## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Analysis of Factors Affecting the Quality of Financial Reports at the Secretariat of the Directorate General of Sea Transportation
Hamilah 1 , Fairuz Salma 2, Yopi Yulius 3 , Yosandi Yulius 4 1,2,3 (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Jakarta, Indonesia) hamilah.tiyan@gmail.com DOI: 10.55963/jraa.v11i2.673
Abstract -  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis  kualitas  laporan  keuangan  Sekretariat Ditjen  Perhubungan  Laut  dipengaruhi  oleh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah,  perencanaan  anggaran, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian interen. sampel yang terpilih adalah 100 responden, teknik sampel  menggunakan purposive  sampling .  Sampel  yang  terpilih  pada  proses  penyusunan  dan  akuntabilitas laporan keuangan yaitu bagian sumber daya manusia, bagian umum dan peralatan, bagian perencanaan, dan departemen  keuangan.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  dianalisis  menggunakan  metode partial least square (PLS) yang berbasis structural equation model (SEM) versi 3.0. Menurut hasil penelitian ini, standar akuntansi pemerintah dan perencanaan anggaran mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan, tetapi  sistem  pengendalian  interen  dan  informasi  akuntansi  tidak  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan. Penelitian  ini  menekankan  betapa  pentingnya  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berpengalaman  dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Ini menunjukkan bahwa menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan  berkualitas  tinggi  membutuhkan  pematuhan  terhadap  standar  akuntansi  pemerintah. Novelty dalam penelitian ini judul tersebut belum pernah diteliti pada instansi Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal.
Abstract -  The  research  aims  to  test  and  analyze  the  quality  of  financial  reports  in  the  Secretariat  of  the Directorate  General  of  Sea  Transportation  influenced  by  the  application  of  government  accounting  standards, budget planning, accounting information systems, and internal control systems. The selected sample consists of 100  respondents,  using  a  purposive  sampling  technique.  The  chosen  departments  involved  in  the  financial reporting and accountability process are human resources, general affairs, and equipment, planning, and finance departments. This study utilizes primary data analyzed using the partial least squares (PLS) method based on structural equation model (SEM) Version 3.0. According to the findings, government accounting standards and budget  planning  significantly  influence  the  quality  of  financial  reports,  whereas  internal  control  systems  and accounting information systems do not. The research underscores the importance of having experienced human resources  in  the  budget  planning  and  preparation  process.  It  demonstrates  that  producing  and  presenting highquality  financial  reports  necessitates  adherence  to  government  accounting  standards.  The  novelty  of  this research lies in its exploration of a topic that has not been previously studied within the Directorate General of Sea Transportation.
Keyword :  Accounting  Information  Systems,  Budget  Planning,  Implementation  of  Government  Accounting Standards, Internal Control Systems, Quality of Financial Reports.

## PENDAHULUAN
Laporan keuangan pemerintah akan sangat baik jika proses pembuatan anggaran dilakukan dengan benar. Perencanaan anggaran yang baik memastikan bahwa pemerintah mengumpulkan pendapatan yang  sah  dan  mengatur  pengeluaran  sesuai  dengan  kategori  pendapatan  dan  pengeluaran  yang tepat.  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  yang  dibuat  setiap  tahun  oleh  lembaga pemerintah diatur oleh undang-undang seperti UU nomor 17 tahun 2004 tentang keuangan negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara, dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Paramayana et al., 2022).
Perencanaan  anggaran  adalah  langkah  awal  penting  dalam  mengawasi  laporan  keuangan  sebuah perusahaan,  termasuk  pemerintahan.  Anggaran  harus  sesuai  dengan  visi  dan misi  organisasi  agar program  kerja  dan  kegiatan  dapat  dilaksanakan.  Setiap  satuan  kerja  memiliki  RKA,  juga  dikenal sebagai  rencana  kerja  anggaran,  yang  terdiri  dari  empat  dokumen  yang  berisi  rencana  kerja  dan kegiatan yang akan dilakukan selama kurang lebih satu tahun.
Laporan  keuangan  adalah  hasil  akhir  dari  penyusunan  RKA  dan  merupakan  bagian  yang  paling penting  dari  laporan  pertanggungjawaban.  Anggaran  dibuat  selama  periode  Januari  hingga Desember  tahun  anggaran  yang  sedang  berlangsung.  Perencanaan  anggaran  yang  baik  pasti berdampak  baik  pada  perencanaan  anggaran  berikutnya.  Namun,  jika  perencanaan  awal  buruk, perencanaan berikutnya juga dapat berakibat buruk. Laporan keuangan organisasi pemerintah harus dibuat  oleh  sistem  informasi  akuntansi  (SIA)  selama  proses  perencanaan  anggaran.  SIA  adalah bagian dari sistem organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan untuk membantu  manajemen  membuat  keputusan.  Memberikan  informasi  keuangan  kepada  pihak eksternal, seperti perusahaan, adalah tujuan dari sistem ini (Krisandi et al., 2021).
Selain  ketiga  faktor  tersebut,  standar  akuntansi  pemerintah,  perecanaan  anggaran,  dan  sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal (SPI) adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan.  Setiap  perusahaan  atau  lembaga  pemerintahan  harus  memiliki pengendalian  internal untuk memantau dan menilai sumber daya perusahaan serta mencegah dan menemukan  pencurian  yang  dapat  mempermudah  laporan  keuangan.  Salah  satu  bentuk pertanggung  jawaban  pemerintah  adalah  laporan  keuangan  pemerintah,  tujuan  laporan  ini  adalah untuk menunjukkan bahwa pemerintah mengelola keuangan dengan benar dan bertanggung jawab. Namun,  pada  kenyataannya,  masih  ada  banyak  kesalahan  dalam  laporan  keuangan,  terutama  di bidang  pemerintahan,  yang  menyebabkan  kecurangan  akuntansi  yang  menyebabkan  kelebihan anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  yang  pada  gilirannya  mengarah  pada  koruan. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  apakah  terdapat  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan, perencanaan anggaran, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tujuan penelitian  ini  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah, perencanaan  anggaran,  sistem  informasi  akuntansi,  dan  sistem  pengendalian  interen  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pada  sekretariat  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut.  Sekretariat Direktorat Jendral Perhubungan Laut ini bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di bawah Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK  meliputi  temuan  atas  sistem pengendalian internal sebanyak 3 temuan yang dikutip dalam media online ksu.belawan.com (2019) mengungkapkan yakni 1) aset yang diserahkan kepada masyarakat/UPT belum dilakukan penetapan status  hibah  dan/atau  penghapusan;  2)  penatausahaan  aset  tetap  pada  kementerian  perhubungan belum  memadai;  3)  penatausahaan  persediaan  pada  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Laut belum memadai. Selain itu, dalam kutipan berita dephub.go.id (2022) diungkap bahwa laporan keuangan  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  mendapatkan  penilaian  opini  wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan opini WDP tersebut, mengenai  tidak  adanya  laporan  asset  tetap  berupa  tanah  berdasarkan  inventarisasi  dan  hasil penilaian  kembali,  piutang  bukan  pajak,  berupa  jasa  kenavigasian,  jasa  perkapalan,  jasa kepelabuhanan,  berdasarkan  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  yang  kurang  memadai,  BPK mengintruksikan  untuk  terus  melakukan  langkah-langkah  perbaikan.  Sistem  pengendalian  internal (SPI) Sekretariat Jenderal Perhubungan Laut memiliki kualitas laporan keuangan yang buruk. Menurut  kutipan  berita  dari  Balai  Teknologi  Kesehatan  Pelayaran  (2023),  realisasi  pendapatan belanja  tahun  2023  lebih  besar  dari  target  sebesar  97,81%  dibandingkan  tahun  sebelumnya, menunjukkan  bahwa  realiasasi  anggaran  tahun  2023  berhasil  melebihi  target.  Laporan  keuangan pemerintah pasti akan lebih baik karena ada peningkatan dalam perencanaan anggaran. Tujuan dari penelitian  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan, perencanaan anggaran, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat hasil dari penelitian terdahulu yang telah lebih dahulu  membuat  penelitian  tentang  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah,  perencanaan anggaran,  sistem  informasi  akuntansi,  dan  sistem  pengendalian  internal.  Penelitian  sebelumnya menunjukkan:  1)  hasil  penelitian  Adji  Suratman,  Hendri  dan  Syarif  Muhammad  (2022);  Muliani  & Amru  Usman  (2023);  Azizah  &  Yanto  (2022);  Rachmawati  &  Anik  (2020)  bahwa  variabel  yang berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  lapotan  keuangan  adalah  penerapan  standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal; 2) berbeda dengan penelitian dari Hasanah &  Siregar  (2021);  dan  Ni  Komang  Ayu  Mahartini,  Anik  Yuesti  &  I  Made  Sudiartana  (2021)  bahwa variabel  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  adalah  penerapan  standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal; 3) penelitian yang dilakukan oleh Muliani & Amru  Usman  (2023);  Chairina  &  Wehartaty  (2019);  Novita,  Maria  Nona  Dince  &  Konstantinus  Pati Sanga (2023) bahwa variabel sistem informasi akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan; 4) Wulandari, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2021) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan tidak terpengaruh oleh perencanaan anggaran.

## TINJAUAN LITERATUR
Pasal  32  undang-undang  nomor  17  tahun  2003  tentang  keuangan  negara:  keuangan  negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara moneter serta segala sesuatu yang dimiliki negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi dana masyarakat, yang dapat didefinisikan  sebagai  "mekanisme  teknik  dan  analisis  akuntansi  yang  diterapkan  pada  pengelolaan dana masyarakat" (Jauhari, 2017).
Kualitas  laporan  keuangan  akan  meningkat  jika kita  dapat  menerapkan  sistem pengendalian  intern dan  standar  akuntansi  pemerintahan  serta  memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  itu  kualitas laporan keuangan sangat penting untuk ditelaah lebih dalam karena dalam laporan keuangan tingkat satuan  kerja  masih  terdapat  data  yang  tidak  sesuai  dan  belum  mengikuti  standar  akuntansi pemerintah. Menurut Ferdy Van Beets, Geert Braam, and Suzanne Boelens (2009) definisi kualitas laporan  keuangan  adalah  sebagai  berikut: “quality  of  financial  reporting  is  decision  usefulness  its validity  should  be  established  by  comparing  our  measured  results  to  the  decision  usefulness  of financial reporting as perceived by stakeholders such as equity provider or lenders”.
Berdasarkan grand teori stewardship theory menurut Donaldson dan Davis (1991) dalam (Robertus M  Bambang  Gunawan,  2021:52),  Decision-Usefulness  theory  (Lestari  &  Dewi,  2020). Dan  teori kepatuhan ( compliance theory ) dicetuskan oleh Stanley  Milgram (1963) dalam (Purwoko, Prasetyo, Wijayanti,  &  Setiawan,  2022)  dan  hasil  penelitian  sebelumnya,  maka  dapat  disusun  kerangka  teori yang menggambarkan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, perencanaan anggaran, sistem  informasi  akuntansi,  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  mempunyai  pilihan  dua  basis, yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju  akrual.  Penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  dalam  lingkungan  pemerintahan  adalah untuk  mengetahui  seberapa  besarnya  biaya  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  pelayanan  untuk kepentingan  publik,  serta  menentukan  harga  pelayanan  yang  dibebankan  kepada  publik.  Dengan adanya  standar  akuntansi  pemerintah  ini  dapat  menghasilkan  informasi  keuangan  berupa  laporan keuangan yang bersifat transparan secara publik untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, ocial maupun politik.
Oleh  karena  itu,  peraturan  akuntansi  pemerintah  harus  diikuti  oleh  pemerintah  untuk  menjaga  tata pemerintahan  yang  baik  dengan  membuat  dan  menyajikan  laporan  keuangan  yang  layak. Merencanakan  anggaran  adalah  langkah  penting  dalam  pengelolaan  anggaran.  Perencanaan anggaran  dimulai  dua  belas  bulan  sebelum  tahun  fiskal.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (2013:127),  perencanaan  sebagai  referensi  penganggaran  pada dasarnya  adalah  proses  merencanakan  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  untuk  jangka  waktu tertentu.  Langkah  penting  dalam  memastikan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  adalah
perencanaan  anggaran  yang  cermat  karena:  a)  pengendalian  biaya:  perencanaan  anggaran  yang baik membantu mengendalikan biaya dalam pengelolaan dana publik dan mencegah pemborosan; b) alokasi sumber daya  yang efisien:  perencanaan anggaran  yang baik membantu entitas pemerintah mengalokasikan  sumber  daya  dengan  efisien  untuk  mencapai  tujuan  dan  programnya;  dan  c) evaluasi kinerja: perencanaan anggaran yang baik membantu entitas Selain itu, anggaran digunakan dengan  baik  untuk  teknologi  yang  mendukung  pengolahan,  pencatatan,  dan  pelaporan  data keuangan. Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah salah satu teknologi tersebut.
Kualitas sistem informasi akuntansi memengaruhi kemampuan pemerintah untuk menghasilkan data keuangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Mengintegrasikan standar akuntansi pemerintah ke dalam sistem informasi akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam  laporan  keuangan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  standar  akuntansi  pemerintah.  Sistem pengendalian  internal  yang  kuat  mendukung  laporan  keuangan  yang  baik  untuk  melindungi  aset pemerintah,  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  kebijakan,  dan  mengurangi  risiko penipuan  dan  kesalahan.  Selain  itu,  sistem  ini  memastikan  bahwa  transaksi  dicatat  dan  diproses dengan  benar  dan  mengidentifikasi  masalah  potensial  sebelum  menjadi  masalah  yang  serius. Berdasarkan  landasan  teori  dan  hasil  penelitian  sebelumnya,  maka  dapat  disusun  kerangka  teori yang menggambarkan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, perencanaan anggaran, sistem  informasi  akuntansi,  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

## Kerangka Pemikiran Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pengaruh penerapan standar akuntansni pemerintahan (x 1 ) terhadap kualitas laporan keuangan (y), berdasarkan decision-usefulness  theory dan  berdasarkan  penelitian  (Lestari  &  Dewi,  2020)  yang menyatakan  pemerintah  menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  dalam  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan  mempunyai  pilihan  dua  basis,  yaitu  standar  akuntansi  pemerintah berbasis  akrual dan standar akuntansi pemerintah  berbasis kas menuju akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  pelayanan  untuk  kepentingan  publik,  serta  menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan  yang bersifat transparan secara publik  untuk  pengambilan  suatu  keputusan  baik  ekonomi,  sosial  maupun  politik.  Oleh  karena  itu, dengan  adanya  standar  akuntansi  pemerintah,  pemerintah  harus  menerapkan  dan  mempraktekkan standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang  berkualitas  dalam  rangka  membentuk  suatu  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  government ) Adji Suratman, Hendri dan Syarif Muhammad (2022).
Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  (X2)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y) pengaruh perencanaan anggaran (x 2 ) terhadap kualitas laporan keuangan (y) berdasarkan stewardship theory dan  berdasarkan  penelitian  Robertus  M  Bambang  Gunawan,  2021:52  yang  menyatakan perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua  belas  bulan  sebelum  tahun  anggaran  dimulai,  proses  perencanaan  anggaran  sudah  mulai berjalan.  Menurut  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (2013:127)  perencanaan  sebagai acuan  bagi  penganggaran  pada  dasarnya  adalah  proses  untuk  menyusun  rencana  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan  untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu.  Perencanaan  anggaran  yang  cermat adalah langkah penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah karena:
a. Pengendalian  biaya:  perencanaan  anggaran  yang  baik  membantu  mengendalikan  biaya  dalam pengelolaan dana publik dan mencegah pemborosan.
b. Alokasi  sumber  daya  yang  efisien:  anggaran  yang  tepat  membantu  entitas  pemerintah mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mencapai tujuan dan program- programnya.
c. Evaluasi  kinerja:  anggaran  juga  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengevaluasi  kinerja  dan pencapaian tujuan. Hasanah & Siregar (2021).

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING

## Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Pengaruh  sistem  informasi  akuntansi  (x 3 )  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  (y)  berdasarkan stewardship theory dan berdasarkan penelitian terdahulu Robertus M Bambang Gunawan, 2021:52 yang  menyatakan  bahwa  sistem  informasi  akuntansi  (SIA)  adalah  pondasi  teknologi  yang mendukung  pengolahan,  pencatatan,  dan  pelaporan  data  keuangan.  Kualitas  sistem  informasi akuntansi  memengaruhi  kemampuan  suatu  pemerintah  untuk  menghasilkan  informasi  keuangan yang  akurat,  tepat  waktu,  dan  relevan.  Pengintegrasian  standar  akuntansi  pemerintah  ke  dalam sistem  informasi  akuntansi  adalah  penting  untuk  memastikan  bahwa  data  yang  digunakan  dalam laporan keuangan sejalan dengan prinsip standar akuntansi pemerintah. Wulandari, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2021).
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X4) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pengaruh  sistem  pengendalian  internal  (x 4 )  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  (y)  berdasarkan compliance theory dan berdasarkan penelitian terdahulu Purwoko, Prasetyo, Wijayanti, & Setiawan, 2022  yang  menyatakan  bahwa  Sistem  Pengendalian  internal  adalah  serangkaian  prosedur, kebijakan,  dan  praktik  yang  bertujuan  untuk  melindungi  asset  pemerintah,  memastikan  kepatuhan terhadap  regulasi  dan  kebijakan,  serta  meminimalkan  risiko  penipuan  dan  kesalahan.  Sistem pengendalian  internal  yang  kuat  mendukung  kualitas  laporan  keuangan  dan  memastikan  bahwa transaksi  dicatat  dan  diproses  dengan  benar  serta  dengan  mengindetifikasikan  potensi  masalah sebelum menjadi signifikan. Muliani & Amru Usman (2023).
Kerangka pemikiran penelitian diatas dapat digambarkan secara sederhana melalui gambar sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Dengan
Sumber: Data diolah penulis.
Berdasarkan  hubungan  sebab  akibat  dan  kerangka  pemikirian  diatas,  dengan  demikian  hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan Keuangan.
H 2 :  Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. H 3 :  Penerapan  sistem  informasii  akuntansi  (SIA)  berpengaruh  terhadap  kualitas  keuangan.  H 4 : Penerapan  sistem  pengendalian  internal  (SPI)  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Selanjutnya,  hubungan  kausal  dengan  pendekatan kuantitatif dan sifat sebab akibat akan dipelajari secara asosiatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dampak dari empat variabel; variabel terikat adalah kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan  variabel  bebas  adalah  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah,  sistem  insentif,  dan standar akuntansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Populasi dan sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  bagian  Sekertariat  Jendral  Perhubungan  Laut.  Metode pengambilan sampel adalah purporsive sampling digunakan dalam penelitian ini, yang berarti sampel
dipilih berdasarkan kreteria yaitu hanya pada pegawai yang berkaitan dengan proses penyususnan pertanggung  jawaban  laporan  keuangan  pada  sekertariat  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Laut  di Jakarta  dari  populasi  yang  ada,  sehingga  diperoleh  100  responden  dalam  penelitian  sampel tersebut.

## Pengukuran variabel
Pengukuran  variabel  standar  akuntansi  pemerintah  adalah  suatu  pedoman  bagi  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara akuntabilitas dan transparan. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah di tetapkan. Dapat dismpulkan bahwa SAP merupakan  persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia.  Sehingga  dengan  adanya  standar  ini,  maka  laporan keuangan  pemerintah  yang  merupakan  hasil  dari  proses  akuntansi  diharapkan  dapat  digunakan sebagai  alat  komunikasi  antara  pemerintah  dengan  stakeholders  sehingga  tercipta  pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Dr. Syahril Effendi, 2021:11-13).
Perencanaan  menurut  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia,  2003)  sebagai  acuan  bagi penganggaran  pada  dasarnya  adalah  proses  untuk  menyusun  dokumen  anggaran  dalam  periode anggaran  selama  1  tahun  yang  berisi  usulan  anggaran  dari  setiap  satuan  kerja  atau  yang  biasa disebut dengan rencana kerja anggaran (RKA). Sistem informasi akuntansi menurut Usman, (2023) sistem informasi akuntansi ( accounting information system ) adalah proses mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lain untuk mengahasilkan informasi bagi pembuat keputusan.  Peranan  sistem  informasi  akuntansi  sangat  penting  dalam  mendukung  kualitas  laporan keuangan  yang  baik.  Menurut  peraturan  pemerintah  no.  60  tahun  2008  pengertian  sistem pengendalian interen adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan (Suratman et al., 2022).
Variabel  dependen  biasa  disebut  dengan variable  output ,  kriteria  atau  konsekuen.  Dalam  bahasa Indonesia disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang  menjadi  akibat,  karena  adanya  variabel  bebas  (Sugiyono,  2018:39).  Dalam  penelitian  ini, variabel  dependen  ini  adalah  kuliatas  laporan  keuangan  pada  Sekretariat  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  Kementerian  Perhubungan.  Kualitas  laporan  keuangan  yang  baik  dapat  dilihat dari dapat dipahami, relevan, keterandalan dan dapat diperbandingkan. Jika sudah memenuhi kriteria tersebut  baru  dapat  dikatakan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  itu  bagus  dan  dibuat  dengan standar-standar dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.
Pengukuran  variabel  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (x 1 )  menggunakan  dimensi berdasarkan peraturan standar akuntansi pemerintah (PSAP), dengan menggunakan indikator PSAP nomor 1 sampai dengan nomor 16. Pengukuran variabel perencanaan  anggaran (x 2 ) menggunakan dimensi penyusunan rencana anggaran  dengan indikator peran dalam penyusunan anggaran, data dan laporan tersedia dan menggunakan dimensi revisi atau perubahan dengan indikator penyusunan sesuai dengan undang-undang, melaporkan dan  merevisi rencana anggaran. Pengukuran variabel sistem  informasi  akuntansi  (x 3 )  menggunakan  dimensi  sumber  daya/personil  pelaksana  peralatan, dan  aturan  hukum  dengan  indikator  kelayakan  peralatan  yang  digunakan  untuk  proses  akuntansi, transaksi  keuangan  menggunakan  software,  adanya  peraturann  atau  keputusan  yang  mengatur sistem  informasi  akuntansi  dan  dimensi  pencatatan  dengan  indikator  laporan  keuangan menggunakan teknologii komputerisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi didukung ketersediaan perangkat  keras  dan  lunak.  Pengukuran  variabel  sistem  pengendalian  intern  (x 4 )  menggunakan dimensi  lingkungan  pengendalian  dengan  indikator  pekerjaan  para  pegawai  harus  berlandaskan pada norma-norma yang ada untuk kelancaran kegiatan, para pegawai harus mempunyai  sifat-sifat kepemimpinan,  para  pegawai  harus  mengerjakan  tugas  sesuai  dengan description dan  tanggung jawab  yang  telah  diberikan  pimpinan,  dimensi  penilaian  resiko  dengan  menggunakan  indikator antisipasiii  terhadap  masalah  yang  akan  terjadi,  rencana  pengelolaan  untuk  mengurangi  resiko
pelanggaran,  dimensi  kegiatan  pengendalian  dengan  menggunakan  indikator  hal-hal  oenting  harus dicatat untuk kelancarann dalam kegiatan pekerjaan, pengamanan asset harus sesuai prosedur dan didokumentasikan  pada  bukti  pengeluarannya,  dimensi  informasi  dan  komunikasi  dengan menggunakan  indikator  menyediakan  informasi  secara  tepat  waktu,  komunikasi  dilakukan  secara terbuka  dan  efektif  agar  memberikan  hasiil  yang  signifikan,  dan  terakhir  menggunakan  dimensi pemantauan dengan indikator sistem keamanan membantu meminimalisir terjadinya hal  yang tidak diinginkan, dan memeriksa ulang dan mereview kembali hal-hal yang telah dilakukan.

## Teknik Perolehan data
Teknik perolehan data dengan menyebarkan kuesioner dalam penelitian pada skala likert , yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena  sosial.  Skala  ini  memiliki  nilai  dari  sangat  positif  hingga  sangat  negatif  untuk  setiap itemnya.  Studi  ini menggunakan analisis  SEM, model persamaan sudut. Analisis SEM adalah jenis analisis  multivariat  yang  berasal  dari  analisis  regresi  berganda.  Dibandingkan  dengan  analisis  jalur dan  regresi  berganda,  analisis  SEM  memiliki  keunggulan  karena  dapat  menganalisis  data  dengan lebih akurat.
Teknik  analisis  data  statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisa  data dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  umum  atau  generalisasi  (Sugiyono, 2018:66). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala likert. Skala likert dapat digunakan untuk mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi  seseorang  atau  sekelompok  orang  tentang  fenomena sosial.  Respon  dari  setiap  item instrument yang  menggunakan skala  likert mempunyai  nilai  dari sangat positif hingga negatif.
Tabel 1. Skor Berdasarkan Skala Likert Pertanyaan/Penyataan Skor Selalu/Sangat Setuju 5 Sering/Setuju 4 Kadang-kadang/Netral 3 Jarang/Tidak setuju 2 Tidak Pernah/Sangat Tidak Setuju 1
Sumber: Sugiono, 2019.
Kemudian  data  tersebut  diolah  dari  hasil  pengumpulan  kuesioner  diberikan  bobot  pada  setiap jawaban  untuk  pengolahan  data  dan  hasil  kuesioner  tersebut  dengan  menggunakan skala  likert , dengan skala  likert maka  variabel  akan  diukur  dijabarkan  menjadi  indikator  variabel  dan  dijadikan sebagai  titik  tolak  untuk  menyusun  item-item  instrumen  yang  dapat  berupa  pernyataan  atau pertanyaan (Dr. Sugiyono & Dr. Puji Lestari., 2021). Setiap item dari kuesioner tersebut merupakan pernyataan positif yang diberikan skor 1 sampai 5 yang telah penulis sediakan.
TEMUAN DAN PEMBAHASAN Uji Model Pengukuran ( Outer Model ) Convergent validity
Gambar 2. Hasil Hitung Outer Loading Sumber: Output pengolahan smart - PLS 3.0
Berdasarkan gambar diatas setiap indikator pernyataan menunjukkan nilai lebih dari 0,70. Maka dari itu, semua indikator sudah bisa dikatakan valid.
Average Variance Extracted (AVE)
Pengujian  dengan  nilai  AVE  lebih  penting  daripada  pada  reliabilitas  komposit.  Nilai  AVE  digunakan untuk  mengukur  tingkat  variasi  komponen  konstruk  yang  dihimpun  dari  indikatornya  dengan menyesuaikan tingkat kesalahan. Tabel 2 menunjukkan output AVE Smart PLS 3.0, dengan nilai AVE minimal yang disarankan 0,50.
Tabel 2. Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE)
Average Variance Extracted (AVE) Kualitas laporan keuangan (y) 0.628 Perencanaan anggaran (x 2 ) 0.668 Penerapan standar akuntansi pemerintah (x 1 ) 0.677 Sistem informasi akuntansi (x 3 ) 0.677 Sistem pengendaiian internal (x 4 ) 0.655
Sumber: Output pengolahan dengan smart - PLS 3.0.
Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mungkin memiliki reliabilitas yang layak untuk pengujian tambahan. Nilai AVE juga telah lebih besar dari 0,50.
Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
Semua variabel laten memiliki nilai composite reliability dan cronbach's alpha setidaknya 0,70, yang menunjukkan  bahwa  hasil  pengujian  composite  reliability  dan  cronbach's  alpha  menunjukkan  nilai yang memuaskan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan atau konsisten.
Hasil Pengujian Hipotesis (Estimasi Koefisien Jalur) Uji  Hipotesis  ini  akan  menunjukkan  apakah  variabel  x 1 ,  x 2 ,  x 3 ,  dan  x 4 memengaruhi  y.  Kriteria ditunjukkan  jika  nilai  statistik  t  >  nilai  tabel  t  1,96  dan  nilai  p  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikan  yang digunakan, yaitu kurang dari 0,05 (5%).
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis
Original Sample Standard Deviation Sample (O) Mean (M) (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values PSAP (X1) -> KLK (Y)  0.703 0.694 0.085 8.242 0.000 PA (X2) -> KLK (Y) 0.132 0.130 0.060 2.214 0.027 SIA (X3) -> KLK (Y)   0.133 0.128 0.106 1.260 0.208 SPI (X4) -> KLK (Y)   0.195 0.207 0.110 1.774 0.077 Sumber: Output pengolahan dengan smart - PLS 3.0 Berdasarkan hasil tabel uji hipotesis maka sebagai berikut:
1) Penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  (x 1 )  →  kualitas  laporan  keuangan  (y)  berpengaruh signifikan (h1 diterima) karena t- statistiknya 8,242 > 1,96 dan p- value nya 0,000 < 0,05.
2) Perencanaan anggaran (x 2 ) → kualitas laporan keuangan (y) berpengaruh signifikan (h 2 diterima) karena t-statistiknya 2,214 > 1,96 dan p- value nya 0,027 > 0,05.
3) Sistem informasi akuntansi (x 3 ) → kualitas laporan keuangan (y) tidak berpengaruh signifikan (h3 ditolak) karena t-statistiknya 1,260 < 1,96 dan p- value nya 0,208 > 0,05.
4) Sistem  pengendalian  internal  (x 4 )  →  kualitas  laporan  keuangan  (y)  tidak  berpengaruh  signifikan (h 4 ditolak) karena t-statistiknya 1,774 < 1,96 dan p- value nya 0,077 > 0,05.

## Pembahasan
H1 Pengaruh Penerapan Stnadar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t statistik 8,242  lebih besar dari  1,96 dan  nilai p 0,000 kurang  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan;  lebih  banyak  penerapan,  lebih  baik  laporan  keuangan. Pemerintah  harus  mengadopsi  dan  menerapkan  standar  akuntansi  pemerintah  sebagai  pedoman dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  yang  baik  untuk  membentuk  tata  kelola pemerintah  karena  standar  ini  memungkinkan  publik  untuk  melihat  laporan  keuangan  yang transparan  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Studi  ini  sejalan  dengan
penelitian Suratman & Muhammad (2022) yang menyatakan bahwa peraturan akuntansi pemerintah berdampak besar pada laporan keuangan.

## H2 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hasil  uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t statistik 2,214  lebih  besar dari  1,96 dan nilai P 0,027 kurang  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan  anggaran  memengaruhi  laporan keuangan  secara  signifikan  dan  positif;  dengan  kata  lain,  semakin  baik  perencanaan  anggaran, semakin baik laporan keuangan. Perencanaan anggaran adalah langkah penting dalam pengelolaan anggaran.  Perencanaan  anggaran  dimulai  dua  belas  bulan  sebelum  tahun  fiskal.  Sebagaimana dijelaskan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (2013:127),  perencanaan  sebagai referensi  penganggaran  pada  dasarnya  adalah  proses  merencanakan  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Studi Wulandari et al. (2021) menemukan bahwa laporan keuangan  tidak  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  perencanaan  anggaran.  Namun,  penelitian  ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Musdalifah, 2019).

## H3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t statistik 1,260 lebih rendah daripada 1,96, dan nilai p 0,208  lebih  tinggi  daripada  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa  sistem  informasi  akuntansi  memiliki  nilai koefien  yang  positif,  yang  berarti  bahwa  kualitas  laporan  keuangan  meningkat  seiring  dengan kualitas sistem, tetapi sebaliknya terjadi. Sumber daya manusia kita kurang. Untuk membuat laporan keuangan,  sistem  informasi  akuntansi  menghimpunkan,  menggolongkan,  menganalisis,  dan mengikhtisarkan  data  transaksi.  Semua  orang  yang  bekerja  dengan  sistem  informasi  akuntansi otomatis  harus  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  akuntansi.  Data  yang  dikumpulkan  dari jawaban  responden  tentang  latar  belakang  pendidikan  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  orang tidak belajar akuntansi. Sistem informasi akuntansi (SIA) saat ini akan sulit untuk dikontrol oleh orang yang  tidak  berpendidikan  akuntansi  karena  SIA  hanya  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  tanpa kesalahan jika memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Hasil penelitian ini bertentangan dengan studi Mahartini  et  al.  (2021)  dan  Hasanah  &  Siregar  (2021),  yang  menunjukkan  bahwa  sistem  informasi akuntansi memengaruhi kualitas laporan keuangan.

## H4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai statistik t 1,774 lebih rendah daripada 1,96, dan nilai p 0,077 lebih tinggi daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai koefisien  yang  positif,  yang  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  karyawan  yang  dibuat  oleh sistem  tersebut  lebih  baik.  Ketika  sistem  pengendalian  intern  tidak  digunakan  dengan  benar,  akan ada  banyak  ketidaksesuaian  antara  proses  yang  berjalan  di  dalamnya.  Akibatnya,  kualitas  laporan keuangan  tidak  terpengaruh  secara  signifikan  oleh  kualitas  sistem  pengendalian  intern.  Menurut penelitian  Hasanah  dan  Siregar  (2021),  kualitas  laporan  keuangan  tidak  dipengaruhi  oleh  Sistem Pengendalian Internal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Laut. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman dalam  menyusun  laporan  keuangan  maka  akan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas. Perencanaan  anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Sekretariat Direktorat  Jendral  Perhubungan  Laut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan  anggaran  sangat berperan  penting  untuk  mencapai  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  maupun  daerah. Sistem  informasi  akuntansi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Sekretariat Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berguna  untuk  menyusun  laporan  keuangan.  Tetapi  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa responden pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum sepenuhnya menerapkan sistem  informasi  akuntansi  dalam  membuat  laporan  keuangan.  Sistem  pengendalian  internal  tidak terdapat  pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  Sekretariat Direktorat Jendral  Perhubungan Laut.  Sistem  pengendalian  internal  merupakan  suatu  cara  untuk  mengawasi  kinerja  sumber  daya
manusia  suatu  organisasi  dan  berperan  penting  dalam  pencegahan  dan  mendeteksi  adanya kecurangan.  Namun  hasil  pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal belum efektif diterapkan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Implikasi  setelah  melakukan  pengkajian  dari  hasil  penelitan  yang  telah  dilakukan  untuk  Pengaruh penerapan  standar  akuntansi  pemerintah,  perencanaan  anggaran,  sistem  informasi  akuntansi  dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan maka terdapat beberapa implikasi sebagai  berikut:  Pemerintah  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  mampu  untuk menangani  pengelolaan  dan  pelaporan  keuangan  yang  luas  dalam  meningkatkan  kebijakan penerapan  standar  akuntansi  pemerintah.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya  standar  akuntansi pemerintah,  pemerintah  harus  menerapkan  dan  mempraktekan  standar  akuntansi  pemerintah sebagai  pedoman  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  dalam rangka  membentuk  suatu  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  government ).  Instansi  Sekretariat Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  mampu  mengupayakan  sumber  daya  manusia  yang  baik dalam  merencanakan  dan  menyusun  anggaran  dengan  baik  dan  tepat.  Oleh  karena  itu,  tahap penganggaran menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa perencanaan telah disusun dengan baik dan dapat tercapai. Dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan memanfaatlan komputer  dan  jaringan  internet  untuk  mempermudah  dan  mempercepat  administrasi  keuangan sebagai  saluran  transmisi  informasi  yang  diperlukan.  Instansi  mampu  menyempurnakan  sistem pengendalian internal pemerintah yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Keterbatasan penelitian ini menemukan bahwa instansi di Sekretariat Direktorat
Jendral Perhubungan Laut belum menerapkan sistem informasi akuntansi sepenuhnya saat mereka membuat  laporan  keuangan.  Sistem  pengendalian  internal  Sekretariat  Direktorat  Jendral Perhubungan Laut tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sistem ini sangat penting untuk mencegah dan menemukan kecurangan dalam sumber daya manusia organisasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak  digunakan  dengan  baik.  Saran  dalam  penelitian  ini  untuk  penelitian  selanjutnya  di  perluas populasi  dengan  menambah  data  dari  beberapa  BUMN  sehingga  ada  perbandingan  dalam penerapan standar laporan keuangan. Keterbatasan dalam penelitian ini terkait waktu penelitian dan proses perijinan untuk lokasi penelitian.

## REFERENSI
Asep,  P.  (2022).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan,  Aksesibilitas,  Dan  Pengawasan  Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. . Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. 4 (6). , 4108-4112.
Azaluddin,  S.  M.  (2023).  Implikasi  Managing  Asset  ;  Kinerja  Keuangan  Sektor  Publik  Laporan Keuangan  Pemda  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  (R.  Iye,  Ed.)  Kedungkandang,  Malang: Penerbit Rena Cipta Mandiri.Teori Kepatuhan (Compliance Theory) Dicetuskan Oleh Stan.
Azizah,  W.  &.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai  Variabel  Moderating.  Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i1.686. Riset & Jurnal Akuntansi, 6, , 977–989.
Chairina, F. &. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pada BPKPD Kota Surabaya Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33508/Jako.V11i1.2073. Jurnal  Akuntansi  Kontemporer
(JAKO) , 11(1), 31–39.
Davis,  D.  (1991). Stewardship  Theory  Or  Agency  Theory:  Ceo  Governance  And  Sharehorlder Returns. Australian Journal Of Management, 49-64.
Fabrizio  Cleomar,  K.  F.  (2021). Competitive  Advantage  And  Dynamic  Capability  In  Small  And Medium-Sized Enterprises: A Systematic Literature Review And Future Research Directions.
. Reviews Of Management Sciences. 16. , 617-648. Fauziah, I. (2018). Standar Akuntansi Pemerintah Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 (22-24 Ed.). (Sam, Ed., & Alwi, Trans.) . Bumi Pamulang- Pamulang : Penerbit Ilmu.
Fitri, S. A. (2023). Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. (M. Muhammad Rizal Kurnia, Ed.) . Sada Kurnia Pustaka.
Fitriasuri,  &.  R.  (2022).  Penyerapan  Anggaran  Berdasarkan  Perencanaan  Anggara,  Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Komitmen Organisasi. . 18(2), 239–253.
Ghozali,  I.  &.  (2020). Konsep,  Teknik,  Aplikasi  Menggunakan  Smart  PLS  3.0  Untuk  Penelitian Empiris. . Semarang, 290.: BP Undip.
Hasanah,  S.  &.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  ,  Sistem  Informasi Akuntansi , Sistem Pengendalian Intern , Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kabupaten Labuhanbatu. Urnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI), 9 No. 1.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24114/Jakpi.V9i1.25706 .
Henny,  D.  R.  (  (2021,  September).).  Kualitas  Laporan  Keuangan  Instansi  Pemerintah. Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.25105/Mraai.V21i2.9402. Media  Riset  Akuntansi,  Auditing  & Informasi, 21, , 229-210.
Inspektorat,  J.  (2018). Peraturan.  Retrieved  From  Surat  Edaran  SK.85/KP.804/ITJEN-2017 .  Diambil Kembali Dari Https://Itjen.Kemenhub.Go.Id/Peraturan/
Istikomaroh,  I.  E.  (2022).  Pengendalian  Internal  Dalam  Sistem  Kompensasi.  Uwais  Inspirasi Indonesia.
Kariyoto.  (2017). Analisa  Laporan  Keuangan.  (T.  U.  Press,  Ed.)  . Malang:  Universitas  Brawijaya Press (UB Press).
Lestari, N. L. ((2020, Januari).). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Doi:Https://Ejournal. Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi;, , 11, 171.
Mardiasmo. (2020). Akuntansi Sektor Publik . . Yogyakarta: Andi Offset.
Mardiasmo,  M.  A.  (2018). Akuntansi  Sektor  Publik.  (Mardiasmo,  Ed.)  . Yogyakarta:  ANDI  (Anggota IKAPI).
Purwoko,  K.  P.  ((2022,  November).).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Terhadap Pengendalian  Intern.  Doi:10.55963/Jraa.V9i3.485. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing, ,  9, 17-18.
Putri,  A.  G.  ((2021,  Februari)).  Strategi  Peningkatan  Kualitas  Laporan  Keuangan. Retrieved  From Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI: Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Denpasar/Id/Data- Publikasi/Artikel/2976-Strategi-Peningkatan-Kualitas-Laporan- Keuangan.Html .
Rizal,  N.  A.  (2019).  Peran  Komitmen  Organisasi  Memediasi  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, , 1-3.
Robertus  M  Bambang  Gunawan,  S.  M.  (2021). GRC  (Good  Governance,  Risk  Management,  And Compliance) Konsep Dan Penerapannya. . PT. Raja Grafindo Persada.
Sholehah, N. L. (2020). Kecurangan Akuntansi Ditinjau Dari Pengendalian Internal. . CV AA. RIZKY. Suratman,  A.  (2023). Analysis  Of  Internal  Control  Systems,  Accounting  Standards,  Information Technology,  And  Human  Resources  Competence  On  The  Quality  Of  Basarnas  Financial Reports, 9, . Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing , 57-76.
Ullah,  B.  (2020). Financial  Constraints,  Corruption,  And  SME  Growth  In  Transition  Economies.  .  . Sciencedirect Elsevier Inc. 75 , 120-132.
Zamzami, F. N. (2021). Sistem Informasi Akuntansi. (Andayani, Ed.) . Gadjah Mada University Press; Anggota IKAPI; Anggota APPTI.