Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122

## EFEKTIFITAS PELAYANAN JEMPUT BOLA KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH
Wiko Okta Brianda 1* , Alizar Hasan 2
1 Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia Email : wiko.okta85@gmail.com
2 Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia email : alizar_hasan@yahoo.com

## Abstract
Indonesian  citizens  aged  17  years  and  over  have  an  Identity  Card  (KTP)  as  their  iden-      tity. Children also have their own identity cards.    The government has implemented MCH   by issuing Minister  of  Home  Affairs  Regulation  Number  2  of  2016  concerning  Child  Identity  Cards. Permendagri Number 67 of 2020, the central government sets a target in achieving  the Issuance of Child  Identity  Cards  (KIA)  for  Provinces  and  Regencies/Cities  throughout  Indonesia.  The  targets that must be realized by Provinces and Municipalities from 2020- 2024 are: 20% in 2020, 30% in 2021,  40%  in  2022,  50%  in  2023,  60%  in  2024.  MCH  Policy  in  the  City  Payakumbuh  is  still  not fully known  by  the  public.   Some  of  the  people  do  not    know about  the  existence  of MCH  and the benefits of MCH. For people who already know about MCH, they also have a lack of awareness to manage MCH where people think MCH         is not really needed, especially for children under 5 years  old  where  all  children’s  activities  are  under  the  supervision  of  their  parents.      So  that  the issuance of MCH in Payakumbuh          is still low. In addition to the lack of public knowledge about MCH, the community is also reluctant to take their children to the Population and Civil Registration Office  on  the  grounds  that  the  children  are  in  school,  the  location  of  the  Population  and  Civil Registration Office is quite far or the community lacks time to take their children so they can have a Child  Identity  Card  (  KIA)  because  they  work.      The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the effectiveness            of  the  ball  pick-up  service  carried  out  by  the  Population  and  Civil  Registration Service in increasing MCH ownership and to find out the supporting factors and inhibiting factors in    the Payakumbuh City Population and Civil Registration Service. This type of research is qual- itative research In the study,  it was found that the number of residents aged 0-17 years less than 1 day       who had a Child Identity Card (KIA) in Payakumbuh City was quite a lot and almost met the targeted MCH ownership standards. This is sufficient to prove that the MCH services provided are adequate by implementing the Ball Pick-up program, namely direct services to various places in Payakumbuh City including the Kelurahan office,  schools and others       to provide direct services with  the  aim  of  making  it  easier  for  the  community  to  manage    MCH.  However,  the  services provided  are  still  experiencing  various  kinds  of  obstacles  where  the  ball  pick-up  service  has  not been scheduled due to an inadequate budget,  besides that  the facilities and infrastructure are still inadequate. to the center and the lack of socializa- tion specifically to the community regarding the importance  of  MCH  so  that  the  community  considers  MCH  as  a  form  of  service  for  population administration documents that are less important so they are lazy to manage it. Keywords : Effectiveness, Ball Pick-up Service, Child Identity Card (KIA)

## Abstrak
Warga  negara  Indonesia  berusia  17  tahun  ke  atas  memiliki  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  sebagai identitas diri. Anak-anak juga memiliki kartu identitasnya  sendiri.  Pemerintah  sudah menerapkan KIA  dengan  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2    tahun  2016  tentang  Kartu Identitas  Anak.  Permendagri  Nomor  67  Tahun  2020,  pemerintah  pusat  menetapkan  target  dalam pencapaian  Penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  untuk  Provinsi  dan  Kabupaten/  Kota  seluruh Indonesia. Adapun target yang harus direalisasikan  Provinsi dan Kabupaten Kota dari tahun 2020- 2024 adalah: Tahun 2020 sebanyak 20%, Tahun 2021 sebanyak 30% ,Tahun 2022 sebanyak 40%, Tahun 2023 sebanyak 50%, Tahun 2024 sebanyak 60%.Kebijakan KIA di Kota Payakumbuh masih
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
belum  diketahui  sepenuhnya  oleh  masyarakat.  Sebagian  dari  masyarakat  belum  mengetahui keberadaan KIA ini serta manfaat dari KIA tersebut. Bagi masyarakat yang sudah mengetahui KIA juga  memiliki  kesadaran  yang  kurang  untuk  melakukan  pengurusan  KIA  ini  dimana  masyarakat yang men- ganggap KIA yang belum begitu dibutuhkan terlebih pada anak-anak yang usia dibawah 5 tahun dimana semua kegiatan anak berada dibawah pengawasan orang tua. Sehingga  mem- buat penerbitan  KIA  di  Kota  Payakumbuh  masih  rendah.  Selain  minimnya  pengetahuan  masyarakat tentang  KIA,  masyarakat  juga  enggan  mengantarkan  anak  mereka  ke  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil dengan alasan anak-anak sekolah, lokasi Dinas Kepen- dudukan dan Pencatatn Sipil yang  cukup  jauh  atau  kurangnya  waktu  masyarakat  untuk  mengantarkan  anak  mereka  agar  dapat memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) karena mereka bekerja.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  efektifitas  layanan  jemput  bola  yang  dilakukan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan kepemi- likan KIA dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor  penghambat  dalam  pelayanan  jemput  bola  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Payakumbuh.  Jenis  penelitian    ini adalah penelitian Kualitatif.  Dalam  penelitian ditemukan  bahwa jumlah penduduk berumur 0-17 tahun  kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Payakumbuh sudah cukup banyak dan hampir memenuhi standar kepemilikan KIA yang sudah di  targetkan.  Hal  ini  cukup  membuktikan  bahwa  pelayanan  KIA  yang  diberikan  sudah  cukup memadai dengan menerapkan pro- gram Jemput Bola yakni pelayanan terjun langsung ke berbagai tempat  di  Kota  Payakumbuh  diantaranya  kantor  Kelurahan,  Sekolah-sekolah  dan  lainnya  untuk memberikan  pelayanan  secara  langsung  dengan  tujuan  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam pengurusan  KIA.  Namun  dalam  pelayanan  yang  diberikan  masih  mengalami  berbagai  macam kendala dimana pelayanan jemput bola yang dilaksanakan belum terjadwal dikarekan anggaran yang belum  memadai,  selain  itu  sarana  dan  prasarana  yang  masih  kurang  memadai  Selanjutnya  ham- batan  yang  ditemukan  dilapangan  yakni  jaringan  komunikasi  data  yang  sering  terganggu  sehingga menghambat  proses  pengiriman  data  ke  pusat  serta  kurangnya  sosialisasi  secara  khusus  kepada masyarakat  terkait  pentingnya  KIA  sehingga  masyarakat  masyarakat  men-  ganggap  KIA  sebagai bentuk pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang kurang penting sehingga malas untuk mengurusnya.
Kata Kunci : Efektifitas, Pelayanan Jemput Bola, Kartu Identitas Anak (KIA)
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi  yang  bekerja  dan  menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintahan  dan  menetapkan  kebijakan dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara. Menurut Zauhar (2013) birokrasi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya  memiliki  3  fungsi  utama  yaitu fungsi  pembangunan,  fungsi  pelayanan dan  fungsi  pemerintahan  umum.  Fungsi- fungsi  tersebut  sudah  menjadi  kewajiban pemerintah  untuk  dipenuhi  dengan    baik sebagai  bentuk  akuntabilitas  pemerintah terhadap  warga  masyarakatnya.    Salah satu    fungsi  yang  bersentuhan  langsung dengan masyarakat adalah fungsi pelayanan,  di  dalam  fungsi  pelayanan,
Pemerintah  bertugas  untuk  menyediakan pelayanan  sesuai  dengan    kebutuhan hidup masyarakat.
Pelayanan  publik  di  Indonesia sendiri secara umum masih dikonotasikan buruk.  Seperti    yang  dikemukakan  oleh Sinambela  (2006)  “  Masyarakat  selalu menuntut    pelayanan    publik    yang berkualitas,  meskipun  tuntutan  tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara  empiris  pelayanan  publik  yang terjadi  selama  ini  nasih  bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan”.  Penyelenggaraan  pelayanan publik  sampai  saat  ini  masih  dihadapkan pada  keadaan  yang  belum  sesuai  dengan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat. Dimana  kebutuhan  hidup  semakin  hari akan  semakin  meningkat  dan  bermacam- macam  sehingga  membuat  per-  soalan pelayanan  publik  semakin  kompleks, termasuk
pelyanan
administrasi kependudukan.
Administrasi Kependudukan menurut  Undang-undang  Nomor  24 Tahun  2013  atas  peruba-  han  dari Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 sebagai berikut : “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban  dalam  penerbitan  dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran  Penduduk,    Pencatatan  Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan sektor lain.”
Pelayanan Administrasi
Kependudukan  dapat  diartikan  Pelayanan yang  berkenaan  dengan  penataan  dan penertiban  dalam  Penerbitan  dokumen dan data Kependudukan. Realisasi penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan  diantaranya  dilaksanakan melalui pener- bitan
dokumen kependudukan  sebagai  upaya  pendaftaran dan pencatatan sipil.
Pelayanan
Administrasi Kependudukan meliputi pelayanan pembuatan Kartu Tanda
Penduduk  (KTP)  atau  sekarang  lebih dikenal  dengan  e  KTP  (Kartu  Tanda Penduduk  Elektronik),  Kartu  Keluarga (KK),  Akta  Pencatatan  Sipil  (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta
Perkawinan ) dan lain sebagainya.
Upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan  program  Kartu  Identitas Anak  (KIA)  sebagai  upaya  program administrasi kependudukan terbaru, menjadi wujud nyata perlindungan kepada anak  sebagai  kewajiban  negara  dalam
melindungi setiap warganya.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tum-  buh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanu-  siaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Upaya  perlindungan  kepada anak  mutlak  dibutuhkan  mengingat  saat ini  berbagai  fenomena  yang  menjadikan anak  Indonesia  sebagai  korban  semakin banyak  terjadi  (I  Made  Sila,  I  Made Purana, 2020).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Kartu Indentitas  Anak,  Pasal  3  menyatakan persyaratan  penerbitan  KIA  baru  bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan den- gan  penerbitan  kutipan  akta  kelahiran. Sedangkan bagi anak yang sudah memiliki  akta  kelahi-  ran  namun  belum memiliki  KIA  dan  anak  usia  antara  5 tahun  sampai  dengan  17  tahun  dapat membuat  KIA  dengan  melampirkan persyaratan  seperti  akta  kelahiran,  Kartu Keluarga  (KK)  asli  dan  KTP  elektronik orangtua/wali dan foto anak yang bersangkutan.
Tujuan  Pemerintah  menerbitkan Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  adalah  untuk meningkatkan  pendataan,  perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan  hak  konstitusional  warga negara,  khususnya  bagi  anak  berusia kurang  dari  17  tahun  dan  belum  menikah tidak  memiliki  identitas  penduduk  yang berlaku  secara  nasional  dan  terin-  tegrasi dengan Sistem Informasi dan
Administrasi Kependudukan (SIAK). Program KIA dihara- pkan dapat menjadi penyelamat  anak  yang  usianya  kurang dari  17  tahun  karena  memiliki  Kartu Identitas Anak (KIA), sebagaimana halnya  seseorang  yang  sudah  berusia
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
lebih  dari  17  tahun  yang  memiliki  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp).
Manfaat  lain  Kartu  Identitas  Anak (KIA) adalah sebagai tanda pengenal atau bukti  diri  yang  sah  bagi  anak  berusia kurang  dari  17  tahun.  Selain  itu, ditargetkan  KIA  nantinya  digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sekolah,  dasar  pembuatan  Kartu  Tanda
Pengenal (KTP) dan dokumen keimigrasian,  untuk  mengurus  klaim santunan  kematian  bagi  Pemegang  KIA, untuk  mencegah  terjadinya  perdagangan anak dan untuk berbagai keperluan terkait lain-  nya  yang  membutuhkan  bukti  diri berupa  identitas  anak  (Disdukcapil  Kota Payakumbuh,  2022).  Diharapkan  adanya program  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) dapat  menjadi  solusi  dari  masalah kependudukan, khusus bagi anak. Dengan adanya    KIA    juga    akan    memudahkan orang    lain  yang  membutuhkan  bukti  diri anak  tersebut.  Regulasi  yang  mendasari pelaksanaan  KIA,  yaitu  Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi  Kependudukan,  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2016 Tentang Kartu Indentitas Anak.
Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil  yaitu  kepemi-  likan  KIA diterapkan  untuk  menjangkau  masyarakat terutama  anak-anak  usia  0-17  tahun  yang belum  mempunyai  KIA  dan  kesulitan untuk  mengakses  pelayanan  dikarenakan jauhnya jarak yang harus ditempuh.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriftif ditujukan  untuk:  (1)  Mengumpulkan informasi  aktual  secara  rinci  yang melukiskan gejala yang ada. (2) Mengidentifikasi  masalah  atau  pemeriksa kondisi  dan  praktek-  praktek  yang
berlaku.  (3)  Membuat  perbandingan  dan evaluasi.  (4)  Menentukan  apa  yang dialami  orang  lain  dalam  menghadapi masalah  yang  sama  dan  belajar  dari pengalaman  mereka  untuk  menetapkan rencana  dan  keputusan  untuk  masa  yang akan datang (Rakhmat, 2007).
Metode  kualitatif  ini  dipilih  dengan pertimbangan  lebih  mudah    apabila dihadapkan den- gan kenyataan ganda dan dapat mengungkapkan fakta atau fenomena  yang belum diketahui  sehingga dalam  hal  ini  penulis  menganalisis  dan memaparkan secara objektif terkait penga-  matan  sesuai  keadaan  di  lapangan secara akurat yang berfokus pada
Efektivitas  Pelayanan  Jemput  Bola  Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Payakumbuh.
Teknik  pengambilan  informan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat purposive sampling dimana penulis cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk  menjadi  sumber  data  (Sugiono, 2009). Informan dalam hal ini terdiri dari beberapa  pihak,  yaitu:  Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Payakumbuh,
Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Petugas Pelayanan Jemput bola.
Berdasarkan  permasalahan  yang  di bahas  dalam  penelitian  ini,  maka  dari  itu dalam proses pengumpulan data penelitian  ini  peneliti  menggunakan beberapa  metode  pengumpulan  data, antara lain:
1. Penelitian  Lapangan  (field  research), dimana  data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  merupakan  data  primer, yaitu  data  yang  dikumpulkan  atau didapat  dari  fakta  lapangan  melalui interview  kepada  pihak-pihak  terkait yang  dapat  memberikan  informasi mengenai  penelitian  ini. Peneliti dapat memperoleh data dan informasi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
mengenai pelayanan dengan menggunakan  metode  pengumpulan data  melalui  wawancara,  observasi  dan
dokumentasi.
2. Penelitian Kepustakaan ( library reaserch ),  merupakan  data  sekunder yang  digunakan  untuk  memperkuat data primer.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif. Dimana  menurut  Miles  dan  Huberman (2010)  analisis  data  kualitatif  tentang mempergunakan  kata-kata  yang  selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Penerapan Kartu Identitas  Anak  (KIA  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
Kartu  Identitas  Anak  merupakan sebuah  identitas  yang  sudah  terintegrasi dengan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  (SIAK)  untuk  anak-anak dari  umur  0  sampai  17  tahun.  Sebelum adanya  kebijakan  KIA  ini,  identitas  yang dimiliki  oleh  anak-anak  hanya  Akta Kelahiran,  sehingga  pemerintah  membuat kebijakan  KIA  agar  terpenuhinya  hak sipil anak.
Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai salah satu  kota  yang  dapat  menerbitkan  Kartu Identitas  Anak  (KIA)  terhitung  bulan Agustus  2018  berdasarkan  Keputusan Menteri  Dalam  negeri  nomor:  471/13- 257/DUKCAPIL  tahun  2018  tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana  penerbitan  Kartu  Identitas Anak.  Penetapan  Kota  Payakumbuh sebagai  pelaksanan  penerbitan  Kartu Identitas  Anak  dilatar  belakangi  oleh pencapaian target nasional untuk penerbitan  akta  kelahiran  pada  tahun 2017.

## F IGURE 1

## Kartu Identitas Anak (KIA) Disdukcapil Kota Payakumbuh
Penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindun- gan dan pelayanan publik serta sebagai  upaya  memberikan  perlindungan dan pemenuhan hak warga negara.  Selain itu  KIA  ditujukan  ditujukan  untuk meningkatkan  persatuan  dan  peran    aktif masyarakat  serta  jajaran  pemerintahan dalam  mendukung  pemenuhan  hak  dan perlindun-  gan  anak  serta  memberi  ruang untuk  anak  termasuk  yang  berkebutuhan khusus dalam setiap kebijakan pemerintah.
Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberikan kemudahan  kepada  masyarakat  dalam pembuatan  KIA,  persyaratan  yang  harus disiapkan  untuk  membuat  KIA  bagi  anak usia  5  tahun  –  17  tahun  hanya  fotocopy akta  kelahiran  anak  dengan  menunjukkan akta  kelahiran  asli  anak,  KK  asli  atau fotocopy  orang  tua/  Wali  anak,  dan  KTP asli  atau  fotocopy  orang  tua/  Wali  anak, serta  foto  anak  berwarna  2x3  sebanyak dua lembar. Sedangkan untuk anak usia 0 –  5  tahun  persyaratannya  fotocopy kutipan akta kelahiran, KK asli orang tua/ wali  dan  KTP  el  asli  kedua  orang  tua. (Perwako  Payakumbuh  No  38  tahun 2019).
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam melaksanakan  penerbitan  Kartu  Identitas Anak tersebut adalah
dengan menyediakan  fasilitas  pelayanan  berupa sistem  jemput  bola  dengan  hadirnya inovasi-inovasi  dan  sosialisasi  kepada masyarakat  terkait  adanya  kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pelayanan
Pendaftaran  Kependudukan  di  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Payakumbuh  dapat  diketahui  bahwa pelak-  sanaan  kebijakan  Kartu  Identitas Anak di Kota Payakumbuh telah dilaksanakan  melalui  upaya-  upaya  yaitu diantaranya  sistem  jemput  bola  ke sekolah-sekolah  dan  pelaksanaan  inovasi serta  adanya  layanan  terintegrasi  dimana masyarakat yang mengurus akte kelahiran anak  yang  baru  lahir  akan  langsung disertai  dengan  Kartu  Identitas  Anak (KIA) berserta Kartu Keluarga yang baru. Adapun  inovasi  yang  dilakukan
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Payakumbuh  dalam  upaya mempercepat
pencapaian target kepemilikan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) melalui  layanan  jemput  bola  berdasarkan hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala Bidang Pelayanan Administasi Kependudukan diantaranya: 1. Lansia Sekolah TK (Pelayanan Langsung  Identitas  Anak  di  Sekolah termasuk Akta Inovasi  ini  merupakan  pelayanan jemput  bola  yang  dilakukan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil langsung  terjun  ke  sekolah-sekolah yang  telah  emalkukan  kerja  sama dengan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  untuk  penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan  akta kelahiran.
2. Puber Anak Milenia (Pulang Bersalin
Anak Mendapatkan Akte Kelahiran dan Identi- tas Anak Inovasi ini digagas dengan kesepakatan bersama melalui penandatangan  MoU  antara  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Payakumbuh
dengan Puskesmas, Pustu, RSKIA dan Bidan praktek mandiri di Kota Payakumbuh dalam  hal  penerbitan  dokumen  yang terintegrasi  yakni  Akta  Kelahiran, Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus didapatkan melalui mekanisme sebelum  pasien  dan  bayinya  pulang bersalin  pasien  telah  diserahkan doku- men kependudukannya, seluruh dokumen persyaratan penerbitan disampaikan melalui “what-  sapp”  (WA)  dan  diproses penerbitannya pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Payakumbuh.
Kemudian dokumen  Kartu  Keluarga  /  Akta Kelahiran  /  Kartu  Identitas  Anak,  ini diserahkan  kepada  orang  tua  bayi atau  kepada  Bidan  serta  dokumen persyaratan  aslinya  diambil  oleh petugas  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.
3. Lapau Dukcapi (Pelayanan Adminduk  di  beberapa  lokasi  pada hari minggu/ hari kerja Inovasi  ini  merupakan  pelayanan jemput
bola administrasi kependudukan  yang  dilakukan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil ke  kelurahan-kelurahan  dan  tempat- tempat  strategis  lainnya  pada  hari minggu dan hari kerja.
Dalam  melakukan  pelayanan  jemput bola ke sekolah-sekolah, Dinas Kependudukan dan Pen- catatan Sipil Kota  Payakumbuh  tidak  memiliki jadwal yang rutin. Hal ini disampaikan  oleh  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan    Sipil
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
Kota  Payakumbuh.  Cara  Pelayanan jem-  put  bola  Kartu  Identitas  adalah insidenti, tidak ada jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Caranya
hanya  dengan  menghubungi  pihak sekolah  yang  telah  melakukan  kerja sama  dengan  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Kemudian Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Payakumbuh  akan  turun  sesuai waktu  yang  telah  disepakati,  diman pihak  sekolah  terlebih  dahulu  harus mengumpulkan fotocopy
akte kelahiran siswa yang akan melakukan perekaman dan pencetakan KIA. Untuk  personel  turun  kelapangan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan  Kasi  Pelayanan  Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  menugaskan  2 (dua)  orang  atau  sesuai  kebutuhan  di lapangan.  Petugas  ini  terdiri  dari  1 (satu)  orang  petugas administasi dan 1  (satu)  orang  petugas  operator. Sumber  daya  manusia  yang  ada  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Payakumbuh  saat  ini dinilai memadai untuk mengoperasikan  dan  juga  untuk memproses pencetakan Kartu
Identitas Anak.
Dalam  hal  sarana  dan  prasarana juga  dijelaskan  bahwa  untuk  saat  ini peralatan di Dinasn Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Payakumbuh selama  ini  memadai  baik  komputer, printer khusus jenis pencetakan sehingga  KIA  bisa  dicetak  dilapangan. Selain  itu  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Payakumbuh juga  dilengkapi  kendaraan    khusus untuk  melakukan  pelayanan  jemput bola  kesekolah-sekolah  berupa  motor beroda tiga  yang didesain khusus untuk keperluan  turun  kelapangan  dan  telah dilengkapi  dengan  seluruh  peralatan guna keperluan perekaman dan
percetakan.  Tetapi  mulai  bulan  Mei 2022 ini dan  untuk kedepannya adanya migrasi  program  SIAK  kepada  SIAK terpusat  sehingga  membuat  komputer yang digunakan kurang memadai.
Kehadiran  Program  Kartu  Identitas Anak di Kota Payakumbuh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan,  telah  disosialisasikan  secara khusus  melalui  televisi,  radio,  spanduk dan  baliho  ditempat-tempat  ramai  dan strategis  serta  mensosialisasikan  pada acara  rapat  atau  lainnya  di  kelurahan, instansi  dan  lembaga  pemerintah  yang menghadirkan masyarakat banyak serta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri baik itu mengenai persyaratan  pem-  buatan  KIA,  cara pembuatan, tujuan dan manfaat KIA itu sendiri.  Namun  kesadaran  masyarakat untuk  mengurus  Kartu  Identitas  Anak (KIA)  belum  seperti  yang  diharapkan karena  manfaat  dari  KIA  itu  sendiri masih  belum  dirasakan  manfaatnya oleh  masyarakat.  Tetapi  ada  juga masyarakat  dengan  kesadaran  sendiri untuk  datang  mengurus  KIA  untuk sekedar  jaga-jaga  atau  masyarakat tersebut  sudah  mengetahui  beberapa manfaat  KIA  yang  mereka  rasakan seperti ada beberapa maskapai penerbangan yang telah meminta orang tua  yang  akan  melakukan  perjalanan baik  dalam  atau  luar  negeri  untuk memperlihatkan  Kartu  Identitas  Anak mereka.
Pada tahun 2022 ini, Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Provinsi Sumatera Barat telah melakukan  kerjasaman  dengan  Bank nagari  dimana  bagi  anak-anak  yang akan menabung harus dilengkapi dengan KIA sebagai pengganti identitas dan  akan  ditindaklanjuti  oleh  Kabu- paten/ Kota di Sumatera Barat. Di Kota Payakumbuh sendiri,
Dinas
Kependudukan  dan  Pen-  catatan  Sipil sudah  membuat  draft  kerja  sama
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
dengan  pihak  sekolah  ICBS  dimana untuk anak- anak yang memilikia Kartu Identitas
Anak akan mendapat potongan  harga  untuk  biaya  pendaf- taran  serta  beberapa  tempat  rekreasi anak lainnya.
2. Efektifitas Pelayanan Jemput Bola
Kartu Identitas Anak (KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan  secara  nasional  melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil yang salah satunya adalah pro- gram KIA.  Dengan  demikian  pelaksanaan program  KIA  wajib  dilaksanakan  pada tiap  Provinsi        di  Indonesia,  dimana jumlah  Provinsi  sebanyak  34  Provinsi. Dari  seluruh  Provinsi  tersebut,  terdapat sebanyak  50  Kabupaten  dan  Kota  yang menjadi  pelaksana  awal  dari  program KIA di tahun 2016 dan terus berkembang ke Kabupaten dan Kota lainnya.   Artinya seluruh  Provinsi        di  Indonesia berkewajiban untuk
melaksanakan program KIA, dimana penetapan Kabupaten    dan  Kota  yang  akan melaksanakannya  dikembalikan  menurut pertimbangan  dari  pemerintah  Provinsi yang bersangkutan.
Efektivitas  merupakan  keberhasilan dalam  pencapaian  tujuan  yang  telah ditentukan.  Ratminto  dalam  Primanda (2017)  berpendapat  bahwa  efektivitas yaitu tercapainya  suatu  tujuan yang telah ditetapkan,  baik  itu  dalam  bentuk  target, sasaran  jangkabpanjang  maupun    misi organisasi.  Efektifitas  pelayanan  dapat tercapai  dengan  maksimal  apabila  tujuan atau  perencanaan  sampai  pelaksanaanya berjalan sesuai denganbyang telah ditetapkan  sebelumnya.  Suatu  pelayanan dapat  dikatakan  efektiv  apabila  telah memenuhi  harapan  masyarakat,seperti pendapat yang dikemukakan oleh
Tangkilisan    (2005)    yang    dikutip    oleh Kadarisman  (2018)    bahwa  organisasi
publik  dikatakan  efektif  apabila    dalam realita    pelaksanaanya    birokrasi    dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan  masyarakat.  Namun  dalam kenyataanya pelayanan publik yang berkualitas saat ini belum banyak dirasakan  oleh  masyarakat  luas.  Kurang maksimal penyelenggara pelayanan merupakan anggapan masyarakat mengenai  pelayanan    publik    saat    ini. Hal    ini    dapat    dilihat      dari profesionalisme,   kompetensi   dan etika penyelenggara yang kurang dalam memberikan pelayanan. Selain itu prosedur  yang  panjang  dan  berbelit-belit mengakibatkan  pelayanan  menjadi  tidak efektif  dan  efisien.  Untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan,  hal  yang  harus dilakukan  tidak  hanya  meningkatkan profesionalisme pegawai, tetapi juga perlu adanya  inovasi/pemikiran-pemikiran  baru yang dituangkan dalam melayani masyarakat.  pemikiran-pemikiran  baru dalam  pelayanan  kepada  masyarakat dapat  dilakukan  baik  memperbaruhi pelayanan  maupun  membuat  program baru  yang  belum  pernah  diterapkan sebelumnya.
Penelitian ini mengangkat
permasalahan mengenai Efektivitas Pelayanan  Jemput  Bola  Kartu  Identitas Anak  (KIA)  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Payakumbuh. Adapun  penyajian  hasil  penelitian  ini berdasarkan  teori  dan  hasil  penelitian yang  ditemukan  penulis  di  lapangan. Dalam penelitian ditemukan bahwa jumlah  penduduk  berumur  0-17  tahun kurang          1  hari  yang  memiliki  Kartu Identitas Anak (KIA) sudah cukup banyak dan  telah  melebihi  stan-  dar  kepemilikan KIA  yang  sudah  di  targetkan.    Hal  ini cukup  membuktikan  bahwa  pelayanan KIA yang diberikan sudah cukup memadai  dengan  menerapkan  program Jemput  Bola  yakni  pelayanan  terjun langsung  ke  berbagai  tempat  di  Kota Payakumbuh  diantaranya  kantor  Kelura-
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
han,  Rumah  Sakit,  sekolah-sekolah  dan lainnya  untuk  memberikan  pelayanan secara  langsung  dengan  tujuan  untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan KIA. Dalam pengukuran tingkat keefektivan  pelayanan  Kartu  Identitas Anak  melalui  program  Jemput  Bola, penulis  menggunakan  teori  Efektivitas
Gibson,  At  all  dan  Steers  dalam Sumaryadi  (2005).  Berikut  lima  kriteria terkait efektivitas yakni:
1.  Produktivitas Produktivitas pelayanan Kartu Identitas  Anak  melalui  program  jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sudah cukup  baik  sehingga  dapat  meningkatkan kepemilikan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA). Hal tersebut dilihat pada tabel berikut ini:

## TABLE 2 Jumlah dan Kepemilikan Kartu
Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Payakumbuh   Tahun
2019
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat dilihat pada tahun pertama sejak pelaksanaan  Program  Kartu  Identitas Anak  (KIA)  di  Kota  Payakumbuh pencapian  kepemilikan  Kartu  Identitas Anak  (KIA)  mencapai  20,18  %  atau sebanyak  8.058  jiwa  anak  di  kota Payakumbuh telah memiliki Kartu Identitas  Anak  (KIA).  Kecamatan  yang paling  banyak  memiliki  KIA  pada  tahun ini  adalah  Keca-  matan  Payakumbuh Utara dengan jumlah Kepemilikan sebesar 2.234  dari  jumlah  anak  0-17  tahun sebanyak  10.063  jiwa  atau  sekitar
22,20%.  Pada  tahun  ini  Pemerintah  Pusat belum  men-  erapkan  target  pencapaian kepemilikan KIA untuk Kabupaten/ Kota.
T ABLE 3 Jumlah dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh   Tahun 2020
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi peningkatan  kepemilikan  Akta  Kelahiran Anak (KIA) sebesar 29,16 % atau sekitar 12.314 jiwa anak yang telah memi-    liki KIA  dari  jumlah  anak  0-17  thn  sebesar 42.222.  Pada  tahun  ini  pemerintah  pusat telah  menetapkan  target  Nasional  untuk Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia yang  tertuang  dalam  Permendagri  Nomor 67  Tahun  2020  sebesar  20%.  Berarti pencapaian  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) sudah melam- paui target Nasional.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat dilihat pada tahun 2021 terjadi peningkatan  kepemilikan  Akta  Kelahiran Anak (KIA) sebesar 32,86 % atau sekitar 13.994  jiwa  anak  yang  telah  memiliki KIA  dari  jumlah  anak  0-17  thn  sebesar 42.582.  Pada  tahun  target  Nasional  yang telah  ditetapkan  Pemerintah  Pusat  untuk Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia yang  tertuang  dalam  Permendagri  Nomor 67  Tahun  2020  sebesar  30%.  Berarti pencapaian  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) kembali melampaui target.
TABLE 4 Jumlah dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan
Kecamatan Anak 0-17 thn  Kepemilikan  % Payakumbuh Barat 16.547 3.319 20,06 Payakumbuh Utara 10.063 2.234 22,20 Payakumbuh Timur  8.425 1.530 18,16 Lamposi Tigo Nagori  3.604 759 21,06 Payakumbuh Selatan  3.520 666 18,92 Jumlah 42.159 8.508 20,18
Kecamatan Anak 0-17 thn  Kepemilikan  % Payakumbuh Barat  16.492 4.708 28,55 Payakumbuh Utara  10.118 3.208 31,71 Payakumbuh Timur  8.405 2.217 26,38 Lamposi Tigo Nagori  3.653 1.104 31,45 Payakumbuh Selatan  3.554 1.032 29,04 Jumlah 42.222 12.314 29,16
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122

## Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2021
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat dilihat pada tahun 2021 terjadi
peningkatan  kepemilikan  Akta  Kelahiran Anak (KIA) sebesar 32,86 % atau sekitar 13.994  jiwa  anak  yang  telah  memiliki KIA  dari  jumlah  anak  0-17  thn  sebesar 42.582.  Pada  tahun  target  Nasional  yang telah  ditetapkan  Pemerintah  Pusat  untuk Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia yang  tertuang  dalam  Permendagri  Nomor 67  Tahun  2020  sebesar  30%.  Berarti pencapaian  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) kembali melampaui target Nasional. Pada tahun  ini  Kecamatan  Lamposi  Tigo Nagori menjadi Kecamatan dengan Kepemilikan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) tertinggi  yaitu  sebesar  34,37  persen  atau sekitar  1.264  jiwa  anak  sudah  memiliki KIA dari 3.678 jiwa anak usia 0-17 thn.
Pada  tahun  2022  ini  Pemerintah pusat memberikan target untuk
Kabupaten/Kia  dalam  penerbitan  Kartu
Identitas  Anak  sebesar  40%.  Dari  hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Payakumbuh  dan  dikung  dengan  data yang  dapat  dilihat  dari  Sistim  Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pencapaian  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh hingga  30  Juni  2022  sudah  melampaui target Nasional yaitu sebesar  46,17%. Ini artinya ada sekitar 19.661 jiwa anak yang sudah  memiliki  Kartu  Identitas  Anak (KIA)  di  Kota  Payakumbuh.  Sedangkan
jumlah anak 0-17 tahun sampai kondisi 30 Juni 2022 ini sebanyak 42.584 jiwa.
Berdasarkan  data  diatas,  bahwa penerbitan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Payakumbuh  sejak dilaksanakannya  program  jemput  bola membawa pengaruh baik terhadap penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  karena mengalami kenaikan yang cukup signifikan  dan  melampaui  target  yang telah ditetapkan oleh pusat.
2. Mutu
Salah  satu  tolak  ukur  dalam mengukur  Efektivitas  Pelayanan  Jemput Bola Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Payakumbuh  ialah  mutu  atau  kualitas yang  dihasilkan.    Dalam    hal    ini    yakni sumber    daya    manusia    (pegawai)    dan kuali-    tas  sarana  prasarana  yang  dapat menunjang  pelayanan  penerbitan  KIA. Sumber  daya  yang  memadai  disertai dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan dalam mendukung
pelaksanaan  pelayanan  KIA  melalui Program Jemput Bola.
Dalam  hal  pelayanan,  kualitas pegawai  dalam  memberikan  pelayanan sudah sangat baik dimana pegawai ramah dan  sopan  dalam  melayani  masyarakat. Pernyataan  ini  diperoleh  dari  hasil wawancara  penulis  dengan  masyarakat yang diambil sebagai informan.
Selanjutnya    untuk  kuantitas  pegawai  di Disdukcapil  Kota  Payakumbuh  masih sangat  terbatas  begitu  juga  sarana  dan prasarana  dalam  menunjang  penerbitan KIA  seperti  alat  printer  dan  komputer yang  memadai  serta  mendukung  aplikasi SIAK  terpusat.  Namun  dari  segi  alat transportasi dalam memudahkan pelayanan jemput bola, Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil memiliki  Sepeda  motor  yang  di  design untuk dapat langsung membawa peralatan pencetakan  Kartu  Identitas  Anak  yang
Kecamatan Anak 0-17 thn  Kepemilikan  % Payakumbuh Barat 16.554 5.387 32,54 Payakumbuh Utara 10.219 3.489 34,14 Payakumbuh Timur  8.534 2.698 31,61 Lamposi Tigo Nagori  3.678 1.264 34,37 Payakumbuh Selatan  3.597 1.156 32,14 Jumlah 42.582 13.994 32,86
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
dikenal  dengan  sebutan  Moge  (motor gede)
Melihat  hal  tersebut  kedepannya harus  ada  peningkatan  dari  aspek  SDM dan sarana prasarana agar dapat menunjang pelayanan KIA melalui program jemput bola di Dinas kependudukan  dan  Pencataan  Sipil  Kota Payakumbuh.
3. Efisiensi
Efisiensi  dapat  diartikan  sebagai kempuan  dari  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam memberikan  pelayanan  secara  cepat  dan tepat.  Pelayanan  yang  diberikan  disini yakni  pelayanan  Kartu  Identitas  Anak (KIA)  melalui  Program  Jemput  Bola. Efisiensi itu berbicara terkait perbandingan  pelaksanaan  diawal  dan diakhir.  Dalam  mengukur  keefektivan pelayanan  KIA  melalui  Program  Jemput Bola,  terdapat  beberapa  indikator  yakni Masukan  pelayanan  (input),  kegiatan pelayanan  (process)  dan  hasil  produk (output).
4. Fleksibelitas Fleksibilitas  itu  berkaitan  dengan kemampuan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam membuat  suatu  inovasi  atau  terobosan baru  untuk  menanggapi  per-  mintaan  dan kebutuhan  masyarakat.  Inovasi  yang dibuat dalam pelayanan KIA melalui pro- gram  jemput  bola  ini  merupakan  suatu terobosan dari Disdukcapil Kota
Payakumbuh  untuk  lebih  mendekatkan diri dan memahami kehidupan masyarakat secara lebih mendalam agar bisa mengetahui segala bentuk kebutuhan yang dinginkan  oleh  masyarakat.  Pelayanan KIA melalui jemput bola ini juga sebagai alat  dari  Disdukcapil  dalam  rangka meningkatkan kepemilikan KIA di wilayah Kota Payakumbuh.
Berdasarkan hasil
observasi, pelayanan  KIA  melalui  program  jemput bola sudah cukup baik yakni pegawai bisa menyesuaikan  dengan  segala  bentuk  sifat
dan  perilaku  masyarakat  yang  sedang mengurus
KIA. Petugas
dalam memberikan  pelayanan  sangat  ramah  dan mampu  men-  jelaskan  secara  rinci persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan  KIA.  Apabila  masyarakat yang ingin  mengurus KIA tidak memiliki kelengkapan  dokumen  sesuai  dengan yang  ditetapkan,  maka  petugas  akan menjelaskan  dengan  baik  dan  humanis terkait  persyaratan  yang  ditetapkan  serta meminta masyarakat  tersebut  untuk  dapat melengkapinya  kemudian  dapat  kembali untuk mengurus di kantor. Petugas sangat berpegang  teguh  pada  aturan  yang  diatur dalam  Undang-  undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  adminstrasi  kependudukan agar  proses  pelayanan  dapat  berjalan dengan  baik  dan  tidak  mengalami masalah dikemudian hari.
5. Kepuasan
Kepuasan  dapat  diartikan  sebagai suatu  hal  yang  dirasakan  masyarakat terhadap  apa  yang  dikerjakan  oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Payakumbuh. Dalam  hal  ini,  penulis  meninjau  melalui respon  (feedback)  masyarakat  terhadap bentuk  pelayanan  yang  diberikan  oleh Disdukcapil  Kota  Payakumbuh  yakni pelayanan  KIA  melalui  program  jemput bola.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  dengan  beberapa  informan, dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Payakumbuh terkait  pelayanan  KIA  melalui  jemput bola  sudah  dilaksanakan  dengan  baik sehingga  membuat  beberapa  masyarakat merasa  cukup  puas  dengan  pelayanan yang diberikan.
3. Faktor Pendukung
dan Penghambat  Pelayanan  Jemput Bola  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
1. Faktor Pendukung
a. Adanya komitmen dari Pemerintah  Kota  Payakumbuh  dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil untuk  mengejar  target  Nasional  dalam pencapaian kepemi- likan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Payakumbuh melalui pelayanan jemput bola.
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Payakumbuh memiliki  Sumber  Daya  Manusia  yang cekatan,  berkopeten  di  bidangnya  dan menguasai  aplikasi  SIAK  sehingga mem- permudah dalam proses pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) c. Adanya  transportasi  pendukung untuk  dapat  melakukan  pelayanan jemput  bola  yaitu  berupa  sepeda  motor yang  dirancang  khusus  agar  dapat membawa  peralatan  perekaman  dan pencetakan Kartu Identitas Anak
(KIA)  yang  disebut  dengan  istilah (Moge atau motor gede)
2. Faktor Penghambat
Pemerintah Kota Payakumbuh dalam  hal  melaksanakan  penerbitan Kartu  Identitas  Anak  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Kartu Identitas  Anak,  menemui  hambatan- hambatan berupa:
a. Masalah keterbatasan sarana dan prasarana berupa blangko dan alat cetak yang men-  dukung dalam  kondisi  baik. Sebagai  bahan  untuk  pencetakan  kartu yang tersedia masih dalam jumlah  yang terbatas. Dalam pelaksanakan penerbitan  atau  pencetakan  Kartu Identitas  Anak  di  Kota  Payakumbuh masih menggunakan dana yang bersumber  dari  APBD  Kota.  Dalam pelak-  sanaannya  tersebut,  blangko yang  diperlukan  sebagai  sarana  dalam proses  pencetakan  memi-  liki  jumlah yang  terbatas.  Selanjutnya  meskipun
anggaran dana yang digunakan merupakan  anggaran  daerah  namun pencetakan nya dilakukan oleh Pemerintah  Pusat  sehingga  kurangnya sarana  dan  prasarana  tersebut  juga disebabkan oleh adanya proses pengiriman  dari  Pusat.  Selain  itu, peralatan pendukung juga tidak memadai dari segi jumlah dan kualitas. Masalah jaringan  juga  menjadi  kendala dalam pengiriman data ke pusat.
b. Masalah  kurangnya  sosialisasi kepada  masyarakat  terkait  adanya kebijakan  pemerin-    tah  mengenai penerbitan Kartu Identitas Anak. Kendala  ini  terkait  dengan  komunikasi serta transformasi informasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai  adanya  kebijakan  Per- aturan tentang Kartu Identitas
Anak.
Efektifitas dari adanya kebijakan tersebut  juga    dise-  babkan  oleh ketidaktahuan  masyarakat  mengenai peraturan tersebut, serta apa manfaatnya
untuk masyarakat
khususnya  anak-anak  sebagai  pemilik Kartu Identitas Anak tersebut.
c. Masalah  kurangnya  kesadaran masyarakat tentang petingnya mengurus  dokumen  kepen-  dudukan. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipil Kota Payakumbuh telah melakukan  upaya  dalam  melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai  bentuk  untuk  mewujudkan tujuan  dari  adanya  peraturan  tersebut yaitu  melaksanakan  pelayanan  yang terbaik untuk masyarakat terkait dengan administrasi  kependudukan.  Mengingat identitas penduduk merupakan hal yang sangat  penting  dan  merupakan  suatu kewajiban  bagi  masyarakat  untuk memiliki  identitas  yang  diakui  secara resmi oleh  negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas  Pelayanan  Jemput  Bola Kartu Identitas Anak Dinas
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Payakumbuh  Provinsi  Sumatera Barat sudah cukup efektif karena dari 5 (lima)  dimensi  yang  digunakan,  4 (empat)  dimensi  sudah  terlaksana  den- gan cukup efektif dan 1 dimensi belum efektif yaitu  dimensi  mutu  atau kualitas. Dapat dilihat sebagai berikut.
a. Dimensi produktivitas
menunjukan  penerbitan  Kartu  Identitas Anak  sudah  cukup  efektif  dengan hampir memenuhi target yang diharapkan.
b. Dimensi  mutu  atau  kualitas,
menunjukan  pelayanan  yang  diberikan sudah  cukup  efektif  hanya  kekurangan sarana  dan  prasarana  yang  membuat pelayanan menjadi tidak optimal.
c. Dimensi  efisiensi  menunjukan sudah  cukup  efektif  yakni  estimasi percetakan  KIA  cukup  1  (satu)  hari kerja  tanpa  dipungut  biaya  kecuali terganggu jaringan dan sarana prasarana.
d. Dimensi fleksibilitas sudah efektif yakni pegawai dapat memberikan pelayanan dengan baik dan ramah  serta  mampu  berkoordinasi dengan  berbagai  lembaga  misalnya sekolah  dan    lain  sebagainya  dalam memberikan  pelayanan  yang  optimal kepada masyarakat.
e. Dilihat  dari  dimensi  kepuasan sudah  cukup  efektif  dimana  dari masyarakat  yang  diwawan-  carai  rata- rata  merasa  puas  dengan  pelayanan yang diberikan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  dan  penulisan  jurnal  ini  dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu penulis  ingin  mengucapkan  terimakasih kepada
: 1.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Payakumbuh  beserta  seluruh personel  yang  telah  bersedia  memberikan
data  yang  penulis  butuhkan  dan  bersedia untuk diwawancarai terkait penelitian ini. 2. Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salin  Bukittinggi  yang  telah  membekali penulis  dengan  ilmu  yang  dibutuhkan guna merampungkan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
AB Susanto, 2007, A Strategic
Management  Approach,  CSR ,  The Jakarta Consulting Group, Jakarta Adya  Barata,  Atep.  ,  2004. Dasar-Dasar Pelayanan  Prima  cet  2 .  Jakarta  :
PT Elex Media Komputindo.
Arikunto,  Suharsimi.  (2006). Prosedur Penelitian  :  Suatu  Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI . Jakarta :
PT Rineka Cipta.
A.S. Moenir, (2010). Manajemen Pelayanan  Umum  di  Indonesia .
Jakarta: PT Bumi Aksara
Bungin,  Burhan.  (2003). Analisa  Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model  Aplikasi .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada Daft,  Richard,  2006. Manajemen  Edisi
Keenam . Jakarta: Salemba Empat Handayaningrat, Suwarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi  dan  Manajemen .
Jakarta : CV Haji Masagung.
Hardiyansyah.  2011. Kualitas  Pelayanan
Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya .
Yogyakarta : Gava Media.
Husein  Umar.  2013. Metode  Penelitian untuk  Skripsi  dan  Tesis .  Jakarta: Rajawali
Kadarisman,  Muh.  (2018). Manajemen Aparatur  Sipil  Negara .  Depok  : Rajawali Pers.
Ketetapan Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 397-410 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.122
Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan  Publik .  Yogyakarta  : Pembaruan.
Mahmudi.  2005. Manajemen  Kinerja sektor  publik .  yogyakarta:  UPP AMP YKPN.
Miles  dan  Humberman.  2010. Metode
Penelitian . Alfabeta : Yogyakarta. Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik . Alfabeta, Bandung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun    2016  tentang Kartu Identitas Anak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003  tentang pedoman  umum penyelenggaraan pelayanan publik. Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ratminto.  Atik  Septi  Winarsih.  2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta
Sedarmayanti.  2007. Manajemen  Sumber Daya  Manusia .  Refika  Aditama, Bandung Sedarmayanti.2009. Sumber Daya Manusia  dan  Produktivitas  Kerja . Bandung: CV Mandar Maju.
Siagian, P. 1987. Penelitian Operasional :
Teori dan Praktek . Jakarta:
Universitas Indonesia Press. Sinambela,  L.  P.  2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan,  Implementasi .  Jakarta: Bumi Aksara.
Steers,  Ricard  M.  1985. Efektivitas Organisasi.  (Alih  Bahasa  M.
Yamin) . Jakrta: Erlangga.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian
Kualitatif  &  Kuantitatif .  Cetakan kelima. Bandung. Alfabeta Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif  Pendekatan .  Jakarta,
Prenada Media.
Tampubolon,  Manahan  P.  2008. Perilaku Keorganisasian .  Bogor.  Ghalia Indonesia The  Liang  Gie,  2005. Dasar-dasar
Manajemen . Erlangga. Jakarta. Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009
tentang Pelayanan Publik .
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang Perlindungan Anak.
Yamit, Zulian. 2017. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa . Yogyakarta: Ekonisia.