ISSN: 2580-4197 (print) ISSN: 2685-0281 (on line) E-mail: bunayyajurnalpaudumj@gmail.com Volume 6 Issue 1 (2022) Pages 43-52

## PENERAPAN MODEL CIPP DALAM EVALUSI PENYEDIAAN LAYANAN PAUD
Harlina Ramelan 1)* , Yaswinda 2)
1)2) Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang, Jl.Prof.Dr Hamka, Air Tawar
25171

## *harlinaramelan5@gmail.com
Diterima: 28 11 2021 Direvisi: 16 04 2022 Disetujui: 31 05 2022

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  penyediaan  layanan  PAUD  berdasarkan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No  18  Tahun  2018  dengan  menggunakan analisis  CIPP  di  4  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras  Kabupaten  Pelalawan. Hasil  penelitian  diketahui  secara  keseluruhan  produk  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan No 18 Tahun 2018 sudah terlaksana di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu: sudah  tersedia  lebih  dari  1  PAUD/desa.  Adapun  total  keseluruhan  lembaga  PAUD  yang  di observasi  di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras  adalah  22  lembaga  dengan  rincian  PAUD  yang ada  di  Desa  Sorek  Satu  berjumlah  7  lembaga,  di  Desa  Sorek  Dua  berjumlah  5  lembaga,  di Desa  Surya  Pertiwi  berjumlah  6  lembaga  dan  di  Desa  Batang  Kulim  berjumlah  4  lembaga. Dari  22  lembaga  PAUD  yang  ada  di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras  hanya  1  lembaga  yang berstatus  Negeri,  17  lembaga  berstatus  swasta  di  bawah  naungan  yayasan,  dan  4  lembaga berstatus  swasta  di  bawah  naungan  desa.  Adapun  layanan  PAUD  yang  ada  di  15  lembaga dikhususkan  untuk  murid  TK  A  dan  TK  B  yang  berusia  4-6  tahun.  Sedangkan  7  lembaga lainnya menerima murid untuk KB, TPA dan TK yang berusia 0-6 tahun. Jumlah keseluruhan guru  yang  ada  di  22  lembaga  PAUD  bejumlah  103  orang  guru.  34  guru  berkualifikasi pendidikan S1 PAUD sedangkan 69 guru berkualifikasi pendidikan SMA.
Kata Kunci: Penyediaan, Layanan, PAUD, CIPP

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  the  provision  of  PAUD  services  based  on  the  Minister  of Education  and  Culture  Regulation  No.  18  of  2018  using  CIPP  analysis  in  4  villages  in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The results of the study are known as a whole product in the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 18 of 2018 which has been  implemented  in  Pangkalan  Kuras  District,  namely:  more  than  1  PAUD/village  is available.  The  total  number  of  PAUD  institutions  that  were  observed  in  Pangkalan  Kuras District  were  22  institutions  with  details  of  the  PAUD  in  Sorek  Satu  Village  totaling  7 institutions, in Sorek Dua Village 5 institutions, in Surya Pertiwi Village 6 institutions and in Batang Kulim Village 4 institution. Of the 22 PAUD institutions in Pangkalan Kuras District, only  1  institution  has  the  status  of  a  State,  17  has  a  private  status  under  the  auspices  of  a foundation, and 4 has a private status under the auspices of the village. The PAUD services in 15  institutions  are  specifically  for  TK  A  and  TK  B  students  aged  4-6  years.  Meanwhile,  7 other institutions accept students for family planning, TPA and kindergarten aged 0-6 years. The  total  number  of  teachers  in  22  PAUD  institutions  is  103  teachers.  34  teachers  are qualified for S1 PAUD education while 69 teachers are qualified for SMA education. Keywords: Service, provision, PAUD, CIPP

## PENDAHULUAN
Masa  usia  dini  adalah  fase  awal yang  sangat  penting  atau  disebut  juga masa golden  age dan  juga  merupakan dasar  dalam  periode  pertumbuhan  dan perkembangan  sepanjang  hidup  manusia (Suryana, 2013). Menurut (Suryana, 2017) masa golden age atau masa usia dini inilah yang  menjadi  pondasi  dalam  kepribadian anak, hal ini akan mempengaruhi pengalaman  anak  dimasa  selanjutnya. Pada  masa  usia  dinilah  terjadi  proses perkembangan  dan  pertumbuhan  dalam yang  sangat  pesat  dalam  berbagai  aspek perkembangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian  Bloom  dalam  (Suyadi  & Maulidya,  2015),  di  bidang  Neurologi, ditemukan  fakta  bahwa  perkembangan kecerdasan anak mencapai 50 % pada usia 0-4 tahun,  80  %  pada  usia  4-8 tahun,  dan 100  %  pada  usia  8-18  tahun.  Sedangkan pertumbuhan  fisik  anak  usia  0  tahun mencapai  25  %,  6  tahun  mencapai  90  %, dan  12  tahun  mencapai  100  %.  Oleh karena  itu,  usia  dini  bagi  seorang  anak merupakan  masa  yang  strategis  bagi perkembangan hidup selanjutnya.
Mengacu  pada  hasil  penelitian  di  atas, maka  pemberian  stimulasi  pendidikan yang tepat perlu diperhatikan.
Pendidikan usia dini (PAUD) menjadi landasan penting dalam Pendidikan  anak.  Peraturan  Pemerintah Nomor  66  tahun  2010  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan  Dan Penyelenggaraan  Pendidikan  pasal  1  (3) menyebutkan  pendidikan  anak  usia  dini (PAUD)  adalah  suatu  upaya  pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai  dengan  usia  6  (enam)  tahun  yang dilakukan  melalui  pemberian  rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan  perkembangan  jasmani  dan  rohani agar  anak  memiliki  kesiapan  dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan  peletak  dasar  pertama  dan utama dalam pengembangan pribadi anak, baik berkaitan dengan karakter, kemampuan  fisik,  kognitif,  bahasa,  seni, sosial  emosional,  spiritual,  disiplin  diri, konsep  diri,  maupun  kemandirian  dan panca  indra.  PAUD  memegang  peranan yang sangat penting dan  menentukan bagi sejarah  perkembangan  anak  selanjutnya, karena  merupakan  fondasi  bagi  dasar kepribadian anak. PAUD sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa depan,  bagaimana  seseorang  merespon berbagai  permasalahan  yang  dihadapi dalam  setiap  langkah  kehidupan  sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan  yang  diperolehnya  pada  saat usia dini.
Di  Indonesia, kebijakan  pemerintah di  sektor  pendidikan  yang  mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah diakuinya  PAUD.  Hal  ini  tertuang  dalam amanah  yang  termuat  pada  pasal  28  ayat 1  ( Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal
ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal,  PAUD  merupakan  bagian  yang tak  terpisahkan dari  keseluruhan  Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun pendidikan pra-sekolah bukan merupakan kewajiban dan prasyarat untuk memasuki Sekolah Dasar (Prapsiwi, 2012).
Oleh karena itu, pemerintah saat ini memberikan  perhatian    lebih  terhadap
PAUD terutama tentang penyediaan
layanan  PAUD  yang  dituangkan  dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  18  Tahun  2018.
Prakarsa penyelenggaraan PAUD di negara maju  telah  berlangsung  lama  sebagai bentuk pendidikan yang berbasis masyarakat,  akan  tetapi  gerakan  untuk menggalakkan pendidikan  ini di Indonesia baru  muncul  beberapa  tahun  terakhir.  Hal ini didasarkan akan pentingnya pendidikan untuk  anak  usia  dini  dalam  menyiapkan manusia Indonesia seutuhnya, membangun masa  depan  anak-anak  dan  masyarakat Indonesia seluruhnya.
Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan  di  beberapa  lembaga  PAUD  di Kecamatan Pangkalan Kuras terlihat bahwa  hampir  setiap  desa  memiliki layanan  PAUD  baik  yang  swasta  maupun negeri.  Pendidik  yang  mengajar  di  PAUD berkualifikasi pendidikan S1 dan SMA dan sistem  pembelajaran  yang  digunakan masih  monoton  dan  belum  terlihat  inovasi pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itulah peneliti ingin melihat apakah penyediaan  layanan  PAUD  yang  ada dikecamatan sudah sesuai dengan Permendikbud  No  18  Tahun  2018  akan dibahas  menggunakan  model  evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh  Danie  Stuffleabem,  dkk  tahun  1967. Menurut  Stuffleabeam  (Arikunto  dan Jabar,  2014)  komponen  CIPP  adalah: Contex (berkaitan  dengan  kebutuhan), Input (berkaitan  dengan  landasan  yang melatar  belakangi  munculnya  kebijakan), Process (berkaitan dengan penilaian pelaksanaan  program), Product (berkaitan dengan produk yang ada setelah dikeluarkannya Permendibud ini).

## METODE
Metode  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif dengan Model
Evaluasi  CIPP  ( Context,  Input,  Process dan Product ).  Penelitian  ini  dilaksanakan pada tanggal 11-23 Oktober 2021. Adapun tempat  penelitian  ini  adalah  di  4  desa  di Kecamatan  Pangkalan  Kuras  yaitu  Desa Sorek  Satu,  Desa  Sorek  Dua,  Desa  Surya Pertiwi,  Desa  Batang  Kulim.  Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  22  lembaga PAUD  yang  ada  di  4  desa  di  Kecamatan Pangkalan  Kuras.  Objek  penelitian  adalah lembaga,  kepals  ekolah  dan  guru.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan observasi, wawancara. Alat observasi yang digunakan berupa catatan lapangan, wawancara  dilakukan  pada  guru  dan kepala  sekolah.  Data  yang  telah  didapat kemudian dianalisis  menggunakan analisis model evaluasi CIPP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Conteks Evaluation (Evaluasi Konteks)
Evaluasi  konteks  ingin  digunakan untuk  melihat  kebutuhan  yang  ada dilapangan. Evaluasi konteks dalam hal ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana penyediaan  layanan  PAUD  yang  sesuai Permendikbud  No  18  Tahun  2018  di  4 desa  yang  ada  di  Kecamatan  Pangkalan Kuras. Adapun konteks dalam Permendikbud  No  18  Tahun  2018  ini membahas pengertian PAUD, pihak-pihak yang  terlibat  dalam  penyediaan  layanan PAUD, prinsip penyediaan layanan
PAUD, tujuan penyediaan layanan PAUD,
penyediaan  layanan  PAUD  berkualitas sesuai standar PAUD,
proses pembelajaran PAUD, kriteria guru PAUD, peran masyarakat  dalam  penyediaan layanan PAUD, sumber dana penyediaan layanan  PAUD  dan  tangggung  jawab pemerintah  pusat  sampai  pemerintah daerah dalam menyediakan layanan PAUD.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan kepala sekolah, guru, dan observasi  langsung,  beberapa  konteks yang  ada  dalam  Permendikbud  No  18 Tahun  2018  ini  sudah  ada  di  dituangkan baik dalam kurikulum maupun dilaksanakan  secara langsung,  tetapi belum  semua  konteks  ini  berjalan  lancar dilapangan seperti tanggung jawab pemerintah daerah belum semua terealisasikan seperti memberdayakan masyarakat  dalam  penyediaan  layanan PAUD serta pemberian kemudahan dalam perizinan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan masyarakat  tidak  turut  serta  berperan dalam penyediaan layanan PAUD. Adapun dalam konteks dana bantuan yang diberikan pemerintah daerah maupun desa untuk  mendukung  penyediaan  layanan PAUD  di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras belum  dapat  dirasakan  oleh  semua lembaga  dikarenakan  untuk  mendapatkan bantuan  baik  sarana  prasarana  maupun bantuan keuangan lainnya haruslah lembaga PAUD  yang sudah  memiliki  izin dan  terakreditasi.  Padahal  belum  semua sekolah  mempunyai  izin  operasional  dan belum semua sekolah terakreditasi. Hal ini sangat  berdampak  terhadap  kelayakan PAUD  yang ada di  Kecamatan Pangkalan Kuras.
Input Evaluation (Evaluasi Masukan)
Adapun input
atau yang melarbelakangi  lahirnya  Permendikbud
No 18 Tahun 2018 ini adalah: UU No 20
tahun 2003, UU No 23 tahun 2014, PP No 17  tahun  2010,  PP  No  2  tahun  2018,  PP No  60 tahun 2013, PP No 59 tahun 2017, Permendikbud No 84 tahun 2014,
Permendikbud  137  tahun  2014  dan Permendikbud 146 Tahun 2014.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  guru-guru,  kepala  sekolah  dan observasi  langsung,  didapatkan  hasil bahwa  95%  guru  tidak  mengetahui  dasar Perundang-undangan  yang  melandasi atau mendukung  lahirnya  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2018  tentang Penyediaan Layanan PAUD. Yang diketahui  dan  familiar  bagi  guru  adalah Permendikbud  137  dan  146  Tahun  2014. Padahal  ada  beberapa  Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri  yang  melandasinya penyediaan layanan  PAUD.  Ketidak tahuan guru-guru tentang Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi  dasar  penyediaan  layanan  PAUD tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai Permendikbud No 18 Tahun  2018  di  Kecamatan  Pangkalan Kuras  sehingga  guru  maupun  pihak sekolah  tidak  tahu  adanya  Permendikbud ini.  Hal  ini  sangat  disayangkan  karena dalam  Permendikbud  No  18  Tahun  2018 sudah  dituangkan  mengenai  aturan  dan bagaimana  pelaksanaan,  proses,  pihak- pihak  yang  terlibat  serta  tanggung  jawab pemerintah  pusat  sampai  masyarakat dalam  penyediaan  layanan  PAUD  sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.
Process Evaluation (Evaluasi Proses)
Evaluasi proses membahas bagaimana pelaksanaan program penyediaan  layanan  PAUD  di  Kecamatan Pangkalan  Kuras.  Penyediaan  layanan
PAUD yang dimaksud dalam Permendikbud No 18 Tahun 2018 adalah:
1)  tersedianya  layanan  PAUD  yang berkesinambungan, nondiskriminatif, pelayanan  yang  tersedia,  dapat  dijangkau dan  terjangkau  serta  diterima  masyarakat dan  berbasis  budaya;  2)  penyediaan layanan  PAUD  juga  harus  berkualitas melalui inovasi pembelajaran; 3) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan  untuk  melakukan  inovasi pembelajaran; 4) penyediaan sarana prasarana;  5)  layanan  PAUD  dapat diselenggarakan  secara  inklusif  dengan memberikan kesempatan yang sama untuk anak  berkebutuhan  khusus;  6)  dalam pembelajaran PAUD dilaksanakan menggunakan  pendekatan  berpusat  pada anak  dalam  konteks  bermain  dan  sesuai tingkat pencapaian perkembangan anak; 7) pembelajaran bertujuan untuk mengoptimalkan  seluruh  potensi  anak;  8) pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan  pendekatan  skolastik  yang memaksa  peserta  didik  secara  fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung;  9)  masyarakat  berperan  dalam penyelenggaraan PAUD melalui
pengikutsertaan anaknya mengikuti PAUD  dan  mengawasi  penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru dan observasi langsung, pada penyediaan layanan PAUD yang ada di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras  sudah berkesinambungan, tidak membeda- bedakan suku, ras maupun agama.  Hal  ini tergambar  dari  beragamnya  agama,  suku, dan  ras  peserta  didik  di  masing-masing lembaga.  Layanan  PAUD  yang  tersedia juga  mudah dijangkau dan terjangkau, hal ini  terlihat  dari  letak  lembaga  yang strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat.  Untuk  biaya  pendidikan  di
lembaga  PAUD  bisa  dikategorikan  murah dan  terjangkau  oleh  masyarakat  dengan kisaran SPP sebesar 60.000-100.000/bulan sehingga  PAUD  tersebut  sesuai  dengan ekonomi  masyarakat  di  daerah  tersebut. Namun  lembaga  PAUD  hanya  sesekali mengenalkan  budaya  lokal,  guru  hanya mengajarakan nyanyian maupun permainan  tradisional  dalam  permainan bebas  dan  tidak  dimasukkan  dalam rencana pembelajaran/RPPH maupun kurikulum. Padahal pembelajaran berbasis  budaya  lokal  penting  untuk diajarkan  sejak  dini  untuk  memupuk  jiwa nasionalisme  anak  melalui  tema-tema yang  dituangkan  dalam  perencanaan pembelajaran  dan  kurikulum.  Sejalan dengan  pendapat  (Karwati,  2014),  dalam pelaksanaan  pembelajarannya  kearifan budaya local pada anak usia dini disajikan dalam  bentuk  tema-tema.  Tema  ini berfungsi untuk menyatukan isi kurikulum dalam  dalam  satu  perencanaan  yang  utuh (holistik),  memperkaya  perbendaharaan bahasa anak didik, membuat pembelajaran lebih  bermakna  dan  membantu  anak mengenal  berbagai  konsep  secara  mudah dan jelas. Jadi tema merupakan aktualisasi konsep  minat  anak  yang  dijadikan  focus perencanaan  atau  titik  awal  perencanaan dalam proses pembelajaran. Untuk menyiapkan pembelajaran berbasis kearifan  budaya  lokal  maka  tema  yang dipilih  untuk  dikembangkan  di  PAUD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Selanjutnya  di  poin  kedua  dalam hal  inovasi  pembelajaran  masih  minim dilakukan lembaga. Hal ini dikarena guru- guru  kurang  kreatif  dan  cenderung monoton dalam mengajar anak. Guru
cenderung  menggunakan  lembar  kerja anak (LKA) sebagai solusi  yang dianggap paling mudah dibandingkan harus menyediakan  permainan  yang  beragam. Selain  itu  minimnya  inovasi pembelajaran dikarenakan  belum  banyak  guru  inovatif dalam  membuat  strategi  pembelajaran yang  disesuaikan  dengan  anak  usia  dini. Jika  hanya  menggunakan  LKA  anak  akan mudah  bosan  karena  tidak  semua  anak bisa  duduk  dengan  tenang  mengerjakan LKA.  Setiap  anak  mempunyai  gaya belajar  masing-masing.  Menurut  Johnson and  Werner  (Harun  Rasyid,  Mansur,  dan Suratno,  2009)  bahwa  alat  indrawi  anak terjadi  penyesuaian  dan  rangsangan  dari lingkungan.  Alat  indrawi  ini  meliputi: tactile (alat  peraba  dan  perasa), visual (penglihatan), auditory (pendengaran), dan motor (gerak). Sebagaimana pendapat De Porter, dan Mike H. (I. Wayan Sutama, 2009)  bahwa  empat  modalitas  belajar anak,  yakni:  (1) visual  learner (belajar melalui  penglihatan),  (2) auditory  learner (belajar  melalui  pendengaran),  (3) tacti- le/kinesthetic  learner (belajar  melalui perabaan menyentuh, bergerak, dan bekerja),  dan  (4) global  learner (belajar melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, menyentuh, bergerak,  dan bekerja) . Jadi  dengan  beragamnya  cara berlajar  anak  guru  dituntut  untuk  kreatif memodifikasi metode pembelajaran sedemikian  rupa  disesuaikan  dengan kebutuhan anak.
Pada poin ketiga pemerintah daerah  sudah  berusaha  meningkatkan kapasitas  pendidik  melalui  pelatihan- pelatihan  baik  yang  diadakan  melalui tingkat  kecamatan,  kabupaten  maupun provinsi.  Sayangnya  pelatihan  ini  belum merata didapatkan semua guru
dikarenakan  anggaran  yang  terbatas. Namun  hal  ini  disiasati  oleh  guru-guru dengan  pengimbasan  melalui  kelompok kerja  guru  (KKG).  Dengan  adanya  forum KKG  ini  guru  yang  mendapat  pelatihan memberikan  ilmunya  kepada  guru-guru lain yang belum berkesempatan untuk ikut sehingga  guru-guru  lain  tetap  mendapat ilmu walaupun belum berkesempata mengikuti pelatihan.
Pada  poin  keempat,  dalam  hal sarana  prasarana  50%  lembaga  sudah memiliki  sarpras  yang  memadai  baik diluar  ruangan  maupun  dalam  kelas  yang didapatkan  dari  yayasan,  pemerintah maupun  dari  dana  desa.  Namun  50% lembaga  lainnya  belum  memiliki  sarana dan  prasarana  yang  memadai  dikarenakan keterbatasan dana.
Pada poin kelima, dari 22 lembaga yang  ada  hanya  30%  lembaga  yang menerima  anak  berkebutuhan  khusus dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus  dan  dalam  pembelajaran  pun belum maksimal karena belum tersedianya guru pendamping khusus dan sarana  yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).
Pada  poin  keenam,  dalam  proses pembelajaran
dominan masih
menggunakan pembelajaran sistem kelompok  dan  masih  berpusat  pada  guru atau teacher dimana  guru  menjelaskan menggunakan  metode  ceramah  kemudian anak diberi tugas center padahal seharusnya  pembelajaran  berpusat  pada anak  dalam  konteks  bermain  dan  sesuai tingkat  pencapaian  perkembangan  anak. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  (Piaget, 1969) bahwa dengan bermain kemampuan dan  potensi  pada  anak  dapat  berkembang
secara optimal. Bermain merupakan wahana  yang  penting  dibutuhkan  anak untuk perkembangan berpikir anak. Melalui  bermain  anak  belajar  dari  hal yang  diamatinya  disekitarnya.  Melalui eksplorasi objek-objek dan pengalamannya  anak  dapat  membangun pengetahuannya  sendiri  melalui  interaksi sosial dengan orang dewasa.
Pada  poin  ketujuh,  pembelajaran yang  diterapkan  belum  mengoptimalkan seluruh  potensi  anak.  Guru  cenderung mengajar  sesuai  acuan  kurikulum  dan lebih  mengutamakan  ketercapaian  tema dibandingkan  mengembangkan  potensi anak  didiknya.  Guru  belum  bisa  melihat potensi  anak  padahal  anak  yang  pintar bukan  anak  yang  bisa  berhitung  atau menulis.  Setiap  anak  memiliki  potensi atau  kecerdasan  masing-masing.  Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat
Howard Gardner (Widiastuti, 2012) bahwa  anak  memiliki  potensi  berupa kecerdasan  jamak.  Kecerdasan  anak  akan berkembang secara optimal bila difasilitasi dengan  baik  dan  benar,  melalui  strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangannya.
Melengkapi  pendapat  tersebut  menurut NAEYC dalam pembelajaran DAP ( Develomentally  Appropriate  Practices ) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran disesuaikan  dengan  tingkat  usia  dalam kelompok usia  maupun  secara  individual. Dengan  pembelajaran  DAP  maka  anak akan lebih mudah belajar dalam memperoleh  pengalaman.  Maka  berbagai potensi yang dimiliki anak dapat dikembangkan  sesuai  dengan  usia  dan perkembangannya, sehingga semua perkembangan  anak  dapat  terstimulasi dengan baik (Suyanto, 2003).
Pada  poin  kedelapan,  80%  guru masih  mengajarkan  CALISTUNG  (baca, menulis  dan  berhitung)  sehingga  anak merasa terbebani. Seharusnya guru menyediakan
pembelajaran yang menyenangkan untuk anak karena pembelajaran  merupakan  suatu  upaya untuk  menyediakan  seperangkat  kondisi lingkungan  yang  dapat  merangsang  anak untuk  melakukan  aktivitas  belajar.  Dalam hal  ini,  guru  berperan  menciptakan lingkungan  yang  kondusif  dan  dinamis untuk  anak  belajar.  Diuraikan  oleh Kamtini  dan  Husni  (2005)  ada  4  pilar belajar  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam mengembangkan  pembelajaran,  yaitu:  (1) belajar  untuk  memperoleh  pengetahuan ( learning  how  to  know) ,  (2) belajar  untuk mendapatkan  keterampi lan  ( learning  how to  do) ,  (3)  belajar untuk  membangun  jati diri  ( learning how  to  be) ,  dan  (4)  belajar untuk  kehidupan  bersama  ( learning  how to life together) .
Pada poin kesembilan, 70% masyarakat  sudah  berperan  aktif  dalam menyekolahkan  anaknya  di  lembaga PAUD.  Hal  ini  didukung  dengan  adanya peraturan  bupati  di  Kabupaten  Pelalawan yang  mewajibkan  anak  untuk  masuk PAUD  minimal  1  tahun  sebelum  SD. Dengan  adanya  peraturan  ini  sangat  baik mendukung  terselenggaranya  penyediaan PAUD  bagi  anak-anak  di  Kecamatan Pangkalan Kuras.
Jadi  secara  garis  besar  dalam proses pembelajaran PAUD di 22 lembaga PAUD  di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras masih belum optimal sesuai dengan acuan yang  diharapkan  Permendikbud  No  18 Tahun 2018.
Product Evaluation (Evaluasi Produk) Adapun produk
pada Permendikbud No 18 Tahun 2018 sebagai berikut: (1) tersediannya minimal 1 PAUD di  setiap  desa  atau  kelurahan;  (2)  setiap lembaga  PAUD  minimal  memiliki  1 pendidik  yang  berkualifikasi  S-1  atau  D- IV yang didampingi oleh guru pendamping  dan  pendamping  muda;  (3) pelayanan  PAUD  di  prioritaskan  untuk anak  usia  5-6  tahun.  Secara  keseluruhan produk  Permendikbud  No  18  Tahun  2018 di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras  sudah terlaksana walaupun belum optimal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  yang dilakukan  dibeberapa desa yang  ada  di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras seperti  Desa  Sorek  satu,  Desa  Sorek  dua, Desa  Batang  Kulim,  dan  Desa  Surya Pertiwi  didapatkan  hasil  bahwa  masing- masing  desa  sudah  memiliki  lebih  dari  1 PAUD/desa.  Adapun  total  keseluruhan lembaga  PAUD  yang  di  observasi  di Kecamatan  Pangkalan  Kuras  adalah  22 lembaga  dengan  rincian  PAUD  yang  ada di  Desa  Sorek  Satu  berjumlah  7  lembaga, di  Desa  Sorek  Dua  berjumlah  5  lembaga, di  Desa  Surya  Pertiwi  berjumlah  6 lembaga  dan  di  Desa  Batang  Kulim berjumlah  4  lembaga.  Dari  Berikut  ini ditampilkan persentase ketersediaan lembaga  PAUD  di  4  desa  di  Kecamatan Pangkalan Kuras.
Gambar  1.  Grafik  Presentase  Lembaga PAUD  di  4  Desa  di  Kecamatan Pangkalan Kuras
Dari  22  lembaga  PAUD  yang  ada di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras  hanya  1 lembaga  yang  berstatus  Negeri,  17 lembaga  berstatus  swasta  di  bawah naungan yayasan, dan 4 lembaga berstatus swasta  di  bawah  naungan  desa.  Adapun mengenai  izin  operasional,  8  lembaga sudah  memiliki  izin  operasional,  7 lembaga  sedang  dalam  pengurusan  dan  7 lembaga  lainnya  belum  memiliki  izin operasional. Berikut ini ditampilkan grafik batang status lembaga PAUD  yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras.
Gambar  2.  Grafik  Status  Lembaga PAUD di Kecamatan Pangkalan Kuras
Adapun  layanan  PAUD  yang  ada di  15  lembaga  dikhususkan  untuk  murid TK  A  dan  TK  B  yang  berusia  4-6  tahun. Sedangkan  7  lembaga  lainnya  menerima murid  untuk  KB,  TPA  dan  TK  yang berusia  0-6  tahun.  Jadi  secara  umum lembaga  PAUD  di  Kecamatan  Pangkalan Kuras sudah melayani anak usia 0-6 tahun dan juga 15 lembaga sudah memprioritaskan  anak  yang  berusia  4-6
tahun.
Untuk  jumlah  keseluruhan  guru yang  ada  di  22  lembaga  PAUD  bejumlah 103  orang  guru.  34  guru  berkualifikasi
pendidikan  S1  PAUD  sedangkan  69  guru berkualifikasi  pendidikan  SMA.  Untuk lebih  jelasnya  data  tingkat  pendidikan guru  di  masing-masing  desa    ditampilkan dalam grafik batang berikut ini.

## Gambar 3. Tingkat Pendidikan Guru di Kecamatan Pangkalan Kuras
Dari  grafik  terlihat  bahwa  hanya 33%  guru  yang  berkualifikasi  pendidikan S-1.  Hal  ini  masih  belum  memenuhi standar  karena  menurut  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2005  tentang  guru  dan dosen  (Nasional,  2005),  guru  wajib bependidikan S-1. Dari 103 guru yang ada di  lembaga  baik  yang  berkualifikasi  S-1 maupun SMA bertugas sebagai guru kelas dan tidak  ada  yang bertugas menjadi guru pendamping  atau  guru  pendamping  muda dikarena  keterbatasan  jumlah  guru  dan keterbatasan  honor  sehingga  lembaga hanya  mampu  menyediakan  guru  kelas yang  disesuaikan  dengan  jumlah  murid. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  minimnya  dana yang diberikan pemerintah daerah maupun desa untuk mensejahterakan guru PAUD.

## KESIMPULAN
Secara  keseluruhan  dari  hasil  evaluasi Permendikbud  No 18 Tahun 2018 tentang penyediaan  layanan  PAUD  di  Kecamatan Pangkalan Kuras sudah terlaksana, namun masih  banyak  kekurangan  dalam  aspek
pembelajaran  yang  masih  belum  sesuai dengan yang diharapkan oleh Permendibud  No  18  Tahun  2018.  Oleh karena  itu  diperlukan  sinergi  antara pemerintah,  lembaga  dan  pihak-pihak terkait  lainnya  untuk  menciptakan  PAUD yang  berkualitas.  Harapan  kami  semoga ke  depan  penyediaan  layanan  PAUD  di Kecamatan Pangkalan Kuras semakin baik lagi  dan  bisa  memberikan  pelayanan terbaik untuk anak usia dini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Ibu  Dr.  Yaswinda, M.Pd  yang  telah  memberikan  bimbingan dan  dukunan  kepada  penulis  dalam menyelesaikan  artikel  ini.  Terima  kasih kepada  seluruh  lembaga  yang  sudah bersedia menyediakan waktu dan memberikan  informasi  kepada  penulis sehingga  penulis  mendapatkan  data  yang valid  dalam  penelitian  ini.Terima  kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis  yang  tidak  bisa  disebutkan  satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi  dan  Safruddin  Abdul Jabar,  Cepi.  2014.  Evaluasi  Program Pendidikan.Jakarta: PT Bumi Aksara.
Kamtini  dan  Husni  Wardi.  (2005).
Bermain  melalui  Gerak  dan  Lagu  di
Taman Kanak-Kanak . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Karwati, E. (2014). Pengembangan Pembelajaran  Dengan  Menekankan Budaya Lokal Pada Pendidikan  Anak Usia  Dini. EduHumaniora|  Jurnal Pendidikan  Dasar  Kampus  Cibiru ,
6 (1).
Nasional,  D.  P.  (2005).  Undang-undang
nomor  14  tahun  2005,  tentang  guru dan dosen. Jakarta: Depdiknas .
Piaget, J. (1969). Science of Education and the  Psychology  of  the  Child.  New
York: Viking. Project Based Learning .
Prapsiwi, Dwi. (2012). Pengelolaan Pembelajaran  Pendidikan  Anak  Usia
Dini  (Studi  Situs  di  TK  Negeri
Pembina  Boyolali). Jurnal  Program Studi Manajemen Pendidikan
Program  Pascasarjana  Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
PP  17  tahun  2010  Tentang  Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  pendidikan.  17
tahun 2010
Rasyid,  Harun,  Mansur,  dan  Suratno.
(2009). Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini . Yogyakarta: Multi
Pressindo.
Suryana, D. (2013). Pendidikan Anak Usia Dini: Teori Dan Praktik Pembelajaran . Suryana, D. (2017). Pembelajaran Tematik Terpadu Berbasis Pendekatan Saintifik  di  Taman  Kanak-Kanak. Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ,
11 (1), 67–82.
Sutama,  I  Wayan.  (2009). Pengembangan Multiple  Intelligences  Pada  Anak
Usia Dini melalui Pembelajaran yang
Mendidik dalam Seminar dan Lokakarya  Dosen/Pengampu  S-1 PG-
PAUD .Universitas
Ronggolawe
Tuban.
Suyadi,    &  Maulidya,    U.  (2015).
Konsep  Dasar  PAUD .    Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Suyanto,  Slamet.  (2003). Konsep  Dasar
Pendidikan Anak Usia Dini .
Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional . (2003).
Widiastuti, S. (2012). Pembelajaran proyek  berbasis  budaya  lokal  untuk menstimulasi  kecerdasan  majemuk anak  usia  dini. Jurnal  Pendidikan Anak , 1 (1).
.