## Volume 4 No. 1, Juli  2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian
Djeni Elisabeth Sanda, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Nusa Cendana E-mail: sandajeni99@gmail.com

## Abstrak
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, namun dapat pula sebaliknya dilakukan oleh seorang  istri terhadap suami. Bertolak dari  uraian  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  fungsi  penyidik Kepolisian  dalam  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  sebagai  upaya  penanganan tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  istri  terhadap  suami.  Metode  penelitian yang  digunakan  yakni  penelitian  hukum  normatif  empiris  yaitu  mengkaji  hukum  yang  di  konsepkan sebagai  perilaku  nyata.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  penyidik  Kepolisian kaitannya dengan peran pengayom dan pelindung terhadap korban masih lemah dalam hal korban tidak atau  kurang  merasa  nyaman  setelah  penyidik  menerima  laporan  pengaduan.  Terjadi  bias  gender  pada perlakuan  yang  dialami  korban  suami  dan  kurang  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku.  Oleh karena  itu,  diperlukan  optimalisasi  pelaksanaan  fungsi  penyidik  Kepolisian  terhadap  seluruh  laporan, Polisi harus berkomitmen untuk tetap professional dengan menghayati dan bertindak sesuai fungsinya.
Kata kunci : Gender; Kerasan dalam Rumah tangga; Penyidik Kepolisian

## Abstract
Domestic violence is a crimes which is not only done by a husband against the wife, the fed to lower the but can be performed by a husband against wife. The headed from the explanation, this study aims to to analyze and to explain the functions of investigators police in provide some level of protection and service as  efforts  to  handle  of  criminal  acts  of  violence  against  husband  households  conducted  wife.  Research methodology to be used that is normative law empirical research that is studying law in konsepkan as real behavior. The result showed that the implementation of police investigators to do with the role of protector and  a  protection  against  the  victim is  still  weak  in  terms  of  the  victim  no  or  less feel comfortable  after investigators  received  any  report.Is  going  on  gender  bias  in  treatment  suffered  by  a  husband  and  less consistent with the procedures applicable laws. Hence, it takes the optimization of the implementation  of police investigator on the whole report, the police must be committed to remain professional with living up to its function and act accordingly.
Keywords: Gender; Domestic Violence; Police Investigators

## A. PENDAHULUAN
Tata masyarakat patriarkhis masih berlangsung hingga saat ini 1 , karena dibangun secara  sistemik 2 dan  cenderung meminggirkan  posisi  perempuan.  Perempuan
1 Ade Irma Sakina, dan Dessy Hasanah Siti A. (2019). “ Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia ” . Jurnal Social Work . Vol.7 No.1, hlm.72
cenderung  diposisikan  sebagai  subordinat, dikotakkan  ke  dalam  dunia  domestik  dan dibatasi  haknya  untuk  masuk  ke  dunia  publik, padahal  perempuan  dan  laki-laki memiiki potensi sama dan karena itu seharusnya mempunyai hak yang sama.
Berdasarkan uraian singkat di atas maka  sejak konsep gender berkembang, tidak dapat  dipungkiri  peran  perempuan  terus  mengalami  pembaharuan. 3 Konteks  gender dan  modernisasi  kemudian  tercermin,  salah  satunya  dari  perluasan  hak  perempuan sebagai manusia merdeka dan kesamaan hak yang dimiliki perempuan dalam berbagai aspek kehidupan domestik dan publik, termasuk hak politik, pendidikan, memperoleh pekerjaan, kesehatan reproduksi, dan lainnya. Namun, tampaknya itu saja tidak cukup sehingga masih diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang gender.
Kaum  laki-laki  (suami)  dalam  struktur  kekerabatan  patriarkhis  di  Indonesia, ditempatkan  sebagai  kepala  rumahtangga.  Pada  posisi  sebagai  kepala  rumah  tangga mengakibatkan  dirinya  sangat  berkuasa  (dominatif).  Adanya  kekuasaan (power relationship) ditengah  keluarga  dengan  posisi  yang  dimilikinya  memicu  terjadinya kekerasan dalam rumahtangga yang korbanya adalah perempuan (istri). Tindak KDRT merupakan  pelanggaran  HAM  dan  merupakan  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia  untuk  mempertahankannya.  Tiada  seorangpun  yang  berwenang  untuk mengakhiri  hidupnya  atau  membiarkan  badan  dan  jiwannya  tiada  terlindungi. Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. 4
Ditinjau dari hak dan kewajiban pada hakikatnya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasa r Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
2 Likha Sari Anggreni. (2014). “ Aktivitas Wanita di Sektor Publik dalam Pemberitaan Surat Kabar ” . Jurnal Ilmu Komunikasi . Vol.11 No.1, hlm.58
3 Siti  Nimrah  dan  Sakaria.  (2015). “ Perempuan  dan  Budaya  Patriarki  Dalam  Politik ” . Jurnal The Politics. Vol.1 No.2, hlm.174
4 Joko Prakoso. (1996). Kedudukan Justisiable di dalam KUHHLM. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 14
menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya” . Pasal  ini sekaligus menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama menjalankan hidup termasuk di dalam rumah tangga. 5
Kehidupan  rumah  tangga  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  hubungan  yang harmonis  antara  suami,  istri,  dan  anak  dalam  kehidupan,  namun  seperti  halnya  yang sering  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  biasa  menjadi  korban  terhadap KDRT adalah perempuan (istri). Para korban KDRT sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya  kepada  pihak  penegak  hukum,  karena  kuatnya  pandangan  bahwa perlakuan  KDRT  merupakan  bagian  dari  peristiwa  privat.  Akibatnya  terdapat penderitaan berkepanjangan tanpa perlindungan terhadap HAM. 6 Bentuk KDRT tidak hanya  kekerasan  fisik,  tetapi  juga  kekerasan  seksual  dan  mental  seperti  caci  maki, penghinaan dan terror mental jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman  dibunuh.  Akibatnya,  korban  KDRT  tidak  hanya  mengalami  luka  fisik  tetapi juga luka mental. 7
Berdasarkan  data  dari  Bidang  Pidana  Umum  Kejaksaan  Tinggi  NTT,  Kejaksaan Negeri  (Kajari)  Kota  Kupang  dan  Kajari  Lembata,  menunjukkan  bahwa  selama  tahun 2017  hingga  2019  terdapat  17  kasus  KDRT,  terdiri  dari  kasus  penelantaran  dan kekerasan  fisik  sejumlah  3  kasus,  kekerasan  fisik  sejumlah  3  kasus,  dan  penelantaran sejumlah  11  kasus.  Dari  kasus  yang  terjadi  sebanyak  4  kasus  pelakunya  adalah perempuan yakni 1 kasus dari Kajari Kota Kupang, 2 kasus dari Polda NTT dan 1 kasus dari  Polres  Lembata  di  tahun  2017.  Rincian  4  kasus  tersebut  yakni  3  kasus  kekerasan fisik dan 1 kasus penelantaran. Kasus tersebut telah teregistrasi pada Kejaksaan Tinggi.
Bertolak  dari  kasus  tersebut  di  atas,  instansi  penegak  hukum  yang  selalu  siap membantu  para  korban  yang  mengalami  tindak  pidana  KDRT  adalah  Kepolisian.  Hal ini didasarkan pada fungsi kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman,
5 Mustofa Muhammad. (2007). Kriminologi. Jakarta: Fisihlm. UI Press, hlm. 2 6 Jamaa.  (2014). “ Perlindungan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  tangga  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia ” . Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2, hlm.3
7 Anderson, K. L. (2005). “ Theorizing Gender In Intimate Partner Violence Research ” . Journal of Sex Roles. Vol.52, hlm.853
dan pelayanan kepada masyarakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Melalui  pejabat  kepolisian  yakni  penyidik,  melaksanakan  penyelidikan  terhadap kasus pidana termasuk kasus kekerasan dalam rumahtangga. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 1 angka 10  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Tugas  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian  adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya. 8
Penyidik  dalam  melaksanakan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  KDRT, berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi  dan/atau  Korban  Tindak  Pidana.  Ruang  Pelayanan  Khusus  yang  selanjutnya disingkat  RPK  adalah  ruangan  yang  aman  dan  nyaman  diperuntukkan  khusus  bagi saksi  dan/atau  korban  tindak  pidana  termasuk  tersangka  tindak  pidana  yang  terdiri dari  perempuan  dan  anak  yang  patut  diperlakukan  atau  membutuhkan  perlakuan secara  khusus.  Materi  muatan  Perkap  tersebut  memiliki  kekhususan  bagi  perempuan dan anak baik dalam posisi sebagai saksi, korban maupun tersangka pada saat perkara sedang diproses. Hal ini memperlihatkan keberpihakan kepada perempuan dan belum ditemukan  standar  operasional  prosedur  penanganan  oleh  penyidik  terhadap  kasus KDRT yang dilakukan istri terhadap suami.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  pelaksanaan  fungsi  penyidik  Kepolisian  dalam memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  sebagai  upaya  penanganan tindak  pidana  KDRT  yang dilakukan istri  terhadap  suami  serta  korban  tindak  pidana kekerasaan  dalam  Rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  istri  telah  mendapatkan pelayanan  yang baik tanpa adanya bias gender dari penyidik Kepolisan
8 Yasmil Anwar dan Adang. (2009). Sistem Peradilan Pidana. Bandung : Widya Padjadjaran, hlm. 79

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dirancang  sebagai  penelitian  Hukum  Empiris.  Penelitian  hukum empirik  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  perilaku  nyata  ( actual  behavoir ), yang  dialami  setiap  orang  dalam  hubungan  hidup  bermasyarakat. 9 dengan menggunakan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dihadapi, kasus- kasus  yang  ditelaah  merupakan  kasus  yang telah diterima  oleh   Kepolisian  dan  kasus yang  telah  memperoleh  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  serta pendekatan  Sosio  Legal,  yaitu  melihat  hukum  melalui  penggabungan  antara  analisa normatif dan pendekatan ilmu non-hukum. Sifat pendekatan ini adalah preskriptif yaitu memberi  solusi  atas  permasalahan  hukum  dengan  menggabungkan  analisa  normatif dan  pendekatan  non-hukum/aspek  sosial  khususnya  yang  berhubungan  dengan KDRT. 10

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Fungsi Penyidik Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan, Pengayoman,  Dan  Pelayanan  Sebagai  Upaya  Penanganan  Tindak  Pidana Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami
Indikator  Dari  Pelaksanaan  Fungsi  Penyidik  Lembaga  Kepolisian  Dalam Menangani  Tindak  Pidana  Kekerasaan  Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan  Istri Terhadap  Suami  Meliputi  Penyelidikan  dan  Pendalaman  Materi  Kasus  Oleh  Penyidik Dalam Pemahaman Unsur-Unsur Norma Hukum Penyelidikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  informan, diketahui  bahwa  apabila  ditinjau  dari  Undang-Undang  KDRT,    pelaksanaan penyelidikan  pada  dasarnya  tidak  dibedakan  korban  harus  seorang  istri  atau  suami karena di Undang-Undang tersebut tidak disebut istri, yang jelas orang yang ada dalam lingkungan  rumah  tersebut,  baik  itu istri,  anak-anak,  orang  tua,  pembantu  atau  orang yang  di  bawah  pengawasan.  Pada  prinsipnya  pelaksanaan  penyelidikan  dilakukan
9 Salfullah.  (2018). Tipologi  Penelitian  Hukum  (Sejarah,  Paradigma  dan  Pemikiran  Tokoh  di  Indonesia. Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama, hlm. 16
10 Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Mandar Maju, hlm. 86
harus dengan ramah, baik terhadap laki-laki atau perempuan. Khususnya korban laki- laki biasanya lebih mudah mengungkapkan perlakuan yang diterima sebagai korban. 11
Pelaksanaan  penyelidikan  dimaksudkan  untuk  menemukan  suatu  tindak  pidana dan  dapat  ditingkatkan  ke  proses  penyidikan.  Taraf  penyelidikan  masih  berupa interogasi,  jika  terdapat  suatu  tindak  pidana  maka  proses  ditingkatkan  ke  proses penyidikan. 12 Pelaksanaan  penyelidikan  dilakukan  dengan  menerima  laporan, menerima  penyelidikan  dan  mediasi  kedua  belah  pihak. 13 Interogasi,  wawancara kepada  pihak  korban  atau  saksi-saksi,  maupun  pelaku  dimaksudkan  untuk mengumpulkan  bukti-bukti  pendukung.  Pelaksanaan  secara  baik    untuk  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  dapat  tidaknya dilakukan penyelidikan. Interogasi yang dilakukan yakni pemeriksaan terhadap korban dan dilakukan visum jika ditemukan ada kekerasan fisik. 14
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penyelidikan  sebagai  salah  satu  cara  atau  sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penagkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat,  pemanggilan, tindakan  pemeriksaan,  dan  penyerahan  berkas  kepada  penuntut  umum.  Pelaksanaan teknisnya  mengacu  pada  Perkap  No.14  Tahun  2012  tentang  Managemen  Penyidikan Tindak  Pidana,  sebagaimana  Pasal  11  ayat  (1)  huruf  b,  merupakan  bagian  atau  salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.
Walaupun berbagai pandangan informan telah melaksanakan penyelidikan secara baik sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012, namun hasil penelitian memperlihatkan hal yang berbeda bahwa pelaksanaan fungsi penyidik kepolisian  dalam  penanganan  tindak  pidana  KDRT  yang  dialami  oleh  suami  kurang mendapat  tanggapan  serius  dan  belum  dilakukan  secara  baik.  Hal  ini  nampak  dari
11 Hasil Wawancara dengan Wakil Direktur Reskrimum Bapak Anthon C. Nugroho  pada tanggal 16 Mei Tahun  2019
12 Hasil Wawancara dengan PG. Panit PPA Ibu Nuriani T. Ballu pada tanggal 16 Mei 2019 13 Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Bapak Willy B.I Roma pada tanggal 16 Mei 2019 14 Hasil Wawancara dengan Banit Subdit IV Ibu Ellen Khusnul  pada tanggal 16 Mei 2019
tanggapan  responden  pada  saat diwawancarai.  Responden  mengalami  kekerasan  fisik dan  psikis  berupa  pemukulan  di  area  badan,  dianiaya  hampir  setiap  hari,  disiram dengan  kopi  panas  dan  lombok  panas.  Korban  tidak  membalas  karena  menganggap pelaku adalah perempuan (istri). 15
Selain kekerasan fisik korban juga mengalami kekerasan non fisik, serta perkataan kasar dan diusir dari rumah. Korban merasa malu saat melaporkan kejadian kekerasan yang  dialami  secara  terus-menerus  kepada  Polisi.  Sebenarnya  korban  tidak  ingin melapor  namun  karena  pelaku  (istri)  sudah  melaporkan  terlebih  dahulu  sehingga korban juga melapor. Korban menceritakan kejadian yang dialami kepada Polisi, tetapi bukannya  korban  harus  dilindungi,  malah  korban  diperlakukan  tidak  manusiawi, dipukuli,  dihina,  dibilang  orang  gila,  dicaci  maki  oleh  Polisi.  Perasaan  korban bercampur  aduk  antara  hancur,  sedih,  dan  marah.  Alasanya  korban  yang  melapor statusnya menjadi terlapor. 16
Secara  konseptual,  seharusnya  penyidik  kepolisian  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek  luar,  tetapi  mereka  dibekali  pula  dengan  etika  kepolisian  sebagai  aspek  dalam kepolisian. 17 Etika  kepolisian  adalah  norma  tentang  perilaku  polisi  untuk  dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang optimal bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Pelaksanaan penyelidikan secara optimal perlu mengacu pada tugas pokok dalam Pasal 13 dan Pasal 14 (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yakni:
a. Perlindungan
Perlindungan  yang dimaksud  yakni    keselamatan  jiwa  raga, dengan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  perlindungan  yang  diberikan kepada korban sebagai bentuk penegakan hukum terhadap korban dengan menerapkan prinsip  3P  yaitu  profesionalitas,  prosedur  dan  proporsional  dalam  setiap  penanganan kasus.  Sejauh  ini  korban  laki-laki  jarang  untuk  meminta  perlindungan.  Perlindungan diberikan  cukup  maksimal  dengan  cara  koordinasi  dengan  pihak  sosial,  mengayomi
15 Hasil Wawancara dengan Korban Bapak Paulus Demon Koton pada tanggal 25 Mei 2019 16 Hasil Wawancara dengan Korban Bapak Djoni Mboro pada tanggal 25 Mei 2019 17 Kunarto. (1997). Etika Kepolisian. Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 97
korban dan memberian kepastian, keadilan serta bimbingan konseling sesuai UU yang berlaku. Pada dasarnya perlindungan akan sama diberikan bagi korban perempuan dan laki-laki,  apabila  korban  mengalami  kekerasan  fisik  dan  psikis  maka  akan  divisum, dijamin keamanannya, diproses laporannya, diberikan pendampingan, konseling untuk pemulihan psikis, dan melakukan perawatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  Perlindungan  hukum  dari  kata  lindung, mendapat  awalan  per  dan  akhiran  an.  Dalam  kasus  bahasa  indonesia  disusun  W.J.S, Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung.Terkait perlindungan hukum,  Philipus  M.Hadjon  menyatakan  sarana  perlindungan  hukum    ada  dua  yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan  hukum  preventif  terutama  erat  kaitannya  dengan  asas freisermessen sebagai  bentuk  perlinduungan    hukum  secara  umum  sedangkan  sarana  perlindungan hukum  represif  di  Indonesia  ditangani  oleh  badan-badan  pengadilan    dalam lingkungan  peradilan  umum,  istansi  pemerintah  yang  merupakan  lembaga  banding administrasi  dan  badan – badan  khusus.  Sarana  perlindungan  hukum  represif  yang dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  bentuk  penjatuhan  pidana  kepada  pelaku. Perlindungan menurut Undang – Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan  oleh  pihak  keluarga,  advokat,  lembaga  sosial,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan pengadilan. 18
Berdasarkan  uraian  singkat  di  atas  maka  penulis  dengan  mengacu  pada pendapatnya  Estu Rakhmi Fanani bahwa dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan  Pemerintah  untuk  UU  PDKRT  terkait  dengan  upaya  pemulihan  baru
18 Emy Rosna Wati. (2017). “ Perlindungan  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo  Pasca  Berlakunya  Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  2004. ” SENASPRO : Seminar  Nasional  dan Gelar Produk , hlm. 2
ditetapkan  tahun  2006,  yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2006  tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya  berupa  pemulihan  fisik,  tetapi  juga  psikis.  Sehingga  sangat  diperlukan  fasilitas dankerjasama  antar  pihak  yang  telah  disebutkan  dalam  Undang-Undang.  Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh  pemerintah,  tetapi  juga  swadaya  masyarakat.  Upaya-upaya  seperti  inilah  yang dilakukan  oleh  organisasi  perempuan  dan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan untuk memecahkan kebisuan dari korban karena ketidakberanian dan terbatasnya akses korban  kepada  hukum.  Selain  itu  juga  untuk  mengatasi  fenomena  gunung  es  kasus KDRT dan menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran. 19
Prinsip profesional, proporsional dan prosedural (3P) yang dimaksudkan di atas, yakni penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran  dan  tanggung  jawabnya;  dan  proses  penyelidikan  dilaksanakan  sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun  hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  nampaknya  prinsip  3P  yang disampaikan  di  atas  tidak  dijalankan  secara  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  jawaban responden  ketika  diwancarai.    Sekalipun  telah  memberikan  laporan  kejadian  yang dialami dengan mendatangi kantor Polisi sebagai korban KDRT oleh istri, namun Polisi saat  menerima  laporan  malah  menghina  korban,  karena  menggangap  tidak  mungkin laki-laki  di  pukul  oleh  istri,  dan  korban  disuruh  pulang.  Korban  terus-menerus menerima  perlakuan  kekerasan  dari  pelaku  (istri),  maka  korban  tetap  datang  kembali ke kantor Polisi untuk melapor, dan akhirnya laporan korban diterima.
b. Pengayoman
Pengayoman  merupakan  proses,  cara,  perbuatan  mengayomi  yakni  melindungi masyarakat  dengan  mencegah  tindakan  sewenang-wenang  dan  secara  aktif menciptakan  kondisi  kemasyarakatan  yang  manusiawi  yang  memungkinkan  proses
19 Estu Rakhmi Fanani. (2008). “ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah  Tangga,  Antara  Terobosan  Hukum  dan  Fakta  Pelaksanaannya ”. Jurnal  Legislasi  Indonesia. Vol.  5 No. 3, hlm. 4
kemasyarakatan  berlangsung  secara  wajar  sehingga  secara  adil  memperoleh kesempatan  yang  luas  dan  sama  untuk  mengembangkan  seluruh  potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam kaitannya dengan wewenang Penyidik melakukan pemeriksaan  guna  mendapatkan  keterangan  yang  berkaitan  dengan  suatu  tindak pidana,  maka  prinsip  yang  harus  dipegang  adalah  berdasarkan  setiap  orang  berhak untuk  bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakukan  yang  kejam,  tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. 20
Oleh  sebab  itu,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  apabila  dikaitkan  dengan makna, karakteristik dan indikator-indikator good governance maka memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena tugas dan wewenang kepolisian berhadapan langsung dengan masyarakat  dalam    rangka  pemberian  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. 21
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak terdapat Pengayoman dalam proses penegakan  hukum  oleh  aparat  Kepolisian.  Hal  ini  nampak  pada  hasil  wawancara dengan korban bahwa korban sama sekali tidak mendapat perlindungan kemanusiaan yang  optimal  dari  pihak  Kepolisian,  akan  tetapi  korban  mendapatkan  perbuatan sewenang-wenang  yakni  korban    dipojokan,  dimarahi,  dihina  oleh  oknum-oknum Polisi. Saat korban melaporkan kasus yang  dialami, korban malah dimasukan di dalam sel oleh oknum Polisi tersebut, dipukul dan dicaci maki. Selanjutnya korban mendapat ancaman  dari  pihak-pihak  lain  (pihak  tetangga,  pihak  selingkuhan  istri).  Polisi    tidak memberikan pengayoman sebagai upaya penanganan terhadap kekerasan yang korban alami. Seharusnya penyelidikan harus mengedepankan SOP yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Perkap dan menjunjung tinggi HAM. 22
c. Pelayanan
20 Nazaruddin,  Husni  Djalil,  M.  Nur  Rasyid.  (2017). “ Perlindungan  Hak  Asasi  Tersangka  Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie) ” . Syiah Kuala Law Journal . Vol. 1 No.2, hlm.149 21 Agus  Mulyawan.  (2015). “ Prinsip  Kepemerintahan  Yang  Baik  Pada    Fungsi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia ” . Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 10 No.1, hlm. 6 22 Moch. Adimas P , Lathifah Hanim, Anis Mashdurohatun. (2018). “ Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana  Dalam  Rangka  Pencegahan  Gugatan  Praperadilan  Pada  Satuan  Reserse  Kriminal  Polrestabes Semarang ” . Jurnal Hukum Khaira Ummah . Vol. 13 No.1, hlm.149
Pelayanan merupakan perihal atau cara melayani yang tidak dilaksanakan secara optimal  oleh  Polisi  dalam  menangani  korban.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  hal tersebut  nampak  pada  pernyataan  korban  yang  diwawancarai  bahwa  pada  awal memberikan  laporan,  diterima  secara  baik,  namun  penyidik  yang  menggali  kasus tersebut, menyuruh korban mencari bukti-bukti yang merupakan tugas Polisi, misalnya hasil  pegobatan  di  rumah  sakit,  terdapat  luka  tusuk  tapi  Polisi  tidak  mau  cari  bukti (Visum),  padahal    di  rumah  sakit  korban  di  opname  dan  mendapatkan  perawatan medis. Korban tidak puas karena Polisi mengatakan bahwa ini sudah biasa terjadi pada perempuan.  Korban  merasa  Polisi  tidak  mampu  memberikan  pelayanan  dengan  baik dengan  membedakan    siapa  pelaku  dan  siapa  korban.  Korban  yang  juga  merupakan anggota  Kepolisian  merasa  tidak  memerlukan  pengamanan  dari  anggota  Kepolisisan dan Kasus korban dalam proses P-19.
Penelitian  ini  menunjukkan  berbagai  kendala  dalam  upaya  Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan dalam proses penegakan hukum bagi korban, yaitu :
1) Delik  K DRT  dilaksanakan  “belum  optimal”  oleh  pihak  kepolisian,  diang gap delik  aduan  dan  “mentok”  sebagai  kekeras an  yang  tidak  menimbulkan  akibat secara fisik. Padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda;
2) Bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas;
3) Perlindungan  hukum  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  dalam pelaksanaannya  terhambat  karena  secara  teknis  belum  ada  persamaan  persepsi penegak hukum.
Secara  konseptual  lahirnya  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  KDRT lebih  mengkhususkan  perempuan.  Konsep  inilah  yang  memberi  ruang  pemahaman bagi  aparat  penegak  hukum  (penyidik  Kepolisian)  untuk  cenderung  melaksanakan fungsi penyelidikan belum secara optimal apabila korban KDRT adalah pihak laki-laki (Suami).  Berdampak  lanjutan  terhadap  pelayanan  penyidik  kepolisian  yang  belum maksimal,  nampak  pada  perlakuan  yang dialami  korban  suami kurang  sesuai dengan prosedural  hukum  yang  berlaku  dan  erat  kaitanya  dengan  pemaham  Polisi  terhadap unsur-unsur norma hukum penyelidikan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  diketahui  bahwa    pelaksaan  fungsi penyidik  untuk  mendalami  materi  kasus  dengan  memperhatikan  aspek  budaya  dan latar belakang di dalam keluarga. Aspek budaya  menyangkut suku dan latar belakang keluaraga menyangkut superioritas, kedudukan strata sosialnya, dan pekerjaan. Aspek- aspek  tersebut  dijadikan  bahan  penyelidikan  untuk  mengungkap  kekerasan  kepada laki-laki  (suami).  Penyelidikan  berpedoman  pada  norma  hukum  yang  termuat  dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pemahaman terhadap norma hukum secara matang akan mempengaruhi  hasil.  Penyidik  memahami  Perkap  Nomor  14  Tahun  2012  memuat norma  dan  unsur-unsur  penyelidikan.  Pemahaman  terhadap  aturan  tersebut,  sebagai acuan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, selain itu unsur-unsur norma hukum yang  digunakan  dalam  penyelidikan  harus  sesuai  dengan  tindakan  pidana  yang disangkakan dan telah sesuai prosedur.
Terkait Norma hukum dalam penyelidikan, secara inplisit temuat dalam Pasal 12 Perkap  No.14  Tahun  2012  tentang  Managemen  Penyidikan  Tindak  Pidana,  bahwa kegiatan  penyelidikan  meliputi:  pengolahan  TKP,  pengamatan ,  wawancara, pembuntutan,  penyamaran,  pelacakan,  dan  penelitian  dan  analisis  dokumen.  Sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan kegiatan.  Norma  hukum  ini  menjadi  landasan  dalam  mendalami  kasus.  Akan  tetapi pada  penelitian  ini,  untuk  jenis  atau  bentuk  kekerasan  yang  bersifat  psikis  hingga kekerasan fisik,  penyidik  menemui  kesulitan  untuk  menjerat  pelaku  untuk di lakukan penahanan,  sebab  bukti  tekanan  psikhis  yang  diderita  korban  harus  memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan psikhisnya.
Disinilah  penyidik  harus  dibekali  dengan  kemampuan  yang  profesional  untuk mendalami kasus dengan berkoordinasi dengan pihak dokter ahli atau psikiater untuk pemeriksaan  lanjutan  terhadap  korban  bagian  dari  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan.  Namun  pada  penelitian  ini,  hal  tersebut  tidak  dilakukan,  terdapat  korban kekerasan  (suami)  yang  laporannya  berulang  kali,  materi  kasusnya  tidak  didalami secara baik, sehingga korban harus melaporkan tindakan kekerasan yang dialami pada jenjang struktural yang lebih tinggi, barulah diterima dan ditindak lanjuti.
Bertolak dari kondisi yang ada, menunjukkan bahwa Kepolisian (Penyidik) belum secara optimal memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan sebagai upaya penanganan  tindak  pidana  KDRT  yang  dilakukan  Istri  terhadap  Suami . Pendalaman materi  kasus  sebagai  bagian  dari  pemahaman  norma  hukum  pada  penelitian  ini, selayaknya tidak hanya mengacu pada aturan hukum tertulis namun perlu didasarkan pada  berbagai  aspek  timbulnya  KDRT.  Hal  ini  sesuai  dengan kenyataanya  bahwa manusia  dalam  pergaulan  hidupnya  sering  terdapat  penyimpangan  norma,  terutama norma hukum.
Mengacu pada uraian-uraian seperti yang telah diuraiakan di atas, maka terdapat 2  (dua)  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kejahatan,  yaitu: 1).  Faktor  personal termasuk  di  dalamnya  faktor biologis  (umur,  jenis  kelamin,  keadaan  mental  dan lain- lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), 2). Faktor situasional seperti  konflik,  faktor  tempat  dan  waktu. Berdasarkan  konsep  tersebut,  kasus  KDRT dalam  penelitian  ini  juga  dipengaruhi  faktor  personal  maupun  situasional.  Nampak pada  saat  pihak  penyidik  belum  mampu  mendalami  kasus  yang  terjadi  dan mendapatkan  respon  kekecewaan  dari  korban  termuat  pada  jawaban  korban  saat diwawancarai. 23 Penyidik Kepolisian berpandangan bahwa laporan korban suami tidak lazim  terjadi  di  masyarakat  termasuk  jarang  di  adukan  ke  penyidik  Polri,  sehingga nampak  bias  gender  dalam  pelaksanaan  penyelidikan,  yakni  terdapat  upaya  lebih mengutamakan (Istri) atau merugikan salah satu jenis kelamin tertentu (Suami) sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya. 24
2. Pelayanan  yang Baik Tanpa Adanya Bias Gender oleh Penyidik Kepolisan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumahtangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami
Indikator dari aspek pelayanan  yang baik tanpa adanya bias gender oleh penyidik kepolisan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumahtangga yang dilakukan istri terhadap  suami  meliputi  penerimaan  laporan  oleh  penyidik  secara  profesional  terkait
23 Leden Marpaung. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika, hlm.1
24 Asrohah, H. (2008). Sosiologi Pendidikan . Surabaya:Kopertais Press, hlm. 5
bias  gender,  Pengamanan  terhadap  korban  dari  ancaman  pihak  lain  dan  Proses penegakan hukum bagi korban.
Proses  penyidikan  terhadap  kasus  Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumahtangga dilakukan  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang- undang  No.  23  Tahun  2004  yang  dilaksanakan  dengan  prinsip  Penegakan  Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  Polri  berkoordinasi  dengan  Tenaga  Kesehatan Rumah  Sakit,  Pemerintah  dan  Lembaga  Sosial  Masyarakat.  Selain  itu,  koordinasi dilakukan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan bantuan  perlindungan  saksi,  selain itu  berkoordinasi dengan  pihak  sosial lainnya dan memberi kepastian hukum.
Namun,  pada  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  pelayanan  berupa perlindungan  yang  diberikan  kepada  korban  suami  hanya  jika  korban  yang  meminta dengan memperhatikan kasus yang terjadi dan kondisi yang dialami korban. Selain itu, Rumah aman / Shelter  yang ada bukan disediakan untuk korban suami.
a. Menerima Laporan secara Profesional
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  diketahui  bahwa  saat  menerima laporan  penyidik  menyesuaikan  dengan  unsur  Pasal  yang  dikenakan.  Apabila  masuk Kekerasan  Dalam  Rumahtangga  (KDRT)  pasti  itu  Subbid  4  (empat)  Pranata,  terhadap pandangannya standar pelayanannya sama. Namun terdapat kemungkinan pelayanan kepada  korban  anak  dan  perempuan  lebih  khusus,  dan  terdapat  ruangan  tersendiri, alasannya  mengikuti kebiasaan  jika  perempuan  dan  anak  terkadang  malu  jika  banyak orang yang melihat.
Informan  berpandangan  selama  ini  jika  laki-laki  yang  menjadi  korban,  dia  tidak ada  beban.  Jika  diperhatikan  perlakuan  terhadap  laki-laki  dan  perempuan  pasti berbeda, perempuan cenderung lebih tertutup. Informan memberi contoh jika penyidik laki-laki  yang  bertanya  pada  korban  perempuan,  pasti  korban  akan  lebih  susah mengungkapkan  kejadian yang dialami daripada yang bertanya penyidik perempuan, alasannya perempuan lebih mengetahui batas-batas kesopanan atau kesusilaan. Namun untuk  korban  laki-laki  berbeda  cara  penyampaiannya  karena  tidak  terbeban  dengan
kondisi  lingkungan  sekitar.    Korban    laki-laki  lebih  terbuka  dibanding    korban perempuan.
Kepolisian  memiliki  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  memberikan pelayanan  terkait  menerima  laporan  untuk  tindak  pidana  secara  umum.  Namun  SOP berbeda  untuk  masing-masing    fungsi,  seperti  di  deskrimum,  ada  terdapat  subdir  1 seperti, 2, 3, 4. Walaupun SOP nya berbeda namun secara umum sama. Contognya  di subdid  4  karena  lebih  khusus  ke  perempuan  dan  anak-anak,  walaupun  laki-laki  yang jadi  korban  SOPnya    pasti  beda.  Hal  ini  nampak  pada  pelayanan  khusus  untuk perempuan dan anak di dalam ruangan khusus.
Selain  itu,  pada  saat  menerima  laporan  dilihat  pula  secara  kasuistis,  jika  laki- lakinya lebih fullgar menyampaikan keluhannya, ya tentu tidak ada masalah, tetapi jika penyampainnya  lebih  tertutup  maka  perlakuanya  juga  berbeda.    Perbedaan  ini tergantung  pada  kondisi  yang  bersangkutan  karena  biasanya  laki-laki  tidak  terbeban dalam  menyampaikan laporan.
Jika dilihat secara seksama apabila laki-laki dianiayaya perempuan itu suatu hal di luar  kewajaran,  biasanya  perempuan  yang  menjadi  korban  namun  dibeberapa  kasus laki-laki pun menjadi korban. Perlakuan terhadap korban laki-laki pada dasarnya sama sebagaimana korban perempuan, namun adakalanya lebih melihat kondisi dari korban itu sendiri apakah membunuh atau melakukan perlawanan hukum.
Secara umumnya ketika menerima laporan, biasanya korban tersebut melaporkan kejadian  yang  dialami  ke  SPKT,  dari  SPKT  apabila  korban  kekerasan  dalam rumahtangga itu korbanyanya mengalami tindak pidana yang menyebabkan luka berat atau luka maka korban tersebut harus didahului dengan diambil Visumnya di  Rumah Sakit Bayangkara, setelah itu korban dibawa ke unit TPA untuk mendapatkan konseling maupun interogasi bagian dari upaya mengambil keterangan daripada korban tersebut.
Jika  dikaji  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumahtangga,  maka  melingkupi  suami,  istri,  anak-anak  dan pembantu rumahtangga atau orang yang berdiam di dalam satu rumahtangga, sehingga perlakuannya  dimata  hukum  sama,  prosesnya  pun  sama,  jadi  jika  kasus  yang
dilaporkan adalah KDRT, pihak Kepolisian juga memproses di Unit PPA menggunakan Undang-Undang KDRT tersebut.
Menerima  laporan,  melakukan  penyelidikan  tanpa  adanya  bias  gender  dan memberi kepastian hukum. Tidak ada perbedaan terkait penanganan perkara baik yang dilakukan oleh istri ataupun suami, Sama perlakuan suami/istri sebagai pelaku. Semua orang  sama    di  mata  hukum,  sehingga  apabila  pelakunya  adalah  perempuan  maka perlakuanya juga sama dengan laki-laki dalam proses hukumnya. Tidak ada perbedaan dalam penanganan laporan KDRT, sesuai sebagai korban.
Lebih  lanjut,  dalam  hal  menerima  laporan  sebagai  suatu  pemberitahuan  yang disampaikan  oleh  seorang  karena  hak  atau  kewajiban  berdasarkan  Undang-Undang perlu diduga akan terjadinya peristiwa pidana karena setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan,  diadukan  belum  pasti  tindak  pidana,  untuk  itu  diperlukan  proses penyelidikan  yang  menentukan  apakah  peristiwa  tersebut  merupakan  tindak  pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  penyidikan  dan  secara  bersamaan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka  penyidik  tidak  mempunyai  kewajiban  hukum/  KUHAP  tidak  memberi kewenangan  untuk  bertindak  selaku  penyidik.  Untuk  memulai  penyidikan  tindak pidana,  maka  dikeluarkan  Surat  Perintah  Penyidikan,  penyidik  atau  penyidik pembantu  melakukan  tindakan-tindakan  hukum  terhadap  orang,  maupun  benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
Mengacu  pada  Berbagai  pandangan  informan  dalam  penelitian  ini,  nampak menunjukkan  ketidaksesuaian  dengan  tanggapan  dari  responden  dalam  proses penyelidikan. Penerapan prinsip profesionalitas, prosedur dan proporsional (3P) dalam setiap  penanganan  kasus  utamannya  terhadap  korban  tidak  dijalankan  secara  baik, sehingga nampak bias gender dalam penangan kasus yang dialami korban.
Merujuk pada pembahasan di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa bias gender  terlihat  secara  konseptual  maupun  teknis  bersifat  pro  pasif  pada  saat penanganan  kasus  oleh  penyidik.  Walaupun  berdasarkan  hasil  penelitian memperlihatkan dalam penyelidikan didasarkan pada prinsip profesionalitas, prosedur
dan proporsional secara menyeluruh yang mengacu pada prinsip bahwa semua orang sama  dihadapan  hukum,  akan  tetapi  nampak  secara  konsep  bahwa  pada  tataran prosudural,  mekanisme  untuk  penanganan  korban  Suami  tidak  terdapat  ruang  yang khusus.  Ruangan  khusus  yang  disediakan  hanya  untuk  korban  perempuan  dan  anak. Sedangkan secara teknis terjadi bias gender karena beberapa alasan, sebagai berikut :
a. Korban diminta untuk memberikan bukti-bukti, karena tidak memberikan bukti status korban menjadi terlapor
b. Korban  dipukuli,  dicaci  maki  dan  dihina  menunjukkan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.
c. Korban harus berkali-kali melapor, menunjukkan sifat pro pasif.
d. Laporan korban secara berjenjang barulah mendapatkan penanganan menjukkan ketidakprofesional petugas.
Kondisi di atas baik aspek konseptual maupun teknis menunjukkan suatu praktek penegakan  hukum  yang  masih  terpaku  pada  kebiasaan  dimana  perempuan  dan  anak yang  lebih  banyak  secara  kuantitatif  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Selain  itu,  dalam  penegakan  hukum  masih  terdapat  kecenderungan  hanya mementingkan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan ( justice ) dan kemanfaatan  bagi  manusia.  Menegakkan  hukum  yang  hanya  berpatokan  pada kepastian  hukum  justru  menyebabkan  hukum  itu  kehilangan  makna  yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM).
Agar  terwujudnya  suatu  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  oleh  penyidik Kepolisian, maka dibutuhkan hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada cara  berpikir  dan  bertindak  progresif  yang  membebaskannya  dari  belenggu  teks dokumen  hukum,  karena  pada  akhirnya  hukum  itu  bukan  untuk  teks  hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.
Pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  penyidik  Kepolisian  dalam  proses penanganan kasus kekerasan dalam Rumahtangga berpatokan pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan menelaah dari sudut pandang  latar  belakang  budaya  korban  maupun  pelaku.  Hal  ini  merupakan  suatu pembaharuan  secara  normatif  dan  merupakan  langkah  progresif  dalam  penyelidikan. Namun  sesuai  hasil  penelitian,  langkah  progresif  tersebut  pada  tataran  pelaksanaan
teknis  belum  dilakukan  secara  menyeluruh,  dan    hanya  cenderung  diterapkan  pada Penyidik  Kepolisian  pada  tingkat  Provinsi  (POLDA)  dan  Pusat  (MABES  POLRI)  dan belum  menyeluruh  seperti  pada  tingkat  Kabupaten  (POLRES)  dan  Kecamatan (POLSEK).  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  bias  gender  dalam  penanganan kasus kekerasan dalam rumahtangga yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami.
b. Pengamanan terhadap Korban dari Ancaman Pihak Lain
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan terhadap korban dari ancaman pihak  lain  awalnya  dilakukan  mealului  pemeriksaan  terhadap  korban  dengan wawancara,  sejauhmana  pelapor  menjadi  korban,  apakah  terdapat  ketakutan  untuk melaporkan.    Menurut  kebiasaan  jika  korban  seorang  laki-  yang    bergantung  pada keluarga  istri,    seanjutnya  istri  yang  bekerja  namun  suami  tidak  bekerja,  akhirnya korban  lebih  inferior  dan  lebih  malu  mengungkapkan  alasan  kenapa  bisa  korban, dengan kondisi  korban yang  tidak punya pekerjaan dan sebagainnya.
Selanjutnya  korban  akan  lindungi  dan  tentunya  perlindungan  terhadap  korban laki-laki  tidak  sama  dengan  terhadap  perempuan,  sehingga  jika  ada  peradilannya khusus  buat  anak,  jika  laki-laki  sepanjang  sampai  saat  ini  tidak  ada  perlakukan  yang khusus  karena  dilihat  secara  kasuistis.  Apabila  korban  meminta  perlindungan,  maka pasti  dilindungi,  tetapi jarang laki-laki  meminta  perlindungan. Berdasarkan  uraian ini maka  menurut  pendapatnya  Estu  Rakhmi  Fanani  bahwa  adanya  peningkatan pemahaman  tentang  KDRT  dan  juga  tentang  relasi  hubungan  rumah  tangga  yang merupakan  ikatan  komitmen  kedua  belah  pihak  untuk  membentuk  keluarga  yang saling menghormati dan tidak ada kekerasan di dalamnya. 25
Selain  itu,  diperlukan  sosialisasi  tentang  prosedur  penanganan  kasus  dan penerapan  perlindungan  saksi  serta  korban  yang  sungguh-sungguh  seperti  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban.  Hal  ini  untuk  mendorong  keberanian  korban  maupun  saksi  untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya tanpa ada rasa takut dan terancam jiwanya.
25 Estu Rakhmi Fanani, Ohlm.Cit , hlm.5
Bertolak  dari  pemikiran  tersebut,  maka  perlu  diciptakan  suatu  relasi  yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain  dan  melaksanakan  kewajibannya.  Karena  itu  keberadaan  manusia  yang  memiliki hak  dan  kewajibannya  masing-masing  tidak  dapat  dipandang  sebagai  individu  yang berdaulat,  sehingga  dapat  mempertahankan  hak  dan  kewajibannya  secara  mutlak, tetapi  haruslah  dipandang  sebagai  personal  sosial,  yaitu  suatu  individu  sosial  yang dibina  oleh  masyarakat,  dan  hidup  terikat  oleh  tatanan  hidup  bermasyarakat,  serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat  dan    kepentingan  individualnya  harus  diselaraskan  dengan  kepentingan umum masyarakat. 26
Perlindungan  diberikan  ketika    korban    merasa  tidak  nyaman  dan  tidak  aman, pihak  kepolisian  segera  melakukan  perlindungan  dengan  menghubungi  mitra  kerja LPSK  (Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban)  dengan  cara  bersurat  dan  lembaga tersebut akan melindungi korban. hal ini selaras dengan tujuan dengan Komisi Nasional (Komnas)  Perempuan  memaparkan  catatan  tahunan  tentang  kekerasan  terhadap perempuan  menunjukkan  peningkatan  jumlah  kasus  secara  konsisten  dan  signifikan. Alasan  lainnya  adalah  KDRT  memiliki  keunikan  dan  kekhasan  karena  kejahatan  ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang  terjadi  antara  suami  isteri  dilandasi  oleh  hubungan  dalam  lembaga  perkawinan yang  di  atur  pula  oleh  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  atau  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Kedudukan  pelaku  dan  korban  yang sedemikian  ini  menyebabkan  KDRT  masih  dipandang  sebagai  bagian  dari  hukum privat  sehingga  penyelesaian  kasus  ini  lebih  sering  diarahkan  untuk  damai  atau diselesaikan secara internal keluarga. 27
26 Jamaa. Op.cit, hlm.8 27 Hamidah  Abdurrachman.  (2010). “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sebagai  Implementasi  Hak-Hak  Korban ”. Jurnal Hukum . Vol.17 No.3, hlm.2
Perlindungan yang diberikan tidak hanya untuk korban tetapi juga perlindungan saksi,  melalui koordinasi dengan  pihak  sosial lainnya  dan  memberi  kepastian  hukum. Perlindungan berupa Rumah aman atau Shelter, atau membawa korban pada lembaga terkit lainnya. Menempatkan korban di rumah aman sebagai bentuk perlindungan dan pendampingan.
Pada  penelitian  ini,  untuk  melihat  bagaimana  pengamanan  terhadap  korban KDRT  dari  ancaman  pihak  lain,  maka  Pihak  Kepolisian  (Penyidik)  perlu  memikirkan hak-hak  korban  serta  bagaimana  pemulihannya.  Oleh  karena  itu,  dalam  UU  No.  23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumahtangga yakni:
a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
d. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Secara  yuridis,  korban  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumahtangga  berhak memperoleh  hak  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  5,  Pasal  6  dan  Pasal  7 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tentunya juga berhak mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban),  terutama  saksi  dan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang menghadapi  situasi  yang  sangat  mengancam  jiwanya.  Hak-hak  seorang  saksi  dan korban, yaitu:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta  bebas dari  Ancaman  yang  berkenaan dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang, atau telah diberikannya
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan.
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
d.Mendapat penerjemah.
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
i. Dirahasiakan identitasnya.
j. Mendapat identitas baru.
k. Mendapat tempat kediaman sementara.
l. Mendapat tempat kediaman baru
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
n. Mendapat nasihat hukum.
o. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  Perlindungan berakhir; dan/atau
p.Mendapat pendampingan.
Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum dapat  difungsikan  tidak  hanya  mewujudkan  kepastian,  tetapi  juga  jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga predektif dan antisipatif. Hukum  dapat  pula  difungsikan  untuk  menciptakan keseimbangan  baru  antara  kepentingan  konsumen,  para  pengusaha,  masyarakat  dan pemerintah,  oleh  karena  keseimbangan-keseimbangan  lama  telah  mengalami perombakan dan perubahan. Hukum dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat  secara  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Hukum  adalah  suatu  kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah  sumberdaya  guna  kelangsungan ekstensi  subyek hokum  yang  dijamin  dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural. 28
Secara konseptual, perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi  dan/atau  Korban  dalam  memberikan  keterangan  pada  setiap  proses  peradilan pidana,  dan  bagian  dari  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Perlindungan terhadap korban dimaksud sesungguhnya didasarkan pada asas hak asasi manusia dan berdampingan  dengan  teori  utilitas  yang  menitik  beratkan  pada  kemanfaatan  yang terbesar  yakni  untuk  kepentingan  korban  sekaligus  bagi  system  penegakan  hukum pada umumnya. 29 Oleh sebab itu, Perlindungan kepada korban sekaligus mengandung pengertian  memberikan  pula “perlindungan  kepada  masyarakat”,  karena eksistensi individu  itu  sendiri  sebagai  bagian  dari  kehidupan  masyarakat.  Dengan  kata  lain, masyarakat  itu  terdiri  dari  individuindividu,  oleh  karena  antara  masyarakat  dan
28 Wigati  Pulunggono  dan  Munsyarif  Abdul  Chalim.  (2017). “ Kebijakan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga    Dengan  Kontribusi  Upaya  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ”. Jurnal Hukum Khaira Ummah . Vol. 12 No. 2, hlm.3
29 Pingkan Tesalonika Wenur. (2013). “ Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”. Jurnal Lex Crimen . Vol. 2 No. 2, hlm.5
individu  saling  berhubungan  dan  saling  melengkapi.  Sebagai  konsekuensinya  adalah bahwa  antara  individu  dan  masyarakat  saling  mempunyai  hak  dan  kewajiban. Walaupun disadari bahwa antara masyarakat dan individu memiliki kepentingan yang berbeda,  akan  tetapi  harus  terdapt  keseimbangan  pengaturan  dan  antara  hak  dan kewajiban di antara keduanya itu sebab hukum itu ada untuk manusia sehingga hukum harus  memberikan  rasa  adil  seperti  yang  dikatakan  oleh  Satjipto  Raharjo  dalam jurnalnya Hamidah Abdurrachman,bahwa hukum adalah karya manusia yang berupa karya  manusia  yang  berisi  petunjuk  tingkah  laku,  merupakan  pencerminan  dan kehendak  manusia  tentang  bagaimana  seharusnya  masyarakat  dibina  dan  dibawa  ke arah  mana. 30 Oleh  karena  itu  hukum  mengandung  rekaman  ide-ide  yang  dipilih masyarakat dari tempat hukum diciptakan yaitu ide keadilan. 31
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan merupakan  bagian  dari  perlindungan  masyarakat  yang  dapat  diwujudkan  melalui berbagai  upaya  seperti  pemberian  restitusi  dan  kompensasi  dan  perlindungan  hukum bagi korban tindak perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan  masyarakat  yang  dapat  diwujudkan  melalui  berbagai  upaya  seperti pemberian  restitusi  dan  kompensasi  dan  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan  merupakan  bagian  dari  perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan.
Perbedaan  kompensasi  dan  restitusi  yakni  kompensasi  merupakan  permintaan korban  dan  dibayar  oleh  masyarakat  dalam  bentuk  atau  pertanggungjawaban masyarakat  dan  negara  untuk  korban  akibat    tindak  restitusi  yakni  kompensasi merupakan  permintaan  korban  dan  dibayar  oleh  masyarakat  dalam  bentuk  atau pertanggungjawaban  masyarakat  dan  negara  untuk  korban  akibat    tindak  restitusi yakni kompensasi merupakan permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat dalam bentuk  atau  pertanggungjawaban  masyarakat  dan  negara  untuk  korban  akibat  tindak kekerasan.
30 Hamidah Abdurachman. Op.Cit, hlm. 6 31 Hernanes  Delfim  Alves  Silva.  (2017). “ Tanggungjawab  Kepolisian  Timor  Leste  Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Dili ”. Jurnal Masalah - Masalah Hukum. Vol. 46 No. 2, hlm.6
Sedangkan  restitusi  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  sifatnya  lebih cenderung mengarah ke pidana yang diertanggungjawabkan oleh  terdakwa kekerasan. Sedangkan  restitusi  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  sifatnya  lebih cenderung  mengarah  ke  pidana  yang  diertanggungjawabkan  oleh    sebagai  terpidana. Perlindungan korban dapat bersifat langsung   (konkret) dan tidak langsung  (abstrak) dan  pemberian  terdakwa  kekerasan.  Sedangkan  restitusi  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  yang  sifatnya  lebih  cenderung  mengarah  ke  pidana  yang diertanggungjawabkan  oleh    sebagai  terpidana.  Perlindungan  korban  dapat  bersifat langsung  (konkret) dan tidak langsung  (abstrak) dan pemberian pertanggungjawaban dapat berupa materi maupun non materi. 32
Berdasarkan  uraian  di  atas,  langkah  solusi  antisipatif  agar  anak  tidak  menjadi korban  adalah  dengan  terlebih  dahulu  menganggap  permasalahan  ini  adalah  suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius, tentunya apabila hal itu sudah ada dalam  pola  pikir  masyarakat  akan  serta  merta  membentuk  prilaku  untuk  melindungi perempuan dan anak. Ini yang perlu mendapat langkah aktif dan berusaha menyingkap kejahatan  ini  sampai  tuntas  agar  efek  jera  bagi  pelaku  itu  ada  dan  menjadi  preseden bagi oknum yang akan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memikirkan perbuatan itu. Selain itu, penulis melihat dari segi legislasi, dalam rangka pembaharuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  hendaknya  hukuman untuk pelaku-pelaku diperberat dan terkait hal ganti rugi bagi korban harus mendapat perhatian  agar  lebih  efektif  dan  diperoleh  secara  konkrit  oleh  korban  tanpa  melewati proses yang berbelit-belit.
Lebih  lanjut,  sangatlah  penting  bahwa  perlindungan  terhadap  korban  dan  saksi merupakan  agenda  utama  yang  harus  di  perhatikan  oleh  pemerintahan  seperti  yang dikatakan  oleh  Andrew  Lionel  Laurika  bahwa  Perlindungan  hukum  terhadap  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  sangatlah  penting  dilakukan  mengingat  penderitaan fisik  dan  psikis  yang  dialami  oleh  korban  akibat  perbuatan  pelaku.  Pelaksanaan perlindungan  hukum  perlu  melibatkan  pihak  pemerintah,  masyarakat,  lembaga-
32 Ayu  Setyaningrum  dan  Ridwan  Arifin.  (2019). “ Analisis  Upaya  Perlindungan  Dan Pemulihanterhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  tangga  (KDRT)Khususnya  Anak-Anak  Dan Perempuan ”. Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora. Vol. 3 No. 1, hlm. 7
lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik maupun pemulihan kesehatannya. 33
Hal  ini  selaras  dengan  pendapatnya  Eko  Handoyo  bahwa  tanggung  jawab perlindungan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  berada  di  tangan  pemerintah (pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 20-24 UU Nomor 23 Tahun 2002). Namun demikian,  upaya  perlindungan  kepada  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  tidak cukup diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh semua pihak yang  terkait,  yaitu  masyarakat  dan  pihak  keluarga.  Pemerintah  bisa  melibatkan kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  departemen  sosial,  dan  instansi  terkait,  sementara itu, masyarakat dapat melibatkan diri menjadi pekerja sosial atau relawan pendamping. Keluarga pun harus mendukung upaya perlindungan, sebab tanpa dukungan keluarga, kasus  bisa  tidak  terungkap,  sehingga  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  menjadi semakin  menderita  dan  bukan  tidak  mungkin  akan  menerima  resiko  yang  lebih berbahaya. 34

## D. PENUTUP
Pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian dalam kaitannya dengan peran pengayom dan  pelindung  terhadap  korban  masih  lemah  dalam  hal  korban  tidak/kurang  merasa nyaman setelah penyidik menerima laporan pengaduan. Pelayanan penyidik Kepolisian dalam  menangani  korban  tindak  pidana  Kekerasaan  dalam  Rumahtangga  belum dilaksanakan  secara  optimal  dalam  hal  melihat  laporan  pengaduan  dari  pelapor.  Hal tersebut  nampak  terjadi  bias  gender  pada  perlakuan  yang  dialami  korban  suami  dan kurang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Saran  dari  penelitian  ini  ialah  dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  fungsi penyidik  Kepolisian  terhadap  seluruh  pelapor,  Polisi  harus  tetap  bertindak  secara professional  dengan  menghayati  dan  bertindak  sebagai  pelindung  dan  pengayom terhaadap  setiap  pelapor  tanpa  beda  perlakuan  serta  diperlukan  komitmen  yang  kuat
33 Andrew  Lionel  Laurika.  (2016). “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”. Jurnal Lex Crimen. Vol. 5 No. 2, hlm.1
34 Eko  Handoyo.  (2008). “ Peran  Strategis  Relawan  Pendamping  Dalam  Upaya  Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ”. Jurnal Forum Ilmu Sosial. Vol. 35 No. 2, hlm.8
pada  setiap  penyidik  Polri  dalam  penanganan  kasus  khususnya  KDRT  perlu  tetap menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Anwar. Yasmil dan Adang. (2009). Sistem Peradilan Pidana . Bandung: Widya Padjadjaran Asrohah, H. (2008). Sosiologi Pendidikan . Surabaya:Kopertais Press
Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Mandar Maju Joko  Prakoso.  (1996). Kedudukan  Justisiable  di  dalam  KUHP. Cetakan  Pertama.  Jakarta: Ghlmia Indonesia
Kunarto. (1997). Etika Kepolisian . Jakarta: Cipta Manunggal
Leden Marpaung. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta:Sinar Grafika
Mustofa Muhammad. (2007) . Kriminologi. Jakarta: Fisip. UI Press
Saifullah.  (2018). Tipologi  Penelitian  Hukum  (Sejarah,  Paradigma  dan  Pemikiran  Tokoh  di Indonesia . Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama
Jurnal:
Ade  Irma  Sakina,  dan  Dessy  Hasanah  Siti  A.  (2019). “ Menyoroti  Budaya  Patriarki  di Indonesia ” . Jurnal Social Work , Vol.7 No.1
Agus Mulyawan. (2015). “ Prinsip Kepemerintahan Yang Baik Pada  Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia ” . Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 10 No.1
Anderson,  K.  L.  (2005). “ Theorizing Gender  In  Intimate  Partner  Violence Research ” . Journal of Sex Roles . Vol.52
Andrew  Lionel  Laurika.  (2016). “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”. Jurnal Lex Crimen , Vol. 5 No. 2
Ayu  Setyaningrum  dan  Ridwan  Arifin.  (2019). “ Analisis  Upaya  Perlindungan  Dan Pemulihanterhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  tangga  (KDRT)Khususnya Anak-Anak  Dan  Perempuan ”. Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah  Jurnal  Ilmu  Sosial  Politik dan Humaniora , Vol. 3 No. 1
Eko  Handoyo.  (2008). “ Peran  Strategis  Relawan  Pendamping  Dalam  Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ”. Jurnal Forum Ilmu Sosial , Vol. 35 No. 2
Emy  Rosna  Wati.  (2017).  Perlindungan    Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten  Sidoarjo  Pasca  Berlakunya  Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  2004.
SENASPRO : Seminar Nasional dan Gelar Produk
Estu  Rakhmi  Fanani.  (2008). “ Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Antara  Terobosan  Hukum  dan  Fakta Pelaksanaannya ”. Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 5 No. 3
Hamidah  Abdurrachman.  (2010). “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sebagai  Implementasi Hak-Hak Korban ”. Jurnal Hukum , Vol.17 No.3
Hernanes Delfim Alves Silva. (2017). “ Tanggungjawab Kepolisian Timor Leste Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Dili ”. Jurnal Masalah - Masalah Hukum , Vol. 46 No. 2
Jamaa. (2014). “ Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia ” . Jurnal Cita Hukum , Vol. I No. 2
Likha  Sari  Anggreni.  (2014). “ Aktivitas  Wanita  di  Sektor  Publik  dalam  Pemberitaan Surat Kabar ” . Jurnal Ilmu Komunikasi , Vol.11 No.1
Moch.  Adimas  P  ,  Lathifah  Hanim  ,  Anis  Mashdurohatun.  (2018). “ Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang ” . Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vol. 13 No.1
Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid. (2017). “ Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam  Penyidikan  Kepolisian  (Studi  Kasus  di  Polres  Pidie) ” . Syiah  Kuala  Law Journal , Vol. 1 No.2
Pingkan  Tesalonika  Wenur.  (2013). “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”. Jurnal Lex Crimen , Vol. 2 No. 2
Siti  Nimrah  dan  Sakaria.  (2015). “ Perempuan  dan  Budaya  Patriarki  Dalam  Politik ” . Jurnal The Politics, Vol.1 No.2
Wigati  Pulunggono  dan  Munsyarif  Abdul  Chalim.  (2017). “ Kebijakan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dengan Kontribusi  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional ”. Jurnal  Hukum  Khaira Ummah , Vol. 12 No. 2