## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 317-327 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.23605
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Nasional  tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung
Rian Hidayat 1* , Rahmatiah HL 2
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 riann1699@gmail.com , 2 halimtalli_uinmakassar@yahoo.com
*Corresponding Author
Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## How to Cite
Hidayat,  Rian,  and  Rahmatiah  HL.  2022.  “Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  Dan  Hukum  Nasional  Tentang  Tindak  Pidana Pemerkosaan  Terhadap  Anak  Kandung”.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum, 317-327. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23605.

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  pandangan  hukum  Islam  dan  hukum  Positif  tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung dan untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  lapangan  atau  biasa  disebut  dengan Field  Research Kualitatif. Field  Research Kualitatif Deskriptif adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai objek yang dibahas  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  dimasyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pengumpulan data secara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Dalam  pandangan  Islam  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  pemberian  hukuman  bagi  Ayah  yang memperkosa  anak  kandungnya.  Pendapat  pertama  menyatakan  hukumnya  adalah  rajam,  karena pelakunya  dipandang  sebagai  pezina  muhsan.  Pendapat  kedua  menyatakan  hukumannya  adalah ta‟zir, yaitu yang kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan ijtihad penguasa serta Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam kasus putusan nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Sgm telah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Kata kunci : Pemerkosaan, Anak, Hukum Pidana Islam, Hukum Nasional

## Abstract
This paper aims to find out the views of Islamic law and positive law on rape by the biological father and to find out the views of Islamic law and positive law on the Sungguminasa District Court Decision. The type of research used is field research or commonly referred to as Qualitative Field Research. Descriptive  Qualitative  Field  Research  is  a  type  that  describes  a  research  as  qualitative  about  the object  being  discussed  in  accordance  with  the  reality  that  exists  in  society.  This  study  uses  data collection methods by Observation, Interview and Documentation. The results of this study indicate that in the view of Islam there are differences of opinion in giving punishment for fathers who rape their biological children. The first opinion states that the law is stoning, because the perpetrator is seen  as  a  muhsan  adulterer.  The  second  opinion  states  that  the  punishment  i s  ta‟zir,  that  is,  the degree and type of punishment is left to the ijtihad decision of the authorities and the application of material criminal law to the crime of sexual intercourse with children in the case of decision number:
Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Nasional  tentang  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  terhadap  Anak Kandung Rian Hidayat, et. al.
327/Pid.Sus/2020/PN. Sgm has been appropriate because has fulfilled the elements contained in 81 paragraphs (1) and (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
Keywords: Rape, Child, Islamic Criminal Law, National law

## 1. Pendahuluan
Islam  adalah  menjalani  agama  yang  senantiasa  memberikan  pedoman  kepada pengikutnya bagaimana kehidupan di dunia maupun di akhirat. 1 Oleh karena itu segala hal mulai dari  hal  kecil  hingga  hal  besar  diatur  dalam  agama  Islam.  Al- Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah saw.adalah pengangan umat Islam dalam menjalankan kehidupannya dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan di dalam al- Qur’an dan Sunnah merupakan wujud keimanan terhadap Allah swt. dan RasulNya maka seseorang belum dikatakan beriman kepada Allah secara apabila belum menjalankan sy 2 ari’at Allah swt.
Hukum  Islam  seperti  kita  ketahui  bersama  ialah  peraturan  yang  diturunkan  oleh  Allah SWT  dengan  tujuan  untuk  menata  kehidupan  manusia  di  muka  bumi.  Aturan-aturan  tersebut terkandung dalam Al- Qur’an dan Hadist. Peraturan itu dapat terealisir dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan  menjauhi  seluruh  larangan-Nya.  Prinsip  dasar  dalam  hukum  Islam  adalah  memberikan maslahat kepada umat manusia. Pencapaian tujuan utama syariat menjadi sebuah hukum harus dilandasi pada aspek maqāṣ id al- syarī’ah yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Namun dalam kehidupan ini tidak ada satupun manusia yang mampu terlepas dari masalah kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.
Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia  kejahatan  seumur  dengan  manusia  karena  di    mana  terdapat  masyarakat  maka  disitu terdapat kejahatan. 3
Terdapat  beberapa  ayat  dalam  Al- Qur’an  yang  menjelaskan  tentang  kejahatan, diantaranya ialah QS. Fussilat/41:34. 4
Terjemahnya:
“Dan  tidaklah  sama  kebaikan  dengan  kejahatan.  Tolaklah  (kejahatan  itu)  dengan  cara yang  lebih  baik,  maka  tiba-tiba  orang  yang  antaramu  dan  antara  dia  ada  permusuhan seolah- olah telah menjadi teman yang sangat setia.”
Khususnya  pada  kasus  perkosaan,  pelakunya  tidak  lagi  mengenal  status,  pangkat, pendidikan,  jabatan  dan  usia  korban.  Semua  ini  akan  dilakukan  apabila  mereka  merasa terpuaskan  hawa  nafsunya.  Penyebab  dari  perilaku  perkosaan  adalah  kegagalan  dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai dan rendahnya kontrol dalam dorongan seksual
1 Deni Irawan, “Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat,” Borneo : Journal of Islamic Studies 2, no. 2 (August 2022): 125 – 135.
2 Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak- Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (December 2020): 255 – 269.
3 Chuzaimah T Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
4 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al -Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur’an,” Jakarta: Lentera Hati, 2001 .
dan dorongan kebencian. Kasus perkosaan bisa saja dilakukan oleh penderita schizophrenics atau penderita psikopati. 5
Pemerkosaan adalah suatu kejahatan asusila yang terjadi ketika seorang manusia telah memaksakan  keinginannya  terhadap  manusia  lain  dengan  paksa  yang  menyebabkankerugian mental serta fisik. Perkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan. 6 Kejahatan perkosaan saat ini telah menimpa semua kalangan baik perempuan di bawah umur (anak-anak) maupun dewasa. 7 Perkosaan juga telah terjadi diberbagai tempat serta berbagai kondisi yang memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan niat jahatnya. 8
Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai orang lanjut usia masih sangat mungkin untuk dapat  melakukan  tindak  kejahatan  perkosaan. 9 Kejahatan  perkosaan  benar-benar  perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat dan juga keluarga yang menjadi korban. 10 Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukuman perkosaan adalah bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman perkosaan hanya diberikan kepada pelaku perkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban. 11 Pada  masa  Nabi  Muhammad  Saw  pun  pernah  terjadi  seorang  perempuan  yang diperkosa. Terhadap kasus ini Rasulullah Saw tidak menjatuhkan hukuman terhadap perempuan itu. 12
Menurut Lombroso dalam teori Born  Criminal yakni manusia pertama adalah penjahat semenjak  lahirnya,  ia  mengatakan:  laki-laki  adalah  pembunuh,  pencuri  dan  pemerkosa, sedangkan  wanita  adalah  pelacur.  Karena  peranan  sejarah  yang  sifatnya  selektif  dan  korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradabnya, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat. 13
Kejahatan  tersebut  dapat  timbul  karena  pengaruh  lingkungan  maupun  latar  belakang kejiwaan  yang  mempengaruhi  tindakan  pelaku  dimasa  lalu  maupunkarena  guncangan  psikis spontanitas  akibat  adanya  rangsangan  seksual. 14 Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  tidak  ada
5 Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual (Bandung: Refika Aditama, 2005).
6 Zuleha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 1 (2015): 125 – 133.
7 Rini Rumiyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti),” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 1, no. 2 (December 2021): 194 – 205.
8 Nur S ani Aty and Supardin Supardin, “Penyelesaian Perkara Pemerkosaan Disertai Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1 (2020): 129 – 135.
9 Ekandari Sulistyaningsih and Faturochm an MA, “Dampak Sosial Psikologis Perkosaan,” Buletin Psikologi 10, no. 1 (September 2015): 9 – 23.
10 Hisny Fajrussalam et al., “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual,” El -Hekam 7, no. 1 (June 2022): 96 – 105.
11 Rahmatiah HL, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa),” Al Daulah : J urnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 4, no. 1 (June 2015): 32 – 53.
12 Sabiq Sayyid, “Fiqih Sunnah” (Bandung: Al - Ma’arif, 1990).
13 R Abdussalam, Kriminologi (Jakarta: Restu Agung, 2007).
14 Syahrizal Efendi Lubis, “ Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan,” Jurnal Ilmiah MAKSITEK 6, no. 1 (2021): 58 – 68.
Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Nasional  tentang  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  terhadap  Anak Kandung Rian Hidayat, et. al.
hukuman hadd bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). 15 Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat.
Sepanjang  tahun  2011,  KOMNAS  Perlindungan  anak  telah  mencatat  2.508  kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yakni 2.413 kasus. 1.020 atau setara 62,7 persen dari angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan  dalam  bentuk  sodomi,  perkosaan,  pencabulan  serta  incest,  dan  selebihnya  adalah kekerasan fisikdan psikis. 16
Ironisnya,  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak  tersebut  terjadi  justru  di  lingkungan terdekat anak itu sendiri, misalnya dalam rumah tangga, sekolah maupun dalam lingkungan sosial anak itu sendiri.  Dan pelakunya juga bisa saja berasal dari orang terdekat anak, seperti orang tua,  paman,  guru,  bapak/ibu  angkat,  maupun  ayah/ibu  tiri  yang  notabenenya  merekalah seharusnya yang melindungi anak. 17
Dari  penjelasan  yang  dikemukakan  diatas  menunjukkan  bahwa  Tingginya  angka pengaduan kekerasan terhadap anak tersebut, menunjukkan tanda bahwa lingkungan anak yang seharusnya  menjadi  benteng  perlindungan  anak,  saat  ini  justru  menjadi  pelaku  utamanya. Keluarga  atau  orangtua  yang  oleh  UU  Perlindungan  Anak  adalah  salah  satu  pilar  penanggung jawab perlindungan anak ternyata telah gagal bahkan menjadi pihak yang menakutkan bagi anak.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung dan  mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta menganalisis terhadap  isi  literatur  yang  relevansi  dengan  masalah  yang  dibahas  yaitu  Tindak  Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemerkosaan oleh ayah kandung 3.1.1. Pandangan Hukum Islam
Pemerkosaan merupakan perbuatan yang keji karena pelakunya telah melakukan jarimah zina  disertai  dengan  pemaksaan  kepada  korbannya  dengan  kekerasan.  Padahal,  perzinahan dilarang agama dan juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyaraakat. Selain itu, dampaknya sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. 18
Secara  teori,  dasar  hukum  pemerkosaan  dalam  Islam  ialah  haram.  Islam  mempunyai pendirian jelas yang menyatakan perbuatan terkutuk ini haram (dilarang), yakni pendirian atau
15 Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (December 2015): 377 – 397.
16 Arist  Merdeka  Sira it, “Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat Dan Orang Tua  Dalam Menjaga Dan Melindungi,” 2011.
17 Lilik  Puja  Rahayu,  “Tinja uan Yuridis  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dari  Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,” Progresif : Media Publikasi Ilmiah 6, no. 1 (April 2018): 58 – 74.
18 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
dasar  hukum  tersebut  telah  banyak  dijelaskan  dalam  Al- qur’an  dan  hadis. 19 Tindak  pidana pemerkosaan  terhadap  anak  dibawah  umur  dan  pemerkosaan  terhadap  anak  kandung  yang dilakukan oleh ayah kandung, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji  secara  mendalam. 20 Karena  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pemerkosaan dipandang  masih  belum  seimbang  dibandingkan  dengan  kerugian  yang dialami  oleh anak  dan perempuan.  Tindak  pidana  pemerkosaan  yang  menimpa  para  anak  dan  perempuan  ini merupakan perbuatan  yang  melanggar norma  sosial, norma  agama bahkan  melanggar  hukum negara. 21
Ayat al- Qur’an mengatur hukuman zina yang terdapat dalam QS an -Nuur/24:2, yaitu: 22 Terjemahnya:
“Pezina  perempuan  dan  pezina  laki -laki,  deralah  masing-masing  keduanya  seratus  kali, dan janganlahrasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang- orang yang beriman.” Qs. An-Nur: 2
Pemerkosaan merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan pada perbuatan zina, karena melakukan hubungan intim dan pelakunya tidak dalam ikatan pernikahan, bahkan terdapat unsur kekerasan. 23 Dalam salah satu kaidah fikih dinyatakan bahwa “persetubuhan yang diharamkan  adalah  zina”.  Perilaku  laki -laki  dewasa  dalam  hal  ini  seorang  ayah  terhadap  anak kandungnya merupakan salah satu perbuatan zina yang hanya dikehendaki oleh satu pihak saja yaitu ayah kandung, dan hal itu diharamkan dalam agama, karena sampai kapan pun hukum Islam melarang menikahi anak kandung sendiri. 3.1.2. Pandangan Hukum Positif
Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun hak-hak yang dilindungi oleh hukum, dimana hak-hak tersebut  mengakomodir  karakteristik/ciri  khas  seorang  anak. 24 Prinsip-prinsip  umum perlindungan anak yaitu nondiskrimansi, kepentingan terbaik anak, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. 25
Untuk melaksanakan upaya perlindungan terhadap kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif, maka negara telah  memberikan  payung  hukum  yakni  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindugan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
19 Kurniati, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Gowa, 16 November 2021
20 Lomba Sultan et al., “ISLAMIC LAW LEGISLATION IN AN EFFORT TO REFORM INDONESIA’S NATIONAL LAW,” Al- Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 22, no. 1 (2022): 93 – 104, https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369.
21 Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan,” Lex Crimen 1, no. 4 (2012): 10 – 23.
22 R I Departemen Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya , Sygma Examedia Arkanleema (Bandung, 2009).
23 Zainuddin,  “Hukuman  Bagi  Pelaku  Perkosaan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif,” Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam 4, no. 2 (September 2017): 132 – 148.
24 Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Idea Hukum 6, no. 1 (March 2020): 77 – 95.
25 Rifki Septiawan Ibrahim, “Hak -Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Lex Privatum 6, no. 2 (2018): 53 – 60.
Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Nasional  tentang  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  terhadap  Anak Kandung Rian Hidayat, et. al.
Dalam  Rumah  Tangga  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  pada  kenyataannya  undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan defenisi anak, disisi ain meningkatnya kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orangorang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  penyandang  disabilitas. 26 Sehingga, berdasarkan  paradigma  tersebut  maka  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  saat  ini  berlaku  kurang  lebih  12  (dua  belas)  tahun  akhirnya  diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perkosaan terhadap anak diatur secara normatif pada pasal 81 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, demikian halnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perkosaan terhadap anak juga dicantumkan pada pasal 81. Namun, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81 UU No. 23 41 Tahun 2004 mengalami perubahan dimana terjadi penambahan ayat, yang sebelumnya pasal 81 terdiri dari 2 ayat, kemudian ditambah menjadi terdiri dari 3 ayat. Pasal 81 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002:16  1.  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau dengn orang lain, dipidana dengan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anakmelakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3.2. Putusan PN Sungguminasa Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Sgm.

## 3.2.1. Kronologi kejadian
Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar pukul 23:00 Wita, mulai dari bulan November Tahun 2019, awalnya terdakwa mendekati anak korban yang sementara tidur dikamarnya seorang diri, lalu kemudian terdakwa masuk dan tidur disebelah kiri anak korban dan langsung memeluk anak anak korban namun anak korban sempat menolak dengan cara menepis tangan  terdakwa  tetapi  terdakwa  tetap  melajutkan  dengan  cara  meraba  raba  payudara  anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban tetapi anak korban menepisnya dan menarik  kembali  celananya  akan  tetapi  terdakwa  tetap  memaksa  dan  menarik  celana  anak korban  sampai  akhirnya  celana  anak  korban  terbuka  dan  terdakwa  kemudian  membuka celananya dan langsung mengarahkan dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban  hingga  masuk  kedalam  vagina  anak  korban  lalu  terdakwa  menggoyang-goyangkan penisnya sampai mencapai klimaks dan terdakwa membuang spermanya didalam vagina anak korban.
Bahwa  kemudian  terdakwa  kembali  melakukan  hal  yang  sama  pada  bulan  Desember Tahun 2019 yang dilakukan dua sampai tiga kali dalam seminggu dan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban sampai dengan bulan Maret tahun 2020 sehingga pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, anak korbn memeriksakan dirinya ke Puskesmas Bajeng dikarenakan anak korban
26 Awaluddin Sallatu, “EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kota Makassar),” El- Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 1, no. 2 (2020): 1 – 10.
merasakan sakit pada perutnya dan dari hasil pemeriksaan tersebut yang dilakukan pula dengan test pack menunjukkan hasil bahwa anak korban dalam keadaan hamil.
Bahwa  akibat  perbuatan  dari  terdakwa  tersebut  anak  korban  merasakan  sakit  pada bagian  kemaluan  atau  vaginanya  dan  saksi  korban  dalam  keadaan  hamil  sesuai  dengan  Hasil Visum et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes Dokter spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Nomor: Ver/443/IV/2020/Forensik, tanggal 6 April 2020. 3.2.2. Dakwaan
Setelah  mendengar  keterangan  saksi-saksi,  dan  terdakwa  serta  memperhatikan  bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Menyatakan  terdakwa  M  alias  DM  bin  M  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Persetubuhan  terhadap  Anak  Kandung”  sebagaimna  didakwakan  dalam  Dakwaan Kesatu  Pasal  81  Ayat  (1)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M alias DM bin M dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
3.2.3. Pertimbangan Putusan Hakim
a. Pertimbangan Hakim
Bahwa  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  yang  memeriksa  kasus  tersebut menimbang  bahwa  fakta  yang  terungkap  dipersidangan  Terdakwa  dalam  perkara  ini  adalah orangtua/ayah  kandung  dari  Anak  Korban,  maka  demikian  unsur  alternatif  dakwaan “yang dilakukan oleh orangtua” telah terpenuhi.
Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  ayat  (1)  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Pasal  65  ayat  (1)  KUHP  telah terpenuhi,  maka  terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  54  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana.
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan.
Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan  penangkapan  tersebut  harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menimbang  bahwa  oleh  karena  terdakwa  ditahan  dan  penahanan  terhadap  terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan:
1) Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat
Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Nasional  tentang  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  terhadap  Anak Kandung Rian Hidayat, et. al.
2) Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  trauma  terhadap  Anak  Korban  yangdapat mempengaruhi psikologi Anak Korban.
3) Terdakwa adalah orangtua kandung/ayah dari Anak Korban.
Keadaan yang meringankan:
1) Terdakwa  belum  pernah  dihukum.  Menimbang  bahwa  oleh  karena  terdakwa  dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
b. Putusan Hakim
Memperhatikan  Pasal  81  ayat  (1)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat  (1)  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI
1. Menyatakan  Terdakwa  M  alias  DM  Bin  M  telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan bersalah melakukan ti ndak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagai dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara  selama  17  (tujuh  belas)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.  5.000.000.000,-  (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan.
5. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  2.000,- (dua ribu rupiah).
3.3. Pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  terhadap  Putusan  PN  Sungguminasa  No. 372/Pid.Sus/2020/PN Sgm.
3.3.1. Pandangan Hukum Islam
Kasus perkosaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa yang menjadi pelaku perkosaan yaitu ayah kandung dari korban perkosaan tersebut. Dalam pandangan hukum pidana Islam kasus ini dibagi menjadi dua hukuman yaitu jarimah hudud dan jarimah ta’zȋr. Tindak pidana perkosaan ini menurut Abdul Qadir Audah perkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman hadd karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Berarti apabila pelaku perkosaan adalah  ghairu  muhsan  (orang  yang  belum  menikah)  maka  dihukum  hadd  cambuk  sebanyak seratus  kali  dan  diasingkan  selama  satu  tahun. 27 Sedangkan  hukuman  bagi  pelaku  perkosaan muhsan (orang yang sudah menikah) yakni dirajam sampai mati. 28
Jika  dilihat  kasus  ini  pelaku  perkosaan  adalah  ayah  dari  korban  yang  seharusnya melindungi  anggota  keluarganya  dalam  hal  ini  anaknya,  justru  sebaliknya  malah  melakukan perbuatan keji kepada anaknya. Dipandang dari sudut pandang Islam bahwa peran seorang ayah
27 Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” Formosa Journal of Science and Technology 1, no. 1 (July 2022): 33 – 46.
28 Simon  Purba,  Mustamam,  and  Adil  Akhyar,  “Penegakan Hukum  Terhadap  Pelaku  Perzi nahan  Dalam  Perspektif KUHP Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara,” Jurnal Ilmiah Metadata 3, no. 2 (2021): 651 – 668.
didalam  keluarga  merupakan  peran  yang  sangat  penting,  seperti  melindungi  dan  mengayomi seluruh anggota keluarganya.
Maka hukuman yang ta’zȋr yang diberikan adalah hukuman mati, berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mutharrif yang diisyaratkan oleh Abu Hatim itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Bakr bin Abdullah Al- Mizzi, dia berkata, “seorang laki -laki yang menyetubuhi putrinya pernah dibawa Al Hajjaj, sementara di sisinya ada Mutharrif Bin Abdullah Asy-Sykhkhir dan Abu Burdah”. “Maka salah seorang dari keduanya berkata, „penggallah lehernya‟. Tak lama kemudian leher pria itu pun dipenggal”. 29

## 3.3.2. Pandangan Hukum Positif
Dalam  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  yang  menyatakan  bahwa terdakwa telah merusak masa depan korban dan telah membuat trauma seumur hidup. Tujuan hukum pidana harus mengacu pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopa pada dasarnya  tujuan  hukum  ialah  menegakkan  keadilan,  sehingga  ketertiban  ketentraman masyarakat  dapat  diwujudkan.  Dalam  hubungan  ini,  putusan-putusan  hakim  pun  harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat”.
Dalam kasus ini, hakim telah memberikan hukuman yang berat sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang yakni hukuman 15 tahun penjara ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari  ancaman  pidana.  Disini  kita  bisa  melihat  bahwasanya  keputusan  hakim  lebih  berpihak kepada korban.
Dampak  perkosaan  terhadap  anak  tersebut  menurut  pendapat  Bagong  Suyantoyakni, “anak -anak  korban  perkosaan  (chield  rape)  adalah  kelompok  yang  paling  sulit  pulih.  Mereka cenderung akan menderita trauma berat. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan  kejadian  yang  biadab  itu  akan  terus  menerus  mengahantui  korban,  sehingga  tidak  jarang mereka  memilih  menempuh  jalan  pintas  untuk  melupakan  serta  mengakhiri  semua penderitaannya”.  29  Ditambah  dalam  kasus  ini  pelakunya  bukan  orang  lain  melainkan  ayah korban sendiri yang seharusnyamenjadi panutan malah merusak masa depan anaknya dan tidak bisa dibayar oleh uang sebesar apapun

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  hingga  penerapan  hukuman  yang dilakukan hakim dalam kasus ini menurut pendapat penulis telah sesuai dengan koridor hukum dan fakta persidangan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara hakim menguraikan unsur-unsur Dakwaan secara jelas dan dan sesuai dengan fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Yang menjadi concern penulis dalam putusan ini adalah Dakwaan yang dijatuhkan Jaksa kepada Terdakwa dimana, Jaksa lebih memilih memberikan Dakwaan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak, sementara penulis menganggap bahwa UU yang tepat dikenakan pada Terdakwa  adalah  UU  PKDRT  karena  menimbang  status  Terdakwa  adalah  ayah  kandung  dari Korban. Kemudian penulis juga sepakat dengan putusan hakim yang mempertimbangkan posisi Terdakwa sebagai ayah kandung Korban sebagai hal-hal yang memberatkan, mengingat posisi dan  kewajiban  orangtua  yang  seharusnya  melindungi  dan  mengayomi  anaknya  bukan  malah
29 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
Perbandingan  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Nasional  tentang  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  terhadap  Anak Kandung Rian Hidayat, et. al.
melukai  dan  merusak  anaknya.  Lamanya  hukuman  yang  dijatuhkan  hakim  kepada  Terdakwa adalah  17  Tahun  penjara,  penulis  berpendapat  bahwa  putusan  ini  sudahlah  cukup  memenuhi rasa keadilan.

## Daftar Pustaka
Abdussalam, R. Kriminologi . Jakarta: Restu Agung, 2007.
Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari . Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran  Menutup  Aurat  Bagi  Anak-Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pele cehan  Anak.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (December 2020): 255 – 269.
Aty,  Nur  Sani,  and  Supardin  Supardin.  “Penyelesaian  Perkara  Pemerkosaan  Disertai  Pencurian Yang  Dilakukan  Oleh  Anggota  Militer.” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Keluarga Islam 1 (2020): 129 – 135.
Departemen Agama, R I. Al- Qur’an Dan Terjemahannya . Sygma Examedia Arkanleema . Bandung,
2009.
Fajrussalam, Hisny, Firda Rahma Fajriana, Nurul Fitriyani Roisussalamah, Rania Roka, and Syifa Mutiara Puradireja. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual.” El -Hekam 7, no. 1 (June 2022): 96 – 105.
HL, Rahmatiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korba n Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan  Negeri  Sungguminasa).” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan 4, no. 1 (June 2015): 32 – 53.
Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (December 2015): 377 – 397.
Ibrahim, Rifki Septiawan. “Hak -Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Lex Privatum 6, no. 2 (2018): 53 – 60.
Irawan, Deni. “Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat.” Borneo : Journal of Islamic Studies 2, no. 2 (August 2022): 125 – 135.
Legesan,  Andika.  “Korban  Kejahatan  Sebagai  Salah  Satu  Faktor  Terjadinya  Tindak  Pidana Pemerkosaan.” Lex Crimen 1, no. 4 (2012): 10 – 23.
Lub is, Syahrizal Efendi. “Faktor -Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan.” Jurnal Ilmiah MAKSITEK 6, no. 1 (2021): 58 – 68.
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Muzakir, Kahar. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” Formosa Journal of Science and Technology 1, no. 1 (July 2022): 33 – 46.
Purba,  Simon,  Mustamam,  and  Adil  Akhyar.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Perzinahan Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun Di Lhoksuk on Aceh Utara.” Jurnal Ilmiah Metadata 3, no. 2 (2021): 651 – 668.
Purwanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Idea Hukum 6, no. 1 (March 2020): 77 – 95.
Rahayu, Lilik Puja. “Tinjau an Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Progresif : Media Publikasi Ilmiah 6, no. 1 (April 2018): 58 – 74.
Rumiyati,  Rini.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (St udi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti).” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 1, no. 2 (December 2021): 194 – 205. Sadarjoen,  Sawitri  Supardi. Bunga  Rampai  Kasus  Gangguan  Psikoseksual .  Bandung:  Refika Aditama, 2005.
Sallatu, Awaludd in. “EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kota  Makassar).” El- Iqthisadi :  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  dan Hukum 1, no. 2 (2020): 1 – 10.
Sayyid, Sabiq. “Fiqih Sunnah.” Bandung: Al - Ma’arif, 1990.
Shihab, M. Qurai sh. “Tafsir Al -Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur’an.” Jakarta: Lentera Hati, 2001 .
Sirait, Arist Merdeka. “Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat Dan Orang Tua Dalam Menjaga Dan Melindungi,” 2011.
Sulistyaningsih, Ekandari, and Faturochman MA. “Dampak Sosial Psikologis Perkosaan.” Buletin Psikologi 10, no. 1 (September 2015): 9 – 23.
Sultan, Lomba, Achmad Musyahid, Mulham Jaki Asti, and others. “ISLAMIC LAW LEGISLATION IN AN EFFORT TO REFORM INDONESIA ’S NATIONAL LAW.” Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 22, no. 1 (2022): 93 – 104. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369.
Yanggo, Chuzaimah T. Problematika Hukum Islam Kontemporer II . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996. Zainuddin. “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam 4, no. 2 (September 2017): 132 – 148.
Zuleha.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Pemerkosaan  Dalam  Perspekti f Viktimologi.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 1 (2015): 125 – 133.