ANALISIS KONTEKS DALAM CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT) PADA PROGRAM SKRINING INFEKSI MENULAR SEKSUAL DENGAN VOLUNTARY COUNSELLING AND TESTING BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS II A KOTA MALANG
Rosyidah Alfitri 1 , Argyo Demartoto 2 , Eti Poncorini Pamungkasari 3 e-mail : elfitri.mafaza@gmail.com
1 Diploma III Kebidanan Poltekkes RS dr Soepraoen Malang
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
3 Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstrak
Permasalahan  kesehatan  ini dapat terjadi pada siapapun  tanpa memandang status seseorang dalam masyarakat  seperti  narapidana  laki-laki  atau  perempuan.  Berdasarkan  penelitian  prevalensi  HIV  dan Sifilis  pada  narapidana  pria  1,1%  dan  5,1%  sedangkan  pada  narapidana  perempuan  lebih  tinggi  yaitu mencapai  6%  dan  8,5%.  Dari  kasus  tersebut  maka  lapas  menyediakan  pelayanan  kesehatan  dalam penanggulangan  HIV/  AIDS.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  Konteks  dalam  CIPP  pada  program skrining  IMS  dengan  VCT  bagi  Narapidana  di  LP  wanita  Klas  II  A  Kota  Malang.  Penelitian    ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan evaluasi. Informan  kunci dalam penelitian ini adalah petugas  kesehatan  poliklinik  LP  Wanita  Klas  II  A  yang    mengarahkan    kepada  tim  IMS  mobile Puskesmas  Arjuno  Kota  Malang  dan    narapidana  yang  mengikuti  skrining.  Hasil  penelitian  didapatkan cakupan rata-rata dalam setiap bulannya 21 WBP yang mengikuti VCT, rata-rata tersebut belum semua WBP mengikuti tes HIV. Konteks dalam pelaksanaan program skrining IMS dengan VCT di LP Wanita Klas  II  A  Kota  Malang  terdiri  dari  Perencanaan,  masalah-masalah,  tujuan  dan    kebutuhan.  Pada perencanaan  terdapat  MoU  atau  kerjasama  secara  tertulis  dengan  pihak  terkait,  koordinasi,  konseling kepada para karyawan  lapas dan narapidana, serta tanda tangan. Sedangkan pada kebutuhan terdiri atas sarana  prasarana,  tenaga  kesehatan  dan  pemeriksaan.  Pada  masalah  terdiri  dari  HIV  dan  IMS,  faktor risiko  dan  keputihan.  Terakhir  pada  tujuan  terdiri  dari  angka  kematian,  derajat  kesehatan,  layanan kesehatan dan pengobatan HIV/ IMS.
Kata Kunci : CIPP, Skrining,  IMS, VCT, Lapas
1. Pendahuluan
Salah  satu  permasalahan  kesehatan yang  menjadi  perhatian  baik  pada  negara- negara  lain  maupun  Indonesia  adalah Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Human Immonodeficiency  Virus (HIV).  IMS merupakan  rangkaian  penyakit  dengan berbagai etiologi infeksi, dimana penularan melalui  hubungan  seksual  berperan  utama dalam  epidemiologi,  meskipun  terkadang penularannya  melalui  cara  yang  berbeda seperti  dari  ibu  ke  anak  melalui  darah  dan transfer  jaringan.  Risiko  penularan  IMS yang  tidak  diketahui  oleh  kelompok  yang berisiko,  serta  rendahnya  kesadaran  dalam pemeriksaan secara sukarela atau VCT 1,2 .
Salah  satu  cara  efektif    dalam  me- ngendalikan IMS dan HIV yaitu dengan pe- laporan  dan  pemeriksaan  IMS  secara  rutin. World  Health  Organization  telah  me- nyampaikan  dalam  “ Global  Strategy  for The  Prevention  and  Control  of  Sexually
Transmitted  Infections  2006-2015 ”  pela- poran  dan  pemeriksaan  IMS  secara  rutin ini sangat penting dan efektif sebagai sistem pemantauan  IMS. Sistem pemantauan yang baik  memerlukan  otoritas  kesehatan nasional, pemangku kebijakan, dan manajemen  program  IMS  dengan  efektif dapat  memantau  dan  mengendalikan  per- kembangannya 3
Prevalensi  HIV  dan  Sifilis  pada  nara- pidana  pria  adalah  1,1%  dan  5,1%, sedangkan  pada  narapidana  wanita  lebih tinggi  yaitu  mencapai  6%  dan  8,5%.  Di Kota  Malang  orang  dengan  HIV  terdapat penurunan  pada  3  tahun  terakhir,  pada tahun  2014  adalah  466  orang,  tahun  2015 adalah 304 4 . Penyediaan  fasilitas  pelayanan  kese- hatan  yang  terjangkau  dan  dapat  diman- faatkan  secara  efektif  merupakan  hal  yg utama  dalam  upaya  pemberantasan  dan penanggulangan  IMS.  Di  negara  maju
maupun  berkembang,  pemeriksaan  IMS dapat  dipilih  oleh  pasien  IMS  dengan kemungkinan  tiga  pilihan  diantaranya: pengobatan yang dilakukan Klinik
Pemerintah  (bila  di  Indonesia,  diberikan oleh  Rumah  Sakit  Pemerintah  atau Puskesmas),  Klinik  Swasta  atau  sektor informal.  Dalam  menjamin  terlaksananya program  IMS  perlu  untuk  diketahui  bahwa pasien  IMS  akan  mencari  kombinasi  dari ketiga  tempat  pemeriksaan.  Dalam  pere- ncanaan  program  yang  paripurna  perlu dilaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kompetensi petugas kesehatan agar mampu memberikan pelayanan IMS yang baik 1 .
Penelitian  ini  mengaplikasikan  model evaluasi CIPP dikembangkan oleh
Stufflebeam  (2014)  dengan  kerangka  kerja yang  menyeluruh  untuk  mengarahkan  eva- luasi  program,  proyek,  personil,  produk, lembaga  dan  sistem.  Pada  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  input  pada program  skrining  IMS  dengan  VCT  di  LP Wanita Klas II A Kota Malang 5 .

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  evaluasi. Peneliti  menganalisis  konteks  atas  pelak- sanaan  skrining  IMS  dengan  VCT  di  LP Wanita  Klas  II  A  Kota  Malang.  Informan tersebut dari petugas kesehatan dan pejabat lapas,  tim  IMS  Mobile  Puskesmas  Arjuno Kota Malang dan Narapidana.
Informan  dalam  penelitian  ini  dipilih dengan  menggunakan  teknik  purposive sampling  dengan  kriteria  pelaksana  pro- gram  baik  dari  lapas  maupun  Puskesmas dan  narapidana  yang  telah  mengikuti skrining  IMS  dan  VCT.  Informan  terdiri dari  informan  kunci,  yaitu  petugas  kese- hatan  Lapas  yang  mengarahkan  kepada informan  utama  dan  triangulasi.  Informan utama  terdiri  dari  tim  IMS  mobile  puskes- mas  Arjuno  Kota  Malang  dan  narapidana yang  mengikuti  skrining.  Informan  tri- angulasi dalam penelitian  ini adalah kepala P2PL  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang  dan pejabat  LP  Wanita  Kota  Malang.  Adapun jumlah  informan  yang  didapatkan  melalui purposive sampling.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  mendalam  dan  observasi.
Peneliti  menggunakan  instrumen  berupa panduan  wawancara,  dan  instrumen  lain menggunakan  alat  perekam  suara  serta kamera,  catatan  lapangan  hasil  observasi. Dari  data  penelitian  kemudian  dianalisis, dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan.  Data  yang  di- dapatkan  dilakukan  triangulasi  untuk memastikan informasi yang didapatkan 6,7 .

## 3. Hasil dan Pembahasan
Analisis  konteks  dalam  skrining  IMS dengan VCT di  LP Wanita Klas  II  A Kota Malang  bagi  para  narapidana  merupakan program  untuk  menanggulangi  HIV  AIDS. Program  yang  diselenggarakan  satu  kali dalam  satu  bulan  ini  berlangsung  sejak tahun  2008.  Persiapan  dari  skrining  ini adalah  kerjasama  dengan  Dinas  Kesehatan Kota  Malang,  sarana  prasarana,  tenaga kesehatan.
a. Perencanaan
Pelaksanaan  skrining  IMS  dengan VCT di LP Wanita Klas II A Kota Malang berdasarkan  ketentuan  Direktur  Jendral Pemasyarakatan  tentang Human  Immuno- deficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome .oleh ketentuan Direktur  Jendral  Pemasyarakatan  tentang
Human  Immunodeficiency  Virus–Acquired Immune  Deficiency  Syndrome Kemudian terdapat  peraturan  Peraturan  Kementerian Kesehatan  RI  Nomor  74  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaannya  Kon- seling  dan  Tes  HIV  serta  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  –  Kementerian hukum dan HAM RI, berdasarkan Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 menetapkan  Rencana  Aksi  Nasional Penanggulangan Human  Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome dan  Penyalahgunaan  narkotika, Psikotropika  dan  Bahan  adiktif  Berbahaya Lainnya  pada  unit  Pelaksana  teknis Pemasyarakatan  tahun  2010  –  2014.    Pada Perencanaan  pelaksanaan  program  skrining IMS  dengan  VCT  di  LP  Wanita  Klas  II  A Kota  Malang,  untuk  MoU  dilaksanakan setelah  skrining  IMS/VCT  dilaksanakan  di
Lapas tahun 2008. Berikut hasil wawancara:
“...Kita jalan dulu baru MoU, dengan dinas kesehatan.  Terus  rapat  dilakukan  dengan mengundang  dinas  tapi  itu  setelah  sudah dilaksanakan  skrining  2008,  rapatnya  itu baru 2009 apa 2010. Untuk VCT ada lebih dulu  dari  IMS  ya  dasarnya  dari  ketentuan Dirjen  sendiri  yaitu  3  zero:  zero  penderita HIV,  zero  kematian  akibat  HIV,  zero diskriminasi  akibat  HIV.  Kemudian  kalo program  itu  dari  HCPI  dan  GF  itu  mulai 2009  ya  untuk  bantuannya...” (IK  1. November 2016) “...Ya...ada  rapat  kok  dulu  sekitar  tahun berapa  ya  2010  apa  sebelumnya  ya..pokok kami  sudah  mobile  kesana  kok...” (IU2. November 2016)
Untuk para WBP atau narapidana juga dilakukan  wawancara,  perencanaan  pada saat  akan  dilaksanakan  skrining  IMS  tiap bulannya, berikut hasil wawancara:
“  Sebelumnya  kan  ditanyain  dulu,  ya seperti  wawancara  tapi  hari  sebelumnya, ditanya kesediaannya
juga” (IU 3.November 2016)
“Ya  waktu  awal  masuk  disini  itu diwawancarai  ditanya-tanya  terus  diberi informasi  tentang  HIV,  sebelum  dites  itu” (IU 5. November 2016).
b. Kebutuhan
Berdasarkan  analisis  dokumen  ke- butuhan-kebutuhan  yang  diperlukan  sesuai dengan  pedoman  layanan  VCT  dan  IMS diantaranya  tenaga  terlatih,  SOP,  sarana prasarana  pendukung  dan  laboratorium. Terdapat  beberapa  kebutuhan  yang  tidak dapat dipenuhi sendiri oleh lapas, sehingga membutuhkan  kerjasama  dengan  pihak terkait  dalam  hal  ini  adalah  Puskesmas Arjuno Kota Malang.
Hasil  wawancara  mendalam  yang  di- lakukan  peneliti  untuk  menggali  informasi pada informan tentang kebutuhan- kebutuhan  pada  konteks  dalam  CIPP, berikut yang disampaikan oleh informan:
“Untuk  kebutuhan  dalam  melaksanakan program  ini  adalah,  melakukan  kerjasama kepada  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang, karena Lapas tidak mempunyai lab  sendiri sehingga  waktu  itu  terjalin  dengan
Puskesmas  Arjuno,  bantuan  reagen  dari dinas  juga,  tenaga  terlatih,  konselor,  dan sarana  prasarana  lainnyaWaktu  itu  beli bed  gyn,  sekulum  dapat  drop-drop  an  dari Dirjen  yang  asalnya  dari  HCPI.  ” (IK.1.November 2016)
Hal ini sama hal nya yang disampaikan oleh perawat Lapas,
“Tentunya  kebutuhan  tenaga  terlatih,  alat laboratoriu  dengan  kerjasama  dengan Dinas Kesehatan Kota Malang, ketersediaan  alat,  konselor  dari  Lapas kebetulan  saya  sendiri” (IK  2.  November 2016)
“Jadi  itu  kan  prinsipnya  kan  mereka mengajukan  ke  dinas  untuk  bantuan  di Lapas  untuk  mobile  VCT  kan  mereka terkendala  oleh  sarana  prasarana  dan macem-macem.  Mereka  mengajukan  ke Dinas  Kesehtan  kemudian  dinas  menunjuk puskesmas  untuk  mobile  kesana  awalnya begitu” (IU 1. November 2016)
c. Masalah - masalah Dalam  pelaksanaan  skrining  tentunya terdapat masalah-masalah yang melatarbelakangi pelaksanaan skrining IMS dengan  VCT  ,  peneliti  menganalisis dokumen  atau  data  dari  para  Narapidana atau  tahanan,  bahwa  latar  belakang pekerjaaan dan jenis  kejahatan WBP mem- punyai  resiko  tinggi  terhadap  infeksi  HIV AIDS.   Sebagian  kasus  yang menjerat para WBP  adalah  narkoba  dan  beberapa diantaranya sebagai Wanita Pekerja Seksual atau  Pemandu  Lagu  atau Leader  Caraoke (LC).
Pada saat peneliti melakukan observasi partisipan  pada  narapidana  atau  WBP terdapat  beberapa  yang  memiliki  tato  atau gambar  permanen  yang  dibuat  dengan menggunakan  jarum  dan  juga  memiliki tindik selain di telinga. Masalah-masalah ini dilatarbelakangi  oleh  beberapa  masalah sesuai dengan hasil wawancara, diantaranya:
“IMS  itu  kan  Asymptomatis  dan  bisa diobati  apalagi  WBP  itu  kan  mempunyai resiko  terjadinya  IMS  atas  masing-masing latar  belakang  mereka.  Yang  mendasari adanya  fenomena  gunung  es  untuk  kasus
HIV,  dengan  pelaksanaan  skrining  ini fenomena  itu  dapat  terkuak.  Untuk  IMS, adanya  faktor  resiko  yang  dimiliki  para napi disini” (IK 1. November 2016)
“Yang  mendasari  agar  ditemukan  kasus lebih cepat dan mendapat pengobatan lebih dini” (IK 2. November 2016) “Lapas  wanita  itu  rentan  terhadap kesehatan  wanitanya  ya..jadi  dilakukan skrininng.  Juga  mengingat  dari  asal pekerjaan  dari  para  narapidana  dan berlatar  belakang  kasus  narkoba  serta pekerjaannya  itu  pekerja  malam.  Pemakai shabu-shabu  itu  kan  biasanya  free  sex sehingga  kan  resiko  terhadap  IMS  dan HIV” (IP 2. November 2016)
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh narapidana/WBP,  berikut  hasil  wawan- caranya:
“Ya  hasilnya  kalo  HIV  gak  langsung dikasih tau” (IU 3.November 2016)
“Ya  masalahnya  apa  ya,  mungkin  pas diperiksa  diambil  lendirnya  di  vagina  itu sakit” (IU 4.November 2016)
“Saya  malu  sama  petugasnya,  pas diperiksa  vagina  itu” (IU  6.  November 2016) “Saya  takut  disuntik” (IU  7.  November 2016)
“Ya  mungkin  harus  menunggu  itu  kan bergantian” (IU 8. November 2016)
d. Tujuan Dalam  analisis  dokumen  yang dilakukan  oleh  peneliti  tujuan  dari  upaya penanggulangan  HIV/  IMS  dengan  di- laksanakannya  Skrining  IMS  dengan  VCT adalah untuk mengendalikan atau menanggulangi  HIV  AIDS  sesuai  dengan ketentuan Direktur Jenderal Pe- masyarakatan meminimalkan bahkan mengupayakan untuk meniadakan kematian akibat  HIV  AIDS  serta  diskriminasi terhadap  ODHA  pada  WBP.  upaya-upaya yang  dilakukan  melalui  program  skrining ini.
Pada  wawancara  mendalam  yang  di- lakukan  peneliti  untuk  menggali  kepada informan  terdapat  tujuan  atau  goals. Tujuannya  adalah  menurunkan  angka  ke-
matian  dan  kesakitan  akibat  HIV  AIDS, berikut  pernyataan  informan  mengenai tujuan:
“Tujuan  untuk  menemukan  dengan  cepat sehingga  dapat  diobati  lebih  dini  serta untuk  menurunkan  angka  morbiditas  dan mortalitas  karena  HIV-IMS” (IK  1. November 2016) “Meningkatkan  derajat  kesehatan  WBP” (IK 2 . November 2016) “para  napi  yang  terkena  HIV  kemudian IMS  itu  mereka  sangat  terawat’,  mereka jadi  sehat.  Jadi  untuk  akses  ARV  nya  juga mudah  jadi  bisa  tertangani...” (IP  3. November 2016) “Tujuannya  ya  memberikan  fasilitas pelayanan pemeriksaan HIV IMS kemudian skrining  HIV  pada  kelompok  beresiko  kan memang di Lapas beresiko ya napinya” ( IU 1 . November 2016) “Ya tujuannya untuk memberikan
pelayanan karena kita mobile, jadi layanan pemeriksaan    HIV  IMS  untuk  napi” (IU  2 . November 2016)
Hal  ini  juga  diungkapakan  oleh  WBP yang sebagai informan, berikut
pernyataannya:
“ Tujuannya  untuk  meriksa  para  napi,  dia kena  HIV  atau  enggak ”  (IU  4.  November 2016)
“ Tujuannya  diperiksa  dan  diambil  darah dan lendirnya ” (IU 5. November 2016) “ Kalau  IMS  untuk  periksa  keputihan,  kalo VCT  diambil  darah  untuk  HIV ”  (IU  6.
November 2016)
“ Biar  tahu  siapa  yang  kena  HIV ”(IU  7. November 2016) “ Untuk  memeriksa  para  napi  apakah  HIV apa enggak ” (IU 8. November 2016) “ Untuk  menemukan  napi  yang  terkena HIV ” (IU 9. November 2016)
Berdasarkan  hasil  evaluasi  konteks program  skrining  IMS  dengan  VCT  di  LP Wanita  Klas  II  A  Kota  Malang,  terdapat masalah-masalah  yang  melatar  belakangi pelaksanaan program adalah kasus HIV dan IMS  yang  terjadi  pada  narapidana/  WBP, dimana  faktor  risiko  yang  tinggi  terjadi pada  mereka,  serta  tempat  penelitian
merupakan Lapas wanita yang berisiko dan mempunyai  keluhan  keputihan,  untuk mendapatkan  terapi  yang  tepat.  Seperti halnya  dalam  teori  dijelaskan  bahwa  WBP memasuki lembaga pemasyarakatan memiliki resiko IMS yang tinggi diantaranya  Klamidia,  Gonore,  Sifilis  dan HIV.  Perempuan  yang  di  penjara  mem- punyai  resiko  HIV/  AIDS  lebih  tinggi  0,4 %  dan  memiliki  ketergantungan  narkoba dari  pada  laki-laki.  Perilaku  berisiko tersebut  lebih  tinggi  daripada  laki-laki disebabkan  karena  beberapa  faktor  yang kompleks 8,9 .  Dari  hasil  dan  teori  tersebut, perilaku  yang  berisiko  pada  wanita  yang berada di Lapas lebih tinggi, dari pekerjaan dan  latar  belakang  kasus  yaitu  sebagian besar  WBP  di  LP  Wanita  Klas  II  A  Kota Malang  adalah  penyalahgunaan  Narkoba, sedangkan pekerjaan adalah Wanita pekerja seksual,  pemandu  lagu  dan  pekerjaan lainnya.  Terbatasnya  layanan  skrining  dan tes  di  Lembaga  Pemasyarakatan    petugas lembaga pemasyarakatan mengalami kendala  dalam  memperkirakan  jumlah prevalensi IMS dan HIV. Dengan demikian pemeriksaan  atau  layanan  HIV  dan  IMS diperlukan pada seluruh Lapas di Indonesia di setiap Lapas.
Temuan yang didapatkan peneliti, pada perencanaan program  skrining  IMS dengan VCT, rapat koordinasi dilaksanakan setelah program  skrining  IMS  dengan  VCT berjalan.  Menurut  Sulaeman  (2014)  dalam suatu program lintas
sektoral diselenggarakan  Lokakarya  Mini  Tribulan dengan  tujuan,  pembentukan  tim  yang dilakukan  melalui  dinamika  kelompok; mendapatkan  informasi  lintas  sektoral; mendapatkan  informasi  tentang  program kesehatan;  mendapatkan  informasi  tentang kebijakan program dan konsep baru. Hal ini dilaksanakan  awal  sebelum  memulai  suatu program 10 .
Dasar-dasar  pelaksanaan  skrining  IMS dengan  VCT  tertuang  pada  Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang pedoman pe- laksanaannya  konseling  dan  tes  HIV,  pasal 6 Ayat 1 yaitu pelayanan konseling dan tes HIV  harus  dilaksanakan  di  setiap  fasilitas pelayanan  kesehatan  termasuk  pelayanan kesehatan  di  lingkungan  TNI/POLRI,
Lapas/rutan,  tempat  kerja  dan  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  ditujukan  untuk tenaga imigran 11 . Kerjasama  yang  dilakukan  dengan layanan  kesehatan  yaitu  Dinas  Kesehatan Kota  Malang,  untuk  memberikan  layanan skrining  kepada  WBP  di  Lapas.  Hal  ini berdasarkan  Surat  Edaran  Nomor  129
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Pengendalian  HIV/  AIDS  dan  Infeksi Menular  Seksual  dimana  salah  satu  upaya adalah  melaksanakan  layanan  kesehatan untuk  Infeksi  Menular  Seksual  dan  me- ningkatkan  penemuan  atau  kasus  melalui skrining rutin. .
Dari  kebutuhan  layanan  pemeriksaan HIV/  IMS  yang  dibutuhkan  di  Lapas terutama  skrining  IMS  dengan  VCT  di  LP Wanita Klas II A Kota Malang mempunyai tujuan dari pelaksanaan diantaranya menurunkan angka kematian dan kesakitan, meningkatkan  derajat  kesehatan,  mem- berikan  layanan  kesehatan  dan  pengobatan dapat dilakukan secara tepat. Seperti halnya yang  tertuang  dalam  teori  yaitu,  program skrining  IMS  dengan  VCT    merupakan sarana  layanan  kesehatan  dengan  upaya untuk  menanggulangi  HIV/  AIDS  dengan menemukan  kasus  lebih  awal  kemudian pemberian pengobatan dan dukungan dapat dilakukan  untuk  mencegah  penularan  serta meningkatkan kualitas hidup bagi ODHA 12 . Dengan  adanya  penemuan  kasus  lebih  dini maka  pengobatan  dari  WBP  dengan  HIV pun  dapat  dimulai  dan  didampingi  oleh konselor  sehingga  kualitas  hidup  ODHA sangatlah  baik,  mereka  dapat  hidup  sama seperti  WBP  normal  lainnya  dalam  satu blok  atau  kamar.  Pendampingan  konselor dan  dukungan  dari  tenaga  kesehatan  di Lapas  membuat  kualitas  hidup  ODHA meningkat.

## 4. Kesimpulan
Program skrining IMS dengan VCT di LP  Wanita  Klas  II  A  Kota  Malang  pada awalnya  membuat  perencanaan,  masalah- masalah, merumuskan tujuan dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan
sehingga  dapat  terlaksana  dengan  baik sebelum pada tahap input.
5. Daftar Pustaka
[1] Kementerian  Kesehatan  RI  (2011). Pedoman  Nasional  Penanganan Infeksi  Menular  Seksual .  Jakarta:
Dirjen  Pengendalian  Penyakit  dan Penyehatan Lingkungan
[2] Díez  &  Díaz  (2011).  Sexually transmitted  infections:  Epidemiology and control. Epidemiology Department  on  HIV  and  Risk Behaviors.  National  Centre  for Epidemiology. Health Institute
Carlos  IIIRev  Esp  Sanid  Penit ;  13: 58-66.
[3]   WHO, UNODC and UNAIDS. 2007. Evidence  For  Action  Technical Papers Interventions to Address HIV in  Prisons  Prevention  of  Sexual Transmission . Geneva
[4] Kementerian  Kesehatan  RI  & Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI (2012). Pedoman Pelayanan Komprehensif  HIV  AIDS  &  IMS  di Lapas,  Rutan  dan  Bapas .  Direktorat Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan  Kemenkes  RI  dan Direktorat Pemasyarakatan Kemenkumham RI [5] Farsi  M.,  Sharif  M.  (2014). Stufflebeam’s  Cipp  &  Program Theory:  A  ¬¬Review. International Journal  of  Language  Learning  and Applied Linguistics World (IJLLALW) 6(3) : 400-406 [6] Idrus  M.  (2008). Metode  Penelitian Ilmu  Sosial;  Pendekatan  Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua . Jakarta: Erlangga
[7] Miles  M,  Huberman  A.  (2014). Analisis  data  Kualitatif;  Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru . Jakarta: UI-Press
[8] Binswanger, et al (2015). Gender and risk  behaviors  for  HIV  and  sexually transmitted infections among recently released  inmates:  A  prospective cohort study. AIDS Care . 26(7): 872– 881. doi:10.1080/09540121.2013.859650.
[9] Wiehe  SE,  Rosenman  MB,  Aalsma
MC,  Scanlon  ML,  and  Fortenberry JD (2015). Epidemiology of Sexually Transmitted Infections Among
Offenders  Following  Arrest  or Incarceration. American  Journal  of
Public Health . 105, No. 12
[10]  Sulaeman,  ES  (2014). Manajemen Masalah  Kesehatan  Masyarakat . UNS Press: Surakarta
[11]  Kementerian  Kesehatan  RI  &
Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI (2014). Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor  74  tahun  2014  tentang pedoman  pelaksanaannya  konseling dan  tes  HIV .  Jakarta:  Kementerian Kesehatan RI
[12]  Rosena  DL,  et  al  (2015).  Opt-out HIV  testing  in  prison:  Informed  and voluntary?  AIDS  Care;  27(5):  545– 554.doi:10.1080/09540121.2014.989 486
.