Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 303-308 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2466

## SMES Business Legality Assistance Through Digital Platform
1) Abdurrahman Hakim*, 2) Nanang Suryadi
1,2) Manajemen, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia Email Corresponding: mr.hakim@ub.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Legalitas usaha UMKM
Digital Platform
Legalitas  merupakan  pintu  masuk  bagi  sebuah  usaha  untuk  dapat  mengakses  berbagai kesempatan  yang  lebih  besar.  Pemerintah  melalui  UU  Ciptaker  berkomitmen  memberi kamudahan dalam  perijinan  usaha  khussunya  bagi  UMKM.  Kemdahan  tersebut diwujudkan dalam  aplikasi  Online  Single  Submission  (OSS).  Untuk  meningkatkan  kemudahan  akses kepada  pengusaha  pemula  dan  UMKM  maka  perlu  keterlibatan  berbagai  pihak.  Kegiatan pengabdian  ini  diwujudkan  dalam  platform  digital  dalam  bentuk  website  untuk  memberi layanan bantuan pengurusan legalitas usaha bagi UMKM. Hasil dari platform sangat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya pada pembuatan legalitas usaha. Terdapat 130 UMKM yang berhasil diterbitkan NIB pada pelaksanaan pengabdian ini.

## ABSTRACT
Keywords: Business legality MSMEs Digital Platform
Legality  is  the  entry  point  for  a  business  to  be  able  to  access  greater  opportunities.  The government,  through  the  Ciptaker  Law,  is  committed  to  providing  convenience  in  business licensing, especially for MSMEs. This convenience is realized in the Online Single Submission (OSS)  application.  To  increase  ease  of  access  for  start-up  entrepreneurs  and  MSMEs,  it  is necessary to involve various parties. This service activity is realized on a digital platform in the form of a website to provide assistance services for managing business legality for MSMEs. The results of the platform greatly benefit the community, especially in making business legal. There  were  130  MSMEs  that  were  successfully  issued  NIBs  in  the  implementation  of  this service.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Peran  wirausaha  dan  pengembangan  inovasi  menentukan  kemajuan  pembangunan  suatu  negara  (Van Vuuren  &  Alemayehu,  2018).  Sebagian  besar  negara  maju  membuktikan  peran  wirausaha  serta  keceparan inovasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Populasi wirausaha pada negara maju pada  umumnya  melebihi  12  persen  dari  jumlah  populasi  masyarakat.  Semakin  tinggi  presentase  wirausaha memberikan peluang dalam mempercepat perkembangan inovasi (Dewi, 2017). Inovasi yang ditemukan oleh pelaku bisnis menjadikannya sebagai nilai tambah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Menyikapi inovasi dan  kebaruan  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  usaha,  sudah  seharusnya  untuk  memiliki  legalitas  atas  produk usahanya tersebut.
Salah satu sector yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan strategis bagi perekonomian nasional adalah UMKM (Sofyan, 2017). Kemenko Ekonomi (2021) merilis data bahwa kontribusi UMKM mencapai kurang lebih 61 persen terhadap PDB Nasional dan menyerap sebesar 97 persen dari total tenaga kerja. Pasar bebas barang, jasa permodalan dan tenaga kerja di antara pesaing Nasional dan negara-negara internasional merupakan faktor pendorong yang memotivasi para pelaku UMKM untuk meningkatkan eksistensi usaha dan produknya.  Menyikapi  hal  tersebut,  berbagai  upaya  dilakukan  pemerintah  dalam  mendorong  UMKM  naik kelas,  salah  satunya  yaitu  dengan  memberi  perhatian  pada  pengurusan  legalitas  usaha  demi  memperkuat partisipasi  UMKM  dalam  ekosistem  ekonomi  dan  digital.  Pemerintah  telah  memberikan  kemudahan diantaranya  pada  aspek  perizinan.  Aspek  ini  menjadi  sangat  penting  dan  mudah  untuk  dijadikan  sebagai
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 303-308 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2466
Persiapan
Pelaksanaan Evaluasi Program
pijakan  UMKM  untuk  berkembang.  Namun,  fakta  di  lapangan  memperlihatkan  keterbatasan  pengetahuan mengenai tata cara pengurusan perizinan usaha menjadi problematika bagi pelaku UMKM.
Usaha perlu legalitas bukan tanpa tujuan, tetapi untuk mendapat perlindungan hukum dalam berusaha, mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan (Suryadi et al., 2021). Di dalam perizinan usaha, terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Komersial. NIB berfungsi sebagai nomor bukti suatu badan  usaha  sudah  terdaftar  di  dalam  sistem  Online  Single  Submission (OSS).  Legalitas  usaha  merupakan sumber informasi yang bersifat resmi terkait identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya (Fitriani, 2017; Purnawan & Adillah, 2020).
Legalitas akan mengingkatkan kepercayaan dan memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti berbagai lelang pekerjaan. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mensyaratkan legalitas usaha kepada seluruh penyedia yang mendaftar (kemenkeu.go.id, 2017). Begitupula dengan berbagai pekerjaan yang disediakan oleh Swasta,  selalu  mensyaratkan  adanya  legalitas  usaha  untuk  dapat  bekerjasama.  Sehingga  legalitas  akan meningkatkan portofolio dan membuka peluang untuk menjangkau pekerjaan yang lebih luas.
Pemerintah dengan segala bantuan dan fasilitas untuk pengembangan UMKM hanya dapat disalurakan kepada entitas yang memiliki legal formal. Begitupula penyaluran CSR dari perusahaan swasta kepada UMKM hanya  dapat  diberikan  kepada  unit  usaha  yang  telah  legal.  Sehingga  dengan  memiliki  legal  formal  akan meningkatkan  peluang  untuk  mendapat  berbagai  bantuan  dari  berbagai  sumber. Dewan  Perwakilan  Rakyat telah mengesahkan undang-undang omnibus law, yaitu UU Cipta Kerja No. 11 (2020). Pemerintah dan DPR menyatakan  UU  ini  memberikan  jaminan  kemudahan  usaha  dan  investasi.  UU  Cipta  Kerja  mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 UU dan 1.203 pasal. Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang terdiri dari 905 halaman. Aturan ini keluar demi penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Salah satu inti dari UU Ciptaker ini adalah kemudahahan dalam pengurusan izin usaha.
Untuk memaksimalkan kemudahan yang telah difasilitasi oleh negara, maka diperlukan cara-cara baru dalam membantu masyarakat. Platform digital melalui website menjadi salah satu opsi yang bisa menjangkau masyarakat secara luas. Sehingga pengabdian pada masyarakat ini memaksimalkan teknologi dalam memberi bantuan pengurusan izin berusaha.

## II. MASALAH
Pada umumnya, UMKM menghadapi kesulitan dalam mengurus legalitas usaha. Proses mendapatkan izin usaha dan mematuhi regulasi seringkali membingungkan dan memakan waktu. Hal ini bisa menjadi hambatan yang signifikan dalam pertumbuhan dan keberlanjutan usaha bagi UMKM (Sumiati et al., 2022). Hal ini juga menjadi  krusial  bagi  pelaku  usaha  yang  ingin  menargetkan  pasar  masyarakat  yang  sadar  akan  pentingnya legalitas usaha dan berdampak pada pengurusan sertifikasi halal dan yang lainnya.

## III. METODE
Guna  mencapai  tujuan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  maka  perlu  dilakukan  beberapa tahapan dalam pelaksanaan, yaitu:
1. Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal yang penting untuk memastikan keberhasilan program. Tahap ini mencakup  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  rencana  program.  Perlu  disusun  rencana program yang mencakup tujuan, sasaran, target, kegiatan, dan anggaran program. Rencana program disusun secara realistis dan sedapat mungkin mudah untk diimplementasikan. Rencana program yang matang mestinya didukung dengan tim yang solid. Tim dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program. Tim terdiri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 303-308 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2466
dari  orang-orang  yang  memiliki  kompetensi  dan  pengalaman.  Pembuatan  website/platform  digital  sebagai pintu  pertama  UMKM  untuk  mendaftarkan  legalitas  usaha  yang  dimiliki.  Berikutnya  dilakukan  sosialisasi program  terkait  keberadaan  platform  digital  Businesia.co.id.  Perlu  dilakukan  untuk  menginformasikan program kepada UMKM dan pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan offline.
2. Pelaksanaan
Tahap  Pelaksanaan  merupakan  tahap  inti  dari  program.  Tahap  ini  mencakup  kegiatan-kegiatan  terkait dengan  pendaftaran  UMKM  yang  ingin  mendapatkan  bantuan  pengurusan  legalitas  usaha  yang  dapat mendaftarkan diri melalui platform digital Businesia.co.id. Proses pengurusan legalitas usaha sedapat mungkin dilakukan dengan sistem yang terintegrasi dan efisien. Proses pengurusan legalitas usaha yang lebih mudah akan membantu UMKM dalam mengurus legalitas usahanya, mulai dari mengumpulkan dokumen persyaratan hingga penerbitan NIB usaha dari UMKM
3. Evaluasi Program
Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran indikator keberhasilan program Indikator keberhasilan mencakup jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan, jumlah legalitas usaha yang diterbitkan, dan tingkat kepuasan UMKM. Pengumpulan data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti UMKM, tim pelaksana program, dan pemangku kepentingan lainnya. Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menilai keberhasilan program dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, menggunakan metode survei, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik program.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian  masyarakat  ini  menggunakan  platform  digital  untuk  melakukan  proses  automasi  untuk mempermudah proses bantuan yang diberikan. Penggunaan platform digital membuat pelayanan bantuan dapat berjalan selama 24 jam dan memberikan feedback secara realtime kepada seluruh user. Kegiatan pengabdian masyarakat  memiliki tujuan  utama  untuk  memberikan  pemenuhan legal  formal suatu  usaha agar mendapat perlindungan  hukum  yang  pasti  dari  negara.  Pelaksanaan  program  pengabdian  dimulai  dengan  pembuatan website/platform digital Businesia.co.id sebagai tempat pelaku usaha mendaftarkan legalitas usahanya yang ditunjukkan pada gambar 1 dibawah ini:

## Gambar 1. Platform Businesia.co.id
Tahap  selanjtnya  mencari  volunteer  yang  akan  bertugas  menjadi  user  pada  platform  digital Businesia.co.id. Volunteer berasal dari beberapa lembaga yang telah bekerjasama dalam program pengabdian kepada  masyarakat  skema  DPP  ini.  Diantaranya  adalah  Halal  Center,  Ikatan  Pedagang  Pasar  Indonesia (IKAPPI),  LSM  Saka  Nusantara,  dan  Lumbung  Informasi  Rakyat  (LIRA).  Seluruhnya tersebar  di  berbagai Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Beikut beberapa volunteer Businesia.co.id yang bertugas:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 303-308 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2466
Gambar 2. Volunteer pada Businesia.co.id
Untuk memperluas jangkauan target dan sasaran program ini, dilakukan sosialisasi dengan bantuan flyer yang kemudian dibagikan di media social.

## Gambar 3. Flyer Sosialisasi
Target jumlah Pengusaha Pemula dan UMKM yang menerima bantuan pengurusan legalitas usaha untuk UMKM  melalui  platform  digital  adalah  sebanyak  50  orang  yang  berasal  dari  berbagai  daerah  di  wilayah Indonesia  (dapat  dilihat  pada  lampiran).  Ringkasnya,  pelaksanaan  program  bantuan  legalitas  usaha digambarkan pada flowchart dibawah ini:
Target Pengabdian Masyarakat dalam hal ini adalah UMKM yang memerlukan legalitas usaha. Volunteer bertugas untuk mencari UMKM yang membutuhkan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha. Volunteer kemudian membantu dan mendampingi UMKM ketika terdapat kendala dalam proses pengisian pada aplikasi Businesia.co.id Setelah melengkapi dokumen administrasi pada Businesia.co.id, kemudian diteruskan kepada admin Businesia.co.id untuk dibuatkan akun agar dapat dteruskan pengajuan ke OSS. Admin Businesia.co.id memproses pengajuan ke OSS NIB TERBIT Diperkirakan waktu 1 minggu hingga penerbitan NIB UMKM yang mengajukan legalitas usaha
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 303-308 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2466
Bantuan legalitas usaha yang menjadi focus pada pengabdian ini adalah NIB OSS. NIB merupakan OSS merupakan sistem perizinan terintegrasi yang memungkinkan perusahaan/usaha untuk mengurus berbagai izin melalui  satu  portal  online.  Diperkenalkan  oleh  pemerintah  Indonesia  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk menyederhanakan  dan  mempercepat  proses  perizinan.  NIB  OSS  menyediakan  layanan  yang  efisien  dan transparan,  mengurangi  birokrasi,  dan  memudahkan  akses  perizinan  bagi  para  pelaku  usaha.  Sistem  ini mengintegrasikan  berbagai  izin  dari  berbagai  instansi  pemerintah,  seperti  izin  usaha,  perpajakan,  dan  izin lainnya  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan/usaha.  Tujuannya  adalah  untuk  mendorong  iklim  investasi  yang lebih  baik,  meningkatkan  daya  saing  ekonomi,  dan  mendukung  pertumbuhan  sektor  usaha  di  Indonesia. Langkah untuk mengakses Hopmepage digital platform: 1. Dapat diakses di alamat https://businesia.co.id/
2. Businesia adalah “Business and Innovation Academy”
3. Menu yang telah aktif dan dapat digunakan adalah
a. Bantuan Pengurusan NIB
b. Bantuan Pengurusan Sertifikasi Halal
4. Persyaratan/dokumen yang perlu disiapkan untuk pengurusan legalitas usaha untuk perorangan atau UMKM diantaranya:
a. Memiliki KTP Elektronik
b. Memiliki NPWP Jika Ada Modal maksimal 500 juta Omset Maksimal 2,5 Milyar
c. Menggunakan nama dan alamat sesuai dengan KTP
d. Memberikan nomor HP yang memiliki Whatsapp dan dapat dihubungi e. Memastikan ditulis dengan tepat khusnya nomor identitas dan nama usaha
5. Tahap pengajuan melalui platform digital Businesia.co.id ditunjukkan pada gambar 4 dibawah ini:
Gambar 4. Pengajuan melalui Businesia.co.id

## V. KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya ditujukan untuk membantu pelaku  usaha mendapatkan legalitas dalam mendukung keberlanjutan dan kesuksesan bisnis. Program pengabdian ini memanfaatkan media digital yaitu hadirnya Businesia.co.id untuk  mendorong  percepatan  penerbitan  legalitas  pelaku  usaha  UMKM.  Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian diharapkan  dapat  mendorong  pelaku  usaha  untuk  memiliki  bisnis  dengan  kelengkapan  perizinan  yang dibutuhkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  terutama  ditujukan  kepada  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Brawijaya  yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian dari awal sampai akhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, S. K. S. (2017). Konsep dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Deepublish. Ekonomi,  K.  (2021).  UMKM  Menjadi  Pilar  Penting  dalam  Perekonomian  Indonesia.  Ekon.Go.Id. ekon.go.id/publikasi
Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1), 136–145.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 303-308 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2466
kemenkeu.go.id.
(2017).
“Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pendaftaran LPSE.”
http://www.romadan.kemenkeu.go.id/Prosedur/Details/27 Nomor, U.-U. (11 C.E.). tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha. Penerbit Lindan Bestari. Sofyan,  S.  (2017).  Peran  UMKM  (usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah)  dalam  Perekonomian  Indonesia.
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 11(1), 33–64.
Sumiati, S. and Setiawan, M., 2022. Pelatihan Strategi Bisnis Berkelanjutan di Era Pandemi Covid-19 bagi Start-Up Business. Jurnal Karinov, 5(3), pp.181-186.
Suryadi, N., Basuki, A., & Moko, W. (2021). Etika Bisnis. Universitas Brawijaya Press. Van  Vuuren,  J.,  &  Alemayehu,  B.  Z.  (2018).  The  role  of  entrepreneurship  in  transforming  efficiency economies  into  innovation-based  economies.  The  Southern  African  Journal  of  Entrepreneurship  and Small Business Management, 10(1), 1–12.