## TIM PENGELOLA JURNAL
DUSTURIYAH

## Redaktur
Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH Arifin Abdullah, S. HI., MH

## Bendahara
Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag
Anggota/Editor Edi Yuhermansyah Israr Hirdayadi, Lc Syuhada, S. Ag., M. A

## Tata Letak/ Grafis

## Muhadi Khalidi
Pembaca Ahli:
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa’ Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H ., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj.
Nurjannah Ismail, M. Ag.,   Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

## Mitra Bestari
Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed.,Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

## Alamat Redaksi
Fak u lt a s S yar ia h  da n  Huku m  U IN  Ar -Ra nir y  B a nda  Ace h Pro vinsi  Ac e h 23111 No . Te lp: 0651 -  755 2966 Fa x: 0651-  7552966 E ma il:  du st ur iya h@g ma il. co m
Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris d an Bahasa Arab d engan ketentuan sebagai berikut : kajian  tentang    hukumd an perundang-undangan : hukum,  fiqh,   ekonomi  Islam,  politik    dan  pranata sosial lainnya; Naskah y ang d ikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 s pasi 1,5 d engan j umlah  15-20 halaman; Naskah d iserahkan d alam bentuk Hardcopy (Print Out) d an s oftcopy d alam C Da tau fl ashdisk a tau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskan menggunakan footnote dengan referensi ( min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya ) ; Abstrak d ibuat dalam Bahasa Inggris lebih k urang 150-200 k ata d an d isertai k ata Kunci (k ey w ord) m aksimal 5 k ata dalam Bahasa Inggris; Naskah y ang b elum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah d iterbitkan d alam setahun d ua e disi b ulan Juni dan Desember .

## Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

## Vol VII. NO.1.Januari-Juni 2017
ISSN 2088-9712 E-ISSN 977-2580536

## DAFTAR ISI

## HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP

## Yulindawati

## HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

## Risfalman
MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

## Muhammad Yusran Hadi
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

## Ayumiati

## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

## Eli Dani Isma
PENGARUH ARUS KAS BEBAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014

## SERI MURNI

## ANALISIS ASPEK RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR MUSLIM PUSAT PASAR KOTA MEDAN

## Akrim Ashal Lubis
STATUS ANAK NIKAH SIRI ( PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP )
MUSFIRA
" يملاسلإا هقفلا يف تابوقعلا ةيرظن "
Nurbaiti Sofyan
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

## MOHD. DIN

## MUJIBUSSSALIM

## ELI DANI ISMA

## ABSTRAC
Reproductive  health  married  at  a  young  age  at  risk  of  causing  twice  as  likely  to  die  in childbirth  as  compared  to  those  aged  20-25  years,  while  under-15-year-olds  may  die  five times.  Young  women  who  are  pregnant,  based  on  research  will  experience  several  things, such  as  will  experience  bleeding,  miscarriage,  and  difficulty  in  the  process  of  childbirth. Therefore, early marriage has many negative impacts that are very important to be known by both  teenagers and parents. Underage marriage  phenomenon is not  new in  Indonesia  as in the  case  of  Syech  praise  and  Lutfiana  ulfa  that  caused  controversy  in  the  year  2009  ago, there are hundreds of cases underage marriages that do not stick to the surface and expose the  media.  In  rural  areas,  there  are  many  cases  of  underage  marriages,  such  as  in  the Takengon  area,  Aceh  Tengah  District,  Aceh  Province,  there  are  many  cases  of  underage marriage,  how  is  criminal  policy  in  prevention  of  marriage  of  minors?  A  pakah  effort undertaken in  countermeasures of marriage of minors in  Takengon Regency Central  Aceh? Although countermeasures have been undertaken but underage marriages are still rife due to the absence of specific and firm legal arrangements concerning marriage of minors. Minors under Law No. 1 of 1974 on Marriage are children aged 19 years for men and 16 years for women. Although it has been affirmed that the minimum age limit is allowed to marry by law, on the other hand it is given an exception for marriage .
Keywords: Criminal, Marriage, Underage

## Abstrak
Kesehatan  reproduksi  menikah  diusia  muda  beresiko  menyebabkan  kemungkinan  dua  kali lebih besar meninggal saat  melahirkan dibandingkan yang berusia  20-25 tahun, sedangkan usia  di  bawah  15  tahun  kemungkinan  meninggal  bisa  lima  kali.  Perempuan  muda  yang sedang  hamil,  berdasarkan  penelitian  akan  mengalami  beberapa  hal,  seperti  akan mengalami pendarahan, keguguran, dan kesulitan dalam proses persalinan. Oleh karena itu, pernikahan  dini  memiliki  banyak  dampak  negatif  yang  sangat  penting  untuk  diketahui  baik oleh remaja maupun orang tua.Fenomena perkawinan  dibawah umur bukanlah  hal  baru di Indonesia  seperti  pada  kasus  Syech  puji  dan  Lutfiana  ulfa  yang  menimbulkan  kontroversi pada Tahun 2009 lalu,terdapat ratusan kasus perkawinan dibawah umur yang tidak mencuat ke  permukaan  dan  terekspos  media.  Pada  daerah  pedesaansangat  banyak  terjadi  kasus perkawinan dibawah umur, seperti pada daerah TakengonKabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh  banyak  terdapat  kasusperkawinan  dibawah  umur,  Bagaimanakah  kebijakan  kriminal dalam  penanggulangan  perkawinan  anak  di  bawah  umur?a  pakah  upaya  yang  dilakukan dalam  penanggulangan  perkawinan  anak  di  bawah  umur  di  Takengon  Kabupaten  Aceh Tengah?  Walaupun  upaya  penanggulangan  telah  di  lakukan  namun  perkawinan  di  bawah umur  masih  marak  terjadi  karena  tidak  ada  pengaturan  hukum  yang  khusus  dan  tegas menyangkut perkawinan anak di bawah umur. Anak dibawah umur menurut Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang berusia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun  untuk  wanita.  Walaupun  telah  ditegaskan  mengenai  batas  usia  minimum diperbolehkan  menikah  oleh  Undang-Undang,  namun  disisi  lain  diberikan  pengecualian untuk melakukan perkawinan.
Kata Kunci : Kriminal, Perkawinan, Bawah Umur

## 1. Pendahuluan
Landasan atau dasar hukum perkawinan secara nasional diatur dalam Undang-Undang No  1  Tahun  1974  yang  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  menentukan beberapa  prinsip,  diantaranya  perkawinan  akan  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing,  agama  dan  kepercayaan  itu.  Serta,  perkawinan  dicatat  menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 1 . Sebagai prinsip legalitas
Perlunya  peninjauan  batasan  usia  kawin  di  bawah  umur  sangat  penting,  karena perkawinan  di  bawah  umur  mengakibatkan  banyak  permasalahan  yang  timbul,  antara  lain laju  angka  kelahiran  yang  tinggi  yang    menyebabkan  masalah  kependudukan,  perceraian perkawinan  di  bawah  umur  juga  berimplikasi  terhadap  keterbelakangan  pengetahuan  akibat terhambatnya  proses  pendidikan,  berdampak  negatif  baik  dari  segi  sosial  ekonomi,  mental, psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi. 2
Kesehatan reproduksi menikah diusia muda beresiko menyebabkan kemungkinan dua kali  lebih  besar  meninggal  saat  melahirkan  dibandingkan  yang  berusia  20-25  tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang  sedang  hamil,  berdasarkan  penelitian  akan  mengalami  beberapa  hal,  seperti  akan mengalami  pendarahan,  keguguran,  dan  kesulitan  dalam  proses  persalinan.  Oleh  karena  itu, pernikahan  dini  memiliki  banyak  dampak  negatif  yang  sangat  penting  untuk  diketahui  baik oleh remaja maupun orang tua. 3
Fenomena  perkawinan  dibawah  umur  bukanlah  hal  baru  di  Indonesia  seperti  pada kasus  Syech  puji  dan  Lutfiana  ulfa  yang  menimbulkan  kontroversi  pada  Tahun  2009 lalu,terdapat ratusan kasus perkawinan dibawah umur yang tidak mencuat ke permukaan dan terekspos  media.  Pada  daerah  pedesaansangat  banyak  terjadi  kasus  perkawinan  dibawah umur, seperti pada daerah TakengonKabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh banyak terdapat kasusperkawinan  dibawah  umur,  bisa  dilihat  dari  tingginya  angka  pengajuan  permohonan
1 UU Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak , Fokusmedia, Bandung, 2007, Hal. 2.
2 Nad.  2014.  Beragam  Efek  Buruk  Pernikahan  Dini.  http// www.beritasatu.com/gaya hidup/177423- beragam-efek-buruk-pernikahan-dini.html.
3 Jurnal  Irne  W.  Desiyanti, Faktor-Faktor  yang  Berhubungan  Terhadap  Pernikahan  Dini  Pada Pasangan Usia subur di Kecamatan Mapanget kota manado , Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah
dispensasi  kawin  ke  Mahkamah  Syar’iah  setempat  yang  terus  bertambah  setiap  tahunnya, mulai  dari  Januari-November  2016  terdapat  68  kasus. 4 Tahun  sebelumnya  Tahun  2015 terdapat  37  kasus  dan  Tahun  2014  terdapat  25  kasus.  Kejadian  ini  sudah  sungguh  sangat memprihatinkan  karena  kebanyakan  dari  mereka  yang    masih  berumur  di  bawah  16  tahun. Aspek  sosial  budaya  masyarakat  serta  kurangnya  pemahaman  hukum  sangat  berpengaruh terhadap pergaulan dan kehidupan yang dijalani oleh masyarakat, faktor ekonomi dan faktor orang  tua  serta  pergaulan  bebas  juga  sangat  mempengaruhi  terjadinya  perkawinan  anak  di bawah umur.
Perkawinan  di  bawah  umur  dinilai  menjadi  masalah  serius  karena  memunculkan kontroversi  dimasyarkat.  Dan  akibat  perkawinan  di  bawah  umur  juga  menimbulkan  banyak dampak  negatif,  hal  inimembuat  aktivis  atau  Yayasan  Kesehatan  Perempuan  melakukan permohonan  Judicial review (JR) kepada  Mahkamah  Konstitusi atas  pengujian Pasal 7 ayat (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Perkawinan.  Permohonan  di  ajukan  oleh  Indry  Oktaviani,  Fr. Yohana  Tantria  W,  Dini  Anitasari  Sa’baniah,  Hadiyatut  Thoyyibah,  Ramadhaniati,  dan Yayasan  Pemantau  Hak  Anak  (YPHA)  yang  tergabung  dalam  Koalisi  Indonesia  untuk Penghentian Perkawinan Anak (Koalisi 18+). pemohon judicial review (JR) Undang-Undang ini  menginginkan  Mahkamah  memberikan  keadilan  dengan  menaikkan  batas  usia  kawin menjadi  18  tahun.  Walaupun  pada  akhirnya  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menyatakan menolak  pengujian  Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  terkait  batas  usia  pernikahan  bagi  perempuan  dan  pengesahan  dispensasi  usia pernikahan. Dengan  menggunakan  Dalil Open Legal  Policy .Amar putusan dibacakan  Ketua Mahkamah  Konstitusi,  Arief  Hidayat.  “Menyatakan  menolak  permohonan  Para  Pemohon untuk seluruhnya,” ucapnya, dalam sidang pembacaan putusan No. 30 dan 74/PUU-XII/2014, Kamis 18 juni 2015. Dengan demikian, perempuan berusia 16 tahun tetap berhak menikah. 5
Menariknya  Putusan ini tidak dijatuhkan secara bulat karena Hakim Konstitusi Maria Farida  Indrati  mengajukan dissenting  opinion (pendapat  berbeda).  Dia  berpendapat perkawinan anak di bawah umur melanggar hak-hak anak sesuai Penjelasan Umum angka 3 huruf a Undang-Undang Perkawinan, Undang- Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM.  Sebab,  Undang-Undang  itu  telah  menetapkan  definisi  anak  telah  mencapai  usia  18 tahun. Menurutnya, perkawinan anak akan  membahayakan kelangsungan  hidup dan tumbuh kembang  anak  dan  menempatkan  anak  dalam  situasi  rawan  kekerasan  dan  diskriminasi.
4 Sumber Data Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan melakukan wawancara dan hasil laporan
5 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5583986292120/mk-pakai-dalil-iopen-legal policy-i-tolak- jr-uu-perkawinan
Perkawinan  membutuhkan  kesiapan  fisik,  psikis,  sosial,  ekonomi,  intelektual,  budaya,  dan spiritual. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yakni adanya kemauan bebas dari calon mempelai karena mereka belum dewasa. 6
Melaksanakan  perkawinan  anak  sebelum  berusia  18  tahun  adalah  pelanggaran Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  merupakan  peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945,” tegasnya.Karena itu, frasa “umur 16 (enam belas)  tahun”  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  telah  menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. “Saya berpendapat agar frasa  “umur 16 tahun” dalam  Pasal  7  Undang-undang  Perkawinan  adalah  konstitusional  jika  dimaknai  “umur  18 tahun”, adalah beralasan menurut hukum. 7
Putusan  dari  Mahkamah  Konstitusi  yang  menolak  permohonan  tersebut,  semakin memperparah  oleh  aturan  yang  mudah  apabila  terjadi  perkawinan  dibawah  umur,  cukup mengajukan  izin  ke  Pengadilan.  Karena    dalam  Undang-Undang  perkawinan  tidak  diatur dengan  jelas  alasan  atau  syarat  yang  memperbolehkan  diajukannya  permohonan  dispensasi perkawinan.  Hal  seperti  inilah  yang  pada  akhirnya  memunculkan  anggapan  jika  terjadi perkawinan  dibawah  umur  akan  selesai  hanya  dengan  meminta  bantuan  pejabat  pencatat nikah
Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  dijelaskan  bahwa yang dikatakan anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun, dari pengertian tersebut dapat  dikatakan  bahwa  untuk  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  seharusnya memperoleh  haknya  yaitu  berhak untuk  hidup,  berkembang, dan  berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga ditekankan lagi dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk:
a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan
d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
Orangtua  mengambil  peran  penting  dalam  terjadinya  perkawinan  anak  di  bawah umur.  Peran  orangtua  menjadi  sangat  besar  karena  budaya  patriarki  di  masyarakat  masih
6 Ibid 7 Ibid
kental  sekali.  Selain  itu  juga  Pasal  49  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak. Menjelaskan  bahwa Negara, keluarga dan orang tua wajib  memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
Permasalahan  kasus  di  atas  sudah  sangat  memprihatinkan,  peran  pemerintah,  orang tua serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk  menanggulangi  masalah perkawinan dibawah umur. Pemerintah   juga harus  berkomitmen serius dalam menegakkan hukum  yang berlaku terkait  perkawinan  anak  dibawah  umur  sehingga  pihak-pihak  yang  ingin  melakukan perkawinan  dengan  anak  dibawah  umur  dapat  mempertimbangkan  keputusannya  untuk melangsungkan  perkawinan.  Selain  itu,  pemerintah  harus  semakin  giat  dalam mensosialisasikan  Undang-Undang  terkait  perkawinan  anak  dibawah  umur,  beserta  sanksi- sanksi  apabila  melakukan  pelanggaran  dan  menjelaskan  resiko-resiko  terburuk  yang  bisa terjadi akibat perkawinan anak dibawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut,  masyarakat  mengerti  dan  sadar  bahwa  perkawinan  anak  di  bawah  umur  adalah sesuatu yang sebisa mungkin harus dihindari.
Penanggulangan perkawinan anak di bawah umur juga perlu adanyakebijakan hukum pidana.  Dalam  hal  ini,  perlunya  ada  konsep  kebijakan  kriminal.  Kebijakan  kriminal  adalah merupakan  suatu usaha  yang rasional dari  masyarakat dalam  menanggulangi kejahatan atau selanjutnya  dikatakan  bahwa  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  merupakan  ilmu  untuk menanggulangi kejahatan 8 .Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (social  defence) dan  upaya mencapai  kesejahteraan (social  welfare) kebijakan  penanggulangan  kejahatan  atau  bisa disebut  politik  kriminal  memiliki  tujuan  utama  yaitu  perlindungan  masyarakat  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 9
Dari uraian latar belakang masalah  yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam penanggulangan perkawinan anak di bawah umur?
2. Apakah  upaya  yang  dilakukan  dalam  penanggulangan  perkawinan  anak  di  bawah umur di Takengon Kabupaten Aceh Tengah?

## 1. Konsep perkawinan menurut hukum Indonesia
A. Pengertian Perkawinan
8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusuunan Konsep KUHP Baru) ,Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. Hal . 1.
9 Ibid, . Hal. 2.
Pengertian  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  disebutkan  ”  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 10
Kemudian  dengan  mendasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1  dalam  Undang-Undang Perkawinan  tersebut  Soetojo  Prawiroharmijojo  menyatakan  bahwa  terdapat  5  (lima)  unsur dalam definisi perkawinan yaitu:
a. Ikatan lahir dan batin
Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan batin saja atau ikatan lahir saja , tetapi kedua-duanya harus terpadu erat , suatu ikatan  lahir  merupakan  ikatan  yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya  hubungan  hukum  antara seorang pria dengan seorang    wanita  untuk  hidup  bersama  sebagai  suami  istri  ,  sedangkan  ikatan  batin merupakan  hubungan  yang  tidak  kelihatan.  Dengan  terjadinya  ikatan  lahir  dan  batin merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
b. Antara seorang pria dan wanita
Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita dengan demikian  hubungan perkawinan  selain antara seorang pria dan dengan  seorang wanita tidak mungkin terjadi.
c. Sebagai suami istri
Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri , apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan  sah  ,  apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang- Undang , baik syarat intern maupun ekstern.
d. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah , ibu serta anak-anaknya merupakan sendi  dasar  susunan  masyarakat  Indonesia.  Dalam  membentuk  keluarga  yang  bahagia  , diharapkan  kekal  dalam  perkawinan  untuk  selama-lamanya  ,  kecuali  karena  kematian  salah satu pihak
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
10 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta. 1986. Hal. 141
Bahwa  sebagai  negara  yang  berdasarkan  Pancasila  ,  pada  sila  pertama  yaitu  Ketuhanan Yang Maha Esa , maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja , tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai unsur yang penting. 11

## B. Tujuan Perkawinan
Dalam  rumusan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu  tertentu  yang  direncanakan.  Oleh  karena  itu  tidak  diperkenankan  perkawinan  yang hanya  dilangsungkan  untuk  sementara  waktu  saja  seperti  kawin  kontrak.  Untuk  mencapai tujuan  perkawinan  ,  maka  para  pihak  yang  melaksanakan  perkawinan  harus  mengadakan pendekatan dengan jalan :
a) Antara  kedua  belah  pihak  harus  mau  saling  berkorban,  sebab  tanpa  pengorbanan  di kedua  belah  pihak  yang  masing-masing  mempunyai  latar  belakang  kehidupan  yang berbeda maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar dicapai
b) Kedua  belah  pihak  harus  berbudi  pekerti  yang  tinggi  sebagai  sarana  mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral. 12

## C. Syarat Sahnya Perkawinan
Suatu  perkawinan  yang  sah  ,  hanyalah  perkawinan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu  dengan  melalui  prosedur  tertentu  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilaksanakan  menurut  hukum  agamanya  dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  bagi  golongan agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain dalam Undang-Undang tersebut.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  6 sampai dengan Pasal 11 , yaitu sebagai berikut :
a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai Pasal 6 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1  Tahun  1974  berbunyi  “  Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai  ”  Persetujuan  perkawinan  adalah  perkawinan  itu  harus  berdasarkan
11 Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam  Perundang-undangan  Perkawinan  di  Indonesia , UNAIR, Surabaya. 1988. Hal.  34-38
12 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia ,Ghalia Indonesia, Jakarta.1982. Hal. 15
kehendak  bebas kedua pihak,  baik calon  mempelai pria  maupun wanita. Persetujuan atau  kesukarelaan  kedua  belah  pihak  untuk  melaksanakan  perkawinan  adalah merupakan  syarat  yang  sangat  penting  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang bahagia  kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri
b) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Mengenai perlunya ijin adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggung jawaban  orang  tua  dalam  pemeliharaan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  secara  susah payah dalam membesarkan anak-anaknya  sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi dan  tanggung  jawab  orang  tua  Pasal  6  ayat  (2),(3),(4),(5)  dan  (6)  Undang  -Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :
(2)  Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua
(3)  Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia,  maka ijin yang dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup (4) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia, maka ijin diperoleh dari wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan lurus ke atas
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara mereka yang disebut  dalam ayat (2) (3)  dan  (4)  pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara  mereka  tidak menyatakan  pendapatnya,  maka  pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat tinggal yang memberikan ijin (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain
(6)  Usia  calon  mempelai  pria  sudah  mencapai  19  tahun  dan  calon  wanita  sudah mencapai 16 tahun.
Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 yang  berbunyi  “Perkawinan  hanya  diijinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun” Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri haruslah  dilakukan  oleh  mereka  yang  sudah  cukup  matang,  baik  dilihat  dari  segi  biologis maupun psikologis. Hal ini diperlukan untuk mewujudkantujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  muda  atau  perkawinan  anak-anak  sebab
perkawinan  yang  dilaksanakan  pada  usia  muda  banyak  mengakibatkan  perceraian  dan keturunan yang diperolehnya merupakan keturunan yang sehat.

## 2. Teori harmonisasi hukum
Cakupan  harmonisasi  hukum,  LM  Gandhi  yang  mengutip  buku tussen  eenheid  en verscheidenheid:  Opstellen  over  harmonisatie  instaat  en  bestuurecht (1998)  mengatakan bahwa  harmonisasi  dalam  hukum  adalah  mencakup  penyesuaian  peraturan  Perundang- undangan,  keputusan  pemerintah,  keputusan  hakim,  sistem  hukum  dan  asas-asas  hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (justice,gerechtigheid) dan  kesebandingan (equit,billijkied) ,  kegunaan  dan  kejelasan  hukum, tanpa  mengaburkan  dana  dan  mengorbankan  pluralisme  hukum  kalau  memang  dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan  Wargakusumah dan kawan-kawan,  harmonisasi  hukum  adalah kegiatan  ilmiah untuk menuju  proses  pengharmonisasian  tertulis  yang  mengacu  baik  pada  nilai-nilai  filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. 13
Uraian di atas, disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai suatu proses dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  mengatasi  hal-hal  yang  bertentangan dan  kejanggalan  diantara  norma-norma  hukum  di  dalam  peraturan  perundang-undangan, sehingga  terbentuk  peraturan  Perundang-undangan  Nasional  yang  harmonis,  dalam  arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.
Dikaitkan dengan perkawinan di bawah umur masih terdapat disharmoniasasi hukum akibat masih adanya tumpang tindih suatu aturan Perundang-undangan tentang batasan Usia anak dimana Undang-Undang perkawinan menetapkan usia 16 bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk dapat melakukan perkawinan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan  lainnya menjelaskan  bahwa  usia  18  tahun  masih  dikategorikan  sebagai  anak.  Undang-Undang perkawinan.  Selain  berbenturan  dengan  peraturan  Perundang-Undangan  yang  lain  Undang- Undang Perkawinan juga berbenturan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.yang melanggar hak anak.
Masalah  perkawinan  di  bawah  umur  dinilai  menjadi  masalah  serius  karena memunculkan  kontroversi  dimasyarakat.  Perkawinan  di  bawah  umur  menjadi  permasalahan dan  fakta  di  masyarakat  yang  masih  terus  berkembang.  Indonesia  merupakan  salah  satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur sering
13 Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Hal. 95
terjadi  karena  sejumlah  alasan  dan  pandangan  baik  secara  hukum,  agama,  tradisi.  Adapun pengertian anak bisa dilihat dari beberapa peraturan Perundang-Undangan di bawah ini:
Menurut pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014  bahwa pengertian anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. 14 Di  mana  pada  pasal  42  dan  pasal  43  Uundang-Undang  No  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak. Adapun pasal 42 adalah “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pada  pasal  43  ayat  (1)  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  harus  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  dan  pada  ayat  (2)  kedudukan  anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. 15
Menurut  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  No  4  Tahun  1979  tentang  kesejahteraan anak  bahwa  pengertian  anak  adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  dan belum kawin. 16
Menurut  Konvensi  Hak  Anak  pasal  1  anak  berarti  setiap  manusia  yang  berusia  di bawah  delapan  belas  tahun  kecuali  berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku  untuk  anak- anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. 17
Menurut Undang-Undang No 39 Tahun  1999 tentang Hak  Asasi Manusia (HAM) di dalam pasal 1 angka 5 mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 18
Dengan  demikian,  pengertian  anak  menurut  penulis  adalah  orang  yang  masih  dalam pengawasan  orang  tua  atau  yangbelum  dapat  bertanggung  jawab  terhadap  sesuatu  yang diperhadapkan kepadanya.
Dewasa  ini  dalam  sebuah  perkawinan,  anak  merupakan  sesuatu  yang  sangat dinantikan dan  yang  harus disyukuri dalam  sebuah  hubungan keluarga.  Karena  anak adalah sesuatu  yang  sangat  berpengaruh  demi  kelangsungan  hidup  keluarga.  Maka  dari  itu  perlu
14 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia dengan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 , Citra Aditya Bakti: Bandung. 2009.Hal.205.
15 R.Subekti,  R.Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata/BW  dengan  tambahan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pradnya Paramita. Jakarta. 2008.  Hal.538
16 Ibid . Yusuf Hanafi M.Fil.I, hal.25
17 Ibid .Rika Saraswati, hal.112
18 Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody), Yarsif Watampone. Jakarta. 2005. Hal.48
diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian anak menurut wikipedia, Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. 19
Berdasarkan  pengertian  usia  anak,  Penerapan  peraturan  perundang-undangan  dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi  terjadinya  disharmonisasi  hukum.  Misalnya  terjadinya  tumpang  tindih kewenangan  dan  benturan  kepentingan.  Penerapan  berbagai  macam  peraturan  perundang- undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelarasan dan penyerasian  sudah  tentu  akan  menimbulkan  benturan  kepentingan  antar  lembaga.  Masing- masing  peraturan  perundang-undangan  memiliki  tujuan,  dan  pedoman  untuk  melaksanakan strategi, dimana ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.
Dan potensi terjadinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie tercermin oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut: 20
a. Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan
b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran
c. Kesenjangan  antara  pemahaman  teknis  dan  pemahaman  hukum  tentang  tata cara pemerintahan yang baik
d. Kendala  hukum  yang  dihadapi  dalam  penerapan  peraturan  perundang- undangan,  yang  terdiri  dari  mekanisme  pengaturan,  administrasi  pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum
e. Hambatan  hukum  yang  dihadapi  dalam  penerapan  peraturan  perundang- undangan,  yaitu  yang  berupa  tumpang  tindih  kewenangan  dan  benturan kepentingan
Harmonisasi  hukum  mempunyai  fungsi  pencegahan  dan  fungsi  penanggulangan terjadinya  disharmonisasi  hukum.  Dan  hal  ini  dilakukan  melalui  penemuan  hukum (penafsiran  dan  konstruksi  hukum),  penalaran  hukum,  dan  pemberian  argumentasi  yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral.
Sementara itu Wacipto Setiadi berpendapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  No  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, paling tidak ada tiga (3) alasan atau fungsi harmonisasi hukum yaitu:
19 http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
20 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik , Nasa Media, Malang. 2010. Hal. 11.
a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi  peraturan  Perundang-undangan  sebagai  sistem  dengan  tujuan  peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif
b. Harmonisasi  hukum  dilakukan  sebagai  upaya  prefentif,  dalam  rangka  pencegahan diajukannya  permohonan judicial  review peraturan  Perundang-undangan  kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten
c. Menjamin  proses pembentukan peraturan Perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum. 21
Berdasarkan  pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah  dan  menanggulangi  disharmonisasi  hukum.  Hal  ini  selaras  dengan  defenisi  dan ruang  lingkup  harmonisasi  yang  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa  harmonisasi  hukum  dapat digunakan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dan juga untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya (penanggulangan)
Perkawinan  di  bawah  umur  selain  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang berlaku  juga  terjadinya  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang    baik  Undang-Undang  No  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  serta  Undang-Undang  No  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang- Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena disebutkan  umur  minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan  yaitu  Pria  19  tahun  dan  pada wanita 16  tahun. Terjadinya Perkawinan di bawah umur bukannya membentuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tetapi berujung pada perceraian.

## 3. Teori Kebijakan Kriminal
a. Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan perkawinan dibawah umur
Prof. Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu: 22
1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam  arti  luas,  ialah keseluruhan  fungsi dari aparatur penegak  hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi dan
3. Dalam  arti  yang  paling  luas,  ialah  keseluruhan  kebijakan  yang  dilakukan  melalui perundang-undangan  dan  badan-badan  resmi,  yang  bertujuan  untuk  menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
21 Wacipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legeslatif Indonesia, Vol. 4. No. 2. Juni 2007. Hal. 48
22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008. Hal. 1
Sudarto  mengemukakan  defenisi  singkat,  bahwa kebijakan  kriminal adalah merupakan  suatu usaha  yang rasional dari  masyarakat dalam  menanggulangi kejahatan atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. 23
Defenisi  ini  diambil  oleh  dari  defenisi  Marc  Ancel  yang  merumuskan  sebagai  “the rational  organization  of  the  control  of  crime  by  society”.  Bertolak  dari  pengertian  yang dikemukakan  oleh  Marc  Ancel  ini,  G.  Peter  Hoefnagels  mengemukakan  bahwa  “Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”. Berbagai defenisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter
Hoefnagels ialah: 24
a. Criminal policy is the science of responses
b. Criminal policy is the science of crime prevention
c. Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime
d. Criminal policy is arational total of the responses to crime.
Istilah Criminal Policy yang dipergunakan oleh Hoefnagels bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “kebijakan kriminal”. Istilah ini agaknya kurang pas karena seolah-olah  mencari  suatu  kebijakan  untuk  membuat  kejahatan  (kriminal).  Istilah  ini  lebih tepat digunakan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan. 25
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan  pada hakikatnya  merupakan  bagian integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  (social  defence)  dan  upaya  mencapai kesejahteraan  (social  welfare).  Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  atau  bisa  disebut  juga politik  kriminal  memiliki  tujuan  akhir  atau  tujuan  utama  yaitu  “perlindungan  masyarakat untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat”.  Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  (criminal policy)  itu  sendiri  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  (law  enforcement policy).
Kebijakan penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari kebijakan  social (social policy) dan  termasuk  juga  dalam  kebijakan  legislatif  (legislative  policy).  Politik  kriminal  pada hakikatnya  juga  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  sosial.Menurut  Hoefnagels kebijakan  penanggulangan  kejahatan  (criminal  policy)  dapat  dilakukan  dengan  memadukan upaya penerapan  hukum pidana (criminal  law application), pencegahan tanpa  menggunakan
23 Ibid.
24 Ibid . Hal. 2 25 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan NonPenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press. Medan. 2008. Hal. 51
hukum  pidana  (prevention  without  punishment)  dan  upaya  mempengaruhi  pandangan masyarakat terhadap  kejahatan  dan  pemidanaan  melalui  media  massa  (influencing  views  of society on crime and punishment (mass media).
Teori  yang  dikemukakan  oleh  G.  Pieter  Hoefnagels  di  atas,  maka  kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (penal policy) yang biasa disebut dengan “criminal law application .” Kedua, kebijakan non- penal (non-penal policy) yang terdiri dari “prevention without punishment” dan “ influencing views of society on crime and punishment (mass  media).” Pada dasarnya penal policy  lebih menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penalpolicy  lebih  menitikberatkan  pada  tindakan  preventif  sebelum  terjadinya  suatu  tindak pidana. Kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. 26
Dikaitkan  dengan  penanggulangan  perkawinan  dibawah  umur,  kebijakan  kriminal disini  dapat  dimaksudkan  sebagai  usaha  yang  rasional  dalam  menanggulangi  perkawinan anak  dibawah  umur  pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan  anak  dalam mewujudkan  kesejahteraan  anak.  Berdasarkan  pada  pemikiran  di  atas,  maka  usaha penanggulangan perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan menggunakansarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum pidana).
a). Melalui Sarana Penal (Penal Policy)
Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum  pidana  yang  baik  pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik  hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal.  Dengan  perkataan  lain, dilihat  dari  sudut  politik  kriminal,  maka  politik  hukum  pidana  identik  dengan  pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”
b). Kebijakan Non Penal (Non Penal Policy)
Peran  serta  masyarakat  juga  sangat  penting  dalam  penanggulangan  perkawinan dibawah  umur  kesadaran  masyarakat  akan  dampak  perkawinan  dibawah  umur  sangat membantu  meminimalisir  meningkatnya  angka  perkawinan  dibawah  umur.selain  Undang- Undang Perkawinan pemerintah juga harus mensosialisasikan Undang-Undang No 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal    26  ayat  (1)  Orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
26 Barda Nawawi Arief, Loc. Cit .
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
d. dan  memberikan  pendidikan  karakter  danpenanaman  nilai  budi  pekerti  pada Anak

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  perkawinan  di  bawah  umur  diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Walaupun upaya penanggulangan telah di lakukan namun perkawinan di bawah umur masih marak  terjadi  karena  tidak  ada  pengaturan  hukum  yang  khusus  dan  tegas  menyangkut perkawinan anak di bawah umur. Anak dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang berusia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.  Walaupun  telah  ditegaskan  mengenai  batas  usia  minimum  diperbolehkan  menikah oleh  Undang-Undang,  namun  disisi  lain  diberikan  pengecualian  untuk  melakukan perkawinan.  Pengecualian  itu  disebut  dengan  pemberian  dispensasi  kawin  untuk  anak dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusuunan  Konsep  KUHP  Baru) ,    Kencana  Prenada  Media  Group.  Jakarta. 2008.
Bahder  Johan  Nasution,  Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum,  Mandar  Maju,  Cetakan  kesatu. Bandung.  2008.
E.B Surbakti, Sudah Siapkah Menikah, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2008
Kusnu  Goesniadhie, Harmonisasi  Sistem  Hukum:  Mewujudkan  Tata  Pemerintahan  Yang Baik , Nasa Media, Malang. 2010
Mardalis,  Metode  Penelitian. Suatu  Pendekatan  Proposal, Cet.  VIII.  Bumi  Aksara.  Jakarta. 2006.
Mahmud Mulyadi, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Kekerasan, Pustaka  Bangsa  Press.  Medan.
2008
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  cetakan  ke-3.
Jakarta. 2007.
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia dengan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 ,Citra Aditya Bakti:Bandung. 2009.
R.Subekti,  R.Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata/BW  dengan  tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta. 2008.
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta. 1986.
Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam  Perundang-undangan  Perkawinan  di Indonesia, UNAIR, Surabaya. 1988
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat , Rajawali.  Jakarta. 1985
Soedaharyo Soimin , Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta. 2002
Sudarto, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat ,  Alumni.  Bandung.  1983  Hal.  57 dan Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Pemidanaan  Sehubungan  dengan Perkembangan Delikdelik Khusus dalam MAsyarakat Modern , BPHN.  Jakarta
Suhartono, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Pelaksanaan  Anggaran Belanja Negara (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 20011
UU Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2007
Wacipto  Setiadi, Proses  Pengharmonisasian  Sebagai  Upaya  Untuk  Memperbaiki  Kualitas Peraturan Perundang-Undangan , Jurnal Legeslatif Indonesia, Vol. 4. No. 2. Juni 2007.
Wahjadi Darmabrata & Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, EGC, Jakarta. 2003.
Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia,Ghalia Indonesia, Jakarta.1982
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Jurnal Irne W. Desiyanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan  Usia  subur  di  Kecamatan  Mapanget  kota  manado ,  Sekolah  Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah
Moh  Mukson,  “ Tradisi  Perkawinan  Usia  Dini  di  Desa  Tegaldowo  Kabupaten  Rembang (Sebuah Refeksi  Kehidupan  Masyarakat  Pedesaan”, Jurnal  Bimas  Islam,  Vol.6. No.1. 2013
Mubasyaroh, Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Sosial  Keagamaan  Analisis  Faktor  Penyebab Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  Bagi  Pelakunya ...YUDISIA,  Vol.  7,  No.  2, Desember 2016
http://imfatul-triafkm13.web.unair.ac.id/artikel_detail-9216 sosial%20kesehatanPernikahan%20dini%20sebagai%20masalah%20sosial kesehatan%20masyarakat %20Indonesia.html
http://www.detiknews.com/read/2008/10/22/174332/1024308/10/kak-setoitu- kepentingan- orang-tua-bukan-anak
Nad.2014.Beragam  Efek  Buruk  Pernikahan  Dini.  http// www.beritasatu.com/gaya- hidup/177423-beragam-efek-buruk-pernikahan-dini.html .  Diakses  tanggal  1 Oktober 2014.
http://larasatimenikhukum-unknown.blogspot.com/2012/06/perkawinan-di bawah-umur menurut-hukum.html
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Perkawinan  ,  UU  No.  1 tahun  1974,  LN  No.  12  Tahun 1975, TLN No. 3050, ps. 1.
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1Tahun 1974) Cet. 2. Liberty, Yogyakarta. 1986
Subekti,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  (Bugerlijke  Wetboek),  Cet.  27,  Pradnya  Paramitha, Jakarta. 1976
Natadimaja  Harumiati.  Hukum  Perdata  Mengenai  Hukum  Perorangan  DanHukum  Benda, Graha Ilmu . Yogyakarta. 2009.
D.Y. Witanto, Hukum Keluarga, Prestasi Pustaka,  Jakarta,. 2012. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 1986