  atau  terapi Kesehatan (Dian Aty Mayasari, 2017). Dengan demikian, Informed consent atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Definisi  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989  Tentang  Persetujuan  Medis.  Setiap  tindakan  kedokteran  atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat  persetujuan,  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Persetujuan tersebut diterbitkan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai (Bahder Johan Nasution, 2015) :
a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
Persetujuan tindakan medik (informed consent) merupakan persetujuan yang di dapat dokter dari pasien atau keluarga pasien terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter  kepada  pasiennya  (Mahdi  Surya  Aprilyansyah,  2020).  Pada  hakikatnya,  informed consent adalah suatu pemikiran bahwa keputusan pemberian obat terhadap pasien harus terjadi berdasarkan kerja sama antara dokter dan pasien. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa informed consent dalam perjanjian terapeutik adalah pemenuhan atas asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian dimana berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  disebutkan  bahwa  suatu  perjanjian  akan  terjadi  ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
Adam  chazawi  menyebutkan  bahwa  informed  consent  memiliki  fungsi  ganda.  Bagi dokter  informed  consent  memberikan  rasa  aman  dalam  menjalankan  tindakan  medis terhadap  pasien,  sekaligus  dapat  dijadikan  sebagai  alat  pembelaan  diri  terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki (Endang Kusuma Astuti, 2015).
Persetujuan dari pasien dalam hal ini mempunyai arti yang sangat luas sebab dengan sekali  pasien  membubuhkan  tanda  tangannya  di  formulir  persetujuan  medis,  maka dianggap pasien telah informed dan pasien telah menyerahkan nasibnya kepada dokter, dan  dokter  boleh  melaksanakan  apa  yang  menurut  dokter  baik.  Namun,  di  sisi  pasien, informed  consent  merupakan  perwujudan  dari  hak  pasien  dimana  pasien  berhak mendapatkan  informasi  penyakit  yang  dideritanya,  tindakan  medis  apa  yang  hendak dilakukan,  kemungkinan  penyulit  akibat  tindakan  itu  alternatif  terapi  lainnya  serta pronosisinya.
Bentuk informed consent dibedakan menjadi dua yaitu (Endang Kusuma Astuti, 2015):
a. Informed Consent yang dinyatakan secara tegas
1)   Informed consent yang dinyatakan secara lisan yaitu apabila tindakan medis itu tidak
berisiko,  misalnya  pada  pemberian  terapi  obat  dan  pemeriksaan  terapi  medis, sedangkan untuk tindakan medis yang mengandung risiko misalnya pembedahan, informed consent dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien.
2)  Informed  consent  yang  dinyatakan  secara  tertulis  yaitu  bentuk  yang  paling  tidak diragukan. Namun, jika dilakukan dengan cara lisan juga syah, kecuali jika ada syarat hukum tertentu yang menuntut informed consent tertulis untuk prosedur tertentu.
b. Informed consent yang dinyatakan secara diam-diam atau tersirat
Informed consent juga dianggap ada, hal ini dapat tersirat ada gerakan pasien yang diyakini  oleh  dokter.  Dengan  anggukan  kepala,  maka  dokter  dapat  menangkap  isyarat tersebut  sebagai tanda setuju. Dapat  dikatakan bahwa pasien  membiarkan  dokter untuk memeriksa  bagian  tubuhnya,  dengan  pasien  membiarkan/menerima  dan  tidak  menolak maka dokter menganggap hal ini sebagai suatu persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan guna mendapatkan terapi dari penyakitnya. Demikian pula, dalam hal persetujuan tindakan medis yang dilakukan oleh pasien jika pasien telah menyetujui ataupun tidak bertanya lebih lanjut tentang informasi dari dokter, dianggap telah mengetahui penjelasan dokter (Bahder Johan Nasution, 2015).
Dalam  era  global  yang  terjadi  waktu  ini,  profesi  kedokteran  merupakan  salah  satu profesi  yang  mendapatkan  sorotan  masyarakat  karena  sifat  pengabdiannya  kepada masyarakat sangat kompleks. Etik profesi kedokteran yang semula mampu menjaga citra dokter  dalam  melaksanakan  tugas  profesinya  kelihatannya  semakin  melemah  sehingga pemerintah berpendapat perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat bagi dokter. Permasalahan di bidang kedokteran yang sedang marak sekarang ini adalah mengenai malpraktik (Dewi Setyowati, 2017). Malpraktik merupakan tindakan medis buruk  yang  dilakukan  oleh  tenaga  Kesehatan  (Chandra  Akbar  Eka  Pratama  &  Ngadino, 2022). Persoalannya, masyarakat yang tidak memahami seluk-beluk kedokteran cenderung lebih melihat perawatan dari hasilnya. Padahal, mengingat hasil perawatan yang tidak dapat diprediksi secara pasti, seorang dokter dalam praktiknya hanya memberikan jaminan proses yang  sebaik  mungkin  (inspanningsverbintenis),  serta  sama  sekali  tidak  menjanjikan  hasil (resultaatsverbintenis). Kesalahpahaman semacam ini sering kali berujung dengan gugatan (Desriza Ratman, 2013).
Gugatan  malpraktik  tersebut  mayoritas  disebabkan  karena  ketidaktahuan  pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kedokteran maka bisa dikatakan jika semua pasien atau keluarganya menggugat atas tindakan malpraktik dengan alasan tersebut maka di sisi
lain  terdapat  sisi  ketidakadilan  terhadap  profesi  dokter  karena  pada  dasarnya  perjanjian terapeutik  itu  sendiri  memang  merupakan  suatu  perjanjian  yang  bersifat inspanningverbintennis dimana perjanjian terapeutik merupakan suatu perjanjian yang tidak menjanjikan  suatu  hasil  yang  pasti  melainkan  suatu  upaya  maksimal  untuk  kesembuhan pasien (Nusye KI. Jayanti, 2016).
Tidak dapat dipungkiri atas tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut terdapat risiko medis karena tingkat kesembuhan pasien tidak selalu dipengaruhi oleh kinerja dokter, tetapi  juga  faktor  lain  seperti  kehendak  Tuhan.  Dalam  risiko  medis,  subyek  yang bertanggung jawab justru pasien. Pasienlah yang harus menanggung kerugian. Kewajiban menanggung ini didasari bahwa dokter sudah menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar  profesi  medis.  Dokter  telah  menjalankan  aktivitasnya  sesuai  dengan  apa  yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (Dalmy Iskandar, 2014).
Oleh  karena itu, untuk mencegah tuntutan malpraktik karena  ketidaktahuan  pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kedokteran diperlukan pelaksanaan mekanisme informed consent. Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang  cukup  untuk  dapat  mengambil  keputusan  atas  terapi  yang  akan  dilaksanakan. Informed  consent  juga  berarti  mengambil  keputusan  bersama.  Hak  pasien  untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat.
Informed consent memiliki peranan ganda yaitu dari sisi dokter dan dari sisi pasien. Informed consent ini juga merupakan perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination) karena keputusan akhir mengenai penentuan nasib sendiri itu dapat diberikan jika untuk pengambilan keputusan tersebut memperoleh informasi yang lengkap tentang segala untung dan ruginya apabila sesuatu keputusan telah diambil.

## SIMPULAN
Perjanjian  terapeutik  yang  terjadi  antara  pasien  dan  dokter  diperpanjang  apabila perjanjian tersebut tidak menjanjikan  hasil yang jelas yang  dapat menimbulkan tuntutan kelalaian pasien  akibat perbedaan  persepsi antara dokter  dan pasien  merupakan bagian yang tidak senonoh ketika pasien masih menunggu kejelasan mengakibatkan kesembuhan, sedangkan  tindakan  medis  erat  kaitannya  dengan  risiko  medis.  Bahwa  untuk  mencegah adanya tuntutan malpraktik dari pasien yang disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan antara pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kesehatan dan dokter sebagai pihak professional diperlukan pelaksanaan mekanisme informed consent. Bagi dokter informed
consent  memberikan  rasa  aman  dalam  menjalankan  tindakan  medis  terhadap  pasien, sekaligus  dapat  dijadikan  sebagai  alat  pembelaan  diri  terhadap  kemungkinan  adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki.  Sedangkan  dari  segi  pasien,  informed  consent  merupakan  merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang  dideritanya,  tindakan  medis  apa  yang  hendak  dilakukan,  kemungkinan  yang  akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis. Sebaiknya Dokter harus memberikan penjelasan  yang  sejelas-jelasnya  dan  dengan  bahasa  yang  dimengerti  kepada  pasien dan/atau keluarga dengan menyadari bahwa informasi kesehatan adalah hak pasien. Yang perlu  diingat  oleh  dokter  adalah  bahwa  pengetahuan  medis  antara  dokter  dan pasien/keluarga pasien sangat berbeda, bahkan arti kata "menyembuhkan" dapat diartikan berbeda antara dokter dan pasien, jadi pastikan pasien/keluarga tersebut mengerti apa yang ingin  disampaikan  dokter.  Penjelasan  yang  kurang  jelas  dapat  menimbulkan kesalahpahaman oleh pasien/keluarga pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahder Johan Nasution. (2015). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Rineka Cipta. Chandra  Akbar  Eka  Pratama,  &  Ngadino.  (2022).  Kedudukan  Informed  Consent  Sebagai Perlindungan  Hukum  Hubungan  Dokter  Dan  Pasien  Dalam  Kasus  Malpraktek. NOTARIUS, 15(1), 245.
Crisdiono  M.  Achadiat.  (2016). Dinamika  Etika  dan  Hukum  Kedokteran  dalam  Tantangan Zaman. Buku Kedokteran.
Dalmy Iskandar. (2014). Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan. Sinar Grafika.
Desriza Ratman. (2013). Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik. Kini Media.
Dewi  Setyowati.  (2017). Batas  Pertanggungjawaban  Hukum  Malpraktik  Dokter  Dalam Transaksi Terapeutik. Srikandi.
Dian Aty Mayasari. (2017). Informed Consent On Therapeutic Transaction As A Protection Of Legal Relationship Between A Doctor And Patient. Mimbar Hukum, 29(1), 178.
Endang Kusuma Astuti. (2015). Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit. PT Citra Aditya Bakti.
Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1), 60.
Helena  Primadianti  Sulistyaningrum.  (2021).  INFORMED  CONSENT:  Persetujuan  Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19. SIMBUR CAHAYA, 28(1),
170.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Nusye  KI.  Jayanti.  (2016). Penyelesaian  Hukum  Dalam  Malpraktek  Kedokteran.  Pustaka Yustisia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Purwohadiwardoyo. (2017). Etika Medis.
Retno  Harjanti  Hartiningsih.  (2020).  POLA  HUBUNGAN  HUKUM  ANTARA  DOKTER  DAN PASIEN. MAKSIGAMA, 14(1), 50.
Salim HS. (2014). Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia.
Sofyan  Dahlan.  (1999). Hukum  Kesehatan.  Rambu-  Rambu  Bagi  Profesi  Dokter.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.