## PERKAWINAN NGEROROD DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI DESA JULAH  KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG)
Kadek Ayuni Jayanti Ningrat, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: ayunidewanty0511@gmail.com , ketutsudiatmaka@yahoo.com , niktsariadnyani@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Landasan  filosofi  mengenai Perkawinan  Ngerorod  (kawin  lari)  di  Desa  Julah  Kecamatan  Tejakula  Kabupaten Buleleng,  (2)  keabsahan  Perkawinan  Ngerorod  dalam  perspektif  hukum  adat  di  Desa Julah  Kecamatan  Tejakula,  (3)  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  melakukan “Perkawinan Ngerorod” ( kawin lari ) di lihat dari hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris . Teknik penentuan sampe lpenelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Subjek Penelitian ini adalah Bendesa Adat, Prajuru/pengurus adat, Masyarakat pakraman desa Tejakula, dan objek penelitian ini adalah hukum adat berupa awig-awig, serta lokasi penelitian di Desa Julah  Kecamatan  Tejakula  Kabupaten  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  Teknik  Observasi,  Teknik  yang  digunakan  adalah  Teknik  Studi Dokumen, dan Teknik Wawancara (interview). Hasil penelitian ini menunjukkan (1) dalam hal  Landasan  filosofi  mengenai  Perkawinan  Ngerorod  (kawin  lari)  di  Desa  Julah Kecamatan  Tejakula  Kabupaten  Buleleng  tidak  lepas  dari  nilai  kebudayaan  dan  norma- norma  adat  perkawinan,  (2)  keabsahan  Perkawinan  Ngerorod  dalam  perspektif  hukum adat di  Desa Julah  Kecamatan Tejakula mengarah pada  unsur ngerorod ini  yang paling utama  yaitu  suka  sama  suka,  apa  bila  tidak  terpenuhi  atau  terbukti  adanya  pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorod, maka pria dapat dijerat delik dalam pasal 332 ayat 1  angka  2,  dan  (3) perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  melakukan  “Perkawinan Ngerorod”  (  kawin  lari  )  di  lihat  dari  hukum  adat  di  Desa  Julah  Kecamatan  Tejakula. Peraturan  adat  yang  sudah  dibuat  oleh  penglinsir-penglingsir  terdahulu  tentunya  harus dijalankan dan diterima oleh masyarakat sampai saat ini.
Kata Kunci :Tinjauan yuridis Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan ngerorod,  hukum adat.

## ABSTRACT
This  study  aims  to find  out  (1)  the  philosophical  basis  of  the  Ngerorod  marriage (eloping)  in  DesaJulah,  Tejakula  Subdistrict,  Buleleng  Regency,  (2)  the  validity  of Ngerorod  Marriage  in  the  perspective  of  customary  law  in  DesaJulah,  Tejakula Subdistrict, (3) legal  protection for parties doing  "Ngerorod  Marriage" (running marriage) is seen from the customary  law  in the village  of Julah, Tejakula Subdistrict. This type of research uses the Empirical Juridical approach. The technique of determining the sample of  this  study  uses  purposive  sampling.  The  subjects  of  this  study  were  BendesaAdat, Prajuru  /  traditional  administrators,  the  community  of  Pakraman  in  Tejakula  village,  and the  object  of  this  study  was  customary  law  in  the  form  of  awig-awig,  as  well  as  the research  location  in  DesaJulah,  Tejakula  Subdistrict,  Buleleng  Regency.  Data  collection techniques  in  this  study  are  observation  techniques,  the  techniques  used  are  document study techniques, and interview techniques. The results of this study indicate (1) in terms of  the  philosophical  foundation  of  the  Ngerorod  marriage  (Eloping)  in  Julah  village, Tejakula  Subdistrict,  Buleleng  Regency,  cannot  be  separated  from  cultural  values  and customary norms of marriage, (2) the validity of Ngerorod Marriage in the perspective of customary law in Desa Julah, Tejakula Subdistrict, refers to the most important  early-age ngerorod element, like liking, if it is not fulfilled or there is a coercion against the woman to ngerorod, then the man can be charged with Article 332 paragraph 1 number 2, and (3) legal  protection  for  the  parties  who  carry  out  the  "Ngerorod  Marriage"  (elopement)  are seen  from  the  customary  law  in  the  village  of  Julah,  Tejakula  Subdistrict.  Customary regulations  that  have  been  made  by  previous  elders  must  certainly  be  carried  out  and accepted by the community to date.
Keywords : Juridical Review of Law Number 1 of 1974 on ngerorod marriage, according to customary law
PENDAHULUAN Salah  satu  fase  penting  hidup manusia dalam bermasyarakat adalahperkawinan. Dikatakan penting  karena,  perkawinan  dapat mengubah status hukum seseorang. Seseorang  yang  belum  dianggap “belum dewasa” dengan dilangsungkannya perkawinan, berubah statusnya menja di “dewasa”
atau  yang  semula  dianggap  anak muda  dengan  perkawinan  berubah menjadi suami istri, dengan berbagai konsekuensi  yuridis  dan  sosiologis yang menyertainya.Demikian pentingnya  perkawinan  itu  sehingga baru  dapat  dilangsungkan  setelah berbagai persyaratan yang ditentukan  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan  maupun  hukum    adat, dipenuhi  oleh  calon  pengantin  baik dalam  bentuk  perkawinan  maupun
tata cara melangsungkannya.
(Pudja, 1975:71) Dalam  kehidupan  manusia  di dunia  nyata,  yang  berlainan  jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara ilmiah mempunyai daya tarik  menarik anantara  saru  dengan  lainnya  untuk dapat  hidup  bersama.  Masalah prkawinan  bukan  hanya  sekedar memenuhi  kebutuhan  biologis  dan kehendak  manusia  tetapi  lebih  dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir  batin  antara  seseorang  pria dengan  wanita.  Perkawinan  adalah suatu  peristiwa  yang  sangat  penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia,  sebab  perkawinan  itu tidak  hanya  menyangkut  wanita  dan pria saja tetapi juga orang tua kedua belah  pihak,  saudara-saudaranya, bahkan  keluarga  mereka  masing- masing. (Prakoso,1987:2)

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Perkawinan adalah suatu peristiwa  yang  sangat  penting  bagi dua  insan  manusia  yang  telah sepakat mengikat diri untuk membentuk  keluarga  dalam  rangka meneruskan keturunan. Oleh karena itu, setiap orang yang akan melangsungkan  suatu  perkawinan pastilah menghendaki perkawinannya  tersebut  diakui  oleh pihak  keluarga,  masyarakat  sekitar pada umumnya . Perkawinan
menurut  pasal  1  Undang-undang Nomor  1974  tentang  Perkawinan mengatakan  bahwa  “Perkawinan ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga
Dalam  tradisi  adat  Desa Julah    Perkawinan  Ngerorod  atau Kawin  Lari  sudah  disahkan  secara adat.  Menurut  kepala  adat  Desa Julah I Ketut Sideman yang melandasi  terjadinya  perkawinan ngerorod  atau  kawin  lari  yaitu  karna faktor  ekonomi  seperti  permintaan maskawin  dari  pihak  perempuan, mengenai banten dan tatacara pelaksanaan  upacara  perkawinan yang  mungkin  memberatkan  pihak lelaki dan tradisi adat yang dari turun temurun  sudah  di  lakukan  di  Desa Julah. Sampai saat ini di Desa Julah belum ada bentuk perkawinan
dengan  cara meminang atau Ngidih sebab  banyak  pelaku  sering  kali menikah  dengan  antar  saudara terdekat misalkan antara perkawinan Desa  Julah  dengan  Desa  Pacung, sebab  pada  jaman  dahulu  di  Desa Sembiran  ada  sebuah  kerajaan. Dikerajaan tersebut memiliki 3
peraturan  (1)  Tidak  bleh  memiliki  4 anak  perempuan  berturut-turut,  jika memiliki anak perempuan 4 berturut-
turut  maka  anak  yang  ke  4  akan  di buang  ke  Desa  Julah  atau  Desa Pacung.  (2)  Yang  memiliki  penyakit Gering  Agung (penyakit  menular) akan  dipindahkan ke  Desa  Bangkah
(3) Apabila memiliki saudara kembar buncing (kembar laki-laki dan perempuan)  maka  salah  satu  dari mereka  harus  di  pisahkan,nantinya kalau  sudah  dewasa  anak  tersebut akan di kawinkan. Berdasarkan latar belakang  tersebut  maka  peneliti tertarik  untuk  meneliti  ke  dalam sebuah skripsi yang berjudul
PERAWINAN  NGEROROD  DALAM PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG NOMOR  1  TAHUN  1974  (STUDI KASUS DI DESA JULAH KECAMATAN TEJAKULA KABUPATE BULELENG). Penelitian ini membahas Untuk  mengetahui  (1)  landasan filosofi mengenai “Perkawinan Ngerorod”  (  kawin  lari  )  di  Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten  Buleleng.  (2)  Untuk mengetahui keabsahan “Perkawinan Ngerorod”  (  kawin  lari  )  dalam perspektif  hukum  adat    di  Desa Julah Kecamatan Tejakula
Kabupaten  Buleleng.(3)    Untuk mengetahui  perlindungan  hukum bagi  para  pihak  yang  melakukan
“Perkawinan  Ngerorod”  (kawin  lari) dilihat dari hukum adat di Desa Julah
Kecamtan Tejakula Kabupaten Buleleng. Adapun manfaat dari penelitian  ini  yaitu  secara  teoritis adalah  diharapkan  dapat  dijadikan sebagai  bahan  masukan  bagi  ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam  bidang  hukum  perdata  dan ilmu  pengetahuan  hukum  pada umumnya  serta  dapat  dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  bahan  teori  tambahan dan informasi khususnya pada “ngerorod”  (  kawin  lari  )  sebagai bentuk  perkawinan  adat  bali.Untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam  masyarakat (law  is  in  action). Dengan memberikan kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum bagi  para  pihak  yang  melakukan perkawinan “Ngerorod” di Kabupaten
Buleleng  .  Lalu  manfaat  penelitian secara  praktis  Sebagai  wawasan untuk mengetahui keabsahan “Ngerorod”  (kawin  lari)  menurut  UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dan  hukum  adat  Bali serta  perlindungan  hukum  bagi  para pihak  yang  melakukan  perkawinan
“Ngerorod” (kawin lari ).

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan  yang  dicantumkan dalam penelitian ini, dan dirumuskan sebagai berikut : 1.  Bagaimana  landasan  filosofi mengenai Perkawinan Ngerorod (kawin lari) di Desa Julah  Kecamatan  Tejakula Kabupaten Buleleng ? 2.  Bagaimana keabsahan Perkawinan  Ngerorod  (kawin lari)  dalam  perspektif  hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten  Buleleng  dilihat dari  Undang-undang  N0.  1 Tahun 1974 ? 3.  Bagaimana perlindungan hukum  bagi  para  pihak  yang melakukan Perkawinan
Ngerorod  (kawin  lari)  dilihat dari  hukum  adat  di  Desa Julah  Kecamatan  Tejakula Kabupaten Buleleng ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  yuridis  empiris. Kajian  yuridis  empiris  dikatakan sebagai law in action yaitu mengkaji hukum secara nyata, baik itu secara budaya  maupun  keadaan  sosial. Penelitian  ini  beranjak  dari  adanya kesenjangan antara das Solen dengan das  Sein yaitu  kesenjangan antara  apa  yang  harus  berlaku menurut  ketentuan  undang-undang dengan  kenyataan  di  lapangan dimana  kesenjangan  antaran das Solen dengan das  Sein didalam peraturannya  sudah  jelas  mengatur tentang  perkawinan  mengenai  apa yang  boleh  dilakukan  dan  tidak boleh  dilakukan.Pendekatan  yang penulis  lakukan  ini  berdasarkan peraturan perundang- undangan,teori- teori, awig-awig, dan  wawancara  yang  berkaitan dengan masalah keabsahan perkawinan  “Ngerorod”  menurut  UU Perkawinan  dan  hukum  adat  Bali dan mengenai masalah perlindungan  hukum  bagi  yang melakukan perkawinan
“Ngerorod”.Penelitian  ini  bersifat deskriptif,  dimana  menggambarkan secara  nyata  mengenai  keadaan- keadaan atau gejala-gejala yang ada di  tempat  tertentu  dan  pada  saat tertentu.(Ali,2009:10).
Data ini diambil di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Buleleng karena penulis menemukan orang (responden)  yang  sudah  melakukan perkawina “Ngerorod”

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Bentuk  dari non  probability sampling yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang sampelnya  dipilih  atau  ditentukan sendiri, yang
mana  penunjukan  dan  pemilihan sampel  didasarkan  pertimbangan bahwa sampel telah  memenuhi  kriteria  dan  sifat- sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan data  penelitian,  maka  subjek  dari penelitian ini terdiri dari : a. Bendesa Adat dan Pengurus/ Prajuru Adatdi Desa  Julah  Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. b. Tokoh Masyarakat setempat  yang  paham dan tahu mengenai Perkawinan  Ngerorod  / Kawin Lari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  Pemerintahan  Desa  Adat Julah
Desa  Julah  merupakan  desa tua  yang  masih  banyak  menyimpan peninggalan  megalitik  .  Megalitik juga  dikenal  sebagai  kebudayaan megalitikum  yang  artinya  bentuk- bentuk  praktik  kebudayaan  yang dicirikan  oleh  pelibatan  monumen atau  struktur  yang  tersusun  dari batu-batu  besar  ( megalit) sebagai penciri  utamanya.    Meskipun  biasa dikaitkan  dengan  masa  prasejarah,
tradisi megalitik tidak mengacu pada suatu era peradaban tertentu,
namun  lebih  merupakan  bentuk ekspresi  yang  berkembang  karen adanya  kepercayaan  akan  kekuatan
magis  atau  non  fisik  dan  didukung oleh  ketersediaan  sumber  daya disekitarnya .
Desa  Julah  tergolong  masih relatif    mampu  memelihara  warisan adat  dan  budaya  leluhurnya  dari ribuan  tahun  silam.  Desa  ini  salah satu gugusan desa tua di Kabupaten Buleleng.  Sistem  pemerintahan  di Desa  Julah  adalah  Desa  Pekraman dengan  Prebekel  sebagai  pemimpin yang  mengatur  tata  pemerintahan desa.  Kedua  sistem  pemerintahan ini harus tunduk terhadap pemerintahan  Hulu  Apad,  walaupun kedua  sistem  ini  mempunyai  aturan tersendiri  yang  di  bentuk  oleh Negara.
Yang dimaksud dalam pemerintahan  Hulu  Apad  adalah sistem pemerintahan yang diwariskan dari nenek moyang Desa Julah sejak lama dan tidak ada yang berani merubahnya dikarenakan diyakini  sangat  sakral.  Diperkirakan sistem  pemerintahan  Hulu  Apad  ini sudah ada sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan  besar  di  Bali.  Hal ini tercatat dalam prasati Julah yang saat  ini  ditempatkan  diPura  Bale Agung Desa adat Julah.
Dalam sistem ini, pemerintahan  tertinggi  dikendalikan oleh Jero Kubayan dan 4 orang Jero Bau. Mereka mengatur krama tatanan  kegamaan  dan  adat  dari Krama  Negak  dan  Buwit.  Kubayan adalah  dua  tokoh  sentral  yang tertinggi  mengatur  secara  otonom terkait  dengan  prosesi  keagamaan dan  adat  masyarakat  Desa  Julah. Kubayan  memiliki  otoritas  religius magis yang sangat tinggi dan masih dipercya  oleh  masyarakat  Desa Julah  walaupun  sampai  saat  ini mereka hidup dijaman modern.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Dalam  wawancara  penulis dan  Bapak  Ketut  Sideman  selaku Kelian Desa Pakraman Julah mengungkap bahwa untuk mencapai posisi  sebagai  Kubayan  tidaklah gampang,  itu  berlangsung  selama bertahun-tahun dan dipastikan ketika mencapai posisi itu seseorang masih dalam  kondisi  fisik  yang  sehat  lahir batin , sekala dan niskala. Tidak bisa sembarangan untuk mencapai posisi Kubayan  tersebut,  dipercaya  bahwa yang  telah  mencapai  posisi  itu adalah  kehendak  dari  Ida  Sang Hyang  Widhi  Wasa  (Tuhan  Yang Maha  Esa)  ujar  Ketut  Sideman. Dalam  struktur  pemerintahan  Hulu Apad  ini  dibawah  Jero  Kubayan terdapat empat orang Bau. Jero Kubayan adalah pemimpin  yang  mengatur  tatanan religius  dalam  menjalankan  prosesi keagamaan,  adat  dan  budaya  di tingkat desa. Pemimpin yang mengatur tatanan keagamaan ditingkat keluarga dinamakan Balian, sementara posisi kelian desa pakraman  mengatur  ruang  bagi warga  ketika  berinteraksi  dalam proses  adat  di  internal  warga  adat Julah  dan  berhubungan  dengan dunia  luar  sesuai  dengan  tugas pemerintahan  adat  yang  diatur  oleh Undang-undang.(Wawancara  Ketut Sidemen, Tanggal 09 Mei 2018) Landasan Filosofi Kawin Ngerorod Desa Julah Perkawinan ngerorod merupakan  salah  satu  perkawinan adat  yang  diakui  oleh  agama,  yang oleh pemuka-pemuka Agama Hindu, " Ngerorod " dianalogikan dengan salah  satu  bentuk  perkawinan  yang dinamakan  perkawinan gandarwa
atau  dikenal  dengan gandarwa
wiwaha seperti  yang  termuat  dalam buku III Sarga 32 Manawa Dharmasastra .Bentuk perkawinan Ngerorod  atau  lari  bersama  ini sering  terjadi,  walaupun  sebenarnya jenis perkawinan ini sebaiknya
dihindari. Dalam  tradisi  adat  Desa  Julah
Perkawinan Ngerorod atau  kawin Lari  sudah  disahkan  secara  adat. Sampai saat ini di Desa Julah belum ada bentuk perkawinan dengan cara meminang atau ngidih sebab banyak pelaku  seringkali  menikah  dengan antar  saudara  terdekat  misalkan antara perkawinan Desa Julah dengan Desa Pacung, sebab dahulu kala  di  Desa  Sembiran  ada  sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut mempunyai  tiga  aturan  yaitu  tidak boleh memiliki empat anak perempuan secara berturut-turut jika memiliki  empat  anak  perempuan secara  berturut-turut  maka  anak yang  ke  empat  akan  dibuang  ke Desa  Julah  atau  ke  Desa  Pacung, yang memiliki penyakit Gering Agung  (penyakit  menular)akan  di pindahkan Ke Desa Bangkah,
apabila  memiliki  saudara  kembar buncing  (kembar  perempuan  dan laki-laki)  maka  salah  satu  dari mereka  akan  di  asingkan  atau dipisahkan karna nantinya jika sudah dewasa  anak  tersebut  akan  di kawinkan . Desa  Julah  memiliki  tradisi yang  merupakan  peninggalan  dari leluhur terdahulu yang telah diwariskan  dari  jaman  kerajaan  dan sampai  sekarang  masih  diterapkan yaitu  kawin ngerorod .  Jika  melihat kisah  dari  Mahabaratha,  yang  di ceritakan  bahwa  adik  dari  Sri Krishna  yaitu  Dewi  Subadra  yang tidak  ingin  menikah  dengan  salah
satu  Kurawa  yaitu  Duryudhana  dan kemudian  meminta  bantuan  pada sang  kakak  agar  pernikahannya dengan  Duryudhana  tidak  terjadi. Maka    SriKrishna  pun  berkata  pada sang adiknya bahwa seorang kesatria  tidak  pernah  memohon untuk  wanita.  Kalaupun  ia  tidak memenangkannya  dalam  perang, maka  ia  akan  membawa  wanita  itu secara paksa. Kemudian Sri Krishna memerintahkan Arjuna untuk melarikan Dewi Subadra dan menjadikannya  istri.Filosofi  tersebut dijadikan  dasar    oleh  para  leluhur terdahulu  dalam  meminang  sampai sekarang.  Jika  dikaitkan  dengan Undang-undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan sudah tentu ada perbedaan  terkait  dengan  umur  dari pelaku kawin ngerorod tersebut.
Keabsahan  Perkawinan  Ngerorod Dalam Perspektif Hukum Adat
Hukum adat di Desa Julah di Lihat dari  Undang-undang  No  1  Tahun
1974 Perkawinan Ngerorod membawa  akibat  hukum  perikatan adat, dimana perkwinan ngerorod ini sah didalam ketentuan baik menurut agama,  tata  administratif  menjamin keputusan hukum. Di dalam perkawinan  ngerorod  harus  ada unsur suka sama suka, apabila tidak terpenuhi atau terbukti ada
pemaksaan  terhadap  pihak  wanita maka  jelas  si  pria  dapat  terjerat pasal 332 ayat (1) angka 2. Perlunya unsur suka sama suka ini juga akan memperkuat  sifat  kain  lari  bersama tersebut.  Sebab  disini  akan  terlihat bahwa  dalam  perkawinan  tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang merasa dilarikan. Bila ketentuan diatas dilaksanakan
tentunya proses
perkawinan Ngerorod  dapat  terus  dilaksanakan. Oleh  karena  itu  suatu  perkawinan menurut  ketentuan  Undang-undang Nomor  1  tahun  1974  diserahkan kembali  pada  hukum  agama  dan kepercayaan  masing-masing,  maka bagi  umat  hindu  perkawinan  itu  sah apabila  telah  dilakukan  upacara pebeakaonan.  Akibat  hukum  oleh karena  sahnya  suatu  oerkawinan menurut  ketentuan  Undang-undang Nomor  1  Than  1974  diserahkan kembali  kepda  hukum  agama  dn kepercayaan  masing-masing,  maka bagi  umat  Hindu  perkawinan  itu  sah apabila telah di lakukan pebeakaonan  dan  upacara  mekala- ka ladan menjamuan walaupun bentuk  perkawinannya  perkawinan ngerorod.
Adapun  faktor-faktor  yang memengaruhi terjadinya kawin ngerorod adalah sebagai berikut:
1.  Tidak  mendapatkan  restu dari salah satu keluarga
2.  Hamil sebelum Nikah.
3.  Menghemat biaya.
Jumlah  kasus  perkawinan ngerorod sampai saat ini sudah tidak dapat terhitung jumlahnya, hal tersebut disebabkan karena masing- masing Banjar Dinas masing-masing memiliki  buku  administrasi  masing- masing, dan juga dikarenakan kasus perkawinan ngerorod merupakan salah  satu  prosesi  perkawinan  yang sudah  dianggap  sah  secara  adat sehingga  dalam  pencatatanya  tidak disebutkan spesifik bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan  cara ngerorod (Wawancara Bapak Ketut Sidemen, 09 Mei 2018).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Perlindungan  Hukum  Bagi  para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Ngerorod di  Desa Julah Keberadaan Perkawinan Ngerorod Setelah Berlakunya Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Perkawinan  merupakan  peristiwa penting  dalam  kehidupan  manusia, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut  para  mempelai  saja, namun juga menyangkut banyak hal, seperti  keluarga,  orangtua  bahkan masyarakat  adat.Salah  satu  bentuk perkawinan  adat  di  Bali  yaitu perkawinan  Ngerorod  merupakan bentuk perkawinan adat yang dipertanyakan keberadaannya apabila dihadapkan dengan Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Bentuk perkawinan  ini  sama  sekali  tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  tetapi  masih  dikenal luas  dan  tetap  diakui  eksistensinya dalam masyarakat Hindu-Bali. Peraturan adat mengacu pada tradisi  dan  peraturan  adat  yang secara  lisan  telah  diketahui  dan dipahami oleh seluruh elemen masyarakat  Desa  Julah,  secara langsung menjadi dasar dilakukannya  perkawinan ngerorod .
Apapun  yang  diatur  di  dalam peraturan  adat  tersebut harus  diikuti oleh  setiap  masyarakat  DesaJulah. Jika  ada  penyimpangan  maka  akan diluruskan  sesuai  dengan  peraturan adat  yang  telah  berlaku. Peraturan Adat yang  sudah  dibuat  oleh penglingsir-pelingsir terdahulu tentunya harus dijalankan dan
diterima oleh masyarakat sampai saat ini.  Apa  yang  diterima  dari  para leluhur  terdahulu  akan  dilaksankan dengan  baik  dan  secara  terus menerus oleh masyarakat Desa Julah.
Perkawinan  Edogami  adalah suatu  system  yang  mengharuskan kawin  dengan  pasangan  hidup  yang satu suku atau keturunan dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan  dengan  orang  berasal dari  keturunan  atau  suku  lain.  Ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan edogami merupakan cara  kawin  antara  individu-individu dalam  satu  kelompok  kekerabatan yang sangat dekat. Biasanya edogami  tergantung  pada  budaya- budaya  ditempat  tersebut.  Misalnya edogami berupa kasta, agama, suku atau keturunan .
Adapun  faktor  yang  melatar belakangi  masyarakat  melakukan perkawinan edogami yaitu :
1.  Keturunan
2.  Perjodohan  dan  tingkat pendidikan masyarakat yang rendah Eksogami merupakan
perkawinan  yang  berasal  dari  luar lingkungan  sendiri,  yang  artinya kebalikan  dari  edogami.  Perkawinan eksogami  bebas  memilih  jodoh diluar  klan,  kerabat,  atau  etnisnya. Ada  dua  jenis  eksogami  yaitu asimetris  (sepihak)  yang  artinya perkawinan  terdiri  atas  dua  klan yang hanya mempunyai satu kedudukan  sebagai  pemberi  atau penerima  gadis.  Selanjutnya  ada kionolium  simetris  yaitu  hubungan perkawinan  antara  dua  klan  dimana kedua  klan  tersebut  saling  tukar jodoh bagi para pemudanya.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Seperti  contoh  yang  ada  di desa Julah, ada seorang perempuan yang  berasal  dari  desa  Julah dinikahi  oleh  laki-laki  yang  berasal dari  luar  desa  Julah.  Maka  laki-laki tersebut  harus  mengikuti  prosesi adat yang ada di desa adat tersebut. Dengan  cara    dibuatkannya  prosesi upacara  seperti  dari  baru  lahir hingga menjadi dewasa.

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana landasan filosofi mengenai Perkawina Ngerorod (kawin  lari),  Keabsahan  Perkawinan Ngerorod  dalam  perspektif  hukum adat, Perlindungan hukum bagi para pihak  yang  melakukan  “Perkawinan
Ngerorod”  (  kawin  lari  )  di  lihat  dari
hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng  dapat  disimpulkan  sebagai berikut : 1.  Landasan filosofis mengenai perkawinan ngerorod  di  desa  julah kecamatan tejakula kabupaten  Buleleng  yaitu :Perkawinan ngerorod merupakan salah satu perkawinan adat yang diakui  oleh  agama,  yang oleh pemuka-pemuka Agama  Hindu,  " Ngerorod " dianalogikan dengan salah satu bentuk perkawinan yang dinamakan perkawinan gandarwa atau  dikenal dengan gandarwa  wiwaha seperti yang termuat
dalam buku  III  Sarga  32 Manawa Dharmasastra . 2.  Keabsahan Perkawinan Ngerorod dalam perspektif hukum  adatdi  desa  julah kecamatan tejakula kabupaten Bulelengyaitu :Menurut hukum  adat  Bali  suatu perkawinan  dianggap  sah apabila  telah  dilakukan upacara  pebiakaonan  dan kemudian diikuti oleh upacara mekala-kalaan dan  mejamuan.  Upacara beakala atau beakaon adalah mengesahkan perkawinan dari segi hukum  adat  sedangkan upacara mekala-kala pengesahan menurut hukum hindu. Menurut agama  Hindu  perkawinan ngerorod  itu  tetap  diakui sah. Dan keberadaan Lembaga perkawinan ngerorod  ini  telah  diakui oleh  pertimbangan  hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 43/PN. 3.  Perlindungan  hukum  bagi para pihak yang melakukan “Perkawinan Ngerorod”  (  kawin  lari  )  di lihat  dari  hukum  adat  di Desa  Julah  Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng  yaitu  :  Dalam tradisi  masyarakat  Bali, bidang perkawinan mempunyai  norma-norma tersendiri yang tidak terlepas dari budaya masyarakat yang kemudian  telah  menjadi

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
hukum adat dibidang perkawinan, walaupun telah  ada  Undang-undang tersendiri  untuk  bidang perkawinan yaitu Undangundang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Salah  satu bentuk perkawinan adat di Bali yaitu perkawinan Ngerorod merupakan bentuk  perkawinan  adat yang dipertanyakan keberadaannya apabila dihadapkan dengan Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Daftar Pustaka Buku
Adji,Sution  Usman.1989. Kawin  Lari dan  Kawin  Antar  Agama, cetakan  II. Yogyakarta:Liberty. Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian  Hukum. Jakarta:  Sinar Grafika. Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Sinar Grafika. Artadi,I Ketut.1980. Hukum Adat Bali. Denpasar:Pustaka Bali Post. Astiti,Tjokorda Istri Putra.1984 . Hukum  Adat  Dua . Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Atmadja,I Dewa Gede.1983 .Keturunan  Hukum Masyarakat Bali Study Perkawinan Ngerorod , Surabaya. Diantha, Made Pasek, 2016. Metedologi  Penelitian  Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta:PT Kharisma Putra Utama. Haar,Ter.1985. Asas-asas dan Susunan Hukum
Adat. Jakarta:Pradnya Paramita. Hadikususma,Prof. H. Hilman.2015. Hukum Waris Adat. Bandung:PT  Citra  Aditya Bakti.
Kaler,I  Gusti  Ketut.2005. Butir-butir Tercecer  tentang  Adat  Bali Cetakan  III. Bali:CV  Kayumas
Agung. K.R.M.H.,Soeripto.1969. Hukum Adat dan Pancasila DalamPembinaan Hukum Nasional Indonesia. Jakarta:Mayasari. Prakoso,Djoko dan Murtika,I Ketut.1987. Azaz-azas  Hukum Perkawinan Di Indonesia.Jakarta:Bina Aksara.Hukum Adat Bali. Denpasar:Pustaka Bali Post. Prodjodikoro,Wirjono.1991. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
Pudja,Gde.1975. Pengantar  Tentang
Perkawinan  Menurut  Hukum Hindu. Jakarta:Mayasari.
Soekanto,Soerjono.2003. Hukum Adat Indonesia. Jakarta:Raja Gravindo Persada. Soimin,Soedharyo.1992. Hukum Orang dan Keluarga .Jakarta:Sinar Grafika.
Sudharta,TjokRai.1993. Manusia Hindu Dari Kandungan sampai Perkawinan. Bali :Yayasan Dharma Naradha. Wignjodipoero,Soerojo.1988. Pengan tar  dan  Asas-asas  Hukum Adat. Jakarta:Haji Masagung.
Windia,Wayan dan Sudantra, I Ketut.2006. Pengantar  Hukum Adat Bali .Denpasar:Setia Kawan.

## Undang-undang
Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Karya Ilmiah/Skripsi Akri Menpan,Kadek. 2013.Perkawinan Ngerorod Ditinjau  Dari  PerspektifAwig- awig  Desa  Adat  Dan  Undang- undang    No.  1  Tahun  1974  Di Desa Adat Lumbuan, Kecamatan  Susut, Kabupaten Bangli. Sudiatmaka.  M.Si.,  Drs  Ketut.  1990.
Asas-asas HukumAdat Bali.