Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
KEWENANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR
Juandra Juandra 1 , Mohd Din 2 , Darmawan Darmawan 3
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
2,3 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh juandra94@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan mengembangkan teori pemidanaan dan meningkatkan profesionalitas  hakim  khususnya  hakim  tipikor  dalam  mengadili  perkara-perkara  pidana  yang hukumnya  tidak  jelas  atau  hukumnya  tidak  lengkap  dengan  meningkatkan  kemampuan  hakim melakukan penemuan hukum. Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor berupa pidana uang pengganti merupakan  karakteristik  sanksi  pidana  dalam  perkara  korupsi  yang  merupakan  pidana  tambahan khusus yang bersifat sebagai hukum materiil yang belum diatur secara detiil penerapannya di dalam UU Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masalah yang timbul dari kenyataan  tersebut    Seringkali  penuntut  umum  dalam  menagani  perkara  korupsi  tidak mencantumkan pasal 18 UU  Tipikor sehingga terjadi disparitas atau pertentangan putusan hakim berkaitan  penjatuhan  pidana  uang  pengganti.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana uang pengganti berupa sanksi yang sudah diatur di dalam rumusan UU Tipikor sebagai hukum materiil yang tidak menjadi unsur dari rumusan delik tidaklah menjadi keharusan bagi penuntut umum untuk mencantumkannya di  dalam  surat  dakwaan,  terjadi  kesalahan  pemahaman  oleh  hakim  yang  memandang  bahwa penjatuhan  pidana  uang  pengganti  tidak  dapat  dijatuhkan  apabila  pasal  18  UU  Tipikor  tidak dicantumkan di dalam dakwaan, dakwaan hanya wajib merumuskan unsur perbuatan pidana (delik) apabila rumusan delik telah terpenuhi maka hkim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai jenis pidana yang telah diatur dalam UU Tipikor.
Kata kunci: Kewenangan Hakim; Pidana Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi

## THE JUDGES AUTHORITY TO SENTENCED THE SUBTITUE MONEY CRIMINAL IN THE UNCHARGED CORRUPTION CASES IN CLAUSE 18 CORRUPTION LAWS

## Abstract
The purpose of this research are to find out and develop the imprisonment theory and increase the judges profesionality, especially the corruption cases to ajudicate the unsure or uncomplete laws by increasing the judges ability doing laws invationIn the 18th clause, verse 1 and point b of corruption laws,  subtitue  money  criminal  are  a  characteristic  of  criminal  penalty  in  the  corruption  case  as  a special additional law, which tend specifically unarranged practice material laws in corruption and criminal procedure code. The emerged problem of this case is the public prosecutors didn’t include the clause when handle this case. The methods of this research is normative laws. The result indicate the subtitue money criminal as a penalty has been arranged in the formulated corruption cases as a material laws isn’t one of the formulated offense for public prosecutors to include in the indictment. Theres  a  misunderstanding  by  the  judges  who  assume  that  the  subtitue  money  criminal  can’t  be
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sentenced if the clause 18 of corruption laws was not listed in the indictment. Those must formulated in offense. If the offense being fulfilled, the judges can sentence the criminal penalty to accused with the suitable criminal type in the corruption laws.
Keywords: Judges Authority; Subtitute Money; Corruption Case

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Korupsi sebagai extra ordinary crime karena dampak yang ditimbulkan oleh  tindak  pidana  ini  merugikan  secara  tidak  langsung  kepada  masyarakat luas.  Korupsi  seringkali  dipandang  oleh  masyarakat  sebagai  perbuatan  yang ditentang,  dikutuk,  dicaci  dan  dimaki,  serta  digambarkan  sebagai  perbuatan yang  tidak  bermoral  dan  berkaitan  dengan  keserakahan,  dan  ketamakan sekelompok  masyarakat  dengan  menggunakan  harta  negara  serta  melawan hukum, penyalahgunaan jabatan serta perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan  dan  gangguan  dalam  membangun  negara. 1 Subjek  tindak  pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. 2
Kehadiran  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  dasarnya disebabkan  oleh  keberadaan  kodifikasi  hukum  pidana  materiil  (KUHP) maupun  kodifikasi  hukum  pidana  formil  dalam  KUHAP  yang  tidak  mampu dalam memecahkan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. 3 Saat ini UU Tipikor yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).
Permasalahan  tentang  korupsi  di  Indonesia  masih  menjadi  pekerjaan utama  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi.  Telah  ada  beberapa  pengaturan yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi. 4 Terdapat  4  (empat)  alasan memasukkan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ke dalam  aturan  hukum  pidana  khusus. 5 Pertama,  terkait  dengan  pengaturan
1 Henny  Juliani  Abdul  Fatah,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Kajian  Yuridis  Penerapan  Unsur Merugikan  Keuangan  Negara  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi,” Diponegoro  Law Review 6, no. 31 (2017): 1–15.
2 Rizqi  Purnama  Puteri,  Muhammad  Junaidi,  and  Zaenal  Arifin,  “Reorientasi  Sanksi  Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia,” Jurnal Usm Law Review 3, no. 1 (2020): 98–111, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.
3 Mahrus Ali, Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi (Yogyakarta: UII Press, 2013).
4 Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, and Amri Panahatan Sihotang, “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 362–77, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368.
5 Ali, Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi .
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tindak  pidana.  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  tegas memandang bahwa pidana bagi tindak pidana percobaan, permufakatan jahat, dan  pembantuan  sama  dengan  delik  selesai.  Kedua,  terkait  dengan pertanggungjawaban  pidana.  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek delik, tetapi juga korporasi. Ketiga, terkait dngan sanksi pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur perumusan  ancaman  pidana  secara  kumulatif,  dan  kumulatif-alternatif,  serta ancaman  pidana  minimum  khusus.  Keempat,  terkait  dengan  hukum  acara pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan beracara yang  berbeda  atau  menyimpang  dari  ketentuuan  beracara  dalam  KUHAP, seperti  diakuinya  sistem  pembalikan  beban  pembuktian,  perampasan  aset, pembayaran uang pengganti dan peradilan in absentia .
Pidana uang pengganti secara tegas dinyatakan sebagai pidana tambahan bukan  sebagai  pidana  pokok.  Meskipun  ketentuan  Pasal  17  tersebut memberikan  kepastian  hukum  terhadap  penambahan  pidana  uang  pengganti kepada  koruptur  namun  disayangkan  di  dalam  UU  Tipikor  tidak  mengatur secara khusus hukum formilnya bagaimana tentang tata cara penerapan pasal 18 UU Tipikor, sehingga dalam penanganan perkara korupsi, masing-masing penegak  hukum  memiliki  penafsiran  berbeda-beda.  Praktik  penanganan perkara korupsi, jaksa penuntut umum tidak selalu mencantumkan Pasal 18 di dalam  surat  dakwaannya,  ada  kalanya  penuntut  umum  menjerat  seorang koruptor dengan surat dakwaan mencantumkan Pasal 18 UU Tipikor, namun tidak jarang pula tanpa menggunakan Pasal 18 UU Tipikor tersebut.
Praktiknya  sering  kali  ditemukan  putusan  hakim  yang  bertentangan dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan.  Contohnya  putusan- putusan hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus kasus tindak pidana korupsi  yang merugikan keuangan negara. Masyarakat banyak mengeluhkan berbagai problem putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan. 6
Selain dari kondisi  di  atas, masih sering ditemukan dalam penanganan perkara korupsi meskipun perbuatan terdakwa ditemukan indikasi kuat telah memenuhi  unsur  Pasal  2  dan  3  UU  Tipikor  serta  belum  mengembalikan kerugian  negara  selama  proses  penyidikan,  namun  surat  dakwaan  penuntut umum  tetap  tidak  mencantumkan  ketentuan  Pasal  18  UU  Tipikor,  tetapi  di dalam  surat  tuntutan  pidana (requisitoir), penuntut  umum tetap  menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti.
6 Ade Mahmud, “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (2018): 347, https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Penelitian tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang penggantu pada kasus tindak pidana korupsi telah diangkat oleh Mulyadi dkk (2016),  penelitian  tesebut  fokus  kepada  dasar  penjatuhan  dan  pertimbangan hakim  dalam  penjatuhahn  hukuman  badan  sebagai  pengganti  pembayaran uang pengganti, selain itu penelitian tersbut juga meneliti tentang penerapan hukumnya bagaimana    jika terpidana meninggal sebelum hukuman pengganti dilaksnakan.  Penelitian  ini  lebih  fokus  mengkaji  tentang  apa  yang  menjadi dasar  dan  pertimbanagn  hakim  dalam  menerapkan  hukuman  badan  sebagai pengganti uang pengganti. 7
Sedangkan penelitan Mahmud (2017) mengangkat permasalahan tentang dinamika  pembayaran  pidana  uang  pengganti  akibat  tindak  pidana  korupsi dalam  upaya  pemulihan  asset  dan  strategi  penegakan  hukum  pidana  untuk mengatasi  dinamika  pidana  uang  pengganti.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa ada ruang bagi hakim dalam memberikan pidana penjara yang  relatif    lebih  ringan  daripada  membayar  uang  pengganti.  Perlunya strategi  penegakan  hukum  pidana  untuk  mengatasi  dinamika  pidana  uang pengganti  adalah  menerapkan  konsep  hukum  progresif  yaitu  melalui  sita jaminan sehingga akan menimbulkan efek jera bagi koruptor. 8
Sedangkan    penelitian  Noviyanti  dkk  (2019)  meneliti  tentang penerapan  “Perma  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Pidana  Tambahan  Uang Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”  dalam  usaha  mengembalikan kerugian  keuangan  negara  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi  dan  penerapan pidana pembayaran uang pengganti dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum  bagi justisiabelen. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  hakim  dalam menerapkan  ketentuan  yang  ada  di  Perma  tentang  uang  pengganti  belum merata. Hal tersebut    dipengaruhi oleh pandangan dan pendapat hakim akan materi pidana tambahan pengganti    yang tidak sama. 9
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini  fokus  mengkaji  kewenangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  uang pengganti sesuai  dengan Pasal  18 UU Tipikor  yang tidak didakwakan,  yang mana  hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  Noviyanti  dkk  yang  mengkaji penerapan  pidana  uang  pengganti  berdasarkan  Perma  No  5  Tahun  2014. Sedangkan  penelitian  Mulyadi  dkk  (2016)  lebih  fokus  mengkaji  apa  yang
7 Hasim  Purba  Mahmud  Mulyadi,  M.  Hamda,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan  Hakim Dalam  Penjatuhan  Hukuman  Badan  Sebagai  Pengganti  Dalam  Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” USU Law Journal 4, no. 2 (2016): 42–55.
8 Ade Mahmud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, no. 2 (2017): 137–56.
9 Rahma Noviyanti, Elwi Danil, and Yoserwan Yoserwan, “Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014  Tentang  Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  Wawasan Yuridika 3, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menjadi  dasar  dan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara daripada  pidana  uang  pengganti.  Penelitian  oleh  Mahmud  meneliti  tentang dinamika  yang  ada  dalam  pengambilan  keputusan  hakim  tentang  pidana tambahan  uang  pengganti.  Dalam  penelitian  ini masih  ditemukan  penerapan hukuman pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti yang relatif lebih  ringan  oleh  hakim.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menemukan  dan mengembangkan  teori  pemidanaan  dan  meningkatkan  profesionalitas  hakim khususnya  hakim  Tipikor  dalam  mengadili  perkara-perkara  pidana  yang hukumnya  tidak  jelas  atau  hukumnya  tidak  lengkap  dengan  meningkatkan kemampuan hakim melakukan penemuan hukum.
B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  hakim  berwenang  menjatuhkan  pidana  uang  pengganti  dalam perkara korupsi yang tidak didakwakan Pasal 18 UU Tipikor?
2. Bagaimana    pelaksanaan  putusan  hakim  tentang  pidana  uang  pengganti dalam perkara yang tidak didakwakan Pasal 18 UU Tipikor?
C. Metodologi Penelitian
Menurut  jenisnya,  metode  penelitian  hukum  dibedakan  menjadi  dua, yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris. 10 Metode penelitian  hukum  empiris  disebut  juga  penelitian  lapangan,  yang  dilakukan untuk  mendapatkan  data  secara  langsung  dari  masyarakat  atau  pihak-pihak yang  berwenang  melalui  observasi,  wawancara  ataupun  kuisioner.  Metode penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, karena  dalam  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yang  ditujukan  untuk mengkaji  kaidah/asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah.  Penelitian hukum normatif artinya “penelitian yang menitik beratkan terhadap data yang didapat dari aturan-aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama  dalam  penelitian  ini”.  Jenis  penelitian  ini  adalah  “deskriptif  analitis, karena  bertuuan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  fakta-fakta  yang relevan  dengan  permasalahan”.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  “metode  pendekatan  yuridis  normatif  yang  menitik beratkan pada penelitian data kepustakaan”.
Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dari ketiga bahan hukum, yaitu “bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tertier,  disajikan  dalam  bentuk  kualitatif  dengan menggunakan metode deskriptif”.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kewenangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Uang Pengganti
Aspirasi    masyarakat    untuk    memberantas    korupsi    semakin meningkat,    karena  korupsi  telah  menimbulkan  kerugian  yang  sangat besar.Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan  dan  diintensifkan  dengan  tetap  menjunjung    tinggi    hak    asasi manusia    dan    kepentingan    masyarakat. 11
Undang-Undang tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefenisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  telah  pula  dilengkapi  dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. 12
Diaturnya pidana uang pengganti dalam UU Tipikor tidak terlepas karena semakin  maraknya  perkara  korupsi  yang  terjadi,  pemerintah  kesulitan  untuk mewujudkan pembangunan nasional. besarnya dampak Tindak pidana korupsi, sehingga  di  dalam  penjelasan  umum  UU  Nomor  20  tahun  2001  tentang  UU Tipikor kembali ditegaskan “... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan  korupsi  perlu  dilakukan  dengan  cara  luar  biasa.  Dengan demikian  pemberantasan  korupsi  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  khusus antara  lain  dengan  penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  yakni  pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
Tujuan pidana uang pengganti tidak lain adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan defenisi tindak pidana korupsi, menurut undang-undang salah satu unsur tindak pidana korupsi (tipikor) adalah adanya tindakan yang “merugikan keuangan negara” dengan
11 Aryas Adi Suyanto, “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Korupsi Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 39–67, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231.
12 Dahlan  Ali,  “Eksekusi  Uang  Pengganti  Terhadap  Terpidana  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Oleh  Kejaksaan  Tinggi  Aceh,” Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum 18,  no.  2  (2016):  319–36, https://doi.org/10.24815/kanun.v18i2.5927.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti timbul kerugian pada keuangan negara. 13
Ketentuan  uang  pengganti  sebagai  pidana  tambahan  diatur  dalam “Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi”,  sebagaimana  diubah  dengan  “Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UUTPK)”.  Penerapan  uang pengganti  yang  telah  berlaku  terbukti  belum  efektif  mengupayakan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  secara  optimal  karena  pengaturan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  melalui  ketentuan  uang  pengganti dalam  undang-undang  tersebut  belum  memenuhi  tujuan  hukum.  Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi maka pemberantasannya harus dilakukan dengan  cara  yang  tegas  dengan  melibatkan  semua  potensi  yang  ada  dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. 14
Peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan  yang lengkap berkaitan surat dakwaan, namun secara sederhana dapatlah ditarik kesimpulan surat  dakwaan merupakan suatu  akta  yang dibuat oleh penuntut umum  yang berisi  tentang  tuduhan  kepada  seorang  terdakwa  telah  melakukan  suatu perbuatan pidana dengan menguraiakan tempat,  waktu dan tempat perbuatan pidana  yang  diuraikan  secara  lengkap,  sederhana  dan  cermat  disertai menyebutkan perbuatan pidana (delik) yang dilanggarnya yang menjadi dasar bagi hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa”.
Putusan    pemidanaan    diatur    dalam    Pasal  193,  yang    berarti terdakwa    dijatuhi    hukuman  pidana    sesuai    dengan    ancaman    yang ditentukan  dalam    pasal    tindak    pidana    yang    didakwakan  kepada terdakwa.      Apabila      menurut      pendapat  dan        penilaian        pengadilan terdakwa        telah  terbukti    secara    sah    dan    meyakinkan  melakukan kesalahan      tindak      pidana        yang      didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem  pembuktian  dan  asas  batas  minimum  pembuktian  dan  asas  batas minimum    pembuktian    yang    ditentukan    dalam  Pasal    183    KUHAP, kesalahan    terdakwa    telah  cukup    terbukti    dengan    sekurang-kurangnya dua  alat    bukti    yang    sah    yang    memberi    keyakinan  kepada        hakim, terdakwalah        pelaku        tindak pidananya. 15
13 Nastiti Rahajeng Putri, “Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi 6,  no.  1  (2018):  42, https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1239.
14 Ali,  “Eksekusi  Uang  Pengganti  Terhadap  Terpidana  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.”
15 Yonathan Sebastian Laowo, “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi,”
Education And Development 4, no. 1 (2018): 90–91,
http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/281/158.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan  tindak  pidana  ataukah  tidak,  atau  dalam  perkara  perdata,  apakah ada  sengketa  hukum  yang  terjadi  di  antara  pihak  penggugat  dan  tergugat, dengan  tetap  berpedoman  dengan  pembuktian  untuk  menentukan  kesalahan dan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pelaku  pidana,  atau  untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara.
Putusan hakim dalam perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana,  jika  perbuatan  pelaku  tindak  pidana  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana ( vrijspraak ), dalam  hal menurut hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  atau  berupa  putusan  lepas  dan  segala  tuntutan hukum ( onslaag van alle rechtsvervolgin g), perbuatan terdakwa sebagaimana yang  didakwakan  terbukti,  akan  tetapi  perbuatan  tersebut  bukan  merupakan suatu tindak pidana.
Proses  atau  tahapan  penjatuhan  putusan  oleh  hakim,  dalam  perkara pidana, menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. 16
a. Tahap menganalisis perbuatan pidana
Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :
a. Kelakuan dan akibat.
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum yang objektif.
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 17
b. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana
Unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana  untuk  membuktikan adanya  kesalahan  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  harus  dipenuhi hal-hal:
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
c. Mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan atau kealpaan.
d. Tidak adanya alasan pemaaf. 18
c. Tahap penentuan pemidanaan
16 Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana (Sidoharjo: Citramedia, 2005).
17 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
18 Moeljatno.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Pada  tahapan  ini  jikalau  hakim  berkeyakinan  bahwa  pelaku  telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga pelaku dinyatakan bersalah  atas  perbuatannya,  dan  kemudian  perbuatannya  itu  dapat dipertanggungjawabkan  oleh  si  pelaku,  maka  hakim  akan  menjatuhkan pidana  terhadap  pelaku  tersebut,  dengan  melihat  pasal-pasal  undang- undang yang dilanggar oleh si pelaku.
Pada  awalnya  semua  pengadilan  negeri  berwenang  mengadili  semua perkara pidana, namun setelah diberlakukan Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  kewenangan  mengadili perkara  korupsi  diatur  khusus  sebagaimana  pasal  2  UU  No  46  Tahun  2009 yaitu : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada  di  peradilan  umum.  Kemudian  dipertegas  dalam  pasal  5  UU  No  46 tahun 2009 yaitu “ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan  yang  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara tindak pidana korupsi.”
Hakim    diberi    wewenang    oleh    undang-undang    untuk    menerima, memeriksa,    dan    memutus  suatu  perkara  pidana.  Dengan  kewenangan tersebut,  maka  hakim  harus  berbuat  adil  dalam  menangani  suatu  perkara. 19 Hakim  dalam  mengani  suatu  perkara  dalam  membuat  suatu  pustusan  harus mempertimbangan fakta dan peristiwa yang sebenarnya terjadi yang terungkap dalam  persidangan.  Dengan  berdasarkan  aspek  fakta  dan  peristiwa  tersebut hakim  dalam  melakukan    penemuan  hukum  yang  tepat  sehingaa  keputusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. 20
Kewenangan hakim dalam menangani tindak pidana korupsi pada awal pembentukan  Pengadilan  Tipikor,  diatur  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  Undang- undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai hakim yang memeriksa perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim pengadilan negeri, sering disebut juga hakim karir dan hakim ad  hoc sehingga  salah  satu  karakterisitik  dari  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  (Tipikor)  yang  membedakannya  dengan  pengadilan  umum  dalam memeriksa perkara korupsi adalah komposisi hakimnya. 21
B. Putusan Hakim Tentang Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor
19 Yohana  Puspitasari  Wardoyo  Sulardi,  “Kepastian  Hukum,  Kemanfaatan,  Dan  Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt.,” Jurnal Yudisial 8, no. 3 (2015): 251–68, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i3.57.
20 Rusman,  Oksep  Adhayanto,  Ayu  Efritadewi,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsiberdasarkan Putusan Nomor 3 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / PN Tpg ( Studi Pidana Uang Pengganti ),” Student Online Journal 1, no. 2 (2020): 888–98.
21 Rusman, Oksep Adhayanto, Ayu Efritadewi.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  korupsi  sangatlah  berbahaya untuk  stabilitas  dan  keamanan  negara.  Korupsi  bisa  mempengaruhi  dalam segala  bidang  dan  sektor  kehidupan  masyarakat  secara  luas.  Tindak  pidana korupsi  yang  bisa  membudidaya  di  negeri  ini  dapat  menjadikan  timbulnya krisis ekonomi, rusaknya nilai-nilai demokrasi dan nilai moralitas bangsa. 22 Salah    satu    unsur    Tipikor    di    dalam    Pasal    2    dan    Pasal    3 UU    31  Tahun  1999    jo.    UU    20  Tahun  2001    adalah    adanya    kerugian keuangan    negara.  Unsur    tersebut    memberi  konsekuensi  bahwa pemberantasan  Tipikor  tidak  hanya  bertujuan  untuk  membuat  jera  para koruptor      melalui      penjatuhan      pidana      penjara      yang      berat, melainkan      juga  memulihkan      keuangan      negara      akibat      korupsi, sebagaimana      ditegaskan      dalam  Konsiderans    dan    Penjelasan    Umum UU    31  Tahun  1999.    Oleh    UU,    instrumen    untuk  memulihkan keuangan    negara    tersebut    dimasukkan    dalam    pidana    tambahan berupa  pembayaran    uang    pengganti.    Mengutip    Paragraf    8    Penjelasan UU    31Tahun1999 “....UU ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat      membayar      pidana      tambahan      berupa uang      pengganti      kerugian      negara.”  Rumusan    tersebut    menyuratkan bahwa    uang    pengganti    bertujuan    untuk    mengganti kerugian negara. 23
Keberadaan  Pengadilan  Tipikor  saat  ini  belum  di  semua  pengadilan negeri  tetapi  baru  beberapa  pengadilan  negeri  yang  ditetapkan  sebagai Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pengadilan  negeri  yang  berwenang mengadili  perkara  korupsi  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di beberapa  daerah  Indonesia  salah  satunya  adalah  Pengadilan  Tipikor  pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang meliputi wilayah hukum seluruh wilayah Propinsi Aceh.
Berdasarkan data yang termuat di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara  pada  Pengadilan  Negeri/Tipikor  Banda  Aceh  ditemukan  2  Perkara Korupsi  yang  duduk  perkaranya  sama  yaitu  dakwaan  penuntut  umum  tidak mencantumkan  ketentuan  pasal  18  UU  Tipikor  namun  diputus  berbeda  oleh hakim tentang pidana uang pengganti.
Salah  satu  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  terkait dengan  penelusuran  perkara  pada  Pengadilan  Negeri/Tipikor  Banda  Aceh
22 Rika  Ekayanti,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator  Terkait  Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, 4 (1), 2015, Hlm. 138,” Jurnal Magister Hukum Udanaya 4, no. 1 (2015): 138–49.
23 Ridwan, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin, “Journal of Lex Generalis (JLS),” Journal of Lex Theory 1, no. 2 (2020): 116–28, https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.285.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
ditemukan  perkara  korupsi  yang  duduk  perkaranya  sama  yaitu  dakwaan penuntut umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor namun diputus  berbeda  oleh  hakim  tentang  pidana  uang  pengganti,  yaitu  Putusan Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bna, atas nama Terdakwa M. Mirza Ilvandi Alias Pandi Bin Ilyas, menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa.
1. Dakwaan  berbentuk  subsidairitas,  Primair:  Pasal  2  ayat  (1)  UU Tipikor, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, Subsidair : Pasal 3 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.
2. Tuntutan Penuntut Umum:
a. Menyatakan  terdakwa  M.  Mirza  Ilvandi  alias  Pandi  bin  Ilyas terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  bersalah melakukan  tindak  pidana “Setiap Orang Yang dengan Tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi,menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam  pidana  dalam Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP , dalam dakwaan Subsidair kami; b. Menjatuhkan  Pidana  penjara  terhadap  Terdakwa  M.  Mirza Ilvandi  alias  Pandi  bin  Ilyas  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta    rupiah)  subsidair  3  (tiga) bulan,  dikurangkan  dengan  lamanya  terdakwa  berada  didalam tahanan  sementara  dan  dengan  perintah  agar  terdakwa  tetap berada didalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 344.404.482,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus empat ribu  empat  ratus  delapan  puluh  dua  rupiah).  Dalam  perkara  ini terdakwa  M.  Mirza  Ilvandi  Alias  Pandi  Bin  Ilyas  pada  tahap Penuntutan  telah  menyerahkan/menitipkan  uang  tunai  sebesar Rp190.000.000,00  (seratus  sembilan  puluh  juta  rupiah)  untuk pembayaran uang pengganti sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan  oleh  terdakwa  M.  Mirza  Ilvandi  Alias  Pandi  Bin  Ilyas sebesar Rp154.404.482,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), apabila terdakwa tidak  membayar  sisa  uang  pengganti    tersebut  paling  lama  dalam waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  Pengadilan  memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar  uang  pengganti  maka  diganti  dengan  pidana  penjara selama 6 (enam) bulan.
Putusan Hakim : 1. Menyatakan Terdakwa Rifan Mailizar Bin H. Zamzami Abdul Gani tersebut  diatas,  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan “Tindak Pidana” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  dakwaan  Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rifan Mailizar Bin H. Zamzami Abdul Gani tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  “Tindak  Pidana  Korupsi  Secara  Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  selama  2  (dua)  tahun  denda  sejumlah  Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum  Terdakwa  untuk  membayar  uang  pengganti  sejumlah Rp338.404.482,00  (tiga  ratus  tiga  puluh  delapan  juta  empat  ratus empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
Sekilas  putusan  ini  telah  mengabaikan  asas  kepastian  hukum  karena hakim  telah  menjatuhkan  putusan  di  luar  yang  didakwakan  oleh  penuntut umum.  Di  mana  pada  perkara  pidana  dasar  hakim  menjatuhkan  putusan berdasarkan  kepada  surat  dakwaan  dan  segala  sesuatu  yang  terbukti  di  saat pemeriksaan di persidangan.
Meskipun  penuntut  umum  tidak  mempertimbangkan  dalam  surat tuntutannya mengenai pidana tambahan, namun Majelis Hakim mempertimbangkan  mengenai  Pasal  18  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana. Korupsi  disebut  secara  jelas  bahwa  pembayaran  uang  pengganti  sebesar- besarnya adalah sama dengan harta benda  yang diperoleh dari tindak pidana korupsi  tersebut,  maka  untuk  menentukan  jumlah  besarnya  uang  pengganti harus diperhitungkan terlebih dahulu berapa uang negara  yang telah diambil oleh  terdakwa  untuk  kepentingan  pribadinya,  sehingga  kerugian  keuangan negara dapat dibebankan kepada terdakwa. 24
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Dasar  pertimbangan  hakim  tetap  menjatuhkan  pidana  uang  pengganti kepada terdakwa meskipun surat dakwaan penuntut umum tidak dihubungkan ( junto/jo) Pasal  18 UU  Tipikor, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 103, yaitu sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa walaupun penuntut umum di dalam surat dakwaannya tidak  menjuctokan/menghubungkan  Pasal  18  Undang-undang  Nomor  31 tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam perkara ini terdapat kerugian keuangan berdasarkan hasil audit dari BPKP dan juga berdasarkan fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan  Terdakwa  M.  Mirza  Ilvandi alias Pandi Bin Ilyas telah menerima atau memperoleh uang dari kerugian keuangan  negara  tersebut  dan  terdakwa  juga  telah  mengembalikan sebahagian  dari  kerugian  keuangan  negara  yang  diperolehnya  tersebut, maka  kepada  terdakwa  harus  pula  dibebankan  untuk  membayar  uang pengganti;”
Dari pertimbangan hukum di atas terlihat hakim ragu-ragu menjatuhkan putusan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi yang tidak didakwakan Pasal 18 UU Tipikor, tetapi karena terdakwa telah mengembalikan sebagian dari  kerugian  keuangan  negara,  maka  hakim  menghukum  terdakwa  untuk membayar uang pengganti, terlihat di sini faktor utama penjatuhan pidana uang pengganti bukan karena kepastian aturan UU Tipikor yang mewajibkan setiap orang  yang  merugikan  keuangan  negara  dan  menikmati  uang  korupsi  harus dijatukan hukuman tambahan membayar uang pengganti.
Efektivitas pidana denda tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana  korupsi,  karena  pidana  denda  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak pidana  korupsi  dapat  diganti  dengan  pidana  kurungan  dan  lamanya  masa kurungan  tidak  sesuai  dengan  jumlah  kerugian  keuangan  negara  akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pidana ganti kerugian (denda) tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana denda  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi  masih  terlalu rendah jumlahnya. 25
Dalam  kasus  ini  hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  uang  pengganti kepada terdakwa meskipun pada Pasal 18 UU Tipikor dilatar belakangi karena terdakwa  telah  mengembalikan  sebagian  kerugian  keuangan  negara  yang diperolehnya  dari  perbuatan  korupsinya.  Sistem  peradilan  pidana  harus
25 Diding  Rahmat,  “Korupsi  Di  Indonesia  Formulation  of  Fine  Criminal  Policies  and Replacement Money in Criminal Enforcement,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 8, no. 1 (2020): 78–88, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.686.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menghindari mengandalkan pengakuan tersangka/terdakwa dalam pembuktian supaya  tidak  terjebak  pada  praktik  pelanggaran  HAM  sebagaimana pengalaman berlakunya HIR. 26
Hakim  dilarang  menjatuhkan  putusan  dengan  kondisi  ragu-ragu  yang dikenal dengan asas “ In Dubio Pro Reo” jika hakim ragu-ragu dengan sesuatu hal  harusnya  yang  dilakukan  hakim  adalah  memutuskan  hal-hal  yang menguntungkan  untuk  terdakwa.  Dalam  setiap  menjatuhkan  putusan  hakim harus haqqul  yaqin dengan  putusan  yang  dijatuhkannya  sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Pada  putusan  Pengadilan  Tipikor  Banda  Aceh  Nomor  11/Pid.Sus- TPK/2019/PN. Bna    ini belum diperoleh argumen hukum yang kuat tentang boleh  tidaknya  hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  uang  pengganti  dalam perkara korupsi yang tidak didakwakan Pasal 18 UU Tipikor. Namun demikian keberanian hakim ini mengambil  putusan penjatuhan pidana uang pengganti kepada  terdakwa  sudah  sewajarnya  untuk  diapresiasi.  Perkara  ini  pun  tidak dilakukan  upaya  hukum  banding  baik  oleh  penuntut  umum  dan  terdakwa sehingga tidak dapat diuji oleh badan    peradilan yang lebih tinggi.
Sedangkan  dalam  perkara  Nomor  12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.  Bna,  atas nama  Terdakwa  Rifan  Mailizar  Bin  H.  Zamzami  Abdul  Gani,  hakim  tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa, dengan  amar putusan sebagi berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Rifan Mailizar Bin H. Zamzami Abdul Gani tersebut  diatas,  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan “Tindak Pidana” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  dakwaan  Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rifan Mailizar Bin H. Zamzami Abdul Gani tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  “Tindak  Pidana  Korupsi  Secara  Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  selama  2  (dua)  tahun  denda  sejumlah  Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Putusan Pengadilan Tindak Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Bna menolak menjatuhkan putusan pidana
26 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana .
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
uang pengganti dengan pertimbangan hukum putusan yang dirumuskan pada halaman 215 yaitu :
“Menimbang,  bahwa  dalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  yaitu dakwaan  primer  dan  dakaan  subsider  tidak  dihubungkan  dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  yaitu  pasal  yang  mengatur  tentang  penjatuhan  pidana tambahan bagi Terdakwa Rifan Milizar Bin H. Zamzami Abdul Gani yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi  dan ada memperoleh harta  kekayaan  dari  tindak  pidana  yang  dilakukannya  tersebut,  dan berdasarkan  Pasal  182  ayat  (4)  KUHAP  maka  majelis  tidak mempertimbangkannya, maka terhadap uang pengganti tersebut tidak dapat dibebankan kepada terdakwa”.
Dari  pertimbangan  hukum  di  atas  terlihat  hakim  perkara  ini  lebih menonjolkan  asas  kepastian  hukum  namun  kalau  dikaji  secara  hukum  acara pidana yang berlaku putusan hakim tersebut yang mempermasalahkan bentuk atau  formalitas  surat  dakwaan  penuntut  umum  menjadi  kewenangan  materi eksepsi  bagi  terdakwa  atau penasihat hukumnya  sebagaimana kentuan Pasal 156    KUHAP  namun  instrumen  hukum  tersebut  tidak  digunakan  oleh terdakwa  atau  penasihat  hukum  nya.  Karena  tidak  ada  keberatan  tentang formalitas dakwaan tentunya perkaranya dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara yang tentunya diakhiri dengan putusan hakim bersalah atau tidaknya terdakwa.
Dalam putusan ini juga tampak jelas hakim ragu-ragu mengadili perkara korupsi tidak didakwakan Pasal 18 UU Tipikor, dalam menjatuhkan ataupun membebaskan  terdakwa  dari  pidana  pembayaran  uang  pengganti  kepada terdakwa Milizar Bin H. Zamzami Abdul Gani yang telah terbukti berdasarkan hasil  pemeriksaan  dipersidangan  memperoleh  harta  benda  dari  perbuatan korupsinya” sehingga terlihat argumen hukumnya sangat dangkal dan belum memberikan dasar hukum bagi hakim lain untuk mengikuti putusan tersebut jika menghadapi kasus yang sama ataupun serupa.
Problema di atas terjadi karena UU Tipikor tidak memberikan penjelasan rinci  tentang  proses  penerapan  Pasal  18  UU  Tipikor,  apakah  harus dicantumkan secara tegas di dalam dakwaan penuntut umum. Demikian juga dengan KUHAP sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat umum berlaku sebagai  pedoman  penangan  semua  perkara  pidana  di  Indonesia  kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus.
Pasal  18  UU  Tipikor  secara  tegas  menyatakan  bahwa  pidana  uang pengganti merupakan pidana tambahan yang diatur khusus dalam UU Tipikor selain  yang  diatur  dalam  pasal  10  KUHP,  tetapi  KUHP  sendiri  tidak  pula mengatur secara jelas  bagaimana  cara penerapan  pidana tambahan, tersebut.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
KUHP hanya memberikan penjelasan makna masing-masing pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman hakim).
Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  pernah  menerbitkan  himbauan kepada  seluruh  jaksa  penuntut  umum  melalui  surat  nomor  :B- 209/F/Ft.1/10/2009  tanggal  30  Januari  2009,  perihal  bentuk  surat  dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan    Pasal 3 UU Tipikor    dalam surat dakwaan, sebagaimana tertuang pada angka 6 menyebutkan :
“meskipun Pasal 18 UU Tipikor bukan merupakan unsur delik, akan tetapi  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tetap  perlu dicantumkan  dalam  surat  dakwaan  untuk  memberikan  kepastian supaya  terdakwa  dijatuhi  hukuman  tambahan  atas  pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999”.
Jika  ditelaah  surat  nomor  :B-209/F/Ft.1/10/2009  tanggal  30  Januari 2009  yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung dari  segi  bentuknya hanyalah berupa  surat  biasa  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  hiraraki  peraturan perundang-undangan karena bukan berbentuk Peraturan Jaksa Agung    (lihat Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan)  sehingga  tidak  bersifat  mengikat  bagi  para penuntut  umum  secara  hukum.  Dari  sisi  isi  muatannya  juga  bukan  suatu perintah  tetapi  berupa  anjuran  kepada  para  jaksa  penuntut  umum,  Namun demikian  surat  tersebut  tidak  pula  memberikan  penjelasan  akibat  hukum apabila Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Namun demikian tentunya surat ini lahir karena sudah sering terjadi praktek penuntutan perkara korupsi yang tidak mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
Melihat  fenomena  di  atas  jelaslah  ada  kekosongan  hukum  tentang penerapan Pasal 18 UU Tipikor dalam praktek penanganan perkara korupsi, sehingga  terjadi  ketidak  pastian  hukum.  Masyarakat    tentunya  menjadi bingung dengan kondisi hukum yang demikian. Dari penelaahan kasus di atas telah ditemukan masih ada kelemahan dalam penerapan hukum pidana uang pengganti Indonesia.
Sering  sekali  seorang  hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  terbentur dalam menentukan putusan karena tidak adanya hukum atau hukumnya tidak jelas dan lengkap, hal ini sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang  menyebutkan  “hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dan memahami nilai-nilai hukkum dan rasa keadilan masyarakat  yang hidup ditengah masyarakat.” oleh karenanya hakim juga dianggap tahu semua hukum ( ius  curia  novit). Dalam  kondisi  ini  maka  hakim  harus  menggunakan kewenanganannya  sebagai  pejabat  yang  diamanatkan  untuk  melakukan penemuan hukum.
Fakta-fakta atau kejadian di atas merupakan beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh hakim dalam mengadili perkara korupsi yang dakwaannya penuntut  umum  tidak  menjerat  terdakwa  dengan  Pasal  18  UU  Tipikor. Biasanya jika penuntut umum tidak menjerat  terdakwa dengan  Pasal  18 UU Tipikor  maka  penuntut  umum  di  dalam  berita  acara  penyidikan  atau  dalam surat dakwaannya tidak akan mendalami unsur aliran uang yang diterima oleh terdakwa hanya fokus kepada unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa serta tidak dilakukan lagi penyitaan terhadap aset terdakwa.

## III. PENUTUP
Pasal 18 UU Tipikor adalah merupakan pidana tambahan yang menjadi sanksi khusus dalam perkara tindak pidana korupsi guna mengambil kembali uang  negara  dari  para  koruptor.  Meskipun  UU  Tipikor  tidak  memberikan aturan tentang cara penerapan  Pasal 18 karena pidana uang pengganti bukan sebagai rumusan unsur perbuatan pidana ( delict) tetapi merupakan ketentuan materiil  berupa  sanksi  tambahan  khusus  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  10 KUHP  tidak  didakwakannya  Pasal  18  UU  Tipikor  tidaklah  menghilangkan kewenangan  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  uang  pengganti  kepada terdakwa. Pidana pengganti sebagai pidana tambahan yang sifatnya fakultatif tetapi  bagi  terdakwa  yang  telah  terbukti  menikmati  aliran  uang  korupsi mestinya penjatuhan pidana uang pengganti bersifat imperatif dilakukan oleh hakim. Selain masalah penjatuhan pidana uang pengganti juga terjadi disparitas dalam  penjatuhan  pidana  penjara  pengganti  apabila  uang  pengganti  tidak dibayarkan oleh terdakwa, sering terjadi penjatuhan pidana penjara pengganti tidak sepadan dengan nilai uang pengganti yang harus dibayarkan. Keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana uang penganti lebih menonjolkan    asas kepastian  hukum  atas  tidak  adanya  tuntutan  dari  jaksa  penuntut  umum  akan adanya pidana uang pengganti.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Fatah,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Henny  Juliani.  “Kajian  Yuridis Penerapan  Unsur  Merugikan  Keuangan  Negara  Dalam  Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi.” Diponegoro  Law  Review 6,  no.  31 (2017): 1–15.
Ade Mahmud. “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, no. 2 (2017): 137–56. Ali,  Dahlan.  “Eksekusi  Uang  Pengganti  Terhadap  Terpidana  Dalam  Tindak
Pidana  Korupsi  Oleh  Kejaksaan  Tinggi  Aceh.” Kanun:  Jurnal  Ilmu Hukum 18, no. 2 (2016): 319–36.
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
https://doi.org/10.24815/kanun.v18i2.5927. Ali, Mahrus. Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi . Yogyakarta: UII Press, 2013.
Ekayanti, Rika. “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia”,  4  (1),  2015,  Hlm. 138.” Jurnal Magister Hukum Udanaya 4, no. 1 (2015): 138–49. Laowo, Yonathan Sebastian. “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Education  And  Development 4,  no.  1  (2018):  90–91. http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/281/158.
Machmud,  Bahrudin,  Muhammad  Junaidi,  and  Amri  Panahatan  Sihotang. “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.” USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  362–77. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368.
Mahmud, Ade. “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (2018): 347. https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262.
Mahmud  Mulyadi,  M.  Hamda,  Hasim  Purba.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam  Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi.” USU Law Journal 4, no. 2 (2016): 42–55.
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Noviyanti, Rahma, Elwi Danil, and Yoserwan Yoserwan. “Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Wawasan Yuridika 3, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236.
Puteri,  Rizqi  Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal  Arifin. “Reorientasi
Sanksi  Pidana  Dalam  Pertanggungjawaban  Korporasi  Di  Indonesia.” Jurnal Usm Law Review 3, no. 1 (2020): 98–111.
https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.
Putri, Nastiti Rahajeng. “Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6, no. 1 (2018): 42. https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1239.
Rahmat, Diding. “Korupsi Di Indonesia Formulation of Fine Criminal Policies and Replacement Money in Criminal Enforcement.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 8, no. 1 (2020): 78–88. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.686.
Ridwan, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin. “Journal of Lex Generalis (JLS).” Journal  of  Lex  Theory 1,  no.  2  (2020):  116–28. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.285.
Rusman,  Oksep  Adhayanto,  Ayu  Efritadewi.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Tindak  Pidana  Korupsiberdasarkan  Putusan  Nomor  3  /  Pid.Sus-Tpk  / 2018 / PN Tpg ( Studi Pidana Uang Pengganti ).” Student Online Journal 1, no. 2 (2020): 888–98.
Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan
Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Keadilan  Terhadap  Perkara  Pidana  Anak:  Kajian  Putusan  Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt.” Jurnal  Yudisial 8,  no.  3  (2015):  251–68. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i3.57.
Suyanto,  Aryas  Adi.  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga
Korupsi Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 39–67. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231.
Yusti  Probowati  Rahayu. Dibalik  Putusan  Hakim,  Kajian  Psikologi  Hukum Dalam Perkara Pidana . Sidoharjo: Citramedia, 2005.