## PENGARUH HAK LEGAL, HAK ADMINISTRATIF WAJIB PAJAK, DAN FAKTOR PENGELAKAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(Survei Pada UKM di Kota Jambi)
Eva Setiarini Damanik 1)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi FEB Universitas Jambi , E-mail: setia_superior@yahoo.com
Effect of Legal Rights, Taxpayer Rights Administrative, and Factor Againts Evasion to Tax Compliance (Survey On SMEs in Jambi)

## ABSTRACT
Based  on  data  in 2012,  the  amount  of  the  proportion  of  Gross  Domestic  Product  (  GDP  )  of  the  SMEs  sector reaching to 56% and the employment rate above 97%  have made the SMEs sector as a very important sector for the economy of Indonesia in general . SMEs are considered potential in increasing the country's income through taxes.  This  study  used  three  eksougen  variables  namely  Legal  Rights,  Rights  of  Taxpayer  Administrative,  and Evasion  Factor  and  Tax  Compliance  as  a  endougen  variable  taking  200  respondents  of  SMEs  in  jambi.  Data collection techniques used were through literature study and  questionnaire, while the data analysis technique used was Structural Equation Modelling or SEM. The results of the study indicate that (1) a legal right can be clearly  explained  by  the  variable  of  double  taxation  rights,  (2)  administrative  rights  can  be  explained  by  the policy-setting variables and variables of notifications and sufficient time to pay taxes, (3) tax evasion factor can be explained by variable of tax audit, (4) tax compliance can be explained by formal compliance and compliance material, (5) there is influence of the legal rights on the level of SMEs tax compliance, (6) there is influence of administrative rights on the level of tax compliance of SMEs, (7) there is influence of tax evation factor on the SME tax compliance levels, (8) legal rights, administrative rights, and tax evasion factors jointly influence the level of compliance in which the tax evasion factors has a greater influence on tax compliance than legal rights and administrative rights.
Keywords : Taxation, SMEs, legal rights, administrative rights, tax evasion factors, tax compliance.

## ABSTRAK
Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56% serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97% menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi  perekonomian  Indonesia  pada  umumnya. UKM  dianggap  sangat  berpotensi  dalam  meningkatkan pendapatan  negara  melalui  pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  3  variabel  eksogen  yaitu  Hak  Legal,  Hak Administrastif  Wajib  Pajak,  dan  Faktor  Pengelakan  serta  Kepatuhan  Pajak  sebagai  variabel  endogen  dengan mengambil  responden  sebanyak  200  unit  UKM  yang  ada  di  Kota  Jambi.  Tehnik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  melalui  studi  kepustakaan  dan  kuesioner  (angket),  sedangkan  tehnik  analisis  data  yang digunakan  adalah  Structural  Equation  Modelling  atau  SEM.  Hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa  (1)  hak legal  dapat  tergambar  jelas  oleh  variabel  hak  pengenaan  pajak  ganda,  (2)  hak  administratif  dapat  dijelaskan oleh variabel  penetapan kebijakan dan variabel pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk membayar pajak, (3)  faktor  pengelakan  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  pemeriksaan  pajak,  (4)  Kepatuhan  Pajak  dapat dijelaskan  oleh  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material,  (5)  terdapat  pengaruh  hak  legal  terhadap  tingkat Kepatuhan  Pajak  UKM,  (6)  terdapat  pengaruh  hak  administrasi  terhadap  tingkat  Kepatuhan  Pajak  UKM,  (7) terdapat  pengaruh  faktor  pengelakan  pajak  terhadap  tingkat  Kepatuhan  Pajak  UKM,  (8)  hak  legal,  hak administratif,  dan  faktor  pengelakan  pajak  secara  bersama-sama  mempengaruhi  tingkat  Kepatuhan  Pajak dengan  faktor  pengelakan  pajak  memiliki  pengaruh  lebih  besar  terhadap  Kepatuhan  Pajak  dibandingkan dengan hak legal dan hak administratif.
Kata Kunci : Pajak, UKM, hak legal, hak administratif, faktor pengelakan pajak, Kepatuhan Pajak.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  dari  sektor  UKM hingga  56  persen  serta  tingkat  penyerapan  tenaga kerja  di  atas  97  persen  menjadikan  sektor  UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian  Indonesia  pada  umumnya. UKM dianggap  sangat  berpotensi  dalam  meningkatkan pendapatan  negara  melalui  pajak.  Data  penerimaan pajak  tahun  2005  sampai  tahun  2012  menunjukkan, sebagian  besar  penerimaan  pajak  masih  didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan  (PPh)  nonmigas  ditargetkan  sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan  sebesar  Rp336,1  triliun  yang  sebagian besar diperoleh dari usaha besar. Dalam kenyataanya,  unit  usaha  besar  pada  tahun  2010 jumlahnya  sekitar  4.800  unit  dengan  sumbangan terhadap  PDB  sekitar  44  persen,  sedangkan  UKM sudah  mencapai  53  juta  unit  dengan  sumbangan terhadap  PDB  sebesar  56  persen.  Sekitar  99%  dari jumlah  unit  usaha  di  Indonesia  berskala  UKM,  dan tercatat  mampu  menciptakan  lapangan  pekerjaan sebanyak  sekitar  99,4  juta  tenaga  kerja.  Sementara, usaha  besar  menyerap  sekitar  2,8  juta  pekerja  (data Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah Tahun 2012).
Namun  demikian,  penarikan  pajak  dari  sektor UKM  bukanlah  satu  hal  yang  mudah.  Salah  satu kendala  yang  dapat  menghambat  keefektifan pengumpulan  pajak  adalah  kepatuhan  Wajib  Pajak ( tax  compliance ).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  sikap/  perilaku  seorang Wajib  Pajak  yang  melaksanakan  semua  kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan  yang  berlaku  (Nurmantu  dalam Edelweis,  2011).  Agar  target  pajak  tercapai,  perlu ditumbuhkan  secara  terus  menerus  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri  Wajib  Pajak  sendiri,  tanpa  memperhatikan adanya  sanksi  perpajakan.  Sedangkan  kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk  membedakan  apakah  Wajib  Pajak  yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.
Serangkaian  strategi  harus  dilakukan  oleh administrasi  pajak  dengan  tetap  mengedepankan biaya  kepatuhan  yang  rendah  untuk  memastikan kepatuhan pelaku UKM. Terlalu rumitnya administrasi perpajakan akan  membuat Wajib Pajak mengeluarkan  biaya  ekstra  untuk memenuhi kewajiban  perpajakannnya.  Arachi  dan  Santoro (2007)  mengatakan  bahwa  biaya  menjadi  lebih tinggi  bagi  UKM  untuk  memenuhi  kepatuhan perpajakannya  karena  UKM  perlu  mempekerjakan
orang-orang  yang  mengerti  tentang  perpajakan  atau meminta  bantuan  konsultan  pajak  untuk  membantu permasalahan perpajakannya.
Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem self assesment yang  dianut  oleh  suatu  negara  yang mengharuskan  semua  Wajib  Pajak,  tidak  terkecuali UKM, untuk menghitung, menentukan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun  sebagian  besar  UKM  untuk  melakukan pembukuan  transaksinya  ini  akan  sulit  untuk dilakukan.  Terutama  kebijakan  perpajakan  yang membebani  UKM  ini  akan  berpengaruh  terhadap tingkat  kepatuhan  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya. Menurut Gunadi (2002), administrasi  perpajakan  dituntut  bersifat  dinamik sebagai  upaya  peningkatan  penerapan  kebijakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut  agar  sistem  pajak  baru  meminimalisir biaya  administrasi  dan  biaya  kepatuhan  serta menjadikan  administrasi  pajak  sebagai  bagian  dari kebijakan pajak.
Selain  itu,  ketidaktahuan  mengenai  kebijakan perpajakan bagi UKM akan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan (Widodo, 2010:173).  Tanggung  jawab  kini  ditempatkan  pada Wajib  Pajak  untuk  memahami,  menafsirkan  dan menerapkan  hukum  dan  peraturan  pajak  secara akurat.  Kegagalan  untuk  melakukannya  akan membuat  Wajib  Pajak  dikenakan  sanksi  dan  denda (Lai  dan  Arifin,  2011).  Karena  itu  besarnya  biaya untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  yang  harus ditanggung  oleh  Wajib  Pajak  akan  mengakibatkan tingkat  kepatuhan perpajakan khususnya bagi UKM menurun.
Hak  Wajib  Pajak  merupakan  jaring  pengaman untuk memastikan sistem pajak berjalan wajar sesuai ketentuan yang mengatur dan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak memperoleh penjelasan.  Hak  ini  juga  menyediakan  dasar  hukum dan moral bagi berjalannya sistem pajak yang tepat, dimana  tidak  hanya  terbatas  pada  aturan  hukum tertentu  tapi  juga  mengadopsi  aturan  dan  norma yang berlaku secara internasional. Dengan parameter tersebut,  maka  Wajib  Pajak  diharapkan  dapat berlaku  jujur  dan  masing-masing  pihak  mematuhi segala aturan dalam melakukan operasional pekerjaan.
Menurut  Widodo  dan  Djefris  (2008),  ada  dua hak  yang  melekat  dalam  Wajib  Pajak,  yaitu  Hak Legal dan Hak Administratif. Hak Legal atau hukum meliputi  hak-hak  yang  berkaitan  dengan  keabsahan tertentu  ( specific  validity ),  pelaksanaan  dan  aplikasi dari  hukum  pajak.  Hak-hak  jenis  ini  umumnya timbul  ketika  terjadinya  interaksi  antara  hukum pajak dengan Wajib Pajak. Hak-hak ini dilaksanakan berdasarkan  hukum  dan  fokus  kepada  pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dari hukum dan substansi yang terkandung  dalam  hukum  tersebut.  Sedangkan  Hak Administratif  yang  melekat  pada  Wajib  Pajak meliputi  hak-hak  umum  ( ordinary  rights )  bagi
sebagian  besar  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajibannya  untuk  mematuhi  ketentuan  hukum yang  berlaku  dan  menginginkan  adanya  keadilan dan efisiensi dalam operasional sehari-hari administrasi  perpajakan,  pemungutan  pajak,  dan proses  penyelenggaraannya.  Hak-hak  ini  umumnya muncul pada saat terjadinya interaksi antara Otoritas Pajak  yang  berwenang  dalam  memungut  pajak dengan  Wajib  Pajak,  dam  cenderung  untuk  fokus terhadap prosesnya.

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana  gambaran  indikator  dari  variabel Hak  Legal  Wajib  Pajak  dan  seberapa  besar pengaruhnya  terhadap  tingkat  Kepatuhan Pajak?
2. Bagaimana  gambaran  indikator  dari  variabel Hak  Administratif  Wajib  Pajak  dan  seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat Kepatuhan Pajak?
3. Bagaimana  gambaran  indikator  dari  variabel Faktor  Pengelakan  Pajak  dan  seberapa  besar pengaruhnya  terhadap  tingkat  Kepatuhan Pajak?
4. Seberapa  besar  pengaruh  secara  bersama-sama variabel  Hak  Legal,  Hak  Administratif,  dan Faktor  Pengelakan  Pajak  terhadap  tingkat Kepatuhan Pajak?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1  Definisi UKM
Kementrian  Negara  Koperasi  dan  UKM melalui  Undang-Undang No.20  Tahun  2008 mendefinisikan Usaha Kecil dan Menengah menjadi dua bagian, yakni:
Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria:
1. Kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  50.000.000 (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  temapat usaha, atau;
2. Memiliki  omset  setahun  lebih  dari  Rp 300.000.000  (tiga  ratus  juta)  sampai  dengan paling  banyak  Rp  2.500.000.000  (dua  milyar lima ratus juta rupiah).
Sementara  itu  yang  disebut  dengan  Usaha Menengah  adalah  entitas  usaha  yang  memiliki kriteria:
1. Kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000 (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling banyak  Rp  10.000.000.000  (sepuluh  milyar) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha, atau;
2. Memiliki  omset  setahun  lebih  dari  Rp 2.500.000.000  (dua  miliyar  lima  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliyar rupiah).

## 2.2 Faktor Pengelakan Pajak
Pengelakan  pajak  atau  perlawanan  terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya  penerimaan  negara.  Ada  dua  jenis pengelakan  atau  perlawanan  pajak  yang  dilakukan oleh Wajib Pajak, antara lain (Widodo, 2010):
1) Perlawanan  pasif  yaitu  perlawanan  yang inisiatifnya  bukan  dari  Wajib  Pajak  tetapi terjadi  karena  keadaan  di  sekitar  Wajib  Pajak yang dikarenakan berbedanya struktur ekonomi,  perkembangan  intelektual  dan  moral penduduk, cara hidup  masyarakat suatu  negara dan tehnik pemungutan pajak.
2) Perlawanan aktif yaitu perlawanan atas inisiatif Wajib Pajak itu sendiri. Perlawanan aktif dapat berupa  penghindaran  pajak,  pengelakan  pajak, dan melalaikan pajak. Dalam melalaikan pajak, perlawanan  pajak  dilakukan  dengan  sengaja, maksudnya  Wajib  Pajak  menolak  membayar pajak  yang  telah  ditetapkan  dan  menolak memenuhi  formalitas  yang  harus  dipenuhi Wajib Pajak seperti pelaporan SPT.
Pengukuran  pengelakan  pajak  meliputi  aspek adanya  sanksi  administrasi  pajak  yang  berlaku, adanya  pemerikasaan  pajak  oleh  petugas,  kualitas layanan  publik,  dan  biaya  ekonomi  tinggi  (Widodo, 2010).

## 2.3 Hak Legal
Hak-hak  Legal  atau  hukum  meliputi  hak-hak yang  berkaitan  dengan  keabsahan  tertentu  ( specific validity ),  pelaksanaan  dan  aplikasi  dari  hukum pajak.  Hak-hak  jenis  ini  umumnya  timbul  ketika terjadinya  interaksi  antara  hukum  pajak  dengan Wajib  Pajak.  Hak-hak  ini  dilaksanakan  berdasarkan hukum  dan  fokus  kepada  pelaksanaan  prinsip- prinsip  dasar  dari  hukum  dan  substansi  yang terkandung dalam hukum tersebut. Dengan demikian,  hak-hak  ini  biasanya  diterapkan  dalam hukum  secara  umum,  dan  bukan  hanya  dalam hukum pajak saja (Widodo dan Djefris, 2008:68).
Hak-hak  Legal  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini, yaitu: adanya publikasi peraturan, hak untuk membayar pajak sesuai jumlah yang benar dan hak untuk tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali.

## 2.4 Hak Administratif
Hak Administratif Wajib Pajak adalah hak-hak yang  tidak  harus  diatur  atau  ditemukan  secara eksplisit  dalam  Undang-Undang.  Hak  Administratif ini  umumnya  diberikan  dalam  konteks  prosedur- prosedur  yang  rinci  sehingga  sangat  tidak  efisien jika  seluruhnya  diatur  dalam  Undang-Undang  dan seringkali berbentuk pedoman-pedoman yang dikeluarkan  oleh  Otoritas  Pajak  (Widodo  dan Djefris, 2008:86).
Hak  Administratif  Wajib  Pajak  meliputi  hak- hak  umum  ( ordinary  rights )  bagi  sebagian  besar Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menginginkan  adanya  keadilan  dan  efisiensi  dalam operasional  sehari-hari  administrasi  perpajakan, pemungutan  pajak,  dan  proses  penyelenggaraannya. Hak-hak  ini  umumnya  muncul  pada  saat  terjadinya interaksi  antara  Otoritas  Pajak  yang  berwenang dalam  memungut  pajak  dengan  Wajib  Pajak,  dan cenderung untuk fokus terhadap prosesnya (Widodo dan Djefris, 2008:67).
Hak-Hak  Administratif  yang  harus  dipenuhi menurut  Bentley  (2007)  dalam  Siwiyati  (2009), yaitu penetapan kebijakan, prinsip adanya pemberitahuan  dan  waktu  yang  memadai,  prinsip keadilan  dalam  tindakan  administratif,  prinsip tentang publikasi, penyuluhan dan tingkat pendidikan,  prinsip  diberikannya  bimbingan  dan bantuan  perpajakan,  dan  prinsip  bertindak  sesuai kode etik dan profesional.

## 2.5 Kepatuhan Pajak
Gunadi  (2005)  mendefinisikan  Kepatuhan Pajak  ( tax  compliance )  berarti  bahwa  Wajib  Pajak mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban pajaknya  sesuai  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu diadakan pemeriksaan, investigasi sesama, peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi baik hukum maupun administrasi.
Kepatuhan  perpajakan  ( tax  compliance )  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  sikap/perilaku  Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan  yang  berlaku  (Safri  Nurmanto,  1992, dalam Edelweis. 2011).
Menurut  Nurmantu  (2003)  dalam  Siwiyati (2009),  terdapat  dua  macam  kepatuhan  yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang perpajakan. Misalnya tentang ketentuan batas waktu penyampaian  SPT  PPh  Tahunan  untuk  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  adalah  selambat-lambatnya  3  bulan setelah  berakhirnya  tahun  pajak,  yang  pada umumnya adalah tanggal 31 Maret atau untuk Wajib Pajak  Badan  selambat-lambatnya  4  (empat)  bulan setelah  akhir  tahun  pajak,  maka  dapat  dikatakan Wajib  Pajak  tersebut  telah  memenuhi  kepatuhan formal.  Hal ini tidak berpengaruh pada isi dari SPT yang  telah  dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak.  Sampai batas ini Wajib Pajak telah kepatuhan formal dengan penyampaian SPT sebelum batas waktu.
Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan dimana  Wajib  Pajak  secara  substantif  (hakekat) memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan, yakni  sesuai  isi  dan  jiwa  dan  Undang-Undang perpajakan.  Kepatuhan  material  dapat  meliputi  juga kepatuhan  formal.  Jadi  Wajib  Pajak  yang  mengisi dengan  jujur,  baik  dan  benar  SPT  tersebut  sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.
2.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian Pengaruh Hak Legal, Hak Administratif  Wajib  Pajak,  dan  Faktor  Pengelakan Pajak  (Survey  Pada  UKM  di  Kota  Jambi)  ini dilakukan  berdasarkan  penelitian-penelitian  tentang Kepatuhan  Pajak  yang  telah  dilakukan  sebelumnya. Berikut  adalah  beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan sebelumnya.
Tabel 1.

## Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Judul Penelitian Tahun 1. JMP Venter dan B de Clercq A  Three-Sector  Comparative  Study  Of  The  Impact  Of  Taxation On Small And Medium Enterpirses 2007 2. Doug Bruce dan Lucie Charron Tax Complience Burden: The Canadian Perspective 2008 3. Kresna Siwiyati Pengaruh  Penetapan  Hak  Legal  dan  Hak  Administratif  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  (Survey  Pada  Wajib  Pajak Orang Pribadi di Jakarta) 2009 4. Widi Widodo, Djerfis, dkk. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak 2010 5. Ming Ling Lai dan Mazrayahaney Zainal Arifin Small  Business  Enterprises  And  Taxation:  A  Case  Study  Of Corporate Clinets Of A Tax Firm 2011 6. Ojochogwu Winnie Atawodi dan Stephen Aanu Ojek Factors That Affect Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises (SMEs) In North Central Nigeria 2012 7. Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  Sanksi  Perpajakan dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM 2013
          
} ) ( }{ ) ( { ) )( ( 2 2 2 2 Y Y n X X n Y X XY n r          
      2 2 11 1 1 t b k k r  
3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian yang Digunakan Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari variabel penelitian (Sugiyono, 2003:11). Sedangkan penelitian  verifikatif  dilakukan  untuk  menguji kebenaran dari suatu  hipotesa  melalui pengumpulan data  di  lapangan,  dimana  dalam  penelitian  ini  diuji hubungan  hak-hak  Wajib  Pajak  baik  legal  maupun administratif  serta  Faktor  Pengelakan  Pajak  dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Sejalan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu  penelitian  deskriptif  dan  verifikatif  yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, maka  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode deskriptif  survey dan  metode explanatory survey .  Metode deskriptif  survey dan  metode explanatory  survey merupakan  metode  penelitian yang  dilakukan  pada  populasi  besar  maupun  kecil, tetapi  data  yang  dipelajari  adalah  data  sampel  yang diambil  dari  populasi  tersebut,  sehingga  ditemukan deskripsi  dan  hubungan-hubungan  antar  variabel. Dalam  penelitian  yang  menggunakan  metode  ini informasi  dari  sebagian  populasi  dikumpulkan langsung  di  tempat  kejadian  secara  empiris  dengan tujuan  untuk  mengetahui  pendapat  dari  sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data,  mengacu  pada  cara apa  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  dapat diperoleh.  Terkait  dalam  hal  tersebut,  serta  dengan melihat  konsep  analitis  dari  penelitian  ini,  maka
teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dapat melalui  kombinasi  secara  langsung  atau  tidak. Sumber  data  yang  diperoleh  penulis  dengan menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Studi kepustakaan, yaitu usaha untuk mengumpulkan  informasi  yang  berhubungan dengan  teori-teori  yang  ada  kaitannya  dengan masalah  dan  variabel  yang  diteliti.  Dalam penelitian ini adalah hal legal, Hak Administratif, hak-hak  Wajib  Pajak,  Faktor  Pengelakan  Pajak, dan  pengaruhnya  dengan  tingkat  Kepatuhan Pajak.
b. Angket  (kuisioner),  yaitu  teknik  pengumpulan data  memalui  penyebaran  seperangkat  daftar pertanyaan  tertulis  kepada  responden  yang menjadi  anggota  sampel  penelitian.  Kuesioner berisi  pertanyaan  dan  pernyataan  mengenai karateristik  Wajib  Pajak  pengalaman  dan pengetahuan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan tugasnya  sehari-hari  yang  meliputi  Hak  Legal, Hak  Administratif,  hak-hak  Wajib  Pajak,  Faktor Pengelakan  Pajak,  dan  pengaruhnya  dengan tingkat Kepatuhan Pajak.

## 3.3 Pengujian Validitas dan Realibilitas
Validitas  ini  digunakan  untuk  mengetahui sejauh mana instrmen yang digunakan dapat dipakai untuk  mengukur  akurasi  peneltitian,  sedangkan reliabilitas  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh mana instrumen pengukur dapat dipercaya (Singarimbun,  1997:122)  dalam  Siwiyati  (2009). Rumus  untuk  menguji  validitas  yang  digunakan adalah  rumus  Korelasi Product  Moment yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut:
Dengan r = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y yang dikorelasikan. Keputusan pengujian validitas adalah sebagai berikut:
1. Item  pertanyaan  yang  diteliti  dikatakan  valid jika
>
.
2. Item  pertanyaan  yang  diteliti  dikatakan  tidak valid jika <
Realibilitas menunjukkan tingkat dari keterandalan  yang  dimana  menunjukkan  suatu pengertian  bahwa  suatu  instrumen  dapat  dipercaya untuk  digunakan  sebagai  alat  pengumpulan  data karena instrumen tersebut sudah baik.
Pengujian  reliabilitas  menggunakan  rumus Cronbach Alpha , yakni:
Dimana:
r 11 = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  2 b  = jumlah varian butir/item 2 t  = varian total
Varian  butir  dapat  dicari  dengan  cara  mencari nilai varian tiap butir, kemudian jumlahkan, seperti berikut :
Kriteria pengambilan keputusan untuk reliabilitas adalah sebagai berikut: 1. > maka  instrumen  dikatakan reliabel 2. < maka  instruen  dikatakan tidak reliabel
(Suharsimi Arikunto,2002)
3.4 Pengujian Hipotesis Variabel Penelitian
Analisa kuantitatif
dilakukan dengan menggunakan  statistik  untuk  menguji  hipotesis dengan  teknik  analisa  model  persamaan  struktural atau dikenal dengan Structural Equation Modelling dan latent Variables Analysis atau Linear Structural Relationship (LISREL)  (Schumacker  dan  Lomax, 1996;  Kerlinger,1990).  Jorekskog  dan  sorborn (1996)  memberikan  penjelasan  mengenai  teknik analisis SEM:
The  LISREL  model,  in  its  most  general  form, consit  of  two  parts:  the  measurement  model and  the  structural  equation  model.  The measurement  model  specifies  how  the  latent variables  or  hypotetical  constructs  depend upon  or  are  indicated  by  the  observed variables.  The  strucural  equation  model specifies the the casual relationship among the latent  variables  describes  the  casual  effects,
and  assigns  the  explained  and  unexplained variance.
Keunggulan teknik analisis SEM bila dibandingkan  dengan  teknik  analisis  multivariat dependensi lainnya sebagai berikut:
1. SEM  merupakan  kombinasi  secara  kompak dua  metode  analisis  data  multivariat,  yaitu analisis konfirmatori dan analisis jalur.
2. SEM  mampu  mengevaluasi  kualitas  data, khususnya berkenaan dengan masalah reliabilitas  pengukutran  variabel  laten  yang diteliti.
3. SEM  mampu  menganalisa  model  pengukuran dan model struktural secara simultan.
4. SEM merupakan teknik analisis yang memungkinkan  pengujian  sebuah  rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan.
Ԑ 1 Ԑ 2 Gambar 1. Diagram Jalur
Keterangan:
X 1..1        = Publikasi peraturan X 1.2         = Hak untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya X 1.3         = Tidak ada penerapan Pajak ganda X 2.1 = Penetapan kebijakan
X 2.2         = Pemberitahuan dan waktu yang memadai X 2.3         = Keadilan dalam pengambilan keputusan X 2.4         = Hak untuk mendapatkan publikasi dan penyuluhan pajak sesuai tingkat pendidikan
X 2.5         = Bimbingan dan Bantuan Perpajakan
X 1..1 X 2.1 X 2.2 X 2.3 X 2.4 X 2.5 X 2.6 X 1.3 X 1.2 ξ 1 ξ 2 η Y 1. Y 2 X 3.1 X 3..2 X 3..4 X 3.5 ξ 3
X 2.6        = Kode Etik dan Profesional X 3.1        = Sanksi administrasi
X 3.2 = Pemeriksaan Pajak
X 3.3 = Kualitas Layanan Publik X 3.4 = Biaya ekonomi tinggi ξ 1 = Hak Legal ξ 2 = Hak Administratif ξ 3 = Faktor Pengelakan Pajak
η = Kepatuhan Pajak
Y 1.          = Kepatuhan formal Y 2.          = Kepatuhan material
= Kekeliruan pengukuran pada variabel eksogen
= Kekeliruan pengukuran pada variabel endogen

## 4. HASIL PENELITIAN
4.1 Uji Kesesuaian Model Keseluruhan
Berikut  ini  ditampilkan  hasil  output  LISREL untuk evaluasi kesesuaian model keseluruhan:
Tabel 2.
Indeks Kesesuaian Model Indeks Kecocokan Nilai Estimasi Kriteria Keterangan Pvalue 0,13546 < 0,05 Fit RMSEA 0,029 < 0,08 Fit GFI 0.94 ≥ 0,90 Fit NNFI 0.98 ≥ 0,90 Fit CFI 0.99 ≥ 0,90 Fit IFI 0.99 ≥ 0,90 Fit NFI 0.94 ≥ 0,90 Fit

## Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.8
4.2 Analisa Model Pengukuran Model  pengukuran  dilakukan  untuk  menguji validitas masing-masing indikator terhadap
variabelnya,  berdasarkan  hasil  pengolahan  data
dengan  menggunakan  LISREL  maka  diperoleh model  pengukuran  untuk  variabel  eksogen  dan endogen sebagai berikut.
(Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.80)
Gambar 2. Parameter Estimasi Standardized Loading Factor Model Pengukuran Variabel Eksogen


## Variabel Hak Legal
Indikator  yang  memberikan  kontribusi paling  dominan  terhadap  Hak  Legal adalah  X 3 dengan  bobot  indikator  sebesar 0,48, sedangkan yang memberikan kontribusi  paling  kecil  adalah  X 1 dengan bobot indikator masing-masing 0,45.


## Variabel Hak Administratif
Indikator  yang  memberikan  kontribusi paling dominan terhadap Hak
Administratif  adalah  X 4 dan  X 5 dengan bobot  indikator  yang  sama  sebesar  0,67, sedangkan  yang  memberikan  kontribusi paling  kecil  adalah  X 8 dengan  bobot indikator masing-masing 0,28.
 Variabel Faktor Pengelakan Pajak Indikator  yang  memberikan  kontribusi paling dominan terhadap Faktor Pengelakan Pajak adalah X 11 dengan bobot indikator  sebesar  0,68  sedangkan  yang memberikan kontribusi paling kecil adalah X 13 dengan bobot indikator masing-masing
0,39.

## 4.3 Analisis Model Struktural
Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan nilai  muatan  faktor  standar  ( standardized  loading factor )  dan  kesalahan  pengukuran  ( measurement error ) untuk model struktural ( structural model ).
Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.80 Gambar 3. Parameter Estimasi Standardized Loading Factor Model Struktural
Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.80
Dari model struktural dapat diketahui bagaimana pengaruh antar variabel laten, dalam hal ini  yaitu  pengaruh  Hak  Legal,  Hak  Administratif, Faktor  Pengelakan  Pajak  terhadap  Kepatuhan
Pajak.  Berdasarkan  hasil  output  LISREL  pada lampiran, berikut ini adalah tabel yang menunjukan hasil estimasi parameter Standaridized (nilai bobot) model struktural untuk model tersebut.

## Tabel 3. Paramater Estimasi Model Struktural
Variabel Laten Eksogen → Endogen Estimasi Standardized Tvalue Keterangan Hak Legal terhadap kepatuhan pajak 0,16 2,04* Signifikan Hak Administratif terhadap Kepatuhan Pajak 0,38 2.65* Signifikan Faktor Pengelakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak 0.46 2.57* Signifikan
Ket : *) signifikan pada  α= 5 (Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.80
4.4 Pengaruh  Hak  Legal  Terhadap  Kepatuhan Pajak
Berdasarkan output pengujian  yang ditunjukan, didapat bahwa nilai t hitung = 2.04≥   t tabel = 1.96 maka H 0 ditolak. Hal ini berarti dengan taraf signifikansi  5  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat pengaruh  antara  Hak  Legal  terhadap  Kepatuhan Pajak.  Besarnya  koefisien  jalur  pengaruh  dari  Hak Legal  terhadap  Kepatuhan  Pajak  adalah  sebesar 0,16  atau  pengaruhnya  sebesar  (0,16) 2 x100%= 2,56%  Kepatuhan  Pajak  dipengaruhi  oleh  Hak Legal,  dan  sisanya  sebesar  97,44%  dipengaruhi variabel lain.
Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  tinggi rendahnya  tingkat  Kepatuhan  Pajak  bagi  pelaku UKM  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  seberapa besar  Hak  Legal  berupa  hak  untuk  memperoleh publikasi  secara  lengkap  dan  jelas,  hak  untuk membayar  pajak  sesuai  dengan  jumlah  yang sebenarnya,  serta  hak  untuk  tidak  dikenakan  pajak ganda telah diimplementasikan.

## 4.5 Pengaruh  Hak  Administratif  Terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan output pengujian yang ditunjukan,  didapat  bahwa  nilai  t hitung =  2.65  ≥      t tabel =  1.96  maka  H 0 ditolak.  Hal  ini  berarti  dengan taraf  signifikansi  5  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  pengaruh  antara  Hak  Administratif terhadap Kepatuhan Pajak. Besarnya koefisien jalur pengaruh dari Hak Administratif terhadap Kepatuhan  Pajak  adalah  sebesar  0,38  atau pengaruhnya sebesar (0,38) 2 x100%= 14,44% Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh Hak
Administratif, dan sisanya sebesar 85,56%
dipengaruhi
variabel lain. Hasil ini mengindikasikan  bahwa  tinggi  rendahnya  tingkat Kepatuhan  Pajak  pelaku  UKM  dipengaruhi  salah satunya  oleh  faktor  pemenuhan  Hak  Administratif. Pada penelitian ini,  yang paling besar pengaruhnya dalam  Hak  Administratif  adalah  hak  dalam penetapan  kebijakan  dan  hak  untuk  adanya pemberiatahuan  dan  waktu  yang  cukup  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Hasil  ini mengindikasikan  bahwa  penetapan  kebijakan  yang dilakukan  oleh  Otoritas  Pajak  harus  dilakukan dengan  asas  keadilan,  sebagai  contoh  penetapan sanksi  atau  denda.  Dalam  penetepan  kebijakan tersebut,  harus  ada  prinsip  dasar  yang  dapat diperdebatkan  dan  kemudian  dapat  digunakan sebagai  kerangka  dasar  penetapan  kebijakan tersebut.    Selanjutnya,  Otoritas  Pajak  juga  harus melakukan  pemberitahuan  kepada  Wajib  Pajak tentang penetapan kebijakan tersebut serta memberikan  waktu  yang  cukup  untuk  memenuhi semua  hal  yang  diminta  oleh  Otoritas  Pajak  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
4.6 Pengaruh Faktor Pengelakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Berdasarkan
output pengujian yang ditunjukan,  didapat  bahwa  nilai  t hitung =  2.65  ≥      t tabel =  1.96  maka  H 0 ditolak.  Hal  ini  berarti  dengan taraf  signifikansi  5  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  pengaruh  antara  Faktor  Pengelakan  Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Besarnya koefisien jalur pengaruh  dari  factor  pengelakan  pajak  terhadap Kepatuhan  Pajak  adalah  sebesar  0,46  atau pengaruhnya sebesar (0,46) 2 x100%= 21,16%
Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh Faktor
Pengelakan  Pajak,  dan  sisanya  sebesar  78,84% dipengaruhi  variable  lain.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  tinggi  rendahnya  tingkat  Kepatuhan  Pajak UKM  dipengaruhi  salah  satunya  oleh  Faktor Pengelakan  Pajak.  Dalam  penelitian  ini,  Faktor Pengelakan  Pajak  yang  dimaksud  adalah  adanya sanksi  administrasi,  adanya  pemeriksaan  pajak, ekonomi  dan  biaya  tinggi,  serta  kualitas  layanan publik.Ekonomi  dan  biaya  tinggi  yang  diproksikan dalam  adanya  pungutan-pungutan  tidak  resmi  baik dalam  ruang  lingkup  usaha  maupun  dalam  hal pengurusan  pajak  membuat  pelaku  UKM  sangat terbebani.  Hal  ini  belum  ditambah  dengan  adanya resiko  pemeriksaan  pajak  oleh  Otoritas  Pajak  jika Otoritas  Pajak  mengindikasi  adanya  ketidakjujuran dalam  pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya. Kondisi  ini  yang  membuat  banyak  pelaku  UKM memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
4.7 Pengaruh  Hak  Legal,  Hak  Administratif dan  Faktor  Pengelakan  Pajak  Terhadap Kepatuhan Pajak
Pada  pengujian  hipotesis  keempat  ini,  dapat dilihat  dari  hasil  pengujian  hipotesis  untuk    uji kesesuaian  model.  Dalam  uji  kesesuaian  model diperoleh  hasil  bahwa  usulan  model  secara keseluruhan  dikatakan  cocok  atau  fit  dengan  data. Hal ini dapat berarti juga bahwa terdapat pengaruh antara  Hak  Legal,  Hak  Administratif,  dan  Faktor Pengelakan  Pajak terhadap  terhadap  Kepatuhan Pajak.  Besarnya  pengaruh  ketiga  variabel  ini terhadap  tingkat  keapatuhan  pajak  adalah  sebesar 38,16% dengan Faktor Pengelakan Pajak mempunyai  pengaruh  lebih  besar  dibandingkan dengan  Hak  Legal  dan  Hak  Administratif  Wajib Pajak.  Sisanya  sebanyak  61,84%  dipengaruhi  oleh variabel lain.

## 5. SIMPULAN
5.1   Hak  Legal  terbukti  secara  nyata  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat Kepatuhan  Pajak  dengan  validitas  terbesar pada  subvariabel  hak  untuk  tidak  dikenakan pajak ganda.
5.2  Hak  Administratif  terbukti  secara  nyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  tingkat  Kepatuhan  Pajak  dengan validitas  terbesar  pada  subvariabel  penetapan kebijakan dan subvariabel adanya pemberitahuan dan waktu yang memadai.
5.3  Hak  Administratif  terbukti  secara  nyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  tingkat  Kepatuhan  Pajak  dengan validitas  terbesar  pada  subvariabel  penetapan
kebijakan dan subvariabel adanya pemberitahuan dan waktu yang memadai.
5.4   Faktor Pengelakan Pajak terbukti secara nyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  tingkat  Kepatuhan  Pajak  dengan validitas terbesar pada subvariabel pemeriksaan pajak.
5.5   Hak  Legal,  Hak  Administratif,  dan  Faktor Pengelakan Pajak secara bersama-sama terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  tingkat  Kepatuhan  Pajak  dengan pengaruh  paling  besar  adalah  variabel  Faktor Pengelakan Pajak.

## 6. SARAN
Bagi  akademisi,  model  penelitian  lanjutan yang  menjelaskan  pengaruh  Hak  Legal,  Hak Administratif  dan  Faktor  Pengelakan  Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan selanjutnya pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  layak  untuk diteliti  karena  realisasinya  adalah  seberapa  besar pengaruh  dari  peningkatan  Kepatuhan  Pajak  dari UKM terhadap penerimaan negara dari sektor pajak sehingga  diharapkan  diperoleh  model-model  yang lebih  komprehensif  untuk  menjelaskan  variabel tersebut.  Sedangkan  saran  bagi  Otoritas  Pajak adalah melakukan langkah-langkah yang lebih aktif seperti  memberikan  pelatihan  dan  bimbingan secara  langsung  kepada  para  pelaku  UKM  tentang tata  cara  perhitungan,  pembayaran,  dan  pelaporan kewajiban  perpajakan  sehingga  pengetahuan  dan keterampilan  dari  para  pelaku  UKM  dapat meningkat  dan  tingkat  Kepatuhan  Pajak  UKM dapat meningkat pula.

## DAFTAR REFERENSI
Anwar,  Chairil  P.  (2011). Optimizing  Corporate Tax  Management :  Kajian  Perpajakan  dan Tax  Planning -nya  Terkini.  PT.  Bumi Aksara. Jakarta.
Anwar, Chairil P. (2013).  Manajemen Perpajakan : Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis.  PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Arachi, G., & Santoro, A. (2007). Tax enforcement for  SMEs:  lessons  from  the  Italian Experience . Journal  of  Tax  Research ,  5(2), 225-243.
Atawodi,  Ojochogwu  Winnie  dan  Ojeka,  Stepen Aanu.  (2012). Factors  That  Affect  Tax Compliance  among  Small  and  Medium Enterprises  (SMEs)  in  North  Central
Nigeria.  Interntional  Journal  of  Business and Management . Vol 7, No. 12.
Bruce,  Doug  dan  Charron,  Lucie.  (2008). Tax Compliance Burden: The Canadian
Perspective.  2008  International  Council  for
Small Business World Conferences.
Edelweis,  Judith  Berliyanti  V.  (2011).  Pengaruh
Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak-Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Pajak  (Survei  Pada  Wajib  Pajak Orang Pribadi di Bandung). Tesis. Universitas Indonesia.
Gunadi. (2002). Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan.  Jakarta:  Penerbit  Salemba Empat.
Lai,  Ming  Ling  and  Arifin  M.,A.  (2011). Small
Business  Enterprises  And  Taxation:  A  Case Study  Corporate  Clients  Of  A  Tax  Firm.
Academmy  of  Accounting  and  Financial Studies  Journal . Volume  15.  Special  Issue Number 1.
Oentari,  Arabela  dan  Mangoting,  Yenni.  (2013).
Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, sanksi  Perpajakan  dan  Biaya  Kepatuhan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. Universitas Kristen Petra.
Partomo,  Tiktik  Sartika.  (2004).  Usaha  Kecil Menengah  dan  Koperasi. Working  Paper Series No. 9. Universitas Trisakti.
Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013  tentang Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  yang diterima  oleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu.
Rahmad,  Basuki.  Merawat  Potensi  Pajak  Sektor
UMKM
melalui
Kehumasan. ( http://www.pajak.go.id/content/article/m erawat-potensi-pajak-sektor-umkm- melalui-kehumasan ). Di unduh tanggal 3  – 7- 2013.
Richardson,  G.  (2006). Determinants  of  tax Evasion:  A  Cross  Country  Investigation Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 15, 150-169.
Roseline,  Riessa.  (2012).  Analisis  Faktor  –  Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri
Sebagai
Pengusahan Kena Pajak. Universitas Brawijaya.
Siwiyati,  Kresna.  (2009).  Pengaruh  Penetapan  Hak Legal  dan  Hak  Administratif  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Pajak  (Survey  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Jakarta). Tesis. Universitas Indonesia.
Sugiyono.  (2002).  Metode  Penelitian  Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Undang  –  Undang  No.  36  tahun  2008  tentang perubahan  ke  empat  Undang  –  Undang  No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008  Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.
6  Tahun  1983  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan
Venter,  JMP  dan  Clercq,  B  de.  (2007). A  three- sector  comparative  study  of  the  impact  of taxation  on  small  and  medium  enterprises.
Meditari  Accounting  Research .  Vol  15,  No. 2. 2007: 131-151.
Widodo, Widi dan Djefris, Dedy. (2008). Taxpayer Bill Of Rights – Apa yang perlu kita ketahui tentang  hak-hak  Wajib  Pajak?.  Bandung: Alfabeta.
Widodo,  Widi  dkk.  (2010).  Moralitas,  Budaya  dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.