## DARI ANARKI KE HIRARKI: EKSPOSISI GAGASAN THOMAS HOBBES SEBAGAI RUJUKAN TEORI REALISME
1 Stenly Djatah, 2 Carmely Eucharisty
1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Stenly.djatah@lecture.unjani.ac.id
2 European Legal Studies, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznan Poland careuc@st.amu.edu.pl

## Abstract
In International Relation theory discourse, Realism Theory has some typical characteristics  that  differentiate  it  from  other  theories.  The  typical characteristics can be indicated by the ideas of Anarchy and Conflict. The two ideas in Realism theory refers to Thomas Hobbes’ Political Philosophy on the State of Nature. Considering that the two ideas are only two of the entire ideas of Thomas Hobbes’ Political Philosophy, the State of Anarchy and Conflict in Realism theory needs to be completed with other ideas. The writing  has  been  made  to  show  the function  of  ratio  as  a  reason  to  seek peace in a hierarchical relation through Leviathan’s power. Therefore, it can be seen that Thomas Hobbes discusses not only about the state of anarchy but also the fact of hierarchical system urgency to avoid conflict.
Key Words: Anarchy, Hierarchy, Peace, Conflict, War, Realism

## PENDAHULUAN
Tulisan ini adalah argumentasi penulis untuk membuktikan bahwa gagasan  Anarki  bukan  gagasan  terpisah  dari  gagasan  Hirarki  dalam pemikiran Politik Thomas Hobbes. Gagasan Hirarki adalah bentuk evolusi akhir  dari  Keadaan  Alamiah  yang  menjelaskan  hubungan  subyek  baik hubungan antar individu dengan Negara juga Negara dengan Negara demi mengelak perang. Mengapa perlu ditunjukkan evolusi keadaan Anarki ke Hirarki?  Keperluan  argumentasi  ini  dimaksudkan  sebagai  jalan
memahami  kontribusi  pemikiran  Thomas  Hobbes  dalam  teori  Realisme (Chong, 2005).
Gagasan  Thomas  Hobbes  oleh  teori  Realisme  dalam  studi Hubungan  Internasional  dianggap  sebagai  rujukan  valid  bagi menegakkan ide Anarki (Pedro, 2018). Artinya, Keadaan tanpa kekuasaan melampaui kekuasaan setara yang dimiliki oleh subyek Negara. Keadaan ini dianggap merujuk pada Keadaan Alamiah dalam teori Thomas Hobbes. Dalam keadaan alamiah, setiap individu memiliki kesetaraan dalam hal kebebasan, kekuasaan, keinginan, pembelaan diri dan hak menghukum. Karakteristik  Keadaan  Alamiah  ini  diadopsi  ke  dalam  teori  Realisme melalui terminologi Anarki. Oleh ide ini, karakteristik sistem internasional dibangun.  Sebuah  negara  bukan  subjek  subordinan  dari  Negara  yang lain.  Artinya  tidak  ada  hubungan  hirarkis  dalam  sistem  internasional (Stephen McGlinchey, 2017). Tentu benar, jika sistem internasional oleh teori  realism  dipahami  berdasarkan  Keadaan  Alamiah  seperti  di  atas maka hubungan antar subjek dalam sistem internasional bukan hirarkis. Disisi  yang  lain  oleh  Keadaan  Alamiah,  masing-masing  subjek  rentan konflik.  Kekuasaan  dan  kebebasan  alamiah  masing-masing  subjek menjadi  penyebabnya.  Ide  inipun  menjadi  gagasan  penting  dalam  teori Realisme Klasik. Bahwa Negara adalah rentan perang.
Rujukan  teori  Realisme  terhadap  Thomas  Hobbes  berkait  dengan gagasan  anarki  dan  konflik  memerlukan  gagasan  yang  sinambung. Mengadopsi Hobbes terbatas pada gagasan anarki dan konflik seperti di atas tentu hanyalah sebagian kecil dari gagasan pemikiran Politik Thomas Hobbes.  Pembacaan  atas  Thomas  Hobbes  menjadi  pincang  jika memisahkan gagasan fungsi rasio sebagai sumber perdamaian yang oleh Thomas  Hobbes  justru  harus  dicapai  melalui  hubungan  hirarkis  yang dimiliki subyek. Oleh sistem hirarkis, Hobbes memandang konflik dapat dihindari  meskipun  harus  diakui  diperlukan  kekuasaan  Leviathan (kekuasaan  pedang)  untuk  menciptakan  perdamain  dan  mengelak perang.
Untuk  keperluan  argumentasi  dimaksud,  berikut  penulis mengemukakan gagasan-gagasan Hobbes dengan maksud menunjukkan evolusi  gagasan  dari  Keadaan  Alamiah  yang  menjadi  rujukan  Realisme kepada keadaan Hirarki sebagai jalan menciptakan perdamaian.

## KEADAAN ALAMIAH (STATE OF NATURE)
Gagasan  filsafat  politik  Hobbes,  dapat  ditemukan  secara  utuh dalam karyanya, Leviathan (1651) dan De Cive (1642). De Corpore Politico (1656).  Dalam  karya-karyanya,  Hobbes  membincangkan  tiga  gagasan basisnya, yaitu Keadaan Alamiah (State of Nature), Sosial Kontrak (Social Contract)  dan  Kekuasaan  Negara  (Power  State).  Tiga  gagasan  basis  ini merupakan  satu  rangkaian  gagasan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Baik Keadaan Alamiah, Sosial Kontrak dan Kekuasaan Negara, bersumber dari satu postulat yang sama, yaitu bahwa secara alamiah, manusia memiliki kekuasaan (Hobbes, 1642). Kekuasan Alamiah manusia ini yang akhirnya menjadi sentral pembicaraan tiga rangkaian gagasan diatas. Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam pandangan Hobbes, manusia adalah subyek penggagas lahirnya negara dan pembicaraan tentang kekuasaan politik.
Keadaan  Alamiah  manusia  oleh  Hobbes  ditempatkan  sebagai bagian pertama dalam Leviathan, De Cive dan De Corpore. Hal ini menjadi petunjuk  bahwa  Hobbes,  ingin  menjadikan  gagasan  Keadaan  Alamiah Manusia sebagai sumber gagasan filsafat politiknya. Pembicaraan tentang Commonwealth  dalam  bagian  kedua,  Commonwealth  Kristen  dalam bagian  ketiga  dan  yang  terakhir,  bagian  keempat  yaitu:  Kerajaan Kegelapan,  harus  diinterpretasi  berdasarkan  postulat  Hobbes  tentang Keadaan Alamiah Manusia.
Sebelum  membicarakan  gagasan-gagasan  Hobbes  tentang  sosial kontrak  dan  Kekuasaan  Negara,  saya  akan  menjelaskan  apa  yang  saya sebut sebagai postulat Hobbes tentang  Keadaan Alamiah manusia. Ada lima  gagasan  basis  yang  digunakan  oleh  Hobbes  dalam  postulatnya
tentang  Keadaan  Alamiah  manusia.  Lima  gagasan  itu  ialah:  pertama, bahwa setiap individu memiliki Kekuasaan Alamiah (Natural Power) untuk memenuhi  keinginannya  (desire).  Kedua,  tiap-tiap  individu  secara alamiah,  adalah  setara.  Ketiga,  keadaan  perang  (Condition  of  Warre), Keempat, Hak Alamiah (Jus Naturalis) dan Kebebasan (Liberty) dan yang Kelima, Hukum Alam (Lex Naturalis) (Hobbes, 1947)

## Kekuasaan Alamiah (Natural Power).
Kekuasaan alamiah adalah gagasan basis pertama yang digunakan untuk menjelaskan peranan sentral individu dalam gagasan filsafat politik Hobbes.  Dari  gagasan  Kekuasaan  Alamiah  ini,  Hobbes  melahirkan  idea tentang  Kesetaraan,  Hak,  Kebebasan,  Kekuasaan,  Hukum  dan  Negara yang kemudian menjadi satu mata rantai dalam sistem filsafat politiknya. Tentang esensi kekuasaan manusia, Hobbes (Hobbes: 1947) mengatakan:
THE POWER of Man, (to take it universally), is his present means, to obtain  some  future  apparent  Good.  And  is  either  Original,  or Instrumental. Natural Power is the eminence of the Faculties of Body, or Mind: as extraordinary Strength. Forme, Prudence, Arts, Eloquence, Liberty, Nobility. Instrumental are those Powers,  which acquired by these,  or  fortune,  are  means  and  Instruments  to  acquire  more:  as Riches, Reputation, Friends and the secret working of God, which men call Good Luck.
Secara  hakiki,  Hobbes  mengakui  bahawa  manusia  memiliki Kekuasaan. Kekuasaan itu disebut sebut sebagai Kekuasaan original dan instrumental.  Kekuasaan  Original,  artinya  kekuasaan  yang  bersumber dari  kemampuan  fisikal  (body)  dan  akal  (mind).  Sedangkan  kekuasaan Instrumental artinya kekuasaan yang diperoleh karena status sosial atau mukjizat dari Tuhan. Hooker menyebut Kekayaan, Reputasi, Kemujuran sebagai instrumen seseorang mendapatkan kekuasaan Instrumental.
Kekuasaan  original  dan  instrumental  yang  dipadukan  Hobbes sebagai citra individu-individu politik menjadi salah satu basis gagasan filsafat  Politiknya.  Hobbes  dengan  cara  ini  menjadikan  individu,  bukan
institusi  Negara  sebagai  penyebab  lahirnya  gagasan  Hukum  dan Kekuasaan Negara.  Tanpa individu-individu, tidak ada gagasan Hukum dan Kekuasaan Negara. Ada dua implikasi yang dapat lahir dari gagasan Kekuasaan  Original  dan  Instrumental  yang  dicetuskan  Hobbes,  yaitu: pertama, bahwa setiap individu oleh karena kemampuan fisik (body) dan akal  (mind)  adalah  setara  (equal)  (Hobbes,  1947).  Namun  pada  bagian yang lain, gagasan sumber kekuasaan manusia melalui instrumen dapat melahirkan  citra  individu-individu  yang  tidak  setara  (unequal),  karena secara hakiki, setiap individu memiliki status kekayaan dan reputasi yang berbeda.  Gagasan  instrumen  itu  melahirkan  diskriminasi.  Kaum  elit, karena  status  sosialnya  akhirnya  dapat  memiliki  dominasi  kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan individu lain.
Hobbes  memahami  fungsi  kekuasaan  alamiah  (original  dan instrumental)  sebagai  kekuasaan  individu-individu  untuk  mencapai keinginan (desire) Namun demikian fungsi ini menciptakan iklim beresiko konflik (Bibio, 1993). Kondisi individu yang tidak setara kerana gagasan kekuasaan  instrumental,  menjadikan  kesempatan  meraih  kebahagiaan dimonopoli kaum elit yang menguasai sumber-sumber kekayaan.

## Kesetaraan Alamiah (Natural Equality)
Gagasan Kesetaraan (Equality), oleh Hobbes dipahami berdasarkan kondisi  aktual  manusia.  Fakta  adanya  kemampuan  fisik  dan  Akal merupakan  alasan  mengapa  setiap  individu  oleh  Hobbes  dipandang setara. Kesetaraan ini adalah Alamiah (Hobbes, 1947). Artinya ia bukan hasil  dari  kesepakatan  instrumen  sosial  atau  politik.  Keadaan  setara tersebut  dipahami  sebagai  kesetaraan  potensi  fisik  dan  akal  manusia. Meskipun Hobbes menggagas Kesetaraan (equality) namun Kesetaraan ini oleh Hobbes tetap diinterpretasi secara negatif. Artinya, Kesetaraan tidak serta merta menjadikan individu-individu dapat saling menghormati satu dengan  yang  lain.  Kesetaraan  dapat  menjadi  sumber  pertikaian.  Oleh karena  Kesetaraan,  setiap  individu  memiliki  hak  dan  kekuasaan  yang
sama  menguasai  apa  yang  ingin  dikuasainya.  Dapat  terjadi,  bahwa seorang individu melakukan kekerasan atau memusnahkan individu yang lain demi mendapatkan apa yang diinginkan. Individu yang lain pun dapat melakukan kekerasan yang sama untuk melindungi dirinya. Kesetaraan ini ternyata menimbulkan permusuhan diantara manusia (Hobbes, 1947).
Gagasan  Kesetaraan  Alamiah  Hobbes  menyisakan  persoalan, karena berantitesis dengan gagasan Kekuasaan Instrumental yang juga disebut sebagai Kekuasaan Alamiah. Individu dipandang setara, namun oleh  karena  kekuasaan  instrumental  menjadi  tidak  setara.  Antitesis  ini dapat dipandang sebagai kecacatan gagasan Hobbes tentang Kesetaraan.

## Keadaan Perang (Condition of War)
Dalam  gagasan  filsafat  politik  Hobbes,  kecenderungan  konflik dianggap  sebagai  hal  yang  alamiah.  (Hobbes,  1947).  Kecenderungan  ini digunakan Hobbes menjadi dasar bagi teorinya tentang Keadaan Alamiah (State of Nature) sebagai Keadaan Perang (Condition of War) (Kavka, 1983). Keadaan Perang yang dimaksud oleh Hobbes adalah satu keadaan dimana setiap  orang  menjadi  musuh  bagi  orang  lain,  tidak  ada  hukum  yang disepakati bersama untuk melindungi kehidupan individu-individu dalam masyarakat (Kavka, 1983). Hobbes memberi penjelasan mengapa kondisi perang dapat terjadi, demikian:
So  that  in  the  nature  of  man,  we  find  three  principles  that  cause quarrel. First, Competition, Secondly, Diffidence, Thirdly, Glory. The first maketh men invade for Gain, the second, for safety; and the third for reputation. The first use violence, to make them Masters of other mens persons, wives, children and cattle, the second to defend them; the third for trifles.
Pernyataan  Hobbes  diatas  menunjukkan  bahwa  secara  alamiah, manusia memang memiliki kecenderungan mencari keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, individu-individu menggunakan  kekerasan  terhadap  individu  yang  lain.  Boleh  dikatakan bahwa  Kondisi  Perang  adalah  kondisi  bawaan  (inherent)  yang  secara
natural  ada  dalam  diri  manusia  bersama  dengan  hadirnya  keinginan (desire).
Leo Strauss mengukuhkan gagasan Hobbes tentang fakta adanya keinginan  menguasai  dalam  diri  manusia  melalui  dua  postulat.  Yang pertama  ia  sebut  dengan  natural  appetite  (Strauss,  1963)  mengatakan demikian, Hobbes summed up his theory of human nature as it underlies his political philosophy in two most certain postulates of human nature. The first postulate is that of ‘natural appetite’.
Natural appetite yang dimaksud oleh Strauss adalah hasrat alamiah yang  dimiliki  hewan  secara  umum  termasuk  di  dalamnya  manusia (Kavka, 1963). Meskipun demikian Strauss membedakan human natural appetite  dan  animal  natural  appetite.  Human  Natural  appetite  adalah hasrat manusia yang spontan dan tidak terbatas. Artinya, hasrat tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hasrat masa kini dan juga masa depan untuk  waktu  yang  tidak  terbatas.  Hal  ini  berbeda  dari  Animal  Natural appetite  yang  terbatas  pada  objek  (Straus,  1963).  Artinya  hewan  hanya memiliki  keinginan  untuk  memenuhi  keperluannya  pada  saat  adanya keinginan  itu,  dan  terbatas  pada  objek  tertentu.  Misalnya,  mencari mangsa  untuk  memenuhi  rasa  lapar.  Kedua  natural  appetite  ini  dapat dibedakan karena manusia memiliki akal (Straus, 1983). Postulat Strauss tentang  Natural  Appetite  sangat  jelas  memberi  dukungan  terhadap Condition  of  War  yang  digagas  Hobbes.  Menurut  Strauss,  perbincangan tentang  keadaan  alamiah  manusia  tidak  dapat  pisahkan  dari  proposisi bahwa  manusia  secara  alamiah  memiliki  keinginan  yang  besar  untuk menguasai. Ini merupakan ekspresi paling sempurna dari human natural appetite (Straus, 1969). Implikasinya, keinginan untuk menguasai harus dipandang sebagai karakter dasar manusia. Dari sinilah Keadaan Perang dilahirkan.
Postulat  kedua  yang  digunakan  Strauss  menjelaskan  keadaan alamiah  manusia  dalam  gagasan  filsafat  politik  Hobbes  adalah  Natural Reason. Tentang hal ini, (Strauss, 1969) mengatakan bahwa:
In accordance with naturalistic reasoning this postulat is reduced to the principle of the self – preservation: since the preservation of life is the condition sine qua non for the satisfaction of any appetite, it is the primary good. As a logical conclusion of this thought, Hobbes attempts to  deduce  natural  right,  natural  law,  and  all  the  virtues  from  the principle of self-preservation.
Gagasan  Strauss  diatas  menunjukkan,  secara  natural  akal manusia  memproduksi  gagasan,  bahwa  perlindungan  diri  dipahami sebagai  kebaikan  utama  (primary  good).  Karena  itu  manusia  secara natural  selalu  berjuang  melindungi  dirinya  sendiri  dari  ancaman  orang lain.  Perlindungan  diri  ini  merupakan  produk  dari  akal  (affirmed  by reason) semata-mata. Antitesis dari kebaikan utama (primary good) yang dinyatakan  melalui  akal  (affirmed  by  reason)  adalah  kejahatan  utama (primary  evil)  yang  dikenali  melalui  perasaan  (confirmed  by  passion) (Strauss,  1969).  Yang  dimaksudkan  oleh  Strauss  adalah,  bahwa  secara alamiah,  akal  (reason)  dan  perasaan  (passion)  merupakan  dua  potensi yang dimiliki manusia mendapatkan perlindungan diri dan menghindari penderitaan.
Jika  postulat  pertama  Strauss  berimplikasi  justifikasi  terhadap condition  of  war  berdasarkan  keinginan  alamiah  (natural  appetite) menghindari penderitaan, postulat kedua merupakan justifikasi terhadap condition of war berdasarkan akal alamiah (Natural Reason). Dua postulat Strauss ini bukan hanya menjadi basis interpretasinya terhadap gagasan Hobbes  tentang  condition  of  war  tetapi  juga  terhadap  keseluruhan gagasan filsafat politik Hobbes.
Postulat  Strauss  diatas,  sejalan  dengan  interpretasi  Gregory  S. Kavka  tentang  Keadaan  Alamiah  manusia  sebagai  Keadaan  Perang (Condition of War). Kavka mengatakan bahawa, So war of all against all is
a state in which each knows that every other is willing to fight him, not one in  which  is  constantly  fighting  (Kavka:1983).  Pernyataan  Kavka  ini menegaskan  bentuk  sebenarnya  dari  Keadaan  Perang  yang  dimaksud Hobbes.  Keadaan  Perang  (Condition  of  War)  adalah  Keinginan  konflik alamiah  namun  tidak  terjadi  secara  terus  menerus.  Baik  Strauss  dan Kavka  memandang  bahwa  Keadaan  Perang  semuanya  bersumber  dari Keinginan  alamiah,  yang  secara  esensi  cenderung  melahirkan  konflik antara sesama manusia. Pernyataan Strauss dan Kavka mengindikasikan bahwa, gagasan Hobbes tentang Keadaan Perang bukan kondisi perang yang  secara  historis  terjadi  dalam  Keadaan  Alamiah  Manusia.  Keadaan Perang boleh disebut sebagai watak buruk manusia yang ingin menguasai sesamanya.  Strauss  dan  Kavka,  menggunakan  argumentasi  psikologis untuk menjelaskan gagasan Hobbes tentang Keadaan Perang. Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Jean Hampton, 1986) bahwa keadaan perang menunjuk pada kekacauan moral.

## Hak Alamiah (Jus Naturale)
(Hobbes,  1947)  menjelaskan  Hak  Alamiah  (Jus  Naturale)  dan Kebebasan demikian:
The RIGHT OF NATURE which Writers commonly call Jus Naturale is the Liberty each man hath, to use his own power, as he will himself, for the preservation of his own Nature, that is to say of his own Life and consequently, of doing anything,  which in his own Judgement, and Reason, he shall conceive to be the aptest means thereunto. By LIBERTY  is  understood,  according  to  the  proper  signification  of  the word,  the  absence  of  of  external  Impediments:  which  impediments may oft take away part a man's power to do what he would; but can not  hinder  him  from  using  the  power  left  him,  according  as  his judgement, and reason shall dictate to him.
Dalam  kutipan  sebelumnya,  Hak  Alamiah  (Jus  Naturalis)  oleh Hobbes  dikaitkan  dengan  Kekuasaan,  Keinginan  untuk  melindungi  diri dan Pertimbangan Akal Sehat (Hobbes,1994).Artinya, Hak Alamiah tiap- tiap individu untuk memenuhi apa saja yang diinginkan terutama untuk
melindungi  dirinya  dengan  cara  apapun  (Hobbes,  1651)  dilakukan berdasarkan  Kekuasaan  Alamiah  (Natural  Power),  Kebebasan  dan Pertimbangan Akal Sehat yang ia miliki (Hobbes, 1651).
Bagi Hobbes Hak Alamiah dan Kebebasan merupakan bukti adanya otonomi  yang  sempurna.  Setiap  individu  memilikinya.  Seorang  individu oleh karena Hak Alamiah dan Kebebasan, dapat melakukan semua yang dianggap  menguntungkan  dirinya  (Hobbes,  1651).  Dengan  demikian, dalam pandangan Hobbes, secara hakiki, tiap-tiap individu mempunyai hak  untuk  memiliki  apa  saja.  Mengapa?  Hobbes  mengatakan  bahwa, Natura  dedit  omnia,  omnibus,  alam  semesta  telah  memberi  semua  hal kepada  semua  manusia  (Hobbes,  1994).  Implikasinya,  segala  hal  yang disediakan oleh alam adalah untuk keperluan semua manusia. Tiap-tiap individu memiliki Hak Alamiah untuk memanfaatkannya.
Meskipun  demikian,  Hobbes  memandang  bahwa  secara  alamiah, tindakan  tiap-tiap  individu  dikontrol  oleh  pertimbangan  Akal  Sehat. Artinya,  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu,  lahir  dari  satu proses  yang  rasional.  Berangkat  dari  pertimbangan  rasional  itu,  secara rasional juga harus dikatakan bahwa seorang individu semestinya bukan hanya memiliki Hak Alamiah untuk memenuhi keinginannya tetapi juga memiliki  Hak  Alamiah  untuk  membela  diri  dari  ancaman  individu  lain yang mengekspresikan Hak Alamiahnya secara rasional. Baik Hak untuk mendapatkan  perlindungan  diri  dan  Hak  untuk  membela  diri,  kedua- duanya harus dipandang sebagai hal yang Alamiah.
Susanne  Sreedhar  (2008)  memberi  interpretasi  gagasan  Hak Alamiah Hobbes sebagai inalienability. Jika setiap individu secara alamiah memiliki  Hak  Alamiah  (Jus  Naturale)  yang  sifatnya  inalienability  untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan dengan cara apapun, termasuk cara perang (War), ini berarti bahawa setiap individu secara alamiah juga memiliki  Right  of  Self  Defense  yang  sifatnya  inalienability  sebagai  cara untuk melindungi diri.
Pendapat  Sreedhar  ini  sejalan  dengan  maksud  Hobbes  tentang fakta  adanya  Keinginan  dalam  Keadaan  Alamiah  manusia  (Natural appetite)  dan  Akal  Alamiah  (Natural  Reason).  Penggunaan  kata “inalienability” oleh Sreedhar untuk menjelaskan gagasan Hobbes tentang Hak Alamiah, memperkokoh hubungan gagasan antara Hak Alamiah dan Keinginan  Alamiah.  Jika,  seorang  individu  memiliki  Keinginan  Alamiah maka ia memiliki Hak Alamiah untuk memenuhi apa yang ia inginkan. Hak  Alamiah  tentunya  ada  dalam  diri  seorang  individu  bersama-sama dengan  Keinginan  Alamiah.  Jika  seorang  individu  memiliki  Hak  secara Alamiah maka, Keinginan seorang individu pun tentunya dimiliki secara Alamiah juga. Jika gagasan Hobbes tentang Hak Alamiah oleh Sreedhar disebut  sebagai  inalienability  tentunya  Keinginan  Alamiah  juga  adalah inalienability. Aspek inalienability gagasan Hobbes tentang Hak Alamiah nampak juga dalam penjelasan David P Gauthier (1969) melalui formula logika seperti berikut:
‘A has the right to do X’ = ‘A may do X’ ‘A has the natural right to do X = A may initially do X ‘A  has  the  natural  right  to  do  X’  =  A  may  initially  do  X  for  the preservation of his own nature’
A may do X’ = ‘A doing X is in accordance with (right) reason’ ‘A has the natural right to do X’ = A doing X’ is in accordance with (right) reason. And a has the natural rights to do X’ = A doing X initially in accordance with (right) reason.
Formula  Gauthier  tentang  logika  Hobbes  dalam  Leviathan, menghubungkan  tiga  gagasan  yaitu  Natural  Right,  Reason  dan  Self preservation.  Gauthier  membatasi  penjelasanya  tentang  Hak  Alamiah berdasarkan  hubungan  rasional  antara  Hak  Alamiah,  Akal  dan Perlindungan  Diri.  Hubungan  rasional  yang  diungkap  Gauthier  melalui formula  logikanya  diatas  yaitu:  bahwa  dalam  Leviathan,  Jika  seorang individu memiliki Hak Alamiah untuk melakukan X maka, individu yang bersangkutan akan melakukan menurut pertimbangan akal sehat.
Memang dalam Keadaan Alamiah, Hobbes menghubungkan antara Hak  Alamiah  dan  fungsi  akal  sehat  untuk  melakukan  satu  tindakan (Hobbes,  1947).  Namun  demikian  hubungan  yang  digambarkan  oleh Gauthier, harus dikatakan hanya sebagian dari gagasan Hobbes tentang manusia dalam Keadaan Alamiah karena disamping memandang individu dalam Keadaan Alamiah memiliki Hak Alamiah dan Akal Alamiah, Hobbes juga memahami adanya Keinginan dan Kekuasaan Alamiah yang dimiliki tiap-tiap individu (Hobbes,1947).
Implikasi  logika  Hobbes  yang  digagas  Gauthier  adalah,  Hak Alamiah  dapat  dipenuhi  meskipun  tanpa  Kekuasaan  Alamiah. Pertimbangan Akal Alamiah dianggap cukup untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak alamiah seorang individu. Hal ini tentunya, merupakan sebuah  kekeliruan  interpretasi  terhadap  gagasan  Hobbes.  Pengabaian, keterlibatan  Keinginan  Alamiah  dan  Kekuasaan  Alamiah,  justru mereduksi  potensi  kekuasaan  politik  seorang  individu  yang  sejak mulanya menjadi gagasan basis Hobbes. Karena itu, gagasan tentang Hak Alamiah,  sepatutnya  dibicarakan  dengan  menghubungkan  antara  Hak Alamiah, Akal Alamiah, Keinginan Alamiah dan Kekuasaan Alamiah yang dimiliki  oleh  tiap-tiap  individu.  Formula  logika  Hobbes  tentang  Hak Alamiah  yang  digagas  oleh  Gauthier  harus  diperluas  dengan menambahkan hubungan Keinginan Alamiah dan Kekuasaan Alamiah ke dalam logika Hak Alamiah. Untuk hal ini perluasan harus dilakukan. Hak Alamiah perlu berdasarkan tiga postulat yaitu:
1. Tiap-tiap individu memiliki Hak Alamiah (Jus Naturale)
2. Tiap-tiap  individu  memiliki  Keinginan  dan  Akal  Alamiah  (Natural Reason and Desire)
3. Tiap-tiap individu memiliki Kekuasaan Alamiah ( Natural Power) Karena ketiga potensi dalam postulat di atas dimiliki oleh tiap-tiap individu pada saat yang sama maka harus dianggap tidak ada hubungan sebab  akibat  diantara  ketiga  postulat  itu.  Artinya,  Hak  Alamiah  bukan disebabkan  oleh  Keinginan  Alamiah  dan  Kekuasaan  Alamiah.  Ketiga
potensi  dalam  postulat  di  atas  bersumber  dari  satu  esensi  yaitu  esensi Alamiah. Justru karena ada esensi alamiah maka ketiga postulat dapat disebut sebagai hal  yang alamiah. Dengan demikian tiga potensi dalam postulat  di  atas  boleh  dipastikan  sebagai  implikasi  dari  esensi  Alamiah itu. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
) ada Hak Alamiah (Jus Naturale)
Jika  ada  State  of  Nature  )  ada  Akal  dan  Keinginan  Alamiah  (Natural
Reason and Desire)
) Kekuasaan Alamiah (Natural Power)
Jika Keadaan Alamiah kita sebut sebagai KA, maka: Hak Alamiah kita sebut sebagai KA-p, Akal Keinginan dan Alamiah: KA-q, Kekuasaan Alamiah:  KA-r.  Kerana  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  setiap  individu dalam  Keadaan  Alamiah  adalah  Perlindungan  Diri  (self  preservation) maka, Perlindungan Diri ini kita sebut sebagai KA-s
Rumusan ini dapat ditulis demikian:

##  KA-p
Jika KA   KA-q                    KA- s
 KA –r
Beberapa ekuivalensi yang dapat muncul adalah:
● Jika X memiliki (KA-p, KA-q dan KA-r)  X mendapat KA-s
● Jika  X  memiliki  (KA-p,  KA-q  dan  KA-r)  X  mendapatkan  KA-s berdasarkan pertimbangan KA-q1
● Jika  X  memiliki  (KA-p,  KA-q  dan  KA-r)  X  mendapatkan  KA-s kerana KA-p1.
● Jika  X  memiliki  (KA-p,  KA-q  dan  KA-r)  X  mendapatkan  KA-s Kerana KA-r
: Jika X memiliki (KA-p, KAq dan KA-r X mendapatkan KA-s berdasarkan pertimbangan KA-q1 dan inherensi KA-p1 dan KA r1.
Ekuivalensi  ini  tentunya  memberi  dukungan  terhadap  dua  hal: pertama,  fungsi  Hak  Alamiah,  Kekuasaan  Alamiah,  Akal,  Keinginan Alamiah  seorang  individu  untuk  mendapatkan  self-preservation. Perlindungan diri ini tentunya hanya akan didapat jika seorang individu memiliki  Hak  Alamiah  (p),  Akal-Keinginan  Alamiah  (q)  dan  Kekuasaan Alamiah (r). Ketiadaan satu dari fungsi diatas, menunjukkan bahwa tiada jaminan seorang individu dapat melindungi dirinya (s). Kedua. Dukungan terhadap karakteristik absolut (inalienability) daripada ketiga tiga fungsi p, q dan r. Melalui ekuivalensi diatas dibuktikan bahwa p, q dan r adalah KA, Artinya p,q,dan r memiliki satu esensi, yaitu: esensi KA = Alamiah dan tentunya absolut (inalienability).
Karakteristik inalienability dari ketiga-tiga unsur (p, q, dan r) dalam ekuivalensi  diatas  bukan  hanya  dapat  menjelaskan  gagasan  Hobbes tentang hubungan rasional antara p,q, r dan s dalam keadaan Alamiah, tetapi juga membawa implikasi terhadap interpretasi fungsi p, q r dan s dalam  doktrin  Sosial  Kontrak  dan  sumber  Kekuasaan  Negara.  Hal  ini dapat  dipastikan  benar  kerana  karakteristik  alamiah  dari  p,  q,  r  dan  s secara esensial tidak akan berubah. Individu (X) yang mengandung unsur KA-p, q, r, dan s dalam Doktrin Keadaan Alamiah juga adalah inidvidu yang sama yang dibicarakan dalam Doktrin Sosial Kontrak dan sumber Kekuasaan Negara.

## Hukum Alamiah (Lex Naturale)
Hobbes (1947) menjelaskan Hukum Alamiah seperti berikut:
A LAW OF NATURE (Lex Naturalis) is a Precept or general Rule, found out  by  Reason,  by  which  a  man  is  forbidden  to  do,  that,  which  is destructive  of  his  life,  or  taketh  away  the  means  of  preserving  the same; and to omit, that by which thinketh it may be best preserved.
Bagi Hobbes, Hukum Alamiah adalah hukum yang bersumber dari Akal  budi  yang  daripadanya  individu  dapat  memutuskan  sesuatu  yang baik bagi dirinya sendiri. Hukum Alam yang disebut sebagai Hukum Akal
budi ini, dalam tiga karya Hobbes, The Elements of Law Human Nature, De Cive dan Leviathan, tidak dihubungkan dengan hukum alam yang berlaku dalam  kosmik  karena  Hobbes  membatasi  pengertian  Hukum  Alam, sebagai  keterlibatan  akal  dalam  proses  mendapatkan  self  preservation. Jika ada akal maka ada self preservation (Kinch, 2002).
Dalam  Leviathan,  Hobbes  mengklasifikasikan  Hukum  Alamiah  ke dalam tiga bentuk, iaitu: General Rule, First (Fundamental) Law of Nature dan Second Law of Nature. Tiga klasifikasi diatas dijelaskan Hobbes (1947) demikian:
General rule of Reason, that every man ought to endeavor Peace, as far as he has hope of obtaining it; and when he cannot obtain it, that he  may  seek  and  use,  all  helps,  and  advantages  of  War.  The  first branch of  which Rule contained  the first,  and Fundamental Law  of Nature, which is to seek Peace, and follow it. The Second, the sum of the  Right  of  Nature;  which  is,  By  all  means  we  can,  to  defend ourselves. From this Fundamental Law of Nature, by which men are commanded to endeavor Peace, is derived this second Law;  That a man be  willing,  when others are so too, as farre-forth, as for Peace and defence of himself he shall think it necessary, to lay down this right to all things; and be contented with so much liberty against other men. As he would allow other men against himself.
Hubungan  ketiga  bentuk  hukum  ini  tidak  linear  tetapi  hirarki. Artinya  ada  hukum  tertinggi  dan  hukum  yang  menjadi  subordinasinya Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
General Rule of reason Right of Nature 1st Fundam ental Law of Nature
Dalam gagasan Hobbes, manusia dibicarakan sebagai individu yang memiliki Hak, namun demikian, akal akan melahirkan aturan agar dapat mengawasi  Hak  Alamiah  yang  secara  esensi  unlimited.  General  Rule  of Reason itu dapat disebut sebagai hukum tertinggi dengan  karakteristik unlimited. Ia menjadi unlimited karena bagi Hobbes tidak ada hukum yang lebih  tinggi  dari  hukum  akal.  General  Rule of Reason  mengandung  dua pengertian  yaitu:  pertama  bahwa  tiap-  tiap  individu  berjuang mengupayakan suasana damai. Hal ini oleh Hobbes disebut sebagai first Fundamental Law of Nature. Kedua, jika dengan cara itu suasana damai tidak didapat, maka cara perang (war) dapat digunakan. Penggunaan hak mendapatkan self preservation melalui cara perang, oleh Hobbes disebut sebagai bentuk dari Hak Alamiah (Right of Nature).
Dari first Fundamental Law of Nature, Hobbes membuka jalan bagi gagasan  kompromi  hak  antara  individu-individu  untuk  tujuan perdamaian (Jaede, 2018). Gagasan kompromi hak itu adalah bahwa demi mengelakan  konflik  atau  perang,  seorang  individu  dapat  menyerahkan semua  hak-hak  yang  ia  miliki  jika  individu  yang  lain  juga  mau menyerahkan  hak-hak  yang  sama,  dengan  konsekuensi  setiap  individu tidak memiliki kebebasan dan hak untuk membela diri. Ini oleh Hobbes disebut sebagai second Law of Nature. Bagi Hobbes kompromi ini sebagai jalan  yang  harus  ditempuh,  karena  sepanjang  individu  masih  memiliki semua hak – hak alamiahnya, maka semua individu akan terus berada dalam  keadaan  perang  (Hobbes,  1947).  Namun  harus  diakui  bahwa gagasan Hobbes tentang penyerahan semua hak – hak alamiah individu dalam second Law of Nature melahirkan persoalan. Gagasan penyerahan hak itu berantitesis dengan karakteristik permanen dan inalienability dari Hak Alamiah.
Gagasan  Hobbes  tentang  Hukum  Alam  di  atas  melahirkan  dua gagasan  yang  saling  berantitesis  tentang  dasar  pertimbangan  Hobbes
yang  dengan  sengaja  mengubah  hak-hak  alamiah  (Jus  naturalis)  yang permanen itu menjadi sesuatu yang dapat ditiadakan oleh hukum akal akal. Persoalan ini harus diterokai dengan menemukan korelasi gagasan Hukum  Alamiah  dengan  gagasan  hukum  yang  lain  dalam  karya-karya Hobbes.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  apakah  gagasan  Hukum Alamiah  itu  dijelaskan  dalam  karya  Hobbes  yang  lain.  Jika  ada,  maka, sepatutnya  jawaban  terhadap  pertanyaan  diatas  diturunkan  melalui semua gagasan Hobbes tentang Hukum Alamiah.
Memang  Hobbes  tidak  menulis  gagasan  Hukum  Alam  (Lex Naturalis)  hanya  dalam  karya  Leviathan  sahaja,  tetapi  juga  dalam Elements of Law of Human Nature dan De Cive. Namun demikian Hobbes menjelaskan gagasan ini dengan cara yang berbeda. Dalam Elements of Law of Human Nature dan De Cive, Hobbes menempatkan Hukum Alam (Lex  Naturalis)  dan  Hukum  Tuhan  (Lex  Divintas)  sebagai  dua  hal  yang seiras.  Dalam  Leviathan  hal  ini  tidak  ditemukan.  Dengan  demikian, dapatlah  diandaikan  bahwa  secara  esensial,  Hobbes  menghubungkan antara gagasan Lex Naturalis dan Lex Divinitas (Hobbes, 1994). Jika Lex Naturalis sama dengan Lex Divinitas maka General Rule of Reason yang dimaksud Hobbes sama dengan Lex Divinitas.
Hubungan ini dapat dibuktikan melalui penjelasan Hobbes (1994) seperti berikut:
And first the word of God seemeth to place the divine law in reason: by all such text as ascribe the same to the heart and understanding; as Psalm 50.8: Thy Law is in my heart. Heb 8.10: After those days, saith the Lord, I  will put my laws in their mind; and Heb10.16, the same. Psalm 37.31, speaking of the righteous man, he saith, The Law of  God  is  in  my  heart.  Psalm  19.7,8:  The  Law  of  God  is  perfect, converting the soul. It giveth wisdom to the simple, and light unto the eyes. Jer.31,33: I will put my law in their inward parts, and write in their hearts. And John 1, the lawgiver himself, God Almighty, is called by the name of Λογοζ, which is called: verse 4. The light of man and verse 9, the light which lighteth every man, which come into the world: all which are description of natural reason.
Kutipan  di  atas  menunjukkan  bahwa  Hobbes  memahami:  Divine Law (Hukum Tuhan) ditempatkan oleh Tuhan ke dalam akal dan hati tiap –  tiap  individu  (R.J.Halliday,  1983).  Karena  itu  secara  alamiah,  akal berfungsi  memantulkan  Hukum  Tuhan.  Hukum  Tuhan  yang  dimaksud oleh  Hobbes  (Hobbes,  1947)  adalah  Firman  Tuhan  yang  tertulis  dalam Alkitab.  Dalam  karya-karya  Hobbes,  hukum  yang  dimaksud  berbentuk Lex Naturalis yang di dalamnya termasuk juga first Fundamental Law of Nature:  bahwa  tiap  tiap  individu  mencari  perdamaian.  Hobbes  secara meyakinkan  memberi  argumentasi  kokoh  bahawa  Lex  Naturalis  sama dengan  Lex  Divintas  (Warrender,  1960).  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  gagasan  Hobbes  dalam  second  Law  of  Nature, menyerahkan semua Hak-Hak Alamiah (Jus Naturalis) tiap-tiap individu untuk  tujuan  perdamaian  publik,  merupakan  gagasan  yang  bersumber dari  Lex  Divinitas  dan  tidak  mengingkari  hukum  akal.  Implikasi  dari penjelasan ini adalah, bahwa secara hirarki, Hukum Tuhan (Divine Law) adalah  Hukum  tertinggi  diatas  first  Fundamental  Law  of  Nature  dan second Law of Nature.

## KEADAAN HIRARKI
Jika  penjelasan  diatas  menunjukkan  bahwa  demi  perdamaian publik  setiap  individu  patut  menyerahkan  semua  hak-hak  alamiahnya maka gagasan sosial kontrak harus dipahami sebagai bentuk paling tepat bagi penyerahan hak-hak alamiah itu. Oleh kerana Hukum Tuhan secara alamiah menjadi basis akal, maka sosial Kontrak harus dipahami sebagai buah  dari  proses  akal  individu-individu  merealisasikan  Hukum  Tuhan, yaitu  perdamaian  (Thivet,  2008).  Meskipun  perdamaian  dalam  Hukum Tuhan  itu  menjadikan  setiap  individu  kehilangan  hak-haknya.  Bagi Hobbes,  Sosial  Kontrak  merupakan  jalan  satu  satunya  menciptakan perdamaian dan mengelakkan peperangan (Jaede, 2018).
Gagasan penyerahan hak alamiah, oleh Hobbes direpresentasikan melalui beberapa terminologi, yaitu: pertama, to lay down a man’ Right to anything, menunjukkan bahwa hak alamiah dapat diserahkan pada pihak lain. Kedua, simply renouncing. Menyerahkan hak alamiah dengan tidak memperhitungkan  siapakah  yang  mendapat  manfaat  dari  penyerahan hak  itu.  Ketiga,  transferring,  bermakna  bahwa  dari  penyerahan  hak alamiah  itu,  individu  bermaksud  mendapatkan  manfaat  dari  seseorang atau  beberapa  orang  yang  ditetapkan.  Implikasi  pemindahan  hak  ini adalah, bahwa seorang individu tidak akan menghalang-halangi mereka yang dipercayai untuk memimpin (Hobbes, 1947).
Penyerahan  Kekuasaan  Alamiah  (Transferring  of  Right)  dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Contract dan Free Gift (Grace). Contract bermakna, pemindahan hak dari satu individu kepada individu yang lain dan sebaliknya (mutual transferring of right). Sedangkan Free Gift adalah penyerahan  hak  seorang  individu  kepada  individu  yang  lain  dengan maksud memperoleh manfaat seperti: persahabatan, reputasi atau pahala di  sorga  (Hobbes,  1947).  Dalam  kontrak,  tiap-tiap  individu  diikat  oleh Perjanjian (PACT atau COVENANT) untuk menjalankan kontrak. Kontrak melalui  Pact  atau  Covenant  ini  hanya  akan  berjaya  dijalankan  jika masing-masing  pihak  setia  memegang  kepercayaan  (Keeping  Promise) (Trainor, 1985).
Perjanjian  menyerahkan  Hak  Alamiah  melalui  Kontrak, memerlukan bukti atau tanda (signs). Hobbes mengusulkan dua bentuk tanda  yaitu:  Express  dan  Inference.  Express,  bermakna:  perjanjian dilakukan secara literal, sedangkan Inference satu perjanjian yang tidak secara langsung dibuat tetapi sebagai konsekuensi dari undang-undang, tindakan,  sikap  diam  atau  tanpa  pendapat  (Hobbes,  1947).  Dalam pembicaraan  tentang  perjanjian  individu–individu  mendapatkan perdamaian  sebagai  kesepakatan  politik,  Hobbes  menggunakan terminologi  Covenant.  (Christov,  2015).  Namun  demikian  Hobbes
memahami  bahwa  perjanjian  (Covenant)  dengan  kata–kata  meskipun tertulis, tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan perdamaian. Karena itu  Hobbes  memandang,  harus  ada  Kekuatan  Pedang  untuk menghasilkan  suasana  aman  (Hobbes,  1947).  Kekuatan  Pedang  yang dimaksud Hobbes adalah satu kekuasaan tunggal yang dimiliki oleh satu orang atau sekelompok orang untuk mengelakkan konflik antara individu atau serangan dari luar. Kekuasaan tunggal tersebut berasal dari seluruh kekuatan  dan  kekuasaan  yang  dimiliki  individu-individu.  Dengan demikian,  kekuasaan  tunggal  merupakan  jumlah  total  kekuasaan  dan kekuatan semua individu yang diserahkan di tangan penguasa. Kondisi ini  oleh  Hobbes  dikatakan  lebih  dari  perjanjian  atau  persetujuan.  Ia menyebutnya dengan “real unity” Hobbes menegaskan tentang kekuasaan pedang sebagai kekuasaan tunggal, demikian:
This is more than consent, or Concord; it is a real Unitie of them all, in one and the same person, made by Covenant of every man with every man  in  such  manner,  as  if  every  man  should  say  to  every  man,  I authorise and give up my Right of Governing myself, to this Man, or to this Assembly of man, on this condition in like manner. This done, the  multitude  so  united  in  one  Person,  is  called  a  COMMON  – WEALTH,  in  Latin  CIVITAS.  This  is  the  Generation  of  that  great LEVIATHAN, or rather (to speak more reverently) of that Mortal God, to  which  we  owe  under  the  Immortal  God,  our  peace  and defence.(Hobbes,1947)
Kutipan  di  atas  menunjukkan  bahwa  Hobbes  mengawali  gagasan tentang  sosial  kontrak  bertumpu  pada  fakta  adanya  individu-individu yang  independen  yang  menginginkan  perlindungan,  bukan  satu komunitas  atau  kelompok  masyarakat  yang  sedang  memperjuangkan hak-hak mereka (Jaede, 2018). Gagasan masyarakat ada, pasca lahirnya kesadaran individu – individu tentang konflik atau perang. Pernyataan, I authorise and give up my Right of Governing myself, to this Man, or to this Assembly of man bermakna, bahwa tiap-tiap individu memiliki kesadaran yang sama bagi keharusan peranan pihak lain yang memiliki otoritas yang
mampu  mengelakkan  konflik.  Kesadaran  ini,  diteruskan  dengan menyerahkan  hak-hak  individu  kepada  satu  atau  beberapa  orang  yang diberi hak untuk memerintah. Penyerahan hak ini,  membawa implikasi hilangnya semua kekuasaan dan kebebasan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu  karena  secara  esensial,  bagi  Hobbes,  hak  alamiah  merupakan hak untuk menggunakan kekuasaan dan kebebasan untuk kepentingan masing-masing  individu.  Tidak  ada  orang  lain  yang  dapat mengganggunya.  Namun  gagasan  penyerahan  hak  menjadikan  semua individu dalam keadaan tanpa daya. Hal ini menjadi premis basis Hobbes tentang  kekuasaan  Leviathan  atau  Mortal  God  dalam  satu  Civitas (Negara).  Bagi  Hobbes,  Civitas  merupakan  representasi  dari  semua individu didalamnya. Ia memiliki hak tunggal yang tidak dapat dilawan oleh  sesiapa  pun.  Tidak  ada  kekuasaan  lain  yang  dapat  mengusiknya kecuali  The  Immortal  God.  Ini  yang  dimaksud  oleh  Hobbes  dengan kekuatan  Pedang  (Evrigenis,  2014).  Kekuasaan  Negara  atau  state,  oleh Hobbes dipandang sebagai subordinasi dari kekuasaan The Immortal God. Kekuasan  Negara  (Civitas)  merupakan  kekuasaan  yang  diterima  oleh individu secara alamiah dari Tuhan yang kemudian dipindahkan kepada Negara melalui sosial kontrak.
Kekuasaan  Negara  dalam  doktrin  filsafat  politik  Hobbes  adalah kekuasaan absolut. Ia bersumber dari tiap-tiap individu melalui Kontrak Sosial  yang  didasarkan  kepada  Perjanjian  (Covenant)  antara  individu untuk  menyerahkan  hak-haknya  kepada  satu  orang  atau  pada perhimpunan beberapa orang. Hobbes menjelaskan kekuasaan Negara itu demikian (Hobbes, 1947):
A Common-wealth is said to be Instituted, when a Multitude of men do Agree and Covenant, every one, with every one that to whatsoever Man, or Assembly of Men, shall be given by the major part, the Right to  Present  the  Person  of  them  all  (that  is  to  say,  to  be  their representative;) every one as well he that Voted for it as he that Voted against it, shall Authorise all the Action and Judgement, of that Man, or Assembly of men in the same manner as if they were his own, to
the  end,  to  live  peaceably  amongst  themselves,  and  be  protected against other men.
Jelas,  Hobbes  memahami  bahwa  kekuasaan  Negara  adalah kekuasaan  tunggal  dan  mutlak.  Negara  memiliki  segala  hak  dan kekuasaan  untuk  mengatur  hidup  setiap  individu,  termasuk  otoritas mutlak menghukum individu. Individu dalam satu Negara terikat dengan perjanjian yang ia buat. Ia tidak dapat membatalkan perjanjian, juga tidak dapat  melawan  kekuasaan  Negara  (Hobbes,  1947).  Penjelasan  ini menunjukkan demi keselamatan individu dan juga perdamaian, keadaan anarki  harus  ditinggalkan.  Kekuasan  hirarki  adalah  solusi  bagi menciptakan perdamaian.

## KESIMPULAN
Keadaan Alamiah (State of Nature) Thomas Hobbes dapat menjadi alasan bagi munculnya gagasan keaadan Anarki dan perang sebagaimana dibincangkan dalam Teori Realisme. Namun demikian dalam karya-karya Thomas  Hobbes:  Leviathan,  De  Cive,  Human  Nature  and  De  Corpore Politico,  ditemukan  kontinuitas  gagasan  yang  tidak  dapat  dibincangkan sepihak.  Kontinuitas  dimaksud  adalah  hadirnya  Keadaan  Alamiah (Anarki dan Perang) sebagai sumber rujukan Teori Realisme yang berakhir pada lahirnya Keadaan Hirarki (Kekuasaan Leviatan). Evolusi keadaan ini dibuktikan  melalui  rentetan  gagasan  koheren  Hobbes  yang  dapat diformulasikan  demikian:  Bahwa  manusia  dalam  keadaan  alamiahnya, memiliki kekuasaan alamiah, hak alamiah, kesetaraan alamiah tanpa ada kekuasaan hirarki yang mengatur atau menghukum subyek jika terjadi konflik atau perang. Dalam keadaan Alamiah yang rawan konflik, Hobbes memahami  ada  rasio  yang  dapat  menjadi  sumber  hukum  mencegah perang. Namun rasio saja tidak cukup meskipun oleh kemampuan rasio dimaksud  manusia  sanggup  menyadari  bahwa  keadaan  damai  menjadi kebutuhan substansial manusia. Keadaan damai dimaksud oleh Hobbes
dapat  tercapai  jika  ada  kekuasaan  Leviathan.  Dengan  munculnya kekuasaan  Leviathan,  Thomas  Hobbes  menunjukkan  bahwa  ada  dua potensi dalam natur individu juga negara yaitu potensi perang dan juga damai.  Sehubungan  dengan  Teori  Realisme  dapat  dikemukakan  bahwa rujukan  pada  Thomas  Hobbes  mengakibatkan  teori  Realisme  Klasik dimaksud secara ideal menggambarkan hubungan Negara-Negara sebagai subjek berdasarkan dua natur di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
_____. (1947) Leviathan. Ernest Rys (ed). London: Morrsion & Gibb.Ltd.
_____.  (1994)  Human  Nature  and  De  Corpore  Politico.  J.C.A  Gaskin  (ed). Oxford: Oxford University Press.
Bibio, N. (1993). Thomas Hobbes and The Natural Law Tradition. Chicago: University of Chicago Press.
Chong, A. (2005). Classical Realism and the Tension between Sovereignty and  Intervention:  Construction  of  Expediency  from  Machiavelli, Hobbes  and  Bodin.  Journal  of  International  Relations  and Development, 257-286.
Christov,  T.  (2015).  Before  Anarchy:  Hobbes  and  His  Critics  in  Modern International Thought. New York: Cambridge University Press.
Evrigenis,  I.  (2014).  Images  of  Anarchy:  The  Rhetoric  and  Science  in Hobbes's State of Nature. New York: Cambridge University Press.
Gauthier, P David. (1969) The Logic of Leviathan.Oxford: Clarendon Press.
Hobbes, Thomas. (1651) De Cive. John Roland (ed). London: R. Royston.
Jaede,  M.  (2018).  Thomas  Hobbes's  Conception  of  Peace.  Edinburgh: University of Edinburgh.
Kavka, Gregory. (1983) Hobbe’s War of All Against All. The University of Chicago Press: Ethics, 93:2.
Kinch,  H.  (2002).  Hobbes  on  Law,  Nature  and  Reason.  Journal  of  The History of Philosophy, 111 - 120.
Pedro, G. M. (2018). Reinhold Niebuhr and International Relation Theory: Realism Beyond Thomas Hobbes. New York: Routledge.
R.J.Halliday, T. K. (1983). Hobbes's Belief in God. Political Studies, 418- 433.
Skinner,  Q.  (1996).  Reason  and  Rhetoric  in  the  Philosophy  of  Hobbes.
Cambridge: Cambridge University Press.
Stephen McGlinchey, R. W. (2017). International Relations Theory. Bristol: E-International Relations Publishing.
Strauss,  Leo.  (1963).  The  Political  Philosophy  of  Hobbes.Chicago:  The University of Chicago Press.
Thivet, D. (2008). Thomas Hobbes: A Philosopher of War or Peace? British Journal for the History of Philosophy, 701 - 721.
Trainor,  B.  T.  (1985).  The  Politics  of  Peace:  The  Role  of  the  Political Covenant in Hobbes's Leviathan. The Review of Politics, 347-369.
Warrender, H. (1960). The Place of God in Hobbes's Philosophy. Political Studies, 48-57.