## ASPEK HUKUM ISLAM DALAM KEBUDAYAAN SUNDA
Oleh: Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M.Si. * )

## Abstract
This  article  describes  and  analyzes  aspects  of  Islamic  law  in  Sundanese culture. Starting from the fact that the Sundanese have very strong ties with religion, especially Islam, so that the jargon appears that Sundanese is identical with Islam, it is  considered  anomaly  if  there  are  people  who  are  non-Muslim  Sunda  let  alone  not adhere to religion. This paper describes that the Sundanese have a very strong ethic and  culture  rooted  in  the  community  long  before  the  coming  of  Islam.  When  Islam came, the values of ethics and culture of the Sundanese turned out to have values in common with Islamic values, which is why Islam is easily accepted by the Sundanese and merged with the values of Islamic teachings so reasonable if there is a statement that  states  that  Islam  identical  with  Sundanese  and  Sundanese  is  identical  with Islam.
Keywords: Sundanese culture, Islamic law

## Abstrak
Artikel  ini  mendeskripsikan  dan  menganalisis  aspek  hukum  Islam  dalam kebudayaan  Sunda.  Bertolak  dari  kenyataan  bahwa  orang  Sunda  memiliki  ikatan yang sangat kuat dengan agama, khususnya  Islam, sehingga  muncul jargon bahwa Sunda  identik  dengan  Islam,  maka  dianggap  anomali  jika  ada  orang  Sunda  yang beragama  non  muslim  apalagi  tidak  menganut  agama.  Tulisan  ini  memaparkan bahwa  orang  Sunda  memiliki  etika  dan  budaya  yang  sangat  kuat  mengakar  di masyarakat jauh sebelum datangnya Islam. Ketika Islam datang, nilai-nilai etika dan budaya  orang  Sunda  ternyata  memiliki  nilai-nilai  kesamaan  dengan  nilai-nilai  Islam, itulah  sebabnya  Islam  dengan  mudah  diterima  oleh  orang  Sunda  dan  melebur dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga wajar jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa Islam identik dengan Sunda dan Sunda identik dengan Islam.
Kata Kunci: Kebudayaan Sunda, Hukum Islam

## I. Pendahuluan
Budaya  daerah  mempunyai  sejarah  panjang  dan  memiliki  kearifan  serta keunggulannya  masing-masing.  Pada  dirinya,  budaya  itu  mengandung  unsur- unsur  yang  oleh  para founding  fathers negara  Indonesia  disarikan  dalam  nama Pancasila.  Budaya-budaya  daerah  yang  secara  sadar  dikembangkan  dalam suasana keterbukaan, akan dinamis dan mampu mencari pengungkapan sesuai dengan  lingkungan  yang  berubah  dan  sekaligus  menjadi  penyumbang  bagi
*) Dosen Tetap FKIP Universitas Galuh
pembentukan  pola  (sistem)  kemasyarakatan  yang  majemuk  sehingga  dapat hidup bersama.
Budaya  atau  kebudayaan  menurut  Kusdi  (2011:  12)  berasal  dari  bahasa sansekerta  yaitu buddhayah ,  yang  merupakan  bentuk  jamak  dari buddhi (budi dan  akal)  yang  diartikan  sebagai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  budi  dan  akal manusia.  Hal  tersebut  tampaknya  menekankan  kepada  aspek  kolektif  bahwa budaya  adalah  hasil  kerja  dari  sejumlah  akal  dan  bukan  hanya  dari  satu  akal individual  saja.  Dalam  bahasa  Inggris,  kebudayaan  berasal  dari  kata culture , yang  berasal  dari  kata  latin colere ,  yaitu  mengelola  dan  mengerjakan.  Bisa diartikan  juga  sebagai  mengelola  tanah  dan  atau  bertani.  Kata culture kadang juga diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.
Relevan  dengan  definisi  di  atas,  Wibowo  (2007:  15)  menjelaskan  bahwa budaya  merupakan  kegiatan  manusia  yang  sistematis  diturunkan  dari  generasi ke  generasi  melalui  berbagai  proses  pembelajaran  untuk  menciptakan  cara hidup tertentu yang paling sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya.
Berdasarkan berbagai definisi di atas, budaya dapat disimpulkan sebagai segala  sesuatu  yang  ada  dalam  masyarakat  yang  menjadi  sistem  nilai  yang dianut  bersama,  menjadi  kebiasaan  dan  menjadi  identitas  bagi  masyarakat tersebut.
Adapun  dasar  hukum  kebudayaan  tertuang  dalam    Pasal  32  Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4, yakni:
(1) Negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2) Negara  menghormati  dan  memelihara  bahasa  daerah  sebagai kekayaan budaya nasional.
Para  perumus  perubahan  UUD  1945  tersebut  menyadari  betul  terhadap peran penting kebudayaan dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa secara umum. Pengembangan budaya Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan hanya  pemerintah  tetapi  juga  masyarakat.  Amandemen  juga  menggaris-bawahi bahwa  identitas  Bangsa  Indonesia  yakni  Bhinneka  Tunggal  Ika  harus  dihayati, karena  persatuan  (Tunggal)  akan  selalu  ada  bersama  dengan  kemajemukan (Bhinneka).
Sementara  itu  hukum  sangat  berkaitan  erat  dengan  kebudayaan,  hukum sendiri  (hukum  positif)  merupakan  produk  kebudayaan  karena  sejatinya  produk hukum  adalah  produk  ciptaan  manusia.  Dalam  studi  hukum  dikenal  struktur hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum.  Hukum  diciptakan  memiliki karakteristik  yang  berbeda-beda  dari  satu  daerah  ke  daerah  lainnya  sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum.
Menurut  Rahardjo  (2010:  i)  hukum  itu  bukanlah  skema  yang  final  tetapi terus  bergerak  sesuai  dengan  dinamika  dan  perkembangan  zaman  umat manusia.  Artinya,  hukum  akan  terus  berubah  sesuai  dengan  perkembangan zaman  dan  dinamika  manusia  ini  terlahir  dalam  proses  kebudayaan  yang berbeda.
Berdasarkan  pandangan  ini  dapat  dipahami  bahwa  hukum  itu  berkaitan dengan  manusia  dan  kebudayaan.  Hukum  yang  lahir  dari  kebudayaan merupakan  suatu  proses  hukum  yang  lahir  dengan  cara bottom-up ,  dari grass root (akar  rumput)  masyarakat,  dari  kaidah-kaidah  kepercayaan,  spiritual,  dan kaidah  sosial  yang  ada  di  masyarakat  menjadi  suatu  hukum  yang  berlaku. Hukum  Adat  juga  demikian,  ada  karena  budaya  di  masyarakat  yang membangunnya.  Adapun  bahwa  Hukum  Adat  antara  masyarakat  Sunda, masyarakat Minang, masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme  hukum  ( legal  pluralism )  dimana  hukum  hadir  dalam  bentuk kemajemukan kebudayaan.
Kebudayaan  Sunda  termasuk  salah    satu  kebudayaan  suku  bangsa  di Indonesia  yang    berusia  tua,  bahkan  dibandingkan  dengan  kebudayaan  Jawa sekalipun,  setidaknya  dalam  hal  proses  pengenalan  terhadap  budaya  tuilsan. Kegemilangan  kebudayaan  Sunda  di  masa  lalu,  khususnya  semasa  Kerajaan Tarumanegara  dan  Kerajaan  Sunda,  dalam  perkembangannya  kemudian seringkali dijadikan acuan dalam memetakan apa yang dinamakan Kebudayaan Sunda.  Kebudayaan  Sunda  yang  ideal  pun  kemudian  sering  dikaitkan  sebagai kebudayaan raja-raja Sunda di masa  lalu. Dalam kaitan ini, jadilah sosok Prabu Siliwangi dijadikan sebagai tokoh panutan masyarakat Sunda karena dipandang sebagai  raja  Sunda  yang  berhasil,  sekaligus    mampu    memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.
Demikian  pula  dengan  budaya  lisan  dalam  Kebudayaan  Sunda sebenarnya merupakan budaya yang telah   lama   akrab   dengan   komuntias
Sunda,   bahkan   usianya   jauh lebih   tua dibandingkan  dengan budaya   baca dan    tulisan.    Namun    budaya  ilsan    dalam  pengertian  kapasitas  untuk mengemukakan  pendapat  serta  berjiwa  besar  dalam  menghadapi    pendapat yang  berbeda  masih  merupakan  barang  yang masih  sangat  langka  dalam Kebudayaan Sunda (Dienaputra, 2003: 13)
Tradisi    lisan    Sunda    tampaknya  baru  mampu  menghargai  komunikasi model  monolog  dan  bukannya  dialog.  Akibatnya  kemampuan  untuk menyampaikan  pendapat  dan  menerima  pendapat  yang  berbeda  dalam Kebudayaan  Sunda  merupakan    barang      yang      cukup      mewah,  padahal kapasitas  untuk  mengemukakan  pendapat  dan  menerima  pendapat  yang berbeda  ini  menjadi  salah  satu  dasar  bagi  munculnya  daya  hidufp  dan  mutu hidup  kebudayaan  yang  berkualitas.  Kapasitas  mengemukakan  pendapat  pada dasarnya  merupakan  representasi  dari  kemampuan  bernafas  dan  mencerna, sementara kapasitas menerima dengan jiwa besar pendapat yang berbeda lebih merupakan  representasi  dari  kemampuan  berkoordinasi  dan  berorganisasi, kemampuan  beradaptasi,  kemampuan  mobilitas,  kemampuan  tumbuh  dan berkembang, serta kemampuan regenerasi.
Dalam  Sosiologi-Antropologi,  dikenal  kebudayaan  sebagai  sistem  norma, yaitu  seperangkat  perilaku  yang  diharapkan,  suatu  citra  kebudayaan  tentang bagaimana  seseorang  seharusnya  bersikap.  Mengingat  kebudayaan  itu menyangkut  aturan  yang  harus  diikuti,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kebudayaan  bersifat  normatif,  yang  merupakan  cara  lain  untuk  mengatakan bahwa  kebudayaan  menentukan  standar  perilaku.  Misalnya,  untuk  bersalaman mengulurkan tangan kanan. Ini adalah pantas dalam kebudayaan  Sunda. Untuk menggaruk kepala  boleh menggunakan kedua belah tangan karena kebudayaan Sunda  tidak  memiliki  norma  untuk  menggaruk  kepala,  oleh  sebab  itu  pada dasarnya bahwa kebudayaan dapat berwujud berupa; kebiasaan, tata kelakuan, lembaga, dan nilai (Horton dan Hunt, 1996: 64).
Berdasarkan  hal  di  atas,  tulisan  ini  berusaha  menjelaskan  aspek  hukum Islam dalam kebudayaan Sunda.

## II. Pembahasan
Manakala  mengupas  tentang  kebudayaan  Sunda,  pada  tahapan  awal saja  sudah  banyak  permasalahan    yang  akan    muncul,  sehingga  sebelum
sampai pada pembahasan tentang  substansi kebudayaan Sunda, pembicaraan sudah  akan  menjadi  hangat  ketika  timbul  pertanyaan  tentang  makna  Sunda dalam kebudayaan Sunda.
Sunda  dalam  kebudayaan  Sunda  apakah  dipahami  sebagai  sebuah etnisitas  atau  sebagai  wilayah  geografis.  Manakala  Sunda  dipahami  sebagai sebuah wilayah geografis maka untuk menetapkan mana yang dimaksud wilayah atau tanah Sunda bukanlah  merupakan  hal  yang  mudah.  Jawa  Barat sebagai tempat  bermukimnya urang Sunda  tidaklah  lantas  dapat  dikatakan  sebagai wilayah  Sunda.  Era  otonomi  daerah  yang  kini  bergerak  kencang  semakin memperlihatkan  sulitnya  wilayah  Jawa  Barat  untuk  dapat  dikatakan  sebagai tanah Sunda.
Untuk  menetapkan  sebuah  wilayah  geografis  yang  bernama  wilayah Sunda  bukanlah  sesuatu  yang  mudah,  malahan  bila  hal  tersebut  dilakukan dengan  tidak  hati-hati,  bisa    menimbulkan  kegoncangan    yang    cukup    serius, lantas  kalau  Jawa  Barat  sudah  sulit  untuk  direpresentasikan  sebagai  tanah Sunda, masih adakah wilayah  yang  bisa dinamakan sebagai tanah Sunda atau daerah  manakah  sebenarnya    yang    bisa    dikatakan  sebagai    tanah    Sunda. Dalam    kaitan    ini,    Edi    S.  Ekadjati  (1995:  7-8)    mengatakan    bahwa    tanah Sunda    merujuk    pada    bekas    wilayah    Kerajaan  Sunda  Pajajaran,  yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan  Galuh. Sumedang Larang dan Galuh kemudian  menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama  Priangan.  Dalam  perkembangan  berikutnya,  Priangan  sering  dikatakan sebagai pusatnya tanah Sunda.
Selanjutnya    apabila      Sunda      dipahami      sebagai      sebuah      etnisitas, maka  permasalahannya    tidak    serumit      mendefinisikan    wilayah    atau    tanah Sunda. Dalam kaitan ini, urang Sunda secara sederhana dapat diartikan sebagai orang  yang  mengaku  dirinya  dan  diakui  oleh  orang  lain  sebagai  orang  Sunda (Suwarsih, 1987: 1).
Dalam  pengertian  tersebut  setidaknya  tercakup  dua  kriteria  besar  yang dapat dijadikan pegangan untuk menyebut seseorang sebagai urang Sunda atau bukan urang Sunda.  Kriteria  pertama  didasarkan    atas    keturunan    atau hubungan  darah.  Dengan  demikian,  seseorang  dikatakan urang Sunda  apabila orang  tuanya,  baik  dari  pihak  ayah  maupun  ibu,  atau  keduanya  adalah  orang Sunda,  terlepas  dimana  ia  berada  atau  dibesarkan.  Kriteria  kedua  didasarkan
atas  kondisi  sosial  budaya.  Seseorang  dikatakan urang Sunda  apabila  ia dibesarkan  dalam  lingkungan  sosial  budaya  Sunda  dan  dalam  hidupnya menghayati  serta  mempergunakan  norma-norma  dan  nilai-nilai  budaya  Sunda. Dalam  kriteria  kedua  ini,  yang  diangggap  penting  adalah  tempat  tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya (Edi S. Ekadjati, 1995: 8).
Permasalahan  tentang urang Sunda  ini  barulah  muncul  manakala  akan menetapkan  kriteria    yang  akan  digunakan    untuk    menentukan urang Sunda.
Dalam  kaitan  ini,  memang  sering  timbul  perdebatan  yang  terpolarisasi;      kutub pertama  yang      menggunakan      kedua      kriteria      sebagai      dasar  untuk menetapkan urang Sunda,    dan    kutub    berikutnya  yang    hanya    menentukan salah  satu  kriteria  sebagai  dasar  untuk  menentukan urang Sunda.    Perdebatan akan semakin meruncing ketika memasuki  wilayah  politik,  terutama  berkaitan dengan  perebutan    kursi  kekuasaan.  Bila  Sunda  dalam  kekuasaan  Sunda dipahami  sebagai  sebuah  etnisitas  semata,  maka  Kebudayaan  Sunda  adalah merupakan hasil karya, karsa, dan cipta urang Sunda.
Sementara  itu  mengenai  aspek  hukum  Islam  dalam  kebudayaan  Sunda, Mustofa (Praja, 2005: 157-169) memberikan penafsiran pada ayat awal surat al- Baqarah  d engan  pernyataan  bahwa:  “ Urang  Sunda  mah  geus  Islam  memeh Islam  ( Orang Sunda sudah  Islami sebelum  Islam datang)”. Kenyataan ini  dapat dibuktikan  bahwa  hampir  seluruh  ranah  kehidupan  orang  Sunda  mengandung nilai-nilai  hukum  yang  Islami.  Ajaran  dan  hukum  dalam  masyarakat  Sunda  pun disosialisasikan  melalui  seni  dan  budaya,  seperti  lakon  pewayangan  (wayang golek), lagu-lagu, pantun, maupun banyolan .
Ajaran  Islam  melalui  media  wayang  golek  meliputi  Islam  sebagai way  of life, termasuk  ajaran  dasar  tentang  ketatanegaraan  dan  pemerintahan.  Ajaran Islam  melalui  pewayangan  seringkali  menekankan  kepada  ajaran  agama  dan negara secara entitas, bersamaan, dan berkesinambungan yang mencerminkan pemahaman  atas  perintah  ketaatan  kepada  Allah,  Rasul  dan ulil  amri sebagaimana  disebutkan dalam Q.S. al-Nisa ayat  59. Demikian pula kreol  yang dilambangkan dengan jiman layang kalimusada dalam cerita pewayangan Sunda (wayang  golek)  yakni  dua  kalimat  syahadat  menjadi  pemicu  gerak  dan  langkah manusia  Sunda  yang  dapat  menjadi  penawar  bagi  penyelesaian  berbagai masalah kehidupan dan juga penyakit.
Demikian  pula  lagu-lagu  Sunda  pun  sarat  dengan  ajaran  dan  hukum Islam,  baik  yang  melembaga,  seperti  lagu-lagu  Cigawiran,  Ciawian,  dan Cianjuran (Nurjamin, t.th., 157-169), maupun lagu-lagu yang biasa didendangkan oleh  para  santri kalong di  masjid, tajug ,  madrasah  yang  meliputi  ajaran tauhid , hukum,  hingga  ajaran  tentang  hidup  berkeluarga,  seperti  pada  lagu-lagu sawer panganten. Ajaran  monotheism  ( tauhid )  seringkali  didendangkan  melalui  sifat dua puluh yang terumuskan oleh al-Iji dan dikaji di pesantren dan masjid-masjid dalam kitab Tijan dan Qathr al-Ghayats .
Ajaran  Islam  sebagai  agama  pun  telah  melembaga  dalam  upacara  adat, khususnya  perkawinan.  Pesta  perkawinan  ternyata  mengadopsi  istilah walimah dalam teks hadist yang menyerukan upacara atau pesta perkawinan. Sementara kedudukan  wanita  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  pria  sebagai  pencari  nafkah digambarkan dalam pamajikan yang  menurut sastra Sunda berasal  dari bahasa Arab “ Famaaji`uka” (tempat kembali setelah mencari nafkah).
Ajaran ilmu waris  ( mawaris) dalam Islam direpresentasikan dalam kalimat sageugeus saeundan atau sakalek satanggungan, yang memiliki konotasi bahwa laki-laki  itu  memiliki  bagian  2  (dua),  adapun  perempuan  adalah  1  (satu)  atau bagian  wanita  sesuai  kapasitas  dan  kodratinya  yang  setengah  kemampuan memikul  barang  yang  dapat  dilakukan  seorang  laki-laki  (Praja,  2005:  135). Sementara itu rujukan ajaran Islam pun diajarkan sesuai dengan perkembangan zaman,  antara  lain  dalam  bentuk  cetakan,  baik  tafsir  bahasa  Sunda, hadist , maupun  hukum  Islam  atau fiqh .  Hukum  Islam  ada  yang  dicetak  dalam  bahasa Sunda  dengan  menggunakan  huruf  Arab  dan  dewasa  ini  dicetak  dalam  huruf latin,  seperti  Tafsir  al-Bayan  dan  Tafsir  Rahmat  (Safei,  2005:  141-145).  Selain itu,  banyak  kata  dalam  bangsa  Arab  diserap  ke  dalam  bahasa  Sunda  sebagai sebuah  toponimik,  seperti jisim  abdi untuk  menyebut  diri  sendiri  yang sepenuhnya  diambil  dari  bahasa  Arab  yaitu jisim (badan)  dan abdi (hamba), yakni hamba dalam pengertian Allah (Praja, 2005: 137).
Penjelasan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  Islam  dalam  tata  kehidupan orang  Sunda  begitu  selaras  dengan  adat.  Terlebih  jika  dilihat  pada  kenyataan bahwa  sejak  zaman  kerajaan  Sunda  dan  Galuh,  suasana  keberagamaan masyarakat Sunda telah menciptakan kehidupan harmonis dalam semua bidang kehidupan.  Terdapat  beberapa  hal  menarik  yang  patut  diapreasiasi  tentang keberagamaan  masyarakat  Sunda  sebelum  masuknya  Islam  ke  tatar  Sunda.
Pertama, adanya  kebebasan  dalam  beragama,  sehingga  orang  bebas  memilih agama dan sekte menurut keyakinan masing-masing-masing. Kedua, terjadinya sinkretisme  dalam  ajaran  agama  dan  kepercayaan,  misalkan  animisme, hinduisme, budhisme, dan Islam. Semua agama tersebut mengalami sinkretisme dalam perjalanan hidup manusia. Ketiga, kedua hal tersebut berlangsung secara damai dan alamiah sehingga tidak pernah terjadi konflik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya (Ekadjati, 2005: 172).
Menurut  Ekadjati  (2005:  175)  kajian  atas  sumber-sumber  informasi mengenai  keagamaan  pada  zaman  Sunda  masa  lampau  menunjukkan  bahwa masyarakat Sunda telah  memiliki gambaran tentang beberapa konsep esensial. Pertama ,  gambaran  tentang  ketuhanan  menurut  persepsi  orang  Sunda  sendiri. Kedua ,  gambaran  tentang  kehidupan  sesudah  kematian. Ketiga ,  gambaran tentang  cara-cara  untuk  mendapatkan  keselamatan  di  dunia  dan  di  akhirat dengan melakukan amal dan tapa sesuai dengan kedudukannya.
Selain  itu  juga,  Residen  Priangan  Oosthout  menegaskan  bahwa  orang Sunda  lebih  bersemangat  dan  teguh  dalam  beragama  ketimbang  orang  Jawa. Misalnya,  menurut  Kern,  pada  tahun  1925  di  wilayah  Keresidenan  Priangan, tidak  ada  kabupaten  yang  demikian  kuat  dan  tinggi  perhatiannya  dalam mempelajari  pengetahuan  agama,  serta  berkembang  dengan  baik  seperti Cianjur.  Bahkan  perkataan kafir,  musyrik atau syirik pada  waktu  itu,  sangat menyinggung  harga  diri  orang  yang  mengaku  Islam  meskipun  dalam  tataran praktis banyak menjalankan ajaran-ajaran sinkretis (Iskandar, 2001: 55-57).
Dalam  proses  penyebaran  agama  Islam  di  tatar  Sunda,  tidak  seluruh wilayah  tanah  Sunda  menerima  sepenuhnya.  Di  beberapa  tempat  meski  dalam lingkup  kecil,  terdapat  komunitas  ekslusif  yang  masih  mempertahankan    ajaran leluhurnya  seperti  halnya  komunitas  masyarakat  Kampung  Naga  Tasikmalaya, Kelompok  Madrais  Cipari  Kuningan,  dan  komunitas  yang  mendiami  Desa Kanekes,  Kecamatan  Leuwidamar,  Kabupaten  Lebak  yang  dikenal  dengan masyarakat  Baduy.  Mereka  adalah  komunitas  yang  tidak  mau  memeluk  agama Islam dan terkungkung di satu wilayah religious yang khas, terpisah dari Muslim Sunda dan tetap melanggengkan ajaran Sunda Wiwitan.
Meskipun  demikian,  ada  juga  orang  Baduy  yang  memeluk  agama  Islam, berdasarkan hasil penelitan Ali Khomsan dan Winati Wigna (2009: 64-65) bahwa Baduy  Muslim  jauh  lebih  banyak  yang  mempunyai  kemampuan  baca  dan  tulis
dibanding  dengan  Baduy  Luar.  Sejumlah  92%  suami  atau  istri  mempunyai kemampuan baca dan tulis. Hal ini menunjukkan bahwa memang Baduy  Muslim jauh  lebih  terbuka  dan  lebih  maju  dibandingkan  dengan  Baduy  Luar  dan  juga Baduy  Dalam.  Orang  Baduy  baik  Baduy  Luar  maupun  Baduy  Dalam  dilarang sekolah  oleh  adat.  Bagi  orang  Baduy,  orang  pintar  tidak  dibutuhkan,  yang penting  adalah  orang  yang ngarti (mengerti)  sehingga  tidak  ditipu  dan  dibodohi oleh orang lain.
Sebagaimana  pendapat  Gungun  Senoaji  (2010:  305)  bahwa  ajaran  etika atau  akhlak  di  kalangan  Baduy  prinsipnya  sejalan  dengan  ajaran  Islam.  Hal  itu tergambar  dari  pokok- pokok  ajaran  hidupnya  yang  dikenal  dengan  “ pikukuh Baduy” . Hal ini sejalan dengan pendapat Retty Isnende (2016: 204) bahwa pada masyarakat  Baduy, pikukuh karuhun diterapkan  secara  baku  dalam  kehidupan sehari-hari  mereka  sebagai  adat  yang  ditetapkan  secara  resmi  dan  tersusun serta  tersistem  pada  penanggalan  adat  Baduy  dari  mulai  bulan Safar  (Kapat) awal tahun sampai bulan ketiga akhir tahun.
Sensus  penduduk  tahun  2016,  Islam  di  Jawa  Barat  dipeluk  oleh 45.958.007  orang yang merupakan 97% jumlah  penduduk Jawa Barat. Tercatat pula  172.521  buah  masjid,  4.772  buah  pesantren,  150.927  orang  kyai,  34.494 orang  ulama,  dan  36.201  orang  mubaligh  yang  tersebar  merata  di  seluruh pelosok  Jawa  Barat.  Dengan  keadaan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  rakyat Jawa Barat (Sunda) hampir seluruhnya beragama Islam dengan kata lain bahwa orang Jawa
Barat
(Sunda) adalah bergama Islam (https://ms.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat).
Dari sisi ekonomi umat, bisa dilihat bahwa fenomena tumbuhnya lembaga- lembaga perekonomian kerakyatan bernuansa keagamaan, sampai akhir 2006 di Jawa Barat telah berdiri tidak kurang dari 300 Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang langsung  dibina  oleh  Pusat  Inkubasi  Bina  Usaha  Kecil  (PINBUK)  ditambah dengan  348  Koperasi  Pondok  Pesantren  (Kopontren)  yang  dibina  oleh Puskopontren Jawa Barat (Safei, 2005: 146).
Fenomena  tersebut  merupakan  penggambaran  nilai-nilai  Islam  dalam kehidupan  masyarakat  Sunda  serta  data  statistik  tentang  kekuatan  pendidikan dan  ekonomi  umat,  maka  dapat  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  Islam khususnya  dalam  bidang  hukum  di  tatar  Sunda  memiliki  potensi  yang  tidak dimilki  oleh  masyarakat  Islam  di  daerah  lain,  sehingga  sepatutnya  masyarakat
Islam  Sunda  merasa  bangga  akan  hal  tersebut  dan  berusaha  menunjukkan kepada dunia bahwa Islam Sunda adalah sebuah entitas.

## III. Kesimpulan
Dialog antara Islam dan Budaya lokal sebagai bukti bahwa antara agama (Islam)  dan  kebudayaan  merupakan  dua  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan, keduanya  saling  melengkapi  satu  sama  lain.  Ketika  berbicara  agama  dan kebudayaan,  bisa  dilihat  melalui  aplikasi  fungsinya  dalam  wujud  sistem  budaya dan  juga  dalam bentuk tradisi ritual  atau upacara keagamaan  yang  nyata-nyata bisa  mengandung  nilai  agama  dan  kebudayaan  secara  bersamaan.  Pertemuan antara ajaran leluhur Sunda dan ajaran Islam melahirkan pandangan pendidikan yang  khas  dan  mudah  diterima  di  kalangan  masyarakat  Sunda.  Begitu  pula dalam  persoalan  hukum  Islam  bahwa  hal-hal  yang  menyangkut syari’ah yang berhubungan  dengan mu’amalah (sosial)  senantiasa  sejalan  dengan  adat istiadat yang hadir pada kebudayaan Sunda.

## Daftar Pustaka
Dienaputra,  Reiza,  2003,    Kebudayaan  Sunda:  Antara  Mitos  Dan  Realitas, Makalah  dalam  Seminar  Nasional,  den gan  tema,  “Menggugat  Budaya Sunda:  Perspektif  Periferal”,  yang  diselenggarakn  oleh  Perhimpunan Mahasiswa  Bogor  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (PAMOR  RAYA), bertempat di Balai Utari Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta.
Ekadjati, Edi S, 1995, Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah , Jakarta, Pustaka Jaya.
____________ 2005, Kebudayaan Sunda: Zaman Pajajaran, Jilid II, Jakarta, PT Dunia Pustaka Jaya.
Horton, Paul B. dan Chester L Hunt  , 1996, Sosiologi Jilid  1 , Jakarta, Erlangga, 1996.
Iskandar,  Muhammad,  2001, Para  Pengemban  Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950, Yogyakarta: Mata Bangsa.
Isnendes,  Retty,  2016,  Upacara  Seba  Baduy:  Sebuah  Perjalanan  Politik Masyarakat  Adat  Sunda  Wiwitan ,  dalam  Jurnal  Masyrakat  &  Budaya , Volume 18 No. 2 Tahun 2016.
Kahmad,  Dadang,  2005,  Agama  Islam  dalam  Perkembangan  Budaya  Sunda: dalam  Cik  Hasan  Bisri  dkk  (penyunting). Pergumulan  Islam  dengan Kebudayaan Lokal di Tatar Sunda , Bandung, Kaki Langit.
Khomsan, Ali. & Wigna, Winati, 2009, Sosio Budaya Pangan Suku Baduy, dalam Jurnal Gizi dan Pangan , Juli 2009.
Kusdi, 2011, Budaya Organisasi, Jakarta, Salemba Empat.
Nurjamin,  Asep,  2005,  Cigawiran:  Tembang  Sunda  dari  Pesantren,  dalam  Cik Hasan  Bisri  dkk  (penyunting). Pergumulan  Islam dengan Kebudayaan Lokal di Tatar Sunda, Bandung, Kaki Langit.
Praja,  Juhaya  S,  2005,  Hukum  Islam  dalam  Tradisi  dan  Budaya  Masyarakat Sunda,  dalam  Cik  Hasan  Bisri  dkk  (penyunting). Pergumulan  Islam dengan Kebudyaan Lokal di Tatar Sunda, Bandung, Kaki Langit.
Rahardjo,Satjipto, 2010, Penegakan Hukum Progresif ,  Jakarta, Kompas.
Safei,  Agus  Ahmad,  2005,  Fenomena  Kultural  Islam  Sunda,  dalam  Cik  Hasan Bisri  dkk  (penyunting). Pergumulan  Islam  dengan  Kebudayaan  Lokal  di Tatar Sunda, Bandung, Kaki Langit.
Senoaji,  Gungun,  2010,  Dinamika  Sosial  dan  Budaya  Masyarakat  Baduy  dalam Menegelola  hutan  dan  Lingkungan, dalam  Jurnal  Bumi  Lestari Vol.  10 Nomor 2 Agustus 2010
Warnaen,  Suwarsih,  1987. Pandangan  Hidup  Orang  Sunda .  Bandung,  Bagian Proyek  Penelitian  dan  Pengkajian  Kebudayaan  Sunda  (Sundanologi) Depdikbud.
Wibowo, 2007, Manajemen Kinerja. Jakarta, Rajawali Pers

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4
Referensi Lain
https://ms.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat