p – ISSN  2089  – 3469
Volume 13 Nomor 1. Juni 2023
Halaman :  67 – 75 http://dx.doi.org/10.33512/jpk.v13i1.23726

## PENGEMBANGAN  TATA  KELOLA  EKONOMI BIRU UNTUK MEMPERKUAT BLUE ECONOMY DEVELOPMENT INDEX DI INDONESIA
Development of Blue Economy Management to Strengthen the Blue Economy Index in Indonesia
Aryo  Sahid  Sujiwo 1* & Nurlaili 1
1 Fakultas  Tenik  Industri,  Universitas  Islam  Jakarta,  Kota Jakarta Timur,  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta, Indonesia
* Corresponding  author,  e-mail  :  sahidsujiwo@gmail.com
Diterima  : 20 Desember  2023 / Disetujui : 31 Desember  2023

## ABSTRACT
Although the blue economy has the potential to play a role in sustainable marine development, to date there have been relatively limited practices to implement the blue economy concept on Untung Jawa island. This research aims to identify potential sectors to support blue economy development, analyse the elements involved  in blue economy governance, and analyse the structural model of these elements to improve the Blue Economy Development Index in Indonesia. This research employed a mixed methods approach to achieve these objectives: policy and institutional analysis, semi-structured interviews with blue economic actors, and field surveys. The analytical method used was interpretive structural modelling. The findings of this study indicate the existence of six blue economy sectors on Untung Java Island: shipbuilding, fishing, aquaculture, marine tourism, marine transportation, and seawater desalination. The results indicate that the enforcement of laws and regulations related to the blue economy as a key element, followed by the element of stakeholder support related to the blue economy. Meanwhile, for the institutionalization of sustainable blue economy governance, this study found government  leadership  and  commitment  as  the  key  institutional  element  of  key institutional elements of blue economy governance.
Keywords : blue economy development index, blue economy, sustainable development, Untung Jawa island

## ABSTRAK
Meskipun  ekonomi  biru  mempunyai  potensi  untuk  berperan  dalam  pembangunan kelautan  yang  berkelanjutan,  hingga  saat  ini  praktik-praktik  untuk  menerapkan  konsep ekonomi  biru  jumlahnya  masih  relatif  terbatas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  sektor-sektor  yang  potensial  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi biru,  menganalisis  elemen-elemen  yang  terlibat  dalam  tata  kelola  ekonomi  biru,  serta menganalisis model struktural elemen-elemen tersebut guna meningkatkan Blue Economy Development  Index di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode campuran  untuk  mencapai  tujuan  tersebut:  analisis  kebijakan  dan  kelembagaan, wawancara  semi  terstruktur  dengan  pelaku  ekonomi  biru,  dan  survei  lapangan.  Metode analisis  yang  digunakan  adalah interpretive  structural  modeling .  Temuan penelitian ini menunjukan  adanya  enam  sektor  ekonomi  biru  di  Pulau  Untung  Jawa:  keberadaan galangan  kapal,  penangkapan  ikan,  aquakultur,  wisata  bahari,  transportasi  laut,  dan desalinasi  air  laut.  Hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa  penegakan  hukum  dan peraturan  terkait  ekonomi  biru  sebagai  elemen  kunci,  dilanjutkan  dengan  elemen
dukungan  pemangku  kepentingan  terkait  ekonomi  biru.  Sedangkan  untuk  kelembagaan tata  kelola  ekonomi  biru  yang  berkelanjutan,  penelitian  ini  menemukan  kepemimpinan dan komitmen  pemerintah sebagai elemen kunci kelembagaan tata kelola ekonomi  biru.
Kata kunci : blue economy development index, ekonomi biru, pembangunan berkelanjutan, Pulau Untung Jawa

## PENDAHULUAN
Ekonomi  biru  dan Blue  Economy  Development  Index telah  terbukti  menjadi konsep  penting  dalam  mengelola  wilayah  pesisir  dan  laut  dalam  pembangunan berkelanjutan.  Konsep  tersebut  berkembang  karena  kekhawatiran  akan  dampak lingkungan  yang  terus  menurun  ditengah  meningkatnya  permintaan  akan  sumber daya  laut.  Laut  seharusnya  dapat  digunakan  semaksimal  mungkin  tanpa  merusak ekosistem  dan  lingkungan  oleh  negara-negara  berkembang  dan  maju,  khususnya bagi  negara-negara  kepulauan  (Okafor-Yarwood et  al .,  2020;  Adrianto et  al ., 2019).
Ada  beberapa  definisi  untuk  memandu  perkembangan  ekonomi  biru.  Bank Dunia  mendefinisikan  ekonomi  biru  sebagai  penggunaan  sumber  daya  laut  secara berkelanjutan  untuk  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  kualitas  hidup,  dan lapangan  kerja  (World  Bank,  2017;  Prayuda,  2019).  OECD  merumuskan  ekonomi kelautan  sebagai  aktivitas  ekonomi  industri  yang  menggunakan  kelautan  bersama dengan  aset,  barang,  dan  jasa  yang  disediakan  oleh  lingkungan  kelautan  (OECD, 2016).  Bappenas  merumuskan  Ekonomi  biru  sebagai  semua  aktivitas  ekonomi yang  dilakukan  di  laut  termasuk  pemanfaatan  pesisir  Pantai  dan  Samudra (Bappenas,  2023).  Oleh  karena  itu,  ekonomi  biru  berupaya  menyeimbangkan  tiga aspek  pembangunan  berkelanjutan  yang  meliputi  lingkungan,  ekonomi  dan  sosial (Keen et al ., 2018; Razladova  & Nyoko., 2022).
Beberapa  penelitian  telah  berupaya  untuk  mengkaji  beberapa  inisiatif ekonomi  biru  dibanyak  negara,  termasuk  memberikan  beberapa  wawasan mengenai  inisiatif-inisiatif  ekonomi  biru.  Selain  itu,  beberapa  kajian  menegaskan pentingnya  data  pendukung  ekonomi  biru  yang  meliputi  tata  kelola  untuk mencapai  berbagai  tujuan  ekonomi  biru  (OECD,  2019;  Cisneros-Montemayor et al ., 2021).
Ekonomi  biru  dapat  mengintegrasikan  tata  kelola  kelautan  yang  lebih ramah  lingkungan  (Winther et  al .,  2020).  Sedangkan  dalam  konteks  Indonesia, penerapan  ekonomi  biru  untuk  pembangunan  laut  dan  pesisir  yang  berkelanjutan masih  relatif  terbatas.  Sebagai  ilustrasi,  Setyawati et  al .  (2021)  secara  kualitatif menjelaskan  konsep  implementasi  ekonomi  biru  dalam  pembangunan  masyarakat pesisir.  Darajati  (2023)  secara  yuridis  normatif  telah  berupaya  mengidentifikasi beberapa  peraturan  dan  perundangan  yang  terkait  dengan  ekonomi  biru  di Indonesia.  Akbar et  al .  (2022)  secara  kualitatif  membahas  kendala  pemantauan dan  proteksi  keanekaragaman  hayati  untuk  kawasan  pengelolaan  perikanan  dan kelautan.  Sementara  itu,  Adnan et  al .  (2023)  memberikan  gambaran  pemanfaatan sistem informasi dalam sektor perikanan untuk mengoptimalkan proses penangkapan  ikan  di Indonesia.
Beberapa  penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  model  tata  kelola  ekonomi biru  yang  berkelanjutan  belum  terkaji  secara  terintegrasi  dan  holistik.  Kondisi semacam  ini  mendukung  temuan  Singh et  al .  (2018),  yang  menjabarkan  bahwa
implementasi  tata  kelola  ekonomi  biru  masih  menghadapi  beragam  tantangan khususnya  terkait  integrasi  lintas  sectoral.  Hal  ini  diperkuat  oleh  temuan  Voyer et al .  (2022)  bahwa  praktiknya,  ekonomi  biru  dapat  berhasil  jika  dikembangkan pendekatan  tata kelola  sektoral  yang  lebih  terintegrasi.
Penelitian  ini  berupaya  mengatasi  kesenjangan  literatur  dengan  melakukan kajian  empiris  untuk  membangun  tata  kelola  ekonomi  biru  yang  berkelanjutan. Secara  khusus,  terdapat  tiga  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini. Pertama,  mengidentifikasi  sektor-sektor  ekonomi  biru  yang  berpotensi  untuk dikembangkan.  Kedua,  mengidentifikasi  elemen-elemen  tata  kelola  ekonomi  biru. Ketiga,  mengembangkan  struktur  hirarki  elemen-elemen  tata kelola  ekonomi  biru.

## METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan  Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dengan responden  dan  survei  lapangan.  Responden  dalam  penelitian  ini  meliputi masyarakat  umum  serta  pakar.  Responden  umum  mencakup  tiga  ketua  RW,  empat pelaku  ekonomi  biru,  empat  pengunjung,  ketua  Karang  Taruna,  Ketua  Pokdarwis, Sekertaris  desa,  dan  empat  masyarakat  yang  tinggal  di  pesisir.  Selain  berdiskusi dengan  responden  umum,  penelitian  ini  juga  melakukan  diskusi  intensif  dengan empat  akademisi  dengan  latar  belakang  kepakaran  dibidang  hukum  lingkungan, ekonomi  pembangunan,  perencanaan  wilayah,  dan  pemodelan  sistem,  serta  satu orang dari Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu. Penelitian ini
dilaksanakan  pada  bulan  Agustus  sampai  November  tahun  2023  di  Pulau  Untung Jawa.

## Bahan dan  Alat
Tata  kelola  ekonomi  biru  mencakup  banyak  elemen  yang  masing-masing mempunyai  keterkaitan.  Penelitian  ini  hanya  fokus  pada  elemen  tujuan  tata  kelola dan  kelembagaan  tata  kelola  ekonomi  biru.  Tabel  1  memperlihatkan  elemen- elemen  tujuan  tata  kelola,  sedangkan  Tabel  2  memperlihatkan  elemen-elemen kelembagaan  tata  kelola.
Tabel  1. Elemen-elemen  tujuan  tata kelola  ekonomi  biru  di Pulau  Untung  Jawa
Koding Deskripsi Rujukan X11 X12 X13 X14 X15 X16 Penegakan  hukum  dan peraturan  terkait  ekonomi  biru Dukungan  pemangku  kepentingan  terkait  ekonomi  biru Konservasi  kawasan  pesisir  dan laut  yang  berkelanjutan Perlindungan  sumber  daya  pesisir  dan laut
Pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  yang  berkelanjuta n Peningkatan  pendapatan  asli  daerah  yang  berkelanjutan
Nham  &  Ha (2023)
Tabel  2.  Elemen-elemen  kelembagaantata  kelola  ekonomi  biru  di  Pulau  Untung Jawa Koding Deskripsi Rujukan X21
X22
X23 X24 X25 X26 X27 Kepemimpinan  dan  komitmen  politik  terkait  ekonomi biru Koherensi  kebijakan  terkait  ekonomi  biru Koordinasi  kebijakan  pemerintah  terkait  ekonomi  biru Kompetensi/kapasitas kelembagaan terkait  ekonomi
biru Kemitraan  terkait  ekonomi  biru Transparansi  dan akuntabilitas  terkait  ekonomi  biru
Kesetaraan  dan inklusivitas  terkait  ekonomi  biru
OECD (2019) UNDP (2018)

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Potensi dan  Tantangan  Pengembangan  Ekonomi  Biru  di Pulau  Untung  Jawa
Pertumbuhan  ekonomi  biru  di  Pulau  Untung  Jawa  dimungkinkan  terjadi  di sejumlah  sektor.  Tabel  3  memperlihatkan  sejumlah  sektor  ekonomi  biru  di  Pulau Untung  Jawa  yang  memungkinkan  untuk  berkembang.  Meskipun  beberapa  sektor ini  telah  berjalan,  sektor-sektor  tersebut  memerlukan  perencanaan  yang  lebih  baik untuk mencapai potensi penuhnya, dan memberikan hasil yang lebih berkelanjutan.  Perbaikan  tata  kelola  misalnya,  membantu  masyarakat  pulau tersebut  untuk  mengembangkan  sektor  perikanan  budidaya  untuk  menciptakan lapangan  kerja, dimana  prospek lapangan  kerja masih  sangat  terbuka.
Meskipun  ekonomi  biru  mempunyai  potensi  untuk  berkembang  di  Pulau Untung  Jawa,  namun  pembangunan  ekonomi  biru  di  pulau  tersebut  juga mempunyai  beberapa  tantangan.  Berikut  ini  adalah  beberapa  faktor  yang  dapat menghambat  pertumbuhan  ekonomi  di  Pulau  Untung  Jawa.
1. Penangkapan  ikan  yang  berlebihan  dari  pengusaha  besar,  dengan  kapal penangkap  ikan  yang  besar  dan  berteknologi,  ditambah  dengan  buruknya akses  terhadap  stok  ikan  telah  menyebabkan  banyak  nelayan  asli  Pulau Untung  Jawa menjadi  kesulitan  untuk  beroperasi.
2. Degradasi  habitat  yang  disebabkan  oleh  pembangunan  pesisir,  penebangan hutan  mangrove,  pertambangan,  dan sampah  laut  seperti  plastik.
3. Perubahan  iklim  dapat  membuat  abrasi  dan  rusaknya  habitat  ekosistem  pesisir di  Pulau  Untung  Jawa.  Maka  diperlukannya  strategi  pembangunan  yang komprehensif

## Struktur  Elemen-Elemen  Tata Kelola Ekonomi  Biru
Merujuk  pada  penelitian  Cisneros-Montemayor et  al .  (2021),  penelitian  ini berpandangan  bahwa  kemampuan  pemerintah  untuk  bertransisi  menuju  ekonomi biru  yang  berkelanjutan,  lebih  bergantung  pada  kondisi  pendukung  seperti  faktor sosial  ekonomi  dan  tata  kelola,  dibandingkan  dengan  ketersediaan  sumber  daya itu  sendiri.  Merujuk  pada  Rudolph et  al .  (2020),  tata  kelola  dapat  dipahami  secara luas  sebagai  konsep,  praktik,  dan  institusi  yang  mengawasi  pembangunan masyarakat.  Tata  kelola  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  lembaga,  struktur,  dan proses  yang  menentukan  siapa  yang  membuat  keputusan,  bagaimana  dan  untuk
siapa  keputusan  itu  dibuat,  bagaimana  dan  tindakan  apa  yang  diambil,  serta  oleh siapa  dan apa dampaknya  (Bennett  & Satterfield,  2018).
Tabel  3. Sektor ekonomi  biru  di  Pulau  Untung  Jawa No. Sektor Deskripsi 1. Perbaikan  kapal Sektor  ekonomi  biru  pertama  yang  terdapat  di Pulau Untung Jawa adalah galangan jenis perbaikan  kapal.  Galangan  ini  digunakan  hanya untuk  ruang  lingkup  perbaikan  dan  perawatan kapal. Perbaikan yang dilakukan meliputi konstruksi  badan  kapal,  sistem  peralatan,  dan  lain- lain. 2. Akuakultur Sektor  kedua  adalah  aquakultur  yang  terletak  di sisi  utara  Pulau  Untung  Jawa.  Akuakultur  di  pulau tersebut  pada  dasarnya  adalah  praktik  budidaya perairan,  dengan  mayoritas  berupa  makanan  laut seperti  ikan,  udang,  dan  kerang  dalam  lingkungan terkendali. 3. Perikanan Sektor  berikutnya  adalah  penangkapan  ikan. Beberapa  nelayan  masih  aktif  menangkap  ikan  di perariran pulau  tersebut.  Dari  aspek  sosial ekonomi,  faktor  yang  mempengaruhi  pendapatan nelayan  adalah  modal,  hasil  tangkapan,  jumlah tenaga  kerja,  stok  ikan,  pengalaman  melaut,  usia, kepemilikan  alat  tangkap,  dan harga  bahan  bakar. 4. Transportasi  laut Transportasi  laut  merupakan  sektor  yang  sangat penting  bagi  masyarakat  Pulau  Untung  Jawa. Meskipun letak geografisnya masuk dalam wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta,  akses  menuju
Pulau  Untung  Jawa  adalah  transportasi  laut  dan udara.  Intensitas  kapal  penumpang  dari  Dinas Perhubungan  pun  sudah  lebih  banyak  karena Pulau  Untung  Jawa  sudah  dijadikan  tempat  transit ke kepulauan  lainnya. 5. Wisata  pantai Wisata pantai Pulau Untung Jawa banyak dipandang  sebagai  penyokog  utama  masyarakat yang  tinggal  di  pulau  tersebut.  Hasil  pengamatan lapangan  menunjukan  ada  beberapa  destinasi wisata  pantai  di  pulau  tersebut,  dengan  beragam wahana  permainan  dan  fasilitas  pendukungnya. 6. Desalinasi  air  laut Merujuk  pada  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta,  masyarakat Pulau  Untung  Jawa  dilarang  membuat  sumur pribadi.  Sampai  saat  ini,  kebutuhan  air  tawar dipenuhi  oleh  dua  perusahaan  air  minum  yang melakukan  proses desalinasi.
Sumber:  Hasil  wawancara  dan pengamatan  lapangan
Berlandaskan penelitian Partelow et al . (2020), penelitian ini mengidentifikasi  dua  elemen  sistem  tata  kelola:  yaitu  tujuan  dan  kelembagaan  tata kelola.  Tujuan  tata  kelola  ekonomi  biru  merupakan  peta  jalan  dalam meningkatkan  pengelolaan  ekonomi  biru  yang  ramah  lingkungan.  Tujuan  tata kelola  ekonomi  biru  dijabarkan  menjadi  enam  elemen,  mulai  dari  X11  sampai X16.  Gambar  1  memperlihatkan  Structural  Self  Interaction  Matrix  (SSIM)  dan model  struktural  dari  keenam  elemen  tersebut.
SSIM* Final  mode* Gambar  1. Model struktural  elemen-elemen  tujuan  tata  kelola  ekonomi  biru
SSIM*
Final  mode*
Gambar  2. Model struktural  elemen-elemen  kelembagaan  tata kelola  ekonomi  biru
Sebagaimana  terlihat  pada  Gambar  1,  penegakan  hukum  dan  peraturan terkait  ekonomi  biru  (X11)  merupakan  elemen  kunci  dalam  tujuan  tata  kelola ekonomi  biru  yang  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  dan peraturan  terkait  ekonomi  biru  harus  menjadi  dasar  dan  prioritas  didalam merancang  tata  kelola  ekonomi  biru  yang  berkelanjutan.  Penegakan  hukum  dan peraturan  terkait  ekonomi  biru  harus  juga  terpenuhi  karena  merupakan  elemen kunci  dari tujuan  tata  kelola  ekonomi  biru.
Penelitian  ini  juga  berpandangan  bahwa  kajian  kelembagaan  terkait  tata kelola  ekonomi  biru  yang  berkelanjutan  adalah  sangat  penting.  Elemen  aktor  atau lembaga  yang  berwenang  dalam  perumusan  kebijakan  pemerintah  adalah  faktor penting  dalam  ekonomi  biru.  Dengan  kata  lain,  tata  kelola  ekonomi  biru  yang ramah lingkungan memerlukan persiapan dari aspek nonfisik dan kelembagaannya.  Kelembagan  tata  kelola  ekonomi  biru  secara  berkelanjutan dijabarkan  menjadi  tujuh  elemen,  mulai  dari  X21  sampai  X27.  Gambar  2 memperlihatkan Structural  Self  Interaction  Matrix (SSIM)  dan  model  struktural dari  ketujuh  elemen  tersebut.
Sebagaimana  terlihat  pada  Gambar  2,  kepemimpinan  dan  komitmen pemerintah  terkait  pembangunan  ekonomi  biru  yang  berkelanjutan  (X21) merupakan  elemen  kunci  kelembagaan  tata  kelola  ekonomi  biru.  Elemen  ini mempunyai  daya  dorong  paling  tinggi  diantara  tujuh  elemen  kelembagaan  tata kelola  ekonomi  biru  di  pulau  tersebut.  Selain  elemen  tersebut,  tiga  elemen kelembagaan  lain  yang  juga  mempunyai  peran  besar  dalam  tata  kelola  ekonomi biru:  yaitu  koherensi  kebijakan  terkait  ekonomi  biru  (X22),  koordinasi  kebijakan pemerintah  terkait  ekonomi  biru  (X23),  dan  kompetensi/kapasitas  kelembagaan terkait  ekonomi  biru  (X24).

## Kerangka  Tata  Kelola  dan  Pengembangan  Ekonomi  Biru  di  Pulau  Untung Jawa
Pulau  Untung  Jawa  mempunyai  potensi  untuk  pembangunan  ekonomi  biru yang  berkelanjutan.  Berikut  ini  adalah  usulan  kerangka  tata  kelola  pembangunan ekonomi  biru  di Pulau  Untung  Jawa
1. Pendekatan  yang  lebih  sistematis  terkait  prioritas  yang  ditetapkan  secara nasional,  konteks  sosial  dan  basis  sumber  daya  guna  pembangunan  ekonomi biru  yang  ramah  lingkungan
2. Pengelolaan  zona  pesisir  yang  terpadu  untuk  melindungi  penggunaan  sumber daya pesisir  dan pantai.
3. Data  baru  nilai  total  ekosistem  pesisir  dan  laut  perlu  mendapat  perhatian dalam  tata kelola  pembangunan  ekonomi  biru  di Pulau  Untung  Jawa.

## KESIMPULAN
Pulau  Untung  Jawa  mempuyai  potensi  ekonomi  biru  di  enam  sektor: galangan  kapal,  transportasi  laut,  wisata  bahari,  perikanan,  akuakultur,  dan desalinasi  air  laut.  Kegiatan  komersial  disektor  tersebut  perlu  dilakukan  dengan cara  yang  efisien  secara  ekonomi,  mendorong  inklusi  sosial,  dan  melestarikan ekosistem  laut  dan  pesisir  yang  sehat.  Dengan  kata  lain,  sasaran  pembangunan ekonomi  biru  adalah  menjaga  kondisi  lingkungan  laut  dan  pesisir,  sekaligus memberikan  manfaat  sosial  dan  ekonomi  baik  untuk  masa  kini  maupun  masa depan.
Untuk  tujuan  tata  kelola  ekonomi  biru,  hasil  penelitian  mengindikasikan penegakan  hukum  dan  peraturan  terkait  ekonomi  biru  sebagai  elemen  kunci, dilanjutkan  dengan  elemen  dukungan  pemangku  kepentingan  terkait  ekonomi biru.  Untuk  kelembagaan  tata  kelola  ekonomi  biru  yang  berkelanjutan,  penelitian ini  menemukan  kepemimpinan  dan  komitmen  pemerintah  terkait  pembangunan ekonomi  biru  yang  berkelanjutan  sebagai  elemen  kunci  kelembagaan,  elemen koherensi  kebijakan  terkait  ekonomi  biru,  koordinasi  kebijakan  pemerintah  terkait ekonomi  biru,  dan kompetensi/kapasitas  kelembagaan.

## UCAPAN  TERIMA KASIH
Penelitian  didanai  oleh  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  dengan  skema  Penelitian  Dosen  Pemula  (PDP)  berdasarkan  Surat
Keputusan Nomor 179/E5/PG.02.00/PL/2023
dan Perjanjian/Kontrak Nomor1413/LL3/AL.04/2023

## DAFTAR  PUSTAKA
Adnan,  ADI.,    Hasana,  S.    Assidiq,  FM.  2023.  Implementasi  Konsep  Blue Economy  Di  Indonesia  Dengan  Memanfaatkan  Teknologi  Big  Data. Sensistek , 6 (2):  134-140.
Adrianto,  L.,  Eisner,  E.,  and  Situmorang,  A.  2019.  Blue  Economy  Development
Index Conceptual Framework. https://www.aisforum.org/s/Booklet- IPEB.pdf  [diakses  15 September  2023]. Akbar,  D.,  Pratama,  RA.,  Yudhyo,  Sianturi,  RL.,  Triyana,  N.  2022.  Strategi Pengembangan  Blue  Economy  Wilayah  Perbatasan  Indonesia:  Tata  Kelola Ekonomi  Maritim  Pesisir  Kepulauan  Riau. Neo  Respublica:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan . 4 (1):  166-177.
Bappenas  2021.  Blue  economy  development  framework  for  Indonesia’s  economic transformation.  https://perpustakaan.bappenas.go.id  [diakses  16  September 2023]
Bennett,  N.J.  and  Satterfield,  T.,  2018.  Environmental  governance:  A  practical framework to guide design, evaluation,  and  analysis. Conservation Letters , 11 (6):  12600.
Cisneros-Montemayor,  A.M.,  Moreno-Báez,  M.,  Reygondeau,  G.,  Cheung,  W.W., Crosman,  K.M.,  González-Espinosa,  P.C.,  Lam,  V.W.,  Oyinlola,  M.A., Singh,  G.G.,  Swartz,  W.  and  Zheng,  C.W.,  2021.  Enabling  conditions  for  an equitable  and sustainable  blue  economy. Nature , 591 (7850):  396-401.
Darajati,  MR.  2023.  Ekonomi  Biru:  Peluang  Implementasi  Regulasi  Di  Indonesia.
The Journalish:  Social and Government . 4 (5): 41-53.
Keen,  M.R.,  Schwarz,  A.M.  and  Wini-Simeon,  L.,  2018.  Towards  defining  the Blue  Economy:  Practical  lessons  from  pacific  ocean  governance. Marine Policy , 88:  333-341.
Nham,  N.T.H.,  2023.  The  role  of  financial  development  in  improving  marine living  resources  towards  sustainable  blue  economy.  Journal  of  Sea Research,  195: 102417.
OECD.,  2019.  Policy  Coherence  for  Sustainable  Development  -  Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality, Paris, OECD, https://www.oecd.org  [diakses  16 September  2023]
Okafor-Yarwood,  I.,  Kadagi,  N.I.,  Miranda,  N.A.,  Uku,  J.,  Elegbede,  I.O.  and
Adewumi,  I.J.,  2020.  The  blue  economy–cultural  livelihood–ecosystem conservation triangle: The African  experience. Frontiers  in  Marine Science , 7: 586.
Partelow,  S.,  Schlüter,  A.,  Armitage,  D.,  Bavinck,  M.,  Carlisle,  K.,  Gruby,  R.L., Hornidge,  A.K.,  Le  Tissier,  M.,  Pittman,  J.,  Song,  A.M.  and  Sousa,  L.P., 2020.  Environmental  governance  theories:  a  review  and  application  to coastal  systems. Ecology and Society 25(4):  19-40
Prayuda,  R.,  2019.  Strategi  Indonesia  dalam  implementasi  konsep  Blue  Economy terhadap  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  di  era  masyarakat  ekonomi Asean. Indonesian Journal of International Relations 3(2):  46-64. Razladova,  O.  and  Nyoko,  A.E.,  2022.  Blue  Economy  Development  In  Indonesia. Journal  of  Management  Small  and  Medium Enterprises (SME's) 15(1): 89- 105.
Setyawati,  LR.  Hadistian,  Cahya,  DD.  Marsetio,  Novarianti,  AD.  Said,  BD.  2021. Implementasi  Konsep  Ekonomi  Biru  Dalam  Pembangunan  Masyarakat Pesisir  Di  Kota Sabang. Jurnal Education and development. 9 (4): 178-185. Singh,  G.G.,  Cisneros-Montemayor,  A.M.,  Swartz,  W.,  Cheung,  W.,  Guy,  J.A., Kenny,  T.A.,  McOwen,  C.J.,  Asch,  R.,  Geffert,  J.L.,  Wabnitz,  C.C.  and Sumaila,  R.,  2018.  A  rapid  assessment  of  co-benefits  and  trade-offs  among Sustainable  Development  Goals. Marine  Policy , 93:  223-231. UNDP.,  2004.  Governance  Indicators:  A  User  Guide.  Washington,  DC: United Nations ,  diakses  dari  https://www.un.org  pada  16  November  2023  [diakses 16 September  2023]
Voyer,  M.,  Quirk,  G.,  McIlgorm,  A.  and  Azmi,  K.,  2018.  Shades  of  blue:  what  do competing  interpretations  of  the  Blue  Economy  mean  for  oceans governance?. Journal of environmental policy & planning , 20 (5):  595-616. Winther,  J.G.,  Dai,  M.,  Rist,  T.,  Hoel,  A.H.,  Li,  Y.,  Trice,  A.,  Morrissey,  K., Juinio-Meñez,  M.A.,  Fernandes,  L.,  Unger,  S.  and  Scarano,  F.R.,  2020. Integrated  ocean  management  for  a  sustainable  ocean  economy. Nature ecology & evolution , 4 (11):  1451-1458.
World  Bank.  2017.  The  potential  of  the  blue  economy:  increasing  long-term benefits  of  the  sustainable  use  of  marine  resources  for  small  island developing states and coastal least developed countries.
https://openknowledge.worldbank.org  [diakses  16 September  2023]
Jurnal Perikanan  dan Kelautan  Volume 13 Nomor 1 : 67 – 75. Juni 2023