## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 1 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## TELAAH KORUPSI PT TIMAH TBK MENURUT IMPLEMENTASI HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA
Ido Gustiawan Putra Fakultas Hukum, Universitas Jember Idogustiawan3@gmail.com
Fendy Setyawan Fakultas Hukum, Universitas Jember Fendysetyawan.fh@unej.ac.id
Ermanto Fahamsyah Fakultas Hukum, Universitas Jember ermantofahamsyah@yahoo.co.id

## Abstract
This paper analyzes the corruption of PT Timah Tbk using Indonesian corporate law perspective based on  Law  Number  19  of  2003  concerning  BUMN  and  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited Liability Companies. This research method is normative with a normative juridical approach, namely the study of PT Timah Tbk's corruption using laws and regulations in the form of Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and various other literature. This paper aims to examine whether or not the rules of Indonesian corporate law  in  accordance  with  Law  Number  19  of  2003  concerning  BUMN  and  Law  Number  40  of  2007 concerning Limited Liability Companies are implemented in the governance of PT Timah Tbk. The results  of  this  study  show  that  Law  No.  19  of  2003  and  Law  No.  40  of  2007  are  not  optimally implemented, resulting in corruption that causes state losses.
Keywords : Indonesian Corporate Law, Corruption, PT Timah Tbk

## Abstrak
Tulisan  ini  menganalisis  korupsi  PT  Timah  Tbk  menggunakan  hukum  perusahaan  Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan yuridis  normatif,  yaitu  kajian  terhadap  korupsi  PT  Timah  Tbk  dengan  menggunakan  peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berbagai literatur kepustakaan lain. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  meneliti  diimplementasikan  atau tidaknya  aturan  hukum  perusahaan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di dalam tata kelola PT Timah Tbk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak diimplementasikan secara optimal sehingga terjadi korupsi yang menyebabkan kerugian negara.
Kata kunci : Hukum Perusahaan Indonesia, Korupsi, PT Timah Tbk
Submit Approve Publish 11 Desember 2023 30 Desember 2023 30 Januari 2024

## PENDAHULUAN.
Indonesia mempunyai beberapa perusahaan timah, salah satunya adalah PT. Timah Tbk yang  merupakan  perusahaan  pertambangan  timah  yang  berbasis  di  Indonesia  dan  telah beroperasi selama bertahun-tahun. Sebagai perusahaan besar dan berpengaruh dalam industri pertambangan  timah,  PT.  Timah  Tbk  memiliki  sejarah  yang  cukup  panjang  dan  kompleks terkait  dengan  berbagai  isu,  termasuk  korupsi. PT.  Timah  Tbk  juga  menambah  daftar penyelewangan di dalam perusahaan milik negara, setelah sebelumnya terjadi di PT Jiwasraya, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, dan lain sebagainya.
Mega  korupsi  di  PT.  Timah  Tbk  itu  menjadi  gambaran  buruk  mengenai  tata  kelola perusahaan  milik  negara.  Sebagaimana  korupsi  di  BUMN  sebelumnya,  beragam  penelitian terdahulu telah menemukan penyebab dan dampak korupsi di tubuh BUMN. Azzahra et al. (2023, p. 57) dalam temuannya mengemukakan bahwa dampak korupsi BUMN yakni, korupsi di PT Waskita Karya, adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap negara. Pada korupsi PT Waskita Karya, ditemukan adanya penggunaan proyek fiktif sebagai modus korupsi. 1
Pada kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, Sagala et al. (2023, p. 108) menyimpulkan bahwa korupsi di perusahaan asuransi jiwa milik negara itu telah melanggar etika berprofesi yang merugikan negara melalui pencucian uang. 2 Temuan lain mengenai korupsi di BUMN dipaparkan  oleh  Sabrina et  al.  (2023),  melalui  penelitiannya  terhadap  kasus  korupsi  di  PT Garuda  Indonesia,  bahwa  korupsi  di  PT  Garuda  Indonesia  terjadi  karena  belum diimplemetasikannya prinsip Good Corporate Governance di tubuh perusahaan BUMN. 3
Beragam  penyalahgunaan  kewenangan  melalui  praktik  korupsi  di  dalam  BUMN ditunjukkan  oleh  Permatasari  et  al.,  karena  adanya  hubungan  antara  korupsi  dan  tingkat pengalaman auditor internal. Faktor keahlian auditor menjadi persoalan mendasar hilangnya deteksi dini terhadap peluang korupsi. 4
Eko Putra Astaman memberikan pandangan dalam hasil penelitiannya bahwa PT. Timah Tbk,  yang  saat  ini  berkedudukan  sebagai  anak  perusahaan  BUMN  yang  induknya  adalah Mining Industry Indonesia (MIND ID), menjalankan program peningkatan recovery produksi bijih  timah  yang  tidak  dilandasi  dengan  prinsip  kehati-hatian  dan  itikad  baik,  sehingga menimbulkan serangkaian peristiwa pidana yang mengindikasikan tidak diterapkannya Tata Kelola  Perusahaan  yang  baik  (Good  Corporate  Governance).  .  Dalam  proses  pelaksanaan program  peningkatan  pemulihan  produksi  bijih  timah  tersebut,  terdapat  oknum  yang melakukan  perbuatan  tercela  atau  melanggar  hukum  dengan  niat  jahat,  sehingga mengakibatkan  kerugian  keuangan  bagi PT.  Timah  Tbk.  Hal  tersebut  dapat  dikategorikan
1 Rasina  Padeni  Nasution,  “Proyek  Fiktif  Sebagai  Modus  Korupsi  Di  Indonesia,” TAQNIN:  Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 2 (2020): 61.
2 Austin Hotdo Sagala et al., “Pelanggaran Etika Dalam Bumn: Studi Kasus Mega Korupsi Pt Asuransi Jiwasraya,” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora 1, no. 3 (2023): 108.
3 Davina  Syahlum  Sabrina,  Ivana  Mirella  Hapsari,  and  Dian  Latifiani,  “Analisa  Kasus  Korupsi Perusahaan Aviasi Milik Bumn Pt. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.,” MAGISTRA Law Review 4, no. 02 (2023).
4 Luh Wulan Permatasari, Poppy Sofia Koeswoyo, and Cahya Irawady, “Pengaruh Kualitas Auditor Internal Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Korupsi Di BUMN,” Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi 7, no. 3 (2023): 2653.
sebagai  Kerugian  Keuangan  Negara  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  Republik  Indonesia,  antara  lain  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 5
Bagi Eko Putra Astaman (2024), Kerugian negara akibat korupsi PT TImah Tbk sudah seharusnya  Kejaksaan  RI  menyidik  kasus  korupsi  di  PT.  Timah  Tbk  karena  Kejaksaan merupakan  perpanjangan  tangan  dari  kewenangan  hukum  negara.  Selain  itu,  mengingat bahwa negara memegang saham mayoritas di PT. Timah Tbk, sebagaimana ditunjukkan oleh komposisi  saham  hasil  penyertaan  modal  negara,  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, maka Negara Republik Indonesia melakukan pengendalian terhadap PT Timah Tbk melalui kepemilikan saham Seri A dwiwarna, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar. 6
Dari beberapa penelitian terdahulu itu memberi penegasan bahwa korupsi di BUMN bukanlah perkara baru di perusahaan milik negara. Dari hasil penelitian itu hanya penelitian Eko  Putra  Astaman  (2024)  yang  memiliki  kemiripan  dengan  penelitian  penulis.  Namun, penelitian  Eko  Putra  Astaman  (2024)  berbeda  dengan  penelitian  penulis.  Perbedaan  itu terletak  pada  perspekti  teori  yang  digunakan.  Penelitian  Eko  Astaman  Putra  (2024) menggunakan tero Good Coorporate Governance (GCG) dan lebih berfokus pada kerugian negara dan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada telaah kasus korupsi PT Timah Tbk dilihat menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk mengetahui implementasi  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  di  dalam  tata kelola  internal  PT  Timah  Tbk.  Penelaahan  kasus  perihal  tata  kelola  PT  Timah  Tbk menggunakan  Undang-Undang  Noor  19  Tahun  2003  tentang  BUMN  dan  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  sebagai  bagian  dari  dasar  hukum perusahaan Indonesia  diperlukan karena PT Timah Tbk merupakan Perseroan yang terikat oleh dasar hukum perusahaan Indonesia tersebut.
Perihal  hukum  perusahaan,  Kansil  &  Kansil  (2001,  p.  68)  menyebut  bahwa  hukum perusahaan adalah ciri khas dari pusparagam bab di dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Sipil  (KUHS)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  dagang  (KUHD)  sekaligus  dengan
5 Eko Astaman, “Legal Analysis of State Losses Due to Unlawful Resumption of Tin Ore Production by PT Timah Tbk,” 2024.
6 Eko Astaman, “Legal Analysis of State Losses Due to Unlawful Resumption of Tin Ore Production by PT Timah Tbk,” 2024. .
peraturan perundang-undangan lainnya yang telah mengatur menganai perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). 7
Di Indonesia, salah satu dasar hukum perusahaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Di  samping  itu  perseroan  BUMN  juga memiliki  aturan  hukum  khusus  yang  termuat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2003 tentang BUMN. Di dalam kedua aturan hukum itu telah diatur berbagai hal mengenai kewenangan  dan  batasan-batasan  yang  harus  dilakukan  oleh  BUMN  sebagai  perseroan. Namun, terjadinya korupsi di PT Timah Tbk perlu melihat ulang dasar hukum perusahaan Indonesia  yang  bertaut  dengan  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  tentang Perseoran Terbatas dan dasar hukum BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  ingin  menjawab  pertanyaan  tentang;  bagaimana korupsi di PT Timah Tbk dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan kasus korupsi PT. Timah Tbk? Apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diimplementasikan di dalam tata kelola PT Timah Tbk?
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban masalah korupsi di PT Timah Tbk dalam  kaitannya  dengan  implementasi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan yuridis ini berfokus pada telaah tekstual teks-teks hukum, 8 yaitu mengkaji masalah kasus korupsi di PT Timah Tbk menggunakan alat analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan berbagai teori serta pendapat  untuk  mendukung  analisa  peneliti,  hasil  anailisa  akan  di  deskripsikan  sebagai bentuk dari h

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kronologi Korupsi di PT Timah Tbk
PT.  Timah Tbk  merupakan  satu  dari  sekian  bagian  dari  BUMN  yang  didirikan  sejak 1976.  PT  Timah  Tbk  menjalankan  usahanya  dalam  pengelolaan  rangkaian  bisnis pertambangan  timah,  mulai  dari  eksplorasi  hingga  pemasaran.  PT  Timah  Tbk  merupakan anggota  dari  Holding  BUMN  pertambangan  MIND  ID  ( Mining  Industry  Indonesia )-  sekarang bernama PT Mineral Industri Indonesia. PT Timah Tbk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 473.310 hektar yang terpusat di darat dan lepas pantai Bangka, Belitung dan Pulau Kundur. 9
7 Christine  ST  Kansil  and  Christine  ST  Kansil,  “Hukum  Perusahaan  Indonesia,” Pradnya  Paramita, Jakarta , 2001, 68.
8 Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum,” 2008, 127.
9 PT TIMAH TBK, “Sejarah,” PT TIMAH TBK, accessed April 3, 2024, https://timah.com/blog/tentang - kami/sejarah.html.
Dalam  laporan  keuangan  tahun  2023,  PT  Timah  Tbk  mencatatkan  kerugian  per  31 Desember  2023  sebesar  449,67  miliar  yang  berbanding  terbalik  dengan  pendapatan  laba sebesar 1,041 triliun pada 2022 10 . Pada 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima orang tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah  Tbk tahun 2019-2022 yang melibatkan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, direktur PT Timah Tbk.
Kronologi korupsi di PT Timah Tbk bermula dari pengembangan penyidikan tersangka sebelumnya  berinisial  TN  alias  AN  dan  tersangka  AA.  Hasil  penyidikan  lebih  lanjut menghasilkan tersangka lain berinisial AW dan MBG yang perusahaannya digunakan untuk melakukan  penjanjian  kerja  sama  dengan  PT  Timah  Tbk  pada  tahun  2018  mengenai  sewa menyewa  peralatan  proses  peleburan  timah.  Perjanjian  kerja  sama  itu  ditandatangani  oleh Direktur Utama PT Timah Tbk dan Direktur Keuangan PT Timah Tbk. dalam perjanjiannya, SG  alias  AW  menyuruh  MBG  untuk  menyediakan  bijih  timah  dengan  cara  membentuk perusahaan-perusahaan boneka bernama CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Kedua perusahaan boneka itu digunakan untuk menampung bijih-bijih illegal dari IUP PT Timah Tbk yang dikendalikan oleh MBG dan kemudian bijih dan logam timah yang diproduksi melalui perusahaan boneka itu dijual ke PT Timah Tbk. Sejak 2015-2022 PT Timah  Tbk  mengeluarkan  biaya  pelogaman  sejumlah  Rp975.581.982.776  dan  biaya  untuk membayar bijh timah sejumlah Rp1.729.090.391.448. Selain itu juga mnegluarkan Surat Kerja Borongan  Pengangkutan  Sisa  Hasil  Pengolahan  (SHP)  mineral  timah  yang  keuntungannya diterima oleh MBG dan SG alias AW 11 .Penyalahgunaan wewenang oleh Direktur Utama Pt Timah  Tbk  dan  Direktur  Keuangan  PT  Timah  Tbk  itu  menghasilkan  kerugian  negara mencapai triliun rupiah.
Kerugian  itu  dinilai  bukan saja  dalam aspek  finansial  pendapatan  tetapi  juga  dirujuk kepada kerugian-kerugian lainnya, seperti ekologi, sosial, dan ekosistem karena korupsi di PT Timah  Tbk  dilakukan  melalui  eksplorasi  tambang  timah  secara  illegal 12 .  Perhitungannya, kerugian  ekologi  dinilai  dari  tiga  rupa,  yaitu  kerugian  ekologis  senilai  Rp.183,7  triliun, kerugian  ekonomi  lingkungan  senilai  Rp  74,4  triliun,  dan  kerugian  biaya  pemulihan lingkungan senilai 12,1 triliun. 13
10 Susi  Setiawati,  “Jadi  Sorotan  Skandal  Korupsi,  Keuangan  PT  Timah  Rugi  Rp  449  M,”  CNBC Indonesia,  accessed  April  3,  2024,  https://www.cnbcindonesia.com/research/20240329190840-128- 526644/jadi-sorotan-skandal-korupsi-keuangan-pt-timah-rugi-rp-449-m.
11 Redaksi,  “Update  Baru  &  Kronologi  Lengkap  Kasus  Timah  yang  Seret  Harvey  Moeis,”  CNBC Indonesia,  accessed  April  3,  2024,  https://www.cnbcindonesia.com/market/20240330095717-17- 526671/update-baru-kronologi-lengkap-kasus-timah-yang-seret-harvey-moeis.
12 Romys  Binekasri,  “Ini  Asal  Kerugian  Negara  Rp  271 T dalam  Kasus  Timah  Suami  Sandra  Dewi,” CNBC Indonesia, accessed April 6, 2024, https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404024020-17- 528099/ini-asal-kerugian-negara-rp-271-t-dalam-kasus-timah-suami-sandra-dewi.
13 admin, “Negara Rugi 271 T, Begini Asal Usulnya,” KJA ASP (blog), April 3, 2024, https://kjaatik.id/korupsi-timah/.

## Korupsi PT. Timah Tbk dan Implementasi Hukum Perusahaan Indonesia
Dari kronologi di atas, korupsi di PT Timah Tbk dapat diakarkan pada adanya kerjasama yang  dilakukan  oleh  Dirut  PT  Timah  dengan  perusahaan  swasta  lain  yang  secara  sengaja digunakan  untuk  melakukan  kecurangan.  Kasus  korupsi  di  PT  Timah  Tbk  memuat  tanda tanya berhubungan dengan implementasi tata kelola PT Timah Tbk sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
PT. Timah Tbk adalah BUMN yang, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang  BUMN  Pasal  1,  seluruh  atau  sebagian  modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Dengan demikian, PT Timah Tbk berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa:
“Perusahaan Perseroan, yang selnjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tuju an utamanya mengejar keuntungan.” 14
Minimal kepemilikan saham negara sebesar 51% sebagaimana dimaksud di Pasal 2 itu telah terpenuhi di PT Timah Tbk yang mana 63% sahamnya dimiliki oleh negara melalui PT Mineral  Industri  Indonesia 15 .  Kepemilikan  saham  mayoritas  di  PT.  Timah  Tbk berkonsekuensi pada kewenangan lebih pemilik saham untuk melakukan berbagai cara untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan PT. Timah Tbk. Perihal kewenangan  itu  dapat  dilkukan  oleh  pemilik  saham,  dalam  hal  ini  Menteri,  melalui mekanisme  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  sebagaimana  ditentukan  di  dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
“Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.”
Pasal 14 ayat (1) diatas merupakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang  melibatkan  Menteri  sebagai  pihak  pemegang  saham  mewakili  negara  di  perusahaan BUMN  termasuk  PT  Timah.  RUPS  dapat  dikuasakan  kepada  pihak  lain  dengan  catatan menerima  kuasa  dan  mendapat  keputusan  Menteri  terlebih  dahulu  untuk  mengambil keputusan rapat sebagaimana disebut dalam Pasal 14 ayat (2). Keberadaan Menteri BUMN sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan saham menegaskan kekuasaan tertinggi dalam RUPS.  Menteri  dapat  melakukan  pusparagam  upaya  yang  bertujuan  untuk  kepentingan negara. Forum RUPS, menurut berfungsi sebagai pemegang kewenangan yang ada di dalam perusahaan serta mengganti komisaris dan direksi.
Pengambilan keputusan-keputusan itu dikategorikan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa:
14 “Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,” n.d., Pasal 1 dan 2.
15 PT  TIMAH  TBK,  “Daftar  Pemegang  Saham,”  PT  TIMAH  TBK,  accessed  April  4,  2024, https://timah.com/blog/hubungan-investor/daftar-pemegang-saham.html.
“Pihak  yang  menerima  kuasa  sebagaimana  disebut  ayat  (2),  wajib  terlebih  dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
a. Perubahan jumlah modal;
b. Perubahan anggaran dasar;
c. Rencana penngunaan laba;
d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
f. Kerja sama Persero;
g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
h. Pengalihan aktiva.”
Pada  Pasal  14  ayat  (3)  huruf  f  terdapat  kerjasama  Persero  yang  mengindikasikan kewenangan  Menteri  untuk  terlibat  dalam  keputusan  kerjasama  Persero.  Pasal  ini  jelas membawa pemahaman bahwa Menteri memiliki kewenangan penuh dalam rangka kerjasama BUMN, termasuk PT Timah Tbk. Menteri dapat memberikan pertimbangan kepada direksi mengenai  bermacam  kerjasama  yang  akan  dan  sedang  dilakukan.  Keterlibatan  Menteri sebagai pihak pemegang saham, sebagaimana disebutkan Pasal 14 ayat (3) seharusnya dapat diimplemetasikan  untuk  menimbang  dan  menilai  segala  bentuk  kerjasama  persero  melalui RUPS.
RUPS tahunan menjadi wadah untuk melihat kinerja Perseroan. RUPS tahunan akan memberi  gambaran  atas  kinerja  direktur  dalam  menjalankan  perusahaan.  RUPS  tahunan menjadi  ruang  pertanggungjawaban  Direksi  yang  wajib  dilaksanakan.  Melaui  ruang  RUPS tahunan akan ditemui apakah perusahaan rugi atau untung 16 .
Berbeda dengan Menteri sebagai pemegang kuasa tertinggi di RUPS, pihak lain yang dapat secara langsung melakukan evaluasi kinerja adalah komisaris. Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2003  Pasal  1  ayat  (7)  tentang  BUMN  menyebut  bahwa:  “Komisaris  adalah  organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan  kegiatan  pengurusan  Persero.”  Sementara  pada  Pasal  6  ayat  (1)  menegaskan bahwa  “Pengawasan  BUMN  dilakukan  oleh  Komisaris  dan  Dewan  Pengawas.”  Dalam melakukan tugasnya, menurut Pasal 6 ayat (3), Komisaris dan Dewan Pengawas wajib patus terhadap  Anggaran  Dasar  BUMN  dan  ketentuan  aturan  perundang-undangan  serta  wajib melaksanakan  prinsip-prinsip  profesionalitas,  efisiensi,  pertanggungjawaban,  transparansi, kemandirian, kewajaran, serta akuntabilitas.
Prinsip-prinsip  sebagaimana  disebut  pada  Pasal  6  ayat  (3)  di  atas  merupakan perwujudan dari prinsi Good Coorporate Governance (GCG) yang penerapannya di perusahaan negara sangat penting 17 . Kelima prinsip itu menjadi pedoman etika pengelola perusahaan yang implemtasinya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Keberadaan komisaris, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), menegaskan fungsi komisaris sebagai pengawas kinerja direksi perusahaan.
16 Muhammad Yusron Yuwono, “Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia,” Notarius 8, no. 2 (2015): 217.
17 M Sadi Is, Hukum Perusahaan Di Indonesia (Prenada Media, 2022), 226.
Selain  itu  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  BUMN  juga  mengatur  satuan pengawasan  dan  komite  audit  yang  termaktub  di  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  mengenai pemeriksaan  ekstenal  bahwa  “Pemeriksaan  laporan  keuangan  perusahaan  dilakukan  oleh auditor ekstern al yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.” Penyelewengan  Mantan  Direktur  Utama  dan  Direktur  Keuangan  PT  Timah  Tbk  jelas mengindahkan  ketentuan  di  Pasal  91  bahwa:  “Selain  organ  BUMN,  pihak  lain  mana  pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.”
Merujuk  Pasal  91  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003,  pelibatan  pihak  swasta menggunakan perusahaan boneka jelas melanggar ketentuan di dalam Pasa 91. Pelanggaran Pasal 91 itu juga dapat dilihat dalam pembentukan perusahaan boneka untuk menampung dan mengelola bijih timah yang dijual ke PT Timah Tbk.
Lebih lanjut, korupsi di PT Timah Tbk tidak mengimplementasikan ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa:
“Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  yang  selanjutnya  disebut  RUPS,  adalah  Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh anggaran dasar.” 18
RUPS  memilik  wewenang  dalam  permintaan  pertanggungjawaban  Dewan  Komisaris atau  Direksi  yang  meliputi  pengelolaan  perusahaan,  perubahan  Anggaran  Dasar, pengangkatan  dan  pemberhentian  jabatan,  pembagian  serta  manajemen  tugas  antar departemen. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 75 ayat (1)  dengan  tegas menyebutkan  bahwa  “RUPS  mempunyai wewenang  yang  tidak  diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar.”
Penjabaran  mengenai  fungsi  RUPS  dan  kewenangan  Komisaris  jika  disandingkan dengan kronologi kasus korupsi di PT Timah Tbk dapat disimpulkan bahwa amanat RUPS dan  kewenangan  komisaris  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  tidak  diimplementasikan  dengan  maksimal  oleh  PT  Timah  Tbk  sehingga  korupsi tidak dapat dicegah lebih awal. Padahal, korupsi di PT Timah Tbk dilakukan sejak 2015 hingga 2022 yang setiap tahun memiliki laporan keuangan yang dibagi ke dalam tiga kuartal. Selama kurun tiga tahun itu, PT Timah Tbk jelas memiliki agenda rutin RUPS yang seharusnya dapat dijadikan  sebagai  ruang evaluasi  mengenai  berbagai  bentuk  kerja  sama  yang  dapat  dirujuk melalui kerugian di dalam laporan sejak tahun 2015.
Sebenarnya, evaluasi melalui forum RUPS dan evaluasi oleh Komisaris dari hasil rapat RUPS  dapat  berlanjut  ke  tahap  pemeriksaan  terhadap  perseroan  PT  Timah  Tbk  dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 138 ayat (1) bahwa:
“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
18 “Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” n.d., Pasal 4.
a. Perseroan melakuan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
b. Anggota  Direksi  atau  Dewan  Komisaris  melakukan  perbuatan  melawan  hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.”
Frasa ‘dugaan’ di dalam Pasal 138 ayat (1) di atas menjadi celah bagi pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri untuk mengajukan pemeriksaan perseroan melalui dugaan  korupsi  menggunakan  data  laporan  keuangan  dan  kerugian.  Menurut  Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 138 ayat (2), Menteri sebagai pemegang  saham  PT Timah Tbk  hanya  perlu  membuat  permohonan  tertulis  ke  pengadilan negeri yang ditempati oleh Perseroan dengan disertai alasan.  Selanjutnya Pasal 138 ayat (4) memberi catatan penting bahwa:
“Permohanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih  dahulu  memnta  data  atau  keterangan  kepada  Perseroan  dalam  RUPS  dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.”
Dari paparan diatas, korupsi di PT. Timah terjadi karena ketentuan-ketentuan hukum perusahaan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  BUMN  tidak  diimplementasikan  dengan maksimal dalam tata kelola PT.  Timah Tbk. Tidak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor  40Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2003  tentang  BUMN  menghasilkan  kegagalan  PT  Timah  dalam  monitoring  dan  kontrol internal  sehingga  memberi  peluang  kepada  Tersangka  untuk  melakukan  tindakan  yang merugikan negara melalui praktik korupsi, yaitu penambangan illegal oleh perusahaan boneka dan dijual dengan harga tinggi ke PT Timah.

## SIMPULAN
Korupsi di PT Timah menjadi pengulangan kasus korupsi di sektor perusahaan negara (BUMN). Sebagai perusahaan, PT. Timah Tbk terikat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003  tentang  BUMN  dan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas. Dua Undang-Undang itu mengatur segala macam hak dan kewajiban BUMN sederet dengan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  di  larang.  Hukum  perusahaan  perseroan  telah memberikan  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  untuk  mencegah  terjadinya korupsi.  Namun,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  BUMN  dan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Perseroan  Terbatas  tidak  diimplemetasikan  secara maksimal di dalam tata kelola PT. Timah Tbk. RUPS sebagai forum organ perseroan tidak dimaksimalkan oleh pemegang saham untuk melakukan evaluasi kerjasama Perseroan. Selain itu fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada komisaris juga tidak berjalan dengan baik sehingga  tidak  dapat  mendeteksi  korupsi  lebih  awal.  Seharusnya,  RUPS  dapat  meminta keterangan laporan keuangan dan kerja sama secara detil kepada Direksi agar dapat dipelajari secara  detil.  Kerugian  PT.  Timah  Tbk  setiap  laporan  keuangan  dapat  menjadi  landasan pemegang saham untuk meminta keterangan di dalam RUPS. Apabila perusahaan tidak mau memberi  data  dan  keterangan,  maka  pemegang  saham  dapat  menempuh  jalur  pengadilan melalui surat tertulis. Di sisi lain, Komisaris juga dapat mengevaluasi dugaan-dugaan laporan
keuangan  yang  lebih  dulu  di  singgung  di  RUPS.  Kurangnya  implementasi  aturan  hukum perusahaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi masalah yang harus di selesaikan di seluruh BUMN agar kejadian korupsi seperti di PT Timah Tbk dapat dicegah sejak awal melalui RUPS.

## DAFTAR PUSTAKA
admin.  “Negara  Rugi  271  T,  Begini  Asal  Usulnya.” KJA  ASP (blog),  April  3,  2024. https://kjaatik.id/korupsi-timah/.
Astaman,  Eko.  “Legal  Analysis  of  State  Losses  Due  to  Unlawful  Resumption  of  Tin  Ore Production by PT Timah Tbk,” 2024.
Azzahra, Nurmia, Virginia Alanus, and Luhur Athallah. “Dampak Korupsi Pt Waskita Karya (Persero) Tbk Terhadap Keberlangsungan Bumn Dan Masyarakat Indonesia.” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora 1, no. 3 (2023): 56 – 64.
Binekasri,  Romys .  “Ini  Asal  Kerugian  Negara  Rp  271  T  dalam  Kasus  Timah  Suami  Sandra Dewi.” CNBC Indonesia. Accessed April 6, 2024.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404024020-17-528099/ini-asal- kerugian-negara-rp-271-t-dalam-kasus-timah-suami-sandra-dewi.
Is, M Sadi. Hukum Perusahaan Di Indonesia . Prenada Media, 2022.
Kansil,  Christine  ST,  and  Christine  ST  Kansil.  “Hukum  Perusahaan  Indonesia.” Pradnya Paramita, Jakarta , 2001.
Nasution, Bahder Johan. “Metode Penelitian Ilmu Hukum,” 2008.
Nasution, Rasina Padeni. “Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia.” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 2 (2020).
Permatasari,  Luh  Wulan,  Poppy  Sofia  Koeswoyo,  and  Cahya  Irawady.  “Pengaruh  Kualitas Auditor  Internal  Dan Efektivitas  Komite  Audit  Terhadap Korupsi  Di  BUMN.” Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi 7, no. 3 (2023): 2640 – 55.

## Redaksi. “Update Baru & Kronologi Lengkap Kasus Timah yang Seret Harvey Moeis.” CNBC
Indonesia. Accessed April 3, 2024.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20240330095717-17-526671/update-baru- kronologi-lengkap-kasus-timah-yang-seret-harvey-moeis.
Sabrina, Davina Syahlum, Ivana Mirella Hapsari, and Dian Latifiani. “Analisa Kasus Korupsi Perusahaan Aviasi Milik Bumn Pt. Garuda Indonesia (PERSERO), Tbk.” MAGISTRA Law Review 4, no. 02 (2023).
Sagala,  Austin  Hotdo,  Fadillah  Nuryanti,  Kayla  Issaura  Maritza  Adryenne,  and  Rindu  Ayu Dyah  Pasha  Sulasmi.  “Pelanggaran  Etika Dalam  Bumn:  Studi Kasus  Mega Korupsi  Pt Asuransi Jiwasraya.” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora 1, no. 3 (2023): 100 – 110.
Setiawati, Susi. “Jadi Sorotan Skandal Korupsi, Keuangan PT Timah Rugi Rp 449 M.” CNBC
Indonesia. Accessed April
3, 2024. https://www.cnbcindonesia.com/research/20240329190840-128-526644/jadi-sorotan- skandal-korupsi-keuangan-pt-timah-rugi-rp-449-m.
TBK,  PT  TIMAH.  “Daftar  Pemegang  Saham.”  PT  TIMAH  TBK.  Accessed  April  4,  2024. https://timah.com/blog/hubungan-investor/daftar-pemegang-saham.html.
———. “Sejarah.” PT TIMAH TBK. Accessed April 3, 2024. https://timah.com/blog/tentang - kami/sejarah.html.
“Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara,” n.d.
“Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” n.d.
Yuwono, Muhammad Yusron. “Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia.” Notarius 8, no. 2 (2015): 207 – 35.