## EKONOMI NARKOTIKA DAN RESISTENSI KOLEKTIF TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM: SUATU KAJIAN MENGENAI DINAMIKA DALAM RELASI KEKUASAAN ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT DI PERUMAHAN PERMATA JAKARTA BARAT

## Aditya Muhammad Akbar

## ABSTRACT
Perumahan Permata, a residential area located in West Jakarta commonly known as Kampung Ambon, is an area plagued with high crime rate. The migrant community residing in  this  area  are  originally  members  of  the  lower  class  stratum  who  find  employment  in various  kinds  of  street  crime  activities.  In  the  pas  few  years,  Perumahan  Permata  raises growing  public  concerns  over  the  existence  of  an  illicit  economy  fuelled  by  illegal  drugs trafficking.  The  issue  has  not  yet  been  utterly  solved  up  until  today  since  it  involves  a network of community based organized crime at the grass root level whuch never hesitates to  openly  resist  law  enforcement  efforts.  This  phenomenon  signifies  a  shift  in  the  existing state-society power relations.
By  conducting  a  field  research  utilizing  in-depth  interviews  and  participatory observation author attempts to explore the socio-economic factors behind this phenomenon, in  order  to  explain  how  the  existing  criminal  network  operates,  as  well  as  to  explain  how collective  resistance  towards  autjority  might  occur.  Research  findings  show  existing connection  between  the  development  of  narcotics  economy  and  collective  resistance towards  state  authority  in  Perumahan  Permata.  Organized  drufs  trafficking  increases  the capabilities  of  the  resoective  community  to  mobilize  available  power  resources  and eventually  strengthens  its  position  towards  the  state.  On  the  other  hand,  ineffective behaviour of certain law enforcement officials who are secretly involved in criminal networks makes it difficult for the state apparatus to gain legitimacy for taking repressive measures to impose control over the illegal drugs trafficking acrivities in the area.
Keyword : State – Society, Power Relation

## A. PENDAHULUAN
Ketidakseimbangan  distribusi kekayaan  yang diperkuat manifestasinya oleh sifat  dasar  dari  perekonomian  kapitalis  itu  sendiri  yang  cenderung  terkonsentrasi, menimbulkan berbagai masalah  sosial bagi negara-negara Dunia Ketiga. Disparitas dalam distribusi pendapatan yang terjadi, misalnya, tidak jarang menjadi salah satu determinan  dari  merebaknya  berbagai  tindak  kejahatan  di  masyarakat.  Telah menjadi  suatu  kenyataan  yang  mudah  dipahamibahwa  ketika  menghadapi  situasi tertentu akan  selalu  ada  sekelompok  individu  yang  merasa frustrasi  akibat  tekanan keadaan dan  kemudian memilih untuk menghalalkan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kuatnya pengaruh dorongan naluriah manusia untuk bertahan hidup terhadap perilaku sosial juga pada akhirnya menentukan bentuk pranata dan tatanan yang berfungsi dalam masyarakat tersebut.
Bebagai  norma  dan  bangunan  sosial  yang  hadir  dalam  kehidupan bermasyarakat  seringkali  lahir  dari  upaya  manusia  untuk  menemukan  solusi  bagi beragam  tantangan  dalam  kehidupannya.  Seiring  dengan  perkembangan masyarakat  yang  terjadi,  norma-norma  dan  bangunan-bangunan  sosial  tersebut kemudian berkembang menjadi suatu  sistem yang terdiri dari banyak subsistem dan unit  yang  saling  bergantung  dengan  satu  sama  lain  dalam  struktur  yang  hirarkis. Sehingga  dengan  demikian  masyarakatpun  terbagi  ke  dalam  pembagian  vertikal berdasarkan strata.
Sumber  daya  yang  terbatas  dan  terkonsentrasi  pada  lapisan  atas  hirarki sosial  memperkuat  rigiditas  struktur  sosial.  Sehingga  hubungan  antarkelas  atau strata sosial berkembang menjadi suatu pola relasi kekuasaan yang hegemonik. Di mana kelas yang dominan melanggengkan supremasi atas kelompok yang menjadi subordinatnya melalui penguasaan mereka atas pranata-pranata politik dan ekonomi yang paling berpengaruh dalam masyarakat modern, yaitu negara dan pasar.
Pada  masyarakat  industrial  dan  heterogen  yang  hidup  di  lingkungan  urban seperti  Jakarta,  hubungan  sosial  semacam  ini  sangat  mudah  ditemukan.  Arus kehidupan  yang  bergerak  berdasarkan  logika  pasar  tidak  selalu  berada  di  pihak kelompok  yang  lemah,  dan  negara  pun  tak  ayalnya  seperti  sebuah  instrumen penindasan  bagi  mereka.  Integrasi  sosial  antarstrata  masyarakat  secara kesuluruhan  sangat  sulit  diwujudkan  akibat  ketatnya  persaingan  kerja.  Kelompok- kelompok yang tergeser dalam persaingan ini akhirnya hanya menikmati status yang merginal  dan  tidak  terintegrasi  ke  dalam  sistem  ekonomi  yang  didominasi  negara dan  pasar.Sebagian  dari  kelompok  yang  kalah  dari  persaingan  ini  ada  yang  tetap bersabar dan secara sadar mematuhi norma-norma sosial yang berlaku dan memilih mata  pencaharian  sebagai  pedagang  kecil  atau  buruh  lepas.  Namun  ada  juga sebagian yang memilih jalan pintas dan menyimpang dari norma dengan melakukan tindak kejahatan demi nafkah.
Kejahatan  ketika  dilakukan  oleh  seorang  atau  sekelompok  individu  mungkin bisa  dipahami  sebagai  tindakan  kriminal  yang  secara  harfiah  dapat  didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Namun jika kejahatan tersbut dilakukan  secara  kolektif  oleh  suatu  komunitas,  maka  permasalahan  ini  berpotensi menimbulkan  problematika  sosial  dalam  konteks  yang  lebih  luas.  Terlebih  lagi  jika komunitas  tersebut  melakukan  perlawanan  secara  terbuka  terhadap  upaya-upaya penegakan  hukum  yang  dijalankan  oleh  aparat  pemerintah,  maka  permasalahan tersebut bisa jadi telah merasuk ke dalam lembaga sosial yang ada.
Salah  satu  contoh  kasus  yang  dapat  ditelaah  adalah  peredaran  narkotika  di Perumahan  Permata  yang  berada  di  wilayah  Jakarta.  Perumahan  ini  terkenal sebagai slum area di pinggiran kota yang dihuni komunitas marginal yang mayoritas keturunan pendatang asal Kepulauan Maluku. Kejahatan seringkali terjadi di wilayah ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi suatu tindakan kolektif di mana para anggota masyarakat saling membantu dalam melakukan tindak kriminal.Perekonomian  warga  perumahan  ini,  yang  juga  dikenal  sebagai  Kampung Ambon,  secara  dominan  ditopang  oleh  kegiatan  jual  beli  narkotika  yang  konon menjadikan  pemukiman  tersebut  pasar  narkotika  terbesar  di  Jakarta.  Resistensi mereka  terhadap  aparat  kepolisian  sempat  mengubah  perumahan  ini  menjadi sebuah wilayah bebas hukum.
Pola  kegiatan  ekonomi  berbasis  kejahatan  peredaran  narkotika  seperti  ini merupakan  sebuah  studi  kasus  yang  unik  untuk  ditelaah.  Perbandingan  kasus serupa dapat dikatakan cukup jarang di dunia yakni antara lain di Mexico, Kolombia, dan  Afghanistan.  Di  ketiga  negara  tersebut  ekonomi  narkotika  (atau  sering  juga disebut narco-economy ) merupakan suatu permasalahan kompleks yang melibatkan banyak aktor baik dari kalangan oknum aparat negara maupun pelaku-pelaku di luar institusi  negara.  Bahkan  di  Mexico  dan  Afghanistan  peredaran  narkotika  termasuk penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar (Pine, 2007).
Komunitas-komunitas  yang  hidup  dari  ekonomi  berbasis  kejahatan mengembangkan  model  produksi  yang  menghasilkan  keuntungan  finansial  luar biasa dengan laju pertumbuhan tinggi yang relatif independen dari pengaruh sistem perekonomian  nasional  dan  global.  Secara  internal  komunitas  ini  memiliki  kohesi
sosial yang sangat  tinggi  yang dilandasi oleh nilai-nilai kekeluargaan dan ideologis. Selain  itu  kelompok-kelompok  tersebut  juga  biasanya  tidak  segan  untuk melancarkan  perlawanan  terbuka  kepada  otoritas  negara  yang  direpresentasikan oleh  institusi  kepolisian.Sebagaimana  yang  dapat  dilihat  dari  contoh  yang  kerap menjadi sorotan seperti FARC di Kolombia dan klan-klan mafia narkotika di Mexico. Dengan  banyaknya  kesamaan  ciri  utama  dengan  fenomena-fenomena  serupa  di belahan  bumi  yang  lain,  Kampung  Ambon  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  versi Indonesia dari ekonomi narkotika dalam skala yang lebih kecil.
Masalah  utama  penelitian  ini  adalah  relasi  kekuasaan  yang  terjalin  di  antara para  actor  yang  terlibat  dalam  kegiatan  peredaran  narkoba  di  Perumahan Permata.Terdapat  hubungan  antara  peredaran  narkotika  dengan  perkembangan prevalensi  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  Negara  pada  komunitas  marjinal di  Perumahan  Permata.Sehingga  penelitian  ini  secara  garis  besar  berusaha  untuk menggali  lebih  dalam  mengenai  pembentukan  sistem  ekonomi  narkotika,  dan dampaknya  terhadap  pola  interaksi  antara  komunitas  di  Perumahan  Permata dengan institusi negara. Untuk itu maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi atau  difokuskan  pada  pertanyaan-pertanyaan penelitian  sebagai berikut: bagaimanakah  sistem  ekonomi  narkotika  dapat  berjalan  di  Perumahan  Permata? Bagaimanakah  sistem  ekonomi  narkotika  tersebut  memengaruhi  pembentukan perilaku  resistensi  masyarakat  Perumahan  Permata  terhadap  aparatur  negara? Bagaimanakah  pola  perilaku  resistensi  masyarakat  Perumahan  Permata  terhadap aparat penegak hukum?

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Pendekatan Interdisipliner dan Multidimensionalitas Peramasalahan Sosial
Penelitian  mengenai  peredaran  narkotika  di  Kampung  Ambon  ini  sangat dipengaruhi  oleh  kecenderungan  baru  dalam  perkembangan  ilmu  politik  yang  lebih banyak  mengedepankan power  centered  approach dalam  lingkup  kajiannya,  yang pada  masa  sebelum  ini  didominasi  oleh state  centered  approach .  Kekuasaan sebagai  suatu  objek  dari  fokus  kajian  ilmiah  kemasyarakatan  tentunya menghadirkan  tantangan  berupa  kompleksitas  abstraksi  yang  tinggi  karena  sifat intangible dan  multi-dimensionalitas  dari  kekuasaan  itu  sendiri.  Dengan  demikian demi menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji, penulis  merasakan  adanya  keperluan  untuk  menggabungkan  berbagai  teori  yang berasal  dari  disiplin-disiplin  ilmu  sosial  lainnya,  seperti  sosiologi,  kriminologi,  dan ekonomi.
Selain  itu,  penelitian  ini  pada  dasarnya  adalah  sebuah  kajian  ekploratif dengan  corak  metode  kualitatif  yang  disebut grounded  theory .  Di  mana  seorang peneliti  berangkat  sepenuhnya  dari  rasa  keingintahuan  untuk  mengkaji  suatu fenomena  tanpa  mengemukakan  suatu  asumsi  rasional  maupun  hipotesis  kerja tertentu.  Teori  dalam  kajian  ini  sebagiannya  dibangun  dari  hasil  analisis  data lapangan dan sumber-sumber sekunder lainnya yang telah terkumpul. Sehubungan dengan  hal  tersebut,  maka  seluruh  penjelasan  teoritis  dalam  bab  ini  tidak  lain dimaksudkan hanya untuk memberikan ilustrasi mengenai apa yang tengah penulis konseptualisasikan, dan belum sepenuhnya merepresentasikan gagasan konstruksi teoritis yang diajukan melalui penelitian ini.

## B.2 Definisi Dasar Kekuasaan: Suatu Uraian Sosiologis
Satu  penjelasan  mengenai  definisi  konsep  kekuasaan  yang  relevan  dengan penelitian  ini  dapat  ditemukan  pada  artikel  berjudul An  Analysis  of  Social  Power yang  dipublikasikan  oleh  Robert  Bierstedt  dalam  jurnal American  Sociological Review .  Ulasan  Bierstedt  dalam  jurnal  tersebut  merupakan  salah  satu  upaya konseptualisasi  paling  awal  mengenai  fenomena  kekuasaan  dalam  masyarakat menurut  sudut  pandang  sosiologis.  Bierstedt  memulai  pembahasannya  mengenai kekuasaan  dengan  menarik  batasan  antara  konsep power (kekuasaan) ,  force (kekuatan) , dan authority (kewenangan). Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, namun berbeda antara satu sama lain pada esensinya.
“Power is not force and power is not authority, but it is intimately related   toboth  and may be defined in terms of them […] (1) power is a  latent force; (2) force is manifest power;(3) authority is institutionalized power.” (Bierstedt,   1950: 733).
Kekuasaan  disebutkan  oleh  Bierstedt  sebagai  kekuatan  laten  yang  inheren  dalam hubungan sosial. Kekuatan adalah kekuasaan yang terwujud dalam tindakan nyata. Sementara kewenangan merupakan kekuasaan yang terlembagakan.
Definisi konsep kekuasaan menurut  Bierstedt  mengacu kepada „potensi dan kapabilitas‟  yang  dimiliki  seseorang  atau  kelompok  untuk  menjatuhkan  sanksi  dan membatasi  alternatif  tindakan  pihak  lain.    Kekuasaan  juga  merupakan  unjuk kekuatan  yang  membawa  dampak  nyata  bagi  kepentingan  pihak  yang menggunakannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bierstedt:
“ Power  is  the  ability  to  employ  force,  not  its  actual  employment,  the  ability  to  apply sanctions, not their actual application. Power is the ability to introduce force into a social  situation:  it‟s  the  presentation  of  force.  Unlike  force  […]  power  is  always successful:  when  it  is  not  successful  it  is  not,  or  ceases  to  be,  power.  Power symbolizes  the  force  which  may  be  applied  in  any  social  situation  and  support  the authority which is applied. ” (Bierstedt, 1950: 733).
Ketika suatu pihak gagal untuk memengaruhi perilaku pihak lain maka pihak tersebut tidak  dapat  dikatakan  memiliki  kekuasaan  atas  pihak  yang  tidak  dapat dipengaruhinya.  Di  samping  itu  kekuasaan  berkaitan  erat  dengan  kekuatan  dan kewenangan karena kekuasaan merupakan representasi dari jumlah kekuatan yang tersedia  dan  dapat  digunakan  dalam  situasi  sosial  tertentu.  Kekuasaan  juga  pada dasarnya  hadir  untuk  menopang  kewenangan  yang  digunakan  oleh  pihak  yang bersangkutan.
Kekuasaan  hanya  bersifat  potensial,  bukan  aplikatif  dan  aktual,  karena tindakan  menjatuhkan  sanksi  secara  koersif  berupa  pengurangan,  pembatasan, serta  peniadaan  pilihan  tindakan  terhadap  pihak  tertentu  merupakan  definisi  dari kekuatan itu sendiri.
“ Force  […]  means  the  application  of  sanctions  […]  the  reduction  of  limitation  or closure or  even  total  elimination  of  alternatives  to  the  social  action  of  one person or group by another person or group .” (Bierstedt, 1950: 733).
Keabsahan  kekuasaan  dan  hak  penggunaan  kekuatan  tersebut  kemudian  terikat secara  formal  pada  organisasi  atau  perkumpulan  tertentu  dalam  bentuk kewenangan. Sehingga kewenangan didefinisikan oleh Bierstedt sebagai:
“ the  right  to  use  force  […]  attached  to  certain  statuses  within  the  association ” (Bierstedt, 1950: 734).
Jika  negara  kita  lihat  sebagai  suatu  entitas  legal-formal,  dengan mengaplikasikan  definisi-definisi  yang  dikemukakan  oleh  Bierstedt  di  atas,  maka dapat  dikatakan  bahwa  aturan-aturan  hukum  merepresentasikan  bentuk-bentuk kekuatan  potensial  (kekuasaan)  yang  dikontrol  oleh  pemerintah,  sementara  koersi berupa  penegakan  aturan-aturan  hukum  tersebut  merupakan  wujud  dari penggunaan  kekuatan  negara.  Hak  atas  penggunaan  kekuasaan  hukum  tersebut didistribusikan  dalam  bentuk  kewenangan  yang  secara  khusus  diberikan  kepada lembaga-lembaga  penegak  hukum  yang  menjadi  bagian  dari  negara,  seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
Selain  itu  Bierstedt  juga  mengemukakan  bahwa  kekuasaan  bersumber  dari (1)  jumlah  orang,  (2)  organisasi  sosial,  dan  (3)  jumlah  sumberdaya  yang  dikuasai. Ketiga  determinan  tersebut  merupakan  ukuran-ukuran  yang  menentukan  besarnya kekuasaan suatu pihak terhadap pihak lainnya. Demikian pula halnya dengan relasi kekuasaan  antara  negara  dan  masyarakat,  jumlah  personel  aparat  (birokrasi, kepolisian,  dan  tentara),  efektivitas  organisasi,  dan  penguasaan  sumberdaya mater ial sangat menentukan „seberkuasa apa‟ negara tersebut terhadap rakyatnya.

## B.3  Struktur  dan  Dinamika  Kekuasaan  dalam  Masyarakat  Menurut  perspektif Marxian
Perbedaan  jalan  nasib  setiap  manusia  merupakan  kenyataan  esensial  yang menentukan  tingkat  pencapaian  material  seseorang  dalam  proses  pemenuhan kebutuhan hidupnya.  Keanekaragaman tingkat  pencapaian material yang ada pada setiap anggota masyarakat merupakan dasar dari terbentuknyastratifikasi sosial.
Pembentukan struktur dan dinamika masyarakat tersebut dijelaskan oleh teori sosial  Marxian  melalui  adopsi  dialektika  sosial  dalam  filsafat  Hegelian  ke  dalam konsep  materialisme  historis  yang  memahami  realitas  sosial  sebagai  sebuah manifestasi perjuangan kelas yang konsekuensinya memengaruhi berbagai dimensi dalam  hubungan  antar  manusia.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari  pendapat  Marx sebagai berikut:
“ In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which  are  independent  of  their  will,  namely  relations  of  production  appropriate  to  a given stage in the development of their material forces of production. The totality of these  relations  of  production  constitutes  the  economic  structure  of  society,  the  real foundation,  on  which  arises  a  legal  and  political  superstructure  and  to  which correspond  definite  forms  of  social  consciousness.  The  mode  of  production  of material life conditions the general process of social, political and intellectual life. It is not  the  consciousness  of  men  that  determines  their  existence,  but  their  social existence that determines their consciousness ” (Marx, 1971: 20).
Pendapat  Marx  tersebut  menegaskan  bahwa  segala  sesuatu  yang  dianggap kongkret dalam setiap interaksi sosial merupakan wujud dari aspirasi manusia akan kebutuhan  material  dalam  kehidupannya.  Selain  itu  Marx  juga  menekankan  bahwa keberadaan  atau  kenyataan  sosial  seseorang  adalah  sumber  utama  terbentuknya kesadaran sosial.
Proses  sosial  yang  diasumsikan  untuk  selalu  didorong  oleh  kepentingan ekonomi, menurut pendapat Nicos Poulantzas, juga membawa konsekuensi berupa identifikasi  strata  suatu  kelas  berdasarkan  tempatnya  dalam  hubungan-hubungan
produksi  (Poulantzas seperti dikutip  dalam Giddens  dan  Held,  1981:  36).  Sehingga dengan  kata  lain,  kemunculan  kelas  sosial  yang  bertingkat-tingkat  pada  hakikatnya merupakan dampak dari perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
Begitu  dominannya  pengaruh  dorongan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  dalam interaksi sosial menjadikan kekuasaan ekonomi sebagai titik berat kajian yang perlu secara lebih mendalam ditelaah dalam kajian ini. Michael Mann menjelaskansecara definitif  mengenai  keterkaitan  antara  konsep  kelas  dan  signifikansi  kekuasaan ekonomi dalam argumennya sebagai berikut:
“Economic  power  derives  from  the  satisfaction  of  subsistence  needs  through  the social organization of the extraction, transformation, distribution, and consumption of the objects of nature. A grouping formed around these tasks is called a class –which in  this  work,  therefore,  is  purely  an  economic  concept.  Economic  production, distribution,  exchange,  and  consumption  relations  normally  combine  a  high  level  of intensive  and  extensive  power,  and  have  been  a  large  part  of  social  development. Thus classes form a large part of overall social-stratification relations. Those able to monopolize control overproduction, distribution, exchange, and consumption, that is, a dominant class,  can  obtain general  collective and distributive power  in  societies.” (Mann, 1986: 24)
Kelas  dominan  yang  mampu  melakukan  monopoli  terhadap  kegiatan  produksi, distribusi,  pertukaran,  dan  konsumsi  dapat  menguasai  kekuasaan  kolektif  dan distributif  dalam  masyarakat  pada  umumnya.  Kekuasaan  kolektif  yang  dimaksud Mann adalah kekuasaan agregat yang hadir sebagai hasil dari kolaborasi beberapa individu  maupun  kelompok  untuk  mencapai  kepentingan  tertentu.  Sedangkan kekuasaan distributif merupakan kekuasaan relatif yang muncul di antara dua pihak atau  lebih,  di  mana  dominasi  satu  pihak  terhadap  yang  lainnya  terjadi  secara zero sum game .
Penumpukan  kekayaan  sebagai  hasil  akumulasi  surplus  nilai  yang  diperoleh dari  suatu  kegiatan  produktif  dalam  masyarakat  modern  membentuk  struktur ekonomi  yang  memungkinkan  terjadinya  konsentrasi  sumber  daya  di  tangan segelintir  pemilik modal.Kecenderungan  konsentratif  dari  kegiatan ini  menghasilkan pola distribusi kekuasaan yang tidak seimbang.
Ketidakseimbangan distribusi kekuasaan ini diperkuat oleh sifat ekspansif dari kekuasaan itu sendiri. Surplus kepemilikan seseorang atau suatu kelompok terhadap satu  jenis  sumber  daya  dapat  dimanfaatkan  untuk  menguasai  jenis-jenis  sumber daya  yang  lain.  Sebagai  contoh,  kepemilikan  atas  sapi  ternak  dalam  jumlah  besar, misalnya,  dapat  digunakan  baik  untuk  membiayai  pembangunan  kilang  minyak, maupun untuk membiayai mobilisasi kelompok bersenjata.
Strata masyarakat paling atas kemudian menjadi klub eksklusif beranggotakan  orang-orang  yang  memiliki  akses  dan  kemampuan  untuk memonopoli  sumber-sumber  daya  yang  ada.  Struktur  masyarakat  kapitalis  modern yang  terdapat  pada  negara-negara  berkembang  di  mana  disparitas  kualitas  hidup antar kelas-kelas sosial masih jauh adalah suatu contoh gamblang dari konsentrasi sumber  daya  yang  diarahkan  pada  segelintir  elit  yang  menempati  posisi  tertinggi dalam masyarakat.
Proses  modernisasi  yang  dibawaserta  oleh  kapitalisme  menjadikan penguasaan  sumber  daya  bukanlah  satu-satunya  syarat  terwujudnya  hegemoni de facto dari  kelas  yang  berkuasa.  Sistem  demokrasi  modern  yang  muncul  kemudian menghadirkan  suatu  model  negara  yang  tercipta  sebagai  entitas  legal-formal  dan alat  dominasi  kelas.  Negara  melakukan  kontrol  terhadap  lembaga-lembaga  politik
untuk  memobilisasi  dukungan  dari  berbagai  pihak  yang  berada  di  bawah subordinasinya.    Terkait  dengan  argumen  tersebut  J.M.  Maguire  (1979) menyampaikan pendapat sebagai berikut:
“ A group‟s political rule is „constituted‟ or „founded‟ when it can rule for the society on the  basis  of  fundamental  laws  explicitating  that  right,  where  it  controls  not  just  the formal seat of government authority but also the organs of state which normally and willingly  carry  out  its  intentions  and  commands,  and  where  either  the  significant (perhaps  majority)  sections  of  the  population  accept  its  right  to  govern  or  no alternative ruling group is in position plausibly to make a claim to fulfill the preceding criteria.”
Dengan  memonopoli  negara  sebagai  instumen  kekuasaan,  kelas  dominan memperoleh  kekuasaan  terhadap  masyarakat  berdasarkan  hukum  positif  yang menyatakan  secara  jelas  mengenai  legitimasi  atas  otoritas  tersebut.  Melalui  organ- organ  negara,  kelas  dominan  dapat  menegakkan  supremasi  mereka  selama memperoleh  dukungan  dari  mayoritas  anggota  masyarakat,  atau  setidaknya  ketika tidak ada kelompok lain yang mengklaim otoritas tersebut.
Pendapat-pendapat  di  atas  memberikan  petunjuk  bahwa  penguasaan terhadap  kegiatan  ekonomi  serta  hadirnya  dukungan  dari  mayoritas  rakyat  bagi otoritas  politik  negara  adalah  dua  syarat  utama  bagi  terjaminnya  kepatuhan masyarakat  kepada  negara.Sehingga  dominasi  negara  dalam  bidang  politik  dan ekonomi tentunya menjadi sangat vital.
Walau bagaimanapun, relasi kekuasaan antara masyarakat dan negara pada dasarnya  bersifat  distributif  dan  menunjukkan  suatu  pola zero  sum  game .  Ketika negara  kuat  dan  mampu  mengontrol  masyarakat,  maka  pada  saat  yang  sama masyarakat berada dalam posisi yang lemah dalam proses interaksi yang terjadi di antara  keduanya.  Masyarakat  dapat  saja  memperkuat  posisi  mereka  terhadap negara,  namun  dengan  konsekuensi  mengurangi  kekuasaan  negara  terhadap mereka.
Dengan  demikian  negara  tentunya  harus  waspada  ketika  mengalami  konflik dengan  suatu  kelompok  masyarakat  atau  komunitas  yang  secara  ekonomi  dan politik  relatif  independendari  pengaruh  negara.Karena  kelompok  semacam inimemiliki  kecenderungan  yang  lebih  besar  untuk  melakukan  resistensi  terhadap otoritas negara ketika kepentingan mereka terganggu.Revolusi Perancis pada tahun 1789  di  Eropa  membuktikan  bahwa  ketidakpuasan  kolektif  di  kalangan  kelas menengah yang independen dapat mendorong terbentuknya gerakan yang berhasil meruntuhkan monarki Perancis.

## B.4 Keberadaan Dualisme Ekonomi
Tingkat  ketidakmerataan  akses  terhadap  penguasaan  sumber  daya memengaruhi  rigiditas  struktur  kesempatan  yang  ada  di  masyarakat.Individu  dan kelompok yang tidak diuntungkan oleh struktur kesempatan yang ada tidak mampu mengintegrasikan  diri  ke  dalam  model  produksi  kelas  dominan  sehingga  pada akhirnya  akan  mengembangkan  pola  hubungan  produksi  yang  berbeda  dan  relatif otonom.
Hal  tersebut  terjadi  karena  konsentrasi  kepemilikan  sumber  daya  ekonomi kelas  dominan,  terutama  terhadap  faktor-faktor  produksi  berupa  modal  dan  tenaga kerja,  secara  logis  akan  membatasi  akses  kepemilikan  sumber  daya  ekonomi  bagi kelas-kelas yang berada di strata –strata sosial yang lebih rendah. Kepemilikan faktor produksi  juga  memberikan  keistimewaan  bagi  kelas  penguasa  untuk  menentukan
model  produksi  seperti  apa  yang  dominan  dalam  suatu  masyarakat.  Kelompok- kelompok  marjinal  yang  tidak  terserap  ke  dalam  kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang digerakkan  oleh  model  produksi  dominan,  secara  kolektif  akan  membentuk  suatu model  produksi  alternatif  yang  otonom.  Sehingga  terjadilah  suatu  dualisme  dalam sistem ekonomi.
Argumen  ini  didasarkan  pada  pendapat  J.H.  Boeke  yang  telah  mengkaji perbedaan  sistem  ekonomi  di  antara  segmen  masyarakat  yang  berbeda  tingkat perkembangan  sosial  ekonominya.Dengan  demikian  teori  ekonomi  dualistik  dapat didefinikan sebagai “[...] the economic theory of the interactions of two distinct social systems within the borders of one society ” (Boeke, 1953:4).
Meskipun  demikian,  kategorisasi  dalam  model  ekonomi  dualistic  yang dikemukakan  Boeke  tersebut  pada  dasarnya  hanya  mengacu  kepada  perbedaan sistem  sosial-ekonomi  antara masyarakat  urban  yang  perekonomiannya  cenderung lebih maju karena menerima pengaruh kapitalisme Barat, dan masyarakat pedesaan yang  masih  menganut  sistem  tradisional  serta  belum  siap  mengalami  proses indutrialisasi.  Sehingga  pendapat  tersebut  disempurnakan  oleh  Arthur  Lewis  yang mengemukakan  bahwa  pembagian  ekonomi  berdasarkan  tahap  perkembangan kapitalnya  lebih  tepat  dinyatakan  dalam  kategori  sektor  susbsisten  dan  sektor kapitalis.  Sektor  subsisten  adalah  jenis-jenis  dari  kegiatan  ekonomi  di  mana  nilai pengeluaran  produksi  perkapita  cenderung  kecil  karena  minimnya  jumlah  modal, sementara sektor kapitalis mencakup bagian dari kegiatan ekonomi di mana modal yang  besar  dapat  menghasilkan  surplus  nilai  dalam  jumlah  besar  dan  dapat direinvestasikan ( reproducible capital ) untuk melakukan ekspansi.
Keberadaan kedua sektor dihipotesakan sebagai suatu dampak dari interaksi antara  surplus  tenaga  kerja  dan  akumulasi  modal.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Arthur Lewis:
“The key to this process is the use which is made of the capital surplus. Inso far as this  is  reinvested  in  creating  new  capital  the  capitalist  sector  expands,  taking  more people  into  capitalist  unemployment  out  of  the  subsistence  sector.  The  surplus  is then larger still, capital formation is still greater until the labour surplus disappears.” (Lewis seperti dikutip dalam Sadli, 2007:105).
Karena  seluruh  faktor  produksi  yang  tersedia  diasumsikan  untuk  selalu terkonsentrasi  kepada  sektor  kapitalis  mengakibatkan  sebagian  dari  tenaga  kerja yang tidak terserap beralih kepada perekonomian subsisten yang tidak terorganisir. Ketika  sektor  kapitalis  berkembang,  maka  tenaga  kerja  yang  berada  di  sector subsisten akan kembali terserap ke dalam sektor kapitalis.
Para  pelaku  kegiatan  ekonomi  di  sektor  kapitalis  biasanya  memiliki  akses untuk  memperoleh  kapital  besar  yang  disalurkan  oleh  sistem  perbankan, mempekerjakan tenaga kerja yang berketerampilan dan berpendidikan khusus, serta bergerak  dalam  pasar  yang  diregulasi  oleh  pemerintah.  Sementara  karakter  yang ada pada pelaku sektor subsisten justru kebalikannya, memiliki kapital dalam jumlah kecil dan hanya sedikit atau sama sekali tidak tergantung kepada sistem perbankan, mempekerjakan tenaga kerja yang kurang atau tidak berketerampilan khusus, serta bergerak dalam pasar yang tidak diregulasi oleh pemerintah.
Negara  sedikit  banyak  pada  akhirnya  juga  memengaruhi  pembentukan varian-varian yang berkembang dari kedua sektor tersebut. Negara sebagai institusi pemelihara  tatanan  dalam  masyarakat  juga  menetapkan  rambu-rambu  dan pemisahan  antara  praktek-praktek  ekonomi  boleh  dilakukan  (legal)  dan  tidak  boleh dilakukan (ilegal) berdasarkan keabsahan menurut aturan hukum.
Diakibatkan  oleh  intervensi  negara  dalam  perekonomian  maka  terdapat beberapa  kategori  kegiatan  ekonomi  menurut  regularitas  pasar  dan  keabsahan prakteknya,  antara  lain  kegiatan  ekonomi  dalam  pasar  yang  diregulasi  dan diperbolehkan secara hukum (formal-legal, seperti kegiatan industri manufaktur pada umumnya  yang  dioperasikan  oleh  suatu  badan  usaha),  kegiatan  ekonomi  dalam pasar  yang  tidak  diregulasi  dan  diperbolehkan  secara  hukum  (informal-legal, kegiatan  industri  rumah  tangga  dan  sejenisnya  yang  dioperasikan  tanpa  badan usaha),  kegiatan  ekonomi  dalam  pasar  yang  diregulasi  tetapi  tidak  diperbolehkan secara  hukum  (formal-ilegal,  seperti  pembentukan  kartel  monopoli  dan white  collar crime ),  serta  kegiatan  ekonomi  dalam  pasar  yang  tidak  diregulasi  dan  tidak diperbolehkan secara hukum (informal-ilegal, seperti penyelundupan dan peredaran narkotika).

## Skema 1. Pembentukan Kejahatan Terorganisir
Pada  skema  1  yang  mengilustrasikan  penjelasan  pembentukan  kejahatan terorganisir  sebagai  suatu  fenomena  pekerjaan,  dapat  dilihat  alur  proses  yang mungkin  dapat  dijadikan  sebuah  proposisi  teoritis.  Segala  sumber  daya  yang terkumpul dalam suatu pool faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat, seperti modal  dan  tenaga  kerja,  diasumsikan  akan  selalu  terkonsentrasi  kepada  sektor ekonomi  formal.  Para  tenaga  kerja  dan  sejumlah  modal  yang  tidak  terserap  ke dalam  sektor  formal  tersebut  kemudian  dialihkan  kepada  kegiatan  ekonomi  sector informal.  Kegiatan  ekonomi  skala  besar  pada  sektor  formal  menghasilkan    laba usaha  yang  kemudian  dapat  direinvestasikan  untuk  melakukan  ekspansi.  Ketika sektor  formal  melakukan  ekspansi  maka  tenaga  kerja  yang  sebelumnya  bekerja pada sector informal akan kembali terserap ke sector formal. Akan tetapi akan selalu ada  surplus  tenaga  yang  tidak  terserap  pada  kedua  sector  tersebut  dan  menjadi golongan penganggur.
Sebagian dari para penganggur akan menghadapi tekanan struktural dari segi ekonomi,  sosial,  dan  psikologis  dan  akhirnya  memilih  menjadi  penjahat-penjahat jalanan  seperti  pencopet,  perampok,  dan  pelaku-pelaku  tindak  pidana  ringan lainnya.  Tidak  lain  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka.  Tindakan kejahatan ringan tersebut  dapat  diasosiasikan dengan kegiatan ekonomi subsisten, yang  dilakukan  hanya  untuk  sekedar  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  tidak
terorgasnisir, dan tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Suatu ketika dengan satu dan lain cara para penjahat jalanan ini mungkin memeroleh investasi, teknologi, dan  kemampuan  manajerial  yang  memadai  sehingga  dapat  membentuk  suatu enterprise yang  bergerak  dalam  sektor  kegiatan  ekonomi  ilegal.  Pada  tahap  inilah kejahatan terorganisir akhirnya terbentuk.

## B.5 Teori Realitas Sosial Kejahatan
Para  pemilik  kekayaan  menjadi  „kaya‟  karena  mereka  memiliki  hak  atas kepemilikan  sumber  daya  yang  melebihi  porsi  kepemilikan  rata-rata  orang  dari golongan  bawah.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  ini  memungkinkan  adanya deprivasi  hak-hak  dasar  bagi  golongan-golongan  yang  kurang  beruntung  dalam masyarakat  kapitalis  seperti  di  Indonesia  yang  pada  akhirnya  menimbulkan ketidakpuasan.  Ketidakpuasan  yang  dirasakan  secara  kolektif  oleh  suatu  kelompok adalah merupakan ekses dari hubungan antar kelas yang bersifat eksploitatif.
Oleh  karena  itu  akan  lebih  tepat  jika  kita  melihat  fenomena  peredaran narkotika  dan  rendahnya  ketaatan  masyarakat  kelompok  masyarakat  tertentu terhadap  hukum  sebagai  dampak  dari  pertentangan  kepentingan  ekonomi  yang terjadi di antara kelas dominan dan kelas yang didominasi.
Untuk  menjelaskan  terjadinya  kejahatan  dan  pelanggaran    hukum  dalam suatu kerangka kehidupan social yang hegemonik, Robert Quinney mengemukakan social reality of crime theory . Teori tersebut didasarkan pada perspektif dinamis yang mencakup  empat  asumsi  fundamental  mengenai  manusia  dan  masyarakat  secara keseluruhan,  yakni:  (1)  proses,  (2)  konflik,  (3)  kekuasaan,  (4)  tindakan  social (Quinney dan Trevino, 2001:9).
Mengenai asumsi pertama, seluruh aspek dinamis dari hubungan social dapat dirujuk  sebagai  proses  social.  Aspek  dinamis  tersebut  menyiratkan  bahwa  setiap fenomena  social  berfluktuasi  secara  terus  menerus.Sebuah  proses  social merupakan  suatu  rangkaian  tindakan  yang  terjadi  pada  suatu  waktu  dan menghasilkan “ a system of  social change taking place within a define situation and exhibiting  a  particular  order  through  the  operation  of  forces  present  from  the  first within situation. ” (Quinney dan Trevino, 2001: 9).
Asumsi  kedua  dalam  teori  Quinney  menyatakan  bahwa  dalam  setiap masyarakat konflik antara individu, unit-unit social, atau elemen kultural tidak dapat dihindari dan dianggap sebagai konsekuensi normal dalam kehidupan social.Konflik secara  khusus  sering  terjadi  pada  masyarakat-masyarakat  yang  memiliki  beragam sistem  nilai.Konsensus  tidak  dapat  diharapkan  untuk  selalu  tercapai  dalam masyarakat seperti ini.
Menurut  Ralph  Dahrendorf,  dalam  model  konflik  (atau  koersi)  diasumsikan bahwa (1) masyarakat sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan, (2) pada setiap waktu  terjadinya  perubahan  tersebut  nampak  adanya  disensus  dan  konflik  pada masyarakat,  (3)  setiap  elemen  masyarakat  yang  ada  selalu  berkontribusi  pada perudahan yang terjadi, (4) terbentuknya masyarakat didasarkan kepada koersi oleh sebagian anggotanya terhadap sebagian anggota yang lain (Dahrendorf, 1959: 161- 162).
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  selalu  dipersatukan  dengan paksaan  dan  tekanan,  serta  dibentuk  oleh  berbagai  konflik-konflik  kecil  yang  pada akhirnya menghasilkan perubahan sosial secara berkelanjutan.Bukanlah konsensus yang menghasilkan ekuilibrium dalam tatanan nilai masyarakat, melainkan stabilitas sosial terjadi akibat terpeliharanya suatu perdamaian negatif ( negative peace ) yang dipaksakan  dari  entitas  yang  berada  di  luar  masyarakat.  Maka  terkait  dengan
pemberlakuan  suatu  sistem  nilai  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  konfliktual, dapat dikatakan bahwa: “ values are ruling rather than common, enforced rather than accepted, at any given point of time. ” (Dahrendorf, 1958: 127)
Kohesi sosial yang dipelihara melalui suatu mekanisme koersif menunjukkan bahwa  kekuasaan  merupakan  suatu  elemen  penting  dari  setiap  organisasi  sosial. Mengenai asumsi ketiga dari social reality of crime theory, yaitu kekuasaan, Quinney menegaskan bahwa:
“ in  every  social  organization  some  positions  are  entrusted  with  a  right  to  exercise control  over  other  positions  in  order  to  ensure  effective  coercion;  it  means  [...]  that there is a differential distribution of power and authority[...] The differential distribution of power produces conflict between competing groups, and conflict, it turn, is rooted in the competition for power. Wherever men live together, conflict and a struggle for power will be found .” (2001: 11)
Kekuasaan  merupakan  alat  yang  menopang  tegaknya  nilai-nilai  yang dianggap  penting  dalam  masyarakat,  baik  dalam  bentuk  material  maupun  moral. Penggunaan  kekuasaan  mempengaruhi  distribusi  nilai  yang  ada  dan  distribusi  nilai pada gilirannya juga akan memengaruhi pola distribusi kekuasaan. Dalam beberapa kelompok  masyarakat  yang  menganut  agama  tertentu,  contohnya,  larangan  atas perzinahan  diperkuat  dengan  sanksi  berupa  ancaman  dan  pelaksanaan  siksaan pelemparan batu bagi para pelakunya.Larangan tersebut menandakan adanya suatu tindakan yang dianggap tabu serta tidak dapat dikompromikan menurut sistem nilai agama  yang  berlaku  pada  masyarakat  tersebut.  Sebagai  konsekuensi,  kekuasaan untuk  menjatuhkan  hukuman  tersebut  pun  berada  di  tangan  para  pemuka agama.Inilah yang disbut sebagai “ authoritative allocation of values ”.
Terkait  dengan  konteks  kehidupan  politik,  kebijakan  negara  pada  dasarnya lebih  merupakan  representasi  dari  kepentingan  dan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh kelompok  yang  berkuasa  ketimbang  mewakili  konsepsi  nilai  yang  pluralistik. Ketidakmerataan  distribusi  kekuasaan  yang  ada  juga  berarti  ketidakmerataan terhadap akses untuk menyampaikan aspirasi dalam suatu proses politik. Sehingga akan selalu ada kelompok masyarakat yang kepentingannya lebih diprioritaskan oleh negara dibandingkan yang lain.
Dalam  asumsi  keempat  dari  teorinya,  Richard  Quinney  berpendapat  bahwa tindakan-tindakan manusia selalu memiliki tujuan dan maksud tertentu, serta setiap orang melakukan sesuatu secara sukarela berdasarkan pertimbangan yang rasional. Pada  situasi  tertentu,  tindakan  rasional  dan  sukarela  tersebut  juga  dapat  berupa pelanggaran  terhadap  tatanan  sosial  yang  telah  mapan,  seperti  halnya  kejahatan (Quinney, 2001: 11).
Keempat  asumsi  teoretis  Quinney  yang  disebutkan  di  atas  mengedepankan pendekatan  struktural  dalam  memahami  fenomena  kriminalitas.  Senada  dengan pendapat-pendapat  berhaluan  serupa  dalam  ilmu-ilmu  sosial,  khususnya  disiplin kriminologi,  yang  melihat  kejah atan  sebagai  „ a  large  social  problem  that  is  a  by- product  of  social  and  political  conflicts‟ (Moore  dan  Morris,  2011:  288).  Suatu masalah  sosial  besar  yang  merupakan  produk  sampingan  dari  konflik  sosio-politis dalam masyarakat. Oleh karena konflik antarkelompok yang ada terjadi akibat posisi relatif  masing-masing  mereka  terhadap  satu  sama  lain,  maka  konflik  biasanya melibatkan  suatu  proses  peningkatan  kedudukan  dari  suatu  kelompok  dalam hubungannya  dengan  kelompok  lain.  Upaya  melakukan  mobilitas  vertikal  suatu kelompok  dalam  struktur  politik  ekonomi  yang  ada  inilah  yang  menyebabkan terjadinya friksi dan ketegangan dengan kelompok lain.
Dalam  hal  ini  keterkaitan  antara  disiplin  ilmu  politik  dan  kriminologi  menjadi sangat  erat.  Jika  kejahatan  dilihat  sebagai  suatu  upaya  perbaikan  nasib  suatu kelompok  subordinat  dalam  kerangka  yang  hegemonik,  maka  proses  perbaikan nasib  itu  otomatis  juga  akan  menghasilkan  perubahan  distribusi  kekuasaan  dalam struktur  yang  ada.  Sebagaimana  ulasan  mengenai  kekuasaan  relatif  pada  bagian sebelumnya,  akan  diperlukan  penambahan  tingkat  penguasaan  dan  kapabilitas mobilisasi power  resource bagi  kelompok  subordinat  tersebut  untuk  merubah  pola distribusi  kekuasaan  yang  ada  dan  konsekuensinya  akan  membawa  perubahan sosial.
Perubahan  sosial  tentunya  hanya  akan  mungkin  terjadi  ketika  melibatkan suatu gerakan kolektif yang dilaksanakan pada waktu yang tepat. Kelompok tertentu tidak  akan  bangkit  melawan  hegemoni  jika  mereka  tidak  merasa  tertekan  oleh keadaan  dan  tidak  berhasil  menginternalisasikan  tekanan  ke  dalam  infrastruktur institusi  sosial  yang  mereka  miliki.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  faktor  eksternal dan internal dalam proses perubahan suatu masyarakat.
Menurut Ted Robert Gurr (1993) dalam analisisnya mengenai kecenderungan gerakan  dan  konflik  global  yang  dimuat  di  jurnal International  Political  Science Review misalnya,  menyebutkan  bahwa  suatu  komunitas  tidak  akan  melakukan perlawanan  baik  dengan  kekerasan  maupun  secara  halus  terhadap  otoritas  atau pihak  lain  yang  berada  di  posisi  superordinat  jika  tidak  ada  rasa  frustrasi  yang dirasakan bersama internal akibat terjadinya pembalikan keadaan.
Pembalikan  keadaan  ini  dapat  berwujud  gangguan  terhadap  kesejahteraan mereka  ( economic  hardship )  yang  menjadikan  mereka  merasa  sulit  untuk melakukan  pemenuhan  kebutuhan,  atau  tindakan  otoritas  yang  merampas  hak-hak dasar  mereka.  Keadaan  ini  disebut relative  deprivation .  Munculnya  deprivasi  relatif dapat  memicu  akumulasi  kekecewaan  yang  pada  akhirnya  terwujud  dalam  suatu perlwanan  atau  pemberontakan.  Deprivasi  relatif  merupakan  signifikasi  dari  faktor eksternal yang memungkinkan terjadinya resistensi masyarakat terhadap negara.
Selain itu Resource Mobilization Theory yang dikemukakan oleh Charles Tilly (1973)  dalam  analisisnya  mengenai  perubahan  sosial  di  Eropa  yang  diakibatkan oleh  proses modernisasi  menyediakan  penjelasan teoretis  yang  sangat  bermanfaat untuk  menjelaskan  faktor  internal.  Modernisasi  material  yang  membawa  dampak pada  perkembangan  dan  perbaikan  fungsi  institusi  sosial  yang  telah  terbentuk memungkinkan  suatu  kelompok  untuk  melakukan  mobilisasi  sumberdaya  secara lebih efektif. Tingkat pengorganisasian yang lebih baik, penggunaan teknologi untuk pemenuhan  kebutuhan,  serta  evolusi  norma  dan  aturan  dapat  menuai  benih-benih revolusi dan perubahan sosial.
Skema 2. Relasi Kekuasaan Distributif antara Masyarakat dan Negara serta Dinamika Respons Masyarakat terhadap Penggunaan Kekuasaan Negara
Oleh karena hubungan kekuasaan antara masyarakat dan negara melibatkan suatu dinamika  yang  kompleks,    maka  diperlukan  perpaduan  dari  berbagai  teori  untuk menjelaskannya  secara  ilmiah.  Sintesis  dari  berbagai  teori  tersebut  dapat  disimak pada skema 2. Ketika negara memiliki tingkat legitimasi, level pengorganisasian, dan penguasaan    sumber  daya  material  yang  tinggi  maka  negara  akan  memiliki superoritas absolut dalam relasi kekuasaannya terhadap masyarakat. Kosekuensinya  segala  tindakan  yang  berkaitan  dengan use  of  power seperti  yang direpresentasikan dalam penegakan hukum akan direspon dengan konfromitas oleh masyarakat.  Namun  jika  yang  terjadi  sebaliknya,  ketika  masyarakat  memeroleh keunggulan  relative  terhadap  negara  pada  aspek-aspek  yang  telah  disebutkan  di atas, maka penggunaan kekuasaan negara justru akan direspon dengan resistensi.

## B.6 Gambaran Hasil Observasi di Kampung Ambon
Kampung  ini  berlokasi  di  RW  07  Kelurahan  Kedaung  Kaliangke  Kecamatan Cengkareng  Kotamadya  Jakarta  Barat.  Kelurahan  Kedaung  Kaliangke,  yang merupakan  satuan  administratif  Pemda  DKI  terkecil  yang  menaungi  kampung  ini memiliki  luas  wilayah  sebesar  +281,35  Ha  (Soetjahjo,  2001:  41).  Dengan  batas wilayah  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kelurahan  Kapuk,  di  sebelah  timur berbatas dengan Kelurahan Wijaya Kusuma, di sebelah selatan berbatas Kelurahan Kembangan  Utara  dan  sebelah  barat  berbatas  Kelurahan  Cengkareng  Timur. Sementara luas RW 07 yang terdiri dari 16 RT adalah 48,35 Ha.
Di  sebelah  utara  Kampung  Ambon  berbatasan  dengan  wilayah  Kelurahan Kapuk  yaitu  Jalan  Kapuk  Raya  dan  sungai.  Pada  bagian  Barat,  kompleks  ini berbatasan dengan wilayah RW 01 yang dibelah oleh sawah dan Cengkareng Drain. Sementara  di  sebelah  sebelah  timur  berbatasan  dengan  tanah  milik  Indosat  yang dipagari  tembok  dan  wilayah  RW  04;  dan  sebelah  selatan  berbatasan  dengan tembok kantor SIM Jakarta Barat dan wilayah RW 07. Jalan utama menuju kampung ini  adalah  melalui  Jalan  Daan  Mogot  di  sebelah  selatan  yang  menghubungkan Kotamadya Jakarta Barat dengan Kotamadya Tangerang, Banten serta Jalan Kapuk Raya  di  sebelah  utara  yang  menghubungkan  kawasan  ini  dengan  wilayah Kotamadya Jakarta Utara.
Nama  resmi  kampung  ini  adalah  Kompleks  Permata.  Jalan-jalan  yang terdapat  di  Kampung  Ambon  dinamai  jenis-jenis  permata  seperti  Zamrud,  Intan, Akik, Mutiara, Nilam, Kecubung, Kristal, Mirah dan Saphir. Orang-orang yang sudah familiar  dengan  perumahan  ini  menyebutnya  Kampung  Ambon  karena  mayoritas penduduknya merupakan keturunan etnis Ambon.
Menurut  penelitian  Ivo  Noviana  (2010)  yang  didasarkan  kepada  data kelurahan Kedaung Kaliangke bulan April 2010, jumlah penduduk di lingkup RW  07 mencapai  3805  jiwa  (terdiri  dari  laki-laki  dan  perempuan)  dengan  jumlah  Kepala Keluarga (KK) mencapai 864 KK dan di perumahan ini setidaknya terdapat 982 buah bangunan  baik  yang  permanen  maupun  yang  tidak  permanen  dan  darurat.  Namun berdasarkan  data  terbaru  yang  penulis  peroleh  dari  Kepolisian  subsektor Perumahan  Permata   Polsek  Cengkareng  kini  terdapat  populasi  sebesar  3922  jiwa dengan dengan 1016 orang Kepala Keluarga  dengan jumlah lelaki dan perempuan masing-masing  1968  dan  1954  jiwa  yang  tinggal  di  Kampung  Ambon.  Perbedaan hasil temuan lapangan ini mengindikasikan terdapat penambahan jumlah penduduk sebesar  117  orang  atau  pertumbuhan  sebesar  3,07%  antara  tahun  2010  hingga tahun  2012.  Pemukiman  ini  terbilang  sangat  padat  mengingat  terdapat  3992  orang dalam satu wilayah yang hanya seluas 0,48 kilometer persegi.
Penduduk  etnis  Ambon  yang  bermukim  di  perumahan  ini  sebagian  besar adalah keturunan eks-tentara KNIL yang sempat ditawan Jepang di gedung STOVIA Jalan Abdurrahman Saleh, Salemba Jakarta Pusat. Pada tahun 1973, pemerintah DKI  Jakarta  memindahkan  orang-orang  Ambon  yang  berasal  dari  wilayah  Senen, Jakarta  Pusat  ke  Jakarta  Barat  dengan  alasan  pada  tahun  itu  sering  terjadi perkelahian  antar  penduduk  beretnis  Ambon  di  sekitar  pemukiman  mereka  dan kelompok  warga  dari  etnis  lain.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Romylus  Tamtalahitu (2011),  penambahan  rumah  warga  dan  penghuninya  terjadi  banyak  mulai pertengahan tahun 1970-an, pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, ketika perluasan kavling perumahan PEMDA DKI ditawarkan kepada calon-calon pemukim baru.
.
Gambar 1. Lokasi Kampung Ambon dari Perspektif Peta DKI Jakarta. Diolah dari: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/2/28/Peta_Jakarta.gif
Kampung  Ambon  pada  masa  sekarang  dapat  terbilang  heterogen  kerena populasinya  terdiri  dari  beragam  etnis  seperti  dari  Jawa,  Sunda,  Cina,  Betawi, Padang,  Batak,  Palembang,  Manado,  Kupang,  dan  Sumba,  meskipun  sebagian besarnya  tetap  merupakan  warga  etnis  Ambon.  Di  tengah-tengah  lingkungan perumahan  ini,  tepatnya  di  RT.005,  terdapat  sebuah  lapangan  basket  dan  sebuah lapangan badminton milik gereja. Di kawasan RT yang sama juga terdapat dua buah rumah  peribadatan  yaitu  gereja  GPIB  Silo  dan  gereja  Pantekosta.  Sementara  di ujung  selatan  Kampung  Ambon,  yaitu  Jalan  Mutiara,  terdapat  sebuah  Masjid  kecil yang  hampir  selalu  lengang  bernama  Al  Ikhlas.  Keberadaan  dua  buah  gereja protestan  dan  satu  buah  Masjid  di  pemukiman  ini  mengindikasikan  bahwa  agama yang dianut oleh mayoritas warga di pemukiman ini adalah Kristen.

## Gambar 2. Lokasi Kampung Ambon dari Perspektif Peta Kelurahan Kedaung Kaliangke. Sumber: Posko Terpadu/Polsubsektor Perumahan Permata. Diambil dengan kamera telepon seluler Samsung Galaxy Ace Duos GT-S682
Hal  tersebut  merupakan  fakta  yang  unik  karena  hampir  seluruh  kawasan rukun-rukun  warga  lain  yang  mengelilingi  RW.  07,  seperti  RW  04  dan  RW  01  dan didominasi oleh penduduk Muslim yang berasal dari etnis Jawa, Sunda, Betawi, dan Banten.  Kampung  Ambon  di  Kelurahan  Kedaung  Kaliangke  ini  mencerminkan karakter demografis yang serupa dengan ethnic enclaves lain yang banyak terdapat di  Jakarta,  seperti  Mess  Cenderawasih  Tanah  Abang  (kawasan  yang  dihuni komunitas Papua), Kam pung Bali di Jakarta Pusat, dan „Kampung Ambon‟ lain yang berlokasi di Rawamangun di Jakarta Timur.
Di RT 005 tersebut  juga terdapat  bangunan Posko terpadu dua tingkat  yang berada  di  Jalan  Mirah  yang  telah  berfungsi  semenjak  tahun  2009.  Ruang  atas  dari posko  ini  biasa  digunakan  oleh  warga  untuk  berkumpul  dan  oleh  aparat  dari  BNN ketika bertugas, sementara di tingkat bawah adalah ruang pos Kepolisian Subsektor Perumahan  Permata  di  mana  terdapat  dua  ruang  kantor,  satu  kamar  mandi,  satu gudang, dan satu buah ruang tahanan kecil. Polsubsektor ini berada secara hirarkis langsung  berada  di  bawah  komando  Kepolisian  Sektor  Cengkareng  yang  juga menjadi wilayah operasi Kepolisian Resor Jakarta Barat.

## Gambar 3. Denah Kegiatan Peredaran Narkoba di Perumahan Permata
Sehari-hari  markas  Polsubsektor  tersebut  terlihat  lengang  dan  seringkali kosong.  Hanya  terdapat  tiga  personel  yang  terdaftar  bertugas  secara  bergantian siang dan malam setiap pukul delapan, yakni Aiptu. AAH, Aipda ANS, dan Bripka T yang  dibantu  oleh  seorang  Banpol  bernama  samaran  Kacung. Untuk  membantu dalam  bertugas,  para  petugas  Polsubsektor  ini  hanya  dipersenjatai  dengan  empat buah  tongkat  polisi.  Sementara  untuk  kendaraan  operasional  biasanya  mereka menggunakan  kendaraan  roda  dua  milik  pribadi.  Fungsi  yang  paling  banyak  para petugas  posko  ini  adalah  melakukan  pengumpulan  informasi  (intelijen)  dan  patrol rutin. Selain itu ada juga kegiatan rutin mingguan yang mereka laksanakan menurut wilayah  tugas  pos  mereka,  yaitu  Perumahan  Permata  dan  wilayah  Kelurahan Kedaung Kaliangke dan sekitarnya seperti Rawa Buaya dan Duri Kosambi. Kegiatan rutin  tersebut  antara  lain  adalah  pelayanan  masyarakat  berupa  penjagaan  dan pengaturan lalu lintas, patroli, dan kunjungan Polmas (kepolisian masyarakat), serta pembuatan laporan untuk Polsek Cengkareng.
Keadaan  Posko  yang  sunyi  ini  sangat  jauh  berbeda  dengan  keadaan  di rumah-rumah sekitarnya. Di Jalan Mirah tempat posko itu berdiri, contohnya, selalu berderet  puluhan  motor  dan  beberapa  belas  mobil  yang  dijaga  oleh  warga-warga sekitar Kendaraan-kendaraan tersebut biasanya hanya terparkir selama dua hingga tiga jam untuk kemudian datang dan pergi lagi dengan silih berganti selama 24 jam non  stop.  Para  pemilik  kendaraan  tersebut  adalah  para  pengguna shabu (methamphetamine)  yang  merupakan  langganan  dari  kurang  lebih  lima  buah  lapak yang  beroperasi  di  jalan  tersebut.  Sering  nampak  penghuni  sekitar  duduk-duduk bercengkerama  di  depan  pos,  yang  kebanyakan  terdiri  dari  anak-anak  kecil  dan orang-orang lanjut usia.
Jika  dilihat  dari  luar,  rumah-rumah  di  pemukiman  tersebut  terlihat  sepi. Namun jika diperhatikan dari jumlah kendaraan yang terparkir di luar sejumlah besar rumah  dan  dari  suara  hingar-bingar house  music yang  bersahut-sahutan  bias, terlihat jelas bahwa aktivitas yang ada di kompleks tersebut terpusat di rumah-rumah yang  penuh  sesak  oleh  pengguna  narkoba.  Ketika  melangkahkan  kaki  ke  dalam lapak  shabu  tersebut,  para  pengguna  akan  disapa  dengan  senyum  oleh  para penjaga parker dan penjaga kasir.  Di kaunter kasir para pelanggan membeli shabu dengan berbagai macam harga disesuaikan dengan beratnya menurut ukuran gram. Ada  paket seperempi (seperempat  gram)  seharga  Rp.  250.000-300.000, setengki (setengah  gram)  dengan  harga  sekitar  Rp.  750.000,  serta Se-G (baca:  se-ji,  satu gram)  yang  biasanya  dijual  dengan  harga  di  kisaran  Rp.  1.200.000-1.500.000. Bahkan jika sang pembeli cukup akrab dengan penjaga kasir, ia dapat saja membeli shabu seharga  Rp.  100.000  tentunya  dengan  takaran  „seikhlasnya‟.  Terkadang paket  terkecil  itu  hanya  berisi  beberapa  butir  kristal  methamphetamine  yang  hanya cukup untuk digunakan antara empat sampai lima kali hisap saja.
Tidak jauh dari meja kasir selalu tersedia alat-alat penghisap ( bong ), sedotan plastik (untuk menyerok shabu dari plastik kemasan), cangklong (tabung kaca yang digunakan  sebagai  „tungku‟  untuk  memanaskan  kristal methamphetamine hingga menjadi  asap  yang  bisa  dihirup),  serta  korek  gas  yang  telah  dimodifikasi  untuk digunakan sebagai „kompor‟. Selain dari shabu beberapa lapak juga menyediakan pil Happy Five (H-5) yang ditaruh di dalam toples bagi para pengguna yang berminat. Mendekati  malam  hari,  lapak-lapak  tersebut  biasanya  semakin  ramai pengunjung.  Mereka  yang  menjadi  pelanggan  datang  dari  berbagai  macam kalangan,  mulai  dari  mahasiswa,  pelajar,  pekerja  swasta,  pekerja  seks  komersial serta  terkadang  aparat-aparat  yang  tidak  berseragam  dari  sekitar  Jabodetabek. Tidak  jarang  pula  pengunjung  yang  datang  dengan  pasangan  mereka  masing-
masing  karena  di  beberapa  lapak  disediakan  ruangan  yang  dapat  disewa  untuk berhubungan seks.
Omzet  penjualan  dari  setiap  lapak  pada  masa  jayanya  (yaitu  dalam  kurun waktu  antara  tahun  2009  hingga  awal  2012)  bisa  mencapai  1  ons  (100  gram)  per hari. Angka penjualan tersebut jika dikalikan dengan jumlah seluruh lapak yang ada (yakni  dalam  kisaran  40  buah)  dapat  mencapai  Rp.  6  milyar  dalam  sehari  dengan asumsi  harga  eceran  tertinggi shabu per  gram  adalah  Rp.  1.500.000.  Jika  dihitung dalam  jangka  waktu  satu  tahun  penuh  tanpa  memperhitungkan  fluktuasi  pasar, maka omzet  tahunan penjualan narkoba  di pemukiman  tersebut  adalah  sekitar  Rp. 2,19 triliun.
Besarnya  perputaran  uang  di  komplek  tersebut  membawa  berkah  bagi banyak orang yang mencari nafkah di sekitar lokasi, seperti para penjual nasi goring, pemilik  warung  rokok,  dan  tukang  ojek.  Serta  bahkan  terdapat  sebuah  rumah pegadaian milik warga kampung yang meraup keuntungan dari efek kecanduan para pengguna yang kebetulan ingin membeli shabu namun tidak memiliki uang. Rumah pegadaian tersebut terletak di Jalan Kristal dan mudah dikenali oleh karena spanduk berisi informasi „terima gadai‟ yang membentang di depan pagar rumah tersebut.

## B.7  Kegiatan Peredaran Narkotika di Kampung Ambon
Sebagaimana  keterangan  yang  diperoleh  dari  Y  yang  memulai  usaha sebagai bandar (pengedar) narkoba pada tahun 1998 namun baru mulai membuka lapak  pada  tahun  2008.    Saat  diminta  penjelasan  mengenai  apa  yang  ia  ketahui tentang  sejak  kapan  narkoba  marak  di  Kampung  Ambon  dan  dan  bagaimana  pola operasi  lapak  di  sana  oleh  peneliti  dalam  sebuah  kesempatan  wawancara  (11 Februari 2012), dia menjelaskan sebagai berikut:
“ Kalau  perdagangan  Narkoba  memang  sudah  lama  di  kampung  ini,  dimulai  tahun 1998,  namun  tren  pendirian  lapak  baru  dimulai  tahun  2008-2009  karena    banyak pasien  (pembeli)  yang  tertangkap  di  luar  sehingga  sehingga  kami  berunding  untuk menyediakan  tempat  bagi  mereka  untuk  pakai  di  tempat  supaya  habis  di  situ  saja. Yang  punya  lapak  biasanya  orang  komplek  tapi  tukang  timbang  dan  sebagainya tidak  harus  orang  komplek.  Kebanyakan  malah  dari  PS  (pasien)  awalnya,  yang sudah punya hubungan terlalu dekat. Kebanyakan karyawan memang begitu, mulai dari yang cuci cangklong,  yang bersih-bersih,  sampai belakangan saya lihat tukang timbang pun bukan orang komplek lagi. Selain itu sekarang sekarang ini kebanyakan cewek (yang menjadi karyawan) .”
Kemudian peneliti  bertanya  lebih  lanjut  tentang  jadwal  kerja  para  karyawan lapak kepada Y. Dengan santai Y menjawab:
“ Jadi ada beberapa shift mereka bikin. Ada yang seharian full  kemudian libur sehari  dan ada yang dua hari sekali. Ada yang   tiga  shift  8  jam-8  jam,  dan  ada yang dua shift  setiap 12 jam.  Karyawan yang bekerja terus
menerus  di  rolling supaya lapak   terus   menerus buka. ”
Banyaknya  lapak  yang  beroperasi  dalam  sebuah  lingkungan  sekecil Kampung  Ambon  tentu  dapat  saja menimbulkan  konflik  kepentingan di  antara  para pengelola lapak. Terkait hal ini Y berpendapat:
“ Soal persaingan usaha, di sana bebas tidak ada tarik-tarikan pasien. Seperti rumah makan saja, kalau hari ini punya duit makan di warung, hari ini rasa nasinya kurang
pulen  lalu  pindah  ke  warung  yang  lain.  Tidak  ada  masalah.  Pasien  tidak  akan dimusuhi jika pindah tempat. Jadi pasien tidak terikat. ”
Kemudian Y melanjutkan penuturannya:
“ Sampai  sejauh  ini  sepengetahuan  saya  kurang  lebih  lapak  yang  beroperasi  ada sekitar 35 sampai 40 buah. Mereka memulai usaha lapak dengan tanpa modal juga tidak  masalah,  asal  Bapak  punya  lapak  nanti  ada  yang  berbondong-bondong menitipkan barang. Biasanya anak buah Bos yang melakukan promosi. Setiap lapak umumnya  hanya  mengambil  barang  dari  satu  Bos  aja,  dan  apapun  keadaannya, akan terus diusahakan agar lapak langganannya tidak kehabisan barang .”
Selanjutnya  penulis  berusaha  menggali  lebih  jauh  dalam  mengenai hubungan  antar-aktor  yang  terlibat  dalam  kegiatan  sindikat  peredaran  narkotika  di sana, Y menjelaskan:
“ Untuk  Big  Boss-nya  sendiri  tidak  ada  yang  kenal.  Jadi  begini,  sistem  mereka  itu yang  saya  tahu  ada  Big  Boss,  ada  Tangan  Kanan,  ada  yang  pegang  gudang,  dan ada kurir.  Mereka  (kurir)  pun  biasanya  hanya  dua  kali  antar  saja  dalam  satu hari .”
Merasa  antusias  dengan  jawaban-jawaban  Y  yang  lugas,  peneliti melanjutkan  wawancara  dengan  mengkonfirmasi  kebenaran  desas-desus  yang beredar  tentang  ketertlibatan  oknum  aparat  dalam  kegiatan  ilegal  tersebut.  Y, dengan  meminta  jaminan  atas  kerahasiaan  identitasnya  sebelum  menjawab pertanyaan penulis, kemudian  menerangkan:
“ Sudah rahasia umum di Kompleks
kalo  (orang-orang)  bilang  ini  barang  ***, barang  *****,  ini  barang    anu.  Sebagai  contoh  di  sana  ada  dua  lapak  yang  jarang sekali  jual  barang  jelek  dan  semua  orang  tahu  mereka  dapat  barang  sitaan  ***. Justru  barang dari *****-lah yang kualitasnya bagus .”
Peredaran  Narkotika  yang  terkesan  begitu  bebas  di  Kampung  Ambon  terasa  tidak masuk  akal  karena  di  sana  terdapat  Pos  Terpadu  di  mana  aparat  kepolisian  dan BNN seharusnya bertugas melakukan pengawasan. Penulis kemudian menanyakan pendapat  pribadinya  kepada  Ey  tentang  keberadaan  Posko  Terpadu  di  Kampung Ambon, dia berkata:
“ Menurut  saya  posko  terpadu  di  Komplek  nyaris  tidak  ada  fungsinya  sama  sekali. Awalnya  aja  deh,  hanya  beberapa  bulan  saja  semuanya  ditugaskan  di  situ:  dari Polda dua orang, dari Polres dua orang, dari BNN dua orang. Sampai hari ini yang setahu  saya  yang  tugas  di  sana  malah  cuma  satu.  Dia  dekat  sekali  bahkan sudah
membaur dengan  orang-orang  Kompleks  dan  dia  tidak  pernah minta jatah dan tidak pernah menghindar dari tugas, padahal Kapospol tidak pernah ada, BNN   juga tidak pernah ada. ”
Y  juga  berpendapat  lebih  lanjut,  jika  peredaran  Narkoba  memang  ingin diberantas, seharusnya suplai juga dihentikan. Berikut penuturannya:
“Untuk aparat yang katanya ingin memberantas Narkoba tapi kalo dari aparat sendiri  yang  menyuplai  bagaimana  mau  habis?  Kapan  mau  habis?  Sekarang ditangkap, selang  sehari barang bukti dilempar lagi ke  pasaran.Sekarang  begini deh sebelum ada
Narkoba  kompleks  itu  dulunya  brutal  sekali,  selau  ada
pencopetan, perampokan dan lain sebagainya. Tapi  setelah ada narkoba kriminalnya hilang. Sampai-sampai   pernah
ada  anggota  yang  berpesan: kamu kalau mau dagang, dagang saja tidak usah ikut- ikutan melawan aparat. ”
Kembali menurut pandangan Y, pembukaan lapak ini sangat menguntungkan karena pelanggan tidak perlu membawa barang pulang dan dengan demikian  terbebas  dari  resiko  tertangkap  tangan  di  jalan.  Dia  merekrut  karyawan dari bekas pasien atas dasar kepercayaan dan kedekatan pribadi. Dari keterangan Y kita  mengetahui  bahwa  mayoritas  pekerja  lapak  adalah  perempuan,  yang  mungkin dipekerjakan  untuk  lebih  menarik  minat  pengunjung.  Para  pekerja  tersebut  bekerja dalam  tiga  shift  selama  8  jam  sehari.  Artinya  lapak  terus  menerus  beroperasi sepanjang  24  jam.Semua  lapak  berada  dalam  persaingan  bebas,  terdapat  35-45 buah  lapak.  Interaksi  antar  lapak  cenderung  anarkis  tanpa  aturan  tertentu,  namun secara informal terdapat kesepakatan untuk tidak saling menganggu kegiatan usaha milik  satu  sama  lainnya.  Meskipun  demikian  dalam  keadaan  tertentu  tidak  jarang terjadi  juga  bentrok  fisik  antar  kelompok  pemilik  lapak  akibat  berebut  pasien  dan lahan pemasaran.
Kenyataan  bahwa  lapak  dapat  dimulai  tanpa  modal  menunjukkan  adanya keunikan  tersendiri  dari  kegiatan  ekonomi  narkotika.  Pihak  penyuplai  (Big  Boss beserta  para  Boss  kecil)  yang  berbondong-bondong  menawarkan  barang  asalkan ada  lapak  yang  bersedia  menampung  barang  mereka  selain  memainkan  peran sebagai  distributor  besar,  juga  secara  aktif  melakukan  investasi  dengan menyalurkan  barang  mereka  dengan  tanpa  kewajiban  penadah  untuk  membayar lunas di muka.  Kedudukan pemilik lapak juga tak ubahnya seperti tuan tanah yang hidup dari rente juga mengendalikan tenaga kerja.
Masing- masing  „Bos‟  saling  bersaing,  dan  selalu  berusaha  mengikat  satu lapak  dengan  satu  pemasok.  Tidak  ada  hubungan  langsung  antara  lapak  dan pemasok  besar  yang  bersangkutan.  Pola  yang  umum  didapati  adalah  bos-tangan kanan-gudang-kurir,  dengan  demikian  tidak  ada  hubungan  langsung  antara pemasok  dan  pemilik  lapak.  Kurir  hanya  dua  kali  antar  selama  satu  hari  dan  tidak mengenal pemain lain selain penjaga gudang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa markotika yang mereka perdagangkan sebagian berasal dari *****, ***, dan pihak lain yang tidak teridentifikasi. Asal barang tersebut seringkali didistribusikan oleh oknum yang  bertugas  di  instansi-instansi  terkait.  Barang  dengan  kualitas  baik  justru biasanya didatangkan dari oknum-oknum instansi tersebut.
Y  adalah  warga  yang  tinggal  tepat  di  sebelah  di  pos  terpadu  perumahan permata di atas tanah pemerintah. Pos polisi dianggap tidak berfungsi. Shift petugas dari  hari  ke  hari  terus  menurun.  Tinggal  satu  orang  bernama  Kacung,  sedangkan aparat  dari  BNN  dan  instansi  lain  tidak  pernah  terlihat.  Meskipun  demikian, peredaran  narkotika  justru  membawa  kesejahteraan  bagi  penduduk  setempat karena indak kriminalitas jauh menurun semenjak narkotika beredar. Pos polisi yang sekarang adalah bekas tempat perjudian. Warga menganggap oknum-oknum aparat justru  sebagai  mitra  bisnis  oleh  karena  mereka  menyuplai  informasi  dan  barang. Sehingga  jika  terjadi  razia  barang  dapat  diselamatkan.  Kebanyakan  yang  beredar adalah ganja, sabu, dan ineks.Putauw dapat dikatakan haram secara sosial.
Di  kalangan  warga,  ada  tokoh  dihormati  adalah  EPT,  namun  kelompoknya bentrok dengan kelompok JK karena ia dianggap berambisi memonopoli peredaran. Ini  dikarenakan  dia  lebih  suka  jual  putus,  namun  setelah  terjadi  bentrokan  dengan sindikat  lain,  barang  JK  akhirnya  tidak  lagi  ditampung.  Saudara  EPT  adalah  tokoh warga yang menjadi panutan.
Saudara  Y  cenderung  menghindar  dan  berusaha  cari  aman  jika  terdapat informasi  mengenai  pergerakan  dari  pihak  kepolisian.  Biasanya  selalu  bocor  ke lapak-lapak  dan  dilaksanakan  hanya  untuk  tampil  di  media.  Ada  beberapa  lapak yang mayoritas penggunanya dari kalangan aparat.  Jika mereka membeli biasanya diberikan takaran lebih.
Menurut  Romylus  Tamtalahitu  selalu  ada dari  kalangan  warga  yang  secara terbuka  mengutarakan  ketidaksetujuan  mereka    terhadap  peredaran  narkotika meskipun  orang-orang  terdekat  mereka,  seperti  anggota  keluarga,  yang  terlibat dalam  sindikat.  Meskipun  ada  pihak  yang  menunjukkan  sikap  kontra  memiliki kecenderungan hipokrit, namun tetap ada keluarga yang secara konsekuen menolak (contoh keluarga Baker).Perumahan Permata sempat berada dalam status program Community Development dan tidak boleh diberi perlakuan represif oleh pihak aparat. Terkait dengan persepsi mereka terhadap aparat secara umum adalah negatif dalam artian tidak lagi memiliki kewibawaan sebagai aparat.
Brigadir  Polisi  Satu  ABC  yang  bertugas  di  pos  terpadu  Polri-BNN  di Kampung  Ambon  bahkan  menjelaskan  minimnya  peran  warga  yang  menolak Narkoba  karena  kecenderungan  sikap  ambivalen  mereka.Kecenderungan  mereka untuk bersikap ambivalen tersebut semakin membuat mereka tidak terlihat dominan karena  mayoritas  warga  di  perumahan  tersebut  adalah  orang  yang  mendukung peredaran. “ Mereka yang sering mengaku anti narkoba itu tidak pernah mengambil sikap  yang  jelas  terhadap  perilaku  tetangga-tetangga  mereka  yang  berjualan. ” jelasnya.  Selebihnya  Briptu  ABC  juga  menyampaikan  bahwa  orang-orang  yang kontra terhadap peredaran Narkoba biasanya memiliki pekerjaan di luar lingkungan perumahan  dan  umumnya  juga  tidak  berada  pada  tingkat  ekonomi  yang berkecukupan.
Menurut  keterangan  Briptu  ABC,  sebagian  besar  warga  memiliki kekompakan yang sangat  tinggi ketika berhadapan dengan aparat  dan saling bahu membahu  melakukan  perlawanan.Nilai  tolong  menolong  melawan  aparat  ini terkesan sudah begitu membudaya.“ Jika  terdengar suara kentongan,  semua warga yang  mendengar  serempak  akan  bersiaga .”  jelas  Briptu  ABC.  Kewajiban  untuk tolong menolong tidak banyak pilihan bagi warga yang kontra selain untuk bersikap pasif  dan    menjadi the  silent  minority .  Akan  tetapi  sebagian  dari  mereka  ada  juga yang  tidak  berkeberatan  untuk  menerima  pemberian  dari  para  Bandar. Konsekuensinya  sikap  mereka  kerap  dinilai  ambivalen  oleh  sebagian  warga  yang lain.
Maka jika ditelusuri,  penyebab utama dari sikap ambivalen sebagian warga yang  menolak  Narkoba  antara  lain  adalah  tekanan  lingkungan  sosial  yang didominasi oleh warga pro Narkoba. Termasuk juga adanya resiko untuk mengambil sikap yang bertentangan dengan kepentingan mayoritas warga sekitar. Terlebih lagi mereka sebenarnya juga banyak merasakan keuntungan dari pertukaran sosial yang terjadi,  seperti  menerima  bantuan  keuangan  ketika  dihimpit  kebutuhan  sehari-hari. Ditambah  lagi  ketidakberhasilan  POLRI  dan  BNN  dalam  mengendalikan  peredaran Narkoba  di  Kampung  Ambon  juga  memperparah  keadaan  tersebut  sehingga  para warga  yang  kontra  terhadap  narkoba  semakin  tidak  memperoleh  dukungan  yang berarti.
Kembali  berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  Briptu  ABC,  untuk melakukan operasi besar pihak kepolisian memerlukan setidaknya 500 personel dari berbagai  satuan  demi  meredam  kemungkinan  munculnya  perlawanan  dari  warga. Jika  yang  melakukan  pengerebekan  hanya  sekitar  30  personel  sudah  pasti  akan menghadapi  perlawanan.  Fungsi  Pospol  lebih  banyak  diarahkan  kepada  pelaporan
rutin  (intelijen)  tentang  keadaan.Anggota  memberikan  pelaporan  setiap  hari langsung  kepada  Kapolsek  Cengkareng.  Waktu  reaksi  terhadap  laporan  biasanya hanya 15 menit. “ Anggota  kepolisian  sebenarnya  tidak  akan  menghadapi  ancaman keselamatan  jika  mereka  tahu  bagaimana  cara  membaur  dengan  masyarakat sekitar. ” Ujar Briptu ABC.
Petugas  dari  instansi  sipil  tidak  memiliki  fungsi.Sindikat  memberikan kontribusi  yang  signifikan  kepada  warga  masyarakat.Setiap  ada  penyuluhan  dari BNN  justru  pihak  sindikat  yang  memberikan  jatah  konsumsi  dan  menyediakan bangku  dan  meja  untuk  acara  penyuluhan.Biasanya  penyuluhan  dilakukan  di lapangan samping Pospol Terpadu.
Berdasarkan  keterangan  dari  Seorang  Petugas  di  Pos  terpadu,  yang memiliki nama samara Kacung, Polsubsektor tidak memiliki fungsi dan struktur yang jelas, dan dulunya dibangun dari hasil perjanjian Pemprov DKI dengan BNN. Selain itu posko terpadu diakui oleh anggota di lapangan sebagai unit yang tidak memiliki fungsi  operasional  yang  optimal.  Kacung  yang  juga  mengenal  banyak  anggota Babinkamtibmas  Polsek  Cengkareng  juga  berpendapat  bahwa  fungsi  dan  kegiatan Polsubsektor  Perumahan  Permata  hanya  sebatas  melakukan  monitoring, melaksanakan  giat  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat,  pihak  kelurahan,  dan  tatap muka  secara  informal  dengan  warga  setempat  yang  dikenal  dekat.  Kendala  yang dihadapi para anggota Polsubsektor Perumahan Permata juga berupa keterbatasan anggaran dan sarana pendukung operasional.
Kendati demikian seorang petugas dari BNN yang dirahasiakan identitasnya mengatakan bahwa instansinya telah lama menyadari  bahwa penanganan masalah yang terjadi di Kampung Ambon memerlukan cara yang tidak konvensional. Terkait dengan  hal  ini  BNN  sendiri  sudah  berencana  untuk  mendirikan  poliklinik  untuk menyediakan  pelayanan  bagi  warga  yang  memerlukan  rehabiilitasi  ketergantungan narkoba  secara  gratis.  “ BNN  sedang  merencanakan  pendirian  polikliknik  tersebut, mudah-mudahan  dalam  waktu  dekat  ini  mulai  dibangun .”  kata  Petugas  tersebut. Terlebih lagi karena terdapat jaminan atas hak untuk memperoleh rehabilitasi gratis bagi para pecandu narkoba yang telah diatur dalam UU.35 tahun 2009.
Dalam  sebuah  kesempatan  wawancara  dengan  Ketua  RW  07  Kedaung Kaliangke  Bapak  JH  menjelaskan  keadaan  ekonomi  masyarakat  sekitar  kampung tersebut  tersebut  mayoritas  berasal  dari  golongan  tidak  mampu,  yang  tidak berpendidikan  tinggi.  Populasi  lanjut  usia  didominasi  oleh  janda  dan  pensiunan sedangkan  generasi  muda  di  pemukiman  tersebut  adalah  pengangguran  terbuka. Namun  Bapak  JH  menjelaskan  semenjak  bisnis  narkotika  menjadi  marak,  warga setempat merasakan peningkatan kesejahteraan akibat terserapnya tenaga kerja di lapak-lapak.Meskipun  demikian  terkait  dengan  persepsi  sebagian  besar  warga terhadap  narkoba,  beliau  mengatkan  bahwa  tidak  ada  pengecualian  bagi  setiap warga  di  mata  hukum  dan  dia  sebenarnya  menyadari  bahwa  ada  banyak  perilaku yang tidak dapat dibenarkan di lingkungannya.
Bapak  H.  Asmaran  Abdullah  yang  menjabat  sebagai  Lurah  Kedaung Kaliangke  ketika  diitanya  mengenai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  instansi pemerintahan  setempat  (Pemprov  DKI,  BNK  Jakarta  Barat,  dan  Pemkot  Jakbar) untuk  meminimalisir  dampak  buruk  peredaran  narkotika  di  daerahnya  mengatakan bahwa  perhatian  pemerintah  memang  baru  sebatas  pembinaan  kesenian  dan pembangunan  fasilitas  olahraga.  Sebagai  warga  yang  telah  lama  tinggal  di  sana, beliau  sangat  memahami  betapa  sulitnya  bagi  warga  Kampung    Ambon  untuk mencari kesempatan kerja dengan cara yang halal. Stereotipe negatif yang melekat
pada  Kampung  Ambon  seringkali  meyulitkan  warganya  yang  ingin  melamar pekerjaan dan untuk memperoleh kredit usaha.
Reputasi  Kampung  Ambon  sebagai  pusat  peredaran  narkoba  memang sudah  sangat  terkenal.  Menurut  Opa  (nama  samaran),  salah  seorang  bandar, konsumen yang meramaikan lapak-lapak di sana berasal dari berbagai macam latar belakang  mulai  dari  aparat  militer  dan  kepolisian  dari  berbagai  satuan  hingga pejabat,  pensiunan,  dan  selebritis.  Para  tamu  dengan  latar  belakang  istimewa seperti  mereka  biasanya  diberikan  potongan  harga  dan  pelayanan  lebih  oleh  Opa. Tidak  lain  untuk  menjalin  hubungan  sampai-sampai  tidak  jarang  dirinya  menerima bocoran informasi mengenai penggerebekan.
Selaku anak dari seorang janda yang kurang beruntung secara ekonomi, Ibu Itk  mengakui  bahwa  bisnis  Narkoba  menjanjikan  keuntungan  yang  tidak  sedikit. Bahkan dengan penghasilannya ia dapat membiayai keluarganya di Ambon. Ia pun tidak  jarang  memberikan  uang  saku  kepada  kawan  dekat  dari  kalangan  aparat militer dan kepolisian yang dating bersilaturahmi.
Budi,  seorang  warga  yang  yang  bertempat  tinggal  di  RW.08,  juga  bercerita bahwa  tidak  banyak  yang  dapat  mereka  lakukan  untuk  menentang  kegiatan peredaran  narkotika  di  perumahan  permata  karena  tidak  dapat  dipungkiri  kegiatan ilegal  tersebut  telah  membawa  banyak  dampak  positif  yang  ia  rasakan  secara langsung. Seperti pemberian bantuan sumbangan untuk kepentingan keluarga bagi warga yang sedang ditimpa kesulitan, penggerak ekonomi untuk usaha-usaha yang berada di sekitar lokasi pemukiman.

## B.8 Cara Sistem Ekonomi Narkotika di Kampung Ambon Bekerja
Untuk  memahami  cara  bekerjanya,  narko-ekonomi  atau  ekonomi  narkotika harus  dilihat  sebagai  sebuah  sistem  yang  di  dalamnya  terdapat  elemen-elemen, fungsi sistem, hubungan antar elemen, pranata (institusi), dan tujuan sistem.Elemen- elemen dari sebuah sistem ekonomi biasanya terdiri dari unit-unit usaha (contohnya rumah tangga dan perusahaan), pelaku-pelaku ekonomi (seperti produsen, investor, dan pejabat-pejabat terkait), serta lingkungan sumber daya yang mencakup kapital, manusia, teknologi, dan sumber daya alam.
Masing-masing  dari  elemen  tersebut  memiliki  fungsi  tersendiri,  saling berinteraksi,  dan  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Fungsi-fungsi  yang  harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, antara lain mencakup fungsi-fungsi  produksi,  konsumsi,  distribusi,  investasi,  dan  regulasi.    Hasil  dari kegiatan  ekonomi  tentunya  sangat  tergantung  bagaimana  elemen-elemen  sistem ekonomi tersebut menjalankann fungsinya.
Dalam  ekonomi  narkotika  terdapat  pemilik  pabrik  yang  memproduksi  barang lalu  langsung  menjualnya  kepada  penyuplai  besar.Selain  membeli  dari  produsen penyuplai  biasanya  juga  melakukan  kegiatan  ekspor-impor,  untuk  kenudian mendistribusikan  barang  ke  distributor-distributor  lain  yang  lebih  kecil  yang  terdiri dari  para  pengedar  menengah  dan  kecil.Para  pengedar  kecil  inilah  yang  langsung menjual  barang  kepada  pengguna.Peran  kelompok  pengguna  dalam  sistem ekonomi  ini  tentunya  adalah  pelaku  yang  menentukan  besar-kecilnya  permintaan pasar.
Selain  dari  pelaku-pelaku  yang  telah  disebutkan  di  atas,  sebagaimana  yang terjadi  pada  setiap  praktek  bisnis  ilegal,  terdapat  juga  indikasi  keterlibatan  oknum dari  kalangan  pegawai  pemerintahan  dan  militer  yang  meraup  keuntungan  berupa rente sebagai imbalan atas konsesi dan perlindungan yang mereka berikan kepada pelaku-pelaku usaha  yang  berkepentingan.  Hal  ini  diperkuat  dengan  contoh-contoh
kasus yang terjadi di negara-negara lain seperti Kolombia, Mexico, dan Afghanistan; yang  menunjukkan  bahwa  pelaku-pelaku  dalam  sistem  ekonomi  narkotika  yang mapan  umumnya  melibatkan  suatu  jaringan  kompleks  dengan  pola  yang  serupa, yaitu  melibatkan  oknum  aparat  penegak  hukum,  perwira  militer,  dan  pengusaha kelas kakap.
Berdasarkan data-data hasil temuan lapangan yang diperoleh dari Kampung Ambon,  pelaku-pelaku  ekonomi  yang  terlibat  aktivitas  peredaran  narkotika  di pemukiman tersebut terdiri dari produsen dalam negeri yang biasanya menghasilkan shabu dan ineks dari industri rumah tangga mereka,  yang diperkirakan berlokasi di kawasan pinggiran Jakarta seperti Tangerang dan Bogor. Selama ini tidak diketahui secara  pasti  siapa  yang  memproduksi  narkotika  yang  diperdagangkan  di  Kampung Ambon.
Para produsen ini telah menjadi sasaran tembak utama dari berbagai operasi anti narkoba belakangan ini, sehingga jumlah mereka sekarang kemungkinan sudah sangat  sedikit.Sehingga  beredar  dugaan  kuat  bahwa  selain  dihasilkan  oleh  industri rumah tangga di dalam negeri, shabu yang merupakan komoditas dagang utama di Kampung Ambon juga diyakini diimpor dalam jumlah cukup besar dari Malaysia dan Iran.  Meskipun  BNN  dan  Polri  telah  berhasil  menekan  produksi  narkotika  di  dalam negeri,  harus  diakui  bahwa  pada  kenyatannya  sangatlah  sulit  untuk  memberantas sindikat narkotika lintas negara.
Dalam  rantai  kegiatan  distribusi  terdapat  penyuplai  utama  (Bos),  perwakilan penyuplai  utama  (Tangan  Kanan  Bos),  pengelola  gudang,  kurir,  dan  pengelola lapak. Para pelaku yang terlibat dalam kegiatan ini tidak saling mengenal satu sama lain.  Biasanya  hubungan  langsung  hanya  terjadi  antara  pengelola  lapak  dan kurir.Selain  dengan  pengelola  lapak,  para  kurir  pun  biasanya  hanya  berurusan pengelola  gudang.  Kerahasiaan  para  sindikat  ini  membawa  banyak  hambatan  bagi pihak  berwenang  untuk  membongkar  jaringan  ini.  Pengelola  lapak  biasanya  hanya menyediakan  tempat  dan  pekerja  beserta  fasilitas  lain  yang  mengakomodasi kebutuhan konsumen seperti alat pakai narkoba dan penyediaan jasa parkir. Lapak- lapak  biasanya  langsung  disuplai  sejumlah  barang  tanpa  harus  melakukan pembayaran  di  muka.Sehingga  harga  barang  di  pasaran  sepenuhnya  ditentukan oleh penyuplai utama.
Oleh karena setiap sistem ekonomi bergerak karena adanya kegiatan pasar. Maka  alternatif  yang  dapat  dipertimbangkan  adalah  dengan  cara  memutus  jalur suplai  dan  permintaan.    Disrupsi  terhadap  aktivitas  pasar  akan  dengan  sendirinya mematikan  pertumbuhan  sektor  ekonomi  ilegal  tersebut.  Maka  dalam  hal  ini kuncinya  terletak  pada  keberhasilan  aparat  berwenang  untuk  menindak  distributor besar  yang  menyalurkan  barang  ke  Kampung  Ambon.  Selain  itu  merupakan  suatu keharusan  bagi  Polri  dan  BNN  untuk  secara  konsisten  mengadakan  razia  rutin  di sekitar  pemukiman  untuk  mengurangi  animo  para  konsumen  untuk  datang  ke Kampung Ambon.

## B.9 Bentuk-Bentuk Resistensi
Meskipun  selama  hampir  enam  bulan  melakukan  penelitian  penulis  tidak berhasil  menyaksikan  terjadinya  perlawanan  secara  langsung,  temuan-temuan  di lapangan yang diperoleh melalui wawancara menunjukkan indikasi bahwa resistensi yang  dilancarkan  oleh  para  warga  Kampung  Ambon  terhadap  operasi  kepolisian merupakan  hal  yang  tidak  jarang  terjadi.  Selain  itu  data-data  pendukung  yang memperkuat  indikasi  terjadinya  resistensi  ini  juga  telah  dikemukakan  oleh  peneliti-
peneliti  terdahulu  seperti  Bambang  Soetjahjo  (2001),  Ivo  Noviana  (2010),  dan Romylus Tamtalahitu (2011).
Dalam  penelitian  Bambang  Soetjahjo  misalnya,  salah  satu  informan  yang bernama  Agus  menuturkan  bahwa  pada  tahun  1999  di  kala  peredaran  narkoba belum  marak  di  Kampung  Ambon,  pihak  kepolisian  pernah  berupaya  melakukan penggerebekan  lapak  perjudian  sabung  ayam  di  pemukian  tersebut  namun  gagal karena  menghadapi  perlawanan  dari  warga.  Satu  tim  reserse  berjumlah  sembilan orang  yang  mengaku  dari  Polda  Metro  Jaya  pada  saat  itu  memasuki  Kampung Ambon,  tetapi  para  penyelenggara  perjudian  yang  dibantu  warga  pada  saat  itu langsung bergegas keluar rumah dan mengahadang mereka. Para petugas tersebut pun  akhirnya  mengurungkan  niatnya  untuk  kemudian  dikawal  keluar  oleh  para penyelenggara  perjudian  keluar  komplek  karena  khawatir  dikeroyok  massa. Sebenarnya pada saat itu tidak ada warga yang melawan secara fisik, namun upaya penggagalan  penggerebekan  itu  lebih  merupakan  wujud  dari  ungkapan  kekesalan sebagian besar warga yang tidak mau kehilangan mata pencahariannya. Semenjak terjadinya  insiden  tersebut  tidak  lagi  ada  aparat  yang  berupaya  melakukan penggerebekan judi sabung ayam.
Terlebih  lagi  karena  Kapolsek  Metro  Cengkareng  pada  masa  itu  jug mempertimbangkan beberapa hal antara lain kemungkinan beralihnya profesi warga Kampung  Ambon  menjadi  pelaku  Jatanras  (kejahatan  dengan  kekerasan,  seperti pemalakan,  penjambretan,  dan  lain-lain),  dan  dampak  ekonomi  terhadap  warga sekitar  yang  menggantungkan  nafkahnya  dari  konsumsi  para  pengunjung  seperti penjual  makanan  dan  minuman  serta  tukang  parkir  (Soetjahjo,  2001:  102).  Alasan lain  adalah  karena  secara  operasional  penindakan  yang  dilakukan  oleh  petugas dalam jumlah yang terbatas hanya akan membahayakan keselamatan para petugas itu sendiri. Tren perjudian sabung ayam ini pada akhirnya terus berlangsung hingga tergeser oleh kegiatan penjualan narkoba jenis ganja sekitar tahun 2007-2008.
Selain  berkerumun,  mengintimidasi,  dan  meluapkan  emosi  kepada  aparat, cara resistensi lain yang pernah dilakukan oleh para warga Kampung Ambon adalah dengan  melepaskan  anjing-anjing  liar.  Seperti  yang  diulas  dalam  penelitian  Ivo Noviana,  pernah  terjadi  pada  saat  polisi  melakukan  razia  dengan  menggunakan anjing  pelacak,  para  warga  mengakali  dengan  cara  melepaskan  anjing-anjing kampong  peliharaan  mereka  untuk  menganggu  anjing  pelacak  polisi.  Walhasil anjing-anjing pelacak itu merasa ketakutan dan melarikan diri karena dikejar anjing- anjing warga.
Perlawanan secara fisik yang biasa dilakukan warga biasanya adalah dengan menutup  portal-portal  yang  ada  di  sekitar  komplek.  Keberadaan  portal  tersebut biasanya  sangat  berguna  untuk  menghambat  pihak  kepolisian  saat  melakukan penindakan karena memaksa mereka untuk turun dari kendaraan dan berjalan kaki. Dalam penelitian Ivo juga diceritakan bahwa:
“Menurut My, pernah suatu sore, polisi berpatroli dengan pakaian preman atau tidak menggunakan pakaian dinas. Tiba-tiba muncul ibu- ibu (orang Ambon) memukuli tiang listrik yang ada dan meneriaki polisi tersebut dengan sebutan „maling‟. Sengaja diteriaki maling  supaya  dapat  menyulut  emosi  massa.  Selanjutnya,
warga beramai-ramai  keluar dari rumahnya dan menguber polisi tersebut.”
Petugas  dari  Polsek  Metro  Cengkareng  itu  dikejar  hingga  masuk  selokan  dan dipukuli  beramai-ramai.  Selain  insiden  tersebut,  pernah  juga  terjadi  ketika  seorang petugas  menagkap  seorang  warga  pelaku  pemalakan  di  saat  sedang  berpatroli. Keesokan  harinya  Mapolsek  Metro  Cengkareng  mendadak  ramai  didatangi  oleh
sejumlah  ibu  rumah  tangga  keturunan  Ambon  yang  datang  dari  Komplek  Permata dengan  membawa  parang  untuk  memrotes  penangkapan  tersebut.  Salah  seorang dari ibu rumah tangga tersebut ternyata adalah istri dari warga yang ditangkap oleh sang petugas.
Insiden lain juga pernah terjadi pada tanggal 6 Oktober 2004, ketika petugas berhasil  melakukan  penggerebekan  dan  menyita  64  paket  ganja  dan  menangkap enam  orang  Bandar  di  Jalan  Kristal  Gang  Berlian.  Sebelum  para  petugas  berhasil membawa  barang  bukti  dan  para  tersangka  untuk  dimintai  keterangan,  tiba-tiba muncul  orang  yang  berteriak-teriak  dan  melempari  para  petugas  dengan  batu. Ketika  polisi  mengejar  pelempar  batu  tersebut,  sejumlah  warga  keluar  dari  rumah dengan  menghunus  golok,  menenteng  panah,  serta  senjata  rakitan.  Demi menghindari  jatuhnya  korban,  pihak  kepolisian  akhirnya  menhahan  diri  dan meninggalkan lokasi penggerebekan.
Meskipun  seringkali  menghadapi  perlawanan,  seiring  dengan  berjalannya waktu  pihak  kepolisian  pun  semakin  sering  melakukan  upaya  represif  dengan mengandalkan  operasi  gabungan  yang  melibatkan  aparat  gabungan.  Dalam  satu kali operasi semenjak narkoba marak di kampong tersebut, pihak aparat setidaknya mengerahkan  70  personil  yang  terdiri  dari  petugas-petugas  Polsek  Metro Cengkareng,  Polres  Jakarta  Barat,  Polda  Metro  Jaya,  BNN,  dan  Brimob. Peningkatan  kekuatan  ini  berdampak  langsung  pada  tingkat  keberhasilan  pihak berwenang  dalam  melakukan  penindakan  di  lokasi.  Sebab  dengan  banyaknya aparat yang terlibat, para warga pun menjadi sungkan untuk melakukan perlawanan, terlebih lagi jika terlihat ada Brimob bersenjata lengkap.

## B.10  Analisis:  Ekonomi  Narkotika  di  Kampung  Ambon  sebagai  Produk  dari Kontradiksi Inheren dalam Hubungan Antarkelas
Kompleksitas  masalah  peredaran  gelap  narkotika  yang  begitu  tinggi  pada masa  sekarang  menempatkan  isu  ini  sebagai  salah  satu  prioritas  utama  bagi pemerintah  Indonesia.  Dampak  negatif  yang  diakibatkan  penyalahgunaan Narkobadapat  dirasakan  pada  spektrum  yang  luas.  Pengaruh  yang  merusak  dari perdagangan  gelap  narkotika  dalam  skala  luasdi  kalangan  masyarakat  dapat mengurangi  tingkat  pengendalian  social  yang  pada  akhirnya  juga  melemahkan institusi  negara.  Perkembangan  pesat  dari  sektor  industri  ilegal  ini  memungkinkan terbentuknya  suatu  sistem  ekonomi  yang  digerakkan  oleh  aktivitas  produksi, penyelundupan,  dan  penyalahgunaan  narkotika,  yang  juga  dikenal  dengan  istilah narko-ekonomi. Kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor-sektor ilegal  tidak akan dapat  dengan  sepenuhnya  diintegrasikan  ke  dalam  tatanan  ekonomi  nasional. Sehingga konflik antara negara dan masyarakat dimungkinkan untuk terus menerus terjadi.
Satu  prinsip  yang  harus  dipahami  dalam  upaya  memahami  suatu  fenomena sosial  adalah  bahwa  kesadaran  sosial  tidak  membentuk  kenyataan  sosial,  namun kebalikannya  justru  kenyataan  sosial-lah  yang    membentuk    kesadaran  sosial. Dengan  demikian  ketika  kita  berusaha  untuk  menilik  akar  dari  permasalahan  yang terjadi  di  Kampung  Ambon,  alangkah  baiknya  jika  kita  berangkat  dari  pemahaman mengenai masalah paling mendasar yang dihadapi komunitasnya.
Dalam  konteks  Kampung  Ambon  permasalahan  yang  paling  utama  adalah kepentingan  ekonomi.  Penyimpangan  sosial  seperti  tindakan  kriminal  yang  hampir menjadi  hal  yang  lumrah  di  komunitas  warga  pemukiman  tersebut  bukan sepenuhnya  wujud  dari  kecenderungan  setiap  manusia  untuk  berbuat  jahat.  Orang seringkali melakukan tindak kejahatan hanya untuk mencapai tujuan bertahan hidup
akibat  kuatnya  tekanan  struktural  yang  berujung  kepada  terbatasnya  kesempatan mobilitas  vertikal  bagi  sebagian  besar  kalangan  masyarakat  bawah.  Dengan  kata lain peluang adanya peningkatan status sosial bagi warga Ambon merupakan akibat dari minimnya  akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak.
Keterbatasan kesempatan  ekonomi dan lapangan kerja bagi warga Kampung Ambon  dalam  sektor-sektor  usaha  yang  penguasaan  dan  kepemilikan  alat-alat produksinya tunduk kepada regulasi negara memaksa mereka untuk mengembangkan  suatu  model  produksi  sendiri  yang  terpisah  dari  model  produksi yang  dominan.  Model-model  produksi  yang  berlainan  namun  hadir  secara berdampingan  seperti  itu  menurut  konsep  dualisme  ekonomi  sering  dibedakan menjadi sektor formal dan informal serta legal dengan ilegal.
Sehubungan  dengan  kenyataan  bahwa  peluang  yang  tersedia  bagi  mereka adalah  mengedarkan  narkoba,  maka  para  warga  pun  mengembangkan  kegiatan usaha yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Sehingga segala tindakan yang dilakukan  oleh  negara  untuk  membatasi  dan  menanggulangi  peredaran  narkotika dianggap sebagai ancaman terhadap hajat hidup mereka.
Konsekuensinya  prevalensi  mereka  untuk  melakukan  pembangkangan terhadap negara pun menjadi sangat besar. Hal ini adalah masalah substansial yang menjadi  tantangan  bagi  sistem  demokrasi  modern  karena  legitimasi  politik  suatu pemerintahan  sangat  bergantung  kepada  keberhasilan  dalam  menjamin  hak-hak dasar  warga  negara.  Namun  harus  tetap  dipahami  bahwa  gaung  keterbukaan demokrasi  dan  individualisme  yang  berkelindan  kepentingan  ekonomi  kapitalistik dalam  kehiudpan  bermasyarakat  seringkali  menunjang  terjadinya  monopoli  sumber daya  ke  tangan  segelintir  orang  yang  tergabung  dalam  minoritas  anggota  kelas penguasa.  Monopoli  tersebut  tidak  jarang  mengorbankan  hak-hak  golongan mayoritas dari kelas yang subordinat.
Distribusi kekayaan yang tidak seimbang tersebut menghasilkan kesenjangan tingkat  kesejahteraan dan memperkuat  rigiditas struktur kesempatan di antara para pemilik  kekayaan  dan  golongan  tidak  mampu  sebagai  konsekuensi  yang  tidak terhindarkan. Akan selalu ada keistimewaan dan eksklusivitas atas hak-hak tertentu bagi  sebagian  orang  terhadap  sebagian  yang  dihasilkan  oleh  pola  hubungan permainan jumlah nol ( zero sum game ) di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Para pemilik kekayaan menjadi „kaya‟ karena mereka memiliki hak atas kepemilikan sumber daya yang melebihi porsi kepemilikan rata-rata orang dari golongan bawah.
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  ini  memungkinkan  adanya  deprivasi  hak- hak  dasar  bagi  golongan-golongan  yang  kurang  beruntung  dalam  masyarakat kapitalis  seperti  di  Indonesia  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  ketidakpuasan. Ketidakpuasan  yang  dirasakan  secara  kolektif  oleh  suatu  kelompok  adalah merupakan ekses dari hubungan antar kelas yang bersifat eksploitatif. Oleh karena itu  akan  lebih  tepat  jika  kita  melihat  fenomena  peredaran  narkotika  dan  rendahnya ketaatan  masyarakat  Kampung  Ambon  terhadap  hukum  sebagai  dampak  dari pertentangan  kepentingan  ekonomi  yang  terjadi  di  antara  kelas dominan  dan  kelas yang didominasi.
Warga  dari  pemukiman  Kampung  Ambon  sebagian    besar  adalah  veteran KNIL dari etnis Maluku dengan keadaan sosial ekonomi yang marjinal untuk ukuran kalangan masyarakat Ibukota. Relokasi dari STOVIA akibat sering terjadinya insiden bentrok  fisik  dengan  kelompok  masyarakat  lain  di  kawasan  Salemba  adalah  salah satu  bukti  bahwa  warga  Kampung  Ambon  semenjak  awal  kurang  berhasil terasimilasikan  secara  sosial.  Selain  itu  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan
kesejahteraan  juga  membatasi  peluang  mereka  untuk  mengintegrasikan  diri  ke dalam sistem ekonomi konvensional.
Secara struktural mereka adalah orang-orang yang terasing dari haluan besar pembangunan  nasional.  Sehingga  merupakan  suatu  hal  yang  wajar  jika  mereka memberlakukan  norma-norma  sosial  yang  berbeda,  dan  tidak  jarang  bertentangan dengan  undang-undang  negara  karena  cara  mereka  memenuhi  kepentingan material  mereka  juga kerap tidak  sejalan  dengan  kegiatan ekonomi  yang  dilakukan masyarakat pada umumnya. Warga Kampung Ambon adalah kelas sub-ordinat yang secara  kolektif  dikesampingkan  oleh  kelas  dominan  yang  direpresentasikan  oleh negara.
Himbauan  untuk  taat  kepada  hukum  tidak  akan  memperoleh  perhatian  yang serius  selama  aturan  formal  yang  ada  justru  dianggap  mengancam  kepentingan mereka.  Di  tengah  keadaan  yang  tidak  memberikan  banyak  pilihan  ini  adalah rasional  bagi  mereka  untuk  memprioritaskan  tercapainya  pemenuhan  kebutuhan dasar  (sandang,  pangan,  dan  papan)  di  atas  pertimbangan  mengenai  konsekuensi hukum dan moral dari tindakan yang mereka lakukan.
Dengan  kata  lain  mereka  akan  lebih  banyak  berorientasi  kepada  hasil daripada  kompromi  terhadap  norma-norma  masyarakat.  Kriminalisasi  dan  tindakan represif  semata  atas  sebagian  dari  cara  yang  mereka  pilih  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  (seperti  mengedarkan  Narkoba,  atau  tindakan  kejahatan lainnya)  tidak  akan  menyelesaikan  masalah  sosial  yang  terjadi  dan  justru kontraproduktif.
Dunia terdiri dari sistem yang memiliki keterikatan dan terintegrasi satu sama lain  antara  subsistem  yang  satu  dengan  subsistem  lainnya.  Hubungan  ini  memiliki keselarasan  yang  harus  dijaga  keseimbangannya.  Tidak  seimbangnya  salah  satu subsistem  akan  menimbulkan  ketimpangan  terhadap  sistem  itu  sendiri,  sehingga mekanisme kehidupan didunia menjadi goyah dan dapat jatuh.
Perekonomian  merupakan  sebuah  sistem  besar  yang  merupakan  menjadi fondasi  penting  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dengan  demikian  memiliki  muatan- muatan  subsistem-subsistem  pendukung  lainnya.  Integrasi  harmoni  semua subsistem  yang  ada  dalam  perekonomian  menjadikan  ekonomi  berjalan  dengan maksimal dan efisien. Dalam ekonomi pasar keadaan ini disebut dengan ekuilibrium.
Ekulibrium  pasar  inilah  kekuatan  utama  yang  menjadi  landasan  bagi terbentuknya  infrastruktur  atau  bangunan-bangunan  sosial  utama  bagi  warga Kampung Ambon, yaitu lapak-lapak tempat peredaran narkotika. Hal ini terlihat jelas dari authoritative  allocation  of  values dan  distribusi  kekuasaan  dalam  masyarakt tersebut  yang  terkonsentrasi  pada  para  Bandar.  Dengan  demikian  ketika  terjadi disrupsi  dan  disekuilibrium  dari  kekuatan  pasar  yang  ada,  maka  infrstruktur  sosial dalam  masyarakat  Kampung  Ambon  juga  akan  turut  terganggu.  Sehingga merupakan  hal  yang  wajar  jika  para  warga  Kampung  Ambon  cenderung  memilih untuk membela lapak-lapak tersebut dan tidak ragu melawan pihak kepolisian ketika keadaan memungkinkan.
Berdasarkan  keterangan  dari  petugas  di  Polsubsektor  Perumahan  Permata, Briptu  ABC,  dan  mantan  bandar  narkoba,    Y,  frekuensi  kejadian  tindak  kejahatan pun  jauh  menurun  dibandingkan  sepuluh  tahun  lalu,  bahkan  kejahatan  dengan kekerasan,  tawuran,  dan  pencurian  sudah  sangat  jarang  terjadi.  Dengan  demikian para  warga  Kampung  Ambon  pada  saat  itu  telah  mencapai  level  keamanan  sosial ( social  security )  yang  dapat  menjauhkan  mereka  dari  keadaan  disekuilibrium  dan instabilitas.
Sehingga  yang  menjadi  akar  permasalahan  ternyata  bukanlah  kemiskinan karena  jika  dilihat  dari  tingkat  kesejahteraannya  masyarakat  di  Kampung  Ambon pada    umumnya  berada  pada  taraf  yang  baik.  Semenjak  maraknya  tren  bisnis Narkoba sebagai kegiatan ekonomi utama, masyarakat di pemukiman tersebut justru menjadi relatif lebih makmur.
Dengan  peningkatkan  kemakmuran  ini  mereka  dapat  memperbaiki  dan memperkuat  bangunan-bangunan  sosial  dalam  masyarakat  mereka.  Ekonomi narkotika telah memodernisasi kegiatan kejahatan mereka dari level subsisten yang hanya  sekedar  melakukan  kejahatan-kejahatan  kecil,  menjadi  level  kapitalis  yang membentuk  semacam  perkumpulan  gilda  berupa  lapak-lapak  penjualan  narkoba. Sistem  ekonomi  yang  lebih  terstruktur  memungkinkan  mereka  untuk  secara  lebih efektif  melakukan  perlawanan  baik  fisik  maupun  berupa  perang  urat  syaraf  seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
Perkara  yang  harus  dipikirkan  dengan  baik  adalah  bagaimana  caranya menggeser  kedudukan  vital  kegiatan  ekonomi  narkotika  serta  mengintegrasikan para warga ke dalam model produksi yang dominan, khususnya pada sektor-sektor formal.  Tujuan  tersebut  dapat  dicapai  dengan  menyediakan  alternatif    mata pencaharian  yang  labih  baik.  Tidak  hanya  dengan  memberikan  keterampilan  kerja atau  pelatihan  kewirausahaan  berdasarkan  potensi  lokal  yang  mereka  miliki,  tetapi juga membuka seluas-luasnya kesempatan mereka untuk mencari nafkah. Ini dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi lowongan kerja secara meluas yang bahkan jika perlu ditempel pada tempat-tempat yang sering dilalui warga, menjamin ketersaluran  tenaga  kerja  yang  menganggur  di  berbagai  sektor  industri  dan  jasa, sosialisasi  dan  himbauan  kepada  warga  untuk  beralih  profesi  atau  berbisnis  di bidang  yang  halal,  dan  investasi  berupa  penyaluran  kredit  usaha  kecil  dan menengah.
Di  samping  itu,  seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  keterlibatan oknum  aparat  berwenang  dalam  kegiatan  peredaran  narkotika  di  Kampung  Ambon merupakan  sebuah  rahasia  umum.  Peran  para  oknum  penegak  hukum  sebagai „penjaga  gerbang‟  juga  sangat  vital  karena  tanpa  adanya  perlindungan  dan pembocoran  informasi  dari  mereka,  bisnis  semacam  ini  tidak  akan  berjalan. Ditambah  lagi  jika  para  oknum  memiliki  akses  yang  luas  kepada  barang-barang sitaan  kasus-kasus  Narkoba    yang  memungkinkan  mereka  untuk  bermain  sebagai penyuplai.
Terdapat    keterangan  yang  menyatakan  bahwa  proses  distribusi  narkotika yang  selama  ini  berlangsung  melibatkan  persekogkolan  antara  oknum  aparat  yang menduduki  jabatan  berpengaruh  dan  kelompok  pengusaha  kelas  kakap.  Menurut keterangan  Y,  salah  seorang  bandar  yang  sudah  cukup  lama  terjun  di  bisnis narkotika,  sudah menjadi  rahasia    umum   di    kalangan  pengedar bahwa    sebagian besar  barang  yang  beredar  di  Kampung  Ambon  adalah  barang-barang  bukti  hasil sitaan *** dan ***** yang dilempar kembali ke pasaran.
Kemungkinan  adanya  konspirasi  antara  oknum  pejabat  negara  dan pengusaha  kartel  narkotika    merupakan  suatu  temuan  yang  memberi  petunjuk bahwa  masalah  peredaran  narkotika  di  Kampung  Ambon  juga  menyentuh  dimensi politik  dan  hukum.  Peneliti  berargumentasi  bahwa  terdapat  dua  faktor  utama  yang menyebabkan  inefektivitas  proses  penegakan  hukum  di  pemukiman  tersebut,  yaitu rendahnya  akuntabilitas  dan  legitimasi  personil  lembaga  penegak  hukum,  serta model pendekatan pemolisian yang tidak diterapkan secara konsisten.

## C.  PENUTUP
Fenomena peredaran narkotika di Kampung Ambon telah lama disadari perlu memperoleh  perhatian  serius.  Komunitas  yang  sejak  lama  hidup  dari  ekonomi berbasis kejahatan ini sekarang telah mengembangkan suatu sistem ekonomi yang kompleks  yang  digerakkan  oleh  peredaran  ilegal  narkotika.  Kepentingan  anggota- anggota  kartel  yang  terlibat  dalam  ekonomi  narkotika  di  Kampung  Ambon  telah berhasil  menyusup  ke  jajaran  pejabat  penegak  hukum  dan  praktek  usaha  ilegal  ini telah pula membudaya di kalangan warga.
Hasil  temuan  di  lapangan  yang  telah  dianalisis  dalam  penelitian  ini menunjukkan  setidaknya  terdapat  empat  dimensi  akar  permasalahan  yang  telah berhasil  dipetakan  yaitu  mencakup  dimensi  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  hukum. Pada  dimensi  sosial, komunitas  etnis  Ambon  yang  termarjinalkan di  pemukiman  ini akibat  konflik  di  masa  lalu  antara  pejuang  Indonesia  dan  tentara  KNIL  memaksa mereka  untuk  membentuk  suatu cultural  ghetto (kantung  pembuangan)  yang mengembangkan  nilai-nilai  sosial  yang  unik  dan  seringkali  bertentangan  dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat luas.
Pada  dimensi  ekonomi,  tekanan  struktural  akibat  pembangunan  ekonomi yang  tidak  merata  menjadikan  warga  komunitas  ini  gagal  terintegrasikan  ke  dalam sistem  ekonomi  yang  dominan  sehingga  mendorong  para  warga  untuk mengembangkan model produksi yang terpisah melalui cara-cara ilegal. Sedangkan dalam bidang politik dan hukum, kurangnya akuntabilitas aparat Polri menyebabkan langgengnya praktek peredaran narkotika di pemukiman ini dengan berkembangnya suatu  kartel  narkotika  yang  diperkuat  dengan  sekutu-sekutu  yang  menduduki jabatan-jabatan penting dalam struktur lembaga pemerintahan. Permasalahan yang terjadi  menjadi  semakin  sulit  karena  tidak  pernah  ada  langkah  menyeluruh  untuk membabat semua akar permasalahan.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bekerjanya  sistem  ekonomi narkotika  itu  sendiri  melibatkan  pemilik  pabrik  yang  memproduksi  barang  lalu langsung  menjualnya  kepada  penyuplai  besar.  Selain  membeli  dari  produsen penyuplai  biasanya  juga  melakukan  kegiatan  ekspor-impor,  untuk  kenudian mendistribusikan  barang  ke  distributor-distributor  lain  yang  lebih  kecil  yang  terdiri dari  para  pengedar  menengah  dan  kecil.  Para  pengedar  kecil  inilah  yang  langsung menjual  barang  kepada  pengguna.  Peran  kelompok  pengguna  dalam  sistem ekonomi  ini  tentunya  adalah  para  konsumen  yang  menentukan  besar-kecilnya permintaan pasar.
Selain  dari  pelaku-pelaku  yang  telah  disebutkan  di  atas,  sebagaimana  yang terjadi pada setiap praktek bisnis ilegal, terdapat juga oknum dari kalangan pegawai pemerintahan  dan  militer  yang  meraup  keuntungan  berupa  rente  sebagai  imbalan atas  konsesi  dan  perlindungan  yang  mereka  berikan  kepada  pelaku-pelaku  usaha yang berkepentingan.  Hal ini diperkuat  dengan contoh-contoh kasus yang terjadi di negara-negara  lain  seperti  Kolombia,  Mexico,  dan  Afghanistan;  yang  menunjukkan bahwa  pelaku-pelaku  dalam  sistem  ekonomi  narkotika  yang  mapan  umumnya melibatkan  suatu  jaringan  kompleks  dengan  pola  yang  serupa,  yaitu  melibatkan oknum  aparat  penegak  hukum,  perwira  militer,  dan  pengusaha  kelas  kakap  di samping para pengedar menangah dan kecil.
Akutnya  problema  peredaran  narkotika  di  Kampung  Ambon  pada  akhirnya menyebabkan pergeseran pola distribusi kekuasaan antara negara dan masyarakat. Meningkatnya  kapabilitas  ekonomi  dan  tingkat  pengorganisasian  warga  Kampung Ambon  menjadikan  posisi  mereka  jauh  lebih  kuat  terhadap  negara.  Mereka  yang dahulu  terkenal  sebagai  masyarakat  pinggiran  kini  tidak  lagi  dapat  dikategorikan
demikian  karena  telah  mengalami  peningkatan  pendapatan  secara  signifikan  yang datang  dari  aktivitas-aktivitas  ilegal  yang  mereka  lakukan.  Peningkatan  kapabilitas ekonomi  tersebut  yang  digabungkan  dengan  budaya  radikal,  serta  kemampuan organisasi  sosial  yang  baik  karena  kokohnya  modal  sosial  menjadikan  perlawanan terhadap aparat kepolisian sangat dimungkinkan untuk terjadi ketika tindakan koersif dilakukan.
Tindakan  represif  sangat  perlu  dilakukan  melalui  operasi  pemberantasan narkoba yang melibatkan lebih banyak personel kepolisian secara berulangkali untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resistensi. Selain itu kunci dari pemberantasan peredaran narkotika di Kampung Ambon terletak pada keberhasilan pihak kepolisian untuk memutus permintaan dari konsumen yang dengan sendirinya akan  melemahkan  kelompok-kelompok  pengedar  yang  terdapat  di  pemukiman tersebut. Tindakan lain yang dapat diupayakan adalah dengan membongkar portal- portal yang terdapat di perumahan tersebut untuk mendorong terjadinya reasimilasi secara  alamiah  antara  warga  Ambon  dengan  penduduk-penduduk  lain  di  sekitar pemukiman tersebut.
Perlu juga diadakan suatu kerjasama lintas sektoral di antara semua instansi terkait  seperti  Pemda,  Polri,  dan  BNN  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  pada dasarnya  dimotivasi  oleh  kepentingan  ekonomi  ini.  Kemitraan  strategis  pemerintah dengan  elemen-elemen  masyarakat  sipil  dan  industri  perlu  diwujudkan  melalui berbagai  program  peningkatan  kesejahteraan  dan  pemberdayaan  ekonomi. Program-program  tersebut  tentunya  juga  harus  disinergikan  dengan  pemolisian komunitas  yang  gencar  sehingga  dapat  membentuk  suatu  modal  sosial  untuk menciptakan  perubahan  masyarakat  yang  dimotori  oleh  para  warga  yang  peduli akan kebajikan lingkungan sosialnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Ayling,  Julie.  (2009).  Criminal  Organizations  and  Resilience. International  Journal  of Law,Crime and Justice Vol. 37 (2009), pp. 182-196. Diakses dari www.elsevier.com/locate/ijlcj
Badan  Narkotika  Nasional.  (2006). Jurnal  Data  Pencegahan  dan  Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) . Badan  Narkotika  Nasional.  (2011). Jurnal  Data  Pencegahan  dan  Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) . BagongSuyantodanSutinah.(2005.) MetodePenelitianSosial: Berbagai Alternatif Pendekatan , Jakarta: Kencana.
Balaam, D. N.  dan M. Vesseth (2005). Introduction to International Political Economy . New Jersey: Pearson Education Inc.
Barger, George W. (1987).Introductory Sociology as a Study of Modernization. Teaching Sociology, Vol.15.No.1. (Jan.
1987),
pp.88-91.
Diakses dari http://www.jstor.org/stable/1317825 Baudrillard, J. P.(2009). Masyarakat Konsumsi (trjm) . Yogyakarta: Kreasi Wacana. Bierstedt, R. (1950). An Analysis of Social Power. American Sociological Review , vol.15 No.6 (December 1950).
Boeke, J.H. (1953) Economics and Economic Policy of Dual Societies , New York: Institute of Pacific Relations.
Bradshaw,  York.  W.  (1987).Urbanization  and  Underdevelopment:  A  Global  Study  of Modernization,  Urban  Bias,  and  Economic  Dependency. American  Sociological Review, Vol.52,
No. 2 (Apr. 1987):224-239 . Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/2095451
Dahrendorf, R. (1958). Out of Utopia and Reorientation in Sociological Analysis.
American Journal of
Sociology,
Vol.6 Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/178826
Detotto, Claudio dan Eduardo Otranto. (2012). Cycles in Crime and Economy: Leading, Lagging,  and  Coincident  Behaviors. J  Quant  Criminol. Vol.  28:295-31.  Diakses dari www.sciencedirect.com
Edwards, Adam dan Pete Gill. (2002). Crime as enterprise?The Case of Transnational Crime. Crime, Law and Social Change, (Apr. 2002). Proquest Sociology Eisenstatdt,  S.  N..  (1959). Class  and  Class  Conflict  in  Industrial  Society .  Stanford: Stanford University press
________________  (1965).Transformation  of  Social  Political,  and  Cultural  Orders  in Modernization. American  Sociological  Review, Vo.  3,  No.  5  (Oct.  1965):  659- 673 . Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/2091135
________________(1974). Studies of Modernization and Sociological Theory. History and Theory ,
Vol. 13 No.3 (Oct. 1974): 225-252 . Diaksesdari
http://www.jstor.org/stable/2504778
Geller, Daniel, S. (1982). Economic Modernization and Political Instability in Latin America: Causal Analysis of Bureaucratic-Authoritarianism. The Western Political
Quarterly, Vol. 35, No.1, (Mar. 1982): 33-49 . Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/447970
Goldstein,  H.  (1979).  Improving  Policing:  a  Problem  Oriented  Approach .Crime  and Delinquency .April 1979:236-243
Gurr,  Ted  Robert.  (1993).  Why  Minorities  Rebel:  A  Global  Analysis  of  Communal Mobilization  and  Conflict  since  1945. International  Political  Science  Review .  Vol.  14 No.2: 161-201. Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/1601151 Hall,  Jerome.  (1941).  Crime  as  Social  Reality. Annals  of  the  American  Academy  of Politicaland   Social  Science,  Vol.  217,  Crime  in  The  United  States  (Sep.  1941), pp.1-11. Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/1023409
Hall, Steve dan Simon Winlow. (2005). “Anti-Nirvana: Crime, Culture and  Instrumentalism  in the Age of Insecurity”. Crime and Media Culture Vol.1. (2005). Diakses dari http://cmc.sagepub.com/content/1/1/31
Hira,  Anil.  (2010).  The  Evolutionary  Patterns  of  political  economy:Examples  from  Latin American  History .  J  Bioecon  (2010) vol.12:  1-28.  Springer  Science+Business Media Huntington, Samuel. P. (1971).The Change to Change: Modernization, Development, and Politics. Comparative Politics, Vol. 3, No.3, (Apr. 1971), No.283-322 . Diakses dari http://www.jstor.org/stable/421470 Horowitz, Donald. L. (2000). Ethnic Groups in Conflict . Berkeley: University of California Press Jones, Pip. (2009). PengantarTeori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme. Jakarta: YayasanObor Indonesia.
Kasarda,  John.  D.  dan  Edward  M.  Crenshaw.  (1991).  “Third  World  Urbanization: Dimensions, theories,  And  Determinants”. Annual  Review  of  Sociology,  Vol.  17 (1991), pp.467-
501. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/2083351
Kochel,  Tammy  Rinehart.  (2009).  Legitimacy  as  a  Mechanism  for  the  Police  to  Promote Collective Efficacy and Reduce Crime and Disorder. DisertasiDoktoral . Department of Administration  of  Justice  George  Mason  University.  Fairfax:
UMI   Proquest
Liddick,  Don.  (1999).  The  Enterprise  “Model”  of  Organized  Crime:  Assessing TheoreticalPropositions. Justice Quarterly (Jun. 1999). Proquest Sociology Maguire, J. M . (1979). Marx's Theory of Politics . Cambridge: Cambridge University Press. Marx,  Karl.  1971. Preface  to  A  Contribution  to  the  Critique  of  Political  Economy .  London: Lawrence &Whishart.
Mills, C. W. (1956). The Power Elite . New York: Columbia University Press Milne, R.S. (1966). Political Modernization and Development. Pacific Affairs, Vo. 39, No.
½ (Spring Summer, 1966), pp. 135-144. http://www.jstor.org/stable/2755187
Moore Jr, Barrington. (1955). Notes on the Process of Acquiring Power. World Politics, Vol.8,   No. 1 (Oct. 1955). Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/2009095
Moore,  Jr.  Barrington.  (1962).  On  the  Notions  of  Progress,  Revolution,  and  Freedom.
Ethics,
Vol. 72 No.2 (Jan.1962), pp. 106-119. Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/2379736
Moore Jr, Barrington. (1987). Austerity and Unintended Riches. Comparative Studies in Society  and  History,  Vol.  29,  No.4  (Oct.1987),  pp.  787-810 .  Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/178826
Moore, Megan dan Morris, Meghan Brenna. (2011). Political Science Theories of Crime  and Delinquency. Journal of Human Behavior in the Social Environment . No. 23
Vol. 3:
284-296. Diaksesdari http://www.tandfonline.com/loi/whum20
Nabudere,  Dani.  W.  (1997).Beyond  Modernization  and  Development,  or  Why  the  Poor RejectDevelopment. GegografiskaAnnaler.  Series  B,  Human  Geography,Vol.79, No.4,   Current Development Thinking (1997), pp.203-215 .Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/490358
Noviana, Ivo. (2010). ProduksidanReproduksiStereotipterhadapWarga Ambon di KompleksPermataKelurahanKedaungKaliangke Jakarta Barat .Tesis Magister. DepartemenAntropologiSosialFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitas
Indonesia.Depok:Tidakdipublikasikan.
Pine,  Jason.  (2007).  Economy  of  Speed:  The  New  Narco-Capitalism. Public  Culture  Vol. 19:2. Duke University Press
Ponsaers,  Paul,  Joanna  Shapland,  dan  Collin  C.  Williams.  (2008).  Does  the  Informal Economy Link to Organized Crime. International Journal of Social Economics Vol.35 No.9(2008). Diaksesdari www.emeraldinsight.com/0306-8293.htm
Portes,  Alejandro.  (1976).  On  the  Sociology  of  National  Development:  Theories  and
Issues. American  Journal  of  Sociology,  Vol.  82,  No.  1  (Jul.  1976),  pp.55-85. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/2777461
Prager, Jeffrey. (1981). Moral Integration and Political Inclusion: A Comparison of Durkheim‟s and Weber‟s Theories of Democracy. Social Forces, Vo. 59, No.4, Special Issue  (Jun.
1981). Pp. 918 - 950. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/2577974
Przeworski,  AdamdanFrenandoLimongi.  (1997).  Modernization:  Theories  and  Facts. World Politics, Vol. 49, (Jan. 1997),
pp. 155-183. Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/25053996 Pugh, D. S. dan D. J. Hickson. (2007). Great Writers on Organization the Third Omnibus Edition. Hampshire: Ashgate Publishing Quinney, Robert. & Trevino, A.J. (2001). The Social Reality of Crime .Transactions Publisher. Rubenstein,  Richard  L.  (1980).  Moral  Outrage  as  False  Consciousness. Theory  and Society,  Vol.  9,  Special  Issue  on  Social  History  (Sep.  1980),  pp.  745-755. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/657061
Ruggiero, Voncenzo. (2007). Economics and crime: ideal-typical relationships. Criminal Justice Matters Vol. 70,
pp. 11-12. Diakses dari
http://dx.doi.org/10.1080/19627250708553679
Sadli,  M.  “Reflections  on  Boeke‟s  Theory  of  Dualistic  Economy”.Dalam  Glassburner,  B. (2007). The Economy of Indonesia Selected Readings . Jakarta: Equinox Publishing Salamon,  Lester.  M.  (1970).Comparative  History  and  Theory  of  Modernization. World Politics Vol. 23 No. 1(Oct.1970),
pp. 83-103. Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/2009632
Seddon,  Toby.  (2008).Drugs,  the  Informal  Economy  and  Globalization. International Journal of Social Economics Vol.35 No.10 pp.717-728. Diakses dari www.emaraldinsight.com/0306-8293.htm
Sheehan,  James.    J.  (1980).Barrington  Moore  on  Obedience  and  Revolt, Theory  and Society,  Vol.  9,  No.5,  Special  Issue  on  Social  History  (Sep.  1980),  pp.723-734 . Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/657059
Soetjahjo,  Bambang.  (2001).  PolisidalamPenegakanHukumPerjudianSabungAyam    (Kasus di  Kampung  Ambon). TesisMagister .Program  Studi  Kajian  Ilmu  Kepolisian  Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: Tidak dipublikasikan Smith,  Dennis.  (1978).  Domination  and  containment:  An  Approach  to  Modernization.
Comparative Studies in Society and History ,
Vol.  20,  No.2,  Varieties  of Modernization (Apr.1978), pp. 177-213. Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/178046
Tamtalahitu,  Romylus.  (2011).  Pertukaran  Sosial  Antara  Bandar  NarkobadanWarga  (Studi di  Kampung  X). TesisMagister .  Departemen  Kriminologi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok: Tidak dipublikasikan.
Thomas,  R.  M.  (2003). The  Qualitative  and  the  Quantitative.Blending  Qualitative  & Quantitative Research Methods in Theses and  Dissertations . Thousand Oaks:  SAGE Publications, Inc.
Tilly,  Charles.  (1973).  Does  Modernization  Breed  Revolution?. Comparative  Politics,  Vol.5, No.3, Special Issues On Revolution and Social Change (Apr. 1973), pp.  425-447.
Diakses dari http://www.jstor.org/stable/421272
__________.  (1998).  Social  Movements  and  (All  Sorts  of)  Other  Political  Interactions- Local,  National,  and  International-  Including  Identities. Theory  and  Society .  Vol.27 No.4:   483-480. Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/657835
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor  2  Tahun  2002  TentangKepolisian  Negara Republik Indonesia.
Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor35 Tahun 2009TentangNarkotika. Useem,  Bert.  (1998).  “Breakdown  Theories  of  Collective  Action”. Annual  Review  of Sociology, Vol. 24, pp. 215-238 . Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/223480 Verfaille, K. & Vander Beken, T. (2007). “Interesting Times: European Criminal Markets in 2 015”.
Futures Vol.
40
pp. 438-450. Diaksesdari www.elsevier.com/locate/futures
Wiener,  Jonathan.  M.  (1975).The  Barrington  Moore  Thesis  and  Its  Critics. Theory  and Society, Vol. 2, No.3 (Autumn, 1975), pp. 301-330. Diaksesdari http://www.jstor.org/stable/656776