## KONSEP DEMOKRASI NURCHOLISH MADJID DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM
Oleh. Yu’timaalahuyatazaka
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yutimaalahuyatazaka@yahoo.com

## Abstract
Democracy  in  Indonesia  is  being  tested.  There  are  several  the  serious  issues which is  highlighted recently such as money politic, political ethics, corrupt, and one  of  the  cases  of  blasphemy.  These  problems  need  to  be  finished  withthe education activities to overcome the nation's problems closely related to the issue of democracy. With the Nurcholish’s concept of democracy, it is hoped to give an awareness that the democracy is the concept of Islam on the Qoran and Sunnah. Besides Islamic education can offer a new theoretical construction of democracy that can provide alternative solutions to the problems of contemporary society in Indonesia. This research uses a library research. The data is obtained by using a literature  review.  Then,  it  is  understood  and  analyzed  theoritically  and philosophically. The result ofresearch is the democratic Islamic education in the idea’s Nurcholish Madjid is Islamic education which prioritizes the principle of togetherness,  change  and  development.  Islamic  education  also  needs  to  instill Indonesian-ness and modernity values in addition to Islam itself.

## Keywords : Islamic Education, Democracy, Nurcholish Madjid

## Abstrak
Demokrasi  di  Indonesia  sedang  diuji.  Ada  beberapa  masalah  serius  yang  disorot baru-baru  ini  seperti  politik  uang,  etika  politik,  korupsi,  dan  salah  satu  kasus penistaan  agama.  Masalah-masalah  ini  perlu  diselesaikan  dengan  kegiatan pendidikan  untuk  mengatasi  masalah  bangsa  terkait  erat  dengan  masalah demokrasi.  Dengan  konsep  demokrasi  Nurcholish,  diharapkan  memberikan kesadaran  bahwa  demokrasi  adalah  konsep  Islam  tentang  Alquran  dan  Sunnah. Selain itu pendidikan Islam dapat menawarkan konstruksi teoretis baru demokrasi yang  dapat  memberikan  solusi  alternatif  untuk  masalah  masyarakat  kontemporer di  Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dengan menggunakan tinjauan pustaka. Kemudian, dipahami dan dianalisis secara teoretis  dan  filosofis.  Hasil  penelitian  adalah  pendidikan  Islam  yang  demokratis dalam gagasan Nurcholish Madjid adalah pendidikan Islam yang mengedepankan prinsip kebersamaan, perubahan, dan pembangunan. Pendidikan Islam juga perlu menanamkan  nilai-nilai  keindonesiaan  dan  modernitas  di  samping  Islam  itu sendiri.
Kata kunci: Pendidikan Islam, Demokrasi, Nurcholis Madjid

## A. PENDAHULUAN
Terdapat  relasi  resiprokal  antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa  yang  berlangsung  dalam  dunia pendidikan  merupakan  gambaran  dari kondisi  yang  sesungguhnya  dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. 1
Salah satu persoalan yang kini menjadi tantangan  besar,  termasuk  bagi  dunia pendidikan  adalah  proses  demokrasi  di Indonesia.  Sehingga,  semua  proses yang  menyangkut  persoalan  tersebut membutuhkan  kontribusi  pendidikan untuk menyelesaikannya.
Pendidikan  merupakan  landasan utama serta mendasar dalam mewujudkan sebuah perubahan. Hanya dengan pendidikanlah paradigma, sikap dan  perilaku  umat  manusia  dapat berubah  dan  tercerahkan.  Dengan demikian, sangat benar adanya menurut
Jhon Locke, menggemakan pentingnya pendidikan. Menurut Locke, “sejaklahir manusia merupakan sesuatu yang  kosong  dan  dapat  diisi  dengan pengalaman-pengalaman yang diberikan lewat pendidikan dan pembentukan yang terus menerus. 2
Penyelenggaraan  demokrasi  di
Indonesia sedang diuji, begitulah kiranya  yang  menjadi  bahan  perhatian kita  sebagai  warga  negara  Indonesia. Persoalan  yang  menimpa  bangsa  erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan demokrasi. Ada
1 Ngainun  Na’im  dan  Achmad  Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 13.
2 Umiarso  dan  Zamroni,  Pendidikan Pembebasan  dalam  Perspektf  Barat  dan  Timur (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 7
beberapa persoalan serius yang disoroti akhir-akhir  ini  seperti  praktikpolitik uang, persoalan etika politik, KKN, dan persoalan sosial-keagamaan yang semakin  kompleks.Persoalan  demikian merupakan  batu  ujian  bagi  bangsa  kita dalam  proses membangun  sistem demokrasi di Indonesia.
Persoalan  di  atasapabila  tidak segera diselesaikan, maka dapat mencederai demokrasi dan kebhinekaan yang telah terajut di bumi pertiwi  ini.Ada  kalangan  yang  menilai apabila  hukum  tunduk  pada  tekanan masa  mayoritas,  maka  pemerintah  dan aparat  dinilai  membuka  ruang  bagi praktik anti-demokrasi di Indonesia.Praktik demikian terjadi karena adanya ketidakadilan dan bahkan adanya
tekanan-tekanan terhadap  kelompok  tertentu,  sehingga menuntut  pemerintah  untuk  memenuhi hak-hak  mereka.Sebagai  contoh,  ialah persoalan politik yang baru saja terjadi, sehingga menumbuhkan gerakan kelompok  besar  umat  Islam  yang menyebut dengan gerakan aksi 212.Gerakan  demikian  muncul  karena ada  sebagian  kelompok  yang  merasa hak-hak mereka belum dipenuhi, merasa  adanya  ketidakadilan,  dan munculnya  pandangan  negatif  dari kelompok  tertentu  kepada  kelompok lain. Oleh karenanya, diperlukan keadilan  hukum  untuk  menuntaskan persoalan yang kian hari kian meruncing. Persoalan  politik  identitas  di
Indonesia  semakin  menguat,  hal  ini dibuktikan  dengan  survey  LIPI  yang menyimpulkan bahwa intoleransi
politik tinggi dikarenakan faktor agama.  Misalnya,  menolak  orang  yang berbeda  pandangan  politik,  dan  juga berusaha mencegah pemilih lain berbeda  pendapat,  tingginya  fanatisme keagamaan,  ada  sebagian  kelompok yang setuju penerapan peraturan syariah.  Dalam  catatan,  ada  57,58% responden  menyatakan  hanya  akan memilih  pemimpin  yang seagama, dari level RT sampai Presiden. 3
Hal  ini  menunjukkan  bahwa, politik  di  Indonesia  tidak  lepas  dari baju  agama.Agama  dijadikan  sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan.Symbol-simbol  agama  lebih diutamakan  daripada  esensi  beragama. Maka, symbol agama kian hari menjadi semakin  sakral  karena  dianggap  sama seperti  agama  itu  sendiri.Kasus  yang terjadi akhir-akhir ini, ialah pembakaran  bedera  tauhid  oleh  oknum tertentu  sehingga  menimbulkan  reaksi keras  dan  masa  yang  protes  turun  ke jalan  juga  semakin  meluas.Banyak yang dituduh telah menghina/melecehkan  agama  tertentu, sehingga timbulah pelaporan-pelaporan atas  dugaan  pelecahan  agama.Belum lagi,  ada  sebagian  kelompok  yang merasa  bahwa  ada  kelompok  agama lain yang mendominasi ruang publik.
Dari  gambaran  di  atas,  dapat
disimpulkan bahwa gejala konservatisme    dan  fundamentalisme beragama semakin menguat di Indonesia.  Paham  keagamaan  yang rigid,  taken  for  granted,  tekstual,  lebih mengutamakn truth claim atau
3 Tempo,  “LIPI:  Intoleransi  Politik Tinggi  karena  Faktor  Agama”,  diakses  pada  7 desember 2018 eksklusivisme  beragama  lebih  diminati oleh sebagian kalangan masyarakat.Agama tidak bisa dipisahkan  dari  politik  merupakan keyakinan  yang  mengakar  kuat  dalam diri  sebagian  masyarakat  Muslim  di Indonesia.Penafsiran  dan  pemahaman tunggal  agama  kian  hari  kian  absolut, dan  menjadi  setara  dengan  agama  itu sendiri.Maka, kemungkinan untuk toleransi  terhadap  perbedaan  tafsir  dan pemahaman  keagamaan  semakin  sulit terwujud.Dengan demikian, ruang- ruang  untuk  bersikap  keras  terhadap orang  yang  berbeda  tafsir,  keyakinan, pandangan politik dan ideologi semakin  menguat.Dan  bahkan,  akhir- akhir  ini  sering  terjadi  persekusi terhadap  orang  tertentu  yang  dianggap menghina  tokoh,  pelecehan  terhadap agama,  dan  bahkan  hanya  perbedaan politik.
Perbedaan  dan  keanekaragaman di  dalam  masyarakat  yang  menganut sistem  demokrasi  tentunya  dianggap sebagai yang sudah sewajarnya terjadi.Pada tingkat elit tertentu, mereka pada umumnya dapat menerima perbedaan dan keanekaragaman, sehingga dapat merajut tenun kebangsaan. Lain halnya di masyarakat kita (kalangan grassroots),  kadang  perbedaan  dan keanekaragaman  kurang  diberi  ruang toleransi sehingga dapat
mengakibatkan  chaos  dan  konflik  di dalamnya.  Dalam  beberapa  tahun terakhir  masih  terjadi  gejala  terorisme, radikalisme, intoleransi antarumat beragama dan penodaan atau penistaan agama.  Persoalan  demikian  masih menunjukkan  betapa  sistem  demokrasi
yang dijalankan masih kurang memenuhi kriteria yang ideal.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,
terjadi  puluhan  kasus  konflik  dan kekerasan, seperti teror bom bunuh diri pada  15  april  2011  yang  lalu  dengan sasaran  jama’ah  jum’at  masjid  Adz- Dizkro yang ada di komplek Mapolresta  Cirebon.  Bom  bunuh  diri serupa  terjadi  di  depan  Gereja  Bethel
Injil  Sepenuh  Kepunton  Solo  hari minggu  pada  tanggal  25  desember 2011. 4 Demikian  pula,  peristiwa Ahmadiyah  harus  menanggung  resiko yang  amat  menyedihkan  akibat  ulah kelompok  radikalisme  Islam. 5 Konflik Sunni-Syiah  di  Sampang  Madura. Belum  lagi,  kasus    umat  Nasrani  dari Gidi  (Gereja  Injili  di  Indonesia) menyerang  umat  Islam  yang  sedang melaksanakan  shalat  Idul  Fitri  1 Syawal  1436  H  di  Markas  Korem 1702-11  di  Tolikara  hingga  berujung pada  pembakaran  masjid  pada  17  Juli 2015.  Konflik  antar  umat  beragama  di Aceh  Singkil  hingga  berakibat  pada pembakaran  gereja  pada  13  Oktober 2015.
Selain  itu  di  sepanjang  tahun 2018, konflik antaragama masih terjadi secara  massif,  seperti  kejadian  di Lumajang tepatnya di Lenduro di mana ada sekelompok orang yang tak dikenal merusak  tempat  ibadah  umat  Hindu yaitu Pura.Penyerangan ulama di Lamongan, perusakan masjid di Tuban, ancaman  bom  di  Klenteng  Kwan  Tee
4 Bilver  Singh  dan  Abdul  Munir  Mulkhan, Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia: Jejak Sang Pengantin Bom Bunuh Diri (Yogyakarta: JogjaBangkit Publisher, 2012), hlm. 27.
5 Moh  Shofan ,  Pluralisme  Menyelamatkan Agama-Agama (Yogyakarta:  Samudra  Biru,  2011), hlm. 37.
Koen  Karawang,  serangan  di  Gereja Santa  Lidwina  di  Sleman  Yogyakarta, segerombolan  masa  bercadar  yang membubarkan  acara  tradisi  sedekah laut  di  Bantul  Yogyakarta  dan  lain- lain.Hal ini menunjukkan bahwa keasadaran toleransi antarumat beragama  masih  rendah  dan  perlu adanya  penangan  lebih  lanjut  baik  dari pemerintah,  aparat  penegak  hokum, tokoh  masyarakat,  maupun  tokoh agama dalam upaya pemecahan masalah  atau  minimal  meminimalisir terjadinya  konflik  antarumat  beragama tersebut.
Demokrasi dalam perspektif Islam  akan  membentuk  masyarakat madani (civil society) yang memprioritaskan  kebebasan  berpikir, berpendapat, beragama dan berkeyakinan,  persamaan  hukum,  hak dan kewajiban, tegaknya hukum, keadilan dan persatuan, yang berimplikasi  pada  terbentuknya  suatu tatanan masyarakat yang ideal
(baldatun  thoyyibatun  wa  robbun ghofur).  Namun,  apa  yang  telah dipraktikkan  oleh  Nabi  Muhammad dan menjadi landasan normatif kini tak lagi  bisa  diharapkan  dan  kesadaran bahwa  Islam  benar-benar  menawarkan prinsip  demokrasi  yang  menjunjung tinggi  hak-hak  asasi  kemanusiaan universal sudah terabaikan.
Dalam  dunia  pendidikan,  sistem
demokrasi diharapkan dapat
memberikan  nilai-nilai  luhur  bagi peserta  didik.Nilai-nilai  luhur  tersebut diharapkan dapat tertanam dengan kuat dalam  diri  peserta  didik,  sehingga begitu  mereka  berkecimpung  dalam masyarakat luas, mereka dapat
mengaktualisasikan  nilai-nilai  luhur tersebut  ke  dalam  suatu  masyarakat untuk  menciptakan  tatanan  sosial  yang harmonis dan demokratis.
Selain  itu,  pendidikan  perlu mengembangkan  potensi  peserta  didik secara optimal dengancara menanamkan prinsip-prinsip demokrasi dalam  proses  pendidikan.  Potensi- potensi  tersebutakan  muncul  seiring dengan diberikannya kebebasan kepada peserta didik dalam menampilkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dari sinilah pendidikan dapat berperan aktif dalam membuka pintu selebar-lebarnya untuk mewujudkan potensi-potensi peserta didikdemi kelangsungan proses demokrasi.
Pendidikan  sebagai  salah  satu sarana  untuk  menumbuhkembangkan kesadaran  demokrasi  dapat  menjadi salah  satu  solusi  untuk  mengatasi persoalan  bangsa.  Penanaman  nilai- nilai kebersamaan, kemufakatan, kejujuran, etika, akhlak, moral,
keadilan,  dan  seterusnya  dapat  melalui pendidikan. Oleh karenanya, diperlukan  konsep  yang  tepat  untuk menyusun konstruksi pendidikan Islam yang demokratis, agar pesan subtansial demokrasi  dapat  terwujud  ke  peserta didik.  Konsep  tersebut  tidak  lain  ialah konstruksi  pemikiran  yang  sistematis tentang  demokrasi  yang  kemudian diimplementasikan  dalam  pendidikan
Islam. Implementasi konstruksi pemikiran  sistematis  tersebut  dapat diwujudkan dengan menggunakan perspektif filosofis terhadap pendidikan Islam. Dengan demikian menarik apabila  ditelaah  lebih  lanjut  mengenai
konstruksi  dasar  pemikiran  Nurcholish Madjid  tentang  demokrasi  khususnya yang  mengarah  pada  terbentuknya peradaban masyarakat madani, kemudian dapat ditelaah dalam perspektif  filsafat  pendidikan  Islam. Dengan  konsep  Nurcholish  tentang demokrasi, diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa demokrasi  adalah  konsep  yang  islami. Selain pendidikan Islam dapat menawarkan konstruksi teori yang baru tentang demokrasi yang dapat memberikan  solusi  alternatif  terhadap problematika  kehidupan  kontemporer masyarakat  Indonesia.  Dari  sinilah akan terwujud konsep Pendidikan yang demokratis  dalam  bingkai  keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan.

## B. PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi  berasal  dari  kata “demos”  yang  berarti  rakyat,  dan “cratos”  yang  berarti  kekuatan  atau kekuasaan.  Maka  kata  demokrasi berarti kekuasaan yang ada pada tangan rakyat.  Disebut  juga  bahwa  demokrasi adalah sistem dimana kedaulatan tertinggi  ada  di  tangan  rakyat.  Dari sistem  ini  kemudian  muncul  sejumlah syarat untuk disebut sebuah negara atau satu sistem pemerintahan melaksanakan  demokrasi,  yakni  tidak ada  paksaan  terhadap  pengungkapan pendapat, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul. Karena itu, asas terpenting  dari  sebuah  demokrasi adalah  adanya  kebebasan  berpendapat, kebebasan memilih dan semacamnya. 6
6 Khoiruddin  nasution,  Pengantar  Studi Islam  (Yogyakarta:  Accademia,  2009),  hlm. 246.
Demokrasi identik dengan konsep negara modern, sehingga banyak negara mulai menerapkan suatu proses  demokratisasi  menuju  negara demokrasi sebagaimana ungkapan
Bryce  bahwa  masa  depan  merupakan milik  demokrasi. 7 Dalam  memahami wacana  demokrasi  terdapat  berbagai pernyataan  intelektual  baik  dari  Islam maupun  dari  Barat  tetapi  pernyataan tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang mendetail secara kritis dan argumentatif sehingga mengesankan sebagai suatu premis atau asumsi  yang  cenderung  spekulatif. Seperti  Taufiq  Al  Syawi  mengatakan demokrasi  merupakan  bentuk  syura versi Eropa, namun tidak sama benar. 8
Demokrasi  adalah  suatu  sistem politik  dan  sosial  yang  membangun hubungan  antara  individu  masyarakat dan  negara  dan  keikutsertaan  mereka secara  bebas  dalam  membuat  undang- undang hukum yang mengatur
kehidupan  umum  yang  mengacu  pada prinsip yang mengatakan bahwa rakyat adalah  pemilik  kekuasaan  dan  sumber hukum. 9 Secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke- 5  SM,  yang  pada  awalnya  sebagai respon  terhadap  pengalaman  buruk monarkhi  dan  kediktatoran  di  negara- negara  kota  Yunani  kuno.  Pada  waktu itu  demokrasi  dipraktekkan  sebagai sistem  di  mana  seluruh  warga  negara
7 Dafid  E.  Apter,  Pengantar  Analisa Politik, terj. Tim Yogosama, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm 321
8 Taufiq  Al-Syawy,  Syura  Bukan Demokrasi,  terj.  Jamaluddin  ZS,  (Jakarta: Gema Insani Pers, 1992), hlm. 21
9 Muhammad Imarah, Perang
Terminologi  Islam  Versus  Barat.,  (Jakarta:
Rabbani Press, 1998), hlm. 178
membentuk  suatu  lembaga  legislatif. Hal  ini  dimungkinkan  oleh  kenyataan jumlah  penduduk  negara-negara  kota kurang  lebih  10.000  jiwa  dan  bahwa wanita,  anak  kecil  serta  para  budak tidak  mempunyai  hak  politik.  Tidak ada  pemisahan  kekuasaan  ketika  itu, dan  semua  pejabat  bertanggung  jawab sepenuhnya  pada  Majelis  rakyat  yang memenuhi  syarat  untuk  mengontrol berbagai  persoalan  eksekutif,  yudikatif dan legislatif . 10
Demokrasi  banyak  dipakai  suatu negara dengan banyak macam- macamnya.  Jadi,  mengenai  macam- macam demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa pembagian antara lain sebagai berikut.. 1. Demokrasi Langsung (Direct Democracy): Pengertian demokrasi langsung  adalah  demokrasi  yang secara  langsung  dalam  melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan  terhadap  suatu  negara. Demokrasi  langsung,  rakyat  secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. 2. Demokrasi Tidak Langsung
(Indirect  Democracy): Pengertian demokrasi  tidak  langsung  adalah demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu  negara  dalam  pengambilan keputusan. Demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan wakil-wakil  yang  telah  dipercaya untuk  menyampaikan  aspirasi  dan kehendaknya. Sehingga dalam
10 The  New  Encyclopedia  Britannica, Vol.  4,  Micropaedia,  Encyclopedia  Britania Inc, (Ney York: Chicago Press, 1988), hlm, 5
demokrasi  tidak  langsung  wakil rakyat  terlibat  secara  langsung dengan  menjadi  perantara  seluruh rakyat. 3. Demokrasi Formal: Pengertian demokrasi formal adalah demokrasi yang  berfokus  dari  bidang  politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi
4. Demokrasi Material: Pengertian demokrasi material adalah demokrasi  yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
5. Demokrasi  Gabungan: Pengertian demokrasi gabungan adalah demokrasi  yang  berfokus  sama besar  baik  di  bidang  politik  dan ekonomi. 11
Demokrasi  di  bidang  pendidikan merupakan  suatu  keharusan  agar  dapat melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Reformasi pendidikan melalui demokrasi pendidikan,  menurut  Zamroni  dapat dilakukan dalam tiga aspek pendidikan, yaitu  regulatori,  profesionalitas  dan manajemen. Aspek regulatori dititikberatkan  pada  aspek  reformasi kurikulum  yang  berkaitan  dengan rumusan  tujuan  pendidikan,  penerapan kurikulum berbasis kompetensi, pergeseran kerja guru dari
responsibility  ke  accountability,  dan pelaksanaan  evaluasi  dengan  esai  dan portofolio.    Aspek  profesionalitas ditujukan  untuk  mengembangkan  hak- hak dan wewenang kepada guru dalam
11 Pengertian Demokrasi, Macam- macam,  ciri-ciri,  definisi  para  ahli,  prinsip  dan nilaihttp://www.artikelsiana.com/2015/08/dem okrasi-pengertian-ciri-ciri-macam.html
melaksanakan  tugas  kependidikannya. Aspek  ini  dapat  ditempuh  melalui pengembangan kesadaran hak-hak politik  guru  untuk  mengembangkan dirinya.
Adapun  pendidikan  demokrasi berkaitan  dengan  bagaimana  proses pendidikan  itu  dilaksanakan  di  tingkat lokal.  Di  dalam  pendidikan  demokrasi, proses  pembelajaran  di  kelas  dapat diarahkan  pada  pembaruan  kultur  dan norma  keadaban.  Fungsi  pendidik dalam proses pembelajaran yang demokratis  adalah  sebagai  fasilitator, dinamisator,  mediator  dan  motivator.
Sebagai  fasilitator,  pendidik  harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba
menemukan  sendiri  makna  informasi yang diterimanya. Sebagai dinamisator, pendidik  harus  berusaha  menciptakan iklim  pembelajaran  yang  dialogis  dan berorientasi  pada  proses.  Sebagai mediator,  pendidik  harus  memberikan rambu-rambu  atau  arahan  agar  peserta didik bebas belajar. Sebagai motivator, pendidik  harus  selalu  memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu.
Pendidikan  demokrasi  menuntut adanya  perubahan  asas subject  matter oriented menjadi student  oriented . Proses  pendidikan  selama  ini  terkesan menganut asas subject matter oriented , yaitu  bagaimana  membebani  peserta didik dengan informasi-informasi
kognitif  dan  motorik  yang  kadang- kadang kurang relevan dengan kebutuhan  dan  tingkat  perkembangan psikologis  mereka.  Dengan  orientasi seperti  ini  dapat  dihasilkan  lulusan yang pandai, cerdas dan terampil, tetapi
kepandaian  dan  kecerdasan  intelektual tersebut  kurang  diimbangi  dengan kecerdasan emosional. Keadaan demikian  terjadi  karena  kurangnya perhatian terhadap ranah afektif. Padahal  ranah  afektif  sama  pentingnya dalam  membentuk  perilaku  peserta didik. Suasana pendidikan yang demokratis  senantiasa  memperhatikan aspek  egalitarian  antara  pendidik  dan peserta  didik.  Pengajaran  tidak  harus top  down ,  namun  diimbangi  dengan bottom  up .  Tidak  ada  lagi  pemaksaan kehendak  dari  pendidik,  tetapi  akan terjadi tawar menawar dari kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi,  media,  dan  evaluasi  hasil belajarnya. Dengan komunikasi kultural  dan  struktural  antara  pendidik dan peserta didik, akan terjadi interaksi yang sehat, wajar dan bertanggungjawab.  Peserta  didik  boleh saja  berpendapat,  berperasaan,  dan bertindak  sesuai  langkahnya  sendiri, asalkan  ada  argumentasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah. Peserta  didik  bukan  hanya  memahami demokrasi, tetapi juga menjalani latihan  seperti  berdebat,  menghargai pandangan  dan  harga  diri  orang  lain, serta  mematuhi  aturan  hukum  yang diaplikasikan dalam setting diskusi. 12

## C. KONSTRUKSI PEMIKIRAN
NURCHOLISH MADJID TENTANG DEMOKRASI Demokrasi  adalah  suatu  konsep yang sulit
untuk didefinisikan.
12 Toto  Suharto,  Filsafat  Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), hlm. 178 – 183.
Demokrasi  adalah  sinonim  dengan poliarchy. Demokrasi dalam pengertian itu bukanlah sistem pemerintahan yang mencakup keseluruhan cita-cita demokratis  tetapi  yang  mendekatinya sampai batas-batas yang pantas.
Nurcholis Madjid mengutip dari pamflet  yang  diterbitkan  USIS,  1991 tentang  “apa itu demokrasi” dikatakan,
bahwa semua demokrasi adalah  sistem di  mana  warganya  bebas  mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan mayoritas.  Tetapi  kekuasaan  oleh mayoritas  tidak  selalu  demokratis. Bagaimana  suatu  sistem  bisa  disebut demokratis  jika  misalnya  suara  pemilu 51%  penduduk  menindas  sisanya  49% atas nama mayoritas? kekuasaan mayoritas haruslah digandengkan dengan  jaminan  perlindungan  hak-hak asasi  manusia  termasuk  perlindungan atas  hak-hak  minoritas.  Demokrasi bukanlah  suatu  sistem  sosial  politik dengan  konsep  yang  tunggal.  Hampir semua  bangsa  yang  mempraktekannya mempunyai pandangan, pengertian dan cara-cara  pelaksanaannya  sendiri  yang khas.  Selain  tuntutan  kekhususan budaya yang bersangkutan, juga karena perbedaan atau kemajuan bangsa itu di bidang-bidang lain seperti ekonomi dan pendidikan. 13
Dalam  prakteknya,  demokrasi sebagai  cara  dan  proses  menyebabkan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam  dari  satu  negara  ke  negara lain.  Negara-negara  dengan  sistem demokratisnya yang paling mantap dan
13 Nurkhalis,  Konstruksi  Demokrasi dalam  Pemikiran  Nurcholish  Madjid  dalam “Sosio-Religia  Vol.  10,  No.1,  Februari  2012”, hlm. 164 – 165.
mapan  pada  saat  sekarang  ini,  berbeda dengan  kesan  sepintas  kebanyakan orang yang kita dapati justru berbentuk kerajaan, yaitu Inggris, Belanda, Belgia,  Norwegia,  Swedia,  Denmark dan  Luxemburg,  ditambah  dengan Kanada,  Australia  dan  Selandia  Baru yang  mengakui  Mahkota  Inggris  Raya sebagai  kepala  negara  masing-masing, serta beberapa negara berbentuk republik  yang  sangat  stabil  seperti Swiss,  Irlandia  dan  Amerika  Serikat. Tetapi  republik-republik  demokratis lainnya mengalami kegoncangan dalam tingkat tertentu, seperti Perancis,
Jerman  Barat  dan  Italia.  Jepang  dan India  adalah  negeri-negeri  demokratis yang  mapan  setelah  PD  II.  Jepang mempunyai  segi  keunikan  karena sejauh  ini  merupakan  satu-satunya negeri  bukan  Barat  yang  demokratis dan sekaligus maju industrinya. 14
Setelah  hampir  setengah  abad merdeka, berbicara demokrasi di Negeri  kita  ibarat  mengunjungi  sebuah rumah  antik.  Misalnya,  rumah  Thomas Jafferson,  orang  yang  mengaku  segan beragama  tapi  sepenuhnya  percaya kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan nilai-nilai  universal.  Kita  mungkin dapat  memahami  desain, tataruang dan susunan perabotannya, tapi belum tentu dapat  dengan  tepat  punya  gambaran bagaimana  penghuninya  dulu  hidup. Dan  “demokrasi”  memang  barang antik.
Demokrasi  antik  di  Indonesia bukan ide dasarnya, melainkan kontroversinya.  Dalam  sejarah  sekitar
14 Nurcholish  Madjid,  Islam,  Doktrin dan  Peradaban  (Jakarta:  Dian  Rakyat,  2008) hlm. 204.
proklamasi, kita dapati masalah demokrasi telah menjadi bahan perdebatan  sengit  antara  para  pendiri republik.  Kita  merasa  kenal  dengan jargon-jargon mereka “dewan”, “perwakilan”,  “rakyat”,  “majelis”, “musyawarah”, “mufakat” dan seterusnya.  Juga  ada  pinjaman  yang lebih  kontemporer:  “delegation  of authority”, “decision by repretentation”, “rule of law”, “majority rule and minority right”. Kita mengenal  semua.  Tapi  rasanya  tidak mungkin mengakui benar-benar mengerti maksudnya, apalagi menggambarkan dengan tepat bagaimana masing-masing yang mengklaim  demokrasi  itu  bertingkah laku.  Malah,  konon  ada  diantara mereka yang begitu bersemangat mengumandangkan  demokrasi,  namun dalam  hidup  nyata  sehari-harinya sendiri.
Tapi para “penghayat demokrasi” barangkali  masih  harus  mempelajari pandangan  teoritis  yang  lebih  absah tentang  kekuasaan  politik  di  kalangan rakyat.  Seperti  menjadi  sasaran  kritik pedas  para  sarjana  Syiah  (Hamid Inayat,  misalnya),  teori  politik  kaum sunnah  (jadi,  tentunya  menyangkut sebagian besar rakyat kita) sangat berat berorientasi  kepada  keamanan  dan kestabilan,
sehingga menjadi
konservatif  dan  anti  perubahan,  sebab suatu  perubahan  dapat  membawa kekacauan.  Maka  kiyai  Sholih  dari
Semarang  menegaskan  perlunya  umat Islam  berpegang  pada  pandangan politik Sunni klasik bahwa pemberontakan kepada kekuasaan yang sah,  biarpun  zhalim,  adalah  terlarang
menurut  agama,  meskipun  tetap  wajib melakukan amar  ma’ruf  nahi  munkar . Atau  lihat  Ibn  Taimiyah  yang  katanya, panutan  kaum  “modernis”,  dia  berkata “ Tuhan  mendukung  kekuasaan  yang adil meskipun kafir, dan tidak mendukung  kekuasaan  yang  dzalim meskipun  Islam ”.  ini  karena  baginya, ideatum Islam  tentang  kekuasaan  dan negara adalah keadilan. 15
Menurut  Nurcholish,  demokrasi memang  menampakkan  salah  satu sisinya  dalam  pemilihan  umum  yang bebas  dan  pemberian  suara  secara rahasia.  Akan  tetapi,  demokrasi  tidak berhenti disitu. Demokrasi mesti
“tinggal”  di  tengah  masyarakat.
Masyarakat itulah yang disebut masyarakat  madani  (civil  society). Dalam  masyarakat  madani,  terdapat berbagai perserikatan, persatuan,
federasi yang bergabung untuk menjadi perisai  antara  negara  dan  warganya. Dalam  kenyataannya,  civil  society lebih  dari  sekadar  campuran  berbagai bentuk asosiasi. Civil society membutuhkan  kualitas  civility,  yang mana tanpanya lingkungan hidup sosial akan  hanya  terdiri  dari  faksi-faksi,  dan serikat-serikat  rahasia  yang  saling menyerang.
Civility mengandung makna  toleransi,  kesediaan  menerima berbagai  pribadi,   untuk  menerima perbedaan, juga kesediaan untuk menerima  bahwa  sesuatu  persoalan dapat  saja  tak  terpecahkan.  Menurut
Nurcholish, meskipun masyarakat madani dapat berfungsi sebagai oposisi terhadap  pemerintah,  pemerintah  mesti
15 Nurcholish Madjid, Pintu-pintu Menuju  Tuhan  (Jakarta:  Dian  Rakyat,  2008), hlm. 257 – 260
tetap  menjalankan  fungsinya  sebagai pemegang hukum, pembuat aturan, dan penertib masyarakat madani karena civil society bukanlah pemerintah. 16
Nurcholish  menawarkan  tujuh Prinsip  Demokrasi  yang  sebenarnya layak  dipikirkan  untuk  ditarik  menjadi sebuah konsep yang lebih aplikatif dan bisa dijadikan sebagai tegaknya demokratisasi  di  Indonesia,  ketujuh prinsip tersebut sebagai berikut: Pertama, Prinsip Kesadaran Kemajemukan. Apa yang ingin digambarkan dari prinsip yang pertama ini  adalah  bahwa  Cak  Nur  melihat kemajemukan  adalah  seseatu  yang given  artinya  seseuatu  yang  memang merupakan kodrat kemanusiaan.
Perbedaan  Ras,  Agama  dan  Pendapat merupakan  sesuatu  yang  alamiah,
justru dengan kemajemukan itu manusia  bisa  saling  mengisi  dan menghargai.  Sebuah fallacy (sesat pikir)  jika  manusia  dalam  pandangan Cak  Nur  menganggap  Kemajemukan adalah satu hal yang patut dipertentangkan. Dalam konteks politik kesadaran  akan  kemajemukan  juga merupakan  satu  hal  penting  untuk membina  demokrasi  yang  permanen, banyangkan saja jika logika kemajemukan tidak ada maka tidak ada yang  mananya political  bargaining , konsesi politik dan sebagianya itu yang membuat politik penuh dengan dinamika.
16 David  Edison,  Konsep  Nurcholish Madjid Tentang Demokrasi Indonesia, http://www.kompasiana.com/05101988/konsep -nurcholish-madjid-tentang-demokrasi- indonesia_550efbb5813311c82cbc66b2  dalam
Google.com diakses pada 4 April 2017
Kedua ,  Prinsip  Cara  Haruslah Sejalan Dengan Tujuan. Dalam demokrasi  yang  baik  Cak  Nur  juga menawarkan  ide  bahwa  nilai-nilai demokrasi  yang  baik  itu  haruslah didasari  dengan  cara  atau  jalan  yang baik  untuk  mencapainya.  Jika  cara yang  digunakan  untuk  mencapai  nilai demokrasi  tersebut  dicapai  dengan jalan  yang  tidak  baik  maka  nilai demokrasi  yang  terbangun  juga  akan menjadi  tidak  baik.  Sebagai  contoh adalah  prilaku  politik  uang  dalam setiap  kompetisi  politik,  hal  ini  yang dilihat  Cak  Nur  sebagai  sebuah  cara yang salah untuk memenangkan kompetisi  politik.  Dalam  politik  kita memerlukan uang akan tetapi yang kita perlukan  adalah  uang  politik  untuk mendukung  aktivitas  politik  bukannya politik uang.
Ketiga , Prinsip Pemenuhan Kehidupan Ekonomi. Demokrasi politik  mesti  “dibarengi”  dengan Demokrasi Ekonomi itulah logika ideal dari  demokrasi  yang  sesungguhnya. Artinya  bahwa  pemenuhan  kehidupan pokok  seperti  sandang,  pangan  dan papan  harus  menjadi  dimensi  yang terpenuhi  terlebih  dahulu  sebelum merangkak pada membicarakan bangunan  sistem  demokrasi.  Politik kontemporer kita misalkan dapat dijadikan contoh bagaimana kemandeg-an demokrasi tercipta akibat persoalan-persoalan  domestik  bangsa seperti kelaparan dan kemiskinan. Keempat , Prinsip Kebebasan
Nurani.  Menurut  Cak  Nur  prinsip  ini ingin  meneguhkan  egalitarianisme  dan kesantunan politik, pada intinya bahwa demokrasi  menolak  masyarakat  yang
terkotak-kota  dan  saling  mencurigai satu  dengan  yang  lainnya.  Sehingga untuk  meredam  hal  tersebut  perlunya kebebasan nurani tidak terinterupsi
Kelima ,  Prinsip  Musyawarah. Menurut  Cak Nur  prinsip-prinsip musyawarah  sangat  menentang  sikap hidup absolutisme dan monolitisme hal ini  yang  merupakan main  idea dari demokrasi sesungguhnya. Kita tentunya ingat bahwa demokrasi sangat menentang absolutisme dan monilitisme tadi. Musyawarah menurut Cak Nur dimungkinkan untuk digunakan  bagi  mengatasi  absolutisme dan  monolitisme  tersebut  tadi.  Dengan menggunakan musyawarah bagi mengambil  sebuah  keputusan  politik maka keputusan tersebut akan
mempunyai  sifat  naluriah  mengikat kepada semua orang yang telibat dalam pengambilan  keputusan  tersebut  dari pada  keputusan  diambil  didasarkan hanya kepada suara terbanyak saja.
Keenam ,  Prinsip  Permufakatan Yang  Adil.  Cak  Nur  menilai  bahwa permufakatan  yang  adil  merupakan hasil akhir dari musyawarah yang sehat dan  jujur  jadi  hal  ini  dengan  tegas menolak  jenis-jenis  manipulasi,  kolusi, korupsi  dan  buruk  lainnya  dalam praktek  demokrasi  temporer.  Cak  Nur juga menambahkan
bahwa permufakatan  harus  diambil  dengan cara-cara  yang baik,  jika permufakatan diambil  dengan  rekayasa  tidak  sehat maka  keputusan  yang  diambil  akan berimplikasi  negatif  sehingga  proses kebaikan-kebaikan demokrasi akan termarjinalkan. Ketujuh , Prinsip Perlunya Pendidikan Demokrasi. Dalam
pandangan  Cak  Nur  prinsip ini memegang  peran  yang  sangat  penting. Apalagi dalam konteks kebangsaan kita sekarang  yang  sedang  aktif-aktifnya belajar  demokrasi.  Cak  Nur  juga menambahkan  bahwa  demokrasi  juga merupakan  proses trial  and  error proses  coba  salah  dalam  demokrasi merupakan  hal  yang  sangat  wajar apalagi jika suatu negara sedang berada dalam proses transisi demokrasi tersebut.  Cak  Nur  juga  menambahkan bahwa  dalam  konteks  ini  perlunya mengedepankan konsistensi dan kesabaran dalam menjalani demokratisasi. 17

## D. FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM
Sebelum  pembahasan  mengarah kepada pokok inti permasalahan dalam Filsafat  Pendidikan  Islam  terlebih
dahulu akan dipaparkan problem mendasardari filsafat itu sendiri. Filsafat merupakan pengetahuan tentang cara berfikir sistematis; pengetahuan tentang kritik yang radikal,  artinya  sampai  ke  akar- akarnya;  sampai  pada  konsekuensinya yang terakhir. Radiks artinya akar yang juga  disebut arche sebagai  ciri  khas berfikir  filosofis.  Perbedaan  dengan pengetahuan  adalah  adanya  asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati ( philosophical
belief ).  Radikal  tidak  hanya  asumsi yang  dibicarakan,  tetapi  digunakan.
17 Arizka  Warganegara,  Demokrasi  Ala
Nurcholish Madjid, http://www.arizkawarganegara.com/2008/09/de mokrasi-ala-nurcholish-madjid.html dalam Google. com diakses pada 5 april 2017
Filsafat  adalah  pengetahuan  tentang berfikir sistematis;
pengetahuan tentang pemahaman  universal terhadap semua  persoalan;  dan  pengetahuan tentang  kebenaran  pemikiran  yang tanpa  batas  dan  masalah  yang  tidak pernah tuntas. 18
Sebenarnya  apa  yang  ada  dalam cakupan  filsafat  tidak  hanya  aspek sejarah  melainkan  juga  subtansinya, dan  bagian  inilah  yang  sebenarnya harus mendapat perhatian lebih. Bagian subtansi ini meliputi bahasan metafisika, estetika, etika dan terutama logika dan epistemologi. Dengan demikian,  apa  yang  dimaksud  filsafat, sesungguhnya, lebih merupakan bahasan tentang proses berpikir . Filsafat  adalah  “ metodologi  berpikir ”, yaitu  berpikir  kritis-analitis    dan sistematis. Filsafat lebih mencerminkan “ proses ”  berpikir  dan  bukan  sekedar “produk” pemikiran. 19
Filsafat apabila direlasikan dengan pendidikan akan memperbincangkan sekitar permasalahan-permasalahan praksis, maka  pendidikan  harus  dibahas  dan dilandasi  dengan  filsafati.  Dengan kompleksnya permasalahan pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, pandangan filosofis  sangat  diperlukan  dalam pendidikan.  Fungsi  filsafat  dalam pendidikan  menurut  Brubachr  seperti
18 Atang  Abdul  Hakim  dan  Beni Ahmad  Saebani, Filsafat  Umum  dari  Metologi Sampai  Theofilosofi (Bandung:  Pustaka  Setia,
2008), hlm16
19 M.  Amin  Abdullah,  “Pengantar:
Filsafat Islam Bukan Hanya Sejarah Pemikiran”, dalam A Khudori Shaleh, Wacana Baru  Filsafat  Islam (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar 2012) hlm. vii.
dikutip  Noor  Syam  (1987)  meliputi fungsi  spekulatif,  normatif,  kritik, fungsi  teori  bagi  pratik,  dan  fungsi integratif.  Kesemua  unsur  fungsi  itu merupakan  satu  kesatuan  penting  yang harus melandasi penyelanggaraan pendidikan. 20 Muzayyin Arifin memaknai filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya  adalah  konsep  berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran  agama  Islam  tentang hakikat  kemampuan  manusia  untuk dapat  dibina  dan  dikembangkan  serta dibimbing  menjadi  manusia  Muslim yang  seluruh  pribadinya  dijiwai  oleh ajaran  Islam.  Definisi  ini  memberikan kesan  bahwa  filsafat  pendidikan  Islam sama  dengan  filsafat  pada  umumnya. Dalam  arti  bahwa  filsafat  pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan,  seperti  manusia  sebagai subyek dan obyek pendidikan, kurikulum,  metode,  lingkungan,  guru, dan  sebagainya.  Bedanya  dengan filsafat  pendidikan  pada  umumnya adalah bahwa di dalam filsafat pendidikan  Islam,  semua  masalah kependidikan tersebut selalu
didasarkan  pada  ajaran  Islam  yang bersumberkan  ajaran  Al-Quran  dan Hadist.  Dengan  kata  lain,  bahwa  kata Islam  yang  mengiringi  kata  filsafat pendidikan itu menjadi sifat, yakni sifat dari filsafat pendidikan itu sendiri.
Selain itu, terdapat pula
pengertian  filsafat  pendidikan  Islam menurut  Omar  Muhammad  al-Taomy
20 Musaheri, Pengantar  Pendidikan .( Yogyakarta; IRCiSOD, 2007), hlm. 240.
al-Syaibani. Menurutnya bahwa filsafat pendidikan  Islam  tidak  lain  adalah pelaksanaan  pandangan  filsafat  dari kaidah  filsafat  Islam  dalam  bidang pendidikan  yang  didasarkan  pada ajaran Islam. Lebih lanjut ia mengatakan  supaya  filsafat  pendidikan Islam  itu  dapat  memperoleh  faedah, tujuan-tujuan  dan  fungsi-fungsi  yang diharapkan  dan  diidamkan,  filsafat  itu harus  diambil  dari  berbagai  sumber. 21 Sumber-sumber  tersebut  diperhatikan dalam menciptakannya berbagai faktor, dengan  syarat  sumber-sumber  dan faktor-faktor itu semua harus dikaitkan dengan  sumber  Islam.  Apa  yang terkandung  di  dalamnya  berupa  aqidah yang  benar  yang  dapat  diterima  oleh akal  yang  waras  dan  fitrah  yang  suci. Sumber  itu  sesuai  dengan  jiwa  yang bersih dari segala cacat dan cela. 22
Muzayyin  Arifin,  menyatakan bahwa  mempelajari  filsafat  pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran  yang  mendasar,  sistematik, logis,  dan  menyeluruh  (universal) tentang  pendidikan,  yang  tidak  hanya dilatarbelakangi oleh pengetahuan agama  Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk  bahwa  ruang  lingkup  filsafat pendidikan  Islam  adalah  masalah- masalah  yang  terdapat  dalam  kegiatan pendidikan,  seperti  masalah  tujuan pendidikan,  masalah  guru,  kurikulum, metode dan lingkungan. Bagaimanakah
21 Abuddin  Nata, Filsafat  Pendidikan Islam (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,  2005), hlm. 15 22 Omar  Mohammad  al-Taomy  al- Syaibani, Falsafah  Pendidikan  Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 38.
semua  masalah  tersebut  disusun,  tentu saja harus ada pemikiran yang melatarbelakanginya.  Pemikiran  yang melatarbelakanginya ini disebut pendidikan  Islam.  Karena  itu  dalam mengkaji  filsafat  pendidikan  Islam seseorang  akan  diajak  memahami konsep tujuan pendidikan, konsep guru yang  baik,  konsep  kurikulum,  dan seterusnya  yang  dilakukan  secara medalam, sistematik, logik, radikal dan universal  berdasarkan  tuntunan  ajaran Islam,  khususnya  berdasarkan  Al- Quran dan Al-Hadist.
Dalam  hubungan  dengan  ruang lingkup  filsafat  pendidikan  Islam,
Muzayyin Arifin lebih lanjut mengatakan  bahwa  ruang  lingkup pemikirannya  bukanlah  mengenai  hal- hal  yang  bersifat  teknis  oprasional pendidikan,  melainkan  segala  hal  yang mendasari serta mewarnai corak sistem pemikiran  yang  disebut  filsafat  itu. Dengan  demikian,  secara  umum  ruang
lingkup pembahasan filsafat pendidikan  Islam  ini  adalah  pemikiran yang  serba  mendalam,  mendasar, sistematis,  terpadu,  logis,  menyeluruh dan universal mengenai konsep-konsep yang  dimulai  dari  perumusan  tujuan pendidikan,  kurikulum,  guru,  metode, lingkungan dan seterusnya. 23 Menurut pengamatan Amin Abdullah  (1996),  bahwa  studi  Islam  di Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN) menghadapi dilema antara studi keilmuan  dan  pendekatan  keagamaan, yang  berakibat  pada  tertindihnya  misi keilmuan  oleh  misi  keagamaan,  dan
23 Abuddin  Nata, Filsafat  Pendidikan Islam (Jakarta;  Gaya  Media  Pratama,  2005), hlm.16 - 17.
begitu pula sebaliknya.  Studi keilmuan mengandaikan  perlunya  pendekatan kritis, analitis, empiris, historis. Sedangkan pendekatan keagamaan lebih  menonjolkan  sikap  pemihakan, idealitas,  bahkan  seringkali  diwarnai pembelaan  yang bercorak apologis dan bersifat partikular.
Kajian  filsafat  pendidikan  Islam (sebagai  salah  satu  sub  disiplin  studi Islam)  di  IAIN/STAIN/UIN    tidak mustahil  mengalami  nasib  serupa. Dalam  arti  di  satu  pihak  lebih berorientasi  pada  dunia  pemikiran  dan analisis  kritis,  sedangkan  di  pihak  lain lebih menonjolkan pemihakan ( commitment ), idealistik-tidak membumi,  apologis  dan  partikular subyektif. Atau mungkin timbul pihak- pihak lainnya yang berusaha mempertemukan  kedua  kubu  tersebut atau  bermunculan  kubu  pemikiran lainnya,  sehingga  menjadi mutual- complementation . 24
Diskursus pemikiran filsafat pendidikan Islam juga mempertimbangkan pandangan-
pandangan  para  filosof  dan  ulama Islam  yang  selama  berabad-abad  telah merenungkan  makna  pendidikan  dari sudut  persoalan-persoalan  mendasar, seperti  siapa  manusia,  apa  hakikatnya, darimana  dia  berasal,  dan  ke  mana akan  kembali.  Filsafat  pendidikan Islam  yang  setia  terhadap  konsep manusia  semacam  itu  akan  berfungsi sebagai latar belakang bagi dibangunnya sistem pendidikan Islam.
24 Muhaimin, Wacana  Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 12.
Dengan demikian, filsafat pendidikan  Islam  diperlukan  sebagai aplikasi  filsafat  dalam  pendidikan. Pendidikan membutuhkan filsafat karena  masalah-masalah  pendidikan tidak  hanya  menyangkut  pelaksanaan pendidikan  yang  dibatasi  pengalaman akan  tetapi  menyangkut  fakta-fakta yang  lebih  luas  dan  mendalam  serta lebih  kompleks  yang  tidak  dibatasi pengalaman atau fakta-fakta pendidikan  dan  tidak  memungkinkan dapat dijangkau oleh sains pendidikan. 25

## E. IMPLEMENTASI KONSEP
DEMOKRASI NURCHOLISH MADJID  DALAM  FILSAFAT

## PENDIDIKAN ISLAM
Berkaitan  dengan  pendidikan, terlebih dahulu disepakati bahwa pembahasan ini meliputi makna pendidikan demokrasi dalam perspektif pemikiran  Nurcholish  Madjid,  tujuan pendidikan demokratis, kurikulum pendidikan demokratis, metode, pendidik-peserta  didik,  dan  evaluasi yang didasarkan pada prinsip demokratis  sesuai  dengan  perspektif pemikiran  Nurcholish.  Namun,  semua kerangka pembahasan pendidikan tersebut  dibahas  dengan  menggunakan alur  berpikir  kritis,  rasional  dan sistematis  sesuai  dengan  karakteristik berpikir filosofis.
Pendidikan dalam prespektif demokrasi  lebih  dimaknai  sebagai kebebasan peserta didik untuk mengungkapkan ekspresinya dan
25 Ahmad Ali Riyadi, Filsafat
Pendidikan  Islam (Yogyakarta:  Teras,  2010), hlm. 6.
pendapatnya. Peserta didik diberi ruang untuk  berkarya  dan  berpendapat  yang rasional  dan  dipertanggungjawabkan.
Pendidik bukanlah sebagai aktor melainkan  spectator  yang  berusaha untuk mengawasi setiap proses belajar- mengajar. Sehingga, pendidik tidakmendominasi  selama  rangkaian proses kegiatan belajar-mengajar berlangsung.  Namun,  pendidik  yang diibaratkan  sebagai  spectator,  bukan hanya sekedar mangawasi, tetapi jugamembina peserta didik agar proses kegiatan  belajar  dapat  berjalan  secara efektif dan demokratis. Dengan demikian,  pendidik  tetaplah  sebagai tauladan  yang  dapat  memberi  contoh dan  menginspirasi  bagi  para  peserta didiknya.
Pendidikan dan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan.Bahkan, pendidikan  perlu  terintegrasi  dengan masyarakat agar dapat merespon berbagai  persoalan  yang  terjadi  di sekitarnya.Oleh  karenanya,  pendidikan Islam  dapat  menawarkansuatu  solusi alternatif  dalam  memperbaiki  kualitas masyarakat ke depan, agar ke depannya masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam mewujudkan cita-cita demokrasi.Pendidikan Islam dapat
menjadi  salah  satu  wadah  dalam mempersiapkan  sebuah  masyarakat yang  demokratis,  asalkan  di  dalam pendidikan  sudah  terdapat  konsep pendidikan  yang  demokratis.Dengan demikian,diperlukan  adanya  prinsip- prinsip  demokrasi  seperti  kebebasan berpikir,  beragama  dan  berkeyakinan, persamaan  hukum,  hak  dan  kewajiban, tegaknya hukum, keadilan dan persatuan  dalam  pendidikan  Islam.
Semua  prinsip-prinsip  tersebut  harus terkandung  dan  terakomodasi  dalam pendidikan Islam.
Pendidikan  Islam  bukan  lagi sekedar  mencetak  peserta  didik  yang beriman  dan  bertaqwa,  melainkan peserta didik yang berwawasan demokratis,  selain  dapatmenghargai keanekaragaman budayadan bangsanya.Pendidikandemokratis, berarti  harus  membingkai  keislaman, keindonesiaan dan
kemoderenan menjadi  satu  landasan  utuh  dalam rangka  menciptakan  suatu  tatantan masyarakat  yang islami, nasionalis dan modernis.  Pendidikan  yang  Islami berarti  mencetak  peserta  didik  yang beriman  dan  bertaqwa  baik  secara sosial  maupun  individual.  Pendidikan yang  nasionalis  berarti  menanamkan jiwa  nasionalis  dalam  peserta  didik agar  menghargai  bangsanya,  sekaligus dapat  menghargai  adanya  kebhinekaan dalam rangka mempererat tali persatuan dan kesatuan bangsa.Pendidikan yang modernis berarti  mencetak  peserta  didik  yang berwawasan demokratis, memiliki pengetahuan luas, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dengan  tujuan  menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan universal. Pendidikan harus membuka ruang  selebar-lebarnya  bagi  peserta didik untuk beraktivitas, berinovasi dan berkreasi.Beraktivitas  berarti,  peserta didik perlu belajar mandiri, mengaktifkan  diskusi,  ikut  serta  dalam kegiatan sosial, aktif dalam berorganisasi dan
seterusnya.Berinovasi  berarti  peserta
didik  perlu  menumbuhkan  semangat untuk  berani  melakukan  eksperimen, sehingga  menghasilkan  penenmuan- penemuan  baru  yang  dapat  bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.Selain itu,  rancang-bangun  matapelajaran  di dalamnya harus mengandungunsur nilai-nilai demokratis, supaya mencetak peserta  didik  yang  memiliki  wawasan terbuka  dan  egaliter.  Dalam  kegiatan belajar-mengajar
perlu
ditumbuhkembangkan  adanya  minat dan potensi peserta didik agar ke depan mereka  dapat  dengan  mudah  dalam menumbuhkan kreasi dan inovasi.
Peserta  didik  perlu  ditanamkan nilai-nilai yang memprioritaskan harkat dan martabat kemanusiaan universal.Nilai-nilai yang dapat membawa peserta didik untuk menghargai  keragaman  di  Nusantara. Perbedaan  perlu  dihargai,  namun  tetap meyakini  adanya  persamaan  di  balik keanekaragaman yang ada.Pada hakikatnya manusia itu memiliki perberdaan,  namun  dibalik  perbedaan terdapat persamaan.Dari sinilah, diperlukan  konsep  “kalimatun  sawa” untuk  menemukan  titik  temu  diantara perbedaan-perbedaan yang dijumpai.Peserta didik perlu disadarkan bahwa  paham  kesamaan  manusia bukan berarti menafikan adanya keunikan  dan  perbedaan  di  dalamnya, melainkan  harus  bersikap  adil  dan objektif.Selain mengakui adanya persamaan,  juga  perlu  disadari  bahwa perbedaan adalah keunikan yang diberikan  Tuhan  kepada  manusia. Sehingga, proses penyelenggaraan demokrasi akan berjalan sesuai dengan
harapan apabila manusia saling menghargai antara satu dengan lainnya. Metode  belajar  yang  tepat  dalam demokratisasi pendidikan ialah “diskusi”  kelompok.  Di  sini,  peserta didik  diberi  kebebasan  berpikir  dan berpendapat, keberanian untuk menyampaikan ide-ide dan pemikirannya,  serta  ada  ruang  bebas bagi mereka untuk saling berdialog dan berdialektika. Dengan dibukanya ruang dialog,  maka  peserta  didik  dapat berpikir  kritis  dan  menelaah  lebih lanjut informasi-informasi yang mereka dapatkan. Dengan sistem dialog akanmenumbuhkan semangat musyawarah  yang  menjadi  ruh  dalam demokrasi.  Peserta  didik  bukan  hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan  pendapatnya,  tetapi juga harus memberi kesempatan kepada  orang  lain  yang  berbeda pendapat untuk mengekspresikan gagasannya.  Selain  itu,  mereka  harus dibimbing oleh pendidik supaya tumbuh sikap kedewasaan dalam rangka menerima perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul ketika berlangsungnya dialog. Tujuan pendidikan berbasis demokrasi  dalam  perspektif  pemikiran Nurcholish  Madjid  ialah  terciptanya kebersamaan, perubahan, dan perkembangan melalui pendidikan. Kebersamaan  yang  dimaksud  ialah perlunya mengupayakan untuk membuka  kesempatan  bagi  peserta didik  agar  dapat  berpartisipasi  secara bersama-sama  dalam  proses  kegiatan belajarnya, berpartisipasi untuk mengungkapkan ekspresi dan pendapatnya tanpa saling
mendominasi,  karena  semua  peserta didik  memiliki  hak  yang  sama  dalam pendidikan.  Tidak  ada  kesan  superior dari pendidik kepada peserta didik.
Peserta  didik  harus  memiliki pandangan objektif bahwa setiap orang adalah  cerdas  dan  pandai,  berbakat, berprestasi  dan  meraih  penghargaan sesuai dengan potensi, kemampuan dan usaha  yang  mereka  jalankan.  Dengan demikian,  tidak  ada  rasa  superior  atau inferior,  tinggi  dan  rendah,  bodoh  dan pintar,  yang mengarah pada rasa egois, sombong, atau rendah diri dalam proses belajar  dan  mengajar.  Bahkan,  peserta didik dapat bekerjasama dengan peserta didik  lain,  berdialog,  berdiskusi,  dan saling menimba informasi dan wawasan pengetahuan. Darisinilah maka  akantumbuh  sikap  keterbukaan peserta didik dalam memandang fenomena  yang  dijumpainya  dengan sangat beragam. Sebagai  salah  satu  komponen dalam  menciptakan  perubahan,  maka pendidikan Islam harus terus mengupayakan adanya perubahan- perubahan  ke  arah  yang  lebih  positif untuk  menciptakan  suatu  tatanan  yang ideal dalam kehidupan masyarakat.Perubahan-perubahan tersebut perlu dilakukan untuk
terciptanya suatu tatanan yang baru dan demokratis.  Perubahan  itu  diawali dengan  perubahan  karakter  peserta didik  menjadi  peserta  didik  yang berkarakter
kuat-positif.Dengan perubahan itu, maka peserta didik dapat membina  dan  menjalin  hubungan  yang harmonis di dalam suatu masyarakat.Perubahan juga terjadi pada pengetahuan yang bersifat
revolusioner.  Pengetahuan  tidak  lagi mempertahankan  doktrin-doktrin  yang ada,  tetapi  juga  diperlukan  adanya wawasan  dan  pengetahuan  yang  baru agar peserta didik tidak terasing dengan ruang  dan  waktu.  Mereka  lebih  siap untuk  menghadapi  globalisasi  dan modernisasi, menguasai teknologi yang berkembang,  dan  memiliki  wawasan pengetahuan yang luas.
Pendidikan  Islam  perlu  berupaya mengembangkan sistem pendidikannya ke  arah  yang  lebih  progresif.  Sistem pendidikan  Islam  yang  demokratis  di dalamnya  harus  memuat  nilai-nilai yang  demokratis.  Pengembangan  dapat dimulai dengan mengembangkan kurikulum  yang  semula  masih  memuat nilai-nilai  yang  dogmatis-doktriner,
kemudian  dikembangkan  lagi  dengan memadukan antara nilai-nilai normatif- doktriner denganhistoris-empiris.
Memadukan  matapelajaran  yang  di dalamnya  masih  kuat  unsur  dogmatis- doktrinernya,  dengan  matapelajaran yang  kuat  unsur  historis-empirisnya.
Jadi,  seperti  halnya  slogan  yang  selalu didengung-dengungkan oleh Nurcholish yakni keislaman, keindonesiaan, dan kemoderenan. Maka,  dalam  kurikulum  pendidikan Islam perlu dipadukan antara
matapelajaran  yang  bersifat  normatif- doktriner (ilmu-ilmu keagamaan Islam) dengan  matapelajaran  umum  yang bersifat  historis-empirik  (modernitas) sekaligus  ditambah  dengan  nilai-nilai nasionalis dan pancasilais (keindonesiaan). Dalam  perspektif  Nurcholish,
pendidikan  Islam  yang  demokratis perlu  merespon  gejala-gejala  sosial
yang terjadi dalam masyarakat.
Persoalan-persoalan  yang  umumnya dihadapi oleh masyarakat seperti diskriminasi,  ketimpangan  ekonomi, ketidakadilan  sosial,  konflik  sosial, konflik  antar  suku,  agama  dan  ras, perlu  mendapat  respon  pendidikan Islam.  Sebagai  agen  perubahan  sosial, maka pendidikan Islam harus memberikan  solusi,  agar  persoalan- persoalan tersebut dapat
diminimalisasi.  Di  sinilah,  diperlukan konsep  untuk  merancang  pendidikan Islam  yang  sensitif  terhadap  persoalan yang  ada  dalam  masyarakat.  Konsep tersebut  diawali  dengan  perubahan kurikulum  di  dalamnya.  Perlunya ditanamkan  sikap  kepedulian  sosial terhadap peserta didik dan ditanamkannya  semangat  kebangsaan dan  nilai-nilai  kultur  (budaya  lokal), yang  ada di  tempat  sekitar. Pendidikan
Islam adalah pendidikan yang membawa  nilai-nilai  Islami  sekaligus pendidikan yang peduli dengan kebudayaan setempat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Dalam  evaluasi,  maka  sudah seharusnya  diterapkan  prinsip  objektif dengan memandang dan menilai peserta  didik  sesuai  dengan  fakta  dan realita  mereka.  Di  sinilah  peran pendidik  untuk  mengevaluasi  lebih lanjut kekurangan-kekurangan, problem-problem,  dan  hal-hal  apa  saja yang perlu dievaluasi dari peserta didik untuk  lebih  diperbaiki  lagi  ke  depan. Oleh  karenanya,  proses  evaluasi  harus menjujung  tinggi  prinsip  demokratis, adil dan objektif.
Dalam  pendidikan  demokrasi, berarti harus memberikan ruang seluas-
luasnya  kepada  peserta  didik  untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Pendidik harus memahami realitas  objektif  peserta  didik  dalam bidang kompetensi yang mereka miliki.
Karena manusia adalah makhluk dengan segala individualitasnya. Artinya  masing-masing  peserta  didik memiliki  cirikhas  tersendiri  berdasar potensi  yang dimiliki, sehingga peserta didik adalah sebagai subyek bukan lagi hanya sebagai objek. 26
Pendidik  perlu  menyadari  bahwa
setiap peserta didik memiliki kompetensi,  baik  kompetensi  dalam bidang  matematika,  ilmu  alam,  sosial, seni,  olahraga,  pidato,  bahasa  dan seterusnya. Pendidik harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta  didik  untuk  mengembangkan potensinya.  Dengan  demikian,  tidak ada  rasa  superior  dan  inferior  dalam memandang  peserta  didik,  karena pendidik  memandang  peserta  didik secara demokratis.

## F. KESIMPULAN
Ada  beberapa  poin  yang  dapat disimpulkan  dalam  filsafat  pendidikan Islam  yang  demokratis  sesuai  dengan perspektif pemikiran Nurcholish Madjid.  Poin  tersebut  ialah. Pertama , pendidikan  Islam  demokratis  berarti pendidikan Islam yang memprioritaskan  asas  kebersamaan, perubahan  dan  perkembangan. Kedua .,
pendidikan  Islam  perlu  menanamkan nilai-nilai keindonesiaan dan
kemoderenan.
26 Ngainun  Naim  dan  Achmad  Sauqi, Pendidikan Multikultural...., hlm. 61.
Pendidikan  Islam  perlu  berupaya untuk  membuka  kesempatan  bagi peserta didiknya untuk dapat berpartisipasi secara bersama-sama dalam  proses  kegiatan  belajarnya, berpartisipasi  untuk  mengungkapkan ekspresi  dan  pendapatnya  tanpa  saling mendominasi,  karena  semua  peserta didik  memiliki  hak  yang  sama  dalam pendidikan.  Pendidikan  Islam  harus terus mengupayakan
adanya perubahan-perubahan  ke  arah  yang lebih  positif  untuk  menciptakan  suatu tatanan  yang  ideal  dalam  kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut perlu dilakukan untuk
terciptanya suatu tatanan yang baru dan demokratis.  Pendidikan  Islam  juga turut  serta  berupaya  mengembangkan sistem  pendidikannya  ke  arah  yang lebih  progresif.  Sistem  pendidikan Islam  yang  demokratis  di  dalamnya harus  terhadap  muatan-muatan  nilai- nilai demokratis. Pendidikan Islam harus membingkai  keislaman,  keindonesiaan dan kemoderenan menjadi satu landasan  yang  utuh  dalam  rangka menciptakan suatu tatantan masyarakat yang islami, nasionalis dan modernis.Pendidikan yang Islami berarti  mencetak  peserta  didik  yang beriman  dan  bertaqwa  baik  secara sosial  maupun  individual.  Pendidikan yang nasionalis berarti mencetak peserta  didik    yang  memiliki  jiwa nasionalis terhadap bangsanya, sekaligus  dapat  menghargai  adanya kebhinekaan  dan  mempererat  tali persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan  yang  modernis  berarti mencetak peserta didik yang
berwawasan demokratis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai upaya untuk
menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat kemanusiaan universal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Amin,  “Pengantar: Filsafat  Islam  Bukan  Hanya Sejarah  Pemikiran”,  dalam  A
Khudori  Shaleh, Wacana  Baru Filsafat Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012 Al-Syawy,Taufiq, Syura Bukan Demokrasi,  terj.  Jamaluddin  ZS. Jakarta: Gema Insani Pers, 1992. Al-Syaibani,  Omar  Mohammad  al- Taomy, Falsafah Pendidikan
Islam .  Jakarta:  Bulan  Bintang,
1979.
Apter,Dafid  E.  Pengantar  Analisa
Politik,  terj.  Tim  Yogosama.
Jakarta: Rajawali, 1989.
Bakker,  Anton  &  Ahmad  Charis
Zubair, Metodologi  Penelitian Filsafat .  Yogyakarta:  Kanisius, 1990.
Hakim,  Atang  Abdul  dan  Beni  Ahmad Saebani, Filsafat  Umum  dari Metologi  Sampai  Theofilosofi . Bandung: Pustaka Setia, 2008. Imarah,Muhammad, Perang Terminologi  Islam  Versus  Barat . Jakarta: Rabbani Press, 1998. Madjid, Nurcholish, Pintu-pintu
Menuju  Tuhan .  Jakarta:  Dian
Rakyat, 2008.
------------------------,  Islam,  Doktrin dan  Peradaban.  Jakarta:  Dian Rakyat. 2008.
Muhaimin, Wacana  Pengembangan Pendidikan  Islam .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004. Musaheri, Pengantar Pendidikan .Yogyakarta; IRCiSOD, 2007. Na’im,  Ngainun    dan  Achmad  Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2010.
Nasution, Khoiruddin, Pengantar Studi
Islam .  Yogyakarta:  Accademia, 2009. Nata,Abuddin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 2005 Nurkhalis, Konstruksi Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid  dalam  “Sosio-Religia Vol. 10, No.1, Februari 2012”. Shofan , Moh, Pluralisme Menyelamatkan Agama- Agama .Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
Singh,  Bilver  dan  Abdul  Munir Mulkhan, Jejaring  Radikalisme
Islam  di  Indonesia:  Jejak  Sang
Pengantin  Bom  Bunuh  Diri . Yogyakarta: JogjaBangkit Publisher, 2012. Suharto, Toto, Filsafat Pendidikan
Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006.
Riyadi,Ahmad  Ali, Filsafat  Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras, 2010. Umiarso  dan  Zamroni, Pendidikan Pembebasan  dalam  Perspektf Barat dan Timur. Yogyakarta; Ar-
Ruzz Media, 2011. The  New  Encyclopedia  Britannica, Vol. 4, Micropaedia,
Encyclopedia  Britania  Inc,.  Ney
York: Chicago Press, 1988.
Online :Pengertian Demokrasi, Macam-macam,  ciri-ciri,  definisi para  ahli,  prinsip  dan  nilai http://www.artikelsiana.com/201 5/08/demokrasi-pengertian-ciri- ciri-macam.html
David  Edison,  Konsep  Nurcholish Madjid Tentang Demokrasi Indonesia,
http://www.kompasiana.com/051 01988/konsep-nurcholish- madjid-tentang-demokrasi- indonesia_550efbb5813311c82cb c66b2 dalam Google.com diakses pada 4 April 2017
Arizka  Warganegara,  Demokrasi  Ala
Nurcholish Madjid, http://www.arizkawarganegara.co m/2008/09/demokrasi-ala- nurcholish-madjid.html
dalam
Google. com diakses pada 5 april 2017