Terakreditasi

## Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa
Sri Budi Purwaningsih * , Noor Fatimah Mediawati, Lailul Mursyidah, Moh. Faizin, M. Aditya Fatthurahman, Fadiana Zahra Siswapranata Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
* sribudi@umsida.ac.id

## Abstract
The recent development of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) along with their business units must entail separation, which means that the business units of BUMDesa have  their  own  legal  entity  as  separate  subjects  of  law  from  the  main  legal  entity  of BUMDesa. The purpose of the study is to determine the appropriate legal form for the business  units  of  BUMDesa.  The  research  method  used  in  this  study  is  the  statutory approach, linking the regulations concerning BUMDesa with relevant legal theories. The findings of the study conclude that the legal standing of BUMDesa  as a legal entity is established based on Village Regulations, both from the perspective of public and private law. The differentiation of BUMDesa's legal status from the perspective of public law is largely determined by the law, while from the perspective of private law, registration is required  to  fulfill  the  principle  of  publicity.  The  legal  form  of  the  business  units  of BUMDesa can be established as either a Cooperative or a Limited Liability Company (PT). The choice between a Cooperative or Limited Liability Company is based on the governance  characteristics  of  the  BUMDesa  business  units.  The  consequence  of  this independent  legal status for  the business  units of BUMDesa allows them  to  effectively carry  out  their  business  activities  to  achieve  profits  as  commercial  enterprises, prioritizing the primary goal of optimizing the welfare of the village community.

## Keywords: BUMDesa; Form of Legal Entity; BUMDesa Business Unit

## Abstrak
Perkembangan terbaru BUMDesa dengan unit usahanya harus terpisah artinya unit usaha BUMDesa memiliki badan hukum tersendiri sebagai subyek hukum yang terpisah dari badan hukum BUMDesa nya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui terkait bentuk  badan  hukum  yang  tepat  pada  unit  usaha  BUMDesa.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian yaitu statue approach dengan mengaki aturan terkait dengan BUMDesa dikaitkan  dengan  teori-teori  badan  hukum  yang  berkaitan.  Hasil  dari  penelitian disimpulkan  bahwa legal  standing BUMDesa  sebagai  badan  hukum  ditetapkan berdasarkan  Peraturan  Desa  baik  ditinjau  dari  aspek  hukum  publik  maupun  privat. Perbedaan  status  BUMDesa  sebagai  badan  hukum  dari  aspek  hukum  publik  cukup ditetapkan berdasarkan undang-undang sedang dari aspek hukum privat harus dilakukan pendaftaran untuk memenuhi asas publisitas. Bentuk badan hukum unit usaha BUMDesa dapat didirikan dalam bentuk Koperasi ataupun Perseroan Terbatas. Bentuk badan hukum Koperasi ataupun Perseroan Terbatas didasarkan pada karakteristik tata kelola unit Usaha BUMDesa.  Dampak  dari  status  hukum  yang  mandiri  pada  unit  usaha  BUMDesa memungkinkan  pelaksanaan  aktivitas  bisnisnya  dengan  efektif  guna  mencapai  profit sebagai  perusahaan  komersial  yang  mengutamakan  tujuan  utama  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

## Kata Kunci: BUMDesa; Bentuk Badan Hukum; Unit Usaha BUMDesa

## Pendahuluan
Sejak  diresmikannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU Desa), menyebabkan transformasi signifikan pada sistem tata pemerintahan desa. Terkait dengan  kewenangan  dan  kedudukan  desa  pada  sistem  tata  pemerintahan  Republik Indonesia  yang  dipertegas  dalam  pasal  1  ayat  1  disebutkan  bahwa  Desa  merupakan keutuhan  warga  yang  mempunyai  perbatasan  wilayah  dan  berfungsi  guna  mengelola kegiatan pemerintahan, keperluan warga sekitar menurut prakarsa warga, hak tradisional dan  asal-usul  yang  dijunjung  pada  sistem  pemerintahan  Indonesia.    Artinya  bahwa pemerintah  desa  bisa  mengelola  pemerintahan  desa,  pemberdayaan  desa  guna menciptakan  desa  mandiri  dan  kemakmuran  warga  desa.  Untuk  mencapai  itu,  telah dijelaskan  pada  UU  Desa  bahwasannya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  wajib dibentuk oleh desa.
BUMDesa  merupakan  badan  usaha  yang  Sebagian  besar  atau  keseluruhan modalnya  dimiliki  oleh  Desa,  di  mana  pendanaan  ini  dapat  berasal  dari  penyertaan langsung  menggunakan  harta  kekayaan  yang  telah  dipisahkan.  Aset  milik  BUMDesa dipisahkan  dari  harta  kekayaan  desa  dengan  menggunakan  layanan,  pelayanan,  serta upaya  komersial  lainnya  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  warga  desa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 UU Desa. BUMDesa merupakan badan usaha yang  didirikan  oleh  desa  melalui  musyawarah  desa  yang  melibatkan  pihak  pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur-unsur masyarakat lainnya.
BUMDesa  sendiri  merupakan  badan  usaha  yang  bertujuan  untuk  memakmurkan warga desa dan mayoritas modal BUMDesa dimiliki oleh desa dengan cara melakukan penyertaan secara langsung. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya BUMDesa berperan sebagai badan usaha yang diatur dan dijalankan oleh pemerintah desa bersama  dengan  warga  desa  guna  meningkatkan  perniagaan/perekonomian  di  desa, dimana BUMDesa sebagai penyangga dan stabilitas perniagaan desa dan warga. Menurut risqiyah, Salah satu dari berbagai tujuan BUMDesa sebagai perusahaan termasuk dalam usaha meningkatkan pendapatan yang berasal langsung dari pemerintahan desa, sehingga desa memiliki kemampuan finansial sendiri guna memajukan kesejahteraan penduduknya (Rizqi,  2019).  Dengan  adanya  pemerintahan  desa  yang  mandiri  secara  ekonomi  akan tercipta kemandirian ekonomi dimana dengan itu akan terwujud tujuan hukum ekonomi yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, pemerataan dan kesejahteraan (Salam  et  al.,  2021).  Dengan  dasar  ini,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  untuk memungkinkan setiap desa di Indonesia mendirikan BUMDesa sesuai dengan pengaturan yang  ada  dalam  UU  Desa  dan  peraturan  yang  mengikuti  (Retnowati  &  Krisharyanto, 2018).
BUMDesa memiliki potensi untuk berkontribusi dalam merangsang pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber PAD bisa berupa hasil dari usaha dan aset, usaha bersama,  upaya  swadaya  dan  partisipasi,  serta  elemen  lainnya.  Kehadiran  BUMDesa bertujuan untuk memperkaya PAD melalui sektor tambahan, yakni melalui pendapatan yang diperoleh dari operasi BUMDesa. Di samping sumber PAD, berdasarkan UU Desa Pasal 72, pendapatan yang diperoleh oleh desa juga dapat diperoleh dari banyak sumber yang  ada,  seperti  alokasi  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  yang diperuntukkan untuk desa, sebagian dari bagi hasil yang diperoleh dari pajak daerah, dan juga dari hasil hubungan antar pemerintah provinsi/kota, serta alokasi dana desa sebagai bagian dari dana kompensasi yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi/kota. Selain itu, pendanaan  juga  dapat  berasal  dari  dukungan  keuangan  pemerintah  pusat,  belanja pemerintah/kota  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  sumbangan  sukarela dari pihak ketiga, dan pendapatan resmi desa lainnya.
BUMDesa sebagai badan usaha berbadan hukum yang sudah diatur dalam Undang- Undang  merupakan  badan  usaha  yang  tidak  berpusat  mengejar  keuntungan  semata, namun  orientasinya  jauh  lebih  mengedepankan  mendukung  peningkatan  kemakmuran masyarakat  desa.  Hal  ini  berbeda  dengan  bentuk  badan  usaha  komersial  lainnya  yang orientasinya  mencari  keuntungan  semata.  BUMDesa  merupakan  badan  usaha  atau lembaga  usaha  desa  yang  sah  secara  hukum,  yang  memiliki  kegiatan-kegiatan  usaha melalui  unit  usaha-unit  usaha  yang  dimilikinya.  Dengan  adanya  unit-unit  usaha  yang dimiliki BUMDesa, dimungkinakan adanya pengelolaan tersendiri dari setiap unit usaha BUMDesa  baik  secara  operasional,  maupun  manajemen  dalam  mengembangkan  unit usahanya dimana hal tersebut tidak dilarang dalam UU Desa.
Adanya  Potensi  pengembangan  Unit  usaha  BUMDesa  yang  mandiri mengakibatkan perlunya legalitas hukum dari unit usaha BUMDesa, (disamping legalitas dari  BUMDesa  itu  sendiri),  dikarenakan  adanya  potensi  dari  setiap  unit  usaha  untuk berkembang dan semakin besar , sesuai dengan bidang bisnis usahanya masing-masing. Legalitas dari setiap unit usaha BUMDesa memiliki peran dalam mengembangkan setiap potensi desa yang ada, sehingga sangat  dimungkinkan setiap unit usaha  dari BUMDes memiliki legalitas badan hukum.
Unit usaha BUMDesa yang memiliki legalitas terpisah dari BUMDesa merupakan subyek  hukum  yang  mandiri  artinya  memiliki  kekayaan  sendiri  sehingga  segala keuntungan  dan  kerugian  menjadi  tanggung  jawab  unit  usaha  BUMDesa  sendiri  tanpa merugikan asset atau kekayaan BUMDesanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, unit usaha BUMDesa dapat murni berorientasi mencari keuntungan sesuai dengan bentuk badan hukum unit usaha BUMDesa yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro.
Penerapan dalam situasi nyata mengenai kedudukan hukum unit usaha BUMDesa berdasar  atas  kedudukan  hukum  BUMDesa  secara  keseluruhan.  Dengan  adanya  hal tersebut  tidak  membedakan  antara  badan  hukum  unit  usaha  BUMDesa  dengan  badan hukum BUMDesa dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh unit usaha BUMDesa secara hukum masih menjadi perbuatan hukum dari BUMDesa itu sendiri. Kondisi atau keadaan  yang  demikian  dapat  mempengaruhi  aset  BUMDesa  jika  ada  kerugian  akibat salah  dalam  pengelolaan  karena  lemahnya  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  para pengurus  yang  notabene  pengurus  BUMDesa  merangkap  sebagai  pengurus  pemeritah desa sehingga menyebabkan konflik interes dalam BUMDesa. Contoh yang ada adalah BUMDesa Lemujut Sejahtera yang berlokasi di Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur dimana BUMDesa Lemujut sejahtera memiliki beberapa unit usaha seperti Persewaan kios, Badan Kredit Desa, serta Penyediaan Air Bersih. Terkait dengan implementasi dari status badan hukum unit BUMDesa, ada hal yang dalam masih menjadi pertanyaan  terkait  dengan  status  badan  hukum  dari  unit  usaha  BUMDesa  itu  sendiri, dimana hal tersebut tidak hanya terjadi di BUMDesa lemujut sejahtera saja dikarenakan di  Indonesia  sendiri  banyak  BUMDesa  yang  memiliki  lebih  dari  satu  unit  usaha BUMDesa.
Berdasarkan permasalahan tentang kedudukan hukum antara unit usaha BUMDesa dengan BUMDesa nya,  dimana dari pemaparan yang telah disampaikan di atas, terkait dengan  betapa  pentingnya  legalitas  hukum  bagi  unit  usaha  BUMDesa,  maka  dapat diambil rumusan masalah terkait dengan bentuk badan hukum yang tepat bagi unit usaha BUMDesa. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji legalitas BUMDesa sebagai landasan  bagi  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  penulis.  Salah  satunya  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Shara  Mitha  Mahfira  dan  Adistaparamita,  yang  secara normatif  menganalisis  posisi  Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  subjek  hukum,  dengan
menggali apakah BUMDesa masuk ke dalam kategori badan usaha yang memiliki status hukum  ataukah  yang  tidak  memiliki  status  hukum  (Mahfirah  &  Paramita,  2021). Penelitian lainnya dilakukan oleh Detania Sukarja, Mahmud Siregar, dan Tri Murti Lubis, yang membahas secara kritis mengenai Status Hukum dan Prinsip Mendasar Badan Usaha Milik Desa (Sukarja et al., 2020). Amelia Sri Kusuma Dewi juga melakukan penelitian tentang Opsi Model Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian BUMDes Sebagai Upaya Meningkatkan PADesa (Dewi, 2010). Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Dita Dwi Mulyani, Etty Susilowati, dan Siti Maimudah membahas Aspek Hukum terkait Kepastian Bentuk Unit Usaha Milik Desa dalam Konteks Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan) (Mulyani et al., 2017).
Berdasarkan  penelitian-penelitian  tersebut  di  atas,  perbedaan  dengan  penelitian yang akan diteliti oleh penulis  adalah bahwa belum  ada penelitian yang  secara khusus membahas tentang bentuk badan hukum yang paling cocok untuk unit usaha BUMDesa. Berangkat  dari  penelitian  mengenai  bentuk  badan  hukum  yang  tepat  untuk  unit  usaha BUMDesa, penelitian ini akan mengembangkan analisis terhadap tata kelola unit usaha BUMDesa  berdasarkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate governance ) sebagai suatu badan usaha komersial.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  lebih  dalam  terkait  dengan bentuk dari badan hukum apakah yang lebih sesuai untuk unit usaha BUMDesa. Dengan adanya  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangsih  keilmuan  dalam memberikan  gambaran  kepada  BUMDesa-BUMDesa  yang  ada  di  Indonesia  terkait dengan status badan hukum BUMDesa dari aspek hukum publik dan hukum privat serta bentuk  badan  hukum  yang  sesuai  untuk  unit  usaha  BUMDesa.  Selain  itu  urgensi  dari penelitian unit usaha BUMDesa sebagai subyek hukum yang mandiri terpisah dari subyek hukum  BUMDesa  adalah  untuk  mempermudah  pengawasan  dan  pertanggungjawaban para pengurus tanpa mengesampingkan produktivitas.

## Metode
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan penelitian  normatif  dengan  pendekatan statute  approach atau  pendekatan  perudang- undangan . Langkah dalam penelitian adalah dengan mengmpulkan bahan hukum yang ada yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dengan status badan hukum BUMDesa mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  juncto  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik Desa (PP No. 11 tentang BUMDesa). Setelah itu dilakukan analisa dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan terkait dengan  ciri-ciri dari badan hukum-badan hukum yang ada yang sesuai dengan unit usaha BUMDesa dan terakhir diperoleh kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Kedudukan  badan  hukum  ( rechtpersoon )  sebagai  salah  satu  subyek  hukum  dapat ditentuakn berdasarkan undang-undang, kebiasaan maupun yurisprudensi. Status sebagai badan  hukum  ditentukan  berdasarkan  undang-undang  jika  secara  eksplisit  diatur  dalam undang-undang, status badan hukum berdasarkan kebiasaan artinya badan usaha yang lahir dalam  praktek  bisnis  dan  status  badan  hukum  dapat  diperoleh  dari  yurisprudensi  jika ditentukan oleh yurisprudensi (Alfiansyah, 2021). Contoh status badan hukum yang mana diberikan  oleh  undang-undang  adalah  Perseroan  Terbatas,  Yayasan,  Koperasi  dan  yang terakhir BUMDesa.
Terkait  dengan  subjek  hukum  badan  hukum  ( Rechtpersoon ),  ada  beberapa  teori badan hukum yang berkaitan, diantaranya :
1. Teori Fiksi Teori yang menganggap bahwa undang-undang menetapkan status badan hukum yang dianggap sebagai manusia yang dibuat oleh hukum itu sendiri. Maksud dari hal tersebut adalah  manusia  yang  ada  dikarenakan  adanya  hukum  yang  mengatur  dalam  bentuk badan hukum , teori ini dikemukakan oleh von Savigny (1779-1861) (Ali, 1999).
2. Teori Organ
Teori yang menganggap bahwa orang-orang yang bertindak sebagai pengurus  dalam badan hukum sebagai perantara organ-organnya bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, teori ini dikemukakan von Gierke (1841-1921) (Mulhadi, 2010).
3. Teori Kekayaan Bersama Teori yang  menganggap bahwa persekutuan modal  yang membentuk  organisasi  atau badan dimana seluruh anggotanya yang berhimpun dalam harta kekayaan badan adalah kekayaan  milik  Bersama,  teori  ini  dikemukakan  Rudolf  von  Jhering  (1818-1892) (Mulhadi, 2010).
4. Teori Kenyataan Yuridis
Teori yang menyatakan bahwa suatu realita, konkrit, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan  khayal  tetapi  suatu  kenyataan  yuridis  merupakan  badan  hukum,  teori  ini dikemukakan Meijers (Mulhadi, 2010).
BUMDesa  sebagai  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  berdasarkan  pada  teori kenyataan  yuridis  artinya  bahwa  BUMDesa  sebagai  badan  hukum  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  dinyatakan  secara  tegas  vbahwa  BUMDesa merupakan badan hukum yang riil dan konkrit. Hal ini merupakan suatu bentuk kenyataan yuridis  terkait  badan  hukum  dari  BUMDesa  (Zulfa  et  al.,  2023).  Bentuk  badan  usaha sendiri menurut ilmu hukum dibedakan menjadi badan usaha yang berbadan hukum dan badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum.  Badan  usaha  yang  berbadan  hukum  seperti Koperasi  dan  PT  sedang  badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum  seperti  Persekutuan Komanditer yang dikenal  dengan sebutan comanditaire venootschap (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata yang dikenal maatschap (Muslim & Laila, 2018). BUM Desa termasuk badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Legalitas bentuk usaha BUM Desa  secara  eksplisit  tidak  diatur  dalam  Undang-undang  Desa,  sehingga  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan berusaha (Mulyani et al., 2017).
Kemudian  terkait  dengan  Badan  hukum  itu  sendiri,  berdasarkan  bentuknya  dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :
1. Badan hukum privat ( privaat rechtpersoon )
Merupakan badan hukum  yang  dibentuk  oleh perorangan atau lembaga  untuk  tujuan tertentu, seperti menghasilkan uang, melindungi masyarakat, atau hal lainnya. Contoh: Koperasi,  Perseoan Terbatas (PT),  Yayasan.
2. Badan hukum publik ( publiek rechtpersoon )
Merupakan  badan  hukum  yang  dibentuk  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  negara dimana  pembentukannya  dilakukan  oleh  pemerintah.  Contoh:  negara,  pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan pemerintah lainnya.
Akibat hukum dari kedudukan sebagai badan hukum adalah (Ali, 1999) :
1. Memiliki  kemampuan  untuk  bertindak  secara  legal  dan  berhubungan  dengan  pihak ketiga.
2. Menggunakan  nama  dan  terlibat  dalam  melakukan  perbuatan-perbuatan  melawan hukum.
3. Memperoleh pengusaan atas hak atas tanah tertentu.
4. Badan  hukum  dapat  terlibat  dalam  litigasi,  memiliki  domisili,  memiliki kewarganegaraan, dan memiliki kewarganegaraan.
BUMDesa  adalah  badan  usaha  yang  dimiliki  oleh  desa  di  mana  sebagian  atau seluruh modalnya bersumber dari harta kekayaan yang telah dipisahkan milik pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut, setiap desa di seluruh wilayah Indonesia wajib memiliki BUMDesa sebagai salah satu pendorong utama bagi perkembangan ekonomi desa (diatur dalam UU Desa)  (Mahfirah & Paramita, 2021).
Proses  pembentukan  BUMDesa  berdasarkan  UU  Desa  melibatkan  tahapan musyawarah  di  tingkat  desa  yang  melibatkan  BPD,  pemerintah  desa,  serta  perwakilan masyarakat. Musyawarah ini merangkum berbagai aspek, termasuk pendirian BUMDesa, struktur  pengelolaan,  jenis  kegiatan  usaha,  modal,  dan  hasil  kesepakatan,  yang  diatur dalam  Peraturan  Desa  (Perdes)  sebagai  dasar  pembentukan  BUMDesa  (Marala  et  al., 2018). Setelah Perdes terkait pendirian BUMDesa diresmikan oleh kepala desa, BUMDesa secara resmi memperoleh status sebagai entitas hukum independen, yakni badan hukum atau rechtpersoon (Dewi  &  Prasetyo,  2015).  Dalam  menjalankan  operasional  usahanya dan mencapai tujuan pendiriannya, termasuk mengupayakan keuntungan – yang menjadi ciri  khas  bisnis  komersial  –  BUMDesa  sebagai  subjek  hukum  rechtpersoon  memiliki kewenangan sah untuk melakukan tindakan hukum semacam itu (Satoto et al., 2019).
BUMDesa  yang  telah  didirikan  berdasarkan  Perdes  tentang  Pendirian  BUMDesa statusnya sah sebagai badan hukum berdasarkan pasal 117 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa BUMDesa merupakan badan hukum. Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa status BUMDesa ditentukan oleh undang-undang. Demikian menurut pasal 88 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pendirian BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa yang merupakan kesepakatan hasil musyawarah desa.
Selain  itu,  menurut  pasal  1653  KUHPerdata,  badan  hukum  dapat  dikategorikan menjadi tiga jenis sebagai berikut (Subekti, 1999) :
1. Badan hukum yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah.
2. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah.
3. Badan  hukum  yang  didirikan  untuk  tujuan  khusus  dan  tidak  melanggar  peraturan hukum atau norma etika.
Berdasarkan pengelompokan di atas, BUMDesa diperlakukan sebagai badan hukum sesuai  dengan ketentuan  pasal  1653 KUHPerdata, yaitu termasuk dalam kategori  badan hukum yang didirikan oleh entitas pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa (Zulfa et al., 2023). Dalam proses perkembangannya, status hukum BUMDesa ditetapkan tidak hanya  oleh  Peraturan  Desa  dari  Kepala  Desa,  tetapi  juga  harus  memenuhi  persyaratan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  (KEMENKUMHAM)  secara  elektronik  melalui  Sistem  Informasi  Desa (SID).  Ini  diwujudkan  dalam  penerbitan  Sertifikat  Pendaftaran  secara  elektronik  oleh KEMENKUMHAM. Sertifikat Pendaftaran ini memiliki peran sebagai dasar hukum yang mengakui status BUMDesa sebagai badan hukum dimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Dengan kata lain, status hukum BUMDesa sebagai  badan  hukum  ditetapkan  melalui  proses  pengesahan  yang  dilakukan  oleh KEMENKUMHAM.
Pendaftaran BUMDesa ke SID ditinjau dari aspek hukum  privat  untuk memenuhi asas  publisitas.  Asas  publisitas  merupakan  pengumuman  kepada  pihak  ketiga  tentang kedudukan  badan  usaha  yang  berbadan  hukum.  Pendaftaran  BUMDesa  sebagai  badan hukum  dimaksudkan  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  pihak  ke- tiga yang akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan BUMDesa sebagai subyek hukum.  Asas  publisitas  dapat  memberikan  akses  publik  untuk  mengetahui  keberadaan BUMDesa. Selain itu pendaftaran BUMDesa dimaksudkan agar pemerintah mudah dalam melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  BUMDesa  sebagai  badan  usaha  yang  memiliki kewajiban  wajib  daftar  perusahaan.  Dalam  prakteknya  BUMDesa  yang  telah  didirikan
berdasarkan  Peraturan  Desa  yang  memiliki  status  sebagai  badan  hukum  sedang berdasarkan PP. No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa mensyaratkan pendaftaran untuk menentukan status BUMDesa sebagai badan hukum, maka BUMDesa yang sudah berdiri dan berbadan hukum menurut peraturan yang lama, wajib mendaftar untuk memenuhi asas publisitas. Dapat disimpulkan bahwa aturan yang baru sebagai pelengkap dari peraturan yang  lama,  sehingga  dengan  belum  didaftarkannya  BUMDesa  ke  KEMENKUMHAM tidak menghapus statusnya sebagai badan hukum.
Dalam  proses  perkembangannya,  terjadi  perubahan  struktur  kelembagaan  di BUMDesa beserta Unit Usahanya dimana  terdapat potensi pemisahan antara tata kelola hukum BUMDesa dan unit usahanya, sehingga keduanya menjadi badan hukum terpisah dan mandiri  sebagaimana diatur dalam Pasal  8 ayat  (2) PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Konsekuensinya, pemisahan ini memiliki implikasi hukum di mana masing- masing  lembaga  memiliki  tanggung  jawab  hukum  secara  independen  sebagai  badan hukum perdata sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021tentang BUMDesa. Situasi ini bisa terjadi  jika  BUMDesa  memiliki  beberapa  unit  usaha,  dan  setiap  unit  usaha  memiliki pengelolaan yang terpisah.
Pemisahan badan hukum antara BUMDesa dengan unit usaha, menyebabkan adanya pertangung  jawaban  tersendiri  secara  hukum  antara  BUMDesa  dengan  unit  usahanya. Dengan dilakukan pemisahan badan hukum antara BUMDesa dengan unit usahanya, akan menciptakan  GCG  ( Good  Corporate  Governance )  dimana  akan  memudahkan terpenuhinya akuntability , independency , dan responsibility antara BUMDesa dengan Unit Usaha  BUMDesa,  BUMDesa  dengan  pihak  ketiga,  dan  Unit  usaha  BUMDesa  dengan pihak  ketiga  (lihat  gambar  1.),  dibandingkan  bila  unit  usaha  BUMDesa  tidak  terpisah dengan BUMDesa (lihat gambar 2).
Gambar 1. Hubungan Hukum Antara BUMDesa, Unit Usaha BUMDesa yang Memiliki Legalitas Hukum Sendiri dan Pihak Ketiga
Gambar 2. Hubungan Hukum Antara BUMDesa, Unit Usaha BUMDesa yang Tidak Memiliki Legalitas Hukum Sendiri dan Pihak Ketiga
BUMDesa Pihak Ketiga Unit Usaha BUMDesa BUMDesa Pihak Ketiga Unit Usaha BUMDesa
Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 tersebut di atas, dapat dilihat bahwasanya pada gambar 1. Baik BUMDesa, Unit usaha BUMDesa memiliki pertanggung jawaban hukum masing-masing  atas  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dikarenakan  baik  BUMDesa, maupun  unit  usaha  BUMDesa  merupakan  subjek  hukum  tersendiri,  berbeda  dengan gambar 2, di  mana setiap perbuatan hukum  yang dilakukan oleh unit usaha BUMDesa, pertanggung  jawaban  hukum  terletak  pada  BUMDesa,  dikarenakan  legalitas  hukumnya hanya dimiliki oleh BUMDesa saja sebagai subjek hukum.
Salah satu contoh BUMDesa yang memiliki unit usaha yang mana pengelolaannya terpisah adalah BUMDesa Lemujut Sejahtera memiliki unit usaha yang bergerak di bidang persewaan kios, badan kredit desa (BKD) dan pengeloaan air bersih. Akan tetapi unit usaha BUMDesa lemujut sejahtera legalitas hukumnya masih terletak pada BUMDesa lemujut sejahtera sebagai  subjek, sehingga pertanggung jawaban hukumnya masih terletak pada BUMDesa  lemujut  sejahtera.  Terkait  dengan  Unit  usaha  BUMDesa  Lemujut  Sejahtera perlu  dilakukan  legalitas  tersendiri  agar  memenuhi  prinsip  GCG  dimana legal  standing nya  mengacu  pada  Perdes  pendirian  BUMDesa.  Pengelolaan  BUMDesa  Lemujut dilakukan  oleh  Pelaksana  Operasional  dan  di  masing-masing  unit  usaha  dilakukan  oleh ketua dan bendahara (Multazam et al., 2023).
Terkait  dengan  bentuk  badan  hukum  dari  unit  usaha  BUMDesa  baik  milik BUMDesa Lemujut sejahtera, maupun BUMDesa lainnya diseluruh indonesia dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa hanya berbentuk Perseroan Terbatas atau lembaga keuangan  mikro,  kemudian  dalam  undang-undang  No.1  tahun  2013  tentang  lembaga keuangan  mikro  dijelaskan  bahwa  status  badan  hukum  dari  lembaga  keuangan  mikro adalah  antara  PT  dan  Koperasi.  Dari  penjelasan  hal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwasanya terkait dengan badan hukum unit usaha BUMDesa hanya berbentuk PT atau Koperasi.  Dalam  Undang-undang  sudah  memberi  batasan  terkait  dengan  badan  Hukum yang  diperbolehkan  dalam  unit  usaha  BUMDesa.  Dengan  adanya  pembatasan  tersebut, secara  otomatis  menutup  peluang  adanya  bentuk  badan  hukum  lain,  seperti  yayasan, pesero, dll.
Terkait  dengan  karakteristik  dari  badan  hukum  unit  usaha  BUMDesa,  dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan bentuk usahanya yaitu :
1. Unit usaha BUMDesa non-kegiatan usaha dibidang keuangan Terkait  dengan  unit  usaha  BUMDesa  dibidang  non-keuangan  adalah  berbentuk  PT (Perseroan terbatas)
2. Unit usaha BUMDesa  Kegiatan usaha dibidang keuangan Terkait  dengan  Unit  usaha  BUMDesa  kegiatan  usaha  dibidang  keuangan,  terkait dengan badan hukum yang sesuai adalah Koperasi dan PT, dimana hal tersebut diatur dalam  uu  1  tahun  2013  tentang  lembaga  keuangan  mikro,  terkait  dengan  unit  usaha yang  disesuaikan  dengan  karaktersitik  dan  arah  pengembangan  dari  Orientasi  unit usaha  BUMDesa  tersebut  di  mana  Unit  usaha  BUMDesa  tersebut  lebih  berorientasi kepada profit oriented atau kekeluargaan.
Terkait dengan bentuk  unit usaha BUMDesa  yang lebih sesuai,  antara PT dengan Koperasi dapat dilihat dibawah ini :

## 1. Koperasi
Koperasi  dari  kata  Bahasa  Inggris cooperation atau  Bahasa  Belanda  cooperatie artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa individu untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama (Pramono, 2020). Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi, yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, selain itu koperasi juga berfungsi sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berasaskan pada semangat kekeluargaan (sesuai dengan
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  yang selanjutnya disebut  sebagai  UU Koperasi). Pengertian koperasi  bisa dibedakan dari dua sudut pandang, yakni perspektif ekonomi dan perspektif hukum. Dalam konteks ekonomi, koperasi memiliki karakteristik sebagai berikut: (Pramono, 2020):
a. Didirikan  oleh  orang  perorangan/  badan  usaha  yang  disatukan  oleh  kepentingan ekonomi yang sama;
b. Bertujuan  memajukan  kesejahteraan  bersama  dengan  tindakan  bersama  secara kekeluargaan;
c. Dimiliki, dibiayai, di kelola secara bersama;
d. Tujuan  utama  badan  usaha  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  semua  anggota perkumpulan.
Dari segi hukum koperasi bercirikan didirikan dengan akta pendirian atau Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris (Pejabat Pembuat Akta Koperasi) dan didaftarkan ke KEMENKUMHAM  untuk  mendapatkan  pengesahan.  Sejak  tanggal  pengesahan  dari KEMENKUMHAM  maka  koperasi  resmi  sebagai  badan  hukum  ( rechtspersoon )  yang mana diatur dalam UU Koperasi.
Badan  hukum  koperasi  dalam  kegiatannya  berasaskan  kekeluargaan,  artinya koperasi  didirikan  oleh  anggota  dan  untuk  anggota.  Hal  ini  senafas  dengan  tujuan didirikannya  BUM  Desa  yaitu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Dalam  hal  kepengurusan,  pengurus  koperasi,  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  koperasi. Demikian kepengurusan unit usaha BUM Desa Lemujut Sejahtera yang dipilih dari dan oleh  warga  desa  Lemujut  melalui  musyawarah  desa  sehingga  peran  serta  masyarakat sebagai wujud nyata demokrasi perekonomian desa.

## 2. Perseroan Terbatas
Perseroan  Terbatas  (PT)  adalah  badan  hukum  yang  terbentuk  berdasarkan persekutuan modal, didirikan melalui perjanjian yang menjalankan kegiatan bisnis dengan modal  dasar  yang  terbagi  dalam  bentuk  saham,  serta  memenuhi  syarat-syarat  yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan yang mengikat (sesuai dengan pasal 1 butir  (1)  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang selanjutnya disingkat sebagai UU PT). Dari pengertian tersebut diatas, PT memiliki unsur- unsur sebagai berikut :
a. Persekutuan modal;
b. Didirikan melalui perjanjian;
c. Menjalankan kegiatan bisnis;
d. Memiliki modal
e. Memenuhi persyaratan perundang-undangan
Status  hukum  PT  sebagai  badan  hukum rechtperson sejak  akta  pendirian  atau Anggaran  Dasar  mendapat  legalitas  dari  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia.  Akibat  Hukum  PT  sebagai  badan  hukum  yaitu  PT  sebagai  subyek hukum adalah kemampuannya sebagai subyek hukum untuk melakukan transaksi hukum dengan pihak ketiga guna mencapai tujuan dan maksud PT. PT juga mempunyai struktur organisasi perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (sesuai dengan Pasal 1 butir (2) UU PT). Direksi berperan sebagai badan dalam perusahaan yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola PT demi kepentingan perusahaan sejalan dengan tujuan Perseroan, dan mereka mewakili PT dalam hal administrasi maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagai subyek hukum rechtperson , PT memiliki kewenangan untuk menjalankan tindakan hukum yang sama dengan individu sebagai subyek hukum naturlijke person .
Karakteristik  unit  usaha  BUMDesa  sebagai  badan  usaha  antara  lain  :  memiliki modal,  kepengurusan,  dan  pengelolaan  yang  tertuang  dalam  Anggaran  Dasar  (AD)  dan Angaran  Rumah  Tangga(ART)  BUMDesa.  Unit  usaha  BUMDesa  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya  dilakukan  oleh  pelaksana  operasional  atau  dengan  sebutan  Direktur. Pelaksana  operasional  dalam  menjalankan  kegiatan  operasional  unit  usaha  BUMDesa dapat  mengangkat  pegawai.  Pengawas  bertugas  mengawasi  kegiatan  operasional  yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional. Pembina berwenang untuk memberikan nasehat. Musyawarah  Desa  sebagai  organ  tertinggi  dalam  pengambilan  keputusan  BUMDesa berdasar  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Musyawarah  Desa  merupakan  penciri demokrasi  dalam  perekonomian  Desa,  BUMDesa  sebagai  badan  usaha  yang  bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama bukan kesejahteraan individu.
Aspek permodalan, kelembagaan dan pengelolaan unit usaha BUMDesa memiliki kesamaan  dengan  PT,  maka  PT  sebagai  badan  hukum  dapat  dikontruksikan  pada  unit usaha BUMDesa tanpa melanggar prinsip BUMDesa sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  karena  sebagai  pemilik  modal  terbesar adalah  BUMDesa.  Oleh  karena  itu  unit  usaha  BUMDesa  sebagai  subyek  hukum rechtperson mandiri yang terpisah dengan BUMDesa maka unit usaha BUMDesa memiliki kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dengan  kekayaan  BUMDesa  nya,  sehingga  jika  terjadi kerugian  yang  bertanggung  jawab  adalah  unit  usaha  BUMDesa,  sedang  BUMDesa bertanggung jawab sebatas modal yang diambil atau dimasukkan.

## Kesimpulan
BUMDesa  termasuk  badan  hukum  yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Pendaftaran BUMDesa  sebagai  badan  hukum  dalam  sistem  informasi  desa  (SID)  merupakan pemenuhan  asas  publisitas  untuk  menjamin  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada pihak  ketiga    yang  akan  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  dengan  BUMDesa. Bentuk  badan  hukum  unit  usaha  BUMDesa  dapat  berbentuk  badan  hukum  Perseroan Terbatas (PT) ataupun Koperasi sesuai dengan karakteristik dari Unit Usaha BUM Desa tersebut.  Unit  Usaha  BUMDesa  sebagai  subyek  hukum  yang  mandiri  artinya  memiliki kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari  kekayaan  BUMDesa  dapat  secara  maksimal menjalankan  usahanya  sebagai  badan  usaha  komersial  untuk  mendapatkan  keuntungan bagi unit usaha BUMDesa sendiri maupun BUMDesa sebagai pemilik modal. Demikian sebaliknya  jika  terjadi  kerugian  maka  unit  usaha  BUMDesa  yang  bertanggung  jawab sepenuhnya,  sedang  BUMDesa  bertanggung  jawab  sebatas  modal  yang  dimasukkan. Dengan  adanya  unit  usaha  BUMDesa  yang  memiliki  badan  hukum  tersendiri,  akan mewujudkan prinsip Good Corporate Governance .

## Daftar Pustaka
Alfiansyah,  A.  (2021).  Status  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sebagai  Badan  Hukum  Atas Diundangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan), 5 (2),  212-219. Ali, C. (1999). Badan hukum (1st ed.) . Alumni.
Dewi,  A.  S.  K.  (2010).  Alternatif  Bentuk  Badan  Hukum  yang  Tepat  dalam  Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 3 (2),  114- 121.
Dewi, A. S. K., & Prasetyo, N. D. (2015). Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Media Hukum, 22 (2), 242-257.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. LN.2021/No.21.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pub. L. No. LN.1992. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  Pub.  L.  No. LN.2007/NO.106.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. LN.2014/No. 7. Mahfirah, S. M., & Paramita, A. (2021). Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum. Notaire, 4 (1), 127-136.
Marala, R., Wibowo, H., & Kurniawan, R. R. (2018). Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Masalima). Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6 (1), 101-125. Mulhadi. (2010). Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia . Ghalia Indonesia.
Multazam,  M.  T.,  Mediawati,  N.  F.,  &  Purwaningsih,  S.  B.  (2023). Buku  Ajar  Hukum Perusahaan . Umsida Press.
Mulyani,  D.  D.,  Susilowati,  E.,  &  Mahmudah,  S.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa pada Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan). Diponegoro Law Journal, 6 (2), 1-20.
Muslim, S., & Laila, K. (2018). Hukum Bisnis . UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema. Pramono, N. (2020). Hukum Bisnis (2nd ed.). Universitas Terbuka.
Retnowati, E., & Krisharyanto, E. (2018). Problematika Yuridis Pengaturan Badan Usaha Milik Desa. Perspektif, 23 (1), 45-56.
Rizqi,  A.  R.  (2019).  Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  dalam  Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1), 27-40.
Salam, S., Suhartono, R. M., A, I. R., & Dee, M. L. (2021). Construction of The Concept of Building Populist Economic Law. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2 (3), 119-130.
Satoto,  S.,  Syarif,  A.,  Noviades,  D.,  Fitria,  F.,  &  Mushawirya,  R.  (2019).  Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 3 (2), 182-190. Subekti;, R. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek . Pradnya Paramita.
Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2020). Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. Arena Hukum, 13( 3), 568-588. Zulfa,  I.,  Murwadji,  T.,  &  Mulyati,  E.  (2023).  Status  Badan  Hukum  Bumdes  Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 8 (2), 1031-1042.