Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 2120-2134

## Transformasi Doktrin Al-Ma’un Terhadap Penguatan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah
Saefudin Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram E-mail: saefudin.ghojrhyl@gmail.com , 190404019.mhs@uinmataram.ac.id

## Abstract
The existence of Muhammadiyah as a tajdid movement began to be eroded by globalization due to the lack of understanding  among  Muhammadiyah  followers  was  only  in  the  implementation  of  mandatory.  Whether  we realize  it  or  not,  Muhammadiyah  is  now  faced  with  a  vortex  of  ideological  struggle  amidst  the  capitalism hegemony,  liberalism,  the  welfare  state,  socialism,  communism,  fascism,  and  communities’  economy.  This research  aimed  at  discovering  and  analyzing  the  transformation  of  the  doctrine  on  the  strengthening  of  the economic movement as well as the Islamic economic perspective on it. This qualitative research with a library design. This study concluded that the doctrine was transformed into a massive thought concept for strengthening Muhammadiyah  economic  movement.  The  concept  consisted  of  Muhammadiyah  Incorporated  and  Strategic Partnership.  These  two  transformations  were  basically  focused  on  the  empowerment  and  liberation  of  the mustadl'afin.  On  the  perspective  of  Islamic  economics,  the  strong  interrelation  could  be  seen  from  the philosophical  values  existing  in  justice  and  monotheism.  These  two  values  unite  into  one  creating  prosperity through the empowerment and liberation of the mustadl'afin .
Keywords : Transformation, Al-Ma’un Doctrine  and Mustadl’afin.
Saran  sitasi :  Saefudin.  (2022).  Transformasi  Doktrin  Al-Ma’un  Terhadap  Penguatan  Gerakan  Ekonomi Muhammadiyah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 2120-2134. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5354
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5354

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia  terlahir  sebagai  gerakan  pembaharu  Islam dengan  gerakan  “ diin  al-‘amal” sebagai  filantropi praksis  adalah  Muhammadiyah.  Muhammadiyah mentasbihkan  diri  sebagai  gerakan tajdid melalui pemaknaan  surah-surah  dalam  al-Qur‘an.  Pondasi utama  lahirnya  Muhammadiyah  adalah  atas  hasil pemaknaan Kyai Haji Ahmad Dahlan terhadap Surah Ali  Imran  104  dan  dalam  dakwah  sebagai  gerakan yang  dilandasi  dengan  pemaknaan  surah al - Ma ‘un. Pemaknaan kedua surah dan ayat tersebut berdasarkan kondisi  masyarakat  pada  waktu  itu  yang  dipenuhi dengan  hal-hal  yang  berbau syirik , bid‘ah dan khurafat ,  tidak  terdapat  lembaga  pendidikan  Islam yang  memadai,  kelemahan  kepemimpinan  Islam, meningkatnya gerakan misi agama lain  ke masyarakat Indonesia,  tekanan  bangsa  Belanda  dan  pengaruh gerakan  pembaruan  dalam  dunia  Islam  (Miswanto, 2012). Tajdid Muhammadiyah terimplementasi dalam
bentuk  gagasan  pemikiran  dan  amal  usaha  yang mencakup  aspek  keagamaan,  sosial-kemasyarakatan, ekonomi,  kesehatan,  pendidikan,  politik  dan  lain sebagainya.
Eksistensi  Muhammadiyah  sebagai  gerakan dakwah  mulai  tergerus  oleh  perkembangan  zaman. Gerakan Muhammadiyah mulai menjauh dari visinya sendiri yang disebabkan beberapa pemahaman warga Muhammadiyah  terhadap  doktrin al-Ma‘un yang hanya sebatas pelaksanaan ibadah mahdhah , memberi sedekah,  infaq,  dan  menyantuni  anak  yatim  sebagai bentuk  pengguguran  kewajiban  secara  personal. Padahal jika dikaji dan difahami secara komprehensif, doktrin al-Ma‘un mengajarkan  kepada  umat (khususnya warga Muhammadiyah) pada dua dimensi ibadah  sekaligus,  yaitu  ibadah mahdhah dan  ibadah muamalah  ( al -‘ amal al - iqtishadiyah ),  ibadah  untuk mensejahterahkan  dan  menghilangkan  kemiskinan umat (Ghazali & Mu’ti, 2016).
Disisi lain, disadari atau tidak, kini Muhammadiyah dihadapkan pada pusaran pertarungan ideologi di tengah hegemoni kapitalisme (neo)  liberal,  mazhab  negara  kesejahteraan  ( welfare state ),  sosialis,  komunisme,  fasisme  dan  ekonomi rakyat.  Selain  itu,  dengan  semakin  berkembangnya ekonomi  syariah  di  Indonesia,  Muhammadiyah berpeluang  untuk  ikut  andil  dan  membuktikan eksistensi  gerakan din  al-‘amal dalam  bidang ekonomi, khususnya pemberdayaan dan keberpihakan pada  kaum mustadl‘afin .  Pada  Muktamar  satu  abad Muhammadiyah,  para  akademisi  di  lingkungan Fakultas  Ekonomi  PTM  memberikan  sumbangsih pemikiran yang tertuang dalam sebuah buku “Gerakan Ekonomi  Muhammadiyah:  Kajian  dan  Pengalaman Empiris”. Buku tersebut merupakan hasil kajian dan diskusi  panjang  selama  pelaksanaan  Lokakarya  Pra- Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah  Malang  pada  tahun  2010  (Malik, Ulum & Widayat, 2010).
Doktrin Al-Ma‘un memberikan  kesadaran kepada umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, bahwa ibadah ritual kepada Allah itu tidak ada artinya jika  tidak  direfleksikan  dalam  wujud  kesadaran kemanusiaan, seperti menolong fakir-miskin dan anak yatim. Namun teologi ini tak bisa menghalangi umat Islam dari berasyik-masyuk (berkasih-kasihan) dalam ibadah ritual. Baru dengan fiqh TBC, seperti larangan untuk menciptakan ritual-ritual baru, maka umat Islam mengalihkan  minat  ibadah  ritualnya  ke  aksi  sosial. Hukum selamatan adalah contoh lain bagaimana fiqh TBC mampu mengubah bantuan sosial karitatif dalam selamatan menuju bantuan yang lebih konkrit kepada orang-orang yang membutuhkan (Burhani).
Beberapa kajian sebelumnya menjelaskan bahwa dalam  surah al-Ma‘un terkandung  nilai  sosial kemasyarakatan yang terdiri dari pemberdayaan kaum lemah  dan  prinsip  saling  berbagi  (Kusuma,  2018). Kemudian, al-Ma‘un juga dikatakan sebagai praksis sosial  yang  menjadi  sebuah  wacana  gerakan  teologi transformatif  berpusat  pada  pandangan  keagamaan dengan  basis  tauhid  dan  melakukan  praksis pembebasan serta pemberdayaan manusia (Gunawan, 2018).
Doktrin al-Ma‘un yang  bersifat  devolusioner berada  pada  tataran  konsep  pemberdayaan  tersebut sejalan  dengan  konsep  teologi  pembebasan  yang ditawarkan  oleh  Asghar  Ali  Enginer,  dimana dikatakan  bahwa  “teologi  pembebasan  sangat menekankan pada kombinasi antara refleksi dan aksi,
iman  dan  amal  sebagai  aspek  praksis”.  Lebih  lanjut pembebasan  tersebut  didasarkan  pada  konsep  tauhid yang  tidak  hanya  perihal  keesaan  Allah,  tetapi kesatuan manusia ( unity of mankind ) yang mengakui dan  menjamin  kesetaraan  manusia  tanpa  ada diskriminasi dalam bentuk apapun ( classless society ) (Prihantoro, 2009).
Disisi  lain,  tataran  konsep  tersebut  terkandung sebuah  nilai  keadilan  yang  secara  inheren  menyatu dengan nilai tauhid yang merefleksikan kesatuan dan kesetaraan manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Sayyid  Quthub,  dimana  keadilan  adalah  persamaan kemanusiaan  pada  semua  nilai  yang  mencakup ekonomi  secara  luas  (Mohammad,  1994).  Dengan demikian,  tauhid  dan  keadilan  ibarat  dua  sisi  mata uang, berbeda sisi namun tetap satu nilai.
Atas dasar pemikiran dan gagasan tersebut, maka diperlukan telaah lebih mendalam sebagai bagian dari ikhtiar untuk meneguhkan konsep dan filosofi gerakan ekonomi Muhammadiyah yang terpusat pada doktrin al-Ma‘un sebagai  bagian  dari  filantropi  praksis pemberdayaan  dan  keberpihakan  terhadap  kaum mustadl‘afin .

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono,  penelitian  kualitatif  adalah  “metode  yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme  yang digunakan  untuk  meneliti  kondisi  alamiah  dengan menekankan  pada  hasil  penelitian  pada  makna,  dan konstruksi fenomena daripada generalisasi” (Sugiyono, 2018). Paradigma postpositivisme merupakan  paradigma  yang  beranggapan  bahwa semua penelitian harus dilandaskan pada teori. Teori permasalahan bersifat sementara dan dapat berkembang  setelah  dilakukan  penelitian  (Hamzah, 2020).
Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini didasarkan  pada  tujuan  penelitian  untuk  melakukan penemuan,  pembuktian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan.  Namun  yang  utama  adalah  untuk menganalisis  dan  menelaah  secara  kritis  bagaimana doktrin  al-Ma‘un    bertransformasi  ke  dalam  konsep gerakan ekonomi Muhammadiyah. Adapaun pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penedekatan  kepustakaan.  model  pendekatan penelitian  pustaka  yang  digunakan  adalah  kajian pemikiran  tokoh.  Penggunan  kajian pemikiran tokoh ini sejalan dengan fokus pembahasan dalam penelitian
yang  membahas  tentang  konsep  Gerakan  Ekonomi Muhammadiyah yang dituangkan dalam sebuah buku yang  merupakan  hasil  pemikiran  dari  para  tokoh (akademisi dan praktisi) Perguruan Tinggi Muhammadiyah  yang  tergabung  dalam  Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Kajian tokoh  merupakan  usaha  untuk  menggali  pemikiran tokoh-tokoh  tertentu  yang  memiliki  karya-karya fenomenal  yang  dapat  berbentuk  buku,  surat,  pesan atau dokumen lain yang menjadi refleksi pemikirannya (Hamzah, 2020).
Adapun  tipologi  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  interpretatif. Dikatakan  interpretatif  karena  berkaitan  dengan interpretasi suatu naskah atau hasil pemikiran. Dalam paradigma  ini,  ilmu  dipandang  sebagai  analisis sistematis  yang  memandang  realitas  bersifat  jamak dan holistik. Tujuan dari paradigma ini adalah untuk mengembangkan teori dan hasil temuan bersifat open- ended,  yang  berarti  bahwa  hasil  temuan  dalam penelitian  masih  terbuka  untuk  dikritik,  direvisi, bahkan disalahkan (Hamzah, 2020).
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer,  sekunder  dan  tersier.  Sumber  data  primer merupakan sumber utama yang menjadi pokok kajian dalam penelitian yang terdiri dari hasil pemikirin pada akademisi dan praktisi yang tergabung dalam Majelis Ekonomi  dan  Kewirausahaan  Muhammadiyah  yang tertuang  dalam  sebuah  buku  tentang  konsep  gerakan ekonomi  Muhammadiyah.  Sumber  data  sekunder dalam  penelitian  digali  dari  beberapa  sumber  yang mempunyai  relevansi  terhadap  pembahasan  yang terdiri  dari  buku-buku  hasil  pemikiran  tokoh Muhammadiyah,  buku  tentang  ekonomi  Islam,  hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Pedoman  Kehidupan  Islami  Warga  Muhammadiyah, tafsir  al-Qur’an  dan  lain  sebagainya  yang  dapat mendukung  dari  data  hasil  penelitian.  Sedangkan sumber  data  tersier  menjadi  sumber  data  yang  dapat memberikan gambaran dalam dimensi lain penelitian yang  dapat  berupa  ensiklopedia  dan  hal-hal  yang terkait dengan penelitian.
Sumber-sumber data tersebut kemudian dikumpulkan  dengan  Teknik  pengumpulan  data dokumentasi. Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah  mencari  suatu  data  mengenai  suatu  hal  atau variabel  yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat kabar,  majalah,  prasasti-prasasti,  notulen  rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002).
Kemudian  setelah  data  terkumpul,  tahapan selanjutnya dialukan analisis terhadap data-data yang telah  terkumpul  tersebut.  Pada  dasarnya  dalam penelitian kepustakaan digunakan model analisis teks dan wacana. Model tersebut didasari pada penggunaan bahasa  yang  terdapat  didalamnya  yang  mencakup aspek  pesan,  penalaran  logis,  dan  fakta-fakta  yang dapat  meyakinkan  argumentasi  (Hamzah,  2020). Adapun  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  analysis  deskriptif, content analisys , dan analisis kritis.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Ideologi Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Ideologi merupakan salah satu pandangan dunia ( world  view )  yang  memiliki  pengaruh  besar  dalam agama,  ilmu  pengetahuan  dan  sejarah  peradaban dunia.  Dalam  “Rumusan  Pokok-Pokok  Persoalan tentang Ideologi Keyakinan Hidup Muhammadiyah” (Panitia  Tajdid,  1968),  dinyatakan  bahwa  ideologi adalah  “ajaran  atau  ilmu  pengetahuan  yang  secara sistematis  dan  menyeluruh  membahas  mengenai gagasan  cara-cara,  gambaran  dalam  pikiran,  untuk mendapatkan  keyakinan  mengenai  hidup  dan kehidupan yang benar dan tepat”. Ideologi juga dapat dikatakan  “keyakinan  hidup”,  yang  mencakup pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran dan cara yang dipergunakan  untuk  melaksanakan  pandangan  hidup dalam  mencapai  tujuan  hidup  tersebut  (PP. Muhammadiyah, 2019).
Ideologi  atau  doktrin  ekonomi  Muhammadiyah berpusat pada doktrin surah al-Ma‘un , yaitu merespon atas kecaman al-Qur’an atas perilaku perorangan yang dianggap  pendusta  agama  bagi  yang  tidak  peduli terhadap  anak  yatim  dan  fakir  miskin.  Wujud tajdid yang  dilakukan  Ahmad  Dahlan  dan  generasi setelahnya  adalah  dengan  melakukan  penyelesaian masalah secara kelembagaan, sebagai fardhu kifayah (tanggung  jawab  bersama).  Cara  ini  merupakan  cara Muhammadiyah merespon kemiskinan dari kewajiban individu  ( fardhu ‘ ain )  menjadi  kewajiban  bersama ( fardhu kifayah )  yang  kemudian  dianggap  sebagai tajdid  yang  sesuai  pada  zamannya  (Malik,  Ulum  & Widayat, 2010).
Doktrin  al-Ma‘un    juga  merupakan  bentuk kedermawanan yang lebih banyak digunakan sebagai warisan historis daripada sebagai ideologi sosial yang progresif  sehingga  mampu  mendorong  perubahan sosial  ekonomi.  Sebagai  contoh  adalah  aktivitas ekonomi  warga  Muhammadiyah  dalam  bidang
perdagangan. Bidang perdagangan merupakan kegiatan ekonomi pertama yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah.  Pernyataan  ini  didasarkan  pada pendapat  Kuntowijaya,  dimana  dikatakan  bahwa “pendiri  pertama  dan  kedua  Muhammadiyah  adalah seorang  pedagang”.  Muhammadiyah  juga  didirikan dari zakat, infaq dan sedekah warganya yang memiliki relasi antar bisnis dengan pengembangan Muhammadiyah (Malik, Ulum & Widayat, 2010).
3.2. Konsep Tajdid dan Ijtihad Ekonomi Muhammadiyah
Muhammadiyah  merupakan  sebuah  gerakan Islam  terbesar  yang  dikenal  sebagai  sebuah  gerakan pembaharu.  Gerakan  tersebut  kemudian  dikenal dengan  sebuah  gerakan  tajdid.  Makna  tajdid  jika ditarik kedalam makna apapun adalah pembaruan. Hal ini didasarkan pada pemaknaan tentang tajdid adalah “mengembalikan  sesuatu  pada  tempatnya  ( i’adat  al- syaiy  ka’l-mubtada ),  dan  menjadikan  baik  atau mengembangkan ( al - ishlah ) (Nashir, 2016).
Menurut  Syamsul  Anwar, tajdid dimaknai sebagai sebuah ikhtiar menemukan kembali substansi agama  untuk  pemaknaan  baru  dalam  pengungkapan konteks  baru  yang  berubah,  baik  melalui  purifikasi atau  dinamisasi.  Purifikasi  atau  pemurnian  adalah mengembalikan  ajaran  Islam  pada  yang  asli berdasarkan  al-Qur’an  dan  as-Sunnah.  Sedangkan dinamisasi adalah sebuah pembaruan yang memperbarui urusan-urusan keagamaan sesuai substansi  ajaran  Islam  (Anwar,  2005).  Asymuni Abdurrahman  mengartikan  tajdid  sebagai  pemurnian dan pengembangan (Nashir, 2016).
Gerakan tajdid atau  pembaruan  dalam  Islam terbagi menjadi dua bidang utama, diantaranya adalah tajdid  dalam  bidang  akidah  dan  ibadah,  dan  tajdid dalam  bidang  muamalah  duniawiyah.  Dalam  bidang akidah  dimaksudkan  sebagai  bentuk  purifkasi  ajaran Islam dari unsur asing, sehingga tetap dalam keadaan suci  dan  terus  diperbaharui.  Purifikasi  ajaran  islam terdiri  dari  bahaya  tahayul,  khurafat,  bid’ah,  dan syirik.  Sedangkan  tajdid  dalam  bidang  muamalah duniawiyah mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan  dan  budaya  sebagai  bagian  dari  upaya modernisasi sepanjang tidak bertentangan dengan al- Qur’an dan as-Sunnah (Miswanto, 2012).
Adapun ijtihad ,  secara  bahasa  diartikan  sebagai sebuah kesungguhan. Kata ijtihad sendiri berasal dari bahasa  Arab  dapat  bermakna  kesungguhan  dan kesanggupan.  Dalam  tata  bahasa  Arab,  kata ijtihad
mengandung  makna  “ mubalagah ”  yang  berarti bermakna “sangat”. Secara esensi, ijtihad terkandung arti kesanggupan dan kemampuan yang maksimal dan harus  dilakukan  dengan  kesungguhan  serta  sepenuh hati”  (Syarifuddin,  2014).  Dalam  hal  fiqh, ijtihad identik dengan sebuah metode yang dimana esensinya adalah  menggunakan  seluruh  kesanggupan  untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Hal ini didasarkan pada pendapat Abdul Wahab Khalaf yang mendefinisikan  kata ijtihad sebagai  “mengerahkan daya  dan  kemampuan  untuk  menghasilkan  hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ yang terperinci” (Saebani, 2008).  Menurut  Kuntowijoyo,  gerakan ijtihad Muhammadiyah  disebut  sebagai  cita-cita  kemajuan ( the  idea  of  progress ,  sejarah  yang  selalu  bergerak maju  agar  agama  selaras  dengan  semangat  zaman). Dalam  konteks  inilah, tajdid menjelma  menjadi ijtihad dalam Gerakan.
Pembaruan  yang  sejalan  dengan  keyakinan Muhammadiyah adalah corak pembaru yang bersifat devulisoner . Corak devolusioner merupakan pemurnian  Islam,  dimana  konsep  asal  dipahami  dan ditafsirkan sehingga dapat dipahami lebih jelas dalam konteks masyarakat masa kini. Hal ini berbeda dengan corak  yang  bersifat  evolusioner,  dimana  pembaruan jenis  ini  bukan  merupakan  proses  perkembangan bertahap yang datang kemudian lebih baik dari yang sebelumnya (Malik, Ulum & Widayat, 2010).
Gerakan ekonomi Muhammadiyah pada sasaran personal  lebih  bersifat  advokasi  dan  membangun akses  serta  jaringan.  Sedangkan  pada  sasaran institusional,  Muhammadiyah  secara  organisasi terlibat  dan  bergerak  langsung  secara  praksis  dalam kegiatan  ekonomi  atau  dunia  usaha.  Pada  sasaran institusional,  gerakan  ekonomi  dilakukan  melalui beberapa  tahapan  yang  terdiri  dari  (Malik,  Ulum  & Widayat, 2010):
a. Menanamkan  pemahaman  dan  kesadaran  yang sama  tentang  pentingnya  dan  bermanfaatnya membangun kekuatan bersama ( corporation ) dari potensi  ekonomi  yang  dimiliki  Muhammadiyah daripada bergerak sendiri.
b. Menyusun  pedoman,  membangun  sistem  dan instrumen  yang  dapat  mengkonsolidasi  sumber- sumber  daya  yang  dimiliki  Muhammadiyah  ke dalam  satu  sistem  yang  terintegrasi  melalui manajemen korporasi (Muhammadiyah
Incorporated ).
c. Sosialisasi dan implementasi sistem dan pedoman Muhammadiyah Incorporated .
Gerakan  ekonomi  dengan  sistem  korporasi  ini memiliki tujuan untuk, 1) Mendukung tercapainya visi dan  misi  perserikatan,  2)  Mengintegrasikan  sistem pengelolaan  organisasi  dan  3)  Meningkatkan  daya saing dan posisi tawar organisasi. Selain itu, manfaat dari  gerakan  ekonomi  Muhammadiyah  melalui pendekatan  korporasi  terdiri  dari  1)  Terciptanya pengelolaan amal usaha yang lebih efisien dan efektif serta produktif, 2) Mampu memberikan informasi dan kemudahan  akses  terhadap  potensi  organisasi  secara real  time ,  dan  3)  Mempercepat  proses  pengambilan kebijakan (Malik, Ulum & Widayat, 2010).
3.3. Transformasi  Doktrin  Al-Ma’un  Terhadap
Penguatan Gerakan Ekonomi

## Muhammadiiyah
Sebagai  salah  satu  organisasi  Islam  terbesar  di Indonesia, Muhammadiyah ikut berperan aktif dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Usaha-usaha Muhammadiyah dalam memperjuangkan kemerdekaan  Indonesia  dapat  dilihat  dari  berbagai aspek,  terutama  bidang  pendidikan  dengan  ikut bergabung  bersama  Budi  Oetomo  pada  waktu  itu. Tidak  hanya  itu,  gerakan  Muhammadiyah  juga bergerak  dalam  bidang  sosial  terkait  kondisi masyarakat pada waktu itu, dimana kemiskinan yang menyebabkan kelaparan dan aqidahnya menyimpang dari ajaran Islam.
Salah  satu  ciri  gerakan  Muhammadiyah  adalah tajdid atau  gerakan  reformasi.  Pemaknaan tajdid dalam  Muhammadiyah  lebih  bersifat  penekanan, bukan  reduksi  makna,  dimana  banyak  umat  Islam yang  tidak  murni  dalam  beragama  karena  tercampur dengan  praktik  syirik, tahayul , bid’ah dan khurafat (Nashir,  2016).  Sifat  dan  ciri  gerakan tajdid Muhammadiyah  tidak  hanya  berada  pada  lingkup pengertian  semata,  namun  jauh  lebih  dari  itu Muhammadiyah berupaya untuk melakukan pembaruan dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah. Pembaruan  tersebut  mencakup  penyelenggaraan pendidikan,  penyantunan  terhadap  fakir  miskin  dan anak yatim, zakat, kesehatan dan lainnya. Untuk itu, tajdid Muhammadiyah  kemudian  dikenal  dengan istilah purifikasi dan reformasi.
Tidak hanya sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah melebarkan sayap gerakannya dalam berbagai aspek, diantaranya adalah tajdid dan ijtihad dalam  bidang  ekonomi.  Gerakan tajdid dan ijtihad dalam bidang ekonomi ini dimulai dari terbentuknya sebuah  lembaga  yang  konsen  untuk  merumuskan
konsep  dan  arah  gerakan  ekonomi  Muhammadiyah mendatang. Melalui berbagai kajian panjang, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah meluncurkan  cetak  biru  gerakan  ekonomi  yang kemudian  menjadi  sumbangsih  dalam  Muktamar  1 Abad  Muhammadiyah.  Di  dalam  kajian  tersebut, terdapat  lima  bagian  yang  terdiri  dari  “Gagasan Utama”,  “Muhammadiyah Incorporated ”,  “ Tajdid ,
Etos,
dan Strategi Gerakan Ekonomi
Muhammadiyah”,  “Gagasan  Penutup”  dan  “Kajian Khusus”.  Secara  ringkas,  kajian  tersebut  berkaitan
dengan
pemikiran-pemikiran ekonomi Muhammadiyah yang terpusat pada doktrin al-Ma‘un .  Selain  itu,  kajian-kajian  tersebut  berisi  dan membahas  tentang  isu-isu  aktual  dalam  bidang ekonomi dan bisnis.
Jika  ditarik  menjadi  sebuah  doktrin  yang bertransformasi dalam gerakan dan aktivitas ekonomi dalam Amal Usaha Muhammadiyah, maka setidaknya doktrin al-Ma‘un tersebut dapat diklasifikan menjadi dua  gagasan  besar  untuk  tajdid  dan  ijtihad  ekonomi Muhammadiyah di masa mendatang. Kedua gagasan tersebut terdiri dari:

## 3.3.1. Muhammadiyah Incorpoerated
Dengan besarnya jumlah amal usaha Muhammadiyah  tersebut,  Muhammadiyah  sejatinya dikelola  dengan  prinsip incorporated .  Gagasan Muhammadiyah Incorporated menjadi sebuah keniscayaan  jika  tidak  ingin  ditelan  oleh  sejarah. Konsep ini merevitalisasi organisasi Muhammadiyah dalam konteks amal usaha, jenjang vertikal organisasi dan organisasi otonom. Maka untuk itulah dibutuhkan sebuah sistem  pengelolaan  organisasi  secara modern dan sophisticated (Malik, Ulum & Widyat, 2010).
Konsep incorporated atau  korporasi  merupakan bentuk kepemilikan perusahaan yang diciptakan untuk menghindari  kesulitan.  Korporasi  pada  dasarnya adalah  lembaga  usaha  berbadan  hukum  yang  tidak dikelola secara langsung oleh pemiliknya. Kepemilikan  ditetapkan  pada  waktu  inkorporator (pendiri korporasi) menyatakan pembentukan perusahaan.  Sebuah  korporasi  dapat  membeli, memiliki,  dan  menjual  kekayaan  atas  nama perusahaan (Machfoedz, 2017).
Dalam  konsep  Muhammadiyah Incorporated , jenjang  struktur  organisasi,  amal  usaha  dan  otonom harus diperkuat dengan melakukan koordinasi sesuai pembidangan  dan  klasifikasi  jenis  kegiatan.  Dalam konsep incorporated , pelaku usaha dalam skala kecil
dan menengah yang memiliki keunggulan komparatif disatukan  dalam  sebuah  holding  yang  menjadi katalisator  dalam  membangun  network  produksi, distribusi, dan pemasaran pada tingkat global (Malik, Ulum  &  Widayat,  2010).  Dengan  embrio  yang dimiliki  oleh  Muhammadiyah,  peluang besar konsep ini adalah terbangunnya sistem yang menyatu dalam kelembagaan.
Muhammadiyah incorporated pada  dasarnya bukanlah  untuk  membentuk  atau  membangun perusahaan  atau  kerajaan  bisnis,  melainkan  untuk menghilangkan  hak-hak  otoritas  pengelolaan  atau kepemilikan  lokal  terhadap  sumber  daya  ekonomi. Dalam konsep incorporated , Muhammadiyah berperan  dan  beroperasi  sebagai  mediator,  fasilitator dan  mengonsolidasikan  sumber  daya  ekonomi  yang dimiliki  secara  terintegrasi  dan  tersistem.  Adapun tujuan  Muhammadiyah Incorporated terdiri  dari (Malik, Ulum & Widayat, 2010):
a. Mendukung tercapainya visi dan misi perserikatan;
b. Mengintegrasikan sistem pengelolaan organisasi, sehingga mampu mengonsolidasikan dan memberikan informasi mengenai potensi sumber daya organisasi; dan
c. Meningkatkan sumber daya saing dan posisi tawar organisasi.
d. Sedangkan manfaat dari gerakan Muhammadiyah incorporated  adalah  (Malik,  Ulum  &  Widayat, 2010):
e. Terciptanya  pengelolaan  amal  usaha  yang  lebih efisien dan efektif serta produktif;
f. Mampu  memberikan  informasi  dan  kemudahan akses terhadap potensi organisasi secara real time; dan
g. Mempercepat proses pengambilan kebijakan.
Manfaat  lain  yang  dapat  dimaksimalkan  dari konsep  incorporated  adalah  umur  perusahaan  yang tidak terbatas, kemudahan dalam pengalihan kepemilikan,  pertanggungjawaban  yang  terbatas, kemudahan memperluas jaringan usaha, lebih bersifat permanen,  dapat  menggunakan  manajemen  spesialis (Alma, 2020). Namun yang tidak kalah penting adalah manfaat pada sektor keuangan yang dapat ditingkatkan.  Stabilitas  korporasi  yang  besar  dapat memudahkan korporasi untuk memperoleh pinjaman dari bank. Dengan ketersediaan modal modal tersebut, korporasi  berpeluang  bertumbuh  besar  (Machfoedz, 2007).
Muhammadiyah  dalam  mewujudkan  gerakan incorporated membutuhkan  sumber  daya  yang unggul. Untuk mewujudkan itu semua, Muhammadiyah  melalui  PTM  yang  tersebar  di seluruh  penjuru  negeri  dapat  menjadikannya  sebagai lokomotif  dalam  membentuk  SDM World Class . Tidak  hanya  itu,  SDM  yang  dihasilkan  juga  harus kosmopolitan,  yakni  yang  memiliki  kemampuan membuat  konsep,  kompetensi,  jaringan  global  dan berakhlak mulia (Malik, Ulum & Widayat, 2010).
Kosmopolitan  dalam  Muhammadiyah  menjadi sebuah  karakter  dalam  gagasan  Islam  berkemajuan. Gagasan  Islam  berkemajuan  merupakan  formula jawaban  organisasi  atas  kompleksitas  persoalan kebangsaan dan kemanusiaan. Karakter kosmopolitan dalam  gagasan  Islam  berkemajuan  Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki “rasa solidaritas  kemanusiaan  universal  dan rasa tanggung jawab  universal  kepada  sesama  manusia  tanpa memandang  perbedaan  dan  pemisahan  jarak  yang bersifat primordial dan konvensional” (Mu’ti, 2015).

## 3.3.2. Partnership Stratejik
Partnership dalam konsep bisnis, identik dengan usaha  modal  bersama.  Menurut  Musselman  dan Hughes, partnership adalah “ an association of two or more persons to carry on as co-owners of a business for profit ”. Partnership merupakan suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu  usaha  untuk  mencari  keuntungan.  Dalam partnership,  terdiri  dari  general  partnership  dan limited  partnership.  Dimana  pada  general  partner, semua anggota ikut secara aktif dalam kegiatan bisnis, sedangkan  limited  partner  dimaksudkan  memiliki anggota  sekurang-kurangnya  satu  yang  bertanggung jawab  tidak  terbatas  dan  lainnya  terbatas  (Alma, 2020).
Konsep partnership stratejik Muhammadiyah bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  ekonomi dan  bisnis  anggota  dan  institusi  Muhammadiyah, menciptakan  pasar  untuk  anggota  Muhammadiyah dan  masyarakat  umum,  meningkatkan  kemampuan untuk memasuki pasar, serta meningkatkan fleksibilitas  menghadapi  perubahan  lingkungan. Konsep dan gagasan ini juga menjadi jembatan untuk mengintegrasikan  amal-amal  usaha  Muhammadiyah sebagai ikhtiar strategis untuk menciptakan saran yang powerfull untuk  memperkuat  gerakan  ekonomi  dan bisnis  Muhammadiyah  (Malik,  Ulum  &  Widayat, 2010).
Dalam konsep partnership atau network ini, para pimpinan Muhammadiyah berperan dan/atau berfungsi sebagai (Malik, Ulum & Widayat, 2010): a. Pemrakarsa dan fasilitator antar amal usaha;
b. Mengenali  saling  ketergantungan  antar  amal usaha untuk berbagi informasi;
c. Mendorong kesinambungan produk atau jasa;
d. Menanamkan rasa tanggung jawab dan kejujuran serta  keteguhan  kapabilitas  antar  individu  dan kelompok pada tingkat jaringan amal usaha; dan
e. Mendorong  amal-amal  usaha  Muhammadiyah untuk  memiliki  kemampuan  bersaing  dengan organisasi bisnis di luar Muhammadiyah.
Adapun  keuntungan  atau  kelebihan  dari  konsep partnership terdiri dari kemudahan dalam mendirikan usaha,  ketersediaan  modal  karena  dilakukan  secara bersama-sama,  memiliki  keahlian  yang  beraneka ragam dan keluwesan dalam pengelolaan (Machfoedz, 2007).  Selain  itu,  keuntungan  lain  dari  konsep  ini adalah  dapat  saling  melengkapi  keterampilan  satu sama  lain,  terdapat  pembagian  keuntungan,  tidak banyak  aturan  dari  pemerintah,  fleksibel  dan kemudahan  adaptasi  dengan  keadaan  pasar  (Alma, 2020).
Konsep partnership stratejik tidak hanya konsep semata,  namun  terdapat  norma-norma  yang  menjadi roh  untuk  menciptakan  dan  membangun  kekuatan ekonomi  dan  bisnis  Muhammadiyah.  Norma-norma tersebut terdiri dari: 1) Self - centered customer norms (tingkat kepercayaan dan ekspektasi yang oportunistik),  2) Personal loyalty norms (ekspektasi perilaku  tentang  persahabatan,  kepercayaan  dan afiliasi),  3) Mutual investment norms (saling menguntungkan  dan  mengacu  pada  ekspektasi  yang berdampak),  dan  4) Political control norms (ekspektasi  dan  keyakinan  masing-masing  partner memiliki zero - sum orientation )  (Malik,  Ulum  & Widayat (2010).
Konsep partnership dalam  Muhammadiyah disebut juga sebuah strategi aliansi. Di dalam Khittah Perjuangan  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara disebutkan bahwa, Muhammadiyah senantiasa bekerja  sama  dengan  pihak  manapun  berdasarkan prinsip  kebajikan  dan  kemaslahatan,  menjauhi kemudharatan  dan  bertujuan  untuk  membangun kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  ke  arah  yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban (Malik, Ulum & Widayat, 2010).
Jika melihat konsep
Muhammadiyah
Incorporated dan Partnership Stratejik , pada dasarnya
kedua  konsep  tersebut  bertujuan  untuk  membangun kekuatan  ekonomi  dan  sebagai  bentuk  partisipasi Muhammadiyah  dalam  bidang  ekonomi.  Disisi  lain, kedua konsep tersebut adalah jawaban dari tantangan masa  depan  yang  terkait  dengan  negara,  pasar  dan masyarakat sipil. Pada saat yang bersamaan, muncul sebuah  kecenderungan  masyarakat  dalam  hal konsumsi,  kompetisi  dan  konflik.  Kecenderungan tersebut  menjadi  sebuah  akar  persoalan  yang melahirkan  bencana  kemiskinan,  kekerasan  dan ketidakadilan  structural  (Malik  Ulum  &  Widayat, 2010).
Hal yang perlu digaris bawahi dari kedua konsep tersebut adalah peran sebagai mediator, fasilitator dan konsolidasi sumber daya yang terintegrasi. Selain itu, yang fundamental dari konsep tersebut adalah dengan menghilangkan  hak-hak  otoritas  pengelolaan  yang memiliki  arti  sebagai  penerapan  prinsip  keadilan dalam ekonomi. Peran-peran ini sangat krusial dalam konteks membangun kekuatan ekonomi Muhammadiyah di masa mendatang.
Jika  ditarik  kedalam  sebuah  doktrin  dan semangat al-Ma‘un ,  maka  peran-peran  krusial  dan strategis tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan  untuk  pembebasan  kaum  miskin  atau dalam doktrin al-Ma‘un identik dengan kaum dhuafa atau mustadl’afin .  Menurut  Prijono  dan  Pranarka, konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model  pembangunan  dan  model  industrialisasi  yang kurang  memihak  pada  rakyat  mayoritas  (Graha, 2009).
Konsep pemberdayan dan pembebasan berdasarkan  semangat  doktrin al-Ma‘un tersebut sejatinya  adalah  sebuah  langkah  strategis  untuk mengatasi  bencana  sosial  tersebut.  Dimana  bencana sosial tersebut juga merupakan akibat dialektika tesis- antitesis-sintesis  dalam  perspektif  perkembangan- kemunduran-peradaban  manusia  (Malik,  Ulum  & Widayat,  2010).Doktrin  al-Ma’un  jika  ditinjau  dari organisasi  atau  bisnis  modern,  maka  sangat memungkin  untuk  dijadikan  pijakan  sebagai  budaya dalam organisasi ( corporate culture ), khususnya pada penerapan  konsep incorporated dan partnership . Budaya  perusahaan  merupakan  jati  diri  khusus  yang dapat  membedakan  dengan  perusahaan  lainnya.  Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Robbins,  dimana dikatakan bahwa corporate culture adalah “ organization  culture  refers  to  a  system  of  shared meaning  held  by  members  that  distinguishes  the organization  from  other  organization ”.  Budaya
organisasi  merupakan  sebuah  sistem  nilai  dan kepercayaan  yang  dianut  bersama  oleh  anggota organisasi  yang  membedakan  organisasi  yang  satu dengan yang lainnya (Alma, 2020).
Secara  terpisah,  konsep Incorporated jika ditinjau  secara  lebih  spesifik,  maka  konsep  ini  lebih mengarah pada integrasi internal dan penguatan antar amal-amal  usaha  Muhammadiyah.  Kemudian  pada konsep partnership stratejik lebih  mengarah  pada pengembangan dan bersifat keluar untuk membangun kekuatan  ekonomi  dengan  nilai-nilai  partner  atau kepercayaan dan kejujuran antar institusi diluar amal usaha  Muhammadiyah.  Secara  sederhana,  kedua konsep  tersebut  memiliki  motif  pada  tataran  konsep ekonomi mikro dan makro.
Muhammadiyah incorporated dan partnership stratejik merupakan tajdid dan ijtihad baru  dalam gerakan  ekonomi  Muhammadiyah  dengan  sistem yang  terintegrasi  dan  terstruktur.  Semangat  ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah As-Shaaf ayat 4:
م ُه َّ ن َ أ َ ك ا ًّ ف َص  ِهِليِب َس يِف َ نو ُ لِتا َ قُي  َني ِذ َّ لا  ُّب ِح ُ ي َ َّ للَّا َّ نِإ ٌصو ُص ْر َّم ٌ ناَي ْ نُب Artinya: ”Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang- orang  yang  berperang  di  jalan-Nya  dalam barisan  yang  teratur,  mereka  seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.
Secara  sederhana,  makna  penting  dalam  ayat tersebut yang pertama adalah berdakwah dijalan Allah harus  dilaksanakan  secara  bershaf  (barisan  yang teratur).  Konsekuensi  logisnya  adalah  dakwah  harus dilakukan  secara  bersama-sama,  karena  secara bersama-sama  jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan dakwah sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah sistem  dakwah  yang  dibangun  harus  kokoh.  Kokoh memiliki  beberapa  dimensi,  dimana  menurut  Laits adalah  menggabungkan  sesuatu  dengan  sesuatu  lain. Sayyid  Thanthawi  mengatakan  bahwa  kokoh  adalah sesuatu  yang  melekat  dengan  erat  sehingga  menjadi satu  bagian  tubuh  yang  utuh  (Al-Faizin  &  Akbar, 2018). Sederhananya yang kedua ini adalah perlunya adanya  kesatuan  visi  dan misi,  dan  sikap  yang  sama dari setiap anggota.
Makna  konsep incorporated yang  mengandung arti pemberdayaan dan pembebasan kemiskinan dapat dilihat pada ayat kedua pada surah al-Ma‘un dimana dikatakan bahwa “dan tidaklah mendorong memberi nafkah orang miskin”. Dalam tafsir Ibnu Katsir, fakir miskin  yakni  yang  tidak  memiliki  apa-apa  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kecukupannya  (Al-Atsari,
2006).  Dalam  surah  al-Fajr  ayat  17-18  disebutkan bahwa:
ِني ِك ْس ِم ْ لا ِما َع َط ٰى َ لَع َ نو ُّضا َح َ ت ا َ ل َو َميِتَي ْ لا َ نو ُم ِر ْ كُت ا َّ ل لَب ۖا َّ ل َ ك Artinya: “Sekali-kali  tidak!  Bahkan  kamu  tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin”.
Ayat  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  dengan ayat  sebelumnya,  terutama  pada  ayat  15  sampai  20. Rentetan ayat tersebut menjelaskan bahwa “kekayaan bukan  tanda  kemuliaan  dari  Allah,  dan  kemiskinan bukan  tanda  penghinaan  dari  Allah  kepada  seorang hamba.  Akan  tetapi  kekayaan  dan  kemiskinan hanyalah ujian dari-Nya” (Al-Atsari, 2006).
Kata  kunci  pada  ayat  tersebut  adalah  kaya  dan miskin  ( mustadl’afin ).  Dalam  Panduan  LAZISMU, khusus  dalam  program  pilar  ekonomi  disebutkan sasaran  asnaf  (penerima  manfaat  program  pilar ekonomi terdiri dari “Asnaf Fakir”, “Asnaf Miskin”, Asnaf  Riqab”,  Asnaf  Gharim,  “Asnaf  Muallaf”  dan Asnaf  Sabilillah”  (Keputusan  Badan  Pengurus LAZISMU,  2019).  Keenam  asnaf  tersebut  jika dikaitkan  dengan  doktrin al-Ma‘un ,  maka  termasuk kedalam  golongan mustadl’afin . Mustadl’afin dalam konteks  Muhammadiyah  tidak  hanya  mereka  yang tidak  mampu  secara  finansial,  namun  lebih  dari  itu Muhammadiyah  melihat  dari  sisi  sosial  dan  tauhid. Maka tidak heran muncul konsep Tauhid Sosial dalam Muhammadiyah  yang  bertumpu  dan  berkisar  pada konsep dan praksis filantropi.
Antara  tidak  menganjurkan  memberi  nafkah orang  miskin  dan  tidak  memuliakan  anak  yatim merupakan suatu perbuatan yang tidak mencerminkan amal  saleh.  Kedua  sifat  tersebut  yang  sejatinya merupakan  bagian  dari  penyakit  jiwa  yang  harus dibersihkan  dengan  amal-amal  saleh  yang  dapat menumbuhkan  dan  menguatkan  iman.  Firman  Allah dalam Surah Fussilat ayat 33:
اًح ِلا َص َ ل ِم َعَو ِ هللَّا ىَلِا ٓاَعَد  ْنَّمِمِ اًلْوَق  ُن َس ْحَا  ْنَمَو
َن ِم  ْي ِن َّنِا  َلاَقَّو
َنْي ِمِل ْس ُم ْ لا Artinya: ”Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada  orang  yang  menyeru  kepada  Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata “Sesungguhnya  aku  termasuk  orang  muslim (yang berserah diri)”.
Menurut Ibnu Katsir, lafaz beramal saleh setelah orang  berseru  kepada  Allah,  menunjukkan  bahwa sebelum  seseorang  berdakwah  kepada  orang  lain, maka  dia  harus  terlebih  dahulu  beramal  saleh  serta
menjalankan ibadah dengan baik (Al-Faizin & Akbar, 2018).
Surah  al-Ma’un  pada  intinya  fokus  pada  kaum lemah (miskin dan yatim). Secara substansi, al-Ma‘un menjadi  sebuah  doktrin  sosial-ekonomi.  Sisi  sosial yang  digambarkan  adalah  kepedulian  terhadap  anak yatim dan miskin, dan dari sisi ekonomi adalah prinsip keadilan  dalam  ekonomi  Islam  terhadap  pemerataan kesejahteraan anak yatim dan miskin.
Semangat doktrin al-Ma‘un dalam kedua konsep tersebut  sebagai  bagian  dari  pemberdayaan  dan pembebasan  kemiskinan  ditinjau  dari  beberapa  ayat tersebut  dan  pendapat  ahli  tafsir,  doktrin al-Ma‘un tidak  hanya  menyorot  pada  persoalan  ekonomi semata,  namun  lebih  dari  itu  ada  faktor  sosial  dan iman.  Persoalan  kemiskinan  menjadi  masalah  sosial yang  sangat  pelik  dan  menjadi  permasalahan  yang akut di beberapa negara, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan  sangat  erat  kaitannya  dengan  tingkat kesejahteraan,  sebagaimana  disebutkan  oleh  Bank Dunia, bahwa kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan” (Tim Penerjemah World Bank, 2012).
Munculnya  masalah  kesejahteran  sosial  tidak selamanya berimplikasi negatif, namun ada sisi positif yang  dapat  diambil  dan  bahkan  menjadi  motivasi dalam  berbuat  lebih  terkait  kesejahteraan  sosial. Sebagai salah satu akibat positif dari adanya masalah kesejahteraan sosial adalah muncul berbagai gerakan, organisasi, kelompok masyarakat atau sebutan lainnya yang peduli terhadap masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan.  Sebagai  contoh  adalah  munculnya gerakan  sosial  kemasyarakatan  seperti  Aksi  Cepat Tanggap  (ACT),  dan  Lembaga  Amil  Zakat Muhammadiyah  (LAZISMU)  serta  Lembaga  Amil Zakat Nahdlatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) yang bergerak dalam bidang sosial-ekonomi. Ketiga contoh organisasi  tersebut  adalah  sebagai  hubungan  sebab akibat  masalah  sosial-ekonomi  dengan  ideologi sebagai ciri khas masing-masing.
Jika dilihat dari berbagai amal usaha Muhammadiyah dalam bidang ekonomi, transformasi doktrin al-Ma‘un masih belum maksimal. Transformasi  internal  dibutuhkan  untuk  perluasan doktrin al-Ma‘un dari yang bersifat individual mikro ke  makro  ekonomi.  Perluasan  transformasi  tersebut harus  bersifat  masif,  berikut  berbagai  aspek  sosial- ekonomi  yang  berdimensi  material-spiritual,  dunia dan  ukhrawi  untuk  mencapai  falah  (Malik,  Ulum  & Widayat, 2010).
Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada pokok pikiran kedua disebutkan bahwa  “Hidup  Manusia  Itu  Bermasyarakat”.  Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kesatuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Semangat  bermasyarakat  ini  juga  secara  eksplisit terdapat  dalam  surah al-Ma‘un dengan  redaksi kalimat  meganjurkan  memberi  makan  atau  nafkah pada orang miskin. Dalam doktrin inilah implementasi dan  makna  dari  hidup  bermasyarakat  itu  kemudian disebutkan  dan  dijelaskan  serta  diimplemtasikan menjadi  sebuah  teologi  yang  transformatif  sebagai bentuk  praksis  filantropi.  Kemudian  pada  pokok pikiran  ketiga  dan  keempat,  disebutkan  bahwa terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya. Jika ditinjau  dari  pernyataan  Bank  Dunia,  maka  makna masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terbebas dari kemiskinan
Tingkat kesejahteraan tidak hanya soal kemiskinan, namun juga berkaitan dengan ketimpangan  dan  kerentanan.  Masalah  kesejahteraan sosial merupakan masalah yang sangat kompleks yang bisa  terjadi  dimanapun.  Terjadinya  masalah  sosial dapat  berimplikasi  pada  perubahan  tatanan  sistem ekonomi. Kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan pemerataan pada bidang ekonomi, karena bagaimanapun  masalah  sosial  menjadi  salah  satu indikator dalam mengukur pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara.
Disadari atau tidak, kedua konsep tersebut pada dasarnya  adalah  sebuah  gerakan  ekonomi  dan  bisnis yang  pada  dasarnya  adalah  berorientasi  pada  laba karena sudah menjadi hal yang lumrah bahwa setiap bisnis  adalah  perihal  kentungan.  Maka  untuk  itu, diperlukan  sebuah  sistem  dan  komitmen  atau  dalam penjelasan  sebelumnya  adalah agreement bisnis, dimana perlu diindahkan sebagai pijakan awal dalam membangun  dan  mengembangkan  sebuah  konsep, terlebih  bisnis  secara  jamaah  agar  tidak  keluar  dari nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Sebagaimana yang telah disebutkan juga, konsep tersebut akan berhasil jika terdapat dan dikelola oleh sumber  daya  yang  kosmopolitan.  Sumber  daya  yang kosmopolitan adalah elemen komplit yang seimbang antara  urusan  dunia  dan  ukhrawi.  Sumber  daya manusia pada dasarnya digunakan sebagai salah satu unsur dalam organisasi yang dapat bekerja.
Jika  ditelaah  lebih  mendalam,  keberhasilan konsep tersebut diperankan oleh aktor kunci Sumber
Daya Manusia. Maka sudah sepatutnya sumber daya yang  ada  dikelola  dengan  baik  dengan  standar pengelolaan  manajemen  sumber  daya  manusia. Manajemen  sumber  daya  manusia  memiliki  fungsi dua  fungsi  utama  menurut  Edwin  B.  Flippo  yang terdiri dari fungsi manajerial dan fungsi operatif atau teknis.  Fungsi  manajerial  terdiri  dari  perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengendalian. Sedangkan  fungsi  operatif  terdiri  dari recruitment (pengadaan), development (pengembangan), compensation (kompensasi), integration (pengintegrasian), maintenance (pemeliharaan),  dan separation (pensiun) (Suwanto & Priansa, 2018).

## 3.4. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Doktrin Gerakan Ekonomi Muhammadiah
Dalam konsep ekonomi Islam atau dalam istilah lain  adalah  ekonomi syariah  dapat  dikenali  dari  ciri- ciri  dan  prinsip-prinsip  yang  melekat  pada  ekonomi Islam. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang berbasis Islam,  secara  inheren  melekat  padanya  hal-hal  yang berkaitan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al- Qur’an  dan  as-Sunnah.  Kedua  sumber  tersebut  juga menjadi landasan hukum dan acuan kegiatan ekonomi pada konsep syariah atau Islam.
Sistem  ekonomi  Islam  memiliki  ciri-ciri  yang diantaranya  adalah Rabbaniyah (teitis), Husnuzhan (tidak  apriori), Maslahah (kemaslahatan), Fleksibel (tidak  kaku),  dan Asy - Syumul (komprehensif). Rabbaniyah merupakan ciri khas berdasarkan undang- undang  yang  lebih  bersifat  religius  dan  kesuciannya tidak  tertandingi. Husnuzhan Dimaksudkan  bahwa Islam  tidak  menolak  cara-cara  lama  karena  lamanya atau usang, dan tidak juga begitu saja menerima cara- cara  baru  dengan  barunya. Maslahah adalah “menghilangkan mafsadah dan  mendatangkan maslahat  (ةعفنملا  بلجو  ةدسفملا  عفد)  untuk segenap  umat manusia,  baik  jasmaninya,  jiwanya,  rasionya, masyarakat  keseluruhannya,  dan  maslahah  untuk seluruh  manusia  pada  setiap  masa  dan  generasi. Fleksibel  dimaksudkan  bahwa  setiap  perubahan merupakan  suatu  keniscayaan  di  era  masyarakat modern. Kemudian dikatakan Asy - Syumul dikarenakan  ekonomi  Islam  mengatur  dari  aspek ibadah, keluarga, keuangan, ekonomi yang berkaitan dengan  pendayagunaan,  tata  cara  penyelenggaraan acara  peradilan,  sistem  pengaturan  hukum  dan undang-undang, dan mengatur hubungan antar negara (Immaniyati, 2013).
Tidak  hanya  dikenali  melalui  ciri-ciri  atau karakteristik,  namun  ekonomi  Islam  juga  dapat dikenali  melalui  prinsip-prinsip  yang  melekat  di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut sangatlah fundamental  karena  merupakan  bagian  dari  dasar dalam  aktivitas  ekonomi  Islam.  Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: 1) Prinsip Tauhid (Ketuhanan), 2) Prinsip Nubuwah (Kenabian),  3)  Prinsip  ‘ Adalah (Keadilan),  4)  Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar (Berbuat  Baik  dan  Mencegah  Kemungkaran),  5) Prinsip Ma’ad (Pertanggungjawaban),  6)  Prinsip Khilafah (Perwakilan), dan 7) Prinsip Akhlak.
Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang banyak terdapat pada referensi tentang ekonomi Islam dan  bersifat  universal.  Prinsip  ekonomi  Islam  dapat berbeda  tergantung  pendapat  para  ahli.  Sebagai contoh  adalah  prinsip  ekonomi  Islam  yang  diajukan oleh  Mas’udul  Alam  Choudury,  dimana  dalam bukunya “ Contributions to Islamic Economy Theory ” dikatakan bahwa ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip yang terdiri dari “ the principle of tauwhid and brotherhood (tauhid  dan  persaudaraan)”,  “ the principle  of  work  and  productivity (kerja  dan produktivitas)”,  dan  “ the  principle  of  distribution equality (distribusi dan pemerataan)” (Kara, 2005).
Secara  garis  besar,  pada  dasarnya  prinsip ekonomi  Islam  tersebut  menghendaki  distribusi keadilan tanpa memandang kasta, suku, ras golongan dan  lainnya  yang  berdasarkan  semangat  dasar keislaman yang komprehensif. Komprehensif dimaksudkan  bahwa  Islam  mengatur  segala  aspek kehidupan manusia. Tidak hanya itu, ajaran Islam juga senantiasa  kompatibel  dengan  perkembangan  zaman untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang berdasar pada pendekatan alasan dan kebijaksanaan (Kara, 2005).
Terkait  dengan  doktrin al-Ma‘un yang  konsen terhadap  pemberdayaan  dan  pembebasan,  dalam  hal perspektif ekonomi Islam, maka transformasi doktrin Muhammadiyah Incorporated dan Partnership Stratejik memiliki  interelasi  yang  koheren  dengan konsep  dan  nilai-nilai  ekonomi  Islam.  Dikatakan koherensi karena memiliki hubungan dengan gagasan- gagasan  sebelumnya  yang  dapat  dibuktikan  secara shahih  dan  memiliki  konsistensi.  Semakin  konsisten suatu  gagasan,  maka  semakin  benarlah  gagasan- gagasan tersebut (Adib, 2015).
Interelasi  doktrin al-Ma‘un dengan  nilai-nilai ekonomi  Islam  tersebut  dapat  disorot  dari  nilai keadilan  dan  tauhid.  Kedua  nilai  tersebut  sangat
mewakili dari konsep-konsep lainnya yang mencakup nubuwah, akhlak, amar ma’ruf nahi munkar , ma’ad , dan khilafah . Namun secara sederhana, nilai keadilan dan  tauhid  dalam  konteks  transformasi  doktrin tersebut  adalah  nilai  tauhid  dan  persaudaraan,  dan keadilan distributive.

## 3.4.1. Nilai Tauhid
Prinsip  tauhid  dalam  ekonomi  Islam  sangatlah esensial dan menjadi fundamental. Hal ini didasarkan karena tauhid merupakan pembentuk karakter aqidah umat Islam yang sempurna. Sebagaimana yang telah mafhum  bahwa  aqidah  merupakan  bagian  dari kerangka  dinul  Islam.  Aqidah  didasarkan  pada kokohnya  iman,  dan  iman  hanya  bisa  diraih  dengan amal-amalan saleh. Prinsip tauhid ini juga merupakan bagian dari pengembangan keyakinan bahwa seluruh yang ada di bumi ini adalah milik Allah Rabb Semesta Alam. Tidak hanya itu, makna dari konsep tauhid ini juga  adalah  seluruh  aktivitas  ekonomi  senantiasa diawasi oleh Allah (Rozalinda, 2017).
Benang  merah  dalam  masalah  tauhid  adalah pembebasan  diri  manusia  dari  sesuatu  yang membelenggu  manusia.  Hal  ini  dapat  dilihat  ketika Tauhid  atau  paham  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  ini dilihat  dari  kecenderungan  alaminya,  bahwa  secara prinsip  manusia  memiliki  naluri  secara  alami  untuk percaya  kepada  sesuatu  yang  absolut,  namun kebanyakan manusia tidak cukup memiliki pengetahuan untuk memahami efek pembebasan dari semangat Tauhid tersebut (Pattimahu, 2019).
Jauh  lebih  dari  itu,  makna  tauhid  dari  sisi ekonomi  adalah  pembebasan.  Ashgar  Ali  Enginer menyatakan  bahwa  teologi  pembebasan  lebih menekankan  pada  praksis  daripada  teoritisasi- metafisis yang mencakup hal-hal abstrak dan konsep yang  ambigu.  Praksis  yang  dimaksud  adalah  sifat liberatif  dan  menyangkut  interaksi  dialektis  antara “apa yang ada” dan “apa yang seharusnya”.
Konsep utama dalam teologi Islam adalah tauhid. Ashgar  Ali  menyatakan  bahwa  tauhid  bukan  hanya sebagai keesaan Tuhan, namun juga sebagai kesatuan manusia ( unity of mankind ) tanpa perbedaan kelas di masyarakat ( classless society ). Konsep ini juga sangat dekat dengan menciptakan keadilan dan kebajikan ( al- “adl wa ihsan ) (Prihantoro, 2009). Dengan demikian dapat  dikatakan  bahwa  dengan  konsep  tauhid  yang diterapkan  secara  baik  akan  menciptakan  keadilan sesuai  dengan  kosep  keadilan.  Dalam  Qur’an  surah
Al-Hujarat ayat 13 merupakan dasar dari konsep unity of mankind tersebut yang berbunyi:
َذ ن ِمم م ُ كاَن ْ ق َ ل َخ اَّنِإ  ُسا َّنلا اَهُّي َ أاَي َ لِئاَب َ ق َو اًبو ُع ُش ْم ُ كاَن ْ ل َع َج َو  ٰى َ ثن ُ أ َو  ٍر َ ك
ٌريِب َخ ٌميِلَع َ َّللَّا  َّنِإ ْۚم ُ كا َ قْت َ أ ِ َّ للَّا  َدن ِع ْم ُ ك َم َر ْ ك َ أ َّ نِإ ۚاو ُ ف َرا َعَتِل Artinya: “Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan,  kemudian  Kami  jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu  saling  mengenal.  Sunguh  yang  paling mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang yang  paling  bertakwa.  Sungguh,  Allah  Maha Mengetahui, Maha Teliti”.
Pada  ayat  tersebut  dengan  jelas  membantah konsep rasial, kesukuan, kebangsaan dan kekeluargaan  dengan  penegasan  seruan  pentingnya berbuat dan beramal saleh. Beramal saleh tidak hanya semata  masalah  ritual,  namun  juga  terkait  dengan sosial.  hal  ini  didasarkan  pada  Qur’an  surah  al- Ma’idah  ayat  lima  yang  artinya  “Berubat  adillah, karena adil itu lebih dekat dengan Tuhan”.
Dari  beberapa  pernyataan  tersebut,  maka  dalam konteks  doktrin al-Ma‘un yang  bertransformasi dalam  sebuah  konsep  gerakan  dititikberatkan  pada pemberdayaan kaum dhu’afa dan berada pada tataran konsep  visi  dan  misi  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Muqaddimah  Anggaran  Dasar  dan  Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Hal yang harus digarisbawahi dari anggaran dasar tersebut adalah  terciptanya  tatanan dunia  yang  adil,  sejahtera dan  berperadaban  tinggi.  Kemudian  dalam  matan keyakinan  adalah  pengelolaan  dan  pembinaan masyarakat.
Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  tauhid dan  keadilan  adalah  satu  kesatuan.  Dengan  tauhid akan  menumbuhkan  dan  menanamkan  akidah  yang kuat  dan  kokoh.  Sedangkan  dengan  adil,  berarti sebagai  bentuk  implementasi  makna  tauhid  dalam konteks  sosial  menjadi  satu  kesatuan  manusia  ( unity of  mankind ).  Dalam  Islam  keadilan  sangatlah ditekankan,  sebagai  yang  tertuan  dalam  al-Hujarat ayat  13  dan  al-Ma’idah  8  tersebut.  Dikatakan  pula, bahwa  keadilan  tidak  akan  tercipta  tanpa  adanya pembebasan dari kaum dhu’afa . Ditinjau  dari rububiyah ,  penjelmaan  doktrin  al- Ma’un  ditekankan  pada  ayat  ketiga.  Pada  ayat  ini, makna inti yang terkandung adalah tidak menganjurkan memberi makan. Pada konteks makna rububiyah , dimana seseorang dituntut untuk meyakini
bahwa Allah yang Maha Menciptakan, Memberi Rizki dan  Mengatur  Alam  Semesta  (Al-Faizin  &  Akbar, 2018).  Mereka  yang  tidak  mengajurkan  memberi makan  cenderung  adalah mereka  yang sombong  dan merasa bahwa semua hasil yang didapat adalah hasil kerja  keras  sendiri  tanpa  perlu  untuk  berbagi.  Pada konteks inilah mereka yang sombong dengan menolak disertai hardikan adalah mereka yang ingkar terhadap tauhid rububiyah .
Kemudian  pada  ayat  kedua,  dimana  disebutkan bahwa ayat tersebut terkandung sebuah makna tauhid uluhiyah .  Tauhid uluhiyah pada  dasarnya  adalah perihal  mengesakan  Allah  dengan  amal  perbuatan seperti, shalat, puasa, haji, tawakkal, bernazar, takut, berharap  dan  lainnya  (Al-Huwaili,  1426H/2005M). Konsekuensi  logis  dari  tauhid  ini  adalah  seseorang dituntut  hanya  berdoa  kepada  Allah,  takut  kepada Allah  dan  pasrah  kepada-Nya  (Al-Faizin  &  Akbar, 2018). Makna yang sejalan dengan ayat dua pada al- Ma’un terdapat pada ayat 5, dimana sifat riya’ adalah sifat  yang  tidak  mencerminkan  rasa  ikhlas  dan  niat tulus.  Riya’  dan  menghardik  anak  yatim  pada dasarnya adalah sebuah tindakan perbuatan yang jauh dari  amalan  shalih.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa mereka yang riya’ dan suka menghardik anak yatim telah mengingkari dari tauhid uluhiyah.
Tauhid  asma’  wa  sifat  secara  sederhana  adalah mengimani  seluruh  sifat-sifat  Allah  yang  telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah (Al-faizin &  Akbar,  2018).  konteks  yang  berkenaan  dengan uluhiyah  dalam  doktrin  al-Ma’un  adalah  melakukan ibadah  dengan  riya’  atau  sombong.  Penegasan tersebut  terdapat  pada  ayat  5.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dengan  sifat  sombong  berarti  seseorang  telah ingkar  dengan  tauhid  asma’  wa  sifat.  hal  ini didasarkan pada sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad,  dimana  Allah berfirman “Sombong adalah selendang-Ku, sedangkan keagungan adalah sarung-Ku. Barangsiapa yang menentang-Ku dengan salah satu dari keduanya, akan  Aku  lemparkan  dia  ke  neraka”.  Maka  jelaslah bahwa manusia sebagai hamba, tidak selayaknya dan sepatutnya  untuk  bersikap  sombong  dalam  berbagai hal.
Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa, doktrin  al-Ma’un  tidak  hanya  sebatas  memberi  dan menganjurkan  makan  kepada  kaum mustadl’afin , tetapi doktrin tersebut sekaligus mengajarkan kepada kita semua hal-hal yang fundemantal dalam kehidupan sebagai  umat  islam.  Aspek  fundamental  tersebut
adalah  rangkaian  klasifikasi  tauhid  mulai  dari rububiyah , uluhiyah sampai tauhid asma’ wa sifat .

## 3.4.2. Nilai Keadilan
Interelasi  nilai  transformasi  doktrin al-Ma‘un dan  ekonomi  Islam  jika  ditinjau  dari  nilai  keadilan dapat  dilihat  dari  tujuan  dan  peran  yang  ditawarkan pada  konsep  Muhammadiyah Incorporated dan Partnership Stratejik .  Keadilan  yang  dimaksud  pada konsep tersebut adalah meratanya distribusi keadilan dan  menghilangkan  hak  otoritas  kepemilikan. Keadilan yang terdistribusi mencakup dalam kegiatan produksi,  konsumsi,  dan  pendapatan.  Dengan terciptanya pengelolaan amal usaha yang efisien dan efektif ditunjang dengan kekuatan partnership , maka tidak menutup kemungkinan pembebasan kemiskinan yang  disebabkan  ketidakadilan  dalam  distribusi pendapatan akan terwujud.
Pada aspek produksi, penerepan prinsip keadilan dapat  dilihat  dari  pelarangan  berbuat  zalim  terhadap orang  lain  dalam  mencari  harta,  karena  Islam melegitimasi  tata  cara  yang  adil  dan  jujur  dalam mendapatkan kekayaan (Rozalinda, 2017). Interelasinya dengan konsep transformasi doktrin al- Ma‘un yang  utama  sejalan  dengan  ini  adalah menghilangkan  hak  otoritas.  Hak  yang  otoritas berkenaan  dengan  perilaku  otoriter,  dan  hal  ini bertentangan dengan doktrin ekonomi Muhammadiyah.  Sifat  dan  sikap  otoriter  cenderung menghalalkan  segala  macam  daya  dan  upaya  untuk memenuhi  hasrat  kekuasaan,  tidak  terkecuali  dalam hal mendapatkan kekayaan.
Kemudian  pada  aspek  konsumsi,  keadilan diterapkan  atau  berkaitan  dengan  cara  penggunaan harta. Hal ini dimaksudkan untuk menggunakan harta sesuai dengan ajaran Islam, dimana dianjurkan untuk memenuhi  kebutuhan  dengan  sederhana.  Menurut Abu  al-A’la  al-Maududi,  harta  dibelanjakan  melalui tiga cara yang terdiri dari untuk memenuhi kebutuhan hidup,  investasi  pengembangan  usaha,  dan  disimpan (Rozalinda,  2017).  Pada  transformasi  doktrin al- Ma‘un ,  keadilan  dalam  konsumsi  dapat  dilihat  dari peran  Muhammadiyah  sebagai  mediator,  fasilitator dan  konsep  Muhammadiyah  itu  sendiri.  Pemenuhan kebutuhan  hidup  dalam  konsep  Muhammadiyah didasarkan  pada  pembangunan  jaringan  amal  usaha Muhammadiyah.  Tidak  hanya  kebutuhan  hidup, konsep  Muhammadiyah  juga  mencakup  aspek investasi dan penyimpanan. Investasi yang dimaksud adalah dengan memberdayakan sumber daya yang ada
pada  Muhammadiyah  karena  akan  menjadi  aset berharga  di  masa  mendatang.  Hal  ini  juga  berarti menyimpan  sumber  daya  Muhammadiyah  sendiri dalam  bentuk  holding  yang  dibangun  pada  konsep incorporated .
Pada  aspek  kekayaan,  penerapan  keadilan dimaksudkan agar terdistribusinya kekayaan di tengah masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur (Rozalinda, 2017). Cerminan dari aspek ini  adalah  pada  tujuan  konsep  transformasi  doktrin untuk mencapai visi dan misi institusi Muhammadiyah.  Sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya  bahwa  pada  anggaran  dasar  dinyatakan pada pokok pikiran kedua untuk hidup bermasyarakat dan  pada  pokok  pikiran  ketiga  untuk  mengatur ketertiban  hidup  masyarakat  dalam  menuju  hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat.
Jika  diperhatikan  dengan  seksama,  semua kandungan al-Ma‘un , terutama ayat 1-3 pada intinya adalah  keadilan  sosial-ekonomi.  Adil  diartikan sebagai pemerataan kesejahteraan yang mengandung maslahah .  Konsep  keadilan  ekonomi  dalam  Islam mengharuskan  untuk  setiap  orang  mendapatkan haknya  dengan  tidak  mengambil  hak  orang  lain. Keadalian  dengan  tidak  mengeksploitasi  dengan tujuan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat (Antonio, 2011).
Keadilan  jika  ditinjau  dari  sisi  sosial,  maka keadilan  diartikan  sebagai  persamaan  kemanusiaan yang memperhatikan keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi. Hal ini berbeda dengan konsep  keadilan  dalam  paham  komunisme,  dimana keadilan  diartikan  sebagai  persamaan  imbalan  tanpa ada perbedaan dalam segi-segi ekonomis (Mohammad, 1994). Kata kunci utama dalam keadilan adalah “ ’adl dan qist ”. ‘ Adl dalam bahasa arab tidak hanya  sebata  arti  keadilan,  namun  identik  dengan sawiyyat .  Kata  ini  identik  dengan  penyamarataan ( equalizing ) dan kesamaan ( leveling ). Hal ini berbeda dengan  zulm  dan  jaur  (kejahatan  dan  penindasan). Adapun  kata qist mengandung  makna  distribusi, angsuran, jarak yang merata, keadilan, kejujuran, dan kewajaran.  Makna-makna  tersebut  mengacu  pada surah an-Nahl ayat 91 dan surah al-Ma’idah ayat 8.
ا َه ِدي ِكْوَت  َد ْعَب َ ناَمْي َ أ ْ لا او ُض ُ قنَت ا َ ل َو ْمُّتد َهاَع ا َذِإ ِ َّ للَّا  ِد ْه َعِب او ُ ف ْو َ أ َو
َي َ َّ للَّا َّ نِإ ۚا ً لي ِف َ ك ْم ُ كْي َ لَع َ َّ للَّا ُمُت ْ ل َع َج  ْد َ ق َو
َ نو ُ ل َع ْ فَت ا َم ُم َ ل ْع Artinya: ”Dan  tepatilah  janji  dengan  Allah  apabila kamu  berjanji  dan  janganlah  kamu  melanggar
sumpah,  setelah  diikrarkan,  sedang  kamu  telah menjadikan  Allah  sebagai  saksimu  (terhadap sumpah  itu).  Sesungguhnya  Allah  mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. An-Nahl [16])
ْم ُ كَّنَمِر ْج َي اَلَو ۖ ِط ْسِق ْ لاِب َءا َدَه ُش ِ َِّللَّ  َنيِماَّوَق اوُنو ُ ك اوُن َمآ  َني ِذ َّ لا اَهُّي َ أاَي َۚ َّ للَّا او ُ قَّتا َو ٰۖى َو ْ ق َّ تلِل  ُب َر ْ ق َ أ  َو ُه او ُ ل ِدْعا ۚاو ُ ل ِد ْعَت ا َّ ل َ أ  ٰى َ لَع ٍم ْو َ ق ُ نآَن َش َ نو ُ ل َم ْعَت اَمِب  ٌريِب َخ َ َّللَّا  َّنِإ Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu  sebagai  penegak  keadilan  karena  Allah (ketika)  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan janganlah  karena  kebencianmu  terhadap  suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku  adillah,  karena  (adil)  itu  lebih  dekat kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah, sungguh  Allah  Maha  Teliti  terhadap  apa  yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma’idah [5])
Sisi sosial dalam doktrin al-M‘un mengandung makna  sebuah  jaminan  sosial  ( social  security ). Jaminan  sosial  secara  harfiah  diartikan  sebagai pembebasan kesulitan masyarakat atau sebuah upaya untuk  membebaskan  masyarakat  dari  kesulitan  (Al- Faizin  &  Akbar,  2018).  Jaminan  sosial  juga dimaksudkan  agar  setiap  individu  mempunyai  hak untuk  hidup  dan  dijamin  untuk  memperoleh kebutuhan pokoknya (Abdullah, 2010).
Sisi  jaminan  sosial  dalam  doktrin al-Ma‘un terdapat pada ayat 2 dan 3. Pada ayat dua ditekankan dengan  kalimat  “ yadu’u ”  yang  berarti  menolak memberikan kepada anak yatim. Menolak dalam ayat ini tidak hanya tidak memberikan pertolongan kepada mereka  yang  kekurangan,  tapi  juga  berbuat  kasar sebagaimana  menurut  riwayat  Qatadah  dan  adh- Dhahak yang mengartikan lafadz tersebut dengan arti berbuat  kasar  serta  semena-mena  (Al-Faizin  dan Akbar,  2018).  Pemaknaan  dari  lafadz  tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surah adh-Dhuha ayat 9:
ا َّم َ أ َ ف ٱ َميِتَيۡل ا َ ل َ ف ۡر َهۡقَت Artinya: “Maka  terhadap  anak  yatim  janganlah engkau berlaku sewenang-wenang”.
Interelasi kuat antara ayat tersebut dengan konsep transformasi yang ditawarkan Muhammadiyah berada pada titik temu otoriter. Dalam konsep Muhammadiyah otoriter dihilangkan demi memenuhi hak  secara  berkeadilan.  Keadilan  yang  merata sebagaimana  faktor  kurangnya  kesejahteraan  adalah tidak meratanya keadilan. Merata disini dimaksudkan
pada  aspek  harta  dan  kekayaan  yang  terdistribusi. Tidak semata-mata hanya terdistribusi, namun sasaran tujuan  tersebut  dikuatkan  dengan  asnaf  dalam  pilar ekonomi Muhammadiyah.

## 4. KESIMPULAN
Beradasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian  ini,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa transformasi  doktrin  al-Ma’un  terhadap  penguatan Gerakan  ekonomi  Muhammadiyah  tertuang  dalam dua  konsep  atau  gagasan  pemikiran  besar.  Konsep tersebut terdiri dari Muhammadiyah Incorporated dan Partnership Stratejik .  Kedua  transformasi  dalam konsep  tersebut  pada  dasarnya  konsen  pada pemberdayaan  dan  pembebasan  kaum mustadl’afin . Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, interelasi kuat terlihat dari nilai filosofis yang ada pada keadilan dan tauhid. Kedua nilai tersebut menjadi satu kesatuan untuk menciptakan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan pembebasan kaum mustadl’afin .
Adapun  saran  yang  disampaikan  berdasarkan hasil  kajian  tersebut  sebagai  bagian  dari  ikhtiar tolong-menolong  dalam  kebaikan  dan  takwa  adalah sebagai berikut:
a. Kepada persyarikatan Muhammadiyah, khususnya Majelis  Ekonomi dan  Kewirausahaan Muhammadiyah  untuk  memperkuat  konsep Incorporated dan Partnership Stratejik dengan lebih  mengelaborasi  sisi  nilai  keadilan  sosial- ekonomi dalam setiap amal usaha, operasionalisasi konsep agar mudah dipahami dan sulit  dilupakan,  serta  senantiasa  menanamkan nilai-nilai yang telah dibangun oleh Kyai Ahmad Dahlan melalui pemaknaan surah-surah dalam al- Qur’an,  utamanya  Ali  Imran  104  dalam  setiap gerakan  dan al-Ma‘un sebagai  basis  gerakan sosial-ekonomi. Selain itu, diperlukan tata kelola yang  terstruktur  dengan pengelolaan dan pemanfaat sumber daya manusia yang tersedia.
b. Kepada  para  kader  dan  warga  persyaritakan Muhammadiyah  untuk  turut  serta  berperan  aktif dalam membangun  dan  mengembangkan  konsep gerakan ekonomi
Muhammadiyah yang berkemajuan  dengan  SDM World Class sebagai insan  yang  memiliki  karakter  kosmopolitanisme demi  tercipta  dan  terwujudnya  visi  dan  misi persyarikatan  berdasarkan  Anggaran  Rumah Tangga  Muhammadiyah,  Matan  Keyakinan  dan Cita-cita  Hidup  Muhammadiyah,  Kepribadian
Muhammadiyah  dan  Khittah  Muhammadiyah yang berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan  kepada Universitas  Islam  Negeri  Mataram,  khususnya segenap civitas akademika Paascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.

## 6. REFERENSI
Abdullah,  Boedi.  (2010). Peradaban  Pemikiran Ekonomi  Islam .  Editor  oleh  Dedi  Supriyadi. Bandung: Pustaka Setia.
Adib,  Mohammad.  (2015). Filsafat  Ilmu  :  Ontologi, Epistemologi,  Aksiologi  dan  Logika  Ilmu Pengetahuan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Al-Atsari, Abu Ihsan. 2006). terj.. Shahih Tafsir Ibnu Katsir : Jilid 9 . Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. Al-Faizin,  Abdul  Wahid  dan  Nash  Akbar.  (2018)
Tafsir  Ekoomi  Kontemporer  :  Menggali  Teori Ekonomi  dari  Ayat-Ayat  Al-Qur’an .  Jakarta: Gema Insani.
Al-Huwaili,  Abdullah  bin  Ahmad.  (1426H/2005M).
At-Tauhid  Al-Muyassar .  Cet.  III.  Riyadh:  Daar Athlas Khadra.
Alma,  Buchari.  (2020). Pengantar Bisnis .  Bandung: ALFABETA.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  (2011). Bank  Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani. Arikunto,  Suharsimi.  (2002) Prosedur  Penelitian  : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Ghazali,  Abd.  Rohim,  Abdul  Mu’ti.  (2016).
Kosmopolitianisme Islam Berkemajuan.
Surakarta: Muhammadiyah University Press. Graha, Andi Nu. (2009) “ Pengembangan Masyarakat Pembangunan  Melalui  Pendampingan  Sosial Dalam  Konsep  Pemberdayaan  Di  Bidang Ekonomi.” Modernisasi, Vol. 5 No. 2. Gunawan,  Andri.  (2018)  “ Teologi  Al-Ma‘un    dan Praksis  Sosial  Dalam  Kehidupan  Warga Muhammadiyah.” Salam Vol. 5 No. 2.
Hamzah, Amir. (2020). Metode Penelitian
Kepustakan  (Library  Research)  :  Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian . Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
Immaniyati,  Neni  Sri.  (2013). Perbankan  Syariah Syariah  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi . Bandung: CV. Mandar Maju.
Kara, Muslim H. (2005). Bank Syariah di Indonesia :
Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap  Perbankan  Syariah .  Yogyakarta:  UII
Press.
Machfoedz,  Mahmud.  (2007).  Pengantar  Bisnis Modern. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Malik,  Nazaruddin,  Ihyaul  Ulum  dan  Widayat, ed.. (2010).  Gerakan  Ekonomi  Muhammadiyah  : Kajian  dan  Pengalaman  Empiris .  Malang: UMM-Press.
Miswanto,  Agus.  (2012). Seri  Studi  Islam  :  Sejarah Islam  dan  Kemuhammadiyahan. Editor  oleh Zuhron Arofi. Magelang: P3S UMM. Mohammad, Afif. (1994). terj. Keadilan Sosial Dalam Islam, Cet. II . Bandung: Pustaka.
Mu’ti, Abdul, Azaki Khoirudin, Fajar Riza Ulhaq dan
Ahmad Fuad Fanani, ed.. (2015).
Kosmopolitianisme Islam Berkemajuan : Catatan Kritis Muktamar Teladan ke-47 Muhammadiyah di  Makassar  2015. Surakarta:  Muhammadiyah University Press.
Nashir,  Haedar.  (2016). Muhammadiyah  Gerakan
Pembaharuan . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Pattimahu,  M.  Asril.  (2019).  “ Spirit  Tauhid  Dalam Membangun  Gerakan  Kemanusiaan.” JST  : Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 2. Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah.  (2019). Manhaj Gerakan Muhammadiyah : Ideologi, Khittah dan
Langkah . Yogyakarta: Penerbit Suara
Muhammadiyah.
Prihantoro,  Agung,  ed..  (2009).  Islam  dan  Teologi Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 Rozalinda.  (2017). Ekonomi  Islam  :  Teori  dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi , Edisi I Cet. 4. Depok: Rajawali Pers.
Saebani,  Beni  Ahmad.  (2008). Filsfat  Hukum  Islam . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Bisnis  : Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi dan R&D . Bandung: ALFABETA.
Suwanto dan Donni Juni Prihansa. (2018). Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis . Bandung: ALFABETA. Syarifuddin, Amir. (2014). Ushul Fiqh Jilid 2 . Jakarta:
Kencana Prenamedia Group.
Tim Penerjemah Wolrd Bank. (2012). terj.. Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan :
Handbook  on  Poverty  &  Inequality .  Jakarta: Salemba Empat.