## PENDAPAT HUKUM ( LEGAL OPINION) DAN UJI KEPATUTAN DARI SEGI HUKUM ( LEGAL DUE DILIGENCE)

## Syahrul Sitorus
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Jln. Sambu No. 64 Medan e-mail: syahrulsitorus72@gmail.com
Abstract: For the legal interests of his clients, an advocate must understand the position of the case experienced by his client, for which honest information from the  client  is  needed,  both  in  writing  and  verbally  with  the  intention  that advocates in providing legal advice. Legal opinion cannot be separated from the existence  of  interview  processes,  legal  audits  and  legal  reasoning  that  are converged with material that is so complex because it does not only involve legal studies but also cross scientific disciplines to obtain legal aspects or information regarding legal or legal events certain. The Advocate's statement which provides legal opinion based on information, facts and documents given to the Advocate is limited to the date the said legal opinion is signed by the Advocate in question
Keywords: Legal Opinion, Legal Audit, Legal Reasoning, Legal Due Diligence. PENDAHULUAN Dalam  sistem  hukum Common  Law (Aglo Saxon) dikenal dengan istilah  Legal Opinion;  dalam  sistem  hukum  Civil  Law (Europa  Continental)  dikenal  dengan istilah Legal  Critics,  dalam  bahasa  Latin dikenal Ius  Opinion  yang  artinya  pan- dangan  atau  pendapat  hukum. Legal opinion dapat juga diartikan sebagai pan- dangan atau pendapat hukum yang dikaji baik secara partial, inpartial, gradual, mau- pun  krusial,  khusus  menyangkut  ketim- pangtindihan pelaksanaan peraturan hukum.
Menurut  Henry  Campbell  Black dalam  “Blaek’s  Law  Dictionary  (1999: 1120), legal opinion diartikan sebagai: “A written  document  in  which  an  attorney provides  his  or  her  understanding  of  the law  as  applied  to  assimed  facts.  The attorney  may  be  a  private  attorney  or attorney  representing  the  state  or  other govermental  entity”.  A  party  may  entitled to  rely  on  a  legal  opinion,  depending  on factors such an the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law  governing  these  opinion”.  (Sekum- pulan  dokumen  tertulis  yang  dijadikan pedoman  aplikasi  bagi  para  Pengacara atau  pengertian  pendapat  hukum  yang berkaitan  dengan  berbagai  masalah hukum  dari  para  pihak  terkait  sesuai dengan  fakta-faktanya.  Seorang  Penga- cara  bisa  saja  secara  pribadi  mewakili berbagai  aspek  peraturan  entita  hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu
pihak  berhak  untuk  menyakinkan  pen- dapat hukum, tergantung dari faktor-faktor identitas  para  pihak  terkait  yang  dibuat oleh seorang Pengacara melalui pendapat hukum dan Undang-Undang yang mengaturnya).
Dalam  dunia  praktisi  hukum,  maka legal opinion dapat diartikan sebagai suatu dokumen  tertulis/risalah  lengkap  yang dibuat oleh Pengacara/Advokat atau Kon- sultan  Hukum  untuk  keperluan  kliennya yang memuat pendapat hukum atas suatu permasalahan/peristiwa hukum yang dihadapi klien tersebut.
Legal  opinion  (pendapat  hukum) yang  diberikan  oleh  Advokat/  Pengacara atau  Konsultan  Hukum  tersebut  untuk memberikan  pendapat  hukum  atas  suatu persoalan  yang  dihadapi  oleh  klien  agar dapat dijadikan pedoman dalam mengam- bil  tindakan  atau  keputusan  yang  tepat atas  suatu  persoalan  hukum  yang  ada tersebut. Legal opinion itu timbul dari ada- nya  suatu  fenomena  atau  polemik  yang sangat  dilematis  yang  disebabkan  dari implikasi  hukum  itu  sendiri,  serta  mem- punyai  ekses  yang  sangat  luas  dalam masyarakat,  sehingga  diperlukan  suatu bentuk  penjabaran  yang  kongkrit,  aktual, dan  faktual,  untuk  mengeliminasi  topik persoalan  yang  menjadi  pembahasan dalam masyarakat.
Timbulnya  suatu legal  opinion (pendapat  hukum)  akibat  adanya  pem- bahasan/perdebatan hukum ( legal debate) di  dalam  masyarakat,  sementara  itu  per-
debatan  hukum  dapat  timbul  karena  ber- bagai hal, misalnya adanya suatu putusan Hakim  Pengadilan  yang  bertentangan dengan pandangan masyarakat. Pendapat hukum yang timbul akibat berbagai  perdebatan  hukum  yang  terjadi dalam  masyarakat  dapat  dikemas  melalui media pers, audio visual yang mempunyai efek  samping  terhadap  suatu  kasus  ter- tentu  yang  mencuat  dan  menjadi  bahan pertimbangan  di  masyarakat.  Fokus  pem- beritaan  tersebut  dapat  mengaitkan  ber- bagai instansi atau institusi hukum terkait, misalnya:  penyidik  di  Kepolisian,  Jaksa Penuntut Umum, KPK, Hakim Pengadilan maupun para Advokat/Pengacara. Dalam  kasus-kasus  hukum  yang menimbulkan  perdebatan  hukum  tersebut biasanya  mengandung  atau  disinyalir mengandung penyimpangan hukum ( deviant  of  law)  dari  fakta-fakta  hukum. Keadaan  ini  sangat  memungkinkan  ter- jadinya  perbedaan  bahkan  pertentangan (oposisi)  pendapat  dan  pandangan  oleh para  pengamat  masalah  hukum,  sebagai awal  pemicu  konflik  dari  berbagai  pihak yang berkepentingan (vested interest) atau interpensi  dari  pihak  lain  (politisi,  pengu- asa, dan lain lain).
Perbedaan atau pertentangan pendapat  terhadap  suatu  permasalahan hukum  melalui  pemberitaan  berbagai media,  akan  mengundang  animo  masya- rakat dan para intelektual, akademisi, serta praktisi  hukum  untuk  memfokuskan  per- hatiannya  terhadap  kasus  dimaksud,  ter- utama untuk dikritisi  secara yuridis,  sosio- logis,  filosofis  dan  politis,  dan  pada tingkatan itu akan timbul apa yang disebut pendapat  hukum  dalam  masyarakat ( public legal opinion) yang dikemas dalam bentuk format legal opinion.
TUJUAN DAN FUNGSI LEGAL OPINION Legal  opinion  bertujuan  untuk menjabarkan  suatu  kontekstual  hukum baik inplisit maupun eksplisit, jika terdapat berbagai kontradiksi yuridis yang berakibat protes  masyarakat  terhadap  penerapan suatu aturan hukum, atau dengan kata lain terdapat penyimpangan norma-norma kul- tural  yang  berlaku  dalam  suatu  masya- rakat, dan jika hukum itu diterapkan maka akan timbul dampak yang luas yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan negara dan sosial politik.
Legal  opinion  mempunyai  fungsi memberikan  masukan  kepada  pihak  yang
menerima legal  opinion  untuk  dijadikan pedoman  dalam  menyikapi  dan  mencari jalan  keluar  atau  pemecahan  terbaik  atas suatu  masalah  hukum  yang  dihadapi. Seorang Advokat/Pengacara maupun Kon- sultan  Hukum  harus  mampu  untuk menganalisis  suatu  peristiwa  atau  per- buatan  termasuk  dalam  kategori  per- buatan  hukum  atau  bukan.  Ia  harus mampu  menguraikan  apa  sebenarnya yang  terjadi  dengan  suatu  objek  atau subjek  hukum  sehingga  menimbulkan masalah atau problem hukum.
Untuk  dapat  memberikan legal opinion  (pendapat  hukum)  yang  baik, maka  seorang  Advokat/Pengacara  atau Konsultan Hukum, maka ia harus mengerti dan memahami apa masalah hukum yang ada  dan  mengapa  masalah  itu  terjadi. Selanjutnya  seorang  Advokat  maupun Konsultan  Hukum  mampu  mendapatkan data  atau  informasi  yang  lengkap  dan akurat  disertai  dengan  bagaimana  aturan hukum  yang  mengaturnya,  sehingga  ia dapat menentukan apa yang harus diberi- kan,  dan  kemudian  menentukan  bagai- mana  cara  menyelesaikan  masalah  ter- sebut dengan tuntas secara hukum.
Ingat,  kegagalan  dalam  membaca dan memahami kasus dapat menimbulkan kesalahan  dalam  memberikan  pendapat hukum atau rekomendasi langkah-langkah hukum  apa  yang  harus  diambil  untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut. Kesalahan  pemberian legal  opinion  (pen- dapat  hukum)  justru  dapat  menyebabkan klien menderita kerugian.
PRINSIP-PRINSIP  DALAM  PEMBUATAN LEGAL  OPINION (PENDAPAT HUKUM) Dalam  membuat  pendapat  hukum ( legal  opinion)  terdapat  beberapa  prinsip yang harus dipedomani, yakni:
1. Legal  opinion  dibuat  berdasarkan hukum  Indonesia.  Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berpraktek di  Indonesia  maka  umumnya  hukum yang dijadikan dasar pendapat hukum adalah hukum Indonesia.
2. Legal  opinion  disampaikan  secara lugas,  jelas  dan  tegas  dengan  tata bahasa  yang  benar  dan  sistematis. Artinya legal  opinion  tersebut  harus mudah dipahami oleh klien atau pihak yang  membacanya.  Karena  disampai- kan  dalam  bahasa  yang  baik  dan  sis- tematis serta tegas, maka legal opinion tersebut  tidak  menimbulkan  tafsiran
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 2, Juli – Desember 2018, ISSN: 1829-8419
berganda  (bias)  dan  diharapkan  me- lalui legal  opinion  tersebut  terciptalah kepastian hukum.
3. Legal  opinion  tidak  memberikan jaminan  terjadinya  suatu  keadaan. Advokat/Pengacara maupun Konsultan Hukum,  tidak  boleh  memberikan jaminan  atau  kepastian  akan  kondisi suatu  penyelesaian  persoalan  dalam praktek  melalui legal  opinion  yang  di- berikan,  (Bandingkan  dengan  Kode Etik  Advokat,  Pasal  4  Butir  c  yang menyebutkan: “Advokat tidak dibenar- kan menjamin kepada kliennya bahwa perkara  yang  ditanganinya  akan menang”.
4. Legal  opinion  harus  diberikan  secara jujur dan lengkap. Jujur artinya bahwa legal  opinion  harus  disampaikan kepada  klien  sebagaimana  adanya, tidak  dibuat-buat  dan  tidak  semata- mata  memberikan  pendapat  hanya untuk  mengakomodir  keinginan  klien. Jika  berdasarkan  ketentuan  hukum yang  berlaku  keinginan  klien  tidak dapat  dipenuhi,  maka  hal  tersebut harus  dikemukakan  dengan  jelas dalam legal  opinion,  tanpa  ada  yang ditutupi.
5. Legal  opinion  tidak  mengikat  bagi Advokat dan bagi klien.
6. Advokat/Pengacara  atau  Konsultan Hukum bertanggung-jawab atas isi dan juga  bertanggung  jawab  atas  kebenar- an dari legal opinion  yang dibuatnya, tetapi  Advokat/Pengacara  maupun Konsultan Hukum tidak dapat diminta- kan  pertanggung-jawaban  hukum  atas kerugian  yang  timbul  akibat  klien mengambil tindakan berdasarkan legal opinion  tersebut.
7. Legal  opinion  yang  dibuat  oleh Advokat/Pengacara  atau  Konsultan Hukum  yang  ditunjuk  tersebut  tidak mengikat  klien  atau  pihak-pihak  yang meminta legal  opinion  untuk  melak- sanakan  sebagian  atau  seluruh  isi  dari legal  opinion.  Keputusan  untuk mengambil  atau  tidak  mengambil tindakan  berdasarkan legal  opinion tersebut,  sepenuhnya  tergantung  dari klien  yang  bersangkutan  dan  menjadi tanggung-jawab dari pengambil keputusan.
SISTEMATIKA  PENYUSUNAN  LEGAL
OPINION Tidak  ada  suatu  standar  sistematika penyusunan legal opinion, karena masing- masing  Advokat/Pengacara  ataupun  Ko- sultan  Hukum  memiliki  format  sendiri. Akan  tetapi  secara  umum  dalam  praktek- nya  bentuk/sistematika legal  opinion    ter- diri  dari:  (1).  Pendahuluan;  (2).  Per- masalahan yang dimintakan legal opinion; (3).  Bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang ada; (4). Dasar hukum dan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  permasalahan;  (5).  Uraian  fakta- fakta  dan  kronologis;  (6).  Analisa  hukum; (7). Pendapat hukum; dan (8). Kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan. 1. Pendahuluan.  Bagian  pendahuluan berisi  penjelasan  atas  dasar  apa Advokat/Pengacara  atau  Konsultan membuat legal  opinion  (apakah  ber- dasarkan  permintaan  secara  tertulis atau permintaan secara lisan).
2. Permasalahan  yang  dimintakan legal opinion.  Pada  bagian  ini  masalah pokok  yang    dihadapi  klien  yang  di- minta  dibuatkan legal  opinion.  Per- masalahan tersebut mengacu persoalan hukum  yang  diuraikan  atau  disampai- kan  klien  dalam  suratnya  ketika mengajukan permintaan legal opinion.
3. Bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  ada  seperti  infor- masi,  data-data  dan  dokumen-doku- men.  Bagian  ini  berisi  uraian  tentang dokumen-dokumen, informasi material yang  berbentuk  tertulis  maupun  lisan yang  diperoleh  dari  klien  itu  sendiri maupun  dari  pihak  ketiga  lainnya  dan juga  berisi  informasi  tambahan  yang terkait  dengan  pokok  permasalahan yang  dapat  ditambahkan  pada legal opinion  untuk  mendukung  pokok  per- masalahannya.  Bagian  ini  juga  berisi pernyataan  Advokat/Pengacara  atau Konsultan  Hukum  mengenai  sumber fakta  yang  digunakan  dalam  penyu- sunan legal opinion, yaitu bahwa legal opinion  dapat  dibuat  berdasarkan dokumen  asli  dan/atau  dokumen  foto- kopi  dan/atau  keterangan-keterangan lisan  klien  kepada  Advokat/Pengacara atau  Konsultan  Hukum  sejak  diterima sampai dengan tanggal dikeluarkannya legal opinion. Dokumen-dokumen dan keterangan  lisan  tersebut  menjadi dasar  untuk  mencari  dan  menggali fakta-fakta.
4. Dasar hukum dan perundang- undangan  yang  terkait  dengan  per- masalahan.  Pada  bagian  ini  diuraikan tentang ketentuan perundang-
undangan dan peraturan terkait lainnya yang  dijadikan  dasar  untuk  membuat legal  opinion.  Dalam  bagian  ini  juga dijelaskan  batasan  penafsiran legal opinion  yang  dibuat  oleh  Advokat/
Pengacara  atau  Konsultan  Hukum, yaitu  bahwa legal  opinion  yang  di- maksud  hanya  dapat  ditafsirkan  me- nurut  ketentuan  hukum  Negara Republik  Indonesia. Legal  opinion  ter- sebut  tidak  dapat  ditafsirkan  menurut ketentuan  hukum  dari  negara  lain selain Negara Republik Indonesia.
5.  Uraian  fakta-fakta  kronologis.  Bagian ini  berisi  uraian  fakta-fakta  yang relevan  dengan  permasalahan  ber- dasarkan  dokumen  asli  dan/atau  foto copy  dan/atau  berdasarkan  keterangan lisan  dari  klien  sampai  dengan  tanggal dikeluarkannya legal  opinion  dan  di- susun  secara  kronologis  dengan  mak- sud  agar  pembaca  memahami  asal mula  pokok  permasalahan  dan  per- kembangannya.
6.  Analisa  hukum.  Bagian  ini  mengurai- kan  analisa  dan  pertimbangan  hukum Advokat/Pengacara  atau  Konsultan Hukum  atas  pokok  permasalahan  ber- dasarkan  ketentuan  hukum  yang  ber- laku dan dokumen-dokumen yang ber- kaitan dengan pokok permasalahan.
7. Pendapat  Hukum.  Berisi  uraian tentang  pendapat  Advokat/Pengacara atau konsultan hukum atas pokok per- masalahan  yang  didasarkan  pada analisa  dan  pertimbangan  hukum  atas fakta-fakta,  informasi  serta  dokumen terkait  dengan  pokok  permasalahan yang  ada.  Pendapat  hukum  disampai- kan  dengan  selalu  terfokus  pada permasalahan,  sistematis  dan  tidak berbeli-belit.
8. Kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan.  Pada  bagian  ini  berisi uraian  tentang  kesimpulan  yang  ter- dapat  berdasarkan  hasil  analisa  setelah melakukan  seluruh  tahap-tahap  pem- buatan legal  opinion  yang  telah diuraikan.  Setelah  mendapat  kesim- pulan,  maka  Advokat/Pengacara  atau konsultan  hukum  lalu  memberikan saran-saran  dan/atau  solusi  di  dalam penyelesaian  permasalahan  hukum yang  telah  dibahas  di  dalam legal
opinion  tersebut.  Sangat  diharapkan agar Advokat/Pengacara atau Konsultan Hukum  memberikan  lebih  dari  satu saran dan/atau solusi terhadap masalah yang  dimintakan legal  opinion  dengan tujuan  agar  klien  atau  pihak  lain  yang berkepentingan  dapat  memilih  salah satu  dari  saran  dan/atau  solusi  yang terbaik menurut pandangannya.
Contoh:
Pendapat  Hukum  ( Legal  Opinion)  Dalam Kasus Ketenagakerjaan/Perburuhan Antara  PT.  Nagamas  Palmoil  Lestari Dumai Melawan Ridwan, Zian Hardiyanto, cs (66 Orang  Selaku Tenaga Kerja/Buruh  Selanjutnya Disebut Pekerja/
Buruh,  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh) Pada PT. Nagamas Palmoil Lestari Dumai)
I. Kasus Posisi Pekerja/Buruh  (diwakili  oleh Ridwan dan Zian Hardiyanto,Cs) telah melaporkan  ke  pihak  Dinas  Tenaga Kerja  Dumai  dalam  Laporan  Kejadian No.LK.568/ DTRK-TRANS/394 tanggal 28  Mei  2009,  PT  NAGAMAS PALMOIL  LESTARI  DUMAI,  dengan tuduhan  diduga  telah  melakukan Tindak  Pelanggaran  Pidana  di  bidang ketenagakerjaan  yaitu  melakukan  mu- tasi  dan  intimidasi  terhadap  pelapor yang membentuk dan menjadi pengurus/anggota Serikat Pekerja sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 43  Jo.  28  UU  No.  21/2000  tentang Serikat  Pekerja  /Serikat  Buruh.  Kasus ini  juga  telah  digelar  di  Polda  Riau pada tanggal 30 April 2010;
II. Kronologis Peristiwa 1. Pekerja, atas nama Ridwan bekerja pada  PT.NAGAMAS  PALMOIL LESTARI DUMAI, sejak tanggal 28 Februari  2007  dengan  surat pengangkatan  sebagai  Karyawan No.  DSI-NPL/X/0039/0207  ter- tanggal  28  Februari  2007,  dan pada tanggal 13 Juni 2008 saudara Ridwan  dimutasi  ke  unit  PRJ  Blok Songo  sebagai  operator  Tank Farm,  dengan  surat  direksi  PT. Nagamas Palm Oil Lestari No. DSI- NPO/N/0121/0608  dan  selambat- lambatnya  pada  tanggal  16  Juni 2008  sudah  harus  melapor  dan bekerja pada unit PRJ Blok Songo, alasan pemutasian dimaksud
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 2, Juli – Desember 2018, ISSN: 1829-8419
adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan  serta  pengembangan dan rencana jenjang karir dari yang bersangkutan ke depan;
2. Bahwa saudara Ridwan setelah ada surat  mutasi  dari  Direksi  seperti tersebut  dalam  poin  (1)  di  atas ternyata tidak pernah hadir bekerja di  unit  PRJ  Blok  Songo,  lalu  telah dipanggil  bekerja  sesuai  dengan surat panggilan kerja No. PRJ/DSI- PHG/VI/INT/316/VI/2008,  tertang- gal  16  Juni  2008,  atas  panggilan tersebut juga saudara Ridwan tidak hadir;
3. Bahwa panggilan berikutnya (pang- gilan  ke-2)  telah  disampaikan secara  langsung  ke  rumahnya dengan    surat  No.  PRJ/DSI-PHG/ VI/INT/318/2008 tertanggal 17 Juni 2008 dalam hal ini saudara Ridwan tidak  menerima  surat  tersebut,  lalu dilakukan  lagi  panggilan  ke-tiga dengan  surat  No.    PRJ/DSI-PHG/ VI/INT/325/2008 tertanggal 18 Juni 2008, namun saudara Ridwan juga tidak  memenuhi  panggilan  dimak- sud;
4. Bahwa  berdasarkan  surat  pem- beritahuan  keberadaan  PK  ber- tanggal  15  Juli  2008  Pengurus Komisariat  PT.  Nagamas  PalmOil Lestari (PK.PT.NPO) Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel & Tem- bakau  (FS  KAMIFARHO)  dalam surat No. B-07/PK/PT.NPO- FSB.KPH/VI/2008, dan surat dimaksud baru diterima oleh Pihak
Perusahan  tanggal  16  Juli  2008 oleh    Management  PT.  Nagamas Palmoil  Lestari  (PT.  NPO)  Dumai. Dan  dilaporkan  juga  bahwa keberadaan  Serikat  Pekerja  ini telah  didaftarkan  pada  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Kesejahteraan Sosial  (Disnakerkessos)  dengan surat pencatatan No.568/PSY/DTK- KS/2008/510  tertanggal,  16  Juni 2008  yang  menurut  mereka  (PK. Serikat  Buruh  PT.  NPO.  FSB. Kamiparho  SBSI  Kota  Dumai) sesuai  dengan  amanat  UU  No.  21 tahun  2000  sebagaiman  diatur dalam  Pasal  23.  Dalam  serikat pekerja/buruh  tersebut  tercatat  sdr. Ridwan  sebagai  Ketua,  sdr.  Roma Dani  sebagai  Wakil  Ketua,  Zian
Hardiyanto  sebagai  Sekretaris, Laidi  Marharatua  Limbong  sebagai Wakil  Sekretaris,  dan  Daryanto sebagai Bendahara;
5. Bahwa    setelah  saudara  Ridwan dimutasi  melalui    surat  direksi  No. DSI-NPO/N/0121/0608    tertanggal 13  Juni  2008,    beberapa  hari kemudian  mereka  melakukan  mo- gok  kerja  berkaitan  dengan  keluar- nya surat mutasi dimaksud. Mogok kerja  ini  dilaksanakan  di  bawah komando  sdr.  Ridwan,  dan  sdr. Zian  Hardiyanto,  Cs,  pada  tanggal 15  Juli  2008,  dan  mogok  lanjutan tanggal 08 s/d 09 September 2008;
6. Bahwa  akibat  mogok  kerja  yang dilakukan  sdr.  Ridwan,dan  Zian Hardiyanto,  Cs  dengan  mengatas- namakan  serikat  pekerja/serikat buruh  PT.  NPO.FSB.  Kamiparho SBSI  Kota  Dumai,  serta  mengajak para  karyawan  lainnya  pada Perusahaan  PT.  Nagamas  Palmoil Lestari  Dumai  untuk  mogok  kerja menimbulkan  kerugian  yang  besar bagi  PT.  Nagamas  Palmoil  Lestari, dan telah mengganggu operasional perusahaan  yaitu  menghalang- halangi ke luar masuk mobil umum yang mengangkut hasil produksi ke lokasi perusahaan dan telah meng- ganggu  kelancaran  lalu  lintas umum;
7. Bahwa  akibat  adanya  mogok  ini menimbulkan
perselisihan hubungan industrial antara pekerja/ buruh,serikat pekerja/buruh dengan pihak PT. Nagamas Palmoil Lestari Dumai. Atas adanya perselisihan ini telah  ditempuh  upaya  hukum perdamaian  melalui  musyawarah berupa  mediasi  yang  dilakukan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Kesejahteraan  Sosial  Kota  Dumai, yang  dalam  hal  ini  telah  dimedia- tori  oleh  Bapak.  Muhammad Fadhly,S.H.,  yang  dalam  suratnya diberi  No.  568/PSY/DTK-KS/814, Perihal:  ANJURAN,  tertanggal  28 Oktober 2008 yang dalam  point V tentang Upaya Penyelesaian Mediator:  “Bahwa  upaya  penyele- saian  secara  musyawarah  telah diupayakan  akan  tetapi  tidak menghasilkan  kesepakatan”.  Dan selanjutnya mediator menganjurkan dalam bentuk 5 butir anjuran. Pada
anjuran  butir  kelima  (V)  diper- syaratkan  agar jika para pihak me- nolak  anjuran  agar  membuat  gu- gatan  ke  Pengadilan  Perselisihan Hubungan  Industrial  di  Pekanbaru berdasarkan UU No. 2 tahun 2004;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember  2008  Mediator  (Bapak Muhammad  Fadhly,S.H.)  telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial yang  pada  pokoknya  menuangkan dalam  Kesimpulan  atau  Hasil  Per- undingan: “Bahwa pegawai media- tor  berkesimpulan  antara  pekerja A.n.  Zian  Hardiyanto,  Cs  (66 orang)  dengan  PT.  Nagamas PalmOil  Lestari  tidak  dapat  di- selesaikan  dan  hendaknya  para pihak dapat melanjutkan ke tingkat Penyelesaian Perselisihan
Hubungan  Industrial  (PPHI)  di Pekanbaru”;
9. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan dari  mediator  ternyata  dari  pihak Pekerja  Zian      Hardiyanto,Cs  dan pihak PT. Nagamas Palmoil Lestari
Dumai  tidak  pernah  mengajukan permasalahan  tersebut  ke  tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); 10. Bahwa  berdasarkan  Surat  Pen- jelasan kasus PT. Nagamas Palmoil Lestari dengan sdr. Zian Hardiyanto,  Cs.  (66  orang)  dalam surat  bernomor:  568/DTK-TRANS 150,  tertanggal  06  Maret  2009, yang  dalam  butir  5  dinyatakan: Oleh  karena  tidak  diterimanya Penetapan dalam anjuran (sebagai- mana tertuang dalam  surat Media- tor  (Bpk  Muhammad  Fadhly,S.H.) yang    diberi  No.  568/PSY/DTK- KS/814.,  maka  diminta  Pihak Perusahaan  PT.  Nagamas  Palmoil Lestari dengan Pihak Zian Hardiyanto,Cs  (kuasanya)  untuk membuat  gugatan  dan  didaftarkan di  Pengadilan  Hubungan  Industrial di  Pekanbaru,  agar  mendapat kepastian  hukum  sebagaimana diamanatkan  oleh  UU  No.  13 Tahun    2003  tentang  Ketenaga- kerjaan  Jo.  UU  No.  2  Tahun  2004 tentang    Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
III. Fakta Hukum.
1. Bahwa sdr. Ridwan adalah pekerja/ buruh  pada  PT.  Nagamas  Palmoil Lestari Dumai terhitung sejak  tang- gal 28 Februari 2007 dengan surat pengangkatan  sebagai  Karyawan No. DSI-NPL/X/0039/0207 tertang- gal  28  Februari  2007,  dan  sejak tanggal  16  Juni  2008  telah  men- dirikan serikat pekerja/serikat buruh  pada  PT.  Palm  Oil  Lestari dengan  sebutan  Pengurus  Komi- sariat (PK) FSB KAMIPARHO SBSI PT.  NAGAMAS  PALMOIL  LES- TARI  disingkat  PT.  NPO  Dumai yang juga telah didaftarkan dan di- catatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja  dan  Kesejahteraan  (Disna- kerkessos) Kota Dumai dengan No. 568/PSY/DTK-KS/07,  tgl  16  Juni 2008. Dalam serikat perkerja/buruh tersebut  tercatat  sdr.  Ridwan sebagai  Ketua, Roma  Dani sebagai Wakil  Ketua,  Zian  Hardiyanto sebagai Sekretaris, Laidi Marharatua Limbong sebagai wakil sekretaris,  dan  Daryanto  sebagai Bendahara;
2. Bahwa  sdr.  Ridwan  terhitung  sejak tanggal 13 Juni 2008 telah dimutasi kerja  ke  unit  PRJ  Blok  Songo sebagai  Operator  Tank  Farm, dengan  surat  direksi  No.  DSI- NPO/N/0121/0608  dan  selambat- lambatnya  pada  tanggal  16  Juni 2008  sudah  harus  melapor  dan bekerja pada unit PRJ Blok Songo, dan  ternyata  setelah  dipanggil dengan  patut  (tiga  kali  panggilan) oleh  pihak  perusahaan.  Pertama,
dengan surat No. PRJ/DSI- PHG/VI/INT/316/VI/2008, ter- tanggal  16  Juni  2008.  Kedua dengan  Surat  No.  PRJ/DSI-PHG/ VI/INT/  318/2008  tertanggal  17
Juni 2008, dan Ketiga dengan surat No.
PRJ/DSI-PHG/VI/INT/325/
2008  tertanggal  18  Juni  2008, namun  saudara  Ridwan    tidak memenuhi  panggilan  dimaksud tanpa memberi alasan yang jelas ke pihak Perusahaan;
3. Bahwa  akibat  dari  adanya  mutasi tersebut  pekerja  Zian  Hardiyanto,
Cs mengadakan perlawanan berupa  “mogok  kerja”.  Akibat mogok kerja paling tidak perusahaan dirugikan dan malahan mogok kerja ini telah  menghambat
operasional perusahaan yaitu menghalang-halangi  keluar  masuk mobil  umum  yang  mengangkut hasil produksi ke lokasi perusahaan dan  telah  mengganggu  kelancaran lalu  lintas  umum  sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  13  tahun 2003 Pasal 140 ayat (4). Hal ini ter- muat  dalam  Surat  dari  Pihak Perusahaan  No.  NPO-PHG/EXT/ 963/1008,Perihal:  Tanggapan  dan
Penjelasan  atas  Surat  Anjuran  No. 568/PSU/DETK-K5/814,tgl 28 Oktober 2008;
4. Bahwa  pada  tanggal  15  Juli  sdr. Ridwan  dan  Zian  Hardiyanto,Cs melakukan dengan mengatasnama- kan  serikat  pekerja/serikat  buruh PT.NPO.FSB.  Kamiparho  SBSI Kota  Dumai,  serta  mengajak  para karyawan lainnya pada Perusahaan PT.  Nagamas  Palmoil  Lestari Dumai;
5. Bahwa  akibat  adanya  mogok  ini menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh,serikat  pekerja/buruh dengan  pihak  PT.  Nagamas  Pal- moil  Lestari  Dumai.  Atas  adanya perselisihan  ini  telah  ditempuh upaya  hukum  perdamaian  melalui musyawarah  berupa  mediasi  yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan  Kesejahteraan  Sosial  Kota Dumai,  yang  dalam  hal  ini  telah dimediatori  oleh  Bapak.  Muham- mad  Fadhly,S.H.,  yang  dalam suratnya  diberi No. 568/PSY/DTK- KS/814,  Perihal:  ANJURAN,  ter- tanggal  28  Oktober  2008  yang dalam    point  V  tentang  Upaya Penyelesaian  Mediator:  “  Bahwa upaya  penyelesaian  secara  musya- warah telah diupayakan akan tetapi tidak  menghasilkan  kesepakatan”. Dan selanjutnya mediator mengan- jurkan  dalam  bentuk  5  butir anjuran. Pada anjuran  butir kelima (V)  dipersyaratkan  agar  jika  para pihak  menolak  anjuran  agar membuat  gugatan  ke  Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di Pekanbaru  berdasarkan  UU  No.  2 Tahun 2004;
IV. Analisis Kasus
1. Berdasarkan  uraian  pada  krono- logis  peristiwa  terjadinya  kasus atas  tuduhan  oleh  Pekerja/buruh,
dan  atau  serikat  pekerja/buruh yang  dimotori  oleh  sdr.  Ridwan dan  Zian  Hardiyanto,Cs  telah melaporkan  ke  pihak  Dinas Tenaga  Kerja  Dumai  dalam Laporan  Kejadian  No.LK.568/ DTRK-TRANS/394 tanggal 28 Mei 2009,  PT  NAGAMAS  PALMOIL
LESTARI
DUMAI, dengan tuduhan    diduga  telah  melakukan Tindak  Pelanggaran  Pidana  di bidang  ketenagakerjaan  yaitu  me- lakukan  mutasi  dan  intimidasi  ter- hadap  pelapor  yang  membentuk dan  menjadi  pengurus/anggota Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  43  Jo.  28 UU  No.  21  Tahun  2000  tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh;
2. Bahwa  untuk  memahami  atas tuduhan dalam Pasal  43 Jo. Pasal 28  UU  21  Tahun  2000.  Maka  di bawah  ini  diberikan  pengertian pasal  tersebut.  UU  No.  21  Tahun 2000,  Pasal  43  menyatakan:  Ayat (1)  “Barang  siapa  yang  meng- halang-halangi  atau  memaksa pekerja/buruh  sebagaimana  di- maksud  dalam  Pasal  28,  dikena- kan sanksi pidana paling singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  atau  denda paling  sedikit  Rp.  100.000.000.- (seratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.  500.000.000.-  (lima ratus juta rupiah); Ayat (2). Tindak Pidana  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) merupakan pidana kejahatan”; Sementara  dalam  Pasal  28  UU No.  21/2000  disebutkan  bahwa:” siapapun  dilarang  menghalang- halangi  atau  memaksa  pekerja/ buruh  untuk  membentuk  atau tidak membentuk, menjadi pengurus  atau  tidak  menjadi pengurus,  menjadi  anggota  atau tidak  menjadi  anggota  dan/atau menjalankan  atau  tidak  menjalan- kan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh  dengan  cara:  (a).  Melaku- kan  pemutusan  hubungan  kerja, memberhentikan  sementara,  me- nurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; (b). Tidak membayar atau mengurangi  upah  pekerja/buruh; (c).  Melakukan  intimidasi  dalam bentuk  apapun;  dan  (d).  Melaku-
kan  kampanye  anti  pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh;
3. Bahwa  tuduhan  sebagaimana  di- maksud  dalam  butir  2  di  atas  dari segi kronologis peristiwa, dan fakta hukum,  maka  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a) Bahwa tuduhan Pekerja/buruh, dan  atau  serikat  pekerja/serikat buruh  A.n  Ridwan  dan  Zian Hardiyanto,  tidak  beralasan sama  sekali,  berhubung  kejadi- an  peristiwa  “  mutasi  kerja”, diberitahukan kepada sdr. Ridwan  tanggal  13  Juni  2008, dan  tanggal  16  diharuskan telah dilakukan mutasi kerja ke unit  PRJ  Blok  Songo  sebagai operator  Tank  Farm.  Namun tidak  ditanggapi  ketika  itu  oleh sdr.  Ridwan,  namun  malahan ada  tanggapan  dari  SBSI  PK PT.  Nagamas  Palmoil  Lestari Dumai (surat tanpa nomor dan bertanggal  19  Juni  2008,  dan diterima  tgl  20  Juni  2008  oleh perusahaan)  yang  menolak mutasi  dengan  alasan  sdr. Ridwan  masih  menjaga  dan merawat  ibunya  dan  istrinya yang  sedang  sakit,  yang  ditan- datangi  sdr.  Zian  Hardiyanto selaku  pengurus,  bukan  surat langsung dari sdr. Ridwan atau dokter  yang  menyatakan  sdr. Ridwan  sakit.hal  ini  tentu bertentangan dengan ketentuan
Pasal    153  UU  No.  13  Tahun 2003; b) Bahwa berdasarkan fakta hukum  keberadaan  serikat pekerja  dan  pemberitahuannya baru disampaikan kepada pihak  perusahaan  tanggal  16 Juli  2008.  Secara  hukum berdasarkan fakta ini maka sdr. Ridwan  dan  Zian  Hardiyanto, Cs  tidak  berhak  mengatas- namakan Serikat pekerja/ Serikat  buruh  untuk  menolak mutasi  an.  Ridwan  Karena pada  saat  itu  belum  terbentuk dan  dicatatkan  serikat  Perkerja oleh  pekerja/buruh  oleh  sdr. Ridwan, dan Zian Hardiyanto;
c) Bahwa atas ketidakhadiran sdr. Ridwan  sampai  batas  tanggal yang  ditentukan  dan  telah
dipanggil  dengan  patut  oleh pihak  perusahaan    dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  UU  No.  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan sebagaimana  diatur  dalam Pasal  168  ayat  (1)  yang  me- nyatakan:  Pekerja/buruh  yang mangkir  selama  5  (lima)  hari kerja  atau  lebih  berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang  dilengkapi  dengan  bukti yang  sah  dan  telah  dipanggil oleh  pengusaha  2  (dua)  kali secara  patut  dan  tertulis  dapat diputuskan  hubungan  kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan  diri.  Dengan demikian  pemberhentian  sdr. Ridwan  tidak  ada  hubungan- nya  dengan  tuduhan  yang dituduhkan kepada PT. Nagamas PalmOil Lestari Dumai  mem-PHK  karyawan gara-gara  membentuk  serikat pekerja/serikat  buruh  sebagai- mana  termaktub  dalam  Pasal 43  dan  Pasal  28  UU  No.  21 Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
d) Bahwa,  demikian  juga  atas tuduhan  sebagaimana  termak- tub  dalam  unsur    Pasal  28 yakni  unsur  tidak  membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh.  Keadaan  ini  tidak  ber- alasan  sama  sekali  karena setiap mutasi perolehan gajinya akan  diserahterimakan  pada tempat  di  mana  si  karyawan melakukan tugasnya yang baru;
e) Bahwa  demikian  juga  atas tuduhan  telah  melakukan  inti- midasi  sesuai  unsur  dalam Pasal  28,  dapat  dijelaskan bahwa intimidasi yang dimaksudkan  dalam  pasal  ter- sebut  jika  ada  pelarangan dalam bentuk misalnya mengancam  akan  diberhenti- kan dari pekerjaannya  jika ikut menjadi  anggota  dan  atau pengurus  serikat  pekerja/serikat buruh;
KESIMPULAN 1. Berdasarkan  analisis  kasus  atas pengaduan  pekerja  An.Ridwan,  dan Zian  Hardiyanto,  Cs  kepada  Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Ketenaga- kerjaan  yang  telah  dikoordinatori  oleh Koordinator Pengawas (Korwas) penyidik Polri Riau atas tuduhan yang dituduhkan  kepada  management  PT. Palmoil  Lestari  Dumai,  sebagaimana tuduhan seperti termaktub dalam Pasal 43  Jo.  Pasal  28  UU  No.  21  Tahun 2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh, tidak beralasan sama sekali, hal ini  dapat  dilihat  pada  bagian  analisis kasus butir 3 (tiga) bagian A;
2. Bahwa menurut Pasal 168 ayat (1) UU No.  13  Tahun  2003  memberi  kewe- nangan  kepada  Perusahaan  untuk memberhentikan  karyawan  perusaha- an manakala seseorang itu tidak masuk kerja  selam  5  hari  berturut-turut  tanpa alasan  yang  sah  mangkir  melaksana- kan kewajibannya;
3. Bahwa  mogok  kerja  merupakan  hak buruh,  namun  buruh  mogok  akibat  di mutasi  tidak  menjadi  alasan  adanya mogok. Mengajak orang lain, misalnya kawan  sekerja  untuk  melakukan tindakan  mogok  yang  mengatasnama- kan  serikat  pekerja/buruh  sementara pendirian  serikat  pekerja/serikat  buruh setelah  ada  mutasi  dipandang  tidak layak,  dan  hanya  bermaksud  untuk memusuhi  management  perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pelanggaran  disiplin/kejahatan  yang berakibat dapat diberhentikannya pekerja/buruh dari perusahaan;
4. Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial diatur dalam UU No. 2 tahun 2004, baik mengenai perselisihan hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja jika tidak dapat disele- saikan dalam jenjang bipartit,  mediasi, konsiliasi dan arbitrase, maka penyele- saiannya  dapat  diajukan  gugatan  oleh salah  satu  pihak  kepada  Pengadilan Hubungan Industrial;
5. Permasalahan  hukum  antara  pekerja A.n.  Ridwan  dan  Zian  Hardiyanto,Cs vs. PT.Nagamas Palmoil Lestari melulu dibidang  pertentangan  pengusaha dengan  pekerja  dalam  bidang  hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan  kerja.  Hal  ini  termasuk masalah  di  bidang  hukum  perdata bukan  pidana.  Sesuai  Peraturan
Mahkamah Agung RI (Perma RI) No. 1 Tahun  1986,  yang  menyebutkan:  “ Apabila  dalam  pemeriksaan  perkara pidana  harus  diputuskan  hal  adanya suatu  hak  perdata  atau  suatu  barang atau  tentang  sutau  hubungan  hukum antara  dua  pihak  tertentu,  maka pemeriksaan  perkara  pidana  dapat dipertangguhkan  untuk  menunggu suatu  putusan  pengadilan  dalam pemeriksaan  perkara  perdata  tentang ada  atau  tidak  adanya  hak  perdata itu”.  Dari  Gambaran  ini  bahwa  kasus PT.  Nagamas  Palmoil  Lestari  dengan Pekerja  A.n.  Ridwan  dan  Zian Hardiyanto  adalah  dibidang  Perdata bukan Pidana.
II. UJI  KEPATUTAN DARI SEGI HUKUM ( LEGAL DUE DILIGENCE)
Pengertian Istilah due  diligence  mulai  dikenal pada Tahun 1903. “Due diligence “ berasal dari  kata  “ due”  artinya  sesuatu  yang terhutang  atau  kewajiban  moral  dan “ diligence”  yaitu  ketekunan.  Istilah  due dilegence dikenal sebagai: “The process of investigation  performed  by  investors,  into the  details  of  a  potential  investment  such as  an  examination  of  operation  and management  and  the  verification  of material  facts”.  (Proses  penelitian  yang dilakukan  oleh  para  investor  terhadap rincian  potensial  investasi,  misalnya pemeriksaan  pengoperasian  dan  mana- jemen dan verifikasi fakta-fakta penting). Ada  beberapa  pengertian  tentang proses pemeriksaan dari segi hukum ( legal audit),  yang  secara  umum  dipahami bahwa legal  audit  adalah  sebuah  meka- nisme  dari  suatu  verifikasi  yang  kompleks terhadap keberadaan suatu subjek hukum berikut  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan- nya  secara  objektif  dan  sistematis  ber- dasarkan sistem hukum nasional yang ber- laku.  Mengingat  bahwa,  hasil legal  audit/ pemeriksaan  hukum  tersebut  akan  ber- wujud  suatu  pernyataan  hukum  profesio- nal,  dapat  dikatakan  bahwa  selayaknya legal  audit    hanya  dapat  dilakukan  oleh pihak  yang  memiliki  keahlian  di  bidang hukum  yang  terikat  validitasnya  berdasar- kan etika profesional sebagai suatu profesi. Untuk  mencegah  laporan  yang  bersifat subjektif si ahli hukum, pemeriksaan yang dilakukan diharuskan menggunakan suatu mekanisme  tertentu  secara  objektif  dan
sistematis  serta  didasarkan  atas  keber- lakuan sistem hukum yang ada.
Memang  dalam  prkatek  hukum  di Indonesia pengertian due diligence muncul sejak  percepatan  perekonomian  melalui IPO ( Initial Public Offering)atau Go Public, sehingga  setiap  emitmen  dipersyaratkan BAPEPAM  harus  menunjuk  Konsultan Hukum/Pengacara  untuk  melakukan  pe- meriksaan.  Dalam  perkembangan  berikut- nya, due  diligence  diharuskan  bukan hanya  dalam  rangka  IPO,  tetapi  juga perusahaan yang akan melakukan merger atau acquisition.
Tujuan Due Diligence Dalam  hukum  perusahaan, due diligence adalah penelitian yang dilakukan terhadap  seluruh aspek perusahaan untuk mendapatkan  keyakinan  atas  kondisi perusahaan. Legal  due  diligence  diperlu- kan  dan  dilakukan  sebagai  upaya  untuk mendapatkan  data  objektif  berkaitan dengan suatu rencana transaksi. Suatu due diligence  dalam  bidang  hukum  atau pemeriksaan dari segi hukum ( legal audit) sangat  penting  peranannya  dan  sangat penting  untuk  dipertimbangkan  untuk memutuskan dilakukan atau tidaknya deal akuisisi perusahaan.
Due  diligence  bertujuan  untuk  men- dapatkan  suatu  gambaran  atau  informasi aspek hukum mengenai suatu perusahaan, harta  kekayaan  tertentu  atau  hubungan hukum  tertentu.  Hasil  dari due  diligence merupakan  salah  satu  bahan  pertim- bangan  bagi  pihak  yang  berkepentingan (misalnya  investor  atau  kreditor)  dalam mengambil keputusan sehubungan dengan  transaksi  yang  akan  dilakukan, misalnya  akuisisi  saham  ataupun  harta kekayaan,  merger,  konsolidasi,  emisi  efek atau  pemberian  pinjaman.  Dalam  suatu perusahaan,  terkadang  bisa  saja  banyak masalah  akan  tetapi  tidak  sampai kelihatan,  namun  permasalahan  tersebut sangat  potensial  untuk  meledak  dikemu- dian  hari.  Bisa  saja  suatu  perusahaan  itu mempunyai  kinerja  keuangan  yang  baik tetapi  terdapat  masalah  hukum  yang tersembunyi dan fatal.
Demikian  pula  halnya  pemeriksaan hukum  (legal  audit)  terhadap  Perseroan Terbatas yang akan diakuisisi, hal tersebut ditujukan untuk mengungkapkan informasi secara  material  yang  sepatutnya  diung- kapkan  kepada  pihak  yang  mengakuisisi (keterbukaan informasi) berkenaan
dengan  risiko  dari  pengambil  alihan  ter- sebut  secara  material.  Karena  sungguh tidak  adil  bagi  yang  mengakuisisi  jika mereka  harus  menanggung  seluruh  risiko yang tidak diketahui oleh mereka sebelum- nya.Tujuan lain dari due diligence  adalah untuk identifikasi dan kualifikasi risiko dan manfaat  untuk  mengurangi  risiko  yang terkait dengan transaksi dan menyediakan informasi dan pertimbangan finansial.
Pihak-Pihak  Terkait  Dalam  Proses Due Diligence  (misalnya  dalam  akuisisi  suatu perusahaan)
1. Konsultan  Hukum.  Peranan  Konsultan Hukum  dalam  akuisisi  sangat  nyata, penting,  dan  bermanfaat,  tidak  hanya bagi  perseroan-perseroan  yang  akan melakukan  akuisisi,  tetapi  juga  bagi para  profesional  lainnya  yang  terlibat dalam  transaksi  akuisisi  tersebut. Akuisisi  merupakan  transaksi  yang sangat terikat dengan dokumen hukum ( legal document) yang akan dibuat dan ditanda  tangani  oleh  perseroan- perseroan  yang  diakuisisi  dan  karena- nya  membutuhkan  jasa  profesi  dari seorang  Konsultan  Hukum.  Kontribusi Konsultan  Hukum  untuk  memberikan informasi peraturan perundang- undangan  dan  pandangan  hukum, dilanjutkan  dengan  pada  penyediaan hasil  analisis  hukum  terhadap  per- aturan  dan  proses  akuisisi  itu  sendiri serta  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan transaksi  akuisisi  termasuk  analisis hukum terhadap aspek perpajakan dan juga  aspek  keabsahan  ( validitas) pemilikan  harta  kekayaan  ( property perseroan).
2. Akuntan Publik. Profesi Akuntan Publik juga  memiliki  peran  yang  sangat  pen- ting  dalam  transaksi  akuisisi  perusa- haan. Akuntan Publik yang “ qualified” haruslah  juga  memiliki  pengalaman yang  luas  dalam  melakukan  penilaian atas  metode  alternatif  pelaksanaan transaksi  dan  mampu  minimal  ber- komunikasi dengan ahli-ahli berkenaan dengan aspek perpajakan dari transaksi akuisisi.  Dalam  transaksi  akuisisi, Akuntan Publik memiliki 2 (dua) peran penting, yang pertama Akuntan Publik memberikan  nasehat  dan  bantuan analisis  terhadap  informasi  keuangan perusahaan  lainnya,  dan kedua mempersiapkan  informasi  akuntansi
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 2, Juli – Desember 2018, ISSN: 1829-8419
“ proforma” yaitu laporan laba-rugi ber- dasarkan  asumsi  akuisisi  telah  dilaku- kan.
3. Perusahaan Penilai. Perseroan Terbatas  pada  umumnya  mempunyai harta  dengan  nilai  ekonomi  yang berupa benda berwujud maupun tidak berwujud.  Nilai  dari  harta  benda tersebut  akan  diperoleh  dari  pihak yang memiliki kualifikasi dan perizinan untuk  menentukan  nilai  ( valuation). Perusahaan  penilai  berperan  dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan.  Kegiatan  usaha  jasa penilai  diatur  secara  khusus  dalam Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan  RI  Nomor  594/MPP/ Kep/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang  Ketentuan  Perizinan  Usaha Jasa Penilaian.
4. Notaris.  Notaris  adalah  pejabat  umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian perjanjian,  dan  penetapan  yang  di- haruskan  oleh  suatu  peraturan  umum atau  oleh  yang  berkepentingan.  Jasa notaris  diperlukan  dalam  hal-hal seperti:  (a).  Membuat  berita  acara RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang Saham);  (b).  Meneliti  keabsahan RUPS; (c). Meneliti perubahan Anggaran  Dasar  agar  tidak  terdapat materi  pasal-pasal  Anggaran  Dasar yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku; dan lain-lain.
5. Konsultan  Pajak.  Profesi  Konsultan Pajak  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan  RI  Nomor  408/KMK/01/ 1995 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Konsultan  Pajak.  Pasal  1  Keputusan tersebut menyebutkan Konsultan Pajak adalah  setiap  orang  yang  dalam lingkungan  pekerjaannya  secara  bebas memberikan  jasa  kepada  wajib  pajak dalam  melaksanakan  hak  dan  kewa- jiban  perpajakan.  Pemanfaatan  jasa Konsultan  Pajak  oleh  perseroan-per- seroan  yang  akan  diakuisisi  sangat  di- sarankan  guna  menghindari  kerugian- kerugian  yang  tidak  perlu  sebagai akibat  kesalahan  kalkulasi  perhitungan kewajiban  perpajakan  perseroan-per- seroan yang diakuisisi.
6. Penasehat Keuangan. Penasehat Keuangan ( investment bankers;
merchant  bankers)  dapat  memberikan beragam  jasa,  diantaranya  menolong
manajemen kunci untuk memilih calon perusahaan  yang  akan  diakuisisi, memberikan  nasehat  tentang  strategi dan  mencari  pembiayaan  ( financing) untuk menyelesaikan transaksi akuisisi, menstruktur  transaksi  dan  mengkoor- dinasikan pekerjaan Konsultan Hukum dan  Pajak,  membantu  proses due diligence  yang  dilakukan  Kantor Akuntan,  mengkonsep  dan  mem- pinalisasi  surat  edaran  kepada  peme- gang  saham,  prospektus,  dan  seluruh dokumen  edaran  yang  relevan  dan terkait dengan transaksi struktur ( trans- action structure), negosasi dan menghadiri  rapat-rapat  dengan  bursa efek apabila saham-saham perusahaan yang akan diakuisisi tercatat dibursa.
Dokumen  Yang  Dibutuhkan  Dalam Pembuatan Legal Due Diligence (Misalnya Dalam Akuisisi Suatu Perusahaan)
1. Keabsahan Pendirian Perseroan: a. Anggaran  Dasar  (AD)  Perseroan serta seluruh perubahannya
b. Pengesahan  Anggaran  Dasar  (AD) oleh Kemenkum & HAM RI
2. Riwayat Permodalan a. Akta  jual  beli  saham,  atau  akta pengalihan saham lainnya.
b. Berita  Acara  RUPS  sehubungan dengan peralihan saham
c. Bukti  Setoran  Modal  (Giro  Bank, Nota Kredit, Setoran Bank)
d. Surat Saham/Sertifikat Saham
e. Daftar Para Pemegang Saham
f. Perjanjian antara pemegang saham/Perjanjian PMA 3. Riwayat Kepengurusan a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehubungan dengan Pengangkatan/ Pergantian Pengurus Perseroan
b. Riwayat  para  pengurus  (Direksi  + Komisaris)
c. Foro  copy  KTP  para  Direktur  dan Komisaris
d. Bukti Kewarganegaraan
4. Perizinan a. Izin Pendirian Perseroan
b. Perizinan Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL, PIL,
Kerangka Acuan Studi Evaluasi Lingkungan/KASEL).
c. Izin-izin dari Departemen Teknis -  izin  yang  berhubungan  dengan ketenaga kerjaan
-  izin  yang  berhubungan  dengan kepemilikan aset
- izin lain-lain
5. Hak milik intelektual
6. Penyertaan modal ke dalam perusahaan lain
7. Perpajakan  (NPWP,  Bukti  Setor  Pajak, Bukti Bayar PBB)
8. Asuransi (Polis Asuransi Kebakaran dan Asuransi Lainnya)
9. Keabsahan  tindakan  korporasi  (Risalah Rapat dll)
10. Perjanjian dengan pihak ketiga
11. Dokumen-dokumen lain
Metode Pelaksanaan Due Dilegence Langkah  awal  dalam  pelaksanaan legal due diligence adalah perlu diadakan general  meeting  dengan  para  pengambil keputusan dari sebuah perusahaan.Tujuan general  meeting  ini  adalah  untuk mengetahui  secara  tegas  maksud  dan tujuan  serta  filosofis  rencana  perusahaan, jika  perusahaan  dengan  skala  kecil  atau perusahaan cukup dengan owner serta be- berapa  tenaga  ahli  atau  penasehat perusahaan.  Pertama  kali  harus  di- bicarakan  terlebih  dahulu  membicarakan dengan  pihak  yang  meminta  untuk melakukan due  diligence,  apakah  dalam rangka  akuisisi,  menger  atau  tujuan  lain. Kemudian ditanyakan apakah due diligence  itu  bersifat  lengkap  (full  due diligence) atau hanya mengenai satu aspek tertentu  saja  ( limited  due  diligence), misalnya  terhadap  asset  saja,  perjanjian hutang  piutang  atau  perjanjian  tertentu saja.  Selain  itu  harus  dibicarakan mengenai  waktu  dan  tempat  yang diberikan  untuk due diligence dan bentuk laporan due diligence. Hal ini perlu untuk mempersiapkan  berapa  logistik  yang dibutuhkan dan jumlah tenaga yang harus dikerahkan  dalam  pemeriksaan,  dan  juga apakah waktu yang diberikan realistis.
Dalam melakukan pemeriksaan dokumen  dilakukan  dengan  meneliti  dan menganalisa semua dokumen yang diang- gap  perlu  dan  material  sehubungan  tran- saksi  yang  dilakukan.  Asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa  dokumen  yang  diperlukan adalah  otentik  dan  jika  hanya  dalam salinan  dokumen  yang  diperlihatkan haruslah salinan tersebut sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa  tanda  tangan  yang  terdapat dalam  suatu  dokumen,  baik  otentik, maupun  salinan  adalah  tanda  tangan otentik  dari  orang  yang  disebutkan dalam dokumen tersebut.
3. Bahwa  sampai  dengan  dikeluarkannya laporan  pemeriksaan  hukum  ( legal due diligence), dokumen-dokumen, keterangan-keterangan serta per- nyataan-pernyataan  yang  disampaikan kepada  Advokat/Konsultan  Hukum adalah  benar,  lengkap  serta  tidak mengalami perubahan.
4. Pemeriksaan  yang  dilakukan  melalui tanya jawab.Tanya jawab dapat dilaku- kan  dengan  cara  wawancara  dengan pihak  manajemen  atau  pihak  yang ditunjuk  oleh  manajemen,  serta  pihak terkait lainnya.
5. Pemeriksaan fisik atau lokasi ( site visit), biasanya  dilakukan  atas  tanah  dan bangunan.
6. Pemeriksaan  berdasarkan  informasi (pernyataan  tertulis),  biasanya  dilaku- kan  dengan  cara  meminta  keterangan dari  Pengadilan  (pemeriksaan  hukum) tentang  adanya  sengketa  atau  tidak misalnya,  atau  melakukan  konfirmasi ( cross  checking)  dengan  lembaga  atau profesi penunjang lainnya.
PENUTUP Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  tentang  Advokat  telah  membawa kepada  suatu milieu  lahirnya  peran  baru ( new  role)  dari  tugas  dan  fungsi  profesi advokat  yang  lebih  mengarah  dan bersinggungan  dengan  isu-isu  strategis manajerial  badan  hukum  privat  maupun publik,  sehingga  peran  Advokat  dalam menyusun  pendapat  hukum  ( legal  opini- on)  dan  uji  kepatutan  dari  segi  hukum ( legal  due  diligence)  sangat  diharapkan pemangku kepentingan ( stake holders). Legal opinion dan legal due diligence tidak dapat dipisahkan dari adanya proses legal  audit   dan legal  reasoning yang dilakukan secara konvergen dengan materi yang  begitu  kompleks  karena  tidak  hanya menyangkut kajian ilmu hukum tetapi juga lintas disiplin keilmuan untuk memperoleh gambaran  atau  informasi  aspek  hukum mengenai  suatu  hubungan  hukum  atau peristiwa hukum tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Black, Henry Campbell, (1999). Blak’s Law Dictionary, Seventh Edition, Editor oleh Bryan A. Garner,(St. Paul Minnesota : West Group.
Committee  of  Sponsoring  Organizations, Internal  Control  over  Financial  Reporting  - Guidance for Smaller Public Companies FAQ, June, 2006.
Emirzon,  Joni, Analisis  Hukum  Pengalihan  Saham  PT.  Alfa  Retailindo,  Tbk  oleh  PT. Carrefour  Indonesia  dari  Perspektif  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas, UU Anti Monopolidan UU Penanaman Modal, Jurnal Hukum Bisnis Vol 27 No. 1 Tahun 2008.
Hadibroto, S. dan Oemar Witarsa, (1984). Sistem Pengawasan Intern, LPFE UI:Jakarta.
Ratcliffe,  Thomas  A.  &  Charles  E.  Landes, Understanding  Internal  Control  and Internal Control Services White Paper
Ropaun,  Rambe,  and  Tandry  Ld,  (2011). Panduan  Due  Diligence  (Legal  Audit,Legal Opinion,Legal  Reasoning),  Lembaga  Pendidikan  Advokat  Indonesia,    CV.  Varia Advokat, Jakarta.
Sitompul, Asril, (1996). Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya, Bandung : CitraAditya Bakti.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
http://lammarasi-sihaloho.blogspot.co.id/2011/04/uji-tuntas-dari-segi-hukum-pendapat.html http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140921.pdf http://dokumen.tips/documents/pendapat-hkm-dan-uji-kepatutan-kristianto.html http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e1105d35098/ini-langkah-awal-menyusun- idue-diligence-
http://kantoradvokatbrotohastono.blogspot.co.id/2012/02/legal-opinion-and-due- diligance.html
http://www.slideserve.com/kennan/pengertian-due-diligence http://dwellerofearth.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-tujuan-jenis-dan-lebih-jauh.html .