Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 141

## PENDIDIKAN  DAN  KEADILAN  SOSIAL

## Mukhlis
Institut Kariman Wirayudha (INKADHA) Sumenep

## Hafid
Institut Kariman Wirayudha (INKADHA) Sumenep

## Abstract
Keadilan Sosial merupakan hal penting dalam melestarikan HAM (hak asasi manusia),  secara  secara  positif  hak  asasi  manusia  bertujuan  untuk memberikan kesamaan hak pada manusia sebagaimana memberikan hak-hak dasarnya  tanpa  membedakan  suku,  bangsa  warna  kulit,  jenis  kelamin  dan agama.  Pendidiakan  berkeadilan  sosial  harus  mampu  membuka  perluasan dan pemerataan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan.  Pendidikan  harus  bisa  diarahkan  pada  tercapainya  pendidikan untuk semua, dan pendidikan harus mampu membuka peluang akan hak-hak masyarakat termasuk hak pendidikan.
Keywords: Pendidikan, Keadilan, Sosial

## Pendahuluan
Pendidikan  secara  umum  merupakan  usaha  mencerdaskan  peserta  didik, Pendidikan Secara nasional, merupakan sarana yang dapat mempersatukan setiap warga  negara  menjadi  suatu  bangsa.  melalui  pendidikan,  setiap  peserta  didik difasilitasi, dibimbing dan dibina untuk menjadi warganegara yang menyadari dan merealisasikan  hak  dan  kewajibannya.  Pendidikan  juga  merupakan  alat  yang menjadikan setiap peserta didik dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.
Pendidikan  memiliki  peranan  penting  dalam  penyelengaraanyan berdasarkan  perundang-undangan    yang  meliputi  tiga  hal, Pertama Administrasi
142 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
dan  supervisi pendidikan, Kedua, Bimbingan dan  penyuluhan, dan Ketiga, Proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar : 1
Pendidikan  memiliki  makna  yang  sangat  penting  dalam  kekehidupan. makna  penting  ini  telah  menjadi  kesepakatan  yang  luas  dari  setiap  elemen masyarakat. Rasanya, tidak ada yang mengingkari, apalagi menolak, terhadap arti penting  dan  seknifikansi  pendidikan  pendidikan  terhadap  individu  dan  juga masyarakat.  Lewat  pendidikan,  bisa  diukur  maju  mundurnya  sebuah  Negara. Sebuah  Negara  akan  tumbuh  pesat  dan  maju  dalam  segenap  bidang  kehidupan jika  ditopang  oleh  pendidikan  yang  berkualitas.  Sebaliknya  konidisi  pendidikan yang  kacau  dan  amburadul  akan  berimplikasi  pada  kondidsi  Negara  yang  juga karut  marut. 2 Isi  pendidikan  terdiri  atas  problem-problem  actual  yang  dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. 3
Pendidikan  sangat  luas  pembahasannya,  karena  berbicara  tentang pendidikan  bisa  dilihat  dari  banyak  hal.  Baik  dari  kurikulum  pendididikan, manajemen  pendidikan  ataupun  dari  perbandingan  pendidikan,  dan  lain sebagainya.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas  bahwa  pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk menjadikan setiap peserta didik dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, ini menunjukkan bahawa pendidikan sangat berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat.
Dari  latar  belakang  di  atas  tulisan  ini  hanyan  difokuskan  pada  tiga  hal pertama, apa  tujuan  dari  pendidikan, kedua, Keadilan  sosial, dan Ketiga,
Pendidikan berkeadilan sosial

## Tujuan Pendidikan
Tujuan  pendidikan  yaitu  agar  anak  dapat  mengenal,  menciptakan  dan melaksanakan  nilai-nilai 4 (self  realization) 5 .  Tujuan  pendidikan  secara  umum
1 Hadari  Nawawi,  Mimi  Martini, Kebijakan  Pendidikan  Indonesia  Di  Tinjau  Dari  Sudut  Hukum ,  (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 286.
2 As’aril Muhajir, Pendidikan Perspektif Kontekstual, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 17.
3 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi , (Jakarta:
Rajawali Pers, 2009), hlm. 5.
4 Nilai-nilai  ekonomis,  nilai-nilai  sosial, nilai-nilai politik,  nilai-nilai  kesenian, nilai-nilai  ilmu  pengetahuan  dan nilai-nilai agama.
5 I.L.  Pasaribu,  Simadjuntak, pendidikan  Nasional Tinjauan  Pedagogik Teoritis, (Bandung:  TARSITO,  1982),  hlm. 59.
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 143
dapat  dilihat  dari  tujuan  Pendidikan  Nasional 6 yang  terdapat  dalam  undang- undang sisdiknas, diantaranya  adalah: 7
a.  Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh pendidikan   yang bermutu 8 bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.  Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak  usia  dini  sampai  akhir  hayat  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat belajar.
c.  Meningkatkan  kesiapan  masukan  dan  kualitas  proses  pendidikan  untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
d.  Meningkatkan  profesionalisme  dan  akuntabilitas  lembaga  pendidikan  dan pengelolanya  sebagai  pusat  pembudayaan  ilmu  pengetahuan,  keterampilan, pengalaman, sikap,dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
e.  Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.
Pada  kenyataan  yang  ada,  tujuan  pendidikan  tersebut  tidak  bisa terealisasikan  dengan  baik.  Misalnya  pada  tujuan  yang  pertama,  tentang pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan      yang  bermutu  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Hal  ini  diperkuat  pendapat  Rina  Ngesti  Anggraini,  bahwa  Pemerataan pendidikan  nasional  tidak  terealisasikan  dengan  baik  karena  adanya  beberapa faktor: 9
a. Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat
b. Perbedaan fasilitas pendidikan
c. Sebaran sekolah tidak merata
d. Nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi
e. Rayonisasi
6 Pendidikan yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap  perubahan  tuntutan zaman.
7 http://gusfumi.wordpress.com/ 19 November 2012.
8 ada sepuluh faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, yakni: 1.Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. 2.  Partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf . 3. Proses belajar-mengajar yang efektif. 4.  Pengembangan  staf  yang  terpogram.  5.  Kurikulum  yang  relevan.  6.  Memiliki  visi  dan  misi  yang  jelas.  7. Iklim sekolah yang kondusif. 8. Penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan. 9. Komunikasi efektif baik internal maupun eksternal. 10. Keterlibatan orang tua dan masyarakat secara instrinsik.
9 Muhammad Rifa’I, Politik Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), hlm. 131-132.
144 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
Tidak  hanya  pemerataan  pendidikan  yang  tidak  dapat  terealisasikan dengan  baik,  namun  rakyat  Indonesia  juga  tidak  mendapatkan  Pendidikan bermutu  secara  keseluruhan.  Karena  selama  ini,  pendidikan  berkualitas  selalu identik  dengan  biaya  mahal.  Padahal,  berkualitas  tidak  harus  identik  dengan tingginya  biaya.  Memang  tidak  mudah  untuk  mewujudkannya,  tetapi  bukan berarti tidak mungkin kuncinya terletak ditangan pengelola. Para pengelola harus memiliki  kreatifitas  dan  keberanian  melakukan  berbagai  ragam  terobosan  yang memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan murah namun berkualitas. 10
Selain  dari  permasalahan  dua  hal  tersebut,  ada  lagi  contoh  yang menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Contohnya  persoalan  yang  dihadapi  sekarang  ini  yang  menunjukkan  bahwa pendidikan  Nasional  sudah  lama  dirasakan  tidak  memberikan  ruang  bagi tumbuhnya  pribadi-pribadi  manusia  yang  yang  memiliki  nilai-nilai  dasar  seperti keteguhan  dalam  berprinsip,  konsistensi,  integritas,  disiplin,  bertanggung  jawab, kerelawanan,  solidaritas  sosial  dan  toeran  terhadap  segala  bentuk  perbedaan. 11
Kenyataannya  pendidikan  nasional  hanya  menawarkan  sesuatu  yang  sifatnya material dan positifistik. Segala sesuatunya diukur dengan berdasarkan pada yang kuantitatif,  seperti  angka  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi,  nilai  ujian  yang tinggi, serta jumlah lulusannya yang banyak.
Banyak masalah-maslah pendidikan nasional yang kita hadapi sebenarnya, setidaknya ada sembilan masalah. Diantaranya: 12
1. Masalah banyaknya anak yang tidak dapat ditampung di sekolah
2. Masalah besarnya droup-out
3. Masalah ketidak seimbangan horisontal dan vertikal
4. Masalah tenaga guru
5. Masalah kurikulum dan metode mengajar yang usang
6. Masalah uang sumbangan pendidikan
7. Masalah ujian negara yang sentralistik
8. Masalah kemacetan mekanisme inspeksi dan supervisi
9. Masalah tidak memenuhinya syarat-syarat prasarana dan sarana pendidikan
Dengan  adanya  kenyataan  itu,  menunjukkan  bahwa  permasalahan  yang cukup  serius  dalam    dunia  pendidikan  kita.  Untuk  menyelesaikan  permsalahan
10 Ngainun Naim, Rekontruksi Pendidikan Nasional Membangun Paradigma Yang Mencerahkan , (Yogyakarta: Teras,
2010), hlm. 261.
11 Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-Rusakan, (yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2007), hlm. 313.
12 ST. Vembriarto, Kapita Slekta Pendidikan , (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita, 1984), hlm. 27-35.
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 145
tersebut  tidak  mudah  perlu  adanya  kerja  keras  dari  pemerintah  dan  masyarakat secara  umum.  Selain  dari  itu,  yang  perlu  kita  ketahui  juga  ada  beberapa  faktor yang menyebabkan tidak terwujudnya pendidikan yang berkualitas, diantaranya: 13 a. Kurangnya  pendidikan  politik,  Kekurangan  kehidupan  politik  membawa pendidikan  pada  kondisi  kehancuran.  Para  penyelenggara  negara  serta sejumlah pemimpin kekuatan sosial politik tidak dapat berbuat banyak untuk mencipkan kebijakan pendidikan sejalan dengan kehendak konstitusi dan siap siaga terhadap tantangan dunia maju.
b. Kurangnya    kemampuan  birokrasi  pendidikan,  karakter  birokrasi  yang seharusnya  menjadi  kekuatan  profesional  yang  cerdas  di  dalam memperjuangkan  kepentingan  masyarakat,  semakin  lama  semakin  menjadi sekedar birokrasi atas nama pendidikan, lebih cendrung membela kepentingan birokrasi  sendiri,  dengan  sikap  serta  pendekatan  yang,  pragmatik,  dan formalistik. Tidak sidikit para birokrat yang hanya mampu berlindung dibalik peraturan  yang  ditetapkan,  tanpa  mampu  menilai  relefansi  peraturan  dari sudut perkembangan dan kemajuan pendidikan.
c. Kurangnya pemahaman pelaksana pendidikan, konsep dan sistem pengelolaan yang sudah menjadi tradisi di dalam dunia pendidikan, menundukkan mereka pada posisi pelaksana dalam arti yang mekanistik, konservatif, pasif dan tidak jarang  atas  tuntutan  birokrasi  submisif. Ketika  guru  terbiasa  bertindak  hanya setelah  mereka  memperoleh  petunjuk  pelaksanaan  dari  birokrasi  yang  juga sering  kurang  memahami  inti  permasalahan,  seakan-akan  inisiatif  guru semakin tidak diperlukan, dan dengan demikian inisiatif itu dalam waktu yang singkat mati dengan sendirinya.

## Keadilan sosial
Keadilan  atau  adil  menurut  Al-Mursyid  adalah  memberikan  hak  setiap yang  berhak  secara  lengkap,  tanpa  lebih  dan  tanpa  kurang  antara  sesama  yang berhak, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan  dan  pelanggarannya.  Secara  lebih  singkat  adil  dapat  difahami  dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Dalam  pandanagan  Masyhur  keadilan  sosial  adalah  merealisasikan persamaan  terhadap  hukum  antara  setiap  individu,  pengusaha-pengusaha,  dan
13 Winarno Surakhmad, Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi , (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 191-195.
146 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
orang-orang  mewah  yang  didapatnya  dengan  tidak  wajar. 14 Keadilan  Sosial merupakan hal penting dalam melestarikan HAM (hak asasi manusia), Hak Asasi Manusia  secara  positif  bertujuan  untuk  mendudukkan  manusia  sebagaimana mestinya  dengan  memberikan  hak-hak  dasarnya 15 tanpa  membedakan  suku, bangsa warna kulit, jenis kelamin dan agama. 16
Keadilan  Sosial  harus  benar-benar  dilaksanakan  karena  disamping keadilan  sosial  merupakan  salah  satu  landasan  filosofis  bangsa  Indonesia “Pancasila”,    juga  merupakan  orientasi  dalam  pendidikan  nilai-nilai  pancasila. Ada lima hal yang termasuk nilai-nilai tersebut diantaranya adalah:
1. Nilai  pertama  ialah  bahwa  pendidikan  haruslah  memperlakukan  manusia dengan hormat, karena menurut keyakinan religius manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi di antara ciptaan lainnya di dunia.
2. Nilai kedua ialah bahwa pendidikan harus bersifat manusia. Dasar dari setiap perlakuan yang manusiawi adalah perlakuan terhadap manusia sebagai pribadi ( persona ) atau sebagai subjek. Inilah maksud dari istilah “manusia seutuhnya”, artinya manusia sebagai subjek. Ia tidak boleh dijadikan objek atau alat guna mencapai tujuan tertentu, tetapi justru ia menjadi tujuan.
3. Nilai  ketiga  adalah  nasionalisme  (mencintai  tanah  air),  Ini  berarti menempatkan  kepentingan  bangsa  dan  negara  diatas  kepentingan  diri  atau kelompok yang sempit.
4. Nilai  keempat  adalah  demokratis.  Demokrasi  (pemerintahan  atas  asas kerakyatan)  Setiap  warga  negara  memiliki  hak  untuk  ikut  serta  menentukan kebijakan-kebijakan  yang  menentukan  nasibnya.  Pengembangan  demokrasi haruslah  dimulai  sedini  mungkin,  khususnya  dalam  pendidikan.  Kendala budaya untuk mengembangkan demokrasi yang menjadi masalah dalam setiap pembangunan  politik  adalah  bagaimana  menciptakan  etos  yang  akan mendorong  kemandirian  individu  dan  membantu  setiap  warga  negara  untuk melihat dirinya sebagai partisipan (peserta) politik.
5. Nilai  kelima  adalah  keadilan  sosial.  Pendidikan  sebagai  jalur  pengembangan diri  manusia  haruslah  menjadi  pendidikan  untuk  keadilan,  dan  sekaligus menjadi  perwujudan  dari  keadilan  sosial.  Manusia  hanya  dapat  merealisir dirinya  sebagai  manusia  kalau  haknya  yang  fundamental  (keadilan  social)
14 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlaq , (Jakarta: PT Rieneka Cipta, cetakan pertama, 1994), hlm. 68
15 Hak-haknya bisa meliputi: hak ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
16 Dosen Agama Islam, Pendidikan Agama Islam Membangun Kepribadian Generasi Islam, (Kalimantan Timur: MPK Universitas Mulawarman, 2010), hlm. 97.
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 147
tercapai.  Keadilan  sosial  bukan  hanya  soal  keutamaan  yang  dimiliki  oleh individu, tetapi keadilan sosial adalah soal penciptaan tatanan yang mencakup bidang sosial, politik dan ekonomi. 17

## Pendidikan berkeadilan sosial
Pendidikan  merupakan  hak  setiap  manusia  di  dunia.  Di  Indonesia,  hak tersebut  tercantum  dalam  UUD  1945  pasal 31  yang  berbunyi  pendidikan  adalah hak bagi setiap warga negara. 18 Dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas juga dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib  memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi.  Oleh karena itu pencerdasan terhadap warga negara merupakan kewajiban pemerintah, selain  itu  salah  satu  tugas  pemerintah  memberi  fasilitas  agar  pendidikan berlangsung dengan baik.
Kenyataan  yang  ada  masih  banyak  sekolah  di  daerah  yang  boleh dikatakan  sebagai  sekolah  miskin.  Betapa  tidak,  masih  ada  sekolah  yang dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah jebol disana sini, eternitnya sudah banyak  yang  ambrol,  lantai  yang  terbuat  dari  semen  pun  pecah-pecah  dan berlubang, juga meja dan kursi pun tampak penuh dengan paku agar tak semakin reyot. 19 Dengan  melihat  realita  demikian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai dan baik terhadap sekolah.
Pemerintah  yang  ideal  bagi  pendidikan  adalah  yang  tidak  lagi  memakai pendidikan sebagai alat politik untuk melestarikan kekuasaan, karena Pemerintah merupakan pemberi fasilitas pendidikan, bukan pengintervensi kebijakan sekolah. Untuk  itu  pendidikan  harus  benar-benar  bisa  mandiri  dalam  merumuskan kebijakan kegiatan belajar mengajar. 20
Dalam  menggagas  pendidikan  berkeadilan  sosial,  kita  dapat  menjadikan demokratisasi  pendidikan  sebagai  konsep.  Yang  mana  dalam  demokratisasi pendidikan itu terdapat  tiga strategi yang meliputi:
1. Pendidikan  harus  mampu  membuka  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan kepada  setiap  warga  negara  untuk  memperoleh  pendidikan.  Upaya  perluasan
17 http://kongrespendidikan.web.id/humanisme-sebagai-prinsip-pendidikan-menurut-driyarkara.html.
13 Maret  2020.
18 Darmaningtyas,  dkk. Membongkar  Ideologi  Pendidikan  Jelajah  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 15.
19 Akhmad Muhaimin Azzed, Pendidikan Yang Membebaskan , (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.27
20 Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan , (Yogyakarta: PT Tiara Wacana 2002) hlm. 44
148 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
dan  pemerataan  pendidikan  sebenarnya  telah  dilakukan  pemerintah  dengan adanya  kesempatan  pendidikan  dasar  sembilan  tahun.  Namun  akibat  krisis ekonomi  dan  konflik  sosial,  angka  partisipasi  pendidikan  tersebut  menjadi menurun.  Oleh  sebab  itu,  strategi  yang  perlu  dilakukan  adalah  pemantapan pendidikan dasar sembilan tahun, pemberian beasiswa dengan sasaran strategis, pemberian insentif kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, pemantapan sistem  pendidikan  terpadu  untuk  anak  berkelainan,  dan  peningkatan keterlibatan peran serta masyarakat dalam membantu pendidikan.
2. Pendidikan  harus  diarahkan  pada  tercapainya  pendidikan  untuk  semua.  Ada kecendrungan bahwa program pendidikan hanya berorientasi untuk kelompok tertentu,  terutama  pada  institusi  yang  diklaim  masyarakat  sebagai  kelompok sekolah  “favorit”.  Pada  sekolah  ini  tidak  cukup  ruang  untuk  kelompok  lain dalam  mengakses  pendidikan.  Apabila  dibiarkan  maka  kondisi  ini  dapat berdampak pada perlakuan diskriminatif terhadap anak bangsa. Demikian pula, pemberlakuan  sistem  penerimaan  mahasiswa  baru  yang  dilakukan  melalui penelusuran  minat-bakat dan  potensi (PMBP) berpotensi untuk menyemaikan benih  diskriminatif  kalau  tidak  dilakukan  secara  transparan  dan  berorientasi akademik.  Padahal  masih  banyak  peserta  didik  yang  memilki  kemampuan akademis  yang  belum  tersentuh  oleh  lembaga  pendidikan  unggul.  Untuk memecahkan  masalah  ini  perlu  diakomodasi  ide-ide  “pendidikan  Untuk Semua”,  yang  antara  lain  membuka  kesempatan  kepada  semua  siswa dimanapun dan kapanpun.
3. Pendidikan  harus  membuka  peluang  akan  hak-hak  masyarakat  termasuk  hak pendidikan. Selama ini ada anggapan bahwa sebagai masyarakat dan orang tua masih kurang peduli terhadap pendidikan anaknya. Sikap penurunan martabat anak,  masyarakat  bahkan  pemerintah.  Untuk  itu,  hal  demikian  tidak  dapat dibiarkan  secara  terus  menerus  karena  dapat  berakibat  kurang  baik  terhadap masa depan mendatang, pengakuan hak pendidikan bagi semua warga negara perlu disosialisasikan kepada publik. 21

## Kesimpulan
Pendidikan  merupakan  keharusan  bagi  setiap  masyarakat  agar  mampu melakukan  segala  sesuatu  dengan  sebaik  mungkin  untuk  bisa  menjadi  pegangan hidup baik individu maupun kelompok.   Tujuan Pendidikan secara umum yang
21 http://pmiibandung.wordpress.com/2007/07/13/menggagas-pendidikan-berbasis-keadilan-sosial/ 27 november 2012
Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni  2020 | 149
terdapat dalam undang-undang sisdiknas, Pertama, Mengupayakan perluasan dan pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan      yang  bermutu  bagi  seluruh rakyat  Indonesia. Kedua, Membantu  dan  memfasilitasi  pengembangan  potensi anak  bangsa  secara  utuh  sejak  usia  dini  sampai  akhir  hayat  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  belajar. Ketiga, Meningkatkan  kesiapan  masukan  dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Keempat, Meningkatkan  profesionalisme  dan  akuntabilitas  lembaga pendidikan  dan  pengelolanya  sebagai  pusat  pembudayaan  ilmu  pengetahuan, keterampilan,  pengalaman,  sikap,dan  nilai  berdasarkan  standar  nasional  dan global. Kelima, Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  berdasarkan prinsip  otonomi  dalam  konteks  NKRI.  Pendidikan yang berkadailan  sosial,  harus  mampu  membuka  perluasan  dan  pemerataan kesempatan  kepada  setiap  warga  negara  untuk  memperoleh  pendidikan. Pendidikan  harus  diarahkan  pada  tercapainya  pendidikan  untuk  semua  ,  dan Pendidikan  harus  membuka  peluang  akan  hak-hak  masyarakat  termasuk  hak pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azzed, Akhmad Muhaimin, Pendidikan Yang Membebaskan , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Darmaningtyas, dkk. Membongkar Ideologi Pendidikan Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
Dosen  Agama  Islam, Pendidikan  Agama  Islam  Membangun  Kepribadian  Generasi Islam, Kalimantan Timur: MPK Universitas Mulawarman, 2010.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  TErjemah ,  Jakarta:  Syamil  Cipta  Media, 2005
Erwin,  Mahrus.,  Syamsul  Kurniawan, Jejak  Pemikiran  Tokoh  Pendidikan  Islam,
Jogjakarta: Aaaar-Ruzz Media, 2011.
http://gusfumi.wordpress.com/
http://kongrespendidikan.web.id/humanisme-sebagai-prinsip-pendidikan- menurut-driyarkara.html. 15 Oktober 2012.
150 | Kariman , Volume 08, Nomor 01, Juni 2020
http://pmiibandung.wordpress.com/2007/07/13/menggagas-pendidikan- berbasis-keadilan-sosial. 17 Oktober 2012.
Surakhmad,  Winarno, Pendidikan  Nasional  Strategi  dan  Tragedi ,  Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara, 2009
Martini, mimi. Hadari Nawawi, Mimi Martini, Kebijakan Pendidikan Indonesia Di Tinjau Dari Sudut Hukum , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
Masyhur, Kahar, Membina Moral dan Akhlaq , Jakarta: PT Rieneka Cipta, cetakan pertama, 1994.
Muhajir,  As’aril, Pendidikan  Perspektif  Kontekstual, Yogyakarta:  Ar-Ruzz  Media,
2011.
Mulkhan, Abdul Munir, Nalar Spiritual Pendidikan , Yogyakarta: PT Tiara Wacana
2002.
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi , Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Quthb, Sayyid, Keadilan Sosial Dalam Islam , Bandung: Pustaka, 1994.
Rifa’I, Muhammad, Politik Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
Simadjuntak,  I.L.  Pasaribu, pendidikan  Nasional  Tinjauan  Pedagogik  Teoritis,
Bandung: Tarsito, 1982.
Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional , Bandung: Fokus Media, 2006.