## Upaya Hukum yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana yang Ne Bis In Idem

## Khodijah Puteri Miftahul Rizqi
seaniputeri@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The provisions of ne bis in idem in Indonesian Criminal Law are regulated in Article 76 of the Criminal Code concerning the abolition of the authority to prosecute and carry out crimes. If the conditions for the application of ne bis in idem are found in the examination of a criminal case, then the verdict will be charged with the accusation being null and void for reasons of ne bis in idem. Against the ne bis in idem decision, the objecting party can file a legal remedy. However, filing a petition for legal remedies must be filed with an appropriate remedy. To find out what legal remedies are appropriate against the ne bis in idem decision, it is necessary to know the form of the ne bis in idem decision. Is the verdict of ne bis in idem an acquittal because the defendant is no longer burdened by the charges, or is it another form of decision. By knowing the form of the ne bis in idem decision, it will be known what legal remedies are most appropriate to be petitioned.
Keywords: Criminal Case Verdict; Ne Bis In Idem; Legal Efforts.
Abstrak
Ketentuan ne bis in idem dalam hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 76 KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Apabila syarat-syarat berlakunya ne bis in idem ditemukan di dalam pemeriksaan perkara pidana, maka putusan tersebut menjadi bermuatan dakwaan gugur karena alasan ne bis in idem . Terhadap putusan ne bis in idem tersebut pihak yang keberatan dapat mengajukan suatu upaya hukum. Akan tetapi, pengajuan permohonan upaya hukum haruslah dimohonkan pada upaya hukum yang tepat. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang tepat dimohonkan terhadap putusan ne bis in idem perlu diketahui bentuk dari putusan ne bis in idem tersebut. Apakah putusan ne bis in idem merupakan putusan bebas karena terdakwa menjadi tidak lagi terbebani oleh dakwaan, ataukah merupakan putusan bentuk yang lain. Dengan mengetahui bentuk dari putusan ne bis in idem maka akan diketahui upaya hukum apa yang paling tepat untuk dimohonkan.
Kata Kunci : Putusan Perkara Pidana; Ne Bis In Idem ; Upaya Hukum.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 1, Januari 2021
How to cite: Khodijah Puteri Miftahul Rizqi, ‘Upaya Hukum yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana yang Ne Bis In Idem ’ (2021) Vol. 4 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Oktober 2020; Diterima 12 November 2020; Diterbitkan 5 Januari 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i1.24298
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## 196 Khodijah Puteri: Upaya Hukum yang...

## Pendahuluan
Hukum merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum berada di tengah-tengah masyarakat. Kumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai masyarakat, dan hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat melalui serangkaian aturan berisi perintah maupun larangan dengan sifat yang memaksa demi terciptanya pemenuhan keadilan, serta suatu kondisi yang aman, kondisi yang tertib, damai dan juga tentram, yang juga disertai dengan sanksi di dalamnya. Bentuk pemenuhan keadilan dalam hukum pidana, salah satunya terjawantahkan oleh keberadaan asas Ne Bis In Idem . Asas ne bis in idem dilandasi oleh landasan filosofis serta landasan yuridis yang menjadi dasar pemberlakuan asas tersebut. Secara filosofis, asas ne bis in idem ditujukan sebagai bentuk kepastian serta perlindungan hukum kepada seseorang. Landasan yuridis asas ne bis in idem dalam hukum pidana termuat dalam Pasal 76 KUHP ayat (1) yang berbunyi :
“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat- tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”.
Ketentuan mengenai asas ne bis in idem dibuat dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu perkara, pemeriksaan dan penerapan hukum pidana terhadap suatu perbuatan haruslah memiliki sebuah akhir. Apabila suatu perkara terus berlanjut berlarut-larut tanpa akhir, hal tersebut akan membuat seseorang yang diperiksa merasakan ketidaktentraman atau rasa bahaya yang terus menerus, serta tidak akan menjaga nama baik pejabat-pejabat peradilan. Jika putusan hakim dapat selalu diubah saat setiap kali dilakukan penuntutan kembali, maka putusan dan kekuasaan hakim tidak akan memiliki sebuah kepastian di mata tertuduh, kemudian tertutuduh akan kehilangan kepercayaannya dan selamanya akan merasa tidak aman dari proses-proses penuntutan yang mengganggu dirinya. 1
1 PAF Lamintang, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1990) . [73].
Meskipun pada hakikatnya tujuan keberadaan asas ne bis in idem adalah sebagai upaya menjaga kewibawaan pengadilan serta bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap terdakwa, yaitu untuk menjaga ketentraman hati terdakwa agar tidak diusik dengan penuntutan kedua kalinya pada perkara pidana yang kepadanya telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi, pada prakteknya asas ne bis in idem kerap dijadikan sebagai alasan tangkisan atau eksepsi oleh penasehat hukum dalam suatu persidangan perkara pidana.
Apabila pada suatu peristiwa hukum yang telah  berkekuatan hukum tetap terjadi penuntutan untuk yang kedua kalinya, kemudian pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan hakim menyatakan bahwa ditemukan adanya syarat-syarat melekat asas ne bis in idem , dan Hakim memutuskan bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan karena hak penuntutan telah gugur dengan  alasan ne bis in idem , dan jika dalam keadaan demikian penuntut umum tidak sejalan dengan putusan pengadilan tersebut, penuntut umum dapat melakukan upaya hukum untuk tidak menerima putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 butir 12 KUHAP, pengertian upaya hukum adalah:
Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Jika dilihat dari rumusan pasal di atas, maka jenis upaya hukum dapat berupa Perlawanan; Banding; Kasasi; Peninjauan Kembali. Kesemua upaya hukum tersebut tujuannya adalah untuk tidak menerima putusan atau penetapan pengadilan, dan memperoleh keputusan yang lebih menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan jenis-jenis upaya hukum yang telah disebutkan di atas, untuk menentukan upaya hukum yang paling tepat diajukan terhadap putusan ne bis in idem , perlu diketahui bentuk putusan dari putusan yang ne bis in idem tersebut.
Apabila dalam suatu putusan, amar putusannya menyatakan bahwa perkara a quo adalah ne bis in idem dan poin selanjutnya menyatakan bahwa terdakwa dalam perkara a quo dibebaskan dari semua dakwaan, maka akan timbul suatu kebingungan,

## 198 Khodijah Puteri: Upaya Hukum yang...
apakah putusan tersebut termasuk putusan bebas, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, atau putusan tersebut merupakan putusan dakwaan tidak dapat diterima yang masih bisa diajukan upaya hukum banding.
Pada suatu contoh kasus yang terjadi di Jambi, mantan Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Talang Banjar, Buhari, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang didakwakan kepadanya setelah  sebelumnya sudah pernah diadili dalam kasus korupsi pencairan pinjaman fiktif di BRI Unit Talang Banjar sebesar Rp 4 miliar. 2
Pada kasus korupsi Buhari divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi dengan hukuman 5 tahun empat bulan penjara. 3 Buhari diajukan ke persidangan perkara TPPU dengan objek hukum dan barang bukti serta modus yang sama dengan perkara korupsinya. Bukti yang diajukan dalam perkara TPPU berupa uang, kendaraan, dan yang lainnya sama dan sudah digunakan dalam perkara korupsi. 4 Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak bisa diadili dua kali dalam perkara yang sama ( ne bis in idem ). Sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 282/PID.SUS/2015/PN.Jmb., tertanggal 03 Desember 2015 yang amar 1 (satu) dan 2 (dua) nya sebagai berikut:
1. Menyatakan perkara No.282/PID.SUS/2015/PN.Jmb. atas nama Terdakwa BUHARI, S.Sos. bin BAIRUNAS Ne Bis In Idem;
2. Membebaskan Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum.
Atas vonis bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum
Kasasi. Dalam pertimbangan permohonan kasasinya, JPU berpendapat bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Pokok/Asal) tidak sama dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan dalam perkara No.282/PID.SUS/2015/ PN.Jmb. Akan tetapi, permohonan kasasi JPU tersebut ditolak oleh Mahkamah
2 Sahrial, ‘Hakim Nyatakan Nebis In Idem, Buhari Bebas Dari TPPU’ (2015) <www.metro- jambi.com> accessed 23 August 2019.
3 ibid.
4 ibid.
Agung dalam putusan MA Nomor 321 K/PID.SUS/2016. Alasan penolakan Mahkamah Agung salah satunya berhubungan dengan permohonan upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung berpendapat tidak seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi.
Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Perkara Pidana
Hak menuntut yang dimiliki oleh penuntut umum dapat menjadi gugur pada suatu keadaan tertentu.  Asas ne bis in idem muncul sebagai alasan gugurnya hak menuntut bagi penuntut, yaitu penuntutan tidak dapat dilakukan apabila suatu perbuatan yang akan dituntut telah mendapat kekuatan hukum tetap. Di dalam literatur Anglo Saxon, asas ne bis in idem diterjemahkan menjadi “ no one could be put twice in jeopardy for the same offer” seseorang tidak dapat dibahayakan untuk kedua kalinya.
Beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai arti dari ne bis in idem.
Roni Wiyanto mengartikan asas ne bis in idem apabila putusan hakim terhadap suatu perkara pidana telah berkekuatan hukum tetap, sebagaiamana dijabarkan dalam Pasal 76 KUHP, maka perkara tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan untuk yang kedua kalinya. Prinsip yang diatur dalam Pasal 76 KUHP tersebut merupakan asas yang dalam bahasa Latin disebut ne bis in idem yang artinya suatu  perkara tindak pidana yang telah diputus hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diperiksa, dituntut dan diadili untuk kedua kalinya. Lebih tegasnya bahwa seseorang yang telah mendapat putusan hakim atas suatu tindak pidana tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya, putusan hakim bersifat tetap itu berarti putusan hakim itu bersifat tetap tidak dapat diubah. Penerapan asas ini dapat tepat, apabila suatu pengertian dari tindak pidana diketahui dengan tepat. 5
Tidak jauh berbeda dengan pengertian ne bis in idem oleh Wiyanto, Leden Marpaung mengartikan ne bis in idem berarti  suatu perkara yang sama yang sudah diputus, tidak boleh diperiksa dan diputus lagi untuk yang kedua kalinya
5 Roni Wijayanto, Asas-asa Hukum Pidana Indonesia (Mandar Maju 2012).[368].

## 200 Khodijah Puteri: Upaya Hukum yang...
oleh pengadilan. Dahulu pada Regelemen Indonesia yang Diperbarui (RIB/HIR) dipergunakan istilah “adanya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi”. Setelah KUHAP, istilah tersebut menjadi “adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”. 6
Selanjutnya, ahli hukum lain seperti Alfitra menjelaskan asas ne bis in idem ( non bis in idem) diambil dari bahasa latin yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dalam kamus Hukum, ne bis in idem artinya suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputus oleh pengadilan. 7
Berdasarkan pengertian ne bis in idem syarat-syarat suatu perkara dapat dinyatakan ne bis in idem apabila telah memenuhi unsur-unsur dari ne bis in idem. M Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan bahwa unsur ne bis in idem baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara haruslah apabila syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP terpenuhi antara lain yaitu,syarat yang pertama adalah perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yaitu apabila terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana padahal Tindak Pidana yang didakwakan itu telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan, yang kemudian hasil pemeriksaan hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan. Syarat yang kedua adalah apabila putusan yang dijatuhi telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kedua (2) unsur tersebut haruslah ada sebagai syarat melekatnya unsur ne bis in idem dalam suatu perkara pidana. 8 Syarat ne bis in idem menurut Eddy O.S. Huariej adalah res judicata yang berarti ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 9
Menurut  Alfitra  S.H.,M.H.  Seseorang  dapat  bebas  dari  penuntutan  untuk kedua kali berdasarkan asas ne bis in idem (Pasal 76 KUHP) apabila memenuhi
6 Leden Marpaung, Asas Teori-praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika 2005).[100].
7 Alfitra, Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana (Raih Asia Sukses 2012).[134].
8 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika 2003).[450]
9 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi (Cahaya Atma Pustaka 2016).[423].
persyaratan , yang pertama adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tindak pidana yang sama. Yaitu, putusan yang berkekuatan hukum tetap itu dijatuhkan terhadap orang yang sama dengan orang yang dituntut untuk kedua kalinya; Tindak pidana yang dilakukan dengan tersangka/terdakwa yang sama. 10
Apabila syarat-syarat berlakunya ne bis in idem telah terpenuhi, Majelis hakim dalam persidangan yang memeriksa suatu perkara yang diajukan untuk kedua kalinya dapat menyatakan bahwa dakwaan dalam perkara tersebut ne bis in idem sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan dan dakwaan menjadi gugur karena alasan ne bis in idem . Pada putusan perkara pidana yang muatannya menyatakan bahwa dakwaan ne bis in idem , tulisan “ ne bis in idem” tidak selalu termuat di dalam amar putusannya., akan tetapi muatannya pasti menyatakan bahwa dakwaan pada perkara tersebut ne bis in idem sehingga menjadi gugur dan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

## Bentuk Putusan Ne Bis In Idem
Pada suatu putusan perkara pidana yang ne bis in idem, dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tersebut menjadi gugur yang kemudian berakibat pada kepastian hukum dari terdakwa dalam perkara tersebut. Gugurnya dakwaan menjadikan pemeriksaan di pengadilan tidak dapat dilanjutkan sehingga kemungkinan yang terjadi kepada terdakwa adalah, terdakwa tidak lagi terbebani atas dakwaan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan apakah bentuk dari putusan ne bis in idem tersebut. Apakah termasuk putusan bebas atau putusan lepas, karena terdakwa dalam perkara yang ne bis in idem menjadi terbebas dari dakwaan.
Kepastian dari bentuk putusan ne bis in idem berpengaruh terhadap penentuan permohonan upaya hukum yang dapat dimohonkan terhadap putusan tersebut. Agar dapat menentukan upaya hukum yang paling tepat diajukan terhadap putusan ne
10 Alfitra, Op.Cit. [136].

## 202 Khodijah Puteri: Upaya Hukum yang...
bis in idem , perlu diketahui jenis putusan dari putusan yang ne bis in idem . Adapun putusan Hakim ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Putusan Hakim dalam perkara pidana yang bersifat positif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan yaitu:
1.  Putusan pemidanaan ( sentencing).
Peristiwa pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa terbukti sebagai peristiwa pidana yang telah dilakukan olehnya terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi hukuman yang didasarkan  pada dakwaan tersebut;
2.  Putusan pembebasan (vrijspraak).
Dalam pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa tidak cukup terbukti melakukan peristiwa pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya;
3.  Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ( ontslag van rechts vervolging). Pada putusan ini, peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa diputus oleh hakim bahwa peristiwa itu terbukti cukup terang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi ternyata peristiwa itu  bukan merupakan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya itu. 11
Putusan bersifat negatif tidaklah memuat materi putusan yang menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa. Adapun putusan yang bersifat negatif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan yaitu:
1.  Putusan tidak berwenang mengadili
Putusan ini mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara di pengadilan, seperti pengadilan tidak berkompeten atau berkuasa untuk mengadili suatu perkara. Keputusan hakim ini dibuat apabila perkara tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan negeri yang dimuat dalam Pasal 84 KUHAP
a.  Karena perkara tindak pidana yang dilakukan itu tidak terjadi di dalam
11 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (Politeia 1980).[90].
daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan,
b.  Karena perkara tindak pidana tidak dilakukan di dalam wilayah hukum pengadilan tersebut dan tempat bertempat sebagian besar saksi yang dipanggil tidak lebih dekat dengan pengadilan negeri tersebut, meskipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan.
2.  Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima / tuntutan pidana tidak dapat diterima.
Pada putusan ini, penjatuhannya berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang isinya : “Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatkan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan”.
3.  Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum /pembatalan surat dakwaan. Putusan ini dijatuhkan dengan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, bahwa dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 (2) huruf  b yaitu apabila surat dakwaan tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Maka surat dakwaan yang tidak mememenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut batal demi hukum.
Berdasarkan jenis-jenis putusan di atas, putusan yang ne bis in idem apabila dilihat dari sisi akibatnya terhadap terdakwa, putusan ini cenderung tergolong ke dalam putusan bebas atau putusan lepas, karena putusan tersebut berakibat pada terdakwa yang tidak lagi dibebani oleh dakwaan Penuntut Umum. Akan tetapi, putusan lepas dan putusan bebas merupakan putusan bersifat positif, yang mana pada pemeriksaan di pengadilan, telah dilakukan pemeriksaan menyangkut perbuatan pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan pada putusan ne bis in idem , materi pertimbangannya adalah menyangkut  “ ne bis in idem” Pasal 76 KUHP,  dan yang dipersoalkan adalah ada tidaknya syarat-syarat berlakunya
204

## Khodijah Puteri: Upaya Hukum yang...
asas ne bis in idem , dan tidak mempersoalkan apakah terdakwa terbukti  atau tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
Adanya asas ne bis in idem menjadikan dakwaan menjadi gugur, karena alasan ne bis in idem . Dengan demikian, putusan ne bis in idem merupakan Putusan Dakwaan gugur, atau batal demi hukum karena alasan ne bis in idem.

## Upaya Hukum yang Tepat Dimohonkan pada Putusan Ne Bis In Idem
Berdasarkan Pasal 1 butir 12 KUHAP, pengertian upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Jika dilihat dari rumusan pasal di atas, maka jenis upaya hukum dapat berupa Perlawanan; Banding; Kasasi; Peninjauan Kembali. Kesemua upaya hukum tersebut tujuannya adalah untuk tidak menerima putusan atau penetapan pengadilan, dan memperoleh keputusan yang lebih menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan.
Jenis-jenis upaya hukum dibagi menjadi Upaya Hukum Biasa yang menurut
KUHAP terdiri dari perlawanan, banding, dan kasasi. Serta Upaya Hukum luar biasa yang terdiri dari peninjauan kembali, dan kasasi demi kepentingan hukum. Penjelasan mengenai masing-masing jenis upaya hukum adalah berikut:
Upaya Hukum Biasa
1.  Perlawanan
Upaya hukum berdasarkan undang-undang dalam hal-hal yang telah ditentukan yang umumnya bersifat insidentil yang tidak dimaksudkan terhadap putusan akhir dari pengadilan negeri, disebut perlawanan. Perlawanan diajukan dalam hal-hal sebagai berikut: Pasal 29 ayat (7) KUHAP, terhadap perpanjangan penahan dimaksud oleh Pasal 29 ayat (2), tersangka/terdakwa mengajukan keberatan-keberatan; Pasal 149 ayat (1) huruf a KUHAP, Penuntut Umum berkeeratan terhadap penetapan pengadilan negeri yang memuat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenangnya; Pasal 156 ayat (3) KUHAP yakni
keberatan Penuntut Umum atas diterimanya eksepsi terdakwa/ penasihat hukum; Pasal 156 ayat (4) terhadap Keputusan Pengadilan Negeri atas eksepsi yang diajukannya; Perlawanan atas Keputusan Sela yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa penasihat hukum; Perlawanan/keberatan atas barang yang telah disita. 12
2.  Banding
Upaya hukum banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan bahwa alasan untuk mengadakan Lembaga Banding tidaklah karena Hakim banding lebih senior daripada Hakim tingkat kesatu, tetapi karena dimungkan adanya kekhilafan oleh Hakim tingkat kesatu. Pihak yang berkepentingan, mengajukan alasan-alasan yang menurut pendapatnya kurang sempurna dilakukan pada peradilan tingkat pertama, dan hal tersebut merugikannya. Banding dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak puas dengan putusan peradilan tingkat pertama dengan disertai atau tidak disertai alasan. Mengajukan  memori/risalah banding tidaklah menjadi kewajiban bagi pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, jika permohonan banding tidak disertai memori/risalah banding, dapat diduga Hakim tidak dapat mengetahui keberatan-keberatan yang menyebabkan ketidakpuasan pihak yang berkepentingan. Upaya hukum banding tidak dapat dimohonkan pada semua putusan. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, ada tiga putusan yang tidak dapat dimintakan banding, yaitu Putusan Bebas, Putusan Lepas, dan Putusan Pengadilan dalam acara cepat. Selain ketiga putusan yang disebutkan dalam Pasal 67 tersebut, maka putusan yang lain itu dapat dimintakan banding, antara lain adalah: Putusan pemidanaan; Putusan pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan terdakwa; Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima; Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum; Putusan praperadilan terhadap pengehentian penyidikan atau pengehentian penuntutan;
12 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi), Cet I (Sinar Grafika 2010).[154].

## 206 Khodijah Puteri: Upaya Hukum yang...
Putusan Pengadilan Negeri dalam hal in absensia . 13
3.  Kasasi
Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan Kasasi sebagai: Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim karena putusan itu tidak sesuai benar dengan undang-undang. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, kasasi pada asasnya tidaklah diadakan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara, walaupun mereka berkepentingan dalam hal itu, melainkan untuk kepentingan suatu kesatuan hukum. 14 Pada putusan bebas, tidaklah dapat dimintakan kasasi, dan permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Permohonan kasasi dapat dicabut, dan apabila permohonan kasasi dicabut, tidak dapat diajukan kasasi lagi.
Upaya Hukum Luar Biasa
1.  Kasasi demi kepentingan hukum
Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan Jaksa agung hanya sekali saja bagi satu perkara. Permintaan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan bagi pihak yang berkepentingan. Kasasi demi kepentingan hukum dapat atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari putusan pengadilan selain Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung.
2.  Peninjauan Kembali
Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, alasan untuk permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
a.  Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
13 ibid. [157].
b.  Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
c.  Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Peninjauan kembali tidak dapat diajukan atas putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permohonan peninjauan kembali merupakan hak terpidana atau hak ahli warisnya.
Berdasarkan jenis-jenis upaya hukum di atas, diketahui bahwa upaya hukum yang paling sesuai untuk dimohonkan apabila pihak yang berkepentingan merasa tidak puas/dirugikan oleh peradilan tingkat pertama adalah dengan melakukan upaya hukum banding. Upaya hukum banding tidak dapat dimohonkan terhadap 3 macam putusan, yaitu putusan bebas, putusan lepas, serta putusan pengadilan dalam acara cepat. Pada sub bab sebelumnya, telah dibahas bahwa putusan ne bis in idem tidaklah termasuk sebagai putusan lepas atau putusan bebas, dengan demikian seyogianya apabila terhadap suatu putusan ne bis in idem upaya hukum yang paling tepat untuk diajukan oleh Penuntut Umum pada putusan yang dinyatakan ne bis in idem adalah dengan melakukan permohonan banding.

## Anotasi Putusan MA Nomor 321 K/PID.SUS/2016 Terkait Upaya Hukum yang Tepat Dimohonkan pada Putusan Ne Bis In Idem
Putusan MA nomor 321 K/PID.SUS/2016 merupakan putusan atas permohonan upaya hukum kasasi yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perkara No.282/PID.SUS/2015/PN.Jmb, yang muatan putusannya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ne bis in idem serta amar putusannya menyatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut umum. Dalam perkara No.282/Pid.Sus/2015/PN.Jmb, terdakwa adalah Buhari, mantan Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Talang Banjar. Buhari divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi dari Tindak Pidana

## 208 Khodijah Puteri: Upaya Hukum yang...
Pencucian Uang (TPPU) yang didakwakan kepadanya. Sebelumnya, Buhari sudah pernah diadili dalam kasus korupsi pencairan pinjaman fiktif di BRI Unit Talang Banjar sebesar Rp 4 miliar. 15 Pada kasus korupsi yang sebelumnya telah diputus, Buhari divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi dengan hukuman 5 tahun empat bulan penjara. 16 Dalam perkara TPPU,
Buhari diajukan ke persidangan dengan objek hukum dan barang bukti serta modus yang sama dengan perkara korupsi yang sebelumnya telah diputus kepadanya. Bukti yang diajukan dalam perkara TPPU berupa uang, kendaraan, dan yang lainnya sama dan sudah digunakan dalam perkara korupsi. 17 Majelis hakim dalam perkara TPPU berpendapat bahwa terdakwa tidak bisa diadili dua kali dalam perkara yang sama ( ne bis in idem ). Sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 282/PID.SUS/2015/PN.Jmb., tertanggal 03 Desember 2015 yang amar 1 (satu) dan 2 (dua) nya sebagai berikut:
1. Menyatakan perkara No.282/PID.SUS/2015/PN.Jmb. atas nama Terdakwa BUHARI, S.Sos. bin BAIRUNAS Ne Bis In Idem;
2. Membebaskan Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum.
Atas vonis bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpendapat bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Pokok/Asal) tidak sama dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan dalam perkara No.282/PID.SUS/2015/PN.Jmb. Dengan didasari pendapat tersebut, Jaksa Penuntut Umum  mengajukan upaya hukum. Upaya Hukum yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum adalah upaya hukum kasasi, karena putusan No.282/Pid.Sus/2015/PN.Jmb pada amar putusannya tertulis “membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum” yang menjadikan putusan tersebut seakan akan seperti putusan bebas, dan terhadap putusan bebas, upaya hukum yang diajukan adalah upaya hukum kasasi. Akan tetapi, permohonan kasasi JPU tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dalam putusan MA Nomor
15 Sahrial, Op.Cit.
16 ibid. 17 ibid.
321 K/PID.SUS/2016. Alasan penolakan Mahkamah Agung salah satunya berhubungan dengan permohonan upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung berpendapat tidak seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi.
Permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan:
-  Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri jambi tersebut;
-  Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 282/PID.SUS/2015/ PN.Jmb., tanggal 03 Desember 2015 sekedar mengenai amar putusan yang membebaskan Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut: Menyatakan perkara Nomor 282/Pid.Sus/2015/PN.Jmb., atas nama Terdakwa BUHARI,
S.Sos., bin BAIRUNAS, Ne Bis In Idem.
Amar putusan tersebut didasari oleh pertimbangan Majelis Hakim  Dalam hal terkait syarat formal pengajuan upaya hukum kasasi, Ketua Majelis berpendapat dengan pertimbangan bahwa Kasasi Jaksa/Penuntut Umum formal tidak dapat diterima. Karena terhadap putusan pengadilan yang pemeriksaan perkaranya dinyatakan ne bis in idem tidak dapat diajukan pemeriksaan kasasi meskipun dalam amar putusannya terdapat pernyataan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan. Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesungguhnya perkara ne bis in idem bukanlah perkara yang dinyatakan “bebas dari segala dakwaan Jaksa/
Penuntut Umum”, karena materi/substansi pertimbangan Judex Facti adalah menyangkut masalah ne bis in idem Pasal 76 KUHP, perkara tersebut belum mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum biasa yaitu upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Seharusnya Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan upaya hukum biasa yaitu upaya hukum banding ke Pengadian Tinggi. Namun dalam kenyataannya mengajukan upaya hukum kasasi, meskipun pengajuan permohonan kasasi telah memenuhi syarat tenggang waktu

## 210 Khodijah Puteri: Upaya Hukum yang...
untuk menyatakan dan memasukan risalah kasasi maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tetap tidak dapat diterima. 18

## Kesimpulan
Tujuan keberadaan asas ne bis in idem adalah sebagai upaya menjaga kewibawaan pengadilan, dan bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap terdakwa, yaitu untuk menjaga ketentraman hati terdakwa agar tidak diusik dengan penuntutan kedua kalinya pada perkara pidana yang kepadanya telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi dalam prakteknya asas ne bis in idem kerap dijadikan sebagai alasan tangkisan atau eksepsi oleh penasehat hukum dalam suatu persidangan perkara pidana. Suatu putusan dapat dinyatakan sebagai putusan yang ne bis in idem apabila di dalamnya terdapat syarat-syarat berlakunya ne bis in idem. Dan terhadap putusan yang ne bis in idem , apabila pihak yang terkait merasa dirugikan atau tidak puas terhadap putusan ne bis in idem tersebut, upaya hukum dapat dilakukan. Putusan ne bis in idem yang muatannya menyatakan bahwa dakwaan gugur karena alasan ne bis in idem , bukanlah putusan bebas ataupun putusan lepas, walaupun putusan tersebut menjadikan terdakwa menjadi tidak lagi terbebani oleh dakwaan penuntut umum.
Walaupun apabila dalam amar putusannya menyebutkan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, putusannya bukanlah merupakan putusan bebas karena materi pertimbangan hakim adalah terkait ada tidaknya unsur ne bis in idem , dan belum mempersoalkan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Karena putusan ne bis in idem bukanlah merupakan putusan bebas, upaya hukum kasasi bukanlah upaya hukum yang tepat dimohonkan terhadap putusan tersebut. Upaya hukum yang paling tepat untuk dimohonkan pada putusan ne bis in idem adalah upaya hukum biasa yaitu upaya hukum banding.
Upaya hukum banding dapat dilakukan terhadap putusan ne bis in idem dengan tetap memperhatikan syarat-syarat mengajukan upaya hukum.
18 Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2016, h. 17-18.

## Daftar Bacaan

## Buku
Alfi tra, Hapusnya  Hak  dan  Menuntut  Menjalankan  Pidana (Raih Asia Sukses 2012).
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi (Cahaya Atma Pustaka 2016).
PAF Lamintang, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1990).
Leden Marpaung, Asas Teori-praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika 2005).
---------------------, Proses Penanganan Perkara Pidana (Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi), Cet I (Sinar Grafika 2010).
R. Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (Politeia 1980).
Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Mandar Maju 2012).

## Jurnal
Prisilia Anggraini Evelyn Trisno dan Yuliana Angela ‘Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)’ (2019) 1 Indonesian Journal of Criminal law (IjoCL).

## Laman
Sahrial, ‘Hakim Nyatakan Nebis In Idem, Buhari Bebas Dari TPPU’ (Metro Jambi 2015) <www.metrojambi.com>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  (KUHP).
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid.Sus/2016.

## 212 Khodijah Puteri: Upaya Hukum yang...

## Tesis
Sahlepi, Muhammad Arif, Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384/Pid.B/PN.Mdn/2004 Jo Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  3259/Pid.B/Pn.Mdn/2008) , Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (2009).