Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadinal Negeri Sngguminasa

## Nur Ahmad U, Kasjim Salenda
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nurahmadu2000@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah penelitian ini terkait  Peranan Visum Et Repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan  Perspektif  Hukum  Islam  Studi  Kasus  Nomor  Perkara  438/  Pid.  b/  2020/  PN. Sungguminasa.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  maka  penulis  menggunakan  metodelogi yaitu: 1) Wawancara dengan Para hakim yang menangani perkara yang diuraikan dalam latar belakang . 2) Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian adalah bahwa Walaupun tidak mutlak ada terdapat visum et revertum  dalam  pembuktian  perkara  pidana,  namun  buat  menguatkan  kepercayaan  hakim,  hingga hendaknya  visum  et  revertum  itu  senantiasa  wajib  ada,  khususnya  tindak  pidana  yang  objeknya merupakan tubuh manusia, dan visum et repertum merupakan suatu alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga visum et repertum merupakan alat bukti pelengkap saja. Namun dalam kasus- kasus  tertentu  dimana  bukti  yang  ada  sangatlah  minim  atau  kurang  ,  maka  visum  et  repertum merupakan  bukti  pokok  yang  harus  dijadikan  dasar  oleh  hakim.  Sehingga  visum  et  repertum  juga dapat dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum sehingga visum et repertum yang dikeluarkan oleh tim dokter ahli merupakan suatu kebutuhan terutama mengenai kasus tindak  pidana  pembunuhan.  Kedudukan  visum  et  repertum  dalam  hukum  Islam  adalah  sebagai penerapan  ijtihad  bagi  hakim  untuk  memperoleh  kebenaran  dan  keadilan  yakni  sebagai  alat  bukti tepatnya sebagai alat bukti tertulis atau dalam Islam dikenal dengan istilah al-bayyinah  karena dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia.
Kata Kunci : Visum Et Repertum; Tindak Pidana; Hukum Islam

## Abstract
The main problem of this research is related to the role of Visum Et Repertum in uncovering the crime of murder. Islamic Law Perspective Case Study Number 438/Pid. b/ 2020/ PN. Sungguminasa. To answer these problems, the authors use a methodology, namely: 1) Interviews with judges who handle cases described in the background. 2) Data analysis, namely the author uses qualitative data analysis, in which the author uses qualitative descriptive. The results of the study are that although it is not absolute that there is a visum et revertum in proving criminal cases, but to strengthen the judge's confidence, so that visum et revertum should always exist, especially criminal acts whose object is the human body, and visum et repertum is a piece of evidence which is not binding on judges, so that the visum et repertum is only a complementary evidence. However, in certain cases where the available evidence is minimal or lacking, visum et repertum is the main evidence that must be used as a basis by the judge. So that the visum et repertum can also be used as evidence that is binding and has legal force  so  that  the  visum  et  repertum  issued  by  a  team  of  expert  doctors  is  a  necessity,  especially regarding  cases  of  murder  crimes.  The  position  of  visum  et  repertum  in  Islamic  law  is  as  the application of ijtihad for judges to obtain truth and justice, namely as evidence, precisely as written evidence or in Islam known as al-bayyinah because it can create benefit for mankind.
Keywords : Visum Et Repertum; Cases of Murder; Islamic Law

## Pendahuluan
Peran Visum  et  Repertum dalam  pengungkapan  kasus  pembunuhan  yang  diberitakan  di surat  kabar,  televisi,  dan  media  online  menunjukkan  pentingnya  peran  polisi  sebagai  lembaga
investigasi. Hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Visum et Repertum membuktikan unsur-unsur pembunuhan tersebut dan menentukan langkah-langkah yang diambil polisi dalam menyelidiki kasus  tersebut.Bahkan  tidak  jarang  polisi  menerima  laporan  dan  pengaduan  dari  masyarakat tentang pembunuhan jangka panjang.
Dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), tentang tindak pidana pembunuhan mengatur secara rinci tentang jenis-jenis hukuman yang di berlakukan. 1 Secara umum, kejahatan pembunuhan  di  berikan  sanksi  berupa  hukuman  pemenjaraan  hingga  pidana  mati.  Hal  tersebut tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang di lakukan. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan, jika terbukti di persidangan, maka akan di masukkan ke lembaga permasyarakatan sebagai imbalan atas kejahatanya.
Sedangkan dalam hukum pidana Islam, 2 tidak diterangkan secara jelas mengenai  visum et repertum,  akan  tetapi  di  dalam  hukum  pidana  islam  di  kenal  dengan  istilah al-bayyinah yang berarti (pembuktian) atau secara istilah membuktikan suatu kasus atau perkara dengan mengajukan alasan atau memberikan dalil sampai dengan batas yang meyakinkan. Dalam hal ini pembuktian sangatlah penting dalam mencari sebuah kebenaran dalam suatu perkara, sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 6;
!َٰٓﻳـﱡ ﻬَﺎ اﻟﱠ ﺬِﻳْ ﻦَ اٰﻣَﻨـُ ﻮْٓا اِنْ ﺟَﺎ ۤءَﻛُﻢْ ﻓَﺎ ﺳِ ﻖٌ ۢ ﺑِﻨـَ ﺒَﺎٍ ﻓـَﺘـَﺒ ـَﻴـﱠﻨـُ ﻮْٓا اَنْ ﺗُ ﺼِ ﻴـْﺒـُ ﻮْا ﻗـَﻮْ ﻣًﺎ ۢ ﲜَِﻬَ ﺎﻟَﺔٍ ﻓـَ ﺘُ ﺼْ ﺒِ ﺤُ ﻮْا ﻋَﻠٰ ﻰ ﻣَﺎ ﻓـَﻌَ ﻠْﺘُﻢْ ﻧٰ ﺪِﻣِ ﲔَْ
Terjemahan:
‘’Hai orang-orang yang beriman,jika datang kepadamu orang yang  fasik dan membawa suatu berita, maka periksalah terlebih dahulu agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.’’
Ayat tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk  Penulis di sini merasa tertarik untuk membahas  dan  meneliti    judul  yang  berkaitan  dengan Visum  Et  Repertum karena  penulis  juga melihat  dari  proses  persidangan  itu    sangatlah  sulit  dan  rumit  untuk  melakukan  pembuktian  di persidangan dalam upaya meyakinkan hakim dalam memberi keputusan. Dan dari sinilah penulis berfikir bahwa dalam persidangan terutama kasus tindak pidana pembunuhan, adakah alat bukti dalam hal pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan tersebut yang memiliki kekuatan bukti yang kuat dan  mutlak sebagai dasar hakim untuk memberi keputusan, yang dimana alat  bukti yang penulis maksud adalah Visum Et Repertum dan semakin pentingnya peran Visum et Repertum
1 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
2 Abdul Syatar and Achmad Abubakar, Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Gowa: Alauddin University Press, 2020).
dalam mengungkap kasus pembunuhan.Dalam kasus pembunuhan, pengaduan atau pelaporan ke polisi hanya dilakukan setelah pembunuhan berlangsung lama sehingga tidak ada lagi tanda-tanda korban  dianiaya  dan  dibunuh.Visum  et  Repertum  Hasil  tes  yang  tercantum  dalam  mungkin berbeda dari hasil tes yang dilakukan segera setelah pembunuhan. 3
Oleh karena itu, visum et repertum menggantikan korban yang merupakan alat bukti yang tidak dapat dihadirkan di pengadilan karena barang bukti yang terdapat pada korban tidak dapat diperlihatkan  sebelum  persidangan.  Untuk  menunjukkan  bukti  asli,  maka  digunakan visum  et repertum sebagai  pengganti  bukti,  sehingga visum  et  repertum dapat  memperkuat  keyakinan hakim  bila  bukti  lain  hanya  sedikit.  Sebagaimana  dalam  kronologis  singkat  dari  kasus  tindak pidana  pembunuhan  nomor  perkara  438/Pid.B/2020/PN  Sgm.  Bermula  bahwa  benar  korban berteman yang mendatangi lokasi kejadian dimana pada saat itu saksi Said melihat istrinya yaitu saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya yang kabur dari rumah ada di depan kios penjual semangka kemudian saksi Said turun dari sepeda motor dan mengejar saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya yang lari melihat saksi Said dan kemudian saksi Said memukul saksi Mariati Dg. Baji alias Dgt. Caya hingga terjatuh kemudian terdakwa Faisal Dg. Temba tiba-tiba muncul dari arah belakang saksi  Said  dan  langsung  menusuk  saksi  Said  menggunakan  badik  sebanyak  1  (satu)  kali  dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Said sedangkan Wiwin berhadapan dengan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli dan pada saat perkelahian terdakwa Faisal Dg. Temba kembali menusuk saksi Said sehingga saksi Said terjatuh dan melihat saksi Said ditikam oleh terdakwa Faisal Dg. Temba kemudian korban Wiwin hendak menolong saksi Said tetapi korban Wiwin masih dipukul oleh saksi Awaluddin, Spd. Bin Talli dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa Faisal Dg. Temba menikam korban Wiwin pada bagian perut sebelah kanan sehingga korban Wiwin langsung terjatuh ke tanah dan saat saksi Muh.  Fadel  hendak  menolong  saksi  Said  dan  korban  Wiwin,  Terdakwa  kembali  menusukan badiknya ke tubuh saksi Muh.Fadel sedangkan saksi Said dan teman-temannya tidak ada yang kenal dengan terdakwa Faisal Dg. Temba dan tidak mengetahui jika ternyata terdakwa Faisal Dg. Temba telah menikah dengan saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan penyerangan, Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, banyak pilihan atau jalan bagi Terdakwa untuk menentukan perbuatan yang akan dilakukannya namun demikian Terdakwa  tetap  menyerang  dan  mengarahkan  badiknya  ke  tubuh  para  korban  yang  patut diketahuinya  dapat  megakibatkan  kematian  bagi  korban.  sehingga  dalam  visum  korban  tindak pidana  pembunuhan  nomor  446.7.2/4026/UKP,  tanggal  16  Juni  2020,  yang  dibuat  dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurwahyudi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas
3 Abdul Khalid Nawawi, Jaraim al-Qatl fi as-Syariah al-Islamiah wa al-Qanun al-Wad’i ( Beiru: Mayurah al- Asriah, 1980) h. 44-46.
Bajeng Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Umu tidak sadar, tanda-tanda vital : tekanan suhu : tidak teraba, suhu badan akral dingin, nadi tidak teraba, pernafasan tidak teraba, keadaan korban : Pupil melebar, luka tikam pada perut sebelah kanan, panjang : 6cm, dalam 10cm, lebar 2cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh pergeseran benda tajam. Serta korban lainnya sekaligus sebagai saksi d buatkan visum sebagai alat bukti di pengadilan yang dimana surat visum korban yang meninggal dunia  dan  tetdakwa  di jerat pasal  Pasal 338 KUHP jo  Pasal  55  ayat  1  KUHP  dan  Pasal  351  ayat  (2)  KUHP    yang  dimana  terdakwa  haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kumulatif Kedua dan majelis hakim memutuskan:
Adapun amar putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm. Sebagai berikut;
1. Menyatakan  terdakwa Faisal  Dg.  Temba  Bin  Pa’na terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Orang Yang Melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat’’
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  di  atas  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan  Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : - 1 (satu)  bilah badik panjang 33 cm, lebar 3 cm, hulu dan gagang terbuat. dari kayu warna coklat.- 1 (satu) lembar celana  panjang  jeans  warna  biru  merk  Chik  Cook.  -  1(satu)  lembar  baju  kaos  warna hitam  motif  hijau  merk  Zavvoe.  -  1  (satu)  lembar  baju  kaos  warna  hitam.  -  1  (satu) lembar  celana  panjang  levis  warna  biru.  -  1  (satu)  lembar  jaket  levis  warna  putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan  kepada  Terdakwa    membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  2.000 (dua ribu rupiah).

## Pembahasan
Visum Et Repertum

## 1 . Pengertian Visum Et Repertum
Secara harfiah, arti dari Visum Et Repertum adalah asal kata visi, dan visi mengacu pada apa yang anda lihat ketika  melaporkan visum et repertum. Sedangkan secara terminologi, Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang di buat oleh seorang dokter ahli berdasarkan apa yang
diamati mengenai luka atau kematian (mayat). 4 Sebenarnya istilah VeR tidak ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), melainkan hanya ditemukan di dalam Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang Visa Reperta.  Visa  Reperta  merupakan  bahasa  Latin,  Visa  berarti  penyaksian  atau  pengakuan  telah melihat sesuatu: danReperta berarti laporan.
2.  Jenis-Jenis VER ( Visum Et Repertum )
Berdasarkan sifatnya, VeR diba dalam 3 (tiga) bentuk:
a. VeR Sementara. Bentuk VeR sementara adalah seperti stuktur visum lengkap akan tetapi belum  disimpulkan.  Visum  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  bukti  awal  penyidikan.  VeR sementara diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut, baik di rumah sakit maupun di rumah. Pada kesimpulan VeR sementara tidak dicantumkan kualifikasi daripada luka, karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.
b.  VeR  Lanjutan.  Bentuk  VeR  lanjutan  sama  persis  dengan  VeR  sementara  perbedaan letaknya pada fungsinya yaitu sebagai sambungan dalam proses penyidikan perkara. VeR lanjutan diberikan setelah korban:
1) sembuh, 2) meninggal: 3) pindah rumah sakit, 4) pindah dokter. Kualifikasi luka dalam VeR lanjutan pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain tidak dicantumkan.
c. VeR Definitif. Merupakan VeR lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses peradilan. VeR sementara dan lanjutan dikenal juga sebagai Surat Keterangan Medis Sementara sehingga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksa perkara. Penyusunan  VeR  tidak  terlepas  dari  tertib  dalam  mengelola  surat-surat  kelengkapan administrasi. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan rahasia jabatan dalam melaksanakan pemeriksaan.
Berdasarkan jenis pidana yang dilakukan, VeR terbagi menjadi 4 jenis yaitu:
a.  VeR  perlukaan  (termasuk  keracunan).  Tujuan  pemeriksaan  kedokteran  forensik  pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka/sakit dan derajat parahnya luka atau sakitnya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik dalam KUHP.
b. VeR Kejahatan Susila. Pada umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan VeR- nya kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh KUHP, Persetubuhan yang diancam pidana oleh KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur. Untuk kepentingan  peradilan,  dokter  berkewajiban  untuk  membuktikan  adanya  persetubuhan,
4 Tholib Setiady, pokok-pokok ilmu kedokteran kehakiman , (Cet- 2, Bandung: Alfabeta, 2009), h. 39-40.
adanya kekerasan (termasuk pemberian racun/obat/zat agar menjadi tidak berdaya) serta usia  korban.  Selain  itu,  dokter  juga  diharapkan  memeriksa  adanya  penyakit  hubungan seksual,  kehamilan,  dan  kelainan  psikiatri/kejiwaan  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana tersebut.
c. VeR Jenazah. Pemeriksaan forensik terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa  melakukan  tindakan  yang  merusak  keutuhan  jaringan  jenazah.  Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematik, serta kemudian dicatat secara rinci yang ditemukan di  seluruh  bagian  luar.  Pada  pemeriksaan  bedah  jenazah  menyeluruh  dilakukan  dengan membuka tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kadangkala dilakukan pemeriksaan penunjang  yang  diperlukan  contohnya  pemeriksaan  histopatologi,  toksikologi,  dan serologi.
d. VeR Psikiatri. VeR psikiatri diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana,  bukan  bagi  korban  sebagaimana  VeR  lainnya.  Selain  itu,  VeR  psikiatri menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia.
1. Dasar hukum Visum Et Retum
Nama Visum Et Repertum atau VeR tidak sempat diucap di dalcam Kitab Undang- undang Hukum acara Pidana( KUHAP) ataupun hukum acara pidana tadinya( RIB: Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Di dalam KUHAP diketahui istilah yang digunakan yakni"keterangan Ahli". Cocok dengan KUHAP Pasal 186: yakni apa keterangan ahli apa yang seseorang pakar nyatakan di persidangan majelis hakim serta Pasal 187 butir c: Pesan sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c, terbuat atas sumpah jabatan ataupun dikuatkan dengan sumpah merupakan: c) pesan penjelasan dari seseorang pakar yang muat komentar bersumber pada keahliannya mengenai suatu perihal ataupun suatu kondisi yang dimohon secara formal daripadanya.
Dasar hukum dari Visum Et Repertum atau VeR yakni Lembaran Negeri( LN) No 350 Tahun 1937. Pada Pasal 1 disebutkan, Visa reperta seseorang dokter yang dibuat baik atas sumpah jabatannya  yang  diucapkan  pada  waktu  menuntaskan  pelajarannya  di  Negara  Belanda  ataupun Indonesia ataupun atas sumpah istimewa semacam tercantum dalam Pasal 2 memiliki energi fakta legal  dalam  masalah  pidana  sepanjang  visa  reperta  tersebut  berisi  penjelasan  mengenai  hal-hal yang dilihat serta ditemui oleh dokter pada barang yang ditilik. Pasal 2 ayat   1 : Para dokter yang tidak  sempat  mengucapkan  sumpah  jabatan  baik  di  Negara  Belanda  ataupun  di  Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal( 1) di atas bisa mengucapkan sumpah selaku berikut:" Aku bersumpah( berjanji) kalau selaku seseorang dokter hendak membuat statment atay keterangan- keterangan  tertulis  yang  dibutuhkan  buat  kepentingan  peradilan  yang  sebenar-  benarnya  bagi pengetahuan yang sebaik- baiknya”.Mengenai alat bukti hukum tersebut di atas, yang ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum, mengacu pada pasal 184 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang Alat bukti yang sah  yang memuat  :
a. Keterangan saksi;
b  Pernyataan ahli;
c. Petunjuk;
d. Surat-surat;
e. keterangan terdakwa.
2. Peran Serta fungsi Visum et Repertum
Visum Et Repertum atau VER ikut berfungsi dalam proses pembuktian sesuatu masalah pidana  terhadap  kesehatan  serta  jiwa  manusia.  VeR  menguraikan  seluruh  suatu  tentang  hasil pengecekan medik yang tertuang di dalam bagian Pemberitaan, yang karenanya bisa dikira selaku pengganti  barang  fakta.  VeR  pula  muat  penjelasan  ataupun  komentar  dokter  menimpa  hasil pengecekan medik tersebut yang tertuang di bagian dalam Kesimpulan.

## Visum Et Repertum dalam Islam
1. Dasar Visum Et Repertum dalam Islam
Adapun dasar Visum et Repertum dalam islam yaitu, sebagaimana dalam surah yasin ayat 12;
إِUﱠ ﳓَْ ﻦُ ﳓُْ ﻰِ ٱﻟْ ﻤَﻮْ ﺗَﻰٰ وَﻧَ ﻜْﺘُ ﺐُ ﻣَﺎ ﻗَ ﺪﱠﻣُ ﻮا۟ وَءَ اﺛَٰﺮَ ﻫُﻢْ ۚ وَﻛُ ﻞﱠ ﺷَ ﻰْءٍ أَ ﺣْ ﺼَﻴ ـْﻨَٰﻪُ ﰱِٓ إِﻣَﺎ مٍ ﻣﱡﺒِ ﲔٍ
Terjemahan;
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami enuliskan apa yang telah mereka  kerjakan  dan  bekas-bekas  yang  merreka  tinggalkan.  Dan  segala  sesuatu  Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).
Syaikh  Prof.  Dr.  Imad  Zuhair  Hafidz,  professor  fakultas  al-Qur'an  Universitas  Islam Madinah, dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dikatakan;
وَ ﻧَ ﻜْ ﺘُ ﺐُ ﻣَ ﺎ ﻗَ ﺪﱠ ﻣُ ﻮ (dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan) Yakni amal baik dan buruk  yang  telah  mereka  lakukan. وَ ءَ اﺛٰ ﺮَ ھُ ﻢْ ۚ dan  bekas-bekas  yang  mereka  tinggalkan)  Yakni kebaikan  yang  tidak  terputus  Manfaatnya  setelah  kematian  mereka,  seperti  orang  yang mencontohkan perbuatan yang baik.atau keburukan yang  tetap  mengalir  setelah  kematian  mer eka,  seperti orang Yang Mencontohkan perbuatan buruk
2. Macam- Macam  Bukti
Perlengkapan fakta terdiri dari sebagian berbagai di antara lain terdapat yang disepakati oleh Muzhab- mazhab serta sebagainya lagi masih diperselisihkan. Sebaliknya menurut Hukum Kegiatan  Perdata  yang  biasa  dipergunakan  pada  majelis  hukum  dalam  lingkungan  peradilan agama, terdapat  ( 7) berbagai alat- perlengkapan fakta yang bisa dijadikan bukti kebenaran serta ketidak benaran sesuatu dipengadilan, ialah:
a. Alat Bukti surat- surat( tertulis)
b. Alat bukti saksi
c. Alat bukti persangkaan
d. Alat bukti pengakuan e. Alat bukti sumpah
f. Alat bukti pemeriksaan setempat g. Alat bukti Penjelasan ahli
Aturan hukum dan perundang-Undangan Terhadap Peran Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan terdahulu, bahwa menurut pasal 184 KUHAP ayat 1 huruf b, terdapat lima (5) alat bukti dalam perkara pidana yaitu :
a. Keterangan saksi;
b. Pernyataan ahli;
c. Petunjuk;
d. Surat-surat;
e. keterangan terdakwa;
serta  pada Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat ( 1) huruf c, terbuat atas sumpah jabatan ataupun dikuatkan dengan sumpah merupakan berita kegiatan serta surat lain dalam wujud formal yang terbuat oleh pejabat umum yang berwenang ataupun yang terbuat  dihadapannya,  yang  muat  penjelasan  tentang  kejadian  ataupun  kondisi  yang  didengar, dilihat  ataupun  yang  dialaminya  sendiri,  diiringi  dengan  alasan  yang  jelas  serta  tegas  tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Berdasarkan analisis yuridis peraturan  perundang-undangan  pidana  diIndonesia  tersebut  hingga  peran  visum  et  repertum kendatipun  isinya  berupa  penjelasan  ahli  yang  diberikan  dibawah  sumpah  serta  di  luar  sidang majelis  hukum,  serta  kualifikasinya  tercantum  selaku  perlengkapan  fakta  surat  serta  bukan perlengkapan fakta keterangan pakar. Dan bila visum et repertum dihubungkan dengan Pasal 1 stb. 1937 Nomor. 350 bisa pula dikira selaku penjelasan ahli serta penjelasan ahli ialah perlengkapan bukti yang legal dalam pasal 184 KUHAP. Oleh sebab visum et revertum ialah perlengkapan fakta yang legal, apabila terdapat dalam berkas masalah, berarti visum et revertum wajib pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya.

## Pandangan  hukum  Islam  Mengenai  Peran  atau  kedudukan  Alat  Bukti  Bukti  Visum  Et Revertum
Peran visum et repertum dalam hukum Islam mempunyai peran yang sangat berarti, sebab alat bukti visum et repertum ini sudah terdapat pada masa Rasulullah, yakni sahabat Umar. Karena dengan peran visum ini yang sangat berarti buat dijadikan selaku perlengkapan bukti hingga tidak
cuma  dengan  memohon  penjelasan  ataupun  putusan    dari  hakim  saja  melainkan  pula    dari keterangan  ahli,  dengan  tujuan  supaya  perlengkapan  fakta  alat  bukti  visum  ini  dikenal kebenarannya yang lebih tentu, terlebih lagi apabila digunakan buat tindak pidana pembunuhan tersebut. Tidak hanya itu, hakim dalam memutus suatu masalah wajib memandang alat bukti atau perlengkapan fakta selaku dasar ataupun landasan dari amar putusannya,
sehingga perlengkapan fakta atau alat bukti visum et repertum ini dalam Islam mempunyai peran  yang  sangat  berarti.  Tiap  perbuatan  yang  menyebabkan  kerugian  untuk  orang  lain  atau warga, baik kerugian itu menimpa anggota tubuh, jiwa, harta barang, keamanan, tata ketentuan warga, nama baik ataupun kehormatan, perasaan maupun lain- lain yang wajib dipelihara serta dijunjung  besar  keberadaannya.  Sesuatu  perbuatan  dianggap  selaku  perbuatan  jahat,  sebab memunculkan akibat yang merugikan pihak lain, baik dalam wujud anggota tubuh, jiwa ataupun harta barang ataupun gangguan ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

## Pandangan Hukum Islam  Terhadap Putusan hakim mengenai VER dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan

## 1. Analisis hakim pengadilan negeri sungguminasa terhadap VER dalam kasus tindak pidana pembunuhan
Seorang Hakim  mengungkapkan bahwa Sebenarnya kita kembali kepada fungsi daripada VER visum Et Repertum itu yang dimana visum et repertum itu memuat keterangan-keterangan dari ahli forensik dalam hal ini dokter yang memuat kesimpulan, suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalkan, terhadap korban yang mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan dia terluka,ataupun  kematian.  Jadi  intinnya  VER  atau  Visum  Et  Repertum  itu  fungsingnya  adalah untuk memuat kesimpulan hasil pemeriksaan, untuk mengetahui apa-apa saja luka yang di alami oleh  korban  dalam  kasus  tindak  pidana  pembunuhan  tersebut.  Dari  hasil  visum  et  repertum tersebut, maka nanti di persidangan itu akan ada tidaknya korelasi atau hubungan antara tindakan yang di dakwakan oleh pada terdakwa dengan hasil yang termuat dalam visum et repertum itu.
Kaitannya    dalam  kasus  ini  awaluddin  juga  didakwa  melakukan  tindak  pidana  bersama seperti  faisal  ini,  disitu  memang  ada  bentuk  tindakan  perbuatan  seperti  menampar,  akan  tetapi dalam VeR atau Visum Et Repertum itu tidak ada perbuatan atau tidak ada luka bekas tampar dan disitulah majelis hakim bisa mempertimbangkan bahwa sebenarnya yang mengakibatkan kematian atas korban wiwin ini, apakah akibat luka kekerasan seperti ditampar ataukah ditusuk. Jadi dapat dilihat ketika ada alat bukti surat atau Visum Et Repertum majelis hakim dapat mempertimbangkan apakah  ada  keterkaitan  terdakwa  dengan  apa  yang  dialami  korban  sebagaimana  dari  hasil pemeriksaan yakni Visum Et Repertum itu.
2. Pandangan Hukum islam  Terhadap Putusan hakim/ analisis hakim
Dari hasil wawancara tersebut bisa dikenal kalau visum Et Repertum itu jadi berarti dalam sidang,  hendak  namun  wajib  diklarifikasi  sebab  visum  et  repertum  bisa  direkayasa  ataupun dimanipulasi, serta pemakaian perlengkapan fakta visum et repertum dalam Islam itu dibolehkan sepanjang  bisa  digunakan  buat  menuntaskan  perkara  yang  tidak  bisa  dituntaskan  sebab perlengkapan fakta yang terdapat tidak lumayan buat menuntaskan perkara tersebut, olehnya itu kaitanya  dengan  permasalahan  tindak  pidana,  bagaimana  pelaku  kejahatan  dan  viktimologi kaitanya dengan korban atas kejahatan yaitu perhatian terhadap pelaku tindak pidana. Jadi dalam islam itu sangat memerhatikan korban daripada pelaku tindak pidana, oleh karena dalam islam itu kewajiban  Hak  asasi  manusia  ada  lima  hal  yaitu;  Memelihara  Agama,  memelihara  jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan dan kehormatan. 5 Oleh karena  Ini sangat primer dan tidak boleh tidak diatur dalam islam.
Oleh sebab itu, peran visum et repertum dalam hukum Islam adalah sebagai  ijtihad untuk hakim buat mendapatkan kebenaran serta keadilan ialah sebagai perlengkapan fakta atau alat bukti tepatnya sebagai alat bukti tertulis ataupun dalam Islam dikenal dengan sebutan al- bayyinah sebab bisa menghasilkan kemaslahatan buat umat manusia, oleh karena itu visum et repertum dijadikan selaku  salah  satu  perlengkapan  bukti  buat  menuntaskan  sesuatu  masalah  yang  dibolehkan  oleh syara’ sebab merupakan realisasi dari tujuan syariat Islam. Visum et repertum sebagai alat bukti yang baru dalam Islam, yang setelah itu bisa digunakan sebagai pembaharuan dalam hukum sebab Islam itu senantiasa dinamis serta bersesuaian dengan perkembangan zaman
Alat  bukti  visum  et  repertum  dalam  hukum  Islam  ialah  sesuatu  hal  yang  baru  serta merupakan ijtihad sedangkan dalam hukum nasional visum et repertum bisa dikategorikan selaku perlengkapan fakta surat ataupun selaku keterangan ahli yang dituangkan dalam wujud tulisan. Keberadaan visum et repertum selaku perlengkapan bukti ataupun al- bayyinah baik dalam hukum nasional kita ataupun dalam hukum Islam itu pada dasarnya sama, yakni bisa dijadikan selaku perlengkapan fakta pokok yang mengikat serta berkekuatan hukum apabila fakta yang dipunyai sangat  kurang,  tetapi  untuk  masalah  yang  telah  mempunyai  lumayan  perlengkapan  fakta pemakaian visum et repertum cumalah selaku bukti pelengkap saja

## 3. Analisis Penulis
Berbicara  mengenai  visum  agak  sulit  ketika  kita  membahas  mengenai  peran  visum  itu sendiri apakah dia dominan atau tidak, karena pasti mengacu kepada alat bukti tidak semata- mata pada visum saja karena itu tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana, sebagai contoh harus  ada  saksi  atau  bukti  lain,  tetapi  visum  itu  sendiri  akan  berpengaruh  besar  atau  berperan penting ketika membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana yang
5 Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah,” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
dilakukan  oleh  pelaku.Visum  et  revertum  pada  dasarnya  adalah  merupakan  suatu  keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang terluka atau meninggal dunia ( Mayat ) yang diakibatkan oleh kejahatan ( hukum pidana ).
Seiring  perkembangan    zaman,  terdapat  sebagian  masalah  ataupun  tindak  pidana  yang susah  buat  dibuktikan  bila  tidak  terdapat  pemeriksaan  dari  dokter  ahli,  seperti  tindak  pidana penganiayaan,  pemerkosaan  maupun  pembunuhan  yang  memerlukan  pemeriksaan  dari  dokter pakar  yang  setelah  itu  hasil  dari  pengecekan  tersebut,  dituangkan  dalam  wujud  tulisan  yang diketahui  dengan  visum  et  repertum.  Visum  et  repertum  dikala  ini  telah  digunakan  selaku perlengkapan fakta pmaupun sebagai keterangan ahli.
Penulis disini lebih setuju apabila Visum Et Repertum itu dijadikan Alat bukti yang  wajib dihadirkan dipersidangan, karena sesuai apa yang telah penulis analisis dari beberapa narasumber baik dari hakim pengadilan negeri sungguminasa pengadilan agama, serta praktisi akademisi yakni dosen    yang  mengetahui  tentang  Visum    Et  Repertum  tersebut.  Didalam  pernyataan  hakim pengadilan  negeri  sungguminasa  Visum  Et  repertum  itu  tidak    mutlak  atau  wajib  ada  dalam persidangan,  tetapi  ketika  ada  korelasi  dalam  perkara  seperti  dalam  kasus  tindak  pidana pembunuhan  tersebut  Visum  Et  Repeertum  sejak  dari  awal  sudah  menggunakan  Visum  Et Repertum dan  itu bisa dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan dalam pandangan hukum islam mutlak adanya Visum Et  Repertum  dijadikan  alat  bukti  didalam  persidangan  karena  didalam  islam  itu  lebih memperdulikan  hak  korban  daripada  pelaku  atau  dikenal  dalam  islam  kewajiban  Hak  asasi manusia,  dan    ada  lima  hal  yaitu;  Memelihara  Agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan dan kehormatan.

## Kesimpulan
Kekuatan  pembuktian  visum  et  revertum  adalah  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya,  sehingga kesimpulan/ Pendapat yang diungkapkan oleh dokter harus dapat dipercaya, asalkan Tidak ada bu kti lain untuk menundukkannya. Visum et revertum adalah alat Bukti nyata yang diberikan dalam bentuk yang ditentukan dan diproduksi oleh  lembaga-lembaga  berikut:  Dokter  bertindak  sebagai  pejabat  yang  berwenang.  Visum  et revertum sudah cukup Membantu penuntut umum untuk mengajukan penuntutan umum Buktikan keaslian unsur-unsur dalam tuntutan penuntutan Dan biaya. Visum et revertum Peran atau status bukti adalah sebagai bukti Surat, sebagai alat bukti, surat memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain. Dengan melampirkan visum et revertum berkas pada berkas perkara Oleh penyidik atau  pada  tahap  peninjauan  kembali  proses  penuntutan  Penuntut  Umum,  dalam  keterangannya bahwa  hasil  pemeriksaan  sudah  cukup  Tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa
kemudian diajukan ke pengadilan, Kemudian alat bukti visum et revertum meliputi alat bukti yang sah, seperti: KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184(1) Sub b dan Sub e KUHAP. Peran visum et repertum dalam hukum Islam merupakan sebagai pelaksanaan ijtihad untuk hakim buat mendapatkan kebenaran serta keadilan ialah sebagai alat fakta tepatnya selaku alat fakta tertulis ataupun  dalam  Islam  diketahui  dengan  sebutan  al-  bayyinah  sebab  bisa  menghasilkan kemaslahatan buat umat manusia, oleh karena itu visum et repertum dijadikan selaku salah satu alat fakta buat menuntaskan sesuatu masalah yang dibolehkan oleh syara’ sebab ialah realisasi dari tujuan syariat Islam. Visum et repertum selaku perlengkapan fakta yang baru dalam Islam, yang setelah itu bisa digunakan selaku embaharuan dalam hukum sebab Islam itu senantiasa dinamis serta bersesuaian dengan pertumbuhan zaman.

## Daftar Pustaka
Adami Chazawi, 2007. Pelajaran Hukum Pidana bagian I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
Al-Faruq, Asadulloh. Hukum Acara Peradilan Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, t.th.).
A. S. T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Bakry,  Muammar  Muhammad.  “Asas  Prioritas  Dalam  Al-Maqashid  Al-Syar’iah.” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
Budiyanto,  A. Visum  et  Repertum  dalam  Ilmu  Kedokeran  Forensik, Edisi  I.  (Jakarta:  Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,1997.)
Djamali,  R.  Abdoel  S.H.,  2013, Pengantar  Hukum  Indonesia  Edisi  Revisi  , Jakarta : PT  Raja Grafindo Persada.
Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Cet. I); Jakarta: Kencna Prenadamedia Group, 2014.
Herkutanto, Pemberlakuan Pedoman Pembuatan Visum et Repertum (VeR) Korban Hidup dan Trauma-Related Injury Severity Score (TRISS) untuk Meningkatkan Kualitas VeR “Upaya Menanggulangi Kelemahan VeR dengan Meningkatkan Kualitas Bagian Pemberitaan dan Kesimpulan ", Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK-UI:( Jakarta, 2005.)
Idrus, Achmad Musyahid. 2015. ‘’Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin,’’ Al-daulah , vol. 4 No. 1 ( Juni 2015)
Mulyadi,  Lilik.  2007. Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan dan Permasalahannya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Sabiq,Sayid.
1990. Fikih Sunnah 9 (Bandug: Al Ma’arif, 1990). Nawawi, Abdul Khaliq. Jaraim al-Qatl fi as-Syariah al- Islamiyah wa al Qanun al-Wad’I (Beirut: Mansyurah al-Asriyah, 1980).
Ranomoemihardja, R. Antang. 1991, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Bandung: Tarsito.
Rizki, Gerry Muhammad. 2008. KUHP & KUHAP , S u r a t P u t u s a n M K n o m o r 6 / P U U - V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP , (Jakarta : Permata Press, 2008).
Supardin, 2011. Materi Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011).
Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia . Gowa: Alauddin University Press, 2020.
Wahyudi,  2000.  I lmu  Kedokteran  Kehakiman  Dalam  Prespektif  Peradilan  dan  Aspek  Hukum Praktik Kedokteran, Jakarta: Djambatan.
Wijaya, Abdi, 2015.‘ ’Cara Memahami Maqashid Al- Syariah ,’’ Al-daulah, vol. 4 No. 2 (Desember 2015).
__________ ‘’Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al- Syari’ah, ’’Al-Risalah, .