Implementasi  Konsep  Tri  Hita  Karana  Dalam  Konservasi  Taman  Nasional  Alas Purwo Berbasis Kearifan Lokal
Eko Setiawan 1 *
1 Fakultas  Pertanian  Universitas  Brawijaya  Malang,  Jl.  Veteran,  Ketawanggede,  Kec.  Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
*Email: oke.setia@gmail.com
ABSTRACT: This study describes the lives of the people around Alas Purwo National Park buffer village that has local wisdom. Man with his intelligence can create an order in relation to God, fellow human beings, as well as relationships with  nature.  The  most  basic  and  urgent  value  in  reconstructing  local  wisdom  is  the  correlation  of  Tri  Hita  Karana implementation with conservation rules. The type of research used is descriptive qualitative with case study design. The results showed that the community around Alas Purwo National Park area has local wisdom in the form of a number of traditions,  rules  or  restrictions  that  are  still  valid  for  generations  which  are  then  maintained  and  obeyed  until  now  in managing forests to remain sustainable.
Keywords : Kerinci Tri Hita Karana, Conservation, Alas Purwo National Park, Local Wisdom
DOI: 10.24259/jhm.v14i2.18590

## 1. PENDAHULUAN
Ajaran Tri Hita Karana merupakan konsep Ajaran Hindu, bahwa kebahagiaan hanya terwujud jika ada hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Manusia memiliki peranan dalam mewujudkan keharmonisan antara ketiga faktor tersebut (Wirawan, 2015). Konsep dari Tri Hita Karana, parahyangan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa),  pawongan  (manusia),  palemahan  (alam  tempat  tinggal)  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Artinya,  keterpaduan  ketiga  unsur  Tri  Hita  Karana  harus  diimplikasikan dalam  kehidupan  masyarakat. Boleh  dikatakan  manusia  hidup  di alam  dan  untuk  alam  sehingga terjadi  suatu  kesatuan  antara  masyarakat  tradisional  dengan  wilayah  yang  menjadi  tempat tinggalnya.
Dalam kehidupan bermasyarakat semua aktivitas manusia memiliki aturan, jika aturan ini tidak diikuti  maka  pasti  akan  terjadi  kehancuran,  dalam  pergerakannya  alam  semesta  memiliki  aturan yang biasa disebut Rta (hukum alam). Tuhan menciptakan Rta (hukum alam) untuk kehidupan, jika salah satu bagian tidak mengikuti aturan maka akan terjadi kehancuran. Manusia sebagai makhluk paling sempurna yang ada di bumi memiliki peranan utama dalam menegakkan aturan. Manusia dengan  kecerdasan  yang  dimilikinya  dapat  membuat  aturan-aturan  dalam  berinteraksi  sesama
manusia,  maupun  alam  sekitar.  Aturan  itu  dapat  bersifat  universal  dapat  berlaku  bagi  semua manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan.
Dewasa ini banyak terjadi bencana alam, seperti tsunami, banjir, pemanasan global dan angin puting beliung. Jika ditelusuri lebih dalam, semua itu merupakan akibat ulah manusia yang tidak mengikuti  aturan  dalam  mengelola  alam.  Salah  satunya,  hutan  merupakan  kekayaan  alam  yang wajib  dijaga  kelestariannya  sebagai  penyeimbang  alam  dan  paru-paru  bumi.  Ekosistem  hutan terdapat bermacam keanekaragaman hayati dan non hayati. Hutan merupakan kawasan potensial dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang hidup di area sekitar hutan. Masyarakat desa sekitar hutan atau yang disebut masyarakat tradisional tidak dapat dipisahkan karena merupakan bagian dari ekosistem hutan. Magdalena (2013) menyatakan, kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung  kepada  partisipasi  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan.  Hubungan  hutan  dan masyarakat setempat tidak lepas dari konsep ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh  hubungan  timbal  balik  antara  makhluk  hidup  dengan  lingkungannya  (Soemarwoto,  2014). Gauthama,  et  al  (2013)  menyebutkan  bahwa  masyarakat  Jawa  mengimplementasikan  hakekat hubungan  manusia  dengan  alam  dengan  falsafah  memayu  hayuning  bawana  (mengusahakan keselamatan  dunia  beserta  segala  isinya agar  tetap harmonis).  Persepsi  masyarakat  inilah  yang dapat  dijadikan  penuntun  moral  dan  pranata  sosial  dalam  mengatur  hubungan  manusia  dengan pemanfaatan sumberdaya alam hutan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.
Pada  awalnya  saling  ketergantungan  ini  berjalan  selaras,  seiring  perkembangan  zaman disertai  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk.  Maka  terjadi  peningkatan  kebutuhan  pokok  dan munculnya  motivasi  untuk  meningkatkan  pendapatan,  maka  eksploitasi  terhadap  sumberdaya hutan mulai dilakukan secara masif sehingga merusak keselarasan tersebut.  Salah satunya adalah gangguan dari masyarakat sekitar desa penyangga kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Apabila tidak  diantisipasi  akan  berdampak  negatif  terhadap  kelestarian  sumberdaya  hutan  dan  akan menyebabkan  ketidakseimbangan  ekosistem.  Berbagai  gangguan  tersebut  pada  dasarnya  dapat dimaklumi mengingat sejak awal masyarakat sangat tergantung kepada sumberdaya hutan untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Gangguan  dan  ancaman  itu  berupa  pengambilan sumberdaya alam hayati dan non hayati di dalam kawasan. Hingga saat ini kondisi tersebut masih melekat  di  sebagian  masyarakat  sekitar  desa  penyangga  meskipun  kawasan  tersebut  sudah
ditetapkan  sebagai  taman  nasional.  Apalagi  sebagian  masyarakat  masih  mempunyai  persepsi bahwa hutan merupakan milik nenek moyang mereka.
Kondisi  pengelolaan  dan  pengawasan  kawasan  saat  itu  memang  buruk,  hal  tersebut  tidak menghalangi  orang-orang  luar  untuk  terus  mendesak  masuk  kedalam  kawasan  Taman  Nasional Alas Purwo. Banyak para pemburu liar sering keluar masuk hutan untuk berburu banteng, burung dan satwa lain yang bisa dijual. Dalam kurun waktu satau dekade terakhir beberapa jenis binatang semakin  berkurang  dan  sulit  ditemukan  seperti  banteng  dan    burung  cucak  hijau.  Ancaman perburuan  terhadap  satwa  liar  seringkali  lebih  besar  dibandingkan  dengan  ancaman  akibat hilangnya habitat (Bennet, 1997). Perburuan satwa liar di Taman Nasional Alas Purwo, terutama perburuan  terhadap  satwa  yang  dilindungi  dan  langka  khususnya  burung  masih  berlangsung hingga  saat  ini.  Salah  satunya  burung  cucak  hijau  (Chloropsis  sonnerati),  memiliki  ciri  dengan postur  tubuh  yang  lebih  besar  serta  memiliki  kualitas  kicauan  yang  tidak  perlu  diragukan  lagi (Setiawan, Sukesi, Hidayat, & Yuliati, 2021). Kelebihan ini sangat terlihat terutama pada mentalnya yang  pemberani,  gaya  bertarung  dan  suaranya  yang  gacor.  Padahal  secara  ekologis  peranan burung dapat dilihat dari pemanfaatan burung sebagai media bio-monitoring terhadap lingkungan (Furness  and  Greenwood,  1993).  Burung  dijadikan  sebagai  media  kontrol  terhadap  terjadinya pencemaran atau perubahan lingkungan dengan cara melihat ada tidaknya habitat burung tadi di lokasi tertentu.
Dari uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa: agar terwujudnya keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam, maka  harus  memahami  aturan  dalam  hubungan  tersebut.  Manusia  dengan  kecerdasan  yang dimilikinya  dapat  menciptakan  tatanan  dalam  hubungan  dengan  sesama  manusia,  hubungan dengan  Tuhan,  serta  hubungan  dengan  alam.  Nilai  yang  paling  mendasar  dan  urgen  dalam merekonstruksi  kearifan  lokal  adalah  korelasi  implementasi  Tri  Hita  Karana  dengan  kaidah konservasi.
Urgensi  pengkajian  partisipasi  dalam  kegiatan  partisipasi  dalam  kegiatan  konservasi  yang bersifat top down terbukti memberikan hasil tidak maksimal. Mendez-Lopez (2014) melakukan riset di  Mexico  juga  mengakui  bahwa  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  konservasi disebabkan banyaknya kondisi masyarakat yang belum lengkap ditelisik. Senada temuan Thaman (2016),  membuktikan  partisipasi  masyarakat  pedesaan  dalam  kegiatan  konservasi  di  Portugal
hanya  43%,  menjadikan  konservasi  tidak  efektif.  Berbeda di  Fiji  yang  menggunakan  pendekatan buttom up menunjukkan keterlibatan masyarakat yang besar 88% sehingga menjadikan kegiatan konservasi efektif. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan konservasi dapat dilihat di  Costa  Rica,  ketika  masyarakat  berpartisipasi  maka  sektor  swasta  ikut  terlibat  (Aguilar-Stoen, 2015).  Kondisi  ini  memberikan  makna  kegiatan  yang  menggunakan  pendekatan  partisipatif  dan kebersamaan akan memberikan hasil yang baik.
Pentingnya pemahaman kearifan lokal pernah diungkapkan oleh Ihsannudin (2015b) bahwa kearifan  lokal  dalam  konservasi  sumberdaya  alam  yang  dimiliki,  sebagaimana  nyampa  di masyarakat Masalembu ternyata mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan konservasi  sumberdaya  alam.  Tidak  dapat  dilupakan  modal  sosial  harus  dioptimalkan  dalam pengelolaan  sumberdaya  alam  (Ihsannudin,  2015a).  Sebagai  jawabannya,  Liberati  (2016) mengusulkan adanya partnership berupa partisipasi ragam pemangku kepentingan. Sudah banyak penelitian-penelitian yang mengintegrasikan kearifan lokal dan konservasi dengan fokus penelitian yang  berbeda,  diantaranya:  fokus  pada  zonasi  (Freitas  &  Tagliani  2009,  Kosmaryandi,  2012), sedangkan  perbedaan,  metode  dan  proses  integrasi  taman  nasional  (Bohensky  &  Maru,  2011), pengetahuan  tradisional  ekologi  mengenai  populasi  spesies  (Fraser  et  al.  2006;  Gagnon  & Berteaux  2009;  Moller  et  al,  2004).  Klasifikasi  vegetasi  dan  lingkungan  (Naidoo  &  Hill  2006). Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  para  pemangku  kepentingan,  serta dukungan  pada  pengelola  Taman  Nasional  Alas  Purwo  untuk  melibatkan  masyarakat  tradisional sekitar desa penyangga dengan mengintegrasikan konsep Tri Hita Karana dalam konservasi.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian dilakukan di Taman Nasional Alas Purwo yang berada di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

## 2.2 Pengambilan Data
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Metode  Focus Group Discussion, sebagai metode terakhir untuk mengumpulkan data lewat diskusi terpusat dengan mengumpulkan  beberapa  tokoh  masyarakat  yang  mengerti  konsep  Tri  Hita  Karana.  Diskusi dilakukan  secara  intens  untuk  mendapatkan  hasil  pemaknaan  yang  lebih  objektif,  terkait  perilaku
masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan begitu, harmonisasi komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal (Neuman, 2003).
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  konstruktivisme  sebagai  landasan  filosofis  untuk memahami realitas dimasyarakat, dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan desain studi kasus. Penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada  proses dan  makna  yang tidak  diuji  atau  diukur secara  ketat  dari  segi  kuantitas  ataupun  frekuensi  (Denzin&Lincoln,  2000).  Data  yang  digunakan merupakan data kualitatif yang tidak terdiri dari angka-angka, melainkan berupa gambaran dan data (Rahmad,  2010).  Selain  itu  metode  penelitian  kualitatif  didefinisikan  sebagai  proses  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  kompleksitas  dalam  interaksi  manusia (Sarwono, 2006). Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya serta  berinteraksi  dengan  mereka,  berusaha  memahami  mereka  tentang  dunia  sekitarnya  dengan tujuan  mencoba  memahami,  menggali  pandangan  dan  pengalaman  mereka  untuk  mendapat informasi yang diperlukan (Iskandar, 2009).

## 2.3 Analisis Data
Analisis data menggunakan model interaktif, meliputi komponen-komponen, pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi Konsep Parhyangan (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Tuhan) Konsep  kosmologi Tri  Hita  Karana, merupakan  falsafah  hidup  yang  memiliki  konsep  dalam melestarikan  keanekaragaman  budaya dan  lingkungan  di  tengah  globalisasi.  Pada  intinya  hakekat ajaran Tri Hita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini (Wiana, 2007).  Prinsip  pelaksanaannya  harus  sejalan,  seimbang,  selaras  antara  satu  dan  lainnya  untuk mewujudkan  kebahagian  hidup  (Gunung,  2004).    Budiasni  (2015)  menambahkan  ajaran Tri  Hita Karana berasal dari Pustaka Suci Hindu yang dikenal dengan nama Bhagawad Gita . Konsep Tri Hita Karana mengandung nilai-nilai universal yang mengekspresikan pola-pola hubungan seimbang dan harmonis.  Pada  sisi  lain  Windia  (2015)  menyatakan Tri  Hita  Karana merupakan  sikap  hidup  yang seimbang  dan  harmoni  antara  Tuhan,  manusia,  dan  menyayangi  alam  berdasarkan yadnya (persembahan  suci).  Jadi,  yang  sangat  membutuhkan  ajaran Tri  Hita  Karana ini  adalah  manusia karena keharmonisan dengan tiga dimensi ini sebagai  intisari Veda , yaitu Satyam dan Sivam yang
kekal abadi atau kesucian tertinggi. Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan yang utuh di dalam kehidupan manusia (Hutasoit & Wau, 2017).
Konsep  yang  diambil  dari  tradisi  mereka  dan  berhasil  dalam  menyelaraskan  pengembangan budaya konservasi (Pitana, 2012). Harmoni selaras hubungan antara manusia dengan alam untuk pembangunan  ekologi  budaya  (Yang,  2011).  Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  ajaran Tri  Hita  Karana adalah  dasar  untuk  mendapatkan  kebahagiaan  hidup  yang  hakiki apabila mampu melakukan hubungan yang harmonis berdasarkan yadnya (ritual) kepada Ida Sang Hyang  Widhi dalam  wujud  bakti kepada  sesama  manusia  dalam  wujud  pengabdian  dan  kepada alam lingkungan dalam wujud pelestarian alam dengan penuh kasih (Purana, 2016). Hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan diwujudkan dengan jalan memuja dan menyembah Tuhan.
Parhyangan  berasal  dari  kata  Hyang  yang  berarti  Tuhan,  atau  hal  yang  berkaitan  dengan keagamaan  dalam  rangka  memuja  Sang  Hyang  Widhi.  Agar  manusia  senantiasa  merasakan ketenangan dan  kenyamanan.  Agama  sebagai  pedoman  dalam  pemujaan terhadap  Tuhan,  bukan hanya  mengajarkan  bagaimana  manusia  berhubungan  dengan  Sang  Pencipta  tetapi  juga mengajarkan  manusia  untuk  selalu  menjaga  lingkungan  tempat  manusia  dalam  menjalani  proses kehidupan.  Parhyangan  sebagai  elemen  pola  pikir  dapat  digambarkan  pada  eksistensi  Pura  Giri Salaka  yang  ada  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo . Pura  Luhur  Giri  Salaka  merupakan  salah  satu bangunan  situs  candi  bercorak  Hindu  Jawa  dengan  bentuk  Pura.  Pada  awalnya  Pura  Giri  Salaka ditemukan  secara  tidak  sengaja oleh  masyakarakat pada tahun 1976.  Saat  itu masyarakat  sekitar melakukan perambasan rumput liar di kawasan Taman Nasional Alas Purwo untuk bercocok tanam. Tempat  berdirinya  Pura  itulah  masyarakat  menemukan  sebuah  gundukan  tanah  yang  terdapat bongkahan-bongkahan bata besar bertumpuk, seperti gapura kecil. Sampai saat ini masih diyakini tempat tersebut digunakan untuk bertapa Maha Sri Suci Hindu zaman dulu. Untuk menghormati para leluhur, masyarakat sekitar kawasan taman nasional melakukan ritual agama dan membangun Pura tambahan  sekitar  65  m  untuk  pemujaan.  Disamping  masih  digunakan  sebagai  tempat  beribadah umat  Hindu,  di  dalam  kawasan  Pura  ini  terdapat  bangunan  penginapan  yang  sering  digunakan pengunjung wisata untuk menginap dan berekreasi di sekitar situs. Bangunan Pura Luhur Giri Salaka yang  unik  dan  menarik,  menjadi  salah  satu  obyek  daya  tarik  wisatawan  yang  berkunjung  pada tempat ini.
Pura  Giri  Salaka  ramai  dikunjungi  oleh  umat  Hindu  untuk  melakukan  ritual  sembahyang khususnya saat Upacara Pagerwesi.  Biasanya diadakan setiap hari Rabu Shinta Pasa Kliwon Sasek Ketiga yang  berulang  setiap  210  hari  atau  7  bulan  sekali,  dan  kegiatan  ritual  lainnya  yang  sering dijadikan  obyek  dan  daya  tarik  wisatawan  domestik  maupun  mancanegara.  Pager  wesi  berarti benteng perlindungan dari besi yang melambangkan kekuatan spritual manusia. Ritual acara sakral tersebut  merupakan  upacara  penyelamatan  ilmu  pengetahuan  atau  penolakan  terhadap  ancaman raksasa  bagi  umat  manusia  yang  diturunkan  oleh  para  Dewa.  Dalam  upacara  tersebut  terdapat prosesi palemahan yaitu membuang sesaji ke tanah agar dimakan oleh Raksasa  Betarakala, tidak ketinggalan terdapat acara pawongan penurunan ilmu dari para Dewa. Dan yang terakhir khayangan , merupakan  upacara  umat  Hindu  sebagai  tanda  ungkapan  syukur  kepada  Dewa  yang  telah memberikan limpahan ilmu pengetahuan.

## 3.2 Implementasi Konsep Pawongan (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Sesama Manusia)
Pawongan  berasal  dari  kata wong ,  dalam  bahasa  Jawa    yang  artinya  orang.  Pawongan berkaitan  dengan  orang  maupun  perorangan  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  tinggal  di  desa. Pawongan adalah  media  untuk  membangun  hubungan  harmonis dengan  sesama  manusia,  terkait dengan  subsistem  nilai  dan  pola  pikir.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  senantiasa  melakuan interaksi dengan manusia lainnya, tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain dalam mempertahankan hidupnya. Masyarakat merupakan kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu adat  istiadat  tertentu  yang  berkesinambungan  (Koentjaraningrat,  2015).  Hal  ini  tertuang  dalam konsep Tri Hita Karana yaitu pawongan, merupakan suatu hakekat bahwa sebagian pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi dengan sesama masyarakat.
Masyarakat  lokal  di daerah  penyangga  diposisikan  sebagai  subyek  atau  pelaku utama dalam berbagai  model  pengelolaan  kawasan,  salah  satunya  pengembangan  daerah  penyangga  melalui patroli kawasan, penjagaan kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa. Ada beberapa aspek pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo yang melibatkan masyarakat, salah satunya program pembinaan daerah penyangga dan dilaksanakan  di  daerah  penyangga.    Tetapi  juga  dilakukan  kegiatan  kepada  orang-orang  di  luar daerah penyangga yang peduli terhadap konservasi. Juga ada pengelolaan zona penyangga yang sangat penting terhadap sukses tujuan konservasi.
Relasi  petugas  Taman  Nasional  Alas  Purwo  dengan  masyarakat  dalam  pengelolaan  perlu dilibatkan, sebab masyarakat berpotensi sebagai pendukung upaya konservasi sekaligus ancaman terhadap  upaya  konservasi.  Petugas  Taman  Nasional  Alas  Purwo  mempunyai  strategi  dalam pendekatan  kepada  masyarakat  sekitar,  yaitu  melalui  kader  konservasi.  Kader  konservasi merupakan  kader  yang  dibentuk  oleh  Taman  Nasional  Alas  Purwo  melalui  pendidikan  bina  cinta alam  yang  mempunyai  peranan  dalam  keberlangsungan  lingkungan.  Kader  konservasi  adalah seseorang  yang  telah  dididik  sebagai  penerus  upaya  konservasi  sumberdaya  alam  yang  memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi dan bersedia menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat. Kader konservasi berfungsi sebagai pelopor atau penggerak konservasi sumber daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya.  Serta  berperan  aktif  dalam  gerakan  konservasi  sumberdaya alam  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sesuai  dengan  fungsi  dan  tugasnya,  kader  konservasi diharapkan  mampu  berperan  aktif  dalam  menggerakan  upaya  konservasi  sumberdaya  alam  di tengah  masyarakat.  Kader  konservasi  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  kemudahan  memasuki dan  memanfaatkan  kawasan  konservasi,  membina  kader  konservasi,  dan  mengikuti  kegiatan- kegiatan konservasi alam.
Cara  yang  telah  dilakukan  oleh  petugas  taman  nasional  patut  diapresiasi  karena  telah membangun kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan melalui kader konservasi. Sehingga bentuk-bentuk  kerusakan  lingkungan  mengalami  penurunan  dalam  beberapa  waktu  terakhir,  hal tersebut  merupakan  cerminan  kualitas  kesadaran  yang  baik  dalam  menjaga  kelestarian  hutan. Seperti kita ketahui bersama, kelestarian sumberdaya alam  hayati dan ekosistemnya adalah tugas dan  tanggungjawab  setiap  warga  negara.  Kesediaan  masyarakat  menjadi  kader  konservasi merupakan  salah  satu  bentuk  peran  serta  masyarakat  dibidang  konservasi.  Kader  konservasi diharapkan mampu berperan dalam memberikan motivasi dan menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Sesuai dengan fungsi dan  tugasnya,  kader  konservasi  diharapkan  mampu  berperan  aktif  dalam  menggerakkan  upaya- upaya konservasi sumberdaya alam di tengah-tengah masyarakat. Untuk dapat meningkatkan peran, tentunya  kader  konservasi  juga  perlu  dibekali  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan.  Salah  satu wujud  usaha  peningkatan  kapasitas  kader  sendiri  adalah  pelatihan  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan dan kapasitas.
Berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan  Pelestarian  Alam  tentang Pedoman  Pembinaan  Kader  Konservasi  No  11/kpts/DJ-VII/95  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam  No.  SK  41/IV-Set/HO/2006  tentang  pedoman pembentukan  kader  konservasi,  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo  sebagai  salah  satu  pengelola kawasan konservasi memiliki tanggungjawab dalam membina kader konservasi. Untuk itu kegiatan pembinaan kader konservasi telah menjadi agenda tahunan bagi Balai Taman Nasional Alas Purwo. Maksud dilaksanakannya kegiatan bina kader konservasi, Balai Taman Nasional Alas Purwo adalah meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia para anggota kader konservasi. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian kader konservasi terhadap pengelolaan ekowisata Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo.  Sasaran  dari  kegiatan  bina  kader  konservasi  adalah  seluruh kader  konservasi  Taman  Nasional  Alas  Purwo,  yang  berasal  dari  sekitar  desa  penyangga  Balai Taman Nasional Alas Purwo.

## 3.3 Implementasi Konsep Palemahan (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Lingkungan alamnya)
Istilah palemahan berasal dari kata lemah dalam bahasa Jawa yang artinya tanah. Palemahan juga  berarti bhuwana yang  berarti  wilayah  suatu  pemukiman  atau  tempat  tinggal.  Tentang bagaimana  manusia  harus  berperilaku  dalam  kaitannya  dengan  alam  semesta  dan  bagaimana sistem  sosial  harus  diatur  agar  berdampak  positif  pada  kelestarian  lingkungan  (Keraf,  2002). Mayoritas  masyarakat  lokal  sekitar  kawasan  taman  nasional,  mempunyai  tradisi  turun-temurun swadharmanya konsep Tri Hita Karana dalam mengelola hutan. Wujud nyata berupa pemanfaatan hasil  hutan  secara  bijaksana  dengan  memperhatikan  kelestarian  ekosistem,  dengan  cara  tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon rindang sebagai pelindung, menjaga satwa dari kepunahan. Masyarakat sekitar hutan mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengelola hutan agar hutan tetap lestari, tetapi ada sebagian masyarakat belum menyadari betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan  hidup  mereka  di  masa  depan.  Hal  yang  lazim  dilakukan  adalah  dengan  eksploitasi sumberdaya hutan secara terus menerus.
Cara  pandang  masyarakat  lokal  terhadap  alam,  memiliki  rasa  empati  dengan  perilaku  yang bertanggungjawab,  disertai  menghormati  alam  dengan  cara  meningkatkan  etika  lingkungan.  Alam mempunyai hak untuk  dihormati,  bukan  hanya  karena  kehidupan  manusia bergantung  pada  alam, tetapi juga karena kenyataan ontologis bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam. Prinsip
menghormati alam merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral manusia terhadap alam, bukan saja secara individu melainkan juga secara kolektif dalam masyarakat. Hal ini bisa dihayati sebagai etika  lingkungan  alam,  erat  kaitannya  dengan  cara  bersikap  terhadap  lingkungan  sekitar.  Etika lingkungan  sebagai  sebagai  refleksi  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  terhadap  isu  lingkungan. Konteks  masyarakat  lokal  sekitar  Taman  Nasional  Alas  Purwo,  etika  lingkungan  dalam  upaya pelestarian  lingkungan  alam  sudah  ada  pada  sistem  budaya  lokal,  disertai  dengan  berbagai kepercayaan serta mitos yang dimaknai sebagai bagian dari penghormatan manusia terhadap alam. Misalnya, aturan pada saat menebang pohon tidak boleh merobohkan pohon besar apalagi sampai menimpa tunas pohon lain. Boleh menebang secukupnya jika sebelumnya sudah menanam tunas baru. Juga pada saat memetik ubi jalar untuk keperluan konsumsi, harus menyisakan tunas sehingga bisa  bersemi  kembali.  Dapat  juga  dimaknai  sebagai  bentuk  pelestarian  lingkungan,  hal  ini berdasarkan  kenyataan  bahwa  masyarakat  lokal  memiliki  aturan  dan  larangan-larangan  dalam bentuk  pantangan  dan  mitos  yang  diterima  dan  dihayati  oleh  masyarakat  penganutnya  sebagai bagian dari kearifan lokal. Pantangan di Taman Nasinal Alas Purwo tidak boleh dilanggar, antara lain tidak  boleh  berkata  kotor.  Akan  menyebabkan  penghuni  hutan  murka  sehingga  akan  mengalami sesuatu  yang  tidak  diinginkan.  Karena  telah  banyak  kejadian  ganjil  tidak  mengenakkan  menimpa orang yang mengabaikan pantangan saat masuk Taman Nasional Alas Purwo. Kalau memasuki area hutan harus disertai dengan mengucapkan salam dan dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas serta dilarang mengeksploitasi alam.
Keberadaan kearifan lokal merupakan sesuatu yang penting dan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan secara kolektif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  kearifan  lokal  berupa pantangan  terhadap  kelestarian  hutan  sebagai  bagian  dari  lingkungan  alam  dapat  disinergikan. Salah  satu  cara  untuk  mensinergikan  adalah  dengan  mengangkat  kembali  nilai-nilai  kearifan  lokal yang  ada  pada  masyarakat  setempat  dalam  mengelola  dan  melestarikan  lingkungan.  Internalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan masyarakat lokal, merupakan proses dialektika antara individu dalam kelompok masyarakat yang memiliki budaya yang sama dan dalam lingkungan yang sama. Dialektika tersebut diharapkan dapat meminimalisisasi kerusakan lingkungan dengan tindakan mencegah  kerusakan  sejak  dini  melalui  tindakan  lokal  sebagai  perwujudan  nilai-nilai  atau  norma- norma  kearifan  lokal  yang  ada  pada  masyarakat.  Kearifan  lokal  dengan  nilai-nilai  budaya  yang
melekat  pada  masyarakat  sekitar  kawasan  taman  nasional  menjadi  dasar  bagi  masyarakat  dalam mengelola  lingkungan,  sehingga  kesinambungan  dan  keselarasan  hidup  dengan  alam  akan  tetap terjaga  dengan  baik.  Nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  dengan  unsur-unsur  spiritual,  mitos,  dan kepercayaannya,  memiliki  peran  dalam  konservasi  dan  melindungi  hutan  serta  sumberdaya  alam lainnya. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan alam, maka internalisasi kearifan lokal merupakan suatu proses yang harus dilakukan demi tercapainya nilai ekologis.
Kearifan  lokal  yang  terus  bertahan  hingga  saat  ini  tergantung  pada  proses  pengajaran  yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, hal ini akan berpengaruh pada teguhnya norma dan aturan  hukum  dalam  menjaga  kelestarian  sumberdaya  alam.  Jika  hal  ini  pudar  karena  pengaruh modernisasi saat ini maka kelestarian sumberdaya alam termasuk hutan akan terancam karena tidak adanya  proses  penjagaan.  Salah  satu  kegagalan  dalam  konservasi  ditandai  oleh  meningkatnya degradasi hutan. Penyebab adanya degradasi hutan karena hilangnya interaksi antara masyarakat tradisional yang memiliki budaya mengenai lingkungan yang spesifik dengan lingkungannya (Pei et al .  2009)  dan  pengelolaan  lahan  yang  sesuai  strategi  konservasi  (Msuya,  2009).  Sebagai  contoh merosotnya  relasi  antara  masyarakat  lokal  dengan  lingkungan  juga  bisa  dilihat  penurunan pengetahuan  budaya  lokal,  terutama  pada  generasi  muda.  Penurunan  pengetahuan  budaya  lokal menjadi indikator degradasi hutan karena adanya penurunan pengetahuan mempengaruhi tata cara mengelola  lahan  secara  berkelanjutan  sehingga  diperlukan  sebuah  penelitian  yang mendokumentasikan kearifan lokal tersebut untuk dapat diintegrasikan dalam konservasi.

## 4. KESIMPULAN
Taman  Nasional  Alas  Purwo  berpotensi  sebagai  penyangga  kehidupan  dikarenakan  dalam pengelolaannya  masih  menerapkan  kearifan  lokal  berupa  pantangan.  Masyarakat  sekitar  kawasan Taman  Nasional  Alas  Purwo  memiliki  kearifan  lokal,  berupa  implementasi  ajaran Tri  Hita  Karana yang masih berlaku secara turun temurun yang kemudian dipelihara dan ditaati sampai saat ini.  Tri Hita Karana  sebuah konsep spiritual, kearifan lokal, dan sekaligus falsafah hidup masyarakat yang bertujuan untuk membentuk keselasaran hidup manusia. Konsep ini menggambarkan keseimbangan dan  keselarasan  hidup  akan  tercapai  jika  manusia  menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  Tuhan, sesama manusia, lingkungan atau alam.

## a. Parhyangan (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Tuhan)
Hubungan  yang  harmonis  manusia  dengan  Tuhan  diwujudkan  dengan  jalan  memuja  dan menyembah Tuhan. Parhyangan sebagai elemen pola pikir dapat digambarkan pada eksistensi Pura Giri  Salaka  yang  ada  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo . Bentuk  pelaksanaan  implementasi  konsep parhyangan ini dengan melaksanakan ajaran agama, melaksanakan kegiatan upacara keagamaan, serta ritual sembahyang khususnya saat upacara pagerwesi .
b. Pawongan (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Sesama Manusia)
Merupakan  suatu  hakekat  bahwa  sebagian  pribadi  manusia  terbentuk  dari  hasil  integrasi dengan  sesama  masyarakat.  Masyarakat  lokal  di  daerah  penyangga  diposisikan  sebagai  pelaku utama  dalam  berbagai  model  pengelolaan  kawasan.  Ada  beberapa  aspek  pengelolaan  Taman Nasional  Alas  Purwo  yang  melibatkan  masyarakat,  salah  satunya  program  pembinaan  daerah penyangga melalui kader konservasi.
c. Palemahan (Keharmonisan Hubungan Antara Manusia dengan Lingkungan alamnya)
Manusia  dalam  berperilaku  dalam  kaitannya  dengan  alam  semesta  dan  bagaimana  sistem sosial  harus  diatur  agar  berdampak  positif  pada  kelestarian  lingkungan.  Dengan  demikian,  dalam kaitannya  dengan  pelestarian  lingkungan  alam,  maka  internalisasi  kearifan  lokal  merupakan  suatu proses  yang  harus  dilakukan  demi  tercapainya  nilai  ekologis.  Nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat dengan unsur spiritual, mitos, dan kepercayaannya, memiliki peran dalam konservasi dan melindungi hutan serta sumberdaya alam lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguilar-Stoen,  Mariel.  (2015). Global forest conservations initiativies as spaces for participation in Colombia and Costa Rica. Journal Geoforum 61 (2015) 36-44.
Aminudin. (2013). Menjaga Lingkungan dengan Kearifan Lokal. Bandung: Titian Ilmu.
Ashrama. (2006). Implementasi Konsep Tri Hita Karana. Denpasar: Green Paradise.
Ayatrohaedi. (2016). Kepribadian Budaya Bangsa. Jakarta: Pustaka Jaya.
Benneett, E. L.,A.J. Nyaoi. (1997). Hornbills Buceros spp and Culture in Northern Borneo: Can they continue to coexist? Biological Conservation 82: 41-46.
Bohensky  EL,  Maru  Y.  (2011).  Indigenous  Knowledge,  Science,  and  Resilience:  What  Have  We Learned  from  a  Decade  of  International  Literature  on  Integration?.  Ecology  and  Society. 16(4): 1-7.
Budiasni, Ni Wayan Novi. (2015). Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana.  E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan
Denzin,  NK  and  YS  Lincoln  (eds).  (2000).  Handbook  of  Qualitatif  Research  (Second  Edition), Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication.
Fraser  DJ,  Coon  T,  Prince  MR,  Dion  R,  Bernatchez  L.  (2006).  Integrating  Traditional  and Evolutionary  Knowledge  in  Biodiversity  Conservation:  a  Population  Level  Case  Study. Journal Ecology and Society. 11(2):1-7.
Freitas DMD, Tagliani PRA. (2009). The Use of GIS for The Integration of Traditional and Scientific Knowledge in  a Supporting Artisanal Fisheries Management in Southern Brazil.  Journal of Enviromental Management. 90(6):2071-2078.
Furness,  R.W  and.  JJ.D  Greewood  (ed).  (1993).  Bird  as  Monitors  of  Enviromental  Change. Chapman & Hall. London.
Gauthama, M.P, Kusrestuwardhani, Alkadri. (2013). Budaya Jawa dan Masyarakat Modern. Jakarta: BPPT Press.
Gagnon  CA,  Berteaux  D.  (2009).  Integrating  Traditional  Ecological  Knowledge  and  Ecological Science: a Question of Scale. Journal Ecology and Society. 14(2):1-8.
Gunung,  M.  G.  Ida  Pedanda.  (2004).  Sambutan  Ketua  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  (PHDI) Bali.  Seminar Tumb uhan Upacara Agama Hindu, UPT  BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali - LIPI.
Hutasoit,  H.,  &  Wau,  R.  (2017).  Menuju  Sustainability  Dengan  Tri  Hita  Karana  (Sebuah  Studi Interpretif  Pada  Masyarakat  Bali).  Business  Management  Journal,  13(2),  151 – 168. https://doi.org/10.30813/bmj.v13i2.917
Ihsannudin. (2015a). The Role of Social Capital on Salt Smallholder Society of Madura Indonesia in Land Certification Ownership. Scientific Journal of PPI-UK 2(4): 144-151.
Ihsa nnudin. (2015b). Fisherman’s Behavior of Multi Ethnic Community In Adapting Climate Change In Small Island. International Journal of Andalas 2(2): 1-14.
Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.
Keraf, S. (2002). Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas.
Koentjaraningrat.  (2015).  Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta:  PT.Gramedia  Pustaka Utama.
Kosmaryandi N. (2012). Pengembangan Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman  hayati  dan  Kehidupan  Masyarakat  Adat  [Disertasi].  Bogor  (ID):  Institut Pertanian Bogor.
Liberati. (2016). Beyond Protection: Expanding Concervation Opportunity to Redefine Conservation Planning  in  the  21st  Century.  Journal  of  Environmental  Management. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.08.041.
Magdalena.  (2013).  Peran  Hukum  Adat  Dalam  Pengelolaan  Dan  Perlindungan  Hutan  Di  Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. Jurnal Sosial Ekonomi. Vol.10 No.2. doi.org/10.14710/jkt.v19i2.839.
Mendez-Lopez.  (2014).  Local  participation  in  biodiversity  conservation  initiatives:  a  comparative analysis  of  different  models  in  South  East  Mexico.  Journal  of  Environmental  Management 125(1): 321-329.
Moller H, Berkes F, Lyyer PO, Kislalioglu M. (2004). Combining Science and Traditional Ecological Knowledge:  Monitoring  Populations  for  Co-Management.  Journal  Ecology  and  Society. 9(3):1-10.
Msuya, T.S.  (2009). The Role of Traditional Management Practices in Enhancing Sustainable Use and  Conservation  of  Medicinal  Plants  in  West  Usambara  Mountains,  Tanzania.  Tropical Conservation Science. 2(1):88-105.
Naidoo R, Hill K. (2006). Emergence of Indigenous Vegetation Classifications Through Integration of Traditional  Ecological  Knowledge  and  Remote  Sensing  Analyses.  Journal  Enviromental Management. 38(3):377-386.
Neuman,  William  Lawrence.  (2003).  Social  Research  Methods:  Qualitative  and  quantitative Approaches. Pearson Education.
Nurdin, B. V., and Ng, K. S. F. (2013). Local Knowledge of Lampung People in Tulang Bawang: An Ethnoecological  and  Ethnotechnological  Study  for  Utilization  and  Conservation  of    Rivers. Procedia - Social Science and Behavioral. 91: 113 – 119.
Pei  SJ,  Zhang  G,  Huai  H.  (2009).  Application  of  Traditional  Knowledge  in  Forest  Management: Ethnobotanical Indicator of Sustainable Forest Use. Forest Ecology and Management. 257: 2017-2027.
Pitana, I. (2012). Tri Hita Karana -The Local Wisdom of the Balinese in Managing Development, 139 – 140. https://doi.org/10.1007/978-3-642-10829-7
Purana, I Made (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Umat Hindu. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya, 67 – 76.
Rahmat, Jalaluddin. (2010). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Setiawan, E., Sukesi, K., Hidayat, K., & Yuliati, Y. (2021). Role of Forestry Police in Animal Protection in Alas Purwo. 2(November 2020), 41 – 45. https://doi.org/10.47857/irjms.2021.v02i01.040.
Soemarwoto, Otto. (2014). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
Sukardi.  (2008).  Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Kompetensi  dan  Praktiknya.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Thaman.  (2016).  A  comparison  of  rural  comunity  perceptions  and  involvement  in  conservations between the Fiji Island and Southwestern Portugal. Journal Ocean & Coastal Management 133 (2016) 43-52.
Wiana, I Ketut. (2007). Tri Hita Karana Menurut Konsep. Surabaya: Paramitha
Wikantoyoso,  Respati.  (2019).  Kearifan  Lokal  Dalam  Perencanaan  dan  Perancangan  Kota;  Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota Berkelanjutan. Malang: Malang Grup Konservasi Arsitektur dan Kota.
Windia, Wayan. (2015). Penerapan Tri Hita Karana Untuk Keberlanjutan Sistem Subak Yang Menjadi Warisan  Budaya  Dunia:  Kasus  Subak  Wangaya  Betan,  Kecamatan  Penebel,  Kabupaten Tabanan. Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 3, No. 1, Mei 2015.
Wirawan, I Made. (2015). Kajian Teologi, Sosiologi dan Ekologi Menurut Veda. Surabaya: Paramitha. Yang, L. (2011). Research on cultural construction of city ecology. Procedia Engineering, 15, 5595 – 5597. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.1038.