Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)
Oleh:
Sitti Mawar, S.Ag., M.H./Safrul Rizal, SH.

## sitimawar@yahoo.com

## ABSTRAK
Kejaksaan  Tinggi  Aceh  merupakan  Instansi  Negara  yang  memiliki  kewenangan  dalam  hal melakukan penyimpanan serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika. Secara aturan perundang- undangan, penyimpanan Benda Sitaan Narkotika semestinya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHAP, dan pemusnahan terhadap Benda Sitaan Narkotika dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah    memperoleh  utusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun  faktanya aturan perundang-undangan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya. Penyimpanan Benda Sitaan  Narkotika  tidak  sepenuhnya  disimpan  di  Rupbasan  melainkan  disimpan  di  Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang telah memperoleh putusan pengadilan  tidak  langsung  dimusnahkan  dalam  jangka  waktu  7  (hari)  setelah  putusan pengadilan  tersebut  dikeluarkan.  Penelitian  ini  bertujuan  menjawab  permasalahan:  Pertama, bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan oleh  Kejaksaan  Tinggi  Aceh  ;  Kedua,  pa  saja  kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan penyimpanan  dan  pemusnahan  Benda  Sitaan  Narkotika  serta  upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi  kendala  tersebut.  Penelitian  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis Empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Mekanisme  Penyimpanan  dan  Pemusnahan Benda  Sitaan  Sarkotika  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis, tempat penyimpanan yang kurang memadai, anggaran  yang  terbatas,  prosedur  pemusnahan  yang  rumit.  Namun  pihak  Kejaksaan  Tinggi Aceh  telah  berupaya  mengatasi  kendala  tersebut  dengan  melakukan  koordinasi  dengan Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh,  mengajukan  anggaran  tambahan,  mengefaluasi  kendala  dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
Kata Kunci: Penyimpanan, Pemusnahan, Benda Sitaan Narkotika.

## PENDAHULUAN
A. Narkotika
1. Pengertian Narkotika
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  menegaskan  bahwa Narkotika  adalah  zat  atau obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintesis maupun  semi  sintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 1
Tindak  Pidana  Narkotika  diatur  dalam  bab  XV  pasal  111  sampai  dengan  pasal  148 Undang-Undang  Narkotika  yang  merupakan  ketentuan  khusus,  walaupun  tidak  dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah  tindak  kejahatan.  Alasannya,  jika  Narkotika  hanya  untuk  pengobatan  dan  ilmu pengetahuan,  maka  apabila  ada  perbuatan  diluar  kepentingan-kepentingan  tersebut  sudah merupakan  kejahatan  mengingat  besarnya  akibat  yang  ditimbulkan  dari  pemakai  Narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia. 2
Dalam  Undang-Undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagaimana  diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, bahwa Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Sebagai Pengguna
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling  singkat 5 (lima) tahun dan paling  lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
b. Sebagai Pengedar
Setiap orang  yang tanpa hak atau melawan hukum  menawarkan,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I maka dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas) tahun,  dan  pidana denda  paling  sedikit  Rp800.000.000  (delapan  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
c. Sebagai Produsen
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi,  mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan diberikan hukuman mati, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
1 Sebagaimana dimuat dalam Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 5062.
2 Supramono. Hukum Narkotika Indonesia (Jakarta : Djambatan, 2001) hlm 5.

## B. Alat Bukti dan Barang Bukti
1. Alat Bukti
Dalam  pengertian  yuridis,  tentang  bukti  dan  alat  bukti  dapat  disimak  pendapat  Prof. Soebekti, S.H. yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil  atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, bewijsmiddle (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. 3
Pengertian membuktikan dalam arti yuridis menurut Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, S.H tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang  bersangkutan  guna  memberi  kepastian  tentang  kebenaran  peristiwa  yang  diajukan. Menurutnya bahwa  membuktikan  mengandung tiga pengertian,  yaitu  membuktika dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. 4
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alat bukti adalah suatu barang dan atau bukan barang yang dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan atau dakwaan atau  menolak  dakwaan  dan  tuntutan  dalam  proses  pembuktian  dalam  pengadilan  dari  pihak penuntut  dan  pihak  yang  dituntut  yang  kemudian  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam mengambil keputusan.
Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah secara “limitatif” menurut undnag- undang.  Diluar  alat  bukti  tersebut,  tidak  dibenarkan  bila  dipergunakan  untuk  membuktikan kesalahan  tedakwa 5 .  Fungsi  dari  alat  bukti  itu  sendiri  adalah  untuk  membenarkan  terdakwa yang  melakukan  tindak  pidana  dan  untuk  itu  terdakwa  harus  mempertanggung  jawabkan perbuatannya. 6
Mengenai alat bukti dapat digolongkan sebagai  suatu alat bukti  yang sah  sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah:
(1) Alat Bukti yang sah ialah:
a. Keterangan Saksi
b. Keterangan ahli
3 Koesparmono  Irsan,  Armansyah .  Panduan  Memahami  Hukum  Pembuktian  dalam  Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm 172.
4 Ibid.
5 Syaiful  Bakhri. Beban  Pembuktian  Dalam  Beberapa  Praktik  Peradilan (Jakarta:  Gramata Publishing, 2012) hlm 58.
6 M.  Yahya  Harahap. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm 285.
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Penjelasan mengenai alat bukti yang digolongkan dalam pasal 184 KUHAP diantaranya: Ayat (1) alat bukti yang sah :
a) Keterangan Saksi
Menurut  Pasal  1  angka  27  KUHAP  saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi  merupakan salah  satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.
b) Keterangan Ahli
Menurut  Pasal  1  angka  28  KUHAP  keterangan  Ahli  adalah  keterangan  yang diberikan  oleh  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan  dalam  hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
c) Alat Bukti Surat
Alat  bukti  surat  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  187  KUHAP  Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah  jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 7
1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang  atau  yang  dibuat  di  hadapannya,  yang  memuat  keterangan  tentang kejadian atau keadaan  yang didengar, dilihat atau  yang dialaminya  sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat  oleh  pejabat  mengenai  hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang  menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3) surat keterangan dari  seorang ahli  yang  memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
4) surat  lain  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya  dengan  isi  dari  alat pembuktian yang lain.
7 Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## C. Penyimpanan
1. Pengertian Penyimpanan
Jika dikaji berdasarkan perundang-undangan, pengertian penyimpanan tidak disebutkan secara  spesifik.  Namun  dengan  melihan  proses  dan  tujuan  penyimpanan  itu  sendiri,  dapat diambil  suatu  pengertian  bahwa  penyimpanan  merupakan  suatu  tindakan  penyidik  untuk mengamankan benda sitaan agar tidak dipegunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan terhindar  dari  pengaruh  luar  yang  dapat  menyebabkan  benda  sitaan  tersebut  rusak,  berubah bentuk atau hilang.

## 2. Prosedur Penanganan Penyimpanan Benda Sitaan
Bertitik  tolak  pada  ketentuan  Pasal  44  KUHAP,  benda  sitaan  disimpan  dalam  Rumah Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  atau  disingkat  dengan  Rupbasan.  Rupbasan  adalah  satu- satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Dapartemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.
Pasal  44  ayat  (1)  menentukan  tempat  penyimpanan  benda  sitaan  harus  disimpan  di Rupbasan.  Siapapun  tidak  diperkenankan  menggunakannya,  sebagaimana  ditegaskan  secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pada masa yang lalu, banyak diantara para pejabat penegak hukum yang menguasai dan  menikmati  benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan  yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur dan habis. Atas dasar pengalaman tersebut,  KUHAP  menggariskan  ketentuan  yang  dapat  diharapkan  menjamin  keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa: 8
3. Sarana penyimpanan dalam Rupbasan,
4. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan
5. Penanggung  jawab  secara  yuridis  berada  pada  pejabat  penegak  hukum  sesuai  dengan tingkat pemeriksaan.
Sedangkan  apabila  di  daerah  yang  bersangkutan  belum  ada  Rupbasan,  maka penyimpanan dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:
1) Kantor Polri,
2) Kantor Kajari,
8 Ibid. Hlm 277-278
3) Kantor Pengadilan Negeri (PN),
4) Di gedung Bank Pemerintah, dan
5) Apabila dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat lain.
Benda  sitaan  yang  disimpan  di  dalam  Rupbasan  selalu  diperlukan  dalam  pemeriksaan mulai  dari  tingkat  pemeriksaan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemerikasaan  pengadilan. Adakalanya benda sitaan tersebut harus dikeluarkan guna kepentingan proses pembuktian suatu perbuatan  pidana.  Dalam  proses  pengeluaran  benda  sitaan  dari  Rupbasan  ini  sebagaimana diatur  dalam  pasal  28  PP  No.  27/1983  jo.  Bab  II  peraturan  Mentri  Kehakiman  No.  M.05- UM.01.06/1983  telah  memberi  petunjuk  yang  ditujukan  kepada  kepala  Rupbasan  dengan beberapa ketentuan pengeluaran benda sitaan.
Ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  28  PP  No.  27/1983  jo.  Bab  II  peraturan  Mentri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 diantaranya: 9
1) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penuntutan”.
Dalam rumusan pasal 8 ayat (1) Peraturan Mentri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, permintaan  pengeluaran  benda  sitaan  dari  Rupbasan  dilakukan  oleh  instansi  yang memerlukan pada tingkat pemerikasaan sebagai instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dengan surat permintaan pengeluaran benda sitaan yang resmi.
2) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”.
Dalam  keperluan  persidangan,  yang  berhak  meminta  pengeluaran  benda  sitaan  dari Rupbasan  adalah  penuntut  umum  berdasarkan  penetapan  sidang  yang  dikeluarkan pengadilan dengan melampirkan surat permintaan pengeluaran benda sitaan.
3) Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan”.
Pengeluaran  benda  sitaan  untuk  dikembalikan  dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut umum  sebagaimana ketentuan yang diatur oleh pasal 46 ayat (1) KUHAP.
4) Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”.
Pengeluaran  benda  sitaan  untuk  dirampas  atau  dimusnahkan  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan  keputusan  pengadilan  dan  kewenangannya  diberikan  kepada  penyidik  dan penuntut  umum  atas  putusan  pengadilan  sebagaimana  berdasarkan  pasal  45  ayat  (1) KUHAP  dan petunjuk pelaksanaan angka 2 Lampiran Keputusan Mentri Kehakiman No. M.14-PW .07.03/1983.
5) Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”.
9 Ibid. Hlm 283.
Setiap instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang  apabila  benda  itu  merupakan  benda  yang  mudah  rusak.  Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan disaksikan oleh petugas Rupbasan yang kemudian uang hasil  pelelangan  disimpan  di  Rupbasan  dan  didaftarkan  dalam  register  yang  tersedia untuk itu.

## 2. Pemusnahan

## 1. Pengertian Pemusnahan
Kata ‘pemusnahan’ merupakan asal dari kata ‘musnah’ yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang. 10 Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Dalam hukum pidana pemusnahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh undang-undang.
Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi:
“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang  pelaksanaannya  dilakukan  setelah  ada  penetapan  dari  Kepala  Kejaksaan  Negeri setempat  untuk  dimusnahkan  dan  disaksikan  oleh  pejabat  yang  mewakili  unsur Kejaksaan, Kementerian,  Kesehatan dan Badan Pengawas Obata dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”. 11
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan, maka pihak yang  terlibat  dalam  proses  pemusnahan  benda  sitaan  narkotika  merupakan  pejabat  yang mewakili unsur:
a. Kejaksaan
b. Kementerian Kesehatan
c. Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Prosedur Penanganan Pemusnahan Terhadap Benda Sitaan
Prosedur  pemusnahan  benda  sitaan  Narkotika  sebagaimana  menurut  pasal  91  Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan:
(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang  bukti  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  dari  penyidik  Kepolisian  Negara
10 https://kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada tanggal 07 November 2018 jam: 21.22 WIB
11 Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.
Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan  status  barang  sitaan  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  tersebut  untuk kepentingan  pembuktian  perkara,  kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan  penyidik  yang  telah  ditetapkan  untuk  dimusnahkan,  wajib  dimusnahkan dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  menerima  penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara  tersebut  kepada  penyidik  BNN  atau  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri  setempat,  ketua  pengadilan  negeri  setempat,  Menteri,  dan  Kepala  Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
(5) Pemusnahan  barang  sitaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
(6) Barang  sitaan  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling  lama  5  (lima)  hari  terhitung  sejak  menerima  penetapan  dari  kepala  kejaksaan negeri setempat.
(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada  ayat  (6)  menyampaikan  laporan  kepada  Menteri  mengenai  penggunaan  barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
Sebagaimana  uraian  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Narkotika  dan  Peraturan Kepala  BNN  nomor  7  tahun  2010  yang  menjelaskan  tentang  pedoman  teknis  pemusnahan benda  sitaan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  Pemusnahan  Benda  Sitaan  Narkotika dilakukan  setelah  memperoleh  penetapan  status  benda  sitaan  dari  Kepala  Kejaksaan  Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian  Kesehatan  dan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Apabila  unsur  pejabat tersebut  tidak  dapat  hadir,  maka  pemusnahan  disaksikan  oleh  pihak  lain  yang  merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

## PEMBAHASAN

## A. Profil Lembaga Kejaksaan Tinggi Aceh
Kejaksaaan  Tinggi  Aceh  adalah  jajaran  Kejaksaan  RI  dengan  wilayah  bertugas  di Provinsi  Aceh.  Instansi  Negara  ini  berada  di  Jl.  Tgk.  Mohd.  Daud  Beureueh  No.  18  Banda Aceh.  Kejaksaan  Tinggi  Aceh  adalah  lembaga  negara  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Dalam  Undang-Undang  No.16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI,  Pasal  2  ayat  (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara  dalam  bidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara ( Dominus Litis ), mempunyai kedudukan sentral dalam  penegakan  hukum,  karena  hanya  institusi  Kejaksaan  yang  dapat  menentukan  apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum  Acara  Pidana.  Disamping  sebagai  penyandang Dominus  Litis ,  Kejaksaan  juga merupakan  satu-satunya  instansi  pelaksana  putusan  pidana  ( executive  ambtenaar ).  Karena itulah,  Undang-Undang  Kejaksaan  yang  baru  ini  dipandang  lebih  kuat  dalam  menetapkan kedudukan  dan  peran  Kejaksaan  RI  sebagai  lembaga  negara  pemerintah  yang  melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Mengacu  pada  UU  No.  16  Tahun  2004    maka   pelaksanaan  kekuasaan  negara  yang diemban  oleh  Kejaksaan,  harus  dilaksanakan  secara  merdeka.  Penegasan  ini  tertuang  dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  Penuntutan,  Penyidikan  tindak  pidana  Korupsi, dibidang Perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak  baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana  yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  selanjutnya  kewenangan  Kejaksaan  Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh di daerah hukumnya yaitu Provinsi Aceh.

## B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Tinggi Aceh
Berdasarkan  Pasal  30  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:
a. Bidang pidana:
• melakukan penuntutan;
• melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap;
• melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
• melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang;
• melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan  pemeriksaan tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
b. Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  Kejaksaan  dengan  kuasa  khusus,  dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
c. Bidang  ketertiban  dan  ketenteraman  umum,  Kejaksaan  turut  menyelenggarakan kegiatan:
• peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
• pengamanan kebijakan penegakan hukum;
• pengawasan peredaran barang cetakan;
• pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
• pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
• penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana  yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi  Khusus  bagi Provinsi  Aceh, sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  selanjutnya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh. 12
Sedangkan jaksa dalam ruang lingkup Kejaksaan menjalankan tugasnya sebagai:
- Penuntut Umum, dan
- Eksekutor dari putusan Hakim yang telah Inkrah
12 http://www.kejati-aceh.go.id/tugas-kejaksaan diakses pada 04 desember  2018 jam 20.10 WIB.
Kewenangan eksekutorial jaksa yang menjalankan putusan hakim termasuk didalamnya terkait  penyimpanan  dan  pemusnahan  benda  sitaan  narkotika.  Jaksa  sebagai  penuntut  umum memiliki kewenangan terhadap benda sitaan yang menjadi bukti dipersidangan. Jaksa memiliki otoritas  terhadap  benda  sitaan  yang  disimpan  di  rumah  penyimpanan  negara.  Jaksa  dapat mengeluarkan  benda  sitaan  yang  disimpan  di  Rupbasasan  dengan  izin  dari  pengadilan  guna pembuktian  di  persidangan.  Setelah  suatu  putusan  telah  ditetapkan  dan  memiliki  kekuatan hukum tetap, benda sitaan narkotika tersebut harus dimusnahkan oleh jaksa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

## C. Mekanisme  Penyimpanan  dan  Pemusnahan  Benda  Sitaan  Narkotika  di  Kejaksaan Tinggi Aceh.
a. Mekanisme Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  44  KUHAP,  benda  sitaan  disimpan  dalam  Rumah Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  atau  disingkat  dengan  Rupbasan.  Rupbasan  adalah  satu- satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Dapartemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda  sitaan  harus  disimpan  di  Rupbasan.  Siapapun  tidak  diperkenankan  menggunakannya, sebagaimana  ditegaskan  secara  imperatif  dalam  Pasal  44  ayat  (2).  Maksudnya  untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Dalam kewenangan penyimpanan benda sitaan atau barang bukti, Kejaksaan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan barang bukti, namun terkait penyimpanan barang bukti kewenangannya dimiliki penuh oleh  Kejaksaan Negeri Banda  Aceh. Kejaksaan Tinggi melalui jaksa yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika hanya memiliki kewenangan untuk  membuktikan  di  persidangan.  Terkait  barang  bukti  yang  disimpan,  jaksa  dapat mengambil dan mengeluarkan barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti guana kepentingan pembuktia di persidangan dengan surat izin mengeluarkan barang bukti dari hakim pengadilan. 13
Dalam prakteknya setelah barang bukti tersebut berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti yang keluar dari tempat penyimpanan  sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum hingga barang bukti tersebut dikembalikan di ruang penyimpanan. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan terhadap barang bukti setelah memperoleh putusan
13 Hamka Nasution, Jaksa Kejaksaan Tinggi Aceh, wawancara pada tanggal  04 Desember 2018.
hakim  di  pengadilan  dan  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  maka  jaksa  yang  memiliki kewenangan  sebagai  eksekutor  dari  putusan  hakim  yang  melakukan  ketetapan  dari  putusan tersebut. 14
Jika  dalam  aturannya  penyimpanan  benda  sitaan  atau  barang  bukti  harus  disimpan  di Rupbasan, namun dalam proses penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan, praktek yang yang berlangsung di lapangan tidaklah demikian. Barang bukti yang seharusnya disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang terletak di Jalan T. Nyak Arief No. 270  Jeulingke,  Kota  Banda  Aceh  sebagaimana  ketentuan  yang  diamanatkan  dalam  pasal  44 KUHAP tidak terjalankan secara tepat. Jika dalam aturannya  segala  jenis barang bukti harus disimpan di dalam Rupbasan sebagai satu-satunya tempat penyimpanan barang bukti, namun barang  bukti  yang  menjadi  rampasan  oleh  pihak  yang  berwenang  justru  tidak  semuanya disimpan di dalam Rupbasan, namun penyimpanannya di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh. Dalam  prakteknya,  barang  bukti  memang  tidak  disimpan  di  Rupbasan  dan  diusahakan semaksimal  mungkin  dapat  disimpan  di  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh,  hal  ini  disebabkan karna efektifitas jika dibandingkan dengan Rupbasan, menyimpan barang bukti di Kejaksaan Negeri lebih efektif baik karena jarak Kejaksaan Negeri lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dan memaksimalkan waktu karena setiap kali persidangan barang bukti harus dikeluarkan dan dibawa ke persidangan atas permintaan Hakim. 15
Penyitaan  barang  bukti  pada  awalnya  dari  penyidik  kepolisian  kemudian  diserahkan kepada  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh,  kemudian  Kepala  Kejaksaan  negeri  Banda  Aceh Mengeluarkan  penetapan  barang  bukti  untuk  digunakan  dalam  kepentingan  pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti yang diguanakan untuk kepentingan pembuktian perkara disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. 16
Pada  awalnya  penyerahan  barang  bukti  serta  tersangka  dari  pihak  kepolisian  kepada kejaksaan dengan disertakan Berita Acara Pendapat (BA5) dan label barang bukti serta identitas dan register dari barang bukti dari kepolisian yang diserahkan kepada kejaksaan. Mekanisme penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan mewakili unsur: 17
14 Ibid.
15 Ricky,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh,  wawancara  pada tanggal 05 desember 2018.
16 Iskandar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.
17 ibid
1. Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan
2. Kejaksaan Negeri oleh Kasi Pidana Umum
3. Cabang kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana
Setelah  penyerahan  barang  bukti  dan  tersangka  dari  kepolisian  kepada  kejaksaan, kemudian barang bukti dicocokkan dengan daftar barang bukti yang diterima yang disaksikan oleh  penyidik  dan  tersangkan  untuk  memastikan  barang  bukti  tersebut  sesuai  dengan  daftar yang diterima dan kemudian disimpan dalam ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. 18
Secara aturan Rupbasan memang sebagai tempat untuk menyimpan seluruh barang bukti, namun dalam prakteknya penyimpanan barang bukti juga disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena alasan lebih efisien. Barang bukti tersebut disimpan dalam suatu ruangan khusus dengan kunci yang biasa dan dikelola oleh petugas ruang barang bukti dari Kejaksaan Negeri Banda  Aceh.  Barang-barang  bukti  yang  didapat  dari  suatu  tindak  pidana  diusahakan  dapat disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, namun apabila bentuk dari barang bukti tersebut tidak  memungkinkan  untuk  disimpan  di  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh  barulah  kemudian barang bukti tersebut disimpan di Rupbasan seperti mobil, sepeda motor, dan barang bukti lain yang ruang penyimpanannya tidak dapat ditampung olek Kejaksaan Negeri Banda Aceh atau memiliki unsur yang membahayakan. 19
Mekanisme  penyimpanan  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh  pada umumnya sama dengan mekanisme yang diterapkan di Rupbasan, namun mekanismenya lebih mengutamakan  efektifitas  dalam  segala  proses  tahapan  penyimpanan  benda  sitaan.  Dalam pengelolaan barang bukti yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Banda  Aceh, pengelolaannya  menjadi tanggung  jawab penuh dari petugas ruang barang bukti dimana pengamanan ruang barang bukti itu sendiri hanya dapat diakses oleh petugas ruang barang  bukti dan tidak satu orangpun selain petugas ruang  barang bukti dapat mengakses ruangan tersebut bahkan Kasi Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh sekalipun melainkan hanya sebagai pengawas saja. 20
Mekanisme pengeluaran benda sitaan atau barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Banda Aceh guna pembuktian persidangan harus memalalui jaksa yang  menangani  perkara  dengan  surat  izin  mengeluarkan  barang  bukti.  Jaksa  pada  awalnya
18 Ricky,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh,  wawancara  pada tanggal 05 desember 2018.
19 Ibid.
20 Ibid.
menunjukan surat izin kemudian mengisi buku register pengeluaran dan pengembalian barang bukti  yang  diserahkan  oleh  petugas  ruang  penyimpanan  barang  bukti.  Setelah  mengisi  buku register dan kemudian barang bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan, status barang bukti dan pertanggung  jawabannya sepenuhnya oleh  jaksa  yang  menangani perkara hingga  barang bukti  tersebut  dikembalikan  kedalam  ruang  penyimpanan  dan  jaksa  menanda  tangani  bukti pengembalian,  kemudian  tanggung  jawab  atas  barang  bukti  menjadi  tanggung  jawab  dari petugas ruang penyimpanan barang bukti. 21
Terhadap  barang  bukti  khusus  narkotika  penyimpananya  sedikit  berbeda,  barang  bukti narkotika disimpan terpisah dari barang bukti pada umumnya. Khusus terhadap barang bukti narkotika  dan  barang  bukti  berbahaya  lainnya  disimpan  di  ruang  khusus  yang  ada  di  ruang penyimpanan  yang  disegel  dalam  sel  khusus  sehingga  tinggat  pengamanannya  lebih  tinggi. Barang Bukti Narkotika yang berada dalam ruang penyimpanan khusus akan terus berada dan disimpan  di  ruang  penyimpanan  barang  bukti  sampai  pelaksanaan  putusan  pengadilan dilaksanakan baik barang bukti tersebut dikembalikan, dilelang, dirampas untuk negara maupun untuk dimusnahkan.
b. Mekanisme Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika
Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor  7  tahun  2010  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1  angka  5  yang  menyebutkan: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan  dan  disaksikan  oleh  pejabat  yang  mewakili  unsur  Kejaksaan,  Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”. 22
Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika pada awalnya Kepala Kejaksaan Negeri menerima  pemberitahuan  tentang  penyitaan  barang  bukti  narkotika  dari  kepolisian,  dalam rentang  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  Kepala  Kejaksaan  Negeri  mengeluarkan  surat penetapan  terhadap  barang  bukti  narkotika  tersebut  dengan  status  dipergunakan  demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan  pelatihan  atau  untuk  dimusnahkan.  Jika  barang  bukti  narkotika  dalam  jumlah banyak  biasanya  ditetapkan  untuk  dimusnahkan  dan  jika  dalam  jumlah  kecil  dipergunakan untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  persidangan  dan  dimusnahkan  ketika  telah  ditetapkan
22 Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.
putusan  terhadap  barang  bukti  tersebut.  Untuk  barang  bukti  narkotika  yang  telah  ditetapkan statusnya  untuk  dimusnahkan,  maka  penyidik  kepolisian  yang  melakukan  pemusnahan  pada tingkatan  penyidikan  dan  kejaksaan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  menyaksikan pemusnahan tersebut. Setelah dimusnahkan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dan  salinannya  diserahkan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dan  unsur  lainnya  yang  hadir menyaksikan pemusnahan sebagaimana perintah yang termuat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 23
Mengenai  mekanisme  pemusnahan  barang  bukti  setelah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  dari  hakim  pengadilan,  ketentuan  yang  mengatur  bahwa  kejaksaan  sebagai  yang berwenang  melaksanakan  putusan  hakim  wajib  memusnahkan  barang  bukti  tersebut  dalam jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  mendapat  putusan  hakim  yang  sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dari batas yang ditetapkan.
Namun  dalam  prakteknya,  pemusnahan  barang  bukti  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  tersebut  tidak  langsung  dimusnahkan  sesuai  dengan  batas  waktu  yang  telah ditetapkan  karena  ada  hambatan-hambatan  yang  mengakibatkan  pemusnahan  tersebut  tidak bisa  langsung  dilaksanakan.  Namun  khusus  terhadap  barang  bukti  narkotika  dan  barang berbahaya lainnya yang jika beredar kembali dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat maka Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh  melalui  ketetapan  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh menetapkan bahwa barang bukti narkotika harus dimusnahkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 24
Dari pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Tindak Pidana Umum  di  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh  tersebut  jelas  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  dari Undang-Undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  dalam  ketentuannya pemusnahan  terhadap  barang  bukti  yang  telah  memperoleh  putusan  hakim  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap  harus  dimusnahkan  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  keluarnya putusan.
Meski  banyaknya  kendala  yang  menghambat  pelaksanaan  pemusnahan  barang  bukti narkotika  setelah  putusan  hakim,  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh  tetap  melaksanakan pemusnahan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan karena dianggap barang bukti narkotika yang  telah  mendapat  putusan  dari  hakim  pengadilan  tidak  aman  jika  disimpan  terlalu  lama.
23 Ricky,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh,  wawancara  pada tanggal 05 desember 2018.
24 Ibid.
Karena pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran dimana barang bukti yang telah memdapat putusan  pengadilan  yang  belum  dimusnahkan  dan  masih  disimpan  di  ruang  penyimpanan digunakan  oleh  petugas  kejaksaan  untuk  dijual  dan  diedarkan  kembali  ke  masyarakat.  Oleh karena itu untuk menghindari kasus yang sama terjadi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh maka kepala  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh  mengeluarkan  edaran  bahwa  pemusnahan  terhadap barang  bukti  khusus  narkotika  harus  segera  dilaksanakan  paling  lama  1  (satu)  bulan  dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 25
Dari pengalaman yang pernah terjadi terkait penyelewengan kekuasaan terhadap barang buki narkotika, sangsi yang diberikan kepada petugas yang melakukan pelanggaran diberikan sangsi  tegas  berupa  pemecatan  secara  tidak  hormat  yang  artinya  dicabut  jabatan  dan dikeluarkan  dari  lembaga  kejaksaan  bahkan  dipidanakan.  Hal  ini  merupakan  suatu  ketegasa yang diberikan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. 26
Meski dalam prakteknya pejabat kejaksaan tidak menjalankan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, pejabat kejaksaan juga  mendapati  sangsi  dari  pengawas  ketika  dilakukan  tindakan  pengawasan  yang  biasanya pada  akhir  tahun  oleh  Lembaga  pengawas  kejaksaan.  Jika  didapati  adanya  ketidak  sesuaian maka pejabat kejaksaan juga diberikan sangsi berupa sangsi administrasi ringan seperti teguran lisan ataupun tulisan dan sangsi administrasi ringan seperti ganti rugi dan skorsing sementara. 27

## D. Kendala-kendala dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam  Mengatasi  Pemasalahan  Penyimpanan  Dan  Pemusnahan  Benda  Sitaan Narkotika.
Kejaksaan  merupakan  lembaga  yang  berwenang  menjalankan  kekuasaan  negara sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang,  salah  satu  kewenangannya  adalah  sebagai eksekutor  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Selaku eksekutor,  kejaksaan  melalui  jaksa  memeliki  kewenangan  menjalankan  putusan  hakim  yang telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  yang  salah  satunya  dalam  pemusnahan  benda  sitaan narkotika.
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  melalui  Kasi  Pidana  Umum Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh,  selama  tahun  2018  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh  sudah
25 Ibid.
26 Iskandar, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.
27 Ricky,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh,  wawancara  pada tanggal 05 desember 2018.
menangani 175 kasus narkotika hingga awal desember 2018. Barang bukti yang disita beragam dan  sudah  dimusnahkan  seluruhnya  baik  pemusnahan  di  tingkat  penyidikan  maupun  setelah memperoleh  putusan  pengadilan.  Meski  pemusnahannya  tidak  sesuai  dengan  jangka  waktu yang  ditetapkan  undang-undang  yang  dilakukan  sekaligus  pada  akhir  Novemver  2018  yang lalu.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  melakukan  pemusnahan  terhadap  benda sitaan  narkotika  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  kejaksaan  selalu  mengalami hambatan  dan  kendala-kendala  sehingga  pelaksanaan  tugasnya  bisa  berbeda  sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hal ini disebabkan oleh bebrapa hal yang mempengaruhi faktor penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika.
Dari hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, faktor-faktor penghambat yang  menjadi  kendala  kejaksaan  dalam  hal  penyimpanan  dan  pemusnahan  benda  sitaan narkotika diantaranya :
1. Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis.
Tempat segala jenis benda sitaan berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHAP harus disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun dalam prakteknya, dikarenakan lokasi Rupbasan terletak jauh dari lokasi pengadilan, maka benda sitaan narkotika dan lainnya disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penyimpanan benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Banda Aceh ini dianggap lebih efektif dikarenakan pada saat persidangan di pengadilan, Jaksa  Penuntut  harus  mengeluarkan  barang  bukti  dari  ruang  penyimpanan  barang  bukti  dan dihadirkan di persidangan. 28
Ketika hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti di  persidangan  dan  hal  tersebut  dapat  berulang  kali,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  akan kewalahan karana harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil barang bukti dan mengembalikannya. Selain  jarak  yang cukup  jauh, tanggung  jawab  yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum akan lebih besar jika semakin lama barang bukti tersebut berada diluar tempat penyimpanannya.  Oleh  karena  itu  penyimpanan  benda  sitaan  narkotika  atau  barang  bukti narkotika disimpan di Kejaksaan Negeri dengan alasan efektifitas. 29
Penyimpanan  benda  sitaan  narkotika  yang  disimpan  di  Kejaksaan  Negeri  banda  aceh tidaklah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya benda sitaan narkotika  disimpan  di  dalam  Rupbasan  dikarnakan  diwilayah  banda  aceh  terdapat  Rumah
28 Hamka  Nasution,  Jaksa  Kejaksaan Tinggi  Aceh,  wawancara  pada  tanggal 04  Desember 2018.
29 Ibid.
Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Lain halnya apabila Rupbasan tidak ada, benda sitaan dapat disimpan  di  Kejaksaan  Negeri,  Pengadilan  Negeri,  Polda,  Gedung  Bank  Indonesia  ataupun tempat lain jika dalam keadaan memaksa sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan yang kurang memadai.
Ruang penyimpanan benda sitaan atau barang bukti yang ada masih sangat jauh kurang memadai dari yang seharusnya, masih sangat banyak barang bukti yang tidak dapat ditampung di Kejaksaan Negeri Banda Aceh bahkan Rupbasan misalnya dalam kasus lain selain narkotika, banyak barang bukti seperti kapal laut yang seharusnya ditempatkan pada Rumah Penyimpanan Benda  Sitaan  Negara  namun  tidak  bisa  ditempatkan,  sehingga  kejaksaan  harus  mengambil langkah sendiri bekerjasama dengan instansi luar untuk mengatasi hal tersebut. Hal seperti ini seing menyulitkan kejaksaan dalam perkara penanganan barang bukti. 30
Selain di Rupbasan, ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga masih  kurang  memadai,  ruangan  yang  sempit  untuk  menyimpan  barang  bukti  yang  begitu banyak  menjadi  salah satu faktor penghambatnya sehingga untuk penyimpanan  barang  bukti sering disiasati agar dapat muat dalam ruang tersebut. Namun meski dengan keterbatasan itu pihak kejaksaan masih berupaya semaksimal mungkin agar keamanan dan kondisi barang yang berada di ruang penyimpanan terjaga dengan baik. 31
Ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh berupa sebuah ruang pada umumnya dengan lemari kayu (rak) yang tidak berpintu dengan kunci pengamanan yang biasa  saja.  Sehingga  jika  dibandingkan  dengan  ketentuan  yang  seharusnya  bahwa  ruang penyimpanan benda sitaan tersebut mesti dengan keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat  ruang  penyimpanan  khusus  seperti  brankas  untuk  menyimpan  benda  berharga  dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkotika dan zat berbahaya lainnya, maka ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih jauh dari ketentuan-ketentuan tersebut. 32
Dari kondisi lapangan yang diperlihatkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dapat dilihat  banyak  barang  bukti  yang  seharusnya  disimpan  pada  tempat  yang  harus  dipisah- pisahkan,  namun  prakteknya  barang  bukti  tersebut  disimpan  berdampingan  dan  berdesakan karena  kondisi  ruang  yang  sempit  sehingga  dikhawatirkan  barang  bukti  tersebut  dapat  rusak dan tidak terjamin keutuhannya. Demikian pula dengan barang bukti narkotika yang seharusnya
30 Ricky,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh,  wawancara  pada tanggal 05 desember 2018.
31 Ibid.
32 Iskandar,  Kepala  Seksi  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh,  wawancara  pada tanggal 05 desember 2018.
disimpan di ruangan khusus dengan keamanan yang lebih ketat agar kondisi fisik dari barang bukti  tersebut  tidak  rusak,  namun  dalam  ruang  penyimpanan  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh benda sitaan narkotika tersebut masih disatukan dengan barang bukti yang lain dan dipisahkan hanya  dengan  dimasukkan  kedalam  kotak  plastik  dengan  label  barang  bukti  narkotika. Meskipun barang bukti narkotika tersebut sedikit berbeda karna ditempatkan dalam sel di ruang penyimpanan, namun barang bukti narkotika tersebut masih disatukan dengan barang bukti lain sehingga tidak menjamin keamanan dan keadaan fisik dari barang bukti narkotika tersebut.
3. Tidak adanya bidang pengawas khusus yang bertanggung jawab secara penuh terhadap benda sitaan yang disimpan.
Pengawasan  terhadap  barang  bukti  yang  disimpan  di  ruang  penyimpanan  yang  ada  di Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih belum sepenuhnya maksimal. Meski akses untuk ruang penyimpanan  hanya  dapat  diakses  melalui  petugas  ruang  barang  bukti,  namun  masih dibutuhkan pengawasan yang dapat mengawasi dan memelihara barang bukti agar tetap terjaga keamanan dan keutuhanya.
Pada beberapa kejaksaan negeri lainnya sudah dibentuk Kasi Barang Bukti  yang bertugas khusus terkait barang bukti dan ruang penyimpanan dan barang bukti, namun pada Kejaksaan Negeri  Banda  Aceh  Kasi  Barang  Bukti  masih  belum  dibentuk  dan  pengawasannya  selain petugas ruang barang bukti masih dibawah Kasi Pidana Umum. 33

## 4. Kendala Biaya
Biaya  merupakan  faktor  paling  berpengaruh  agar  pelaksanaan  tugas  yang  menjadi tanggung jawab kejaksaan dapat dijalankan dengan baik. Ketika aturannya mengatakan bahwa tempat penyimpanannya harus aman, luas dan fasilitasnya harus memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sepadan dengan apa yang diatur hal ini selalu menyulitkan petugas kejaksaan  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Demikian  juga  dengan  pemusnahan,  pemerintah menganggarkan biaya pemusnahan hanya 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun, namun dalam perkara narkotika dituntut agar pemusnahan barang bukti narkotika  dilaksanakan paling lama 7  (tujuh)  hari  setelah  mendapat  putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap. Dengan biaya yang sangat sedikit kejaksaan dipaksa melaksanakan dan menyelesaikan masalah tanpa harus ada masalah. 34
Dalam  melaksanakan  pemusnahan,  bahkan  sering  kali  pihak  kejaksaan  harus melakukannya  secara  sukarela  dan  bahkan  mengeluarkan  biaya  pribadi.  Namun  agar  tidak
33 Ricky,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh,  wawancara  pada tanggal 05 desember 2018.
34 Ibid.
timbulnya masalah dikemudian hari kejaksaan harus melakukan itu. Inilah yang sudah menjadi rahasia nasional dimana kebiasaan tuntutan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai aturan namun persoalan biaya selalu menjadi faktor utama sebagai penghambat. 35

## 5. Prosedur Pemusnahan yang merepotkan.
Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada  penetapan  dari  Kepala  Kejaksaan  Negeri  setempat  untuk  dimusnahkan  harus  disaksikan oleh pejabat yang  mewakili unsur  Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obata  dan  Makanan.  Prosedur  pemusnahan  dengan  serangkaian  seremonial  yang  harus dilakukan  bukan  hanya  tinggal  memusnahkan  menjadi  kendala  dalam  melaksanakan  suatu pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang sangat sedikit. 36
6. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.
Dalam  aturan  sebagaimana  termuat  dalam  pasal  92  Undang-Undang  nomor  35  tahun 2009 mengenai pemusnahan harus dilaksanakan 7 hari setelah menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dalam prakteknya masih sangat sedikit sekali pelaksanaannya yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  disebabkan  banyaknya perkara narkotika yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkotika dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari barang  bukti  narkotika  harus  dimusnahkan,  maka  hampir  setiap  hari  kejaksaan  harus memusnahkan  barang  bukti  narkotika  yang  telah  diputuskan  oleh  pengadilan  dan  memiliki kekuatan hukum tetap.
Jumlah dari barang bukti narkotika yang sedikit yang jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian  seremonial  yang  harus  disiapkan  dan  dilakukan  juga  merupakan  suatu  kendala karena dapat menghabiskan terlalu banyak biaya. Sehingga barang bukti narkotika yang sedikit itu disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan dan dimusnahkan sekaligus. 37
Dari  semua  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  ruang  lingkup  penyimpanan  dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Kejaksaan Tinggi Aceh dan khususnya sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. upaya-upaya yang dilakukan diantaranya:
a. Kejaksaan  Tinggi  Aceh  berkoordinasi  dengan  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh  dalam mengatasi kendala penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
35 Iskandar,  Kepala  Seksi  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh,  wawancara  pada tanggal 05 desember 2018.
36 Ibid.
37 Ricky,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  banda  Aceh,  wawancara  pada tanggal 05 desember 2018.
b. Mengusulkan  anggaran  biaya  tambahan  kepada  pemerintah  untuk  penyimpanan  dan pemusnahan benda sitaan.
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  benda  sitaan  yang  disimpan  di  Kejaksaan  Negeri Banda  Aceh  maupun  yang  disimpan  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara (Rupbasan).
d. Melakukan Efaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Arief  Sidharta, Meuwissen  Tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum , Bandung : Refika Aditama, 2008.
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada,
2003.
Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif, Jakarta: sinar Grafika, 2010.
Koesparmono  Irsan,  Armansyah, Panduan  Memahami  Hukum  Pembuktian  dalam  Hukum Perdata dan Hukum Pidana Bekasi : Gramata Publishing, 2016.
Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana , Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana, bandung :  Pustaka Setia, 2015.
Siswanto,  Sunarso  ,  2012,    Politik Hukum  Dalam  Undang-Undang  Narkotika ,  Jakarta  : Rineka Cipta.
Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia , Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
Soejono, Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, jakarta : Rineka Cipta, 2003.
Supramono, Hukum Narkotika Indonesia ,  Jakarta : Djambatan, 2001.
Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan , Jakarta : Gramata Publishing, 2012.

## B. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Barang Berbahaya Lainnya.
Surat  Edara  Jaksa  Agung  Nomor  :  SE-018/A/JA/08/2015  tentang  Penanganan  Terhadap Barang Bukti narkotika dan Prekursor Narkotika.

## C. Karya Ilmiah
Sri  Rahayu,  2012, Tinjauan  Yuridis  Pemusnahan  Barang  Bukti  Narkotika  di  Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju , Makasar : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
Syakir, Khaerul, 2012, Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum, studi  di  Kejaksaan  Negeri  Purwokerto  Terhadap  Putusan  Perkara  No  : 11/pid.sus/2010/PN. Pwt , Purwokerto : Skripsi Fakultas Hukum Jendral Soedirman.

## D. Internet
https://kbbi.kemdikbud.go.id http://www.kejati-aceh.go.id/tugas-kejaksaan https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf