Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6123-6132 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pemberatan Hukuman Pidana Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/Pn Son)
Lisa Deysiana Magama
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email : deysianalisa3@gmail.com

## Abstrak
Pemberatan hukuman dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk  memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan, memberikan keadilan kepada korban, dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. Namun, penentuan hukuman akhir tetap menjadi kewenangan hakim berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan pemberatan hukuman untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (Undang-Undang KDRT,  Pemberatan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1), Pemberatan berdasarkan Pasal 44 Ayat (2). Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son, dengan Terdakwa I PUTU SUSITANA, oleh Jaksa Penuntut Umum Menyatakan terdakwa IPS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  44  Ayat (3) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu    Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  IPS  dengan  pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dikurangai masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan.
Kata Kunci : Hukum Pidana, KDRT, Pemberatan Hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

## PENDAHULUAN
Kasus-kasus  kekerasan  pada  umumnya  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pada khususnya masih menyita pemberitaan dalam media massa maupun dalam ranah peradilan. Padahal, secara konstitusional, kasus-kasus seperti itu dilarang karena bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur  larangan  kekerasan  pada  umumnya  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pada khususnya pada Pasal 28G ayat (1). Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak- hak  Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948, pada Pasal 5 menyatakan “ No one shall be  subjected  to  torture  or  to  cruel,  in  human  or  degrading  treatment  or  punishment .” International  Covenant  on  Civil  on  Political  Rights  (ICCPR)  yang  diratifikasi  oleh  Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, menentukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Pasal 3); tidak seorang pun boleh dikenai  siksaan,  perlakuan  atau  penghukuman  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  atau merendahkan martabat (Pasal 7). Beberapa instrumen internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan berkaitan dengan kategori hak-hak sipil dan politik, antara lainnya  dalam  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Wanita  ( Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against Women)  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984.  Penelusuran  terhadap  berbagai

## Abstract
The aggravation of punishment in cases of domestic violence aims to deter the perpetrator, provide justice  to  the  victim,  and  prevent  similar  acts  of  violence  in  the  future.  However,  the  final determination of the punishment remains within the jurisdiction of the judge based on the applicable laws  in  the  country.  In  the  Indonesian  criminal  justice  system,  the  regulation  of  aggravated punishment for the crime of domestic violence is governed by Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (Law on Domestic Violence), specifically in Article 44 Paragraph (1) and Article 44  Paragraph  (2).  Based  on  the  court  decision  of  the  Sorong  District  Court  Number 261/Pid.Sus/2021/PN  Son,  involving  the  Defendant  I  PUTU  SUSITANA,  the  Public  Prosecutor  has proven beyond a reasonable doubt that the Defendant IPS is guilty of committing the Criminal Act of Domestic Violence as stipulated and punishable under Article 44 Paragraph (3) in conjunction with Article 5 letter a of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, as stated in the First Count of the Indictment by the Public Prosecutor. The court imposes a prison sentence of 12 (twelve) years, reduced by the period of detention served by the defendant.
Keywords: Criminal Law, Domestic Violence, Aggravation of Punishment, Law No. 23 of 2004.
instrumen  internasional  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  pada  umumnya,  dan  kekerasan terhadap  perempuan  pada  khususnya,  ditemukan  dalam Declaration  on  the  Elimination  of Violence  Against  Women,  1993.  Deklarasi  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Terhadap Perempuan ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
Kekerasan pada umumnya dan kekerasan terhadap perempuan pada khususnya diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia yang terdiri atas, pengaturannya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pengaturannya di luar KUHP.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  pemberatan  ancaman  pidananya,  berpotensi bubar atau berakhirnya perkawinan karena perceraian. Salah satu alasan perceraian ialah salah satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  terhadap pihak lain,” sebagaimana ditentukan oleh Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Contoh  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  di  Kota  Sorong,  Provinsi Papua Barat dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son.  Terdakwa  merupakan  anggota  Polri  dimana  terdakwa  melakukan  perbuatan penganiayaan  yang  mengakibatkan  korban  yang  tidak  lain  merupakan  istrinya  meninggal dunia. Kasus ini menjadi bahan analisis dalam penelitian ini.
Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son, dengan Terdakwa I PUTU SUSITANA, oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa IPS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal    44    Ayat  (3)  Jo  Pasal  5  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  sebagaimana  dalam  Dakwaan Kesatu  Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPS dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dikurangai masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan teknik bola salju (snowball) dan sistem kartu (card system). Teknik pengolahan data dilakukan berdasarkan preskriptif. Analisis
data secara preskriptif terhadap putusan hakim menggunakan pendekatan penemuan hukum ( rechtsvinding) dan  pembentukan hukum (rechtvorming), oleh karena hakim harus mengisi kekosongan dalam hukum ( rechtsvacuum), sehingga hakim merupakan pembentuk undang- undang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni: “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan - ketentuan  pidana  dalam  undang-undang, yang  ada  terdahulu  daripada  perbuatan  itu”.  Di samping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil.
Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat  atau  waktu  tertentu.  Kekerasan  secara  yuridis  dapat  dilihat  pada  pasal  89  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu  yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang  jadi  pingsan  atau  tidak  berdaya  lagi  (lemah).  Pengertian  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran  rumah  tangga.  Sampai  saat  ini  hukum  Indonesia  belum  secara  khusus mendefinisikan  dan  membuat  prosedur  hukum  tertentu  yang  merespon  hukum  kekerasan domestik. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut atas ketidak adilan yang dihadapinya, misalnya dalam pasal – pasal dalam hukum pidana (KUHP). Namun, keentuan yang ada ini tidak hanya inadequate, juga tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami.
Berdasarkan  dengan  kasus  kekerasan  terhadap  istri,  hukum  yang  diberlakukan  bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan yang  dilakukan  oleh  suami/istri,  ayah/ibu  atau  majikan.  Undang-undang  penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) terkait erat dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang peratifikasian Convention on the Elimination off All of Discrimination against women serta  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  demikian, Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) harus kita pandang sebagai  satu  bentuk  keberpihakan  Negara  (dalam  wujud  peraturan  perundang-undangan) terhadap  kelompok  rentan  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang- Undang ini terbilang berat dibanding dengan KUHP yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata dibawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan. Pasal 44 ayat (4) diatas merupakan tindak pidana aduan. Jadi penyidik tidak dapat menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengaduan.
KUHP mengatur pola pemberatan pidana. Pola pemidanaan termasuk pola pemberatan pidana  pada  dasarnya  merupakan  pedoman  pembuatan  atau  penyusunan  pidana  bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.  Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP  dapat  dibedakan  dalam  dua  kategori.  Pertama,  dalam  kategori  umum  pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan ‘pola’ yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena concursus idealis,  concursus  realis  maupun  voortgezette  handeling  (sekali  pun  terdapat  teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain).
Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan)  menjadi  sepertiga  lebih  berat  dari  ancaman  pidana  yang  terberat.  Pemberatan pidana menempatkannya pada maksimalisasi pidana yakni pada batas atas, yang seringkali dipertanyakan  dalam  hal  potensi  timbulnya Ultra  Petita,  yakni  suatu  bentuk  putusan  yang dijatuhi  melebihi  dari  apa  yang  diminta  dan  dituntut. Asas Ultra  Petita  membatasi  hakim sehingga  hakim  hanya  boleh  mengabulkasn  sesuai  yang  dituntut.  Hakim  dilarang mengabulkan  lebih  daripada  yang  dituntut  oleh  penggugat.  Penanggulangan  kejahatan melalui sarana hukum pidana oleh beberapa pakar disebut sebagai tindakan represif. Tindakan represif  menitikberatkan  pada  upaya-upaya  pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan jalan menjatuhkan sanksi pidana.  Perihal  disparitas putusan  pemidanaan,  Moeljatno  menjelaskan  bahwa,  disparitas  pidana  dipersepsi  publik sebagai bukti ketidakadilan ( social justice), yang secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap sebagai suatu melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, belum mampu menghilangkan perlakuan buruk dalam ranah rumah
tangga.  Terlepas  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  KUHP  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Harapan masyarakat bahwa dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dapat  dihilangkan,  minimal dikurangi secara signifikan. Dalam fakta yang kita lihat dilapangan, masih banyak masyarakat yang  kurang  memahami  UU  No.  23  tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam RumahTangga,  dan  sering  menimbulkan  tanda  tanya,  sehingga  saat  ini  masih  banyak masyarakat yang tidak memahami adanya aturan hukum seperti yang disebutkan dalam UU No 23 tahun 2004 tersebut.
Sanksi  terhadap  kasus  kekerasan,  lebih  tinggi  dalam  UU  No  23  Tahun  2004, dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP. Kelemahan menggunakan pasal KUHP dalam kasus tindak pidana kekerasan (KDRT) adalah bahwa KUHP tuntutan hukumnya terlalu ringan, dibandingkan dengan hukuman yang berlaku dalam UU No. 23 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disini merupakan lex specialis dan KUHP merupakan lex generali. Lex specialis digunakan demi perlindungan HAM Perempuan korban penyiksaan KDRT.
Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh IPS terhadap istrinya sendiri, BS.  Melalui  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  pemeriksaan  dipersidangan  secara  berturut- turut dikemukakan Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan terdakwa dan Petunjuk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Terdapat persamaan dan perbedaan rumusan ancaman pidana dalam KUHP untuk tindak pidana sejenis dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yakni: Rumusan tindak pidana yang sejenis dengan kekerasan fisik, yakni penganiayaan ringan menggunakan sistem ancaman pidana yang sama dengan UU PKDRT, yakni maksimal pidana penjara atau maksimal pidana denda, tetapi dalam penganiayaan yang berakibat  luka  berat  atau  matinya  korban,  KUHP  tidak  mengenal  pidana  denda.  Terlihat ancaman  pidana  KUHP  lebih  rasional  daripada  ancaman  pidana  dalam  UU  PKDRT  apabila dalam UU PKDRT ada kasus penganiayaan kekerasan fisik dengan pemberatan, karena tidaklah mungkin dalam praktik hakim menggunakan bentuk pidana dalam UU PKDRT yakni pidana denda terhadap pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya jatuh sakit, luka berat dan bahkan mati.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  perihal  ancaman  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga tidak mengenal minimum pidana. Akibatnya, putusan pengadilan pada kasus- kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menjadi  tidak  seragam  sehingga  terjadi  disparitas hukuman  pidana.  Disparitas  pemidanaan  dipandang  tidak  memberkan  rasa  keadilan  dan kepastian hukum.
Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sorong  Nomor  261/Pid.Sus/2021/PN  Son,  memiliki tingkat  urgensi  dan  keistimewaannya,  yaitu  sebagai  berikut.  Pertama,  Putusan  Pengadilan Negeri Sorong adalah contoh nyata bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadi pembuka untuk mengingatkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di daerah sekitar kita.
Kedua,  segi  pemberatan  pemidanaan  pada  kasus  tersebut  sebagaimana  dalam pertimbangan  Majelis  Hakim,  tidak  dapat  mengabulkan  permohonan  Terdakwa  untuk memberikan  keringanan  hukuman.  Majelis  Hakim  justru  berpendapat  bahwa  perbuatan tersebut harus dilihat sebagai bentuk pemberatan karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.
Ketiga,  dari  aspek  kepentingan  pribadi  penulis.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sorong tersebut memiliki urgensi dengan tugas dan kewenangan penulis sebagai Panitera Pengganti terkait perkara tersebut. Sebagai pendamping Hakim atau Majelis dalam persidangan, Panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan tersebut disusun berita acara persidangan. Sejalan  dengan  aspek  ketiga,  penelitian  ini  merupakan  bagian  penjabaran peningkatan  kualitas  sumber    daya  manusia  (SDM)  di  lingkungan  aparat  penegak  hukum khususnya jajaran lembaga peradilan, karena Panitera adalah pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Analisis  yuridis  terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sorong  Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son, menempatkan aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum  bagi  perlindungan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Putusan  yang  berisikan pemberatan  pemidanaan  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis  dari  ancaman  pidana  yang didakwakan oleh JPU sebagai amarat penegak hukum Kejaksaan Negeri untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong berkenaan dengan kedudukan para aparat penegak hukum secara horisontal.
Majelis  hakim  yang  berwenang  memutus  perkara  berdasarkan  pada  keyakinan- keyakinan hakim. Tugas yang paling berat bagi seorang hakim adalah ketika harus menentukan keyakinan  atas  dua  hasil  pembuktian  yang  sama  kuatnya  atau  mungkin  nama  lemahnya, misalnya terdapat dua hasil pembuktian yang saling bertentangan yang mana keduanya sama- sama kuat atau sama-sama lemah, maka untuk bisa meletakkan keyakinan berdasarkan dan keadaan  tersebut  hakim  harus  menentukan  pilihan.  Pembuktian  perkara  pidana  khususnya pembuktian  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  juga  memperhatikan  apa  yang  dikemukakan berupa  kendalanya  karena  biasanya  pemukulan  terjadi  di  ruang  tertutup.  Jika  ada  yang mengetahui,  biasanya  akan  takut  bersaksi,  misalnya  anak-anak  dan  pekerja  rumah  tangga. Ketiadaan minimum pidana menimbulkan disparatis pemidanaan dan akan kembali kepada
berbagai  pertimbangan  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara.  Sesuai KUHAP, pembuktian dalam hukum acara pidana haruslah sampai pada tingkat terbukti dengan meyakinkan. Dalam praktiknya ditentukan terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana contohnya pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Terdakwa IPS alias Putu terbukti secara sah dan meyakinkan.
Peranan hakim dalam proses perkara pidana termasuk dalam analisis yuridis terhadap beberapa putusan pengadilan sebelumnya, menempatkan hakim sebagai pihak penting dan penentu guna mewujudkan hukum dan keadilan, oleh karena terkait dengan profesi hakim itu sendiri.  Penegakan  hukum  oleh  hakim,  siapapun  terdakwanya  adalah  faktor  penting  untuk diwujudkan. Tidak mengherankan ada adagium hukum ( maxim ) bahwa “ fiat justitia et pereat mundus ” (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan) .

## SIMPULAN
Pemberatan pemidanaan diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP sebagai dasar pengaturan yang  bertingkat  menjadi  lebih  berat  daripada  ketentuan  sebelumnya.  Pola  pemberatan pemidanaan di atur dalam ketentuan-ketentuan seperti Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Putusan  Pengadilan  Negeri  Sorong  Nomor  261/Pid.Sus/2021/PN  Son  adalah  bentuk pemberatan pemidanaan bersifat horisontal. Dakwaan JPU terhadap terdakwa ialah ancaman pidana  selama  12  (dua  belas)  tahun  dengan  pertimbangan  berdasarkan  hal-hal  yang meringankan, yaitu Bahwa terdakwa belum pernah di hukum, dan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan 1 istri dan 5 (lima) orang anak. Sedangkan menurut pertimbangan Majelis Hakim, keadaan  yang  memberatkan  sehingga  memutus  14  Tahun  atau  dapat  dikatakan  alasan pemberatan  pidana  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  dalam  putusan  ini  adalah  perbuatan terdakwa tergolong sadis, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia  dan terdakwa merupakan seorang Anggota Kepolisia yang seharusnya bertugas melindungi sang istri bukan membunuhnya. Aturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hadir sebagai bentuk  perlindungan  terhadap  perempuan  justru  masih  banyak  tidak  diketahui  masyarakat. Untuk itu sebaiknya aturan tersebut dapat disosialisasikan oleh lembaga-lembaga terkait agar masyarakat terutama perempuan yang sebagian besar menjadi korban KDRT tidak lagi takut untuk melaporkan kasus tersebut. Dengan akan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan menggantikan KUHP yang berlaku sekarang, maka diperlukan pengetahuan dan penahanan baik melalui kajian KUHP  baru  dari  kepustakaan,  jurnal  untuk  dapat  diterapkan,  mengingat  pemberatan pemidanaan juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama: Bandung.
Ahmad Syahrus Sikti, 2020. Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori), UII Press: Yogyakarta.
Bahder Johan Nasution, 2017. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju: Bandung.
Bambang  Waluyo,  2011. Viktimologi,  Perlindungan  Korban  dan  Saksi,  Sinar  Grafika: Jakarta.
C.  Maya  Indah  S.,  2016. Perlindungan  Korban.  Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan Kriminologi, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
Chairul  Huda,  2011.  Pola Pemberatan  Pidana  Dalam  Hukum  Pidana  Khusus,  Jurnal Hukum, Nomor 4, Volume 18, Oktober 2011.
Darmoko  Yuli  Witanto  dan  Arya  Putra  Negara  Kutawaringin,  2013. Diskresi  Hakim. Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif Dalam Perkara-perkara Pidana, Alfabeta: Bandung.
Dian Ety Mayasari, Tanpa Tahun, Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 1, Nomor 2.
Eva Achjani Zulza, 2015. Hukum Pidana Materil dan Formil. Perbarengan Tindak Pidana (Concusus) dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive). USAID. The Asia Foundation Kemitraan Partnership: Jakarta
Hasanal  Mulkan,  2021.  Peranan  Hakim  dalam  Persidangan  Perkara  Pidana  Sebagai Pengubah  dan  Pembaharu  Hukum  Pidana, Jurnal  Hukum  Samudera  Keadilan,  Volume  16, Nomor 2, 2021.
James W. Nickel, 1996. Hak Asasi Manusia. Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Saduran Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Lilik Mulyadi, 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti: Bandung.
M. Sholehuddin, 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
M.  Yahya  Harahap,  2005. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bading, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika; Jakarta.
Moeljatno,  1993. Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Hukum Pidana, Bina Aksara: Jakarta
Rachmadi  Usman,  2006. Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta.
Rahayu,  2000. Kepedulian  Hukum  Internasional  Terhadap  Perlindungan  Hak  Asasi Wanita,  dalam  T.O.  Ihromi,  dkk  (Ed.),  Penghapusan  Diskriminasi  Terhadap  Wanita,  Alumni: Bandung.
Rika  Saraswati,  2009. Perspektif  dan  Penyelesaian  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Citra Aditya Bakti: Bandung.
Roeslan  Saleh,  1987. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dengan  Penjelasannya, Aksara Baru: Jakarta.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
.