Vol. 4 No. 2 (2020)
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …

## PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH PANITIA PENGAWAS
KABUPATEN KUNINGAN PADA PILKADA KUNINGAN DITINJAU DARI UU No. 10 TAHUN 2016
Ikhasan Bayanuloh 1 , Sarip 2
1 Bawaslu Kabupaten Kuningan, 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon, Email: bayanuloh.cute@gmail.com 1 , 2 sarip@umc.ac.id

## Abstract
The  characteristics  of  a  democratic  state  can  be  applied  that  in  the  hands  of  the  people  the ownership  of  the  highest  sovereignty  is  located,  this  is  also  in  line  with  the  contents  of  the constitution as stated in the provisions of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The concrete form of the implementation of democracy can be seen from the implementation of elections  both  to  elect  members  of  the  legislature  and  or  executive  as  well  as  regional  head elections  which  are  held  directly  by  prioritizing  the  priority  of  the  indicators,  namely implementation  in  the  implementation  process,  applicable  legal  rules,  and  how  to  enforce election law. As a system and mechanism, elections are expected to be carried out freely and equally/freely  and  fairly.  Theories  and  ideas  regarding  the  definition  of  the  rule  of  law  are numerous to be our reference in understanding it. According to Immanuel Kant in his book Methaphisiche Ansfangsgruunde der Rechtslehre, he expressed his opinion on the concept of a liberal  rule  of  law  state.  The  role  and  authority  of  the  Kuningan  Panwaskab  in  handling election  crime  violations  is  quite  good  although  it  still  has  limitations  in  carrying  out  its authority, in addition to problems in handling criminal offenses in Law no. 10 of 2016, the Panwaskab often found indecision as well as law enforcers, the prosecutor's office and the police who were members of the Gakkumdu center.
Keywords: Crime, Money Politics, Pilkada, Supervisor.
Vol. 4 No. 2 (2020)
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …

## Abstrak
Ciri  negara  demokrasi  dapat  diaplikasikan  bahwa  di  tangan  rakyatlah kepemilikan  kedaulatan tertinggi itu berada, hal ini  sejalan pula dengan  isi dari konstitusi  yang  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang  -  undang Dasar Tahun 1945. Bentuk konkrit dari implementasi demokrasi dapat terlihat dari  penyelenggaraan  pemilu  baik  untuk  memilih  anggota  legislatif  dan  atau eksekutif  serta  pemilihan  kepala  daerah  yang  diselenggarakan  secara  langsung dengan mengedepankan keutamaan indikatornya yaitu implementasi pada proses penyelenggaraan,  aturan  hukum  yang  berlaku,  serta  bagaimana  penegakan hukum pemilu. Sebagai sebuah sistem dan mekanisme, ekspektasi pemilu dapat dilaksanakan secara bebas dan setara/ free and fair . Teori dan gagasan mengenai definisi  negara  hukum  sangat  banyak  untuk  menjadi  rujukan  kita  dalam memahaminya.  Menurut  Immanuel  Kant  dalam  bukunya Methaphisiche Ansfangsgrunde  der  Rechtslehre, mengemukakan  pendapatnya  mengenai  konsep negara hukum liberal. Peran dan kewenangan yang dilakuakan oleh panwaskab Kuningan  dalam  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  sudah  cukup baik meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menjalankan kewenangannya, selain itu masalah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dalam UU No. 10  tahun  2016,  panwaskab  seringkali  menemukan  kegamangan  begitupun dengan  kalangan  penegak  hukum  kejaksaan  dan  kepolisian  yang  tergabung dalam sentra Gakkumdu.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Politik Uang, Pilkada, Pengawas.
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …

## A. Pendahuluan
Ciri  negara  demokrasi  dapat diaplikasikan  bahwa  di  tangan rakyatlah  kepemilikan  kedaulatan tertinggi  itu  berada,  hal  ini  sejalan pula  dengan  isi  dari  konstitusi  yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2)  Undang  -  undang  Dasar  Tahun 1945. Bentuk konkrit dari implementasi demokrasi dapat terlihat  dari  penyelenggaraan  pemilu baik untuk memilih  anggota legislatif dan  atau  eksekutif  serta  pemilihan kepala  daerah  yang  diselenggarakan secara langsung dengan mengedepankan keutamaan indikatornya yaitu implementasi pada proses penyelenggaraan, aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana penegakan  hukum  pemilu.  Pada implementasi proses penyeleng- garaannya terdiri dari peserta pemilu, tahapan pemilu, logistik serta pendistribusiannya, pemantau pemilu, dan  keikutsertaan  serta  partisipasi masyarakatnya. Mengenai  aturan  atau  regulasi hukumnya dapat dilihat dari bagaimana  keseluruhan  aturan  itu ditaati  dan  dilaksanakan  sebagaimana mestinya,  terkait  sistem  pemilu, metode pemilihan, metode pencalonan,  penggunaan  hak  suara, dan  metode  penetapan  pemenang pemilu/ pemilihan. Sedangkan praktik  penegakan  hukumnya  yakni bagaimana keseluruhan aturan pemilu itu  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  benar  dan dijalankan  dengan  konsisten,  serta dapat ditegakkan secara proporsional, profesional dan adil.
Satu  komponen  yang  dianggap penting  dalam  mewujudkan  pemilu itu  dapat  ditentukan  juga  oleh  peran dari  para  penyelenggara  pemilu  yang berintegritas,  netral,  profesional, akuntabel  serta  berwibawa  dalam menjalankan  amanahnya,  Sehingga dapat  menciptakan  iklim  demokrasi yang  bermartabat,  berkualitas  dan bertanggung  jawab.  Penyelenggara pemilu  sesuai  dengan  amanat  UU terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP dituntut  harus  bertanggung  jawab dalam mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum, keterbukaan, profesional,  akuntabel,  jujur  dan  adil berdasarkan  etika  hukum  serta mandiri,  penuh  integritas,  dan kredibilitas,  berkewajiban  menjaga, merawat  dan  melindungi  hak  politik sebagai  warganegara  serta  kedaulatan rakyat  dalam  menggunakan  aspirasi hak  pilihnya  tanpa  intimidasi  dan tekanan dari siapapun. 1
Sebagai  sebuah  sistem  dan mekanisme,  ekspektasi  pemilu  dapat dilaksanakan secara bebas dan setara/ free and fair . Dimana sistem pemilihan menjamin  hak  bagi  setiap  individu dan  adanya  sistem kontroling terhadap menajemen pada pelaksanaan  pemilihan  yang  baik kemudian  ditentukan  jika  dapat diterima oleh seluruh peserta pemilihan (partai politik dan kandidat)  dengan  bulat/ legitimate
1 Humas,  “Sekretariat  Kabinet  Republik Indonesia  |  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pileg  Dan
Pilpres,  Contoh  Kasus  Sulawesi  Tenggara,” accessed January 11, 2022, https://setkab.go.id/evaluasi-penyelenggaraan- pileg-dan-pilpres-contoh-kasus-sulawesi-
tenggara/.
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
serta mengikat/ binding bagi semuanya 2 .  Ciri  pemilihan  umum dapat dikatakan ideal manakala dalam proses pelaksanaannya dapat memenuhi prinsip-prinsip yang transparan,  akuntabel,  imparsial,  dan dapat  terhindar  dari  berbagai  politik yang  manipulatif.  Proses  itu  dimulai pada  pra  pemilihan  dilaksanakan sampai  dengan  proses  terhadap  hasil pemilihan  dan  penetapan  calon terpilih  berakhir 3 .  Untuk  menjamin terwujudnya  prinsip-prinsip  tersebut, maka eksistensi dari ketaatan terhadap  regulasi  pemilu  memiliki peranan yang sangat penting 4 .
Dalam  setiap  perhelatan  akbar pemilu,  tidak  dipungkiri  terdapat tantangan yang besar bagi terwujudnya  demokratisasi  secara Jujur  dan  adil.  Secara  empiris kecurangan  dan  pelanggaran  terlihat di  beberapa  daerah  dan  dilakukan terbuka  secara  masif  dengan  kasat mata  meski  keberadaan  bawaslu sebagaimana diamanatkan UU memiliki  tanggung  jawab  untuk mengawasi  jalannya  pemilu,  baik  itu dilakukan  oleh  kandidat  maupun  tim kampanye  maupun  simpatisannya. Para  aktor  politik  kerap  kali melakukan praktik kecurangan dengan melakukan politik uang dalam memengaruhi  pemilih  agar  mereka memilih  dirinya.  Manifestasi  yang
2 International  IDEA, Ethical  and  Professionals Administration of Elections , 1996.
3 Guy Goodwin-Gill, Free and Fair Elections: New Expanded Edition , Souls (Oxford: Inter- Parliamentary Union, 2006), 46.
4 Jorgen Elklit and Svensson Palle, “The Rise of Election Monitoring: What Makes Elections Free and  Fair?  |  Journal  of  Democracy,” Journal  Of Democracy 8, no. 3 (July 1997): 35 – 36.
paling  sering  terjadi  dan  terlihat  dari pelanggaran  tindak  pidana  pemilu ataupun pemilihan yang sering terjadi adalah  memberikan  sesuatu  baik berupa uang dan atau barang kepada pemilih  secara  langsung  dengan istilah  yang  biasa  kita  kenal  dengan politik transaksional. Implementasi dari sistem demokrasi  yang  sesuai  dengan harapan kita pada pemilu yang selama ini  berlangsung  dinilai  belum  dapat membuahkan hasil yang membanggakan, sebagian penyebabnya adalah masih ditemukannnya  berbagai  kecurangan dan  pelanggaran  selama  tahapan pemilu berlangsung. Jika kita perhatikan,  bahwa  tindak  pidana politik  uang  bukanlah  sesuatu  hal yang baru di dunia politik, dan bukan juga  sesuatu  yang  pertama  kali  kita semua  mendengarnya. Money  politic ternyata  sudah  ada  sejak  negara  ini diproklamirkan.  Masifnya  fenomena politik  uang  dari  pemilu  ke  pemilu tidak  dapat  dipungkiri  semakin menjelma  menjadi  sebuah  tantangan besar  bagi  demokratisasi  saat  ini. Pilkada  Kabupaten  Kuningan  yang diselenggarakan  pada  27  Juni  2018 setidaknya  juga  memiliki  isu-isu krusial mengenai banyaknya pelanggaran baik pelanggaran administrasi  maupun  pelanggaran pidana  termasuk  diantaranya  adalah pelanggaran  praktik money  politic dimana peristiwa ini telah meninggalkan  jejak  praktik  potret buram kecurangan dan penyimpangan selama pilkada berlangsung.
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
Sebagaimana  dalam  laporan  dari panitia  pengawas  (panwas)  pemilu
Kabupaten  kuningan  saat  itu  yang menerima laporan dugaan pelanggaran  kampanye  Pilkada  yang dilakukan  oleh  simpatisan  dan pengurus partai politik yang mengusung  pasangan  calon  Bupati dan  Wakil  Bupati,  hal  ini  menjadi potret betapa masih suburnya praktik money  politic hal  ini  tidak  terlepas  dari persepsi masyarakat pemilih terhadap praktik  politik  uang.  Pada  setiap perhelatan  demokrasi  di  Indonesia, termasuk  implementasi  demokrasi  di level  akar  rumputpun  praktik, money politic berupa  politik  transaksional semakin  tumbuh  subur,  karena sebagian dari mereka menganggap hal tersebut  adalah  suatu  kewajaran  dan lebih  parahnya  lagi  masyarakat  tidak sadar  bahwa  dampak  dari  perbuatan itu  berbahaya  bagi  keberlangsungan demokrasi.  Mereka  seolah  apatis  dan membiarkan serta menganggap bahwa money politic sesuatu yang biasa dan  budaya  namun  secara  normatif hal  ini  merupakan  perilaku  yang mencederai  kejujuran  dalam  pemilu. Jika menggunakan terminologi Goodwin-Gill,  politik  uang  memiliki potensi mengancam kebebasan pemilih  terutama  dalam  menentukan pilihan  politik.  Hal  itu  dikarenakan adanya  pengaruh  uang  sebagai kekuatan  politik  untuk  menciptakan diskriminasi antar kontestan. Sehingga,  keterpilihan  kontestan ditentukan  oleh  sejumlah  uang, semkain besar uang yang diberdayakan  untuk  mempengaruhi pemilih  maka  semakin  besar  pula
kemungkinan  suara  perolehan  bagi kandidat. Pun demikian sebaliknya.

## B. Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  yang telah  dijelaskan  diatas,  maka  batasan masalah  di  dalam  peneliatan  ini adalah  penulis  hanya  berfokus  pada penanganana  pelanggaran  pemilu terutama  tindak  pidana  politik  uang sebagai  proses  penegakan  hukum pemilihan  kepala  daerah  yang dilakukan  oleh  Panitia  Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten Kuningan  sebagai  penyelenggara pemilu  yang  mendapatkan  mandat untuk  melakukan  tugasnya  dalam penanganan pelanggaran tindak pidana  politik  uang  pada  pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kuningan tahun  2018  ditinjau  dari  UU  no  10 tahun 2016 serta bagaimana penerapan  hukum  atas  tindakan tersebut  yang  di  dasarkan  pada  delik formil dan delik materil.

## C. Hasil dan Pembahasan
Pandangan Toeri Negara Hukum dan Demokrasi Atas Politik Uang Teori  dan  gagasan  mengenai definisi negara hukum sangat banyak untuk  menjadi  rujukan  kita  dalam memahaminya.  Menurut  Immanuel
Kant  dalam  bukunya Methaphisiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan pendapatnya mengenai  konsep  negara  hukum liberal.  Beliau  menjelaskan  paham Negara  hukum  dalam  arti  yang sederhana,  dengan  menempatkan fungsi  dari recht pada staat hanya
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
54
merupakan  alat  untuk  perlindungan dari hak-hak individual dan kekuasaan  menurutnya  negara  dapat diartikan secara pasif, yang mengemban tugas sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memelihara ketertiban dan melaksanakan fungsi manajerial dalam memenuhi kemauan/ kebutuhan masyarakat. 5 Dalam
penjelasannya,  menurut  Stahl,  negara hukum  ditandai  oleh  empat  unsur pokok  yakni  (1)  Adanya  pengakuan serta  perlindungan  akan  hak  asasi manusia,  (2)  Negara  berdasar  pada teori trias  politica ,  (3)  pemerintahan dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan, dan (4) peradilan administrasi Negara. Berbagai perkembangan keilmuwan,  kemudian  memunculkan rechstaat, dengan  unsur  kepastian hukum, persamaan (equal), demokrasi,  dan  pemerintahan  yang melayani  kepentingan  banyak  orang,
konsep rechstaat di Eropa Kontinental sejak  awal  menganut  pada  filsafat liberal  yang individualistic ,  untuk  itu ciri individualistic itu  sangat  tampak terlihat  dalam  konsep  negara  hukum tersebut.  Gagasan  yang  dipelopori oleh    AV.  Dicey,  di  negara  Anglo Saxon  berkembang  sebuah  konsep lain  yang  sering  kita  sebut  dengan nama rule of law dengan tolak ukurnya adalah  supremasi  hukum,  persamaan di depan hukum, dan konstitusi yang didasarkan  hak-hak  perseorangan/ individu.  Perbedaan  yang  sangat krusial rechstaat dan rule  of  law adalah
5 Lutfi  Mustafa, Hukum  Sengketa  Pemilukada  Di Indonesia (yogyakarta: UII Press, 2010), 53.
pada  konsep  peradilan  administrasi, sangat mengedepankan pada rechstaat , dan  dalam rule  of  law hal  ini  tidak diterapkan  disebabkan  kepercayaan yang besar kepada peradilan umum. 6 Di  Indonesia,  sejak  para founding  father merumuskan  cita-cita Negara  Indonesia,  telah  mendesain konsep  negara  hukum.  Mochtar Kusumaatmadja misalnya menuturkan  bahwa  tujuan  negara hukum  berdasarkan  Pancasila  adalah untuk  memberikan  perlindungan, pengayoman  kepada  warga  negara. Pengaturan yang menyebutkan Indonesia  sebagai  negara  hukum tidak  diatur  dalam  batang  tubuh UUD  1945  melainkan  diatur  dalam penjelasan umum sebelum amandemen.  Dalam  penjelelasan umum  sebelum  terjadi  amandemen tentang  sistem  pemerintahan  negara dijelaskan bahwa:
“ Sistem  pemerintahan  negara  yang ditegaskan  dalam  Undang-Undang Dasar  ialah  bahwa  Indonesia adalah  Negara  yang  berdasarkan atas  hukum  (rechstaat).  Negara
Indonesisa  berdasar  atas  hukum (rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan (machstaat)”. 7
Sedangkan perubahan terhadap amandemen  UUD  1945,  dijelaskan bahwa:  negara  Indonesia  adalah
6 Sulaiman, Epistomologi  Negara  Hukum
(Semarang: Fakultas hukum Universitas Semarang, 2016), 544.
7 Irvan;  Mawardi, Dinamika  Sengketa  Hukum Administrasi  Di  PEMILUKADA :  Mewujudkan Electoral  Justice  Dalam  Kerangka  Negara  Hukum Demokratis (Yogyakarta:  Rangkang  Education,
2014), 42.
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
negara  hukum.  Selain  penguatan  dan penegasan  yang  menyatakan  bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 ayat (3). Sejak dilakukannya perubahan/ amandemen yang kedua, negara  Indonesia  adalah  negara hukum  sekaligus  juga  menegasakan bahwa  rakyat  adalah  pemegang kekuasaan  tertinggi.  Hal  ini  dapat pula dilihat dari bunyi Pasal 1 ayat (2) dan  ayat  (3)  UUD  1945  yakni “Kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum” .  Maka dapat  ditegaskan  bahwa  negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengakui kekuasaaan tertinggi ada di tangan rakyat. Di  dalam  UUD  1945  Prinsip- prinsip suatu negara hukum dijelaskan adanya perlindungan terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  adanya pembagian kekuasaaan, pemerintahan dan  kekuasaan  kehakiman  yang bebas/  independen  dan  tidak  ada keberpihakan
kepada sesuatu. 8 Negara hukum dan demokrasi adalah mekanisme kekuasaan dalam menjalankan  roda  pemerintahan sebuah  negara.  Kedua  konsep tersebut  saling  berkolerasi  dan keduanya  tidak  dapat  dipisahkan, karena  pada  satu  sisi  demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan yang didasarkan kepada prinsip persamaan dan  derajat  yang  sama  bagi  setiap manusia,  di  sisi  yang  lain  Negara hukum memberikan penegasan bahwa hukumlah yang dapat
8 Ibid., 43.
memerintahkan  dalam  suatu  sistem ke tata negaraan bukan manusia. 9 Konsep  dari  negara  hukum memiliki dasar historis dalam pengaplikasian  nilai-nilai  demokratis. Hukum adalah instrument yang dapat digunakan  dalam  menjalankan  roda negara melalui mandat kekuasan yang dimilikinya.  Menurut  Mahfud  MD, demokrasi  sebagai  suatu  sistem politik  erat  sekali  korelasinya  dengan hukum.  Demokrasi  tanpa  adanya hukum  tidak  akan  terbangun  dengan baik,  bahkan  mungkin  menimbulkan sebuah  keadaan  yang  anarkis, sebaliknya  hukum  tanpa  sebuah sistem politik yang demokratis hanya akan  menjadi  hukum  yang  elitis  dan represif. 10 Sementara  itu,  Sydney Hook memberikan pengertian mengenai  demokrasi  sebagai  bentuk pemerintahan  dimana  keputusan- keputusan yang diambil oleh pemerintah  merupakan  keputusan yang  didasarkan  pada  keputusan mayoritas  yang  diberikan  secara bebas  berasal  dari  rakyat,  hal  ini memiliki  arti  bahwa  pada  akhirnya, rakyat memberikan ketentuan fundamental  dalam  masalah-masalah pokok  mengenai  kehidupan  mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan  negara  yang  turut menentukan kehidupan mereka tersebut.
Oleh karena itu, gagasan politik berupa  demokrasi  di  dalamnya
9 Muntoha,  “Demokrasi  Dan Negara  Hukum,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 16, no. 3 (July 26, 2009): 379.
10 Mahfud  MD.  Moh, Hukum  Dan  Pilar-Pilar Demokrasi ,  1st  ed.  (Yogyakarta:  Gama  Media,
1999), 1.
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
memiliki lima kriteria: pertama , adanya kesamaan hak pilih untuk menentukan  keputusan  yang  bersifat kolektif, kedua , partisifasi efektif, yaitu memberikan  kesempatan  yang  sama dan  setara  bagi  semua  warga  negara untuk berkontribusi dalam pembuatan keputusan secara kolektif, ketiga menyuarakan dan menyampaikan  kebenaran,  memiliki arti  adanya  peluang  yang  sama  bagi setiap  orang  dalam  memberikan penilaian  terhadap  jalannya  proses politik dan pemerintahan secara logis, keempat pengawasan  dan  evaluasi terhadap  keputusan  politik,  yaitu adanya  keputusan  eksklusif  bagi masyarakat untuk menentukan program/ kebijakan mana yang harus dan  tidak  harus  diputuskan  melalui program  pemerintahan,  termasuk pendelegasikan  wewenanag  kepada orang  lain  atau  lembaga  yang mewakili  masyarakat  secara  umum, dan kelima pelibatan  yaitu  terlibatnya masyarakat  yang  mencakup  semua orang kaitannya dengan hukum. Gagasan  Politik  yang  berupa demokrasi  merupakan  faham  yang universal sehingga
didalamnya terkandung  beberapa  komponen yaitu: pertama Pemegang  kekuasaan harus berasal dari rakyat, kedua Setiap pemegang  jabatan  kekuasaan  yang dipilih  oleh  rakyat  harus  dapat mempertanggungjawabkan  kebijakan atas  kekuasaannya  baik  yang  akan dilakukan dan yang telah dilakukannya  kepada  rakyat, ketiga diwujudkan  dengan  kerja  nyata  baik secara  langsung  maupun  tidak langsung, keempat jaminan  terhadap
rotasi  pemindahan  kekuasaan  harus ada, dan dilakukan secara teratur dan dilaksanakan  dengan  damai, kelima , adanya  proses  pemilu.  Dalam  negara demokrasi  pemilu  dilakukan  secara teratur  dalam  menjamin  setiap  hak politik rakyat dalam hak memilih dan dipilih, dan keenam adanya kebebasan mendapatkan  hak-hak  dasar,  dalam demokrasi  setiap  warga  masyarakat dapat  menikmati  hak-hak  dasarnya secara  bebas,  seperti  hak  untuk menyatakan  pendapat,  berkumpul dan berserikat sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945. 11
Salah  satu  wujud  pilar-pilar negara  hukum  demokratis  tercermin dalam  relasi  antara  negara  dan rakyatnya.  Filosofi  kekuasaan  atau kedaulatan  menurut  UUD  1945 adalah  kekuasaan  tertinggi  berada  di tangan  rakyat  dan  kekuasaan  itu dilaksanakan dalam koridor pemerintahan  yang  berbasis  pada konsep  negara  hukum  yang  artinya bahwa  kedaulatan  hukum  yang direpersentasikan  oleh  negara  tidak bisa mengesampingkan atau meninggalkan kedaulatan yang dimiliki  oleh  rakyat.  Pada  titik  inilah negara (pemerintah) harus bertanggung  jawab  penuh  untuk menjaga  keseimbangan  kondusifitas relasi  antara  pemegang  kekuasaan negara sebagai pemegang mandat dari rakyat  melalui  daulat  rakyat  dan daulat  hukum.  Dalam  bingkai  negara hukum  yang  demokratis,  maka  relasi negara  dan  warga  negara  harus
11 Muntoha, “Demokrasi Dan Negara Hukum,”
381 – 383.
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
senantiasa  berjalan  secara  harmonis dan seimbang. 12 Peran  Pengawas  Pemilihan  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah Menurut  kamus  besar  Bahasa
Indonesia,  pengertian  Panitia  dalah kelompok  orang  yang  ditunjuk  atau dipilih  untuk  mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan  kepadanya. 13 Sedangkan pengertian  pengawasan  menurut Sondang  Siagian  mengatakan  bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksana dan kegiatan. 14 Sedangkan pemilu (pemilihan umum) adalah  melaksanakan  kedaulatan rakyat  dan  melaksanakan  hak  asasi warga  negara  untuk  menentukan jalannya negara.
Berdasarkan  pendapat  diatas dapat  dijelaskan  bahwa  panwaslu adalah kelompok orang yang ditunjuk untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan  kepadanya  dalam  proses pengamatan dan pelaksanaan kedaulatan  rakyat  untuk  menjamin hak-hak  warga  negara  dalam  pemilu. Panwaslu  memiliki  tugas  mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka  pencegahan  dan  penindakan terhadap  pelanggaran  pemilu  untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Kewenangan
panwaslu sangat
12 Mawardi, Dinamika  Sengketa  Hukum Administrasi  Di  PEMILUKADA :  Mewujudkan Electoral  Justice  Dalam  Kerangka  Negara  Hukum Demokratis , 43.
13 “Https://Kbbi.Web.Id/Panitia,  Di  Unduh Pada Hari Sabtu Tanggal 4 September 2021, Jam 21.27 Wib.”
14 Ahmad  Sukarja, Hukum  Tata  Negara  Dan Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 130 – 131.
dilematis  dituntut  untuk  menjadi instrumen dalam menegakkan pemilu yang  jujur  dan  berkeadilan  melalui tugas  dan  kewenangannya,  akan tetapi  jangkauan  yang  dimiliki panwaslu  sangat  terbatas  sebagai lembaga  yang  hanya  mengantarkan perkara-perkara kepada lembaga lain. Dasar  hukum  terbentuknya Panwaslu  Kabupaten  Kota  ialah
Undang-Undang  10  tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang  nomor  1  Tahun  2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan Walikota. Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang  10  tahun  2016 merupakan  lembaga Adhoc yang dibentuk  satu  (1)  bulan  sebelum tahapan  pertama  pemilihan  kepala daerah dimulai. Panwaslu kabupaten/Kota  beranggotakan  tiga (3) orang diangkat dengan keputusan Bawaslu provinsi melalui seleksi yang bertugas  mengawasi  penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengawasan  menjadi  salah satu  komponen  penting  dalam menentukan  berhasil  atau  tidaknya sebuah  pemilihan.  Panitia  Pengawas Pemilihan (Panwaslu) memiliki peran penting  untuk  menjaga  agar  pilkada dilaksanakan  sesuai  asas  pemilu/ pemilihan  yang  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  sesuai dengan peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku.  Panwaslu memiliki  fungsi  dan  peran  strategis
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
58
dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.  tujuan  dari  pengawasan Pemilukada ini adalah untuk menegakan  integritas  penyelenggara dan menegakkan hasil pemilihan yang berintregitas dan berkredibilitas untuk  mewujudkan  pemilihan  yang demokratis,  serta  untuk  memastikan terselenggaranya  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  adil  dan berkualitas  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan
pemilihan kepala  daerah  secara  menyeluruh.
Oleh  sebab  itu  selaku  salah  satu lembaga  penyelenggara  pemilihan kepala daerah yang berfungsi sebagai pengawasan, panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kabupaten Kuningan mengawasi dan menindaklanjuti segala bentuk kecurangan  atau  pelanggaran  yang terjadi  disemua  tahapan  pemilihan kepala daerah. Dan mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses pemilihan kepala daerah  di  kabupaten  kuningan  pada tahun  2018  mulai  dari  proses penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan. Dalam memastikan penyelenggaran  pemilihan  kepala daerah di setiap tahapannya berdasrkan  Pasal  30  UU  No  10 Tahun 2016, panwas kabupaten/kota
diberikan  tugas  dan  kewenangannya sebagai berikut: 15
a. Mengawasi  tahap  penyelenggaran pemilihan meliputi : 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen  PPK,  PPS,  dan KPPS; 2. Pemutakhiran  data  pemilih berdasarkan data kependudukan  dan  penetapan daftar  pemilih  sementara  dan daftar pemilih tetap;
3. Pencalonan  yang  berkaitan dengan  persyaratan  dan  tata cara pencalonan;
4. Proses dan penetapan calon;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Perlengkapan  pemilihan  dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan  pemungutan  suara dan  perhitungan  suara  hasil pemlihan; 8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; 9. Mengendalikan pengawasan seluruh  proses  perhitungan suara; 10. Penyampaian  surat  suara  dari tingkat TPS sampai ke PPK;
11. Proses  rekapitulasi  suara  yang dilakukan  oleh  KPU  Provinsi,
Kabupaten,  dan  Kota  dari seluruh Kecamatan; 12. Pelaksanaan  perhitungan  dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan 13. Proses  pelaksanaan  penetapan hasil  Pemilihan  Bupati  dan 15 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota .
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
Wakil  Bupati  serta  Walikota dan Wakil Walikota. b. Menerima laporan dugaan pelanggaran  terhadap  pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; c. Menyelesaikan temuan dan laporan  pelanggaran  Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU  Kabupaten/Kota  untuk ditindaklanjuti; e. Meneruskan  temuan  dan  laporan yang bukan menjadi kewenangannya  kepada  instansi yang berwenang; f. Menyampaikan  laporan  kepada Bawaslu  sebagai  dasar  untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu  yang  berkaitan  dengan adanya  dugaan  Tindakan  yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraann pemilihan  oleh  penyelenggara  di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; g. Mengawasi  pelaksanaan  tidak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang  pengenaan  sanksi  kepada anggota  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupateb/Kota,  sekretaris  dan pegawai sekretarian KPU Provinsi dan  KPU  Kabupaten/Kota  yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; h. Mengawasi  pelaksanaan  sosialisasi penyelenggaran pemilihan; dan i. Melaksanakan tugas dan wewenang  lain  yang  diberikan oleh peraturan perundang- undangan. Bersadasarkan kewenangan Panwas Kabupaten/Kota diatas sebagai  lembaga  yang  berfungsi pengawasan  dan  menerima  laporan serta  temuan  pelangaran  pemilihan dalam tahapan penyelenggaran pemilihan  kepala  daerah,  terdapat beberapa jenis pelanggaran pemilihan yaitu  pelanggaran  pidana  pemilihan, pelanggaran adminsitratif dan pelanggaran kode etik. Penanganan Pelanggaran Tindak

## Pidana Politik Uang
Pengaruh  uang  dalam  politik menjadi isu yang utama dalam potret demokratisasi di daerah. Hal ini telah menimbulkan perhatian serius banyak pihak.  Bahkan,  dalam  kasus  yang paling  ekstrim,  pemilihan  kepala daerah  seringkali  dianggap  terlihat manipulatif  serta  menjadi  alat dominan  peserta  pemilihan.  Hal tersebut  dinilai  disebabkan  oleh beberapa faktor, diantaranya, dominasi  elit  politik,  kecurangan pemilu/ pemilihan serta ancamannya, atau penggunaan tindakan kekerasan.
Praktik  politik  uang  didasarkan  pada dua  sub  variabel.  Pemahaman mengenai politik uang dan pengalaman  dari  pemilih  terkait praktik  politik  uang  menjelaskan bahwa  keputusan  seseorang  pemilih untuk  memilih  dalam  menyalurkan haknya  dalam  kontestasi politik  pada akhirnya ditentukan oleh pengalaman
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
yang dilakukan pemilih selama ini dan pemahaman dari pemilih itu sendiri 16 . Sebagai penyelenggara pemilihan, Panitia pengawas pemilihan (Panwas) memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan  hukum  untuk  menangani dan  menindaklanjuti  segala  bentuk pelanggaran  dan  kecurangan  dalam pemilihan  kepala  daerah  termasuk pelanggaran  tindak  pidana  politik uang  sesuai  dengan  amanat  yang tertuang  dalam  UU  No  10  Tahun 2016.  Terungkapnya  paraktik  politik uang  di  Pemilukada  kabupaten Kuningan tahun 2018 silam mencerminkan bagaimana penegakan hukum  bisa  ditegakan  dan  tidak mustahil  untuk  dilakukan  oleh institusi penyelenggara pemilu. Namun harus disadari bahwa kesulitan  dalam  mengungkap  praktik politik  uang  adalah  banyaknya  celah hukum  yang  mendorong  adanya peningkatan  potensi  praktek  politik uang  dilakukan  secara  terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan seringkali  semakin  berani  dan terbuka. Permasalahan tersebut dikarenakan terdapat beberapa kelemahan  dari  segi  aturan  regulasi, pengawasan, dan sistem Pemilu yang membuka  ruang  berkembangnya praktik politik uang. Penanganan pelanggaran tindak  pidana  politik  uang  oleh
Panwaskab Kuningan yang terungkap dilakukan  oleh  salah  satu  tim
16 Robi  Cahyadi  Kurniawan  and  Dedy Hermawan,  “Strategi  Sosial  Pencegahan  Politik Uang  Di  Indonesia,” Integritas :  Jurnal  Antikorupsi 5, no. 1 (June 26, 2019): 31.
kampanye/  pengurus  partai  politik pendukung salah satu pasangan calon Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kuningan sehingga  atas  penanganan  tersebut dapat  ditindaklanjuti  sampai  dengan ke tahap persidangan dan menghasilkan  putusan  pidana  dari pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap dengan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN  Kng  dengan menjatuhkan  Hukuman  terhadap Pelaku berupa pidana penjara selama
36 (tiga puluh enam) bulan dan denda Rp.  500.000.000  (Lima  Ratus  Juta Rupiah)  subsidair  3  (tiga)  bulan Kurungan.  Tidak  selesai  sampai  di situ,  ketidakpuasan  dari  pihak terpidana  atas  putusan  tersebut menyebabkan dia mengajukan banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Jawa Barat  sehingga  keluarlah  putusan banding dengan nomor 107/Pid/2018/PT.BDG. Penanganan  kasus  pidana politik  uang  merupakam  kerja bersama  dalam  satu  tugas  kerja  yang tergabung  dalam  sentra  Gakkumdu terdiri  dari  3  (tiga)  institusi  Negara yaitu:  pertama,  Pangawas  Pemilu sebagai  lembaga  yang  berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu,  kedua,  Kepolisian  yang merupakan  lembaga  negara  yang mempunyai kewenangan Penyelidikan  dan  Penyidikan  dan ketiga,  Kejaksaan  yang  merupakan lembaga  negara  yang  berwenang dalam penuntutan. Keputusan terkait laporan  adanya  pelanggaran  pidana pemilihan  dibahas  dan  diputuskan secara Bersama dalam Sentra
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
Gakkumdu  melalui  rapat  pleno Sentra Gakkumdu. Tindak  pidana  pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota. Berdasarkan  Pasal  146  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2015 sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  10  Tahun  2016. Sedangkan  mekanisme  penyelesaian penanganan pelanggaran tindak pidana  pemilihan  termasuk  tindak pidana politik uang yaitu: 1. Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum  terpadu  dapat  melakukan penyelidikan setelah adanya laporan  pelanggaran  pemilihan yang  diterima  Bawaslu  Provinsi maupun  Panwas  Kabupaten/ Kota. 2. Penyidik Kepolisian Negara Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan,  dan  pengumpulan  alat bukti untuk kepentingan penyelidikan  maupun  penyidikkan tanpa  surat  izin  ketua  Pengadilan Negeri setempat. 3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan  Hasil  Penyidikan disertai  berkas  perkara  kepada penuntut  umum  paling  lama  14
(empat  belas)  hari  kerja  terhitung sejak  laporan  diterima  dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas
Kabupaten/ Kota.
4. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap,  dalam waktu  paling  lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan  berkas  perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai  petunjuk  tentang  hal  yang harus dilakukan untuk dilengkapi. 5. Penyidik Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dalam  waktu paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  empat  (4)  harus  sudah menyampaikan  Kembali  berkas perkara  tersebut  kepada  penuntut umum.
6. Penutut  umum  melimpahkan berkas perkara sebagimana dimaksud  pada  ayat  lima  (5) kepada  Pengadilan  Negeri  paling lama  5  (lima)  hari  kerja  terhitung sejak  menerima  berkas  perkara dari penyidik.
Dalam  Pasal  147  Undang- undang  nomor  1  tahun  2015 Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara tindak  pidana  Pemilihan  dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  kecuali ditentukan  lain  dalam  Undang- Undang  ini.  Sidang  pemeriksaaan tindak  pidana  pemilihan  dilakukan oleh  majelis  khusus  paling  lama  7 (tujuh)  hari  setelah  pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum. Terkait  dengan  keberadaan politik  uang  dalam  proses  pemilihan, Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
2016  telah  mengatur  bagaimana larangan  serta  sanksi  yang  akan didapat  jika  politik  uang  dilakukan bahwa  setiap  calon  peserta  Pilkada dilarang  untuk  menjanjikan  atau memberikan  imbalan  baik  dalam bentuk  uang  maupun  barang  yang akan  mempengaruhi  pemilih.  Dalam
Undang-Undang tersebut juga mengatur  tentang  tindakan  apa  saja yang  tidak  boleh/  dilarang  dilakukan oleh  calon  peserta  terhadap  pemilih. Perolehan suara harusnya berlandaskan  pada  visi  dan  misi  dari calon  peserta  Pilkada  bukan  dari imbalan yang dijanjikan. Dalam Pasal 22  E  ayat  5  UUD  1945  yang menyebutkan bahwa pemilihan umum  diselenggarakan  oleh  suatu
Komisi  Pemilihan  Umum  yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan  lebih  lanjut  diatur  dengan Undang-Undang. 17 Sedangkan  pada Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945 berbunyi:  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  masing-masing  sebagai Kepala  Pemerintah  Daerah  Provinsi, Kabupaten,  dan  Kota  dipilih  secara demokratis.  Putusan  MK  telah menegasakan  bahwa  dipilih  secara demokratis  tersebut  yaitu  secara langsung  yang  dijabarkan  dalam  UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur  dan  wakll  Gubernur,
Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan
Walikota dan wakil walikota.
Berkenaan dengan hasil penelitian  ini  dapatlah  dijelaskan bagaimana  Panitia  Pengawas  Pemilu Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat dalam  menangani  kasus  pelanggaran
17 Lihat Pasal 22e ayat 6 UUD 1945
tindak  pidana  dalam  Pilkada  disertai dukungan  institusi  yang  tergabung  di
Sentra Gakkumdu (Penegakkan hukum  terpadu),  kapasitas  penyidik kepolisian  dan  unsur  kejaksaan  yang membantu  menyempurnakan  peran pengawas  Pilkada  dalam  menangani tindak pidana Politik uang. Sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2016 Pasal 22B meliputi: 1. Menyusun dan menetapkan Peraturan  Bawaslu  dan  pedoman teknis  pengawasan  untuk  setiap tahapan  Pemilihan  serta  pedoman tata  cara  pemeriksaan,  pemberian rekomendasi,  dan  putusan  atas keberatan  setelah  berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dan  Pemerintah  dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; 2. Menerima, memeriksa, dan memutus  keberatan  atas  putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur,  Calon  Bupati  dan Calon  Wakil  Bupati,  atau  Calon Walikota  dan  Calon  Wakil
Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/ atau Partai Politik/ gabungan  Partai  Politik  terkait penjatuhan  sanksi  diskualifikasi dan/  atau  tidak  diizinkannya Partai  politik/  gabungan  Partai Politik untuk mengusung pasangan  calon  dalam  Pemilihan berikutnya. 3. Mengoordinasikan  dan  memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
a. Melakukanevaluasi  pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; b. Menerima laporan hasil pengawasan  penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota; c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu  Provinsi  dan  Panwas Kabupaten/ Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan  penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; d. Melaksanakan tugas dan wewenang  lain  yang  diberikan oleh  peraturan  perundang- undangan; e. Melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota; f. Menerima  dan  menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan g. Menindaklanjuti  rekomendasi dan/  atau  putusan  Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota kepada KPU terkait  terganggunya  tahapan Pemilihan. Dalam  Pasal  22  C  UU  No  8
Tahun  2015  menyebutkan  Bawaslu dalam  pengawasan  penyelenggaraan Pemilihan wajib:
1. Memperlakukan  Calon  Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,
serta  Calon  Walikota  dan  Calon Wakil  Walikota  secara  adil  dan setara; 2. Menyampaikan  semua  informasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat; 3. Melaksanakan  Keputusan  DKPP; dan
4. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam  Pasal  22D  dijelaskan bahwa, Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan  Pemilihan  oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Dengan  tugas,  kewenangan  dan kewajiban demikian, mestinya Bawaslu  mampu  menyelesaikan  atau meminimalisir dan berupaya preventif untuk  mencegah  adanya  praktik politik uang serta memberikan sanksi yang  lebih  tegas  kepada  pelakunya. 18 Untuk itu diperlukan kerangka upaya dalam  mewujudkan  Pilkada  yang bersih  dan  bebas  dari  politik  uang melalui penguatan penegakan hukum oleh Bawaslu. Namun Bawaslu dalam menangani  tindak  pidana  pemilihan masih  terikat  dengan  lembaga penegak hukum lainnya bahkan mesti ada  konsultasi  dengan  DPR  dan pemerintah.  Seperti  yang  dijelaskan pada Pasal 146 yang menyebutkan:
1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 18 Debora  Blantina,  Gakumdu  penegakan hukum takpadu, dalam http://rumahpemilu.org/gakumdupenegakan- hukum-tak-padu/,  di  akses  pada  tanggal  22 September 2021, pukul 20.21 WIB
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
64
tergabung dalam sentra penegakan hukum  terpadu  dapat  melakukan penyelidikan setelah adanya laporan  pelanggaran  pemilihan yang  diterima  oleh  Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota. 2. Sentra  penegakan  hukum  terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)  melekat  pada  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  dan  Panwas Kabupaten/ Kota.
3. Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu. 4. Ketentuan mengenai sentra penegakan  hukum  terpadu  diatur dengan  peraturan  bersama  antara Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik  Indonesia,  dan  Ketua Bawaslu. 5. Peraturan  bersama  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  4  (empat) ditetapkan  setelah  berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dan  Pemerintah  dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
Penegakan  hukum  adalah salah  satu  pilihan  yang  efektif  dalam menyelesaikan  kasus  politik  uang. Bawaslu khususnya melalui Panwaskab  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang  untuk  penanganan praktik  politik  uang  di  daerah, khususnya  kabupaten/  kota  masih tergantung  kepada  penegak  hukum lainnya yakni kejaksaan dan kepolisian.  Berdasarkan  hal  tersebut maka  langkah  konkrit  yang  menjadi
dasar  pemberantasan  politik  uang harus  berpatokan  pada  independensi Pengawas Pemilihan.

## D. Simpulan
Peran  dan  kewenangan  yang dilakuakan oleh panwaskab Kuningan dalam penanganan pelanggaran tindak  pidana  pemilu  sudah  cukup baik  meskipun  masih  memiliki keterbatasan  dalam  menjalankan kewenangannya,  selain  itu  masalah dalam penanganan pelanggaran tindak  pidana  dalam  UU  No.  10 tahun  2016,  panwaskab  seringkali menemukan  kegamangan  begitupun dengan  kalangan  penegak  hukum kejaksaan  dan  kepolisian  yang tergabung  dalam  sentra  Gakkumdu.
Salah  satu  penyebabnya  karena kurang dipahaminya sejarah pembentukan  pasal-pasal  pidana  itu (penafsiran historis),  maksud/ tujuan dibuatnya pasal pidana itu (penafsiran teleologis/fungsional),  dan  kaitan pasal  pidana  itu  dengan  ketentuan lain  dalam  undang-undang  atau peraturan terkait (penafsiran sistematis) serta penafsiran, pemahaman tentang regulasi pemilihan.  Dalam  melaksanakan tugasnya, panwaskab dengan kewenangan  yang  ada  hendaknya lebih  baik  lagi  dalam  menangani tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan peserta  pemilu/  pemilihan  serta konstituen.  Karena  dengan  adanya lembaga  negara  tersebut  diharapkan akan  hadir  keadilan  dalam  pemilihan serta  memiliki  kepastian  hukum  bagi
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
semua, dengan peran dan kewenangan yang dimiliki itulah akan terwujud  pemilihan  yang  jujur,  adil, dan  menghadirkan  pemimpin  yang memiliki legitimasi dari publik.

## Daftar Pustaka
2016,  UU  No  10  Tahun. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota , 2016.
A.T,  M.  Tetuko  NAdigo  Putra. “Upaya  Penanggulangan  Politik Uang  (Money  Politic)  Pada Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provin si Lampung.” jurnal Bagian  Hukum  Pidana, 4,  no.  4 (2018). Abisono. “Money in Political Contestation:  An  Etnographic
Study in Monet Politics Practise in  Yogyakarta’s  Local  Election 2011.”  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada., 2011. Abu  Samah  dan  Ali  Bembi. Hukum Pemerintahan  Daerah  Dan  Desa Indonesia, .  Pekanbaru:  Lukman
Edi Press, 2016.
Badoh,  Ibrahim  Fahmy.,  and  Adnan
Topan. Husodo. Memantau Korupsi Pemilu . Jakarta: Indonesian Corruption Watch:Yayasan Tifa, 2009. Baharudin, Thahir. “Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:  Upaya  Membangun Etika  Politik  Dan  Komunikasi
Politik  Partisipatif.” Jurnal  Ilmu Pemerintahan Edisi 31 (2009). Dwipayana,  A.  A.  G.  N.  Ari.
Globalism : Pergulatan Politik Representasi  Atas  Bali .  Denpasar: Uluangkep Press, 2005. Elklit,  Jorgen,  and  Svensson  Palle. “The Rise of Election Monitoring: What Makes Elections  Free  and  Fair?  | Journal  of  Democracy.” Journal
Of Democracy 8, no. 3 (July 1997):
32 – 46. Goodpaster,  Gary. Refleksi  Tentang Korupsi  Di  Indonesia .  Jakarta: USAID, 2001. Goodwin-Gill,  Guy. Free  and  Fair Elections:  New  Expanded  Edition . Souls . Oxford: Inter- Parliamentary Union, 2006. Hadari Nawawi, Haji. Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah  Mada  University  Press,
1991.
Haris,  Syamsuddin. Struktur,  Proses Dan  Fungsi  Pemilihan  Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan  Umum  Di  Indonesia . Jakarta: PPW-LIPI, 1997.
Harjanto, Nico. “Politik Kekerabatan Dan  Institusionalisasi  Partai Pol itik  Di  Indonesia.” Analisis CSIS 40, no. 2 (2011): 138 – 159. Herbert.  E,  Alexander. Financing Politics:  Politik  Uang  Dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat . 2nd ed.  Vol.  1.  Yogyakarta:  Narasi, 2003. Heru, Nugroho. “Menerobos Lingkaran  Involusi  Politik  Di
Indonesia.” Jurnal  Analisis  CSIS
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
38, no. 3 (2009). Hidayat,  Syarif.  “Pilkada,  Money Politics  and  the  Dangers  of Informal Governance Practices.” Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2009): 21. Huda,  Ni’matul. Hukum  Tata  Negara Indonesia .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2005. Humas. “Sekretariat Kabinet Republik  Indonesia  |  Evaluasi
Penyelenggaraan  Pileg  Dan Pilpres,  Contoh  Kasus  Sulawesi Tenggara.” Accessed January 11, 2022. https://setkab.go.id/evaluasi- penyelenggaraan-pileg-dan- pilpres-contoh-kasus-sulawesi- tenggara/. Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah  Di  Indonesia.” Jurnal Rechsvinding  Media  Pembinaan
Hukum  Nasional, Vol.  IV,  no.  1 (2015). IDEA,  International. Electoral  Justice: An  Overview  of  the  International IDEA  Handbook .  Stockholm: International IDEA, 2010.
——— . Ethical  and  Professionals Administration of Elections , 1996.
Istanto,  F.  Sugeng. Penelitian  Hukum . Yogyakarta: CV, Ganda, 2007.
J,  Kristiadi.  “Politik  Bermartabat, Meluruskan  Reformasi  Sesat.” Jurnal  Analisis  CSIS 40,  no.  4 (2011).
Jimly  Asshiddiqie. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara .  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006. Joko  J.  Prihatmoko. Pemilihan  Kepala Daerah  Langsung  Filosofi,  Sistem Dan  Problema  Penerapan  Di Indonesia  Joko  J.  Prihatmoko  |
Dinas  Perpustakaan  Dan  Arsip Daerah DIY . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Jurdi;, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Jakarta: Kencana, 2018. Kansil,  C.S.T. Pilkada :  Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  No. 6  Tahun  2005  Tentang  Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan  Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah . Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Kanter,  E.Y,  Sianturi,  S.R. Asas-Asas Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan
Penerapannya .  Jakarta:  Storia Grafika, 2002. Khairudin Tah mid. “Netralitas Lembaga Peradilan Dalam
Penyelesain...  .” Jurnal  Fakultas
Syari’ah  IAIN  Raden  Intan Lampung, Fakta Press, (2008). Komaruddin. Uang  Di  Negara  Sedang Berkembang . Jakarta: Bumi Aksara, 1991. Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan.  “Strate gi  Sosial Pencegahan  Politik  Uang  Di
Indonesia.” Integritas :  Jurnal Antikorupsi 5,  no.  1  (June  26,
2019): 29 – 41. Lamintang,  P.A.F. Dasar-  Dasar Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Lawrence  M.  Friedman,  Hukum Amerika;  Alih  Bahasa:  Wisnu
Basuki. Hukum  Amerika:  Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction, 2nd
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
Edition . Jakarta: Tatanusa, 2001.
Mahfud MD. Moh. Hukum Dan Pilar- Pilar Demokrasi . 1st ed.
Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Mangunsong, Nurainun. Hukum Tata
Negara  I .  Yogyakarta:  Press Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum,
2010. Mawardi,  Irvan; Dinamika  Sengketa Hukum Administrasi Di PEMILUKADA :  Mewujudkan Electoral  Justice  Dalam  Kerangka Negara Hukum Demokratis . Yogyakarta: Rangkang Education, 2014. Muhammad  Labolo  dan  Teguh Ilham.  “Partai  Politik  Dan
Sietem  Pemilihan  Umum  Di Indonesia.”  45– 45.  Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Mulyadi,  Sumarto. Perlindungan  Sosial Dan  Klientelisme :  Makna  Politik Bantuan  Tunai  Dalam  Pemilihan Umum . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014. Muntoha.  “Demokrasi  Dan  Negara Hukum.” Jurnal  Hukum  IUS QUIA  IUSTUM 16,  no.  3  (July 26, 2009): 379 – 395. Mustafa,  Lutfi. Hukum  Sengketa Pemilukada Di Indonesia . yogyakarta: UII Press, 2010.
Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi  Ilmu  Pemerintahan . Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Permata,  Dian,  and  Zuchron. “Penetapan Partai Politik Peserta  Pemilu  2014  Dan  2019: Kaj ian  Pengawasan  Pemilu.”
Jurnal Bawaslu DKI Edisi Maret 2018 (2018). Piliang,  Indra  J.  “Partai  Politik  Dan
Demokrasi  Deliberatif.” Jurnal Analisis CSIS 37, no. 2 (2008). Rosidin,  Utang.
Otonomi  Daerah
Desentralisasi:  Dilengkapi  UU Nomor 1 Tahun 2015 UU Nomor 2 Tahun 2015 Serta UU Nomor 8 Dan  9  Tahun  2015 .  Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015. Schaffer,  and  Charles.  Frederick. Elections  for  Sale :  The  Causes  and Consequences  of  Vote  Buying  / . Boulder,  CO :  Lynne  Rienner Publishers, 2007.
Siragih,  Bintar  R. Lembaga  Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia .  Jakarta:  Gaya  Media
Pratama, 1998.
Stokes,  S.  C.  “What  Killed Clientelism  in  the  Advanced Demcracies?.”  In APSA  2011 Annual Meeting Paper , 2011. Sukarja,  Ahmad. Hukum  Tata  Negara Dan Hukum Administrasi Negara, . Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Sulaiman. Epistomologi Negara Hukum . Semarang:  Fakultas  hukum Universitas Semarang, 2016. Susanto,  Is.  “Analisis  Hukum  Islam Dan  Hukum  Positif  Terhadap Money  Politic  Pada  Pemilu.” Jurnal Hukum 15, no. 2 (2018).
Tri,  Pranadji. “Revitalisasi  Sistem Politik Untuk Kemajuan Bangsa.” Jurnal Analisis CSIS 38,
no. 4 (2009).
Vidhy,  Perkasa  Djati  andika.  “Bola Panas  Menjelang  Pemilu  2014 : Kegaduhan Politik Dan Konflik Internal  Partai  Politik. ” Jurnal Analisis CSIS 41, no. 4 (2012). Wahjono,  Padmo. Indonesia  Negara Berdasarkan Atas Hukum . Jakarta:
FH UM Cirebon
Ikhsan Bayanulloh dan Sarip, Penanganan Pelanggaran …
Ghalia Indonesia, 1986. “Https://Kbbi.Web.Id/Panitia,  Di Unduh Pada Hari Sabtu Tanggal 4  September  2021,  Jam  21.27 Wib.”
KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana) .  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2021.