## PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
Adhe Andreas*
Abstrak: Perjanjian  kawin  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan melaikan juga pada saat perkawinan berlangsung. Penelitian yang berjudul Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015. Ingin mengetahui Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Perjanjian  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015.  Dengan  metode pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Analitis  ( Analytical Approach ), dan pendekatan  Perbandingan  ( Comparative  Approach ).  Dengan  mengkaji  rumusan  masalah Bagaimanakah  penerapan  perjanjian  kawin  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU- XIII/2015,  Apa  dasar  Hakim    Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  putusan  No.  69/PUU-XIII/2015, dan  Bagaimana  kewenangan  Notaris  membuat  akta  perjanjian  kawin  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  perjanjian  kawin  yang  dibuat sepanjang  perkawinan  sedang  berlangsung  dapat  diterapkan  dan  dibuat  dalam  bentuk  akta  Notaris, karena  Putusan  Mahkamah  Agung  merupakan  yurisprudensi  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus tetap dilaksanakan oleh semua pihak baik Notaris, dan para pihak yang ingin membuat perjanjian kawin.
Kata Kunci : Penerapan; UUP No.1/74; Putusan.
* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## A. Pendahuluan
Perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin,  suami  dan  istri  harus  saling membantu  dan  melengkapi  agar  keduanya dapat  saling  mengembangkan  kepribadian, sehingga membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan meteriil, dimana
hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang dengan  hak  dan  kedudukan  suami,  baik dalam  kehidupan  rumah  tangga  maupun dalam  pergaulan  masyarakat,  sehingga dengan  demikian  segala  sesuatu  dalam keluarga  dapat  dimusyawarahkan  dan diputuskan  bersama  antara  suami  dan  istri. Ikatan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  dalam  perkawinan  di  zaman yang modern saat ini, memungkinkan untuk
dapat  membuat  suatu  Perjanjian  sebelum perkawinan  yang  lebih  dikenal  dengan perjanjian  pra  nikah.  Perjanjian  dalam perkawinan memiliki tiga kriteria, yaitu : 1
1. Perkawinan  tidak  dapat  dilakukan tanpa  unsur  sukarela  dari  kedua  belah pihak.
2. Kedua  belah  pihak  (laki-laki  dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan  itu  saling  mempunyai  hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan  ketentuan  yang  sudah  ada hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan tersebut mengatur  batas-batas  hukum  mengenai hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak.
Lebih  lanjut,  Wirjono  Prodjodikoro menjelaskan  bahwa  jika  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan  berkata  sepakat untuk  melakukan  perkawinan  satu  sama lain,  artinya  mereka  saling  berjanji  akan taat  kepada  peraturan-peraturan  hukum yang  berlaku  mengenai  hak  dan  kewajiban masing-masing  selama  dan  sesudah  hidup bersama berlangsung. 2
Pasal 139 KUHPerdata
menyebutkan bahwa 3 “Dengan mengadakan perjanjian  perkawinan,  kedua  calon  suami istri  adalah  berhak  menyiapkan  beberapa penyimpangan  dari  peraturan  perundang- undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal  perjanjian  itu  tidak  menyalahi  tata susila  yang  baik  atau  tata  tertib  umum  dan asal  diindahkan  ...”,  dapat  diartikan  bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian  yang  berisi  tentang  pengaturan terhadap harta benda antara suami dan istri
1 Soemiyati,  dalam  Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah, Annalisa  Yahanan,  Cetakan  Kedua,  2014, Hukum  Perceraian , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3.
2 Ibid, hlm. 4.
3 Pasal 139 KUHPerdata
yang  diperoleh  baik  sebelum  perkawinan maupun  selama  perkawinan  berlangsung, hal  ini  merupakan  suatu  penyimpangan yang  dibenarkan  oleh  hukum  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang. Atas  isi amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang memberikan  tafsir  konstitusional  terhadap Pasal  29  Ayat  (1),  (3),  dan  (4)  UUP No.1/74.  Yang  dapat  dikatakan,  amar putusan  tersebut menyebutkan  bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan  dapat  dilangsungkan  “selama dalam ikatan perkawinan”, dengan demikian  dapat  diartikan  bahwa  terhadap pelaksanaan  perjanjian  perkawinan  kini tidak  terbatas  hanya  dapat  dilaksanakan pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan tersebut  dilangsungkan,  melainkan  juga selama  dalam  ikatan  pekawinan  juga perjanjian  perkawinan  dapat  dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama.
Berkaitan dengan penelitian tesis ini mengenai ketentuan Pasal 29 UUP No.1/74 pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 69/PUU-XIII/2015  terhadap  kewenangan Notaris  dalam  membuat  akta  perjanjian pasca  perkawinan  setelah  putusan  tersebut dikeluarkan.  Dan  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  guna  memberikan  kepastian hukum  terhadap  perjanjian  kawin  yang dibuat selama ikatan perkawinan
berlangsung.  Adapun  rumusan  masalah dalam penelitian tesis ini, yaitu :
1. Bagaimana penerapan perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ?
2. Apa dasar Hakim Mahkamah
Konstitusi  mengeluarkan  putusan  No. 69/PUU-XIII/2015 ?
3. Bagaimana kewenangan Notaris membuat  akta  perjanjian  kawin  pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
69/PUU-XIII/2015 ?
Berdasarkan  permasalahan  tersebut, tujuan dari penelitian tesis ini yaitu untuk :
1. Mengetahui dan menganalisis penerapan  aturan  hukum  perjanjian kawin  berdasarkan  Pasal  29  Ayat  (1)
UUP No.1/74 pasca putusan
Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU- XIII/2015.
2. Mengetahui  dasar  Hakim  Mahkamah Konstitusi  mengeluarkan  putusan  No. 69/PUU-XIII/2015
3. Mengetahui kewenangan Notaris membuat  akta  perjanjian  kawin  pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
69/PUU-XIII/2015
Metodologi  penelitian  tesis  ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga dengan  penelitian  hukum  doktrin, 4 yang didasari  dari  bahan-bahan  hukum  bersifat normatif-preskriptif ,  yang  di  dukung  dan dilengkapi  dengan  fakta  kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif. 5 Dimana penelitian  tesis  ini  menganalisis  suatu
4 Amiruddin dan Zainal Asikin , Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.
5 Anwar.  Yesmil.  DKK.  2017. Law  Enforment  of  The  Bandung Regional  On  The  Orderliness,  Cleanliness,  and  The  Beauty. Sriwijaya  Law  Review :  Volume  1  Edisi  1.  Januari  2017.  Hlm. 102
keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum  positif,  aturan  hukum,  dan  kaedah- kaedah hukum, 6 metode penarikan kesimpulan penelitian tesis ini menggunakan  Pengambilan  kesimpulan dilakukan  dengan  menggunakan  metode berfikir  deduktif  (metode  berfikir  dari  hal- hal  yang  bersifat  umum  ke  hal-hal  yang bersifat khusus), yang diinteraksikan dengan  metode  berfikir  induktif  (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum).

## B. Tinjuan Pustaka Perjanjian Perkawinan
Perjanjian  kawin  diatur  dalam  ketentuan Pasal 139-154 KUHPerdata. Didalam Pasal 139  dikatakan  bahwa  dengan  mengadakan perjanjian  perkawinan,  kedua  calon  suami istri  adalah  berhak  menyiapkan  beberapa penyimpangan  dari  peraturan  undang- undang sekitar persatuan harta kekaJZyaan, asal  perjanjian  itu  tidak  menyalahi  tata susila  yang  baik  atau  tata  tertib  umum  dan asal  diindahkan  pula  segala  ketentuan  di bawah ini 7 menurut pasal berikutnya.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan perjanjian  kawin  adalah  suatu  perjanjian yang  menyimpang  dari  asas  atau  peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan  suami  isteri  selama  perkawinan, sejauh  perjanjian  tersebut  tidak  menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Menurut  Pasal  29  ayat  (1)  UUP  No.1/74 dikatakan  bahwa  Pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan  kedua  belah pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat
6 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, (Jakarta:UI Press,2005), Hlm9-10
7 Pasal 139
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku juga  terhadap  pihak  ketiga  tersangkut. 8
Yang  dimaksud  dengan  "perjanjian"  dalam pasal  ini  tidak  termasuk  taklik-talak. 9
Selanjutnya,  sebagaimana  dikatakan  dalam ketentuan  Pasal  29  Ayat  (2)  UUP  No.1/74 yang  berbunyi  Perkawinan  tersebut  tidak dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas- batas hukum, agama dan kesusilaan. 10
Mencermati  kedua  Pasal  tersebut  di atas  antara  Pasal  139  KUHPerdata  dengan Pasal  29  UUP  No.1/74,  sebagaimana  telah disebut  dalam  latar  belakang  tesis  ini  yaitu KUHPerdata mengatur kekayaan suami dan istri  yang  dibawa  pada  saat  perkawinan dicampur  menjadi  harta  bersama  diantara mereka, sedangkan UUP No.1/74 mengatur harta  perkawinan  yang  dibawa  pada  saat perkawinan  (harta  bawaan)  tetap  menjadi milik  masing-masing  dan  yang  tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung atau dikenal  dengan  sebutan  harta  gono  gini. Namun,  selain  perbedaan  ditemukan  pula persamaan dalam ketentuan-ketentuan tersebut  di  atas,  yaitu keduanya sama-sama memberikan kesempatan kepada suami dan istri  untuk  menentukan  lain  terhadap  harta baik  yang  diperoleh  sebelum  perkawinan maupun yang diperoleh pada saat perkawinan.  Dapat  dikatakan  nampak perbedaan  diantara  kedua  pasal  tersebut KUHPerdata lebih menekankan pada “persatuan harta kekayaan” sedangkan UUP No.1/74  lebih  terbuka  selain  menyangkut perjanjian  kebendaan  juga  menyangkut
8 Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9 Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
10 Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
persoalan yang lain. Selanjutnya, perjanjian kawin yang juga merupakan penyimpangan atas ketentuan dalam Bab VII Pasal 35 dan 36  UUP  tentang  harta  benda  dalam perkawinan.  Pasal  35  UUP  menyatakan bahwa  (1)  harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah  di  bawah  pengawasan  masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan  lain.  Selanjutnya  Pasal  36 UUP  menyatakan  bahwa  (1)  mengenai harta  bersama,  suami  atau  isteri  dapat bertindak  atas  persetujuan  kedua  belah pihak;  (2)  mengenai  harta  bawaan  masing- masing,  suami  dan  istri  mempunyai  hak sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

## Fungsi akta Notaris sebagai alat bukti
Akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris merupakan alat bukti yang sempurna,
Berikut  tiga  kriteria  kekuatan  pembuktian, yaitu: 11
1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah Suatu  akta  autentik  yang  dapat membuktikan  dirinya  tanpa  adanya penjelasan dari orang lain.
2. Kekuatan Pembuktian Formil Keterangan-keterangan yang ada dalam  akta  ini  secara  formil  benar adanya.  Sebenar-benarnya  disini  bisa saja    tidak  benar  karena  penghadap berbohong.  Kebenaran  formil  ini mengikat  para  pihak,  para  ahli  waris dan  para  pihak  yang  menerima haknya.
3. Kekuatan Pembuktian Material
11 Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. Op. Cit. hlm. 115-118.
Isi  materi  dari  apa  yang  ada  dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah  pejabat  umum.  Kebenaran materiil ini mengikat para pihak, para ahli  waris  dan  para  pihak  yang menerima haknya.
Dalam Hukum (Acara) Perdata, alat bukti  yang  sah  atau  yang  diakui  oleh Pembuktian dengan hukum, terdiri dari : 12
1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.
Baik  akta  autentik  maupun  surat dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang paling penting antara keduanya adalah dalam  nilai  pembuktian,  akta  autentik mempunyai  pembuktian  yang  sempurna. Kesempurnaan  akta  Notaris  sebagai  alat bukti,  maka  akta  tersebut  harus  dilihat  apa adanya,  tidak  perlu  dinilai  atau  ditafsirkan lain,  selain  yang  tertulis  dalam  akta tersebut.  Surat  dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya  atau  tidak  ada  penyangkalan dari  salah  satu  pihak.  jika  para  pihak mengakuinya,  maka  surat  dibawah  tangan tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang  sempurna  sebagaimana  akta  autentik, jika  ada  salah  satu  menyangkal,  maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal. dan penilaian
12 Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, S. 1867 nomor 29,
Pasal  1867-1894  B.W.  Menurut  putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia,  dengan  putusan  tanggal  10  April  1957, nomor  213  K/Sip/1955,  bahwa  pengelihatan  hakim  dalam persidangann  atas  alat  bukti  tersebut,  adalah  merupakan pengetahuan  hakim  sendiri  yang  merupakan  usaha  pembuktian. M. Ali Boediarto, “kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung,  Hukum  Acara  Perdata  Setengah  Abad”,  (Jakarta:  sawa Justitia, 2005), hlm. 150.
penyangkalan  atas  bukti  tersbut  diserahkan kepada hakim. 13
Adapun Syarat akta Notaris sebagai akta  autentik sebagaimana  di  atur  dalam ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN menegaskan  bahwa  salah  satu  kewenangan Notaris,  yaitu  membuat  akta  secara  umum, dengan batasan sepanjang: 14
1. Tidak  dikecualikan  kepada  pejabat lain  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang.
2. Menyangkut  akta  yang  harus  dibuat atau berwenang membuat akta autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanijan, dan ketetapan yang diharuskan  oleh  aturan  hukum  atau dikehendaki oleh yang bersangkutan
3. Mengenai  subyek  hukum  (orang  atau badan  hukum)  untuk  kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta  itu  dibuat,  hal  ini  sesuai  dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris;
5. Mengenai waktu pembuatan
akta,dalam  hal  ini  Notaris  harus menjamin  kepastian  waktu  para penghadap  yang  tercantum  dalam akta.

## Kewenangan Notaris
Kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  15 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan :
13 Ibid., hlm 7-8.
14 Ibid . , hlm 8.
(1)   Notaris  berwenang  membuat  Akta autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  Akta  autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta, memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan  Akta  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Notaris berwenang  pula:  a.  mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian  tanggal  surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;  b.  membukukan  surat  di bawah  tangan  dengan  mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis  dan digambarkan dalam  surat  yang  bersangkutan;  d. melakukan  pengesahan  kecocokan fotokopi  dengan  surat  aslinya;  e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan  dengan  pembuatan  Akta; f.  membuat  Akta  yang  berkaitan dengan  pertanahan;  atau  g.  membuat Akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),
Notaris  mempunyai  kewenangan  lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pendapat Para Ahli Terhadap Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 Menurut DR. Y. Sari
Murti W.,SH.M.Hum 15 Putusan  MK  tersebut dapat  dilihat  sebagai  upaya  pembaharuan hukum yang memberikan jaminan pemenuhan hak konstitusional warga terkait harta  bendanya  dalam  perkawinan.  Namun dalam  membuat  perjanjian  perkawinan setelah  berlangsungnya  perkawinan  harus ditambahkan satu syarat lagi untuk menentukan terjadinya dan sahnya perjanjian  perkawinan  yakni  adanya  itikad baik. Selain itu, perjanjian perkawinan juga perlu  dicatatkan  di  kantor  Pencatatan Perkawinan untuk memenuhi asas publisitas  agar  kepentingan  pihak  ketiga terlindungi.  Dengan  keluarnya  Putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK) No. 69/PUU/XII/2015 tanggal 27 Oktober 2016,
yang mengabulkan sebagian dari permohonan salah seorang subjek perkawinan campur, berbagai permasalahan diatas terselesaikan. Di dalam
pertimbangannya,  MK  menyatakan  bahwa frasa “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan ” dalam Pasal 29 ayat  (1),  frasa  “… sejak  perkawinan dilangsungkan” dalam  Pasal  29  ayat  (3), dan frasa “ selama perkawinan berlangsung ”  dalam  Pasal  29  ayat  (4)  UU Perkawinan  membatasi  kebebasan  2  (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan  melakukan  “perjanjian”  bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini  kepercayaan,  menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
15 Dr.  Y.  Sari  Murti  W.,  SH.,  M.Hum.  22  Maret  2017,  Seminar Regional,  Eksistensi  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Fakultas  Hukum  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.

## C. Analisis
1. Penerapan perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UUP No. 1 1974 tentang Perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015
Perbandingan Pasal 29 UUP No.1/1974 dengan isi Putusan MK                        No. 69/PUU-XII/2015
Putusan pengadilan merupakan hukum  bagi  para  pihak  yang  berperkara, sehingga  putusan  pengadilan  itu  hanya mengikat  dan  harus  dilaksanakan  para pihak yang berperkara. Dalam ilmu hukum, putusan pengadilan ini disebut yurisprudensi. Menurut Sudikno
Mertokusumo, yurisprudensi adalah pelaksanaan  hukum  dalam  hal  konkrit terjadi  tuntutan  hak  yang  dijalankan  oleh suatu  badan  yang  berdiri  sendiri  dan diadakan  oleh  negara  serta  bebas  dari pengaruh  apa  dan  siapapun  dengan  cara memberikan putusan yang bersifat mengikat  dan  berwibawa.  Secara  ringkas singkat,  menurut  Sudikno,  yurisprudensi adalah  putusan  pengadilan. 16 Menurut Subekti,  yurisprudensi  adalah  putusan Hakim  atau  Pengadilan  yang  tetap  dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap. 17
Hans Kelsen mengemukakan,
Keputusan pengadilan tidak hanya memiliki karakter  deklarasi.  Pengadilan  tidak  hanya “menemukan”  (dalam  bahasa  Jermannya: das  Recht  finden )  hukum  yang  sudah selesai diciptakan; fungsi pengadilan bukan sekedar sebagai “yurisdiksi”, yakni
16 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm.
92.
17 Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata , Bandung : Bina Cipta, hlm. 88
keputusan hukum dalam pengertian deklaratif.  Penemuan  hukum  hanya  terjadi ketika  norma  umum  yang  akan  diterapkan dalam  kasus  konkret  mesti  dipastikan;  dan bahkan  pemastian  ini  memiliki  karakter konstitusi, bukan hanya deklarasi. Pengadilan  yang  harus  menerapkan  norma yang  absah  secara  umum  dari  sebuah tatanan  hukum  pada  kasus  konkret,  harus memutuskan  konstitusional  atau  tidaknya norma yang akan diterapkan, yakni diciptakan  dengan  prosedur  legislasi  yang ditetapkan  oleh  konstitusi  atau  oleh  tradisi yang diwakili oleh konstitusi. 18
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dikatakan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat  final  dan  mengikat,  maka  Notaris dapat membuat akta perjanjian kawin pasca putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015 merupakan  yurisprudensi  yang  merupakan salah  satu  sumber  hukum.  Yurisprudensi merupakan  putusan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde)  dan keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) bersifat  final  dan  mengikat,  sehingga  harus tetap  dilaksanakan  oleh  semua  pihak  baik Notaris, dan para pihak.
2. Dasar  Hakim  MK  mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015
Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perkara berdasarkan Pasal 24  Ayat  (1),  Ayat  (2),  dan  Ayat  (3)  UUD 1945, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang No. 24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah Konstitusi  yang  telah  diubah  oleh  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 Ayat (1)
18 Hans  Kelsen.Cetakan  IX,  2011, Teori  Hukum  Murni  Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif , Bandung : Nusa Media). hlm, 261.
dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi  No.  06/PMK/2005,  tentang Pedoman  Beracara  Dalam  Rangka  Perkara
Pengujian  Undang-Undang.  Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Mahkamah  Konstitusi  berwenang  untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat  final. Dan Frasa “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan ”  dalam  Pasal  29  Ayat  (1), frasa  “... sejak  perkawinan  dilangsungkan” dalam  Pasal  29  Ayat  (4)  UU  No.1/74 membatasi  kebebasan  2  (dua)  orang individu  untuk  melakukan  atau  kapan  akan melakukan “Perjanjian”, sehingga bertentangan  dengan  Pasal  28  E  Ayat  (2)
UUD  1945.  Dengan  demikian  frasa  “ pada
waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan ”  dalam  Pasal  29  Ayat  (1) dan frasa “ selama perkawinan
berlangsung ” dalam Pasal  29 Ayat  (4)  UU No.1/74  adalah  bertentangan  dengan  UUD 1945  secara  bersyarat  sepanjang  tidak dimaknai  termasuk  pula  selama  dalam ikatan perkawinan.
3. Kewenangan  Notaris  membuat  akta
perjanjian  kawin  pasca  putusan  MK
No. 69/PUU-XIII/2015
Berkaitan dengan
pembuatan akta perjanjian  kawin  dihadapan  Notaris.  Habib Adjie, mengemukakan bahwa ketika
Notaris  diminta  untuk  membuat  akta perjanjian  kawin  yang  mengacu  pada
Putusan Mahkamah Konstitusi
No.
69/PUU-XII/2015,  ada  dua  hal  yang  harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu : 19
19 Habib  Adjie,  Memahami  Kedudukan  Hukum:  Perjanjian Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015  tentang  Pengujian  UndangUndang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  dan
1. Meminta  daftar  inventaris  harta  yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan  yang  akan  dicantumkan dalam akta;
2. Adanya  atau  membuat  pernyataan bahwa  harta-harta  tersebut  tidak pernah  ditransaksikan  dengan  cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.
Lebih lanjut Habib
Adjie mengemukakan sekaligus memberikan solusi  terkait  akta  perjanjian  kawin  yang dibuat  dihadapan  Notaris  agar  mengikat pihak  ketiga,  yaitu  selain  harus  didaftarkan pada  Kantor  Catatan  Sipil  dan  Kantor Urusan  Agama,  maka  setelah  perjanjian kawin  dibuat  berdasarkan  dan  mengacu kepada Putusan MK. No. 69/PUU-
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, materi disampaikan 34 No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 16 – 34.
XII/2015,  juga  harus  diajukan  permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan  kepada  Kantor  Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya dan mencatatkannya. Sehingga  dengan  demikian  akibat  hukum perjanjian kawin tersebut dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak ketiga.  Selanjutnya,  Direktur  Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil  Kemendagri)  Prof.  Zudan  Arif Fakrulloh  menjelaskan  bahwa  perjanjian kawin  pasca  putusan  MK.  No.  69/PUU- XII/2015,  dapat  dicatat  di  Dukcapil  jika memenuhi dua syarat, yaitu : 20 1. Perjanjian  kawin  harus  berupa  akta notariil, yang dibuat dihadapan Notaris.  Beliau  mengemukakan  pula bahwa  petugas  Dukcapil  tidak  akan menerima  perjanjian  kawin  yang tidak dibuat dengan akta notariil;
2. Perkawinan  yang  akan  membuat perjanjian  kawin  pasca  putusan  MK. No. 69/PUU-XII/2015, harus perkawinan yang sudah tercatat melalui  hukum  negara  Indonesia. Tidak  boleh  nikah  siri,  dikarenakan register  dan  kutipan  akta  nikahnya tidak ada.
Lebih  lanjut,  Prof.  Zudan  Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa tugas Dukcapil  adalah  mencatat  setiap  peristiwa kependudukan/mencatat peristiwa-peristiwa penting penduduk. Seperti, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan  dan  pengesahan  anak,  termasuk juga perjanjian kawin. Selain itu, menjelaskan  pula  bahwa  Dukcapil  tetap berupaya untuk mengatur proses
20 https://kliklegal.com/ini-dua-syarat-agar-perjanjian-perkawinan- bisa-dicatat-di-dukcapil/ (diakses tanggal 7 Mei 2018).
pendaftaran perjanjian kawin dengan mengadministrasikan    semua  perjanjian kawin  dicatat  di  dalam  catatan  pinggir register  akta  nikah,  yang  dicatat  dan diregister  dimanapun  membuat  perjanjian kawinnya  tetap  dicatat  ditempat  sesuai dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP). Contohnya, dahulu menikah di Jakarta, saat ini tinggal di Palembang dengan KTP yang sudah  berpindah  menjadi  KTP  Palembang, akan  membuat  perjanjian  kawin  pasca putusan  MK.  No.  69/PUU-XII/2015,  maka akta  perjanjian  kawin  tersebut  akan  dicatat di  Palembang  sesuai  dengan  KTPnya  yang sekarang.  Hal  ini  salah  satu  yang  akan membedakan  perjanjian  kawin  yang  dibuat sebelum  perkawinan  atau  pada  saat perkawinan dilangsungkan dengan perjanjian  kawin  yang  di  buat  pasca putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dengan  demikian  dalam  Memberikan Kepastian Hukum Terhadap
Akta Perjanjian  Kawin  yang  Dibuat  Dihadapan Notaris  Pasca  Putusan  MK.  No.  69/PUU- XII/2015  agar  mengikat  tidak  hanya  suami istri  yang  membuatnya  melainkan  juga pihak  ketiga  lainnya  maka,  akta  perjanjian kawin  yang  dibuat  dihadapan  Notaris berdasarkan  dan  mengacu  kepada  Putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, wajib diajukan permohonan  penetapan  ke  pengadilan  agar memerintahkan  kepada  Kantor  Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya dan mencatatkannya. Selanjutnya di register di Kantor Pencatatan Sipil  atau  di  Kantor  Urusan  Agama  sesuai dengan  domisili  KTP,  dimana  Akta Perjanjian  Kawin  tersebut  juga  harus tercatat  pada  Akta  Nikah/Buku  Nikah suami istri yang membuat perjanjian kawin tersebut.  Sehingga  dengan  demikian  akibat hukum  perjanjian  kawin  tersebut  selain
mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada suami/istri yang membuatnya juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga lainnya.

## D. Penutup
Kesimpulan Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :
1. Penerapan  putusan  MK  No.  69/PUU- XII/2015  terhadap  perjanjian  kawin dengan  isi  keputusan  mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu  khusus  Pasal  29  Ayat  (1),  (3) dan  (4),  maka  keputusan  tersebut bersifat  final  dan  mengikat  dan  telah berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht van  gewijsde),  sehingga  perjanjian kawin  dapat  dilaksanakan  oleh  suami istri yang ingin membuatnya.
2. Dasar  hukum  keputusan  hakim  yaitu Pasal  29  ayat  (4)  UUP  No.1/74 dianggap  membatasi  kebebasan  2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan  “perjanjian”,  sehingga bertentangan  dengan  Pasal  28  E  ayat
(2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan
demikian,  frasa  “pada  waktu  atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan” dalam  Pasal  29  ayat  (4)  UUP  No. 1/74  adalah  bertentangan  dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak  dimaknai  termasuk  pula  selama dalam  ikatan  perkawinan.  Putusan MK  No.  69/PUU-XII/2015  tidak  saja mengatur  mengenai  akibat  hukum perjanjian  perkawinan  setelah  kawin terhadap  status  harta,  namun  juga mengatur  akibat  hukum  terhadap pihak  ketiga.  Putusan  MK  tersebut
dalam  amarnya  menyebutkan  bahwa “Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua  belah  pihak  atas  persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatatan  perkawinan  atau  Notaris, setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga  tersangkut.    Sebaiknya  di dalam  membuat  perjanjian  kawin, suami isteri bersepakat bahwa perjanjian  kawin  yang  dibuat  mulai berlaku  terhitung  sejak  saat  dibuat perjanjian  kawin  atau  hanya  berlaku terhadap  harta-harta  yang  diperoleh setelah  dibuatnya  perjanjian  kawin, sehingga  tidak  mengubah  status hukum harta yang telah ada sebelumnya.
3. Notaris  berwenang  untuk  membuat akta tersebut  dengan berdasarkan dan mengacu  kepada  isi  putusan  MK  No. 69/PUU-XII/2015 yang dimuat didalam premis akta. Putusan Mahkamah Konstitusi yang
merupakan yurisprudensi sebagai salah  satu  sumber  hukum  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht van gewijsde) dan keputusan Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final dan  mengikat,  sehingga  harus  tetap dilaksanakan  oleh  semua  pihak  baik Notaris, dan para pihak.
Saran Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan :
1. Dibuat  Peraturan  Menteri  sebagai pedoman pelaksanaan dalam pembuatan  perjanjian  kawin  terhadap ketentuan  Pasal  29  Ayat  (1)  UUP
No.1/74  pasca  putusan  MK.  No.
69/PUU-XII/2015.
2. Sebelum  membuat  akta  perjanjian kawin Notaris disarankan :
a. Notaris  di  dalam  menerima permintaan  pembuatan  perjanjian kawin  memberikan  penyuluhan hukum  kepada  pasangan  suami istri  tersebut  mengenai  mulai berlakunya perjanjian kawin serta permasalahan-permasalahan yang ada,  sehingga  mereka  dapat dengan  sadar  memilih  jangka waktu  yang  berkaitan  mulai berlakunya perjanjian kawin tersebut.
b. Meminta  kepada  para  penghadap untuk  membuat  daftar  inventaris seluruh harta, berikut diperlihatkan asli dokumen- dokumen dan menyimpan seluruh fotokopi dokumen tersebut dan Membuat dan mengajukan  permohonan  kepada pengadilan  untuk  memberikan penetapan  dan  memerintahkan Kantor  Catatan  Sipil  atau  Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan  dan  mencatatkan akta  perjanjian  kawin  tersebut didalam buktu nikah/akta nikah.

## Daftar Pustaka
Buku Syaifuddin,  Muhammad,  Sri  Turatmiyah,
Annalisa Yahanan, Cetakan
Kedua,  2014, Hukum  Perceraian , Jakarta : Sinar Grafika.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin ,  Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Kelsen,  Hans  Cetakan  IX,  2011, Teori Hukum  Murni  Dasar-Dasar  Ilmu Hukum  Normatif ,  Bandung  :  Nusa Media).
Soekanto,  Soerjono,  2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Press. Mahmud.  Peter  Marzuki.  2011.  Penelitian
Hukum.  Cetakan  Ketujuh.  Jakarta  :
Kencana. Prenada Media Group.
Mertokusumo,
Sudikno. 2012.Teori Hukum. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. Jurnal
Adjie,  Habib,  Memahami  Kedudukan
Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 tentang Pengujian UndangUndang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria  dan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, materi disampaikan  34  No.  1  VOL.  2 JANUARI 2017: 16 – 34. Anwar. Yesmil. DKK. 2017. Law Enforment of The Bandung Regional  On  The  Orderliness, Cleanliness, and The Beauty. Sriwijaya  Law  Review :  Volume  1
Dr.  Y.  Sari  Murti  W.,  SH.,  M.Hum.  22
Maret  2017,  Seminar  Regional,
Eksistensi  Perjanjian  Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Nurhidayatuloh,  N.,  &  Marlina,  L.  (2011).
Perkawinan di
Bawah Umur
Perspektif  HAM-Studi  Kasus  di Desa  Bulungihit,  Labuhan  Batu, Sumatra Utara. Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 11 (2).
Nurhidayatuloh,  N.  Dilema  Pengujian
Undang-Undang  Ratifikasi  Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks  Ketetanegaraan  RI. Jurnal
Konstitusi , 9 (1).
Website https://kliklegal.com/ini-dua-syarat-agar- perjanjian-perkawinan-bisa-dicatat- di-dukcapil/.