## GROSS UP BERMANFAAT DALAM TAX PLANNING ?
Nandhia  Yossy Nareswari 1 , Norman  Duma  Sitinjak 2
1,2 Diploma  III  Akuntansi, Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Jl.  Terusan Dieng 62-64  Malang

## Abstract
Research  on  tax  planning  is  mostly  carried  out  until  now  because  it  is  very important for the company. Companies that have efforts to facilitate Income Tax Article 21 sometimes experience problems. The impact on the company is a fixed tax  burden  while  the  funds  incurred  increase.  This  study  discusses  tax  planning that  must  be  carried  out  by  the  company  in  an  effort  to  facilitate  Income  Tax Article  21  so  that  corporate  expenses  for  Income  Tax  Article  21 are recognized and  employees  get  benefits  namely  take  home  pay  not  deducted  Income  Tax Article  21.  The  findings  in  this  study  are  that  the  gross  up  method  obtained Income  Tax  allowances  which  are  equal  to  the  21  income  tax  payable,  so  the funds issued by the company to facilitate Income Tax Article 21 are recognized by the  tax  rules.  Because  the  tax  allowance  is  recognized  as  a  burden, corporate income tax becomes smaller and the employee take home pay does not decrease. Key words : tax planning, gross up method, take home pay

## Abstrak
Penelitian  tentang  perencanan  pajak  banyak  dilakukan  sampai  saat  ini  karena sangat  penting  bagi  perusahaan.  Perusahaan  yang  mempunyai  upaya  untuk memfasilitasi  PPh  21  terkadang  mengalami  kendala.  Dampak  bagi  perusahaan adalah  beban  pajak  tetap  sedangkan  dana  yang  dikeluarkan  bertambah  besar. Penelitian  ini  membahas  tentang  perencanaan  pajak  yang  harus  dilakukan perusahaan  dalam  upaya  memfasilitasi  PPh  21  agar  pengeluaran  perusahaan  untuk PPh  21  diakui  dan  karyawan  mendapatkan  manfaat  yaitu take  home  pay tidak dipotong  PPh  21.  Temuan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan gross  up  method diperoleh  tunjangan  PPh  21  yang  sama  besar  dengan  PPh  21  terutang,  sehingga dana  yang  dikeluarkan  perusahaan  untuk  memfasilitasi  PPh  21  diakui  aturan pajak.  Karena  tunjangan  pajak  diakui  sebagai  beban  maka  pajak  perusahaan menjadi  lebih  kecil  dan take home pay karyawan tetap.
Kata kunci:  perencanaan  pajak, metode gross up, take home pay

## PENDAHULUAN
Pajak  berpengaruh  terhadap  segala  keputusan    bisnis,  untuk  itu    pajak  harus dikendalikan.  Perencanaan  Pajak  memiliki  peran  penting  dalam  pengendalian pajak.    Graham  (2014),  Desai  dan  Dharmapala  (2009)  menjelaskan  bahwa perencanaan  pajak  meningkatkan  nilai  perusahaan  karena  mampu  menekan  beban pajak  perusahaan.  Perencanaan  pajak  ada  yang  melanggar  aturan  perpajakan  dan
yang  tidak  melanggar  aturan  perpajakan  (Dyreng at.  al .,  2008).  Sebaiknya perencanaan  pajak  yang  dilakukan  adalah  yang  tidak  melanggar  peraturan  pajak sehingga  efisiensi  yang  diharapkan  dapat  dicapai  dan  perusahaan  aman  dari  sanksi hukum.
Bagi  perusahaan  yang  memfasilitasi  Pajak  Penghasilan  Pasal  (PPh)  21 diharapkan  menerapkan  perencanaan  pajak  yang  tepat  agar  PPh  21  tidak  dikoreksi fiskal  sehingga  efisiensi  dapat  diperoleh.  Ada  tiga  metode  yang  biasanya digunakan  oleh  perusahaan  dalam  menjalankan  perencanaan  pajak  terkait  PPh  21 (Pohan,  2014) yaitu Net Method , Gross Method , dan Gross-Up Method .
Net  method adalah  pembayaran  pajak  yang  ditanggung  oleh  perusahaan, sehingga  beban  pajak  perusahaan  otomatis  akan  meningkat. Gross  method adalah pembayaran  pajak  yang  dibayar  oleh  karyawan  sendiri  sebagai  pengurang penghasilan  neto  yang  mereka  terima.  Sedangkan Gross  Up  Method adalah metode  dimana  perusahaan  memberikan  tunjangan  pajak  yang  besarnya  sama dengan  PPh  21  terutang.  Manfaatnya  adalah  tunjangan  pajak  dapat  dibiayakan atau  sebagai  pengurang  penghasilan  bruto  perusahaan.  Menggunakan Gross  Up Method maka  perusahaan  mendapat  manfaat  yaitu  laba  kena  pajak  perusahaan akan  menurun  dan  penghasilan  yang  diterima  oleh  karyawan  tidak  berkurang karena  PPh 21.
Penelitian  tentang  perencanaan  pajak  dengan  metode  Gross  Up  diantaranya dilakukan  oleh  Adityaningsih et  al .  (2016)  dan  Nabilah et  al .  (2016) dengan  hasil bahwa    metode gross  up dapat  menghasilkan  PPh  perusahaan  yang  efisien.  Selain itu, take home pay karyawan  juga  tidak  berkurang  karena  dipotong  PPh 21.
PT  A  yang  bergerak  dalam  bidang  developer  general  &  contractor  dan beralamat  di  Jatim  memiliki  sejumlah  karyawan  dengan  penghasilan  diatas Penghasilan  Tidak  kena  Pajak  (PTKP).  Penerapan Gross  method dimungkinkan dalam  penerapan  perencanaan  pajak  jika  perusahaan  ingin  menanggung  PPh  21 karyawan.  PT  A  bukan  nama  sebenarnya  dari  perusahaan  yang  menjadi  objek penelitian.

## KAJIAN TEORI

## 1. Pajak
Pajak  menurut  Zain  (2015)  adalah  iuran  masyarakat  kepada  negara    yang terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan  perpajakan  dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  secara  langsung  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai  pengeluaran  umum  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.  Cukup jelas  bahwa  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  dan  bersifat  dipaksakan karena  berlandaskan  peraturan.  Namun  demikian  pajak menjadi  beban  bagi  WP.
2. Pajak  Penghasilan  Pasal (PPh)  21
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak Penghasilan  dalam  Pasal  21,  PPh  Pasal  21  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  sebagai  Subjek Pajak  dalam  negeri,  sebagaimana  dimaksud.  Untuk  karyawan  tetap  maka umumnya  penghasilan  yang  dikenakan  PPh 21 adalah  gaji.
3. Perencanaan  Pajak
Dyreng at.  al .  (2008)  menjelaskan  perencanaan  pajak  adalah  proses  agar usaha  WP  atau  sekelompok  WP  dengan  sedemikian  rupa  sehingga  utang  pajak, baik  pajak  penghasilan  maupun  pajak  lainnya  berada  dalam  posisi  yang  paling minimal.  Perencanaan  pajak dibagi  menjadi  dua,  yaitu:
a. Tax Avoidance
Perencanaan  pajak yang  tidak  melanggar  aturan  pajak
b. Tax Evasion
Perencanaan  pajak yang  melanggar  aturan  pajak
Pelaksanaan  perencanaan  pajak  di  negara  yang  sistem  pemungutan  pajaknya adalah Self  assessment  system dapat  berjalan  cukup  leluasa karena Self assessment system memberikan  wewenang  kepada  WP  untuk  menghitung,  menyetor  serta melaporkan  pajaknya  sendiri.  Fungsi  fiskus  adalah  memberi  penerangan  dan pengawasan.  James  dan  Alley  (2002)  menjelaskan  bahwa  negara  seperti  Amerika Serikat  mengalami  kesulitan  besar  untuk  memperkirakan  jumlah  penerimaan
pajak  karena  penggunaan Self  assessment  system .  Negara  Indonesia  termasuk yang  menggunakan Self assessment system dalam  system  pemungutan  pajak.
4. Metode Gross Up
Pohan  (2014)  menjelaskan  bahwa  dengan  metode gross  up PPh  21  yang difasilitasi  oleh  perusahaan  sebagai  tunjangan  pajak  dapat  dibiayai  atau  sebagai pengurang  penghasilan  bruto  perusahaan.  Syaratnya  adalah  jika  perusahaan memberikan  tunjangan  pajak  yang  besarnya  sama  dengan  PPh  21.  Manfaat  dari metode gross  up adalah  beban  pajak  perusahaan  akan  menurun dan take home pay karyawan  mengalami  kenaikan.
Berikut  adalah   formulasi  penghitungan   PPh  21 dengan  metode Gross Up :
Lapisan Untuk PKP Tunjangan PPh 1 0 – 47.500.000 (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0 2 47.500.000  – 217.500.000 (PKP setahun – 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000 3 217.500.000  – 405.000.000  (PKP setahun – 217.500.000) x 25/75 + 32.500.000 4 >405.000.000 (PKP setahun – 405.000.000) x 30/70 + 95.000.000

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder,  diantaranya  adalah  laporan  keuangan perusahaan,  daftar  status  karyawan,  dan daftar  gaji  karyawan.

## 2.   Teknik Analisis Data
Penelitian    dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  karena menjelaskan  status  suatu  objek,  baik  manusia,  situasi,  dan  pemikiran  (Nazir, 2005).  Harapan  yang  ingin  dicapai  adalah  penelitian  ini  dapat  memberikan gambaran,  khususnya  bagi  PT  A  dalam  pengambilan  keputusan  perencanaan pajak terkait  dengan  PPh 21 atas karyawan.
Tahapan  dalam  analisis  data adalah  sebagai  berikut:
a) Identifikasi  karyawan  yang  penghasilan  netonya  lebih  besar  daripada penghasilan  tidak  kena  pajak.
b) Penghitungan  PPh 21 terutang  (normal)
c) Penghitungan  tunjangan  pajak PPh 21
d) Penjumlahan  tunjangan  PPh 21

## PEMBAHASAN
Pada  tabel    1  diuraikan  PPh  21  setiap  tahun  untuk  setiap  karyawan  jika perusahaan  menerapkan  Metode Net sehingga  yang  diketahui  hanyalah  PPh  21 setahun  sedangkan  tunjangan  PPh  21  bagi  setiap  karyawan  tidak  diketahui.  Jika perusahaan  menanggung  PPh  21  karyawan  maka  dalam  koreksi  fiskal  akan dikenakan  koreksi  positif  karena  merupakan non  deductable  expense seperti  yang tertuang  dalan  UU  Nomor  36  Tahun  2008  Pasal  9  ayat  1.  Kerugiannya  adalah, bagi  perusahaan  dana  yang  dikeluarkan  untuk  menanggung  PPh  21  tidak  diakui sebagai  beban oleh  fiskus.
1 Direktur Utama 252.000.000       6.000.000              67.500.000          190.500.000            23.575.000 2 Manajer 78.000.000       4.050.000              54.000.000            28.050.000              1.402.500 3 manajer 72.000.000       3.725.000              54.000.000            21.725.000              1.086.250 4 manajer 72.000.000       3.725.000              58.500.000            17.225.000                 861.250 5 Arsitek 72.000.000       3.700.000              54.000.000            21.700.000              1.085.000 6 Sekretaris 66.000.000       3.400.000              54.000.000            15.400.000                 770.000 7 Pimpro 60.000.000       3.100.000              54.000.000              9.100.000                 455.000 8 Pimpro 72.000.000       3.725.000              63.000.000            12.725.000                 636.250 9 Pimpro 60.000.000       3.050.000              54.000.000              9.050.000                 452.500 10 Pimpro 66.000.000       3.360.000              63.000.000              6.360.000                 318.000 11 Kasir 60.000.000       3.075.000              54.000.000              9.075.000                 453.750 12 Kasir 60.000.000       3.075.000              54.000.000              9.075.000                 453.750 13 Kasir 60.000.000       3.075.000              54.000.000              9.075.000                 453.750 14 Pengawas 57.600.000       2.918.000              54.000.000              6.518.000                 325.900 15 Pengawas 56.400.000       2.880.000              54.000.000              5.280.000                 264.000 16 Pengawas 57.600.000       2.918.000              54.000.000              6.518.000                 325.900 17 Pengawas 58.800.000       3.010.000              54.000.000              7.810.000                 390.500 18 Asistent Manajer 56.400.000       2.856.750              54.000.000              5.256.750                 262.838 19 Staff Marketing 54.000.000       2.729.250              54.000.000              2.729.250                 136.463 20 Staff HRD 54.000.000       2.729.250              54.000.000              2.729.250                 136.463 Rp    33.845.063 Sumber: diolah, 2018 NO Tabel 1 Perhitungan PPh 21 Metode Net
PT A TUNJ. JABATAN PTKP PKP PPh 21 Setahun JABATAN
KARYAWAN

## GAJI SETAHUN
Pada  tabel  2  diuraikan  PPh  21  terutang  setiap  tahun  untuk  setiap  karyawan yang  sama  besar  dengan  tunjangan  pajak  setelah  perusahaan  menerapkan  metode Gross  Up. Tunjangan  pajak  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor:  15/PJ/2006  Pasal  5  mengubah non deductable menjadi deductable
sehingga  dalam  rekonsiliasi  fiskal  tunjangan  pajak  tidak  dikoreksi.  Manfaat  bagi perusahaan  adalah  dana  yang  dikeluarkan  perusahaan  untuk  menanggung  PPh  21 terutang  dalam  bentuk  tunjangan  PPh  diakui  fiskus  sehingga  Laba  Kena  Pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Hasil penelitian mendukung penelitian Adityaningsih  (2016)
1 Direktur Utama 252.000.000            27.735.294      6.000.000          67.500.000      218.235.294            27.735.294 2 Manajer 78.000.000              1.476.316      4.050.000          54.000.000        29.526.316              1.476.316 3 manajer 72.000.000              1.143.421      3.725.000          54.000.000        22.868.421              1.143.421 4 manajer 72.000.000                 906.579      3.725.000          58.500.000        18.131.579                 906.579 5 Arsitek 72.000.000              1.142.105      3.700.000          54.000.000        22.842.105              1.142.105 6 Sekretaris 66.000.000                 810.526      3.400.000          54.000.000        16.210.526                 810.526 7 Pimpro 60.000.000                 478.947      3.100.000          54.000.000          9.578.947                 478.947 8 Pimpro 72.000.000                 669.737      3.725.000          63.000.000        13.394.737                 669.737 9 Pimpro 60.000.000                 476.316      3.050.000          54.000.000          9.526.316                 476.316 10 Pimpro 66.000.000                 334.737      3.360.000          63.000.000          6.694.737                 334.737 11 Kasir 60.000.000                 477.632      3.075.000          54.000.000          9.552.632                 477.632 12 Kasir 60.000.000                 477.632      3.075.000          54.000.000          9.552.632                 477.632 13 Kasir 60.000.000                 477.632      3.075.000          54.000.000          9.552.632                 477.632 14 Pengawas 57.600.000                 343.053      2.918.000          54.000.000          6.861.053                 343.053 15 Pengawas 56.400.000                 277.895      2.880.000          54.000.000          5.557.895                 277.895 16 Pengawas 57.600.000                 343.053      2.918.000          54.000.000          6.861.053                 343.053 17 Pengawas 58.800.000                 411.053      3.010.000          54.000.000          8.221.053                 411.053 18 Asistent Manajer 56.400.000                 276.671      2.856.750          54.000.000          5.533.421                 276.671 19 Staff Marketing 54.000.000                 143.645      2.729.250          54.000.000          2.872.895                 143.645 20 Staff HRD 54.000.000                 143.645      2.729.250          54.000.000          2.872.895                 143.645 Rp    38.545.886 Rp     38.545.886 Sumber: diolah, 2018 Tabel 2 Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up PT A NO JABATAN KARYAWAN GAJI SETAHUN TUNJANGAN PPh TUNJ. JABATAN PTKP PKP PPh 21 Setahun

## KESIMPULAN
1. Metode gross  up dapat  dijadikan  sebagai  perencanaan  pajak  yang  tepat jika  perusahaan  ingin  memfasilitasi  PPh  21.  Alasannya  adalah  karena tunjangan  pajak  yang  dihasilkan  merupakan deductable expense dan take  home  pay karyawan  tidak  berkurang  karena  dipotong  PPh  21. Namun  demikian  metode gross  up hanya  berlaku  jika  karyawan
memiliki  penghasilan  kena  pajak  (penghasilan  neto  lebih  besar  dari penghasilan  tidak  kena  pajak).
2. Tunjangan  pajak  dengan  metode gross  up merupakan deductable expense sehingga  laba  setelah  pajak  menjadi  lebih  kecil  dibanding dengan  metode Net .

## DAFTAR  PUSTAKA
Adityaningsih,  E.  C.  N.,  Hidayat,  K.  dan  Effendy  I.  2016.  “Tax  Plan  Analysis Beban  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Terhadap  Efisiensi  Pajak  Terhutang Perusahaan  Rokok  AA  Buring  Malang.” Jurnal  Perpajakan  (JEJAK ),  Vol. 10 No. 1
Desai,  M.  A.  dan Dharmapala,  D.  2009.  “Corporate  Tax  Avoidance  and  Firm Value.”  2009. Review of Economics and Statistics , 91(3): 537-546
Direktur  Jenderal  Pajak.  2005.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor: 15/PJ/2006.  “Perubahan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP- 545/PJ/2000  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemotongan,  Penyetoran  Dan Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan  pasal  26  Sehubungan  Dengan Pekerjaan,  Jasa Dan Kegiatan  Orang  pribadi.”
Dyreng,  S.  D.,  Hanlon,  M.  dan  Maydew  E.L.  2008. “Long-Run  Corporate  Tax Avoidance. The Accounting Review .”   83(1):  61-82
Graham,  J.,  Hanlon,  H.,  Shevlin,  T.  J.,  dan  Shroff,  N.  2014.  “Incentives  for  Tax Planning  and  Avoidance:  Evidence  from  the  Field.” The  Accounting  Review . 89(3):  991–1023
James,  S.  dan  Alley,  C.  2002.  “Tax  compliance,  self  assessment  system  and  tax administration.” Journal  of  Finance,  and  Management  in  Public  Services . 2(2):  27-42
Nabilah,  N.  N.,  Mayowan,  Y.  dan  Hapsari,  N.  N.  2016.  “Analisis  Penerapan Perencanaan  Pajak  PPh  21  Sebagai  Upaya  Penghematan  Beban  Pajak Penghasilan  Badan  (Studi  Kasus  Pada  PT.  Z).” Jurnal  Perpajakan (JEJAK ), 8(1)
Nazir,  Moh. 2005. Metode Penelitian , Bogor:  Ghalia  Indonesia
Republik  Indonesia.  2008.  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008    “Tentang Pajak Penghasilan.”
Pohan,  C. A. 2014. “ Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus .” Jakarta  : Mitra  Wacana Media
Zain,  M. 2005. “ Manajemen Perpajakan .” Edisi  2, Jakarta:  Salemba  Empat