INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3272-3282 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Framing Media Online Terkait Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Di KOMPAS.COM dan DETIK.COM
Wulan Sari Aliyatus Sholikah LSPR Communication and Business Institute Email: wulansarias@gmail.com

## Abstrak
Perpanjangan masa jabatan desa menjadi 9 tahun menuai banyak repson di masyarakat. Media online sebagai  perantaran  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  turut  memainkan  peran  penting dalam mengawal demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkaian media daring Indonesia (Kompas.com dan Detik.com) atas isu perpanjangan jabatan kepala desa  menjadi 9 tahu,.  Periode  pemberitaan  yang  diambil  adalah  empat  bulan  terakhir  terhitung  sejak  Juli  hingga Oktober  2023.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  menggunakan  analisis  framing  Pan  & Kosicki. Hasil penelitian menunjukkan Kompas.com memiliki gaya penyampaian yang lugas, tajam dan kritis dalam memberitakan isu perpanjangan jabatan kepala desa semantara Detik.com lebih berhati - hati  dalam  sisi  pengemasan  bahasa.  Kompas  cenderung  mencitrakan  pemerintah  secara  negatif didukung dengan dampak negatif dipaparkan Kompas.com terkait imbas perpanjangan masa jabatan. Sementara Detik.com mencitrakan pemerintah harus yakin mengambil keputusan mensahkan revisi UU Desa.
Kata Kunci: Kepala Desa, Jabatan Kepala Desa, UU Desa, Kompas, Detik

## Abstract
The extension of the village term to 9 years has drawn many responses in the community. Online media as a medium of communication between the government and society also plays an important role in guarding democracy. The purpose of this study is to determine the framing of Indonesian online media (Kompas.com and Detik.com) on the issue of extending the term of office of village heads to 9 years. The news period taken is the last four months from July to October 2023. This research is a qualitative research  using  Pan  &  Kosicki  framing  analysis.  The  results  showed  that  Kompas.com  has  a straightforward, sharp and critical delivery style in reporting the issue of extending the position of the village head while Detik.com is more careful in terms of language packaging. Kompas tends to image the government negatively, supported by the negative impact presented by Kompas.com regarding the impact of the extension of the term of office. Meanwhile, Detik.com portrays the government as having to be confident in making a decision to legalize the revision of the Village Law.
Keywords: Village Head, Village Head Position, Village Law, Kompas, Detik

## PENDAHULUAN
Masa jabatan kepala desa  dari 6 tahun hingga 9 tahun yang digagas Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (KPDTT)  Republik  Indonesia menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Respon yang ditunjukkan dalam Industri media  juga  beragam  dalam  membingkai  pesann  tersebut.  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (KPDTT)  Republik  Indonesia  adalah kementerian  dalam  pemerintah  Indonesia  yang  membidangi  pembangunan  desa  dan pedesaan,  pemberdayaan  masyarakat  pedesaan,  percepatan  pembangunan  daerah tertinggal,  dan  transmigrasi.  Kementerian  ini  dipimpin  oleh  seorang  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diangkat langsung oleh Presiden Republik  Indonesia.  Kementerian  ini  terbentuk  sejak  kepemimpinan  Presiden  kelima  RI, Megawati Soekarnoputri pada tahun 2000. Sejak terbentuknya hingga saat ini Kementerian Desa telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak tujuh kali (Kemendesa.go.id p.1).
Isu jabatan kepala desa ini awal kali mencuat pada Januari saat muncul aksi demo oleh Kepala Desa (Kades) di depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2023. Peneliti melihat hal ini sebagai  suatu  permasalahan  yang  mempunyai  dua  sisi,  yaitu  menguntungkan  dan merugikan. Ketika masyarakat menyetujui masa jabatan kepala desa, reputasi kementerian akan melambung tinggi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yang direspon masyarakat adalah  penolakan,  di  mana  penolakan  tersebut  berdampak  pada  menurunnya  citra kementerian dan berpotensi menurunkan jumlah pemilih pada partai pengusung Menteri Desa  itu  sendiri.  Saat  ini  kementerian  tersebut  berada  di  bawah  pimpinan  Abdul  Halim Iskandar  atau  biasa  disapa  Gus  Halim.  Gus  Halim  adalah  kakak  dari  Abdul  Muhaimin
Iskandar (Gus Muhaimin) yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), salah satu partai besar di Indonesia.
Isu ini semakin ramai diperdebatkan hingga puncaknya pada Juni 2023 muncul kabar jabatan kepala desa resmi diperpanjang menjadi 9 tahun. Juli lalu, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) lanjutan untuk merevisi UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Baleg sepakat membawa RUU ini ke paripurna untuk disahkan menjadi RUU  Inisiatif  DPR.  Adapun  isi  Revisi  RUU  Desa  salah  satunya  tentang  perubahan  masa jabatan kepala desa, dari 6 tahun untuk 3 periode, menjadi 9 tahun untuk 2 periode. Hingga Oktober  2023,  belum  terdapat  kabar  resmi  mengenai  persutujuan  Presiden  untu mensahkan  RUU  Desa  khusunya  di  poin  perpanjangan  jabatan  Kades  menjadi  9  tahun, namuan sudah banyak rumor yang berhembus di media online. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melihat framing media dalam mengambil isu perpanjangan jabatan kades ini. Berikut  merupakan  hasil  analisis  akumulasi  data  pencarian  masyarakat  melalui  website informasi terkait UU Desa dan Peraturan Masa Jabatan kepala Desa. Data dikumpulkan dari tahun 2016 hingga 2023.
Studi ilmiah saat ini dilakukan melalui studi framing media. Studi framing ini dilakukan terhadap salah dua portal berita online terbesar di Indonesia, Detik.com dan Kompas.com. Alasan  yang  melatarbelakangi  pemilihan  dua  media  ini  adalah  karena  Detik.com  dan Kompas.com  termasuk  dua  media  yang  merupakan  pioneer  media  berita  daring  di Indonesia. Dilansir dari laman resminya, Kompas.com pertama kali dirilis pada tahun 1995 dan berada dalam naungan Grup Kompas Gramedia yang merupakan salah satu pemimpin bisnis  pemberitaan  di  Indonesia.  Sedangkan  Detik.com  merupakan  media  berita  daring yang berdiri sejak 1998 dan dikenal dengan jargon “tercepat dalam menyajikan berita” yang
saat  ini  di  bawah  naungan  Trans  Media.  Dari  laman  alexa.com  yang  merupakan  situs pemeringkat kunjungan website diketahui bahwa pada tahun 2020 posisi Detik.com dan Kompas.com  menduduki  peringkat  ke-5  dan  ke-6  sebagai  situs  yang  paling  banyak dikunjungi di Indonesia.
Menurut  Hamad,  (2007)  studi  dengan  menggunakan  analisis  framing  merupakan kelompok studi analisis wacana. Maka, pertanyaan penelitian yang coba dijawab adalah:
Bagaimana media daring Detik.com dan Kompas.com di Indonesia membingkai isu perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pembingkaian  media  daring  Detik.com  dan  Kompas.com  terhadap  isu perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun?
Pan, Z & Kosicki, (1993) menjelaskan bahwa framing adalah strategi membangun dan memroses wacana berita atau sebagai karakteristik dari wacana itu sendiri. Setiap media memiliki  cara  dalam  membingkai  suatu  informasi  dan  menyampaikan  kritik  terhadap pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  deskriptif-  interpretatif  yang menginterpretasikan  hal    yang  diteliti  (Creswell,  2014).  Penelitian  ini  menggunakan paradigma interpretif atau konstruktivis yakni paradigma yang digunakan untuk memahami makna subjektif dari pengalaman yang bervariasi dan mengharuskan peneliti untuk mampu melihat  kompleksitas  dari  pemaknaan  tersebut  (Creswell,  2014).  Strategi  penelitian  yang digunakan  adalah  analisis  framing  (Pan,  Z  &  Kosicki,  1993)  yang  melihat  empat  elemen analisis  yakni  struktur  sintaksis,  struktur  skrip,  struktur  tematis,  dan  struktur  retoris  yang merepresentasi dimensi struktural sebuah berita. (Pan, Z & Kosicki, 1993) menjelaskan bahwa berita yang diterbitkan di media mengonstruksi batasan-batasan interpretasi masyarakat karena framing yang dilakukan membuat suatu pesan lebih menonjol dan menempatkan informasi lebih penting daripada yang lain sehingga khalayak tertuju pada informasi yang ditonjolkan tersebut. Metode analisis framing Pan & Kosicki terbagi menjadi empat struktur (Eriyanto, 2002) yaitu:
1. Struktur Sintaksis, terkait bagaimana wartawan menyusun peristiwa (pernyataan, opini, kutipan, dan pengamatan) ke dalam penulisan berita. Struktur yang diamati adalah lead berita, latar, headline, kutipan, dan sebagainya.
2. Struktur Skrip, terkait bagaimana wartawan menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Versi asli struktur berita terdiri dari 5W+1H dalam penulisan berita, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (Pan, Z & Kosicki, 1993).
3. Struktur Tematik, terkait bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan.
4. Struktur  Retoris,  terkait  bagaimana  wartawan  menekankan  arti  tertentu  ke  dalam berita. Pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang digunakan wartawan dalam berita bukan hanya untuk mendukung tulisan, namun juga menekankan arti tertentu kepada pembaca.
Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan mengambil satu berita dari masing - masing media daring detik.comm dan Republika. Berita yang dipilih adalah berita yang memiliki kata kunci “perpanjangan jabatan" "jabatan kades”, “jabatan kepala desa” dan “9 tahun kades” sehingga isi berita diharapkan dapat mencerminkan respon pemerintah dan  masyarakat  terhadap  isu  perpanjangan  jabatan  Kepala  Desa  menjadi  9  (sembilan) tahun. Kurun waktu yang diambil adalah Pemberitaan terupdate dari Juli - Oktober 2023. Alasan pemberitaan dipilih dalam waktu tersebut, karena isu perpanjangan jabatan kepala desa sudah tidak ramai lagi diberitakan dalam 4 (empat) bulan terakhir.
Mula  diberitakannya  isu  perpanjangan  jabatan  kades  ini  adalah  Pada  Januari  2023 sebagai imbas dari aksi demo Ribuan Kades dari berbagai daerah di Indonesia di depan gerbang Gedung DPR RI pada 17 Januari 2023. Isu ini semakin ramai diperdebatkan hingga puncaknya pada Juni 2023 muncul kabar jabatan kepala desa resmi diperpanjang menjadi 9 tahun. Lalu seiring berhembusnya rumor bahwa Presiden Jokowi belum memutuskan, isu ini  perlahan  mulai  sepi  dari  segi  pemberitaan.    Oleh  karenanya  peneliti  mengambil  4 (empat) bulan mundur terhitung sejak 1 Oktober 2023.  Untuk mengetahui kontruksi media terhadap  isu  perpanjangan  kepala  desa  9  tahun  maka  peneliti  menggunakan  analisis framing metode Pan dan Kosicki terhadap dua berita yang bersumber dari Detik.com dan Kompas.com.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pada cara masing-masing portal mengkonstruksi  realitas.    Pada  portal  berita  detik.com,  berita  masa  jabatan  kepala  desa (kades) 9 tahun dikemas lebih netral seperti pada berita yang berjudul Mendes Menghadap Jokowi, Masa Jabatan Kades 9 Tahun Direstui yang diterbitkan pada 18 September 2023. Dalam berita tersebut, media membingkai isu perpanjangan jabatan kepala desa ke arah negatif (lihat Tabel 1). Terlihat dari struktur retorika, yang menunjukkan bahwa pemerintah telah menaikkan dana desa  setiap tahunnya. Selain itu Detik juga menampilkan pernyataan Gus Halim Iskandar yang mengatakan selain dana desa, juga terdapat dana kementerian
lembaga lain yang ditransfer dan juga dana bansos ke desa. Dimana artinya, sudah terdapat banyak aliran dana yang masuk ke desa selain dana desa yang bersumber dari Kemeterian Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal.

## Tabel 1 Hasil Analisis Framing 1 – Detik.com
Sementara itu, di satu sisi diketahui bahwa Kepala Desa menuntu masa jabatang yang lebih panjang hingga maksimal 9 tahun, sehingga bagi kepala desa yang menjabat dua kali makan maksimal menjabat menjadi 18 tahun. Sementara itu jika dilihat pada lead berita maka  pemberitaannya  cenderung  netral,  namun  tetap  ingin  memastikan  apakah  usulan benar - benar sudah disetujui oleh Presidulen Joko Widodo? atau kah belum. Pada sisi isi
18/9/2023
Mendes Menghadap Jokowi, Masa Jabatan Kades 9 Tahun Direstui?
Kalimat (S) Proposisi Sintaksis Skrip Tematik Retorika S1 Menteri  Desa,  PDTT  Gus Halim  bertemu  Presiden Jokowi membahas perpanjangan jabatan kepalda desa 9 tahun Lead Who, what Kepastian Pemerintah memutuskan jabatan  kepala desa Penekanan apakah pemerintah benar  benar akan mensahkan usulan S2 Jabatan  9  tahun  kepala desa  masuk  usulan  revisi UU Desa. supporting paragraph what S3 Usulan Perpanjangan belum diputuskan supporting paragraph when S4 Usulan perpanjangan masih  dibahas  di  kedua pihak quotation when S5 Baleg  mengadakan  Rapat Panja  pada  Juli  lalu  untuk revisi RUU Desa Transition what Legislatif  kekeh usulkan perpanjangan jabatan  di  Rapat Panja Juli 2023 Legislatif mendorong usulan disahkan S6-S7 Baleg  sepakati  dana  desa 20% supporting paragraph what S8 APBN  untuk  desa  sudah banyak quotation how Secara  kuantitas, dana  desa  yang masuk sudah banyak. Kuantitas Dana Desa sudah naik setiap tahun
berita, muncul paragraf pendukung yang mengarah pada sikap pemerintah yang berusaha melegalkan jabatan kepala desa selama 9 tahun di DPR RI.
Sementara itu jika kita amati pada berita kedua, bahaya perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diterbitkan Kompas, 4 Juli 2023 cenderung melabeli pemerintah sebagai pihak yang negatif dalam menyetujui masa jabatan kepala desa 9 tahun.
Dari sisi retorika, Kompas banyak mengatakn dampak buruk jika jabatan kepala desan diperpanjang khususnya lewat kata "mengikis demokrasi" dan "otoriatarian". Tak hanya itu Kompas juga lebih  spontan menggunakan kosakata  yan  bermakna negatif seperti "dilur nalar". Kalimat tadi digunakan untuk menggambarkan alasan pemerintah yang "tidak dapat dipercaya"  memutuskan  mempernpanjang  masa  jabatan  kepala  desa  selama  9  tahun sedangkan jabatan kepala negara yang mengurusi hal lebih besar hanya 5 tahun saja.
Kompas dari sisi retorika juga menyatakan "partisipasi politik di desa kurang matang" yang ini sekaligus menyebabkan terjadinya polarisasi pasca pemilihan kepala desa. Berita ini secara lugas meminta pemerintah untuk menambah peran KPU dalam pemilihan kepala desa  untuk  melakukan  pengawasan  alih  -  alih  membahasa  perpanjangan  masa  jabatan kades.
Berita kedua ini pada akhirnya banyak memaparkan dampak buruk dari perpanjangan masa jabatan kepala desa. Beberapa dampak buruk ini seperti "penyalahgunaan anggaran" yang artinya memicu korupsi, lalu mempersempit ruang kompetisi dengan kepala desa yang lebih inovatif atau bahkan mematikan kompetisi sehat itu.

## Tabel 2. Hasil Analisis Framing 2. Kompas.com
4/7/2023 Bahaya Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kalimat (S) Proposisi Sintaksis Skrip Tematik Retorika S1 Usulan kebijakan pemerintah dianalogikan seperti api yang mengarah pada efek baik atau buruk. Parafrase what S2-S3 Perpanjangan jabatan kepala desa mengikis demokrasi dan mengarah ke otoritarinisme Transition what Perpanjangan jabatan mengarah ke hal negatif - mengikis demokrasi dan Lebih banyak dampak buruk jika jabatan kepala desa
diperpanjang
shingga perlu dibatasi.
menciptakan otoritarianisme S4-S5 Usulan APDESI diterima DPR dengan dibentuknya Revisi UU Desa supporting paragraph who S6 Usulan APDESI dan DPR harus dicermati ulang supporting paragraph what S7-S9 Jabatan Kepala Negara tak sampai 5 tahun, sedang Kepala Desa justru diusuulkan untuk diperpanjang lead why Jabatan Kades bertolak belakang dengan Jabatan Presiden yang lebih singkat "Diluar Nalar" Jabatan Kepala Negara vs Jabatan Kepala Desa  dengan tanggungjawab yang jauh berbeda. S10-S11 Usulan diperpanjang ada karena polarisasi di desa yang terjadi pasca pilkades Transition why Polarisasi - jadi salah satu alasan perpanjang jabatan kades "Ketegangan dan Polarisasi" adalah fenomena yang selalu terjadi pasca pilkades. S12 Tingkat partisipasi belum matang tetapi perpanjangan jabatan bukan solusi. supporting paragraph what tingkat partispasi politik desa harus diperhatikan "Tingkat Partisipasi Politik belum Matang" di desa. S13-S14 Perpanjangan jabatan perlu dibatasi transition what S15-S17 Alasan pertama, karena penyalahgunaan kekuasaan supporting paragraph why Peluang Penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi jika jabatan kades diperpanjang "Penyalahgunaan anggaran" adalah dampak paling sering terjadi jika jabatan terlalu lama.
S18-S19 Alasan kedua Memperkecil kesempatan kades lain berinovasi supporting paragraph why kesempatan berkompetisi semakin kecil jika jabatan kades diperpanjang "memperkecil kesempatan kades lain yang berkualitas,
berinovasi dan bermutu" adalah istilah perpanjangan jabatan yang melanggengkan monopoli S20-S24 Alasan ketiga muncul kultus indvidu dan pemujanya dan dampak buruknya supporting paragraph why kultus individu bisa muncul dan berakibat buruk jika kades diperpanjang "kultus individu" menyebabkab perpanjangan jabatan kades memperlebar kasus raja - raja kecil dan pemujanya. S25 Kemunculan Kades diktator akan lahir supporting paragraph how Kades diktator berpotensi muncul jika jabatan kades diperpanjang Kades diktator adalah istilah buruk yang identik dengan kades yang ditakuti karena kekuasannya. S26-S27 Perpanjangan jabatan bisa sarat politis transition why Alasan perpanjangan jabatan kades sarat politis Semakin lama jabatan diberikan semakin besar kepentingan politis. S28-S29 Perpanjangan jabatan bisa membuat kinerja tak efektid dan kearah penyalahgunaan anggaran supporting paragraph why S30-S32 Data korupsi anggaram ICW supporting paragraph what S33-S34 Usulan APDESI juga supporting paragraph why
mengusulkan presiden 3
periode S35-S50 Solusi Perpendek masa jabatan, satgas dana desa perlu aktif, KPU perlu turun langsung mengawasi pilkades transition how Usulan lebih baik dialihkan kepadan perbaikan satgas dana desa serta pengawalan KPU saat pilkades Alih - alih mensahkan perpanjangan jabatan kades,
lebih baik legislatif mengusulkan pengawaalan KPU di Pilkades.

## SIMPULAN
Kompas.com  dan  Detik.com  dalam  memberitakan  perpanjangan  masa  jabatan kepala desa 9 tahun sangat berbeda. Dari segi peletakan bahasa Kompas jauh lebi lugas dan  berani  dibandingkan  Detik.  Kompas  berani  menguliti  dampak  buruk  dari Pepanjangan masa jabatan sementara Detik lebih berhati - hati dalam mengemas kata - kata dalam pemberitaan.
Kedua  hal  ini  bisa  terjadi  karena  masing  -  masing  media  punya  ideologi  yang berbeda. Ideologi sendiri menurut Althusser (seorang pemikir strukturalis) dalam (Karman, 2012) merupakan representasi dari pengalaman individu sejak lahir. Dengan konsep ini maka  ideologi  media  merupakan  nilai-nilai  yang  berkembang  sejak  media  didirikan, dianut,  dan  diimplementasikan  dalam  institusi  media.  Ideologi  ini  akan  mewarnai bagaimana suatu berita dikonstruksi oleh para jurnalis untuk disampaikan kepada publik (Rusadi, 2015).
Dari  struktur  sintaksis  di  bagian  judul  berita,  jurnalis  Kompas.com  sering  kali menggunakan  judul  yang  lebih  provokatif  dibandingkan  Detik.com,  antara  dengan menggunakan  judul lugas dan kritis seperti "Bahaya Masa Perpanjangan Kepala Desa" dibandingkan judul Detik.com yaitu "Mendes Menghadapa Jokowi, jabatan 9 tahun kades direstui".    Adapun  judul  pemberitaan  Detik  sebenarnya  mengarah  ke  konotasi  negatif dengan maksud meyakinkan pemerintah untuk benar ingin mensahkan polemik jabatan tersebut atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.W.  (2014)  Research  Design:  Qaualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches. 4th edition. SAGE.
Eriyanto (2002) Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. 1st Edition. LKIS. Hamad, I. (2007) Lebih Dekat dengan Analisis Wacana. Mediator: Jurnal Komunikasi. 8 (2),
325 – 344. doi:10.29313/mediator.v8i2.1252.
Karman  (2012)  MEDIA  DAN  KONSTRUKSI  REALITAS  (Analisis  Framing  Terhadap Pemberitaan  Koran  Tempo  Mengenai  Kasus  Ledakan  Bom  di  Masjid  Mapolres Cirebon) Karman. 16 (1), 27 – 46
Pan, Z & Kosicki, G.M. (1993) Framing Analysis : An Approach to New Discourse. Political Communication. 10, 55 – 75. doi:10.1007/BF00742099.
Rusadi, U. (1994) Penggunaan Media Massa. Jurnal Penelitian dan Komunikasi.