1ubmission Review Process Revised Accepted Published 27-02-2022 03-03 s/d 25-03-2022 19-04-2022 27-04-2022 30-04-2022
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3  No.2, April 2022 (92-101)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Dinamika Relasi Islam Dan Negara: Tinjauan Terhadap Kelompok Modernis dan Neo Medernis

## Ravico
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Kerinci Email: ravicoiainkerinci@gmail.com

## ABSTRACT
The relationship between Islam and the state in the political journey in Indonesia has a journey and continues to be an endless debate or polemic. So that the next stage of the debate gave birth to two groups of Islamic political thought, namely the modernist and neo-modernist  groups.  The  focus  of  the  problem  is  how  these  two  groups  view  the relationship  between  Islam  and  the  state.  This  research  is  a  descriptive-qualitative research with literature study and its stages. This study uses a historical approach to find analysis and answers to problems. The result of the research is that the main ideas of the two schools of modernism or neo-modernism in viewing Islam and the state must have fundamental  differences,  because  theoretically,  Islam  and  the  state  are  difficult  to find common ground. So that both are divided into 2 (two) thoughts, namely idealistic and realistic.  However,  in  their  idealistic  framework,  they  both  formulated  a  state  system that was entirely based on Islamic knowledge.
Keywords: Relations, Islam, and the State

## ABSTRAK
Relasi  Islam  dan  negara  dalam  perjalan  politik  di  Indonesia  memiliki  perjalanan  dan terus  menjadi  perdebatan  atau  polemik  yang  tak  bersesudahan.  Sehingga  thap selanjutnya perdebatan tersebut melahirkan dua kelompok pemikiran politik Islam yaitu kelompok  modernis  dan  neo-modernis.  Fokus  permsalahannya  ialah  bagaimana  kedua kelompok  ini  memandang  hubungan  Islam  dan  negara.  Penelitian  ini  merupakan penelitian kualitataif-deskripsi dengan studi kepustakaan dan tahapannya. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  historis  untuk  menemukan  analisis  dan  jawaban  terhadap masalah.  Adapun  hasil  penelitian  ialah  pokok  pemikiran  kedua  aliran  modernisme ataupun neo-modernisme dalam memandang Islam dan negara pasti memiliki perbedaan mendasar,  karena  secara  teoritis  Islam  dan  negara  sulit  menemukan  titiktemunya. Sehingga keduanya terbagi dalam 2 (dua) pemikiran, yaitu idealistik dan realistik. Akan
tetapi dalam kerangka pemikiran idealistiknya keduanya memformulasikan suatu sistem negera yang seluruhnya bersumber pada pengetahuan Islam.
Keywords: relasi, islam, negara.

## PENDAHULUAN
Artikel  mengenai  makna,  pengertian  serta  fungsi  pancasila  sudah  jadi  perbincangan sepanjang  riwayat  perpolitikan  Indonesia,  paling  tidak  semenjak  kemerdekaan, persoalan  tersebut  sering  menjadi  kasatmata  di  politis  dan  akademik  sampai  sat  ini (Douglas  E  Ramage,  2002).  Terlebih  lahirnya  sebagian  Partai  Islam,  permintaan diterapkannya  syariat  Islam  di  Provinsi  Aceh  (NAD),  timbulnya  kelompok  yang mengatasnamakan Islam atas kejahatan mereka, kelompok dan organisasi Islam kanan, antara lain Pasukan Jihad, Hizbuz Tahrer, Jaringan Islamiyah serta Front Pembela Islam (FPI). Tidak hanya itu yang menjadi indikator perlunya kejelasan hubungan Islam dan negara  dalam  kehidupan  berbangsa  terrealisasi  dengan  menguatnya  konsep  syari‘at Islam dalam amandemen UUD 45 setiap ST MPR hasil pemilu 1999 (Suhelmi, 2002).
Hal  tersebut,  menimbulkan  polemik  dalam  politik  Indonesia  di  akhir  tahun 1990-an.  Perdebatan  mengenai  pandangan  hidup  dan  rekam  jejak  politik  yang  terjadi dalam  catatan sejarah bangsa  Indonesia, di  antara  lain  perihal  relasi  Islam  dan  negara, peran TNI dalam politik, dan tatanan kerakyatan  selaras dengan negara ini (Douglas E Ramage,  2002).  Dengan  demikian,  terdapat  jejak  perjuangan  umat  Islam  Indonesia dalam  menanggapi  persoalan  Islam  dan  negara.  Menurut  M.  Rusli  Dermawan  yang memisah  jadi  4  fase.  fase  awal,  1912  hinggga  proklamasi  kemerdekaan,  fase  kedua 1945-  1955,  fase  ketiga,  1955-  1965  serta  fase  keempat  1965  hingga  saat  ini  (Karim, 2002).
Perbincangan ini mulai faktual semenjak dibentuknya Badan Penyelidik  Usaha- Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  sebagai  usaha  perencanaan kemerdekaan yang diharapkan bersama, dan mendapat persetujuan dari kolonial Jepang. Perihal  ini  pula  diklaim  dalam  pidato  Perdana  Menteri  Kuniaki  Koiso  pada  Parlemen Jepang  tahun  1944  yang  merespon  dan  menjanjikan  kemerdekaan  Indonesia  dalam "waktu dekat" (Noer, 1987).
Bila  dikaji  secara  mendalam  mengenai  gesekan  antara  Islam  dan  negara  di Indonesia ini telah berlangsung cukup lama sebelum kemerdekaan yaitu adanya desakan kolonial  Jepang dan Belanda, akan tetapi  melacak rumor  konsepsi istilah negara Islam di  Indonesia  bukanlah  pekerjaan  gampang,  dalam  catatan  sejarah  hanya  pemimpin- pemimpin Sarekat Islam (SI) seperti Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan Surjopronoto yang mengkonsep  suatu  supremasi  ataupun  pemerintahan  Islam  di  akhir  tahun  1920-  an (Suhelmi, 2002).
Sukiman  mengenakan  sebutan een  eigen  Islamietisch  bestuur  onder  een  eigen vlag (Suatu  kekuassan  Islam  di  bawah  benderanya  sendiri)  di  lain  sisi,  Surjopronoto memakai  istilah een  Islamietsche  regeering (Suatu  Pemerintahan  Islam).  Konsep tersebut  dipakai  untuk  menghasilkan  supremasi  Islam  di  Indonesia  yang  substansinya
sebagai  sarana  menggapai  kedaulatan  (Suhelmi,  2002).  Dalam  kaca  mata  penulis, mungkin  wacana  dan  filosofi  mengenai  negara  Islam  saat  itu  masih  belum  ditulis dengan cara mendetail oleh tokoh-tokoh Islam, alhasil dalam konferensi BPUPKI pada 1945  konsep  tersebut  terkesan  begitu  faktual  dibahas  sebab  peristiwa  ini  baru  muncul pertama kalinya dalam pentas politik Indonesia.
Akar  polemik  antara  hubungan  Islam  dan  negara  tidak  lepas  dari  adanya pertarungan  ideologi  saat  itu  diantara  kelompok  nasionalis  dan  Islam  (Ma’arif,  1996). Kalangan  nasionalis  merupakan  golongan  yang  berpendirian  kalau ad-  Din  wa  ad- Daulah (agama  dan  negara)  harus  dipisahkan  dengan  jelas  dan  proporsional,  dalam pandangannya  peranan  agama  hanya  mengelola  syariat  yang  berhubungan  dengan kehidupan  alam  baka  serta  hal  individu  saja,  Sebaliknya  negara  memang menggambarkan permasalahan politik yang berhubungan dengan duniawi (Mangkusasmito, 1970). Sedangkan kalangan Islam disaat itu berpendirian kalau agama (Islam)  tidak  bisa  dipisahkan  dari  hal  ketatanegaraan,  sebab  Islam  bagi  tidak  hanya menata  hubungan  antara  orang  dengan  Tuhan  saja,  juga  mengenai  hubungan  sesama lingkungan, manusia, dan alam semesta (Anshary, 1981).
Dari  konteks  tersebut  di  atas,  tentang  hubungan  Islam  dan  negara  di  Indonesia menggambarkan  polemik  panjang  yang  tidak  sempat  habis  untuk  selalu  dikaji  serta diteliti. Islam yang selaku agama mayoritas di Indonesia dalam cara terbentuknya suatu negara di Indonesia jadi begitu lemah apabila dikaji dengan Islam yang ekstrim. Akan namun,  kalau  Islam  di  kaji  dalam  pemikiran  konservatif,  Islam  di  Indonesia  sudah berhasil menanamkan prinsip Islam dalam kehidupan sehari- hari dan berbangsa. Dalam nilai-  nilai  luhur  kebangsaan  terselip  dominai  nilai-nilai  Islam  pada  skema ketatanegaraan  di  Indonesia.  Berangkat  dari  perkiraan  tersebut  penulis  tertarik  guna menganalisis histori hubungan Islam dan negara dan pemikiran para tokoh politik Islam di Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR
Tulisan  Moh  Dahlan  tentang  hubungan  agama  dan  negara  di  Indonesia  hasil penelitiannya  mengambarkan  historis-  normatif,  Rasulullah  saw.  sudah  mengkonsep Negara  Madinah  yang  bersumber  pada  Piagam  Madinah  yang  spiritnya  berlandaskan nash al- Qur’ an, bukan negara Islam yang berlandaskan pada al- Qur’ an dengan cara harfiah.  Para  ulama  yang  jadi  penggagas  negara  Indonesia  juga  sudah  merumuskan Pancasila- sebagaimana termaktub dalam prolog UUD -NKRI 1945-  selaku konstruksi sempurna dalam mendirikan hubungan agama dan negara di Indonesia, sehingga agama dan  negara  bisa  meningkat  dengan  cara  dinamis-  dialektis.  Susbtansi  norma  agama diaplikasikan  sesudah  diundangkan  dan  serupa  Pancasila  dan  UUD-  NRI  Tahun  1945. Oleh karena itu, relasi antara agama dan negara yang ideal bisa dibangun berlandaskan tipologi simbiotik maupun dinamis- dialektis.
Artikel yang ditulis oleh Hasyim Asyári dengan tema relasi negara dan agama di Indonesia,  dalam  artikel  tersebut  dijelaskan  kedekatan  negara  dan  Islam  di  Indonesia diwarnai  oleh  ketegangan  serta  moderasi.  Dengan  begitu  hubungan  negara  dan  Islam
diIndonesia  tidak  senantiasa  ditempuh  melalui  alur  ketegangan  yang  berkelakuan kekerasan, akan tetapi ketegangan itu bisa diatur secara inovatif lewat alur moderasi dan keterbukaan.
Ali  Ismail  Shaleh  dan  Fifiana  Wisnaeni  yang  berjudu;  hubungan  agama  dan negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam tulisan nya mangulas mengenai hubungan agama dan Negara bagi Pancasila dan  Undang  Undang  Dasar  1945.  Ikatan antara  agama  dan  Negara  tetap menampilkan suatu  dampak  hukum  di  Indonesia  yang  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa, menekankan  jika  Negara  dengan  sebutan  Konstitusi  mengurus  hal  agama  dan keyakinan,  alhasil  memperkenalkan  pluralisme  hukum  di  dalam  menjalani  politik hukum  yang  selaras.  Negara  dengan  cara  aktif  dan  energik  wajib  menunjang  tiap individu- individu alhasil terciptanya aman penganut berkepercayaan dan terlaksana lah hubungan ideal yang di harapkan oleh pembangun negara.
Berdasarkan  beberapa  artikel  di  atas  yang  membedakan  artikel  peneliti  dengan tulisan  sebelumnya  yakni  fokus  pembahasan  perbandingan  pada  tipologi  pemikiran mengenai relasi hubungan Islam dan negara dari para pemikir politik islam di Indonesia dengan  menggunakan  jenis  penelitian  studi  pustaka  dengan  teknik  deskriptif  yaitu memaparkan pokok-pokok pembahsan secara menyeluruh.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  dipakai  merupakan  metode  kualitatif-  deskriptif.  Metode deskriptif dipakai buat menerangkan fakta- fakta, sifat- sifat, dan ikatan antar kejadian yang  diselidiki  dengan  cara  analitis,  aktual,  dan  cermat  dari  sampel  penelitian  melalui persepsi yang tepat (Ravico, 2019).
Dalam penelitian yang dikaji, metode penelitan yang dipakai ialah studi pustaka ( library research ),  yang  lebih  mengutamakan  materi  bibliotek  selaku  akar  utamanya guna menghimpun data yang relevan dengan subjek ataupun kesimpulan permasalahan yang sedang dicermati (Maharani et al., 2022).
selanjutnya,  pendekatan  yang  dipakai  yakni  pendekatan  historis  ialah  suatu pendekatan  dengan  analisis  waktu  lampau  dengan  cara  analitis  dan  faktual,  dengan menghimpun, menilai, mengecek dan mengesistensikan bukti- bukti guna menegakkan kebenaran  dan  mendapatkan  kesimpulan  yang  kokoh.  Untuk  menganalisa  informasi penulis  memakai  metode  deskriptif  yakni  dengan  metode  mengungkapkan  dan menguraikan dasar- dasar ulasan dengan cara global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika  poltik  Islam  saat  ini  di  Indonesia  tidak  ter  dari  aktivitas  reaktualisasi,  di antara  lain  dipengaruhi  konsep  pembaharuan  Muhammad  Abduh  yang  lebih  rasional- liberal,  kemudian  konsep tersebut  di  Indonesia  bercampur  dengan  paham Wahabiyyah yang lebih kearah skriptural-formal (Abdurrahman, 1995). Dilain pihak, masih kuatnya madzhab  yang  dipertahankan  oleh  para  kyai  lewat  pondok  pesantren,  yang  dianggap
sebagai  asas  tradisionalis  Islam.  Dengan  terdapatnya  dialektika  modernis  versus tradisionalis pada akhirnya melahirkan gagasan neo- modernisme Islam Indonesia.
Sebelum dibahas, penulis ingin memperjelas antara Islam dan pandangan Islam. Menurut  Moslem  Abdurrahman  “Islam”  merupakan  ajaran,  sementara  itu  “gagasan Islam”  merupakan  bukti  individual  yang  diperoleh  dari  konstruksi  seorang  terhadap perintah  obyektif  Tuhan  (Abdurrahman,  1995).  Selaku  bukti  individual  pandangan Islam  dapat  berubah-rubah  cocok  dengan  kondisi  serta  kemajuan  uraian  seorang  itu kepada  Tuhan.  Namun,  untuk  memamahami  figur  pemikir  Islam  perlu  memahami kerangka ijtihad .  Asumsi  penulis  menerangkan  bahwa  sesuatu  perihal  yang  lazim selama histori kemerdekaan Indonesia diskusi hubungan agama dan negara memperoleh pendapat  pembahasan  yang  tajam  dan  kritik  karena  permasalahan  tersebut  masuk kategori ijtihad dalam menguasai teks Tuhan.
Pada  tahun  1940-  an  hingga  1990-  an  kerap  berlangsung  polemik  perihal permasalahan  itu,  Seperti  di  bahas  sebelumnya.  Sementara  itu  polemik  tersebut  telah sempat mendapatkan titik temunya, yakni dalam konsep “Piagam Jakarta”, yang setelah itu  dianulir  sehari  sesudah  proklamasi.  Usaha  pemecahan  permasalahan  tersebut  pada kongres konstituante yang telah dipotong oleh Soekarno lewat Dekrit 1959. Begitu pula yang  berlangsung  pada  era  rezim  Orde  Baru,  yang  berencana  menutupi  terbukanya diskusi tentang permasalahan tersebut.
Di awali polemik antara Soekarno dan Natsir, kesimpulannya Islam menentukan jalannya  sendiri  dalam  kehidupan  sos-politiknya  dengan  metode  yang  dapat  dikatakan formalistik, dan diakui. Dalam pemikiran lazimnya, tahapan ini sudah meletakkan posisi Islam  sebagai  antagonistik  vis-a-  vis  negara  dengan  segala  implikasinya  (Effendy, 2000).
Kesimpulannya, pemikir Islam Indonesia generasi kedua (sejak tahun 1970-an), sering  dianggap  sebagai  golongan  “Islam  kultural”.    Dalam  pemikiran  Islam  politik menggambarkan  objek  yang  sulit  dipahami  yang  disebabkan  jejak  sejarah  kelam. Sehingga  generasi  kedua ini tidak  menetapkan  Islam  untuk  dijadikan  suatu  pandangan hidup,  dan  mementingkan  pada  aspek  “transformasi  sosial”  yang  diselaraskan  pada kepentingan  yang  spesifik.  Di  antara  lain  pandangan  Nurcholish  Madjid  mengenai desakralisasi;  Abdurrahman  Wahid  tentang  ide  Pribumisasi  Islam  (Abdurrahman Wahid,  1989),  Dawam  Rahardjo  yang  berfokus  pada  masyarakat  pedesaan  lewat pondok  pesantren;  serta  Munawir  Sjadzali  yang  menekankan  perlunya  memandang Islam dalam konteks Indonesia (Effendy, 2000).
Dalam  pemikiran  penulis,  sebenarnya  jika  diamati  dari  pandangan  politik, kegiatan  Islam  kultural  dan  Islam  politik  memiliki  pertemuan,  sebab  golongan  ini menempatkan  dasar-dasar  politik  yang  berazas  demokratis,  dengan  mementingkan aspek  keseimbangan,  egalitarianisme  dan  musyawarah  yang  berprinsip  pada  niali-nilai Islam.
Selanjutnya,  Munawir  Sjadzali  menkategorikan  hubungan  Islam  dan  negara  ke dalam 3 (tiga) kategori:
a. Aliran  konservatif,  aliran  beraasumsi  Islam  merupakan  agama  yang  sempurna dalam  menata  kehidupan  manusia  termasuk  juga  kehidupan  bernegara,  oleh karena itu, tidak terdapat alibi merelaikan keduanya. Para pelopor aliran ini yaitu Abu A’la Al- Maududi dan Rasyid Ridha.
b. Aliran  modernis,  aliran  ini  beranggapan  kalau  Islam  tidak  memiliki  konsep ketatatnegaraan  yang  detail  namun  terdapat  poin  etika  kehidupan  bernegara. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah M. Husein Haikal.
c. Aliran  sekuler, aliran ini  beranggapan tidak  ada  hubungan  antara  Islam  dengan negara.  Karena  Nabi  Muhammad  s.a.w  tidak  sempat  memimpin  serta mendirikan negara. Tokoh aliran ini yaitu Thaha Husein dan Ali Abd al- Raziq (Sjadzali, 1991).
Aliran  di  atas  merupakan  priode  awal,  dalam  priode  saat  ini,  terdapat klasifikasikan  lagi  menjadi  2  aliran  yaitu  modernis  dan  neo-  modernis. Pengkalsifikasian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pandangan  politik  Islam  di  Indonesia  yang tidak  bebas  dari  hubungan  dialektis  antara  gerakan  tradisionalis  dan  modernis.  Dalam pemikiran  politik  Islam,  kalangan  modernis  umumnya  memakai  pendekatan  sistemis yang  kemudian  disebut  kalangan  idealis, sedangkan  golongan  neo-  modernis memakai pendekatan kultural yang lazim diucap kalangan realistis ataupun akomodasionis.
Konsekuensinya  modernisme  Islam,  lazimnya  menerapkan  nilai-  nilai kerakyatan  pada  golongan  intelektual  Muslim  pra-  kemerdekaan.  Menurut  Mukti  Ali, keberadaan  pemikiran  modernisme  disebabkan  oleh  kemunduran  umat  Islam  yang diakibatkan  telah  menangalkan  akar  prinsip  al-Qur’an.  Oleh  karena  itu,  golongan modernisme  mengajak  umat  Islam  untuk  “kembali  pada  al-  Qur’an  dan  sunnah  secara murni”  (Noer,  1983).  Menagggapi  respon  terhadap  Barat,  kalangan  modernisme  telah merancang suatu apologia lewat “ideologisasi Islam”  bahwa Islam adalah agama yang kaffah .
Perspektif  ini  harus  dihadapkan  pada  gagasan  M.  Natsir.  Tokoh  ini  termasuk dalam tokoh modernis sebab gagasannya yang rasional- fundamental. Dalam pandangan penulis  dapat  dikatakan  rasional-  fundamental  sebab  M.Natsir  membenarkan  bahwa Islam  memiliki  unsur-  unsur  demokrasi,  dalam  artian    demokrasi  merupakan  konsep yang berlandaskan pada kerakyatan atau dengan kata lain, oleh rakyat, dari rakyat  dan untuk rakyat- (M. AS. Hikam, 1999), di sisi fundamentalnya, M. Natsir bersikap keras menempatkan  Islam  sebagai  dasar  negara,  dengan  maksud  agar  prinsip  Islam  dapat diselenggarkan secara utuh dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara.
Konsep  gagasan  modernisme  mengenai  Islam  dan  negara  condong  bersifatkan konvensional, bebas dan demokratis  sosial (Effendy & Ali, 1986). Di Indonesia dalam pandangan  Dawam  Rahardjo  karakteristik  yang  muncul  dari  golongan  modernisme ialah  “apologik”,  pemurnian  dan  “skripturalistik”  (Rahardjo,  1993),  sedangkan  Liddle mengemukakan  bahwa  istilah  modernisme  politik  memiliki  2  karakteristik,  pertama, “skripturalistis”  -yaitu  masih  diperlukan  tatanan  negara  Islam  dan  diperlakukannya hukum Islam; kedua, “substansialis” -yaitu mengutamakan isi daripada tatanan.
Perlu  ditekankan  Kembali  bahwa  yang  diartikan  modernisme  dalam  kajian  ini merupakan  Gerakan  pembaharuuan  pemikiran  yang  bermaksud  mengutamakan pemerintahan Islam, dengan tidak menutup pemikiran politik sistem Barat selama tidak berlawanan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam catatan sejarah embrio kalangan ini telah sebelum Orde Baru lahir, yakni Masyumi dan Muhammadiyah (Karim, 2002).
Masyumi  dan  Muhammadiyah  merupakan  kedua  organisasi  yang  memiliki pandangan  serupa mengenai  rancangan  negara,  menurut  tokoh-  tokoh modernis,  Islam dan  negara  terdapat  relasi  integral,  namun  bukan  berarti  menyangkal  sistem  Barat dengan cara keseluruhan. Sebab menurut M. Natsir s bahwa Islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan  yang  konkrit  dan  sempurna,  sehingga  konsep  negara  Islam  yang didirikan  dapat  mengadopsi  sistem  Barat  selama  tidak  berlawanan  dengan  nilai-  nilai Islam.
Pada  intinya  gerakan  modernisme  mendukung  negara  Islam  sebagai  sebuah ideologis, sebab secara tekstual, al- Qur’ an dan Sunnah sudah membuktikan perangkat dasar  negara  yang  bisa  diaplikasikan  di  zamannya.  Tidak  hanya  itu,  masih  terdapat alasan-alasan lain yang hendak ditelaah dalam ayat berikutnya.

## Perspektif Neo Modernisme
Pola  gagasan  neo-modernisme  sangat  serupa  dengan  pemikiran  Fazlur  Rahman, menurutnya  walaupun  di  masa  modern  gagasan  modernisme  memberikan  kontribusi positif  kepada  kebangkitan  Islam,  namun  gerakan  ini  masih  menunjukan  kelemahan tertentu, diantaranya minimnya metodologi dalam memaknakan al-Qur’an dan Sunnah, dan terlalu apriori kepada kemampuan gagasan Islam konvensional (Karim, 2002).
Lebih lanjut, Nurcholis Madjid menerangkan bahwa menanggalkan adat- istiadat lama akan memunculkan kesimpulan yang melompat ( jump to conslusion) , maksudnya mengambil  pokoknya  saja  tanpa  menguasai  kerangka  belakangnya  (Karim,  2002), meminjam istilah H.A.R. Gibb, ia mengomentari kalangan modernisme Islam golongan ini  menurutnya,  akan  berbahaya intellectual  impoverisment (pemiskinan  intelektual), sebab  pemikiran-  pemikirannya  kerapkali  terperangkap  pada  cara  pengambilalihan konsep-konsep Barat. Namun kalangan neo- modernisme memakai kaidah Islam klasik, sebagai  prinsip  pengembangan  pemikirannya  menjaga  tradisi  lama  yang  baik  dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik.
Neo-Modernisme merupakan aliran pandangan yang melaksanakan  usaha untuk mendapatkan  titik  temu  antara  kalangan  Islam  modernis  dengan  kalangan  Islam tradisionalis. Di Indonesia sendiri ide neo-modernisme Islam diawali sejak tahun 1970- an,  yang  didasari  sebagai  gagasan  generasi  sesudah  modernisme  yang  berkiblat  pada Islam politik, kemudian tahun 1980-an generasi ini lebih dikenal dengan Islam kultural (Effendy, 2000).
Menurut  Greg  Barton,  terdapat  5  karakteristik  yang  muncul  dari  gerakan  neo modernisme.
“ Pertama,  neo  modernisme  merupakan  gerakan  pemikiran  revolusioner  yang memiliki tindakan positif kepada kemodernan, transformasi dan pembangunan. Kedua,
gerakan  ini  sungguh  bertentangan  dengan  fundamentalisme  yang  menganggap  Barat sebagai bahaya bagi umat Islam. Neo- modernis justru membela gagasan bebas Barat, tetapi juga mengajukan argumentasi kalau Islam juga memiliki kepedulian yang serupa kepada  gagasan  Barat  semacam  kerakyatan  dan  hak-  hak  asas  manusia.  Ketiga,  neo- modernisme  Islam  mengarfimasi  semangat  sekularisasi  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara, sebab menurutnya al- Qur’ an dan Sunnah tidak sempat memerintahkan mendirikan  negara  Islam.  Keempat,  neo-  modernisme  sangat  mengutamakan pemahaman  Islam  yang  terbuka,  inklusif  dan  bebas,  spesialnya  dalam  merespon pluralisme  warga.  Kelima,  neo-  modernisme  senantiasa  berijtihad  dalam  membuat sintesis  antara  khazanah  gagasan  Islam  tradisional  dengan  gagasan-  gagasan  Barat hal ilmu- ilmu sosial serta humoniora” (Masdar, 1999).
Banyak penulis yang mengklasifikasikan tokoh-tokoh Muslim Indonesia, seperti Abdurrahman  Wahid,  Nurcholish  Madjid,    Munawir  Sjadzali  dan  Dawam  Rahardjo dalam  kalangan  neo-modernis.  Corak  pemikiran  neo-modernisme  dihadapkan  dengan pemikiran  Abdurrahman  Wahid,  dia  seseorang  neo-modernis  yang  berlatarbelakang sosial  berasal  dari  kalangan  tradisionalis,  walaupun  Abdurrahman  Wahid  sangat  kritis terhadap  kebijakan-kebijakan  penguasa  di  tahun  1990-an,  namun  dia  dikategorikan mampu mengakomodasi sistem sosial yang resmi di Indonesia.
Dalam melihat relasi negara dan Islam, kalangan ini lebih memakai pendekatan kultural, yaitu  menempatkan Islam sebagai “aspek komplementer” guna meningkatkan politik,  sosio-ekonomi, dan moralitas bangsa (Effendy, 2000). Di antara  kalangan neo- modernis yang  paling mendukung pendekatan kultural ini adalah Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, walaupun keduanya tidak memiliki pemikiran yang sama secara universalnya, namun mereka mengetahui secara historis bahwa ekspresi Islam ideologis tidak pernah berhasil.
Tidak  hanya  itu,  dalam  pemikiran  Abdurrahman  Wahid  Islam  di  Indonesia hanya  dijadikan  sebagai  alternatif,  yaitu  Islam  hanya  diideologikan,  sehingga peranannya  dapat  terdistorsi  yang  timbulkan  bukanlah  bentuk  yang  lebih  melainkan bentrokan  mendatar  dan  intimidasi  dari  disintegrasi  bangsa,  hal  yang  juga  didukung oleh  pemikiran  Nurcholish  Madjid,  menurutnya  kalau  Islam  bukanlah  sebuah pandangan  hidup,  karena  opini  Islam  selaku  pandangan  hidup  hanya  akan membandingkan Islam setara dengan ideologi- ideologi lainnya yang terdapat di bumi.
Walaupun  begitu,  bukan  berarti  pemikir  neo-  modernisme  ini  menyampingkan pandangan  agama  dalam  politik,  sebab  dalam  pemikirannya  selalu  memikirkan pandangan  fiqih.  Perihal  ini  nampak  dalam  pandangan  Abdurrahman  Wahid  yang mengusulkan  konsep-konsep  dan  kebijaksanaan  pemerintah  wajib  selaras  dengan ketentuan-  ketentuan  fiqih,  dalam  kaidah  fiqihnya",  Pemimpin  manutun bi  al- Maslahah "( kebijaksanaan kepala penguasa wajib menjajaki keselamatan masyarakat)”. Pokok pemikiran kedua aliran ini,  modernisme ataupun neo-modernisme dalam memandang  agama  dan  negara  pasti  memiliki  perbedaan,  secara  teoritis  agama  dan negara  kedua  gagasan  prinsipnya  tebagi  2,  yaitu  idealistik  dan  realistik.  Di  dalam kerangka  pemikiran  idealistik  diformulasikan  suatu  sistem  negera  yang  seluruhnya
bersumber  pada  pengetahuan  Islam.  Golongan  inilah  yang  setelah  itu  memakai  Islam sebagai  “usulan  alternatif”  dan  berikutnya  pembuat  kategorikan  dalam  “golongan modernis”.  Sedangkan  pandangan  realistik  lebih  menempatkan  Islam  sebagai  “aspek komplementer”,  yang  menitik  beratkan  pada  akar  bukan  pada  wujud  formal,  dan disusun sesuai dengan kategori sebagi kalangan neo-modernisme (Suhelmi, 2002).
Sebenarnya  kedua  golongan  tersebut  menyadari  bahwa  di  dalam  al-  Qur’an ataupun  Sunnah  memanglah  tidak  ada  menerangkan  atau  membahas  secara  konkrit untuk  mendirikan  negara  Islam,  akan  tetapi  sikap  politiknya  masing-masing  kalangan berbeda.  Golongan  modernis  lebih  mengunakan  pendekatan  Islam  politik  dalam kehidupan  bernegara,  sebab  untuk  mengesahkan  syari’ah  tentu  memerlukan  kekuatan politik dan yang memiliki kekuatan itu adalah negara, sementara itu negara dalam sudut pandang mereka merupakan pengawal syari’ah.
Sementara generasi kedua, neo-modernisme  lebih berfokus pada Islam kultural, dan  tidak  tertarik  dengan  pendekatan  Islam  politik  tetapi  yang  meletakkan  syari’ah sebagai aturan nilai masyarkat dalam kehidupan bernegara, sebab pada dasarnya agama merupakan  hal  individu  yang  tidak  dapat  diintervensi  oleh  siapapun  (Amien  Rais, 1987).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengani  dinamika  Islam  dan  negara  di  Indonesia  dari sudut  pandang  pemikiran  kelompok  modernis  dan  neo  modernis  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  jika  diamati  dari  pandangan  aktivitas  Islam  kultural,  politik,  dan Islam  politik  memiliki  titik  temu,  disebabkan  gagasan  ini  menempatkan  konsep kehidupan  berpolitik  yang  demokratis,  dengan  mementingkan  aspek  musyawarah, egalitarianisme dan keseimbangan yang diselaraskan pada spirit Islam
Gerakan  modernisme  menyokong  negara  Islam  sebagai  ideologis,  sebab menurutnya al-Qur’an dan Sunnah sudah membuktikan sebagai dasar negara yang bisa diaplikasikan  di  zamannya  baik  secara  tektual.  Tidak  hanya  itu,  terdapat  tujuan  lain yang hendak ditelaah dalam ayat berikutnya.
Kelompok  neo  modernism memandang  hubungan  Islam  dan  negara,  golongan memakai  pendekatan  kultural,  yaitu  meletakkan  Islam  sebagai“  aspek  komplementer” guna  meningkatkan  politik,  sosio-ekonomi,  dan  moralitas  bangsa.  Di  antara  golongan neo-modernis yang mendukung pendekatan kultural ini ialah Abdurrahman Wahid, dan Nurcholis Madjid.
pokok  pemikiran  kedua  aliran  modernisme  ataupun  neo-modernisme  dalam memandang Islam dan negara pasti memiliki perbedaan mendasar, karena secara teoritis Islam  dan  negara  sulit  menemukan  titiktemunya.  Sehingga  keduanya  terbagi  dalam  2 (dua)  pemikiran,  yaitu  idealistik  dan  realistik.  Akan  tetapi  dalam  kerangka  pemikiran idealistiknya  keduanya  memformulasikan  suatu  sistem  negera  yang  seluruhnya bersumber pada pengetahuan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M. (1995). Islam Transformatif (2nd ed.). Pustaka Firdaus.
Abdurrahman  Wahid.  (1989). Pribumisasi  Islam”  dalam  Islam  Indonesia  Menatap Masa Depan . P3M. Amien Rais. (1987). Cakrawala Islam (Mizan (ed.)). Anshary, E. S. (1981). Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler, tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1949-1959 . Pustaka Salman. Douglas  E  Ramage.  (2002). Percaturan  Politik  di  Indonesia:Demokrasi  Islam  dan Ideologi toleransi . Mata Bangsa. Effendy,  B.  (2000). Politisasi  Islam,  Pernahkah  Islam  Berhenti  Berpolitik? (2nd  ed.). Mizan.
Effendy, B., & Ali, F. (1986). Merambah Jalan Baru Islam . Mizan.
Karim,  M.  R.  (2002). Negara  dan  Peminggiran  Islam  Politik (1st  ed.).  Tiara  Wacana Yogya.
M.  AS.  Hikam,  D.  (1999). Wacana  Politik  Hukum  dan  Demokrasi  Indonesia .  Pustaka Pelajar.
Ma’arif,  A.  S.  (1996). Islam  dan  Politik:  Teori  Belah  Bambu  Masa  Demokrasi Terpimpin 1959-1965 (1st ed.). Gema Insani Press. Mangkusasmito,  P.  (1970). Pertumbuhan  Historis  Rumus  Dasar  Negara  dan  Sebuah Refleksi . Hudaya. Masdar,  U.  (1999). Membaca  Pikiran  Gus  Dur  dan  Amien  Rais  tentang  Demokrasi . Pustaka Pelajar.
Noer, D. (1983). Pengantar ke Pemikiran politik . CV. Rajawali. Noer,  D.  (1987). Partai  Partai  Islam  di  Pentas  Nasional  1945-1965 .  Pustaka  Utama Grafiti.
Rahardjo,  M.  D.  (1993). Intelektual  Intelegensia  dan  Prilaku  Politik  Bangsa:  Risalah Cendekiawan Muslim. Mizan.
Rani,  H.,  Yazwardi,  Y.,  &  Mikail,  K.  (2022).  Sistem  Pemerintahan  Islam  Perspektif Muhammad  Rasyid  Ridha  dan  Ali  Abdurraziq. Ampera:  A  Research  Journal  on Politics and Islamic Civilization , 3 (1), 1-10. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ampera.v3i01.8960. Ravico, R. (2019). Menelusuri Tradisi Lisan Parno (Pangku Parbayo) Adat Desa Koto Majidin,  Kabupaten  Kerinci  Sebagai  Wujud  Identitas  Masyarakat. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam . https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3395
Sjadzali, M. (1991). Islam dan Tata Negara . UI-Press. Suhelmi, A. (2002). Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir (1st ed.). Teraju.