## ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI DE MINIMIS VALUE PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA
Muhammad Anshar Syamsuddin 1) ; Fikri Abdillah 2) ; Fajar Yulianto 3)
1) anshar@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) fikri. abdillah27062000@gmail . com , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
n) fajar.yulianto@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN * untuk penulis korespondensi

## Abstract
This study aims to see how big the impact of the implementation of the De Minimis Value policy is at the Soekarno Hatta Type C Customs and Excise Main Service Office. In addition, it can also identify the problems encountered in  the  implementation  of  these  policies.  The  research  method  used  is  a  qualitative  method  with  a  descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the new de minimis value policy resulted in an increase in the number of CN documents that had to be checked by officers and there were several modes that were used to avoid import duties. So it is necessary to increase the supervision side by maximizing the existing risk engine.
Keywords: Consignment, Consignment note, De minimis, Import

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar dampak dari implementasi kebijakan De Minimis Value pada Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  C  Soekarno  Hatta.  Selain  itu  juga  dapat  mengidentifikasi permasalahan  yang dihadapi dalam  implementasi  kebijakan tersebut. Metode penelitian  yang digunakan adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan de minimis value yang baru menyebabkan adanya peningkatan jumlah dokumen CN yang harus diperiksa petugas dan adanya beberapa modus yang dilakukan untuk menghindari bea masuk. Sehingga  perlu dilakukan peningkatan dari sisi pengawasan dengan memaksimalkan risk engine yang ada. Kata Kunci: De Minimis , Impor, Barang Kiriman, Consignment Note

## PENDAHULUAN
Di masa yang modern ini, tidak satupun negara di dunia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu hampir seluruh negara di dunia menggunakan prinsip ekonomi terbuka untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Setiap  negara  yang  melakukan  perdagangan  dengan  negara lainnya,  dapat  dikatakan  negara  tersebut  telah  melakukan  perdagangan  internasional. Perdagangan  Internasional  merupakan  kegiatan  memperdagangkan  output  barang  atau  jasa yang  dilakukan  oleh  penduduk  suatu  negara  dengan  penduduk  negara  lain  di  dunia. Perdagangan  Internasional  semakin  sering  dilakukan  seiring  dengan  perkembangan  zaman yang menyebabkan kebutuhan negara semakin banyak.
Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam hal mengatur dan mengawasi alur perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen kebijakan fiskal dengan mengenakan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri  dari  PPh  Pasal  22,  PPN  dan  PPnBM.  Pada  umumnya,  negara-negara  lain  juga mengandalkan instrumen fiskal sebagai wujud proteksi selain dengan memanfaatkan kebijakan non tarif seperti pembatasan kuota impor dan dumping (Deyanputri, 2020)
Dalam  Perdagangan  Internasional  terdapat  kegiatan  ekspor  dan  impor  yang  biasa dilakukan  oleh  negara  di  dunia.  Menurut  Undang-undang  No  17  tahun  2006  tentang Kepabeanan, definisi Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan definisi ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
Pada  awal  hingga  pertengahan  tahun  2020,  nilai  impor  mengalami  penurunan  akibat adanya  pandemi  Covid-19.  Data  dari  BPS  menunjukkan  nilai  impor  seluruh  golongan penggunaan barang selama Januari  – Juni 2020 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada golongan barang konsumsi 3,77%, bahan baku/penolong 15,00%, dan barang modal 16,82%.
Gambar 1. Nilai Ekspor dan Impor Indonesia
Sumber: Databoks Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran sebagai Community Protector dan Revenue  Collector .  Sebagai revenue  collector ,  DJBC  memeriksa  setiap  barang  impor  yang mungkin  perlu  dikenakan  bea  masuk  dan/atau  pajak  dalam  rangka  impor.  Selain  itu,  DJBC menjalankan fungsinya sebagai community protector dengan mengawasi tiap-tiap barang impor yang  merupakan  barang  larangan  atau  pembatasan  (lartas).  Pemeriksaan  atas  barang  impor kiriman  dilakukan  oleh  pejabat  Bea  dan Cukai  yang  ditugasi  di  kantor  pos  lalu  bea  tersebut dengan payung hukum  yaitu  Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Pada  tahun  2019,  pemerintah  Indonesia  atas  nama  Menteri  Keuangan  mengeluarkan kebijakan baru tentang barang kiriman. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor  Barang  Kiriman.  Hal  yang  melatarbelakangi  dikeluarkannya  PMK  ini  dalam  rangka untuk  melindungi  kepentingan  nasional  sehubungan  dengan  meningkatnya  volume  impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri,  perlu  mengatur  ketentuan  mengenai  kepabeanan, cukai,  dan  pajak  atas  impor  barang kiriman.
Gambar 2. Statistik Barang Kiriman
Impor barang kiriman di Indonesia mengalami peningkatan sangat pesat. Bukan hanya dari sisi volume barang kiriman, tetapi juga dari jumlah dokumen consignment notes . Hal ini menandakan begitu pesatnya perkembangan jumlah barang kiriman impor dari tahun ketahun. Menurut data dari DJBC Direktorat Teknis Kepabeanan, terjadi peningkatan jumlah dokumen consignment notes yang mencapai 216% pada tahun 2019. Hal ini yang menjadi pertimbangan Menteri  Keuangan  dalam  pembuatan  PMK  199/PMK.010/2019  tentang  Ketentuan Kepabeanan,  Cukai,  dan  Pajak  atas  Impor  Barang  Kiriman.  Dalam  peraturan  tersebut  pada dasarnya mengatur tentang tiga aspek yaitu De Minimis Threshold , tarif bea masuk, Cukai, dan PDRI, serta simplifikasi prosedur kepabeanan.
Menurut OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ), batasan pembebasan  bea  masuk  ( De  Minimis )  merupakan  istilah  yang  digunakan  saat  kebijakan perpajakan tidak diterapkan dalam memungut pajak terutang akibat nilai pajak yang terutang tidak melebihi batas nilai minimal. Ambang batas pembebasan bea masuk mengacu pada nilai barang impor tidak mencapai batas nilai pengenaan bea masuk sehingga tidak dikenakan pajak dan  bea  cukai  (Hufbauer,  Lu  &  Jung,  2018).  Batasan  pembebasan  bea  masuk  adalah  nilai pabean tertentu yang ditetapkan sebagai batasan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  (Deyanputri,  2020).  Menurut Latipov  et  al.  (2017)  ambang  batas  De  Minimis  mempengaruhi  berbagai  saluran  ekonomi melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah, serta biaya konsumen dan bisnis. Berdasarkan Siaran  Pers  DJBC  nomor  PERS-31/BC.05/2019,  Kementerian  Keuangan  melakukan penyesuaian De  Minimis atas  barang  kiriman  dari  sebelumnya  USD  75  menjadi  USD  3  per kiriman ( consignment note ) untuk bea masuk. Sedangkan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan  normal  (tidak  ada  batas  ambang  bawah/ De  Minimis ).  Penyesuaian De  Minimis value sebesar USD 3 dengan mempertimbangkan nilai impor yang sering dicantumkan dalam pemberitahuan impor barang kiriman (CN/ Consignment Note ) adalah USD 3,8 per CN. KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta adalah salah satu kantor vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melayani dan mengawasi barang kiriman yang masuk ke Indonesia. Dengan cakupan area pengawasan dan pelayanan di pelabuhan udara terbesar di Indonesia  yaitu bandara Soekarno Hatta, intensitas pelayanan proses importasi pada bandara Soekarno Hatta cukup padat. Hal ini dibuktikan dengan data BPS tentang Volume dan Nilai Impor menurut Pelabuhan Bongkar di Jakarta, Bandara Soekarno Hatta menempati posisi kedua dengan  nilai  impor  sebesar  USD  15.620.399.650  dan  volume  impor  mencapai  138.960  Ton pada tahun 2020.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  siaran  pers  DJBC  Nomor  31  tahun  2019,  salah  satu tujuan  dibuatnya  kebijakan De  Minimis  Value ini  ialah  memberikan  perlakuan  adil  antara produk  yang  dihasilkan  IKM  dan  barang  kiriman  yang  berasal  dari  luar  negeri  dalam  hal perpajakan. Sehingga perlu adanya evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini untuk melihat sejauh  mana  harapan  yang  diinginkan  terealisasi.  Penelitian  ini  menganalisis  dampak  dari implementasi  kebijakan  De  Minimis  di  KPU  BC  Tipe  C  Soekarno  Hatta.  Sehingga  dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan pengaruh pada penerimaan negara. Selain  itu,  permasalahan-permasalahan  yang  ada  terkait  implementasi  kebijakan  juga  dapat diidentifikasi  dan  diberikan  alternatif  solusi.  Bagi  DJBC  tentu  ini  akan  menjadi  salah  satu pertimbangan dalam mengambil langkah selanjutnya terkait kebijakan De Minimis ini.

## KAJIAN PUSTAKA Impor Barang Kiriman
Menurut  Tandjung  (2011)  Impor  merupakan  kegiatan  jual  beli  yang  menyebabkan masuknya  barang  dari  luar  daerah  pabean  ke  dalam  daerah  pabean.  Hal  serupa  disampaikan oleh  Deyanputri  (2020)  bahwa  Impor  merupakan  kegiatan  jual  beli  antar  lintas  negara  yang
wajib melewati serangkaian prosedur kepabeanan dan cukai untuk memasuki lintas batas suatu negara. Kewajiban pemenuhan kepabeanan yang dilakukan oleh importir mengikuti kegiatan impor yang dilakukan, baik orang pribadi maupun badan (Purwito & Indriani, 2015).
Salah satu mekanisme dalam impor barang yaitu melalui impor barang kiriman. Dasar hukum  yang  mengatur  mengenai  impor  barang  kiriman  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Dalam peraturan tersebut mendefinisikan barang kiriman merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum  PMK  Nomor  199/PMK.010/2019  berlaku,  peraturan  terdahulunya  adalah  PMK Nomor 112/PMK.04/2018. Perubahan peraturan tersebut berkaitan dengan perubahan atas batas maksimum pembebasan bea masuk yang  awalnya USD 75 menjadi USD 3. Sehingga dalam impor barang kiriman ditemukan nilai barang melebihi USD 3 maka Pejabat Bea dan Cukai akan  menerbitkan  Surat  Penetapan  yaitu  Surat  Penetapan  Pembayaran  Bea  Masuk,  Cukai, dan/atau  Pajak  (SPPBMCP)  sebagai  persetujuan  pengeluaran  barang.  PMK  tersebut  juga menjelaskan terkait ketentuan dalam penyelesaian impor barang kiriman sebagai berikut.
1. Kedatangan Barang Kiriman Impor barang kiriman dilakukan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk atau Perusahan Jasa  Titipan  (PJT).  Sarana  Pengangkutnya  yang  datang  dari  luar  daerah  pabean menyerahkan  Inward  Manifest  kepada  Pejabat  Bea  dan  Cukai  di  Kantor  Pabean. Pembongkaran  terhadap  barang  kiriman  dapat  dilakukan  setelah  dokumen  Inward Manifest mendapatkan nomor pendaftaran dan berlaku sebagai dokumen pemberitahuan pabean  BC  1.1.  Barang  yang  telah  dibongkar  dapat  ditimbun  pada  TPS  dan Penyelenggara  Pos  selanjutnya  melakukan  perincian  barang  dalam  dokumen Consignment Note atau setiap item dari barang tersebut.
2. Pemeriksaan Pabean terhadap Impor Barang Kiriman Pemeriksaan pabean yang dilakukan pejabat bea dan cukai terdiri dari pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen serta dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko dengan menggunakan Jalur merah dan jalur hijau. Penelitian dokumen dilakukan oleh Sistem  Komputer  Pelayanan  (SKP)  dan/  atau  pejabat  Bea  dan  Cukai.  Dalam pemeriksaan fisik barang dilakukan melalui dua cara yaitu dengan  menggunakan alat pemindai  elektronik  x-ray  dan/atau  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai  yang  ditunjuk  untuk menangani barang kiriman. Pemeriksaan fisik dilakukan apabila dalam citra pemindai alat  elektronik  x-ray  atau  dari  informasi  lainnya  terdapat  kecurigaan  bahwa  jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai yang dilampirkan dalam dokumen consignment note, uraian jumlah, jenis barang dan/atau  nilai pabean yang tercantum tidak jelas atau tidak tercantum  dalam  consignment  note  atau  dokumen  pelengkap  pabean  lainnya,  dan apabila dalam kantor pabean tidak terdapat alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik  tersebut  rusak.  Setelah  dilakukan  Pemeriksaan  Pabean,  maka  dari pemeriksaan terdapat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan barang sebagai berikut.
a. Mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, Pejabat bea dan cukai atau SKP memberikan persetujuan pengeluaran barang.
b. Tidak  mendapat  pembebasan  bea  masuk  dan/atau  pajak  dalam  rangka  impor, Pejabat bea dan cukai dan/atau SKP melakukan penetapan tarif dan nilai pabean
c. Barang yang wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, pejabat bea dan cukai  dan/atau  SKP  memberitahukan  kepada  penerima  barang  melalui penyelenggara pos agar penerima barang menyampaikan dokumen pelengkap untuk memenuhi kewajiban dalam ketentuan larangan dan pembatasan.

## EDUCORETAX

## 3. Barang Kiriman berupa Barang Kena Cukai (BKC)
Barang  kiriman  berupa  Barang  Kena  Cukai  diberikan  pembebasan  untuk  setiap penerima barang per kiriman dengan ketentuan jumlah sebagai berikut.
a. Maksimal sejumlah 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, 40 gram tembakau iris, atau Hasil  Tembakau  Lainnya  (HTL)  berupa:  20  batang  (bentuk  batang);  5  kapsul (bentuk kapsul); 30 milliliter (bentuk cair); 4 cartridge (bentuk cartridge ); 50 gram atau 50 milliliter (bentuk lainnya).
b. Maksimal sejumlah 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol.
Jika barang kiriman berupa barang kena cukai (BKC) ditemukan jumlahnya lebih dari batas  pembebasan  yang  telah  ditentukan.  Maka  atas  kelebihan  tersebut  dilakukan pemusnahan oleh pejabat bea dan cukai yang disaksikan oleh penyelenggara pos yang bersangkutan.

## De Minimis Value
Hufbauer et al, (2018) mengatakan bahwa de minimis value threshold atau ambang batas pembebasan  bea  masuk  merupakan  nilai  barang  impor  yang  tidak  mencapai  batas  nilai pengenaan  bea  masuk  sehingga  tidak  terkena  bea  masuk  dan  pajak. De  minimis  value merupakan dasar pada perhitungan pembebasan nilai bea masuk atau nilai cukai yang diberikan fasilitas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan tepatnya pada Pasal 25 ayat (1) huruf (m). Fasilitas pembebasan tersebut diberikan untuk 4 objek pajak, yakni: barang  kiriman,  barang  pribadi  penumpang,  awak  sarana  pengangkut,  serta  pelintas  batas sampai batas yang telah ditentukan.
Menurut Holloway & Rae (2012), penetapan nilai ambang batas pembebasan bea masuk yang tinggi dapat menyebabkan arus perdagangan internasional menjadi lancar, namun di sisi lain  hal  ini  juga  dapat  mengurangi compliance  cost yang  harus  ditanggung  oleh  importir. Indonesia  sendiri  telah  menerapkan  konsep  de  minimis  value  pada  barang  kiriman  ataupun barang bawaan, barang bawaan pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas yang pada prinsipnya sama (Suharto, 2021).
Penelitian ini fokus pembahasan pada de minimis value untuk barang kiriman yang pada pelaksanaannya  bisa  melalui  kantor  pos,  PT  Pos  Indonesia  memiliki  banyak  fasilitas  terkait pengiriman internasional, yang terbagi menjadi dua bentuk layanan, yakni layanan standar dan layanan prioritas. Pada jenis layanan standar, pengguna bisa memilih jenis layanan pos udara internasional atau paket pos biasa internasional, sedangkan pada layanan prioritas terdapat jenis layanan yang berbeda yakni seperti: pos ekspor, QIX, EMS, paket pos cepat internasional, pos tercatat R internasional, maupun e-packet. Selain Pos Indonesia, pemasukan dan pengeluaran barang kiriman juga dapat melalui Perusahaan Jasa Titipan/ PJT.
Perusahaan  tersebut  adalah  perusahaan  yang  sudah  memiliki  izin  beroperasi  maupun izin usaha terkait jasa penitipan barang dari instansi terkait dan juga telah memiliki persetujuan pelaksanaan kegiatan kepabeanan, izin tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Pabean terkait. Contoh  perusahaan  yang  dimaksud  seperti:  DHL,  FEDEX,  maupun  TNT.  DHL  adalah perusahaan  multinasional  dalam  bidang  kurir  ekspres  dan  logistik  yang  pusatnya  terletak  di Bonn, Jerman, dan Oslo. Perusahaan ini sudah berdiri sejak Tahun 1969. Sedangkan Federal Express atau yang sering disebut sebagai FEDEX merupakan salah satu perusahaan transportasi terbesar di dunia, pengiriman barang oleh perusahaan ini dapat menggunakan transportasi udara maupun darat global, pada umumnya paket akan tiba selama satu hingga dua hari kerja disertai jaminan waktu pengantaran, Perusahaan FEDEX telah berdiri sejak Tahun 1971 dan memiliki kantor pusat yang berlokasi di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Selain itu, FEDEX juga memiliki  anak  perusahaan  yang  beroperasi  sebagai  penyedia  jasa  pengantaran  kurir internasional  yang  sudah  dikenal  secara  internasional,  yakni  TNT  Express.  Hanya  saja
perusahaan  ini  tidak  berkantor  pusat  di  Amerika  Serikat,  namun  di  Hoofddorp,  Belanda. Perusahaan  Jasa  Titipan  (PJT)  sendiri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Per-02/bc/2017  adalah Penyelenggara Pos yang  memperoleh  izin  usaha  dari  instansi  terkait  untuk  melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pos. PJT menawarkan  pelayanan  impor  barang-barang  yang  peka  terhadap  waktu. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sudah memiliki izin beroperasi maupun izin usaha terkait  jasa  penitipan  barang  dari  instansi  terkait  dan  juga  telah  memiliki  persetujuan pelaksanaan kegiatan kepabeanan, izin tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Pabean terkait. Contoh perusahaan yang dimaksud seperti Pos Indonesia, DHL, FEDEX, maupun TNT.
Berdasarkan  pasal  25  ayat  1  huruf  (m)  Undang-Undang  Kepabeanan,  terdapat  empat objek pajak yang dapat diberikan pembebasan pungutan pajak apabila memiliki nilai pabean di bawah  ambang  batas  yang  telah  ditentukan.  Keempat  objek  tersebut  adalah terhadap  barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, barang pribadi pelintas batas, dan barang kiriman.
Pertama,  terhadap  barang  pribadi  penumpang  diberikan  pembebasan  sebesar USD500.00  (lima  ratus  dolar  amerika)  per  orang  untuk  setiap  kedatangan  ke  dalam  daerah pabean.  Kedua,  terhadap  barang  pribadi  awak  sarana  pengangkut  diberikan  pembebasan sebesar  USD50.00  (lima  puluh  dolar  amerika)  per  orang  untuk  setiap  kedatangan  ke  dalam daerah pabean. Ketiga, terhadap barang kiriman yang akan dikirim dari luar daerah pabean ke dalam  daerah  pabean  diberikan  pembebasan  sebesar  USD  3.00  (tiga  dolar  amerika)  per penerima barang per kiriman.
Objek  pajak  keempat  yang  mendapatkan  pembebasan  adalah  barang  pribadi  pelintas batas.  Pembebasan  terhadap  barang  pribadi  pelintas  batas  memiliki  perbedaan  untuk menyesuaikan  dengan  nilai  barang  yang  dibeli  dari  luar  daerah  pabean.  Pembebasan  yang diperoleh  pelintas  batas  antara  Indonesia  dengan  Papua  Nugini  adalah  sebesar  USD  500.00 (lima ratus dolar amerika) per orang untuk setiap kedatangan. Terhadap pelintas batas antara Indonesia dengan  Filipina diberikan pembebasan sebesar  USD 250.00 (dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang untuk jangka waktu 1 bulan. Terhadap pelintas batas antara  negara Indonesia  dengan  Timor  Leste  diberikan  pembebasan  sebesar  USD  50.00  (lima  puluh  dolar amerika) per orang untuk jangka waktu 1 hari. Terhadap pelintas batas antara negara Indonesia dengan Malaysia diberikan pembebasan sebesar MYR600.00 (enam ratus ringgit malaysia) per orang untuk jangka waktu 1 bulan untuk pelintas batas daratan dan sebesar MYR600.00 (enam ratus ringgit malaysia) setiap perahu untuk setiap trip untuk pelintas batas lautan.

## METODE
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengertian metode kualitatif menurut Afifuddin (2009) adalah “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi alamiah suatu  objek,  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  daripada  generalisasi.”  Pengertian  deskriptif  menurut  Husman  dan Purnomo (2009), “menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan kata-kata.”
Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  didapatkan  dengan  melakukan  wawancara  berdasarkan  pedoman  wawancara sehingga pertanyaan terfokus pada masalah pokok yang telah ditentukan, serta dapat melakukan improvisasi pertanyaan agar mendapatkan data yang lebih lengkap. Selain wawancara, peneliti juga  akan  mendapatkan  dokumen  seperti  data  yang  diterbitkan  oleh  instansi,  dapat  berupa
video, foto, tabel dan sebagainya. Data sekunder didapatkan dari sumber yang tidak langsung seperti literatur, atau dokumen publik lainnya yang dapat membantu melengkapi penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  bagian  penting  dalam  pelaksanaan  penelitian. Data  yang  dikumpulkan  harus  menggambarkan  fakta  dan  realita  yang  sebenarnya  terjadi, sehingga dibutuhkan langkah yang sesuai dengan teori agar mendapatkan data yang objektif. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  diolah  dari  dashboard  CEISA  4.0,  setelah  adanya  kebijakan penurunan De Minimis Value menciptakan peningkatan yang cukup tinggi terhadap penerimaan di KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. Pada tahun 2020 sendiri di awal pemberlakuan PMK No. 199/2019,  penerimaan  Bea  Masuk  dari  dokumen  CN  di  KPU  BC  Tipe  C  Soekarno-Hatta meningkat sebesar 106% dan peningkatan PDRI sebesar 3%. Peningkatan PDRI tidak terlalu besar dikarenakan terdapat perubahan aturan terkait pajak yang dikenakan pada barang kiriman. Pajak Penghasilan tidak lagi dikenakan pada barang kiriman sejak diberlakukannya PMK No. 199/2019,  sehingga  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pada  PDRI.  Peningkatan  penerimaan negara  yang  dihasilkan  oleh  kebijakan De  Minimis  Value juga  dapat  dipengaruhi  oleh peningkatan jumlah  dokumen  CN  yang  tetap  naik  setiap  tahunnya.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan De Minimis Value , Penerimaan Negara naik berbanding lurus dengan jumlah dokumen CN yang diterima.
Gambar 3. Penerimaan Negara melalui Dokumen CN Barang Kiriman
Sumber: DJBC (2021)
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  beberapa  sumber,  permasalahan  yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan De Minimis Value di KPU BC Tipe C Soekarno Hatta adalah sebagai berikut.
1. Pemeriksa Barang
Berdasarkan data jumlah dokumen CN yang diterima dari tahun 2018 hingga 2021 pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, menunjukkan kenaikan data yang selalu terjadi  dari  tahun  ke  tahun.  Sebelum  adanya  perubahan  kebijakan De  Minimis  Value kenaikan jumlah dokumen CN telah terjadi dan sangat besar, begitu pula setelah adanya kebijakan tersebut, kenaikan juga tetap terjadi. Berikut ini merupakan detail data jumlah dokumen CN dari 2018 hingga 2021.
2018 2019 2020 2021 PDRI Rp737.924.51 Rp945.291.59 Rp974.677.77 Rp1.015.654. Bea Masuk Rp239.326.00 Rp301.211.53 Rp621.876.63 Rp659.080.54 Rp0 Rp200.000.000.000 Rp400.000.000.000 Rp600.000.000.000 Rp800.000.000.000 Rp1.000.000.000.000 Rp1.200.000.000.000 Penerimaan Negara (Dok. CN) PDRI Bea Masuk
Gambar 4. Jumlah Dokumen CN KPU BC Tipe C Soekarno Hatta
Sumber: DJBC (2021)
Kenaikan  jumlah  pada  penerimaan  dokumen  CN  dari  tahun  ke  tahun  ini  sangat berpengaruh terhadap penjaluran  yang terjadi pada impor barang kiriman. Penjaluran dalam  impor  barang  kiriman  dilakukan  oleh  sistem Risk  Engine ,  Peneliti  Dokumen Tingkat  Terampil  (PDTT)  dan  bidang  P2.  Dengan  kenaikan  jumlah  dokumen  CN tersebut, maka Risk Engine , PDTT dan bidang P2 semakin selektif dengan penjaluran barang.  Sehingga  jumlah  barang  kiriman  yang  semakin  banyak  ini  berpengaruh  juga terhadap jumlah barang  yang terkena jalur merah yang mana barang kiriman tersebut harus  diperiksa  oleh  pemeriksa  barang.  Di  tahun  2021  saja,  terdapat  205.080  barang yang  masuk  kedalam  jalur  merah  impor  barang  kiriman.  Sedangkan  jumlah  dari pemeriksa barang sendiri menurut data dari Subbagian Dukungan Teknis yaitu sebanyak 25  orang.  Secara  garis  besar  setiap  pemeriksa  barang  paling  tidak  memeriksa  sekitar 8.203 dokumen CN tiap tahunnya atau paling tidak memeriksa 22 dokumen CN dalam satu hari (tanpa memperhitungkan hari libur dalam satu tahun). Hal ini sejalan dengan penelitian  Suharto  (2021)  bahwa  terdapat  peningkatan  jumlah  dokumen  SPPBMCP pada  saat  berlakunya  regulasi  terbaru  barang  kiriman  di  tahun  2020  sebesar  2.464 dokumen  dibandingkan  tahun  2019  saat  belum  berlakunya  ketentuan  baru  barang kiriman.
Gambar 5. Jumlah Jalur Merah Dokumen CN KPU BC Tipe C Soekarno Hatta
Sumber: DJBC (2021)
Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pengaturan parameter pada Risk Engine . Pengaturan Risk Engine dilakukan oleh bidang  P2,  dengan  mengatur  ruleset  yang  menjadi  spesifik,  sehingga  barang  kiriman tidak  langsung  dimasukkan  ke  jalur  merah,  tetapi  ke  jalur  kuning  terlebih  dahulu. Pengaturan  parameter Risk  Engine ini  juga  dapat  disesuaikan  dengan  jumlah  SDM pemeriksa barang. Selain mengurangi jalur merah, alternatif solusi yang dapat diberikan
2018 2019 2020 2021 Jumlah Dok CN 14.317.454 44.919.094 47.048.285 52.390.664 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 Jumlah Dokumen CN 0 100000 200000 300000 2018 2019 2020 2021 Jalur Merah Jalur Merah Linear (Jalur Merah)
berupa  penambahan  jumlah  pemeriksa  barang.  Dari  data  Analisis  Beban  Kerja Pemeriksa  Barang  Kiriman  pada  KPU  Bea  dan  Cukai  Soekarno-Hatta  tahun  2021, jumlah pemeriksa barang kiriman yang seharusnya ada pada KPU Bea dan Cukai Tipe C  Soekarno-Hatta  berjumlah  34  pemeriksa.  Sedangkan  jumlah  pemeriksa  barang kiriman  yang  ada  berjumlah  25  orang,  sehingga  perlu  dilakukan  penambahan  paling tidak sembilan pemeriksa barang kiriman.
2. PDTT Perubahan  kebijakan De  Minimis  Value tidak  hanya  berdampak  pada  penerimaan negara  saja.  Akan  tetapi  juga  berdampak  pada  munculnya  modus  pelanggaran  baru, salah satunya pada modus pelanggaran undervalue atau penetapan nilai pabean dibawah seharusnya. Sebelum adanya perubahan kebijakan batas De Minimis Value dari USD 75 menjadi  USD  3,  importir  barang  kiriman  melakukan  modus  Under  Value  untuk menghindari  pajak  dengan  menetapkan  harga  barang  dibawah  USD  75  untuk menghindarkan atau meminimalisir pajak yang akan dibayar.
Akan tetapi sejak pemberlakuan batas De Minimis Value sebesar USD 3, modus tersebut mulai termodifikasi dari yang awalnya untuk merubah harga barang menjadi merubah harga Freight atau biaya pengiriman. Modus seperti ini dilakukan karena dengan adanya kebijakan  tersebut  membuat  penghindaran  pajak  semakin  sulit,  sehingga  importir berusaha meminimalisirnya. Hal ini membuat PDTT harus memeriksa dua kali antara kesesuaian harga barang dan biaya pengiriman. Pemeriksaan biaya Freight dilakukan dengan cara mencari negara asal barang, kemudian mencari biaya pengiriman dengan ekspedisi yang digunakan oleh importir, selanjutnya menghitung biaya pengiriman yang satuannya per kilogram dikalikan dengan berat barang kiriman tersebut. Permasalahan  dalam  modus  pelanggaran under  value dilakukan  oleh  importir  untuk meminimalisir  pembayaran  pajak.  Karena  dalam  penghitungan  nilai  pabean,  biaya pengiriman  atau freight juga  ikut  diperhitungkan  dalam  pemungutan  bea  masuk  dan PDRI.  Solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengintegrasikan  antara  sistem ekspedisi  dengan  DJBC  agar  potensi under  value pada freight dapat  diminimalisir. Sehingga  dapat  mempermudah  dalam  proses  penentuan  nilai  pabean  yang  nantinya berpengaruh dalam pemungutan Bea Masuk dan PDRI
3. Pelaksana Bidang P2 Dalam pengawasan barang kiriman, Bidang P2 (Penindakan dan Penyidikan) memiliki salah  satu  fungsi  untuk  menganalisa  potensi  terjadinya  pelanggaran  dalam  barang kiriman, termasuk mengatur Risk Engine . Seiring dengan perubahan De Minimis Value , modus  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  mekanisme  impor  barang  kiriman  semakin beragam. Salah satu modus yang sering terjadi adalah modus Splitting , pada dasarnya modus  ini  telah  sering  terjadi  untuk  menghindarkan  dari  pengenaan  pajak  dengan membagi barang menjadi beberapa paket yang nilainya dibawah dari nilai De Minimis Value.
Perubahan De  Minimis  Value yang  semakin  kecil  nilainya,  menyebabkan  tujuan  dari modus  ini  telah  berbeda.  Pada  saat  ini  modus Splitting lebih  mengarah  pada penghindaran lartas terutama pada barang  yang memiliki regulasi pembatasan impor. Hal  ini  dilakukan  agar  importir  tidak  perlu  mengurus  perijinan  impor  pada  instansi terkait. Salah satu contoh barang yang dapat digunakan dalam modus Splitting adalah alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak, atau kulit komposisi dan bagian atasnya  dari  bahan  tekstil  dalam  HS  64.04.  Menurut  Peraturan  Menteri  Perdagangan nomor 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, pada barang seperti alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak, atau kulit  komposisi dan bagian atasnya  dari  bahan  tekstil  dalam  HS  64.04  dikenakan  pembatasan  dua  pasang  sepatu
dalam  mekanisme  impor  barang  kiriman,  barang  penumpang  dan  awak  sarana pengangkut  dengan  menggunakan  pesawat  udara.  Jadi  importir  dapat  memanfaatkan celah ini dengan mengimpor sebanyak-banyaknya  sepatu asalkan tiap pengirimannya maksimal  terdapat  dua  sepatu,  sehingga  importi  tidak  perlu  mengurus  izin  untuk pembatasan impor.
Hasil  tersebut  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Suharto  (2021),  dimana  dalam penelitiannya disebutkan bahwan modus splitting justru turun sebesar 41% dari tahun sebelumnya.
Dalam  mengatasi  modus splitting yang  terjadi  untuk  menghindari  lartas,  maka  perlu adanya  pemutakhiran  dalam  proses Risk  Engine . Risk  Engine diharapkan  dapat mencegah terjadinya splitting dengan cara mengatur parameter pada Nama Penerima, Alamat  Penerima  dan  Uraian  Barang.  Diharapkan  dengan  adanya  analisa  oleh risk Engine terkait hal tersebut dapat memberikan atensi kepada barang diduga melakukan splitting .
4. Pengguna Jasa Secara  garis  besar, De  Minimis  Value tidak  berpengaruh  terhadap  PJT  tersebut. Dikarenakan PJT E-Commerce hanya mengurusi Customs Clearence , sedangkan untuk pembayaran  Pajak  dan  Bea  Masuk  tetap  dilakukan  oleh  e-commerce.  Pengaruh perubahan De  Minimis  Value biasanya  oleh  PJT  Umum.  Hal  ini  dikarenakan  dengan adanya perubahan De Minimis Value menjadi lebih kecil maka potensi barang ditahan karena  penyelesaian  belum  selesai  lebih  besar.  Pada  PJT  umum  biasanya  dikenakan biaya sewa gudang untuk barang-barang yang penyelesaiannya lebih lama.

## PENUTUP
Kebijakan  perubahan De  Minimis  Value dari  USD  75  menjadi  USD  3  dalam  impor barang kiriman, memiliki pengaruh terhadap penerimaan negara pada KPU Bea dan Cukai Tipe C  Soekarno-Hatta.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  kenaikan  dari  Bea  Masuk  dan  Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Kenaikan ini terjadi di tahun pertama kebijakan tersebut berlaku pada tahun 2020, kenaikan terjadi sebesar 106% pada penerimaan Bea Masuk dan sebesar 3% pada  penerimaan  PDRI.  Kenaikan  PDRI  tidak  terlalu  besar  dibandingkan  Bea  Masuk, dikarenakan  adanya  perubahan  aturan  terkait  pemungutan  Pajak  Penghasilan  dalam  impor barang kiriman.
Permasalahan  yang  ditemukan  dari  Pemeriksa  Barang  yaitu  barang  yang  diperiksa semakin banyak dikarenakan jumlah dari jalur merah juga semakin banyak. Dari sisi PDTT dan Pelaksana P2 menemukan adanya  variasi baru dalam modus pelanggaran seperti undervalue pada Freight dan Splitting untuk  menghindari  aturan  lartas.  Sedangkan,  PT  SKK  sebagai pengguna  jasa  tidak  merasakan  adanya  permasalahan  terkait  adanya  perubahan  kebijakan tersebut.
Pada jumlah barang yang diperiksa terlalu banyak dapat melakukan pengaturan pada Risk Engine , sehingga barang yang terkena parameter tidak langsung berada di jalur merah, tetapi berada di jalur kuning terlebih dahulu dan melakukan penyesuaian tersebut didasarkan dengan jumlah SDM dari pemeriksa barang. Modus Under Value pada Freight dapat diatasi apabila sistem dalam DJBC dapat terintegrasi langsung dengan pihak ekspedisi, agar biaya pengiriman yang tersaji adalah data sebenarnya. Dan pada modus Splitting untuk menghindari dilakukan pengaturan Risk Engine pada parameter Nama Penerima, Alamat Penerima dan Uraian Barang

## EDUCORETAX

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia. Bungin,  B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group. Databoks. (2020, Agustus 18). Kinerja Ekspor & Impor Indonesia selama Pandemi Covid-19 .
Diambil kembali dari Databok Webpage:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/18/kinerja-ekspor-impor- indonesia-selama-pandemi-covid-19
Deyanputri,  N.  F. Pengaruh  Kebijakan  Penurunan  Ambang  Batas  Pembebasan  Bea  Masuk Nilai  Impor  Barang  Kiriman  (De  Minimis)  terhadap  Volume  Impor  Barang  Kiriman Indonesia (PMK No. 199/PMK.10/2019) .  Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3 , No. 2, Desember 2020, pp. 149 - 159
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019). Siaran Pers Nomor PERS-31/BC.05/2019 tentang Ciptakan Perlakuan Perpajakan Yang Adil Dan Lindungi Industri Kecil Dan Menengah Dalam Negeri, Pemerintah Ubah Ketentuan Impor Barang Kiriman (E-Commerce).
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-02/BC/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai.  (2020). Sosialisasi  Ketentuan  Kepabeanan,  Cukai,  dan Pajak atas Barang Impor Kiriman.
Fauzi, A. (2021). Tinjauan Atas Dampak De Minimis Value terhadap Barang Kiriman Kantor Pos KPPBC TMP B Palembang.
Holloway, S., & Rae, J. (2012). De minimis thresholds in APEC. World Customs Journal, 6(1), 31-62.
Hufbauer, G. C., Lu, Z. L., & Jung, E. (2018). The Case for Raising de minimis Thresholds in NAFTA 2.0 (No. PB18-8).
Husman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. (2009). Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indoneisa.  (2019). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indoneisa  Nomor  199/PMK.010/2019  Tentang  Ketentuan  Kepabenan,  Cukaic  dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman . Latipov O, McDaniel C, Schropp S. The de minimis threshold in international trade: The costs of being too low. World Econ. 2017;00:1–20. https://doi.org/ 10.1111/twec.12577 Purwito,  A.,  Indriani.  (2015).  Ekspor,  Impor,  Sistem  Harmonisasi,  Nilai  Pabean  dan  Pajak dalam Kepabeanan
Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
Subagyo, J. (2004). Metode Penelitian dalam teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Suharto, D. G. (2021). Penerapan De Minimis Value dalam Proses Penetapan Nilai Pabean Barang Kiriman Impor pada KPPBC TMP B Pekanbaru. Jurnal Acitya Ardana Tandjung, M. (2011). Aspek dan prosedur ekspor-impor . Jakarta: Salemba Empat