Tugas Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende
Oleh:

## Mario Hardi Kusuma
Universitas Surabaya mariohardikusuma@gmail.com
Volume  20  Nomor  3  Januari  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 22-11-2022 Revised: 04-12-2022 Accepted: 11-12-2022 Published: 10-01-2023

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  analyze  the  effectiveness  of  the  Tourism  Office's duties  in  managing  tourism  development  in  Ende  Regency  and  to  find  out  the  factors  that  hinder  the management of tourism development in Ende Regency. The use of this research is as a contribution to the body  of  legal  science,  especially  constitutional  law  and  as  the  development  of  constitutional  law knowledge,  especially  regarding  the  management  of  tourism  development  and  as  material  for  academic studies in the field of law. In order to answer these problems, research was carried out using the Qualitative Descriptive  Analysis  method  in  accordance  with  the  data  obtained  while  still  paying  attention  to  theory, principles and legal principles, so this research is research that originates from primary and secondary data using an empirical juridical approach.
That  in  the  results  of  this  study,  the  main  issues  examined  by  the  researchers  explain  the implementation of the duties of the Tourism Office in managing tourism development, namely the Tourism Office of Ende Regency always strives to implement programs/activities every year to continue to increase both  in  quantity  and  quality  so  that  services  to  the  community  can  be  fulfilled.  In  addition  to encouraging/increasing  public  awareness  in  the  field  of  tourism  (tourism  awareness),  this  effort  is  also  a concern  for  poverty  alleviation  efforts,  job  creation,  economic  growth,  as  well  as  concern  for environmental  preservation  and  the  factors  that  hinder  the  management  of  tourism  development  in  Ende Regency,  namely  human  resources,  infrastructure  and  infrastructure,  budget  and  legal  awareness  of  the community.
Based on the results of the research that has been done, the authors provide advice related to this problem: The researcher wants to increase the implementation of the duties of the Tourism Office in terms of  managing  tourism  development  in  Ende  Regency  so  that  all  tourist  objects  in  Ende  Regency  can  be known by local and foreign tourists and There is a need for the development of human resources in Ende Regency because human resources are an important element in the implementation of tourism development in  Ende  Regency,  supporting  facilities  and  infrastructure  so  that  they  can  assist  parties  from  the  Tourism Office to help achieve the realization that their work programs are implemented properly.
Keywords : Tourism Office; Management; Tourism Development.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas  tugas  Dinas Pariwisata dalam mengelola pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ende dan Untuk mengetahui faktor yang  menghambat  pengelolaan  pembangunan  Kepariwisataan  Di  Kabupaten  Ende.  Kegunaan  dari
penelitian  ini  adalah  Sebagai  sumbangan  pemikiran  bagi  kasanah  ilmu  pengetahuan  hukum  khususnya Hukum  Tata  Negara  dan  sebagai  pengembangan  ilmu  pengetahuan  Hukum  Tata  Negara,  khususnya mengenai  Pengelolaan  Pembanguan  Pariwisata  dan  Sebagai  bahan  kajian  akademik  dalam  bidang  ilmu hukum. Guna menjawab permasalahan  tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap meperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka,  penelitian  ini merupakan penelitian yang bersumber pada  data  primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Bahwa  dalam  hasil  penelitian  ini,  pokok  permasalahan  yang  di  teliti  oleh  peneliti  menjelaskan pelaksanaan  tugas  Dinas  Pariwisata  dalam  mengelola  pembangunan pariwisata  yaitu  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Ende  selalu  berupaya  untuk  mengimplementasikan  program/kegiatan  setiap  tahun  tetap meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi. Usaha ini  disamping  untuk  mendorong/meningkatkan  kepedulian  masyarakat  bidang  kepariwisataan  (sadar wisata)  juga  sebagai  kepeduliaan  terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan,  pembukaan  lapangan  kerja, pertumbuhan  ekonomi  juga  kepedulian  terhadap pelestarian  lingkungan  dan  faktor  yang  menghambat pengelolaan  pembangunan  kepariwisataan  di  Kabupaten  Ende  yaitu  sumber  daya  manusia,  sarana  dan prasarana, anggaran dan kesadaran hukum masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  maka  penulis  memberi  saran  terkait  masalah tersebut  adalah  Peneliti  ingin  Perlu  adanya  peningkatan  dalam  pelaksanaan  tugas  dari  Dinas  Pariwisita dalam hal mengelola pembangunan pariwisata di Kabupaten Ende Sehingga seluruh obyek wisata yang ada di  Kabupaten  Ende  dapat  diketahui  oleh  wisatawan  lokal  maupun  mancanegara  dan  Perlu  adannya pengembangan sumber daya manusia di kabupaten ende karena sumber daya manusia merupakan elemen penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  wisata  di  Kabupaten  Ende,  menunjang  sarana  dan  prasana sehingga  dapat  membantu  pihak  dari  Dinas  Pariwisata  untuk  membantu  pencapaian  realisasi  program kerjanya terlaksana secara baik.
Kata Kunci: Dinas Pariwisata; Pengelolaan; Pembangunan Pariwisata.

## A. PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  pembangunan  pariwisata  juga  memiliki  kontribusi  yang  signifikan  dalam pembangunan  ekonomi  nasional  sebagai  instrumen  peningkatan  perolehan  devisa  maupun lapangan kerja. Sektor pariwisata juga membawa dampak sosial, ekonomi, maupun dalam konteks pelestarian  dan  pengelolaan  lingkungan,  sumber  daya  alam,  dan  budaya  yang  semakin  arif  dan bijaksana.  Prospek  yang  sangat  strategis  pada  sektor  pariwisata  tersebut  tentu  menjadi  peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang  sangat  besar  yang  membentang  dan  tersebar  di  lebih  dari  17.000  (tujuh  belas  ribu)  pulau.. Dalam  konteks  tersebut,  maka  pengembangan  sektor  pariwisata  harus  digarap  secara  serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi  signifikan  dalam  mewujudkan  peran  sektor  pariwisata  sebagai sektor  andalan  dalam pembangunan di masa depan.
Kabupaten  Ende  sebagai  destinasi  wisata  yang  memiliki  tempat-tempat  yang  dapat dinikmati  keindahannya  baik  wisata  alam,  budaya,  sejarah,  seni  dan  lainnya.  Sektor  pariwisata sesungguhnya merupakan sektor yang sangat potensial dan mempunyai prospek pengembangan di
kabupaten  ende. Namun,  sektor tersebut belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, baik dari  pemerintah  maupun  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  diamati  dari  adanya  berbagai  potensi wisata,  baik  wisata  budaya  maupun  wisata  alam  yang  belum  di  kelola  atau  dikembangkan. Padahal  sektor  pariwisata  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  pemerintah  daerah  dan masyarakat.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Rencana Induk  Kepariwisataan  Nasional  (Pasal  1)  menjelaskan  bahwa  kepariwistaan  adalah  seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat,  sesama  wisatawan,  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  pengusaha.  Sedangkan dalam Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  menjelaskan  bahwa kepariwisataan  diperlukan  untuk  mendorong  pemerataan,  kesempatan  berusaha  dan  memperoleh manfaat  serta  mampu  menghadapi tantangan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional  dan  global. Maka  dengan demikian,  seharusnya  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  dan  memiliki  peran dalam  pengembangan  pariwisata  memberikan  perhatian  yang  lebih  terhadap  pariwisata,  baik  itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan digariskan  bahwa  pembangunan  pariwisata  perlu  ditingkatkan  untuk  memperluas  kesempatan kerja  dan  kesempatan  berusaha,  meningkatkan penerimaan  devisa  serta  memperkenalkan  alam kebudayaan  bangsa  Indonesia.  Dalam  menghadapi  perubahan  global  dan  penguatan  hak  pribadi masyarakat  untuk  menikmati  waktu  luang  dengan  berwisata,  perlu  dilakukan  pembangunan kepariwisataan  yang  bertumpu  pada  keanekaragaman,  keunikan,  dan  kekhasan  bangsa  dengan tetap  menempatkan  kebhinekaan  sebagai  suatu  yang  hakiki  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Ende  merupakan  sebuah  kabupaten  yang  tepat  berada  di  tengah  Pulau  Flores yang  dijuluki Kaum  Portugis  dengan  sebutan  “Nusa  Bunga”,  dan  membelah  pulau menjadi  2  bagian.  Dengan posisi strategis ini menjadikan  Kabupaten  Ende sebagai pintu masuk perdangangan baik menuju ke arah barat timur Pulau Flores. Ada 3 suku besar yang menjadi penduduk asli Kabupaten Ende, yakni  Suku  Ende  (untuk  masyarakat  yang  bermukim  di  pesisir  selatan  Kabupaten  Ende,  Suku Ngao dan Suku Lio (untuk masyarakat yang bermukim di pesisir utara kabupaten Ende).
457 Mario Hardi Kusuma Tugas Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## a. Pelaksanaan  Tugas  dinas  Pariwisata  dalam  Mengelola  Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ende
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ende  Nomor  11  Tahun  2016,  Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata Kabupaten Ende mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, dengan tugas  dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende tertuang dalam  Peraturan  Bupati  Ende  Nomor:  35  Tahun  2016  tentang  kedudukan,  susunan  organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah Kabupaten Ende.
Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dijabarkan dengan hal- hal berikut:
a. Penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
c. Pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
d. Pengelolaan pengembangan industri  pariwisata;
e. Penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
f. Pengelolaan pengembangan kapasitas dan kelembagaan
g. Pemberian fasilitasi bidang pariwisata;
h. Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pariwisata;
i. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
j. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
l. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati/Kepala  Daerah  sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
m. Pelaksanaan  kerjasama  bidang  pariwisata dengan  Pemerintah  maupun Swasta di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
Berdasarkan  hasil  hasil  penelitian,  objek  pariwisata  yang sudah  dikelola secara  baik  dan dikelola  sepenuhnya  oleh  Dinas  Pariwista  Kabupaten  Ende  antara  lain  Taman  Wisata  Bahari (Pantai  Ende),  Pemandian  Air  Panas  (Detusoko),  dan  Sa’o  Ria  (Moni).  Sedangkan  objek pariwisata lainnya masih dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukan bahwa masih  banyak  terdapat  objek  pariwisata  di  Kabupaten  Ende  yang  belum  sepenuhnya  dikelola secara  baik  serta  belum  sepenuhnya  melibatkan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  sehingga perkembangan pengelolaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Ende menjadi terhambat.
458 Mario Hardi Kusuma Tugas Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende

## b. Penyusunan Program dan Kebijakan Teknis Tentang Tugas Kepariwisataan
Perencanaan  adalah  suatu  pemeliharaan  yang  berhubungan  dengan  waktu  yang  akan datang  dalam  menggambarkan  dan  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  diusulkan  demi mencapai  hasil  yang  di  kehendaki.  Penyusunan  program  berfungsi  untuk  menata  program- program  untuk  yang  untuk  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan  kerja  kepariwisataan.  Menurut Sutarno  “perencanaan  diartikan  sebagai  perhitungan  dan  penentuan tentang  hal  yang  akan dijalankan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu,  dimana menyangkut  tempat,  oleh  siapa pelaku  itu  atau  pelaksana  dan  bagaimana  tata cara mencapai hal tersebut”. 8
Arti  penting  perencanaan  terutama  adalah  memberikan  kejelasan  arah  bagi  setiap kegiatan,  sehingga  setiap  kegiatan  dapat  diusahakan  dan  dilaksanakan  seefisien  dan  seefektif mungkin. Perencanaan dapat dibedakan dalam  tiga bentuk, yaitu:
1. Rencana global yang merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang.
2. Rencana strategis merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan-tujuan kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang.
3. Rencana operasional yang merupakan rencana kegiatankegiatan yang berjangka pendek guna menopang  pencapaian  tujuan  jangka  panjang,  baik  dalam  perencanaan  global  maupun perencanaan strategis. 1
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende mereka  telah  melakukan  suatu  perencanaan  demi  mengelola  pembangunan pariwisata  di Kabupaten  Ende.  Perencanaan  yang  berkaitan  dengan  tujuan  yang  akan  dicapai  tersebut dalam  jangka  panjang  yaitu  dimuat  dalam  Rencana  Strategis  (Resentra)  Kepariwisatan Kabupaten Ende dan dalam jangka pendek yaitu program  yang direncanakan bersama untuk satu  tahun  anggaran. 2 Rencana  Strategis  (Resentra)  Dinas  pariwisata  Ende  mengemukakan program-program  serta  kebijakan  yang  untuk  dicapai  bersama  demi mewujudkan  visi  dan misi dari dinas pariwisata ialah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Destinasi
Tujuan  dari  program  ini  ialah  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan.
1 Sutarno. 2004. Manajemen Peprpustakaan. Jakarta : Samitra Media Utama. Hlm. 109.
2 Hasil  Wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Bapak  Drs.  Derson Duka  di  Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 26-11-2018 Pukul 09.00
459 Mario Hardi Kusuma Tugas Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende

## 2. Program Pengembangan Pemasaran
Tujuannya adalah mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Kabupaten Ende demi peningkatan kunjungan wisatawan baik manca negara maupun domestik.
3. Program Pengembangan Destinasi dan Industri
Tujuannya  Mewujudkan  industri  Pariwisata  yang  mampu  menggerakkan perekonomian  Daerah  melalui  peningkatan  kerjasama  antar  usaha  Pariwisata, memperluas  lapangan  kerja,  dan  melaksanakan  upaya  upaya  untuk  mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Program Pengembangan Kemitraan
Tujuannya Mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu  mensinergikan  pembangunan  industri  Pariwisata,  Kawasan  Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
5. Program  Pengembangan  Destinasi  dan  Industri,  Program  Pengembangan Pemasaran dan Program Pengembangan  Kemitraan.Tujuan dari program ini ialah mewujudkan  masyarakat  sadar  Wisata  untuk  mendukung  tercapainya  Sapta Pesona.
6. Program  Pengembangan  Kapasitas  Aparatur.  Tujuannya  adalah Meningkatkan  pelayanan  publik  yang  profesional,  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Keenam  program  tersebut  dengan  melalui  berbagai  kegiatan-kegiatan  yang  strategis, prioritas,  efektif  dan  efisien  yang  telah  disinergikan  dengan  stakeholders  terkait  maupun masyarakat  dapat  mewujudkan  capaian  yang  telah  ditargetkan  dalam  RPJMD  Kabupaten  Ende. Dari program dan perencanaan tersebut untuk mewujudkan visi dan misi yang diharapkan, maka ditetapkan  kebijakan  strategis  umum  yang  menjadi acuan  dalam  pengembangan  kepariwisataan daerah  berbasis  masyarakat  dengan  didukung  oleh  karya-karya  inovatif,  penguatan/penajaman pemasaran,  peningkatan  aksesibilitas  dan  konektivitas,  pengembangan  SDM  pariwisata,  serta sinergitas antar pelaku wisata, melalui:
1. Peningkatan peran pariwisata sebagai basis penggerak perekonomian daerah;
2. Peningkatan manajemen kepariwisataan yang berbasis ekonomi lokal.
3. Peningkatan  kerjasama dan  koordinasi  yang  sinergi  antara pemerintah, swasta  dan masyarakat
dalam mendorong pariwisata sebagai core competence/ kompetensi inti daerah;
4. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pembangunan/  pengembangan  destinasi wisata  (daya  tarik wisata) yang berkelanjutan.
5. Peningkatan pemasaran pariwisata Kabupaten Ende yang efektif  dan efisien yang berorientasi pasar baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
6. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  sarpras  dan  fasilitas  penunjang  kegiatan pariwisata  dan optimalisasi pengembangan potensi pendukung kepariwisataan.
7. Peningkatan  sadar  wisata  dan  sapta  pesona  serta  partisipasi  aktif  masyarakat  untuk mewujudkan pembangunan pariwisata Kabupaten Ende yang berkelanjutan.
c. Pelaksanaan Kerja Kepariwisataan
Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan  program  atau  perencanaan  yang  telah  dibuat.  Tujuan  dari  pelaksanaan kerja  kepariwisataan  ialah  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dari  keenam  program  tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara  Kinerja  pelayanan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  untuk masyarakat  secara  langsung  dapat  dilihat  atau  tercermin  dalam  pelaksanaan  belanja  langsung program/kegiatan  setiap  tahunnya.  Walaupun  realisasi  belanja  langsung  tidak  sesuai  dengan usulan perencanaan awal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ende (hal ini disesuaikan kemampuan APBD)  setidaknya  dari  tahun  2013  -  2015  besaran  belanja  langsung  lebih  besar 2  kali  lipat dengan  belanja  tidak  langsung/  belanja  pegawai.  Diharapkan  tahun-  tahun  berikutnya  belanja langsung  ke  masyarakat  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  maupun  melalui  stakeholders lainnya  terus  meningkat.  Sedangkan  pelaksanaan  program/kegiatan  belanja  langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende yang sudah  tertera dalam RPJMD Kabupaten Ende diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampaui. 3

## d. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepariwisataan
Monitoring  dan  evaluasi  Rencana  Strategis  dilaksanakan  sesuai  jenjang  struktur  dan bidang tugas masing-masing. Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis tidak terlepas kaitannya dengan  pengukuran  kinerja  pada  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  yang  menunjukkan  sampai
3 Hasil Wawancara dengan Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Bapak Martinus Lagho,  SST.  Par  di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pada Tanggal 27-11-2018 Pukul 10.00
seberapa  jauh  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  serta  indikator  yang  telah  dirumuskan.  Kegiatan monitoring  dan  evaluasi  Rencana  Strategis  dilakukan  dengan  tertib  dan  efektif,  serta  hasilnya disampaikan  dalam  bentuk  laporan  tertulis  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP)  dan  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP). Kegiatan  monitoring  dimaksud  untuk  mengetahui  realisasi  program  dari  Dinas  Pariwisata Kabupaten Ende.
Evaluasi  umum  pelaksanaan  Rencana  Strategis  dilaksanakan  pada  akhir periode  dan dibuat  sebagai  evaluasi  resmi  kinerja  Tahunan  dan  lima  Tahunan  Dinas  Pariwisata  dalam menjabarkan  capaian  Rencana  Strategis  sekaligus  sebagai  pertimbangan  dalam  penyiapan Rencana  Strategis  periode  berikutnya.  Dengan  memperhatikan  hal-hal  tersebut  diatas  Rencana Strategis  (Renstra)  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  pada  Tahun  2014-2018  dapat  dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait ( stakeholder ).
e. Faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

## 1. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  elemen  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan wisata  di  Kabupaten  Ende  baik  dari  pihak  Dinas  Pariwisata  maupun  dari  pihak  masyarakat. Kelemahan  dari  pihak  Dinas  Pariwisata  merupakan  kurangnya  kepekaaan,  kreatifitas  dan kurang  memahami  betul  tugas  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  dinas  pariwisata. Sedangkan untuk masyarakat Kabupaten Ende yang  masih  tergolong SDM yang kurang baik karena  kurangnya  pendidikan  yang  dimiliki  SDM  tersebut  dan  kurangnya  pelatihan  untuk menambah  kemampuan  dari  SDM  tersebut  khususnya  dalam  bidang  patiwisata  sehingga mempermudah dan mendukung pembangunan pariwisata.
Hal  lain  yang  mempersulit  pembangunan  pariwisata  karena  kurangnya jumlah  pegawai dalam  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende.  Tingkat pendidikan  dari  masyarakat  di  Kabupaten Ende  juga  masih  kurang,  karena  di  Dinas  Pariwisata  Kabuaten  Ende  membutuhkan  tingkat pendidikan  minimal  Sarjana  tapi  Rata-rata  Masyarakat  di  Kabuaten  Ende  tingkat pendidikannya  paling  tinggi  adalah  Sma  dan  factor  penghambat  terkhir  ialah  kurangnya pengalaman  kerja  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  di  Kabuaten  Ende,  karena  setiap  instansi memerlukan karyawan yang memiliki pengalaman kerja. Terutama masyarakat yang berada di sekitar  lokasi  wisata  yang  tidak  mempunyai  pengertian  yang  baik  manfaat  dan  dampak  dari pengelolaan  tempat  wisata  sehingga  sering  terjadi  kesalapahaman  antara  petugas  dengan
462 Mario Hardi Kusuma Tugas Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende
masyarakat.

## 2. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan  alat  penunjang  yang  membantu  pencapaian  realisasi program-program  yang  direncanakan  oleh  Dinas  Pariwisata.  Menilik  dari  lokasi  pariwisata dengan  letak  geografis  yang  sulit diakses  karena  lokasi  antara  tempat  wisata  berjauhan  dan infrastruktur kurang  baik  maka  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  tidak  memadai  atau  tidak mencapai standard seperti yang tertuang pada table berikut:

## Tabel 1.3
Data Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Ende NO. JENIS BARANG JUMLA H KEADAAN KET. Baik Rusak Ringan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 1. Tanah 4 bidan g 4 Kantor, Moni, Detusoko, Pantai Kotaraja. 2. Mobil Dinas 1 1 3. Sepeda Motor 8 8 4. GPS 1 1 6. Mesin Ketik Manual 5 5 7. Filling Cabinet 2 1 1 9. Papan Nama Instansi 1 1 10. Papan Pengumuman/Petunjuk 10 9 1 11. Whiteboard 3 3 18. TV 2 1 1 19. Wireless 4 1 3 20. Kamera 7 3 4 21. Handycam 3 1 2 22. Komputer (PC Unit) 4 1 3 23. Mobile computer/ Laptop 4 3 1 24. Notebook 4 4 25. Printer 12 4 3 5 26. Scanner 1 1 27. Finger Scanner 1 1 28. Meja Kerja Staf 17 16 1
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## Sumber :Sekretariat  Dinas Pariwisata Kab. Ende, 2018
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa banyak dari sarana dan prasarana yang menjadi faktor  penghambat  pelaksanaan  Tugas  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende,  sehingga  tidak  dapat membantu  pencapaian  program-program  yang  direncanakan  oleh  Dinas  Pariwisata.  Seperti mobil  dinas  yang  tidak  memadai  dan  hanya  berjumlah  1  unit,  Wireless  yang  tidak memadai sehingga  tidak  bisa  mengakses  informasi  dari  internet  dan  tidak  berfungsinya  3  dari  4  unit  Pc Komputer yang merupakan sarana utama untuk pengembangan pariwisata baik dari pengolahan data maupun informasi.

## 3. Anggaran
Untuk  melaksanakan  program  kegiatan  dalam  rangka  pembinaan  dan  pengembangan kepariwisataan  di  Kabupaten  Ende,  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  didukung  dana  yang berasal  dari  APBD  II  maupun  APBN.  Tetapi  dana  yang  dianggarkan  kurang  maksimal  karena itu menyebabkan adanya kendala dalam pembangunan dan  pengelolaan tempat pariwisata.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Bapak  Drs.  Derson  Duka Selaku  Kepala  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  mengataka  anggaran  merupakan  salah  satu faktor  yang  menghambat  berbagai  pelaksanaan  program  kegiatan  untuk  pengembangan pariwisata  di Ende  beliau  juga  mengakatakan  bahwa  dengan  pendapatan  APBD  yang  masih tergolong rendah juga berpengaruh pembagian anggaran ke setiap sector dinas yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran.

## 4. Kesadaran Hukum Masyarakat
Kesadaran  hukum  masyarakat      juga  merupakan  tolak  ukur  berhasil  atau  tidaknya pelaksanaan  program  dinas  pariwisata.  Kesadaran  hukum  dari  masyarakat  yang  tinggi  untuk membantu  pembangunan  pariwisata  tersebut  dengan  menjaga  dan  melestarikan  objek  wisata tersebut.  Dengan  kesadaraan  hukum  masyarakat  yang  baik  akan  sangat  membantu  dinas pariwisata untuk mengelola dan melestarikan bersama tempat pariwisata. Kesadaran hukum yang dimaksud  disini  ialah  adanya  kesadaran  dari  masyarakat  untuk  membantu  menjaga  dan mengembangkan  berbagai  macam  objek  yang  ada  di  Kabupaten  Ende.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan  beberapa narasumber dalam tabel 1.4 diatas, yakni masyarakat yang tinggal di  sekitaran  lokasi  wisata  pada  Kabupaten  Ende,  hampir  sebagian  besar  masyarakat  tahu  dan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
mengerti tentang potensi pariwisata yang ada di daerah mereka. 4
Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami potensi pariwisata yang ada di daerah mereka, melainkan lebih memilih menjadi petani sebagai sumber utama penghasilan mereka. Hal ini  berakibat  pada  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  menjaga  dan  mengelola  potensi pariwisata secara maksimal di daerahnya, ditunjukan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak  menjaga  kebersihan  dengan  masih  membuang  sampah  sembarangan  serta  tidak  menjaga bahkan  seringkali  merusak  fasilitas  pada  tempat  wisata  di  daerah  mereka.  Hasil  wawancara dengan  salah  satu  warga  yang  tinggal  di  sekitaran  objek  pariwisata  Pemandian  Air  Panas Detusoko  Bpk.  Primus  Nggala  “Saya  mengerti  tentang  potensi  pariwisata  yang  ada  di  daerah saya, namun karena saya tidak ada uang saya lebih mimilih bertani.  Saya  tidak  terlalu  peduli dengan  objek  wisata  ini  karena sebenarnya sudah ada yang mengelola dan mereka juga dapat uang untuk jaga, jadi saya hanya pikir saya punya kebun untuk dapat uang sehari- hari”.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Simpulan
1. Dalam  pelaksanaan  tugasnya  Dinas  Pariwisata  menjalankan  tugas  untuk  mecapai  sasaran yang menjadi dari perencanaan program yang ada.
2. Penyusunan program dan kebijakan teknis tentang tugas kepariwisataan.
Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang  dalam  menggambarkan  dan  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  diusulkan  demi mencapai  hasil  yang  di  kehendaki.  Penyusunan  program  berfungsi  untuk  menata program- program untuk yang untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan kerja kepariwisataan.
3. Pelaksanaan Kerja Kepariwisataan
Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan  program  atau  perencanaan  yang  telah  dibuat.  Tujuan  dari pelaksanaan  kerja  kepariwisataan  ialah  untuk mencapai  suatu  tujuan  dari  keenam  program tersebut.
4. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepariwisataan
Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis dilaksanakan sesuai jenjang struktur dan bidang  tugas  masing-masing.  Monitoring  dan  evaluasi  Rencana  Strategis  tidak  terlepas
4 Hasil wawancara dengan salah satu warga yang bertempat tinggal di sekitar objek wisata
kaitannya  dengan  pengukuran  kinerja  pada  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator yang telah dirumuskan.
5. Ada  Beberapa  Faktor  Yang  Menghambat  Pengelolaan  Pembangunan  Kepariwisataan  Di Kabupaten Ende Sebagai Berikut :
a) Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan wisata  di  Kabupaten  Ende  baik  dari  pihak  Dinas  Pariwisata  maupun  dari  pihak masyarakat.
b) Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan  alat  penunjang  yang  membantu  pencapaian realisasi program-program yang direncanakan oleh Dinas  Pariwisata.
c) Untuk  melaksanakan  program  kegiatan  dalam  rangka  pembinaan  dan  pengembangan kepariwisataan  di  Kabupaten  Ende,  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  didukung  dana yang berasal dari APBD II maupun APBN.
d) Kesadaran  hukum  masyarakat  juga  merupakan  tolok  ukur  berhasil  atau  tidaknya pelaksanaan program dinas pariwisata.

## b. Saran Tindak Lanjut
Berdasarkan  penjelasan  kesimpulan  di  atas  peneliti  memiliki  beberapa  saran   untuk masalah di atas, sebagai berikut:
1. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Ende  melalui  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  harus melakukan tugasnya dalam pengelolaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Ende sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ende  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Rencana  Induk Pariwisata.
2. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ende  melalui  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  harus meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  elemen  penting  dalam pelaksanaan  pembangunan  pariwisata,  menunjang  dan  memaksimalkan  anggaran  maupun sarana  dan  prasarana  agar  pencapaian  realisasi  program  kerja  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Ende  Terlaksana  secara  baik.  Serta  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk mendukung perkembangan pembangunan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat : Jakarta.
Abdullah, Rozali 2007. Pelaksanaan otonomi luas dengan pilihan kepala daerah secara langsung.
Raja. Jakarta: Grafindo Persada.
Abubakar Busro & Abu Daud BusroH, 1984, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Afrizal.  2014.  Metode  Penelitian  Kualitatif;  Sebuah  Upaya  Mendukung Penggunaan  Penelitian
Kualitatif dalam Berbagai DisiplinIlmu. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
Asshidiqie,  Jimly, 2009.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  Jakarta  :  Raja .Demokrasi, Yogyakarta: Buku Panji.
Asman,  Khelda  Ayunita  dan  Abd.  Rais,  2016,  Hukum  Tata  Negara.  Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media,
Bintoro,  Tjokroamidjojo,  1995.  Perencanaan  Pembangunan,  PT  Gunung  Agung, Jakarta. HAW,  Widjaja  (2007).  Penyelenggaraan  otonomi  daerah.  di  Indonesia.  Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada.
Hanif  Nurcholis,  2007  .  Teori  dan  praktik  pemerintahan  dan  otonomi  daerah.
Grasindo : Jakarta.
Harun,  Rochajat,  &  Ardianto,  Elvaniro.  2011.  Komunikasi  Pembangunan  &  Perubahan  Sosial: Perpeftif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis. Rajawali Pers : Jakarta.
Karyono, Haris, 1997. Kepariwisataan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor public. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm 46 Mill,  Robert,  dan
Mirrison. 1985  .  The  Tourism  Systim.  Jarsley:  Prentice  Hall
International
S.H  Sarundajang,  2002.  Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah,  Pustaka  Sinar Harapan Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2006. Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada Soerjono Soekanto,
1986. Pengantar Penelitian Hukum, Ed.3 Jakarta : UI Press Yoeti, Oka A. 1991 . Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa : Bandung

## Undang-undang
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2009  tentang
kepariwisataan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk Kepariwisataan Nasional
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ende  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ende.