## Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

## Saprudin
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gorontalo Email: saprudin545@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  Januari  2001  telah  terjadi  perubahan  yang  cukup  fundamental dalam  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia.  Perubahan tersebut  terutama  terkait  dengan  dilaksanakannya  “secara  efektif”  otonomi daerah  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UU  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  pemerintahan  daerah  yang  telah  direvisi  dengan  UU  Nomor  32  Tahun 2004  dan  UU  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  telah  direvisi  dengan  UU  Nomor  33  Tahun 2004.  Kedua  UU  di  bidang  otonomi  daerah  tersebut  telah  menetapkan pemberian  kewenangan  otonomi  dalam  wujud  otonomi  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung jawab kepada daerah.
Pelaksanaan  suatu  otonomi  daerah  yang  dititik  beratkan  pada  Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan dan pengalihan
Abstract
This study aims to identify, analyze, test and provide empirical evidence as to what the relationship variables Local Taxes, Levies, on Financial Capability.
Type This research is associative which aims to determine the relationship  between  two  or  more  variables,  relations  who  want  to study  in  this  study  is  causal  (causal)  to  analyze  the  relationships between the variables with other variables and how a variable affects other variables. Research  Shows  that  one).  Local  Taxes  positive  effect  on  the ability  of  the  Regional  Financial  Daerah.2).  Retribution  positive  effect on the ability of the Regional Local Finance rejected. Levies according to Law No. 34 of 2000 is local charges as payment for specific services or  special  licensing  is  provided  and  /  or  supplied  by  the  local government for  the  benefit  of  private  persons  or  entities.  Equal  to  the tax,  retribution  is  also  a  positive  influence  on  the  Regional  Financial
Capability area.
Keywords: Local tax, Retribution, Financial Capability.
pembiayaan,  Riduansyah  (2003:17).  Adapun  Sumber  pembiayaan  yang  paling penting  dalam  pembiayaan  daerah  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Komponen utama dari PAD yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD) d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Implementasi  dari  kebijakan  pemerintah  pusat  untuk  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  sebagai  penggerak  dari  suatu pembangunan pada pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
Dalam  pelaksanaannnya  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang tujuannya untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah di tetapkan  dan  kemandirian  daerah  dapat  terwujud  sehingga  tidak  bergantung lagi  kepada  pusat.  Adapun  ketetapan  mengenai  Pajak  dan  Retribusi  Daerah pada kabupaten Gorontalo diantaranya tertuang pada :
1. Perda  No.  39  Tahun  2010  tentang  Bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan Bangunan
2. Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
3. Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
4. Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
5. Perda No. 4 Tahun 2011 tentang pajak Reklame
6. Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
7. Perda  No  6  Tahun  2011  tentang  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan.
8. Perda No. 1 Tahun 2013 Tentang Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan
Walaupun  telah  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah  yang  mengatur penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diakui saat ini belum memadai dan  hanya  memiliki  peranan  yang  relatif  kecil  terhadap  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Gorontalo.  Sebagian  besar  pengeluaran APBD  dibiayai  dana  alokasi  dari  pusat.  Dalam  banyak  hal  dana  alokasi  dari pusat  tidak  sepenuhnya  dapat  diharapkan  menutup  seluruh  kebutuhan pengeluaran  Daerah.  Oleh  karena  itu,  pemberian  peluang  untuk  mengenakan pungutan  baru  yang  semula  diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan Daerah,  dalam  kenyataannya  tidak  banyak  diharapkan  dapat  menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Dengan  melihat  kondisi  yang  telah  diuraikan  maka  selajutnya  penulis melakukan  pengkajian  fokus  tentang  pengaruh  pajak  daerah,  retribusi  daerah, terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo.

## 2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 2.2 Landasan Teori

## 2.2.1 Pajak Daerah
Menurut  Marihot  P.  Siahaan  (2005:7),  pajak  daerah  adalah  “iuran  wajib yang  dilakukan  oleh  daerah  kepada  orang  pribadi  atau  badan  tanpa  imbalan langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarka  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”
Menurut Halim (2004:67), “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.”
Menurut  UU  No  34  Tahun  2000  yang  dimaksud  dengan  pajak  daerah adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan daerah.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak daerah  adalah  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  orang  pribadi  atau  badan yang  sifatnya  dapat  dipaksakan  (yuridis)  berdasarkan  peratuaran  perundang- undangan  dan  tidak  ada  kontraprestasi/imbalan  secara  langsung  serta digunakan  untuk  membiayai  pemerintah  dan  pembangunan  daerah.Wewenang pemungutan  pajak  daerah  ada  pada  pemerintah  daerah  yang  pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Pajak daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah, sampai saat  ini.Pajak  daerah memberikan  kontribusi  daerah  terbesar  bagi  pendapatan asli  daerah.  Undang-undang  No.  34  Tahun  2000  memberikan  peluang  kepada daerah  kabupaten/kota  untuk  memungut  jenis  pajak  daerah  lain  yang dipandang  memenuhi  syarat  selain  dari  jenis  pajak  daerah  kabupaten/kota yang  telah  ditetapkan.  Penetapan  jenis  pajak  leinnya  ini  harus  benar-benar bersifat  spesifik  dan  potensial  di  daerah.Hal  ini  dimaksudkan  untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi  dan  kondisi  derta  perkembangan  perekonomian  daerah  pada  masa mendatang  yang  mengakibatkan  perkembangan  potensi  pajak  dengan  tetap memperhatikan  kesejahteraan  jenis  pajak  dan  aspirasi  masyarakat  serta memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan.  Pajak  daerah  harus  memenuhi  beberapa persyaratan antara lain:
1. Tidak  boleh  bertentangan  atau  harus  searah  dengan  kebijaksanaan pemerintah  pusat.Pajak  daerah  harus  sederhana  dan  tidak  terlalu banyak jenisnya.
2. Biaya administrasi harus rendah
3. Tidak  mencampuri  sistem  perpajakan  pusat  maupun  peraturan- peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembanguna pemerintah daerah dapat terlaksana  dengan  baik.  Pajak  derah  dikatakan  efektif  jika:  Memenuhi  kriteria adil,  Dapat  mendorong  tindakan  ekonomi,    Mampu  menstabilkan  tingkat kenaikan harga,  Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.
Kebijakan  pungutan  pajak  daerah  berdasarkan  peraturan  daerah, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai),  karena  hal  tersebut  akan  menimbulkan  duplikasi  pungutan  yang  pada akhirnya  akan  mendistorsi  kegiatan  perekonomian.  Hal  tersebut  sebetulnya sudah  diantisipasi  dalam  UU  No.18  Tahun  1997  tentang  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.34  Tahun  2000,  dimana dinyatakan  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  yang  antara  lain  menyatakan  bahwa  objek
pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.
Sementara  itu,  apabila  kita  perhatikan  sistem  perpajakan  yang  dianut oleh  banyak  negara  di  dunia,  maka  prinsip-prinsip  umum  perpajakan  daerah yang  baik  pada  umumnya  tetap  sama,  yaitu  harus  memenuhi  kriteria  umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:
a) Prinsip  memberikan  pendapatan yang  cukup  dan elastis,  artinya  dapat mudah  naik  turun  mengikuti  naik/turunnya  tingkat  pendapatan masyarakat.
b) Adil  dan  merata  secara  vertikal  artinya  sesuai  dengan  tingkatan kelompok  masyarakat  dan  horizontal  artinya  berlaku  sama  bagi  setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
c) Administrasi  yang  fleksibel  artinya  sederhana,  mudah  dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
d) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
e) Non-distorsi  terhadap  perekonomian  :  implikasi  pajak  atau  pungutan yang  hanya  menimbulkan  pengaruh  minimal  terhadap  perekonomian. Pada  dasarnya  setiap  pajak  atau  pungutan  akan  menimbulkan  suatu beban  baik  bagi  konsumen  maupun  produsen.  Jangan  sampai  suatu pajak  atau  pungutan  menimbulkan  beban  tambahan  (extra  burden) yang  berlebihan,  sehingga  akan  merugikan  masyarakat  secara menyeluruh (dead-weight loss).
Untuk  mempertahankan  prinsip-prinsip  tersebut,  maka  perpajakan daerah  harus  memiliki  ciri-ciri  tertentu. Adapun  ciri-ciri dimaksud,  khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:
a) Pajak  daerah  secara  ekonomis  dapat  dipungut,  berarti  perbandingan antara  penerimaan  pajak  harus  lebih  besar  dibandingkan  ongkos pemungutannya.
b) Relatif  stabil,  artinya  penerimaan  pajaknya  tidak  berfluktuasi  terlalu besar,  kadang-kadang  meningkat  secara  drastis  dan  adakalanya menurun secara tajam.
c) Tax  basenya  harus  merupakan  perpaduan  antara  prinsip  keuntungan ( benefit ) dan kemampuan untuk membayar ( ability to pay ). Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan  untuk  mengadakan  pemungutan  pajak  selain  mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang  baik  merupakan  pajak  yang  akan  mendukung  pemberian  kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.
Untuk  itu,  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  pungutan  pajak  harus tetap  “menempatkan”  sesuai  dengan  fungsinya.  Adapun  fungsi  pajak  dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi budgeter dan fungsi regulator.
1. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunan.
2. Fungsi  regulator  yaitu  bila  pajak  dipergunakan  sebagai  alat  mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar  rakyat  menghindari  atau  mengurangi  konsumsi  minuman  keras, pajak  ekspor  dimaksudkan  untuk  mengekang  pertumbuhan  ekspor
komoditi  tertentu  dalam  rangka  menghindari  kelangkaan  produk tersebut di dalam negeri.

## 2.2.2 Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau  pemberian  ijin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Menurut  UU No 34 Tahun 2000 jenis retribusi dapat dibedakan menjadi ;
1. Retribusi  Jasa  Umum  merupakan  pungutan  yang  dikenakan  olehdaerah kepada  masyarakat  atas  pelayanan  yang  diberikan.  Pelayanan  yang digolongkan  sebagai  jasa  usaha  tersebut  tergolong quasy  goods dan pelayanan  yang  memerlukan  pengendalian  dalam  konsumsinya dan  biaya penyediaan  layanan  tersebut  cukup  besar  sehingga  layak  dibebankan kepada  masyarakat;  misalnya  :  retribusi  pelayanan  kesehatan, persampahan, akta catatan sipil dan KTP.
2. Retribusi  Jasa  Usaha  merupakan  pungutan  yang  dikenakan  olehDaerah berkaitan  dengan  penyediaan  layanan  yang  belum  memadai  disediakan oleh  swasta  dan  atau  penyewaan  asset/kekayaan  daerah  yang  belum dimanfaatkan; misalnya retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong.
3. Retribusi  Perijinan  Tertentu  merupakan  pungutan  yang  dikenakansebagai pembayaran  atas pemberian ijin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu  dikendalikan  oleh  Daerah;  misalnya  IMB,  Ijin  Pengambilan  Hasil Hutan Ikutan.
Masing-masing  jenis  retribusi  tersebut  memiliki  kriteria  yang  berbeda yaitu ;
1. Kriteria Retribusi Jasa Umum
a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Jasa  tersebut  memberikan  manfaat  khusus  bagi  orang  pribadi  atau badan  yang  diharuskan  membayar  retribusi  disamping  untuk  melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
e. Retribusi  tidak  bertentangan  dengan  kebijakan  nasional  mengenai penyelenggaraannya.
2. Kriteria Retribusi Jasa Usaha
a. Retribusi  jasa  usaha  bersifat  bukan  pajak  dan  bersifat  bukan  retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.
b. Jasa  yng  bersangkutan  adalah  jasa  yang  bersifat  komersial  yang seyogyanya  disediakan  oleh  sektor  swasta  tetapi  belum  memadai  atau terdapatnya harta yang dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
3. Kriteria Retribusi Perijinan Tertentu
a. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
b. Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
c. Biaya  yang  menjadi  beban  daerah  dalam  penyelenggaraan  ijin  tersebut dan  biaya  untuk  menanggulangi  dampak  negatif  dari  pemberian  ijin
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

## 2.2.3 Kemampuan Keuangan Daerah
Kriteria  penting  yang  lain  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  adalah  kemampuan daerah  dalam  bidang  keuangan.  Dengan  perkataan  lain,  faktor  keuangan merupakan  faktor  yang  penting  dalam  mengatur  tingkat  kemampuan  daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  105  tahun  2000,  menyebutkan  bahwa keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  temasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  lain  yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.
Sehubungan  dengan  pentingnya  posisi  keuangan  tersebut,  keuangan daerah  sebagai  salah  satu  indikator  untuk  mengetahui  kemampuan  daerah dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu  dengan  yang  lainnya,  terutama  dalam  hal  kemampuan  keuangan  daerah, antara lain (Nataluddin, 2001: 167):
1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan
4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Selain  itu  ciri  utama  yang  menunjukkan  suatu  daerah  mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):
1) Kemampuan  keuangan  daerah,  artinya  daerah  harus  memiliki kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan,  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  harus  menjadi  bagian  sumber keuangan terbesar,  yang  didukung  oleh  kebijakan  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
Berkaitan  dengan  hakekat  otonomi  daerah  yaitu  berkaitan  dengan pelimpahan  wewenang  pengambilan  keputusan  kebijakan,  pengelolaan  dana publik  dan  pengaturan  kegiatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk  mengidentifikasi  sumber-sumber  pembiayaan  daerah  serta  jenis  dan besar  belanja  yang  harus  dikeluarkan  agar  perencanaan  keuangan  dapat dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien.  Data  keuangan  daerah  yang memberikan  gambaran  statistik  perkembangan  anggaran  dan  realisasi,  baik penerimaan  maupun  pengeluaran  dan  analisa  terhadapnya  merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan / kemandirian daerah.

## 2.2 Hipotesis
Hipotesis  menyatakan  hubungan  yang  diduga  secara  logis  antara  dua variabel  atau  lebih  dalam  rumusan  preposisi  yang  dapat  diuji  secara  empiris. Berdasarkan  uraian  teori  yang  telah  dikemukan,  maka  dirumuskan  hipotesis
yaitu:  Apakah  Pajak  Daerah  (PD),  dan  Retribusi  Daerah  (RD),  berpengaruh terhadap Kemampuan Keuangan Daerah?.

## 3. METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  penelitian  assosiatif  yang  bertujuan  untuk mengetahui  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih  (Sugiyono,  2006  :  11). Hubungan  yang  hendak  diteliti  pada  penelitian  ini  adalah  hubungan  sebab akibat  (kausal)  untuk  menganalisis  hubungan-hubungan  antara  satu  variabel dengan  variabel  lainnya  dan  bagaimana  suatu  variabel  mempengaruhi  variabel lainnya (Umar, 2001 : 63).
Berdasarkan  jenis  masalah  yang  diselidiki,  tempat  dan  waktu  yang dilakukan  serta  teknik  dan  alat  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian maka  penelitian  ini  digolongkan  penelitian  kausalitas.  Data  yang  digunakan adalah Ex Post Facto, yaitu suatu penelitian yang meneliti peristiwa yang telah terjadi  dan  kemudian  menuntut  kebelakang  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyanto, 2002).
Hipotesis  penelitian  diuji  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda  dengan  menggunakan  uji–t  dan  uji-F.  Metode  analisis  regresi  linear berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh / hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS for windows. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis, dengan formulasi sebagai berikut :
Y = α + β1x1 + β2x2 + e
Keterangan: Y = Kemampuan Keuangan Daearah X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah a = konstanta β1,  β2,  β3  =  koefisien  regresi  yang  menunjukan  angka  peningkatan  atau penurunan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen.
Ε = erroe

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian

## 4.1.1 Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  adalah  suatu  bentuk  analisis  yang  dipergunakan untuk  mendeskripsikan  data  tanpa  melakukan  pengambilan  keputusan. Deskriptif  adalah  suatu  cara  untuk  mendeskripsikan  variabel  –  variabel  yang diteliti dengan cara mengkalkulasikan data sesuai kebutuhan pengguna.
Data  selama  5  tahun  anggaran  diperoleh  statistik  deskriptif  yang mencakup n  (banyaknya data yang diperoleh) nilai minimum, nilai maksimum, rata  (mean)  dan  standar  deviasi  atas  variabel  –  variabel  penelitian.  Variabel tersebut  meliputi  Pajak  Daerah,  Retribusi  daerah,  dan  Kemampuan  Keuangan Daerah.  Hasil  analisis  data  dengan  menggunakan  program  SPSS  versi  21 diperoleh sebagai berikut :
Rata – rata Retribusi daerah dari tahu 2010 – 2014 mengalami fluktuasi peningkatan dan penerimaan Retribusi yang paling besar terjadi Pajak Daeraha tahun  2012  yaitu  sebesar Rp.  7.286.896.344 Namun  demikian  nilai  standar deviasi  masih  cukup  besar.  Hal  ini  menunjuka  adanya  indikasi  terjadinya kesenjangan  pemerimaan  daerah  yaitu  adanya  ketimpangan  fiskal  yang  masih tinggi.
Kemampuan  Keuangan  Daerah  Daerah  tertinggi  terjadi  Pajak  Daeraha tahun 2013 sebesar Rp.45.982.688.930,- sedangkan yang terendah terjadi Pajak Daeraha  tahun  2011  sebesar  Rp.  32.690.736.000,-.  Kemampuan  Keuangan Daerah  kabupaten  Gorontalo  dari  tahun  2010  sampai  2014  mengalami peningkatan  yag  fluktuatif.  Nilai  standar  deviasi  menunjukkan  adanya kesenjangan pengeluaran peningkatan Kemampuan Keuanga daerah.
4.1.2 Analisis Regresi Berganda
1. Koefisien Determinasi
Hasil  Nilai  R-Square  dari  regresi  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya struktur Keuangan yang dipengaruhi oleh variabel – variabel bebasnya. Output hasil pengolahan data tertera Pajak Daeraha tabel berikut:
Tabel 1 Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,291 a ,085 ,017 ,11759 ,479 a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Pajak  Daerah  pada  tabel  1    menunjukkan  bahwa  koefisien  determinasi yang ditunjukkan dari nilai R-Square sebesar 0,085 hal ini berarti 8,5% variasi Kemampuan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen  yaitu  Pajak  Daerah,  dan  Retribusi  Daerah,  sedangkan  sisanya sebesar 91,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini
2. Uji signifikansi (Uji Statistik F)
Pengujian  hipotesis  F  digunakan  untuk  melihat  apakah  secara keseluruhan  variabel  bebas  mempunyai  pengaruh  yang  bermakna  terhadap variabel terikat. Dari pengujian secara simultan diperoleh sebagai berikut:
Tabel 2 Uji Simultan ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regressi on ,035 2 ,017  1,252  ,302 b Residual ,373 27 ,014 Total ,408 29 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X2, X1
Berdasarkan tabel 2, hasil uji ANOVA (Analysis of Variance) diperoleh nilai F hitung sebesar  1,252  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,302  lebih  besar  dari 0,05,  maka  terbukti  semua  variabel  bebas  yang  diamati  secara  serempak (simultan)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  terikat.  Dengan demikian  model  regresi  ini  dapat  menjelaskan    Pajak  Daerah,  dan  Retribusi daerah  secara  bersama  –  sama  Tidak  berpengaruh  terhadap  Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo
3. Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji Statistik t)
Untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebast digunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana Pajak Daeraha lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut
Tabel 3 Uji Parsial Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constan t) 23,913 ,307 77,985 ,000 X1 ,015 ,010 ,271 1,465 ,154 X2 X3 ,006 ,006 ,013 ,013 ,084 ,084 ,453 ,453 ,654 ,654 a. Dependent Variable: Y
Hasil  perhitungan  statistik  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  Pajak daerah menunjukkan tingkat signifikan 0,154 yang lebih besar dari 0,05, berati tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap  Kemampuan Keuangan Daerah daerah. demikian pula Retribusi Daerah dengan tingkat signifikansi lebih besar dari  0,05  memberikan  bukti  bahwa  kedua  variabel  tersebut  (Pajak  daerah  dan Retribusi  daerah)  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Kemampauan keuangan daerah
4. Uji Persamaan Regresi
Sebagaimana  dalam  tabel  di  atas  di  peroleh  persamaan  regersi  sebagai berikut:
Y = 23,913 +0,271X 1 + 0,084X 2
Dari persamaan tersebut dapata dijelaskan sebagai berikut: a. Nilai  konstanta  (a)  =  23,913,  memberikan  makna  jika  Pajak  Daerah  (X 1 ), Retribusi  Daerah  (X 2 ),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (X3)  bernilai  0,  maka Kemampuan Keuangan Daerah  akan bernilai akan konstan Pajak Daeraha angka 23,913.
b. Nilai  koefisien  regresi  Pajak  Daerah  (b 1 )  bernilai  positif  yaitu    0,271, memberikan  arti  bahwa  setiap  peningkatan  Pajak  Daerah  sebesar  satu satuan akan meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah daerah  sebesar 0,271, dengan asumsi Retribusi Daerah (X2) dalam keadaan tetap.
c. Nilai  koefisien  regresi  Retribusi  Daerah  (X 2 )  bernilai  positif  yaitu    0,084, memberikan arti bahwa setiap peningkatan Retribusi sebesar satu satuan
akan meningkatkan  Kemampuan Keungan sebesar 0,084, dengan asumsi Pajak Daerah (X 1 ) dalam keadaan tetap.

## 4.2 Pembahasan
4.2.1  Pengaruh  Pajak  Daearah  terhadap  Kemampuan  Keuangan  Daerah Darah . Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  perhitungan  statistik, menunjukkan nilai koefisien regresi X 1 terhadap Y sebesar 0,271 dengan t hitung = 3.332  dan  nilai  signifikansi  0,154  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  alpa  = 0,05,  hal  ini  berarti  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  Pajak  Daerah terhadap  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Daerah.  Bahwa  adanya  pengaruh positif  tersebut  berarti  semakin  tinggi  Pajak  Daerah,  maka  Kemampuan Keuangan Daerah Daerah akan mengalami peningkatan.
Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pajak Daerah  berpengaruh positif terhadap  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Daerah  dapat  di  terima.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  di  kemukakan  Dedy    (2009) Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1987  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah.  Perubahan  berbagai  kebijakan  nasional  sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah,  khususnya  pendapatan  asli  daerah.  Harapan  dari  daerah  tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus  keuangannya  secara  otonom  dalam  membiayai  penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggung jawabannya.
Menurut  Undang-Undang  Perpajakan  Nasional,  pengertian  pajak merupakan  iuran  rakyat  kepada  negara  berdasarkan  undang-undang  dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Sedangkan pengertian pajak menurut  Soeparman  Soemahamidjaja  dalam  disertasinya  yang  berjudul  “Pajak Berdasarkan  Asas  Gotong  Royong”  Universitas  Padjadjaran  Bandung  1964 sebagai berikut:
“Pajak  adalah  iuran  wajib,  berupa  uang  atau  barang  yang  dipungut  oleh penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum,  guna  menutup  biaya produksi  barang-barang  dan  jasa-jasa  kolektif  dalam  dalam  mencapai kesejahteraan umum”.
Lebih  lanjut,  pengertian  pajak  menurut  (Mardiasmo,  2002)  menyatakan bahwa  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontra- prestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.
Dari  definisi-definisi  pajak  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak memiliki unsur-unsur antara lain:
1. Iuran  dari  rakyat  kepada  negara  Yang  berhak  memungut  pajak  hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan  undang-undang  Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara  langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
4. Untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas
4.2.2  Pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap  Kemampuan  Keuangan  Daerah Daerah .
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  perhitungan  statistik, menunjukkan nilai koefisien regresi X 2 terhadap Y sebesar 0,084 dengan t hitung = 3.360  dan  nilai  signifikansi  0,654  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  alpa  = 0,05, hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Retribusi Daerah terhadap  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Daerah.  Bahwa  adanya  pengaruh positif  tersebut  berarti  semakin  tinggi  Retribusi  Daerah,  maka  Kemampuan Keuangan Daerah Daerah akan mengalami peningkatan.
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa    Retribusi  Daerah    berpengaruh positif  terhadap  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Daerah  di  tolak.    Retribusi daerah  menurut  UU  No  34  tahun  2000  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  ijin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi atau  badan.  Sama  dengan  pajak  daerah,  retribusi  daerah  juga  berpengaruh positif terhadap Kemampuan Keuangan Daerah daerah.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1).  Hasil  pengujian  regresi  sederhana  menunjukkkan  nilai  R  square  sebesar 0,085  atau  8,5%  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hanya  dapat  menjelaskan  8,5%  perubahan  Kemampuan Keungan Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 91,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini. Nilai R Square yang  kecil,  menunjukkan  rendahnya  kemampuan  variabel  independen  dalam Mempengaruhi variasi varibel dependen.
(2).  Melalui  uji  t  dapat  diketahui  bahwa  dari  dua  variabel  (  pajak  daerah, retribusi daerah,) memiliki probabilitas signifikansi diatas 0,05 yaitu (0,271, dan 0,084).  dari  sini  dapat  disimpulkan  Kemampuan  Keungan  Daerah  tidak dipengaruhi oleh kedua variabel independen yang diteliti..
(3).  Melalui  uji  F  dapat  diketahui  bahwa  variabel  pajak  daerah,  retribusi daerahsecara  signifikan  tidak  berpengaruh  terhadap  Kemampuan  Keungan Daerah. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,302 (> 0,05).

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah,  2003.  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dalam  Kerangka Pelaksanaan Otda.
Afriani,  Ester,  2007.  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Penerimaan  Daerah,  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Medan.
Erlina, Sri Mulyani, 2007. Metedologi Penelitian Bisnis, USU press, Medan Ghozali,  Imam,  2005.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim,  Abdul.  2004.  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Jakarta, Salemba Empat.
Halim,  Abdul  dan  Jamal  A.  Nasir,  2006.  Kajian  tentang  keuangan  daerah pemerintah  kota  Malang.  Majalah  Manajemen  Usahawan  Indonesia.  No. 06/TH. XXXV.
Habirono, Haryo, 2002. Perda VS Aspirasi Masyarakat, Jakarta. Hoessein, Bhenyamin, 2002. Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otda. Honein, Asri, 2003. Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, Jakarta.
HR,  Syaukani,  Political  Will  Pusat  Masih  Sangat  Rendah  Untuk  Implementasi Otda, KPPOD News Edisi Oktober 2003.
Ismail, Munawar, 2002. Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah. Ismail, Tjip, 2002. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta. Jogiyanto,  2004.  Metode  Penelitian  Bisnis  Salah  Kaprah  dan  Penglaman- pengalaman, cetakan pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
Noor,  Slamet  B.,  1998.  Kamus  Akuntansi,  cetakan  kelima,  Grafika  Sejahtera Offset, Jakarta.
Nur  Indriantoro  dan  Bambang  Supomo.  2002.  Metode  Penelitian  Bisnis.Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
Republik  Indonesia,  UU  No  32  tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  UU  No  22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  UU  No  33  tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  UU  No  25 tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah.
Republik  Indonesia,  UU  No  34  tahun  2000  tentang  Perubahan  atas  UU  No  18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribuís Daerah.
Siahaan,  Marihot  P.,  2005.  Pajak  daerah  &  retribusi  daerah,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sidik, Machfud, 2002. Implementasi UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.
Sugiyono,  2006.  Statistika  untuk  Penelitian,  cetakan  kesembilan,  Alfa  Beta, Bandung.
Umar,  Husein,  2001.  Riset  Akuntansi:  Metode  Riset  Sebagai  Cara  Penelitian Ilmiah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Umar, Husein, 2003. Metode Riset Akuntansi Terapan, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Yaya  Jakaria,  dan  Parwanto,  2005.  Komputansi  Analisis  Jalur  dengan  SPSS,
Jakarta.
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Jurusan Akuntansi, 2004. Buku Petunjuk  Teknis  Penulisan  Proposal  Penelitian  dan  Penulisan  Skripsi, Medan.
DJPKPD,  2004.  Tinjauan  Pelaksanaan  Hubungan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah 2001 – 2003.
DJPKPD, Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal, tahun 2004. www.djpkpd.go.id www.sumut.bps.go.id www.djpk.depkeu.go.id