## URGENSI HUKUM WARIS NASIONAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN  2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Dewi Fortuna Limurti Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan email : 82215001@student.unpar.ac.id disampaikan 22/2/2021 – di -review 16/4/2021 – diterima 22/5/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i1.4464

## Abstract
Inheritance Law is the only area of law that still applies different laws for Indonesian  citizens with varying groups as regulated in Articles 131 and 163 of the Indische Staats regeling. With the enactment of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration (UU Adminduk), in Article 106 all Staatsblads regulating the classification of residents in the Birth Certificate are revoked, so that since such  Law  came  into  effect,  there  were  no  more  instructions  in  the  Birth  Certificate  regarding  the classification of an Indonesian citizen. This has had a significant  impact  on the enforcement  of the Inheritance Law, which is still enforce based on the classification of the resident groups. This paper uses a normative juridical approach, so that the urgency of the formation of the National Inheritance Law will be seen from the point of view of legislation, jurisprudence, doctrine and legal literature. Apart from the goal as an independent nation to have a national law, it is also necessary to understand that inheritance law must be formed in accordance with the pluralistic conditions of the Indonesian nation. Raising awareness of the importance of establishing a National Inheritance Law is the aim of this paper, especially as an appreciation of the abolition of population classification by UU Adminduk, and the need for a national law that is in accordance with the spirit of the Indonesian nation, i.e Pancasila.
Keywords: inheritance law; classification of residents; population administration

## Abstrak
Hukum  Waris  merupakan  satu-satunya  bidang  hukum  yang  masih  memberlakukan  hukum  yang berbeda bagi Warganegara Indonesia berdasarkan penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 131 dan 163 Indische Staats regeling . D engan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan  (UU  Adminduk),  dalam  Pasal  106  semua Staatsblad yang mengatur mengenai penggolongan penduduk dalam Akta Kelahiran telah dicabut, sehingga sejak UU Adminduk berlaku, tidak ada lagi petunjuk di dalam Akta Kelahiran mengenai golongan dari seorang Warganegara Indonesia. Hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap pemberlakuan Hukum Waris  yang  masih  diberlakukan  berdasarkan  penggolongan  penduduk. Pendekatan  tulisan  ini menggunakan metode yuridis normatif, sehingga urgensi pembentukan Hukum Waris Nasional akan dilihat  dari  sudut  pandang  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi,  doktrin  dan  literatur hukum. Selain dari cita-cita sebagai bangsa yang merdeka untuk memiliki hukum nasional, perlu dipahami pula bahwa hukum waris harus dibentuk sesuai dengan keadaan Bangsa Indonesia yang majemuk.  Membangkitkan  kesadaran  akan  pentingnya  pembentukan  Hukum  Waris  Nasional menjadi  tujuan dari tulisan  ini, terutama sebagai apresiasi terhadap  penghapusan  penggolongan penduduk dengan UU Adminduk, dan perlunya hukum  nasional yang sesuai dengan jiwa Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Kata Kunci:
hukum waris; penggolongan penduduk; administrasi kependudukan

## Pendahuluan
Disadari atau tidak bagi masyarakat Indonesia saat ini masih berlaku Hukum Waris yang berbeda-beda tergantung dari penggolongan penduduk, yang sampai saat  ini  ada  tiga  macam  Hukum  Waris  yang  berlaku,  yaitu  Hukum  Waris  Adat, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam, yang diberlakukan bagi golongan yang berbeda pula. Penggolongan penduduk yang dimulai saat penjajahan Belanda dapat dilihat dalam suatu peraturan kolonial, i.c. Wet op de Staats inrichting van Ned.Indie atau Indische Staats regeling (IS), S.1855-2 jo.1, yang merupakan lanjutan dari pada Reglement op het beleid der Regeering van Ned.Indie (RR) dan yang dalam Pasal 131 dan 163 (selanjutnya disebut Pasal 131 dan 163 IS) telah membedakan penduduk Indonesia (dulu Nederland Indie ) dalam 3 golongan yaitu: 1
a. Golongan  penduduk  Eropah  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan mereka (orang-orang Jepang)
b. Golongan Indonesia Asli (Bumiputera) dan
c. Golongan  Timur  Asing,  masing-masing  dengan  hukumnya  sendiri- sendiri.
Penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan 163 IS menjadi titik tolak dalam pemberlakuan Hukum Waris, karena tiap golongan diberlakukan Hukum  Waris  yang  berbeda,  dimana  golongan  Eropa  dan  yang  dipersamakan dengannya,  menggunakan  Hukum  Waris  menurut Burgerlijk  Wetboek (dikenal dengan  singkatan  BW)  yang  saat  ini  dinamakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) 2 sedangkan golongan Bumiputera (pribumi) dan  Timur  Asing  dengan  hukum  warisnya  masing-masing.  Di  lain  pihak, penggolongan berdasarkan perbedaan agama (dalam hal Hukum Waris) tidak lagi menjadi perdebatan, oleh karena pilihan hukum untuk menggunakan selain Hukum Islam telah dihapuskan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun    1989  tentang
1 Sunarjati Hartono, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 3
2 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  merupakan  terjemahan  dari Burgerlijk  Wetboek Staatsblad 1847 No.23 masih  berlaku  berdasarkan Pasal I  Aturan Peralihan UUD NRI  Tahun 1945.
Peradilan  Agama  (selanjutnya  disebut  UU  No.3  Tahun  2006),  yaitu  dalam Penjelasan Umum Alinea Kedua kalimat terakhir yang berbunyi sebagai berikut :
“ Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat  dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  yang  menyatakan:  "Para  Pihak  sebelum berperkara  dapat  mempertimbangkan  untuk  memilih  hukum  apa  yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.”
Dewasa ini fenomena perkawinan campuran yang merupakan perkawinan antar  golongan  penduduk  adalah  sesuatu  yang  umum  terjadi  dan  sering diketemukan dalam kehidupan bermasyarakat, baik perkawinan antar suku, etnis (keturunan) dan antar agama. Perkawinan antar golongan (sebagaimana dimaksud di  atas)  menimbulkan  problematika  tersendiri  terutama  dalam  Hukum  Keluarga dan Hukum Waris, karena Hukum Keluarga  dan terutama Hukum Waris bersifat sangat  pribadi,  bahkan  disebutkan  sangat  sensitif, 3 sehingga  kebanyakan  ahli hukum  agak  “segan”  untuk  menyentuh  bidang  tersebut  dan  mengembalikannya kepada hukum dari masing-masing individu. 4 Sebagai bangsa yang merdeka, maka cita-cita unifikasi hukum sedapat mungkin harus diusahakan dalam semua bidang hukum,  meskipun  sejak  dahulu  para  sarjana  hukum  dan  juga  pembuat  Undang- undang  sendiri  mengakui,  bahwa  khusus  dalam  bidang  hukum  kekeluargaan ( Familie  recht )  dan  waris  yang  erat  hubungannya  dengan  adat,  agama  dan kepercayaan  masing-masing  pihak  yang  bersangkutan,  unifikasi  hukum  ini  tidak dapat  dicapai  dalam  waktu  dekat.  Mungkin  pula  tidak  akan  dapat  tercapai
3 Satjipto  Rahardjo  dalam  bukunya  Pemanfaatan  Ilmu-ilmu  Sosial  bagi  Pengembangan  Ilmu Hukum,  Alumni,  Bandung,  1977,  hlm. 131,  menggunakan  kata  “peka”  dengan  mengatakan bahwa suasana pluralistis ini merupakan suatu yang peka dalam kehidupan kita sebagai bangsa; sedangkan  Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah  dalam  buku  Sosiologi  Hukum  dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm.77, menggunakan istilah “bidang kehidupan yang pribadi atau sensitif”.
4 Lihat  hlm.  92  Hukum  Antar-Golongan  di  Indonesia  karangan  Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum Antar-Golongan ( Intergentiel ) di Indonesia, Cetakan kelima, Sumur Bandung, 1976: “... bahwa kedaulatan orang-orang yang berkepentingan untuk memilih satu Hukum tertentu bagi Hukum yang  berlaku  guna  suatu  hubungan  hukum  (partij-autonomi)  hanya  ada  agak  penuh  dalam hukum perjanjian dan sebaliknya adalah kurang dalam hukum kekeluargaan, perkawinan dan warisan. Lihat juga hlm. 38 Supra Note 1 : “Menurut Van Vollenhoven, maka sebaiknya hukum perdata setempatlah yang dianggap berlaku bagi semua orang-orang pendatang, kecuali dalam soal kekeluargaan dan waris “
sepanjang  hukum  ini  masih  hendak  memenuhi  kebutuhan  dan  rasa  keadilan daripada para pihak untuk siapa hukum ini berlaku. 5
Pemberlakuan  Hukum  Waris  yang  berbeda  sesuai  dengan  golongan penduduk memang menjadi dilema tersendiri bagi dunia hukum, dimana satu sisi Hukum  Waris  merupakan  hukum  yang  “tidak  netral”  dan  cenderung sensitif sehingga pembahasan mengenai Hukum Waris selalu mendapat hambatan terbesar dari sisi sensitifitas-nya, dan di sisi lain, penggolongan penduduk merupakan hal yang  dilarang  karena  membeda-bedakan  manusia  berdasarkan  ras,  etnis  dan agama,  tapi  mau  tidak  mau  tetap  diterapkan  dalam  hal  pemberlakuan  Hukum Waris. Persoalan akibat tarik menarik antara dua sisi tersebut semakin lama akan menjadi  semakin  kusut  dan  sulit  terurai  terutama  karena  semakin  kompleksnya “percampuran perkawinan” antar ras, etnis dan agama yang terjadi di masyarakat Indonesia,  sehingga  pada  akhirnya  menjadi  sulit  untuk  menentukan    golongan seseorang.
Sampai sejauh mana pentingnya pembentukan Hukum Waris Nasional dapat dijelaskan dalam beberapa permasalahan konkrit yang terjadi dalam masyarakat, dimana  terjadi  ketidakpastian  hukum  yang  berdampak  kurang  baik  bagi masyarakat  dalam  kehidupan  internal  bernegara  dan  bagi  investasi  asing  dalam pergaulan eksternal.
Kerumitan atas komplikasi variabel pada penggolongan penduduk, semakin lama akan semakin beragam karena banyaknya terjadi perkawinan campuran dari berbagai golongan, baik perkawinan antar agama, antar suku dan antar golongan. Perkawinan campuran yang terja di juga bisa “bertumpuk - tumpuk” dalam beberapa generasi  sehingga  tidak  dapat  lagi  disebutkan  (secara  murni)  bahwa  seseorang berasal  dari  golongan  yang  mana,  apalagi  dengan  penghapusan  peraturan- peraturan  ( staatsblad )  pencatatan  sipil  maka  tidak  akan  diketahui  lagi  garis keturunan seseorang.
5 Sudargo Gautama, Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.1-2
Dalam praktik dapat dikemukakan beberapa contoh sebagai berikut, seorang laki-laki  Suku  Batak  yang  menikah  dengan  perempuan  Suku  Minang,  akan membawa permasalahan warisan yang pelik karena bagi Suku Batak yang bersifat Patrilineal  yang  menjadi  ahliwaris  hanyalah  anak  laki-laki  sedangkan  bagi  Suku Minang  yang  bersifat  Matrilineal  yang  menjadi  ahliwaris  hanyalah  anak perempuan. Terdapat contoh lain dimana laki-laki dari golongan Tionghoa kristen, karena menikah dengan perempuan muslim maka pindah agama menjadi seorang muslim,  sehingga  ahliwarisnya  adalah  golongan  Tionghoa-Muslim.  Apakah pewarisannya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ataukah  tunduk  pada  Hukum  Waris  Islam?  lebih  ekstrimnya  lagi  dilanjutkan, ternyata sebelum meninggal dunia, laki-laki tersebut bercerai dengan isterinya dan kembali  memeluk  agama  Kristen,  sedangkan  anak  satu-satunya  beragama  Islam meninggal  dunia  sebelum  menikah,  lalu  hukum  waris  mana  yang  berlaku  untuk anak  yang  merupakan  golongan  Tionghoa-Muslim  tersebut.  Apakah  ayah kandungnya  bukan  merupakan  ahliwaris  anak  tersebut  (karena  tidak  beragama Islam?), yang tentunya bagi masyarakat umum dirasakan adanya kejanggalan dan ketimpangan. Contoh yang dikemukakan di atas hanyalah sebagai gambaran saja, sedangkan dalam masyarakat dapat ditemukan masalah yang jauh lebih rumit dan kompleks.
Penelitian dan pembahasan serta seminar-seminar hukum tentang Hukum Waris Nasional sudah sangat banyak dilakukan, tetapi sampai saat ini Hukum Waris Nasional belum juga terbentuk. Katakanlah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN)  sebagai  lembaga  resmi  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  negara  Republik Indonesia 6 telah  melakukan  langkah-langkah  konkrit,  dengan  berpedoman  pada
6 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) didirikan pada tanggal 30 Maret 1958 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 107 Tahun 1958 dan ditempatkan langsung dibawah Perdana  Menteri,  sebagai  badan  khusus  untuk  melakukan  pekerjaan  pembinaan  hukum nasional,  peninjauan  kembali  perundang-undangan  masa  penjajahan  secara  sistematis  yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional. Pada Tahun 1974 terjadi perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974. Lembaga Pembinaan  Hukum  Nasional  diubah  menjadi  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  dan mempunyai  kedudukan  sebagai  Eselon  I  dibawah  Departemen  Kehakiman.  Sumber  dari http://bphn.go.id/readinfo/main_history yang diakses pada tanggal 30 Maret 2018 Jam 22.33 WIB
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  (TAP  MPRS) No.II/MPRS/1960  yang  menghendaki  adanya  produk  Hukum  Kewarisan  yang bersifat  nasional  dan  bercorak  bilateral,  dengan  tetap  memperhatikan  hukum agama,  adat  dan  lain-lainnya, belum  mampu melahirkan  Hukum  Waris  Nasional, padahal seminar pertama telah dilakukan pada Tahun  1963 demi mewujudkan apa yang diamanatkan dalam Ketetapan MPRS tersebut di atas.
Seminar nasional pertama yang dilaksanakan oleh LPHN pada Tahun  1963 tersebut,  khususnya  dalam  bidang  Hukum  Kewarisan  telah  melahirkan kesepakatan  untuk  membentuk  Hukum  Kewarisan  Nasional  dengan  cara mengadakan  kodifikasi  dan  unifikasi  Hukum  Kewarisan  Nasional  untuk  seluruh rakyat  Indonesia,  bahkan  pada  tahun-tahun  berikutnya  LPHN  yang  kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah membentuk tim penyusun  naskah  akademis  tentang  peraturan  perundang-undangan  Hukum Kewarisan  Nasional  yang  telah  melahirkan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) Hukum Kewarisan beserta Naskah Akademiknya, 7 yang sampai tulisan ini dibuat ternyata  RUU  tersebut  belum  menjadi  Undang-Undang.  Hal  ini  menunjukkan betapa pelik dan rumitnya Hukum Waris Nasional yang akan diciptakan tersebut, akan  tetapi  seminar  nasional  pertama  yang  dilaksanakan  oleh  LPHN  tersebut  di atas, telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan Hukum Waris Nasional, yaitu: 8
1. Dasar pokok Hukum Nasional Republik Indonesia ialah Pancasila
2. Hukum Nasional bersifat kekeluargaan
3. Semua hukum sebanyak mungkin dibentuk tertulis
4. Mengenai Hukum Kekeluargaan ditetapkan asas-asas
Berangkat  dari  hasil  kesimpulan  seminar  nasional  tersebut  di  atas,  maka yang  menjadi  dasar  pokok  Hukum  Nasional  Indonesia  adalah  Pancasila,  Von Savigny dalam mazhab sejarah mengemukakan bahwa idealnya hukum di sebuah negara harus sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa (volkegeist) , dimana Bangsa
7 Andi  Nuzul,  Upaya  Kodifikasi  Hukum  Kewarisan  Secara  Bilateral  Dengan  Pola  Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis, Majalah Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 466-467
8 Rumonda Nasution, Harta Kekayaan Suami Isteri dan Kewarisannya, BPHN, Jakarta, 1992, hlm.
Indonesia  pada  dasarnya  mempunyai  identitas  sendiri  yang  dituangkan  dalam kelima  sila  Pancasila, 9 dan  Pancasila  juga  dijadikan  sebagai  sumber  dari  segala sumber hukum 10 , hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selanjutnya  sebagai  negara  merdeka  yang  merupakan  bagian  dari  dunia Internasional,  Pemerintah  kemudian  telah  mengundangkan  Undang-Undang Nomor  29  Tahun    1999  tentang  Pengesahan International  Convention  On  The Elimination  Of  All  Forms  Of  Racial  Discrimination  1965 (Konvensi  Internasional tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Rasial  1965)  yang  dalam Penjelasan  Umum  Angka  2  alinea  ke-3  dijelaskan  salah  satu  pertimbangan Indonesia  menjadi  Negara  yang  menjadi  pihak  dalam  Konvensi,  yang  dikutip sebagai berikut :
“Penyempurnaan peraturan perundang -undangan nasional tersebut dapat meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif sehingga dapat lebih menjamin  hak-hak  setiap  warga  negara  untuk  bebas  dari  segala  bentuk diskriminasi rasial, dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan segera, demi  tercapainya  suatu  masyarakat  Indonesia  yang  tertib,  teratur,  dan berbudaya.”
Sebagai  kelanjutannya,  Pemerintah  menunjukkan  keseriusannya  dengan mengundangkan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi  Ras  dan  Etnis, sekaligus  juga  menunjukkan komitmen  pemerintah yang  kuat  dalam  hal  persamaan  hak,  kewajiban  dan  kedudukan  dimuka  hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut  UUD NRI Tahun  1945). Lebih serius lagi, pencabutan beberapa  peraturan  Pencatatan  Sipil  dengan  diundangkannya  Undang-Undang
9 Shela Natasha, Penghapusan Pasal Penggolongan Penduduk dan Aturan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Unifikasi Hukum ( Abolition of Population and Legal Rules Classification Article to Create Unification in Law ), Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 169
10 Dalam  memorandum  DPR-GR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat-Gotong  Royong)  yang  menjadi lampiran  dari  TAP  MPRS  No.XX/1966  dijelaskan  bahwa  Pancasila  merupakan  sumber  dari segala  sumber  hukum,  maka  apabila  sumber  dari  segala  sumber  hukum  yang  dinamakan Pancasila  itu  perumusannya  terdapat  dalam  Pembukaan  UUD  NRI    Tahun    1945  dan  juga merupakan pandangan hidup, maka Pancasila tidak dapat digolongkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan,  karena  Pancasila  masih  merupakan  Norma  Dasar  ( Grundnorm ),  lihat Dedi Soemardi, Sumber-sumber Hukum Positip, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 23
Nomor 23 Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun    2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan (selanjutnya  disebut  UU  Adminduk)  juga  menjadi  bukti  lain  akan  komitmen pemerintah  dalam  penghapusan  diskriminasi,  meskipun  baru  dicabut  setelah kurun  waktu  61  Tahun    Indonesia  merdeka.  Pengesahan  UU  Adminduk  yang kemudian  isinya  mencabut  beberapa  peraturan  Pencatatan  Sipil  ini  menjadikan seorang  Warganegara  Indonesia  tidak  dapat  lagi  ditelusuri  garis keturunannya/garis  ras-nya,  sehingga  yang  dikenal  adalah  pembedaan Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing.
Peraturan Pencatatan Sipil yang akhirnya dicabut dengan UU Adminduk adalah: 11
1. Peraturan  Pencatatan  Sipil  untuk  Golongan  Eropa (Reglement op  het houden  der  Registers van den  Burgerlijken Stand voor  Europeanen, Staatsblad 1849:25  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Staatsblad 1946:136);
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina ( Bepalingen voor Geheel Indonesíé  betreffende  het  burgerlijk  handelsrecht  van  de  Chineezen. Staatsblad 1917:129 jo.  Staatsblad 1939:288  sebagaimana  diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);
3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het houden van de registers van den Burgerlijeken Stand voor eenige groepen van  de  niet  tot  de  onderhooringen  van  een  Zelfbestuur,  behoorende Indonesische  Bevolking  van  Java  en  Madoera,  Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564);
4. Peraturan  Pencatatan  Sipil  untuk  Golongan  Kristen  Indonesia (Huwelijksordonantie  Christen-Indonesiers  Java,  Minahassa  en  Amboina, Staatsblad 1933  :74 jo.  Staatsblad 1936:607  sebagaimana  diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288);
Sehingga  apabila  dulu  sejak  lahir  seorang  anak  Warganegara  Indonesia  sudah “dibedakan”  dengan  melihat  apa  “ staatsblad ”  yang  dicantumkan  dalam  akta lahirnya, sehingga orang dapat melihat “garis keturunan” anak tersebut, maka sejak berlakunya UU Adminduk tidak ada lagi pembedaan garis keturunan bagi seluruh Warganegara  Indonesia,  lebih  lanjut  menjadikan  peraturan  mengenai
11 Undang-Undang R.I., Nomor 23 Tahun  2006, Administrasi Kependudukan, L.N.R.I. Tahun 2006 Nomor 124, Pasal 106
Penggolongan Penduduk saat ini seperti “senapan tanpa peluru”, dimana peraturan induknya masih eksis (Pasal 131 dan 163 IS) akan tetapi peraturan pelaksananya sudah dicabut, sehingga bagi Warganegara Indonesia yang lahir setelah berlakunya UU  Adminduk  tidak  ada  lagi  petunjuk  formal  (dalam  Akta  Kelahiran)  yang memberikan  petunjuk  mengenai  garis  keturunannya,  yang  berdampak  pada penentuan Hukum Waris yang mana yang berlaku baginya.
Sebagai pelaksanaan dari UU Adminduk, diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Peningkatan  Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (selanjutnya disebut PMDN No.9 Tahun 2016), dalam Pasal 3 ayat (1) berisi persyaratan pencatatan kelahiran sebagai berikut:
Persyaratan  pencatatan  kelahiran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
d. KTP-el orangtua/wali/pelapor; atau
e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
Dari persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlihat adanya upaya untuk membuktikan  garis  keturunan  yang  menunjukkan  penggolongan  penduduk  dari orangtua dari anak yang akan dicatatkan kelahirannya, hal mana berbeda dengan persyaratan  sebelum  berlakunya  UU  Adminduk  yang  mensyaratkan  bukti kewarganegaraan  orangtua,  yaitu  bagi  golongan  tionghoa  dengan  Surat  Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) atau bagi golongan india/arab dengan SKKI (semacam SBKRI) dalam pelayanan di Kantor Catatan Sipil. 12
Selanjutnya dalam Lampiran PMDN No.9 Tahun 2016 tersebut di atas juga tidak  terlihat  adanya  upaya  pembedaan  penggolongan  penduduk  baik  dalam register maupun kutipan Akta Kelahiran. Lampiran tersebut yaitu berturut-turut:
Lampiran A. Formulasi Elemen Data dalam Register Akta Kelahiran Lampiran B. Formulasi Elemen Data dalam Kutipan Akta Kelahiran
12 Wahyu Effendi, Pembaharuan Hukum Catatan Sipil dan Penghapusan Diskriminasi di Indonesia, Juni 2004, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10607/pembaharuan- hukum-catatan-sipil-dan-penghapusan-diskriminasi-di-indonesia?page=1, diakses pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 17.50 WIB
Lampiran  C.  Formulasi  Elemen  Data  dalam  Kutipan  Akta  Kelahiran  bagi Anak  yang  tidak  diketahui  Asal-usulnya  atau  keberadaan orangtuanya
Lampiran D. Desain Blangko Register Akta Kelahiran Lampiran E. Desain Blangko Kutipan Akta Kelahiran Manual Lampiran F. Desain Kutipan Akta Kelahiran Online Lampiran G. Formulasi Kalimat Register Akta kelahiran Lampiran  H.  Formulasi  Kalimat  Kutipan  Akta  kelahiran  Anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah Lampiran I. Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan  perundang-undangan  tetapi  status  hubungan  dalam kelaurga  pada  KK  menunjukkan  hubungan  perkawinan  sebagai suami-isteri Lampiran J. Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan  perundang-undangan  dan  status  hubungan  dalam keluarga  pada  KK  tidak  menunjukkan  hubungan  perkawinan sebagai suami isteri
Lampiran  K.  Formulasi  Kalimat  Kutipan  Akta  Kelahiran  Anak  yang  tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya.
Lampiran  L,  M,  N  dan  O  tidak  dikutip  oleh  Penulis  oleh  karena  tidak menyangkut isi/materi dari Akta kelahiran
Hal ini tentu saja berbeda dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan sebelum UU Adminduk, yang masih mencantumkan penggolongan penduduk berdasarkan Staatsblad yang menunjukkan asal-usul garis keturunan orangtuanya.
UU Adminduk yang berlaku sejak Tahun 2006, yang berarti saat tulisan ini dibuat  telah  berumur  hampir  15  Tahun,  setidaknya  secara  konsisten  telah menghapuskan penggolongan penduduk yang selama ini dicantumkan dalam Akta kelahiran,  artinya  semua  Warganegara  Indonesia  tidak  lagi  terlihat  perbedaan berdasarkan  garis  keturunannya,  akan  tetapi  di  lain  pihak  dengan  tidak  adanya petunjuk  mengenai  garis  keturunan  (dalam  hal  ini  untuk  penentuan  golongan), maka  kesulitan  muncul  dalam  hal  penentuan  hukum  waris  mana  yang  akan diberlakukan.  Atas  dasar  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  pembentukan Hukum Waris Nasional sudah saatnya dipikirkan dengan serius agar tidak menjadi kendala  dalam  penyelesaian  warisan  seseorang  karena  telah  dihapuskannya penggolongan penduduk dalam UU Adminduk.

## Pembahasan
Republik  Indonesia  yang  berbentuk  Negara  Kesatuan  sebagai  negara hukum,  yang  berarti  bahwa  Hukum  menjadi  tonggak  tertinggi  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Meskipun  hal  penggolongan  penduduk  tidak  secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi hal persamaan kedudukan secara tegas dituangkan dalam beberapa Pasal, yaitu:
a. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
b. Pasal  28  D  ayat  1  UUD  NRI  Tahun 1945  :  “setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
c. Pasal  28  I  ayat  2  UUD  NRI  Tahun 1945  :  “setiap  orang  bebas  dari perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif itu
Konstitusi Negara yang notabene adalah pondasi dari peraturan hukum selanjutnya telah menetapkan dengan sangat tegas, bahkan dalam anak kalimat Pasal 27 ayat 1 “…… . dengan tidak ada kecualinya” telah menggambarkan tidak ada negosiasi untuk hal ini.
Sebagai langkah konkrit dari Pemerintah untuk menjalankan amanat UUD NRI  Tahun  1945,  maka  diterbitkanlah  Instruksi  Presidium  Kabinet  Nomor 31/U/IN/12/1966  Tanggal  27  Desember  1966,  kepada:  1.Menteri  Kehakiman Republik Indonesia; 2. Kantor Catatan Sipil ( Burgerlijk Stand ) di seluruh Indonesia, yang  seakan- akan  ingin  tegas  “menghilangkan”  diskriminasi dan  memberikan persamaan kedudukan serta menghapuskan Penggolongan Penduduk bagi seluruh Warganegara Indonesia, tetapi masih terlihat ragu-ragu. Untuk lebih jelasnya isi- nya dikutip sebagai berikut:
1. Sambil  menunggu  dikeluarkannya  Undang-undang  Catatan  Sipil  yang bersifat   nasional    tidak    menggunakan   penggolongan-penggolongan Penduduk   Indonesia   berdasarkan   Pasal 131 dan 163 I.S. ( Eropeanen, Vreemdeoosterlingen, Inlander ), pada Kantor-kantor Catatan Sipil (B.S.) diseluruh Indonesia.
2. Untuk selanjutnya Kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya dibedakan antara Warganegara Indonesia dan Orang Asing.
3. Ketentuan-ketentuan  tersebut  angka  1  dan  2  diatas  tidak  mengurangi berlakunya  ketentuan  mengenai  perkawinan,  warisan  dan  ketentuan- ketentuan Hukum Perdata lainnya.
Kenapa  dikatakan  terlihat  ragu-ragu,  karena  Instruksi  ini  tidak  dengan  tegas mencabut/menyatakan  tidak  berlaku  peraturan  mengenai  penggolongan penduduk dan dalam butir 3 mengecualikan pemberlakuan  terhadap aturan dan ketentuan  mengenai perkawinan,  warisan  dan  Hukum  Perdata  lainnya,  sehingga berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, maka Pasal 131 dan 163  IS  masih  berlaku  sampai  saat  ini,  walaupun Staatsblad yang  mengatur mengenai Penggolongan Penduduk dalam akta kelahiran telah dicabut. 13
Bertolak  dari  kenyataan  adanya  upaya  pemerintah  untuk  menghapuskan pembedaan  golongan  dan  diskriminasi  bagi  Warganegara  Indonesia  dengan mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1999  tentang  Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi  Internasional  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Rasial  1965),  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi Pasal 131 dan 163 IS masih tetap berlaku berdasarkan  Pasal  I  Aturan  Peralihan  UUD  NRI  Tahun  1945  untuk  mencegah kekosongan  hukum  (dalam  hal  sekarang  ini  kekosongan  dalam  bidang  Hukum Waris)  dan  selanjutnya  yang  menjadi  perhatian  adalah  dengan  dicabutnya Staatsblad pencatatan sipil tentang penggolongan penduduk dalam akta kelahiran, maka  tidak  dimungkinkan  lagi  untuk  menelusuri  golongan/garis  keturunan seseorang,  kemudian  apabila  ia  meninggal  dunia,  maka  tidak  dapat  ditentukan hukum  waris  mana  yang  berlaku  baginya.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menimbulkan kekosongan  hukum  waris  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  keresahan  di masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan masalah warisannya.
Dengan kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, maka penentuan hukum waris  yang  berlaku  berdasarkan  penggolongan  penduduk  sudah  tidak  lagi  dapat diandalkan  saat  ini,  pertama  karena  penggolongan  penduduk  itu  sendiri  tidak sesuai dengan isi jiwa Pancasila, Konstitusi Negara dan Perundang-undangan yang berlaku  dan  kedua,  karena  penghapusan  penggolongan  penduduk  dalam  akta kelahiran mengakibatkan tidak dapat ditelusurinya golongan seseorang yang pada akhirnya  tidak  dapat  ditentukan  hukum  waris  mana  yang  berlaku  baginya. Berdasarkan hal-hal tersebut, urgensi pembentukan Hukum Waris Nasional perlu dipikirkan secara serius dan dicarikan konsep Hukum Waris Nasional yang tidak mendasarkan diri pada penggolongan penduduk  akan tetapi  sesuai dengan jiwa Bangsa ini, yaitu Pancasila.
Penggali dan perumus Pancasila yaitu Soekarno (dikenal pula dengan nama Bung Karno), dengan jelas dan terang mengatakan bahwa Pancasila telah ia gali dari dalam bumi Indonesia, Pancasila 14 adalah lima mutiara dari dalam buminya Bangsa Indonesia, Pancasila terbenam selama 350 Tahun  lamanya – lalu digali kembali dan dipersembahkan di atas persada Bangsa Indonesia. 15
Dari  banyak  pidato  dan  ucapan  Bung  Karno,  berulang  kali  beliau menyatakan bahwa Pancasila kita berjiwa kekeluargaan dan gotong royong, bahkan dengan  tegas  beliau  menyatakan  agar  bangsa  kita  jangan  meniru  (beliau menggunakan kata “membebek”) kepada Undang Undang Dasar negara lain, tetapi harus  membuat  Undang  Undang  Dasar  sendiri  yang  berfaham  keadilan  yang menentang  individualisme  dan  liberalisme. 16 Jiwa  kekeluargaan  ini  mengandung arti  yang  dijelaskan  dengan  sederhana  oleh  Bung  Karno,  bahwa  dalam  suatu keluarga  pasti  terdiri  dari  beberapa  anggota  keluarga  yang  memiliki  perbedaan- perbedaan,  baik  dari  segi  umur,  jenis  kelamin  dan  kepribadian,  tetapi  tetap  saja semua  anggota  hidup  baik  dan  bahagia  sebagai  satu  keluarga,  keadaan  ini
14 Pancasila pada awal perumusan banyak mengalami perubahan baik rumusan atau susunannya, dan Pancasila yang  dimaksudkan dalam Penelitian ini adalah rumusan yang baku yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
15 Soediman  Kartohadiprodjo,  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Penerbit  Binacipta, 1976, hlm 11
membawa  pada  pengertian  bahwa  inti  dari  jiwa  kekeluargaan  adalah  meskipun dalam suatu keluarga ada begitu banyak perbedaan, tetapi keluarga tetap bersatu, slogan yang paling terkenal adalah : “Kesatuan dalam Perb edaan; Perbedaan dalam Kesatuan”. 17
Dalam satu keluarga, meskipun ada perbedaan yang terjadi antar anggota, yaitu di antara anak dan orang tua, atau di antara orang tua sendiri atau di antara anak  sendiri,  maka  sebagai  keluarga  rasa  persatuan  tetap  ada,  itulah  yang dinamakan jiwa kekeluargaan, demikian pula apabila ada gangguan dari pihak luar terhadap  keluarga  tersebut,  meskipun  pendapat  didalamnya  mungkin  berbeda, tetapi sebagai satu keluarga tetap harus bersatu untuk menghadapi gangguan luar tersebut.  Pertanyaannya,  apakah  yang  bisa  membuat  ikatan  keluarga  demikian hebatnya? apakah yang membuat perbedaan dalam kesatuan tetap bisa terjadi? dan kesatuan dalam perbedaan tetap bisa langgeng? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab sama dengan sebagaimana sewaktu Bung Karno menggali Pancasila dari  Bumi  Indonesia.  Soediman  Kartohadiprodjo  menganalisa  penggalian  yang dilakukan oleh Bung Karno dari 3 unsur dasar manusia, yaitu Raga, Rasa dan Ratio dan  Soediman  menyimpulkan  bahwa  Bung  Karno  menggunakan  Rasa-nya  dalam menggali  Pancasila. 18 Jawaban  yang  sama  juga  berlaku  untuk  pertanyaan- pertanyaan di atas. Hanya dengan rasa cinta kasih dalam jiwa kekeluargaan yang bisa tetap menyatukan perbedaan dan menghargai perbedaan dalam kesatuan.
Lalu  bagaimana  konsep  Hukum  Waris  Nasional  yang  dicita-citakan  yang sesuai  dengan  Jiwa  Kekeluargaan  yang  notabene  adalah  isi  dari  Pancasila? sedemikian Beragam dan majemuknya Bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, keturunan/etnis golongan dan agama,  jelas berbeda tapi tetap satu, dan satu tetapi tetap menghargai perbedaan. Hal inilah yang harus diperhatikan benar dalam pembentukan Hukum Waris Nasional, tidak sekedar mengadakan unifikasi tanpa memperhatikan  betapa  majemuknya  Bangsa  Indonesia  karena  hukum  waris
17 Soediman  Kartohadiprodjo,  Hukum  Nasional – beberapa  catatan,  Penerbit  Binacipta,  1978, hlm.23
18 Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, PT. Pembangunan, Jakarta, 1965, hlm.67
merupakan hukum yang sangat sensitif sehingga perumusannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Pluralitas atau kemajemukan merupakan kondisi yang harus disadari oleh seluruh  rakyat  Indonesia.  Pluralisme  sebagai  paham,  diharapkan  dapat menghantarkan  kepada  persatuan  Bangsa  Indonesia  dengan  memegang  teguh semboyan  “Bhineka  Tunggal  Ika”.  Kemajemukan  Bangsa  Indonesia  merupakan suatu hal nyata yang tidak dapat ditampik sekaligus dibendung. Kemajemukan dari suku, ras dan agama merupakan hal yang siap ditanggung sejak Indonesia merdeka, dan  kondisi  ini  haruslah  dipikirkan  oleh  pemerintah  dan  lembaga  negara  untuk menciptakan  kondisi  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  segala  kebijakan yang diambil sesuai dengan kehendak serta keadaan masyarakat Indonesia. 19
Urgensi lain dari pembentukan Hukum Waris Nasional juga dapat terlihat dari  putusan-putusan  Pengadilan yang  “melenceng”  dari  apa  yang  telah “digariskan” oleh masing -masing Hukum Waris, hal mana memperlihatkan bahwa sudah  ada  pergeseran  dalam  masyakarat  dan  badan  peradilan,  melihat  dari kesadaran  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang.  Beberapa  putusan  pengadilan dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Diterapkannya asas bilateral dalam masyarakat adat yang unilateral.
Hukum Waris Adat sangat terpengaruh oleh perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat 20 dimana saat ini kekuatan ikatan dalam keluarga inti telah menjadi sedemikian  besar,  sehingga  mengurangi  daya  ikatan  keluarga  besar  ( clan ), sehingga  garis  pewarisan  pun  saat  ini  mulai  bergeser  yang  tadinya  unilateral menjadi  bilateral.  Gambaran  adanya  pewarisan  yang  bersifat  bilateral  dalam masyarakat  adat  yang  unilateral  dalam Hukum Waris  Adat  dapat  dilihat  pada penelitian  yang  dilakukan  pada  Tahun  1995  oleh  M.T.  Felix  Sitorus  yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 21 didapatkan hasil, dalam
19 Anajeng  Esri  Edhi  Mahanani,  Peranan  Politik  Hukum  dalam  Upaya  Kodifikasi  dan  Unifikasi Hukum  guna  Pembangunan  Hukum  Nasional  yang  sesuai  dengan  Pancasila  serta  Prinsip Kebhinekaan di Indonesia, Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Publica Volume 1 No.1, 2017, hlm. 31
20 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, hlm. 40
21 M.T. Felix Sitorus, Hak Waris Janda dan Anak Perempuan Batak Toba Masa Kini, dalam buku Hukum dan Kemajemukan Budaya (sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang Tahun
hal pewarisan harta kekayaan, terdapat kecenderungan perbedaan pandangan atau mungkin tafsiran antara tokoh adat tua dan tokoh adat muda. Tokoh adat tua secara tegas mengatakan bahwa anak perempuan tidak memiliki hak waris. Sedangkan  tokoh  adat  muda  berpendapat  bahwa  anak  perempuan  dapat mewarisi,  dan  bahkan  dapat  menuntut  bagian  dari  harta  peninggalan orangtuanya. 22 Jika tokoh adat tua lebih mengacu pada norma adat, maka tokoh adat muda lebih mengacu pada kenyataan empiris. Faktanya mereka melihat dan bahkan  mengalami  bahwa  anak  perempuan  memperoleh  bagian  dari  warisan orangtuanya. 23 Dari penelitian tersebut terlihat bahwa tokoh adat tua dan tokoh adat  muda  memiliki  pandangan  yang  relatif  bertolak  belakang  tentang kemungkinan  adanya  hak  waris  bagi  janda  dan  anak  perempuan  dalam masyarakat Batak Toba. 24 Pandangan yang lebih optimistis dikemukakan oleh tokoh adat muda. Mereka telah melihat dan mengalami bahwa anak perempuan memperoleh bagian dari warisan orangtua. Mereka menafsirkan hal itu sebagai “bagian warisan untuk anak perempuan, bukan semata -mata p emberian”. 25 Dari penelitian tersebut juga terlihat jelas adanya pergeseran yang terjadi diantara tokoh  adat  sendiri,  ini  tentunya  terjadi  karena  perubahan-perubahan  dalam masyarakat  itu  sendiri,  misalnya  seperti  anak  perempuan  yang  saat  ini  dapat memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan yang baik, sehingga bukan sekedar menikah  lalu  ikut  suami  menjadi  ibu  rumah  tangga  saja  dan  “meninggalkan” keluarga asalnya, tetapi dapat melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang dilakukan  oleh  anak  laki-laki,  atau  bahkan  lebih.  Perubahan  sosial  seperti  itu yang  dapat  menggeser  norma  dalam  Hukum  Waris  Adat,  karena  mengikuti perkembangan/perubahan yang ada.
ke-70 Prof Dr T.O.Ihromi) ed.E.K.M.Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 287
22 Supra Note 21, hlm. 297 - 298
23 Supra Note 21, hlm. 298
24 Supra Note 21, hlm. 303
25 Supra Note 21, hlm. 303 - 304
Asas  Bilateral  juga  banyak  diperkuat  dengan  putusan-putusan  dalam  perkara Hukum Waris Adat di Bali dengan sistem garis keturunan unilateral, beberapa putusan dapat dikemukakan: 26
1) Putusan Mahkamah Agung No.459K/Sip/1982 tertanggal 15 Agustus 1983 berisi  dalil  bahwa  anak  perempuan  merupakan  ahli  waris  dari  almarhum ayahnya.
2) Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.30/Pdt.G/1993/PN.Sgr, tertanggal 9 Desember 1993 berisi dalil bahwa anak perempuan tunggal, menutup hak waris dari ahli waris lainnya. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi  Denpasar  dalam  putusan  No.122/Pdt/1994/PT.Dps.  tertanggal  15 Desember 1994.
3) Pertimbangan  hukum  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  dalam  putusannya No.87/Pdt/1990/PT.Dps  tertanggal  31  Oktober  1990  yang  rumusannya sebagai  berikut:  “Dalam  hal  seseorang  dalam  perkawinannya  hanya menurunkan  anak  perempuan  walaupun  anak-anak  perempuan  tersebut semuanya  kawin  ke  luar,  harta  kekayaan  yang  didapat  selama perkawinannya, patut diterimakan kepada anak-anak perempuan tersebut yang ada hubungan darah langsung dengannya, karena harta yang dicari ibu- bapanya adalah untuk anak-anaknya, tidak adil kalau harta itu diterima oleh orang  lain  yang  sama  sekali  tidak  ada  hubungan  darah  langsung dengannya.” 27
Beberapa  putusan  lain  dalam  masyarakat  adat  unilateral,  dapat  dikemukakan sebagai berikut:
1) Dalam Putusan Mahkamah Agung No.179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961, Mahkamah Agung mempertimbangkan atas dasar kemanusiaan dan keadilan umum serta adanya persamaan hak antara wanita dan pria, maka seorang  anak  perempuan  juga  adalah  ahliwaris  dari  orangtuanya,  sama
26 Tjok   Isteri    Putra   Astiti, Hak-Hak Wanita Bali dalam Hukum Adat Waris, dalam buku Hukum dan Kemajemukan Budaya (sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang Tahun  ke-70 Prof Dr T.O. Ihromi) ed. E.K.M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 308- 309
seperti anak laki-laki, berhak menerima bagian dari warisan orangtuanya. Hal  ini  menurut  Mahkamah  Agung  sebagai  hukum  yang  hidup  di  seluruh Indonesia,  sehingga  berlaku  pula  di  Tanah  Karo.  (Sumber:  Putusan  PN Jakarta Pusat No.353/Pdt.G/2012/PNJkt.Pst tanggal 2 April 2013). 28
2) Pada masyarakat adat Sasak di Lombok Timur, juga telah diakui persamaan kedudukan anak perempuan dengan saudaranya laki-laki, bersama berhak atas  harta  peninggalan  orangtuanya.  Hal  ini  terdapat  dalam  putusan Mahkamah Agung No.2662K/Pdt/1984. 29
3) Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.956  K/Pdt/1991  berkaitan  dengan hukum  waris  adat  Minangkabau,  diputuskan  bahwa  harta  pencaharian orangtua  adalah  harta  yang  diwariskan  kepada  anak-anak  bukan  kepada kemenakan, sehingga apabila dilakukan hibah yang ternyata merugikan ahli waris, maka harus dinyatakan tidak sah 30 dan batal demi hukum. 31
2.  Pengajuan  perkara  warisan  di  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  ke Pengadilan Negeri dengan menggunakan dasar Hukum Waris Adat atau Perdata. Dengan  telah  diundangkannya  Undang-Undang  No.3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama (selanjutnya  disebut  UU  No.3  Tahun  2006)  memang  masalah  Pilihan  Hukum telah  dihapuskan,  sehingga  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam  tidak  lagi diberikan  pilihan  untuk  memilih  hukum  apa  yang  akan  diberlakukan  bagi masalah  warisan  mereka. 32 Kenyataannya  ternyata  berbeda,  sejak diberlakukannya UU No.3 Tahun  2006, dari hasil penelusuran perkara warisan di https://putusan3.mahkamahagung.go.id masih  banyak  perkara  warisan diantara  orang-orang  yang  beragama  Islam  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri dengan dasar gugatan menggunakan Hukum Adat atau malahan Hukum Perdata.
28 Hulman  Panjaitan,  Kumpulan  Kaidah  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 91
29 Id, hlm. 95
30 K ata “sah” ditambahkan     oleh     penulis     karena     menurut    penulis   bila kata “sah” tidak ada, maka kalimatnya tidak sempurna dan tidak sesuai konteks.
31 Supra Note 28 , hlm.97
32 Penjelasan Umum paragraph kedua kalimat kedua UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Gugatan  semacam  ini  tetap  diterima  oleh  Pengadilan  Negeri,  walaupun  ada beberapa kasus yang pada tingkat akhir dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak  berwenang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  badan  Peradilan  sendiri  tidak bersikap  tegas  dan  bersikap  abu-abu  terhadap  penghapusan  pilihan  hukum tersebut.
Hasil  penelusuran  Peneliti  memperlihatkan  beberapa  gugatan  mengenai warisan  diantara  orang-orang  beragama  Islam  tetap  diajukan  ke  Pengadilan Negeri sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

## Tabel 1: Perkara Warisan Muslim yang diajukan ke Pengadilan Negeri
Nomor Putusan Asal Perkara Nomor 492 PK/Pdt/2017 Tahun 2017 Pasaman Barat, Padang Nomor 435 PK/Pdt/2017 Tahun 2017 Banyuwangi Nomor 278 PK/Pdt/2017 Tahun 2017 Bantaeng, Makasar Nomor 329 PK/Pdt/2017 Tahun 2017 Depok Nomor 1127 K/Pdt/2016 Tahun 2016 Jember Nomor 2761 K/Pdt/2016 Tahun 2016 Surabaya Nomor 438 PK/Pdt/2016 Tahun 2016 Lamongan Nomor 2413 K/Pdt/2016 Tahun 2016 Sukabumi Nomor 2003 K/Pdt/2016 Tahun 2016 Blitar Nomor 537 PK/Pdt/2016 Tahun 2016 Garut Nomor 2638 K/Pdt/2015 Tahun 2016 Yogya Nomor 180 PK/Pdt/2015 Tahun 2015 Jakarta Timur Nomor 963 K/Pdt/2015 Tahun 2015 Gresik Nomor 1038 K/Pdt/2013 Tahun 2015 Padang Nomor 2479 K/Pdt/2014 Tahun 2015 Sleman
Sumber: Hasil Penelitian yang diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Dari kenyataan tersebut, dapat dilihat adanya kesadaran hukum masyarakat yang meskipun beragama Islam, akan tetapi ingin menggunakan Hukum Waris Adat sebagai dasar penyelesaian masalah warisannya, sehingga para pihak mengajukan perkara  warisannya  ke  Pengadilan  Negeri  dan  bukannya  ke  Pengadilan  Agama. Fakta ini tentunya menarik untuk ditelusuri lebih jauh apa yang menjadi alasan bagi penggugat  untuk  melakukan  gugatan  di  Pengadilan  Negeri,  sedangkan  diketahui bahwa  masalah  warisan  tersebut  adalah permasalahan  diantara  ahliwaris/pihak yang beragama Islam.
Melihat  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sulistyowati  Irianto  selama  9 (sembilan) Tahun yaitu sejak Tahun  2000 sampai dengan 2009, 33 maka ada 169 kasus yang  diputuskan oleh Mahkamah Agung yang dikategorikan sebagai kasus waris, dan dari 169 kasus waris tersebut, ada 136 kasus waris yang pewaris dan ahliwarisnya beragama Islam, sisanya yaitu 33 kasus adalah kasus yang pewaris dan ahliwarisnya beragama non-Muslim. 34
Pesebaran  dan  pilihan  badan  peradilan  dari  136  kasus  waris  yang  para pihaknya beragama Islam (selanjutnya disingkat kasus waris islam) dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini: 35

## Tabel 2: Pesebaran dan Pilihan Badan Peradilan atas Kasus Waris Islam
Wilayah Pilihan Pengadilan Negeri Pilihan Pengadilan Agama Jawa Tengah 21 Kasus 3 kasus Jawa Timur 27 kasus 6 kasus Sulawesi Selatan 4 kasus 7 kasus Sumatera Barat 10 kasus 0 kasus
Atas  data  yang  disajikan  dalam  penelitian  tersebut,  yang  menarik  adalah kenyataan di Sumatera Barat yang seluruh kasus sebanyak 10 kasus diselesaikan di Pengadilan Negeri, hal mana dikarenakan hukum kewarisan adat di Sumatera Barat adalah dengan sistem kekerabatan Matrilineal (garis ibu) dan Pengadilan Negeri sebagai representasi negara menyelesaikan perkara dengan mengacu pada hukum adat. 36 Menyelesaikan perkara waris dengan menggunakan hukum adat dirasakan sebagai  keadilan  bagi  warga  komunitas  di  Sumatera  Barat  (Minangkabau), 37 memang  fakta  penegakan  hukum  di  Badan  Peradilan  maupun  praktek  hukum kewarisan  Islam  di  masyarakat  tetap  saja  lebih  mengedepankan  hukum  adat daripada hukum Islam. 38
33 Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 50
34 Id, hlm. 53
35 Id, hlm. 54 36 Benda - Beckmann F&K dalam Id, hlm.54
37 Supra Note 33, hlm.54
38 Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, Jurnal Al-Qadha Volume 5 No.1, Juli 2018, hlm. 28
Selain  rasa  keadilan  dengan  penggunaan  hukum  adat  yang  menjadi pertimbangan penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri, Penulis juga mendapatkan beberapa pertimbangan penggugat sebagai berikut:
1. Penggugat mendalilkan bahwa sengketa terhadap objek warisan mengandung sengketa kepemilikan, sehingga sengketa atas kepemilikan harus diselesaikan di Pengadilan Negeri (lihat perkara Nomor 492 PK/Pdt/2017 Tahun 2017);
2. Penggugat  berpendapat  bahwa  meskipun  objek  gugatannya  adalah  warisan akan tetapi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mengajukan  perkaranya  ke  Pengadilan  Negeri  (lihat  perkara  Nomor  1127 K/Pdt/2016 Tahun 2016 dan Nomor 2413 K/Pdt/2016 Tahun 2016);
3. Adanya perbedaan agama di antara para ahli waris, ada yang beragama muslim dan  non-muslim  sehingga  ahliwaris  yang  beragama  non-muslim  mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (lihat perkara  Nomor 180 PK/Pdt/2015  Tahun 2015);
Dari  putusan-putusan  pengadilan  yang  dikemukakan  di  atas,  terlihat pentingnya  hakim  untuk  menoleh,  memperhatikan  apa  yang  disebut  dengan the living  law sebagai  salah  satu  sisi  fakta  sosial  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk memutus perkara yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam hukum positif, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  48  Tahun    2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi :
“Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
Penjelasan resmi :
“ Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  putusan  hakim  dan  hakim  konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.“
Keyakinan bahwa putusan Hakim mencerminkan kesadaran hukum yang tumbuh dalam  masyarakat,  maka  terlihat  telah  adanya  pergeseran  atas  aturan-aturan hukum waris dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat,
sehingga sudah saatnya membentuk Hukum Waris Nasional yang bersumber pada kesadaran hukum masyarakat dan bersumber pada jiwa Bangsa Indonesia.
Kemajemukan  Bangsa  Indonesia  ditambah  dengan  perbedaan  tingkat pendidikan,  akses  terhadap  informasi  dan  banyak  faktor  lainnya,  menjadikan kesadaran  hukum  masyarakat  tentunya  berbeda-beda,  hal  mana  harus  menjadi salah  satu  pertimbangan  penting  dalam  pembentukan  Hukum  Waris  Nasional, karena  belum  “seragam”  nya  masyarakat  kita  dalam  banyak  hal  mengharuskan aturan  Hukum  Waris  Nasional  yang  sensitif  terhadap  kemajemukan  tersebut. Sejalan dengan hal tersebut Hukum Waris Nasional juga harus bersumber pada jiwa Bangsa  Indonesia,  yaitu  Pancasila,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan bahwa  “Pancasila  merupakan sumber segala sumber hukum negara”.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagian  awal  tulisan,  bahwa  Pancasila berjiwa  kekeluargaan,  yang  artinya  jiwa  kekeluargaan  menghargai  adanya perbedaan, tidak menghilangkan perbedaan dan menghormati adanya perbedaan, hal ini pula yang harus menjadi catatan penting bagi Hukum Waris Nasional yang akan  dibentuk.  Perbedaan  atas  kemajemukan  Bangsa  Indonesia  tetap  harus menjadi  perhatian  utama,  sensitivitas  hukum  waris  juga  menjadi  pertimbangan penting  dan  jangan  sampai  terabaikan  dengan  cita-cita  unifikasi  saja. Penyeragaman  (unifikasi)  hukum  pada  masyarakat  yang  sedemikian  majemuk sebagaimana  nyata  di  dalam  masyarakat  Indonesia,  akan  menimbulkan  ketidak- adilan,  sama  tidak  adilnya  dengan  menerapkan  hukum  yang  beragam  pada masyarakat  yang  homogen. 39 Membangun  hukum  Indonesia  yang  menciptakan suatu unifikasi hukum memang masih sangat sulit dilakukan karena sifat pluralistik masyarakat  dan  hukum  yang  ada. 40 Dengan  demikian  penghormatan  terhadap perbedaan  akibat  kemajemukan    tersebut  harus  menjadi  pertimbangan  utama
39 Muhammad Bakri, Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA), Jurnal Kertha Patrika Volume 33 No.1, Januari 2008, hlm. 1
40 Anak  Agung  Putu  Wiwik  Sugiantari,  Perkembangan  Hukum  Indonesia  dalam  Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum, Jurnal Advokasi Volume 5 No.2, September 2015, hlm. 121
dalam  pembentukan    Hukum  Waris  Nasional,  sehingga  Hukum  Waris  Nasional dapat memberikan pengayoman bagi Bangsa Indonesia sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.
Kemudian  menilik  pada  perkembangan  putusan  Badan  Peradilan,  perlu dicermati pula sejarah dari beberapa perundangan nasional yang “mengadaptasi” yurisprudensi  (putusan  Badan  Peradilan),  sehingga  menjadi  penting  pula  bagi Hukum  Waris  Nasional  nantinya  untuk  mencermati  perkembangan  putusan tersebut,  apalagi  jika  diingat,  bahwa  di  Indonesia  pun  yurisprudensi  itu  tetap diterima  sebagai  salah  satu sumber hukum. 41 Ada  2  macam  yurisprudensi,  yaitu yurisprudensi yang tetap dan yang tidak tetap. Yurisprudensi tetap terjadi karena beberapa keputusan Hakim yang menjadi dasar bagi Peradilan dan  Administrasi Negara,  agar  tidak  lagi  menimbulkan  keraguan  karena  telah  diputuskan  secara prinsipil  suatu  penyelesaian  tertentu,  Yurisprudensi  tetap  ini  diberi  nama “ standaardarresten ”  (keputusan  baku).  Oleh  sebab  itu  maka “standaardarrest” menjadi suatu pegangan teguh bagi kalangan pengadilan, administrasi negara dan sarjana hukum, dan bahkan sering kali suatu pegangan yang lebih teguh dari pada suatu undang-undang. 42
Satu  lagi  dari  Subekti  dalam  kertas  kerjanya,  yang  dibawakan  dalam Simposium  Sejarah  Hukum  yang  selenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  di  Jakarta  pada  tanggal  1 – 3  Apr il  1975  yang  berjudul  “Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia oleh Yurisprudensi”  memberikan keyakinan kepada pembacanya  (peserta  seminar pada  waktu itu)  bahwa  yurisprudensi  sangat  bisa mengubah hukum positif yang berlaku, karena Hakim melihat adanya perubahan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan karena Hakim menggali bahwa ada  nilai-nilai  dalam  masyarakat  yang  harus  diadaptasi  sehingga  putusan  yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan sesuai keadaan perubahan masyarakat pada saat itu.
41 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  dan  Perubahan  Sosial – Suatu  tinjauan  teoritis  serta  pengalaman- pengalaman di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm. 179-180
42 E. Utrecht,  Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia,  Penerbitan  dan  Balai  Buku  “Ichtiar”,  Jakarta, 1961, hlm. 192
Beberapa  contoh-contoh yang  terkenal  dapat dipaparkan  yaitu,  Pasal  108 BW  yang  menyatakan  seorang  isteri  tidak  cakap  untuk  bertindak  sendiri  dalam hukum,  oleh  beberapa  putusan  Pengadilan  telah  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi. Dasar  pertimbangan  yang  diambil  adalah  untuk  menghilangkan  diskriminasi karena  dalam  lingkungan  Hukum  Adat  seorang  isteri  sepenuhnya  cakap  untuk bertindak sendiri dalam hukum. Ditambah bahwa di Negeri Belanda sendiri (jadi di negeri  berasalnya  ketentuan  tersebut)   ketidak-cakapan  seorang  isteri  itu sudah dihapuskan. 43 Yurisprudensi  mengenai  hapusnya  pasal  108  BW  sudah mendapatkan  konsolidasi  dalam  pasal  31  (2)  Undang-Undang  Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974) yang mengatakan: “Masing -masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta- bendanya”. 44
Selanjutnya  contoh  tentang  pengangkatan  anak  bagi  warganegara keturunan  Cina  yang  diatur  dalam  Ordonansi  Tahun  1917  No.  129  yang  hanya memperbolehkan  adopsi  bagi  anak  lelaki,  dengan  Putusan-putusan  Pengadilan telah memperbolehkan juga pengangkatan anak perempuan. Keadaan masyarakat telah  berubah  dan  mendesak  ke  arah  diperbolehkannya  pengangkatan  anak perempuan  juga.  Lembaga  adopsi  memang  sudah  berubah  fungsinya  sepanjang masa, apabila dahulu hanya dimaksudkan untuk menyambung keturunan (dalam masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki yang  menyambung garis keturunan), sekarang  pertimbangan  sosial  juga  menjadi  pertimbangan  penting. 45 Hal  ini “diserap” sepenuhnya oleh  Peraturan Pemerintah No mor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, yang tidak lagi mengatur pembedaan jenis kelamin dalam pengangkatan anak.
Contoh terakhir adalah pengertian balik-nama pada proses Jual Beli tanah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar
43 Subekti,  Kertas  Kerja  pada  Simposium  Sejarah  Hukum  yang  dilaksanakan  oleh  BPHN: Perkembangan  Hukum  Perdata  di  Indonesia  oleh  Yurisprudensi,  Jakarta  1-3  April  1975, Binacipta, hlm. 25-26
44 Id , hlm. 27 45 Id, hlm. 28
Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  Undang-undang  Pokok  Agraria),  oleh yurisprudensi  diberikan  pengertian  bahwa  balik-nama  bukan  merupakan perbuatan  yang  memindahkan  hak  milik  (Putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  19 September  1970  Nomor  123K/Sip/1970),  sesuai  pula  dengan  asas-asas  Hukum Adat yang dijadikan dasar dari hukum tanah yang baru itu, sudah tepatlah kalau oleh  yurisprudensi  ditetapkan  bahwa  pemindahan  hak  milik  terjadi  pada  saat dibuatnya  akte  jual-beli  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), sedangkan balik-nama dan sertipikat mempunyai nilai sebagai bukti-bukti tentang hak milik itu (bukti utama). 46
Dari  beberapa  contoh  yang dikemukakan  oleh  Subekti  pada  kertas  kerja tersebut  memperlihatkan  bahwa yurisprudensi  telah  mengubah  beberapa  Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) bahkan mengubah Hukum Adat . 47
Dari  putusan-putusan  pengadilan  yang  Penulis  baca  dan  teliti  tersebut  di atas,  serta  bukti  bahwa  yurisprudensi  memperlihatkan  perubahan  kesadaran hukum  dalam  masyarakat  karena  perkembangan  jaman  dan  adaptasi  terhadap perubahan sosial yang ada, sehingga penerapan masing-masing hukum waris tidak lagi rigid dan kaku menunjukkan sisi lain akan adanya urgensi dalam pembentukan Hukum  Waris  Nasional.  Pembaharuan  hukum  sangatlah  diperlukan  dalam pembangunan suatu sistem hukum yang berdasarkan cita-cita bangsa yaitu hukum berdasarkan  Pancasila.  Pembangunan  hukum  yang  direncanakan  secara  cermat harus diarahkan  kepada  tatanan  hukum  nasional  yang  modern  dengan  mengacu pada cita hukum Pancasila yang akan mampu  memberikan kerangka  dan aturan hukum yang efisien dan responsive bagi penyelenggaraan kehidupan masa kini dan masa depan. 48
46 Id, hlm. 33 47 Id, hlm. 24-38

## Penutup
Dengan  diundangkannya  UU  Adminduk  yang  menghapuskan  semua staatsblad pencatatan  sipil  mengenai  penggolongan  penduduk  memperlihatkan politik  hukum  pemerintah  yang  serius  untuk  menghapuskan  perbedaan berdasarkan etnis maupun penggolongan penduduk. Di sisi lain penentuan hukum waris yang masih bergantung pada penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan  163  IS  yang  berupa  pembedaan  etnis/garis  keturunan,  tidak  dapat  lagi diterapkan  pada  warganegara  Indonesia  yang  lahir  setelah  berlakunya  UU Adminduk  oleh  karena  di  dalam  akta  kelahirannya  tidak  lagi  memberi  petunjuk mengenai  penggolongan  penduduk  tersebut.  Ini  adalah  hal  utama  yang memberikan  dasar  bagi  Penulis  bahwa  Hukum  Waris  Nasional  menjadi  sangat penting untuk segera dibentuk.
Hal lain yang Penulis ketemukan adalah putusan-putusan Pengadilan yang memberikan  petunjuk  akan  adanya  perubahan  kesadaran  hukum  masyarakat mengenai pemberlakuan hukum waris bagi masalah warisan yang dihadapi, bahwa penggolongan penduduk yang menyebabkan berlakunya bermacam hukum waris tidak lagi  secara  rigid  dan  kaku  diterapkan  oleh  Hakim.  Ini  adalah sisi  lain  yang semakin meyakinkan Penulis akan perlunya pembentukan Hukum Waris Nasional yang  melihat  perkembangan  kesadaran  hukum  dan  perubahan  sosial  dari masyarakat serta tentu saja memperhatikan jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

## Daftar Pustaka
Buku: Dedi Soemardi, Sumber-sumber Hukum Positip, Alumni, Bandung, 1986 Hulman Panjaitan, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
M.T.Felix  Sitorus,  Hak  Waris  Janda  dan  Anak  Perempuan  Batak  Toba  Masa  Kini, dalam buku Hukum dan Kemajemukan Budaya (sumbangan karangan untuk menyambut  hari  ulang  Tahun    ke-70  Prof  Dr  T.O.Ihromi) ed.E.K.M.Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000
Rumonda Nasution, Harta Kekayaan Suami Isteri dan Kewarisannya, BPHN, Jakarta, 1992
Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977 ____________________,  Hukum  dan  Perubahan  Sosial – Suatu  tinjauan  teoritis  serta pengalaman-pengalaman di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1979
Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, PT.Pembangunan, Jakarta, 1965 _______________________________,  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Penerbit Binacipta, 1976
_______________________________,  Hukum  Nasional – beberapa  catatan,  Penerbit Binacipta, 1978
Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah,  Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat,
Rajawali Pers, Jakarta, 1987
Sudargo  Gautama,  Aneka  Masalah  dalam  Praktek  Pembaharuan  Hukum  di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
Sunarjati  Hartono,  Dari  Hukum  Antar  Golongan  ke  Hukum  Antar  Adat,  PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
Tjok Isteri Putra Astiti, Hak-Hak Wanita Bali dalam Hukum Adat Waris, dalam buku Hukum  dan  Kemajemukan  Budaya  (sumbangan  karangan  untuk menyambut  hari  ulang  Tahun    ke-70  Prof  Dr  T.O.  Ihromi)  ed.  E.K.M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Antar-Golongan (Intergentiel) di Indonesia, Cetakan kelima, Sumur Bandung, 1976

## Jurnal:
Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, Jurnal Al-Qadha Volume 5 No.1, Juli 2018
Anajeng Esri Edhi Mahanani, Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum guna Pembangunan Hukum Nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia, Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Publica Volume 1 No.1, 2017
Anak  Agung  Putu  Wiwik  Sugiantari,  Perkembangan  Hukum  Indonesia  dalam Menciptakan  Unifikasi  dan  Kodifikasi  Hukum,  Jurnal  Advokasi  Volume  5 No.2, September 2015
Mohammad  Yasir  Fauzi,  Legislasi  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia,  Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 9 No.2, Agustus 2016 Shintiya Dwi Puspita dan Fabian Fadhly, Legitieme Portie dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Volume 1 No.2, 201 Yelia Nathassa Winstar, Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau,  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan  Tahun  ke-37  No.2,  April- Juni 2007

## Majalah:
Andi  Nuzul,  Upaya  Kodifikasi  Hukum  Kewarisan  Secara  Bilateral  Dengan  Pola Diferensiasi  Dalam  Masyarakat  Pluralis,  Majalah  Mimbar  Hukum,  Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010
Shela  Natasha,  Penghapusan  Pasal  Penggolongan  Penduduk  dan  Aturan  Hukum dalam  Rangka  Mewujudkan  Unifikasi  Hukum (Abolition  of  Population  and Legal  Rules  Classification  Article  to  Create  Unification  in  Law), Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2018
Situs Daring: https://putusan3.mahkamahagung.go.id http://bphn.go.id/readinfo/main_history, diakses pada tanggal 30 Maret 2018 Jam 22.33 WIB https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10607/pembaharuan-hukum- catatan-sipil-dan-penghapusan-diskriminasi-di-indonesia?page=1, diakses pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 17.50 WIB