Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 188-216. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454

## Zuhud in Tasawuf as Ethical Bureaucracy to Create Non Corrupted Behavior in Indonesia

## Ali Saban
Inspectorate general of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia alisaban2408@gmail.com
Abstract
Indonesia  is  a  country  that  is  very  large  and  spacious  with  a  wide  variety of cultures  and customs vary. Variety of cultures and customs is a proof that Indonesia is built with very high ethical values.  Ethics is a reflection of the Indonesian hierarchy of dignity and it should be maintained as  a nation personal identity. Along with the times, ethical comes with a more varied formations. Ethics is also developed in the dynamics of bureaucracy in Indonesia. But, after  Indonesia's  independence,  the  more  ethical  decline,  particularly  in  relation  to bureaucracy. To help smooth and in order that the research to be comprehensive, the authors used a qualitative research approach as knives analysis. In addition, in order to balance the research, the author pairs this approach with the type of hermeneutic method, a method that examines the text and study the behavior of the object. As a result, corrupt behavior becoming into a behavior they always do, service to the community to be not optimal, as well as their responsibilities  as  officers  are  very  low.  In  this  case  I  found  the  application  and implementation of the zuhud principles are important in everyday life and / or ethics of their bureaucracy.  Zuhud  consists  of  principles  of  simplicity,  integrity,  and  a  strong  sense  of responsibility  when  it  is  done  with  sincerity  and  in  accordance  with  the  guidance  Sharai. However, before the zuhud implemented and applied in a bureaucratic ethics and everyday life, first need to  be instilled positive attitudes toward zuhud value  themselves. Zuhud not mean  anti  world  an  sich,  but  the  zuhud  is  able  to  present  a  moderate  stance  between  the importance of the world and the hereafter as well.

## Keywords; Zuhud; Ethics bureaucracy; Corruption
Received: 07-11-2020; accepted: 07-11-2020; published: 10-12-2020 Citation: Ali Saban, ‘Zuhud in Tasawuf as Ethical Bereaucaracy to Create Non Corrupted Behavior in Indonesia’, Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan , vol. 11, no. 2 (2020), pp. 188-216.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454

## A. Pendahuluan
Peradaban yang maju adalah produk dari bangsa yang beradab, yang didalamnya terdapat  masyarakat  yang  memiliki  pola  pikir  dan  perilaku  yang  terpuji.  Bangsa  kuat dapat  dilihat  dari  indikator  perilaku  penduduknya  yang  senantiasa  berpedoman  pada hukum, norma, moral, dan etika. 1 Sikap ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan peradaban suatu bangsa.
Setiap bangsa pasti memiliki kearifan lokal yang terdiri dari adat istiadat, budaya dan peradaban. 2 Meskipun berbeda, nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi setiap bangsa  pada  umumnya  adalah  nilai-nilai  etika.  Yaitu:  sebuah  nilai  yang  berimplikasi positif  bagi  kemajuan  suatu  bangsa.  Tak  ada  satupun  bangsa  di  dunia  ini  yang berpedoman  pada  sebuah  nilai  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  etika  yang  sudah diterima oleh masyarakat.
Sebuah bangsa bisa disebut sebagai bangsa yang maju dan kuat apabila nilai-nilai etika yang menjadi pedomannya benar-benar termanifestasi dalam ajaran agama, ajaran budaya  atau  ajaran  dari  disiplin  ilmu  tertentu. 3 Sehingga  dalam  kehidupan  berbangsa tidak  ada  lagi  perilaku  penyimpangan,  penyelewengan,  penjajahan,  diskriminasi  dan perilaku-perilaku negatif lainnya.
Berbicara  tentang  etika  tentu  tidak  lepas  dari  agama  sebagai  pedoman  utama munculnya nilai-nilai etis bagi sebuah tatanan masyarakat di suatu negara. Dalam lintasan historis,  etika  yang  dibentuk  menunjukkan  fakta  yang  sangat  beragam.  Banyak  para ulama  tradisional  yang  beragumentasi  bahwa,  misalnya,  Islam  merupakan  sistem kepercayaan dimana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk persoalan etika birokrasi. 4 Dari  sudut  pandang  ini  maka  pada  dasarnya  dalam  Islam  tidak  ada  pemisahan  antara agama  dan  politik.  Argumentasi  ini  sering  dikaitkan  dengan  posisi  Nabi  Muhammad ketika berada di Madinah yang membangun sistem pemerintahan dalam sebuah Negara Kota (city state). Di Madinah Rasulullah berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama.
1 Nanat Fahat Natsir, Moral dan Etika Elite Politik, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 22.
2 Ibid., p. 40. 3 Ibid., p. 75.
4 Benny Susetyo. Etika Politik & Politisi Reformasi , Sinar Harapan, Tajuk Rencana, 23 Mei 2005, p. 3.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Namun,  dewasa  ini  bangsa  Indonesia  seolah  sedang  berada  pada  posisi  yang sangat  rapuh.  Berbagai  permasalahan  kian  menjamur  mengotori  bangsa  ini.  Hampir disetiap lini dan sektor kehidupan tidak luput dari permasalahan. Yang kesemuanya itu sudah  berada  pada  kondisi  yang  sangat  kronis.  Seakan  bangsa  Indonesia  telah  lupa terhadap etika berbangsa, beragama, dan bernegara.
Berbagai  persoalan  dan  kerusakan  yang  ada  saat  ini  sesungguhnya  disebabkan oleh  kondisi  etika  setiap  kelas  sosial  seperti  pelajar,  guru/dosen,  pejabat,  pengusaha bahkan masyarakat secara umum. Kerapuhan etika bangsa ini makin terlihat jelas tatkala persoalan demi persoalan bangsa semakin hari bukan semakin hilang, tapi justru semakin meningkat tinggi. Mulai dari kasus kekerasan antar kelompok, ketidakadilan sosial dan hukum, hingga budaya korup penguasa yang makin menggurita.
Bangsa  Indonesia  tentu  sepakat  bahwa  masing-masing  individu  memiliki tanggung  jawab  terhadap  kemerosotan  etika  di  negeri  ini  sehingga  masing-masing kiranya  perlu  untuk  memberikan  kontribusi  dalam  memperbaiki  kemerosotan  etika sesuai kemampuan dan keahliannya. Di sini penulis semakin yakin perlunya dilakukan penelitian  tentang  etika.  Namun  penulis  menyadari  betul  bahwa  penulis  tidaklah mungkin  dapat mengulas etika dari berbagai perspektif  dan pendekatan. Penulis akan membatasi penelitian etika pada konsep zuhud dalam tasawuf sebagai tawaran etika bagi penyelenggara negara di negeri ini.
Konsep zuhud itu sendiri muncul sebagai kritik terhadap perilaku para penguasa atau para pejabatnya yang hidup bermewah-mewahan dengan harta, perempuan maupun minuman-minuman  keras.  Namun  dalam  perkembangannya  konsep  zuhud  mengalami reinterpretasi  yang  menimbulkan  ragam  ekspresi  zuhud  yang  berbeda-beda.  Di  sini penulis akan mengerahkan kemampuan untuk menganalisa model aplikasi zuhud dalam perilaku penyelenggara negara serta dampaknya terhadap kultur birokrasi di Indonesia.
Kemerosotan etika pegawai di negeri ini berdampak negatif pada perilaku yang melawan  hukum  tidak  terkecuali  perilaku  yang  berkonotasi  pada  tindakan  korupsi sehingga masyarakat dapat dirugikan karena tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban. Padahal, di sisi lain etika dapat menjadi identitas bangsa yang kuat dan beradab.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Penulis  mengamati  bahwa  persoalan  etika  merupakan  persolan  dasar  dalam melaksanakan aktifitas kepegawaian maupun menjalankan kehidupan. Namun etika itu sangat luas cakupannya sehingga perlu ada ketegasan dan batasan dalam penelitian ini.
Penulis  akan  fokus  dalam  penelitian  ini  pada  etika  menurut  tasawuf  utamanya zuhud.  Aspek  yang  akan  menjadi  pokok  penelitian  adalah  kedudukan  zuhud  dalam tasawuf,  hubungannya  dengan  etika  birokrasi,  implementasi  zuhud dalam  birokrasi hingga dampak penerapannya terhadap perilaku bebas korupsi.
Dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan fokus penelitian dalam tesis ini, yaitu:
- Bagaimana kaitan zuhud dengan etika birokrasi di Indonesia?
- Bagaimana implementasi zuhud sebagai etika birokrasi dalam menciptakan perilaku pegawai bebas korupsi di Indonesia?
Adapun tujuan dari tesis ini adalah sebagai berikut:
- Untuk menganalisis hubungan zuhud dengan etika birokrasi.
- Untuk  menganalisis  zuhud  sebagai  etika  birokrasi  dalam  menciptakan  perilaku pegawai yang bebas korupsi di Indonesia.

## B. Tinjauan Teori
Dalam penyusunan tesis ini setidaknya terdapat dua teori yang digunakan, yaitu teori etika dan tazkiyāt an-nafs. Etika merupakan kata serapan dari bahasa Yunani ethikos, ethos yang  berarti  padang  rumput,  kandang,  kebiasaan,  adat,  akhlak,  watak,  perasaan, sikap, dan cara berpikir. 5 Dari akar kata ini bisa dirumuskan arti etika secara bahasa, yaitu ilmu  tentang  apa  yang  biasa  dilakukan  atau  ilmu  tentang  adat  kebiasaan. 6 Sedangkan secara istilah, etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingka lakunya, arti ini juga  bisa  disebut  dengan  sistem  nilai.  Selain  itu,  etika  juga  dapat  diartikan  sebagai kumpulan azas atau nilai moral atau yang dikenal juga dengan kode etik. Etika juga dapat
5 Kasmuri Selamat dan Ihsan Sanusi, Akhak Tasawuf; Upaya Meraih Kehalusan Budi dan Kedekatan Ilahi, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), p. 2. Dikutip dari K. Bertens, Etika, cet. ke-7, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), p. 4.
6 Ibid., p. 1-2.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, dalam hal ini etika disamakan dengan filsafat moral. 7
Menurut Bertens, etika dapat dimaknai dengan tiga pengertian. Pertama, etika bisa dipakai  dalam  arti  nilai-nilai  dan  norma-norma  moral  yang  menjadi  pegangan  bagi seseorang  atau  suatu  kelompok  dalam  mengatur  tingkah  lakunya. Kedua, etika  juga berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik. Ketiga, etika  dapat  pula  diartikan  ilmu  tentang  yang  baik  dan  yang  buruk.  Etika  baru  dapat menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas dan nilai tentang yang baik dan buruk) begitu saja diterima dalam suatu masyarakat, seringkali tanpa disadari, menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. 8
Dari  beberapa  definisi  tersebut,  etika  dapat  dihubungkan  dengan  empat  hal sebagai berikut: 9 etika merupakan bidang keilmuan yang membahas perbuatan manusia, etika berasal dari akal pikiran manusia, sehingga etika tidak bersifat absolut, mutlak, dan universal, dan fungsi etika adalah sebagai penilai, penentu, dan penetap tingkah laku atau perbuatan manusia, baik yang mulia maupun yang hina, serta etika cenderung bersifat relatif, dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
Pengertian etika memang telah mengalami perkembangan sejarah yang panjang. Dari berbagai evolusi historis tentang istilah dan konsep, term etika dapat diklasifikasikan dalam tiga penggunaan dan pengertian pokok. Sama halnya dengan pendefinisian yang digunakan  oleh  Bertens,  pengertian  etika  dalam  buku History  of  Etics adalah  sebagai berikut:
“The term ethics is used in three different but related ways, signifying, (1) a general pattern or way of life, (2) a set of rules of conduct or moral code, and (3) inquiry about ways of life and rules of conduct”. 10
Dari ketiga klasifikasi di atas, etika dalam arti yang pertama menunjuk pada suatu tatanan ajaran moral tertentu yang mengandung nilai yang baik dan yang buruk, misalnya etika  Islam,  etika  Kristiani,  dan  lain-lain.  Arti  yang  kedua  berbicara  tentang  nilai  atau tentang prilaku yang tidak etis dalam profesi tertentu, misalnya etika kedokteran, etika pegawai negeri sipil, etika bisnis, dan lain-lain. Dalam arti ketiga, etika merupakan ilmu
7 Ibid., p. 3.
8 K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), p. 4-7.
9 Ibid., p. 3-4.
10 Vernon J. Bourke, History of Ethics, Vol. I-II (New York: Image Books, 1970), p. 81.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
atau bagian dari filsafat yang sering diistilahkan secara khusus sebagai filsafat moral yang mengkaji  tentang  pandangan  hidup  dan  prilaku.  Dalam  arti  yang  ketiga  ini,  etika diposisikan  sebagai  ilmu  yang  mengkaji  bidang  moral  melalui  pendekatan  refleksif filsafat. Kajian filsafat etika ditujukan untuk menelaah atau memeriksa segala presepsi, konsepsi, dan tindakan yang berkaitan dengan ajaran moral. 11
Perbuatan  manusia  merupakan  objek  pembahasan  teori  etika  dalam  rangka menetapkan  nilai  (baik  dan  buruk)  yang  terkandung  didalamnya.  Perbuatan  manusia tersebut bisa berasal dari kehendak pribadi dan disengaja, dapat pula berupa prilaku yang tidak  dikehendaki  dan  tidak  disengaja.  Namun,  etika  berperan  untuk  mengatur  aspek perbuatan  manusia  yang  dikehendaki  dan  dilakukan  dengan  sengaja,  bukan  karena adanya  paksaan  dan/atau  keterpaksaan.  Dengan  demikian,  etika  berupaya  untuk mengatur  seluruh  perbuatan  manusia  yang  timbul  dari  kehendaknya  sendiri  dan berangkat dari kesadaran terhadap akibat yang akan ditimbulkannya. 12
Dari segi bahasa, tazkiyȃt an-nafs tersusun dari dua kata, yaitu tazkiyah dan nafs. Tazkiyah berasal  dari  fi’il  madhi zakkȃ yang  berarti  penyucian.  Menurut  Sa’id  Hawwȃ, sinonim dari kata tazkiyah adalah tațhȋr yang berasal dari fi’il madhi țahara yang berarti membersihkan. 13
Dalam kamus Mahmud Yunus, dijelaskan bahwa zaka diartikan dengan tumbuh, suci, baik, dan bertambah. Adapun thahara lebih mengarah kepada pengertian penucian yang bersifat lahiriah (fisik). 14
Dari pemaparan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan definisi konsep tazkiyȃt an- nafs secara istilah. Terdapat beberapa  pendapat ulama, diantaranya Fazlur Rahman  al- Anṣȃrȋ berpendapat  bahwa tazkiyȃt  an-nafs adalah upaya  batin  manusia  sebagai  subje moral  untuk  menghilangkan  kecenderungan  buruk  yang  bisa  menghalangi  jalan
11 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), p. 8.
12 Ibid., hlm 5. Dikutip dari Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat: Buku Keempat Pengantar Kepada Teori Nilai, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), p. 52. 13 Ibid., p. 171. Dikutip dari Said Hawwa, Mensucikan Jiwa: Konsep Tazkiyȃt an-nafs Terpadu, Terj. Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, cet. ke-2, (Jakarta: Rabbani Press, 2002), p. 2.
14 Ibid. Dikutip dari Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), p. 156 dan 241.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
perkembangan moral serta mengatasi konflik antara kecenderungan nafs lawwamah dan nafs ‘ammȃrah. 15
Pendapat lain diungkapkan oleh Hasan Langgulung yang mengartikan tazkiyȃt an- nafs sebagai  metode  penghayatan  dan  pengamalan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  ajaran Islam. Semua nilai itu tersimpul dalam ketakwaan, sehingga tazkiyat dalam arti ini adalah pembentukan manusia yang bertakwa. 16
Menurut  Said  Hawwa, tazkiyȃt  an-nafs berarti  upaya  membersihkan  jiwa  dari kemusyrikan  dan  cabang-cabangnya,  merealisasikan  kesuciannya  dengan  tauhid,  dan menjadikan akhlak  syar’iyah dalam  Qur’an  dan  hadis  sebagai  pedoman  di  samping ubudiyah kepada-Nya dengan mencontoh Rasulullah. 17
Pendapat  para  tokoh  tentang  definisi tazkiyȃt  an-nafs di  atas  pada  dasarnya memiliki persamaan, walaupun dari aspek redaksi dan formulasi rumusannya berbeda. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa tazkiyȃt  an-nafs pada  prinsipnya  adalah proses  penyucian  jiwa  manusia  dari  kotoran-kotoran,  baik  lahir  maupun  batin, menghilangkan  sifat-sifat  jelek  yang  dapat  menghalangi  manusia  untuk  mengetahui hakikat dirinya. Konsekuensi dari definisi ini adalah seseorang akan terpelihara kesucian jiwanya apabila ia konsisten dengan jalan kebenaran (bertakwa kepada Allah SWT), dan sebaliknya jiwa akan berubah menjadi kotor jika seseorang menempuh jalan dosa.
Dasar naqliyah dari konsep tazkiyȃt an-nafs adalah firman Allah sebagai berikut:
حلفأ دق .اهاوقتو اهروجف اهمهلأف .اهاوس امو سفنو اهسد نم باخ دقو.اهاكز نم
Ayat ini merupakan dasar utama konsep tazkiyȃt an-nafs menurut Ibn Taimiyah. 18
Ayat  ini  juga  memberikan  gambaran  bahwa nafs manusia  telah  Allah  ciptakan  dengan sempurna dan dilengkapi dengan dua potensi, yaitu potensi baik dan buruk. Oleh karena itu,  Allah  memberikan  tuntunan  untuk  selalu  menjaga  dan  memelihara nafs tersebut dengan ketakwaan kepada Allah dan juga amal shaleh, sehingga nafs tersebut tidak kotor.
15 Fazlurrahman  al-Anshari, the  Qur’anic  Foundation  and  Structure  of  Muslim  Society, (Pakistan: World Federation of Mission, 1973), p. 300.
16 M. Solihin, Tasawuf Tematik; Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia 2003)., p. 50.
17 Kasmuri, Akhak Tasawuf, p. 178.
18 Ibn Taimiyah, Az-Zuhd wa Al-Wara’ wa Al-‘Ibadah, ‘Inda al-Bab Tazkiyȃt an-nafs wa Kaifa Tazku, p. 59, dalam Maktabah Syamilah.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Menurut  al-Takhȋsȋ  sebagaimana  dikutip  dalam  bukunya  Kasmuri  Selamat, terdapat  dua  perbedaan  pendapat  ulama  dalam  memahami  ayat  di  atas. 19 Golongan pertama berpendapat bahwa “telah beruntung orang-orang yang telah dibersihkan Allah SWT. Pendapat ini dianut oleh beberapa mufassir antara lain: Ibn Abbas, Muqȃtil, al-Zujȗj, dan al-Farrȃ’. Sedangkan golongan kedua berpendapat bahwa sungguh telah beruntung orang yang menyucikan nafs -nya dengan taat kepada Allah dan beramal shaleh.  Dalam prespektif  kedua  ini,  makna  “ zakkȃha ”  memperbaiki nafs dan  membersihkannya  dari dosa-dosa. Penafsiran seperti ini dianut oleh Ibn Qutaibah dan Qatȃdah.
Berkaitan dengan teks ayat wa qad khȃba man dassȃhȃ di atas, ada dua pendapat ulama  dalam  menafsirkannya: 20 pertama, kata dassȃhȃ bermakna  menghinakan nafs, melemahkannya,  menyembunyikan  tempatnya  dengan  kekufuran  dan  kemaksiatan. Penghinaan dan penyembunyiaan nafs menurut golongan ini dilakukan oleh Allah, karena pada  prinsipnya  Allah  yang  telah  menciptakan  dan  memiliki  segala  perbuatan nafs manusia. Kedua, yang  menjadikan nafs manusia  itu  kotor  adalah  manusia  itu  sendiri. Misalnya  keengganan  manusia  untuk  tidak  bersedekah  kepada  golongan  fakir  miskin merupakan kehendaknya sendiri, bukan karena Allah. Karena Allah hanya menciptakan, sedangkan pertanggungjawaban segala tingkah laku manusia tentu ditanggung individu masing-masing.
Dasar naqliyah dari konsep tazkiyah an-nafs terdapat pula dalam surat al-Jumu’ah ayat 2:
مكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتيأ مهيلع اولتي مهنم لاوسر نيملآا ىف ثعب يذلا وه يبم للاض يفل لبق نم اوناك ناو ة ن
Menurut  Hamka,  makna yuzakkȋhim dalam  ayat  di  atas  adalah  membersihkan ruhani dan jasmani manusia, sehingga ia dapat membedakan mana yang kotor dan mana yang  bersih.  Dengan  kebersihan  itu,  Allah  akan  membuka  akal  budi  dan  keselamatan manusia di  dunia dan  akhirat. 21 Pengertian  dan penafsiran  ini, menurut  hamka,  sangat berkaitan  dengan  fungsi  kitab  dan  hikmah.  Menurutnya,  kitab  dan  hikmah  berfungsi untuk membersihkan manusia dari kepercayaan yang tidak benar, dalam istilah Hamka
19 Ibid., p. 180, seperti dikutip dari M. Solihin, Tasawuf Tematik; Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), p. 137.
20 Kasmuri, Akhak Tasawuf, p. 180. Dikutip dari M. Solihin, Tasawuf Tematik; Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), p. 7.
21 Hamka, Tafsir al-Azhȃr, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), p. 311.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
kepercayaan  carut-marut,  syirik,  menyembah  berhala,  serta  bersih  pula  kehidupan sehari-hari dari rasa benci, dengki, bohong, khianat, dan sebagainya. 22
Menurut al-Ghazȃlȋ, unsur tazkiyȃt an-nafs terdiri dari unsur akidah, ibadah, adat, dan akhlak. Apabila unsur ini terpenuhi dengan baik, maka tazkiyȃt an-nafs akan terwujud secara sempurna. Dalam unsur akidah, al-Ghazȃlȋ menjelaskan bahwa kesucian jiwa akan diperoleh apabila manusia betul-betul mempunyai landasan akidah dan keimanan yang kuat  dan  jelas.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  keteguhan  iman  yang  didasari oleh ma’rifah, dan tanzih kepada Allah.
Unsur ibadah dikonsepsikan bahwa tazkiyȃt an-nafs sebagai upaya manusia untuk senantiasa melakukan amal ibadah yang sesuai dengan ketentuan syar’ȋ. Karena, proses ibadah manusia kepada Allah membutuhkan kesucian jiwa dan menjauhkan segala sifat tercela untuk mendapatkan ridha-Nya, seperti shalat dengan khusuk, tanpa diiringi riyȃ’ atau ujub . Selain itu, ketentuan-ketentuan penyucian jiwa harus pula diimbangi dengan pengucian  jasmani,  seperti  wudhu’  sebelum  shalat,  yang  secara  khusus  dibahas  dalam fikih ketentuan dan tatacaranya.
Dalam unsur adat,  al-Ghazȃlȋ menjelaskan cara  penyucian jiwa dalam  pergaulan hidup  sebagai  makhluk  sosial  dengan  baik.  Konsep tazkiyȃt  an-nafs tentu  berperan penting  dalam  proses  interaksi  sosial  antar  manusia  ini.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menjaga keharmonisan hubungan antar manusia di muka bumi ini.
Sedangkan dalam unsur akhlak, konsepsi tazkiyȃt an-nafs berupa proses penycian jiwa manusia dari sifat-sifat tercela,  seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Komponen penyucian  diri  dengan  unsur  akhlak  ini  meliputi  penyucian  diri  dari  seluruh  sifat-sifat tercela yang dapat merugikan diri seseorang, orang lain, maupun lingkungan.

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan sesuatu yang berusaha membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemillihan metode yang digunakan. Oleh karena itu penetapan sebuah metode penelitian mengandung implikasi inheren di dalam sebuah karya ilmiah. Sebab metode penelitian
22 Hamka memberi definisi tentang kitab dan hikmah, kitab dalam ayat di atas adalah wahyu yang diturunkan  Allah,  sedangkan  hikmah  adalah  kebijaksanaan  dalam  menjalankan  perintah,  baik  dalam perkataan maupun dalam sikap hidup. Lihat ibid.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
yang melandasi berbagai karya ilmiah tersebut. Maka dari itu  dengan mengetahui metode penelitian  yang  digunakan  dan  kajian  teoritisnya,  kelemahan  dan  kelebihannya diharapkan  akan  mampu  memberikan  kesesuaian  metode  dengan  fokus  masalah penelitian yang dilakukan. Selain itu metode penelitian merupakan pisau analisis untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  tesis  ini  adalah pendekatan  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menghasilkan  penemuan-penemuan  yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi  lainnya. 23 Pendekatan  kualitatif  sering  disebut  sebagai  pendekatan naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut  juga  sebagai  metode  etnographi,  karena  pada  awalnya  metode  ini  banyak digunakan  untuk  penelitian  bidang  antropologi  budaya,  disebut  juga  sebagai  metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.
Pendekatan  kualitatif  adalah  pendekatan  yang  tidak  menggunakan  model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan  pendekatan  yang  dalam  kegiatannya  peneliti  tidak  menggunakan  angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 24
Bogdan  dan  taylor  mendefinisikan  pendekatan  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan kirk dan miller mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengtahuan sosial yang secara  fundamental  bergantung  pada  pengamatan  pada  manusia  dalam  kawasannya sendiri  dan  berhubungan  dengan  orang-orang  tersebut  dalam  bahasannya  dan  dalam peristilahannya. 25
Selanjutnya,  tesis  ini  menggunakan  strategi  penemuan  naturalistik.  Spradley mengemukakan bahwa penemuan naturalistik adalah upaya peneliti menyikapi realitas
23 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan al-Manshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, p. 13.
24 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), p. 20.
25 Ibid., p. 21.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
penelitian  sebagai  gejala  yang  bersifat  ganda,  terkonstruksi,  dan  bersifat  holistik. 26
Apabila  ditinjau  dari  objek  kajiannya,  strategi  penemuan  naturalistik  dapat  digunakan dalam  penelitian  etnografi,  etnometodologi,  maupun  studi  kasus.  Sementara penelitiannya  dapat  ditujukan  untuk  memahami  ciri  dan  tipe  eksploratif,  memahami deskripsi pada fokus tertentu secara mendalam, meneskripsikan kompleksitas fenomena dalam bentuk interaksi secara mendalam dalam konteks ilmiah, serta mendeskripsikan fenomena baru dalam melalui suatu formulasi teori.
Bagan I: Alur Strategi Penelitian
Sedangkan  metode  analisis  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  bermuara  pada  dua poin  yang  mengacu  pada  metode  tafsir  hermeneutika,  yaitu  teks  dan  perilaku.  Kata hermeneutika secara etimologi berasal dari istilah Yunani, dari kata kerja hermeneuein , yang  berarti  menafsirkan,  dan  kata  benda hermeneia ,  interpretasi. 27 Dari  asal  kata  itu berarti ada dua perbuatan; menafsirkan dan hasilnya, penafsiran (interpretasi), seperti halnya kata kerja memukul dan menghasilkan pukulan. Kata tersebut layaknya kata-kata kerja  dan  kata  bendanya  dalam  semua  bahasa.  Kata  Yunani hermeios mengacu  pada seorang  pendeta  bijak,  Delphic.  Kata hermeios dan  kata  kerja  yang  lebih  umum hermeneuein dan kata benda hermeneia diasosiasikan pada Dewa Hermes, dari sanalah kata itu berasal. 28
Selanjutnya,  sebagai  sebuah  metode  penafsiran,  hermeneutika  bukan  hanya sebuah  bentuk  yang  tunggal  melainkan  terdiri  atas  berbagai  model  dan  varian.  Paling tidak  ada  tiga  bentuk  atau  model  hermeneutika: pertama ,  hermeneutika  objektif  yang dikembangkan  tokoh-tokoh  klasik,  khususnya  Friedrick  Schleiermacher  (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) dan Emilio Betti (1890-1968). 29 Menurut model pertama
26 James  Spradley, Metode  Etnografi, terj.  Misbah  Zulfa  Elizabeth,  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 1997), p. 37.
27 Richard E. Palmer, Interpratation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer , terj. Mansur Hery & Damanhuri M, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi , p. 14.
28 Ibid ., hlm 15.
29 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas , terj. Ahsin Muhammad, (Bandung, Pustaka, 1985), p. 9-10. Rahman memasukkan juga Emilio Betti dalam tradisi hermeneutika objektif  ini.
Strategi Penelitian Penemuan Naturalistik Objek Penelitian
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, sebab apa  yang  disebut  teks,  menurut  Schleiermacher,  adalah  ungkapan  jiwa  pengarangnya, sehingga  seperti  juga  disebutkan  dalam  hukum  Betti,  apa  yang  disebut  makna  atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita melainkan diturunkan dan bersifat intruktif. 30 Teks  yang  di  analisis  tersebut  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan kitab-kitab yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan analisis terhadap perilaku difokuskan pada kajian tentang zuhud, perilaku korupsi, dan etika birokrasi.
Kedua ,  hermeneutika  subjektif  yang  dikembangkan  oleh  tokoh-tokoh  modern khususnya  Hans-Georg  Gadamer  (1900-2002)  dan  Jacques  Derida  (1930). 31 Menurut model kedua ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan model hermeneutika objektif melainkan memahami apa  yang  tertera  dalam  teks  itu  sendiri. 32 Stressing  mereka  adalah  isi  teks  itu  sendiri secara  mandiri  bukan  pada  ide  awal  si  penulis.  Inilah  perbedaan  mendasar  antara hermeneutika objektif dan subjektif.
Dalam  pandangan  hermeneutika  subjektif,  teks  bersifat  terbuka  dan  dapat diinterpretasikan oleh siapapun, sebab begitu sebuah teks dipublikasikan dan dilepas, ia telah  menjadi  berdiri  sendiri  dan  tidak  lagi  berkaitan  dengan  si  penulis.  Karena  itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri. Bahkan, penulis telah “mati” dalam pandangan kelompok  ini.  Karena  itu  pula,  pemahaman  atas  tradisi  si  pengarang  seperti  yang disebutkan  dalam  hermeneutika  objektif,  tidak  diperlukan  lagi.  Menurut  Gadamer, seseorang  tidak  perlu  melepaskan  diri  dari  tradisinya  sendiri  untuk  kemudian  masuk dalam tradisi  si  penulis dalam  upaya  menafsirkan teks.  Bahkan,  hal itu  adalah  sesuatu yang  tidak  mungkin,  karena  keluar  dari  tradisi  sendiri  berarti  mematikan  pikiran  dan “kreativitas”. Sebaliknya, justru seseorang harus menafsirkan teks berdasarkan apa yang dimiliki  saat  ini  ( vorhabe ),  apa  yang  dilihat  ( vorsicht )  dan  apa  yang  akan  diperoleh kemudian  ( vorgriff ). 33 Jelasnya,  sebuah  teks  diinterpretasikan  justru  berdasarkan
30 Josef Bleicher, Contemporary Hermeneutics , (London, Routlege & Kegan Paul, 1980), 29. Referensi lain,  lihat  Nasr  Hamid  Abu  Zaid, Hermeneutika  Inklusif;  Mengatasi  Problematika  Bacaan  dan  Cara-Cara Pentakwilan  atas  Diskursus  Keagamaan, terj.  Muhammad  Mansur  dkk,  (Jakarta:  ICIP,  2004),  p.  15; Sumaryono, Hermeneutik , (Yogya, Kanisius, 1996),p.  31.
31 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas , p. 13.
32 Bertens, Filsafat Barat Abad XX , I, p. 231.
33 Ibid. , p. 232, lihat pula dalam Sumaryono, Hermeneutik , (Yogya, Kanisius, 1996), p. 77.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
pengalaman  dan  tradisi  yang  ada  pada  si  penafsir  itu  sendiri  dan  bukan  berdasarkan tradisi  si  pengarang,  sehingga  hermeneutika  tidak  lagi  sekedar mereproduksi ulang wacana  yang  telah  diberikan  pengarang  melainkan memproduksi wacana  baru  demi kebutuhan masa kini sesuai dengan subjektifitas penafsir.
Berkaitan dengan tesis ini, dari aspek teks sebenarnya etika birokrasi telah banyak terkandung  dalam  sistem  perundang-undangan  Indonesia.  Namun  hakikat  dari dibentuknya aturan tersebut masih perlu dijelaskan dan diformulasikan kembali dengan lebih konprehensip, karena aturan-aturan tersebut berimplikasi secara formalistik saja, belum sepenuhnya menyentuh aspek pribadi birokrat.
Oleh  karena  itu,  implementasi  yang  diharapkan  adalah  terbentuknya  perilaku zuhud sebagai salah satu upaya penyucian jiwa birokrat dari perilaku yang dipengaruhi oleh duniawi  berupa perilaku  korup. Implementasi  tersebut dapat  diwujudkan  melalui media  revisi  peraturan  perundang-undangan  atau  dengan  diklat  bagi  mereka.  Hal  ini diharapkan mampu membangun kesadaran pribadi dan integritas birokrat dengan lebih baik.
Selanjutnya,  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  baik  (tetap  berorientasi pada teks dan perilaku) maka penulis menyusun sub unit analisis yang berisi pengertian dan sejarah zuhud, definisi korupsi dan bentuk-bentuknya, serta etika birokrasi secara umum. Sub unit disini sepenuhnya membahas apa sebenarnya maksud dari zuhud dan etika birokrasi dengan kajian yang lebih kritis. Dua hal itu merupakan objek penelitian yang  perlu  dijelaskan  terlebih  dahulu  dan  dilanjutkan  dengan  interpretasi  hakikat keduanya dalam birokrasi di Indonesia.
Tabel 1. Unit Analisis
Objek Penelitian
Zuhud dan Etika Birokrasi di Indonesia
Unit Analisis 1. Kaitan  zuhud dengan etika birokrasi di Indonesia 2. Implementasi zuhud dalam etika birokrasi untuk menciptakan perilaku bebas korupsi
3. Menggunakan teori etika dan tazkiyȃt an-nafs. Sub Unit Analisis 1. Posisi zuhud dalam tasawuf
2. Posisi zuhud dalam etika birokrasi
3. Praktik zuhud dalam etika birokrasi
4. Implementasi zuhud terhadap perilaku bebas korupsi
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Adapun  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  induktif yang berarti bahwa tema-tema dan pola kajian dalam tesis ini berasal dari dokumen yang relevan dengan topik kajian penelitian. 34 Prosedur analisis data dalam tesis ini mengacu pada  prosedur  analisis  nonmatematik  yang  hasil  temuannya  dihimpun  dari  data-data yang ada. 35
Proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelahaan  bahan-bahan  pustaka baik yang terdiri dari bahan-bahan yang bersifat primer maupun sekunder.
Tabel 2. Data Primer dan Data Sekunder
Primer
Sekunder
1. Ihyȃ’ Ulȗmiddȋn, karya al-Imam al-Ghazȃlȋ,
2. Al-Risȃlah  al-Qusyairiyah karya  Imam Qusyairȋ,
3. Al-Ta’arruf  li  Mazhabi  Ahli  al-Tasawuf karya Al-Kalabadzȋ,
4. Al-‘Adab  al-Syar’iyah  wa  al-Minah  al- Mar’iyah karya Muhammad bin Muflȋḥ bin Muhammah al-Maqdisȋ,
5. Jamȋ’ al-Ulȗm wa al-Hikam karya Ibn Rajab al-Hanbalȋ,
6. Akhlak  Tasawuf karya  Kasmuri  Selamat dan Ihsan Sanusi,
7. Ilmu Tasawuf karya Samsul Munir Amin,
8. Akhlak Tasawuf I karya Mahjuddin,
9. The  Sufi  Orders  In  Islam karya  J.  Spencer Trimingham,
10. Key  Concepts  In  The  Practice  Of  Sufism karya M. Fethullah Gulen,
11. Al-Mu’jam al-Ṣȗfȋ karya Ibn ‘Arabȋ
1. Kamus Ilmu Tasawuf karya Totok Jumantoro  dan  Samsul  Munir Amin,
2. Tasawuf  dan  Krisis karya  Simuh dkk,
3. Dasar-dasar  Moralitas karya Henry  Hazlitt,  terjemahan  Cuk Ananta Wijaya,
4. UU  No.  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Dengan  data-data  tersebut,  pola  kajian  yang  dilakukan  adalah  melalui  suatu pendekatan.  Pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah  pendekatan  ilmu  tasawuf  dan yuridis.  Penulis  menganalisis  kaitan  zuhud  dalam  tasawuf  dengan  etika  birokrasi  di Indonesia serta implementasi pengamalan zuhud terhadap perilaku-perilaku pegawai di lembaga pemerintahan .
34 Ibid., p.  247,  seperti  dikutip  dair  Denzin  N.K.  dan  Yvonna  S.  Lincoln, Strategies  of  Qualitative Inquiry, (New Delhi, 1998), p. 47.
35 Ibid., dikutip dari A. Strauss dan Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research; Grounded Theory,
(1990), p. 18.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454

## Bagan 2.  Model Konseptual Metode Penelitian

## D. Pembahasan
Pada  hakikatnya,  cerminan  zuhud  di  Indonesia  telah  tertuang  diberbagai peraturan  perundang-undangan.  Salah  satunya  diwujudkan  dalam  Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut merupakan kontrol bagi birokrasi dan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menggantungkan  hidupnya hanya kepada persoalan dunia dan dapat merugikan diri sendiri, lingkungan dan negara. 36
Keterkaitan zuhud dengan etika birokrasi menjadi hal utama dalam kajian tesis ini. Etika  birokrasi  menjadi  semakin  penting  ketika  sistem  pemerintahan  sendiri memberikan  tempat  bagi  adanya  korupsi,  campur  tangan  politik  atas  birokrasi  dan sebagainya.  Dalam  bahasa  Kant,  etika  berusaha  menggugah  kesadaran  manusia  untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom.
Sonny Keraf membagi etika dalam tiga norma umum yaitu : Norma sopan santun, norma hukum dan ketiga adalah norma moral. Rendahnya etika para pelaku bisnis terjadi karena rendahnya pemahaman dari norma-norma umum yang sangat mendasar tersebut. Etika adalah suatu yang terbentuk dari proses yang cukup panjang, bahkan sepanjang dari
Awal
Memilih Judul Penelitian
Tujuan:
1. Untuk  menganalisis  kaitan zuhud dengan etika birokrasi. 2. Untuk  menganalisis  zuhud sebagai etika birokrasi
dalam menciptakan perilaku pegawai yang bebas korupsi di Indonesia. Teori Etika dan Tazkiyat an-Nafs
Mengumpulkan sumber referensi dan mengolahnya
Analisis posisi zuhud dalam tasawuf, kaitan zuhud dengan etika birokrasi, serta
Implementasi zuhud terhadap perilaku bebas korupsi Selesai
Kesimpulan dan saran
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
usia seseorang itu sendiri. Etika adalah pelajaran yang diperoleh seseorang  mulai dari lahir, sampai tingkat dewasa.
Jadi  untuk  mendapatkan  suatu  hasil  yang  baik  dari  wujud  etika  dari  seseorang harus mulai di pupuk dari usia kecil. Pelajaran tentang norma-norma dasar harus mulai ditanamkan mulai dari anak usia balita dan berkesinambungan sampai usia dewasa. Dari usia ketika ia belum bisa membedakan mana benar dan mana salah, sampai dengan usia dimana ia dapat membedakannya.
Sehubungan  dengan  korupsi,  etika  kemudian  lahir  sebagai  alat  kontrol  dalam menjalankan  pemerintahan.  Hal  ini  dikarenakan  ada  seperangkat  nilai  yang  kemudian diyakini  bahkan  diamanahkan  kepada  pemerintah  untuk  dipegang  teguh  dalam  setiap tingkah  laku  pemerintahan.  Jika  etika  yang  kemudian  dilembagakan  dalam  kode  etik dipegang dengan teguh, maka penyimpangan seperti korupsi tidak akan terjadi. Misalnya kode etik PNS yang merupakan norma-norma sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS yang diharapkan dan dipertangungjawabkan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya  kepada  bangsa,  negara  dan  masyarakat  dan  tugas-tugas  kedinasan, organisasinya  serta  pergaulan  hidup  sehari-hari  sesama  PNS  dan  individu-individu  di dalam  masyarakat.  Lebih  jauh  ada  etika  yang  kemudian  terlembagakan  dalam  hukum, seperti Asas Penyelenggara Negara Yang Bersih & Bebas KKN UU No 28 tahun 2000, etika dalam jabatan UU No. 28 tahun 2000, khususnya di Pasal (5) mengenai kewajiban dan larangan PNS, etika PNS PP No 21 tahun 1975 tentang sumpah dan janji PNS dengan PP No 30 tahun 1980 yang kemudian dirubah manjadi PP No. 51 tahun 2010. Keseluruhan nilai  etis  di  atas  pada  umumnya  berisi  mengenai  petunjuk  dalam  tingkah  laku pemerintahan  baik  sejak  disumpah  hingga  kewajiban  dan  larangan.  Sejak  disumpah seorang  birokrat  telah  mendapatkan  amanah  dari  publik  dan  oleh  karenanya  harus bertanggung  jawab  kepada  publik.  Bahkan,  ketika  hal  itu  dipegang  teguh  dan  diyakini sebagai  suatu  amanah,  maka  pertanggungjawabannya  bukan  hanya  pada  publik melainkan  juga  kepada  Tuhan  dan  pribadi.  Oleh  karena  itu,  jika  etika  dipegang  teguh maka tindakan penyalahgunaan wewenang seperti korupsi tidak akan terjadi dan sebagai suatu konsekuensi logis maka setiap tindakan korupsi dalam bentuk dan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, atau menyalahi etika.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Yang menjadi masalah adalah terbentuknya etika birokrasi ternyata belum cukup menghilangkan perangai korup para birokratnya. Korupsi terbukti masih sering terjadi di hampir semua sektor pemerintahan. Nampak bahwa adanya etika birokrasi seakan tidak cukup  untuk  mengatasi  persoalan  itu  dan  justru  menimbulkan  banyak  celah  untuk melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Menurut  penulis,  etika  birokrasi  disatu  sisi  sudah dibentuk dengan baik dan tetap harus dipertahankan, namun yang perlu diperbaiki adalah etika individual birokratnya  yang  perlu mendapat  porsi penting dalam  pemberantasan korupsi tersebut.
Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa etika individu mutlak harus dijaga dan dilakukan berdasarkan kesadarannya. Bentuk kesadaran itu dapat diaplikasikan melalui media zuhud yang memiliki paradigma sangat istimewa bagi pola pikir dan kehidupan seseorang. Zuhud dapat memberi ketenangan dan keseimbangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti kesederhanaan, rendah hati, qana’ah, dan ridha, dapat menjadi  tameng  bagi  perilaku  birokrasi  untuk  lepas  dari  korupsi.  Sehingga  tercipta birokrasi yang beretika dan mampu menjalankan amanah jabatannya dengan baik.
Zuhud  merupakan  sikap  terpuji  yang  harus  ditanamkan  dalam  setiap  insan, termasuk  birokrat.  Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  zuhud  dapat  memberikan kontrol bagi terciptanya perilaku buruk, seperti korupsi. Zuhud juga dapat diaplikaiskan dalam  etika  birokrasi  sebagai  tameng  bagi  birokrat  dalam  menjalankan  amanah  yang diembannya. Seorang ulama shaleh perpendapat:
“ Bahagialah orang yang keadaan akalnya jadi raja, sedangkan nafsunya menjadi tawanan. Dan celakalah orang yang keadaan nafsunya jadi raja sedang akalnya menjadi tawanan ". 37
Nilai-nilai  zuhud  harus  menjadi  sikap  mendasar  bagi  setiap  birokrat.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mengendalikan  hawa  nafsu  duniawi  mereka  dalam  menjalankan amanah  konstitusi.  Hawa  nafsu  itu  bukan  sekedar  dikendalikan  tetapi  menurut Rasululllah  SAW  harus  diarahkan  kepada  apa  yang  telah  diajarkan  oleh  Rasul, sebagaimana  Nabi  bersabda:  “ Masih  belum sempurna iman  seseorang  di  antara  kalian sebelum keinginannya (nafsunya) mengikuti petunjuk yang kusampaikan”. 38
37 Muhammad Nawȃwȋ bin Umar, Naṣȃihul ’Ibȃd, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), p. 40.
38 Ibid., p. 8.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Prinsip-prinsip  zuhud  yang  dapat  dipraktikkan  dalam  etika  birokrasi  sangat beragam.  Paling  tidak  ada  tiga  prinsip  yang  perlu  dijaga  dan  dikembangkan  selama birokrat  menjabat,  seperti  penulis  kutip  dari  pendapat  Ibnu  al-Mubȃrak. Pertama, pola hidup  sederhana.  Pola  hidup  sederhana  ini  ia  landaskan  pada  suatu  hadits  yang diriwiyatkan  oleh  Yunus  ibn  Yazid.  Dalam  hadits  tersebut  diisyaratkan  bahwa  ada  tiga generasi manusia yang berperan dalam menyikapi persoalan duniawi. Generasi pertama beranggapan bahwa seharusnya tidak menoleh pada perhiasan dunia dan tidak tertarik dengannya. Generasi ini ditegaskan oleh Nabi sebagai generasi yang sezaman dengan-Nya dan hingga dua generasi setelah Nabi wafat. Generasi kedua yang sebagian tertarik dengan persoalan dunia namun sebagiannya lagi tidak. Generasi ini merupakan generasi, menurut penulis,  yang  ada  pada  masa tabi’  al-tabi’in .  Selanjutnya  muncul  generasi  ketiga  yang terpikat dengan persoalan duniawi. Termasuk dalam generasi ini adalah generasi setelah generasi kedua hingga saat ini. 39
Kedua, integritas  yang  tinggi.  Sikap  ini  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  peduli terhadap  sesama.  Al-Mubȃrak  mengatakan  bahwa  Allah  memberi  kemewahan  duniawi kepada kita sebagai sebuah pinjaman, dan Allah juga akan memintanya kembali sebagai sebuah  pinjaman  pula.  Sehingga  apabila  manusia  mampu  bersikap  peka  dan  peduli terhadap  sesama  dengan  menyedekahkan  sebagian  harta  yang  ia  miliki  dengan  ikhlas, maka  Allah  akan  melipatgandakan  pahalanya  hingga  sepuluh  kali  lipat. 40 Hal  ini  sesuai dengan firman Allah yang artinya: “ barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rejeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan ”. 41
Ketiga, mampu  bersikap  bijaksana.  Al-Mubȃrak  mengatakan  bahwa  sikap bijaksana  dapat  dilakukan  dengan  menghindari  sikap  tamak  atau  rakus.  Al-Mubȃrak mengacu  pada  sabda  Nabi  yang  artinya:  “ Sesungguhnya  kebutuhan  mukmin  juga kebutuhan mukmin  yang  lainnya,  aibnya  juga aib  mukmin  yang  lainnya,  dia  diharuskan gembira dalam kegembiraannya..... sesungguhnya terdapat bagian untukmu dari sahabat karibmu dan ada bagian untukmu dari orang yang engkau cintai ”. Hadits ini menegaskan
39 Ibnu al-Mubȃrak, Zuhud; upaya Mendekatkan Diri kepada Allah dan Meninggalkan Cinta Dunia, terj. Beni Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), p. 1-3.
40 Ibid., hlm 206-207.
41 Al-Baqarah (2): 245.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
bahwa bagian-bagian yang telah Allah tetapkan untuk seorang mukmin seharusnya dapat dimaksimalkan  tanpa  harus  mengambil  bagian  orang  lain.  Allah  senantiasa  memberi rejeki bagi setiap insan dan hanya bersyukur kepada-Nya yang harus dilakukan. 42
Ketiga prinsip di atas merupakan prinsip zuhud yang perlu diaplikasikan dalam etika  birokrasi  Indonesia.  Rakyat  Indonesia  berharap  ada  birokrat  di  negeri  ini  yang menjadikan  Rasulullah  sebagai  teladan  dalam  segala  hal,  termasuk  kezuhudannya. Birokrat yang hidupnya asketis, yakni  yang mempraktikkan  kesederhanaan,  kejujuran, kerelaan  berkorban,  tidak  menumpuk  kekayaan,  serta  pemimpin  yang  merasakan penderitaan,  beban  dan  kesulitan  rakyatnya.  Rakyat  rindu  birokrat  yang  menegakkan hukum tanpa pandang bulu, pejabat yang adil dan bijaksana.
Ketika etika birokrasi sudah sangat rusak, maka zuhud hadir sebagai counter attack terhadap  hal  itu.  Zuhud  harus  dimulai  dari  masing-masing  individu.  Tumbuhnya kesadaran untuk tidak terpengaruh dengan perkara duniawi akan memberi efek baik bagi terbentuknya etika  birokrasi, tidak  terkecuali masyarakat  pada umumnya.  Zuhud  perlu diberi ruang oleh pimpinan negara dalam bentuk peraturan ataupun diklat bagi birokrasi. Penekanan  untuk  hidup  sederhana,  bijaksana,  tidak  rakus  dan  kikir,  peka  terhadap kondisi sosial, dan bertanggung jawab wajib diamanahkan dengan baik bagi para birokrat. Zuhud juga berperan sebagai suatu proses penyucian jiwa (tazkiyāt an-nafs) birokrat yang sudah  terkontaminasi  virus  korup.  Jika  jiwa  para  birokrat  telah  suci  dan  bersih  dari pengaruh buruk tersebut, maka etika birokrasi yang diidamkan akan tercapai.
Berangkat  dari  pentingnya  zuhud  seperti  tersebut,  maka  konklusi  teori  yang penulis tawarkan adalah zuhud positif-progresif. Artinya yang perlu dilakukan terlebih dahulu dalam aplikasi zuhud adalah menanamkan pemahaman bahwa zuhud adalah sifat yang memiliki nilai luhur. Zuhud bukanlah sifat yang anti terhadap dunia, namun justru dapat memberikan kenikmatan  lebih dari sekedar  kenikmatan di dunia. Setelah image positif  ini  terbangun  selanjutnya  aplikasi  zuhud  haruslah  dilakukan  dengan  progresif. Menanamkan sikap zuhud tidak dapat diwujudkan secara statis, namun harus dinamis dengan keyakinan yang utuh bagi setiap individu.
Dalam  konteks  ini,  penulis  menawarkan  pendekatan  pemikiran  zuhud  sebagai alternatif pemberantasan  korupsi, melalui  telaah kritis  dalam melihat  semua  persoalan
42 Al-Mubȃrak, Zuhud; upaya Mendekatkan Diri kepada Allah, p. 230-231.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
korupsi yang marak terjadi, dengan melakukan revitalisasi peran dan fungsi zuhud dalam kehidupan sekarang.
Hal  ini  didasarkan  pemikiran  dan  kesadaran  bahwa  Islam  di  Indonesia  lebih cenderung  formalistis,  sehingga  perlu  disebarluaskan  paham-paham  dan  pemikiran keislaman  yang  cenderung  sufistik.  Sufistik  di  sini  bukan  dalam  arti  hanya  dalam pendekatan kepada Allah SWT, tapi lebih pada  nilai-nilai zuhud  yang berorientasi pada penyeimbangan  terhadap  kebutuhan  dunia  dan  akhirat  dengan  menghilangkan ketergantungan  seutuhnya  kepada  dunia.  Penulis  mengistilahkannya  sebagai  zuhud positif-progresif, 43 dan melandaskan konsep tersebut pada surat al-‘Ankabut ayat 64 yang artinya:
“ dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui” . 44
43 Tawaran  teori  “zuhud  positif-progresif”  diadaptasi  penulis  pendapat  Hamka  tentang  tasawuf positinya.  Menurut  Hamka,  tasawuf  menjadi  negatif,  bahkan  sangat  negatif  kalau  tasawuf, pertama, dilaksanakan dengan bentuk kegiatan yang tidak digariskan oleh ajaran agama Islam yang terumus dalam al-Qur’an  dan  A-Sunnah, seumpama  mengharamkan  pada  diri  sendiri  terhadap  hal-hal  yang  oleh  Allah s.w.t sendiri  dihalalkan,  yang  hal  ini  sudah  mulai  bersinggungan  dengan  kawasan  peka  yaitu kawasan i’tiqadiyah , kedua dilaksanakan  dalam  wujud  kegiatan  yang  dipangkalkan  terhadap  pandangan bahwa dunia ini harus dibenci, justru pandangan semacam itu telah nampak melembaga dalam kalangan penganut  tarekat.  Tasawuf  akan  menjadi  positif,  bahkan  sangat  positif  kalau  tasawuf: pertama, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang searah dengan muatan-muatan peribadahan yang telah  dirumuskan  sendiri  oleh  Al-Qur’an  dan  A-Sunnah:  mana  yang  diwajibkan  dan  dihalalkan  akan dikerjakan dan mana yang diharamkan dikerjakan ditinggalkan; sementara itu wajah peribadatan musti berkorelasi  antara  ibadah  yang  hablun  minallah  (ibadah  murni)  dengan  ibadah  yang  “hablun  minannas” (ibadah  sosial  nyata.  Kedua, dilaksanakan  dalam  bentuk  kegiatan  yang  berpangkal  pada kepekaan  sosial yang  tinggi dalam  arti  kegiatan  yang  dapat  mendukung  “pemberdayaan  umat  Islam”  agar  kemiskinan ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik, dan mentalitas, yang dengan demikian kalau umat Islam ingin berkorban maka ada hal atau barang yang akan dikorbankan, kalau akan mengeluarkan zakat maka ada  bagian  kekayaan  yang  akan  diberikan  kepada  orang  yang  berhak  dan  sebagainya;  untuk  itu  bukan tradisi pandangan tarekat yang cenderung membenci dunia yang patut diangkat kembali, melainkan roh asli  “tasawuf”  yang  semula  bermaksud  untuk zuhud terhadap  dunia,  yaitu  sikap  hidup  agar  hati  tidak “dikuasai” oleh keduniawian. Dengan memperhatikan rincian kemungkinan-kemungkinan tasawuf menjadi negatif  atau  positif  diatas,  HAMKA  menyimpulkan  bahwa  tasawuf  yang  bermuatan zuhud yang  benar, dilaksanakan  lewat  peribadatan  dan i’tiqad yang  benar,  mampu  berfungsi  sebagai media  pendidikan moral yang efektif. Mohammad Damami, Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka (Yogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), p. 177-180.
44 Dalam tafsir at-Thabarȋ disebutkan bahwa kehidupan duniawi itu hanyalah permainan dan senda gurau saja, bukan kehidupan yang sebenarnya. Pandangan dan pikiran orang-orang musyrik telah tertutup, sehingga mereka telah disibukkan oleh urusan duniawi. Mereka berlomba-lomba mencari harta kekayaan, kekuasaan  dan  kesenangan  serta  kelezatan  yang  ada  padanya,  seakan-akan  kehidupan  dunia  ialah kehidupan yang sebenarnya bagi mereka. Andai kata mereka mau mengurangi perhatian mereka kepada kehidupan duniawi itu agak sedikit saja, dan memandang kehidupan duniawi ini sebagai jembatan untuk sampai kepada kehidupan lain yang lebih kekal dan abadi, serta mau pula mendengarkan ayat-ayat Allah, tentulah  mereka  tidak  akan  durhaka  dan  tidak  akan  mempersekutukan  Allah.  Andai  kata  mereka
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Kemudian  Allah  SWT  menerangkan  bahwa  kehidupan  yang  hakiki  itu  adalah kehidupan  akhirat,  kehidupan  akhirat  itu  merupakan  segi  yang  lain  dari  kehidupan manusia itu, yaitu kehidupan yang diliputi oleh kebenaran yang mutlak. Kehidupan dunia adalah  kehidupan  yang  di  dalamnya  masih  bercampur  baur  antara  kebenaran  dan kebatilan,  sedang  pada  kehidupan  akhirat  itu  telah  dipisahkan  antara  kebenaran  dan kebatilan. Kehidupan akhirat banyak ditentukan oleh corak kehidupan dunia yang dialami seseorang sekarang, dan tergantung kepada amal dan usahanya sewaktu ia masih hidup. Kehidupan  dunia  dapat  diibaratkan  dengan  kehidupan  masa  kanak-kanak,  sedang kehidupan  akhirat  dapat  diibaratkan  dengan  kehidupan  masa  dewasa.  Jika  seseorang pada  masa  kanak-kanak  mempersiapkan  diri  dengan  sungguh-sungguh,  seperti  belajar dan  bekerja  dengan  sungguh-sungguh,  maka  kehidupan  masa  dewasanya  akan merupakan  kehidupan  yang  cerah.  Sebaliknya  jika  ia  banyak  bermain-main  tidak menggunakan waktu-waktu itu sebaik-baiknya, maka ia akan mempunyai masa dewasa yang suram. 45
Demikianlah halnya dengan kehidupan akhirat, tergantung kepada amal dan usaha seseorang  se  waktu  masih  hidup  di  dunia.  Jika  ia  selama  hidup  di  dunia  beriman  dan beramal saleh, maka kehidupannya di akhirat akan baik dan bahagia, sebaliknya jika ia kafir  dan  mengerjakan  perbuatan-perbuatan  yang  terlarang,  ia  akan  mengalami kehidupan yang sengsara di akhirat nanti.  Pada akhir ayat Allah SWT memperingatkan kepada  orang-orang  musyrik  agar  mereka  mengetahui  hakikat  hidup  itu.  Andai  kata mereka  mendalami  dan  mengetahui  hakikat  hidup  itu,  tentulah  mereka  tidak  akan tersesat, dan tentu pula mereka tidak akan terpedaya oleh kehidupan dunia yang fana ini. Setiap  orang  yang  berilmu  dan  mau  mempergunakan  akalnya  dengan  mudah  dapat
mendengarkan seruan Rasul dengan menggunakan telinga, akal dan hati, mereka tidak akan tersesat dari jalan Allah. Secara jelas teks pendapat imam at-Thabarȋ adalah sebagai berikut:
ي . ةضوعب حانج هدنع نزت لا يهو اهرغصي لا فيكو ، اهرملأ ريغصتو ايندلل ءاردزا اهيف } هذه { نع اهلاوز ةعرسل يه ام : دير اد ةرمتسم ةايح لاإ اهيف سيل يأ } ناويحلا َىِهَل ةرخلاا رادلا َّنِإَو { نوقرفتي مث ةعاس نايبصلا بعلي امك لاإ اهنع مهتومو اهلهأ توم لا ةدلاخ ةمئ
ةيناثلا ءايلا تبلقف ، ناييح هسايقو ، يح ردصم : ناويحلاو . ةايح اهتاذ يف اهنأكف ، اهيف ام ىمس هبو ، لجر مسا يف ، ةويح : اولاق امك ، ًاواو يهو ، ةايحلا ءانب يف سيل ىنعم ةدايز ناويحلا ءانب يفو . ناويحلا نم رتشت لاو ناتوملا نم رتشا : اولاق ] امك [ اناويح : ةايح هيف ءانب يف ام
بشأ امو ، نابهللاو ناصغنلاو ناوزنلاك ، بارطضلااو ةكرحلا ىنعم نم نلاعف ءانب ىلع هئيجمف ، نوكس توملا نأ امك ، ةكرح : ةايحلاو . كلذ ه ُمَلْعَي ْاوُناَك  ْوَل { ةغلابملل ىضتقملا عضوملا اذه يف ةايحلا ىلع تريتخا كلذلو ، ةايحلا ىنعم يف ةغلابم ، ةكرحلا ىنعم ىلع لاد اورثؤي ملف }  َنو اهيلع ايندلا ةايحلا
Imam at-Tabari, Tafsir at-Tabari, dalam Maktabah Syamilah, Jus 5 p. 228.
45 Damami, Tasawuf Positif, p. 180.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dan yang salah dan sebagainya.
Selain itu, penulis meyakini bahwa kemampuan manusia untuk menyeimbangkan kebutuhan  dunia  dan  akhirat  mendapat  pahala  dari  Allah  SWT,  dan  apabila  ia  dapat menerapkan  nilai-nilai al-akhlȃk  al-karȋmah dan  kemuliaan  diri  akan  membawa ketenangan, kemashlahatan dan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri dan keluarga, maupun bagi orang lain.
Korupsi  merupakan  praktik  yang  sangat  merugikan  siapapun,  tidak  hanya manusia, namun juga mahkluk yang lain. Tetapi perilaku korupsi tetap saja tidak dapat dihilangkan, padahal semua pelaku korupsi tersebut adalah orang-orang beragama, lebih- lebih beragama Islam. Hal  ini disebabkan antara lain  karena tidak adanya  penghayatan dalam keberagamaan. Ritual keagamaan dan ibadah yang dilaksanakan seperti shalat dan puasa, hanya sekedar rutinitas formalistis penghambaan. Tidak adanya kesadaran bahwa ibadah itu untuk menjauhkan dari dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam kajian-kajian keislaman, mulai dari yang paling radikal sampai yang paling liberal dijelaskan tentang arti ritual-ritual itu, tetapi tetap saja bernilai formalistis semata, tanpa makna dan nilai. Teori-teori  yang  diterapkan  pada  akhirnya  menjadi  kosong  tidak  bermakna,  yang  ada justru keimanan yang lemah, sikap hedonisme atau hub al-dunyȃ yang berlebihan, bahkan orientasi  amal  perbuatan  didunia  bernilai  materiil  saja  tanpa  adanya  asumsi  nilai-nilai pengabdian.
Disinilah sikap zuhud positif-progresif dibutuhkan. Karena zuhud lebih cenderung ke  praktik,  praktik  yang  menggunakan  segenap  perasaan,  otak,  dan  perbuatan.  Tidak hanya berpikiran bahwa korupsi itu dilarang oleh Allah SWT, tapi lebih pada penghayatan akan efek yang dihasilkan oleh perbuatan korupsi. Bagaimana ketenangan batin seseorang yang  dapat  melepaskan  diri  dari  sifat  dan  perilaku  korupsi.  Bagaimana  dengan menerapkan  nilai-nilai  tasawuf  dalam  kehidupan  akan  dapat  menjadi  pribadi  yang merasakan bahwa dengan korupsi akan sangat merugikan diri, keluarga, masyarakat dan bangsa,  bahkan  alam.  Serta  bagaimana  dengan  tidak  melakukan  korupsi  akan  sangat membantu bagi kebahagiaan dan ketenangan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan bangsa.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Zuhud  yang  merupakan  cikal  bakal  munculnya  tasawuf  sebagai  ilmu  batiniah mengajarkan  agar  setiap  manusia  mensucikan  diri  dari  segala  kemaksiatan  agar  bisa mencapai maqȃm tertinggi dan selalu mendapat keridhaan Allah SWT. Melihat kehidupan ini  tidak  lagi  dari  aspek  zahiriah  dan  material,  tetapi  lebih  kepada  bathiniyah  dan hakikat    kehidupan.  Mengedepankan  tradisi  kesederhanaan,  keikhlasan  dan  sifat-sifat sufistik lainnya. Untuk mewujudkan itu semua tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan usaha dan doa yang keras agar maqȃm tertinggi tersebut dapat diraih.
Ajaran, pemahaman dan pemikiran zuhud yang melekat dalam kehidupan pribadi seseorang  akan  menjadi  benteng  kokoh  dalam  memproteksi  segala  tindakan kemaksiatan, serta akan menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam menjalani kehidupan sehingga tidak salah langkah yang mengakibatkan kerugian, baik untuk pribadi bahkan orang lain. Sebagai contoh, Rabi’ah al-‘Adawiyah yang telah menanamkan kehati-hatian dalam hidupnya, ia menjaga agar tidak terjebak dalam gelamornya dunia yang akan sulit membedakan antara halal dan haram, kehati-hatiannya ini telah mengantarkan dirinya menjadi sufiah ulung. Ciri zuhudnya adalah dengan mengaplikasikan rasa maḥabbah yang kuat kepada Allah, sehingga ia meyakini bahwa ia adalah milik Allah seutuhnya, barang siapa yang menginginkan dirinya maka harus meminta ijin kepada Allah. 46
Jika sikap kehati-hatian dan kesederhanaan ini dimiliki oleh setiap insan, apalagi birokrat di Indonesia, tentu  korupsi dan segala bentuk  perbuatan haram lainnya tidak akan  terjadi  dalam  kehidupan.  Menumbuhkan  sikap  kehati-hatian  ini  sangatlah  sulit apalagi di zaman modern sekarang ini. Kendati demikian, pemahaman akan pentingnya sikap  seperti  yang  ditunjukkan  Rabi’ah  al-Adawiyah  perlu  disosialisasikan  dan  terus digemakan,  dan  ini  menjadi  tugas  semua  orang  demi  meminimalisir  terjadinya penyalahgunaan wewenang, membasmi perilaku korupsi dan upaya menciptakan good governance .
Revitalisasi  sikap  zuhud  dalam  kehidupan  para  pejabat  menjadi  sangat  penting untuk mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pengambilan keputusan yang tidak berpihak  pada  rakyat  serta  orientasi  ekonomi  dalam  setiap  program  pemerintah.  Jika kesalehan  sosial  dimiliki  oleh  para  pengambil  kebijakan  dan  pelaksana  keputusan
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
(birokrasi)  maka  kesejahteraan  rakyat  akan  dapat  diwujudkan  dalam  setiap  program kerja pemerintah.
Zuhud adalah sikap menerima apa adanya, serta tidak terlalu tamak dalam usaha keduniawian. Zuhud akan menjadi benteng paling kokoh untuk memproteksi setiap usaha yang merugikan orang lain dan hanya mengeruk keuntungan untuk kepentingan sendiri. Zuhud  tidak  dipahami  sebagai  upaya  berpangku  tangan,  berdiam  diri  menerima kenyataan, serta tidak mau berupaya mencari perubahan untuk perbaikan. 47 Akan tetapi zuhud adalah sikap menerima sesuatu yang dikaruniakan Allah dengan tetap bersyukur terhadap  karunia  itu.  Dalam  kenyataan,  banyak  program  yang  diluncurkan  hanya mengatas  namakan  kepentingan  rakyat  tetapi  hasilnya  hanya  dinikmati  oleh  segelintir orang. Jika ini terus terjadi, maka konflik antara rakyat dan penguasa akan menjadi bom waktu  yang  sewaktu-waktu  dapat  meledak  dan  menghancurkan  tatanan  sosial kemasyarakatan.
Revitalisasi  zuhud  dalam  kehidupan  modern  akan  menjadi  alternatif  dalam pemberantasan korupsi yang sekarang mengakar dalam kehidupan masyarakat, baik di level  tinggi  hingga  level  terendah.  Tugas  besar  berada  di  pundak  setiap  elemen masyarakat  dan  pemerintah  untuk  mensosialisasikan  pentingnya  ajaran  zuhud  dalam mengelola  birokrasi,  apalagi  ditambah  dengan  rendahnya  etika  dan  kesadaran  hukum. Kehidupan  materialistis  menjadi  satu  faktor  penghambat  utama  penyerapan  nilai-nilai sufistik, seperti zuhud, dalam kehidupan.
Salah  satu  perwujudan  dari  revitalisasi  tersebut  diharapkan  dapat  menjadikan birokrasi  yang  lebih  mengedepankan  kinerja  yang  didasarkan  pada  prinsip kepemimpinan  seperti  yang  diajarkan  Rasulullah  SAW: siddiq,  amanah,  tabligh dan fathanah. Kalau para Nabi saja sebagai ‘pelayan’ bagi umatnya, maka teori kepemimpinan pun  telah  menempatkan  pentingnya  para  birokrat  memposisikan  peran  dan  fungsinya sebagai ‘pelayan’ masyarakat pula.
Birokrasi di Indonesia yang diharapkan masyarakat ke depan, ialah mereka yang memiliki  sejumlah  keragaman    kompetensi  atau  prestasi  kerja  yang  optimal  dan senantiasa mengedepankan pentingnya menjaga al-akhlȃk al-karȋmah , sebagai pemandu etika individu dan etika sosial dalam kehidupan  bermasyarakat dan berbangsa. Dengan
47 Amin, Zuhud di Abad Modern , p. 164.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
kata  lain,  birokrasi  yang  bercita-cita  meraih  karier  kinerja  yang  cemerlang,  dalam perspektif kepemimpinan Islam, sangat perlu  meningkatkan dua reputasi: (1)  prestasi kerja/reputasi  professional dengan cara aktif, disiplin, dan bertanggungjawab, dan (2) reputasi moral melalui kejujuran dan menjalankan pokok perintah agama (shalat, puasa, zakat,  dan  haji)  maupun  negara  dengan  baik,  dan  diimbangi  dengan  ibadah-ibadah sunnah lainnya, seperti sedekah.

## E. Penutup
Etika  birokrasi  di  Indonesia  memang  telah  banyak  disusun  dalam  peraturan perundang-undangan, khususnya sejak pasca reformasi Indonesia tahun 1998. Namun yang menjadi persoalan adalah dengan dibentuknya etika birokrasi praktik korupsi yang merupakan praktik haram dan merugikan banyak pihak tetap menjadi komoditi lumrah bagi  para  birokrat.  Etika  birokrasi  yang  dibentuk  tersebut  terkesan  mandul  dalam membangun  birokrasi  yang  bebas  dari  praktik  korupsi.  Sehingga  tingkat  integritas birokrat  di  Indonesia  berkurang  dan  perlu  dilakukan  pembenahan  bagi  persoalan tersebut.
Upaya yang beraneka ragam juga dibentuk untuk meminimalisir maraknya praktik korupsi  tersebut,  mulai  dari  dibentuknya  undang-undang,  peraturan  pemerintah, keputusan bersama, hingga kode etik pegawai di internal birokrasi. Selain itu, upaya yang banyak  dilakukan  juga  dengan  memaksimalkan  media  dakwah  keagamaan,  seperti ceramah,  pengajian,  dan  lain  sebagainya.  Namun,  korupsi  masih  saja  ada  dan  terus mengalami perkembangan modus. Dinamika praktik korupsi terlampau sulit diberantas, karena mirisnya praktik tersebut juga dilakukan oleh birokrasi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan Mahkamah Konstitusi.
Dari fakta itu penulis menilai bahwa perlu formulasi baru untuk menghilangkan kebiasaan korup birokrasi tersebut. Penulis memberi tawaran dengan memaksimalkan penerapan zuhud bagi birokrat melalui peraturan perundang-undangan maupun diklat. Zuhud  menurut  penulis  mampu  menjadi  tameng  bagi  kebiasaan  buruk  birokrasi  yang sudah  sangat  mengkhawatirkan  asalkan  diterapkan  dengan  menanamkan  pemahaman positif  serta  aplikasi  yang  progresif  terhadap  zuhud.  Hal  ini  sangat  penting  untuk menjamin kesejahteraan rakyat yang tentu saja mengharapkan hal itu. Zuhud berperan
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
sebagai  sebuah  formulasi  penyucian  jiwa  (tazkiyat  an-nafs)  bagi  seluruh  lapisan masyarakat, termasuk birokrat. Zuhud juga penulis posisikan sebagai sebuah sikap yang dirumuskan  untuk  melengkapi  kebutuhan  etika  birokrasi  yang  mandul.  Zuhud  juga merupakan sarana untuk menghilangkan praktik korupsi yang sangat meresahkan dan merugikan semua pihak.
Dari  pemaparan  di  atas,  muncul  saran-saran  penulis  sebagai  langkah  konkrit penanggulangan korupsi di Indonesia:
1. Pemerintah seharusnya membentuk kode etik yang  tidak hanya berorientasi pada profesionalitas  kerja saja,  namun kode etik tersebut juga mengandung pentingnya nilai-nilai kesederhanaan dan tanggung jawab yang kokoh.
2. Zuhud perlu dimasukkan dalam media pembelajaran formal dan upaya penjaringan pegawai  negeri.  Sehingga  tertanam  nilai-nilai  luhur  yang  tidak  hanya  berorientasi pada gaji atau materiil dalam bentuk apapun dan prilaku korup dapat dihilangkan.
3. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan etika birokrasi saat ini. Menurut penulis  etika  birokrasi  yang  ada  tidak  sepenuhnya  tertanam  dalam  pola  hidup birokrat, mereka cenderung terpaksa melakukan kewajibannya karena adanya ikatan tersebut, sehingga bentuk kesadaran yang ditimbulkan adalah kesadaran formalistik, bukan  kesadaran  yang  lahir  dari  keluhuran  jiwa  manusia  untuk  mengabdi  dan menjalankan amanah sebaik-baiknya.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454

## Daftar Pustaka
Abrasyi -Al, ‘Athiyah, ‘Azamat al-Rasul SAW., tk.: Dar al-Qalam, 1966.
Alatas, Syed Hussein, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, cet. ke-4, Jakarta: LP3ES, 1986.
Ahmad,  Djamaluddin, Menelusuri  Taman-taman  Mahabbah  Shufiyah Yogyakarta:  Mitra Pustaka, 2002.
‘Aqqad -Al, Abbas Mahmud, Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
‘Asqalani -Al, Ibn Hajar, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, 1329 H.
Baihaqi -Al, Dala’il al-Nubuwwah, Madinah: al-Kutubi, 1969.
Batinggi, A., Manajemen Pelayanan Umum, Materi Pokok IPEM 4429, Universitas Terbuka, 1999.
Basrowi, dkk, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Bertens, K., Etika, cet. ke-7, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Dwiyanto,  Agus, Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia, Yogyakarta:  Pusat  Studi Kependudukan UGM, 2002.
Fahat Natsir, Nanat, Moral dan Etika Elite Politik, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Faid -Al, Abu, Jamharat al-Auliya’ wa A’lam Ahl al-Tasawuf, Qahirah: Muassah al-Halabi, 1967.
Gahral Adian, Donny, Menyoal Dimensi Kultural Demokrasi, Kompas, Opini, 22 Juli 2002. Ghazali -Al, Ihya’ ‘Ulumiddin, Jilid IV, Indonesia: al-Haramain, t.t.
Ghazali -Al, Mukasyafah al-Qulub, terj. Irwan Kurniawan, Bandung: Penerbit Marja’, 2003. Ghony, M. Djunaidi dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. Haikal, Husain, Hayatu Muhammad, Mesir: Maktabah Nahdhah, 1965
Hasan, Abd Hakim, al-Tasawuf fi Syi’ri al-‘Arabi, Mesir: Anjalu Misriyah, 1954.
Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
Held,  D., Democracy  and  the  Global  Order,  from  the  Modern  State  to  Cosmopolitan Governance, Stanford: Stanford University Press, 1995.
Isfahani -Al, Mu’jam al-Mufradat li Alfaz al-Qur’an, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Islami, HM., Politisasi Birokrasi, Malang: Ash-Shiddiqy Press, 2009.
Bourke, J, Vernon, History of Ethics, Vol. I-II, New York: Image Books, 1970.
Kalabadzi -Al, at-Ta’rif Li Mazhabi Ahli at-Tashawwuf, Indonesia: Maktabah al-Tsaqafat al- Diniyah, 2004.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Mahfud, MD, “Refleksi Akhir Tahun; Pekan Politik Kebangsaan menyongsong Indonesia Memilih 2014”, ICIS, Jakarta: 10 Desember 2013.
Mubarak -Al, Ibnu, Zuhud; upaya Mendekatkan Diri kepada Allah dan Meninggalkan Cinta Dunia, terj. Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
Muhammad Muharran al-Anshari, Jamaluddin, Lisan al-Arab, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Mukadimah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi poin (a).
Munir, Amin, Samsul, Ilmu Tasawuf, Jakarta: Amzah, 2012
Khan,  MM, Political  And  Administrative  Corruption  Annotated  Bibliography , http://www.ti-bangladesh.org/docs/research/Khan.htm ,  diakses  tanggal  8 Desember 2013.
Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Nasution, Harun, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Nawawi bin Umar, Muhammad, Nashaihul ’Ibad, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
Nata, Abuddin, Akhlak Tasawuf, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
Najjar -An, Amir, Ilmu Jiwa dalam Tasawuf, terj. Hasan Abrori, Jakarta: Pustaka Azzam,
2004.
Nu’aim, Abu, Hilyah al-Auliya, Mesir: Dar al-Ma’rifa, 1950.
Nurtjahjo, Hendra, Filsafat Demokrasi, cet. ke-2, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
Poetjawijatna, Etika: Filsafat Tingkah Laku, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Qusyairi -Al, Risalah al-Qusyairiyah, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.
Raharjo, M. Dawan, Insan Kamil; Konsepsi Manusia Menurut Islam, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
Riyadi, Soeprapto, Etika Birokrasi; Pemerintahan Dan Akuntabilitas Sektor Publik , Malang: Riyaji Press, 2003.
Samad,  Abraham,  “Refleksi  Akhir  Tahun;  Pekan  Politik  Kebangsaan  menyongsong Indonesia Memilih 2014”, ICIS, Jakarta: 10 Desember 2013
Selamat, Kasmuri dkk, Akhak Tasawuf; Upaya Meraih Kehalusan Budi dan Kedekatan Ilahi, Jakarta: Kalam Mulia, 2012
Shihab,  M.  Quraisy, Tafsir  al-Misbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Subagja, Natalia dkk., Memberantas Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi, dalam “Korupsi dan Integritas dalam Berbagai Prespektif”, Jakarta: PSIA UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
Susetyo, Benny, Etika Politik & Politisi Reformasi , Sinar Harapan, Tajuk Rencana, 23 Mei 2005.
Syalabi,  Ahmad, Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam, jilid  I,  terj.  Muchtar  Jahja,  Jakarta:  al- Husna, tt.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 2 (2020), pp. 47-74. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1454
Syukur, Amin, Menggugat Tasawuf, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Syukur, Amin, Zuhud di Abad Modern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
Taimiyah, Ibn, Az-Zuhd wa Al-Wara’ wa Al-‘Ibadah, ‘Inda al-Bab Tazkiyat an-Nafs wa Kaifa Tazku, hlm. 59, dalam Maktabah Syamilah.
Thoha,  Miftah, Birokrasi  dan  Politik  di  Indonesia, cet.  ke-9,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2012.
Thoha, Miftah, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali, 1984. Tjokrowinoto,  Moeljarto  dkk, Birokrasi  dalam  Polemik ,  cet.  ke-3,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2011.
Widjaja, AW., Etika Pemerintahan, Jakarta: Aksara, 1991.
Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1986. www.acch.kpk.go.id , diakses pada 12 Desember 2013. www.republika.co.id, diakses tanggal 12 Desember 2013.