## KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  DI INDONESIA

## THE DEATH PENALTY FORMULATION POLICY ON THE NARCOTICS CRIME ACT IN INDONESIA
I Wayan Wardana
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Denpal 09-12-02 Lombok-Paldam IX/Udayana)
Email : Wardanash@yahoo.com
Naskah diterima : 02/05/2014; revisi : 28/06/2014/; disetujui : 04/08/2014

## A bstrAct
The international narcotic criminal acts have reached the a dangerous level for the society, state and nation even world peace. In efforts to overcome the narcotic criminal act through criminal law instrument, the Indonesian government has adopted a policy by issuing the Law No. 35 /2009 concerning Narcotics that in the criminal provisions include death penalty. The issues raised in this research is as follows: What is the legal basis of the death penalty guidelines in the Law No., 35/2009 concerning Narcotics?, And whether the death penalty still needs to be formulated in the Indonesia narcotic criminal act regulation in the future?. The method employed is the normative legal research with the legislation approach (statute approach), conceptual approach, and the comparative approach. The legal basis of the death penalty guidelines in Law No. 35/2009 concerning Narcotics is not yet regulated restrictively and is still based on Article 11 of the Criminal Code as amended in the Law No. 2/Pnps/1964, i.e. Presidential Decree No. 2/1964 enacted under Law No. 5/1969 concerning Death Penalty Procedure imposed by general or military court and the Chief Police of Indonesia Regulation No. 12/2010 concerning Death Penalty Procedure. The death penalty still need to be formulated in the narcotic criminal act of Indonesia in the future with the reason that the application of the death punishment is not contrary to religion, Pancasila, and human rights. Therefore death penalty sanction is still preserved in the Criminal Code 2012 bill, and narcotics criminal acts viewed from its extraordinary impact are very complex.
Keywords : Formulation Policy of Dead Penalty, Narcotics Crime.

## A bstrAk
Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional berada pada tingkat yang membahayakan masyarakat, bangsa dan negara bahkan perdamaian dunia. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika melalui sarana hukum pidana pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana mati. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?, dan apakah pidana mati masih perlu diformulasikan dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang ? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) , pendekatan konseptual (conceptual approach) , dan pendekatan perbandingan (comparative approach) . Landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum diatur secara limitatif
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 265~284
dan masih berpedoman pada Pasal 11 KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pidana mati masih perlu diformulasikan dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang dengan alasan : penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan agama, Pancasila, dan HAM, sanksi pidana mati masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHP Tahun 2012, dan tindak pidana narkotika dilihat dari sifatnya yang luar biasa berdampak sangat kompleks.

## Kata kunci : Kebijakan Formulasi Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika

## PENDAHULUAN
N arkotika merupakaN zat atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengem- bangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah- gunakan atau digunakan tanpa pengen- dalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan peredaran gelap nar- kotika di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat me- lemahkan ketahanan nasional.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekarang ini sangat mem- prihatinkan. Narkotika yang semula diper- lu kan untuk pengobatan dalam perkem- bangannya kemudian justru meng hasilkan kecanduan (addiction) terhadap penderita atau korban. Salah satu bentuk per kem- bangan penyalahgunaan narkotika ada lah lalu lintas perdagangan gelap narkotika. Tindak pidana narkotika dalam segala bentuknya merupakan salah satu keja- hatan internasional dan membahayakan umat manusia. Se perti yang dikemukakan oleh  Sis wanto.S:
Saat ini,  masyarakat Indonesia bah- kan masyarakat dunia pada umum- nya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat
semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam nar- kotika. Kehawatiran ini semakin di- pertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika di masyarakat,  ter- masuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya,  karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara di masa mendatang. 1
Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu,  me- lainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi,  yaitu gangguan terhadap tata ke- hidupan masyarakat. Penyalahgunaan nar- kotika ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan kompleks,  yaitu terhadap pribadi/individu pemakai,  keluarga,  ma- sy a rakat/lingkungan sosial,  maupun ter- hadap bangsa dan negara. 2 Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari situs resmi Badan Narkotika Nasional (http:// www.bnn.go.id) , jumlah kasus dan ter- sangka tindak pidana narkotika hasil pengungkapan Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam kurun waktu Tahun 2009- 2011 mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. 3 Hal ini tentu membawa kepri-
1 H. Siswanto. S, Politik Hukum Dalam Undang- Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) ,  Cetakan Pertama,  PT Rineka Cipta,  Jakarta,  2012,  hlm,  43
2 http://ayuusaputri. blogspot.com/2011/05/ peny- alahgunaan- narkoba-diIndonesia. html/ diakses tanggal 8 Maret 2013
3 http://www.bnn.go.id/ portal/_  uploads/ post/ 2012/05/31 /20120531153207-10234.pdf/diakses tang- gal 8 Maret 2013
I Wayan Wardana | Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ...........
hatinan terhadap nasib generasi muda, bangsa dan negara di masa yang akan datang.
Dengan semakin meningkatnya per- kembangan tindak pidana di bidang nar- kotika dan dampak yang ditimbulkan aki- bat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara khu sus- nya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan per kembangan generasi muda,  masya- rakat internasional termasuk bangsa Indo- nesia sebagai bagian masyarakat inter- nasional  menaruh perhatian yang cukup besar dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Besarnya perhatian internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap nar- kotika terlihat adanya pertemuan-per- temuan internasional maupun konferensi- konferensi internasional di bidang nar- kotika yang melahirkan konvensi-konvensi inter nasional. 4
Pemerintah Indonesia sebagai salah satu peserta dan penandatangan konvensi tunggal narkotika 1961 dan konvensi nar- kotika 1988. 5 Keikutsertaannya di dalam pengaturan narkotika secara inter nasional telah mengambil kebijakan dalam men- cegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan mengeluarkan beberapa
4 Konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkotika adalah Hague Opium Convention 1912 dan selanjutnya berturut-turut adalah The Geneva International Opium Convention 1925 , The Genewa Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs 1931 , The Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs 1936,  Single Convention on Narcotic Drugs 1961 , (Konvensi Tunggal Narkotika 1961),  sebagaimana diubah dan ditambah dengan Protokol 1972, Convention on Psycotropic Substance 1971 dan Konvensi Wina 1988, lihat Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak , Cetakan Pertama,  UMM Press,  Malang,  2009,  hlm,  4
5 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi ,  Cetakan Pertama,  CV Mandar Maju, Bandung,  1995,  hlm,  34
produk peraturan perundang-undangan tentang narkotika,  yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976,  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009.
Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diantaranya diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang,  anca- man pidana,  sanksi administrasi termasuk Badan Narkotika Nasional.  Mengenai pe- rumusan ancaman pidananya terdapat 4 (empat) jenis pidana pokok,  yaitu pidana mati, pidana penjara, denda dan kurungan. Adanya ancaman pidana dalam tindak pidana narkotika, terkait dengan ada per- buatan yang dilarang dan orang yang me- lakukan perbuatan yang dilarang. Peng- aturan pidana mati dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tidak terlepas dari tujuan pemidanaan sebagai salah satu usaha pe- nanggulangan tindak pidana narkotika dengan menggunakan hukum pidana. Achmad Ali mengemukakan “Pemidanaan ter masuk didalamnya pidana mati,  di mak- sud kan untuk mewujudkan tujuan hu- kum, yaitu : kedamaian (peace) ,  ke adilan (justice), kemanfaatan (utility), dan ke- pastian (certainty)”. 6
Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling berat dibanding- kan dengan jenis pidana lainnya,  sehingga diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang amat berat saja. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi. 7
Di Indonesia penjatuhan pidana mati termasuk pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika,  sampai sekarang masih memunculkan persoalan yang men-
6 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Buku I) , Cetakan Kedua,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta,  2010,  hlm,  81
7 Andi Hamzah & Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu,  Kini dan Di Masa Depan , Cetakan Pertama,  G hlmia Indonesia,  Jakarta,  1983,  hlm, 12
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 265~284
dasar tentang perlu tidaknya ancaman pidana mati. Eksistensi pidana mati sampai saat sekarang masih menjadi suatu pembicaraan yang bersifat pro dan konta, karena masih banyak di antara para ahli hukum yang mempersoalkannya dengan berpangkal tolak dari pandangan yang berbeda. 8
Terlepas dari pro dan kontra pidana mati sebagaimana tersebut di atas,  saat ini masih tersirat adanya suatu pandangan bahwa pidana mati hanya mengedepankan ide perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan sedang- kan di sisi lain perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapatkan perhatian.  Perhatian yang lebih terhadap salah satu aspek, baik aspek perlindungan masyarakat maupun indi- vidu dalam merumuskan tujuan pemida- naan,  tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang selalu me- ngutamakan aspek keseimbangan. 9
Selain itu lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia belum dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Be- berapa kasus tindak pidana narkotika yang menjadi perhatian masyarakat,  yaitu dian- ulirnya vonis mati Hanky Gunawan pemi- lik pabrik narkotika Perkara ber nomor 39K/Pid.Sus/2011. Dalam putusan Penin- jauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI menjadi 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi. 10 Se- lain itu pemberian grasi oleh Presiden RI
8 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi , Cetakan Pertama,  G hlmia Indonesia,  1990,  hlm,  73
9 Kurnia,  “ Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ” ( Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum,  Universitas Diponegoro,  Semarang,  2004),  hlm,  13
10 http://www.tribunnews.com/2012/10/02/terpi- dana-hengky-gunawan-tak-dihukum -mati-ini-jawaban- ma/diakses tanggal 10 Maret 2013
kepada beberapa ter pidana mati Deni Setia Maharwan,  Melika Pranola,  Peter Achim Franz Grodmann,  dan Schapelle Leigh Corby karena terbukti terlibat dalam jarin- gan internasional peredaran narkoba di Indonesia. 11
Dalam konteks sistem pemidanaan, permasalahan penundaan atau tenggang waktu eksekusi pidana mati terhadap ter- pidana mati narkotika belum diatur secara jelas walaupun tidak memiliki upaya hukum lain dan grasinya ditolak. Pelaksa- naan pidana mati yang ditunda-tunda se- sungguhnya suatu bentuk pe midanaan pula meskipun tidak dalam artian yuridis, hal ini tentu tidak ada kepastian hukum dan sangat merugikan terpidana.
Diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  di- dalam ketentuan pidananya terdapat be- berapa pasal yang merumuskan per buatan- perbuatan yang dilarang dan diancam pidana mati,  yaitu Pasal 113 ayat (2),  Pas- al 114 ayat (2),  Pasal 116 ayat (2),  Pasal 118 ayat (2),  Pasal 119 ayat (2),  Pasal 121 ayat (2),  dan Pasal 133 ayat (1). Dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan hati-hati karena hal tersebut me- nyangkut nyawa manusia yang merupakan hak hidup setiap individu. Dengan demiki- an maka diharapkan putusan pidana mati yang dihasilkan lebih proporsional dan dapat diterima oleh terpidana maupun masyarakat.
Pidana mati dilihat dari tujuan pe- midanaan belum mampu berfungsi sebagai sarana utama mengatur,  menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Untuk itu diper- lukan adanya kebijakan hukum pidana (penal policy) melalui kebijakan formulasi, yaitu bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana khu-
11 http://www.antaranews.com/berita/339961/grasi- presiden- terpidana- mati- narkoba-tunjukkan-inkosis- tensi/diakses  10 Maret 2013
I Wayan Wardana | Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ........... sus nya pidana mati dan apakah pidana mati masih diperlukan dalam undang- undang narkotika di masa yang akan datang.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tulisan ini hendak mengkaji landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan relevansi pidana mati dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang penelitian ini meng- gunakan 3 pendekatan secara sekaligus, yaitu pendekatan  per undang-undangan ( statuta approach ),  Pendekatan konseptual ( conseptual approach ),  untuk mengetahuai dari pada keberadaan penerapan dari per- masalahan yang diangkat, Pendekatan per- bandingan ( comparative approach ). Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari pola penerapan pidana mati,  baik berdasarkan undang-udangan maupun pen dekatan historis dari penerapan pidana mati yang ada.

## PEMBAHASAN
A. Landasan Hukum Pedoman Penjatuhan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
1.  Sistem pemidanaan dalam KUHP
KUHP yang merupakan hukum pidana materiil/substantif dalam konteks penega- kan hukum menjadi sub sistem dari hukum pidana lainnya yaitu sub sistem Hukum Pidana Formal,  dan sub sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan,  karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegak- kan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem.
a.  Pengertian sistem pemidanaan
“Sistem”  dalam  kamus  umum  ba- hasa Indonesia mengandung dua arti,
yaitu seperangkat unsur yang secara ter- atur saling berkaitan sehingga mem- bentuk suatu totalitas,  dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan,  teori,  asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”. 12 Johnson mengatakan, bahwa sistem merupakan sekelompok variabel-variabel yang saling ketergan- tungan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan 13 Apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief yang mendefinisikannya sebagai “sistem pe- negakan hukum pidana atau sistem hu- kum pidana”. 14 Hulsman pernah menge- mukakan bahwa sistem pe mi danaan
( the sentencing system ) adalah “aturan perundang-undangan yang ber hubu- ngan dengan sanksi pidana  dan pemi- danaan” ( the statutory rules relating to penal sanctions and punishment ). 15
Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan secara singkat,  “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana’. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) dapat dilihat dari dua sudut,  yaitu dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/ber- fungsinya/prosesnya) dan dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari nor ma-norma hukum pidana sub- stantif). 16
12 Yrama Widya, Kamus Umum Bahasa Indonesia ,  , Bandung,  2003,  hlm,  565 13 H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum  (Mengingat,  Mengumpulkan dan Membuka Kembali) ,  Cetakan Kelima,  PT Refika Aditama, Bandung,   2009,  hlm,  88
14 Rama Putra,  “ Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia ”,  (Tesis Magister Ilmu Hukum,  Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum,  Universitas Diponegoro,  Semarang,  2009), hlm,  30
15 Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Buku I) ,   Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  Semarang, 2009,  hlm, 1
16 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Buku II) ,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 265~284
b.  Perumusan sanksi pidana dalam KUHP.
Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana ( strafsoort ),  lamanya ancaman pidana ( strafmaat ), dan pe- laksanaan pidana ( strafmodus ). 17
1) Jenis pidana (Strafsoort).
KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10,  yaitu :
1.  Pidana pokok berupa :
a. Pidana mati.
b. Pidana penjara.
c. Pidana kurungan.
d. Pidana denda.
2.  Pidana tambahan berupa :
a. Pencabutan beberapa hak ter- tentu.
b. Perampasan barang-barang ter- tentu.
c.  Pengumuman putusan hakim.
2) Lamanya (berat ringan) ancaman pi- dana (strafmaat)
Dalam KUHP menganut sistem pidana maksimum umum dan maksi- mum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan pi- dana kurungan maksimum 1 ( satu ) tahun. Ketentuan minimum pidana penjara dan pidana kurungan adalah 1 (satu) hari. Untuk pidana mak- simum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya.
Cetakan Kedua,  PT Citra Aditya Bakti,  Bandung,  2011, hlm,  262-263
17 Slamet Siswanta,  “ Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia , ” (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro,  Semarang,  2007),  hlm,  41
Dalam KUHP juga diatur mengenai ke adaan-keadaan yang dapat me- ngurangi pidana (Pasal 53 ayat (2), Pasal 57 ayat (1)) dan menambah pi dana (perbarengan, recidive ,  dan pegawai negeri).
3)  Pelaksanaan pidana (strafmodus)
KUHP menganut 2 (dua) sistem pe- rumusan sanksi pidana, yaitu pe- rumusan tunggal dan alternatif. Dalam sistem perumusan tunggal ha- kim tidak mempunyai pilihan dalam menentukan jenis pidana (straf soort) yang akan dijatuhkan atau bersi- fat pasti (definite sentence) dan san- gat kaku,  karena bersifat imperatif. Hal ini berbeda dengan sistem peru- musan alternatif,  hakim diberi ke- bebasan memilih jenis pi dana yang dikehendaki. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut,  akan terjadi hal yang disebut dengan dis paritas pidana.
c.  Pedoman pemidanaan dalam KUHP
1.  Pengertian pedoman pemidanaan
Berbicara pedoman pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari pengertian kata “ pedoman ” itu sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia,  pengertian “pedoman” berarti alat untuk me- nunjuk  kan,  mengetahui arah atau mata angin,  bentuknya seperti jam berjarum besi berani, buku petunjuk; sesuatu men  jadi dasar pegangan,  ukuran dan se bagai nya; buku petunjuk yang me- nerangkan cara menjalankan atau me- ngerjakan sesuatu; pimpinan atau pe- ngurus perkumpulan. 18
Pedoman  pe mi da  naan  atau guidance of sentencing lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuh- kan  dan  mene rap   kan  pidana  atau
18 Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama,  Amelia,  Surabaya,   2003,  hlm,  315
I Wayan Wardana | Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ...........
merupakan  pe doman judicial /yudikatif bagi hakim. 19
Barda Nawawi Arief membedakan pengertian “pola pemidanaan“ dengan “ pedoman pemidanaan ”. Dengan demi- kian dapat dikatakan,  bahwa “ pola pemidanaan ” merupakan pedoman pem buatan/penyusunan pidana”; se- dang kan  “ pedoman pemidanaan ” me- rupa kan  “ pedoman penjatuhan/penera- pan pidana ”. Dapat pula dinyatakan, bahwa “ pola pemidanaan ” merupakan
“ pe do man  legislatif ” bagi pembuat und- ang-undang,  dan “ pedoman pemidana- an ” me rupakan “ pedoman yudisial / yudi katif” bagi hakim. 20
1) Pentingnya pedoman pemidanaan
Menurut Sudarto, KUHP (WvS) yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat pedoman pemberian pi- dana (Straftoemetingsleiddraad) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-un- d ang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (Straf- toemetingsregels). 21 Dengan  ke    ti adaan pedoman pemidanaan dalam KUHP, Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP,  pada haki  katnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pi- dana”. 22

## Pedoman pemidanaan sangat di per- lukan  dan membantu hakim dalam
19 Barda Nawawi Arief,  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III),  Cetakan Ketiga,  Fajar Interpratama Offset,  Jakarta,  2011,  hlm,  167-168
20 Barda Nawawi Arief, Buku III , Op,  Cit ,  hlm,  151 21 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I) , Alumni,  Bandung,  1986,  hlm,  76
22 Dwi Haryadi, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ”, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,  2007),  hlm,  47
mem pertimbangkan berat ringan- nya pidana yang akan dijatuhkan, ini  akan  memudahkan  dalam  me    ne- tap  kan  takaran  pemidanaan, 23 akan mengurangi ketidak samaan, mes- kipun tidak dapat menghapus kannya sama sekali, 24
2) Sistem Pemidanaan dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Dengan adanya undang-undang hukum pidana substantif diluar KUHP seperti Undang-undang Nomor 35  Ta- hun 2009 tentang Narkotika maka sistem pemidanaan substantif meng- alami perkembangan pula sebagai pe- leng kap dari hukum pidana yang di- kodifikasikan. Hal ini dimungkinkan berdasarkan KUHP Pasal 103.
Pada prinsipnya setiap perumusan ketentuan tindak pidana dan sanksi pidana  dalam perundang-undangan di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiil yang berlaku saat ini,  terutama keseluruhan sistem aturan umum yang tercantum dalam Buku I KUHP. Tujuannya adalah agar tercipta harmonisasi dan kesatuan sistem pemidaan substantif. 25

## d. Tinjauan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
1) Tinjauan sistematika
Secara garis besar materi yang di- atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberlakukan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
23 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif,  Teoritis. Dan Praktik , Cetakan Kedua, Alumni,  Bandung,  2012, hlm,  309
24 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia , Cetakan Pertama,  Liberty,  Yogyakarta,  1988,  hlm,  56
25 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Cetakan Kedua,  Sinar Grafika,  Jakarta,  2012,  hlm,  213
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 265~284
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 terdiri dari 17 Bab dan 155 pasal, dengan sistematika sebagai be- rikut:
a.  Bab I  : Ketentuan Umum (Pasal l 1)
b.  Bab II : Dasar,  Asas,  dan Tujuan (Pasal 2-4)
c.  Bab III : Ruang Lingkup (Pasal 5-8)
d.  Bab IV : Pengadaan (Pasal 9-14)
e. Bab V : Impor dan Ekspor (Pasal 15-34)
f.  Bab VI : Peredaran (Pasal 35-44)
g.  Bab VII : Label dan Publikasi (Pasal 45-47)
h. Bab VIII : Prekursor Narkotika (Pasal 48-52)
i.  Bab IX : Pengobatan dan Rehabilita- si (Pasal 53-59)
j. Bab XI : Pembinaan dan Penga- wasan (Pasal 60-63)
k.  Bab XII : Penyidikan,   Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sisang Peng- adilan (Pasal 73-103)
l.  Bab XIII : Peran Serta Masyarakat (Pasal 104-108)
m. Bab XIV : Penghargaan (Pasal 109- 110)
n. Bab XV : Ketentuan Pidana (Pasal 111-148)
o. Bab XVI : Ketentuan Peralihan (Pasal 149-151)
p.  Bab XVII : Ketentuan Penutup (Pas- al 152-155).
2) Tinjauan perbuatan-perbuatan yang di ancam  pidana
a. Perbuatan-perbuatan yang dian- cam selain pidana mati
Pengaturan perbuatan-perbuatan yang diancam selain pidana mati yang terdapat dalam Undang-un-
dang Nomor 35 Tahun 2009 ten- tang Narkotika,  yaitu Pasal 111, 112,  117,  122,  113 ayat (1) 118 ayat (1),  123,  114 ayat (1),  119 ayat (1),  124,  115,  120,  125, 116 ayat (1),  121 ayat (1),  126, 127,  128,  129,  131,  132,  133 ayat (2),  134,  135,  137 ayat (1), (2),  138,  139,  140,  142,  143, 144,  dan Pasal 147).
b. Perbuatan-perbuatan yang dian- cam pidana mati
Pengaturan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana mati,  yaitu Pasal 113 ayat (2),  114 ayat (2), 116 ayat (2),  118 ayat (2),  119 ayat (2) 121 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1).
c. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
1) Jenis pidana (strafsoort)
Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP,  maka jenis-jenis pidana (strafsoort) dalam Undang- undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari pidana pokok dan tambahan, yaitu  :
a.  Pidana pokok yang terdiri dari  4 (empat) jenis,  yaitu :
a) Pidana mati.
b) Pidana penjara.
c)  Pidana kurungan.
d) Pidana denda.
b.  Pidana tambahan terdiri dari :
1) Pencabutan izin usaha/pen- cabutan hak tertentu.
2) Tindakan pengusiran bagi war- ga negara asing.
2)  Lamanya (berat ringan) ancaman pidana (strafmaat)
I Wayan Wardana | Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ...........
Sistem perumusan lamanya (berat ringan) ancaman pidana (strafmaat) dalam Undang- un- dang Nomor 35 Tahun 2009  me- nganut sistem determinate sen- tence ,  yaitu menentukan batas mini mum dan maksimum lama- nya pidana. 26 Undang-undang No- mor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana maksimum khusus dan minimum khusus. Jumlah/la- manya pidana bervariasi,  untuk pidana  denda berkisar antara Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) sam- pai dengan Rp 20.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah) dan pidana penjara berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (dua pu- luh) tahun dan seumur hidup. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menam bah pidana,  yaitu terdapat dalam Pasal 132 dan Pasal 144.
3) Pelaksanaan  pidana (strafmo- dus)
Sehubungan dengan dianut- nya determinate sintence da lam un- dang-undang ini, hakim dalam me- mutus suatu perkara harus lah berpatokan pada batas yang telah ditentukan, yaitu an tara batas mak simum dan mini mum. Pada dasarnya sistem deter minate  sen- tence ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki ke- lemahan. Undang-undang nar koti- ka sebagai  kebijakan formula tif mamandang apa yang diformu- lasikan dalam undang-undang se -
26 Tendik Wicaksono,  “ Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di Bawah Batas Minimal Khusus Dari Ketentuan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus : Putusan No. 2597/PID.B/2009/PN. TNG, Putusan No. 297/PID.B/2010PN.TNG,  dan Putusan No. 904/PID/B/2010/PN.TNG Pada Pengadilan Negeri Tangerang ”,  (Tesis Magister Fakultas Hukum Program Pascasarjana Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana , Universitas Indonesia,  2011),  hlm,  101
cara  umum sedangkan praktik per adilan menterapkan undang- undang secara kasuistis. Dari  as- pek demikian adanya pem batasan limit pidana minimum khu sus se- cara teoritis membatasi ke bebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan ke adilan secara kasu- istik.
Berdasarkan pengaturan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang No- mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan sanksi pidana dan pemidanaan antara lain :
1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan ijin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, un- tuk denda berkisar antara 1 (satu) juta sampai 20 (duapuluh) miliar dan pidana penjara berkisar antara 3 (tiga)  bulan sampai 20 (duapuluh) tahun dan se- umur hidup;
3. Sanksi pidana pada umumnya diancam- kan secara kumulatif terutama penjara dan denda;
4. Untuk pidana tertentu ada yang di- ancam dengan pidana minimum khu- sus,  penjara maupun denda;
5.  Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului pemufakatan jahat, dilakukan secara organisasi,  di la- ku kan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan ( reci- dive). 27
27 http://repository.unsur.ac.id/  unggah.php? file=berkas/  Jurnal Tesis Pak Marudut Manalu.pdf/ diakses tanggal 30 Agustus 2013
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 265~284
B. Pedoman penerapan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Berkaitan dengan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana nar- kotika bahwa dalam Undang-undang No- mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara limitatif pedoman pemidanaan. Tidak diaturnya ketentuan pedoman pemidanaan dalam Undang-un- dang Nomor 35  Tahun 2009. Barda Na- wawi Arief mengemukakan secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan undang-un- dang lainnya di luar KUHP,  pada hakikat- nya merupakan pedoman untuk menjatuh- kan pidana. 28
Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan, termasuk putusan terhadap pe- laku tindak pidana narkotika yang di- ancam pidana mati, hakim dapat meng- gunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan. Adapun dasar pertim- bangannya adalah sebagai berikut :
1.  Pertimbangan yang bersifat yuridis a.  Pertimbangan yang bersifat yuridis.
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis, diantaranya :
1) Surat dakwaan dan surat tuntutan/ tuntutan pidana jaksa penuntut umum (Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP).
2) Alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP).
3) Barang bukti.
4) Pasal-pasal dalam undang-undang narkotika.
28 Dwi Haryadi, Op,  Cit ,  hlm,  47
5) Ketentuan perundang-undangan khusus.
b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis.
Pertimbangan yang bersifat non yuridis juga di dasarkan pada faktor- faktor yang terungkap di dalam per- sidangan,  antara lain :
1) Akibat perbuatan terdakwa.
2) Kondisi diri terdakwa.
3) Peranan kedudukan terdakwa.
4) Hal-hal yang memberatkan dan me- ringankan.
Pertimbangan ini dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan “ Putusan pemidana- an memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ”. 29
Secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati,  yaitu dengan mencocokkan perbuatan ter- dakwa dengan rumusan pasal apakah telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan, sebagaimana diurai- kan di bawah ini :
Dalam persidangan pasal-pasal dalam undang-undang narkotika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur yang dirumus- kan dalam pasal-pasal undang-un- dang narkotika tersebut. Apabila ternyata perbuatan terdakwa meme - nuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang di dakwakan kepadanya. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana di- tuang kan di dalam tuntutan pidana- nya, menjadi dasar pertimbangan ha-
29 Tendik Wicaksono, Op,  Cit ,  hlm,  103-106
I Wayan Wardana | Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ...........
kim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 197 huruf f KU- HAP,  yaitu salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pe- midanaan adalah pasal perundang- undangan yang menjadi dasar pe- midanaan,  sedangkan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,  disebutkan bahwa “Putusan Pengadilan selain ha- rus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari pe- rundang-undangan yang ber sang- kutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk meng- adili. 30
b.  Pedoman eksekusi pidana mati
Pada awalnya pedoman eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia termasuk tindak pidana narkotika masih mengacu pada Pasal 11 KUHP yang berbunyi :
Hukuman mati dijalankan oleh  algojo ditempat penggantungan, dengan me ng  gunakan  sebuah  jerat  dileher ter hukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang berdiri.
Dari sisi tata cara pelaksanaannya Pasal 11 KUHP tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ke- majuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia,  dan sebagai solusinya adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964,  yaitu Penpres No- mor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara 1964 Nomor 38) yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Ta hun 1969 tentang Tatacara Pelaksa- naan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peng- adilan Umum dan Militer.
30 Ibid ,  195
Berkaitan dengan eksekusi pidana mati telah dikeluarkan pula Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 242) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati sekaligus menggantikan Surat Keputusan Kakorbri- mob Polri Nomor Pol. : Skep/122/VIII/ 2007,  tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati
C. Formulasi Pidana Mati Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia di Masa Yang Akan Datang
Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif,  mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini di mana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi se- makin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan. 31
1. Pidana mati ditinjau dari beberapa aspek
a.  Pidana mati dalam perspektif agama
Pidana mati tidak bertentangan dengan agama baik Islam, Kristen,  Bud- ha dan Hindu. Dasar eksistensi pidana mati yang terdapat pada masing-masing agama,  yaitu:
1) Agama Islam : Q.S Al-Baqarah,  ayat 178.
2) Agama Kristen : Kitab Suci Injil Perjan- jian Lama,  yaitu Surat Mathius 5:38, dan menurut bilangan 35 :31.
3) Agama Budha  : Samyutta Nikaya I : 227 dan Kitab Suci Dhammapada Bab I ayat 17.
31 Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang,  2004,  hlm,  6
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 265~284
4) Agama Hindu : Wisnu Smrti,  hukum kuno dalam agama Hindu.
b.  Pidana mati dalam perspektif Pancasila
Bambang Poernomo,  mengemuka- kan pandangannya tentang  pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diujudkan se- bagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi ter- cipta nya keadilan dan kebenaran dalam hukum  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 32
Pidana mati dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya dari kelima silanya membenarkan adanya pidana mati. Pidana mati untuk Negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat,  pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku genosaida dan crime againt humanity, pengedar  narkotika, koruptor kelas kakap dan teroris. Hanya saja, memang teknis pelaksanaan ekse- kusi pidana mati itu yang perlu direvisi, sehingga mengurangi rasa sakit ter- pidana, misalnya dengan meng guna kan suntikan yang tidak menyakit kan.
2.  Pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional.
Putusan Mahkamah Konstitusi ter- sebut di atas ditegaskan lagi berdasar- kan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprapto pada tahun 2010 dalam disertasinya yang berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di
32 Hans C. Tangkau, Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran ,  Karya Tulis Ilmiah,  Universitas Sam Ratulangi,  Manado,  2011,  hlm,  7
Indonesia Dalam Perspektif  Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945”. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa :
Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A,  Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional ten- tang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkat- kan. 33

## 2. Pidana mati dalam KUHP dan RUU KUHP Tahun 2012
a.  Pidana mati dalam KUHP
KUHP sebagai salah satu hukum pidana materiil/substantif yang merupa- kan bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia masih mencantumkan pidana mati sebagai sanksi pidana yang ter- berat. Pidana mati dalam KUHP dimasukkan sebagai pidana pokok.
Dilihat dari kualifikasinya,  tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang dikua- lifikasikan sebagai kejahatan berat. Penempatan kelompok tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Buku II KUHP ini dapat dipahami oleh karena tindak pidana menurut sistem KUHP dibedakan secara “ kualitatif ” atas kejahatan dan pelanggaran. Keja- hatan yang secara umum “ dianggap ” lebih berat diatur dalam Buku II dam pelanggaran diatur dalam Buku III.
Terdapat 9 tindak pidana yang diancam dengan pidana mati,  yaitu
33 http://cisral.unpad.ac.id/ unpad-content/ uploads/ 2011/01/  penjatuhan- pidana-mati-terhadap-pelaku- tin- dak-  pidana-narkotika-dan-  psikotropika-di- Indone- sia- dalam -perspektif-hak-asasi-manusia-berdasarkan- uud-1945.pdf/diakses tanggal 15 Oktober  2013
I Wayan Wardana | Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ...........
Pasal 104,  111 ayat (1),  124 ayat (3), 140 ayat (3),  340),  365 ayat (4),  444, 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2).
Ancaman pidana mati yang ter- dapat dalam KUHP dirumuskan secara alternatif,  artinya hakim dalam men- jatuhkan pidana kepada terdakwa di- mungkinkan untuk memilih pidana yang diancamkan dalam rumusan pasal- pasal di atas,  yaitu pidana mati,  atau seumur hidup,  atau pidana penjara se- lama-lamanya dua puluh tahun.
b. Pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012
Pidana mati dalam ketentuan umum RUU KUHP Tahun 2012 masih tetap dipertahankan akan tetapi tidak dimasukkan dalam deretan “ pidana po- kok ”,  dan ditempatkan tersendiri seb- agai jenis pidana yang bersifat khusus dan eksepsional. Jenis pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012 diatur dalam Bab III Pemidanaan,  Pidana dan Tindakan Bagian Kedua Pidana Paragraf 1 Jenis Pidana,  Pasal 66 yang berbunyi : Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu dian- camkan secara alternatif.
Dipertahankannya pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012,  dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitik beratkan perlindungan kepenti- ngan masyarakat. 34 Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga di dasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masya- rakat yang bersifat balas dendam/emo - sional/sewenang-wenang/tidak terken- dali atau bersifat “extralegal execution” . 35
Di samping itu pertimbangan uta- ma digesernya kedudukan pidana mati di dalam  RUU KUHP Tahun 2012 di- dasarkan pada pemikiran, bahwa di lihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan dia-
34 Barda Nawawi Arief, Buku III , Op,  Cit ,  hlm,  94
35 Barda Nawawi Arief, Buku II , Op,  Cit ,  hlm,  289,
dakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “ kebijakan kri minal ” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya me mang bukanlah  sarana utama (sa rana pokok) untuk mengatur,  me nertib kan dan memperbaiki masya rakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecual- ian. 36
Dalam  RUU KUHP Tahun 2012 semua jenis tindak pidana terdapat dalam Buku II tentang Tindak Pidana (Pasal 212-Pasal 766). Tindak pidana dalam RUU KUHP Tahun 2012 tidak lagi mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu “kualifikasi delik” tetapi diklasifikasikan atas bobot delik “ sangat ringan ”,  “berat”,  dan sangat “berat/serius”.
Dalam RUU KUHP Tahun 2012 terdapat 27 jenis tindak pidana yang di- ancam pidana mati yang tersebar dalam beberapa bab yang terdapat dalam Pasal 215,  220,  228 ayat (2),  242,  244,  247, 249,  250 ayat (2),  251,  262 ayat (2), 269 ayat (2),  275,  394,  395,  396,  397, 398,  399,  400 ayat (3),  506 ayat (2), 507 ayat (2),  509 ayat (2),  511 ayat (2), 512 ayat (2),  514 ayat (2),  523 dan Pasal 581.
Ancaman pidana mati yang ter- dapat dalam RUU KUHP Tahun 2012 dirumuskan secara bervariasi. yaitu se- cara alternatif dan kumulatif alter natif. Untuk tindak pidana penyalah gunaan narkotika  dirumuskan secara kumulatif alternatif, artinya hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang diancam- kan kepada terdakwa,  yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat juga menjatuh- kan pidana secara ku mulatif (penjara dan denda).
36 Barda Nawawi Arief, Buku III , Op,  C it,  hlm,  94,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 265~284
3. Pidana mati dalam perspeltif Inter nasi- onal
a. Eksistensi pidana mati dalam per- spektif global
Berdasarkan data mutakhir Am- nesty International ,  pada tanggal 23 Maret 2010,  bahwa lebih dari dua per tiga dari negara-negara di dunia,  kini telah menghapuskan pidana mati dalam hukumnya maupun praktiknya yang dapat dilihat dalam tabel berikut : 37

## Tabel 1
Jumlah Negara-Negara Kelompok Abolisionis dan Retensionis No. Nama Kelompok Jumlah Negara Per- sentase 1 Abolitionist for all crimes 95 48, 22% 2. Abolitionist for ordinary crimes only 9 4, 57% 3. Abolisionist in practice 35 17, 77% 4. Retensionist 58 29, 44% Jumlah 197 100% Dari tabel  di atas,  dapat dilihat bahwa kelompok Abolitionist for all crimes, yaitu kelompok negara-negara yang menghapuskan pidana mati untuk semua tindak pidana berjumlah 95 negara. Abolitionist for ordinary crimes only adalah kelompok negara-negara yang menghapuskan pidana mati hanya pada tindak pidana biasa,  berjumlah 9 negara.  Sedangkan Abolisionist in pra- ctice yang merupakan kelompok negara- negara yang menghapuskan pidana mati dalam praktiknya berjumlah 35 negara. Dengan demikian maka jumlah negara-
37 Hj,  Rodliyah, Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil (Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/ Pnps/1964) (Buku I) , CV Arti Bumi Intaran,  Yogyakarta, 2011,  hlm,  108
negara kelompok abolisionist yang me- ng  hapuskan  hukum  maupun  praktik nya adalah 139 negara  (70, 56%),  sedang- kan kelompok negara-negara yang tetap mempertahankan pidana mati (reten- sionist) berjumlah 58 negara (29, 44%). b. Penundaan dan alternatif pidana mati
Di negara-negara yang menganut pidana mati,  tampak adanya per ke- mbangan atau gerakan untuk mem per- lunak pelaksanaan/eksekusi pidana mati. Pertama, dengan melakukan “ pe- nun da an  pidana  mati ” (“suspended death penalty”), “suspended execution” , atau “mor a tor ium”). Kedua, mencari me  na war  kan  “alternatif  pidana  mati” (alternative to death penalty) . 38
Di negara-negara bagian Amerika, penundaan pidana mati atau mora- torium dimaksudkan sebagai penunda- an/penghentian sementara waktu pen- jatuhan pidana mati sambil menunggu kajian yang lebih mendalam dan tuntas mengenai pembaharuan sistem pidana mati yang ada. Penundaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung,  ada yang dengan “executive order” dari gubernur,  dan ada yang melalui badan legislatif. 39
Secara keseluruhan negara-negara bagian di Amerika Serikat menunda pidana mati sejak tahun 1972 dan me- ngundangkan kembali antara 1-23 ta- hun. Dari beberapa negara bagian terse- but terdapat 7 negara bagian yang tidak menjatuhkan pidana mati sejak di- undangkannya kembali.
Salah satu tindak pidana yang men- jadi ancaman negara-negara di dunia adalah tindak pidana narkotika. Se luruh bangsa di dunia,  di bawah koor dinasi
38 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku IV) ,  Cetakan Kedua,  PT Citra Aditya Bakti,  Bandung,  2010,  hlm,  284
39 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku V) ,  Cetakan Ketiga,  PT Citra Aditya Bakti,  Bandung,  2013,  hlm,  228-230
I Wayan Wardana | Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ...........
UNDCP, yaitu organisasi yang menan- gani tindak pidana nar kotika dan psikotropika  (narkoba)  inter nasional, mengajak seluruh bangsa di belahan du- nia manapun untuk me nyata kan perang terhadap narkoba sejak tahun 1992. Se- jak itu berbagai ke bijakan dan strategi penanggulangan ancaman bahaya nar- kotika dan psiko tropika dilakukan ter- masuk pem berl akuan pidana yang berat bagi pe laku nya. Beberapa negara yang keras memberlakukan pidana mati itu, antara lain Republik Rakyat China (RRC), Malaysia, Singapura,  Thailand, dan Jepang. 40
4. Pidana mati bagi tindak pidana nar- kotika
a. Tindak pidana narkotika sebagai ke- jahatan luar biasa ( extra ordinary crime )
Tindak pidana narkotika ( the drug trafficking industry ),  merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-orga- nisasi kejahatan transnasional ( Acti vi- ties of Transnational Criminal Organi- zations ) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu, smuggling of illegal mig- rants , arms trafficking , trafficking in nuclear material , transnational criminal organizations and terrorism , trafficking in body parts , theft and smuggling of vehicles , money laundering . 41
Maraknya tindak pidana narkotika telah menimbulkan kekhawatiran masy- a rakat dunia, karena disadari bahwa apa bila tidak tertanggulanginya tindak pidana tersebut akan mem percepat ke- hancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri. 42 Dampak dari
40 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia tentang   Pidana Mati Nomor 2-3/PUU-V/2007,   hlm, 130-131
41 Tatas Nur Arifin,  “ Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional ”,  Jurnal Ilmiah , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,  2013,  hlm,  6
42 Ibid ,  hlm,  54
penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja,  na- mun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendi- dikan. Soedjono Dirdjosisworo,  menya- ta kan bahwa bahaya dan akibat nar- kotika jika disalahgunakan dapat ber sifat:
1. Bahaya pribadi bagi si pemakai,  yai- tu dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala, yaitu euph oris,  dellir- ium,  halusinasi , weakness , drowsi- ness ,  dan koma.
2.  Bahaya sosial (kemasyarakatan),  yai- tu bahaya penyalahgunaan nar  kotika terhadap masyarakat. Sebagai mana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagi- han mengalami penderitaan yang he- bat yang harus dipenuhi dengan cara bagaimanapun saja. Bagi orang yang ber penghasilan rendah maka korban narkotika itu akan terpaksa melaku- kan pencurian, penjambretan dan berbagai tindak kriminal lainnya, sehingga dalam hal ini akan meng- ganggu ketentraman masyarakat.
Di samping itu,  pembuatan,  penyi- m pa nan,    pengedaran  dan  peng guna an narkotika tanpa pembatasan dan peng- awasan yang saksama dan ber ten tangan peraturan yang berlaku merupakan ke- jahatan yang sangat me rugikan per- orangan, masyarakat dan merupa kan bahaya besar bagi peri ke hidupan manu- sia dan kehidupan negara di bidang politik,  keamanan,  ekonomi,  sosial, serta ketahanan nasional bangsa Indo- nesia yang sedang membangun. 43 Sudar- to mengemukakan,  bahwa akibat yang
43 AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,  Cetakan Pertama,  Sinar Grafika, Jakarta,  2011,  hlm,  10
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
265~284
timbul dari perdagangan narkotika adalah sebagai berikut :
a. Di bidang politik dan keamanan perdagangan narkotika dan me- luasnya perdagangan narkotika di kalangan para pemuda sangat melemahkan potensi pertahanan negara terhadap serangan dari luar,  baik yang secara terang-te- rangan maupun yang tidak,  yang biasanya disebut subversi.
b. Di bidang ekonomi perdagangan nar kotika yang jelas tidak akan te- rang-terangan apabila dikehendaki keuntungan yang besar, maka ter- jadilah penyelundupan yang sangat merugikan keuangan negara. 44
b. Ancaman   pidana  mati dalam undang- undang tindak pidana narkotika di masa yang akan datang
Persoalan kebijakan formulasi atau legislatif dalam hal pidana mati tersebut semakin membutuhkan perhatian yang mendalam dan perlu tindakan yang hati-hati. Ada beberapa pertimbangan yang perlu adanya pengkajian kebijakan for mulasi terhadap pidana mati,  yaitu :
1. Pemberlakuan pidana mati yang di- terapkan di Indonesia masih menjadi pertentangan atau kontroversi, di mana banyak negara yang tetap me- m  pertahankan  pidana  mati,   tetapi tidak sedikit negara-negara yang sudah menghapuskan pidana mati.
2. Belum pernah diketahui pidana mati, dalam arti seberapa jauh kebijakan legislatif dalam menetapkan dan me- rumuskan pidana mati dapat menun- jang usaha penanggulangan kejahat- an.
3. Dalam pidana mati yang berlaku sampai saat ini tersirat adanya suatu pandangan bahwa pidana mati  hanya
44 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku II) , Alumni,  Bandung,  1981,  hlm,  42
mengedepankan ide perlindungan ke pentingan masyarakat yang me- rupakan refleksi pidana sebagai sa- rana untuk mencegah kejahatan. Se mentara perlindungan terhadap in- dividu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian. 45
Dalam upaya penanggulangan tin- dak pidana narkotika telah dilakukan pem baharuan hukum pidana (penal re- form) melalui kebijakan hukum pi dana (penal policy) ,  yaitu telah di masuk kan- nya tindak pidana penyalah gunaan nar- kotika dan psikotropika kedalam RUU KUHP Tahun 2012. Ketentuan tersebut terdapat pada Bab XVII Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psiko- tropika Pasal 504-Pasal 531. Khusus tindak pidana nar kotika diatur pada Paragraf kedua Tindak Pidana Penya- lah gunaan Nar kotika Pasal 504-Pasal 522. Dari 19 pasal yang mengatur ten- tang tindak pidana narkotika terdapat 6 pasal yang mencantumkan ancaman pidana mati terhadap perbuatan-perbua- tan yang dilarang antara lain Pasal 506 ayat (2),  507 ayat (2),  509 ayat (2), 511 ayat (2),  512 ayat (2),  dan Pasal 514 ayat (2).
Terkait dengan kebijakan formu- lasi/legislatif yang akan dilakukan oleh pemerintah bagaimana sanksi pidana mati dalam undang-undang narkotika yang akan datang,  dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa pen- dapat para sarjana di bawah ini. A. Muham mad Asrun mengemukakan, “ pe ma haman yang benar terhadap pem- berlakukan hukuman mati terkait dengan kejahatan luar  biasa  seperti  kejahatan narkotika  harus dilihat sebagai upaya
45 Kurnia,  “ Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ” (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum,  Universitas Diponegoro,  Semarang,  2004),  hlm,  13
I Wayan Wardana | Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ...........
perlindungan  terhadap “ hak  hidup ” ( the  right  to  life ) banyak  orang”. 46
Oemar Senoadji berpendapat bah wa “selama negara kita masih me- neguh  kan diri, masih bergulat dengan ke hidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tertib hukum masya- rakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal per- ikemanusiaan,  ia masih memer lu kan pidana mati”. 47 Pidana mati juga  selaras dengan tujuan untuk mewujud kan be- berapa fungsi hukum,  termasuk fungsi pendidikan bagi warga masya ra kat lain, bahwa kejahatan luar biasa yang sangat meresahkan masyarakat secara keselu- ruhan,  kalau  terbukti   di  la ku kan,    maka pelakunya akan di ganjar pidana mati. 48
Selanjutnya  Ach mad Ali,  mengemuka- kan bahwa pidana mati untuk negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat,  pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku “genosida” dan “ crime againt huma nity”, pengedar  narkoba, koruptor “kelas kakap”,  dan teroris. 49

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian se- bagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa
-  Landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang No- mor 35 Tahun 2009 tentang Nar kotika sampai saat ini belum  diatur secara limitatif dan masih berpedoman pada Pasal 11 KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 2/Pnps/
1964,  yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan berdasarkan Un- dang-undang Nomor 5 Tahun 1969 ten-
46 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 hlm. 135
47 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op,  Cit ,  hlm, 28 48 Achmad Ali, Op,  Cit ,  hlm,  91
tang Tatacara Pelaksanaan Huku man Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Berkaitan dengan pedoman eksekusi pidana mati  telah dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang menggantikan Surat Keputusan Kakorbrimob Polri Nomor Pol. : Skep/122/VIII/2007, tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Ter hadap Terpidana Mati.
-  Pidana mati masih perlu diformulasikan dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang dengan alasan/per- timbangan sebagai berikut :
a. Penerapan pidana mati terhadap pe - laku tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan agama,  Panca- sila,  dan hak asasi manusia.
b. Sanksi pidana mati eksistensinya masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHP Tahun 2012 dan di- an  camkan  terhadap  perbuatan-per - buatan tertentu yang dilarang ter - masuk terhadap pelaku tindak pi- dana narkotika.
c. Meskipun tindak pidana narkotika dimasukkan sebagai tindak pidana biasa dalam RUU KUHP Tahun 2012, namun dilihat dari sifatnya yang luar biasa (extra ordinary) tindak pidana narkotika berdampak sangat kompleks terhadap ekonomi, politik,  sosial,  budaya,  melemahkan ketahanan nasional dan perdamaian dunia internasional maka masih dipandang perlu adanya ancaman pidana mati.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 265~284

## Daftar Pustaka
Achmad Ali,  Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Buku I),  Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group,  Jakarta,  2010,
Andi Hamzah & Sumangelipu,  Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu,  Kini dan Di Masa Depan,  Cetakan Pertama,  Ghalia Indonesia,  Jakarta,  1983
AR. Sujono dan Bony Daniel,  Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  Cetakan Pertama,  Sinar Grafika,  Jakarta,  2011,
Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo,  Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi,   Cetakan Pertama,  Ghalia Indonesia,  1990,  hlm,  73
Barda  Nawawi Arief,  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III), Cetakan Ketiga,  Fajar Interpratama Offset,  Jakarta,  2011, hlm,  167-168
_______,  Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku IV),  Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti,  Bandung,  2010,  hlm,  284
_______,  Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku V),  Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti,  Bandung,  2013,  hlm,  228-230
_______,  Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Buku II),  Cetakan Kedua,  PT Citra Aditya Bakti,  Bandung,  2011,
_______,  Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Buku I), Cetakan Kedua,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,  2009,
Desy Anwar,  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,  Cetakan Pertama, Amelia,  Surabaya,   2003,  hlm,  315
Djoko Prakoso,  et,  al,  Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Masyarakat,   Cetakan Pertama,  PT Bina Aksara,  Jakarta,  1987,
_______,  Hukum Penitensier di Indonesia,  Cetakan Pertama,  Liberty, Yogyakarta,  1988,  hlm,  56
Dwi Haryadi,  “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”,  (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,  Semarang,  2007),   H. Siswanto. S,  Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009),  Cetakan Pertama,  PT Rineka Cipta, Jakarta,  2012,
H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto,  Teori Hukum  (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali),  Cetakan Kelima, PT Refika Aditama,  Bandung,   2009,
Hans C. Tangkau,  Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran,  Karya Tulis Ilmiah,  Universitas Sam Ratulangi,  Manado,  2011,
I Wayan Wardana | Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ...........
Hj,  Rodliyah, Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil (Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang- Undang Nomor 2/Pnps/1964) (Buku I),  CV Arti Bumi Intaran,  Yogyakarta,  2011,
Kamus Umum Bahasa Indonesia,  Yrama Widya,  Bandung,  2003, Pertama,  UMM Press,  Malang,  2009,
Kurnia,  “Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” (Tesis Magister Ilmu Hukum,  Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum,  Universitas Diponegoro,  Semarang,  2004),
Lilik Mulyadi,  Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif,  Teoritis. Dan Praktik,  Cetakan Kedua,  Alumni,  Bandung,  2012,
Mahrus Ali,  Dasar-Dasar Hukum Pidana,  Cetakan Kedua,  Sinar Grafika,  Jakarta,  2012,  hlm,  213
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia  tentang   Pidana Mati Nomor 2-3/PUU-V/2007,
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/ PUU-V/2007,
Rama Putra, “Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia”,  (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum,  Universitas Diponegoro, Semarang,  2009),
Romli Atmasasmita,  Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Cetakan Pertama,  CV Mandar Maju,  Bandung,  1995,
Slamet Siswanta,  “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, ” (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum,  Universitas Diponegoro,  Semarang, 2007),
Sudarto,  Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I),  Alumni,  Bandung, 1986,
Sudarto,  Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku II),  Alumni,  Bandung, 1981,
Tatas Nur Arifin,  “Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional”,  Jurnal Ilmiah,  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,  2013,
Tendik Wicaksono,  “Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di Bawah Batas Minimal Khusus Dari Ketentuan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus : Putusan No. 2597/ PID.B/2009/PN. TNG,  Putusan No. 297/PID.B/2010PN. TNG,  dan Putusan No. 904/PID/B/2010/PN.TNG Pada Pengadilan Negeri Tangerang”,  (Tesis Magister Fakultas Hukum Program Pascasarjana Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,  Universitas Indonesia,  2011),
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 265~284
Tongat,  Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia,  Cetakan Pertama,  Universitas Muhammadiyah Malang,  2004,
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP RUU KUHP Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Pidana  Mati
Website hhttp://ayuusaputri. blogspot.com/2011/05/ penyalahgunaan- nar koba- diIndonesia. html/ diakses tanggal 8 Maret 2013 http://repository.unsur.ac.id/  unggah.php? file=berkas/  Jurnal Tesis Pak Marudut Manalu.pdf/diakses tanggal 30 Agustus 2013 http://www.antaranews.com/berita/339961/grasi- presiden- terpidana- mati- narkoba-tunjukkan-inkosistensi/diakses  10 Maret 2013
http://www.bnn.go.id/ portal/_uploads/ post/ 2012/05/31 /20120 531153 207-10234.pdf/diakses tanggal 8 Maret 2013 http://www.tribunnews.com/2012/10/02/terpidana-hengky- gunawan-tak-dihukum -mati-ini-jawaban-ma/diakses tanggal 10 Maret 2013