## PENYELESAIAN SENGEKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PERKARA SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

## Siti Sonya Nadzilla
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : Sonyanadzilla99@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah melalui  perkara  sederhana  di  Pengadilan  Agama  Mungkid.  Fokus  utama  penelitian adalah  pada  metode  penyelesaian  yang  seharusnya  menggunakan  gugatan  sederhana, namun akhirnya diselesaikan dengan gugatan biasa. Data utama yang digunakan berasal dari  Putusan  Pengadilan  kemudian  di  dukung  dengan  Undang-undang,  dan  Peraturan Mahkamah  Agung,  dengan  pendekatan  kualitatif  sebagai  metode  analisis.  Penelitian menunjukkan  adanya  ketidaksesuaian  dalam  merujuk  pada  ketentuan  hukum  yang digunakan  oleh  majelis  hakim,  yang  tidak  sejalan  dengan  PERMA  No  4  Tahun  2019. Pada  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  Mungkid,  terdapat kekeliruan dalam metode yang dugunakan terkait penggunaan majelis hakim atau hakim tunggal.  Hal  ini  menandakan  pentingnya  melakukan  studi  lebih  lanjut  terkait penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  Mungkid  guna memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  serta meminimalkan  kemungkinan  kesalahan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  masa mendatang.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  beberapa  putusan  di  Pengadilan  Agama Mungkid  keliru  dalam  mengambil  metode  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah, karena menggunakan tata cara penyelesaian biasa yang seharusnya di selesaikan dengan perkara sederhana karena nilai kerugian materilnya dibawah 500 Juta.
Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan Sederhana, Pengadilan Agama.

## Abstract
This  research  aims  to  investigate  the  resolution  of  Sharia  economic  disputes  through simple cases in the Mungkid Religious Court. The main focus of the research is on the resolution method, which should involve simple lawsuits but ultimately concludes with regular  lawsuits.  The  primary  data  used  is  derived  from  the  Court's  decisions, supported by laws and regulations from the Supreme Court, with a qualitative approach as  the  method  of  analysis.  The  research  results  indicate  a  discrepancy  in  referring  to the legal provisions used by the panel of judges, which is not in line with PERMA No. 4 of 2019. In the resolution of Sharia economic disputes in the Mungkid Religious Court, there  are  also errors  in  the  methods  used  regarding  the  use  of  a  panel  of  judges  or  a single  judge.  This  signifies  the  importance  of  conducting  further  studies  on  the resolution  of  Sharia economic  disputes in  the  Mungkid  Religious  Court  to  ensure  that legal processes adhere to applicable regulations and minimize the possibility of errors in  dispute  resolution  in  the  future.  The  findings  of  this  research  reveal  that  some decisions  in  the  Mungkid  Religious  Court  incorrectly  adopt  resolution  methods  for Sharia  economic  disputes,  using  ordinary  procedures  that  should  have  been  resolved
through simple cases due to their material loss value being below 500 million. Keywords: Sharia Economic Disputes, Simple Verdicts, Religious Courts.

## A. Pendahuluan
Pengadilan Agama mempunyai wewenang penuh untuk menangani kasus- kasus  pada  ekonomi  syariah  yang  didasarkan  pada  Pasal  49  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006,  yang  menetapkan  bahwa  Pengadilan  Agama  bertanggung jawab  dan  memiliki  otoritas  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan urusan ekonomi syariah, perkawinan, warisan, wasiat, pemberian, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. 1
Salah  satu  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  Mungkid adalah  putusan  dengan  nomor  perkara  1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd.  Pada pertimbangan hukum sengketa ekonomi syariah ini sudah diterima dan gugatannya dikabulkan  oleh  majelis  hakim,  dan  menyatakan  tergugat  wansprestasi  secara hukum  kepada  penggugat, juga  menghukum  tergugat membayar  kerugian  materil sebesar Rp17.410.000,00  meliputi  pokok dan margin Rp14.410.000,00 dan Biaya pengurusan perkara Rp3.000.000,00. Dan Biaya perkara sejumlah Rp1.231.000,00. Dalam  putusan  ini  Pengadilan  Agama  Mungkid  menggunakan  metode penyelesaian  perkara  dengan  metode  yang  ada  dalam  gugatan  biasa.  Sedangkan jika  merujuk  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No  4  Tahun  2019, putusan ini merupakan putusan sederhana. Penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana adalah prosedur hukum di pengadilan yang berlaku untuk kasus dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp.500.000.000, Prosedur ini melibatkan tata cara dan  bukti  yang  lebih  sederhana.  Gugatan  sederhana  umumnya  diajukan  dalam kasus  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum.  Kasus-kasus  yang  tidak termasuk  dalam  kategori  gugatan  sederhana  adalah  yang  penyelesaiannya dilakukan  melalui  pengadilan  khusus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  serta sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah. 2
Putusan  ini  mengindikasikan  bahwa  perkara  ini  memenuhi  syarat-syarat untuk  dianggap  sebagai  putusan  sederhana  berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat dalam  PERMA  No  4  Tahun  2019.  Namun  dalam  pembuktiannya  putusan  di Pengadilan  Agama  Mungkid  memakai  majelis  hakim  atau  tim  yang  komplit, artinya putusan ini tidak sesuai dengan PERMA No 4 Tahun 2019 tentang putusan sederhana yang hanya boleh memakai hakim Tunggal saja.
Ada  beberapa  penelitian  yang  sudah  meneliti  mengenai  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  melalui  perkara  sederhana  di  pengadilan  agama. Pertama, penelitian  Dewi  Mariyatul  Qibtiyah  dan  Abdul  Mujib  tentang kompetensi  dalam  gugatan  sederhana  sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan agama  Bantul,  hasil  dari  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kasus  ini  melibatkan sengketa  tanah,  sehingga  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  gugatan  sederhana. Akibatnya  perkara  tersebut  dicabut  dari  daftar  perkara  di  pengadilan  Agama
1 Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  &  Mahkamah  Syar‟iyah (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009), 14.
2 Muhammad Hatta Ali, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (Jakarta, 2019), 4.
Bantul  dan  dapat  diajukan  Kembali  untuk  diselesaikan  melalui  gugatan  acara biasa. 3 Kedua, Hasil  penelitian  Ansori  Yahya  tentang  kesiapan  hakim  dalam menangani  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dengan  gugatan  sederhana  di Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih  dan  menyimpulkan  bahwa  meskipun  hakim dapat  memeriksa  dan  mengadili  kasus  dengan  gugatan  sederhana,  namun  dari perspektif  akademik,  hakim  belum  sepenuhnya  siap  untuk  menangani  sengketa ekonomi  syariah  baik  yang  diajukan  melalui  gugatan  sederhana  maupun  gugatan biasa. 4 Ketiga, Penelitian oleh Nur’aini Rahmadhani Hasil penelitian menunjukkan bahwa  jika  ada  intervensi  dari  pihak  lain  selama  persidangan,  hakim  tidak  dapat menyelesaikan kasus dengan cara sederhana. Oleh karena itu, kasus dapat diajukan kembali  untuk  diselesaikan  melalui  prosedur  biasa.  Dasar  hukum  pertimbangan hakim  adalah  PERMA  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  yang mengubah  PERMA  sebelumnya.  Prosedur  yang  diikuti  hakim  dari  pendaftaran hingga  sidang  dan  perdamaian  dalam  kasus  gugatan  sederhana  sesuai  dengan ketentuan  hukum  acara  peradilan.  Namun,  jika  terjadi  intervensi  sebelum  tahap pembuktian, hakim tidak dapat mengikuti prosedur hukum acara sederhana. 5
Di  Pengadilan  Agama  Mungkid  ada  beberapa  putusan  yang  memiliki rincian  yang  hampir  sama  dengan  putusan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya, seperti  pada  putusan  Nomor  365/Pdt.G/2018/PA.Mkd,  putusan  Nomor 537/Pdt.G/2019/PA.Mkd  dan  putusan  Nomor  1913/Pdt.G/2019/PA.Mkd  dan  lain sebagainya,  yang  mana  putusan-putusan  tersebut  harusnya  diselesaikan  dengan gugatan  sederhana  karena  memenuhi  syarat-syarat  dan  ketentuan  sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi bisa dilihat dari beberapa  putusan  yang  telah  disebutkan  tersebut  Pengadilan  Agama  Mungkid menyelesaikan  perkara  tersebut  dengan  cara  gugatan  biasa.  Sengketa  wanprestasi ini harusnya dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana namun putusan dengan nomor  perkara  1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd  telah  diselesaikan  dengan  cara  gugatan biasa  pada  pengadilan  agama  Mungkid  yaitu  di  tangani  oleh  majelis  hakim meskipun  kerugian  materilnya  itu  Rp19.410.000  dan  nominal  ini  tidak  lebih  dari Rp500.000.000  yang  jika  merujuk  pada  isi  PERMA  No  4  Tahun  2019  maka putusan  ini  diselesaikan  melalui  gugatan  sederhana  yaitu  dengan  menghadirkan hakim Tunggal saja. Maka dari itu penulis ingin menelaah bagaimana penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  melalui  perkara  sederhana  di  pengadilan  agama Mungkid.

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode yuridis  normatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka  dan  analisis  deduktif.
3 Dewi  Mariyatul  dan  Abdul  Mujib,  “Kompetensi  Hakim  dalam  Gugatan  Sederhana  Sengketa Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Agama  Bantul,” Media  of  Law  and  Sharia Vol  4,  No  2  (Maret  2023): 104.
4 Ansori  Yahya, Kesiapan  Hakim  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui Gugatan  Sederhana  (Studi  Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih) (Institut  Agama  Islam  Negeri  Metro, 2020).
5 Nur’aini  Rahmadhani, Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Gugatan  Sederhana  Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra) (IAIN Surakarta, 2020).
Pendekatan  studi  pustaka  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis berbagai  sumber  hukum  yang  relevan,  termasuk  putusan  pengadilan,  peraturan perundang-undangan,  doktrin  hukum,  dan  literatur  hukum  terkait.  Selanjutnya, analisis  deduktif  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dasar  hukum,  pertimbangan hukum,  dan  penafsiran  hukum  yang  menjadi  landasan  putusan  hakim  pada  kasus Nomor  1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd.  Metode  ini  memungkinkan  peneliti  untuk memahami  secara  mendalam  argumen  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam memutuskan  perkara  tersebut,  serta  mengevaluasi  keabsahan  dan  konsistensi putusan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  memahami  dan  menganalisis penyelesaian perkara Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd dari perspektif hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan Pengadilan Agama
Upaya  awal  dalam  penyelesaian  sengketa  dilakukan  oleh  pihak-pihak yang  berselisih.  Mereka  dapat  memilih  untuk  mencari  jalan  damai (islah) sebelum melibatkan pihak ketiga seperti mediator atau memilih jalur litigasi di pengadilan.  Dalam  konteks  perdamaian (Shulhu), prinsip  utama  yang  harus dijunjung  tinggi  adalah  kesadaran  para  pihak  untuk  mengembalikan  segala persoalan kepada ajaran Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah RosulNya (Al-Sunnah). Shulhu merupakan  upaya  untuk  memediasi  dua  pihak  yang  saling  berselisih dan  berusaha  mengakhiri  pertentangan  serta  dendam  yang  berkaitan  dengan hak-hak  mereka. 6 Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  bisa  dilakukan dengan  dua  cara  yaitu  dengan  cara  penyelesaian  sengketa  melalui litigasi  dan non litigasi.
Wewenang  Peradilan  Agama  sebagai  sistem  peradilan  syariah  Islam mencakup kapasitas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan segala perkara yang bersangkutan dengan hukum syariah Islam yang  diajukan  kepadanya. 7 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  yang merupakan  amandemen  dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  mengatur  wewenang  Pengadilan  Agama  dalam  menangani sengketa  ekonomi  syariah.  Pasal  49  dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  kasus-kasus  di  tingkat pertama  yang  melibatkan  individu-individu  beragama  Islam  dalam  bidang:  a. perkawinan;  b.  kewarisan,  wasiat,  dan  hibah  yang  dilakukan  sesuai  dengan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. 8
Berdasarkan  isi  pasal  di  atas,  kewenangan  Pengadilan  Agama  memang terbatas dan tidak mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebelum
6 Afifi  Titazahra,  “Analisis  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Murabahah  di  Pengadilan  Agama (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Mojokerto  Nomor  2860/Pdt.G/2013/PA.Mr),” Justisia Ekonomika Vol. 2, No. 2 (Desember 2019): 2.
7 A.  Mukti  Arto, Peradilan  Agama  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 281.
8 Vinna  Sri  Yuniarti,  “Analisis  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah,” Jurnal Perspektif Vol. 2, No. 2 (Januari 2018): 59.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  diberlakukan,  penyelesaian  sengketa antara  bank  dan  nasabah  biasanya  dilakukan  melalui  musyawarah,  dan  jika tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa tersebut akan ditangani oleh Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas).  Namun,  setelah  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  berlaku,  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  bisa dilakukan di Pengadilan Agama.
Dari  uraian  sebelumnya  pada  putusan  di  pengadilan  agama  Mungkid tentang gugatan wanprestasi pada sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang ada dalam putusan Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd yang didalamnya termuat pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  yang menyebutkan bahwa pengadilan  agama  berwenang  dan  berkewajiban  untuk  memeriksa  dan memutus  perkara  ekonomi  syariah  yang  telah  diajukan,  dalam  hal  ini penggugat  dibenarkan  karena  menuntut  hak  yang  timbul  atas  suatu  perjanjian ke pengadilan agama.

## Sengketa Ekonomi Syariah
Sengketa ekonomi syariah adalah ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih  mengenai  interpretasi  hak  atau  kepentingan  properti  dapat  berpotensi memiliki implikasi hukum bagi kedua belah pihak atau bahkan mengakibatkan sanksi  terhadap  salah  satu  di  antaranya.  Secara  lebih  jelas,  ekonomi  syariah mengacu pada tindakan atau kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip  syariah,  atau  bisa  diartikan  sebagai  sistem  ekonomi  yang berakar  pada  ajaran  dan  nilai-nilai  Islam.  Ekonomi  syariah  juga  dapat didefinisikan  sebagai  cabang  ilmu  yang  mempelajari  tata  kehidupan masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  mereka  untuk  mencapai  ridha  Allah SWT.  Konflik  yang  melibatkan  pihak-pihak  atau  pelaku  ekonomi  yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat timbul akibat  berbagai  interpretasi  mengenai  kepentingan  atau  hak  milik,  yang mungkin  membawa  konsekuensi  hukum  bagi  kedua  belah  pihak  dan  bahkan mengakibatkan sanksi dikenakan pada salah satu dari mereka. 9
Sengketa  ekonomi  syariah  memiliki  beberapa  jenis  yaitu, Pertama, sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi) yang terjadi Ketika kreditur dan debitur tidak dapat melakukan seperti apa yang dijanjikan di awal karena kelalaian  salah  satu  pihak  maka  pihak  tersebut  akan  dihukum  karena wanprestasi.  Menurut  J.  Satrio,  wanprestasi  adalah  kondisi  di  mana  pihak yang  berutang  tidak  memenuhi  kewajibannya  atau  tidak  melaksanakannya sebagaimana seharusnya, dan semua hal tersebut dapat disalahkan kepadanya. Jenis-jenis wanprestasi yang dapat terjadi adalah: 10
a. Tidak melakukan pelaksanaan sepenuhnya terhadap isi kontrak;
b. Melakukan sebagian dari isi kontrak;
9 Amran  Suadi, Amran  Suadi,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Praktik (Jakarta: Prenada Media, 2017), 11.
10 Suryaningsih  Winda  dan  Dian  Septiandani,  “Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Banyumas  No.  1794/Pdt.G/2018/PA.BMS,” Semarang  Law  Review (SLR) Vol 1, No. 2 (Desember 2022): 4.
c. Melaksanakan kontrak tidak sesuai dengan standar yang seharusnya;
d. Melaksanakan kontrak namun dengan keterlambatan. Wanprestasi  juga  diatur  dalam  KHES  yang  daitur  pada  Pasal  36  yang menjelaskan  bahwa  “Pihak  dapat  dianggap  melakukan  ingkar  janji,  apabila karena  kesalahannya  yaitu:  Pertama,  tidak  melakukan  apa  yang  dijanjikan untuk  melakukannya.  Kedua,  melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  tetapi  tidak sebagaimana  yang  dijanjikan.  Ketiga,  melakukan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi terlambat  atau  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukan.  Juga  dalam  pasal  37  “Pihak  dalam  akad  melakukan  ingkar  janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan bahwa dalam pihak akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan di awal kesepakatan. 11
Kedua, adanya  perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  "Setiap  orang  yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang timbul akibat  kesalahannya,"  bunyi  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Adanya  perbuatan  melawan  hukum  merupakan  salah  satu  syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap melanggar hukum. Selain itu,  ada  kerugian  bagi  korban,  rasa  bersalah  di  pihak  pelaku,  dan  hubungan antara tindakan dan kerugian. Dalam hal ini, ada tiga kategori perbuatan yang berada di bawah payung perbuatan melanggar hukum: yang dilakukan dengan niat, yang dilakukan dengan lalai, dan yang dilakukan tanpa niat. Menurut J. Satrio,  wanprestasi  tidak  dapat  digunakan  sebagai  pembelaan  terhadap kegiatan yang melanggar hukum. 12

## Gugatan Sederhana
Pada  Pasal  1  ayat  1  PERMA  No  2  Tahun  2015  maksud  Gugatan sederhana adalah jenis gugatan di ranah hukum perdata dengan nilai gugatan materiil  maksimal  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah),  yang diselesaikan melalui tata cara pembuktian yang sederhana. 13 Namun PERMA ini diubah kedalam PERMA no 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang merupakan prosedur pengadilan untuk kasus perdata dengan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta  rupiah),  yang  dijalankan  dengan  tata  cara  dan  pembuktian  yang  lebih sederhana.
Dasar hukum gugatan sederhana terdapat dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni dalam Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  menetapkan  bahwa  Hukum  Acara Perdata  harus  mematuhi  prinsip  utama  yakni  kecepatan,  kemudahan,  dan
11 Yusrina  Maida  Hastuti  dan  Siti  Ngainnur  Rohmah,  “Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif;Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis,” Mizan Vol 5, No. 1 (2020): 91.
12 J  Satrio, Wanprestasi  Menurut  KUH  Perdata,  Doktrin  dan  Yurisprudensi (Bandung:  Citra  Adi  Daya Sakti, 2012), 65.
13 Erna  Purnawati,  “Penerapan  Gugatan  Sederhana  (Small  Clam  Court)  dalam    Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong”,” Juridica Vol 2, No,1 (November 2020): 20.
ekonomis.  Keadaan  yang  sederhana  berarti  bahwa  masalah-masalah  harus ditangani  dan  diselesaikan  secara  efisien  dan  efektif.  Biaya  yang  terjangkau adalah  pengeluaran  yang  dapat  diakomodasi  oleh  lingkungan.  Oleh  karena itu, prinsip-prinsip kesederhanaan, utilitas, dan biaya rendah seharusnya tidak mengalahkan  keakuratan  dan  kecermatan  dalam  menegakkan  kebenaran  dan keadilan.
Selain  itu  gugatan  sederhana  juga  diatur  dalam  PERMA  No  2  Tahun 2015 yang kemudian diubah kedalam PERMA No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  Gugatan  sederhana  adalah  perkara perdata  yang  diselesaikan  dengan  cara  yang  sederhana,  menggunakan prosedur dan bukti yang jelas, dan memiliki nilai gugatan tidak lebih dari Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Penyelesaian  melalui  gugatan sederhana  hanya  berlaku  dalam  kasus  pelanggaran  janji  (wanprestasi)  dan perilaku  melawan  hukum  (PMH).  Kasus  wanprestasi  terjadi  ketika  suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, tidak dipenuhi. Sebagai contoh, perilaku yang menyebabkan kerugian pada pihak lain tanpa adanya perjanjian sebelumnya disebut sebagai tindakan melawan hukum (PMH).
Pasal  3  PERMA  No  2  Tahun  2015  Sebagaimana  telah  diubah  dalam PERMA  No  4  Tahun  2019  perkara  yang  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan gugatan sederhana adalah sebagai berikut:
a. Gugatan sederhana hanya dapat diajukan sebesar Rp. 500.000.000 dalam keadaan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum
b. Kasus-kasus yang ditangani oleh  pengadilan tidak ada sengketa tanah di dalamnya
Selain itu, dalam pasal 4 juga menyatakan bahwa :
a. Para pihak dalam tindakan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang  masing-masing  tidak  lebih  dari  satu,  kecuali  mereka  memiliki kepentingan hukum yang sama" mengatur para pihak dalam kasus klaim sederhana.
b. Gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap terdakwa yang Alamat rumahnya tidak diketahui
c. Apabila penggugat berada di luar wilayah kekuasaan tempat tinggal atau domisili  tergugat,  penggugat  dalam  gugatan  tersebut menunjukkan  surat kuasa.
d. Penggugat  dan  tergugat  dalam  gugatan  sederhana  berkedudukan  di wilayah hukum pengadilan yang sama.
Para  pihak  wajib  menghadiri  setiap  sidang,  apakah  mereka  memiliki surat kuasa atau tidak. Pasal 3 dan 4 menetapkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan  ketika  mengajukan  gugatan  sederhana.  Hanya  dua  jenis perkara  yang  dapat  diajukan  melalui  gugatan  sederhana  yaitu  kasus wanprestasi  dan  kasus  yang  melibatkan  perbuatan  melawan  hukum  (PMH), dengan nilai objek perkara tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  Gugatan  tidak  berfokus  pada  perselisihan  kepemilikan  properti tertentu.  Kasus-kasus  yang  diajukan  juga  tidak  termasuk  dalam  lingkup
pengadilan khusus untuk penyelesaiannya. 14
Pasal  79  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  Bagian Ketiga  Bab  VII  mengatur  prosedur  untuk  Pemeriksaan  Perkara  dengan Prosedur Singkat. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk olehnya harus mengadakan  sidang  sebagai  Hakim tunggal  pada  hari  yang  telah  ditetapkan, sebagaimana diperlukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus dengan  proses  singkat  yang  membutuhkan  penyelesaian  dan  keputusan segera.  Selain  itu,  dalam  daftar  perkara  yang  terpisah,  Panitera  wajib mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan proses singkat. 15
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Pada  Putusan  Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd
Putusan  Nomor  1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan  Agama  Mungkid  mengenai  gugatan  pembiayaan  Murabahah membawa  kasus  antara  Penggugat,  Manajer  KSPP  Syariah  "BMT  xxx"  dan Tergugat,  seorang  pedagang  dengan  melibatkan  turut  tergugat.  Kasus  ini mempertimbangkan  isu  wanprestasi  yang  melibatkan  pelanggaran  atas kewajiban  debitur  dalam  melunasi  pembiayaan  sesuai  perjanjian  yang  telah dibuat.
Pada  petitum  yang  disajikan  oleh  Penggugat,  disebutkan  bahwa pembiayaan  Murabahah  telah  diberikan  kepada  Tergugat  berdasarkan perjanjian  pada  tanggal  10  Oktober  2016.  Pembiayaan  ini  melibatkan penjualan  aset  Warung  Kelontong  sebesar  Rp.  17.760.000  dengan kesepakatan  harga  beli  dan  margin  tertentu.  Tergugat  diwajibkan  untuk membayar  angsuran  setiap  bulan  selama  24  bulan,  dimulai  dari  10  Oktober 2016  hingga  jatuh  tempo  pada  10  Oktober  2018,  dengan  besaran  angsuran sebesar  Rp.  740.000  per  bulan.  Sebagai  jaminan,  Tergugat  menjaminkan tanah seluas 612m2 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1226.
Saat persidangan, terbukti bahwa Tergugat hanya membayar sebagian kecil  dari  kewajibannya,  yaitu  total  Rp.  3.350.000,  yang  jauh  dari kesepakatan  awal.  Penggugat  menuntut  ganti  rugi  sebesar  Rp.  19.410.000, mencakup  pokok,  margin,  dan  biaya  pengurusan  perkara.  Majelis  hakim memutuskan  bahwa  Tergugat  telah  melakukan  wanprestasi  dan  dihukum membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 17.410.000, melibatkan pokok, margin, dan biaya pengurusan perkara. Keputusan ini juga mengonfirmasi  validitas  Akad  Pembiayaan  Murabahah  dan  status  jaminan berupa  tanah  sebagai  sah  dalam  pembiayaan  syariah.  Disini  tergugat  tidak pernah  hadir  dalam  persidangan,  yang  mengakibatkan  mediasi  tidak  dapat dilaksanakan.  Meskipun  Tergugat  pada  akhirnya  menyatakan  akan  melunasi semuanya  pada  tanggal  11  Juli  2020,  gugatan  tetap  dicabut  setelah  proses persidangan pada tanggal 17 Juni 2020 dan 24 Juni 2020.
Dari uraian diatas  Pengadilan Agama Mungkid sudah menerima dan juga menyelesaikan perkara dalam sengketa ekonomi syariah dengan Putusan
14 Purnawati, 22–23.
15 Bambang  sugeng  Ariadi  dan  Zahri  Vandawati  Chumaida, Problematika    Pelaksaan Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Guna  Mengurangi  Perkara  Perdata (Surabaya:  CV.  Jakad  Media Publishing, 2014), 13–17.
Nomor  1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd  tentang  wanprestai  akad  murabahah  yang diselesaikan  dengan  gugatan  biasa  yaitu  menghadirkan  majelis  hakim  atau tim  yang  komplit  saat  persidangan.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  dalam perkara tersebut berdomisili di wilayah hukum yang sama yaitu di kabupaten Magelang.  Kerugian  materil  yang  ditanggung  penggugat  akibat  wanprestasi tersebut  dalam  petitumnya  adalah  Rp19.410.000  yang  mencakup  pokok  dan margin  serta  biaya  pengurusan.  Perkara  tersebut  seharusnya  diajukan  dan diselesaikan dengan cara gugatan sederhana karena sebagaimana yang diatur dalam  PERMA  No.  4  Tahun  2019,  bahwa  perkara  gugatan  sederhana  dapat diajukan pada wanprestasi atau perbuatan cidera janji dan perbuatan melawan hukum  dengan  nilai  kerugian  dan  gugatan  materilnya  maksimal Rp500.000.000.
Pengadilan Agama Mungkid Seharusnya tidak langsung memutuskan dan  menyelesaikan  perkara  tersebut  dengan  tata  gugatan  biasa  walaupun gugatan  tersebut  tidak  diajukan  dengan  cara  gugatan  sederhana.  Prosedur penyelesaian  sengketa  secara  sederhana  harusnya  dipertimbgkan  oleh  hakim agar terwujudnya asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya  yang  ringan  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sebelum memutuskan  suatu  perkara  seharusnya  panitera  dan  staf  Pengadilan  Agama Mungkid terlebih dahulu memahami tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah  baik  itu  penyelesainnya  dengan  gugatan  biasa  atau  sederhana  agar dapat  memberi  dukungan  yang  lebih  baik  kepada  hakim  dalam  menentukan sebuah perkara.

## D. Penutup
Pengadilan  Agama  memiliki  wewenang  dalam  menangani  sengketa ekonomi  syariah,  namun  terdapat  keterbatasan  dalam  Undang-Undang. Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  atau  nonlitigasi. Sengketa  ekonomi  syariah  terjadi  akibat  ketidaksepakatan  dalam  interpretasi  hak atau  kepentingan  properti,  yang  dapat  berdampak  hukum  bagi  pihak-pihak  yang terlibat. Kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah dua jenis sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  gugatan  sederhana  dengan  nilai  objek perkara tidak melebihi Rp 500.000.000,00.
Dalam  putusan,  tergugat  dinyatakan  bersalah  karena  wanprestasi  dan diwajibkan  membayar  kerugian  materiil.  Namun,  terdapat  kekeliruan  dalam rujukan  hukum  yang  digunakan  oleh  majelis  hakim,  karena  tidak  sesuai  dengan ketentuan  PERMA  No  4  Tahun  2019.  Pada  penyelesaian  sengketa  ekonomi  di Pengadilan Agama Mungkid. Terdapat kekeliruan dalam mengambil strategi yaitu dengan  penyelesaian  gugatan  biasa  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penggunaan  majelis hakim  atau  hakim  tunggal  dalam  putusan  tersebut  yang  seharusnya  diselesaikan dengan  tata  cara  gugatan  sederhana  yaitu  dengan  hakim  Tunggal  saja,  serta perlunya kajian lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Muhammad  Hatta.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4
Tahun 2019 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun    2015    Tentang    Tata    Cara    Penyelesaian  Gugatan  Sederhana”.  Jakarta, 2019.
Ariadi,  Bambang  sugeng,  dan  Zahri  Vandawati  Chumaida.  Problematika    Pelaksaan Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Guna  Mengurangi  Perkara  Perdata.  Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014.
Arto, A. Mukti. Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Hastuti, Yusrina Maida, dan Siti Ngainnur Rohmah. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif;Studi  Kasus  Di  KSPPS  BMT  NU  Sejahtera  Kecamatan  Haurgeulis.” Mizan Vol 5, No. 1 (2020): 90.
Mardani.  Mardani,  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  &  Mahkamah  Syar‟iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Mariyatul,  Dewi,  dan  Abdul  Mujib.  “Kompetensi  Hakim  dalam  Gugatan  Sederhana Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Agama  Bantul.”  Media  of  Law  and Sharia Vol 4, No 2 (Maret 2023): 105.
Purnawati,  Erna.  “Penerapan  Gugatan  Sederhana  (Small  Clam  Court)  dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong”.” Juridica Vol 2, No,1 (November 2020): 20.
Rahmadhani, Nur’aini.  Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa  Ekonomi  Syariah  (Studi  Putusan  Pengadilan  Agama  Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra). IAIN Surakarta, 2020.
Satrio,  J.  Wanprestasi  Menurut  KUH  Perdata,  Doktrin  dan  Yurisprudensi.  Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012.
Suadi,  Amran.  Amran  Suadi,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan Praktik. Jakarta: Prenada Media, 2017.
Titazahra,  Afifi.  “Analisis  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Murabahah  di  Pengadilan Agama  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Mojokerto  Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr).” Justisia Ekonomika Vol. 2, No. 2 (Desember 2019): 2. Winda,  Suryaningsih,  dan  Dian  Septiandani.  “Analisis  Penyelesaian  Sengketa
Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/PA.BMS.”  Semarang  Law  Review  (SLR)  Vol  1,  No.  2 (Desember 2022): 4.
Yahya,  Ansori.  Kesiapan  Hakim  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Melalui  Gugatan  Sederhana  (Studi  Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih).  Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
Yuniarti,  Vinna  Sri.  “Analisis  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  Perbankan  Syariah.”  Jurnal  Perspektif  Vol.  2,  No.  2 (Januari 2018): 59.