Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang- Undang Jaminan Fidusia
Feny Adisti
Fenyadisti156@gmail.com
Yetniwati
Yetniwati@unja.ac.id
Sasmiar sasmiar@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted: 12 Desember  2019; Accepted: 18 Februari 2020; Published: 19 Februari 2020.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  how  the  implementation  of  fiduciary  guarantee execution  parate  at  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  in  terms  of  Lawconcerning  Fiduciary Guarantees  and  any  obstacles  in  the  execution  of  the  parate  with  fiduciary  security  objects against  the  implementation  of  parate  execution  at  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  in  the  City  of Jambi. This type of research used in this research is Empirical Juridical namely by studying the regulations relating to the object of research by looking at and observing the reality of law in society. Execution of fiduciary collateral objects at PT. Mandiri Tunas Finance is performed on debtors  who  default  by  pulling  fiduciary  collateral  objects  from  the  hands  of  the  debtor, execution  at  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  is  carried  out  by  internal  finance  as  a  collector  and external parties, then the results of the execution of collateral are carried out under the hand and through public auctions used to pay off the debtor's remaining debt. The results showed that  the  implementation  of  the  parate  execution  at  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  with  debtors who defaulted on the execution of the parate execution were not carried out as they should. In connection  with  the  implementation  of  fiduciary  collateral  object  execution  encountered obstacles  due  to  incomplete  (unknown)  address  of  the  debtor,  fiduciary  object  has  been
Volume 1 Nomor 1 Februari 2020  Halaman 55 - 72
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX
transferred to another party, and the identity of the collateral object is not in accordance with the document.
Keywords : Execution Parate; Fiduciary Guarantee.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan  fidusia  pada  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  di  tinjau  dari  Undang-Undang  tentang  Jaminan Fidusia dan kendala-kendala apa saja dalam parate eksekusi dengan objek jaminan fidusia terhadap pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance di Kota Jambi. Tipe penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Empiris  yaitu  dengan  mempelajari  Peraturan  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  dengan  melihat  dan  mengamati  kenyataan  hukum  dalam masyarakat.  Eksekusi  objek  jaminan  fidusia  di  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  dilakukan  terhadap debitur  yang  melakukan  wanprestasi  dengan  menarik  objek  jaminan  fidusia  dari  tangan  debitur, eksekusi  pada  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  dilakukan  oleh  pihak  internal  finance  selaku  collector serta  pada  pihak  eksternal  yang  kemudian  hasil  eksekusi  jaminan  dilakukan  penjualan  secara  di bawah tangan dan melalui perlelangan umum digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dengan debitur  yang  wanprestasi  pelaksanaan  parate  eksekusi  tidak  terlaksana  sebagaimna  mestinya. Sehubung  dengan  pelaksaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  ditemui  kendala  dikarenakan  alamat debitur tidak lengkap (tidak diketahui), objek fidusia telah beralih kepihak lain, serta identitas objek jaminan tidak sesuai dengan dokumen.
Kata Kunci: Parate Eksekusi; Jaminan Fidusia.

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  proses  pelaksanaa  parate  eksekusi  pada  PT.  Mandiri Tunas  Mandiri  menurut  undang-undang  nomor  jaminan  fidusia  yang  menggunakan  Tipe Penelitian  Yuridis  Empiris.  Pembahasan  ini  dilakukanuntuk  mengetahui  bagaimana  proses serta  kendala  pada  pelaksanaan  parate  eksekusi  jaminan  fidusia  pada  PT.  Mandiri  Tunas Finance di tinjau dari Undang-Undang Nomor Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undag Jaminan fidusia justru menunjukan bahwa jaminan fidusia bukanlah suatu  pengalihan  hak  milik  atas  benda  tertentu  melainkan  hanya  berupa  hak  jaminan kebendaan  atas  utang  debitur  kepada  kreditur  untuk  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  (preferen)  kepada  kreditur  pemegang  jaminan  fidusia.  Dengan  demikian  jelas tujuan  dilakukannya  pembebanan  jaminan  fidusia  buknalah  untuk  mengalihkan  hak  milik atas benda yang dijamin tersebut melainkan hanya sebagai jaminan perlunasan utang debitur kepada  kreditur. 1 Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  menentukan  bahwa
1 Riky Rustam, Hukum Jaminan , UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 127
pembebanan  benda  dengan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  mengguanakan Bahasa  Indonesia  yang  merupakan  akta  jaminan  fidusia  yang  di  daftarkan  pada  kantor pendaftaran fidusia yakni pada Kementrian Hukum dan HAM guna dikeluarkannya sertifikat jaminan  fidusia.  Kewajiban  pembuatan  akta  jaminan  fidusia  dengan  akta  notaris  adalah merupakan norma yang bersifat memaksa ( dwingenrecht ).
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa dalam sertifikat jaminan  fidusia  yang  dikeluarkan  oleh  kantor  pendaftaran  fidusia,  dicantumkan  kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sertifikat jaminan fidusia tersebut akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dan  apabila  debitor  cidera  janji  ( wanprestasi ), penerima  fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia atas  kekuasaannya  sendiri.  Perkataan  wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda  yang  berarti “Prestasi  Buruk”,  wanprestasi  sering  juga  diartikan  pada  kata  lalai  atau  alpa,  ingkar/cidera janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. 2
Kekuatan  eksekutorial  yang  dimiliki  penerima  fidusia  ini  memberikan  kewenangan kepada kreditor sebagai penerima fidusia untuk melakukan penjualan benda jaminan secara langsung  dengan  bantuan  kantor  lelang  atau  tanpa  bantuan  kantor  lelang  dan  tidak  perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan. Hak kreditor untuk menjual sendiri benda jaminan ini disebut  dengan  istilah  Parate  Eksekusi. 3 Istilah  “ parate  executie ”  secara  etimologis  berasal dari  kata  “ paraat ”  artinya  siap  ditangan,  sehingga  parate  executie  dikatakan  sebagai  sarana eksekusi  yang  siap  di  tangan. 4 Menurut  kamus  hukum, parate  executie mempunyai  arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim). “Eksekusi Parate ( Parate  Executie )  yaitu  eksekusi  yang  dilakukan  bila  sesorang  kreditur  menjual  barang tertentu milik debitur tanpa harus memperoleh titel eksekutorial”. 5
Eksekusi  terhadap  objek  jaminan,  selain  berdasarkan  Pasal  224  HIR/258  RBg  ada peraturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, kreditor diberi hak secara
2 I ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 19.
3 Rustam, Hukum Jaminan , hal. 139 – 140.
4 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan , Aswaja Pressindo, Jember, 2012, hal. 195
5 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata , Djambatan, Malang, 2001, hal. 240.
khusus, yakni hak menjual atas kekuasaanya sendiri apabila debitor cidera janji. 6 Pengaturan parate  eksekusi  diatur  secara  khusus  peraturan  jaminan  kebendaan  pada  Jaminan  fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b).
Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menyatakan sebagai berikut:
“Apabila  debitur  atau  pemberi  fidusia  cidera  janji,  eksekusi  terhadap  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a) Pelaksanaan  titel  eksekutorial  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2) oleh Penerima Fidusia;
b) Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atau  kekuasaan  penerima fidusia  sendiri  melalui  perlelangan  umum  serta  mengambil  perlunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c) Penjualan  dibawah  tangan  yang  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan kesepakatan  pemberi  dan  penerima  fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

## B. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Proses  Parate  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  pada  PT.  Mandiri  Tunas Finance
PT.  Mandiri  Ttunas  Finance  di  Kota  Jambi  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang bergerak  dibidang  pembiayaan  konsumen  yang  mana  memfokuskan  bidangnya  dalam pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. Dalam hal ini konsumen melakukan perjanjian kredit  yang  pembayarannya  dilakukan  secara  angsuran.  Untuk  dapat  menerima  fasilitas pembiayaan  tersebut,  PT.  MTF  memberlakukan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang dilakukan  secara  tertulis.  Serta  pada  PT.  MTF  menggunakan  perjanjian  dengan  jaminan fidusia  yang  merupakan  perjanjian  yang  bersifat assesoir dari  suatu  perjanjian  pokok  yang menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi,  karena  jaminan fidusia  merupakan  jaminan  perlunasan  hutang  yang  baru  hadir  setelah  adanya  hubungan hutang piutang.
6 Ivida Dewi Amriah Suci dan Herowati Poesoko, Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit , Cet. 1, Laksbang Pressindo, Jember, 2009, hal. 138.
Pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu harus dibuat dengan akta notaris  mengguanakan  Bahasa  Indonesia  yang  merupakan  akta  jaminan  fidusia  yang  di daftarkan  pada  kantor  pendaftaran  fidusia  yakni  pada  Kementrian  Hukum  dan  HAM  guna dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia. Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta  notaris  adalah  merupakan  norma  yang  bersifat  memaksa  ( dwingenrecht ).  Sehingga  jika tidak  dibuat  dengan  akta  notaris  atau  hanya  dibuat  dengan  akta  di  bawah tangan  saja maka perjanjian  jaminan  fidusia  itu  tidak  memiliki  eksistensi  kekuatan  hukum  dan  kepastian hukum yang lebih besar dan sempurna.
Pembuatan  sertifikat  fidusia  bertujuan  untuk  melindungi  kedua  belah  pihak  baik kreditur  amupun  debitur,  agar  dapat  mempunyai kekuatan  dan  perlindungan  secara  hukum dalam proses eksekusi nanti apabilah debitur wanprestasi.
Eksekusi  atas  objek  dari  jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan sertifikat  jaminan  fidusia  yang  memiliki  kekuatan  eksekutorial,  sehingga  dalam  eksekusi objek jaminan fidusia tidak perlu melalui proses eksekusi dari pengadilan terlebih dahulu.
Berdasarkan pada peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 penilaian terhadap kualitas piutang  debitur  yang  dikatakan  macet  apabila  terdapat  keterlambatan  pembayaran  pokok dan/atau  Bungan  yang  telah  melampaui  180  (seratus  delapan  puluh)  hari  kalender,  dalam perhitungannya  pada  PT.  MTF  saldo  piutang  pembiayaan  dengan  kategori  piutang pembiayaan  bermasalah  dikurangi  dengan  cadangan  penyisihan  penghapusan  piutang pembiayaan  sebayak  100%  bagi  debitur  yang  macet  dari  saldo  piutang    yang  memiliki kualitas macet sebanyak 5% setelah dikurangi agunan.
Berikut ini penulis akan uraikan jumlah debitur pada Pelaksanaan eksekusi unit/barang jaminan  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  menajadi  responden  di  PT.  MTF  yang dilakukan oleh pihak eksternal dapat dilihat di bawah ini:

## a. Eksekusi oleh Professional Collector
Berdasarkan  dengan  prosesnya  pada  pelaksanaan  parate  eksekusi  yang  dilakukan pihak  eksternal  dalam  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia  penulis  juga  telah  melakukan wawancara  kepada  7  debitur  yang  telah  ditarik  unit/barang  jaminan  fidusia  oleh  PT.  BGI selaku Profcoll, Proses penarikan unit/barang yang dilakukan pihak Profcoll berdasarkan perlimpahan  dari  proses  Internal,  yang  melewati over  due 31  (Tiga  Puluh  Satu)  hari  dari tanggal  jatuh  tempo  pembayaran,  tentunya  debitur  yang  dihadapi  oleh  pihak  eksternal
kebanyakan  perlimpahan  atas  debitur  yang  tidak  bisa  diatasi  oleh  pihak collector seperti debitur  yang  tidak  ada  itikad  baik,  alamat  debitur  tidak  sesuai,  atau  bahkan  barang/unit yang telah beralih,
Berdasarkan  wawancara  pada  7  (Tujuh)  responden  tersebut  untuk  melakukan eksekusi  terhadap  unit/barang  yang  menjadi  objek  jaminan  fiduisa  terlebih  dahulu  telah melalaui deck  call yakni  menelpon  atau  dilakukan  pemberitahuan  melalui  pesan  singkat mengenai pembayaran angsuran, kemudian adanya surat peringatan pertama dan terakhir barulah unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia bisa di eksekusi.
Mengenai unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia debitur tidak adanya itikad baik  seperti  pada  debitur  AR  unit/barang  tersebut  bisa  langsung  dilakukan  eksekusi meskipun  dalam  proses  eksekusi  sebenarnya  tidak  dibenarkan  melakukan  eksekusi dijalan,  namun  mengingat  debitur  tidak  adanya  itikad  baik  dan  selalu  menghindari  pihak collector mengenai konfirmasi pembayaran hal ini diperbolehkan dengan ketentuan tidak menggangu ketentiban umum.
Debitur  yang  menjual  dalam  hal  mengalihkan  unit/barang  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  tidak diketahui  oleh  pihak  PT.  MTF  seperti  yang  dilakukan  debitur  E dan debitur M tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, karena  untuk  mengalihkan  unit  sudah  jelas  dijelaskan    pada  Bagian  ketiga  tentang pengalihan  jaminan  fidusia  Pasal  19  sampai  dengan  24  Undang-Undang  Fidusia  harus dengan  sepengetahuan  pihak  kreditur  dan  didaftarkan  lagi  kepada  Kantor  Pendaftaran Fidusia.
Berdasarkan praktek dilapangan seperti yang dilakukan debitur E dan debiur M untuk mengalihkan  unit  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  wajib  di  daftarkan  lagi  kepada Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang  tentu  akan  mengeluarkan  biaya  lagi  oleh  karena pemikiran ini banyak yang mengalihkan tanpa sepengetahuan pihak kreditur, karena yang terpenting  menurut  pemikiran  masyarakat  yang  terpenting  adalah  pembayaran  berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi kemacetan.
Sebenarnya  pemikiran  masyarakat  yang  terpenting  adalah  pembayaran  berjalan sebagaimana  mestinya  dan  tidak  terjadi  kemacetan  tidaklah  salah,  namun  banyak  yang terjadi  hal  ini  justru  banyak  merugikan  pihak  kreditur  karena  banyak  terjadi  kemacetan pembayaran dan unit dibawa kabur serta unit/barang tidak diketahui keberadaannya.
Mengenai debitur yang sulit untuk mengeksekusi mobilnya dalam hal ini debitur tidak mau  menyerahkan  mobil  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  sebagaimana  yang  telah dijelaskan pada Pasal 30 Undang-Undang jaminan fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia,  dan tentunya apabila diperlukan pihak profcoll dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, sebagaimana  telah  dikeluarkannya  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia.  Dalam  hal  debitur  yang  tidak  mau menyerahkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai pihak eksternal yang akan mengeksekusi harus memperhatikan:
1. Kelengkapan Dokumen
a. Syarat Kredit, Perjanjian Pembiayaan
b. Sertifikat Jaminan Fidusia
c. History pembayaran ( installment )
d. Surat Peringatan 1- 3 (bila diperlukan)
e. Surat Pemberitahuan Eksekusi
f. Surat Kuasa Eksekusi
2. Identitas diri petugas eksekusi harus dibawa serta
3. Pilih waktu/tempat yang tepat sesuai norma/ketentuan
4. Komunikasikan secara jelas dengan debitur tentang Rencana eksekusi, alasan dan dasar eksekusi serta hak dan kewajiban debitur
5. Hindari tindakan yang melanggar hukum
6. Periksa kondisi mobil dan serahkan barang pribadi milik debitur yang ada didalamnya dan  buat  Berita  Acara  Serah  Terima  Jaminan  Fidusia  dengan  tanda  tangan  debitur sebagai pihak yang menyerahkan, apabila debitur tidak bersedia menandatangani dapat meminta saksi aparat setempat seperti RT/RW/ Petugas Kepolisian.
7. Minta bantuan aparat bila diperlukan.
Eksekusi  yang  dilakukan  pihak  Profcoll  untuk  melibatkan  pihak  kepolisian  dalam mendampingi  pengamanan  eksekusi  jaminan  fiduisa  harus  mengirimkan  Permohonan bantuan  aparat  kepolisian  dalam  hal  permohonan  biasanya  akan  mudah  mendapatkan surat perintah pendampingan aparat kepolisian.
Seringkali  yang  terjadi  dilapangan  melakukan  eksekusi  mobil  yang  menjadi  objek jaminan fidusia terjadi dijalan atau bahkan saat mobil dikendarai dan diberhentikan paksa, sebenarnya tindakan seperti ini tidak diperbolehkan namun dalam beberapa kasus debitur tidak  adanya  itikad  baik  seringkali  menghindari  dan  melarikan  diri  saat Collector yang datang  kerumah  atau  bahkan  kekantor  untuk  menagih  perlunasan  pembayaran,  pada Profcoll saat menemukan debitur yang seperti ini biasanya mereka akan mengajak debitur untuk  dibawa  ke  kantor,  saat  dikantor  profcoll  akan  menjelaskan  mengenai  alasan  dan dasar  eksekusi  serta  hak  dan  kewajiban  debitur  tentu  saat  seperti  ini  sangat  tidak memungkinkan profcoll untuk membuat permohonan bantuan aparat kepolisian.
Dari  yang  penulis  amati  dilapangan  karena  dalam  PT.  BGI  tersebut  mempunyai Struktur Organisasi seperti penasehat dan kuasa hukum tentu tidak akan sulit menghadapi debitur yang seperti ini, seperti yang telah dijelaskan secara tegas pada Pasal 30 Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  debitur  wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
Berdasarkan prakteknya pada tugas profcoll bukan hanya untuk menarik unit/barang terkadang  pada  beberapa  debitur  profcoll  diperlukan  untuk  melakukan  komunikasi terhadap  debitur  untuk  segera  melakukan  pembayaran,  meskipun  di  PT.  MTF  sendiri sudah ada collector yang menangani debitur untuk melakukan pembayaran namun dalam beberapa kasus pihak collector masih membutuhkan profcoll.

## b. Eksekusi oleh Mata Elang
Pelaksanaan  parate  eksekusi  yang  dilakukan  pihak  eksternal  dalam  mengeksekusi objek jaminan fidusia ada sebanyak  3 orang responden unit/barang jaminan fidusia yang berhasil  di  eksekui  oleh  pihak  kenalan-kenalan  collector  internal  yakni  yang  dikenal masyarakat  Mata  Elang  (Matel),  Pelaksanaan  proses  eksekusi  pada  mobil  atas  nama debitur  AS  dan  debitur  HY  saat  dilakukan  eksekusi  unit/barang  yang  menjadi  objek jaminan fiduisa mobil tersebut ditemukan bukan atas nama debitur melainkan unit/barang telah berpindah tangan kepada orang lain, dan tentu saja hal ini telah melanggar Lampiran Ketentuan  Perjanjian  Pembiayaan  karena  mengalihkan  unit/barang  tersebut  tanpa sepengetahuan kreditur.
Berdasarkan  pengamatan  yang  penulis  lakukan  dilapangan  eksekusi  unit/barang yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  pihak  matel,  dilakukan  dengan  cara
melacak  Nomor  Polisi  kendaraan  tersebut  dengan  menggunakan  Aplikasi  Handphone karena sistem kerja matel itu sendiri hanya memantau mobil yang lalu lalang dijalan dan apabila  nomor  polisi  tersebut  terjaring  dalam  aplikasi  itu  yang  menyatakan  mobil  dalam keadaan  kredit  macet  maka  pihak  matel  akan  menghubungi  pihak  finance  yang bersangkutan guna bernegosiasi pembayaran pada unit/barang tersebut untuk dilakukan eksekusi.
Dalam  mengeksekusi  mobil  seperti  yang  terjadi  dilapangan  tidak  jarang  mobil  dari provinsi  lain  dapat  dieksekusi  pula  di  provinsi  jambi,  seperti  yang  penulis  temukan dilapangan  mobil  yang  dieksekusi  oleh  pihak  matel,  terdapat  mobil  dari  provisi  lampung dan jawa barat, dan kemudian dikoordinasikan oleh finance dari lampung dan jawa barat kepada pihak finance PT. MTF yang ada di provinsi jambi guna mengeluarkan surat kuasa tugas.
Pihak  matel  untuk  mengeksekusi  unit/barang  hanya  berbekal  Sertifikat  Fidusia, berita  acara  penyerahan,  tanda  terima  dan  pemeriksaan  kendaraan,  serta  check  list kendaraan  yang  didapat  dari  intenal  collector,  karena  sekarang  telah  memudahkan pelacakan mobil dalam mengetahui mobil tersebut mengalami tunggakan hanya berbekal handphone  yang  mempunyai  aplikasi  online  dengan  memasukkan  Nomor  Polisi  mobil, dalam  hasil  lacakan  tersebut  akan  tertera  nomor  polisi,  nama  finance,  merek  (pabrikan), nomor  rangka,  nomor  mesin  dan installment (history  pembayaran)  berupa  tunggakan apabila  mobil  tersebut  sedang  masa  tunggakkan,  namun  apabila  mobil  tersebut  tidak dalam  masa  tunggakkan,  Nomor  Polisi  pada  mobil  tersebut  tidak  akan  muncul  pada aplikasi.
Eksekusi unit/barang oleh pihak matel yang menjadi objek jaminan fidusia terhadap debitur  yang  tidak  mau  menyerahkan  unit  berdasarkan  penjelasan  yang  dijelaskan  oleh debitur  Z,  sebelum  eksekusi  dilakukan  pihak  collector  telah  beberapa  kali  mendatangi rumah  debitur  untuk  memberikan  peringatan  namun  debitur  sulit  ditemui  dan  beberapa kali  telah  diberitahukan  melalui  via  Telpon  namun  tidak  ada  jawaban  dari  debitur  untuk mengkonfirmasikan mengenai  pembayaran hingga  terjadi  kemacetan  pembayaran  hingga 4  (Empat)  bulan,  tentu  dengan  tidak  adanya  itikad  baik  seperti  ini  unit  tersebut  dapat langsung dilakukan eksekusi dengan ketentuan tidak mengganggu ketertiban umum.
Berdasarkan  debitur  tidak  mau  menyerahkan  unit/barang  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  pada  debitur  Z  dalam  prakteknya  matel  akan  lebih  bersikap  anarkis,
cenderung  melakukan  kekerasan,  karena  pihak  matel  sendiri  lebih  mudah  terpancing emosi  dalam  mengeksekusi  unit/barang,  dalam  beberapa  kasus  yang  debitur  amati dilapang  pada  saat  eksekusi  pihak  matel  membawa  senjata  tajam  dalam  melakukan eksekusi unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia.
Disinilah  terletak  perbedaan  eksekusi profesional  collector dengan  eksekusi  yang dilakukan oleh matel, saat dimintai mengenai identitas pihak matel hanya akan menujukan surat  kuasa  tugas  yang  dijelaskan  sebagai  Petugas  Eksekusi  Jaminan  Fidusia,  lain  hal dengan pihak profcoll mengenai identitas akan menunjukan surat kuasa tugas dari PT. BGI yang di utus oleh finance serta kartu tanda pengenal sebagai petugas Professional Collector dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia.
Lain  hal  dengan  eksekusi  unit/barang  pada  debitur  yang  tidak  mau  menyerahkan unit pihak matel lebih cendrung memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan, dan  tidak  akan  dapat  pendampingan  pihak  kepolisian  dalam  mengeksekusi  unit,  karena untuk  meminta  pendampingan  kepolisian  dalam  hal  eksekusi  terlebih  dahulu  harus mengirimkan Permohonan bantuan aparat kepolisian dalam hal ini seringkali permohonan tersebut  sering  ditolak.  Oleh  sebab  itu  pihak  matel  lebih  menggunakan  kekerasan  dan pemaksaan dalam mengeksekusi unit dan bahkan merampas dengan sengaja sebagaimana banyak kasus pidana yang terjadi di lapangan mengenai debt collector karena pihak matel inilah yang membuat citra collector menjadi buruk dimasyarakat.
Berdasarkan eksekusi yang dilakukan pihak matel pada debitur AL dari awal debitur sudah  ada  itidak  tidak  baik  dengan  alamat  sudah  tidak  valid  serta  dengan  sengaja mengalihkan  unit  karena  baru  melakukan  3  kali  pembayaran  dan  saat  di  konfirmasikan ternyata mobil ini sudah beberapa kali di alihkan.
Di lapangan seperti yang penulis menjumpai pad debitur AL saat dilakukan eksekusi objek  jaminan  fidusia  telah  beralih  kepada  kepihak  lain  dan  mobil  yang  menjadi  objek jaminan fidusia dalam keadaan kredit macet, tentu seperti yang di jelaskan pada Pasal 33 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  setiap  janji  yang  memberi  kewenangan  kepada  debitur untuk  memiliki  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  apabila  debitur  cidera  janji maka  batal  demi  hukum,  tentu  hal  tersebut  pihak  kreditur  berhak  mengeksekusi  mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.
Dilihat  dari  unit/barang  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  berhasil  di eksekusi  PT.  MTF  lebih  banyak  melakukan parate eksekusi  dengan  cara  “penjualan  di
bawah tangan daripada pelaksanaan parate eksekusi melalui kantor lelang, hal ini karena penjualan jaminan atas objek jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan, sebab penyelesaiannya bisa lebih cepat dan tidak ada biaya bea lelang”. 7
Pelaksanaan parate eksekusi  dengan  cara  eksekusi  melalui  penjualan  di  bawah tangan  dapat  dilakukan  dengan  menjual  langsung  kepada  calon  pembeli  serta  pada  PT. MTF  berkerjasama  pada  PT.  Mega  Armada  Sudeco  yang  merupakan  perusahan  Lelang. 8
Pada  umunya,  pemasarannya  melalui  pengumunan  di  surat  kabar  harian  Tribun  Jambi yang  terlebih  dahulu  telah  ada  kesepakatan  antara  debitur  dan  kreditur,  dalam  memuat pengumuman  mengandung  substansi  pemasaran  yang  kuat  hingga  memuat  spesifikasi barang dan hal-hal yang penting dan menarik dari barang tersebut. Sehingga dalam hal ini pengumuman lelang paling sedikit memuat:
a. Identitas penjaul;
b. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
c. Jenis dan jumlah barang;
d. Jumlah, jenis/spesifikasi
e. Jangka waktu melihat barang yang akan dilelang;
f. Uang  JaminanPenawaran  Lelang  meliputi  besaran,  jangka  waktu,  cara  dan  tempat penyetoran, dalam hal apabila dipersyaratkan adanya Uang Jaminan penawaran lelang;
g. Jangka waktu pembayaran harga lelang; dan
h. Harga  limit,  sepanjang  hal  ini  diharuskan  dalam  peraturan  Perundang-undangan  atau atas kehendak Penjual/Pemilik barang.
Berdasarkan  prakteknya  lelang  tidak  pernah  dipergunakan  oleh  para  perusahaan leasing dan hal ini sering terjadi karema pihak perusahaan leasing merasa merasa enggan berurusan  dengan  kantor  lelang  dan  juga  karena  ketidaktahuan  dari  pihak  perusahaan karena  pada  sistem  pelaksanaan  lelang  tidak  dalam  makna  sebenarnya,  serta  akan memakan biaya yang lebih besar lagi.
Berdasarkan perlunasan piutangnya yang dilakukan secara perlelangan umum tentu saja banyak memakan biaya yang lebih besar debanding dengan penjualan dibawah tangan
7 Wawancara dengan Bapak Delviadi, Accoount Receivable (AR Piutang) PT. Mandiri Tunas Finance, Tanggal 12 September 2019.
8 Wawancara dengan Bapak Delviadi, Accoount Receivable (AR Piutang) PT. Mandiri Tunas Finance, Tanggal 20 Maret 2019.
karena  dengan  penjualan  dibawah  tangan  tentu  lebih  menguntung  kedua  pihak,  baik  PT. MTF  maupun  pihak  debitur,  karena  prosedur  yang  penjualan  yang  sederhana  dan  relatif lebih cepat serta tidak banyak potongan yang dilakukan terhadap hasil penjualan.
Unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dilakukan penjualan baik secara  penjualan  di  bawah  tangan  maupun  penjualan  melalui  perlelangan  umun,  apabila dalam  penjualan  unit  tersebut  masih  ada  sisa  hutang  yang  harus  dibayar  maka  debitur harus  melunasi  sisa  pembayaran  tersebut  sebagaimana    yang  terdapat  pada  lampiran ketentuan  perjanjian  pada  PT.  MTF  namun  apabila  tidak  mencukupi  maka  kekurangan tersebut  tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban debitur untuk melunasinya kepada kreditur  selambat-lambatnya  14  (Empat  Belas)  hari  kerja    setelah  pemberitahuan  oleh kreditur kepada debitur.
Prakteknya  yang  terjadi  di  lapangan  yang  penulis  amati  banyaknya  debitur  yang tidak mau melakukan sisa pembayaran  tentu hal ini merugikan bagi pihak PT. MTF selaku kreditur  yang  mana  debitur  yang  tidak  mau  melunasi  sisa  pembayaran,  maka  konsekusi yang  akan  dihadapi  nama  debitur  akan di blacklist oleh  Bank  Indonesia.Akibat  dari  nama seorang  debitur  yang  di blacklist oleh  Bank  Indonesia  debitur  tersebut  tidak  dapat melakukan pengajuan kredit yang melibatkan perbankan dalam kredit tersebut, tentu saja sebelum  debitur  melunasi  sisa  pembayaran  pada  pihak  finace  yang  bersangkutan  maka pengajuan  kredit  tidak  bisa  dilakukan,  begitupula  pada  penjualan  unit/barang  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  terdapat  kelebihan  maka  kreditur  wajib  mengembalikan kepada  debitur,  namun  yang  terjadi  pada  PT.  MTF  sangat  jarang  terjadi  kelebihan  dalam penjualan unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia.
Berdasarkan  yang  terjadi  dilapangan  dalam  perlunasan  piutang  yang  dilakukan secara  perlelangan  umum  banyak  merugikan  pihak  PT.  MTF  selaku  kreditur,  untuk  itu pihak PT. MTF lebih menggunakan penjualan dibawah tangan dalam alternatif perlunasan hutang debitur kepada kreditur.

## c. Eksekusi gagal dilakukan
Pelaksanaan  parate  eksekusi  yang  dilakukan  pihak  eksternal  dalam  mengeksekusi objek  jaminan  fidusia  tidak  semua unit/barang  berhasil  di  eksekusi,  karena  dengan  tidak adanya itidak baik dari debitur tentu banyak kendala yang menjadi alasan dalam kegagalan saat eksekusi unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia.
Adapun  alasan  mobil  tidak  berhasil  di  eksekusi  yang  dilakukan  pihak  eksternal adalah sebagai berikut:
a. Unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia sudah di alihkan kepada pihak ketiga.
b. Debitur pindah alamat (tidak diketahui).
c. Pihak ketiga penerima fasilitas pidah alamat.
d. Unit yang menjadi objek jaminan fidusia telah hilang.
e. Identitas objek jaminan fidusia telah diubah
f. Debitur  tetap  tidak  mau  menyerahkan  barang  meski  sudah  di  dampingi  pihak kepolisian.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  mengenai  alasan  unit/barang  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  tidak  berhasil  dilakukan  eksekusi  tentu  tidak  lepas  dari keikutsertaan para pihak, namun yang banyak terjadi dilapangan pihak eksternal baik itu pihak profcoll maupun pihak matel sebagai pelaksana dalam pelaksanaan parate eksekusi, khususnya pihak matel yang banyak terlibat aksi kecurangan tersebut.
Berdasarkan pada penelitian dilapangan penulis menjumpai 2 Debitur yang menjadi responden  pada  eksekusi  yang  tidak  berhasil  dilakukan  oleh  pihak  Eksternal,  wawancara yang  dilakukan  oleh  debitur  H  pada  umumnya  kurangnya  memahami  isi  lampiran ketentuan  perjanjian  pembiayaan  jaminan  fidusia    karena  dengan  kurang  telitinya membaca dan kurang memahami isi lampiran perjanjian pembiayaan konsumen sehingga debitur  tidak  mengetahui  dan  menyadari  bahwa    mengalihkan  barang  jaminan  tanpa sepengetahuan kreditur tidak di perbolehkan, sebagaimana dalam hal untuk mengalihkan telah di jelaskan pada lampiran perjanjian mengenai hak dan kewajiban serta diatur secara tegas  pada  Pasal  19  sampai  dengan  Pasal  24  Undang-Undang  jaminan  fidusia    tentang pengalihan jaminan fidusia.
Debitur  tentunya  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  penjelasan  yang  jelas mengenai  isi  perjanjian  dalam  melakukan  kredit  oleh  PT.  MTF  sebagai  kreditur  juga berkewajiban untuk menyampaikan dan membacakan isi perjanjian kepada calon debitur agar  debitur  tersebut  memahami  segala  hak  dan  kewajiban  yang  tercantum  dalam perjanjian  yan  mereka  lakukan.  Mengenai  pada  debitur  JT,  dalam  hal  mengalihkan unit/barang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  telah memberitahukan  kepada  pihak  PT.  MTF namun prosedur tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan jaminan fidusia yang terdapat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang jaminan fidusia.
Berdasarkan Undang-Undang jaminan fidusia disebutkan secara tegas Pasal 19 ayat (2)  beralihnya  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan  oleh  kreditur  baru  kepada  Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun pada debitur JT hal tersebut tidak dilakukan meskipun pihak PT.  MTF  selaku  kreditur  telah  mengetahui  barang  tersebut  telah  beralih.  Pemberitahuan pengalihan  yang  dilakukan  debitur  JT  hanya  dilakukan  secara  lisan  sebatas  kreditur mengetahui  bahwa  jaminan  fidusia  telah  beralih  tanpa  adanya  proses  pengalihan  yang telah ditentukan oleh undang-undang jaminan fidusia tentang pengalihan jaminan fidusia.
Pada  Lampiran  Ketentuan  Perjanjian  Pembiayaan  pada  angka  16  huruf  a  tentang pernyataan  dan  jaminan  debitur  yang  melarang  mengalihkan  unit/barang  tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Berdasarkan pada Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan pada debitur JT pengalihan tersebut batal demi hukum serta debiur JT  diwajibkan  untuk  segera  melunasi  sisa  pembayaran  beserta  bunga,  tunggakan  dan denda keterlambatan kepada kreditur.
Berdasarkan  prakteknya  yang  ada  dilapangan  debitur  melakukan  dengan  sengaja menghilangakan  atau  bahkan  mengalihkan  unit/barang  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia  agar  tidak  dilakukan  eksekusi,  hal  ini  tentu  melanggar  pada  kententuan  pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan:
“Pemberi  fidusia  yang  mengalihkan  mengadaikan  atau  menyewakan  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  sebgaimana  dimaksud  dalam  pasal  23  ayat  (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta) rupiah”.
Berdasarkan yang terjadi dilapangan, selain dilakukan penyelesaian masalah di atas dapat diselesaikan secara keperdataan sebagaimana telah diatur pada Pasal 1131 KUHPer “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan perorangan”. Tentu saja apabila dilakukan penyelesaian menurut Pasal 1131 BW kreditur  bukan  lagi  kreditur  preperen  yang  mempunyai  hak  istimewa  yang  didahulukan haknya,  melainkan  akan  menjadi  kreditur  konkuren  yang  tidak  memegang  hak  jaminan kebendaan.
Mengenai  penyelesaian  secara  keperdataan  maka  akan  dilakukan  dengan  cara gugatan  biasa  dengan  mengajukan  permohonan aanmaning ,  dengan  pemanggilan  para
pihak yang bersangkutan baik itu debitur maupun kreditur untuk melaksanakan perkarara persidangan yang mana hasil keputusannya berupa sukarela untuk melakukan penetapan sita  eksekusi  untuk  perlunasan  hutang  debitur.  Mengenai  objek  jaminan  fidusia  telah hilang seperti pada debitur H dan debitur JT dapat digunakan pada kekayaan debitur yang lainnya  menurut  hukum  yang  berlaku,  maka  yang  menjadi  jaminan  yang  dapat dipergunakan untuk melunasi hutang debitur terhadap kreditur, tentu saja kreditur harus tetap mengikuti prosedur hukum yang ada untuk memperoleh perlunasan. Oleh karena itu, untuk  mendapatkan  haknya,  maka  kreditur  harus  mengajukan  gugatan  wanprestasi terhadap debitur melalui pengadilan.
Tuntutan  yang  yang  kreditur  ajukan  selaku  penggugat,  juga  perlu  meminta pengadilan untuk membebankan sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap harta benda debitur,  pada  harta  kekayaan  debitur  yang  telah  dibebankan  sita  jaminan  dapat  dilelang. Kemudian  hasil  dari  perlelangan  tersebut  akan  menjadi  hak  dari  kreditur  sebesar  pada nilai utangnya.
2.  Kendala yang dihadapi PT. Mandiri Tunas Finance dalam pelaksanaan proses parate eksekusi benda fidusia
Kendala yang dihadapi oleh PT. MTF dalam mengeksekusi unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:
a. Debitur pindah alamat (alamat tidak diketahui).
Debitur pindah alamat, kepindahan tersebut tidak dikonfirmasikan ke PT. MTF kota jambi. Pindah alamat tidak diketahui dimana alamat barunya, tentu hal ini menyulitkan PT. MTF  kota  jambi  untuk  melacak  keberadaan  objek  jaminan  untuk  dilakukan  penarikan, apalagi penerima fasilitas tidak koorperatif. Berdasarkan yang terjadi dilapangan pada PT. MTF  sebagaimana  yang  terjadi  pada  debitur  FD,  dan  debitur  JK,  sebelumnya  pihak collector  telah  mendatangi  rumah  debitur  untuk  memberikan  surat  peringatan  namun debitur  tidak  diketahui  keberadaannya  karena  alamat  debitur  telah  berubah  dan  tidak diketahui sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi.
b. Objek fidusia telah beralih ke pihak lain
Objek  jaminan  fidusia  yang  telah  beralih  kepada  pihak  lain  dapat  dengan  cara  jual beli,  tukar  menukar  dan  lain  sebaginya.  Pada  umumnya,  hal  ini  terjadi  pada  barang bergerak  seperti  kendaraan  roda  empat,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  debitur  H  dan debitur JT yang terdapat pada tabel di atas. Berdasarkan sebagaimana yang tertera dalam perjanjian  debitur  tidak  boleh  mengalihkan  atau  bahkan  menjual  unit/barang  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  kreditur  namun  pada prakteknya  banyak  debitur  menjual  atau  mengalihkan  unit/barang  tanpa  persetujuan kreditur  yang  tentu  saja  permasalahan  yang  sering  dihadapi  dalam  hal  ini  unit/barang susah untuk ditemukan.
Berdasarkan  prakteknya  pada  PT.  MTF  di  kota  jambi  sering  kali  mengalami  kasus seperti ini, “Pihak lain yang menguasai objek jaminan terakhir kali tidak mau menyerahkan objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia dan meminta penebusan  sejumlah uang  jika  PT.  MTF mengkhendaki  pengambilan  kembali  objek”.  Berdasarkan  prakteknya  banyak  kendala yang  dihadapi  oleh  PT. MTF  seperti  yang  penulis  jelaskan  di  atas  hal ini  tentu  melanggar pada  ketentuan  Pasal  36  tentang  mengalihkan  unit/barang  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia.
c. Identitas objek jaminan fidusia tidak sesuai
Objek jaminan fidusia yang tidak berhasil dilakukan eksekusi karena identitas objek jaminan  telah  diubah  oleh  pihak  ketiga,  dalam  hal  ini  perubahan  yang  dimaksud  seperti nomor  mesin  dan  rangka  kendaraan  roda  empat  dihapus  (kendaraan  bodong)  dan mengubah  bentuk  unit/barang  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  sebagaimana  yang telah  dilakukan  oleh  debitur  ADZ,  yang  sebelumnya  unit/barang  yang  menjadi  jaminan fidusia bukan atas nama (pengalihan).
Berdasarkan  pada  pengamatan  yang  penulis  lakukan  dilapangan  yang  terjadi  pada debitur  ADZ  merupakan  ikutsertaan  serta  kesengajaan  dari  pihak  matel,  karena fee atau pembayaran  yang  di  tawarkan  penerima  fasilitas  lebih  tinggi  dari  pada  pihak  PT.  MTF tentu saja dengan alasan ini pihak matel akan memberikan alasan serta biasanya diberikan sedikit  bukti  yang  meyakinkan  demi  meyakinkan  kegagalan  eksekusi.  Karena  pada prakteknya  yang  dihadapi  oleh  PT.  MTF  dalam  menunjukan  pihak  eksternal  yang merupakan  Mata  Elang  dalam  mengeksekusi  pada  debitur  DR  pihak  matel  bekerja  sama
dengan  penerima  fasilitas  untuk  mengubah  identitas  unit  agar  gagal  dieksekusi  seperti yang  penulis  jelaskan  di  atas  hal  ini  tentu  melanggar  pada  ketentuan  Pasal  35  Undang- Undang jaminan fidusia, dalam hal memalsukan, mengubah serta menghilangkan unit agar eksekusi tidak berhasil dilakukan.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  pada  bab  pembahasan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia  di PT. MTF kota jambi dilakukan terhadap debitur  yang  melakukan  wanprestasi  dengan  mengambil  kembali  barang  jaminan fidusia  dari  tangan  debitur  maupun  dari  tangan  pihak  ketiga  penerima  fasilitas,  pada PT.  MTF  dalam  pelaksanaan  parate  eksekusi  menunjuk  pihak eksternal  collector yakni berupa profesionall  collector (Profcol)  serta  Mata  Elang  (Matel)  merupakan  kenalan- kenalan  collector  internal  untuk  melakukan  eksekusi  yang  kemudian  hasil  eksekusi jaminan  dilakukan  penjualan  secara  di  bawah  tangan  atau  melalui  perlelangan  umum digunakan  untuk  melunasi  sisa  hutang  debitur.  Serta  masih  terdapat  pelaksanaan parate eksekusi yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. MTF dalam menunjuk pihak eksternal collector dalam  pelaksanaan  parate  eksekusi  adalah  debitur  yang  pindah  alamat  (alamat  tidak diketahui), objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga serta objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan dokumen.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Herowati  Poesoko, Dinamika  Hukum  Parate  Executie  Obyek  Hak  Tanggungan ,  Aswaja
Pressindo, Jember, 2012.
https://keuangan.kontan.co.id/news/mandiri-tunas-finance-siapkan-strategi-
menekanpembiayaan-macet-pasca-lebaran
https://www.sppi.co.id/tentang-kami/latar-belakang.
https://www.mtf.co.id/porporat/id/sejarah-mtf.
I ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Ivida Dewi Amriah Suci dan Herowati Poesoko, Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi
Benda Jaminan Debitor Pailit , Cet. 1, Laksbang Pressindo, Jember, 2009.
Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata , Djambatan, Malang, 2001.
Rustam Riky, Hukum Jaminan , UII Press, Yogyakarta, 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan
Fidusia Nomor 8 Tahun 2011. Perkap Nomor 8 Tahun 2011.
Peraturan  Mentri  Kuangan  Republik  Indonesia  Tentang  Perusahaan  Pembiayaan.  PMK
Nomor 84/PMK.012/2006. Permenkeu Nomor 84 Tahun 2006.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha
Perusahaan  Pembiayaan.  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018.  POJK  Nomor  35  Tahun 2018.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
Dan          Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  Nomor  21  Tahun  2015.  Perpem Nomor 21 Tahun 2015.
Peraturan  Presiden  Republik  Iindonesia  Tentang  Lembaga  Pembiayaan  Nomor  9  Tahun
2009. Perpres Nomor 9 Tahun 2009.
Republik Indonesia. Kita Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Tentang  Jaminan  Fidusia.  UU  Nomor  42  Tahun  1999.  LNRI  Tahun  1999
Nomor 168. TLNRI Nomor 3889.