KEKABURAN  PASAL 54,  112,  117,  122,  DAN 127 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA, PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
I Nyoman Gede Remaja 1
(nym.remaja@unipas.ac.id)
Abstrak :  Tindak  pidana  Narkotika  merupakan  kejahatan  yang  terkategori extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa). Maka penanggulangannya pun harus dilakukan  secara extra  ordinary (luar  biasa),  yaitu  penanggulangan  yang melibatkan  semua  komponen,  menggunakan  seluruh  kemampuan  atau  sarana yang  ada  dan  diperlukan  perlakukan  khusus  dibandingkan  perlakuan  terhadap kejahatan-kejahatan lainnya. Dikarenakan penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika belum dapat dilaksanakan secara optimal, meskipun telah mengerahkan segala  upaya  dan  memaksimalkan  seluruh  potensi  yang  dimiliki,  maka  perlu dikaji  norma-norma  yang  mengatur  tentang  narkotika  untuk  mengetahui kemungkinan  adanya  kelemahan-kelemahan  dalam  peraturan  tersebut  .  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  Jenis  Penelitian  Hukum  Normatif,  dengan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep  dan  pendekatan  analisis. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  menggunakan  teknik  bola  salju, dengan  teknis  analisis  deskriptif-analisis.  Makna  norma  dalam  Pasal  54,  Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memiliki makna kabur  atau  ambigu,  dan  pengaruhnya  terhadap  praktik  penegakan  hukum  tindak pidana narkotika di Indonesia akan menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum dan sangat berpotensi besar norma seperti ini disalahgunakan oleh oknum tertentu yang  tidak  bertanggungjawab  dengan  alasan  tertentu,  sehingga  masyarakat menjadi  korban  baik  secara  psikis  maupun  materiil.  Jika  norma  itu  sendiri  saja bermasalah  atau  memiliki  makna  yang  kabur  atau  ambigu,  penegakan  hukum dalam  menangani  tindak  pidana  narkotika  tidak  akan  dapat  berjalan  secara optimal, bahkan dapat menimbulkan masalah lain di masyarakat.
Kata Kunci: Narkotika; Kekaburan Makna Norma; Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  Narkotika  merupakan  kejahatan  yang  terkategori extra ordinary  crime (kejahatan  yang  luar  biasa). Extra  Ordinary  Crime adalah  suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi,  ekonomi  dan  politik  yang  dapat  dilihat  dari  akibat-akibat  dari  suatu tindakan  atau  perbuatan  yang  ditemukan  dan  dikaji  oleh  berbagai  lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional. Artinya  dampak  yang  ditimbulkan  dari  kejahatan  tersebut  tidak  saja  berdampak
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
pada satu dimensi kehidupan tetapi berdampak pada beberapa dimensi kehidupan, yaitu  dapat  berdampak  pada  kehidupan  sosial,  budaya,  ekologi,  ekonomi  dan politik, karenanya tidak saja dikaji oleh lembaga pemerintahan tetapi juga menjadi perhatian  lembaga  non-pemerintahan  dan  juga  cakupannya  tidak  saja  bersifat nasional tetapi juga dunia internasional.
Alasan  rasional  kejahatan  narkotika  termasuk  dalam extra  ordinary  crime adalah dampak dari kejahatan ini berpengaruh pada beberapa dimensi kehidupan sebagaimana diuraikan diatas. Berdampak pada kehidupan sosial, dimana pelaku atau  korban  tindak  pidana  narkotika  mengalami  perubahan  dalam  kehidupan sosialnya  dimasyarakat,  mereka  menjadi  pendiam  (keluar  dari  pergaulan  sosial), sering membohongi orang-orang sekitarnya (terutama keluarga), tidak efektif atau malas dalam pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari dan dampak sosial lainnya. Berdampak  terhadap  kehidupan  budaya,  dimana  mereka  yang  menjadi  korban tindak  pidana  narkotika  tidak  memiliki  inovasi  dan  kreativitas  sehingga berpengaruh  negatif  terhadap  pengembangan  budaya  atau  adat  istiadat  dalam kehidupan  masyarakat.  Berdampak  terhadap  ekonomi,  dimana  mereka  yang menjadi  pecandu  atau  korban  tindak  pidana  narkotika  umumnya  menghabiskan uang  atau  kekayaannya  untuk  bisa  membeli  narkotika.  Berdampak  pada kehidupan  politik,  dimana  pelaku  atau  korban  tindak  pidana  narkotika  tidak menggunakan  rasionalnya  dalam  melakukan  pemilihan  karena  psikologis  atau pikirannya  sudah  mengalami  gangguan  akibat  kecanduan  narkotika.  Apalagi pecandu  tersebut  adalah  tokoh  politik  atau  pejabat  pemerintahan  maka berpengaruh  negatif  kepada  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan.  Kejahatan- kejahatan  narkotika  tidak  saja  dilakukan  oleh  perorangan  tetapi  dilakukan  oleh kelompok  orang  melalui  suatu  jaringan  (mafia)  yang  dimungkinkan  tidak  saja berada  dalam  satu  negara  tetapi  juga  antar  negara,  sehingga  kejahatan  narkotika tidak  saja  berskala  nasional  tetapi  juga  internasional.  Alasan  lain,  kejahatan narkotika sebagai extra ordinary crime dikarenakan korbannya lebih banyak pada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Masa anak-anak merupakan periode  penaburan  benih,  pendirian  tiang  pancang,  pembuatan  pondasi,  dimana masa  pembentukan  watak,  kepribadian  dan  karakter  diri  seorang  manusia  agar
kedepan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu berdiri sendiri sebagai generasi bangsa yang kuat dan mandiri. ( Gde Made Swardhana , 2016: 267) Ketika  sudah  terkategori  sebagai extra  ordinary  crime maka penanggulangannya  pun  harus  dilakukan  secara extra  ordinary (luar  biasa).
Bagaimana  penanggulangan  yang  bersifat extra  ordinary ,  yaitu  penanggulangan yang  melibatkan  semua  komponen,  menggunakan  seluruh  kemampuan  atau sarana  yang  ada  dan  diperlukan  perlakukan  khusus  dibandingkan  perlakuan terhadap  kejahatan-kejahatan  lainnya,  seperti:  adanya  lembaga  khusus  yang menangani, adanya aturan khusus dan lain-lain. Di Indonesia, sudah ada lembaga khusus yang menangani kejahatan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional dari tingkat pusat, sampai tingkat daerah (BNNP dan BNNK). Terdapat aturan khusus yang  mengatur  tentang  narkotika,  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU No. 35 Tahun 2009)  dengan  semua  turunan  dari  undang-undang  tersebut.  Di  samping  itu,  ada pengaturan khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 berupa adanya ancaman pidana minimal dan maksimal dan proses penanganan yang bisa didahulukan dari perkara yang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2009:
(1) Perkara  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika,  termasuk  perkara  yang  didahulukan  dari  perkara  lain  untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
(2) Proses  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  Narkotika  dan  tindak  pidana Prekursor  Narkotika  pada  tingkat  banding,  tingkat  kasasi,  peninjauan kembali,  dan  eksekusi  pidana  mati,  serta  proses  pemberian  grasi, pelaksanaannya  harus  dipercepat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya penanggulangan kejahatan narkotika dapat dilakukan secara maksimal di Indonesia, tetapi kenyataannya tindak pidana narkotika masih tetap ada bahkan selalu mengalami peningkatan dari hari ke hari. Sebagaimana  dikutif  dari  Harian  Kompas  Pedia  yang  diunggah  oleh  Slamet  JP pada  hari  Kamis,  tanggal  24  Juni  2021,  angka  tindak  pidana  narkotika  di
Indonesia mencapai 40.756 kasus pada tahun 2020 (link:
https://kompaspedia.kompas.id/  baca/  infografik/  peta-tematik/  tindak-pidana- narkoba-di-indonesia).

## Gambar 1

## Sebaran Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
Sumber: https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak- pidana-narkoba-di-indonesia
Adanya fakta bahwa penegakan hukum berkaitan dengan kejahatan narkotika belum  dapat  dilakukan  secara  maksimal  walaupun  sudah  menggunakan  segala upaya dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki, maka diperlukan adanya kajian  terhadap  norma  yang  mengatur  tentang  narkotika  untuk  mengetahui kemungkinan adanya kelemahan dalam pengaturannya.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  melakukan  kajian  tentang bagaimana  makna  norma  dalam  Pasal  54,  Pasal  112,  Pasal  117,  Pasal  122  dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dan pengaruhnya terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia ?

## METODE
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif atau sering  disebut  Jenis  Penelitian  Hukum  Doktrinal,  karena  yang  diteliti  adalah
hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  ( law  in  books )  atau  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas ( Amiruddin  dan  Zainan  Asikin,  2020:118) .  Pendekatan  yang  digunakan  adalah Pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach ),  Pendekatan  Konsep ( Conceptual  Approach )  dan  Pendekatan  Analitis  ( Analytical  Approach )  ( Johnny Ibrahim, 2006: 299-312) . Dalam penelitian hukum normatif, sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang ( Elisabeth Nurhaini  Butarbutar,  2018:84) .  Karena  itu,  Bahan  Hukum  Primer  adalah  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bahan Hukum  Sekunder  adalah  buku-buku  hukum  yang  terkait  dengan  Narkotika. Teknik  Pengumpulan  Bahan  Hukum  dengan  menggunakan  Teknik  Bola  Salju, dengan Teknis Analisis adalah deskriptif-analisis. Teknik Bola Salju adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri suatu bahan hukum dari  bahan  hukum  yang  sudah  ditemukan  terlebih  dahulu  dan  begitu  seterusnya, sampai  penulis  menganggap  cukup  atau  sudah  terpenuhi.  Sedangkan  teknik analisis: deskriptif-analisis adalah teknik analisis dengan menguraikan apa adanya terhadap  suatu  kondisi  atau  posisi  dari  proposisi-proposisi  hukum  atau  non- hukum, dengan menggunakan cara: evaluatif, interpretatif, konstruksi, sistematis dan/atau argumentatif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Dasar Yuridis
Dasar kajian yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang narkotika, yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pada beberapa pasal dalam  undang-undang  tersebut,  penulis  menemukan  adanya  kekaburan  makna yang dapat berakibat pada kerancuan dalam praktik penegakan hukum, berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Beberapa pasal yang dimaksud, diantaranya:
1. Pasal  54  menyatakan:  “Pecandu  Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
2. Pasal 112 menyatakan:
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I bukan  tanaman,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

## 3. Pasal 117 menyatakan:
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  menyediakan Narkotika  Golongan  II  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3 (sepertiga).

## 4. Pasal 122 menyatakan:
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  III,
dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp400.000.000,00  (empat  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3
(sepertiga).

## 5. Pasal 127 menyatakan:
(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam  hal  Penyalah  Guna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  Narkotika, Penyalah  Guna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.
Norma Kabur ( vage normen / vaque norm ) merupakan istilah yang digunakan untuk  norma  yang  rumusannya  tidak  jelas  atau  kurang  jelas  atau  samar.  Dalam penulisan  ini,  norma  kabur  yang  dimaksudkan  tidak  saja  kabur  dalam  redaksi penulisan  kata  atau  kalimat  dalam  suatu  norma  tetapi  juga  pemaknaan  terhadap kata atau kalimat yang ada pada suatu norma. Artinya bisa saja dalam penulisan kata  atau  kalimat  sudah  tepat  tetapi  pemaknaan  terhadap  kata  atau  kalimat tersebut oleh pembaca bersifat multitafsir atau masing-masing orang menafsirkan berbeda makna terhadap suatu kata atau kalimat dalam norma tersebut. Hal inilah terjadi  dalam  beberapa  pasal  pada  UU  NO.  35  Tahun  2009.  Norma  seperti  ini, dalam praktik penerapannya memerlukan interpretasi norma, yang tentu memiliki dampak-dampak negatif. Penggunaan interpretasi norma bersifat subyektif, yang dapat memberikan pengaruh besar dalam pemberian makna terhadap suatu norma.
Penggunaan  interpretasi  dapat  menimbulkan  kekhawatiran  terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari para penegak hukum dalam
mengimplementasikan pasal-pasal tersebut pada praktik hukum. Kekhawatiran ini tentu  tidak  berlebihan,  karena  para  penegak    hukum  juga  manusia  biasa  yang memiliki nafsu, akal dan rasio, yang dapat saja mengubah sikap dan perilakunya dari  baik  menjadi  tidak  baik,  berupa:  tidak  jujur,  sewenang-wenang  atau  yang lain.  Artinya  bisa  saja  interpretasi  atau  penafsiran  yang  dilakukan  dipengaruhi oleh  nafsu  atau  keinginan,  kepentingan  tertentu  yang  tujuannya  memberikan kemanfaatan  tertentu  bagi  oknum  penegak  hukum  itu  sendiri.  Umumnya,  apa yang  menjadi  interpretasi  atau  penafsiran  penegak  hukum  itulah  dianggap  suatu kebenaran karena kewenangan yang dimilikinya.
Penegak  hukum  berfungsi  untuk  menegakkan  hukum,  artinya  memastikan bahwa  aturan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam norma dan jika ada pelanggaran maka memastikan terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga yang utama adalah ketentuan  yang  ada  harus  memberikan  kepastian  hukum,  agar  tidak  ada kesempatan  bagi  oknum  penegak  hukum  untuk  menafsirkan  suatu  norma  sesuai dengan  keinginan  dan  kepentingannya.  Norma  yang  memiliki  kepastian merupakan  wadah  bagi  terwujudnya  keadilan  hukum  yang  dicita-citakan masyarakat.  Jika  normanya  sudah  tidak  pasti,  maka  tentu  juga  tidak  akan memberikan  keadilan  bagi  masyarakat,  bahkan  justru  dapat  digunakan  sebagai alat untuk menciptakan ketidakadilan.

## Norma Kabur dan Pengaruhnya dalam Praktik Penegakan Hukum
Norma  dalam  suatu  undang-undang  membawa  dampak  yang  luas  kepada masyarakat  terutama  bagi  mereka  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana. Karena  itu,  perumusan  norma  dalam  suatu  undang-undang  harus  dibuat  cermat, jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik hukumnya. Prinsip seperti ini disebut lex Certa , yaitu adanya kewajiban pembuat undang-undang  untuk  merumuskan  ketentuan  pidana  secara  cermat  dan  rinci ( Topo  Santoso,  2020:  325-326) .  Tidak  saja  perumusannya  yang  harus  cermat  dan
rinci,  sanksi  yang  dicantumkan  juga  harus  jelas  dan  tegas,  karena  sanksi  dalam hukum  pidana  bersifat  memaksa.  Sanksi  yang  memaksa  ini  menjadikan  suatu aturan  tidak  hanya  dibuat  tetapi  juga  harus  dipatuhi  ( Mahfud  Fahrazi  dan  KH.  A. Hasyim Nawawie, 2019: 23) .
Makna  yang  terdapat  dalam  Pasal  54  UU  No.  35  Tahun  2009  adalah  setiap pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Kata  “wajib”  dalam  rumusan  pasal tersebut  diartikan  sebagai  suatu  keharusan  bagi  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk  membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan  Narkotika  (Pasal  1  angka  16 UU  No.  35  Tahun  2009).  Sedangkan    Rehabilitasi  Sosial  adalah  suatu  proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu  Narkotika  dapat  kembali  melaksanakan  fungsi  sosial  dalam  kehidupan masyarakat  (Pasal  1  angka  17  UU  No.  35  Tahun  2009).  Berdasarkan  pada pengertian  rehabilitasi  medis  dan  sosial  tersebut  menandakan  bahwa  proses  itu bukanlah  suatu  bentuk  penjeraan  tetapi  adalah  bentuk  pemulihan  dan/atau pengobatan, artinya rehabilitasi itu bukan bagian dari sanksi atas perbuatan yang dilakukan.  Pecandu  Narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik  secara  fisik  maupun  psikis  (Pasal  1  angka  13  UU  No.  35  Taahun  2009). Sedangkan pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009). Dari pengertian  pecandu  dan  penyalahguna,  sebelum  menjadi  pecandu  maka  yang bersangkutan  dipastikan  sebagai  penyalahguna,  yang  kemudian  dapat  dikatakan sebagai  korban  penyalahguna  narkotika.  Dalam  perbuatan  penyalahgunaan narkotika  yang  menjadi  korban  dari  perbuatan  tersebut  adalah  dirinya  sendiri ( viktimlesscrime ) .
Makna Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan Pasal 127 UU No. 35  Tahun  2009,  dimana  dalam  Pasal  54  tersebut  subyek  yang  berbuat  dimaknai sebagai  pecandu  atau  korban,  sedangkan  makna  dalam  Pasal  127  subyek  yang
berbuat  dimaknai  sebagai  pelaku  kejahatan,  yang  dapat  dipidana  karena melanggar  Pasal  127  UU  No.  35  Tahun  2009.  Pemaknaan  seperti  ini  akan membingungkan  dalam  praktik  penerapan  hukumnya,  karena  terhadap  satu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  sama  dapat  masuk  dalam  rumusan pasal yang berbeda dengan berbeda peran. Kerancuan dalam penerapan hukumnya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 1 Kekaburan makna Pasal 54 dan Pasal 127 NO Indikator Pasal 54 Pasal 127 Kekaburan norma 1 Subyek  yang berbuat korban pelaku 1 orang dalam perbuatan yang  sama  bisa  masuk ke dalam 2 peran 2 Pembuktian Terbukti sebagai pecandu Terbukti sebagai pelaku Sebelum menjadi pecandu  pasti  menjadi pelaku  terlebih  dahulu, bahkan untuk bisa menjadi pecandu umumnya sudah berulang-ulang  menjadi pelaku penyalahguna. Dalam  konteks  asas hukum  pidana  disebut residiv ,  yaitu  perbuatan pidana  yang  dilakukan berulang-ulang.  Logika hukumnya  jika  terbukti menjadi  pecandu,  maka yang bersangkutan dipastikan  terbukti  juga sebagai pelaku penyalahguna, bahkan residiv . 3 Cara membuktikan Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Sama-sama menggunakan  narkotika tanpa  hak  atau  melawan hukum. Yang membedakan adalah orang yang belum ketergantungan atau dengan  kata  lain  masih sekali atau sedikit menggunakan bisa dikenai  sanksi  pidana, tetapi  orang  yang  sudah sering menggunakan
NO Indikator Pasal 54 Pasal 127 Kekaburan norma yang mengakibatkan ketergantungan tidak dikenakan sanksi bahkan diobati.  Hal  ini  tentu bertentangan dengan tujuan pemidanaan berupa penjeraan. Sehingga  orang  yang sudah terlanjur menggunakan  atau  baru sedikit menggunakan, lebih menguntungkan sering-sering mengunakan  atau  lebih banyak lagi agar menjadi ketergantungan, sehingga  status  bisa berubah dari penyalahguna  menjadi pecandu. 4 Dalam praktik Sering menggunakan menjadi pecandu Jarang menggunakan atau sedikit menggunakan dikenakan sanksi Ketika orang yang sudah disangka  dengan  Pasal 127, berusaha menggunakan lebih banyak  lagi  sehingga kondisinya berubah menjadi  ketergantungan. Bahkan  kedua  pasal  ini sangat potensi disalahgunakan oleh oknum-oknum  tertentu, dengan imbalan sesuatu.
Sumber: analisis penulis
Antara  Pasal  127  dengan  Pasal  112,  Pasal  117  dan  Pasal  122  UU  No.  35 Tahun 2009 juga terdapat kekaburan makna. Dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009  mereka  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  dapat  diancam  dengan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan golongan narkotika, yaitu:
a. Bagi  penyalahguna  Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Bagi  penyalahguna  Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Bagi penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Dalam praktiknya, agar mereka bisa menyalahgunakan narkotika pasti mereka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Karena narkotika sebelum dikonsumsi pasti dikuasai atau dimiliki dulu baik dengan cara membeli atau  pemberian  dari  orang  lain.  Barang  yang  sudah  dibeli  atau  sudah  diberikan orang  lain  dan  barang  itu  sudah  ada  di  tangannya  maka  unsur  menguasai  atau memiliki  sudah  terpenuhi,  bahkan  tidak  jarang  dalam  beberapa  kasus  barang tersebut  disimpan  dulu  sebelum  digunakan.  Jika  praktiknya  demikian,  maka terhadap  praktik  demikian  tersebut  disamping  masuk  ke  dalam  unsur  pidana dalam  Pasal  127  UU  No.  35  Tahun  2009  juga  masuk  ke  dalam  unsur  pidana dalam Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 terutama masing-masing pada ayat (1)- nya. Lebih jelas kerancuan dalam beberapa pasal ini dapat ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.
Tabel 2 Kekaburan makna Pasal 127 dengan Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 NO Indikator Pasal 127 Pasal 112,117 dan 122 Kekaburan 1 Unsur pidana a. Mengguna- kan narkotika b. Tanpa  hak atau melawan hukum a. Setiap orang b. tanpa  hak  atau melawan hukum
c. memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Ada  satu  unsur  sama  yang secara limitatif tersurat yaitu unsur  “tanpa  hak  atau melawan  hukum”.  Unsur “setiap  orang”  walaupun tidak  tersurat  dalam  Pasal 127  tetapi  dimaknai  ada karena  yang  menggunakan narkotika adalah orang bukan yang lain, sebagaimana yang juga dimaksud  dalam  Pasal  112, 117  dan  122.  Sedangkan “menggunakan narkotika” dalam  Pasal  127  dalam praktiknya  diawali  dengn menguasai  atau  memiliki bahkan menyimpan narkotika  tersebut  sebelum dikonsumsi. Yang
NO Indikator Pasal 127 Pasal 112,117 dan 122 Kekaburan membedakan  hanya  unsur “menyediakan” yang diasumsikan  dalam  Pasal 112, 117 dan 122 diperuntukkan  untuk  orang lain. Tetapi penguraian unsur  dalam  rumusan  Pasal 112, 117 dan 122 menggunakan  kata  “atau” sebelum unsur “menyediakan” artinya unsur  ini  bersifat  alternatif. Maksudnya,  kalaupun  unsur menyediakan  tidak  terbukti, tetapi  jika  salah  satu  unsur yaitu  memiliki,  menguasai atau  menyimpan  terbukti maka  yang  bersangkutan dapat disangkakan melakukan perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada Pasal  112,  117  atau  122 (sesuai dengan gologan narkotikanya). Kerancuannya  disini  adalah ketika  yang  bersangkutan sudah  terbukti  melanggar pasal  112,  117  dan  122 dengan  unsur      memiliki, menguasai  atau  menyimpan, maka  yang  bersangkutan juga  terbukti  melanggar pasal 127 atau sebaliknya. 2 Dalam praktik Memakai/meng konsumsi Tidak memakai/mengko nsumsi Ketika  orang  yang  sudah disangka  dengan  Pasal  112, 117 atau 122, maka berusaha menggunakan atau mengkonsumsinya  sehingga menjadi  pemakai.  Dalam praktiknya,  pasal-pasal  ini sangat potensi disalahgunakan oleh oknum- oknum tertentu, dengan imbalan sesuatu.
Sumber: analisis penulis
Perbedaan yang sangat signifikan antara Pasal 127 dengan Pasal 112, 117 dan 122  UU  No.  35  Tahun  2009  adalah  pada  ancaman  pidananya.  Dalam  Pasal  127 hanya  ada  ancaman  pidana  penjara  maksimal,  yaitu  maksimal  4  tahun  (untuk narkotika  golongan  I),  maksimal  2  tahun  (untuk  narkotika  golongan  II)  dan maksimal  1    tahun  (untuk  narkotika  golongan  III)  dan  tidak  ada  pidana  denda. Sedangkan  dalam  Pasal  112,  117  dan  122  terdapat  ancaman  pidana  penjara minimal  dan  maksimal  dan  pidana  denda  minimal  dan  maksimal  (penjara    dan denda    bersifat  komulatif).  Pasal  112  pada  ayat  (1)  terdapat  ancaman  pidana penjara  minimal  4  tahun  dan  maksimal  12  tahun  serta  denda  minimal  delapan ratus  juta  rupiah  dan  maksimal  delapan  miliar  rupiah,  sedangkan  pada  ayat  (2) terdapat  ancaman  pidana  penjara  minimal  5  tahun  dan  maksimal  20  tahun  serta pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3. Pasal  117  pada  ayat  (1)  terdapat  ancaman  pidana  penjara  minimal  3  tahun  dan maksimal 10 tahun serta denda minimal enam ratus juta rupiah dan maksimal lima miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana penjara minimal 5  tahun  dan  maksimal  15  tahun  serta  pidana  denda  maksimum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 122 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda minimal empat ratus  juta  rupiah  dan  maksimal  tiga  miliar  rupiah,  sedangkan  pada  ayat  (2) terdapat  ancaman  pidana  penjara  minimal  3  tahun  dan  maksimal  10  tahun  serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
Perbedaan  yang  sangat  signifikan  seperti  ini,  jika  tidak  dirumuskan  dengan baik  maka  sangat  berpotensi  menimbulkan  kerancuan  dalam  praktik  hukumnya dan  sangat  berpotensi  disalahgunakan  oleh  oknum  tertentu  yang  tidak bertanggungjawab.  Dampak  dari  semua  ini,  masyarakat  menjadi  korban  baik secara psikis maupun materiil. Karena itu, perlu dibuat aturan hukum yang pasti karena aturan hukum meletakkan akibat yang pasti sebagai hasil dari suatu fakta tertentu  ( reddy  Poernomo  dan  NG  Indra  S.  Ranuh  A’an  Efendi,  217:  161) .  Hukum diartikan  sebagai  norma,  yaitu  berupa  statemen-statemen  yang  bersubstansi keharusan  ( sollen ),  dengan  pencantuman  sanksi-sanksi  sebagai  akibat  logis  dari tidak dipatuhinya norma tersebut ( Soetandyo Wignjosoebroto, 2013: 18) .

## SIMPULAN
Makna norma dalam Pasal 54, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127 UU  No.  35  Tahun  2009  memiliki  makna  kabur  atau  ambigu,  dan  pengaruhnya terhadap  praktik  penegakan  hukum  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia  akan menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum dan sangat berpotensi besar norma seperti  ini  disalahgunakan  oleh  oknum  tertentu  yang  tidak  bertanggungjawab dengan  alasan  tertentu,  sehingga  masyarakat  menjadi  korban  baik  secara  psikis maupun  materiil.  Jika  norma  itu  sendiri  saja  bermasalah  atau  memiliki  makna yang  kabur  atau  ambigu,  penegakan  hukum  dalam  menangani  tindak  pidana narkotika  tidak  akan  dapat  berjalan  secara  optimal,  bahkan  dapat  menimbulkan masalah lain di masyarakat.

## REKOMENDASI
Solusi  yang  dapat  penulis  sampaikan  dalam  tulisan  ini  adalah  melakukan perubahan dalam rumusan pasal dalam Pasal 54, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127, sebagai berikut:
1. Pasal 54 hendaknya dihapuskan
2. Pasal  112,  117  dan  122  hendaknya  ditambahkan  kata  “untuk  orang  lain”, sehingga menyatakan sebagai berikut:
a. Pasal 112 menyatakan:
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I bukan  tanaman  untuk  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp8.000.000.000,00  (delapan  miliar rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk orang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,
pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
b. Pasal 117 menyatakan:
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  II untuk  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3
(tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II untuk orang lain,  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
c. Pasal 122 menyatakan:
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  III untuk  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III untuk orang lain,  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 3. Pasal 127 menyatakan:
(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam  hal  Penyalah  Guna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  pecandu  atau  korban  penyalahgunaan Narkotika,  Penyalah  Guna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial.
Untuk dapat ditentukan sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkotika harus melalui pembuktian di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
A’an  Efendi,  Freddy  Poernomo  dan  NG  Indra  S.  Ranuh, Teori  Hukum ,  Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
Amiruddin  dan  Zainan  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  kesebelas (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar, Metode  Penelitian  Hukum  (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum) , Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2018)
Ibrahim,  Johnny, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
Nawawie, Mahfud Fahrazi dan KH. A. Hasyim, Pengantar Ilmu Hukum , Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2019)
Santoso, Topo, Hukum Pidana Suatu Pengantar (Depok: Rajawali Pers, 2020)
Swardhana,  Gde  Made, Pengendalian  Kenakalan  Anak  Berbasis  Kearifan  Lokal Masyarakat Bali , Pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)
Wignjosoebroto,  Soetandyo, Hukum  Konsep  Dan  Metode ,  Pertama  (Malang:
Setara Press, 2013)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  143,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana- narkoba-di-indonesia