## ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016-2020

## Nasly Betsyeba Mahalia Loni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana betzyebamahalia@gmail.com
Yohana Febiani Angi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
yfangi@staf.undana.ac.id
Cicilia A. Tungga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan kemandirian keuangan kabupaten dan kota yang  ada  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berdasarkan  analisis  rasio  kemandirian  keuangan dengan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode dokumentasi  yaitu  dengan  mengambil  data  keuangan  berupa  laporan  realisasi  anggaran  dari  22 kabupaten/kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2016-2020.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak mandiri  bahkan  belum  menyentuh  setengah  dari  tingkat  kemandirian  tertinggi,  tahun  2016 kemandirian  paling  tinggi  yang  dicapai  adalah  kriteria  “kurang”  dengan  persentase  kemandirian paling tinggi dicapai oleh Kota Kupang sebesar 18%, tahun 2017 kemandirian paling tinggi yang dicapai  adalah  kriteria  “sedang”  naik  satu  tingkat  dibandingkan  tahun  sebelumnya  dengan persentase  kemandirian  paling  tinggi  dicapai  oleh  Kota  Kupang  sebesar  27%,  tahun  berikutnya 2018 kriteria  paling  tinggi  yang dicapai  adalah  kriteria  “kurang”  persentase  kemandirian  paling tinggi dicapai oleh Kota  Kupang sebesar 19%, untuk tahun 2019 dan 2020 kriteria paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “sedang” yang dicapai oleh Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 sebesar 22% dan Kota Kupang untuk tahun 2020 sebesar 21%.
Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, Realisasi Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

## ABSTRACT
This study aims to identify and explain the financial independence of districts and cities in East Nusa  Tenggara  Province  based  on  financial  independence  ratio  analysis  with  a  quantitative descriptive  approach.  Data  collection  was  carried  out  using  the documentation  method,  namely by  taking  financial  data  in  the  form  of  Budget  Realization  Reports  from  22  Regencies/Cities  in East  Nusa  Tenggara  Province  in  2016-2020.  The  results  of  the  study  show  that  the  level  of independence  of  districts/cities  in  East  Nusa  Tenggara  Province  Not  independent  has  not  even touched half of the highest level of independence, in 2016 the highest independence achieved was the  "less"  criterion  with  the  highest  percentage  of  independence  achieved  by  Kupang  City  at 18%, In 2017 the highest independence achieved was the "moderate" criteria, an increase of one level compared to the previous year with the highest percentage of independence achieved by the City  of  Kupang  at  27%,  the  following  year  2018  the  highest  criteria  achieved  were  the  "less" criteria, the highest percentage of independence was achieved by Kupang City is 19%, for 2019 and  2020  the  highest  criteria  achieved  are  the  "medium"  criteria  achieved  by  West  Manggarai Regency in 2019 by 22% and Kupang City for 2020 by 21%.
Keywords:  Financial  Independence,  Budget  Realization,  Local  Revenue,  Central Government Transfer, Local Government

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  salah  satu aspek  penting  dalam  pengelolaan  keuangan daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  dapat menimbulkan  hak  dan  kewajiban  daerah yang bisa dinilai dengan uang, oleh sebab itu perlu  adanya  pengelolaan  yang  profesional, transparan,  dapat  dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang  baik,  akuntabilitas  serta value  for money (efektif,  efisien  dan  ekonomis)  dan dibuat  dalam  sebuah  sistem  yang  benar. Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik dapat  berpengaruh  terhadap  pembangunan ekonomi  daerah.  Menurut UU  Nomor  23 Tahun 2014 pasal 285 terdiri atas Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan,  Pinjaman  Daerah,  dan  Lain- lain pendapatan daerah yang sah.
Halim  (2012:253)  menjelaskan  bahwa ciri  utama  suatu  daerah  yang  dapat melaksanakan otonomi daerah yaitu memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber  keuangan  yang  ada  di  daerah, mengelola  dan  menggunakan  keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan,  dan  ketergantungan  terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin  agar  pendapatan  asli  daerah menjadi  sumber  keuangan.  Hadi  (2010) dalam  (Nugroho,  2017)  mengungkapkan
bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau dari besar kecilnya penerimaan  daerah  khususnya  pendapatan asli daerah dan retribusi.
Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan  dan  penyelenggaraan  daerah, sumber  penerimaan  dapat  diperoleh  dari penerimaan  daerah  sendiri  atau  dapat  pula dari  luar  daerah.  PAD  dapat  diperoleh dengan  meningkatkan  pendapatan  retribusi daerah,  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  serta  pendapatan  lainnya yang  merupakan  PAD  yang  sah  dan  diakui. Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah sangat dipertanyakan keberhasilannya.
Keberhasilan  otonomi  daerah  merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing- masing  daerah  dalam  mengembangkan kemajuan  pemerintah  (Roswaty,  2017). Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  provinsi yang  memiliki  21  kabupaten  dan  1  kota. Pemerintah  pusat  dan  provinsi  berperan dalam  mendanai  kabupaten/kota  tersebut dapat  dilihat  dari  dana  perimbangan  yang ditransfer ke setiap kabupaten/kota, sedangkan  untuk  pembiayaan  yang  didapat langsung  dari  daerah  masing-masing  yang disebut  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Tabel 1. Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020
No Kabupaten/Kota PAD (Miliar) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kabupaten Alor 45.7 81.9 62.9 50.3 61.3 2 Kabupaten Belu 74.8 101.2 88.5 68.4 85 3 Kabupaten Ende 68.8 95.2 61.2 70 93.9 4 Kabupaten Flores Timur 50.1 57.5 55.6 61.1 52.5 5 Kabupaten Kupang 73.2 119 66.1 62 65.9 6 Kabupaten Lembata 35.7 37.9 42.8 51.7 44.2 7 Kabupaten Malaka 29.2 54.7 41.0 49.1 54.5 8 Kabupaten Manggarai 78.2 128.8 89.9 103.5 96.8 9 Kabupaten Manggarai Barat 91 123.4 103.3 169.9 99.3 10 Kabupaten Manggarai Timur 44.1 85.8 44 54.4 47.5
No Kabupaten/Kota PAD (Miliar) 2016 2017 2018 2019 2020 11 Kabupaten Nagekeo 29.6 46.1 30.8 31 33.1 12 Kabupaten Ngada 47.5 62.3 41.3 51.2 48.7 13 Kabupaten Rote Ndao 28.8 27.9 91 31.3 32.6 14 Kabupaten Sabu Raijua 31.4 47.7 31.1 31.9 36.4 15 Kabupaten Sikka 80.2 118.1 100.8 99.6 119.6 16 Kabupaten Sumba Barat 60.9 85.1 85.1 78.7 78.7 17 Kabupaten Sumba Barat Daya 99.3 95.9 41.2 48.8 45.7 18 Kabupaten Sumba Tengah 22.1 29.5 28.7 30.4 30.5 19 Kabupaten Sumba Timur 68.2 98.2 75.4 101.4 92.3 20 Kabupaten Timor Tengah Selatan 71.8 189.5 71.5 77.6 64.1 21 Kabupaten Timor Tengah Utara 48 77.7 51.8 58.7 56.1 22 Kota Kupang 165.4 229.1 171.4 185 167.5 Average 61.1 90.6 67.1 71.2 68.5 Maximum 165.4 229.1 171.4 185 147.5 Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021
Tabel  1  menggambarkan  rata-rata pertumbuhan  PAD  pada  Kabupaten/Kota di  Provinsi  NTT.  Tahun  2016  rata-rata PAD  pada  kabupaten/kota  Di  NTT  61,1 miliar,  tahun  2017  mengalami  kenaikan yaitu  90,6  miliar,tahun  2018  mengalami penurunan menjadi 67,1 miliar, tahun 2019
mengalami  sedikit  kenaikan  menjadi  71,2 miliar,turun pada tahun 2020 menjadi 68.5 miliar. Tahun 2016 sampai 2020 daerah di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  memiliki pendapatan  asli  daerah  yang  paling  besar adalah Kota Kupang.
Tabel 2. Dana perimbangan kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020
No Kabupaten / Kota Dana perimbangan (miliar) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kabupaten Alor 796.8 821.7 873.6 851.4 785.6 2 Kabupaten Belu 676.3 779.2 719.2 743.5 670 3 Kabupaten Ende 883.9 782.9 814.1 934.1 819.9 4 Kabupaten Flores Timur 853.4 742,8 834.4 826.5 775.7 5 Kabupaten Kupang 974.5 869.2 961.3 949.2 848 6 Kabupaten Lembata 585.7 564.1 609.8 693.2 611.3 7 Kabupaten Malaka 539.8 653.6 581.7 625.6 556.4 8 Kabupaten Manggarai 818.6 815 807 880 791.6 9 Kabupaten Manggarai Barat 673.2 694.5 766.7 757.4 722.9 10 Kabupaten Manggarai Timur 691.7 684.2 764.5 7886.7 709.7 11 Kabupaten Nagekeo 611 576.1 559.6 683.9 570.9 12 Kabupaten Ngada 618.7 641.4 590.8 636.9 552.8 13 Kabupaten Rote Ndao 612.5 622.7 673.2 628.6 552.3
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021
Tabel 2 menunjukan rata-rata besaran  bantuan  yang  diterima  oleh pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 sampai tahun  2017  mengalami  penurunan  yang tidak  signifikan  yakni  pada  tahun  2016 sebesar  728.2  miliar,  pada  tahun  2017 sebesar  713.3  miliar,kemudian  terjadi kenaikan  untuk  tahun  berikutnya  yaitu tahun  2018  dengan  729.6  miliar.  2019 sampai  tahun  2020  terjadi  kenaikan  yaitu untuk  tahun  2019  sebesar  765.4  miliar dan  tahun  2020  sebesar  687.9  miliar. Kabupaten/kota  yang  memiliki  dana perimbangan  paling  besar  dalam  tahun 2016 adalah kabupaten kupang dan untuk tahun  2017  sampai  tahun  2020  adalah kabupaten Timor Tengah Selatan.
Data  pada  Tabel  1  dan  Tabel  2
menunjukan adanya ketidakstabilan kemandirian  kabupaten/kota  di  provinsi Nusa  Tenggara  Timur  dalam  mengelola keuangannya,  oleh  karena  itu  penulis tertarik  melakukan  penelitian  dengan judul “Analisis Kemandirian
Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa
Tenggara  Timur  Dalam  Mengelola Keuangannya  (Studi  Kasus  Tahun 2016-2020)”
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk (1) Mengetahui tingkat kemandirian  kabupaten-kabupaten  dan kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur
dalam mengelola keuangannya
berdasarkan  laporan  keuangan  dari  tahun 2016–2020; (2) Untuk mengetahui kabupaten/kota  di  Nusa  Tenggara  Timur yang  mempunyai  tingkat  kemandirian yang tinggi dalam mengelola keuangannya;  (3)  Untuk  mengetahui kabupaten/kota  di  NTT  yang  mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Teori Keagenan
Teori  keagenan  adalah  hubungan yang  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan kontraktual  antara  2  (dua)  pihak  atau lebih,  yaitu  prinsipal  dan  agen.  Teori keagenan  menyatakan  bahwa  agen  tidak dapat  melakukan  pekerjaan  atas  perintah prinsipal.keagenan  memberikan  jawaban atas  masalah  yang  muncul  antara  mitra dengan  tujuan  dan  tugas  kerja  yang berkurang.  Kepala  sekolah  adalah  pihak yang  bertanggung  jawab  memberikan petunjuk  untuk pemantauan,  evaluasi  dan saran  atas  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh kepala  sekolah.  Sedangkan  prinsipal adalah pihak yang menerima dan melaksanakan  pekerjaan  di  bawah  arahan prinsipal.  Carr  &  Brower  (2000)  dikutip dari Halim dan Abdullah (2006) menyebutkan bahwasanya ada dua pilihan No Kabupaten / Kota Dana perimbangan (miliar) 2016 2017 2018 2019 2020 14 Kabupaten Sabu Raijua 477.4 427.3 443.9 476.9 479 15 Kabupaten Sikka 872.8 781.7 815.6 896.8 765 16 Kabupaten Sumba Barat 567.9 529.4 623.3 564.7 505.8 17 Kabupaten Sumba Barat Daya 772.9 653.2 643.3 714.9 646.2 18 Kabupaten Sumba Tengah 469.1 445.3 453.4 494.9 447.8 19 Kabupaten Sumba Timur 897.1 861.8 818.5 935.6 798.1 20 Kabupaten Timor Tengah Selatan 942.4 980.8 1,058.70  1,034.20  977.1 21 Kabupaten Timor Tengah Utara 757.4 788.4 737.7 847.9 736.5 22 Kota Kupang 926.8 822.6 901.1 874.8 810.6 Average 728.2 713.3 729.6 765.4 687.9 Maximum 974.5 980.8 1,058.70  1,034.20  977.1
kontrak dalam bentuk keagenan sederhana  yaitu:  (1) Behavior-based, yaitu  prinsipal  harus  mengawasi  tingkah laku  agen;  (2) Outcome-based ,  yaitu adanya imbalan untuk memberikan semangat agen dalam meraih kepentingan prinsipal.  Teori  keagenan  pada  sektor publik  dibagi  menjadi  tiga  sistem  yang bertingkat  yaitu:  (1)  hubungan  keagenan pihak legislatif dan eksekutif; (2)  hubungan  keagenan  pihak  legislatif dan  publik;  (3)  hubungan  pemerintah pusat dan daerah.

## B. Otonomi Daerah
Berdasarkan  UU  Nomor  23  tahun 2014  wilayah  NKRI  dibagi  atas  daerah provinsi,  dan  daerah  provinsi  selanjutnya dibagi  atas  daerah  kabupaten  dan  kota. Pemerintah  daerah  diberikan  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip NKRI,  Otonomi  daerah  adalah  hak, berwenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Daerah  (selanjutnya  disebut  daerah)
merupakan  kesatuan  masyarakat  yang memiliki batas-batas wilayah, yang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan,  yang  mencakup  upaya untuk melindungi, melayani memberdayakan,  serta  mensejahterakan masyarakat yang
dilaksanakan berdasarkan  asas  desentralisasi  (UU
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah  dengan UU Nomor 2  Tahun  2015 dan  Nomor  9 Tahun 2015;  PP  Nomor  18 Tahun 2007).

## C. Pengelolaan Keuangan Daerah
Adisasmita  (2011)  dalam  (Roswaty,
2017)
mengemukakan
bahwa
keberhasilan  pembangunan  suatu  daerah tidak  lepas  dari  aspek  pengelolaan keuangan  daerah  yang  juga  dikelola  baik dan  benar.  Pengelolaan  keuangan  daerah
adalah  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan, pertanggungjawaban,  dan  pemantauan keuangan daerah. Pengelolaan juga berfungsi  sebagai  pengendalian  dan pemanfaatan  semua  faktor  sumber  daya yang diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.
Dapat disimpulkan
bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  adalah serangkain kegiatan yang meliputi fungsi- fungsi  manajemen,  seperti  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap kekayaan  daerah  baik  berupa  uang  atau barang  untuk  mencapai  tujuan  secara efektif dan efisien.
Sistem pengelolaan keuangan daerah dibagi  menjadi  dua  yaitu  (1)  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  memuat  rencana  Pemda  dalam mengelola  keuangan  daerahnya  dalam satu  periode  akuntansi;  (2)  Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yaitu  anggaran  yang  terealisasi oleh pemda dalam APBD.

## D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  (2018)  menjelaskan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  daerah yang  berasal  dari  penerimaan  pajak daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  pendapatan  asli  daerah lainnya yang sah yang dipungut
berdasarkan
peraturan perundang-
undangan hal ini bertujuan untuk memberikan  keleluasaan  pada  daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan asas desentralisasi.
E. Dana Perimbangan Widjaja  (2008:129)  mengemukakan bahwa Dana perimbangan merupakan sumber  pendapatan  daerah  yang  berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemda dalam mencapai  tujuan  pemberian otonomi kepada daerah, terutama
peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat  yang  semakin  baik.  Dana tersebut dialokasikan berdasarkan jenisnya.  Dana  perimbangan  merupakan sumber  daya  daerah  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang  dialokasikan  pada  daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan  daerah  (UU  Nomor  23 Tahun 2014).

## F.  Pinjaman  Daerah  dan  Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan  keuangan  daerah,  Pinjaman daerah  adalah  semua  transaksi  yang mengakibatkan daerah
menerima
sejumlah  uang  atau  menerima  manfaat yang  bernilai  uang  dari  pihak  lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.Pinjaman Daerah Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  (2011),  bersumber  dari:  (1) Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN;  (2)  Pemerintah  Daerah  lain;  (3) Lembaga  Keuangan  Bank;  (4)  Lembaga Keuangan Bukan Bank; (5) Masyarakat.

## G. Kemandirian Keuangan Daerah
Halim (2012:232) menjelaskan bahwa  kemandirian  keuangan  daerah menunjukkan  kemampuan  Pemerintah
Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran  sejauh  mana  pemerintah  daerah mampu  membiayai  sendiri  kegiatan negara,  baik  dalam  bentuk  pembangunan maupun  dalam  bentuk  pelayanan  kepada masyarakat  umum.  Hubungan  antara kemandirian keuangan suatu daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Kemandirian = PAD x100% Transfer Pemerintah Pusat dan Lainnya
Adapun  skala  pengukuran  kemandirian keuangan  daerah  berdasarkan  interval sebagai berikut:
Tabel 3. Skala interval kemandirian keuangan daerah Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 0,00-10,00 % Sangat kurang 10,01-20,00 % kurang 20,01-30,00 % sedang 30,01-40,00 % cukup 40,01-50,00 % baik >50,00 % sangat baik Sumber  :  Tim  Litbang  Depdagri-Fisipol UGM (2013)

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  yakni  penelitian  yang  dilakukan terhadap  kejadian  yang  sedang  atau  telah berlalu.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  jenis  data  yang digunakan  adalah  data  kuantitatif  berupa dokumen  yang  berkaitan  dengan  laporan keuangan APBD dan RAPBD kabupaten/kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur  Tahun  Anggaran  2016-2020  beserta data  lainnya  yang  berkaitan  dengan  angka dan  fenomena  yang  menunjang  penelitian ini. Sumber data adalah data sekunder

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  21  kabupaten dan  1  kota  yang  ada  di  Provinsi  Nusa Tenggara Timur.
Definisi Operasional Variabel Dalam  penelitian  ini  menggunakan  variabel kemandirian keuangan daerah yang merupakan  perbandingan  antara  pendapatan asli  daerah  dengan  dana  perimbangan. Kemandirian keuangan
daerah menggambarkan ketergantungan daerah
terhadap dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

## Populasi
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  Laporan keuangan  21  Kabupaten  dan  1  Kota  yang ada  di  Nusa  Tenggara  Timur  untuk  Tahun anggaran 2016-2020

## Sampel
Jenis  sampel  yang  dipakai  dalam  penelitian ini  adalah  sampel  jenuh,  dimana  semua populasi  dijadikan  sebagai  sampel,  karena memenuhi  syarat  yaitu  memiliki  populasi kurang dari 30.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Pengumpulan  Data  menggunakan teknik dokumentasi.
Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini dilakukan melalui perhitungan rasio kemandirian  daerah  dimana  kemandirian keuangan  daerah  merupakan  ukuran  sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri  kegiatan  daerah,  baik  dalam  bentuk pembangunan maupun dalam bentuk pelayanan  kepada  masyarakat  umum,  yang memberikan  kontribusi  untuk  sumber  pajak daerah dan pendapatan asli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 1. Diagram tingkat rasio kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020
Sumber: Data diolah, 2022

## HASIL ANALISIS
Kemandirian  kabupaten  dan  kota  yang ada  di  Nusa  tenggara  timur  tahun  anggaran 2016  hanya  mencapai  kriteria  paling tingginya  yaitu  kriteria  “kurang”  dengan interval 10,01%-20,00%, banyaknya
kabupaten/kota yang dapat mencapai kriteria ini  masih  belum  sebanding  dengan  kriteria terendahnya  yaitu  kriteria  “sangat  kurang”
dengan
interval
0,00%-10,00%.
Kabupaten/kota  yang  masuk  dalam  kategori kurang  adalah  3  Kabupaten  dan  1  Kota yakni  Kabupaten  Belu,  Manggarai  Barat,
Sumba  Barat  dan  Kota  Kupang,  dengan kemandirian  paling  tingginya  dicapai  oleh Kota  Kupang  dengan  persentase  18%.18 Kabupaten  lainnya  berada  pada  kriteria sangat  kurang  dimana  Kabupaten  dengan persentase  kemandirian  terkecil  adalah Kabupaten Nagekeo dengan hanya mencapai 4%. Kemandirian Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017  mencapai  kriteria  yang  paling  tinggi yaitu  kriteria  “sedang”  dengan  interval 20,01%-  30,00  %,  yang  dicapai  oleh  Kota Kupang  dengan  persentase  27%  berbeda
dengan  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2016 yang  hanya  mencapai  kriteria  paling  tinggi di kriteria “sedang” dan Kota Kupang hanya menempati  kriteria  “kurang”.9  Kabupaten yakni  Kabupaten  Alor,  Flores  Timur, Lembata,  Malaka,  Nagekeo,  Ngada,  Rote Ndao, Sumba Tengah dan Kabupaten Timor Tengah  Utara.  Kemandirian  paling  rendah yaitu  sumba  tengah  yang  hanya  mencapai tingkat  kemandirian  6%,  dan  12  kabupaten lainnya berada pada kriteria “kurang”.
Kemandirian  kabupaten  dan  kota yang  ada  di  Nusa  Tenggara  Timur  tahun anggaran  2018  hanya  mencapai  kriteria paling  tingginya  yaitu  kriteria  “kurang” yaitu  dengan  interval  10,01%-20,00  %, banyaknya  kabupaten/kota yang  dapat mencapai  kriteria  ini  pun  masih  belum sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria  “sangat  kurang”  dengan  interval 0,00%-10,00%. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “kurang” adalah 5 kabupaten dan  1  kota  yakni  Kabupaten  Belu, Manggarai,  Manggarai  Barat,  Sikka,  Sumba barat dan Kota Kupang, dengan kemandirian paling  tingginya  dicapai  oleh  Kota  Kupang dengan  persentase  19%.  Sedangkan  16 kabupaten  lainnya  berada  pada  kriteria “sangat  kurang”  dimana  kabupaten  dengan persentase  kemandirian  terkecil  adalah Kabupaten  Rote  Ndao  dengan  hanya mencapai 4%.
Kemandirian  Kabupaten  dan  Kota yang  ada  di  Nusa  Tenggara  Timur  tahun anggaran  2019  mencapai  kriteria  paling tinggi  yaitu  kriteria  “sedang”  dengan interval 20,01%-30,00 %, yang dicapai oleh Kota  Kupang  dengan  persentase  21%,  dan
Kabupaten Manggarai Barat dengan
persentase kemandirian sebesar 22%. kabupaten/kota  yang  masuk  dalam  kategori sangat  kurang  adalah  15  Kabupaten  dengan kemandirian  paling  rendah  yaitu  Kabupaten Nagekeo  dan  Rote  Ndao  dengan  persentase kemandirian hanya sebesar 5%.
Kemandirian  Kabupaten  dan  Kota yang  ada  di  Nusa  Tenggara  Timur  tahun anggaran  2020  hanya  mencapai  kriteria “sedang”  dengan  interval  20,01%-30,00  %, banyaknya  kabupaten/kota yang  dapat mencapai  kriteria  ini  pun  masih  belum
sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria  “sangat  kurang”  dengan  interval 0,00%-10,00.  Kota  Kupang  menjadi  satu- satunya  yang  mencapai  kriteria  “sedang”, sedangkan  untuk  kriteria  “kurang”  dicapai oleh  8  Kabupaten  yakni  Kabupaten  Belu, Ende, Malaka, Manggarai, Manggarai barat, Sikka,  Sumba  Barat  dan  Sumba  Timur, sedangkan  lebih  dari  setengah  kabupaten yang  ada  yakni  13  kabupaten  berada  pada kriteria  “sangat  kurang”,  dengan  tingkat kemandirian terendah dicapai oleh Kabupaten  Rote  Ndao  dengan  hanya mencapai 6%.

## PEMBAHASAN
Menurut kajian ekonomi dan keuangan  regional  NTT  yang  dibuat  oleh Bank  indonesia  (2017)  6  hal  (permasalahan dan potensi ekonomi) yang dapat menghambat perekonomian NTT,
diantaranya:  1)  kurangnya  kualitas  sdm,  2) kurangnya  akses  listrik,  3)  kurangnya  akses air,  4)  permasalahan  pembebasan  lahan,  5) permasalahan  akses  jalan  dan  6)  potensi pariwisata  sebagai  alternatif  pendorong ekonomi  di  Provinsi  NTT.  Rendahnya kualitas  SDM  sendiri  terlihat  dari  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  NTT  yang berada di peringkat ke-32 dari 34 Provinsi di Indonesia.  Di  sisi  lain,  tenaga  kerja  di  NTT juga  masih  didominasi  oleh  tingkat  Sekolah Dasar  ke  bawah  (>60%).  Hal  ini  juga tergambar  dari  tingginya  tingkat  partisipasi murni  sekolah  untuk  tingkat  SD  yang mencapai  94,56%.  Sementara  itu  tingkat SMP  baru  mencapai  65,86%  dan  SMA (52,15%).  Konsentrasi  tenaga  kerja  yang berada  di  sektor  pertanian  sehingga  tidak terlalu  membutuhkan  tenaga  kerja  dengan tingkat  pendidikan  yang  tinggi  ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab.
Menurut kajian ekonomi dan keuangan  regional  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  2020  yang  dipublikasi  oleh  (Bank Indonesia,  2021)  Selama  tahun  2020  Secara keseluruhan  tahun,  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  NTT  pada  tahun  2020  terkontraksi sebesar 0,83% (ctc), lebih rendah dibandingkan  tahun  2019  yang  tumbuh sebesar  5,24%  (ctc),  namun  lebih  tinggi
dibanding nasional  yang  terkontraksi  2,07% (ctc). Seluruh komponen di sisi pengeluaran mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi  COVID-19.  Kontraksi  yang  lebih dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga yang  ditopang  dengan  adanya  program Jaringan  Pengaman  Sosial  (JPS)  baik  dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memulihkan daya  beli  masyarakat.  Dari  sisi Lapangan  Usaha  (LU),  kontraksi  lebih dalam  tertahan  oleh  LU  Informasi  dan Komunikasi, LU Administrasi
Pemerintahan,  Pertahanan,  dan  Jaminan Sosial  Wajib;  LU  Jasa  Keuangan  dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  yang  mampu  tumbuh  positif  di tengah  pandemi  COVID-19.  Kebijakan bekerja  dari  rumah,  belajar  dari  rumah  serta meningkatnya transaksi elektronik masyarakat  mendorong  pertumbuhan  LU Informasi  dan  Komunikasi.  Pertumbuhan ekonomi  Provinsi  NTT  pada  triwulan  IV 2020  mengalami  kontraksi  sebesar  2,27% (yoy),  lebih  dalam  dibandingkan  dengan kontraksi  triwulan  III  2020  sebesar  1,75% (yoy).  Penurunan  kinerja  perekonomian pada  triwulan  IV  2020  terutama  bersumber dari  perlambatan  investasi  dan  konsumsi rumah  tangga  seiring  refocusing  dan realokasi anggaran pemerintah serta kebijakan  pembatasan  aktivitas  masyarakat khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.  Dari  sisi  LU,  melambatnya kinerja  ekonomi  Provinsi  NTT  pada triwulan  IV  2020  terutama  bersumber  dari perlambatan  LU  Konstruksi  dan  LU Perdagangan Besar dan Eceran. Perlambatan ekonomi  di  triwulan  laporan  tertahan  oleh masih  meningkatnya  kinerja  LU  Pertanian kehutanan,  dan  perikanan  seiring  masa panen komoditas perkebunan, namun adanya  perlambatan  ekonomi  pada  tahun 2020  disebabkan  oleh  kontraksi  pada seluruh  komponen  sisi  pengeluaran  sebagai dampak  pandemi  COVID-19.  Kontraksi yang  lebih  dalam  tertahan  oleh  konsumsi rumah tangga yang ditopang dengan adanya program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN)  baik  dari  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  untuk  memulihkan  daya  beli
masyarakat.  Dari  sisi  LU,  kontraksi  lebih dalam  tertahan  oleh  LU  Informasi  dan Komunikasi, LU
Administrasi Pemerintahan,  Pertahanan,  dan  Jaminan Sosial  Wajib;  LU  Jasa  Keuangan  dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  yang  mampu  tumbuh  positif  di tengah pandemi COVID-19.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.  Tingkat  kemandirian  kabupaten  dan  kota yang  ada  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur diukur  menggunakan  rasio  kemandirian pada tiap-tiap daerah selama tahun anggaran 2016  sampai  2020,  belum  mandiri  bahkan belum  menyentuh  setengah  dari  tingkat kemandirian  tertinggi,  terbukti  dengan hanya  ada  Kota  Kupang  yang  selama  tiga tahun  berada  pada  kriteria  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Nusa  Tenggara  Timur,  itu  pun  hanya mencapai  kriteria  sedang  yang  intervalnya 20,01%-30%.  Sejalan  dengan  hal  tersebut maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara umum  rata-rata  ketergantungan  kabupaten dan  kota  yang  ada  di Nusa  Tenggara  Timur terhadap pendapatan transfer dari pemerintah dan lainnya masih sangat tinggi, dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya  sendiri,  bahkan  rata-rata  dari pendapatan  asli  daerah  di  dapatkan  oleh masing-masing  kabupaten  dan  kota  di  Nusa Tenggara  Timur  masih  sangat  kecil  dan tidak  mencapai  setengah  atau  bahkan  10% dari pendapatan transfer dari pemerintah dan lain-lain.
2.  Diantara  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah yang mempunyai tingkat kemandirian yang cukup tinggi dalam mengelola keuangannya adalah Kota  Kupang.  Sejalan  dengan  anggaran pendapatan  asli  Daerah  Kota  Kupang sepanjang tahun 2016 sampai 2020 merupakan  yang  paling  tinggi  diantara Kabupaten  yang  ada  di  Nusa  Tenggara Timur.  Daerah  yang  berbentuk  kabupaten ada  Kabupaten  Manggarai  Barat  yang  pada tahun  2019  mampu  mencapai  kriteria  yang
sama  dengan  Kota  Kupang  yaitu  pada kriteria sedang.
3.  Diantara  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah yang mempunyai  tingkat  ketergantungan  paling tinggi  terhadap  penerimaan  keuangan  dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Nagekeo,  Kabupaten  Sumba  Tengah  dan Kabupaten  Rote  Ndao.  Dengan  tingkat kemandirian  paling  rendah  ada  pada  tahun 2016 yang dicapai oleh Kabupaten Nagekeo dengan persentase sebesar 4%, menjadi yang paling  rendah  sepanjang  tahun 2016  sampai 2020,  Kabupaten  Nagekeo  juga  selalu berada  pada  kriteria  paling  rendah  bahkan kemandirian  paling  tinggi  yang  bisa  dicapai oleh  Kabupaten  Nagekeo  ada  pada  tahun 2017 dengan hanya mencapai 8%.

## Saran
1. Bagi Objek Penelitian Perlunya  upaya  meningkatkan  kemampuan keuangan  daerah  dalam  hal  kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  maka  diperlukan  upaya peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dengan  mengelola  sumber  daya  asli  daerah secara maksimal.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya Disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya untuk menambah sumber data bagi penelitian  bukan  hanya  menggunakan  data sekunderr  yang  berbentuk  data  keuangan, namun  juga  dapat  mendapatkan  data  seperti wawancara, kuesioner dan survey.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia.  (2021). Kajian  ekonomi dan  keuangan  regional  Provinsi  Nusa Tenggara Timur Februari 2018 .
Halim,  Abdul  dan  Kusufi,  Muhammad Syam  (2012). Akuntansi  Keuangan Daerah (4th  ed.).  Jakarta:Salemba Empat,hal.L2-L13 Nugroho, P. (2017). Analisis Atas Kemandirian Pemda Dalam Mengelola Keuangannya. Info  Artha , 5 ,  93–106.
https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.64 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019). Prof.  Dr.Haw  Widjaja.  (2008). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom . Jakarta:Rajawali Pers. Roswaty.  (2017).  Analisis  Kemandirian
Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Global  Masa  Kini , 8 (01), 21–27.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).