Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 41-46

## IMPLEMENTASI KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINAS  TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) DAN KORELASINYA TERHADAP KETIDAKSETARAAN GENDER DI CINA

## Siti Hediati Rahminita
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia e-mail: hediatis@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini menelisik tentang hubungan antara implementasi Convention on Elimination of All Forms of  Discrimination  against  Women (CEDAW)  di  Cina  dan  ketidaksetaraan  gender  di  Cina  khususnya  dalam pasar tenaga  kerja. Konvensi  internasional  yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa  –  Bangsa  (PBB) pada tahun 1981 ini berusaha untuk meniadakan segala jenis diskriminiasi terhadap kaum perempuan. Cina menjadi salah  satu  negara  yang  meratifikasi  konvensi tersebut.  Dalam proses implementasi pilar  –  pilar konvensi ini, Cina dengan gencar mempromosikan tentang penghapusan segala jenis diskriminasi terhadap kaum perempuan. Akan  tetapi,  bagaimana  dengan  adanya  ketidaksetaraan  gender  yang  terjadi  di  pasar  tenaga  kerja  Cina. Bagaimana Cina memberantas ketidaksetaraan gender yang marak di negaranya. Pembahasan isu tersebut akan dikaitkan dengan pandangan feminisme.

## Kata Kunci: konvensi CEDAW, ketidaksetaraan gender, feminism

## PENDAHULUAN
Republik  Rakyat  Cina  merupakan  negara  dengan  populasi  penduduk  1.373.541.278  jiwa (Worldbank.org, 2015). Jumlah tersebut menempatkan Cina pada negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia.  Sejalan  dengan  itu,  tenaga  kerja  yang  ada  di  Cina  terbilang  sangat  banyak.  Tercatat  dari  data  yang dipaparkan  oleh The  World  Bank terdapat  sekitar  3.384.000  jiwa  yang  menjadi  buruh.  Jumlah  tersebut  kian bertambah sejalan dengan berjalannya waktu. Dengan kenyataan tersebut, pasar tenaga kerja di Cina menjadi sangat ramai.
Sejalan dengan itu, pergantian kebijakan ekonomi di Cina tidak hanya terjadi satu kali saja, berbagai kebijakan baru kerapkali diterapkan guna menghasilkan sistem perekonomian yang terbaik. Tercatat dari tahun 1978  terdapat  delapan  belas  kali  adanya  perubahan  –  perubahan  pada  aspek  perekonomiannya.  Perubahan kebijakan pada  tahun 1978 memberikan dampak  yang cukup besar bagi pertumbuhan jumlah tenaga  kerja  di Cina  yang  membuat  pasar  tenaga  kerja  di  Cina  semakin  membludak.  Sejak  saat  itu,  terdapat  peningkatan kesenjangan gender dalam beberapa indikator di pasar tenaga  kerja. Terdapat penurunan partisipasi angkatan kerja perempuan di Cina dengan cukup drastis.
Pada  tahun  1981  konvensi  internasinal Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination against Women (CEDAW) dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa  – Bangsa yang ditujukan untuk meniadakan segala  jenis  diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan..  Bersama  dengan  64  negara  lainnya,  Cina  telah
menandatangani konvensi internasional tersebut. Tidak lama setelah itu, Cina langsung menyetujui untuk ikut serta  meratifikasi  konvensi  tersebut.  Dalam  kata  lain,  Cina  telah  setuju  untuk  memberikan  andil  terhadap peniadaan  segala  macam  bentuk  diskriminasi  yang  ada.  Cina  kerapkali  menerima  tanggapan  positif  terkait dengan kebijakan  – kebijakan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Di sisi lain, kesenjangan gender dalam pasar kerja masih kerap ditemui di Cina. Tingkat partisipasi  angkatan  kerja  wanita  dari  waktu  ke  waktu  semakin  menurun  pada  tingkatan  yang  lebih  cepat dibanding dengan tingkat angkatan kerja kaum pria. Maka, perlu dipertanyakan bagaimana implementasi dari konvensi CEDAW di Cina ini. Hal ini disebabkan karena dengan adanya ratifikasi Cina mengenai konvensi ini, maka Cina harus siap dalam upaya menghapuskan segala bentuk diskrimasi yang ada.

## PEMBAHASAN
The  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women (CEDAW) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tahun 1979 (Nations). Konvensi ini kerapkali disebut sebagai instrument perundang – undagan mengenai hak perempuan secara internasional. Di dalamnya, konvensi ini terdiri dari pembukaan dan tiga puluh artikel yang mendefinisikan tentang bagaimana jenis – jenis diskriminasi terhadap perempuan. Jelas sekali bahwa konvensi ini dibentuk untuk memberantas segala bentuk ketidaksetaraan yang ada antara kaum perempuan dan kaum laki – laki.
Secara  umum,  konvensi  ini  memberikan  fondasi  dalam  rangka  mewujudkan  kesetaran  antara  kaum perempuan  dan  kaum  laki  –  laki.  Hal  tersebut  dipastikan  dengan  tersedianya  akses  terhadap  kesetaraan  itu sendiri baik dalam kehidupan politik dan ruang  – ruang publik lainnya dari mulai pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Negara – negara yang ikut andil dalam konvensi ini telah siap untuk melakukan segala jenis tindakan yang tepat untuk melindungi kaum perempuan. Dengan begitu, mereka dapat menikmati hak asasi dan kebebasan  fundamental  yang  dimiliki.  Hak  asasi  dan  kebebasan  memang  telah  menjadi  dua  instrument  yang sangat fundamental untuk dimiliki oleh setiap insan manusia. Hal ini menunjukan bahwa segala  hal yang tidak sejalan dengan hak asasi sudah seharusnya diperbaiki.
Terlepas  dari  itu,  jika  melihat  kembali  pada  tahun  1995  di  mana  Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa memutuskan  untuk  menyelenggarakan  sebuah  Konferensi  Dunia  Keempat  tentang  perempuan  di  Beijing membuat  perhatian  dunia  terfokus  terhadap  kondisi  perempuan  di  Cina.  Berkaca  pada  sejarah  yang  ada, perempuan Cina telah lama tunduk dan pasrah terhadap penghinaan serta penindasan yang sangat brutal dalam tatanan  masyarakat  feodal,  semi  –  feodal,  hingga  semi  –  kolonial.  Setelah  mengalami  masa  suram  tersebut, kaum perempuan di Cina akhirnya mampu menikmati kebebasan dan hak yang dimilikinya. Cina menyebutkan bahwa  hukum  di  negaranya  telah  menjamin  kesetaraan  antara  kaum  perempuan  dengan  kaum  laki  –  laki. Namun,  dalam  kehidupan  nyata,  hak  kaum  perempuan  untuk  mendapatkan  kesetaraan  dalam  pekerjaan, partisipasi politik, pendidikan, dan kehidupan berkeluarga belum sepenuhnya terwujud.
Dengan  dimulainya  pengimplementasian  dari  konvensi  CEDAW,  mulanya  Cina  sangat  optimis mampu  memerangi  segala  jenis  tindakan  diskriminasi  pada  perempuan.  Pun  dengan  kondisi  Cina  yang mengalami pertumbuhan level ekonomi yang sangat tinggi dan cepat. Namun, di balik itu semua ternyata tidak ada  kemerataan  distribusi  kesejahteraan  yang  dimiliki  oleh  para  penduduk  di  dalam  negeri.  Lebih  mendasar lagi  ialah  perihal  kesetaraan  tentang  kaum  perempuan  dan  laki  –  laki.  Ditambah  lagi  dengan  adanya ketidaksetaraan  kaum  perempuan  yang  berada  di  daerah  pedesaan  terhadap  akses  mengenai  pekerjaan,
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 41-46
pendidikan,  serta  kesehatan.  Kenyataan  tersebut  tentunya  sudah  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dipaparkan dalam konvensi CEDAW.
Kaum perempuan dan laki – laki jika dilihat dari karakteristik sosio – ekonomi acapkali mengantarkan keduanya terhadap hasil upah yang berbeda. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh adanya stereotip mengenai gender.  Perlu  diingat  bahwa  dalam  dunia  kerja,  upah  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  yang  harus diperhatikan.  Jika  terdapat  ketidaksetaraan  dalam  pemberian  upah  maka  patut  dipertanyakan  mengenai integritas  dan  objektifitas  yang  dimiliki  oleh  pemilik  pekerjaan  tersebut.  Perbedaan  gender dalam  kesetaraan pembayaran  upah  kerja  mampu  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  berupa  diskriminasi  kompetensi  yang dimiliki. Diskriminasi tersebut disebabkan oleh adanya indikator – indikator yang memberi pengaruh besar di dalamnya.  Indikator  –  indikator  tersebut  kemudian  mulai  membentuk  stereotype  yang  akan  mengantarkan pemikiran  manusia  terhadap  diskriminasi  yang  dilakukan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Upah  kerja, menjadi salah satunya. Oleh  karena  itu diperlukan adanya  perhatian  yang lebih terhadap akses  yang dimiliki oleh  kaum  perempuan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  setara  dengan  kaum  laki  –  laki,  dan  mengenai ketersediaan lingkungan yang baik untuk kenyamanan para tenaga kerja.
Berbicara mengenai pengimplementasian konvensi CEDAW di Cina masih terdapat kesenjangan yang sangat  signifikan berkaitan dengan hukum formal yang diterapkan di Cina dengan hukum internasional yang ada  (Rights,  2006).  Kesenjangan  tersebut  mampu  memberikan  miskonsepsi  mengenai  makna  sesungguhnya dari diskriminasi yang dimaksud. Miskonsepsi tersebut mampu mengantarkan Cina pada ketidaksesuaian dalam melakukan  program  dan  kebijakan  yang  seharusnya  dilakukan.  Kemudian  akan  terjadi  penerapan  kebijakan yang  tidak  memadai  dan  tidak  sejalan  dengan  mekanisme  yang  dibangun  dalam  sistem  hukum  internasional yang telah ditetapkan.
Terlepas dari itu, pembahasan mengenai ketidaksetaraan gender di Cina telah muncul sejak lama. Pun kebijakan  mengenai  isu  ini  telah  ditekankan  kembali  pada  kisaran  tahun  1990  (Dasgupta,  2015).  Dalam kebijakan  tersebut  dipaparkan  bahwa  Cina  menjamin  enam  persamaan  hak  yang  dimiliki  oleh  perempuan dalam bidang  – bidang publik seperti pekerjaan, politik, pendidikan, kepemilikan akan property, hak pribadi, dan hak untuk membangun keluarga seutuhnya. Pun prinsip tentang kesetaran upah dalam dunia kerja kembali diabadikan dengan jelas. Hal tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerjaan, pendapatan, dan keuntungan yang dimiliki oleh kaum perempuan. Tidak hanya berfokus untuk memperjuangkan harkat dan martabat  kaum  perempuan  saja.  Namun,  lebih  jauh  lagi  memperjuangkan  hak  –  hak  para  kaum  yang termarjinalkan. Entah itu dalam bidang pekerjaan, pendidikan, maupun bidang kehidupan lainnya.
Selain konvensi CEDAW, Five  –  Years Plan yang dimiliki Cina  ―merupakan salah  satu  kebijakan ekonomi  yang dimiliki Cina  pada  kisaran tahun 1953 sampai  pada tahun 1957― menggelorakan target  yang serupa  mengenai  kesetaraan  gender  yang  ada  di  Cina.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  Cina  harus  lebih memperkuat  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja,  kesejahteraan  sosial,  perawatan  kesehatan,  bantuan kemanusiaan, dan bantuan hukum bagi kaum perempuan yang berada di Cina. Secara perlahan, Cina membuat kebijakan  –  kebijakan  yang  beragam  dalam  rangka  memperjuangkan  kesetaraan  gender  dan  memberantas segala bentuk marjinalisasi terhadap umat manusia.
Ketidaksetaran  gender  memang  telah  menjadi  pembahasan  hangat  dalam  dunia  internasional.  Jika dilihat  dari  kacamata  perspektif  feminisme,  memperjuangkan  kesetaraan  gender  merupakan  perjuangan  yang masih  berlangsung  sejak  lama.  Isu  mengenai  masalah  ini  dirasa  terus  menerus  berkembang.  Ketidaksetaraan

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 41-46
gender masih sering ditemui dalam berbagai aspek kehidupan. Di Cina  khususnya, masih banyak sekali baik kaum  pria  ataupun  perempuan  yang  percaya  bahwa  laki  –  laki  lebih  pantas  berada  di  area  publik  dan perempuan  lebih  baik  tinggal  di  rumah.  Kenyataan  tersebut  secara  tersirat  menyebutkan  bahwa  Cina  sudah sangat  meremehkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  kaum  perempuan.  Ketidaksetaraan  gender  ini  kemudian diperparah  dengan  adanya  persimpangan  dengan  aspek  –  aspek  lain  seperti  kemiskinan,  kelas  sosial,  ras, etnisitas,  kepercayaan  agama,  keadaan  fisik,  orientasi  seksual,  identitas  sosial,  dan  sebagainya.  Kaum perempuan  kerapkali  dipandang  sebagai  manusia  yang  memiliki  banyak  kekurangan  bahkan  lebih  parah  lagi dianggap lebih terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan.
Diskriminasi  gender  yang  terjadi  di  Cina  dalam  bidang  pekerjaan  dan  pendidikan  disebut  sebagai bukti  nyata  dari  tingkat  pembelajaran  dan  pendapatan  yang  lebih  rendah  didapatkan  oleh  para  pekerja perempuan  daripada  para  pekerja  laki  –  laki.  Sejalan  dengan  itu,  kesenjangan  gender  dalam  partisipasi  kerja dan upah pekerjaan masih dapat terkendali di Cina. Akan tetapi, selama dua decade terakhir keadaan tersebut berbalik.  Kesenjangan  gender  di  Cina  menjadi  semakin  meningkat.  Salah  satu  penyebabnya  ialah  semakin dalamnnya integrasi yang dilakukan oleh cina terhadap perekonomian global. Hal tersebut menyebabkan Cina melakukan  reformasi  kebijakan  yang  lebih  mendalam  terkait  dengan  transisi  terhadap  perekonomian  yang berorientasi  pasar.  Keadaan  tersebut  dirasa  akan  membangkitkan  kembali  pembagian  peran  antara  kaum perempuan dan kaum laki – laki dalam dunia kerja.
Selain  itu,  terdapat  pula  segresi  gender  yang  dapat  ditemui  dalam  pasar  kerja  di  Cina.  Segresi  ini disebabkan oleh adanya perbedaan gender yang dihadapi dalam dunia kerja dan kaitannya dengan upah yang mereka  terima.  Hal  tersebut  mampu  menjerumuskan  pada  adanya  segmentasi  gender  dalam  lingkungan  para tenaga  kerja,  terlebih  lagi  yang  berkaitan  dengan  pencapaian  pendidikan  para  tenaga  kerja.  Jika  dilihat  dari bidang  pekerjaan  yang  digeluti,  maka  bidang  pekerjaan  agrikultur  menjadi  bidang  yang  paling  diminati  oleh kaum perempuan di Cina. Selain bidang agrikultur, bidang operator, transportasi, dan layanan bisnis, menjadi bidang pekerjaan yang banyak digeluti. Walaupun begitu, dalam bidang – bidang tersebut kaum pria kerapkali lebih dipercaya dalam mengemban tugas sebagai pemimpin dari bidang pekerjaan terkait. Sejalan dengan itu, kaum  perempuan  dan  laki  –  laki  dapat  dikatakan  terlibat  dalam  jenis  –  jenis  pekerjaan  yang  membutuhkan tingkat kualifikasi yang berbeda – beda dalam setiap bidangnya.
Kenyataan  tersebut  membuat  partisipasi  buruh  wanita  di  Cina  mengalami  penurunan  yang  cukup drastis dari  waktu  ke  waktu.  Jika  melihat  pada  sejarah yang ada, tahun 1990an  menjadi saksi  kunci  di  mana ketidaksetaraan gender di Cina semakin parah. Terjadi pemecatan terhadap puluhan juta pekerja wanita yang bekerja  pada  perusahaan  –  perusahaan  milik  negara.  Pemecatan  tersebut  kerapkali  disebutkan  sebagai  salah satu  bagian  dari  reorganisasi  perekonomian  nasional  (Fincher,  2013).  Ditambah  lagi  dengan  adanya  adanya perlakuan  yang  tidak  setara  terhadap  kaum  pekerja  wanita  dan  laki  –  laki  pada  saat  itu.  Setelah  terjadi pemberhentian  terhadap  para  pekerja  dengan  maksud  melakukan  reorganisasi  perekonomian  nasional,  para pekerja  wanita  dipecat  secara  tidak  proporsional  dibandingkan  dengan  para  pekerja  laki  –  laki.  Pun  dalam rangka  memperkerjakan  kembali,  kaum  wanita  mendapatkan  pekerjaan  baru  yang  tergolong  berada  pada tingkatan yang jauh lebih rendah dibanding para pekerja laki – laki.
Dengan  adanya  kesenjangan  gender  tersebut, Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  against  Women (CEDAW)  dirasa  memberikan  peranan  yang  cukup  vital  dalam  upaya memerangi  isu  terkait.  Seperti  yang  dipaparkan  dalam  konvensi  tersebut  pada  artikel  nomor  2  dan  3  yang
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 41-46
menekankan target pada perjuangan terhadap kesetaraan gender (UNWomen.org). Dalam mandat artikel nomor 2 disebutkan bahwa isu mengenai kesetaraan gender harus diabadikan ke dalam sistem perundang  – undangan negara  masing  –  masing.  Terlebih  lagi  untuk  mencabut  segala  ketentuan  yang  bersifat  diskriminatif  dalam sistem  perundang  –  undangan  setiap  negara.  Perlu  dibentuknya  ketentuan  –  ketentuan  baru  untuk  mencegah terjadinya  diskriminasi  terhadap  perempuan  secara  lebih  lanjut.  Dalam  mandate  artikel  nomor  3,  ditenkan bahwa harus adanya kebebasan untuk mendapatkan kesetaraan yang fundamental dengan kaum laki – laki.
Konvensi ini telah banyak mempromosikan mengenai hak – hak yang harus dimiliki oleh perempuan dan  bagaimana  seharusnya  kesetaraan  gender  itu  dilakukan.  Kemajuan  global  mengenai  kesetaraan  gender yang  sangat  signifikan  telah  terjadi  dalam  beberapa  bidang  kehidupan  seperti  partisipasi  angkatan  kerja, pendidikan,  tingkat  reproduksi,  rata  –  rata  harapan  hidup,  pembesaran  hak  –  hak  legal,  dan  sebagainya. Terlepas dari itu, ketidaksetaraan gender masih sangat akrab ditemui dalam bidang – bidang kehidupan lainnya. Perempuan  kerapkali  dianggap  tidak  proporsional  dan  masih  terjadi  polarisasi  gender  dalam  kegiatan  – kegiatan perekonomian. Dengan begitu, apakah konvensi CEDAW yang telah turut serta diratifikasi oleh Cina sudah diimplementasikan dengan sebaik – baiknya oleh pihak Cina itu sendiri?
Untuk  mewujudkan  implementasi  yang  baik  dari  mandat  yang  ada  dalam  konvensi  tersebut, diperlukan  adanya  perhatian  lebih  lanjut  dari  pemerintahan  Cina  dalam  penerapan  konvensi  ini.  Disebutkan bahwa penerapan dari konvensi ini tidak disertai dengan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Data  – data  terkait  dengan  proses  pelaksanaan  konvensi  ini  telah  menjadi  dokumen  rahasia  miliki  negara. Ketidakterbukaan pemerintah Cina mengenai penerapan konvensi ini memberikan dampak yang cukup besar. Hal  tersebut  dapat  merusak  kemampuan  Cina  dalam  menganalisa  dan  menilai  bagaimana  situasi  kaum perempuan yang ada di Cina dan bagaimana solusi yang harus diambil dalam mengatasinya. Selain itu, hal ini pun berdampak pada terbentuknya batasan  – batasan yang dimiliki oleh pihak  – pihak non pemerintah untuk turutserta dalam usaha memperjuangkan diskriminasi perempuan dan kesetaraan gender yang terjadi di Cina. Namun,  terlepas  dari  itu,  Cina  melalui  kebijakan  –  kebijakan  yang  dicanangkan  sedikit  demi  sedikit  mampu memangkas  diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan  dan  ketidaksetaraan  gender  yang  terjadi  di  sana. Kesuksesan  tersebut  harus  menyadarkan  pemerintah  Cina  untuk  membenahi  sistem  yang  diterapkan  dalam proses  implementasi  mengenai  konvensi  ini.  Pun  banyaknya  celah  dalam  ketidaksetaraan  gender  ini  menjadi pekerjaan  rumah  yang  cukup  kompleks  dan  harus  segera  diselesaikan.  Jika  tidak,  ketidaksetaraan  gender  ini akan meruak dan semakin membesar menjadi permasalahan yang sangat krusial. Tidak hanya  mempengaruhi kehidupan individu yang termarjinalkan, namun lebih jauh lagi isu mengenai ketidaksetaraan gender ini akan meluas pada aspek – aspek kehidupan masyrakat lainnya.

## PENUTUP
Implementasi  dari Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women (CEDAW) di Cina  sudah cukup berhasil dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya  terdapat  beberapa  hal yang  memerlukan  perhatian  lebih  dari  pemerintahan  Cina.  Terdapat  beberapa  tantangan  yang  cukup  serius dalam implementasian konvensi ini. Pengendalian informasi dan kurangnya transparansi pemerintah mengenai pelaksanaan pilar – pilar konvensi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah Cina. Pun  kesenjangan  peraturan  yang  terdapat  dalam  hukum  Cina  dengan  hukum  internasional  harus  segera diperhatikan  oleh  pemerintah.  Jika  Cina  tidak  segera  mengambil  tindakan  maka  akan  terjadi  penerimaan

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 41-46
informasi yang tidak memadai dan tidak jelas.
Berkaitan  dengan  ketidaksetaraan  gender  yang  terjadi  di  Cina, Convention  on  Elimination  of  All Forms  of  Discrimination  against  Women (CEDAW)  ini  sedikit  banyak  sudah  membantu  untuk memperjuangkan kesetaraan yang diharapkan. Walaupun begitu, secara khusus kaum perempuan di Cina harus tetap  berjuang  untuk  memperoleh  kesetaraan  gender  untuk  mendapatkan  perlindungan,  rasa  hormat,  dan pemenuhan terhadap hak – hak yang dimiliki. Lebih dalam lagi, reformasi dalam bidang legislative dan alokasi anggaran harus dilakukan untuk memenuhi hak – hak yang dimiliki kaum perempuan. Tidak hanya bagi kaum perempuan,  kaum  laki  –  laki  pun  berhak  memperjuangkan  harkat  dan  martabatnya  jika  diperlakukan  secara tidak  setara.  Dengan  kata  lain,  kaum  yang  termarjinalkan  harus  mulai  berani  untuk  angkat  bicara  dan memperjuangkan apa yang menjadi hak – hak mereka.
Sosialisasi  mengenai  konvensi  ini  harus  gencar  dilakukan  agar  masyarakat  Cina  khususnya  kaum perempuan  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  hak  –  hak  yang  seharusnya  mereka  dapatkan. Pun  pengendalian  atas  informasi  yang  relevan  juga  harus  diperhatikan.  Selain  itu,  masyarakat  sipil  harus dimungkinkan memainkan peran yang lebih penting dalam program pemantauan implementasi dari pilar – pilar konvensi  ini,  dan  harus  mampu  bertindak  dalam  pengembangan  solusi  yang  relevan  dalam  mengatasi permasalahan  terkait.  Jika  implementasinya  dilakukan  terfokus,  maka  akan  menghasilkan  kesetaraan  yang nyata dalam kehidupan baik kaum perempuan maupun kaum laki – laki di Cina.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
China, H. R. (2006). Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women in The People's Republic of China. New York: Human Rights in China.
Chow, G. C. (2004). Economic Reform and Growth in China. ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE 5 , 127-152.
Dasgupta, S., Matsumoto, M., & Xia, C. (2015). Women in Labour Market in China. Bangkok: International Labour Organization.
Gautam Jaggi, M. R. (1996). CHINA'S ECONOMIC REFORMS: Cronology and Statistics. Institute for International Economics Working Papers 96 - 5 .
Mai, X. P. (2008). Population Ageing, Labour Market Reform and Economic Growth in China - A Dynamic General Equilibrium Analysis. General Paper No. G - 174 .
Tisdell, C. (2008, October). Thirty Years of Economic Reform and Openness in China: Retrospect and
Prospect. Economic Theory, Applications and Issues .

## Official Websites
Society, C. W. (2014). A Brief Report on the Combined Seventh and Eighth Periodic Report. China.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 41-46