## PERUBAHAN WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSLUSIF RUSIA DI LAUT HITAM PASCA ANEKSASI KRIMEA

## THE CHANGES OF RUSSIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE IN THE BLACK SEA AFTER THE ANEXATION OF CRIMEA
Bertoni Dean Simamora 1 , Joko Setiyono 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Email: bertoni.simamora@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Email: jokosetiyono61@yahoo.com
Submitted: May 22, 2020; Reviewed: June 11, 2020; Accepted: June 29, 2020 DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2079

## Abstrak
Rusia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan sumber daya yang banyak. Februari  2014  Rusia  melakukan  aksi  aneksasi  di  Semenanjung  Krimea.  Konsekuensi  anekasi Krimea  oleh  Rusia  melampaui  kekhawatiran  akan  kedaulatan  tanah  dan  jauh  ke  perairan  Laut Hitam  terutama  yang  berhubungan  dengan  laut  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Pada  Zona  Ekonomi Eksklusif,  negara  pantai  memiliki  hak  untuk  mengatur  segala  kegiatan  eksplorasi  dan  juga eksploitasi  sumber  daya  alam  di  permukaan  laut,  di  dasar  laut  dan  juga  di  bawah  laut,  serta mengadakan  penelitian  sumber  daya  hayati  maupun  sumber  daya  laut  yang  lainnya.  Timbul permasalahan  yaitu:  bagaimana  perubahan  wilayah  laut  zona  ekonomi  ekslusif  Rusia  di  Laut Hitam Pasca Aneksasi Krimea dan bagaimana dampak bertambahnya wilayah laut zona ekonomi ekslusif  Rusia  di  laut  hitam  akibat  aneksasi  Krimea  terhadap  Ukraina.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  melihat  mengenai  perubahan  wilayah  laut  zona  ekonomi  eksklusif  Rusia  di  Laut  Hitam pasca aneksasi Krimea serta dampaknya terhadap Ukraina. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Metode penelititan normatif yang bersifat kualitatif dalam penelitian terhadap  bahan  pustaka  yang  merupakan  data  dasar  yang  dalam  ilmu  pengetahuan  digolongkan sebagai  data  sekunder  yang  bertumpu  kepada  alat  pengumpulan  data  berupa  studi  kepustakaan atau studi dokumen atas permasalahan perubahan wilayah  laut zona ekonomi eksklusif Rusia di laut  Hitam  pasca  aneksasi  Krimea.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  erubahan  wilayah  laut Rusia di laut hitam yang sangat signifikan tentunya juga akan memberi keuntungan yang sangat besar  dalam  pemanfaatan  zona  ekonomi  ekslusif  yang  baru  ini  bagi  Rusia.  Mahakamah Internasional  ( International  Court  of  Justice )  dapat  menyelesaikan  konflik  antara  Ukraina  dan Rusia. UNCLOS 1982 dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelesaian masalah mengingat Rusia dan Ukraina. Bagi Ukraina, Kebutuhan Ekonomi dalam bidang ekonomi seperti Perikanan, Kebutuhan barang tambang, arus lalu lintas laut, kebutuhan Angkatan perang Ukraina, dan jalur perdagangan menjadi dampak di aneksasinya Krimea oleh Rusia.
Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2020: hlm. 81-94. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

## Kata Kunci: Aneksasi, Laut, Krimea, ZEE.

## Abstract
Russia  is  a  country  that  has  a  very  large  area  and  a  lot  of  resources.  February  2014  Russia carried out an act of annexation on the Crimean Peninsula. The consequences of the annexation of  Crimea by Russia  go beyond concerns over land sovereignty and deep into the waters of the Black  Sea  especially  those  associated  with  the  Sea  of  the  Exclusive  Economic  Zone.  In  the Exclusive Economic Zone, the coastal state has the right to regulate all exploration activities as well  as  exploitation  of  natural  resources  at  sea  level,  on  the  seabed  and  also  under  the  sea,  as well as to conduct research on biological resources and other marine resources. Problems arise, namely: how the changes in the marine area of Russia's exclusive economic zone in the Black Sea after  the  annexation  of  Crimea  and  how  the  impact  of  the  increasing  sea  area  of  Russia's exclusive economic zone in the black sea due to Crimea's annexation of Ukraine. This study aims to look at changes in the marine area of Russia's exclusive economic zone in the Black Sea after the annexation of Crimea and its impact on Ukraine. The research method used in this research is a qualitative normative research method  in  research of library materials  which is basic data which in science is classified as secondary data which relies on data collection tools in the form of  library  studies  or  document  studies  on  the  problem  of  changes  in  the  sea  zone.  Russia's exclusive economy on the Black sea following the annexation of Crimea. The results show that a very  significant  change  in  Russia's  sea  area  in  the  Black  Sea  will  certainly  provide  enormous benefits in the utilization of this new exclusive economic zone for Russia. The International Court of  Justice  can  resolve  conflicts  between  Ukraine  and  Russia.  UNCLOS  1982  can  be  used  as  a guide in solving problems considering Russia and Ukraine. For Ukraine,  economic needs in the economic field such as fisheries, mineral needs, sea traffic flow, the needs of the Ukrainian army, and trade routes were the effects of Russia's annexation of Crimea.
Keywords: Annexation, Crimea, Sea, ZEE.

## A. Pendahuluan
Rusia  merupakan  negara  yang  memiliki  wilayah  yang  sangat  luas  dan  sumber  daya  yang banyak. Dengan luasnya wilayah dan besarnya sumber daya yang ada menjadikan Rusia sebagai salah  satu  negara  adi  daya  di  dunia.  Wilayah  laut  Rusia  dapat  dilihat  terbentang  dari  laut  artik, laut baltik, laut hitam, laut kaspian, hingga laut pasifik yang mengintari wilayahnya 1 .
Februari  2014, terjadi  sebuah  krisis  internasional  di  semenanjung  Krimea.  Rusia  melakukan aksi  aneksasi  di  Semenanjung  Krimea.  Republik  Otonom  Krimea  dan  Kota  Sevastopol  secara mengejutkan  memilih  untuk  bergabung  ke  Federasi  Rusia.  Krisis  internasional  ini  melibatkan Rusia  dan  Ukraina  dan  pada  akhirnya  Ukraina  kehilangan  kontrol  atas  wilayah  Krimea.  Pada akhirnya  secara de  facto ,  Rusia  menguasai  wilayah  Krimea  meskipun  keberadaannya  belum diakui  PBB. 2 Hal  referendum  yang  diselenggarakan  oleh  parlemen  Republik  Otonom  Krimea ditentang oleh Uni Eropa karena dipandang bertentangan dengan hukum internasional. Parlemen Krimea kemudian mendeklarasi kemerdekaannya dari Ukraina dan memutuskan untuk bergabung
1 https://www.britannica.com/place/Russia, diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 12.59 WIB.
2 Dengan  dikeluarkannya  Resolusi  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  A/RES/68/262  yang  menyatakan bahwa referendum yang dilaksanakan Republik Otonom Krimea tidak valid.
ke Federasi Rusia pada tanggal 17 Maret 2014. Keesokan  harinya pada tanggal 18 Maret 2014, Rusia dan Republik Krimea menandatangani kesepakatan untuk bergabungnya Republik Krimea dan  Sevastopol  ke  dalam  Federasi  Rusia.  Serupa  dengan  Uni  Eropa,  PPB  juga  mengeluarkan Resolusi  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  A/RES/68/262  yang  menyatakan  bahwa referendum yang dilaksanakan Republik Krimea tidak valid dan bergabungnya Republik Krimea ke dalam Rusia adalah tindakan yang illegal. 3
Konsekuensi anekasi Krimea oleh Rusia melampaui kekhawatiran akan kedaulatan tanah dan jauh ke perairan  Laut Hitam. Rusia telah  mulai  membentuk kembali  laut teritorialnya dan  Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  sepanjang  200  mil  di  Laut  Hitam  utara,  menempatkan  Ukraina  di negara yang bahkan lebih rentan secara ekonomi, militer, dan politik. Jika Krimea memiliki garis pantai  lurus,  penentuan  garis  perbatasan  laut  tidak  akan  rumit.  Karena  Krimea  merupakan semenanjung  dengan  bentuk  pantai  yang  sangat  kompleks  dan  berbatasan  dengan  wilayah  laut yang tertutup (Laut Azov), maka permasalahan antara Rusia dan Ukraina akan lebih kompleks.
Rezim Zona Ekonomi Ekslusif dipandang sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dibanyak  kasus  judisial  internasional  dengan  signifikasi  bagian  dari  lautan  dan  samudera  dunia dan  lautan  yang  tidak  tercangkup  dari  zona  yurisdiksi  maritim  ini. 4 Konvensi  PBB  tentang Hukum Laut ( United Nations Convention on the Law of the Sea ) selanjutnya disebut (UNCLOS) berisi persyaratan implisit yang menyatakan negara menyatakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk  membangun  zona  dan  hak  mereka  untuk  itu. 5 Menurut  Konvensi  PBB  tentang  Hukum Laut (UNCLOS), Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu zona yang terbentang selebar tidak lebih dari 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal 6 . Pada Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai  memiliki  hak  berdaulat  untuk  mengatur  segala  kegiatan  eksplorasi  dan  juga  eksploitasi sumber  daya  alam  di  permukaan  laut,  di  dasar  laut  dan  juga  di  bawah  laut,  serta  mengadakan penelitian  sumber daya  hayati  maupun  sumber  daya  laut  yang  lainnya.  Dalam  Zona  Ekonomi Eksklusif yang panjangnya 200 mil ini, maka negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di wilayah laut tersebut dan juga berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan juga pipa-pipa. 7 Berdasarkan uraian di  atas, dapat diketahui  bahwa aneksasi  Krimea oleh  Rusia  meimbulkan permasalahan  yang  dapat  menyebabkan  bergesernya  laut  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Ukraina  di laut hitam dan pada akhirnya diambil alih oleh Rusia. Bergesernya laut Zona Ekonomi Eksklusif Ukraina  di  laut  hitam  dapat  menimbulkan  masalah-masalah  baru  yang  dapat  menjadi  dampak bagi  Ukraina.  Dengan  adanya  permasalahan  ini  maka  negara-negara  lain  juga  akan  terdampak dan dapat menjalankan hubungan antara Ukraina dan Rusia dengan baik.
Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai berikut;  (1)  bagaimana  perubahan  wilayah  laut  zona  ekonomi  ekslusif  di  Laut  Hitam  pasca aneksasi  Krimea serta cara penyelesaiannya; (2)  bagaimana dampak bertambahnya  wilayah  laut zona ekonomi ekslusif Rusia di laut hitam akibat aneksasi Krimea terhadap Ukraina. Tujuan dari penelitian  ini  agar  dapat  mengetahui  wilayah  laut  zona  ekonomi  ekslusif  Rusia  di  Laut  Hitam Pasca Aneksasi Krimea serta dampak bertambahnya wilayah laut zona ekonomi ekslusif Rusia di laut hitam pasca aneksasi Krimea terhadap Ukraina.
3 https://undocs.org/en/A/RES/68/262, diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 22.03 WIB.
4 Clive  Schofield,  "PARTING  THE  WAVES:  CLAIMS  TO  MARITIME  JURISDICTION  AND  THE  DIVISION OF OCEAN SPACE", Penn St. JL & International Affair 1, no 1 (2012): 40-58, 43
5 Shani  Friedman,  "THE  CONCEPT  OF  ENTITLEMENT  TO  AN  EXCLUSIVE  ECONOMIC  ZONE  AS REFLECTED IN INTERNATIONAL JUDICIAL DECISIONS", Israel Law Review 53, no. 1 (2020): 101-133, 101.
6 Pasal 57 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
7 Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  pembahasan  mengenai  perubahan  wilayah  laut zona  ekonomi  eksklusif  Rusia  di  laut  Hitam  pasca  aneksasi  Krimea  ini  adalah  dengan menggunakan  metode  pendekatan  doktrinal  atau  yuridis  normatif  yang  bersifat  kualitatif 8 . Metode  penelititan  normatif  yang  bersifat  kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah  terhadap  bahan pustaka  yang  merupakan  data  dasar  yang  dalam  ilmu  pengetahuan  digolongkan  sebagai  data sekunder 9 yang  bertumpu  kepada  alat  pengumpulan  data  berupa  studi  kepustakaan  atau  studi dokumen. Hal ini dilakukan karena penulis mengkaji permasalahan perubahan wilayah laut zona ekonomi  eksklusif  Rusia  di  laut  Hitam  pasca  aneksasi  Krimea  dari  hasil  penelitian  dan  artikel yang  membahas  berkaitan  dengan  penelitian  yang  ingin  dikaji  oleh  penulis.  Menurut  Lexy  J. Moleong,  metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dengan  menganalisis  fenomena, mengidentifikasi peraturan, mendeskriptifkan kata-kata dari bahan hasil penelitian (karya ilmiah), dan  sumber  bahan  hukum  lainnya  yang  memiliki  relevansi  pada  pembahasan  penelitian  yang diangkat. 10

## B. Pembahasan
1. Perubahan  Wilayah  Laut  Zona  Ekonomi  Ekslusif  di  Laut  Hitam  Pasca  Aneksasi Krimea serta Cara Penyelesaiannya

## a. Kepentingan Rusia Di Laut Hitam
Wilayah  Laut  Hitam  yang  ditetapkan  sebagai  negara  pesisir  Bulgaria,  Rumania,  Ukraina, Rusia, Georgia, dan Turki memiliki signifikansi strategis yang tinggi. Pada tanggal 25 Desember 1991, setelah Mikhail Gorbachev  mengundurkan diri sebagai pemimpin Uni Soviet, Rusia  yang dipimpin  oleh  Boris  Yeltsin  menyatakan  diri  sebagai  negara  yang  independen  dan  mensuksesi Uni  Soviet  di  PBB.  Rusia  sebagai  salah  satu  negara  terbesar  di  dunia  yang  memiliki  kekuatan baik  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia  maupun  kekuatan  angkatan  perang  yang  besar menjelma  menjadi kekuatan  baru di  Eropa  Timur. Kepentingan strategis Rusia di kawasan Laut Hitam,  terutama  dalam  hal  energi  dan  kehadiran  militer,  konflik  dengan  kepentingan  Ukraina, Turki,  Uni  Eropa,  dan  Amerika  Serikat,  dengan  yang  lainnya.  Aneksasi  Krimea  oleh  Rusia diklaim sebagai keputusan strategis, terlepas dari dampak buruk rezim pasca-Perang Dingin. 11 Rusia  memiliki  beberapa  laut  yang  mengintari  wilayahnya.  Beberapa  laut  yang  mengintari Rusia  seperti  laut  Artik,  Laut  Okhotsk,  Laut  Baltik,  Laut  Jepang,  Laut  Kaspia  dan  yang  dalam pembahasan  ini  adalah  Laut  Azov  dan  Laut  Hitam. 12 Rusia  memiliki  kepentingan  tersendiri  di Laut  Hitam.  Penguasaan  wilayah  Laut  Hitam merupakan  hal  yang  signifikan  bagi  Rusia  karena Laut Hitam merupakan arteri yang menghubungkan  Negara Eropa Timur ke perdagangan dunia. Laut Hitam juga memiliki beberapa sumber daya seperti ikan laut dan komponen kimia hidrogen sulfide. 13 Laut  Hitam  memberi  Rusia  salah  satu  dari  dua  sarana  akses  langsung  ke  "perairan hangat"  (yang  lainnya  adalah  pantai  Pasifik  Timur  Jauh  Rusia)  meskipun  dibatasi  oleh  kontrol
8 Peter M Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 35.
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 24.
10 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitati Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 3.
 11 Steven  Blockmans,  “CRIMEA  AND  THE  QUEST  FOR  ENERGY  AND  MILITARY  HEGEMONY  IN  THE BLACK  SEA  REGION:  GOVERNANCE  GAP  IN  A  CONTESTED  GEOSTRATEGIC  ZONE”, Southeast European and Black Sea Studies 15, no. 2 (2015): 179-189, 179, DOI: 10.1080/14683857.2015.1060016.
12 Encyclopædia Britannica, "Russia", Loc. Cit
13 https://www.britannica.com/place/Black-Sea/Economic-aspects ,  Diakses  pada  tanggal  22  Juli  2020,  pukul  13.59 WIB.
Turki  atas  Selat  Bosphorus.  Rusia  secara  tradisional  memberi  penekanan  pada  kebijakan  luar negerinya  pada  pemeliharaan  "zona  penyangga"  antara  Rusia  dan  musuh  potensial.  Karena  itu, mungkin  perlu  dipahami  keprihatinan  Rusia  bahwa  Ukraina  sedang  berdialog  dengan  aliansi militer yang dianggap Rusia sebagai ancaman eksistensial seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai musuh potensial. 14
Rusia  mempertahankan  kehadiran  militer  yang  signifikan  di  wilayah  Laut  Hitam  yang terkonsentrasi  di  Distrik  Militer  Kaukasus  Utara  dan  Armada  Laut  Hitam  dengan  pasukan tambahan  yang  berbasis  di  Armenia.  Distrik  Militer  Kaukasus  Utara  mencakup  komponen Pasukan Darat substansial yang terutama berbasis di Ossetia Utara, Chechnya dan Dagestan dan komponen  Pasukan  Khusus  yang  kuat  sekitar  empat  ribu  personel. 15 Wilayah  Laut  Hitam  juga merupakan  komponen  integral  dari  strategi  geo-ekonomi  Rusia  karena  berupaya  untuk mengamankan monopoli atas ekspor minyak dan gas dari Cekungan Kaspia dan Asia Tengah ke Eropa.  Dari  perspektif  ini,  elemen  inti  dari  strategi  besar  Rusia  tetap  disibukkan  dengan konfrontasi  dan  paksaan  baik  oleh  militer,  ekonomi  atau  cara  lain  dan  kebijakannya  terhadap negara-negara kawasan Laut Hitam umumnya mencerminkan hal ini, terutama berkaitan dengan negara-negara  yang  mencari  hubungan  lebih  dekat  dengan  komunitas  Euro-Atlantik. 16 Wilayah Laut  Hitam  secara  strategis  vital  bagi  Eropa  untuk  mengembangkan  keamanan  energi.  Baillie mengatakan  bahwa  sekitar  setengah  dari  permintaan  energi  Eropa  dipenuhi  oleh  impor  yang  25 persennya  diimpor  dari  Rusia  menunjukkan  pentingnya  mengembangkan  keamanan  energi melalui keragaman sumber (minyak, gas, nuklir, dan sebagainya) dan persediaan lainnya. 17 Banyak  negara-negara  di  dunia  menjaga  proses  pengendalian  senjata  tetap  hidup  atau setidaknya  hanya  tidak  ingin  mengorbankan  hubungan  dengan  Rusia.  Rusia  tidak  menunjukkan kecenderungan  untuk  tidak  melepaskan  taktik  pengancaman  dengan  kekuatan  bersenjata  dan pada  kenyataannya  telah  meningkatkan  retorikanya  bahwa  ia  akan  menggunakan  senjata  nuklir terlebih  dahulu  jika  merasa  terancam.  Mengomentari  laporan  kepatuhan  kontrol  senjata Departemen  Luar  Negeri  setahun  yang  lalu,  Anggota  Kongres  Mac  Thornberry,  ketua  Komite Angkatan  Bersenjata  kongres  Amerika  Serikat,  menyatakan  bahwa  pengembangan  platform nuklir jarak menengah Rusia dirancang untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat dalam risiko dan  mengaktifkan  kebijakan  ekspansionis  Vladimir  Puti. 18 Dengan  demikian  dapat  diketahui bahwa ada kepentingan yang mendasar dari Rusia untuk melakukan ekspansi demi memunculkan Rusia  sebagai  negara  adidaya  yang  lebih  besar  lagi  pengaruhnya  di  Eropa  dengan  adanya penggunaan senjata nuklir sebagai ancaman dan untuk memperluas wilayahnya dan dalam hal ini adalah kehadiran militer Rusia yang lebih besar di Krimea dan di sekitar Laut Hitam.

## b. Wilayah Laut Rusia di Laut Hitam Pasca Aneksasi Krimea
Kovensi  PBB  (Konvensi  Jenewa  1958)  tentang  Hukum  Laut  mengatur  rezim  baru  tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal. Menurut Tahar 19 ,
14 James  Bosbotinis,  "ASSESSING  THE  STRATEGIC  IMPORTANCE  OF  THE  BLACK  SEA  REGION", Romanian J. Eur. Aff 10, (2010): 1-22, 5.
15 Denis  Trifanov,  “RUSSIA  BOOSTS  COUNTERINSURGENCY  EFFORTS  IN  NORTH  CAUCASUS”, Jane’s Intelligence Review ,  18, no. 2 (2006): 1-98, 35
16 James Bosbotinis, Loc. Cit., 14
17 R.  Baillie,  “EUROPE  SEEKS  SECURE  ENERGY  SUPPLY  AS  RUSSIA  TURNS  UP  HEAT”, Jane’s Intelligence Review 18, no. 12 (2006): 1-10, 7.
18 Mark B. Schneider, "RUSSIA CHEATS", Air Force Magazine 99, no. 7 (2016): 38-42, 38-39.
19 Abdul Muthalib Tahar , Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia (Lampung: Universitas Lampung, 2011), 5-6.
secara umum, fungsi atau manfaat laut adalah: sebagai sumber kekayaan alam (meliputi di daerah perairan  dan  daerah  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya  berupa  sumber  kekayaan  hayati  dan sumber  kekayaan  non  hayati),  sebagai  sarana  lalu  lintas  kapal  dan  transportasi  (Disahkannya Konvensi  Hukum  Laut  1982  mengatur  hak  lintas  damai,  hak  lintas  transit  dan  hak  lintas  alur kepulauan), sebagai sarana kepelabuhanan (Pelabuhan sebagai sarana transportasi kapal, sumber pendapatan  negara),  sebagai  sarana  rekreasi  (Pantai  sebagai  sarana  rekreasi  dan  wisata  bahari), Sebagai  sarana  untuk  memasang  kabel  dan  pipa  bawah  laut  (Penyaluran  tenaga  listrik,  saluran telepon, saluran air bersih, gas atau  minyak),  sebagai  sarana untuk melakukan penelitian  ilmiah kelautan  (Pengembangan  ilmu  pengetahuan  dengan  tujuan  damai),  sebagai  sarana  untuk membuang limbah (dalam arti negatif yang berhubungan  dengan perusakan laut), sebagai sarana pertempuran dan menundukkan lawan (menyerang negara lain atau musuh dan unjuk kekuatan).
Konvensi hukum laut internasional, yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika pada saat suksesi Rusia dari Uni Soviet belum diratifikasi oleh Rusia dan baru  diratifikasi  pada  tanggal  12  Maret  1997. 20 Dengan  diratifikasinya  Konvensi  Hukum  Laut Internasional  ini  ke  dalam  hukum  Rusia  menjadikan  Rusia  tunduk  kepada  keberlakuan  dan berlakunya konvensi ini.
Aneksasi  Krimea  oleh  Rusia  pada  tahun  2014,  memiliki  beberapa  dimensi  zona  abu-abu maritim yang penting. Rusia sangat ingin memastikan bahwa Angkatan Laut Ukraina tidak dapat melakukan intervensi. Pada tahun 2018, status Laut Azov, yang dibagi Ukraina dan Rusia, telah menciptakan ketegangan baru dan kemungkinan tindakan  lebih  lanjut zona abu-abu Rusia. Pada bulan  Maret,  pihak  pemerintah  Ukraina  menangkap  kapal  penangkap  ikan  Rusia  yang  mereka klaim  beroperasi  di  laut  teritorial  mereka,  sementara  pada  bulan  berikutnya,  kapal  keruk  Rusia yang berlabuh di Odessa ditahan dengan alasan bahwa kapal itu secara ilegal bekerja di Krimea. Pihak  berwenang  Rusia  menanggapi  langkah-langkah  ini  dengan  menyarankan  bahwa  Rusia harus  memblokir  Selat  Kerch,  yaitu  satu-satunya  akses  dari  Laut  Hitam  ke  Laut  Azov  ke  kapal angkatan laut dan kapal dagang Ukraina. 21 Menurut Departemen Luar Negeri AS, Rusia memulai kampanye  sistematis  untuk  mengganggu  pengiriman  dagangan  pada  April  2018.  Pada  Agustus, ratusan kapal dagang telah tertunda dan 16 dicegah  langsung  melanjutkan perjalanan  mereka ke pelabuhan  Ukraina. 22 Krimea,  yang  beberapa  abad  sebelumnya  memainkan  peran  kunci  dalam perdagangan  domestik  dan  luar  negeri  negara  itu  di  wilayah  Azov-Laut  Hitam,  membutuhkan kebangkitan posisinya dalam realitas modern Rusia. 23
Efektivitas  laut  zona  ekonomi  eksklusif  didasarkan  pada  sifat  integratif  dan  mekanisme bawaan untuk menghitung dan mendamaikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Pada saat  yang  sama,  sifatnya  membuat  model  ini  sangat  sensitif  terhadap  keamanan  nasional,
20 United Nation, Buletin Law of the Sea. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs (New York:United Nation, 2004), 7
21 https://jamestown.org/program/russian-navy-preparing-to-bottle-up-ukrainian-shipping-in-sea-of-azov, diakses pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 14.42 WIB.
22 https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/08/285578.htm, diakses pada tanggal 22 Juli 2020, pukul 15.31 WIB, Lihat juga  James  Goldrick, Grey  Zone  Operations  and  he  Maritime  Domain , Australian  Strategic  Policy  Institute (Australia: Barton ACT, 2018), 14.
23 Natalia  D.  Borshchik,  Elena  V.  Latysheva,  Dmitrij  A.  Prohorov,  "CUSTOMS,  BORDER  AND  QUARANTINE CONTROL  BODIES  OF  THE  CRIMEAN  PENINSULA  IN  THE  LATE  18TH  –  FIRST  HALF  OF  THE  19TH CENTURY:  REGULATORY  FRAMEWORK  AND  PERSONNEL  STRUCTURE", Bylye  Gody 54,  no.  4  (2019): 1506-1513, 1506.
mengingat konflik yang ada atau berpotensi terjadi, karena dalam situasi ini kemampuan negara untuk menggunakan kepentingannya sendiri, termasuk kekuatan akan selalu diutamakan. 24 Berikut adalah beberapa gambaran mengenai wilayah laut Ukraina dan Rusia sebelum dan sesudah aneksasi Krimea:

## Gambar 1. Bagaimana Aneksasi Krimea merubah ZEE Rusia
Dengan  diperlihatkannya  Gambar  1,  dapat  dilihat  Rusia  mendapat  keuntungan  yang sangat besar dengan adanya aneksasi Krimea. Berubahan wilayah Laut Rusia di Laut Hitam yang sangat signifikan tentunya juga akan memberi keuntungan yang sangat besar dalam pemanfaatan Zona  Ekonomi  Ekslusif  yang  baru  ini  bagi  Rusia.  Bagi  Rusia,  pentingnya  wilayah  Laut  Hitam semakin  ditingkatkan  karena  posisinya  sebagai  pusat  ekonomi  penting,  khususnya,  berkaitan dengan  energi  dan  transportasi.  Pengembangan  sumber  daya  hidrokarbon  di  Laut  Kaspia  dan Asia Tengah adalah minat utama bagi Eropa untuk mempromosikan keamanan energi. 25
Gambar 2. Klaim wilayah laut baru Rusia setelah aneksasi Krimea 26
24 Borys  Kormych,  Tetiana  Averochkina,  Vitalii  Gaverskyi,  "THE  PUBLIC  ADMINISTRATION  OF TERRITORIAL SEAS: UKRAINIAN CASE", Int Environ Agreements 49, no. 6 (2020): 577-595, 577-578.
25 James Bosbotinis, Op. Cit., 18.
26 James  Goldrick,  "Grey  Zone  Operations  and  The  Maritime  Domain", Australian  Strategic  Policy  Institute (Australia: Barton ACT, 2018), 14.
Dapat dilihat dari Gambar 2, bahwa porsi laut yang akan dimiliki Rusia dari wilayah Krimea sendiri  sudah  akan  menjadi  keuntungan  Rusia  yang  sangat  besar  dalam  hal  bidang  ekonomi, politik,  dan  keamanan  bagi  Rusia.  Ada  berbagai  cara  di  mana  Rusia  dapat  digunakan  untuk memperluas pengaruh regionalnya, seperti ekspor energi dan hubungan perdagangan, serta peran Rusia  sebagai  wilayah  untuk  memberikan  pengaruh  politik  dan  ekonomi  di  wilayahnya. 27 Salah satu  alasan  utama  aneksasi  Krimea  oleh  Rusia  adalah  nilai  strategis  Krimea  bagi  pangkalan Armada Laut Hitam Rusia . 28
Ada beberapa Perjanjian Bilateral dengan Ukraina yang dilanggar Rusia, diantaranya adalah Perjanjian  Perizinan  Akses  ke  Black  Sea  ( Agreements  Permitting  Access  to  the  Black  Sea )  dan Traktat  Persahabatan  Rusia-Ukraina  ( The  Friendship  Treaty  Rusia-Ukraine ).  Tidak  hanya  itu, ada  beberapa  prinsip  hukum  internasional  yang  Rusia  langgar.  Ini  adalah  beberapa  hukum internasional yang telah dilanggar Rusia: prinsip untuk tidak intervensi dalam urusan negara lain ( Customary  Principle  of  Non-Intervention ),  menghormati  kemerdekaan  dan  integritas  wilayah negara, dan prinsip non-pengakuan atas wilayah yang diambil alih secara ilegal ( The Principle of Non-Recognition of Territorial Acquisition ). 29
27 Indriana  Kartini,  "ANEKSASI  RUSIA  DI  KRIMEA  DAN  KONSEKUENSINYA  BAGI  UKRAINA", Jurnal Penelitian Politik 11, no. 2 (2016): 27-41, 38, DOI: 10.14203/jpp.v11i2.199.
28 Jeffrey Mankoff, “RUSSIA’S LATEST LAND GRAB: HOW PUTIN WON CRIMEA AND LOST UKRAINE”, Foreign Affairs 93, no. 3 (2014): 60-68, 63.
29 Madeline  Olliver,  “AN  INTERNATIONAL  LEGAL  ANALYSIS  OF  RUSSIA’S  INTERVENTION  IN UKRAINE”, Disertasi Bachelor of Law, the University of Otago , New Zaeland, (2015), 17-27

## c. Aneksasi Dalam Hukum Internasional dan Penyelesaian Sengketa ZEE
Pasal  1  Konvensi  Motevideo  1933  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  negara, mengatur  bahwa  salah  satu  unsur  negara  adalah  wilayah. 30 Konsep  wilayah  negara  memberikan prinsip  non-intervensi  dalam  persoalan  yang  mencakup  yurisdiksi  domestik  dan  prinsip  untuk menghormati integritas wilayah negara lain 31 . Dalam perkembangannya, seringkali terjadi konflik konflik  yang  bersumberkan pada  masalah  batas wilayah  negara terutama dalam pembahasan  ini adalah Laut Zona Ekonomi Ekslusif.
Aneksasi  adalah  metode  untuk  memperoleh  kedaulatan  teritorial  (dipaksakan)  yang diterapkan oleh dua jenis kondisi:
a) Apabila  wilayah  yang  dianeksasi  telah  ditundukkan  oleh  negara  yang  menganeksasi  tanpa adanya pengumuman kehendak;
b) Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Penaklukan  wilayah  seperti  (a)  tidaklah  cukup  hanya  mendasar  untuk  mendapatkan  hak.
Selain  itu,  persyaratan  aneksasi  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  nota  yang  dikirimkan  secara resmi  ke  semua  negara  yang  berkepentingan.  Kedaulatan  atas  wilayah  yang  ditaklukkan  oleh negara-negara  penakluk  tidak  akan  diperoleh  kecuali  mereka  secara  terbuka  bersedia menambahkannya.  Aneksasi  yang  dilakukan  oleh  satu  negara  terhadap  negara  lain  atau  sebagai akibat  dari  agresi  brutal  yang  melanggar  Piagam  PBB  dan  tidak  dapat  diterima  oleh  negara lain . 32 Penaklukan wilayah darat yang berbatasan dengan laut juga dapat mempengaruhi wilayah laut sesuai dengan UNCLOS 1982.
PBB  Sebagai  Organisasi  Internasional  dalam  menyelesaikan  konflik  antara  Ukraina  dan Rusia  sudah  mencoba  mengeluarkan  resolusi  yang  berkaitan  dengan  hal  ini  adalah  Resolusi Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  A/RES/68/262 tentang  Integritas  Wilayah  Ukraina. Resolusi  yang  dikeluarkan  PBB  pertama  kali  dalam  konflik  Rusia-Ukraina  adalah  resolusi tentang  integritas  wilayah  Ukraina  yang  telah  dilanggar  oleh  Rusia  dengan  cara  menganeksasi wilayah  Krimea tersebut dari Ukraina. Sejak  berdirinya, PBB  memiliki tujuan dan prinsip dasar yang dianut oleh masing-masing negara anggota PBB. Prinsip dasar tersebut salah satunya adalah larangan  bagi  masing-masing  negara  untuk  menggunakan  militer  untuk  mengancam  kedaulatan wilayah negara lain. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB menegaskan tentang kedaulatan wilayah negara dan  larangan  negara  lain  untuk  menggunakan  militer  untuk  melanggar  teritorial  wilayah  negara lain.
Mahakamah  Internasional  ( International  Court  of  Justice )  merupakan  lembaga  peradilan dibawah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  mengadili  sengketa  internasional  yang  melibatkan negara.  Sengketa  internasional  dibedakan  menjadi  dua  yakni  sengketa  hukum  yang  merupakan sengketa  yang  tuntutannya  berlandaskan  perjanjian  internasional  atau  yang  telah  diakui  dalam hukum  internasional.  Dalam  penyelesaian  sengketa  internasional  negara  diberikan  kebebasan untuk memilih prosedur penyelesaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB bahwa dalam sengketa  internasional,  para  pihak  dapat  memilih  penyelesaian  sengketanya  baik  melalui  jalur non  peradilan  maupun  melalui  jalur  peradilan.  Negosiasi  bukanlah  cara  terbaik  untuk
30 Jawahir Thontowi, Hukum Internasional Kontemporer (Bandung: Refika Aditama, 2006), 177.
31 Malcolm N Shaw, International Law , (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 330.
32 Adijaya  Yusuf,  "PENERAPAN  PRINSIP  PENDUDUKAN  EFEKTIF  DALAM  PEROLEHAN  WILAYAH: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL", Jurnal Hukum & Pembangunan 33, no. 1 (2017): 1-15, 16-17, DOI: 10.21143/jhp.vol33.no1.1361.
menyelesaikan  sengketa 33 maka  dari  itu  terdapat  proses  penyelesaian  sengketa  melalui Mahkamah Internasional.
Menurut  UNCLOS  1982,  dalam  kasus  klaim  maritim  yang  tumpang  tindih,  diperlukan demarkasi batas laut, baik melalui negosiasi atau dengan partisipasi negara terkait melalui pihak ketiga  lainnya  seperti International  Court  of  Justice (ICJ).  Metode  ini  terserah  masing-masing pihak  untuk  memilih  cara  menyelesaikan  sengketa.  Ketentuan  Konvensi  memuat  dua  ketentuan terkait  dengan  batas  laut  ( delimitasi )  antara  negara  yang  saling  berhadapan  ( opposite )  atau bersampingan ( adjacent ) yaitu  landas kontinen (pasal 83), dan zona ekonomi ekslusif (pasal 74) yaitu:
1) Penentuan  batas  ( delimitation )  zona  ekonomi  ekslusif  antara  negara-negara  dengan  pantai yang  berhadapan  atau  berdampingan  harus  dilakukan  dengan  perjanjian  berdasarkan  hukum internasional atas dasar penyelesaian yang adil ( equitable solution ) (pasal 74).
2) Penentuan  batas  landas  kontinen  sama  seperti  yang  berlaku  untuk  zona  ekonomi  ekslusif (pasal 83).
Menurut  UNCLOS,  Proses  demarkasi  landas  kontinen  mengacu  pada  Pasal  83  yang membutuhkan  penyelesaian  yang  adil  (Ayat  1).  Untuk  mencapai  solusi  yang  adil,  kedua  negara perlu  kreatif  agar  memiliki  tim  negosiasi  yang  cukup  potensial.  Utamanya,  ‘adil’  tidak  selalu sama jarak atau equidistance. 34
2. Dampak  Bertambahnya  Wilayah  Laut  Zona  Ekonomi  Ekslusif  Rusia  di  Laut  Hitam Akibat Aneksasi Krimea Terhadap Ukraina
Tatanan  internasional  telah  memasuki  era  baru  yang  ditandai  dengan  perubahan  dramatis, baik  dari  segi  struktur  maupun  proses.  Dalam  dunia  non-kutub  yang  terus  berkembang  ini. Munculnya Laut Hitam sebagai suatu wilayah dan sebagai pusat geopolitik tidak dapat disangkal namun  masalah  yang  dihadapi  banyak,  kompleks  dan  menantang. 35 Sistem  rezim  hukum  laut teritorial  (juga  zona  ekonomi  eksklusif)  negara-negara  modern,  termasuk  Ukraina,  dibentuk sebagai  aturan  rezim  yang  bersifat  hukum  administratif.  Norma  perundang-undangan  nasional sangat dipengaruhi oleh (dan tidak dapat bertentangan) standar internasional yang ditetapkan oleh UNCLOS tahun 1982 dan perjanjian internasional lainnya. 36
Ukraina  menempati  wilayah  strategis  antara  Uni  Eropa,  Federasi  Rusia,  dan  wilayah  Laut Hitam  Turki.  Aneksasi  Rusia  atas  semenanjung  Krimea  pada  bulan  Februari  dan  Maret  2014 telah  menjerumuskan  Eropa  ke  dalam  krisis  sejak  akhir  Perang  Dingin.  Pendudukan  Rusia  atas Ukraina  merupakan  peningkatan  dalam  taktik  Kremlin  selama  dua  dekade  terakhir  untuk mempertahankan  pengaruhnya  di  bekas  Uni  Soviet. 37 Ukraina  akan  semakin  terhimpit  dalam kasus  ini. Dalam kemiliteran terutama  yang berhubungan dengan  laut, lepasnya kontrol Ukraina terhadap  Angkatan  laut  hitam  Rusia  di  Laut  Hitam  akan  menyebabkan  Angkatan  laut  Ukraina semakin terdesak keberadaanya di Laut Hitam.
33 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27
34 Merilin  Thomas,  “TINJAUAN  YURIDIS  PENYELESAIAN  SENGKETA  TENTANG  PENETAPAN  BATAS WILAYAH  LAUT  NEGARA  (STUDI  KASUS  SENGKETA  WILAYAH  AMBALAT  ANTARA  INDONESIA DENGAN MALAYSIA)”, Lex et Societatis 1, no. 2 (2013): 160-168, 162-163.
35 Dimitrios  Triantaphyllou,  “THE  ‘SECURITY  PARADOXES’  OF  THE  BLACK  SEA  REGION”, Southeast European and Black Sea Studies 9, no. 3 (2009):  225-241, 225, DOI: 10.1080/14683850902934143.
36 Borys Kormych, Tetiana Averochkina, Vitalii Gaverskyi, "THE UKRAINIAN PUBLIC ADMINISTRATION OF TERRITORIAL  SEAS:  A  EUROPEAN  EXAMPLE", European  Energy  and  Environmental  Law  Review 29, no.  2 (2020): 26-38, 38.
37 Indriana Kartini, Loc.Cit. , 36.
Bagi  Ukraina,  terpisahnya  Krimea  menimbulkan  akibat  dalam  bentuk  perubahan  wilayah, kebijakan domestik, geopolitik dalam bentuk hilangnya properti ekonomi negara di semenanjung Krimea, memiliki sejumlah konsekuensi yang penting bagi sektor energi dan pertambangan, serta infrastruktur  pelabuhan  yang  signifikan  bagi  kepentingan  ekonomi  Ukraina.  Selain  itu,  muncul pula  permasalahan  demarkasi  antara  Rusia  dan  Ukraina  itu  sendiri.  Perbatasan  darat  antara Ukraina  dan  Krimea  membentang  sejauh  20  km  antara  daerah  otonom  Krimea  dan  wilayah Kherson  di  Ukraina.  Rusia  kemungkinan  akan  mencoba  merebut  sebagian  wilayah  Arabat  Spit, bagian dari wilayah Kherson, dan mengendalikan kompresor pipa gas yang memasok Krimea. 38 Pada  saat  yang  sama,  dari  sudut  pandang  ekonomi,  dampak  dari  hilangnya  Krimea  di Ukraina  mempengaruhi  ekonomi  makro  hanya  di  wilayah  terbatas  (Krimea  pada  2013 menyumbang 3,6% dari GDP Ukraina). Namun, ini akan berdampak serius pada beberapa sektor ekonomi  yang  dihasilkan  dari  penyitaan  properti  Ukraina  di  semenanjung  oleh  pemerintah Krimea.  Hilangnya  sektor  energi  lokal  dan  aset  pertambangan,  termasuk  Chomomornaftohaz, adalah  harga  yang  harus  dibayar  oleh  Ukraina.  Perusahaan  ini  adalah  salah  satu  dari  tiga perusahaan  tambang  milik  negara  milik  NAK  Naftogaz  dari  Ukraina  dan  merupakan  salah  satu produsen  gas  yang  tumbuh  paling  cepat  pada  tahun  2014.  Namun,  kerugian  Ukraina  sebagai akibat  dari  terlepasnya  Chomomornaftohaz  tidak  secara  fundamental  mengubah  keseimbangan gas Ukraina. 39
Aneksasi Krimea berkaitan juga dengan zona ekonomi eksklusif Ukraina di Laut Hitam dan Laut  Azov.  Dalam  praktiknya,  Ukraina  tidak  dapat  mengimplementasikan  penyelesaian  proyek produksi  hidrokarbon  di  Laut  Hitam  untuk  mendorong  pasokan  perusahaan-perusahaan  Barat. Misalnya,  pada  akhir  2013,  Ukraina  diinstruksikan  oleh  ENI  dan  EdF  untuk  mengekstraksi  gas dari sebuah bak di Selat Kerch; dan pada 19 Maret  2013, perusahaan Inggris Shell  menarik diri dari  negosiasi  untuk  menandatangani  kontrak  dalam  proyek  produksi  hidrokarbon  di  wilayah Skifski  di  Laut  Hitam.  Akibat  dari  sisi  ekonomi  yang  penting  lainnya  adalah  perubahan  dalam kepemilikan  perusahaan  swasta  yang  beroperasi  di  Krimea.  Kemungkinan  besar,  bisnis  Rusia akan berkembang dalam skala besar, tidak hanya dengan otoritas lokal. 40 .
Perselisihan antara Rusia dan Ukraina mengenai status hukum dan perbatasan Laut Azov dan Selat Kerch sama relevannya dengan status pangkalan Armada Laut Hitam di Sevastopol. Proses ini  dipengaruhi  oleh  lingkungan  politik  saat  ini  terutama  pihak  Ukraina  yang  dalam  posisi negosiasi yang terus berubah, tergantung pada iklim politik di Ukraina. Bagi Federasi Rusia tugas utamanya  adalah  melindungi  kepentingan  kedua  belah  pihak  sebanyak  mungkin  dan  mencegah internasionalisasi  ruang  maritim  yang  menguntungkan  negara-negara  non-regional  ketiga  ini. Tampaknya  setelah  lebih  dari  30  putaran  negosiasi,  harapan  akan  adanya  semacam  kompromi mulai  muncul 41 .  Pengalaman  Ukraina  membuktikan  bahwa  efektivitas  administrasi  publik  laut teritorial  (juga  zona  ekonomi  eksklusif)  terkait  erat  dengan  kemungkinan  untuk  menerapkan yurisdiksi negara di wilayah laut Ukraina. Selain itu, lima tahun yang telah berlalu sejak aneksasi ilegal  Krimea  telah  menunjukkan  pentingnya  tindakan  non-standar  dan  asimetris  dalam penyelenggaraan laut teritorial (juga zona ekonomi eksklusif). 42
38 Ibid. , 38.
39 Loc.Cit.
40 Ibid. , 39.
41 Pavel  Gudev,  "AZOV  AND  BLACK  SEA  REGION  NEW  POLITICAL  AND  LEGAL  REALITIES", World Economy and International Relations 62, no. 11 (2018): 91-102, 99-100, DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-11-87- 98.
42 Borys Kormych, Tetiana Averochkina, Vitalii Gaverskyi, Loc.Cit , 416.

## C. Kesimpulan
Berubahan  wilayah  laut  Rusia  di  laut  hitam  yang  sangat  signifikan  tentunya  juga  akan memberi keuntungan yang sangat besar dalam pemanfaatan zona ekonomi ekslusif yang baru ini bagi  Rusia.  Rusia  memiliki  berbagai  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  meluaskan  pengaruh regionalnya,  seperti  ekspor  energi  dan  ikatan  perdagangan.  Aneksasi  adalah  suatu  metode perolehan  kedaulatan  wilayah  yang  dipaksakan.  PBB  Sebagai  Organisasi  Internasional  dapat menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia. Mahakamah Internasional (International Court of  Justice)  merupakan  lembaga  peradilan  dibawah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  mengadili sengketa internasional yang melibatkan negara. UNCLOS 1982 dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelesaian masalah mengingat Rusia dan Ukraina telah meratifikasi UNCLOS 1982.
Bagi  Ukraina,  lepasnya  Krimea  menimbulkan  beberapa  konsekuensi,  baik  perubahan wilayahnya,  politik  internal,  geopolitik,  maupun  ekonomi  dalam  bentuk  hilangnya  properti negara  di  semenanjung,  termasuk  sektor  energi  dan  pertambangan  serta  infrastruktur  pelabuhan yang  signifikan  bagi  kepentingan  ekonomi  Ukraina.  Dapat  dilihat  dengan  adanya  aneksasi Krimea kedalam Federasi Rusia akan menyebabkan banyak hal negatif bagi Ukraina. Kebutuhan Ekonomi  dalam  bidang  ekonomi  seperti  Perikanan,  Kebutuhan  barang  tambang,  arus  lalu  lintas laut,  kebutuhan  Angkatan  perang  Ukraina,  dan  jalur  perdagangan  bagi  Ukraina  akan  semakin terhimpit.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Baillie, R. “EUROPE SEEKS SECURE ENERGY SUPPLY AS RUSSIA TURNS UP HEAT”, Jane’s Intelligence Review 18, no. 12, 2006: 1-10.
Blockmans,  Steven.  “CRIMEA  AND  THE  QUEST  FOR  ENERGY  AND  MILITARY
HEGEMONY  IN  THE  BLACK  SEA  REGION:  GOVERNANCE  GAP  IN  A CONTESTED GEOSTRATEGIC ZONE”, Southeast  European and Black Sea Studies 15, no. 2, 2015: 179-189, DOI: 10.1080/14683857.2015.1060016
Borshchik, Natalia D., et.al. "CUSTOMS, BORDER AND QUARANTINE CONTROL BODIES OF THE CRIMEAN PENINSULA IN THE LATE 18TH  – FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY: REGULATORY FRAMEWORK AND PERSONNEL STRUCTURE", Bylye Gody 54, no. 4, 2019: 1506-1513, DOI: 10.13187/bg.2019.4.1506.
Bosbotinis,  James.  “ASSESSING  THE  STRATEGIC  IMPORTANCE  OF  THE  BLACK  SEA REGION”. Romanian J. Eur. Aff 10, 2010: 1-22.
Friedman,  Shani.  “THE  CONCEPT  OF  ENTITLEMENT  TO  AN  EXCLUSIVE  ECONOMIC ZONE  AS  REFLECTED  IN  INTERNATIONAL  JUDICIAL  DECISIONS”, Israel  Law Review 53, no. 1, 2020: 101-133, DOI: 10.1017/S0021223719000190. Gudev,  Pavel.  "AZOV  AND  BLACK  SEA  REGION  NEW  POLITICAL  AND  LEGAL REALITIES", World Economy and International Relations 62, no. 11, 2018: 91-102, DOI: 10.20542 / 0131-2227-2018-62-11-87-98.
Kartini,  Indriana.  “ANEKSASI  RUSIA  DI  KRIMEA  DAN  KONSEKUENSINYA  BAGI
UKRAINA”, Jurnal Penelitian Politik 11, no. 2, 2016: 27-41, DOI: 10.14203/jpp.v11i2.199.
Kormych,  Borys.,  et.al.  "THE  PUBLIC  ADMINISTRATION  OF  TERRITORIAL  SEAS: UKRAINIAN  CASE", Int  Environ  Agreements 49,  no.  6,  2020:  577-595,  DOI: 10.1007/s10784-020-09473-9.
Kormych, Borys., et.al. “THE UKRAINIAN PUBLIC ADMINISTRATION OF TERRITORIAL
SEAS: A EUROPEAN EXAMPLE”, European Energy and Environmental Law Review 29, no. 2, 2020: 26-38.
Mankoff,  Jeffrey.  “RUSSIA’S  LATEST  LAND  GRAB:  HOW  PUTIN  WON  CRIMEA  AND LOST UKRAINE”, Foreign Affairs 93, no. 3, 2014: 60-68. Schneider, Mark B. "RUSSIA CHEATS", Air Force Magazine 99, no. 7, 2016: 38-42. Schofield, Clive. “PARTING THE WAVES: CLAIMS TO MARITIME JURISDICTION AND THE DIVISION OF OCEAN SPACE”, Penn St. JL & International Affair 1, no. 1, 2012: 40-58.
Thomas,  Merilin.  “TINJAUAN  YURIDIS  PENYELESAIAN  SENGKETA  TENTANG PENETAPAN  BATAS  WILAYAH  LAUT  NEGARA  (STUDI  KASUS  SENGKETA WILAYAH  AMBALAT  ANTARA  INDONESIA  DENGAN  MALAYSIA)”, Lex  et Societatis 1, no. 2, 2013: 160-168.
Triantaphyllou,  Dimitrios.  “THE  ‘SECURITY  PARADOXES’  OF  THE  BLACK  SEA REGION”, Southeast  European  and  Black  Sea  Studies 9,  no.  3,  2009:  225-241,  DOI: 10.1080/14683850902934143
Trifanov,  Denis.  “RUSSIA  BOOSTS  COUNTERINSURGENCY  EFFORTS  IN  NORTH CAUCASUS”, Jane’s Intelligence Review 18, no. 2, 2006: 1-98. Yusuf,  Adijaya.  "PENERAPAN  PRINSIP  PENDUDUKAN  EFEKTIF  DALAM  PEROLEHAN WILAYAH: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL". Jurnal Hukum & Pembangunan 33, no. 1, 2017: 1-15.

## B. Buku
Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional . Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Goldrick, James. Grey Zone Operations and the Maritime Domain , Australian Strategic Policy. Australia: Barton ACT, 2018.
Marzuki, Peter M. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
Moleong, Lexy  J. Metodologi  Penelitian Kualitati f Edisi  Revisi . Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2011.
Olliver, Madeline. An International Legal Analysis of Russia’s Intervention in Ukraine . Disertasi. New Zaeland: Bachelor of Law, the University of Otago, 2015.
Shaw, Malcolm N. International Law . Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004.
Tahar,  Abdul  Muthalib. Zona-zona  Maritim  Berdasarkan  Konvensi  Hukum  Laut  1982  dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia . Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011. Thontowi, Jawahir. Hukum Internasional Kontemporer . Bandung : Refika Aditama, 2006.
United Nation. Buletin Law of the Sea. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs . New York: United Nation, 2004.
C. Internet
https://jamestown.org/program/russian-navy-preparing-to-bottle-up-ukrainian-shipping-in-sea-of- azov, diakses pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 14.42 WIB.
https://www.britannica.com/place/Black-Sea/Economic-aspects.  Accessed  22  Juli  2020,  diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 12.59 WIB.
https://www.britannica.com/place/Russia,  diakses  pada  tanggal  16  September  2020  pukul  12.59 WIB.
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/08/285578.htm, diakses pada tanggal 22 Juli 2020, pukul 15.31 WIB.