## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN: STUDI LITERATUR
Rizqa Auliyah Shifah Sagala 1 ; Medina Elly Vanda 2 ; Elva Hariyani 3 , Rahmah Fadlilatu Syahadah 4 , Sri Hajijah Purba 5
1 rizqaauliyah09@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2 medina.e.v24@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3 elvahariyani24@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4 rahmadila099@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5 srihajijah20@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
National Health Insurance (JKN) through the Health Social Security Administering Agency (BPJS) is a strategic program of the Indonesian government to improve access and quality of health services for the entire community. BPJS Health as a national health insurance program has been implemented since 2014 with the aim of providing adequate access to health. equitable and quality for the entire community. The approach used in this research is a systematic review method taken from several journals using the Google Scholar database with the keywords: Implementation,  BPJS  Health  Program,  Quality  of  Health  Services.  Literature  using  a  number  of  Indonesian language journals was taken based on publications in the last five years, namely from 2021 to 2023 and researched according to the researchers' inclusion criteria. The results of this literature show that the implementation of BPJS Health in Indonesia is still in the developing stage and there are still various obstacles that need to be overcome. However, BPJS Health has provided significant benefits for the Indonesian people, especially in terms of access and financing of health services. Continuous efforts from the government and all related parties are needed to increase  the  effectiveness  of  BPJS  Health  implementation  and  achieve  its  goal  of  realizing  Universal  Health Coverage (UHC) in Indonesia.
Keywords: BPJS Health, Policy Implementation, Service Quality

## Abstrak
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan program strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, BPJS Kesehatan sebagai program jaminan kesehatan nasional telah diimplementasikan sejak tahun 2014  dengan  tujuan  untuk  memberikan  akses  kesehatan  yang  merata  dan  berkualitas  bagi  seluruh  masyarakat. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  systematic  review  yang diambil  dari  beberapa jurnal  menggunakan  database  Google  Scholar  dengan  kata  kunci:  Implementasi,  Program  BPJS  Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan. Literatur menggunakan sejumlah jurnal berbahasa Indonesia diambil berdasarkan penerbitan lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 serta diteliti sesuai dengan kriteria inklusi peneliti.  Hasil  literatur  ini  menunjukan  bahwa  Implementasi  BPJS  Kesehatan  di  Indonesia  masih  dalam  tahap berkembang dan masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Namun, BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat  yang  signifikan  bagi  masyarakat  Indonesia,  terutama  dalam  hal  akses  dan  pembiayaan  pelayanan kesehatan. Upaya berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi BPJS Kesehatan dan mencapai tujuannya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Implementasi Kebijakan, Kualitas Pelayanan

## PENDAHULUAN
Kesehatan  menurut  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan, 2009) adalah kondisi sejahtera secara fisik, mental, spiritual, serta sosial yang memiliki kemungkinan bahwa setiap orang dapat hidup dengan produktif secara ekonomis serta  sosial  Kesehatan  merupakan  salah  satu  hak  fundamental  manusia  yang  dijamin  dalam konstitusi Indonesia. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas menjadi kunci untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Namun, selama bertahun- tahun, akses terhadap layanan kesehatan di Indonesia terhambat oleh biaya yang tinggi. Hal ini menyebabkan kesenjangan kesehatan yang signifikan antara kelompok masyarakat  kaya dan miskin.
Kualitas kesehatan pada masyarakat di Indonesia masih termasuk pada kategori rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya  berupa  tidak  terjangkaunya  pelayanan  kesehatan  karena  mahalnya  biaya, penyebaran  tenaga  kesehatan  yang  tidak  merata,  masih  rendahnya  kemampuan  akses  dari masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  tidak  yang  memadai,  serta  masih rendahnya kesadaran dari masyarakat dengan perilaku hidup sehat (Kusumastuti & Fajar ND, 2020).
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009) menjelaskan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas pelayanan dan sumber daya di bidang kesehatan. Dengan adanya BPJS kesehatan diharapkan dapat bermanfaat dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan (Nugraheni et al., 2020).
Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  yang  menjelaskan  bahwa  jaminan  sosial  wajib  bagi seluruh  masyarakat.  Berdasarkan  perkembangan  sekarang,  semua  jaminan  kesehatan diintegrasikan  menjadi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Setelah  itu,  dikeluarkannya (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)) untuk  mendukung  pelaksanaan  program  JKN.  Dan  menjadi  tonggak  penting  dalam  sejarah sistem kesehatan Indonesia. BPJS Kesehatan didirikan sebagai badan penyelenggara JKN, yang bertujuan  untuk  mewujudkan  akses  yang  luas  dan  merata  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 24 tahun  2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS))  kesehatan  berfungsi  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan. BPJS  kesehatan  telah  diselenggarakan  sejak  1  Januari  2014.  Pada  tahun  2014,  Pemerintah Indonesia meluncurkan JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).  JKN  merupakan  program  asuransi  kesehatan  yang  bertujuan  untuk  memberikan akses layanan kesehatan yang komprehensif kepada seluruh penduduk Indonesia dengan premi yang  terjangkau.  Program  BPJS  kesehatan  merupakan  program  yang  baik  untuk  membantu pembiayaan pelayanan kesehatan
Implementasi  JKN  melalui  BPJS  Kesehatan  telah  membawa  perubahan  signifikan dalam lanskap kesehatan di Indonesia. Terjadi peningkatan jumlah peserta secara eksponensial, memperluas  akses  masyarakat  terhadap  layanan  kesehatan,  dan  mendorong  peningkatan kualitas  infrastruktur  kesehatan.  Meskipun  telah  menunjukkan  kemajuan  yang  signifikan, masih  terdapat  ruang  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  implementasi  JKN. Diperlukan  analisis  yang  mendalam  terhadap  berbagai  aspek  implementasi  kebijakan  BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  program  BPJS  Kesehatan  dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu studi literatur review, yang mana suatu studi yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis berdasarkan dari berbagai literatur  yang  telah  dipilih  dan  dari  sumber-sumber  ilmiah  sehingga  dapat  menjadi  suatu kesimpulan dan bahkan  dapat  menjadi  sebuah gagasan-gagasan baru. Penelusuran penelitian yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  beberapa  artikel  literatur  ini  menggunakan  sumber pencarian online melalui Google Schoolar. Beberapa artikel yang telah dipilih pada penulisan ini adalah artikel yang membahas mengenai materi dengan kata kunci yaitu “BPJS Kesehatan”, “Implementasi”, dan “Kualitas pelayanan kesehatan”. Artikel ilmiah yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan pada kriteria inklusi yang sudah ditentukan yaitu artikel dipilih dengan tahun terbit antara tahun 2021 hingga 2023, artikel diterbitkan dalam bahasa Indonesia, serta
dengan pembahasan materi mengenai implementasi kebijakan program Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehata.  Penulis telah menelaah artikel dan hasilnya didapatkan sebanyak 10 artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tabel 1. Hasil Studi Literatur “Analisis Implementasi Kebijakan Program BPJS
Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan” No Nama Penulis Sinta  Tahun Terbit Judul Artikel Metode Penelitian Hasil Penelitian 1. Linda Vilyasari, Arikha Saputra. 5 2023 Implementasi Jaminan  Kesehatan Pasien  di  Semarang Berdasarkan Undang-Undang BPJS yuridis- empiris BPJS atau badan penyelenggara jaminan kesehatan  sosial telah berjalan dan  masyarakat telah  merasakan manfaat dari BPJS, namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang  terjadi  di Kota  Semarang, Jawa Tengah. Pasal  2  Undang- Undang  Nomor 24  Tahun  2011 tentang BPJS memuat tiga asas dalam pelayanan kepada peserta BPJS, yaitu: kemanusiaan, kemanfaatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota  Semarang telah sesuai dengan  Undang- Undang  Nomor
24  Tahun  2011
tentang BPJS.
2. Ignasia Suryani,  M. Harun Al Rasyid 5 2021 Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di  Rumah    Sakit Umum Daerah Kabupaten  Bekasi Kualitatif deskriptif Hasil  penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan  BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Kotawaringin Timur sudah cukup memuaskan, meskipun  masih terdapat kendala-kendala yang harus diatasi dan diperbaiki. Berdasarkan hasil  penelitian, berdasarkan pendekatan kelancaran pelaksanaan fungsi  rutin  dan pendekatan mewujudkan dampak yang diharapkan  yang dikemukakan oleh  Randall  B. Repley dan Grace A. Franklin ditemukan beberapa kendala. Diantaranya adalah klaim peserta BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum
dibayarkan  oleh BPJS  Kesehatan dan defisit pendapatan yang dialami oleh bagian Kewajiban. 3. Wenny Djuarni, Dadi Mulyadi  dan Titien Agustina Non sinta 2021 Analisa Kinerja Pelayanan Publik Bidang  Kesehatan pada Pelaksanaan Program BPJS Bidang  Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang  Kabupaten Cianjur Metode observa  si dan  wawan cara mendal am Berdasarkan hasil  penelitian menunjukan pelayanan kesehatan melalui  program BPJS yang diberikan  sudah sesuai dengan ketetapan  yang ada, sejalan dalam memenuhi kebutuhan administrasi, barang  maupun jasa. 4. Hasrillah, Yaqub Cikusin,  dan Hayat Non sinta 2021 Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui
Program BPJS
Kesehatan (Studi Pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang) Metode kualitat if Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program BPJS di Puskesmas Kedungkandang masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran serta tujuan kebijakan. Selain itu, Implementasi Program BPJS di puskesmas tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pendukung  dan penghambat. Lalu,  dalam  hal sumber daya telah  cukup  baik
tetapi harus lebih dioptimalkan dan perlu dilakukan sosialisasi  yang lebih baik dalam hal  komunikasi antar aktivitas pelaksana dan organisasi. 5. Mifta Nurzannah, Nurhamidah, Loviga Ananda Carolina  Br Purba, dan Fitriani P Gurning Non sinta 2022 Implementasi Program BPJS Kesehatan di Puskesmas  Bandar Khalipah Metode survei deskript  if kualitatif Berdasarkan hasil  penelitian, implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Bandar  Khalifah telah berjalan dengan baik sesuai regulasi mengenai  BPJS Kesehatan  pada UU No.24 Tahun 2004. 6. Dea  Amalia Putri,  Retna Wulan Ramadhanty, Widya Oktaviani, Fitriani Pramita Gurning Non sinta 2022 Analisis Respon Masyarakat  Dalam Implementasi Kebijakan    Kelas Standar BPJS Kesehatan  Di  Desa Bandar Selamat Kecamatan    Aek Songsongan Kualitatif deskriptif Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya BPJS Kesehatan masyarakat sangat  terbantu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,  tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebjakan kelas standar BPJS  Kesehatan yang akan diterapkan. Setelah  peneliti jelaskan  tentang bagaimana  yang dimaksud dengan kelas
standar,  banyak responden  yang
merasa keberatan dengan kelas standar dan lebih memilih  kelas  1, 2 dan 3. 7. Joko  Lelono, Annisa Rahmadanita Non sinta 2022 Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminanan Kesehatan (BPJS) (Studi  Pada  Pasien Rawat Jalan Di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarsosroadmojo Kabupaten Bulungan) kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  merujuk pada  4  (empat) dimensi yang peneliti gunakan, diketahui  bahwa pada dimensi komunikasi, belum pernah dilakukan sosialisasi secara khusus dan terjadwal  terkait alur prosedur pelayanan dan tata tertib pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimensi disposisi, sumberdaya, terdapat  fasilitas yang belum memadai khususnya  bagi ruang tunggu pasien. Sementara itu pada 2 (dua) dimensi  lainnya yaitu dimensi disposisi menunjukkan bahwa perekrutan pegawai sudah sesuai dengan kompetensinya
dan dimensi struktur birokrasi  sudah menunjukkan adanya kejelasan prosedur pelayanan dalam kategori cukup. 8. Muhammad Fajriansyah, Slamet Muchsin, Suyeno Non sinta 2022 Implementasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi Kasus Tentang  Pelayanan BPJS  Kesehatan  di Rumah  Sakit  Islam Unisma Malang) Kualitatif deskriptif Hasil  penelitian ini  mengatakan bahwa implementasi program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Unisma  Malang telah    berjalan dengan  baik  Hal tersebut      dapat dilihat berdasarkan indikator- indikator      Van Meter   Van Horn, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi 9. Zuhra Juniati 5 2022 Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Jaminan  Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh Timur Kualitatif Berdasarkan hasil  penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan  telah menjalankan program JKN dengan baik. 10.  Rika  Kurnia Kandacong, Muh  Fauzar Al-Hijrah, Sherly Rudianti Batter 6 2022 Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kualitatif Hasil  Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi
BPJS  Kesehatan di  Rumah  Sakit
Ibnu  Sina  Kota Makassar  belum maksimal  dalam pelaksanaan,
terutama  dalam hal SDM administrasi yang masih kurang, masih terjadi kekurangan obat, Teknologi Informasi  yang sering mengalami gangguan sehingga memperlambat proses pelayanan BPJS Kesehatan.
Sumber: data diolah

## Pembahasan
Berdasarkan 10 studi literatur yang dikaji, implementasi BPJS Kesehatan di Indonesia menunjukkan  bahwa  BPJS  Kesehatan  telah  membawa  perubahan  signifikan  dalam  akses pelayanan  kesehatan  masyarakat  Indonesia.  Studi  literatur  menunjukkan  peningkatan  akses BPJS Kesehatan telah memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama  bagi  mereka  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  asuransi  kesehatan.  Membantu meringankan beban biaya kesehatan, terutama bagi masyarakat prasejahtera. BPJS Kesehatan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di beberapa daerah dan BPJS Kesehatan dikaitkan dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi di beberapa daerah.
Penyelenggaraan program BPJS, khususnya JKN, memberikan cakupan kesehatan yang luas  bagi  setiap  budaya  Indonesia  sehingga  memungkinkan  individu  untuk  menjalani kehidupan sehari-hari yang relatif sehat, produktif, dan sejahtera. Pelayanan termasuk dalam program  layanan  JKN  seperti  promosi,  pencegahan,  pengobatan,  dan  rehabilitasi,  serta penggunaan perbekalan kesehatan dan obat-obatan, administrasi pengawasan mutu dan biaya keahlian.
Agar  proses  pelaksanaan  program  BPJS  Kesehatan  pada  suatu  pelayanan  kesehatan terlaksana sesuai dengan tujuan pelayanan kesehatan, maka diharapkan pasien pengguna BPJS Kesehatan akan merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Namun cara yang paling umum  dalam  memberikan  jenis  bantuan  kepada  pasien  BPJS  Kesejahteraan  dalam  upaya menyelenggarakan program BPJS Kesejahteraan dalam suatu penyelenggaraan kesejahteraan tentunya  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  khususnya  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat.
Faktor  pendukung  tersebut  tentunya  mempunyai  pengaruh  yang  menguntungkan terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam suatu pelayanan kesehatan. Berdasarkan studi  literatur  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  faktor-faktor  tersebut,  penyediaan informasi  BPJS  Kesehatan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  melalui  poster  dan  spanduk merupakan  salah  satu  cara  untuk  mendukung  pelaksanaan  program  BPJS.  Fasilitasnya  pun memadai,  baik  kuantitas  maupun  kualitasnya.  Fasilitas  kesehatan  tersebut  telah  memenuhi kriteria BPJS Kesehatan dari segi kesiapan peralatan kesehatan, kesiapan memenuhi kebutuhan fisik gedung pelayanan kesehatan, dan kesiapan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan dan  kualifikasi  badan  BPJS  Kesehatan.  Kemudian  dengan  tersedianya  fasilitas  pendaftaran online,  BPJS  Kesejahteraan  menyatakan  bahwa  proses  akomodasi  kasus  memakan  banyak
waktu  dan  rumit  sehingga  solusinya  adalah  dengan  menerapkan  kerangka  penerapan  INA CBG’s – SEP Coordinated Framework (INASIS) sebagai sebagian besar akan menganggap hal tersebut  normal  untuk  mempercepat  interaksi  kasus  dan  meningkatkan  ketepatan  informasi untuk  mencegah  kecelakaan.  contoh  berbagai  kasus  (Hasrillah  et  al.,  2021).  Tujuan  dan kejelasan program BPJS Kesehatan serta tersedianya dana yang cukup menjadi faktor tambahan yang mendukung pelaksanaannya. BPJS Kesehatan dimana Rumah Sakit Islam Unisma Malang telah menerapkan hal tersebut (Fajriansyah et al., 2022).
Namun,  terdapat  faktor-faktor  yang  menghambat  jalannya  pelayanan  kesehatan  dan memberikan dampak negatif pada implementasi program BPJS Kesehatan di berbagai daerah, dengan beberapa daerah yang masih mengalami kendala dalam hal akses pelayanan, kualitas pelayanan, dan ketersediaan obat. Meningkatnya jumlah pasien BPJS Kesehatan menyebabkan beban kerja yang lebih berat bagi tenaga kesehatan di beberapa daerah. Keterbatasan sumber daya,  seperti  fasilitas  kesehatan,  obat-obatan,  dan  tenaga  kesehatan,  masih  menjadi  kendala dalam  implementasi  BPJS  Kesehatan  di  beberapa  daerah  dan  kurangnya  sosialisasi  tentang program BPJS Kesehatan masih menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Upaya  berkelanjutan  dari  pemerintah  dan  seluruh  pihak  terkait  diperlukan  untuk meningkatkan  efektivitas  BPJS  Kesehatan.  Peningkatan  koordinasi  antarinstansi,  alokasi anggaran yang lebih besar, sosialisasi yang gencar, peningkatan SDM kesehatan, infrastruktur kesehatan,  dan  penelitian  lebih  lanjut  menjadi  kunci  untuk  mencapai  Universal  Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Meskipun masih dalam tahap berkembang, BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat besar  dan  perlu  terus  dioptimalkan  untuk  mewujudkan  kesehatan  yang  berkualitas  dan terjangkau  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Upaya  untuk  terus  mengoptimalkan  sistem  ini merupakan langkah krusial dalam mewujudkan visi kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk  semua  penduduk.  Dengan  evaluasi  berkelanjutan,  inovasi  dalam  manajemen,  dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan, BPJS Kesehatan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

## PENUTUP Simpulan
Implementasi BPJS Kesehatan di Indonesia masih dalam tahap berkembang dan masih terdapat  berbagai  kendala  yang  perlu  diatasi.  Namun,  BPJS  Kesehatan  telah  memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal akses dan pembiayaan pelayanan  kesehatan.  Upaya  berkelanjutan  dari  pemerintah  dan  seluruh  pihak  terkait  sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  implementasi  BPJS  Kesehatan  dan  mencapai tujuannya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

## Saran
Sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme atau aturan BPJS harus terus di tingkatkan dan dibuat semenarik mungkin agar masyarakat lebih tertarik untuk membaca.  Serta  perbaiki  alur  pendaftaran  pasien,  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajriansyah,  M.,  Muchsin,  S.,  &  Suyeno,  S.  (2022).  Implementasi  Pelayanan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan (Studi  Kasus tentang Pelayanan BPJS Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Islam  Unisma  ….  Respon  Publik,  16(9),  85–92. http://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/17960
Hasrillah,  Cikusin,  Y.,  &  Hayat.  (2021).  IMPLEMENTASI  PELAYANAN  KESEHATAN
MASYARAKAT  MELALUIPROGRAM  BPJS  KESEHATAN(Studi  Pada  Puskesmas Kedungkandang Kota Malang). Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12), 2869–2882.
Juniati, Z., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2022). 128-Article Text-340-1-10-20221022. 02, 79–
89.
Kusumastuti,  F.  A.,  &  Fajar  ND,  M.  (2020).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  Bpjs Terkait Sistem Rujukan Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta. Media of Law and Sharia, 1(3), 162–175. https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9495
Lelono,  J.,  &  Rahmadanita,  A.  (2023).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  BADAN PENYELENGGARAJAMINAN  KESEHATAN  (BPJS)(STUDI  PADA  PASIEN RAWAT  JALAN  DI  BADAN  LAYANAN  UMUM  DAERAHRUMAH  SAKIT DAERAH dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJOKABUPATEN BULUNGAN). Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik, 5(1), 45–59.
Mifta Nurzannah, Nurhamidah, Loviga Ananda Carolina Br Purba, Fitriani P Gurning, SKM, M.  K.  (2022).  Implementasi  Program  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas  Bandar  Khalipah. 2(2), 2927–2930.
Nugraheni,  W.  P.,  Mubasyiroh,  R.,  &  Hartono,  R.  K.  (2020).  The  influence  of  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) on the cost of delivery services in Indonesia. PLoS ONE, 15(7), 1–16. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235176
Putri,  D.  A.,  Ramadhanty,  R.  W.,  Oktaviani,  W.,  Gurning,  F.  P.,  Negeri,  U.  I.,  &  Utara,  S. (2022). Analisis Respon Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Kelas Standar Bpjs Kesehatan  Di  Desa  Bandar  Selamat  Kecamatan  Aek  Songsongan.  Analisis  Respon Masyarakat  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Kelas  Standar  Bpjs  Kesehatan  Di  Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan, 1(Kelas standar rawat inap BPJS), 1121– 1128.
Suryani, I., & Al Rasyid, M. H. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Governance, 9(2), 73–98. https://doi.org/10.33558/governance.v9i2.3165
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (2009).
Vilyasari,  L.,  &  Saputra,  A.  (2023).  Implementasi  Jaminan  Kesehatan  Pasien  di  Semarang Berdasarkan Undang-Undang BPJS. Amsir Law Journal, 4(2), 112–119. https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.193
Wenny  Djuarni,  Dadi  Mulyadi,  T.  A.  (2021).  Analisa  Kinerja  Pelayanan  Publik  Bidang Kesehatan  Pada  Pelaksanaan  Program  Bpjs  Bidang  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Sayang  Kabupaten  Cianjur.  Seminar  Nasional  Sistem  Informasi  (SENASIF),  5, 2781–2792. https://www.jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/362