Hengki Turnaldo Buulolo 1), Tika Pertiwi 2), Jessica Nathasya Malau 3), Yessika Serefine Sitohang 4), Herman Brahmana 5), Agus Irawan 6)

## PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 529/ Pid. B /2015/PN-Rap)
Oleh: Hengki Turnaldo Buulolo 1)
Tika Pertiwi 2)
Jessica Nathasya Malau 3)
Yessika Serefine Sitohang 4)
Herman Brahmana 5)
Agus Irawan 6)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4,5)
Universitas Adiwangsa, Jambi 6)
E-mail: hengkitb30@gmail.com 1) tikapertiwi42@gmail.com 2)
jessicanathasya84@gmail.com 3)
sihotangjesika09@gmail.com 4)
brahmanarandal@gmail.com 5) agusirawan11222@gmail.com 6)

## ABSTRACT
In a legal sense, the act of making counterfeit money or spreading counterfeit money can be considered a criminal act of counterfeiting money, because it is in the form of "imitating and making"  money  resembling  real  ones.  The  regulation  on  currency  contained  in  Article  2 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 concerning Currency explains that the Rupiah is a legal currency of the Republic of Indonesia. Money has very important role as the legal means to payment  and  exchange,  the  act  of  counterfeiting  money  has  a  considerable  impact  which results in a decrease in public confidence with the money spent by "Bank Indonesia". Various factors that support the rampant act of counterfeiting money, such as  economic factors, the environment,  technological  advances  including  computers,  scanners  (scanning  tools)  and printers as printing tools that are increasingly advanced, low levels of education, as well as high exchange rates and cash transactions that create many opportunities for actors to carry out these actions. In this study, a qualitative (case) approach method will be utilized, which involves  the  analysis  of  Normative  Juridical  Law.  The  data  obtained  for  research  includes legal sources in the form of laws, libraries and court decisions Number 529 / Pid.B / 2015 / PN-Rap. Fundamentally, the responsibility in overcoming acts of forgery and circulation of counterfeit  money  becomes  the  law  enforcement  authority,  starting  from  the  level  of  the Police, Prosecutors, to being terminated by the Court through a decision from the Judge.
Keywords: Counterfeit Money, Circulation, Criminal Acts, court rulings

## ABSTRAK
Secara hukum,  tindakan  membuat  uang palsu  atau menyebarkan uang palsu dapat  dianggap sebagai  tindak  pidana  pemalsuan  uang,  karena  berupa  “meniru  dan  membuat”  uang menyerupai yang asli. Peraturan mengenai mata uang di muat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang menjelaskan Rupiah adalah mata uang sah NKRI. Uang mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk  dijadikan  pembayaran  serta  alat  tukar  yang legal,  tindakan  pemalsuan  uang  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  yang  mengakibatkan menurunnya keyakinan  masyarakat  dengan uang  yang di  keluarkan oleh  “Bank  Indonesia”. Berbagai macam factor yang mendukung maraknya tindakan pemalsuan uang, seperti faktor ekonomi, lingkungan, kemajuan teknologi di antaranya computer , scanner ( alat pemindaian)
serta printer sebagai  alat  pencetak  yang  semakin  maju,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  serta nilai tukar yang tinggi dan transaksi tunai yang banyak membuat peluang bagi pelaku untuk melakukan  Tindakan  tersebut.  Hukum  Yuridis  Normatif  yang  bersifat  kualitatif  (kasus) sebagai metode pendekatan yang di gunakan untuk penelitian ini. Data yang di peroleh untuk penelitian meliputi sumber hukum berupa undang-undang, pustaka serta putusan pengadilan No.  529/Pid.B/2015/PN-Rap.  Secara  fundamental,  tanggung  jawab  dalam  mengatasi Tindakan  pemalsuan  maupun  pengedaran  terhadap  uang  yang  di  palsu  menjadi  otoritas penegak  hukum,  mulai  dari  tingkat  Polisi,  Jaksa,  hingga  diakhiri  oleh  Pengadilan  melalui putusan dari Hakim.
Kata Kunci: Uang Palsu, Pengedaran, Tindak Pidana, putusan pengadilan.

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dari segi  hukum,  tindakan membuat uang  palsu  atau  menyebarkan  uang  palsu dapat  dianggap  sebagai  tindakan  pidana pemalsuan  uang,  karena  tindak  kejahatan pemalsuan  uang  berupa  “meniru  atau membuat”  uang  menyerupai  yang  asli, yang  sering  di  kenal  dengan  sebutan  uang “imitasi”  dan  “pemalsuan”.  Dimensi tindak  kejahatan  pemalsuan  uang  yang sangat  luas  serta  saling  terkait  membuat kasus ini cukup kompleks. Dimana pelaku dari  tindakan  pemalsuan  uang  yang  dapat melibatkan  lebih  dari  satu  orang,  cara pelaku  dalam  memalsukan  uang,  motivasi dan  faktor  yang  mendukung  pelaku melakukan pemalsuan uang, tempat terjadinya  pemalsuan  dan  peredaran  uang palsu,  serta  berbagai  macam  modus pengedaran  uang  palsu.  Selain  itu,  karena uang  di  jadikan  sebagai  alat  pembayaran dan  tukar  yang  legal,  maka  uang  palsu mampu  merugikan  perekonomian  negara. Karena  uang  memiliki  peran  yang  sangat
penting  sebagai  alat  pembayaran  serta tukar yang legal, tindakan pemalsuan uang memiliki  dampak  yang  cukup  besar  yang mengakibatkan  menurunnya  keyakinan masyarakat dengan uang yang di keluarkan oleh “Bank Indonesia”.
Peraturan  mengenai  mata  uang  di muat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang menjelaskan Rupiah merupakan mata uang yang  sah  NKRI.  Setiap  uang  Rupiah memiliki  fitur  yang  ditetapkan  untuk menandai  identitas,  membedakan  nilai nominal  dan  melindungi  Rupiah  dari kemungkinan penipuan. Tindakan memalsukan  uang  adalah  suatu  kegiatan ilegal  yang  melibatkan  peniruan  atau pemalsuan  yang  diterbitkan  sebagai  mata uang  sah.  Masyarakat  memiliki  keyakinan yang  kuat  terhadap  validitas  suatu  mata uang,  sehingga  kevaliditasannya  harus terjaga dari pemalsuan. Serangan terhadap keyakinan  tersebut  merupakan  tindakan yang  layak  dikenakan  hukuman,  yang ditentukan  sebagai  kejahatan  oleh  hukum.
Hengki Turnaldo Buulolo 1), Tika Pertiwi 2), Jessica Nathasya Malau 3), Yessika Serefine Sitohang 4), Herman Brahmana 5), Agus Irawan 6)
Berdasarkan  laporan  media,  berbagai macam  factor  yang  mendukung  maraknya tindakan  pemalsuan  uang  ,  seperti  faktor ekonomi,  lingkungan,  kemajuan  teknologi di  antaranya computer , scanner  ( alat pemindaian)  serta printer sebagai  alat pencetak yang semakin maju dan gampang untuk didapatkan,  rendahnya  tingkat pendidikan,  adanya  keterampilan  dari pelaku,  serta  nilai  tukar  yang  tinggi  dan transaksi  tunai  yang  banyak  membuat peluang  bagi  pelaku  untuk  melakukan Tindakan tersebut.
Untuk  menjadi  alat  pembayaran yang  efektif,  keyakinan  masyarakat  akan keaslian  dan  keabsahan  uang  harus dilindungi oleh hukum.  Jika keyakinan itu hilang,  maka  uang  tidak  memiliki  nilai apa-apa  di  mata  masyaraakat.  Sehingga sangat dibutuhkan upaya-upaya serta peran dari  pihak  penegakkan  hukum  untuk memberantas  tindak  pidana  pengedaran serta  pemalsuan  uang.  Dalam  praktiknya, pengadilan  memainkan  peran  yang  sangat penting dalam mengatasi kasus pemalsuan uang untuk menentukan dasar serta konsep yang  sesuai  dalam  mengatasi  kasus pemalsuan  uang  tersebut.  Penegakan hukum  kepada  para  pelaku  tindakan pemalsuan  uang  berdasarkan  kasus  posisi dimana  pelaku  tersebut  terbukti  dengan sengaja  melakukan  pengedaran  serta pemalsuan  terhadap  mata  uang  yang  sah yang  cetak  oleh  Negara  ataupun  Bank
Indonesia yang merupakan tindak kejahatan.
Untuk  memahami  dengan  jelas mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  uang, peneliti  akan  menelaah  putusan  dengan perkara  Nomor  529/Pid.B/2015/PN-Rap, dengan judul penelitian yakni,

## “PENEGAKAN  HUKUM  DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
UANG (Studi
Putusan Nomor
529/Pid.B/2015/PN-Rap)”.

## B. Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut, ada  beberapa  rumuan  masalah  yang  di rumuskan:
1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab  terjadinya  tindak  pidana pemalsuan uang?
2. Upaya  apa  yang  dilakukan  oleh penegak  hukum  terhadap  tindak  pidana pemalsuan uang?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan  uang  berdasarkan  putusan Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap.?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini yakni:
1. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa saja  yang  menajadi  penyebab  tindak pidana pemalsuan uang.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  upaya dari  aparat  penegak  hukum  terhadap tindak pidana pemalsuan uang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan  Hakim  serta  ancaman pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pemalsuan  uang  berdasarkan  putusan Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap .

## D. Manfaat Penelitian
Berikut manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yakni:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bisa menjadi
sumbangan  untuk  perkembangan  mata kuliah  Ilmu  Hukum  terutama  dalam hukum pidana materiil.
2. Manfaat Praktis
Penelitian  ini  akan  memberikan informasi  dan  memberikan  sumbangsih
bagi perkembangan hukum di Indonesia,  khususnya  terkait  tindak pidana pemalsuan uang dan memberikan masukan bagi masyarakat.
3. Untuk pembaca
Penelitian  ini  menjadi  sumber referensi  bagi  bidang  yang  sama  dan dapat digunakan sebagai bahan comparatif dan sumber acuan.
4. Untuk  Fakultas  Hukum  Universitas Prima Indonesia
Penelitian  ini  menjadi  referensi tambahan serta ilmu pengetahuan untuk mahasiswa/i peneliti selanjutnya.
5. Untuk Peneliti
Penelitian  ini  di  jadikan  sebagai syarat  untuk  menyelesaian  pendidikan S-1  Ilmu  Hukum  di  Universitas  Prima Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah
Hukum  Yuridis  Normatif  yang bersifat  kualitatif  (kasus)  sebagai  metode pendekatan  yang  akan  di  gunakan  untuk penelitian  ini.  Melibatkan  analisis  kasus dan  putusan  pengadilan  yang  terkait dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini  dilakukan  dengan  mempelajari  kasus dan  putusan  pengadilan  yang  sudah  final dan mengikat secara hukum.

## B. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  Kualitatif Normatif,  dimana  penelitian  ini  yang berpatokan terhadap norma hukum, undang-undang serta putusan pengadilan.

## C. Sumber dan Jenis Data
Data  yang  di  peroleh  meliputi sumber  hukum  berupa  undang-undang, pustaka  dan  putusan  pengadilan.  Putusan dengan  Nomor  529/Pid.B/2015/PN-Rap. sebagai sumber referensi data primer.
Sumber  data  untuk  penelitian  ini,
yaitu:
1. Bahan  hukum  primer,  merupakan pernyataan  hukum  yang  dikeluarkan pemerintah, misalnya UU dari parlemen,  keputusan  pengadilan,  dan regulasi  administratif. Penelitian  ini bersumber dari putusan Nomor
529/Pid.B/2015/PN-Rap.
2. Bahan  hukum  sekunder,  merupakan berbagai  sumber  hukum  seperti  buku- buku  hukum  yang  berisi  doktrin  atau ajaran,  artikel-artikel  ulasan  hukum, ensiklopedi  hukum  atau  kamus  hukum, serta  karya  ilmiah  hukum  yang  belum dipublikasikan.
3. Bahan hukum tersier, merupakan sumber  informasi  yang  mengarah  ke bahan  hukum  primer  serta  sekunder, seperti ensiklopedi, jurnal-jurnal
hukum,  dan  opini  ahli  yang  berkaitan dengan hukum.

## D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  mengumpulkan  data menurut  sumber  hukum  yang  dilakukan dengan  metode  studi  kasus  yang  menjadi tahap  awal  di  setiap  penelitian,  karena berasal dari asumsi normatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-
Faktor
Penyebab
Terjadinya Tindak Pidana

## Pemalsuan Uang
Tindakan  pidana  pemalsuan  dan
pengedaran uang palsu yang terjadi, sangat merugikan  masyarakat  dan  negara,  maka perlu  adanya  usaha  bersama  dari  aparat penegak  hukum  seperti  kepolisian,  PNS yang  berwenang,  pemerintah,  serta  peran masyarakat  dalam  pemberantasan  serta memerangi  Tindakan  pemalsuan  terhadap uang.
Pasal  244-245  KUHP  menjelaskan “melarang  orang  yang  sengaja  mengedar dan  memalsukan  uang  yang  di  terbitkan oleh  Negara  maupun  Bank  sebagai  mata uang  yang  sah,  akan  di  kenakan  pidana penjara  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku”.
Secara  umum,  ada  7  faktor  utama yang  menjadi  penyebab  utama  Tindakan pemalsuan uang:
1. Faktor Ekonomi
Ekonomi adalah faktor utama penyebab peredaran uang palsu. Kemajuan zaman  serta  kehidupan  masyarakat  yang masih  miskin,  banyaknya  penduduk,  dan kurangnya  perhatian  dari  pemerintah membuat  masyarakat  memutuskan  untuk melakukan  tindakan  yang  tidak  etis  untuk bertahan  hidup,  termasuk  pemalsuan  uang tanpa  memperhatikan  dampak  dan  akibat yang akan dihadapi.
Maka  dari  pada  itu,  pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Beberapa langkah yang diambil meliputi: menciptakan lebih
banyak  lowongan  pekerjaan,  membuat biaya  pendidikan  dan  kesehatan  lebih terjangkau, menurunkan harga pangan dan adanya  bantuan  terhadap  masyarakat.  Ini adalah usaha untuk meminimalisir dampak tindak  pidana  pemalsuan  uang  yang mungkin merugikan masyarakat dan negara. Upaya seperti ini dapat memastikan bahwa tingkat ekonomi masyarakat tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh masalah ekonomi. Hal ini juga  membantu  menjaga  stabilitas  mata uang  negara,  seperti  rupiah,  agar  tetap stabil.
2. Faktor Lingkungan
Lingkungan  dapat  menjadi  pengaruh yang  sangat  besar  untuk  melakukan tindakan pengedaran dan pemalsuan uang. Faktor  lingkungan  sangat  mempengaruhi tingkah laku seseorang dan dapat menimbulkan  efek  negatif  pada  individu yang  tinggal  di  lingkungan  tersebut  dan berusaha  berbaur  dengan  orang-orang  di sekitarnya.  Orang-orang  disekitar  mereka mungkin  berada  dalam  lingkungan  yang buruk dan tidak baik, sehingga mempengaruhi  perilaku  seseorang  dan membuat mereka terpengaruh oleh norma- norma  yang  tidak  baik.  Seperti  contoh melakukan  tindakan  pemalsuan  serta pengedaran uang palsu.
3. Faktor Teknologi
Faktor teknologi juga menjadi penyebab terjadinya peredaran uang palsu.
Kemajuan  teknologi  yang  sangat  maju lebih  mempermudah  para  pelaku  dalam melakukan  tindakan  pemalsuan  uang, sehingga teknologi saat ini di salahgunakan  oleh  orang  yang  tidak bertanggungjawab atas tindakannya.
4. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Pendidikan  menjadi  pengaruh  yang sangat besar dalam pembentukan sifat dan perilaku  setiap  individu.  Seseorang  yang memiliki  pendidikan  akan  paham  untuk menghadapi permasalahan sosial di sekitarnya.  Namun,  seseorang  yang  tidak memiliki pendidikan lebih mudah terpengaruh  terhadap  permasalahan  sosial di  kingkungannya.  Ditambah  juga  dengan kurangnya  berpikir  kritis  dan  tidak  paham hukum.
5. Adanya Skill (Keterampilan) Pembuat
Uang Palsu
Tindakan pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu membutuhkan skill (keterampilan) . Para  pelaku  akan  terus belajar,  karena  bagi  mereka  peluang tersebut menjadi acuan bari mereka dalam melakukan  tindak  kejahatan,  misalnya Tindakan pemalsuan uang .
6. Tingginya Nilai Tukar Uang
Faktor nilai tukar uang dan kebutuhan yang besar mempengaruhi tingginya tingkat pengedaran uang palsu. Nilai tukar yang  tinggi  dan  besarnya  kebutuhan masyarakat  membuat  uang  palsu  menjadi lebih mudah untuk di edarkan.
7. Tingginya Jumlah Transaksi Tunai Transaksi  tunai  yang  masih  banyak dilakukan  oleh  masyarakat  dan  berkaitan dengan  banyaknya  pasar-pasar  tradisional membuka  peluang  terjadinya  peredaran uang palsu. Terbiasanya masyarakat bertransaksi langsung ( cash) dengan penjual maupun pembeli membuat semakin  besar  jumlah  transaksi  tunai, semakin  besar  pula  potensi  uang  palsu tersebar di masyarakat. Modus pengedaran uang  palsu  diantaranya  adalah  uang  palsu di  selipkan  dengan  uang  rupiah  asli  pada saat  transaksi  secara  tunai  yang  menjadi jalan  tercepat  untuk  pelaku  mengedarkan uang palsu.

## B. Upaya-upaya yang dilakukan Oleh
Penegak
Hukum Terhadap
Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Secara fundamental, tanggung jawab dalam  mengatasi  Tindakan  pemalsuan maupun pengedaran terhadap uang yang di palsu  menjadi  otoritas  penegak  hukum, mulai  dari  tingkat  Polisi,  Jaksa,  hingga diakhiri  oleh  Pengadilan  melalui  putusan dari Hakim.
Berikut  upaya-upaya  dari  Penegak Hukum terhadap Tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu:
1. Penyelidikan  oleh  pihak  Polisi  dan
Pegawai Negeri Sipil yang berwenang Penyelidikan  dalam  tindak  pidana pemalsuan  uang  di  Indonesia  dilakukan
oleh  Polisi  dan  PNS  yang  berwenang. Tujuan  dilakukannya  penyelidikan  untuk mengumpulkan  bukti-bukti  yang  dapat  di jadikan  pembuktikan  tindakan  pidana pemalsuan  uang.  Bukti-bukti  tersebut  bisa berupa  barang  bukti  fisik  seperti  uang palsu,  alat-alat  untuk  memalsukan  uang, dan  lain-lain,  serta  bukti-bukti  non  fisik seperti saksi-saksi dan catatan-catatan dari pelaku.
2. Penangkapan dan Penahanan
Setelah  penyelidikan,  Penangkapan adalah langkah kedua dalam proses hukum terkait  dengan  pemalsuan  uang.  Ini dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum seperti  polisi  terhadap  individu  yang diduga  melakukan  tindakan  tersebut. Penahanan  dilakukan  jika  terdapat  bukti yang  memadai  bahwa  mereka  melakukan pemalsuan uang.
3. Penuntutan Oleh Jaksa
Penuntutan  dalam  tindak  pidana pemalsuan  uang  di  Indonesia  dilakukan setelah proses penyelidikan selesai. Dalam proses  penuntutan,  kasus  diajukan  ke pengadilan untuk diadili. Dalam proses ini, jaksa  akan  menyajikan  bukti-bukti  yang didapat  dari  proses  penyidikan  kepada hakim dan meminta hakim untuk menyatakan  tersangka  bersalah  atau  tidak bersalah.
4. Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim
Penjatuhan hukuman merupakan tahap terakhir  dalam  proses  hukum  terhadap
tindak  pidana  pemalsuan  uang  setelah proses penyelidikan, penangkapan, penuntutan,  dan  pemusnahan  uang  palsu. Penjatuhan hukuman dilakukan oleh hakim  setelah  pelaku  dinyatakan  bersalah oleh  pengadilan.  Ancaman  yang  diterima oleh  para  pelaku  Tindakan  pemalsuan uang  antara  lain  hukuman  penjara,  denda, atau kombinasi keduanya.
5. Pemusnahan Uang Palsu
Setelah  semua  proses  hukum  selesai dilaksanakan  maka  selanjutnya  ke  tahan pemusnahan  uang  yang  di  palsu.  Uang palsu  yang  ditemukan  dalam  proses penyelidikan, penangkapan dan penuntutan  akan  dimusnahkan  oleh  pihak berwenang seperti Bank Indonesia. Pemusnahan  uang  palsu  dilakukan  untuk mencegah  uang  palsu  tersebut  digunakan kembali  dalam  transaksi  ekonomi  dan menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat dan negara.
Peraturan  yang  mengatur  mengenai pemusnahan  terhadap  uang  palsu  dimuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Pasal  18  dan  28  mengenai  Mata  Uang menyatakan  BI  berwenang  mengambil tindakan pemusnahan uang palsu.
Pemusnahan uang palsu  juga diatur dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemusnahan  Uang  Kertas  Rupiah  yang tidak  sah  dan  dalam  PBI  Nomor 19/12/PBI/2016  mengenai  Pemusnahan Uang Logam Rupiah yang tidak sah.
Dalam  hukum  pidana  yang  berlaku, tindakan yang menyangkut mata uang dan uang  kertas  dianggap  sebagai  kejahatan serius, dan ini dapat dilihat dari tiga aspek berikut:
1. Terdapat  7  macam  sanksi  pidana penjara yang sangat berat terkait, yakni: tindak  kejahatan  terhadap  mata  uang dan  uang  kertas;  KUHP  Bab  X  Pasal 244-245  dikenakan  ancaman  pidana penjara  maksimal  15  tahun,  Pasal  246- 247 dikenakan  ancaman  pidana penjara maksimal 12 tahun, Pasal 350 dikenakan  ancaman  pidana  penjara maksimal  6  tahun,  Pasal  250  bis dikenakan  ancaman  pidana  penjara maksimal  1  tahun  serta  Pasal  249 minimal  pidana  penjara  4  bulan  2 minggu.
2. Ancaman  pidana  mengenai  Tindakan pemalsuan  terhadap  uang  juga  di  atur dalam  UU  RI  Nomor  7  Tahun  2011, bila  di  kaitkan  antara  Pasal  26  dan  36 yaitu;  orang  yang  menyimpan  dan memalsu  Rupiah  di  ancam  penjara paling  lama  10  Tahun  serta  denda paling banyak 10 Miliyar (pasal 36 ayat 1-2), orang  yang mengedarkan maupun belanja  serta  membawa  Rupiah  Palsu ke  dalam  atau  keluar  NKRI  di  ancam penjara  paling  lana  15  Tahun  serta denda paling banyak 50 Miliyar Rupiah (Pasal  36  Ayat  3  dan  4),  orang  yang melakukan  impor  dan  ekspor  Rupiah
Palsu di ancam pidana penjara maksimal  seumur  hidup  serta  denda maksimal 100 Miliyar Rupiah (Pasal 36 Ayat 5).
3. Ketentuan  Hukum  Pidana  terkait  mata uang  berlaku  secara  universal  yang berarti  pidana  di  NKRI  di  tujukan kepada  setiap  orang  yang  melakukan tindak  kejahatan  tersebut  baik  dalam ataupun luar wilayah NKRI (berdasarkan Pasal 4 ayat 2 KUHP).
C. Pertimbangan  Hakim  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan Uang Berdasarksan (Putusan
Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap)
Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  7  Tahun  2011  mengenai  Mata  Uang menjadi  dasar  terhadap  Hakim  dalam mempertimbangkan  hukuman  bagi  pelaku Tindakan Pidana Pemalsuan serta
Pengedaran
Uang Palsu. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan bagaimana  Hakim  mempertimbangkan hukuman berdasarkan Putusan No. 529/Pid.B/2015/PN-Rap.
1. Posisi Kasus
Putusan Pidana
No.
529/Pid.B/2015/PN-Rap  melibatkan  dua orang  terdakwa  yang  melakukan  tindak pidana,  bernama  I.  JEPRIZAL  ALIAS IJEP (terdakwa I) bersama dengan MUKTI
ALI ALIAS ALAI (terdakwa II). Senin, 30 Maret  2015  jam  14.00  WIB,  kedua terdakwa melakukan, menyuruh melakukan  dan  ikut  melakukan  tindakan pegedaran  serta  membelanjakan  rupiah yang  diketahui  sebagai  rupiah  palsu  yang berlokasi  di  kedai/kios  rokok  milik  Sarma Silalahi  Utara  dan  beberapa  kedai  /  kios rokok di dusun Pemerataan, Desa Pangkalan, Kec. Aek natas, Kab.
Labuhanbatu  Utara.  Berawal  dari  hari Jumat  jam  13.00  WIB,  tanggal  27  Maret 2015 pada saat Terdakwa II. MUKTI ALI ALIAS  ALAI  sedang  duduk-duduk  di warung  di  Kampung  Mesjid,  kemudian datang  ABANG  dan  SALIM  (keduanya belum  tertangkap)  menunjukkan  uang palsu  dan  berkata  “inilah  kau  cairkan, Rp.15.000/lembar  sama  kami,  nah  uang ini, nanti kalau cair setor ya, cobalah dulu” kemudian  Terdakwa  II  berkata  “kita cobalah  dulu”  dan  menerima  uang  palsu berjumlah  (Rp.1.000.000)  yang  semuanya bernomor  seri  yang  sama  yaitu  QRS 667225.  Kemudian  jam  15.30  WIB, Terdakwa  II  menyimpan  uang  tersebut  di sebuah  pondok.  Selanjutnya  hari  Sabtu jam  16.30  WIB,  tanggal  28  Maret  2015 Terdakwa  II  menemui  Terdakwa  I. JEPRIZAL  ALIAS  IJEP  di  warung  kopi lalu  mengajak  Terdakwa  I  ke  pondok tersebut.  Selanjutnya,  Terdakwa  II  dan Salim  me-lem  uang  palsu  itu,  sedangkan Terdakwa  I  menjemur  uang  yang  sudah
dilem  ke  luar  pondok  dan  setelah  selesai semua,  kemudian  uang  tersebut  dibagi. Terdakwa II memegang uang palsu sebesar (Rp.700.000)  dan  Terdakwa  I  sebesar (Rp.300.000).
Dukungan  terhadap  hal  tersebut  juga diperkuat  oleh  bukti  fisik  berupa  barang bukti  yang  ditemukan,  berdasarkan  BAP Lab. Kriminalistik
NO.
LAB:
4291/DUF/2015,  yang  diterbitkan  pada tanggal  13  Mei  2015.  Dalam  kasus tersebut,  barang  bukti  yang  diterima berupa 1 amplop coklat yang diikat dengan benang  putih,  berlabel  dan  dilak  segel. Setelah  dibuka,  amplop  tersebut  berisi uang  (Rp.50.000)  8  lembar.  Tindakan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran hukum  dan  dapat  dipidana  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  36  ayat  (3)  Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Pada  persidangan,  Penuntut  Umum telah  mengajukan  dakwaan  Alternatif terhadap  Terdakwa.  Ini  berarti  Terdakwa dihadapkan  pada  lebih  dari  satu  tuduhan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

## Dakwaan Pertama
Melakukan Tindak Pidana sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU RI  No.7  tahun  2011  jo.  Pasal  55  ayat  (1)
ke-1  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana.

## Dakwaan Kedua
Melakukan Tindak Pidana sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU RI  No.7  tahun  2011  jo.  Pasal  55  ayat  (1) ke-1  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana.

## 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Tuntutan  Penuntut  Umum  dalam perkara ini;
1. Menyatakan  Terdakwa  I.  JEPRIZAL Alias  IJEP  dan  Terdakwa  II.  MUKTI ALI  Alias  ALAI  telah  terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur  dan  diancam  hukuman  sesuai Dakwaan  Pertama  yaitu  “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang
diketahuinya merupakan rupiah palsu” Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
KUHP.
2. Para  Terdakwa  dijatuhi  hukuman pidana penjara masing-masing selama 2  tahun,  dikurangi  dengan  masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menghukum para Terdakwa diwajibkan membayar denda senilai (1 milyar  rupiah)  atau  Subsidair  3  bulan kurungan. Para Terdakwa tetap
Hengki Turnaldo Buulolo 1), Tika Pertiwi 2), Jessica Nathasya Malau 3), Yessika Serefine Sitohang 4), Herman Brahmana 5), Agus Irawan 6)
ditahan  setelah  menerima  putusan tersebut.
4. Menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan  meliputi:  1  sepeda  motor Honda  Vario  tanpa  plat  nomor  polisi yang dirampas untuk negara, 6 lembar pecahan uang Rp. 50.000 yang diduga palsu,  dan  7  bungkus  rokok  Club Mild, di mana 2 bungkus telah dibuka dan diduga dibeli dengan menggunakan  uang  palsu,  sehingga barang-barang tersebut dimusnahkan.
5. Menghukum  para  Terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  sebesar  (Rp 2.000) masing-masing.
Berdasarkan
Tuntutan
Pidana,
terdakwa  mengakui  kesalahan  dan  tidak mengajukan pledoi ,  melainkan  hanya mengajukan  permohonan  lisan  kepada Majelis  Hakim  agar  diberikan  hukuman yang  seadil-adilnya.  Terdakwa  berjanji tidak  akan  mengulangi  tindakannya  di masa  yang  akan  datang.  Setelah  Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, Penuntut Umum menolak permohonan  tersebut  dan  tetap  pada tuntutannya.

## 4. Pertimbangan Majelis Hakim
Majelis  Hakim  mempertimbangkan
Dakwaan Alternatif Pertama dan memeriksa  unsur-unsur  yang  mengacu pada  Pasal  36  ayat  (3)  UU  Republik
Indonesia  No.  7  tahun  2011  jo.  Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu:
1. Barang siapa.
2. Melakukan,  menyuruh  melakukan  atau turut melakukan perbuatan yaitu mengedarkan  dan/atau  membelanjakan rupiah  yang  diketahuinya  merupakan rupiah palsu.
Setelah  mempertimbangkan  bahwa benar  unsur-  unsur  yang  tercantum  dalam Pasal  36  ayat  (3)  UU  Republik  Indonesia No. 7 tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dianggap  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak  pidana  “pengedaran uang  palsu”  sebagaimaina  Dakwaan Alternatif Pertama.
Menimbang  beberapa  hal  sebelum diputuskannya  hukuman  pidana  kepada para terdakwa, yakni:
1. Hal yang memperberat:
Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Hal yang memperingan:
Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
Berdasarkan  fakta  serta  keadaan  yang terungkap  di  persidangan,  para  terdakwa dijatuhi  hukuman  pidana  yang  setimpal karena  tidak  terdapat  alasan  yang  mampu

## menghapus kesalahan atau menghilangkan sifat melawan hukum.
5. Amar Putusan:
Mengadili:
a. Terdakwa  I.  JEPRIZAL  Alias  IJEP dan  Terdakwa II MUKTIALI  Alias ALAI,  di  nyatakan  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam dakwaan
Pertama
“Mengedarkan uang palsu".
b. Menjatuhkan  pidana  penjara  selama tahun kepada para terdakwa dan denda senilai 1 milyar rupiah, atau Subsidair 3 bulan kurungan.
c. Menetapkan  pidana  yang  dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
d. Menetapkan  Para  Terdakwa  tetap ditahan.
e. Menetapkan barang bukti berupa:
- Satu  unit  sepeda  motor  Honda  Vario tanpa  plat  nomor  yang  disita  untuk kepentingan negara.
- 6  lembar  pecahan  Rp.  50.000  diduga palsu.
- 7  bungkus  rokok  Club  Mild,  2 bungkus  diantaranya  telah  dibuka diduga  hasil  pembelian  uang  palsu (Dimusnahkan).
4. SIMPULAN
1. Umumnya,  ada  faktor-faktor  utama yang menyebabkan terjadinya pemalsuan  serta  pengedaran  uang, yakni: faktor ekonomi, faktor lingkungan,  faktor  teknologi,  faktor rendahnya Tingkat Pendidikan, adanya  Skill  (keterampilan)  pembuat uang palsu, tingginya nilai tukar uang, tingginya  jumlah  transaksi  tunai. Terdapat  juga  dari  sifat  pribadi  para pelaku, seperti tidak mampu mengendalikan  diri  serta  besarnya keinginan untuk memperoleh kekayaan  dengan  cara  illegal  tidak sesuai dengan hukum atau negara.
2. Secara  fundamental,  tanggung  jawab dalam mengatasi Tindakan pemalsuan dan  pengedaran  terhadap  uang  palsu menjadi  otoritas  penegak  hukum, mulai dari tingkat Polisi, Jaksa, hingga diakhiri  oleh  Pengadilan  melalui putusan  dari  Hakim.  Berikut  tindakan yang  di  upayakan  oleh  Penegak Hukum terhadap Tindakan pemalsuan dan  pengedaran  uang:  melakukan Penyelidikan  oleh  pihak  Polisi  dan Pegawai
Negeri
Sipil yang berwenang, Penangkapan dan Penahanan,  Penuntutan  Oleh  Jaksa, Penjatuhan  Hukuman  Oleh  Hakim, Pemusnahan  Uang  Palsu.  Ancaman pidana mengenai Tindakan pemalsuan
Hengki Turnaldo Buulolo 1), Tika Pertiwi 2), Jessica Nathasya Malau 3), Yessika Serefine Sitohang 4), Herman Brahmana 5), Agus Irawan 6)
terhadap  uang  di  atur  dalam  KUHP Bab  X  buku  II  Pasal  244  s/d  250  dan Pasal 350 dan UU RI Nomor 7 Tahun
2011Pasal 26 dan 36.
3. Berdasarkan
putusan No.
529/Pid.B/2015/PN-Rap,
Majelis
Hakim  mempertimbangkan  Dakwaan alternatif  Pertama  yaitu  Terdakwa  I (Jeprizal  alias  IJEP)  dan  Terdakwa  II (Mukti  Ali  alias  ALAI)  dinyatakan bersalah  atas  tindakan  pengedaran dan/atau  pembelanjaan  uang  yang diketahui  sebagai  palsu.  Keputusan pidana  yang  telah  di  jatuhkan  oleh Majelis  Hakim  terhadap  terdakwa telah  terpenuhi,  sehingga  putusan yang telah di adili dianggap memenuhi rasa keadilan.
Sebagaimana tercantum dalam KUHP, Undang-undang  Republik  Indonesia No. 7 Tahun 2011 Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.

## Saran
A. Perbaruan  hukum  diperlukan  agar
sanksi  terhadap  Tindakan  kejahatan pemalsuan  dan  peredaran  uang  palsu lebih  efektif,  dikarenakan  kemudahan yang  diberikan  oleh  perkembangan teknologi saat ini kepada para pelaku.
B. Untuk  memastikan  keaslian  uang, perlu adanya peningkatan pada sarana dan  prasarana  yang  mendukung, sehingga  membuat  pelaku  kesulitan
dalam  memalsukan  uang.  Agar  efek jera  terhadap  pelaku  tercapai,  aparat penegak hukum seharusnya memberikan  sanksi  seberat-beratnya bagi mereka yang melakukan Tindakan  kejahatan  pemalsuan  dan peredaran  uang  palsu,  karena  tidak hanya  merugikan  masyarakat  sebagai korban, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Tim Perundang – undangan dan pengkajian hukum. 2005. Paradigma baru  dalam  menghadapi  kejahatan mata  uang  (Pola  Pikir,  Pengaturan dan  penegakkan  Hukum).  Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia. Wijayanto,  A,  A.  2017.  “Pemalsuan  Mata Uang Sebagai Kejahatan Di
Indonesia” Jurnal  Hukum  Khaira Umrah,  Ilmu  Hukum,  Unissula
Semarang.
Nugroho, Hibnu. 2012. Integralisasi Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi di  Indonesia.  Jakarta:  Media  Aksara Prima.
Sasangka,  Hari  dan  Lily  Rosita.  2003.
Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
Santoso,  Topo  dan  Eva  Achjani  Zulfa.
Kriminologi. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2001.
PAF. Lamintang.
Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap  Surat,  Alat  Pembayaran, Alat  Bukti,  dan  Peradilan.  Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Prodjodikoro,  Wijono.  2003.  Asas-Asas
Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung.
Johnny  Ibrahim. Teori  dan  Metodologi
Penelitian Hukum Normatif.
Malang: 2013.
Furchan,  Arief.  1992.  Pengantar  Metode
Penelitian Kualitatif. Surabaya.
Wijayanto,  A.A.    2017.  Pemalsuan  Uang
sebagai  Kejahatan  di  Indonesia. Jakarta.
Yuliadi.  2004.  Ekonomi  Moneter.  Jakarta: PT.Indeks.

## B. Perundang-Undangan
Indonesia,  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  2011  tentang  Mata  Uang (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011).
Indonesia,  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  Bab  X  Tentang  Pemalsuan Mata  Uang  dan  Uang  Kertas.