PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## Mia Amiati Iskandar*
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail : mia.amiati@unpak.ac.id Naskah diterima : 18/09/2022, revisi : 18/10/2022, disetujui 28/10/2022

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  menjabarkan  bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang sebagai  bentuk  kejahatan  yang  tidak  hanya  mengancam  stabilitas  perekonomian  dan integritas  sistem  keuangan,  tetapi  juga  dapat  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  dewasa  ini  perkembangannya  cukup memprihatinkan.  Kejahatan  dengan  memanfaatkan  jaringan  sistem  keuangan  untuk menyembunyikan  asal-usul  uang  dari  hasil  tindak  pidana  tertentu  agar  tampak  seperti layaknya  uang  halal  menimbulkan  dampak  kerugian  yang  tidak  sedikit  bahkan  dapat bersifat sistemik. Permasalahan tindak pidana pencucian uang yang dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh individu melainkan juga dilakukan oleh korporasi telah menimbulkan penyelesaian  yang  berbeda  di  antara  keduanya  dengan  melihat  unsur  kejahatan  dan pertanggungjawaban  pidana  yang  menjadi  dasar  penjatuhan  sanksi  dalam  kasus  tindak pidana  pencucian  uang  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  dengan  menitik  beratkan  pada  studi  kepustakaan.  analisis  dilakukan  terhadap norma  hukum,  baik  hukum  dalam  aturan  perundang-undangan  maupun  hukum  dalam putusan-putusan  pengadilan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  1) Kedudukan  korporasi  subjek  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dilihat  dari  ketentuan Pasal  1  ayat  9  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yaitu  “setiap  orang  adalah  orang perseorangan  atau  korporasi”.  2)  Pertanggungjawaban  pidana  Tindak  pidana  pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H.  Muh.  Hamzah  Mamba  S.Hi  adalah  penjatuhan  hukuman  pidana  denda  sebesar Rp.1.000.000.000.-  (satu  milyar  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 ( satu) tahun.
Kata Kunci : TPPU, Korporasi, Subjek Hukum.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to describe that the crime of money laundering as a form of crime that not only threatens economic stability and the integrity of the financial system, but can also endanger the joints of the life of society, nation and state, nowadays its development is quite alarming. Crimes by utilizing the financial system network to hide the origin of money from the proceeds of certain criminal acts so that it looks like halal money can cause losses that  are  not  small  and  can  even  be  systemic.  The  problem  of  money  laundering,  which  in practice is not only carried out by individuals but also by corporations, has led to different solutions between the two by looking at the elements of crime and criminal liability which are the  basis  for  imposing  sanctions  in  the  money  laundering  crime  case.  This  study  uses  a normative  juridical  research  method  with  an  emphasis on  literature  study.  the  analysis  is carried  out  on  legal  norms,  both  the  law  in  statutory  regulations  and  the  law  in  court decisions. Based on the results of  the study,  it can be concluded that 1) The position of the corporation as the subject of the crime of money laundering can be seen from the provisions of Article 1 paragraph 9 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, namely "every person is an individual or a corporation". 2) Criminal liability Money laundering crime committed by PT. The Common Trust of the Ummah represented by the Administrator/Power of H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi was sentenced to a fine of Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah), provided that if the fine could not be paid, it would  be  replaced  with  the  confiscation  of  H.  Muh's  property.  Hamzah  Mamba  S.Hi  as  the controlling personnel of the corporation (Director of PT. Amanah Bersama Ummat) whose value is the same as the sentence of fine imposed or substitute imprisonment for 1 (one) year.
Keywords: Money Laundering, Corporations, Legal Subjects

## A. Pendahuluan
Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas  perekonomian  dan  integritas  sistem  keuangan,  tetapi  juga  dapat  membahayakan sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  dewasa  ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan  untuk  menyembunyikan  asal-  usul  uang  dari  hasil  tindak  pidana  tertentu  agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. 1
Da’i  Bachtiar  dalam  bukunya  mendefiniskan  Pencucian  uang  ( Money  Laundering ) sebagai upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
1 Kristian dan Christine Wanuwijaya, Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Mimbar Justitia. Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016, hlm. 691.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana dengan cara memasukan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik di dalam maupun  di  luar  negeri  dengan  maksud  menghindarkan  diri  dari  tuntutan  hukum  atas kejahatan  yang  telah  dilakukan  dengan  mengamankan  harta  kekayaan  hasil  kejahatan  dari sitaan  aparat  hukum.  Dengan  bermacam  modus Money  laundering dapat  dilakukan  dengan berbagai cara mulai dari hibah, penitipan, pertukaran, pembayaran, hingga pentransferan. 2 Sulitnya  membuktikan  dan  mengidentifikasi  keterlibatan  pengurus  korporasi  yang bertindak  atas  nama  sendiri  maupun  yang  bertindak  mewakili  korporasi  merupakan  salah satu  kendala  dalam  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh korporasi.  Mengingat  bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  korporasi menjadikan  korporasi  dapat  dengan  mudah  menghasilkan  kekayaan  dalam  jumlah  yang besar. 3 Besarnya peranan korporasi dalam mendorong terlaksananya proses pencucian uang ( money laundering ) baik yang dilakukan oleh orang dalam korporasi secara langsung, maupun tidak  langsung  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  aparat penegak hukum agar selanjutnya dapat dicegah dan diberantas.
Permasalahan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dalam  praktiknya  tidak  hanya dilakukan  oleh  individu  melainkan  juga  dilakukan  oleh  korporasi  telah  menimbulkan penyelesaian  yang  berbeda  di  antara  keduanya  dengan  melihat  unsur  kejahatan  dan pertanggungjawaban  pidana  yang  menjadi  dasar  penjatuhan  sanksi  dalam  kasus  tindak pidana pencucian uang tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk  mengangkat  permasalahan  tersebut  dan  menuangkannya  dalam  penelitian  skripsi dengan  judul  :  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Sebagai  Subjek  Tindak  Pidana Pencucian Uang”.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan  menggambarkan  dan  menganalisis  data  yang  diperoleh  berupa  data  sekunder mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan penerapan hukum pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai tindak pidana pencucian uang.
Sesuai  dengan  bidang  kajian  ilmu  hukum  maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  menitik  beratkan  pada  studi  kepustakaan. Metode penelitian hukum yuridis yang berbasis normatif meletakan hukum sebagai sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,
2 Da’I Bachtiar, Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang , (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2003), hlm. 1.
3 Karina  Natalia,  Pujiyono,  dan  Umi  Rozah, Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Diponegoro Law Jurnal , Vol 5 No. 3 Tahun 2016, hlm. 2.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin (ajaran) dan mengimplementasikannya pada peristiwa hukum yang terjadi. 4
Dalam  melakukan  penelitian  ini  data  diperoleh  dari  data  sekunder  yaitu  studi kepustakaan bahan tertulis atau dokumen-dokumen yang ada sebelumnya, berupa peraturan perundang-undangan,  dokumen  resmi  pemerintah,  hasil-hasil  penelitian  di  bidang  hukum pidana dan pendapat para ahli hukum. 5
Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif, artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam, holistik dan komprehensif. Penggunaan metode  analisis  secara  kualitatif  didasarkan  pada  pertimbangan,  yaitu  pertama,  data  yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta  tidak  mudah  untuk  dikuantitatifkan.  Kedua,  sifat  dasar  data  yang  dianalisis  adalah menyeluruh  ( comprehensive )  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  bulat  ( holistic ).  Hal  ini ditandai  dengan  keanekaragaman  datanya  serta  memerlukan  informasi  yang  mendalam ( indepth information ).

## C. Pembahasan
1. Analisis Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nomor register
284/Pid.Sus/2019/PN.MKS  memisahkan  antara Predicate  Offence (tindak  pidana  asal) dengan Derifative Crime (tindak pidana lanjutan) sebagai suatu Splitsing Case (pemisahan proses hukum) . Hal ini disebabkan karena subjek dari perkara pidana dalam perkara a quo terjadi antara natural person (personal) dan legal person (korporasi). Muh. Hamzah Mamba selaku personal telah diajukan perkara pidana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS dan terdakwa  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penggelapan.  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  perkara  pidana  No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS  mengajukan  dakwaan kombinasi antara alternatif dengan kumulatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua Pasal 378 KUHP Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan kedua Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Dalam pertimbangan majelis hakim ternyata seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pertama  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  telah  terpenuhi,  sehingga  terdakwa  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  pada dakwaan  Kesatu  Pertama  tersebut,  dan  seluruh  unsur-unsur  dari  Dakwaan  Kedua Kumulasi  juga  telah  terpenuhi,  sehingga  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan
4 Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris , (Yogjakarta: pustaka pajar, 2010), hlm. 34.
5 Soerjono Soekanto, ed. Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1988), hlm. 91.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalan  dakwaan  kedua kumulasi tersebut. Oleh karena itu hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi, telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “  Penggelapan  dan  Pencucian Uang  Secara  Bersama-sama  sebagai  Perbuatan  Berlanjut  “.  Dan  Menjatuhkan  pidana kepada  terdakwa  H.  Muh.  Hamzah  Mamba  S.Hi  dengan  pidana  penjara  selama  20  (dua puluh)  tahun  dan  membayar  pidana  denda  sebesar  Rp.500.000.000.-  (lima  ratus  juta rupiah),  dengan  ketentuan  jika  terdakwa  tidak  membayar  pidana  denda  tersebut  akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
Nampaknya pemisahan antara Predicate Offence dengan Derifative Crime sebagai suatu Splitsing Case pada perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS sedikit  menyimpang dari Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang yang menyatakan bahwa :
Dalam  hal  penyidik  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  terjadinya  tindak pidana  Pencucian  Uang  dan  tindak  pidana  asal,  penyidik  menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.
Hal  ini  terjadi  akibat  pemisahan  antara  subjek  hukum  dengan  terdakwa  Muh. Hamzah Mamba sebagai personal dan Muh. Hamzah Mamba yang bertindak untuk atas nama  PT.  Amanah  Bersama  Ummat.  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS  hanya  mendakwa  Muh.  Hamzah  Mamba  dengan  Pasal  3  jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang  jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1  KUHP jo  Pasal 64 Ayat 1 KUHP tanpa tindak pidana asalnya. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan sejalan dengan ketentuan pasal  69  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang menyatakan bahwa :
Untuk  dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
Namun  dalam  perkara  284/Pid.Sus/2019/PN.MKS  tindak  pidana  asal (Predicate Offence) diambil dari tindak pidana penggelapan pada putusan No.1235/Pid.B/2018/PN- MKS.
2. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia yang dapat  menjadi  subjek  tindak  pidana.  Jadi,  pada  awalnya  korporasi  tidak  dapat  mejadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah rumusan Pasal 59 Kitab Undang- Undang  hukum  Pidana  terutama  dari  cara  bagaimana  delik  dirumuskan  yang  selalu didahului  dengan  frasa  barang  siapa.  Namun,  fakta  menunjukkan  bahwa  tidak  akan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
ditemukan  pengaturan  peluang  menuntut  korporasi  kehadapan  pengadilan  pidana. Meskipun demikian, pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa untuk turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang ada di dalam hukum keperdataan maupun diluarnya, muncul sebagai suatu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/korporasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.
Dengan  diadopsinya  kedua  doktrin strict  liability dan vicarious  liability ,  apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  akan  besar  sekali  pengaruhnya  dalam  upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal).  Dengan  demikian,  sekaligus  akan  tercipta  adanya  perlindungan  berbagai kepentingan (Negara, masyarakat, dan korban)
Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang,  yaitu  orang  perseorangan  dan  korporasi.  Orang  perseorangan  sebagai  subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat Pasal 1 ayat 9, Pasal 3, Pasal 4,  Pasal 5, Pasal 10 dan seterusnya. Dari  Pasal 1 ayat 9 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  tersebut  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  terdiri  dari  orang  perseorangan  atau korporasi.
Korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  pencucian  uang  juga  dijelaskan  dalam Pasal  1  ayat  9  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  seterusnya,  di  mana  dalam  Pasal  1 ayat  9  tersebut  dikatakan  setiap  orang  itu  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi. Korporasi dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  adalah  kumpulan  orang  dan/atau kekayaan  yang  terorganisasi,  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum.
Pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila dilakukan atau diperintahkan oleh  Personil  Pengendali  Korporasi,  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan  maksud  dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku sesuai dengan pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Sanksi pidana pokok terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah denda sebanyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sanksi pidana tambahannya  adalah  pengumuman  putusan  hakim,  pembekuan  sebagian  atau  seluruh
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kegiatan  usaha  korporasi  pencabutan  izin  usaha,  pembubaran  dan/atau  pelarangan korporasi, perampasan asset korporasi untuk negara dan atau pengambilalihan korporasi oleh negara.
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  pencucian uang pada kasus putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS, yaitu PT. Amanah Bersama Ummat yang dalam hal ini diwakili oleh H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 3 jo Pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan :
Setiap  Orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga  atau perbuatan lain atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  dipidana  karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan :
a. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
b. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
Dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Denny Lumban Tobing S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Muhammad Salam Giri Basuki S.H dan Doddy hendrasakti S.H masing-masing sebagai hakim anggota pada Pengadilan Negeri Makassar, majelis hakim menyatakan  bahwa  dari  pertimbangannya  ternyata  seluruh unsur-unsur  dari  dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut .
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi adalah penjatuhan hukuman pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  mampu  dibayar,  maka  diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a. Kedudukan  korporasi  subjek  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dilihat  dari ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan  atau  korporasi” .  Dengan  demikian,  maka  subjek  hukum  yang  dapat dijerat  sebagai  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tidak  saja  orang  perorang  sebagai individu,  tetapi  juga  suatu  Korporasi. Diterimanya  korporasi  sebagai  subjek  tindak pidana  pencucian  uang  tidak  lepas  daripada  pengaruh  doktrin  tentang pertanggungjawaban  pidana  korporasi  antara  lain  :  Doktrin  Pertanggungjawaban Pidana  Secara  Langsung  ( Identification  Theory) ,  Doktrin  Pertanggungjawaban  yang ketat  menurut  undang-undang  ( strict  liability ),  dan  Doktrin  Pertanggungjawab Pengganti ( vicarious liability ).
b. Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. AMANAH  BERSAMA  UMMAT  yang  diwakili  oleh  Pengurus/Kuasa  H.  Muh.  Hamzah Mamba  S.Hi  adalah  penjatuhan  hukuman  pidana  denda  sebesar  Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka  diganti  dengan  perampasan  harta  milik  H.  Muh.  Hamzah  Mamba  S.Hi  selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 ( satu) tahun.
2. Saran
a. Diharapkan  kedepannya  revisi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  hendaknya  dibuat dengan memperhatikan orientasi kejahatan-kejahatan terbaru dari korporasi seiring dengan kemajuan teknologi.
b. Sebaiknya  ancaman  pidana  denda  yang  dijatuhkan  kepada  korporasi  di  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  diberikan  batas  minimum  seperti  pada  ancaman pidana denda pada tindak pidana korupsi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## E. Biodata Singkat penulis
Dr. Mia amiati Iskandar, S.H., M.H.  lahir di Jakarta 4 maret 1965, Dr, mia amiati menempuh pendidikan  S1 di  universitas  Islam  Jakarta,  dan  menempuh  pendidikan  S2  di  Sekolah  tinggi ilmu hukum Iblam serta menempuh pendidikan S3 di Universitas Padjajaran.

## F. Ucapan Terimakasih
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 51-59 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA
Da’I Bachtiar, Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang , (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2003).
Karina Natalia, Pujiyono, dan Umi Rozah, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Diponegoro Law Jurnal , Vol 5 No. 3 Tahun 2016.
Kristian  dan  Christine  Wanuwijaya,  Kebijakan  Formulasi  Pidana  Terhadap  Korporasi  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Jurnal Mimbar Justitia. Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016.
Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris , (Yogjakarta: pustaka pajar, 2010).
Soerjono Soekanto, ed. Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1988).