## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3527/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Literasi Digital Untuk Perlindungan Data Privasi: Dibalik Kemudahan Belanja Daring

## Ratna Komala
Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No. 4, Gd. IASTH, Lt. 6, Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat 10430
Article Info Abstract Article history: Received 22 Juni 2022 Publish 1 November 2022 This study aims to describe the importance of digital literacy for data privacy security in online  shopping transactions  in  Indonesia.  This research  with  a qualitative  approach uses the critical-constructivism paradigm, and interview data collection techniques for consumers, buyers, sellers, marketplace managers and IT experts. The results show that there  is  no  guarantee  of  the  security  of  personal  data  management.  Meanwhile, Indonesia does not yet have a legal instrument at the level of a law that is used to protect citizens'  personal  data.  Therefore,  user  intelligence  is  needed  in  transacting,  even  in well-known marketplaces. Digital literacy is needed to minimize data leakage and the resulting loss. From the marketplace aspect, efforts to improve customer data security are carried out by continuously updating application protocols. Digital literacy is indeed not enough to protect personal data, but the Data Privacy Protection Act is needed. Each individual must understand the risks of providing personal data in the digital realm. Data analysis was carried out using the theoretical framework of the diffusion of innovations, to see the extent to which innovations were communicated in appropriate and sustainable channels to a set of individuals from the social system
Keywords:
Online shopping, Marketplace, Digital literacy, Privacy, Diffusion of Innovation
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 22 Juni 2022 Publish 1 November 2022 Penelitian ini bertujuan  menggambarkan pentingnya literasi digital untuk keamanan data privasi  dalam  transaksi  belanja  daring  di  Indonesia.  Penelitian  dengan  pendekatan kualitatif ini menggunakan paradigma critical-constructivism, dan teknik pengumpulan data wawancara terhadap konsumen pembeli, penjual, pengelola marketplace dan pakar IT.  Hasilnya  menunjukkan  tidak  ada  jaminan  keamanan  pengelolaan  data  pribadi. Sementara Indonesia belum memiliki perangkat hukum setingkat Undang-Undang yang digunakan  untuk  melindungi  data  pribadi  warga  negara.  Oleh  karenanya  diperlukan kecerdasan pengguna dalam bertransaksi, meski di marketplace yang terkenal. Literasi digital  diperlukan  untuk  meminimalkan  kebocoran  data  dan  kerugian  yang diakibatkannya. Dari aspek marketplace upaya meningkatkan keamanan data pelanggan dilakukan  dengan  terus  memperbarui  protokol  aplikasi. Literasi  digital  memang  tidak cukup  melindungi  data  pribadi,  melainkan  diperlukan  Undang-Undang  Perlindungan
Data Pribadi.  Setiap individu harus memahami resiko pemberian data pribadi pada ranah digital.  Analisis  data  dilakukan  menggunakan  kerangka teori  difusi  inovasi,  untuk melihat  sejauh  mana  inovasi  dikomunikasikan  dengan  saluran  yang  tepat  dan berkesinambungan kepada sekumpulan individu dari sistem sosial.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ratna Komala Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia ratna.komala01@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
PT  Tokopedia  dan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Republik  Indonesia,  digugat  oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) terkait dugaan kebocoran data dengan ditemukannya 91 juta data pelanggan Tokopedia yang dijual di forum dark web RaidForums. Gugatan ini ditolak oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  melalui  putusan  sela  tanggal  21  Oktober  2020,  dengan alasan  pengadilan  tidak  memiliki  kewenangan  mengadili  perkara  yang  diajukan,  karena Rancangan Undang-undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDP) masih dibahas di DPR (Dikutip dari: web Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Sementara Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  belum  mengatur  perlindungan  data.  Dibanding beberapa negara tetangga, Indonesia termasuk tertinggal. Australia memutuskan adanya Privacy
Act tahun 1988, Singapura menggunakan Personal Data Protection Act pada 2012 dan Malaysia pada tahun 2010 mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam Personal Data Protection Act (PDPA) 2010 (Sautunnida, 2018).
Data  terkait  12.950.526  pelanggan  dari  situs  belanja (e-commerce) Bukalapak  juga sempat   diperjualbelikan  dan  terungkap  melalui  unggahan  di  forum hacker RaidForums.  Dua penjual  yakni  akun Asian Boy dan akun Tryhard User mengklaim yang dijual adalah data tahun 2017 berisi data pribadi termasuk alamat email berserta password dan informasi pribadi penting lainnya. Data Bukalapak juga sempat dijual oleh peretas Pakistan dengan akun Gnosticplayers. Database  bukalapak  adalah  satu  dari  delapan  situs  yang  berhasil  diretas  pemilik  akun  ini  dan dijual  dengan nilai keseluruhan sekitar US$5.000 atau sekitar 75 juta rupiah (Dikutip dari: CNN Indonesia 6 Mei 2020).
Praktek  jual  beli  data  semakin  marak  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi, sebagai bagian dari kejahatan di dunia maya atau cybercrime (Rumlus, 2020), yang peminatnya terus meningkat di masa pandemi Covid-19. Data Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi yang terjadi  di  sektor e-commerce sepanjang  2020  mencapai  Rp  253  triliun.  sementara  total  nilai transaksi e-commerce hingga akhir tahun 2021 bisa mencapai Rp 395 triliun, atau tumbuh 48,4% (kontan.co.id 24 Juli 2021).
Potensi besar yang  dikeruk dari masyarakat seharusnya diikuti tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan keamanan berbelanja, khususnya untuk melindungi data pribadi pengguna jasa e-commerce dan  pengguna  media  digital  lainnya.  Informasi  Pribadi  menjadi  bagian  dari privasi yang menjadi isu penting di era digital, khusunya digital economy yang membuka peluang untuk  menetapkan  strategi  bisnis  dan big  data yang  menyimpan  serta  menggali  informasi, termasuk  data  yang  berhubungan  dengan  privasi  konsumen  (Pujianto  et  al,2016).  Informasi pribadi atau privasi adalah rahasia dan harus diamankan dari potensi pelanggarannya, diantaranya doxing  dan  hacking  (Mooney,2015:.8).  Media  digital  memungkinkan  aktor  untuk  melacak identitas,  keberadaan  dan  aktivitas  pengguna  (Lyall,  2015:205),  termasuk  memungkinkan siapapun  untuk  mengumpulkan  sejumlah  besar  informasi  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk melawannya (Andrew, 2016) kaitannya adalah pembocoran data yang merugikan pemiliknya.
Di saat regulasi belum bisa menjamin keamanan data pribadi dalam industri e-commerce, tak ada pilihan bagi masyarakat untuk melindungi diri sendiri dengan lebih bijak dan teliti dalam mengakses  situs  belanja  daring,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pemberian  data  pribadi. Pemerintah harus mendorong literasi media khususnya literasi privasi data pribadi  secara agresif untuk warganya yang bertransaksi secara daring. Peneliti menemukan penelitian terdahulu terkait perlindungan  data  digital  dan  privasi  data  menggunakan  pendekatan  keamanan  dan  analisis hukum,  selain  itu  juga  penelitian  dengan  metode  campuran  berjudul   Literasi  Media  Sosial: Kesadaran Keamanan dan Privasi Dalam Perspektif Generasi Milenial oleh Revillia & Irwansyah (2020). Penelitian ini untuk menggali literasi digital dalam aspek komunikasi pengguna  dalam media sosial. Dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) disimpulkan bahwa lamanya waktu  memanfaatkan  media  sosial  tidak  berpengaruh  pada  tingkat  literasi  seseorang.  Mereka yang mempunyai pengalaman datanya disalahgunakan, memang menambah pemahaman mereka untuk  menaikkan  proteksi  pada  akun  media  sosial,  dan  semakin  berhati-hati  untuk  membuka koneksi ke jalur pribadi (Revillia & Irwansyah,2020).
Namun  ditemukan  juga, adanya  inkonsistensi  pada  pelaku,  karena  tetap  melakukan keterbukaan berulang (Fortes dan Rita, 2016) sekalipun ada resiko terkait keamanan data pribadi, tidak  membuat  mereka  jera  menggunakan  aplikasi e-commerce (Vasileiadis,2014)  dan  tetap bersedia  memberikan  datanya  (Carrascal et  al,  2013).   Inilah  yang  terungkap  dalam  penelitian kuantitatif berjudul ‘Literasi Privasi dan Perilaku Proteksi Konsumen Belanja Daring Generasi Y’.  Inkonsistensi  pengguna  belanja  daring  ini  disebut  oleh  Yuniar  &  Fibrianti  (2020)  dengan istilah  privasi  paradox  yang  diasumsikan  bahwa  konsumen  belum  ‘melek’  penyalahgunaan informasi pribadi. Padahal semakin baik pemahaman literasi media online pada pengguna, akan semakin menggugah  tingginya  kesadaran  mereka  terhadap  celah  pemanfaatan  data  privasi  dan akan mencari cara melindunginya (Yuniar & Fibrianti, 2020).
Berbeda  dengan  penelitian  terdahulu  yang  membahas  literasi d igital  yang  ternyata  tidak terkait dengan lamanya penggunaan media sosial, penelitian ini menekankan literasi digital untuk melindungi  individu  dalam  menggunakan  data  pribadi.  Begitu  penting  konsumen  dapat melindungi  diri  sendiri  dari  kejahatan  Cyber  ketika  bertansaksi  daring,  karena  perlindungan melalui  regulasi  di  Indonesia  belum  memadai.  Literasi  Data  Privasi  individu  semakin  perlu didukung dengan masukan dan perbaikan agar kehati-hatian pengguna media digital dapat lebih ditingkatkan dengan memahami ancaman di balik penyerahan data pribadi. Dalam penelitian ini Literasi  Privasi  akan  menjadi  fokus  dengan  rumusan  permasalahan  adalah  “Bagaimana  peran literasi  digital data privasi untuk keamanan data dalam transaksi Belanja Daring.” Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kebaruan adalah berbeda pendekatan penelitia dan  penggunaan  paradigma   kritis  konstruktivis  bersamaan  dengan  alat  analisis  teori  difusi inovasi. Studi lain tidak menyatakan jelas paradigma yang digunakan.
Dari tinjauan teoritis, penelitian ini menggunakan beberapa konsep penting, yakni :

## Belanja Daring
Pandemi  mendorong  peningkatan  belanja  daring  di  kalangan    masyarakat,  termasuk  di Indonesia. Hasil survey perusahaan pemasaran InMobi, " Marketing in the Era of Mobile " pada bidang e-commerce belanja mingguan secara daring pada periode kuartal dua tahun 2020 rata- rata  naik  30  persen  dari  empat  bulan  pertama  di  tahun  ini.  Dan  ternyata,  hampir  50  persen pengguna belanja daring yang banyak menghabiskan belanja di bidang pendidikan, bahan pangan, dan  finansial  adalah  pengguna  baru.  (Dikutip  dari:CNN  Indonesia  23  Februari  2021).  Di  awal pemberlakuan  PSBB  yakni  awal  pandemi  tahun  2020,  sebuah  platform  belanja  yakni  Genie mengaku  telah  menyiapkan  52  juta  pesanan.  Jumlah  ini  220  kali  lebih  tinggi  dibanding  tahun 2019.  Dari sisi demografis, konsumen belanja online di Indonesia, 80 persen diantaranya berasal dari kelompok Gen Z dan  milenial (Dikutip dari: Bisnis.com 23 April 2021).
E-commerce atau belanja  daring adalah bisnis dengan pendekatan baru yang dilakukan secara  elektronik  dengan  melakukan  perdagangan  atau  pertukaran  barang,  jasa  dan  informasi lewat komunikasi dalam jaringan termasuk internet (Turban et al., 2006). Bentuk perdagangan virtual ini mampu menghilangkan biaya yang selama ini melekat seperti biaya sewa ruangan atau kantor. Selain itu sistem perdagangan seperti ini bisa memangkas biaya perantara, yang membuat pembeli  bisa  langsung  bertemu  produsen  asal.  (Shaw,  2012).  Pengguna  dalam  bisnis  daring adalah pemilik toko dan pembeli yang difasilitasi oleh pengelola e-commerce untuk bertransaksi. Marketplace
Marketplace adalah  wadah  komunitas  bisnis  interaktif  secara  digital  yang  menyiapkan pasar sehingga perusahaan dapat ikut serta dalam Bussiness To Bussiness e-Commerce termasuk kegiatan e-Business lainnya  (Brunn,  et  al,  2002).  Ada  beberapa  elemen  yang  terlibat  dalam marketplace yakni: (1).Pembeli yang terhubung secara digital dan bisa berasal dari seluruh dunia. (2).Penjual  yang  bisa  mencapai  jutaan  toko  di  dalam  Web,  ikut  beriklan   menawarkan  aneka barang.(3).Barang dan jasa memiliki wujud fisik dan wujud digital. Khusus digital bisa langsung dikirim melalui  Internet.  (4 ).Network yang  ditunjang  dengan  peralatan hardware dan software untuk  menjalankan marketplac e.  (5). Front-end :  yakni  hubungan  penjual  dan  pembeli  dalam marketplace berkaitan dengan portal penjual, katalog elektronik, daftar harga dan mesin pencari (6). Back-end : Aktivitas pemesanan dan menyiapkan pesanan, persediaan barang, pembelian dari pemasok, pembukuan dan keuangan, proses pembayaran,persiapan pengiriman yang dilakukan di back-end (Brunn, et al, 2002).
Situs khusus tentang bisnis digital ‘Web Retailer’ mengumumkan 10 marketplace online yang terbanyak dikunjungi di Asia Tenggara. Tiga diantaranya adalah berasal dari Indonesia. (1). Shopee  dari  Singapura  dengan  total  197,8  juta  kunjungan  per  bulan  dan  sudah  beroperasi  di Indonesia.(2). Lazada dengan total 161,7 juta juga beroperasi di Indonesia. (3). Tokopedia asal Indonesia dengan total 72,4 juta pengunjung bulanan. (4). Bukalapak juga asal Indonesia memiliki 26,8 juta pengunjung bulanan. (5). Tiki berasal dari Vietnam dengan 22 juta pengunjung bulanan. (6).  Blibli  asal  Indonesia  mengumpulkan  total  sebanyak  15,8  juta  pengunjung  per  bulan.  (7).
Sendo Sendo asal Vietnam dengan 11,4 juta pengunjung per bulan. (8). Zalora dengan total 7,6 juta  pengunjung  bulanan.  (9).  Qoo10  Qoo10  berbasis  di  Singapura  dikunjungi  oleh  7  juta pengguna  per  bulan.  (10).  Amazon  Raksasa  e-commerce  dari  Amerika  Serikat,  yang  memiliki kantor cabang di Singapura dengan angka kunjungan 3 juta per bulan (Dikutip dari: Kompas.com. tanggal 10 Mei 2021)

## Literasi Data Privasi
Literasi  Data  Privasi  pada  ranah  digital  adalah  gerakan  untuk  meningkatkan  dan mencerdaskan pengguna dalam mengendalikan dan menjaga data diri secara digital (Park,2011), Literasi privasi merupakan pengertian untuk mengerti kewajiban dan bahaya ketika berbagi data diri secara digital, khususnya saat data digunakan berkaitan dengan aktivitas mereka secara online (Wissinger & Penn, 2017).
Dalam  disertasinya  berjudul  “ I  am  not that  interesting.  Social  media,  privacy  literacy, and the interplay between knowledge and experience “, Rundhovde (2013) memusatkan literasi data  privasi  pada  6  elemen,  yaitu:  (1). Technology  Skills yakni  memahami  beraneka  dampak teknologi  saat  menggunakan  komputer  dan  Internet.  (2) Assigning  Responsibilities adalah bagaimana  individu  harus  memilah  siapa  saja  yang  dapat  dipercaya  dalam  menjaga  data dirinya.(3). Knowledge of Risks adalah mengerti dan memahami risiko atau celah kejahatan yang bisa terjadi di media sosial. (4). Understanding Exposure yaitu mengerti hal-hal yang berkaitan dengan pemberian informasi pribadi di ranah digital. (5). Notion of Information Sensitivity adalah pemahaman pengguna data mana saja yang bisa diberikan dan tidak bisa dibagikan secara online. Dan (6). Managing Vulnerability yakni pemahaman individu karena pernah merasakan ancaman sehingga t mampu menentukan langkah-langkah untuk mengamankannya.
Di Indonesia, Literasi Data Privasi dan Keamanan Digital baru secara resmi diluncurkan Kementerian  Kominfo  pada  tanggal  18  November  2019  (Dikutip  dari:  Laman  Kementerian Kominfo) yang melibatkan SiberKreasi sebagai komunitas literasi dan platform WhatsApp guna meningkatkan  pemahaman  akan  pentingnya  privasi  termasuk  melindungi  data  pribadi  secara digital.  Masyarakat  umum,  lembaga  non-profit,  dan  akademisi  telah  banyak  melakukan kampanye literasi digital yang mencakup mengenai privasi didalamnya (Kurnia & Astuti, 2017). Gerakan  ini  hadir  berangkat  dari  kekhawatiran  terhadap  dampak  negatif   media  dan  teknologi digital yang dikonsumsi. Perlu tindakan preventif agar khalayak tidak mudah terpapar dampak negatif di dunia maya.

## Teori Difusi Inovasi
Teori  Difusi  Inovasi  fokus  pada  upaya  untuk  melihat  tahapan  adanya  inovasi  yang dikomunikasikan  melalui jalur  tertentu  secara  berkesinambungan  kepada  sekumpulan  individu dari sistem sosial. Seperti dikutip penggagasnya yakni Rogers (1995) “diffusion is a process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a  social  system. Terdapat  5  tahapan  saat  terjadi  difusi  inovasi  yakni:(1),  Pengetahuan: Pemahaman  individu  terhadap  inovasi  dan  berkaitan  dengan  sejauh  mana  inovasi  dapat digunakan. (2) Persuasi : bagaimana individu pada akhirnya menyepakati dan memahami adanya inovasi. (3). Keputusan : individu ikut serta dalam kegiatan yang membuatnya bisa melakukan pilihan  untuk  menggunakan  inovasi.  (4).Pelaksanaan:  individu  menjalankan  pilihan  sesuai dengan pemahamannya.(5) Konfirmasi : individu melihat adanya informasi atau masukan yang mampu  meyakinkan  keputusannya  bahwa  pilihan  yang  diambil  sebelumnya  bertentangan  satu dan lainnya.
Dalam sebuah penelitian yang mendalami tentang hal-hal yang membuat individu tergerak untuk  memanfaatkan  aplikasi  mobile  banking  dengan  mengkreasikan  Technology  Acceptance Model (TAM), penelitian ini mendapati bahwa untuk menata ulang persepsi tentang kemudahan, penggunaan, risiko, dan kesesuaian mempengaruhi keinginan masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi mobile banking. Sebaliknya, konstruk tatanan sosial tidak menggerakkan  individu untuk memanfaatkan aplikasi  mobile banking.(Yanuar Dinda, 2014).
Difus i adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Ini adalah sebuah jenis komunikasi khusus, di
mana pesan-pesannya berkaitan dengan hal-hal dan ide-ide baru. Sementara komunikasi sebagai proses  dua  arah  konvergensi,  bukan  sebagai  tindakan  linier  satu  arah  di  mana  satu  individu berusaha  untuk  mentransfer  pesan  ke  yang  lain  untuk  mencapai  efek  tertentu  (Rogers  dan Kincaid,1981).  Difusi  mengandung  ketidakpastian.  Ketidakpastian  menyiratkan  kurangnya prediktabilitas,  struktur,  informasi .  Informasi  adalah   sarana  untuk  mengurangi ketidakpastian. Sebuah  inovasi  teknologi  melambangkan  informasi  yang  diharapkan  dapat meredam  ketidaktahuan  mengenai  hal  yang  berkaitan  dengan  sebab-akibat  dalam  menangani masalah. (Rogers, 2003)
Inovasi adalah ketika individu atau kelompok penerima melihat adanya pembaharuan ide, objek atau tata laksana. Pembaharuan ini dihitung sejak penggunaan pertama. Pembaharuan ide akan menentukan tanggapan individu terhadap sesuatu yang baru. Inovasi adalah jika individu menganggap sebuah ide adalah pembaharuan. Pada sebuah inovasi kebaruan tidak hanya sekedar mengenai pengetahuan yang baru. Bisa saja individu memahami suatu inovasi sebelumnya namun belum  menentukan  apakah  akan  ikut  didalamnya  atau  tidak.  karena  belum  memahami  apakah akan  menguntungkan  atau  tidak.  Inovasi  biasanya  adalah  kebaruan  dalam  hal:  pengetahuan, persuasi, atau keputusan untuk mengadopsi. Untuk mendalami difusi inovasi digunakan empat elemen: (1). Inovasi (2). Saluran Komunikasi (3). Waktu dan (4) Sistem Sosial.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  critical-constructivism,  yang   ingin  menggali pemahaman  masyarakat  konsumen  akan  aplikasi  pada  transaksi e-commerce di  Indonesia, khususnya pengetahuan tentang standar yang berlaku terkait penggunaan aplikasi belanja secara daring, apakah memperhatikan aspek keamanan data pribadi konsumen. Pemahaman konsumen akan aplikasi transaksi e-commerce sebagai cermin dari tingkat literasi digital  atau tingkat melek digital konsumen saat bertransaksi menggunakan aplikasi e-commerce . Adanya kasus kebocoran data  digital  salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  ketidaktahuan  masyarakat  awam  atau kurangnya kesadaran akan keamanan data pribadi yang dapat tersebar ke publik. Namun praktik transaksi    belanja  secara  daring  dengan  daya  tarik  kemudahan  dan  kecepatan,  apalagi  dengan iming-iming  hadiah  dan  harga  yang  jauh  murah  dibandingkan  belanja  ke  toko  secara  offline, terlanjur  digemari  dan  menjadi  pilihan  utama  masyarakat  untuk  berbelanja  memenuhi  segala macam  kebutuhan, karena “marketplace”  memang menawarkan segala macam barang, apapun tersedia di “marketplace” seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee.
Dengan  paradigma  ini  peneliti  mencoba  menggali  interaksi  antara  marketplace  dan konsumen  dalam  konteks  belanja  secara  daring  dan  konstruksi  realitas  yang  terbentuk  dari interaksi  tersebut,  dan  yang  lebih  penting  siapa  yang  secara  dominan  mengkonstruk  standard- standard yang digunakan dalam interaksi. Beberapa studi tentang literasi digital terkait kesadaran akan  keamanan  data  pribadi  kami  temukan,  namun  berbeda  dengan  paradigma  yang  peneliti gunakan, yakni critical-constructivism . Maka ini sekaligus menjadi aspek kebaruan penelitian ini. Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melakukan wawancara  terhadap  konsumen  pengguna  aplikasi  transaksi  belanja  daring,  pelaku  bisnis “marketplace”, dan ahli Teknologi Informasi.  Sementara pemilihan informan untuk diwawancara secara daring dilakukan dengan teknik purposive sesuai dengan kapasitas masing-masing, agar mendapatkan hasil dan data yang komprehensif.
Data  yang  diperoleh  dari  wawancara  kemudian  dianalisis  menggunakan  kerangka  teori difusi inovasi, dengan menggunakan empat elemennya, yakni inovasi, saluran komunikasi yang digunakan, waktu, serta elemen sistem sosial sebagai adopter dari inovasi. Langkah selanjutnya data  dianalisis  menggunakan  lima  tahapan  dalam  difusi  inovasi,  yakni  tahap  pertama, pengetahuan : kesadaran Individu terhadap adanya inovasi dan pengertian terkait sejauh mana inovasi  tersebut  berjalan.  Kedua, persuasi :  individu  mengadopsi  atau  memiliki  sifat  yang menyetujui adanya  inovasi, Ketiga, keputusan : individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada  suatu  pilihan  untuk  mengadopsi  inovasi  tersebut.  Keempat, pelaksanaan :  individu melaksanakan keputusannya itu sesuai dengan pilihan-pilihannya. Kelima, konfirmasi : individu
akan mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah diambil sebelumnya jika pesan- pesan mengenai inovasi yang diterima berlawanan satu sama lain. (Rogers, Everett, 2003).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan wawancara terhadap 6 narasumber yang terdiri dari: 2 narasumber yang berstatus  pembeli,  2  narasumber  berstatus  penjual,  1  narasumber  pengelola marketplace  dan 1 narasumber ahli IT didapat hasil sebagai berikut:
3.1.Adanya Pemberian data pribadi pengguna untuk marketplace : Ketika  ditanyakan  apakah  menyerahkan  data  pribadi  kepada marketplace ,  beberapa narasumber menjawab, yakni narasumber 1 sebagai Pembeli menyerahkan data diri, alamat dan alamat email  ; narasumber 2 , juga sebagai  Pembeli menyerahkan  nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat email; sementara narasumber 3, yakni Penjual menyerahkan data diri, Rekening  Bank,  NPWP  dan  dokumen  legalitas  perusahaan;  narasumber  4  sebagai  Penjual menyerahkan data  diri,  foto,  nomor  rekening  Bank;  narasumber  5 yakni  pengelola Marketplace menjawab  bahwa  untuk  pembeli,  data  yang  wajar  diberikan  adalah  data  diri seperti  Nama,  Alamat  dan  email.  Kalau  penjual,  memang  harus  disertakan  data  keuangan seperti  nomor  rekening.  Narasumber  6  adalah  pakar  atau  ahli  IT  menyarankan  jangan memberikan data lain selain data pribadi yang umum seperti nama, alamat, dan e-mail. Narasumber  yang  berstatus  sebagai  pembeli  maupun  penjual  mengakui  adanya permintaan  data  pribadi  saat  bergabung  dan  bertransaksi  di marketplace. Untuk  pembeli, pemberian data berupa data pribadi seperti: Nama, Umur, jenis kelamin, alamat dan email. Data keuangan wajib diberikan penjual seperti: Rekening Bank, dan NPWP. Ada perbedaan permintaan  data  tergantung  masing-masing marketplace .  Menurut  pengelola  m arketplace , data yang wajar diberikan bagi pembeli adalah data pribadi yang umum saja, seperti nama, umur,  jenis  kelamin,  alamat  atau  e-mail.  Sedangkan  untuk  penjual  memang  wajib memberikan data tambahan berupa data keuangan seperti, nomor rekening dan NPWP sebagai data  yang  diperlukan  untuk  melakukan  kerjasama  bisnis.  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi terus berkembang dan semakin canggih, dalam hal ini tantangannya adalah etika dan perlindungan data menjadi penting . Pencurian, kehilangan, penyitaan, atau penyadapan data yang disimpan secara digital, seringkali lebih sulit dideteksi daripada kehilangan salinan kertas, karena pihak yang tidak bertanggungjawab dapat menyalin file sensitif dan membaca email tanpa meninggalkan jejak (Aldridge et al., 2010: 3; CPJ, 2012: 17). Transaksi perdagangan secara daring atau e-commerce adalah salah satu bentuk inovasi, yang  merupakan  pengembangan  dari  penggunaan  teknologi  internet,  yang  semakin memudahkan  para  pihak  yang  terlibat  transaksi,  baik  itu  produsen,  konsumen  dan  pihak marketplace.  Ketika  e-commerce  diperkenalkan  terjadi  proses  difusi  inovasi  kepada masyarakat,  khususnya  konsumen,  melalui  berbagai  saluran  informasi.  Namun  tampaknya proses difusi yang seharusnya disebarkan lebih luas menggunakan saluran komunikasi yang masif,  misalnya  melalui  workshop,  pendidikan,  baik  formal  maupun  informal  dan  dalam waktu yang cukup, seharusnya sudah berjalan baik. Namun sejak kemunculan transaksi secara daring  sekitar  10  tahun  lalu,  proses  difusi  inovasi  masih  minimal  dibandingkan  targetnya, juga   belum  merata,  atau  hanya  dipahami  oleh  sebagian  kecil  masyarakat,  khususnya masyarakat perkotaan yang memang berhubungan dengan e-commerce sehari-harinya. Itupun lebih atas inisiatif  adopternya yang proaktif meningkatkan pemahaman digitalnya. Di sisi lain difusi inovasi yang disampaikan kepada adopter, akan menambah peningkatan kapasitas dan pengetahuan  individu  terkait  informasi  digital.  Tapi  sayangnya  minim  terjadi.  Individu  di masyarakat  masih  banyak  gagap  teknologi  dan  belum  melek  digital,  sehingga  masih memerlukan peningkatan literasi digital.
Dalam  kerangka  teori  difusi  inovasi,  dikaitkan  dengan  belanja  daring,  tampaknya masyarakat lebih tertarik menggunakan teknologi yang memudahkan orang berbelanja secara cepat,  praktis  ditambah  harga  yang  murah  plus  berhadiah,  daripada  mempelajari  dulu resikonya.  Padahal  ketika  konsumen  bergabung  dalam e-commerce ada  data  pribadi  yang
diberikan,  yang  memiliki  risiko  terjadi  kebocoran  data.  Dari  jawaban  para  informan,  dari kelompok konsumen umumnya menjawab data pribadi yang diberikan masih wajar. Misalnya data alamat dan nomor telepon diperlukan untuk mengirimkan barang yang dibeli dan untuk berkomunikasi  dalam  proses  pengiriman.  Di  samping  itu  menurut  salah  satu  informan, marketplace besar  seperti  Tokopedia  memberikan  klausul  kesepakatan  untuk  tidak menyebarkan  data  konsumen.   Bagi  pemilik  toko  memberikan  data  rekening  dan  NPWP disadari  juga  ada  risiko,  namun  menurut  informan  hal  itu  diperlukan  untuk  melaksanakan perjanjian  dan  proses  bisnis.  Terkait  kesadaran  menyerahkan  data  pribadi  memang  sudah disadari  oleh  umumnya  informan,  namun  informan  menilai  hal  itu  harus  dilakukan  demi berjalannya  transaksi.  Dalam  hal  informan  memiliki  pengetahuan  cukup,  tetapi  tidak  bisa menghindar atau tidak memiliki posisi tawar.
3.2.Memahami Potensi Kebocoran Data: Ketika  ditanyakan  kepada  narasumber  1  sebagai  Pembeli,  dia  paham  ada  potensi penyebaran  data  pribadi,  namun   meyakini Marketplace punya  kebijakan  untuk  tidak menyebarluaskan. Selanjutnya narasumber 2 sebagai Pembeli, juga memahami hal yang sama bahwa marketplace akan menjaga datanya, sehingga dari awal ia memilih marketplac e yang besar dan bisa dipercaya. Sementara narasumber 3 sebagai Penjual memilih marketplace yang besar dengan harapan mereka memiliki mekanisme proteksi data yang baik untuk menghadapi hacker  atau  pihak  yang  bermaksud  tidak  baik.  Narasumber  4  sebagai  Penjual  mengaku percaya  dengan  komitmen Marketplace ,  seperti  apa  yang  dituangkan  dalam  term  & Conditions. Lebih spesifik narasumber 5 sebagai pengelola Marketplace mengingatkan untuk mengantisipasi pemberian data oleh pembeli. Jangan kasih data keuangan, termasuk 3 angka terakhir  pada  kartu  kredit.  Aplikasi  yang  mengirimkan  OTP  (One  Time  Password)  untuk keamanan  itu  lebih  baik.  Ada  algoritma  yang  dijaga.  Senada  dengan  pendapat  pengelola marketplace,  narasumber  6  sebagai  Ahli  IT  mengingatkan  agar  memperhatikan  reputasi marketplace, dan cermat membaca Terms and Conditions ditulis. Apabila ada yang dirasakan tidak pas, segera tanyakan atau dihindari.
Empat  narasumber  yang  terdiri  dari  Pembeli,  Penjual  memahami  adanya  potensi kebocoran  data  ketika  memberikan  data  pribadi  secara  digital.  Oleh  karena  itu  mereka memilih  marketplace  yang  mereka  yakini  bisa  dipercaya  dalam  menjaga  kerahasiaan  data, seperti  yang  tercantum  dalam  perjanjian atau Terms  and  Conditions yang  harus  disepakati sebelum bergabung pada sebuah marketplace . Menurut pengelola Marketplace pembeli dan penjual wajib memahami betul data pribadi atau data keuangan apa saja yang wajar diberikan dalam marketplace . Ada beberapa marketplace yang memberikan keamanan berlapis setiap transaksi seperti penggunaan One Time Password sebagai bentuk keamanan yang diterapkan untuk menjaga keamanan pembeli maupun penjual yang bergabung.
Menurut  informan  pakar  IT,  selain  memahami  ada  risiko  terjadi  kebocoran  data pribadi  konsumen e-commerce ,  konsumen  harus  juga  mengetahui  mana marketplace yang bisa  dipercaya.     Hingga  saat ini  di  Indonesia  belum  ada  Undang-undang  yang melindungi data privasi. Jadi apabila ada celah terjadinya kebocoran data pribadi, tidak memungkinkan dilakukan penegakan hukum. Informan pakar IT juga mengingatkan, pada dasarnya tidak ada jaminan  aman  ketika  data  pribadi  sudah  diserahkan.  Oleh  karenanya  menurut  informan tersebut  setidaknya  konsumen  harus  memilih  berbelanja  menggunakan  marketplace  yang memiliki  reputasi  baik,  jelas  identitasnya  dan  menawarkan  perlindungan  data.  Sebetulnya masyarakat konsumen harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami proses- proses  digital  dan  seharusnya  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  regulator  yakni pemerintah.
Bagi  konsumen,  ikut  menjaga  kebocoran  data  adalah  di  luar  kendalinya.  Mereka menyadari pula tidak memiliki alternatif lain apabila sudah terlibat dalam transaksi elektronik. Dikaitkan  dengan  kerangka  difusi  inovasi,    terkait  keterbukaan  reputasi marketplace yang memberi perlindungan data harus terbuka di media, sehingga masyarakat ikut mengawal dan
mengetahui bagaimana reputasi markertplace. Mengawal dan memantau keterbukaan reputasi marketplace, merupakan salah satu bentuk literasi digital yang harus dilakukan.

## 3.3. Komitmen Marketplace Menjaga Data Pelanggan:
Bagaimana  pendapat  berbagai  narasumber  terkait  komitmen  marketplace  dalam menjaga  data  pelanggan,  narasumber  1  sebagai  Pembeli  menyatakan, Marketplace sudah berkomitmen  untuk  menjaga  kerahasiaan  data  dan  tidak  akan  menyebarluaskan,  terbukti melalui  pernyataan Terms  and  Conditions. Narasumber  2  sebagai  Pembeli  menyatakan Marketplace harus  memberikan  penjelasan  kebutuhan  data  untuk  apa  dan  bagaimana memproteksinya. Dari sisi narasumber 3 sebagai Penjual, menyatakan ada kesepakatan antara marketplace  dengan  penjual.  Akan  sangat  mengerikan  jika  tidak  ada  komitmen  dari marketplace. Hal  senada  dikatakan  narasumber  4  sebagai  Penjual,  yakni  hanya  mau bergabung  dengan marketplace yang  memiliki Terms  &  Condition yang  bisa  dijadikan pegangan.  Bagaimana dengan pendapat narasumber 5 sebagai Pengelola Marketplace , demi komitmen  untuk  pengamanan  data  mereka    harus  membeli software dan  harus  sering  di upgrade. Biayanya memang besar, namun konsekuensi dari dunia digital dinamis, anti virus dan  pengamanan  harus  terus  diperbaharui.  Narasumber  6  Ahli  IT  mengingatkan  apakah marketplace  bisa  menunjukkan  komitmennya  sebagai  marketplace  yang  memiliki  reputasi, lalu baca baik-baik  Terms and Conditions yang ditawarkan.
Narasumber pembeli dan penjual meyakini adanya komitmen dari marketplace yang mereka pilih dalam menjaga kerahasiaan data seperti yang tercantum dalam perjanjian atau Terms  and  Conditions yang  harus  dipahami  pembeli  maupun  penjual  sebelum  mereka bergabung. Terms  and  Condition menjadi  pegangan  mereka  ketika  ada  sesuatu  yang  tidak diharapkan  terjadi  kemudian.  Menurut  pengelola marketplace ,  demi  menjaga  komitmen kepada  pembeli  dan  penjual  mereka  harus  melakukan  pengamanan  dengan  protokol  yang terus  diperbaharui,  karena  dinamika  dunia  digital  yang  sangat  cepat.  Untuk  itu  mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit agar setiap saat bisa menjaga data pembeli dan penjual yang bergabung. Data digital yang tidak diamankan, dapat diambil dari tempat lain di dunia dan tersebar dengan segera ke individu-individu lainnya (Aldridge et al., 2010).
Dalam kerangka teori difusi inovasi, dalam hal upaya marketplac e terus memperbarui protokol aplikasi sebagai  upaya pengamanan data pembeli maupun penjual, dapat dipandang bentuk difusi inovasi yang terus menerus diperkenalkan kepada para pelaku  belanja daring, baik  penjual  maupun  pembeli.  Komitmen marketplace untuk  terus  memperbarui  protokol terkait  aplikasi  yang  digunakan,  bahkan  dengan  investasi  baru  yang  jumlahnya  besar, merupakan  salah  satu  indikator marketplac e  yang  memiliki  reputasi  baik.   Pengetahuan konsumen maupun penjual terkait reputasi marketplace , merupakan salah satu bentuk literasi digital.
3.4. Terms and Condition yang disepakati kedua belah pihak: Terkait Terms  and  Conditions ,  narasumber  1  sebagai  Pembeli  menjelaskan  bahwa memang ada perjanjian kedua belah pihak, dengan cara klik atau accept untuk menyetujui. Narasumber 2  sebagai Pembeli menyatakan, ketika membacanya tidak betul-betul dipahami perjanjian  yang  disampaikan  marketplace,  karena  ingin  cepat  mendapatkan  barang  yang diinginkan. Narasumber 3 sebagai Penjual juga menjelaskan memang ada perjanjian kedua belah pihak, dengan cara klik atau accept untuk menyetujui. Sementara narasumber 4 dari sisi Penjual  menyatakan,    Saya  pahami  dulu  isinya  sebelum  menyetujui Terms  and  Condition . Sementara  narasumber  5  yakni  Pengelola Marketplace menjelaskan Terms  and  Condition menjadi  pegangan  untuk  kepercayaan  klien.  Kalau  data  bocor  seperti  Tokopedia,  karena memang ada hacker yang berniat mencuri data untuk dijual. Menurut marketplace, selain data pribadi  pelanggan  dapat  dilihat  oleh  dengan  marketplace,  data  tersebut  juga    bisa  dilihat penjual,  bank  atau payment  gateway yakni  Ovo,  Gopay,  dan  lain-lain,  termasuk  kurir. Narasumber 6  , yakni Ahli IT mengingatkan, pengguna jangan lalai tidak membaca Terms and Conditions. Kalau ada kelalaian pengguna maka itu tanggungjawab pengguna.
Terms  and  conditions menjadi  pegangan  pembeli  maupun  penjual  saat  bergabung dalam marketplace . Meski begitu tidak semua pembeli yang benar-benar memahami isi dari perjanjian yang disepakati di awal karena ingin cepat melakukan proses untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Hal ini tergambar dari jawaban informan. Artinya masih ada yang belum  betul-betul  memahami  perlunya  komitmen  bersama  dengan marketplace untuk menjaga  data  pribadi.  Menurut  pengelola marketplac e  memang  ada  tanggung  jawab  dan keinginan marketplace untuk selalu menjaga kerahasiaan data. Namun faktanya pada dunia digital yang begitu dinamis membuka celah terjadinya cybercrime oleh banyak pihak yang terus berupaya mencuri data pribadi untuk keuntungan mereka. Saat ini kebocoran data digital tidak saja terjadi di marketplace namun berpotensi terjadi dalam semua aktivitas bisnis yang memanfaatkan  digitalisasi  dalam  pengumpulan  data  yang  saat ini  berlaku  di  semua  bidang industri.
Dari  kerangka  teori  difusi  inovasi  adanya terms  and  conditions adalah  salah  satu bentuk difusi inovasi yang sekaligus meningkatkan literasi digital para pelaku belanja daring. Di  dalam terms  and  conditions dimuat  ide-ide,  praktik  dan  aspek  teknologi  yang diperkenalkan  melalui  aplikasi  digital  dan  harus  dipahami  bersama.  Bukan  hanya  harus dipahami bersama tetapi harus dapat diterima oleh semua pihak, serta dinilai adil bagi semua pihak. Difusi inovasi seperti ini, yang terkait bagaimana mensosialisasi masyarakat luas untuk memahami  kondisi  dan  persyaratan  dalam  setiap  perjanjian  di  dunia  digital,  harus menggunakan  pendekatan  budaya  masyarakat.  Teknologi  digital  sebagai  sebuah  inovasi, menuntut  adanya  proses  adaptasi  terhadap  perubahan-perubahan  perilaku.  Apabila sebelumnya dalam bertransaksi tradisional orang tidak harus menandatangani perjanjian yang memuat  kondisi  dan  persyaratan  yang  panjang,  dalam  transaksi  digital  orang  harus beradaptasi  dan  dibiasakan  memahami  semua  poin-poin  klausulnya.  Mungkin  awalnya masyarakat  enggan,  seperti  disebutkan  oleh  para  informan,  ada  yang  menjawab  belum dipahami dengan baik, atau kurang diperhatikan, karena tidak ingin repot dan ingin segera mendapatkan  barang.  Namun  tuntutan  untuk  menjadi  cerdas   dan  melek  digital  menjadi keharusan, ketika seseorang sudah terlibat dalam transaksi belanja daring.  Dengan kata lain pelanggan harus terliterasi secara digital.
3.5. Tanggung jawab Marketplace Ketika Ada Kebocoran: Terkait pertanyaan tanggung jawab marketplace, pengalaman narasumber 1 sebagai Pembeli menyatakan bahwa Marketplace menjanjikan akan memberitahu jika ada kebocoran data diri. Namun pengalaman narasumber 2 sebagai Pembeli menyatakan Marketplace tidak menjanjikan  akan  memberitahu  jika  ada  kebocoran  data.  Narasumber  3  sebagai  Penjual percaya ada tanggung jawab marketplace jika ada kebocoran seperti tertuang dalam terms and condition. Narasumber 4 yakni Penjual juga percaya ada tanggung jawab marketplace untuk kebocoran  data.  Dari  narasumber  5  yakni  dari  Pengelola Marketplace sendiri  menyatakan bahwa bila terjadi kebocoran data menjadi tanggung jawab Marketplace. Cuma disini belum ada  aturan  khusus  setingkat  undang-undang  sehingga  tidak  bisa  dituntut  tanggung  jawab lebih.  Kebocoran  data  tidak  mungkin  di  info  satu-satu  ke  pelanggan,  harus  mengeluarkan release.  Hal  senada  dinyatakan  oleh  narasumber  6  yakni  pakar  IT,  bahwa  bila  terjadi kebocoran  data  menjadi  tanggung  jawab Marketplace. Tetapi  kesulitannya    belum  ada Undang-Undang yang melindungi Data Pribadi.
Dari hasil wawancara pembeli dan penjual meyakini marketplace akan memberikan informasi  dan  bertanggung  jawab  jika  terjadi  kebocoran  data  seperti  yang  tertuang  dalam perjanjian atau terms and conditions yang disepakati. Pengelola marketplace sepakat bahwa jika  terjadi  kebocoran  data,  menjadi  tanggung  jawab  dari marketplace untuk  segera menginformasikan kepada pelanggan agar mengantisipasi situasi terkini. Hanya saja belum dimungkinkan untuk menuntut tanggung jawab lebih dari itu kepada pengelola marketplace , karena belum ada regulasi atau undang-undang, terkait kelalaian yang disengaja maupun tidak berpotensi merugikan banyak pihak pada bisnis belanja daring. Menurut informan pakar IT, kebocoran memang bisa karena keteledoran pengguna pribadi atau diretas pihak luar atau oleh
orang  dalam  sendiri.  Namun  apabila  kebocoran  skalanya  masif  dan  dalam  jumlah  banyak, marketplace harus bertanggung jawab. Harus diinvestigasi mengapa terjadi kebocoran masif. Masalahnya kembali lagi harus ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Negara harus hadir melindungi warga negaranya. Saat ini negara seperti membiarkan “criminal” merajalela di dunia digital. Apabila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada, seperti di negara- negara  lain,  bisa  ada pressure ke  pengelola  data  untuk  merapikan  dan  memperketat keterkaitan orang-proses-teknologi.
Dari  kerangka  teori  difusi  inovasi,  sistem  belanja  daring  sebagai  inovasi  harus diperkenalkan  kepada  masyarakat  dalam proses  difusi  inovasi,   termasuk  juga  disosialisasi unsur-unsur  penyertanya,  seperti  entitas  bisnis,  konsumen,  termasuk  regulasinya.  Dalam konteks transaksi belanja daring di Indonesia kelengkapan regulasinya tertinggal, kalau tidak mau  dibilang  tidak  ada,  sehingga  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  yang  kompleks, yang seharusnya dapat dicegah dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
3.6. Pemahaman Tentang Literasi Privasi: Terkait  pemahaman  tentang  literasi  digital  khususnya  menyangkut  privasi  data, narasumber  1  yakni  Pembeli,  menyatakan    Literasi  data  privasi  adalah  pengetahuan  dalam menggunakan aplikasi untuk menjaga privasi data pribadi. Tetapi pengalaman dia sejauh ini belum pernah ikut dalam seminar atau sosialisasi literasi data privasi. Hal senada dinyatakan narasumber 2 sebagai Pembeli, dia mengaku belum paham dan belum pernah ikut sosialisasi tentang literasi data privasi. Namun dari istilahnya ini adalah sharing bagaimana memberikan data pribadi di internet. Sementara narasumber 3 sebagai Penjual memahami Literasi digital untuk melindungi dan mengendalikan informasi tentang identitas digital kita, agar terlindungi kejahatan siber, dia mengaku belum pernah ikut sosialisasi literasi data privasi. Narasumber 4 Penjual yang lain berpendapat bahwa Literasi  penting di dunia digital, tapi sering tidak dipedulikan. Data pribadi harus diamankan karena bisa disalahgunakan pihak yang  tidak  bertanggung  jawab.  Narasumber  5,  Pengelola Marketplace mengaku  pernah mendengar  soal  literasi  privasi.  Sebaiknya  literasi  privasi  bukan  hanya  untuk  marketplace, tapi industri lain yang menggunakan data dari pihak lain. Misal  untuk telepon menawarkan produk itu sama pelanggaran dan bahayanya. Narasumber 6, Ahli IT juga mengatakan literasi data  privasi  penting  untuk  melindungi  pengguna  agar  tidak  disalah-gunakan.  Kalau  tidak memahami hak-hak sebagai pelanggan dan terjadi kelalaian itu tanggung jawab pengguna. Pemahaman narasumber pembeli dan penjual terkait perlindungan data pribadi hanya berdasarkan naluri bahwa data pribadi harus dilindungi. Namun belum betul-betul memahami data apa saja yang bisa diberikan dan resiko pemberian data secara digital. Oleh karena itu perlu literasi digital khususnya yang berkaitan dengan privasi secara lebih aktif, efektif dan berlaku pada semua kalangan agar perlindungan data digital bisa dimulai dari individu dan didukung  dengan  adanya  undang-undang  yang  menjadi  bentuk  kehadiran  negara  dalam melindungi privasi masyarakatnya di dunia digital. Tidak hanya data digital di e-commerce namun semua data digital dan privasi yang digunakan oleh semua bentuk industri pada era digitalisasi  saat  ini  dan  berpotensi  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab.
Dari  kerangka  teori  difusi  inovasi,  keberhasilan  pengenalan  teknologi  dan  seluruh unsur  yang  melengkapinya  kepada  sistem  sosial  atau  masyarakat  adopter,  akan  menjadi literasi  digital  bagi  masyarakat.  Masyarakat  yang  melek  dan  cerdas  digital   akan  membuat mereka  dapat  mengadopsi  inovasi  teknologi,  memiliki  pengetahuan   tentang  manfaat sekaligus   permasalahan  dari  inovasi  teknologi.  Oleh  karenanya  dengan  penguasaan pengetahuan dan teknologi,  khususnya dalam konteks belanja daring, akan timbul kesadaran meminimalkan masalah dan kerugian yang ditimbulkan inovasi teknologi
Difusi inovasi sendiri memiliki  elemen, inovasi, atau segala bentuk kebaruan, baik ide, praktik, objek maupun teknologi; elemen saluran komunikasi dan waktu yang digunakan, serta  elemen  sistem  sosial  sebagai  adopter  dari  inovasi.  Dalam  konteks  pengetahuan  dan pemahaman  masyarakat  konsumen  terkait  segala  hal   yang  menggunakan  inovasi  dalam
bertransaksi ini lah Proses difusi.  Langkah yang digunakan untuk analisis menggunakan lima tahapan  dalam  difusi  inovasi,  yakni  tahap  pertama, pengetahuan :  seluruh  informan menyadari  informan  akan  adanya  inovasi  yakni  system  belanja  daring  dan  pemahaman tentang  bagaimana  mempraktikkan  belanja  daring  sebagai  inovasi  telah  berfungsi.  Kedua, persuasi : informan membentuk  kesepakatan bersama  atau memiliki sifat yang menyetujui adanya  inovasi, Ketiga, keputusan : informan terlibat dalam aktivitas  belanja daring  yang membawa  pada  suatu  pilihan  untuk  mengadopsi  inovasi  tersebut.  Keempat, pelaksanaan : informan  melaksanakan  keputusannya  belanja  daring  sesuai  dengan  pilihan-pilihannya. Kelima, konfirmasi :  informan  akan  mencari  pendapat  yang  menguatkan  keputusan  yang telah  diambil  sebelumnya  jika  pesan-pesan  mengenai  belanja  daring  sebagai    inovasi  yang diterima berlawanan satu sama lain
Dari  sudut  pandang  paradigma critical-constructivism ,  dapat  dianalisis  bahwa hubungan antara pengguna, baik penjual dan pembeli, dengan marketplace sebagai pemilik teknologi, tidak mencerminkan ada kesamaan posisi atau peluang dialog, melainkan bersifat satu  arah. Marketplace sebagai  pemilik  teknologi  aplikasi  lah  yang  merancang  dan mengkonstruk arah interaksi, termasuk konten komunikasi. Persyaratan transaksi ditetapkan oleh marketplac e,  pembeli  harus  mengikutinya.  Contoh  terkait  pilihan  waktu  pengiriman barang misalnya, marketplace membuat pilihan pelayanan satu hari atau lebih dari satu hari dengan harga yang jauh berbeda. Namun ketika terjadi keterlambatan pengiriman, tidak ada kompensasi apapun, padahal sudah menawarkan pelayanan secara tertulis. Kasus lain dalam perjanjian terms  and  conditions ,  draft  klausulnya  ditetapkan  oleh  marketplace  dan  tidak memberi peluang untuk pihak lain memberi pendapat. Sekali lagi makna dari teks dikonstruk oleh marketplace, di sisi lain pengguna memiliki posisi tawar yang rendah. Contohnya dalam terms and conditions dikatakan apabila terjadi kebocoran data, marketplace akan bertanggung jawab memberi tahu kepada pengguna, namun tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Padahal pengguna sudah menyerahkan data pribadinya untuk dikelola. Sehingga dalam  konteks  difusi  inovasi,  dapat  dikatakan  inovasi  teknologi  yang  digunakan  tidak diperkenalkan secara utuh kepada pengguna.

## 4. KESIMPULAN
Kasus kebocoran data pribadi ke publik tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di negara- negara  lain  juga  terjadi,  termasuk  di  negara  maju.  Setidaknya  tercatat  ada  beberapa kali   kebocoran  data  pelanggan e-commerce dari marketplac e  yang  skalanya  cukup  besar  di Indonesia,  yakni  Tokopedia  dan  Bukalapak,  yang  datanya  diperjual-belikan.  Sementara  di Amerika data pengguna Facebook juga pernah bocor dan diperjual-belikan juga, termasuk data pengguna dari Indonesia.
Bedanya kasus di Indonesia sulit dibawa ke meja hijau akibat belum ada peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur perlindungan data digital. Sejak transaksi belanja daring atau e- commerce dipraktikkan  di  Indonesia  sekitar  10  (sepuluh)  tahun  lalu  hingga  kini,  peraturan perundang-undangan  perlindungan  privasi  data  belum  ditetapkan  sebagai  Undang-Undang, melainkan masih Rancangan Undang-Undang.
Selain  diperlukan  regulasi  dan  sistem  perundang-undangan  yang  mengatur  perlindungan data privasi digital, yang perlu ditingkatkan di Indonesia adalah aspek kehati-hatian dan kesadaran pengguna  akan  adanya  risiko  kebocoran  data.  Pengetahuan  dan  pemahaman  individu  ketika bertransaksi  digital  atau  dikenal  dengan  literasi  digital  para  pengguna,  menjadi  faktor  penting lainnya untuk meminimalkan risiko kebocoran data. Sayangnya, dari lima informan penelitian, kecuali  pakar  IT  dan  pengelola  marketplace,  mengaku  tidak  pernah  mengikuti  pelatihan  atau sosialisasi  literasi  digital,  meski  mereka  menganggap  penting  data  pribadi  mereka.  Dengan kerangka teori difusi inovasi, dapat dinilai kehadiran praktik e-commerce sebagai sebuah inovasi, telah diperkenalkan ke publik selama 10 tahun. Namun proses difusi teknologi digital terkait e- commerce , tampaknya kurang berjalan baik, karena umumnya masyarakat sebagai adopter masih
gagap  dan  belum  memahami  khususnya  terkait  resiko  sebagai  konsekuensi  dari  bertransaksi secara digital.
Dari kasus kebocoran data e-commerce yang pernah terjadi di Indonesia, para informan pun tidak  memahami  bagaimana  cara  bocornya  dan  mengapa  bisa  bocor.  Mereka  hanya  menduga datanya diretas. Namun mengapa bisa diretas, tidak paham. Bagaimanapun proses kebocorannya, tetap marketplace adalah yang  bertanggung jawab sebagai pihak yang mengelola data.
Umumnya  informan  menyadari  ada  risiko  kebocoran  data,  ketika   menyerahkan  data pribadi saat pengguna mengisi formulir ketika membuat akun untuk melakukan transaksi secara daring.  Dengan  menyetujui   poin-poin terms  and  condition yang  merupakan  poin  perjanjian hukum  berisi  jaminan  keamanan  dan  risiko,  antara  pihak  yang  memberikan  pelayanan  belanja daring  dan  orang  yang  mendapat  pelayanan  untuk  belanja  secara  daring,  sehingga  informan mengaku merasa tidak khawatir.
Umumnya informan memang paham pentingnya mengantisipasi ketika menyerahkan data pribadi seperti KTP, nomor telepon, e-mail dan seterusnya, namun informan mengaku tidak ada pilihan karena membutuhkan barang yang hendak dibeli. Salah satu informan yang merupakan pakar IT menyatakan bahwa semua data yang diserahkan berisiko mengalami kebocoran, tidak ada  yang  aman  100  persen.  Oleh  karena  itu  yang  terpenting  pengguna   mengetahui  bahwa marketplace tempat transaksi adalah perusahaan yang memiliki reputasi baik, yakni setidaknya memiliki alamat jelas, nomor telepon, ada perjanjian hukum yang harus dipahami pengguna dan mengikat  kedua  belah  pihak,  serta  ada  jaminan  kemananannya.  Reputasi  baik  juga  berarti marketplace bertanggung  jawab  jika  terjadi  sesuatu  yang  merugikan  pelanggan.  Salah  satu informan dari marketplace mengatakan, upaya perlindungan data pribadi  pelanggan dilakukan dengan terus memperbaharui protokol aplikasi, dengan menginvestasikan dana baru yang besar.
Khusus informan penjual mengaku menyadari risiko kebocoran data pribadi,  namun tidak ada pilihan ketika menyerahkan data seperti NPWP, kartu kredit, nomor rekening dan data penting lainnya  sebagai  persyaratan  melakukan  perjanjian  bisnis.  Umumnya  selama  ini  Informan mengaku belum pernah mengalami masalah selama bertransaksi.
Literasi digital bagi masyarakat di satu sisi penting, terutama bagi anak-anak yang terlahir sebagai  digital  native.  Namun  umumnya  informan  belum  paham  benar  apa  itu  literasi  digital, maka  ketika  konsumen  keperluannya  mendesak,  orang  tidak  memperhatikan  keamanan  data pribadi.  Bahkan  sebagian  tidak  sempat membaca  keseluruhan  isi terms and  conditions,  karena ingin cepat-cepat bertransaksi. Pengenalan produk-produk digital, ide, praktik dan teknologi yang dinilai sebagai inovasi karena mengandung kebaruan, di Indonesia belum berjalan sesuai target, apalagi dengan tidak adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam kerangka teori difusi  inovasi,  pengenalan  sistem  belanja  daring  belum  tersosialisasi  secara  masif,  khususnya terkait risiko. Yang diperkenalkan kepada masyarakat sekedar bagaimana cara berbelanja daring, dengan harga yang relatif mudah dan banyak promo yang ditawarkan.
Dari sudut pandang paradigma critical constructivism , pengguna dalam transaksi daring ini tidak memiliki pilihan, karena ketika melakukan interaksi, pemilik marketplace lah sebagai pihak yang dominan dan yang  mengkonstruksi makna dan ketentuan dalam belanja daring, sehingga menempatkan  konsumen  dalam  posisi  yang  lemah.  Bahkan  saat  menyodorkan  terms  and conditions  sebagai  bentuk  akuntabilitas  dan  perjanjian  antara marketplace dan  pembeli  atau penjual,  semuanya  ditentukan  oleh  marketplace  secara  sepihak,  tanpa  ada  ruang  bagi  pembeli untuk memberikan pendapat.
Praktik  transaksi e-commerce dilihat  dari  kerangka  teori   difusi  inovasi  yang  disebarkan melalui platform digital kepada masyarakat atau adopter, tampaknya belum secara mulus diadopsi oleh sistem sosial, masih memerlukan waktu. Apalagi dengan ketidakhadiran negara dan belum ada  perlindungan  data  pribadi  berupa  Undang-Undang.  Maka  pengesahan  Undang-Undang perlindungan data pribadi menjadi krusial dan penting untuk segera dilakukan.

## SARAN
Penelitian  seputar  perlindungan  data  pribadi  masih  berpeluang  besar  untuk  dilakukan, apalagi RUU Perlindungan data pribadi masih dalam pembahasan di Komisi I DPR RI. Misalnya
bisa  dilihat  dari  sudut  pandang  berbagai  pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam  penggunaan  data pribadi, atau dari sudut pandang para pelaku politik dan dunia kesehatan. Apabila penelitian ini melihat dari sudut pandang pelanggan dalam konteks belanja daring, karena menyangkut kehati- hatian,  kewaspadaan  individu  sebagai  bagian  dari  literasi  digital,  maka  dari  sudut  pandang marketplace  juga  menarik  dan  bisa  dielaborasi  khususnya  dikaitkan  dengan  teknologi  sebagai salah satu bentuk perlindungan data pribadi. Potensi kebaruan dari penelitian juga masih dapat dielaborasi, dari teori yang digunakan maupun paradigmanya. Bahkan apabila RUU Perlindungan Data  Pribadi  sudah  rampung  dibahas  dan  diundangkan,  peneliti  bisa  mengevaluasi  penerapan Undang-Undang  tersebut,  apakah  efektif  melindungi  data  pribadi,  terutama  bila  dilakukan perbandingan  dengan  negara-negara  lain  yang  sudah  lebih  dulu  memiliki  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu direkomendasikan untuk mengembangkan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis perlindungan data pribadi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aldridge, J, Medina, J, Ralphs, R (2010) The problem of proliferation: Guidelines for improving the security of qualitative data in a digital age. Research Ethics Review 6(1): 3–9. SAGE Journals
Anditar, R & Syailendra, P (2021). Data Penduduk di BPJS Kesehatan Bocor, Bukti Lemahnya Perlindungan  Data  Pribadi.  Tempo.co https://fokus.tempo.co/read/1465176/data- penduduk-di-bpjs-kesehatan-bocor-bukti-lemahnya-perlindungan-data-pribadi
Andrew,  AD  (2016)  Even  doing  academic  research  on  video  games  puts  me  at  risk.  The Establishment.  Available  at: https://theestablishment.co/even-doing-academic-research- on-video-games-puts-me-at-risk-1c48febb0c96#.elspur9ug
Avraam,  Demetris.,  Wilson,  Rebecca  Wilson.,  Butters,  Oliver.,  Burton,Thomas.,  Nicolaides, Christos., Jones, Elinor., Boyd, Andy., and Burton,Paul. (20210. Privacy Preserving Data Visualizations. EPJ Data Science (2021) 10:2 https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-020- 00257-4
Baalen, Sebastian van. (2018). Google Wants to Know Your Location: The Ethical Challenges
of Fieldwork in The Digital Age. Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1747016117750312
journals.sagepub.com/home/rea
Brunn,  P  et  al.  (2002). e-Marketplaces: Crafting  A  Winning  Strategy.  European Management Journal Vol. 20, No. 3, pp.286–298
CNN  Indonesia  (2020).13  Juta  Data  Bukalapak  Bocor  Dijual  di  Forum  Hacker. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data- bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker
CNN  Indonesia  (2021).  Netizen  Indonesia  Gencar  Belanja  Online  Saat  Pandemi https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210223113429-185-609757/netizen- indonesia-gencar-belanja-online-saat-pandemi
Fortes,  N  &  Rita,P  (2016).Privacy  concerns  and  online  purchasing  behaviour:  Towards  an integrated  model.  European  Researh  on  Management  and  Bussiness  Economics https://www.sciencedirect.com/science/journal/24448834/22/3
Hague, C., Payton, S.(2010). Digital Literacy Across The Curriculum : A Futurelab Handbook. United Kingdom
Introna, L (2003) Privacy and the Computer: Why We Need Privacy in the Information Society https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9973.00055
Kurnia, N., & Astuti, S. I.(2017). Peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra. Informasi, 47(2), 149–166.
Kurnianingsih, I., Rosini & Ismayati, N. (2017). Upaya Peningkatan Kemampuan Digital Bagi Tenaga  Perpustakaan  Sekolah  dan  Guru  di  Wilayah  Jakarta  Pusat  Melalui  Pelatihan Literasi Informasi. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No1, 61-76
Lindgren, Simon.(2017) Digital Media & Society . London, SAGE Publications Ltd.
Lundberg, Ian., Narayanan, Arvind., Levy, Karen., and Salganik, Matthew J. (2019). Privacy, Ethics,  and  Data  Access:  A  Case  Study  of  the  Fragile  Families  Challenge .  Socius: Sociological Research for a Dynamic World Volume 5: 1–25
Lyall, J (2015) Process tracing, causal inference, and civil war. In: Bennett, A, Checkel, JT (eds) Process Tracing: From Metaphor to Analytical Tool. Cambridge: Cambridge University Press, 186–07
Majeed,  Abdul.,  Lee,  Sungchang.  (2017). Anonymization  Techniques  for  Privacy  Preserving Data Publishing: A Comprehensive Survey . Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2017.DOI
Matos,  Sara.  (2019). Privacy  and  data  protection in  the  surveillance  society:  The  case  of  the Prüm system. Journal of Forensic and Legal Medicine 66 (2019) 155–161
Mooney, C (2015). Online Privacy and Business. San Diego: Reference Point Press, Inc. Journal Naarttijärvi, Markus. (2018). Balancing data protection and privacy: The case of information security sensor systemsThe
Computer Law and Security.
Report https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.04.006
Nafi’ah, Rahmawati. (2020). Pelanggaran  Data  Dan  Pencurian  Identitas  Pada  E-Commerce. CyberSecurity dan Forensik Digital e-ISSN: 2615-8442 Vol. 3, No. 1, Mei 2020, hlm. 7- 13
Nifari,  H  (2020).  Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia  ATas Perlindungan  Diri  Pribadi  (Suatu  Tinjauan  Komparatif   Dengan  Peraturan  Perundang- udangan  di  Negara  Lain).  Jurnal  Yuridis  Vol.  7  No.  1,  Juni  2020:  105  -  119 https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1846/913
Park,  Y.J.  (2011).  Digital  Literacy  and  Privacy  Behaviour  Online.  Communication  Research 2013, 40, No.2, hal 215-236.
Pink,B & Hidayat,K (2021). Total nilai transaksi 4 marketplace terbesar pada tahun 2020 capai Rp 276,87 triliun. Kontan.co.id https://nasional.kontan.co.id/news/total-nilai-transaksi-4- marketplace-terbesar-pada-tahun-2020-capai-rp-27687-triliun
Pujianto et al, (2016) Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Privasi Konsumen di Era Ekonomi
Digital. Majalah Ilmiah Bijak Vol 15 No 2 https://ojs.stiami.ac.id/index.php/bijak/article/view/201
Rath, Annanda., Spasic, Bojan., Boucart, Nick., and Thiran, Philippe. (2019). Security Pattern for  Cloud  SaaS:  From  System  and  Data  Security  to  Privacy  Case  Study  in  AWS  and Azure. Computers 2019, 8, 34; doi:10.3390/computers8020034
Revillia,D & Irwansyah (2020). Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan dan Privasi Dalam
Perspektif Generasi Milenial. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 24 No. 1, Juli 2020: 1-15. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/viewFile/2375/1379 . Riyanto,  Galuh  Putri,  Oik  Yusuf.  (2021).  "Daftar  10  Marketplace  Online  Paling  Ramai Pengunjung di Asia Tenggara", Klik untuk baca:
https://tekno.kompas.com/read/2021/05/10/15270037/daftar-10-marketplace-online- paling-ramai-pengunjung-di-asia-tenggara?page=all .
Rizal,  J  &  Nugroho,  R  (2020)  Apa  Itu  RUU  Pelindungan  Data  Pribadi? https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/09/184724165/apa-itu-ruu-pelindungan- data-pribadi?page=all .
Rogers, E (2003). Diffusion of Innovation. Free Press
Rumlus, Muhamad Hasan., Hartadi, Hanif. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy The Discontinuation Of Personal Data Storage In Electronic Media) DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-29
Rundhovde,H (2013). I am not that interesting. Social media, privacy literacy, and the interplay between knowledge and experience. Bergen Open Research Archive https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/1956/8582
Saputra,  D  &  Sitorus,  R  (2021).  Genie  Indonesia:  Belanja  Online  Meningkat  Drastis  Selama Pandemi.  Bisnis.com https://ekonomi.bisnis.com/read/20210423/12/1385451/genie- indonesia-belanja-online-meningkat-drastis-selama-pandemi
Sautunnida, L (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan  Hukum  Inggris  dan  Malaysia.  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum http://e- repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11159/9202
Shaw,  M.,  Blanning,  R.,  Strader,  T.,  &  Whinston,  A.  (Eds.).  (2012).  Handbook  on  electronic commerce. Springer Science & Business Media.
Situmeang,  Siber  Sahat  Maruli  Tua.  (2021). Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum. S A S I Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret  2021  :  h.  38  -  52  p-ISSN:  1693-0061  |  e-ISSN:  2614-2961  Jurnal  Terakreditasi Nasional, SK. No. 28/E/KPT/2019
Turban, E., King, D., Lee, J., Warkentin, M., & Chung, M. H. (2006). E-commerce: A managerial perspective. Low Price Edition, 180-183.
Van Baalen (20180. Google wants to know your location’: The ethical challenges of fieldwork
in the digital age. Sage Journals https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1747016117750312 Vasileiadis, A (2014). Security Concerns and Trust in The Adiption of M-Commerce. Central and Eastern European Online Library. https://www.ceeol.com/search/article- detail?id=117516
Wahyunanda, P & Yudha, P (2020).Sidang Perdana Kasus Kebocoran Tokopedia Digelar Hari Ini. Kompas.com https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana- kasus-kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini?page=all
Wissinger, C. L., & Penn, S. (2017). Privacy literacy: From theory to practice. Communications in Information Literacy, 11(2), 378–38
Yuniarti, Siti., Herawati, Erni.(2020) Analisis Hukum Kedaulatan Digital Indonesia. Pandecta, Volume 15. Number 2. December 2020 Page 154-166
Yuniarti, Siti., Herawati, Erni.(2020) Analisis Hukum Kedaulatan Digital Indonesia. Pandecta, Volume 15. Number 2. December 2020 Page 154-166