## EVALUASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  PENATAAN  RUANG

## Hany Amalia
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai
Abstract: The purpose of this study was to determine the performance evaluation of the public works  department  and  spatial  planning  in  the  Dumai  city  drainage  development  program.  In addition, what are the factors influence the performance evaluation of the public works  department and spatial planning in the Dumai city drainage development program. This study uses a qualitative descriptive research method approach. Primary data is obtained directly through interviews with informants. Namely the head of the creative work division, the head of the sanitation section of the  residential  environment  and  drinking  water  and  the  community. The  results  of  this  study indicate that the implementation of performance evaluation of the public works department and spatial planning in the Dumai city drainage development program has not achieved maximum results. Where in its implementation quality human resources are still limited, inadequate budget and lack of public awareness in maintaining and maintaining drainage facilities and infrastructure are the causes for the drainage development program that has been implemented by the public works and spatial planning agency has not been felt of any benefit.
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai serta apa saja faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Kepala Bidang Cipta Karya, Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai belum mencapai hasil yang maksimal, dimana dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas, anggaran  yang  kurang  memadai  dan  minimnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  dan memelihara sarana dan prasarana drainase menjadi sebab program pembangunan drainase yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang dirasakan manfaatnya.
Kata kunci: Kinerja organisasi, evaluasi kinerja, pembangunan drainase

## PENDAHULUAN
Drainase merupakan salah satu  fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna meme- nuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Saat ini drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan yang sangat penting. Kualitas mana- jemen suatu kota tercermin dari kualitas drainase di kota tersebut.
Seiring perkembangan kota dan pertumbu- han penduduk mengakibatkan banyaknya ba- ngunan baru di Kota Dumai. Namun hal ter- sebut  tidak  diikuti  dengan  penataan  sistem drainase yang baik pula. Hal ini bisa dilihat dari kondisinya hampir setiap drainase yang ada di Kota Dumai banyak dipenuhi sampah dan sistem drainase yang ada masih kurang tertata dan kurang terpelihara sesuai dengan standar yang ada sehingga munculnya daerah genangan air
hujan dan banjir. Sistem drainase yang kurang baik menyebabkan terjadinya genangan air di berbagai tempat sehingga bukan hanya menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan transpor- tasi, perekonomian dan lain-lain.
Berbagai permasalahan drainase di Kota Dumai diantaranya adalah pembangunan saluran sekunder kota belum merata sehingga masih ter- jadi banjir dan genangan air (pasang keling). Masih banyak jalan lingkungan yang tidak me- miliki drainase khususnya di lingkungan per- mukiman kumuh perkotaan. Dimensi saluran lingkungan banyak yang tidak standar (terlalu kecil) dan sebagian lainnya tersumbat oleh sam- pah dan tanaman sehingga air menghitam dan menimbulkan  bau. Sebagian  besar  jaringan drainase lingkungan belum terkoneksi jaringan sekunder kota. Pembangunan saluran sekunder kota kurang memperhatikan elevasi dan arah
aliran air sehingga masih terjadi genangan baik di saluran sekunder kota maupun saluran drai- nase lingkungan. Kurangnya kesadaran dan par- tisipasi masyarakat dalam menjaga saluran drai- nase, baik saluran perkotaan maupun di sekitar lingkungan tempat tinggal.
Dinas PUPR Kota Dumai merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan peme- rintahan sub urusan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase lingkungan dan perkotaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Pasal 4 ayat 3 berbunyi: “Penyelenggaraan Sistem Drainase Perko- taan  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah, Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Ka- bupaten/Kota sesuai  dengan  kewenangan- nya”. Dinas PUPR memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase. Hal tersebut dikarenakan salah satu tupoksi dari Dinas PUPR adalah melaksanakan penyiapan, kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan pengen- dalian, pemeliharaan/perbaikan, pengawasan dan evaluasi drainase perkotaan, sampah dan limbah, air minum dan penataan bangunan. Tupoksi tersebut dilaksanakan oleh salah satu bidang yakni bidang cipta karya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PUPR Kota Dumai. Pelak- sanaan tugas pokok  tersebut dilaksanakan sesuai dengan fungsi Dinas PUPR Kota Dumai yang meliputi perencanaan (program dan teknis), pengawasan, pengendalian, pembangunan, dan pemeliharaan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Peme- rintah Kota Dumai melalui Dinas PUPR Kota Dumai yakni dengan meningkatkan kapasitas sarana prasarana drainase melalui pembangunan dan  pemeliharaan  saluran  drainase/gorong- gorong serta rehabilitasi sarana prasarana untuk pengendalian banjir. Namun upaya tersebut sepertinya belum mampu mengatasi banjir yang ada di Kota Dumai karena sampai saat ini masih banyak kawasan yang mengalami genangan air. Buruknya  sarana  prasarana  drainase  juga
membawa konsekuensi terhadap terjadinya per- masalahan banjir yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam program pemba- ngunan drainase Kota Dumai dan faktor-faktor apa saja yang menghambat evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase di Kota Dumai.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Alasan penulis memilih jenis penelitian ini adalah: Pertama, penulis berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena  sesuai  dengan  apa  yang  terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang atau perilaku yang dapat diamati. Kedua, pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dan responden. Penulis datang ke masyarakat yang ditelitinya, setting, site, atau institusi untuk mengamati serta merekap perilaku masyarakat yang ditelitinya dalam setting alami- nya. Ketiga, penulis menitikberatkan studinya pada indentifikasi bagaimana proses yang terjadi dalam suatu lembaga, kelompok, atau  individu. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh in- forman penelitian dengan cara teknik pengam- bilan sumber data purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara ob- servasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur analisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebarapa jauh pemba- ngunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasil- nya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi tersebut dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangu-
meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas melalui proyek prioritas dan integrasi pendanaan yang dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: mengutamakan alokasi pada prioritas, meng- alokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang men- jadi prioritas daerah. Pendanaan pembangunan diarahkan berdasarkan pada strategi pemba- ngunan nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan ter- utama  pada  pemenuhan  kebutuhan  dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana APBD untuk pembangunan drainase tidak dapat dilakukan secara acak, melainkan di- dasarkan pada urgensi drainase pada wilayah tertentu. Urgensi yang dimaksud misalnya seperti separah apa kerusakan yang terjadi pada drai- nase dan sesuai dengan fungsi drainase yang akan mempengaruhi intensitas kegiatan masyarakat.

## Kriteria Masukan (Input)
Kriteria masukan (inputs) adalah segala sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan/ peraturan perundang- undangan dan sebagainya. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah diterapkan.
Salah satu tugas pemerintah adalah me- mastikan ketersediaan dan kesiapan SDM untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Dumai, Dinas PUPR merupakan salah satu tulang punggung penyediaan infrastruktur yang membutuhkan SDM yang unggul dan dapat diandalkan, handal dan profesional, serta ber- integritas, dengan selalu berprinsip pada nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni, akun- tabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dalam membangun drainase, pihak yang terlibat dalam proses pem- bangunan dituntut untuk memiliki keterampilan yang baik. Faktor keterampilan sangat menentu- kan tingkat pencapaian kinerja.
nan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. De- ngan demikian tujuan dan sasaran pembangunan secara maksumal dapat tetap tercapai.
Pemantauan perlu pula dilakukan agar pe- laksanaan pembangunan yang menyimpang dan bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan dapat segera diambil langkah- langkah yang sesuai. Penyimpangan dan pergeseran tersebut dapat berupa: sasaran yang tidak tercapai, sasa- ran yang terlampaui, ada peralihan dari satu sasaran ke sasaran lainnya. Dikaitkan dengan program pembangunan drainase di Kota Dumai, adalah menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengendali manajemen pembangunan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan tersebut, serta mengambil langkah-langkah apabila di- perlukan perubahan/revisi dalam pelaksanaan pembangunan.
Proses  pembangunan  drainase/gorong gorong dilakukan melalui usulan yang dimulai dari masyarakat,  pemerintah  tingkat  kelurahan, kecamatan, dan internal pemerintahan, lalu ke Dinas PUPR yang dibahas dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang biasanya dilakukan setahun sekali. Hasil dari Musrenbang akan diajukan dan dibahas Dinas PUPR bersama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Lalu hasil dari keputusan dibahas  bersama  panitia  anggaran  (Setda, Bappeda, penyusun program Dinas PUPR). Kemudian dibuat skala prioritas program yang menghasilkan keputusan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Selanjutnya RKA diajukan oleh Setda ke DPRD untuk disaring kemudian ditetapkan dan disahkan dalam anggaran daerah. Pembangunan  drainase  dilakukan  dengan memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada. Pendanaan program pembangunan drainase/ gorong-gorong berasal dari APBD Kota Dumai. Penggunaan dana APBD yang sudah dialokasi- kan untuk kegiatan pembangunan drainase akan disesuaikan dengan skala prioritas. Penggunaan pendanaan  pembangunan  dilakukan  secara optimal dengan menggunakan kaidah-kaidah sebagai  pedoman  pelaksanaan  penggunaan pendaaan pembangunan yaitu dengan fokus
Pihak Dinas PUPR Kota Dumai terus ber- usaha meningkatkan kinerja pegawainya dengan mendapatkan pelatihan dan pendidikan terkait dengan sistem drainase. Hal ini dilakukan me- ngingat penguasaan terhadap teknik pelaksanaan konstruksi drainase  dengan memperhatikan kualitas dan tetap menjaga spesifikasi konstruksi yang sesuai dengan aturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan sangat penting. Dengan demikian konstruksi drainase yang sudah dibuat dapat bertahan cukup lama dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. SDM meru- pakan  inti    dari  pelaksanaan  pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pem- bangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu  untuk  meningkatkan  segala  bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan.

## Kriteria Keluaran (Outputs)
Kriteria keluaran (outputs) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan ter- laksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator kinerja  harus  dibandingkan  dengan  sasaran kegiatan yang terdefenisi dengan baik dan teratur. Jadi, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.
Dalam pelaksanaan pembangunan drainase, Dinas PUPR telah dapat memaksimalkan pen- capaian program kegiatan yang telah direncana- kan.  Namun  dalam  pelaksanaannya  tidak terlepas dari berbagai kendala seperti terbatasnya lahan untuk pembangunan, waktu pelaksanaan pembangunan,  biaya  dan  mutu,  disamping profesionalitas dari aparatur yang terkait satu dengan lainnya sehingga komponen waktu, biaya dan mutu perlu dikelola secara menyeluruh dan lebih terpadu. Pencapaian persyaratan mutu sesuai spesifikasi pada tingkatan memuaskan masyara- kat Kota Dumai pada umumnya menjadi hal yang terpenting, karena sesudah suatu proyek dilaksa- nakan,  penilaian  biasanya  ditekankan  pada masalah kualitas (mutu), penampakan penyele- saian akhir suatu pekerjaan (finishing) yang juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Peneri-
maan kualitas pekerjaan pada umumnya didasarkan atas pemenuhan persyaratan sesuai spesifikasi. Namun demikian, kendala maupun kelemahan- kelemahan yang ada dijadikan sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kinerja apa- ratur Dinas PUPR khususnya serta mening- katkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

## Kriteria Hasil (Outcomes)
Kriteria  hasil  (outcomes)  adalah  segala sesuatu hasil yang  mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mu- ngkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah di- peroleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mem- berikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
Untuk mewujudkan pelayanan prima, Dinas PUPR telah merumuskan program-program kegiatan dengan mengoptimalkan berbagai sa- rana prasarana penunjang pembangunan daerah. Salah satu program kegiatan agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat tersebut adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar secara layak yaitu dengan pembangunan drainase karena prasyarat kondisi kawasan yang layak, bersih dan sehat adalah apabila draina- senya baik dan terstruktur.
Upaya Dinas PUPR dalam rangka penang- gulangan banjir di Kota Dumai dalam bentuk program pembangunan drainase/gorong-gorong dan pemeliharaannya untuk memenuhi hak dasar rakyat terus dilakukan namun belum dapat op- timal memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat. Hal ini ditunjukkan de- ngan masih banyaknya kritik masyarakat ter- hadap program pembangunan drainase yang dilaksanakan. Masalah rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur drainase hadir karena pem- bangunan drainase yang dilakukan tidak ber- fungsi secara optimal dan belum terintegasi dengan baik serta masih banyak drainase lingkungan yang belum ada dan sebagiannya masih berupa parit
Adapun yang menjadi penyebab dari rendah- nya  kualitas  pekerjaan  tersebut  diantaranya adalah :
1. Pihak rekanan/ CV sebagai pelaksana pekerjaan mengabaikan  atau  tidak  memperhatikan standar  mutu  pekerjaan  demi  mengejar keuntungan, diantaranya pemakaian bahan material yang murah dan rendah kualitas.
2. Pihak rekanan/ CV tidak memperhatikan batas waktu kontrak pekerjaan, sehingga ketika waktu kontrak akan berakhir mereka buru- buru akan mengerjakan. Hal ini disebabkan pihak rekanan/ CV mengerjakan lebih dari satu paket pekerjaan dalam waktu yang ber- samaan. Akibatnya kualitas pekerjaan kurang maksimal.
3. ASN yang bertugas sebagai pengawas pe- kerjaan telalu overload terhadap jumlah paket pekerjaan yang diawasi, akibatnya pengawa- san kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena minimnya  jumlah ASN yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi proyek pembangunan di lapangan sehingga hasil pengawasan kurang maksimal.
Guna merespon kondisi tersebut, Dinas PUPR Kota Dumai telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan bidang PUPR dalam hal pengendalian banjir. Bentuk kebijakan tersebut berupa perencanaan pembangunan drainase yang lebih terpadu dan terarah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sehingga dapat mengantisipasi berbagai hal, salah satunya terbatasnya APBN untuk pembangunan infrastruktur agar seluruh sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang.

## Kriteria Dampak (Impacts)
Kriteria dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Indikator ini sulit diukur karena memerlukan waktu lebih dari satu periode untuk  mengetahui  dampaknya.  Indikator- indikator tersebut secara langsung atau tidak
alam. Sehingga belum semua masyarakat Kota Dumai dapat menikmati hasil pembangunan.
Untuk menjamin lancarnya aktifitas masya- rakat Kota Dumai dari genangan dan bahaya banjir tersebut maka diperlukan pengelolaan terhadap pengaliran air dengan memperhitungkan antara besarnya kapasitas air yang akan melim- pas dengan kemampuan saluran-saluran yang menghantarkan aliran air dari daratan menuju badan air. Sehingga sebelum dilakukan pemba- ngunan drainase diperlukan perencanaan pem- bangunan yang matang dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pembangunan drainase untuk meminimalisir banjir tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, tetapi harus dilaksanakan dalam sistem yang menyeluruh dan terpadu mulai dari hulu hingga hilir.

## Kriteria Manfaat (Benefits)
Kriteria manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu  kemudian,  khususnya  dalam  jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
Pembangunan drainase yang dilakukakan Dinas PUPR telah memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Dumai. Namun demikian, manfaat yang dirasakan dari adanya pembangunan drainase belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai. Masyarakat merasa bahwa kualitas kinerja aparatur pemerintah dinilai belum maksimal dan manfaat yang didapat masyarakat belum merata. Hal ini dikarenakan banyaknya drainase yang sudah tidak mampu mengalirkan debit air yang disebabkan oleh intensitas hujan dan pasang air laut yang  tinggi akibat  dimensi  saluran  drainase  yang  tidak memadai khususnya di lingkungan permukiman kumuh perkotaan sehingga masih terjadi banjir dan genangan air. Hal ini diperparah dengan buruknya kualitas pekerjaan konstruksi pada saluran drainase sehingga banyaknya saluran drainase dengan kondisi yang tidak layak.
langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hu- bungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.
Program  pembangunan  drainase  yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Dumai sudah berjalan dengan baik. Namun, hal itu belum  memberikan  dampak  yang  besar  di beberapa daerah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya daerah yang tergenang air ketika musim hujan datang akibat permasalahan drai- nase yang ada. Meskipun setiap tahun drainase dibuat, tetap saja ketika musim hujan tiba, terjadi genangan  air.  Permasalahan  ini  seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan para kor- ban, seperti: terendamnya rumah sehingga ter- jadinya kerusakan pada barang-barang yang ada di dalamnya bahkan bisa menyebabkan kehilangan barang-barang berharga lainnya.
Selain itu, terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat kondisi ini melanda. Para korban akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi karena mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Musibah ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat korban dari sisi ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Aktivitas perekonomian lumpuh akibat akses yang terputus. Banjir yang kerap terjadi ini biasanya juga sering merusak sebagian infrastruktur, fasilitas pelayanan sosial, ekonomi, dan prasarana publik. Tidak hanya masyrakat namun juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami kerugian akibat jalan yang rusak. Fasilitas umum, sarana prasarana yang rusak. Di samping kerugian yang bersifat material, banjir juga membawa kerugian non material, antara lain kerawanan sosial, wabah penyakit, menurunnya kenyamanan lingkungan, serta me- nurunnya kesejahteraan masyarakat akibat ke- giatan perekonomian mereka terhambat.
Untuk itu, perlu penataan drainase kota yang
baik, serta ada keterhubungan antara drainase lingkungan dengan drainase sistem kota. Begitu pula kualitas konstruksi, perlu ditingkatkan. Selanjutnya Penyediaan infrastruktur drainase harus memperhatikan aspek keberlanjutan se- hingga dalam jangka panjang keberadaan drai- nase tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## Anggaran
Pendanaan terutama berkaitan dengan ter- batasnya sumber pendanaan pemerintah dan rendahnya  alokasi APBD  yang  merupakan akibat dari rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan drainase baik dari segi pembangunan maupun biaya operasi dan pemeliharaan drai- nase di Kota Dumai.
Tabel 1. Anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase
Sumber:  Bappeda  Kota  Dumai
Dinas PUPR Kota Dumai sudah pasti me- ngalokasikan sejumlah dana untuk kepentingan pembangunan drainase. Dari data tersebut dapat
Sumber Dana Program/ Kegiatan Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong Pemeliharaan saluran drainase/ gorong- gorong APBD Tahun 2017 1,932,375,000 1,304,566,800 APBD-P Tahun 2017 2,130,025,000 1,304,566,800 APBD Tahun 2018 3,216,024,600 1,942,179,775 APBD-P Tahun 2018 2,836,024,600 1,942,179,775 APBD Tahun 2019 4,547,125,950 3,143,451,200 APBD-P Tahun 2019 4,556,907,950 2,891,401,200
dilihat bahwa anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase setiap tahunnya terus me- ningkat. Namun, mengingat begitu banyaknya drainase yang harus dibangun dan diperbaiki serta kerusakan yang kerap terjadi dibeberapa ruas jalan mengakibatkan timbulnya ketidakseim- bangan antara alokasi dana yang diberikan de- ngan banyaknya drainase yang harus diurus. Kebutuhan  pendanaan  pembangunan  terus meningkat sedangkan sumber dana publik ter- batas berdampak pada buruknya kualitas pe- ngelolaan drainase perkotaan. Dana yang sangat terbatas harus dibagi untuk pembangunan saluran baru, normalisasi saluran, revitalisasi saluran, perencanaan dan pengawasan. Keterbatasan dana sehingga berpengaruh terhadap operasional pemeliharaan prasarana drainase tidak berjalan maksimal. Ketersediaan dana yang lebih akan membuat pengelolaan sistem drainase perkotaan menjadi lebih baik.

## Kesadaran Masyarakat
Penanganan masalah sistem drainase (khu- susnya sampah yang ada pada drainase) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pelaku usaha dan masyarakat umum sebagai produsen sampah juga memiliki tanggung jawab dalam menangani  masalah sampah.  Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah dan msyarakat umum serta pelaku usaha harus be- kerjasama dalam menangani masalah sampah.
Kurangnya  kesadaran  dan  pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase, sikap dan cara hidup masyarakat yang masih belum peduli terhadap perawatan saluran dan kebersihan lingkungan, maupun penutupan salu- ran drainase dan pengalihan fungsi saluran drai- nase sebagai bangunan, kolam ikan dll. Keadaan tersebut diperburuk karena banyak drainase lingkungan yang beralih fungsi sebagai penam- pungan limbah rumah tangga sehingga menye- babkan pencemaran terlebih lagi sampah-sampah rumah tangga menjadi salah satu penyebab pe- nyumbatan  drainase  yang  mengganggu  dan menghambat aliran air.

## SIMPULAN
Evaluasi kinerja Dinas PUPR dalam program pembangunan  drainase  Kota  Dumai  adalah belum baik. Hal ini disebabkan terbatasnya SDM yang mampu melaksanakan pembangunan bidang drainase, kualifikasi dan jenis keahlian pegawai, perimbangan beban kerja dan jumlah tenaga kerja serta anggaran yang kurang me- madai mengidentifikasikan bahwa adanya kondisi internal yang merupakan kelemahan bagi Dinas PUPR Kota Dumai dalam melaksanakan pem- bangunan. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan drainase yang ada di Kota Dumai mulai dari saluran drainase yang tidak berfungsi, tata arah alir belum tertata secara baik, kapasitas saluran drainase berkurang/tidak mencukupi yang di- sebabkan pendangkalan saluran dan gorong- gorong tersumbat sehingga menyebabkan salu- ran drainase tidak mampu menampung debit air yang datang dan juga kebiasaan sebagian mas- yarakat yang membuang sampah di saluran drainase.

## DAFTAR RUJUKAN
A.A. Anwar  Prabu  Mangkunegara.  2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Refika Aditama.
Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Aswaja
Pressindo.
Andi  Prastowo.  2011. Metode  Penelitian
Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Fawahid, Ahmad. 2016. Manajemen Perkotaan (Studi Kasus Penataan Drainase di Kota Pekanbaru)
Fairizi, Dimitri. 2015. Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang
Muttaqin, Adi Yusuf.  2007. Kinerja  Sistem Drainase  yang  Berkelanjutan  Berbasis Partisipasi Masyarakat
Nurhamidin, Achmad Erwin. 2015. Analisis Sistem  Drainase  Kota  Tondano  (Studi Kasus Kompleks Kantor Bupati Minahasa)
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi
Publik. Bandung: Alfabeta.
Pebriana. 2015. Penataan Infrastruktur Drainase di Kota Pekanbaru Ruky, S. Achmad. 2001. Sistem Manajemen

## Kinerja. Jakarta: PT Gramedia.
Siagian,  P.  Sondang.  2007. Fungsi-Fungsi
Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara
Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: STIE YPKN. Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen
Publik.  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana
Indonesia.
Veithzal Rivai. 2005. Manajemen Sumber Daya
Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke  Praktik.  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.
Wirawan.  2012. Evaluasi:  Teori,  Model,
Standar,  Aplikasi,  dan  Profesi.  Depok: Raja Grafindo Persada.
Yani,  M.  2012. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media.