## Pelaksanaan Program Millennium Challenge Account (MCA) dan Kepentingan Amerika Serikat di Indonesia

## Asra Virgianita dan Rizky Mahanani Pratiwi
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia

## ABSTRACT
Kajian  ini  membahas  mengenai  program  hibah  Millennium  Challenge Account (MCA) di Indonesia yang merupakan salah satu proyek bantuan luar negeri  Amerika  Serikat  (AS).  Para  ahli  berpendapat  bahwa  pemberian bantuan  luar  negeri  selalu  terkait  dengan  motif  negara  donor.  Studi  ini menginvestigasi  motif  AS  dalam  pemberian  hibah  MCA  ke  Indonesia. Ditemukan  bahwa  MCA  dirumuskan  untuk  motif  politik  dan  ekonomi.  Motif politik  terkait  dengan  upaya    AS  untuk  menunjukkan  komitmen  dalam  isu pelestarian  lingkungan  global.  Motif  ekonomi  terkait  dengan  upaya-upaya AS  untuk  melindungi  perusahaan  minyak  dan  gas  AS  di  Indonesia  terhadap tuntutan  untuk  masalah  lingkungan  dan  sosial,  perluasan  pasar  AS  untuk produk  kesehatan  dan  farmasi,  dan  pembentukan  iklim  yang  kondusif  bagi perusahaan AS.
Kata-Kata Kunci:  MCA, bantuan luar negeri,  motif ekonomi, motif  politik, Amerika Serikat, Indonesia.
This study discussed the Millennium Challenge Account (MCA) grant program in Indonesia as one type of the United States (U.S.) foreign aid project. Many scholar argues that the provision of foreign aid is alwyas associated with the motives  of  donor  countries.  This  study  investigates  the  U.S.  motives  in  the provision  of  MCA  grants  to  Indonesia  and  found  that  it  was  formulated  for political and economy  motives. Political motives of MCA program associated with  the  effort  of  the  U.S.  to  show  the  U.S.  commitment  in  preserving  the global environment. While the economic motives associated with the attempts to  protect  the  U.S.  oil  and  gas  companies  in  Indonesia  towards  demands  for environmental  and  social  issues,  the  expansion  of  the  U.S.  market  for  health and pharmaceutical products, and the formation of favourable climate for the U.S. companies.
Keywords:  MCA,  foreign  aid,  economic  motives,  political  motives,  United States, Indonesia
Bantuan  luar  negeri  adalah  fenomena  yang  berkembang  pasca  Perang Dunia II. Bagi Amerika Serikat (A.S.) yang merupakan pemrakarsa awal bantuan  luar  negeri,  motif  keamanan  nasional  merupakan  motif  yang utama hingga awal tahun 1990-an, yang kemudian mengalami perluasan di  tahun-tahun  berikutnya  seiring  dinamika  internasional.  Pada  akhir tahun  1990-an,  tujuan  pemberian  bantuan  dikategorikan  dalam  6 (enam)  poin,  yaitu:  (1)  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  pertanian,  (2)  pembentukan  demokrasi  berkelanjutan, (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,  (4)  stabilisasi  populasi  dunia  dan  pemeliharaan  kesehatan manusia,  (5)  memeliharaan  lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan,  (6) mempromosikan bantuan kemanusiaan (Degnbol & Pedersen 2003, 77). Namun peristiwa 9/11 telah membawa isu keamaman nasional menjadi isu sentral dalam pemberian bantuan luar negeri AS. Pada bulan Maret tahun  2002,  Presiden  George  W.  Bush  menggagas  Millennium Challenge  Account  (MCA)  berupa  program  pendanaan  untuk pengurangan  kemiskinan  global.  Gagasan  Presiden  Bush  dalam  MCA yang  bertujuan  untuk  “reduce  poverty  through  economic  growth” terkait  dengan  upaya  AS  untuk  mengurangi  kemiskinan  global  yang dapat mengancam keamanan dan kepentingan nasional AS. Pemerintah AS percaya bahwa kemiskinan akan mengarah pada ketidakstabilan dan hal  tersebut  rawan  menjadi  sarana  berkembangnya  terorisme  (Radelet 2003, 104).
Untuk  menjadi  negara  penerima  hibah  MCA,  sebuah  negara  harus memenuhi  serangkaian  kriteria  yaitu,  berdasarkan  pendapatan  per kapitanya  merupakan  kategori  Low  Income  Country  (LIC)  atau  Lower Middle  Income  Country  (LMIC),  secara  hukum  tidak  bertentangan sebagai  negara  penerima  bantuan  AS,  dan  memenuhi  ketentuan  dalam indikator-indikator  MCA.  Menurut  Millenium  Challenge  Corporation (MCC)  yang merupakan sebuah badan independen yang dibentuk oleh kongres AS untuk mengurus administrasi kegiatan MCA dengan negara- negara mitra, ukuran yang digunakan dalam MCA terdiri dari 3 kategori yaitu  pemerintahan  yang  adil  (ruling  justly),  investasi  sumber  daya manusia (investing in people), dan kebebasan untuk mengarahkan dan melakukan  kegiatan  ekonomi  (economic  freedom)  dengan  berbagai indikator (MCC 2010b).
Indikator  untuk  kategori  ruling  justly  terdiri  dari  terjaminnya  hak-hak politik (political rights), hak-hak sipil (civil liberties), kontrol terhadap penggunaan  kekuasaan  publik  untuk  kepentingan  pribadi  (control  of corruption),  pemerintahan  yang  efektif  (government  effectiveness), penegakan  hukum  (rule  of  law),  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pemerintahan  dan  kebebasan  berekspresi,  berorganisasi  dan  media massa  (voice  and  accountability).  Sementara  itu,  indikator  untuk kategori  investing  people  terdiri  dari  tingkat  imunisasi  terhadap  anak-
anak (imunization rate),  belanja negara untuk sektor kesehatan (health expenditures), belanja negara untuk pendidikan primer/dasar (primary educations expenditures), jumlah anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan  dasar  (girl’s  primary  education  completion),  dan manajemen  sumber  daya  alam  (natural  resources  management). Adapun  untuk  kategori  economic  freedom  indikator  yang  digunakan adalah  kualitas  regulasi  (regulatory  quality),    hak  kepemilikan  dan akses atas  tanah (land rights and access),  kemampuan untuk memulai bisnis (business start-up), kebijakan perdagangan (trade policy), tingkat inflasi  (inflation)  dan  kebijakan  fiskal  (fiscal  policy).  Syarat  yang ditetapkan oleh MCC kepada negara penerima hibah untuk tahun 2009 adalah  minimal  separuh  dari  6  indikator  dalam  kategori  ruling  justly dan  economic  freedom  skornya  berada  diatas  median  termasuk  untuk indikator  control  of  corruption.  Sementara  untuk  kategori  investing  in people minimal 3 dari 5 indikatornya memiliki skor diatas median (MCC 2010a & b).
Program  MCA  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu  hibah  awal  yang  disebut treshold program yang ditujukan untuk membantu negara-negara yang eligible  untuk  bantuan  penuh  (compact  program)  yang  dilaksanakan dalam  jangka  waktu  dua  tahun  (short  term).  Untuk  compact  program disediakan  dana  lebih  besar  dan  periode  waktu  implementasi  yang sifatnya  multi-years.  Awalnya,  Indonesia  mendapatkan  threshold program  MCA  pada  tahun  2007-2009  sebesar  55  juta  dolar  AS  (MCC, 2007)  yang  ditujukan  untuk  perbaikan  dua  indikator,  yaitu  control  of corruption  dan  imuniziation  rate.  Dalam  perjalanannya,  Indonesia kemudian dinyatakan layak untuk mendapatkan compact program pada bulan Desember 2008. Akhirnya, MCC memberikan dana hibah sebesar 600  juta  dolar  AS  kepada  Indonesia  dalam  jangka  waktu  lima  tahun. Program  ini  dirancang  untuk  mengurangi  kemiskinan  melalui pertumbuhan  ekonomi  dengan  tiga  proyek    yaitu  Proyek  Kemakmuran Hijau  atau  berbasis  lingkungan  (Green  Prosperity  Project),  Proyek Kesehatan  dan  Gizi  Berbasis  Masyarakat  untuk  Mengurangi  Gangguan Pertumbuhan  /Stunting  (Community  based  Health  and  Nutrition  to Reduce  Stunting),  dan  Proyek  Modernisasi    Sistem  Pengadaan  Publik (Modernization Procurement Project).
Pemberian  hibah  ini  tentu  menimbulkan  pertanyaan  karena  Indonesia justru  mengalami  penurunan  performa  dalam  pencapaian  indikator- indikator  yang  ditetapkan.  Penurunan  yang  cukup  tajam  terjadi  pada semua indikator termasuk control of corruption. Hal ini terlihat dalam scorecard  Indonesia  tahun  2010  dan  2011.  Persentase  performa penanganan  korupsi  Indonesia  pada  scorecard  tahun  2009  adalah sebesar  56%.  Performa  ini  mengalami  penurunan  pada  tahun  2010 menjadi  41%  dan  bahkan  menjadi  26%  pada  tahun  2011  (MCC  2011). Selain  itu,  Indonesia  masih  dianggap  memenuhi  syarat  untuk
mendapatkan  compact  MCA  karena  Kongres  AS  memberikan  otoritas kepada  MCC  untuk  mengkategorikan  Indonesia  sebagai  low  income country  (LIC)  sejak  tahun  2010  hingga  3  tahun  kedepan,  padahal Indonesia  telah  masuk  negara  Middle  Income  Countries  (MIC)  pada tahun  yang  sama.  Dengan  kondisi-kondisi  tersebut,  hibah  penuh (Compact  Program)  MCA  Indonesia  kemudian  ditandatangani  pada tahun  2011.  Hal  ini  memunculkan  pertanyaan    “Mengapa  AS memberikan  hibah  Compact  Program  kepada  Indonesia  pada  tahun 2011  disaat  terjadi  penurunan  performa  capaian  indikator-indikator MCA?”  Dengan  menfokuskan  pada  pertanyaan  tersebut,  kajian  ini ditujukan untuk memahami konteks pemberian bantuan luar negeri AS, menginvestigasi    dan  menganalisis  motif  AS  dalam  memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia, khususnya dalam program MCA.
Secara  teoritis  dan  praktis,  terdapat  beberapa  motif  donor  dalam menyalurkan bantuan luar negeri yaitu motif (1) altruisme, (2) ideologi politik,  kebijakan  luar  negeri,  dan  kepentingan  komersial,  serta  (3) pembangunan ekonomi (Trap, 2000). Motif altruisme berkaitan  dengan  alasan  kemanusiaan  dipentingkan  oleh  negara  donor terkait  dengan  kemiskinan  dan  kesenjangan  di  negara  penerima bantuan.  Motif  ideologi  politik,  salah  satu  contohnya  implementasi bantuan  luar  negeri  pada  masa  Perang  Dingin  sebagai  upaya  menahan pengaruh  antara  blok  Barat  dan  Timur.  Sementara  itu,  motif pembangunan ekonomi digunakan untuk merealisasikan pembangunan di negara penerima bantuan  sekaligus untuk penyebaran demokrasi, isu gender,  dan  ekspansi  pasar  (termasuk  menyediakan  lingkungan  yang kondusif bagi investasi asing).
Kebijakan  bantuan  luar  negeri  sangat  berkaitan  dengan  kepentingan politis  dan  pertimbangan  strategis  negara  donor.  Hal  ini  dipandang lebih  penting  daripada  kepentingan  ekonomi  dan  performa  politis negara  penerima  bantuan  (Alesina  dan  Dollar  1998).  Bantuan  luar negeri,  seperti  halnya  diplomasi,  propaganda,  atau  aksi  militer  adalah instrumen  dalam  sebuah  negara  untuk  menanamkan  kontrol  atau pengaruh.  Dari  pandangan  negara  donor,  bantuan  luar  negeri  adalah instrumen kebijakan luar negeri untuk melakukan hubungan politik dan diplomatik dengan negara berkembang, meningkatkan stabilitas negara yang  strategis,  melakukan  ekspansi  terhadap  pasar  ekspor  (Piscard 2008, 7). Berbagai motif tersebut menjadi basis untuk menjelaskan pola alokasi  dan  distribusi  bantuan  luar  negeri.  Selain  itu,  perlu  dicatat bahwa,  motif-motif  ini  seringkali  tidak  berdiri  sendiri,  karena  dalam suatu kebijakan, alasan-alasan tersebut dapat saling tumpang tindih.
Dalam  kaitan  tumpang  tindihnya  motif  yang  mengiringi  penyaluran bantuan  luar  negeri,  Degnbol  &  Pedersen  (2003,  17)  menyuguhkan sebuah  skema  yang  membagi  motif  dan  tujuan  bantuan  luar  negeri
dalam  4  kategori  yaitu motif  keamanan  nasional,  motif  ekonomi,  motif lingkungan,  motif  moral  dan  kemanusiaan.  Melalui  skema  tersebut dapat dijelaskan bahwa motif dan kepentingan donor dapat dilihat tidak saja secara tunggal akan tetapi dapat saling beririsan (lihat gambar 1). Berbagai  penjelasan  tersebut  melandasi  hipotesis  artikel  ini    bahwa motif  ekonomi  dan  politik  AS  menjadi  landasan  utama  pelaksanaan Program MCA di Indonesia.
Gambar 1.  Motif dan Kepentingan Donor National Security Economic Environmental
Moral & Humantiarian
(Degnbol & Pedersen 2003,17)
Merujuk  pada  tiga  proyek  MCA  yang  dirancang  dengan  berfokus  pada isu  lingkungan,  kesehatan  dan  pengadaan  barang,  motif  politik  terkait image building dalam implementasi Green Prosperity Building Project dan  kepentingan  ekonomi/komersial  dalam  ketiga  proyek  keseluruhan menjadi  indikator  motif  politik  dan  ekonomi  AS  dalam  pelaksanaan MCA di Indonesia.

## Program MCA di Indonesia
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  pendahuluan,  program  MCA Indonesia  diawalli  dengan  hibah  Treshold  Program  pada  tahun  2006. Ada dua fokus utama program tersebut yaitu control of corruption dan imunization rate. Proyek ini bernilai 55 juta dolar AS ini yang dijalankan oleh the United States Agency for International Development   (USAID 2007).  Program  Control  of  Corruption    dalam  skema  tersebut dinamakan the Millennium Challenge Corporation Threshold Program for  Indonesia:  Control  of  Corruption  Project  (MCC-ICCP)  yang merupakan program kontrak 2 tahun bernilai 35 juta dolar AS terhitung sejak tanggal 11 April 2007 sampai dengan 10 April 2009.  Proyek MCC- ICCP  terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  bantuan  teknis,  pelatihan,  dan
penyediaan  peralatan  khusus  yang  diperlukan  oleh  pemerintah Indonesia.  MCC  dan  USAID  mengklaim  bahwa  pelaksanaan  Threshold Program  selama  2  tahun  ini  memberikan  hasil  yang  cukup  baik. Program  MCC-ICCP  ini  berhasil  melaksanakan  beberapa  kegiatan antara lain (1) pelatihan untuk lebih dari 2.000 pelatih dan para Hakim tentang  Pedoman  Perilaku  Hakim,  (2)  mempublikasikan  5803 keputusan-keputusan  MA  di  situs  Mahkamah  Agung,  (3)  menyusun uraian pekerjaan untuk 850 posisi penting di Peradilan, (4) melakukan inventarisasi  asset  Pengadilan  di  4  Propinsi  di  Indonesia,  (5) meluncurkan kampanye public mengenai anti pencucian uang di televisi, radio,  dan  media  cetak,  serta  (6)    pengadaan  piranti  keras,  lunak  dan peralatan  di  5  pusat  pengadaan  barang  dan  jasa  elektronik  pemerintah (USAID 2013).
Meskipun  MCC  dan  USAID  menilai  bahwa  program  ini  sukses  namun pada  kenyataannya  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia masih berada pada skor yang rendah. Indonesia  menempati  peringkat  111  dari  180  negara  pada  tahun  2009. Sedangkan  pada  tahun  2011,  CPI  Indonesia  mencapai  skor  3,0  yang menempatkan  Indonesia  pada  peringkat  100  dari  183  negara (Transparency  International  2009;  Jakarta  Post  2011).  Meskipun Indonesia  mengalami  peningkatan  skor  dan  peringkat  CPI  negara- negara  di  dunia,  peningkatan  ini  belum  dapat  dikatakan  signifikan dalam upaya pengendalian korupsi di Indonesia. Adapun untuk program imunisasi  dalam  Threshold  Program  MCA  Indonesia,  didesain  sebuah program  yang  disebut  dengan  The  MCC  Indonesia  Immunization Project  (MCC-IIP).  Sama  dengan  program  Control  of  Corruption, program  ini    merupakan  hibah  yang  diberikan  selama  2  tahun  namun dengan nilai lebih kecil yaitu 20 juta dolar AS. Program ini menyediakan bantuan teknis kepada Pemerintah Indonesia dalam Expanded Program on  Immunization  (EPI)  yang  dijalankan  oleh  Partnership  for  Child Health  Care,  Inc.  (PCHC)  bekerjasama  dengan  Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia (USAID 2013).
PCHC  bekerja  dengan  pemerintah  provinsi  dan  kotamadya/kabupaten untuk  meningkatkan  angka  imunisasi  campak  dan  DPT  di  Indonesia. Hal  ini  bertujuan  untuk  mencapai  indikator  MCA  dalam  bidang imunisasi  sebanyak  80.5  %  atau  lebih.  Disamping  itu,  PCHC  juga berkomitmen meningkatkan kapasitas Indonesia untuk keberlangsungan  peningkatan  angka  imunisasi  setelah  proyek  berjalan. Proyek  ini  dijalankan  pada  provinsi-provinsi  dengan  penduduk  yang padat. Provinsi yang terpilih adalah : Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Hasil yang  dicapai  dari  Threshold  Program  MCC  IIP  adalah  peningkatan jumlah  anak  yang  mendapatkan  imunisasi  DPT  dan  campak  pada daerah-daerah proyek  sejak  bulan  Juni  2007  hingga  Maret  2009.  Pada
periode  akhir  program  yaitu  pada  Januari  hingga  Maret  2009,  jumlah anak yang mendapatkan imunisasi hampir mendekati jumlah enam juta anak.
Setelah  menjalani  Threshold  Program  selama  2007-2009,  walau dengan  indeks  korupsi  yang  masih  diatas  median,  pemerintah  AS menyetujui  proposal  hibah  Compact  Program  MCA  untuk  Indonesia pada  tanggal  22  November  2011  dengan  tiga  proyek  utama  untuk dijalankan  selama  5  tahun.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya. Dengan  nilai  proyek  sebesar  600  juta  dolar  AS,  program  ini  dirancang untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi melalui 3 proyek.  Proyek-proyek  ini  terdiri  dari  Green  Prosperity  Project, Community  based  health  and  nutritionto  reduce  stunting,  dan Modernization  Procurement  Project  (U.S.  Embassy  Jakarta  2011). Ketiga  program  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan rumah  tangga  melalui  peningkatan  produktivitas,  berkurangnya  biaya energi,  dan  membaiknya  pelayanan  publik  di  sektor  pengadaan  barang dan jasa. Program tersebut dinilai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2010-2014.
Green Prosperity Project secara umum bertujuan untuk mengembangkan  pemanfaatan  energi  terbarukan  dengan  pengelolaan lingkungan  dan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan  untuk peningkatan  kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat  miskin.  Proyek ini  ditangani  oleh  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional (Bappenas)  Republik  Indonesia.  Secara  khusus,  proyek  ini  bertujuan untuk  mengembangkan  pengelolaan  pembangkit  listrik  tenaga terbarukan  berbasis  komunitas  untuk  mendukung  kegiatan  sosial ekonomi masyarakat miskin melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH)).  Proyek  Kemakmuran  Hijau dikonsentrasikan  di  provinsi  dan  kabupaten  yang  memiliki  potensi tertinggi  dalam  pengentasan  kemiskinan  dan  tujuan  lingkungan. Provinsi  ini  yaitu  Riau,  Jambi,  Sumatra  Barat,  Sumatra  Selatan, Bengkulu,  Sulawesi  Barat,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tenggara, Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur,  Nusa  Tenggara  Barat  dan  Nusa Tenggara Timur.
Sementara  itu,  Community  Based  Health  and  Nutrition  to  Reduce Stunting  bertujuan  untuk  mengurangi  dan  mencegah  berat  badan kurang  saat  lahir  dan  pengerdilan  masa  kanak-kanak  termasuk kekurangan gizi pada anak-anak di daerah proyek. Lebih jauh, proyek ini bertujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga lewat penghematan biaya,  pertumbuhan  produktivitas  dan  pendapatan  lebih  tinggi.  Lokasi target  kegiatan  yang  sudah  ditetapkan  adalah  beberapa  kabupaten dengan tingkat stunting yang relatif tinggi seperti provinsi Banten, Jawa
Tengah  dan  Jawa  Timur.  Proyek  ini  berada  dibawah  koordinasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Proyek ketiga yang diusung Compact Program MCA di Indonesia adalah Modernization  Procurement  Project.  Proyek  ini  dilaksanakan  dibawah koordinasi  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Pemerintah  (LKPP) Indonesia  yang  dirancang  untuk  mempercepat  agenda  reformasi pengadaan/pembelian  barang  dan  jasa  pemerintah  Indonesia;  dan mengubah  operasi  sistem  pengadaan/pembelian  publik  di  Indonesia. Tujuan  dari  proyek  ini  adalah  penghematan  biaya  dan  efisiensi  dari barang  dan  jasa  yang  dibeli,  dengan  memastikan  kualitasnya memuaskan  kebutuhan  publik,  serta  untuk  memperoleh  penyerahan layanan  publik  sebagaimana  direncanakan  (MCA  Indonesia  2011). Penghematan  ini  akan  mengarah  pada  penyediaan  lebih  besar  barang dan  jasa  ke  ekonomi  yang  akan  secara  positif  berdampak  pada pertumbuhan  ekonomi.  Proyek  ini  terkait  dengan  Threshold  Program MCA  pada  bidang  pengendalian  korupsi  di  Indonesia  melalui perkenalan  sistem  dan  praktek  pembelian/pengadaan  barang  secara moderen  di  Indonesia.  Dari  proyek-proyek  yang  dicanangkan  seolah memperlihatkan  bahwa  program  MCA  ditujukan  untuk  kegiatan perbaikan  lingkungan,  kesehatan  dan  reformasi  birokrasi.    Namun berdasarkan  pandangan  bahwa  implementasi  bantuan  luar  negeri seringkali  dilatarbelakangi  oleh  motif  dan  kepentingan  donor,  bagian berikut  akan  menganalisis  motif  dan  kepentingan  AS  terkait implementasi program MCA di Indonesia.
Motif Politik dan Ekonomi dalam Green Prosperity Project
Program  MCA  adalah  salah  satu  upaya  kerjasama  yang  dilakukan Amerika  Serikat  dan  Indonesia  untuk  mengurangi  dampak  perubahan iklim. Hal ini terutama terkait dengan Proyek Kemakmuran Hijau yang mendapatkan  alokasi  dana  terbesar  dalam  Program  MCA.  Dalam pernyataan  Menteri  Luar  Negeri  AS  Hillary  Clinton  pada  upacara penandatanganan Perjanjian MCA Indonesia di Bali pada 19 November 2011,  AS  memberikan  bantuan  dalam  Green  Prosperity  Project  agar dapat  menaikkan  pendapatan  masyarakat  Indonesia  sekaligus  untuk mengurangi  ketergantungan  masyarakat  terhadap  bahan  bakar  minyak dan  kayu.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendukung  upaya  Indonesia  untuk memenuhi komitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% hingga 41% pada tahun 2020 (U.S. Department of State 2011).
Namun bila dikaji lebih jauh, pemberian bantuan MCA Amerika Serikat ini  merupakan  salah  satu  upaya  politis  yang  dilakukan  AS  untuk membuktikan  komitmennya  terdapat  pelestarian  lingkungan  global diantara  sorotan  masyarakat  dunia  terhadap  lemahnya  komitmen  AS
untuk  isu  lingkungan  global.    Hal  ini  ditunjukkan  dengan  sikap  AS dalam  Protokol  Kyoto.  AS  telah  menandatangani  Protokol  Kyoto  pada tanggal  12  November  1998,  namun  tidak  pernah  meratifikasinya (UNFCC  2013).  Alasan  AS  tidak  meratifikasi  Protokol  Kyoto  didasari Resolusi  Byrd-Hagel  tahun  1997,  dimana  Senat  AS  memandang  bahwa terjadi  disparitas  emisi  yang  harus  direduksi  oleh  negara-negara berkembang  dan  negara-negara  maju  yang  dapat  merugikan perekonomian  AS,  termasuk  hilangnya  lapangan  pekerjaan,  gangguan terhadap  perdagangan,  peningkatan  energi  dan  biaya  yang  harus dikeluarkan oleh konsumer di AS, serta kombinasi dari hal-hal tersebut (NCPPR  1997).  Pandangan  negatif  AS  terhadap  Protokol  Kyoto ditunjukkan  dalam  pernyataan  Menteri  Luar  Negeri  AS  pada  masa Presiden Bush, Condoleeza Rice, yang menuliskan bahwa,
“The  Kyoto  treaty  is  a  case  in  point:  whatever  the  factson  global warming, a treaty that does not include China and exempts"developing" countries from tough standards while penalizing
American industry cannot possibly be in Americas national interest.”
(Rice 2000)
Hal  ini  menegaskan  sikap  AS  dalam  Protokol  Kyoto,  dimana  AS  tidak akan berkomitmen untuk mengurangi emisi dengan alasan bahwa China dan  negara  berkembang  tidak  memiliki  kewajiban  yang  sama  dalam standar  pengurangan  emisi.  Dalam  isu  lingkungan  AS  tidak  pernah berada di posisi terdepan pada aksi penyelamatan lingkungan hidup dan bahkan  menjadi  pihak  yang  melawan  dalam  banyak  inisiatif perlindungan lingkungan internasional, termasuk dalam Protokol Kyoto (Davenport  2006).  Oleh  karena  itu,  upaya  AS  untuk  mendukung Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  mengurangi  emisi  pada  proyek- proyek  MCA  adalah  sebuah  anomali.  AS  enggan  untuk  mengurangi emisi  di  dalam  negeri,  namun  dalam  bantuan  luar  negerinya  AS mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi. Seluruh kegiatan dalam proyek ini diupayakan untuk dilakukan dengan mekanisme yang ramah  lingkungan.  Contohnya,  dalam  pengembangan  PLTMH, masyarakat harus menjaga kelestarian air yang merupakan sumber daya utama  kegiatan  ini.  Untuk  menjaga  kelestarian  air,  masyarakat  harus menjaga  hutan.    Dengan  demikian  penggunaan  PLTMH  dapat dipertahankan    dan  masyarakat  dapat  terus  menggunakan  PLTMH untuk  elektrifikasi.  Elektrifikasi  ini  akan  berguna  bagi  proses  produksi maupun  proses  konsumsi  masyarakat.  Hal  ini  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat seperti tujuan yang diharapkan oleh MCC.
Bila seluruh kegiatan dalam Green Prosperity Project diupayakan untuk mendukung  pengembangan  masyarakat  Indonesia  dengan  penggunaan karbon  yang  rendah,  seharusnya  pemerintah  AS  dalam  mendukung
pengembangan  masyarakatnya  juga  berupaya  untuk  menggunakan jumlah  karbon  yang  rendah.  Bila  di  dalam  negerinya  Pemerintah  AS enggan  untuk  mengurangi  dampak  perubahan  iklim  dengan  proses produksi dan konsumsi yang lebih ramah lingkungan, maka pemberian hibah  kepada  Indonesia  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan masyarakat dengan mekanisme yang rendah karbon adalah upaya untuk melindungi  perekonomian  AS.  Dengan  adanya  hibah  ini,  kewajiban untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan pembangunan yang lebih  ramah  lingkungan  menjadi  tanggung  jawab  Indonesia  sebagai penerima hibah. Dengan demikian, AS sebagai negara donor dapat terus menjaga proses produksi dan konsumsinya dengan kewajiban yang telah berkurang untuk mengurangi emisi karbon.
Aspek  ekonomi  yang  lain  terkait  proyek  ini  terkait  kegiatan  eksplorasi perusahaan  minyak  dan  gas  AS.  Salah  satu  daerah  tujuan  proyek  ini adalah  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang    sangat  kaya  dengan  sumber  daya alam. Selain minyak bumi dan gas alam, Sulawesi Barat juga kaya akan sumber  daya  uranium  dan  logam  mulia.  Dengan  banyaknya  sumber daya yang terdapat di Sulawesi Barat, sejumlah perusahaan asing sedang melakukan investasi dan eksplorasi migas di Sulawesi Barat diantaranya PT Conoco Phillips di Blok Kuma, PT Stat Oil di blok Karama Kabupaten Mamuju, PT Exxon Mobil di blok Suremana dan blok Mandar serta PT Marathon  Indonesia  di  blok  Pasangkayu  Kabupaten  Mamuju  Utara (Antara Sulsel 2013). Di beberapa kawasan proyek MCA yang lain yaitu Riau,  Sumsel,  Kaltim,  Sulsel  dan  NTB  juga  terdapat  perusahaan- perusahaan AS yang bergerak di sektor eksplorasi migas. Perusahaan ini antara lain adalah Chevron dan Conoco Philips. Riau dan Kaltim adalah daerah  eksplorasi  minyak  dan  gas  Chevron,  sedangkan  sisanya merupakan daerah eksplorasi Conoco Philips (IATMI-SMUI 2013).
Merujuk penjelasan tersebut, dapat ditarik sebuah fakta bahwa terdapat perusahaan milik Amerika Serikat pada beberapa daerah yang terdaftar dalam proyek ini. Namun proses ekplorasi yang dilakukan  Perusahaan  AS  memberikan  dampak  lingkungan  secara langsung kepada masyarakat di daerah sekitar proyek. Proses eksplorasi migas ini rentan menimbulkan konflik. Beberapa protes muncul sebagai respon  proses  eksplorasi  migas  ini  diantaranya  protes  yang  dilakukan warga  Kampar.  Mereka  menggelar  aksi  demonstrasi  di  depan  Kantor Gubernur  Riau  pada  bulan  Juni  2013  untuk  meminta  Gubernur  Riau menolak  perpanjangan  PT.Chevron  mengelola  Blok  Siak  di  Kampar. Mereka  menolak  keterlibatan  pihak  asing  yang  dianggap  minim kontribusinya bagi daerah (Riau Ekspress 2013).
Berdasarkan analisis yang dilakukan diatas, dapat terlihat bahwa Green Prosperity  Project    merupakan  salah  stu  upaya  pemerintah  AS  untuk melindungi perusahaan-perusahaan AS dari respon negatif yang muncul
akibat  dampak  eksplorasi  migas  ini.  Dengan  mengembangkan masyarakat di daerah proyek, maka akan tercipta situasi yang kondusif sehingga proses eksplorasi produksi perusahaan AS di daerah proyek ini dapat  berjalan  dengan  baik.  Pemberian  bantuan  yang  berwawasan lingkungan di daerah sekitar proyek juga merupakan upaya Pemerintah AS  untuk  membuktikan  tanggung  jawabnya  terhadap  lingkungan,  baik secara    langsung  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat  maupun dalam  hubungannya  dengan  pemerintah  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan dalam upaya untuk melindungi kelangsungan proses eksplorasi sumber daya  alam  perusahaan-perusahaan  AS  di  Indonesia  tersebut  dan sekaligus  membangun  pandangan  positif    masyarakat  Indonesia  dan internasional  atas  komitmen  AS  untuk  isu  lingkungan  tanpa  harus terikat  dalam  perjanjian  internasional.  Hal  ini menjelaskan  keterkaitan motif ekonomi- politik AS dalam Green Prosperity Project.

## Motif Ekonomi dalam Community Based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project
Berbeda  dengan  Green  Prosperity  Project  yang  berfokus  pada pengolahan  lingkungan,  proyek  ini  memusatkan  fokus  aktivitas  pada manusianya.  Tercatat  bahwa  baik  dalam  Compact  Program  maupun Threshold Program, MCC melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat  imunisasi  terhadap  anak-anak  di  Indonesia.  Namun  pada Compact  Program,  jenis  kegiatan  bertambah  dengan  upaya  untuk meningkatkan  konsumsi  terhadap  obat  dan  suplemen  dalam  rangka menunjang  kesehatan  masyarakat  di  daerah-daerah  proyek.  Hal  ini dapat  diartikan  bahwa  kegiatan  tersebut  akan  meningkatkan permintaan  terhadap  produk-produk  farmasi  yaitu  vaksin  dan  obat- obatan. Kondisi ini dapat diasumsikan bahwa motif ekonomi tidak dapat dilepaskan dalam isu kesehatan yang terkandung dalam proyek ini. Pada satu  sisi,  meningkatnya  kesehatan  ibu  dan  bayi  sangat  penting  bagi pembangunan  masyarakat  Indonesia.  Di  sisi  lain,  upaya-upaya  untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi ini juga akan meningkatkan pasar farmasi  bagi  perusahaan-perusahaan  farmasi,  baik  domestik  maupun internasional.
Saat ini, pasar farmasi masih didominasi oleh produsen-produsen lokal. Merujuk data yang dipaparkan oleh Pharma Business Community tahun 2011  (Pharma  Business  Community,  2012),  perusahaan  farmasi  lokal menguasai  66%  pasar  obat  di  Indonesia,  sementara  pangsa  pasar perusahaan  farmasi  asing  mencapai  34%.  Rendahnya  pangsa  pasar produsen  asing  dipengaruhi  oleh  ketatnya  kebijakan  pemerintah, diantaranya adalah dengan ketentuan mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI)  yang  mengatur  perusahaan  farmasi  asing  harus  bekerja  sama dengan  mitra  lokal  dengan  komposisi  perusahaan  asing  maksimal
sebesar  75  persen  (Pharma  Business  Community  2013).  Sementara  itu pada pasar vaksin nasional, perusahaan negara juga masih mendominasi pasar  vaksin  di  Indonesia.  Beberapa  produsen  vaksin  yang  beredar  di Indonesia  antara  lain  adalah  Biofarma,  Smithkline  Beecham Pharmaceutical  Indonesia,  Aventis  Indonesia  Pharma,    dan  Pfizer.  PT. Biofarma  sebagai  perusahaan  milik  negara  masih  mendominasi  pasar vaksin nasional (Pharma Business Community 2013).
Meskipun  demikian,  seiring  dengan  meningkatnya  penjualan  produk farmasi  di  Indonesia, produk  farmasi  yang  berasal  dari  produsen  asing juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, penjualan produk farmasi  di  Indonesia  ditargetkan  mencapai  5.4  Miliyar  USD  atau  naik 14.89%  dibanding  tahun  2012  (Pharma  Business  Community  2013). Dari  estimasi  tersebut,  penjualan  produsen  farmasi  asing  pada  tahun 2013 ditargetkan mencapai 1.35 Miliyar USD atau mengalami kenaikan sebesar  12%  dari  tahun  lalu.  Peningkatan  penjualan  dialami  oleh perusahaan  farmasi  milik  AS,  Merck.  Penjualan  produk  farmasi  Merck Indonesia  mengalami  peningkatan  penjualan  dari  tahun  2006  hingga 2010.  Penjualan  PT.  Merck  Tbk  pada  tahun  2006  adalah  sebesar Rp.487.601  Juta  dan  mengalami  peningkatan  menjadi  sebesar  Rp 795.689 Juta pada tahun 2010 (Merck 2010).
Namun  bukan  tidak  mungkin,  dengan  upaya-upaya  negosiasi  terhadap regulasi  pada  sektor  farmasi  maka  pasar  farmasi  di  Indonesia  akan semakin terbuka pada investor-investor asing. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, pasar farmasi di Indonesia merupakan bisnis yang sangat  menjanjikan  bagi  investor.  Dalam  konteks  negosiasi  pihak  AS dalam  bisnis  farmas  Indonesia,  AS  memberikan  penekanan  terhadap regulasi yang dianggap mendiskriminasi perusahaan yang memproduksi secara  lintas  batas.  AS  akan  mendorong  Pemerintah  Indonesia  untuk merubah peraturan  tersebut  agar  perusahaan  yang  bersangkutan  dapat memasarkan  produknya  di  Indonesia  (U.S.  Treasury  2010).  Perhatian investor  asing  AS  pada  sektor  farmasi  di  Indonesia  juga  ditunjukkan dalam  pertemuan  antara  Dewan  Bisnis  AS  dalam  ASEAN,  William Warmon dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2008. Pada  akhir  pertemuan  ini,  Jusuf  Kalla  mengatakan  Pemerintah Indonesia siap untuk melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) pada sektor industri farmasi (Kontan 2013).
Program  MCA  akan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya kesehatan. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk  kesehatan  berupa  vaksin  dan  obat-obatan.  Dengan pentingnya  pasar  farmasi  Indonesia  bagi  AS,  proyek  ini  akan  semakin memperluas pasar produk kesehatan AS di Indonesia. Proyek ini terkait pula  dengan  upaya-upaya  AS  untuk  memperluas  pasar  farmasi  di Indonesia.  Dengan  adanya  proyek  ini,  akan  terjadi  permintaan  pasar
yang  semakin  tinggi  terhadap  produk-produk  farmasi  diantaranya vaksin,  obat-obatan,  suplemen,  dan  vitamin  yang  berasal  dari perusahaan  farmasi  nasional  maupun  internasional.  Dengan  demikian kondisi  ini  memberikan  peluang  untuk  pasar  farmasi  AS  secara langsung.    Hal ini dilakukan  Pemerintah AS mengingat sektor farmasi adalah  salah  satu  sektor  investasi  yang  penting  bagi  perusahaan- perusahaan AS.

## Motif Ekonomi dalam Modernization Procurement Project
Modernization  Procurement  Project  didesain  untuk  melakukan reformasi  birokrasi  (juga  sebagai  bagian  dari  control  of  coruption) terkait  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  publik.  Dibawah  koordinasi LKPP,  ada  2  kegiatan  utama  yang  menjadi  fokus  kegiatan  ini  (MCA Indonesia  2013).  Kegiatan  pertama  adalah  meningkatkan  fungsi pengadaan  melalui  peningkatan  kapasitas  dan  profesionalisasi  fungsi pengadaan.  Dalam  kegiatan  pertama  ini  ada  2  sub  kegiatan  yang dirancang yaitu: 1) membentuk struktur Kelembagaan dan
Profesionalisasi  yang  disebut  Procurement  Service  Unit  (PSU),  dan  2) Sistem  Informasi  Pengelolaan  Pengadaan.  Adapun  kegiatan  kedua mendukung pengembangan kebijakan dan prosedur pengadaan melalui 2  sub  kegiatan  yaitu:  1)  Tender  Kompetitif  dan  2)  Prosedur  untuk  Sub Kegiatan  Pembelian  Berkesinambungan.  Kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  dalam  proyek  ini  diharapkan  dapat  mempercepat  agenda reformasi  pembelian  pemerintah  dan  mengubah  system  pembelian public di Indonesia. Dengan demikian akan dicapai penghematan biaya dan terciptanya efisiensi pengadaan barang dan jasa. Penghematan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Proyek  ini  adalah  lanjutan  dari  Threshold  Program  MCA  khususnya pada  bidang  pengendalian  korupsi  di  Indonesia,  dengan  mendukung usaha  LKPP  untuk  memperkenalkan  praktek-praktek  pembelian modern  ke  Indonesia.  USAID  yang  berperan  sebagai  pelaksana Threshold Program mendukung perluasan sistem pembelian elektronik LKPP  melalui  pembentukan  5  (lima)  pusat  pembelian  regional.  Lebih jauh,  proyek  ini  diklaim  sebagai  bentuk  dukungan  AS  terhadap  upaya mencapai  pemerintahan  yang  bersih  dan  transparan  di  Indonesia.  Hal ini  terlihat  dalam  pernyataan  Hillary  Clinton  dalam  upacara penandatanganan compact agreementantara Indonesia dan MCC,  “ The third  leg  of  this  compact  reflects  Indonesia's  commitment  to  being  a leader in open and transparent government” (US Department of State, 2011).
Dengan  proyek  Modernisasi  Pengadaan,  pemerintah  dan  masyarakat Indonesia diharapkan dapat menghemat sebesar 15 Miliyar dolar AS per
tahun  (MCA  Indonesia  2014).  Dalam  pernyataannya,  Hillary  Clinton juga membahas posisi Indonesia dalam  Open Government Partnership (OGP)  (U.S.  Department  of  State  2011).  OGP  merupakan  upaya  global untuk  membuat  pemerintah  lebih  transparan,  efektif  dan  akuntabel, melalui  pemberdayaan  warga  negara  dan  responsif  terhadap  aspirasi masyarakat yang diluncurkan pada tanggal 20 September 2011, ketika 8 negara  pendiri  (Brasil,  Indonesia,  Meksiko,  Norwegia,  Filipina,  Afrika Selatan,  Inggris,  Amerika  Serikat)  menyetujui  suatu  Deklarasi Pemerintah  Terbuka (OGP  Indonesia,  2013). Saat  ini  OGP  memiliki 58 negara anggota dan terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Sebagai  salah  satu  pendiri  dan  anggota    steering  committee,  Indonesia dapat mengimplementasikan praktik pemerintahan yang lebih modern. Pemerintahan  yang  lebih  terbuka  dapat  menghemat  pengeluaran, mengurangi  korupsi,  meningkatkan  efisiensi  dan  akuntabilitas  (US Department of State so11).
Seperti  yang  dijelaskan  diatas,  proyek  ini  dalam  konteks  MCA  terkait erat  dengan  pembentukan  pemerintahan  yang  terbuka  (open government).  Pemerintahan  yang  lebih  terbuka  akan  menghasilkan regulasi-regulasi yang lebih terbuka terhadap aktivitas perdagangan dan investasi  dengan  perusahaan-perusahaan  asing.  Hal  ini  tentu menguntungkan  AS  terkait  usaha-usahanya  untuk  dapat  melonggarkan regulasi di Indonesia. Dengan adanya pemerintahan yang lebih terbuka, perusahaan  asing  dapat dengan  leluasa  memasuki  pasar Indonesia dan berkompetisi  dengan  perusahaan-perusahaan  lokal.  Hal  ini  akan menciptakan  iklim  yang  kompetitif  bagi  perusahaan  AS.  Dengan demikian,  diharapkan  terjadi  peningkatan  keuntungan  komersial  bagi perusahaan  AS  seiring  terbentuknya  iklim  yang  kondusif  bagi persaingan perusahaan-perusahaan ini.
Motif ekonomi dan politik dalam proyek MCA Indonesia sejalan dengan rasionalisasi  pemberian  bantuan  luar  AS  mengenai  kepentingan  image building  dan  komersial.  Image  Building  dibutuhkan  AS  terkait pandangan  negatif  masyarakat  internasional  terhadap  rendahnya komitmen  AS  dalam  isu  lingkungan  ataupun  climate  change.    Di  sisi lain, bantuan luar negeri sejak lama digunakan AS untuk meningkatkan ekspor  dengan  menciptakan  pelanggan  baru  terhadap  produk  AS  dan menciptakan  iklim  ekonomi  dimana  perusahaan-perusahaan  milik  AS dapat  bersaing  didalamnya  (Tarnoff  2012).  Pemanfaatan  MCA  sebagai upaya  untuk  meraih  kepentingan  komersial  AS  juga  dikuatkan  oleh Mawdsley (2007) yang berargumen sebagai berikut,
“The newly invigorated security-development paradigm is being used to  legitimate  more  spending  on  'development'  programmes  which are  primarily  intended  to  serve  the  interests  of  US  consumers, manufacturers and investors.” (Mawdsley 2007)
Keuntungan  ekonomi  yang  didapatkan  oleh  AS  dalam  Program  MCA juga  didukung  oleh  mekanisme  MCC  dimana  lelang  terhadap  proyek dalam  MCA  Indonesia  dibuka  secara  internasional.  Dengan  demikian, baik  individu  maupun  perusahaan  asing  AS  dapat  menjadi  konsultan atau  vendor  yang  menjalankan  proyek  MCA  Indonesia.  Dalam  masa periode  penulisan  artikel  ini,  telah  terpilih  beberapa  vendor  dalam proyek-proyek  MCA.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  pemberian  bantuan MCA  AS  ke  Indonesia  lebih  terkait  dengan  motif  ekonomi  dan  politik- keamanan  ketimbang  motif  lingkungan  dan  humanitarian  (lihat  skema motif  dan  kepentingan,  Degnboll  2003).  Padahal  program  ditujukan untuk  mengatasi  isu  lingkungan,  kesehatan  dan  reformasi  birokrasi. Namun,  perlu  dipahami  juga  bahwa  walau  terkesan  motif  ekonomi mendominasi program MCA AS, program ini seyogyanya juga dipahami sebagai bagian dari payung besar agenda keamanan nasional AS. Hal ini mengingat MCA sebagai sebuah gagasan yang dihasilkan pasca peristiwa 9/11  yang  kemudian  menempatkan  isu  keamanan  nasional  kembali menjadi isu sentral dalam pemberian bantuan luar negeri AS.

## Simpulan
Pemilihan  Indonesia  sebagai  negara  yang  berhak  menerima  hibah compact  program  MCA  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  dikaji mengingat  performa  Indonesia  yang  masih  buruk  pada  salah  satu indikator  penting  MCA  yaitu  korupsi.  Dari  hasil  analisis  yang  telah dilakukan ditemukan bahwa pemberian MCA ke Indonesia tidak secara murni ditujukan untuk penanganan masalah lingkungan, kesehatan dan reformasi birokrasi di Indonesia, akan tetapi sangat kental dengan motif ekonomi dan politik AS seperti yang telah dijelaskan diatas. Dari temuan studi  ini,  pemerintah  Indonesia  diharapkan  dapat  secara  jeli  melihat adanya  kemungkinan-kemungkinan  ketimpangan  kepentingan  dalam negosiasi  MCA.  Pemerintah  hendaknya  dapat  melindungi  kepentingan nasional Indonesia dalam segala sektor yang berhubungan dengan MCA. Dengan  demikian,  pendanaan  yang  didapatkan  Indonesia  dari  MCA dapat  dimaksimalkan  sebagaimana  mestinya  sebagai  salah  satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam  hubungan  antara  negara  donor  dan  negara  penerima  bantuan yang  seyogyanya  berjalan  resiprokal,  pada  faktanya  seringkali didominasi  oleh  negara  donor.  Upaya  pemerintah  Indonesia  untuk menaikkan posisi tawar dalam negosiasi bantuan luar negeri merupakan hal  yang  penting  untuk  dilakukan  mengingat  kini  posisi  negara berkembang sebagai negara penerima bantuan telah berada pada posisi yang  lebih  seimbang  dengan  negara  donor.  Hal  ini  diatur  dalam Deklarasi  Paris  pada  tahun  2005  yang  menyatakan  komitmen  negara donor  untuk  mentaati  lima  prinsip  efektivitas  bantuan  (Paris
Declaration  on  Aid  Effectiveness)  yaitu  kepemilikan,  keselarasan, harmonisasi, tanggung jawab bersama, dan berorientasi pada hasil. Hal ini  merupakan  titik  tolak  yang  dapat  digunakan  oleh  Indonesia  untuk memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi bantuan luar negeri.
Daftar  Pustaka
Buku dan Artikel dalam Buku
Davenport,  D.S.  2006.  Global  Environmental  Negotiations  and  U.S. Interest. New York: Palgrave Macmillan. Martinussen,  J.  D.  &  E.  Pedersen.  2003.  Aid:  Understanding
International Development Cooperation. London: Zed Books Ltd.
Gilpin, Robert. 1987. The Political Economy of International Relations,
New Jersey: Princeton University Press.

## Artikel Jurnal dan Jurnal Elektronik
Mawdsley,  E.  2007.  The  Millennium  Challenge  Account  :  Neo Liberalism,  Poverty  and  Security.  Review  ofInternational  Political Economy 14 (3).
Radelet,  S.  2003.  Bush  and  Foreign  Aid,  Foreign  Affairs September/Oktober, 82 (5): 104.
Rice, C. 2000. Promoting the National Interest, Foreign Affairs, 79(1): 47.
Picard,  L.A.  et  al.  2008.  Foreign  Aid  and  Foreign  Policy  :  Lessons  for the Next Half Century. New York : M.E Sharpe.
Riddell,  R.  C.  2007.  Does  Foreign  Aid  Really  Work?.  Oxford:  Oxford University Press.
Trap, F. 2000. Foreign Aid and Development. London: Routledge.

## Artikel Online
Carnegieendowment.org, t.t. United States Bilateral Nuclear Cooperation.  [online].  dalam  http://www.carnegieendowment.org/
publications/index.cfm?fa=view&id=20042&prog=zgp&proj=znpp
[diakses 26 Mei 2010].
Clifton,  Eli,  2007.  123  Nuclear  Agreement  Completed.  [online].  dalam http://ipsnews.net/print.asp?idnews=38700  [diakses  20  Desember 2009].
Federation  of  American  Scientist,  2002.  Strategic  Security  Project.
[online]. dalam http://www.fas.org [diakses 2 September 2009].
Krishnaswarni, S., 2006. Indo-US N-deal a Historic Opportunity. Rediff India  Abroad.  [online].  dalam  http://www.rediff.com/news/2006/ mar/22ndeal.htm [diakses 26 Mei 2010]. Raman,  J.  Sri,  2009.  The  US-India  Nuclear  Deal-One  Year Later.
[online].  dalam  http://www.thebulletin.org/archive/  [diakses  20 November 2009].
The  Times  of  India,  2008.  US  House  Approves  Indo-US  Nuke  Deal. [online]. dalam http://timesofindia.indiatimes.com/US_House_ approves_Indo-US_  nuke_deal/articleshow/3535443.cms  [diakses 24 Mei 2010].
The Acronym Institute, 2008. Disarmament Diplomacy. [online]. dalam http://www.acronym.org.uk [diakses 28 April 2010].

## Working Paper
Alesina, A & D. Dollar. 1998. Who Gives Foreign Aid to Whom and Why. NBER Working Paper No.6612.

## Sumber Online
Antara.  “Mamuju  Targetkan  Investasi  Rp  5  Triliyun2015”  [online]. dalam http://www.antarasulsel.com/print/27584/mamuju- targetkan-investasi-rp5-triliun-2015  [diakses 18 Juni 2013].
Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Seksi Mahasiswa Universitas
Indonesia (IATPISMUI), 2013. “8 Daerah Penghasil Minyak Terbesar di  Indonesia”  [online].  dalam  http://iatmi-smui.org/news/144-isiot [diakses 1 Juni 2013].
Jakarta Post, 2011. RI Ranks 100th in 2011 Corruption Perception Index.
[online]. Dalam http://www.thejakartapost.com/news/2011/
12/01/ri-ranks-100th-2011-corruption-perceptionindex.html [diakses 17 Februari 2013].
Kontan,  2012.  N.N.  “Pemerintah  akan  Tinjau  Aturan  DNI  Farmasi”
[online].. dalam http://industri.kontan.co.id/news/pemerintah- akan-tinjau-aturandni-farmasi [diakses 17 Juni 2013].
MCA Indonesia. Kemakmuran Hijau,
[online]. dalam
http://mcaindonesia.go.id/in/main_ind/content3/69/58/169,
[diakses 12 Mei 2013].
MCA Indonesia, 2014. “Proyek Modernisasi Pengadaan” [online]. dalam http://mca-indonesia/goid/wpcontent/uploads/2013/12/
Factsheet_PM_ID.pdf [diakses 14 Mei 2015]. MCC, 2010a. “2010 Country Scorebook” [online]. dalam http://www.mcc.gov/documents/reports/mcc-2010-scorebook.pdf [diakses 9 April 2013].
MCC, 2010b. Guide To The MCC Indicators And The Selection Process.
Fiscal  Years  2011  [online].  dalam  http://www.mcc.gov/documents/
reports/reference-20100010  40503-_  fy11guidetotheindicators.pdf [diakses 9 April 2013]
MCC. t.t. About MCC [online]. dalam  http://www.mcc.gov/pages/about [diakses 11 April 2013].
National  Center  for  Public  Policy  Research.  Byrd-Hagel  Resolution. 1997.  http://www.nationalcenter.org/KyotoSenate.html  [diakses  26
Mei 2013]. Open Government Partnership. T.t. [online] dalam
http://opengovindonesia.org/?page_id=59 [diakses 19 Juni 2013]. Pharma  Business  Community.  2012.  Perusahaan  Lokal  Kuasai  66  %
Pasar  Obat  Resep.  2012.  [online]  dalam  http://indonesia- pharmacommunity.blogspot.com/2012/03/perusahaan-lokal-kuasai- 66-pasarobat.html [diakses 17 Juni 2013] Pharma  Business  Community.  2013.  Pemerintah  Alokasikanbelanja
Obat Dan Vaksin Rp 1.3 Triliyun [online] dalam http://indonesiapharmacommunity.blogspot.com/2013/02/pemerin tah-alokasikan-belanjaobat-dan.html?m=0 [diakses 17 Juni 2013]. Riau Ekspress. 2013. “Demo Warga Kampar Minta Gubri Tolak Chevron Kelola Blok Siak” [online]. dalam http://www.riauexpress.com/read- 613-2013-06-12-demo-warga-kamparminta-gubri-tolakchevron- kelola-blok-siak-----.html [diakses 14 Juni 2013].
Tarnoff,  C.  2012.  Foreign  Aid:  An  Introduction  to  U.S  Programs  and Policy. [online] dalam http://usoda.eads.usaidallnet.gov/docs/ foreign-aid-intro.pdf. [diakses 14 Mei 2013].
Transparency  International.  2009.  Corruption  Perception  Index.
[online].  dalam  http://www.ti.or.id/media/documents/2010/11/10/ m/a/materialkit_cpi2009.pdf [diakses 17 Februari 2013].
U.S.  Department  of  State.  2011.  [online].    Dalam    Remarks  at
Millennium Challenge Corporation Signing Ceremony. http://www.state.gov/secretary/rm/2011/11/177396.htm [diakses 8Juni 2013]. U.S. Treasury. 2010. Indonesia [online] dalam ttp://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/reports/2010/NTE/2 010_NTE_Indonesia_final.pdf [diakses 5 Juni 2013]. UNFCCC.  Status  of  Ratification  of  The  Kyoto  Protocol  [online]  dalam http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613. php [diakses 25 Mei2013].
USAID. 2007. Millennium Challenge Corporation Indonesia Immunization Project Activity [online] dalam http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACK409.pdf  [diakses  17  Februari 2013].
USAID. t.t. Millennium  Challenge Corporation  Threshold Program for Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP) [online] dalam http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACK408.pdf  [diakses  17  Februari 2013].