## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Resiko Kontraktual Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (EPC) Dengan Pola Pembiayaan Proyek
Agus Surya Negara 1* , Anis Rifai 2 , Arina Shebubakar 3
1,2,3 Magister Ilmu Hukum,Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia
* Corresponding Author: afive49@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 03/02/2023 Kompleksitas  pelaksanaan  kontrak  EPC  disebabkan  oleh  proses  yang  saling berhubungan  secara  sekuensial  dan  memiliki  batasan  waktu,  biaya  dan  mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor EPC. Syarat dan ketentuan yang diikatkan kepada  kontraktor  EPC  tidak  hanya  terletak  pada  kontrak  yang  ditandatangani antara  pemilik  pekerjaan  dengan  kontraktor  EPC  melainkan  terdapat  pula dokumen-dokumen  persyaratan  lain  yang  harus  dipenuhi  untuk  berjalannya proyek  EPC  tersebut  terutama  jika  proyek  akan  dijalankan  dengan  skema pembiayaan  proyek  yang  melibatkan  banyak  pihak  salah  satunya  adalah  pihak pemberi  pinjaman  dan  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  pengaturan  pemberian pinjaman  tersebut.  Keseluruhan  kondisi  dan  proses  tersebut  menimbulkan resiko  kontraktual  yang  harus  diidentifikasi  untuk  kemudian  di  mitigasi  oleh para  pihak.  Dalam  penelitian  ini,  identifikasi  atas  resiko  tersebut  di  titik beratkan pada kontraktor EPC melalui dengan menggunakan metode penelitian terhadap  bahan-bahan  hukum  serta  mengevaluasi  kondisi  aktual  pelaksanaan dengan  melalui  studi  empiris.  Tujuan  identifikasi  adalah  untuk  meminimalkan ketidakpastian akibat kurangnya pemahaman yang akan berujung pada kerugian pada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Diterima, 26/04/2024
Dipublikasi, 05/05/2024 Kata Kunci:
Resiko Kontraktual; Kontrak EPC; Pembiayaan Proyek

## Abstract
Keywords: Contractual Risk, EPC Contract, Project Finance The  complexity  of  implementing  an  EPC  contract  is  caused  by  processes  that are interconnected sequentially and have time, cost, and quality limitations that must be met by the EPC contractor. The terms and conditions attached to EPC contractors are not limited to the contract signed between the Employer and the EPC contractor; there are also other required documents that must be fulfilled for the EPC project to proceed, particularly if the project will be executed using a  project  financing  scheme  involving  multiple  parties.  One  is  the  lender  and other  parties  involved  in  the  loan's  arrangement.  All  of  these  conditions  and processes  create  risks  that  the  parties  must  identify  and  then  mitigate.  This research focuses on identifying these risks for EPC contractors through the use of  legal  research  methods  and  empirical  studies  to  assess  actual implementation  conditions.  The  objective  of  identification  is  to  mitigate  the uncertainty  caused  by  a  lack  of  knowledge,  which  may  result  in  losses  for  all parties involved in the implementation of the project.

## PENDAHULUAN
Sistem  pembangunan  yang  terintegrasi  adalah  suatu  upaya  untuk  mendapatkan  hasil yang  sesuai  antara  rencana  dan  hasil  yang  didapatkan.  Dalam  kegiatan  usaha  konstruksi, pembangunan yang terintegrasi dapat ditemukan dalam pola pelaksanaan proyek Engineering, Procurement  dan  Construction  (Kontrak  EPC),  sebagaimana  telah  tercantum  di  dalam Undang-Undang No.2 tahun 2017 pasal 12.c mengenai Jasa Konstruksi. Dalam kontrak EPC,
tugas  perencanaan,  menentukan  material,  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  dan  kemudian melaksanakan  pekerjaan  kontruksi  berada  pada  sisi  penyedia  jasa  atau  Kontraktor  EPC. Kontrak  EPC  memiliki  kompleksitas  yang  tinggi  yang  membutuhkan  kesesuaian  antara bagian  dimana  seluruh  elemen  harus  terukur  dan  sesuai  dengan  spesifikasi  teknis  yang disyaratkan  dan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  jadwalkan  dengan  pengalokasian  anggaran yang  tepat.  Dengan  kewajiban  pelaksanaan  yang  kompleks  dan  terintegrasi,  proyek  EPC memiliki  tantangan  dalam  manajemen  resiko  yang  harus  dievaluasi  dengan  benar  utamanya pada fase persiapan tender, penyusunan dan negosiasi terhadap syarat dan ketentuan kontrak sampai  dengan  penandatangan  kontrak,  disamping  itu,  kewajiban  untuk  melakukan penyusunan  perencanaan  dengan  tepat  harus  menjadi  skala  prioritas  dan  mutlak  untuk dilakukan.
Resiko  merupakan  kemungkinan  kejadian  yang  tidak  pasti  karena  jika  hal  tersebut terjadi akan  mengakibatkan efek  yang positif atau negatif terhadap  sasaran  proyek  (Clifford F.  Gray dan Erik  W.  Larson,  2006:188). 1 Terhadap  kemungkinan resiko negatif  yang timbul pada  saat  implementasi  kontrak  EPC,  maka  perlu  dilakukan  identifikasi  dan  mengenali potensi masalah sebanyak mungkin atas peristiwa resiko yang tak terduga misalnya terhadap resiko  kontraktual  antara  pemilik  pekerjaan  dengan  kontraktor  secara  umum,  dan  resiko kontraktual  kontraktor  EPC  terkait  dengan  status  proyek  dengan  skema  pembiayaan  proyek (Project  Finance) .  Penyebab  resiko  tinggi  pada  kontrak  EPC  salah  satunya  adalah  karena dalam prosesnya, setiap bagian memiliki ketergantungan satu sama lain yang secara langsung akan saling mempengaruhi.
Meskipun  pembahasan  ini  akan  dititik  beratkan  pada  resiko  kontraktual  atas pelaksanaan  proyek  EPC  dengan  pola  pembiayaan  proyek,  maka  perlu  juga  dipahami mengenai  kompleksitas  dari  sisi  komersial  pada  tahap  awal  pengembangan  proyek infrastruktur  dan  energi  yang  melibatkan  kontraktor  EPC.  Hal  ini  menyebabkan  para partisipan  dalam  pengembangan  proyek  memilih  pengaturan  dengan  mengadopsi  skema pembiayaan  proyek  untuk  pembiayaan  dari  fase  paling  awal,  penyelesaian  proyek  hingga pada proses distribusi dari keluaran proyek yang dibangun.
Iyanujetsu Oguntunji, 2022, dalam artikelnya berjudul Common Risks Associated  with Project Finance menyatakan bahwa:
project finance is a type of secured lending financing characterised by balanced risk allocations and adopted for structural development where the funding of the project is dependent on the entirety of the project and not on the project sponsor(s) (parent company(ies)).  It  is  also  called  a  non-recourse/limited  recourse  type  of  financing because  you  cannot  go  after  the  assets  of  the  project  sponsor(s)  where  there  is  a repayment  default  by  the  project  company  (the  entity,  usually  a  Special  Purpose Vehicle (SPV) involved in the execution of the project). Succinctly lenders in project finance  rely  on  the  cashflows  to  be  generated  from  the  project.  Consequently, lenders will only advance credit facilities to the project company where the project is bankable; that is, the risk allocation is satisfactory to lenders, and the project can generate enough revenues within the shortest time possible. 2
1 Gray, Clifford dan Larson, Erik. 2019. "Project Management: The Managerial Process" Oregon State University"; p.188
2 Iyanujetsu Oguntunji. 2022, "10 Common Risks Associated With Project Finance"; https://www.linkedin.com/pulse/10-common-risks-associated-project-finance-iyanujesu-oguntunji .
Standard  &  Poor  Corporation,  2003,  memberikan  definisi  pembiayaan  proyek  sebagai berikut:
A  group  of  agreements  and  contracts  between  lenders,  project  sponsors,  and  other interested parties that creates a form of business organization that will issue a finite amount of debt on inception; will operate in a focused line of business; and will ask that lenders look only to a specific asset to generate cash flow as the sole source of principal and interest payments and collateral. 3
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  pembiayaan proyek adalah merupakan pengaturan yang melibatkan pinjaman kepada suatu badan hukum tertentu yang didirikan secara khusus, dan tidak mengacu hanya kepada suatu pinjaman yang diberikan untuk suatu proyek tertentu.
Suatu proyek yang distruktur sebagai suatu project finance, selain ada   SPV juga akan melibatkan  banyak  pihak  mulai  dari  perusahaan  sponsor,  kreditor,  kontraktor  Engineering, Procurement,  and  Construction (EPC),  kontraktor  Operation  and  Maintenance  (O&M), supplier bahan baku, dan pembeli hasil produksi. Karena melibatkan berbagai pihak tersebut maka,  dari  segi  hukum,  suatu  pembiayaan  proyek  sebenarnya  merupakan  kumpulan  dari kontrak-kontrak  antara  SPV  dengan para  pihak  yang  berperan  serta dalam  suatu  project finance.   Kontrak-kontrak  tersebut  akan  berisi  tentang  hak  dan  kewajibannya  masing- masing pihak  termasuk  juga  bagaimana  arus  kas  akan  dibagi  diantara  para  pihak  tersebut (Iqbal Islami, 2015). 4
Tingkat  keberhasilan  dengan  struktur  pembiayaan  proyek  memungkinkan  sponsor untuk mendapatkan keuntungan dari penghematan pajak, mengurangi konflik keagenan serta efisiensi  biaya  akibat  penurunan  kinerja  keuangan (financial  distress), sehingga  meskipun memerlukan waktu dan biaya transaksi yang besar, project finance dengan menentukan skala proyek,  dapat  menentukan  apakah  manfaat  yang  dihasilkan  dapat  memberikan  kompensasi yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan (Benyamin C. Esty, 1999:9-25). 5
Skema pembiayaan proyek melibatkan dan mengelompokkan kontrak-kontrak dalam 3 bagian besar yaitu:
a) perjanjian  proyek  yang  berfungsi  untuk  mengalokasikan  kewajiban  dan  risiko  terkait kepada  para  pihak  dengan  cara  yang  dapat  ditegakkan  secara  hukum.  Kontrak-kontrak dalam  kelas  ini  antara  lain:  AD/  ART  pemilik  proyek,  perjanjian  pemegang  saham, perjanjian  kerja  sama  (dalam  hal  PPP)  atau  perjanjian  off  take,  kontrak  EPC,  kontrak pasokan serta kontrak operasional dan perawatan.
b) Dokumen  Finansial  yang  dihasilkan  setelah  melakukan  uji  tuntas,  calon  pemberi pinjaman akan melakukan negosiasi rancangan klausul perjanjian pinjaman yang disebut dengan Common  Term  Sheet dengan  para  sponsor  Project  Company.  Isu  yang dinegosiasikan  meliputi:  dukungan  pemegang  ekuitas,  proteksi  pemberi  pinjaman, struktur  akun  pemilik  proyek,  tata  cara  pencairan  pinjaman  dan  pembayaran  kembali
3 Standard & Poor Corporation, 2003
4 Iqbal  Islami.  2015;  "Project  Finance  dan  Public  Privat  Partnership:  Skema  Pendanaan  Alternatif  Proyek Infrastruktur Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
5 Benyamin C. Esty, "Improved Techniques for Valuing Large-Scale Projects." Journal of Project Finance 5, no. 1 (spring 1999): 9–25
pinjaman,  persyaratan  pendahuluan (conditions  precedent) ,  representation  and warranties, covenants, kejadian gagal bayar, serta isu-isu relevan lainnya.
c) Security  documents  yaitu  merupakan  proteksi  dan  jaminan  (assurance)  yang  dapat diberikan kepada pemberi pinjaman.
Kontrak  EPC  termasuk  dalam  kategori  perjanjian  proyek  yang  eksekusinya  dapat dilaksanakan setelah seluruh dokumen finansial dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat memulai pekerjaan proyek. Sebagaimana telah disampaikan pada awal tulisan,  penulis  menekankan  pembahasan  terhadap  kontrak  EPC  namun  dengan  meninjau resiko  kontrak  yang  timbul  akibat  pola  pembiayaan  proyek.  Tujuan  dari  pembatasan  ini adalah  agar  permasalahan  mengenai  kontrak-kontrak  EPC  dapat  teridentifikasi  dengan  baik dan  upaya  mitigasi  masalah  dapat  dirumuskan  dengan  lebih  jelas  dan  komprehensif khususnya bagi kontraktor-kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek yang menjadi obyek dari pembiayaan proyek.
Kewajiban  kontraktor  adalah  melaksanakan  proyek  berdasarkan  kontrak  Engineering, Procurement dan Construction (EPC), dengan syarat harga tetap (fixed-price) , spesifikasi dan jadwal  konstruksi  dan  komisioning  terhadap  fasilitas  yang  telah  ditetapkan.  Terkait  dengan biaya  investasi  yang  diatur  dalam  skema  pembiayaan  proyek,  pemilik  pekerjaan  memiliki tanggung  jawab  untuk  mengembalikan  pinjaman  tersebut  sesuai  dengan  kesepakatan  dan pengaturan  yang  telah  dibuat  pada  fase  awal.  Untuk  itu  penyelesaian  proyek  tepat  waktu menjadi  hal  yang  harus  diupayakan  oleh  kontraktor  EPC.  Namun,  dalam  pelaksanaannya, terdapat resiko-resiko besar yang dapat mempengaruhi kemampuan pemilik pekerjaan untuk melakukan  pembayaran  kembali  pinjaman  kepada  lender  dimana  resiko  tersebut  terkait langsung dengan kinerja dari kontraktor EPC.
Pada  tahap  awal  keterlibatan  kontraktor  EPC  dalam  proses  pembiayaan  adalah penunjukkan  kontraktor  EPC  sebagai  pelaksana  pembangunan  proyek.  Persyaratan- persyaratan  yang  cukup  rumit  diikatkan  langsung  kepada  keberadaan  kontraktor  EPC  yang telah  ditunjuk  oleh  pemilik  proyek  atas  persetujuan  pemberi  pinjaman  dan  stakeholder lainnya.  Resiko  kontraktual  yang  perlu  di  identifikasi  dan  kemudian  dimitigasi  oleh kontraktor EPC sudah dimulai sejak dokumen ketentuan umum diserahkan sebagai lampiran dari dokumen tender. Pihak kontraktor EPC harus memiliki pemahaman hukum dan kontrak yang  mendalam  pada  saat  menemukan  pasal-pasal  dalam  ketentuan  umum  kontrak  tersebut sehingga  memiliki  gambaran  resiko  untuk  kemudian  di  negosiasikan  pada  saat  pembahasan ketentuan khusus kontrak dan dokumen kontrak secara keseluruhan. Beberapa dokumen yang umumnya  akan  melibatkan  kontraktor  EPC  dalam  skema  pembiayaan  proyek  antara  lain adalah  perjanjian langsung (direct agreement).  Direct  Agreement memberikan hak langsung kepada  pemberi  pinjaman  terhadap  dokumen-dokumen  penting  proyek.  Hak-hak  tersebut tertuang di dalam direct agreement pada ketentuan utama perjanjian pendanaan proyek yang melibatkan  pemberi  pinjaman,  pihak  peminjam  (bertindak  melalui  agen  jaminan,  yang ditunjuk untuk menegakkan kepentingan keamanan pemberi pinjaman sesuai arahan mereka) dan  pihak-pihak  lain  yang  terlibat  di  dalam  pelaksanaan  proyek  termasuk  kontraktor  EPC. Pasal dalam direct agreement yang terkait langsung dengan kontraktor EPC adalah pada pasal mengenai  hak  dari  pemberi  pinjaman  melalui  agen  jaminan  untuk  mengganti  pemilik pekerjaan  jika  terjadi  gagal  bayar  atas  pinjaman  atau  ketidakmampuan  pemilik  pekerjaan memenuhi  kewajiban  berdasarkan Common  Term  Sheet (perjanjian  pemberian  pinjaman).
Dalam hal terjadinya penggantian pihak pemilik proyek ini, posisi kontraktor EPC akan tetap sebagai pelaksana pekerjaan.
Jika ditinjau dari resiko kontraktual pelaksanaan kontrak EPC dengan pola pembiayaan proyek,  pada  akhirnya,  resiko  yang  paling  utama  adalah  mengacu  kepada  pasal-pasal  pada kontrak-kontrak serta dokumen-dokumen keuangan yang disusun untuk keperluan pemberian pinjaman pada pelaksanaan proyek, termasuk di dalam mengenai sengketa yang akan muncul jika  identifikasi  sejak  awal  dan  negosiasi  tidak  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  dan  target mitigasi yang di harapkan.

## METODE PENELITIAN Jenis Metode Penelitian
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  disebutkan  bahwa  penelitian  adalah kegiatan  pengumpulan,  pengolahan,  analisis  dan  penyajian  data  yang  dilakukan  secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan  prinsip-prinsip  umum.  Sedangkan  metodologi  adalah  ilmu  mengenai metode  dan  uraian  tentang  metode  sehingga  metodologi  penelitian  adalah  suatu  teknik  dan prosedur  khusus  yang  diterapkan  agar  dapat  mengidentifikasi,  memilih,  memproses,  dan menganalisis informasi tentang suatu masalah.
Menurut Moh Siddiq Armia (2022:1-2) menyatakan bahwa:
dalam  satu  kajian  ilmiah,  metodologi  (ilmu  tentang  metode)  dibutuhkan  untuk  dapat mempertanggung  jawabkan  temuan  yang  dihasilkan  nantinya.  Temuan  penelitian dengan  tanpa  metodologi,  kemungkinan  besar  akan  diragukan  hasilnya,  dikarenakan minimnya pertanggungjawaban peneliti dalam penentuan metodologi yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan metodologi berpotensi menghasilkan temuan tertentu, dari hasil pengumpulan data berdasaran salah satu metodologi.
Lebih lanjut Siddiq Armia menyatakan bahwa dalam konteks penelitian, maka metode bisa  diartikan  sebagai  cara,  teknik  atau  langkah-langkah  melakukan  penelitian.  Jika penelitiannya  dalam  aspek  kajian  hukum,  maka  metode  penelitian  disini  adalah  metode penelitian hukum. 6
Secara  garis  besar,  penelitian  hukum  terbagi  menjadi  penelitian  hukum normatif/doktrinal  dan  penelitian  hukum  empiris/indoktrinal  yang  dapat  dikombinasikan dalam  satu  penelitian.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  (2001:6)  berpendapat bahwa  penelitian  hukum  normatif  dan  empiris  dapat  dilakukan  terpisah  maupun  secara bergabung. Perbedaan dari dua jenis penelitian tersebut dapat dilihat dari aspek pendekatan, jenis  data  yang  dipakai  dan  tujuan  dari  penelitian. 7 Lebih  lanjut  lagi  Soerjono  Soekanto melakukan  pembahasan  mengenai  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  tolok ukur  dari  sifat  dan  ruang  lingkup  disiplin  hukum.  Disiplin  diartikan  sebagai  suatu  ajaran tentang  kenyataan  yang  lazimnya  mencakup  disiplin  preskriptif  dan  disiplin  analitis.  Jika hukum ditinjau dari segi normatifnya saja maka disipllin hukum termasuk ke dalam disiplin preskriptif.
6 Moh Siddiq Armia. 2022. Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001,  Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jenis penelitian hukum yang lain adalah penelitian hukum empiris (kenyataan hukum) atau  penelitian socio-legal  (Socio-Legal  Research) .  Penelitian  hukum  empiris  ini dimaksudkan  agar  penelitian  yang  dilakukan  tidak  hanya  memikirkan  permasalahan- permasalahan  hukum  yang  sifatnya  normatif  saja  dimana  dalam  perkembangan  terjadi pergeseran  pandangan  bahwa  hukum  dari  perspektif  ilmu  sosial  pada  kenyataannya  tidak hanya mengenai norma-norma hukum dan implementasinya saja, melainkan juga merupakan suatu  hal  yang  terkait  dengan  perilaku  manusia  di  tengah-tengah  kehidupan  bersosialisasi yang  menarik  untuk  diteliti  tidak  hanya  dalam  satu  kajian  preskriptif  namun  lebih  kepada unsur deskriptifnya.
S.  Wheeler  dan  P.A.  Thomson  sebagaimana  dikutip  oleh  DJ.  Hayton,  (ed)  (2002), menyatakan dalam bukunya bahwa " Socio-legal research is, in some respects, founded on a paradox in that, while it claims or aspires to be an interdisciplinary subject with particular ties  with  sociology,  the  majority  of  practitioners  are  based  in  law  school,  and  have  no received any systematic training in either sociological theory and research method". 8

## Sumber Data Penelitian Hukum Normatif
Sumber  data  penelitian  normatif  adalah  berasal  dari  bahan-bahan  hukum  dan  berbasis pada  riset  kepustakaan.  Bahan  hukum  adalah  keseluruhan  prinsip-  prinsip,  ketentuan,  dan prosedur-prosedur  teknis  hukum,  baik  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan, perjanjian-perjanjian,  termasuk  juga  alat  penelusuran  hukum,  literatur,  catatan,  laporan, panduan-panduan  teknis  bagi  praktek  maupun  pengajaran  hukum,  serta  informasi-informasi hukum  tertulis  lainya  yang  dapat  digunakan  untuk  keperluan  pengkajian  hukum,  baik akademis maupun praktis (Wyasa Putra, 2006). 9
Untuk  itu  secara  langsung  sumber  data  penelitian  normatif  adalah  berasal  dari  data sekunder  saja  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier yaitu:
a. Bahan  hukum  Primer  merupakan  bahan  utama  yang  mempunyai  otoritas  terdiri  dari Undang-Undang Dasar, Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah,
b. Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  terdiri  atas  buku-  buku  teks  yang ditulis  oleh  ahli  hukum  yang  berpengaruh,  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  sarjana, kasus-kasus  hukum,  yurisprudensi,  dan  hasil-  hasil  simposium  mutakhir  yang  berkaitan dengan topik penelitian.
c. Bahan  Hukum  Tersier  adalah  bahan  hukum  yang  merupakan  pelengkap  yang  sifatnya memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  tambahan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Bahan  hukum  tersier  yang  terdapat  dalam  penelitian  misalnya  kamus  hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## Sumber data Penelitian Hukum Empiris (socio-legal research).
Banakar,  Reza  dan  Max  Traves  (2005)  menyatakan  bahwa  Penelitian  hukum  empiris atau socio-legal research adalah suatu pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya,  dalam  hal  ini  hukum  tidak  hanya  dipandang  sebagai  disiplin  yang  perskriptif
8 Wheeler, S., & Thomas, P., 2000. Socio-legal studies.
9 Ida Bagus Wyasa Putra, 2006, "Bahan Hukum Internasional " Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
dan  terapan  belaka,  melainkan  juga empirical atau  kenyataan  hukum.  Pendekatan  ini bertujuan  agar  penelitian  hukum  yang  dilakukan  tidak  hanya  memikirkan  hal-hal  yang bersifat  normatif,  sebagaimana  yang  telah  tertulis  saja  meskipun  hal  tersebut  adalah  sebuah kewajaran.  Namun  dalam  prakteknya,  gejala  sosial  terkait  perilaku  manusia  dalam masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat  menarik  untuk  diteliti  dengan  melihat  dari  sifatnya yang  deskriptif.  Penelitian  hukum  empiris  ini  memiliki  kecenderungan  menggunakan  data- data primer dan kerap di sebut juga dengan penelitian lapangan. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  tujuan  dari  penelitian  ini  maka  penulis  melakukan  langkah  awal berdasarkan metodologi penelitian yang telah di pilih dengan melakukan studi atas dokumen- dokumen  hukum  yang  meliputi  kaidah-kaidah  Undang-Undang,  peraturan  perundang- undangan yang mencakup Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang setingkat, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri atau peraturan daerah dan peraturan lain yang relevan. baik yang merupakan sumber hukum primer, sekunder maupun tersier.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melimitasi  pembahasan  hanya  terhadap  kontrak Engineering  Procurement  dan  Contruction  (EPC)  yang  melibatkan  pemilik  pekerjaan  atau Project  Company  dalam  project  finance  ini.  Tujuan  dari  pembatasan  ini  adalah  agar permasalahan  dan  resiko  hukum  terkait  pelaksanaan  kontrak  EPC  dengan  skema  project finance  dapat  teridentifikasi  dengan  baik  dan  upaya  mitigasi  masalah  dapat  dirumuskan dengan  lebih  jelas  dan  komprehensif.  Secara  mendetail  pembahasan  akan  mencakup penyebab  timbulnya  resiko-resiko  hukum,  dampak  resiko  Hukum  bagi  Kontraktor  EPC  dan upaya mitigasi atas resiko-resiko hukum tersebut.

## Faktor-faktor  Utama  Penyebab  Dari  Timbulnya  Resiko-Resiko  Kontraktual  Atas Kontrak EPC Dengan Skema Pembiayaan Proyek
1. Kelemahan  aspek  yuridis  berkaitan  dengan  Kondisi  peraturan  atau  kesepakatan yang digunakan namun kekuatan hukumnya tidak kuat.
Hal  ini  bisa  terjadi  jika  kontrak  yang  dibuat  tidak  sejalan  dengan  hukum  yang berlaku. Pada pelaksanaan skema pembiayaan project,  terkadang terdapat kondisi dimana hukum  yang  mengatur  pelaksanaan  kontrak  tersebut  merupakan  hukum  asing.  Pilihan hukum ( choice of law/ governing law/choice of juridiction) tidak terlepas dari kepentingan pemberi  pinjaman  yang  biasanya  terdiri  dari  konsorsium  bank  asing.  Pada  pembiayaan proyek  berskala  besar,  konsorsium  bank  akan  terdiri  dari  pihak-pihak  bank  asing  serta lender yang memilih pilihan hukum yang dapat lebih melindungi kepentingan dari lender maupun  bank  tersebut.  Sebagai  contoh,  dalam  pelaksanaan  kontrak  EPC  pada  salah  satu proyek pembangkit listrik di Indonesia yang di danai oleh bank asing, menerapkan pilihan hukum  yang  mengacu  kepada  hukum  wales  (england).  Hal  ini  tentu  akan  menjadi tantangan bagi para pihak yang terlibat, terutama dari sisi kontraktor EPC yang merupakan kontraktor  Indonesia  atau  kontraktor  asing  dan  kontraktor  indonesia  yang  terikat  dalam perjanjian  konsorsium.  Pertanyaan  yang  kemudian  timbul,  apakah  dalam  hal  ini  tidak bertentangan  dengan  prosedur  hukum  terutama  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Tentu perlu dilihat kembali dari sisi tujuan dari pemilihan hukum tersebut. Pada
10 Banakar, Reza dan Max Traves, 2005, "Theory and Method in Socio-Legal Research". Bloomsbury Publishing
dasarnya menentukan pilihan hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian perlu dilakukan dengan  pemahaman  yang  mendalam  baik  dari  aspek  hukum  itu  sendiri  maupun  prosedur yang  akan  dilalui  dalam  penerapannya.  Hal  ini  sangat  terkait  erat  dengan  pilihan  hukum jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan.
Mengenai  pilihan  hukum  ( Choice  of  Law/Rechtswahl )  para  pihak  dapat  memilih sendiri  hukum  yang  harus  dipakai  untuk  kontrak  (perjanjian)  dengan  pembatasan,  yaitu sepanjang  tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan  tidak  boleh  menjelma  menjadi penyelundupan  hukum  (Sudargo  Gautama  1977:168). 11 Oleh  sebab  itu,  maka  penentuan yurisdiksi  dan  pilihan  hukum  yang  berlaku  dalam  suatu  perjanjian  tetap  didasarkan  pada kesepakatan  para  pihak  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata pasal 1338 yang merupakan wujud dari penerapan dari asas kebebasan berkontrak ( pacta  sun  servanda ).  Sifat  universal  dari  asas  kebebasan  berkontrak  ini  juga  sangat dipengaruhi  oleh  posisi  tawar  menawar  dari  para  pihak  untuk  menentukan  pilihan  atas hukum.
Kondisi  ini  menimbulkan  resiko  jika  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penyusunan pasal-pasal  kontrak  jika  tidak  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  atas  konsep  pilihan hukum  ini.  Apabila  di  kaitkan  dengan  kelemahan  dari  aspek  yuridis  di  Indonesia,  timbul potensi  masalah  sehubungan  dengan  kondisi  kesepakatan  yang  digunakan  yang berkekuatan hukum lemah. Hal ini dikarenakan Reglement op de Rechtvordering (Rv) y ang mengatur hukum acara perdata di Indonesia menyatakan bahwa eksekusi atas putusan pengadilan negeri asing tidak dapat dilaksanakan, kecuali jika suatu undang-undang  mengatur  sebaliknya,  atau  setidak-tidaknya  agar  bisa  dilaksanakan  perlu mengajukan gugatan  baru dengan  menggunakan  putusan  pengadilan  negeri  asing  tersebut sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan kembali oleh pengadilan yang berwenang. Dari potensi  resiko  permasalahan  hukum  ini,  maka  para  pihak  dalam  perjanjian  sebaiknya menentukan  pilihan  penyelesaian  sengketa  yang  dianggap  paling  netral  dengan  putusan yang  bersifat  final  dan  mengikat  yaitu  dengan  melalui  arbitrase  yang  juga  telah  diatur dalam  Undang-Undang  No.30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa ("UU No.30/1999").

## 2. Perubahan Hukum
Hukum  akan  selalu  berkembang  mengikuti  peristiwa  yang  terjadi.  Oleh  karenanya peraturan  perundang-undangan  akan  berubah  dari  waktu  ke  waktu  untuk  mengakomodir kemajuan  jaman.  Perubahan  hukum  merupakan  istilah  hukum  yang  mengacu  kepada modifikasi  dan  perubahan  pada  hukum  yang  berlaku.  Perubahan  ini  dapat  melalui keputusan  pengadilan,  perintah  pemerintah  maupun  melalui  peraturan  perundang- undangan.  Perubahan  hukum  dapat  berlaku  segera  atau  hanya  bersifat  prospektif  saja tergantung kepada yuridiksinya.
Dalam  proses  penentuan  syarat  dan  ketentuan  kontrak  pada  proses  penyusunan syarat  khusus  kontrak  untuk  keperluan  tender,  sangat  penting  untuk  memasukkan ketentuan  perubahan  hukum  ini  yang  bertujuan  untuk  mengantisipasi  dampak  atas  biaya
11 Sudargo Gautama, 1977, Pengantar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta
penyelesaian  proyek  baik  terhadap  biaya  modal  maupun  terhadap  biaya  pemeliharaan fasilitas yang akan di bangun. Perubahan-perubahan ini akan memunculkan elemen resiko yang  baru  pada  sebuah  kontrak  dan  oleh  karenanya  dimungkinkan  untuk  adanya peninjauan  kembali  kontrak  untuk  antisipasi  dalam  menghadapi  keadaan  baru.  Proses panjang  yang  dilalui  dalam  mewujudkan  pelaksanaan  proyek  yang  melalui  skema pembiayaan  proyek,  menjadikan  resiko  perubahan  hukum  sangat  mungkin  terjadi.  Pada umumnya,  sebelum  tanggal  efektif  kontrak  dimulai,  terdapat  tahapan-tahapan  prosedural yang ditetapkan dan harus di lengkapi hingga sampai pada tahap persetujuan pembiayaan (financial  close  stage) serta  proses  eksekusi  pekerjaan  EPC  sampai  dengan  tahap  serah terima  pekerjaan (taking  over the work) oleh pemilik pekerjaan untuk  diserahkan  kepada offtaker  untuk  dioperasikan  sehingga  dapat  melakukan  pengembalian  pinjaman  kepada lender.  Hal  ini  memperbesar  resiko  terjadi  perubahan  atas  hukum  yang  berlaku  dan dampak  paling  besar  akan  dirasakan  oleh  contractor  EPC  dimana  perubahan  tersebut mempengaruhi  proses  eksekusi  pekerjaan  pada  masing-masing  bagian,  Engineering, Procurement dan Construction.
FIDIC  Construction  Contract  2nd  Ed  2017  Red  Book  pasal  13.6  memberikan rekomendasi  untuk  hal-hal  terkait  perubahan  hukum  ini  yang  dijabarkan  dalam  klausul Adjustment for Change in Law sebagai berikut:
Subject  to  the  following  provisions  of  this  Sub-Clause,  the  Contract  Price  shall  be adjusted to take account of any increase or decrease in Cost resulting from a change in:
a) the Laws of the Country (including the introduction of new Laws and the repeal or modification of existing Laws);
b) the judicial or official governmental interpretation or implementation of the Laws referred to in sub-paragraph (a) above;
c) any  permit,  permission,  license  or  approval  obtained  by  the  Employer or  the Contractor  under  sub-paragraph  (a)  or  (b),  respectively,  of Sub-Clause  1.13 [Compliance with Laws]; or
d) the  requirements for  any permit, permission,  licence  and/or approval  to  be obtained  by  the  Contractor  under  sub-paragraph  (b)  of Sub-Clause  1.13 [Compliance  with  Laws],  made  and/or  ofﬁcially  published  after  the  Base  Date, which  affect  theContractor  in  the  performance  of  obligations  under  the  Contract. Inthis  Sub-Clause  “change  in  Laws”  means  any  of  the  changes  under sub- paragraphs (a), (b), (c) and/or (d) above.
If  the  Contractor  suffers  delay  and/or  incurs  an  increase  in  Cost  as  a  resultof  any change in Laws, the Contractor shall be entitled subject to Sub-Clause 20.2 [Claims For Payment and/or EOT] to EOT and/or payment of such Cost.
Keberadaan klausul ini di dalam kontrak akan mengalihkan resiko perubahan hukum yang  merugikan  kontraktor  EPC,  dengan  memberikan  hak  untuk  melakukan  klaim  atas biaya  dan  waktu  sebagai  akibat  dari  kesulitan  yang  dihadapi  kontraktor  EPC  sebagai dampak  perubahan  hukum.  Namun  dibutuhkan  pemahaman  yang  mendalam  atas interpretasi kontrak tersebut  dan dilengkapi  dengan  justifikasi  kontraktual atas  hak  klaim maupun variation dari sisi kontraktor EPC.
3. Ketidakmampuan memitigasi resiko pada syarat dan ketentuan kontrak.
Manajemen  atas  kontrak  memiliki  kompleksitas  dan  resiko  tersendiri.  Berdasarkan siklus  kontrak  manajemen,  proses  penyusunan  kontrak (contract  drafting) merupakan aktifitas  yang  memiliki  resiko  yang  terkait  langsung  dengan  kemampuan  penyusun kontrak baik  secara personal  maupun dalam  tim.  Aktifitas  utama dari  proses  penyusunan kontrak  adalah  untuk  memasukkan  syarat  dan  ketentuan  menjadi  pasal-pasal  dalam kontrak  yang  kemudian  akan  di  negosiasikan  dan  disetujui  setelah  proses  diskusi  pasal- pasal kontrak (contract discussion agreement) oleh para pihak. Bagian yang paling krusial pada manajemen kontrak adalah assessment dan mitigasi. Resiko kontraktual akan muncul dalam  hal  syarat  dan  ketentuan  tidak  dinyatakan  dengan  jelas.  Kondisi  ini  dapat berdampak buruk pada operasional perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja perusahaan.
Sebelum  melakukan  assessment  dan  mitigasi,  perlu  dipahami  mengenai  tipe-tipe resiko kontrak yaitu sebagai berikut :
a) Resiko  litigasi.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual, pelanggaran  kontrak,  kegagalan  untuk  memasukkan  klausul  hukum  utama,  atau  tidak memenuhi persyaratan kepatuhan dan peraturan.
b) Risiko  finansial  yang  merupakan  kerugian  yang  mempengaruhi  laba  yang  disebabkan hilangnya tanggal-tanggal penting kontrak, kejadian insolvensi dan kebangkrutan serta perpanjangan kontrak secara otomatis tanpa adanya analisa dan evaluasi biaya.
c) Resiko  keamanan  secara  langsung  terkait  dengan  data-data  rahasia  yang  diakses  oleh pihak-pihak yang tidak berwenang sehingga informasi sensitif jatuh kepada pihak yang salah. Hal ini beresiko kepada kerugian hukum dan finansial serta potensi reputasi yang buruk.
d) Resiko  operasional  yang  disebabkan  oleh  proses  internal  dan  outsourcing  yang  tidak efisien.  Proses  kontrak  yang  lambat  akibat  teknologi  kontrak  yang  tidak  mengikuti kemajuan  jaman  dapat  menyebabkan  bisnis  harus  menunggu  untuk  mendapatkan produk atau layanan yang sangat dibutuhkan.
Resiko-resiko  sebagaimana  tersebut  di  atas  akan  menjadi  semakin  kompleks  ketika melibatkan beberapa kontrak dengan pihak-pihak yang berbeda dengan kepentingan yang beragam  seperti  dalam  pelaksanaan  kontrak  EPC  dengan  pendanaan  proyek.  Kontrak- kontrak  yang  disusun  harus  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain  sehingga  terjadi  transfer data-data  yang  sifatnya  konfidensial  antara  satu  kontrak  dengan  yang  lain  tidak  dapat dihindarkan. Posisi yang paling berkepentingan atas data-data kontrak dalam pelaksanaan kontrak  EPC  dengan  pendanaan  proyek  ini  adalah  dari  pihak  lender  dan  agen  penjamin karena  mereka  berkepentingan  untuk  memastikan  bahwa  proyek  yang  akan  dilaksanakan adalah proyek yang akuntabel dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman setelah selesai dan beroperasi.

## 4. Kegagalan Dokumentasi
Mengapa  kegagalan  dokumentasi  menjadi  salah  satu  resiko  kontraktual  dalam pelaksanaan kontrak EPC dengan pola pembiayaan proyek? Engineering merupakan salah satu  elemen  dari  kontrak  EPC  termasuk  proses  review  design  dan  seluruh  aktifitas kordinasi.  Dibandingkan  dengan  jenis  kontrak  yang  lain,  kontrak  EPC  melibatkan  lebih
banyak  pihak  untuk  melaksanakan  aktifitas  review  dokumen  desain  dan  koordinasi sehingga  memunculkan  area-area  antarmuka (interface) yang  memerlukan  berkoordinasi satu sama lain untuk mendapatkan kesesuaian.
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  engineering  ini  antara  lain  melibatkan  tim engineer  kontraktor  EPC  yang  bertanggung  jawab  dalam  desain  serta  berkordinasi  untuk melakukan  review  atas  dokumen  engineering  vendor/subkontraktor.  Kemudian  pihak vendor  yang  bertanggung  jawab  pada  desain  vendor  dan  memasuk  komponen  serta  tim engineer  pemilik  proyek  yang  dapat  melakukan  review  pada  bagian  desain  yang  bersifat khusus.
Dari sisi  yang lain  yaitu  terkait  dengan  skema  pendanaan  proyek, memiliki  kondisi yang kurang lebih sama dimana pada proses persetujuan pendanaan proyek tersebut akan melibatkan  banyak  pihak  sehingga  memunculkan  area  antarmuka  yang  juga  perlu  di koordinasikan.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dan  terus  berkoordinasi  akan  membutuhkan sistem pengaturan alur dokumentasi yang baik sehingga menjamin validitas dokumen dan selanjutnya akan  menjadi  bagian penting  dari  kontrak-kontrak  yang ditandatangani  untuk kebutuhan  pengaturan  pendanaan  proyek.  Hal  yang  paling  krusial  dalam  pengaturan dokumen-dokumen  yang  efektif  adalah  sehubungan  dengan  adanya  syarat-syarat permulaan  untuk  penyelesaian  proses  pencairan  pinjaman (condition  precedence  for  full finance) yang  sejalan  dengan  persyaratan  permulaan  untuk  dapat  memulai  pekerjaan (condition precedence for full commencement) yang harus dipenuhi oleh kontraktor EPC. Seluruh  koordinasi  ini  akan  menghasilkan  dokumen-dokumen  yang  perlu  di dokumentasikan dengan baik dan setiap saat mudah di akses dan di lacak telah tersimpan di  dalam  sistem  arsip  baik  dalam  bentuk  softfile  atau  hardfile.  Pada  proses  pemenuhan condition  precedence  for  full  commencement ,  persyaratan  dokumen  yang  ditetapkan adalah sebagai berikut:
a) Persetujuan  oleh  pemilik  pekerjaan  atas  program  untuk  pemasangan  dan  konstruksi pekerjaan yang disampaikan oleh kontraktor EPC;
b) Penyampaian bukti bahwa semua  ijin  dan  lisensi yang diperlukan untuk  pelaksanaan pekerjaan telah diperoleh dan memiliki kekuatan dan keberlakuan penuh.
c) Penyediaan  polis  asuransi  dan  bukti  pembayaran  premi  asuransi  yang  disampaikan kepada pemilik pekerjaan.
d) Pengiriman  kepada  pemilik  pekerjaan  atas  jaminan  pelaksanaan,  penjaminan perusahaan induk dan jaminan uang muka sesuai dengan Kontrak;
e) Pengiriman kepada pemilik pekerjaan atas pendapat hukum sesuai dengan Kontrak; Penyebab-penyebab  umum  terjadinya  kegagalan  dokumentasi  dalam  proyek  EPC adalah antara lain sebagai berikut :
1) Koordinasi  informal  antar  tim  engineering  maupun  pihak  terlibat  lainnya  tidak  di formalkan  dan  dimasukkan  kedalam  sistem  arsip.  Kondisi  ini  sangat  susah  di  hindari dan bisa berdampak pada keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut.
2) Tidak  ada  penanganan  yang  tepat  atas  permasalahan  di  area  antarmuka  sehingga menjadi permasalahan yang serius. Pemantauan atas upaya penyelesaian permasalahan ini  harus  dituangkan  dalam  dokumen  yang  mengikat  komitmen  seluruh  pihak  yang terlibat.
3) Tidak  ada  pemantauan  berkala  atas  tanggal-tanggal  penyampaian  dokumen-dokumen desain  yang  mencakup  periode  review  desain,  review  atas  pekerjaan  ulang  yang terkadang secara otomatis dianggap berjalan pada saat dokumen diserahkan.
4) Kehilangan dokumen pada saat pengiriman serta tenggat waktu review pekerjaan ulang menimbulkan  potensi  permasalahan  jika  hal  tersebut  terkait  dengan  denda  dan  penalti terhadap kehilangan dokumen.
Dokumen-dokumen  penting  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pemenuhan condition precedence  for  full  financing yang  melibatkan  Project  sponsor,  pemberi  pinjaman,  agen penjamin, pemilik proyek, dan kontraktor EPC adalah sebagai berikut:
a) EPC Contracts Consent (Construction Contract Consent);
b) Acknowledgements  of  notices  of  the  Fiducia  Security  over  Receivables  from  the relevant debtors;
c) Acknowledgments of novation to the counterparties of the assigned contracts;
d) Acknowledgement  from  the  banks  who  provided  the  securities/guarantees  under  the EPC Contract.
e) Company authorized representative's Certificate:
f) Certified  copies  of  all  policies  required  to  be  maintained  by  the  EPC  Contractors pursuant to the terms of the EPC Contracts.
g) Annual financial statements from each Project Party
h) Quarterly  financial  statements  from  the  Borrower,  each  Sponsor,  each  Shareholder Party, the Technical Services Provider and the EPC Contractors
i) Legal opinion
Seluruh  contoh  dokumen-dokumen  diatas,  wajib  diselesaikan  sebelum  tanggal dimulainya  pekerjaan  proyek  EPC  dengan  skema  pembiayaan  proyek  mulai  ekfektif. Kegagalan  dalam  penanganan  dan  dokumentasi  terhadap  dokumen-dokumen  ini menimbulkan resiko besar dan berdampak pada persetujuan pelaksanaan proyek.

## Bentuk  Mitigasi  Resiko  Kontraktual  atas  Kontrak  Kontrak  EPC  dengan  Skema Pembiayaan Proyek
Setiap  kontrak  memiliki  resiko  yang  melekat  yang  perlu  untuk  diidentifikasi  sebelum penandatanganan kontrak dengan melakukan tahapan sebagai berikut :
1) Pada tahap awal, kontraktor EPC harus melakukan kajian dan pendalaman terhadap syarat dan  ketentuan  kontrak  yang  merupakan  kewajiban  kontraktual,  termasuk  didalamnya syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian pemberian pinjaman dari pemberi pinjaman kepada  pemilik  pekerjaan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengukur  kemampuan  untuk memenuhi  kewajiban-kewajiban  tersebut  sehingga  dapat  diukur  seberapa  sulit pelaksanaannya dan apakah ada ketentuan yang besifat ambigu dan tidak jelas.
2) Selanjutnya  melakukan  evaluasi  penerapan  milestone  proyek  mencakup  linimasa  untuk mengantisipasi  adanya  ketentuan  penalti/denda  jika  terjadi  keterlambatan  penyelesaian akibat  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  saat  pelaksanaan  pekerjaan  serta lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  sampai  dengan  syarat  pencairan  pinjaman  dapat terpenuhi.
3) Analisa  terhadap  syarat-syarat  kontrak.  Untuk  kontrak-kontrak  dalam  skema  pembiayaan proyek,  sangat  memungkinkan  berkontrak  dengan  pihak  asing  yang  berada  di  yuridiksi
hukum  berbeda.  Oleh  karenanya  sangat  penting  untuk  mempertimbangkan  resiko-resiko yang  mungkin  akan  dihadapi  terkait  dengan  hal  tersebut  dan  bagaimana  tata  cara  ketika terjadi sengketa serta pilihan hukum dan pilihan tempat penyelesaian sengketa konstruksi.
4) Mempertimbangkan  adanya  eksklusifitas  kontrak  dimana  kontrak  yang  dibuat  mungkin harus  mematuhi  standar-standar  industri.  Beberapa  diantaranya  mengatur  ranah  privasi sehingga  terdapat  potensi  adanya  penalti  atas  pelanggaran  dan  mengurangi  kepercayaan pihak-pihak yang berkontrak akibat wanprestasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  disampaikan  diatas,  perlu  dilakukan  identifikasi  dan  mitigasi pada  fase  awal  tender  terkait  dengan  resiko-resiko  kontraktual  dalam  pelaksanaan  kontrak engineering, procurement dan construction dengan pola pembiayaan proyek ini.
Untuk  dapat  memitigasi  resiko  kontraktual,  para  pihak  perlu  melakukan  review  dan menegosiasikan  syarat  dan  ketentuan  kontrak  dengan  sangat  berhati-hati  dan  penuh  dengan pertimbangan sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Proses review ini termasuk pada ruang  lingkup  pekerjaan,  jadwal  pembayaran  yang  jelas,  dan  ketentuan-ketentuan  mengenai penanganan keterlambatan, sengketa dan prosedur perubahan pekerjaan.
Dalam  proses  penyusunan  syarat  dan  ketentuan  kontrak,  para  pihak  harus  melakukan riset  dan  pengumpulan  data-data  yang  relevan  dengan  bentuk  kontrak  dan  jenis  pekerjaan yang  akan  dikerjakan.  Penggunaan  pasal  kontrak  yang  ambigu  harus  dihindari  karena  akan menimbulkan  perbedaan  interpretasi  yang  berujung  pada  sengketa  konstruksi.  Area  yang paling  berpotensi  menumbulkan  permasalahan  kontraktual  pada  tahap  eksekusi  pekerjaan adalah area interface dimana harus ada pembagian ruang lingkup yang jelas antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.
Dari  sisi  resiko  dari  sisi  pembiayaan  proyek,  terkait  dengan  dokumen-dokumen  yang menjadi  syarat  agar  proyek  dapat  dibiayai  oleh  pemberi  pinjaman  maka  seluruh  dokumen- dokumen  yang  tervalidasi  harus  di  distribusikan  dan  didokumentasikan  sesuai  dengan  alur yang  ditetapkan.  Ketidakterpenuhan  syarat-syarat  kontraktual  dalam  pemenuhan  syarat permulaan  akan  sangat  berpengaruh  pada  keputusan  para  pihak  dalam  pendanaan  untuk mengambil keputusan pembiayaan proyek tersebut.

## Saran
Sebagai  saran  bagi  pihak-pihak  yang  akan  atau  tengah  melaksanakan  kontrak  EPC dengan  pola  pembiayaan  proyek  ini,  harus  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  mengenai proses  yang  dibutuhkan  sejak  tahap  tender  sampai  dengan  penyelesaian  proyek  EPC  dan mencakup  masa  pemeliharaan  atas  cacat (defect  liability  period) .  Selain  pemahaman  terkait masalah kontraktual  dan hukum, pemahaman atas managemen kontrak  dan komitmen untuk keterbukaan dan berkolaborasi  merupakan  salah  satu cara agar pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut tidak mengalami kendala yang berdampak negatif pada proyek dan pihak-pihak yang terlibat  di  dalamnya.  Dengan  pemahaman  tersebut,  tujuan  pelaksanaan  proyek  dari  sisi kontraktor  EPC  dapat  tercapai  yaitu  kesesuaian  atas  waktu  biaya  dan  mutu,  sedangkan  dari sisi  pemberi  pinjaman,  akan  mendapatkan  pembayaran  kembali  berikut  profit  dan  benefit
sesuai  dengan  rencana dan anggaran yang  telah  dikeluarkan  dengan  resiko sengketa dan isu hukum yang minim.

## DAFTAR PUSTAKA
Banakar,  Reza  dan  Max  Traves,  2005 ,  "Theory  and  Method  in  Socio-Legal  Research".

## Bloomsbury Publishing
Esty,  B.  C. "Improved  Techniques  for  Valuing  Large-Scale  Projects." Journal  of  Project Finance 5,  no.  1  (spring  1999):  9–25. Fidic  Red  Book  2nd  edition  (building  aand engineering works design by the Employer), 2017
Gray, Clifford F.; Larson, Erik W.; Dwi Prabantini. 2007. Manajemen proyek: proses manajerial  /  Clifford  F.  Gray,  Erik  W.  Larson; penerjemah,  Dwi  Prabantini, Yogyakarta
Gray,  Clifford  dan  Larson,  Erik.  2019.  " Project  Management:  The  Managerial  Process " Oregon State University"; hal 188
Iqbal  Islami.  2015;  " Project  Finance  dan  Public  Privat  Partnership :  Skema  Pendanaan Alternatif  Proyek  Infrastruktur  Pusdiklat  Kekayaan  Negara  dan  Perimbangan Keuangan.
Iyanujetsu  Oguntunji.  2022,  "10  Common  Risks  Associated  With  Project  Finance"; https://www.linkedin.com/pulse/10-common-risks-associated-project-finance- iyanujesu-oguntunji .
Ida Bagus Wyasa Putra, 2006, "Bahan  Hukum Internasional " Bagian Hukum Internasional,
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
Moh  Siddiq  Armia.  2022. Penentuan  Metode  &  Pendekatan  Penelitian  Hukum .  Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)
Sudargo  Gautama,  1977, Pengantar  Hukum  Perdata  Internasional. Bandung:  Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001, Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wheeler, S., & Thomas, P., 2000. Socio-legal studies. Standard & Poor Corporation, 2003
Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, https://kpbu.kemenkeu.go.id/kajian-opini-publik/project-finance-konsep-aplikasi-dan- evaluasi diakses pada tanggal 17 September 2023 jam 14:42,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No.2 tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi.
Undang-Undang No.30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering (Rv)