136
DOI : https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.11
E-mail address: permataayu@staff.ubaya.ac.id

## Studi  Kualitatif  Mengenai  Pengetahuan  Perpajakan  dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip Online
Permata Ayu Widyasari 1 , Arif Satria 2
1 Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur
2 Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur

## ARTICLE INFO
JEL Classification: H2, L81
Key words: Non-compliance  behavior,  self- assessment system, online entrusted services, online business,  theory  of  reasoned action, income taxes

## ABSTRACT
The purpose of this research is to understand how online personal shoppers' self-employed perceptions  about  taxes  and  their  compliance  in  paying  taxes.  This  research  uses  a qualitative  method  with  an  interpretative  paradigm  to  explain  and  understand  the phenomenon of the social world from the personal shopper's point of view. The subject used in this research are online personal shoppers located in Surabaya, women, 22-27 years old, and have annual sales under 4.8 billion. The result shows that none of the research subjects comply  with  paying  taxes  because  of  many  different  reasons  such  as  lack  of  taxation knowledge; the unwillingness to pay since it reduces the income; the assumption that online business is not using country's facilities; and friends with the same job also not paying tax. Those justifications create the excuse for not paying taxes.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  para  pengusaha  jasa  titip  online (jastip) tentang pajak dan ketaatan mereka dalam membayar pajak dari penghasilan usaha tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan paradigma interpretatif agar dapat menjelaskan fenomena dunia sosial dari kacamata para pebisnis jastip online. Dalam penelitian ini ada lima orang subjek penelitian yang merupakan pengusaha online di  bidang  jastip  di  Surabaya,  wanita,  berusia  22-27  tahun,  dengan  penghasilan  kotor (omset) di bawah 4,8 miliar pertahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun  dari  subjek  penelitian  membayar  pajak  penghasilan  atas  usaha  jastip  tersebut. Masing masing dari mereka mempunya alasan antara lain, pengetahuan terhadap pajak yang masih minim; perasaan keberatan dalam membayar pajak karena akan mengurangi penghasilan; asumsi bahwa bentuk usaha online yang tidak menggunakan fasilitas negara, sehingga tidak perlu bayar pajak; dan karena banyak teman satu profesi yang juga tidak membayar pakak. Hal tersebut menambah motivasi mereka untuk tidak membayar pajak dan menimbulkan perasaan aman karena tidak sendiri.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  pada  masa sekarang bertumbuh sangat cepat. Secara tidak langsung peningkatannya sangat tajam. Dalam laporan  Digital  in  2020  Global  Overview menyatakan bahwa jumlah pengguna internet digital  di  Indonesia  sangatlah  banyak.  Pada tahun  2020  pengguna  internet  di  Indonesia meningkat  sebesar  17%  dengan  kenaikan  25 juta  pengguna  internet  dalam  1  tahun  yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke 3 di dunia.  Kemudian  Indonesia  juga  merupakan peringkat pertama dalam e-commerce adoption dimana  persentase  pengguna  internet  yang berusia  16-64  tahun  yang  mengaku  bahwa mereka  telah  membeli  barang  atau  jasa  via online  dalam  beberapa bulan  terakhir  dengan persentase 88% (Kemp, 2020).
Selain  itu,  bisnis  secara  online  juga memberikan  kesempatan  yang  besar  bagi orang  untuk  mencari  penghasilan.  Menurut riset yang dilakukan oleh Google dan Temasek dalam laporan e-Conomy SEA 2018 menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia  di  tahun  2018  mencapai  US$  27 miliar  atau  sekitar  391  triliun  rupiah.  Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia  berada  di  peringkat  pertama  di Kawasan  Asia  Tenggara  dengan  kontribusi sebesar 49% diikuti Thailand (US$ 12 miliar) di peringkat kedua dan Singapura (US$ 10 miliar) di peringkat ketiga  (Sea & Asia, 2018). Hal ini juga  terbukti  dari  banyaknya  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut salah satu  platform  bisnis  online  tokopedia.com mencatat  pada  tahun  2020  terdapat  lebih  dari 11  juta  lebih  penjual  yang  berjualan  di
Tokopedia dan 86,5% merupakan pebisnis baru (Tokopedia.com, n.d.).
Akan  tetapi,  meskipun  perkembangan  e- commerce  sangatlah  pesat,  pemerintah  masih mengalami kesulitan untuk menarik kewajiban pajak  dari  para  pelaku  bisnis  digital.  Hal  ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak pengusaha online  masih  rendah  sehingga  banyak  dari mereka yang membayarkan kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan bahkan  ada  juga  yang  sengaja  mengambil kesempatan untuk tidak membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan artikel dari antaranews.com  (2014)  yang  melakukan wawancara  terhadap  Asosiasi  Pengusaha Indonesia  (Apindo)  yang  menyatakan  bahwa mayoritas  transaksi  online  yang  terjadi  tidak membayar  pajak  meskipun  nilai  transaksinya rata-rata  setahun  mencapai  kurang  lebih  100 triliun  rupiah  (Burhani  &  Febrianto,  2014). Kemudian  (Utomo,  2013)  juga  dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan transaksi e-commerce yang sangat pesat tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak  di  Indonesia,  dimana  pada  tahun  2012 penerimaan  pajak  masih  berada  di  bawah target  penerimaan  yang  telah  dianggarkan. Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan juga menyampaikan bahwa pasar e- commerce berkembang dengan sangat pesat di Indonesia  Namun  baru  segelintir  pelaku  e- commerce  yang  sudah  mempunyai  Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Hal ini dibuktikan dari  data  yang  diperoleh  DJP  dari  sampling 1.600  pelaku  e-commerce  yang  dicoba,  hanya 1.000  pelaku  e-commerce  yang  sudah teridentifikasi  dan  600  sisanya  belum teridentifikasi.
Apalagi  Indonesia  juga  menggunakan  self- assessment  system  (SAS)  yang  menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, 2007) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan semua penentuan  besaran  pajak  yang  perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. (Saad, 2012) dalam
penelitiannya  juga  menyatakan  bahwa  salah
satu atribut  yang cukup  menonjol  dalam  SAS merupakan  kepatuhannya  yang  bersifat sukarela  karena  seluruh  perhitungan  pajak diserahkan  kepada  pembayar  pajak.  Hal  ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak  taat  untuk  membayar  lebih  rendah  dari seharusnya dan bahkan tidak membayar pajak.
Padahal  kita  juga  tahu  bahwa  pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan  negara  kita  Indonesia  yang tercinta. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan sebagai sumber untuk mengatur  kegiatan  ekonomi  dan  untuk memasukkan  dana  yang  dapat  digunakan untuk kepentingan negara.
Menurut (kemenkeu.go.id, 2020) penerimaan perpajakan dalam  RAPBN  2020  ditargetkan  sebesar  Rp 1.856,7 triliun atau tumbuh 13.5% dibandingkan pekiraan realisasi RAPBN 2019. Porsi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan  pendapatan  mencapai  83,3%  dan merupakan  porsi  terbesar  dari  RAPBN. Tentunya  angka  ini  sangat  penting  dalam APBN  negara  kita  untuk  pembangunan menjadi negara yang lebih baik.
Salah  satu  bisnis  yang  cukup  menarik adalah  usaha  ‘jastip’  (jasa  titip).  Bisnis  ini dilakukan  dengan  menyediakan  jasa  untuk membeli  barang  atau  jasa.  Hal  ini  dibuktikan oleh penelitian yang berjudul The Phenomenon of Personal Shopper among Women in Urban Cities of Indonesia (Bandung and Jakarta) yang menyatakan bahwa menggunakan jasa titip di kalangan  Wanita  perkotaan  Bandung  dan Jakarta  telah  menjadi  kebutuhan  umum  yang biasanya  digunakan  wanita  karir,  wanita bisnis,  bahkan  ibu  rumah  tangga.  Mereka merasa  terbantu  dengan  layanan  tersebut untuk  membeli  peralatan  rumah  tangga, produk  fashion  dan  sebagainya  (Lestari  & Wahyuni,  2016).  Oleh  karena  telah  menjadi kebutuhan dasar ini lah dapat kita simpulkan bahwa  bisnis  jastip  ini  cukup  popular  bagi wanita  yang  tidak  memiliki  waktu  untuk berbelanja sendiri. Perkembangan yang cukup pesat  ini  juga  yang  membuat  peneliti  ingin melakukan  penelitian  terhadap  persepsi  dan ketaatan pajak dari pengusaha jastip online.
Sebelumnya  ada  beberapa  penelitian  yang membahas  perilaku  ketidakpatuhan  terhadap pajak  para  pelaku  usaha  di  New  Zealand. (Saad,
2012)
dalama penelitiannya mengundang  2.267  subjek  pajak  di  New Zealand  yang  akhirnya  hanya  30  orang  yang menjadi  partisipan.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  berbagai  macam  alasan  atau motivasi  yang  mendasari  ketidakpatuhan terhadap pajak. Ada yang mengatakan bahwa dengan  sengaja  tidak  membayar  pajak  yang seharusnya mereka bayarkan dengan mengungkapkan sebagian kecil saja dari yang mereka  peroleh.  Kemudian  ada  juga  yang mengatakan  bahwa  banyak  yang  tidak  patuh terhadap  pajak  karena  keserakahan  dan  ingin menyimpan  uangnya  untuk  diri  sendiri.  ada juga yang mengatakan “kalau bisa menghindari pajak, untuk apa kita bayar pajak? Bukannya tidak membayar sama sekali, tetapi tidak  membayar  sebanyak  yang  seharusnya” (Saad, 2012).
Kamleitner (2012) juga melakukan penelitian  berkaitan  dengan  kepatuhan  pajak pemilik  usaha  kecil.      Pengaruh  psikologis merupakan  alasan  terbesar  setiap  individu dalam  melakukan  pengambilan  keputusan dimana peluang ketidakpatuhan, pengetahuan, dan keputusan adalah hal-hal yang mendasarinya.  Peluang  muncuk  karena ketidak sengajaan dan ada juga yang disengaja (Kamleitner  et  al.,  2012).  Kemudian  ada  juga penelitian yang memperlihatkan bahwa tingakt pemahaman,  kualitas  pelayanan  fiskus, ketegasan  sanksi  seluruhnya  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajaknnya (Mareti &  Dwimulyani,  2019).  Viane  (2017)  juga melakukan  penelitian  dan  menghasilakn kesimpulan  bahwa  kepemilikan  usaha  secara online  yang  tidak  dapat  dilihat  secara  fisik cenderung membuat orang merasa tidak perlu membayar  pajak  dan  menggunakan  usaha online  tersebut  menjadi  tameng  untuk  tidak membayar pajak (Viana et al., 2018).
Penelitian  ini  berbeda  dari  seluruh penelitian  yang  berkaitan  namun  tetap  saling terkait. Peneliti melakukan penelitian terhadap bisnis  jastip  online  agar  dapat  mengetahui
pemahaman  mereka  tentang  ketaatan  dan kepatuhan  mereka  terhadap  perpajakan  atas bisnis  mereka,  juga  untuk  mengetahui bagaimana  sudut  pandang  mereka  terhadap perpajakan  dan  aplikasinya  dalam  bisnis mereka.

## 2. TELAAH
TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori yang mendasari merupakan Theory of Reasoned  Action  (TRA)  yang  dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (Fishbein et al., 1975) yang  merupakan  teori  yang  digunakan untuk memahami  perilaku  individu.  Teori  ini menjelaskan  bahwa  niat  seseorang  untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perilaku  yang  dipengaruhi  oleh  2  penentu utama yaitu:
a. Sikap, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut
b. Norma subjektif, merupakan kepercayaan- kepercayaan  mengenai  harapan-harapan normatif  yang  muncul  karena  pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan tersebut.
Perilaku  menurut  teori  ini  akan  dipengaruhi oleh  niat  dari  individu,  dan  niat  individu tersebut  terbentuk  dari  sikap  dan  norma subjektif. Salah satu variable yang mempengaruhi adalah sikap, dipengaruhi oleh tindakan  yang  sudah  dilakukan  pada  masa lalu.  Seperti  persepsi  mengenai  hasil  yang diperoleh  dari  tindakannya,  bagaimana pandangan  mereka  mengenai  penggunaan uang  pajak  yang  mereka  bayarkan.  Persepsi yang baik akan memiliki keyakinan mengenai hasil  yang  akan  dirasakan  setelah  membayar pajak,  yaitu  berupa  kontribusi  dalam pembangunan.
Perpajakan di Indonesia menurut UU No. 28  Tahun  2007  (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, 2007) tentang ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan menjelaskan ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu:
a. Self-assessment  system,  yang  merupakan sistem
pemungutan pajak yang
membebankan  penentuan  besaran  pajak
yang  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  yang bersangkutan.
b. Official  assessment  system,  merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus  atau  aparat  perpajakan  sebagai pemungut pajak.
c. Witholding assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak  dihitung  oleh  pihak  ketiga  yang bukan  merupakan  wajib  pajak  dan  bukan juga aparat pajak atau fiskus.
Dalam  perpajakan,  definisi  wajib  pajak patuh  merupakan  wajib  pajak  yang  taat  dan memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Kriteria wajib  pajak  patuh  ini  berlandaskan  pada (Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  544/KMK.04/2000,  2000), wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:
a. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT untuk semua jenis  pajak dalam dua tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh  izin  untuk  mengangsur  atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  dalam  jangka  waktu  10  tahun terakhir.
d. Dalam dua tahun terakhir
menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan,  koreksi  pada  pemeriksaan yang  terakhir  untuk  tiap-tiap  jenis  pajak yang terutang paling banyak lima persen. e. Wajib  pajak  yang  laporan  keuangannya untuk  dua  tahun  terakhir  diaudit  oleh akuntan  publik  dengan  pendapat  wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian
sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan (Apollo,  2005)  ketidakpatuhan  terhadap
perpajakan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, yaitu:
a. Kurangnya  pengetahuan  pajak  dapat membuat  orang  tidak  patuh  terhadap pajak.
b. Sikap  masyarakan  terhadap  pemerintah akan menentukan kemauan dalam membayar pajak.
c. Petugas pajak yang memberikan pelayanan merupakan  perangsang  atau  insentif  bagi pembayar  pajak  karena  biasanya  sering dijadikan panutan.
d. Sistem  pajak  yaitu  kemudahan  dalam memperoleh, mengisi, dan melaporkan SPT akan  menentukan  kemauan  orang  dalam membayar pajak.
e. Peranan  hukum  apabila  ada  penindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran  maka  akan  membentuk  citra yang  postif  dan  mempengaruhi  orang dalam membayar pajak.
Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan penilaian  positif  masyarakat  wajib  pajak terhadap  pelaksanaan  fungsi  negara  oleh pemerintahakan  menggerakkan  masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut  (Laudon  &  Traver,  2017)  dalam bukunya mendefinisikan
Perdagangan Elektronik atau yang biasa disebut e-commerce, merupakan  penggunaan  jaringan  komunikasi atau  komputer  untuk  melaksanakan  proses bisnis.  Pandangan  popular  dari  e-commerce adalah  menggunakan  internet  dan  komputer dengan  browser  web  untuk  membeli  atau menjual  produk.  Perdagangan  elektronik  e- commerce  mencakup  proses  pembelian, penjualan,  transfer,  atau  pertukaran  produk, layanan  atau  informasi  melalui  jaraingan komputer  termasuk  internet  (Turban  et  al., 2015).
Peraturan  Perpajakan  untuk  Usaha  Online diatur  oleh  pemerintah  melalui  (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang  Peraturan  Perpajakan  Atas  Transaksi Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (e- Commerce),  2018)  yang  ditetapkan  dan diundangkan  di  Jakarta  pada  tanggal  30
Desember  2018.  Peraturan  ini  memasukkan para  pelaku  bisnis  yang  melakukan  proses bisnisnya  secara  online  sebagai  tempat pemasaran  seperti  pelaku  bisnis  lainnya. Kemudian para pelaku bisnis ini  digolongkan berdasarkan  pendapatan  serta  jenis  barang yang  dijual.  Pajak  yang  berlaku  merupakan PPh,  PPN,  dan  PPnBM.  Pengenaan  dan perhitungan  tarif  pajaknya  akan  disesuaikan dengan  keadaan  sebenarnya  dari  para  pelaku bisnis  tersebut.  Besaran  pajaknya  juga  tidak berbeda  dengan  pajak  yang  berlaku  pada umumnya.  Akan  tetapi  pemerinta  akhirnya mencaput PMK 210/PMK.010/2018 dikarenakan  pemerintah  merasa  banyak  yang memberitakan  tentang  PMK  210  seolah-olah pemerintah  membuat  peraturan  pajak  baru. Akibatnya banyak simpang siur yang terjadi di masyarakat  tentang  peraturan  pajak  ini  yang membuat  pemerintah  pada  akhirnya  merasa perlunya  sosialisasi  terlebih  dahulu  dengan seluruh  stakeholder,  masyarakat,  perusahaan, dan  pihak-pihak  lainnya.  Kemudian  karena kondisi pandemi Covid-19 akhirnya pemerintah  menerbitkan  peraturan  terbaru yang  mengatur  tentang  perpajakan  untuk pengusaha online adalah (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, 2020) yang  mengatur  tentang  pungutan  pajak  e- commerce  di  tengah  wabah  virus  Covid-19. Secara  garis  besar  sebenarnya  tata  cara perpajakan, aturan, tarif pajak dari bisnis online sama persis seperti dengan bisnis konvensional pada umumnya yang berbeda hanyalah proses bisnisnya dari offline menjadi online.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  paradigma interpretatif  sebagai  payung  penelitian. (Daymon  &  Holloway,  2011)  dalam  bukunya menjelaskan  bahwa  semuan  jenis  analisa kualitatif  sesungguhnya  tidak  ada  langkah baku untuk mengerjakannya. Adanya fleksibilitas  dalam desain penelitian kualitatif. Paradigma  interpretatif  sendiri  juga  fokus terhadap  peranan  bahasa,  interpretasi,  dan pemahaman dalam ilmu sosial. Karena peneliti
ingin  melihat  sudut  pandang  dan  memahami sekaligus  menjelaskan  dunia  sosial  dari kacamata para pebisnis online di Indonesia.
Teknik  analisis  data  dalam  paradigma interpretif  meliputi  penulisan  transkip  hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.  Reduksi data dilakukan untuk  mendapatkan  poin-poin  penting  dalam menjelaskan  makna  dan  mendeskripsikan makna  yang  muncul.  Setiap  pemaknaan  yang diberikan  oleh  subjek  penelitian  terhadap persepsinya  terhadap  pajak  dan  ketaatannya terhadap  pajak  atas  bisnis  onlinenya  pasti memiliki sangat banyak arti tersirat yang baru muncul  setelah  peneliti  melakukan  reduksi data.  Interpretasi  data  juga  dilakukan  dengan cara memberikan kesan, pendapat, dan tafsiran mengenai pandangan informan terhadap aspek pajak  bagi  bisnis  jastip  online  yang  dimiliki oleh subjek pajak.
Dalam penelitian ini ada lima orang  subjek penelitian  yang  merupakan  pengusaha  online di  bidang  jastip  di  Surabaya,  berusia  22-27 tahun  dan  seluruhnya  wanita.  Kelima  subjek penelitian  ini  merupakan  pengusaha  dengan penghasilan kotor (omset) di bawah 4,8 miliar pertahun  . Beberapa alasan pemilihan subjek, pertama,  subjek  termasuk  kriteria wajib  pajak yang dikenai tarif pajak penghasilan final 0.5% dari  omset.  Penerapan  tarif  sederhana  ini membatasi  alasan  kerumitan  penghitungan pajak  sebagai  alasan  ketidakpatuhan  pajak. Kedua,  subjek  tersebut  bisa  memperlihatkan fenomena para pebisnis online dan memperlihatkan pengetahuan dan
kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketiga, subjek termasuk kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumlah pelaku UMKM  susah  untuk  dihitung  dan  tentunya sangat  sulit  bagi  pemerintah  untuk  melacak bisnis  ini.  Walaupun  pajak  yang  dibayarkan per  UMKM  kecil,  namun  kuantitasnya  yang banyak dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dari pajak.
Selanjutnya,  wawancara  secara  mendalam dan observasi dilakukan terhadap lima subjek penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  subjek  yang  diteliti merupakan pengusaha ‘jastip’ opnline yang memilik penghasilan kotor dibawah 4,8 miliar per  tahun  dan  menjalankan  bisnisnya  di Surabaya.  Bisnis  jastip  merupakan  peluang usaha untuk membelikan barang pesanan yang diminta  oleh  pengguna  jasa  yang  biasanya menggunakan  teknologi  dan  media  sosial untuk  menawarkan  jasa  pembelian  barang. Semakin  lam  bisnis  ini  berkembang  menjadi semakin  besar.  Awalnya  dari  berkeliling  mall membeli barang yang dipesan, lama kelamaan bisnis  ini  berkembang  dan  muncullah  istilah webhunt. Webhunt sendiri  artinya berburu di dalam  website,  dimana  ada  beberapa  brand yang  cukup  popular  yang  pembelian produknya  hanya  bisa  melalui  website  dan barangnya  terbatas.  Hal  ini  membuat  banyak orang  yang  ingin  membeli  kesulitan  untuk mendapatkan  barang  yang  diinginkan  dan menggunakan jasa titip untuk membeli barang dari brand tersebut.
Pemahaman  pajak  meruapakan  hal  yang sangat  penting  bagi  kita  untuk  mengetahui pengetahuan  mereka  tentang  pajak.  Oleh karena  itu  peneliti  menanyakan  persepsi kelima subjek peneltiian tentang pajak.
“Pajak? Kita membayar sesuatu ke pemerintah kali ya? Saya pikir pajak itu buat orang-orang yang  punya  toko  gitu  yang  ada  wujudnya. Kalau  saya  kan  online  tidak  terlihat  gitu  kan. Jadi saya pikir tidak ada kewajiban gitu untuk bayar  pajak.”  (Partisipan  1,  p erempuan,  27 tahun)
“Pajak? Pajak itu yang dibayar ke pemerintah gitu ya? Aku kurang ngerti tentang pajak. Jadi taunya kalau pajak itu yang harus dibayar ke pemerintah  cuman  selebihnya  kurang  tahu juga.” (Partisipan 2, perempuan, 22 tahun) “Pajak itu kontr ibusi untuk negara gitu ya? Jadi kalau  misalnya  kita  berpenghasilan  harus bayar  pajak.  Dulu  saya  pernah  bayar  pajak waktu  jadi  pegawai.  Kalau  bayar  pajak  kita berkontribusi kepada negara, karena pajak juga masuk  ke  penerimaan  negara,  seperti  balas budi untuk negara. Uangnya juga bisa dipakai buat pembangunan.” (Partisipan 3, permpuan, 27 tahun)
“Pajak itu retribusi yang harus kita bayar kalau kita  punya  usaha,  karena  itukan  (ajak)  buat pemasukan  negara,  buat  pembangunan,  dan lain- lainnya.”  (Partisipan  4,  pe rempuan,  25 tahun)
Tabel 4.1 Analisa kriteria wajib pajak patuh terhadap subjek penelitian
Kriteria Partisipan 1 2 3 4 5 Kepemilikan NPWP X X X X X Kriteria wajib pajak patuh Berdasarkan KMK No. 544/KMK.04/2000 Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir X X X X X Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak X X X X X Tidak pernah dijatuhi hukuman karana melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir X X X X X Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen X X X X X Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun sekali diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat X X X X X
wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Sumber: Olahan Peneliti
“Pajak  itu kewajiban  kita  kalau  ada penghasilan  atau  punya  usaha  harus  bayar pajak.  Saya  lumayan  ngerti  tentang  pajak karena  kuliahnya  dulu  belajar  tentang  itu. Cuma  sekarang  gak  saya  ikutin  lagi,  dulu  aja pas  kuliah.”  (Partisipan  5,  perempuan,  24 tahun)
Dari  hasil  di  atas  ini  dapat  disimpulkan bahwa  mereka  masing-masing  memiliki pemahaman yang berbeda tentang pajak. Ada yang  menganggap  pajak  sebagai  kewajiban, ada juga yang menganggapnya sebagai beban, terlihat di partisipan 1 yang sudah menghindar dengan  mengatakan  kalau  usaha  online miliknya  tidak  dikenai  pajak.  Kemudian  ada juga  yang  memiliki  pengetahuan  yang  cukup dan  menganggap  pajak  sebagai  tanda  balas budi kita terhadap negara yang uangnya akan digunakan untuk pembangunan dan sebagainya.
Persepsi  tersebut  sesuai  dengan  teori pembenaran  pemungutan  pajak  yaitu  teori kepentingan  dan  dan  teori  bakti.  Teori  bakti memaparkan  bahwa  negara  adalah  organisasi yang  menyelenggarakan  kepentingan  umum, maka  negara  mempunyai  hak  mutlak  untuk memungut  pajak  dan  warga  negara  harus membayar  pajak  sebagai  tanda  baktinya (Suandy, 2016). Teori kepentingan berpendapat bahwa  semakin  banyak  warga  negara menikmati jasa pemerintah, semakin besar juga pajaknya  (Suandy,  2016).  Persepsi  ini  juga sudah sesuai dengan definisi pajak berdasarkan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  dimana  pajak  adalah kontribusi  wajib  dari  warga  negara  kepada negara  dan  digunakan  untuk  kepentingan negara namun timbal balik nya tidak dirasakan secara langsung.
Selanjutnya  peneliti  mewancarai  mengenai kepatuhan  pajak  dari  subjek.  Kriteria kepatuhan  pajak  yang  digunakan  dalan penelitian  ini  adalah  kepemilikan  NPWP  dan kriteria  wajib  pajak  patuh  berdasarkan
Keputusan Menteri
Keuangan
No.
544/KMK.04/2000.  Mengenai  kepemilikan NPWP,  kelima  subjek  tersbut  tidak  ada  yang memiliki NPWP.
Berikut  adalah  hasil  Analisa  kepatuhan subjek  pajak  berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan  No.  544/KMK.04/2000.  Kriteria pertama  adalah,  “tepat  waktu  dalam menyampaikan  SPT  untuk  semua  jenis  pajak dalam dua tahun t erakhir”. Kelima subjek tidak dapat  memenuhi  kriteria  tersebut,  jangankan mengenai  tepat  waktu,  kelima  responden bahkan tidak menyampaikan SPT  selama dua tahun  terakhir.  Kriteria  kedua  adalah  “tidak mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh  izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak  “.    Kelima  subjek  tidak  melakukan pembayaran  pajak,  sehingga  tidak  pernah mengajukan permohonan penundaan ataupun pengangsuran.  Kriteria  ketiga  adalah  “tidak pernah  dijatuhi  hukuman  karana  melakukan tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dalam jangka  waktu  10  tahun  terakhir  “.  Kelima subject  belum  pernah  dijatuhi  hukuman. Kriteria  keempat  adalah  “dalam  dua  tahun terakhir  menyelenggarakan  pembukuan  dan dalam  hal  terdapat  wajib  pajak  pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak  yang  terutang  paling  banyak  lima persen”.  Kelima  subjek  belum  pernah mengalami pemeriksaan. Kriteria yang kelima adalah “wajib pajak yang laporan keuangannya untuk  dua  tahun  sekali  diaudit  oleh  akuntan publik  dengan  pendapat  wajar  tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian  sepanjang  tidak  mempengaruhi laba rugi fiskal”. Laporan keuangan dari kelima subjek  tidak  diaudit.  Hasil  tersebut  disajikan pada table 4.1.
Tapi  dalam  hal  pelaksanaan  kewajiban perpajakannya,  tidak  ada  satupun  yang memiliki  NPWP  dan  taat  terhadap  pajak. Hal
ini menandakan
walaupun dengan pengetahuan yang cukup dan memaknai pajak sebagai  ‘balas  budi’  terhadap  negara,  tidak menandakan  bahwa  mereka  akan  membayar pajak. Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang patuh terhadap pajak.
Peneliti  juga  menanyakan  alasan/kendala mereka  dalam  membayar  pajak.  Berikut  ini merupakan alasan mereka.
“Kalau  menurut  saya  online  kan tidak memanfaatkan  fasilitas  negara,  maksudnya saya enggak ada menyewa tempat, gak terlalu kelihatan  wujudnya  juga.  Saya  merasa  usaha ini hasil jerih payah saya sendiri gitu loh. Tidak ada hubungannya dengan negara gitu kan, jadi saya  tidak  bayar  pajak.”  ( Partisipan  1, perempuan, 27 tahun)
“Pajak  itu  merepotkan  karena  kita  harus bayar ke negara, jadi tentu saja penghasilan kita berkurang. Apalagi saya masih sibuk jadi gak ada  waktu  buat  belajar  (tentang  pajak). Usahanya  juga  masih  online  tidak  kelihatan wujudnya.  Kalau  usaha  saya  konvensional pasti harus lebih pinter belajar dan harus bayar pajak.” (Partisipan 2, perepmuan, 22 tahun)
“Tapi jujur menurut saya pajak memberatkan karena kan memotong penghasilan  saya.  Memang  secara  teori  kita harus  bayar  pajak  tapi  kan  saya  merasa memberatkan  apalagi  mau  mengumpulkan modal  buat  buka  usaha  baru.  Apalagi  usaha saya  online  kan  jadi  enggak  dulu  deh  pajak- pajakan.” (Partisipan 3, perempuan, 27 tahun) “Soalnya sejauh ini belum ada sih peraturan untuk online shop buat bayar pajak. Menurut saya  juga  kalau  bisa  gak  bayar  pajak, mendingan gak usah, soalnya penghasilan juga gak kepotong. Terus sejauh ini belum ada saya dengar  dari  teman-teman  saya  yang  jualan online kalau mereka bayar pajak.” (Partisipan 4, perempuan, 25 tahun)
“Alasan  saya  milih  online  gini  dulunya karena  gampang,  dan  juga  secara  tidak  sadar memanfaatkan ya karena dulu peraturan pajak tentang online masih kurang jelas.” (Partisipan 5, perempuan, 24 tahun)
Ini  menyajikan  analisis  hasil  terkait,  teori, dan  hipotesis  (jika  ada)  berdasarkan  alasan
penulis.  Analisis  dan  diskusi  data  harus disajikan  secara  singkat  tetapi  jelas  dan  tidak didominasi  oleh  tabel  presentasi.  Tabel  yang disajikan  tidak  boleh  berupa  output  kasar tetapi  dalam  ringkasan  yang  diproses  dan singkat.  Tabel  dan  gambar  disajikan  secara konsisten  di  tengah  dan  judul  di  atas  untuk tabel  dan  di  bawah  untuk  gambar.Bourassa (1999)  menekankan  hal  itu  sebelum  analisis hasil  terkait,  teori,  dan  hipotesis  (jika  ada) berdasarkan  penulis  pemikiran.  Analisis  dan diskusi  data  harus  disajikan  secara  singkat tetapi  jelas  dan  tidak  didominasi  oleh  tabel presentasi.  Tabel  yang  dikirim  sebelumnya tidak  boleh  berupa  output  kasar  tetapi  dalam ringkasan yang diproses dan singkat. Tabel dan gambar  disajikan  secara  konsisten  di  tengah dan  judul  di  atas  untuk  tabel  dan  di  bawah untuk perubahan gambar.

## 5. SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa adanya  kecendrungan  dari  seluruh  objek penelitian  dalam  ketidakpatuhan  terhadap pajak. Mereka masing-masing memiliki alasan masing-masing  untuk  tidak  membayar  pajak. Memang  usaha  berbentuk  online  memiliki banyak kelebihan dibanding usaha konvensional,  tetapi  dari  sisi  lain  maraknya usaha  online  ini  membuat  pemerintah kesulitan dalam menarik kewajiban perpajakannya. Hal ini pun dimanfaatkan oleh pengusaha online untuk mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Bagi mereka membayar pajak itu memberatkan karena akan mengurangi  penghasilan,  hal  ini  juga  sama dengan  penelitian  sebelumnya  oleh  (Saad, 2012) dimana ada salah satu partisipan berkata “Banyak dari pemilik bisnis kecil yang serakah. Mereka  ingin  menyimpan  lebih  banyak  uang untuk dirinya sendiri”. Ada juga yang berkata “Apabila  seseorang  memiliki  kesempatan untuk  melepaskan  diri  dari  kewajibannya membayar  pajak,  maka  mereka  akan melakukannya”.
Hal ini juga dirasakan peneliti yang merasa subjek  penelitian  serakah  dan  tidak  mau membayar
pajak. Mereka hanya
mementingkan  kepentingan  diri  sendiri.
Walaupun  sebenarnya  mereka  memiliki pengetahuan  bahwa  pajak  dapat  digunakan untuk pembangunan dan merupakan pendapatan  negara,  akan  tetapi  mereka  tidak peduli dan menutup mata terhadap pajak.
Sikap ketidakpatuhan terhadap pajak tidak dipengaruhi  oleh  pengetahuan  pajak.  Bentuk usaha  online  ini  dijadikan  tameng  agar  tidak membayar pajak karena mereka mengaku akan membayar  pajak  apabila  memiliki  usaha berbentuk  konvensional.  Kemudian  mereka juga takut terhadap sanksi pajak, apabila usaha mereka dikenakan sanksi berupa denda mereka mengaku pasti akan membayar pajak. Namun, untuk sementara mereka merasa bahwa usaha berbentuk  online  sulit  untuk  dilacak  yang membuat  mereka  memilih  untuk  tidak  patuh terhadap pajak.
Keterbatasan dalam penelitian ini merupakan  hanya  lima  subjek  penelitian. Walaupun  mendapatkan  pandangan  yang cukup  mendalam,  akan  tetapi  tidak  dapat digunakan untuk mewakili seluruh pebisnis di Surabaya.  Kemudian  karena  kondisi  pandemi ini,  peneliti  juga  melakukan  wawancara melalui  platform  online  yaitu  dengan  Google Meet,  sehingga  peneliti  tidak  dapat  bertemu secara  langsung  dan  melakukan  observasi secara  langsung  terhadap  subjek  penelitian. Hal ini mungkin memiliki pengaruh terhadap hasil analisis dan interpretasi peneliti terhadap berbagai  pandangan  dan  jawaban  yang diberikan subjek penelitian.
Implikasi  penelitian  ini  adalah  bisa digunakan untuk membuat sistem perpajakan yang  lebih  baik  dan  menambah  tingkat kepatuhan  pajak  UMKM  dalam  membayar pajak.  Karena  mereka  mengaku  akan membayar pajak apabila pemerintah mengetahui usaha yang mereka lakukan. Oleh karena  itu  pemerintah  juga  dapat  melakukan peningkatan  pemahaman  para  pengusaha UMKM  dan juga  membuat  sistem  perpajakan yang dapat mendeteksi bisnis online sehingga pemerintah  dapat  mengetahui  para  pelaku usaha online dan memiliki data dan profil yang jelas.  Dengan  membuat  sistem  tersebut  maka akan meningkatkan kemungkinan para subjek penelitian  dalam  membayar  pajak  karena
ketakutan  mereka  terhadap  sanksi  yang  akan dikenakan  apabila  tidak  membayar  pajak. Platform  ecommerce  juga  dapat  berkontribusi meningkatkan kepatuhan pajak dari pengguna dengan  cara  mensyaratkan  KTP  dan  NPWP sebagai  syarat  wajib  identitas  pada  saat pembuatan akun ecommerce.

## REFERENSI
Apollo.  (2005).  Kepatuhan  Melaksanakan Kewajiban Perpajakan sebagai Bagian dari Good Governance.
Burhani,  R.,  &  Febrianto,  V.  (2014).  Apindo: transaksi  online  mayoritas  tidak  bayar pajak  -  ANTARA  News.  Antara. https://www.antaranews.com/berita/42 1157/apindo-transaksi-online-mayoritas- tidak-bayar-pajak
Daymon, C., & Holloway, I. (2011). Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing  Communications.  London Routledge.
Fishbein, M., Ajzen, I., Ajzen, I., & Flanders, N. A.  (1975).  Belief,  Attitude,  Intention,  and Behavior: An Introduction to Theory and Research.
https://doi.org/10.51202/9783185760051 -164
Kamleitner,  B.,  Korunka,  C.,  &  Kirchler,  E.
(2012).  Tax  compliance  of  small  business owners: A review. International Journal of Entrepreneurial  Behaviour  and  Research, 18(3), 330 – 351. https://doi.org/10.1108/13552551211227 710
kemenkeu.go.id. (2020). RAPBN 2020. Kemp,  S.  (2020).  Digital  2020:  Global  Digital
Overview. In Https://Wearesocial.Com/Blog/2020/01 /Digital-2020-3-8-Billion-People-Use-
Social-Media.
Laudon,  K.  C.,  &  Traver,  C.  G.  (2017).  E- commerce  2016:  Business,  Technology,
Society, 12th Edition (12th ed.). Pearson.
Lestari,  M.  T.,  &  Wahyuni,  I.  I.  (2016).  The Phenomenon of Personal Shopper among
Women  in  Urban  Cities  of  Indonesia (Bandung and Jakarta).
Mareti,  E.  D.,  &  Dwimulyani,  S.  (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi
Resiko  Sebagai  Variabel  Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2, 1 – 16. https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id /pakar/article/view/4334/3451
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  544/KMK.04/2000, Pub. L. No. 544 (2000).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018  tentang  Peraturan Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan melalui  Sistem  Elektronik  (e-commerce), Pub. L. No. 210 (2018).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2020, Pub. L. No. 1 (2020).
Saad,  N.  (2012).  Tax  Non-Compliance
Behaviour:  Taxpayers  View.  Procedia  - Social and Behavioral Sciences, 65(December 2012), 344 – 351.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11. 132
Sea, C., & Asia, S. (2018). Deck e-Conomy SEA
2018 by Google Temasek.
Tokopedia.com.  (n.d.).  Tentang  Tokopedia: Ketahui  Lebih  Banyak  Tentang  Kami. https://www.tokopedia.com/about/
Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T.-P., &
Turban, D. C. (2015). Electronic Commerce:  A  Managerial  and  Social
Networks  Perspective,  8th  Edition  (8th ed.). Springer.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28 Tahun 2007, Pub. L. No. 28 (2007).
Utomo,  E.  M.  (2013).  Transaksi  E-Commerce sebagai  Penerimaan  Pajak  di  Indonesia. Journal Akuntansi AKUNESA, 2(1), 1 – 20. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/ind ex.php/jurnal- akuntansi/article/view/6516/3417
Viana,  E.  R.,  Margareth,  P.,  &  Serly,  -.  (2018). Menelisik  Pajak  Penghasilan  Atas  Bisnis Online  Shop.  InFestasi,  13(2),  367. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2. 3515