## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
IMPLEMENTASI  PROGRAM  KELUARGA  BERENCANA (KB)  PRIA  DI  KECAMATAN  AMUNTAI  SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Desa Kayakah, Murung Panggang Dan Kota Raja)

## Akhmad Berkatillah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Indonesia Corresponding Author: Akhmad Berkatillah akhmadberkatillah21@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aims  to  understand  the  implementation  of  the  Family  Planning  Program  (KB)  for  Men  in Kecamatan  Amuntai  Selatan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  (Study  of  Kayakah,  Murung  Panggang,  and Kota Raja Villages). The study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Based on the research findings, the following conclusions  can  be  drawn:  Clarity  of  Standards  and  Policy  Targets:  Clear  and  well-known  standards  and targets. Non-Human Resources: Adequate facilities and infrastructure. Support from Other Agencies: Good support  from  other  agencies.  Coordination/Relationships:  Good  coordination  with  other  agencies.  Political Support:  Good  support  from  political  elites.  Economic  Conditions:  Good  economic  conditions.  Political Conditions:  Good  political  conditions,  with  strong  responses,  understanding,  and  commitment  from implementers  towards  the  policy.  Ineffective  Indicators:  Human  Resources  (Staff):  Inadequate,  with  only  2 Family Planning (PKB) officers and 6 Field Family Planning (PLKB) officers for 30 villages in Kecamatan Amuntai Selatan, leading to a lack of socialization and information dissemination about the Family Planning Program  for  Men.  Public  Disagreement  and  Rejection:  Due  to  negative  perceptions  about  male contraceptives,  especially  vasectomy  or  Male  Operative  Methods  (MOP).  Lack  of  Knowledge  and Understanding: Among the public regarding male contraceptives. Low Participation: Among married men in using contraceptive methods provided by the government, due to the tendency that women are more involved in family planning.
Keywords: Implementation; Men ’ s Family Planning Program

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  dalam  Implementasi  Program  Keluarga Berencana  (Kb)  Pria  Di  Kecamatan  Amuntai  Selatan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  (Studi  Desa Kayakah,  Murung  Panggang  Dan  Kota  Raja).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan tipe deskriptif- kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan  Dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  hasil  pembahasan,  maka  dapat  diambil kesimpulan  sebagai  berikut    :  Pertama,  Adanya  kejelasan  standar  dan  sasaran  kebijakan.  Kedua, Ukuran  standar  dan  sasaran  yang  sudah  diketahui  dan  bersifat  jelas.  Ketiga,  sumber  daya  non manusia  yang  sudah  tersedia  baik  itu  dari  segi  sarana-prasarana  yang  ada.  Keempat,  Adanaya
dukungan  yang  baik  dari  instansi  lain.  Kelima,  Koordinasi/hubungan  yang  baik  terhadap  atau sesama instansi lain. Keenam, Adanya dukungan dari elit politik. Ketujuh, Kondisi ekonomi yang baik.  Kedelapan,  Adanya  kondisi  politik  yang  baik,  serta  adanya  tanggapan,  pemahaman  serta tingkat  komitmen yang  kuat dari  pelaksana tehadap  kebijakan.  Sedangkan  indikator  yang  belum efektif,  serta  belum  terimplementasi  dengan  baikterdapat  pada  di  antaranya.  Pertama,  Sumber daya manusia (petugas) yang masih kurang memadai, karena dari 30 Desa yang ada di Kecamatan Amuntai  Selatan  hanya  ada  2  orang  Keluarga  Berencana  (PKB)  dan  6  orang  Petugas  Lapangan Keluarga  Berencana  (PLKB),  sehingga  mengakibatkan  kekurangan  pada  SDM  (petugas)hal  ini dilihat  dari  banyaknya  masyarakat  yang  belum  mengetahui  akan  adanya  Program  Keluarga Berencana  untuk  Pria  tersebut  yang  di  karenakan  kurangnya  sosialisasi  para  petugas  lapangan dalam  menyampaikan  informasi  mengenai  KB  Pria  tersebut.  Kedua,  adanya  ketidak  setujuan bahkan penolakan dari masyarakat karena terdapat isu-isu buruk yang berkembang dilingkungan sekitar  mereka  tentang  alat  kontrasepsi  pria  terkhususnya  lagi  untuk  Vasektomi  atau  Medis Operatif Pria (MOP). Ketiga kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat mengenai alat  kontrasepsi  pria.  Keempat  kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat  terkhususnya  pria  yang sudah  berkeluarga  akan  metode  kontrasepsi  yang  sudah  disediakan  oleh  pemerintah  karena adanya  kecendurungan  wanitalah  yang  berhak  ikut  serta  ber-KB  dibandingkan  pria. Kecendurungan  itulah  yang  menyebabkan  kurangnya  partisispasi  dan  minat  dari  pria  mengenai alat  kontrasepsi  tersebut,  selain  itu  mereka  juga  beranggapan  bahwa  hanya  wanita  sajalah  yang perlu ikut serta dalam Program Keluarga Berencana (KB) bukan pria.
Kata Kunci: Implementasi; Program Keluarga Berencana Pria

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  observasi  awal  maka  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian di  desa  Kayakah,  Murung  Panggang,  dan  Kota  Raja.  Alasan  peneliti  memilih desa  ini  salah  satunya  disebabkan  lokasi  yang  mudah  dijangkau  sehingga membuat  peneliti  dengan  sangat  mudah  untuk  mendapatkan  data-data  dan informasi yang diperlukan, selain alasan tersebut alasan lain peneliti mengambil studi  kasus  di  tiga  desa  tersebut  adalah  dikarenakan  ketiga  desa  tersebut merupakan  desa  yang  memiliki  banyak  penduduk  diantara  desa-desa  lainnya yang ada di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti    lakukan  dibeberapa  desa  yang terdapat  di  Kecamatan Amuntai  Selatan Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  tentang rendahnya  partisipasi  pria  dalam  penggunaan alat  kontrasepsi  disebabkan  oleh beberapa faktor, diantara lain :
a)  Adanya pandangan masyarakat bahwa KB adalah urusan wanita atau istri;
b)  Rendahnya  kualitas  dan  aksesibilitas  terhadap  informasi  dan  pelayanan  KB, khususnya untuk KB Pria sendiri;
c)  Rendahnya  pengetahuan  pria  akan  metode  KB  yang  ada,  mereka  tidak mengetahui tujuan, fungsi, serta efek dari penggunaan KB;
d) Kurangnya  motivasi  pria  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  program  KB  karena muncul  isu-isu  dampak  negatif  tentang  penggunaan  alat  kontrasepsi  pria khususnya untuk (MOP) dikalangan masyarakat; serta
e)  Kurangnya komunikasi dari para petugas KB (PKB) mealalui sosialisasi. Dalam  Peraturan  Pemerintah  Repuiblik  Indonesia  No.  87  Tahun  2014
Pasal  20  ayat  (1)  Bagian  Kedua  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan  Keluarga,  Keluarga  Berencana,  dan  Sistem  Informasi  Keluarga menyebutkan  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menyelenggarakan upaya  kebijakan  Keluarga  Berencana  secara  menyeluruh  dan  terpadu.  Akan tetapi  perkembangan  pelaksanaan  program  peningkatan  KB  dilapangan  belum seperti yang diharapkan.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif yang mana peneliti menggali informasi melalui wawancara, observasi atau  dokumentasi  terkait  dengan  Implementasi  Program  Keluarga  Berencana (Kb)  Pria  Di  Kecamatan  Amuntai  Selatan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  (Studi Desa  Kayakah,  Murung  Panggang  Dan  Kota  Raja)..  Data  yang  digali  dalam penelitian  ini  ada  dua  macam  yaitu  :  a.Data  Primer,  yaitu  data  atau  informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan cara observasi (pengamatan langsung), melalui kuesioner dan atau data dari hasil wawancara peneliti dengan informan.  b.Data  Sekunder,  yaitu  data-data  pendukung  yang  digunakan  untuk melengkapi  informasi  yang  dibutuhkan,  data  tersebut  bisa  didapatkan  dari catatan,  buku,  artikel,  buku-buku  sebagai  teori,  dan  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  ingin  diteliti.  Desain  Operasional  Penelitian diperlukan  untuk  menjabarkan  peenelitian  menjadi  konsep,  dimensi,  indikator dan  ukuran  yang  diarahkan  untuk  memperoleh  nilai  variabel  lainnya. Disamping  itu,  tujuannya  adalah  untuk  memudahkan  pengertian  dan menghindari  perbedaan-perbedaan  persepsi  dalam  penelitian  mengenai Implementasi  Program  Keluarga  Berencana  (Kb)  Pria  Di  Kecamatan  Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Desa Kayakah, Murung Panggang Dan  Kota  Raja),  maka  dirancanglah  suatu  desain  operasional  penelitian  untuk mengukur  baik  buruknya  suatu  konsep.  Adapun  teknik  pengumpulan  data yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :  Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi.    Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Analisis model ini memungkinkan analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara terus-menerus  sampai  tuntas  sehingga  datanya  penuh.  Proses  pelaksanaan analisis  datanya  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap,  Miles  dan  Huberman dalam Sugiyono (2014:246) antara lain sebagai berikut : Reduksi Data Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian Data, Penyajian data merupakan  upaya  penyusunan  sekumpulan  informasi  kedalam  suatu  matriks atau  bentuk  yang  mudah  dipahami  yang  disajikan  dalam  bentuk  teks  yang bersifat  naratif.  Pengambilan  kesimpulan,  Kesimpulan  awal yang  dikemukakan
masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung bukti yang valid dan konsisten  pada  saat  di  lapangan  untuk  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan yang  dikeluarkan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel  sehingga  dengan kesimpulan  ini  diharapkan  dapat  menemukan  temuan  baru  yang  sebelumnya belum ada.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  Pria  di  Kecamatan Amuntai  Selatan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  (Studi  Desa  Kayakah,  Murung Panggang dan Kota Raja) 1.  Standar dan Sasaran Kebijakan . a.  Kejelasan standar dan sasaran kebijakan. Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan  bahwa  ukuran  standar  dan  sasaran  kebijakan  dari  Program Keluarga  Berencana  (KB)  Pria  di  Kecamatan  Amuntai  Selatan  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  (Studi  Desa  Kayakah,  Murung  Panggang  dan  Kota  Raja)  sudah jelas,  hal  ini  dikarenakan  adanya  beberapa  desa  sudah  mulai  aktif  ikut  serta dalam pelaksanaan program KB Pria tersebut. b. Ukuran  standar  dan  sasaran kebijakan. Dari    dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa  ukuran  standar dan  sasaran  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah dalam  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  Pria  di  Kecamatan Amuntai  Selatan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  (Studi  Desa  Kayakah,  Murung Panggang  dan  Kota  Raja)    hanya  sebagian  dari  masyarakat  yang  mengetahui dengan  baik,  sehingga  para  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  di tuntut  untuk  memenuhi  ukuran  standar  dan  sasaran  kebijakan  yang  sudah ditentukan. 2.  Sumber  Daya:  a.  Sumber  Daya  Non  Manusia.  Dari  Dari  hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan sumber daya non manusia yakni sarana-prasarana, biaya dan lainnya penunjang kegiatan Program KB Pria ini  sudah  tersedia  dan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan yang telah di tetapkan. 3.Hubungan antar Organisasi : a. Dukungan dari Instansi Lain.  Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  menjalankan  pelaksanaaan  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  Pria  di Kecamatan  Amuntai  Selatan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  banyak  dukungan dari instansi-instansi lain seperti Dinas Kesehatan kemudian dari Majelis Ulama Indonesia,Kementrian Agama, juga TNI dan Polri , Puskesmas Kecamatan serta instansi-instansi  lainnya  yang  terkait.  Sehingga  memudahkan  proses implementasi  Program  Keluarga  Berencama  (KB)  Pria  di  Kecamatan  Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. b. Koordinasi  dengan  Instansi  Lain Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi
yang  dijalani  dengan  instansi-instansi  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  Program KB  maupun  komunikasi  yang  dijalani  antar  instansi  yang  terkait  dalam pelaksanaan Program KB dengan masyarakat cukup baik, karena dapat dilihat di lapangan  setiap  kali  kegiatan  di  lapangam  terlaksana  namun  masih  kurang kerjasama antar petugas KB lapangan dengan masyarakat. 4. Karakteristik Agen Pelaksana : a.  Dukungan Elit Politik. Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat setuju dan mendukung dengan adanya Program KB Pria ini. Namun sebagian    mereka juga beranggapan bahwa cukup  wanita  saja  yang  menggunakan  alat  kontrasepsi  tersebut,  selain  itu mereka juga berpendapat wanita merupakan sasaran yang tepat dan pas dalam ber-KB, ada juga yang mengatakan bahwa alat kontrasepsi seperti MOP bersifat permanen,  sehhingga  hal  inilah  yang  menimbulkan  kurangnya  partisipasi  pria dalam ber-KB. 5. Kondisi Ekonomi,    dan Politik: a. Kondisi  Ekonomi.  Dari  hasil wawancara  dan  observasi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi  ekonomi sangat  pentig  dalam  suatu  Program,  karena  dengan  baiknya  kondisi perekonomian  maka  akan  berdampak  positif  atau  mendukung  kelancaran Program KB Pria di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara itu sendiri. b.  Kondisi Politik. Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan  bahwa  kondisi  politik  dalam  suatu  daerah  sangat  berpengaruh terhadap  kelancaran  pelaksana  suatu  Program,  karena  ketika  kondisi  politik  di suatu  daerah  itu  baik,  maka  hal  tersebut  akan  mendukung  keberhasilan pelaksana  kebijakan  Program  KB  Pria  tersebut,  tbegitupun  sebaliknya  juga.  6. Disposisi Implementor : a. Tanggapan  Pelaksana  Kebijakan.  Dari  hasil wawancara  dan  observasi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  tanggapan pelaksana Program KB Pria tersebut mereka mendukung akan adanya Program KB Pria, namun ada beberapa kalangan masyarakat yang kurang setuju dengan adanya  Program  ini.  Hal  ini  dikarenakan  untuk  alat  kontrasepsi  MOP  yang bersifat permanen. b.  Pemahaman  Pelaksana  Mengenai  Kebijakan.  Dari  hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa petugas Program KB cukup  memahami  mengenai  Program  KB  Pria  tersebut,  namun  untuk masyarakat itu sendiri mereka masih kurang paham dan kurang memahami dan mengetahui tentang Program KB Pria tersebut. c.  Tingkat Komitmen Pelaksana Terhadap  Kebijakan.  Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  para  Petugas  Program  KB  Pria  memiliki  komitmen  yang kuat  dalam  menjalankan  Program  KB  Pria  tersebut,  sehingga  dapat  dipastikan dengan  adanya  komitmen  yang  kuat  maka  tujuan  yanfg  hendak  dicapai  dari Program KB Pria di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  hasil  pembahasan,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut    :
1. Implementasi  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  Pria  di  Kecamatan
Amuntai  Selatan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  adalah  efektif  dan terimplementasi  dengan  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  indikator.  Pertama, Adanya  kejelasan  standar  dan  sasaran  kebijakan.  Kedua,  Ukuran  standar  dan sasaran  yang  sudah  diketahui  dan  bersifat  jelas.  Ketiga,  sumber  daya  non manusia  yang  sudah  tersedia  baik  itu  dari  segi  sarana-prasarana  yang  ada. Keempat,  Adanaya  dukungan  yang  baik  dari  instansi  lain.  Kelima, Koordinasi/hubungan  yang  baik  terhadap  atau  sesama  instansi  lain.  Keenam, Adanya  dukungan  dari  elit  politik.  Ketujuh,  Kondisi  ekonomi  yang  baik. Kedelapan,  Adanya  kondisi  politik  yang  baik,  serta  adanya  tanggapan, pemahaman  serta  tingkat  komitmen  yang  kuat  dari  pelaksana  tehadap kebijakan. Sedangkan indikator yang belum efektif, serta belum terimplementasi dengan  baikterdapat  pada  di  antaranya.  Pertama,  Sumber  daya  manusia (petugas)  yang  masih  kurang  memadai,  karena  dari  30  Desa  yang  ada  di Kecamatan Amuntai Selatan hanya ada 2 orang Keluarga Berencana (PKB) dan 6 orang  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB),  sehingga  mengakibatkan kekurangan pada SDM (petugas)hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang belum  mengetahui  akan  adanya  Program  Keluarga  Berencana  untuk  Pria tersebut yang di karenakan kurangnya sosialisasi para petugas lapangan dalam menyampaikan  informasi  mengenai  KB  Pria  tersebut.Kedua,  adanya  ketidak setujuan bahkan penolakan dari masyarakat karena terdapat isu-isu buruk yang berkembang  dilingkungan  sekitar  mereka  tentang  alat  kontrasepsi  pria terkhususnya  lagi  untuk  Vasektomi  atau  Medis  Operatif  Pria  (MOP).  Ketiga kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  dari  masyarakat  mengenai  alat kontrasepsi  pria.  Keempat  kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat  terkhususnya pria  yang  sudah  berkeluarga  akan  metode  kontrasepsi  yang  sudah  disediakan oleh pemerintah karena adanya kecendurungan wanitalah yang berhak ikut serta ber-KB  dibandingkan  pria.  Kecendurungan  itulah  yang  menyebabkan kurangnya  partisispasi  dan  minat  dari  pria  mengenai  alat  kontrasepsi  tersebut, selain itu mereka juga beranggapan bahwa hanya wanita sajalah yang perlu ikut serta dalam Program Keluarga Berencana (KB) bukan pria.
2. Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  Program Keluarga  Berencana  (KB)  Pria  di  Kecamatan  Amuntai  Selatan  Kanupaten  Hulu Sungai Utara diantara lain sebagai berikut :
Pertama, Sumber daya, yang merupakan faktor penting untuk mengimplementasikan  suatu  kebijakan  agar  efektif  dan  efesien.  Tanpa  adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber
daya  terbagi  menjadi  dua  yaitu  :  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  non manusia.  Dalam  hal  ini,  sumber  daya  manusia  memiliki  peranan  penting  akan jalannya  proses  suatu  kebijakan.  Sumber  daya  manusia  selain  menjadi  subjek dalam  suatu  kebijakan  ia  juga  menjadi  objek  dalam  sebuah  kebijakan.  Kedua, Opini  publik  indikator  dari  karakteristik  agen  pelaksana,  kemajuan  suatu program  ditentukan  pula  oleh  opini  (pendapat/pandangan)  masyarakat  dalam menjalankan  ataupun  menerima    suatu  prigram  yang  telah  di  terapkan  oleh pemerintah.  Dengan  adanya  opini  masyarakat  dalam  suatu  kebijakan    maka akan  lebih  mempermudah    pemerintah  atau  pihak  yang  terkait  dalam mengoreksi  kegiatan  maupun  proses  dalam  pengimplementasian  Program Keluaraga Berencana (KB) Pria di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara    yang dilaksanakan. Ketiga, Kondisi Sosial Masyarakat yang sudah terbuka  dan  terdidik  relatif  lebih  mudah  menerima  Program  pembahruan dibandingkan  dengan  masyarakat  yang  tertutup  dan  tradisional,  serta  faktor budaya dan tradisi juga yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi tersebut.
3. Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  masalah  dalam  implementasi Program  Keluarga  Berencana  (KB)  Pria  di  Kecamatan  Amuntai  Selatan Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,    Pertama  meningkatkan  kemampuan  petugas Keluarga  Berencana  (KB)  Kecamatan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  supaya menghasilkan  petugas  yang  berkualitas  serta  mampu  memberikan  pengertian dan  penjelesan  kepada  masyarakat  akan  adanya  Program  Keluaraga  Berencana (KB) Pria tersebut. Kedua, melakukan sosialisasi baik itu secara formal maupun informal  namun  karena  banyaknya  anggapan  masyarakat  bahwa  KB  itu  hanya untuk  wanita  saja  hal  itulah  yang  mengakibatkan  kurangnya  partisipasi  dan minat  masyarakat  dalam  ikut  sosialisasi  mengenai  adanya  Program  KB  Pria tersebut.  Ketiga,  melakukan  konseling  dari  penyuluh  KB  Kecamatan.  Hal  ini sangat  diperlukan  bagi  masyarakat  yang  ingin  berpartisipasi  dalam  kebijakan pemerintah  mengenai  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  Pria  yang  ada  di Kecamatan Amuntai Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika. Aditya,  K.,  Zuryani,  N,  dan  Arjawa  S.  2014.  Metode  Kontrasepsi Vasektomi;  Partisipasi  Pasangan  Usia  Subur  dalam  Program Keluarga  Berencana  di  Kecamatan  Abiansemal  Bali.  Jurnal  Ilmiah Sosiologi (SOROT)
Agustino Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. . CV. ALFABETA.
Ambarawati,  K.  2012. Tingkat  Pengetahuan Tentang  Metode  Kontrasepsi Vasektomi  Pria  Usia  35-40  Tahun  di  Desa  Babadan  Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2012, Naskah Publikasi.
Anonim.  2014.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  87 Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.
Budi, Winarno. 2012 PhD. Kebijakan publik, teori, proses dan studi kasus. Glasier,  Anna,  Gebbie,  Ailsa.  2012.  Keluarga  Berencana  dan  Kesehatan Reproduksi Edisi 4. Jakarta: EGC.
Hartanto,  Hanafi.  2004.  Keluarga  Berencana  dan  Kontrasepsi.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Indiahono, Dwiyanto.    2009. Perbandingan Administrasi Publik.
Mulyani,  Nina  Siti,  Rinawati,  Mega.  2013.  Keluarga  Berencana  dan  Alat Kontrasepsi. Yogyakarta: Nuha Medika
Nurdin  Usman.    2002.  Konteks  Implementasi  Berbasis  Kurikulum. Bandung: CV Sinar    Baru.
Pasolong,  Harbani.  2007.  Teori  Administrasi  Publik..  Bandung: ALFABETA.
Saifudin.  2010.  Panduan  Praktis  Pelayanan  Kontrasepsi.  Jakarta:  Tridasa Printer
Subarsono.  2012.  Analisis  Kebijakan  Publik,  Edisi  Keenam  .Yogyakarta  : PUSTAKA PELAJAR.
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D. Bandung: ALFABETA.
Sulistywati,  Ari.  2013.  Pelayanan  Keluarga  Berencana,  Jakarta  :  Salemba Medika
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung.
Tim penyusun. 2020. Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata  1  (S1),    Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  (STIA)  Amuntai. Amuntai.
Wahab,  Solichin  A  .2008.  Pengantar    Analisis  Kebijakan  Publik.  Malang: UMM Press.
Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Zainal , Said Abidin.    2016. Kebijakan Publik, Edisi Ketiga. Jakarta. Sumber Lain:
https://pendidikan.co.id/pengertian-implementasi-tujuan-contoh-dan- menurut-para-ahli/(19 februari 2020) https://www.google.com/search?q=unsur+implementasi+kebijakn&ie=utf- 8&oe=utf-8(20 februari 2020) https://www.motherandbaby.co.id/article/2019/3/13/11948/5-Pilihan-Alat-
Kontrasepsi-untuk-Pria-dan-Plus-Minusnya(21 februari
2020)https://parenting.orami.co.id/magazine/5-alat-kontrasepsi-
untuk-pria-termasuk-pil-dan-suntik-kb/(21 februari 2020)