Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 422-428| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3452.422-428

## PERANAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
I Putu Angga Permana, I Made Arjaya, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia anggapermana.ap17@gmail.com, imd.arjaya@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji  aturan-aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-undang Informasi  dan  transaksi  elektronik,  dan  Menelaah  proses  pembuktian  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik dalam UU ITE. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu  penelitian hukum yang melibatkan pengkajian  penerapan  hukum  normatif  dalam  kasus  peristiwa  hukum  tertentu  yang  ada  dalam  kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun data penelitian yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melelui teknik wawancara dan pencatatan, selanjutnya dianalisisi  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  berkenaan  tindak  pidana pencemaran nama  baik  dicantumkan  dalam  “UU.  No.11/2008  pasal  5  ayat  (1) dan (2) tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik” dimana kehadiran hukum baru ini menjadi sebuah pilihan solusi terkait kasus kriminal secara  daring  ( cybercrime ),  Selanjutnya  jika  penggunaan alat  bukti  persidangan  telah  sesuai  dengan peraturan yang  ada  di  Indonesia,  maka  sebuah  pembuktian  tindak  pidana,  utamanya  pencemaran  nama  baik  dapat dikatakan sah. Adapun secara substansial, tindak pencemaran nama baik tegolong kedalam delik pidana maka perlu adanya jalan pembuktian apabila kasus yang terjadi bukanlah secara fisik melainkan lewat media daring ( Cybercrime ). Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana

## Abstract
This study is included in the category of empirical legal research carried out to fulfill the following objectives, 1) Assessing the rules related to criminal act of defamation in the Information and Electronic Transactions Law, 2)  Examining  the  process  of  legal  proof  in  criminal  act  of  defamation  under  the  Law  of  Information  and Electronic Transactions. From the results of data analysis, it can be concluded that along with the increasing number  of  criminal  cases  through  online  media,  the  enforcement  of  electronic  documents  as  legal  evidence becomes  very  important  due  to  the  absence  of  physical  evidence.  The  rules  regarding  the  criminal  act  of defamation  are  included  in  the  "Law.  No.11  /  2008  article  5  paragraph  (1)  and  (2)  on  Information  and Electronic  Transactions  "where  the  presence  of  this  new  law  is  an  enlightenment  related  to  online  criminal cases  (cybercrime).  Then,  it  was  also  found  that  only  if  the  use  of  trial evidence  was  in  accordance  with  the existing  regulations  in  Indonesia,  then  proof  of  a  criminal  act,  especially  defamation,  could  be  said  to  be legitimate. Substantially, defamation is classified as a criminal offense, so it is necessary to have a way of proof if the case occurred is not physically but through online media (Cybercrime).
Keywords: Electronic Evidence, Defamation, Criminal Acts

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini,  terlihat  bahwa  bahwa  dunia  tidak  lagi  memiliki  batas  karena  mudahnya  akses  interaksi melalui  media  daring.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  dampak  perkembangan  teknologi  yang  pesat. Tentu  saja,  secara  tidak  langsung,  kondisi  ini  mempengaruhi  juga  perubahan  masyarakat  dalam berinteraksi, bernegara dan bertindak. Akses informasi yang  mudah  menjadikan  keterbukaan sebagai hal  lumrah  dalam  kehidupan  masyarakat  sekarang  ini.  Berinteraksi  dengan  individu  lain  di  berbagai belahan  dunia  bukanlah  hal  yang  tidak  mungkin  justru  hadirnya  teknologi  membuat  interaksi dibelahan  duni  menjadi  mudah (Mahmudah,  2016) .  Dalam  cara  berkomunikasi  terdapat  beberapa sarana yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapat ataupun menyebarkan informasi serta terus mengalami perkembangan dalam bentuk dan fungsi. Sarana yang dimaksud diantaranya, televisi, telegram,  radio, faximile ,  telepon  selular, serta  internet  yang  dapat  diakses  dari  manapun  hari  ini (Herawati, 2011) .
Perkembangan  fungsi  jaringan  internet  sebagai  sarana  informasi  tidak  hanya  dapat  digunakan
sebagai media interaksi namun juga dalam aktifitas lain seperti perdagangan atau biasa. Segala bentuk kegiatan  baik  berupa  interaksi  sosial  ataupun  kegiatan  ekonomi  seperti  perniagaan  melalui  jaringan internet  biasanya  dijalankan  oleh  masyarakat  melalui  platform  media  sosial.  Beberapa  media  sosial, utamanya  di  Indonesia,  yang  sedang  popular  diantaranya,  Twitter,  Facebook,  Instagram,  Telegram, Whatsapp, ataupun Club house.
Beriringan  dengan  terbukanya  akses  informasi  lewat  internet,  dalam  menyatakan  pendapat dan sudut pandang terhadap sesuatu bagi masyarakat Indonesia juga mengalami kelonggaran dimana sebelumnya kita tidak bisa dengan mudah menyebarkan fikiran dan  opini. Dalam praktiknya, banyak sekali  kasus  dimana  seseorang  melampaui  batasan-batasan  wajar  dalam  berpendapat  meskipun  kita sadar bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Penerjemahan Indonesia sebagai Negara demokrasi dimana  semua  warga  negara  bebas  mengutarakan  pemikiran  dan  berpendapat  kadangkala  dimaknai dengan  terlalu  bebas (Jailani,  2015) . Pendapat  dan pemikiran  yang  dilontarkan seringkali  melanggar hak-hak  konstitusi  pihak  lain  sebagai  sesama  warga  negara  sehingga  menyebabkan  kerugian  bagi pihak  tertentu.  Tentu  saja,  jika  dilihat  dari  kaca  mata  hukum,  perilaku  yang  demikian  merupakan pelanggaran terhadap norma. Bukanlah masalah jika individu ingin didengar pendapatnya, hanya saja pengutaraan  pendapat  tersebut  haruslah  tetap  dalam  koridor  yang  sesuai  dengan  norma  yang diberlakukan  di  Indonesia.  Tidak  jarang,  perilaku  yang  dilancarkan  meninmbulkan  permasalahan secara sosial bahkan secara hukum yang diantaranya termasuk kedalam tindak kejahatan.
Negara  memang  telah  menjamin,  dalam  “TAP  MPR  NO.  XVII  tentang  Hak  Asasi  Manusia” yang secara konstitusi dikuatkan lewat “amandemen UUD 1945” dan “Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945; kemerdekaan  berbicara,  berekspresi  dan  kemerdekaan  pers  sebagai  hak  asasi  setiap  warga  negara yang dianut oleh Indonesia sebagai negara demokrasi. Hanya saja dalam penerapan dan perlakuannya perlu  diperhatikan  batasan-batasan  yang  boleh  dan  tidak  boleh  sesuai  norma  yang  dianut  oleh masyarakat  Indonesia.  Kata  kemerdekaan  atau  kebebasan  tidak  bisa  dimaknai  bahwa  tidak  ada pengecualian didalamnya.
Salah  satu  kasus  pelanggaran  terkait  terlalu  bebasnya  pendapat  yang  disebarkan  melauli platform  media  online  adalah  tindak  pencemaran  nama  baik  dimaan  sesorang  merusak  citra  baik seseorang atau suatu pihak  lewat pendapatnya di platform daring. Tindakan ini lazim  dilakukan  oleh pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Individu  dikatakan  melakukan  tindak  pencemaran  nama baik jika  melancarkan sebuah tuduhan atau penghinaan lewat pendapatnya secara langsung  dan aktif kepada  pihak  lainnya  yang  bersangkutan  atau  memalui  penyebaran  pendapat  dan  ucapan  tidak  baik kepada  seseorang  lewat  pihak  lain  dan  mengarah  pada  penghinaan.  Perbuatan  yang  dimaksud  tidak langsung misalnya dengan penyebaran rumor, ataupun menyebarkan pendapat berupa informasi yang tercantum dalam media masa ataupun media daring.
Secara  substansial,  tindak  pencemaran  nama  baik  mencantum  dan  diatur  dalam  “Bab  XVI KUHP Pasal 310 -Pasal 321 sebagai delik aduan. Tindakan terkait juga diatur dalam “UU.No. 1/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Kemudian secara detail batasan-batasan yang diberlakukan terhadap tindakan  yang dilarang diatur dalam “UU. ITE No.19 /2016 Pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang” dengan kriteria:
1. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
3. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi  elektronik atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan atau pencemaran nama baik
4. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  mentransmisikan  serta membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki muatan pemerasan atau pengancaman
Keberadaan  koridor yang telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang seharusnya cukup  menjadi pengingat  agar  pengguna  media  sosial  dapat  menggunakan  platform  yang  ada  sebagaimana ketentuannya  tanpa  melanggar  hak-hak  orang  lain  dan  sudah  sepatutnya  masyarakat  meningkatkan kesadaran  hukum  dalam  setiap  tindakan  yang  dilakukannya.  Meskipun  tanpa  aturan  yang  mengikat
sepatutnya kita menjaga hak orang lain dengan tidak menyakiti apalagi menghina karena hal tersebut tidak  berkesesuaian  dengan  norma  yang  dianut  dalam  negara  Indonesia (Marzuki,  2010) .  Adanya, jerat  hukum  yang  diatur  terhadap  pelanggaran  pencemaran  nama  baik  dapat  menjadi  pencegah  agar perbuatan  demikian  tidak  dilakukan (Ali,  2010) .  Dalam  berinteraksi  di  media  daring  maupun  di kehidupan sosial secara fisik seharusnya seseorang memegang teguh norma dan nilai-nilai yang sama karena,  baik  daring  maupun  luring,  pihak  yang  berinteraksi  dengan  kita  tetaplah  manusia  yang memiliki  perasaan,  hak,  dan  kepentingan  yang  harus  diperhatikan  juga.  Berdasarkan  uraian  di  atas maka,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mengkaji aturan-aturan  terkait  tindak  pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang- u ndang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE), da n Menelaah proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesai  menggunakan  penelitian  hukum  empiris.  Secara  definitif,  yaitu  penelitian hukum  yang  melibatkan pengkajian penerapan  hukum normatif  dam  kasus peristiwa  hukum tertentu yang  ada  dalam  kehidupan  masyarakat.  Karena  ini  berkaitan  pertauran,  maka  pendekatan  yang digunakan  yaitu  pendekatan  koseptual  dan  Perundang-undangan.  Dengan  begitu,  penelitian  ini merupakan studi  langsung  di lapangan dengan  memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai data pendukung.  Dalam  pengumpulan  data,  peneliti  memanfaatkan  berbagai  macam  instrument  seperti, wawancara  dan  dokumentasi.  Adapun  wawancara  yang  ada  dalam  penelitian  ini  dilakukan  di lingkungan  Kepolisian  Resor  Tabanan  terhadap  jajaran  pejabat  kepolisian  setempat.  Dalam  sifatnya yang kualitatif data dalam penelitian ini disusun dalam bentuk penjelasan deskriptif berkenaan isu dan kasus yang menjadi sasaran pengkajian.

## III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Pencem aran Nama Baik
Banyaknya manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi dan elektronik memudah untuk menjalin hubungan sosial masyarakat di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak sekali sektor, diantaranya, sektor perbankan,  sektor  industry,  sektor  perdagangan,  bahkan  pemerintahan  menggunakan  teknologi informasi dan elektronik sebagai alat bantu untuk memperlancar kegiatan (Parsaorantua et al., 2017). Namun,  diluar  semua  manfaat  baik  yang  dibawanya,  tergantung  cara  penggunaan,  teknologi  dapat menjadi  tidak  tepat  guna  bahkan  berujung  menjadi  sarana  pelancaran  ( Cybercrime )  tindak kriminalitas digital.
Praktik  pelaksanaan  tindak  criminal  jenis  baru  ini  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  kejahatan dengan  level  tinggi  yang  akan  sulit  difahami  oleh  kelompok  awam  yang  kurang  mengerti  teknologi karena  didalamnya  terdapat  unsusr  kepintaran  dan  juga  penggunaan  teknik-teknik  canggih  atau modus  baru  untuk  melakukan  kejahatan  yang  sebelumnya  belum  pernah  dipakai.  Karena  adanya potensi  kejahatan  ini  maka  perlu  ada  aturan  perundang  undangan  yang  mengatur  dan  menjamin keamanan masyarak dalam melakukan transaksi dengan teknologi baik hanya untuk sekedar bertukar informasi  ataupun  melakukan  kegiatan  perekonomian  secara  digital (Zainal,  2010) .  Menjawab keperluan  tersebut  kemudian  dirumuskan  Undang-undang  baru  terkait  informasi  dan  transaksi elektronik  yang  dikemudian  hari  lebih  dikenal  dengan  UU  ITE.  Keberadaan  payung  hukum  ini memberikan titik terang dan penjaminan keamanan bagi semua kalangan yang terlibat dalam kegiatan informasi  dan  transaksi  elektronik  untuk  terlindungi  dari  berbagai  macam  potensi  tindak  kejahatan yang  mungkin  terjadi.  Dengan  kata  lain,  dapat  dikatakan  bahwa  UU  ITE  merupakan  sebuah  upaya prefentif untuk mereduksi kemungkinan kemunculan kasus kejahatan yang disebabkan oleh penyalah gunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Selain  itu  hadirnya  aturan  tersebut  juga  dapat  dipakai sebagai bentuk control terhadap perilaku masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik (Fakhriah, 2009) .
Dalam  pasal  310  ayat  2  KUHP  dibahas  mengenai  aturan-aturan  berkenaan  tindak  pidana pencemaran  nama  baik.  Sebagian  ahli  hukum  berendapat  bahwa  itu  sudah  cukup  sebagai  alat  untuk menjerat  pelaku  kejahatan  terkait.  Unsur  pelaksanaan  perbuatan  yang  diterangkan  “dimuka  umum, dan diketahui umum” tidak dapat diterapkan dalam tindakan melalui media daring karena prosesnya yang tidak terjadi secara fisik. Terkait dengan  hal ini, maka MK memutuskan bahwa tidaklah cukup dengan  pasal-pasal  yang  ada  dalam  KUHP  untuk  menangani  masalah  ini  karena  adanya  unsur  lain
dalam kegiatan transaksi elektronik seperti penyebaran (distribusi), pemindahan (transmisi) informasi yang  mengandung  unsur  pelecehan  dan  penghinaan  secara  digital  yang  tidak  tercakup  dalam  pasal- pasal  yang  telah  diatur  dalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu,  mahkamah konstitusi,  dalam putusannya  menyatakan perlu ada aturan baru yang  melingkupi area permasalahan baru yang terjadi akibat adanya kegiatan transaksi informasi secara digital yang lazim terjadi hari ini. Keputusan  ini  didasari  pada  pertimbangan  bahwa  pasal-pasal  pidana  yang  ada  dalam  KUHP  tidak cukup  atau  tidak  menjangkau  permasalahan  hukum  yang  terjadi  akibat  kegiatan  lewat  media  daring (Hamzah, 1987) .
Berlandaskan pada putusan sebagaimana  disebutkan  di atas, maka  dalam  menjawab tantangan berkenaan  perlindungan  dan  pejiaminan  hukum  bagi  masyarakat  dari  tindak  kejahatan  digital utamanya  yang  bersangkutan  dengan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik,  Mahkamah  Konstitusi menetapkan  untuk  menerapkan  “UU  No.11/2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”  dan tidak merujuk pada aturan yang diatur dalam pasal-pasala dalam Undang-Undang Hukum Pidana.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Unit  Reserse  Kriminal  Umum  Polres  Tabanan  dengan BRIPKA  I  Dewa  Gede  Yasa  Setiawan  pada  tanggal  4  Januari  2021,  yang  menyatakan  bahwa: Pengaturan  pencemaran  nama  baik  sesuai  UU  ITE  mempunyai  keistimewaan  apabila  dibandingkan dengan  pengaturan  yang  terdapat  dalam  KUHP.  Secara  praktis  pengaturan  tentang  perbuatan  yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 pada Bab VII tentang perbuatan yang dilarang; Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27  ayat  (3)  berbunyi  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik yang  memiliki  muatan  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik.  Yang  dimaksud  setiap  orang  dalam aturan  tersebut  adalah  semua  pihak  tanpa  terkecuali  dalam  statusnya  sebagai  subjek  hukum. Kemudian  bagian  yang  mengatakan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  bias  dimaknai  sebagai  segala macam  tindakan  yang  melanggar  aturan  dan  mengandung  unsur  kelalaian  hukum  dalam pelaksanaanya.  Secara  prosedural  tindakan  yang  dimaksud  melanggar  dan  mengandung  unsur kelalaian  hukum  yang  dimaksud  adalah  “mendistribusikan  atau  membuat  dapat  diakses  informasi elektronik,  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran nama baik.
Delik  perbuatan  yang  dimaksud  dapat  menjadi  delik  penuh  jika  tindak  pidana  yang  muncul memenuhi secara utuh unsur pelaksanaan hal-hal yang telah dilarang. Dalam kondisi ini maka tindak pidana  terkait  merupakan  delik  yang  sah  masuk  kedalam  kategori  pencemaran  nama  baik.  Adanya situasi  ini  menjadikan  pembuktian  akan  dampak  dari  tindakan  yang  dimaksud  tidak  diperlukan  lagi karena semua unsur-unsur yang dilarang telah terpenuhi semuanya.
Terkait  sanksi  yang  mengancam  perbuatan  pidana  terkait  tercantum  dalam  ketentuan  dalam “Pasal  45  ayat  (1)  dalam  Bab  XI  tentang  ketentuan  pidana  yang  berbunyi  Setiap  orang  yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, Kemudian, dalam Pasal 28 ayat (1) juga daitaur bahw Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  menyebabkan  kerugian  konsumen  dalam transaksi elektronik.
Dalam  situasi  ini  perbuatan  yang  mengandung  unsur  pelanggaran  ini  adalah  rangkaian struktur  kata,  informasi  atau  cerita  yang  tersusun  dengan  memanfaatkan  berbagai  macam  unsur penipuan  didalamnya,  hingga  menimbulkan  kesan  bahwa  benar  adanya  apa  yang  disampaikan meskipun  sebenarnya  hanya  kebohongan  belaka.  Selanjutnya,  tindakan  yang  mengandung  unsur pelanggaran  dan  ketidakadilan  tersebut  mendapat  ancaman  hukuman  pidana  berdasarkan  aturan Undang-undang dimana seorang individu merugikan pihak lain dalam transaksi elektronik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  Unit  Reserse  Kriminal  Umum  Polres Tabanan  dengan  BRIPKA  I  Ketut  Seregig  pada  tanggal  4  Januari  2021,  yang  menyatakan  bahwa: Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen  elektronik  dan  transaksi  elektronik  merupakan  sedikit  kemajuan  dalam  menyikapi  dan menanggulangi  maraknya cybercrime saat  ini,  terutama  dalam  proses  penegakan  hukumnya/proses beracaranya.  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  telah  memberikan  sedikit  solusi  atas  kekosongan  hukum  acara  pidana  pada perkara-perkara cybercrime .
Pemberlakuan  UU  ITE  sebagai  aturan  baru  dalam  menangani  permasalah  hukum  secara digital  menuntut  adanya  bentuk  alat-alat  bukti  hukum  baru  yang  berkesesuaian  dengan cakupanmasalah yang dilingkupo. Mengacu pada UU ITE Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa “informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang sah  yang  kemudian  dalam  UU  ITE  Pasal  5  ayat  2  dikatakan  “informasi  elektronik  atau  dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang  sah  dan  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia”.  Dalam  kondisi  ini,  UU  ITE secara  formal  telah  menetapkan  bahwa  segala  macam  bentuk  “dokumen  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  suatu  alat  bukti  yang  sah  dan  merupakan  perluasan  alat  bukti  yang  sah  sesuai dengan  hukum  acara  yang  telah  berlaku  di  Indonesia”  dan  dapat  dipakai  sebagai  alat  bukti  hukum untuk membantu proses peradilan tindak kejahatan pencemaran nama baik lewat media daring.

## 2. Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE
Tindak pidana pencemaran nama baik suatu pihak dalam dunia maya umumnya dilakukan oleh pihak- pihak  tak  bertanggungjawab  dengan  memanfaatkan  beberapa  cara  dan  platform  digital.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Unit Reserse Kriminal Umum Polres Tabanan dengan BRIPKA I Ketut  Seregig  pada  tanggal  4  Januari  2021  yang  mengatakan  bahwa,  Individu  dikatakan  telah melanggar  aturan  terkait  tidndak  pidana  pencemaran  nama  baik  jika  melakukan  tindakan  yang dilarang  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  secara  aktif  dan  langsung.  Ada  pula  orang yang  melakukan  pencemaran  nama  baik  dengan  mengungkapkan  kata-kata  yang  tidak  baik  dan menyinggung  mengenai seseorang  kepada  orang  lain  dan informasi tersebut  didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik (Prakoso, 1988) .
Hukum  pidana  berdasarkan  materi  yang  diaturnya,  terdiri  atas  hukum  pidana  materil  dan hukum pidana formil. Hukum pidana  materil  merupakan isi atau substansi  hukum pidana  itu sendiri yang bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret,  hukum  pidana  dalam  keadaan  bergerak,  atau  dijalankan  atau  berada  dalam  suatu  proses. Sudah  sepatutnya  sebagai  warga  negara  yang  menganut  faham  hukum  kita  memelihara  kesatuan negara  dengan  saling  melindungi  dan  menjaga  hak  masing-masing.  Seharusnya  perkembangan teknologi  yang  pesat menjadikan kita  bias memanfaatkannya  sebagai  sarana  untuk menumbuhkembangkan  rasa  kebersamaan  dan  saling  memiliki  serta  menghormati  satu  sama  lain. Penerapan hukum seperti UU ITE pada dasarnya hanya sebagai bentuk penjaminan rasa aman dalam bertindak  karena  potensi  dan  bahkan  bannyak  terjadi  bentuk-bentuk  kejahatan  baru  secara  daring akibat  adanya  perubahan  pola  tindakan  masyarakat  karena  adanya  perkembangan  teknologi  yang begitu  pesat.  Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik,  yaitu Kurangnya  kesadaran  dalam  etika  komunikasi  sehingga  seringkali  kata-kata  yang  dilontarkan menyakiti  bahkan  merugikan  pihak  lai  dan  Tidak  tahunya  sebagian  masyarakat  bahwa  tindakan menghina, meskipun hanya lewat platform daring memiliki ancaman hukuman pidana.
Hanya  saja,  meskipun  dengan  adanya  potensi  penyalahgunaan,  semua  pihak  utamanya pemerintah  sadar  bahwa  perkembangan  teknologi  informasi  membawa  manfaat  besar  dalam perkembangan kehidupan masyarakat dan perekonomian Negara. Dalam kondisi ini, bukanlah alasan untuk  tidak  mendukung  pemanfaatan  teknologi  informasi  karena  adanya  kemungkinan  penggunaan yang  tidak  sesuai  dan  merugikan.  Oleh  karena  itu,  aturan  dan  sarana  hukum  diterapakn  untuk menjamin keamanan dan pencegahan manfaat yang salah guna berdasar kepada nilai, asas, dan norma yang  berlaku  di  Indonesia.  Adapun,  dalam  pasal  310  ayat  (1)  KUHP  diatur  aturan  hukum  terkait dengan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik,  dimana  didalamnya  dijelaskan:  Barang  siapa  dengan sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan  menuduhkan  suatu  hal,  dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum,  diancam  karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00
Merujuk pada aturan yang tertera di atas maka perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik  dapat  dimaknai  dengan  arti  “menyerang  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang”  yang menimbulkan  rasa  malu  dan  rusaknya  citra  diri  seseorang  di  muka  umum.  Mengacu  pada  uraian sebelumnya  bahwa  kehormatan  memiliki  kedudukan  sama  dengan  “rasa  kehormatan”  menurut  teori De subjectieve opvatting . Kemudian, dalam sudut pandang laun kehormatan dapat berarti “rasa harga diri  ( eergevoel ,  perasaan  terhormat)  yang  muncul  dalam  batin  seseorang”.  Sehingga,  “ harga  diri ” adalah sesuatu yang bersifat perorangan atau personal. Sedangkan “ nama baik ” adalah persepsi yang
tercipta dari luar pihak bersangkutan, social masyarakat, terkait dengan tindakan, penilaian, gambaran atau kedudukan dalam tatanan sosial
Pencemaran  nama  baik  sudah  masuk  dalam  delik  perbuatan  pidana.  Baik  dengan  pasal penghinaan  individu  maupun  pencemaran  nama  baik  yang  di  atur  dalam  KUHP  maupun  UU  ITE. Pelakunya harus di pidana, ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral. (wawancara dengan  staf  penyidik  pada  tanggal  7  Januari  202).  Pemutusan  penilaian  dalam  tindakan  penghinaan atau  pencemaran  nama  baik,  pada  dasarnya,  bersifat  subyektif dalam  artian  bahwa  sebuah  tindakan bias jadi pencemaran nama baik atau tidak tergantung sudut pandang pihak yang terkena dampak atau dialamatkan  oleh  tindakan  dimaksud.  Oleh  sebab  itu,  proses  hukum  terkait  masalah  ini  hanya  dapat dijalankan  jika  ada  pengaduan  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan,  dihina  atau  dicemarkan  nama baiknya karena kasus ini merupakan delik aduan.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  ukuran  suatu  perbuatan  dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus  dikaji.  Dalam  hal  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  yang  hendak  dilindungi  adalah kewajiban  setiap  orang  untuk  menghormati  orang  lain  dari  sudut  kehormatannya  dan  nama  baiknya dimata  orang  lain.  Secara  operasional  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  adalah  suatu tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  oknum  yang  tanpa  hak  menyebarkan  fitnah  atau perkataan  baik  berupa  video  yang  dapat  menyerang  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  dan  yang diserang  itu  biasanya  merasa  malu.  Sehingga  untuk  mejatuhkan  pidana  terhadap  seseorang  yang diduga  melakukan  tindak  pidana  haruslah  memenuhi  syarat-syarat  atau  ketentuan  pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasrkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  berkenaan  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  dicantumkan  dalam  “UU.  No.11/2008  pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dimana kehadiran hukum baru ini menjadi sebuah pilihan solusi terkait kasus kriminal secara daring ( cybercrime ), Selanjutnya jika penggunaan alat bukti persidangan telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  di  Indonesia,  maka  sebuah  pembuktian  tindak  pidana, utamanya pencemaran nama baik dapat dikatakan sah. Adapun secara substansial, tindak pencemaran nama  baik  tergolong  kedalam  delik  pidana  maka  perlu  adanya  jalan  pembuktian  apabila  kasus  yang terjadi bukanlah secara fisik melainkan lewat media daring ( Cybercrime ). Pelakunya harus di pidana, ini  bukan  hanya  melanggar  hukum,  tapi  juga  etika  dan  moral.  Dengan  kata  lain,  bahwa  alat  bukti elektronik  memiliki  peran  penting  dalam  pembuktian  suatu  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana pencemaran nama baik.
2. Saran
Ada beberapa saran yang diberikan terkait hasil penelitian di atas yaitu:
a. Aparat  penegak  hukum  dan  semua  pihak  terkait  semestinya  berperan  secara  aktif  untuk mengedukasi  masyarakat  akan  risiko  yang  ada  dan  segala  hal  yang  terkait  dengan  tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik.
b. Keberadaan  dokumen  elektonik  sebagai  alat  bukti  hukum  memeiliki  manfaat  besar  dalam investigasi  tindak  kejahatan  digital  yang  terjadi.  Diharapkan  bahwa  sistem  yang  sudah  ada  bisa dikembangkan  lagi agar tidak terulang tindak  kejahatan  digital  yang  dapat  merugikan. Selain  itu, aturan-aturan  mengenai  hal-hal  fundamental  dalam  pemanfaatan  media  daring  dan  teknologi elektronik pada umunya dapat diatur kembali secara seksama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2010). Pencemaran Nama  Baik Melalui Sarana Informasi  dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi , 7 (6), 119–146. Fakhriah, E. L. (2009). Bukti Elektromik dalam Sistem Pembuktian Perdata . Alumni. Bandung. Hamzah, A. (1987). Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer . Sinar Grafika. Jakarta. Herawati,  E.  (2011).  Komunikasi  dalam  Era  Teknologi  Komunikasi  Informasi. Humaniora , 2 (1), 100–109.
Jailani.  (2015).  Sistem  Demokrasi  di  Indonesia  Ditinjau  dari  Sudut  Hukum  Ketatanegaraan. Jurnal Inovatif , 8 , 1.
Mahmudah, D. (2016). Pengetahuan dan Pendapat Pemilih Pemula terhadap Akses Informasi Publik. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 20 (2), 241–258. Marzuki, L. (2010). Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi , 8 (4), 479–488. Parsaorantua, P. H., Pasoreh, Y., & Rondonuwu, S. A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Acta Diurna , 6 (3), 1–14. Prakoso,  D.  (1988). Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  di  dalam  Proses  Pidana .  Liberty. Yogyakart.
Zainal, A. (2010). Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia . Jakarata. Yarsif Watampone.