INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3164-3172 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Proses Hukum Acara Pidana Dalam Penanganan Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri
Anisah Mufidah 1 ✉ , Mitha Alvia Rosha 2 , Teddy Pascha S. Depari 3 , Parlaungan Gabriel Siahaan 4 , Dewi Pika Lumban Batu 5
Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, Universitas Negeri Medan Email: annisamufida15@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap proses hukum, acara pidana, dan kasus korupsi dalam konteks penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap aspek- aspek hukum yang terlibat dalam upaya memerangi korupsi, yang merupakan masalah serius di banyak negara. Kasus korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, penyelewengan kekuasaan, dan dampak sosial serta ekonomi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang proses hukum yang digunakan untuk menangani kasus korupsi di pengadilan negeri sangat penting. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan analisis dokumen hukum terkait kasus-kasus  korupsi,  studi  kasus  untuk  menggambarkan  tahapan  dan  prosedur  yang  terlibat dalam pengadilan, serta wawancara dengan praktisi hukum yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi. Melalui metode ini, penelitian mencoba merinci peraturan dan prosedur yang mengatur proses hukum acara  pidana,  serta  mengidentifikasi  hambatan  dan  tantangan  yang  mungkin  muncul  dalam penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri. Hasil penelitian memberikan pemahaman yang lebih baik  tentang  sistem  peradilan  dan  proses  hukum  yang  berlaku  dalam  konteks  penanganan  kasus korupsi. Hasil ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana peradilan dapat meningkatkan efektivitasnya dalam memerangi tindakan korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum, praktisi hukum, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk memperkuat sistem peradilan dan memberantas korupsi, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah.
Kata Kunci: Hukum, Acara, Korupsi

## Abstract
This research was conducted with the main aim of conducting an in-depth analysis of legal processes, criminal procedures and corruption cases in the context of handling corruption cases in the District Court. The background to this research is driven by the importance of a deep understanding of the legal aspects involved in fighting corruption, which is a serious problem in many countries. Corruption cases  often  involve  abuse  of  trust,  abuse  of  power,  and  social  and  economic  impacts  that  are detrimental  to  society.  Therefore,  a  good  understanding  of  the  legal  processes  used  to  handle corruption cases in district courts is very important. The research methods used in this study involve analysis  of  legal  documents  related  to  corruption  cases,  case  studies  to  describe  the  stages  and procedures  involved  in  trials,  as  well  as  interviews  with  legal  practitioners  involved  in  handling corruption cases. Through this method, the research tries to detail the regulations and procedures that govern the criminal procedural legal process, as well as identify obstacles and challenges that may arise in handling corruption cases in district courts. The research results provide a better understanding of the justice system and legal processes that apply in the context of handling corruption cases. These results can also provide deeper insight into how the judiciary can increase its effectiveness in fighting acts  of  corruption.  With  a  better  understanding  of  the  legal  process,  legal  practitioners,  law enforcement and other stakeholders can work together to strengthen the justice system and eradicate corruption, which will ultimately provide major benefits to society and the government.

## Keywords: Law, Events, Corruption

## PENDAHULUAN
Korupsi  memang  telah  menjadi  fokus  perhatian  utama.  Dampaknya  yang  merusak tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan  masyarakat.  Untuk  menghadapi  ancaman  serius  ini,  penting  untuk  memiliki pemahaman  yang  mendalam  tentang  bagaimana  hukum  acara  pidana  di  Pengadilan Negeri  digunakan  untuk  menangani  kasus-kasus  korupsi.  Dengan  pemahaman  ini, masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan dapat memitigasi efek merusak korupsi dan memastikan bahwa tindakan hukum yang tepat diterapkan dalam menangani para pelaku korupsi. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat seringkali terbuang sia-sia akibat korupsi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan  lembaga-lembaga  publik.  Hal  ini  dapat  menciptakan  ketidakstabilan  sosial, ketidakpuasan publik, dan konflik internal yang merugikan stabilitas suatu negara (Wiyanti, 2013:34 – 54).
Korupsi  merujuk  pada  praktik-praktik  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  dana  publik untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  tertentu.  Dampak  korupsi  sangat  merugikan masyarakat  dan  pemerintahan.  Itu  bisa  mengakibatkan  alokasi  dana  yang  tidak  efisien, ketidaksetaraan  dalam akses  ke  layanan publik, serta kerusakan  dalam sistem peradilan. Korupsi  juga  dapat  menghancurkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan lembaga-lembaga  publik.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  yang  efektif  dalam penanganan kasus korupsi sangat penting untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Proses hukum acara pidana adalah kerangka kerja yang digunakan dalam  penanganan  kasus-kasus  hukum  pidana,  termasuk  kasus  korupsi.  Proses  ini mencakup sejumlah tahapan, prosedur, dan peraturan yang mengatur bagaimana kasus tersebut ditangani oleh pengadilan. Dalam penanganan kasus korupsi, pemahaman yang mendalam  tentang  proses  hukum  acara  pidana  adalah  krusial.  Ini  melibatkan  proses penyelidikan,  penyidikan,  pengadilan,  dan  putusan  akhir.  Keberhasilan  atau  kegagalan dalam  menangani  kasus  korupsi  dapat  sangat  dipengaruhi  oleh  pemahaman  dan penerapan yang tepat dalam proses hukum ini (Wiyanti, 2013:34 – 54).
Analisis  dokumen  hukum  menjadi  salah  satu  metode  utama  dalam  penelitian  ini. Melalui analisis dokumen, penelitian menyelidiki secara mendalam peraturan dan undang- undang  yang  mengatur  penanganan  kasus  korupsi  di  Pengadilan  Negeri.  Ini  mencakup pemahaman  tentang  tahapan-tahapan  yang  harus  diikuti,  peran  berbagai  lembaga pemerintah,  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  harus  diikuti  selama  proses  hukum  acara pidana.  Dokumen  hukum  seperti  undang-undang,  peraturan,  kebijakan,  dan  putusan pengadilan menjadi fokus dalam menganalisis kerangka kerja hukum yang relevan.
Proses hukum acara pidana dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri adalah aspek yang penting dalam upaya memerangi tindakan korupsi. Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem peradilan dan proses hukum yang berlaku dalam penanganan kasus korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum ini,  praktisi hukum, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dapat  bekerja  sama  untuk  memperkuat  sistem  peradilan  dan  meningkatkan  efektivitas upaya memerangi tindakan korupsi. Kesimpulannya, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan tata kelola yang lebih baik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil  dan  berintegritas.  Upaya  penegakan  hukum  yang  kuat  dan  efisien  adalah  langkah krusial  dalam  memastikan  bahwa  korupsi  tidak  merusak  sistem  pemerintahan  dan masyarakat. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat tercipta perubahan positif dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri dan peradilan pada umumnya (Sasono, 2021:65 – 73).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  yang  mendalam  untuk mengungkapkan  rincian  dan  dinamika  proses  hukum  acara  pidana  dalam  penanganan kasus  korupsi  di  Pengadilan  Negeri.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  memungkinkan peneliti untuk mendalami perspektif dan pengalaman praktisi hukum, serta menggali detail- detail esensial yang mungkin tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini melibatkan tiga metode utama, yaitu analisis dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan praktisi hukum yang berpengalaman dalam kasus korupsi.
Metode  analisis  dokumen  melibatkan  penelitian  intensif  terhadap  peraturan  dan undang-undang  yang  mengatur  proses  hukum  acara  pidana  dalam  penanganan  kasus korupsi  di  Pengadilan  Negeri.  Dokumen  hukum  seperti  undang-undang,  peraturan, kebijakan,  dan  putusan  pengadilan  menjadi  fokus  dalam  menganalisis  kerangka  kerja hukum yang relevan. Selama  analisis,  peneliti mencari keselarasan antara peraturan dan praktik  lapangan,  serta  memeriksa  apakah  ada  perubahan  atau  amendemen  yang memengaruhi  penanganan  kasus  korupsi.  Pemahaman  yang  mendalam  tentang  dasar hukum adalah kunci untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam penanganan kasus korupsi.
Metode  studi  kasus  digunakan  untuk  menganalisis  bagaimana  proses  hukum diimplementasikan dalam praktik, dengan fokus pada kasus-kasus sebelumnya yang telah ditangani  oleh  Pengadilan  Negeri.  Penelitian  ini  melibatkan  pemilihan  sejumlah  kasus korupsi  yang  beragam  untuk  mencakup  berbagai  skenario  dan  situasi.  Kasus-kasus  ini dijelajahi secara rinci, termasuk  tahapan-tahapan dalam proses hukum,  bukti-bukti  yang diajukan, argumen-argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta hasil akhir. Studi kasus  memberikan  pandangan  praktis  tentang  bagaimana  proses  hukum  bekerja  dalam situasi dunia nyata.
Wawancara dengan praktisi hukum yang berpengalaman dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri menjadi komponen penting dalam penelitian ini. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan perspektif langsung dari mereka yang berada di lapangan dan  memiliki  pengalaman  langsung  dalam  penanganan  kasus  korupsi.  Peneliti  akan mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan terfokus pada peran dan pengalaman praktisi hukum dalam penanganan kasus korupsi, serta kendala dan tantangan yang mereka hadapi dalam  menjalankan  tugas  mereka.  Wawancara  ini  akan  memberikan  wawasan  yang berharga tentang bagaimana proses hukum acara pidana diimplementasikan dalam praktik dan akan membantu mengidentifikasi  masalah yang mungkin mempengaruhi efektivitas penanganan kasus korupsi.
Penelitian  ini  juga  akan  menerapkan  analisis  komparatif  untuk  membandingkan berbagai aspek proses hukum acara pidana dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Hal ini akan melibatkan perbandingan antara kasus-kasus yang diteliti, baik dalam hal  kesuksesan  maupun  hambatannya.  Dengan  cara  ini,  penelitian  akan  dapat mengidentifikasi pola-pola umum dan perbedaan kunci dalam penanganan kasus korupsi. Analisis komparatif ini akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik yang  berhasil  dapat  diterapkan  dalam  kasus-kasus  lain  dan  memungkinkan  penemuan solusi  yang  lebih  efektif  dalam  menghadapi  tantangan  yang  mungkin  muncul  dalam penegakan hukum terhadap tindakan korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan  utama  adalah  bahwa  terdapat  sejumlah  poin  kunci  yang  mendorong keberhasilan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Salah satu poin kunci tersebut adalah  pentingnya transparansi  dan akuntabilitas dalam  seluruh tahapan  proses hukum. Keberhasilan  penanganan  kasus  korupsi  sangat  tergantung  pada  sejauh  mana  proses hukum  dijalankan  dengan  jelas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  masyarakat. Peraturan  yang  transparan  dan  jelas,  prosedur  yang  sesuai,  dan  kepatuhan  terhadap prinsip-prinsip  keadilan  prosedural  adalah  elemen-elemen  yang  esensial  dalam menciptakan lingkungan hukum yang efektif dalam menghadapi tindakan korupsi.
Proses  persidangan korupsi di Indonesia melibatkan  beberapa tahapan yang harus dilalui  sebelum mencapai  putusan akhir. Persidangan  korupsi  dapat  dilakukan di  sidang pengadilan  biasa  atau  di  Mahkamah  Agung,  tergantung  pada  tingkat  kejahatan  dan keterlibatan pelaku. Selain itu, ada juga persidangan khusus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  memiliki  yurisdiksi  khusus  dalam  penanganan  kasus korupsi.  Tahapan  pertama  dalam  proses  persidangan  korupsi  adalah  penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK atau kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan. Selama penyelidikan, pihak  berwenang  dapat  melakukan  pemeriksaan  terhadap  saksi-saksi,  memeriksa dokumen-dokumen terkait, dan melakukan penggeledahan jika diperlukan.
Setelah  penyelidikan  selesai,  tahap  berikutnya  adalah  penyidikan.  Penyidikan dilakukan oleh  jaksa  penuntut umum atau tim penyidik KPK. Mereka akan  menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan dan memutuskan apakah kasus tersebut  layak  untuk  diajukan  ke  pengadilan.  Jika  kasus  dinyatakan  layak,  maka  jaksa penuntut umum akan menyiapkan dakwaan yang akan diajukan kepada pengadilan. Tahap selanjutnya  adalah  persidangan  di  pengadilan.  Persidangan  korupsi  di  pengadilan  biasa
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana).  Proses  persidangan  melibatkan  pemeriksaan  saksi-saksi,  pembacaan  dakwaan, pemeriksaan  bukti-bukti,  dan  pendengaran  argumen  dari  jaksa  penuntut  umum  dan pengacara  terdakwa.  Hakim  akan  mempertimbangkan  semua  bukti  dan  argumen  yang diajukan sebelum membuat keputusan. Sementara itu, persidangan korupsi di Mahkamah Agung  dilakukan  jika  terdakwa  adalah  pejabat  tinggi  negara  seperti  anggota  DPR  atau pejabat  eksekutif.  Proses  persidangan  di  Mahkamah  Agung  memiliki  beberapa  tahapan yang mirip dengan persidangan di pengadilan biasa, namun dengan perbedaan dalam hal komposisi hakim dan prosedur yang lebih formal (Bahoo et al., 2020).
Peran media massa dalam mengawasi kasus korupsi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri  adalah  faktor  penting  dalam  mendukung  proses  hukum.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  media  memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi  persepsi masyarakat  tentang  kasus  korupsi  dan  memengaruhi  tekanan  publik  terhadap  pihak berwenang  untuk  menjalankan  tugas  mereka  secara  adil  dan  transparan.  Media  dapat menjadi pengawas masyarakat yang  memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, peran organisasi masyarakat sipil juga menjadi faktor kunci dalam mencegah tindakan korupsi. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dalam proses hukum acara pidana, memberikan laporan jika mereka mengetahui tindakan korupsi, dan mendukung inisiatif anti-korupsi. Hasil penelitian ini  menggarisbawahi  bahwa  keterlibatan  aktif  media  massa  dan  masyarakat  sipil  dapat memperkuat tindakan pencegahan korupsi dan menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi  (Nyberg, 2021).

## Pembahasan
Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek kunci dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan  proses  yang  terbuka  dan  jelas.  Kasus-kasus  korupsi  yang  ditangani  secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks  ini,  prinsip-prinsip  keadilan  prosedural  sangat  penting.  Penegakan  hukum  yang mematuhi  prinsip-prinsip  tersebut  memastikan  bahwa  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam kasus  memiliki  hak  yang  sama  dalam  proses  hukum.  Selain  itu,  kepatuhan  terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku merupakan aspek penting dalam menciptakan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi.
Persidangan korupsi yang dilakukan oleh KPK memiliki karakteristik yang berbeda. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara
independen  tanpa  melibatkan  jaksa  penuntut  umum.  Persidangan  korupsi  di  KPK  juga dilakukan  dengan  prosedur  yang  lebih  cepat  dan  sederhana  dibandingkan  dengan persidangan di pengadilan biasa. Selain itu, KPK juga memiliki kekuasaan untuk menyita aset  terdakwa  yang  diduga  berasal  dari  tindak  korupsi.  Dalam  perspektif  teori,  proses persidangan  korupsi  dapat  dikaitkan  dengan  teori  hukum  pidana  dan  teori  penegakan hukum.  Teori  hukum  pidana  menjelaskan  tentang  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Persidangan korupsi bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku korupsi. Sementara itu, teori penegakan hukum  menjelaskan  tentang  bagaimana  lembaga  penegak  hukum  seperti  KPK  atau kepolisian  melaksanakan  tugasnya  dalam  menangani  kasus  korupsi.  Teori  ini  mencakup aspek  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penegak hukum (Barrett et al., 2020).
Ketika  masuk  ke  tahap  pengadilan,  prinsip-prinsip  proses  hukum  dan  hak  asasi individu,  seperti due  process theory, harus dijaga dengan cermat. Hal  ini  penting untuk memastikan bahwa proses peradilan adil dan bahwa hak-hak terdakwa dihormati sesuai dengan  hukum.  Selain  itu,  perspektif  deterrence  masih  relevan  di  pengadilan,  di  mana hukuman  yang  diberikan  harus  memiliki  efek  deterrent  yang  kuat  untuk  mengurangi potensi tindakan korupsi di masa depan. Selain hukuman, rehabilitasi juga merupakan aspek penting dalam proses peradilan korupsi. Sementara teori pembalasan ( retributive theory) penting  dalam  memberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan  pelanggaran  hukum,  perspektif rehabilitasi  juga  harus  diperhitungkan.  Ini  bisa  melibatkan  program-program  pemulihan dan pembetulan perilaku pelaku korupsi. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, pengawasan masyarakat, dan peran media juga merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas penanganan korupsi. Semua elemen ini harus saling terkait dan diintegrasikan dalam proses peradilan untuk mencapai penanganan yang efisien dan adil terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

## SIMPULAN
Proses peradilan dalam kasus korupsi memiliki dampak yang signifikan dalam upaya pemberantasan  tindakan  korupsi  di  sebuah  negara.  Dalam  hal  ini,  transparansi  dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan peradilan menjadi kunci utama. Proses hukum yang transparan memberikan harapan kepada masyarakat bahwa penanganan kasus korupsi dilakukan secara jujur dan tidak ada yang tersembunyi. Akuntabilitas dalam menjalankan prosedur-prosedur  hukum  juga  sangat  penting  karena  menegaskan  bahwa  tidak  ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban atas tindakan korupsi, bahkan pejabat publik
pun tidak terkecuali.
Peran  yang  dimainkan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  juga  memiliki peranan  penting  dalam  proses  peradilan  kasus  korupsi.  KPK  memiliki  mandat  khusus untuk  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  secara  independen, memastikan bahwa prosesnya tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan lain yang dapat menghalangi upaya pemberantasan korupsi. KPK juga dikenal dengan proses  persidangan  yang  lebih  cepat  dan  sederhana,  yang  membantu  dalam mempercepat  proses  peradilan  dan  memberikan  sanksi  yang  sesuai  kepada  pelaku korupsi.
Prinsip-prinsip  hukum  pidana,  termasuk  aspek  deterrence  dan  rehabilitasi,  harus diterapkan  dalam  proses  peradilan  kasus  korupsi.  Tujuan  utama  adalah  menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang sebanding dengan tindakan korupsi, sehingga tindakan  tersebut  menjadi  tidak  menguntungkan  dan  mengurangi  potensi  tindakan korupsi di masa depan. Selain itu, aspek rehabilitasi juga penting untuk membantu pelaku korupsi  memperbaiki  perilaku  mereka  melalui  program  pemulihan  dan  pembetulan. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen kunci ini dalam proses peradilan, diharapkan sistem peradilan dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam memerangi tindakan korupsi dan menjaga integritas dalam pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahoo, Salman, Ilan Alon, and Andrea Paltrinieri. “Corruption in Intern ational Business: A Review  and  Research  Agenda.”  International  Business  Review  29,  no.  4  (2020):
101660.
Castro, Armando, Nelson Phillips, and Shaz Ansari. “Corporate Corruption: A Review and an Agenda for Future Research.” Academy of Management Annals 14, no. 2 (2020):
935 – 68.
Dávid - Barrett,  Elizabeth,  and  Mihály  Fazekas.  “Grand  Corruption  and  Government Change: An Analysis of Partisan Favoritism in Public Procurement.” European Journal on Criminal Policy and Research 26 (2020): 411 – 30.
Ebekozien,  Andrew,  Mohamad  Shaharudin  Samsurijan,  Godpower  C  Amadi,  Andrew  I
Awo- Osagie, and Matthew Ikuabe. “Moderating Effect of Anti -Corruption Agencies on the Relationship between Construction Corruption Forms and Projects Delivery.” International Planning Studies 27, no. 4 (2022): 336 – 53.
Igiebor,  God’stime  Osariyekemwen.  “Political  Corruption  in  Nigeria:  Implications  for Economic Development in the Fourth Republic.” Journal of Developing Societies 35,
no. 4 (2019): 493 – 513.
Nyberg, Daniel. “Corporations, Politics, and D emocracy: Corporate Political Activities as
Political Corruption.” Organization Theory 2, no. 1 (2021): 2631787720982618.
Persson,  Anna,  Bo  Rothstein,  and  Jan  Teorell.  “Getting  the  Basic  Nature  of  Systemic
Corruption Right: A Reply to Marquette and Peiffer .” Governance 32, no. 4 (2019): 799 – 810.
Sasono,  Ipang,  Ahmad  Dedi  JUBAEDI,  Dewiana  NOVITASARI,  Nuri  WIYONO,  Riyanto RIYANTO, Oktabrianto OKTABRIANTO, Jainuri JAINURI, and Hatoli WARUWU. “The Impact of E-Service Quality and Satisfaction on Customer Loyalty: Empirical Evidence from Internet Banking Users in Indonesia.” The Journal of Asian Finance, Economics and Business 8, no. 4 (2021): 465 – 73.
Tacconi, Luca, and David Aled Williams. “Corruption and Anti -Corruption in Environmental and  Resource  Management.” Annual  Review  of  Environment  and  Resources  45 (2020): 305 – 29.
Wiyanti, Diana. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi  Bagi  Investor.”  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum  20,  no.  2  (2013):  234– 54. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4.