E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Alvina Khusnul Khotimah 1 , Winarno Budyatmojo 2 , Diana Lukitasari 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: Alvinakk03@student.uns.ac.id
ABSTRACT:  This  study  describes  and  examines  why  the  problems,  whether  how  the  regulation  of defamation as a criminal act in positive criminal law in Indonesia and The Decision of The State Judge of Sukoharjo  Number  87/Pid.Sus/2019/PN.Skh  accordance  with  Article  45  Verse  (3)  Law  On  Electronic Information  and  Transactions  (ITE  LAW)  and  accordance  with  the  principle  of  justice.  This  research  is normative legal research which is descriptive.  In nature the data used in this research is primary data which is  The  Decision  of  The  State  Judge  of  Sukoharjo  Number  87/Pid.Sus/2019/PN.Skh  and  secondary  data including primary legal materials and secondary. The data collection techniques used is a literature study. Technical analysis used is ag qualitative method. The results show  that the regulation on defamation in Indonesia is regulated in Article 310 to Article 321 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of Law No.  19  of  2016.  Sukoharjo  District  Court  Judge’s  Decision  Number  87//Pid.Sus/2019/PN.Skh  was accordance with Article 45 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 where in judge  decision the judge gave a criminal  sentence  of  6  (six)  months  in  the  form  of  a  conditional  sentence.  However,  the  judge  made  a decision based on several considerations of facts, juridical and non juridical considerations. In addition, the judge  uses  a  conditional  decision  with  the  aim  that  punishment  isn’tt  merely  to  give  revenge  to  the defendant but to improve the defendant for the better and prevent other crimes from occurring.
Keywords: cybe r crime regulation, defamation as cyber crime, judge’s consideration
ABSTRAK:  Penelitian  ini  mendeskripsikan  dan  mengkaji  permasalahan,  pertama  bagaimana  pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana positif  di Indonesia. Kedua, apakah  putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  dan  asas  keadilan.Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif bersifat  deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  berupa  Putusan  Pengadilan  Negeri Sukoharjo Nomor  87/Pid.Sus/2019/PN.Skh dan data sekunder  meliputi  bahan hukum  primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pencemaran nama baik di Indonesia diatur di dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  (UU  ITE).  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dimana dalam putusannya hakim memberikan penjatuhan pidana 6 (enam) bulan berupa pidana bersyarat. Namun, hakim  menjatuhkan  putusan  berdasarkan  beberapa  pertimbangan  fakta,  pertimbangan  yuridis  dan  non yuridis. Selain itu hakim menggunakan putusan bersyarat dengan tujuan agar pemidanaan bukan semata- mata untuk memberikan balasan kepada terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa menjadi lebih baik lagi serta mencegah timbulnya kejahatan lain.
Kata Kunci: hukum pidana, kesesuaian pasal, pertimbangan hakim, asas keadilan, tindak pidana ITE

## 1. Pendahuluan
Perkembangan zaman menyebabkan adanya globalisasi yang tentunya hal ini sangat memberikan pengaruh di seluruh aspek kehidupan baik itu dalam aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek budaya bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia.  Adapun salah satu pengaruh dari adanya globalisasi adalah memberikan dampak dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengikuti perkembangan zaman.
Dengan adanya perkembangan teknologi ini memunculkan adanya media elektronik. Berkembangnya media elektronik pada globalisasi ini menyebabkan lahirnya internet dan dari  adanya  internet  tersebut  muncul  media  sosial  yang  mempunyai  banyak  platform atau koneksi yang luas sehingga manusia bisa mengakses banyak hal dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada batasan ruang, jarak, dan waktu.
Internet dan media sosial memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan manusia di masa kini, yaitu kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban. Salah satu contoh kontribusi media sosial adalah dalam hal pekerjaan, pada zaman sekarang banyak orang- orang yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana jual-beli suatu produk yang mana hal ini bisa digunakan sebagai wadah untuk saling menukar informasi dan promosi.
Tak  dipungkiri  terkait  dengan  adanya  internet  tersebut  selain  memberi  dampak positif juga terdapat dampak negative yaitu adanya tindak pidana melalui internet atau bisa  dikenal  dengan  nama  Cyber  Crime.  Karena  bagaimanapun,  internet  bisa  menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana Cyber Crime adalah penghinaan atau pencemaran nama baik yang termasuk ke dalam delik aduan.
Di  Indonesia,  pengaturan  mengenai  penghinaan  diatur  di  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua, bab XVI, Pasal 310 hingga Pasal 320 dan juga undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dunia maya yakni UU ITE  (Informasi  dan  Transaksi  Elektronik),  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang membahas tata cara, batasan penggunaan komputer dan sanksi yang diberi jika terjadi pelanggaran. Namun, sampai sekarang belum ada batasan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik selain itu juga tidak ada ukurannya walaupun sudah diatur di dalam Pasal 310 KUHP sehingga pasal di dalam UU ITE tersebut masih dianggap sebagai “pasal karet”.
Tidak  mengherankan  dalam  praktek  penegakan  hukum  yang  terjadi  acap  kali dijumpai  ketidakpuasan  dan  kekecewaan  masyarakat  karena  dalam  beberapa  kasus terlihat  bahwa  keputusan  hakim  yang  memberikan  kepastian  terhadap  penegakan hukum  ternyata  tidak  sejalan  dan  memberikan  rasa  keadilan  kepada  masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan mengenai tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dan  apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan pasal 45 ayat (3) UU ITE dan memenuhi asas keadilan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  dipaparkan,  Penulis  melakukan  penelitian dengan  merumuskan  dua  rumusan  masalah  yaitu:  1)  Bagaimana  pengaturan  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  dalam  hukum  pidana  positif  di  Indonesia;  2)  Apakah
putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  No. 19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan asas keadilan.

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    penelitian  hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori,  sejarah,  filosofi,  perbandingan,  struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal (Abdulkadir Muhammad, 2004:102) yang  dilakukan  dengan  mengkaji  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  kaidah hukum pidana atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti penulis. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mendeskripsikan tentang penerapan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang    perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kesesuaian asas  keadilan oleh Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
87/Pid.Sus/2019/PN.Skh.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Pengaturan-Pengaturan  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  dalam  Hukum Pidana Positif Indonesia
Pencemaran nama baik termasuk ke dalam salah satu tindak pidana dan merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur di dalam Bab XVI KUHP dan diatur di dalam Pasal 310-321. Pencemaran nama baik biasa disebut dengan tindak pidana terhadap kehormatan karena mengandung unsur “penghinaan”. Pencemaran  nama  baik  merupakan  salah  satu  bentuk  khusus  dari  perbuatan melawan  hukum.  Istilah  yang  sering  dipakai  adalah  pencemaran  nama  baik namun  ada  juga  yang  mengatakan  sebagai  penghinaan.  Namun  pada kenyataannya  yang  menjadi  ukuran  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai pencemaran nama baik masih belum jelas dan masih banyak faktor yang harus dikaji  kembali.  Di  Indonesia  sendiri  pengaturan  mengenai  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  sudah  diatur  di  dalam  KUHP  (Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Definisi dan tafsiran pencemaran nama baik merujuk pada aturan yang ada dalam KUHP, sedangkan  dalam  UU  ITE  lebih  diatur  mengenai  media  atau  cara  pencemaran nama baik tersebut dilakukan.
Di  dalam  KUHP  istilah  pencemaran  nama  baik  dikenal  dengan “penghinaan” yang diatur secara khusus di dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310-321 KUHP. Aturan pokok yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP dimana dari pasal tersebut mengancam adanya suatu sanksi pidana terhadap barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan mengujarkan  suatu  hal  yang  bersifat  buruk,  negatif  atau  memalukan  dengan
maksud  yang  jelas  agar  hal  itu  dapat  diketahui  oleh  khalayak  umum,  hal  ini termasuk  ke  dalam  Pasal  310  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Barang  siapa  sengaja merusak  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan  jalan  menuduh  dia melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan  maksud  nyata  akan  tersiarnya  tuduhan itu,  dihukum  karena  menista,  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya sembilan bulan atau denda  sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus  Rupiah”  namun  apabila  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan di muka umum maka hal ini diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Kalau hal ini dilakukan dengan  tulisan  atau  gambar  yang  disiarkan,  dipertunjukkan  pada  umum  atau ditempelkan,  maka  yang  berbuat  itu  dihukum  karena  menista  dengan  tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah”).
Selain di dalam KUHP, pencemaran nama baik juga diatur di dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau biasa dikenal dengan  UU  ITE.  Di  dalam  UU  ITE  lebih  menekankan  pada  media  atau  cara pencemaran nama baik tersebut dilakukan dimana hal ini diatur di dalam Pasal 27  ayat  (3)  yang  berbunyi  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  menstransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Namun demikian, pasal ini  dinilai  multitafsir  karena  UU  ITE  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai pengertian  pencemaran  nama  baik  sehingga  mengacu  kepada  pengertian pencemaran  nama  baik  sebagaimana  diatur  dan  dirumuskan  dalam  Pasal  310 dan  311  KUHP.  Menurut  Putusan  MK  50/PUU-VI/2008  disebutkan  bahwa ketentuan pencemaran nama baik menjadi tindak pidana aduan yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mensyaratkan  adanya  pengaduan  (klacht)  untuk  dapat  dituntut  di  pengadilan, artinya  kasus  pencemaran  nama  baik  hanya  akan  diproses  jika  pihak  korban melakukan  pelaporan  terhadap  kasus  tersebut.  Sedangkan  menurut  sejarah pembentukan  KUHP  (Memorie  van  Toelichting)  sebagaimana  dikutip  Pompe, syarat kesengajaan adalah willen en wetens atau menghendaki dan mengetahui. Kedua  syarat  tersebut  bersifat  mutlak  dan  memiliki  arti  bahwa  seseorang dikatakan  melakukan  perbuatan  secara  sengaja  apabila  perbuatan  tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.
Sebagaimana penerapan peraturan pencemaran nama baik melalui media elektronik  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  terhadap terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan terhadap korbannya sesuai dengan nomor putusan  87/Pid.Sus/2019/PN.Skh.  Pada  dasarnya  pencemaran  nama  baik  ini tidak  perlu  dilakukan  di  muka  umum,  cukup  dengan  pembuktian  bahwa terdakwa  mempunyai  maksud  untuk  menyiarkan  atau  menyebarkan  tuduhan tersebut  karena  yang  diserang  adalah  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang, dalam  hal  ini  yang  dimaksud  kehormatan  adalah  menyangkut  nama  baik  dan bukan  kehormatan  dalam  pengertian  seksualitas.  Di  dalam  putusan  tersebut
menyangkut  perkara  pencemaran  nama  baik  melalui  media  elektronik. Berdasarkan  putusan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  putusan  hakim  dalam perkara pencemaran nama baik adalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah  melakukan  tindak  pidana  mentransmisikan  informasi  elektronik  yang memiliki muatan penghinaan yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dijatuhi dengan pidana penjara. Namun ternyata pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim berbentuk pidana bersyarat (suspended sentence) selama 6 (enam) bulan. Praktik hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terdakwa akan berusaha benar-benar dalam masa percobaannya untuk tidak  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  syarat  khusus  biasanya  terpenuhi sehingga hukuman otomatis tidak dijalankan tetapi harus ada putusan lagi dari hakim.  Sehingga  ada  kemungkinan  hakim  belum  memerintahkan  supaya hukuman  dijalankan,  yaitu  apabila  si  terdakwa  dapat  menginsyafkan  hakim, bahwa si terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat.
2. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh   dengan  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  19
Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Asas Keadilan Suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis) yang  didalamnya  terdapat  penjatuhan sanksi  pidana  (penghukuman) terhadap terdakwa  yang  bersalah  dan  di  dalam  putusan  tersebut  Hakim  menyatakan pendapatnya  tentang  apa  yang  telah  dipertimbangkan  dan  apa  yang  menjadi amar  putusannya.  Dalam  penjatuhan  sanksi  pidana,  Hakim  harus  berdasarkan pada  dua  alat  bukti  yang  sah,  kemudian  alat  bukti  tersebut  oleh  Hakim memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  yang  didakwakan  benarbenar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP. Hal  terpenting  dalam  pemberian  putusan  hakim  ini  adalah  harus  bisa memberikan  kemanfaatan  hukum  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  ada serta  mencerminkan  rasa  aman  dan  juga  rasa  adil.  Keberpihakan  terhadap terdakwa  atau  terpidana  yang  mempunyai  strata  ekonomi  yang  tinggi  harus dihindari  sehingga  mampu  memberikan  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat. Namun,  dalam  kenyataannya,  seringkali  putusan  hakim  menimbulkan  reaksi yang  kontroversial  karena  keadilan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  terkadang tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Hal  ini  tergantung  darimana masyarakat memandangnya dan sebaliknya, apabila dipandang dari sisi keluarga korban dirasakan terlalu ringan.
Kesesuaian  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  kasus  penghinaan  atau  pencemaran nama baik sangat bervariatif karena tiap-tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan yang  berbeda  sehingga  hakim  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan  harus menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai unsur. Adapun Pasal 45 ayat (3)  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  berbunyi  sebagai  berikut  “Setiap orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau
menstransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp 750.000.000,00”.
Terdakwa Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan dalam kasus  ini  didakwa  dalam  bentuk  dakwaan  tunggal.  Dakwaan  yang  didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:
1. Pertama : Melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kedua  :  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Tiong  Shan  Daniel  Budi Santoso  als.  Budi  Bin  M.  Hasan  dengan  pidana  penjara  1  (satu)  tahun  6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan kurungan.
3. Ketiga : Menetapkan barang bukti
- 1  (satu)  lembar  print  out  capture  screen  short  message  (SMS)  dari nomor 081915369888 ke 081329516699 tanggal 19 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar print out capture screen tampilan akun frup facebook Mitsubishi Outlander Sport Indonesia (Mitosi) tanggal 20 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar print out capture screen pesan WhatsApp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar print out capture screen pesan WhatsApp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 17 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar print out capture screen pesan WhatsApp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 18 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar print out capture screen pesan WhatsApp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 24 Maret 2016;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS ZENFONE 3 warna hitam;
- 1 (satu) simcard provider indosat dengan nomor 085729707222 Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN WIBISONO;
- 1 (satu) simcard provider Telkomsel dengan nomor 081329516699. Dikembalikan kepada saksi IVA YULIANA;
- 1(satu) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP)  nomor:  SP2HP/III/2016/Reskrim  tanggal  24  Maret  2016  yang dikeluarkan Sat Reskrim Polres Karanganyar;
Dikembalikan kepada saksi ARDISTA WISNU UTAMA.
4. Keempat:  Terdakwa  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  maka unsur-unsur  tentang  tindak  pidana  tersebut  harus  terpenuhi  dan  terbukti seluruhnya.  Perbuatan  Terdakwa  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana mentransmisikan  informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan
sesuai  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menyatakan  bahwa Terdakwa  Tiong  Shan  Daniel  Budi  Santoso  als.  Budi  Bin  M.  Hasan  dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menstransmisikan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi hukuman pidana penjara  selama  6  (enam)  bulan,  kemudian  terdakwa  harus  membayar  biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE dimana berdasarkan pada alat bukti yang ada dan telah diperiksa oleh hakim serta fakta hukum bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi. Putusan poin kedua hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan selama 6 (enam) bulan ini tidak  sama  dengan  yang  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU).  Menurut penulis, penjatuhan pidana 6 bulan tergolong sangat ringan dari ancaman pidana 4  tahun  sebagaimana  Pasal  45  ayat  (3).  Namun  berdasarkan  beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan fakta, pertimbangan yuridis dan non yuridis pada  akhirnya  hakim  menjatuhkan  pidana  ringan  berupa  pidana  bersyarat. Pertimbangan  lainnya  adalah  hal-hal  yang  meringankan  serta  memberatkan terdakwa  selain  itu  pertimbangan  mengenai  daluwarsa  juga  diperhatikan oleh hakim dimana hal ini diatur di dalam Pasal 74 KUHP.
Hal-hal  di  atas  bisa  dijadikan  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  karena  perbuatan  terdakwa  berupa  penghinaan  yang sudah  memberikan  pengaruh  terhadap  nama  baik  korban  dan  apa  yang dilakukan oleh terdakwa juga telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 310 KUHP yaitu: a. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar); b. Tanpa hak atau izin; c. Obyek atau sasarannya adalah orang; d. Akibat pencemaran  itu  jelas  merusak  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang.  Dan dengan  diberikannya  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa,  diharapkan  terdakwa dapat  memperbaiki  perilakunya  agar  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  dan  bisa menggunakan  media  elektronik  serta  media  sosial  dengan  bijak  dan  lebih berhati-hati lagi.
Tujuan  dari  adanya  hukum  adalah  untuk  mencapai  keadilan  dan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat. Selain itu hukum juga diciptakan untuk menjaga keselarasan kehidupan antar masyarakat. Berdasarkan pendapat Rasbruch  dalam  penerapan  ketiga  nilai  dasar  hukum  yang  berupa  keadilan (Gerechtigkeit),  kemanfaatan  (Zweckmassigkeit)  dan  kepastian  hukum (Rechtssicherheit) harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu  jatuh  kepada  keadilan,  baru  kemanfaatan  dan  setelah  itu  kepastian hukum. Di Indonesia sendiri keadilan tercantum di dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara, tertuang di dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil  dan  beradab”  dan  sila  kelima  yang  berbunyi  “keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia” yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat
perlakuan yang sama dan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan mengingat keadilan merupakan  salah  satu  tujuan  atau  sasaran  yang harus  dicapai  dan  merupakan nilai  penting  yang  terkandung  di  dalamnya,  sehingga  pengarahan  dalam penegakan hukum harus dilakukan agar tercapai keadilan bagi individual maupun bagi masyarakat luas yang mana hal ini disebut sebagai keadilan sosial seperti yang tecantum di dalam Pancasila sila kelima. Putusan hakim hendaknya harus memenuhi  rasa  keadilan,  yaitu  keadilan  yang  dirasakan  oleh  pihak  yang berperkara.  Rasa  keadilan  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  keadilan  substansial yaitu suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak berperkara sehingga indikator yang mencerminkan nilai keadilan pada putusan hakim diukur dengan  melihat  profesionalisme  dan  integritas  moral  hakim.  Namun,  dalam kenyataannya  pelaksanaan  hukum  di  Indonesia  masih  banyak  kekurangan berupa  ketimpangan  dalam  pemberian  hukuman  karena  hukum  di  Indonesia masih belum berlaku adil atau bisa dikenal dengan “hukum tumpul ke atas dan semakin tajam ke bawah”.
Kesesuaian hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam penanganan perkara pada  putusan  nomor  87/Pid.Sus/2019/PN.Skh  dengan  asas  keadilan  dapat dibuktikan dengan adanya fakta dalam menangani perkara pidana. Berdasarkan kasus  ini,  dapat  terbukti  bahwa  hakim  dalam  mengambil  keputusan  dapat memilih atau menentukan pasal mana yang terbukti kuat dan pas guna menjerat terdakwa.  Dari  uraian  kasus  dalam  putusan  nomor  87/Pid.Sus/2019/PN.Skh tampak  bahwa  dasar  dari  setiap  putusan  hakim  adalah  dakwaan  dari  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU).  Dalam  kasus  tersebut,  penuntut  umum  menyusun dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo  berdasarkan  pertimbangannya  menyatakan  terbukti  dakwaan tersebut yaitu tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

## 5. Kesimpulan
Bahwa berdasarkan uraian analisis di atas pengaturan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan diatur di dala KUHP Pasal 310 hingga Pasal 320 selain itu juga diatur di  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  atau  biasa  dikenal  sebagai  UU  ITE (Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik)  Pasal  27  ayat  (3).  Penerapan peraturan  pencemaran  nama  baik  melalui  media  elektronik  yang  dilaksanakan  oleh Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  terhadap  terdakwa  kasus  pencemaran  nama  baik  yang dilakukan oleh Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan terhadap korbannya sesuai  dengan  nomor  putusan  87/Pid.Sus/2019/PN.Skh.  Pada  dasarnya  pencemaran nama  baik ini  tidak  perlu  dilakukan  di  muka  umum,  cukup  dengan  pembuktian  bahwa terdakwa  mempunyai  maksud  untuk  menyiarkan  atau  menyebarkan  tuduhan  tersebut karena yang diserang adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Di dalam putusan tersebut menyangkut perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik dan dari putusan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  putusan  hakim  dalam  perkara  pencemaran
nama  baik adalah  terdakwa  dinyatakan  terbukti secara  sah  bersalah  melakukan  tindak pidana  mentransmisikan  informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  yang sesuai  dengan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dan  dijatuhi  dengan  pidana  penjara.  Namun ternyata  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  berbentuk  pidana  bersyarat (suspended sentence) selama 6 (enam) bulan.
Penerapan  pidana  terhadap  terdakwa  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo Nomor  87/Pid.Sus/PN.Skh  adalah  hakim  menerapkan  pidana  penjara  yang  jauh  lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun sebagaimana Pasal 45 ayat (3)  UU  Nomor  19  Tahun  2016  dan  di  dalam  putusan  ini  dijatuhkan  dengan  pidana percobaan yaitu pidana 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun terakhir selain  itu  terdakwa  juga dibebani  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp  2.500,00  (dua ribu lima ratus rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/PN.Skh telah  sesuai  dengan  Pasal  45  ayat  (3)  UU  Nomor  19  Tahun  2016  namun  jika  dikaitkan dengan tujuan pemidanaan pemberian sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa belum bisa dikatakan efektif dan tidak menimbulkan efek jera dikarenakan masih banyak terjadi tindak pidana pencemaran nama baik di dalam masyarakat. Penjatuhan pidana bersyarat ini  lebih  dihubungkan  kepada  tujuan  pemidanaan  yaitu  resosialisasi  terhadap  pelaku tindak  pidana  daripada  pembalasan  terhadap  perbuatannya.  Adapun  dalam  tujuan pemidanaan  ini  lebih  maju  dikarenakan  terpidana  harus  diperbaiki.  Namun  untuk menyesuaikan  dengan  tujuan  pidana  di  zaman  modern  ini  maka  harus  dilakukan peninjauan kembali dalam rangka bahwa pemberian pidana tersebut tidak semata-mata hanya sebagai pembalasan.

## 6. Saran
Masyarakat harus lebih memahami lebih mendalam mengenai kalimat-kalimat yang dapat  termasuk  ke  dalam  suatu  ujaran  kebencian  atau  terdapat  batasan  dan pengelompokkan  kalimat-kalimat  yang  dianggap  sebagai  penghinaan  agar  kedepannya dalam menyampaikan pendapat bisa lebih berhati-hati dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan maupun ucapan yang diunggah di media sosial. Selain itu peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) para penegak hukum di bidang teknologi informasi yang khusus mengatur serta menangani masalah cyberlaw juga diperlukan. Penegak hukum juga  sebaiknya  memberikan  himbauan  maupun  pengetahuan  kepada  masyarakat  agar bijak  dalam  menggunakan  media  elektronik  selain  itu  juga  menjaga  tutur  kata  dalam media  sosial.  Di  samping  memberikan  himbauan,  penegak  hukum  juga  dapat memberikan pasal-pasal tambahan agar lebih terfokus dalam penindakan tindak pidana pencemaran nama baik sehingga hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa aman bagi pengguna media sosial karena media sosial merupakan  salah  satu  sarana  komunikasi  yang  efektif  sehingga  harus  ada  kerja  sama antara penegak hukum dan masyarakat. Penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim juga harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam tiap pasal karena dapat batal demi hukum apabila salah dalam menerapkan pasal serta diharapkan lebih  objektif  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  dan  mempertimbangkan  dalam penjatuhan  pidana  yang  cocok  bagi  terdakwa  agar  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan
sebagai  Pendidikan  dan  tanpa  mengurangi  hak  dari  korban  sebagai  pemenuhan  rasa keadilan.

## Referensi
Buku
Abdul Djamali. 1990. “ Pengantar Hukum Indonesia ”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Adami Chazawi. 2002. “ Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1 ”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Adami Chazawi. 2016. “ Hukum Pidana Positif Penghinaan ”. Malang: Media Nusa Creative. Ahmad Nindra Ferry. 2002. “ Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar ”. Makassar: Perpustakaan Unhas.
GTP  Sir egar.  2020.  “ Suatu  Analisis  Mengenai  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik Melalui Media Elektronik ”. Bandung: PT Refika Aditama.
Hans Kelsen. 2011. “ General Theory of Law and State ”. Bandung: Nusa Media. Hyronimus Rhiti. 2015. “ Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) ”. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Kaelan. 2004. “ Pendidikan Pancasila ”. Yogyakarta: Paradigma. Kahar Masyhur. 1985. “ Membina Moral dan Akhlak ”. Jakarta: Kalam Mulia Lamintang. 1997. “ Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia ”. Jakarta: Sinar Grafika. Leden Marpaung. 2010. “ Tindak Pidana Terhadap Kerhormatan ”. Jakarta: Sinar Grafika. Lilik Mulyadi. 2010. “ Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya ”. Bandung: Citra Adity a Bakti.
Mahrus Ali. 2015. “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”. Jakarta: Sinar Grafika.
M.  Agus  Santoso.  2014.  “ Hukum,  Moral  &  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum ”. Jakarta: Kencana.
Ojak Nainggolan. 2005. “ Pengantar Ilmu Hukum ”. Medan: Indonesia Media & Law Poli cy Center.
P.A.F Lamintang. 2013. “ Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ”. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Sangadji,  Etta  Mamang  &  Sopiah.  2010.  “ Metodologi  Penelitian-Pendekatan  Praktis dalam Penelitian ”. Yogyakarta:ANDI.
Satjipto Rahardjo. 2014. “ Ilmu Hukum ”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sudarsono. 2002. “ Kamus Hukum ”. Jakarta: Rineka Cipta.
Suhrawardi K. Lunis. 2000. “ Etika Profesi Hukum ”. Jakarta: Sinar Grafika. Teuku Mohammad Radhie. 1988. “ Politik Hukum dan Konsep Keadilan ”. Bandung: Pusat
Studi Hukum Universitas Parahyangan.
Tolib  Effendi.  2014.  “ Dasar  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  (Perkembangan  dan Pembaharuannya Di Indonesia) ”. Malang: Setara Press.
Wirjono  Prodjodikoro.  2003.  “ Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia ”.  Bandung: refika Aditama.

## Artikel Jurnal
Josef M. Monteiro. 2007. “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal Hukum Pro Justicia. Vol 25. No 2. April 2007
Okutan,  A.,  &  Çebi,  Y.  2019.  “A  Framework  for  Cyber  Crime  Investigation”.  Procedia Computer Science, 158, 287 – 294. doi:10.1016/j.procs.2019.09.054
Osman  dalam  Osman,  B.  2008.  “Pengaruh  Globalisasi  Terhadap  Peradaban”.  Jurnal Peradaban. Jurnal Peradaban. Vol 1. ISSN 1985-6296
Putri  Conitatillah  Jasmi.  2020.  "Analisis  Implementasi  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam Proses  Putusan  Hakim  Terkait  Penghinaan  Melalui  Dunia  Maya".  Jurnal  Analisis Hukum. Vol 3. No 1. April 2020
Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow. 2020. “Penerapan Asas Keadilan,
Kepastian  Hukum  dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim  Tindak  Pidana Korup si”. Gorontalo Law Review. Vol 3. No 2. Oktober 2020 Tata  Wijayanta.  2014.  “Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  Dalam Katannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. Vol 14. No 2. Mei 2014
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Lain-lain https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik, (Diakses tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 14.06 WIB).
https://m.kbr.id/nasional/09/2017/icjr_laporan_pencemaran_nama_baik_dengan_uu_i te_ak an_melonjak_di_2018_92284.html (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 15.05 WIB).
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran- nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/,  (Diakses  pada  tanggal  17 Oktober 2020 Pukul 15.12 WIB).
http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-
penjelasannya.html(Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 12.03 WIB).
https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan- tujuan.html,(Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 15.18 WIB.