## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.934

## Keberadaan Tindak Pidana Perzinaan dalam Koridor Pembaharuan Hukum Pidana
Iman Hidayat 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: iman.hidayat@unbari.ac.id
Abstrak. Adat  merupakan  cerminan  kepribadian  dan  merupakan  salah  satu  cerminan  jiwa  bangsa  dari  abad  ke  abad.  Setiap bangsa di  dunia  memiliki  adatnya  masing-masing  yang  tidak  sama  antara  satu  dengan  yang  lainnya, tergantung dari tempat dan waktunya.  Perbedaan  inilah  yang  menjadi  aspek  terpenting  sebagai  identitas  suatu  bangsa.  Seperti  yang  selalu  terjadi  di masyarakat,  banyak  terjadi  konflik  sosial  dalam  masyarakat  hukum  adat  karena  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang.  Situasi  akan  normal  kembali  jika  orang  yang  melanggar  hukum  telah  diberikan  sanksi  atau hukuman adat. Pelanggaran adat tersebut terutama disebabkan oleh konflik dengan apa yang telah disepakati bersama, dan solusi mana yang telah diberikan kepada lembaga adat.

## Kata kunci : hukum dan adat
Abstract. Custom is the reflection of personality and is one of the reflections of nation soul from century to century. Every nation in the world has its own custom which is not similar from one another, depending on the on the place and the time. This difference is the most important aspect as the identity of a nation. As always happens in the society, there have been many social conflicts in the society of indigenous law because of the violate of the law done by someone or a group of people. The situation will be normal again  if  the  person  violate  the  law  has  been  given  indigenous  sanction  or  punishment.  Those  indigenous  violations  are  mainly caused  by  the  conflicts  with  what  here  been  agreed  together,  and  which  solution  has  been  authorized  to  the  indigoneous institution .
Keyword: law of culture

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  kita  sadari  bahwa  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  sampai  saat  ini  sedang berjalan bahwa pembaharuan hukum nasional dan menyeluruh.
Konsekuensi  logis  pembaharuan  hukum  merupakan  keharusan.  Sedangkan  peraturan  hukum  yang  ada  dan masih berlaku  sejak masa  sebelum  kemerdekaan sampai saat ini merupakan  ketentuan hukum  sementara yang  harus diganti dengan peraturan yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran dan ide dasar dalam UUD 1945.
Sehingga  perlunya  KUHP  itu  perbaharui,  bertolak  dari  alasan-alasan  yang  bersifat  yuridis,  politis,  sosiologis, dan bahkan yang bersifat praktis karena adanya kebutuhan dalam praktek.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  sumber  dari  KUHP  kita  ingat  bahwa  tidak  terlepas  dari  pengaruh  yang  ada  sistem tersebut yakni berasal dari sebelum zaman penjajahan Belanda juga pengaruh dari perdagangan orang Islam dari arab, juga Budha dan Hindu itu sangat kuat pengaruhnya dan juga hukum adat yang ada di Indonesia.
Menyangkut  hal  ini,  seharusnya  kita  sadari  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  yang  semestinya  kita  ketahui bersama  bahwa  untuk  melakukan  hal  tersebut  harus  menggunakan  cara  yang  tepat  dimana  cara  tersebut  akan menghasilkan produk hukum yang bagus sehingga dalam menjalankan peraturan tersebut dapat memberikan pengaruh baik  untuk  kemajuan  bangsa  ini,  dari  segi  manakah  yang  harus  kita  lakukan  untuk  menunjang  bagaimana  supaya berjalan  dengan  baik  salah  satunya  dengan  membuat  studi  yang  berkaitan  dengan  sumber  tersebut,  yang  tujuannya adalah untuk mempertimbangkan KUHP yang lama sebagai sumber untuk membuat rumusan KUHP baru.
Salah  satu  kajian  pembaharuan  hukum  pidana  yang  pelik  adalah  kejahatan  seksual,  mulai  dari  perumusannya hingga pembuktiannya di pengadilan. Hal tersebut antara lain diakui oleh Van Bemmelen, seorang ahli hukum pidana Belanda,  dan  juga  para  penyusun  RUU  KUHP  nasional.  Dalam  konteks  perumusan  tindak  pidana  perzinaan,  pada RUU  KUHP  nasional  mengalami  beberapa  perkembangan.  Perubahan  tersebut  mulai  dari  penambahan  unsur- unsurnya sampai ancaman pidananya.
Perbuatan  melawan  hukum  yakni  yang  terdapat  dalam  pasal  284  KUHP  pada  Bab  XII  yang  menjelaskan tentang kesusilaan yang sebut juga tindak pidana perzinahan. Adapun pasal tersebut yakni :
(1) Yang mana pidananya menurut ancamannya di penjara 9 (Sembilan) bulan paling lama :
1. e
a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya:
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
b. Perempuan bersuami, berbuat zina;
2. e
a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.
b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan jika pada suami/isteri itu berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja ranjang karena alasan perbuatan itu juga.
(3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Kalau  bagi  suami  dan  isteri  itu  berlaku  Pasal  27  BW  maka  pengaduan  itu  tidak  diindahkan,  sebelum  mereka  itu bercerai, atau sebelum putusan hakim tentang pisah meja dan ranjang berlaku tetap.
Sementara  itu  jika  diperhatikan  rumusan  yang  ada  dalam  konsep  RUU  KUHP  tahun  1999/2000,  yaitu  yang terdapat  dalam  Pasal  377  tidak  jauh  berbeda  dengan  rumusan  yang  terdapat  dalam  Pasal  284  KUHP  yang  berlaku sekarang ini. Hanya saja kata “zina”, diganti dengan kata “permukahan”. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 377 RUU KUHP.
1. Dipidana karena permukaan, dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun:
a. Laki-laki  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan  yang  bukan istrinya.
b. Perempuan  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan  laki-laki  yang  bukan suaminya.
c. Laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan,  padahal  diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
d. Perempuan  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan  laki-laki,  padahal  diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
2. Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  dilakukan  penuntutan  kecuali  atas  pengaduan  suami atau istri yang tercemar.
3. Terhadap pengaduan  sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2) tidak berlaku ketentuan Pasal  29, Pasal 30 dan Pasal 32.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum mulai.
Dengan  melihat  rumusan  yang  ada  dalam  konsep  tersebut  diatas,  sebenarnya  tidaklah  jauh  berbeda  dengan rumusan  yang ada dalam KUHP yang sekarang ini berlaku  (Pasal 284 KUHP). Perbedaanya hanyalah terhadap laki- laki  tersebut  tidak  lagi  dihubungkan  kepada  status  perkawinan  yang  ada  sebelumnya,  yang  melarangnya  untuk melakukan poligami (Pasal 27 KUHPerdata).
Kemudian, seorang laki-laki atau perempuan yang belum kawin yang melakukan perbuatan zina tersebut tidak lagi digolongkan sebagai yang turut melakukan (Pasal 284 KUHP), tetapi mereka itu disebut sebagai yang melakukan. Namun  demikian  perbedaan  antara  turut  melakukan  dengan  melakukan  sebenarnya  tidak  ada  artinya  sama  sekali, karena jika dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP atau Pasal 23 Konsep, kedudukan mereka itu adalah sama saja yaitu sebagai pembuat.
Disisi  lain,  perkembangan  substansi  tindak  pidana  perzinaan  yang  bersumber  dari  konsep  1999/2000 menegaskan:
Pasal 378 (1) Laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  melakukan persetubuhan, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan salah satu keluarga pelaku tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau kepala desa/lurah setempat. Pasal 379
(1) Laki-laki  yang  bersetubuh  dengan  perempuan  dengan  persetujuan  perempuan  tersebut  karena  janji  akan dikawini,  kemudian  mengingkari  janji  tersebut  atau  karena  tipu  muslihat  yang  lain,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau benda paling banyak Kategori IV.
(2) Laki-laki  yang  bersetubuh  dengan  perempuan  tidak  bersuami,  yang  mengakibatkan  perempuan  tersebut  hamil dan tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang- undangan  di  bidang  perkawinan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  atau benda paling banyak Kategori IV.
Pasal 380 Setiap  orang  yang  melakukan  hidup  bersama  sebagai  suami  istri  di  luar  perkawinan  yang  sah,  dipidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

## Iman Hidayat, Keberadaan Tindak Pidana Perzinaan dalam Koridor Pembaharuan Hukum Pidana
Ketentuan-ketentuan  baru  pada  konsep  di  atas  sebelumnya  tidak  ada,  semakin  maraknya  perzinahan  saat sekarang  ini,  maka  diperlukan  penyegaran  terhadap  masalah  tersebut.  Akan  tetapi  di  dalam  perumusannya  tidak membuat  permasalah  baru.  Pada  pasal  378  ayat  (1)  dan  (2)  RUU  KUHP,  dengan  pengaturan  seperti  itu,  disatu  sisi dapat  mencegah  orang  melakukan  tindak  pidana,  namun  jangan  sampai  ada  pikiran  diluar  sana  bahwa  boleh  saja melakukan  persetubuhan  diluar  pernikahan  setelah  itu  dengan  tujuan  dinikahi.  Masalah  lainnya  berkenaan  dengan pasal 379 ayat (1) dan (2), benar bahwa perbuatan jahat dilakukan si pria, tetapi bukanlah tanpa persetujuan wanita ia tak dapat melakukannya ? Lalu mengapa si wanita tidak dapat disalahkan?
Di  dalam  hukum  pidana  yang  menganut  asas  Legalitas  dan  merupakan  asas  yang  universal  sifatnya,  haruslah ditentukan  terlebih  dahulu  norma-norma  tersebut  di  dalam  aturan  tertulis  yang  bersifat  limitatif  tentang  perbuatan- perbuatan  ada  yang  dianggap  akan  merusak  tatanan  kehidupan  dalam  masyarakat,  dan  tindakan  apa  yang  dapat dijatuhkan terhadap mereka  yang melanggar  norma-norma tersebut.  Setiap negara juga menentukan batasan tersebut di dalam aturan pidana masing-masing.
Di dalam suatu masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma- norma  yang  telah  ditetapkan  oleh  masyarakat  tersebut.  Apabila  penyimpangan  tersebut.  Apabila  penyimpangan tersebut mempunyai alasan yang memadai maka penyimpangan itu disebut sebagai suatu pengecualian, sehingga tidak perlu  dilakukan  suatu  penindakan  terhadap  pembuatan.  Apabila  penyimpangan  itu  tidak  mempunyai  alasan  yang memadai meskipun masih dipermasalahkan batasan yang mendasarinya, hal itu disebut sebagai suatu penyelewengan, dan perlu adanya suatu tindakan terhadapnya.
Secara dogmatis dikatakan bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga permasalahan pokok, yaitu : (a) perbuatan yang  dilarang  (b)  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  itu  (c)  pidana  yang  diancamkan  terhadap pelanggaran larangan itu.
Melihat  kondisi  di  atas,  bahwa  pengaturan  kejahatan  seksual  dalam  hukum  pidana  kita  saat  ini  masih mengandung banyak kelemahan. Hal ini menjadi penghalang bagi penegakan moral masyarakat. juga menjadi “lobang besar”  bagi  maraknya  perlesingkuhan,  prostitusi  dan  sebagainya,  yang  pada  gilirannya  juga  akan  mempercepat perkembangannya berbagai penyakit seksual.
Dalam  hubungannya  dengan  tindak  pidana  perzinahan  di  atas,  persoalan  yang  kemudian  timbul  adalah kenyataan  bahwa  sering  terjadi  perdebatan  di  kalangan  ahli  dan  praktisi  hukum  tentang  konsep  perzinaan.  Dari perbedaan-perbedaan  pandangan  itu  paling  tidak  tampak  nyata  bahwa  ada  pandangan  tentang  konsep  perzinahan dengan  mendasarkan  pada  pandangan  yang  dianut  oleh  KUHP,  sementara  disisi  lain,  ada  pandangan  yang mendasarkan pada konsep perzinahan, dalam koridor pembaharuan hukum pidana menjadi penting untuk dituangkan dalam bentuk penelitian mandiri. Bagaimana keberadaan tindak pidana perzinaan dalam koridor pembaharuan hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Zaman dulu dan sekarang sudah sangat berubah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku manusia juga berubah maka dari itu pengaruh tersebut diperlukan pembaharuan hukum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman sekarang.
Perlu terobosan baru, kita lihat banyak tindak pidana yang sudah tidak  sesuai lagi untuk  diterapkan. Peraturan yang seharusnya bisa dilakukan secara cepat tetapi malah menjadi lambat. Zaman yang semakin berkembang menurut kita  bekerja  dengan  cepat  salah  satu  faktor  nya  adalah  peraturan  yang  harus  diperbaharui  sehingga  dapat  menopang semua  kebutuhan  yang  ada,  dari  proses  penyidikan  hingga  putusan  bisa  ditempuh  dengan  cepat.  Dan  juga  seiring perkembangan zaman banyak timbul kejahatan yang baru, untuk menyelesaikannya butuh sekali pembaharuan hukum Pidana (KUHP).
Ada  4  (empat)  alasan  yang  kuat  itu  alasan  politik,  sosiologis,  praktis  dan  adaptif  untuk  pembaharuan  hukum pidana.
Dipandang  dari  sudut  politis,  menghendaki  agar  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  merdeka  perlu  memiliki sebuah  hukum  pidana  sosial,  adanya  KUHP  nasional  ciptaan  sendiri  tidak  hanya  dilihat  sebagai  simbol  tetapi  juga sebagai  kebanggaan  bagi  suatu  negara  yang  telah  merdeka.  Dinegara  manapun  berlakunya  KUHP dari  negara  bekas penjajah  seringkali  mencerminkan  belum  utuhnya  kemerdekaan  politik  suatu  negara.  Ideologi  politik  penjajah  itu tercermin dalam peraturan atau undang-undang yang dibuatnya.
Muncul istilah jika  suatu  negara menganut KUHP maka itu juga masih disebut penjajahan, untuk melepaskan dari  penjajahan  maka  suatu  negara  tersebut  harus  membuat  KUHP  sendiri  sehingga  negara  tersebut  baru  dikatakan negara  merdeka  dari  jajahan  negara  lain.  KUHP  juga  disebut  simbol  negara  yang  artinya  negara  tersebut  telah merdeka,  kita  lihat  saja  negara  kita  Indonesia  bahwa  yang  sesungguhnya  masih  menganut  KUHP  Belanda  yang artinya  sampai  saat  ini  negara  kita  masih  belum  bisa  membuat  KUHP  kita  sendiri.  Perlu  kita  sadari  bahwa pembaharuan hukum pidana sangat penting untuk disegerakan.

## Iman Hidayat, Keberadaan Tindak Pidana Perzinaan dalam Koridor Pembaharuan Hukum Pidana
Secara  Sosiologis  di  dalam  merancang  KUHP  yang  baru  diperlukan  kesadaran  diri  dari  pembuatnya  yang menggambarkan  berdasarkan  ideologi  yang  dianut  kita,  tujuan  dari  bangsa  ini  didirikan,  pandangan  hidup  banga Indonesia, dan juga harus disertakan dengan nilai-nilai sosial atau kultur bangsa kita harus dicerminkan dalam KUHP yang baru.
Apa  yang di  selalu  kita harapkan dalam membangun bangsa ini dari  situlah dasar kita untuk membuat KUHP yang  baru  dari  segi  perilaku  yang  dinilai  apakah  itu  baik  atau  buruk,  dari  segi  kemanfaatannya  dan  pada  akhirnya sebagai  ukuran  kita  apakah  bisa  perbuatan  itu  sebagai  tindakan  pidana  atau  criminal  dan  sesuai  yang  telah  diatur dalam undang-undang Pidana yang baru.
Jika  kita  melihat  dari  sudut  praktis  maka  perlunya  kejelasan  saat  kita  bicara  soal  apakah  tindakan  yang dilakukan  seseorang  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  kejahatan,  ini  merupakan  suatu  yang  agak membingungkan  ketika  sebuah  peraturan  yang  hanya  berdasarkan  perkataan  pribadi  tetapi  tidak  dengan  peraturan yang sah. Siapa saja akan bingung bagaimana menyelesaikan masalah  jika tidak ada peraturan yang menjelaskan  itu semuanya.
Mengenai  perkembangan  zaman  saat  ini  kita  melihat  dari  sudut  adaptif  seharusnya  perundang-undangan  yang baru tersebut akan mengatasi masalah-masalah yang ada yang saat ini bukan lagi secara nasional tetapi secara global dunia  ini  berubah  maka  tingkat  kejahatan  semakin  banyak  dan  juga  timbulnya  kejahatan  yang  baru,  dan  juga bagaimana tindakan pencehatananya.
Untuk melakukan pembaharuan maka tidak terlepas dari apa yang dinamakan perubahan  yang dimana hukum pidana yang lama diganti dengan hukum pidana yang baru yang tentunya lebih efisien dalam menanggulangi masalah yang  ada,  dan  juga  keadilan.  Politik  hukum  merupakan  cara  yang  tidak  bisa  dilepaskan  untuk  proses  pembaharuan hukum pidana. Oleh karenanya di dalam politik hukum ada sebuah cara untuk membentuk undang-undang yang baik.
Salah  satunya  tindak  pidana  perzinahan  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  kita  sedang  melakukan  tindakan  yang dimana bagian dari usaha kita menegakkan hukum pidana. Maupun tindak pidana yang lainnya, akan tetapi kita fokus pada penegakan hukum bahwa kita sedang melakukan penegakan hukum pidana.
Pada  dasarnya  melakukan  pembaharuan  hukum  pidana  juga  melalui  berbagai  pendekatan  seperti  pendekatan yang berhubungan dengan  kebijakan ( Policy  oriented approach ) dan juga berhubungan dengan  nilai ( value oriented approach ).
Dengan  demikian  jelaskan  bagi  kita  bahwa  untuk  perlunya  adanya  suatu  pembaharuan  hukum  harus  ada relevansinya secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
Dalam tindak pidana perzinahan yang tadinya diatur di dalam pasal 284 KUHP maka didalam rumusan KUHP yang  baru  mengenai  tindak  pidana  perzinahan  ini  diatur  dalam  pasal  378  ayat  1  dan  2  RUU  KUHP  yang  baru.  Di dalam KUHP lama pasal 284 KUHP jelas-jelas dikatakan untuk terjadinya tindak pidana perzinahan salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan sudah berkeluarga.
Sedangkan  unsurnya  di  dalam  pasal  378  ayat  1  dan  2  RUU  KUHP  unsur  salah  satu  pihak  harus  sudah berkeluarga  diperluas  menjadi  tidak  harus  berkeluarga  tetapi  harus  ada  niatan  bermaksud  menikahinya  sesudah  itu. Kemudian untuk terjadinya pembaharuan hukum pidana pada tindak pidana perzinahan adanya pandangan masyarakat bahwa tindak pidana itu betul-betul mengganggu ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat akibatnya tindak pidana perzinahan yang terjadi di masyarakat tidak  akan dibiarkan begitu saja. Masyarakat akan  memberikan sanksi kepada para pelaku perzinahan.
Begitu  juga  secara  filosofis  untuk  berlakunya  pembaharuan  hukum  pidana  terutama  tindak  pidana  perzinahan tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan sila-sila dan pancasila.
Kemudian selanjutnya untuk pembaharuan hukum pidana terutama pembaharu dalam tindak pidana perzinahan secara praktek dirasakan perlu hal ini dikarenakan rumusan pasal 284 KUHP lama dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju.

## DAFTAR PUSTAKA
M. Abdul Kholiq. 1997. “Prospek Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Ius Quia Instan. No. 8 Nol. 4 1997. Yogyakarta: FH UII.
J.M. Van Bemmelen. 1984. Hukum Pidana II. Bandung: Bina Cipta.
Topo Santoso. 1997. Seksualitas dan hukum Pidana. Jakarta. Ind-Hill-Co.
R. Soesilo. 1998. Kitab Undang-undang Hukum Beserta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor, Politeia. Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 1999/2000, Jakarta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
Loebby Loqman, Delik Politik Di Indonesia, Jakarta, In-Hill-Co. Sudarto, 1983, Hukum Pidana Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru.