## TINJAUAN KRIMINOLOGIS PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWI BESERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

## Vincent Angnandez
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, vinecntangdez39@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pertanggungjawaban  yuridis  tindakan  aborsi provucatus ditinjau dari aspek pidana berdasarkan hukum berlaku dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi   kendala   dalam  penanganan  tindakan abortus  provacatus  criminalis beserta  upaya-upaya penanggulangan  dan  pencegahannya.  Pertama,  menurut  hukum-hukum  yang  berlaku  di  Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “Abortus Provocatus Criminalis”.  Tindakan  aborsi  menurut Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) di  Indonesia dikategorikan  sebagai  tindakan kriminal .  Dengan  diundangkannya  UU  No  36  tahun  2009  tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini  tidak  berlaku  lagi  atas  dasar  Lex  Specialis  Derogat  Lex  Generalis.  Kedua,  kendala  dalam penanganan tindakan  abortus.   Kendala  yang  pertama  adalah  dari  masyarakat itu  sendiri.  Kendala yang  lain  yang  menjadi  penyebab  sulitnya  mengungkap  kasus abortus  provocatus  kriminalis adalah pihak  kepolisian  sering  sekali  sulit  mengidentifikasi  hasil  dari  barang  bukti abortus  provocatus kriminalis.
Kata kunci : Aborsi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Aborsi  sudah  perlu  mendapat  perhatian  melalui  pengaturan  yang  lebih  bijak  untuk menghindari  praktek  aborsi  tidak  aman  dan  pemenuhan  hak  reproduksi  perempuan  maupun  hak azasi  perempuan  dan  janin.  Legalisasi  aborsi  perlu  diperhatikan  lebih  bijak  tetapi  bukan  dalam pengertian  memberikan  liberalisasi  aborsi.  Meskipun  aborsi  secara  hukum  terlarang,  tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan  dan  hukum  yang  ada  kurang  akomodatif  terhadap  alasan-alasan  yang  memaksa perempuan  melakukan  tindakan  aborsi  (Pro  Choice),  di  seluruh  dunia  500.000  perempuan meninggal  akibat  kehamilan,  persalinan  maupun  abortus  kriminalis.  Sekitar  20  juta  pertahun terjadi unsafe abortion. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, dikenal adanya  ancaman  untuk  pelaku  tindakan  penghilangan  hak  hidup  manusia,  dalam  hal  ini  seperti pembunuhan  berencana  yang  dapat  diancam  hukuman  mati,  selain  itu  ada  juga  penganiayaan yang  menyebabkan  kematian  orang  lain,  termasuk  didalamnya  pembunuhan  yang  dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi. Di dalam KUHP,  pasal-pasal  yang  membicarakan  tindak  pidana  aborsi  antara  lain  adalah  pasal  299,  346, 347, 348, 349, dan 535 yang berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, ahli,  atau  pihak  lain  yang  tanpa  ataupun  dengan  disengaja  menggugurkan  kandungan  seorang wanita  baik  melalui  persetujuan  ataupun  tidak  dengan  persetujuan  wanita  yang  mengandung tersebut. Pengguguran  kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun  tidak  resmi  yang  menyangkut  bidang  kedokteran,  hukum  maupun  disiplin  ilmu  lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan  tanpa  alasan,  karena  sejauh  ini  perilaku  pengguguran  kandungan  banyak  menimbulkan efek  negatif  baik  untuk  diri  pelaku  maupun  pada  masyarakat  luas.  Hal  ini  disebabkan  karena aborsi  menyangkut  norma  moral  serta  hukum  suatu  kehidupan  bangsa.  Membahas  persoala n aborsi  sudah  bukan  merupakan  rahasia  umum  dan  hal  yang  tabu  untuk  dibicarakan.  Hal  ini
dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi  dimana-mana  dan  bisa  saja  dilakukan  oleh  berbagai  kalangan,  baik  itu  dilakukan  secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia  sangat  perlu  dilihat  kembali  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  perbuatan  aborsi  tersebut. Sejauh  ini,  persoalan  aborsi  pada  umumnya  dianggap  oleh  sebagian  besar  masyarakat  sebagai tindak  pidana.  Namun,  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  tindakan  aborsi  pada  sejumlah  kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikalis.

## PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pertanggung jawaban yuridis tindakan aborsi provucatus ditinjau dari aspek pidana berdasarkan hukum berlaku?
2.  Bagaimana  faktor  –faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  penanganan  tindakan  abortus provacatus criminalis beserta upaya-upaya penanggulangan dan pencegahannya?

## PEMBAHASAN

## A. Pertanggung  Jawaban  Yuridis  Tindakan  Aborsi  Provucatus  Ditinjau  Dari  Aspek Pidana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
Perundang-undangan  Indonesia  mengatur  tentang  aboarsi  dalam  dua  undang-undang yaitu dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 36 tahun 2009  Tentang  Kesehatan  Aborsi  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)8 Menurut hukum-hukum  yang berlaku di  Indonesia, aborsi  atau pengguguran janin termasuk kejahatan,  yang  dikenal  dengan  istilah  “Abortus  Provocatus  Criminalis”.  Tindakan  aborsi menurut  Kitab  Undangundang  Hukum  Pidana  (KUHP)  di  Indonesia  dikategorikan  sebagai tindakan kriminal. Yang menerima hukuman adalah:
1. Ibu yang melakukan aborsi
2. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi
3. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi
Beberapa pasal yang terkait adalah :
Pasal 229 (1)Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati,  dengan  diberitahukan  atau  ditimbulkan  harapan,  bahwa  karena  pengobatan itu  hamilnya  dapat  digugurkan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
(2)Jika  yang bersalah, berbuat demikian  untuk  mencari  keuntungan,  atau menjadikan perbuatan  tersebut  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan,  atau  jika  dia  seorang  tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
(3)Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
Pasal 341 Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam,  karena  membunuh  anak  sendiri,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun.
Pasal  342  Seorang  ibu  yang,  untuk  melaksanakan  niat  yang  ditentukan  karena  takut akan  ketahuan  bahwa  akan  melahirkan  anak,  pada  saat  anak  dilahirkan  atau  tidak lama  kemudian  merampas  nyawa  anaknya,  diancam,  karena  melakukan  pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal  343  Kejahatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  341  dan  342  dipandang,  bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.
Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau  menyuruh  orang  lain  untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun.
Pasal 347 (1)Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan  seorang wanita tanpa  persetujuannya, diancam dengan pidana  penjara paling lama dua belas tahun.
(2)Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  dikenakan  pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348
(1)Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan  seorang wanita  dengan  persetujuannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun enam bulan.
(2)Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  dikenakan  pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal
349  Jika  seorang  tabib,  bidan  atau  juru  obat  membantu  melakukan  kejahatan  yang tersebut  pasal  346,  ataupun  melakukan  atau  membantu  melakukan  salah  satu kejahatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  347  dan  348,  maka  pidana  yang  ditentukan dalam  pasal  itu  dapat  ditambah  dengan  sepertiga  dan  dapat  dicabut  hak  untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Pasal 535 : Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan  kandungan,  maupun  secara  terang-terangan  atau  tanpa  diminta menawarkan,  ataupun  secara  terang-terangan  atau  dengan  menyiarkan  tulisan  tanpa diminta  menunjuk  sebagai  bisa  didapat,  sarana  atau  perantaraan  yang  demikian  itu, diancam  dengan  kurungan  paling  lama  tiga  bulan  atau  denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah.
Ketentuan  dalam  pasal-pasal  KUHP  tersebut  sangat  jelas  tidak  memberikan  peluang dilakukan  aborsi,  jika  pemberlakuan  ketentuan  pasal  tersebut  mutlak  dan  tidak  ada  alasan apapun.  Segala  bentuk  tindakan  aborsi  dilarang  bagi  wanita,  tanpa  memberikan  alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil,  disebabkan adanya resiko penyakit  yang berat  yang membahayakan jiwa  wanita  hamil  tersebut.  Kosekuensinya  petugas  medis  khususnya  dokter,  bidan  dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi dengan  tujuan  untuk  menyelamatkan  jiswa  .  Oleh  karena  itu  perlu  diundangkan  peraturan yang  lebih  efektif  dan  mampu  memberikan  solusi  yang  tepat  bagi  masyarakat  serta  dapat memberikan  peluang  pada  petugas  medis  untuk  melakukan  aborsi  dengan  ketentuan  dan batasan  yang  telah  ditentukan  dengan  baik.  Dari  rumusan  pasal-pasal  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan bahwa:
 Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
 Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil  dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, & jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
 Jika  dengan  persetujuan  ibu  hamil,  maka  diancam  hukuman  5  tahun  6  bulan penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
 Jika  yang  melakukan  dan  atau  membantu  melakukan  aborsi  tersebut  seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
 Setiap  janin  yang  dikandung  sampai  akhirnya  nanti  dilahirkan  berhak  untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.
Pada kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah Abortus Provokatus  Kriminalis  dengan  beberapa  alasan  seperti;  Kehamilan  di  luar  nikah,  masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat incest, alasan kesehatan dan sebagainya.

## Aborsi dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
Dalam pasal 75 :
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a) Indikasi  kedaruratan  media  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetik  berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b) Kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi korban perkosaan.
c) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya  dapat  dilakukan  setelah melalui  konseling  dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan  “diakhiri  dengan konseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor  yang  kompeten  dan berwenang.
d) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan, sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
e) Yang  dimaksud  dengan  “konselor”  dalam  ketentuan  ini  adalah  setiap  orang  yang telah  memiliki  sertifikat  sebagai  konselor  melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  Yang dapat  menjadi  konselor  adalah  dokter,  psikolog,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, dan  setiap  orang  yang  mempunyai  minat  dan  memiliki  keterampilan  untuk  itu. Menghadapi  situasi  seperti  ini,  tenaga  medis  tetap  harus  berusaha  menyadari tugasnya  untuk  mengedepankan  kehidupan.  Wanita  yang  mengalami  kesulitan  itu perlu  dibantu  dengan  melihat  jalan  keluar  lain  yang  tidak  langsung  melakukan pengguguran.  Tenaga  medis  hanya  berani  menolak  pengguguran  langsung  dengan indikasi social ekonomi.

## Dalam Pasal 76 :
Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
1.  Sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari  hari  pertama  haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh merited;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas  dalam  KUHP  terdapat  larangan  terhadap aborsi,  dan  bagi  ibu  serta  pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Dengan diundangkannya  UU  No  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  juga  mengatur  tindak pidana  aborsi,  maka  pasal-pasal  tentang  aborsi  dalam  KUHP  ini  tidak  berlaku  lagi  atas dasar  Lex  Specialis  Derogat  Lex  Generalis.  Berbeda  dengan  KUHP,  UU  Kes ehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan  untuk  menyelamatkan  nyawa  ibu  atau  janinnya.  Pasal  49  ayat  3  UU  No  39 tahun  1999  tentang  HAM,  menyatakan  bahwa  wanita  berhak  memperoleh  perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan        pembahasan    yang    dikemukakan    sebelum    maka    penulis    dapat menarik  kesimpulannya sebagai berikut :
1.  Factor    penyelebab    terjadinya    prilaku    seks    bebas    oleh    mahasiswa        yang        penulis temukan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.  Faktor    internal    yaitu    factor    yang    mempengaruhi    si    pelaku    dari    dalam    dirinya sehingga  terdorong  melakukan  perbuatan  seks  bebas  seperti  kurang  kuatnya  iman  si pelaku  sehingga  tidak    bisa    menahan    nafsunya,    kebiasaan    menonon    video    porno sehingga    si pelaku  mulai berkhayal untuk melakukan hal yang sama
b.  Factor    eksternal,    yaitu    factor    yang    mempengaruhi    si    pelaku    dari    luar    dirinya sehingga terdorong  melakukan  perbuatan  seks  bebas  seperti  tidak  adanya  sanksi hukum    bagi  pelaku  seks  bebas,  mahasiswa  tidak  membatasi  pergaulannya  sehingga terjerumus dalam seks  bebas,  terjual  bebasnya  kondom  hamper  disemua took/apotik sehingga    mahasiswa  tidak    ragu    untuk    melakukan        hubungan    seksual    karena merasa  aman,  dan  kurangnya control oleh pemilik rumah kontrakan,
2.  Dalam      hal      penanggulangan      prilaku      seks      bebas,      dilakukan      upaya-upaya pencegahan   dan penindakan meliputi :
a.  Upaya  PreEmtif,  yaitu  upaya  -  upaya  awal  untuk  mencegah  terjadinya  prilaku  seks bebas  yang      dilakukan      mahasiswa      yang      masih      sangat      rentan      terhadap pengaruh      buruk  lingkungan    sekitar.    Upaya    yang    dapat    dilakukan    yaitu menanamkan    nilai-nilai    moral  seperti    nilai-nilai    agama    agar    mahasiswa    tidak mudah  terpengaruh  untuk  melakukan perbuatan seks bebas,
b.  Upaya    preventif,    yaitu    upaya    pencegahan    sebelum    tindak    pidana    itu    terjadi. Upaya  pencegahan    yang    dapat    dilakukan    yaitu    dengan    memilih    lingkungan social/pergaulan yang sehat dan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga.
c. Upaya   represif,   yaitu   upaya   yang   dilakukan   untuk   memberikan   efek   jera kepada  mahasiswa        agar    tidak    melakukan    prilaku    seks    bebas    lagi.    Sasaran penanggulangan  ini adalah   mahasiswa   yang   sudah   melakukan   seks   bebas   agar tidak   mengulangi   lagi perbuatan  tercela  dan  merugikan  masyarakat.  Kegiatan  ini dilakukan    oleh    aparat    yang  terkait    yakni    aparat    kepolisian,    Satpol    PP,    Dinas Sosial    dan    Lembaga    terkait    lainnya,  seperti        melakukan        bimbingan        social secara    perorangan    kepada    pelaku    untuk menyadarkannya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

## SARAN
1. Perlunya  memberikan  pemahaman  kepada   mahasiswa  tentang  buruknya  melakukan seks bebas  karena  dapat  memberikan  banyak  dampak  buruk  seperti  kehamilan  diluar nikah, penyakit HIV AIDS dan lain-lain,
2. Perlu  ada  sanksi  hukum  yang  jelas  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  mengenai seks  bebas.  Maka  dari  itu  disarankan  kepada  pemerintah  yang  berwenang  agar  segera mematenkan  RUU    KUHP    yang  baru  karena    didalamnya    sudah  ada    peraturan    yang mengatur  tentang  seks  bebas  sehingga  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum    punya pedoman payung hukum.
3.  Perlunya    penanaman    nilai-nilai    moral    seperti    agama    dan    pembinaan    moral    baik sejak  dini kepada  mahasiswa  sebagai  generasi  muda    yakni  dimulai  dari lingkungan keluarga  untuk dapat mencegah terjadinya seks bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Adji, Sono, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Alam,  A.S  dan  Amir  Ilyas,  Pengantar  Kriminologi,  P.T  Pustaka  Refleksi,  Makassar,  2010.
Atmasasmita, Romli dan Widawati Wulandari, Kriminologi, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1997.
Ekotama,  Suryono;  Artu  Harum,  ST  Pudji  dan  Artana,  Widi.  Abortus  Provokatus  bagi  Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana.Yogyakarta, 2001.
Kurnia Rahma Daniaty, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provokatus Kriminalis di Kota Makassar, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2012. Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2002. Lamintang, P. A. F. Djisman, Samosir, C., Hukum Pidana Indonesia, CV. Sinar Baru Bandung, 1979. Mutiara, Dali, Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari, Penerbit Nasional Bintang. Indonesia Jakarta,1987.
--------------, Obstetri Patologi, Yayasan Pustaka, Yogjakarta, 1984. Notoatmodjo, Soekidjo, Etika & Hukum Kesehatan, Penerbit Rineka Cipta 2010. Poernomo, Bambang, Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah, PT. Bina Aksara Jakarta,1982. Prawiroharjo, Sarwono, Ilmu Kebidanan, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta 2002.
Sahetapy, J.E, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Soedjono, D, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Bandung, 1976. Soesilo,  R,  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal demi Pasal, PoliteiaBogor, 1985.
Sunarto.1999.Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual.Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  PT  Eresco  Jakarta-Bandung, Cetakan ke III, 1980.
World  Health  Organization.  Unsafe  Abortion:  Global  and  Regional  Estimates  of  Incidence  of  and Mortality due to Unsafe Abortion with a Listing of Available Country Data. Third Edition. Geneva: Division of Reproductive Health (Technical Support) WHO, 1998.

## SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Kesehatan No. 23. Tahun 1992. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.