## PARTAI POLITIK & POLITIK  HIJAU:
Studi tentang Kepedulian Parpol terhadap Politik yang Prolingkungan di Kota Semarang

## Supratiwi

## Abstract
The  purpose  of  the  research  is  to  seek  political  parties  awareness  on  green  politics  in Semarang City. It is conducted towards the big five political parties according to 2009 election: Partai Demokrat  (Democrat  Party),  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan/PDI-P  (Indonesian  Struggle Democratic  Party),  Partai  Amanat  Nasional/PAN  (National  Mandate  Party),  Partai  Keadilan Sejahtera/PKS  (Justice  and  Prosperity  Party),  and  Partai  Golongan  Karya  (Functional  Group  Party) as  they  have  power  to  make  decision  in  Semarang  City  legislature  including  environmental  policy. Using  descriptive  qualitative  method,  the  research  was  conducted  by  interviewing  the  legislators, observation,  and  also  documents  analysis.    The  result  is  clear  that  political  parties  do  not  have awareness  on  green  politics  as  well  as  environmental  issues.  It  is  reflected  on  the  lack  of environmental  awareness  within  their  vision,  mission,  platform,  and  programs.  Ironically,  during  the previous legislature, political parties had many things to do to solve environmental problems, such as flood.  They  initiated  many  policies  to  build  pond,  increasing  city’s  environmental  budget,  and  also enacting law of landscape.  However, for the recent legislature it has not been planned yet.
Keyword: awareness, political parties, green politics

## A.  PENDAHULUAN
Krisis  lingkungan  tengah  terjadi,  degradasi  lingkungan  tengah  dirasakan semakin  memburuk  dalam  dekade  terakhir.  Pemanasan  global,  kepunahan  jenis spesies,  kekeringan  yang  panjang,  kelangkaan  air  bersih,  pencemaran  lingkungan dan  polusi  udara  serta  ancaman  senjata  biologis,  merupakan  beberapa  deret permasalahan  lingkungan  yang  bisa  menghancurkan  peradaban  umat  manusia. Kerusakan  tersebut    bukan  hanya  besar  dan  super  mahal  tapi  juga  berlangsung secara terus menerus.
Oliver Tickell telah mengingatkan sebelumnya bahwa manusia telah memakai 30% lebih banyak dari apa yang bumi sediakan tiap tahun ( www.kabarindonesia.com ).  Jumlah  penduduk  bumi  tumbuh  pesat  sementara kemampuan menemukan teknologi lebih lambat dari kerusakan yang sedang terjadi. Kebutuhan  manusia  bertambah  dan  semuanya  mereka  temukan  di  alam  sehingga muncullah  kemudian  perambahan  hutan  secara  liar  yang  diikuti  secara  bersamaan dengan  penurunan  kualitas  tanah,  pencemaran  air,  penurunan  jumlah  ikan  di  laut dan  spesies  lainnya.  Menurut  WWF  2005,  keanekaragaman  hayati  juga  menurun sepertiganya sejak tahun 1970.
Di Indonesia misalnya,  persoalan lingkungan hidup sudah sangat  akut. Lihat saja  terumbu  karang  yang  dalam  kondisi  baik  hanya  6%,  hutan  yang  rusak mencapai 2 juta hektar/tahun, erosi dan longsor terjadi dimana-mana. Hasil studi IPB memprediksi  bahwa  tahun  2010  sebanyak  55  DAS  dan  Sub  DAS  mengalami deforestasi lebih besar dari 20%. Tahun 2015 menjadi 120 DAS, tahun 2020 menjadi 123 dan pada tahun 2025 menjadi 126 DAS yang mengalami deforestasi lebih dari 29%  areal  DAS.    Pencemaran  udara  dan  air  seolah  tak  terhindarkan.  Bayangkan saja  73%  sumur  di  Jawa  tercemar  amoniak.  Kita  baru  sadar  atas  sejumlah  krisis lingkungan ketika isu perubahan iklim global menguat (Gatra, Juli 2008).
Namun  demikian  yang  mesti  dipahami  adalah  bahwa  persoalan  tersebut bukanlah  merupakan  proses  yang  netral-teknis  semata,  tetapi  lebih  merupakan proses  politik  dari  aktor-aktor  yang  terkait  dengan  kepentingan  sumberdaya  alam. Jadi,  perubahan  lingkungan  merupakan  bentuk politicised  environment ,  menurut
Bryant  (2000)    kerusakan  lingkungan  dapat  dilihat  dari  sumber  politik (political resources), kondisi  (konflik  aktor),  serta  dampaknya  terhadap  ketimpangan  sosial ekonomi.
Sumber  politik  masa  lalu  berupa  kebijakan  yang  sangat  sentralistik, antroposentrik  dan  teknokratik,  yang  tercermin  dari  mekanisme  perijinan pemanfaatan sumberdaya. Semua harus dari pusat yang memonopoli pengetahuan dan  kebenaran,  sehingga  hal-hal  yang  berbau  lokal  dan  tradisional  diabaikan. Akibatnya  masyarakat  menjadi  tamu  di  rumahnya  sendiri  dengan  tuan  rumah  baru yang berasal dari pemilik modal Jakarta.
Di  sinilah  otonomi  daerah  yang  mengamanatkan  sebuah  proses desentralisasi  sebenarnya  bisa  menjadi  jalan  keluar.  Persoalannya  adalah  ternyata otonomi  daerah  tidak  seindah  yang  dibayangkan.  Sebagai  gambaran,  hasil  studi kantor  Menko  Perekonomian  pada  tahun  2006  dan  2007  menunjukkan  bahwa  dari 119 Perda yang terkait dengan SDA, sebanyak 60% berisi ijin eksploitasi SDA, 30% berisi tindakan kolaboratif pengelolaan dan pemanfaatan SDA, dan hanya 10% yang berisi hak akses dan kontrol masyarakat atas SDA. Kondisi ini tidak lain dipicu oleh nafsu  pemda  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Ini menggambarkan  bahwa  pemerintah  daerah  masih  berpikir  sempit  dan  jangka pendek,  dan  yang  terjadi  hanyalah  desentralisasi  dan  bukan  devolusi  (Gatra,  Juli 2008).
Tentu  persoalan  makin  akut  ketika  mekanisme  Pilkada  diberlakukan.  Hal  ini karena  ongkos  politik  akan  semakin  mahal  dan  lalu  eksploitasi  SDA  secara berlebihan  menjadi  opsi  yang  menggiurkan.  Dalam  hal  ini  tentu  tidak  saja  politisi daerah yang berperan tetapi juga politisi nasional. Illegal logging yang terjadi dapat dilihat  dari  perspektif  ini.  Begitu  pula  kasus-kasus  pertambangan  bermasalah.
Realitas  yang  demikian  seharusnya  menyadarkan  partai-partai  politik (parpol)  untuk  menyuarakan  pentingnya  kesadaran  akan  politik  lingkungan. Partai  politik  sangat  berperan  untuk  melihat  arah  keberpihakan  pembangunan terhadap  lingkungan  hidup.  Dengan  demikian  partai  politik  dapat  membuka  ruang politik  bagi  suara-suara  marjinal  dan  demikian  pula  dengan  degradasi  lingkungan yang selama ini menjadi gejala represi struktural dan cenderung terdiam.
Karena  itu  kehadiran  partai  hijau  di  Indonesia  sangat  perlu  karena  sebagai negara  dengan  sumber  daya  alam  yang  besar,  Indonesia  harus  memiliki  pondasi politik  lingkungan  yang  kuat.    Sejauh  ini  dampak  politik  lingkungan  yang  lemah terlihat  dari output kebijakan  investasi.  Pemerintah  terlalu  longgar  memberi kesempatan  kaum  kapitalis  masuk  dan  mengeksploitasi  alam  Indonesia  tanpa kendali.  Akibatnya  kerusakan  lingkungan  terjadi  di  mana-mana  yang  tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh  karena  itu  sudah  saatnya, green  politics dan green  party yang  pro lingkungan hidup dan keseimbangan alam hadir dan berbuat nyata di tengah sistem perpolitikan  Indonesia,  karena  beragam  kerusakan  lingkungan  dan  bencana  di Indonesia,  yang  di  antaranya  melahirkan  kemiskinan  dan  jatuhnya  banyak  korban, membutuhkan kekuatan green politics untuk menyelesaikannya.
Sampai  Pemilu  2009  baru  tercatat  satu  partai  yang  mendeklarasikan  dirinya sebagai  partai  hijau,  yaitu  PKB  (Partai  Kebangkitan  Bangsa).  Di  luar  itu  sangat sedikit  parpol    peserta  Pemilu  2009  dan  caleg-calegnya  yang  mengangkat    isu lingkungan dalam kampanyenya; kebanyakan mereka lebih memilih mengusung isu pendidikan  dan  kesehatan  gratis,  demokratisasi,  korupsi,  dan  sebagainya ( www.tribun-timur.com ).
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  lima  parpol  yang  menempati  posisi  teratas dalam  perolehan  suara  dalam  Pemilu  2009  di  Kota  Semarang,  yaitu  Partai Demokrat,  PDI-Perjuangan,  PKS,  PAN,  dan  Golkar  .    Penelitian  ini  memiliki  peran yang  strategis  untuk  mengetahui  kepedulian  parpol  atas  lingkungan  hidup  melalui platform dan program kerja serta pandangan mereka karena selama 5 (lima) tahun ke  depan  merekalah  yang  akan  banyak  mewarnai  dan  menentukan  kebijakan  di Kota Semarang; khususnya di lembaga legislatif.

## A.1. Metode Penelitian
Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif; yang berupaya mengungkapkan fenomena sosial politik dengan jelas dan cermat. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai urgensi dan  peranan  parpol  dalam  mewujudkan  politik  hijau (green  politics) khususnya  di kota Semarang.
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Semarang;  khususnya  terhadap lima parpol peraih suara terbanyak pada Pemilu 2009, yaitu Partai Demokrat, PDI-P, PKS, PAN , dan Golkar . Alasan dipilihnya lima partai adalah sebagai peraih suara terbanyak maka asumsinya akan sangat  berperan dalam mewarnai kebijakan;  baik di legislatif maupun eksekutif untuk periode 2009-2014.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi,  dan  kajian dokumentasi. Wawancara  dilakukan  terhadap  pengurus  parpol  &  anggota  legislatif, serta beberapa anggota parpol.

## A.2. Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  partai  politik  kurang  memiliki  kepedulian karena masih sedikitnya parpol yang memasukan isu lingkungan ke dalam visi, misi, platform  maunpun  program  kerjanya.  Namun  melalui  wakilnya  di  legislatif,  pada masa  bakti  2004-2009  parpol  sudah  melakukan  beberapa  upaya  untuk  mengatasi masalah rob dan banjir di kota Semarang. Sedangkan untuk masa kerja 2009-2014 parpol rata-rata belum mempersiapkan program secara spesifik.

## B.  PEMBAHASAN
Persoalan lingkungan tidak terlepas dari persoalan politik karena menyangkut pembuatan dan pelaksananaan kebijakan. Karena itu sangat penting diketahui sikap parpol maupun anggota legislatif tentang isu lingkungan; karena „nasib‟ lingkungan, khususnya masalah rob dan banjir di kota Semarang ditentukan oleh mereka.
Pada penelitian ini digunakan tiga parameter, yaitu:
1)   Kepedulian partai politik di Kota Semarang tentang politik hijau/ green politics.
2)  Respon atas masalah lingkungan hidup di Kota Semarang, khususnya berkaitan dengan rob dan banjir.
3)  Rencana  tindakan  untuk  menyelesaikan  masalah  lingkungan  hidup  di  Kota Semarang.
B.1.  Kepedulian Partai  Politik di Kota Semarang Tentang Politik Hijau/ Green Politics.
Dari  hasil  telaah  dokumen  serta  wawancara  dengan  para  informan,  ternyata
visi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik tidak atau kurang mencerminkan kepedulian  secara  spesifik  terhadap  lingkungan.  Visi  yang  dimiliki  lebih  bersifat umum dan global dalam arti menyangkut kebijakan partai secara nasional, misalnya berusaha  mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan,  mencapai  kemakmuran, pencerahan  kehidupan  berbangsa  atau  mewujudkan  Indonesia  baru  dengan berbagai  atribut  pelengkapnya.  Kata-kata  yang  disusun  lebih  mencerminkan  sikap normatif  ketimbang  praktis  sehingga  sangat  sulit  diukur  variabel  atau  indikator pencapaiannya.
Hanya  pada  visi  partai  Golkar  dicantumkan  lingkungan  sebagai  salah  satu aspek  yang  ingin  diwujudkan  dalam  perjuangannya.  Sementara  itu  dari  sisi  misi, hanya  PAN  yang  mencantumkannya;  yang  mengatakan  akan  memperjuangkan dilindunginya  kelestarian  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup.  Partai  ini berkeyakinan  bahwa  lingkungan  hidup  adalah  pinjaman  dari  generasi  mendatang yang mesti dilindungi dari keserakahan manusia.
Pada  platform  atau  landasan  pijak  partai  politik    nampak  adanya  kepedulian terhadap  lingkungan  secara  spesifik.  Secara  khusus  hal  ini  terlihat  dari  platform Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  yang  mana  Pengelolaan  dan  Pelestarian Lingkungan  Hidup  menjadi  bagian  dalam  pembangunan.  PKS  menganggap  bahwa pembangunan  lingkungan  hidup  haruslah  terintegrasi  dengan  pembangunan  sektor lain  sehingga  tercapai  keseimbangan.  Kasus-kasus  bencana  lingkungan  seperti banjir  dan  kesulitan  air  sebenarnya  merupakan  dampak  dari  keserakahan  manusia yang  selalu  ingin  mengeksploitasi  alam  tanpa  pernah  memikirkan  keseimbangan dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam.  Oleh karena itu PKS menganggap perlu  dan  penting  untuk  memperhatikan  dan  mengelola  lingkungan  sebagai  bagian dari upaya untuk menciptakan keseimbangan antara politik dan lingkungan.
Hal-hal  yang  menjadi  perhatian  dalam  platform  PKS  mengenai  pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah :
1. Pemanfaatan  sumber  daya  alam  harus  ditujukan  untuk  kepentingan umum.
2. Hak  publik  atas  tanah,  air  dan  udara  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah secara adil dan bertanggung jawab.
3. Koordinasi  antarkomponen,  kesadaran  masyarakat  dan  penegakan hukum atas segenap pelanggaran lingkungan adalah kata kunci dalam pembangunan lingkungan hidup.
4. Penyediaan  air  bersih,  pemeliharaan  hutan  dan  daerah  resapan  air, menjaga  kebersihan  pantai  dan  sungai    serta  pengelolaan  limbah secara integratif.
Partai  yang  lain  nampaknya  belum  memiliki  platform  yang  jelas  mengenai lingkungan  hidup.  Kebanyakan  dari  platform  yang  ada  sebatas  merupakan pernyataan  moral  semata  yang  bersifat  ideologis,  seperti  landasan  pokok  kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945,  sifat  keterbukaan,  nondiskriminatif,  majemuk,  religius,  kesetaraan, pemberantasan korupsi serta wawasan kebangsaan dan keindonesiaan.
Berbicara tentang program kerja, sebagian besar informan dapat menceritakan program kerja yang telah lalu atau telah dilaksanakan. Secara jelas masing-masing informan  menceritakan  program  kerja  serta  aktifitasnya  yang  berkaitan  dengan lingkungan,  sebagaimana  yang  dikatakan  Rudi  Nurrahmat  (Ketua  DPC  Partai Demokrat),  yang  mengatakan  bahwa  program  kerja  yang  berkaitan  dengan lingkungan  antara  lain  adalah  penanaman  pohon,  mengadakan  perlombaan  taman
terbaik,  juga  memasukan  isu  lingkungan  dalam  kampanye,  terutama  masalah  rob dan banjir.
Partai-partai  lain  pun  juga  mempunyai  program  lingkungan  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  itu;  seperti  bersih  lingkungan,  pembuatan  lubang  biopori, pengiriman  aktifis  partai  sebagai  delegasi  lingkungan  hidup  ke  luar  negeri, kampanye lingkungan dengan media stiker, pemberian bantuan tempat dan gerobag sampah serta tanggulisasi.
Program-program  tersebut  dilaksanakan  biasanya  bertepatan  dengan  acara hari  ulang  tahun  partai,  pada  saat  kampanye  atau  pada  saat-saat  penting  untuk mendapatkan simpati publik, misalnya menjelang pemilihan kepala daerah langsung. Instruksi  pelaksanaan  program  ini  lebih  banyak  berasal  dari  level  atas  (DPP,  DPD dan  DPC)  sementara  level  paling  bawah  (DPRa)  hanya  sebagai  teknis  pelaksana saja.  Inisiatif  yang  muncul  dari  kader  atau  DPRa  hanya  sebatas  bersih  lingkungan dan penghijauan saja.
Sehubungan  dengan  program  kerja  yang  terkait  dengan  lingkungan,  semua parpol  memilikinya  walaupun  banyak  yang  hanya  bersifat  simbolik  atau  seremonial seperti  program  penanaman  pohon,  pembuatan  taman,  dan  sebagainya.  Belum banyak  dipikirkan  bagaimana  keberlanjutan  dan  kesinambungan  dari  program tersebut.
Secara  umum,  berkaitan  dengan  kepedulian  partai  politik  di  Kota  Semarang tentang  politik  hijau  yang  tercermin  dari  visi,  misi,  platform  dan  program  kerjanya dapat  dinyatakan  bahwa  kepeduliannya  sudah  ada  tapi  porsinya    masih  sangat sedikit dibandingkan perhatiannya terhadap bidang-bidang lain,seperti ekonomi,pendidikan, lapangan kerja, dan lain-lain.
Hanya  Golkar  yang  mencantumkan  isu  lingkungan  dalam  visinya.  Demikian juga pada misi, hanya satu partai yang mencantumkan, yaitu PAN. Sementara PKS sebagai  satu-satunya  partai  yang  memiliki  platform  tentang  pengelolaan  dan pelestarian  lingkungan  hidup;  namun  demikian  kurang  dapat  menunjukkan  secara detail bagaimana implementasi dari platform tersebut di dalam program kerjanya.
Oleh  karena  itu  dapat  dinyatakan  bahwa    kepedulian  partai  politik  di  Kota Semarang  terhadap  masalah-masalah  lingkungan  hidup masih  kurang, yang tercermin dari dalam visi, misi, platform dan program kerja partai.

## B.2.  Respon  Atas  Masalah  Lingkungan  Hidup  di  Kota  Semarang,  Khususnya Berkaitan Dengan Rob dan Banjir.
Seluruh  informan  menyatakan  bahwa  rob  dan  banjir  merupakan  masalah lingkungan di Kota Semarang dan telah berlangsung cukup lama tanpa ada desain penyelesaian  masalah  yang  jelas.  Memang  banyak  masalah-masalah  lingkungan hidup  yang  disampaikan  seperti  kebersihan,  saluran  yang  macet,  sampah  yang masih  berserakan  atau  kurang  profesional  pengelolaannya,  pohon  yang  semakin berkurang  dan  berdampak  pada  suhu  yang  semakin  panas,  namun  rob  dan  banjir menjadi trade  mark bagi  Kota  Semarang  dan  tidak  pernah  jelas  ujung  pangkal penanganannya.
Informan  yang  duduk  di  lembaga  legislatif  (8  orang)  mengakui  telah melakukan  upaya-upaya  untuk  menanggulangi  masalah  rob  dan  banjir  di  Kota Semarang,  seperti  yang  disampaikan  oleh  seorang  anggota  legislatif  dari  Golkar bahwa  Dewan  sudah  menganggarkan  dana  20  milyar  melalui  Panitia  Anggaran DPRD    untuk  mengatasi  rob  dan  banjir.  Dalam  praktiknya  anggaran  untuk pembersihan  saluran,  drainase,  pembuatan  kolam  retensi  dan  penanaman  bakau tidak dapat terserap bahkan hangus/harus dikembalikan kepada kas negara karena
eksekutif  (dalam  hal  ini  walikota  dan  sekda)  kurang  memiliki  itikad  baik  untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan efektif. Dalam hal ini, anggota partai politik  yang  duduk  di  kursi  legislatif  hanya  memiliki  kewenangan  pembuatan kebijakan  (peraturan  daerah/Perda)  dan  penganggarannnya,  sedangkan  untuk implementasi/pelaksanaan  menjadi  kewenangan  pihak  eksekutif  (walikota,  sekda dan SKPD).
Lebih  lanjut  anggota  dewan  mengatakan  bahwa  mereka  cukup  memiliki komitmen untuk menyelesaikan dan mengalokasikan anggaran penanggulangan rob dan  banjir,  hanya  saja  mereka  juga  membutuhkan  sinergi  dari  eksekutif  yang “memegang”  anggaran  dan  melaksanakan  kebijakan  di  lapangan.  Tanpa  adanya itikad baik dan pelaksanaan secara sungguh-sungguh dari pihak eksekutif
Selain  upaya-upaya  di  level  dewan,  terdapat  pula  upaya-upaya  yang dilakukan secara personal maupun organisasi (partai dan fraksi), seperti:
1. Menjadi  mediator  dan  fasilitator  masyarakat  dengan  SKPD  terkait, misalnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Hal ini berkaitan dengan hal- hal  teknis  yang  perlu  diketahui  masyarakat  mengenai  teknis penanggulangan masalah rob dan banjir.
2. Mengupayakan  mekanisme  tandingan  dalam  penyusunan  RAPBD. Selama  ini  RAPBD  hanya  disusun  oleh  eksekutif  saja  dan  legislatif terkesan  hanya  tinggal  menyetujuinya.  Oleh  karena  itu  ada  inisiatif untuk  membuat  RAPBD  tandingan  agar  biaya  yang  muncul  telah melalui  pembahasan  yang  komprehensif  karena  rencana  berasal  dari kedua  belah  pihak.  Sayangnya  inisiatif  ini  tidak  pernah  dapat diimplementasikan  karena  selalu  saja  sudah  ada  draft  RAPBD  dari pihak eksekutif.
3. Berkaitan  dengan  kebijakan,  telah  lama  dijalankan  upaya  berupa dukungan  anggaran  atas  kebijakan,  evaluasi  dan  kritik  kebijakan sebagai  upaya  untuk  menjaga,  mengontrol  dan  memacu  kinerja pemerintah.  Sejauh  ini  upaya  ini  belum  berhasil  secara  nyata  dan memuaskan.
Sementara  itu  anggota  partai  politik  yang  tidak  duduk  di  lembaga  legislatif memberikan  respon  yang  tidak  berbeda.  Mereka  menilai  bahwa  pemerintah  Kota Semarang  tidak  pernah  tegas  dan  sungguh-sungguh  dalam  mengimplementasikan kebijakannya. Hasilnya adalah sikap apatis serta rendahnya kesadaran warga untuk berpartisipasi  dalam  kebijakan.  Bahkan  jika  tidak  ada  momentum  khusus,  seperti hari  ulang  tahun  Kota  Semarang  atau    HUT  Kemerdekaan  RI,  masyarakat  tidak tergerak untuk memperhatikan, merapikan dan mengatur lingkungannya.
Dalam  hal  respon  atas  masalah  lingkungan  di  Kota  Semarang  khususnya berkaitan  dengan  rob  dan  banjir,  informan  yang  duduk  di  lembaga  legislatif  telah melakukan  berbagai  upaya  yang  cukup  banyak  namun  belum  sepenuhnya mendapatkan  dukungan  dari  eksekutif.  Padahal  pelaksanaan  sebuah  kebijakan sangat  tergantung  pada  eksekutif.  Nampaknya  pemkot  Kota  Semarang  kurang bersungguh-sungguh  melaksanakan  kebijakan  dalam  rangka  menangani  rob  dan banjir.

## B.3.  Rencana  Tindakan  Untuk  Menyelesaikan  Masalah  Lingkungan  Hidup  di Kota Semarang.
Secara terbuka diakui oleh informan (terutama yang duduk di legislatif periode 2009-2014),  bahwa  mereka  belum  memiliki  dokumen  rencana  tindakan  (program
kerja)  guna  menyelesaikan  masalah  lingkungan  di  Kota  Semarang,  khususnya berkaitan dengan rob dan banjir.
Namun  secara  pribadi  mereka  mengaku  siap  mengawal  agenda  lingkungan, sebagaimana yang dikatakan pengurus dari PKS bahwa mereka siap mengawal isu- isu  lingkungan  sebagai  agenda  yang  sangat  penting  sehingga  permasalahan lingkungan bisa diatasi; terutama terkait dengan rob dan banjir.
Adapun  usulan-usulan  tersebut  untuk  mengatasi  masalah  lingkungan  tsb diantaranya adalah:
1.  Penanaman pohon bakau di sepanjang pantai.
2.  Kerja bakti dan kebersihan lingkungan.
3.  Meminta  pemerintah  Kota  Semarang  untuk  bertindak  tegas  menegakkan PERDA lingkungan hidup dan meninjau ulang reklamasi pantai.
4.   Menyusun peta masalah serta strategi penyelesaian secara komprehensif sehingga  dapat  dilakukan  kolaborasi  dan  koalisi  guna  optimalisasi anggaran untuk menyelesaikan masalah rob dan banjir.
5. Memperketat  strategi  pengawasan  kebijakan  lingkungan  (prosedur pembukaan  lahan,  Rencana  Tata  Ruang  Tata  Wilayah,  pengurangan polusi  melalui  BRT,  penataan  lingkungan  dan  drainase  dan  pengkajian reklamasi)  serta  berpikir  nonkonvensional  dalam  menangani  masalah lingkungan.
Sayangnya hal tersebut masih berupa ide-ide dan belum tertuang kepada dokumen  kebijakan  partai,  fraksi  maupun  rencana  kerja  dewan  untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
Dalam    masalah  lingkungan,  baik  partai,  fraksi  maupun  dewan  nampaknya belum  memiliki  formulasi  kebijakan  secara  internal  bagaimana  menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Semarang terbukti dari tidak adanya dokumen  resmi  yang  menyatakan  dan  menjelaskan  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu dapat disimpulkan bahwa baik partai, fraksi maupun dewan belum memiliki rencana tindakan atas masalah lingkungan yang ada di Kota Semarang khususnya berkaitan dengan  penanganan  masalah  rob  dan  banjir  untuk  jangka  waktu  lima  tahun mendatang (2009-2010).

## C.  PENUTUP C.1. Simpulan
Dari  temuan  hasil  penelitian,  baik  dari  pengkajian  dokumen  maupun wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Masalah rob dan banjir adalah masalah lingkungan yang cukup besar di Kota  Semarang  yang  selalu  menemui  jalan  buntu  dalam  upaya penyelesaiannya.  Pada  satu  sisi  pihak  legislatif  dan  eksekutif  tidak pernah  menemukan  formula  sinergi  sehingga  kebijakan  tidak  pernah diimplementasikan  dengan  baik  dan  benar,  sementara  pada  sisi  yang lain  masyarakat  menjadi  apatis  dan  tidak  memiliki  kesadaran  untuk bepartisipasi dalam penanganan masalah rob dan banjir.
2. Partai  politik  kurang  memiliki  kepedulian  jika  melihat  kepada  visi,  misi, platform  dan  program  kerja,  mengingat  masalah  lingkungan  tidak pernah  dicantumkan  secara  detail,  terlebih  masalah  rob  dan  banjir  di Kota  Semarang.  Dokumen  visi,  misi  dan  platform  lebih  banyak  bersifat normatif,  ideologis  dan  sangat  umum.  Kepedulian  sudah  ada  tapi porsinya    masih  sangat  sedikit  dibandingkan perhatiannya  terhadap bidang-bidang  lain,seperti  ekonomi,  pendidikan,  lapangan  kerja,  dan
lain-lain.    Hanya  Golkar  yang  mencantumkan  isu  lingkungan  dalam visinya.  Demikian  juga  pada  misi,  hanya  satu  partai  yang mencantumkan,  yaitu  PAN.  Sementara  PKS  sebagai  satu-satunya partai  yang  memiliki  platform  tentang  pengelolaan  dan  pelestarian lingkungan  hidup;  namun  demikian  kurang  dapat  menunjukkan  secara detail bagaimana implementasi dari platform tersebut di dalam program kerjanya.
3. Sudah  ada  tindakan  dan  upaya  sebagai  respon  atas  masalah lingkungan di Kota Semarang khususnya berkaitan dengan masalah rob dan banjir . Salah satu yang dilakukan parpol melalui wakilnya di DPRD Kota  Semarang  pada  pada  masa  bakti  2004-2009  adalah  dengan menyetujui  anggaran  sebesar  20  milyar  untuk  mengatasi  masalah  rob dan banjir. Namun sayangnya upaya yang dilakukan oleh legislatif tidak memperoleh sinergi yang positif dari pihak eksekutif .
4. Partai  politik khususnya melalui perwakilannya didewan (Fraksi)  belum memiliki  rencana  tindakan  atas  masalah  lingkungan  yang  ada  di  Kota Semarang  khususnya  berkaitan  dengan  penanganan  masalah  rob  dan banjir untuk masa bakti waktu lima tahun mendatang (2009-2014).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  partai  politik  di  Kota  Semarang kurang  memiliki  kepedulian  terhadap  masalah  lingkungan  di  Kota  Semarang khususnya  berkaitan  dengan  masalah  rob  dan  banjir.  Kepedulian  yang  ada sifatnya  masih  bersifat  parsial  dan  insidental,  belum  terwadahi  secara organisasi  dan  komprehensif  dalam  dokumen  resmi  partai  dan  juga  belum menjadi program yang utama dan berkesinambungan..

## C.2. Saran
Dari berbagai fakta dan data yang diperoleh, penyusun memformulasikan saran-saran sebagai berikut :
1.  Administrasi partai dan fraksi agar ditata lebih baik sehingga dokumen formal  seperti  visi,  misi,  platform dan  program  kerja  dapat  dibaca dan dikaji oleh siapapun khususnya pengurus dan konstituen.
2.  Partai  politik  perlu  mewadahi  aspirasi  yang  berkembang  dan memformulasikannya  ke  dalam  program  kerja.  Bilamana  perlu  partai politik  dapat  menyusun  visi,  misi,  platform  dan  program  kerja  yang lebih membumi atau sesuai dengan karakter wilayah Kota Semarang.
3.  Perlu adanya terobosan-terobosan dan itikad baik untuk menjembatani kemandegan komunikasi dan kolaborasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif,  baik  untuk  urusan  APBD  maupun  masalah-masalah  sosial yang  lain.  Jika  semua  pihak  melestarikan  cara-cara  yang  selama  ini dilakukan  maka  sinergi  kedua  lembaga  dan  keberhasilan  akan  jauh dari kenyataan sehingga yang rugi juga masyarakat Kota Semarang.
4.  Partisipasi  dari  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  mengontrol, mengevaluasi  dan  memberikan  masukan  baik  kepada  lembaga legislatif  maupun  eksekutif,  jika  tidak  kedua  lembaga  tersebut  akan menggunakan “cek kosong” yang diberikan oleh para konstituen pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Di era demokrasi yang  sekarang  ini,  masyarakat  bukan  lagi  obyek  melainkan  subyek kebijakan.

## DAFTAR  RUJUKAN
Amal, Ichlasul, Teori-Teori Mutakhir Parpol , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989 Budiharjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 1997 Haryanto, Parpol: Suatu Tinjauan Umum , Yogyakarta: Liberty, 1994 Haryanto, Sistem Politik:Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1982 Hidayat,  Herman, Politik  Lingkungan:  Pengelolaan  Hutan  Masa  Orde  Baru  dan  Reformasi ,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 Kartodihardjo, Hariadi, Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia , Jakarta: Equinox  Publishing Indonesia, 2006 Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda, 2000 Susilo, Dwi Rachmad K, Sosiologi Lingkungan , Jakarta : Rajawali Pers, 2008 Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik , PT Grasindo, Jakarta, 1999 Surachmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik , Bandung: Tarsito, 1992

## Sumber lain:
Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi,Komunikasi, danEkologi Manusia Vol.1/No 1, April 2007 Gatra, Juli 2008 www.kabarindonesia.com www.waspada co.id www.tribun-timur.com www.beritabumi.or.id ). http://www.waspada.co.id www.greenparty.ca www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi