## Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5 Mei 2018
ANALISA DAN EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TETAP SESUAI DENGAN PMK NO. 122/PMK010/2015
(Studi Kasus PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta)

## Rossy Virgajati Septianingsih

## Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

## ABSTRACT
The aim of this research was to know whether the calculation of Income Tax-Article 21 of PT Angkasa  Pura I  (Persero) Adisutjipto  Airport  in a year had referred to  Minister of  Finance Regulation  No.  122/PMK.010/2015.The  type  of  research  conducterd  was  case  study.  The collection  techniques  were  interview  and  observation.  The  steps  used  were  by  recalculating Income Tax-Article 21 based on Taxation Rule and compared that result with the calculation of    Income  Tax-Article  21  from  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Adisutjipto  Airport. From analysys  result  showed  that  calculation  process  of  Income  Tax-Article  21    had  not  referred yet  to  prevailing  Taxation  rule  implemented  in  Indonesia.  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero) Adisutjipto  Airport  had  not    calculated    non  taxable  income  (PTKP)  based  on    Minister  of Finance  Regulation  No.  122/PMK.010/2015,  the  calculation  result  of  tax  system  had  not refeffed  to  Minister  of  Finance  Regulation  No.  122/PMK.010/2015  and  PER-32/PJ/2015 article  10  paragraph  (3)  a  and  the  calculated  of  pension  contributed  had  not  referred  to Government Regulation RI No. 45 2015.
Keywords: income tax article

## PENDAHULUAN
Pajak  Penghasilan  (PPh)  21  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah, honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  apa  pun  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan/  jabatan, jasa,  dan  kegiatan.  Pegawai  adalah  orang  pribadi  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja, berdasarkan  perjanjian  atau  kesepakatan  kerja  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis, untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  dalam  jabatan  atau  kegiatan  tertentu  dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau  ketentuan  lain  yang  ditetapkan  pemberi  kerja,  termasuk  orang  pribadi  yang  melakukan pekerjaan  dalam  jabatan  negeri.  Pegawai  Tetap  adalah  pegawai  yang  menerima  atau memperoleh  penghasilan  dalam  jumlah  tertentu  secara  teratur,  termasuk  anggota  dewan komisaris  dan  anggota  dewan  pengawas,  serta  pegawai  yang  bekerja  berdasarkan  kontrak untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dalam jumlah tertentu secara teratur.
Pemotongan  PPh  (21)  atas  penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa  atau kegiatan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak dalam  negeri  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  jasa  atau  kegiatan  yang dilakukan  pegawai  atau  bukan  pegawai  wajib  dilaporkan  oleh  perusahaan  yang  merupakan wajib  pajak  badan  pemilik.  Apabila  perusahaan  tidak  melaksanakan  kewajiban  memotong dan melaporkan pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Namun  demikian,  masih  banyak  perusahaan  yang  belum  paham  dan  belum  teliti dalam pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebagai contoh adalah kasus di PT  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Adisutjipto  yaitu  mengenai  lebih  bayar  Pajak Penghasilan  21  pegawai,  yang  terjadi  pada  bulan  Agustus  tahun  2013.  Jumlah  kelebihan

## Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5 Mei 2018
pembayaran  Pajak  Penghasilan  21  cukup  besar  yaitu  sekitar  Rp  1.200.000.000,00.  Hal  ini ditindaklanjuti  oleh  PT  Angkasa  pura  dengan  membuat  pembetulan  pelaporan  pajak  yang ditujukan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPP)  Sleman  dan  disertakan  surat pemberitahuan  bahwa  kelebihan  pembayaran  pajak  akan  dikompensasikan  sampai  dengan habis. Dalam kasus ini PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Adisutjipto tidak mendapatkan sanksi dan tidak diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP).

## LANDASAN TEORI
Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan  adalah  suatu  konstribusi  wajib  kepada  negara  yang  terhutang  oleh  setiap  orang maupun badan  yang sifatnya memaksa namun  tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung  serta  digunakan  untuk  kebutuhan  negara  juga kemakmuran rakyatnya.

## Fungsi Pajak
Mernurut Mardiasmo fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu fungsi Budgetair dan fungsi  mengatur (Regulerend). Fungsi Budgetair yaitu  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluarannya.  Fungsi  mengatur  yaitu  pajak sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang sosial dan ekonomi.

## Pajak Penghasilan (PPh) 21
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  252/PMK.03/2008  menyebutkan  bahwa,  Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  Undang  Undang  Pajak  Penghasilan.  Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  oleh  wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  negeri sehubungan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa  dan  kegiatan  yang  dilakukan  berupa  gaji,  upah, honorarium,  tunjangan,  serta  imbalan  lainnya  dalam  bentuk  dan  nama  apapun.  Pajak Penghasilan  Pasal  21  hanya  dikenakan  atas  penghasilan  orang  pribadi  dan  dikenakan  atas subjek  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri.  Besarnya  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dikenakan tarif  sesuai  dengan  pasal  17  Undang  Undang  Pajak  Penghasilan,  kecuali  pada  berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah.

## Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  merupakan  dasar  perhitungan  untuk  menentukan besarnya  Pajak  Penghasilan  yang  terutang.  Untuk  menentukan  besarnya  Penghasilan  Kena Pajak, yaitu dengan cara Penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang  sebenarnya.  Namun  apabila  penghasilan  Nettonya  lebih  kecil  dari  pada  Penghasilan Tidak Kena Pajak maka Penghasilan Kena Pajaknya NIHIL.

## Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Tarif  PTKP  terbaru  selama  setahun  untuk  perhitungan  PPh  Pasal  21  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:
1. Rp  36.000.000,-  untuk  diri  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dan  istri  yang  penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
2. Rp 3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp  3.000.000,-  tambahan  untuk  setiap  anggota  keluarga  sedarah  dan  keluarga semenda  dalam  garis  keturunan  lurus  serta  anak  angkat  yang  menjadi  tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.

## Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5 Mei 2018

## Tarif Pajak
Menghitung  jumlah  pajak  penghasilan  wajib  pajak  orang  pribadi  sesuai  dengan peraturan perpajakan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dengan perhitungan sebagai berikut:

## Lapisan Penghasilan Kena
Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5% Di atas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,- 15% Di atas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,- 25% Di atas Rp 500.000.000,- 30%

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  terkait  analisa  PPh  21  antara  lain  dilakukan  oleh  Butet  Uli  Artha Panjaitan  (2010)  dengan  judul  Evaluasi  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Studi Kasus  pada  PT  X  menunjukkan  hasil  penelitian  bahwa:  (i)  Penghitungan  PPh  pasal  21 terutang  atas  penghasilan  teratur  yang  disetahunkan  yaitu  penentuan  Penghasilan  bruto, penentuan  penghasilan  neto  dan  penentuan  penghasilan  kena  pajak  belum  mengacu  pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006; (ii) Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas  penghasilan  tidak  teratur  yang  disetahunkan  yaitu  penentuan  penghasilan  neto  terdapat kesalahan  penghitungan  biaya  jabatan  sehingga  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat  (1) a; (iii) Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas  penghasilan  tidak  teratur  yang  disetahunkan  yaitu  penentuan  penghasilan  kena  pajak terdapat kesalahan PT X tidak melakukan pembulatan ribuan ke bawah sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 pasal 17.
Debora  Natalia  Watung  (2013)  meneliti  tentang  Analisis  Perhitungan  dan  Penerapan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  serta  pelaporannya,  yang  hasilnya  menunjukkan  bahwa:  (i) Penetapan  penghitungan,  pemotongan  serta  pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  telah sesuai  dengan  UU  No.36  tahun  2008  dan  prosedur  yang  diatur  dalam  Peraturan  Perpajakan yang berlaku di  Indonesia; (ii) Penetapan  Perhitungan  biaya  jabatan telah  sesuai  dengan peraturan  menteri keuangan 250/PMK.03/2008 tanggal  31 desember 2008;  (iii) Perusahaan dikendalikan    oleh    direksi  yang    terdiri  dari    seorang    direktur  atau    lebih    di  bawah pengawasan suatu  dewan  komisaris  yang  terdiri  dari orang  dewan  komisaris  atau  lebih, yang  diangkat  oleh  Rapat Umum Pemegang Saham; (iv) Perusahaan menggunakan  sistem bulanan,    dimana    gaji    bulanan    diterima    setiap    awal    bulan    dan    diserahkan  secara langsung kepada pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa  gaji,    upah,    dan    honorarium,    tunjangan,  dan    pembayaran    lain    dengan    nama apapun  sehubungan    dengan  pekerjaan,    jasa    dan    atau    kegiatan    yang  dilakukan    wajib pajak    orang    pribadi  dalam  negeri.  Wewenang  untuk    melaksanakan    penetapan, penghitungan,  pemotongan, penyetoran  dan  pelaporan  pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada suatu perrusahaan.  Penelitian ini hanya dilakukan pada obyek tertentu  dan kesimpulan
yang diambil hanya berlaku pada obyek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Su,ber data yang diperoleh untuk penelitian ini  adalah  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan observasi lapangan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang  digunakan  dalam  penghitungan,  pemotongan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21. Kemudian menghitung ulang PPh 21 sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  122/PMK010/2015.  Kemudian membandingkan perhitungan Pajak
Penghasilan  Pasal  21  dengan  perhitungan  Pajak  Penghasilan  21  yang  dilakukan  oleh  PT Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara  Adisutjipto  Yogyakarta  dan  menganalisis  dan mengambil  kesimpulan  apakah  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara  Adisutjipto Yogyakarta  sudah  melakukan  penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sesuai  dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pegawai  tetap  yang  berstatus  belum  menikah  dan  tidak  menikah  selama  tahun  2015, mempunyai  jenis  kelamin  perempuan  pada  bulan  Juli  tahun  2015  memperoleh  gaji  bulanan sebesar  Rp  7.686.879,00,  dalam  bulan  bersangkutan  menerima  Tunjangan  Cuti  sebesar  Rp 7.146.304,00  dan  Tunjangan  Hari  Raya  Rp  7.146.304,00.  Perhitungan  PPh  21  untuk  kasus tersebut adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah Paket Gaji 1.745.148 PPh 21 351.362 JKK 9.137 JKM 5.076 Ins. Merit 2.151.156 Tunj. Transport 2.500.000 Lembur KJK - Uang Makan 725.000 Lisensi & Rating - SMS 200.000 Gaji Kotor sebulan 7.686.879 Gaji Kotor disetahunkan 92.242.548 T. Cuti Tahunan 7.146.304 THR 7.146.304 Total gaji kotor 106.535.156 Potongan PPh 21 351.362 Pot. Pensiun 84.607 Jamsostek 48.055 T.H.T 84.607 Biaya Jabatan 5.326.758 Total Potongan 5.895.389 Gaji Bersih 100.639.767 PTKP TK/0 36.000.000 PKP setahun 64.639.767 Pembulatan 64.639.000 PPh Pasal 21 terutang 5% x 50.000.000 2.500.000 15% x 14.639.000 2.195.850 4.695.850 PPh Pasal 21 terutang/ bulan 391.321
Setelah menganalisis perhitungan PPh pasal 21, kemudian membandingkan perhitungan PPh  pasal  21  yang  dilakukan  oleh  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan yang dilakukan oleh penulis.
Jenis Penghasilan Jumlah 1 Paket Gaji 1.745.148 2 PPh 21 351.363 3 JKK
9.137 4 JKM 5.076 5 Ins. Merit 2.151.156 6 Tunj. Transport 2.500.000 7 Lembur KJK - 8 Uang Makan 725.000 9 Lisensi & Rating - 10 SMS 200.000 11 T. Cuti Tahunan 7.146.304 12 THR 7.146.304 Jumlah Penghasilan Pegawai PT AP I 21.979.488 Penghasilan yang diterima pegawai PT AP I berupa gaji, JKK, JKM, Insentif Merit, Tunjangan Transport, Lembur KJK, Uang Makan, Lisensi & Rating, Tunjangan SMS, Tunjangan Cuti Tahunan, THR merupakan penghasilan yang disyaratkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sebagai objek pajak PPh 21. Data Penghasilan yang diterima dari PT AP I No Peraturan Perpajakan yang berlaku Perbandingan penghasilan yang diterima oleh pegawai PT AP I Perbandingan Perhitungan Biaya Jabatan No Biaya
Jabatan sesuai PT
AP I
Biaya Jabatan sesuai PMK
No 122/PMK010/ 2015 Peraturan Perpajakan yang berlaku Penghitungan Biaya
Jabatan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp 500.000,- Rp    366.775 1 443.896 Rp
Perbandingan PTKP untuk Pegawai PT AP I dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku Subjek Pajak Jumlah 1 Diri Pegawai (TK/0) 36.000.000 PTKP untuk diri pegawai PT AP I sebesar Rp 36.000.000,- yang merupakan PTKP yang disyaratkan UU Perpajakan yang berlaku Peraturan Perpajakan yang berlaku PTKP untuk Pegawai PT AP I No

## Perbandingan Penghitungan PPh 21 PT AP I dengan Peraturan perpajakan yang berlaku
Setelah  melakukan  penelitian  di  PT  Angkasa    Pura  I  (Persero)  cabang  Bandara Adisutjipto Yogyakarta, peneliti melihat bahwa penghitungan Pajak  Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan rumus perhitungan PPh pasal 21 pada umumnya, namun ada  beberapa  komponen  yang  perhitungannya  belum  sesuai  dengan  PMK  NO.
Tarif PPh Pasal 21 1 Rp2.696.608 5% = 5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-
15% = 15% x Rp 8.384.000,-  = Rp 1.257.600,- PPh 21 = Rp 3.757.600,-
PPh 21 sebulan = Rp 313.133,- Perhitungan PPh pasal 21 yang dihasilkan oleh PT AP I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.Serta belum menerapkan perhitungan PPH 21 menggunakan persentase berlapis.
Perhitungan PPh pasal 21 PT AP I Cabang Bandar Adisutjipto Yogyakarta Perhitungan PPH pasal 21 sesuai dengan PMK No.122/PMK010/2015
No
PT AP I Yogyakarta Peraturan Perpajakan yang berlaku Keterangan 1 Menghitung penghasilan bruto Paket Gaji, JKK, JKM, Insentif Merit, Tunjangan Transport, Lembur KJK, Uang Makan, Tunjangan SMS, Lisensi & Rating, Tunjangan Cuti, THR merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur dipotong PPh pasal 21 Peraturan Dirjen Pajak PER- 32/ PJ/ 2015 Pasal 5 ayat (1) a Biaya jabatan yang digunakan PT AP I sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar Rp 366.775,- sebulan, yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto Besarnya biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto setinggi- tingginya Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- Sudah mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 dan PER- 32/PJ/2015 pasal 10 ayat (3) a tentang Besarnya Biaya Jabatan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun. Namun hasil perhitungan oleh sistem masih salah (tidak tepat). Potongan Pensiun 5% Besaran iuran pensiun sebesar 3 % Tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 28 ayat (2) dan (3) Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk diri pegawai PT AP I (TK/0) Rp 36.000.000,- setahun atau Rp 3.000.000,- sebulan Besarnya PTKP bulan Juli tahun 2015 yaitu Rp 36.000.000,- setahun atau Rp 3.000.000,- sebulan Sesuai dengan Pertaturan Menteri Keuangan NO. 122/PMK010/2015 Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi potongan dan PTKP yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun atau jumlah yang disetahunkan Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, potongan pensiun,
jamsostek, THT, PPh 21 dan Biaya
Jabatan. Mengacu pada Pertaturan Menteri Keuangan NO. 122/PMK010/2015 3 Menghitung PPh pasal 21 terutang Menentukan PPh terutangnya menggunakan metode gross up Menentukan  PPh  terutang  Tarif berdasarkan UU  Nomor  17  Tahun  2000, diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP) Tidak mengacu pada Pertaturan Menteri Keuangan NO. 122/PMK010/2015 Perhitungan
Menghitung PKP 2
122/PMK010/2015.  Untuk  menghitung  PPh  pasal  21  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero) Cabang  Bandara  Adisutjipto  Yogyakarta menerapkan metode Gross Up ,  yaitu metode pemotongan  pajak  dimana  perusahaan  memberikan  tunjangan  pajak  yang  sama  besar dengan  jumlah  pajak  yang  dipotong  dari  karyawan.    Pihak  yang  melakukan pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  adalah  pihak  PT  Angkasa    Pura  I  (Persero) cabang  Bandara  Adisutjipto  Yogyakarta,  selaku  pemberi  kerja.  Dimana  besarnya potongan  tergantung  pada  berapa  besarnya  penghasilan  yang  diterima  dari  setiap karyawan.  Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dilakukan  setiap  bulan  bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai, pegawai  mendapatkan tunjangan PPh pasal 21.  Pada  PT  Angkasa    Pura  I  (Persero)  cabang  Bandara  Adisutjipto  Yogyakarta, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal  21  yang telah dipotong dilaksanakan setiap bulan paling  lambat  tanggal  10  bulan  gaji  berikutnya  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  dengan disertai Surat Setoran Pajak (SSP).
Pembahasan hasil perhitungan PPh pasal 21  yang terdapat  dalam lampiran bukti pemotongan PPh pasal 21 pegawai adalah sebagai berikut:

## KESIMPULAN
Berdasarkan    hasil    analisis    data    dan    pembahasan    yang    telah    dilakukan  pada    PT Angkasa  Pura  I  (Persero)  Bandara  Adisutjipto  Yogyakarta    maka    proses    penghitungan Pajak  Penghasilan  Pasal  21 yang dilakukan  pada  pegawai  tetap  PT  Angkasa Pura I (Persero)  Bandara  Adisutjipto  Yogyakarta    secara    keseluruhan    belum    mengacu    pada peraturan  perpajakan  yang  berlaku. Terdapat Perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal  21  yang  dilakukan  oleh  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero)  cabang  Bandara  Adisutjipto Yogyakarta  dengan  peraturan  pajak  yang  berlaku  yang  disebabkan  oleh  beberapa  hal, yaitu:  Perhitungan  Biaya  Jabatan  belum  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  yaitu  5% dari  gaji  bruto  maksimal  Rp  500.000,00  sebulan  atau  Rp  6.000.000,00  setahun. Perhitungan Biaya Pensiun belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebesar 3%. Perhitungan  PPh  pasal  21  PT  Angkasa  Pura  I  (persero)  cabang  Bandara  Adisutjipto Yogyakarta tidak menerapkan tarif progresif sesuai dengan peraturan perpajakan Undang- undang  No.  17  tahun  2000.  Menurut  informasi  dari  staff  pajak  PT  Angkasa  Pura  I (persero)  cabang  Bandara  Adisutjipto  Yogyakarta  sistem  yang  digunakan  belum sempurna,  sehingga  perhitungan  PPh  pasal  21  yang  dihasilkan  tidak  sesuai  dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Natalia,  Debora.  2013.  “Jurnal  Analisis  Perhitungan  dan  Penerapan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  serta  Pelaporannya”. Jurnal  EMBA . Volume.  1  Nomor.  3  Juni  2013.  Hal. 265-273.
Uli, Butet. 2010. “Skripsi Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan 21 di PT X”. Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Najiyullah,  Ahmad.  2010.  “Analisis  Penerapan  Penghitungan,  Pemotongan,  Penyetoran dan  Pelaporan,  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  PT  Hikerta  Pratama”. Skripsi, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah.
Sinurat, Mangasi. 2013. “Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan. Jurnal Ilmiah Accounting Changes”. Volume. 1 Nomor. 01.
Endriani, Santi. 2015. “Analisis Perhitunngan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai  Tetap  di  Lingkungan  Universitas  Muhammadiyah  Palangkaraya  Tahun 2014”. Jurnal. Volume 10, Nomor 2. Hal. 101-106.
Anggriani, Dian., Devi dan Timotius. “Analisis Perhitungan , Pemotogan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera. PS Perpajakan”. Universitas Brawijaya Malang Dalughu,  Meyliza.  2015.  “Analisis  Perhitungan  dan  Pemotongan  PPh  pasal  21  pada Karyawan  PT  BPR  Primesa  Sejahtera  Manado.  Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi”. Volume. 15 Nomor. 03 Tahun 2015
R.  Homenta,  Herduard.  2015.  “Analisis  Perhitungan,  Pemotongan,  Pencatatan,  dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV Multi Karya Utama. Jurnal EMBA”. Volume, 3. Nomor, 3. Halaman 916-926
Sahilatua,  Priska  Febriani  dan  Naniek  Noviari.  2013.  “Penerapan  Perencanaan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  sebagai  Dasar  Penghematan  Pajak”. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 5.1 (2013): 231-250.
Runtuwarow,  Renald  dan  Inggriani  Elim.  2016.  “Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pajak Penghasilan  Pasal  21  atas  Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Perkebunan  Provinsi Sulawesi  Utara”. Jurnal  EMBA.  Volume  4,  Nomor  1,  Halaman  283-294.  Publisher: issn 2303-1174.
Peraturan  Menteri  Keuangan.  2015. No.  122/PMK010/2015  tentang  Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)