How to cite: Sri Herlina Dalimunthe, Puput Oktamianti (2022) Analisis Kebijakan Pemerataan Dokter Spesialis Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Naratif, (7) 10, DOI 10.36418/syntax-literate.v7i10.13365 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERATAAN DOKTER SPESIALIS DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN NARATIF

## Sri Herlina Dalimunthe, Puput Oktamianti
Fakultas  Kesehatan  Masyarakat,  Kajian  Administrasi  Rumah  Sakit,  Universitas Indonesia, Indonesia Email: drseuri@gmail.com, oktamianti@gmail.com

## Abstrak
Distribusi dokter spesialis masih menjadi masalah penting dalam sistem pelayanan kesehatan  di  Indonesia.  Pemerataaan  dokter  spesialis  harus  disesuaikan  dengan jumlah  penduduk  dan  kebutuhan  standar  dokter  spesialis  pada  setiap  daerah. Pemerintah  terus  melakukan  upaya  dengan  membuat  beberapa  kebijakan  guna mengoptimalkan  distribusi  dokter  spesialis  di  seluruh  daaerah  di  Indonesia. Penulisan artikel ini dibuat untuk menganalisis kebijakan dan regulasi pemerataan dokter  spesialis  yang  dibuat  oleh  pemerintah  serta  melihat  kendala  maupun perkembangan  implementasi  kebijakan  tersebut. Metode  yang  digunakan  adalah Narrative  Review yaitu  dengan  mengevaluasi  dan  menganalisis  kebijakan pemerintah  serta  jurnal  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  topik penelitian. Hasil menunjukkan standar pemenuhan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  kabupaten/kota  dengan  3  dokter  spesialis  dasar  dan  4 spesialis  lainnya  hingga  tahun  2021  hanya  mencapai  74,9%.  Persentase  tersebut jauh dari target RPJMN 2020-2024 dan target Reformasi SKN yaitu sebanyak 90%. Berdasarkan hasil tinjauan naratif, dapat disimpulkan bahwa distribusi pemerataan dokter spesialis di  Indonesia masih belum optimal untuk mengatasi maldistribusi dokter spesialis. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta insentif para dokter  spesialis  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pemerataan  dokter spesialis.
Kata  kunci :  pemerataan  dokter  spesialis;  dokter  spesialis;  kebijakan  pemerataan; Indonesia

## Abstract
The distribution of specialist doctors remains a critical issue in Indonesia's health care system. The distribution of specialist doctors must be adjusted to the number of  residents  and  the basic needs  of  specialist  doctors  in  each  region.  The government  continues  to pursue  initiatives by implementing several  policies  to optimize  the  distribution  of  specialist  doctors  in  all  regions  of  Indonesia.
The purpose of this article is to analyse the government policies and regulations on specialist doctors’ distribution and to examine the constraints and progress in the implementation of these policies. Narrative Review has been adopted as the main method for evaluating  and  analysing  government  policies  and  previous research journals  that are relevant to  the research topic. The results exhibit  that the  standard  for  fulfilling  specialist  doctors  at  district/city  Regional  General Hospitals (RSUD) with 3 basic specialist doctors and 4 other specialists until 2021 only  reaches  74.9%.  This  percentage  is  far  from the  2020-2024 RPJMN's  target and the SKN Reform target of 90%. Based on the results of the narrative review, the uneven  distribution  of  specialist  doctors  in  Indonesia  is  still  not  adequate  to overcome the maldistribution across the country. Community economic, social, and cultural  factors  as  well  as  incentives  for  specialist  doctors  influence  the implementation of the specialist doctors' equalisation policy.
Keywords:  distribution of specialist doctors, specialist doctors, equalisation policy,
Indonesia

## Pendahuluan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menjelaskan bahwa, kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan merupakan hak  asasi  manusia  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap hal yang menyebabkan gangguan kesehatan di masyarakat Indonesia dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat  kesehatan  masyarakat  merupakan  langkah  berkelanjutan  dalam  pembentukan sumber  daya  manusia  Indonesia  serta  menjadi  investasi  bagi  pembangunan  negara. (Indonesia, 2009)
Tenaga  kesehatan  memiliki  peranan  penting  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan merata di seluruh Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil  dan  merata  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 16 serta pasal 26 dimana pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan dan dapat mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. (Indonesia, 2009)
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mengalami  krisis  Sumber  Daya Manusia kesehatan dari 57 negara di dunia. Salah satu yang masih menjadi permasalahan bagi pemerintah Indonesia saat ini adalah jumlah serta distribusi tenaga kesehatan, salah satunya  adalah  distribusi  dokter  spesialis.  Kurangnya  pemerataan  dokter  spesialis  di Indonesia  serta  jumlah  dokter  spesialis  yang  masih  cenderung  rendah  menyebabkan ketidakseimbangan  dan  kesenjangan  pelayanan  kesehatan  khususnya  pelayanan
kesehatan spesialistik pada masyarakat di hampir seluruh wilayah di Indonesia. (Nugraha, Manik, & Su'udi, 2020)
Berdasarkan standar pelayanan medik di Rumah Sakit umum dalam  Permenkes Nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, menyatakan bahwa standar  pelayanan  medik  spesialis  meliputi  pelayanan  medik  spesialis  dasar  dan pelayanan  medik  spesialis  lain.  Paling  sedikit  terdapat  4  (empat)  spesialis  dasar  dan  4 (empat) spesialis penunjang medik di Rumah Sakit tipe C dan 2 (dua) spesialis dasar di Rumah  Sakit  Tipe  D.  (Kemenkes,  2019)  Hal  tersebut  juga  tertuang  dalam  program Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia  dalam  Rencana  Strategis  Kementrian Kesehatan  tahun  2020-2024.  Pemerintah  menginginkan  adanya  pemerataan  tenaga kesehatan sesuai standar dan peningkatan persentase puskesmas serta rumah sakit umum daerah kabupaten/kota yang memiliki 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya sebesar 90%. (Kemenkes, 2022)
Data Profil Kesehatan tahun 2021 menunjukkan persentase rumah sakit kelas C di  kabupaten/kota  di  Indonesia    yang  memiliki  4  (empat)  dokter  spesialis  dasar  dan  3 (tiga) dokter spesialis penunjang tahun 2021 sebesar 75,3%. Persentasi tertinggi terdapat di  Provinsi  Aceh  dan  Kepulauan  Bangka  Belitung  yaitu  100%,  sedangkan  provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi  Maluku  (38,5%) dan Papua (31,6%).  Data tersebut  merupakan  indikator  yang  menunjukkan  masih  belum  terpenuhinya  standar minimal distribusi pemerataan dokter spesialis di Rumah Sakit di Indonesia. Pemerataaan dokter spesialis harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan standar dokter spesialis  pada  setiap  daerah.  Pemerintah  terus  melakukan  upaya  dengan  membuat beberapa kebijakan guna mengoptimalkan distribusi dokter spesialis di seluruh daaerah di Indonesia. (Kemenkes, 2021)

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  pendekatan  studi Narrative  Review dengan  menggunakan  penelusuran  literatur  terkait  data  jumlah  dan distribusi  dokter  spesialis,  regulasi  maupun  kebijakan  peraturan  pemerintah  serta perundang-undangan.  Penelusuran  literatur  dan  evaluasi  jurnal  penelitian  berdasarkan online  database Google  Scholar dan  PubMed  terkait  perkembangan  kebijakan pemerataan  dokter  spesialis  di  Indonesia.  Data  jumlah  dokter  spesialis  di  Indonesia bersumber dari Profil Kesehatan  yang terbaru dalam 3 tahun terakhir  yaitu tahun 2019 sampai  dengan  tahun  2021.  Setelah  didapatkan  data,  literatur  serta  jurnal  yang  terkait, hasil  sintesa  pengambilan  kesimpulan  diambil  secara  objektif  dengan  menggunakan analisa dan kompetensi yang dimiliki oleh penulis.

## Hasil dan Pembahasan
A. Gambaran Jumlah dan Distribusi Dokter Spesialis di Provinsi di Indonesia berdasarkan Profil Kesehatan Tahun 2019 sampai dengan Profil Kesehatan Tahun 2021
Tabel 1 Jumlah dan Distribusi Dokter Spesialis di Provinsi di Indonesia berdasarkan Profil Kesehatan Tahun 2019 sampai dengan Profil Kesehatan Tahun 2021 No Provinsi 2019 2020 2021 1 Aceh 698 794 881 2 Sumatera Utara 1.450 1.909 2.087 3 Sumatera Barat 755 925 975 4 Riau 569 817 927 5 Jambi 318 394 400 6 Sumatera Selatan 664 918 1.004 7 Bengkulu 175 205 211 8 Lampung 580 671 697 9 Kep. Bangka Belitung 162 207 222 10 Kepulauan Riau 330 384 403 11 DKI Jakarta 5.084 5.781 5.966 12 Jawa Barat 3.031 5.573 6.024 13 Jawa Tengah 3.582 4.129 4.197 14 DI Yogyakarta 1.000 1.117 1.078 15 Jawa Timur 4.519 5.175 5.511 16 Banten 1.112 1.680 1.926 17 Bali 1.130 1.477 1.533 18 Nusa Tenggara Barat 335 407 425 19 Nusa Tenggara Timur 135 231 384 20 Kalimantan Barat 252 336 417 21 Kalimantan Tengah 219 283 298 22 Kalimantan Selatan 447 553 553 23 Kalimantan Timur 465 689 739 24 Kalimantan Utara 101 125 129 25 Sulawesi Utara 402 519 566 26 Sulawesi Tengah 242 289 306 27 Sulawesi Selatan 1.078 1.398 1.604 28 Sulawesi Tenggara 187 220 262 29 Gorontalo 124 137 151 30 Sulawesi Barat 83 99 111 31 Maluku 89 129 170 32 Maluku Utara 81 88 127 33 Papua Barat 83 97 131 34 Papua 131 196 309 Indonesia 29.613 37.952 40.724
Jumlah serta distribusi dokter spesialis dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 semakin  bertambah.  Tabel  1  menunjukkan  jumlah  dokter  spesialis  terbesar  terpusat
pada  pulau  Jawa,  yaitu  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur.  Jumlah  dokter spesialis terendah terdapat di daerah Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat. Pada  tahun  2021  jumlah  dokter  spesialis  terbesar  terdapat  di  Jawa  Barat  sebanyak 6.024  dokter  spesialis  dan  jumlah  terendah  terdapat  di  Sulawesi  Barat  dengan  111 dokter spesialis.
B. Persentase  Rumah  Sakit  Kabupaten/Kota  Kelas  C  yang  memiliki  4  (empat) Dokter Spesialis Dasar dan 3 (tiga) Dokter Spesialis Penunjang menurut Provinsi di  Indonesia  berdasarkan  Profil  Kesehatan  tahun  2019  sampai  dengan  Profil Kesehatan tahun 2021

## Tabel 2
Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 4 (empat) Dokter
Spesialis Dasar dan 3 (tiga) Dokter Spesialis Penunjang menurut Provinsi di
Indonesia berdasarkan Profil Kesehatan Tahun 2019 sampai dengan Profil Kesehatan Tahun 2021 No Provinsi 2019 2020 2021 1 Aceh 47 95,8 100,0 2 Sumatera Utara 90 81,8 84,8 3 Sumatera Barat 60 71,4 71,4 4 Riau 91 62,5 75,0 5 Jambi 44 61,5 75,0 6 Sumatera Selatan 44 57,1 69,0 7 Bengkulu 43 90,0 80,0 8 Lampung 75 81,3 81,3 9 Kep. Bangka Belitung 43 87,5 100,0 10 Kepulauan Riau 60 25,0 60,0 11 DKI Jakarta 100 N/A N/A 12 Jawa Barat 79 79,1 80,8 13 Jawa tengah 74 91,1 94,6 14 DI Yogyakarta 75 88,9 88,9 15 Jawa Timur 80 80,4 86,7 16 Banten 50 88,9 81,8 17 Bali 67 75,0 81,8 18 Nusa Tenggara Barat 80 75,0 69,2 19 Nusa Tenggara Timur 29 40,0 71,4 20 Kalimantan Barat 50 61,1 57,9 21 Kalimantan Tengah 33 66,7 71,4 22 Kalimantan Selatan 73 86,7 72,2 23 Kalimantan Timur 56 71,4 83,3 24 Kalimantan Utara 75 40,0 80,0 25 Sulawesi Utara 50 37,5 52,9
26 Sulawesi Tengah 58 55,0 60,9 27 Sulawesi Selatan 64 73,3 78,1 28 Sulawesi Tenggara 56 35,7 50,0 29 Gorontalo 40 62,5 77,8 30 Sulawesi Barat 75 42,9 57,1 31 Maluku 0 40,0 38,5 32 Maluku Utara 40 33,3 57,1 33 Papua Barat 33 25,0 66,7 34 Papua 88 20,0 31,6 Indonesia 62 69,8 75,3
Persentase  Rumah  Sakit  kabupaten/kota  kelas  C  di  Indonesia  yang  memiliki  4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis penunjang berdasarkan data Profil Kesehatan pada tabel 2, menunjukkan masih banyak rumah sakit  yang belum mencapai  100%  dalam  pemenuhan  standar  dokter  spesialis.  Persentase  100%  pada tahun 2021 terdapat pada wilayah Aceh serta Kepulauan Bangka Belitung. Persentase terendah tahun 2021 terdapat di daerah Papua sebanyak 31,6% serta Maluku 38,5%. Pada periode tahun 2020 dan 2021 tidak ada data dari DKI Jakarta dikarenakan tidak adanya  pelaporan  data  rumah  sakit  kabupaten/kota  kelas  C  di  DKI  Jakarta  yang memiliki dokter spesialis.
C. Perkembangan Kebijakan Pemerataan Dokter Spesialis di Indonesia
Tabel 3 Regulasi dan Kebijakan Terkait Distribusi Dokter Spesialis di Indonesia No.  Regulasi Konten Kebijakan 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan pengangkatan pegawai negeri sipil, perjanjian kerja atau penugasan khusus sebagai TNI/POLRI
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Wajib Kerja Dokter Spesialis merupakan penempatan dokter spesialis di Rumah Sakit milik pemerintah pusat maupun pemerintah daaerah
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun Dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari
2016 tentang Penyelenggaraan Wajib
Kerja Dokter Spesialis dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik di Indonesia (WKDS telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62P/HUM/2018 dan diganti dengan program Pendayagunaan Dokter Spesialis pada tahun 2019)
perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis.
Menteri menempatkan dokter spesialis berdasarkan alokasi penempatan serta pemetaan dokter spesialis di Indonesia selama minimal 1 tahun. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis Menteri Kesehatan menetapkan alokasi penempatan dokter spesialis sesuai dengan pemetaan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis Peserta PGDS adalah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara langsung (PBL) dan penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara tidak langsung
(PBTL).
Peserta penempatan dokter spesialis ditempatkan pada Rumah Sakit Pemerintah Pusat, Rumah Sakit
Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan. Jangka waktu penempatan dokter spesialis selama 12 (dua belas) bulan. 5. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (Buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan Nasional Bapenas 2022) Inovasi pendidikan dokter spesialis (pendidikan spesialis berbasis Rumah Sakit) Pengembangan kerjasama Fakultas Kedokteran dan rumah sakit untuk pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit Pengaturan skema pendidikan dokter spesialis dengan rumah sakit institusi
pendidiknya Peningkatan jumlah kuota dan daya tampung pendidikan spesialis Beasiswa pendidikan dokter spesialis
Pemerintah mengatur regulasi kebijakan tenaga kesehatan termasuk distribusi pemerataaan  dokter  spesialis  yang  dijelaskan  pada  tabel  3.  Regulasi  kebijakan pemerintah dimulai dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2014 tentang  Tenaga  Kesehatan  yang  secara  umum  menegaskan  bahwa  Pemerintah berperan dalam mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan  mutu  tenaga  kesehatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan.
Peran pemerintah dalam mengatur tenaga kesehatan kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan khususnya untuk dokter spesialis yang tertuang dalam Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri Kesehatan. Gambaran jumlah dan distribusi dokter spesialis pada tabel 1 dan 2 merupakan hasil riset dari Kementrian Kesehatan terhadap jumlah dokter spesialis pada kurun waktu yang berbeda dengan regulasi yang berbeda. Profil  Kesehatan  tahun  2019  merupakan  masa  peralihan  dari  program  Wajib  Kerja Dokter  Spesialis  menuju  program  Pendayagunaan  Dokter  Spesialis  dan  Profil Kesehatan  Tahun  2021  merupakan  gambaran  dari  implementasi  program Pendayagunaan Dokter Spesialis.

## Pembahasan

## A. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)
Dalam  rangka  peningkatan  akses  serta  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat terhadap  pelayanan  spesialistik,  pemerintah  melakukan  upaya  pemerataan  dokter spesialis  di  Indonesia  melalui  program  Wajib  Kerja  Dokter  Spesialis  (WKDS). Program  WKDS  wajib  diikuti  oleh  lulusan  pendidikan  profesi  program  dokter spesialis  dari  perguruan  tinggi  negeri  di  dalam  negeri  dan  perguruan  tinggi  di  luar negeri.  Peserta  WKDS  akan  ditempatkan  selama  minimal  1  (satu)  tahun  di Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; Rumah Sakit rujukan regional; atau Rumah Sakit rujukan provinsi yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahap awal,  penempatan  peserta  WKDS  diprioritaskan  bagi  lulusan  pendidikan  profesi program  dokter  spesialis  anak,  spesialis  obstetri  dan  ginekologi,  spesialis  bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif. (Indonesia, 2017)
Berdasarkan data dari Profil Kesehatan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018,  persentase  distribusi  dokter  spesialis  terutama  pada  Rumah  Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter  spesialis  penunjang  di  Indonesia  menunjukkan  peningkatan.  Pada  Profil Kesehatan  tahun  2015  persentase  distribusi  dokter  spesialis  di  Indonesia  sebesar 35,14%  sedangkan  pada  Profil  Kesehatan  tahun  2018  sebanyak  61,63%.  Data menunjukkan  adanya  peningkatan  distribusi  dokter  spesialis  di  berbagai  provinsi  di Indonesia  yang  tercatat  selama  berjalannya  program  WKDS  sejak  tahun  2017. (Kemenkes, 2015)(Kemenkes, 2018)
Program WKDS telah dijalankan selama kurang lebih 1 tahun.  Komnas HAM menyatakan adanya unsur pelanggaran HAM dalam Perpres yang mengatur program
WKDS. Komnas HAM merekomendasikan agar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)  yang  dengan  biaya  pribadi  atau  swasta  dapat  diberikan  kebebasan  untuk mengikuti  WKDS  ataupun  tidak.  Program  WKDS  dianggap  bertentangan  dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa. WKDS kemudian diganti dengan  program  Pendayagunaan  Dokter  Spesialis  pada  tahun  2019  berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62P/HUM/2018. (Indonesia, 2019)(CNN, 2019)
B. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)
Kebijakan  Pendayagunaan  Dokter  Spesialis  (PGDS)  merupakan  program pemerintah  menggantikan  kebijakan  WKDS  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  31  Tahun  2019  tentang  Pendayagunaan  Dokter  Spesialis  dan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden  Nomor  31  Tahun  2019  Tentang  Pendayagunaan  Dokter  Spesialis.  PGDS bertujuan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  akses  pelayanan kesehatan spesialistik. (Kemenkes, 2020)
PGDS  pada  tahap  awal  akan  diprioritaskan  kepada  7  (tujuh)  jenis  profesi program  dokter  spesialis,  antara  lain  :  Spesialis  Obstetri  dan  Ginekologi,  Spesialis Patologi  Klinik  dan  Kedokteran  Laboratorium,  Spesialis  Anak,  Spesialis  Penyakit Dalam,  Spesialis  Bedah,  Spesialis  Anestesi  dan  Terapi  Insentif  dan  Spesialis Radiologi.  Peserta  PGDS  merupakan  peserta  penerima  bantuan  biaya  pendidikan secara langsung dan secara tidak langsung (ASN dan Non ASN). Para dokter spesialis akan  melaksanakan  program  selama  12  (dua  belas)  bulan  dan  ditempatkan  pada Rumah  Sakit  milik  Pemerintah  Pusat,  Rumah  sakit  milik  Pemerintah  Daerah  atau Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri. (Indonesia,2019)
Dalam  implementasi  PGDS  sejak  tahun  2019,  data  menunjukkan  adanya peningkatan persentase pemerataan dokter spesialis di berbagai provinsi di Indonesia. Data Profil Kesehatan yang terlampir pada Tabel 2 menunjukkan persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 4 (empat) Dokter Spesialis Dasar dan 3 (tiga) Dokter Spesialis Penunjang mengalami peningkatan sejak tahun 2019 ke tahun 2021 sebesar 13%.

## C. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
Pandemi  Covid  19  menunjukkan  masih  lemahnya  sistem  kesehatan  nasional terutama kemampuan pencegahan dan penanganan lonjakan kasus di berbagai fasilitas kesehatan  di  Indonesia.  Reformasi  Sistem  Kesehatan  Nasional  (SKN)  merupakan salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020- 2024  untuk  mengatasi  permasalahan  kesehatan  di  Indonesia.  Reformasi  SKN merupakan  perbaikan  seluruh  aspek  sistem  kesehatan  nasional,  termasuk  tenaga kesehatan.
Distribusi tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis masih belum merata dan produksi  dokter  spesialis  masih  terbatas.  Berdasarkan  data  Bappenas  tahun  2020 menunjukkan  rasio  dokter  spesialis  sebanyak  0,163  per  1000  penduduk.  Angka  ini lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dimana Malaysia memiliki rasio 1,3 dan
Turki  memiliki  rasio  0,6  dokter  spesialis  per  1000  penduduk.  Standar  pemenuhan dokter  spesialis  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  kabupaten/kota  dengan  3 dokter  spesialis  dasar  dan  4  spesialis  lainnya  hingga  tahun  2021  hanya  mencapai 74,9%. Persentase tersebut jauh dari target RPJMN 2020-2024 dan target Reformasi SKN yaitu sebanyak 90%. (Ali, dkk, 2022)

## D. Determinan Distribusi Pemerataan Dokter Spesialis di Indonesia
Pemerataan  distribusi  tenaga  kesehatan  masih  menjadi  masalah  di  negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah. WHO memperkirakan dari setengah populasi  dunia  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan  hanya  dilayani  oleh  38%  dari  total tenaga  kesehatan.  Indonesia  merupakan  contoh  negara  yang  memiliki  tantangan terhadap  distribusi  tenaga  kesehatan  termasuk  dokter  spesialis  berhubungan  dengan geografis yang luas dan variasi regional yang besar dalam sistem pelayanan kesehatan. Pola distribusi ini berhubungan dengan kesenjangan kesehatan dimana  penduduk di daerah  perkotaan  memiliki  akses  yang  lebih  baik  terhadap  pelayanan  kesehatan, dibandingkan  dengan  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan.  Beberapa  faktor yang  mempengaruhi  antara  lain  :  individu  (umur,  jenis  kelamin,  latar  belakang), sumber daya pekerjaan (sarana dan prasarana), lingkungan dan budaya. (Meliala, Hort,
& Trisnantoro, 2013)
Faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  distribusi  pemerataan  dokter  spesialis terutama didaerah kabupaten/kota yang masih kurang perhatian dari pemerintah pusat, antara lain : taraf sosial ekonomi masyarakat, tingkat pertumbuhan ekonomi, sistem kesehatan  daerah  dan  infrastruktur  rumah  sakit,  kesenjangan  rural-urban,  sistem pendidikan  dokter  spesialis  yang  masih  kurang  memadai,  dan  kurangnya  insentif. Insentif dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah juga tidak cukup untuk bersaing dengan tunjangan ditawarkan di sektor swasta. Dokter  spesialis  memilih  untuk  bekerja  di  Rumah  Sakit  Swasta  dengan  potensi pendapatan praktik swasta yang lebih tinggi. Faktor-faktor tersebut yang mengurangi minat dokter spesialis untuk bekerja di wilayah yang lebih terpencil. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari masyarakat dan stake holder terkait untuk mengoptimalkan implementasi  kebijakan  pemerataan  dokter  spesialis  di  Indonesia  (Priyatmoko, Lazuardi, & Hasanbasri, 2014).

## Kesimpulan
Distribusi dokter spesialis di Indonesia saat ini masih berpusat di Pulau Jawa dan daerah  perkotaan.  Daerah  yang  berkembang  memiliki  kesempatan  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  daerah  tertinggal  dalam  peminatan  praktik  dokter  spesialis. Pemerintah  telah  membuat  berbagai  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  meningkatan distribusi  pemerataan  dokter  spesialis  di  Indonesia.  Dalam  perjalanannya  kebijakan- kebijakan  yang  diterapkan  mengalami  perubahan  dan  perkembangan.  Perkembangan kebijakan tersebut memberikan hasil yang baik dalam peningkatan persentase distribusi dokter spesialis di berbagai wilayah di Indonesia, meskipun belum optimal. Implementasi kebijakan  pemerintah  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  :  sosial,  budaya,
ekonomi, pembangunan infrastruktur serta insentif para dokter spesialis. Oleh karena itu implementasi  kebijakan  harus  didukung  oleh  masyarakat  setempat  dan stake  holder terkait guna mewujudkan pemerataan distribusi dokter spesialis di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta : Sekretariat Negara
Nugraha, S.M., Manik, C. G. & Su’udi, A. (2020). Analisis Kebijakan Tenaga Kesehatan Non-PNS di Puskesmas. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 4 No. 1, April 2020. https://doi.org/10.22435/jpppk.v4i1.3273.
Google Scholar
Kemenkes. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019  Tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah  Sakit.  Jakarta:  Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang  Rencana  Strategis  Kementrian  Kesehatan  Tahun  2020-2024.  Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes.  (2021).  Profil  Kesehatan  Indonesia  2021.  Jakarta:  Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes.  (2020).  Profil  Kesehatan  Indonesia  2020.  Jakarta:  Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes.  (2019).  Profil  Kesehatan  Indonesia  2019.  Jakarta:  Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia.
Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis. Jakarta : Presiden Republik Indonesia
Kemenkes.  (2015).  Profil  Kesehatan  Indonesia  2015.  Jakarta:  Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes.  (2018).  Profil  Kesehatan  Indonesia  2018.  Jakarta:  Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia.
CNN  Indonesia.  (2019).  Kronologi  Pembatalan  Perpres  Jokowi  soal  Dokter  Spesialis. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191104160710-260- 445490/kronologi-pembatalan-perpres-jokowi-soal-dokter-spesialis, diakses 21 Mei 2023)
Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis. Jakarta : Presiden Republik Indonesia
Ali, P. B., Solikha, D. A., Arifi, M. D., Siahaan, R. G., Firdaus, M. Z., Ariteja, S., . . . Taqiyah,  H.  (2022).  Buku  Putih  Reformasi  Sistem  Kesehatan  Nasional.  Jakarta: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
Kemenkes. (2020). Panduan Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Jakarta: Kementrian Kesehatan.
Meliala,  A.,  Hort,  K.,  &  Trisnantoro,  L.  (2013).  Addressing  the  unequal  geographic distribution  of  specialist  doctors  in  Indonesia  :  The  role  of  the  private  sector  and effectiveness of current regulations. Social Science & Medicine, 30-34. PubMed
Priyatmoko,  H.,  Lazuardi,  L.,  &  Hasanbasri,  M.  (2014).  Analisis  Determinan Ketersediaan Dokter Spesialis dan Gambaran Fasilitas Kesehatan di RSU Pemerintah Kabupaten/Kota  Indonesia  (Analisis  data  RIFASKES  2011).  Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia, 173-182. Google Scholar

## Copyright holder:
Sri Herlina Dalimunthe, Puput Oktamianti (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: