## Potensi  dan  Realisasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Kabupaten Polewali Mandar
Dewa Elfrieza Yedikade 1* , David Adechandra Ashedica Pesudo 2
1,2, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan realisasi pajak  kendaraan  bermotor  pada  Samsat  Polewali  Mandar.  Jenis penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  teknik  wawancara  dan  dokumentasi  yang  didukung dengan  data  jumlah  kendaraan  bermotor,  jumlah  kendaraan  bermotor yang PKB-nya terbayar dan data mengenai potensi dan realisasi PKB di Kabupaten  Polewali  Mandar.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa potensi  dan  realisasi  PKB  Kabupaten  Polewali  Mandar  tahun  2013 – 2017  belum  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah Provinsi.  Pencapaian  realisasi  tertinggi  pada  tahun  2015  yaitu  sebesar Rp.  4.210.398.876  atau  64  persen  dan  realisasi  terendah  terjadi  pada tahun  2017  yaitu  Rp.  3.939.981.196  atau  sebesar  51  persen  dari potensi  yang  telah  ditetapkan.  Rendahnya  tingkat penerimaan  realisasi PKB  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  diduga  karena  rendahnya pastisipasi dari pengguna kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Sehingga  diperlukan kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban  pajaknya  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  daerah. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya  dan  dapat  dijadikan  sebagai  masukan  bagi  Pemerintah Daerah setempat dalam pengeloalan PKB.

## A B S T R A C T
This  study  aimed  to  analyze  the  potential  and  realization  of  vehicle  tax  in  Samsat  Polewali Mandar. This type of research is qualitative descriptive. Technique of data collection used by interview and documentation supported by data on the number of vehicles, the number of vehicles whose taxes are  paid  and  data  on  the  potential  and  realization  of  vehicle  tax  in  Polewali  Mandar  District.  The results showed that the potential and realization of vehicle tax in the Polewali Mandar District year of 2013-2017 had not yet reached the target set by the Provincial Government. The highest achievement in  2015  was  Rp.  4.210.398.876  or  64  percent  and  the  lowest  realization  occurred  in  2017  was  Rp. 3.939.981.196  or  51  percent  from  the  stated  potential.  The  low  level  of  acceptance  of  vehicle  tax realization  in  Polewali  Mandar  District  is  allegedly  due  to  the  low  participation  of  vehicle  users  in paying  taxes.  So  that  public  awareness  is  needed  in  fulfilling  its  tax  obligations  in  order  to  increase regional  income.  It  is  hoped  that  this  research  will  be  useful  as  a  reference  for  further  research  and can be used as input for local governments in managing vehicle taxes.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: elfrieza@gmail.com (Dewa Elfrieza Yedikade)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 19 February 2019 Received in revised form 16 March 2019 Accepted 15  April 2019 Available online 26 May 2019

## Kata Kunci:
PKB, Potensi dan Realisasi
Keywords: Vehicle tax, Potential and Realization

## 1. Pendahuluan
Setiap  daerah  memiliki  potensi  dalam  mengatur  hak  dan  kewajiban.  Hal  ini  dapat  meningkatkan kepastian  pemerintah  daerah  dalam  memperoleh  kemampuan  untuk  memberikan  suatu  pelayanan kepada masyarakat (Winarso, 2015). Potensi tersebut dapat diketahui dari seberapa mampu suatu daerah setempat,  guna  memberikan  dan  mengembangkan  pembangunan  demi  kesejahteraan  masyarakatnya. Sehingga  diperlukan  pelaksanaan  dan  pengelolaan  yang  baik  dalam  berbagai  kebijakan  yang  lebih komprehensif, efektif, dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan maksimal daerah tersebut. Pendapatan Asli  Daerah  yaitu  pendapatan  yang  bertujuan  untuk  membiayai  pembangunan  suatu  daerah  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang  ada  dalam  wilayah  daerah  tersebut  yang  pemungutannya  sesuai peraturan  daerah  yang  berlaku  dalam  peraturan  perundang-undangan  (Halim,  2004).  Teori  kepatuhan (complience  theory)  merupakan  teori  yang  menjelaskan  mengenai  kondisi  dimana  seseorang  taat  serta patuh terhadap aturan yang berlaku. Teori ini akan dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak dimana sangat diperlukan dalam sistem perpajak yang berlaku. Nurmantu (2010) berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Menurut  Tahar  &  Rachman  (2014)  kepatuhan terhadap  pajak  merupakan  tanggung  jawab  seseorang  ataupun  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  seluruh kewajiban  perpajakannya  yang  berlandaskan  peraturan  maupun  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan. Selain  kepatuhan  diperlukan  juga  kesadaran  Wajib  Pajak  yaitu,  motivasi  yang  datang  dari  diri  sendiri secara  sadar  untuk  melakukan  kewajiban  pajak  yang  diiringi  dengan  motivasi  dari  aparat  pajak  dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017, Tentang KUP, 2017). Dalam (Undang-undang Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Pajak, 2009), yang di maksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Hal  serupa  juga  diungkapkan  Soemitro  (1990)  dalam  buku  Mardiasmo  (2011), menjelaskan  bahwa  pajak  merupakan  iuran  untuk  negara  yang  didasarkan  Undang-Undang  dan  tidak mendapatkan  jasa  timbal  balik  (kontrapretasi)  yang  ditujukan  langsung  guna  membiayai  pengeluaran umum.
Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa Pajak Daerah  merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran  rakyat. Pengertian Pajak Daerah dalam (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal  1  Ayat  10,  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah),    adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pajak  daerah  di  Indonesia  berdasarkan  (Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2009, Tentang Jenis Pajak Daerah), terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian  ini  dilakukan  sesuai  dengan  kewenangan  dalam  pengenaan  dan  pemungutan  dari  masing- masing  jenis  Pajak  Daerah  pada  wilayah  administrasi  provinsi  atau  kebupaten  atau  kota  yang bersangkutan.  Dalam  (Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2010  Pasal  2  Tentang  Jenis  Pajak  Daerah), adalah  jenis  pajak  daerah  yang  terdiri  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Menurut Siahaan (2010) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi  atau  badan  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu Marsyahrul, Tony (2005) mengemukakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang di kelola oleh Pemerintah Daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan Pembangunan Daerah (APBD).
Sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dapat  diperoleh dari pajak pusat dan pajak daerah.  Salah satu jenis pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor yang menjadi sumber pendapatan terbesar.  Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  dari  Ratnasari  (2016)  menjelasakan  bahwa  salah  satu  jenis  pajak  yang memiliki  potensi  yang  semakin  meningkat  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan  standar  kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua atau lebih, serta gandengannya yang digunakan pada seluruh  jenis  jalan darat, dan
digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau  peralatan  lain  yang  berfungsi  mengubah  sumber daya  energi  menjadi  sebuah  tenaga  gerak  pada  kendaraan  bermotor  yang  bersangkutan  termasuk  alat besar yang bisa bergerak  (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 2009).
Dalam  (Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Provinsi  Sulawesi  Barat), membahas  tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan  bermotor. Hal tersebut  juga  disampaikan dalam Silvia at el., (2015), menyatakan pajak yang dibebankan  atas  kepemilikan  kendaraan  bermotor,  yaitu  kendaraan  yang  beroda  dua  atau  lebih  dan digunakan  pada  semua  jenis  jalan  darat  dan  air,  tidak  melekat  secara  permanen,  yang  digerakkan  oleh peralatan  teknik.  Dalam  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  suatu  daerah  terdapat  sistem  yang dinamakan  sistem  bagi  hasil,  yaitu  hasil  dari  pemungutan  pajak  PKB  itu  sendiri  akan  dibagi  dalam beberapa  bagian  diantaranya  akan  direalisasikan  kepada  kabupaten/kota  sebesar  10%  sesuai  dengan proporsi dalam peraturan daerah (Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Ayat 10, Tentang Sistem Bagi Hasil, 2010).
Aturan  Pajak  Dareah  Sulawesi  Barat  (Peraturan  Daerah  Nomor  01  Tahun  2010  Ayat  7,  Tentang Pembagian  Proporsi  Tarif  Pajak  PKB),  yang  berisi  tentang  pambagian  proporsi  tarif  pajak  kendaraan bermotor dibagi dalam delapan bagian. Pertama, tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi yang dibagi ke dalam beberapa bagian diantaranya, untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5%  (satu  koma lima persen), untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen), untuk Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  ketiga  sebesar  3.5%  (tiga  koma  lima  persen),  untuk  Kepemilikan Kendaraan  Bermotor  keempat  sebesar  4,5%  (empat  koma  lima  persen),  untuk  Kepemilikan  Kendaraan Bermotor  kelima  dan  seterusnya  sebesar  5.5%  (lima  koma  lima  persen).  Kedua,  pajak  progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang dikenakan pada kendaraan bermotor milik orang pribadi. Ketiga, tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum sebesar 1% (satu persen).  Keempat,  tarif  Pajak  kendaraan  Bermotor  Ambulans  sebesar  0,5%  (nol  koma  lima  persen). Kelima,  tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pemadam  kebakaran  sbesar  0,5%  (nol  koma  lima  persen. Keenam, tarif Pajak Kendaraan Bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0.5% (nol koma lima persen). Ketujuh, tarif Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi,kabupaten  /kota/TNI/POLRI  sebesar  0,5%  (nol  koma  lima  persen).  Kedelapan,  tarif  Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
Berdasarkan  data  gabungan  Industri  Sepeda  Motor  Indonesia  (AISI)  populasi  dari  kendaraan bermotor  di  Indonesia  pada  tahun  2014  hingga  2017  yaitu  pada  tahun  2014  sebesar  7.876.195,  tahun 2015 sebesar 6.840.155, tahun 2016 sebesar 5.931.285, dan untuk tahun 2017 sebesar 5.866.103. Dengan demikian, terdapat penurunan pada penggunaan sepeda motor di tengah masyarakat yang akan memberi dampak  bagi  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  pajak  yang  sudah  diatur  dalam  (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah), tentang pajak kendaraan sebagai komponen pajak  provinsi,  tetapi  lain  hal  pada  kabupaten  Polewali  Mandar  dimana  populasi  dari  jumlah  pengguna kendaraan  sepeda  motor  pada  tahun  2013-2017  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  yang  sangat signifikan.  Penelitian  ini  berkaitan  jika  terdapat  peningkatan  pada  populasi  kendaraan  bermotor  maka akan memiliki pengaruh pada peningkatan penerimaan suatu daerah. Namun, jika terjadi penurunan pada populasi  kendaraan  bermotor  maka  akan  mengurangi  pendapatan  daerah  tersebut.  Maka  diperlukan efektifitas dari pemungutan pajak kendaraan bermotor agar pendapatan daerah berlangsung dengan baik.
Penelitian  Agustina  dan  Arliani  (2015;  Aryani,  2015),  menyatakan  bahwa  PKB  dan  BBNKB berpengaruh  terhadap  PAD  provinsi  Kalimantan  selatan  periode  2003-2012.  Hasil  estimasi  regresi menujukan  bahwa  kedua  variabel  independen  yang  ada  pada  model  regresi  mampu  menjelaskan  64% terhadap  PAD  dan  36%  ini  dijelaskan  pada  variabel  lainnya  yang  tidak  terdapat  dalam  penelitian  ini. Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  Karina  and  Budiarso  (2016),  menyatakan  tingkat  efektifitas  dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung mengalami penurunan. Dalam mengelola pajak  kendaraan  bermotor,  dinas  keuangan  dan  aset  daerah  provinsi  Gorontalo  sudah  dilaksanakan dengan dengan baik. Namun, untuk mengatasi penurunan yang terjadi sebaiknya dilakukan peningkatan dan  pengoptimalan  potensi  dalam  penerimaan  pajak.  Penelitian  Winarso  (2015),  menjelaskan  tentang pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada pendapatan asli daerah sebesar 87,1%. Dari uraian diatas, maka persoalan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana potensi dan realisasi PKB Kabupaten Polewali Mandar.  Karina  dan  Budiarso  (2016)  mengemukakan  bahwa  kontribusi  PKB  terhadap  penerimaan  asli daerah pada tahun 2012-2014 pada penelitian yang dilakukan di Provinsi Gorontalo menunjukan bahwa kontribusinya  sedang  dan  menunjukkan  cukup  efektif.  Kontribusi  tersebut  mengalami  trend  yang menurun  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  tingginya  keinginan  masyrakat  untuk memiliki kendaraan bermotor namun tingkat kesadaran akan pajaknya masih rendah.
Tujuan  penelitian  ini  ialah  menganalisis  potensi  dan  realisasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada Samsat  Polewali  Mandar.  Adapun  manfaat  pada  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  untuk penelitian  selanjutnya  dan  dapat  dijadikan  sebagai  masukan  bagi  Pemerintah  Daerah  setempat  dalam pengeloalan PKB.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pedekatan  deskriptif,  yaitu  metode  yang  bertujuan  untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana Potensi dan Realisasi PKB Kabupaten Polewali Mandar. Data dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara adalah dengan mengadakan dialog langsung dengan informan yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ialah pada Kantor Samsat Polewali Mandar, sedangkan untuk data  sekunder  berhubungan  dengan  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti.
Penelitian  ini  dilasksanan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  dimana  Kabupaten  Polewali  mandar adalah  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang  paling  besar  diantara  6  (enam) kabupaten lainnya yaitu, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju Tengah yang  berada  dalam  wilayah  Provinsi  Sulawesi  barat.  Provinsi  Sulawesi  Barat  sendiri  adalah  pemekaran dari  provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  terbentuk  beradasarkan  (Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2004 Tentang  Pembentukan  Provinsi  Sulawesi  Barat) . Penelitian  ini  juga  dilakukan  pada  Samsat  Kabupaten Polewali Mandar dimana fungsi Samsat ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat Polewali Mandar dalam menerima dan mengelola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini ada enam tahap. Pertama, mengidentifikasi latar belakang  masalah.  Kedua,  merumuskan  masalah  dan  menentukan  tujuan  serta  manfaat.  Ketiga, mengumpulkan informasi/data dengan cara observasi langsung ke kantor Samsat dan Dispenda Polewali Mandar,  dengan  mewawancarai  langsung  Kepala  Bagian  (Kabag)  pada  Samsat  untuk  memperoleh  data jumlah  kendaraan  bermotor  terdaftar  dan  terbayar.  Untuk  kantor  Dispenda  melakukan  wawancara kepada  bagian  akuntansi  terkait  data  potensi  dan  realisasi  pajak  kendaraan  bermotor.  Keempat, megumpulkan data mengenai potensi dan realisasi pajak kendaraan bermotor. Kelima, melakukan analisis data  serta  mengelolanya  sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Keenam, menarik  kesimpulan  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  memberikan  saran  atau  masukan  pada  kantor Samsat dan Dispenda.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  data  secara  nasional,  jumlah  kendaraan  bermotor  di  Indonesia  selalu  mengalami peningkatan secara terus menerus pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor yang tersebar di wilayah Indonesia sebanyak 104.118.969 unit. Untuk tahun yang sama, dari 2013 sampai 2017 Kabupaten Polewali Mandar menyumbangkan jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2017
No Tahun WARNA TNBK Jumlah Persentase Peningkatan Unit (%) Hitam Merah Kuning 1 2013 75.211 1.705 1.426 78.342 30 2 2014 82.735 1.778 1.464 85.977 19 3 2015 89.817 1.939 1.530 93.286 19 4 2016 96.452 2.163 2.283 100.898 19 5 2017 101.958 2.283 1.624 105.865 13 Sumber: Data diolah, 2018
Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah  kendaraan bemotor tiap tahunnya terus mengalami peningkatan dimana kendaraan bermotor yang terdiri dari 3 jenis tanda nomor kendaaan bermotor yaitu hitam, merah dan kuning. Jika dilihat dari jumlah kendaraan  bermotor yang bertanda nomor kendaraan bermotor  yang  berwarna  hitam  adalah  yang  sangat  besar  diikuti  kendaraan  bermotor  bertanda  merah dan  yang  paling  sedikit  ialah  kendaraan  bermotor  bertanda  kuning.  Kendaraan  bertanda  hitam mengalami  peningkatan  yang  tinggi  terjadi  pada  tahun  2014  yang  mencapai  7.524  unit,  sementara  itu
peningkatan paling sedikit terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5.506 unit. Untuk kendaraan bertanda merah  pada  tahun  2016  mengalami  peningkatan  tertinggi  sebanyak  224  unit,  sedangkan  peningkatan terendah sebesar 73 unit pada tahun 2014. Sama halnya dengan kendaraan bertanda merah, kendaraan bertanda  kuning  juga  mengalami  peningkatan  tertinggi  dan  peningkatan  terendah  pada  tahun  tersebut masing-masing  sebanyak  1.053  unit  dan  38  unit.  Kemudian,  berdasarkan  persentase  peningkatan tertinggi  pada  jumlah  kendaraan  bermotor  terjadi  pada  tahun  2013  mencapai  30  persen..  Peningkatan jumlah  kendaraan  bermotor  ini  kemungkinan  disebabkan  keinginan  masyarakat  untuk  memiliki kendaraan  bermotor  yang  disertai  dengan  kemudahan  syarat  untuk  memilikinya.  Hal  tersebut  sesuai dengan  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Tata  Usaha  Samsat  Polewali  Mandar. “Setiap  tahunnya  jumlah kendaraan terdaftar yang ada di daerah Polewali Mandar terus mengalami peningkatan. Jenis kendaraan bermotor  yang  terdaftar  sendiri  didominasi  oleh  kendaraan  yang  bertanda  nomor  kendaraan  bermotor berwarna  hitam  hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  Polewali  Mandar  cenderung  ingin  memiliki kendaraan pribadi  dan banyaknya  juga masyarakat kita yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu sehingga jumlah kendaraan tersebut setiap tahunya mengalami peningkatan.”
Tabel 2. Jumlah Kendaraan yang PKBnya Terbayar Tahun 2013-2017
NO Tahun Jenis Kendaraan R2                   R4/R6 Jumlah Persentase Peningkatan Unit (%) 1 2013 38.593 3.278 41.871 4 2 2014 39.241 3.494 42.735 20 3 2015 40.892 3.963 44.855 48 4 2016 40.980 4.271 45.251 9 5 2017 41.546 4.568 46.114 19 Sumber: Data diolah, 2018
Dilihat dari data di atas jumlah kendaraan terbayar untuk tiap tahun mengalami peningkatan. Dari jumlah kendaraan yang terbayar yang memiliki jumlah terbayar yang paling besar ialah pada kendaraan roda  2  diikuti  oleh  kendaraan  roda  4  dan  roda  6.  Jumlah  kendaraan  bermotor  yang  pajaknya  telah terbayar  mengalami  peningkatan  selama  lima  tahun  terakhir.  Kendaraan  roda  2  yang  telah  membayar pajak mengalami peningkatan tertinggi tahun 2014 mencapai 1.651 unit dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 88 unit. Sementara itu, kendaraan roda 4 dan roda 6 yang terbayar pajaknya mengalami  peningkatan  tertinggi  juga  pada  tahun  2014  sebesar  469  unit,  sedangkan  peningkatan terendah sebanyak 297 unit pada tahun 2017. Meskipun mengalami peningkatan, jumlah kendaraan yang PKB-nya  terbayar  belum  seirama  dengan  peningkatan  jumlah  kendaraan  yang  terdaftar  di  Samsat Polewali  Mandar.  Hal  ini  dipicu  kurangnya  kepatuhan  serta  kesadaran  masyarakat  terhadap  kewajiban dalam  membayar  pajak  kendaraannya.  Berdasarkan  seluruh  jumlah  kendaraan  yang  PKB-nya  terbayar peningkatan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015  sebesar  48  persen,  dan  peningkatan  terendah  sebesar  4 persen pada  tahun 2013  Pernyataan tersebut  sesuai dengan yang diungkapkan  oleh  Kepala Tata Usaha Samsat Polewali Mandar yang mengatakan, “Untuk setiap jumlah kendaraan terbayar sendiri merupakan wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo pajak kendaraan bermotornya di kantor Samsat setempat sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  kewajibannya.  sehingga  jumlah  dari  kendaraan  yang  pajaknya  telah lunas itu terus meningkat dan yang paling banyak itu dek adalah kendaraan roda 2 dikareanakan rata-rata dari masyarakat disini itu lebih banyak memliki kendaraan roda 2 daripada roda 4 dan roda 6. Tapi untuk kendaraan  roda  2  dan  roda  4  itu  dek  juga  mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya.  Meskipun  dikatakan meningkat tapi jumlahnya belum sama dengan jumlah kendaraan terdaftar.”
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  merupakan  salah  satu  pajak  daerah  yang  ikut  memberikan kontribusi  terhadap  PAD.  Perda  Provinsi  Sulawesi  Barat  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  pajak  daerah, pembagian  atas  penerimaan  PKB  antara  provinsi  dan  Kabupaten  Polewali  Mandar  selama  tahun  2013 sampai 2017 sebagai berikut :
Tabel 3. Potensi dan Realisasi PKB Kabupaten Polewali Mandar
NO
Tahun Potensi Penerimaan PKB Realisasi Penerimaan PKB Persentase Realisasi (%) 1 2013 Rp. 5.407.987.688 Rp.2.942.136.768 56 2 2014 Rp. 6.036.085.375 Rp.3.557.013.784 61 3 2015 Rp. 6.731.565.863 Rp.4.210.398.876 64 4 2016 Rp. 7.923.458.843 Rp.4.329.548.496 56
5 2017 Rp. 7.923.753.187 Rp.3.939.981.196 51 Sumber: Data diolah, 2018
Dari data di atas, potensi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi cukup tinggi dilihat dari peningkatan yang  dilakukan  dari  tahun  ke  tahun.  Peningkatan  tersebut  disesuaikan  dengan  jumlah  kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat  Kabupaten Polewali Mandar. Tingkat realisasi PKB dari tahun 2013- 2017 juga mengalami naik turun. Berdasarkan potensi yang telah ditetapkan oleh Pemda, tingkat realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015, yang mencapai 64 persen atau sebesar Rp. 4.210.398.876. Sedangkan, untuk  realisasi  terendah  terjadi  pada  tahun  2017,  yaitu  51  persen  dengan  realisasi  sebesar  Rp. 3.939.981.196.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun. Dari ketiga jenis warna nomor kendaraan bermotor bahwa kenaikan terbanyak pada kenadaraan bernomor hitam. Hal tersebut dipicu keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan serta kemudahan dalam memilikinya. Untuk kendaraan bernomor kuning dan merah juga mengalami peningkatan dengan jumlah  yang  tidak  terlalu  banyak  dan  meskipun  untuk  jenis  kendaraan  bermotor  kuning  sempat mengalami penurunan pada tahun 2017.
Peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  tidak  sejalan  dengan  jumlah  kendaraan yang PKB-nya terbayar. Dari tahun ke tahun PKB mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun hal ini tidak  sebanding  dengan  jumlah  kendaraan  yang  terdaftar  yang  mengalami  peningkatan  pula  setiap tahunnya.  Hal  ini  dipicu  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya  serta kurangnya  penegasan  dari  aparat  pajak  terutama  pada  pajak  kendaraan  bermotor.  Pada  tahun  2013 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Polewali Mandar mengalami peningkatan tertinggi dengan  jumlah  78.342  unit,  namun  PKB-nya  yang  terbayar  sebanyak  41.871  unit  kendaraan  bermotor. Sedangkan  pada  tahun  2017,  peningkatan  terendah  kendaraan  yang  terdaftar  pada  kantor  Samsat Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 105.865 unit, dan PKB yang terbayar hanya 46.114 unit. Kemudian pada  potensi  yang  telah  ditetapkan  realisasinya  belum  mencapai  target.  Peningkatan  potensi  tersebut didasarkan  pada  peningkatan  jumlah  kendaraan  yang  telah  terdaftar  di  Samsat  Polewali  Mandar.  Data Tabel  3  menunjukan  pencapaian  realisasi  PKB  belum  mencapai  dari  potensi  PKB.  Tingkat  realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015, yang mencapai 64 persen atau sebesar Rp. 4.210.398.876. Sedangkan untuk realisasi terendah terjadi pada tahun 2017, 51 persen atau realisasinya sebesar Rp. 3.939.981.196. Salah  satu  penyebabnya  yaitu  kurangnya  kepatuhan  masyarakat  pada  perpajakan,  khususnya pembayaran PKB.
Dari  hasil  wawacara  yang  telah  dilakukan,  penulis  telah  memperoleh  informasi  dan  upaya  yang telah dilakukan oleh kantor Samsat setempat guna menindak lanjuti masyarakat yang belum taat dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor  sehingga  potensi  yang  telah  ditetapkan  tercapai.  Hal  tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,  jauhnya akses lokasi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat setempat.   Upaya pertama yang dilakukan oleh kantor Samsat guna mengatasi masalah yang ada di atas ialah dengan memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan  bermotor  untuk  dapat  melakukan  pendaftaran  pengesahan  STNK  ataupun  pembayaran kendaraan  melalui  mobil  Samsat  keliling.  Pelayanan  mobil  Samsat  keliling  yang  dilakukan  oleh  Satuan Lalu Lintas Polres Polman tersebut sangat membantu masyarakat setempat untuk mempersingkat waktu dalam pengurusan pengesahan STNK maupun dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi dan kondisi lingkungan tempat tinggal yang sangat jauh dari kantor Samsat. Upaya kedua yang dilakukan kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar tidak  berhenti  pada  Samsat  keliling  saja  melainkan  upaya  kedua  yang  dilakukan  dengan  menyediakan serambi  pada  Bank  Sulselbar  di  Kecamatan  Wonomulyo,  dengan  adanya  penyediaan  serambi  ini masyarakat  setempat  sangat  terbantu  karena  dilakukan  dengan  cepat  dan  mudah  dalam  mendapatkan informasi ketika mengurus STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Peran  dan  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  setempat  dalam  menertibkan  pengguna kendaraan  bermotor  dangan  mengadakan  sweeping  yang  juga  merupakan  upaya  ketiga  yang  dilakukan oleh  Samsat  setempat.  Sekalipun  dalam  pelaksanaannya,  Polri  yang  berperan  dalam  penertiban  kepada pengguna  kendaraan  bermotor,  sehingga  pekerjaan  kantor  Samsat  lebih  dimudahkan  dalam  mendata setiap pengguna kendaraan bermotor yang tidak memiliki STNK. Dari ketiga upaya yang dilakukan oleh kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar diharapkan tingkat kesadaran pengguna kendaraan bermotor untuk  lebih  menyadari  pentingnya  memiliki  kelengkapan  surat  kendaraan  terlebih  dahulu  dan  lebih bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor guna Pembangunan Daerah yang lebih maju.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  maka  penulis dapat menyimpulkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Polewali Mandar sudah baik dilihat dari potensi PKB, namun realisasi PKB belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa  kendala  masih  banyak  ditemukan  oleh  kantor  bersama  Samsat  Polewali  Mandar  yaitu  masih rendahnya pastisipasi dari pengguna kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraannya sebelum masa jatuh tempo.
Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, adapun saran yang dapat peneliti jabarkan antara lain:  1)  Sebaiknya  penelitian  selanjutnya  lebih  memperluas  obyek  penelitian  sampai  dengan  tingkat Provinsi serta menambah data sehingga penelitian tidak subyektif, 2) Aparat kepolisian diharapkan lebih aktif  lagi  dalam  memberikan  penyuluhan  kepada  wajib  pajak  mengenai  pentingnya  dalam  membayar pajak,  juga  bagi  masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  diri  dan  masih  terlambat  membayar  pajak.  3) Sebaiknya mobil Samsat keliling yang telah ada lebih fungsikan lagi dengan melakukan pembinaan serta penyuluhan ke desa-desa guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta kantor dan  4)  Samsat  harus  lebih  tegas  dalam  penagihan  dari  pajak  kendaraan  bermotor  yang  sudah  lama menunggak dengan memberikan surat penagihan kepada Wajib Pajak.

## Daftar Rujukan
Agustina, R., & Arliani, R. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Provinsi  Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.8 No.1 Maret, 83-99.
Aryani, F. (2015). Kontribusi dan Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Ilmiah EkonomikaVol.XII,No.2, Oktober.
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Karina, N., & Budiarso, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret, 715-722.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Masyahrul, T. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Grasindo.
Muljono. (2009). Akuntansi Pajak Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Nurmantu, S. (2010). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2010). Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Ayat 10, Tentang Sistem Bagi Hasil. Sulawesi Barat.
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Barat.  (2010).  Peraturan  Daerah  Nomor  01  Tahun  2010  Ayat  7,  Tentang Pembagian Proporsi Tarif Pajak PKB. Sulawesi Barat.
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Barat.  (2010).  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2010  Pasal  2  Tentang Jenis Pajak Daerah. Sulawesi Barat.
Pemerintah  Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 26  Tahun 2004  Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009,  Tentang  Pajak  dan Retribusi Daerah. Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-undang  Pasal  1  Ayat  1  UU  Nomor  16  Tahun  2009, Tentang Pajak. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017, Tentang KUP. Jakarta.
Ratnasari, Tibertius Nempung, La Ode Suriadi. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1.
Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
Silvia,  I.  A.,  Kumadji,  S.,  &  Husaini,  A.  (2015).  Analisis  Mekanisme  Pemungutan  dan  Penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2, 1-7.
Soemitro, R. (1990). Azas dan Dasar Perpajakan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Tahar,  &  Rachman.  (2014).  Pengaruh  Faktor  Internal  dan  Eksternal  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 15 No. 1, 57-67.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Jenis Pajak Daerah. (2009). Jakarta.
Winarso, W. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor CP Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II). Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT), (pp. B-22).