## PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN (WFH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003
Oleh:
Arifuddin Muda Harahap 1) , Fahri Fahrozi 2) , Niki Marjuki 3) , M. Harmansyah Hsb 4) , Selmaria Purba 5) , Indah Maya Sari Ritonga 6) , Elza Armaini 7) , Vita Aliyana WS 8) , Sri Atmadianti 9) , Twina Resia 10)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
E-mail :
fahrifahrozi88@gmail.com 2) , Niki.marjuki20@gmail.com 3) , selmaselma0791@gmail.com 5) muhammadharmansyah448@gmail.com 4) , mayasariindah092@gmail.com 6) , elzaarmaini900@gmail.com 7) , vitaaliyana2@gmail.com 8) , sriafmadianti@gmail.com 9) , twinaasia@gmail.com 10)

## ABSTRACT
Analyzing the company's obligation to the laid-off employees is the goal of this study. In this study,  concepts,  pertinent  instances,  and  a  normative  approach  based  on  legal  theory  were used.  With  data  presented  as  narratives  and  conclusions  drawn  based  on  the  analysis's findings, this study used a qualitative writing technique. The study's findings led to changes in a few employment laws, including Law No. 13 of 2003, which replaced it as the primary employment law. This change prevented the term "at home" from being recognized, meaning that moving into someone's home is not the same as being fired.Regarding workers who have been  laid  off  from  the  termination  of  employment  but  who  still  receive  full  pay  and  are subject  to  reduction,  the  company  must  engage  in  negotiations  with  the  union  or  workers, which is  addressed in  a special set  on the Employment  Minister Manpower Letter Number: SE-05/M/BW/1998. Bipartite and tripartite negotiations  can be used to  resolve the problem of workplace conflicts with businesses.
Key words : Laid-off, Right,worker protection

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang  di-PHK.  Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  normatif  diterapkan  bersama  dengan pendekatan legislatif, konsep terkait, dan kasus. Dalam penelitian ini, pendekatan penulisan kualitatif  digunakan  untuk  menyajikan  data  sebagai  cerita  dan  kemudian  menggambarkan kesimpulan  berdasarkan  temuan  investigasi.  Menurut  temuan  penelitian,  ada  sejumlah undang-undang  ketenagakerjaan.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  merupakan undang-undang  ketenagakerjaan  yang  mendasar,  dan  tidak  mengenal  istilah  "PHK".  Oleh karena  itu,  memberhentikan  pekerja  tidak  sama  dengan  PHK.  Mengenai  pekerja  yang  di- PHK,  secara  khusus  diatur  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  SE- 05/M/BW/1998  tentang  pengupahan  bagi  pekerja  yang  di-PHK  yang  tidak  sedang menghadapi  pemutusan  hubungan  kerja.  Perusahaan  tetap  membayar  upah  secara  penuh dan  memiliki  pilihan  untuk  menguranginya,  tetapi  mereka  tetap  diharuskan  melakukan tawar-menawar  dengan  serikat  buruh  atau  pekerja.  Proses  bipartit  dan  tripartit  dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan kerja dengan bisnis.
Kata Kunci : Merumahkan Pekerja, Hak, Pelindungan Pekerja
Arifuddin Muda Harahap 1) , Fahri Fahrozi 2) , Niki Marjuki 3) , M. Harmansyah Hsb 4) , Selmaria Purba 5) , Indah Maya Sari Ritonga 6) , Elza Armaini 7

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  yang  di  hadapi
Negara  berkembang  seperti  Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan.
Meskipun  sudah  banyak  usaha  yang  di lakukan  dari  berbagai  pihak  dalam menyelesaikan  permasalahan  ini,  namun masi  belom  terselesaikan.  Sejak  merdeka pada tahun 1945 terhitung sudah 77 tahun Indonesia mengalami kemerdekaan. sangat disayangkan  sekali  sampai  saat  ini  belom ada produk undang undang ketenagakerjaan  hasil  pemikiran  bangsa yang  diciptakan  sebagai  aturan  yang dipakai  untuk  jalannya  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Sehingga  dari  dulu  hingga sekarang ini Indonesia masi menggunakan undang-undang ketenagakerjaan hasil produk kolonial.
Dalam  permasalahan  yang  terjadi mengenai  ketenagakerjaan  ini  banyak sekali  pokok  masalah  yang  sering  terjadi yaitu  banyak  pengangguran,  kualitas tenaga  kerja  yang  rendah,  rendahnya lapangan  pekerjaan,  dan  sebagainya. Terkait  dengan  permasalahan  ini  pada masa  terjadinya  virus  covid-19    pada waktu itu juga banyak mengalami permasalahan terhadap tenaga kerja antara lain  yaitu  para  pekerja  yang  biasanya bekerja  di  kantor  tempatnya  bekerja, namun di karenakan adanya virus covid-19 mereka  di  alihkan  untuk  bekerja  dirumah atau  disebut  dengan  WFH  (Work  From
Home).  Dengan  persoalan  ini  perusahaan dapat  meminimalisir  pengeluaran  upah buruh  dengan  dalih  dirumahkannya  para tenaga kerja.
Status  pekerja  yang  diberhentikan oleh  pemberi  kerja  tidak  diatur  secara tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Namun,  berdasarkan  UU  No.  13  Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1, Pekerja berhak atas Perlindungan  dan  Kesehatan  Selama Hidup Bekerja.
Namun,  probematika  yang  terjadi pada  saat  ini  banyak  sekali  perusahaan yang  sewenang  wenang  terhadap  hak  dan kewajiban  para  pekerja  yang  dirumahkan dikarenakan  kurangnya  pemahaman  yang jelas mengenai status merumahkan pekerja . Hal ini semua di karenakan belom adanya aturan yang secara jelas mengatur mengenai  dirumahkannya  para  pekerja tersebut.Mengenai persoalan dirumahkannya  pekerja  ini,  selama  belum terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  yang sah  maka  perusahaan  dan  pekerja  masi memiliki  hubungan  hak  dan  kewajiban  di antara keduanya yang harus di penuhi.
Dengan  demikian,  dari  paparan tersebut  penulis  ingin  membahas  lebih dalam  lagi  secara  yudiris  terkait  tanggung jawab perusahaan bagi status pekerja yang dirumahkan, dalam penelitian ini terkhusus akan  membahas  mengenai  perusahaan
yang  tidak  full  memberikan  gaji  terhadap pekerja yang dirumahkan.

## 2. TUJUAN
Adapun  tujuan  dari  dilakukanya penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui tanggung  jawab  perusahaan  terhadap pemenuhan  hak  hak  bagi  para  pekerja yang  dirumahkan  dan  peran  pemerintah dalam menunjang hak dan kewajiban bagi para pekerja yang dirumahkan.

## 3. METODE PENELITIAN
Teknik  penelitian  yang  di  lakukan pada penulisan ini adalah melalui pedekatan  yudiris  normative  dikarenakan mengkaji permasalahan permasalahan hukum sehingga menemukan suatu landasan hukum yang tepat, dan penelitian ini mengkaji undang undang yang berlaku. Sehingga  dengan  demikian  penelitian  ini dapat dikatakan bersifat normative.

## 4. HASIL DANPEMBAHASAN
A. Pengertian Pekerja
Kerah banteng menyinggung pekerja  kasar,  seperti  kuli  dan  tukang kayu, yang melakukan tugas kasar. Mereka yang  bekerja  untuk  pemerintah  disebut sebagai "karyawan/pegawai" (kerah putih).
Menurut  otoritas  hukum,  seperti Abas  Kustandi,  pekerja  adalah  setiap orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan yang  dapat  menciptakan  barang  dan  jasa
untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Definisi  ini  cukup  luas.  Menurut  Pasal  1 UU  No.  13  Tahun  2003,  pekerja  adalah seseorang  yang  melakukan  pekerjaan dengan imbalan imbalan atau imbalan lain.
Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya manusia yang paling signifikan  dalam  sistem  industri  bangsa. Menurut  tesis  Adam  Smith,  ada  tiga komponen  utama  dari  sistem  produksi suatu negara:
1. Ketersediaan sumber daya alam,
terkadang dikenal sebagai "tanah",
2. Jumlah penduduk, dan
3.  Stok  barang  modal  yang  sudah ada.
Smith mengklaim bahwa pengaturan  yang  paling  mendasar  untuk aktivitas  produktif  masyarakat  adalah sumber daya alamnya. "Batas maksimum" untuk  perluasan  ekonomi  adalah  jumlah sumber  daya  alam  yang  tersedia.  Ini menyiratkan  bahwa  populasi  dan  stok modal saat ini berkontribusi pada pertumbuhan  produksi  jika  sumber  daya ini  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal. Namun,  ketika  semua  sumber  daya  alam telah dimanfaatkan secara total, peningkatan produksi akan berhenti. Sumber  daya  manusia  penduduk  berperan sebagai pendukung dalam proses pertumbuhan  produksi.  Dengan  kata  lain, populasi akan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan.
Arifuddin Muda Harahap 1) , Fahri Fahrozi 2) , Niki Marjuki 3) , M. Harmansyah Hsb 4) , Selmaria Purba 5) , Indah Maya Sari Ritonga 6) , Elza Armaini 7

## B.  Pemenuhan  Hak  Bagi  Para  Pekerja
Yang
Dirumahkan Berdasarkan

## Undang Undang No.13 Tahun 2003
Dalam  membentuk  sebuah  Negara yang  maju  di  sebuah  peradaban  maka tenaga  kerja  atau  para  buruh  mempunyai posisi yang paling krusial dalam memajukannya.  Untuk  itu  sebuah  Negara harus  mengambil  langkah  yang  tepat dalam  membuat  suatu  aturan  yang  dapat melindungi para pekerja serta memberikan jaminan  social  .  perlindungan  terhadap para  pekerja  ini  merupakan  suatu  yang sangat penting  sekali  karena  dapat menghindari dari sikap diskriminasi terhadap para pekerja demi adanya sebuah kesejahtraan bagi tenaga kerja di Indonesia.  Karena  dengan  adanya  para pekerja  sebuah  perusahaan  dapat  berjalan dan  dapat  membangun  nilai  ekonomi  di sebuah Negara.
Dalam  sebuah  perusahaan  posisi pekerja  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting  sekali,  dengan  adanya  pekerja sebuah  perusahaan  dapat  berjalan  sesuai dengan  apa  yang  dituju  oleh  perusahaan tersebut. Oleh karena itu setiap perusahaan harus  memberikan  hak-hak  para  pekerja dengan  maksimal,  adapun  hak  hak  dari pekerja  itu  adalah  perlindungan  terhadap kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  jaminan social, upah/gaji pekerja, dan sebagainnya.
Namun, yang menjadi permasalahan  serius  sekarang  ini  adalah
bagaimana  tanggung  jawab  perusahaan dalam  pemenuhan  hak  pada  pekerja  yang dirumahkan  ?  pada  persoalan  ini  sangat terlihat bahwa perusahaan sering melakukan sesuatu yang sewenang- wenang  terhadap  para  pekerja  yang dirumahkan. Terkadang perusahaan melakukan tindakan yang mungkin menurut  mereka  bahwa  merumahkan  para pekerja  itu  hampir  sama  dengan  tindakan melakukan pemecatan terhadap para pekerja.  Oleh  karena  itu  dengan  hal  yang seperti  banyak  sekali  para  pekerja  yang tidak  mendapatkan  haknya  secara  penuh dari perusahaan ketika mereka dirumahkan.
Status  pekerja  yang  diberhentikan oleh  pemberi  kerja  tidak  diatur  secara tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Namun,  berdasarkan  UU  No.  13  Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1, Pekerja berhak atas Perlindungan  dan  Kesehatan  Selama Hidup Bekerja.
“Setiap  pekerja/buruh  mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan  atas  keselamatan dan  kesehatan  kerja,  moral  dan kesusilaan  dan  perlakuan  yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.” Dalam pasal ini sangat menjelaskan bahwa ketika seorang pekerja masi  memiliki  hubungan  kerja  dengan
sebuah  perusahaan  maka  mereka  masi mempunyai  hak  untuk  memperoleh  hak haknya  terhadap  perusahaan.  Walaupun tidak  secara  jelas  membahas  mengenai para  pekerja  yang  dirumahkan.  Namun dalam  pasal  ini  bisa  kita  pahami  bahwa ketika  para  pekerja  yang  dirumahkan mereka  masi  mempunyai  hak  untuk mendapatkan haknya selagi mereka mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan.
Setiap  karyawan  atau  orang  yang bekerja  pada  suatu  korporasi  berhak  atas keselamatan, kesehatan, moral, dan kesusilaan di tempat kerja, serta perlakuan yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  manusia  dan  keyakinan  agama. Perusahaan  harus  menerapkan  sistem manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja yang terkait dengan sistem manajemen  mereka  untuk  memenuhi persyaratan ini.
Demikian  pula  terkait  hak  untuk mendapatkan  gaji  bagi  seorang  pekerja yang  dirumahkan.  Seoalah  olah  dengan dirumahkannya  para  pekerja  perusahaan menganggap  bahwa  para  pekerja  yang dirumahkan tidak layak untuk mendapatkan  gaji  mereka  secara  penuh, sehingga perusahaan sulit sekali mengeluarkan  gaji  bagi  mereka,  bahkan dalam  kasus  dirumahkannya  pekerja  ada banyak  pekerja  yang  di  gaji  separuh  dan tidak  sedikit  pula  yang  tidak  digaji  sama
sekali.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya pembahasan  secara  jelas  mengenai  para pekerja  yang  dirumahkan  di  dalam undang-undang  Ketenagakerjaan  No.13 tahun 2003.
Topik upah dan gaji sangat penting dan  memiliki  efek  yang  luas.  Jika  pekerja tidak  dibayar  secara  adil  dan  layak,  tidak hanya  akan  berdampak  pada  daya  beli mereka, yang pada akhirnya akan berdampak  pada  taraf  hidup  mereka  dan keluarga mereka. Selain itu, memperlakukan  karyawan  secara  tidak adil dapat membuat mereka kesal, menimbulkan kekacauan di antara mereka, dan  bahkan  dapat  memicu  pemogokan terhadap  sektor  tersebut.  Karena  upah  dan gaji  memungkinkan  karyawan  untuk memenuhi kebutuhan mereka serta kebutuhan  keluarga  mereka,  termasuk kebutuhan  sandang,  pangan,  perumahan, dan  biaya  sekolah,  para  pekerja  terus- menerus mencari pendapatan dan gaji yang lebih tinggi dan terus bertambah. keturunan mereka untuk menjaga kesehatan demi kesejahteraan keluarga dan perawatan medis saat sakit.
Kekuatan pendorong utama seorang  pekerja  untuk  bekerja  harus dibayar untuk pekerjaannya, yang merupakan  hak  sah  mereka.  Ketika  ada hubungan kerja, hak untuk menerima upah menjadi  mapan  dan  berakhir  ketika hubungan itu putus. Akibatnya, bisnis atau
Arifuddin Muda Harahap 1) , Fahri Fahrozi 2) , Niki Marjuki 3) , M. Harmansyah Hsb 4) , Selmaria Purba 5) , Indah Maya Sari Ritonga 6) , Elza Armaini 7
pemberi  kerja  yang  membayar  karyawan tidak  diperbolehkan  untuk  menetapkan upah pekerja pada tingkat yang berbeda.
Dengan  demikian  jika  kita  melihat pada  permasalahan  yang  ada  mengenai upah  bagi  para  pekerja  yang  dirumahkan, banyak  sekali  perusahaan  atau  pengusaha yang  menggaji  para  pekerja  dengan  gaji yang tidak full/separuh, dengan dalih upah tersebut  akan  diberikan  dengan  cara  di cicil.Padahal  antara  perusahaan/pengusaha dengan buruh masi mempunyai kesepakatan kerja.
Temuan jajak pendapat juga mengungkapkan kebijakan ketenagakerjaan  perusahaan.  mencapai 3,69%,  yang  terdiri  dari  32,06%  lebih sedikit  jam  kerja,  17,06%  cuti  tidak berbayar,  dan  12,83%  PHK  jangka pendek.  Frasa  “pemberi  kerja  wajib membayar upah pada waktu yang diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja/buruh”  tampak  dalam  Pasal  55 ayat  1  PP  Pengupahan.  Namun,  jika perusahaan mempunyai kesepakatan dengan  buruh  mengenai  penundaan  gaji yang  diberikan  maka  hal  tersebut  tidak  di permasalahkan. Apabila perusahaan ingkar janji  tidak  memberikan  gaji  pada  waktu yang  telah  di  sepakati  maka  perusahaan dapat  dikenakan  denda,  denda  tersebut sudah  di  atur  di  dalam  (Pasal  95  ayat  2 Undang-Undang  Ketenagakerjaan  No.13 tahun 2003) atau tambahan upah (Pasal 19
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Upah) kepada pekerja atau buruh sebesar:
a. 5%  (lima  persen)  untuk  setiap tambahan hari keterlambatan untuk hari  keempat  sampai  kedelapan;  b.
1%  (satu  persen)  untuk  setiap tambahan  hari  keterlambatan  pada hari kesembilan dan seterusnya.
b. Pengenaan  denda  tersebut  tidak membebaskan korporasi dari kewajiban  membayar  utangnya kepada  pekerja,  dengan  catatan tidak  melebihi  50%  (lima  puluh persen)  dari  jumlah  gaji  yang seharusnya dibayarkan oleh pekerja.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 belum mengatur tentang keseluruhan rangkaian  denda.  Sebelumnya  telah  ada undang-undang  yang  mengatur  tentang denda,  antara  lain  Peraturan  Pemerintah No.  8  Tahun  1981  tentang  Perlindungan Upah.  PP  No.  8  Tahun  1981  disebut demikian  mulai  sekarang.  Ada  konsep hukum perundang-undangan yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang terdahulu  harus  berlaku  jika  tidak  ada hukum  yang  mengaturnya.  Hak  menerima upah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  PP No.  8  Tahun  1981,  dimulai  pada  saat  ada hubungan  kerja  dan  berakhir  pada  saat hubungan  itu  berakhir.  Klausul  ini  dapat dibaca untuk menyarankan bahwa kegagalan  untuk  memberikan  hak  tepat
waktu  akan  memiliki  akibat  hukum. Akibat  hukum  ini  berupa  pembayaran kompensasi  pekerja  berupa  bunga  atas upah yang terlambat.
Gaji  sebenarnya  adalah  yang  penting  bagi karyawan karena diharapkan mereka dapat membeli  kebutuhan  pokok  untuk  keluarga dan  diri  mereka  sendiri  dengan  gaji mereka.  Jika  kenaikan  upah  nominal disertai  atau  diikuti  oleh  kenaikan  biaya kebutuhan hidup dalam arti seluas-luasnya, maka kenaikan upah itu tidak ada nilainya baginya.  Terlepas  dari  jumlah  uang  yang diterima  pekerja  dari  pemberi  kerja, penurunan  biaya  kebutuhan  hidup  sebagai akibat dari, katakanlah, peningkatan produksi  barang  itu,  akan  menghasilkan peningkatan  pendapatan  bagi  pekerja.  Di sisi  lain,  kenaikan  biaya  untuk  kebutuhan dasar  mau  tidak  mau  berarti  upah  pekerja yang  lebih  rendah.Maka  dari  itu  apapun alasannya yang melatar belakangi dirumahkannya  seorang  pekerja  oleh perusahaan/pengusaha dengan alasan menurunya ekonomi dari sebuah perusahaan  atau  alasan  sebagainya,  upah tersebut  harus  tetap  di  penuhi  sebagai pemberi  kerja  sesuai  kesepakatan  yang telah  di  sepakati  di  awal.  Hal  ini  merujuk pada  pasal  93  ayat  2  Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang mana menjelaskan  “ bahwa  apabila  seseorang buruh/pekerja masi melakukan pekerjaannya  sesuai  kesepatakan  yang
telah  di  setujui  oleh  perusahaan  dengan pekerja,  maka  pekerja  mempunyai  hak untuk mendapatkan gaji penuh ”. Di dalam pasal  ini  memberikan  pemahaman  bahwa ada  sebuah  prinsip  yang  harus  di  pahami jika pekerja tidak melakukan pekerjaannya maka perusahaan tidak akan membayarnya.
Persoalan  yang  mengatur  tentang dirumahkannya  para  pekerja  memnag tidak  di  atur  di  dalam  undang-undang No.13  tahun  2003.  Namun  persoalan mengenai dirumahkannya para pekerja/buruh  ini  di  atur  di  dalam  SE Menaker  907  /  MEN  /  PHI-PPHI  /  X  / 2004  tentang  Pencegahan  pemutusan hubungan kerja, dan SE Menaker 05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja  yang  Dirumahkan  Bukan  ke  Arah Pemutusan Hubungan Kerja.
Dengan adanya SE Menaker No.907  Tahun  2004  tersebut  perusahaan yang  sedang  mengalami  masa  masa  sulit pada  perusahaannya  dan  memungkinkan untuk  melakukan  PHK  terhadap  para karyawannya bisa melakukan upaya meliburkan atau merumahkan karyawannya untuk beberapa waktu dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan mengenai hal tersebut kepada karyawannya,  hal  ini  untuk  menghindari pemecatan (PHK) kepada karyawan.
Seorang pekerja/buruh yang dirumahkan  oleh  perusahaan  kemudian
Arifuddin Muda Harahap 1) , Fahri Fahrozi 2) , Niki Marjuki 3) , M. Harmansyah Hsb 4) , Selmaria Purba 5) , Indah Maya Sari Ritonga 6) , Elza Armaini 7
masi  memiliki  hubungan  kerja  dengan perusahaan,  maka  pekerja/buruh  masi mempunyai  hak  nya  sebagai  pekerja  yang harus terpenuhi oleh perusahaan, contohnya  saja  upah.  Ketentuaan  yang mewajibkan  perusahaan  membayar  upah pekerja  yang  dirumahkan  di  atur  di  dalam SE  Manaker  No.05/1998  yang  mengatur tentang upah pekerja yang dirumahkan :
1. Dalam  perjanjian  kerja,  pengusaha tetap membayar penuh penghasilan pekerja selama diberhentikan, yaitu dalam  bentuk  upah  pokok  dan tunjangan tetap.
2. Kebijakan perusahaan atau perjanjian  kerja  bersama.  Besaran santunan selama PHK dan lamanya PHK  harus  dirundingkan  dengan serikat  pekerja  dan/atau  pekerja yang terkena dampak jika perusahaan  tidak  akan  membayar gaji pekerja secara penuh.
Dalam  hal  ini  kita  harus  dapat membedakan  antara  seorang  pekerja  yang dirumahkan  namun  tidak  mempunyai pekerjaan,  jadi  untuk  hal  ini  perusahaan tidak  ada  kewajiban  untuk  memberikan gaji  kepada  pekerja.  Namun  jika  pekerja yang dirumahkan masi mempunyai pekerjaan  dan  memiliki  hubungan  kerja dengan perusahaan, maka pekerja mempunyai  hak  untuk  menerima  gaji  dari perusahaan.
Jadi  secara  jelas  bahwa  ketika seseorang  pekerja  yang  dirumahkan  masi memiliki hubungan kerja dengan perusahaan  maka  seorang  pekerja  tersebut masi  mempunyai  hak  dan  kewajiban terhadap  perusahaan  tersebut.  Sebaliknya ketika  seorang  pekerja  yang  dirumahkan masi  memiliki  hubungan  kerja  dengan perusahaan, maka perusahaan wajib memberikan hak hak para pekerja, baik itu perlindungan  terhadap  pekerja,kesehatan pekerja, jaminan social pekerja, serta upah para pekerja, dan sebagainya.

## C. Peran Pemerintah Dalam Menunjang
Pemenuhan  Hak  Dan  Kewajiban Untuk Parqa Pekerja Yang dirumahkan (WFH)
Merumahkan  pekerja  merupakan suatu tindakan yang tidak memihak kepada para  pekerja  karena  mempunyai  dampak lanjutan  yang  sangat  sensitive  sekali terhadap kelangsungan status para pekerja. Tindakan merumahkan pekerja merupakan hal yang sangat tidak di inginkan oleh para pekerja,  hal  ini  lah  yang  memungkinkan terjadinya konflik antara perusahaan dengan  pekerja  yang  bisa  menyebabkan demonstari  besar  besaran.  Untuk  itu pemerintah yang menjadi pemegang amanah  dan  sebagai  pelayan  masyarakat sudah  semestinya  bertanggung  jawab terhadap  masalah  seperti  ini.  Agar  tidak terciptanya  konflik  di  tengah  masyarakat
dan  dapat  terciptanya  kesejahtraan  di tengah masyarakat.
Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah kementrian ketenagakerjaan republik Indonesia merupakan suatu wadah sebagai tempat berlindungnya para pekerja Indonesia terkait dengan tindakan merumahkan para pekerja yang di lakukan oleh perusahaan. Untuk itu peran pemerintah  sangat  di  butuhkan  dalam penyelesaian  pemenuhan  hak  hak  para pekerja yang dirumahkan untuk menciptakan  kesejahtraan  di  tengah  para pekerja.
Sudah seharusnya pemerintah memayungi  para  pekerja  dari  tindakan tindakan kotor  yang dilakukan perusahaan dengan  membuat  aturan  aturan    untuk menyeimbangkan  arah  regulasi  yang terjadi di system ketenagakerjaan Indonesia.  Sebagai  pelindung  pekerja pemerintah di harapkan memberikan acuan dasar  kepada  masyarakat  memahami dalam  menangani  persoalan  mengenai adanya  dirumahkannya  para  pekerja.  Hal ini bertujuan untuk tidak terjadinya konflik yang berujung demonstrasi.
Dalam  undang  undang  No.2  pasal 1  angka  10  tahun  2004  pemerintah  sudah memberikan  aturan  mengenai  proses penyelesaian  yang  di  lakukan  apabila terjadi  perselisihan  hubungan  industry yaitu  dengan  cara  bipartit.  Berdasarkan pasal terebut menjelaskan bahwa
penyelesaian  dengan  cara  bipartite  adalah penyelesaian dengan melakukan perundingan  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Dengan diaturnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial  ini,  di  harapkan  terciptanya musyawarah antara pekerja dengan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan persoalan yang menjadi problem di  antara  keduanya.  sehingga  dapat terpenuhinya  hak  hak  pekerja  yang dirumahkan. Dalam undang undang ketenagakerjaan  no.13  tahun  2003  yang telah  dibuat  oleh  pemerintah  di  dalamnya banyak  sekali  menjelaskan  hak-hak  para pekerja/buru, yaitu hak untuk mendapatkan
upah,kesehatan,keselamatan,perlindungan, tindakan  diskriminasi,  dan  sebagainya. Dengan adanya undang undang yang telah dibuat  oleh  pemerintah  ini  maka  dapat  di jadikan  sebagai  pegangan  bagi  pekerja yang  takut  tidak  terpenuhinya  hak-hak sebagai pekerja.
Pemerintah  sebagai  institusi  yang sangat bertanggung jawab terhadap kesejahtraan  para  buruh  yang  ada  di negaranya  di  tuntut  untuk  menciptakan kebijakan  kebijakan  yang  akurat  dalam menangani  permasalahan  dirumahkannya para pekerja, untuk menyelesaikan persoalan  ketidaksepakatan  antara  pekerja
Arifuddin Muda Harahap 1) , Fahri Fahrozi 2) , Niki Marjuki 3) , M. Harmansyah Hsb 4) , Selmaria Purba 5) , Indah Maya Sari Ritonga 6) , Elza Armaini 7
dan buruh dalam hubungan kerja. Mendatangkan  mediator  merupakan  salah satu  prosedur  yang  ditempuh  pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan di kalangan  tenaga  kerja.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial,  perselisihan  yang  menyangkut hak,  kepentingan,  dan  syarat-syarat  kerja diselesaikan  melalui  musyawarah  yang ditengahi  oleh  seorang  mediator  yang bertugas  melakukan  mediasi  dan  wajib memberikan  persetujuan  tertulis  kepada para pihak yang berselisih. nasihat.

## 5. SIMPULAN
Studi  ini  sampai  pada  kesimpulan bahwa  pekerja  kasar,  seperti  kuli  dan tukang  kayu,  dianggap  sebagai  "pekerja kasar".  Menurut  otoritas  hukum,  seperti Abas  Kustandi,  pegawai  adalah  setiap orang yang mampu melakukan suatu tugas yang  dapat  menciptakan  barang  dan  jasa untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat. Definisi  ini  cukup  luas.  Menurut  Pasal  1 UU  No.  13  Tahun  2003,  pekerja  adalah seseorang  yang  melakukan  pekerjaan dengan imbalan imbalan atau imbalan lain.
UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003  tidak  secara  tepat  mengatur  status pekerja  yang  di-PHK  oleh  korporasi. Menurut Pasal 86 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003,  pekerja  dalam  hal  ini  berhak  atas perlindungan dan kesehatan sepanjang jam
kerjanya.  Setiap  pekerja  atau  buruh  yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi  berhak  atas  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  moral  dan  kesusilaan, serta perlakuan  yang sesuai  dengan harkat dan  martabat  manusia  dan  keyakinan agama.
Dalam  menangani  permasalahan industri  peran  pemerintah  adalah  sebagai pelindung bagi pekerja dalam menyelesaian  pemenuhan  hak  hak  para pekerja yang dirumahkan untuk menciptakan  kesejahtraan  di  tengah  para pekerja. Dalam undang undang No.2 pasal 1  angka  10  tahun  2004  pemerintah  sudah memberikan  aturan  mengenai  proses penyelesaian  yang  di  lakukan  apabila terjadi  perselisihan  hubungan  industry yaitu  dengan  cara  bipartite.  Dengan diaturnya proses penyelesaian perselisihan hubungan  industrial  ini,  di  harapkan terciptanya  musyawarah  antara  pekerja dengan  perusahaan  dalam  menyelesaikan persoalan persoalan yang menjadi problem di antara keduanya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Kusbianto. Hukum  Perburuhan .  Medan  : Enam Media, 2020.
Atmoko.  Dwi. Hukum  Perburuhan  Dan Ketenagakerjaan. Malang  :  CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022. Gatiningsih .
Kependudukan Dan Ketenagakerjaan. Sumedang :
Fakultas Manajemen
Pemerintahan, 2017.
Pujiastuti,  Endah. Pengantar  Hukum
Ketenagakerjaan, Semarang : Semarang University Press, 2008. Sulaiman. Abdullah. Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan .Jaka rta:  Yayasan  Pendidikan  Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,2019. Arifuddin. Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan . Malang : Literasi
Nusantara, 2020.
Putra, Endika, Chrismond, Ananda.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja
yang  DirumahkanAkibat  Pandemi Covid-19 .    Jurnal  Dicton,  Vol.4,
No. 3, Mei 2021.
Wijayanti,  Asri. Hukum  Ketenagakerjaan
Pasca  Reformasi .  Jakarta  :  Sinar
Grafika, 2009.
Fahrunnisa,
Fatwal, Dkk . Peran
pemerintah Dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan
Kerja  Karyawan  PT.  Gunung  Mas Di  Kabupaten  Pangkap .  Jurnal Adminstrasi  Publik,  Vol.3,  No.3,
Tahun 2017.