## BEBERAPA CATATAN TENTANG PENGADILAN  PIDANA INTERNASIONAL AD HOC UNTUK YUGOSLAVIA DAN RWANDA SERTA  PENERAPAN  PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA DAL.AM  PELANGGARAN  BERAT HAM
Rudi  M.  Rizki1
Tulisan singkat ini menggambarkan beberapa kekurangan pada sistem pengadilan pidana  internasional ad-hoc dan  mencoba  menguraikan sejauh mana negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap setiap norma hukum internasional, khususnya pelanggaran berat hak asasi  manusia.  Dikemukakan  pula  bahwa  terhadap  pelanggaran­ pelanggaran  sejenis  yang  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan internasional, perlu diperhatikan adanya penerapan prinsip tanggung jawab pidana  perorangan yang  merupakan salah satu kharakteristik utama dalam  berbagai  tindak pidana tersebut.  Hal  ini  perlu  menjadi perhatian dan  bahan pertimbangan bagi  Pemerintah .

## A.  Catatan pada  Pengadilan  Pidana  lntemasional ad-hoc
Diskursus tentang pengadilan bagi pelaku pelanggaran berat HAM kian  merebak  menyusul  temuan  ICIET (International  Commission  of Inquiry  on  East  Timor atau  Komisi  Internasional  Pencari  Fakta  untuk Timor  Tim u r)  dan  KPP HAM Timo r-Ti m u r   ya ng  harus  seg era ditindaklanjuti. Salah satu rekomendasi dari  laporan ICIET menghendaki agar  PBB  mendirikan  pengadilan HAM untuk  para  pelaku  penggaran berat HAM di Timor-Timur yang terjadi sejak bulan Januari 1999. Para hakim pengadilan tersebut diusulkan akan ditentukan  PBB,  tetapi lebih diutamakan berasal dari Timor-Timur dan  Indonesia. Sedangkan untuk tempat  kedudukannya  bisa  di  Indonesia,  di  Timor-Timur  ataupun  di tempat  l a i n   ya ng  rel eva n .   Di  l a i n   p i h a k,  l a poran  KPP HAM merekomendasikan  agar  DPR  dan  pemerintah  segera  membentu k
1 Dasen  Fakultas Hukum UNPAD;  Hakim pada Pengadilan  HAM Ad Hoc Jakarta  untuk kasus Pelanggaran HAM di Timor-nmur; The United  Nations Independent Expert on Human Rights and International Solidarity.
Beberapa catatan tentang Pengadilan Pidana lntemasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda 278 Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM
pengadilan  HAM  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  kasus­ kasus pelanggaran berat HAM di Timar-Timur tersebut dengan mengacu kepada  hukum  nasional  dan  hukum  internasional,  khususnya  hukum HAM  dan hukum humaniter.
Berdasarkan  hal  di  atas,  disepakati  bahwa  penyelesaian  hukum melalui forum pengadilan nasional lebih tepat jika dibadingkan dengan forum  pengadilan  internasional.  Namun  demikian  forum  pengadilan nasional  tersebut  harus  benar-benar  mandiri  dan  tidak  memihak. Kesungguhan  Indonesia  dalam  mengungkap  kasus  tersebut  dan penggunaan forum pengadilan nasional ini didudkung oleh Sekjen PBB yang sekaligus menunjukan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem  peradilan  Indonesia.
Karena kasus pelanggaran berat HAM di Timar-Timur ini bernuansa internasional dan penyelesaiannya yang adil dan tidak memihak sangat dinantikan masyarakat (nasional maupun internasional), maka standar ya ng  digunakan nya  pun  harus  bertaraf  i nternasional,  teruta ma penggunaan norma-norma internasional yang bersifat universal. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang norma-norma yang lazim digunakan d a l a m   kasus-kasus  pel a n gg a ra n   berat  HAM,  khususnya  yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaaan ( crimes against humanity) dan kejahatan  perang ( war crimes). Pemahaman akan hal tersebut dapat diperoleh dari praktik-praktik pengadilan internasional, khususnya  Pengadilan Pidana Ad Hoc untuk Yugoslavia  dan  Rwanda. Setelah lebih dari empat puluh lima tahun pembentukan Pengadilan Internasional  Nuremberg  dan Tokyo,  dunia dikejutkan  oleh  kejadian tragis  di  wilayah  bekas  Yugoslavia  yang  penuh  dengan  kekejaman. Berdasarkan  laporan  Tadeusz  Mazoiweski,  pada  tahun 1993 Dewan Kea manan  PBB  mela l u i   Resolusi  No. 808 dan 827 menyetuj u i pembentukan the  International  Criminal  Tribunal  for  the  Former Yugoslavia (ICTY).  Kekejaman  d i   bekas  Yugoslavia  tersebut  telah mengakibatkan jumlah pengungsi sebanyak 2.200.000 orang, di samping jumlah  korban  nyawa  ribuan  orang,  termasuk  personil  PBB  yang tergabung dalam  pasukan  pemeliharaan perdamaian dan staf  badan­ badan PBB lainnya.
Sementara  itu  kekerasan  dalam  bentorkan  antaretnis  di  Rwanda yang  memakan  korban  lebih  dari 500.000 orang  dan  menyebabkan 2.000.000 orang  pengungsi  telah  mendorong  Dewan  Keamanan  PBB pada tahun 1994 untuk mendirikan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) melalui Resolusi Dewan  Keamanan PBB No. 955.
2 79 Beberapa Catatan tentang Pengadilan Piclana Intemasional Ali Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda Serta Penerapan  Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam  Pelanggaran Berat HAM
Pembentukan  kedua  mahkamah  di  atas  melalui  resolusi-resolusi ya ng  mendasa rinya,  merupaka n   l a n g kah-lang ka h   pemaksa a n (enforcement) untuk menciptakan perdamaian yang merupakan tugas Dewan Keamanan berdasarkan  Bab VII Piagam  PBB. Walaupun kedua pengadilan tersebut tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, tetapi dalam beberapa hal mempunyai kesamaan, misalnya dalam hal jenis-jenis kejahatan yang menjadi lingkup kewenangan Mahkamah. Dapat  dikatakan  bahwa  keduanya  dibentuk  berdasarkan  kehendak masyarakat  internasional  secara  keseluruhan,  bukan  oleh  segelintir negara-negara  pemenang  perang  sebagaimana  halnya  Pengadilan Nuremberg dan Tokyo.
Sebelum  pem bentu ka n   kedua  m a h kamah  d i   atas,  pernah dikemukakan  pula gagasan  untuk membentuk pengadilan-pengadilan i nternasional  untuk  kejahata n  perang  dan  keja hatan  terhadap kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  di  Vietnam  dan pengad i l a n   u ntu k  mengad i l i   Saddam  H u se i n   ya ng  d i a n g g a p bertanggung-jawab  atas  i nvasi  Irak  ke  Iran.  D i   samping  itu,  telah dirumuskan  pula  proposal-proposal  untuk  mengadili  para  penjahat perang di Burundi, Zaire, Chechnya dan untuk anggota kelompok Khmer Merah di bawah  Pol  Pot yang telah  melakukan  kejahatan genosida  di Kamboja.
ICTY  berkedudukan  di  Den  Haag,  Belanda  dan  terdiri  dari  tiga chambers,  yaitu trial  chambers dan appeal  chamber, penuntut  dan panitera. Sedangkan ICTR berkedudukan di Arusha, Tanzania dengan Kantor  Penuntut  di  Kigal i   Rwanda  dan  mempunyai  kelengkapan organisasi yang sama dengan ICTY.
ICTY dan ICTR dianggap telah memberikan andil yang  besar dalam penegakan  hukum  pidana  i nternasional,  terutama  dalam  u paya masyarakat  internasional  untuk  menghapuskan  pembebasan  dari penghukuman ( impunity) bagi  pelaku  tindak  pidana  ya ng  juga dikategorikan  sebagai  pelanggaran  berat  HAM.  Kedua  pengadilan ad hoc tersebut  dapat  dijadikan  model  pembentukan  pengadilan  bagi pelanggaran  berat  HAM  di  mana  pun  sebelum  Mahkamah  Pidana lnternasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 mulai berlaku. Namun demikian sistem ini pun masih mengandung kelemahan, seperti adanya keadilan yang bersifat pilih-pilih C'selectivejustice") yang kemungkinan didasari oleh pilihan atau kepentingan tertentu. Rentang waktu yang ditetapkan dalam kedua pengadilan tersebut juga dianggap
Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda 280 Serta Penerapan  Prinsip Tanggung Jawab  Negara dalam  Pelanggaran Berat HAM
sebagai  suatu kelemahan, karena tidak menjangkau kejahatan-kejahatan yang  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  jangka  waktu  yang  ditentukan tersebut.  Selain  itu,  beberapa  pelaku  yang  telah  diputuskan  secara in absentia masih  banyak  yang  bebas  berkeliaran  dan  bahkan  masih memegang  kekuasaan.

## B.  Tanggung Jawab Negara
Hukum internasional telah memberikan landasan yang kokoh untuk mengefektifkan penghukuman bagi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violations of human rights) yang dikategorikan ke dalam pertanggung-jawaban  pidana  dan  perdata.  Kewajiban  negara  untuk menghukum  pelaku  pela nggaran  berat  hak  asasi  manusia  telah dikembangkan di dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia baik  internasional  maupun  regiona l .   B a h kan,  hukum  kebiasaan internasional  secara  tegas  melarang  segala  bentuk  pem bebasan hukuman terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan secara  sistematis.
Berdasarkan  konsep  tangg u ng  jawab  negara,  suatu  negara bertanggung  jawab  apabila  melanggar  kewajiban  menurut  hukum i nternasiona l .   Komisi  Hukum  Internasional ( International  Law Commission) kemudian  menyatakan  bahwa  pelanggaran  terhadap kewajiban negara yang digolongkan sebagai international wrongful acts, di dalamnya mencakup pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, yang juga dikategorikan sebagai kejahatan internasional (international crimes).
Pe rta n g g u n gjawa ba n ,   b a i k   p i d a n a   m a u p u n   perdata,  atas pelanggaran  berat  hak asasi  manusia  memiliki  dasar  pemikiran yang sama, yaitu untuk memberikan peringatan keras agar diketahui secara meluas,  bahwa  pelanggaran  hak  asasi  manusia  menimbulkan  akibat hukum  yang serius.  Peringatan terutama ditujukan  kepada  para  pihak yang potensial melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di sam ping itu,  pertanggu ngjawaban  i n i   d ituj u ka n   u ntu k  memba ntu  u paya merehabilitasi  korban .  Walaupun dasar pemikiran ini lebih jelas dalam pertanggungjawaban secara perdata, pemidanaan terhadap pelaku turut �membantu dalam memperbaiki  harkat dan martabat korban .
N a m u n   d e m i ki a n ,   landasan  da n  tuj u a n   d a ri  ked u a   sistem pertanggungjawaban tersebut berbeda.  Pemidanaan terhadap pelaku
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
281  Beberapa catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM
pelanggaran  hak  asasi  manusia  didasarkan  kepada  salah  satu  fungsi pidana, yaitu sebagai fungsi pencegahan (deterrence rationale). Untuk itu,  hukum  internasional  mewajibkan  negara-negara  untuk  mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, karena pemidanaan dianggap sebagai cara yang paling efektif agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi.  Sebaliknya,  kegagalan  untuk  menghukum  pelaku  pelanggaran terhadap norma yang  mendasar dari harkat dan martabat manusia ini akan dianggap sebagai "license" untuk mengulang  kembali terjadinya pelanggaran  berat  hak  asasi  manusia  yang  dikategorikan  sebagai keja hata n  terhadap  kema n usiaan  i n i .   Kewaj iban  negara  untuk menghukum pelaku kejahatan ini lebih merupakan kewajiban terhadap masyarakat, bahkan, masyarakat internasional secara keseluruhan ( erga omnes obligation), dibandingkan sebagai kewajiban terhadap individu. Walaupun pertanggungjawaban perdata juga mengandung fungsi pencegahan,  tetapi  titik  beratnya  adalah  untuk  kepentingan  korban, yaitu  untuk  mengganti  kerugian yang  diderita  korban.  Ganti  rugi  ini d isa mping  berbentuk  uang  da pat  juga  dalam  bentuk  yang  lain berdasarkan  kebutuhan  khusus atau  kebutuhan yang  mendesak bagi korban,  misalnya  pemberian  pekerjaan  kepada  seorang  korban  yang telah  dicabut  haknya  untuk  bekerja  karena  dianggap  sebagai  lawan politik dari  rezim yang berkuasa. Contoh  lain  misalnya seorang korban penyiksaan diberi perawatan kesehatan dengan tanggungan biaya dari negara.  Dalam  kasus Estrella  v.  Uruguay, Komite  Hak Asasi  Manusia secara  tegas  mewaj ibkan  negara  yang  bertanggung  jawab  atas pelanggaran  hak  asasi  manusia  (dalam  hal  ini  penyiksaan)  untuk memberikan  remedi  yang  efektif,  termasuk  pembayaran  ganti  rug i kepada korban, dan menjamin agar pelanggaran serupa tidak terulang lagi  dikemudian hari.
Komite  Hak Asasi  Manusia  yang  dibentuk  berdasarkan  Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Rights) pada  tahun 1982, dalam  suatu  komentar  umum  terhadap Kovenan  menegaskan  bahwa  :  negara-negara  harus  melindungi  hak asasi manusia secara efektif melalui berbagai mekanisme pengawasan; pengaduan  terhadap  pelanggaran  harus  diselidiki  secara  efektif oleh suatu  otoritas  yang  berwenang;  orang-orang  yang  bersalah  harus mem pertangg ung  jawa bkan nya ;   dan  korba n  pelanggaran  harus memperoleh remedi yang efektif,  termasuk pemberian ganti  rugi.
Beberapa catatan tentang Pengadilan Pidana Intemasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda 282
Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM

## C.  Pertanggungjawaban Pldana
Bebera pa  pel a n g g a ra n   h a k   asasi  m a n u sia  teruta m a   ya ng d igolongkan  ke  dalam  pelanggaran  berat  d i kategorikan  sebagai kejahatan  i nternasional.  Dalam  hal  ini,  hukum  pidana  internasional sangat berperan penting penegakan hak asasi manusia dan juga hukum human iter  i nternasional .  Sej a k   Pengadilan  Penjahat  Pera ng  di Nuremberg  dan Tokyo  setelah  Perang  Dunia  ke-11,  perlindungan  hak asasi manusia secara internasional mulai menemukan bentuknya. Prinsip kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikembangkan dari Nuremberg Tribunal yang kemudian dituangkan dalam Konvensi Pembunuhan Masai tahun  1948 (Genocide  Convention) telah digunakan dalam Pengadilan Penjahat Perang Eks-Yugoslavia .  Namun, instrumen hak asasi manusia yang utama seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak-hak  Sipil  dan  Politik  belum  mengatur  kewajiban  negara  untuk menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
Pada  perkembangan  berikutnya  berbagai  institusi  global  maupun regional  telah  secara  resmi  menafsirkan  adanya  kewajiba n   negara­ negara,  untuk  mengadili  orang-orang  yang  bertanggung  jawab  atas pelanggaran tersebut. Misalnya, Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan  Kovenan  Hak-hak Sipil  dan  Politik,  berulang-ulang dalam keputusa n nya  menyatakan  bahwa  negara-negara  peserta  harus menye l i d i ki  kasus-kasus  penyiksa a n ,   peng h i l a ngan  o ra n g   dan pembunuhan ekstra-judisial serta  mengajukannya  ke  pengadilan.
Mahkamah  Hak  Asasi  Manusia  Eropa  juga  menegaskan  bahwa pemidanaan  terhadap  pelaku  pelanggaran  hak asasi  manusia  sangat penting  bagi  penegakan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (Keputusan kasus X and Y v.  Netherlands) . Demikian  pula  Konvensi  Hak  Asasi Manusia  Amerika  dan  keputusa n-keputusa n  Pengad ilan  Hak  Asasi Manusia Inter-Amerika secara tegas mewajibkan negara-negara peserta untuk menyelidiki pelanggaran berat terhadap integritas fisik seseorang seperti  penyiksaan,  penculikan dan  pembunuhan ekstra-judisial, serta membawa pelakunya ke pengadilan. Dalam kasus Velasquez Rodrigues, misa l nya,  wa laupun  pel a ku  peng h i la ngan  orang  tidak  berhasil diungkapkan,  tetapi  kesaksian  di  Mahkamah  memutuskan  bahwa pemerintah  Honduras bertanggung jawab atas beberapa  pelanggaran hak asasi manusia  berdasarkan konvensi  Hak Asasi  Manusia Amerika.
Ditegaskan pula, bahwa negara  harus mencegah,  menyelidiki  dan menghukum  setiap  pelanggara n   hak  asasi  manusia,  dan  apabila
283 Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Intemasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda Serta Penerapan  Prinsip Tanggung Jawab Negara  dalam  Pelanggaran Berat HAM
memungkinkan  harus  memulihkan  hak-haknya  yang  dilanggar  serta membayar kompensasi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Kemudian Mahkamah menegaskan bahwa negara peserta tetap harus menghukum  para  pelaku  pelariggaran  berat terhadap integritas fisik seseorang walaupun telah terjadi pergantian pemerintahan.

## D.  Penutup
Berdasarkan paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sebagai pelaksanaan dari kewajiban intemasional, suatu negara harus melakukan penyelesaian  hukum  secara  tuntas  terhadap  pelanggaran  berat  hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim yang terdahulu. Apabila tidak dilakukan  penyelesaian  melalui  upaya  hukum  domestik,  maka  suatu mekanisme internasional dapat digunakan untuk menuntut para pelaku pelnggaran  berat  hak asasi  manusia,  karena  untuk  kejahatan  seperti i n i   dapat  d iterapkan  sistem  yurisd i ksi  u niversa l .   Bahka n   u ntuk perta nggung  jawaban  perdata,  pihak  korba n  da pat  melakuka n penuntutan  berdasarkan  mekanisme  hukum  nasional  suatu  negara, khususnya  apabila  pelaku berada di Amerika Serikat.
U paya  penyelesaian  melal u i   pemberian  a mnesti  ya ng  dapat mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang pernah  ditempuh  di  beberapa  negara,  walaupun  bermanfaat  dalam upaya  rekonsil iasi  nasional  untuk  membentuk  masyarakat  yang demokratis tetapi sulit untuk diterima sebagai upaya penyelesaian secara hukum  ya ng  memenuhi  rasa  keadilan .  Di  sa mping  itu,  h a l   i n i bertentangan  dengan  kewajiban  internasional  untuk  menyelidiki  dan mengadili kasus-kasus pelanggaran  berat  hak asasi  manusia.  Dengan demikian,  penggunaan  hukum  amnesti  i n i   tidak  dapat  d ianggap sebagai substitusi dari  kewajiban internasional tersebut.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No.  2
Beberapa Catatan tentang  Pengadilan Pidana Intemasional Ad Hoe untuk Yugoslavia dan Rwanda 284 Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara  dalam  Pelanggaran Berat HAM

## Daftar Pustaka
Buergenthal, Thomas, International Human Rights in a Nutshell, 2nd  Edition, West  Publishing,  St.  Paul,  Minn.,  1995 .
Bassiouni, M .  Cherif, "Enforcing  Human  Rights  through International Criminal Law and through an International Criminal Law", dalam Louis Henkin and John Lawrence  Hargrove  (eds), Human  Rights : An Agenda  for the  Next Century, ASIL, Washington  DC,  1994.
Davidson,  Scott, Hak  Asasi  Manusia  :  Sejarah,  Teori,  dan  Praktek  dalam Pergau/an Internasional, A Hadyana Pudjaatmaka ( Penerjemah), Pustaka Grafiti,  1994 terjemahan dari Scott Davidson,  Human Rights, Buckingham Open  University  Press,  1993 .
Orentl icher,  Dianne F., "Adressing  Gross  Human  Rights  Abuses  :  Punishment and  Victim  Compensation"  dalam  Louis  Henkin  and  John  Lawrence Hargrove  (eds), Human  Rights : An Agenda  fot the Next Century, ASIL, Washington  DC,  1994.
Rudi  M.  Rizki, Indonesia  and  the  UN  Convention  against  Torture, Thesis, University of  Melbourne,  Australia,  1992.
"Penghilangan Orang  dalam  Perspektif H ukum Internasional", dalam Pro Justitia, Tahun XVI,  Nomor 3,  Juli  1998.