Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.17, No.2 Mei 2013, hlm. 323–332 Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010 http://jurkubank.wordpress.com
Korespondensi dengan penulis: Erni Susana : telp. +62 341 568 395 Ext.544 E-mail: erni_59@yahoo.co.id

## PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA PERBANKAN SYARIAH

## Erni Susana Diana Kartika
Program D-III Keuangan & Perbankan Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng No.62-64 Malang, 65146.

## Abstract
The syariah banking activity was basically the expansion of banking service for people who needed it and expected the repayment which was not based on interest rate, but based on syariah as what determined in Islamic law. To help people to get pilgrim portion soon, syahriah banking offered agreement which was used in financing pilgrim lending fund like al-qardh agreement and al-ijarah (ujroh system). The aim of this research was to analyze financing using al-qardh agreement and al-ijarah (ujroh system) agreement. Al-qardh was giving wealth to other people that could be collected back or asked for, or in other words lending without expecting repayment, while the meaning of al-ijarah agreement was an agreement of moving the use or utili- zation right on goods and service, through rent payment or ujroh without being followed by transferring ownership. The implementation of financing pilgrim lending fund conformed to the rule of financing pilgrim arrangement which was written in Fatwa (a binding ruling in religious matters) DSN No. 29/DSN-MUI/VI/ 2002. The amount of al-ijarah repayment was not based on the amount of lending al-qardh given to the customers.
Key words : financing, pilgrim lending fund, syariah bank
Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada awalnya berkembang secara perlahan, tak lama kemudian mulai menunjukkan perkembangan yang semakin cepat mencapai pres- tasi pertumbuhan di atas perkembangan perban- kan konvensional. Perbankan syariah merupakan salah satu perkembangan dalam bidang ekonomi yang telah memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan umat dan kesadaran baru untuk meng- adopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam.
Sejarah menunjukkan, bahwa sistem perbankan syariah dimulai dari negara Mesir pada
tahun 1960-an (Chapra, 2006; Humayon & Presley, 2001; Gait & Worthington, 2008; Qihak & Hesse, 2008) sebagai tawaran baru di luar model perban- kan konvensional yang telah lama beroperasi de- ngan berbasis bunga. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke In- donesia, pada tahun 1992 pada saat Bank Muamalat berdiri (UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, disempurnakan UU No.10 tahun 1998, dan diper- jelas oleh UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 17, No. 2, Mei 2013: 323–332
Adanya perbankan syariah mendapatkan an- tusias yang besar dari seluruh masyarakat dunia, hal ini dibuktikan dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah di tiap-tiap negara. Kehadiran perbankan syariah didunia dinilai mampu menja- wab kesulitan yang terjadi di perbankan konven- sional. Dalam pandangan masyarakat, perbankan syariah dinilai paling sesuai dengan kondisi pere- konomian Indonesia, hal ini dikarenakan kemu- dahan yang ditawarkan. Namun tidak secara kese- luruhan bank syariah menjamin semua pihak bebas dari permasalahan hukum. Bank Syariah merupa- kan bank yang beroperasi dengan prinsip dasar tanpa bunga. Hal itulah yang secara prinsipil mem- bedakannya dengan perbankan konvensional. Ke- giatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masya- rakat yang membutuhkan dan menghendaki pem- bayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sis- tem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam.
Kemantapan dan keteguhan, serta keyakinan seseorang terhadap kehalalan operasionalisasi per- bankan syariah dalam segala produk dan aspek hukumnya merupakan cermin religiusitas (Moo- duto, 2006). Ketika ukuran perilaku ekonomi dili- hat dari sisi pemanfaatan perbankan, maka menurut Hassan (2007) diklasifikasikan menjadi tiga karak- ter, yaitu: (1) muslim yang taat yang benar-benar menghindari bank konvensional yang berbasis bu- nga, kelompok ini yang memainkan peran penting bagi kesuksesan bank Islam. (2) Muslim yang ku- rang taat yang memiliki rekening di bank Islam dan bank konvensional. (3) Muslim tidak taat yang hanya memiliki rekening di bank konvensional meski ada bank Islam di wilayah sekitar mereka.
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, dengan penduduk muslim terbanyak didunia, dengan 85% dari jumlah penduduk adalah penganut agama Islam. Menurut Bley & Kuehn (2004) agama sebagai faktor utama yang memotivasi mereka dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.
Dalam agama Islam ada rukun Islam tentang berhaji bagi setiap muslim yang mampu. Berdasar- kan Q.S. Al Baqarah (2):196 dijelaskan bahwa haji merupakan kesempurnaan ibadah rukun Islam. Menurut Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran: 96-97 yang artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang terdapat di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia ter- hadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup me- ngadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Ayat ini menjadi dasar pokok yang menyatakan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang terakhir setelah syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Selain itu, ayat di atas juga menjelaskan mengenai perintah melaksanakan ibadah haji ditujukan kepada yang mampu baik rohani maupun jasmani dan tentu saja harus mampu dari segi ekonomi.
Bermacam-macam usaha yang dilakukan un- tuk berhaji sehingga menggunakan berbagai pro- duk di bank konvensional maupun bank syariah untuk menunaikan ibadah haji. Persoalan mendasar dalam menunaikan ibadah haji bagi umat Islam ada- lah biaya keberangkatan naik haji. Banyak sekali kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah haji akan tetapi terhimpit dengan biaya yang mahal dalam memperoleh porsi haji. Setiap tahunnya jum- lah jama’ah haji di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikan jumlah jama’ah haji Indonesia yang signifikan ini mengakibatkan setiap tahunnya pemerintah perlu mengatur pemberangkatan jum- lah jama’ah haji yang harus diberangkatkan.
Untuk mengakomodir atau membantu para calon jemaah haji yang ingin segera mendapatkan porsi haji, sekarang banyak penawaran dari berba- gai Perbankan Syariah. Untuk menjawab kebutu-

## Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah
Erni Susana & Diana Kartika
han umat yang ingin menunaikan haji, namun uang- nya belum terkumpul, beberapa bank syariah mulai gencar meluncurkan produk dana talangan haji, yaitu dana pinjaman ( al-qardh ) kepada nasabah un- tuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Iba- dah Haji (BPIH), sistem yang digunakan adalah sistem ujroh . Menurut Antonio (2001) mengemu- kakan bahwa al-qardh adalah pemberian harta ke- pada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
Adanya produk pembiayaan dana talangan haji dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan pemberangkatan haji dengan biaya pendaftaran yang dibantu oleh pihak bank, sehingga dengan mudah masyarakat dapat terdaftar sebagai calon jemaah haji. Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip al-qardh berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN/ MUI/IV/2001. Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Menurut Sudarsono (2007) ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Tujuan dalam artikel ini untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada Perbankan Syariah.

## PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “pembiayaan ber- dasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu ber- dasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagi- han tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.” Penelitian Okumus (2005) menunjukkan bahwa motivasi sekunder pemanfa- atan bank Islam adalah dilandasi oleh prinsip be- bas bunga yang diterapkan dengan model nisbah bagi hasil. Sebagian besar nasabah mengetahui pro- duk dan jasa Islam, tetapi tidak mengetahui teknik- teknik pembiayaan Islam. Pengetahuan masyara- kat terhadap pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah masih belum dimengerti oleh masyarakat (Adawiyah, 2010).
Menurut Rivai &Arifin (2010) untuk menga- nalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus di- perhatikan adalah kemauan dan kemampuan nasa- bah untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan adalah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya. Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada. Dana talangan porsi haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu nasabah menda- patkan porsi keberangkatkan haji lebih awal, mes- kipun saldo tabungan haji nasabah belum mencapai syarat pendaftaran porsi haji. Ada beberapa lem- baga keuangan syariah yang menggunakan akad al-qardh dan akad al-ijarah dalam memberikan pem- biayaan dana talangan haji

## Al Qardh
Menurut Antonio (2001) secara umum al- qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan im- balan. Menurut Muhammad (2004), karakteristik al-qardh: dimiliki dengan serah terima, ketika telah diterima oleh mustaqridh maka telah menjadi mi- liknya dan berada dalam tanggung jawabnya. Al- qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 17, No. 2, Mei 2013: 323–332
berubah maka dikembalikan semisalnya atau se- harganya. Diharapkan tidak ada segala persyara- tan yang mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam al-qardh , karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba.
Menurut Wirdyaningsih (2007) perjanjian al- qardh adalah perjanjian pinjaman, dalam perjanjian qardh , pemberi pinjaman memberikan pinjaman ke- pada pihak lain dengan ketentuan penerima pinja- man akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan . Al-qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh me- ngambil keuntungan darinya. Bank terbatas hanya boleh memungut biaya administrasi dari nasabah, dan nasabah hanya berkewajiban membayar po- koknya saja.
Menurut Wijono (2005) rukun al-qardh terdiri dari: pihak yang meminjam (muqtaridh) , pihak yang memberikan pinjaman (muqridh), dana (al-qardh) , ijab qabul (shigat) . Syarat al-qardh terdiri dari: al- qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat; adanya ijab qabul, seperti halnya dengan jual beli. Setiap akad dalam per- pindahan hak guna pakai atau hak milik harus me- rupakan barang yang bermanfaat, dan harus ada ijab qabul antara peminjam dengan yang memin- jamkan. Ketentuan dan syarat al-qardh menurut Mu- hammad (2000): (1) al-qardh harus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah; jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasannya umur. (2) Al-qardh harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta ( jaiz tashorruf ), maka tidak boleh al-qardh dari orang yang ditahan dari mengelola hartanya ( mahjuur ) atau dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut. (3) Tidak menarik keuntungan dari qardh yang dibayarkan. (4) Tidak boleh digabungkan da- lam al-qardh , akad yang lain seperti akad jual beli dan lainnya.
Aplikasi al-qardh dalam perbankan menurut Sudarsono (2007), al-qardh adalah pinjaman uang.
Aplikasi al-qardh dalam perbankan diantaranya: se- bagai pinjaman talangan haji, aplikasi al-qardh dalam perbankan salah satunya sebagai pinjaman dana talangan haji untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji; sebagai pinjaman tu- nai; sebagai pinjaman terhadap pengusaha kecil atau membantu sektor sosial; sebagai pinjaman ke- pada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebu- tuhan pengurus bank; sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam deposito.
Manfaat al-qardh menurut Antonio (2001) di- antaranya adalah: (1) memungkinkan nasabah yang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat- kan talangan jangka pendek. (2) Al-qardh juga meru- pakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya ter- kandung misi sosial, disamping misi komersial. (3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini meningkat- kan citra baik dan meningkatkan loyalitas masya- rakat terhadap bank syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional, menurut fatwa DSN No.19/DSN-MUI/ IV/2001, ketentuan umum al-qardh adalah sebagai berikut: al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan; na- sabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; LKS (Lembaga Keuangan Syariah) bisa meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipan- dang perlu; nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau selu- ruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS sudah memastikan ketidakmampuannya. LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengem- balian atau menghapus sebagian atau seluruh ke- wajibannya.

## Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah
Erni Susana & Diana Kartika

## Al –Ijarah
Menurut Sutedi (2010) ijarah adalah akad se- wa menyewa antara pemilik obyek sewa dan pe- nyewa untuk mendapat imbalan atas obyek yang disewakan. Dengan demikian pada hakikatnya ija- rah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada peruba- han kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak gu- na saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
Menurut Ascarya et al . (2005) sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meski- pun pada mulanya bukan merupakan bentuk pem- biayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini adalah bank) untuk membiayai pem- belian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang yang dimaksud kemudian menye- wakannya pada yang membutuhkan aset tersebut.
Rukun dan syarat ijarah , berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/VI/2000 rukun ijarah adalah sebagai berikut: Pernyataan ijab dan qabul; Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri atas pemberi sewa ( lessor , pemilik aset, LKS) dan penyewa ( lessee , pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah), objek kontrak terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset, manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri, sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik se- cara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent , dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (na- sabah). Ketentuan objek ijarah : objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilak-
sanakan dalam kontrak. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidak tahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka wa- ktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa adalah sesuatu yang di- janjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keu- angan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesu- atu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli da- pat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kelenturan ( flex- ibility ) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
Menurut Sudarsono (2007), aplikasi ijarah da- lam perbankan biasanya terdapat dalam tiga hal yaitu: pertama, teknik ijarah ditandai dengan ada- nya perpindahan manfaat. Dasar prinsip ijarah sama dengan prinsip pada jual beli, namun perbedaan- nya terletak pada objek transaksinya. Kedua, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewa kepada nasabah, oleh karena itu da- lam perbankan syariah dikenal juga dengan istilah al-ijarah al-mutahia bit-tamlik (sewa yang diikuti de- ngan perpindahan kepemilikan). Ketiga, harga se- wa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.
Manfaat ijarah , menurut Antonio (2001), ijarah mempunyai beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut: Pertama, manfaat bagi bank adalah me- rupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diver- sifikasi portofolio asset bank serta sebagai sarana fee based income dimana bank berpeluang untuk men- dapatkan fee , bank bisa mendapatkan pendapatan diluar operasional bank. Kedua, manfaat ijarah bagi nasabah adalah dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi nasabah baik digunakan untuk tujuan pembelian barang modal (investasi) maupun digunakan untuk jasa.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 17, No. 2, Mei 2013: 323–332

## PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengajuan permohonan dana talangan haji, misalnya Bank Syariah Mandiri salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mem- berikan pembiayaan dana talangan haji. Pemohon pembiayaan hanya dibatasi kepada nasabah yang telah memiliki Tabungan Mabrur, tabungan mab- rur adalah tabungan dengan menggunakan mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh pada bank syariah dan telah me- nyetorkan BPIH melalui bank dengan kriteria se- bagai berikut: cakap hukum; perorangan yang me- miliki pekerjaan tetap atau yang menurut penilaian dari pihak bank diyakini memiliki kemampuan me- ngembalikan dana talangan haji yang diajukan se- suai dengan akad yang telah disepakati; bersedia memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan bank; nasabah memberikan jaminan kepada pihak bank sesuai dengan akad.
Dalam pelaksanaan pembiayaan dana tala- ngan haji pada bank syariah ada beberapa tahap. Tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, permohonan fasilitas pembiayaan dana talangan haji dilakukan oleh nasabah dengan me- ngisi form pembiayaan. Selain mengisi form pem- biayaan, nasabah juga harus melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan oleh bank, diantaranya adalah foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga, foto kopi surat nikah, hal ini dapat digunakan bank dalam memperoleh informasi mengenai identitas nasabah. Selain itu ada juga dokumen surat pem- batalan haji, surat pengunduran diri dari DEPAG, surat kuasa pengurusan pembatalan haji, dokumen surat-surat ini digunakan sebagai jaminan apabila nasabah membatalkan keberangkatan hajinya atau nasabah tidak bisa melanjutkan pembiayaan dana talangan haji pada bank. Kedua, pembukaan reke- ning tabungan mabrur yang dilakukan sebelum na- sabah atau calon jemaah haji melakukan pengajuan
pembiayaan dana talangan haji. Ketika nasabah te- lah membuka rekening tabungan mabrur, maka dana talangan haji yang telah dicairkan nantinya akan masuk ke rekening nasabah, sebelum dise- torkan kepada Departemen Agama. Ketiga, akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji ada dua yaitu akad al-qardh dan akad ijarah . Kedua akad tersebut ditandatangani oleh nasabah pada bagian customer service . Akad ditandatangani bukan hanya oleh nasabah, tetapi dilakukan pula oleh pihak bank, sehingga persyaratan yang ada pada akad akan dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Keempat, pen- cairan dana talangan haji dilakukan pada bagian administrasi. Pencairan yang dilakukan oleh pihak bank akan langsung masuk pada rekening tabungan mabrur nasabah. Jumlah nominal yang masuk sesu- ai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp22.500.000.

## AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup- nya sehari-hari (Pasaribu & Lubis, 1994)
Akad Al-Qardh
Berkaitan dengan adanya pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah pihak bank meng- gunakan akad sebagai perjanjian dengan nasabah. Akad yang digunakan ada dua, yaitu akad al-qardh dan akad ijarah . Dalam pembiayaan dana talangan haji fungsi akad qardh adalah sebagai akad perjan- jian antara nasabah dengan pihak bank, yang me- nyatakan bahwa jumlah talangan haji yang diberi- kan kepada nasabah akan dikembalikan kepada bank sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh bank tanpa ada penambahan. Pembiayaan dana ta- langan haji dengan menggunakan akad al-qardh da- pat digambarkan sebagai berikut:

## Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah
Erni Susana & Diana Kartika
selama 3 tahun. Jumlah fee ujroh sebagai berikut: fee ujroh (upah jasa) Rp.2.000.000, dikenakan pada awal tahun pertama saat nasabah mengajukan per- mohonan pembiayaan talangan haji, fee ujroh (upah jasa) Rp. 1.700.000, dikenakan kepada nasabah pa- da tahun kedua, f ee ujroh (upah jasa) Rp. 1.700.000, dikenakan kepada nasabah pada tahun ke-3 seba- gai pelunasan keseluruhan ujroh , sehingga apabila dilakukan total jumlah fee ujroh selama 3 tahun se- jumlah Rp. 5.400.000.
Ketentuan pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Syariah dapat diperinci dengan menggunakan Tabel 1.
Dari Tabel 1 dapat diuraikan bahwa jumlah setoran awal untuk mendapatkan talangan haji adalah Rp. 5.060.000, dengan rincian yang telah diuraikan. Dari jumlah setoran yang diberikan na- sabah maka akan diperoleh porsi haji. Jumlah pem- biayaan dana talangan haji yang diberikan oleh na- sabah akan dikembalikan sesuai dengan akad al- qardh, sedangkan sewa pada pembiayaan meng- gunakan akad ijarah dan dari sewa yang diberikan (sewa jasa) atas pendaftaran porsi haji maka akan diperoleh fee ujroh (upah jasa).
Ketentuan tentang pembiayaan pengurusan haji telah diatur dalam Fatwa DSN No.29/DSN- MUI/IV/2002. Dalam fatwa ini ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji adalah sebagai beri- kut: Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS da- pat memperoleh imbalan jasa ( ujroh ) dengan meng- gunakan prinsip al-ijarah . Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH na- sabah dengan menggunakan prinsip al- qardh . Jasa
Gambar 1. Proses Akad Al-Qardh
Dari Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad al-qardh maka nasabah hanya perlu mengembalikan jumlah dana talangan haji berdasarkan jumlah yang telah tertera tanpa ada tambahan. Akad al-qardh merupakan akad pe- lengkap pada pembiayaan dana talangan haji. Ti- dak ada jumlah keuntungan dari akad al-qardh yang digunakan sebagai akad pinjaman dana pembia- yaan talangan haji.
Akad Ijarah
Akad ijarah pada pembiayaan dana talangan haji digunakan sebagai akad sewa (jasa). Dalam penggunaan akad ijarah , bank bertindak selaku pemberi talangan kepada nasabah dengan perjan- jian nasabah akan mengembalikan jumlah talangan yang diberikan, dalam pelaksanaan akad ijarah bank akan mendapatkan fee ujroh atau disebut juga dengan upah jasa. Fee ujroh dikenakan atas sewa yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Fee ujroh yang diberikan oleh bank ada tiga jenis, hal ini disesuaikan dengan jumlah tahun pelunasan yaitu
Jangka Waktu 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun Dana yang harus Disiapkan: Pendaftaran BPIH Rp 2.500.000 Tabungan Mabrur Rp 500.000 Ujroh Rp 2.000.000 Rp 1.700.000 Rp 1.700.000 Materai Rp 60.000 Total Setoran Awal Rp 5.060.000
Tabel 1. Ketentuan Talangan Haji Fasilitas Talangan Haji Rp 22.500.000 (Akad selama 3 tahun)
Sumber: Bank Syariah Mandiri

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 17, No. 2, Mei 2013: 323–332
pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.
Pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat peluna- san BPIH. Selain syarat yang harus dipenuhi, terda- pat juga pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji diantaranya penandatanganan akad dan pen- cairan dana talangan haji.
Akad merupakan surat perjanjian pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini akad yang diguna- kan yaitu akad al-qardh dan akad ijarah . Akad al- qardh digunakan sebagai pedoman pinjaman dana pembiayaan, dalam hal ini adalah pembiayaan da- na talangan haji, sedangkan akad ijarah digunakan bank sebagai pedoman sewa sistem atas pendaf- taran nasabah sebagai calon jemaah haji. Manfaat pemberian pembiayaan dana talangan haji bagi bank adalah pembayaran jumlah talangan dana yang diberikan kepada nasabah akan dikembalikan nasabah dengan tepat waktu sesuai dengan akad yang ada, sehingga kemungkinan resiko macet atas pengembalian dana talangan haji dapat diminima- lisir. Dengan adanya pembiayaan dana talangan haji ini juga bermanfaat bagi nasabah khususnya yang ingin mendaftar sebagai calon jemaah haji. Pembiayaan dana talangan haji dapat memberikan kemudahan pendaftaran bagi nasabah khususnya nasabah yang memiliki dana tidak mencukupi un- tuk pembayaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah juga dapat dicairkan dengan cepat sehing- ga nasabah tidak perlu menunggu lama, selain itu nasabah hanya perlu mengembalikan pinjaman ta- langan haji sesuai jumlah yang diberikan bank dan membayar ujroh sesuai dengan ketentuan yang ada.

## PENUTUP
Pembiayaan dana talangan haji dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu, syarat tersebut di- antaranya adalah: pembukaan rekening tabungan mabrur, nasabah harus cakap hukum, nasabah juga harus memiliki pekerjaan tetap atau menurut peni- laian dari pihak bank diyakini memiliki kemampu- an mengembalikan dana pembiayaan yang dibe- rikan dan nasabah bersedia memberikan jaminan.
Akad yang digunakan dalam pembiayaan tal- angan haji jelas, yaitu akad al-qardh dan akad ijarah . Akad al-qardh digunakan sebagai pedoman pinjaman dana talangan haji yang diberikan kepada nasabah, sedangkan akad ijarah digunakan sebagai pedoman sewa sistem atas pendaftaran nasabah sebagai calon jemaah haji dan nasabah akan membayar fee ujroh (upah jasa) atas sewa sistem yang dilakukan.
Pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan pe- ngurusan haji yang telah diatur dalam Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002, besar imbalan jasa al- ijarah tidak didasarkan pada jumlah talangan al-al- qardh yang diberikan kepada nasabah, dengan ke- tentuan bank syariah memberikan pembiayaan da- na talangan haji kepada setiap calon nasabah se- besar Rp.22.500.000. Dana pembiayaan yang dibe- rikan kepada nasabah dapat dicairkan dengan ce- pat sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama.
Peningkatan upaya sosialisasi lebih intensif dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai keunggulan komparatif perbankan syariah mengi- ngat ada kesan dalam masyarakat bahwa bank sya- riah tidak berbeda dengan bank konvensional la- innya sebagian besar disebabkan olah belum pa- hamnya masyarakat terhadap sistem dan produk perbankan syariah melalui media interpersonal maupun media cetak dan elektronik.
Aksesibilitas bank syariah oleh masyarakat menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi bank syariah yang meli-

## Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah
Erni Susana & Diana Kartika
puti kemudahan masyarakat dalam mengakses bank syariah berupa jaringan layanan yang luas. Pembiayaan dana talangan haji jumlah pembayaran ujroh sebaiknya jangan terlalu mahal agar tidak memberatkan nasabah penerima pembiayaan dana talangan haji.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah, W.R. 2010. Pertimbangan, Pengetahuan Sikap Konsumen Individu terhadap Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 11(2): 191-201
Antonio, M.S. 2001. Bank Syariah dari Teori dan Praktek .
Jakarta: Gema Insani.
Ascarya, Yumanita, D., & Arief, A. 2005. Dominasi Pembiayaan Nonbagi Hasil pada Perbankan Syariah Indonesia: Masalah dan Alternatif Solusi . Bank Indo- nesia, Jakarta.
Bley, J. & Kuehn, K. 2004. Conventional versus Islamic finance: student knowledge and perception in the United Arab Emirates. International Journal of Is- lamic Financial Services , Vol. 5 No.4, pp.17-30.
Chapra, M.U. 2006. Why has Islam Prohibited Interest? Ra- tionale behind the Prohibition of Interest? In Interest in Islamic Economics . Ed. Abdulkader Thomas. Lon- don: Routledge.
Dar, H.A. & and Presley, J.R. 2001. Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances. Economic Research Paper No.
00/24 . Centre for International, Financial and Eco- nomic Research. Departement of Economics Loughborough University.
Gait, A. & Worthington, A.C. 2008. An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Fi- nancial Institution Attitudes towards Islamic Methods of Finance. International Journal of Social Economics , 35(11): 783-808.
Haron, S., Ahmad, N., & Planisek, S.L. 1994. Bank Pa- tronage Factors of Muslim and Non Muslim Cus- tomers. International Journal of Bank Marketing , 12(1): 32-40.
Mooduto, A. 2006. Pengaruh Penerapan Syariah terhadap Kinerja dan Ketahanan Bank Islam In- donesia. Disertasi. Program Pascasarjana Univer- sitas Airlangga Surabaya.
Muhammad. 2000. Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah . Yogyakarta: UII Press.
Muhammad. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Okumus, H.S. 2005. Interest-Free Banking in Turkey: A Study of Customer Satisfaction and Bank Selec- tion Criteria. Journal of Economic Cooperation, 26(4):
51-86.
Pasaribu, C. & Lubis, S.K. 1994. Hukum Perjanjian dalam Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Rivai, V. & Arifin, A. 2010. Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global. Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi . PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Sudarsono, H-. 2007. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi . Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
Sutedi, A. 2009. Perbankan Syariah. Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Wijono, S. 2005. Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK dan PAPSI . Jakarta: PT. Grasindo.
Wirdyaningsih, K.P., Barlinti, Y.S. & Dewi, G. 2007. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Prenada Media.