## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Oleh : Erni 
Ruben Achmad 

## ABSTRAK
Ketentuan  yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,  pada  pokoknya membatasi  dan  atau  mengawasi  pemberian  remisi  dan  pembebasan  bersyarat  kepada  narapidana  korupsi, sedemikian sehingga hanya pelaku korupsi yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) atau  pemberi  informasi  atau  peniup  terompet (whistle  blower) saja,  yang  akan  diberikan  remisi.  Sementara pelaku  korupsi  lainnya,  tidak  diberikan  remisi,  karena  pemberian  fasilitas  remisi  tersebut,  dianggap  telah melukai rasa keadilan  masyarakat.  Dengan  Kebijakan tersebut, diharapkan akan timbul efek penjeraan  bagi para pelaku korupsi, sehingga baik langsung atau secara tidak langsung, akan menekan angka tindak pidana korupsi  yang  saat  ini  sudah  semakin  merajalela,  dengan  dampak    yang  sangat  mengkuatirkan. Ketentuan yang memperlakukan sama semua narapidana dalam pemberian pengurangan masa pidana di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  bertolak  belakang  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,  yang  membedakan    pemberian  remisi  kepada narapidana,  berdasarkan  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Sehingga  tujuan  penulisan makalah  ini  bertujuan kebijakan  hukum  pidana  tentang  remisi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  dan  penerapan  kebijakan  hukum  pidana  tentang  remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Remisi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi

## A. Latar Belakang Masalah
Potensi  gangguan  keamanan  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  narapidana  yang  kabur tersebut,  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  melakukan  sejumlah  operasi  dan menggandeng jaringan kepolisian internasional (Interpol), untuk mengantisipasi kaburnya narapidana  bersangkutan  ke  luar  negeri.  Faktor  penyebab  terjadinya  kerusuhan  tersebut, antara  lain  diutarakan  oleh  Muzakkir,  salah  seorang  narapidana  yang  melarikan  diri  dan berhasil ditangkap kembali oleh Polri, bahwa kerusuhan  yang berujung pada pembakaran Lembaga  Pemasyarakatan  Tanjung  Gusta  tersebut,  merupakan  puncak  kekesalan narapidana atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang meniadakan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika,  dan terorisme. 1
 PNS Provinsi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
1 http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/12/6/167628/Kerusuhan-LP-Tanjung- Gusta-Terkait-PP-Nomor-99-tahun-2012. Diakses tanggal 19 Juli 2016.
Secara  lengkap,  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  yang  dimaksud  adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  Pemasyarakatan.  (Selanjutnya  disebut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012).
Peraturan Pemerintah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2012, dan  ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Tahun  2012  Nomor  225  itu,  lahir  berdasarkan pertimbangan  bahwa  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya  merupakan  kejahatan  luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan  Pembebasan  Bersyarat  terhadap  Narapidana  yang  sedang  menjalani  hukuman  karena melakukan tindak pidana tersebut.
Oleh  karena  itu  dipertimbangkan  bahwa ketentuan  mengenai  syarat  dan tata  cara pemberian  Remisi,  Asimilasi,  dan  Pembebasan  Bersyarat  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  dipandang  belum mencerminkan  seutuhnya  kepentingan  keamanan,  ketertiban  umum,  dan  rasa  keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.
Terdapat  sejumlah  ketentuan  penting  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012,  antara  lain  ketentuan  Pasal  34  dan  Pasal  34A.  Di  dalam  Pasal  34,  diatur ketentuan tentang remisiyang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 34
(1)  Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
(2)  Remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diberikan  kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
b. telah  mengikuti  program  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh LAPAS dengan predikat baik.
Selanjutnya  di  dalam  Pasal  34A,  diatur  ketentuan  khusus  pemberian  remisi terhadap  narapidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  yang  persyaratannya  berbeda  dengan narapidana pelaku tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 34. Ketentuan dimaksud selengkapnya menyatakan bahwa:

## Pasal 34A
(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain  harus memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  juga  harus memenuhi persyaratan:
a. bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan  untuk  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana korupsi; dan
c. telah  mengikuti  program  deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh LAPAS  dan/atau  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  serta menyatakan ikrar:
1) kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara tertulis  bagi  Narapidana  Warga  Negara  Asing,  yang  dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2) Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor  narkotika,  psikotropika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) hanya  berlaku  terhadap  Narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus  dinyatakan  secara  tertulis  dan  ditetapkan  oleh  instansi  penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Merujuk pada ketentuan Pasal 34 dan 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012  di  atas,  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi,  tidak semua  narapidana  pelaku  tindak  pidana  korupsi  mendapatkan  remisi.  Yang  mendapatkan remisi adalah narapidana korupsi yang dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
2. Telah  mengikuti  program  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  LAPAS dengan predikat baik.
3. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
4. Bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
5. Telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan
Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pada pokoknya  membatasi  dan  atau  mengawasi  pemberian  remisi  dan  pembebasan  bersyarat kepada narapidana korupsi, sedemikian sehingga hanya pelaku korupsi yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) atau pemberi informasi atau peniup terompet (whistle blower) saja, yang akan diberikan remisi. Sementara pelaku korupsi lainnya, tidak diberikan  remisi,  karena  pemberian  fasilitas  remisi  tersebut,  dianggap  telah  melukai  rasa keadilan masyarakat. 2
Dengan  Kebijakan  tersebut,  diharapkan  akan  timbul  efek  penjeraan  bagi  para pelaku  korupsi,  sehingga  baik  langsung  atau  secara  tidak  langsung,  akan  menekan  angka
2 Disarikan dari penjelasan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, pada sejumlah media online (www.tempointeraktif.com, www.kompas.com, www.detik.com, dan www.tribunnews.com).
tindak pidana korupsi yang saat ini sudah semakin merajalela, dengan dampak  yang sangat mengkuatirkan. 3
Kebijakan  pengetatan  remisi  maupun  pembebasan  bersyarat  sebenarnya  bukan merupakan  hal  baru.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006    pun  sudah dilakukan  pengetatan,  yaitu  ada  syarat  dan  tata  cara  yang  berbeda  dan  lebih  berat  untuk narapidana  korupsi,  terorisme,  narkoba,  dan organized  crime lainnya  dalam  hal mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. 4
Dengan  demikian,  kebijakan  tersebut  merupakan  lanjutan  dari  pengetatan pemberian  remisi  dan  pembebasan  bersyarat  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006).
Terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, Peraturan Pemerintah Nomor  28  Tahun  2006    pada  pokoknya  mengatur  bahwa  demi  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat, maka pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, terorisme, dan narkotika, kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  dan kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  dibedakan  dengan  narapidana  umum. Narapidana umum mendapatkan remisi setelah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan),  sementara  narapidana  korupsi,  terorisme,  narkotika  dan  psikotropika,  kejahatan terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  dan  kejahatan transnasional terorganisasi  lainnya,    baru  mendapatkan  remisi  setelah  menjalani  1/3  (satu pertiga) dari masa pidana.
Dengan ketentuan yang mengatur mengenai penundaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tersebut,  maka serta  merta  pemberian  pembebasan  bersyarat  terhadap  narapidana  korupsi,  menjadi tertunda pula. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun  2006  pada  prinsipnya  merupakan  kebijakan  penundaan  pemberian  remisi  dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi.
Sementara  itu,  meskipun  sama-sama  menganut  prinsip-prinsip  pembedaan perlakuan  terhadap  narapidana  korupsi,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012
3 Ibid.
4 Ibid.
menerapkan  kebijakan  yang  “lebih  keras”  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 2006, yakni meniadakan sama sekali pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap seluruh narapidana korupsi, kecuali bagi justice collaborator dan whistle blower .
Pada  satu  sisi,    Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  itu  dapat  dipandang sebagai  terobosan  hukum,  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM,  yang fungsi-fungsi penegakan hukumnya di bidang pemidanaan, dilaksanakan oleh sub sistem Pemasyarakatan.
Diyakini  bahwa  manakala  kebijakan  tersebut  dapat  diterapkan  dengan  baik  dan didukung oleh pemidanaan yang “lebih berat” oleh sub sistem penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan  pidana,  maka  orang  akan  berfikir  dua  kali  untuk  melakukan  korupsi.  Karena dapat dibayangkan, tanpa remisi, seorang narapidana korupsi akan menjalani pidana secara penuh  selama  masa  pidana  yang  ditetapkan  Hakim,  tanpa  mendapat  pengurangan sedikitpun.
Namun pada sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, dinilai bertentangan  dengan    ketentuan  yang  mengatur  mengenai  hak-hak  narapidana  di  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan (Undang-Undang  Pemasyarakatan),  yang  menjadi  landasan  yuridis  penyelenggaraan pembinaan terpidana di Indonesia.
Undang-Undang  Pemasyarakatan,  yang  disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  30 Desember  1995  dan  ditempatkan  di  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1995  Nomor  140  ini,  mengatur  secara tegas  dan  jelas tentang  hak-hak  narapidana,  antara lain  hak  untuk  mendapatkan  remisi.  Hal  itu  diatur  di  dalam  Pasal  14  ayat  (1),  yang selengkapnya menyatakan bahwa:
Narapidana berhak:
a.   melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lain-nya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima  kunjungan  keluarga,  penasehat  hukum  atau  orang  tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapakan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan ketentuan Undang-undang Pemasyarakatan mengenai pemenuhan hak- hak  narapidana,  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan  (Peraturan Pemerintah Nomor  31  tahun  1999)  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 1999    tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999).
Mengenai  pemberian  remisi  terhadap  narapidana,  diatur  di  dalam  Pasal  34 Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,  yang  pada  pokoknya  menggariskan  bahwa Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak  mendapatkan  remisi.  Remisi    dapat  ditambah,  apabila  selama  menjalani  pidana, yang bersangkutan berbuat jasa kepada negara, atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi  negara  atau  kemanusiaan,  atau  melakukan  perbuatan  yang  membantu  kegiatan Lembaga  Pemasyarakatan.    Ketentuan  untuk  mendapatkan  remisi    berlaku  juga  bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.
Lebih  lanjut,    Ketentuan  Pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999, diatur pelaksanaannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi (Keputusan Presiden Tentang Remisi).
Di  dalam  Pasal  1  Keputusan  Presiden  Tentang  Remisi  dinyatakan  bahwa  “Setiap Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang  menjalani  pidana  penjara  sementara  dan  pidana kurungan  dapat  diberikan  remisi  apabila  yang  bersangkutan  berkelakuan  baik  selama menjalani pidana”.
Adapun  bentuk-bentuk  remisi  yang  dapat  diberikan  kepada  narapidana,  diatur  di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang pada pokoknya menggariskan bahwa remisi terdiri dari:
1.    Remisi  umum,  yang  diberikan  pada  hari  peringatan  Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
2.    Remisi  khusus,  yang  diberikan  pada  hari  besar  keagamaan  yang  dianut oleh  Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang  bersangkutan,  dengan  ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan; atau
3.    Remisi  tambahan,  Remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dapat ditambah  dengan  remisi  tambahan  apabila  Narapidana  atau  Anak  Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
a.  berbuat jasa kepada negara;
b.  melakukan  perbuatan  yang  bermanfaat  bagi  negara  atau  kemanusiaan; atau
c.  melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  Sistem Pemasyarakatan, yang pengaturannya diwujudkan melalui Undang-Undang Pemasyarakatan,    Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,  dan  Keputusan  Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, remisi adalah hak setiap narapidana atau berlaku sama bagi seluruh pelanggar hukum yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga  Pemasyarakatan,  dengan  syarat  bahwa  narapidana  bersangkutan  menunujukkan perilaku yang baik selama menjalani masa pidana.
Ketentuan  yang  memperlakukan  sama  semua  narapidana  dalam  pemberian pengurangan  masa  pidana  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  bertolak belakang  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,  yang  membedakan pemberian remisi kepada narapidana, berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya.
Dengan demikian, dalam pengaturan mengenai hak narapidana memperoleh remisi, terdapat  pertentangan  norma  hukum (conflict  of  norm) antara  Undang-Undang Pemasyarakatan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,  dimana  Undang- Undang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana yang  berkelakuan  baik  tanpa  membedakan  jenis  pidana  yang  dilakukannya,  sementara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  menggariskan  bahwa  remisi  hanya  dapat diberikan kepada narapidana pelaku tindak pidana tertentu saja.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  maka  penulis telah merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kebijakan  hukum  pidanatentang  remisi  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?;
2. Bagaimanakah  penerapan kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi?.

## C.  Metode Penelitian

## 1.  Tipe Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum.
Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan moratorium pemberian remisi bagi narapidana  korupsi,  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pemberian hak remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## 2.   Pendekatan yang Digunakan
Berdasarkan  tipe  penelitian  normatif  tersebut  di  atas,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).
Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pemidanaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan perundang-undangan,  yang berhubungan dengan tindak puidana korupsi dan  pemberian  hak  remisi terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,    baik  berbentuk hukum  positif  maupun  masih  berbentuk  rancangan.  Pendekatan  sejarah  dilakukan dengan meneliti sejarah pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 3.   Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  berbagai  sumber  hukum,  dengan menggunakan sistem kartu (card system) . Jenis bahan hukum terdiri dari:
a.  Bahan  hukum  primer,  meliputi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang    Pemasyarakatan;  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  dan  Peraturan  Pemerintah  99  Tahun  2012 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
b.  Bahan    hukum    sekunder,    meliputi    Rancangan    Undang-undang,  buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang  hukum  pidana,  hukum  acara  pidana,  hasil  seminar,  makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non- hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemidanaan, pemasyarakatan terpidana, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.

## 4.  Analisis Bahan Hukum
Setelah    bahan-bahan    hukum  tersebut    terkumpul,  maka  dilakukan  analisis terhadap  pengertian-pengertian  hukum  dan  norma-norma  hukum,  dengan  cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan  masalah  pemidanaan  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  dan  pemberian  hak  pembebasan  bersyarat  di  dalam  Undang- Undang Pemasyarakatan.
Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:
a. menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas;
b. Mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti;
c. Menilai bahan-bahan hukum yang  berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## D. Kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap peaku tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
1. Kebijakan  Hukum  PidanaTentang  Remisi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Seperti  telah  disinggung  di  muka  bahwa  dalam  perspektif  perundang-undangan Indonesia,  hak  narapidana  memperoleh  pengurangan  masa  pidana  atau  remisi,  diatur  di dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan.  Hal  itu  termaktub  di  dalam  Pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 14 ayat (1):
Narapidana berhak:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f.  mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lain-nya  yang  tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h.menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
I,mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j.mendapakan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k.mendapatkan pembebasan bersyarat;
l.mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut di atas, ditarik kesimpulan bahwa remisi merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) hak narapidana, yang dijamin pengaturan dan pemenuhannya oleh negara melalui Undang-Undang Pemasyarakatan.
Adapun  semangat  yang  mendasari  pengaturan  pemenuhan  hak-hak  narapidana tersebut,  ditemui  dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Pemasyarakatan.  Pemberian hak  narapidana  termasuk  hak  untuk  memeproleh  remisi,  didasari  kesadaran  yang mendalam bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari  manusia  lainnya  yang  sewaktu-waktu  dapat  melakukan  kesalahan  atau  kekhilafan yang  dapat  dikenakan  pidana,  sehingga  tidak  harus  diberantas.  Yang  harus  diberantas adalah  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  Narapidana  berbuat  hal-hal  yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat  dikenakan  pidana.  Pemidanaan  adalah  upaya  untuk  menyadarkan  Narapidana  atau Anak  Pidana  agar  menyesali  perbuatannya,  dan  mengembalikannya  menjadi  warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa pengaturan dan pemenuhan hak-hak narapidana termasuk hak untuk memperoleh remisi, didasari oleh semangat rehabilitasi dan reintegrasi  sosial,  sedemikian  sehingga  dalam  tahapan  pelaksanaan  putusan  pidana, seorang  narapidana  apapun  tindak  pidana  yang  pernah  dilakukannya,  dapat  memperoleh pembinaan  yang  sungguh-sungguh  dan  kemudian  segera  dikembalikan  ke  tengah masyarakat  sebagai  warga  negara  yang  taat  kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat  yang aman, tertib, dan damai.
Dengan adanya ketentuan  yang menggariskan hak-hak narapidana seperti tersebut di atas, Didin Sudirman mengemukakan bahwa  Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan telah  memberikan  jaminan  kepada  pelanggar  hukum  untuk  mendapatkan  hak-haknya selama  menjalani  pidana.  Selanjutnya  ia  mengatakan  bahwa  dengan  adanya  ketentuan yang  mengatur  tentang  hak-hak  narapidana,  mengisyaratkan  adanya  suatu  kepastian hukum  bahwa  setiap  petugas  pemasyarakatan  “wajib”  memberikan  pelayanan  seoptimal mungkin  agar  salah  satu  tujuan  dari  penegakan  hukum  yakni  dalam  rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai.
Farhan  Hidayat  mengemukakan  bahwa  Pemasyarakatan  sebagai  tujuan  pidana diartikan  sebagai  pemulihan  kesatuan  hubungan  hidup,  kehidupan  dan  penghidupan  yang
hakiki,  yang  terjadi  antara  individu  pelanggar  hukum  dengan  masyarakat  serta lingkungannya. 5
Dengan  demikian,  Lembaga  Pemasyarakatan  berfungsi  sebagai  ujung  tombak pelaksanaan  asas  pengayoman  yang  merupakan  tempat  untuk  mencapai  tujuan  sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. 6
Pengaturan tentang hak-hak narapidana di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, juga  telah  selaras  dengan  konstitusi  negara  Undang-Undang  Dasar  1945  secara  tegas menyatakan  bahwa,  negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka (machtsstaat). Hal  itu  berarti  bahwa  Republik Indonesia  ialah  negara  hukum  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  menjamin  segala warganegara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  serta  wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Amanat  konstitusi  negara  tentang  bentuk  negara  hukum (rechtsstaat) tersebut , merupakan perwujudan dari  dari Teori Negara Hukum, yang antara lain dikemukakan oleh A.V.  Dicey  melalui  teorinya “rule  of  law” seperti  dikutip  Padmo  Wahjono,  bahwa  “ciri penting  setiap  negara  hukum  adalah  supremasi  hukum (supremacy  of  law), kesamaan  di depan hukum (equality before the law) dan proses hukum yang adil (due process of law)” . 7
Yang  dimaksud  dengan  supremasi  hukum (supremacy  of  law) dijelaskan  oleh Bernard Arief Sidharta bahwa:
Negara  yang  di  dalamnya  semua  penggunaan  kekuasaan  harus  selalu  ada landasan  hukumnya  dan  dalam  kerangka  batas-batas  yang  ditetapkan  oleh hukum. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (rule by law dan rule of  law). 8
5 Farhan Hidayat, “Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat”, Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005, Jakarta, 2005,  hal. 27.
6 Dwidja  Priyatno, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia, PT.  RafikaAditama, Bandung: 2006, hal. 103.
7 Padmo  Wahjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1982, hal. 7.
8 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 48.
Sedangkan  pengertian  dari  kesamaan  di  depan  hukum (equality  before  the  law) , adalah  bahwa  “pemerintah  dan  para  pejabatnya  harus  memberikan  perlakuan  yang  sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang”. 9
Sementara itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa “Proses hukum yang adil (due  process  of  law) ,  adalah  proses  hukum  dimana  di  dalamnya  hak-hak  tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) dan karena itu bagian dari HAM”. 10
Dalam  lingkup  yang  lebih  luas,  pengakuan  terhadap  hak-hak  pelanggar  hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia,  diatur pula di dalam Kovenan Internasional tentang Hak  Sipil  dan  Politik  ( International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights/  ICCPR), danPeraturan  Standar  Minimum  Perlakuan  Terhadap  Narapidana  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (The Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners) ,
Di  dalam  Pasal  26  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik,  yang ditetapkan  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  pada  tanggal  16  Desember 1966, digariskan bahwa:
Semua  orang  berkedudukan  sama  di  hadapan  hukum  dan  berhak  atas perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa  diskriminasi  apapun.  Dalam  hal  ini hukum  harus  melarang  diskriminasi  apapun  dan  menjamin  perlindungan  yang sama  dan  efektif  bagi  semua  orang  terhadap  diskriminasi  atas  dasar  apapun seperti  ras,  warna,  jenis  kelamin,  bahasa,    agama,  politik  atau  pendapat  lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
Selanjutnya,  di  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Standar  Minimum  Perlakuan Terhadap  Narapidana  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,    yang  diadopsi  oleh  Kongres  PBB Pertama  tentang  Pencegahan  Tindak  Pidana  dan  Perlakuan  terhadap  Pelaku  Pidana,  di Jenewa pada 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (pada  31  Juli  1957  dan  2076  pada  13  Mei  1977,    dirumuskan  bahwa  “Peraturan  yang berikut ini hendaknya dijalankan tanpa pandang orang. Jangan ada atas dasar suku bangsa, warna, kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lain-lain sebab rasional atau sosial, kekayaan harta benda, kelahiran atau status-status lain”.
9 Ibid.
10 Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 53.
Merujuk  pada  ketentuan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  dan Peraturan Standar Minimum Perlakuan Terhadap Narapidana di atas, terlihat dengan jelas bahwa  terhadap  seorang  narapidana,  tidak  boleh  diberlakukan  diskriminasi  atas  dasar apapun, termasuk pembedaan perlakuan berdasarkan jenis tindak pidana.
Pelaksanaan ketentuan Undang-undang Pemasyarakatan mengenai pemenuhan hak- hak  narapidana,  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan    dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999    tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (Peraturan  pemerintah  Nomor  32  tahun 1999).
Mengenai  pemberian  remisi  terhadap  narapidana,  diatur  di  dalam  Pasal  34 Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,  yang  pada  pokoknya  menggariskan  bahwa Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak  mendapatkan  remisi.  Remisi    dapat  ditambah,  apabila  selama  menjalani  pidana, yang bersangkutan berbuat jasa kepada negara, atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi  negara  atau  kemanusiaan,  atau  melakukan  perbuatan  yang  membantu  kegiatan Lembaga  Pemasyarakatan.    Ketentuan  untuk  mendapatkan  remisi    berlaku  juga  bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.
Dalam  Penjelasan  Pasal  dimaksud,  diuraikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “berkelakuan baik” adalah mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian  remisi.  “Berbuat  jasa  kepada  negara”  mengandung  makna  antara  lain menghasilkan  karya  dalam  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  berguna untuk  pembangunan  dan  kemanusiaan,  dan  mencegah  pelarian  Tahanan,  Narapidana  dan Anak  Didik  Pemasyarakatan.  Yang  dimaksud  dengan  “perbuatan  yang  bermanfaat  bagi negara  atau  kemanusiaan”  antara  lain  ikut  menanggulangi  bencana  alam,  menjadi  donor organ  tubuh  atau  donor  darah  yang  telah  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Sementara  yang  dimaksud  dengan  “melakukan  perbuatan  yang  membantu  kegiatan Lembaga  Pemasyarakatan“  adalah  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  Narapidana  atau  Anak Pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
Selaras  dengan  semangat  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  kelahiran  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 dan
ditempatkan  pada  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  69  tersebut, juga  didasari  oleh  hakekat  Sistem  Pemasyarakatan,  dimana  pelaksanaan  putusan  pidana diwujudkan  melalui  upaya  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial,  yang  bertujuan  untuk mengembalikan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik  dan  untuk melindungi  masyarakat  terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  warga binaan  serta  merupakan  penerapan  dan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila.
Dengan demikian, Sistem Pemasyarakatan menitik-beratkan pada usaha perawatan, pembinaan,  pendidikan,  dan  bimbingan  bagi  warga  binaan  yang  bertujuan  untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan  pembinaan  pemasyarakatan  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  sistem pemasyarakatan  untuk  merawat,  membina,  mendidik,  dan  membimbing  warga  binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.
Kemudian  dari  pada  itu,  untuk  mengatur  pelaksanaan  dari  ketentuan  mengenai remisi  pada  Pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  di  atas,  Pasal  35 mengamanatkan bahwa “Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”.
Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  35  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999, diterbitkan  Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 Tentang  Pengurangan Masa Menjalani  Pidana  (Remisi).  Keputusan  Presiden  yang  disahkan  di  Jakarta  tanggal  5  Juli 1999  itu,  pada  prinsipnya  memuat  beberapa  hal  penting  antara  lain  bahwa  remisi merupakan  hak  seluruh  narapidana,  termasuk  Narapidana  kambuhan  atau  residivis,  dan Narapidana  seumur  hidup  yang  selama  lima  tahun  berturut-turut  berkelakuan  baik  dapat dirubah menjadi pidana sementara paling lama 15 tahun.
Pada perkembangannya, Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Adapun dasar pertimbangan lahirnya  Keputusan Presiden dimaksud adalah bahwa  remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
Di  samping  itu,  dipertimbangkan  pula  bahwa  negara  Indonesia  menjamin kemerdekaan  tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing,  termasuk  setiap Narapidana.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  mengenai  remisi  sebagaimana  diatur  dalam Keputusan  Presiden  Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Pengurangan  Masa  Pidana  (Remisi)
perlu  disesuaikan  dengan  hak  dan  kewajiban  setiap  Narapidana  sebagai  pemeluk  agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat.
Perbedaan  prinsipil  antara  Keputusan  Presiden  yang  ditetapkan  pada  tanggal  23 Desember  1999  dengan  Keputusan  Presiden  sebelumnya  terletak  pada  2  (dua)  hal,  yakni pertama, adanya  pemberian  remisi  khusus  berupa  pengurangan  masa  pidana  bagi  setiap narapidana  pada  hari  besar  keagamaan  yang  paling  diagungkan. Kedua, kewenangan mengenai  perubahan  pidana  seumur  hidup  menjadi  pidana  sementara  yang  keputusannya ada di tangan Presiden bukan pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  Sistem Pemasyarakatan, yang pengaturannya diwujudkan melalui Undang-Undang Pemasyarakatan,    Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,  dan  Keputusan  Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, remisi adalah hak setiap narapidana atau berlaku sama bagi seluruh pelanggar hukum yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga  Pemasyarakatan,  dengan  syarat  bahwa  narapidana  bersangkutan  menunujukkan perilaku yang baik selama menjalani masa pidana.
Dengan  kata  lain,  sepanjang  seorang  narapidana  berkelakuan  baik,  maka narapidana  tersebut  berhak  memperoleh  pengurangan  masa  pidananya.  Artinya,  satu- satunya  indikator  pemberian  remisi  terhadap  narapidana,  adalah  kualitas  perilaku  yang ditunjukkan  oleh  yang  bersangkutan  dalam  mengikuti  program  pembinaan  selama  ia menjalani pidana.
Dengan  demikian,  secara  normatif  diharapkan  terjadi  korelasi  yang  kuat  antara perubahan perilaku narapidana dengan pemberian remisi. Benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa remisi merupakan pemicu (trigger) perubahan perilaku narapidana. Dengan adanya  pengurangan  masa  pidana  sebagai reward ,  katalisator  atau  insentif,  pelanggar hukum  yang  tadinya  terbiasa  berperilaku  buruk  dan  bersifat  asosial,  akan  lebih  mudah dibina dan dibimbing untuk menjadi warga negara yang baik dan taat hukum.
Apabila  demikian  halnya,  maka  remisi  memiliki  peran  yang  penting  dan  strategis sebagai  sarana  hukum  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menunjang  keberhasilan pelaksanaan  pembinaan  narapidana  melalui  Sistem  Pemasyarakatan,  yang  berasaskan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Penggunaan remisi sebagai katalisator atau pemicu perubahan perilaku narapidana, atau  setidaknya  menjadi  alat  pengendali  perilaku  agar  narapidana  berperilaku  baik,
sesungguhnya sudah diterapkan sejak sebelum kemerdekaan atau pada masa pemerintahan Hindia  Belanda.  Sebagaimana  telah  disinggung  di  muka  bahwa  pada  zaman  penjajahan, Belanda  selalu  memberikan  remisi  atau  pengurangan  masa  hukuman  bagi  orang-orang hukuman yang menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani hukuman, setiap tahun pada tiap-tiap hari lahirnya Seri Baginda Ratu Belanda.
Dasar  hukum  pemberian  remisi  pada  zaman  penjajahan  tersebut,  adalah Gouvernementsbesluit, tanggal  10  Agustus  1935  tentang Remissieregeling Tahun  1935 (Bijblad pada Staatsblad No.  13515),  dan Gouvernementsbesluit, tanggal  9  Juli  1941 Nomor  12 (Bijblad pada Staatsblad Nomor  14583)  dan  tanggal  26  Januari  tentang Perubahan Gouvernementsbesluit tanggal  10  Agustus  1935  tentang Remissieregeling Tahun 1935 (Bijblad pada Staatsblad No. 13515).
Pada  perkembangannya  kemudian,  pengaturan  mengenai  pemberian  hak  untuk memperoleh remisi yang berlaku sama bagi setiap narapidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang  Pemasyarakatan,    Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,  dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, mengalami perubahan.
Perubahan  pertama  terjadi  dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan (Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2006).
Peraturan  Pemerintah  yang  ditetapkan  di  Jakarta  pada  tanggal  28  Juli  2006  dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61 tersebut, lahir  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  ketentuan  mengenai  pemberian  remisi,  asimilasi, cuti  menjelang  bebas  dan  pembebasan  bersyarat  perlu  ditinjau  ulang  guna  menyesuaikan dengan  perkembangan  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat,  terutama  terkait dengan  Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  mengakibatkan  kerugian  yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan,  atau  ketakutan  yang  luar  biasa  kepadamasyarakat.  Oleh  karena  itu  ketentuan Bab  II  Bagian  Kesembilan mengenai  Remisi,  Bagian  Kesepuluh  mengenai  Asimilasi  dan Cuti,  Bagian  Kesebelas  mengenai  Pembebasan  Bersyarat,  dan  Bagian  Keduabelas mengenai  Cuti  Menjelang  Bebas,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diubah.
Dasar pertimbangan tersebut di atas, diperjelas dalam Penjelasan Umum  Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2006 bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini  telah  berkembang  berbagai  jenis  kejahatan  serius  dan  luar  biasa  serta  kejahatan transnasional  terorganisasi  lainnya  yang  mengakibatkan  kerugian  yang  besar  bagi  negara atau  masyarakat  atau  menimbulkan  korban  jiwa  yang  banyak  dan  harta  benda  serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.
Lebih  lanjut  diuraikan  bahwa  pemberian  remisi,  asimilasi,  cuti  menjelang  bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme,  narkotika  dan  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan Pembebasan  Bersyarat  kepada  pelaku  tindak  pidana  tersebut  perlu  diberi  batasan khusus. Batasan  khusus  pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Pembebasan Bersyarat dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Untuk  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika,  ketentuan  Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk  tindak  pidana  korupsi,  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  ini  hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yangmemenuhi kriteria sebagai berikut:
a. melibatkan  aparat  penegak  hukum,  penyelenggara  negara,  dan  orang lain  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000  (satu milyar rupiah).
Perubahan mendasar yang dilakukan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2006,  mencakup  2  (dua)  hal,  yakni pertama merubah  ketentuan  Pasal  34  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,  dan kedua, menambah  satu  Pasal  baru  yakni  Pasal 34A.
Pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  semula  menggariskan bahwa:
(1)  Setiap  Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang  selama  menjalani  masa  pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
(2)  Remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  ditambah,  apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
a. berbuat jasa kepada negara;
b. melakukan  perbuatan  yang  bermanfaat  bagi  negara  atau  kemanusiaan; atau
c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
(3)  Ketentuan  untuk  mendapatkan  remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) dan (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.
Diubah menjadi:
Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun   2006:
(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
(2) Remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika  dan  psikotropika,  korupsi,  kejahatan terhadap  keamanan  negara dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  dan  kejahatan  transnasional terorganisasi  lainnya,  diberikan  Remisi  apabila  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan  Anak  Pidana  apabila  memenuhi  persyaratan  melakukan  perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
Perubahan  kedua  adalah  pembentukan  Pasal  baru,  yakni  Pasal  34  A,  yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:
Pasal 34A:
(1) Remisi  bagi  Narapidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  ayat  (3) diberikan  oleh  Menteri  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
(2) Pemberian  Remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  ayat  (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Merujuk  pada  perubahan  dan  penambahan  Pasal  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 di atas, terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara  ketentuan  remisi  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,  remisi  adalah  hak  setiap narapidana,  yang  pemberiannya  berlaku  sama  bagi  seluruh  narapidana  yang  berkelakuan baik,  dan  telah  menjalani  pidana  minimum  6  (enam)  bulan.  Keputusan  mengenai  remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Keadaan  berbeda  ditemukan  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 2006,  dimana  persyaratan  berkelakuan  baik,  dan  telah  menjalani  pidana  minimum  6 (enam)  bulan,  hanya  berlaku  untuk  narapidana  yang  melakukan  tindak-tindak  pidana umum  di  luar  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  psikotropika,  korupsi,  kejahatan terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  dan  kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
Terhadap  narapidana  pelaku  terorisme,  narkotika  dan  psikotropika,  korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  dan kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  diperlakukan  ketentuan  khusus,  dimana remisi  tidak  diberikan  setelah  menjalani  pidana  minimum  6  (enam)  bulan,  melainkan setelah  narapidana  bersangkutan  menjalani  1/3  (satu  per  tiga)  masa  pidana.  Dengan demikian,  manakala  seorang  narapidana  korupsi  dijatuhi  pidana  selama  6  (enam)  tahun, narapidana bersangkutan tidak lagi mendapatkan remisi pertama setelah menjalani pidana 6  (enam)  bulan  sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999, melainkan  baru  mendapatkan  remisi  pertama,  setelah  narapidana  bersangkutan  menjalani pidana 2 (dua) tahun.
Di  samping  penundaan  pemberian  remisi,  prosedur  memperoleh  remisi    bagi narapidana  pelaku  terorisme,  narkotika  dan  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi  lainnya,  juga  dibuat  lebih  panjang.  Remisi  yang  tadinya  diberikan  oleh Menteri, dengan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Berdasarkan  uraian  di atas,  disimpulkan bahwa  dengan  diterbitkannya  Pemerintah Nomor  28  Tahun  2006,  telah  terjadi  pengurangan  hak  narapidana  khususnya  narapidana pelaku  korupsi  dan  sejumlah  tindak  pidana  serius  lainnya,    dalam  memperoleh  remisi. Pengurangan  hak  tersebut  terjadi  karena  penundaan  pemberian  remisi  pertama  dan perpanjangan prosedur permohonan dan penetapan remisi.
Pengaturan  yang  lebih  “keras”  dari  sekedar  menunda  pemberian  remisi,  diatur  di dalam  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012    Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012).
Peraturan Pemerintah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2012, dan  ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Tahun  2012  Nomor  225  itu,  lahir  berdasarkan pertimbangan  bahwa  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya  merupakan  kejahatan  luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan  Pembebasan  Bersyarat  terhadap  Narapidana  yang  sedang  menjalani  hukuman  karena melakukan tindak pidana tersebut.
Oleh  karena  itu  dipertimbangkan  bahwa  ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara pemberian  Remisi,  Asimilasi,  dan  Pembebasan  Bersyarat  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  dipandang  belum mencerminkan  seutuhnya  kepentingan  keamanan,  ketertiban  umum,  dan  rasa  keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.
Terdapat  sejumlah  ketentuan  penting  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun 2012, antara lain ketentuan Pasal 34, Pasal 34A dan Pasal 34B, Di dalam Pasal 34, diatur  ketentuan  tentang  remisi  atau  pengurangan  masa  hukuman,  yang  selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 34
(1)  Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
(2)  Remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diberikan  kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
d. telah  mengikuti  program  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh LAPAS dengan predikat baik.
Selanjutnya  di  dalam  Pasal  34A,  diatur  ketentuan  khusus  pemberian  remisi terhadap  narapidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  yang  persyaratannya  berbeda  dengan narapidana pelaku tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 34. Ketentuan dimaksud selengkapnya menyatakan bahwa:
Pasal 34A
(3) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain  harus memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  juga  harus memenuhi persyaratan:
a. bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan  untuk  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana korupsi; dan
c. telah  mengikuti  program  deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh LAPAS  dan/atau  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  serta menyatakan ikrar:
1) kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara tertulis  bagi  Narapidana  Warga  Negara  Asing,  yang  dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(4) Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor  narkotika,  psikotropika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) hanya  berlaku  terhadap  Narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(5) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus  dinyatakan  secara  tertulis  dan  ditetapkan  oleh  instansi  penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” pada Pasal 34A ayat (3) adalah instansi yang  menangani  kasus  terkait,  antara  lain  Komisi  Pemberantasan  Korupsi;  Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Badan Narkotika Nasional.
Sementara pada Pasal 34B diatur ketentuan sebagai berikut:
Pasal 34B:
(1) Remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  diberikan  oleh Menteri.
(2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan  oleh  Menteri  setelah  mendapat  pertimbangan  tertulis  dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
(3) Pertimbangan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan oleh  menteri  dan/atau  pimpinan  lembaga  terkait  dalam  jangka  waktu
paling  lama  12  (dua  belas)  hari  kerja  sejak  diterimanya  permintaan pertimbangan dari Menteri.
(4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Di  dalam  Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,  diuraikan bahwa  yang  dimaksud  dengan  “menteri  terkait”  pada  Pasal  34B  ayat  (2)  adalah  menteri yang  membidangi  koordinasi  urusan  politik,  hukum,  dan  keamanan.  Yang  dimaksud dengan  “pimpinan  lembaga  terkait”  antara  lain  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  34,  34A  dan  34B  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun 2012 di atas, dapat ditarik pengertian bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak  semua  narapidana  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  berhak  mendapatkan pengurangan  masa  hukuman.  Yang  mendapatkan  remisi  adalah  narapidana  korupsi  yang dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
2. telah  mengikuti  program  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  LAPAS dengan predikat baik.
3. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
4. bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
5. telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan
Dibandingkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006,  ketentuan pemberian  remisi  terhadap  narapidana  korupsi  dan  beberapa  tindak  pidana  lainnya dirumuskan secara lebih tegas dan keras di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.  Manakala Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 lebih berorientasi menunda pemberlakuan  dan  pemberian  remisi  bagi  narapidana  pelaku  korupsi  dan  beberapa  tindak pidana  lainnya,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  cenderung  meniadakan  hak narapidana  pelaku  korupsi  untuk  memperoleh  pengurangan  masa  pidana.  Kecenderungan
tersebut sangat jelas terlihat dengan perumusan persyaratan yang relatif sangat sulit untuk dapat  dipenuhi  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  yakni  bersedia  bekerjasama  dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
Di  samping  persyaratan  yang  sulit  tersebut,  prosedur  permohonan  remisi narapidana korupsi juga terlihat dipersulit sedemikian rupa, dengan mengharuskan adanya keterangan tertulis dari instansi penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan  Korupsi)  yang  menerangkan  bahwa  narapidana  bersangkutan  bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang  dilakukannya.  Tidak  cukup  itu  saja,  dalam  membuat  keputusan  pemberian  remisi terhadap  pelaku  korupsi,  Menteri  Hukum  dan  HAM  harus  pula  mendapat  pertimbangan tertulis terlebih dahulu dari pimpinan lembaga terkait, dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia.
Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pada pokoknya  membatasi  dan  atau  mengawasi  pemberian  remisi  dan  pembebasan  bersyarat kepada narapidana korupsi, sedemikian sehingga hanya pelaku korupsi yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) atau pemberi informasi atau peniup terompet (whistle  blower) saja,  yang  akan  diberikan  pengurangan  hukuman  (remisi).  Sementara pelaku korupsi lainnya, tidak diberikan remisi, karena pemberian fasilitas remisi tersebut, dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat. 11
Dengan  Kebijakan  tersebut,  diharapkan  akan  timbul  efek  penjeraan  bagi  para pelaku  korupsi,  sehingga  baik  langsung  atau  secara  tidak  langsung,  akan  menekan  angka tindak pidana korupsi yang saat ini sudah semakin merajalela, dengan dampak  yang sangat mengkuatirkan. 12
Mencermati  ketentuan  dan  dasar  pemikiran  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 99  Tahun  2012,  disimpulkan  bahwa  terdapat  niat  yang  baik  yang  melandasi  terbitnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  dimaksud,  yakni  turut  berperan  serta  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  sejumlah  kejahatan  serius  lainnya.  Niat  baik tersebut,  dapat  pula  dipersepsikan  sebagai  sumbangsih  yang  nyata  dari  sub  sistem Pemasyarakatan,  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dan  berberapa tindak pidana  lainnya.
11 Disarikan dari penjelasan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, pada sejumlah media online (www.tempointeraktif.com, www.kompas.com, www.detik.com, dan www.tribunnews.com).
12 Ibid.
Meskipun  dilandasi  oleh  niat  yang  baik,  peniadaan  pemberian  remisi  terhadap narapidana  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  jelas  bertentangan  dengan  amanat  konstitusi Undang-Undang  Dasar  1945  tentang  kesamaan  kedudukan  setiap  warga  negara  di  dalam hukum dan Undang-Undang-Undang Pemasyarakatan tentang hak setiap narapidana untuk memperoleh  pengurangan  masa  hukuman,  tanpa  membedakan  jenis  tindak  pidana  yang dilakukannya.
Dengan  demikian,  disimpulkan  bahwa  dalam  perspektif  perundang-undangan Indonesia,  pengaturan  mengenai  hak  narapidana  memperoleh  remisi,  diatur  di  dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Di  dalam  pengaturan  tersebut,  terdapat  pertentangan  norma  hukum (conflict  of  norm) antara  Undang-Undang  Pemasyarakatan  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dimana Undang-Undang  Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa remisi  merupakan  hak  setiap  narapidana  yang  berkelakuan  baik  tanpa  membedakan  jenis pidana  yang  dilakukannya,  sementara  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 menggariskan bahwa remisi hanya dapat diberikan kepada narapidana pelaku tindak pidana tertentu saja.
Pertentangan  norma  tersebut,  sangat  berpotensi  menimbulkan  ketidak-pastian hukum,  ketiadak-adilan,  dan  ketidak-manfaatan  hukum,  sedemikian  sehingga  akan melemahkan  tujuan  penegakan  hukum  berupa  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi.
Dalam  tataran  implementatif,  peniadaan  pemberian  remisi  terhadap  narapidana korupsi  dan  sejumlah  tindak  pidana  lainnya  tersebut,  juga  membawa  dampak  yang cenderung  mengkuatirkan.  Sebagaimana  telah  disinggung  terdahulu  bahwa  remisi merupakan  sarana  hukum  yang  penting  dan  strategis,  tidak  saja  dalam  mengendalikan perilaku  narapidana  untuk  tidak  bertindak  a  sosial,  anarkis  dan  destruktif,    melainkan dalam  merubah  dan  membina  narapidana  untuk  berprilaku  baik,  sehingga  menjadi  warga negara  yang  taat  kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial  dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
Ketiadaan  remisi  sebagai  insentif,  pada  satu  sisi  akan  menyebabkan  ketidak- berdayaan Petugas Pemasyarakatan dalam mengendalikan perilaku narapidana. Sementara
pada sisi lain, tidak adanya remisi mengakibatkan sejumlah narapidana kehilangan harapan untuk  dapat  menikmati  kebebasan  dengan  lebih  cepat.  Ketiadaan  harapan  tersebut,  akan dengan  sangat  mudah  memantik  perilaku  destruktif  narapidana,  yang  pada  umumnya mengalami suasana kejiwaan yang labil. Perpaduan antara petugas yang tidak berdaya dan narapidana  yang  kehilangan  harapan,  kiranya  telah  menjadi  alasan  pembenar  atas timbulnya berbagai kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan belakangan ini.
Di  samping  bersifat  kontra  produktif  terhadap  penciptaan  suasana  yang  kondusif, aman  dan  tertib  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  serta  dapat  melemahkan  bahkan menggagalkan  proses  pembinaan  untuk  mencapai  tujuan  Sistem  Pemasyarakatan, peniadaan  remisi  juga  menambah  persoalan  baru  yang  jauh  lebih  rumit,  yakni  tekanan yang  lebih  berat  terhadap  over  kapasitas,  yang  hampir  dialami  oleh  seluruh  Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara di Indonesia.
Fenomena yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi bahwa jumlah narapidana  korupsi  tahun  2013  berjumlah  575  (lima  ratus  tujuh  puluh  lima)  orang.  Dari jumlah  tersebut  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  telah  mengusulkan  semua  narapidana korupsi  yang  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  memperoleh  remisi  namun  yang  hanya disetujui  adalah  hanya  127  (seratus  dua  puluh  tujuh)  orang  narapidana  korupsi.  Remisi yang disetujui tersebut terdiri dari remisi umum berjumlah 100 (seratus) orang narapidana korupsi  sedangkan  27  (dua  puluh  tujuh)  orang  narapidana  korupsi  memperoleh  remisi khusus lebaran idul fitri tahun 2013.
Sejalan  dengan  fenomena  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  dengan  peniadaan  remisi narapidana  akan  lebih  lama  berada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  sedemikian sehingga    narapidana  yang  ke  luar  menjadi  lebih  sedikit  atau  pengeluarannya  menjadi melambat.  Hal  itu  bertolak  belakang  dengan  jumlah  pelanggar  hukum  yang  di  masukkan ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  yang  semakin  banyak  dari  hari  ke  hari.    Keadaan dimana  yang  masuk  lebih  banyak  dari  yang  ke  luar  tersebut,  akan  menyebabkan meningkatnya  angka  over  kapasitas  atau  kelebihan  daya  tampung  Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
Dapatlah  dibayangkan,  hidup  berdesak-desakan  dalam  waktu  yang  lama    dengan fasilitas yang serba terbatas,  ditambah hilangnya harapan untuk memperoleh pengurangan masa hukuman, akan menjadikan banyak narapidana kehilangan “akal sehat”, sedemikian sehingga  sangat  mudah  terpancing  atau  terprovokasi  melakukan  hal-hal  yang  bersifat
destruktif atau mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/ Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
2. Penerapan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Tentang  Remisi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi.
Rekonstruksi  pemikiran  tentang  konsepsi  yang  sebaiknya  diterapkan  dalam pemberian  remisi  terhadap  narapidana  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di  masa  depan, dilandasi  oleh  2  (dua)  hal  yakni  hirarki  peraturan  perundang-undangan,  dan  kedudukan Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Mengenai  hirarki  peraturan  perundang-undangan,  konsepsi  merujuk  pada ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Undang-Undang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang menegaskan bahwa:
Pasal 7 ayat (1):
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "hierarki"  adalah  penjenjangan setiap  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  yang  didasarkan  pada  asas  bahwa peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan  hirarki  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas,  terlihat dengan  jelas  bahwa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,  merupakan peraturan perundang-undangan dengan hirarki yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.
Sesuai  dengan  makna  hirarki  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  dan  asas  hukum lex  superior  derogate
legi inferiori atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah 13 ,  maka ketentuan  mengenai  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  pelaku  tindak  pidana korupsi  dan  beberapa  tindak  pidana  lainnya,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,  harus  dikesampingkan  karena memuat  ketentuan yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  yakni Undang-Undang Pemasyarakatan.
Selanjutnya,  mengenai  kedudukan  Pemasyarakatan  dalam  sistem  peradilan pidana  Indonesia  dapat  dirujuk  pada  pendapat  Andi  Hamzah.    Ahli  hukum  pidana tersebut  berpendapat  bahwa    ruang  lingkup  acara  pidana  mencakup  7  (tujuh)  tahap, yaitu mencari kebenaran; mencari pembuat (tindak pidana); menangkap pembuat dan kalau  perlu  menahannya;  mengumpulkan  bahan-bahan  bukti  untuk  diajukan  ke pengadilan;  pengambilan  putusan  oleh  hakim;  upaya  hukum  untuk  melawan  putusan hakim  tersebut;  dan  pelaksanaan  putusan  hakim  (eksekusi).    Dengan  eksekusi  yang dilakukan  oleh  jaksa,  maka  berakhirlah  proses  ( due  process )  acara  pidana. Selanjutnya,  pembinaan  narapidana  tidak  lagi  berada  dalam  ranah  kekuasaan kehakiman (yudikatif), tetapi beralih ke dalam ranah kekuasaan eksekutif, yang dalam hal  ini  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  berada  di  bawah Kementerian Hukum dan HAM. .... 14
Berangkat  pada  pendapat  Andi  Hamzah  tersebut  di  atas,  disimpulkan  bahwa kedudukan  Pemasyarakatan  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  bukanlah  pada ranah  penjatuhan  pidana,  melainkan  pada  pelaksanaan  putusan  pidana  berupa pembinaan  terpidana,  yang  sesungguhnya  berada  pada  ranah  hukum  tata  negara  atau hukum pemerintahan.
Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dilandasi niat sebagai wujud peran serta Pemasyarakatan dalam pemberantasan tindak pidana  korupsi,  menjadi  tidak  tepat  sehingga  harus  dihapuskan.  Apabila pemberantasan tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana serius lainnya telah menjadi komitmen bersama, maka semestinya  sub sistem Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mengoptimal-kan kualitas penyidikan dan penuntutan sedemikian sehingga
13 Bagir Manan, Hukum Posisitif Indonesia , Libery, Yogyakarta, 2004, hal. 56.
14 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 022/PUU-III/2005, hal. 38.
mampu  menghasilkan  pidana  yang  jauh  lebih  tinggi  dan  lebih  keras  terhadap  pelaku tindak pidana-tindak pidana bersangkutan.
Seyogyanyalah  fikiran  dan  energi  Pemasyarakatan  sepenuhnya  dicurahkan untuk  menciptakan  Lembaga  Pemasyarakatan/Rumah  Tahanan  Negara  yang  bebas dari  pelanggaran  hukum  dan  disiplin,  dan  menjadi  tempat  yang  baik  bagi  narapidana untuk menerima pembinaan demi  masa depan yang lebih baik, serta menjadi  wahana yang  nyaman  bagi  pegawai  untuk  mengembangkan  diri,  menjadi  pembina  pelanggar hukum dan pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas.
Lebih  jelasnya,  kondisi  over  kapasitas  yang  akut,  infrastruktur  dan  anggaran yang  serba  terbatas,  maraknya  penggunaan  narkotika  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan/Rumah  Tahanan  Negara,  pengendalian  peredaran  narkotika  oleh narapidana  dari  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan/Rumah  Tahanan  Negara, merajalelanya  pungutan  liar,  rasio  pegawai  dengan  jumlah  narapidana  yang  sangat tidak memadai, kualitas dan budaya kerja pegawai yang  rendah, seharusnya menjadi fokus  perhatian  yang  utama.  Apabila  hal-hal  tersebut  mampu  diatasi,  maka Pemasyarakatan  akan  mampu  melaksanakan  pembinaan  terhadap  para  pelanggar hukum  dengan  baik,  yang  pada  akhirnya  bermuara  pada  menurunnya  angka pengulangan  tindak  pidana  (residivisme),  sedemikian  sehingga  mampu  menciptakan suasana  yang  lebih  aman  dan  tertib  di  tengah  masyarakat.  Itulah  kiranya  peran Pemasyarakatan yang hakiki dan didambakan oleh masyarakat.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  pada  bab  terdahulu,  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
(1) Dalam  perspektif  perundang-undangan  Indonesia,  kebijakan  hukum  pidana mengenai  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  pelaku  tindak  pidana  korupsi, diatur di dalam Undang-Undang Nomor  12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Di  dalam  pengaturan  tersebut, terdapat  pertentangan  norma  hukum (conflict  of  norm) antara  Undang-Undang
Pemasyarakatan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,  dimana Undang-Undang  Pemasyarakatan  mengamanatkan  bahwa  remisi  merupakan  hak setiap  narapidana  yang  berkelakuan  baik  tanpa  membedakan  jenis  pidana  yang dilakukannya,  sementara  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 menggariskan  bahwa  remisi  hanya  dapat  diberikan  kepada  narapidana  pelaku tindak  pidana  tertentu  saja.  Pertentangan  norma  tersebut,  sangat  berpotensi menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  ketiadakadilan,  dan  ketidakmanfaatan hukum, sedemikian sehingga akan melemahkan tujuan penegakan hukum berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
(2) Sesuai dengan asas/doktrin hukum lex superior derogate legi inferiori yang berarti peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  mengenyampingkan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah,  maka  ketentuan  mengenai  pemberian remisi  terhadap  narapidana  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan  beberapa  tindak pidana  lainnya,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun 2012, harus dikesampingkan karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  yakni  Undang-Undang Pemasyarakatan.

## F. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:
1. Agar  kebijakan  hukum  pidana  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  pelaku tindak  pidana  korupsi  dapat  mendukung  dan  memperkuat  penegakan  hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan pembinaan narapidana korupsi yang  berasaskan  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial,  maka  ketentuan  pemberian remisi  terhadap  narapidana  korupsi  harus  dikembalikan  kepada  ketentuan  yang berlaku di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32  tahun  1999  dan  Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999,  dimana  remisi menjadi  hak  dari  setiap  narapidana  termasuk  narapidana  pelaku  tindak  pidana korupsi.
2. Agar  tidak  menimbulkan  kerancuan  hukum,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  yang  nyata  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Pemasyarakatan
sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  harus  segera  dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

## G. Daftar Pustaka
Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju,  Bandung. 2000.
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku  Kedua, Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007,.
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.