## ANALISA YURIDIS IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Elza Syarief *
Triana Dewi Seroja **
Mukhtirili ***
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
This study discusses the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest in the Construction of the Kawal Reservoir Infrastructure, which was  built  by  the  Ministry  of  Public  Works  of  the  Director  General  of  Water Resources.  The  background  of  the  issuance  of  regulations  regarding  land acquisition under Law No. 2. In 2012 is quite comprehensive since it regulates and facilitates  the  process  of  land  acquisition  for  development  in  the  public  interest. This law has been revised 4 times in the form of a Perpres from the Presidential Regulation No. 71 of 2012 to the latest Presidential Regulation No. 88 of 2017 as a  refinement  and  consistency  of  the  government  in  the  policy  of  accelerating infrastructure development. Kawal Reservoir is an infrastructure development in the  field  of  public  works  has  become  a  polemic,  starting  from  the  systems  and procedures for land acquisition, the policies issued by the parties, the substance of the  problem,  as  well  as  the  apparatus'  view  of  the  land  acquisition  itself.  The implementation  of  land  acquisition  for  development  in  the  public  interest  is  in accordance with Law No. 2 of 2012 on the construction of the guarding reservoir infrastructure. The study used Empirical / Sociological Legal Research method by interviewing  relavant  parties  and  data  was  analyzed  by  using  a  qualitative approach.  The  study  found  that  the  construction  of  the  Kawal  Reservoir  can  be continued  so  it  can  be  said  that  the  performance  of  the  Planning  and  Spatial Planning  Sector  in  the OPD  of  Public  Works  and  Spatial  Planning  and  Land  of Riau Islands Province is efficient.
Keywords:  Kawal  Dam,  Land  Procurement,  Public  Works  Infrastructure, Province of Kepulauan Riau

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan untuk  Kepentingan Umum  dalam  Pembangunan Prasarana  Waduk Kawal  yang  dibangun  oleh  Kementerian  Pekerjaan  Umum  pada  Dirjen  Sumber Daya  Air.  Latar  belakang  dikeluarkannya  regulasi  tentang  pengadaan  tanah berdasarkan UU No. 2. Tahun 2012 ini cukup komprehensif karena mengatur dan memfasilitasi  proses  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  untuk  kepentingan umum. Undang-undang ini telah direvisi sebanyak 4 kali dalam bentuk Perpres dari Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  menjadi  Perpres  terbaru  Nomor  88  Tahun  2017 sebagai  penyempurnaan  dan  konsistensi  pemerintah  dalam  kebijakan  percepatan
* Alamat Korespondensi : elzasyarief@elzalaw.co.id
* Alamat Korespondensi : triana_dewi_seroja@yahoo.com
* Alamat Korespondensi : muktirili@gmail.com
pembangunan infrastruktur. Waduk Kawal merupakan pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum yang menjadi polemik, mulai dari sistem dan prosedur pengadaan tanah, kebijakan yang dikeluarkan oleh para pihak, substansi masalah, serta  pandangan  aparatur  terhadap  tanah  akuisisi  itu  sendiri.  Pelaksanaan pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  dan  kepentingan  umum  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pembangunan  Prasarana  Waduk Penjaga.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Penelitian  Hukum  Empiris  / Sosiologis  dengan  mewawancarai  pihak  terkait  dan  data  dianalisis  dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menemukan bahwa pembangunan Waduk Kawal  dapat  dilanjutkan sehingga dapat  dikatakan bahwa kinerja Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sudah efisien.
Kata  Kunci:  Bendungan  Kawal,  Pengadaan  Lahan,  Prasarana  Pekerjaan Umum, Provinsi Kepulauan Riau

## A. Latar Belakang Masalah
Infrastruktur merupakan suatu keniscayaan terhadap pengembangan suatu wilayah.  infrastruktur  indonesia  sangat  tekenal  masih  selalu  ada  dibandingkan dengan negara lain di sebagai negara tetangga di asia tenggara.
Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dalam  kerangka  pembangunan nasional membutuhkan lahan yang luas karena yang dibangun merupakan proyek besar  berupa  infrastruktur  seperti  jalan,  bangunan,  waduk,  bandara  dan  lainnya sesuai  dengan  fungsi  yang  didapati  oleh  infrastruktur  itu  sendiri  dimana  sebagai suatu instrumen pemicu (trigger) dalam pengembangan suatu wilayah.
Waduk  Kawal  merupakan  salah  satu  Infrastruktur  strategis  di  Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumberdaya Air (SDA) pada tahun 2017 telah mengalokasikan Dana Alokasi  Khusus  untuk  membangun  waduk  di  Desa  Kawal  Kabupaten  Bintan. Diperkirakan pada tahun 2020 Instalansi Pengelolaan Air (IPA) pada waduk kawal sebagai tahap lanjutan sudah mulai digesa pembangunannya mengingat krisis air di pulau bintan yang sangat darurat. Pengadaan tanah pada pembangunan infrastruktur waduk  kawal  telah  selesai  dilaksanakan  seiring  dengan  telah  selesainya pembangunan fisik waduk yang menelan anggaran sekitar 80 M pada tahun 2018 tanpa  biaya  ganti  rugi  tanah  sama  sekali.  Artinya  pengadaan  lahan  untuk pembangunan infrastruktur waduk kawal sebatas hanya dilakukan Inventaris.
Hasil  Inventaris  Tanah  merekomendasikan  perlunya  pendapat  hukum terkait permasalahan status Hak Guna Usaha (HGU) atas nama perusahaan PT Suny Mas dan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah dengan dasar terbitnya SKT dari pihak Kecamatan  yang telah di  kuasai  oleh Pihak PT. Golden Forest. 1 Meskipun begitu pada tahun 2018 telah tersedia anggaran di DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang diperuntukan bagi ganti rugi tanah. Pada tahun itu juga telah dikeluarkan Surat Penetapan Lokasi Oleh Gubernur  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Meskipun  pengadaan  tanah  tidak  sampai
1 Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau, Inventaris Tanah Untuk Pembangunan Waduk Kawal Tahun T.A 2017
kepada  pembebasan  tanah  melalui  ganti  rugi  namun  terindikasi  potensi  terjadi kesalahan  yang  adminitrasi  akibat  dikeluarkannya  SK  penetapan  lokasi  oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Namun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui  Bidang  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  memutuskan  bahwa  pembangunan infrastruktur  waduk  Kawal  di  Bintan  tidak  melakukan  adanya  ganti  rugi  bagi pengadaan tanah.
Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Waduk  Kawal  menjadi  menarik untuk  penulis  angkat  dalam  penelitian  dikarenakan  lahan  pembangunan  waduk kawal di latar belakangi oleh berbagai permasalahan terkait pengadaan tanah antara lain :
1) Status Hutan (kesesuaian Tata Ruang), Sebagian  besar  status  hutan  di  areal  catchmen  area  waduk  dan  sebagian untuk pembangunan fisik waduk masih merupakan hutan lindung. Hai ini membutuhkan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan.
2) Tumpang tindih kepemilikan, Terdapat  surat  -  surat  bukti  kepemilikan  yang  perlu  ditelusuri keabsahannya. Berdasarkan fakta yang ada bahwa terdapat perusahaan yaitu PT.  Golden  Forest  yang  memiliki  surat  -  surat  tanah  berupa  SKT    (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan oleh camat setempat. Perolehan surat ini merupakan hasil pembelian dari masyarakat. Disamping itu juga terdapat kelompok  masyarakat  di  luar  kelompok  masyarakat  yang  telah  menjual dengan PT. Golden Forest juga mengklaim hak kepemilikan tanah di lokasi yang sama.
3) Status tanah terlantar pada Hak Guna Usaha (HGU) Sebagian  areal  waduk  juga  mengenai  (HGB)  atas  nama  PT  Suny  Mas dimana statusnya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar pada tahun 2016 oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang (ATR/BPN).
Permasalahan pertanahan diatas merupakan permasalahan umum  yang terjadi di  Indonesia  berkenaan  pembangunan  infrastruktur  dan  berpotensi  menjadi permasalahan hukum apabila implementasi atau pelaksanaan pengadaan tanah tidak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## B. Rumusan Masalah
1) Bagaimana  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi)  Bidang  Perencanaan  dan Tataruang  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan Provinsi  Kepulauan  Riau  Dalam  Pengadaan  Tanah  Pembangunan Infrastruktur  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau No.07 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK)?
2) Apakah  Kendala  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan Infrastruktur Waduk Kawal ?
3) Bagaimana  Implementasi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan Infrastruktur Waduk Kawal ?

## C. Metode Penelitian
Untuk  mendapatkan  data-data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  disesuaikan  dengan  metode  pendekatan  dan jenis data yang digunakan yaitu:
1. Wawancara Dilakukan  dengan  menggunakan  tanya  jawab  langsung  dengan  metode wawancara tidak terstruktur yang ditujukan langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber antara lain Kabid  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang dan Pertanahan, Kasi Pertanahan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Staf, Kasi di Bidang Sumberdaya Air di Dinas Pekerjaan Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  serta  Masyarakat  yang  tinggal  di sekitar Lokasi Waduk Kawal.
2. Survey dan Pemetaan Survey  dan  Pemetaan  ini  dilakukan  dengan  cara  pengamatan  langsung  pada lokasi-lokasi  waduk  di  kecamatan  toapaya  dan  melakukan  input  koordinat lokasi  dengan  menggunakan  Geography  Positioning  Sistem  (GPS)  untuk selanjutnya  dituangkan  dan  dianalisa  dalam  bentuk  Peta  GIS  (Geography Informatica System).
3. Studi Dokumen Untuk memperoleh landasan teoritis yang digunakan dalam tahap menganalisa permasalahan  penelitian  maka  penulis  melakukan  studi  dokumen  baik  pada buku-buku  maupun  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  penerapan ataru implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan waduk kawal.
Dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisa  permasalahan  penelitian,  dilakukan cara  mengidentifikasi  Interpretasi  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  melekat padanya  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi)  tentang  Pengadaan  Tanah  terhadap aturan-aturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kemudian menganalisis permasalahan yang ada di lapangan mengenai Penerapan Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan  Infrastruktur  yang  Pernah  dilaksanakan  yaitu Pembangunan  Infrastruktur  Waduk  Kawal,  selanjutnya  akan  dikaji  dengan dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-undang  No.  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Undang-Undang Pokok  Agraria/UUPA),  Undang-undang  No.20  Tahun  1961  tentang  Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya, , Undang-undang No. 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Undang-undang  No.  18  Tahun  2004  tentang Perkebunan,  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Tugas  dan  Wewenang  Bidang  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kepulauan Dalam Melaksanakan Fungsinya di Pengadaan Tanah
Salah  satu  tindak  lanjut  dari  kebijakan  pemerintah  pusat  yang merampingkan struktur Organisasi Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya PP No  18  Tahun  2016,  Tentang  Perangkat  Daerah,  Struktur  Organisasi  Tata  Kerja (SOTK) dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah merevisi Struktur Organisasi  Perangkat  Daerah  dengan  dasar  hukum  “Peraturan  Daerah  Provinsi Kepulauan  Riau  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  Dan  Susunan Perangkat  Daerah Provinsi  Kepulauan Riau”. SOTK Perangkat  Daerah  Provinsi Kepualauan Riau menjadi  29 Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk urusan pertanahan yang di bentuk dalam OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataaan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dimana sebelumnya melekat pada Biro Pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan revisi ini  Gubernur  Provinsi  Kepuauan  Riau  Nurdin  Basirun  telah  mengklaim  bahwa jumlah  dinas  dan  badan  dan  strukturnya  mampu  di  efiensi  5,02  persen  sesuai dengan semangat PP No. 18 Tahun 2016. 2
Dengan  dasar  Perda  tersebut  diatas  Gubernur  mengeluarkan  Peraturan turunan  berupa  Peraturan  Gubernur  No.  59  Tahun  2017  Tentang  Kedudukan SOTK Perangkat Daerah. Pergub 59 Tahun 2017 Ttg Kedudukan SOTK Perangkat Daerah tersebut menetapkan Bidang yang menaungi Urusan Pertanahan terdapat pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan Ruang  dan  Pertanahan  adalah  Seksi  Pertanahan  pada  Bidang  Tata  Ruang  dan Pertanahan. Pada pasal 288 disebutkan Tupoksi Seksi Pertanahan antara Lain :
“Seksi  Pertanahan  mempunyai  tugas  dan  fungsi  melaksanakan  penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pertanahan”.
Efisiensi  SOTK  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  Bidang  Pertanahan seperti pada uraian diatas menyebabkan urusan pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau  turun  menjadi  level  eselon  4  dengan  jabatan  Kasi  Pertanahan  dimana sebelumnya  ada  di  level  eselon  3  yaitu  Kabag  Pertanahan  yang  berada  di  Biro Pemerintahan Sekretariat Daaerah. Hal ini menjadi cenderung mereduksi kinerja pelaksanaan urusan pertanahan. Meskipun suatu kebijakan dan peran aturan yang telah  ditetapkan  dengan  baik  dan  jelas,  namun  dengan  sumber  daya  manusia terbatas baik dari jumlahnya maupun kualitas dalam suatu pelaksanaan pengadaan tanah maka tidak akan berjalan dengan efisien dan efektif. Tetapi bagaimanapun, apabila  ingin  dididapat  suatu  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang  efektivitas tentunya tidak hanya dengan mengandalkan jumlah dari banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus dapat memiliki kemampuan  yang trampil  yang diperlukan
2 Tribun Batam, “DPRD Sahkan Perda SOTK Pemprov Kepri”,
https://batam.tribunnews.com/2016/11/02/dprd-sahkan-perda-sotk-pemprov-kepri-ada-29-skpd- ini-komentar-gubernur-nurdin?, diakses pada 20 Desember 2019.
dalam melaksanakan tugas  pokok dan fungsi  yang menjadi  tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, sdm yang merupakan pelaksana kebijakan dalam pengadaan tanah itu juga membutuhkan banyak informasi mengenai pemahaman pihak-pihak hanya berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku maupun dengan bagaimana cara  melaksanakan  kebijakan.  Tanah  memiliki  karakteristikf  tersendiri dibandingkan  sumber  daya  lainnya  serta  berperan  untuk  kelangsungan  hidup bangsa, untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan kelestarian lingkungan hidup (sustainability). 3
2. Kendala  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Infrastruktur Waduk Kawal
Undang-undang  No.2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan  Umum  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  untuk  mendukung  percepatan  infrastruktur  di  indonesia.  Undang- undang no. 2 tahun 2012 ini memiliki aturan pelaksana berupa peraturan presiden yang  bahkan  sejak  tahun  2012  sudak  terjadi  empat  kali  revisi.  Revisi  tersebut merupakan  jalan  yang  ditempuh  untuk  mengakomodir  permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  dilapangan.  karena  seringkali  terjadi  bahwa  di lapangan dalam implementasinya itu berbeda dengan apa yang telah di atur dalam peraturan yang ada.

## 3. Implementasi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Infrastruktur Waduk Kawal
Dalam  implementasi  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  infrastruktur Waduk  Kawal,  Bidang  Perencanaan  dan  Tata  Ruang  sebagai  salah  satu  stake holder pelaksana pengadaan tanah ada beberapa hal yang dapat di paparkan untuk melihat  bagai  mana  implementasi  suatu  pengadaan  tanah  pada  suatu  proyek infrastruktur.
Sesuai DED Waduk Kawal, dalam pembangunan Waduk Kawal dibutuhkan lahan  lebih  kurang  218.8  Ha  dan  diperlukan  pembebasan  lahan  dalam  upaya mendukung  pembangunan  waduk  kawal.  Lokasi  yang  terkena  dampak pembebasan lahan adalah Kecamatan Gunung Kijang (Desa Malang Rapat) dan Kecamatan  Toapaya  (Desa  Toapaya  Utara).  Dari  218.8  Ha  yang  dipergunakan untuk  Waduk  Kawal  sebagian  besar  masuk  dalam  kawasan  hutan  lindung berdasarkan  SK  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  :  76/MenLHK-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 rincian lahan waduk adalah sebagai berikut :
Tabel Areal Peruntukan Waduk Kawal Area Luas Area Hutan Lindung 164.4 hektar Area Hutan Produksi Konservasi 16.30  hektar  (HGU  milik  PT  Tlrta Madu)
3 Mohammad Mulyadi, “Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di  Jakarta  Utara”,  Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial,  Vol.  8,  No.  2,  tahun  2017, https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1262
Area Penggunaan lainnya (APL) 35.9  hektar  (HGU  milik  PT  Sunny Mas) Total 216.60 hektar.

## Sumber : Inventarisasi Dinas PUPP Prov. Kepri 2017
PT.  Sunny  Mas  memegang  HGU  (berdasarkan  sertmkat  HGU  Nomor 00001 tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan  Riau)  dengan  luas  2.787.151  hektar.  Dari  luas  tersebut  areal  yang terkena  dampak  pembangunan  infrastruktur  Waduk  Kawal  adalah  38,9  hektar. Sementara  sebagian  HGU  PT.  Tirta  Madu  yang  terkena  dampak  merupakan Hutan  Lindung  berdasarkan  SK  Mentri  LHK  Nomor  :  76/MenLHK-II/2015 Tanggal 6 Maret Tahun 2016
Namun pada saat inventarisasi yang dilaksanakan oleh Seksi Pertanahan Dinas  PUPP  Provinsi  Kepulauan  Riau  pada  Tahun  2017.  Pihak  Provinsi Kepulauan Riau beranggapan bahwa HGU PT. Sunny Mas sudah hapus karena adanya surat penetapan Status Tanah Negara Oleh Kementrian ATR/BPN dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 18/PTT-HGU/BPN  RI/2012  tanggal  8  Mei  2012  tentang  Penetapan  Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 00001 Atas Nama PT. PT. Sunny Mas Prima Agung Terletak di Desa Toapaya Utara, Toapaya, Teluk Bakau, dan Kelurahan Toapaya Asri (dahulu Desa Toapaya, daIam sertiflkat tertulis Desa Tua Paya), Kecamatan Gunung Kijang dan Toapaya (dahulu Kecamatan Bintan Timur), Kabupaten Bintan.
Dalam Inventarisasi tersebut ada informasi yang belum didapatkan yaitu status  tanah  terlantar  yang  ditetapkan  oleh  Kementrian  ATR/BPN  dicabut  oleh pengadilan  karena  adanya  pengabulan  atas  gugatan  yang  dilayangkan  oleh  PT Sunny  Mas.  Dan  dari  hasil  Putusan  itu  PT.  Sunny  Mas  di  perintahkan  Untuk Melakukan  Proses  Perpanjangan  HGU  nya  dalam  Tenggang  waktu  3  tahun semenjak  habisnya  masa  berlaku  HGU  pada  31  Desember  2016.  Dengan demikian sampai pada Desember 2019 maka PT. Sunny Mas Masih berhak untuk melakukan  perpanjangan  HGUnya.  Ini  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2/Pct/KEM- ATR/BPN/2016  tentang  Pencabutan  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 18/PTT-HGU/BPN RI/2012 tanggal 8 Mei 2012  tentang  Penetapan  Tanah  Terlantar  Yang  Berasal  Dari  Hak  Guna  Usaha Nomor  00001  Atas  Nama  PT.  PT.  Sunny  Mas  Prima  Agung  Terletak  di  Desa Toapaya  Utara,  Toapaya,  Teluk  Bakau,  dan  Kelurahan  Toapaya  Asri  (dahulu Desa  Toapaya,  daIam  sertiflkat  tertulis  Desa  Tua  Paya),  Kecamatan  Gunung Kijang  dan  Toapaya  (dahulu  Kecamatan  Bintan  Timur),  Kabupaten  Bintan (dahulu Kabupaten Kepulauan Rnau). Provinsi KepuIauan Riau (Dahulu Provinsi Riau).
Tabel  Daftar  Pemilik  Lahan  dan  Luas  Tanah  di  Kecamatan  Toa  Paya yang berada di kawasan hutan lindung
No.  Nama Luas Ha 1 HGU PT. Sunny Mas Dikuasai Oleh PT. Golden Forest 35,9
2 Hutan Lindung – PT. Golden Forest 14 3 Hutan Lindung – Kelompok Masa 8 4 Hutan  Lindung  –  Kelompok  Warga  Toa  Paya Utara 33 5 Hutan Lindung – Kelompok Asni 6,3 6 Hutan  Lindung  –  Kelompok  Idris  dan Syafarudin 2,7 7 Hutan Lindung – Syafei / Rasimun 2 8 Hutan Lindung – Kelompok Mujiat, Mus, Aloy Dody, Rizky, Arif, Insan, 18,8 9 Hutan Lindung - Antonius Mal 3,1 Total 123,8
Meskipun  berstatus  hutan  lindung  dan  hutan  pruduksi,  apabila  telah dikuasai  secara  fisik  dan  dikelola  oleh  perusahaan  maupun  masyarakat berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.56  dapat  diganti  rugi  sebatas  Tanaman  dan bangunan saja, sementara tanah tidak bisa di ganti rugi karena merupakan tanah negara.
Dengan adanya kasus Tumpang tindih ini, Bidang Perencanaan dan Tata Ruang  selaku  institusi  yang  bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  proses pengadaan  lahan  menunda  Ganti  Rugi  kepada  yang  dianggap  berhak  sesuai pendataan awal dari tim. Selanjutnya berinisiatif mengajukan Legal Opini (LO) dari  Kejati  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pada  saat  koordinasi  pihak  camat  yang menerbitkan  SKT  tidak  dapat  dihubungi  namun  camat  yang  baru  tidak mengetahui dasar penerbitan SKT tersebut dimana SKT tersebut tumpang tindih atau berada diatas tanah HGU PT. Sunny Mas.
Implementasi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Infrastruktur Waduk  Kawal  oleh  Pemerintah  Provinsi  kepulauan  Riau  dalam  hal  ini  oleh Bidang  Perencanaan  dan  Tata  Ruang  terkait  hambatan-hambatan  dalam pengadaan  tanah  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  dan  upaya  penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
a) Melakukan Inventarisasi Lahan
Dalam undang undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum telah di atur 4 tahapan dalam pengadaan tanah yaitu 1. tahap perencanaan, 2. tahap persiapan, 3. tahap pelaksanaan dan 4. tahap serah terima. Dalam tahapan-tahapan ini kepastian peran dari masing masing pihak ditentukan dan dibatasi pada tahapan-tahapan yang ada seperti Peran Pemerintah Daerah, peran BPN, Pihak Apraisal, dan lainnya. Sebagai contoh dimana BPN sebelumnya terlibat dari awal tahapan pada aturan ini menjadi tidak. Sesuai aturan ini peran BPN hanya pada tahap pelaksanaan dan pada saat serah terima. karena pada masa lalu permasalahan yang terjadi seringnya  terkait  dengan  perencanaan.  Adanya  perbedaan  antara perencanan yang di buat oleh pihak yang membutuhkan tanah dengan jika perencanaan tersebut di lakukan oleh BPN. Pihak yang membutuhkan tanah tentunya  mengetahui  persis  kebutuhannya  seperti  apa  sehingga  instansi yang  membutuhkan  tanah  menjadi  pihak  yang  bertanggungjawab  untuk
menyusun  dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah  di  tahap  perencanaan awal  sehingga  tidak  ada  lagi  kendala  adanya  perubahan-perubahan  yang menyebabkan  revisi  pada  saat  proses  pengadaan  tanah  sudah  berjalan sehingga dalam aturan ini di terangkan dalam tahapan antara perencanaan dan persiapan.
Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan inventarisasi meskipun sebelumnya  sudah  dilakukan  pembuatan  dokumen  perencanaan  oleh institusi  BWSS  sebagai  intansi  yang  membutuhkan  tanah.  Dari  hasil inventaris  tersebut  untuk  pembangunan  Waduk  Kawal  dibutuhkan  lahan lebih  kurang  218.8  Ha  dan  diperlukan  pembebasan  lahan  dalam  upaya mendukung  pembangunan  waduk  kawal.  Lokasi  yang  terkena  dampak pembebasan lahan adalah Kecamatan Gunung Kijang (Desa Malang Rapat) dan Kecamatan Toapaya (Desa Toapaya Utara),  sesuai  hasil inventarisasi dalam proses perhitungan biaya ganti kerugian untuk area bendung dan area genangan pada umumnya di kategorikan peruntukan hutan lindung, hutan konservasi,  lahan  pertanian  dan  perkebunan.  Dengan  data  dan  adanya tumpang  tindih  Provinsi  Kepulauan  Riau  tidak  melanjutkan  proses pengadaan  tanah  dalam  hal  ganti  kerugian.  Meskipun  ada  bukti-bukti kepemilikan berupa SKT dari Kecamatan, namun surat-surat tersebut belum bisa  di  akui  keabsahannya  karena  berada  di  atas  Hak  berupa  HGB  PT. Sunny  Mas  yang  dianggap  sudah  hapus  sesuai  peraturan-perundangan sehingga menjadi Tanah Cadangan Negara.
Pengadaan Tanah sesuai ketentuan perundangan merupakan Proses Ganti kerugian yang wajar dan layak kepada pihak yang berhak. Dalam hal “Wajar dan Layak” di wujudkan dalam proses penunjukan tim apraisal yang independen.  Dalam  keadaan  tertentu  menentukan  Pihak  yang  berhaklah yang  sulit  di  lakukan  dalam  pengadaan  tanah.  Hal  ini  berkaitan  tengan aturan yang ada dimana yang berhak sesuai dengan undang-undang adalah yang berhak memiliki dan yang berhak menguasai. Dalam pengadaan tanah kedua  hal  tersebut  di  identifikasi  dalam  inventarisasi.  Bila  dilihat  dari pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  infrastruktur  waduk  kawal,  hasil inventarisasi  menunjukan  bahwa  sebagian  besar  lokasi  bendungan  kawal berada  di  kawasan  hutan  lindung.  Oleh  karena  berada  dikawasan  hutang lindung  maka  itu  tanah  tersebut  dikelompokkan  sebagai  tanah  negara. Dengan  demikian  secara  kepemilikan  sebagai  tanah  negara  namun dilapangan ada sebagian penguasaan di hutan tersebut. Hal ini ditunjjukan dalam hasil inventaris tanah dimana menunjukan sebagian besar bendungan kawal  berada  pada  kawasan  hutan  lindung.  Jadi  dapat  disimpulkan  yang berhak  tidak  ada  karena  merupakan  tanah  negara.  Walaupun  dilapangan faktanya  ada  pengakuan  masyarakat.  Dalam  inventaris  juga  sudah dikelompokkan  dimana  disebutkan  bahwa  secara  kepemilikan  ini  adalah tanah negara namun secara penguasaan ada tanah masyarakat.
Pada  tanah  untuk  bendungan  berada  di  tanah  hak  yaitu  PT  Sunny Mas dimana berupa HGU. PT Sunny Mas adalah Pemilik Hak Namun tanah HGU ini terjadi penelantaran. Dan faktanya pernah ditetapkan sebagai tanah terlantar  oleh  BPN.  Meskipun  pernah  di  cabut  dan  di  kembalikan  lagi
haknya  karena  digugat  dan  menang.  Tetapi  pernah  tercatat  sebagai  tanah terlantar.
Data awal yang diperoleh dari Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi  Kepulauan  Riau,  HGU  PT.  Sunny  Mas  telah  habis  pada  tahun 2016.  Pada  saat  inventaris  pada  tahun  2017  hasil  inventaris  dinyatakan sebagai tanah negara bekas hak. Selain itu juga beberapa yang pengakuan dari  masyarakat.  Informasi  mengenai  perpanjangan  Hak  HGU  yang  telah dikeluarkan hingga pada tahun 2019, Bidang Tata Ruang dan Perencanaan baru  tahu  informasinya  pada  saat  koordinasi  dengan  Pihak  Kejaksaan Tinggi. Pada saat itulah Bidang Tata Ruang dan Pertanahan memohonkan Legal  Opini  dari  Jaksa  Pengacara  Negara.  Hasil  putusan  Legal  Opini tersebut di tegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat membebaskan Tanah Tersebut karena Berstatus Tanah Negara.
Mengenai  Penguasaan  di  hutan  lindung  dapat  diketahui  bahwa penguasaan  tersebut  Tidak  Sah  karena  berstatus  Hutan  lindung  sehingga tidak  boleh  diberi  hak.  Namun  faktanya  wilayah  daerah  bendungan  ada penguasaan dengan bukti bukti berupa surat-surat tanah berupa SKT. Tapi apabila  di  lapangan  tidak  ada  bukti-bukti  penguasaan  sehingga  Pihak Provinsi Kepulauan Riau juga meragukan apakah itu bisa di berikan ganti rugi terkait hak penguasaannya.
Meskipun dalam kajian apraisal ditemukan nilai ganti rugi itu bukan berarti dapat di ganti rugi. Ianya dapat diganti rugi apa bila ada yang berhak. Jadi  apraisal  tidak  dapat  menentukan  siapa  yang  berhak  namun  hanya menilai apa yang dapat dinilai di atas tanah yang di inventaris.
Proses pengadaan tanah adalah pengantian rugi setelah pemerintah bayar di  lepaskan hak dahulu  kepada negara. Setelah itu baru pemerintah dapat mengeluarkan hak. Pemerintah tidak dapat mengeluarkan hak diatas hak. Jadi apabila suatu tanah itu adalah tanah negara maka kita tidak boleh mengganti tanah negara.
Hasil dari Legal Opini Kejaksaan Tinggi, diputuskan bahwa tanah untuk  pembangunan  infrastruktur  waduk  kawal  merupakan  tanah  negara sehingga tidak dapat di ganti rugi. Terkait klaim kelompok masyarakat dan juga perusahaan atas nama PT. Golden Forest juga berada di tanah bekas hak  yaitu  HGU  PT.  Sunny  Mas.  Sehingga  surat--surat  bukti  kepemilikan dianggap  tidak  sah.  Namun  untuk  hak  penguasaan  tanah  terkait  unsur adanya  itikad  baik  dengan  bukti  adanya  tegakan,  pengelolaan  tanah, perkebunan dan lain-lain dari masyarakat, kami dari bidang yang menaungi fungsi  urusan  pertanahan  masih  menunggu  penyelesaian  sengketa  antara masyarakat dengan pihak sunny mas dimana ada klaim bahwa diatas Hak Guna Usaha, pihak PT. Sunny Mas belum pernah melakukan ganti rugi.
Penetapan  lokasi  oleh  gubernur  menjadi  dasar  faktor  kunci  dalam penyediaan pembangunan infrastruktur. Penetapan lokasi merupakan dasar untuk bisa dimulainya lelang suatu proyek infrastruktur. Sehingga apabila tidak  ada  penetapan  lokasi  dari  gubernur  maka  dapat  dikatakan  bahwa Pembangunan  Infrastruktur  dikatakan  tidak  ada.  Sementara  itu  dalam implementasinya,  Pengadaan  Tanah  untuk  pembangunan  Infrastruktur
Waduk  Kawal  terhenti  pada  tahapan  pertama  yaitu  tahapan  perencanaan. Kondisi ini terjadi karena permasalahan yang ada di awal proses pengadaan tanah sehingga Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau dalam hal  ini sesuai fungsinya  yaitu  Bidang  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  mengajukan permohonan  legal  opini  pada  Jaksa  Pengacara  Negara  dengan  keputusan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara sehingga proses pengadaan tanah yang tepat adalah melalui Pinjam Pakai dari negara.
b) Tidak melanjutkan tahap persiapan
Dari  213  hektar  lahan  yang  akan  terkena  dampak  sebagian  besar merupakan kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan hutan dengan status  tumpang  tindih  perizinannya  dengan  lahan  swasta,  kawasan  hutan yang sudah digarap masyarakat, areal pertanian masyarakat dan lahan HGU perkebunan.  Dengan  demikian  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  proses pengadaan tanah adalah kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung.  Sesuai  dengan  peraturan  maka  pengadaan  tanah  yang  berada  di kawasan  hutan  perlu  izin  pakai  yang  di  terbitkan  oleh  Kementrian Kehutanan,  namun  masalah  yang  akan  timbul  adalah  adanya  sebagian kawasan  hutan  yang  secara  fisik  telah  dikuasai  dan  dikelola  peleh perusahaan swasta ataupun masyarakat. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  88  Tahun  2017.  Tentang  Penyelesaian Penguasaan  Tanah  Dalam  Kawasan  Hutan,  dimana  melalui  mekanisme pelepasan  kawasan  hutan  untuk  lahan  yang  memiliki  bukti  kepemilikan. Dengan  alternatif  terakhir  ini  tanah  dapat  diganti  rugi  namun  setidaknya membutuhkan waktu tambahan paling cepat selama 1 tahun. Sehingga tidak akan  sesuai  dengan  program  percepatan  pembangunan  infrastruktur  atau program pembangunan fisik di bidang Pekerjaan umum. Namun dalam hal penguasaan  tanpa  bukti  kepemilikan  dapat  dilakukan  alternative  sesuai dengan pasal 10 Perpres No. 88 Tahun 2017.
Beberapa tahun sebelum Undang-undang No.2 tahun 2012 ini ada sering terjadi penolakan dari masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya  kepada  pemerintah  dalam  pengaadaan  tanah  atau  pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Seringkali ini masalahnya adalah nilai  ganti  rugi  yang  sifatnya  tidak  menguntungkan  karena  pada  saat  itu basis  pemberian  kompensasi  pemberian  ganti  rugi  tersebut  berdasarkan pada  nilai  NJOP  (Nilai  Jual  Objek  Pajak)  yang  di  ukur  berdasarkan  nilai book  value  yang  tidak  merefleksikan  nilai  sekarang  dari  harga  tanah tersebut sehingga harapan adanya capital gain (keuntungan) tidak dapat di akomodir oleh aturan tersebut. Dalam Undang-Undang ini prinsip keadilan sudah di atur dimana pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah kepada pemilik tanah diberikan ganti untung sesuai dengan nilai wajar yang ada di pasaran  atau  sudah  berdasarkan  market  value  yang  kemudian  dihitung berdasarkan  penilaian  dari  independent  apraisal  (tim  penilai  publik  yang bersifat independent).
Prinsip kepastian yang penting diterapkan dalam Undang Undang No.2  Tahun  2012  juga  adalah  mengenai  telah  ditetapkannya  jumlah  hari dalam proses pengadaan tanah dimana kalau tidak ada keberatan terhadap
ganti rugi maka pengadaan tanah membutuhkan waktu selama maksimum 329 hari. Jika ada keberatan sehingga ada proses pengadilan maka dilakukan dalam maksimal 593 hari. Rentang waktu ini tidak menjadi permasalahan apabila suatu proyek atau pembangunan memiliki suatu perencanaan yang baik.  Yang  paling  penting  adalah  penyediaan  lahannya  telah  pasti.  Tapi banyak fakta dilapangan bahwa suatu proyek infrastruktur meskipun sudah ada perencanaan masih ada kendala yang dapat merubah suatu rencana dan jadwal  yang telah ditetapkan. Adanya keterlibatan pemerintah daerah dari awal pengadaan tanah hingga pada tahapan akhir. Pihak yang membutuhkan tanah  akan  mengajukan  dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah  kepada gubernur, disaat yang sama adanya pembentukan panitia pengadaan tanah yang juga dibentuk oleh gubernur. Kemudian adanya konsultasi publik yang memerlukan peran pemerintah daerah juga  yang sifatnya menyeluruh dan memberikan informasi yang transparan kepada pihak yang terkena dampak.
c) Penyelesaian Sengketa di BPN Kabupaten Bintan Setelah hasil Legal Opini (LO) dari  kejaksaan apabila ada pihak masyarakat  yang masih  mengklaim  tanah tersebut.  Tindak lanjut  provinsi tentunya  menyerahkan  kepada  pihak  pemerintah  Kabupaten  Bintan. Tentunya kejelasan status tanah tersebut ada pada pihak BPN Bintan, namun hasil inventaris yang dilakukan Bidang Tata Ruang diketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah bersertifikat HGU atas nama PT. Sunny Mas dan sebagian Hutan Lindung. Apabila masyarakat menuntut hak tentunya harus diselesaikan  melalui  pemerintah  Bintan  ataupun  BPN  (Badan  Pertanahan Nasional)  Bintan  yang  lebih  mengetahui.  Dan  diselesaikan  dulu  sengketa tersebut terkait sebelumnya apakah PT. Sunny Mas sudah mengganti atau belum  kepada  masyarakat  sebelum  terbitnya  HGU  PT.  Sunny  Mas.  BPN atau  Pemerintah  Bintanlah  yang  lebih  mengetahui.  Pihak  Provinsi  tidak berani untuk mengganti rugi karena sertifikat HGUnya pada saat itu masih diberikan  waktu  perpanjangan  atas  berakhirnya  masa  berlaku  selama  30 tahun meskipun pernah di tetapkan sebagai tanah terlantar namun Pihak PT. Sunny Mas menang dalam tuntutan di Pengadilan.
Ada beberapa kelompok masyarakat yang mengklaim terdampak terhadap  pembangunan  waduk  Kawal.  Salah  satunya  adalah  Masyarakat atas nama PT. Green Forest.  Pada awalnya dilahan ini bersengketa antara masyarakat dengan pemilik HGU yaitu PT. Sunny Mas dimana nama-nama pemilik lahan atau masyarakat  yang diwakilkan atau di kuasakan oleh PT Golden Forest terkait klaim masyarakat lainnya diatas sertifikat HGU dari PT. Sunny Mas. Karena status HGU tersebut maka pihak yang berhak untuk masalah pemilikan lahan yang terkena dampak merupakan PT. Sunny Mas. Hal    Ini  jugalah  yang  menjadi  hasil  Legal  Opini  Jaksa  Negara  melalui Kejaksaan Tinggi Kepri.
Apa  bila  dikemudian  hari  ada  putusan  pengadilan  terkait kepemilikan  lahan  masyarakat  dan  ditindaklanjuti  sampai  ke  putusan Mahkamah Agung maka kewajiban untuk  bayar itu tergantung keputusan tersebut.  Namun  penetapan  lokasi  pembangunan  waduk  dan  berdasarkan legal opini jaksa negara tanah tersebut dianggap sebagai Tanah Cadangan
Negara  bekas  hak.  Pemerintah  baik  Bintan  maupun  Provinsi  Kepri  harus mempertimbangkan hasil LO kejaksaan dimana tidak mungkin pemerintah sebagai yang berwenang dalam negara harus membayar ganti rugi kepada negara. Mengenai  penetapan lokasi  yang ada pada dasarnya adalah untuk pelaksanaan fisik infrastruktur waduk kawal yang dianggarkan oleh APBN, sementara  untuk  pengadaan  tanah  tidak  dapat  dijalankan  karena  status Tanah Cadangan negara yang berasal dari bekas hak atas nama PT. Sunny Mas.  Apa  bila  masyarakat  merasa  dilanggar  haknya  maka  yang  harus diselesaikan  adalah  sengketa  antara  pihak  masyarakat,  kelompok  PT. Goldenforest  yang merasa memiliki tanah dengan PT.Sunny Mas dahulu. Hal ini yang dapat myelesaikannya adalah di BPN Bintan.

## E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Bidang  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  merupakan  Bidang  dalam  Struktur Organisasi Perengkat Daerah dibawah Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Efisiensi SOTK di Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang  Pertanahan  menyebabkan  urusan  pertanahan  di  Provinsi Kepulauan Riau turun menjadi level eselon 4 dengan jabatan Kepala Seksi Pertanahan  dimana  sebelumnya  ada  di  level  eselon  3  yaitu  Kabag Pertanahan yang berada di Biro Pemerintahan Sekretariat Daaerah. Hal ini menjadi  cenderung  mereduksi  kinerja  pelaksanaan  urusan  pertanahan. Meskipun begitu dalam pembangunan waduk kawal tidak dapat terus di lanjutkan  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  Bidang  Perencanaan dan Tata Ruang di OPD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau terjadi efisiensi.
2. Kendala  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Infrastruktur Waduk  Kawal    adalah  Penetapan  Status  Tanah  HGU  Sunny  Mas  Oleh Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN,  Pengakuan  Penguasaan  dan Kepemilikan  tanah  dari  kelompok  masyarakat  dan  perusahaan  yang membeli  tanah  dari  masyarakat  pada  lokasi  HGU  PT.  Sunny  Mas  dan kawasan Hutan Lindung dan SK Penetapan Lokasi dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3. Implementasi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Infrastruktur Waduk Kawal  melakukan  tahapan  persiapan pengadaan tanah. Tahapan persiapan pengadaan tanah waduk dilakukan sampai pada tahap terbitnya dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah,  selanjutnya  melakukan permohonan legal opini terkait permasalahan  yang ditemukan pada saat tahap  persiapan  dan  kemudian  tidak  melanjutkan  tahap  perencanaan selanjutnya lagi karena sudah keluar SK Penetapan Lokasi dari Gubernur dan keputusan LO dari Kejaksaan Tinggi.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) , Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2009.
Adrian  Sutedi, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya ,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2010
Jarot  Widya  Muliawan, Cara  Mudah  Pahami  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan Penerbit: Buku Litera, Yogyakarta, 2016
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan    Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

## C. Internet
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online  http://kbbi.web.id/Implementasi  ,  diakses tanggal 1 Oktober 2019
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online  https://kbbi.web.id/bangun-2,  diakses tanggal 1 Oktober 2019
https://www.pu.go.id/article/48/dari-masa-ke-masa, diakses tanggal 8 agustus 2019 https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/03,  diakses  tanggal  8 agustus 2019

## D. Wawancara
Wawancara dengan  Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  (  Ir.  Abdul  Rivani.    Selasa,  26 Oktober 2019)
Wawancara dengan Kepala Seksi Pertanahan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  (  Saiwan,  ST Selasa, 26 Oktober 2019)
Wawancara  dengan Kepala  Seksi  Sumber  Daya  Air    (  Muhamad  Ali  Arif,  ST.
Selasa, 10 November 2019)

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA),
Undang-undang No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda- benda Yang Ada Di Atasnya,
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.