DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v4i2.979
Vol. 4, No. 2, Oktober 2023, pp. 69-76

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN TELUK NAGA, KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN)

## PENULIS
1) Melan Sinaga, 2) Roza Fitriawati
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk secara empiris mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam  mencegah  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Variabel  yang dipertimbangkan  dalam  penelitian  ini  adalah  kompetensi  pegawai  desa  dan  kualitas penyajian  laporan  keuangan,  dengan  moralitas  individu  sebagai  faktor  pemoderasi. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi  yang menjadi  subjek penelitian adalah semua pegawai desa di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Jumlah responden dalam penelitian adalah  sebanyak  83  orang  yang  berasal  dari  13  desa  di  Kecamatan  Teluknaga.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode nonprobability sampling. Data yang terkumpul  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Sementara  itu,  kualitas penyajian  laporan  keuangan  memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana  desa. Moralitas individu  tidak terbukti memperkuat pengaruh kompetensi pegawai desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun, moralitas individu terbukti memperkuat pengaruh kualitas penyajian  laporan  keuangan  terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana desa. Kata Kunci Kompetensi Aparatur, Penyajian Laporan Keuangan, Pencegahan Kecurangan, Dana Desa

## AFILIASI
Prodi, Fakultas 1,2) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nama Institusi 1,2) Universitas Budi Luhur Alamat Institusi 1,2) Jl. Ciledug Raya No.3, RT.11/RW.3. Petukangan Utara, Jakarta Selatan - 12260

## KORESPONDENSI
Penulis Melan Sinaga Email melan.sinaga@budiluhur.ac.id LICENSE This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .

## I. PENDAHULUAN
Didalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pembangunan desa sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Desa  adalah gambaran  dari  kumpulan masyarakat  yang  sudah  ada  serta  berkembang  seiring  dengan  perjalanan kemerdekaan  bangsa  Indonesia  dan  merupakan  bagian  yang  terpisahkan  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (Anggono  &  Damaitu,  2021).  Dengan  demikian  pemerintah  Indonesia menunjukkan komitmennya melalui nawacita untuk membangun Indonesia yang dimulai dari desa dengan cara meningkatkan pembangunan di desa-desa. Program dana desa merupakan wujud nyata dari  komitmen  pemerintah  tersebut.  Dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa-desa  untuk  membiayai  kebutuhan  desa atau  daerah  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  serta  pemberdayaan masyarakat (Masitoh & Yusuf, 2021; Raharjo, 2021) UU No. 16 tahun 2014 juga menegaskan bahwa tujuan dari dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  menyatakan  bahwa  alokasi  dana  desa  harus  melalui kabupaten atau kota, dengan demikian tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah  desa  dengan  memperhatikan  beberapa  pertimbangan  sebagai  berikut:  (1) Banyaknya jumlah penduduk dengan persentase 30%, (2) Luas wilayah dengan persentase 20%, (3) Angka kemiskinan dengan tingkat persentase 50%. Perhitungan tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan  geografis  masing-masing  desa. Selain itu  dengan  adanya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa  ini  maka  Pemerintah  Desa  memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar  untuk  melakukan perencanaan,  penganggaran,  dan  pelaksanaan  keuangan  desa  dalam  rangka  pembangunan  di  desa. Diharapkan  dengan  kewenangan  tersebut  para  pemerintah  desa  dapat  membangun  infrastruktur didaerah masing-masing, seperti: membuat akses jalan raya yang modern, membuat ikon-ikon desa seperti tempat wisata dan memaksimalkan sumber kebudayaan.
Kewenangan Pemerintah Desa pada kenyataannya jauh-jauh dari ekspektasi, kita bisa melihat di desa-desa masih banyak terlihat jalanan yang rusak bahkan belum tersentuh oleh kepala desanya (Pangkey,  2016;  Zahro  &  Salehawati,  n.d.).    Jika  bertolak  pada  undang-undang  soal  pemanfaatan dana desa yakni sebesar 89% untuk peningkatan infrastruktur, 6% untuk kebutuhan di kantor desa seperti belanja alat tulis kantor dan lain-lain, sementara untuk 5% nya sendiri itu sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, sudah  seharusnya infrastruktur di desa sudah sangat maju dan modern. Anggaran  dana  desa  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  tapi  penyalahgunaan  dana desa juga terus meningkat tiap tahunnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa.  Pemantauan  ICW  menyatakan  bahwa  pada  tahun  2015-2017  kasus  tindak  pidana  korupsi  di desa terus meningkat. Kasus korupsi di tahun 2015 mencapai 17 kasus dan meningkat lagi di tahun 2016 sebanyak 41 kasus. Lonjakan tersebut dua kali lipat dari sebelumnya dan kemudian kembali terjadi  di  tahun  2017  dengan  kasus  96  kasus.  Didapatkan  total  korupsi  sebanyak  154  kasus. Ditemukan terdapat 127 kasus dengan objek anggaran desa, dan sisanya terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus yang berupa objek non-anggaran desa misalnya seperti pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Objek korupsi anggaran desa yang diketahui yaitu mencakup korupsi Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain.
Kebanyakan pelaku dalam kasus dana desa adalah Kepala Desa, ada sebanyak 112 kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa, dimana jumlah tersebut terus meningkat setiap tahunnya, dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada tahun 2016 dan 65 kepala desa pada 2017. Kasus yang menyita perhatian publik pada saat itu adalah dengan dijeratnya Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten  Pamekasan.  Agus  terlibat  dalam  dugaan  suap  ‘pengamanan’  kasus  pengadaan  yang menggunakan  dana  desa  di  Desa  Dassok.  Pada  kasus  tersebut  KPK  langsung  turun  tangan  untuk melakukan operasi tangkap tangan karena melibatkan Bupati dan seorang jasa. Adapun modus yang biasa  dilakukan  pelaku  korupsi  di  desa  yaitu:  penggelapan  dengan  banyaknya  kasus  sebanyak  32
kasus, praktik penyalahgunaan anggaran terdapat 51 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, proyek fiktif 15 kasus, serta penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus.
Pengelolaan dana desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang di pemerintahan desa itu sendiri. Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  pada  tahun  2014  dikatakan bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  dinilai  masih  rendah.  UU  Desa  dan  regulasi  pendukung  yang relatif baru dan masih tumpang tindih dengan regulasi yang lain belum sepenuhnya dipahami seluruh pihak  yang  berkepentingan.  Rendahnya  kompetensi  masyarakat  desa  dan  juga  perangkat  desa khususnya  serta  minimnya  akses  informasi  merupakan  penyebab  rendahnya manajemen  keuangan desa. Dengan demikian situasi dan kondisi tersebut menjadikan potensi penyalahgunaan dana desa baik  dari  sisi  salah  prosedur  dan  potensi fraud dana  desa  menjadi  rawan  terjadi.  Untuk  itu  perlu dilakukan kajian mendalam terkait potensi fraud serta bagaimana pencegahan fraud pengelolaan dana desa tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan Kecurangan
Moeheriono  (2012)  menyatakan  bahwa  kompetensi  adalah  karakteristik  yang  dimiliki seseorang  dengan  bagaimana  cara  berpikirnya,  bersikap,  bertindak  dan  menarik  kesimpulan  yang dapat dilakukan serta dipertahankan oleh seseorang pada waktu tertentu. Hutapea dan Thoha (2008) mengungkapkan  bahwa  terdapat  tiga  komponen  utama  dalam  pembentukan  kompetensi  seseorang yaitu pengetahuan ( knowledge ), keterampilan ( skill ) dan sikap ( attitude ). Aruan (2003) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah yaitu skill ataupun kemampuan yang wajib dimiliki seorang  aparatur  berupa  pengetahuan,  ketrampilan,  sikap  dan  perilaku  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan tugasnya.
Salah satu faktor utama yang dapat berdampak pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana  desa  adalah  tingkat  kompetensi  aparatur.  Ketika  sumber  daya  manusia  yang  bekerja  di pemerintahan desa memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola keuangan desa, diharapkan bahwa  tujuan  ekonomi  dan  sosial  pemerintahan  desa  dapat  tercapai  dengan  lebih  baik.  Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2021), rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa dianggap sebagai  kendala  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dan  dapat  meningkatkan  risiko  terjadinya kecurangan.
H1: Kompetensi  aparatur  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam pengelolaan dana desa.

## 2.2  Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Pencegahan Kecurangan
Pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  lingkup  pemerintahan  desa memerlukan  praktik  akuntansi  yang  memungkinkan  penyajian  informasi  keuangan  kepada masyarakat  melalui  laporan  keuangan.  Panduan  terkait  hal  ini  telah  dijelaskan  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Laporan  keuangan  yang  harus  disusun  dan  dipertanggungjawabkan  oleh  pemerintah  desa mencakup  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  APBDes  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa) dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan pertanggungjawaban ini mencakup rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Menurut  panduan  dari  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP)  tahun  2016, komponen laporan keuangan desa mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa, Neraca Desa, dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CALK)  Desa.  Penyajian  laporan  keuangan  adalah  hal  yang sangat penting, dan terdapat ukuran-ukuran normatif yang harus dipatuhi agar informasi akuntansi tersebut  memenuhi  tujuannya.  Norma-norma  tersebut  mencakup  karakteristik  kualitatif  laporan keuangan  yang  meliputi  kriteria  seperti  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami. Dengan kata lain, penyajian laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar dan didukung oleh
aparatur desa yang memiliki kompetensi yang memadai dapat membantu mengurangi risiko tindak kecurangan.  Dengan  demikian,  memperhatikan  kompetensi  aparatur  dalam  penyusunan  laporan keuangan dapat berkontribusi pada pencegahan kecurangan yang lebih efektif.
H2: Penyajian laporan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam pengelolaan dana desa.

## 3.3  Pengaruh Moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan
Selain  kompetensi  aparatur  dan  penyajian  laporan  keuangan  diharapkan  moralitas  individu seorang aparatur juga dapat menunjang pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, karena moralitas selalu dikaitkan dengan attitude dan perilaku seseorang. Apabila semakin baik sikap dan perilaku  seseorang,  maka  akan  semakin  baik  pula  dalam  melakukan  hal  yang  benar,  ataupun sebaliknya.  Menurut  Budiningsih  dalam  Udayani  dan  Sari  (2017)  menyatakan  bahwa  moralitas terjadi  apabila  seseorang  tidak  mencari  keuntungan  akan  tetapi  sadar  akan  apa  yang  menjadi  hak, kewajiban  bahkan  tanggung  jawabnya.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  moralitas  individu merupakan  suatu attitude dan  perilaku  yang  baik,  dimana  didalamnya  melakukan  sesuatu  tanpa pamrih atau meminta balasan.
H3: Moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
H4: Moralitas  sebagai  pemoderasi  memperkuat  signifikansi  variabel    kompetensi  aparatur  dan penyajian laporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintahan  Desa  yang  berada  di  Kecamatan  Teluknaga, Kabupaten  Tangerang,  Provinsi  Banten.  Kecamatan  Teluknaga  memiliki  13  desa  yaitu:  Desa Kampung Melayu Timur, Desa Kampung Melayu Barat, Desa Kebon Cau, Desa Teluknaga, Desa Bojong Renged, Desa Babakan Asem, Desa Tanjung Pasir, Desa Tanjung Burung, Desa Lemo, Desa Kampung Besar, Desa Muara, Desa Tegal Angus, dan Desa Pangkalan.
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  penyelenggara  pemerintahan  desa  yang  diantaranya perangkat  desa  dan  pegawai  kantor  desa yang  terdapat  didalam  Kecamatan  Teluknaga  Kabupaten Tangerang.  Dalam  penelitian  ini  didapat  83  responden  yang  bersedia  mengisi  angket/  kuesioner. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini dikarenakan Provinsi Banten memiliki Kabupaten yang terdiri dari beberapa kecamatan dimana setiap kecamatan memiliki beberapa desa. Alasan lain terkait lokasi yang dipilih yaitu bahwa lokasinya masih mudah untuk dijangkau oleh peneliti. Sehingga lokasi studi tersebut dirasa sangat relevan dengan keterkaitan tema penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif  dimana sebelumnya  dilakukan  pengolahan  data  dari  hasil  wawancara  dan juga  kuesioner yang  merupakan data kualitatif lalu dilanjutkan dengan pengujian statistik dengan menggunakan SPSS 24. Operasional variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert.
Variabel terikat pencegahan kecurangan diukur melalu dimensi dan indikator yang diadaptasi dari  BPKP  (2008)  yang  terdiri  atas:  (1)  penetapan  kebijakan  anti fraud ,  (2)  prosedur  pencegahan baku, (3) organisasi, (4) Teknik pengendalian, (5) kepekaan terhadap fraud . Indikator untuk variabel bebas  kompetensi  aparatur  diadaptasi  dari  penelitian  Atmadja  dan  Saputra  (2017)  yaitu:  (1)  latar belakang  dan  tingkat  Pendidikan,  (2)  prinsip-prinsip good  governance ,  (3)  sikap dan  perilaku,  (4) peran kemasyarakatan, (5) pengetahuan dan keahlian, dan (6) kemampuan berkarya.
Variabel  penyajian  laporan  keuangan  yang  diadaptasi  dari  penelitian  Murni  dan  Lysandra (2018) dengan indikator: (1) lengkap dan jujur, (2) tepat waktu, (3) dapat dibandingkan, dipahami, netral dan tidak ditutup-tutupi, (4) memiliki manfaat prediktif, dan (5) memiliki manfaat umpan balik ( feed back ).  Selanjutnya variabel untuk moralitas individu diukur melalui 6 (enam) butir instrumen yang mengukur setiap tahapan moralitas melalui kasus dilema etika akuntansi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Uji Normalitas
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Variabel  Asymp. Sig. (2-tailed) KA 0,200 PLK 0,064 MI 0,169 PK 0,084
Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023
Dari tabel diatas didapatkan bahwa semua variabel dengan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2- tailed) diatas 0,05. Dengan demikian semua variabel dinyatakan normal.

## 4.2  Uji Multikolinieritas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Dependen: Pencegahan Kecurangan Variabel Tolerance VIF KA 0,975 1,026 PLK 0,987 1,013 MI 0,988 1,012
Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023
Hasil  pengujian  multikolineartitas  menunjukkan  bahwa  masing-masing  variabel  independent mempunyai tolerance value diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.
4.3  Uji Goodness of Fit (R 2 )

## Tabel 3. Hasil Uji Goodness of Fit
Variabel Independen Dependen: Pencegahan Kecurangan R 2 Adjusted R 2 KA, PLK, KA*MI, PLK*MI 0,251 0,203

## Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023
Pada tabel diatas didapat nilai koefisien determinan R 2 yang dihasilkan sebesar 0,251. Artinya sebesar  25,1%  variasi  dari  variabel  dependen  pencegahan  kecurangan  dapat  diprediksi  kombinasi seluruh  variabel  independent.  Sedangkan  sisanya  sebesar  74,9%  mampu  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

## 4.4  Uji Hipotesis

## Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Parsial
Variabel Independen Dependen: Pencegahan Kecurangan Koefisien T Sig. ( Constant ) 143,314 3,028 0,003 KA 0,175 0,149 0,882 PLK -2,552 -3,362 0,001 MI -4,293 -2,154 0,034 KA*MI 0,010 0,201 0,842 PLK*MI 0,120 3,066 0,003
Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023
Dari hasil olah data diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:
PK = 143,314 + 0,175KA – 2,552PLK – 4,293MI + 0,010KA*MI + 0,120PLK*MI + e.
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  (H1)  menjelaskan  bahwa  Kompetensi  Aparatur  memiliki
arah  positif  terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan  tabel tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  regresi  variabel  Kompetensi  Aparatur  sebesar  0,175. Namun nilai koefisien yang dihasilkan tersebut tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p-value  sebesar  0,882  (p-value >  0,05).  Dengan  demikian  hasil  pengujian  ini  menginterpretasikan bahwa  variabel  Kompetensi  Aparatur  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam pengelolaan dana desa oleh karena itu hipotesis H1 ditolak. Artinya walaupun aparatur desa memiliki latar  belakang  pendidikan  yang  tinggi  ataupun  rendah,  tidak  mempengaruhi  keinginan  seseorang untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut sulit dicegah jika aparatur desa tidak memiliki integritas dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  etika.  Sehingga  jika  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan dana desa hanya mengandalkan faktor kompetensi aparatur yang meliputi pendidikan yang baik dan pengetahuan yang luas saja maka pencegahan kecurangan tidak terlalu berpengaruh. Kemungkinan ada faktor lain diluar penelitian ini yang dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan dalam dana desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahmawaty (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi  aparatur  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan fraud. Demikian  halnya  dengan hasil  penelitian  Widyani  &  Wati  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  kemampuan  atau  kompetensi sumber daya aparatur desa yang dalam hal ini dilihat dari segi pendidikan yang masih rendah menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga berpotensi fraud .
Pengujian  hipotesis  H2  menyebutkan  bahwa  Penyajian  Laporan  Keuangan  memiliki  arah negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pada tabel 4  menunjukkan bahwa  nilai  koefisien  regresi  variabel  Penyajian  Laporan  Keuangan  sebesar  2,552  mampu menjelaskan  bahwa  Penyajian  Laporan  Keuangan  memiliki  pengaruh  yang  negatif  terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Nilai koefisien regresi tersebut signifikan pada tingkat 0,05 dengan p-value sebesar 0,001 (p-value<0,05). Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan signifikansi 0,05, dari hasil pengujian tersebut maka hipotesis H2 ditolak. Artinya meskipun penyajian laporan keuangan dalam hal ini laporan keuangan desa yang disajikan terlihat cukup baik akan tetapi tidak menjamin bahwa laporan keuangan didalamnya tidak berpotensi fraud meski diaudit sekalipun. Hal tersebut dapat disebabkan karena tidak adanya prinsip- prinsip  tata  kelola  yang  baik  didalam  organisasi.  Tata  kelola  yang  dimaksud  yaitu:  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  dan  kewajaran  dalam  penyajian  laporan  keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan bisa saja dibuat menarik untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu  dengan  tidak  dijalankannya  prinsip-prinsip  tersebut  maka  pencegahan  kecurangan  dalam pengelolaan dana desa menjadi lemah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Rahimah, Murni dan Lysandra (2018) yang mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan desa tidak terbukti berpengaruh terhadap fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.
Hipotesis selanjutnya yaitu H3 yang menyebutkan bahwa Moralitas Individu dapat memperkuat arah positif dari Kompetensi Aparatur terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang dibuktikan pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar  0,010.  Namun  nilai  koefisien  yang  dihasilkan  tersebut  tidak  signifikan  pada  tingkat signifikansi 0,05 dengan p-value 0,842 (p-value > 0,05). Namun dikarenakan Kompetensi Aparatur  tidak  berpengaruh terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa, maka Moralitas  Individu  tidak  dapat  memperkuat  pengaruh  Kompetensi  Aparatur  terhadap  pencegahan kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  pada  tingkat  signifikansi  0,05,  sehingga  hipotesis  H3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa setelah dimoderasi oleh Moralitas Individu sekalipun, Kompetensi Aparatur masih tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Idealnya bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki seseorang dan didukung dengan moral yang baik maka akan mempengaruhi pencegahan kecurangan, dalam hal ini bahwa pencegahan kecurangan yang  diterapkan  sudah  baik.  Akan  tetapi  teori  tersebut  bisa  tidak  relevan,  dikarenakan  walaupun moralitas seseorang baik tanpa didukung dengan kompetensi yang mumpuni maka seorang tersebut dapat  dengan  mudah  dipengaruhi  untuk  tujuan  tertentu  yang  mengarah  pada  perilaku  kecurangan. Begitu  pun  sebaliknya,  apabila  kompetensi  aparatur  memiliki  kompetensi  yang  mumpuni  tanpa
didukung  dengan  adanya  moralitas  yang  baik,  maka  potensi  kecurangan  bisa  saja  terjadi.  Dengan demikian  bahwa  moralitas  individu  yang  diharapkan  dapat  memperkuat  pengaruh  kompetensi aparatur  terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  menjadi  tidak  terbukti. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Atmadja dan Saputra  (2017) yang menyatakan bahwa moralitas terbukti sebagai moderasi yang mempengaruhi kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Hasil pengujian hipotesis selanjutnya adalah H4 yang menyebutkan bahwa moralitas individu memperkuat  arah  positif  penyajian  laporan  keuangan  terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam pengelolaan dana desa yang dibuktikan pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai  koefisien  regresi  0,120  mampu  menjelaskan  bahwa  dengan  dimoderasinya  penyajian  laporan keuangan oleh moralitas individu memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Nilai koefisien regresi tersebut signifikan pada tingkat 0,05 atau (p- value  <  0,05).  Hasil  pengujian  ini  menginterpretasikan  bahwa  moralitas  individu  pada  taraf signifikansi  0,05  sehingga  hipotesis  H4  diterima.  Artinya,  meskipun  penyajian  laporan  keuangan yang disajikan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan standari akuntansi yang berlaku, akan tetapi dengan  didukung  oleh  moralitas  individu,  maka  perilaku  terhadap  kecurangan  dalam  pengelolaan dana desa dapat diminimalisir, sehingga pencegahan kecurangannya berjalan dengan baik. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahimah, Murni dan Lysandra (2018) yang menunjukkan bahwa moralitas individu terbukti berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

## Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Simultan
Variabel Independen Dependen: Pencegahan Kecurangan F Sig. KA, PLK, KA*MR, PLK*MR 5,165 0,000

## Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023
Tabel diatas menjelaskan bahwa nilai F test yang diperoleh adalah sebesar 5, 165 pada model yang digunakan dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,00. Nilai tersebut menunjukkan nilai 0,000 < 0,05 atau lebih kecil dari tingkat  signifikansi 5% Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dalam  dana  desa  mampu  dipengaruhi  oleh kompetensi aparatur, penyajian laporan keuangan dan moralitas individu secara signifikan.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintahan Desa Kecamatan Teluknaga, Kabupaten  Tangerang,  Provinsi  Banten  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  berdasarkan  hasil analisis  diperoleh  hasil  variabel  kompetensi  aparatur  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, hal itu dikarenakan walaupun aparatur desa memiliki latar belakang  pendidikan  yang  tinggi  ataupun  rendah,  maka  tidak  mempengaruhi  keinginan  seseorang untuk melakukan kecurangan. sehingga pencegahan kecurangan jadi tidak berpengaruh. Selanjutnya penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan dalam  pengelolaan  dana  desa.  Moralitas  Individu  tidak  dapat  memperkuat  pengaruh  Kompetensi Aparatur  terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Akan  tetapi,  moralitas individu dapat memperkuat penyajian laporan keuangan dalam pengelolaan dana desa.
Kompetensi  aparatur  desa  terus  ditingkatkan  dengan  cara  mengikuti  pelatihan  secara berkelanjutan mengenai teknis pengelolaan dana desa serta penyajian laporan keuangan desa dengan didukung  oleh  moralitas  aparatur  dan  perangkat  desa  yang  semakin  membaik,  disamping  itu  tata kelola organisasi dalam hal ini pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi ataupun kewajaran/ kesetaraan, sehingga pencegahan kecurangan dana desa dapat diantisipasi sedini mungkin. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sebaiknya pemerintah desa mengajak masyarakat  untuk  berperan  aktif  didalam  pengawasan  seperti  melibatkan  masyarakat  desa  dalam melakukan perencanaan dana desa, sehingga tercipta sinergi yang baik dari keduanya.

## REFERENSI
Anggono,  B.  D.,  &  Damaitu,  E.  R.  (2021). Restrukturisasi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Berbasis  Hukum  yang  Berbhineka  Tunggal  Ika .  UPT  Percetakan  &  Penerbitan  Universitas Jember.
Aruan, N. (2003). Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Empiris di Jawa Timur. Penerbit Badan Penelitian Dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur. ISBN , 682–979.
Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 12 (1), 7–16.
BPKP. (2008). Supervisi Audit Kode MA . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Dalam Rangka Diklat Sertifikat JFA Tingkat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis.
Hutapea, P., & Nurianna Thoha, M. B. A. (2008). Kompetensi plus . Gramedia Pustaka Utama.
Jannah, R., Aditiya, R., Suhartono, S., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2021). Penerapan Akuntansi Forensik Dan Kompetensi SDM terhadap Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban , 7 (1).
Masitoh, S., & Yusuf, Y. (2021). Analisis pengelolaan anggaran dana desa (Studi di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Bogor). PROSEDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI , 4 (1).
Moeheriono,  E.,  &  Si,  D.  M.  (2012).  Pengukuran  kinerja  berbasis  kompetensi. Jakarta:  Raja Grafindo Persada .
Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 3 (1), 161096. Raharjo, M. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa . Bumi Aksara.
Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra,  S. (2018).  Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan  Pengendalian  dan  Moralitas  Individu  terhadap  Pencegahan  Fraud  yang  terjadi dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Sukamantri,  Desa  Sukamanah, Desa  Sukaresmi  dan  Desa  Gunungjaya  Kecamat. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Ekonomi  (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen) , 6 (12), 139–154.
Rahmawati,  E.,  Rasidah,  R.,  &  Yuliastina,  M.  (2020).  Determinan  Fraud  Prevention  pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. Jurnal Akuntansi , 10 (2), 129–152.
Udayani, A., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18 (3), 1744– 1799.
Widyani,  I.  G.  A.  A.  T.,  &  Wati,  N.  W.  A.  E.  (2020).  Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Kompetensi Aparatur  Desa  Dan  Integritas  Aparatur  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Yang  Terjadi  Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hita Akuntansi Dan Keuangan , 1 (2), 160–187.
Zahro, Q. A., & Salehawati, N. (n.d.). SDGs Desa dari Kacamata Agribisnis . Pandiva Buku.