## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BINA KELUARGA BALITA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI LOKUS DESA STUNTING KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES
Afiyah Hidayati 1 , Farid Agushybana 2 , Ayun Sriatmi 2 1-2 Universitas Diponegoro Email: afiyahhidayati83@gmail.com

## ABSTRAK
Tingginya kasus stunting di Kabupaten Brebes membutuhkan upaya penanganan stunting melalui  program  Bina  Keluarga  Balita  (BKB).  Namun  cakupan  BKB  di Kabupaten Brebes belum mencapai target sasaran dan saat pandemi COVID-19 baru tercapai 5,7% pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pelaksanaan program BKB  pada era pandemi COVID-19 di lokus desa stunting Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data  dikumpulkan  dengan  wawancara  mendalam  kepada  informan  utama  dan informan  triangulasi.  Informan  utama  adalah  pelaksana  program.  Informan triangulasi terdiri dari peserta program dan pengelola program. Pengolahan dan analisa data menggunakan metode analisis isi ( content analysis ). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  fungsi  perencanaan  program  BKB  sudah  dilakukan  yakni sudah  menetapkan  tujuan  dan  target  kinerja  akan  tetapi  terdapat  keterbatasan antara  lain  belum  semua  kelompok  BKB  memiliki  buku  pedoman  atau  petunjuk teknis,  belum  ada  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pelaksanaan  program BKB  era  pandemi  COVID-19  ,  belum  dibuat  peta  kerja,  keterbatasan perencanaan  sumber  daya  meliputi  Sumber  Daya  manusia  (SDM),  sarana  dan prasarana,  anggaran  operasional,  serta  belum  disusunnya  program  kerja  BKB. Fungsi  pengorganisasian  program  BKB  sudah  berjalan  ini  dapat  dilihat  dari sudah  adanya  pembagian  tugas  akan  tetapi  belum  mempertimbangkan kompetensi  dan  belum  ada  pembuatan  jadwal  piket.  Fungsi  penggerakkan program  BKB  sudah  dijalankan  antara  lain  pengelola  BKB  sudah  memberikan arahan atau bimbingan pada pelaksana BKB, sudah ada kerjasama lintas sektor dan  mitra  terkait,  akan  tetapi  pada  masa  pandemi  COVID  belum  semua kelompok melakukan inovasi. Fungsi pengawasan program BKB sudah berjalan dengan baik dimana sudah ada monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Upaya perbaikan  kinerja  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  promosi  program  BKB melalui media dan advokasi dalam rangka mendapatkan dukungan.
Kata  Kunci:  Pelaksanaan,  Program  Bina  Keluarga  Balita,  Pandemi  COVID-19, Manajemen

## ABSTRACT
The  high  number  of  stunting  cases  in  Brebes  Regency  requires  efforts  to  deal with stunting through the toddler family development program. However, the Bina Keluarga  Balita  (BKB)  coverage  in  Brebes  Regency  has  never  reached  the target;  during  the  COVID-19  pandemic,  it  was  only  5.7%.  This  study  aims  to analyze the implementation of the BKB program in the COVID-19 pandemic era
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
at  the  stunting  village  locus  in  Kersana  District,  Brebes  Regency.  This  type  of qualitative  research.  Data  collection  through  in-depth  interviews  with  key informants  and  triangulation  of  informants.  The  main  informant  is  the  program implementer.  The  triangulation  of  informants  consisted  of  program  participants and  the  person  in  charge  of  the  program.  The  data  processing  and  analysis  of this  research  use  the  method  of  content  analysis.  The  results  showed  that  the BKB  program planning function had been  carried  out, namely  setting goals and performance targets, but there were limitations, including not all BKB groups had manuals  or  technical  instructions,  there  was  no  Standard  Operating  Procedure (SOP)  for  implementing  the  BKB  program  in  the  COVID-19  pandemic  era.  ,  no work map has been made, limited resource planning includes human resources, facilities  and  infrastructure,  operational budget, and  BKB work program  has not yet  been  prepared.  The  function  of  organizing  the  BKB  program  has  been running, which  can be  seen  from the  division of tasks,  but  competence  has not been  considered  and  there  has  been  no  picket  schedule.  The  function  of activating the BKB program has been carried out, including BKB managers have provided direction or guidance to BKB implementers, there has been cross-sector collaboration and related partners, but during the COVID pandemic not all groups made innovations. The controlling function of the BKB program has been running well  where  there  has  been  monitoring  and  evaluation  of  performance achievements. Attempts to improve performance are carried out by increasing the promotion of the BKB program through the media and advocacy in order to gain support.
Keywords:  Implementation,  The  Bina  Keluarga  Balita  program,  COVID-19 Pandemic

## LATAR BELAKANG
Tahapan golden  age  period dimulai  dari  tahap  janin  sampai  anak berusia  2  tahun  atau  1000  Hari  Pertama  Kehidupan  (HPK)  dimana perkembangan  otak  anak  mencapai  80%.[1]  Pada  masa golden  age otak bertumbuh  secara  maksimal,  begitu  pula  pertumbuhan  fisik.  Selain  itu, masa  tersebut  juga  terjadi  perkembangan  kepribadian  anak  dan pembentukan  pola  perilaku,  sikap,  sosial,  dan  emosional.  Jika  berbagai kebutuhan  anak  diabaikan  pada  masa golden  age , anak  dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal.[1]
Pada  masa golden  age peran  orang  tua  sangat  penting  dalam menentukan  arah  serta  mutu  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak. Upaya  peningkatan  kualitas  dan  kesejahteraan  keluarga  terutama  orang tua  dilakukan  pemerintah  melalui  pembinaan  terhadap  keluarga. Berdasarkan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  Pasal  47, mengamanatkan  bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menetapkan kebijakan  pembangunan  keluarga  melalui  pembinaan  ketahanan  dan kesejahteraan  keluarga.[2]  Salah  satu  bagian  dari  program  pembinaan ketahanan keluarga tersebut ialah Bina Keluarga Balita (BKB).
Kebijakan  BKB  diharapkan  mampu  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan  orangtua  untuk  mengasuh  dan  membina  tumbuh  kembang anak  melalui  kegiatan  stimulasi  fisik,  mental,  intelektual,  emosional, spiritual, sosial dan moral.[2] Adapun keberhasilan program BKB di suatu daerah  bisa  dilihat  dari  cakupan  BKB  yakni  prosentase  jumlah  keluarga yang  memiliki  Balita  yang  ikut  kelompok  BKB  dibanding  jumlah  keluarga yang  memiliki  Balita.  Adapun  cakupan  BKB  ini  juga  sebagai  salah  satu indikator  dalam  Aksi  Konvergensi  Percepatan  Penurunan  s tunting Kabupaten/Kota di Indonesia.
Kelompok  BKB  dalam  program  percepatan  s tunting berperan  di intervensi sensitif yakni memberikan edukasi, informasi, dan keterampilan kepada keluarga terutama mengenai pola asuh yang benar di 1000 HPK.
BKKBN mengembangkan modul BKB Eliminasi Masalah Stunting (EMAS) dalam rangka program penanganan stunting yang berisi tahapan-tahapan kegiatan  yang  akan  memudahkan  kader  dalam  menyampaikan pengetahuan  dan  keterampilan  kepada  orangtua  agar  tumbuh  kembang anak pada periode 1000 HPK dapat optimal.[3]
Pada  tahun  2017,  Kementrian  Koordinator  Bidang  Pembangunan Manusia  dan  Kebudayaan  menetapkan  intervensi  pada  tahun  2018  ada 100  Desa  Prioritas  pada  10  Kabupaten  Prioritas Stunting dan  salah satunya  adalah  Kabupaten  Brebes.[4]  Berdasarkan  Data  Pemantauan Status  Gizi  Balita  Tahun  2017,  Kabupaten  Brebes  menempati  posisi pertama  penderita stunting di  Jawa  Tengah  dengan  jumlah  32,7%  dari seluruh  balita.[5]  Hasil  prevalensi  tersebut  masih  relative  tinggi dibandingkan dengan target RPJMN 2020-2024 yakni 14%.
Pada  Rancangan  Aksi  Daerah  (RAD)  Penanggulangan Stunting Kabupaten Brebes tahun 2020-2024 ditetapkan di Kabupaten Brebes ada 50  lokus  desa stunting dan  akan  diintervensi  dari  tahun  2020  sampai dengan tahun 2022.[6] Dari total 17 kecamatan se-Kabupaten Brebes ada 12  kecamatan  yang  menjadi  lokus stunting dan  Kecamatan  Kersana menempati  kecamatan  dengan  prevalensi stunting tertinggi mencapai prevalensi  diatas  20%  dimana  11  desa  dari  13  desa  menjadi  lokus stunting .[6]
Dari  hasil  kajian  data  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan  Anak  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana (DP3KB)  Kabupaten  Brebes,  didapatkan  data  cakupan  BKB  Kabupaten Brebes pada tahun 2019 yakni sebesar 23,7% dan tahun 2020 mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan  di  angka  5,7%  angka  tersebut  masih jauh  dari  angka  target  aksi  konvergensi  penurunan  s tunting yakni  90%. Penurunan cakupan BKB yang cukup drastis tersebut kemungkinan besar ada signifikansinya dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang mulai masuk ke Indonesia bulan Maret tahun 2020.
Kebijakan  demi  kebijakan  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia dalam  upaya  penanganan  dan  pencegahan  COVID-19  yang  berimbas pada  perubahan  tatanan  perilaku  masyarakat.  Sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Widyawati tahun 2021 didapatkan bahwa pada masa pandemi  COVID-19  terdapat  penurunan  kunjungan  pada  peserta  Pos Binaan  Terpadu  (Posbindu)  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Banyudono  II dimana  pelaksanaan  menjadi  tidak  ideal  karena  kurangnya  jumlah  kader pelaksana,  terbatasnya  penyampaian  data  pada  saat  pandemi,  kebijakan yang  belum  dipahami  oleh  kader,  dan  minimnya  keuangan  daerah  untuk operasional kegiatan.[7]
Menurut  penelitian  Sakinah  didapatkan  bahwa  kelompok  BKB terkendala  pada  kurangnya  kader  dan  jumlah  pendidik  yang  terjun langsung  di  dalam  kegiatan.[8]  Sejalan  dengan  penelitian  Hariani didapatkan  permasalahan  pelaksanaan  BKB  pada  komponen  Sumber Daya  Manusia  (SDM),  dana,  sarana  prasarana  sehingga  capaian kelompok  BKB  aktif  dan  keluarga  balita  aktif  belum  memenuhi  standar minimal  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN).[9]  Penelitian    Furqon bahwa  implementasi  program  BKB  dapat berjalan  dengan  baik  karena  didukung  adanya  ketersediaan  sarana  BKB yakni  BKB  Kit,  Alat  Permainan  Edukatif  (APE),  Kartu  Kembang  Anak (KKA), dan SDM yang sudah terlatih.[10]
Penerapan  manajemen  yang  benar  sangat  dibutuhkan  dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah program terlebih lagi dalam masa  pandemi  COVID-19  dimana  hampir  sebagian  besar  program terkendala.  Program  penanganan stunting yang  merupakan  prioritas nasional diharapkan tetap berjalan selama pandemi COVID-19 terutama di lokus-lokus stunting .  Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  pelaksanaan  program BKB  di lokus  desa stunting Kecamatan  Kersana  Kabupaten  Brebes  yang terkendala  sehubungan  dengan  masa  pandemi  COVID-19  dianalisis  dari aspek  manajemen  yakni  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakkan, dan pengawasan pelaksanaan program BKB.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk menghasilkan  data  berupa  uraian  selengkapnya  dari  responden,  yang menggambarkan realitas yang kompleks.[11] Populasi dalam penelitian ini adalah informan  yang  memberikan informasi  dan  terlibat langsung dalam pelaksanaan  program  BKB  pada  era  pandemi  COVID-19  di  lokus  desa stunting Kecamatan  Kersana  Kabupaten  Brebes  yang  terdiri  dari pelaksana  dan  pengelola  program  BKB.  Sebagai  Informan  utama  yakni pelaksana  program  BKB  yang  terdiri  dari  kader  BKB  dan  Tim  Penggerak Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  (TP  PKK).  Informan triangulasi  yakni  peserta  BKB,  pengelola  program  BKB  yakni  PKB  dan Kepala  Bidang  Keluarga  Berencana  Ketahanan  dan  Kesejahteraan Keluarga  (Kabid  KB  KKK)  DP3KB  Kabupaten  Brebes.  Prosedur pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  diambil  secara purposive yakni untuk  mendapatkan  informan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.[12] didapatkan tiga kelompok BKB dari total 14 kelompok BKB yang ada di 11 lokus  desa stunting di  Kecamatan  Kersana  antara  lain:  BKB  Kamboja Desa Limbangan; BKB Anggrek Desa Sindangjaya; dan BKB Mawar Desa Kersana.  Pemilihan  tiga  kelompok  BKB  tersebut  dengan  kriteria  mewakili cakupan  BKB  tinggi,  sedang,  dan  rendah.  Penelitian  ini  dilakukan  pada bulan  Juli  tahun  2021  pada  saat  era  pandemi  COVID-19  terutama  varian Omicron.    Instrumen  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari: pedoman  wawancara,  pedoman  observasi  dan  telaah  dokumen,  alat perekam,  kamera,  dan  alat  tulis.  Cara  pengumpulan  data  dengan wawancara  mendalam,  observasi,  dan  telaah  dokumen.  Uji  validitas dilakukan  dengan  triangulasi,  yaitu  teknik  pemeriksaan  data  yang memanfaatkan  sesuatu  dari  luar  data  itu  sendiri  untuk  keperluan cross check atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.[12] Reliabilitas dilakukan dengan cara auditing data. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis isi ( content analysis ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Program BKB
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  sudah  ada  buku  pedoman atau  petunjuk  teknis  pelaksanaan  dan  pengelolaan  program  BKB  akan tetapi  pada  era  pandemi  COVID-19  belum  pernah  disusun  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pelaksanaan  BKB;  kelompok  BKB  belum pernah  membuat  peta  kerja  program  BKB;  kelompok  BKB  sudah menentukan  tujuan  program  BKB  akan  tetapi  belum  mengetahui  target kinerja program BKB; dan belum semua kelompok BKB membuat program kerja tahunan.
“…ada buku menurut kelompok umur dari BKKBN…” (IU1) “...Pedoman  BKB  untuk  setiap  tahapan  kelompok  umur  ada  dari BKKBN  tapi  sudah  lama  sejak  tahun  2013  belum  ada  yang terbaru…sedangkan  untuk  pedoman  BKB  masa  pandemi  dari BKKBN tidak ada dan kami juga belum membuat SOP nya…” (IT6) “...Kami  belum  pernah  mendata  sasaran  BKB  hanya  memakai  data dari Posyandu saja…”
“…untuk untuk meningkatkan pengetahuan ibu balita dalam merawat dan mengasuh balita... BKB bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh ibu- ibu yang punya balita…” (IU1, IU2, IU4)
“...Kalau  sebelumnya  tujuan  program  lebih  ke  perkembangan  dan pola  asuh  ibu  dan  keluarga  akan  tetapi  sekarang  ditambah  untuk pencegahan stunting melalui pendekatan keluarga...” (IT6) “…tidak tahu targetnya. PLKB nya juga tidak pernah memberi tahu...”
(IU4)
“…kami  belum  buat  program  kerja  untuk  tahun  ini…waktu  lagi gencar-gencarnya  korona  kan  BKB  sempet  libur  jadi  akhirnya  tidak bikin program kerja” (IU2)
Penyusunan  SOP  pelayanan  sangat  penting  dalam  sebuah pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  instansi  pelayanan  publik, sebagaimana  tertuang  dalam  standar  pelayanan  bahwa  keamanan  dan keselamatan  pelanggan  harus  diutamakan  dan  disesuaikan  terutama dalam  kondisi  pandemi  COVID-19.[13]  Pada  perencanaan,  peta  kerja program  kerja  baiknya  sudah  dibuat  dari  tingkat  desa,  kecamatan, maupun  kabupaten  karena  akan  memudahkan  dalam  membuat  program dan kebijakan menjadi lebih efektif dan tepat.
Identifikasi  sumberdaya  program  BKB  didapatkan  bahwa  ada keterbatasan  pada  Sumber  Daya  Manusia  yakni  kader  BKB  dimana jumlahnya masih sangat kurang dan belum mendapat pelatihan; minimnya anggaran  operasional  program  BKB;  belum  tersedianya  media  KIE  dan BKB  Kit;  serta  belum  dilakukannya  pencatatan  Kartu  Kembang  Anak (KKA). Pandemi COVID-19 berimbas pada penganggaran terutama Dana Desa dimana anggaran yang seharusnya untuk operasional program BKB dialihkan untuk penanganan COVID-19.
“...Yang jadi kader BKB saya saja… kurang ya mba…” (IU1)
“…  seingat  saya  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  tentang  BKB…” (IU3)
“…belum  pernah  dilatih  baru  saya  kasih  materi-materi  tentang  BKB sama... (IT5)
“...sudah  dua  tahun  ini  dana  desa  dialihkan  semua  untuk  BLT  jadi yang lain ngalah...” (IU4)
“…setahu  saya  semua anggaran dialihkan  untuk  bantuan  COVID…” (IT5)
Ketersediaan  SDM  baik  kuantitas  maupun  kualitas  sangat  penting peranannya  dalam  keberhasilan  sebuah  program.  Urgensi  sumber  daya manusia  dalam  sebuah  organisasi  mengharuskan  setiap  organisasi memiliki  pegawai  dengan  kualitas  dan  produktifitas  yang  tinggi  dalam menjalankan  organisasinya.[15]  Hariani  dkk  (2019)  menyatakan  bahwa masalah  terkait  program  BKB  pada  pelaksana  adalah  kader  BKB  belum mendapatkan  pelatihan  pelaksanaan  BKB.[9]  Kurangnya  pelatihan  dan pembinaan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang memadai  bagi  kader  menyebabkan  kurangnya  pemahaman  terhadap tugas  kader,  lemahnya  informasi  serta  kurangnya  koordinasi  antara petugas  dengan  kader  dalam  pelaksanaan  kegiatan  posyandu  dapat mengakibatkan rendahnya cakupan program.[16]
Penelitian  Laelasari  dkk  (2017)  menyebutkan  bahwa  keterbatasan dana dapat mengakibatkan kendala bagi semua komponen yang berkaitan dengan  kelancaran  kegiatan  seperti  anggaran  sosialisasi,  honor  petugas, pengadaan  petugas  dan  pengadaan  sarana  prasarana.[17]  Keterbatasan sarana BKB Kit disebabkan karena harganya yang cukup mahal dan untuk
pengadaanya baru bisa dari Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik dengan jumlah yang sangat terbatas.

## Pengorganisasian Program BKB
Dari  penelitian  didapatkan  bahwa  kelompok  BKB  sudah  melakukan pembagian  tugas  belum  memperhatikan  kompetensi  kader  BKB. kelompok BKB belum membuat jadwal piket untuk pertemuan BKB karena kurangnya jumlah kader BKB dan minimnya kapasitas kader BKB.
“...karena  kader  BKB  hanya  saya  ya  tugas  memberikan  penyuluhan saya terus...tidak ada jadwal piket mba siapa saja yang sengganglah kan kadernya juga sedikit …” (IU1, IU4, IU2)
“…keterbatasan jumlah kader BKB dan banyaknya tugas mereka jadi belum  ada  pembagian  tugas  yang  harus  mempertimbangkan  segi kompetensi…belum  membuat  jadwal  piket  tersendiri  jadi  ikut  jadwal pelaksanaan Posyandu…” (IT4, IT5)
Menurut  Handoko,  pengorganisasian  ialah  pengaturan  kerja bersama  sumber  daya  keuangan,  fisik  dan  manusia  dalam  organisasi sehingga  pengorganisasian  merupakan  penyusunan  struktur  organisasi yang  sesuai  dengan  tujuan  organisasi,  sumber  daya  yang  dimiliki  dan lingkungan  yang  melingkupinya.[18]  Penelitian  Yuniarti  dkk  (2021) menyebutkan  bahwa  saat  membentuk  BKB  maka  pembentukan  struktur organisasi sudah ada.[19]
Pembagian  tugas  harus  disesuaikan  dengan  kemampuan  yang dimiliki  oleh  masing-masing  individu,  jangan  sampai  individu  diberikan tugas  tetapi  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  bisa  melaksanakannya. Selain  itu  pembagian  tugas  juga  harus  memperhatikan  beban  kerja  dari masing-masing individu karena harus logis, dimana setiap bagian atau tim kerja  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing,  maka pembagian  beban  kerja  harus  disesuaikan  sehingga  tidak  ada  kelebihan maupun kekurangan beban kerja pada setiap bagian.

## Penggerakkan Program BKB
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  sudah  ada  mekanisme pembinaan  baik  dari  pengelola  BKB  kecamatan  maupun  kabupaten kepada  pelaksana  yang  dalam  hal  ini  adalah  kader  BKB  dan  TP  PKK
desa.  Adapun  tujuan  dari  pembinaan  yang  dilakukan  adalah  untuk menguatkan  program  BKB  dan  memberikan  informasi  terbaru  seputar program BKB.
“...Dulu  waktu  jumlah  PLKB  di  kecamatan  Kersana  masih  banyak, PLKB  sempet tiap  ada  kegiatan  BKB datang  buat  ngasih  bimbingan dan kadang juga yang ngasih penyuluhan” (IU3)
“…kami  biasanya  memberikan  pembinaan  langsung  saat  pertemuan BKB  terus  kalo  ada  pertemuan  kader…kita  biasanya  refresh  materi seputar program BKB dan memberikan info- info terbaru…” (IT4, IT5)
Pada  mekanisme  pembinaan  program  BKB  terkendala  karena berkurangnya  SDM  PKB  di  kecamatan  Kersana  yang  menjadikan  beban kinerja  yang  tinggi  sehingga  intensitas  pembinaan  program  BKB  jadi menurun. Selama pandemi COVID-19 pembinaan oleh pengelola program BKB  kecamatan  maupun  kabupaten  dilakukan  dengan  memanfaatkan media  sosial  seperti Whats  App (WA)  dan  pertemuan online .  Erlinawati dan  Kusumawati  (2020)  menyatakan  bahwa  agar  dapat  melaksanakan perannya  tersebut  dengan  baik,  maka  kader  perlu  dibekali  dengan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan masalah kesehatan melalui pelaksanaan pembinaan, pemberian arahan/bimbingan sehingga menghasilkan kader - kader yang berkualitas.[20]
Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor atau mitra-mitra kerja sudah  dilakukan  oleh  pengelola  maupun  pelaksana  program  BKB  yakni dalam rangka advokasi dan mendapatkan dukungan untuk program BKB. Kerjasama  yang  sudah  dilakukan  kelompok  BKB  diantaranya  dengan Puskesmas  dan  PKK.  Adapun  kerjasama  lintas  sektor  di  tingkat kabupaten  yang  sudah  dilaksanakan  dengan  organisasi  pemerintahan maupun non pemerintahan.
“...kalo  yang  hubungannya  dengan  BKB  biasanya  Puskesmas, petugas gizi… PKK juga soalnya BKB masuk POKJA 2…” (IU1, IU6) “…banyak  kalo  di  kecamatan  terutama  dengan  puskemas,  PKK, PAUD…” (IT5)
“…dengan  lintas  sektoral  baik  pemerintah  maupun  nonpemerintah yang  ada  kaitannya  dengan  BKB  kita  sifatnya  advokasi  dan  minta dukungan untuk program BKB dalam rangka penanganan stunting ...”
(IT6)
Pada  era  pandemi  COVID-19,  tidak  semua  kelompok  BKB melakukan inovasi dan hanya ada satu kelompok yang berinovasi dengan cara  menggunakan  media  sosial  lewat  WA  untuk  tetap  mengedukasi masyarakat.  Inovasi  yang  dilakukan  pengelola  program  BKB  kabupaten yakni  dengan  memaksimalkan  edukasi  melalui  media  sosial  yang  dimiliki yakni web , Instagram , dan facebook
“…saat korona kita berhenti saja mba kan dilarang pertemuan juga…” (IU2)
“...waktu  korona  kita  memberikan  informasi  lewat  WA  Grup  ke peserta, materi dari PKK, PL KB...” (IU4) Dimasa pandemi COVID-19 segala pelaksanaan kegiatan memerlukan  adaptasi  dan  inovasi  agar  tetap  dapat  berjalan  di  masa pandemi COVID-19, begitu pula dengan program BKB harapannya masih terus berkegiatan mengedukasi masyarakat agar prevalensi stunting tidak naik.  Wahyuntari  dan  Herfanda  (2022)  mengungkapkan  bahwa  untuk menghadapi  pandemi  maka  perlu  melakukan  inovasi  untuk  penyesuaian baru.[21] Penyesuaian baru yang dimaksud adalah seperti menggunakan masker,  cuci  tangan  dan  jaga  jarak.  Selain  itu  pelaksanaan  pelayanan yang  dilakukan  kader  juga  dapat  dilaksanakan  dengan  inovasi  teknologi seperti  menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana  komunikasi  dan penyebaran informasi kesehatan.
Sosialisasi  dan  promosi  program  BKB  sudah  dilakukan  pelaksana BKB  yakni  melalui  kegiatan  Posyandu,  pemberian  informasi  melalui pengeras  suara  di  masjid  atau  mushola,  pertemuan  yang  ada  di  desa. Sedangkat  ditingkat  kabupaten  dilakukan  melalui  pertemuan  lintas  sektor dan melalui media sosial contohnya web, instagram, facebook, You Tube.
“...Paginya  kalo  mau  ada  posyandu  nanti  saya  titip  pengumuman woro- woro  lewat  mushola…kalo  ada  pertemuan-pertemuan  seperti temu kader, PKK, arisan, pengajian sering...” (IU2, IU5) “...membuat  himbauan  dengan  memasang  baliho  terkait  program stunting, promosi 1000 HPK melalui web kantor, instagram, You Tube dan  menggadeng  peran  aktif  dari  remaja  melalui  forum  GenRe...”
(IT6)
Berdasarkan hasil penelitian Furqon dkk (2014) menyebutkan bahwa promosi  BKB  perlu  dilakukan  inovasi  untuk  meningkatkan  peserta  BKB, dimana  promosi  dapat  dilakukan  melalui  poster  atau  pamflet  yang bertujuan  menarik  lebih  banyak  lagi  peserta  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan BKB.[10]

## Pengawasan Program BKB
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebelum pandemi COVID-19 pengelola  BKB  kecamatan  yang  dalam  hal  ini  adalah  PKB  sudah  rutin melakukan  kegiatan  monitoring  ke  kelompok  BKB  akan  tetapi  saat pandemi  COVID-19  sempat  terhenti.  Sedangkan  monitoring  yang dilakukan pengelola BKB kabupaten sudah rutin dilakukan baik monitoring di  tingkat  kecamatan  maupun  datang  langsung  ke  kelompok  BKB  dan selama  pandemi  COVID-19  monitoring  hanya  bisa  dilakukan  melalui virtual meeting dengan para pengelola BKB di kecamatan
“...dulu  sih  kayaknya  sering  datang  kalo  ada  kegiatan  BKB,  tapi sekarang ko kayaknya jarang ya mba…” (IU1)
“…saat  korona  nggak  pernah  kesini  kan  kegiatan  BKB  juga berhenti…” (IU2)
“...Karena  keterbatasan  jumlah  PKB  jadi  tidak  bisa  monitoring  rutin karena  banyak  tugas  ba nyak  pekerjaan  semua  serba  online  juga...” (IT4)
“…untuk monitoring biasanya kita rutin datang ke kecamatan maupun langsung  menemui  ke  kelompok  BKB  supaya  tau  kendala  yang dialami.  Pas  COVID  kita  hanya  bisa  lewat  zoom  untuk  mengetahui perkembangan  program  BKB...kita  sudah  menyiapkan  lembar MONEV nya jadi lebih terarah…” (IT6)
Evaluasi  capaian  program  BKB  di  masing-masing  kelompok  BKB dilakukan dengan cara melihat jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan BKB,  keaktifan  pengurus,  pengisian  laporan  atau  administrasi  kelompok BKB.  Untuk  evaluasi  capaian  program  BKB  di  tingkat  kabupaten  Brebes dilakukan  secara  manual  dengan  membuat  formulir  cakupan  BKB  yang harus  diisi  rutin  tiap  semester  dan  pencatatan  pelaporan  rutin online tiap bulan di aplikasi BKKBN.
“...Dari  cakupan  BKB  dilihat  dari  buku  daftar  hadir  peserta  BKB...” (IU1)
“...Cara  mengevaluasi  capaian  kinerja  program BKB dengan  melihat keaktifan  pengurus,  kehadiran  peserta  BKB,  pengisian  laporan  atau administrasi kelompok BKB...” (IT5)
“...Membuat  format  laporan  capaian  kinerja  BKB  yang  didalamnya memuat ada berapa sasaran dan yang ikut BKB. Selain itu juga bisa dilihat  di  laporan  bulanan  rutin  yang  sudah  di  entry  oleh  PKB  di aplikasi BKKBN…” (IT6)
Target  kinerja  dari  program  BKB  tercantum  di  rencana  strategis DP3KB Kabupaten Brebes yakni cakupan BKB 77,63%, akan tetapi target tersebut  belum  tercapai  yakni  di  Kecamatan  Kersana  baru  sebesar 10,28%  dan  Kabupaten  Brebes  sebesar  22,3%  pada  tahun  2021.  Target kinerja  program  BKB  belum  tercapai  dikarenakan  banyak  kendala  antara lain:    adanya  kebijakan  PPKM    masa  pandemi  COVID-19  yang menyebabkan  intensitas  pelaksanaan  kegiatan  menurun  bahkan ditiadakan  dan  masyarakat  takut datang  ke pertemuan  BKB  karena  takut tertular  COVID-19,  keterbatasan  SDM,  dan  minimnya  anggaran  untuk operasional program BKB.
Upaya perbaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh kelompok BKB  diantaranya  dengan  memberikan  pengumuman  pertemuan  BKB melalui  pengeras  suara,  kegiatan  pengajian,  dan  memotivasi  secara langsung  kepada  keluarga  yang  datang  ke  Posyandu.  Upaya  dari pengelola program  BKB kecamatan yakni dengan memotivasi kader BKB untuk  aktif  melaksanakan  kegiatan  BKB  dan  memberikan  bimbingan. Sedangkan  upaya  perbaikan  kinerja  dari  kabupaten  yakni  dengan  upaya advokasi  pada  pemerintah  desa  agar  mengalokasikan  dana  desa  untuk operasional  kegiatan  BKB,  mengadvokasi  TP  PKK,  memotivasi  PKB  dan kader  BKB  agar  mempromosikan  kegiatan  BKB. Menurut Furqon  dkk (2014) mengatakkan bahwa dalam  melaksanakan kegiatan program BKB perlu  senantiasa  dilakukan  perbaikan  untuk  tercapainya  pencapaian keberhasilan program BKB.[10] Perbaikan kinerja diperlukan agar seluruh tujuan program yang sudah ditetapkan dari awal bisa tercapai.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Pelaksanaan  program  BKB  pada  era  pandemi  COVID-19  di  lokus desa stunting Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sudah menjalankan fungsi-fungsi  manajemen  akan  tetapi  ada  beberapa  yang  belum  optimal pelaksanaannya yakni pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian.

## Saran
Bagi pelaksana maupun pengelola program BKB diharapkan mampu membuat  perencanaan dan  pengorganisasian  program  BKB  dengan  baik agar  bisa  mencapai  tujuan  dan  target  kinerja  yang  telah  ditentukan  serta mampu berinovasi agar meningkatkan cakupan program BKB.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Badan  Kependudukan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN). Pedoman  Pelaksanaan  Program  Bina  Keluarga  Balita  Holistik Terintegratif. Jakarta; 2013.
2.  Republik  Indonesia.  Undang  Undang  Nomor  52  Tahun  2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.  2009.
3.  Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Modul Bina  Keluarga  Balita  Eliminasi  Masalah  Stunting  (BKB-EMAS). Jakarta:  BKKBN  bekerjasama  dengan  Yayasan  Plan  International Indonesia; 2018.
4.  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan.  100 Kabupaten/Kota  Prioritas  untuk  Intervensi  Anak  Kerdil  ( Stunting ) [internet].  Sekretariat  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia:  Jakarta;
2017. Available from: http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Binder_Volume1
5.  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penurunan Stunting di Brebes jadi Perhatian Khusus [internet] . 2018 [cited 2021 Jan 12]. Available from: https://jatengprov.go.id/beritaopd/penurunan-stunting-di-brebes-jadi- perhatian-khusus/
6.  Kabupaten  Brebes.  Rancangan  Aksi  Daerah  (RAD)  Penanggulangan Stunting Kabupaten Brebes tahun 2020-2024. Brebes; 2020.
7.  Widyawati TS. Analisis Implementasi Posbindu pada Masa Pandemi di Wilayah  Kerja  Puskesmas  Banyudono  II.  Universitas  Diponegoro; 2021. Available from: http://apps.fkm.undip.ac.id/aplikasi-
akademik/fkm-detail-tesisdigitalku-civitas-akademik-html5- view.html?versibacaanku=SCROLL&notesisdigitalku=TESIS20210803 1554291870.
8.  Sakinah D. Implementasi Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) dalam Pengasuhan Orangtua pada Balita di BKB Melati Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang [Internet]. Universitas
Negeri Semarang; 2020. Available from: http://lib.unnes.ac.id/42737/1/1601415015.
9.  Hariani  S,  Masrul  M,  Elytha  F.  Analisis  Kebijakan  Program  Bina Keluarga  Balita  (BKB)  Holistik  Terintegrasi  dengan  Posyandu  dan PAUD  di  Kota  Sawahlunto  Tahun  2016    [internet]. Jurnal  Kesehatan Andalas , 2019;8 (1) : 138. Available from: http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/982/858 10.  Furqon  D,  Kismartini,  Fathurrohman.  Evaluasi  Kinerja  Program  Bina Keluarga  Balita  (BKB)  di  Kelompok  BKB  Mekar  Sari  2  Kelurahan Pedurungan  Kidul  Kecamatan  Pedurungan  Kota  Semarang  [Internet].
Journal  of  Public  policy  and  Management  Review Universitas Diponegoro; 2014; 3(2). Available from: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/5084/4890.
11.  Sukidin  B.  Metode  Penelitian  Kualitatif-Perspektif  Mikro.  Surabaya: Insan Cendekia; 2022.
12.  Tiro  M.  Penelitian:  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi.  Makassar:  Andira Publisher;  2009.:  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi.  Makassar:  Andira Publisher; 2009.
13.  Cepi  Safrul  Alam.  Pentingnya  Penyusunan  Standar  Pelayanan  di Masa  Pandemi  Covid  19.  Banten.  Jurnal  Lingkar Widyaiswara,  2020; Edisi 07 No. 02, April – Juni 2020, p. 54-62.
14.  Kalangi, R. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kinerja Aparat Sipil  Negara  di  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Provinsi  Sulawesi Utara.  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta:  2015.  Available  from: http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20988/F.%20B AB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y
15.  Hersona,  dkk.  Analisis  Pengaruh  Pengembangan  SDM  Terhadap Kinerja  Pegawai  Pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Karawang. Jurnal Manajemen, 2012; Vol.09 No.3, hlm. 717-729
16.  Tristanti,  Ika.,  Khoirunnisa,  Fania.  Kinerja  Kader  Kesehatan  Dalam Pelaksanaan Posyandu Di Kabupaten Kudus. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. 2018; 9(2): 192 – 199.
17.  Rusmulyani,  I.  Peran  Strategis  Evaluasi  Pasca  Pelatihan  dalam Rangka  Peningkatan  Kualitas  Diklat  Kepemimpinan  Aparatur.  Jurnal Pelatihan dan Pengembangan Aparatur. 2015; 1(1): 9 – 23.
18.  Usman, Husaini. Manajemen : Teori, Praktik dan Riset
Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
19.  Yuniarti,  Hardini,  Devi.,  Fitriana,  Madinatul.,  Setiawan,  Adi. Pembentukan  Dan  Fasilitasi  Kampung  KB  Waru  Kidul  Kabupaten Pekalongan. Jurnal ABDIMAS. 2021; 2(1): 30 – 36.
20.  Erlinawati.,  Kusumawati,  Nila.  Pembinaan  Kader  Pada  Program Perencanaan  Dan  Pencegahan  Komplikasi  (P4K)  Pada  Ibu  Hamil. Communnity Development Journal. 2020; 1(1): 15 – 18.
21.  Wahyuntari, Evi., Herfanda, Esitra. Posyandu Balita Di Masa Pandemi COVID-19. BAKTIMU : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 2022; 2(1): 31 – 40.