## Mengokohkan Persatuan Bangsa Pasca Konflik Bernuansa Agama
di Ambon dan Poso Masyrullahushomad Program Pascasarjana Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Email: shomadsejarah2013@gmail.com.

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang plural, pluralisme di Indonesia tercermin dalam  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika merupakan  simbol  pengikat  persatuan  bangsa  Indonesia  yang  terdiri  dari beragam  suku,  budaya,  bahasa,  dan  agama  yang  berbeda-beda.  Bhinneka Tunggal Ika juga berarti pengakuan terhadap kenyataan sosial historis bahwa rakyat  Indonesia  telah  sejak  lama  berinteraksi  secara  rukun  dan  harmonis. Namun, sangat disayangkan pasca runtuhnya Orde Baru terjadi serangkaian konflik SARA di beberapa daerah. Kota Ambon dan Poso menjadi saksi bahwa kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan agama akhirnya mencoreng potret kerukunan  dan  keharmonisan  yang  telah  terbangun  sejak  lama.  Maka pengokohan  nilai-nilai  keindonesiaan  dan  nasionalisme  menjadi  sangat penting  untuk  kembali  dikuatkan.  Sehingga  kejadian-kejadian  konflik  yang pernah  terjadi  di  masa  lalu  tidak  terulang  kembali  pada  masa-masa selanjutnya.
Kata Kunci: Kemajemukan, Konflik, dan Persatuan.

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  plural  country,  pluralism  in  Indonesia  is  reflected  in  the motto of Unity in Diversity. The motto of Unity in Diversity is a symbol of the binding of the unity of the Indonesian nation which consists of diverse ethnicities, cultures, languages and religions. Bhineka Tunggal Ika also means recognition of the historical social reality that the Indonesian people have long interacted harmoniously and harmoniously. However, it is very unfortunate that after the collapse of the New Order a series of SARA conflicts occurred in several regions. The cities of Ambon and Poso bear witness that political, social, economic and religious  interests  have  finally  tarnished  the  image  of  harmony  and  harmony that has been built for a long time. So strengthening the values of Indonesianness and nationalism becomes very important to be strengthened again. So that the events of conflict that have occurred in the past did not happen again in later periods.
Keywords: Diversity, Conflict, and Unity.

## PENGANTAR
Pluralistis  kultural  di  Asia
Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagaimana  dikemukakan  oleh Hefner sangat mencolok. Fenomena  pluralisme  kultural seperti  ini  hanya  sedikit  sekali dimiliki  negara  lain  di  dunia. Berdasarkan fenomena inilah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa  1930  hingga  1940-an, wilayah  ini  khususnya  Indonesia dipandang  sebagai  “lokus  klasik” bagi konsep “masyarakat majemuk/plural”  ( plural  society ) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnival (1944, 1948) (Azra, 2007: 10).
Indonesia  sebagai  bangsa yang plural memiliki  semboyan “ Bhinneka Tunggal Ika” . Semboyan ini  merupakan  bentuk  pengakuan
terhadap kenyataan sosial antropologis  penduduk  negeri  ini yang  multi-etnik,  multi-budaya, dan multi-agama. Bhinneka Tunggal Ika juga berarti pengakuan terhadap  kenyataan  sosial  historis bahwa rakyat Indonesia telah sejak
lama berinteraksi secara rukun dan harmonis.  Rakyat  negeri  ini dipersatukan  dalam  satu  ikatan batin yang timbul dari faktor-faktor politik dan keagamaan. Persamaan nasib  rakyat  Indonesia  selama masa  penjajahan  Belanda  dan Jepang melahirkan semangat persatuan  dalam  upaya  meraih kemerdekaan (Hadi, 2008: 140). Sayangnya  potret  indah
kehidupan yang rukun dan harmonis  itu  ter  nodai  oleh serangkaian  tragedi  kemanusiaan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.  Sejak  awal  Reformasi saja telah terjadi peristiwa kerusuhan  dan  penjarahan  di Jakarta. Setelah itu muncul  konflik berdarah  yang  telah  memakan korban  jiwa  dalam  jumlah  besar. Konflik-konflik  bermotif  SARA terjadi  di  Ambon  dan  Halmahera Utara,  Poso,  hingga  Sambas (Kalimantan  Barat)  dan  Sampit
(Kalimantan Tengah) (Hakim, 2014: 111). Salah  satu  konflik  yang cukup memprihatinkan di Indonesia  adalah  konflik  Ambon
dan Poso. Konflik bernuansa agama ini  menyebabkan  jatuhnya  banyak korban  jiwa,  kerusakan  materiil, dan trauma psikologi yang mendalam.      Peristiwa  konflik bernuansa  agama  di  Ambon  dan Poso  menjadi  sejarah  kelam perjalanan bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah yang berharga di  masa  lalu  harus  dijadikan pembelajaran penting guna mencari  formulasi  ideal  dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.  Berdasarkan  kenyataan tersebut  maka  makalah  ini  akan membahas  beberapa  solusi  dalam upaya mengokohkan kembali persatuan  bangsa  pasca  konflik bernuansa  agama  di  Ambon  dan
Poso.

## PEMBAHASAN
Potret Kemajemukan di

## Indonesia
Indonesia  dikenal  sebagai negara kepulauan terbesar di dunia maka  tidak  heran  jika  Indonesia dijuluki negara-benua ( archipelago
-continental ).  Julukan  ini  bukan tanpa  alasan,    sebagai  negara kepulauan luas keseluruhan
Indonesia  melebihi  luas  daratan benua  Eropa.  Indonesia  memiliki lautan  yang  luas sebagai  “rajut pen gikat” pulau -pulau yang ada di dalamnya.  Indonesia  memiliki 17.508  pulau  yang  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  dengan pulau  terbanyak  di  dunia.  Pulau- pulau  dan  lautnya  mengandung potensi kekayaan alam yang sangat luar  biasa  dan  tidak  ternilai harganya (Effendy, 2009: 3).
Berdasarkan
catatan etnografi,  secara  keseluruhan  ada sekitar  656  suku  yang  ada  di Indonesia. Sedangkan jumlah bahasa  yang  ada  di  Indonesia sangat  banyak  dan  beragam. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia merilis  setidaknya  ada  lebih  dari 500  bahasa  yang  digunakan  oleh penduduk Indonesia dalam
berinteraksi (Simarmata, 2017: 3). Bahkan  di  Papua  saja  misalnya, tidak kurang dari 252 suku dengan bahasa  khasnya  masing-masing (Maarif, 2012: 19).
Indonesia juga dikenal sebagai  rumah  yang  nyaman  bagi
beragam  pemeluk  agama  dan penganut kepercayaan lokal.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan Undang- Undang (UU) Nomor 5 tahun 1969, terdapat  6  (enam)  agama  yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia dan 1 (satu)
kepercayaan lainnya, yaitu: Agama Islam,  Agama  Kristen,  Agama Katolik,  Agama  Hindu,  Agama Budha,  Agama  Konghucu,  dan Kepercayaan  Lainnya.  Menurut data  hasil  Sensus  Penduduk  2010, dari 237,6 juta jiwa  (87,51 persen).
Proporsi terbesar berikutnya adalah  pemeluk  agama  Kristen (6,98  persen)  dan  Katolik  (2,92 persen).  Sisanya  memeluk  agama Hindu,  Budha,  Kong  Hu  Chu  dan lainnya (Dokhi, 2016: 20).
Sedangkan  secara  politik Indonesia  dikenal  sebagai  negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi  adalah  sistem  yang dipilih oleh bangsa Indonesia sejak berdirinya  republik  ini.  Sejarah sistem  demokrasi  Indonesia  terus berkembang mulai dari Demokrasi
Terpimpin yang dipraktikkan Soekarno  pada  Orla  sampai Demokrasi Pancasila yang diusung Orde Baru. Meskipun kedua model demokrasi tersebut pernah dimanipulasi  oleh  rezim  yang berkuasa, di era Reformasi demokrasi  masih  tetap  dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia (Wahid, 2009: 157-158). Problem Kemajemukan di Indonesia Bangsa  Indonesia  hidup dalam sebuah masyarakat majemuk ( plural society ).
Masyarakat  majemuk  terwujud dari  dipersatukannya  masyarakat suku  bangsa  oleh  sistem  nasional. Sistem nasional kemudian menyatukannya  ke  dalam  wadah yang  disebut  negara  kesatuan. Masyarakat  majemuk  di  Indonesia adalah  produk  sejarah,  yaitu masyarakat  yang  dilandasi  rasa kesatuan  dan  persatuan  untuk melawan  penjajah  dan  meraih kemerdekaan.
Masalah pertama yang paling  kritikal  dalam  masyarakat majemuk  adalah  hubungan  antara sistem nasional atau pemerintahan
nasional dengan masyarakat- masyarakat  suku  bangsa.  Masalah ini muncul  karena sistem  nasional dianggap oleh masyarakat- masyarakat  suku  bangsa  sebagai mengambil  alih  dan  menguasai wilayah-wilayah suku bangsa yang secara  tradisi  menjadi  hak ulayat (adat) mereka. Pengambilalihan itu dilakukan  dengan  menggunakan kekuatan  politik  dan  hukum  oleh negara yang didukung oleh militer dan polisi.
Masalah  ini  memunculkan masalah yang kedua , yaitu,
diperkuatnya sistem nasional yang otoriter  dan  militeristis,  juga polisional,  seperti  yang  terjadi dalam  pemerintahan  Presiden Soeharto.  Bila  sistem  nasional menjadi  lemah,  muncul  berbagai pemberontakan  separatis,  atau timbul  konflik  antar  suku  bangsa atau antar keyakinan keagamaan.
Permasalahan ketiga muncul  dari  kedua  permasalahan tersebut bahwa masyarakat majemuk Indonesia telah dibangun secara  aktual  berdasarkan  atas kekuasaan  penguasa  yang  mau
tidak  mau  bertindak  otoriter  dan militeristis agar dapat mempertahankan kekuasaannya. Permasalahan keempat , munculnya  corak  administrasi pemerintahan dan birokrasi nasional yang paternalistis (dasarnya  pemerintahan  feodal). Masalah kelima yang  timbul  dari masyarakat majemuk adalah potensi  terjadinya  konflik  antar komponen masyarakat yang menjadi  representasi  budaya  yang beraneka  ragam  terutama  kalau perbedaan  itu  tidak  dikelola dengan  baik.  Maka  tidak  jarang karena adanya kepentingan politik tertentu seperti Pilkada. Perbedaan suku, agama, dan aliran kepercayaan  dibenturkan  satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik dan
kekerasan  fisik  (Handoyo,  2015: 23).

## Konflik  Bernuansa  Agama  di Ambon dan Poso
Keragaman  agama  ternyata menimbulkan  dilema  tersendiri dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Satu  sisi  keberagaman
memberikan  kontribusi  positif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya  di  sisi  lain  keragaman agama  dapat  juga  berpotensi menjadi sumber konflik di
kemudian  hari.  Konflik  bisa  saja terjadi  dan  terkadang  penyebab konflik  disebabkan  adanya truth claim (klaim  kebenaran).  Pada kenyataannya konflik
paling banyak  terjadi  lebih  dipicu  oleh unsur-unsur  yang  tak  berkaitan dengan  ajaran  agama  sama  sekali. Konflik  sesungguhnya  dipicu  oleh persoalan  ekonomi,  sosial  dan politik yang selanjutnya di blow up menjadi  konflik  (ajaran)  agama (Tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011: 76-77).
Permasalahan agama dalam kultur sosial masyarakat Indonesia memang  selalu  menggugah  emosi yang  tinggi  di  Indonesia.  Radius Prawiro (Mantan Menteri Keuangan Orba) memandang dengan  terjadinya  konflik  “entitas
bi sa  menjadi  alat”.  Jika  seseorang ingin  menciptakan  penggumpalan sosial,  ia  bisa  mencari  suatu masalah  untuk  kelompok  itu  dan
mengaduk  perasaan  emosinya. Agama  dapat  dengan  mudah digunakan  dengan  cara  begini. Agama  memang  “paling  peka” dalam konteks Indonesia, identitas agama  seseorang  sering  lebih penting ketimbang identitas etnisnya  sebagai  Jawa,  Ambon, Madura,  atau  lainnya  (Bertrand,
2012: 178). Sejak jatuhnya
pemerintahan  Presiden  Soeharto 1998,  konflik  dan  kekerasan muncul  di  beberapa  tempat  di Indonesia,  khususnya  di  Ambon (Maluku)  dan  Poso  (Sulawesi Tengah).  Konflik  yang  melibatkan umat  beragama  ini  (Muslim  dan Kristen) umumnya semula bersumber  dari  masalah  ekonomi, politik,  dan  sosial.  Konflik-konflik tersebut  pada  akhirnya  bermuara kepada  konflik  agama  (Taher, 2009: 25-26).

## 1. Konflik Ambon
Sebelum  terjadinya  konflik bernuansa  agama,  masyarakat
Kepulauan Maluku dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini dicirikan dengan
hetegonitas  etnik  dan  agama  dari penduduk  yang  mendiaminya. Kepulauan  Maluku  tidak  hanya didiami oleh penduduk asli Maluku,
namun  juga  didiami  beragam macam penduduk pendatang. Penduduk-penduduk pendatang tersebut  datang  dari  berbagai macam  kawasan  di  Indonesia, terutama  Bugis,  Buton,  Makassar, Minahasa,  Jawa,  dan  etnis  Cina. Keberagaman  ini  menyebabkan keberagaman  yang  sama  dalam kehidupan keagamaan di Maluku.
Islam dan Kristen Protestan merupakan  dua  agama  yang dipeluk  sebagian  besar  penduduk Maluku dalam proporsi yang cukup seimbang.  Selain  itu  juga  terdapat pemeluk agama Katolik, Hindu, dan Buddha  dalam  jumlah  yang  tidak terlalu  besar.  Secara  umum,  di masa  lampau  interaksi  penduduk yang berasal dari berbagai identitas  dan  latar  belakang berjalan dengan  damai  dan harmonis. Hal ini minimal ditunjukkan  dengan  tidak  adanya peristiwa-peristiwa  konflik  yang disebabkan  oleh  pergesekan  etnik
maupun  agama  di  bumi  rempah- rempah tersebut (Hadi, 2007:  148- 149).
Namun,  pasca  Reformasi kerukunan  dan  keharmonisan  di Kepulauan Maluku tiba-tiba hilang tak  berbekas.  Pada  tanggal  19
Januari 1999 pecah konflik berdarah  di  kota  Ambon  dan akhirnya  konflik  menyebarluas  ke seluruh Kepulauan Maluku. Konflik yang  awalnya  berawal  dari  kasus kriminal biasanya akhirnya mengkristal menjadi konflik bernuansa agama. Analisa
sederhana  tersebut  dapat  juga dibenarkan,  tetapi  konflik  yang terjadi  di  Ambon  dan  Kepulauan Maluku  tidaklah  sesederhana  itu. Konflik yang terjadi di Ambon dan Kepulauan  Maluku  adalah  konflik multidimensi  yang  bisa  dianalisis dari beberapa sudut pandang, baik itu ekonomi, sosial, politik, hukum, dan berbagai analisa lainnya.
Konflik  yang  terjadi  di Ambon  dan  Kepulauan  Maluku menyita  perhatian  semua  elemen masyarakat di Indonesia (langsung maupun tidak langsung).
Sedangkan di Ambon dan Kepulauan  Maluku  sendiri,  konflik kemudian  merambah  ke  semua instansi  yang  ada.    Semua  elemen yang  terlibat  konflik  memiliki kepentingan  masing-masing  untuk terlibat  langsung  di  dalamnya (Boedi,  2009:  54).  Baku  Bae sebagaimana  dikutip  Sri  Yuarti dalam  bukunya Konflik  di  Maluku Tengah membagi  konflik  ini  ke dalam  tiga  periode,  yakni:  periode pertama  terjadi  pada  tanggal  19 Januari 1999 yang ditandai dengan peristiwa  Idul  Fitri  berdarah. Periode  kedua  adalah  periode pasca pemilu 1999. Periode ketiga terjadi bulan April awal Mei tahun 2000  yang  ditandai  dengan masuknya  Laskar  Jihad  (LJ)  ke Ambon (Muttaqin, 2015: 281).
Konflik  di  Ambon  dan Kepulauan Maluku lainnya berjalan dalam  beberapa  tahun.  Konflik  ini dapat  dipandang  sebagai  suatu proses sosial yang disosiatif dengan tingkat  kekerasan  yang  sangat tinggi  dan  memakan  korban  yang sangat  banyak  (Waileruny,  2011: 151).  Tercatat  konflik  berdarah
yang  di  mulai  pada  tanggal  19 Januari  1999  hingga  2002  telah memakan korban lebih dari 6 ribu orang,  300  ribu  orang  menjadi pengungsi,  dan  80%  bangunan  di kota Ambon hancur luluh. Ibaratnya seluruh peradaban
Maluku hancur lebur (Panggabean, 2014: 40; Klinken, 2007: 147-148).
Pada  12  Februari  2002 perdamaian  mulai  terwujud  di antara  kedua  kelompok  yang bertikai, ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian  Malino  II  di  Sulawesi. Penandatanganan perjanjian tersebut  membuat  aksi  kekerasan mengalami penurunan secara signifikan,  di  mana  87  orang dilaporkan meninggal dunia selama kurun Maret-Desember 2002 (Ansori,  2015:  30).  Perjanjian Malino  II  juga  menandai  sebuah titik  balik  dalam  pendekatan pemerintah untuk mengelola konflik.  Baik  pemerintah  daerah dan  pusat  menganggap  perjanjian damai tersebut menandai dimulainya fase pemulihan konflik. Berbagai LSM dan masyarakat sipil
juga beralih dari penyedia bantuan darurat  ke aktivitas  pembangunan perdamaian (Bachanan, 2011: 26).
2. Konflik Poso
Berselang  beberapa  bulan setelah meletusnya konflik Ambon, kemudian  muncul  juga  kejadian serupa  di  Poso,  Sulawesi  Tengah. Konflik  dengan  kekerasan  yang juga  melibatkan  dua  komunitas agama yang berbeda juga berlangsung di Poso. Seperti halnya dengan  kondisi  sosio  kultural  di Kepulauan Maluku, sebelum terjadinya konflik bernuansa agama Poso kehidupan masyarakat
Poso berjalan rukun dan harmonis. Poso  sebelum  terjadinya  konflik dikenal sebagai daerah yang damai dan  penuh  daya  tarik  bagi  banyak orang.  Keindahan  alam  dan budayanya  yang  terjaga  baik membuat  kota  ini  menjadi  tujuan wisata  yang  menarik  bagi  para wisatawan.  Poso  juga  merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam  bidang  perkebunan  dan pertambangan (Sudibyo, 2001: 93).
Konflik  yang  diawali  oleh adanya  pertengkaran  sepele  antar
anak  muda  ini,  akhirnya  memicu konflik antar kelompok agama yang berkepanjangan.  Kerusuhan  yang terjadi  di  Poso  dari  awal  terjadi pada  25  Desember  1998  hingga  5 Desember  2001,  telah  meletus beberapa  kali. Kerusuhan tersebut dilabeli dengan nama Konflik Poso Jilid I, II, III, IV, dan V (Rendi, 2014: 56). Sejak tahun 1999 sampai 2001 ratusan  rumah  dan  rumah  ibadah hancur  dan  dibakar,  dan  korban telah mencapai lebih dari 200 jiwa (Lay,  2009:  10).  Jumlah  korban tersebut  merupakan  jumlah  yang belum  pasti  sebab  korban  dari adanya konflik ini sangat besar.
Konflik ini berhasil diredam pasca  penandatanganan  Deklarasi Malino untuk Poso (saat ini dikenal dengan Deklarasi Malino I) pada 20 Desember  2001.  Deklarasi  ini diwadahi pemerintah yang diwakili oleh  Jusuf  Kalla  selaku  Menteri dengan 25 wakil kelompok Muslim, 25 wakil kelompok Kristen, 7 orang mediator,  dan  24  unsur  peninjau (Awaludin,  2009:  58).  Walaupun konflik di Poso sudah bisa diredam dan  kondisi  keamanan  sudah
kembali  kondusif  Pasca  Deklarasi Malino.  Konflik  Poso  ternyata
masih menyisakan pekerjaan rumah  bagi  pemerintah  karena pasca konflik muncul permasalahan  baru  yakni  isu terorisme  di  Poso,  Sulawesi
Tengah.
Penyebab  Rapuhnya  Fondasi Persatuan Pasca Orde Baru
1. “Keikaan” Kebijakan Orde Baru Indonesia
mengakui keragaman  budaya  sebagaimana terlihat  dari  prinsip  Bhinneka
Tunggal Ika. Akan tetapi pada masa pemerintahan  Orde  Baru,  yang dilakukan  pemerintah  Orde  Baru
dalam tataran pengambilan kebijakan  bukannya  keragaman melainkan keseragaman. Penerapan kebijakan keseragaman yang  dilakukan  pemerintah  Orde Baru  tersebut  menjadikan  budaya dominan  yakni  budaya  Jawa dipaksakan  untuk  diterapkan  di seluruh  masyarakat  etnis  dan budaya  lain  di  tanah  air  (Azra, 2005:  120).  Kebijakan  inilah  yang menimbulkan kecemburuan daerah yang kemudian terelaborasi pasca  runtuhnya  pemerintahan Orde Baru. 2. Problematik Keadilan dan
Hukum Runtuhnya rezim Orde Baru menyebabkan  fondasi  keamanan menjadi rapuh. Faktor ketidakmampuan  negara  dalam menciptakan  stabilitas  keamanan dan  menciptakan  keadilan  hukum menjadi   faktor penting  terjadinya konflik  di  berbagai  daerah  di Indonesia.    Alasan  ketidakadilan dalam hukum kemudian menjustifikasi  kelompok  tertentu untuk campur tangan dalam urusan keamanan.  Inilah  alasan  mengapa organisasi  semacam  Laskar  Jihad misalnya  masuk  ke  Ambon  ketika terjadinya  konflik  (Panggabean, 2011: 30). Kondisi ini juga berlaku ketika terjadinya konflik yang juga bernuansa agama di Poso, Sulawesi Tengah.
3. Ketidakmerataan Ekonomi Kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah pada masa Orde Baru memang cukup signifikan.  Banyak  daerah-daerah yang  memiliki  sumber  daya  alam
yang  melimpah  tetapi  tidak mendapatkan proporsi pendapatan yang seimbang. Begitu juga dengan kesenjangan  sosial  yang  ada  di masyarakat  juga  terasa  cukup signifikan.  Kesenjangan  ini  terjadi akibat pengaruh sentralisasi
pembangunan yang hanya terpusat di  Jawa.  Selain  itu,  penguasaan ekonomi  yang  dikuasai  segelintir orang  (asing,  pejabat,  dan  etnis Cina)  mengakibatkan  bumiputra kurang  mendapat  tempat  dalam praktik ekonomi Indonesia. Didik Rachbini dalam Republika (19 Juli 1993) menghitung  untuk  tahun  1993,
sekitar 1% penduduk memperoleh 80  %  dari  pendapatan  nasional. Sedangkan  90  %  penduduk  di tingkat  bawah  dan  menengah hanya  memperoleh  20  %  dari pendapatan  nasional  (Hiysam, 2003:  198).  Sedangkan  di  sisi  lain walaupun  secara  makro  angka kemiskinan  di  Indonesia  menurun dari 40 % tahun 1970 menjadi 15,1 %  tahun  1990  dan  11,3  %  tahun 1996.  Pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  politik  pada  masa  Orde
Baru  tidak  berbanding  lurus dengan  besarnya  ketimpangan sosio-ekonomi  antar  golongan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya marginalisasi atau ekslusi  sosial  dan  kesenjangan ekonomi  antara  pusat  dan  daerah
(Trijono,  2007:  93).  Kondisi  inilah yang kemudian mendorong lahirnya  undang-undang  otonomi daerah pasca runtuhnya Orde Baru. Penguatan  Nilai-Nilai  Persatuan Pasca Konflik Bernuansa Agama di Indonesia
Berikut  ini  ada  beberapa solusi untuk semakin mengokohkan  persatuan  semua elemen  bangsa  pasca  konflik  di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 1. Penguatan Kembali Rasa Kesatuan dan Persatuan Bangsa Berdirinya  republik  ini
memiliki  tujuan  mulia  yakni sebagaimana  tercantum  dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat: “ Kemudian  daripada  itu untuk  membentuk  pemerintahan Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa serta  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu Undang-Undang dasar Negara  Indonesia,  yang  terbentuk dalam  suatu  susunan  Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar  kepada:  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  Persatuan  Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta  dengan  mewujudkan  suatu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia ”.
Oleh  karena  itu,  untuk mencapai  tujuan  tersebut  maka perlu di susun rencana pembangunan  yang  menyeluruh dan terpadu pada bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.
Pembangunan  nasional  juga  harus
dapat  mewujudkan  masyarakat yang  berakhlak  mulia,  bermoral, beretika,  berbudaya  dan  beradab.
Hal ini penting sehingga terciptanya  suasana  kehidupan bermasyarakat yang penuh
toleransi,  tenggang  rasa,  dan harmonis (Hadi, 2017: 7).
2. Penguatan Sistem Berdemokrasi Konflik  dalam  perspektif antropologi  merupakan  fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari  kehidupan  manusia,  terlebih lagi  dalam  masyarakat  yang berbentuk multi budaya. Selain itu, konflik adalah suatu hal yang tidak dapat  dihindari  dalam  kehidupan bersama.  Oleh  karena  itu,  yang perlu dilakukan adalah bagaimana konflik  itu  dikendalikan  dan diselesaikan  secara  damai  dan bijaksana, agar tidak menimbulkan dis-integrasi sosial dalam
kehidupan  masyarakat  (Najwa, 2009: 196).
Dalam  mengatasi  berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, pendekatan  konvensional  yang hanya  bersandar  pada  negara menjadi sangat problematik.
Demikian pula, penanganan konflik yang hanya cenderung memfokuskan  diri  pada  konflik berbasis kepentingan politik ekonomi dengan tidak memperhitungkan konflik identitas yang  ada  akan  tidak  banyak membantu  menyelesaikan  konflik. Alternatifnya perlu diambil penanganan  konflik  berbasis  pada kelembagaan  politik  demokrasi yang  mampu  mengakomodasi kepentingan  dan  juga  pengakuan akan identitas yang ada. Demokratisasi  lembaga  politik untuk  pencegahan  konflik  akan mencegah konflik sekaligus
memulihkan  krisis  kelembagaan yang  ada.  Beberapa  rekomendasi berikut  bisa  dipertimbangkan untuk  mencegah  potensi  konflik dalam kebijakan publik mencuat ke permukaan.
Pertama ,  penting  sekali upaya untuk menjembatani kesenjangan  ( gaps )  antara  negara
dan masyarakat sipil guna
mengurangi  konflik.  Penciptaan
arena  publik  ( public  sphere )  yang bebas  dan  demokratisasi  arena
publik merupakan salah satu jalan untuk  mendekatkan  negara  dan masyarakat  sipil  dalam  berbagai sektor kebijakan publik.
Kedua ,  diperlukan  sistem, prosedur dan aturan main ( rule of the  game )  yang  demokratis  yang mampu
mengakomodasi perwakilan  dan  partisipasi  warga dalam kebijakan publik. Perbaikan mekanisme pengambilan keputusan politik akan mengurangi ketegangan antara pemerintah dan warga  sipil. Ketiga ,  dari  sisi komunitas  sipil  adalah  sangat penting untuk membangun jaringan kerja sama dan solidaritas untuk memperkuat posisi tawar di hadapan  pemerintah.  Hal  ini  tidak hanya mengurangi ketegangan dan konflik  yang  ada,  tetapi  juga mentransformasikan posisi pemerintah  dan  warga  sipil menjadi  lebih  seimbang  dalam proses  pengambilan  keputusan (Trijono, 2004: 15).

## SIMPULAN
Beragam konflik SARA yang terjadi pasca runtuhnya Orde Baru menjadi  sejarah  kelam  dalam
perjalanan bangsa Indonesia. Pengalaman berharga dari terjadinya  beragam  konflik  SARA terutama konflik bernuansa agama di  masa  lalu  seharusnya  dijadikan bahan  evaluasi  bagi  pelaksanaan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.  Penguatan  nilai-nilai persatuan  harus  terus  dipupuk, sehingga kerukunan dan keharmonisan  akan  senantiasa terjaga.  Begitu  juga  dengan penguatan fondasi sistem
berdemokrasi  di  Indonesia  juga harus  diperkuat.  Sehingga  peran serta  semua  elemen  bangsa  akan terakomodir secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  M.H  dkk.  2015. Demokrasi Pasca-Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian  di  Aceh  dan Maluku . Jakarta: The
Habibie Center. Azra,  A.  2005. Dari  Harvard  Ke Makkah . Jakarta: Republika.
Azra, A. 2007. Merayakan
Kemajemukan, Merawat
Indonesia . Yogyakarta: Kanisius. Awaludin, H. 2009. Perdamaian Ala JK:  Poso  Tenang,  Ambon Damai . Yogyakarta: Grasindo. Bachanan, C (Ed.). 2011. Pengelolaan Konflik di Indonesia-Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso .  Geneva  Switzerland:
LIPI  dan  Current  Asia  dan the Centre for Humanitarian Dialogue. Bertrand, J. 2004. Nationalism and Etnic  Conflict  in  Indonesia . 2012.  Terjemahan  oleh Achmad Munjid. Yogyakarta: Ombak. Hadi,  A.  2008.  “Multikulturalisme vs Nation - State ”. Jurnal Titik-Temu Dialog dan Peradaban Nurcholish Majid Society , 1 (1), Juli-Desember 2008:  139-159.  ISSN  1979- 5394.
Hadi,  D.W  dkk.  2017. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia . Jakarta:  Pusat  Data  dan Statistik  Pendidikan  dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik Indonesia. Boedi ,  T.S.  2009.  “Resolusi  Konflik Agama  di  Pulau  Ambon”. Jurnal  Ketahanan  Nasional Universitas Gadjah Mada , 14 (2)  Desember  2009:  51-60. ISSN 2527-9688. Dokhi,  M  dkk.  2016. Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya . Jakarta:
Pusat  Data  dan  Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Effendy, M. 2009. “Visi dan Strategi Pendidikan Kebangsaan Dalam Persfektif
Muhammadiyah”,  Makalah disampaikan  dalam  acara
Tanwir Muhammadiyah 2009  di  Bandar  Lampung tanggal 5 s.d. 8 Maret 2009. Hadi,  S  dkk. Disentergrasi  Pasca Orde  Baru:  Negara,  Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hakim, M.A (Ed.). 2014. Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam  Dunia  yang  Berubah . Jakarta: Rumah Buku berkerja sama dengan Badan  Intelejen  Nasional (BIN). Handoyo,  E  dkk,  2015. Studi Masyarakat Indonesia . Yogyakarta: Ombak. Hisyam,  M.  2003. Krisis  Masa  Kini dan  Orde  Baru .  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Klinken,  G.V.  2007. Communal
Violence and Democration in Indonesia: Small Town Wars .
2007.  Terjemahan  oleh
Bernard  Hidayat.  Jakarta: Pustaka Obor.
Lay, C. 2009. “Kekerasan Atas Nama Agama:  Presfektif  Politik”. Jurnal  JSP  (Ilmu  Sosial  dan Politik)  Universitas  Gadjah Mada , 13 (1) Juli 2009: 1-19. ISSN 1410-4946. Maarif,  A.S  dkk.  2010. Politik Identitas  dan  Masa  Depan Pluralisme  Kita .  Jakarta:
Democracy  Project  Yayasan Abad Demokrasi.
Muttaqin, Fajrudin, dan  Iryana, W.
2015. Sejarah  Pergerakan Nasional . Bandung: Humaniora. Najwa,  J.  2009.  “Konflik  Antar Budaya dan Etnis di Indonesia  Serta  Alternatif Penyelesaiannya”. Jurnal
Hukum  Ius  Quai  Iustum Universitas  Islam  Indonesia , Edisi  Khusus  Vol.  16,
Oktober 2009:195-208. Panggabean, R., dan Rafhasadi, M.I. 2011. Merawat Kebersamaan Polisi, Kebebasan  Beragama  dan Perdamaian . Jakarta: Yayasan Paramadina. Panggabean, R. dkk. 2014. Mengelola  Keragaman  dan Kebebasan  Beragama  di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi . Yogyakarta: Program  Studi  Agama  dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Rendi,  M.  2014. Konflik  SARA  di Kabupaten Poso Tahun 1998-2001 .  Skripsi  tidak diterbitkan. Makassar: Program  Studi  Ilmu  Politik FISIP Universitas Hasanuddin. Simarmata,  H.T.  2017. Indonesia Zamrud  Toleransi .  Jakarta:
Pusat  Studi  Islam  dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia). Sudibyo,  Agus.  2001. Politik  Media dan  Pertaruhan  Wacana . Yogyakarta:  LkiS  Pelangi Aksara. Taher,  E.P  (Ed).  2009. Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70
Tahun Djohan Effendi . Jakarta:  ICRP  bekerja  sama dengan Kompas.
Tim  Kementerian Hukum  dan Hak Asasi  Manusia  RI.  2011. Pengkajian  Hukum  Tentang Perlingungan  Hukum  Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat  Beragama .  Jakarta: Badan  Pembinaan  Hukum Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia RI.
Trijono, L (Eds.). 2004. Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia . Yogyakarta: Center for Security  and  Peace  Studies (Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian) Universitas Gadjah Mada. Trijono,  L.  2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Wahid, A. 2009. Ilusi Negara Islam Ekspansi  Gerakan  Islam Transaksional .  Jakarta:  The Wahid Institute. Waileruny,  S.  2011. Membongkar Konspirasi  di  Balik  Konflik Maluku .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.