## IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

## (STUDI PADA WEBSITE PPID DESA SIDODADI KABUPATEN MUKOMUKO)
THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (STUDY ON PPID WEBSITE, SIDODADI VILLAGE, MUKOMUKO REGENCY)
Nesthy Kheren Nadia 1* , Sazili 2 , Sarmiati 3 , Ernita Arif 4 . 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko 2 Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3 Universitas Andalas
4 Universitas Andalas *Korespondensi: Ernita Arif, Email:ernitaarif@soc.unand.ac.id
(Diterima oleh Dewan Redaksi: 09-03-2022) (Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 28-04-2022)

## ABSTRACT
The born of Public Information Disclosure Laws of Indonesia as written on Act Number 14 Year 2008 causes all  public  body  must  actively  provide  transparent,  complete,  and  clear  information  to  the  public.  As  an implementation of public information disclosure, Sidodadi Village  is one of public body located in Mukomuko District must have an Information and Documentation Management Officer (shortened as PPID in Bahasa) website  to  disseminate  information  in  accordance  with  the  table  of  public  information  data  availability  of Mukomuko  District.  The  objects  the  present  study  were  contents  contained  in  PPID  website  of  Sidodadi Village. This study used qualitative content analysis model approach. The analysis performed toward text and picture on the website. With the presence of the website, the public information of Sidodadi Village can be accessed  well  by  everyone,  as  long  as  they  are  connected  with  internet.  We  conclude  that  the  website  of Sidodadi  Village  has  fulfilled  the  function  as  promotion,  marketing,  information,  education  and communication media.
Keywords : Village;  Public  information  disclosure  implementation;  Public  information;  PPID  website; Village website.

## ABSTRAK
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukan  Informasi  di  Indonesia menyebabkan seluruh badan publik harus secara aktif memberikan informasi yang transparan, lengkap, dan  jelas  kepada  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  implementasi  keterbukaan  informasi  tersebut,  Desa Sidodadi  yang  merupakan  badan  publik  yang  berada  didalam  wilayah  Kabupaten  Mukomuko  harus memiliki website PPID untuk menyebarluaskan informasi sesuai dengan tabel ketersediaan data informasi publik  Kabupaten  Mukomuko.  Penelitian  mengkaji  konten  yang  terdapat  di  dalam website PPID  Desa Sidodadi. Model pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif content analysis . Analisis dilakukan terhadap  teks  dan  gambar  yang  terdapat  dalam  konten website PPID  Desa  Sidodadi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  aparatur  Desa  Sidodadi  sangat  berkomitmen  untuk  memberikan  informasi  publik kepada masyarakat. Transparansi, efisiensi, dan efektivitas  sangat terlihat dari konten yang ditampilkan dalam website tersebut.  Dengan  adanya website PPID  Desa  Sidodadi,  informasi  publik  tersebut  dapat diakses  oleh  semua  orang,  selama  orang  tersebut  terhubung  dengan  jaringan  internet. Website Desa Sidodadi juga telah memenuhi fungsi website sebagai media promosi, pemasaran, informasi, pendidikan dan komunikasi.
Keywords : Desa; Implementasi keterbukaan informasi publik; Informasi publik; Website PPID; Website desa.
Nesthy  Kheren  Nadia,  2022.  Implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  (Studi  Pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko).

## PENDAHULUAN
S esuai  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia
Nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka seluruh badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi  dengan  transparan,  lengkap,  dan jelas  kepada  masyarakat  umum.  Kebutuhan mengenai  informasi  yang  ada  merupakan kebutuhan  pokok  bagi  setiap  orang  untuk mengembangkan pengetahuan pribadi, lingkungan sosial, dan membantu mengembangkan  masyarakat  yang  berbasis informasi.
UU  No.  14/2008  berkaitan  dengan terwujudnya  transparansi  tata  kelola keterbukaan  informasi  publik.  Dengan adanya  payung  regulasi  Keterbukaan Informasi  Publik  (KIP)  dapat  memberikan jaminan  konstitusional    agar  praktik demokratisasi ada dalam proses pengambilan  kebijakan  yang  berkaitan dengan kepentingan publik. Proses pengambilan kebijakan mengandalkan partisipasi  masyarakat  dan  akuntabilitas lembaga  penyelenggara  kebutuhan  dan informasi publik.
Hal utama untuk membentuk negara yang terbuka adalah  dengan memudahkan publik untuk  mengakses  informasi.  Semakin terbuka  sebuah  badan  publik,  maka  badan publik  tersebut  akan  dinilai  semakin  baik pertanggungjawabannya  (Febriananingsih, 2012).
Perkembangan  implentasi  keterbukaan informasi di masing–masing daerah memerlukan  pelembagaan  unit  pelaksana keterbukaan  informasi  di  daerah,  misal dengan  Komisi  Informasi  Publik  Daerah (KPID),  Pejabat  PPID  dan  berbagai  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  serta dengan  pejabat  diatasnya  (Gubernur, Walikota/Bupati).  Melalui  interaksi  internal yang teratur maka pengguna informasi atau publik mendapatkan informasi yang diinginkan  sehingga  PPID  dan  unit–unit
SKPD memberikan pelayanan yang diharapkan dan mampu membuat keputusan dalam  rilis  informasi  yang  ditujukan  untuk masyarakat.  Informasi  yang  jelas,  lengkap, dan transparan merupakan salah satu bagian penting  dalam  ketahanan  nasional  dan merupakan  salah  satu  sarana  dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap  penyelenggaraan  negara.  Sesuai dengan  Pasal  28  F  Undang-Undang  Dasar 1945,  informasi  merupakan  hak  dasar manusia. Informasi yang terbuka merupakan syarat  sebuah  negara  demokratis  untuk untuk  mewujudkan good  governance (Indah & Hariyanti, 2018)
Prinsip-prinsip good  governance tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah  untuk  menyadari  bahwa  selama  ini pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk menyampaikan  informasi  penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakat.  Pemerintah  menyusun  UU Keterbukaan Informasi Publik dan pemerintah daerah telah membuat perangkat  peraturan  pemerintah  daerah tentang  keterbukaan  informasi  publik (Setiaman,  Sugiana,  &  Mahameruaji,  2013). Pada dasarnya dengan tersedianya informasi publik, maka salah tujuan utama dari sebuah lembaga  publik  negara  akan  terwujud. (Retnowati, 2012).
Kabupaten Mukomuko merupakan contoh pemerintah  daerah  yang  menerapkan implementasi  UU  No.14/2008.  Pemerintah Kabupaten  Mukomuko  telah  membentuk PPID  Kabupaten  Mukomuko.  Pembentukan PPID Mukomuko pada  dasarnya  telah  mulai dilaksanakan  pada  tahun  2014,  tetapi regulasi  hukumnya  baru  dibentuk  setelah Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  berdiri tahun  2017  setelah  sebelumnya  bergabung dengan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Mukomuko.
Sebagai  bentuk  pelaksanaan  keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengeluarkan
Peraturan  Bupati  yang  berkaitan  dengan PPID/PLID Pemerintah Kabupaten Mukomuko  yang  berisi  tentang  tim pembentukan PPID/PLID,
standar operasional  prosedur  permintaan  informasi publik, tim PPID/PLID Pemerintah Kabupaten  Mukomuko,  PPID/PLID  tingkat kecamatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Struktur kepengurusan PPID/PLID Kecamatan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko  melibatkan  langsung  Kepala Desa sebagai PPID  pembantu yang bertugas sebagai  penanggung  jawab  informasi  publik pada  desanya  masing-masing.  Menurut  UU- RI  Nomor  6  (2014)  Desa  merupakan kesatuan  masyarakat  hukum  degan  batas wilayah  tertentu  dan  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat,  mempertimbangkan  hak  atas sumber  daya,  dan/atau  memperhatikan  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemerintahan  desa  bersentuhan  langsung pada  masyarakat,  maka  informasi  yang dikeluarkan seharusnya merupakan informasi  yang  benar-benar  dibutuhkan masyarakat yang bermukim di wilayah desa tersebut.
Melihat  pentingnya  kedudukan  desa  di masyarakat,  maka  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  di  Kabupaten  Mukomuko memfasilitasi  setiap  desa  yang  memiliki keinginan  yang  tinggi  untuk  memberikan informasi  publik  yang  jelas,  lengkap,  dan transparan  kepada  masyarakat  desanya. Konten  pada website PPID desa yang dibuat harus  melihat  pedoman  tabel  ketersediaan Data  Informasi  Publik  yang  terdapat  dalam SOP PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten  Mukomuko.  Keinginan  yang besar  untuk  memberikan  informasi  publik yang jelas dan berkualitas kepada masyarakat  desa,  maka  aparatur  desa membentuk website PPID  Desa  Sidodadi. Website PPID desa tersebut saat ini dikelola
oleh pemuda masyarakat Desa Sidodadi dan memuat  berbagai  macam  informasi  publik yang berguna bagi masyarakat.
Website (halaman web) merupakan suatu sistem  dengan  informasi  dalam  bentuk tulisan,  gambar,  suara  dan  hal  sejenisnya yang disimpan ke dalam server Web Internet yang  ditayangkan  dalam  bentuk  hypertext. Informasi website dalam  bentuk  tulisan biasanya  ditulis  dalam  format  HTML ( Hypertext Markup Language ). Informasi lain ditampilkan    dalam  bentuk  grafik  (GIF,  JPG, PNG),  suara  (AU,  WAV),  objek  multimedia lainnya  (MIDI, Quicktime  Movie,  3D  World, Shockwave ) ( Simarmata, 2011).
Sedangkan  menurut  Susilo  (2018)  dalam jurnalnya mengatakan bahwa website adalah sebuah layanan yang menampilkan informasimenggunakan  konsep hyperlink (tautan),  yang  memudahakan  pengguna internet  untuk  mencari  informasi  yang diinginkan. Keistimewaan tersebut membuat website sebagai layanan yang perkembangannya paling cepat.
Website merupakan salah satu  alat untuk mewujudkan  keterbukaan  informasi  publik menuju  kearah  pemerintahan  berbasis e- goverment yang  dapat  meningkatkan kualitas layanan publik dengan lebih efektif, interaktif,  dan  efisien.  Berdasarkan  definisi tersebut e-government merupakan penggunaan  layanan  teknologi  informasi dalam  pemerintahan  bertujuan  untuk memperbaiki atau mempermudah hubungan antara lembaga dan pihak-pihak lain dengan cara berorientasi pada pelayanan masyarakat.  Saat  ini  badan  publik  sangat dituntut untuk semakin memiliki kemampuan  teknis  dalam  pengelolaan informasi  publik.  Badan  publik  dituntut untuk  menguasai  teknologi  informasi  dan kemampuan  teknis  yang  terdiri  dari kemampuan menyajikan data secara tertulis, melakukan uji konsekuensi, dan pengamanan dokumen (Zulaikha & Paribrata, 2017).
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)
Kajian  terdahulu  mengenai website pernah  dilakukan  sebelumnya  dilakukan oleh  Usmanto,  Immawan,  Fauzi,  Sari,  & Mahdi (2018).
Penelitian tersebut menyatakan
bahwa berdasarkan perkembangan  teknologi  informasi  yang begitu  cepat,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan,  yakni  instruksi  presiden  No.3 Tahun  2003  atas  kebijakan  serta  strategi nasional terhadap perkembangan e- government .  Saat  ini  Desa  Pirngadi  tetap memakai  proses  manual  pada  saat memberikan  pelayanan  di  pemerintah  desa, hal tersebut membuat data yang ditampilkan menjadi  kurang  akurat  dan  lambat.  Salah satu  cara  untuk  memfasilitasi  pemerintah desa  dan  penduduk  Desa  Pirngadi  dalam mengakses  informasi  sehingga  kualitas pelayanan  umum  menjadi  lebih  responsif, efektif,  efisien  dan  akuntabel,  untuk  itu dibentuklah e-government yang  berbasis web  mobile meliputi  perencanaan,  analisis, perancangan dan implementasi berdasarkan sistem.  Penelitian  ini  menganalisa  hasil website yang telah dibuat dengan mengajukan  kuisioner  terhadap  pengguna, yang  memiliki  hasil  berdasarkan  analisa yang  dilakukan  bahwa  dari  10  responden 80% menilai bahwa website bermanfaat dan berguna  untuk  masyarakat  Desa  Pirngadi sedangkan  sisanya  20%  masih  belum  bisa menggunakan website ini  dan  menilai  ada yang kurang dan perlu di tingkatkan.
Penelitian  Hasugian  (2018)  menemukan teknologi  banyak  digunakan  sebagai  sarana promosi dan penyediaan informasi terutama di website .  Nilai  positif  internet  adalah kecepatan  dan  kenyamanan  penggunaan internet.  Internetmembuat  masyarakat  dari berbagai  daerah  dapat  mengakses website dengan mudah. Manfaat internet juga  untuk memasarkan  produk  suatu  usaha.  Ini menunjukkan website dapat  menjadi  sarana mempromosikan, memasarkan dan menyampaikan  informasi  yang  efektif  dan efisien kepada masyarakat. Dalam merancang website sebagai  media  promosi dan  informasi  terdiri  dari  dua  halaman diantaranya,  halaman  admin  dan  halaman
utama.  Konsumen  dapat  mengakses  tanpa harus  melakukan  login  terlebih  dahulu.  Ini dilakukan  untuk  memudahkan  konsumen. Konsumen  dapat  melakukan  pemesanan produk  langsung  tanpa  harus  mengunjungi butik  tersebut  melalui website yang  ada. Website ini  dirancang  menggunakan  bahasa pemograman  php  dan mysql sebagai database.
Penelitian  yang  dilakukan  mengenai website desa merupakan hal baru. Penelitian sebelumnya  berfokus  kepada  fungsi website dalam  kegiatan  kemudahan  informasi  dan ekonomi,  sedangkan  penelitian  ini  berfokus kepada  menganalisis website desa  mengacu pada  ketentuan  undang-undang  mengenai keterbukaan  informasi  publik.  Sehingga fokus  tidak  hanya  kepada  informasi  dan ekonomi  saja,  tetapi  juga  hal-hal  lainnya. Peneliti bertujuan untuk mengkaji bagaimana  kelengkapan  data  informasi publik  pada  konten  di website PPID  Desa Sidodadi  sesuai  dengan  aturan    pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada badan publik. Penelitian  akan  dikaji  kesesuaian  antara website PPID  Desa  Sidodadi  dengan  UU  No. 14  Tahun  2008  Mengenai  Keterbukaan Informasi Publik.

## MATERI DAN METODE
Model pendekatan  penelitian  yang  dipakai adalah kualitatif content  analysis. Menurut Sugiyono dalam Ratnasari (2021) penelitian kualitatif  instrumennya  merupakan  peneliti itu  sendiri.  Seorang  peneliti  harusnya memiliki    teori  dan  wawasan  yang  luas untuk  dapat  menjadi  instrumen  penelitian yang baik. Sedangkan Afiyanti menyebutkan bahwa  peneltian  kulitatif  merupakan pendekatan yang menggambarkan, menerangkan  dan  juga  mengeksplorasi peristiwa  atau  objek  sosial  yang  tidak  bisa dijelaskan,  dan  tidak  dapat  di  jumlahkan secara  numberik  atau  hitungan  (Aprilianti, Utamidewi, & Kusumaningrum, 2021)
Analisis  isi  merupakan  alat  untuk memperoleh  penjelasan  isi  komunikasi dalam  bentuk  lambang.  Analisis  ini  bisa digunakan  untuk  menganalisis  semua bentuk  komunikasi,  seperti  laman website , surat  kabar,  buku,  puisi,  cerita,  lukisan, pidato, surat, peraturan perundang- undangan,  musik,  teater,  dan  sebagainya (Rakhmat dan Ibrahim, 2017).
Analisis  dilakukan  terhadap teks  dan gambar  yang  terdapat  dalam  website tersebut. Konten website merupakan sebagai sumber  data  utama  dalam  penelitian  ini. Sebelum  mulai  menganalisis,  peneliti terlebih dahulu melihat konten website PPID Desa Sidodadi lalu mengidentifikasi kontennya sesuai dengan tabel ketersediaan data informasi publik yang ditetapkan dalam pedoman  tabel  ketersediaan  Data  Informasi Publik  mengacu  pada  SOP  PPID  di Lingkungan  Pemda  Kabupaten  Mukomuko. Informasi  publik  yang  harus  dimuat  di website  sesuai  dengan  UU  No.  14  Tahun 2008  Mengenai  Keterbukaan  Informasi Publik yaitu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi  yang  Wajib  Diumumkan  secara Serta-merta,  Informasi  yang  Wajib  Tersedia Setiap  Saat,  dan  tidak  boleh  memasukkan informasi uyang dikecualikan dalam undang- undang.
Desa  Sidodadi  berada  didalam  wilayah Kabupaten  Mukomuko,  pengelolaan website informasi  publiknya  diharapkan  sesuai dengan  pedoman  yang  telah  dikeluarkan oleh  Kabupaten  Mukomuko.  Pemerintah Kabupaten  Mukomuko  memiliki  format tersendiri  dalam  menetapkan  ketentuan ketersediaan  data  Informasi  Publik  yang harus  dilengkapi  badan  publik  yang  berada di  dalam  daerah.  Karena  itu,  semua website PPID  yang  berada  dibawah  Pemerintah Kabupaten  Mukomuko  diwajibkan  untuk mengupload  data  informasi  publik  sesuai format  DIP  (Daftar  Informasi  Publik)  yang tertera  dalam  Keputusan  Bupati  Mukomuko Nomor  100-467  Tahun  2017  Tentang Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan Informasi  Publik  Pejabat  yang  berwenang sebagai
Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi  di  Pemerintah  Kabupaten Mukomuko,  termaksud website PPID  Desa Sidodadi  Kecamatan  Penatik  Kabupaten Mukomuko  pun  harus  memenuhi  kriteria data  yang  harus  ditampilkan  dalam  konten di website -nya.  Oleh  karena  itu  peneliti mengobservasi  website  PPID  Desa  Sidodadi Kecamatan  Penatik  Kabupaten  Mukomuko menggunakan  kriteria  tersebut  untuk menilai  isi  informasi  dan  konten  apa  saja yang terdapat dalam website tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Desa  Sidodadi  membuat program  khusus  yang  disebut  SISAIN  yaitu Sidodadi  Sadar  Informasi  sebagai  bentuk dari  komitmen  akan  keterbukaan  informasi publik.  Salah  satu  bentuknya  adalah pengembangan website desa.  Alamatnya adalah https://sidodadi-penarik.desa.id/. Dengan  adanya website e  desa  diharapkan agar  masyarakat  dapat  bersama-sama mengawasi  pengelolaan  dana  yang  ada didesa dan membangun desa.
Website PPID Desa Sidodadi menggunakan OpenSID yaitu sistem informasi yang terdapat didesa  yang dibuat secara terbuka dan bisa dikembangkan oleh orang-orang yang tergabung dalam komunitas  peduli  SID.  Dengan  adanya OpenSID suatu desa  dapat terkoordinir baik kinerja  instansi  pemerintah  desa  maupun produktifitas  dan  komoditas  penduduk. OpenSID dapat membantu masyarakat untuk menjadi masyarakat yang “melek tekhnologi”  dan  informasi  publik.  Dengan SID,  pemerintahan  desa  yang  efisien  dan efektif,  pemerintah  desapun  akan  menjadi transparan  dan  akuntabel,  layanan  publik lebih  baik,  dan  masyarakatpun  akan memiliki akses informasi yang baik..
Undang-Undang Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan  ada  empat  jenis  informasi, yaitu  informasi  yang  wajib  disediakan  dan diumumkan  secara  berkala,  informasi  yang wajib  disediakan  secara  serta  merta, informasi  yang  wajib  tersedia  setiap  saat, dan informasi yang dikecualikan.

## Informasi  yang  Wajib  Disediakan  dan Diumumkan Secara Berkala
Berikut  ini  adalah  hasil  observasi  dan pembahasan  pada  konten  dalam website
PPID  Desa  Sidodadi  mengenai  informasi yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan secara berkala.
Tabel  1.  Hasil  observasi  ketersediaan  konten  informasi  yang  wajib  disediakan  dan diumumkan secara berkala pada website Desa Sidodadi
NO JENIS INFORMASI KETERSEDIAAN KET. YA TIDAK 1 2 3 4 5 I INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA Informasi tentang Profil Badan Publik 1 Kedudukan domisili beserta alamat lengkap √ 2 Ruang lingkup kegiatan √ 3 Visi dan misi √ 4 Maksud dan tujuan √ 5 Fungsi dan tugas √ 6 Struktur organisasi √ 7 Gambaran umum √ 8 Profil singkat pejabat √ 9 Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik √ 10 Nama program dan kegiatan √ 11 Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat √ 12 Target dan/atau capaian program dan kegiatan √ 13 Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan √ 14 Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah √ 15 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik. √ 16 Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak- hak masyarakat. √ 17 Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik √ 18 Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum, Informasi tentang penerimaan peserta. √
19 Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi :
a. Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut; √ b.  Efisiensi dana yang dicapai; √ c. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; √ d.  Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan; √ e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik √
terkait;
f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan; √ g. Data statitik tentang kegiatan bila ada √ 20 Ringkasan laporan keuangan √ 21 Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a Jumlah permintaan informasi yang diterima; √ b Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi; √ c Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan  permintaan informasi yang ditolak; √ d Alasan penolakan informasi. √ 22 Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
a. Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan,
keputusan, dan/atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan; √ b.  Daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan; √ c. Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. √ 23 Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi; √ 24 Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan; √ 25 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangan terkait; √ http://lpse .mukomuko kab.go.id/ 26 Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. √ http://bpb d.mukomuk okab.go.id/
Sumber: https://sidodadi-penarik.desa.id/
Tabel  1  menunjukkan  ketersediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan  secara  berkala.  Pada  tabel tersebut  terdapat  informasi  mengenai profil  badan  publik.  Hasil  observasi pengamatan  konten  menggunakan  tabel ketersediaan  data,  maka  diperoleh  hasil bahwa website PPID  Desa  Sidodadi  dari segi  isi  konten  informasi  publik  telah melengkapi  sebagian  dari  ketentuan  dan sebagiannya  lagi  belum  dilengkapi  sesuai dengan ketentuan dalam standar operasional prosedur PPID yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Informasi  dasar  seperti  alamat,  email, dan  nomor  telpon  merupakan  informasi dasar  yang  merupakan  awal  dari  sebuah perkenalan. Desa Sidodadi terletak di jalan lintas  Bengkulu  Padang,  Kecamatan Penarik  Kabupaten  Mukomuko  Provinsi Bengkulu.  Memasukkan  alamat  kedalam website PPID merupakan langkah awal bagi warga
Desa
Sidodadi
untuk memperkenalkan  desanya  dan  masyarakat luar  dapat  mengetahui  dimana  lokasi  dari Desa  Sidodadi.  Konten  mengenai  ruang lingkup kegiatan, visi dan misi, maksud dan tujuan  merupakan  konten  dasar  yang  bisa digunakan  masyarakat  untuk  mengontrol
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)
tujuan awal dari aparatur desa yang sedang menjabat.  Apakah  kinerja  aparatur  desa sesuai  dengan  visi  dan  misi  awal  yang ditawarkan aparatur desa tersebut.
Informasi yang memuat mengenai fungsi dan  tugas  tidak  terdapat  dalam  konten  di website PPID  tersebut.  Informasi  tersebut penting  untuk  dimuat  dalam website agar masyarakat  bisa  tau  harus  menemui  siapa ketika  memiliki  urusan  di  desa  sesuai dengan  tupoksi  dari  masing-masing aparatur  desa.  Sedangkan  informasi mengenai  struktur  organisasi,  gambaran umum,  dan  profil  singkat  aparatur  desa dapat  diakses  melalui website PPID  desa tersebut.  Informasi  mengenai  struktur organisasi,  gambaran  umum  dan  profil singkat  aparatur  desa  merupakan  konten yang  berguna  bagi  masyarakat  untuk mengenal  sosok  aparatur  desa  agar terciptanya  suasana  keakraban  bagi masyarakat  dan  aparatur  desa. Website PPID  Desa  Sidodadi  menampilkan  konten mengenai  aparatur  desa  mulai  dari  kepala desa,  sekretaris  desa,  kasi-kasi  dan  kaur nya,  kepala  dusunnya  dan  ketua  RT  nya yang secara keseluruhannya terdiri dari 14 (empat belas) orang aparatur.
Ringkasan  informasi  tentang  program kegiatan  yang  sedang  dijalankan,  nama program  kegiatan,  Penanggung  jawab  dan pelaksana program kegiatan telah ditampilkan di konten. Hal tersebut sangat penting untuk ditampilkan agar masyarakat  tau  apa  saja  yang  sedang dilaksanakan oleh aparatur desa. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan diberitahu  didalam website PPID  agar masyarakat  bisa  mengetahui  dan  dapat bertanya  langsung  kepada  aparat  yang menjalankan kegiatan  jika  memiliki pertanyaan  ataupun  masalah  dalam kegiatan tersebut.
Target capaian program kegiatan, jadwal pelaksanaan  program  dan  kegiatan,  serta sumber  dan  jumlah  anggaran  kegiatan merupakan  hal  sensitif  yang  wajib  di posting dalam website PPID.  Saat  ini anggaran  bukan  lagi  menjadi  hal  rahasia.
Keterbukaan  informasi  merupakan  salah satu cara bagi masyarakat untuk mengawasi  perkembangan  dari  kegiatan yang dilaksanakan.
Agenda kegiatan dan informasi mengenai  hak  masyarakat  terdapat  dalam konten  yang  disampaikan  dalam website PPID.  Pengumuman  mengenai  posyandu dan  pengambilan  bantuan  langsung  tunai disampaikan  agar  masyarakat  dapat mengetaui  secara  langsung  bagaimana prosesnya,  tanggal,  dan  tempat  kegiatan tersebut berlangsung. Koordinatorpun juga disampaiakan  dalam  pengumuman  agenda kegiatan.
Informasi  tentang  penerimaan  calon pegawai  Badan  Publik  diletakkan  dalam konten  agenda  dan  berita  desa  yang terdapat  dalam website .  Cohtohnya  adalah mengenai  penjaringan  kepala  dusun  dan seleksi  anggota  KPPS.  Dalam  konten tersebut sangat jelas diberitakan mengenai syarat-syarat
yang
dibutuhkan, pengumuman
hasil pemberkasan, pengumuman  hasil  tes  penjaringan  kepala dusun,  pengumuman  hasil  tes  anggota KPPS, dan pengumuman mengenai pelantikan  kepala  dusun  definitif.  Dalam konten  tersebut  juga  diberitahu  informasi mengenai  penguji  terhadap  tes-tes  yang telah dilakukan. Lengkapnya berita mengenai  penerimaan  pegawai  badan publik  tersebut  membuat  masyarakat menjadi jelas dan percaya terhadap proses prekrutan  yang  dilakukan.  Sedangakan nformasi tentang penerimaan calon peserta didik dan informasi mengenai peserta didik pada  Badan  Publik  tidak  terdapat  dalam konten website PPID desa.
Konten  mengenai  informasi  tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa realisasi  kegiatan,  capaian,  dan  ringkasan laporan  keuangan  yang  telah  maupun sedang dijalankan  telah terdapat     dalam website  desa  sidodadi.  Pada  setiap  akhir masa  anggaran,  realisasi  dana  desa  selalu ditampilkan pada website PPID. Masyarakat bisa  langsung  mengunduhnya  jika  ingin melihat  bagaimana  alur  kas yang
dipergunakan  oleh  aparatur  desa  untuk kemajuan  desanya.  Statistik  perkegiatan juga  terdapat  dalam website PPID  Desa Sidodadi.    Statistik  berupa  total  dana  desa yang  terdapat  di  Desa  Sidodadi  dan realisasi  anggarannya  berupa  statistik pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan. Masalah  keuangan  merupakan  hal  yang paling  sensitif.  Agar  tidak  terjadi  kesalah pahaman,  maka  transparansi  merupakah hal yang sangat diperlukan. Oleh karena itu Desa  Sidodadi  memaparkan  alokasi  dana masuk dan dana yang keluar dari kas Desa Sidodadi.
Akan  tetapi  penilaian  kinerja  badan publik yang terlihat dari tercapainya target kegiatan  juga  tidak  terdapat  di website PPID  Desa  Sidodadi.  Pada website PPID Desa Sidodadi, juga tidak terdapat  laporan mengenai  jumlah  permintaan  data  yang diminta  pemohon.  Pada website tersebut terdapat formulir untuk melalukan permintaan informasi publik yang bisa diisi oleh  pemohon.  Hal  yang  menarik  adalah website PPID  Desa  Sidodadi  terdapat sebuah    link  untuk  menggunakan  layanan mandiri  secara  online  untuk  memperoleh informasi publik yang dibutuhkan masyarakat. Adanya layanan mandiri tersebut sangat membantu
masyarakat sehingga masyarakat  tidak  harus  datang  ke  kantor desa  jika  ingin  meminta  informasi  publik. Masyarakatpun bisa menghemat waktu dan biaya  transportasinya  dengan  kemudahan yang  diberikan  berupa  layanan  mandiri pada website PPID Desa Sidodadi. Layanan mandiri  juga  berfungsi  sebagai  pelayanan surat  menyurat  seperti  surat  pengantar
dan surat keterangan. Selain itu masyarakat  juga  dapat  mengecek    data dalam  kartu  keluarga  dan  kartu  tanda penduduk  elektroniknya.  Data  tersebut dapat  dicetak  dirumahnya  masing-masing sesuai dengan data yang dimiliki. Tata cara untuk  memperoleh  informasi  publik, penyelesaian  sengketa,  hingga  pengaduan juga  terdapat  dalam    konten website PPID Desa Sidodadi.
Informasi  mengenai  pengadaan  barang dan jasa tidak terdapat dalam website PPID Desa  Sidodadi.  Kabupaten  Mukomuko menetapkan untuk informasi dan pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  satu pintu.  Kegiatan,  dana,  dan  persyaratan pengadaannya  terdapat  dalam website Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik  Kabupaten  Mukomuko  yaitu http://lpse.mukomukokab.go.id/. Informasi mengenai prosedur peringatan  dini  dan  prosedur  evakuasi keadaan darurat  juga tidak terdapat dalam website PPID  Desa  Sidodadi  dikarenakan semua mengenai kebencanaan diinformasikan  dalam website PPID  Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko http://bpbd.mukomukokab.go.id/ .

## Informasi yang Wajib Disediakan Secara Serta Merta
Berikut  ini  adalah  hasil  observasi  dan pembahasan  pada  konten  dalam website PPID  Desa  Sidodadi  mengenai  Informasi yang  Wajib  Disediakan  Secara  Serta  Merta pada  konten  dalam website PPID  Desa Sidodadi.
Tabel 2. Hasil observasi ketersediaan konten informasi yang wajib disediakan secara serta merta pada website Desa Sidodadi
NO JENIS INFORMASI KETERSEDIAAN KET. YA TIDAK 1 2 3 4 5 II INFORMASI YANG WAJIB DI SEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA 1 Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda- benda angkasa; √ Informasi covid-19
Kabupaten Mukomuko) 2 Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; √ 3 Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konfl ik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; √ 4 Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; √ Informasi covid-19 5 Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; √ 6 Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. √
Sumber: https://sidodadi-penarik.desa.id/
Tabel  2  merupakan  bagian  Informasi yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan secara  serta  merta.  Informasi  yang disediakan  biasanya  berbentuk  Informasi tentang  bencana  alam,  bencana  non-alam, bencana  sosial,  persebaran  penyakit, keracunan,  dan gangguan terhadap utilitas publik.  Website  PPID  Desa  Sidodadi menampilkan  konten  mengenai  informasi wabah Covid-19. Selain informasi mengenai  pencegahan  dan  gejala  klinis, website PPID Desa Sidodadi juga menampilkan konten live data status covid- 19 dilaman awal website -nya.
Informasi  mengenai  bencana  non–alam, bencana  sosial,  bencana  keracunan,  dan gangguan  utilitas  publik  tidak  terdapat didalam website PPID  Desa  Sidodadi.  Hal tersebut  dikarenakan  Desa  Sidodadi  pada dasarnya tidak pernah mengalami  bencana dan gangguan tersebut.
Informasi  Yang  Wajib  Tersedia  Setiap Saat.
Berikut  ini  adalah  hasil  observasi  dan pembahasan  pada  konten  dalam website PPID  Desa  Sidodadi  mengenai  Informasi yang  Wajib  Tersedia  Setiap  Saat  pada konten  dalam website PPID  Desa  Sidodadi.
Tabel  3. Hasil  observasi  ketersediaan  konten  informasi  yang  wajib  tersedia  setiap  saat pada website Desa Sidodadi
NO JENIS INFORMASI KETERSEDIAAN KET. YA TIDAK 1 2 3 4 5 III INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT 1 Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik √
2 Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain : a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; √ b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima; √ c. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; √ d. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik; √ e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; √
f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; √ g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; √ h. Data perbendaharaan atau inventaris; √
i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; √ j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja; √ k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifi kasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya; √ l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; √ m.  Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; √ n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; √ o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Publik; √ p. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau perjanjan kerja; √ q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. √
Sumber: https://sidodadi-penarik.desa.id/
Tabel  3  memuat  informasi  yang  setiap  saat wajib tersedia. Informasinya berupa peraturan,  keputusan  atau  atau  kebijakan dan Informasi tentang, kepegawaian, administrasi, organisasi, dan keuangan. Desa Sidodadi  mempublikasi  aturan-aturan  yang dibuat  oleh  Pemerintah  di  Kabupaten Mukomuko  dan  badan  publik  lainnya.  Salah satu  contohnya  adalah  kebijakan  mengenai bantuan  langsung  tunai,  penetapan  anggota PPS,  penetapan  pemilihan  kepala  desa, peraturan Menteri Keuangan mengenai dana desa,  dan  masih  banyak  aturan  dan kebijakan lainnya yang dipublikasikan dalam konten di website PPID Desa Sidodadi.
Pedoman mengenai pengelolaan organisasi,  personil,  administrasi,  keuangan dan  profil  aparatur  desa  terdapat  dalam
website PPID  Desa  Sidodadi.  Laporan keuangan  setiap  periode  anggaran  dan statistik  keuangan terdapat didalam website PPID  desa  dan  dapat  diunduh  secara langsung.  Sedangkan  mengenai surat menyurat  seperti  MoU,  surat  keluar  dan surat  masuk  tidak  ditampilkan  dalam website PPID. Tetapi data tersebut tersimpan dalam  arsip  di  kantor  Desa  Sidodadi. Kabupaten  Mukomuko  saat  ini  sedang menerapkan aplikasi siMAYA dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di lingkungan  kerjanya.  Diharapkan  agar  Desa Sidodadi  dapat  dengan  segera  dapat  dilatih dari  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Mukomuko sebagai penyelenggara  kegiatan  pelatihannya  dan dapat  dengan  segera  menerapkan  aplikasi
tersebut  agar  mempersingkat  waktu  dan penggunaan  alat  tulis  kerja  bisa  ditekan penggunaannya.
Data  perbendaharaan  dan  agenda  kerja, dan  kegiatan  informasi  publik  ditampilkan dalam  konten website PPID  Desa  Sidodadi berupa  agenda  mendatang  dan  agenda terdahulu. Pada agenda tersebut ditampilkan tanggal,  waktu,  tempat,dan  koordinator pelaksana  kegiatannya.  Selain  itu  informasi dan  kebijakan  menganai  yang  terbuka untukumum  juga  disampaikan.  Contohnya adalah  keputusan  mengenai  penjaringan Kepala  Dusun.  Berita  acaranya  juga ditampilkan secara rinci dan jelas. Ditampilkannya  data  tersebut  membuat praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)  dalam  pemilihan  kepala  dusun dapat  dihindari  sehingga  pemilihanpun menjadi bersih.
Sedangkan  informasi  mengenai  rencana strategis,  rencana  kerja,  pelanggaran,  hasil penelitian,  informasi  mengenai  penerima izin  atau  perjanjan  kerja  tidak  terdapat dalam konten di website PPID Desa Sidodadi. Hal  tersebut  dikarenakan  desa  tidak mempunyai  renstra  dan  renja.  Pelanggaran tidak  pernah  terjadi  di  Desa  Sidodadi.  Desa sidodadi tidak pernah melakukan  penelitian dikarenakan tidak berfokus untuk melakukan penelitian.

## Informasi yang Dikecualikan
Informasi  yang  dikecualikan  merupakan informasi  yang  jangan  dipublikasikan. Masyarakat  sebagai  pemohon  informasi publik  tidak  dapat  mengakses  informasi tersebut  sesuai  dengan  aturan  perundang- undangan.  Tidak  terdapat  informasi  yang dikecualikan pada konten website PPID Desa Sidodadi.  Informasiyang  dikecualikan  harus ditetapkan  berdasar  pada  hasil  pengujian konsekuensi.
Kreativitas  dalam  Pemanfaatan Website Desa Konten website PPID Desa Sidodadi memuat adanya  terobosan  untuk  membuat  BUMDes
(Badan  Usaha  Milik  Desa)  Mitra  Bersama. Yang  memasarkan  produk  dan  jasa  yang dibuat  sendiri  masyarakat  Desa  Sidodadi berkerjasama dengan BUMDes Mitra Bersama.  Laman  untuk  menampilkan produk-produk  masyarakat  desa  sidodadi disebut  PEDES  (Pasar  Elektronik  Desa Sidodadi). Pemilihan nama dan tampilannya sangat  menarik  sehingga  ketika  ada pengunjung website , maka perhatian pengunjung  bisa  langsung  tertuju  pada produk-produk yang dipasarkan. Tujuan dari dibuatnya PEDES adalah untuk meningkatkan  ekonomi  masyarakat  melalui pasar digital .  Pasar digital ,  membuat jangkauan  pemasaran  produk  dapat  lebih luas dan beragam.
Produk-produk  yang  terdapat  dalam PEDES berupa makanan olahan yang dibuat masyarakat desa, hasil pertanian masyarakat,  pakan  hewan  peliharaan  dan hewan  ternak,  serta  jasa  penyewaan kendaraan  dan  mesin.  PEDES  menampilkan foto  produk,  deskripsi  produk,  serta  kontak yang  dapat  dihubungi  oleh  pembeli  yang terhubung  secara  langsung  dengan  kontak aplikasi whatsapp penjual.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  adanya  komitmen  dari aparatur  Desa  Sidodadi  untuk  memajukan desanya dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara langsung dengan memasarkan  produk  unggulan  desa  yang dihasilkan oleh masyarakat.
Selain bidang ekonomi, website PPID Desa Sidodadi  juga  berfungsi  sebagai  media pendidikan  bagi  masyarakatnya.  Hal  ini terlihat  dalam website PPID  tersebut terdapat  link  yang  menghubungkan website PPID  Desa  Sidodadi  dengan  perpustakaan elektronik Desa Sidodadi.
Website PPID Desa Sidodadi juga memiliki konten  yang  menampilkan  data  wilayah administratif berupa tabel populasi perwilayah  dusun,  data  pendidikan  berupa tabel  jenjang  pendidikan  masyarakat  yang berada  dalam  wilayah  Desa  Sidodadi,  data profesi masyarakat, data agama masyarakat, data jumlah penduduk perjenis kelamin, dan
data  yang  memuat  jumlah  masyarakat berdasarkan usia.
Hasil  observasi website PPID  Desa Sidodadi terlihat bahwa website tidak hanya bisa  digunakan  untuk  mempublikasi  data informasi  publik  yang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan. Website bisa  digunakan  secara  kreatif  untuk memajukan  perekonomian  masyarakat, untuk  mencerdaskan  masyarakat  dengan adanya perpustakaan desa, dan website juga bisa  memasukkan  informasi-informasi  lain yang berguna bagi masyarakat.
Wibisono dan Susanto (2015), menyebutkan  bahwa  web  merupakan  salah satu  aplikasi  berisi  dokumen  multimedia yang mengunakan protokol HTTP. Pengguna menggunakan perangkat lunak yang disebut browser untuk  mengakses website .  Fungsi
website diantaranya  adalah  sebagai  media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, dan media komunikasi.
Data  observasi  menunjukkan  bahwa website PPID  Desa  Sidodadi  memiliki  fungsi yang lengkap yang bisa digunakan berfungsi sebagai  media  promosi  melalui  konten BUMDes, berfungsi sebagai media pemasaran  dalam  menjual  produk  unggul masyarakat  desa  menggunakan  laman PEDES,  sebagai  media  informasi  yang memberitahukan  informasi  publik  pada konten-kontennya, sebagai media pendidikan  dengan  adanya  perpustakaan desa,  dan  sebagai  media  komunikasi aparatur  desa  kepada  masyarakat  salah satunya  adalah  dengan  konten  agenda  yang memuat  informasi  acara  yang  akan dilaksanakan di Desa Sidodadi.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Undang-Undang keterbukaan informasi publik  menyebutkan  bahwa  badan  publik harus  memberikan  informasi  kepada masyarakat.  Adanya  keterbukaan  informasi publik  menyebabkan  masyarakat  dapat  ikut serta  dalam  pengambilan  keputusan  publik. Informasi yang jelas, lengkap, dan transparan  merupakan  salah  satu  bagian penting  bagi  ketahanan  nasional  dan merupakan  salah  satu  sarana  dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap  penyelenggaraan  negara.  Sebagai salah  satu  wujud  dari  pelaksanaan keterbukaan  informasi  publik,  maka  Desa Sidodadi  sebagai  salah  satu  Badan  Publik, membuat  sebuah website PPID  untuk menyebarkan  informasi  publik  kepada masyarakatnya.
Setelah  melakukan  penelitian  terhadap konten website PPID  Desa  Sidodadi, disimpulkan  bahwa  aparatur  Desa  Sidodadi sangat  berkomitmen  untuk  memberikan informasi  publik  kepada  masyarakat. Transparansi  sangat  terlihat  dari  konten yang  ditampilkan  dalam website tersebut mulai  dari  transparansi  dana  hingga
transparansi  dalam  pemilihan  pejabat publik. Website PPID  Desa  Sidodadi menyebabkan  terjadinya  efesiensi  terhadap waktu.  Waktu  yang  dibutuhkan  masyarakat untuk  memperoleh  informasi  mengenai pemerintahan, administrasi, statistik, informasi gangguan dan bencana, kebijakan, agenda  dan  berita  menjadi  lebih  cepat. Penyebaran  informasi  publik  menjadi  lebih efektif  dan  lebih  luas.  Penyebarannya  tidak hanya  tertuju  pada  masyarakat  Desa Sidodadi,  tetapi  informasi  publik  tersebut juga dapat diakses oleh semua orang, selama orang  tersebut  terhubung  dengan  jaringan internet. Website PPID  Desa  Sidodadi  juga memenuhi  fungsi website sebagai  media promosi,  pemasaran,  informasi,  pendidikan dan komunikasi.

## Implikasi
Hasil  dari  penulisan  artikel  ilmiah  ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bisa menambah khasanah keilmuan terutama  yang  berkaitan  dengan  informasi publik. Penulisan ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mendalami hal yang berkaitan  dengan website dan  informasi publik.  Selain  itu  hasil  dalam  penilitian  ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengelola website Desa  Sidodadi  ataupun
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)
pengelola website lainnya  untuk  dapat membuat konten website menjadi lebih baik lagi  sesuai  dengan  pedoman  data  informasi publik yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilianti,  A.  R.,  Utamidewi,  W.,  & Kusumaningrum,  R.  (2021).  Makna  Diri Wanita  Karir  sebagai  Penyintas  Covid-19 Di  Karawang. Jurnal  Komunikatio , 7 ,  81– 94.
Retrieved from https://ojs.unida.ac.id/JK/article/view/4 549/2710 Febriananingsih,
N. (2012).
Jurnal RechtsVinding. Keterbukaan  Informasi Publik  Dalam  Pemerintaan  Terbuka Menuju  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik , 1 (April), 135–156.
Hasugian, P. S. (2018). Perancangan Website Sebagai  Media  Promosi  Dan  Informasi. Journal  Of  Informatic  Pelita  Nusantara , 3 (1), 82–86.
Indah,  T.,  &  Hariyanti,  P.  (2018). Implementasi  Kebijakan  Keterbukaan Informasi  Publik  pada  Dinas  Kominfo Kota  Tasikmalaya. Jurnal  Komunikasi , 12 (2),
127–140. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol 12.iss2.art3
Rakhmad,  Jalaluddin  dan  Subandi  Ibrahim.
(2017). Metode  Penelitian  Komunikasi . Bandung: Simbiosa Rakatama Media.
Ratnasari,  I.,  Mayasari,  &  Ema.  (2021).
Motivasi  Dan  Kontrol  Diri  pada  Remaja Penggemar  K-POP  (KPOPERS)  (Studi Deskriptif pada Komunitas dance coverCall Team Karawang). Jurnal Komunikatio , 7 (2),  83.  Retrieved  from https://ojs.unida.ac.id/JK/article/view/4 641
Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). Perspektif , 17 (1), 54. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i 1.94 Setiaman,  A.,  Sugiana,  D.,  &  Mahameruaji,  J. N.  (2013).  Implementasi  Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik. Jurnal Kajian  Komunikasi , 1 (2),  196–205.
https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9 Simarmata,  Janner.  (2011). Rekayasa  Web . Yogyakarta: Andi.
Susilo,  M.  (2018).  Rancang  Bangun  Website Toko  Online  Menggunakan  Metode Waterfall. InfoTekJar  (Jurnal  Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan) , 2 (2), 98–105. https://doi.org/10.30743/infotekjar.v2i2. 171 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 14.  (2008).  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor 61 . Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 6.  (2014).  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 . Usmanto, B., Immawan, R., Fauzi, Sari, K. P., & Mahdi,  M.  I.  (2018).  Implementasi  Web Mobile Sebagai Mediainformasi
Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Desa Pirngadi. Jurnal  Keteknikan  Dan  Sains , 1 (1), 32–40.
Retrieved from http://journal.unhas.ac.id/index.php/jute ks/article/view/4296
Wibisono,  G.,  &  Susanto,  W.  E.  (2015). Perancangan  Website  Sebagai  Media Informasi  dan  Promosi  Batik  Khas Kabupaten  Kulonprogo. Jurnal  Evolusi ,
6 (2), 46–55.
Zulaikha,  Z.,  &  Paribrata,  A.  I.  (2017). Implementasi  Kebijakan  Keterbukaan Informasi  Publik  di  Jawa  Timur  Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal  of  Communications  Studies) , 1 (2), 131–162. https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.168