INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3613-3624 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peningkatkan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Potensi Maritim
Juanda 1 ✉ , Djaffar Mappa 2 , Ahmad Sirajuddin 3
Politeknik Maritim AMI Makassar
Email: Juanda@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini fokus pada analisis kapasitas pemerintah daerah dalam menggerakkan potensi maritim di Kabupaten Selayar. Landasan teori yang digunakan mencakup Teori Kapasitas, Konsep Pemerintah Daerah, Konsep Otonomi Daerah, Visi Otonomi Daerah, dan Definisi Maritim. Penelitian ini dijalankan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  upaya  untuk menggambarkan fenomena yang diselidiki secara apa adanya di lapangan. Pendekatan ini melibatkan pembandingan  antara  teori-teori  yang  ada  dan  data  yang  diperoleh  dari  studi  kasus.  Metode pengumpulan  data  mencakup  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  mengadopsi  strategi  eksternal  dan  internal.  Strategi- strategi ini dirancang untuk bekerja secara bersamaan. Dalam mengatasi hambatan-hambatan seperti ancaman  dari  segi  ekologi  meliputi  penurunan  kualitas  lingkungan  akibat  pencemaran,  kerusakan ekosistem, dan praktik penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing), pengetahuan, dan teknologi, pemerintah  mengambil  pendekatan  bermitra  dengan  pihak  lain  sebagai  salah  satu  solusi, mengoptimalkan perbaikan infrastruktur secara keseluruhan. Pendekatan ini dianggap efektif untuk memaksimalkan  kapasitas  pemerintah  dalam  memberdayakan  potensi  maritim  dan  mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Selayar.
Kata Kunci: peningkatan kapabilitas, maritim, strategi,

## Abstract
This research focuses on analyzing the capacity of local government in mobilizing maritime potential in Selayar Regency. The theoretical basis used includes the Capacity Theory, the Regional Government Concept,  the  Regional  Autonomy  Concept,  the  Regional  Autonomy  Vision,  and  the  Maritime Definition. This research was carried out using a qualitative approach with a qualitative descriptive method, which is an attempt to describe the phenomenon being investigated as it is in the field. This approach involves a comparison between existing theories and data obtained from case studies. Data collection methods include interviews, observation, and documentation. The results of the research indicate that local governments adopt external and internal strategies. These strategies are designed to work together. In overcoming obstacles such as threats from an ecological perspective including environmental  degradation  due  to  pollution,  ecosystem  damage,  and  overfishing  practices, knowledge,  and  technology,  the  government  takes  a  partnering  approach  with  other  parties  as  a solution,  optimizing  infrastructure  improvements.  overall.  This  approach  is  considered  effective  in maximizing government capacity in empowering maritime potential and promoting people's welfare in Selayar District.
Keywords: capability improvement, maritime, strategy,

## PENDAHULUAN
Dari  segi  letak  geografisnya,  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang memiliki lebih dari dua pertiga luasannya terdiri dari lautan, yang jauh lebih besar daripada wilayah daratannya. Ini terlihat jelas dari panjang garis pantai yang melekat pada hampir setiap pulau di Indonesia (sekitar 81.000 km), menjadikan negara ini menduduki peringkat kedua setelah Kanada dalam hal panjang garis pantai global. Keberadaan ini memberikan peluang  yang  sangat  besar  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam produksi perikanan, hanya  berada  di  bawah  China  dan  India.  Lebih  lanjut,  wilayah  perairan  Indonesia  juga memiliki potensi yang luar biasa, dengan sekitar 70 persen cadangan minyak yang disimpan di dalamnya dan diperkirakan terdapat sekitar 40 cekungan minyak di perairan Indonesia.
Peranan pemerintah sangat penting (dibutuhkan oleh pemerintah) untuk menjaga, melindungi, serta mengelola kekayaan dan potensi maritim di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya alam laut dengan efektif. Konsep ini sejalan dengan teori lain yang  diajukan  oleh  Alfred  Thayer  Mahan  tentang  elemen-elemen  yang  perlu  ada  untuk membangun kekuatan maritim. Faktor-faktor tersebut meliputi posisi dan kondisi geografis, luas wilayah, jumlah dan karakteristik penduduk, dan yang paling krusial adalah bagaimana pemerintahan dijalankan. Oleh karena itu, dari perspektif pertahanan, penguasaan atas laut
memiliki arti yang besar, karena ini akan memastikan penggunaan laut yang menguntungkan bagi kepentingan nasional dan menghindari lawan untuk memanfaatkan potensi laut yang dimiliki oleh negara kita. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki batas perbatasan maritim dengan  sepuluh  negara,  yaitu  India  (meliputi  Landas  Kontinen  dan  Zona  Ekonomi Eksklusif/ZEE), Thailand (meliputi Landas Kontinen dan ZEE), Malaysia (meliputi Laut Wilayah, ZEE,  dan  Landas  Kontinen),  Singapura  (meliputi  Laut  Wilayah),  Vietnam  (meliputi  Landas Kontinen  dan  ZEE),  Filipina  (meliputi  ZEE  dan  Landas  Kontinen),  Palau  (meliputi  ZEE  dan Landas Kontinen), Papua Nugini (meliputi ZEE dan Landas Kontinen), Timor Leste (meliputi Laut Wilayah, Landas Kontinen, dan ZEE), serta Australia (meliputi ZEE dan Landas Kontinen).
Tantangan  dalam  pembangunan  sektor  maritim  menuntut  adanya  kebijakan  lintas sektoral yang efektif. Saat ini, pengelolaan laut di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk  Kementerian  Pertahanan,  Kementerian  Maritim,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  Kementerian  Perhubungan,  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral (ESDM),  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  Kementerian  Perindustrian, Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Kehutanan,  Kementerian  Pekerjaan  Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dengan adanya banyak lembaga yang terlibat dalam pengelolaan laut,  situasinya  dapat  menjadi  peluang  dan  juga  tantangan  dalam  pembangunan  sektor maritim. Hal ini bisa menjadi peluang apabila semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan laut dapat bekerja secara sinergis, tetapi juga bisa menjadi hambatan apabila kolaborasi yang diperlukan tidak berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memiliki  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  fenomena  yang  sedang  diteliti  secara  seadanya  di  lapangan.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  akan  memberikan  gambaran  yang  terstruktur,  akurat,  dan  faktual tentang  fakta-fakta  yang  relevan  dengan  cakupan  penelitian.  Responden  yang  menjadi subjek penelitian ini adalah individu yang dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang data, informasi, serta fakta terkait objek penelitian (Bungin, 2009). Hal ini mencakup pemerintah, tokoh masyarakat, dan nelayan yang berada di wilayah pesisir pantai Kabupaten Selayar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pulau Selayar, terletak di bagian selatan Sulawesi, memiliki koordinat geografis antara 1200 21,00' - 1200 23,00' LS dan 060 11,50' - 06012,50' BT. Meskipun berada dalam wilayah Sulawesi Selatan, pulau ini merupakan sebuah kabupaten yang terpisah dari daratan utama. Potensi  maritim  di  Kabupaten  Selayar  sangat  melimpah  dan  belum  sepenuhnya  tergali. Berbagai jenis ekosistem, keindahan bawah laut, dan ragam spesies makhluk hidup hidup di perairan sekitar Kepulauan Selayar. Sektor kelautan di wilayah ini menawarkan potensi yang menjanjikan untuk pengembangan pesisir dan laut. Pantai-pantai yang indah tersebar di sini dan sangat cocok sebagai destinasi wisata bahari. Lebih lagi, Kabupaten Selayar memiliki kepulauan Taka Bonerate yang terkenal sebagai daerah dengan terumbu karang terindah dan  terluas.  Keindahan  bawah  lautnya  memang  patut  diakui  dan  menjadi  daya  tarik tersendiri. (Manaf, Murshal. 2015).
Kepulauan Selayar terletak di dalam Coral Triangle atau segitiga terumbu karang dunia, yang membuatnya kaya akan keanekaragaman hayati laut. Daerah ini mengandung sekitar 600 spesies terumbu karang, yang mencakup 75% dari seluruh spesies karang yang ada di seluruh dunia. Perairan Coral Triangle juga menjadi habitat bagi lebih dari 3.000 spesies ikan, termasuk ikan terbesar seperti hiu paus, dan juga menyimpan fosil hidup coelacanth.
Pemanfaatan sumber daya hayati laut yang dilakukan dengan baik dan benar di wilayah ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pendapatan daerah dan devisa negara. Potensi ini terwujud melalui sektor pariwisata,  sektor ekonomi, serta pengolahan hasil perikanan. Lebih dari sekadar keuntungan finansial, pendekatan yang berkelanjutan terhadap potensi laut ini akan membantu menjaga dan melestarikan lingkungan laut, sehingga ekosistem pun dapat terus membaik secara berkelanjutan.
Upaya  pengelolaan  wilayah  pesisir  menghadapi  berbagai  tantangan,  baik  dari  segi ekologi maupun sosial. Ancaman dari segi ekologi meliputi penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran, kerusakan ekosistem, dan praktik penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing). Di sisi lain, dari perspektif sosial, tantangan meliputi keterbatasan aksesibilitas dan rendahnya partisipasi serta penerimaan masyarakat lokal. Sektor perikanan masih belum optimal  karena  beberapa  faktor.  Salah  satunya  adalah  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia yang terlibat dalam sektor ini. Selain itu, sarana dan prasarana yang terbatas serta kurangnya modal usaha menjadi hambatan dalam pengembangan usaha perikanan.

## Upaya pengembangan potensi maritim di kabupaten kepulauan selayar
Strategi pemerintah daerah dalam perwujudan poros maritim di Kabupaten Kepulauan Selayar
1. Dalam  konteks  penggunaan  anggaran  daerah  yang  melibatkan  asas  desentralisasi, dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan,  serta  mempertimbangkan  urusan  wajib  dan urusan  pilihan,  penting  untuk  memiliki  arah  kebijakan  anggaran  pembangunan  yang terdefinisi  dengan  jelas.  Tujuan  utamanya  adalah  agar  penggunaan  anggaran  daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan profesional. Selain itu, dalam penegakan hukum, prinsip mengedepankan undang-undang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam penindakan  tegas  terhadap  pelaku  illegal  fishing  di  perairan  Kabupaten  Kepulauan Selayar, terutama di Taman Nasional Taka Bonerate.
Selain itu, perkuatannya  juga dapat  dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Hal ini termasuk dalam upaya memperkuat integritas batas wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu pendekatannya adalah dengan menjalin kerjasama antara Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba,  Sinjai,  Jeneponto,  dan  Kabupaten  Bone. Kerjasama semacam ini dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga dan mengelola perairan tersebut dengan lebih baik.
2. Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendukung implementasi program poros  maritim.  Salah  satu  caranya  adalah  melalui  pembangunan  pelabuhan  dan pengembangan armada laut. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa yang masuk dan keluar wilayah, sambil juga menjadi faktor pendukung bagi potensi sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata yang menjadi keunggulan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan pelayanan yang  optimal  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya.  Dalam  rangka  mencapai  hal  ini, dilakukan  perencanaan  pengembangan  kualitas  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), penyelenggaraan administrasi kepegawaian, serta upaya peningkatan kualitas  sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan  bahwa  anggota  aparatur  pemerintah  memiliki  kompetensi  yang  sesuai dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka,  sehingga  mereka  dapat  memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

## Pembahasan
Secara umum, kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengorganisasi dan  melaksanakan  berbagai  fungsi,  mengatasi  berbagai  tantangan  yang  ada,  serta merumuskan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Sementara  itu,  capacity  building  dapat  diartikan sebagai  upaya  untuk  mengembangkan  berbagai  strategi  yang  bertujuan  meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab kinerja pemerintah.
Menurut pandangan Grindle (1977), capacity building merangkum berbagai strategi yang  berkaitan  dengan  peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  dan  responsivitas  kinerja pemerintah.  Definisi  lain  menggambarkan  capacity  building  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kemampuan  penduduk  di  negara-negara  berkembang  dalam mengembangkan keterampilan manajemen dan kebijakan yang esensial untuk membangun struktur  budaya,  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  sumber  daya  manusia.  Dengan  demikian, capacity building bertujuan untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Menurut definisi yang diajukan oleh  Brown dan rekannya (2001), capacity  building merupakan  suatu  proses  yang  bertujuan  meningkatkan  kemampuan  individu,  organisasi, atau sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi lain juga menggambarkan capacity  building  sebagai  upaya  untuk  membantu  pemerintah,  masyarakat,  atau  individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang  mereka  inginkan.  Program-program  pengembangan  kapasitas  seringkali  dirancang untuk  memperkuat  kemampuan  dalam  mengevaluasi  pilihan  kebijakan  dan  menerapkan keputusan  dengan  cara  yang  efektif.  Dengan  demikian,  capacity  building  memiliki  peran penting  dalam  membangun  kemampuan  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan dalam berbagai bidang. Faktor non-ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan ekonomi. Keberhasilan sebuah kebijakan sangat tergantung  pada  sejauh  mana  dukungan  yang  diperoleh  dalam  tahap  perencanaan  dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada dasarnya, persoalan pembangunan dimulai dengan pemilihan  strategi  besar,  yang  melibatkan  pertimbangan  pembiayaan  serta  isu-isu  politik yang erat kaitannya dengan kekuasaan dan sumber daya finansial. Dalam konteks ini, strategi pembangunan di Indonesia harus selalu dievaluasi dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang ada (Prasetyantoko, Bahagijo, & Budiyanto, 2012).
Sebelum  pelaksanaan  suatu  program  capacity building  pemerintahan, terutama di tingkat  daerah,  terdapat  beberapa  syarat  penting  yang  perlu  dipahami.  Syarat-syarat tersebut meliputi partisipasi masyarakat, inovasi, akses terhadap informasi, akuntabilitas, dan kepemimpinan  yang  efektif  (Yuwono,  2003).  Kesemua  faktor  ini  memiliki  peran  penting
dalam  memastikan  bahwa  program  capacity  building  berjalan  dengan  baik  dan  dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah daerah, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 sebagai berikut: Pemerintah Daerah  adalah  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  daerah  (DPRD)  berdasarkan  prinsip  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  kerangka  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dari  definisi  tersebut,  pemerintah  daerah  mengacu  pada  penyelenggaraan  urusan daerah  otonom  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  berdasarkan  prinsip  desentralisasi. Unsur-unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  melibatkan  Gubernur,  Bupati  atau Walikota, serta perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintah daerah mendapatkan wewenang pemerintahan umum melalui pelimpahan  dari  pemerintah  pusat.  Wewenang  ini  mencakup  hak  untuk  mengambil tindakan-tindakan demi kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum secara bertahap diberikan kepada pemerintah daerah sebagai  bagian  dari  urusan  rumah  tangga  daerah,  yang  didekati  dengan  prinsip desentralisasi. Namun, urusan yang bersifat nasional dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas tetap dipegang oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan  definisi  di  atas,  pemerintah  daerah  dapat  diartikan  sebagai  proses interaksi  antara  pihak  yang  memiliki  wewenang,  yaitu  pemerintah,  yang  memberikan instruksi dan perintah, dengan pihak yang menerima dan melaksanakan instruksi tersebut, yaitu  masyarakat.  Ini  mengacu  pada  dinamika  di  mana  pemerintah  sebagai  lembaga berwenang memberikan arahan dan masyarakat sebagai pelaksana bertindak sesuai dengan perintah tersebut.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah mengacu  pada  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengharuskan upaya antisipatif dalam  rangka  menjalankan  sistem  pemerintahan  daerah  yang  sejalan  dengan  prinsip desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Paradigma  terkini  dalam  pengelolaan  pemerintahan terkait dengan era reformasi adalah demokratisasi. Pengelolaan sistem pemerintahan daerah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (Sarundajang, 2005).
Konsep otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan memiliki visi yang dapat ditarik dari tiga ruang lingkup utama yang saling terhubung: politik, ekonomi, serta  sosial  dan  budaya.  Otonomi  daerah,  yang  timbul  dari  kebijakan  desentralisasi  dan demokrasi, di bidang politik berarti memberikan ruang bagi pemilihan kepala pemerintahan daerah secara demokratis. Di sisi ekonomi, otonomi daerah harus memastikan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah sekaligus membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk  merumuskan  kebijakan  ekonomi  lokal.  Visi  otonomi  daerah  di  bidang  sosial  dan budaya menekankan pentingnya pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi serta harmoni sosial (Ubaedillah & Rozak, 2012).
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah harus memiliki misi yang jelas. Pernyataan  misi  akan  memberikan  arah  fokus  organisasi,  menjelaskan  bagaimana pelaksanaan tugas dilakukan (LAN & BPKP, 2000).
Penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholis (2007). Pertama adalah  pendekatan  ultra  vires  doctrine,  di  mana  pemerintah  pusat  menyerahkan kewenangan  pemerintah  kepada  daerah  otonom  dengan  merinci  satu  per  satu  bidang kewenangan  yang  diserahkan.  Kedua  adalah  pendekatan  open  end  arrangement  atau general  competence,  di  mana  daerah  otonom  diizinkan untuk menyelenggarakan semua urusan kecuali yang secara eksplisit dimiliki oleh pemerintah pusat.
Pengertian Potensi Maritim memiliki makna yang mendalam. Secara umum, potensi maritim,  khususnya  potensi  perikanan,  perlu  ditingkatkan  pemanfaatannya.  Namun, peningkatan pemanfaatan potensi maritim ini harus mempertimbangkan kapasitas potensi itu sendiri. Sumber daya maritim lainnya seperti bahan mineral dan minyak adalah sumber daya  yang  tidak  dapat  pulih  (non  renewable),  sehingga  strategi  pemanfaatannya  harus berbeda dengan sumber daya yang dapat pulih (renewable) seperti sumber daya perikanan. Pada  sumber  daya  yang  tidak  dapat  pulih  seperti  mineral  dan  bahan  tambang,  strategi pemanfaatannya lebih banyak dipengaruhi oleh sinyal dan indikator ekonomi. Pemanfaatan sumber daya ini bergantung pada harga dan biaya yang terkait. Namun, untuk sumber daya yang dapat pulih, strategi pemanfaatannya lebih kompleks.
Strategi  pengembangan  potensi  maritim  memerlukan  aparatur  yang  tidak  hanya memiliki  disiplin  dan  ketekunan,  tetapi  juga  kreativitas  dan  inovasi  (Suwarno,  Verne,  & Pribadi, 2019). Ini menunjukkan pentingnya kombinasi kemampuan untuk menjaga sumber daya  maritim,  mengelola  mereka  dengan  efisien,  dan  menciptakan  inovasi  yang  dapat mengoptimalkan potensi tersebut. Kebijakan pengembangan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim
memiliki dampak langsung pada masalah transportasi dan perdagangan negara kepulauan, seperti  Indonesia.  Pelabuhan  laut,  khususnya  pelabuhan  internasional,  merupakan komponen  penting  dalam  pembangunan  tol  laut,  dan  manfaat  ekonominya  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  seperti  efisiensi  dan  produktivitas,  lingkungan,  aspek  sosial  dan kelembagaan, serta pertumbuhan permintaan terhadap jasa pelabuhan (Fauzi, 2005).
Kebijakan  konektivitas  maritim  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan efisiensi  distribusi  barang,  mobilitas  masyarakat  antar  wilayah,  dan  daya  saing  nasional. Kendala dalam pengembangan kebijakan ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek internal kepelabuhanan dan aspek eksternal. Aspek internal mencakup hal-hal seperti waktu bongkar-muat,  birokrasi  perizinan,  kapasitas  infrastruktur  yang  ada,  dan  kualitas  sumber daya  manusia.  Sementara  itu,  aspek  eksternal  melibatkan  masalah  seperti  ketersediaan infrastruktur,  pasokan  energi,  teknologi  dan  informasi,  pendanaan,  serta  komitmen pemerintah  (Adam,  2015).  Ini  menunjukkan  kompleksitas  dalam  mengembangkan konektivitas  maritim  dan  pentingnya  mengatasi  berbagai  kendala  internal  dan  eksternal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam transportasi dan perdagangan maritim.

## SIMPULAN
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerinta  Kabupaten  selayar  dalam  mengembangkan potensi  maritim  di  Kabupaten  selayar  terbagi  menjadi  dua  yaitu  upaya  eksternal  yaitu Strategi yang digunakan terhadap pihak luar yang terdiri dari: Investor, atau Pemodal Asing, dan Mitra lainnya
Adapun upaya internal yakni strategi yang digunakan terhadap Kabupaten kepulauan selayar  itu  sendiri  yang  terdiri  atas:  Pengembangan  potensi  pariwisata  alam,  kuliner, Pengembangan ke arah industri perikanan, makanan kaleng, pabrikan bahan baku makanan laut,  Pengembangan  ke  arah  konservasi  kelautan  dengan  menjadikan  wilayah  laut  yang rentan  sebagai  daerah  cagar  budaya.  Dalam  praktiknya,  pengembangan  potensi kemaritiman di Kabupaten selayar mengalami berbagai tantangan maupun peluang. Upaya menghadapi  hambatan  tersebut  diantaranya  adalah  melakukan  moderasi  terhadap  para pemangku kepentingan untuk menganalisis dan mendeksripsikan apa hal-hal yang paling baik untuk pengembangan potensi kemaritiman yang ada di Kabupaten kepulauan selayar. Penting  untuk  mencapai  kesepahaman  dan  tujuan  bersama  agar  implementasi  kebijakan berjalan  lancar  hingga  akhirnya.  Salah  satu  langkah  penting  dalam  mencapai  tujuan  ini adalah melakukan reformasi birokrasi, termasuk penyederhanaan sistem administrasi. Salah satu inisiatif yang dapat diambil adalah meluncurkan layanan birokrasi yang dapat diakses secara mobile, baik di perairan maupun di daratan, dengan menggunakan perahu atau kapal
yang terhubung dengan layanan dan internet. Ini akan memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.
Selain  itu,  langkah  lain  yang  perlu  diambil  adalah  memperbaiki  infrastruktur,  dan membuka peluang investasi secara luas. Dengan mengoptimalkan peluang investasi, daerah dapat  lebih  mudah  menarik  investasi  ke  wilayah  tersebut.  Langkah  ini  dapat  membawa manfaat ekonomi dan pembangunan yang lebih besar untuk kabupaten kepulauan Selayar. Dengan  demikian,  langkah-langkah  ini  akan  mendukung  pemajuan  wilayah  kepulauan Selayar menuju tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan,  beberapa  saran  yang  bisa  diambil adalah:
1. Moderasi antara Pemangku Kepentingan: Pemerintah Daerah dapat memoderasi diskusi antara  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan langkah-langkah  terbaik  dalam  pengembangan  potensi  kemaritiman  di  Kabupaten selayar, Ini dapat membantu menciptakan kesepakatan bersama dan mencapai visi yang lebih efektif.
2. Reformasi  Birokrasi  dan  Pelayanan:  Melakukan  reformasi  birokrasi  dengan menyederhanakan  sistem  administrasi,  serta  memperkenalkan  layanan  pelayanan birokrasi yang mobile baik di laut maupun di daratan menggunakan kapal atau perahu yang  terhubung  dengan  pelayanan  dan  internet.  Hal  ini  akan  meningkatkan  akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Perbaikan  infrastruktur  yang  baik,  seperti  pelabuhan,  jalan,  jembatan,  dan  bandara, meningkatkan  konektivitas  antara  pulau-pulau  dan  wilayah-wilayah  pesisir.  Hal  ini memudahkan  aliran  barang  dan  orang  antarwilayah,  mendorong  perdagangan,  dan mendukung  mobilitas  ekonomi  serta  pariwisata,  Infrastruktur  yang  baik  akan meningkatkan  daya tarik  investasi,  baik dari dalam negeri maupun  luar negeri, karena infrastruktur  yang  memadai  mendukung  kelancaran  operasional  bisnis  dan  kegiatan ekonomi, serta pembangunan wilayah terluar, Infrastruktur yang dikembangkan di pulau- pulau  terluar atau daerah pesisir  terpencil  dapat meningkatkan konektivitas  dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
4. Fasilitasi Investasi: Mendorong peluang investasi sebanyak mungkin agar investor dapat lebih mudah masuk ke wilayah Kabupaten Bintan. Dengan memfasilitasi proses investasi, perekonomian lokal akan tumbuh lebih cepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Dukungan  bagi  Nelayan:  Meningkatkan  dukungan  permodalan  bagi  para  nelayan.  Ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti penyaluran kredit usaha rakyat, investasi langsung,  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dari  perusahaan  besar,  atau  melalui
koperasi-koperasi  nelayan.  Pemerintah  dapat  memberikan  bantuan  berupa  alat-alat modal, peralatan operasional seperti perahu dan mesin, alat tangkap ikan, alat navigasi, teknologi ramah lingkungan, bahan bakar, dan fasilitas pengolahan dan pelelangan ikan.
Dengan  mengimplementasikan  saran-saran  ini,  diharapkan  pengembangan potensi kemaritiman di Kabupaten selayar dapat lebih optimal, mendukung konektivitas, ekonomi, pariwisata, keamanan, dan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, L. (2015). Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia. Politica, 6(1), 20-41.
Brown,  Lisanne,  et.  Al.  (2001).  Measuring  Capacity  Building,  Carolina  population  Center.
Chapel Hill: University of North Carolina.
Bungin, M. B. (2009). Penelitian Kualitatif. Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Fauzi, A. (2005). Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Grindle, Merilee S. (1977). Getting Good Government Capacity Building in The Public Sectors of Developing Countries. Cambridge, Boston, MA: Harvard University Press.
LAN & BPKP. (2000). Akuntabilitas  dan Good Governance.  Jakarta: Lembaga. Administrasi Negara.
Manaf, Murshal. (2015). Analisis Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu
Kabupaten Kepulauan Salayar. Univeritas 45 Makassar.
http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/download/990/962
Nurcholis,  H.  (2007).  Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah.  Jakarta: Grassindo.
Pardosi, A. S. (2016). Potensi dan Prospek Indonesia Menuju Poros Maritim. E-Journal Ilmu Hubungan Internasional, 4 (1) 017-026.
Prasetyantoko, A., Bahagijo, S., & Budiyanto, S. (2012). Prospek dan Tantangan Pembangunan Inklusif di Indonesia, dalam Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia. Jakarta: Penerbit LP3ES.
Sarundajang, S. H. (2005). Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Penerbit Kasta Hasta.
Sitompul,  C.  (2015).  Pemkab  Bintan  Salurkan  Bantuan  untuk  Nelayan  Senilai  Rp  14  Miliar. Retrieved  from http://bintan.batamtoday.com/berita64112-Pemkab-Bintan-Salurkan-Bantuan- untuk-Nelayan-Senilai-Rp-14-Miliar.html .
Suwarno,  Y.,  Verne,  B.  Y.,  &  Pribadi,  I.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pembinaan  Potensi Maritim  Terhadap  Pemberdayaan  Wilayah  Pertahanan  Laut.  http://Journal  of  Public Policy Applied Administration, 1(2), 107-110.
Tripinto  tour.  ‘Segitiga  Terumbu  Karang’.  2017  https://www.tripinto.co.id/segitiga-terumbu karang-dunia/.
Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani). Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 3 Tahun 2007  tentang  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  dan  Informasi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Kepada Masyarakat.
Yuwono, T. (2003). Capacity Building in the Local Government: Concept and Analysis. Seminar Intemasional Democracy and Local Politics diselenggarakan oleh PSSAT UGM, STPMD. 7-8 Januari. Yogyakarta: APMD, UAJY.