http://journal.umg.ac.id/index.php/jre JRE 2 (2) 2019, 1-7

## PERLAWANAN  PEDAGANG KAKI  LIMA TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DAERAH

## Agus Prasetya
Unit Program Belajar Jarak Jauh-Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) aguspratya@ecampus.ut.ac.id Beni Dwi Komara
Progran Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik benikomara@umg.ac.id

## ABSTRACT
This research was motivated by the fact that there was resistance from street vendors in Madiun City as a manifestation  of  people's  resistance  to  the  country.  The  city  of  Madiun,  the  capital  city  of  Bakorwil  1, Madiun, is economically developing so that the number of street vendors explodes. Therefore this area is economically meaningful and has high economic value, so it becomes the goal of workers seeking, namely as  street  vendors.  To  organize  the  traders  in  the  city  of  Madiun  and  the  DPRD  make  a  PKL  Regional Regulation. The PKL Regional Regulation is intended to regulate the PKL selling in the city of Madiun. But the process that happened to street vendors was less involved, causing resistance. There was people's resistance to the state, because the state did not prosper the people. The regulation made by the DPRD and  the  Madiun  city  administration  aims  to  keep  traders  in  order,  and  implement  the  rules,  but  the regulation  creates  resistance.  This  study  aims  to:  (1)  understand  the  causes  of  the  street  vendors 'resistance (2) understand the meaning and purpose of street vendors' resistance to the Satpol PP. (3) understand the forms of street vendors' resistance to the Madiun city administration. The approach used in this study is qualitative with data collection techniques with observation, interviews and documentation. The  paradigm in  this  study  uses  a social  definition. While  the  theory  used  to  explain  the  resistance  of street vendors to the policies of the city government of Madiun James C. Scott's resistance theory.
Keywords: Resistance, resistance, street vendors, relocation, regional regulations, Perda.

## PENDAHULUAN
Pedagang  Kaki    Lima  selanjutnya    disebut  PKL, sebagai  sektor  informal  merupakan  katup pengaman  ekonomi  semakin  meningkat,  untuk ciptakan  lapangan  kerja  baru.    Ada  empat  dasar mengapa  studi  tentang  PKL  tetap  menarik  dan relevan  dilakukan,  karena  :  Pertama,  adanya peningkatan  kuantitas  PKL,  salah  satu  persoalan di  berbagai  kota  terutama  kota  besar  seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Bandung. Hal tersebut disebabkan  sedikit  lapangan  kerja  dan  masih sulitnya mencari pekerjaan serta banyak pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik dan perusahaan.  Pendataan  pasti  PKL  belum  ada tetapi  gejala  bertambahnya  terlihat  yakni  dengan semakin  meningkatnya  kuantitas  pedagang. Memang  data  pasti  berapa  jumlah  PKL  di  kota
Madiun  belum  ada,  karena  tidak  tercatat  secara resmi  Disperindag  Kota.  Tetapi  peningkatan jumlah  pedagang  dapat  dirasakan  dan  dilihat, apalagi  pasca  Indonesia  dilanda  krisis  moneter berkepanjangan  sejak  tahun  1997,  sehingga  di berbagai sudut jalan bermunculan PKL. (Disperindag: 2015)
Kedua,  kebijakan  Pemerintah  Kota Madiun sebagai institusi yang memiliki kewenangan mengatur, menata, pembina pedagang  mau  tidak  mau  harus  turun  tangan. Kecenderungan  seperti  ini  kalau  dibiarkan  tanpa adanya  intervensi  regulasi  dari  pemerintah  kota, akan  beresiko  sosial  dan  harus  dibayar  mahal. Biaya  sosial  ekonomi  pun  kelak  kemudian  hari sangat  besar,  bila  berkembang  secara  tak terkendali, tidak menutup kemungkinan menciptakan  kerawanan  sosial.      Sejumlah
pengalaman  menunjukkan  bahwa  sebuah  lokasi bila  dibiarkan  dari  serbuan  kaum  migrant  akan membentuk perkampungan kumuh atau slum area. (Jawa Pos: 1-1 2016)
Ketiga,      Reaksi      dari      PKL cenderung   menolak   relokasi,   sudah   berkali- kali  pemerintah  kota  mengupayakan.  Agar pedagang  pasar  yang  memenuhi  jalan,  masuk kembali  ke  dalam  pasar  Jaya/Kotak.  tetapi berkali-kali  pula  usaha  tersebut  tidak  berhasil. Penertibanbedak-bedak,  lapak-lapak  yang  telah beralih  fungsi  menjadi  tempat  tinggal  telah dilakukan  pemerintah  kota  Madiun,  namun respon pedagang pasif. (Paguyuban PKL: 2014)
Keempat,  idealnya  pusat  kota  tidak dihiasi  dengan  PKL,  untuk  itulah  PKL  harus ditata.  Hal tersebut harus di lokalisasi pada suatu tempat  agar  keberadaannya  tidak  merusak  kota, keindahan, kenyamanan, kebersihan, kesejukkan    kota.    Maka    lahirlah    kebijakan relokasi pemerintah Kota Madiun yang memindahkan  PKL  dari  jalan  raya  yang  selama ini mereka tempati ke pasar “Kotak”.
Menurut  Stauth  (1982)  dan  Semsek (1986)  sebagaimana  dikutip  oleh  Evers  (2000), mengungkapkan  bahwa  permasalahan  sumber konflik  PKL  dengan  pemerintah  adalah  aspek lingkungan  sosial.  Di  samping  itu  kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan, serta kesemrawutan  terjadi  sehari-hari.  Selama  ini aspek-aspek  tersebut  belum  dapat  menjelaskan perilaku protes PKL yang muncul di dalam sektor informal.
Penduduk  Kota  Madiun  sesuai  sensus penduduk 2015 (BPS; 2015) adalah 174.114 jiwa dengan    sebaran    28.29    persen    penduduk tinggal    di    3    Kecamatan,  yakni    Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan  Taman  adalah  5.940  jiwa  per  km2. Sementara  kecamatan  Kartoharjo  Manguharjo 5.010  dan  4.642  orang  per  km2.  Secara keseluruhan  kepadatan  penduduk  Kota    Madiun 5.240 km2 per km.
Sebagian penduduk kota Madiun bermata  pencaharian  sebagai  pegawai  negeri, sebagai wiraswasta, dan sebagai PKL. Data Hasil survey angkatan kerja Nasional menurut data dari
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Madiun tahun 2014 dari 52.073 keluarga, yang  termasuk keluarga  pra  sejahtera  yang  memiliki  rata-rata pengeluaran    perkapita  perbulan  di  bawah  garis kemiskinan,  sebagian  besar  adalah  PKL.  Jumlah penduduk  miskin  tahun  2014  di  Kota    Madiun 5,35  persen,  lebih  rendah  dari  tahun  sebelumnya yang  sebesar  5,66  persen,  sedangkan  garis kemiskinan  di  Kota  Madiun  adalah  mengalami kenaikkan  pada  tahun  2012,  yaitu  sebesar 280.299  (BPS  2014:172).  Sebagian  besar  dari penduduk yang masuk  garis  kemiskinan  adalah para    penduduk    yang    tidak    mempunyai pekerjaan    tetap,  seperti  PKL,  sopir,  pemulung, pengangguran,  sehingga  PKL  bertebaran  di seluruh  jalan  protokol  dan  tempat  strategis  kota. Untuk itulah pemerintah Kota Madiun menempatkan Pedagang Kaki Lima/ PKL dengan program relokasi ke pasar “Kotak”.
Kota  Madiun  di  antara  kabupaten sekelilingnya  merupakan  wilayah  adiministrasi tersempit  dengan  penduduk  terkecil  pula, berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  2010, pendududuk  kota  Madiun  berjumlah  174.114 jiwa. Meski demikian beberapa grafik menunjukkan    indikator    kesejahteraan    kota Madiun    mengalami    peningkatan    dibanding daerah  lain,  termasuk  keluarga  PKL  yang  ber KTP Kota Madiun. (BPS:2014)
PKL  adalah  salah  satu  jenis  pekerjaan yang  banyak  digeluti  masyarakat  di  kota-kota besar,  di  negara  -  negara  yang  sedang berkembang,  para  pelakunya  kebanyakan  adalah penggangguran tersembunyi. (Firmansyah: 1995) atau  setengah  pengangguran  karena  mereka bekerja  dari  35  jam  seminggu.  Bahkan  ada  yang beranggapan bahwa Pedagang Kaki Lima sebagai parasit,  pelaku  kejahatan  atau  pekerjaan  yang semata-  mata  pekerjaan  yang  tidak  releva. (Roggero &Ramli, 1992).
Semakin  sempitnya  lapangan  pekerjaan di  kota  -  kota  besar,  dan  membengkaknya pengangguran  di  kota  menyebabkan  pelarian masyarakat  adalah  memasuki  dunia  sektor  in formal.  Menurut  Kartasasmita  lapangan  kerja  di Indonesia sektor pertanian 14%, sektor perdagangan  16%,  sektor  jasa  14%,  sektor
industri 10,6%. (Kartasasmita:1996:254). Dengan melihat  data  tersebut  menunjukkan  bahwa lapangan kerja dan sektor ketenagakerjaan sangat memprihatinkan. Apalagi saat ini dipicu banyaknya pabrik dan perusahaan yang hengkang dari  Indonesia,  hal  tersebut  membuat  lapangan kerja semakin sempit dan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Keberadaan    PKL    tidak    dapat dihindari  dan  terelakkan  karena  kondisi sosial ekonomi  masyarakat  saat  ini,  tetapi  perlunya penataan, pembinaan, pengawasan, agar kehadirannya  di  masyarakat  dapat  membantu perekonomian  daerah,  peningkatkan  PAD  kota Madiun.  Di  samping  itu  keberadaan  PKL  dapat menjawab  permasalahan  ekonomi  rakyat  selama ini  yakni  pengangguran,  kemiskinan,  minimnya lapangan kerja.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  kajian masalah  dalam  penelitian,  maka  yang  menjadi fokus  permasalahan  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :“Bagaimanakah perlawanan PKL  dalam proses Relokasi, dianalisis dengan teori perlawanan  James  C  Scott?”.  Secara  khusus penelitian  bertujuan  antara  lain:a.Menganalisis bentuk-bentuk perlawanan PKL terhadap Relokasi.  b.Memahami  tujuan  PKL  melakukan perlawanan.c.Memahami tahap-tahap perlawanan PKL akibat Relokasi ke pasar “Kotak”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  difokuskan  ke  fenomena sosial  tentang  perlawanan  PKL  pada  pemerintah Kota  Madiun.  Peristiwa  tersebut  terjadi  pada Relokasi   PKL dari pusat Kota Madiun ke pasar “Kotak”.  Kasus  perlawanan    tersebut  diteliti melalui  pendekatan  metode  kualitatif,  sedangkan data  bersifat  subyektif,  data  penelitian  berbentuk pernyataan kata-kata, narasi, maupun dokumentasi yang relevan.
Data  dianalisis  dalam  terminologi respon-respon individual secara deskriptif. Selanjutnya  data  diidentifikasi  sesuai  kategori untuk  menyortir  dan  mengorganisasikan  data. (sorting  organizing  data).  Semua  itu  bertujuan
mengorgani  sasikan  data  ke  dalam  interpretasi, agar dapat menjelaskan fenomena yang dikaji.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan pendekatan  fenomenologi  yang  lebih  bersifat induktif  dan  dilakukan  dengan  pendekatan deskriptif.  Menjelaskan  pengalaman-pengalaman apa  yang  dialami  subyek  selama  perlawanan, termasuk interaksinya dengan kelompok lain. Hal ini  sesuai  dengan  karakteristik  permasalahan yang  ingin  dipecahkan  dalam  penelitian  ini. Peneliti      berusaha      mengungkap      fenomena tentang      alasan      mengapa      perlawanan terselubung  terjadi.  Hal  tersebut  terjadi  antara PKL  dengan  aparat  satpol  PP    dalam  relokasi PKL dari pusat kota ke pasar “Kotak” Kecamatan Kartoharjo  kota  Madiun  dan  bagaimana  tujuan perlawanan terselubung tersebut.
Dengan  melalui  pendekatan  tersebut diharapkan  dapat  memperoleh  konsep-konsep metode dan analisis secara holistik dengan tujuan mempertahankan  keutuhan  atau  wholness  dari obyek. Keutuhan yang dimaksud adalah faktualisasi data secara empiris, peran obyektifitas  peneliti  dalam  melakukan  informasi terhadap  paguyuban  Pedagang  Kaki  Lima. Analisis  data  yang  dilakukan  melalui  tahapan mereduksi  data  (data  reduction),  menampilkam/ mengeksplorasi  data  (data  display)  dan  memilih simpulan data penelitian. (Conclusion/ Verification).

## TEKNIK PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan berbagai  macam  sumber,  dilakukan  dibeberapa lokasi  di  kota  Madiun  dengan  menggunakan taknik  wawancara,  observasi  dan  diperkuat dokumentasi. Pengumpulan data  dilakukan terus menerus  hingga  tuntas  untuk  mendapatkan validasi  data  yang  tinggi.  Teknik snowball sampling yang dipergunakan, dimana pengambilan  datanya  akan  dihentikan  apabila data  yang  didapat  sudah  jenuh.  Data  yang dikumpulkan  umumnya  dalam  bentuk  kuantitatif meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  ada  pula data  kualitatif  yang  didapatkan.  Sedangkan pengolahan  datanya  sudah  dilakukan  sejak sebelum  memasuki  lapangan,  selama  proses
dilapangan  dan  setelah  selesai  dari  lapangan. Artinya  pengolahan  data  sudah  dimulai  sejak peneliti  merumuskan  masalah  hingga  peneliti menuliskan hasil dari penelitian tersebut. Sedangkan  fokus  pengolahan  data  pada  model penelitian kualitatif terletak pada saat  dilapangan ketika
pengumpulan data.
Gambar:Pengolahan data Model
Interactive Miles dan Hubermann

## LOKASI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Madiun karena  sebagai  berikut  :  (1)  Kota  Madiun, mempunyai  pasar  tradisional  yangcukup  banyak di  masa  lalu  (2)  Eksistensi  pasar  rakyat  diakui masyarakat  dan  diminati  oleh  masyarakat  karena harga barang murah dan terjangkau serta menjadi idola  masyarakat  .(3)  dengan  memiliki  pasar tradisional  dalam  jumlah  besar  Kota  Madiun, dikenal  sebagai  kotanya  yang  banyak  pedagang tradisional  maupun  pedagang  sector  Informal seperti  Pedagang  Kaki  Lima  karena  masa  depan yang cerah.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Analisis  data  menggunakan deskriptif interpretatif yang  didukung  dengan  Teori  Miles dan  Huberman.Tujuan  analisa  data  adalah menyempitkan  data  dan  membatasi  penemuan- penemuan  menjadi  data  yang  terartur,  serta tersusun  dan  lebih  berarti.  Adapun  untuk keperluan analisa data yang berhasil dikumpulkan,  diperlukan  teknik  analisa  yang sesuai dengan jenis data yang ada antara lain: 1.  Validitas,  dalam  mengukur  validitas  mengacu pada  isi  dan  kegunaan  alat  ukur,  validitas internal  maupun  validitas  eksternal.  Adapun yang  dimaksud  dengan  validitas  internal adalah  seberapa  jauh  suatu  alat  ukur  mampu menggambarkan obyek yang akan
diukur.Validitas eksternal adalah dalam kaitannya  dengan  alat  ukur  pada  situasi berbeda
2. Realibilitas,  dalam  menentukan  reabilitas  ini maka  beberapa  hal  yang  dapat  di  jadikan standar yaitu:
a) Akurasi  atau  ketepatan,  yaitu  dapat memberikan  kontribusi  pemahaman  yang utuh terhadap obyek yang di ukur.
b) Kemantapan, yaitu bila pengukuran direplikasi akan  memberi  hasil  yang sama, tetapi dengan  memperhatikan kondisi pada saat pengukuran relatif tidak berbeda.
c) Homogenitas,  dimana  adanya  kaitan  yang erat antara satusama lain.
Untuk  mencapai  suatu  keberhasilan  dalam penelitian kualitatif ini,  maka perlu  di perhatikan beberapa hal:
- Di laksanakan dalam kondisi sewajarnya atau sealami mungkin.
- Memperlakukan orang yang bertindak sebagai informan, secara manusiawi dan menjunjung tinggi perspektif untuk partisipasi.
- Hasil penelitian dibahas secara diskriptif dan
sintesis. - Kekurangan dalam penelitian akan dikemukakan secara transparan. (Kanto, 1998: 3-9).  Selanjutnya  pada  pengolahan  data  ini proses analisa data baik

## HASIL PENELITIAN& PEMBAHASAN
Perlawanan ini merupakan aksi pedagang  sebagai  ungkapan    terhadap  suatu masalah  yakni  adanya  relokasi.  Dalam  kasus relokasi  pedagang  dari  Jalan  :  Batanghari,  jalan Nori,  jalan  Barito  kawasan  pusat  kota          antara pemerintah      Kota      Madiun      dengan      PKL yang  tergabung  dalam  “Paguyuban  Pedagang Kaki  Lima  “.  Pemerintah  bermaksud  untuk menata  PKL  di  suatu  tempat  yakni  Pasar  Kotak, sedangkan  pedagang  menolak  relokasi  karena tempat baru jauh dari pusat kota. Konsumen sepi, tidak  ramai  perlu  waktu  untuk  menyakinkan pelanggan seperti lokasi lama.
Perlawanan PKL dengan aksinya membiarkan,  tolak  memperbaiki  lapak,  marah- marah,  misuh-misuh  (perlawanan)  merupakan ekspresi  pedagang  dalam  merespon  kebijakan
relokasi  PKL  ke  pasar  “Kotak”  oleh  pemkot Madiun. Berikut ini tujuan dan makna perlawanan  PKL  pada  satpol  PP  Kota  Madiun, setelah  proses  observasi,  indepth  interview  serta mempelajari  dokumentasi  yang  ada  baik  di Disperindagkoppar    kota    Madiun,    paguyuban PKL    sub    pengurus    pasar    „Kotak‟    sebagai berikut :
Relokasi  PKL  dari  pusat  kota  (Jalan Batanghari,  Jalan  Nori  Jalan  Barito)  ke  pasar “Kotak” bertujuan merupakan program penataan, penempatan  pedagang,  secara  terpadu  dalam rangka  menciptakan  keindahan,  kenyamanan, sejuk,  ketertiban,  ciptakan  kota  sehat.  Makna bagi      PKL,  membuat  kecewa,  sakit  hati,  marah, sulit jualan, perjuangan hidup, karena lokasi jauh dari  pusat  kota,    lokasi  masih    sepi,    konsumen lama hilang.  Lahirlah perlawanan pedagang yang disebabkan  relokasi  di  tempat  baru,  hal  tersebut disebabkan  pedagang  takut  jualan  tidak  laku, tidak dapat uang.
Sedangkan  bentuk-bentuk  perlawanan  dalam kasus  relokasi  PKL  sebagai  berikut  :  Dalam melakukan    perlawanan    terhadap    kebijakan pemerintah    Kota    Madiun    tentang  Relokasi, pemerintah melakukan tindakan persuasif.Pedagang Kaki Lima/ PKL memberikan respon    dengan    melakukan    perlawanan    yang bersifat    perlawanan    terbuka,    perlawanan tertutup,    perlawanan    semi    (campuran)    pada proses  relokasi  pedagang  pada  tanggal  31
Desember  2015,  hal  ini  sesuai  dengan  teori perlawanan  James  C  Scott.  Program  Relokasi oleh pemerintah kota Madiun merupakan langkah legal secara hukum dalam melaksanakan program penataan yang diamanatkan oleh Perda. Sedangkan reaksi PKL bermacam-macam selaras ungkapan isi hati mereka yang masih emosi.
Pembahasan  hasil  diskusi  dilakukan untuk memberikan suatu jawaban pada permasalahan    yang    harus    diungkap    melalui proses    penelitian    selaras    dengan    teori    yang digunakan.  Agar  semua  menjadi  jelas  dan  sesuai dengan  relevansi  fokus  penelitian,  maka  temuan dalam  penelitian  ini  mengungkap  permasalahan Perlawanan   terhadap Relokasi pedagang di Kota Madiun. Kasus perlawanan tersebut, diperkirakan sudah  terjadi  sejak  adanya  kebijakan  pemerintah kota  Madiun  yakni  adanya  relokasi,  penataan PKL  dari  pasar  Loak  di  jalan  Barito,  jalan Batanghari,  dan  jalan  Nori  ke  pasar  “Kotak” Kecamatan Kartoharjo.
Konsep  pemikiran  keduanya  berbeda sehingga menyebabkan perlawanan oleh
pedagang  yang  direlokasi,  berikut  pernyataan tokoh  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa perlawanan  PKL  sebagai  wujud  konflik  karena kurangnya  sosialisasi  pemerintah  daerah  dalam relokasi    pedagang    ke    pasar    “Kotak” kartoharjo.    Pandangan    tersebut    memberi petunjuk  adanya  perbedaan  penafsiran  dalam Perda  No:  14/tahun  2012.  Hasil  analisis  yang dikemukakan  bahwa  perlawanan  terselubung tersebut  lebih  disebabkan oleh  perbedaan pandangan  dalam  menyikapi  relokasi  pedagang dari Jalan Batanghari, Jalan Barito, Jalan Nori ke lokasi baru Pasar Kotak Kartoharjo Kota Madiun.
Konflik  yang  berawal  dari  perbedaan pandangan  ini  rupanya  berkembang  menjadi sebuah  persoalan,  ketika  merambah  kepada kepentingan sepihak sesuai tujuannya. Pemerintah    kota    Madiun    menjalankan    Perda No    14/tahun    2012    tentang,    penertiban pedagang salah satunya relokasi seluruh pedagang  ke  pasar  Kotak  agar  menjadi  satu semua  PKL    dan    terbentuklah    “    Informal Market    Integrated”.    Sedangkan    pedagang belum  memahami  maksud  kehendak  pemerintah kota  Madiun  tentang  relokasi  yang  salah  satunya untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Perlawanan  pedagang  lebih  merupakan bentuk  manifestasi  konflik  dari  pada  sebagai sebab  konflik,  hal  ini  masalah  senjata  yang dipilih oleh pihak berkonflik untuk mengeksperesikan diri  permusuhan mereka (dalam  Susan  N,  2009).  Selanjutnya  yang dimaksud  dengan  senjata  dalam  penelitian  ini adalah  nilai  solidaritas  kelompok  yang  kuat  dan sikap  diskursif  pada  kelompok  lain  (pemerintah) yang tinggi dan didukung oleh anggota PKL yang cenderung  ikut   pemerintah    tapi  relatif   sedikit. Sedangkan  ada  kecenderungan  konflik  bersifat sementara.
Dengan begitu perlawanan yang terjadi meliputi tindakan non kekerasan hanya ungkapan perasaan marah-marah, ngrasani, ngrundel, berkata  kotor,  ngedumel,  kecewa,  tidak  puas. Dengan  demikian  perlawanan  (James  Scott, 1993  :  45).  Adalah  perlawanan  yang  dilakukan pedagang  menanggapi  relokasi  pedagang  dari jalan  Batanghari,  jalan  Barito,  jalan  Nori  adalah dengan  bersikap  non  -kekerasan,  demostrasi, merusak  fasilitas,  berkelahi  secara  fisik-,  yang jelas tidak ada tindakan fisik kepada aparat satpol PP pada saat perlawanan.
Mereka,  PKL  hanya  bersikap  kecewa, ngrasani,  marah-marah,  mengeluh,  ngedumel, tidak  puas  dengan  kebijakan  relokasi  oleh
pemkot  kota  Madiun,  atas  desakan  semua  pihak pada  pedagang.  Agar  tidak  menentang,  menolak rencana pemkot relokasi PKL. Sebab maksud dan tujuan  secara  makro  baik,  yakni  membuat  Kota Madiun indah, tertib, bersih, sejuk, damai banyak ruang  hijau  terbuka  disediakan,  hal  tersebut  juga merupakan keinginan DPRD Kota Madiun untuk ciptakan  Kota  indah,  sejuk,  tertib,  bersih,  indah. Rupanya  masukan  dari  berbagai  tokoh  mereka terima  akhirnya  bersedia  relokasi  ke  pasar “Kotak”,  hal  tersebut  selaras  dengan  teori perlawanan  James  C.Scott,  guru  besar  ilmu politik Harvard University USA.

## TEMUAN PENELITIAN

## KESIMPULAN
Terjadinya  perlawanan  oleh  PKL  dalam  proses Relokasi  pedagang  ke  pasar  „Kotak‟dapat diidentifikasikan beberapa prinsip yakni : 1. Sebagai  pengawal  perdaNo  :14/  tahun  201, PKL harus Relokasi.
2. Adanya  perda  No.14/tahun  2012  tentang penataan pedagang, diperlukan Relokasi.
3. Proses  sosialisasi  relokasi  yang  kurang intensif,  sehingga  PKLtidak  faham  jika  akhir tahun 2015 harus pindah.
4. Adanya  tindakan  satpol  PP.  pemkot  yang represif kepada PKL.
5. Tidak  adanya  pesangon  dan  kompensasi terhadap PKL yang direlokasi.
6. Adanya tindakan aparat pemerintah kota yang menyita  lapak  dan  barang  dagangan  milik PKL.
7. Adanya  perlakuan  kasar  satpol  PP.  pemkot pada waktu Relokasi PKL.

## SARAN
Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu disarankan yakni:
1. Secara  organisasi  perlu  membangun  sistem pengelolaan  organisasi  yang  profesional  pada organisasi PKL yang dikenal dengan “Paguyuban Pedagang Kaki Lima”.
2. Adanya pembinaan yang baik dari pemerintah Kota Madiun, khususnya Disperindag. terhadap pedagang-pedagang sektor Informal.
3. Jika  akan  mengeluarkan  kebijakan  yang berkaitan  dengan  mata  pencaharian  seseorang atau    masalah    ekonomi    masyarakat hendaknya    sosialisasi    secara  maximal  dan solusi  dicarikan  terlebih  dahulu,  jangan  asal keluarkan kebijakan publik.
4. Sedangkan yang berkaitan dengan management konflik, yakni bagaimana mensikapi  perlawanan  pedagang  selama  ini menjadi motivasi untuk suatu “Perubahan”
5. Perubahan yang dimaksud meliputi perubahan mental,  cara  berfikir,  dan  perubahan  kualitas pedagang    dalam    berdagang    dan   perubahan pemerintah    Kota    Madiun  dalam  keluarkan kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisyahbana,    2005.    Perlawanan    Pedagang Kaki    Lima    terhadap    pemerintah    Kota Surabaya. Disertasi Unair 2005.
Basrowi,  2006.  Konflik  Pedagang  Kaki  Lima dengan  satpol  PP  dan  Permasalahannya, Penerbit Obor Indonesia. Chandra, R.I.1992. Konflik  dalam  hidup sehari-hari. Yogjakarta: Penerbitan Kauius.
Dahrendorf,    R1958.Out    Utopia:    Toward    a Reorientasi    of    Sociological    Analysis. American Journal of Sociology 64.
George  Simmel,  1903.  The  Sociology  of Conflict  :  1  (American  Journal  of Sociology)  James  C.Scott.  Perlawanan Kaum  Tani,  Penerbit  :  Yayasan  Oboe Indonesia. Jakarta, 1993. Hendriks,W.,1992.  Bagaimana  Mengelola
Konflik. Diterjemahkan oleh: Arif Santoso. Jakarta: BumiAksara.
Hubermann  and  Miles  1999.  Analisis  Penelitian Kualitatif,
K..Yin,  Robert,  1996.Studi  Kasus:  Desain  dan Metode, Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
Kartono  2005,  Fenomena  Pedagang  Kaki  Lima
Dalam menghadapi Permasalahan, Penerbit Obor Indonesia 2005.
Kepolisian  Resort  Kota  Madiun,  2016.  Data Kasus Konflik Pedagang Sektor Informal
Koencaraningrat,Saefudin,    Fedyani    Ahmad,
(2007)  Jaringan  Sosial  dalam  Organisasi, Raja Grafindo Persada.
Kusmahadi, Didik 2013. Kantor Disperindagkoppar:  Pedagang  Kaki  Lima dan Permasalahan-nya, Arsip DokumentasiDisperindag, 2014.
Miles Matthew B, Huberman Michael.A., (1984) Qualitative  Data  Analysis  :A  Sourcesbook of
New  Methods  :  London.  Sage  Publications, Beverly  Hills.  Pip  Jones,2010.  Teori-teori Sosial, Yayasan Obor Indonesia, 2003
Polak,  M.(1982)  Sosiologi  :  Suatu  Buku Pengantar Ringkas. Jakarta: PT. Ictiar Baru.
Poloma,M.1994.    Sosiologi    Kontemporer,
Jakarta:    PT    Raja    Grafindo    Persada    & Yayasan Solidaritas Gajah Mada.
Pruiit,  Dean  G,  and  Hee  Kim,  Sung.  Sosial Conflik: Escalationa, Stalemate and
Statelmen(3  rd  Edition).  New  York  :
McGraw-Hill.
Rachbini Didik dan Abdul Hamid 1994. Ekonomi Informal Perkotaan. ( Jakarta LP3ES 1994) Rendall.C,  1975,  Conflict  Sosiology: Toward  and  Eplanary Science. Academic
Press.
Ritzer,  George  2004,  Teori  Sosiologi  dari  masa Post  Modern  sampai  Modern,  Jakarta Kencana 2004.
Rule James.B. 1988. Theoritis of Civil  Violence. Barkeley: University of California Press.
Scott,        John.        2012.        Teori        Sosial,
Masalah-masalah        Pokok      Dalam
Sosiologi,    2012. Penerbit.Pustaka.Pelajar.
Jogjakarta,2012.
Siahaan Hotmann 1996, Pembangkangan Terselubung  Petani  dalam  Program  Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai Upaya mempertahankan  Subsistensi.  (Surabaya, Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya Perss 1996).
Soerjono  Soekanto.,  (1987)  Pengantar  Sosiologi Suatu  Pengantar.    Jakarta  :  Penerbit
Universitas Indonesia.
Susan    N.,    2009.        Sosiologi    Konflik.    Isu-isu Konflik    Kontemporer:    Edisi    1    Cetakan ke    1.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group.
Todaro Micheil P. 2000. Pembangunan Ekonomi di  Dunia  Ketiga,  Jakarta  Erlangga  2000.
Undang  –Undang  Dasar  1945  dan  GBHN 1988.
Wahjudi.,    (2006)    Managemen    Konflik    dalam Organisasi.    Pedoman    Praktis    bagi Pemimpin
Vsisioner,  (edisi  Kedua)  Bandung.    Penerbit Alvabetta.
Winardi  (  2007)  Managemen    Konflik  (  Konflik Perubahan  danPengembangan)  Bandung, Mandar Maju.