Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 pp. 80-85| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TRANSAKSI NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
I Made Dwi Payana, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia madeyana2851@gmail.com

## Abstrak
Transaksi  narkotika  atau  peredaran  narkotika  terutama  di  lembaga  pemasyarakatan  marak  terjadi.  Hal  ini merupakan dampak dari hilangnya kontrol sistem yang ada. Kondisi   tersebut   berdampak   pada   terbentuknya pandangan      negatif      masyarakat  terhadap  pelaksanaan  penegakan  hukum  terutama  di  lingkungan  institusi pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi terkait transaksi narkotika yang terjadi  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dan  menganalisis  penegakan  hukum  terhadap  narapidana  yang melakukan transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (mix method) dengan data primer bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan.  Teknik  pengumpulan  menggunakan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan sanksi  terhadap  narapidana  yang  melakukan  transaksi  narkotika  didalam  lapas  yaitu  ancaman  hukuman  mati, pidana  penjara  seumur  hidup,  pidana  penjara  paling  lama  20  tahun  dan  paling  singkat  5  tahun.  Sedangkan penegakan hukum di  lembaga  pemasyarakatan yaitu hukuman  disiplin     tingkat  berat,  dimasukkan  ke  register, dijatuhkan register F, semua hak-hak narapidana akan hilang, dan diteruskan kepada instansi yang berwenang. Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebaiknya selalu melakukan kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional dengan cara mengunjungi secara rutin lembaga pemasyarakatan yang diduga  atau  patut  diduga  sebagai  tempat  transaksi  ataupun  peredaran  narkotika.  Kemudian  berkenaan  dengan produk perundang-undangan yang sudah berlaku sebaiknya perlu diperhatikan kembali.
Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Penegakan Hukum; Transaksi Narkotika

## Abstract
Narcotics transactions or narcotics distribution, especially in correctional institutions, are rife. This is the impact of the loss of control of the existing system. This condition has an impact on the formation of a negative view of the community on the implementation of law enforcement, especially in the prison environment. This study aims to analyze the regulation of sanctions related to narcotics transactions that occur within prisons and analyze the law  enforcement  of  prisoners  who  carry  out  narcotics  transactions  in  prison.  This  study  uses  an  empirical normative legal research method (mix method) with primary data sourced from Class II Penitentiary Kerobokan. The technique of data collection used is interview. The results showed that the regulation of sanctions against prisoners  who  carry  out  narcotics  transactions  in  prisons,  namely  the  threat  of  capital  punishment,  life imprisonment,  maximum  imprisonment  of  20  years  and  a  minimum  of  5  years.  Whereas  law  enforcement  in correctional  institutions,  namely  severe  disciplinary  penalties,  entered  into  a  register,  dropped  F  register,  all prisoners' rights will be lost, and passed on to the competent authority. The government, in this case the Ministry of Law and Human Rights, should always collaborate with the National Narcotics Agency by regularly visiting correctional  institutions  that  are  suspected  or  should  be  suspected  as  places  for  transactions  or  trafficking  of narcotics. Then with regard to legislation products that are already in force it should be noted again.
Keywords: Correctional Institutions; Narcotics Transactions; Law Enforcement; Prisoners,

## I. PENDAHULUAN
Sistem  pemidanaan  di  Indonesia  masih  menjadi  suatu  masalah  dalam  bidang  hukum  yang  belum banyak  diketahui,  sehingga  masih  banyak  yang harus  dibenahi  dari sistem  pemidanaan  yang  ada  di Indonesia. Sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) masih kurang mendapat perhatian khusus  dari  berbagai  pihak,  baik  dari  Kementrian  Hukum  dan  Ham  ataupun  dari  lembaga  penegak hukum yang juga berperan dalam perbaikan kinerja dari pihak lembaga pemasyarakatan.
Peredaran  narkotika  atau  transaksi  narkotika  semakin  merajalela  terjadi  bukan  hanya dikalangan masyarakat, namun transaksi narkotika juga sering terjadi di lembaga pemasyarakatan. Ini sejalan dengan (King, 2014) bahwa Menekan lalu lintas narkotika narkoba dengan sanksi pidana adalah inovasi  yang  relatif  baru  di  Amerika  Serikat.    Narapidana  menjadi  otak  dari  transaksi  narkotika  ini, karena bukan hanya barang terlarang itu dapat masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan namun juga narapidana yang sedang melaksanakan hukuman pidana tersebut dapat melakukan transaksi narkotika dengan menggunakan ponsel atau handphone. Dengan kasus yang sama, narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar mengetahui adanya aturan khusus tentang perlakuan narapidana narkotika resiko tinggi meskipun tidak terlaksana di Lapas umum Pekanbaru Riau, sehingga karena itu perilaku narapidana  narkotika  kategori  bandar  dan  pengedar  melakukan  kesepakatan-kesepakatan  informal dengan petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan mereka (Novarizal, n.d.).  Lembaga  pemasyarakatan  adalah  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  di  bawah  naungan  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM. Penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan bisa disebut dengan narapidana (napi) atau yang masih berstatus tahanan. Tahanan merupakan orang yang sedang menjalani proses dari pengadilan serta belum dinyatakan bersalah atau tidak bersalah yang ditentukan memelalui putusan hakim.
Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak selalu berjalan dengan baik sesuai teori dan aturan-aturan yang berlaku. Banyak kendala yang sering dihadapi didalam proses pembinaan terhadap narapidana  tersebut.  Narapidana  terkadang  jenuh  dan  bosan  terhadap  pembinaan  yang  dilakukan  di lembaga  pemasyarakatan. Hal  ini  dikarenakan terlalu  lamanya  mereka menjalani  hukuman  di  dalam lembaga  pemasyarakatan,  sehingga  menjadi  pemicu  mereka  melakukan  pelanggaran-pelanggaran didalam menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan seperti halnya transaksi narkotika atau peredaran narkotika. Sanksi pidana yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan bersifat memperkokoh norma-norma hukum pidana masih jarang dilakukan, sehingga pembahasan dari seluruh hukum pidana masih belum bisa dikatakan serasi (Purnomo, 1999). Didalam menjalankan hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan  banyak  terjadi kendala, seperti kondisi lembaga  pemasyarakatan  yang memprihatinkan  dan  hambatan  di  dalam  proses  narapidana.  Adapun  beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan sebelumnya yang berhubungn dengan penelitian saat ini. Pertama,  (Sadhewo, 2017; Deka, Lestiawati, & Bram, 2019) menyatakan bahwa ada 2 upaya yang dilakukan untuk penegakkan hukum peredaran narkoba yaitu upaya preventif meliputi: memaksimalkan penggeledahan dipintu pengamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan dan upaya represif adalah upaya berupa  penjatuhan  atau  pemberian  sanksi.  Kedua,  (Weisner,  Otto,  Adams,  &  Reichert,  2020) mengatakan bahwa negara-negara pedesaan Illinois menggunakan sistem peradilan lebih dari sekadar kasus masa percobaan dan penerimaan dan keluar penjara. Selanjutnya, (Winterdyk & Ruddell, 2010) menyatakan  bahwa  kurangnya  peluang  rehabilitasi  bagi  anggota  geng  merupakan  satu  kekurangan dalam berbagai strategi manajemen geng di sebagian besar wilayah hukum.
Dalam penelitian yang lain, (Iriani, 2019) mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada Napi wanita berkisar 3 bulan 9 bulan  kurungan penjara, setelah dipotong masa tahanan menjadi  1-3 bulan masa tahanan. Proses pembinaan di lapas Ponorogo sudah berjalan secara baik, hanya saja proses pembinaan  tersebut  belum  sampai  pendampingan  sampai  keluarnya  narapidana.  Berdasarkan  uraian latarbelakang  diatas,  maka  penelitian  membahas  bagaimana  pengaturan  sanksi  terkait  transaksi narkotika  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dan  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  narapidana yang melakukan transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.

## II. METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris ( mix method ). Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara. Data yang digunakan adalah  data  primer yang  bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. Selain itu, data sekunder diambil dari dokumen
seperti  Jurnal,  kamus  dan  buku  penelitian  lainnya.  Kemudian  data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan menggunakan teknik descripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan sanksi terkait transaksi narkotika yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan
Transaksi narkotika yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan tindak pidana khusus. Berdasarkan  tindak  pidana  khusus,  maka  hakim  dipersilahkan  atau  diperbolehkan  untuk  memutus  2 (dua) pidana pokok sekaligus.  Hukuman yang  diperoleh  adalah  hukuman  badan  dan  denda,  yang termasuk  hukuman  badan  yaitu,  pidana  mati,  pidana  seumur  hidup,  serta  pidana  penjara  tertentu berdasarkan  putusan  pengandilan  (Moeljatno,  2003).  Pemidanaan  itu  bertujuan  untuk  memberatkan pelaku  serta  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  kejahatan  narkotika  agar  dapat  diantisipasi  di masyarakat.  Sebab  tindak  pidana  narkotika  sangat  merusak  citra  dan  membahayakan  kepentingan bangsa dan negara.
Narkotika  itu  sendiri  merupakan  obat  atau  zat  yang  berasal  dari  bukan tanaman ataupun dari tanaman,  baik  semisintetis  maupun  sintetis,  yang  dapat  menyebabkan  perubahan  kesadaran  atau penurunan  kesadaran,  dapat  menghilangkan  rasa  nyeri,  serta  dapat  menyebabkan  sindrome ketergantungan  (Iskandar,  2019).  Pengertian  narkotika  ini  juga  dipertegas  dalam  Pasal  1 Angka  1 Undang-Undang  Narkotika. Narkotika  memiliki  berbagai  macam  jenis-jenis  narkotika,  yaitu diantaranya:
- Morphin, merupakan alkoholoida yang utama dari opium.
- Opium,  merupakan  getah  yang  memiliki  warna  putih  susu  yang  keluar  dari  kotak  biji tanaman vervum samni yang belum maupun yang sudah matang.
- Kokain merupakan    tanaman    berbagai    genis    erithoxylon    tanaman eryhroclacea yang apabila  dikeringkan  atau  sudah  dalam  bentuk  serbuk  maka  menghasilkan  kokain  secara langsung.
- Heroin, merupakan diacethyl morphin dari zat semi syntetis turunan dari morphin tersebut.
- Mariyuana atau ganja, merupakan tanaman genus cannabis yang diambil damar,     termasuk buah     dan     bijinya     kemudian     pengolahanny menggunakan damar untuk dasar, bentuknya seperti telapak tangan dan selalu ganjil.
- Sabu-sabu, berbentuk kristal-kristal kecil yang  berwarna putih, seperti bumbu masak, tidak berbau, dan mudah larut didalam alcohol.
Dari beberapa jenis-jenis narkotika diatas maka narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu Golongan  I,  Golongan  II,  dan  Golongan  3 (Hamzah & Goenanti, 2011) yang  termasuk  Golongan  I adalah  opium,  morphin,  serta  heroin,  kemudian Golongan  II  adalah  ganja,  sabu-sabu,  ekstasi,  serta hashis, selanjutnya Golongan III adalah sejenis minuman yang terkandung alcohol didalamnya seperti, vodka, wine, beer, whisky.
Transaksi  narkotika  atau  peredaran  narkotika  yang  terjadi  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan sudah sangat marak. Transaksi narkotika didalam lembaga pemasyarakatan merupakan peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak untuk melakukan peredaran narkotika. Peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary cryme) dengan sistem jaringan yang rumit. Kondisi tersebut  mengakibatkan masyarakat berpandangan negatif  terhadap  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  di  lingkungan  lembaga pemasyarakatan.
Pengaturan  sanksi  terkait  transaksi  narkotika  atau  peredaran  narkotika  telah  diatur  dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diindonesia, antara lain tercantum dalam Undang- Undang Narkotika, Permen Hukum dan Ham tentang tata tertib lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah tahanan  negara,  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang  pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan pemasyarakatan. Dimana  sanksi  yang  didapat  oleh  narapidana  yang  melakukan  transaksi narkotika di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dapat  dikenakan  sanksi  hukuman  berupa,  pidana  mati,  penjara seumur hidup, penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun,  dan  paling  singkat  5  (lima)  tahun,  serta narapidana  akan  dikembalikan kepada instansi berwenang karena telah melalukan pelanggaran berat di dalam lembaga pemasyarakatan. Sanksi ini tentunya disesuaikan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar oleh si pelaku.
Pelaku kejahatan yang divonis penjara akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, lembaga ini  merupakan  institusi  teknik  di  jajaran  Kementrian  Hukum  dan  Ham.  Lembaga  pemasyarakatan menjadi tempat untuk memasyarakatkan kembali setiap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada 3 (tiga) pokok tujuan utama yang ingin dicapai terhadap pemidanaan, yaitu memperbaiki kepribadian dari penjahat  itu  sendiri,  membuat  pelaku  kejahatan  menjadi  jera  dalam  melakukan  suatu  kejahatan,  dan membuat penjahat atau pelaku kejahatan menjadi tidak mampu melkukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang lain, yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Lamintang, 2010).
Fungsi lembaga pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan Bali dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Dewa  Gede  Astara  (selaku  pelaksana  tugas  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan) bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan di kerobokan ini ada 2 (dua),  yaitu  berfungsi  sebagai  lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahan  negara.  Dikarenakan kabupaten  Badung  dan  Kota  Denpasar  sampai  saat  ini  belum  memiliki  Rumah  Tahanan,  sehingga Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kerobokan  ini memiliki  dua fungsi.  Selanjutnya fungsi  utama dari lembaga pemasyarakatan ini ialah warga binaan pemasyarakatan disiapkan untuk dapat berintegrasi secara baik dengan masyarakat, dan dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat diwilayah mereka  masing-masing,  serta  bertanggungjawab,  kemudian  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  dari fungsi lembaga   pemasyarakatan   ini   adalah   untuk   memberikan   efek   jera   bagi narapidana khususnya dalam tindak pidana narkotika, agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang sama ataupun melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana  lainnya  sehingga  mengurangi  tingkat  residivis  terkhusus dalam tindak pidana narkotika.
Faktor penyebab narapidana melakukan transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Eries  Sugiyanto  (selaku  Kasie  Keamanan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan), faktor penyebabnya antara lain:
1. Personil
Kurangnya  jumlah  personil  dalam  bidang  keamanan  yang  langsung  berhadapan  dengan narapidana  menjadikan  peluang  bagi  narapidana  melakukan  tindakan  transaksi  ataupun penggunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.  Diketahui  bahwa  jumlah  penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan tertanggal 29 Oktober 2019 berjumlah 1637 orang,  sedangkan  jumlah  personil  dalam  bidang  keamanan  hanya  berjumlah  6  orang.  Sudah jelas dengan 6 orang ini tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap seluruh narapidana secara kondusif dan maksimal.
2. Peningkatan SDM Petugas Lapas
Petugas  yang  berada  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kerobokan  masih  belum sepenuhnya memiliki SDM yang baik sesuai dengan kinerja mereka selaku petugas, sehingga sangat  perlu  untuk  melakukan  peningkatan  SDM  terhadap  seluruh  petugas  lembaga pemasyarakatan guna tercapainya suatu program kerja yang maksimal.
3. Alat Pendeteksi Sinyal
Dalam Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kerobokan  hingga  saat  ini belum memiliki alat pendeteksi sinyal yang digunakan untuk melacak barang-barang terlarang seperti narkotika dan psikotropika.
4. Penempatan Narapidana
Penempatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan ini   bisa dibilang   keliru   karena   narapidana   dengan   kasus narkotika dimasukkan dalam satu sel. Hal ini  yang  membuat  mereka  bisa  saling  tukar  wawasan  dan  pengalaman  tentang  narkotika, sehingga  tidak  heran  jika  setelah  mereka  bebas  dari  lembaga  pemasyarakatan  bukannya menjadi jera namun karena jejaring narkotika sudah banyak diketahui ketika berada didalam lembaga  pemasyarakatan,  mantan  narapidana  ini  malah  semakin  ahli  dalam  mengendalikan narkotika diluar sana.
5. Kapasitas Berlebih Kapasitas  berlebih  ini menjadikan  kesulitan  bagi petugas  untuk  menempatkan  narapidana  di dalam sel. Sehingga selain mereka dapat berkumpul dalam satu sel, hal ini juga menjadikan narapidana dapat melakukan transaksi narkotika ketika mereka berada jauh dari para petugas keamanan lembaga pemasyarakatan.
6. Sebagai Mata Pencaharian
Faktor narapidana melakukan transaksi atau peredaran narkotika ini dianggapnya sebagai mata pencaharian  adalah  hal  yang  paling  banyak  ditemui  di  lembaga  pemasyarakatan  khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. Mereka selalu menganggap bahwa kerja yang tidak  berat  namun  hasilnya  memuaskan  menjadikan  mereka  menganggap  bahwa  dengan melakukan  transaksi  narkotika  atau  peredaran  narkotika  ini  dapat  menunjang  perekonomian dari keluarga mereka.

## Penegakan  hukum  terhadap  narapidana  yang  melakukan  transaksi  narkotika  di  dalam  lembaga pemasyarakata
Penegakan   hukum   terhadap   narapidana   yang   melakukan   transaksi narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dikenakan hukuman tingkat berat, kemudian dimasukkan ke register, dijatuhkan register F, semua hak hilang (asimilasi, remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas), dan meneruskan kepada instansi berwenang. Meneruskan kepada instansi  yang  berwenang  dalam  hal  ini  dilimpahkan ke  instansi  kepolisian  dan  ditindaklanjuti  oleh para penyidik kepolisian. Alur atau proses pemeriksaan terhadap pelaku setelah diserahkan oleh pihak lembaga  pemasyarakatan,  yaitu  penerimaan  laporan,  melakukan  penyelidikan,  pengumpulan  barang bukti, melakukan penyidikan, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), kemudian pelimpahan berita acara  pemeriksaan  (BAP)  kepada  kejaksaan.  Tindak  pidana  narkotika  dilakukan  upaya  penegakan hukum  dengan  upaya  represif.  Upaya  hukum  refresif  merupakan  upaya  penegakan  hukum  terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa pemberantasan, penindakan,  dan  penumpasan  sesudah terjadinya    atau    memberikan    contoh  sosial  learning  serta  mengakibatkan  efek  deterrence  supaya mengantisipasi para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. (Rumadan, 2013) mengatakan dalam penelitiannya bahwa orientasi penegakan hukum pidana tidak semistinya berakhir pada  penjatuhan  sanksi  pidana  berupa  penjara  terhadap  terdakwa,  namun  penjatuhan  sanksi  berupa sanksi  sosial  terhadap  terdakwa  dengan  skala  tindak  pidana  yang  rekatif  ringan  perlu  untuk dikedepankan atau diutamakan melalui pendekatan restoratif justice.

## IV. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  pengaturan  sanksi  dan  penegakan  hukum  terhadap narapidana  yang  melakukan  transaksi  narkotika  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  maka  dapat disimpulkan bahwa pertama: perkenaan dengan pengaturan sanksi terkait transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu pelaku dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah sesuai dengan ketentuan  pasal  114  Undang-undang  Narkotika.  Selanjutnya,  diteruskan  kepada  pihak  berwenang sesuia  dalam  ketentuan  Pasal  17  Permen  Hukum  dan  Ham  Nomor  6  Tahun  2013.  Hasil  ini  sejalan dengan  (Suhayati,  2015)  bahwa  percepatan  pelaksanaan  hukuman  mati  bagi  terpidana  mati  kasus peredaran gelap narkoba oleh Kejaksaan. Vonis pidana mati dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkoba. Kedua, terhadap narapidana yang telah melakukan transaksi narkotika  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  akan  dilakukan  penegakan  hukum  yaitu,      hukuman disiplin    (tingkat     berat),     dimasukkan     ke     register, dijatuhkan ke  register  F,  semua  hak  hilang, diteruskan kepada instansi berwenang.  Selanjutnya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian terhadap narapidana yang melakukan transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan adalah berupa, menerima laporan dari pihak lembaga pemasyarakatan, tertangkap tangan, melekukan penyelidikan, pengumpulan barang bukti, melakukan penyidikan, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), selanjutnya pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan kepada Kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Deka,  F.,  Lestiawati,  I.,  &  Bram,  A.  M.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Disiplin  Bagi  Pelaku  Pengedar Narkotika Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu, (2), 1733–1743.
Hamzah, A., & Goenanti, B. D. S. M. (2011). Kejahatan Narkotika & Psikotropika . Jakarta: Universitas Trisakti.
Iriani, D. (2019). Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Narapidana Wanita di Lapas Ponorogo. Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam , 13 (1), 117–130.
Iskandar, A. (2019). Penegakan Hukum Narkotika . Jakarta: Elex Media Komputindo.
King,  R.  (2014).  Narcotic Drug  Laws  and  Enforcement  Policies. Law  and  Contemporary  Problems , 22 (1), 113–131. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1190435 Lamintang. (2010). Hukum Penintensier . Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. (2003). Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, . Jakarta: Bina Aksara.
Novarizal, R. (n.d.). Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Umum: Studi Terhadap Tiga Narapidana Kategori Bandar dan Pengedar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, 13–23.
Purnomo,  B.  (1999). Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan .  Yogyakarta: Liberti.
Rumadan,  I.  (2013).  Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  dan  Reorientasi  Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (2).
Sadhewo,  A.  W.  (2017).  Lembaga  Pemasyarakatan  (Studi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Padang).
Suhayati, M. (2015). Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan. Info Hukum Singkat , 7 (8), 1–4.
Weisner, L., Otto, H. D., Adams, S., & Reichert, J. (2020). Criminal Justice System Utilization in Rural Areas. LlIinois Criminal Justice Information Authority .
Winterdyk, J., & Ruddell, R. (2010). Journal of Criminal Justice Managing prison gangs : Results from a  survey  of  U  .  S  .  prison  systems ☆ . Journal  of  Criminal  Justice , 38 (4),  730–736. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.04.047