Vol. 17. No. 2, Februari 2018, 214-240
JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI; Analisa Teori Hegemoni Antonio Gramsci terhadap Fenomena Dakwah Radikal di Media Online

## Fatmawati
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email: fatmawati@uinjkt.ac.id
Kalsum Minangsih
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email: kalsumminangsih@yahoo.com

## Siti Mahmudah Noorhayati
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email: noorhayatimahmudah@gmail.com

## Abstract
This article will explore new trends of Islamic radicalism dakwah trough Jihad against penista agama (Ahok) as part of jihad NKRI. Trend of radical dakwah in  online  viral media is interesting researched, regardless of the importance of the election, or Khilafah and NKRI bersyariah on the other side. The purpose of this research is to know the trend of radical dakwah in online viral media by calling jihad against penista agama as part of jihad NKRI and how the implication of this dakwah. Questions from this study will be studied using the theory of domination of interests (hegemony), given the war of position of  the  radicals  is  to  seize  the  hegemony  of  society  through  viral  online  media. In  the conclusion,  the  use  of  the  term  Jihad  against penista  agama,  as  well  as  political branding that radical groups maintain the integrity of the NKRI is a hegemonic form to defeat  the  moderate,  tolerant,  and  plural  cultural  power  of  Muslims.  Those  with  the intellectual actors behind them, realizing that in order to gain legitimacy the religious power must collaborate with the MUI (fatwa institution), then play social media to invite all to participate and counter discourse. After that, share with interested politicians to advocate on the idea he was proposing. Finally, they use symbolic slogans of Islam to bring Muslims to the struggle that they do.
Keyword: Penista Agama, Jihad, Hegemony, Radicalism

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji trend dakwah kaum radikal yang menyeru untuk berjihad dan melakukan perlawanan kepada penista agama (Ahok) sebagai bagian dari jihad NKRI. Trend dakwah kaum radikal dalam viral media online ini menarik diteliti, terlepas dari kepentingan  pilkada,  atau  Khilafah  dan  NKRI  bersyariah  di  sisi  lain. Tujuan  dari penelitian ini untuk mengetahui trend dakwah kaum radikal dalam viral media online dengan  menyeru  jihad  terhadap  penista  agama  sebagai  bagian  dari  jihad  NKRI  dan bagaimana implikasi  dari  dakwahnya.  Pertanyaan dari  penelitian ini  akan  dikaji menggunakan  teori dominasi  kepentingan  (hegemoni),  mengingat war  of  position
kaum  radikal  adalah  merebut hegemoni masyarakat  melalui  viral  media  online. Kesimpulannya,  penggunaan  istilah  Jihad  melawan  penista  agama,  serta branding politis  bahwa  kelompok  radikal  tetap  menjaga  keutuhan  NKRI  merupakan  sebuah wujud  hegemonic  mereka  mengalahkan  kekuatan  kebudayaan  umat  Islam  yang moderat, toleran, serta plural. Mereka bersama para  aktor intelektual di  belakangnya, menyadari  untuk  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  agama  harus  berkolaborasi dengan  MUI  (lembaga  fatwa  khsusunya),  kemudian  memainkan  media  sosial  untuk mengajak  semua  berpartisipasi,  melakukan counter  discourse.  Setelah  itu,  berkongsi dengan  politisi  yang  berkepentingan  untuk  melakukan  advokasi  terhadap  ide  yang digagasnya.  Terakhir,  mereka  menggunakan  slogan-slogan  simbolik  bernuansa  Islam untuk mendekatkan umat Islam dengan perjuangan yang mereka lakukan.
Kata kunci: Penista Agama, Jihad, Hegemoni, Radikalisme
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ ﻩﺬﻫ ﺔﺳارﺪﻟا سرﺪﺘﺳ ﻦﻋ ﻩﺎﲡا ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﻴﻟﺎﻜﻳداﺮﻟا يﺬﻟا ﻮﻋﺪﻳ ﱃإ دﺎﻬﳉا ﺔﻣوﺎﻘﳌاو ﰎﺎﺸﻟ ﻦﻳﺪﻟا ) كﻮﻫأ / Ahok ( ﻪﻠﻌﺟو ًاءﺰﺟ ﻦﻣ دﺎﻬﺟ ـﻟا NKRI . ﻦﻣو ﺮﻳﺪﳉا ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ نأ ةﺎﻋد ﺔﻴﻟﺎﻜﻳداﺮﻟا ﺔﻴﺳوﲑﻔﻟا ﰲ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا ﱪﻋ ﺖﻧﱰﻧﻹا ﲑﺜﻣ مﺎﻤﺘﻫﻺﻟ ﺔﺳارﺪﻠﻟ ،ﻪﻨﻋ ًاﺪﻴﻌﺑ ﻦﻣ ﱀﺎﺼﻣ ،تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻹا وأ ﱀﺎﺼﻣ ﺔﻓﻼﳋا مﺎﻈﻧو ـﻟا NKRI ﻲﻋﺮﺸﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﺣﺎﻧ ىﺮﺧأ . فﺪﳍاو ﻦﻣ ﻩﺬﻫ ﺔﺳارﺪﻟا ﻮﻫ ﺪﻳﺪﲢ ﻩﺎﲡا ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﻴﻟﺎﻜﻳداﺮﻟا ﺔﻴﺳوﲑﻔﻟا ﰲ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا ﱪﻋ ﺖﻧﱰﻧﻹا ﻦﻣ لﻼﺧ ةﻮﻋﺪﻟا ﱃإ دﺎﻬﳉا ﺔﻣوﺎﻘﳌاو ﰎﺎﺸﻟ ﻦﻳﺪﻟا ءﺰﺠﻛ ﻦﻣ دﺎﻬﳉا ـﻟ NKRI ﻒﻴﻛو ﻩرﺎﺛآ ﰲ ةﻮﻋﺪﻟا . ﻢﺘﻴﺳو ﺔﺳارد اﺬﻫ لاﺆﺴﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﻳﺮﻈﻧ ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﱀﺎﺼﳌا ) ﺔﻨﻤﻴﳍا (، ًاﺮﻈﻧ ﻒﻗﻮﳌ بﺮﺣ ﲔﻴﻟﺎﻜﻳداﺮﻟا ﻮﻫ ءﻼﻴﺘﺳﻹا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﻴﻫ ﻊﻤﺘ ا ﻦﻣ لﻼﺧ ﺔﻴﺳوﲑﻔﻟا ﰲ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا ﺮﻠﻋ ﺖﻧﱰﻧﻹا . ﰲ ،مﺎﺘﳋا نﺈﻓ ماﺪﺨﺘﺳا ﺢﻠﻄﺼﻣ دﺎﻬﳉا ﺔﻣوﺎﻘﳌاو ﰎﺎﺸﻟ ﻦﻳﺪﻟا و ﻚﻟﺬﻛ تﺎﻣﻼﻌﻟا ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا نأ ﲔﻴﻟﺎﻜﻳداﺮﻟا نﻮﻈﻓﺎﳛ ﻰﻠﻋ لﺎﻤﻛ ـﻟا NKRI ﻮﻫو ﻞﻜﺷ ﻦﻣ ﺔﻨﻤﻴﳍا ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻟﺪﺘﻌﳌا ﺔﳏﺎﺴﺘﳌا ﺔﻳدﺪﻌﺘﻟا . ﻢ إ ﻊﻣ ﲔﻠﻋﺎﻔﻟا ﻦﻳﺮﻜﻔﳌا ،ﺎﻫءارو نﻮﻛرﺪﻳ ﻪﻧأ ﻦﻣ ﻞﺟأ لﻮﺼﳊا ﻰﻠﻋ ،ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﺐﳚ ﻰﻠﻋ نأ اﻮﻧوﺎﻌﺘﻳ ﻊﻣ ﺲﻠﳎ ،ىﻮﺘﻔﻟا ﰒ نﻮﻣﺪﺨﺘﺴﻳ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﻮﻋﺪﻴﻟ ﱃإ ﻊﻴﻤﳉا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ و مﺎﻴﻘﻟا بﺎﻄﳋﺎﺑ دﺎﻀﳌا . ﺪﻌﺑو ،ﻚﻟذ ﺔﻛرﺎﺸﳌا ﻊﻣ ﲔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا ﲔﻤﺘﻬﳌا ةﻮﻋﺪﻟﺎﺑ ﱃإ ةﺮﻜﻔﻟا ﱵﻟا نﺎﻛ ﺎﻬﺣﱰﻘﻳ . ،ًاﲑﺧأو نﻮﻣﺪﺨﺘﺴﻳ تارﺎﻌﺸﻟا ﺔﻳﺰﻣﺮﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻞﻌﳉ ﲔﻤﻠﺴﳌا بﺮﻗأ ﱃإ دﺎﻬﳉا يﺬﻟا ﻪﻧودﺆﻴﺳ . تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا : ﻢﺋﺎﺘﺷ ﻦﻳﺪﻟا , دﺎﻬﺟ , ةﺮﻄﻴﺳ , ﺔﻴﻟﺎﻜﻳدار

## PENDAHULUAN
Hari Selasa bertepatan dengan Tanggal 27 September 2016 adalah awal dari sebuah  kisah  dimulai.  Pidato  dalam  kunjungan  Gubernur  DKI,  Basuki  Cahaya Purnama  atau  kerap  dipanggil  Ahok  di  Pulau  Pramuka  Kepulauan Seribu  dianggap telah  menghina  agama.  Dalam  pidato  kunjungannya  terhadap  program  budidaya kerapu  yang  didanai  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  Ahok    telah menyinggung  Surat  al-Maidah  ayat  51  sebagai  salah  satu  ayat  yang  dipakai  untuk “membohongi”  mas yarakat.  Selang  sembilan  hari  pasca  pidato  ini  disampaikan, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2016, sebuah video rekaman pidato Ahok diunggah melalui  akun  Facebook  Buni  Yani  berjudul  “Penistaan  terhadap  Agama?”  dengan transkripsi pidato Ahok.
Pidato Ahok di Pulau Seribu menyisakan banyak persoalan di kemudian hari. Laporan dan pengaduan kepada polisi datang silih berganti, baik FPI maupun MUI, turut serta menjadi bagian dari sang pelapor. Berbagai media-pun merespon viralnya pidato Ahok sebagai sebuah berita hangat dari Ibu Kota Jakarta. Bahkan pemberitaan ini  menjadi  berita  skala  Nasional  yang  selalu  dinikmati  oleh  masyarakat  Indonesia dari  Sabang  sampai  Merauke,  kendati  Ahok  telah  menyatakan  permintaan  maafnya kepada publik.
Viralnya  media  online  tentang  penistaan  agama  ini  berujung  kepada mobilisasi massa umat Islam, baik gerakan umat Islam 411, gerakan umat Islam 212, hingga  gerakan  umat  Islam  505  yang nota  bene adalah  kaum  radikal  dan  intoleran. Mobilisasi dan seruan dakwah kaum radikal melalui moment dan event gerakan umat Islam ini tidak terlepas dari peran media online, baik news media atau media sosial seperti twitter, facebook, youtube, blog maupun aplikasi whatsapp yang  di blow up secara besar-besaran sebagai sebuah propaganda radikal untuk menarik simpati umat Islam.  Dalam  hal  ini,  Tri  Pujiati  menilai  bahwa  propaganda  media  sosial  dijadikan sarana  dakwah  radikal  yang  sangat  menguntungkan. Secara  terang-terangan propaganda dilakukan untuk merekrut massa sebanyak-banyaknya secara tatap muka (face  to  face).  Alhasil,  sebagai  besar  korban  adalah  mereka  pada  usia  remaja  yang notabene  sebagai  pengguna  aktif  media  sosial.  Rentang  usia  15 – 25  tahun merupakan  titik  rawan  nalar  pikir  yang  mudah  dipengaruhi  serta  diombang-ambing untuk menunjukkan eksistensi diri. 1
1 Tri Pujiati, “Dakwah Radikal dan Propaganda Media Sosial,” dalam http://jalandamai.org/dakwah-radikal-dan-propaganda-media-sosial.html
Bahkan Nafi  Muthohirin  menilai  bahwa pada  dekade  kedua  abad  ke-21  ini muncul kecenderungan kelompok radikal meningkatkan interaksi dan propagandanya. Mereka membuat laman-laman tertentu untuk menyebarkan ide dan gagasan  kebencian,  pemahaman  radikal,  ancaman,  serta  cara  membuat  bom  secara otodidak.  Sejumlah website tersebut  disembunyikan  identitasnya  dengan  alat teknologi enkripsi yang belum diketahui. Bahkan Seiring dengan kontrol yang begitu ketat,  kelompok  radikal  tetap  tidak  kehilangan  akal  dan  terus  bercuit  menggunakan akun-akun  anonim.  Penggunaan  meme-meme  bergambar  yang  berisikan  pesan radikal juga diciptakan dalam rangka menarik simpati anak-anak muda. Lalu, secara konsisten  dan  kreatif,  gambar-gambar  meme  itu  disebar  ke  Facebook,  Twitter, Instagram, dan WhatsApp yang menjangkau ribuan netizen dalam waktu singkat. 2
Dakwah kaum radikal di media online ketika menyikapi pidato Ahok di Pulau Pramuka  Kepulauan  Seribu  memberikan  gambaran  nyata  bagaimana  gerakan perlawanan kaum radikalis terhadap situasi yang ada. Bahka slogan dan jargon yang selalu  menjadi  hastag  media  online  garapan  kaum  radikal  adalah  seruan  dakwah untuk  melakukan  jihad  terhadap  penista  agama  sebagai  bagian  dari  jihad  NKRI. Slogan  yang  selalu  dikumandangkan  adalah:  “Siap  berjihad?  Siap  bela  negara,  siap bela  Islam,  siap  bela  NKRI?” 3 slogan  ini  menjadi  hastag  di  berbagai  media  sosial dengan selalu mengaitkan Ahok sebagai “sang penista agama” dari etnis Cina  yang telah mengganggu kerukunan dan kedaulatan Umat Islam yang ada di NKRI. Bahkan kaum radikal telah menyatakan secara terang-terangan bahwa Ahok adalah pemecah belah  suku  dan  bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  berada  dalam ancaman dan ekspansi Negara Cina. 4
Apabila  memperhatikan  ragam  polemik  dan  wacana  yang  bergulir  ini akhirnya melahirkan sebuah hipotesis bahwa hastag jihad penista agama jihad NKRI menjadi  trend  dakwah  tersendiri  bagi  kaum  radikal  dalam  beberapa  media online yang  selalu  viral  pada  masa  terakhir  di  negeri  ini.  Seluruh  propaganda,  isu  dan
2 Nafi  Muthohirin,  “ Mewaspadai  Radikalisme  Islam  di  Media  Sosial ,”  dalam http://geotimes.co.id/mewaspadai-radikalisme-islam-di-media-sosial/
3 Seruan jihad bela NKRI pertama kali dimundangkan oleh Habib Rizieq sebagai Imam Besar Front Pembela Islam yang hadir disela kerumunan massa memberikan orasinya dihadapan massa Forum Umat Islam (FUI) yang menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI. Berita seputar FPI dan Kaum Radikal dengan slogan Jihad NKRI ini dapat dibaca dalam http://nasional.kini.co.id/2017/02/21/20880/habib-rizieq-ajak-massa-jihad-bela-negara-bela-islam- dan-nkri
4 Pernyataan kaum radikal ini
dapat dilihat dalam
https://www.youtube.com/watch?v=lAlkdqIpLi0
gerakan  kaum  radikal  telah  menjadikan  pidato  “sang  penista  agama,”  sebagai  awal perlawanan  (jihad)  mereka  dapat  memunculkan  banyak  respon  dan  analisis  yang sangat  beragam.  Apakah  untuk  kepentingan  pilkada  DKI  Jakarta  di  satu  sisi,  atau untuk kepentingan Khilafah dan NKRI bersyariah di sisi lain. Berdasarkan kenyataan inilah, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan.
Untuk membingkai penelitian ini sebagai produk ilmiah maka ada dua fokus yang  penulis  tawarkan; Mengapa  terjadi  trend  dakwah  kaum  radikal  dalam  viral media online dengan menyeru jihad terhadap penista agama sebagai bagian dari jihad NKRI? Bagaimana  implikasi  dari  trend  dakwah  kaum  radikal  dalam  viral  media online  dengan  menyeru  jihad  terhadap  penista  agama  sebagai  bagian  dari  jihad NKRI?  Dua  fokus  permasalahan  tersebut  akan  digali  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  serta  teori  Antonio  Gramsci  akan  digunakan  sebagai  kerangka baca terhadap fenomena tersebut. Selain itu, penulis juga akan membatasi fenomena jihad  melawan  penista  agama  di  era  Pilkada  Jakarta  Tahun  2017  yang  lalu.  Sebab, pesoalan  penistaan  agama  dan  perilaku  anarkhis  kelompok  radikal  terhadap kelompok  tertentu  acapkali  terlihat  tidak  hanya  pada  momentum  Pemilihan  Kepala Daerah semata.

## Radikalisme Islam dalam Perbincangan Media: Sebuah Kajian Teoritis
Adalah dictum After  9/11  2001  tragedy,  yang  menjadi  awal  mula  Islam, radicalism, and terorisme kembali diperbincangkan; apakah itu diskursus akademik, media  masa  dan  elektronik,  atau  terjemahan  etnografis  yang  diperbincangkan  oleh masyarakat  di  lingkungan  mereka  masing-masing.  J.  Esposito  mengatakan  bahwa 9/11 2001 tragedy ini sebagai keterkejutan global dan memiliki dampak persepsional yang  buruk  terhadap  Islam  sendiri.  Lebih-lebih,  seruan  perlawanan  terhadap  Islam ini  dilakukan  oleh  seorang  Presiden  negara  Adidaya  seperti  Amerika.  J.  Esposito mengungkapkan:
“For  many,  understanding  Islam  and  Muslims  can  be  confusing.  Muslim leaders  speak  of  Islam  as  a  religion  of  peace  and  justice;  Osama  bin  Laden and  other  Muslim  terrorists  slaughter  non-Muslims  and  Muslims  globally. President  George  W.  Bush  referred  to  Islam  as  a  religion  of  peace;  the evangelist Franklin Graham called Islam an evil religion; Samuel Huntington, prominent Harvard professor and author of The Clash of Civilizations, wrote,
‘Islam  has  bloody  borders  .  .  .  and  innards.’’  But,  as President  Barrack Obama  has  pointed  out,  ‘‘Islam  has  demonstrated  through  words  and  deeds the  possibilities  of  religious  tolerance  and  racial  equality.  .  .  .  Partnership between  America  and  Islam  must  be  based  on  what  Islam  is,  not  what  it isn’t.’’ 5
Ambiguitas  pemahaman  terhadap  Islam  yang  beragam  ini,  akhirnya menampilkan  Islam  dalam  pelbagai  logos  baru.  Islam  radikal,  Islam  fundamental, islam  liberal,  islam  moderat,  dan  islam  inklusif.  Semua  logos  ini  pun  berdampak pada pilihan sikap umat  Islam di pilahan dunia.  Tidak terkecuali di  Indonesia. Hari ini,  ketika  membicarakan  Islam-Indonesia,  maka  tidak  bisa  selesai  pada  ruang moderatisme  dua  kekuatan  besar  organisasi  Islam  (baca;  Nahdlatul  Ulama’  dan Muhammadiyah).  Di  Indonesia  sudah  memiliki  banyak  varian  keislaman  yang direduksi  daripada  cara  berfikir,  bersikap,  bertindak,  dan  mereka  berasosiasi  satu sama lain.
Varian-varian  diskursus  terkait  sikap  keislaman  di  atas  pun  tidak  bisa dilepaskan  dari  konsesi  global  tersebut,  terlebih  tragedy  di  era  reformasi (pembakaran terhadap rumah ibadah agama Kristen di beberapa daeraha) dan tragedy terror bom Bali pada tahun 2002. Di kala itu, kontestasi Islamisme (baca; faham dan sikap  keislaman,  bukan  ideology  keislaman)  kembali  di  perbincangkan  di  ruang publik.  Ada  banyak  aktor  intelektual  akan  kembalinya  diskursus  keislaman  di  era tersebut.  Sebut  saja  mereka  yang  mewakili  golongan  moderat  seperti  Abdurrahman Wahid,  Nur  Chalis  Madjid,  dan  cendikiawan  muslin  Nahdlatul  Ulama’  dan Muhammadiyah.  Dari  golongan  liberal, ada  sosok  Ulil  Abshar  Abdallah,  Lutfi  A., Muqsith  Ghazali,  serta  mereka  yang  terkumpul  di  komunitas  utan  kayu  Jakarta.  Di pihak  berbeda,  ada  Isamail  Yusanto,  Hatono  Ahmad  Jaiz,  serta  Addian  Husaeni, kelompok-kelompok  intelektual  yang  secara  corak  pemikiran lebih  konservatif.  Di sisi  gerakan,  nama  seperti  Abdullah  Sungkar,  Abu  Bakar  Baasyir,  dan  Imam Samudera,  terepresentasi  dari  kelompok  gerakan  Jemaah  Islamiyah  yang  di  era Soeharto  dialenisiasi  akibat  gerakan  makar  untuk  mendirikan  negara  Islam  di Indonesia.
Oleh karena panjangnya perdebatan Islamisme dan sikap-sikap nasionalisme di  Indonesia  yang  kesemuanya  sudah  direkam  oleh  para  akademisi  untuk  membaca
5 J. Esposito, The Future Of Islam, (New York : Oxford Univercity Press, 2010), 01
fenomena  kekinian.  Maka  penulis  akan  membatasi  kajian  ini  pada  dua  hal  penting; pertama, re-framing terhadap kontestasi Radikalisme-Islam dan religio-nasionalisme di  media  online  yang  penulis  dapatkan  beberapa  tahun  terakhir,  penulis menyebutnya,  di  media  dalam  kurun  waktu  sepuluh  tahun  terakhir.  Tentu  dengan melakukan spesifikasi representasi dua kelompok yang melakukan perdebatan terkait bagaimana  semestinya  menghadirkan  Islam  di  Indonesia. Kedua, pergeseran  para kelompok  radikal  dalam  mengkampanyekan  ide  radikalnya  melalui  website organisasi  kelompok  radikal,  media  sosial,  dan  beberapa  artikel  yang  disubmit  ke koran bernuansa Islam; seperti republika.
Menurut  penulis,  di  awal  reformasi,  akses  informasi  terhadap  pemberitaan dan  gagasan  radikalsme  tidak  semudah  saat  ini.  Transmisi  informasi  terkait radikalisme,  kecenderungannya,  hanya  bisa  diakses  melalui pemberitaan  cetak, sangat  jarang  berbasis online  networking.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  berupaya melakukan  periodeisasi  diskursus  radikalisme  Islam  dalam  pembacaan  para  tokoh, liputan media, dan model-model perubahannya. Periode pertama, di era 2001-2005, dimana  kontestasi  ide  keislaman  masih  berada  di  ruang  sempit  di  bilik  informasi koran.  Periode  kedua,  2005-2010  dimana  akses  informasi  berbasis  internet  sudah mulai  menghantui  Indonesia.  Akses  internet  bahkan  bisa  diakses  oleh  masyarakat desa,  walaupun masih  berbasis  pada  warung-warung  penyedia  internet.  Di  tahun yang  sama,  media  sosial  juga  sudah  mulai  diminati  oleh  masyarakat  sebagai  media alternative mengetahuin informasi yang berkembang. Terakhir, di kurun waktu 2010 hingga  sekarang,  dimana  akses  informasi  sudah  berada  dalam  genggaman masyarakat berbasis handphone pintar, ditambah keterlibatan masyarakat di medsos menjadi  lebih  aktif  dibandingkan  sebelumnya.  Hal  ini  ditambah  pula  dengan keberadaan  televisi  berita  yang  sudah  menjadi  sumber  informasi  dominan  di masyarakat. Kalau penulis bisa meminjam terminology mereka yang berada di media center  para  aktor  politik;  hari  ini  adalah  era  generasi  Z,  generasi  yang  paham  dan ingin selalu terlibat pada setiap aktifitas kehidupan maya (digital).
Pada  periode awal  ini,  para  kelompok  radikal  dan  sekaligus  kelompok- kelompok  moderat  di  Indonesa  melakukan  kontestasi  melalui  media  cetak;  apakah itu  yang  dimiliki  oleh  organisasi  keagamaan  tersebut,  ataupun  media  nasional  yang menyediakan  kolom  opini  dimana  masyarakat luar  bisa  berkontribusi  memberikan sumbangsih  pemikirannya.  Penelitian  Syamsul  Rizal  mengidentifikasi  beberapa majalah/media  cetak  yang  memiliki  afiliasi  terhadap  kelompok  radikal.  Misalnya;
Sabili,  Ummi,  Annida,  Tarbawi,  Saksi, 6 Arie  Styaningrum  Pamungkas  pun melakukan  riset  serupa  terhadap  beberapa  media-media  radikal  yang  ada  di Indonesia  yang  disebarkan  oleh  para  kelompok  radikal.  Perbedaan  dengan  Rizal, Pamungkas  lebih  spesifik  membicarakan  terkait  dampak  “media  dakwah  Ummi” dalam  proses  konstruksi  pemahaman  Islamisme  dan  radikalisme  di  Indonesia. 7 Dalam  kontestasi  koran  nasional  yang  memiliki  concern  lebih  terhadap  pola  dan kehidupan  keislaman  di  Indonesia  seperti  republika.  Diskursus  terkait  radikalisme bisa  jadi  lebih  terbuka  dibandingkan  dengan  majalah-majalah  yang  dibuat  dan diterbitkan  sendiri  oleh  mereka.  Berikut  ini  adalah  beberapa  kontestasi  yang  terjadi pasca radikalisme mencuat ke ruang terbuka di Indonesia, dalam periode tersebut di koran republika.
Dari pembacaan penulis, ada dua gagasan penting terkait radikalisme Islam di Indonesia; pertama kelompok  yang  meminta  pemerintah  (sebagai  regulator)  untuk melawan  gerakan  tersebut  karena  akan  menjadi  ancaman  serius  terhadap  kondisi pluralitas  di  Indonesia,  serta  gagasan  diperlukannya  reaktualisasi  nilai-nilai  yang tidak memiliki motif pemaksaan terhadap ideology  yang dipahami. Kedua, counter- discourse yang  meminta  pemerintah  untuk  tidak  menyandingkan  sikap  teroris  dan radikal  dengan  Islam.  Dalam  konteks  ini,  hampir  semua  media  dakwah  Islamis memiliki  kecenderungan  yang  sama.  Kelompok  pertama  misalnya  karya;  Rumadi, 8 Riza  Sahbudi 9 ,  Umarudin  Masdar, 10 dan  Dawam  Rahardjo. 11 Sedangkan  dari kelompok  kedua  ada  tulisan  Addian  Husaeni  dan  Isma’il  Yusanto  yang  membela Islamisme dari bingkai universalisme absolute. Artinya, islam tidak bisa diidentikkan dengan  gerakan radikal dan eksplesit sebagaimana  yang disiarkan di dalam konteks terorisme di Indonesia. 12
6 Syamsul  Rizal,  “Media  and  Islamism  in  Post  New  Order  Indonesia;  The  Case  of  sabili, Studia Islamika Vol 12 No 3 , 2005, 431
7 Arie  Setyaningrum  Pamungkas,  “The  Dakwah  Media  in  Post  Soeharto  Indonesia;  From Politics Identity to popular culture; The Case of Ummi, Phd Thesis Universitas Berlin 2015
8 Rumadi, “ Demokrasi  dan  Radikalisme  Agama ”  dalam Surat  Kabar  Republika  Jakarta, Edisi Kamis, 2 Juni 2002.
9 Riza Sihbudi Islam, “ Radikalisme dan Demokrasi, ” dalam Surat Kabar Republika Jakarta, Edisi Kamis, 23 September 2004.
10 Umaruddin  Masdar ,  “ Globalisasi  dan  Radikalisasi  Massa ”  dalam Harian  Pagi Republika Jakarta, Edisi Jumat, 04 Juli 2003.
11 M. Dawam Rahardjo, “ Fatwa MUI Cermin Radikalisasi Syariat Islam, ” dalam Harian Pagi Republika, Edisi Jumat, 20 Desember 2005.
12 Adian  Husaini, “ Simpang  Siur  Radikalisme, ”  dalam Harian  Pagi  Republika  Edisi  Jumat, 01 Desember 2005.
Kontestasi  sebagaimana  yang  penulis  ungkapkan  di  atas,  hanya  bisa  diakses oleh beberapa kelompok masyarakat saja. Penyebaran majalah dan koran yang dibuat oleh kelompok radikal tentu sangatlah minim, berbasis komunitas, dan mereka yang tertarik terhadap isu-isu keislaman di Indonesia. Framing islamisme dan bagaiamana kontestasi  diskursus  di  koran,  media  elektronik,  dan  beberapa  majalah  lainnya tidaklah  sebanyak  di  majalah  hidayatullah,  sabili,  republika,  dan  lain-lainnya. Hampir  semua  koran  nasional,  sangat  fokus  untuk  memberitakan  kondisi  ekonomi, politik,  sosial,  dan  olahraga,  yang  secara  segmentasi pangsa  pasar  lebih  banyak disukai  dibandingkan  mengangkat  ide-ide  dan  kontestasi  keislaman  yang  tidak kunjung usai diperdebatkan di  Indonesia. Atau,  bisa jadi, dalam pembacaan penulis terhadap  koran  dan  televisi  nasional,  para  redaktur  koran  nasional  tersebut  lebih sadar  akan  pentingnya  gagasan  multikulturalisme,  pluralisme,  dan  toleransi, dibandingkan  membuat framing yang  menunjukkan  pentingnya  kehidupan  berbasis agama Islam di Indonesia.
Pada periode kedua, periode  yang sudah mulai berganti dari tradisi cetak ke berbasis  virtual  dan  online.  Hal  ini  tampaknya  membuat  pemerintah  dan  elemen masyarakat  lain  yang  resah  terhadap  keberadaan  kelompok  radikal  mulai  berfikir untuk  mengcari  cara  mengantisipasinya.  Para  peneliti  pun,  dalam  pengamatan penulis,  sudah  beralih  dari  paradigma  besar  ke  tradisi  yang  lebih  post-modernis. Dimana  satu  postulat,  dibingkai  dalam  kondisi  dan  realitas  tertentu.  Para  peneliti tidak  bisa  melakukan  generalisasi  apa  saja  situs  dan  website  yang  dibuat  oleh kelompok  radikal  tersebut  teridentifikasi  secara  otomatis  memiliki  afiliasi  terhadap kelompok  tertentu.  Bahkan,  sebagaimana  penjelasan  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia, mulai dari awal tahun 2010 sudah ada 814.594 situs berkonten  seruan  radikalisme  yang  diblockir  oleh  pemerintah. 13 Pasca  Undang- Undang  ITE  tahun  2008  disahkan,  pemerintah  pun  tidak  segan-segan  untuk mempublikasikan  kepada  masyarakat  agar  lebih  mewas  diri  dalam  membaca  situs- situs  yang  bernuansa  radikal  di  Indonesia. 14 Sikap-sikap  tegas  pemerintah  terhadap kelompok  radikal  di  Indonesia  ini  menunjukkan  bahwa  keberadaan  situs  radikal
13 Lihat Kominfo
sudah blokir 814.594 Situs Radikal. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5083/Kominfo+Sudah+Blokir+814.594+Situs+Radikal +/0/sorotan_med (diakses pada 21 Nopember 2017)
14 Lihat Kominfo BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radik al/0/berita_satker (diakses pada 21 Nopember 2017)
mulai mengganggu stabilitas umat Islam di Indonesia, sekaligus eskalasi perpolitikan nasional.
Pemerintah  sendiri  memberikan  penjelasan  bahwa  pemblokiran  yang dilakukan tersebut karena  konten yang bernuansa perlawanan terhadap pemerintah, ajakan  untuk  melakukan  jihad  melawan  pemerintah,  serta  melakukan  distorsi terhadap  ideology  Pancasila  yang  sudah  disepakati  oleh  masyarakat  Indoesia  yang majemuk. Pada konteks ini, pemerintah tidak melakukan perlawanan terhadap Islam, melainkan  kepada  kelompok  Islam  yang  mulai  mengajak  kepada  cara  makar terhadap negara. Tapi, hal yang unik mungkin, di era demokrasi keberpihakan yang ditunjukkan pemerintah seperti yang sudah diulas sebelumnya, tidak serta merta bisa diterima  oleh  rakyat  Indonesia.  Pertarungan  dan  peperangan  ide  kembali  muncul menghiasi  perdebatan  keberpihakan  tersebut.  Kecenderungan  umumnya,  karena penulis  tidak  memungkin  untuk  merangkai  satu  per- satu  pertarungan  tersebut; pertama, situs-situs    kelompok  radikal  men-framing kebijakan  pemerintah  sebagai bentuk politik arogan dan anti-terhadap demokratisasi. Kedua, perlakuan pemerintah dianggap  sebagai  bagian  dari  strategi  politik  untuk  menghilangkan  Islam. Ketiga, perlakuan  pemerintah  sangat  anti-Islam  dan  mendukung  paradigma  sekuler.  Dan yang  paling  menarik  ‘apapun  persoalan  dan  perlakuan  pemerintah’  mereka  salalu menawarkan  sistem  Islam  dan  negara  Islam  sebagai  solusi  terhadap  para pembacanya.  Padahal,  mereka  tidak  menagaskan apakah  sistem  Islam  yang ditawarkan  memberikan  ruang  kebebasan  berekspresi  seperti  yang  demokrasi tanamkan di dalam nilai-nilai pemerintahannya.
Terakhir  adalah era  millennial era  dimana  pemerintah  harus  bekerja  ekstra untuk bisa membendung radikalisme dan bagaimana mereka melakukan penyebaran ide radikal. Era dimana semua media bisa dibuat, diprivatisasi, kemudian disebarkan tanpa orang bisa memantau secara simultan. Di era ini, keberadaan website, blogspot, dan produk media online lainnya, sudah linked terhadap ruang privat; seperti BBM, Twitter, WhatsApp, telegram, dan Facebook. Di ruang privat ini, sebagai aturan main yang  dibuat  penyedianya  sangat  dijaga.  Tidak  ada  yang  bisa  mengatur  ruang  ini, kecuali  mereka  yang  membuat.  Baru-baru  ini,  pemerintah  meminta  pemilik  media sosial  Telegram,  untuk  memberikan  pemerintah  akses  masuk  agar  bisa  mengamati kelompok radikal pada channel berbagi mereka. 15 Suka tidak suka, memang telegram
15 https://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737475/telegram-diblokir-jokowi-kita- sudah-lama-amati-dan-ini-demi-keamanan-negara
menyediakan  beberapa  fitur  yang  diberi  waktu  dan  bisa  menghilang  tanpa sepengatahuan  pemerintah  atau  orang  luar  (secret  chat).  Menurut  pemerintah, channel  telegram  juga  menyediakan  konten-konten  yang  bernuansa  radikalisme, terorisme,  dan  ajakan  untuk  merakit  bom. 16 Pada  ruang-ruang  yang  terprivatisasi seperti ini, maka membingkai ulang apa sebenarnya yang disebarkan oleh kelompok radikal  sudah  tidak  lagi  mudah.  Hal  yang  pasti  adalah  mereka  menyuarakan  diri untuk jihad melawan pemerintah, jihad melawan antagonism barat dan amerika, serta konten-konten  ideologis  lainnya,  sebagaimana  sudah  dipaparkan  dalam  karakter umum gerakan radikal di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Terlepas  dari  dimensi  strategi  politik,  perdebatan  di  media  sosial,  hingga media mainstream, antara kelompok  Islam  untuk  melawan  kekuatan  politik  Ahok. Ada  satu  topik  yang  sejatinya  akan  lebih  banyak  dikaji  dalam  penelitian  ini,  yakni seruan  berjihad  untuk  melawan  penista  agama  dan  jihad  untuk  NKRI,  sebagaimana yang  diajukan  dalam  proposal  penulis.  Jihad melawan  penista  Agama,  oleh  karena momentum  pidato  Rizieq  Shihab  dikala  demo  212  Jilid  II  (21  Februari  2017)  di depan kantor DPR-RI. Bagi penulis, pidato tersebut sebenarnya merupakan hal yang lumrah  terjadi  di  kalangan  Islam  radikal,  terlebih  bagi  Front Pembela  Islam. 17 Namun, hal yang menjadi unik adalah bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan membela  NKRI  dalam  bingkai  kelompok  radikal  ini.  Apakah  mereka  akan menghadirkan Islam sebagai sistem politik, atau sekedar meminta agar norma-norma subtantif  keislaman  menjadi  basis  dalam  proses  dan  landasan  penetuan  kebijakan yang ada di Indonesia. 18
Fakta  lain  terkait  kelompok  radikal  dan  NKRI,  seperti  FPI,  FUI,  dan kelompok  lain  yang  masih  menganggap  bahwa  NKRI  tidak  usah  dirubah  ialah tersedia di
laman resmi
front pembela Islam.
(http://www.mozaikharokahfpi.com/search/label/Politik) dan lama resmi habibrizieq.com  (walau  dalam  proses  penelitian  ini,  situs  tersebut  sudah terblokir/dihack,  karena penulis  tidak  bisa  mengaksesnya).  Dilaman-laman  tersebut
16 http://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir-telegram 17 http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/02/26/23405/wawasan-kebangsaan- habib-rizieq-soal-nkri-dan-gerakan-separatisme/#sthash.8wNOayNJ.7cyUCJr4.dpbs
18 http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/06/06/30786/habib-rizieq-perda-syariat- sejalan-dengan-konstitusi-nkri-ideologi-pdip-anti-islam/
dengan  tegas  bahwa  mereka  ingin  membela  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  apakah  itu  dari  liberalism, 19 komunisme, 20 dan  imprealisme  asing. 21 Di pihak  yang  lain  memang,  aktivitas-aktivitas  kelompok  ini  tidak  sesuai  dengan  pola etis  yang  ada  di  dalam  bingkai  NKRI.  Mereka  cenderung  menggunakan  cara-cara anarkhis  untuk  menegakkan  keyakinan  mereka.  Mereka  pun  sangat  concern  terkait isu penistaan dan ponadaan agama khususnya di dalam Islam. Lebih dari itu, mereka juga  memperhatikan  apa  yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  aktivis  kampus yang cenderung memiliki pemikiran Barat, dan lain sebagainya.
Jika melihat hal tersebut, maka tidak salah kemudian apabila pemerintah dan beberapa  kepala  daerah  menghimbau  agar  FPI  tetap  mengusahakan  utuhnya  NKRI. Misalnya,  dalam  acara  ulang  tahun  FPI  yang  ke  19.  Aneis  Baswedan  memberikan ucapan selamat dan mengharap FPI bisa menjaga keutuhan NKRI dan Kebhinnekaan yang  ada  di  Indonesia. 22 Liputan  hidatullah.com  pun  memb eri  judul  ‘teguhkan komitment menjaga NKRI, FPI Gelar Milad ke 19 dan Peringatan HUT RI. 23 Atau liputan  merdeka.com  pun  sama,  tajuk  yang  digunakan  adalah  FPI  akan  menjaga NKRI  dari  kelompok  pemecah  belah. 24 Pun  demikian  halnya  di  laman  resmi  FPI, mereka membuat judul yang lebih menarik perhatian, mereka menyebut  bahwa  FPI merayakan  milad  sekaligus  berkomitmen  untuk  menjaga  keutuhan  NKRI. 25 Dan masih  banyak  yang  pemberitaan  lainnya  yang  menyebut  pola  serupa  terkait hubungan FPI dan NKRI.
Beda di laman resmi, atau di lama kelompok Islamis radikal lainnya, media- media  nasional  acapkali  memang  men-frame FPI  dan  beberapa  kelompok  tegaknya syariah  Islam  tanpa  merubah  NKRI  mejadi  negara  Islam,  sebagai  kelompok  yang anti-NKRI.  Hal  ini  disebabkan,  apa  yang  diungkapkan  dan  dilaksanakan  dalam bentuk  tindakan  tidak  berlaku  sama.  Contoh  dalam  beberapa  kasus  FPI  melakukan kegiatan- kegiatan  yang  ‘melanggar’  ketaatan  sebagai  warga  negara  terhadap
19 http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/09/fpi-dengan-dukungan-penuh-kopassus- dan.html
20 http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/08/pernyataan-sikap-dpp-fpi-terhadap.html 21 http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/07/ada-israel-di-tolikara.html
22 https://www.antaranews.com/berita/647554/anies-minta-fpi-jaga-nkri-dan-kebhinekaan 23 https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/19/121780/teguhkan- komitmen-jaga-nkri-fpi-gelar-milad-ke-19-dan-peringatan-hut-ri.html
24
https://www.merdeka.com/peristiwa/fpi-kami-akan-jadi-garda-terdepan-jaga-nkri-dari- kelompok-pemecah-belah-bangsa.html
25 http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/09/fpi-dengan-dukungan-penuh-kopassus- dan.html
konstitusi yang ada; menghina Pancasila, 26 mencoret bendera merah putih, 27 menolak pembangunan  rumah  ibadah  bagi  agama  lain, 28 atau  penolakan  terhadap  kelompok yang tidak sepaham dengan mereka melalui cara-cara yang anarkhis. Maka dari itu, potret  dan  slogan  yang  dikampanyekan  serta  disahkan  oleh  para  aktor  politik terhadap  keberadaan  FPI  ingin  menjaga  NKRI  membutuhkan  penafsiran  ulang.  Hal ini  tampak  seperti lips service para  tokoh  FPI  agar  tidak  menjadi  lawan  utama pemerintah.
Pola yang sama sejatinya juga dilakukan oleh para kelompok radikal lainnya, jika melihat apa yang tampil di dalam liputan dunia maya. Partai Keadilan Sejahtera yang  merupakan  kaki  tangan  gerakan  transnasional,  Hizbut  Tahrir  Indonesia,  dan beberapa  kelompok  lainnya  yang  memainkan  panggung  politik  sebagai  model gerakan mereka, acapkali menyebut bahwa NKRI sudah final. NKRI sudah menjadi hasil  ijtihad  bersama  tidak  bisa  diganggu  gugat.  Berikut  ini  adalah  beberapa pemberitaan terkait dengan PKS yang mendukung NKRI; republika.co.id “PKS Sulut Keutuhan  NKRI  Harga  Mati” 29 ,  pada  laman  resmi  partai,  “Legislator  PKS;  NKRI Har ga  Mati” 30 dan  PKS  tunjukkan  rasa  nasionalisme  dan  NKRI  harga  mati” 31 . Demikian  halnya  dengan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  yang  hari  ini  sedang  diambang pembubaran  oleh  pemerintah.  Dalam  berbagai  kesempatan  ketua  HTI  selalu menegaskan bahwa kegiatan HTI tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, 32 HTI  turut  andil  dalam  meneguhkan  NKRI  dengan  melakukan  edukasi  terhadap masyarakat, 33 dan  HTI  hanya  memberikan  gagasan  untuk  didiskusikan  untuk mencari format terbaik buat NKRI. 34
26 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581324d499b3f/dinilai-menghina-pancasila-- ketua-fpi-dilaporkan-ke-bareskrim
27 http://news.liputan6.com/read/2833684/polisi-pembawa-bendera-dicoret-tersangka-dan- simpatisan-fpi
28 http://www.beritasatu.com/megapolitan/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan- gereja-santa-clara.html
29 http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/trend/17/05/03/en/islam-in- archipelago/13/11/21/nasional/daerah/13/10/30/mvh5rm-pks-sulut-keutuhan-nkri-harga-mati
30 http://pks.id/content/legislator-pks-nkri-harga-mati
31 http://www.pkskabsmg.id/2017/10/09/kader-pks-tunjukan-sikap-nasionalisme-yang-tinggi- nkri-harga-mati/
32 https://nasional.tempo.co/read/873786/disebut-usung-konsep-khilafah-di-indonesia-ini- pengakuan-hti
33
https://nasional.sindonews.com/read/1203734/13/ismail-yusanto-kegiatan-hti-tak- bertentangan-dengan-pancasila-1494310247
34
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/09/hti-bantah-tudingan-tidak-punya- kontribusi-bagi-negara
Dari  fakta  ini  terlihat  jelas,  bahwa  seruan-seruan  anti-Pancasila,  NKRI,  dan Bhinneka Tunggal Ika hanya dilakukan pada ruang-ruang tertutup saja. Mereka tidak berani mendeklarasikan diri sebagai kelompok yang ingin mendirikan sistem berbeda dengan empat pilar kebangsaan yang ada di Indonesia. Sesekali mereka tidak sepakat pada  Pancasila,  UUD  45,  dan  keragaman  yang  ada  di  Indonesia,  namun  mereka masih  ingin  berlindung  di  balik  terma  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Atau sebaliknya,  dia  menyangsikan  keberadaan  sistem  negara  kesatuan  (republic), tapi tetap mengakui keragaman  yang  ada di  Indonesia sebagai bentuk otentik dan takdir dari  yang  maha  kuasa.  Lebih-lebih,  harus  diakui,  diksi  dan  logos  yang  mereka gunakan  di  dalam  kontestasi  politik  memang  lebih  sering  hipokrit,  sekedar  untuk mendapatkan dukungan  dari  masyarakat  Indonesia  yang  plural  tersebut.  Mereka tidak  segan-segan  mengaku  paling  nasionalis  dan  pendukung  NKRI  apabila  sudah dalam  kondisi  kontestasi  politik.  Atau,  ini  sekedar  anekdot  di  media  sosial, kelompok-kelompok  radikal  ini  adalah  kelompok  nasionalis  dadakan.  Mendadak nasionalis  setelah  ditersangkakan,  mendadak  nasionalis  setelah  akan  dibubabarkan, mendadak nasionalis setelah mulai ditinggalkan pengikutnya.
Di  atas  sudah  dijelaskan  bagaimana  para  kelompok  radikal  membungkus gerakan politik mereka dalam ruang media online. Hal yang paling sederhana untuk diterjemahkan adalah mereka menunjukkan symbol-simbol islam sebagai bagian dari wujud  perjuangan  mereka.  Ditambah  lagi  mereka  tidak  menampilkan  upaya-upaya makar sebagaimana yang sering ditujukan kepada mereka. Mereka, dalam pandangan sepihak penulis, memainkan peran Islamisme pada bingkai NKRI. Jadi, dengan cara seperti  itu,  keberadaan  mereka  tidak  bisa  ditolak  oleh  semua  golongan  yang  ada  di Indonesia, terkhusus umat Islam. Bisa jadi, hal tersebut akan sedikit berbeda apabila corak-corak  keislaman  yang  mereka  gunakan,  sama  persis  dengan  ideology terselubung yang mereka indoktrinasikan kepada seluruh anggota organisasi tersebut. Misalnya  mereka  menggunakan  nama  berbeda  dibandingkan  asal-muasal  kelompok mereka.  Perkumpulan  penyeru  Jihad  melawan  penista  agama  ini  adalah  Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (GNPF MUI). Mereka terlebur dari  satu  institusi  dan  bersanding  dengan  pemilik  otoritas  keagamaan  yang  ada  di Indonesia.
Selain  menyembunyikan  beberapa  karakteristik  radikal  yang  ada  di  dalam kelompok  tersebut,  mereka  juga  memainkan  emosi  umat  Islam  melalui  diksi  yang sangat  provokatif.  Misalnya  saja,  jihad,  kafir,  penista  agama,  dan  Cina.  Kata  jihad,
dalam  tradisi  Islam  adalah  sikap  kesungguhan  untuk  melakukan  pembelaan  kepada agama. Kata jihad juga berimplikasi pada pengorbanan  yang tidak ada batasan bagi mereka  yang  memiliki  kekuatan  untuk  melakukannya.  Kata  jihad  juga  bermakna peperangan  kepada  mereka  yang  melakukan  penindasan  terhadap  masyarakat.  Dan, apa  yang  ditampilkan  dalam  Pilkada  Jakarta,  Ahok  acapkali  diilustrasikan  sebagai sosok  yang  sangat  anti-Islam,35 Ahok  melakukan  penafsiran  terhadap  kitab  suci orang  lain,  dan  Ahok  melakukan  penggusuran  terhadap orang-orang  Islam  yang miskin di Jakarta dan lebih bersepakat dengan orang Cina yang memiliki modal lebih untuk membangun gedung-gedung megah di Jakarta. Dan masih banyak isu-isu lain yang  dibingkai  oleh  kelompok  radikal  ini.  Maka  dari  itu,  konklusi  yang  paling sederhana  kenapa  bisa  menjadi  viral  di  media  sosial,  karena  mereka  memainkan emosi dan rasa kepemilikan umat Islam pada agama yang diyakini kebenarannya.
Selain  itu,  mereka  juga  mengkategorikan  Ahok  sebagai  orang  kafir.  Kata kafir, dalam kamus orang Islam memang dilarang menjadi seorang pemimpin. Kata kafir  adalah  ‘musuh’  Nabi  Muhammad  dikala  memimpin  Islam.  Kata  Kafir merupakan  bahasa  yang  ditujukan  kepada  siapapun  yang  memusuhi  Islam.  Serta, harus juga disadari bahwa, larangan seorang Kafir sebagai seorang pemimpin adalah pasti (qath’i). Adapun perdebatan para cendikiawan muslim, di ruang yang jauh dari kerumunan masyarakat terkait interpretasi Kafir, tampaknya tidak bisa diterima oleh masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  memiliki  pengalaman  pendidikan  keagamaan di lingkungan yang sangat rural. Maka dari itu, dikala kata Kafir diidentikkan kepada Ahok, tidak ada alasan lain untuk melihat sisi benar Ahok; Ahok adalah non-muslim. Lebih-lebih  disaat  Ahok  harus  menghadapi  vonis  sebagai  seorang  yang  menistakan agama  Islam  oleh  Sikap  Keagamaan  Majelis  Ulama’  Indonesia.  Wasekjen  MUI Tengku  Zulkarnain  pun  berkontribusi  untuk  mendefinisikan  Ahok  sebagai  sosok yang  layak  untuk  dilawan  dan  ‘halal  darahnya’  untuk  dibunuh,  sebagaiman a ungkapannya dalam dialog di Indonesia Lawyer Club.
Di pihak yang lain, Ahok adalah orang non-Pribumi. Ahok berasal dari etnis minoritas,  tapi  memiliki  sejarah  mendominasi  nilai  keekonomian  yang  ada  di Indonesia.  Maka  jelas,  emosi  masyarakat  terhadap  sosok  Ahok  bisa  dibingkai  dari pelbagai  aspek  tersebut.  Ahok  bisa  ditenggelamkan  melalui  isu  berbasis  agama, karena  melalukan  penistaan  agama,  dan  hal  ini  masih  menjadi  living  conflict  yang
35 https://www.eramuslim.com/berita/nasional/heboh-ahok-melarang-sembelih-kurban.htm

## JIHAD PENISTA AGAMA JIHAD NKRI
tidak punya ujung pangkal di Indonesia. Ahok juga merupakan sosok keturunan etnis Tionghoa yang memiliki sejarah kelam di Indonesia, dan Ahok juga memiliki modal komunikasi politik konfliktual dan anti-kompromi terhadap aktor-aktor politik.
Terakhir,  mungkin  ini  sangat  subjektif,  tapi  bisa  dibuktikan  kebenarannya. Secara faktor Ahok, faktor menguatnya sikap konservatisme dan Islamisme di dunia, serta dukungan moral yang diberikan oleh MUI, ada satu lagi yakni Tim Buzzer dan Media Center Partai Politik semua pihak yang berkontestasi di Pilkada Jakarta. Bagi para pengamat politik, media sosial, dan kalangan muda, cyber war yang hari ini ada sudah  pasti  didukung  oleh  Sumber  Daya  Manusia  tertlatih.  Para  Tim  Media  Center masing-masing  calon  bisa  memainkan  bermacam  akun  media  sosial  dalam  satu gengaman mereka. Mereka bisa membuat tranding topic menggunakan robotic akun dan jejaring yang mereka miliki. Dalam pengamatan penulis, semua tim media sosial pada  Pilkada  Jakarta  bermain  seperti  sedang  berperang  dalam  arti  yang sesungguhnya. Penulis bisa melihat bagaima hastag ketiga calon ini bergantian saat debat  berlangsung  di  dalam  proses  Pilkada.  Penulis  kira,  semua  elemen  tersebut memberikan  sumbangsing  yang  sangat  kuat  terhadap  kenapa  isu  jihad  melawan  isu agama bisa hit di media sosial.
Bagi penulis sendiri, ada dua dampak dakwah radikalisme Islam yang terjadi di  Pilkada  Jakarta:  Pertama,  dampak  terhadap  internal  umat  Islam  sendiri.  Kedua, dampak  eksternal  terhadap  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. Pada bagian pertama, dakwah kelompok radikal melalui media sosial ini berimplikasi terhadap demistifikasi terhadap ajaran Islam dan tokoh yang mendukung Ahok di era pemilukada  tersebut.  Misalnya,  bagaimana  para  tokoh-tokoh  pluralis  seperti  Syafii Maarif,  Said  Aqil  Siradj,  Musthofa  Bisri,  Nadirsyah  Husen,  dan  Ahmad  Sahal diidentikkan  dengan  para  kelompok  yang  tidak  memahami  agama  Islam  secara benar.  Padahal,  semua  orang  tahu,  para  pemikir  Islam  tersebut  memiliki  karya  dan kontribusi  yang  sangat  banyak  dalam  hal  sikap  keislaman  moderat  di  Indonesia. Kelompok radikal berhasil membuat garis demarkasi, mana yang benar-benar Islam, dan mana kelompok yang Islamnya dikalahkan oleh sikap-sikap toleran dan kebarat- baratan.
Selain  terhadap  tokoh  Islam  moderat,  garis  demarkasi  ini  akhirnya  juga menghentak  anak  muda  dalam  kelompok  moderat  ini.  Oleh  karena  mereka  masih muda, maka sikap yang diambil mereka berbeda dengan para sesepuhnya yang lebih
bijaksana  dalam  bertindak.  Pertarungan  kelompok  moderat  dan  radikal  menjadi sangat tampak; seperti penolakan Banser dan Ansor terhadap Habib Riziq di Bangil Pasuruan, Penolakan terhadap Felix Shauw dan Basallamah di Surabaya, dan masih banyak tindakan lain yang merupakan reaksi daripada demistifikasi kelompok radikal kepada  para  kyai  yang  mejadi  panutan  di  kalangan  Nahdliyin  khususnya.  Tak sekedar  itu  sebenarnya,  para  pemuda  Nahdlatul  Ulama’  pun  sangat  kretif  dalam melakukan  cyber-war.  Mereka  menduplikasi  situs-situs  yang  berkonten  radikalisme Islam  menjadi  lebih  toleran.  Mereka  membuat  blog,  akun  twiter,  dan  fanspage facebook  untuk  melakukan  counter-strategy  terhadap  kelompok  radikal  yang  sudah lebih awal melakukan hal tersebut.
Adapun  dampak  eksternal,  tentu,  disharmoni  dalam  kerukunan  umat beragama.  Perlakuan  deskriminatif  terhadap  Ahok,  akhirnya  berdampak  pula  pada penolakan-penolakan  tokoh  Islam-Radikal  di  daerah-daerah  yang  mayoritas beragama  Kristen  atau  agama  lainnya.  Ada  banyak  fakta  penolakan  terhadap kelompok  radikal  ini  di  beberapa  daerah,  di  Bali  misalnya,  atau  penolakan  tegas masyarakat Dayak terhadap Tengku Zulkarnaen36 di Sintang. dan beberapa daerah lainnya.  Bahkan,  dalam  analisa  Idrus  Al  Hamid,  efek  Jakarta  juga  menghampiri Jayapura,  Manado,  dan  Ambon  Maluku.  Di  daerah  yang  mayoritas  tidak  beragama Islam ini, mulai dipikirkan bagaimana mereka juga ingin membuat aturan agar calon pemimpin  daerah  harus  memiliki  agama  yang  sama  dengan  mayoritas  agama masyarakat  sekitar  mereka.  Tentu,  hal  ini  menjadi  sangat  kontra  produktif  terhadap pola-pola kerukunan umat beragama yang sudah sangat lama dibangun di Indonesia. Kontra  produktif  terhadap  symbol  toleran  dan  moderat  yang  dikembangkan  oleh pemerintah.
Bagi  penulis,  terdapat  empat  konsep  penting  dalam  dalam  membicarakan pemikiran  Antonio  Gramsci.  Pertama,  culture  (budaya).  Kedua,  Hegemony.  Ketiga, intelektualisme. Keempat, krisis. Pada posisi budaya, Gramsci membicarakan terkait bagaimana the ruling group memainkan peranannya, atau bisa jadi kehilangan power yang  dimiliki.  Pada  posisi  cultural  ini  pula,  istitlah  war  of position  dan  war  of maneuver didefinisikan oleh Gramsci. Dalam konteks ini, menurut Gramsci, sebuah kelompok  besar  yang  memiliki  peranan  kuat  dalam  membentuk  dan  membangun sistem  nilai  budaya  sebuah  negara,  bisa  dikalahkan  oleh  sikap  dan  manuver  yang
36 https://nasional.tempo.co/read/835346/wasekjen-mui-tengku-zulkarnain-ditolak-warga- dayak-sintang
dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  militant.  Dia  mencontohkan  bagaimana  dogma hegemonic  yang  dilakukan  oleh  para  perancang  kekuatan  kapitalisme  Global,  bisa dikalahkan  oleh  para  kelompok  komunis  yang  ada  di  Rusia.  Bagi  Gramsci,  sebuah percaturan  dan  percarian  posisi  strategis  menjadi  sangat  penting  untuk  membentuk supra-struktur  kebudayaan  yang  ada  di  negara  tertentu.37 Stave  Jones  memberikan konklusi terhadap pandangan Gramsci sebagaimana kesimpulan berikut:
“..the notion  that  the  economic  base  determines  the  operations  of  an ideological  and  cultural  superstructure.  He  proposes  instead  that  we  see  the relationship between base and superstructure as a reflexive and dynamic one. Within this formation, he isolates civil society as having a key intermediary role and proposes that both conservative and transformative projects attempt to occupy consciousness and everyday life through the functioning of a civil society  created  in  their  service.  To  change  society  involves  a protracted period  of  negotiation  carried  out  in  all  the  institutions  of  society  and culture.…since  it  involves  elaborating  subaltern  and  subordinate  elements into a broader cultural and political project without dismissing their cultural distinctiveness.” 38
Kutipan  ini  bermakna  bahwa  sebuah  nilai  kebudayaan  dan  ideology  sebuah bangsa,  akan  terus  menerus  berjalan  dinamis,  tidak  statis.  Dia  berbeda  dengan kelompok pemikir seperti Althusser dan Karl Marx yang menganggap bahwa ruang kebudayaan  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  piloting  ideology  dan  kapitalisme  yang bermain  di  belakang  sebuah  ideology  bangsa.  Bagi  Gramsci,  sebuah  ideology  akan terus berdialektika berdasarkan pada kekuatan supra-culture  yang bermain di dalam masyarakat.  Keyakinan  inipulalah  yang  penulis  lihat  dibalik  sebuah  fenoemena dakwah  radikal  yang  mengalahkan  diskursus  panjang  tentang  moderatisme, liberalism,pluralisme, dan toleransi di Indonesia. Masyarakat Indonesia kembali pada era  dimana  konstestasi  ideology  agama  dan  keindonesiaan  dipertentangkan  melalui perangkat yang terselubung. Mereka, kelompok-kelompok radikal, sangat sadar betul tidak  bisa  menghadirkan  isu  anti-nasionlisme  dihadapan  masyarakat  Indonesia, namun dia bisa menyelipkan Islamisme-Radikal pada sebuah kontestasi politik yang ada di Indonesia Lebih-lebih di dalam masyarakat demokratis. Hal ini senada dengan
37 Antonio Gramsci, Selection From The Prison Notebook, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000.
38 Stave Jones, Antonio Gramsci, (Madison Eve, New York: Routledge, 2006), 99.
asumsi  teoritik  yang  dikembangkan  oleh  Greg  Fealy  dan  Anthony  Bubalo  yang menyebutkan bahwa demokrasi memiliki peran ganda; memberikan kebebasan untuk betindak,  sekaligus  memberikan  ruang  konservatisme  dan  fundamentalisme berkembang,  sehingga  mereka  bisa  mengekang  kembali  kondisi  masyarakat  di Indonesia.
Kedua,  hegemoni.  Secara  teoritik  Gramsci  mendefinisikan  hegemoni, sebagaimana dikutip oleh Steve Jones sebagaimana berikut:
“Instead of seeing the economy as determining culture and politics, Gramsci argues that culture, politics and the economy are organized in a relationship of  mutual  exchange  with  one  another,  a  constantly  circulating  and  shifting network  of  influence.  To  this  process  he  gives  the  name  hegemony  and  ..... how hegemony differs fundamentally from domination. Seeing hegemony as a  dynamic  process  militates  against  the  view  that  students  of  culture  can understand  the  meaning  of  a  text  in  isolation.  In  this  sense, asking  you  to analyse a single participatory programme was mildly disingenuous, since no one representation can capture the nexus of power at any one moment – it is indeed, for Gramsci, precisely not something that one can pin down since it is always ‘in the process of becoming”. 39
Artinya,  Gramsci  memaknai  kata  Hegemoni  bukan  bertitik  tumpu  pada dominasi  dan  tekanan-tekanan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  atau  kelas  sosial tertentu. Namun, kata hegemoni bermakna on going process yang dinamis. Yang bisa dilakukan  melalui  beberapa  cara  dan  penegakan.  Hegemoni,  menurut  Gramsci memiliki banyak faktor dan variable yang bisa dianalisa, tidak selalu didominasi dari aspek politik, ekonomi, dan kebudayaan semata.  Dasar epistemologi Gramsci dalam hegemoni ini bisa diasumsikan bersumber dari konsep kesadaran. Suatu pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembiasaan maupun  pemaksanaan  (doktrinasi)  ke  dalam  atmosfir  kesadaran  kolektif-massif, sehingga  menimbulkan  kesadaran  yang  relatif  baru.  Sumber  pengetahuan  yang dimiliki  individu  dalam  suatu  kelompok,  tidak  selalu  mudah  ditebak  asalnya,  bisa jadi  kesadaran  dan  pengetahuan  yang  selama  ini  mengendap  dalam  masyarakat, merupakan program hegemonik yang ditanamkan subjek kelompok tertentu.
Hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial-politik yang dalam terminologi  Gramsci  disebut  momen,  dimana  filsafat  dan  prakstik  sosisal  menyatu dalam  keadaan  seimbang.  Dominasi  merupakan  konsep  dari  reallitas  yang  mnyebar melalaui  masyarakat  dalam  sebuah  lembaga  dan  manifestasi  perorangan.  Pengarruh dari spirit ini berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama  dari  intelektual.  Hegemoni  selalu  berhungan  dengan  negara  sebagai  kelas diktator.40 Gramci  mengubah  makna  hegemoni  dari  strategi  sebagaimana  menurut Lenin  menjadi  sebuah  konsep  yang  seperti  halnya  konsep  Marxis  tentang  kekuatan dan  hubungan  produksi,  kelas  dan  negara,  menjadi  sarana  untuk  memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan  dan  pelaksanaannya  tentang  hegemoni.  Suatu  kelompok  sosial  bisa, bahkan harus menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal  ini  jelas  merupakan  salah  satu  syarat  utama  untuk  memperoleh  kekuasaan tersebut);  kesiapan  itu  pada  gilirannya  menjadi  sangat  penting  ketika  kelompok  itu menjalankan kekuasaan, mereka harus tetap “memimpin”.
Konsep  hegemoni  ini  bisa  dilacak  melalaui  penjelasan  Gramsci  tentang supremasi kelas. Menurutnya, supremasi sebuah kelompok mewujud dalam dua cara: dominasi  dan  kepemimpinan  intelektual.  Hegemoni  menunjuk  pada  kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual,  yang membentuk sikap  kelas  yang  dipimpin.  Ini  menjadi  dalam  citra  konsensual.  Konsensus  yang terjadi  antara  dua  kelas  ini  diciptakan  melalui  pemaksaanm  maupun  pengaruh terselubung  melalui  pengetahuan  yang  disebarkan  melalu  perangkat-perangkat kekuasaan.  Dengan  kata  lain  hegemoni  adalah  sebuah  rantai  kemenangan  yang didapat  melalui  mekanisme  konsensus daripada  melalui  penindasan  terhadap  kelas sosial lainnya. Pada hakikatnya, hegemoni merupakan upaya untuk menggiring orang agar  menilai  dan  memandang  problematika  sosial  dalam  kerangka  yang ditentukan.41
Secara praktis, menurut Gramsci seseorang bisa melakukan hegemoni melalui tiga proses internalisasi sebagaimana berikut; pertama, identitas,  yaitu sebuah lokus yang  disematkan  kepada  seseorang,  apakah  itu  sebagai  bentuk  profesi  ataupun  sifat psikologis  seseorang.  Kedua,  representasi,  artinya,  seseorang  tersebut  harus  bisa mewakili  kegelisahan  dan  kesamaan  persepktif  seseorang  yang  akan  dirasuki  alam
41 Peter Mayo, Gramsci and Educational Thought (Oxford: Wiley Blackwell, 2010), 23.
bawah sadarnya. Ketiga, institusisionalisasi, yakni proses pelembagaan terhadap ide- ide  dan  identitas  yang  sudah  dibaca  sebelumnya.  Maka  dari  itu,  kalau  melihat  apa yang terjadi di Jakarta, pertarungan dan pertaruhan identitas siapa yang paling Islam dan  tidak  sepenuh  Islam  dilakukan  oleh  kelompok  radikal  dalam  melancarkan dakwahnya.  Mereka  juga  merepresentasikan  kelompoknya  dari  semua  elemen, misalnya; ada golo ngan Islamist Nahdlatul Ulama’ seperti yang sering diungkapkan mengikuti  KH.  Ma’ruf  Amin  yang  notabene  adalah  Ketua  Syuriah  NU.  Din Syamsudin  dan  Amin  Rais  dari  Muhammadiyah,  serta  kelompok-kelompok  Islam lainnya  yang  bisa  jadi  berhaluan  pemikiran  moderat, tidak  radikal.  Bahkan, kelompok-kelompok  nasionalis  pun  tidak  luput  dalam  representasi  kelompok mereka;  ada  sosok  Prabowo  Subianto,  Kivlan  Zein,  dan  beberapa  purnawiran  TNI yang seakan-akan berada di bawah menguatnya Islamisme di Indonesia. Merekapun mendompleng MUI sebagai institusionaisasi ide dan gagasan mereka.
Selanjutnya  adalah  intelektualisme.  Bagi  Gramsci  intelektualisme  adalah perangkat  penting  dalam  melakukan  hegemoni  atau  memenangkan  percaturan ideologis  atau  kebudayaan.  Di  dalam  buku  Prison  notebooknya,  Gramsci mendefinisikan  apa  yang  dia  maksud  dengan  intelektualisme  tersebut  dalam  fungsi sosial;
“distinct  social  category  independent  of  class  is  a  myth.  All  men  are potentially intellectuals in the sense of having an intellect and using it, but not all are intellectuals by social function. Intellectuals in the functional sense fall into  two  groups.  In  the  first  place  there  are  the  “traditional”  professional intellectuals, literary, scientific and so on, whose position in the interstices of society has a certain inter-class aura about it but derives ultimately from past and  present  class  relations  and  conceals  an  attachment  to  various  historical class formations. Secondly, there are the “organic” intellectuals, the thinking and  organizing  element of  a  particular  fundamental  social  class.  These organic intellectuals are distinguished less by their profession, which may be any  job  characteristic  of  their  class,  than  by  their  function  in  directing  the ideas and aspirations of the class to which they organically belong.” 42
Dalam  percaturan  Pilkada  Jakarta,  Eep  Syaiful  Hidayat,  Yunarto  Widjaya, dan  beberapa  tim  branding  pasangan  calon  yang  memiliki  kemampuan  membaca
42 Antonio Gramsci, Selection From The Prison Notebook, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000. 105.
kecenderungan pemilih dan sikap keislaman masyarakat di  Indonesia bisa dijadikan sebagai  kelompok  intelektual  yang  berupaya  untuk  memainkan  isu  keagaman menajdi viral di media masa. Pembacaan jitu seperti itu, tentu, tidak bisa dilakukan oleh  sembarang  orang.  Bahkan  oleh  intelektual  muslim  sendiri.  Penulis  pun  ingat, bagaimana  pasca  Pilkada Jakarta  Syafii  Maarif  menyasar  para  tim  sukses  pasangan calon tertentu yang melakukan kolaborasi aktif dengan kelompok radikal yang ada di Jakarta. Di kesempatan yang sama, salah seorang tim sukses menanggapi pernyataan kekhawatiran tersebut dengan menunjukkan langkah-langkah strategis untuk merajut kembali konflik agama  yang ada di Jakarta. Dia mencontohkan bagaimana awalnya Jokowi  dan  Prabowo  berkontestasi,  namun  tak  lama  berselang  mereka  berdua kembali  akrab  sehingga  membentuk  rekonsiliasi  Indonesia  lebih  cepat  dari  yang diprediksikan.
Terakhir dari proses pendefinisian teori Gramsci adalah krisis. Bagi Gramsci keberadaan  krisis  juga  faktor  penting  untuk  melakukan  hegemoni.  Dia  mengatakan bahwa:
“In  every  country  the  process  is  different,  although  the content  is  the  same. And  the  content  is  the  crisis  of  the  ruling  class’s  hegemony,  which  occurs either because the ruling class has failed in some major political undertaking for  which  it  has  requested,  or  forcibly  extracted,  the  consent  of  the  broad masses (war, for example), or because huge masses . . . have passed suddenly from  a  state  of  political  passivity  to  a  certain  activity,  and  put  forward demands which taken together, albeit not organicall formulated,  add up to a revolution. A ‘crisis of authority’ is spoken of: this is precisely the  crisis of hegemony, or general crisis of the State.” 43
Dalam hal ini, dalam pandangan penulis, demonstrasi berjilid dan permainan media  sosial  merupakan  sebuah  usaha  untuk  melakukan  deligitamasi  pada  otoritas negara sehingga tercipta krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah sendiri sudah  melakukan  banyak  upaya  untuk  membentuk  sebuah  pola  gerakan  berbeda. Namun,  manuver  pemerintah  dan  gerakan  politik  yang  digunakan  tidak  bisa  dapat membendung  apa  yang  terjadi di  Jakarta.  Jakarta  sudah  menjadi  pusaran  kekuatan Islamisme-Radikal,  panggung  kelompok-kelompok  intoleran,  dan  mendapatkan
legitimasi  power  dari  majelis  Ulama’  Indonesia,  sebagai  representasi  umat  Islam secara umum.
Pada intinya, dalam pandangan penulis terkait dinamika Pilkada Jakarta, Penggunaan istilah Jihad melawan penista agama, serta branding politis bahwa kelompok radikal untuk  tetap  menjaga  keutuhan  NKRI  merupakan  sebuah  wujud  hegemonic  mereka mengalahkan  kekuatan  kebudayaan  umat  Islam  yang  moderat,  toleran,  serta  plural. Mereka,  bersama  para  aktor  intelektual  di  belakangnya,  menyadari  untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan agama harus berkolaborasi dengan MUI (lembaga fatwa  khsusunya),  kemudian  memainkan  media  sosial  untuk  mengajak  semua berpartisipasi,  melakukan  counter  discourse  baik  melalui  media  online  mereka sendiri  atau  menjadi  nara  sumber  di  media  nasional.  Setelah  itu,  berkongsi  dengan politisi  yang  berkepentingan  untuk  melakukan  advokasi  terhadap  ide  yang digagasnay. Terakhir, mereka menggunakan slogan-slogan simbolik bernuansa Islam untuk  mendekatkan  umat  Islam  dengan  perjuangan  yang  mereka  akan  lakukan.  Hal ini  serupa  dengan  pola  yang  dipaparkan  oleh  Masdar  Hilmy  terkait  bagaimana kelompok-kelompok radikal melakukan perlawanan politis-strategis teradap program deradikalisasi  yang  diluncurkan  pemerintah.  Hanya  saja,  mereka  tidak  melakukan cara-cara terror dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

## PENUTUP
Pada kesimpulannya, keberadaan dakwah radikal menjadi viral dan centre of attention umat Islam di Indonesia disebabkan beberapa faktor; pertama, pertarungan politik  yang menghadirkan politik identitas di Indonesia. Kedua, adanya  pergeseran sikap  Islamisme  yang  ada  di  Indonesia;  dari  moderat  ke  konservatif. Ketiga, diksi yang  dipilih  menggunakan pendekatan  simbolisasi  Islam  ajaran  keislaman  yang literlek. Keempat, dukungan  tim  sukses  dan  kelompok  intelektual  dalam  proses penyebaran  tersebut.  Ada  dua  dampak  yang  dihasilkan  dari  proses  dakwah  radikal ini; pertama, adanya  demistifikasi  terhadap  tokoh agama  (khususnya  mereka  yang berhaluan  pemikiran  moderat)  dan  perpecahan  umat  Islam  di  grass  root  (akar rumput). Kedua, menguatnya  sikap  intoleran  yang  ditunjukkan  umat  Islam  dan sebaliknya umat non-Muslim di beberapa daerah.
Secara teoritik, cara baca terhadap media hari ini tidak bisa serta merta dilihat dari  produk  jurnalisme  yang  mainstream  saja,  melainkan  juga  melihat  relasi
mutualistik antara sosial media, aktor politik, dan aktor intelektual  yang bermain di balik  pemberitaan.  Setidaknya,  melalui  pembacaan  yang  demikian,  akan menghasilkan  pemahaman  yang  holistic;  termasuk  politik  pemilik  media.  Secara praktis,  penelitian  ini  bisa  dijadikan  sebuah  landasan  untuk  membaca  ulang bagaimana kelompok radikal menggunakan isu menyelamatkan NKRI sebagai ruang bersembunyi  dari  ideology  yang  ditampilkan.    Pemerintah  perlu  memikirkan  ulang bagaimana semestinya politik keagamaan dan identitas dihadirkan di Indonesia. Agar pola-pola  serupa  tida  ditiru  oleh  daerah  lain  yang  ada  di  Indonesia.  Pemerintah, walaupun sudah dilakukan, tidak perlu takut untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan seruan radikalisme di Indonesia.

## Acknowledgements
Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dibiayai dari dana  BOPTN DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: Un.01/KPA/569/2017 tentang Pelaksana/Penerima  Pembiayaan  Penelitian  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  Tahun Anggaran 2017 Kluster Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman tanggal 25 Juli 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Arie  Setyaningrum  Pamungkas,  “The  Dakwah  Media  in  Post  Soeharto  Indonesia; From  Politics  Identity  to  popular  culture;  The  Case  of  Ummi,  Phd  Thesis Universitas Berlin 2015
Esposito, J. The Future Of Islam. New York : Oxford Univercity Press, 2010.
Gramsci, Antonio. Selection From The Prison Notebook, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000.
Gramsci, Antonio. Selection From The Prison Notebook, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000.
Husaini,  Adian. “ Simpang  Siur  Radikalisme, ” dalam Harian  Pagi  Republika. Edisi Jumat, 01 Desember 2005.
Islam,  Riza  Sihbudi. “ Radikalisme  dan  Demokrasi, ” dalam Surat  Kabar  Republika Jakarta. Edisi Kamis, 23 September 2004.
Jones,  Stave. Antonio Gramsci. Madison Eve, New York: Routledge, 2006.
Masdar, Umaruddin. “ Globalisasi  dan  Radikalisasi  Massa ”  dalam Harian  Pagi Republika Jakarta. Edisi Jumat, 04 Juli 2003.
Mayo, Peter. Gramsci and Educational Thought. Oxford: Wiley Blackwell, 2010.
Rahardjo,  M.  Dawam. Fatwa  MUI  Cermin  Radikalisasi  Syariat  Islam,  Harian  Pagi REPUBLIKA Edisi Jumat, 20 Desember 2005.
Rizal,  Syamsul. “Media  and  Islamism  in  Post  New  Order  Indonesia;  The  Case  of sabili, Studia Islamika Vol 12 No 3, 2005.
Rumadi. “ Demokrasi  dan  Radikalisme  Agama ”  dalam Surat  Kabar  Republika Jakarta. Edisi Kamis, 2 Juni 2002.

## Sumber Internet
http://nasional.kini.co.id/2017/02/21/20880/habib-rizieq-ajak-massa-jihad-bela- negara-bela-islam-dan-nkri
http://news.liputan6.com/read/2833684/polisi-pembawa-bendera-dicoret-tersangka- dan-simpatisan-fpi
http://pks.id/content/legislator-pks-nkri-harga-mati
http://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir- telegram
http://www.beritasatu.com/megapolitan/421380-ini-alasan-massa-tolak- pembangunan-gereja-santa-clara.html
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581324d499b3f/dinilai-menghina- pancasila--ketua-fpi-dilaporkan-ke-bareskrim
http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/07/ada-israel-di-tolikara.html
http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/08/pernyataan-sikap-dpp-fpi-terhadap.html http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/09/fpi-dengan-dukungan-penuh-kopassus- dan.html
http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/09/fpi-dengan-dukungan-penuh-kopassus- dan.html
http://www.pkskabsmg.id/2017/10/09/kader-pks-tunjukan-sikap-nasionalisme-yang- tinggi-nkri-harga-mati/
http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/trend/17/05/03/en/islam-in- archipelago/13/11/21/nasional/daerah/13/10/30/mvh5rm-pks-sulut-keutuhan- nkri-harga-mati
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/09/hti-bantah-tudingan-tidak-punya- kontribusi-bagi-negara
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/02/26/23405/wawasan- kebangsaan-habib-rizieq-soal-nkri-dan-gerakan- separatisme/#sthash.8wNOayNJ.7cyUCJr4.dpbs
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/06/06/30786/habib-rizieq-perda- syariat-sejalan-dengan-konstitusi-nkri-ideologi-pdip-anti-islam/
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir +22+Situs+Radikal/0/berita_satker
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5083/Kominfo+Sudah+Blokir+814.59 4+Situs+Radikal+/0/sorotan_med
https://nasional.sindonews.com/read/1203734/13/ismail-yusanto-kegiatan-hti-tak- bertentangan-dengan-pancasila-1494310247
https://nasional.tempo.co/read/835346/wasekjen-mui-tengku-zulkarnain-ditolak- warga-dayak-sintang
https://nasional.tempo.co/read/873786/disebut-usung-konsep-khilafah-di-indonesia- ini-pengakuan-hti
https://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737475/telegram-diblokir-jokowi- kita-sudah-lama-amati-dan-ini-demi-keamanan-negara
https://www.antaranews.com/berita/647554/anies-minta-fpi-jaga-nkri-dan- kebhinekaan
https://www.eramuslim.com/berita/nasional/heboh-ahok-melarang-sembelih- kurban.htm
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/19/121780/teguhkan- komitmen-jaga-nkri-fpi-gelar-milad-ke-19-dan-peringatan-hut-ri.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/fpi-kami-akan-jadi-garda-terdepan-jaga-nkri- dari-kelompok-pemecah-belah-bangsa.html
https://www.youtube.com/watch?v=lAlkdqIpLi0
Muthohirin, Nafi. “ Mewaspadai Radikalisme Islam di Media Sosial ,” dalam http://geotimes.co.id/mewaspadai-radikalisme-islam-di-media-sosial/
Pujiati,  Tri.  “Dakwah  Radikal  dan  Propaganda  Media  Sosial,”  dalam http://jalandamai.org/dakwah-radikal-dan-propaganda-media-sosial.html