## PASAL 284 KUHP  PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
oleh 1
Masril

## Abstrak
Adanya  titik  beda  antara  pasal  284  KUHP  dengan  hukum  Islam  tentang Zinah, Melakukan hubungan suami isteri oleh laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa dengan jalan suka sama suka, semenntara baik laki-laki pelaku zinah dan perempuan  pezinah  tersebut  tidak  terikat  tali  perkawinan  dengan  pihak  lain (pelaku  zinah)  atau  bagi  dia  tidak  terikat  dengan  pasal  29  BW,  maka  pelaklu tersebut  tidak  dapat  dikatakan  zinah,  sementara  Islam  tidak  membedakan  gadis atau  bujang,  janda  atau  duda,  dimana  melakukan  hubungan  suami  isteri  tanpa melalui pernikahan adalan melakukan zinah.
Kata Kunci: Pasal 284 KUHP dan Hukum Islam

## Abstract
There  is  a  different  point  between  Article  284  of  the  Criminal  Code  and Islamic law concerning Adultery, Conducting marital  relations by adult men and adult women by liking, while both male adulterers and adulterous women are not bound by marital ties with other parties ( perpetrators of adultery) or for him not bound  by  article  29  BW,  then  the  perpetrators  can  not  be  said  to  be  adultery, while  Islam  does  not  distinguish  girls  or  single,  widowed  or  widower,  where engaging  in  marital  relations  without  going  through  marriage  is  committing adultery.
Keywords: Article 284 of the Criminal Code and Islamic Law
1 Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

## A. Pendahuluan
Pasal 284 KUHP (Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana)  mengatur tentang  zina,  namun  demikian  kapan adanya istilah zinah tersebut,
menurut  KUHP  sebagai  hukum positif yang mempunyai asas legalitas,  dimana  istilah  zinah  yang dilarang  dalam  hukum  positif  atau undang-undang  adalah  semenjak  hal tersebut diundangkan dan dinyatakan berlaku, sementara menurut Undang- undang  perkawinan.  istilah  zinah tersebut  muncul  semnjak  adanya perkawinan  dan  menurut  Islam  tentu semenjak perbuatan tersebut dilarang dalam al-Quran.
Dengan adanya perkawinan, tentu adanya perbuatan diluar kawin, dan  hal  inilah  yang  dikatakan  zinah dalam  pandangan  secara  umum, namun menurut hukum positif dengan  asas  legalitasnya  sangat tergantung dengan redaksi pasal yang ada  dalam  undang-undang  yang dimaksud serta penjelasannya.
Dengan  adanya  KUHP,  maka KUHP  menuliskan  dengan  asas legalitasnya  mana  yang  merupakan perbuatan zinah dan pelakunya dapat
diancam  dengan  sanksi  pidana  yang telah dirumuskan tersebut.
KUHP  merupakan  terjemahan dari  hukum  yang  berlaku  zaman penjajahan  Belanda  (hukum  pidana Belanda),  yang  diberlakukan  dengan azas  konkordansi  dan  berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 2
diberlakukan pada tanggal 18
Agustus 1945 hukum kolonial tersebut,  hal  tersebut  diberlakukan demi  menjaga  kekosongan  hukum dan  sangat  berbahaya  bila  negara merdeka  tidak  mempunyai  hukum (dalam  UUD  1945  Indonesia  negara hukum),  salah  satu  dari  perundang- undangan  tersebut  adalah  dalam bidang pidana, yakni memperlakukan WVS-NI  (wet  boek  van  straaf  recht voor  Nederlandche  Indie),  yang diterjemahkan kedalam Bahasa
Indonesia  dengan nama KUHP (Kitab Undang-undang Hukum
Pidana),  yang  pada  awalnya  bersifat sementara 3 ,  dan  kemudian  sifat
2 Pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD 1945,  merumuskan  segala  badan  negara dan  peraturan  yang  ada  masih  lansung berlaku,  selama  belum  diadakan  yang baru menurut undang-undang dasar ini.
3 .Ayat  (2)  aturan  tambahan merumuskan: Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Raknyat  dibentuk,  majelis  itu  bersidang
sementara  tersebut  diganti  dengan UU  No.  1  Tahun  1946,  dimana
dalam salah satu pasalnya
mendefenisikan  tentang  arti  zinah 4 . Dalam  rumusan  pasal  tersebut  ada kalangan  masyarakat  yang  tidak setuju  dan  merasa  tidak  adil  atau merasa ternodai rasa keadilan,
apalagi bangsa ini mayoritas berpenduduk Islam disatu sisi,
sementara  disisi  lain  KUHP  tersebut merupakan  hukum  positif  yang  telah diundangkan dan berlaku di Indonesia  dan  berdasarkan  asas legalitasnya  harus  untuk  ditaati sampai nantinya ada pencabutan atau adanya  perubahan,  sementara  sisi lain lagi undang-undang harus mengandung  unsur  keadilan  dan Pancasila  adalah  sumber  segala sumber hukum dan mengakui keberadaan  agama.  Sehingga  bagi sipelaku  tindak  pidana  dalam  zinah menurut  hukum  agama  dikatakan melakukan  zinah  sementara  menurut hukum  positif  belum  tahu  lagi perbuatan  zinah,  sehingga  sipelaku
untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
4 .R.  Soesilo,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta komentar-komentarnya,Bogor
bebas  dari  ancaman,  sementara dalam masyarakat
terjadi kegoncangan  dan  mereka  merasa berdosa  akibat  perbuatan  orang  lain. Pasal 284  yang  berada dalam  KUHP tersebut  sampai  sekarang  masih berlaku dan belum dicabut.
B.  Sejarah  Hukum  Pidana  Positif di Indonesia.
Sebelum  bangsa  barat  dan  Islam datang ke Indonesia, dimana Indonesia  sudah  mempunyai  hukum, yakni  hukum  adat  (hukum  tidak tertulis)  yang  tersebar  di  Nusantara, yang  satu  sama  lainnya  ada  yang sama  dan  ada  yang  berbeda.  Setelah masuk  Islam  kenusantara,  dimana banyak  sedikitnya  hukum  agama merasuk kedalam hukum adat, bahkan  batas  agama  dengan  adat sudah  tipis,  kemudian  datang  VOC (tahun  1602)  kenusantara,  yang tujuan utama adalah untuk berdagang,  tetapi  bangsa  Belanda tersebut  datang  ke  Indonesia  juga membawa hukumnya 5
5 E.  Utrecht.  Dalam  Rangkaian Sari kuliah mwenyebutkan: Hukum yang berlaku  bagi  orang  Belanda  sebanyak banyaknya  disamakan  dengan  hukum yang  berlaku  dinegeri  Belanda  dengan asas  konkordansi.  Hukum  yang  berlaku bagi orang Belanda di pusat perdagangan
Pada tahun 1789 VOC
dibubarkan dan diganti dengan pemerintahan  dan  semua  kekayaan VOC  beserta  hutangnya  diserahkan kepada Bataafse Republik 6 dan mulai dipekerjakan 1 Januari 1800. Pada  tahun  1808,  Daendels dikirim  Ke  Indonesia  dengan  tugas mengorganisasikan
pemerintahan dan tahun 1810 atas perintah
Daendels  dibuat  suatu  peraturan mengai hukum dan peradilan 7 , dimana bagi golongan Eropa berlaku statuta  Betawi  Baru,  sedangkan  bagi golongan  hukum  Indonesia  berlaku hukum  adatnya,  namun  demikian Gubernur  Jenderal  berhak  merubah hukum adat bila 8 :
VOC  adalah  hukum  yang  dijalankan diatas  kapal-kapal  VOC:  Hukum  kapal (scheepsrecht)  Didaerah-daerah  yang
dikuasai  VOC  dibuat  peraturan  yang bermaksud menyelesaikan soal-soal istimewa  dan  menyelesaikan  keperluan hukum  pegawai  VOC  dengan  keadaan masing-masing  daerah  dimana  didirikan pusat kantor dagang. Disamping peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pengurus  VOC  di  Banten,  kemudian Betawi, berlaku juga peraturan-peraturan yang  dibuat  oleh  direksi  yang  dibuat  di negeri  Belanda  (Heeren  Zeventien). (Ultrecht.  Rabgkaian  sari  kuliah  hukum pidana I,Pustaka Tinta Mas Surabaya,1994:8 dan 9).
6 . Ibid hal: 17
7 . Ibid hal: 18 8 . Ibid hal : 19
a. Hukuman  boleh  dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
b. Hukum  adat  tidak  dapat menyelesaikan suatu perkara.
Sewaktu  Inggris  menduduki Belanda,  maka  pemerintahan  di Indonesia juga berada  dibawah kekuasaan  Inggris  dan  yang  menjadi penguasanya  adalah  Sir  Thomas Stanford Raflees. Pemerintahan Inggris mengadakan perubahan- perubahan  hukum,  terutama  tentang hukum acara pidana dengan susunam pengadilannya.
Pada  tahun  1848,  berdasarkan Konvensi London 13 Agustus  1848, bekas  koloni  Belanda  dikembalikan kepada  pemerintah  Belanda,  maka dikirimlah 3 orang komisaris Jenderal  ke  Indonesia,  maka  yang diperbuat  oleh  komisaris  tersebut, untuk sementara waktu semua peraturan-peraturan yang dibuat Inggris  dipertahankan 9 .  Tahun  1848 sampai tahun 1918 diadakan kodifikasi dan unifikasi dalam hukum  pidana 10 .  Dan  berdasarkan asas  konkordansi  diberlakukan  di
9 . Ibid hal: 29
10 .  Ibid hal: 33
Indonesia  pada  tanggal  1  Januari 1918,  yang  berlaku  untuk  semua golongan  di  Indonesia 11 ,  dimana sebelum  1  Januari  1918  berlaku dualisme  hukum  di  Indonesia,  yakni untuk  golongan  Indonesia  berlaku mulai  1  Januari  1873  dan  untuk golongan  Eropa  berlaku  mulai  1 Januari  1867 12 .Pada  prinsipnya  dua golongan hukum tersebut sama, yang membedakan adalah tentang penerapan  hukuman  dan  macamnya, misal  untuk  golongan  bumi  putra dalam  menjalankan  hukum ditambah dengan  pekerjaan,  dengan  leher diberi  kalung  besi  atau  kerja  paksa dengan tidak dibayar dalam pekerjaan  umum,  sedangkan  untuk golongan  Eropa  hanya  hukuman kurungan  atau  penjara  saja,  KUHP untuk  orang  Indonesia  disesuaikan dengan keadaan orang Indonesia 13
Setelah Jepang masuk ke
Indonesia dengan menahlukan Belanda,  maka  pemerintahan  Jepang mengeluarkan  aturan  tahun  1942 (UU  No.  1  tahun  1942  atau  siono
11 .  Kansil,  pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, Balai pustaka, hal: 261
12 . Ibid hal:261 13 . Ibid hal: 261
siirei)  yakni  tetap  memperlakukan hukum  zaman  Belanda,  kecuali  hal- hal yang bertentangan dengan kepentingan tentara jepang diperlakukan aturan tentara. 17 Agustus tahun 1945
Indonesia  Merdeka,  dan  sewaktu  itu kita  belum  punya  aturan,  hanya punya  pernyataan  merdeka,  dan esoknya  tanggal  18  Agustus  1945
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia)  bersidang untuk  menentukan  aturan  Hukum (menetapkan UUD 1945, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 memperlakukan ketentuan Zaman Jepang 14 dan berdasarkan  ayat  2  aturan  tambahan UUD  1945,  undang-undang  yang diberlakukan tersebut bersifat sementara, dan untuk menghilangkan sementara  yang  telah  ditentukan waktunya,  maka  pada  Januari  1946, berdasarkan  UU  No.1  Tahun  1946 diberlakukan  UU  No.  1  tahun  1918
14 .pasal  II  aturan  peralihan  UUD
1945 (yang belum diamandemen) merumuskan”Segala  badan  negara  dan peraturan  yang  ada  masih  lansung berlaku,  selama  belum  diadakan  yang baru  menurut  Undang-undang  Dasar  ini dan  berdasarkan  ayat  2  aturan  tambahan UUD  1945  ini  menggariskan  sifat kesementaraan .
tersebut dan nyatanya sampai sekarang  tetap  berlaku  yang  dahulu bernama  WVS  (Wetsbook  Van Strafrech  vor  Nederland  Indie). Sewaktu  Konstitusi  RIS  (Republik Indonesia  Serikat)  1949,  UU  pidana ini tetap berlaku dengan  dasar pasal 192  KRIS  dan  sewaktu  UUDS (Undang-Undang  Dasar  sementara) 1950  diberlakukan  dengan  pasal  142 UUDS tentang berlaku UU 1 Januari 1918  tersebut  dan  dengan  dekrit Presiden  5  juli  1959  kembali  ke Undang-undang  Dasar  1945,  dengan sendirinya  pasal  II  aturan  peralihan UUD  1945  kembali  berlaku  dan sampai sekarang tetap berlaku, walaupun  sekarang  sudah  punya rancangan  KUHP  sendiri,  namun setiap  dipersidangan  DPR  selalu gagal.

## C.  Sejarah  Masuk  Islam  ke Indonesia
Bahwa  hukum  Islam  bukanlah buatan  manusia  sebagaimana  hukum positif,  tetapi  melaui  wahyu  yang datang  dari  Allah  melalui  Rasulnya, yakni  berupa  Alquran  dan  Hadist. Datangnya  Islam  ke  Indonesia  ada  2 cara,  yakni  cara  melalui  dagang  dan
cara  melalui  dakwah,  yang  jelas Negara  Islam  pertama  di  nusantara adalah  kerajaan  Islam  Peureulak (1040 M) dengan raja pertama Sultan Syeikh  Maulana  Abdul  Aziz  Syah, keturunan  Arab  Qurais 15 .  Islam datang  ke  nusantara  juga  membawa hukumnya  yang  bersumber  dari Alquran  dan  Al  hadits.  Dan  sampai sekarang  Islam  itu  masih  berada  di Indonesia dan diakui dengan undang- undang  tentang  keberadaan  Islam tersebut dan secara mayoritas penduduk  Indonesia  menganut  Islam tersebut (sekitar 86 %), tetapi negara Indonesia  bukanlah  negara  Islam, sehingga hukum negara dalam bidang  pidana  adalah  hukum  positif buatan manusia.

## Sumber Hukum Positif
Dalam  Ilmu  Hukum  sudah ditentukan  bahwa  sumber  hukum dapat  dilihat  dari  sumber  hukum materil  dan  sumber  hukum  formil. Yang  dimaksud  dengan  sumber hukum  adalah  segala  sesuatu  yang
15 .Poniman.AK.  gerakan  Ratu Adil,  Mitos  Lain  Imam  Mahdi  di Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Madania,  Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK)  STAIN  Bengkulu,  Vol  II  No.  3 Desember 1999.h:73
menimbulkan  haukum  tersebut  yang
menimbulkan kekuatan hukum
mengikat  apakah  berupakan  paksaan
atau anjuaran dan bagi yang
melanggar atau tidak mentaati dikenakan sanksi.
Sumber  hukum  materil  adalah segala sesuatu yang menimbulkan isi hukum  tersebut,  bisa  dari  sisi ekonomi,  kemasyarakatan  dll,  misal dari sisi ekonomi merumuskan barang siapa dengan sengaja menyeludupkan barang diancam
dengan pidana dll.
Sementara sumber hukum Foemil  terdiri  dari:Undang-undang (statute), kebiasaan (costum), keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie),  Traktat  (treaty)  dan pendapat Sarjana hukum (Dokrin) 16

## Sumber Hukum Islam
Bahwa tak disangkal lagi bahwa  yang  menjadi  sumber  dalam hukum  Islam  adalah  Al-Quran  dan al-Hadits.  Al-  Quran  adalah  wahyu dari  Allah  yang  disampaikan  kepada rasulnya  melalui  malaikat,  hadists adalah  segala  perbuatan,  perkataan nabi  yang  harus  dicontoh  dan
16 .Kansil.Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indsonesi,  Balai Pustaka, 1986,h:46
kemudian  yang  menjkadi  sumber juga  kesepakatyan  para  fuqaha. Namun urutan dibawah hadits.
Asas Legalitas
Adalah suatu asas yang menyatakan  bahwa  hukum  pidana kita sifatnya tertulis, sgala sesuatunya harus tertulius, dan bagaimana dengan hukum yang tidak tertulis  yang  hidup  dan  tumbuh dalam  masyarakat.  Dalam  bidang perdata  kelihatan  masih  berlaku  dan diterapkan  dalam  masyarakar,  misal mengenai  waris  masih  ada  yang menerapkan  hukum  adat,  sementara dalam hukum pidana tidak dibenarkan.  Dan  dalam  masyarakat kelihatan  ada  yang  diterapkan,  misal cuci  kampung  terhadap  pelaku  yang menodai  kampung  tersebut,  memang ada  sebahagian  hukum  adat  (pidana adat)  boleh  diperlakukan,  tetapi terbatas  sebagaimana  yang  diatur dalam  undang-undang  darurat  N0.1 Tahun 1951.
Islam  pada  prinsipnya  juga legalitas,  yakni  berupa  aturan  yang diambil  dari  Al-Quuran  dan  Al- Hadts, namun ada beberapa hal yang tidak  diatur  dalam  Al_quran  dan  Al- Hadits dipergunakan pendapat
kesepahamman  para  ulama,  dengan sendirinya  aturan  tidak  tertulis  juga dipakai melalui tangan para ulama.
Pasal  284  KUHP  dan  Rasa  keadilan Masyarakat.
Hukum yang baik adalah hukum  yang  mengandung  unsur keadilan  baik  secara  filosofi,yuridis maupun historis. Yang  menimbulkan pertanyaan  adalah,  apakah  pasal  284 KUHP yang bersumber kepada WVS tersebut,  sudah  adakah  rasa  keadilan dalam  masyrakat  Indonesia  yang
mayoritas berpenduduk yang menganut  keyakinan  berdasarkan Islam. Pasal 284 KUHP tersebut
merumuskan:
Ayat  (1).  Dihukum  penjara  selama-
lamanya sembilan bulan:
1e. a. Laki-laki yang
beristeri, berbuat zinah, sedangkan diketahui bahwa pasal  27    Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
berlaku padanya.
b. Perempuan yang bersuami berbuat zinah.
2e.    a.  Laki-laki  yang  turut
melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya  bahwa kawanya itu bersuami; b.Perempuan yang tiada  bersuami  yang turut  melakukan  itu, sedangkan diketahuinya  bahwa kawannya
itu beristeri dan pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata (sipil)  berlaku  pada kawannya itu. Ayat (2), Penuntutan hanya dilakukan  atas  pengaduan suami/isteri yang
mendapat  malu  dan  jika suami  (isteri)  itu  berlaku pasal  27  Kitab  undang- undang hukum  perdata (spil) dalam tempo 3 bulan sesudah  pengaduan  itu, diikuti  akan  permintaan akan bercerai atau bercerai
tempat  tidur  dan  meja makan (scheiding van tafel end  bed)  oleh  perbuatan itu juga.
Pasal  27  KUHPerdata  merumuskan: Dalam  waktu  yang  sama  seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai  satu  perempuan  sebagai isteri, seorang perempuan hanya satu orang  laki-laki  sebagai  suaminya. Dengan  adanya  pasal  ini,  maka dalam perkawinan terjadilah
pembagian  golongan  penduduk  dan hukum yang berlaku baginya, sehingga  bagi  bumi  putra  yang beragama Islam berlakulah ketentuan Islam,  sehingga  suami  beristeri  lebih dari satu dibolehkan, sementara isteri tak  dibenarkan  bersuami  lebih  dari satu.
Kalau  dilihat  unsur-unsur  yang terdapat  dalam  pasal  284  KUHP
tersebut, dimana dikatakan melakukan zinah bila:
1. Pelaku zinah tersebut  untuk laki-laki masih terikat dalam  perkawinan  dengan orang lain (pasal 27 BW).
2. Bagi perempuan juga terikat dengan tali
perkawinan  dengan  pria lian (pasal 27 BW).
3. Perbuatan  tersebut  harus diadukan  oleh  orang  yang merasa  dirugikan  dengan perbuatan  zinah  tersebut (bukan  pelaku  zinah)  tetapi orang  yang  masih  terikat dengan  perkawinan  dengan pelaku zinah tersebut.
Undang-undang perkawinan (UU  No.  1  Tahun  1974)  menganut prinsip  monogami 17 ,  namun  untuk berpoligami  dimungkinkan  dengan persaratan yang cukup kete\at.
Dalam penjelasan atau komentar pasal 284 KUHP
menjelaskan,  yang  dimaksud  dengan Zinah 18 adalah  persetubuhan  yang dilakukan  laki-laki  atau  perempuan yang  telah  kawin  dengan  perempuan atau laki-laki  yang  bukan suami atau isterinya.  Supaya  masuk  kadalam pasal  ini,  maka  persetubuhan  itu harus dilakukan atas suka sama  suka dan  tidak  ada  unsur  paksaan  dari salah satu pihak.
17 .Pada penjelasan umu UU No. 1 Tahun  1974  bahagian  4  huruf  c merumuskan:
18 .KUHP  Soesilo,  R.  Komentar pasal 284 KUHP
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan persetubuhan adalah perpaduan antara  anggota  kelamin  laki-laki dengan  anggota  kelamin  perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan  anak,  jadi  anggota kelamin laki-laki harus masuk
kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air
mani.(Arrest  Hooge  Raad  5  Februari 1912)
Dengan  adanya  komentar  pasal yang dimaksud dengan zinah tersebut adalah  Perpaduan  kelamin  antara perempuaan dan laki-laki,
1. Perpaduan tersebut mengeluarkan air mani,
2. Perbuatan  yang  dilakukan suka sama suka,
3. Yang melakukan adalah orang  yang  terikat  dalam perkawinan (pasal 27 BW),
4. Sudah dewasa menurut hukum  (hal  ini  dibuktikan dengan terikakat perkawinan),  sebab  orang yang  kawin  berarti  sudah dewasa.
Dengan  sendirinya  perbuatan yang  dilakukan  (hubungan  kelamin) antara  laki-laki  dengan  perempuan
yang  sudah  dewasa,  sementara  para pelaku  belum  kawin  (seperti  bujang dengan gadis atau janda dengan duda dan  perbuatan  mana  dilakukan  atas suka  sama  suka  sehingga  tidak (belum)  mengeluarkan  air  mani, maka  perbuatan  itu  tidak  dapat dikatakan  dengan  zinah  dan  para pelaku tidak dapat dikenakan dengan pasal  284  ayat  (1)  KUHP  tersebut atau perbuatan tersebut belum mengeluarkan  air  mani,  maka  yang bersangkutan  tidak  dapat  dikatakan melakukan zinah disatu sisi, sementara disisi lain mayoritas penduduk
Indonesia adalah beragama Islam (Sekitar 85 %).
Islam dengan tegas mengatakan, jangan  untuk  melakukan  zinah, mendekati  saja  tidak  boleh  (la takrabullzinnah).    Atau  jika  boleh untuk ditafsirkan perlakuaan seorang laki-laki  dengan  perempuan  yang sama-sama  dewasa  dan  dilakukan suka sama suka seperti menyenggolkan  alat  kelamin  mereka sehingga  mengeluarkan  air  mani, tetapi kelamin tidak masuk, maka ini tidak  dapat  dikatakan  zinah.  Dalam islam  juga  dikatakan  oleh  imam Hambali, Hanafi dan Maliki
bersenggolan  saja  kulit  laki-laki  dan perempuan  yang  bukan  muhrimnya tidak  dibenarkan,  kecuali  Safii  boleh bersenggolan asal tidak menimbulkan khalawat. Kalau
kemaluan  laki-laki  dan  perempuan bersenggolan,  kemungkinan  tidak muncul khalawat dipertanyakan, kecuali  laki-laki  dikebiri  permanen, sehingga  apa  yang  dikatakan  zinah menurut  hukum  Islam,  juga  adat (karena  menurut  Snouck  Horgonye Hukum  adat  identik  dengan  Islam) tentang zinah tersebut tidaklah sejalan dengan pasal 284 ayat (1). Islam mengatakan yang dukatakan dengan zinah adalah orang yang  melakukan  hubungan  kelamin antara  laki-laki  dengan  perempuan, yang  dilakukan  diluar  pernikahan dan  tidak  membedakan  status  terikat dalam perkawinan., apakah itu antara gadis  dengan  bujang  atau  duda  dan janda, yang jelas melakukan hubungan kelamin antara perempuan dengan laki-laki tanpa unsur pakasaan  adalah  perbuatan  zinah. Yang  membedakan  antara  pelaku gadis  atau  bujang  dengan  janda  atau duda  adalah  mengenai  ancaman
rajam 19 .  Sehingga  keberadaan  psal 284  ayat  (1)  KUHP  sebagai  hukum positif  dinegara  yang  mayoritas muslim  cukup  tidak  seirama  dengan keyakinan Islam.
Dan  lebih  ironis  lagi  perbuatan zinah  ini  merupakan  delik  aduan dalam  hukum  positif,  yakni  pihak yang  merasa  dirugikan  dalam  hal  ini harus  melakukan  pengaduan  kepada pihak  yang  berwenang  (penyidik) 20 . Biasanya  yang  dirugikan  dalam  hal ini  adalah  sisuami  yang  isterinya berzinah atau si isteri yang suaminya berzinah  (delik  aduan  mutlak,  pasal 284  ayat  2  KUHP),  artinya  penyidik tidak bisa melimpahkan kasus tersebut  atau  melimpahkan  BAP kepada penuntut umum sebab penuntut umumlah yang akan melakkan penuntutan.
Melihat dari  hal diatas dan  bila diperhatikan  dengan  teori  hukum yang ada, diantaranya teori keadilan,
19 .  Bagi  gadis  dan  bujang  yang melakukan  zina  dirajam  100  kali, sedangkan  bagi  yang  sudah  menikah dirajam dan dilempar sampai mati. Topo Santoso,  Membumikan  Hukum  Islam Penegakan  syariat  dalam  wacana  dan agenda.  Gema  Insani  Jakarta  2003:  23, 24.
20 .  pasal  7  ayat  1  (a)  KUHAP, penyidik  karena  kewajibannya  dalam mtugasnyanjalankan  tugasnya  menerima laporan dan Pengaduan
maka  perumusan  pasal  284  ayat  (1) KUHP, terutama bagi yang beragama Islam  adalah  tidak  adil  dan  menurut prinsipnya harus diganti. Berlakunya suatu undang- undang  atau  hukum  di  Indonesia (salah satu diantaranya) adalah KUHP adalah memakai teori positifisme  atau  aliaran  fositifisme yang dipelopori oleh Jhon Austin dan Haan  Kellsen.  Menurut  Jhon  Austin hukum  merupakan  perintah  dari mereka  yang  memegang  kekuasaan tertinggi  atau  dari  yang  memegang kedaulatan. Hukum merupakan perintah  yang  dibebankan  untuk machluk yang berpikir.
Dengan  teori  yang  dikemukakan John  Austin  dan  Haan  Kellsen tersebut,  dimana  hukum  tersebut datang dari atas atau penguasa untuk mengatur  orang  banyak,  hal  ini tentang  berlakunya  KUHP  tersebut ditentukan  oleh  pendiri  negara  atau penguasa  negara.  pada  tanggal  18 Agustus 1945 melalui pasal II aturan peralihan  UUD  1945,  dengan  hal  ini hukum  adat  dalam  bidang  publik sulit  untuk  diberlakukan  (konsep Negara  Hukum),  walaupun  hukum adat  tersebut  (pidana  adat)  tumbuh
dan  hidup  dalam  masyarakat  (living low),  terutama  dengan  asas  legalitas yang  dianut  oleh  KUHP  tersebut (Pasal  1  ayat  1  KUHP) 21 ,  walaupun hukum  adat  dapat  diberlakukan, hannya  ancaman  pidana  tidak  lebih dari enam bulan (pasal 3 UU Drt No. 1  Tahun  1951),  hal  ini  dapat  terjadi bila  hukum  positif  sulit  untuk diberlakukan.
Keberlakuan Pasal 284 KUHP Dengan adanya positivisasi hukum,  maka  hukum  tersebut  telah diundangkan  dan  dinyatakan  telah berlaku, maka hukum yang dimaksud telah menjadi hukum positif, sehingga  ia  mempunyai  kekuatan berlaku  dan  aparat  penegak  hukum yang terkait untuk itu bisa menerapkannya,  begitupun  dengan KUHP  yang  telah  diundangkan  dan salah  satu  dari  pasal  KUHP  tersebut adalah pasal 284. Namun dalam teori hukum  antara  positivisasi  hukum dengan keberlakuan hukum dibedakan, karena keberlakuan hukum  menghendaki  berlaku  secara empiris,  normatif  dan  evaluatif  dan menurut Mustafa Abdullah
keberlakuan    tersebut  adalah  secara
21 Lihat pasal 1........................
Yuridis,  sosiologis  dan  filosofis.  Inti sebenarnya dari positifisasi  bukanlah sekedar  diundangkan  saja  serta dikodifikasikan, melainkan suatu implementasi  oleh  aparat  penegak hukum dan diterima oleh masyarakat.
-.  Keberlakuan  Secara  Empiris  atau aktual pasal 284 KUHP Yang  dimaksud  disini  berlaku secara  empiris,  dimana  aturan  atau norma hukum yang dimaksud suadah efektifkah berlakunya
dalam masyarakat,  yakni  sudah  diterima dan dipatuhi oleh masyarakat swebagai  pedoman  dalam  pergaulan masyarakat.  Baik  oleh  masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Dari  sisi  pemerintah,  dalam  hal  ini jaksa penuntut umum sebagai penuntut  dalam  setiap  pelanggar hukum,  apakah  telah  melakukan penuntutan  terhadap  pelaku  yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diminta oleh pasal 284 tersebut. Sebab menurut undang- undang pokok kejaksaan, jaksa wajib menuntut  setiap  tindak  pidana  yang terjadi.  Ini  baru  bisa  dilaksanakan jaksa  setelah  berkas  perkara  (BAP) telah diserahkan oleh penyidik
kepadanya  dengan  sempurna  (P21), dengan  arti  kata  tidak  bisa  jaksa melakukan  penuntutan  bila  kasus belum  dilimpahkan  oleh  penyidik kepadanya.  Sementara  dipenyidik sendiri ini menunggu pengaduan dari yang  merasa  korban  (delik  aduan mutlak), dimna pihak yang dirugikan merasa  malu  (aib)  dll  bila  ini  di bawah kepengadilan. Sehingga terhadap pelaku pasal 284 ini banyak diselesaikan diluar pengadilan berdasarkan  alasan-alasan  tertentu dan  diselesaikan  berdasarkan  hukum adat  yang  tidak  tertulis  yang  setiap daerah  berlainnan  adatnya,  misal dengan cuci kampung dll.
Yang  jadi  masalah  bukan mengenai penuntutan terhadap pelaku  zinah  dalam  masyarakat, tetapi  yang  jadi  masalah  adalah rumusan  pasal  284  tersebut  yang dirasa  tidak  adil,  sehingga  rumusan tersebut  tidak  memuaskan,  bahlkan menodai agama (Islam) yang memandang  zinah  tersebut  bukan untuk  orang  yang  terikat  dalam perkawinan saja. Denga tidak diadukan  kasus  zinah  tersebut,  maka pasal  284  tersebut  tidak  efektif berlaku  dalam  masyarakat  untuk
menyelesikan  masalah  dan  bahkan
menimbulkan permasalahan lain (hamil  diluar  nikah  dll),  akibatnya tujuan hukum tersebut untuk mencari keadilan dan ketertiban dalam masyarakat semakin jauh. -.  Keberlakuan  secara  Normatif  atau Formil atau Yuridis pasal 284 KUHP Maksud  pemberlakuan  secara normatf  atau  formil  atau  yuridis adalah,  dimana  hukum  tersebut diberlakukan setelah memenuhi
syarat-syarat formal, sehingga keabsahannya  dapat  diyakini,  misal
tentang  hiarki  perundang-undangan.
Hans Kelsen dengan ajaran Stufenbau  des  Recht  berpendapat sistim  hukum  tersebut  merupakan suatu  hierarkhi  dari  hukum.  Pada herarkhi tersebut suatu sistim  hukum tersebut  bersumber  kepada  yang lebih  tinggi,  dan  ketentuan  yang lebih tinggi tersebut dikatakan dengan  grundnorm  atau  norma  dasar yang  bersifat  hipotetis,  ketentuan yang lebih rendah merupakan kongretisasi  dari  ketentuan  yang lebih  tinggi 22 .  Hal  ini  kelihatan
22 .  Dalam  Lili  Rasjidi,  Filsafat Hukum  apakah  hukum  itu.  H:45. PT.Remaja  Rosada  Karya    Bandung 1988.
diikuti  oleh  Indonesia,  yakni  dengan adanya ketetapan MPR
No.
III/MPR/2000, yang merupakan pengganti  dari  ketetapan  MPRS  NO. XX/MPRS/1966  tentang  tata  tertip aturan  perurutan  undang-undang  dan pada  saat  sekarang  sudah  dua  kali mengalami perubahan, terutama tentang  urutan  perndangan  didaerah dan  peletakan  perpu  pada  perurutan perundangan.,  dimana  aturan  yang lebih  tinggi  bisa  merupakan  sumber bagi  aturan  yang  lebih  rendah  dan aturan  yang  lebih rendah tidak  boleh bertentangan  dengan  yang  lebih tinggi,  dan  bila  terjadi  aturan  yang lebih  rendah  akan  gugur  bila  ada  uji materil  undang-undang  oleh  Komisi Yudisial.
Kalau  dilihat  pasal  284  KUHP, yang  tergabung  atau  satu  buku dengan KUHP, dimana KUHP tersebut  berbentuk  undang-undang, yang  kedudukannya  berada  dibawah UUD  1945,  bahkan  KUHP  tersebut pertama kalinya diberlakukan dengan Pasal II aturan peralihan UUD 1945, yang  kemudian  ditetapkan  lagi  oleh UU  No.  1  Tahun  1946.  Dan Pancasila  adalah  sumber  segala sumber  hukum  (termasuk  UUD
1945)  bersumber  kepada  Pancasila.
Pancasila digali dari nilai-nilai bangsa,  sila  pertama  dari  Pancasila adalah  tentang  pengakuan  adanya Tuhan,  yang  erat  hubungan  dengan agama,  salah  satu  dari  agama tersebut  adalah  Islam,  sementara rumusan  pasala  284  KUHP  tersebut tidak sesuai dengan Islam. Indonesia  katanya  memakai teori  yang  dikemukakan  oleh  Hans Kelseen  tentang  aturan  perurutan perundang-undangan sebagaimana
disebut diatas, tetapi dalam
prakteknya  tidak  murni,  bahkan PERDA  yang  urutannya  jauh  berada dibawah undang-undang mengalahkan  undang-undang  dan berlaku,  misal  pasal  296  KUHP tentang  orang  yang  mempermudah untuk  praktek  Prostitusi  diancam dengan pidana 23 . Didaerah perkotaan masalah  porstitusi  ini  diatur  oleh PERDA,  dengan  arti  kata  daerah
telah mempermudah untuk melakukan  portitusi,  misal  DOLLI
23 . Pasal 296 KUHP merumuskan “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya  yaitu  mengadakan  atau mempermudah  perbuatan  cabul  dengan orang  lain  dihukum  penjara  selama- lamanya  satu  tahun  empat  bulan  atau denda sebanyak banyaknya Rp. 15.000.”
dulunya di Surabaya, Pulaubai dulunya di Bengkulu dll.
-. Keberlakuan Evaluatif atau
Filosofis pasal 284 KUHP Yang dimaksud dengan evaluatif  disini,  kaedah  hukum  yang berlaku mempunyai nilai atau bernilai  oleh  masyarakat,  sehingga masyarakat mematuhi hukum tersebut  dan  hukum  tersebut objektif dan bukan subjektif. Hal ini terutama ditujukan  kepada  penegak  hukum dalam bertindak sesuai dengan tatanan  hukum,  sebab  masih  ada penegak  hukum  yang  tertangkap dalam  penegakkah  hukum,  misal hakim  yang  tertangkap  oleh  KPK dalam korupsi dll.

## Kesimpulan
Dari  hal  diatas  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa  rumusan  pasal  284  KUHP tidak sama  dengan  hukum Islam dan bahkan menodai hukum Islam Daftar Pustaka.
Kansil,CST.  Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia. Balai Pustaka  Jakarta   1986.
Lili  Rasjidi.  Filsafat  Hukum  Apakah Hukum  Itu.  PT.Remaja  Rosda Karya  Bandung 1988-.
Poniman  AK.  Gerakan  Ratu  Adil,
Mitos  Lain  Imam  Mahdi  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Madania.Pusat  Pengkajian  Islam (PPIK) STAIN Bengkulu Vol. II
No.3 Desember 1999.
Susilo,R.Kitab Undang-undang
Hukum  Pidana  (KUHP)  serta komentar-komentarnya  lengkap pasal  demi  pasal.  Politeioa Bogor 1988
Topo  Santoso.membumikan  Hukum Pidana  Islam  Penegakan  Syariat dalam Wacana dan Agenda.
Utrecht.  Rangkaian  Sari  Kuliah Hukum  Pidana  I.  Pustaka  Tinta Mas. Surabya 1994
Undang-undang
UUD 1945 UU No. Tahun 1946 (memberlakukan  hukum  pidana
dari lkesementaraan)
UUDrt.  No  1  Tahun  1951  (Tentang pidana Adat)
UU No. 8 Tahun 1981 ( KUHAP)
UU  No  1  Tahun  1974  (Undang- undang
Perkawinan)