Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.

## KOTA CALANG PASCA TSUNAMI
(Satu Tinjauan Perkembangan Infrastruktur Tahun 2005-2017)
Chandra Seba 1 , Mawardi 2 , Anwar Yoesoef 3
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Email: chandraseba7@gmail.com , mawardiumar@gmail.com anwar@unsyiah.ac.id

## ABSTRACK
Study of  the history of the city is still minimaly considered in the province of Aceh. One of them is Calang city which is capital distrik of Aceh Jaya. Calang city was founded in 2002 along with the establishment  of  the  district.  After  the tsunami  of  2004,  this  city  began  to  develop  in  various infrastructure, especially economic infrastructure, government and infrastructure for the benefit of the  general  public. The  research  is  titled,  “Calang  City  After  The  Tsunami  (An  Infrastructure Development Review, 2005- 2017)”, aims to (1) reconstruct infrastructure development of Calang city  after  tsunami,  and  (2)  to  analyze  the  factors  that  influence  the  development  of  Calang  city infrastructure after the tsunami, 2005-2017. This research uses qualitative approach and historical method,  which  has  a  theme  selection  step,  heuristics,  verification,  interpretation  and historiography. Technique of data collecting is done by interview, documentation, liblary research and  observation.  Based  on  the  results  of the  research,  it  is  known  that  (1)  the  development  of Calang City infrastructure since 2005-2017 continues to increase to a more advanced direction. It is  characterized  by  the  increasing  of  road  transport  infrastructure,  health/sinetasi,  education, offices,  houses  of  worship,  industry,  market,  company,  restaurant  ,  SME  facilities  and  electricity infrastructure,  and  (2)  the  development  of  infrastructure  of  Calang  is  influenced  by  the  state  of nature, the ecology of the city as well as government support and funding from abroad.
Keywords : Progress, Infrastructure, Calang City.

## ABSTRAK
Kajian  sejarah  kota  merupakan  kajian  yang  masih  minim  diperhatikan  di  Provinsi  Aceh.  Salah satunya  ialah  Kota  Calang  yang  merupakan ibukota  dari  Kabupaten  Aceh  Jaya.  Kota ini  berdiri tahun  2002  berbarengan  dengan  berdirinya  kabupaten  tersebut.  Pasca  tsunami  2004,  kota  ini
1 Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah.
2 Dosen Pembimbing Pertama.
3 Dosen Pembimbing Kedua.
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.
terlihat mulai berkembangnya berbagai infrastruktur baik infrastruktur ekonomi, pemerintahan dan infrastruktur  untuk  kepentingan  masyarakat  umum. Penelitian  yang berjudul  “ Kota  Calang  Pasca Tsunami,  (Satu  Tinjauan  Perkembangan  Infrastruktur,  2005-201 7)” , bertujuan untuk (1) merekontruksi kembali perkembangan infrastruktur kota Calang pasca tsunami, 2005-2017 dan (2) menganalisis faktor-faktor  yang mempengaruhi  perkembangan  infrastruktur  kota  Calang  pasca  tsunami,  2005- 2017. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  sejarah,  yang  memiliki langkah  pemilihan  tema,  heuristik,  verifikasi,  interpretasi  dan  historiografi.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  wawancara,  dokumentasi,  studi  pustaka  dan  observasi. Berdasarkan  hasil penelitian  diketahui  bahwa  (1)  perkembangan  infrastruktur  Kota  Calang sejak  2005-2017 terus mengalami  kenaikan  ke  arah  yang  lebih  maju.  Hal  ini  ditandai  dengan semakin bertambahnya infrastruktur transportasi jalan, kesehatan/sinetasi, pendidikan, perkantoran, rumah ibadah, industri, pasar,  perusahaan,  restoran/rumah  makan,  fasilitas  UKM  dan  infrastruktur  listrik,  dan  (2) perkembangan  infrastrukur  Kota  Calang  ini dipengaruhi  oleh  keadaan  alam,  ekologi  kota  serta dukungan pemerintah dan bantuan dana dari luar negeri.
Kata Kunci: Perkembangan, Infrastruktur, Kota Calang.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Wilayah administratif Kabupaten Aceh  Jaya  terdiri  dari  6  kecamatan,  yaitu: Kecamatan  Teunom,  Panga,  Krueng  Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, dan Jaya. Kabupaten Aceh  Jaya  berada  dalam  iklim  tropis  yang hangat  dan  lembab  (Aceh  Jaya  Dalam Angka 2014).
Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan  bagian  dari  Kabupaten  Aceh
Barat  dan  terletak  di  wilayah  pantai  barat Provinsi  Aceh. Pada  zaman  penjajahan Belanda,  wilayah  Kabupaten  Aceh  Jaya merupakan onder  afdeeling dari Afdeeling Westkust  van  Atjeh (Aceh  Barat),  salah  satu dari  empat afdeeling Wilayah  Kresidenan Aceh. Afdeeling Westkust van Atjeh
merupakan  suatu  daerah  administratif yang meliputi  wilayah  pantai  barat  Aceh  dari
Gunung  Geurute  sampai  daerah  Singkil  dan Kepulauan  Simeulue. Afdeeling ini  dibagi menjadi  enam onder  afdeeling,  yaitu:  (1) Meulaboh  dengan  ibukotanya  Meulaboh,  (2) Tjalang, dengan ibukotanya Tjalang (sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet).  Landschapnya  meliputi  Keulueng, Kuala  Daya,  Lambeusoi,  Kuala  Unga,  Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee, dan  Teunom,  (3)  Tapak  Tuan  dengan ibukotanya  Tapak  Tuan,  (4)  Simeulue dengan  ibukotanya  Sinabang,  (5)  Zuid  Atjeh dengan ibukotanya Bakongan dan (6) Singkil dengan  ibukotanya  Singkil  (http://  www. Aceh Jaya kab.go.id/sejarah Kabupaten Aceh Jaya, diakses 16 November 2016).
Di  zaman  penjajahan  Jepang  struktur wilayah administratif tidak banyak mengalami  perubahan  kecuali  pergantian cara  penamaan  wilayah. Afdeeling diubah menjadi Bunsyu yang  dikepalai  seorang
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.
Bunsyucho, Onder  afdeeling menjadi Gun yang dikepalai seorang Guncho, dan Landshap menjadi Son yang  dikepalai seorang Soncho.  Setelah  Indonesia  merdeka, sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, wilayah barat  dimekarkan  menjadi  dua  kabupaten, yaitu  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Kabupaten Aceh  Selatan.  Kabupaten  Aceh  Barat  terdiri dari 3 wilayah,  yaitu Meulaboh, Calang, dan Simeulue.  Wilayah  Calang  menjadi  daerah otonom  setelah  dimekarkan  dari  kabupaten induk menjadi Kabupaten Aceh Jaya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2002  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  5 Tahun 2002 (http://www.Aceh Jaya
kab.go.id/  sejarah  Kabupaten  Aceh  Jaya, diakses 16 November 2016).
Kota Calang merupakan pusat ibukota  Kabupaten  Aceh  Jaya.  Kabupaten Aceh  Jaya  terbentuk tahun  2002, melalui Undang-Undang  RI  No  4  Tahun  2002 sebagai ibukotanya dipilih  kawasan Calang. Pemilihan  kawasan  ini  sebagai  pusat  kota tidak  terlepas  oleh  faktor  letaknya  yang strategis  di  pinggir  jalan  nasional  dan  pusat perumahan  penduduk. Dua  tahun  setelah terbentuknya kabupaten ini, yang pembangunannya  belum  merata  kemudian dihantam  oleh  bencana  Tsunami  2004. Sekalipun mengalami kerusakan saat tsunami Aceh,  namun  pemerintah  Kabupaten  Aceh Jaya  tetap  bertekat  memajukan  kembali kabupaten itu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Jika kita
perhatikan  sejak  pasca  tsunami  2004  sampai dengan  sekarang  2016,  kota  Calang  di Kabupaten  Aceh  Jaya  kini  berbenah  diri untuk  meningkatkan  kembali  objek-objek pembanguan, seperti perumahan, perkantoran, pertokoan, sarana wisata, sarana pendidikan, bangunan jalan, teriminal, pelabuhan, bangunan sinetasi/kesehatan, rumah  ibadah  dan  lain-lain.  Jika  dilihat geografis  kota  Calang  sebagai  ibukota Kabupaten  Aceh  Jaya,  Provinsi  Aceh  ini, Kota Calang merupakan salah satu kota yang terletak  di  kawasan  pesisir  barat  Provinsi Aceh.  Letaknya  yang  stategis  yaitu  di kawasan  pesisir  dan  di  pinggir  jalan membuat  kota  ini  semakin  ramai  didiami oleh penduduk baik yang berasal dari daerah lain, maupun penduduk setempat.
Saat  ini  Calang  masih  sebagai kawasan  yang  sedang  berbenah  setelah gempa  tsunami  tahun  2004,  ekses  dari  jalur transportasi  darat  yang  telah  selesai  di kerjakan,  waktu  tempuh  banda  Aceh-Calang lewat  jalur  darat  saat  ini  sekitar  hanya  2,5 jam,  yang  dulu  mencapai  5-6  jam.  Akses lainnya ialah pembangunan pelabuhan Calang di desa Lhok Kubu. Selain infrastruktur  formal  dan  objek  wisata  yang berkaitan  dengan  alam,  Kota  Calang  juga punya  tempat  wisata  yang  berkaitan  dengan bencana  tsunami  2004  silam.  Seperti  halnya kota Banda Aceh, Kota Calang juga memiliki situs kuburan masal, museum, taman edukasi dan gedung penyelamatan tsunami.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  penulis  tertarik  ingin  mengadakan suatu  penelitian  dengan  judul Kota  Calang
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10. Pasca Tsunami, (Satu Tinjauan Perkembangan  Infrastruktur,  2005-2017).
Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
(1) bagaimana  perkembangan  infrastruktur kota Calang pasca tsunami, 2005-2017 ?
(2) faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi perkembangan infrastruktur kota Calang pasca tsunami, 2005-2017 ?
Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam  penelitian  ini  ialah  “kota  Calang merupakan  ibu  kota  Kabupaten  Aceh  Jaya yang  berdiri  tahun  2002  berdasarkan  UU  RI Nomor 4 tahun 2002”.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian terdahulu merupakan suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi seorang penulis  untuk  mengadakan  penelitian  terkait aspek  yang  sama,  dalam  hal  ini  kajian tentang kota. Rujukan  utama  yang  menjadi dasar  penulisan  ini  ialah karya  yang  sangat populer  mengenai  sejarah  kota  yang  ditulis oleh  Freek  Colombijn,  dkk  dengan  tema “ Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia ” . Karya ini dijadikan rujukan oleh banyak  sarjana  dalam  menulis  sejarah  kota, termasuk  penelitian  yang  akan  penulis lakukan.  Penulisan  perkembangan  fisik  kota dalam  penelitian  ini  akan  berpatokan terhadap  kajian  sejarah  kota  Yogyakarta. Sebagai  mana  diungkapkan  oleh  Joko  Suryo dalam  Freek  Colombijn,  dkk  (2005:  41-42) terdapat  dua  faktor  penyebab  perubahan penggunaan  lahan  tersebut  di  atas,  menurut penelitian  Agus  Suryanto  adalah  faktor konsentrasi  penduduk  dan  faktor  kebutuhan
ketersediaan  fasilitas  sosial  ekonomi.  Faktor konsentrasi  penduduk  adalah  kepadatan penduduk  dalam  satu  jiwa  per  Km2  pada masing-masing  kecamatan.  Sebagai  contoh pada tahun 1987 jumlah penduduk terbanyak di  kecamatan  Gondokusuman  (59.739  jiwa) dan  paling  sedikit  di  kecamatan  Pakualam (15.439  jiwa).  Pada  tahun  1996  jumlah tertinggi di kecamatan Gondokusuman (71.058 jiwa) dan paling sedikit di kecamatan Pakualam  (14.282  jiwa).  Sementara  itu kepadatan  penduduk  tertinggi  antara  lain terdapat  di  kecamatan  Gedong  Tengen (26.781  jiwa  per  Km2)  dan  kecamatan Danurejan  (26.689  jiwa  per  Km2),  adapun kepadatan  terendah  adalah  terdapat  di kecamatan Umbulharjo (7.327 jiwa per Km2) dan  kecamatan  Kotagede  (8.328  jiwa  per Km2).
Berikutnya  karya  yang  berjudul “ Kelayakan  Pusat  Kota  Manado  Sebagai Destinasi  Pariwisata” yang  ditulis  oleh Linda Tondobala. Linda Tondobala, (2012:92-93), dalam  karyanya  ini  dijelaskan bahwa kawasan  bersejarah  merupakan  suatu kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai peninggalan  masa  lampau  dari  terbentuknya suatu  kota.  Tinjauan  sejarah  pertumbuhan Kota  Manado  memberikan  pemahaman terhadap pola perkembangan keruangan kota sejalan dengan rangkaian periodisasi sejarah. Kawasan  Pusat  Kota  Manado  memiliki fungsi  kawasan  dan  obyek-obyek  yang berkaitan  dengan  fase  perkembangan  wujud budaya  di  suatu  lingkungan.  Sejumlah artefak  masih  dapat  ditemukan, yang berwujud kawasan seperti pelabuhan
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.
Manado,  kampung  cina  dan  kampung  arab; dan  berbentuk  fisk  seperti  klenteng,  ruang terbuka  publik, monumen,  bangunan  kuno. Tak  dapat  disangkal,  Pusat  Kota  Manado merupakan bukti nyata darimasa lalu sebagai identitas budaya dan tradisi tertentu.
Kedua, karya dengan tema “ Pengembangan Infrastruktur Kota
Surabaya, Antara Problem Dan Solusi” yang ditulis oleh Tri Rismaharini. Tri Rismaharini, 2013:18) dijelaskan pula bahwa Perkembangan  pembangunan  Kota  Surabaya yang  sangat  cepat,  baik  secara  sosial ekonomi  maupun  perwujudannya  dalam bentuk  fisik  menuntut  adanya  aturan  tata ruang  yang  merupakan  pedoman  dalam mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kota. Pengelolaan lingkungan hidup
merupakan upaya terpadu didalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan,  pengedalian,  pemulihan  serta pengembangan  lingkungan  hidup  kota  guna terwujudnya suatu kehidupan dan penghidupan  kota  yang  aman,  tertib,  lancar dan sehat. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kota  Surabaya  merupakan  suatu pedoman dalam perencanaan
dan
pengendalian  perkembangan  Kota  Surabaya. Ketiga, karya yang berjudul “ Pengaruh  Infrastruktur  Jalan  Terhadap Sebaran  Investasi  di  Provinsi  Jawa  Barat ” oleh  Nisa  Shifa  Rahimah.  Dijelaskan  dalam literatur  ini  oleh  Nisa  Shifa  Rahimah
(2010:669) bahwasanya: Pengadaan infrastruktur  yang  memadai  baik  dari  segi kualitas maupun kuantitas, melalui:
(1) Pengalokasian  dana  yang  lebih  besar oleh  Pemerintah  untuk  pembangunan infrastruktur  agar  ketersediaannya  dapat dinikmati seluruh masyarakat.
(2) Pemeliharaan  secara  berkala  juga  harus dilakukan  agar  jalan  dapat  dinikmati oleh pengguna dalam jangka waktu yang lama.
Dalam usaha untuk meningkatkan pemerataan  investasi  di  Provinsi  Jawa  Barat perlu  diupayakan  agar  proses  penyebaran kegiatan  usaha  ekonomi  dapat  diwujudkan melalui:
(1) Perbaikan  dalam  segi  kualitas  dan kuantitas infrastruktur.
(2) Pembuatan kebijakan yang akan digunakan untuk menstimulasi
persebaran investasi dapat berupa memaksimalkan pemasaran bagi daerah- daerah  yang  masih  sedikit  jumlah investasinya  agar  para  investor  tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut.
(3) Pengembangan  peraturan  pada  daerah sehingga dapat mengontrol sistem investasi agar birokrasi diharapkan lebih efisien  dan  efektif  dan  dilaksanakan dengan  penuh  disiplin  dan  tanggung jawab.
Terkait  perkembangan  infrastruktur kota  di  Aceh era  kolonial  Belanda pernah  di tulis  oleh Elsa  Wulandari  dengan  karyanya berjudu Studi Sejarah dan Perencanaan Tata Ruang  Kota  Banda  Aceh  Periode  Kolonial, menariknya dikatakan bahwa Periode penjajahan  kolonial  Belanda  merupakan periode yang sangat berarti bagi perkembangan kota-kota di Indonesia
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.
termasuk  Aceh.  Di  masa  kolonial  tersebut, pembangunan  kota  modern  mulai  dilakukan. Kota modern ditandai oleh penyediaan sarana prasarana kota relative lengkap sebagai suatu pusat  kegiatan  kota,  seperti  sarana  jalan  dan fasilitas umum/social (Elsa Wulandari, 2002:4).
Satu-satunya  karya  yang  membahas terkait  Kabupaten  Aceh  Jaya  ialah  karya yang ditulis oleh Jufrizal dengan mengangkat judul “ Kabupaten Aceh Jaya Suatu Tinjauan Tentang  Administrasi  Pemerintahan  dan Perkembangan
Ekonomi, 2002-2010 ”.
Berdasarkan  hasil  analisa  penulis  terhadap karya ini dapat dijelaskan bahwa administrasi pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  sejak 2002-2010  terus  mengalami  peningkatan yaitu dengan bertambahnya wilayah kecamata  serta  berbagai  lembaga  atau instansi  pemerintahan  di  setiap  tahunnya. Begitu  pula  dalam  bidang  perekonomian Kabupaten Aceh Jaya sejak tahun 2002-2004 mengalami peningkatan, namun ditahun 2005 ekonomi  Kabupaten  Aceh  Jaya  menurun drastis  dikarenakan  oleh  factor  bencana tsunami.  Namun  pasca  tsunami  2005-2010 keadaan  ekonomi  Kabupaten  Aceh  Jaya kembali  meningkat  dan  bahkan  sudah mampu memenuhi kebutuan masyarakatnya.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian
ini menggunakan
pendekatan  kualitatif. Jenis  penelitian  ini menggunakan  metode  sejarah yaitu proses untuk  mengkaji  dan  menguji  kebenaran
rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dan menganalisa secara kritis.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Pusat Kota Calang Aceh Jaya. Waktu penelitian ini dimulai sejak awal bulan Oktober 2016 yakni sejak  penulis  mulai  membuat  perencanaan penelitian ini dan sampai selesai bulan April 2017.

## Teknik Pengumpulan Data a. Dokumentasi
Studi  dokumentasi  dilakukan  untuk mendapatkan  sumber-sumber  primer  dari objek  yang  akan  diteliti.  Agar  mendapatkan sumber atau data primer dari objek yang akan diteliti, maka penulis akan mencari dokumen-dokumen seperti data yang tersimpan  pada  BAPPEDA  Aceh  Jaya, dokumen  laporan  tahunan  Aceh  Jaya,  data BPS  kota  Calang  seperti  Aceh  Jaya  Dalam Angka, catatan-catatan pribadi para kontraktor  pembangunan  dan  dokumen laporan  tahunan  dinas  perhubungan  Aceh Jaya.

## b. Wawancara
Untuk  mendapatkan  data  yang  akurat peneliti  menggunakan  wawancara  mendalam yang bersifat terbuka/memberikan kesempatan kepada informan untuk menjawab  secara  bebas  terhadap  apa  yang dipertanyakan,  karena  dengan  wawancara mendalam  peneliti  dapat  mengetahui  alasan sebenarnya dari responden. Narasumber yang peneliti  wawancarai  secara  langsung  antara lain: (1) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS),
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.
(2) Kepala Dinas pekerjaan umum,(3)Kepala Badan  Perencanaan  Pembanguan  Daerah (BAPPEDA),  (4).masyarakat  yang  memiliki pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan  kota  Calang,  (5)  mantan- mantan  pekerja  di  berbagai  instansi  terkait infrastruktur  kota  Calang  dan  para  staf  yang memiliki  pengetahuan  terkait  objek  yang akan dikaji.

## c. Observasi
Observasi  merupakan  suatu  hal yang  sangat  penting  dalam  mengadakan suatu  penelitian.  Dalam  kegiatan  ini  penulis akan  mengadakan  pengamatan  langsung terhadap  berbagai  situasi  dan  kondisi  yang terjadi  di  lapangan.  Seperti  bentuk  dan jumlah bangunan, bentuk dan jenis jalan serta objek wisata dan lain-lain, Hal ini guna untuk mendukung  berbagai  sumber-sumber  yang lain.

## Teknik Analisa Data
Langkah terakhir yang penulis lakukan  ialah  menganalisis  semua  data  atau seluruh data yang telah dikumpulkan analisis dilakukan  dengan  cara  membandingkan berbagai  data  tersebut  untuk  ditarik  suatu kesimpulan  yang  utuh  dan  menyeluruh. Selain  itu  sumber  atau  data  yang  di kumpulkan  juga  dianalisis  dengan  memisah- misahkan  atau  menyaring  dan  mengkriktik keafsahan  sumber  dengan  tujuan  untuk memperoleh  data  yang  otentik.  Setelah sumber  yang  asli  diperoleh  kemudian dianalisa  untuk  memperoleh  fakta,  setelah fakta  diperoleh  kemudian  langkah  terakhir
ialah  dituangkan  dalam  bentuk  tulisan sejarah.  Penulisan  dilakukan  dengan  cara sistestematis  dan  kronologis  sesuai  dengan kaidah ilmu sejarah.

## PEMBAHASAN
Keberadaan Kota Calang jika ditinjau dari segi historis, jauh sebelum terbentuknya Kabupaten  Aceh  Jaya  tahun  2002,  kota  ini sudah terlihat eksistensinya sejak era kolonial Belanda.  Namun,  Kota  Calang  masih merupakan  onder afdeeling yang  merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Di zaman pendudukan  Jepang  nama Onder  Afdeeling diganti nama dengan Bunsyu. Pasca kemerdekaan,  tepatnya  tahun  1956  melalui UU  Daerah  Otonom  Nomor  7  Tahun  1956 terbentuklah  Kabupaten  Aceh  Barat  yang salah  satu  wilayahnya  ialah  Calang.  Dan pada  tahun  2002  melalui  UU  Nomor  4  dan Peraturan  Daerah  Nomor  5 Tahun  2002 terbentuklah  Kabupaten  Aceh  Jaya  dengan ibukotanya Kota Calang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait infrastruktur  Kota  Calang  pasca  tsunami 2005-2016  terlihat  adanya  perkembangan  ke arah  yang  lebih  baik  terutama  dalam  aspek fasilitas  umum  yang tidak  bisa  dilepaskan dari  kelancaran  aktivitas  masyarakat  Kota Calang.  Infrastruktur  yang  paling  utama ditingkatkan  oleh  pemerintah  Kabupaten Aceh  Jaya  ini  ialah  sarana  transportasi  jalan baik  dari  segi  permukaan  jalan,  panjang jalan, maupun kondisi fisik jalan. Kerusakan jalan  pasca  bencana  tsunami  terus  dibenahi, hal  ini  terlihat  semakin  bertambahnya
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.
permukaan jalan  yang sudah teraspal dengan baik  serta  berkurangnya  jenis  permukaan jalan  yang  berkerikil  dan  jalan  yang  masih berupa  tanah.  Permukaan  jalan yang  sudah teraspal hingga tahun 2016 mencapai 36,800 km  sementara  jalan  dengan  permukaan  jenis krikil  sepanjang  8,100  km  dan  jalan  tanah 4,700  km.  Dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  Kota Calang, pemerintah juga membangun berbagai fasilitas lainnya seperti infrastruktur kesehatan  sudah  terlihat  31  unit  yang masing-masing terdiri dari 4 unit Puskesmas, 9 unit Polindes, 18 unit Posyandu dan 1 unit rumah sakit umum.
Infrastruktur yang tidak kalah pentingnya  berupa  bangunan  sekolah dari tingkat  TK,  SD,  SMP,  SMA  dan  SMK. Selain  pendidikan  yang  besifat  umum,  di Kota Calang juga terlihat berbagai infrastruktur  pendidikan  bernuansa  agama dari tingkat MI, MTs, MA, Ponpes dan TPA, baik  yang  berstatus  swasta  maupun  negeri. Untuk memenuhi jalannya program pemerintah,
pembangunan berbagai infrastruktur  perkantoran  juga  ditingkatkan. Bahkan hingga saat ini sudah terdapat 9 unit perkantoran  yang  ada  di  Kota  Calang. Masyarakat Kota Calang yang 100% beragama Islam juga mempengaruhi meningkatnya  pembangunan  berbagai  sarana peribadatan  seperti  mesjid,  meunasah  dan dayah  sulok.  Sejak  tahun  2005-2016  sudah terdapat  39  unit  bangunan  peribadatan  yang terdiri dari 20 unit mesjid, 17 unit meunasah dan 2 unit dayah sulok.
Pertumbuhan perekonomian memperlihatkan  pula  berdirinya  berbagai infrastruktur  perindustrian  baik  industri sandang,  pangan,  kimia,  bahan  bangunan, logam  dan  elektronik  dan  industri  kecil berupa  kerajinan  rumah  tangga.  Jalannya perekonomian masyarakat juga mengakibatkan  pemerintah  untuk  ikut  serta meringankan  aktivitas  masyarakat  dalam melakukan  aktivitas  di  pasar  sehingga pasarpun  dibangun  baik  pasar  desa  atau  pun pasar  daerah  bahkan  hingga  saat  ini  sudah terdapat 13 unit pasar yang terdiri dari 6 unit pasar  desa  dan  7  unit  pasar  daerah.  Sektor infrastruktur  ekonomi  lainnya  juga  ditandai berbagai jenis perusahaan baik beskala besar, menengah  dan  kecil.  Yang  tidak  kalah pentingya juga menjamurnya berbagai bangunan rumah makan dan fasilitas infrastruktur UKM seperti perabotan, perbengkelan,  batako,  bordir,  pembuatan kue, penyulingan air minum dan doorsmeer.
Perkembangan infrastruktur Kota Calang pasca tsunami 2005-2016
dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  utama  yaitu  (1) kondisi  alam  yang  indah  yang  banyak menarik  para  wisata  baik  dalam  negeri ataupun  manca  negara  yang  bedatangan  ke Kota  Tersebut.  Kedatangan  para  wisatawan ini berdampak kepada pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur jalan, rumah makan, tempat penginapan, dan sarana infrastruktur  perekonomian  lainnya,  (2) meningkatnya  infrastruktur  Kota  Calang 2005-2016  juga  bergantung  pada  ekologi kota  yang  mendukung.  Dalam  hal  ini ketersediaan  lahan  untuk  pembangunan
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.
mendorong pemerintah dan masyarakat Kota Calang melakukan pembangunan baik bagunan dalam skala kecil atupun besar, dan (3)  dukungan  pemerintah  setempat  dan adanya  bantuan  dari  luar  negeri  juga mendorong meningkatkan infrastruktur terutama  infrastruktur  jalan  yang  banyak mendapat bantuan dana dari luar negeri pasca bencana tsunami.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan terkait  perkembangan  infrastruktur  Kota Calang  pasca  tsunami,  2005-2016  ialah sebagai berikut:
(1) Kota  Calang  yang  berdiri  sejak  tahun 2002  telah  mengalami  perkembangan infrastruktur  yang  signifikan,  terutama pasca  tsunami 2004.  Sejak  tahun  2005- 2016 berbagai infrastruktur yang menonjol  terlihat  pada  aspek  jalan  baik dilihat  dari  segi  kondisi  fisik  jalan maupun  luas  dan  panjangnya.  Selain  itu infrastruktur yang terus berkembang juga terlihat  dari  lembaga  pendidikan  dari tingkat TK, SD, MIN, SMP, MTs, SMA, MA  dan  SMK.  Infrastruktur  rumah ibadah  juga  mengalami  kenaikan  seperti mesjid,  meunasah  dan  dayah  sulok. Infrastruktur perindustrian, pasar, perkantoran,  perusahaan,  rumah  makan, listrik,  UKM  serta  infrastruktur  sinetasi seperti  rumah  sakit  umum,  puskesmas, posyandu, polindes dan lain sebagainya.
(2) Perkembangan  berbagai  infrastruktur  di atas dipengaruhi oleh faktor ketersediaan lahan untuk pembangunan (ekologi kota), dukungan pemerintah daerah dan bantuan dana  dari  luar  negeri terutama  pasca bencana tsunami serta keadaan alam yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat  dan  wisatawan  yang  data berkunjung ke kawasan tersebut. Sekalipun terus terlihat adanya
perkembangan ke arah yang lebih, namun juga  dibisa  dilepaskan  dari  kendala  yang dihadapi  seperti  minimnya  pendapatan daerah untuk mempercepat
pembangunan,  kurang  terakomodirnya peraturan perundang-undangan untuk pembangunan  kota  serta  kurangnya dukungan  sosial  dan  politik  terhadap proyek pembangunan baik dari perencanaan hingga pelaksanaan-nya.

## SARAN
Demi kemanfaatan karya ilmiah ini bagi masyarakat  Kabupaten  Aceh  Jaya  pada umumnya dan masyarakat Kota Calang pada khususnya,  maka  perlu  kiranya  penulis ajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut: (1) Bagi  pemerintah  setempat,  diharapkan terus  meningkatkan  dukungannya  pada aspek pembangunan infrastruktur. Terutama  mengimbangi  alokasi  dana daerah  pada  aspek  infarstruktur  dengan kepentingan  masyarakat  lainnya.  Hal  ini agar dapat melancarkan aktivitas masyarakat  setempat  dan  masyarakat
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.
pendatang  yang  berkunjung  ke  kota tersebut.
(2) Bagi  masyarakat  setempat,  disarankan agar  terus  menjaga  tata  kota  yang  sudah dibangun  dan  menghindari  berbagai masalah  yang  akan  berdampak  terhadap keindahan kota seperti menjaga kebersihan kota dari kekumuhan dan lain- lain.  Hal  ini  bertujuan  agar  Kota  Calang dapat dijadikan sebagai kota yang dikenal oleh masyarakat luar.

## DAFTAR PUSTAKA
Colombijn,  Freek  (2005). Kota  Lama  Kota
Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
Jufrizal  (2012). Kabupaten  Aceh  Jaya  Suatu
Tinjauan Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perkembangan Ekonomi,  2002-2010. Skripsi. Banda
Aceh: Universitas Syiah Kuala.
Rahimah, Nisa  Shifa  (2010).  Pengaruh
Infrastruktur  Jalan  Terhadap  Sebaran Investasi  di Provinsi  Jawa  Barat.
Jurnal.  Bandung:  Institut  Teknologi
Bandung.
Tri  Rismaharini,  (2013)  Pengembangan Infrastruktur  Kota  Surabaya,  Antara
Problem Dan Solusi. Skripsi. Surabaya: Badan Perancang Pembangunan. Tondobala,  Linda  (2012).  Kelayakan  Pusat Kota Manado  Sebagai  Destinasi Pariwisata. Artikel. Manado:
Universitas Sam Ratulangi.
Wulandari,  Elysa  (2002). Studi  Sejarah  dan Perencanaan Tata Ruang Kota Banda Aceh  Periode  Kolonial. Banda  Aceh: Balai  Kajian  Sejarah  dan  Nilai Tradisional.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah
Volume 2, Nomor 4, November 2017, hal. 1 – 10.