## THE PURIFIATION THEORY OF JUSTICEE FUNCTIONS: JALAN MENUJU KEHIDUPAN HUKUM YANG DEMOKRATIS DAN PANCASILAISTIS

## Herman Bakir
Email: hermanbakir@unespadang.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

## Abstrak
Penelitian  eksploratis  ini  secara  khusus  dipersiapkan  untuk  menjawab  tentang perlunya penciptaan sebuah forum  pemurnian terhadap hukum  positif, persisnya, sebuah model pemurnian yang diharapkan dapat menghadirkan  di tengah-tengah kita  sebuah  sistem  hukum  dengan  level  yang  lebih  tinggi  lagi  dalam berdemokrasi,  Sistem  Hukum  Pancasilaistis.  Pendekatan  yang  digunakan  untuk mendekati  objek  yang  diteliti  adalah,  pendekatan  yang  yuridis-interdisipliner, pendekatan  yang  lazim  digunakan  dalam  studi-studi  Teori  Hukum  pada umumnya.  Sementara  itu,  metode  penelitian  yang  digunakan  pada  konteks keseluruhan  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif-teoretikal. Inilah sebutan untuk sistem yang akan mengampu penelitian ini untuk memetakan persoalan-inti;  menghimpun  data;  dan,  informasi,  melakukan  analisis,  untuk kemudian  menarik  seperangkat  kesimpulan.  Hasil  penelitian:  (a)  Lahirnya  teori baru  dalam  diskurus-diskursus  hukum  pada  tataran  teoretikal,  yakni:  The Purification Theory of Justice Functions. Teori ini menawarkan kita sebuah tesis yang berintikan semacam persuasi akan pentingnya forum pemurnian/santification terhadap Fungsi-fungsi Peradilan, terutama dari forum pencampuran antara fungsi peradilan  itu  sendiri  dengan,  atau,  terhadap  potensi  terjadinya  penetrasi  Fungsi Pemerintahan;  (b)  Jalan  teoretis  ini  merupakan  hal  yang  sedemikian fundamentalnya  untuk  dipertenggangkan,  sebab  teori  ini  diyakini  sebagai  satu- satunya  di  antara  teori-teori  di  bidang  hukum  (yang  ada  di  era  kita)  yang  paling berkemampuan  untuk  memprakarsai  lahirnya  sebuah  sistem  penegakan  hukum dengan  performa  yang  jauh  lebih  meyakinkan,  terutama  di  negara-negara  yang sistem  hukumnya  tengah  mengalami  problem  pembusukan  yang  sangat  serius secara  fathomistis;  (c)  Teori  ini  tidak  sekedar  menjanjikan  kita  sebuah  sistem hukum  yang dapat bekerja jauh lebih baik di dalam sejarah dan masyarakat, tapi sekaligus menjanjikan lahirnya sebuah Negara yang dioperasionalkan oleh sebuah Sistem  Hukum  yang  sepenuhnya  memiliki  watak  yang  demokratis,  dan Pancasilaistis.
Kata  kunci:  Teori  Hukum;  Pemurnian;  Hukum  Positif;  Konsep  Kehidupan yang Demokratis, dan Pancasilaistis

## Abstrac t
This  exploratory  research  is  specifically  prepared  to  answer  the  need  for  the creation of a forum for sanctification of positive Lawes, precisely, a sanctification model  that  is  expected  to  present  in  our  midst  a  higher  level  legal  system  in democracy,  a  Pancasilaistic  Legal  System.  The  approach  used  to  explore  the object  under  the  study  is  a  juridical-interdisciplinary  approach  an  approach commonly  used  in  Legal  Theory  studies  in  general.  Meanwhile,  the  research method  used  in  the  overall  context  of  this  study  is  a  normative-theoretical  legal
research  method.  This  is  the  terminology  to  express  the  system  that  will  control this project to map the core-problems; collect data; and, information, conducting analysis; then, drawing a set of conclusions.  The results: (a) The birth of a new theory  in  legal  discourses  at  the  theoretical  level,  namely:  The  Purification  of Theory of  Justice Functions. This  theory offers  us a thesis  which in essence is  a kind of inducement on the importance of the forum for purification/santification of the  Judicial  Functions,  especially  on  the  forum  of  mixing  the  function  of  the judiciary  itself  with,  or,  the  potential  for  penetration  of  Government  Functions. (b) This theoretical track has become so important, because it is believed to be the only one among legal theories (in our era) that are most capable of initiating the birth  of  a  law  enforcement  system  with  a  far  more  convincing  performance, especially  in  countries  whose  legal  systems  are  experiencing  a  fathomistically problem  of  putrefaction.  This  theory  does  not  merely  pledges  us  a  legal  system that can work much better in history, and society, but at the same time pledges the birth  of  a  State  that  is  truly  operationalized  by  a  legal  system  that  is  extremely democratic and Pancasilaistic.
Keywords:  Legal  Theory;  Purification;  Law  Positive;  Concept  of  Democratic, and Pancasilaistic Social Life

## A. Latar Belakang Masalah
Prinsipnya,  tulisan  di  tangan pembaca  ini  dimaksudkan  guna sejauh mungkin menawarkan semacam tanggapan seputar persoalan  teoretis  dalam  terminologi hukum dengan bersaranakan seperangkat  argumen a  fortiori yang lahir,  serta  dimatangkan  dengan bersaranakan  tradisi  berpikir,  dan bermetode dari bidang Teori Hukum. Proyek  ini,  konkretnya,  hadir    ke tengah-tengah pembaca guna menawarkan  sebuah  teori  baru  di dalam hukum, teori yang
memberikan apresiasi terhadap sebuah isu sentral di dalam diskursus-diskursus  teoretis  hukum, terutama  dalam  kaitannya  dengan terminologi: “Watak  Dasar  dari
Relasi
antara Hukum, dan
Kekuasaan” . Disebut demikian (proyek Teori Hukum) dengan pertimbangan  bahwa  proyek  ini dimaksudkan  untuk  bertolak  dari sebuah perspektif yang interdisipliner yang dianggap sebagai karakteristik  utama  yang  melekat pada  cara  terbentuk,  dan  bekerjanya setiap proyek penelitian untuk bidang Teori  Hukum. 1 Tentu  saja  titik-tolak interdisipliner  yang  dimaksudkan  di sini  menyatakan  kombinasi  yang sekurang-kurangnya  terjalin  antara: (a) cara melihat yang filosofis (selain ontologi  hukum  melibatkan  pula Filsafat  Politik,  Filsafat  Sosial,  dan
1 Darmodihardjo & Shidarta, 2006, Pengantar  Filsafat  Hukum ,  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21.
Etika);  (b)  cara  melihat yang doktrinal  (Dogmatika  Hukum);  (c) cara  melihat  yang  empirikal  dari Sosiologi  Hukum;  (d)  cara  melihat yang  politis-teoretis  dari  Politik Hukum;  ditambah  dengan,  (e)  cara melihat yang historiografis dari  Ilmu Sejarah.
Secara  sepihak,  tulisan  ini diklaim sebagai proyek paling terkini di  bidang ini (bidang Teori  Hukum), yang digagas, dirancang, serta, dicanangkan untuk sekaligus membidik  tiga  misi  teoretikal  yang cukup  serius  dari  sudutpandang  ini, yakni:
1. Menawarkan  sebuah  teori  baru yang  diasumsikan  paling  solid terkait dengan usaha merealisasikan terciptanya sebuah konsep: The Pancasilaistic Rule of Law” , atau “Negara  Hukum  Pancasilais”  di tengah-tengah kita;
2. Merevisi, sekaligus menyempurnakan “Trias
Politika”  dari  Montesquieu  yang dari  sudut  pandang  (teori)  ini
“sudah  mulai  menua/mengalami periode  anomali”,  sudah  tidak lagi dapat dianggap plausibel saat
diperhadapkan pada kompleksitas dari kebutuhan zaman;
3. Menawarkan semacam usaha revisi menyeluruh terhadap paradigma  “Teori  Pemurnian Hukum” yang diperkenalkan oleh filsuf  Austria  berdarah  Yahudi, Kelsen  dalam  karya  berjudul, Reine  Rechtslehre yang  terbit tahun 1934 itu.
Menariknya,  tema-tema  seperti ini  ( Watak  Dasar  dari  Relasi  antara Hukum dan Kekuasaan ) oleh sebagian akademisi senior di fakultas hukum  di  tanah  air,  masih  akan dipisahkan  ke  dalam  salah  satu subjek  telaah  dalam  studi-studi Filsafat  Hukum  (Ontologi  Hukum). Mereka antara lainnya adalah Profesor  Darji  Darmodiharjo  dan Shidarta seorang Doktor dari Universitas  Parahyangan,  yang  hari ini  masih  menjabat  dosen  tetap  pada Universitas  Bina  Nusantara,  Jakarta misalnya 2 ,  dan  mendiang  Theo Huijbers. 3 Tapi  kali  ini,  penulis, dengan perjudian ini, ingin mengambil  semua  resiko  untuk membongkar konstruksi berpikir
2 Ibid , hlm. 13-15.
3 Theo  Huijbers,  1995, Pustaka  Filsafat:
Filsafat Hukum , Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, hlm. 115.
lama  ini.  Sebab  bagaimanapun,  kita semua  hampir  dapat  memastikan tentang adanya “anomali” (kejanggalan)  yang  cukup  serius sehubungan definisi operasional yang  melekat  di  benak  tiga  pemikir besar  ini,  terutama  dengan  bertolak dari perspektif jaman.
Penulis  berpikiran  bahwa  isu- isu terkait  dengan karakteristik hubungan  hukum  dengan  kekuasaan seperti  ini  agaknya  akan  menjadikan hasilnya terlalu a priori jika diserahkan ke tangan Filsafat Hukum yang  terlalu  abstrak  itu.  Dalam pengertian bahwa
capaian- capaiannya akan tidak terlalu realistis/membumi  untuk  menjawab kebutuhan-kebutuhan di tingkat kehidupan  konkret.  Pendalaman  ke dalam  isu-isu  seperti  ini  sudah seharusnya  akan  menjadi  lahan garapannya  Teori  Hukum.  Artinya jelas  saat  kita  mendapati  seseorang penulis hukum tengah men- diskursuskan  isu  ini  di  dalam karyanya,  seharusnya  yang  terlintas di benak kita bahwa yang bersangkutan tidak tengah berfilsafat dengan  hukum,  tapi  tengah  berteori dengan  hukum.  Intinya  jelas  bahwa proyek  penelitian  bukan  sekedar
usaha  pelurusan  terhadap  kesalah- pahaman dalam hal pemetaan klasifikasi, tentang mana yang seharusnya dianggap bersifat teoretis, dan  mana  yang  sepenuhnya  bersifat filosofis,  tapi  sekaligus  menjadi forum dideklarasikannya sebuah pengambilalihan subjek penelitian.
Setelah  memperoleh  kejelasan terkait  ambang-batas  operasional  ini, maka untuk selanjutnya akan dipastikan  bahwa  penelitian  ini adalah penelitian yang
“diproyeksikan”  untuk  memisahkan diri  ke  dalam  jenis  penelitian normatif. Jalan berpikirnya tentu saja sama, bahwa Teori Hukum merupakan  bidang  ilmu  yang  secara khusus  ingin  mengapresiasi  hukum dengan  melihat  hukum  dari  dalam tatanan  hukum  itu  sendiri.  Ini artinya,  sebagai  sebuah  disiplin normatif, Teori Hukum, sebagaimana halnya juga Filsafat Hukum, Dogmatika Hukum, dan Ilmu Hukum berbasis Hermeneutical Art Approach sendiri, sama-masa bertolak dari asumsi bahwa: “Hukum merupakan seperangkat teks otoritatif yang pembelakuannya
diperkuat dengan penggunaan paksaan secara publik”.
Dari  titik  berdiri  normatif sedemikian penelitian ini telah menentukan  tiga  poin  yang  akan dipersoalkan  (rumusan  permasalah- an),  yang  ingin  dijawab  dengan proyek  ini,  dan  itu  antara  lainnya adalah:
1. Apa praktisnya hukum memerlukan  sebuah  pemurnian?, jika memang diperlukan,
mengapa?,  lalu  ide  pemurnian seperti  apa  yang  boleh  dianggap plausibel/dimungkinkan untuk
menjawab kebutuhan ini?;
2. Apa cara ini (memurnikan hukum) dapat menghadirkan sebuah  sistem  dengan  kinerja yang  lebih  baik  bagi  hukum  itu sendiri,  semisal  sistem  yang memiliki  “watak  Pancasilaistis” (sistem  hukum  yang  religius; yang  berperkemanusiaan;  yang menguatkan semangat ketunggal- ika-an; yang demokratis/
mendaulatkan  rakyat;  dan  yang mampu mengeliminir ketidakadilan secara sosial?; 3. Bagian  yang  mana  hukum  yang
memungkinkan kita untuk melakukan pemurnian, mengingat  hukum  itu  adalah sesuatu  yang  secara  inheren
ditakdirkan  untuk  hadir  dan bekerja sebagai sebuah
“kompleksitas”?

## B. Metode Penelitian
Proyek  ini  secara  strategis hendak  memisahkan  diri  ke  dalam kelompok  proyek-proyek  penelitian eksploratoris,  yang  artinya  bahwa projek ini dikerahkan untuk melahirkan  sebuah  teori  baru  dalam diskursus-diskursus  teoretis  dalam kaitannya dengan relasi antara hukum dan kekuasaan, The
Purification Theory of Justice
Functions. Metode  penelitian  yang digunakan untuk meracik teori sedemikian pada konteks keseluruhannya adalah “metode penelitian  hukum  normatif-teoretis”, artinya  bahwa  penelitian  ini  tidak sekedar bertolak untuk sebuah sudutpandang  normatif,  tapi  juga teoretis.  Dengan  kata  “normatif” sendiri maksudnya, bahwa penelitian ini  saat  mengapresiasi  objek  yang diteliti  (fitur  hukum  yang  hendak dimurnikan) bertitik-tolak dari sebuah  asumsi  yang  umum  dalam penelitian-penelitian
hukum
normatif,  bahwa: “hukum  adalah seperangkat  aturan-aturan  tingkah
laku intersubjektif (masyarakat manusia) yang mengikat/ memaksakan  subjek-subjeknya  untuk
patuh” .  Sementara  dengan  kata
“teoretikal”  di  sini  menyatakan bahwa  tataran  permainan  dalam proyek  penelitian  ini  adalah  “tataran teoretis”, dalam artian  bahwa penelitian  ini  tidak  (murni)  bersifat filosofis,  tidak  juga  dogmatis,  dan juga tidak praktis.
Tipologi pendekatan (cara mendekati)  yang  digunakan  untuk mengapresiasi  objek  yang  diteliti (usaha  pemurnian  hukum)  adalah, “pendekatan  yuridis-interdisipliner”, sebuah pendekatan yang lazim
digunakan dalam penelitian-
penelitian untuk bidang Teori Hukum secara umum. Kata
“pendekatan yuridis-intersipiliner”
mengandung  maksud  bahwa  objek penelitian  akan  didekati  dengan memanfaatkan sudut pandang seorang  sarjana/ahli  hukum  yang ingin  melihat  hukum  dari  sebuah perspektif interdisipliner.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1 . Dua Poros Pemilik
Kedaulatan  Tertinggi,  yang
menjadi  Pengendali  Jagad Kehidupan Sekuler:
“Kesenangan”, dan “Penderitaan”
Sebagian  dari  kita  barangkali pernah mendengar cerita lama tentang  Aristippos  (355-435 S . M ), seorang  “sofis”,  atau  lebih  tepatnya “etikus  bayaran”  dari  masa  yang sangat  kuno. 4 Aristippos  adalah orang  yang  semasa  hidup  seringkali berkeliaran  di  sekitaran  Kirenaika, sebuah situs di sisi Timur Laut Libya (Afrika Utara), dekat Shahhat sekarang,  yang  mana  peradaban  itu sendiri  seperti  dilaporkan,  didirikan oleh  pemerintahan  Athena  (Yunani) di zamannya.  Di  situs inilah, persisnya,  di  sebuah  lembah  yang letaknya  berada  di  dataran  tinggi Jabel  Akhdar ,  pendiri Cyrenaic School (Kelompok  Kirenais)  ini 5 menawarkan  jasa  mengajar  filsafat yang  dipelajarinya  dari  tulisan- tulisan Phytagoras, pemikiran- pemikiran  Socrates,  dan  juga  terkait sebuah  jalan  baru  yang  dirintis dengan  tangannya  sendiri,  yakni:
4 George  Grote,  1885, Plato,  and  The  Other Companion  of  Socrates ,    vol.  1,    J.  Murray Publisher, London, hlm. 186.
5 Sam  S.  Souryal,  2011, Ethics  in  Criminal Justice: In Search of The Truth, Burlington , Elsevier Inc, MA, hlm. 128-129.
Hedonisme. Ajaran yang
diperkenalkan  Aristippos  ini  sekali lagi  telah  ditahbiskan  dengan  nama Hedonisme. 6
Aristippos  merupakan  salah seorang di antara murid-murid utama Socrates, 7 secara  formal  belajar terhitung  sejak  tahun  416  sebelum kedatangan  Isa  Almasih, 8 dia  juga sebagai manusia pertama di jagad ini yang menulis sebuah tesis Hedonisme, 9 yang  bila  ditafsirkan dalam  cara  kita,  kurang  lebih “intinya”  dapat  dibaca  sebagai berikut: “Every  human  being  is destined  to  be  born  as  a  hedonist” (Setiap  manusia  ditakdirkan  untuk terlahir sebagai Hedonische Kreatur, atau makhluk-makhluk hedonis).
Berdasarkan standpoint
(berusia)  ribuan  tahun  ini,  kita  yang hidup  di  hari  ini  tentu  saja  telah sama-sama menyadarinya sejak awal,
6 Kees  Bertens,  1990, Sejarah  Filsafat Yunani . Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 92-93.
7 Xenophon,  1897, The  Works  of  Xenophon:
&  II  and  Anabasis ,  MacMillan  Publisher,
Basingstoke, hlm. Lx.
8 George  Boys-Stones,  &  Christopher  Rowe, 2013, The  Circle  of  Socrates:  Readings  in the  First-generation  Socratics ,  Hackett Publishing  &  Co,  Indianapolis/Cambridge, hlm. 28-62.
9 Kees Bertens, Op.Cit .
bahwa dalam hidupnya, setiap individu manusia, akan secara instingtif,  (a)  “memberhalakan”, sekaligus, (b) “menjauhkan diri dari”
dua elemen semesta yang diketahuinya sebagai Pemilik Kedaulatan Tertinggi yang mengendalikan setiap penilaian, pertimbangan,  serta  keputusan  di Jagad  yang  maha  luas  ini.  Dua elemen  semesta  yang  dimaksudkan tentu  saja  adalah:  (a) Pleasure (Kesenangan); dan, (b) Pain
(Penderitaan/Kepedihan/Kegetiran), baik  (Kesenangan/Penderitaan)  yang bersifat  materiil,  ataupun  immateriil. Rumusan  paling  sempurna  dari konsepsi  ini  untuk  pertama  kalinya diperkenalkan seorang filsuf terkemuka  Inggris  yaitu  Bentham. Bentham  menyebutkan “Nature  has placed mankind under the governance of two sovereign masters,  Pleasure  and  Pain” (alam
semesta telah
menempatkan masyarakat manusia di bawah kendali/perintah dua penguasa dengan  kedaulatan  mutlak  terhadap mereka  [masyarakat  manusia]  yakni: Pleasure and Pain ). 10
10 Bentham, Jeremy,1823, An Introduction to the  Principles  of  Morals  and  Legislation . Clarendon Press, Oxford, hlm. 6.
Hedonisme sebenarnya  ber- usaha  meyakinkan  kita  untuk  bisa berpikir  realistis,  bahwa Pleasure merupakan  satu-satunya  ihwal  yang akan  diberhalakan  sebagai  tujuan moral  terjauh  ( The  Ultimate  End ) dari  keseluruhan  aspirasi,  ekspektasi intelektual, dan moral yang mengendap di lubuk kesadaran setiap individu manusia.
Pleasure telah  dilihat  sebagai sebuah aspirasi intelektual dan moral, baik selama yang
bersangkutan masih menjalani kehidupan  yang  serba  sulit  di  muka bumi ini, ataupun untuk
“diinvestasikan”  guna  mendulang sebanyak-banyaknya kebahagiaan pada  periode  kehidupan  yang  masih jauh  di  masa  depan,  terutama investasi  untuk  persiapan  dalam menjalani  sebuah  konsep  kehidupan pasca  kematian  kelak.  Sementara dari  arah  yang  berlawanan,  setiap manusia secara instingtif akan menghindar  sejauh-jauhnya,  atau, menjauhkan  diri  sejauh-jauhnya  dari setiap  situasi,  atau  kondisi  yang (berpotensi) mendatangkan Pain
untuk mereka.
Pleasure adalah
sebuah pengalaman  yang  positif;  penga-
laman  yang  mendatangkan  rasa nikmat;  rasa  yang  menyenangkan/ membahagiakan;  rasa  euforia;  serta, rasa yang menghibur dari sudutpandang  subjek  saat  berada dalam  situasi,  kondisi,  atau  ihwal tertentu. Pain dimaknai  sebagai penunjuk  kepada  perasaan  yang kontra-kepuasan/kenikmatan; kontra- euforia;  misalnya  saja  perasaan terlecehkan/direndahkan secara intelektual,  secara  moral;  perasaan kuatir/ketakutan; perasaan tidak dipedulikan/diacuhkan, dan lain sebagainya. Tercakup pula di dalamnya  (di  dalam Pain ),  setiap keadaan yang akan telah menerbitkan perasaan  menjadi  seseorang  yang tidak  berguna;  rasa  frustasi;  rasa depresi; dan lain sebagainya.
Spaemann 11 menyatakan bahwa: “All  human  wants  to  be happy”  ( setiap  orang  menginginkan kebahagiaan).  Ada  sebuah  insting/ naluri  yang  melekat  secara  inheren (bawaan),  serta  berevolusi  di  dalam diri  setiap  manusia,  yakni:  “naluri hedonis”.
11 Robert  Spaemann,  2000, Happiness  and Benevolence .  Diterjemahkan  ke  bahasa Inggris  oleh:  Jeremiah  Alberg.  T&T  Clark, Edinburgh, hlm. 17.
Menjadi hedonis (tendensi hedonistis)  bahkan  boleh  diasumsi- kan sebagai “ihwal yang paling dasar dari  setiap  motif  (yang  akan  telah menjadi  semacam  daya-gerak)  bagi seseorang  untuk  melakukan  tingkah- laku,  atau  mengambil  keputusan tertentu  di  ruang  pergaulan  lintas- subjektif  mereka” . 12 Apapun  kondisi yang akan menjanjikan kenyamanan, akan  secara  instingtif  memotivasi seseorang untuk mengejarnya, sebaliknya,  apapun  kondisi  yang akan telah memaksa seseorang untuk terperangkap dalam ketidak- nyamanan/ketidakbahagiaan akan
secara instingtif memotivasi/
mengendalikannya  untuk  menjauhi- nya.  Ini  begitu  manusiawi,  oleh karenanya adalah rasional saat seseorang diperhadapkan pada preferensi  di  antara  dua  pilihan  ini (mau bahagia, atau menderita) orang tersebut  akan  memilih  pilihan  yang akan  menawarkannya  rasa  senang, kenyamanan, kemuliaan, dan seterusnya.  Semua  orang-orang  ini menginginkan  segala  apapun  yang menghadirkan  kebahagiaan  untuk
12 Richard J. Davidson, & Anne Harrington,
2002, Visions  of  Compassion:  Western Scientists  and  Tibetan  Buddhists  Examine Human  Nature ,  Oxford  University  Press, Oxford, hlm. 89
diri  mereka,  dan  menghindari  segala apapun  yang  mendatangkan  kontra- kebahagiaan dalam hidup mereka.
Pengalaman  dengan Pleasure ini  tidak  melulu  subjektif  (mis: “tidak  semua  orang  berbahagia menyantap hidangan tikus panggang”);  ia  bisa  pula  bersifat intersubjektif  (mis:  “mendapatkan sebuah  pekerjaan  dengan  gaji  yang layak adalah hal yang akan menyenangkan  bagi  setiap  pencari pekerjaan”). Menjadi hedonis berarti memilih  kebahagiaan  dan  akan menjadi  sebuah  pilihan  intelektual (pilihan rasional).
Rangkaian proposisi bisa terwakili  dengan  pepatah  melayu lama, “Berakit-rakit ke hulu bersenang-senang kemudian” . Lantas, “di mana sumber
kebahagiaan itu, atau, di mana orang bisa  mendapatkan  kebahagiaan  yang akan tengah dikejarnya itu?”.
Temuan  Maslow  untuk  Psikologi mencoba membantu kita menjelaskan  sumber  yang  menjadi pusat kebahagiaan setiap manusia itu dengan sangat sempurna, yaitu terpenuhinya: 13
13 Michael  W.  Eysenck,  2004, Psychology: An  International  Perspective ,  Psychology Press Ltd, East Sussex, hlm. 66.
1. Kebutuhan
fisiologis ( physiological needs ) berupa
makanan;  air;  oksigen;  istirahat; kenyamanan dan kehangatan;
2. Kebutuhan akan rasa
aman/terlindungi”  ( safety  needs ) yaitu  keamanan  dan  keselamatan jiwa;
3. Kebutuhan akan cinta dan menjadi  bagian  dari  sebuah entitas;
4. Kebutuhan  akan  diperolehnya Pengakuan/Penghargaan akan (Martabat) Diri”;
5. Kebutuhan  untuk  beraktualisasi diri.
Terpenuhinya  lima  kebutuhan inilah yang sekurang-kurangnya akan telah membahagiakan setiap manusia yang  sadar  itu.  Setiap  orang  yang waras  akan  menginginkan  makanan (untuk dimakan), perlindungan, status  sosial,  cinta,  harga  diri,  ruang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya untuk beraktualisasi diri agar berbahagia.  Dan  itu  artinya  setiap manusia dalam fitrahnya adalah para pemburu  kebahagiaan,  atau  dengan kata  lain,  mereka  adalah  makhluk- makhluk hedonis yang menginginkan
terpenuhinya  lima  kebutuhan  yang dapat membahagiakannya ini.
2. Watak Hedonistis Kekuasaan: “Setiap Kekuasaan adalah Hedonis” Kebahagiaan telah menjadi aspirasi subjektif yang paling mendasar/terpenting (intrinsik) dalam  eksistensi/keberadaan  setiap manusia yang hidup dengan kesadarannya,  atau  boleh  dianggap, bahwa  Kebahagiaaan  adalah  tujuan moral terjauh yang ingin dikejar oleh setiap individu manusia yang memiliki  kesadaran.  Mereka  adalah orang-orang yang
hidup berkoeksistensi di tengah-tengah Lebenswelt (padang kehidupan).
Mereka  berkepentingan  untuk berbahagia, sebab sekali lagi, kebahagiaan  menjanjikan  mereka ketenangan,  dan  kedamaian  jiwa, sehingga  hal  itu  dengan  sendirinya dapat:
a. memperbaiki  kualitas  tidur yang  bersangkutan  (orang yang  berbahagia  akan  lelap tidurnya);
b. menjadikan  stabil  pendulum emosionalnya  (orang  yang berbahagia akan stabil emosinya);
c. menjauhkannya dari sifat
negatif semisal iri hati (orang yang  berbahagia  tidak  akan ambil pusing dengan kesuksesan orang lain);
d. sampai dengan memiliki wibawa  di  mata  orang  lain
(kebahagiaan sudah seharusnya memancarkan wibawa    yang  berpusat  pada jiwanya  yang  tenteram); dan lain sebagainya .
Menjadi  sebuah  permasalahan serius  bagi  orang-orang  yang  tidak pernah  berbahagia  dengan  semua yang telah didapatkannya dari pencapaian-pencapaian kebutuhan- kebutuhannya.  Orang-orang  yang tidak  pernah  puas  ini  akan  terus- menerus  mencari  level  kebahagiaan yang  lebih  tinggi,  dan  lebih  tinggi lagi.  Namun  seberapapun  jauhnya mereka  berjalan  (dengan  pencarian itu), mereka tidak pernah menemukan  level  kebahagiaan  yang diinginkannya itu.
Ketidakbahagiaan  yang  secara persisten berakumulasi akan mengubah perilaku yang bersangkutan bergerak
secara definitif  ke  arah  yang  semakin negatif.  Yang  bersangkutan  mulai
dicecar  oleh  rasa  gelisah,  dan ketakutan.  Ia  mulai  menggugat keberadaan dirinya sendiri: (a) sampah  yang  tidak  berguna;  (b) merasa tidak memiliki harga diri; (c) merasa  sebatang-kara  di  dunia  ini;
(d) hingga berujung pada pengalaman  “depresi  secara  mental” yang kronis.
Ini  semua  dapat  dibenarkan secara  doktrinal,  sebab  kita  pernah mendengar ada sebuah kaidah
Hukum Alam yang menjiwai pernyataan  junjungan  kita,  baginda nabi Muhammad SAW yang memastikan  bahwa: 14 “Seandainya manusia  memiliki  lembah  berisi harta,  tentu  ia  masih  menginginkan harta yang banyak semisal itu pula”, serta, “Mata manusia barulah penuh jika  diisi  dengan  tanah” Dengan demikian,  maka: “Manusia  pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah  puas  dengan  apapun  bentuk pencapaian  yang  telah  diraihnya”. Seandainya  diberikan  emas  sebesar planet  bumi,  mereka  akan  tetap meminta  emas  satu  planet  lagi.
14 Hadits diriwayatkan  Ibnu  Abbas  R.A, dalam:  Abdullah  Laam  bin  Ibrahim,  2015, Fikih  Kekayaan,  cet.  1,  diterjemahkan  ke dalam  Bahasa  Indonesia  oleh  Abu  Almahdi Bihaqqi Muhammad, Penerbit Zaman,
Jakarta, hlm. 154-155.
Begitulah seterusnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas.
Ini  tentu  saja  artinya  sangat
jelas bahwa: “manusia  adalah makhluk  yang  tidak  benar-benar berbahagia dengan semua yang telah diraihnya” .  Terkait  dengan  teori yang  kita  promosikan  di  sini  tentu saja  persoalannya  adalah  jika  orang- orang  yang  tidak  pernah  merasa berbahagia  ini  (depresi)  adalah orang-orang  yang  tengah  bercokol sebagai  penguasa-penguasa  tertinggi di  lingkup  suprastruktur  politik sebuah  Negara. Bila  didefinisikan maka  kita  mengatakan, “serigala- serigala  hedonis  paling  berbahaya hari  ini  tengah  berkeliaran  dan duduk bercokol di tampuk kekuasaan Perdana  Menteri  (Prime  Minister),
Presiden (President), Gubernur
(Governor), Bupati, Walikota (Major)” .
Tidak  ada  jalan  lain  bahwa
potensi ini harus diredam, kekuasaan harus dijinakkan. Untuk bisa meredam potensi ini, maka kita akan kembali  kepada  sebuah  pernyataan terkenal  seorang Lord  Acton ,  yang bisa dibaca: “Power tend to corrupt,
absolutely  power  absolute  corrupt”
(Kekuasaan cenderung koruptif
[rusak],  kekuasaan  yang  absolut adalah  sesuatu  yang  sepenuhnya koruptif [rusak]). 15
Demikianlah watak atau karakteristik  yang  paling  mendasar dari  setiap  kekuasaan  di  Bumi  yang dapat  kita  rumuskan  melalui  suatu sudut pandang ontologis kefilsafatan, atau  suatu  struktur  metafisis  dari setiap  kekuasaan  yang  ada,  pada berbagai  jenis  dan  tingkatannya. Pada  pandangan  pertama  kita  kita lebih jauh dapat mengatakan, bahwa: 1. Kekuasaan adalah hal yang ditakdirkan untuk selalu menyimpang/membelot (dari jalan kebenaran).
2. Kekuasaan adalah hal yang cenderung eksploitatif (mengeksploitir subjek-
subjeknya)”.
3. Kekuasaan adalah segala hal yang condong  kepada  penyalahgunaan, atau  segala  hal  yang  cenderung (untuk  menjadi)  buas;  keji/kejam; menginjak-injak; dan opresif/ menindas (subjek-subjeknya).
Keberlakuan  tiga  dalil  di  atas bersifat universal.
Artinya
15 William Ker Muir, 1977, Police: Streetcorner Politicians . University Chicago Press, Chicago, hlm. 270.
keberlakuan  mereka  tidak  dibatasi oleh  ruang  dan  waktu  tertentu. Ketiganya  akan  berlaku  di  mana- mana.  Sebab  demikianlah  yang digariskan.
Mengubah,  atau  menjungkir- balikkannya akan sama halnya
dengan memaksakan jagad
kehidupan  ini  bersirkulasi  dalam keadaan  yang  timpang.  Untuk  dapat menormalisir ketimpangan ini, terutama dalam
terminologi kekuasaan  tadi,  kita  hanya  akan diperhadapkan  pada  sebuah  pilihan rasional,  bahwa: “Setiap  kekuasaan (yang  terselenggara)  adalah  setiap hal  yang  menuntut  kontrol  (dengan intensitas  yang  ketat)  atas  dirinya” .
Tidak  ada  kekuasaan  yang  pernah benar-benar bisa lebih lama diterima,
atau dapat dipertahankan rasionalitasnya/kesahihannya di
hadapan  nalar  kritis Human  Reason ,
atau Sense  of  Justice masyarakat
manusia,  atau  yang  pernah  ada gunanya  dari  sudutpandang  Sejarah, dan  Sosiologi,  sejauh  ia  (kekuasaan tersebut)  tidak  berada  di  bawah kontrol.
Adagium berbahasa Latin menyebutkan “Nihil prodest potentia
intemperata” (Kekuasaan yang
tanpa menyertakan pengawalan/ kontrol atasnya adalah sesuatu yang bersifat  kesia-siaan  belaka) . 16 Atau, dapat  juga  melihat  slogan  tersebut “Power is nothing without control!” (kekuatan/kekuasaan  adalah  aset yang  tidak  akan  pernah  ada  apa- apanya tanpa disertai sebuah kontrol atasnya). 17
Demikianlah adanya, jika suatu ketika kita menemukan sebuah forum kekuasaan  yang  disinyalir  telah berjalan  dengan  tanpa  diikuti  oleh kontrol  atasnya,  maka  ini  secara sangat jelas adalah sebuah pengkhianatan terhadap Kodrat Alam (Hukum  Alam).  Mengkhianati  yang telah  dikodratkan  Alam  sama  halnya dengan melawan “ Law of Equilibrium ”  (Hukum  Kesetimba- ngan),  atau  mengganggu  “harmoni” di  alam  semesta 18 .  Sebab  alam tempat  kita  menumpang  hidup  ini
16 Latin  Discussion,  “Power  is  nothing, without  control”, On-Line ,  tersedia  : http://latindiscussion.com/forum/latin/power -is-nothing-without-control.2405/,  tanggal: 20/06/2007
17 David  Coad,  2008,  Metrosexual, The: Gender, Sexuality, and Sport ,: State University  of  New  York  Press,  h  Albany, NY lm. 133
18 Singleton,  Sue  Hanks,  2013, Nine  Simple Laws  to  Create  Joy  and  Grace:  A Comprehensive  Guide  to  Manifestation , iUniverse Inc, Bloomington, hlm. 69.
adalah  jagad  meta-normatif  yang mempromosikan,  sekaligus  selalu menuntut  terjadinya  kondisi  yang serba-seimbang,  atau  serba-harmonis dalam  relasi  antar  anasir  yang membentuknya.
Dalam sebuah analisis terakhir, kita  perlu  mengatakan: “kekuasaan yang berjalan/beroperasi tanpa menyertakan  kontrol  atasnya  adalah sesuatu yang timpang (dari
perspektif  Kosmos),  dan  sebaliknya, menyertakan  kontrol  atasnya  dalam hal ini adalah dalam artian,
„menyeimbangkan‟, atau dalam cara lain,  menciptakan  harmoni‟  di  alam
semesta” Dan kita tahu persis bahwa memaksakan kekuasaan berjalan dalam  keadaan  terpincang-pincang tanpa kontrol hanya akan
mendatangkan malapetaka bagi subjek-subjeknya.  Jika  itu  terjadi dalam  cakupan  kebangsaan  atau kenegaraan,  niscaya  bangsa  atau negara itulah yang akan tenggelam di dalam  malapetaka  pada  konteks keseluruhannya.
3. Melumpuhkan Watak

## Hedonis Kekuasaan
Menjinakkan  watak  hedonis kekuasaan  tentu  saja  adalah  dengan meresepsi pandangan umum
( common  sense )  bahwa  kontrol  atas sesuatu  hal  haruslah  bersumber  dari kekuatan  yang  determinan/superior atas  sesuatu  hal  itu.  Sebuah  kontrol haruslah bersumber dari sesuatu yang dalam  struktur  politik  berkedudukan lebih  kuat  di  banding  subjek  kontrol itu  sendiri.  Kontrol  atas  setiap kekuasaan  hanya  akan  ada  hasilnya, atau  mendatangkan  pencapaian  hasil yang  diharapkan  sejauh  kontrol  itu datang  dari  sesuatu  yang  superior terhadap  subjek  kontrolnya,  atau, independen dari kekuasaan terkait.
Seorang pejabat Presiden incumbent ,  terutama  “diduga  kuat” seorang penyandang
“Depresi Mental  akut”  yang  tidak  pernah berbahagia, atau yang tengah berjuang mengejar level kebahagiaan yang  lebih  tinggi  sebagai  makhluk hedonis,  bisa  saja  akan  mengeruk banyak  keuntungan  dari  situasi  ini. Di bawah sebuah konspirasi  (dengan menekan  stafnya  di  kabinet  tadi),  ia bisa  saja  melakukan  banyak  hal untuk  memperkaya  dirinya  sendiri dan  orang-orangnya,  dengan  jalan mengeksploitasi  (mencuri,  ataupun menggelapkan)  sebanyak  mungkin potensi kenikmatan dari Harta Karun Kekayaan Negara, sehingga
berakibat  terjadinya  kerugian  besar di  sektor  perekonomian  Negara.
Penyidik Kepolisian, KPK dan Kejaksaan  Agung  tidak  akan  pernah dapat  berbuat  lebih  banyak  dengan ini  sekalipun  hidung  mereka  yang tajam  dan  terlatih  dapat  mengendus bau busuk yang menyebar dari forum konspiratif ini.
Ada  “Hukum  Kepegawaian” yang  akan  memaksa  setiap  pejabat penyidik,  dan  penuntut  (Polri,  KPK dan  Kejaksaan  Agung)  tidak  pernah “terlihat perkasa, dan, berwibawa” di hadapan kasus-kasus sulit dan dilematis.  Di  sini  mereka  tidak  lebih dari sekedar, “anak kecil yang hanya perlu,  diam,  dan  duduk  manis” .
Bunyi  dari    hukum  kepegawaian yang  kita  bisa  rumuskan  sejauh  ini dengan merujuk  ke sejumlah sumber secara  acak,  adalah  sebagai  berikut: “Every  subordinates  or  servants should  obey  their  master  orders” ,
atau, “How  big  a  Boss‟s  mistakes were,  he  will  stay  on  the  right  side, always!” ,  atau ,  “Whatever  it  is,  for us,  the  most  important  thing  is  the Boss  can  be  happy” ,  atau,  kasarnya mungkin  akan  dapat  dieksplisitkan dengan  rumusan  seperti  berikut  ini:
Obey  your  Masters! 19 ; Obey  your earthly masters in everything; and do it, not only when their eye is on you, and  to  curry  their  favor,  but  with sincerity  of  heart  and  reverence  for the  Lord! 20 ,  dan; Just  go  crawling before your Masters! 21 .
Demikian bunyi rangkaian rumusan  paling  umum  dari  hukum kepegawaian yang kita bisa registrasi dari  sejumlah  sumber  tersaji  di perpustakaan  yang  ada,  dan  karya- karya  sastra.  Kesulitan  seperti  inilah yang  menjadi  salah  satu  dalih/alasan terbesar terkait banyaknya kebocoran demi  kebocoran  yang  terjadi  di sektor keuangan/perekonomian Negara selama ini.
Perhatikan,  sebab  sekali  lagi, Fungsi pemerintahanlah yang diserahi  tugas  untuk  menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan “harta  karun  kekayaan  negara”. 22
19 Diambil  dari  lirik  salah  satu  lagu  yang ditulis  dua  musisi  besar  Dunia,  James Hetfiled,  &  Lars  Ulrich,  1986,  “Master  of Puppet”,  dalam  Album  Master  of  Puppet, Burbank, California: Elektra Records.
20 Biblehub.com.  “Colossians”, On-Line , Tersedia di WWW:https://biblehub.com./colossians/3- 22.htm, diakses tanggal: 8 Oktober 2018.
21 James Hetfield, & Lars Ulrich, Loc. Cit
22 Riawan  Tjandra,  2012, Hukum  Keuangan Negara , cet. 1, Penerbit Grasindo,
Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 110-120.
Pemerintahlah  harus  bertanggung jawab  terhadap  setiap  kobocoran yang  terjadi  di  lumbung  harta-karun kekayaan  negara  sedemikian  itu. Jenderal  Prabowo  Subianto  saat tampil sebagai salah seorang pembicara  di  Rapat  Kerja  Nasional Konfederasi  Pekerja  Indonesia  II,  di gelar  24  Februari  2014  lalu,  di Jakarta,  sempat  melansir  bahwa sektor keuangan negara telah menderita kebocoran sekurang- kurangnya  hingga  menembus  level Rp. 1.160 Triliun. 23
Situasi  ini  tentu  saja  tidak mungkin  terus  dibiarkan  berlarut- larut. Tidak ada jalan lain bagi selain dari  menghentikan  ini  semua.  Untuk bisa  mengatasi  situasi  ini  tentu  saja yang  kita  perlu  lakukan  adalah dengan  mengebiri  kekuasaan  Kepala Pemerintahan yang  “superkuat”.
Untuk  merealisasikannya  kita  bisa mengembalikan  segalanya  kepada ideologi  pertama  dengan Rechtsstaat (Negara  Hukum)  yang  dianut  oleh Konstitusi  kita,  persisnya  di  Pasal  1, Ayat  (3)  Awal  Undang-Undang
23 Kompasiana, “Prabowo: Kebocoran Uang Negara  Rp.  1.160  Trilyun”, On-Line ,
Sumber WWW:
https://www.kompasiana.com/hendri_jb/54f 848f1a333118a5e8b4a34/prabowo- kebocoran-uang-negara-rp-1-160-trilyun,
diakses tanggal 24 Juni 2015.
Dasar  1945.    Kita  harus  menjadikan Presiden, selaku Kepala Pemerintahan yang setara
kedudukannya  dengan  warga  negara lainnya,  sebab  dalam Rechtsstaat , dianut  sebuah  filosofi: “No  One Should  Be  Above  The  Law” (tidak seorangpun yang boleh berkedudukan lebih tinggi di banding hukum). Ringkasnya, di dalam sebuah  negara  yang  melihat  hukum sebagai  panglima  tertinggi,  seorang pejabat  Presiden  secara  definitif bukanlah  “Kepala  Negara”,  adalah hal  yang  haram  bagi  kita  untuk menjuluki  seorang  pejabat  Presiden sebagai Kepala Negara. In principium , seorang Presiden hanyalah sekedar pejabat yang setiap gerak-geraknya  akan  pula  menjadi salah  satu  dari  target  kontrol  yang ketat  dari  sistem  penegakan  hukum kita.  Presiden  tidak  lebih  dari seorang  Kepala  Pemerintahan,  yang setara kedudukannya dengan seorang Ketua  Mahkamah  Agung,  ataupun, Ketua DPR.
Terkait  teori  tentang  sistem hukum, kita telah sama-sama bersepakat bahwa hukum adalah aset kemasyarakatan yang memiliki postur  sebagai  sebuah  sistem.  Suatu
ketika  ia  bisa  dipahami  sebagai sistem dari aturan-aturan berperilaku; sistem  penegakan  aturan-aturan  ini; sistem  nilai-nilai  kemasyarakatan; sistem keilmuan; dan, sistem penalaran. Inilah definisi hukum dari suatu  perspektif  Teori  Hukum,  dan dengan  sangat  jelas  ini  pulalah hukum  yang  akan  dipahami  oleh  ide tentang Rechtsstaat -hukum yang bertindak sebagai Kepala Negara itu, dan  bukan  menunjuk  pada  sosok orang-orang tertentu. Dan sekali lagi,
sejauh kita benar-benar menginginkan jabatan Kepala
Pemerintahan  bukan  lagi  sebuah jabatan  yang  kebal  hukum  di republik ini, maka volume kekuasaan dalam  jabatan  Kepala  Pemerintahan harus  “direduksi”.  Mereduksinya dapat  berarti  bahwa  kita  dengan sebuah  usaha  amandemen  terhadap Konstitusi kita (Undang-Undang
Dasar 1945) akan memastikan bahwa Lembaga Kepolisian; Lembaga Kejaksaan;  dan,  Lembaga  Komisi Pemberantasan Korupsi setara dengan kedudukannya dengan Lembaga Kepresidenan.
“Lalu bagaimana  kita  bisa  menjadikan empat  lembaga  strategis  negara  ini bisa  duduk,  dan,  berdiri  dalam
keadaan  sederajad,  atau  dalam posisi sama tinggi?”
Tentu  saja  cara  yang  paling memungkinkan  adalah  dengan  sama sekali “memisahkan”, atau
“mensterilkan”  secara  radikal  fungsi
Kepolisian
Negara; fungsi Pemberantasan  Korupsi  oleh  Negara (KPK);  dan  fungsi  Kejaksaan  oleh Negara  (Kejaksaan  Agung)  dari Fungsi  Pemerintahan.  Pemisahan  ini dalam artian pemisahan yang bertujuan memurnikan segenap fungsi-fungsi Penyidikan, dan Penuntutan oleh Negara dari/terhadap  determinasi  segenap fungsi-fungsi yang
bersifat nonperadilan  dari  negara,  yang  tentu saja adalah: Fungsi Pemerintahan itu sendiri.  Dasar  pertimbangan  dari pemisahan  ini  adalah  sebuah  ajaran yang  dianut  oleh  setiap  negara  yang telah  bersepakat  untuk  menjadikan hukum  sebagai  Panglima  Tertinggi, bahwa: “Polisi,  Jaksa  dan  Penyidik KPK bukanlah Perangkat/Alat Pemerintahan,  mereka  melainkan adalah  Perangkat/Alat  Negara,  atau, The Official State Instruments 24 .
24 Tim  Penulis  Universitas  Sebelas  Maret, 2010, Polisi  dalam  Kebijakan  Kriminal  di Bidang Hak Cipta . Sebelas Maret University Press, Solo, hlm. 78, 91, 152.
Penulis mengabstraktifkan/ mengkonseptualis mekanisme teoritis dari  forum  pemisahan  ini  ke  dalam Teori Hukum, yakni: The Purification Theory of Justice
Functions atau  “Teori  Pemurnian Fungsi-Fungsi  Peradilan”.    Sebagai sebuah  teori, The  Purification  of Justice Functions telah meng- identifikasi  subjeknya.  Ia  ingin memberikan  tanggapan  terhadap  dua pertanyaan  teoretis  tentang  apa  dan bagaimana  peradilan  itu  dari  sudut fungsional, serta seperti apa seharusnya fungsi itu berjalan.
Disebut  sebagai  teori  umum  dengan pikiran  bahwa  teori  ini  tidak  untuk diproyeksikan  sekedar  berlaku  pada konteks  ke-Indonesiaan,  tapi  juga konteks penggunaan  yang lebih luas, tempat-tempat  lain  di  seluruh  dunia. Teori  ini  secara  khusus  dikerahkan
untuk menjawab rangkaian pertanyaan  tentang  sisi  teknis  dari prosedur pengejawantahan ide Rechtsstaat (Negara  Hukum)  atau Rule  of  Law ,  atau,  persisnya  tentang cara  bagaimana  hukum  bisa  benar- benar  hadir  sebagai The  Highest Ruler ,  atau,  monster L AVIATHAN yang  tidak  sekedar  ditakuti,  tapi secara politis juga memiliki
kharisma,  dan  kewibawaan  yang tinggi di hadapan subjek-subjeknya.
Digunakannya istilah
“ purification ”  atau  “pemurnian” terutama dengan menenggang bahwa teori ini berintikan usaha penggambaran fungsi-fungsi
instrumental  hukum,  dan  peng- eliminiran  “secara  striktif-radikal” segala  objek  yang  dalam  interpretasi ini  diasumsikan  sebagai  fungsi- fungsi  nonperadilan  dari  forum pengoperasian fungsi-fungsi instrumental  hukum,  yang  dalam  hal ini,  fungsi  peradilan  itu  sendiri. Tujuannya  sangat  jelas  yakni  bahwa teori  ini  ingin  secara  ekslusif merumuskan/membakukan sebuah Fungsi  Peradilan  yang  steril  dari segala  bentuk  intervensi  dari  fungsi- fungsi yang nonperadilan dari negara.  Inilah  “asumsi  yang  paling dasar”  dari  yang  akan  telah digunakan  oleh  teori  ini.  Di  bawah asuhan  teori  ini,  diharapkan  kita tidak  lagi  menemukan  ada  satu fungsi negarapun yang tersisa, terutama  Kepala  Pemerintahan,  yang menerima  karunia  impunitas  dari Konstitusi  Negara  di  dalam  sebuah negara. Sebab sebagai seorang Kepala  Pemerintahan,  atau,  pejabat
Presiden  khususnya,  sebagaimana halnya  seorang  gubernur,  bupati ataupun walikota, hanya akan mengkonsentrasikan seluruh
energinya untuk memetakan,
mengelola, serta, meyelesaikan
urusan-urusan yang bersifat pemerintahan. Teori ini juga telah
mendapatkan  empat  prinsipnya  yang fundamental, yang berdasarkan prinsip-prinsip  itu  fungsi;  peran; tanggung jawab; serta, lingkup kewenangan  seorang  pejabat  Kepala Pemerintahan  adalah  semua  yang akan  lebih  dapat  dipahami  dari sebuah sudut pandang teoritis, yakni:
1. Kepala  Pemerintahan  (terutama
Presiden) tidak seharusnya
dibebani  dengan  urusan-urusan yang  bersifat  nonpemerintahan (urusan peradilan), yang memang
tidak seharusnya menjadi
tanggung jawabnya, sebagaimana yang telah secara keliru dipahami Montesquieu dengan ajaran Trias Politica -nya.
2. Untuk  urusan-urusan  peradilan,
kita akan sepenuhnya
menyerahkannya ke tangan
makhluk-makhluk profesional yang  benar-benar  dipersiapkan
untuk  penanganan  urusan-urusan seperti  itu  secara  profesional pula, yakni mereka yang menjadi pemangku  profesi  hukum,  mulai dari  penyandang  profesi  hakim, jaksa,  polisi,  pengacara,  dan  lain sebagainya.
3. Presiden, selaku Kepala
Pemerintahan sudah saatnya tidak lagi  membuang-buang  energinya untuk masuk mencampuri wilayah  yang  agung,  suci,  dan khidmat  ini  (wilayah  peradilan), sebab  sekali  lagi,  penegakan hukum  (zona  peradilan)  memang tidak  seharusnya  dimasukkan  ke wilayah Government  Zone (Zona Pemerintahan).
4. Selebihnya, pejabat Kepala
Pemerintahan diasumsikan
sebagai  “bukanlah  seorang  ahli hukum”,  bukan  pula  pemangku profesi hukum, bukan pula pejabat  penegak  hukum.  Seorang Pejabat  Presiden  adalah  seorang yang  diasumsikan  sangat  ahli untuk  urusan pemerintahan,  yang duduk sebagai pejabat tertinggi di lingkup  struktur  pemerintahan, yang  seharusnya  bisa  lebih  fokus untuk urusan-urusan pemerintahan.
Ini  artinya  seorang  Kepala Pemerintahan (Presiden, Perdana Menteri  atau  Kanselor)  hanya  akan berkonsentrasi untuk tiga hal penting yang  menjadi  “tugas  sentral”  dari fungsi  ini  (fungsi  pemerintahan), selain dari urusan pertahanan,
diplomatik, yakni:
1. Tahapan Pertama
To provide sense of subsistence (menyediakan  setiap  warga negara  tingkat  penghidupan yang  layak,  terutama  secara nalar kemanusiaan; nurani kemanusiaan)
2. Tahapan Selanjutnya
To provide sense of abundance
(menyediakan  setiap  warga negara  taraf  keberlimpahan akan sumber kebutuhan-
kebutuhan pokok)
3. Tahapan Terakhir To  attain  sense  of  equity (menyediakan akses/peluang seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam forum
penyetaraan kesejahteraan
ekonomi  bagi  seluruh  warga negara).
Fungsi  Peradilan  dari  negara yang  antara  lainnya  diawaki  oleh Kepolisian,  Kejaksaan,  serta  Komisi
Pemberantasan  Korupsi,  akan  secara ketat  mengawal,  serta  mengawasi cara  bagaimana  seorang  Kepala Pemerintahan  tadi  menunaikan  tiga tanggung  jawab  konstitutif  ini.  Hal pentingnya bahwa
Fungsi Pemerintahan  adalah  terkait  dengan cara  bagaimana  negara  bergerak  di jalur perlintasannya untuk mendistribusikan sebesar-besarnya volume  kesejahteraan  bagi  sebesar- besarnya  jumlah  dalam  populasi warga  negara.  Terutama  dengan menimbang  bahwa  pada  Fungsi Pemerintahan  dipegang  mekanisme penghimpunan dan pengelolaan harta-karun kekayaan negara, kebendaharaan  negara,  dan  hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme penganggaran 25 . Karenanya  sekali  lagi  fungsi  yang disebutkan terakhir (Fungsi Pemerintahan) harus dipisahkan sama  sekali  dari  Fungsi  Penyidikan dan  Penuntutan  oleh  Negara.  Sebab dua  fungsi  disebutkan  terakhir, bersama-sama dengan Fungsi Kehakiman,  terkait  dengan  cara bagaimana  negara  menyediakan  rasa
25 Atep Adya Barata &, Bambang Trihartanto,  2005. Perbendaharaan  dan
Pemeriksaan  Keuangan  Negara/Daerah , Elex  Media  Komputindo  005,  Jakarta,  hlm 40-43.
aman ( To Provide Sense of Security ), dan  ini  bukan  tentang  Fungsi Pemerintahan.
Dengan jalan pemisahan
Fungsi  Penyidikan,  dan  Penuntutan dari  Fungsi  Pemerintahan  yang diperkenalkan  melalui  jalan The
Purification Theory of Justice Functions ini,  diharapkan  pejabat penyidik  kepolisian  akan  dengan “leluasa” menangkap “oknum- oknum” Kepala Pemerintahan,
sejauh  memang  ada  sinyalamen kalau  yang  bersangkutan  terlibat peristiwa  sebuah  perbuatan  melawan hukum. Demikian pula halnya penyidik  KPK,  ataupun  penyidik  di Kejaksaan  Agung,  yang  suatu  ketika bisa  saja  tanpa  sungkan-sungkan mengandangkan  “oknum”  Kepala Pemerintahan  tertentu  yang  diduga
kuat telah terlibat tindak penyalahgunaan kewenangannya.
Dengan demikian, diharapkan bahwa tidak  seorangpun  ada  yang  kebal hukum  lagi  di  Indonesia,  semua berkedudukan  sama  di  hadapan hukum,  sama-sama  berada  di  bawah kontrol hukum, tanpa terkecuali.
Demikianlah,  kedatangan  teori baru  ini  ( The  Purification  Theory  of Justice  Functions )  di  tengah-tengah
kita sebenarnya sekedar ingin membantu masyarakat manusia
untuk  mendapatkan  sebuah  argumen teoretis  yang  akan  menjustifikasi usaha menginklusifkan “jabatan Kepala  Pemerintahan”,  sehingga  ia tidak  berbeda  halnya  jabatan-jabatan Negara  lainnya.  Dengan  kata  lain, teori  ini  menginginkan  posisi  dari seorang Kepala Pemerintahan (organ eksekutif Negara) setara kedudukannya dengan pejabat-
pejabat sekelas Kapolri (organ investigatif  Negara);  Jaksa  Agung (organ  prosekutif  Negara);  atau Ketua  KPK  (organ  investigatif- prosekutif Negara).
Jabatan ini (Kepala Pemerintahan) tidak seharusnya dibuat terlalu ekselusif, terlalu mewah dalam hal kewenangan ( super-authority ), seperti yang sekarang dianut dalam sistem ketatanegaraan kita. Majelis Pengamademen Konstitusi kita (Undang-Undang Dasar 1945)
bahkan telah secara berlebihan menganugerahkan orang yang memegang jabatan Kepala
Pemerintahan ini sebagai satu- satunya manusia yang “kebal hukum”  di  Indonesia.  Eksluvisme
yang  sedemikian  ini  tidak  sama sekali  ada  gunanya,  malah  dapat berbalik menjadi semacam bumerang yang akan sangat menyusahkan/membahayakan kita semua.  Disebut  berbahaya  lantaran kita semua telah sama-sama mengetahuinya  dari  sejarah  bahwa perlakuan yang terlalu ekslusif kepada pejabat  Kepala Pemerintahan berpotensi menciptakan sebuah rezim  yang  diktator/tiran.  Kita  telah pula  sama-sama  belajar  dari  sejarah bahwa  Fungsi  Kepala  Pemerintahan, dari  jaman  P HAROAH ,  atau  F IR ’ AUN
sampai  dengan  hari  ini,  merupakan fungsi yang paling korup dari negara, serta,  fungsi  yang  paling  banyak terlibat dengan beragam skandal, dan beragam  bentuk  pelanggaran  atas Hak Asasi Manusia. 26
Oleh  karenanya  kita  tidak memiliki  jalan  lain  selain  dari  apa yang akan telah kita pelajari dari The
Purification Theory of Justice
Functions bahwa  jabatan  ini  “harus
diinklusifkan”, atau kasarnya, “harus dikebiri”,  agar  tidak  lagi  terasa terlalu liar, buas/ganas, terlalu
26 Judith  Miller,  1996, God  Has  Ninety-Nine Names:  Reporting  from  a  Militant  Middle East ,  A  Touchstone  Book,  New  York,  hlm. 42-46.
menyakitkan (tingkah-polahnya), atau hyperactive .  Ini  yang  kemudian akan  menciptakan  sebuah  konsep negara  yang  kita  istilahkan  dengan Negara Hukum Pancasilaistis.  Tanpa teori  ini,  telah  terbukti  bahwa  sejak hampir  delapan  dasawarsa  terakhir, bangsa ini belum benar-benar memiliki  sebuah  sistem hukum  yang Pancasilais,  sistem  hukum  yang relijius; sistem hukum yang berperikemanusiaan (sila kedua), sistem  hukum  yang  melihat  rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi  (sila  keempat);  sistem hukum  yang  mampu  memberikan kesejahteraan  sosial  bagi  jumlah terbesar dari populasi (sila kelima)
Hal-hal  yang  bersifat  teknis terkait penyempurnaan
The Purification Theory of Justice Functions ini  masih  akan  kita pikirkan bersama, dan agaknya untuk ke  arah  ini,  kita  masih  akan memerlukan serangkaian riset/penelitian  yang  sangat  serius, jauh  lebih  serius  di  banding  ini.
Katakanlah terkait
dengan pemutakhiran,  atau  penggubahan- ulang:  (a)  konsepsi  “Praperadilan” sebagai  bentuk  kontrol  Mahkamah Agung terhadap kinerja tiga lembaga
Negara  di  atas  (pejabat  Kepolisian,
Kejaksaan dan KPK); (b)
penyempurnaan  carakerja  lembaga- lembaga  yang  mirip  divisi  Komisi Kepolisian  Nasional  (Kompolnas); serta,  (c)  Profesi  dan  Pengamanan
(Propam) di tubuh Lembaga
Kejaksaan  dan  Lembaga  Komisi
Pemberantasan Korupsi. Dengan The Purification Theory of Justice
Function ,  kita  juga  melihat  bahwa mekanisme  pengangkatan  seorang pejabat Head  of  Indonesian  Police (Kapolri), dan seorang pejabat
Attorney  General (Jaksa  Agung), akan  mengadopsi  sistem  pemilihan dan pengangkatan Chief of Justice of Supreme  Court  of  Indonesia (Ketua Mahkamah  Agung  RI).  Demikian pula  halnya  dengan  yang  seharusnya terjadi dengan seorang Ketua Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Ia  tidak seharusnya  diusulkan  oleh  pejabat Presiden, untuk memperoleh
persetujuan  DPR,  dan  untuk  ke  arah ini, kita akan sama-sama memikirkan
sebuah cara lain yang akan menggenapkan keyakinan ini.

## D. Kesimpulan
Jelas bahwa yang dimaksudkan
sebagai The  Purification  Theory  of
Justice  Function adalah  sebuah  teori yang umum,  yang berkenaan dengan “fungsi-fungsi mengadili” dari hukum positif, terutama dalam kaitannya  dengan  cara  bekerjanya Fungsi  Penyidikan,  dan  Fungsi Penuntutan oleh Negara. Dari serangkaian  pembandingan  terhadap seluruh  gejala  yang  berada  di  dalam terminologi Penyidikan, dan Penuntutan  (oleh  negara)  tadi,  teori ini  telah  memastikan  dalil-dalinya untuk  menemukan  sebuah  hakikat dari  kekuasaan  Penyidikan,  dan Penuntutan  itu  sendiri,  memastikan identitasnya, strukturnya, serta tipologinya,  terlepas  dari  perbedaan pemahaman  dari  orang-orang  yagn hidup  di  satu  periode  tertentu  dari sejarah  dengan  periode  tertentu lainnya,  serta  dari  masyarakat  yang satu ke masyarakat lainnya.
1. Pemurnian diperlukan oleh hukum, terutama dalam kaitannya dengan Fungsi Penyidikan,  dan  Penuntutan oleh Negara.
2. Cara  ini  (memurnikan  Fungsi Penyidikan,  dan  Penuntutan) menjanjikan sebuah sistem dengan kinerja  yang lebih  baik bagi hukum itu sendiri, semisal
sistem  yang  memiliki  “watak
pancasilaistis”  (sistem  hukum yang religius; yang berperikemanusiaan; yang menguatkan semangat ketunggal-ika-an; yang demokratis/mendaulatkan rakyat; dan yang mampu mengeliminir ketidakadilan secara sosial.
3. Bagian dari hukum yang memungkinkan,
bahkan mengharuskan kita untuk melakukan pemurnian terhadapnya tentu saja menunjuk kepada Fungsi Penyidikan dan Fungsi Penuntutan.  Pemurnian  dua
fungsi  ini  dapat  dilakukan dengan  dua  tahapan  yang persistensial,  pertama  adalah dengan pemurnian fungsi- fungsi pembentukan aturan
perundang-undangan  di  tingkat Formell Gesetz (harus sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi), dan berikutnya,
memurnikan fungsi-fungsi
penegakan  hukum  dari  kontrol elemen pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Barata,  Atep  Adya  &,  Bambang Trihartanto, 2005. Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah ,  Elex  Media Komputindo 005. Bentham, Jeremy,1823, An Introduction  to  the  Principles of  Morals  and  Legislation . Clarendon Press, Oxford.
Bertens, Kees, 1990, Sejarah Filsafat Yunani .  Yogyakarta,  Penerbit
Kanisius.
Coad,  David,  2008,  Metrosexual, The:  Gender,  Sexuality,  and Sport ,:  State  University  of New  York  Press,  h  Albany, NY.
Darmodihardjo  &  Shidarta,  2006, Pengantar Filsafat Hukum , PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Davidson,  Richard  J.  &  Anne Harrington,  2002, Visions  of Compassion: Western Scientists and Tibetan Buddhists  Examine  Human Nature ,  Oxford  University
Press, Oxford.
Dyer,  Hadley  &  Marc  Ngui,  2010, Watch  This  Space:  Designing,
Defending, and Sharing Public  Space ,  ON:  Kid  Can Press Ltd., Toronto.
Eysenck, Michael W, 2004,
Psychology:  An  International
Perspective ,  Psychology  Press
Ltd, East Sussex.
Grote, George, 1885, Plato, and The
Other Companion of Socrates , vol.  1,    J.  Murray  Publisher,
London. Hamburger,  Philip,  2009, Law  and Judicial Duty . Harvard University Press, Cambridge. Huijbers, Theo, 1995, Pustaka Filsafat: Filsafat Hukum , Penerbit Kanisius, Yogyakarta . Ibrahim,  Abdullah  Laam  bin  2015, Fikih Kekayaan, cet. 1, diterjemahkan ke dalam
Bahasa  Indonesia  oleh  Abu
Almahdi Bihaqqi Muhammad, Penerbit Zaman, Jakarta.
Miller,  Judith,  1996, God  Has Ninety-Nine  Names:  Reporting from a Militant Middle East , A Touchstone Book, New York.
Muir,William  Ker,  1977, Police: Streetcorner Politicians . University Chicago Press, Chicago.
Singleton,  Sue  Hanks,  2013, Nine Simple  Laws  to  Create  Joy and  Grace:  A  Comprehensive
Guide to Manifestation , iUniverse Inc, Bloomington.
Souryal,Sam  S,  2011, Ethics  in Criminal Justice: In Search of The Truth, Burlington ,
Elsevier Inc, MA.
Spaemann,  Robert,  2000, Happiness and Benevolence . Diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh: Jeremiah Alberg.
T&T Clark, Edinburgh.
Stones,  George  Boys  &  Christopher
Rowe,  2013, The  Circle  of Socrates:  Readings  in  the First-generation Socratics , Hackett    Publishing  &  Co, Indianapolis/Cambridge.
Tim  Penulis  Universitas  Sebelas
Maret,  2010, Polisi  dalam
Kebijakan  Kriminal  di  Bidang Hak  Cipta .  Sebelas  Maret University Press, Solo.
Tjandra,  Riawan,  2012, Hukum Keuangan  Negara ,  cet.  1,
Penerbit  Grasindo,  Kelompok Gramedia, Jakarta.
Xenophon,  1897, The  Works  of Xenophon: & II and Anabasis , MacMillan Publisher, Basingstoke.
B. Internet Kompasiana.  “Prabowo:  Kebocoran Uang Negara Rp. 1.160 Trilyun”, https://www.kompasiana.com/
hendri_jb/54f848f1a333118a5e 8b4a34/prabowo-kebocoran- uang-negara-rp-1-160-trilyun, diakses tanggal 24 Juni 2015.
Biblehub.com. “Colossians”. https://biblehub.com./colossian s/3- 22.htm,  diakses tanggal 08 Oktober 2018
Latin Discussion, “Power is nothing, without control”,
http://latindiscussion.com/foru m/latin/power-is-nothing- without-control.2405/, diakses tanggal:20 Juni 2007