## I t a n g

## DASAR HUKUM EKONOMI ISLAM

## Abstrak
Ekonomi  Islam  terbangun  dari  dasar  hukum  Naqli  dan  Aqli. Dalil  Naqli adalah dalil yang di ambil dari  Al-qur’an atau hadits Nabi Muhammad SAW. Dalil Naqli bisa diartikan juga seperti tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Qur'an, yang  tertera  dalam  mushaf  al-Qur’an  atau  Hadis  mutawatir,  yang  tertera  didalam kitab-kitab hadis, lalu diambil dan disalin dari tulisan yang telah baku. Dalil tersebut kebenarannya  merupakan  kebenaran  yang  haqiqi/mutlak.  Sedang  dalil  Aqli  adalah dalil yang bisa di nalar oleh akal.
Dalil aqli bisa diartikan juga seperti petunjuk dan pertimbangan akal fikiran yang  sehat  dan  obyektif,  tidak  dipengaruhi  oleh  keinginan,  ambisi  atau  kebencian dari  emosi.  Tegasnya  dalil  aqli  adalah  penerimaan  akal  secara  murni  dan  bebas, kebenarannya merupakan nisbi (relatif), karena merupakan prodak manusia. Adapun bentuk dalil aqli berupa Ijtihad: ijma dan qiyas.
Dari  dua  dasar  hukum  tersebut,  bahwa  prinsip  prinsip  ekonomi  Islam  tidak boleh  menyimpang  dari  al-Qur'an  dan  al-Hadits.  Sedang  dalam  pengembangan pemikiran ekonomi Islam tidak lepas dari dasar hukum aqli berupa Ijtihad.
Kata Kunci: Hukum, ekonomi, Islam.

## I. Pendahuluan
Kehidupan  sosial  ekonomi  yang  terjadi  di  masyarakat  termasuk  umat  Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama  dalam  hal  ini  Islam.  Ajaran-ajaran  Islam  dalam  berekonomi  seperti  larangan Magrib  ( Maisir , Gharar dan Riba ),  menimbun  atau  mempermainkan  penawaran ( ikhtikar ),  mempermainkan  permintaan  ( najasy ),  menipu  ( tadlis ), taghrir ,  menjual bukan miliknya ( bai’ al ma’dum ), curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam  secara  serampangan,  pemborosan,  keserakahan  dan  sebagainya  telah  banyak dipraktekan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran  serta  keharusan.  Pelanggaran  syariah  dalam  berekonomi  tersebut  telah menyebabkan  krisis  ekonomi  termasuk  krisis  pada  pertengahan  1997  dan  financial global  pada  akhir  2008.  Dampak  lainnya  adalah  kerusakan  lingkungan,  yang  kaya makin kaya, kesenjangan ekonomi semakin lebar dan sistem ekonomi yang ada tidak mampu  mensejahterakan  umat  manusia  secara  keseluruhan  melainkan  hanya menumpuk pada sebagian masyarakat. 1
Penyebab  krisis  tersebut  telah  nampak  sebagaimana  dijelaskan  dalam  al- Qur’an surat Ar-Rum [30] ayat 41. Sangat jelas pernyataan al-Qur’an tersebut bahwa
penyebab terjadinya kerusakan  yang dalam hal ini krisis adalah akibat ulah manusia itu  sendiri.  Manusia  diberikan  amanah  oleh  Allah  SWT.  untuk  melaksanakan tugasnya  di  muka  bumi  ini  dengan  sebaik-baiknya  tidak  lepas  dari  nilai-nilai  moral dan segala aturan  yang dibuat-Nya, termasuk dalam praktek ekonomi. Islam sebagai agama  yang  diridloi  Allah  SWT.  untuk  manusia  mengatur  semua  aspek  kehidupan, baik  yang  bersifat  materil  maupun  non  materil.  Karena  itu  ekonomi  sebagai  satu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur oleh Islam. 2 Ini bisa dipahami Islam sebagai agama yang sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Ma’idah [5] ayat 3.
Kesempurnaan  Islam  sebagaimana  ayat  di  atas  dilengkapinya  dengan  sistem dan  konsep  ekonomi,  suatu  sistem  yang  dapat  digunakan  sebagai  paduan  bagi manusia  dalam  menjalankan  kegiatan  ekonomi.  Suatu  sistem  yang  pada  garis besarnya sudah diatur dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam sesungguhnya secara  inheren  merupakan  konsekuensi  logis  dari  kesempurnaan  Islam  itu  sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada  umatnya  untuk  mewujudkan  keislamannya  dalam  seluruh  aspek kehidupannya.  Sangatlah  tidak  masuk  akal,  seorang  muslim  yang  melaksanakan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang  menyimpang  dari  ajaran  Islam. 3 Untuk  itulah  Ekonomi  Islam  tidak  lepas  dari dasar hukum ekonomi Islam, yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## II. Dasar Dasar Hukum Ekonomi Islam
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an  adalah  kalam  Allah  SWT.  yang  disampaikan  kepada  Nabi Muhammad  SAW.  secara  mutawatir  melalui  malaikat  Jibril  dari  mulai  surat  Al- Fatihah  diakhiri  surat  An-Nas  dan  membacanya  merupakan  ibadah.  Al-Qur’an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang  abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan  yang pertama bagi syari'at  Islam, karena  di dalamnya  terdapat kaidah- kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. 4 Sebagaimana firman Allah surat an- Nisa [4] ayat 80:
َعﺎَﻃَا ْﺪَﻘَـﻓ َلْﻮُﺳﱠﺮﻟا ِﻊِﻄُﻳ ْﻦَﻣ :ﺎﺴﻨﻟا) َﷲا 80 (
Artinya: “Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah” . 5
Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara’ itu  secara  keseluruhan,  karena  penjelasan-penjelasan  as-Sunnah  berasal  dari  al- Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar  hukum,  seperti  memerintahkan  kepada  manusia  agar  memenuhi  janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. 6
Banyak  ayat  menyebutkan  berbagai  macam  kebutuhan  hidup  manusia,  baik yang  primer  ( basic  needs )  maupun  yang  sekunder.  Seperti  kebutuhan  pangan,  yang diindikasikan  dengan  menyebutkan  pemberian  rizki  Allah  berupa  buah-buahan,
binatang  ternak,  ikan  laut,  air  susu,  kebutuhan  pakaian  dan  perumahan.  Semua  itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.
Al-Qur'an tidak saja  mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan  tetapi  mengatur  pula  hubungan  antara  penciptanya.  Al-Qur'an  juga  bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan  memerintahkan  kepada  manusia  agar  percaya  pada  hari  kebangkitan  kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.
Jadi  al-Qur'an  tidak  hanya  merincikan  tentang  pentingnya  menyusun  dan memelihara  hubungan  erat  dengan  Tuhan  tetapi  juga  menjelaskan  semua  yang mungkin  diperlukan  untuk  memenuhi  kehidupan  sosial  yang  lengkap.  Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat  perhatian  al-Qur'an  adalah  manusia  dan  perbaikannya.  Untuk  itu  sangatlah penting bagi sesorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

## 2. As-Sunnah
As-  Sunnah  atau    sering  disebut  juga  al-Hadits  mempunyai  arti  yang  sama, yaitu  segala  sesuatu  yang  disandarkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW.baik  berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya.  Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as- Sunnah  yaitu segala sesuatu  yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada  para  sahabat  Nabi.    As-Sunnah 7 merupakan  sumber  hukum  yang  kedua setelah  al-Qur'an,  dasar  pokok  as-Sunnah  sebagai  sumber  hukum,  sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 59:
ﺎﺴﻨﻟا) َلْﻮُﺳﱠﺮﻟا اﻮُﻌْـﻴِﻃَاَو َﷲا ﻮُﻌْـﻴِﻃَا اﻮُﻨَﻣا َﻦْﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡـﻳَﺎﻳ : 59 (
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya” . 8 Kedudukan  as-Sunnah  terhadap  al-Qur'an,  sebagaimana  dirumuskan  dalam tiga hal, yaitu: 9
a. Sunnah  berfungsi  menjelaskan  ayat  yang  masih  mubham,  merinci  ayat  yang mujmal.
b. Sunnah  menambah  kewajiban-kewajiban  syara’  yang  ketentuan  pokoknya telah  ditetapkan  dengan  nash  al-Qur'an.  Seperti  sunnah  datang  dengan membawa  hukum-hukum  tambahan  yang  menyempurnakan  ketentuan  pokok tersebut.
c. Sunnah  membawa  hukum  yang  tidak  ada  ketentuan  nashnya  di  dalam  al- Qur'an.
Seperti  dalam  masalah  mu’amalat,  yaitu  al-Qur'an  memerintahkan  untuk memenuhi  janji  (perikatan).  Hal  ini  perikatan  mana  yang  sah  dan  yang  halal  serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

## 3. Ijtihad
Ijtihad  adalah  merupakan  semua  kemampuan  dalam  segala  perbuatan,  guna mendapatkan  hukum  syara’  dan  dalil  terperenci  dengan  cara  istinbat  (mengambil kesimpulan). 10 Dasar  hukum  ditetapkannya  ijtihad  sebagaimana  firman  Allah  surat as-Syura’ [42] ayat 38:
                             ىرﻮﺸﻟا) : 38 (
Artinya: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka” . 11
Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti  oleh  al-Qur'an  dan  as-Sunah.  Maka  dalam  masalah-masalah  yang  hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan  yang telah ditetapkan. 12
Dalam  konsep  Islam  urusan  mu’amalah  ini  harus  berpedoman  pada  sumber- sumber  hukum  yang  telah  ditetapkan  di  atas.  Al-Qur'an  telah  memberikan  prinsip- prinsip  pokok  tentang  hubungan  manusia  dengan  harta  benda  sekelilingnya,  yaitu dalam tiga hal: 13
1. Cara mendapatkan hak milik atas harta benda;
2. Penegasan tentang fungsi hak milik, dan
3. Kewajiban membelanjakan harta benda.
1.1. Cara mendapatkan hak milik atas harta benda harus dengan cara yang halal. Islam  membolehkan  hak  pemilikan  harta,  karena  itu  merupakan  fitrah  dalam jiwa  mausia.  Manusia  itu  wajib  melakukan  sesuatu  dengan  jerih  payahnya  untuk mendapatkan harta baginya. Jadi kalau hal itu diharamkan maka sama halnya dengan manusia itu mengharamkan masyarakat dari cita-citanya. Maka harta yang didapat itu harus yang halal tidak yang haram. 14 Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah [2] ayat 188:
                                                                                                                                                     ةﺮﻘﺒﻟا) : 188 (
Artinya: “Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada  harta  benda  orang  lain itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal kamu Mengetahui” . 15

## 1.2. Tidak boleh menjalankan riba
Memperoleh  harta  benda  harus  dilakukan  dengan  cara  berusaha  dan  bekerja. Tidak  dibenarkan  mendapatkan  keuntungan  dari  riba  yakni  keuntungan  yang diperoleh dari jerih payah orang lain tanpa membayar jerih payah orang itu, dalam si peminjam.
Riba  merupakan  bencana  besar,  musibah  yang  kelam,  dan  penyakit  yang berbahaya.  Riba  adalah  pembunuh  dan  pemusnah.  Orang  yang  menerima  maka kekafiran  akan  datang  kepadanya  dengan  cepat.  Dikepung  oleh  kemelaratan,  berada pada bencana besar, dan kesedihan yang berkepanjangan. Tidak diragukan lagi, kalau seseorang itu pada mulanya berada dalam kemudahan harta benda, kenikmatan jiwa dan kebaikan keadaan kemudian setelah itu menjadi hina diri. Kejerniihan hidupnya menjadi  keruh,  dan  nasibnya  menjadi  sangat  sangat  sempit.  Dalam  keadaan  seperti ini, orang  yang memakan  riba hatinya  menjadi  goncang, tertipu perasaannya  hancur pikirannya seperti orang yang kemasukan syetan. 16
2.1.Hak (milik) atas harta benda mempunyai nilai sosial Harta  merupakan  titipan  dari  Allah  SWT.  harus  dijaga.  Manusia  tidak diperbolehkan  berlaku  serakah,  tetapi  harus  punya  kepedulian  terhadap  sesamanya. Berjiwa sosial, saling tolong-menolong untuk membagi bagi rizki. Guna terciptanya perekonomian  yang  merata.  Sebagaimana  firman  Allah  surat  adz-Zariyat  [51]  ayat 19:
                                               تﺎﻳراﺰﻟا) : 19 (
Artinya: “Dan  pada  harta-harta  mereka  ada  hak  untuk  orang  miskin  yang  meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” . 17

## 2.2.Tidak boleh menimbun harta kekayaan
Harta  kekayaan  harus  dilepaskan  ke  dalam  peredaran,  sehingga  menfaatnya dapat  diambil  menfaatnya  oleh  banyak  orang.  Penimbunan  barang  diancam  oleh Allah, sebagaimana firmannya surat at-Taubah [9] ayat 34:
                                                                                              ﺔﺑﻮﺘﻟا) : 34 (
Artinya: “Dan  orang-orang  yang  menyimpan  emas  dan  perak  dan  tidak menafkahkannya  pada  jalan  Allah,  Maka  beritahukanlah  kepada  mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” . 18
3.1.Kewajiban membelanjakan harta benda diatur dengan pedoman sebagai berikut:
1. Penggunanya
1. Tidak boleh boros dan tidak boleh kikir.
2. Harus  hati-hati  dan  bijaksana  dalam  menggunakan  harta.  Seorang  yang tidak  tahu  (bodoh)  menggunakan  harta  benda  harus  dicegah melakukannya.
2. Mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat, seperti:
1. Zakat
2. Sedekah dan Hibah
3. Lembaga-lembaga keuangan selain zakat seperti BMI/BMT, Takaful
4. Wakaf
5. Penyembilihan qurban, dan lain-lain
Ijtihad  yang  diupayakan  oleh  para  ulama  menghasilkan  kesepakatan- kesepakatan, di antaranya:
a. Ijma’
Ijma’  ialah  kebulatan  pendapat  Fuqoha  Mujtahidin  pada  suatu  masa  atas sesuatu  hukum  sesudah  masa  Rasulallah  SAW. 19 Dan  merupakan  salah  satu  dalil syara’  yang  memiliki  tingkat  kekuatan  argumentatif  setingkat  di  bawah  dalil-dalil nash  (al-Qur'an  dan  Hadits).  Dasar  ditetapkannya  ijma  sebagai  hukum  yang  ketiga setelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam surat An-Nisa [4] ayat 115:
                                                                                                                                                        ﺎﺴﻨﻟا)
:
115 (
Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. 20
Ijma  dibagi  dua  yaitu  ijma  qauli  dan  ijma  sukuti.  Ijma  qauli  ialah  kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.
b. Qiyas
Qiyas  adalah  mempersamakan  hukum  sesuatu  perkara  yang  belum  ada kedudukan  hukumnya  dengan  sesuatu  perkara  yang  sudah  ada  ketentuan  hukumnya karena  adanya  segi-segi  persamaan  antara  keduanya  yang  disebut  illat.  Qiyas
merupakan  sumber  hukum  yang  keempat  setelah  al-Qur'an,  As-sunnah  dan  Ijma’. Dasar hukum ditetapkannya qiyas yaitu surat an-Nisa [4] ayat 59:
                                                                                                                                                                                                                           
:ﺎﺴﻨﻟا) 59 (
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (nya), dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya”. 21
Dasar hukum teori ekonomi Islam menurut Murasa Sarkaniputra sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:
Dasar Hukum Teori Ekonomi Islam 22

## KETERANGAN:
1. Ekonomi Islam bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma’, Qiyas dan Ijtihad.
2. Asumsi, yaitu sebagai berikut:
c. i = 0 / interest = 0
Di  dalam  konsep  perekonomian  Islam  tidak  terdapat  perbuatan  yang mengandung  unsur  riba,  gharar  dan  judi.  Semua  hak  yang  didapatnya  dari hasil yang baik sesuai dengan petunjuk qur’ani.
d. Untung dan rugi ( profit dan loss sharing /PLS)
Untung  dan  rugi  merupakan  resiko  yang  ditanggung  dari  kegiatan ekonomi.  Neraca  keberhasilan  usaha  tidak  mutlak  ditentukan  manusia,  yang menentukan  segalanya  hanya  Allah  semata.  Oleh  karena  itu  konsep  Islam memberikan keseimbangan untuk mengatur rotasi ekonomi dalam masyarakat yaitu dengan adanya untung dan rugi.
e. Halal dan toyib
Perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan Prinsip ekonomi lainnya, prinsip  Islam  yaitu  halalal  dan  toyiban.  Agar  harta  yang  dimiliki  itu  didapat dari  komoditi  yang  halal  serta  baik.  Dari  praktek  semacam  ini  akan membentuk  etika  perekonomian  yang  baik,  yang  dapat  menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
f. Sebagai wujud keseimbangan antar sesama adalah dengan menunaikan zakat, infaq dan s{odaqoh.
g. Membayar upah sebelum keringat mengering sebuah tindakan yang mulia.
h. Model berupa BMT, Takaful, Mudharabah, dan lain-lain. Menurut Sri-Edi Swasono intisari teori ekonomi Islam yang diambil dari dasar hukum ekonomi Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadits), yaitu: 23 1). Menekankan moralitas dan  etika  Islam.  Moralitas  yang  dimaksud  dengan  pelayanan  yang  baik,  sedangkan etika  Islam  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  2).  Menghindari  praktek  kehidupan ekonomi  yang  tidak  Islami.  Praktek  kegiatan  ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat perlu  dianalisis  dengan  merelevansikan  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  3).  Tidak menafikan  ekonomi  mainstream.  Konsep  ekonomi  Islam  mengembangkan  teori ekonomi  yang  dapat  mentransformasi  ekonomi  mainstream  menjadi  ekonomi  yang Islami. 4). Bebas nilai. Konsep ekonomi Islam mengakui hukum-hukum (bebas nilai) atau  tehnik-tehnik  ekonomi  (bebas  nilai)  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk memperkokoh dan melengkapi kajian-kajian ekonomi Islam. 5). Berasaskan keadilan. Dengan  asas  keadilan  merupakan  jalan  keluar  untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
Ada beberapa parameter dasar teori ekonomi Islam yang dapat diungkap dan diikhtisarkan sebagai berikut: 24 1). Tindakan dan putusan dinilai etis, tergantung pada maksud  (tujuan)  individu.  Tuhan  Maha  Mengetahui,  karena  itu  Tuhan  mengetahui maksud  manusia  secara  sempurna.  2).  Maksud  baik  yang  diikuti  tindakan  baik dianggap  sebagai  ibadah  (pengabdian).  Maksud  halal  tidak  dapat  merubah  tindakan haram  menjadi  halal.  3).  Islam  memberikan  kebebasan  kepada  individu  untuk
meyakini  dan  bertindak  apapun  yang  diinginkan,  namun  tanpa  mengorbankan keadilan dan tanggung jawab. 4). Iman kepada Allah memberikan individu kebebasan sempurna  dari  sesuatu  atau  seseorang  kecuali  Allah.  5).  Keputusan  yang menguntungkan mayoritas atau minoritas bukan ukuran etis tidaknya suatu tindakan. Etika  bukan  persoalan  jumlah.  6).  Islam  menggunakan  pendekatan  sistem  terbuka terhadap  etika,  tidak  tertutup  dan  berorientasi  pada  diri  sendiri  ( self-oriented ).  7). Keputusan  etis  didasarkan  pada  pemahaman  terhadap  al-Qur'an  dan  alam  semesta secara  bersamaan.  8).  Berbeda  dengan  sistem  etika  yang  dibangun  oleh  kebanyakan agama lain, Islam menganjurkan umat manusia untuk mengamalkan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan dunia.
Ekonomi  Islam  tidak  bersifat fragmental (terpenggal-penggal)  akan  tetapi merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  pandangan  hidup  Islami.  Karena  itu sistem ekonomi Islam bersifat menyeluruh, sebagaimana Firman Allah SWT. surat al- Baqoroh (2) ayat 208:
                                                                                                                         
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  masuklah  kamu  ke  dalam  Islam keseluruhan,  dan  janganlah  kamu  turut  langkah-langkah  syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 25
Dalam  kaidah  perilaku  individu,  terdapat  suatu  keajegan  batini  ( internal consistency )  atau  ‘adl  (= equilibrium ).  Aksioma equilibrium (keseimbangan)  ini merupakan inti dari surat al-Baqarah [2] ayat 143:
                                                                                                      :ةﺮﻘﺒﻟا) 143 (
Artinya: “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” . 26

## D. Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  dalam  pembahsan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dasar hukum  ekonomi  Islam  terdiri  dari:  1.  Al-Qur'an  2.  Al-Hadits  dan  3.  Ijtihad  (Ijtihad secara  jama'i  disebut  dengan  Ijma'  sedang  Ijtihad  secara  individu  disebut  dengan Qiyas).  Selanjutnya  ada  asumsi  asumsi  dalam  prinsip  ekonomi  Islam,  yaitu:  Bebas riba,  adauntung  rugi,  komenditi  mesti  halal  dan  toyib,  membayar  zakat  infaq  dan sodaqoh, hendaknya memeberikan upah sebelum kerngatnya mengering.
Sedangkan  model  model  ekonomi  Islam  aplikasi  dari  dasar  hukum  ekonomi Islam  adalah  berupa  pengembangan  institusi/lembaga  (perbankan,  asuransi,  gadai,
baznas  dan  lain    sebagainya)  dan    pemikiran  pemikiran  instrumen  berupa  gagasan yang  terpola  dalam  bentuk  aplikasi  ekonomi  Islam,  seperti;  jaminan  sosial,  upah buruh  yang  layak,  jaminan  kesehatan,  makanan  dan  minuman  yang  halal  dan  lain lain.
Adapun implementasi dari dasar hukum ekonomi Islam itu adalah berupa niat, aturan  dan  tujuan.  Niat  ikhlas  karena  Allah,  aturan  berupa  undang  undang  dan regulasi lainnya, sedangkan tujuan adalah ridla Allah untuk beribadah kepadanya.

## Catatan Akhir:
1 Karjadi  Mintaroem,  “Kurikulum  Ekonomi  Syariah  di  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Airlangga  dan Perannya  dalam  Perekonomian  Indonesia” Makalah ,  Disampaikan  pada  Forum  Dekanat  PTN  se- Indonesia, di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, tanggal 22-24 Oktober 2009.
2 Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk. Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Penerbit  Kencana Prenada Media Grouf, cet. ke 3, 2010), 1-2.
3 Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk. Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Penerbit  Kencana Prenada Media Grouf, cet. ke 3, 2010), 2.
4 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqh ,  Alih  Bahasa  Saefullah  Ma’sum,  dkk.,  (Jakarta:  PT.  Pustaka Firdaus, 1994), h. 121
5 Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 82.
6 Ahmad  Hanafi, Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1986), h. 57 7 dalam konteks hukum Islam, sunanh yang secara harfiah berarti “cara, adat istiadat, kebiasaan hidup” mengacu  kepada  perilaku  Nabi  yang  dijadikan  teladan.  (Muhammad  Abdul  Manan, Op.  Cit .,  h.  32). Sunnah  menurut  istilah  ushul  fiqh  yaitu  segala  yang  dinukil  dari  Nabi,  baik  perkataan  maupun perbuatan,  ataupun  taqrir  yang  mempunyai  hubungan  dengan  hukum.  (Hasbi  as-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits , Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 25.
8 Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 79
9 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh , Alih Bahasa Saefullah Ma’sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 161.
10 Qardhawi, Yusuf, Ijtihad dalam Syari’at Islam , Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h. 2.
11 Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 144.
12 Wahab Afif, Tarikh Tasyri’ Islam , Serang: CV. Saudara.
13 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya , (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 143.
14 Mutawali Sya’rawi, Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme , Jakarta: Gema Insani Press, 1993, h. 3.
15 Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 27.
16 Syeikh  Ahmad  Al-Jurjawi,  Falsafah  dan    Hikmah  Hukum  Islam.  Terjemah  Hadi  Mulyo,  As_Syifa Semarang 1992: 376.
17 Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 472.
18 Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 174.
19 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1986,  h. 61.
20 Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 79.
21 Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 79.
22 Murasa Sarkaniputra, Revelation-based Measurement; Pendekatan  Keterpaduan antara  Matik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi (P3EI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), 7.
23 Pada saat bimbingan pada hari senin tanggal 2 Agustus 2010.
24 Choirul Fuad Yusuf, Etika Bisnis dalam al-Qur'an (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 14.
25 Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974),  30.
26 Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974),  21.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’ān. Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974.
Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
Anwar  Harjono, Hukum  Islam  Keluasan  dan  Keadilannya ,  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1987.
Choirul Fuad Yusuf, Etika Bisnis dalam al-Qur'an, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
Karjadi  Mintaroem,  “Kurikulum  Ekonomi  Syariah  di  Fakultas  Ekonomi  Universitas Airlangga  dan  Perannya  dalam  Perekonomian  Indonesia” Makalah , Disampaikan  pada  Forum  Dekanat  PTN  se-Indonesia,  di  Fakultas  Ekonomi Universitas Padjajaran, tanggal 22-24 Oktober 2009.
Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqh ,  Alih  Bahasa  Saefullah  Ma’sum,  dkk., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
Murasa  Sarkaniputra, Revelation-based  Measurement;  Pendekatan  Keterpaduan antara  Matik  Rasa  dan  Mantik  Akal  dari  Ibnu  Arabi, P3EI  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.
Mutawali  Sya’rawi, Islam  di  Antara  Kapitalisme  dan  Komunisme ,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 1993.
Mustafa Edwin Nasution, dkk. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grouf, cet. ke 3, 2010.
Qardhawi,  Yusuf, Ijtihad  dalam  Syari’at  Islam ,  Alih  Bahasa  Ahmas  Syatori,  Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
Syeikh  Ahmad  Al-Jurjawi,  Falsafah  dan    Hikmah  Hukum  Islam.  Terjemah  Hadi Mulyo, As_Syifa Semarang 1992.
Wahab Afif, Tarikh Tasyri’ Islam , Serang: CV. Saudara.
__________________________________ Itang ,  dosen  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Sultan  Maulana Hasanuddin Banten.