ISSN Cetak (p-ISSN)  : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755

## PERSAMAAN GENDER KAUM FEMINISME DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I
Submitted : October 2021 Revised : November 2021 Published : November 2021
Mochammad Fahd Akbar 1 , Ari Prastiyo 2
1 Universitas Hasyim Asy’ari, 2 Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah m.fahdakbar@yahoo.com 1 , prastiyoari507@gmail.com 2
Abstrak : Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep keadilan dalam hukum waris dari sudut pandang Islam perspektif madzhab Imam Syafi’i. Ilmu yang pertama kali hilang  di  tengah  kaum  muslimin  adalah  ilmu  waris,  sebagaimana  yang  telah disampaikan  oleh  Rasulullah Sallallahu  alaihi  wa  salam .  Tidak  hanya  sampai disitu,  adanya  usaha  untuk  merusak  tatanan  hukum  waris  dalam  Islam  dengan anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi  seorang anak laki-laki  sebanding dengan dua orang anak perempuan merupakan sebuah bentuk kezaliman terhadap perempuan. Sehingga diperbolehkan untuk melakukan modifikasi terhadap hukum waris  Islam.  Penelitian  ini  adalah  library  research  (riset  kepustakaan)  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitis.  Dengan  kesimpulan  bahwa  makna keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikuti ketentunan Allah Subhanahu wa ta’ala bukan pembagian yang sama rata. Dibalik pembagian waris dalam Islam mengandung  keadilan  yang  bersifat  universal  ditinjau  dari  sisi  teologi,  ekonomi, sosial.
Kata Kunci: Ilmu waris, Keadilan gender, Madzhab Syafi’i, Hikmah
Abstract : This paper aims to explain the concept of justice in inheritance law from an Islamic perspective from the perspective of the Imam Syafi'i school of thought. The  knowledge  that  was  first  lost  among  the  Muslims  was  the  science  of inheritance, as conveyed by Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam. Not only that, there  are  efforts  to  undermine  the  legal  order  of  inheritance  in  Islam  with  the assumption  that  the  division  of  inheritance  for  one  son  in  proportion  to  two daughters  is  a  form  of  tyranny  against  women.  So  it  is  permissible  to  make modifications to Islamic inheritance law. This research is a library research (library research)  using  a  descriptive  analytical  approach.  With  the  conclusion  that  the meaning of justice in Islamic inheritance law must follow the provisions of Allah Subhanahu  wa  ta'ala,  not  an  equal  distribution.  Behind  the  distribution  of inheritance  in  Islam  contains  justice  that  is  universal  in  terms  of  theology, economics, social.
Keywords: Inheritance science, Gender justice, Syafi'i Madzhab, Wisdom

## A. Pendahuluan
Berbicara mengenai hukum waris Islam pasti banyak dihadapkan dengan stereotip  ketidakadilan  antara  pembagian  laki-laki  dan  perempuan.  Terlebih pada  zaman  sekarang,  isu-isu  penyetaraan  gender  yang  digaungkan  para penganut  feminisme  mengilhami  sebagian  umat  Islam  untuk  menuntut kesetaraan  tersebut.  Mereka  fokus  mengkritisi  syariat  Islam  tapi  tidak melakukan flash back kepada zaman sebelum datangnya Islam, dimana posisi perempuan waktu itu seperti barang, apabila suami meninggal maka posisi istri tergantung  saudara-saudara  mayit,  selain  itu  diantara  mereka  tak  segan mengubur  hidup-hidup  anak-anak  perempuan  karena  mereka  menganggap perempuan  adalah  makhluk  yang  lemah  dan  tidak  memberi  keuntungan materiil.  Kemudian  Islam  datang  dengan  panji  keadilannya  berada  digaris terdepan dalam melakukan penolakan-penolakan ideologi jahiliyah yang sangat memarjinalkan dan mendiskreditkan peran perempuan.
Saat  ini  dengan  mudah  umat  Islam  dihadapkan  kepada  stereotip ketidakadilan tersebut.  Maka terkesan tidak adil jika mereka  hanya komentar masalah akibat tapi tidak membaca dengan jernih sejarah yang berkembang di zaman  pra  Islam.  Penilaian  atas  ketidaksamaan  hak  laki-laki  dan  perempuan sepertinya tidak fair jika dilakukan dengan memperhatikan hukum waris Islam saat  ini  dengan  realita  sosial  bangsa  Arab  dan  sekitarnya  pada  awal perkembangan hukum Islam. Namun demikian, berbagai nada miring terhadap penilaian  ketidakadilan  tersebut  tetap  tidak  dapat  dihindarkan  terutama  bila dilihat dari sudut pandang pemikiran kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
Pada  gilirannya,  perkembangan  hukum  waris  Islam  di  belahan  dunia dengan  penduduk  muslim  terbanyak  (semanjung  jazirah  Arab  maupun  di wilayah Asia Tenggara) selalu dibayang-bayangi oleh kritik ketimpangan hak waris  antara  lakilaki  dan  perempuan.  Makna  kesetaraan  pada  saat  ini  sering merujuk pada hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan kesetaraan seringkali menjadi derivasi dari pembahasan feminisme, kesetaraan gender  dan  emansipasi.  Kata  yang  terakhir  sudah  lama  didengungkan  di
Indonesia sebagai gerakan untuk memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dan di sisi lain sebagai “support” bagi perempuan lainnya yang masih termarjinalkan.
Sebelum  memulai  pembahasan,  peneliti  ingin  mengenalkan  pengertian gender  itu  sendiri.  Pengertian  gender  adalah  pemahaman  terhadap  perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan  dari  sudut  pandang  nilai  dan  tingkah  laku, sehingga  gender  sebagai  suatu  konsep  kultural  yang  membedakan  peran, perilaku,  mentalitas,  dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan perempuan.  Paradigma  gender  adalah  perbedaan  peran,  fungsi,  dan  tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil konstruksi sosial dan  dapat  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Istilah  gender  ini pertama  kali  tidak  dimaksudkan  sebagai  sebuah  pemikiran  atas  kesetaraan fungsi,  tetapi  dikemukakan  oleh  para  ilmuwan  sosial  untuk  menjelaskan perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  sifat  bawaan  (ciptaan  Allah SWT) dan bentukan budaya (konstruksi sosial).
Dengan  demikian,  gender  meskipun  bermakna  jenis  kelamin  berbeda dengan sex, karena sex bermakna jenis kelamin dari sudut pandang fisik seperti postur  tubuh,  tingkah  laku  yang  bersifat  kodrati  dan  bentuk  fisik  lainnya. 1
Feminisme  sebagai  sebuah  gerakan  atas  ketidakadilan  peranan  laki-laki  dan perempuaan mendapatkan dukungan secara hukum internasional.
Rentang waktu yang cukup panjang, mulai lahirnya Islam sampai dengan saat  ini  (XVI  Abad  yang  lalu)  memberikan  peluang  terhadap  perubahan pemikiran,  pergeseran  dan  penyesuaian  hukum  Islam  itu  sendiri  khususnya dalam bidang hukum waris. Tulisan ini akan mendeskripsikan konsep keadilan hukum  waris  Islam  khususnya  fenomena  klaim  ketidakadilan  gender  sebagai sebuah perkembangan pemikiran Islam terkini. Fokus tulisan ini dimaksudkan untuk  menjawab  kegelisahan  sebagian  pejuang  feminisme  terhadap  rasa ketidakadilan  atas  ketimpangan  hak  perempuan  dan  laki-laki  dalam  hukum waris  Islam.  Analisa  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini  menggunakan pendekatan  metode  ijtihad,  karena  beberapa  perubahan  mendasar  terhadap
1 Herien Puspitawati, “Pengelan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender,” KARSA , Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Quran, Vol. 9, no. 2 (2012): 107.
hukum waris Islam yang saat ini terjadi tidak terlepas dari konsep ijtihad sebagai sebuah  sarana  pembaharuan.  Maka  tak  salah  jika  dikemudian  hari  terdapat pintu-pintu madzhab yang berfungi menyelesaikan permasalahan- permasalahan agama hingga sosiopolitik masyarakat.

## B. Metode
Dalam permasalahannya tentu kasus ini tidak jauh dari dalil yang dipakai Imam  Syafi’i  yang  bersumber  dari  Al-quran,  sunnah,  ijma’  dan  qiyas,  maka penulis  menggunakan  metode  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yang ditunjang  dengan  pendekatan  yuridis  historis 2 .  Pendekatan  yuridis  normatif digunakan  untuk  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengidentifikasi  konsep  dan  asas-asas  serta  prinsip-prinsip syariah  yang  digunakan  untuk  mengatur  materi  hukum  berupa  kaidah  atau norma-norma hukum yang terdapat dalam al-Qur`an yang telah dibentuk dalam suatu  teori  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia  menurut  madzhab  Syafi’i. Dengan  kata  lain  penelitian  deskriptif  analitis  mengambil  masalah  atau memusatkan  perhatian  kepada  masalah-masalah  sebagaimana  adanya  saat penelitian dilaksanakan,  hasil penelitian  yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Persamaan Gender Menurut Mazhab Imam Syafi’i
Berbicara  mengenai  konsep  persamaan  gender  dalam  pembagian harta waris, madzhab Syafi’i dan madzhab-madzhab lain memandang dan mengatur  jumlah  golongan  ahli  waris  secara  luas,  sebab  ahli  waris  tidak terbatas hanya  keluarga yang  se-nasab tetapi juga di antara keluarga  yang ikatannya timbul akibat tali perkawinan atau agama, seperti istri, orangtua, dan saudara kandung. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sosialitas keadilan dalam  Islam  selalu  menyebar  luas  sehingga  pemanfaatan  harta  warisan
2 Nawawi Arief and Barda, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara” (Semarang, Undip, 1994).
dapat  merata,  meskipun  kemudian  harta  terbagi-bagi  dalam  jumlah  yang kecil.
Keadilan  dalam  hukum  Islam  digantungkan  pada  keadilan  yang telah  ditentukan  oleh  Allah  SWT,  karena  tidak  mungkin  manusia mengetahui  keadilan  itu  secara  benar  dan  tepat.  Dalam  hukum  Islam, keimanan  mendahului  pengertian,  karena  telah  ditetapkan  bahwa  segala yang  ditetapkan Allah SWT pasti adil. Sehingga adil dalam perkara waris adalah  menjalankan  perintah  Allah  dalam  perkara  warisan  dengan  cara membaginya  sesuai  dengan  aturan  yang  sesuai  dengan  Alquran  dan Sunnah 3 .
Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang  masih hidup (yang  berhak menerimanya),  yang  mencakup apa saja  yang  menjadi  harta  warisan,  siapasiapa  saja  yang  berhak  menerima, berapa  besar  forsi  atau  bagian  masing-masing  ahli  waris,  kapan  dan bagaimana tata cara pengalihannya. 4
Dalam Islam khususnya madzhab Syafi’i, hukum waris mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting  dan  diatur  secara  jelas  juga  rinci.  Hal  ini dikarenakan masalah pewarisan pasti dialami setiap orang. Karena hukum waris  ini  bersangkutan  dengan  masalah  harta  benda,  maka  diatur  secara tegas dan jelas agar tidak berpotensi menjadi sengketa. Hukum kewarisan Islam  ini  juga  membedakan  besar  kecil  bagian  para  ahli  waris  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Bagian-bagian  tertentu bagi  para  ahli  waris  yang  sudah  ditentukan  tersebut  termasuk  hal  yang sifatnya ta’abbudi yang wajib dilaksanakan.
Berbicara  tentang  keadilan  memang  tergantung  dari  budaya, pemahaman  dan  tingkat  intelektual  masyarakatnya.  Persoalan  keadilan memang  tidak  pernah  habis  dibicarakan  sejak  manusia  dilahirkan  sampai
3 Djazuli, IImu Fiqih Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2005).
4 Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
sekarang. Pemahaman tentang keadilan itu sendiri tergantung dari tuntutan manusia  pada  zamannya  sendiri.  Tuntutan  keadilan  masyarakat  yang tradisional akan berbeda dengan masyarakat  yang  modern, sehingga  tidak ada  norma  hukum  yang  sifatnya  berlaku  secara  mendunia.  Keadilan memang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  persoalah  hukum 5 dan  persoalan manusia karena manusialah yang selalu menjadi subyek dari segala hukum. Karena  manusialah  yang  mempunyai  kesadaran  dalam  melakukan perbuatan hukum baik yang baik maupun yang tidak baik, adil maupun yang tidak adil, indah dan buruk 6 . Kesadaran akan keadilan dalam diri manusia biasanya akan timbul dan tenggelam dalam batin manusia. Dari alam tidak sadar ke alam sadar, dalam situasi sosial tertentu dan dalam situasi politik tertentu pula. Apabila ada kekacauan dan penderitaan akan timbul kesadaran keadilan  di  dalam  masyarakat.  Timbulnya  keadilan  dalam  masyarakat berarti timbul kesadaran akan makna tatanan kehidupan dalam masyarakat baik secara individu maupun secara komunal. Senada dengan ajaran Islam, Pasal  34  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan:  "Suami  wajib melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya " 7 .
Sedangkan kewajiban isteri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern  rumah  tangga  dengan  sebaik-baiknya.  Hal  demikian  juga  berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris. Dalam tingkatan anak, anak laki-laki  yang  belum  menikah,  ia  diwajibkan  memberi  mahar  dan  segala persyaratan  pernikahan  yang  dibebankan  pihak  keluarga  calon  isteri kepadanya.  Setelah  menikah,  maka  beban  menafkahi  isteri  (dan  anak- anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya. Sebaliknya anak perempuan, dengan porsi yang  diperolehnya  tersebut akan mendapat penambahan dari mahar  yang  akan  didapatkannya  apabila  kelak  ia  menikah,  selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi
5 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
6 Notohamijojo, Masalah : Keadilan, Hakikat Dan Pengenaannya Dalam Bidang Masyarakat, Kebudayaan, Negara Dan Antar Negara (Semarang: Tirta Amerta, 1971).
7 Nassaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
keluarganya, bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya, kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya, tapi jumlahnya tidak banyak 8 .
Dari  penjelasan  tersebut,  jika  dicontohkan  secara  konkret  adalah seorang  anak  laki-laki  memperoleh  harta  warisan  bernilai  uang Rp.20.000.000,-  (dua  puluh  juta),  sedangkan  saudara  perempuannya memperoleh  Rp. 10.000.000; (sepuluh  juta) berdasarkan  ketentuan  2 :  1 , maka  ketika  lakilaki  tersebut  akan  menikah,  ia  akan  mengeluarkan  biaya keperluan mahar sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), jadi sisa harta dari bagian warisan yang ada pada lakilaki tersebut berjumlah Rp. 15.000.000; (lima  belas  juta  rupiah).  Sebaliknya  saudara  perempuannya  yang memperoleh bagian warisan Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut akan memperoleh  tambahan Rp.5.000.000,-  (lima juta rupiah) disebabkan mahar yang diperolehnya dari laki-laki yang menikah dengannya 9 .
Dengan  demikian  maka  kedua-duanya  (laki-laki  dan  perempuan) yang  memperoleh  bagian  warisan  tersebut  sama-sama  memperoleh  Rp. 15.000.000,-(lima  belas  juta  rupiah).  Dengan  demikian  maka  perempuan selain  pemilik  penuh  dari  kekayaan  yang  diwarisi  dari  orang  tuanya  dan tidak ada pemaksaan/kewajiban untuk dibelanjakan, juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang diberikan laki-laki yang akan menjadi suaminya serta  mendapatkan  hak  nafkah  dari  suaminya  tersebut.  Hal  demikian menunjukkan  bahwa  keadilan  dalam  hukum  waris  Islam  bukan  saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya porsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat komulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak.
Persamaan  Gender  Menurut  Kaum  Feminisme  Jika  di  Tinjau  Dari Madzhab Imam Syafi’i
Diskusi  mengenai  persamaan  gender  dalam  hukum  waris, khususnya hukum waris Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah atau sebab
8 Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
9 Effendi Perangin.
turunnya ayat-ayat Al-qur’an yang menerangkan atau yang dijadikan dasar ketentuan  pembagian  harta  warisan.  Ada  yang  berpendapat,  hukum  waris Islam juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pembagian harta warisan sebelum  Islam  datang  di  tanah  Arab.  Jadi,  ada  beberapa  hal  yang  dapat mempengaruhi  para  peneliti  yang  menyoroti  keberadaan  keadilan  dalam hukum kewarisan Islam.
Padahal ketika kita melihat ayat 7 surat al-Nisa, didalamnya benar- benar  terdapat  asas  persamaan  dan  kesejajaran  status  keahli warisan  anak dan  kerabat  lainnya,  tanpa  ada  diskriminasi  jenis  kelamin  maupun  usia sebagaimana  yang  dijadikan  standar  oleh  hukum  adat  pada  waktu  itu, terutama adat jahiliyah dan Arab pra Islam. Kemudian, yang membedakan hukum  waris  Islam  dengan  hukum  Arab  pra-Islam  adalah  bahwa  dalam hukum  waris  Islam  perempuan  diberikan  penguasaan  ekonomi  terhadap hartanya  dan  diberikan  hak  mewaris  dari  harta  suaminya  yang  telah meninggal.  Dari penjelasan diatas dapat  diambil kesimpulan bahwa Islam datang dengan membawa panji-panji keadilan tak terkecuali dalam masalah pembagian warisan.

## D. Kesimpulan
Bahwa  pembagian  2:1  merupakan  hasil  yang  ter  nash  dalam  Al-quran. Dan  ini  dilakukan  karena  posisi  laki-laki  mengemban  tanggung  jawab  lebih besar  daripada  perempuan  sehingga  wajar  jika  syariat  menetapkan  besaran bagian tersebut. Hukum Islam sampai saat ini dan seterusnya tetaplah kompeten dalam  memberi  persamaan  dan  keadilan  gender.  Keberadaan  Islam  tidak membeda-bedakan  perbedaan  gender.  Ulama  madzhab  Syafi’i  memandang bahwa statement yang selama ini digaungkan para penganut feminisme adalah keadilan fatamorgana karena mereka tidak menggali hukum kewarisan sebelum datangnya  Islam.  Sebagai  agama  sempuna,  ajaran  Islam  tetaplah  relevan sebagai pijakan hukum  yang ada di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta’ala  tidak  menurunkan  sebuah  hukum  di  muka  bumi  kecuali  atas  konsep keadilan bagi hamba-hamba-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Djazuli. IImu  Fiqih  Penggalian,  Perkembangan  Dan  Penerapan  Hukum  Islam . Jakarta: Kencana, 2005.
Effendi Perangin. Hukum Waris . Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
kartini,  and  kartono. Pengantar  Metodologi  Research  Sosial .  bandung:  alumni, 1998.
Lahmuddin  Nasution. Pembaharuan  Hukum  Islam  Dalam  Mazhab  Syafi’i . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
Nassaruddin Umar. Argumen Kesetaraan Gender . Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
Nawawi Arief, and Barda. “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.” Undip, 1994.
Notohamijojo. Masalah :  Keadilan,  Hakikat  Dan  Pengenaannya  Dalam  Bidang Masyarakat,  Kebudayaan,  Negara  Dan  Antar  Negara .  Semarang:  Tirta Amerta, 1971.
Puspitawati, Herien. “Pengelan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender.” KARSA , Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Quran, Vol. 9, no. 2 (2012): 107.
Theo Huijbers. Filsafat Hukum . Yogyakarta: Kanisius, 1991.