Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 8

## PEMBERANTASAN  TINDAK PIDANA KORUPSI  PASCA  RATIFIKASI
THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION ( UNCAC ) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Yopi Gunawan, Kristian Pasca Sarjana Universitas Singaperbangsa, Karawang Pasca Sarjana Universitas Suryakancana, Cianjur
yopilawfirm@gmail.com

## Abstract
The  continual  increase  of  corruption  criminal  acts  from  years  to  years  has caused huge  losses  to  the nation  which  in  turns  its  impact  will  induce  multiple -aspect crisis.  Considering that the Indonesian corruption criminal acts occur systematically and extensively in all aspects of people‟s lives, corruption acts do not only harm the nation‟s monetary,  but  also  violate  people‟s  social  and  economical  rights  widely,  and  in  long terms  will  bring  catastrophe  to  the  lives  of  the  people  and  the  nation.    Thus,  the corruption  criminal  acts  can  no  longer  be  categorized  as  a  common  crime  but  a systematic and organized crime.  Corruption criminal acts are also performed as a white collar  crimes  and  extra  ordinary  crimes.  This  tendency  raises  awareness  that  the eradication of corruption criminal acts needs to be extraordinarily treated. The effort to eradicate corruption criminal acts has been performed for more than 60 years during the Old  Order,  New Order,  Reformation  Era,  and  the  New Era of  the current government. However, the result has not shown the desired outcome.  It is proven by the survey from the world-caliber institution that pertains to the eradication of corruption criminal acts. The result places Indonesia in the first place of the most corrupted nation in Asia and in the big ten in the world.
Responding to this issue, laws are supposed to perform its role as an instrument to create a secure, just, prosperous, and flourish society through actions and p revention against  the  corruption  criminal  acts.    On  18  April  2006,  Indonesia  has  ratified  The United Nations Convention against Corruption through the Constitution of the Republic of  Indonesia  Number  7/2006  about  the  validation  of  The  United  Nations  Convention Against  Corruption.  Unfortunately,  the  ratification  of  The  United  Nations  Convention Against Corruption through the Constitution No. 7/2006 is not well-enforced as there are still many principles in The United Nations Convention Against Corruption which have not  been  adopted  by  the  national  constitution,  in  particular  the  constitution  on  the eradication of corruption criminal acts in the Constitution of the Republic of Indonesia No. 20/2001 about the Eradication of Corruption Criminal Acts.
Keywords: Eradication  On  Corruption  Criminal  Acts,  The  United  Nations  Convention Against Corruption, 2003, Penal Reform.

## Abstrak
Dalam  kenyataannya  saat  ini,  meningkatnya  kasus  tindak  pidana  korupsi  dari tahun  ke  tahun  telah  menimbulkan  kerugian  negara  yang  sangat  besar  yang  pada gilirannya  dapat  berdampak  pada  timbulnya  krisis  di  berbagai  bidang.  Di  samping  itu, mengingat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas serta  lingkupnya  yang  memasuki  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  tindak  pidana korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  melanggar  hak-hak
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 9
sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas  dan  dalam  jangka  panjang  akan  membawa bencana bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada umumnya. Karena itu  semua  maka  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan biasa  melainkan  kejahatan  kerah  putih  yang  berdampak  luar  biasa.  Mengingat  hal tersebut, muncul kesadaran bahwa  pemberantasan tindak pidana korupsi  perlu dilakukan dengan  cara-cara  luar  biasa.  Upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  selama lebih  dari  60  tahun  telah  dilakukan,  baik  pada  era  Orde  Lama  dan Orde  baru,  maupun pada  Era  Reformasi,  serta  Era  Baru  pemerintahan  saat  ini  yakni  dengan  melakukan berbagai  upaya  ternyata  belum  menunjukkan  hasil  seperti  yang  diharapkan.  Hal  ini terbukti  dengan  hasil  survei  lembaga  rating  kaliber  dunia  berkaitan  dengan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  telah  menempatkan  Indonesia  ke  dalam  peringkat teratas  di  Asia  atau  sekurang-kurangnya  ke  dalam  kelompok  sepuluh  besar  negara terkorup di dunia.
Menanggapi  hal  ini,  sudah  tentu  hukum  harus  kembali  mengambil  peranannya sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera yakni dengan  melakukan  penindakan  dan  pencegahan  dilakukannya  tindak  pidana  korupsi. Apabila melihat kebelakang, pada tanggal 18 April 2006 lalu Indonesia telah meratifikasi The  United  Nations Convention  Against  Corruption melalui  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  7  Tahun  2006.  Namun  sangat  disayangkan,    peratifikasian The  United Nations  Convention  Against  Corruption melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006 tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak prinsip- prinsip  yang  terdapat  dalam The United  Nations  Convention  Against  Corruption belum diadopsi  oleh  peraturan  perundang-undangan  nasional  khususnya  peraturan  perundang- undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik  Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata  Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Korupsi, 2003,  Pembaharuan Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  tindak  pidana  korupsi  merupakan  hal  yang  tidak  akan kunjung selesai. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah  lama ada bahkan dari waktu ke waktu terus berkembang kuantitas dan kualitasnya.  Sejarawan Onghokham pernah  menyebutkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi ada  ketika  orang  mulai  melakukan  pemisahan  antara  keuangan  pribadi  dan  keuangan umum. 1 Menurut Onghokham ,  pemisahan  keuangan  tersebut  tidak  ada  dalam  konsep kekuasaan  tradisional. 2 Dengan  kata  lain,  dapat  dikatakan  bahwa  tindak  pidana  korupsi mulai  dikenal  pada saat sistem politik  modern dikenal. 3
Dilihat  dari  terminologinya,  tindak  pidana  korupsi  dalam  bahasa  Latin  disebut corruptio atau corruptus , dalam  bahasa Belanda disebut corruptie , dalam  bahasa Inggris disebut corruption , dalam bahasa Indonesia disebut korupsi dan dalam bahasa Sansekerta sebagaimana  tertuang  dalam  Naskah  Kuno  Negara  Kertagama  arti  harfiah corrupt
1 LPPNRI , Panduan Kegiatan Sadar Huk um Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarak at, Jakarta, 2008,  hlm.  3-4.
2 Ibid. 3 Ibid.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 10
menunjukkan  kepada  perbuatan  yang  rusak,  busuk,  bejad,  tidak  jujur  yang  disangkut- pautkan dengan keuangan. 4
Ditinjau  dari  segi  istilah,  tindak  pidana  korupsi  berasal  dari  kata  “ corrupteia ” dalam  bahasa  latin  “ bribery ”  berarti  penyuapan  atau  “ seduction ”  makna  yang  diartikan “ corrupti ”  atau  “ corruptus ”  diartikan  sebagai  memberikan,  menyerahkan  kepada seseorang  untuk  atau  agar  orang  tadi  berbuat  untuk  atau  guna  memberikan  keuntungan (bagi  si  pemberi). 5 Sedangkan  yang  diartikan  sebagai  “ seduction ”  atau  penggoda  ialah sesuatu  yang  menarik  untuk  membuat  seseorang  menyeleweng  dan  dipakai  juga  untuk menunjukkan  keadaan dan perbuatan yang busuk. 6
Andi Hamzah menyatakan bahwa kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “corruptio” atau “corruptus” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris  dan  Prancis  yaitu “coruption”, dalam  bahasa  Belanda “korruptie” yang selanjutnya  muncul  pula  dalam  perbendaharaan  bahasa  Indonesia  :  korupsi,  yang  dapat berati suka di suap. 7
Dalam Black‟s  Law  Dictionary, tindak  pidana  korupsi  dapat  diartikan  sebagai suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memberikan  suatu  keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan  jabatannya  atau  karakternya  untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan  untuk dirinya sendiri atau untuk orang  lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. 8
Selanjutnya, Alfiler menyatakan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan: “Purposive  behavior  which  may be  deviation from  an expected norm  but  is undertake nevertheless  with  a  view  to  attain  materials  or  other  rewards”. 9 (Terjemahan  bebas: (Perilaku bertujuan yang mungkin menyimpang dari norma yang diharapkan tetapi tetap dilakukan  dengan maksud untuk mencapai materi atau imbalan  lainnya.)
Poerwadarminta dalam Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia menyatakan  bahwa tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan, penerimaan  uang  sogok  dan  sebagainya. 10 Menurut Piers  Beirne dan James Messerschmidt terdapat 4 (empat) tipe tindak pidana korupsi  yang semuanya berka itan erat  dengan  kekuasaan.  Keempat  tipe  tersebut  adalah political  bribery,  political kickbacks,  election  fraud dan corrupt  campaign  practices.  Political  Bribery adalah termasuk  kekuasaan  di  bidang  legislatif  sebagai  pembentuk  undang-undang.  Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada  masa  pemilihan  umum  sering  berkaitan  dengan  aktivitas  perusahaan  tertentu.  Para pengusaha  berharap  anggota  yang  duduk  di  parlemen  dapat  membuat  aturan  yang menguntungkan  mereka. Political  Kickbacks ,  yaitu  kegitan-kegiatan  yang  berkaitan
4 Sudarto , Huk um dan Huk um Pidana , Alumni  Bandung, Cetakan Keempat,  1996,  hlm.  115.
5 Fockema  Andrea , Kamus Huk um, Bina Cipta:  Bandung, 1983,  hlm.  45.
6 Ibid.
7 Andi  Hamzah , Delik -delik   Tersebar  Di  Luar  KUHP  dengan  Komentar, Jaka rta,  Pradnya Paramita,  1995  , hlm.  135.
8 Henr y Campbell Black , Black‟s Law Dictionary , Ed isi VI, West Publishing, St. Pau l M inesota, 1990.
9 LPPNRI , Op.Cit ., hlm.  3-4. 10 H.A  Rasyi d  Noor , Korupsi  dan  Pemberantasannya  di  Indonesia , Varia  Peradilan, No.  278, Januari 2009, h lm. 29. Lihat  juga da la m: Andi  Hamz ah , Pe mberantasan Korupsi Melalui Huk um Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta RadjaGrafindo  Persada, 2007,  hlm.  6.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 11
dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Election  Fraud adalah  korupsi  yang  berkaitan  langsung  dengan  kecurangan  pemilihan umum.  Sedangkan Corrupt  Campaign Practice adalah  praktik  kampanye  dengan menggunakan  fasilitas  negara  maupun  uang  negara  oleh  calon  yang  sedang  memegang kekuasaan negara. 11
Lain  halnya  dengan Shed  Husein  Alatas ,  ia  mengemukakan  apa  yang  menjadi ciri-ciri  dari tindak pidana korupsi.  Ciri-ciri  itu diantaranya adalah sebagai berikut: 12
1) Tindak pidana korupsi senantiasa melibatkan  lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama  dengan  kasus  pencurian  atau  penipuan.  Seorang  operator  yang  korup sesungguhnya  tidak  ada  dan  kasus  itu  biasanya  termasuk  dalam  pengertian penggelapan;
2) Tindak  pidana  korupsi  pada  umumnya  dilakukan  secara  rahasia,  kecuali  tindak pidana  korupsi  itu  telah  merajalela  dan  begitu  dalam  sehingga  individu  yang berkuasa  dan  mereka  yang  berada  didalam  lingkungannya  tidak  tergoda  untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif tindak pidana korupsi  tetap dijaga kerahasiaannya;
3) Tindak  pidana  korupsi  melibatkan  elemen  kewajiban  dan  keuntungan  timbal balik  (kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang);
4) Mereka  yang  mempraktikkan  cara-cara  korupsi  biasanya  berusaha  untuk menyelubungi  perbuatannya dengan berlindung  dibalik  pembenaran hukum;
5) Mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi  keputusan-keputusan itu;
6) Setiap  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  mengandung  penipuan,  biasanya dilakukan  oleh badan publik  atau umum  (masyarakat);
7) Setiap bentuk tindak pidana korupsi  adalah suatu pengkhianatan  kepercayaan. Berdasarkan  pendapat  dari Shed  Husein  Alatas diatas,  tidaklah  salah  apabila dikatakan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  sama  dengan  tindak  pidana  konvensional pada  umumnya.  Dalam  hal  ini,  tindak  pidana  korupsi  dapat  dikatakan  sebagai  tindak pidana atau kejahatan kerah putih ( white collar crime ). Hal tersebut karena tindak pidana korupsi  memenuhi beberapa kriteria kejahatan kerah putih  sebagai berikut: 13
a) Low Visibility.
Kejahatan  kerah  putih  merupakan  kerjahatan  yang  sulit  dilihat  karena  biasanya tertutup  oleh  kegiatan  pekerjaan  yang  normal  dan  pekerjaan  yang  rutin  dan melibatkan  keahlianya serta bersifat sangat kompleks.
b) Complexcity.
Kejahatan  kerah  putih  bukanlah  kejahatan  yang  sederhana  melainkan  kejahatan yang  sangat  kompleks  karena  sangat  berkaitan  dengan  kebohongan,  penipuan, pengingkaran,  serta  berkaitan  dengan  sesuatu  yang  ilmiah,  teknologi, terorganisasi, melibatkan  banyak orang dan sudah berjalan bertahun-tahun.
c) Defussion Of Responsibility .
11 H.A.  Rasyi d  Noor , Korupsi  dan  Pemberantasannya  di  Indonesia ,  Varia  Peradilan,  No.  278,
Edisi  Januari 2009,  hlm.  28.
12 Syed  Husein Alatas , Sosiologi Korupsi, LP3S,  Jakarta,  1983,  hlm.  10.
13 Kristian , Huk um  Pidana  Korporasi;  Kebijak an  Integral  Formulasi  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , Nuansa Aulia,  Badung, 2014,  hlm.  28.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 12
Dalam tindak pidana kerah putih  ini biasanya terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin meluas.
d) Defusion Of Victimization.
Didalam  tindak  pidana  kerah  putih  biasanya  terjadi  penyebaran  korban  yang meluas.
e) Detection And Proccution.
Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan white collar crime ini seringkali terjadi  akibat  profesi  dualisme  yang  tidak  seimbang  antara  penegak  hukum  dan pelaku.    Dalam  hal  ini  pelaku  menggunakan  teknologi  yang  sangat  canggih, pelaku adalah orang yang berpendidikan tinggi  dan mempunyai  keahlian khusus di  bidang  itu  sedangkan  penegak  hukum  hanya  kepolisian  dan  kejaksaan  yang masih terbatas kemampuannya.
Tindak  pidana  korupsi  juga  memenuhi  kriteria  kejahatan  kerah  putih  ( white collar crime ) sebagaimana dikemukakan oleh Carrie  Lyn dan Donigan Guymon dalam tulisannya yang berjudul “International Legal Mechanism for Combating Transnational Organized Crime” yang menyatakan bahwa  kategori kejahatan kerah putih ( white collar crime) dengan atribut-atribut  sebagai berikut: 14
1) Involvement in criminal operations that cross state boundaries, often in response to a demand for good that are illegal.
(Terjemahan penulis: Terlibat dalam operasi kejahatan lintas batas negara, kerap merespon tuntutan permintaan barang- barang illegal);
2) The  promotion  of  corruption  of  government  official,  often  exploiting economically  weaken  states  with  the  goal  of  influencing  or  neutralizing  the instruments of state.
(Terjemahan  penulis:  Mendorong  praktek  korupsi  di  tataran  pejabat pemerintahan,  sering  kali  mengeksploitasi  negara-negara  yang  lemah  secara ekonomi  dengan  tujuan  mempengaruhi  dan  memperlemah  instrumen  penegakan hukum di  negara tersebut);
3) The possession of considerable resources. (Terjemahan penulis:  Memiliki  sumber daya yang memadai);
4) A  hierarchical,  rigid,  or  compartmentalized  organizational  structure  that  uses internal  dicipline  and  thereby  protects  the  leadership  who  carry  out organizational,  administrative  and  ideological  function  from  detection  or implication in commission of crime.
(Terjemahan  penulis:  Struktur  organisasi  yang  bertingkat,  rigid,  terpecah-pecah, dan  mengandalkan  kepatuhan  internal  dalam  melindungi  pemimpin  yang menjalankan fungsi organisasi, administrasi, dan  ideologi dari penangkapan atau implikasi  lain  sebagai akibat dari melakukan kejahatan);
5) The  laundering of  proceeds and  the use of  legitimate  “front”  business  to  hide criminal activities.
( Terjemahan  penulis:  Melakukan  praktek  pencucian  uang  dengan  menggunakan bisnis  yang legal  untuk menyamarkan aktivitas  kejahatan );
6) The use of violence. (Terjemahan penulis:  Melakukan praktek kekerasan);
14 Carrie  Lyn dan Donigan  Guymon ,  “ International  Legal  Mechanism  for  Combating Transnational  Organized  Crime:  The  Need  for  Multilateral  Convention ”,  Berkeley  Journal  of International Law  Vol.  18,  Issue 1, 2000,  hlm.  55-56.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 13
7) The  capacity  in  engage  in  a  range  activities  and  the  professionalism  of  it‟s participants.
( Terjemahan  penulis:  Memiliki  kapasitas  untuk  terlibat  dalam  berbagai  macam aktivitas kejahatan dengan kemampuan profesional yang mumpuni).
8) The aim of the realization of large financial profits as quickly as possible. (Terjemahan  penulis:  Bertujuan  mendapatkan  keuntungan  finansial  yang  besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya);
9) Operation on a sustained, long term basis.
(Terjemahan  penulis:  Beroperasi  secara  berkesinambungan  dan  dalam  jangka waktu yang lama);
10) The tendency to organized international operation together with other groups of different nationalities.
(Terjemahan  penulis:  Memiliki  kecenderungan  mengorganisir  operasi-operasi internasional  bersama kelompok  lain  yang berbeda kewarganegaraan).
Tindak pidana korupsi  di Indonesia hingga saat ini  disinyalir menjadi salah satu penyebab  terpuruknya  sistem  perekonomian  dan  keuangan  yang  terjadi  secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi  perekonomian dan  keuangan negara, tetapi  juga  telah  melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas. 15 Hal serupa dikemukakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mnenyatakan bahwa:
“ … Dalam kenyataan, adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian  negara  yang  sangat  besar  yang  pada  gilirannya  dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Di samping hal tersebut,  mengingat  korupsi  di  Indonesia  terjadi  secara  sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,  maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan  dengan cara luar biasa …”
Demikian  juga  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dalam  penjelasannya dikemukakan  dengan tegas bahwa:
“  …  Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  meluas  dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik  dari  jumlah  kasus  yang  terjadi  dan  jumlah  kerugian  keuangan negara  maupun  dari  segi  kualitas  tindak  pidana  yang  dilakukan semakin  sistematis  serta  lingkupnya  yang  memasuki  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat.  Meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  yang tidak  terkendali  akan  membawa  bencana  tidak  saja  terhadap kehidupan  perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  pada  umumnya.  Tindak  pidana  korupsi yang  meluas  dan  sistematis  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  masyarakat,  dan  karena  itu
15 De parte me n Hukum dan HAM Re publik Indonesia , Penelitian Hukum tentang Aspek  Huk um Pemberantasan Korupsi di Indonesia , Jakarta,  2008,  hlm.  1.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 14
semua  maka  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat  digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.  Begitupun  dalam  upaya  pemberantasannya  tidak  lagi  dapat dilakukan  secara biasa, tetapi dituntut  cara-cara yang luar biasa...”
Mantan  Sekretaris  Jenderal  PBB, Kofi  Annan pernah  menggungkapkan  bahwa tindak  pidana  korupsi  telah  melukai  dan  menyakiti  kaum  miskin  melalui  ketidak- proporsionalan  atau  ketimpangan  alokasi  pendanaan,  menurunkan  kemampuan pemerintah  untuk  melakukan  pelayanan  mendasar  terhadap  warga  negaranya, menimbulkan  ketidakseimbangan  dan  ketidakadilan  serta  berpengaruh  buruk  terhadap investasi  dan  dana  bantuan  luar  negeri. 16 Dalam  kacamata  global,  selain  menghambat investasi, tindak pidana korupsi itu sendiri adalah hambatan terbesar untuk merealisasikan keseimbangan  pendapatan,  kesejahteraan,  akses  pendidikan  bahkan  pemberantasan kemiskinan. 17 Salah  satu  faktor  terpenting  adalah  saat  arus  uang  dan  pola-pola  korupsi ternyata telah menembus sekat-sekat kedaulatan negara. Hal ini menjadi masalah krusial jika  di  masing-masing  negara  terdapat  standar  hukum  yang  berbeda,  bahkan  seringkali bertolak belakang dalam hal perlawanan terhadap korupsi. Bukan tidak mungkin, sebuah perbuatan  yang  di  satu  negara  diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi,  ternyata dinilai  sebaliknya  di negara lain. 18
Oleh  karenanya,  tidaklah  berlebihan  apabila  dikatakan  bahwa  fenomena maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis dan  sulit  untuk  disembuhkan.  Miris  rasanya  melihat  fakta  bahwa  bangsa  Indonesisa merupakan salah satu bangsa terkorup di dunia tetapi yang muncul “secara hukum” tidak ditemukan  koruptor. 19
Dilihat dari cara melakukannya, tindak pidana korupsi dewasa ini tidak dilakukan secara  tradisional  dan  konvensional  tetapi  telah  dilakukan  dengan tersistematis, terorganisir,  dilakukan  dengan  dimensi-dimensi  kejahatan  yang  selalu  baru  ( new dimenstion of crime ) bahkan dilakukan lintas batas negara ( transnational ). Dalam konteks nasional, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu sistem yang menyatu  dan  sangat  sulit  untuk  dipisahkan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan Negara.  Dikatakan  demikian  karena  dari  mulai  penyelenggaraan  pemerintahan  terkecil sampai  penyelenggaraan  pemerintahan  besar  selalu  dibumbui  dengan  adanya  “uang pelicin” yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. 20 Terkait dengan hal ini,
16 Per pustak aan  KPK , http://perpustakaan.kpk.go.id/inde x.php?p=show_detail&id=1082, diakses terakhir  pada hari Selasa, 21  Januari 2014  pada pukul 22.33  WIB.
17 Ibid. 18 Ibid.
19 Melihat  kondisi  Indonesia  saat  ini,  kita  dapat  melihat  kegagalan  penegakan  hukum  untuk me mba wa  koruptor  ke  penja ra  o leh  aparat  penegak  huku m  dala m  lingka ran  sistem  peradilan pidana  terpadu.  Kegagalan  tersebut  lebih  disebabkan  oleh  sikap  submisif  terhadap  kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, administratif, doktrin dan asas. Sebagai konsekuensinya, hukum justru  dimanfaatkan  o leh  oknu m-o knum  tertentu  sebagai safe  heaven bagi  para  koruptor.  Lihat selengkapnya dalam: Satji pto  Rahar djo , Huk um Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Huk um Indonesia dalam “Mengupas Huku m  Progresif  Indonesia” Sema rang, Pustaka Pela jar,  2006, h lm. 8. 20 Jika d ilihat dala m kenyataan sehari-hari, tindak pidana korupsi hamp ir terjadi d i setiap t ingkatan dan  aspek  kehidupan  masyarakat.  Mulai  dari  mengurus  Ijin  Mendirikan  Bangunan,  proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Tanpa disadari, tindak pidana
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 15
ada  pula  yang  menyatakan  bahwa  struktur  pemerintahan  yang  dibangun  dengan  latar belakang  korupsi  akan  menjadi  struktur  yang  korup  dan  akan  hancur  manakala  korupsi tersebut  dihilangkan. 21 Dengan  perkataan  lain,  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintahan justru akan hancur apabila korupsi  diberantas.
Sejarah  menorehkan  catatan  panjang  perjuangan  bangsa  Indonesia  melawan korupsi. Dan perlu untuk disadari  bahwa selama ini kita belum menang melawan tindak pidana  korupsi.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  maraknya  tindak  pidana  korupsi. Meskipun demikian,  perlu diingat bahwa sebagai bangsa pejuang, bangsa Indonesia tidak pernah dan tidak boleh menyerah dalam perang  melawan korupsi  ini. Perlawanan harus terus  dilakukan  dengan  lebih  masif,  sistematis,  konsisten  dan  berkomitmen. 22 Upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  selama  lebih  60  tahun  telah  dilakukan,  baik pada  era  Orde  Lama  dan  Orde  baru,  maupun  pada  Era  Reformasi,  serta  Era  Baru pemerintahan saat ini,  ternyata belum menunjukkan  hasil seperti yang diharapkan. 23 Hal  ini  terlihat  dalam  data Political  and  Economic  Risk  Consultancy (PERC) tahun  2010  yang  menempatkan  Indonesia  sebagai  Negara  paling  korup  dari  16  negara Asia Pasifik. Lebih  lanjut, lembaga rating kaliber dunia berkaitan dengan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  telah  menempatkan  Indonesia  ke  dalam  peringkat  teratas  di  Asia atau  sekurang-kurangnya  ke  dalam  kelompok  sepuluh  besar  negara  terkorup  di  dunia. 24 Hal  ini  diperparah  dengan  fakta  yang  menunjukan  bahwa  semakin  hari,  tindak  pidana korupsi  semakin  marak  dilakukan  sehingga  kuantitas  dan  kualitasnya  tidak  menurun bahkan justru meningkat. Berikut akan dipaparkan data statistik yang menunjukan bahwa tindak  pidana  korupsi  semakin  meningkat  dari  waktu  ke waktu.  Data  terbaru  dari  tahun 2004 sampai dengan tahun  2017 menunjukan  sebagai berikut:
korupsi  muncul dari keb iasaan yang dianggap lu mrah dan  wa jar oleh  masyarakat u mu m. Seperti me mbe rikan  hadiah  kepada  pejabat  pegawai  negeri  atau  keluarganya  sebagai  imbal  jasa  sebuah pelayanan.  Kebiasaan  itu  dipandang  lumrah   dilaku kan  sebagai  bagian  dari  budaya  ketimu ran. Kebiasaan koruptif ini la ma -la ma a kan menjadi bib it-bib it korupsi yang nyata. Lihat selengkapnya dala m: Komisi  Pe mber antasan  Korupsi , Me mahami  Untuk   Membasmi,Buk u  Sak u  Untuk Memahami Tindak  Pidana Korupsi , Komisi  Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006,  hlm.  1. Lebih  lanjut,  perlu  pula  dike mu kakan  bahwa  berdasarkan  laporan  dari  Transparansi  Indonesia rendahnya  IPK  Indonesia  disebabkan  oleh  adanya  praktek  korupsi  dala m  urusan  layanan  pada bidang bisnis, antara lain me liputi ijin-ijin usaha (ijin domisili,  ijin usaha, HGU, IM B,  ijin ekspor, angkut barang, ijin  bongkar  muat  barang),  paja k (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak),   pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah   (proses  tender,  penunjukkan  langsung),  proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan (bea cuka i), pungutan lia r oleh  polisi,  imigrasi, tenaga  kerja, p roses  pembayaran  termin  p royek dari  KPKN  (Kantor  Perbendaharaan  Kas Negara). Lihat selangkapnya dala m: Yopi  Gunawan , Usulan Pene lit ian Disertasi, UNISBA, 2012, hlm.  3.
21 LPPNRI , Loc.Cit , hal. 4-5. 22 Komisi  Pe mber antasan  Korupsi , Optimalisasi  Pelayanan  Publik   Laporan  Tahunan  KPK 2008, Komisi  Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2008,  hlm.  14.
23 LPPNRI , Loc.Cit , hlm.  4-6. 24 I  Ge de  Made  Sadguna. Peranan  PPATK   Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Menuju  Good Corporaate  Governance  Sek tor  Keuangan, Jurnal  Huku m  Bisnis.  Vo lu me  24  -  No.  3  Tahun 2005  hlm.  16.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 16
Gambar 1 : Rekapitulasi  Tindak Pidana Korupsi di  Indonesia.
Sampai  dengan  tanggal  31  Maret  2017,  KPK  telah  melakukan  penanganan tindak  pidana  korupsi  dengan  rincian  sebagai  berikut:  Penyelidikan  26  perkara, Penyidikan  27  perkara,  Penuntutan  24  perkara, Inkracht 16  perkara,  dan  Eksekusi  20 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah: Penyelidikan  874  Perkara,  Penyidikan  594  perkara,  Penuntutan  489  perkara,  Inkracht 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara. 25
Sedangkan  data  tahun  2013  menunjukan  bahwa  di  tahun  2013,  Komisi Pemberantasan  Tindak  P idana  Korupsi  telah  berhasil  melakukan  Penyelidikan  81 perkara,  Penyidikan  70  perkara,  Penuntutan  41  perkara, Inkracht 40  perkara  dan Eksekusi 44 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004- 2013  adalah  Penyelidikan  585  perkara,  Penyidikan  353  perkara,  Penuntutan  277 perkara,  Inkracht  243  perkara,  dan  Eksekusi  247  perkara. 26 Hal  ini  sekaligus menunjukan bahwa perkara terindikasi tindak pidana korupsi tidak menurun melainkan terus meningkat  tiap tahunnya.
Gambar 2: Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi.
25 https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-p idana-korupsi  diakses  terakhir  pada  hari  Rabu,  27 September 2017  pada pukul. 19.21.
26 http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun diakses terakhir  pada hari Rabu, 15  Januari 2014  pada pukul 20.10  WIB.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 17
Sampai  dengan  tanggal  31  Maret  2017,    penanganan  tindak  pidana  korupsi lebih  banyak  ditemukan  di  Kementerian/Lembaga  sebanyak  11  perkara,  Pemerintah Provinsi sebanyak 3  perkara, DPR dan DPRD sebanyak 2 perkara, dan BUMN/BUMD sebanyak  7  perkara. 27 Data  tahun  2013  menunjukan  bahwa  di  tahun  2013  penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di  lingkungan instansi Kementerian atau Lembaga Pusat sebanyak 43 perkara, disusul dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 18 perkara, Pemerintah Provinsi  sebanyak 3 perkara dan dari DPR sebanyak 2 perkara. 28
Gambar 3: Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara.
Berikutnya, data menunjukan bahwa sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, di tahun  2017  KPK  melakukan  penanganan  korupsi  yang  sebagiannya  dari  jenis  perkara penyuapan  yaitu  sebesar  16  kasus,  korupsi  pengadaan  barang/jasa  sebanyak  7  kasus, dan TPPU sebanyak 2 perkara. 29
27 https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-p idana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi dia kses terakhir  pada hari Rabu, 27  September 2017  pada pukul. 19.21.
28 http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi  diakses terakhir  pada hari Rabu, 15  Januari 2014  pada pukul 20.23  WIB.
29 https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-p idana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara  dia kses terakhir  pada hari Rabu, 27  September  2017  pada pukul. 19.21.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 18
Gambar 4: TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan.
Per 31 Maret 2017, di tahun 2017  ini KPK menangkap pelaku korupsi dengan jumlah  27  orang,  yang  terdiri  dari  Swasta  sebanyak  7  orang,  Anggota  DPR/DPRD sebanyak 3 orang, Eselon I, II, III sebanyak 12 orang, dan lain  sebagainya. 30
Gambar 5: Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, perkara korupsi yang ditangani KPK di tahun  2017  terdapat 16 perkara  yang  inkracht,  yakni  inkracht  di  Pengadilan  Negeri sebanyak 14 perkara, inkracht di Pengadilan Tinggi sebanyak 1 perkara, dan inkracht di
30 https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 19
Mahkamah Agung sebanyak 1 perkara. Dan dalam kurun waktu tahun 2005-2017, total perkara  inkracht  di  Pengadilan  Negeri  sebanyak  198  perkara,  inkracht  di  Pengadilan Tinggi  sebanyak 48 perkara, dan inkracht di Mahkamah Agung sebanyak 160 perkara. 31
Gambar: 6 TPK Berdasarkan Wilayah.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, sepanjang kurun waktu 2004 hingga 2016,  KPK  menangani  perkara  korupsi  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah  di  seluruh Indonesia dan di  luar negeri, di antaranya yang berasal dari Jakarta (Pemerintah Pusat) sebanyak  234  perkara,  Banten  sebanyak  14  perkara,  Jawa  Barat  sebanyak  44  perkara, Sumatera Utara sebanyak  26  perkara,  Riau  dan Kepulauan  Riau  sebanyak  32  perkara, dan lain-lain. 32
Gambar: 7 Gratifikasi  Berdasarkan Status Kepemilikan.
Yang  dimaksud  dengan  gratifikasi  menurut  UU  adalah  pemberian  dalam  arti luas,  yakni meliputi pemberian uang,  barang, rabat (discount), komisi,  pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 33
Sampai  dengan  tanggal  31  Maret  2017  jumlah  gratifikasi  yang  dilaporkan  ke KPK,  berstatus  milik  negara  sebanyak  81  laporan,  milik  penerima  11  laporan,  sebagian milik negara 12 laporan, masih dalam proses sebanyak 161 laporan, dan non SK sebanyak
31 https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-p idana-korupsi/tpk-in kracht  diakses  terakhir  pada  hari Rabu, 27  September 2017  pada pukul. 19.21.
32 https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-p idana-korupsi/tpk-berdasarkan-wilayah d iakses terakhir  pada hari Rabu, 27  September 2017  pada pukul. 19.21.
33 https://acch.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi d iakses terakhir pada hari Rabu, 27 September 2017 pada pukul. 19.21.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 20
115  buah.  Total  jumlah  keseluruhan  pelaporan  gratifikasi  di  tahun  2017  adalah  380 laporan. 34
Berdasarkan  data-data  dari  tahun  2004  sampai  dengan  tahun  2017  sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dilihat dengan jelas peningkatan dan sektor atau bidang mana saja  yang  rawan  dilakukannya  tindak  pidana  korupsi.  Menanggapi  hal  ini,  sudah  tentu hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang  aman,  adil,  makmur  dan  sejahtera  yakni  dengan  melakukan  penindakan  dan pencegahan dilakukannya  tindak pidana (termasuk didalamnya  tindak  pidana korupsi).
Berkaitan  dengan  hal  ini,  pada  dasarnya  pemerintah  telah  melakukan  berbagi upaya  misalnya  dengan  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang  memberi  sanksi  keras  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,    sudah  dibentuk lembaga  anti  korupsi,  diadakan  pelbagai  pelatihan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan integritas  birokrat  untuk  memerangi  korupsi  dan  lain  sebagainya.  Yang  menjadi pertanyaan  adalah,  mengapa  tindak  pidana  korupsi  justru  semakin  meningkat?  Apakah perlu  dilakukan  perombakan  hukum  di  Indonesia?  Pertanyaan  ini  seakan  menjadi kegelisahan  berbagai  kalangan  (khususnya  bagi  mereka  yang  berkecimpung  di  dunia hukum)  karena situasi  dan  kondisi  dunia  hukum  di  Indonesia  yang  masih  sangat  carut- marut.  Keadaan  ini  dalam  kenyataannya  diperparah  dengan  lemahnya  penegakkan supremasi hukum di Indonesia karena kurangnya keberanian, ketegasan dan inovasi yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  Indonesia  dalam  menegakan  dan  melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan  yang berlaku.
Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  memang  tidaklah  mudah.  Hal ini  dikarenakan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  akan  melibatkan  banyak  faktor misalnya  kemiskinan,  rendahnya  kesadaran,  rendahnya law  enforcement, lemahnya sanksi,  lemahnya  kapasitas  dan  integritas  lembaga  peradilan  dan  lain  sebagainya. Terlepas  dari  berbagai  faktor  tersebut,  menurut  hemat  penulis,  lemahnya  penanganan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korupsi diakibatkan karena hukum positif yang  ada  saat  ini  belum  menyesuaikan  dengan  peraturan  internasional  dalam  mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
Apabila  melihat  kebelakang,  pada  tanggal  18  April  2006  lalu  Indonesia  telah meratifikasi The United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun  2006 tentang Pengesahan The United Nations  Convention  Against  Corruption ,  2003  (disebut  juga  dengan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi,  2003).  Konvensi  tersebut  adalah  konvensi PBB yang mengatur mengenai kerja sama internasional untuk menngatasi tindak pidana korupsi,  mulai  dari  mengejar  dan  menangkap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  menelusuri harta  yang  diperoleh  dari  kejahatan  dan  merampas  hasil-hasil  atau  kekayaan  yang diperoleh  dari tindak pidana korupsi.
Dalam kenyataannya saat ini, sangat disayangkan  setelah 11 tahun peratifikasian The United Nations  Convention  Against  Corruption melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2006  tentang  Pengesahan The United  Nations  Convention  Against  Corruption , 2003  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi,  2003)  tidak  dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyak  prinsip-prinsip  yang terdapat dalam The United Nations Convention Against Corruption belum diadopsi  oleh
34 Ibid.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 21
peraturan  perundang-undangan  nasional  khususnya  peraturan  perundang-undangan  yang menyangkut  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yakni  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai  contoh,  dalam  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1) The United  Nations Convention Against Corruption (UNCAC) misalnya diatur secara tegas mengenai tindak pidana  korupsi  penyuapan  pejabat  publik  asing  dan  pejabat  organisasi  internasional publik.  Menurut  ketentuan  dalam  UNCAC  tersebut,    suatu  perbuatan  disebut  tindak pidana  korupsi  penyuapan  pejabat  publik  asing  dan  pejabat  organisasi  internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: dengan sengaja; memberikan janji, tawaran  atau  pemberian  manfaat  yang  tidak  semestinya,  secara  langsung  ataupun  tidak langsung; kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi  internasional  publik  atau orang  atau  badan  lain;  agar  pejabat  yang  bersangkutan  tidak  bertindak  sesuai  dengan tugas resminya.
Dalam prinsip hukum pidana nasional, untuk menentukan suatu perbuatan masuk ke  dalam  tindak  pidana  maka  perbuatan  tersebut  harus  memenuhi  semua  unsur  yang terkandung  dalam  Pasal  yang  berkaitan.  Pasal  16  ayat  (1)  UNCAC  khususnya  unsur pejabat  publik  asing  atau  pejabat  organisasi  internasional  publik tidak  terpenuhi oleh pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi suap- menyuap dalam hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal  12  huruf  a,  b,  c  dan  d  serta  Pasal  13  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Ketentuan-ketentuan atau  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No. 31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  sama  sekali tidak  mengatur tindak  pidana  korupsi  penyuapan  pejabat  publik  asing  atau  pejabat  organisasi internasional  publik.  Artinya,  pengaturan  Pasal  16  ayat  (1)  UNCAC belum diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional  Indonesia.
Contoh  kedua  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan  Pasal  22  UNCAC  yang mengatur  mengenai    penggelapan  kekayaan  di  sektor  swasta  sebagai  tindak  pidana korupsi.  Dalam  UNCAC,  diatur  secara  tegas  bahwa  untuk  menentukan  suatu  perbuatan termasuk  dalam  penggelapan  kekayaan  di  sektor  swasta  maka  harus  memenuhi  unsur- unsur  delik  sebagai  berikut:  dilakukan  dengan  sengaja;  dilakukan  oleh  orang  yang memimpin  atau  bekerja  dalam  jabatan  apapun  di  badan  sektor  swasta;  penggelapan terhadap  kekayaan,  dana  atau  sekuritas  swasta  atau  barang  lain  yang  berharga;  barang- barang  tersebut  dipercayakan  kepadanya  karena  jabatannya;  dalam  rangka  kegiatan ekonomi keuangan atau perdagangan.  Pada dasarnya, rumusan tindak pidana korupsi ini mirip  dengan  rumusan  tindak  pidana  korupsi  penggelapan,  penyalahgunaan  atau penyimpangan  lain  atas  kekayaan  oleh  pejabat  publik  yang  diatur  dalam  Pasal  17 UNCAC.  Namun  perbedaan  mendasarnya  adalah  dalam  Pasal  22  UNCAC  disebutkan dalam  salah  satu  unsurnya „dilakukan  oleh orang yang  memimpin  atau bekerja dalam jabatan  apapun  di  badan  sektor  swasta‟ jadi  tindak  pidana  korupsi  ini  adalah  tindak pidana  yang  tidak  dilakukan  oleh  pejabat  publik  melainkan  dilakukan  oleh  seseorang yang bekerja di sektor swasta.
Mengenai pengaturan tindak pidana korupsi  jenis  ini  di Indonesia masih  diatur dalam  KUHP tentang tindak pidana penggelapan yakni Pasal 372  jo. Pasal 374 KUHP
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 22
dan tidak    diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  jo. Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001.  Dengan  demikian,  dapat  dilihat  bahwa  rumusan Pasal  22 UNCAC, apabila dikonstruksikan kedalam hukum nasional di Indonesia bukanlah tindak pidana korupsi tetapi tindak pidana penggelapan pada umumnya.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  ingin  mengkaji  beberapa permasalahan sebagaimana dirumuskan  dalam pertanyaan berikut  ini:
1. Prinsip-prinsip  hukum  apa  yang  terdapat  dalam The United  Nations
Convention  Against  Corruption namun  belum  diadopsi  dalam peraturan perundang-undangan  nasional?
2. Dapatkah  prinsip-prinsip  hukum  yang  terdapat  dalam The United  Nations Convention  Against  Corruption diadopsi  dalam  peraturan  perundang- undangan  nasional  khususnya  dalam  rangka  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia?

## PEMBAHASAN
Latar Belakang dan Tujuan Dari The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
Latar  belakang  lahirnya United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC) dapat  dilihat  dalam Preamble (Pembukaan)  dari The United  Nations Convention Against Corruption (UNCAC) itu sendiri  yang menyatakan bahwa:
“The  States  Parties  to  this  Convention,  Concerned  about  the  seriousness  of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of  democracy, ethical values and justice and jeopardizing  sustainable development  and  the  rule of  law,  Concerned also about  the  links  between  corruption  and  other  forms  of  crime,  in  particular organized  crime  and  economic  crime,  including  money-laundering,  Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political  stability  and  sustainable  development  of  those  States,  Convinced  that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all  societies  and  economies,  making  international  cooperation  to  prevent  and control  it  essential,  Convinced also  that a  comprehensive and  multidisciplinary approach  is  required  to  prevent  and  combat  corruption  effectively,  Convinced further that the availability of technical assistance can play an important role in enhancing  the  ability  of  States,  including  by  strengthening  capacity  and  by institution-building, to prevent and combat corruption effectively,  Convinced  that the  illicit  acquisition  of  personal  wealth  can  be  particularly  damaging  to democratic  institutions, national economies and  the rule  of  law,  Determined  to prevent,  detect  and  deter  in  a  more  effective  manner  international  transfers  of illicitly  acquired  assets  and  to  strengthen  international  cooperation  in  asset recovery,  Acknowledging  the  fundamental  principles  of  due  process  of  law  in criminal  proceedings  and  in  civil  or  administrative  proceedings  to  adjudicate property rights, Bearing in mind that the prevention and eradication of corruption is  a responsibility of all States and  that  they  must  cooperate  with one another,
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 23
with  the  support  and  involvement  of  individuals  and  groups  outside  the  public sector,  such  as  civil  society,  nongovernmental  organizations  and  community - based organizations, if their efforts in this area are to be effective, Bearing also in mind the principles of proper management of public affairs and public property, fairness,  responsibility  and  equality  before  the  law  and  the  need  to  safeguard integrity and to foster a culture of rejection of corruption,  Commending  the work of  the  Commission  on  Crime  Prevention  and  Criminal  Justice  and  the  United Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  in  preventing  and  combating  corruption, Recalling the work carried out by other international and regional organizations in this field, including the activities of the African Union, the Council of Europe, the  Customs  Cooperation  Council  (also  known  as  the  World  Customs Organization), the European Union, the League of Arab States, the Organisation for  Economic  Cooperation and  Development  and  the  Organization  of  American States,  Taking  note  with appreciation  of  multilateral  instruments  to prevent  and combat corruption,  including,  inter  alia,  the  Inter-American  Convention against Corruption, adopted by the Organization of American States on 29 M arch 1996, the  Convention  on  the  Fight  against  Corruption  involving  Officials  of  the European  Communities  or  Officials  of  Member  States  of  the  European  Union, adopted by the Council of the European Union on 26 May 1997 the Convention on Combating  Bribery  of  Foreign  Public  Officials  in  International  Business Transactions,  adopted  by  the  Organisation  for  Economic  Cooperation  and Development on 21 November 1997, the Criminal Law Convention on Corruption, adopted by  the  Committee of Ministers  of  the  Council of  Europe  on  27  January 1999,  the  Civil  Law  Convention  on  Corruption,  adopted  by  the  Committee  of Ministers of the Council of Europe on 4 November 1999, and the African Union Convention on  Preventing and Combating  Corruption,  adopted  by  the Heads of State and Government of the African Union on 12 July 2003, Welcoming the entry into  force  on  29  September  2003  of  the  United  Nations  Convention  against Transnational Organized Crime …”
Dengan  demikian,  dapat  dilihat  bahwa negara-Negara Pihak  pada Konvensi  ini, Prihatin  atas  keseriusan  masalah  dan  ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  korupsi  terhadap stabilitas  dan  keamanan  masyarakat  yang  merusak  lembaga-lembaga  dan  nilai-nilai demokrasi,  nilai-nilai  etika  dan  keadilan  serta  mengacaukan  pembangunan  yang berkelanjutan  dan  penegakan  hukum,  Prihatin  juga  atas  hubungan  antara  korupsi  dan bentuk-bentuk  lain  kejahatan,  khususnya  kejahatan  terorganisir  dan  kejahatan  ekonomi, termasuk pencucian uang, Prihatin  lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah asset yang  besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber daya Negara, dan  yang  mengancam  stabilitas  politik  dan  pembangunan  yang  berkelanjutan  Negara tersebut, Meyakini bahwa korupsi tidak  lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena  internasional  yang  mempengaruhi  seluruh  masyarakat  dan  ekonomi,  yang menjadikan  kerja  sama  internasional  untuk  mencegah  dan  mengendalikannya  sangat penting,  Meyakini  juga  bahwa suatu  pendekatan  yang  komprehensif  dan  multidisipliner diperlukan  untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi  secara  efektif,  Meyakini  lebih lanjut  bahwa  keberadaan  bantuan  teknis  dapat  memainkan  peranan  yang  penting  dalam meningkatkan  kemampuan  Negara,  termasuk  dengan  memperkuat  kapasitas  dan  dengan peningkatan  kemampuan  lembaga  untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi  secara efektif, Meyakini bahwa perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah dapat secara khusus
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 24
merusak  lembaga-lembaga  demokrasi,  sistem  ekonomi  nasional  dan  penegakan  hukum, Berketetapan  untuk  mencegah,  mendeteksi,  dan  menghambat  dengan  cara  yang  lebih efektif transfer internasional aset yang diperoleh secara tidak sah dan untuk memperkuat kerja  sama  internasional  dalam  pengembalian  aset,  Mengakui  prinsip-prinsip  dasar prosedur  hukum  dalam  proses  pidana  dan  perdata  atau  proses  administratif  untuk mengadili  hak-hak  atas  kekayaan,  Mengingat  bahwa  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi merupakan tanggungjawab semua Negara dan bahwa Negara-negara harus saling bekerja sama, dengan dukungan dan keterlibatan orang-perorangan dan kelompok di  luar sektor  publik,  seperti  masyarakat  madani,  organisasi  nonpemerintah  dan  organisasi kemasyarakatan  agar  upaya-upaya  dalam  bidang  ini  dapat  efektif,  Mengingat  juga prinsip-prinsip  pengelolaan  yang  baik  urusan-urusan  publik  dan  kekayaan  publik, keadilan,  tanggungjawab  dan  kesetaraan  di  muka  hukum  dan  kebutuhan  untuk  menjaga integritas dan untuk meningkatkan budaya penolakan terhadap korupsi,  Menghargai  hasil kerja  Komisi  Pencegahan  Kejahatan  dan  Peradilan  Pidana  dan  Kantor  Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Obat Terlarang dan Kejahatan dalam mencegah dan memberantas korupsi,  Mengingat  hasil  kerja  organisasi-organisasi  internasional  dan  regional  lainnya dalam  bidang  ini,  termasuk  kegiatan-kegiatan  Uni  Afrika,  Dewan  Eropa,  Dewan Kerja sama Kepabeanan (juga dikenal sebagai Organisasi Kepabeanan Dunia), Uni Eropa, Liga Negara-Negara  Arab,  Organisasi  untuk  Kerja  sama  Ekonomi  dan  Pembangunan  dan Organisasi Negara-Negara Amerika,  Mencatat  dengan penghargaan instrumen-instrumen multilateral  untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi,  termasuk  antara  lain  Konvensi Antar  Amerika  Anti  Korupsi  yang  disahkan  oleh  Organisasi  Negara-Negara  Amerika pada tanggal 29 Maret 1996, Konvensi tentang Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Pejabat-Pejabat  Masyarakat  Eropa  atau  Pejabat-pejabat  Negara-Negara  Anggota  Uni Eropa yang disahkan oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 26 Mei 1997, Konvensi tentang Memberantas Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Asing dalam Transaksi-Transaksi Bisnis Internasional  yang  disahkan  oleh  Organisasi  untuk  Kerja  Sama  Ekonomi  Dan Pembangunan  pada  tanggal  21  November  1997,  Konvensi  Hukum  Pidana  tentang Korupsi  yang  disahkan  oleh  Komite  Menteri-Menteri  Dewan  Eropa  pada  tanggal  27 Januari  1999,  Konvensi  Hukum  Perdata  tentang  Korupsi,  yang  disahkan  oleh  Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa pada tanggal 4 November 1999 dan Konvensi Uni Afrika tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  yang  disahkan  oleh  Kepala-Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika pada tanggal 12 Juli 2003,  Menyambut  berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Lintas-Negara Terorganisir.
Sedangkan  tujuan  utama  yang  pada  dasarnya  ingin  dicapai  oleh The  United Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  diatur  secara  tegas  dalam  ketentuan pasal 1 yang menyatakan bahwa:
Article 1: Statement of purpose (Tujuan) The purposes of this Convention are: (Tujuan Konvensi ini  adalah:)
a. To  promote  and  strengthen  measures  to  prevent  and  combat  corruption  more efficiently and effectively
(Terjemahan  bebas:  Meningkatkan  dan  memperkuat  upaya-upaya  untuk  mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif);
b. To  promote,  facilitate  and  support  international  cooperation  and  technical assistance  in  the  prevention  of  and  fight  against  corruption,  including  in  asset recovery
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 25
(Terjemahan  bebas:  Meningkatkan,  memfasilitasi  dan  mendukung  kerja  sama internasional  dan  bantuan  teknis  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi, termasuk dalam pengembalian  aset);
c. To promote  integrity,  accountability and proper  management  of public affairs  and public property
(Terjemahan  bebas:  Meningkatkan  integritas,  akuntabilitas  dan  pengelolaan  yang baik urusan-urusan publik  dan kekayaan publik).
Implementasi The  United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Sebagaimana  telah  dikemukakan  pada  bagian  sebelumnya,  terdapat  prinsip- prinsip dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diadopsi  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional  namun  ada  juga  yang  belum diadopsi  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional.  Perlu  pula  diketahui  bahwa meskipun dalam peraturan perundang-undangan nasional   sudah terdapat prinsip-prinsip yang  sesuai  dengan The  United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC), prinsip-prinsip  tersebut  belum  sepenuhnya  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  poin  penting yang harus diperhatikan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tidak  hanya  berkaitan  dengan  pengadopsian  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam The United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  melainkan  juga  tahap pelaksanaannya (aplikasi  dan eksekusinya).
Dalam  bidang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dibahas  dalam  tulisan  ini,    penulis  berhasil  mengidentifikasi  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam The  United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC) yang  sudah  diimplementasikan  maupun  yang  belum  diimplementasikan  ke dalam peraturan perundang-undangan nasional  Indonesia.
Mengenai  ketentuan-ketentuan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)  yang  sudah  ataupun  yang  belum  diimplementasikan  dalam  peraturan perundang-undangan  Indonesia, dapat digambarkan  dengan tabel berikut: 35 No. Kriteria. Pengaturan  tindak  pidana korupsi menurut  UNCAC (Bab  III  Pasal 15 – Pasal 22 UNCAC). Pengaturan  tindak  pidana  korupsi menurut  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999 Jo. Undang-Undang Nomor  20 Tahun  2001 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. 01 Penyuapan pejabat publik nasional. Diatur  dala m  pasal  15  huruf  a  dan Pasal 15  huruf b UNCAC.
Berdasarkan  Pasal  15  huruf  (a ) UNCA C suatu  perbuatan  dikatakan sebagai tindak pidana korupsi penyuapan  pejabat  publik  nasional apabila  me miliki  unsur-unsur  delik sebagai  berikut:  dila kukan  dengan sengaja; me mbe rikan  janji, tawa ran,
Pengaturan  tindak  pidana  korupsi  yang termasuk  ke  dala m  penyuapan  pejabat publik  nasional  sudah  diatur  dala m Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 khususnya  pasal-pasal  mengenai  tindak korupsi yang terkait dengan  suap- menyuap  yaitu:  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2),  Pasal 6 ayat
35 Lihat  juga  dala m: Kristian & Yopi  Gunawan , Tindak   Pidana  Korupsi  {Kajian  Terhadap Harmonisasi antara Huk um Nasional Dengan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ], PT. Re fika  Adita ma, Bandung, 2015., hlm. 200-211. Penje lasan terperinc i, lihat dala m buku yang bersangkutan.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 26
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
pemberian  yang  tidak  semestinya; secara langsung atau tidak langsung; kepada pejabat publik nasional atau badan  lain,  agar  pejabat  yang bersangkutan  bertindak  tidak  sesuai dengan tugasnya. Ke mudian  berdasarkan  Pasal  15 huruf  (b)  UNCAC, suatu  perbuatan termasuk dala m tindak p idana korupsi  penyuapan  pejabat  publik nasional  apabila  me menuhi  unsur- unsur delik berikut ini: perbuatan itu dila kukan dengan sengaja; dila kukan  oleh  pe jabat  publik  atau orang atau badan lain; me minta atau menerima manfaat yang tida k semestinya;  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung;  sehingga pejabat yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan tugasnya. Dari  pengaturan  Pasal  15  huruf  (a ) dan  huruf  (b)  UNCAC  me miliki perbedaan  mendasar.  Da la m  Pasal 15  huruf  (a)  mengandung  unsur- unsur tindak
pidana korupsi penyuapan  pejabat  publik  nasional pada  sisi  penyuap  atau  pemberi suap,  sedangkan  Pasal  15  huruf  (b) mengandung  unsur-unsur tindak pidana  korupsi  penyuapan  pejabat publik  nasional  untuk  p ihak  yang disuap  atau  penerima  suap.  Dengan demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi (khususnya  penyuapan)  itu  selalu me libatkan dua pihak yakni pe mberi dan penerima  suap. Disa mping  itu,  dapat  disimpulkan bahwa suatu perbuatan termasuk  ke dala m tindak pidana korupsi
penyuapan  pejabat  publik  nasional menurut  UNCAC apabila  pejabat publik nasional atau badan lain yang me mbe ri  suap  atau  menerima  suap sehingga  atau  agar  pejabat  publik nasional  yang  bersangkutan  tidak bertindak  sesuai  dengan  tugasnya adalah tindak pidana korupsi.
(1) huruf a  dan huruf b,  Pasal  6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal  13.  Unsur-unsur  delik  dari  pasal- pasal tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan unsur delik t indak p idana korupsi sebagaimana diatur dala m UNCA C tepatnya dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 15  huruf  b   mengenai  tindak  pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional. 02 Penyuapan pejabat publik asing dan Mengenai  tindak  pidana  korupsi penyuapan pejabat publik asing dan Dala m  prinsip  huku m  pidana  untuk menentukan  suatu  perbuatan  masuk  ke
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 27
pejabat organisasi internasional publik. pejabat organisasi internasional publik  ditur  secara  tegas  dala m Pasal 16  ayat (1)  UNCAC. Suatu  perbuatan  disebut  tindak pidana  korupsi  penyuapan  pejabat publik  asing  dan  pejabat  organisasi internasional publik apabila me menuhi unsur-unsur sebagai berikut: dengan sengaja; me mbe rikan  janji,  tawaran  atau pemberian manfaat  yang  tida k semestinya, secara langsung
ataupun  tidak  langsung;  kepada pejabat  publik  asing  atau  pejabat organisasi internas ional publik  atau orang  atau  badan  lain;  agar  pejabat yang  bersangkutan  tidak  bertindak sesuai dengan tugas resminya. Dari  unsur-unsur  delik  d i  atas, tindak pidana korupsi penyuapan ini mirip   dengan  unsur-unsur  delik sebagaimana  d iatur  dala m  Pasal  15 huruf a, na mun perbedaannya adalah dalam  Pasal 16 ayat (1) yang men jadi salah satu unsurnya (subjek hukumnya)  adalah  pejabat  publik asing atau pejabat organisasi internasional publik.
dala m  tindak  p idana  ma ka  perbuatan tersebut  harus  me menuhi  semua  unsur yang  terkandung  dalam  Pasal  yang berkaitan.  Pasal  16  ayat  (1)  UNCA C khususnya unsur pejabat publik asing atau pejabat  organisasi  internasional  publik ti dak  ter penuhi o leh  pasal-pasal  atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang  tindak  pidana  korupsi  suap- menyuap dala m hu ku m nasional sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  5  ayat (1) huruf a  dan huruf b,  Pasal  5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a  dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11,  Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13 Undang-Undang No. 31  Tahun  1999  jo .  Undang-Undang  No. 20  Tahun 2001.
Ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31  Tahun  1999  jo .  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2001  sa ma  sekali ti dak meng atur tindak pidana korupsi penyuapan  pejabat  publik  asing  atau pejabat  organisasi  internasional  publik. Artinya,  pengaturan  Pasal  16  ayat  (1) UNCA C belum  dii mple me ntasikan ke dala m peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. 03 Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik. Tindak pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain   atas  ke kayaan  oleh  pejabat publik  d iatur  secara  tegas  dalam Pasal 17  UNCAC. Untuk  menentukan  suatu  perbuatan termasuk  ke  dala m  tindak  p idana korupsi  sebagaimana  d iatur  dala m Pasal  17  UNCAC  yakni  sebagai tindak
pidana penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain   atas  ke kayaan  oleh  pejabat publik harus  me menuhi unsur-unsur delik  sebagai  berikut:  dila kukan dengan  sengaja;  dilaku kan  oleh pejabat publik;  perbuatannya berupa penggelapan,  penyalahgunaan  atau penyimpangan;  dilaku kan  terhadap kekayaan, dana atau sekuritas publik atau swasta atau barang lain; barang-barang tersebut dipercayakan kepadanya karena jabatannya;
dila kukan untuk
Unsur-unsur tindak p idana sebagai tindak pidana penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan  la in  atas  ke kayaan  oleh pejabat  publik  sebagaimana  d iatur  dala m Pasal  17  UNCAC  sudah  terpenuhi  oleh peraturan  perundang-undangan  nasional yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  khususnya  pengaturan  tentang tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan  dala m  jabatan  sebagaimana diatur  dala m:  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10 huruf  a,  Pasal  10  huruf    b  dan  Pasal  10 huruf c.
Unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan  unsur-unsur  tindak  pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau  penyimpangan  lain  ke kayaan  oleh pejabat  publik  sebagaimana  d iatur  dala m Pasal  17 UNCAC kecuali  berkaitan dengan  tindak  pidana  korupsi  yang
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 28
kepentingan  sendiri  atau  orang  la in atau badan lain. dilakukan  oleh pihak swasta. 04 Pemanfaatan pengaruh kekuasaan. Dala m  Pasal  18  huruf  (a )  dan  (b) UNCA C diatur secara tegas mengenai  t indak  p idana  korupsi yang  terkait  dengan  pe manfaatan pengaruh. Setiap perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi akibat pemanfaatan  pengaruh  berdasarkan ketentuan  pasal  18  huruf  a  apabila me menuhi unsur-unsur
delik sebagai  berikut:  dengan  sengaja; me mbe rikan  janji,  tawaran  atau pemberian manfaat  yang  tida k semestinya;  kepada  pejabat  publik atau  orang  lain;  secara  langsung atau  tidak  langsung;  agar  pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruhnya
yang  sudah  ada;  dengan  maksud untuk  me mperoleh  manfaat  yang tidak se mestinya untuk kepentingan penghasut atau untuk orang lain. Setiap perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi akibat pemanfaatan  pengaruh  berdasarkan ketentuan  pasal  18  huruf  b  apabila me menuhi unsur-unsur delik sebagai  berikut:  dengan  sengaja; dila kukan  oleh  pe jabat  publik  atau orang  lain;  secara  langsung  atau tidak langsung; meminta atau menerima manfaat yang tida k semestinya untuk kepentingan pejabat  tersebut  atau  orang  lain; agar pejabat yang bersangkutan atau orang lain te rsebut menyalahgunakan pengaruhnya yang ada.
Dari  ura ian  unsur-unsur  yang  terdapat dalam  Pasal 18  huruf (a) dan (b) UNCAC disamping,  t indak  p idana  korupsi  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan  pengaruh ini  e rat  ka itannya  denga  tindak  pidana korupsi suap-menyuap yang sudah di atur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2),  Pasal 6 ayat (1) huruf a  dan huruf b,  Pasal  6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal  13  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Sela in  itu,  tindak  pidana  korupsi  yang terkait  dengan  pemanfaatan  pengaruh khususnya  Pasal  18  huruf  b  UNCA C identik dengan tindak p idana korupsi yang terkait   dengan  pemerasan  sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 12 huruf e , g  dan  huruf  f  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2001  dan  juga  termasuk  ke  dala m tindak  pidana  korupsi  gratifikasi  yang telah diatur secara tegas dala m Pasal 12 B jo.  Pasal  12  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2001  Tentang  Pembe rantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa    pengaturan  mengenai  tindak pidana  korupsi  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan  pengaruh yang diatur  dala m Pasal  18  huruf  a  dan  Pasal  18  huruf  b UNCA C sudah  di atur dala m  peraturan nasional Indonesia. 05 Penyalahgunaan fungsi. Tindak pidana korupsi yang termasuk  penyalahgunaan  fungsi diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  19 UNCAC.
Dala m pasal tersebut terdapat unsur- unsur  perbuatan  yang  termasuk  ke dala m  tindak  pidana  korupsi  yang berkaitan  dengan  penyalahgunaan fungsi.  Unsur-unsur  tersebut  adalah sebagai  berikut:  dila kukan  dengan sengaja;  menyalahgunakan  fungsi atau  jabatan;  oleh  pejabat  publik
Tidak  p idana  korupsi  yang  berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi
sebagaimana diatur dala m UNCA C identik  dengan  tindak  p idana  korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain  kekayaan oleh pejabat publik  yang  telah  diatur  secara  tegas dala m  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  yakni  sebagaiman  diatur dala m: Pasal  8, Pasal  9, Pasal  10 huruf a ,
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 29
dala m pela ksanaan tugasnya; me la ksanakan atau tidak me la ksanakan perbuatan yang me langgar  huku m;  dengan  maksud untuk  me mperoleh  manfaat  yang tidak  semestinya  untuk  dirinya  atau untuk  orang  lain  atau  untuk  badan lain.
Dengan perkataan la in, dapat dikatakan  bahwa  t indak  p idana korupsi  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan fungsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan atau fungsinya demi mendapatkan manfaat yang tidak seharusnya. Pasal 10  huruf  b dan Pasal 10  huruf c. Dengan  demikian,  pengaturan  mengenai tindak pidana
ko rupsi berupa penyalahgunaan fungsi yang diatur dala m Pasal  19 UNCAC tel ah  di atur dala m peraturan perundang-undangan Indonesia.
06 Memperkaya  diri sendiri secara tidak sah. Dala m UNCAC, t indak  p idana korupsi  berupa  me mperkaya  d iri sendiri secara tidak sah diatur secara tegas dalam  Pasal 20. Untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan  ke  dalam  tindak  p idana korupsi  berupa  me mperkaya  d iri sendiri  secara  tidak  sah,  harus me menuhi unsur-unsur
delik sebagai  berikut:  dila kukan  dengan sengaja;  me mperkaya  diri  sendiri (pejabat  publik);  didapatkan  secara tidak wa jar; t idak dapat dipertanggungjawabkan dala m
kaitan  dengan  penghasilannya  yang sah.
Unsur-unsur  yang  telah  disebutkan tersebut  menurut  he mat  penulis masih  dapat ditafsirkan sangat luas, semua  jenis  tindak  pidana  korupsi yang terdapat dalam UNCA C seperti  suap-meyuap,  penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain   atas  ke kayaan  oleh  pejabat publik, pe manfaatan pengaruh, penyalahgunaan fungsi dan penggelapan  di  sektor  swasta  bisa me menuhi  unsur  tindak  p idana korupsi  me mperkaya  d iri  sendiri secara tidak sah.
De mikian juga jen is tindak p idana korupsi dala m  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001  seperti  korupsi  yang  terkait  dengan kerugian  keuangan  Negara,  korupsi  yang terkait  dengan  suap-menyuap,  korupsi yang  terkait  dengan  penggelapan  dalam jabatan,  korupsi  yang  terka it  dengan pemerasan, korupsi yang berkaitan dengan  perbuatan  curang,  korupsi  yang terkait  dengan  benturan  kepentingan dala m pengadaan dan korupsi yang terka it dengan  gratifikasi  dapat  dikategorikan sebagai perbuatan me mperkaya diri sendiri secara tidak sah.
Se mua  jenis  tindak  pidanan  korupsi  yang telah  disebutkan  sebagaimana  d iatur secara  tegas  dalam  Undang-Undang  No. 31  Tahun  1999  jo .  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2001  itu me me nuhi unsur- unsur  tindak  pidana  korupsi  me mperkaya diri  sendiri  secara  tida k  sah  yang  diatur dalam  UNCAC .
07 Penyuapan di sektor swasta. Tindak pidana  korupsi la innya yang diatur dala m  UNCA C adalah t indak pidana  korupsi  penyuapan  di sektor swasta,  mengenai  tindak  pidana Mengenai pengaturan tindak pidana korupsi  jenis  ini  di  Indonesia belum di atur secara  tegas.  Dala m  peraturan perundang-undangan Indonesia, yang
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 30
tersebut  diatur  secara  tegas  dalam Pasal  21  huruf  (a )  dan  huruf  (b) UNCAC. Untuk  menentukan  suatu  perbuatan termasuk  ke  dala m  tindak  p idana sebagaimana  d iatur  dala m  pasal  21 huruf  (a),  maka   harus  me menuhi unsur-unsur  delik  sebagai  berikut: dila kukan  dengan  sengaja;  dala m rangka keg iatan ekonomi, keuangan atau perdagangan; me mberikan
janji,  penawaran  atau  pe mberian manfaat  yang  tidak  semestinya; secara langsung atau tidak langsung; kepada  orang  yang  me mimpin  atau bekerja  da la m  jabatan  apapun  atau orang  lain   untuk  badan  sektor swasta; supaya orang yang bersangkutan  bertindak  tidak  sesuai dengan tugasnya.
Sedangkan  unsur-unsur  delik  yang terdapat  dalam  Pasal  21  hurf  (b) adalah  sebagai  berikut:  dila kukan dengan  sengaja;  oleh  orang  yang me mimp in  atau  be kerja  dala m jabatan  apapun  atau  orang  lain untuk  badan  sektor  swasta;  dalam rangka keg iatan ekonomi, keuangan atau  perdagangan;  me minta  atau menerima manfaat yang tida k semestinya;  secara  langsung  atau tidak  langsung;  untuk  dirinya  atau orang lain; agar orang yang bersangkutan  bertindak  tidak  sesuai dengan tugasnya. Dari  pengaturan  Pasal  21  huruf  (a ) dan  huruf  (b)  me miliki  perbedaan mendasar, dala m  Pasal  21 huruf (a ) mengandung  unsur-unsur tindak pidana  korupsi  penyuapan  di sektor swasta  pada  sisi  penyuap  atau pemberi  suap,  sedangkan  Pasal  21 huruf  (b)  mengandung  unsur-unsur tindak pidana  korupsi penyuapan di sektor  swasta  untuk  pihak  yang disuap  atau  penerima  suap.  Dengan demikian  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi
(khususnya  penyuapan)  itu  selalu me libatkan  dua  pihak  (pe mberi  dan penerima  suap).
diancam  dengan  pidana  adalah  perbuatan penyuapan atau gratifikasi  kepada pejabat Negara.  Dengan  perkataan  lain,  dapat dikatakan  bahwa  penyuapan  di  sektor swasta  belum  dapat  dikenakan  sanksi pidana.
08
Penggelapan
Penggelapan  kekayaan  di  sektor  Mengenai pengaturan tindak pidana
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 31
kekayaan di sektor swasta. swasta  merupakan  t indak  p idana korupsi  sebagaimana  diatur  secara tegas dalam  Pasal 22  UNCAC. Untuk  menentukan  suatu  perbuatan termasuk da la m penggelapan kekayaan  di  sektor  swasta  ma ka harus  me menuhi  unsur-unsur  delik sebagai  berikut:  dila kukan  dengan sengaja;  dilaku kan  oleh  orang  yang me mimp in  atau  be kerja  dala m jabatan  apapun  di  badan  sektor swasta; penggelapan terhadap kekayaan, dana atau sekuritas swasta  atau  barang  lain  yang berharga;  barang-barang  tersebut dipercayakan kepadanya karena jabatannya;  dala m  rangka   kegiatan ekonomi keuangan atau perdagangan.
Pada  dasarnya,  rumusan  tindak pidana  korupsi  ini  mirip  dengan rumusan  tindak  pidana  korupsi penggelapan,  penyalahgunaan  atau penyimpangan  la in  atas  ke kayaan oleh  pejabat  publik  yang  diatur dala m  Pasal  17  UNCA C.  Na mun perbedaan mendasarnya adalah dala m Pasal  22  UNCA C disebutkan dala m salah satu unsurnya „dilakukan oleh orang yang memi mpin  atau  bekerja  dalam jabatan  apapun  di  badan  sek tor swasta‟ jadi  tindak  pidana  korupsi ini  adalah  tindak  p idana  yang  tidak dila kukan oleh pejabat publik
me la inkan dilaku kan oleh seseorang yang bekerja  di sektor swasta.
korupsi  jenis  ini  d i  Indonesia masih di atur  dal am  KUHP tentang  tindak pidana  penggelapan  yakni  Pasal  372  jo. Pasal 374 KUHP dan ti dak   diatur secara tegas  dalam  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2001.  Dengan  demikian,  dapat dilihat bahwa ru musan Pasal 22  UNCAC, apabila  dikonstruksikan  kedala m  huku m nasional  di  Indonesia  bukanlah  t indak pidana  korupsi  tetapi  tindak  pidana penggelapan pada umumnya.
Berdasarkan  tabel  perbandingan  diatas,  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa pengaturan  mengenai  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  oleh  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi    ada  yang belum  diimplementasikan  atau  tidak  selaras  dengan The  United  Nations  Convention Against Corruption (UNCAC) yakni berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi tentang  penyuapan  di  sektor  swasta  atau  penggelapan  di  sektor  swasta  dan  penyuapan pejabat publik  asing dan pejabat organisasi internasional  publik.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pembaharuan  hukum  pidana  ( penal  reform ) ataupun  dalam  melakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  perlu  dilakukan  pengaturan  mengenai  tindak
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 32
pidana korupsi tentang penyuapan di sektor swasta atau penggelapan di sektor swasta dan penyuapan  pejabat  publik  asing  dan  pejabat  organisasi  internasional  publik.  Dengan mengadopsi dan melaksanakan secara konsisten prinsip-prinsip yang terdapat dalam The United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  diharapkan  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan  dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan-pembahasan  pada  bagian-bagian  sebelumnya,  maka pada  bagian  ini  akan  ditarik  kesimpulan  umum  yang  dianggap  penting  dan  relevan berkaitan  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  pasca  ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption dan pembaharuan hukum pidana Indonesia . Kesimpulan:
1) Tindak  pidana  korupsi  adalah  salah  satu  tindak  pidana  yang  dapat  dikelompokan sebagai  kejahatan  kerah  putih (white  collar  crime) dan  kejahatan  yang  berdampak luar biasa ( extra ordinary crimes).
2) Tindak  pidana  korupsi  terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Hal  ini  sekaligus menunjukan  bahwa  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  saat  ini masih belum efektif.
3) Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional ada yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan ada pula yang belum sesuai.
4) Belum efektifnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini salah satu faktornya dikarenakan belum sesuainya peraturan perundang-undangan nasional dengan  ketentuan-ketentuan  internasional  (dalam  hal  ini The United  Nations Convention Against Corruption-UNCAC).
5) Penyesuaian  peraturan  perundang-undangan  nasional  dengan The United  Nations Convention  Against  Corruption (UNCAC)  merupakan  kebutuhan  mendesak (urgent needs).
6) Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu  yang  wajib  dilakukan  oleh segenap  masyarakat  (tidak  hanya  para  penegak  hukum)  karena  dengan  adanya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  efektif  dan  evisien  diharapkan  dapat mengurangi atau bahkan  menghapuskan kemiskinan  dan  mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Saran-Saran:
1) Perlu  dilakukan  pembaharuan  hukum  pidana  dalam  rangka  mencegah  dan memberantas maraknya tindak  pidana korupsi.
2) Pembaharuan  hukum  pidana  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  pembaharuan  KUHP Nasional  maupun  merevisi  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah  oleh  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
3) Perlu  dilakukan  pengaturan  secara  tegas  mengenai  tindak  pidana  korupsi  tentang penyuapan di sektor swasta atau penggelapan di sektor swasta dan penyuapan pejabat publik  asing dan pejabat organisasi internasional  publik.
4) Ketentuan atau prinsip-prinsip pemberantasan tindak pidana korupsi (baik dalam The United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  maupun  dalam  hukum
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 33
nasional)  perlu  dilakukan  secara  maksimal,  integral,  tidak  pandang  bulu,  konsisten dan dilakukan  dengan penuh integritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Literatur Andi Hamzah, Delik -delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta, Pradnya
Paramita, 1995  .
-------------------, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, Jakarta RadjaGrafindo Persada, 2007. CarrieLyn  dan  Donigan  Guymon,  “International  Legal  Mechanism  for  Combating Transnational  Organized  Crime:  The  Need  for  Multilateral  Convention”,
Berkeley Journal of International Law Vol. 18 , Issue 1, 2000. Departemen  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia, Penelitian  Hukum  tentang  Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia , Jakarta, 2008.
Fockema Andrea, Kamus Hukum, Bina Cipta: bandung,  1983.
H.A.  Rasyid  Noor, Korupsi  dan  Pemberantasannya  di  Indonesia ,  Varia Peradilan,  No. 278, Edisi  Januari 2009.
Henry  Campbell  Black, Black‟s  Law Dictionary ,  Edisi  VI,  West  Publishing,  St.  Paul Minesota, 1990.
I Gede Made Sadguna. Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good Corporaate Governance Sektor Keuangan, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 24  - No. 3 Tahun 2005.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Memahami  Untuk  Membasmi,Buku  Saku  Untuk Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Jakarta, 2006.
---------------------------------------------, Optimalisasi  Pelayanan  Publik  Laporan  Tahunan KPK 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2008. Kristian, Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , Nuansa Aulia, Badung, 2014. Kristian  &  Yopi  Gunawan, Tindak  Pidana  Korupsi  {Kajian  Terhadap  Harmonisasi antara  Hukum  Nasional  Dengan The  United  Nations  Convention  Against Corruption  (UNCAC)], PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
LPPNRI, Panduan  Kegiatan  Sadar  Hukum  Mengenai  Korupsi  Kolusi  Nepotisme  Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, Jakarta, 2008. Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif  Sebagai  Dasar  Pembangunan  Hukum  Indonesia dalam “Mengupas Hukum Progresif Indonesia” Semarang, Pustaka Pelajar, 2006.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996. Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, LP3S, Jakarta, 1983. Yopi Gunawan, Usulan Penelitian Disertasi, UNISBA, 2012.
Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan The  United  Nations Convention Against Corruption.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 34
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
The  United  Nations  Convention  Against  Corruption (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa Anti Korupsi) Internet http://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=1082 https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-inkracht https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-wilayah https://acch.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi