PENGUASAAN TANAH TANPA HAK DI KOTA JAMBI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013)
Kelvin Alfarisi Alkap Kelvin.alfarisi@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 5 April 2022; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 18 Juni 2022

## Abstract
This study aims to determine and analyze the factors that cause land tenure without rights in Jambi City in the case of the Supreme Court Decision Number 1935 K/Pdt/2013 and the legal consequences  of  land  tenure  without  rights  in Jambi  City  in  the  case  of  the Supreme  Court Decision Number 1935 K/Pdt. /2013. The formulation of the problems raised are 1) what are the  factors  that cause  land  tenure  without rights in  Jambi City  in  the  case of the  Supreme Court Decision Number 1935 K/Pdt/2013; 2). what are the legal consequences of land tenure without  rights  in  Jambi  City  in  the  case  of  the  Supreme  Court's  Decision  Number  1935 K/Pdt/2013. The method used is the type of empirical juridical research. The results of the study show that 1) the factors that can cause land  tenure without rights in the case of the Supreme Court Decision Number 1935 K/Pdt/2013 is an error in object. Farida Wan Hamid and the other defendants own the object of the case based on a grant from Defendant II as proof of ownership, namely Certificate of Ownership Number 511 dated July 11, 1972, issued by  Defendant  III,  Jambi  City  Land  Office;  2)  land  tenure  without  rights  in  the  case  of  the Supreme Court's Decision Number 1935 K/Pdt/2013, is classified as an act against the law so that the actions of the party who did it can be filed in a civil lawsuit to ask for a sum of money for compensation.
Keywords: Land Tenure, Without Rights .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuanuntuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  penguasaan  tanah  tanpa  hak  di  Kota  Jambi  pada  kasus  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013 dan akibat hukum penguasaan tanah tanpa hak di Kota Jambi  pada  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1935  K/Pdt/2013.Perumusan masalah yang diangkat yaitu 1) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah  tanpa  hak  di  Kota  Jambi  pada  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1935 K/Pdt/2013; 2). bagaimanaakibat hukum penguasaan tanah tanpa hak di Kota Jambi pada kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1935  K/Pdt/2013.  Metode  yang  digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penguasaan tanah tanpa hak pada kasus Putusan Mahkamah Agung  Nomor  1935  K/Pdt/2013  adalah  keinginan  untuk  memiliki  yang  tinggi,  disertai dengan adanya niat dan kesempatan untuk menguasai tanah yang jelas bukan miliknya; 2) penguasaan  tanah  tanpa  hak  pada  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1935
Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 285 - 298 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
K/Pdt/2013,  digolongkan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  sehingga  tindakan  pihak yang  melakukannya  dapat  dilakukan  gugatan  secara  pidana,  pihak  keluarga  juga  dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta sejumlah uang ganti rugi.
Kata Kunci:   Penguasaan Tanah, Tanpa Hak

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan tidak dapat dilepaskan dari adanya ketergantungan akan tanah,sebagai sumber  utama  bagi  kelangsungan  hidup.  Maka  tanah  diusahakan  atau  digunakan  bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Indra Ardiansyah mengemukakan:
Tanah merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan  penghidupan.  Manusia  diberikan  kepercayaan  untuk  mengelola  dan memelihara  fungsi  dan  kegunaan  tanah,  sebab  manusia  diciptakan  sebagai mahluk  yang  sempurna  yang  memiliki  akal  pikiran,  sehingga  Tuhan  YME menundukan  alam  semesta  ini  termasuk  tanah  dibawah  penguasaan  dan pengelolaan manusia. 1
Kehidupan  ekonomi  masyarakat  dewasa  ini  telah  membuat  tanah  menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. Peningkatan jumlah penduduk di setiap  negara  yang  sangat  pesat  telah  meningkatkan  permintaan  akan  tanah  guna keperluan  tempat  tinggal  dan  tempat  usaha.  Peningkatan  permintaan  tanah  ini  tidak diikuti oleh penyediaan tanah. Hal ini dapat dimengerti karena tanah bukan sumber daya yang dapat diperbaharui dengan mudah.
Hak  menguasai  negara  tersebut,  menurut  Pasal  2  Ayat  (2)  UUPA,  memberikan wewenang kepada negara untuk tiga hal:
a.  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b.   menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c.   menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumf,  air  dan ruang angkasa.
Berdasarkan  hak menguasai dari  negara  seperti  ditegaskan  dalam  Pasal  2  UUPA, maka  menurut  ketentuan  dalam  Pasal  4  UUPA  yang  selanjutnya  dirinci  dalam  Pasal  16 ayat (1) UUPA, kepada perseorangan atau badan hukum diberikan beberapa macam hak atas tanah.
1 Indra Ardiansyah, Akibat Hukum  Bagi Pemegang  Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya  Dengan Pengaturan  Tanah  Terlantar (Studi  Pada  Wilayah  Cisarua  Kabupaten  Bogor),  Tesis,  Program  Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas diponegoro Semarang 2010, hlm. 1.
Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria (untuk selanjutnya ditulis UUPA) menentukan, bahwa:
(1)  Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) ialah:
a. hak milik,
b. hak guna-usaha,
c. hak guna-bangunan,
d. hak pakai,
e. hak sewa,
f. hak membuka tanah,
g. hak memungut-hasil hutan,
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan  ditetapkan  dengan  Undang-undang  serta  hak-hak  yang  sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. (2)  Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) ialah:
a. hak guna air,
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
c. hak guna ruang angkasa.
Lebih lanjut Abdul Hariss, mengemukakan:
Hak  milik  atas  tanah,  sudah  pasti  merupakan  macam  atau  status  hak  atas tanah  yang  paling  tinggi  derajatnya  bila  dibandingkan  dengan  macam  atau status hak lainnya. Hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara, dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tinggi bila  dibandingkan  dengan  macam  atau  status  hak  atas  tanah  lainnya  untuk bidang tanah yang sama kualitasnya. 2
Peralihan  hak  atas  tanah  diatur  dalam  UUPA,  yaitu  hak  atas  tanah  dapat  beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralihnya hak atas tanah dikarenakan terjadinya suatu peristiwa hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal  perusahaan  dan  lelang.  Pasal  37  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis PP Pendaftaran Tanah) yang menentukan:
1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun melalui jual beli, tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan hukum  pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
2) Dalam  keadaan  tertentu  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Menteri, Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat  mendaftar  pemindahan  hak  atas  bidang tanah  hak  milik,  yang  dilakukan  di  antara  perorangan  warga  negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang  menurut  Kepala  Kantor  Pertanahan  tersebut  kadar  kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.
2 H. Abdul Hariss, “Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.4 Tahun 2014 , hlm. 126.
Salah  satu  identitas  dari  suatu  negara  hukum  adalah  memberikan  jaminan  dan perlindungan  hukum  atas  hak-hak  warga  negaranya.  Banyaknya  peraturan-peraturan yang mengatur tentang penguasan tanah tanpa hak, ternyata belum bisa membuat kasus penguasan tanah tanpa hakbisa dengan mudah diselesaikan ditingkat peradilan.
RI No. 2832K/Pdt/2018 menolak  permohonan  kasasi dari pada pemohon kasasi. Padahal ditemukan keadaan atau fakat hukum, bahwa:
1. Pemohon  Kasasi  sudah mendirikan  bangunan dilokasi  objek perkara sejak  tahun 1991, kemudian bangunan tersebut dibongkar pada tahun 2011 untuk seterusnya dibangun  ruko.  Namun  tidak  pernah  ada  permasalahan  soal  kepemilikan, termasuk dari pihak Termohon Kasasi yang baru memasukan gugatan pada bulan April 2012;
2. Bahwa  Pemohon  Kasasi  juga  mempertanyakan  dalil  hukum  dari  Majelis  Hakim yang  memutuskan  kepemilikan  tanah  tersebut  sebagai  milik  dari  Terbanding, hanya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5043 Tahun 2007 yang diperoleh dari  porgram  Prona.  Majelis  Hakim  tidak  pernah  mempertimbangkan  poses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat III;
3. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengabulkan gugatan  dari  Pemohon  Kasasi,  sesuai  Putusan  Pengadilan  TUN  Jambi  Nomor 21/G/2012/PTUN-JBI., tanggal 25 September 2012, dengan amar putusan sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menyatakan  Batal  Keputusan  Tergugat  Kepala  Kantor  Pertanahan  KotaJambi berupa  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  5043/Kel-Simpang  IV  Sipintanggal  31 Agustus  2007.  Surat  Ukur  Nomor  01447/2007,  tertanggal  31Agustus  2007, seluas 672 m2 terletak di Simpang IV Sipin, atas namaM. Darmawan Yahya;
c. Memerintahkan  kepada  Tergugat  Kepala  Kantor  Pertanahan  KotaJambi,untuk mencabut  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  5043/Kel-Simpang  IVSipin  tanggal  31 Agustus  2007.  Surat  Ukur  Nomor  01447/2007,tertanggal  15  Agustus 2007,seluas  672  m2  terletak  di  Simpang  IV  Sipin,atas  nama  M.  Darmawan Yahya;
d. Menghukum  Tergugat  dan  Tergugat  II  Intervensi  untuk  membayar  biayayang timbul  dalam  sengketa  ini  secara  tanggung  renteng  sebesarRp2.522.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
e. Bahwa ternyata Putusan Pengadilan TUN Jambi tersebut di atas,dikuatkan oleh Pengadilan  Tinggi  TUN  Medan  dengan  menolakpermohonan  banding  dari Termohon Kasasi;
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  sengketa  penguasaan  tanah  tanpa  hak pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1935  K/Pdt/2013  bahwa  perlindungan hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  tidak  sepenuhnya  bisa  didapatkan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ( dassolen ).  UUD  1945  mengatur dan  menentukan  adanya  perlindungan  terhadap  hak  milik,  pasal-pasal  tersebut dinyatakan sebagai berikut:
Pasal 28 g:
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari  ancaman  ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28 h:
Setiap  orang  berhak  mempunyai  Hak  Milik  pribadi  dan  Hak  Milik  tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Selanjutnya  dalam  UUPAmengatur  dan  menentukan  adanya  perlindungan  terhadap pemegang hak milik, dinyatakan antara lain sebagai berikut:
Pasal 4 Ayat (2):
Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  Ayat  (1)  Pasal  ini  memberi wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan,  demikian  pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
Sedangkan dassein nya berupa pemilik hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertipikat tidak memberikan jaminan secara mutlak atas kepemilikan hak atas tanah tersebut dengan terjadinya sengketa penguasaan tanah tanpa hak.
Adanya  kenyataan  seperti  yang  diuraikan  di  atas  membuat   penulis  merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenaipenguasaan hak milik atas tanah tanpa hak di Kota Jambi. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan  menuangkan  hasilnya  dalam  suatu  karya  ilmiah  berbentuk  skripsi  dengan  judul
“ Penguasaan Tanah Tanpa  Hak di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013)”.

## B. PEMBAHASAN
1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Kota Jambi Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013
Penguasaan tanah tanpa hak merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan  sewenang-wenang  atau  dengan  tidak  mengindahkan  hukum  dan  aturan, seperti  menempati  tanah  atau  rumah  orang  lain  yang  bukan  merupakan  haknya. Tindakan  penguasaan  tanah  tanpa  haksecara  tidak  sah  merupakan  perbuatan  yang melawan hukum.
Sengketa  yang  terjadi  terhadap  pertanahan  jelas  didorong  karena  adanya kepentingan (interest). Kepentingan-kepentingan  ini  dalam  terjadinya  sengketa sehingga  salah  satu  pihak  atau  keduanya  atau  lebih  melakukan  tindakan  perbuatan melawan hukum di bidang pertanahan.
Pada  umumnya  penguasaan  tanah  tanpa  hak  terjadi  karena  disebabkan  hal- hal berikut: 3
1.  Ketidak  pedulian  pemilik  tanah  terhadap  aset  yang  dimilikinya.  Pada  beberapa kasus  terjadinya  dikarenakan  pemilik  tanah  memberikan  kepercayaan  kepada orang  lain  untuk  mengelola  tanahnya  yang  dikemudian  membuatkan  akta  tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal  tersebut  secara  tidak  langsung  pemilik  tanah  sebagai  pihak  yang  dirugikan memiliki  peranan  yang  mempengaruhi  terjadinya  penguasaan  tanah  tanpa  hak. Selain karena ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, maka penguasaan  tanah  tanpa  hakjuga  terjadi  karena  kurangnya  pengetahuan masyarakat dan ketidak peduliannya terhadap asset tanah miliknya. Faktor-faktor terjadinya  suatu  perbuatan  melawan  hukum  tentunya  tidak  luput  dari  peranan pemilik tanah (yang sebenarnya) itu sendiri. Wujud peranan pemilik tanah (yang sebenarnya)  itu  dapat  berupa  tindakan  yang  disengaja  maupun  tidak  disengaja
3 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 September 2021.
mengundang para pihak yang  melakukan penguasaan tanah tanpa hak. Tindakan mengundang  ini  dapat  diartikan  sebagai  suatu  sikap  atau  perilaku  situasi  dan kondisi  pihak  korbanlah  yang  mengurangi  timbulnya  suatu  perbuatan  melawan hukum.
2.  Faktor terjadinya penguasaan tanah tanpa hakini dikarenakan ketidaktahuan dari pemilik tanah (yang sebenarnya) mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan  kepada  orang  lain  oleh  orang  tua  pemilik  tanah  (yang  sebenarnya). Seseorang atau pemilik tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah  diberitahu  oleh  keluarganya  dan memperhatikan  surat  kepemilikan  yang dimilikinya  bahwa  tanah  tersebut  tidak  pernah  dijual  ataupun  dialihkan  kepada orang lain.
3.  Tingginya  harga  tanah  yang  mengakibatkan  orang-orang  mulai  mencari  tanah mereka  dan  juga  mengakibatkan  susahnya  untuk  memperoleh  lahan  untuk digarap.
4. Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.
Berdasarkan  dari  beberapa  faktor  diatas,  bahwa  ada  faktor  terjadinya penguasaan tanah tanpa hakini yakni kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh pemilik  tanah  (yang  sebenarnya).  Pemilik  tanah  (yang  sebenarnya)  melakukan pembiaran  terhadap  tanah  miliknya  saat  dikuasai  pihak  lain  atau  digunakan  oleh orang  lain  tanpa  hak,  setelah  bertahun-tahun  atau  pada  saat  pemilik  tanah  (yang sebenarnya) akan menggunakan tanahnya barulah pemilik tanah (yang sebenarnya) melakukan pengaduan, gugatan hukum kepada aparat penegak hukum.
Berdasarkan beberapa faktor diatas bahwa pemilik tanah (yang sebenarnya) seringkali  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bagi  terjadinya  suatu  perbuatan melawan  hukum  baik  dalam  keadaan  sadar  ataupun  tidak  sadar,  secara  langsung ataupun  tidak  langsung.  Tanpa  adanya  pemilik  tanah  (yang  sebenarnya)  tidak mungkin  adanya  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  hal  ini  peranan  pemilik  tanah (yang sebenarnya) ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri pemilik tanah (yang sebenarnya) serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.
Mengenai kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013, seperti yang dikemukakan oleh H. Indra Armendaris bahwa: 4
Para  Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  I,  II/Para  Pembandingadalah  pemilik
4 Wawancara dengan  H.  Indra  Armendaris,  Kuasa  hukum  dan  Advokat  dari  Farida  Wanhamid dan ahli waris Wanhamid, Jambi, tanggal 21 September 2021.
tanah seluas 978 m 2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 511 Tahun 1972 yang mendapat  hibah  dari  ahli  waris  almarhum  Wan  Hamid  yang  turut  sebagai  Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembandingyaitu:berdasarkan pada Akta hibah  tanggal  3  April  1991,  Nomor  3/Tlp/1991  pada  Notaris  Fachruddin  Lubis,S.H yang  sebelumnya  adalah  juga  merupakan  pemilik  tanah/objek  perkara  yang didapat/diperoleh  dari  almarhum  Wan  Hamid,  berdasarkan  surat  permohonan tanggal  21  April  1990  dan  Surat  Penetapan  Pengadilan  Agama  Kotamadya  Jambi Nomor: 044/1987, tanggal 26 Januari 1987. Bidang tanah seluas 978 m 2 , sebagaiman dimaksud oleh Sertipikat Hak Milik Nomor511 Tahun 1972, didapat oleh almarhum Wan Hamid berdasarkan jual beli dengan Abd.Kadir Bin Abubakar;
Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  salah  seorang  Para  Pemohon  Kasasi  dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding; bahwa:
Kami  sudah  mendirikan  bangunan  dilokasi  objek  perkara  sejak  tahun  1991, kemudian  bangunan  tersebut  dibongkar  pada  tahun  2011  untuk  seterusnya dibangun  ruko.  Namun  tidak  pernah  ada  permasalahan  soal  kepemilikan, termasuk  dari  pihak  Termohon  Kasasi  dahulu  Penggugat/Terbandingyang baru memasukan gugatan pada bulan April 2012. 5
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu  Tergugat  I,  II/Para  Pembandingberpandangan  bahwa  tanah  objek  perkara yaitu tanah seluas 978 m 2 yang terletak di  Jalan Kol. Amir Hamzah  RT 06 Kelurahan Simpang IV Sipin (dahulu termasuk Simpang III Sipin), Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupaSHM Nomor 511 tanggal 11 Juli 1972, GS Nomor 270/1972 atas nama Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para  Pembandingadalah  milik  mereka,  Para  Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  I, II/Para Pembanding.
Sedangkan  Lita  Dewi  Andayani  selaku  Kuasa  dan  Advokat  Termohon  Kasasi dahulu Penggugat/Terbandingmengemukakan bahwa: 6
Tanah  objek  perkara  merupakan  bagian  dari  tanah  atas  nama  H.  Husin  Bin Abdullah yang berasal dari tanah waris peninggalan H. Amdullah Bin Muhammad (H. Abdullah  Bin  Muhammad  adalah  orang  tua  dari  H.Husin  Bin  H.  Abdullah  dan  Yahya Bin H. Abdullah/orang tua Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) dengan luas keseluruhan + 4869 m 2 ; Di mana H. Husin Bin Abdullah/Paman Termohon Kasasi dahulu  Penggugat/Terbanding,  tanah  peninggalan  alm  H.  Abdullah  Bin  Muhammad yang diatasnamakan kepadanya dengan luas + 4869 m 2 tersebut sebagian diserahkan kepada Yahya Bin Abdullah, adapun tanah yang diserahkan oleh H. Husin BinAbdullah kepada Yahya Bin Abdullah luasnya + 2438 m 2 berukuraan lebar + 23 m 2 panjang +
5 Wawancara dengan Yani Hamid, Responden, Jambi, tanggal 22 September 2021.
6 Wawancara dengan  Lita  Dewi  Andayani,  Kuasa  hukum  dan  Advokat  dari  M.  Darmawan Yahya, Jambi, tanggal 23 September 2021.
106 m 2 ;
Namun tanah yang diserahkan oleh H. Husin Bin Abdullah kepada Yahya Bin Abdullah  tersebut  sebahagian  dijual  oleh  H.  Husin  Bin  H.  Abdullah  kepada  Samini, adapun ukuran tanah yang dijual kepada Samini tersebut lebar + 23 m 2 dan panjang + 73  m 2 sehingga  sisanya  tinggal  lebar  +  23  m 2 dan  panjangnya  +  33  m 2 yang merupakan  objek  perkara.  Inilah  yang  masih  dimiliki  oleh  almarhum  Yahya  Bin  H. Abdullah  (orang  tua  Termohon  Kasasi  dahulu  Penggugat/Terbanding).  Tanah  yang menjadi  objek  perkara  yang  dimiliki  oleh  Alm.Yahya  Bin  H.Abdullah  tersebut  telah diserahkan  kepada  Drs.Muhammad  Hatta  Yahya  (adik  Termohon  Kasasi  dahulu Penggugat/Terbanding)  dan  oleh  Drs.  Muhammad  Hatta  menghibahkan  kepada Termohon  Kasasi  dahulu  Penggugat/Terbanding,  dengan  demikian  tanah  objek perkara adalah milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.
Antara  keterangan  yang  dikemukakan  oleh  pihak  Termohon  Kasasi  dahulu Penggugat/Terbandingdan  Para  Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  I,  II/Para Pembanding, terdapat perbedaan pandangan mengenai objek perkara sehingga untuk itu  pihak  Majelis  Hakim  sudah  melakukan  pemeriksaan  lapangan  berdasarkan keterangan  dari  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  dan  pihak-pihak  terkait  sehingga didapatkanlah suatu fakta  hukum bahwa tanah  objek  sengketa  terletak di Jalan  Kol. Amir  Hamzah,  RT.  06  Kelurahan  Simpang  IV  Sipin,  Kecamatan  Telanaipura  Jambi seluas  672  m 2 ,  sesuai  dengan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  5043  tanggal  31  Agustus 2003  dan  Surat  Ukur  Nomor  01447/Simpang  IV.Sipin/2007,  atas  nama  Termohon Kasasi  dahulu  Penggugat/Terbanding,  membuktikan  bahwa  tanah  objek  sengketa adalah  milik  Penggugat,  sedangkan  letak  tanah  yang  dibeli  dan  sesuai  dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 511 atas nama Tergugat I Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1972 Nomor 270/72., terletak di Jalan Gotong Royong Kampung Solok, Sipin seluas 978m 2 ;
Sehingga  dapat  dikemukakan  bahwa  objek  sengketa  sesuai  dengan  hasil pemeriksaan  setempat adalah milik  Penggugat  karena  sesuai  dengan Sertipikat  Hak Milik  (SHM)  Nomor  5043/Simpang  IV  Sipin  atas  nama  Termohon  Kasasi  dahulu Penggugat/Terbanding,  oleh  karena  itu  penguasaan  Tergugat  terhadap  objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
Sehingga  berdasarkan  uraian  di  atas,  dapatlah  diketahui  bahwa  faktor  yang bisa  menyebabkan  terjadinya  penguasaan  hak  milik  atas  tanah  tanpa  hak  yang dilakukan  Para  Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  I,  II/Para  Pembandingpada  kasus Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1935  K/Pdt/2013  adalah  keinginan  untuk
memiliki yang tinggi, disertai dengan adanya niat dan kesempatan untuk menguasai tanah yang jelas bukan miliknya.
2. Akibat  Hukum  Penguasaan  Tanah  Tanpa  Hak  Di  Kota  Jambi  Pada  Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013
Mengenai  akibat  hukum  penguasaan  hak  milik  atas  tanah  tanpa  hakyang digolongkan  sebagai  perbuatan  perbuatan  melanggar  hukum  selain  mengajukan gugatan secara pidana, pihak keluarga juga dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta sejumlah uang ganti rugi. Konsep ganti rugi yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:
a.   Ganti rugi nominal
Jika  perbuatan  melawan  hukum  mengandung  unsur  kesengajaan,  tetapi tidak  menimbulkan  kerugian  nyata  bagi  korban,  maka  kepada  korban dapat  diberikan  sejumlah  uang  tertentu  sesuai  dengan  rasa  keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya jumlah kerugian tersebut.
b.   Ganti rugi Kompensasi Ganti  rugi  kompensasi  merupakan  ganti  rugi  yang  merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
c.   Ganti rugi penghukuman Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang  melebihi  dari  jumlah  kerugian  yang  sebenarnya.  Besarnya  jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
Dari sudut hukum, perbuatan melawan hukum mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum.
3. Akibat administrasi
Seperti yang diketahui bahwa sertipikat hak atas tanah dikatakan sebagai alat pembuktian yang kuat, hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di  dalam  sertipikat  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima  sebagai keterangan  yang  benar  oleh  hakim  selama  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya  oleh pihak lain. Apabila pihak lain dapat membuktikan sebaliknya maka yang berwenang memutuskan  alat  pembuktian  mana  yang  benar  adalah  Pengadilan.  Hal  itu  juga dicantumkan  dalam  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Achmad  Zaki  bahwa:  “penguasaan  tanah  tanpa  izin  harus  ditindaklanjuti dengan  langkah-langkah  penertiban  yang  telah  ditetapkan.  Tidak  ada  penggusuran,
tetapi  yang  ada adalah penertiban,  tujuan  dilaksanakannya  penertiban,  yaitu  untuk: (a) mencegah terjadinya pemakaian atau  penguasaan  tanah  tanpa izin  yang berhak; (b)  mewujudkan  tertib  administrasi  pertanahan,  administrasi  pemakaian  dan pemanfaatan  tanah;  dan  (c)  memberikan  kepastian  hukum  pengimplementasian penertiban pada pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak”. 7
Ketetapan  MPR  No.IX/MPR/2001  mengenai  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yakni menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia  merupakan  sebuah  prinsip  yang  wajib  ditegakkan  oleh  (aparat)  negara dalam  penanganan  sengketa  agraria.  Dengan  mengacu  pada  Tap  MPR  ini,  langkah- langkah yang dilalui oleh (aparat) negara itu pastinya menjadi  perilaku yang tragis- ironis. Dapat diperlihatkan, betapa buruknya implementasi hukum kita, serta betapa masyarakat  yang  seharusnya  dilindungi  selalu  berada  dalam  posisi  tidak  berdaya, selalu  dipersalahkan,  serta  menjadi  korban.  Ironisnya,  hampir  dalam  setiap  kasus sengketa  tanah,  posisi  masyarakat  selalu  lemah  ataupun  dilemahkan.  Masyarakat sering  tidak  mempunyai  dokumen-dokumen  legal  yang  dapat  membuktikan kepemilikan  tanahnya.  Kemampuan  masyarakat  hanya  bersandar  pada  kepemilikan historis dimana tanah yang  mereka miliki  telah ditempati  dan digarap  secara turun temurun.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Achmad  Zaki, beliau mengatakan  mengenai  permasalahan  penguasaan  tanah  tanpa  hak,  sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 51  tahun  1960  tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau Kuasanya.  Permasalahan  tanah  yang  seringkali  berlangsung  di  masyarakat  berupa sengketa tanah, penyerobotan tanah, menempati lahan tanpa izin, penanaman di atas milik orang lain, perusakan tanaman, perusakan pagar milik orang lain, serta tindakan lainnya yang berkaitan dengan masalah tanah.
Achmad  Zaki  selaku  Kepala  Seksi  sengketa,  Konflik,  menjelaskan bahwa: 8 setelah ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan  ditindaklanjuti  dengan  permohonan  pembatalan  sertipikat  yang  dinyatakan cacat hukum yang kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional akan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk:
7 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 September 2021.
8 Wawancara dengan Achmad Zakki, Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 14 September 2021.
1. Tanah  objek  sengketa  terletak  di  Jalan  Kol.  Amir  Hamzah,  RT.  06  Kelurahan Simpang  IV  Sipin,  Kecamatan  Telanaipura  Jambi  seluas  672  m 2 ,  sesuai  dengan Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  5043  tanggal  31  Agustus  2003  dan  Surat  Ukur Nomor  01447/Simpang  IV.Sipin/2007,  atas  nama  Termohon  Kasasi  dahulu Penggugat/Terbanding, membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan  letak tanah yang dibeli dan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik  (SHM)  Nomor  511  atas  nama  Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat I/PembandingGambar  Situasi  tanggal  22  Juni  1972  Nomor  270/72.,  terletak  di Jalan Gotong Royong Kampung Solok, Sipin seluas 978m 2 ;
Sehingga  dengan  hal  tersebut  di  atas,  akibat  hukum  yang  timbul  yaitu Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  5043  tanggal  31  Agustus  2003  dan  Surat  Ukur Nomor  01447/Simpang  IV.Sipin/2007,  atas  nama  Termohon  Kasasi  dahulu Penggugat/Terbandingadalah  sah  begitu  juga  terhadap  Sertipikat  Hak  Milik (SHM)  Nomor  511  atas  nama  Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat I/PembandingGambar  Situasi  tanggal  22  Juni  1972  Nomor  270/72.,  terletak  di Jalan  Gotong  Royong  Kampung  Solok,  Sipin  seluas  978m 2 juga  dinyatakan  sah.
Tidak  ada  permasalahan  berupa  sertipikat  ganda  dan  tumpang  tindih kepemilikan hak atas tanah.
2. Objek  sengketa  sesuai  dengan  hasil  pemeriksaan  setempat  adalah  milik Penggugat  karena  sesuai  dengan  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor
5043/Simpang IV Sipin atas nama Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Terbanding,  oleh  karena  itu  penguasaan  Tergugat  terhadap  objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
Berdasarkar  data-data  yang  diperoleh  oleh  penulis  di  atas,  maka  dapat diketahui akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah tanpa hak di Kota Jambi pada  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1935  K/Pdt/2013  bahwa penguasaan  hak  milik  atas  tanah  tanpa  hak  pada  kasus  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  1935  K/Pdt/2013,  digolongkan  sebagai  perbuatan  melawan hukum  sehingga  tindakan  Para  Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  I,  II/Para Pembandingdapat  dilakukan  gugatan  secara  pidana,  pihak  keluarga  juga  dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta sejumlah uang ganti rugi.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penguasaan hak milik atas tanah tanpa hak  yang  dilakukan  Para  Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  I,  II/Para Pembandingpada  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1935  K/Pdt/2013 adalah  keinginan  untuk  memiliki  yang  tinggi,  disertai  dengan  adanya  niat  dan kesempatan untuk menguasai tanah yang jelas bukan miliknya.
2.  Penguasaan hak milik atas tanah tanpa hak pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor  1935  K/Pdt/2013,  digolongkan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum sehingga  tindakan  Para  Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  I,  II/Para Pembandingdapat  dilakukan  gugatan  secara  pidana,  pihak  keluarga  juga  dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta sejumlah uang ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Adrian  Sutedi.2010. Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya. Jakarta:  Sinar Grafika.
Achmad  Ali.  2009. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  termasuk  interpretasi  undang-undang  (legisprudence). Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
Aslan Noor. 2006. Konsepsi Hak Milik atas Tanah bagi Bangsa Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Bandung:  CV.  Mandar Maju.
Boedi  Harsono.  2005. Sengketa-Sengketa  Tanah  serta  Penanggulangannya .  Jakarta: Djambatan.
Budi  Agus  Riswandi.  2005. Aspek  Hukum  Internet  Banking .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Fence  M.  Wantu.  2011. Kepastian  Hukum  Keadilan  dan  Kemanfaatan .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rachmat Setiawan. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra Abardin.
Rusmadi Murad. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah . Jakarta: Alumni. . Sudikno  Mertokusumo.  1999. Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar). Yogyakarta; Liberty.
Tim  Penyusun.  2016.  Buku  Panduan  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  Tahun Akademis 2016/2017. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## B.  Jurnal/Tesis
Ayu  Larasati  dan  Raffles,  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dengan  Perjanjian  Jual  Beli Menurut Hukum  Pertanahan  Indonesia, Zaaken Journal  of  Civil  and  Bussiness Law, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020.
Dara  Quthni  Effida  dkk,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah”. Jurnal Law  Reform Volume  11, Nomor  2,  Tahun 2015  Program Studi  Magister  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
H.  Abdul  Hariss,  “Penyelesaian  Perkara  Sengketa  Tanah  Pada  Badan  Pertanahan Nasional Kota Jambi”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari  Jambi Vol.14 No.4 Tahun 2014.
Indra  Ardiansyah, Akibat  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Studi Pada Wilayah Cisarua Kabupaten Bogor),  Tesis,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Program  Pascasarjana Universitas diponegoro Semarang 2010

## C.  Kamus
Sudarsono. Kamus Hukum . PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
Tim Penyusun Kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
---------Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Undang- undang Pokok Agraria.
---------Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.