## PEMILIHAN ALTERNATIF KEPUTUSAN PADA MASALAH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN HASIL REKLAMASI RAWA PASANG SURUT DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP

## Suprapto 1
Diterima 12 Pebruari 2009

## ABSTRACT
The  recent  agricultural  land  conversion  on  tidal  lowland  reclamation  has  been occurred  very  rapidly.  Previous  research  indicated  that  the  land  conversion  rate reaches  about  5%  per  year,  so  this  issue  needs  a  right  counter  measure.  Hence, solution  alternatives  are  needed  to  select  the  right  measure  to  utilize  tidal  lowland reclamation in an optimum way. The main issue is the condition that the farmers in tidal lowland reclamation only consider economic factor without considering the other important  factors  in  utilizing  the  lowland  reclamation,  thus  it  motivates  uncontrolled land  conversion  from  tidal  agriculture  into  palm  oil  plantations.  Therefore  the  other important  factors  have  to  be  included  into  consideration.  In  this  case,  Analytical Hierarchy Process (AHP) method can be used as an analytical tool in identifying the most  precise  alternative  to  achieve  the  goal.  Based  on  previous  studies  in  several provinces in Indonesia, it  was known that the  other  important factors regarding the issues  were  very  influential.  The  priority  value  of  each  proposed  alternative  was obtained by using AHP method. The priority value of the first alternative (to stop the land  conversion)  is  45,66%.  The  value  of  the  second  alternative  (to  slow  the  land conversion) is 24,70%. The last alternative (to keep land conversion with or without extensification) is 29,64%. Based on the values, the most precise alternative is to stop the land conversion that occurred recently.
Keywords : Land conversion, land use optimalitation, AHP Method

## ABSTRAK
Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi pada lahan reklamasi rawa pasang surut saat ini  sangat  pesat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa kecepatannya  mendekati  5%  per  tahun,  sehingga  berlangsungnya  alih  fungsi  lahan
1 S3 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Kampus Peleburan Jl. Hayam Wuruk Semarang

## MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL
BMPTTSSI
Pemilihan Alternatif Keputusan pada Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian
merupakan  sebuah  permasalahan  yang  memerlukan  suatu  penanganan  yang  baik. Untuk  itu  diperlukan  alternatif  solusi  guna  memperoleh  pilihan  tindakan  yang  tepat dalam  mencapai  pemanfaatan  lahan  reklamasi  yang  optimal.  Permasalahan  utama saat  ini  bahwa  masyarakat  petani  dilahan  rawa  hanya  melihat  dari  satu  faktor  saja yaitu faktor ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting yang lain dalam pemanfaatan  lahan  reklamasi,  akibatnya  terjadi  alih  fungsi  lahan  pertanian  rawa pasang  surut  dari  sawah  menjadi  perkebunan  sawit  tanpa  kendali.  Oleh  sebab  itu perlu dianalisis apakah keputusan itu telah tepat bila juga ditinjau faktor-faktor yang penting  lainnya.  Dalam  hal  ini  metode  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  dapat digunakan  untuk  menganalisis  dalam  mencari  alternatif  yang  baik  guna  mencapai tujuan  tersebut.  Dari  hasil  studi  sebelumnya  di  beberapa  provinsi  pengembangan lahan reklamasi rawa di Indonesia, telah dapat diketahui bahwa faktor-faktor penting lainnya  yang  berkaitan  dengan  tujuan  dan  permasalahan  alih  fungsi  lahan  ternyata sangat berpengaruh. Pada perhitungan dengan AHP telah diperoleh suatu nilai pilihan prioritas  dari  tiap  alternatif  yang  diusulkan,  yaitu  alternatif  1  (alih  fungsi  lahan dihentikan)  sebesar  45,66%,  alternatif  2  (alih  fungsi  lahan  diperlambat)  sebesar 24,70%,  dan  alternatif  3  (alih  fungsi  lahan  tetap  berjalan,  tanpa  atau  dengan ekstensifikasi)  sebesar  29,64%.  Oleh  karena  itu  alternatif  yang  dinilai  lebih  tepat untuk pemanfaatan lahan  rawa pasang surut adalah  menghentikan alih  fungsi lahan yang terjadi saat ini.
Kata kunci: Alih fungsi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, Metode AHP.

## PENDAHULUAN
Lahan  rawa  di  Indonesia  diperkirakan seluas 33,39 juta ha. Sekitar 20,10 juta ha lahan rawa di Indonesia merupakan lahan rawa pasang surut dan selebihnya  13,29  juta  ha  adalah  lahan rawa  non  pasang  surut.  Dari  hasil survei Tahun 1984, sekitar 5,60 juta ha dari  lahan  rawa  pasang  surut  dan  non pasang  surut  diidentifikasikan  potensial untuk  pengembangan  pertanian  (War- gadalam,  2008).  Pengembangan  lahan rawa sampai saat ini terus dilaksanakan oleh  masyarakat  maupun  pemerintah yang  pada  awalnya  pengembangan lahan  rawa  oleh  pemerintah  adalah sebagai upaya untuk ketahanan pangan, tetapi pada
saat
ini berkembang  untuk  berbagai  keperluan (Waloeyono, 1990).
Departemen Pekerjaan Umum mencatat bahwa  sekitar  3,9  juta  ha  dari  lahan rawa  dengan  lokasi  yang  sebagian terbesarnya  tersebar  di  Sumatera  dan Kalimantan  telah  direklamasi  terutama untuk  pengembangan  daerah  lahan pertanian.  Lebih  dari  60  persen diantaranya  atau  sekitar  2,4  juta  ha dikembangkan  secara  swadaya  sebagai lahan  pertanian  oleh  para  petani pendatang dan penduduk lokal. Kurang lebih  seluas  0,2  juta  ha  lainnya dikembangkan  oleh  swasta  untuk perkebunan, dan selebihnya sekitar 1,3 juta  ha  adalah  lahan  rawa  yang semenjak  awal  Tahun  70-an  telah dikembangkan oleh pemerintah sebagai lahan pertanian dan permukiman dalam rangka  menunjang  program  trans- migrasi.  Setelah  reformasi  bergulir sekitar  Tahun  1995  banyak  lahan budidaya pertanian telah dialih-
fungsikan  untuk  perkebunan  karena dianggap lebih menguntungkan.
Saat  ini  kegiatan  alih  fungsi  lahan pertanian  hasil  reklamasi  rawa  pasang surut  tersebut  dinilai  para  ahli  telah berada  pada  taraf  yang  mengkha- watirkan,  dilain  pihak  masyarakat petani  berkeyakinan  bahwa  budidaya tanaman  perkebunan  mampu  membe- rikan  hasil  yang  jauh  lebih  baik dibanding  tanaman  pangan.  Oleh karena  itu  alih  fungsi  lahan  pertanian dapat  menjadi  ancaman  besar  bagi ketahanan  pangan  nasional,  sehingga bila  pemerintah  Indonesia  tidak  segera menetapkan  kebijakan  tentang  lahan abadi  untuk  pertanian  dan  memper- tahankannya  bahkan  menambah  luas lahan  pertanian,  maka  diperkirakan Indonesia akan gagal dalam pemenuhan  kebutuhan  pangan  Nasi- onal  secara  swadaya  atau  gagal swasembada pangan.
Menyikapi  hal  tersebut  di  atas,  maka diperlukan  sebuah  ketegasan  dalam memilih alternative keputusan  agar diperoleh  pilihan  kebijakan  terbaik tentang bagaimana pemanfaatan paling tepat  lahan  pertanian  hasil  reklamasi rawa pasang surut dimasa depan.

## Kondisi Alih Fungsi Lahan Pertanian
Hasil  pengolahan  data  pada  survei pemanfaatan  untuk  budidaya  pertanian pada  lahan  reklamasi  rawa  pasang surut  tahun  2008  dengan  tingkat kepercayaan  sebesar  90%  menun- jukkan  bahwa  kecepatan  alih  fungsi lahan  reklamasi  rawa  pasang  surut  di Indonesia  pada  ahun  2008  mencapai 5% per tahun (data primer, 2008).
Survei  alih  fungsi  lahan  pertanian tersebut dilakukan di lima provinsi yaitu Provinsi Papua, Sumatera Selatan, Riau, Jambi  dan Kalimantan Barat.  Dipilihnya lima provinsi tersebut karena alih fungsi yang  terjadi  pada lokasi-lokasi tersebut telah  dianggap  cukup  mewakili  karena mencakup  sebagian  besar  luasan daerah  pengembangan  reklamasi  rawa pasang  surut  di  Indonesia  terutama  di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.
Survei  yang  dilakukan  adalah  survei pemanfaatan  lahan  pertanian  rawa pasang  surut  termasuk  segi  sosial- ekonomi  dan  kondisi  infrastruktur terbangun.  Survei  tersebut  menun- jukkan  bahwa  opini  para  petani menyatakan  kondisi  saluran  air,  pintu air,  dan  jalan  produksi  pertanian  rata- rata  kurang  berfungsi  dengan  baik. Hasil gabah kering panen yang mereka peroleh  maksimal  rata-rata  sebesar  5 ton/ha/musim  tanam  dengan  musim tanam  maksimal  dua  kali  dalam setahun.  Harga  gabah  kering  panen (GKP)  sebesar  Rp.  2.500/kg  dan  hasil tersebut  jauh  berbeda  jika  petani memanfaatkan  lahan  mereka  dengan menanam  tanaman  perkebunan  seperti kelapa  sawit.  Pada  awal  Tahun  2008 petani perkebunan kelapa sawit mampu memperoleh  hasil  panen  hingga  2 ton/ha/bulan  dengan  harga  jual  sawit Rp. 1.200/kg.
Pada  awal  krisis  ekonomi  global dipertengahan tahun 2008 hingga akhir Tahun  2008  harga  kelapa  sawit mengalami  penurunan  yang  sangat drastis.  Di  Provinsi  Riau,  harga  tandan buah  segar  (TBS)  kelapa  sawit  yang semula  mencapai  Rp.  1.400/kg  pada bulan  April  2008,  jatuh  menjadi Rp.300/kg  pada  bulan  Juli  sampai Desember  2008.  Namun  harga  kelapa
Pemilihan Alternatif Keputusan pada Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian
sawit  kembali  naik  pada  bulan  Januari 2009  dan  pada  bulan  Maret  2009  naik menjadi  Rp.  1300/kg  (data  primer, 2008).
Pada  tahun  2003-2008  total  konsumsi minyak  kelapa  sawit  dunia  mencapai 118.061.000 ton, dan diperkirakan pada tahun 2008-2012 akan meningkat terus mencapai  132.234.000  ton  (www. regionalinvestment.com).  Dari  kebutu- han  tersebut,  90%  kebutuhan  kelapa sawit dunia dipasok oleh Indonesia dan Malaysia. Indonesia menargetkan perolehan  devisa  dari  ekspor  kelapa sawit  pada  Tahun  2008  sebanyak  14 juta  ton  dari  total  produksi  CPO  dalam negeri  sekitar  18,8  juta  ton  (Bangun, Oktober  2008).  Kemungkinan  besar lapangan  pekerjaanpun  akan  bertam- bah  dengan  semakin  meningkatnya kebutuhan akan kelapa sawit tersebut.
Sebagian  besar  masyarakat  yang membuka  lahan  untuk  perkebunan kelapa  sawit  melaksanakan land clearing dengan cara membakar semak belukar  dan  hutan  dengan  alasan biayanya  lebih  murah.  Asap  yang dihasilkan  dari  pembakaran  tersebut berkontribusi  dalam  peningkatan  emisi gas  rumah  kaca  di  atmosfer.  Sehingga adanya alih fungsi lahan pertanian hasil reklamasi  rawa  pasang  surut  sangat terkait  dengan  adanya  isu  masalah kerusakan lingkungan hidup.
Dalam hal ketahanan pangan, diproyeksikan pada tahun 2025 penduduk  Indonesia  akan  sebanyak 273  juta  membutuhkan  38,85  juta  ton beras,  sedangkan  pada  tahun  2008 Indonesia  menghasilkan  33  juta  ton beras  sehingga  secara  bertahap  perlu tambahan 5 juta ton setahun selama 15 tahun (Kompas, 25 Agustus 2008).
Banyaknya isu yang terkait dengan alih fungsi  lahan  dari  hasil  survei  di lapangan tersebut, menunjukkan bahwa kasus  ini  merupakan  suatu  permasa- lahan  yang  kompleks  dengan  multi- kriteria.  Oleh  karena  itu,  diperlukan suatu metode tertentu untuk membantu menganalisis dalam pengambilan keputusan.

## PEMILIHAN METODE AHP
Mengacu  pembahasan  sebelumnya, metode  yang  tepat  sangat  diperlukan untuk  membantu  dalam  pengambilan keputusan  dalam  kasus  alih  fungsi lahan  pertanian  hasil  reklamasi  rawa pasang  surut  ini.  Hal  tersebut  karena permasalahan  yang  ada  memiliki keterkaitan  dengan  banyak  faktor  atau multi-kriteria.  Ada  beberapa  pilihan metode  yang  dapat  digunakan  dalam membantu  pengambilan  keputusan, antara  lain Decision  Support  System (DSS), Outranking  Method  Promethee , Outranking  Method  Electre , dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Dari beberapa  metode  tersebut,  salah  satu metode  yang  sesuai  untuk  kasus  alih fungsi  lahan  pertanian  ini  adalah metode AHP.
Metode  AHP  sangat  cocok  digunakan untuk  menentukan  keputusan  yang kuantitatif  dan  kualitatif  berdasarkan segala  aspek  yang  dimilikinya.  AHP menawarkan  penyelesaian  masalah dalam  pengambilan  keputusan  yang melibatkan  seluruh  sumber  kerumitan. Pada  prinsipnya,  metode  AHP  meng- uraikan kondisi dari yang kompleks dan tidak terstruktur menjadi bagian-bagian yang  lebih  terstruktur  dimulai  dari goal ke criteria hingga  ke alternative tindakan yang diambil. Maka ditentukan
beberapa criteria yang  terkait  dengan goal dan alternative yang  ada. Goal , criteria ,  dan alternative dalam  studi kasus alih fungsi lahan tersebut yaitu:
Goal :
Optimalnya  pemanfaatan  lahan  hasil reklamasi  rawa  pasang  surut  di Indonesia.
Criteria:
a. Mempertahankan ketahanan pangan (MKP)
b. Penghematan pengeluaran Pemerintah untuk subsidi pangan (PSP)
c. Peningkatan penghasilan petani (PPT)
d. Penghematan operasi, maintenance , dan rehabilitasi pada saluran maupun prasarana terbangun lainnya (OMR)
e. Dukungan pemenuhan kebutuhan akan devisa dari ekspor nasional (KDE)
f. Penciptaan lapangan pekerjaan (PLP)
g. Dukungan terhadap bio-fuel (DTB), dan
h. Isu masalah kerusakan lingkungan (IKL).

## Alternative:
a. Alih fungsi lahan dihentikan (AFL1)
b. Alih fungsi lahan diperlambat (AFL2)
c. Alih fungsi lahan tetap berjalan, tanpa atau dengan ekstensifikasi (AFL3).

## Teori Metoda Ahp
Analytical  Hierarchy  Process (AHP) adalah  suatu  metode  yang  digunakan untuk membantu mengambil keputusan
dan  mendapatkan  skala  rasio  dari  hal- hal  yang  semula  sulit  diukur  seperti pendapat,  perasaan,  perilaku  dan kepercayaan. Metode AHP pertama kali dikembangkan  oleh  Thomas  L.  Saaty pada Tahun 1970.
Tahapan  penggunaan  AHP  dimulai dengan  membuat  struktur  hirarki  atau jaringan  dari  permasalahan  yang  ingin diteliti  sebagaimana  tersebut  diatas.  Di dalam  hirarki  terdapat goal , criteria , dan alternative yang akan dipilih dalam pengambilan keputusan.
Menurut  Saaty  (1994),  terdapat  4 (empat)  prinsip  dasar  yang  harus dipahami dalam penyelesaian persoalan dengan  metode  AHP,  yaitu: de- composititon,  comparative  judgment, synthesis of priority, dan logical test.
a. Dekomposisi
( decomposition ), yaitu:  memecah  persoalan  yang utuh hingga menjadi unsur- unsurnya,  sehingga  tidak  mungkin dilakukan  pemecahan  lebih  lanjut. Dari pemecahan ini akan dihasilkan beberapa  tingkatan  dari  suatu persoalan  sehingga  dinamakan hierarki.
b. Penilaian  Komparasi  ( comparasion judgment ), yaitu: penilaian tentang kepentingan  relatif  dua  elemen pada  suatu  tingat  tertentu  yang berkaitan dengan tingkat di atasnya.  Penilaian  ini  merupakan inti  dari  AHP  karena  berpengaruh terhadap  priioritas  elemen-elemen, sehingga  pemberi  jawaban  perlu memahami  dan  mengerti  secara menyeluruh tentang elemen- elemen  yang  dibandingkan  dan relevansinya  terhadap  kriteria  atau tujuan yang dipahami.
Pemilihan Alternatif Keputusan pada Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian
c. Penentuan  Prioritas  ( synthesis of priority),  yaitu:  setiap  pair-wise comparison  matriks  dapat  diten- tukan  nilai  eigen  vector  untuk mendapatkan local  priority . Pair- wise  comparison terdapat  di  setiap tingkat,  sehingga  dengan  mensin- tesis  di  antara  local  priority  akan diperoleh global priority.
d. Konsistensi  ( consistency ),  yaitu: menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada  criteria  tertentu.  Selain  itu objek-objek  yang  serupa  dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansinya.
Adapun  langkah-langkah  dalam  pene- rapan metode AHP antara lain:
a. Mendefinisikan  masalah  dan  me- nentukan solusi yang diinginkan
b. Membuat  suatu  struktur  hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan  dengan  kriteria,  dan beberapa alternative pada  ting- katan paling bawah.
c. Membuat  matriks  perbandingan berpasangan  n  x  n  ( pair-wise comparison  matrix )  yang  meng- gambarkan  kontribusi  relatif  atau pengaruh  setiap  elemen  terhadap masing-masing  tujuan kriteria yang setingkat  di  atasnya.  Perbandingan didasarkan judgment dari  pengam- bil  keputusan  dengan  memberikan besarnya tingkat kepentingan suatu elemen  dibanding  dengan  elemen yang  lain.  Untuk  menilai  tingkat kepentingan  elemen,  Saaty  (1980) telah  menetapkan  skala  kuantitatif dari  1  hingga  9  sebagaimana tertera pada Tabel 1.
d. Melakukan  perbandingan  berpa- sangan sehingga diperoleh
judgment seluruhnya  sebanyak  n  x
[(n-1)/2]  buah,  dengan  n  adalah banyaknya  elemen  yang  diban- dingkan.
e. Mengitung nilai eigen ( eigen value ) dan menguji konsistensinya dengan nilai capacity  ratio (CR)  ≤  0,10, dimana  (CR  =  CI/RI),  CI  =  [(  max - n)/(n-1)],  dan  RI  merupakan Indeks  Random  untuk  matriks dengan  ukuran  tertentu  (n  x  n). Apabila  tidak  konsisten  maka pengambilan  data  harus  diulangi. Adapun  besarnya  nilai  RI  tertera pada Tabel 2.
f. Mengulangi  langkah  c,  d,  dan  e untuk seluruh tingkat hierarki.
g. Menghitung  vektor  eigen  ( eigen vector ) dari setiap matriks perbandingan  berpasangan.  Nilai vektor  eigen  merupakan  bobot setiap  elemen.  Langkah  ini  untuk mensintesis judgment dalam penentuan  prioritas  elemen-elemen pada  tingkat  hierarki  terendah sampai  pencapaian  tujuan  kemu- dian  memeriksa  konsistensi  hirarki. Apabila  tidak  konsisten  maka pengambilan data harus diulangi.
Dalam  penggunaan  AHP,  terdapat beberapa  faktor  yang  dapat  menye- babkan responden memberikan jawaban  yang  tidak  konsisten,  yaitu keterbatasan informasi, kurang konsen- trasi,  ketidakkonsistenan  dalam  dunia nyata, dan struktur model yang kurang memadai.  Oleh  karena  itu  hal  yang perlu  dicatat  adalah  bahwa  tujuan utama  proses  pengambilan  keputusan bukanlah  derajat  inkonsistensi  yang rendah. Adanya inkonsistensi rasio yang rendah (≤  0,1)  memang  bersifat perlu, tetapi  belum  cukup  untuk  sebuah keputusan yang baik.

## ANALISIS
Penilaian  tingkat  kepentingan  diperoleh dengan cara mengisi pair-wise comparison  quedionaire oleh  para pakar.  Diperoleh  beberapa  pakar  yang berpartisipasi  dalam  pemberian  tingkat
kepentingan dan
dari penilaian beberapa  pakar  tersebut  kemudian disimpulkan  dalam  satu  nilai  tingkat kepentingan.
Gambar 1 berikut
menunjukkan struktur hirarki dari kasus alih fungsi lahan.
Tabel 1. Skala penilaian perbandingan berpasangan
Intensitas Kepentingan Keterangan 1 Kedua elemen sama pentingnya 3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya 5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya 7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan Kebalikan Jika aktifitas i mempunyai nilai yang lebih tinggi dari aktifitas j , maka j mempunyai nilai berbalikan ketika dibandingkan dengan i
Tabel 2. Nilai indeks random (RI)
N 1,2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15
RI  0,00  0,58  0,90  1,12  1,24  1,32  1,41  1,45  1,49  1,51  1,48  1,56  1,57  1,59
Gambar 1. Struktur hirarki
Optimalnya Pemanfaatan Lahan Pertanian Hasil Reklamasi Rawa Pasang Surut di Indonesia
MKP PSP KDE

## PPT
OMR
PLP DTB IKL
Alternative 1
Alternative 3 Alternative 2
Pemilihan Alternatif Keputusan pada Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian
Dalam  pengisian  besarnya  tingkat kepentingan,  para  pakar  beranggapan bahwa alternative 1  memiliki  bobot  3 kali lebih penting daripada alternative 2, alternative 1 memiliki bobot 3 kali lebih penting  daripada alternative 3,  dan alternative 3 memiliki bobot 2 kali lebih
penting daripada alternative 2. Berdasarkan pembobotan
tersebut diperoleh pairwise  comparison  matrix pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Pairwise comparison matrix untuk kriteria MKP MKP AFL1 AFL2 AFL3 AFL1 1 5 4 AFL2 1/5 1 2 AFL3 1/4 1/2 1  1,45 6,50 7,00
Selanjutnya  dibuat  matriks  MKP normal sebagaimana Tabel 4  berikut.
Tabel 4. Matriks MKP normal MKP AFL1 AFL2 AFL3 AFL1 1/1,45 5/6,50 4/7,00 AFL2  (1/5)/ 1,45 1/6,50 2/7,00 AFL3  (1/4)/ 1,45  (1/2)/6,50  1/7,00 Nilai perkiraan untuk W ( priority vector ) W1 = (0,6897 + 0,7692 + 0,5714) / 3
= 0,6768
W2 = (0,1379 + 0,1538 + 0,2857) / 3 = 0,1925
W3 = (0,1724 + 0,0769 + 0,1429) / 3 = 0,1307
Sehingga matriks w = [0,6768    0,1925
0,1307]
                                     
3962 , 0 5893 , 0 1622 , 2 1307 , 0 1925 , 0 6768 , 0 1 2 / 1 4 / 1 2 1 5 / 1 4 5 1 . x AW Matriks T
Indek  konsistensi  (CI)  dari  matrik berordo  n  dapat  diperoleh  dengan rumus
1 max    n n
CI  ,  sedangkan  max adalah  nilai  eigen  terbesar  ( maximum eigen value ) dari matriks berordo n.
3,10 0,1307 0,3962
0,1925 0,5893 0,6768 2,1622 3 1 n 1 i T w in entry ith T Aw in entry ith n 1 max λ                    0,048 1 3 3 3,10 1 n n max λ CI       
Matriks  MKP  merupakan  matriks berordo  3,  sehingga  dengan  n  =  3 diperoleh  nilai  IR  dari  Tabel  2  sebesar 0,58.  Dari  perhitungan  diperoleh  nilai CR sebesar
0,0824,
sehingga memenuhi syarat konsistensi.
0,0824 0,58 0,048 RI CI CR   
Dengan  cara  dan  urutan  yang  sama dalam  perhitungan  untuk  kriteria  MKP, kemudian  dilakukan  perhitungan  antar alternative untuk  seluruh  kriteria  dan perbandingan  antar  kriteria  hingga diperoleh alternative yang akan diputuskan untuk mencapai tujuan.
Tabel 5. Pairwise comparison matrix untuk kriteria PSP
PSP AFL1 AFL2 AFL3 w T AFL1 1 0,2000  0,2500  0,1018 AFL2 5 1 0,5000  0,3661 AFL3 4 2 1 0,5321  10,0000  3,2000  1,7500  1,0000  max =3,09  CI=0,047 CR=0,0817 <0,1 .. OK
Tabel 6. Pairwise comparison matrix
untuk kriteria PPT
PPT AFL1 AFL2 AFL3 w T AFL1 1 4 3 0,6080 AFL2  0,2500 1 0,3333  0,1199 AFL3  0,3333 3 1 0,2721  1,5833  8,0000  4,3333  1,0000
Tabel 7. Pairwise comparison matrix kriteria OMR OMR AFL1 AFL2 AFL3 w T AFL1 1 0,1111  0,1250  0,0548 AFL2 9 1 2 0,5869 AFL3 8 0,5000 1 0,3583  18,0000  1,6111  3,1250  1,0000
Tabel 8. Pairwise comparison matrix untuk kriteria KDE KDE AFL1 AFL2 AFL3 w T AFL1 1 0,1111  0,1111  0,0524 AFL2 9 1 2 0,5791 AFL3 9 0,5000 1 0,3685  19,0000  1,6111  3,1111  1,0000
Tabel 9. Pairwise comparison matrix untuk kriteria PLP PLP AFL1 AFL2 AFL3 w T AFL1 1 0,1250  0,1250  0,0586 AFL2 8 1 0,5000  0,3661 AFL3 8 2 1 0,5753  17,0000  3,1250  1,6250  1,0000 Tabel 10. Pairwise comparison matrix

## untuk kriteria DTB
DTB AFL1 AFL2 AFL3 w T AFL1 1 0,1111  0,1250  0,0561 AFL2 9 1 0,5000  0,3764 AFL3 8 2 1 0,5676  18,0000  3,1111  1,6250  1,0000 Tabel 11. Pairwise comparison matrix untuk kriteria IKL
IKL AFL1 AFL2 AFL3 w T
AFL1 1 2 3 0,5247 AFL2  0,5000 1 3 0,3338 AFL3  0,3333  0,3333 1 0,1416  1,8333  3,3333 7 1,0000
Tabel 12. Priority matrix untuk optimalnya pemanfaatan lahan rawa pasang surut di Indonesia Goal MKP PSP PPT OMR KDE PLP DTB IKL w T MKP 1,00 6,00 0,20 9,00 7,00 5,00 7,00 4,00 0,2552 PSP 0,17 1,00 0,17 7,00 7,00 3,00 7,00 2,00 0,1498 PPT 5,00 6,00 1,00 7,00 7,00 4,00 9,00 3,00 0,3507 OMR 0,11 0,14 0,14 1,00 2,00 0,50 2,00 0,25 0,0375 KDE 0,14 0,14 0,14 0,50 1,00 0,33 1,00 0,33 0,0276 PLP 0,20 0,33 0,25 2,00 3,00 1,00 2,00 0,50 0,0611 DTB 0,14 0,14 0,11 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,0290 IKL 0,25 0,50 0,33 4,00 3,00 2,00 2,00 1,00 0,0890
 max =3,07  CI=0,037 CR=0,0639 <0,1 .. OK  max =3,05  CI=0,027 CR=0,0465 <0,1… OK
 max =3,05  CI=0,027  CR=0,0465 <0,1... OK  max =3,07  CI=0,037  CR=0,0639 <0,1… OK
 max = 8,92   CI = 0,132   CR = 0,09347 < 0,1 …. OK  max =3,04  CI=0,019  CR=0,0320 <0,1… OK
Pemilihan Alternatif Keputusan pada Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian
Tabel 13. Priority vector criteria dan alternative
AFL1 AFL2 AFL3 W T kriteria MKP 0,6768 0,1925 0,1307 w 1 0,2552 PSP 0,1018 0,3661 0,5321 w 2 0,1498 PPT 0,6080 0,1199 0,2721 w 3 0,3507 OMR 0,0548 0,5869 0,3583 w 4 0,0375 KDE 0,0524 0,5791 0,3685 w 5 0,0276 PLP 0,0586 0,3661 0,5753 w 6 0,0611 DTB 0,0561 0,3764 0,5676 w 7 0,0290 IKL 0,5247 0,3338 0,1416 w 8 0,0890
Setelah  dilakukan  perhitungan  untuk seluruh  kriteria  dan  diperoleh  nilai priority vector (W T ) dari setiap pair-wise comparison  matrix tersebut,  kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapat- kan  besarnya  peringkat  tiap alternative tersebut. (Tabel 13)
Prioritas untuk alternative 1:
AFL1 =  0,6768(0,2552)+0,1018(0,1498) +0,6080(0,3507)+0,0548(0,0375) +0,0524(0,0276)+0,0586(0,0611) +0,0561(0,0290)+0,5247(0,0890) =  0,4566 = 45,66 %
Prioritas untuk alternative 2:
AFL2 =  0,1925(0,2552)+0,3661(0,1498) +0,1199(0,3507)+0,5869(0,0375) +0,5791(0,0276)+0,3661(0,0611) +0,3764(0,0290)+0,3338(0,0890) =  0,2470 = 24,70 %
Prioritas untuk alternative 3:
AFL3 =  0,1307(0,2552)+0,5321(0,1498)
+0,2721(0,3507)+0,3583(0,0375) +0,3685(0,0276)+0,5753(0,0611) +0,5676(0,0290)+0,1416 (0,0890) =  0,2964 = 29,64 %
alternative dengan  menghentikan  alih fungsi lahan, memiliki prioritas tertinggi dibanding dengan alternative yang lain. Peringkat Prioritas yang dimiliki
alternative 1  yaitu  sebesar  45,66%, alternative 2  adalah  24,70%,  dan alternative 3  adalah  29,64%.  Oleh karena  itu  berdasar  hasil  analisis tersebut  dapat  dinilai  bahwa  peman- faatan  lahan  rawa  pasang  surut  di Indonesia  akan  optimal  apabila  alih fungsi lahan yang terjadi dihentikan.

## KESIMPULAN
Dari  analisis  tersebut  diatas  bahwa terdapat  perbedaan  pendapat  antara para petani dan beberapa pakar terkait dengan  kegiatan  alih  fungsi  lahan pertanian  hasil  reklamasi  rawa  pasang surut.  Masyarakat  petani  beranggapan bahwa,  dengan  mengalihfungsikan lahannya  menjadi  tanaman  perke- bunan, mereka akan mendapatkan taraf ekonomi yang lebih baik.
Karena  alih  fungsi  lahannya  tidak mempertimbangkan  faktor-faktor  yang lain sehingga pernyataan tersebut tidak sejalan  dengan  pendapat  pakar. Berdasarkan  hasil  perhitungan  meng- gunakan  AHP  diperoleh  hasil  bahwa menurut  beberapa  pakar,  Tahun  2008 pemanfaatan  lahan  reklamasi  rawa pasang  surut  di  Indonesia  dapat  lebih baik  dengan  sementara  menghentikan
alih  fungsi  lahan.  Dengan  demikian, diperlukan suatu pendekatan yang lebih sesuai    untuk  menyelaraskan  perbe- daan pendapat tersebut.
Tindakan yang  dapat membantu dalam mendorong  penghentian  alih  fungsi lahan  antara  lain  adalah  dengan mengaktifkan kembali peraturan- peraturan  yang  telah  ada,  meninjau kembali UU yang memberikan kebebasan  masyarakat  dalam  menge- lola  dan  memanfaatkan  lahannya, melakukan perbaikan infrastruktur yang mendukung  kegiatan  pertanian,  dan aksi  yang  lebih  tepat  lainnya  sehingga tujuan  mengoptimalkan  pemanfaatan prasarana  terbangun  dilahan  reklamasi rawa  pasang  surut  di  Indonesia  dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Bangun,  D.,  (2008).  “ Ekspor  Kelapa Sawit  Anjlok  Hingga  Akhir  2009” , http://www.tempointeraktif.com.
http://www.regionalinvestment.com., Peta Komoditi Utama Sektor Primer dan Pengajian  Peluang  Pasar  serta  Peluang Investasinya di Indonesia.
Kompas,  25  Agustus  2008 , Ledakan Jumlah Penduduk Mencemaskan.
Saaty,  T.L.,  (1994).  ” Fundamentals  of Decision  Making  and  Priority  Theory with  the  Analytic  Hierarchy  Process” , RWS  Publications,  Pitsburgh  PA.,  1994, p337.
Saaty,  T.L.,  (1980).  “ The  Analytical Hierarchy  Process,  McGraw-Hill” ,  New York.
Waloeyono,  (1990).  Pengembangan Daerah Rawa dalam Pelita IV.
Wargadalam, Djayamurni,
(2008).
“ Dukungan Ketahanan Pangan Nasional Bidang  Rawa” .  Direktorat  Rawa  dan Pantai, Ditjen SDA, Dep PU.