Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Penyelesaian Poligami Ilegal melalui Jalur Hukum Pidana menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho
EMK. Alidar Rauzhatul Jannah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: rauzazahyan@gmail.com

## ABSTRAK
Poligami  dalam  Islam  diperbolehkan  dengan  syarat  adil.  Negara menambahkan syarat-syarat poligami yaitu selain mampu berlaku adil dan mampu  dalam  hal  menjamin  keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak- anaknya maka terlebih dahulu harus memperoleh izin isteri terdahulu dan izin  pengadilan.  Akan  tetapi,  kebanyakan  dari  mereka  tidak  memenuhi syarat  yang  ditetapkan  negara.  Pertanyaan  penelitian  dalam  skripsi  ini adalah mengapa kasus-kasus poligami ilegal di proses melalui jalur hukum pidana, bagaimana akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus- kasus  poligami  ilegal,  dan  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap penyelesaian kasus-kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana yang telah  diputuskan  Pengadilan  Negeri  Jantho.  Penelitian  dalam  skripsi  ini adalah penelitian lapangan ( field research) , dengan pendekatan kualitatif dianalisis  dengan  menggunakan  metode  penelitian  normatif  sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa kasus-kasus poligami ilegal diproses  melalui  jalur  hukum  pidana  selama  pasal  dalam  KUHP  tentang kejahatan asal usul perkawinan tidak dicabut atau diganti dengan undang- undang  yang  lain,  dan  mengenai  kasus  poligami  ilegal  yang  telah diselesaikan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jantho  dalam  rentang  waktu  tiga tahun  (2014-2016) terdapat 5 (lima)  kasus, yang  terdiri dari dua putusan suami  isteri  yang  salinan  putusannya  terpisah  dan  satu  suami.  Adapun akibat  hukum  dilakukannya  proses  pidana  pada  kasus-kasus  poligami ilegal  lebih  cenderung  kepada  fisik  (badan)  seperti  penjara,  akan  tetapi akibat  hukum  tersebut  bisa  berbeda-beda  tergantung  penggunaannya misalnya dijadikan bukti otentik dalam hal pemecatan pekerjaan bagi PNS, dan  putusan  tersebut  bisa  digunakan  oleh  isteri  terdahulu  sebagai  bukti gugatan  cerai.  Jika  ditinjau  melalui  hukum  Islam,  poligami  ilegal  tetap dianggap  sah  menurut  agama  selama  memenuhi  rukun  dan  syarat pernikahan,  hanya  saja  negara  memandang  sah  apabilah  memenuhi administratif negara.
Kata  Kunci    :  Penyelesaian,  Poligami  Ilegal,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seseorang dapat  memikul  amanat  tanggung  jawabnya  yang  paling  besar  di  dalam dirinya terhadap orang lain. Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting,  karena  hukum  perkawinan  Islam  tidak hanya  mengatur  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  saja,  melainkan mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Di samping  itu,  negara  juga  mengatur  mengenai  permasalahan  perkawinan dan  tata  cara  perkawinan,  seperti  halnya  seorang  suami  yang  akan melangsungkan  perkawinan  kedua  atau  yang  dikenal  dengan  istilah poligami.  Poligami  adalah  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan banyak perempuan dalam waktu yang sama.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  pada  Pasal  3  ayat  (2) dinyatakan  bahwa:  “Pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang suami untuk beristeri  lebih dari  seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak  yang  bersangkutan”.  Pasal  4  ayat  (2)  dijelaskan  bahwasanya pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang  apabila  adanya  tiga  alasan  yang  dijadikan  dasar  mengajukan permohonan poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur  mengenai  kebolehan  poligami  dengan  persyaratan  alternatif seperti dalam Pasal 4 ayat (2), akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 ayat (1) juga mengatur persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.
Al-Quran  tidak  mensyariatkan  bagi  seorang  suami  yang  ingin berpoligami  harus  mendapat  izin  dari  isteri  terdahulu.  Kemudian  untuk mendapatkan izin kawin dari isteri-isteri sebelumnya kadang kala seorang suami  mengalami  kesulitan  karena  tidak  semua  isteri  bersedia memberikannya,  sehingga  suami  mencari  alternatif  agar  bisa  menikah dengan  perempuan  lain  tanpa  diketahui  isteri  pertama,  sehingga  hal tersebut  memicu  atau  menimbulkan  perselisihan  antara  laki-laki  tersebut dengan isteri pertamanya.
Kompilasi  Hukum  Islam,  pada  Pasal  71  huruf  a  dijelaskan bahwasanya  “Suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  seorang  suami melakukan  poligami  tanpa  izin  Pengadilan  Agama”.  Kemudian  dalam Pasal  72  ayat  (1)  juga  dijelaskan  “Seorang  suami  atau  isteri  dapat mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  apabila  perkawinan dilangsungkan  di  bawah  ancaman  yang  melanggar  hukum”.  Selanjutnya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  pada  Pasal  22  berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
Namun  pada  kenyataannya  isteri  pertama  tidak  mengajukan pembatalan  perkawinan  poligami  suaminya,  melainkan  melaporkan tindakan  tersebut  kepada  pihak  kepolisian  atas  pelanggaran  Undang-
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Undang  Perkawinan  dan  melanggar  Pasal  279  KUHP  ayat  (1)  yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
1. Barang  siapa  yang  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui bahwa  perkawinan  atau  perkawinan-perkawinannya  yang  telah  ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa perkawinan  atau  perkawinan-perkawinan  pihak  lain  menjadi penghalang untuk itu.
Pasal 279 KUHP ayat (2) yang berbunyi: “Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
Kendatipun demikian, Pengadilan Negeri Jantho telah menerima, memutuskan, dan menyelesaikan kasus terkait masalah perkawinan antara suami  dengan  isteri  kedua  tanpa  izin  dari  isteri  terdahulu  atau  izin  dari Pengadilan, dimulai sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 5  kasus  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  putusan  Hakim  Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth,    putusan  Hakim  Nomor  89/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan  Hakim  Nomor  90/Pid.B/2015/PN.Jth,  putusan  Hakim  Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth dan putusan Hakim Nomor
236/Pid.B/2016/PN.Jth.
Ketika  Hakim  menyelesaikan  masalah  tersebut,  hendaknya mengupayakan  adanya  mediasi  dalam  persidangan.  Akan  tetapi,  Hakim Pengadilan  Negeri  Jantho  langsung  menjatuhkan  putusan  setelah mendengarkan  keterangan  dari  para  saksi-saksi  dalam  persidangan  dan tidak mengupayakan adanya mediasi. Kemudian setelah putusan tersebut selesai  dilaksanakan,  pasangan  poligami  tersebut  masih  bisa  melakukan hubungan  suami  isteri,  sedangkan  dalam  putusan  dikatakan  bahwa perkawinan poligami tersebut adanya unsur penghalang perkawinan yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan perkawinan.

## Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami
Kata  “poligami”  berasal  dari  bahasa  Yunani, polus yang  artinya banyak  dan gamein yang  artinya  kawin.  Jadi,  poligami  artinya  kawin banyak atau suami beristeri banyak atau isteri bersuami banyak pada saat yang sama. 1 Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang  isteri  dalam  waktu  yang  bersamaan,  atau  seorang  perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.
1 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Munakahat  (Buku  II) ,  (Bandung:  Pustaka  Setia, 2001), hlm. 151.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kedatangan  Islam  dengan  ayat-ayat  poligaminya,  tidak menghapus praktek poligami, Allah Swt membolehkan berpoligami hanya sampai  empat  orang  isteri  dengan  syarat-syarat  ketat  seperti  keharusan berlaku  adil  di  antara  para  isteri.  Syarat-syarat  ini  ditemukan  di  dalam Alquran surah An-Nisa’ ayat 3:
ٰىَنْث َم  ِءاَسِ نلا  َن ِم  ْمُكَل  َباَط  ا َم  او ُح ِكْناَف  ٰى َماَتَيْلا  يِف  اوُط ِسْقُت  الََّأ  ْمُتْف ِخ  ْنِإ َو وُل ِدْعَت  الََّأ  ْمُتْف ِخ  ْنِإَف ۖ َعاَب ُر َو  َث َلَُث َو ٰىَنْدَأ  َكِل َٰذ ۚ  ْمُكُنا َمْيَأ  ْتَكَل َم ا َم  ْوَأ ًةَد ِحا َوَف ا
الََّأ
اوُلوُعَت
Artinya:
“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita  yang  kamu  senangi,  dua,  tiga,  atau  empat. Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  berbuat  adil,  maka  kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 3). 2
Pada  dasarnya  ayat  ini  menganut  sistem  monogami  dan  dengan jelas  melarang  seseorang  mengawini  lebih  dari  seorang  isteri  bila  ia khawatir  tidak  dapat  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  tersebut.  Keadilan yang  dituntut  dalam  surah  An-Nisa’  ayat  3,  menurut  keterangan  yang terdapat dalam kitab-kitab Tafsir meliputi apa saja yang mampu dilakukan oleh  manusia  sesuai  menurut  kodrat  kemanusiaannya,  seperti  keadilan dalam  hal  menggauli  dan  memberi  nafkah  kepada  isteri-isteri.  Demikian pendapat  ahli-ahli  tafsir  di  kalangan  ulama  salaf,  seperti  Ibn  Abbas  dan Mujahid.  Pendapat  yang  sama  juga  diberikan  oleh  ahli-ahli  tafsir  yang datang kemudian, antara lain seperti Jalaluddin al Mahalliy, Jalaluddin al Sayuthiy, Ahmad al Shawiy dan al Alusiy. 3 Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129 Allah Swt berfirman:
ْوَل َو  ِءاَسِ نلا  َنْيَب  اوُل ِدْعَت  ْنَأ  اوُعي ِطَتْسَت  ْنَل َو ي ِمَت  َلََف  ۖ  ْمُت ْص َر َح ِلْيَمْلا  الُك  اوُل
َتَف
ا ًمي ِح َر ا ًروُفَغ  َناَك َ االلَّ  انِإَف اوُقاتَت َو او ُحِل ْصُت  ْنِإ َو ۚ  ِةَقالَع ُمْلاَك اَهو ُرَذ
Artinya:
“Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara isteri-isteri  (mu)  walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung  (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu  mengadakan  perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari
2 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam , (Jakarta: Kencana, 2006),  hlm.
191.
3 Tarmizi M. Jakfar, Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia , cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 76.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kecurangan),  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’ [4]: 129). 4
Dalam  Alquran  surah  An-Nisa’  ayat  3  dan  ayat  129  jika  dilihat seolah-olah  bertentangan  dalam  masalah  berlaku  adil.  Pada  ayat  3, diwajibkan bagi seorang suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam ayat 129, meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di  sini  adalah  adil  dalam  masalah  lahiriah  bukan  kemampuan  manusia. Berlaku adil  yang ditiadakan dalam surah An-Nisa’  ayat 129 adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

## Pandangan Ulama Tentang Poligami
Dalam pandangan fikih, poligami dalam kitab-kitab fikih disebut dengan ta’addud al-zaujat yang berarti banyak isteri, sebenarnya tidak lagi menjadi  persoalan.  Bahwa  ulama  sepakat  tentang  kebolehan  poligami, kendatipun  dengan  persyaratan  yang  bermacam-macam.  As-Sarakhsi menyatakan  kebolehan  poligami  dan  mensyaratkan  pelakunya  harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil  terhadap  isteri-isterinya.  As-Syafi’i  juga  mensyaratkan  keadilan  di antara para isteri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam hari atau di siang hari. 5 Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatha’ , begitu juga Imam Nasa’i dan  Daruquthni  dalam  sunannya,  sesungguhnya  Rasulullah  saw  berkata kepada  Ghilan  bin  Umayyah  ats-Tsaqafi,  yang  ketika  itu  sudah  masuk Islam dan sebelumnya dia menikahi sepuluh  perempuan. Rasulullah  saw berkata kepadanya, “Pilihlah empat di antara mereka dan cerailah yang lain”. 6
Berkaitan  dengan  masalah  poligami,  Rasyid  Ridha  mengatakan, sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Masyfuk  Zuhdi,  sebagai  berikut:  Islam memandang  poligami  lebih  banyak  membawa  mudharat  daripada mamfaatnya  karena  manusia  itu  menurut  fitrahnya    ( human  nature ) mempunyai  watak  cemburu,  iri  hati,  dan  suka  mengeluh.  Watak-watak tersebut  akan  mudah  timbul  dengan  kadar  tinggi,  jika  hidup  dalam kehidupan keluarga  yang poligamis. Dengan  demikian, poligami itu bisa menjadi  sumber  konflik  dalam  kehidupan  keluarga,  baik  konflik  antara
4 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam , (Jakarta: Kencana, 2006),  hlm.
285.
5 Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI) , (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 158.
6 Imam Malik, Muwatha’ Malik , jld. II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 586.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
suami  dengan  isteri-isteri  dan  anak-anak  dari  isteri-isterinya,  maupun konflik  antara  isteri  beserta  anak-anaknya  masing-masing.  Karena  itu poligami  hanya  diperbolehkan  apabila  dalam  keadaan  darurat,  misalnya isteri  ternyata  mandul,  sebab  menurut  pandangan  Islam,  anak  itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia  setelah ia meninggal dunia yakni amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan  yang  demikian,  suami  diizinkan  berpoligami  dengan  syarat  ia benar-benar  mampu  mencukupi  nafkah  untuk  semua  keluarga  dan  harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya. 7 Seorang  suami  yang  hendak  berpoligami  menurut  ulama  fiqih paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus  memperlakukan  semua  isterinya  dengan  adil.  Tiap  isteri  harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. 8 Perihal  praktek  poligami  para  ulama  berbeda  pendapat,  para  Imam madzhab mengatakan bahwa seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu  tetapi  dibatasi  hanya  sampai  empat  orang  isteri.  Dan  kebolehan tersebut  memiliki  syarat  yaitu  berlaku  adil  terhadap  isteri-isterinya.  Para ulama  ahli  Sunnah  juga  telah  sepakat,  bahwa  apabila  seorang  suami mempunyai  isteri  lebih  dari  empat  maka  hukumnya  haram.  Perkawinan yang  kelima  dan  seterusnya  dianggap  batal  dan  tidak  sah,  kecuali  suami telah menceraikan salah seorang isteri yang empat itu dan telah habis masa iddahnya.

## Prosedur  Poligami  Menurut  Regulasi  Perundang-Undangan  dan Hukum Islam
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Bahkan secara khusus, mengatur  tata  cara  melakukan  poligami.  Aturan  poligami  bagi  PNS dipisahkan  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  aturan  pelaksanaannya  berprinsip pada asas monogami yaitu satu suami atau satu isteri. Dalam suatu hal atau
7 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm . 130-131.
8 Abdul Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari’ah , (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 192.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
alasan, seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari satu sebagaimana hal tersebut terdapat dalam serangkaian persyaratan yang berat.
Pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang berkaitan langsung dengan poligami adalah:
Pasal 3
1. Pada  asasnya  seorang  pria  hanya  boleh  memiliki  seorang  isteri  dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan,  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Dengan  adanya  pasal-pasal  yang  memperbolehkan  untuk berpoligami, pada dasarnya undang-undang perkawinan bukan menganut asas monogami mutlak, akan tetapi menganut asas monogami terbuka atau monogami yang tidak mutlak. Poligami ditempatkan sebagai keadaan yang berada dalam ranah hukum darurat ( emergency law ) atau dalam keadaan yang luar biasa ( extra ordinary circumstance ). Maka dari itu, suami tidak mempunyai kewenangan penuh dalam berpoligami tetapi atas dasar suami memperoleh izin dari pengadilan seperti yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2).
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  diatur tentang ketentuan beristeri lebih dari seorang pada Bab VIII yaitu: Pasal 40
Apabila  seorang  suami  bermaksud  untuk  beristeri  lebih  dari seorang  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada Pengadilan.
Pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri,
- Bahwa  isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak dapat disembuhkan,
- Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keterunan.
b. Ada  atau  tidaknya  persetujuan  dari  isteri,  baik  persetujuan  lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.
c. Ada  atau  tidaknya  kemampuan  suami  untuk  menjamin  keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
i. Surat  keterangan  mengenai  penghasilan  suami  yang  ditanda- tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
d. Ada  atau  tidak  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka  dengan  pernyataan  atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  jo.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 4
1. Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  beristeri  lebih  dari  seorang,  wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak  diizinkan  untuk  menjadi  isteri kedua, ketiga atau keempat.
3. Permintaan  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus dicantumkan  alasan  yang  lengkap  yang  mendasari  permintaan  izin untuk beristeri lebih dari seorang.
Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam  memang  tidak  ada  ketentuan  secara  pasti.  Namun,  di  Indonesia dengan  Kompilasi  Hukum  Islamnya  telah  mengatur  hal  tersebut  sebagai berikut:

## Pasal 55
1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat  utama  beristeri  lebih  dari  satu  orang,  suami  harus  mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila  syarat  utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak  mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.
Pasal 56
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan  permohonan  izin  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan menurut  tata  cara  sebagaimana  diatur  dalam  Bab  VIII  Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri  kedua,  ketiga,  keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal  57  Kompilasi  Hukum  Islam  di  atas,  Pengadilan  Agama hanya  dapat  memberikan  izin  kepada  suami  yang  hendak  berpoligami
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
apabila  terdapat  alasan-alasan  yang  memperbolehkan  untuk  berpoligami sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  4  Undang-undang  Perkawinan.  pada dasarnya Pengadilan Agama dapat memberikan izin  kepada suami untuk beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan.
Menurut Mohammad Daud Ali, dalam rangka mengatasi masalah ini,  izin  pengadilan  tidak  boleh  dianggap  sebagai  syarat  sah  perkawinan kedua.  Cukuplah  dianggap  sebagai  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam rangka  melindungi  kaum  wanita  dan  anak-anak.  Persyaratan-persyaratan yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  jauh  berbeda  dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami  yang  pada  kenyataannya  peluang  yang  diberikan  untuk berpoligami terbuka lebar.

## Hak Isteri Untuk Meminta Tidak Dimadu
Sebagaimana  Islam  telah  mensyariatkan  poligami  dengan kewajiban  berbuat  adil  dan  membatasi  jumlah  isteri  empat  orang  saja, Islam  juga  memberi  hak  kepada  perempuan  atau  walinya  untuk mensyaratkan (pernikahannya) bahwa ia tidak  akan dimadu. 9 Miswar bin Makhramah mendengar Rasulullah saw., bersabda dari atas mimbar. ذآ لَف بلاط يبأ نب يلع مهتنبا اوحكني نأ ينونذأتسا ةريغملا نب ماشه ينب نإ نذآ لَّ مث ،مهل ن ،ينم ةعضب يتنبا امنإف .مهتنبا حكنيو يتنبا قلطينأ بلاط يبأ نبا بحي نأ لَّإ ،مهل نذآ لَّ مث مهل اهاذآ ام ينيذؤيو ،اهبارأ ام ينبيري
“Sungguh, bani Hisyam bin Mugirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abu Thalib r.a. tetapi aku tidak mengizinkan, dan aku tidak mengizinkan, dan tidak akan pernah kuizinkan. Kecuali Ali bin Abu Thalib bersedia menceraikan  putriku  terlebih  dahulu  lalu  menikahi  putri  mereka. (Aku bersikap demikian) karena putriku adalah darah dagingku, di mana aku akan merasa gelisah bila ada yang membuatnya gelisah, dan aku akan tersakiti bila ada hal yang menyakitinya.” 10
Apabila  suatu  saat  seorang  suami  memadu  isterinya,  maka  isteri berhak  untuk  membatalkan  pernikahannya  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan pasal-pasal berikut ini:
Pasal 22
9 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 3 , cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.
354.
10 Imam  An-Nawawi, Syarah  Shahih  Muslim  [16], (Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2011), hlm. 101.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  70  huruf  a  dinyatakan perkawinan  batal  (batal  demi  hukum)  apabila:  suami  melakukan perkawinan,  sedang  ia  tidak  berhak  melakukan  akad  nikah  karena  sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i. Selanjutnya pada Pasal 71 huruf a dijelaskan perkawinan  yang  dapat  dibatalkan  apabila:  seorang  suami  melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

## Tinjauan Pasal 279 KUHP Tentang Poligami
Berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku,  perkawinan  pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini hanya memberi peluang bagi seorang  suami  untuk  mempunyai  seorang  isteri,  begitu  juga  sebaliknya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Suami  yang  hendak  memiliki  isteri  lebih  dari seorang harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami dan syarat-syarat untuk  berpoligami  inilah  yang  kerap  dilanggar.  Di  dalam  kitab  undang- undang  hukum  pidana  diatur  mengenai  ketentuan  perkawinan  dan penerapan sanksi bagi yang melanggarnya, terdapat pada Bab XIII Pasal 279 yaitu:
Bab XIII
Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan
Pasal 279
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
1. Barangsiapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui bahwa  perkawinan  atau  perkawinan-perkawinannya  yang  telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barangsiapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui bahwa  perkawinan  atau  perkawinan-perkawinan  pihak  lain menjadi penghalang untuk itu.
(2) Jika  yang  melakukan  perbuatan  berdasarkan  ayat  (1)  butir  1 menyembunyikan  kepada  pihak  lain  bahwa  perkawinan  yang  telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Berdasarkan  Pasal  279  KUHP,  seseorang  dapat  dipidana  apabila salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan  sebelumnya.  Terhalang  yang  dimaksud  ini  adalah  sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan selanjutnya menjadi tidak boleh dilaksanakan.  Pidana  dengan  pemberatan  dilakukan  ketika  seseorang melakukan  perkawinan  lagi  padahal  masih  terhalang  oleh  perkawinan sebelumnya  dan  ia  juga  menyembunyikan  hal  tersebut  kepada  pasangan kawinnya yang selanjutnya. Pelanggaran poligami yang terkandung dalam
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pasal 279 KUHP adalah pelaksanaan poligami yang  tidak sesuai dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.
Kendatipun  negara  telah  menetapkan  peraturan  mengenai keharusan bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan  persetujuan  isteri/isteri-isteri,  namun  seorang  suami kadangkala mengalami kesulitan dalam memperoleh persetejuan tersebut, sehingga  suami  berfikir  bagaimana  caranya  agar  ia  dapat  menikah  lagi dengan  perempuan  lain.  Pada  akhirnya,  suami  mengambil  jalan  pintas (alternatif) dengan cara nikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari isteri pertama (terdahulu).
Perkawinan ini biasanya dikalangan masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan atau yang lazim disebut “nikah siri”. Nikah siri yang dimaksud disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh  orang-orang  Islam  Indonesia,  memenuhi  rukun  maupun  syarat perkawinan, tetapi tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan,  menegaskan  bahwa  peristiwa  perkawinan  harus  dilakukan pencatatan.  Namun,  pada  intinya  fatwa  tersebut  menyatakan  bahwa pernikahan  dibawah  tangan  hukumnya  sah  karena  telah  terpenuhinya syarat dan rukun nikah.
Mengenai  keabsahan  sebuah  perkawinan  yang  dilakukan  dengan cara nikah siri, maka negara maupun agama memiliki sudut pandang yang berbeda. Sahnya sebuah perkawinan, jika dilihat dari sudut pandang negara maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 2
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  menurut  agama  Islam,  perkawinan  baru  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  Islam  dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan. Kendati demikian, hukum Islam tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya  patokan  dalam  menentukan  keabsahan  sebuah  perkawinan, karena  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mempunyai  aturan- aturan  yang  harus  ditaati  oleh  penduduknya  dan  aturan  tersebut  dibuat sebagai kemaslahatan bagi penduduk itu sendiri.

## Profil Pengadilan Negeri Jantho
Pengadilan Negeri Jantho diresmikan pada tanggal 6 Oktober 1983 oleh  Dirjen  Pembinaan  Badan  Peradilan  Umum  yaitu  H.  Roesli,  S.H. Pengadilan  Negeri  Jantho    merupakan  salah  satu  Pengadilan  Tingkat
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pertama yang Berada berada dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang beribukota  Kota  Jantho.      Sejarah  Berdirinya  Pengadilan  Negeri  Jantho sangat erat berhubungan dengan sejarah berpindahnya Ibukota Kabupaten Aceh  Besar  dari  Banda  Aceh  ke  Kota  Jantho. Pengadilan  Negeri  Jantho beralamat di Jalan T. Bakhtiar P. Polem, SH, Kota Jantho Kabupaten Aceh  Besar. Pengadilan  Negeri  Jantho  masuk  dalam  wilayah  hukum Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh,  dan  daerah  hukumnya  meliputi  wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Putusan-Putusan  Pengadilan  Negeri  Jantho  pada  Tahun  2014-2015 tentang Penyelesaian Poligami Ilegal
Dalam hal ini, penulis membatasi produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jantho, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.  Adapun  gambaran  hukum  mengenai  putusan-putusan  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth.
Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad  sebagai  saksi  korban,  atas  Hasbi  bin  (Alm)  Muhammad  Amin sebagai  terdakwa.  Duduk  perkara  kasus  ini  bahwa  Hafsah  binti  (Alm) Puteh Arsyad adalah isteri kedua terdakwa yang menikah pada tahun 1990 bertempat  di  Desa  Alur  Pinang  Kota  Langsa  dan  didaftarkan  di  KUA Serbajadi Desa Peunaron Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 14 Agustus tahun  2000  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  54/09/VIII/200. Selanjutnya, pada tanggal 12 Mei 2008 terlapor menikah lagi dengan saksi Karmawati binti M. Jamil di Mesjid Desa Lam Juhang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pada saat tersebut terlapor mengaku berstatus sebagai duda mati karena isterinya meninggal dunia karena tsunami pada tahun 2004 padahal saat itu terdakwa masih berstatus sebagai suami yang sah dari Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad.
Bahwa Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad baru mengetahui terdakwa sudah menikah setelah diberitahukan oleh terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) minggu setelah terdakwa menikah dengan saksi Karmawati binti M. Jamil, namun  terdakwa  tidak  menjelaskan  kenapa  menikah  lagi  dan  tidak meminta  izin  kepada  Hafsah  binti  (Alm)  Puteh  Arsyad.  Akan  tetapi, terdakwa  masih  memberi  nafkah  lahir  bathin  kepada  Hafsah  binti  (Alm) Puteh Arsyad terakhir kali pada bulan Agustus tahun 2012 dan pada bulan tersebut juga terjadi keributan antara terdakwa dengan Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad, sehingga terdakwa tidak pulang lagi ke rumah Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.
Bahwa  sebelumnya  antara  terdakwa  dengan  Hafsah  binti  (Alm) Puteh  Arsyad sudah bercerai secara  agama  Islam karena terdakwa  sudah mengucapkan  talak  pada  tahun  2006  dan  baru  rujuk  kembali  pada
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pertengahan tahun 2008. Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad membenarkan perceraian tersebut. Namun perceraian itu tidak sah karena tidak melalui Pengadilan  dan  Hafsah  binti  (Alm)  Puteh  Arsyad  baru  melaporkannya sekarang  karena  sakit  hati  terhadap  terdakwa  yang  tidak  pulang  sama sekali ke tempat Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad sejak tahun 2012.
2. Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth.
Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Erawati binti M. Yunan sebagai saksi korban, atas Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi sebagai terdakwa. Duduk perkara kasus ini bahwa terdakwa dengan  saksi korban mempunyai  hubungan  suami  isteri  yang  menikah  pada  bulan  Desember tahun 1982 sesuai dengan Kutipan  Akta Nikah Nomor: 246/22/XII/1982 Bertempat  di  KUA  Kecamatan  Mesjid  Raya  Kabupaten  Aceh  Besar, selama dalam pernikahan dengan Erawati binti M. Yunan, terdakwa telah menikah  siri  dengan  saksi  Rita  Susanti  binti  M.  Said  pada  hari  Kamis tanggal 12 Juni 2008 bertempat di Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarif Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
Bahwa pada saat terdakwa menikah dengan saksi Rita Susanti binti M.  Said,  terdakwa  tidak  meminta  izin  kepada  Erawati  binti  M.  Yunan selaku isterinya yang sah. Erawati binti M. Yunan sendiri tidak mengetahui kapan terdakwa menikah dengan saksi Rita Susanti binti M. Said, Erawati binti  M.  Yunan  baru  mengetahui  karena  dikasih  tahu  oleh  Oki  Purnama Roja selaku anak korban karena ia yang mendapat surat nikah tersebut.
3. Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth.
Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Erawati binti M. Yunan sebagai  pelapor,  atas  Rita  Susanti  binti  M.  Said  sebagai  terlapor.  Duduk perkara  kasus  ini  bahwa  terlapor  pada  hari  Kamis  tanggal  12  Juni  2008 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2008  bertempat  di  Pesantren  Istiqamatuddin  Darul  Muarif  Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, “ Mengadakan perkawinan padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan  atau  perkawinan-perkawinan pihak  lain  menjadi  penghalang  untuk  itu ,  yang  dilakukan  oleh  terlapor dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa terlapor bersama dengan saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M.  Sabi  pada  hari  Senin  tanggal  09  Juni  2008  sekira  pukul  10.00  wib datang  ke  Pesantren  Istiqamatuddin  Darul  Muarif  menemui  saksi  Tgk. Mukhtar  bin  (Alm)  Umar  untuk  meminta  petunjuk  hendak  melakukan pernikahan  secara  agama,  pada  saat  tersebut  terlapor  mengaku  kepada saksi  Tgk.  Mukhtar  bin  (Alm)  Umar  masih  berstatus  lajang  dan  saksi Abdul  Wahab  Sabi  bin  (Alm)  M.  Sabi  tidak  ada  hubungan  keluarga (beristeri) dengan pihak lainnya.
Bahwa  setelah  saksi  Abdul  Wahab  Sabi  bin  (Alm)  M.  Sabi mengucapkan  ijab  kabul,  kemudian  Pesantren  Istiqamatuddin  Darul

## Penyelesaian Poligami Ilegal melalui Jalur Hukum Pidana EMK. Alidar, Rauzhatul Jannah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Muarif mengeluarkan surat pemberitahuan Pesantren/Dayah “Istiqamatuddin”  Darul  Muarif  Nomor:  06/IDM/SP/VI/2008,  tanggal  12 Juni 2008. Pada saat terlapor melakukan pernikahan secara agama dengan saksi  Abdul  Wahab  Sabi  bin  (Alm)  M.  Sabi,  terlapor  mengetahui  secara jelas bahwa saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi sudah mempunyai isteri yang sah yaitu Erawati binti M. Yunan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  Nomor:  246/22/XII/1982,  tanggal  27  Desember  1982  dari  Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Terlapor saat melakukan pernikahan secara agama dengan saksi Abdul Wahab Sabi bin  (Alm)  M.  Sabi  tidak  meminta  izin  kepada  kepada  Erawati  binti  M. Yunan yang merupakan isteri sah dari saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi. Perbuatan terlapor sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 279 ayat (1) butir 2 KUH Pidana.
4. Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth.
Perkara  dalam  putusan  ini  dilaporkan  oleh  Fauziah  binti  (Alm) Usman sebagai pelapor, atas Mahdi bin (Alm) Hamdan sebagai terlapor. Duduk perkara dalam kasus ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni  2014  antara  Fauziah  binti  (Alm)  Usman  dengan  Mahdi  bin  (Alm) Hamdan  telah  menikah  di  KUA  Kecamatan  Indrapuri  dengan  Kutipan Akta  Nikah  Nomor:  75/15/VI/2014.  Terlapor  menikah  lagi  dengan  saksi Darliyati binti Abdullah tanpa sepengetahuan Fauziah binti (Alm) Usman dan  seizin  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  pada  hari  Kamis  tanggal  03 September  2015  sekira  pukul  20.00  wib  bertempat  di  Pondok  Pesantren Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul  Imarah Kabupaten  Aceh  Besar,  telah “Mengadakan  pernikahan  padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Fauziah binti (Alm) Usman mengetahui bahwa terlapor telah menikah lagi dengan saksi Darliyati binti Abdullah sekitar bulan September.
Berdasarkan  keterangan  ahli  H.  Saifullah,  S.Ag  bin  (Alm)  Tgk. Mohd.  Yasin  dari  MPU  Kota  Banda  Aceh,  bahwa  perkawinan  antara terlapor  dengan  saksi  Darliyati  binti  Abdullah,  menurut  Hukum  Pidana Islam sah secara hukum agama akan tetapi tidak sah secara hukum negara dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth.
Perkara  dalam  putusan  ini  dilaporkan  oleh  Fauziah  binti  (Alm) Usman  sebagai  pelapor  atas  Darliyati  binti  Abdullah  sebagai  terlapor. Duduk perkara dalam kasus ini bahwa Darliyati binti Abdullah pada hari Kamis  tanggal  03  September  2015  sekira  pukul  20.00  wib  bertempat  di Pondok  Pesantren  Hidayatussalikin  yang  beralamat  di  Desa  Bayu Kecamatan  Darul  Imarah  Kabupaten  Aceh  Besar  telah  “Mengadakan pernikahan  padahal  diketahui  bahwa  pernikahannya  atau  pernikahan- pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu”
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Bahwa Darliyati binti Abdullah menikah dengan Mahdi bin (Alm) Hamdan  tanpa  sepengetahuan  Fauziah  binti  (Alm)  Usman  dan  seizin Mahkamah Syar’iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira  pukul  20.00  wib  bertempat  di  Pondok  Pesantren  Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar,  sedangkan  Mahdi  bin  (Alm)  Hamdan  masih  memiliki  isteri  yang sah yaitu Fauziah binti (Alm) Usman. Dengan demikian, pernikahan antara Mahdi  bin  (Alm)  Hamdan  dengan  Fauziah  binti  (Alm)  Usman  menjadi penghalang  bagi  Darliyati  binti  Abdullah  untuk  menikah  dengan  Mahdi bin (Alm) Hamdan.

## Proses Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana
Pengadilan Negeri Jantho dalam proses penyelesaian poligami ilegal tidak menerapkan adanya upaya mediasi. Meski mediasi tidak diatur dalam tahapan hukum acara pidana, Majelis hakim ada yang menyarankan untuk saling  memaafkan  sebagai  kearifan  para  Majelis  Hakim  dalam menanyakan,  karena  bagaimanapun  permasalahan  tersebut  dikatakan sebagai hablumminannas, apakah  ini  bisa  dimaafkan  untuk  mengurangi pidana bukan untuk menghapus pidana karena pada intinya permasalahan tersebut  sudah  masuk  dalam  laporan,  atau  sejauh  mana  i’tikad  baik terdakwa.  Sebenarnya  upaya  mediasi  sudah  masuk  dalam  proses persidangan tersebut.
Pengadilan  Negeri  Jantho  dalam  proses  persidangan  sebelum menjatuhkan  putusan,  para  majelis  hakim  harus  mempertimbangkan apakah seseorang  ada manfaat atau tidak untuk dijatuhkan sanksi pidana dan  memperhatikan  fakta-fakta  yang  terdapat  dalam  persidangan  seperti mendengar  keterangan  saksi-saksi  dan  terdakwa  serta  memperhatikan bukti  surat  dan  barang  bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan.  Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa. 11 Tahapan penyelesaian poligami ilegal dalam lingkungan Pengadilan Negeri pada setiap kasus pada dasarnya sama yaitu:
1. Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum
2. Ketua pengadilan menetapan Majelis Hakim
3. Penetapan panitera pengganti dan jurusita pengganti
4. Majelis hakim yang ditunjuk menetapan jadwal sidang
5. Membuat  jadwal  rencana  sidang  (misalnya:  seminggu  sekali dengan tahapan yang harus disetujui)
11 Wawancara  dengan  Inda  Rufiedi,  Hakim  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jantho, pada tanggal 02 Juli 2019 di Aceh Besar.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
6. Setelah pembacaan dakwaan pada sidang pertama, diutamakan terlebih dahulu pelapor atau korban untuk diminta keterangan saksi
7. Setelah  keterangan  saksi  selesai,  maka  diminta  keterangan terdakwa
8. Tuntutan dari penuntut umum
9. Pembelaan dari terdakwa
10. Putusan. 12

## Akibat  Hukum  Dilakukannya  Proses  Pidana  Pada  Kasus-Kasus Poligami Ilegal
Akibat  hukum  dilakukannya  proses  pidana  dalam  putusan  Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth,  Putusan  Nomor  89/Pid.B/2015/PN.Jth,  putusan Nomor  90/Pid.B/2015/PN.Jth,  putusan  Nomorn  235/Pid.B/2016/PN.Jth, putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth, lebih kepada penerapan hukuman penjara dengan masa tahanan yang berbeda-beda tergantung pertimbangan para majelis hakim dalam memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan  diri  terdakwa.  Kemudian  dengan  adanya  laporan  yang masuk dalam lingkungan Pengadilan Negeri Jantho, maka dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.
Akibat hukum dilakukannya proses pidana bisa berbeda-beda. Akan tetapi, akibat hukum dilakukannya proses pidana lebih cenderung kepada fisik (badan) seperti penjara, masa percobaan atau yang sejenis dengannya. Sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada suami yang menikah lagi tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) adalah Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  dengan  acaman  pidana  maksimal  5  sampai  7 tahun penjara. Akibat hukum lain, bisa jadi dengan putusan yang terbukti ini si pelapor mengajukan pembatalan pernikahan ke Mahkamah Syar’iyah sebagai  bukti  gugatan  cerai,  atau  juga  sebagai  bukti  otentik  dalam  hal pemecatan pekerjaan. Atau perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) bisa dianggap batal demi  hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  maupun  Kompilasi  Hukum Islam,  bila  suami-suami  yang  ingin  menikah  lagi  (berpoligami)  maka  ia harus mendapat persetujuan/izin dari isteri pertama (isteri terdahulu). 13
Lain halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, menurut Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
12 Wawancara  dengan  Mustabsyirah,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jantho,  pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.
13 Wawancara  dengan  Mustabsyirah,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jantho,  pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil,  PNS  yang  tidak melaporkan  perkawinannya  yang  kedua/ketiga/keempat  dalam  jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat untuk beristri  lebih  dari  seorang,  dijatuhi  salah  satu hukuman  disiplin  berat berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut sudah dicabut oleh  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukum disiplin berat itu dapat berupa:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 14

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kasus-Kasus Poligami Ilegal
Berbicara  mengenai  permasalahan  perkawinan,  maka  harus diperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  perkawinan Islam. Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila  memenuhi rukun-rukun dan  syarat-syarat  dari  sebuah  perkawinan.  Apabila  dikemudian  hari ditemukan  penyimpangan  terhadap  syarat  sahnya  perkawinan  maka perkawinan  tersebut  dapat  dibatalkan.  Batalnya  perkawinan  menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi batal. Hal tersebut menjadikan perkawinan  dianggap  menjadi  tidak  pernah  ada  dan  perkawinan  antara suami isteri tersebut dianggap tidak pernah melakukan perkawinan.
Hukum  Islam  tidak  mengharamkan  praktek  poligami,  tetapi  juga tidak  memerintahkan  untuk  melakukan  poligami,  karena  pada  dasarnya hukum  Islam  menganut  asas  monogami.  Poligami  dalam  Islam  hanya sebagai  jembatan  dalam  menyelesaikan  problematika  tertentu  dalam rumah  tangga.  Poligami  hanya  dapat  dilakukan  apabila  seseorang  dapat mewujudkan  keadilan  dan  kemaslahatan  terhadap  isteri-isteri  dan  anak- anaknya.
Poligami  ilegal  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  bukan dihadapan  Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN)  dan  tidak  didaftarkan  pada Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  atau  instansi  lain  yang  sah. Hakim Mahkamah Syar’iyah mengatakan bahwasanya hakim Pengadilan
14 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ef4a42c3da/melaporkan-pns- yang-diam-diam-berpoligami/, diakses pada tanggal 20 Juni 2019
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Negeri Jantho tidak bisa mengatakan pernikahan tersebut tidak sah karena secara hukum agama pernikahan tersebut tetap sah karena telah memenuhi rukun  dan  syarat  pernikahan,  akan  tetapi  keabsahan  sebuah  perkawinan tidak  hanya  dilihat  dari  segi  agama  saja,  melainkan  juga  dilihat  syarat formil  yang  diatur  oleh  negara. 15 Allah  Swt  berfirman  dalam  surah  An- Nisa’ ayat 59 berbunyi:
اوُعيِطَأ َو َ االلَّ اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذالا اَهُّيَأ اَي ىَلِإ ُهوُّد ُرَف ٍءْيَش يِف ْمُتْع َزاَنَت  ْنِإَف ۖ ْمُكْنِم  ِرْمَ ْلْا يِلوُأ َو َلوُس ارلا ُنَسْحَأ َو  ٌرْيَخ  َكِلَٰذ ۚ  ِر ِخ ْلْا  ِم ْوَيْلا َو ِ اللَّاِب َنوُنِم ْؤُت ْمُتْنُك  ْنِإ ِلوُس ارلا َو ِ االلَّ ًلَيِوْأَت Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
Di dalam ayat ini mengandung petunjuk bahwasanya setiap rakyat harus taat kepada Pemerintahan yang merupakan Ulil Amri yang mengatur kesejahteraan  rakyatnya  dengan  mendatangkan  kemaslahatan  bagi rakyatnya.  Kemudian  kita  sebagai  kaum  muslimin  diperintahkan  oleh Allah  Swt  untuk  mentaati  Pemerintahan  selama  aturan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  syariat.  Dari  penjelasan  tersebut,  yang  dimaksud dengan  taat  kepada  Pemerintahan  adalah  taat  dalam  hal  pencatatan perkawinan.
Pencatatan  nikah  bukan  rukun  dan  syarat  sah  nikah,  akan  tetapi pernikahan  mempunyai  tujuan  dalam  membentuk  sebuah  rumah  tangga yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah  untuk  melindungi  dan  menjaga keturunan.  Dalam  proses  pelaksanaan  pernikahan,  yang  paling  utama adalah  harus  bersesuaian  dengan  konsep  perkawinan  hukum  Islam  yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi:
ْن ِم َو َتِل ا ًجا َو ْزَأ  ْمُك ِسُفْنَأ  ْن ِم ْمُكَل  َقَل َخ  ْنَأ ِهِتاَيآ ًةاد َو َم ْمُكَنْيَب  َلَع َج َو اَهْيَلِإ اوُنُك ْس
َنو ُراكَفَتَي  ٍم ْوَقِل  ٍتاَي َلْ  َكِل َٰذ يِف  انِإ ۚ ًة َم ْح َر َو
Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir”.
15 Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2019 di Banda Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Namun demikian, pernikahan  tidak  hanya dilihat dalam perspektif hukum  agama  semata,  melainkan  juga  dilihat  dalam  perspektif  hukum negara. Dalam satu sisi, agama memandang pernikahan tetap sah. Pada sisi lain,  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum sehingga dikatakan tidak sah pelaksanaannya menurut negara.

## Penutup
Dari  uraian  yang  terdapat  pada  bab-bab  yang  sebelumnya  penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki  yang  menikahi  lebih  dari  seorang  perempuan  dalam  waktu yang bersamaan, tapi hanya terbatas sampai empat orang saja. Dalam keadaan  darurat  ( emergency )  poligami  diperbolehkan  dengan diberlakukannya syarat-syarat yang ketat.
2. Proses  penyelesaian  poligami  ilegal  dalam  lingkungan  Pengadilan Negeri  Jantho,  tetap  diterima  dan  diselesaikan  karena  Pengadilan Negeri  Jantho  berwenang  dalam  menyelesaikan  kasus  perkawinan kedua  suami  selama  pasal  dalam  KUH  Pidana  tidak  dihapus  atau dicabut dengan undang-undang lain.
3. Akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal bisa berbeda-beda tergantung pada penggunaannya.
4. Dalam tinjauan hukum  Islam, Pengadilan Negeri Jantho tidak dapat mengatakan  bahwa  perkawinan  suami  dengan  isteri  keduanya  itu tidak sah atau karena sebab diberlakukannya pasal 279 KUH Pidana sebagai penghalang perkawinan, hubungan suami dengan isteri kedua dikatakan  sebagai  perbuatan  zina,  karena  dari  segi  hukum  agama perkawinan  suami  dengan  isteri  kedua  tetap  dikatakan  sah  karena memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan,  hanya  saja  perkawinan mereka tidak memenuhi syarat formil yang diatur negara.

## Daftar Putaka
Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam , Jakarta: Kencana, 2006. Abdul  Rahman, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah  Syari’ah ,
Jakarta: Rajawali Press, 2002.
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , cet. 1, Jakarta: Kencana, 2003. Amiur  Nurdin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia  (Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,
UU No.1/1974 sampai KHI) , Jakarta: Kencana, 2004. Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku II) , Bandung: Pustaka Setia, 2001. Tarmizi  M.  Jakfar, Poligami  dan  Talak  Liar  dalam  Perspektif  Hakim Agama di Indonesia , cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim [16], (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. Imam Malik, Muwatha’ Malik , jld. II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 3 , cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ef4a42c3da/mela porkan-pns-yang-diam-diam-berpoligami/.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  jo.  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan  bagi  Pegawai
Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang
Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam,  Lembaran  Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.
Wawancara dengan Inda Rufiedi, Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jantho,
pada tanggal 02 Juli 2019 di Aceh Besar.
Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.
Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.
Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2019 di Banda Aceh.