## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus di BSD Serpong dan Pasar Manis Purwokerto)

## Oleh: Ranjani, Lintang Ayu S, dan Mitha Nurhikmah
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman
Abstrak :  Pertumbuhan  pasar  modern  yang  menggeser  pasar  tradisional  perlu  mendapat perhatian  pemerintah.  Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  hal  tersebut  adalah melalui  kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional.  Pasar  BSD  Serpong  pada  tahun  2004  telah dinilai  sebagai  pasar  yang  telah  berhasil  dimodernisasi.  Sedangkan  salah  satu  pasar  yang direvitalisasi pada tahun 2016 adalah Pasar Manis Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk melihat  bagaimana  proses  modernisasi  pasar  tradisional  di  pasar  BSD  Serpong,  bagaimana implementasi  kebijakan  di  pasar  Manis  Purwokerto,  serta  bagaimana  kebijakan  revitalisasi pasar  tradisional  untuk  pengembangan  pasar  tradisional  pada  umumnya.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  bentuk  studi  kasus  terpancang.  Hasil  dari  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  proses  modernisasi  pasar  tradisional  di  pasar  BSD  Serpong  telah mengintegrasikan antara modernisasi fisik dan non fisik. Implementasi Kebijakan revitalisasi Pasar  Tradisional  di  Pasar  Manis  Purwokerto  baru  pada  aspek  fisik.  Sementara  aspek manajemen,  ekonomi,  dan  sosial  sudah  diupayakan  namun  belum  maksimal.  Kebijakan revitalisasi  pasar  tradisional  di  Indonesia  seharusnya  mencangkup  aspek  fisik,  manajemen, sosial, dan ekonomi secara keseluruhan.
Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Revitalisasi, Pasar Tradisional
Abstract : The growth of the modern market that shifts the traditional market needs to get the government's  attention.  One  of  the  government's  efforts  to  overcome  this  is  through  the traditional market revitalization policy. BSD Serpong market in 2004 has been assessed as a market that has been successfully modernized. While one of the revitalized market in 2016 is Manis  Market  Purwokerto.  This  study  aims  to  see  how  the  process  of  modernization  of traditional  markets  in  BSD  Serpong  market,  how  the  implementation  of  policy  in  the  Manis Market  of  Purwokerto,  and how  the policy of  revitalizing  traditional  markets  for  traditional market development in general. This research uses qualitative method with form of stuck case study.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  process  of  modernization  of  traditional markets  in  BSD  Serpong  market  has  integrated  between  physical  and  non-physical modernization. Implementation of revitalization policy of Traditional Market in Manis Market of Purwokerto new to physical aspect. While management, economic, and social aspects have been  attempted  but  not  maximized.  Traditional  market  revitalization  policies  in  Indonesia should cover the physical, management, social and economic aspects as a whole.
Keywords: Policy, Implementation, Revitalization, Traditional Market

## PENDAHULUAN
Pasar  adalah  salah  satu  pranata ekonomi,  tempat  bertemunya  penjual  dan pembeli  dalam  kegiatan  tukar-menukar
untuk  memenuhi  kebutuhan  keduanya. Seiring dengan perkembangan masyarakat, semakin  berkembangkanlah  pasar,  hingga
kemudian  dikenal  pasar  tradisional  dan pasar modern.
Berkembangnya pasar modern sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat  yang menginginkan  tempat  berbelanja  yang bersih,  nyaman,  aman,  dan  mutu  barang yang  terjamin.  Namun,  berkembangnya pasar  modern  mulai  menggeser  eksistensi pasar  tradisional.  Hasil  studi  Nielsen (Poesoro,  2007:2)  menjelaskan,  rata-rata pasar  modern  di  Indonesia  tumbuh  31,4% per  tahun,  sedangkan  pasar  tradisional menyusut  8%  per  tahun.  Penjualan supermarket pun tumbuh rata-rata 15% per tahun, sementara penjualan pasar tradisional turun 2% per tahun.
Fenomena mulai tergesernya eksistensi  pasar  tradisional  oleh  pasar
modern  perlu  mendapat  perhatian  semua pihak,  terutama  pemerintah.  Keberadaan pasar  tradisional  harus  tetap  dijaga  karena merupakan urat nadi perekonomian masyarakat  sekaligus  salah  satu  tulang punggung perekonomian nasional.
Salah satu kebijakan yang dimaksudkan  untuk  menjaga  eksistensi pasar tradisional adalah kebijakan revitalisasi  pasar  tradisonal.  Kebijakan  ini telah  dilaksanakan  sejak  pemerintahan Soesilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  dan dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo dengan target 5.000 pasar tradisional  di  seluruh  Indonesia  selama lima  tahun  pemerintahannya.  Berikut revitalisasi  pasar  tradisional  selama  tahun 2015–2016.

## Tabel 1. Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun 2015–2016
No. Tahun Dana Revitalisasi Jumlah Pasar Keterangan Sumber Jumlah (Rp) 1. 2015 1. APBN 1.362.800.000.000,00 182 Realisasi revitalisasi 99% 2. DAK 1.075.900.000.000,00 770 3. Kementerian Koperasi 78.000.000.000,00 65 2. 2016 1. APBN 1.466.500.000,00 168  Penghematan anggaran dari 35 unit pasar  15 unit pasar dengan capaian 75%
 10 unit pasar dengan capaian 50%
2. DAK
1.006.995.080.000,00 710
Sumber: http://www.presidenri.go.id/artikel-terpilih/mensukseskan-program-revitalisasi- pasar-tradisional.html
Berkaitan  dengan  implementasi kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional  di atas,  Menteri  Perdagangan  pada  masa pemerintahan SBY, Gita Wiryawan menyatakan  pasar  BSD  Serpong  dapat
menjadi  acuan  dalam  hal  pembangunan fisik maupun pengelolaan pasar tradisional ( http://www. antaranews.com/ berita/367157/mendag-pasar-bsd-serpong- acuan-revitalisasi ). Pada era Menteri
Perdagangan  Enggartiasto  Lukita,  pasar BSD  Serpong  tetap  sebagai  percontohan pengelolaan pasar
tradisional.
Sindownews.com memberitakan,
Kementerian  Perdagangan  (Kemendag) menjadikan  Pasar  Modern  BSD  City Tangerang, sebagai percontohan bagi pasar rakyat 1 di  seluruh  wilayah  di  Tanah  Air.
Dalam  acara  yang  digelar  di  Ballroom Aston  Hotel,  Kuta,  Bali,  pada  Rabu (4/10/2017), Kemendag menggandeng Sinar  Mas  Land  sebagai  salah  satu narasumber, untuk memberikan bimbingan pengelolaan  pasar  modern  yang  menjadi percontohan, yaitu pasar modern BSD City ( https://ekbis.sindonews.com/read/124549 6/34/ kemendag-jadikan-pasar-modern- bsd-sebagai-percontohan-1507131457 ).
Kabupaten  Banyumas  merupakan salah  satu  daerah  yang  melaksanakan kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional. Kebijakan  tersebut  diimplementasikan  di Pasar Manis Purwokerto. Selain pembangunan  fisik  Pasar  Manis,  beberapa pengembangan  yang  telah  dilaksanakan  di pasar  tersebut  adalah  sistem  zonasi, keamanan  yang  terjamin,  dan  instalasi kebersihan  yang  memadai.  Hasil  pra-
1 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  2014  tentang  Perdagangan,  konsep atau  istilah  pasar  tradisional  berubah menjadi  pasar  rakyat.  Dalam  artikel  ini, kedua  konsep  tersebut  digunakan  secara bergantian  sesuai  dengan  konsep  yang digunakan dalam sumber kutipan.
penelitian  menunjukkan  pengunjung  pasar mengaku revitalisasi Pasar Manis meningkatkan motivasinya untuk mengunjungi  pasar  tradisional  tersebut. Disebutkannya,  bahwa  ada  hal  yang  tidak ditemukan  di  pasar  modern,  namun  bisa ditemukan  di  Pasar  Manis  saat  ini,  yaitu kepuasan tawar-menawar dengan kenyamanan berskala pasar modern.
Sehubungan dengan deskripsi ringkas mengenai pasar BSD Serpong serta Pasar Manis Purwokerto Kabupaten Banyumas,  menarik  untuk  dikaji:  (a) bagaimana proses modernisasi pasar tradisional  di  Pasar  BSD  Serpong?  (b) bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Manis Purwokerto?  (iii)  bagaimana  kebijakan revitalisasi pasar tradisional untuk pengembangan  pasar  tradisional  pada umumnya?  Tujuan  penelitian  ini  adalah mendeskripsikan  dan  menjawab  rumusan masalah tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Revitalisasi  Pasar  Tradisional  dan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) 8125  tentang  Pasar  Rakyat  Sebagai Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  menurut  Dye (1981)  adalah  apapun  pilihan  pemerintah untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan. Anderson (1979) mendefinisikan kebijakan publik  sebagai  kebijakan  yang  ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah yang  relevan  dengan  kebijakan  revitalisasi pasar  tradisional  adalah  SNI  8125  tentang Pasar  Rakyat.  Sesuai  dengan  SNI  8125, pasar  rakyat  seharusnya  memenuhi  3 persyaratan,  yaitu:  (1)  persyaratan  umum: lokasi  pasar,  kebersihan  dan  kesehatan, keamanan dan kenyamanan; (2) persyaratan teknis: ruang dagang, aksesibilitas  dan  zonasi,  pos  ukur  ulang dan  sidang  tera,  fasilitas  umum,  elemen bangunan,  keselamatan  dalam  bangunan, pencahayaan,  sirkulasi  udara,  drainase, ketersediaan  air  bersih,  pengelolaan  air bersih, pengelolaan sampah, sarana telekomunikasi; dan (3) persyaratan pengelolaan:  prinsip  pengelolaan  pasar, tugas pokok dan fungsi  pengelolaan pasar, prosedur  kerja  pengelola  pasar,  struktur pengelola  pasar,  pemberdayaan  pedagang dan pembangunan pasar.

## 2. Konsep Implementasi
Laswell  (1956)  mangatakan,  agar ilmuwan  dapat  memperoleh  pemahaman yang  baik  tentang  apa  sesungguhnya kebijakan  publik,  harus  diurai  menjadi beberapa  bagian  sebagai  tahapan-tahapan, yaitu: agenda-setting , formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi  dan  terminasi.  Beradasarkan siklus  kebijakan  tersebut  terlihat  secara jelas bahwa implementasi hanyalah bagian atau  salah  satu  tahap  dari  proses  besar
bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan.
Schneider  (1982)  menyebutkan  5 faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi,  yaitu: viability , theoretical integrity , scope , capacity ,  dan unintended consequences .  Sabatier  (1986)  menyebut, setelah  mereview  berbagai  penelitian implementasi,  ada  6  variabel  utama  yang dianggap  memberi  kontribusi  keberhasilan atau  kegagalan  implementasi,  yaitu:  (a) tujuan  atau  sasaran  kebijakan  yang  jelas dan  konsisten;  (b)  dukungan  teori  yang kuat  dalam  merumuskan  kebijakan;  (c) proses implementasi memiliki dasar hukum  yang  jelas  sehingga  menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan kelompok  sasaran;  (d)  komitmen  dan keahlian  para  pelaksana  kebijakan;  (e) dukungan  para stakeholder ;  dan  (f) stabilitas  kondisi  so s ial,  ekonomi  dan politik
Ripley dan Franklin (1986) menjelaskan  ada  2  pendekatan  untuk menilai  implementasi  kebijakan.  Pertama terfokus  pada  kepatuhan.  Pendekatan  ini melihat bagaimana implementor kebijakan mematuhi  sesuai  prosedur,  jadwal,  dan batasan  yang  dilakukan.  Kedua  bertanya bagaimana  pelaksanaannya,  apa  yang dicapai?, mengapa?. Pendekatan ini dicirikan  sebagai  induktif  dan  empiris. Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator  untuk  pendekatan  ini  yaitu:  (1)
banyaknya aktor yang terlibat; (2) kejelasan  tujuan;  (3) perkembangan  dan kerumitan  program; (4)  partisipasi  pada semua  unit  pemerintahan;  dan  (5) faktor- faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi
Implementasi  kebijakan  menjadi ―jembatan‖  karena  melalui  tahapan  ini dilakukan delivery mechanism , yaitu ketika berbagai policy  output yang  dikonversi dari policy  input disampaikan  kepada kelompok  sasaran  sebagai  upaya  nyata untuk  mencapai  tujuan  kebijakan.  Hal senada dikatakan oleh Grindle (1980) yang menyebut  bahwa  ― in  involves,  therefore, the creation of  ―policy delivery system, in which  specific  means  are  designed  and pursued  in  the  expectation  of  arriving  at particular end ‖.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memfokuskan  pada: (a)  Proses  modernisasi  pasar  tradisional  di Pasar  BSD  Serpong  menurut  pandangan informan;  (b)  Implementasi  kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Manis Purwokerto  menurut  pandangan  informan; (c)  Kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional untuk  pengembangan  pasar  tradisional menurut  pandangan  informan.  Sesuai dengan fokus, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan bentuk embadded case study (Yin, 2012).
Penelitian ini dilaksanakan di pasar BSD Tangerang dan pasar Manis
Kabupaten  Banyumas,  dengan  informan penelitian: (a) aparatur Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  (Dinperindag)  dan  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pasar  Manis Kabupaten  Banyumas  selaku  pengelola pasar  Manis,  (b)  Jajaran  manajemen  pasar BSD  Serpong,  (c)  pedagang,  pengurus paguyuban,  dan  koperasi  pasar  Manis Purwokerto,  (d)  pedagang  pasar  BSD Serpong, serta (e) pengunjung dan pembeli pasar  Manis  Purwokerto  dan  pasar  BSD Serpong.  Untuk  menetapkan  informan tersebut digunakan teknik purposive sampling.
Pengumpulan  data  menggunakan teknik  wawancara  mendalam,  observasi, dan s tudi  dokumentasi,  sesuai  dengan sumber  data  penelitian  ini  yaitu:  (a) informan, (b) tempat dan peristiwa, dan (c) dokumen  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan  model  analisis  interaktif (Miles  dan  Huberman,  1984).  Untuk mewujudkan keabsahan data dalam penelitian  ini,  digunakan  4  kriteria  yaitu:
(a) derajat kepercayaan, (b) transferabilitas data,  (c)  dependabilitas  data,  dan  (d) konfirmabilitas data (Moleong, 1990).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Modernisasi Pasar

## Tradisional di Pasar BSD Serpong
Pasar BSD Serpong berada di pusat kota,  tepatnya  di  BSD  City  Sektor  1.1,  Jl. Letnan  Soetopo,  Rawa  Mekar  Jaya,
Serpong  Kota  Tangerang  Selatan.  Kota Tangerang  Selatan  mempunyai  beberapa pasar tradisional selain pasar BSD Serpong, seperti pasar Paramount Modern, pasar  Delapan  Alam  Sutera,  pasar  Segar Graha  raya,  pasar  Cimanggis,  dan  pasar Ciputat.  Selain  pasar  tradisional,  beberapa pasar modern yang ada di Kota Tangerang Selatan adalah Summarecon Mall Serpong, Aeon  Mall,  IKEA  Alam  Sutera,  Living World  Alam  Sutera,  mal  @  alam  sutera, The Breeze BSD City, Mal Teraskota, dan pasar modern lainnya.
Sebelum seperti sekarang ini, pasar BSD  Serpong  relatif  kecil  karena  hanya terdiri  dari  25  lapak,  dengan  kondisi  yang kumuh,  becek,  kotor,  tidak  aman,  tidak berzonasi,  serta  tidak  memiliki  fasilitas umum  seperti  mushola  dan  MCK.  Seiring dengan  bertambahnya  penduduk  di  sekitar pasar  BSD,  PT  Sinar  Mas  Land  kemudian memodernisasi  pasar  tradisional  tersebut karena dinilai potensial dari sisi profit jika mampu  mensinergikan  keunggulan  pasar tradisional  dengan  nilai-nilai  modern pengelolaan  pasar.  Oleh  karenanya  pada tahun 2004 PT Sinar Mas Land memodernisasi  pasar  BSD  Serpong  itu menjadi pasar modern di atas lahan  seluas 32.000  m 2 dengan  luas  bangunan  14.000 m 2 dan luas parkir 18.000 m 2 .
Setelah modernisasi, kondisi bangunan  fisik  pasar  BSD  Serpong berubah  secara  signifikan.  Bangunan
fisik pasar  dirancang  beratap  tinggi  agar sirkulasi  udara  berlangsung  secara  alami sehingga pasar tidak pengap dan pengunjung  pun  tidak  kegerahan.  Sebagian atap  bangunan  dirancang  transparan  agar menghasilkan  penerangan  bagi  pasar. Selain  itu,  tampak  enam  pintu  pasar  yang lapang  sehingga  memudahkan  pengunjung masuk-keluar pasar. Fasilitas umum berupa  mushola,  ATM  center,  area  hijau, lahan  parkir  luas,  kantor  pengelola,  dan pos keamanan.
Tidak  hanya  aspek  bangunan, pengelola pasar juga memperhatikan pengaturan  letak  lapak,  kios,  dan  ruko. Dalam  desain  pasar,  tampak  lapak  tetap menjadi  fokus  utama  sehingga  diletakkan di tengah-tengah areal pasar dan dikelilingi oleh kios dan jajaran ruko. Pengelola pasar juga  mengatur  secara  tegas  zoning  areal kering dan basah, di mana suplai air bersih dan drainase dirancang demikian mendukung areal basah. Dengan demikian, kebersihan,  kerapihan,  keteraturan  dan kenyamanan pasar BSD tampak diperhatikan.
Setelah modernisasi, jumlah pedagang,  kios,  lapak,  dan  rukonya  pun bertambah  secara  signifikan.  Berikut diagram yang menggambarkan perkembangan pasar  BSD Serpong  setelah proses modernisasi.
Gambar  1.  Jumlah  Pedagang,  Kios,  dan Los  Pasar  BSD  Serpong Setelah Modernisasi
Sumber:  Manajemen  Pasar  BSD  Serpong, 2018
Dari  sisi  pengelolaan,  pengelolaan pasar  BSD  Serpong  dipimpin  seorang manajer pengelola  pasar  yang membawahi bidang keuangan, teknik, customer service , keamanan,  serta  parkir  dan  kebersihan. Meski  tetap  menggunakan  konsep  pasar tradisional, namun pengelolaan pasar BSD Serpong menggunakan konsep  manajemen modern. Intervensi dari pemerintah maupun  manajemen  BSD,  hampir  relatif tidak  ada.  Pengelola  pasar  memiliki kewenangan  penuh  untuk  mengambil kebijakan  dan  keputusan  yang  berkaitan dengan  pasar,  termasuk  penentuan  mitra kerja  sehingga  dapat  diperoleh  mitra terbaik bagi pengelolaan pasar.
Pasar  BSD  menyediakan  barang dagangan  yang  beraneka  ragam  dan lengkap, baik produk lokal maupun impor. Segala  bahan  makanan  segar,  daging, seafood, sayuran,  buah-buahan,  bumbu
dapur,  macam-macam  bahan  makanan (baik  yang  halal  maupun  tidak  halal), bahan makanan yang unik dan sulit didapat seperti  bumbu  masakan chinese,  european atau korean food , bahan pembuat kue yang unik-unik  tersedia  di  pasar  ini.  Semua barang  dagangan  tersebut  tertata  rapi  dan tampak  bersih. Selain  menjual  bahan makanan,  di  area  pasar  dan  ruko  juga tersedia kios pakaian, toko  obat dan jamu, kios pernak-pernik penghias rumah, perlengkapan  bayi,  toko  kosmetik, money changer , bahkan lembaga  kursus (sempoa).
Sistem  pengelolaan  pasar  BSD berbasis  pada  ketentuan  tertulis  berbentuk Memorandum  of  Understanding (MoU) antara  pengelola  pasar  BSD  dengan pedagang.  MoU  berisi:  (a)  hak  dan kewajiban  pengelola  dan  pedang,  (b) pengaturan kualitas barang yang diperdagangkan,  (c)  mekanisme  pelayanan di pasar, (d) retribusi pasar, (e) pengelolaan  kebersihan  dan  lingkungan pasar.  MoU  juga  mengatur  sistem  zonasi serta mekanisme peringatan kepada pedagang yang melanggar tata tertib, mulai dari Surat Peringatan (SP) 1, SP2, dan SP3. Untuk  mendukung  pelaksanaan  tata  tertib pasar,  setiap  hari  petugas  keamanan melaksanakan pemantauan dan akan mengambil  tindakan  tegas  jika  ada pedagang  yang  melanggar  sistem  zonasi ataupun tata tertib yang telah ditetapkan.
Pengelola  pasar  BSD  Serpong  juga melakukan  pemantauan  harga  barang  dan mekanisme  penjualan.  Hasil  pemantaun akan  tampak  pada  papan  tulis  kantor  dan menjadi  bahan  laporan  perkembangan harga  pasar  kepada  dinas  terkait.  Pada umumnya,  harga  penjualan  komoditas  di pasar BSD lebih mahal dibandingkan pasar tradisional lainnya. Meski demikian, mekanisme  tawar-menawar  harga  barang, tetap  dipertahankan  pengelola  pasar  BSD karena hal tersebut dinilai sebagai keunggulan utama pasar tradisional.
Sistem  zonasi  serta  pemantauan harga  barang  sebagaimana  disebutkan  di atas,  dikenal  dengan  modernisasi  fisik. Modernisasi  tersebut  juga  mengatur  aspek fisik  lainnya,  mulai  dari  prasarana, kebersihan,  kenyamanan,  penataan  lapak, kios dan ruko, serta keamanan pasar. Guna mendukung  kebersihan  dan  keamanan pasar,  setiap  pedagang  dikenakan  biaya Rp400.000,00  per  bulan.  Pengelola  pasar BSD  selalu  melaksanakan  koordinasi secara  rutin  guna  memastikan  maujudnya kebersihan,  keamanan,  dan  ketertiban pasar maupun parkir.
Selain modernisasi fisik,
pengembangan  pasar  BSD  juga  dilakukan melalui  modernisasi  non  fisik.  Termasuk dalam  langkah  ini  adalah  penerapan manajemen  barang,  pedagang,  pelayanan, dan  lingkungan.  Untuk  memudahkan konsumen,  mekanisme  pembayaran  di
pasar  BSD  bisa  dilakukan  secara  tunai maupun  non  tunai  melalui  jasa  bank sebagaimana  pasar  modern.  Pengelola pasar  juga  mengupayakan  peningkatan kapasitas  para  pedagang  melalui  pasar rakyat school yang  diadakan  satu  bulan sekali. Kegiatan capacity building tersebut melibatkan perbankan, unsur swasta lainnya,  dan  unsur  pemerintah.  Materi yang pernah diberikan melalui pasar rakyat school ,  antara  lain  pengelolan  keuangan pedagang,  teknik  peningkatan  penjualan komoditas pasar, peningkatan modal pedagang melalui perbankan, dan sebagainya.
Pengelolaan pasar BSD tidak hanya mengakomodir para pedagang yang menempati  ruko,  kios,  serta  lapak/los  di pasar  tersebut.  Pengelola  pasar  BSD memberi  kesempatan  kepada  PKL-PKL  di sekitar  pasar  untuk  membuka  kafe  tenda mulai pukul 17.00 hingga 24.00 WIB. Bagi anggota  PKL  yang  membuka  kafe  tenda dikenakan  biaya  sewa  Rp2.200.000,00  per bulan serta iuran kebersihan dan keamanan sebesar Rp400.000,00 per bulan.

## 2. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Manis
Pasar  Manis  berjarak  ±  1  km  dari pusat  pemerintahan  Kabupaten  Banyumas, tepatnya  di  Jl.  Jenderal  Gatot  Subroto Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto  Barat.  Selain  pasar  Manis,  di Purwokerto  juga  ada  pasar  tradisional
lainnya, seperti pasar Wage, pasar Cikebrok,  dan  pasar  Cerme.  Sementara, beberapa  pasar  modern  di  Purwokerto adalah  Intan  department    store,  Matahari department  store, Moro supermarket, Rita pasaraya, dan Rita supermall
Pasar  Manis  dibangun  pada  tahun 1970.  Selain  faktor  umur  pasar,  kondisi pasar  Manis  yang  seperti  pasar  tradisional pada  umumnya  mendukung  persyaratan pengusulan  revitalisasi  pasar  tersebut. Dinperindagkop  serta  Dinas  Cipta  Karya Kebersihan  dan  Tata  Ruang  (DCKKTR) Kabupaten  Banyumas  menyusun Detailed Enginering  Design (DED)  dan  Rencana Anggaran Belanja (RAB) beserta dokumen pendukung  lainnya.  Penyusunan  DED mengacu  pada  bangunan  fisik  pasar  Bumi Serpong  Damai  (BSD)  Tangerang  karena ketika  itu  belum  ada policy  guidelines revitalisasi  pasar  tradisional.  Sementara, RAB  revitalisasi  Pasar  Manis  hanya mencangkup  anggaran  perbaikan  fisik pasar.
Setelah  melalui  proses  konsultasi serta  aspek  teknis  dan  administratif  bisa diterima oleh Kemendag, pasar Manis pun direvitalisasi  dalam  2  tahapan.  Tahap  I mulai 30 Juni 2015 dan selesai pada 4 Mei 2016,  serta  tahap  II  mulai  pada  Juli  2016 dan selesai Desember 2017. Hasil revitalisasi pasar secara keseluruhan keseluruhan,  luas  lahan  5.925  m 2 ,  luas bangunan  4.930  m 2 ,  dan  luas  lahan  parkir
1.076  m 2 .  Keseluruhan  biaya  untuk revitalisasi  pasar  Manis  sebesar  ±  Rp  19 M. Meski demikian, relatif tidak ada ruang partisipasi  bagi  pedagang  dalam  proses pembangunan  fisik  pasar  Manis  tahap  I maupun II.
Pada pembangunan tahap II dibangun basement untuk  perluasan  area parkir  sekaligus  memenuhi  persayaratan pengajuan  pasar  Manis  sebagai  pasar  SNI 8152.  Implikasi  pembangunan basement , bagian barat pasar Manis tampak dua lantai di  mana  lantai  bawah  sebagai  area  parkir dan lantai atas berupa kios-kios pedagang). Meski demikian, Dinperindag dan pengelola pasar  menganggap pasar Manis sebagai  pasar  satu  lantai  sesuai  ketentuan Kemendag, sementara pedagang menganggap  sisi  barat  pasar  Manis  terdiri dari dua lantai.
Setelah  proses  revitalisasi,  jumlah pedagang,  kios,  los  pun  berubah.  Berikut data  pedagang,  kios,  los  sebelum  dan setelah revitalisasi pasar Manis.
Gambar  2.  Jumlah  Pedagang,  Kios,  dan Los Sebelum dan Setelah Revitalisasi
Sumber: UPT Pasar Manis, 2017
Setelah  revitalisasi,  pasar  Manis dikelola  oleh  UPT  Pasar  Manis  yang merupakan pelaksana teknis bidang Pengelolaan Pasar Dinperindag Kabupaten Banyumas.  UPT  Pasar  Manis  mempunyai 7  pegawai  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  dan  14  pegawai  berstatus  harian lepas,  yang  terdiri  dari:  1  orang  kepala pasar,  4  staf,  8  tenaga  kebersihan,  dan  9
orang tenaga keamanan. Model pengelolaan  berbentuk  UPT  ini  dapat berimplikasi pada ketiadaan standar kemampuan  dan  pengalaman  pengelolaan pasar  karena  akan  sangat  tergantung  pada aparatur  yang  ditugaskan  pada  UPT tersebut.
Setelah  revitalisasi,  selain  Pasar Manis menjadi pasar yang bersih, sirkulasi udara  sangat  baik  sehingga  nyaman  bagi pedagang  maupun  pembeli/pengunjung, juga  dilengkapi  dengan  berbagai  fasilitas penunjang bagi kegiatan ekonomi pedagang  dan  pembeli.  Tabel  2  berikut menggambarkan peningkatan fasilitas pasar  Manis  setelah  kebijakan  revitalisasi pasar
tradisional.
Tabel 2. Fasilitas Umum Pasar Manis Sebelum dan Setelah Kebijakan Revitalisasi
No. Fasilitas Pasar Sebelum Revitalisasi Setelah Revitalisasi 1. Mandi Cuci Kakus (MCK) Tidak ada 12 buah 2. Parkir Di pinggir jalan raya 1.076 m² 3. Mushala Tidak ada 1 buah seluas 42,5 m² 4. Ruang Laktasi Tidak Ada 1 buah 5. Ruang Kesehatan Tidak Ada 1 buah 6. Pos Tera Ulang Tidak Ada 1 buah 7. Alat  Pemadam  Api  Ringan (APAR) Tidak Ada 8 buah 8. Hidrant Tidak Ada 6 buah 9. Pompa Air Tidak Ada 1 buah 10. Penerangan Umum Tidak Memadai Ada (23 ribu watt) 11. Saluran Pembuangan Tidak Ada, Buruk Ada, Baik 12. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tidak Ada Ada (60 m²) 13. Tempat Pemilahan Sampah Tidak Ada 1 buah 14. TPS Sementara Ada Ada, volume 66 m² 15. Waktu Operasional Pasar 05.00–12.00 05.00–16.00 16. Pos Keamanan Tidak Ada 1 buah Sumber: UPT Pasar Manis 2017.
Setelah revitalisasi, dilakukan perubahan sistem pengelolaan pasar Manis yang meliputi:
a. Pengaturan  hak  dan  kewajiban  antara UPT  pasar  Manis  dengan  para pedagang. Namun, pengaturan tersebut  tidak  tertulis  sehingga  akan berimplikasi pada penyelesaian
permasalahan jika terjadi permasalahan.
b. Penerapkan  zonasi,  yang  mengacu pada  kriteria  pasar  sehat,  yaitu pembagian  area  sesuai  dengan  sifat, jenis  komoditi  dan  klasifikasinya. Namun  setelah  dua  tahun,  sistem zonasi  mulai  dilanggar  pedagang karena ketidaktegasan pengelola pasar. Selain  itu,  meski  diterapkan  sistem zonasi, namun display barang dagangan  masih  kurang  tertata  dan kurang menarik.
c. Fasilitas untuk mempermudah konsumen  ketika  berbelanja,  seperti troli, pemantauan dan informasi  harga terkini  komoditas  pasar  melalui  layar monitor di dinding pasar, dan program transaksi  non  unai  (SiNona).  Namun yang disayangkan pemanfaatan SiNona  hanya  berlangsung  selama  6 bulan  dari  pertama  kali  SiNona di launching pada 26 Oktober 2016.
d. Penyusunan  18  Standar  Operasional
Prosedur  (SOP)  pengelolaan  pasar, yang  antara  lain  mengatur  tentang
pengenaan  retribusi  dan  pajak  pasar, kebersihan  dan  penanganan  sampah, pengawasan  barang  dagangan,  dan lainnya.
Namun
demikian, penyusunan SOP tersebut tidak terlepas  dari  upaya  pasar  Manis  agar bisa  meraih  predikat  pasar  SNI  8152. SOP  yang  telah  disusun  juga  belum tersosialisasikan  secara  baik  kepada pedagang,  dan  belum  semuanya  bisa dilaksanakan secara konsisten. Akibatnya,  keberadaan  SOP  belum mampu  meningkatkan  pengelolaan pasar Manis secara optimal.
e. Pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar. Lantai pasar setiap saat dibersihkan,  dan  secara  berkala  dipel oleh  petugas  kebersihan.  Apabila diminta, petugas juga bisa membersihkan kios dan lapak pedagang.  Pedagang  dikenai  biaya kebersihan  Rp200,00  per  hari  dan Rp1.000,00  per  hari  untuk  kios  atau lapak. Untuk keamanan pasar, dibentuk  petugas  keamanan  pasar yang  direkrut  dari  para  preman  pasar Manis  sebelum  revitalisasi.  Petugas keamanan  bertugas  24  jam  yang terbagi atas 3 shift sehingga pedagang merasa  aman  meninggalkan  barang dagangannya di pasar.
Selain  aspek  di  atas,  dikaji  juga bagaimana  pendapatan  pedagang  setelah revitalisasi  pasar  Manis.  Berdasarkan
penelitian,  diketahui  sebagian  pedagang pasar  Manis mengalami  peningkatan pendapatan, dan sebagian lainnya mengalami  penurunan,  dan  bahkan  ada yang terpaksa menutup kiosnya. Fenomena tersebut  dalam  pandangan  UPT  pasar Manis  lebih  ditentukan  oleh  pedagang  itu sendiri. Pengelola UPT telah melaksanakan  tanggung  jawabnya  yakni menyediakan  fasilitas  untuk  pedagang. Namun, bagaimana kualitas komoditas dan pelayanan oleh pedagang, serta implikasinya  kepada  pendapatan  mereka, sepenuhnya diserahkan kepada para pedagang.
UPT  pasar  Manis  belum  mampu mengupayakan peningkatan kapasitas manajemen  bagi  pedagang  pasar  karena keterbatasan  anggaran.  Namun  UPT  pasar Manis  telah  memberdayakan  pedagang melalui revitalisasi paguyuban dan memfasilitasi pembentukan koperasi pedagang.  Meski  demikian,  pembentukan paguyuban pedagang merupakan salah satu prasyarat  sebuah  pasar  tradisonal  untuk bisa  direvitalisasi.  Sedangkan  manfaat koperasi  bagi  pedagang,  melalui  fasilitasi oleh  koperasi  dan  Dinperindag,  pedagang dapat  memperoleh  pinjaman  modal  dari bank  yang  telah  bekerja  sama  dengan kedua  institusi  tersebut.  Melalui  koperasi, pedagang  juga  bisa  ‗kulakan‘  dari produsen  atau  tangan  pertama  pemegang komoditas tertentu.
Perubahan  signifikan  lainnya  yang tampak  setelah  revitalisasi  pasar  Manis adalah tersedia area kuliner yang representatif.  Area  kuliner  ini  hanya  buka sesuai  jam  operasional  pasar,  yang seringkali  ramai  ketika  akhir  pekan  atau hari libur. Pada sore hingga malam hari, di bagian luar pasar Manis dibuka cafe tenda sehingga setelah revitalisasi aktivitas pasar Manis hingga malam hari.
3. Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional  untuk  Pengembangan Pasar Tradisional Pada Umumnya.
Telah  diuraikan  di  atas,  belum  ada policy guidelines untuk kebijakan revitalisasi pasar tradisional ketika implementasi  kebijakan  tersebut  di  pasar Manis. Policy  guidelines dalam  bentuk ―Panduan  Proposal  Sarana  Distribusi Perdagangan‖  baru  ditetapkan  pada  2017 oleh  Direktorat  Logistik  dan  Sarana
Distribusi
Distribusi Kemendag.
Berdasarkan  kajian  terhadap  ―Panduan Proposal  Sarana  Distribusi  Perdagangan‖ serta  hasil  penelitian,  dapat  dirumuskan bahwa kebijakan revitalisasi pasar tradisional  untuk  pengembangan  pasar tradisional  pada  umumnya  adalah  sebagai berikut:
a. Perhatikan  dan  laksanakan  apa  yang telah  ditentukan  dalam  ―Panduan
Proposal Sarana Distribusi Perdagangan‖,  meliputi:  revitalisasi fisik, revitalisasi
manajemen,
revitalisasi  ekonomi,  dan  revitalisasi sosial.
b. Selain memperhatikan langkah- langkah    atau  aspek-aspek  dalam setiap jenis revitalisasi dalam ―Panduan  Proposal  Sarana  Distribusi Perdagangan‖, juga perlu diperhatikan aspek-aspek berikut berdasarkan kajian  di  pasar  BSD  Serpong  dan pasar  Manis  Purwokerto,  sebagai berikut:
(1). Aspek terkait revitalisasi fisik:
(a). Layout dan alur pengunjung yang menguntungkan keseluruhan pedagang
(2). Aspek terkait revitalisasi
manajemen:
(a). MoU  antara  pedagang  dan pengelola pasar
(b). Pengawasan  dan  penegakan MoU  dan  tata  tertib  pasar oleh  pengelola  pasar  secara konsisten dan tegas
(c). Kerjasama  dengan  BPOM dan kepolisian
(d). Meningkatkan  team  work pengelola pasar, misal melalui koordinasi rutin antar  bagian  dari  pengelola pasar
(e). Peningkatan
kapasitas
manajerial pedagang
(3). Aspek terkait revitalisasi ekonomi
(a). Menjalin  kerjasama  dengan perbankan  untuk  membantu permodalan  para  pedagang pasar
(b). Menjalin kerja sama dengan supplier utama  komoditas pasar tradisional
(4). Aspek terkait revitalisasi sosial (a). Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau
lembaga-lembaga pendidikan  lainnya  untuk mewujudkan ―sekolah pasar‖  sebagai  media  untuk meningkatkan kapasitas
pedagang.
Langkah-langkah  perpaduan  dalam ―Panduan  Proposal  Sarana  Distribusi Perdagangan‖  dengan  hasil  penelitian ini, apabila digambarkan dalam bentuk model,  tampak  pada  lampiran  artikel ini.

## PEMBAHASAN
―Panduan Proposal Sarana Distribusi Perdagangan‖ (Direktorat
Logistik  dan  Sarana  Distribusi  Distribusi, 2017)  menjelaskan,  ada  4  aspek  dalam kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional, yaitu revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi,  dan  sosial.  Keempat  aspek tersebut  harus  menjadi  perhatian  dan dilaksanakan  oleh  pemkab/kota  yang melaksanakan kebijakan pasar tradisional.
Berdasarkan  uraian  pada  hasil penelitian  di  atas,  meski  belum  memenuhi secara keseluruhan, tampak kepatuhan dari Pemkab  Banyumas  terhadap  empat  aspek kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional. Kepatuhan  pada  aspek  revitalisasi  fisik, tampak  pada  pembangunan  prasarana  dan sarana  fisik  pasar  Manis.  Melalui  dua tahap  pembangunan,  telah  terbangun prasarana  fisik  pasar,  mulai  dari  gedung pasar, kios, los, lapak, dan prasarana pasar lainnya.  Sementara  pada  sisi  sarana,  telah tersedia fasilitas dan sarana berdagang dan berbelanja  bagi  pedagang  dan  pengunjung atau  konsumen.  Hal  lain  menyangkut revitalisasi  fisik,  yakni  tata  hijau,  sistem penghubung,  sistem  tanda/reklame,  dan ruang terbuka kawasan, juga telah tersedia di pasar Manis. Pemenuhan terhadap aspek revitalisasi fisik ini, sekaligus menunjukkan kepatuhan Pemkab Banyumas terhadap ketentuan aspek revitalisasi  ekonomi.  Bahwa  perbaikan fisik  kawasan  pasar  adalah  bersifat  jangka pendek  untuk  mengakomodasi  kegiatan ekonomi formal dan informal.
Sementara  dari  dua  aspek  lainnya, pada  revitalisasi  manajemen  sebagian  dari aspek  tersebut  telah  dilaksanakan,  yakni hak  dan  kewajiban  pedagang  (meski  tidak tertulis),  tata  cara  penempatan  pedagang melalui sistem zonasi, penyediaan fasilitas- fasilitas  di  pasar,  serta  penyusunan  SOP. Pada  revitalisasi  sosial,  setidaknya  pasar
Manis  telah  menjadi  lingkungan  menarik, yang  tampak  pada  relatif  ramainya  area kuliner terutama ketika akhir pekan. Dalam jangka  panjang  ke  depan,  kondisi  tersebut akan  bisa  berdampak  pada  dinamika kehidupan  sosial  masyarakat.  Selain  hal tersebut,  direkrutnya  sebagian  anggota masyarakat  di  sekitar  pasar  Manis  sebagai tenaga  kebersihan  dan  keamanan  pasar, sedikit  banyak  menunjukkan  terpenuhinya revitalisasi sosial.
Kepatuhan Pemkab Banyumas terhadap  kebijakan  Kemendag  di  atas, tampak  mendukung  tesis  Ripley  tentang evaluasi  formatif  dalam  kebijakan  publik. Ripley (1985) menjelaskan, ada  dua aspek atau  perspektif  utama  terkait  dengan evaluasi  implementasi  kebijakan,  yaitu compliance dan what’s happening.
Uraian  tentang  bagaimana  Pemkab Banyumas mengimplementasikan kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional  di pasar Manis menunjukkan aspek compliance . Tidak hanya pada aspek-aspek tersebut,  kepatuhan  Pemkab  Banyumas dalam  proses  implementasi  kebijakan revitalisasi  pasar  tradisional  mulai  dari penyusunan DED dan RAB dan seterusnya kepada Kemendag menunjukkan kepatuhan  dari  agen-agen  dan  birokrat- birokrat  yang  ada  pada  posisi  sub  ordinat (dalam  hal  ini  Pemkab Banyumas)  kepada perintah-perintah  mereka  yang  ada  di posisi  superior  (dalam  hal  ini  Kemendag).
Tingginya  derajat  kepatuhan  Pemkab Banyumas  kepada  Kemendag,  tampak menunjukkan  sisi positif  hasil  dari impelementasi  kebijakan  revitalisasi  pasar tradisional meski belum sepenuhnya seperti yang diharapkan kebijakan tersebut.
Pada  sisi  lain,  fokus compliance dipandang  sangat  terbatas  karena  hanya mempertanyakan bagaimana program telah dijalankan.  Fokus what’s  happening lebih luas  lagi  karena  mencakup  juga  aspek short-range dari  akibat  yang  ditimbulkan dari pelaksanaan suatu program.
Terkait  dengan  hal  di  atas,  tampak bahwa  ada  faktor-faktor  lain  di  luar kepatuhan aparatur pelaksana, turut mempengaruhi impelentasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bahwa pembangunan  fisik  pasar  tradisional  yang memakan  waktu  cukup  lama,  telah menyebabkan sebagian pelanggan pedagang  pasar  Manis  berpindah  ke  pasar lain.  Pada  sisi  lain,  keinginan  pedagang untuk  berganti  komoditas  atau  barang dagangannya juga impelementasi kebijakan revitalisasi pasar. Pun keinginan Pemkab  Banyumas  agar  pasar  manis  bisa menjadi pasar SNI sehingga harus mengikuti  tuntutan  ketentuan  pasar  SNI 8152, pada giliran selanjutnya berpengaruh
terhadap implementasi kebijakan revitalisasi  pasar  Manis  beserta  hasil- hasilnya.  Hasil  penelitian  ini  mendukung tesis  Ripley  (1985)  tentang  perspektif
what’s happening, yangmempunyai asumsi banyak faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program.
Pada pasar BSD Sepong, sebagaimana  diuraikan  di  atas,  tampak telah  melakukan  langkah-langkah  seperti: menerapkan  sistem  zonasi;  menawarkan berbagai jenis barang dagangan; melakukan  MoU  antara  pedagang  dan pengelola; menyediakan layanan pengantaran  barang,  aplikasi,  dan  fasilitas e-money ;  dan penentuan  harga  barang melalui    tawar  menawar  dan  pengecekan harga. Langkah-langkah pasar BSD Serpong  tersebut  tampak  selaras  dengan bauran berbagai unsur yang digunakan ritel untuk  memuaskan  kebutuhan  konsumen, yaitu:  jenis  barang  yang  dijual;  perbedaan dan  keanekaragaman  barang  yang  dijual; tingkat  layanan  konsumen;  dan  harga barang  (Utami,  2006).  Penerapan  bauran berbagai unsur tersebut tampak memuaskan konsumen pasar BSD Serpong.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  yang  telah dilakukan,  dapat  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut.
1. Proses modernisasi  pasar tradisional  di pasar  BSD  Serpong  dilakukan  melalui modernisasi fisik dan non fisik. Setelah modernisasi  fisik  pasar,  pasar  BSD
Serpong menjadi lebih bersih, luas, dan nyaman  untuk  dikunjungi.  Sedangkan modernisasi non fisik melalui modernisasi  manajemen  pasar  serta Pasar  Rakyat  School  yang  dilakukan secara  berkelanjutan  sebagai  upaya peningkatan kapasitas manajemen pedagang.
2. Implementasi  kebijakan  revitalisasi
pasar  tradisional  di  pasar  Manis Purwokerto  lebih  fokus  pada  aspek fisik  pasar.  Sedangkan  revitalisasi manajemen, sosial, dan ekonomi sudah diupayakan  namun  belum  maksimal karena  keterbatasan  anggaran  serta belum adanya policy guidelines kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional yang  dapat  membimbing  implementor kebijakan.
3. Kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional seharusnya  mencangkup  revitalisasi fisik,  manajemen,  sosial,  dan  ekonomi secara  menyeluruh,  sehingga  tujuan revitalisasi  pasar  tradisional  dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, James, 1979, Public Policy Making, (Second ed.), New York : Holt, Renehart and Winston, New York.
Arikunto S, 2006.  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI,  Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
Dye, Thomas  R. 1981. Understanding Public  Policy. 3th (Englewood Cliffs, NJ;  Prentice Grindle, Merilee S.ed). 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princetown University Press Poesoro,  Adri.  2007. Jurnal  Semeru .  No. 22 Hal. 2.
Purwanto,  Erwan  Agus.  Sulistyastuti,
Dyah  Ratih.  2012. Implementasi Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Ripley,  Rendal  B.  and  Grace  A.  Franklin, 1986. Policy  Implementation  and Bureaucracy ,  second edition,  the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
Robert K. Yin, 2012. Studi Kasus Desain
& Metode, Raja Grafindo Jakarta.
Sabatier, P.A. 1986. Top-down and Bottom-up Approach to Implementation Reasearch : A Critical Analysis and Suggested Synthesis , Journal of Public Policy, 6 : 21- 48 . Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152 tentang Pasar Rakyat Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Utami, Christina Whidya. 2006. Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern. Jakarta: Salemba Empat
Revitalisasi Pasar Tradisional- http://jurnal.dpr.go.id/index.php/e kp/article/view/96
Pengembangan Rancangan Revitalisasi Pasar Tradisional- http://www.lppm.itb.ac.id/wp- content/uploads/2012/11/Agus-S- Ekomadyo.pdf Revitalisasi Pasar TradisionalIPB - http://ariefdaryanto.blog.mb.ipb.a c.id/files/2010/07/Revitalisasi- Pasar-Tradisional_Agu09.pdf
Kajian PU tentang pasar tradisional-
http://www.pu.go.id/uploads/servi ces/infopublik20130506123916.p df
Sekab. http://www.presidenri.go.id/artikel-
terpilih/mensukseskan-program- revitalisasi-pasar-tradisional.html .  diakses pada  26  Oktober  2017  pukul  12.50