## Legalitas

## Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013

## Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, dan Bahmid
Magister kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email : yunitamulyana@gmail.com
Abstrak. Penelitian dalam tesis ini berjudul “Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditur Dinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013” dalam penelitian tesis ini mengkaji tiga rumusan masalah mengenai pendaftaran jamiinan fidusia secara elektronik, faktor apa saja yang menghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dan juga mengenai wanprestasi. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti yang berkaitan dengan materi yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data  penelitian  ini  di  kumpulkan  dengan  cara  studi  pustaka,  serta  wawancara.  Hasil  dari  penelitian  dari  tesis  ini  adalah  bahwa penerapan asas publicitet adalah di wajibkan dikarekan termasuk asas yang wajib untuk di patuhi. Kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia bukan kendala yang disebabkan oleh Notaris melainkan dari sistemnya yang terkadang error. Cara penyelesaian wanprestasi  tidak ada bedanya dengan  yang sebelum berlakukan perndaftaran secara elektronik, hanya saja jika jaminan fidusia didaftarkan  maka  besar  untuk  memiliki  perlindungan  hokum.  Jika  terjadinya  wanprestasi  maka  dapat  di  selesaikan  dengan  cara litigasi maupun non-litigasi. Kata kunci: Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik, Wanprestasi

## Pendahuluan Latar Belakang
Kebutuhan bagian setiap individu berbeda, begitu pula dengan pendapatan atau penghasilan bagi setiap invidu. Sehingga dengan berbedanya pendapatan maka berbeda pula dengan kebutuhan serta pengeluaran bagi setiap individu. Setiap  individu  sebagai  bagian  dari  masyarakat  memerlukan  beberapa  keperluan  dan  kebutuhan  untuk  memenuhi keinginan misalnya, dengan pangan, uang, maupun barang yang bersifat elektronik. Ada yang memiliki pengeluaran dan pemasukan tidak memberatkan dirinya sehingga tanpa perlu adanya bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginanya,  dan  ada  pula  sebagian  masyarakat  memiliki  pendapatan  yang  tidak  sesuai  dari  pengeluarannya, dikarenakan setiap masyarakat memiliki factor kemampuannya yang bersifat relative salah satunya seperti mereka ingin memiliki  kendaran  beroda  dua,  maupun  beroda  empat.  Disatu  sisi  ada  masyarakat  yang  kelebihan  dana,tetapi  tidak memiliki kemampuan untuk  mengusahakannya, dan disisi lain berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali 1 . Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin  meningkat  pula  populasi  kebutuhan  di  lingkungan  penduduk.  Sehingga  dengan  meningkatnya  populasi penduduk terbentuk pula macam-macam pendapatan dari para masyarakat sehinga ada pula yang  mampu memenuhi segala keinginannya dan ada pula yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhannya.
Jaminan  fidusia  berasal  dari  kata  “ fides ”  yang  berarti  kepercayaan.  Sesuai  dengan  arti  kata  ini,  hubungan (hukum)  antara  debitur  (pemberi  fidusia)  dengan  kreditur  (penerima  fidusia)  merupakan  hubungan  hukum  yang berdasarkan kepercayaan 2 . Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah eigendom overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan asas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia, fidusia adalah :
Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada  penerima  fidusia  atas  dasar  kepercayaan,  dengan  syarat  bahwa  benda  yang  menjadi  objeknya  tetap  berada ditangan  pemberi  fidusia  atas  dasar  kepercayaan,  dengan  syarat  bahwa  benda  yang  menjadi  objeknya  tetap  berada ditangan pemberi fidusia. Objek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2)  Undang-undang Fidusia. Objek fidusia berupa benda bergerak antara lain adalah kendaraan bermotor dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  berupa  bangunan  yang  tidak  bisa  dibebani  hak  tanggungan  akan  tetapi  dengan syarat harus bisa dimiliki dan dialihkan 3 . Undang – undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi objek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
1 Widjaja Gunawan & Ahmad Yani,2000,J aminan Fidusia , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 1
2 Ikhsan Bintang Arya Nurudin,2006 “Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia” (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang), Jurnal,vol  3, halaman,2.
3 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan Fidusia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman, 179
Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, Bahmid. Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013
Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun  penerima  fidusia,  sehingga  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  kreditor  atau  penerima  fidusia. Mengingat pentingnya pendaftaran bagi suatu jaminan fidusia, maka Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan.  Kewajiban  pendaftaran  jaminan  fidusia  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  asas  publisitas  sehingga kreditur dan khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting sekitar jaminan utang tersebut 4 . Banyaknya akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan makin banyaknya para pihak dirugikan akibat dari tidak didaftarkannya akta  jaminan  tersebut,  maka  dikeluarkanlah  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  tentang pendaftaran Jaminan fidusia. Bagi perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Sanksi dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut terdapat tiga macam sanksi, hal ini bisa dlihat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi sebagimana berikut ;
Pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  adalah  pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  oleh  penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Dalam prakteknya pendaftaran fidusia online tersebut dilakukan dengan perantara notaris karena notaris yang mempunyai username dan password untuk mengakses sistem pendaftaran fidusia online tersebut. Hal ini merupakan suatu peningkatan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia.
Dalam  sistem  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  atau  online  tersebut  permohonan  pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia  diajukan  oleh  penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia 5 . Pelaksanaan  pendaftaran  jaminan  fidusia  saat  ini  menggunakan  system  elektronik  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  secara Elektronik 6 . Pendaftaran memiliki arti penting terhadap jaminan fidusia karena pendaftaran merupakan norma  yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai syarat lahirnya suatu jaminan fidusia karena pendaftaran itu sendiri  memiliki  arti  yuridis  sebagai  suatu  rangkaian  yang  tidak  terpisah  dari  proses  terjadinya  perjanjian  jaminan fidusia.
Pendaftaran jaminan Fidusia yang dilakukan melalui system online akan membantu untuk lebih menegakkannya asas publisitas serta kepastian hukum dengan diharapkannya semakin meningkat Jaminan Fidusia yang didaftarkan akan memberikan  perlindungan  bagi  para  pidak  jika  mengalami  wanprestasi.  Dengan  adanya  system  pendaftaran  akta Jaminan  Fidusia  secara  online  maka  yang  dulunya  sedikit  yang  mendaftarkan jaminan  fidusia  di  kantor  pendaftaran fidusia dikarenakan berbagai macam factor yang terjadi pada praktek di lapangan  sehingga terbitlah peraturan baru tentang pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara Elektronik dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik bahwa dengan adanya sitem pendafataran akta Jaminan Fidusia secara online ini makin meningkatnya jaminan fidusia yang didaftarkan. Bahwa telah diketahui menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dimana jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan  tanggal  dicatatnya  Jaminan  Fidusia  tersebut  secara  elektronik,  dilakukannya  pendaftaran  Jaminan  Fidusia tersebut akan memberi manfaat antara lain memberikan kedudukan yang lebih didahulukan dari pada kreditur lainnya droit de preference , droit de suite, serta kemudahan dalam proses eksekusi. Asas-asas hukum jaminan fidusia mengenai asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya, asas  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Jaminan  Fidusia,  dalam  Pasal  27  Undang-undang Jaminan  Fidusia dijelaskan  pengertian  tentang  hak  yang  didahulukan  adalah  hak  penerima  fidusia  untuk  mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan sedikit banyaknya kendala selama sebelum adanya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di terapkan, bukan bearti dengan di berlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara online maka menghilangkan semua kendala yang sebelumnya ada. Dengan adanya penerapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang ditinjau dari Peraturan Menteri hokum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 diharapkan dapat meminimalisir segala kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, sehingga dapat mempermudah dalam proses pendaftaran jaminan fidusia.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  disimpulkan  terdapat  dalam  sisystem  pendafatran  jaminan  fidusia online ,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji,  melakukan  penelitian  dengan  memngangkat  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimanakah penerapan asas publicitet dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik,  Apakah faktor yang menghambat  dalam  pendaftaran  akta  jaminan  fidusia  secara  elektronik.  Bagaimana  cara  penyelesaian  debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan.
Metode Penelitian
4 Munir Fuady, op,cit halaman 3
5 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015
6 Dewa  Gede  Wibhi  Girinatha,2013,  “ Pelaksanaan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  Oleh  Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahunn 2013”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman, 3.
Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, Bahmid. Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013
Dalam  melakukan  penelitian  hukum  yang  mempunyai  ruang  lingkup  hukum  seorang  peneliti  dapat  memilih jenis  penelitian,  yaitu  penelitian  hukum  nomatif,  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 7 Jika  metode  pendekatan  normative,  yang  secara deduktif,  dimulai  analisis  terhadap  pasal-pasal  yang  mengatur  hal-hal  yang  menjadi  permaslahan  diatas,  metode pendekatan  ini  digunakan  dengan  mengingat  permasalahaan  yang  diteliti  berdasarkan  pada  peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek 8 .
Penerapan Asas Publicitet Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik Dalam hukum jaminan, dikenal adanya beberapa asas yang harus dipatuhi, diantaranya adalah asas publicitet dan asas specialitet. Asas publicitet adalah asas yang menghendaki bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, maupun hipotek harus didaftarkan 9 . Pengertian dari asas publicitet yaitu bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkansupaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan  tersebut  sedang  dilakukan  pembebanan  jaminan.  Pendaftaran  hak  tanggungan  di  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota, Pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.
Menurut  Ibu  Elviana  Sagala  S.H  M.K,n  selaku  Notaris  di  Rantauprapat  Labuhan  batu  yang  mana  lokasi  ini tempat  saya  melakukan  penelitian  bahwasannya  Asas  publicitet  dalam  jaminan  fidusia  halnya  di  daftarkan  di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan bukti adanya sertifikat jaminan fidusia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah  dimana  objek  fidusia  berada,  misalnya  objek  di  Wilayah  Sumatera  Utara  Kabupaten  Labuhan  Batu  maka sertifikat jaminan fidusia terdaftar atas nama Kementerian Hukum dan HAM kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara 10 . Tetapi,  setelah  adanya  system  pendaftaran jaminan  fidusia secara  elektronik  itu  sangat  mempermudah  notaris  untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia, prosesnya mudah dan cepat, hanya saja pasti ada saja kendala yang diluar dari kendali  seperti  halnya  jaringan,  maupun  aplikasi 11 .  Dan  bagaimana  dengan  pandangan  pihak  Finance  selaku  pihak Kreditur yang mana dari hasil wawancara dengan Muhammad Azan selaku Manager dalam P.T Clipan Finance Indinesia yang berlokasi di Rantauprapat Labuhanbatu dimana lokasi ini adalah tempat saya melakukan penelitian, menurut Bapak Azan,  bahwasannya  penerapan  asas  publicatet  dalam  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  online  sudah  bagus,  dan transfarant, dan juga Bapak Azan menambahkan penerapannya sudah lebih jelas, aman, dan terpercaya 12 . Yang mana dengan setelah adanya dan berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia online ini, lebih  transparannta soal biaya, pelaksanannya tidak perlu sistem  mengantri seperti dulu, sistem pelaksanaanya pun lebih jelas. Dengan adanya asas publicitet menunjukan bahwa setiap hak jaminan harus di daftarkan yang mana akibat hukum dari perjanjian yang tidak difatrkan  dalam sytem  online adalah  tidak  melahirkan  perjanjian  kebendaan  bagi  jaminan  fidusia  tersebut,  sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite dan hak preferensinya tidak melekat paada kreditur pemberi jaminan fidusia. Undang  undang  jaminan  fidusia  mensyaratkan  bahwa  benda  yang  dibebani  jaminan  fidusia  wajib didaftarkan 13 .dengan  didaftarkannya  objek  jaminan  fidusia  ke  Kantor  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham),  maka  akan  memperoleh  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  dapat  digunakan  sebagai  alas  hak  untuk pelaksanaan  baik  secara  parate  eksekusi  maupun  titel eksekutorial.  Sedangkan  dengan  tidak  didaftarkannya jaminan fidusia maka penyelesaiannya mengacu pada perjanjian dan kebijakan personal/perusahaan kreditur.

## Faktor Yang Menghambat Dalam Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara manual maupun  pendaftaran secara elekteronik pastinya, sama-sama memiliki kekurangan, hambatan, tetapi dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia secara elkteronik, itu meminimkan  kekurangan,  kelemahan,  serta  hambatan  yang  ada  dalam  proses  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara manual.  Yang  mana  dengan  di  berlakukannya  sistem  elektronik  yang  saat  ini  dengan  tujuan agar tercapainya  dalam rangka  meningkatkan  pelayanan  jasa  hukum  pendaftaran  jaminan  fidusia  kepada  masyarakat  dengan  mudah,  cepat,
7 Ronny Hanitijo Soemitro,1983, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman. 2
8 Prof.Dr. Ediwarman,2016, Metodologi Penelitian Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 71
9 Salim HS, Perkembangan Hukum..., Op,cit , halaman. 9
10 Hasil Wawancara dengan Ibu Elviana Sagala S.H M.K,n Notaris Rantauprapat Labuhanbatu pada tanggal 28 Juli 2021 Pukul 09:49 WIB
11 Hasil Wawancara dengan Ibu Elviana Sagala S.H M.K,n Notaris Rantauprapat Labuhanbatu pada tanggal 28 Juli 2021 Pukul 09:50 WIB
12 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  M.Azan  Manager  P.T  Clipan  Finance  Indonesia  Rantauprapat  Labuhanbatu  pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13:36 WIB
13 Ida Ayu,2017, “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Online,Magister Kenotariatan” ,  Universitas Udayana , halaman 275
Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, Bahmid. Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013
murah, dan nyaman. Perubahan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia dari manual ke online dimaksudkan untuk lebih mengekfektifkan dan mengefisiensikan proses pelaksanaan pelaksanaan administrasi pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat  lebih tepat guna, berdaya guna serta efisiensi dari segi waktu. Disamping itu perubahan sistem administrasi pendaftaran tersebut dimaksudkan juga untuk  mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang terjadi selama ini dalam pendaftaran jaminan fidusia secara manual yaitu masalah pungutan biaya diluar biaya resmi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elviana Sagala SH MK nada beberapa keuntungan dari mendaftarkan Sertipikat Jaminan Fidusia secara online yaitu: 14 a. Proses pendaftaran yang lebih cepat
b. Jelas dan terangnya biaya pendaftaran sertifikat jaminan fidusia
c. Dapat di lakukan di kantor Notaris setempat yang artinya mempermudah semua jangkauan tempat
Pemberlakuan sistem administrasi
pendaftaran
jaminan
fidusia secara elektronik, diluncurkan untuk menyeimbangi permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang semakin meningkat, dan memangkas waktu pendaftaran menjadi lebih singkat, juga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pungutan liar ataupun KKN dalam bentuk lain 15 . Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak notaris ; 16
a. Dari  segi  jaringan,  yang  mana  tidak  setiap  saat  jaringan  bagus  sehingga  dalam  proses  pendaftaran  jaminan fidusia secara elktonik tergangu di karenakan adanya gangguan jaringan 17 b. Sistem pembayaraan error yang  mana di dalam aplikasi YAP, aplikasi tersebut hanya menyediakan layanan berbayar dengan Bank BNI, ada kalanya sistem pihak Bank mengalami gangguan, sehingga dapat menjadikan faktor menghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pada saat pembayaran PNBP di  Bank  BNI,  lampu  indikator  masih “red light” tidak  langsung “green light” tandanya,  pembayaran  tidak terproses,  sehingga  harus  dilakukan  komplain  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan terjadinya hambatan dalam  proses pendaftaran jaminan fidusia 18
c. Adanya gangguan lansung dari sistem Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Sumatera Utara
d. Kurang detailnya kolom Inputn
e. Sistem aplikasi yang mengalami error
f. Belum adanya aplikasi pengecekan Objek jaminan fidusia yang telah di jaminkan (Cek bersih Objek Fidusia)
g. Waktu yang pendek
Yang mana batas untuk memproses jaminan fidusia di berikan batas waktu 30 hari, berdasarkan PP No 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF yaitu Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia (pasal 4) 19 . Maksud dari pendaftaran jaminan fidusia adalah: diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan pendaftaran ke kantor Fidusia sejak tanggal Perjanjian pembiayaan adalah Misal Jika terjadi Perjanjian  Kredit  atau  Pembiayaan  yang  ditanda-tangani  pada  tanggal  1  Januari  2016,  maka  pihak  Kreditur harus mulai menyerahkan kepada notaris paling tidak 7 hari kemudian yaitu tanggal 7 Januari 2016.  Sehingga Notaris  masih  mempunyai  waktu  untuk  mempersiapkan  aktanya  dan  menanda-tangani  akta  jaminan  fidusia tersebut, menerbitkan salinan dan mendaftarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Januari 2016. Sehingga jangka  waktu  30  hari  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  tersebut  bukan  sebagaimana  tanggal  diterbitkannya Sertifikat fidusia yang tertera pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Jika Notaris melakukan Pendaftaran Fidusia lebih dari 30 hari sejak tanggal penanda tanganan Perjanjian maka sistem akan secara otomatis akan menolak input pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut 20 .
Sejak  pemberlakuan  sistem  administrasi  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  online  terjadi  peningkatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia hingga 300% (tiga ratus persen) dari sebelumnya, Setiap harinya permohonan
14 Hasil Wawancara dengan Ibu Notaris Elviana Sagala SH Mkn di Rantauprapat Labuhanbatu, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Pukul 10:05 WIB
15 Gretel Marlene,2020, “ Pelaksanaan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terhadap Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”, Fakultas  Hukum,  Universitas Diponegoro, Jurnal, Vol 13 Nomor 1,halaman 392-393
16 Hasil wawancara dengan Ibu Notaris Elviana Sagala SH Mkn Rantauprapat, Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Pukul 10:06 WIB
17 Hasil Wawancara dengan Bapak Notaris Abi Jumroh Harahap SH, MKn Rantauprapat tanggal 29 Juli 2021, Pukul 10:05 WIB
18 Hasil wawancara dengan Bapak M Syahrizal SH Mkn Notaris Rantauprapat pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13:45 WIB
19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJB
20 http://www.law-indonesia.org/2017/02/jaminan-fidusia-yang-terlambat-30-hari.html diakses Pada tanggal 24 September 2021 Pukul 20:04 WIB
Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, Bahmid. Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013
pendaftaran jaminan fidusia secara online diperkirakan mencapai 2.500-3.000 permohonan. Pendaftaran jaminan fidusia sejak  awal  tahun  hingga  Agustus  2018  tercatat  sebanyak  5,41  juta  pendaftaran.  Adapun,  pada  2017,  pendaftaram jaminan fidusia tercatat 8,07 juta pendaftaran atau meningkat 6,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,58 juta pendaftaran. Adapun, pada 2015, pendaftaran jaminan fidusia sebanyak 6,31 juta pendaftaran atau menurun 19,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7,83 juta pendaftaran 21 .

## Cara  Penyelesaian  Debitur  Wanprestasi  Atas  Objek  Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Di  Daftarkan  Secara Elektronik
Dalam pelaksanaan jaminan fidusia pastinya adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan  tersebut  sifatnya  mengikat,  dan  tentunya  menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak,  seperti  kreditur  dan debitur. Disaat debitur mengajukan permohonan atas jaminan fidusia  mengenai barang bergerak contoh  mobil, yang mana pihak debitur ingin memilik mobil dengan cara mengangsur, yang tentunya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana isi perjanjian nya harus di sepakati oleh pihak debitur tanpa adanya paksaan, dikarenakan debitur ada lah sebagi pihak pemohon, disaat debitur melakukan wanprestasi pihak kreditur bisa menuntut hak atas kerugian yang  disebabkan  oleh  pihak  debitur,  dikarenakan  ada  kalanya  debitur  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk melaksanakn  pembayaran  cicilan  misalnya,  maka  ada  tahap-tahap  yang  akan  di  lakukan  pihak  kreditur  untuk memberikan peringatan kepada pihak debitur.
Ketika  debitur  sudah  mengalami  gagal  bayar  dan  kreditnya  bermasalah,  maka  perusahaan  pembiayaan  akan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit 22 . Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang  telah  diperjanjikan  karena  kesalahannya  maka  dapat  dikatakan  debitur  tersebut  telah  melakukan  wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan  melakukan  sesuatu  hal  yang  dilarang  atau  tidak  boleh  dilakukan.  Hal  ini  berakibat  hukum  yaitu  pihak  yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).
Adapun  upaya  yang  dilakukan  perusahaan  pembiayaan  dalam  kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur  yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
1) Rehabiltasi tanggal jatuh tempo;
2) Restructurisasi pembiayaan;
3) Pelunasan Khusus;
4) Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia
Apabila upaya-upaya penyelamatan kredit seperti telah dikemukakan diatas tidak berhasil, maka penanganan atau upaya  penagihan  kredit  yang  terakhir  adalah  dengan  melakukan  eksekusi  obyek  fidusia  hingga  proses  hokum 23 . Perbuatan  wanprestasi  yang  sering  dilakukan  oleh  debitur  adalah  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak boleh  dilakukan  ,  yaitu  yang  bertentangan  dengan  isi  surat  perjanjian.  Debitur  diwajibkan  untuk  selalu  membayar utangnya setiap nulannya sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati bersama, dengan ketentuan bahwa debitur akan dikenai  surat  peringatan  pertama  apabila  tidak  membayar  sesuai  tenggang  waktu  yang  diberikan  oleh  kreditur, selanjutknya  apabila  pada  bulan  berikutnya  pihak  debitur  belum  melaksanakan  kewajibannya  kembali  yaitu  masih belum  membayar  utangnya  maka  pihak  kreditur  akan  memberikan  surat  peringatan  kedua,  begitupun  pada  bulan selanjutnya berturut-turut akan diberikan surat peringat ketiga dan apabila teguran tersebut tidak dipatuhi maka pihak kreditur akan memberikan somasi kepada pihak debitur, somasi diberikan dengan jangka waktu 4 bulan berturut-turut debitur tidak melakukan pembayaran utang tersebut dan tentu saja akan diberikan denda ketentuannya adalah dihitung perhari dari habisnya masa pinjaman.
Narasumber  menyebutkan  bahwa  dalam  upaya  cara  penyelesaian  debitur  wanprestasi,  dan  jika  debitur  tidak melakukan itikad baik; 24
1. Pemohon eksekusi mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 1
2. Ketua Pengadilan memanggil pihak Debitur
3. Jika tidak bersedia maka pengadilan mengaluarkan surat sita Eksekusi
4. Minta pendampingan polisi
21 https://finansial.bisnis.com/read/20180909/215/836598/pendaftaran-sertifikat-jaminan-fidusia-meningkat  diakses  pada Jumat 24 September Pukul 19:16 WIB
22 Rahmad  Hidayat,2019,  “ Penyelesaian  Debitur  Wanprestasi  Atas  Obyek  Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Di daftarkan ”, Magister Hukum, Universitas Semarang, Jurnal,Vol 2 Nomor 2 ,halaman 296
23 Ibid, halaman 296
24 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  M.Azan  Manager  P.T  Clipan  Finance  Indonesia  Rantauprapat  Labuhanbatu  pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13:36 WIB

## 5. Jika unit sudah pindah tangan maka, lapor pidana penggelapan.
Pada  dasarnya  pada  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  hukum  di  indonesia  menganut  dua  cara  dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Istilah sengketa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu situasi dimana ada suatu hal yang menyebabkan perselisihan. Bisa dalam bentuk perselisihan kecil ataupun  perselisihan  besar.  Pihak  yang  tidak  puas  atas  perselisihan  tersebut  bias  melakukan  perundingan  untuk melakukan penyelesaian 25 . a. Penyelesaian Secara Non-litigasi :
Non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan  oleh  para  pihak  kreditur  dan  debitur,  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketanya.  Penyelesaian menggunakan  Non-litigasi  atau  yang  disebut  dengan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution atau sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak  yang  dijamin  kerahasiaannya  sengketa.  Penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  ini    diakui  di  dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan  Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” 26 . Kedua, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara ( Alternatif Dispute Resolution) adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli” 27 ;
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi)  merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk  memperoleh  jalan  keluar  yang  saling  menguntungkan.  Kehadiran  pihak  ketiga  yang  netral  bukan  untuk memutuskan sengketa,  melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir 28 . b. Penyelesaian Secara Litigasi :
Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan  satu  sama  lain  untuk  mempertahankan  hak-haknya  dimuka  pengadilan.  Hasil  akhir  dari  suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang  menyatakan win-lose solution . Prosedur dalam jalur  litigasi  ini  sifatnya  lebih  formal  ( very  formalistic )  dan  sangat  teknis  ( very  technical ).  Seperti  yang dikatakan J. David Reitzel “ there is a long wait for litigants to get trial” , jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. Menurut  Suyud  Margono  berpendapat  bahwa  : 29 “Litigasi  adalah  gugatan  atas  suatu  konflik  yang diritualisasikan untuk menggantikan konfilk sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan  keputusan  dua  pilihan  yang  bertentangan”  Dalam  Pasal  24  UUD  1945  Bahwa  kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

## Penutup
Penerapan Asas Publicitet Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah ; Penerapan asas publicitet dalam  pendaftaran  akta  jaminan  fidusia  secara  elektronik  sifatnya  adalah  diwajibkan  dikarenakan  asas publicitet termasuk asas yang harus di patuhi, asas publicitet adalah asas yang menghendaki bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, maupun hipotek harus didaftarkan.  Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui  bahwa  benda  jaminan  tersebut  sedang    dilakukan  pembebanan  jaminan.  Dengan  adanya  publisitas (openbaarheid) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap/ tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah/ register yang disediakan untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak  terjadi  melalui  penguasaan  nyata  benda  itu.  Tujuan  penerapan  asas  publicitet  adalah  melahirkan  jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia
26 Undang-undangNomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
27 Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
28 Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa, Edisi.2,Sinar Grafika, Jakarta, halaman.15
29 Suyud Margono, 2004, ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, halaman
Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, Bahmid. Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013
terbuka untuk umum. Jaminan fidusia dianggap lahir apabila telah memenuhi dua tahap yaitu tahap pembebanan fidusia dan tahap pendaftaran fidusia.
Factor  Yang  Menghambat  Dalam  Pendaftaran  Akta  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  adalah;  Factor  yang menghambat dalam proses pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik adalah bahwa disaat notaris mendaftarkan akta jaminan fidusia memiliki kendala yang paling utama itu gangguan jaringan; Cara Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas  Objek  Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Di  Daftarkan  adalah;  Debitur  dan  kreditur  dapat  menyelesaiakan  secara musyawarah mufakat yaitu dengan Non-litigasi, Cara penyelesaian debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan adalah dengan memberikan peringatan kepada pihak debitur bahwasannya sudah telat pembayaran, tetapi jika belum ada pembayaran lagi maka dengan mengirim surat berupa surat peringatan kepada debitur, selanjutnya jika  surat  peringatan  diberikan  tetapi  pihak  debitur  tetap  tidak  melakukan  kewajibannya  dengan  baik  maka, menghubungi pihak debitur melalu telepon dengan menyampaikan bahwasannya debitur tidak melakukan kewajibannya sebagai debitur, Jika debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah proses non-litigasi di lakukan maka pihak kreditur melakukan pemohonan eksekusi mengajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat, Ketua pengadilan memanggil pihak  debitur  dan  diberikan  teguran,  Jika  pihak  debitur  tidak  bersedia  melakukan  perintah  pengadilan  maka  pihak pengadilan mengeluarkan surat sita eksekusi, Minta pendampingan oleh pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, Jika unit sudah berpindah tangan maka lapor pidana penggelapan.

## Daftar Pustaka
Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa, Edisi.2,Sinar Grafika, Jakarta. Gede Wibhi Girinatha,2013, “ Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahunn 2013”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Gretel Marlene,2020, “ Pelaksanaan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terhadap Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal, Vol 13 Nomor 1,halaman 392-393
Ida Hanifah, Ismail Koto. Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Yuridis, Vol. 8 No. 1, Juni 2021.
Ikhsan  Bintang  Arya  Nurudin,2006 “Pelaksanaan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Melalui  Online  Oleh  Kreditor Penerima Fidusia” (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang), Jurnal,vol  3 Ismail Koto, Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Volume 2 Issue 1, Years 2021.
Ismail Koto, Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya,SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi), Vol 1 No.1 2022 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan Fidusia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Melalui https://finansial.bisnis.com/read/20180909/215/836598/pendaftaran-sertifikat-jaminan-fidusia-meningkat diakses pada Jumat 24 September Pukul 19:16 WIB Melalui: http://www.law-indonesia.org/2017/02/jaminan-fidusia-yang-terlambat-30-hari.html diakses Pada tanggal 24 September 2021 Pukul 20:04 WIB Prof.Dr. Ediwarman,2016, Metodologi Penelitian Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta. Rahmad Hidayat,2019, “ Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Di daftarkan ”, Magister Hukum, Universitas Semarang, Jurnal,Vol 2 Nomor 2.
Ronny Hanitijo Soemitro,1983, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman. 2 Suyud Margono, 2004, ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor. Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian. Undang-undangNomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Widjaja Gunawan & Ahmad Yani,2000,J aminan Fidusia , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.