KRISIS IDENTITAS BUDAYA: STUDI POSKOLONIAL PADA PRODUK DESAIN KONTEMPORER

## Wirawan Sukarwo
Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI wirawansukarwo@gmail.com

## Abstrak
Pembentukan  identitas nasional di tengah tingginya diversitas  budaya  merupakan polemik  bangsa bekas terjajah, seperti Indonesia. Krisis identitas yang melanda tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu konsep identitas, politik kebudayaan, dan kapitalisme global. Sebagai bangsa bekas terjajah, Indonesia masuk ke fase  penjajahan  baru  yang  tidak  lagi  bersifat  fisik  melainkan  mental.  Teori  poskolonial  membantu  para praktisis desain untuk mengurai dan membangun kesadaran kolektif akan situasi krisis ini. Melalui konsep hibridisasi  budaya  dan  mimikri,  produk-produk  desain  kontemporer  memberikan  ruang  untuk mengaktualisasikan  narasi  kebudayaan  daerah  yang  terpinggirkan.  Pada  titik  inilah,  produk  desain komunikasi visual dapat menjadi juru bicara kelompok subaltern dalam konteks kebudayaan daerah.
Kata kunci: Krisis identitas budaya, poskolonial, hibriditas, mimikri.

## Abstract
The construction of national identity in the middle of high cultural diversity is a polemic to former colonized peoples such as Indonesia. The identity crisis that hit was caused by three factors namely; the concept of identity, cultural policies, and global capitalism. As a former colonized nation, Indonesia entered into a new colonial phase that is no longer physically but mentally. Postcolonial theory helps design practitioners to  parse  and  build  a  collective  awareness  of  this  crisis  situation.  Through  the  concept  of  cultural hybridization  and  mimicry,  contemporary  design  products  provide  space  to  actualize  the  narratives  of marginalized local cultures. At this point, visual communication design products can be the spokesperson of the subaltern group in the context of regional culture.
Key words: Cultural identity crisis, postcolonial, hybridity, mimicry.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang tercatat  memiliki  diversitas  budaya tertinggi di dunia. Predikat ini memberi- kan problematika tersendiri ketika usaha serius pencarian identitas budaya nasional  baru  dimulai  pada  masa-masa kemerdekaan. Integrasi dan penyatuan di tengah  keragaman  menjadi  pekerjaan yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Selama berabad-abad sebelumnya, diversitas  tersebut  telah  menjadi  sarana yang  efisien  bagi  pihak  penjajah  untuk memperkuat  penguasaan  atas  negeri jajahan. Rezim kolonial mengelola segala perbedaan budaya di antara suku bangsa di  Nusantara  untuk  menentukan  atribut dan  perilaku  rakyat  jajahan  seperti  yang mereka inginkan.
Mulai  dari  era  revolusi  ke- merdekaan  Indonesia  sampai  dengan masa  reformasi,  diversitas  budaya  tetap menjadi  pekerjaan  rumah  yang  belum selesai.  Semangat  untuk  menyatukan seluruh  elemen  masyarakat  adat  dalam bungkus  nasionalisme  tidak  pernah  ber- hasil  memuaskan  seluruh  pihak.  Mulai dari rezim Presiden Soekarno hingga hari ini,  identitas  nasional  dalam  ranah  ke- budayaan  masih  dalam  proses  pem- bentukan.
Keilmuan desain komunikasi visual  mengisi  peran  strategis  sekaligus gamang  dalam  proses  pembentukan identitas  budaya  ini.  Di  satu  sisi,  ke- ilmuan  desain  memiliki  preferensi  yang sangat  kuat  untuk  melestarikan  dan mengaktualisasikan  nilai-nilai  budaya tradisional.  Hal  tersebut  ditunjukkan dengan maraknya produk-produk budaya kontemporer  yang  memiliki  tendensi pelestarian  kebudayaan  lokal.  Riset  dan perancangan yang dilakukan para akademisi  pada  keilmuan  ini  juga  me- nunjukkan semangat yang jelas pada isu- isu  konservasi  budaya.  Namun,  di  sisi lain,  keilmuan  desain  sangat  berkaitan
dengan  perkembangan  industri  budaya pada  masyarakat  kapitalisme  muktahir yang sejatinya memiliki banyak paradoks.
Makalah  ini  memberi  sebuah pengantar studi poskolonial yang dipakai secara  praktis  sebagai  teori  kritik  pada perkembangan produk budaya
kontemporer,  khususnya  produk-produk desain komunikasi visual. Konsep seperti hibridisasi  budaya  dan  mimikri  yang merupakan  turunan  langsung  dari  teori poskolonial  merupakan  salah  satu  jalan tengah untuk menghubungkan kebutuhan akan  konservasi  budaya  di  satu  sisi dengan modernisasi di sisi lain.
Seorang  desainer  komunikasi visual,  tidak  ubahnya  seperti  seniman, sastrawan,  dan  para  agen  kebudayaan lainnya  yang  terus-menerus  membentuk gagasan  mengenai  identitas.  Melalui produk-produk desain kontemporer seperti animasi, poster, komik, infografis dan  lain-lain,  identitas  nasional  bisa dibangun dengan kerangka yang independen  dan  memiliki  subjektivitas tinggi. Independensi tersebut pada gilirannya akan menjadi modal kuat bagi negara  untuk  menghadapi  berbagai tantangan di era globalisasi.

## PEMBAHASAN

## Krisis Identitas Budaya
Setidaknya,  ada  tiga  hal  yang menjadi  akar  krisis  identitas  budaya  di Indonesia. Pertama adalah konsep identitas  itu  sendiri  yang  tidak  pernah menjadi  sesuatu  yang  absolut  dan permanen.  Berikutnya  adalah  kebijakan budaya  terkait  politik  kebudayaan  dari setiap rezim yang berkuasa di Indonesia. Sementara yang terakhir tentu saja akibat invasi kapitalisme global yang memberi- kan banyak sekali celah ambiguitas pada pengembangan dan pembentukan identitas budaya nasional.
Akar krisis pertama adalah konsep  identitas  yang  memiliki  banyak problematika. Konsep mengenai identitas membawa  masalahnya  sendiri  ketika dijabarkan dan dimaknai. Identitas secara sederhana  dimaknai  sebagai  segala  se- suatu  yang  membedakan  seseorang dengan  yang  lainnya.  Frase  “segala sesuatu”  bertendensi  pada  sifat  yang plural  dan  dinamis.  Stuart  Hall  bahkan memberi  tekanan  pada  konsep  identitas sebagai  sesuatu  yang  tidak  pernah sempurna, selalu dalam proses, dan selalu dibentuk  dari  dalam  (Rutherford,  1990: 222).  Kondisi  ini  berjalan  beriringan dengan  proses  pembentukan  identitas nasional Indonesia yang juga masih jauh dari kata selesai.
Amin  Maalouf  (2004)  dalam catatannya  menyebut  bahwa  identitas bekerja  melalui  krisis.  Hal  ini  senada dengan Yasraf Amir Piliang (2010: 367) yang  mengatakan  bahwa  identitas  hanya akan menjadi sebuah isu tatkala ia berada dalam  situasi  krisis.  Seorang  manusia yang  merupakan  entitas  dari  sebuah kelompok membangun identitasnya dengan  cara  yang  sangat  kompleks.
Identitas  ditenggarai  sebagai  sebuah silang-menyilang afiliasi nilai dan internalisasi  yang  terbangun  selama hidup  seseorang.  Amin  Maalouf  me- yakini  tidak  ada  identitas  yang  bersifat tunggal melainkan bersifat dominan atau sub-ordinat.  Sebagai  contoh,  seseorang dapat  memiliki  identitas  dalam  dirinya sekaligus sebagai seorang Sunda, Muslim,  Indonesia,  bahkan  Jakmania (kelompok  suporter  klub  sepakbola Persija).
Semua  identitas  tersebut  bisa berada  dalam  waktu  bersamaan  dalam diri  seseorang  dan  menjadi  dominan tatkala  dihadapkan  pada  krisis.  Sebagai contoh, ketika identitas seseorang sebagai suporter  Persija  (Jakmania)  tengah menghadapi krisis dengan suporter Persib Bandung (Viking), maka ia akan menjadi
Jakmania  yang  fanatik.  Identitasnya sebagai  seorang  Jakmania  menjadi dominan dibandingkan identitasnya yang lain.  Pada  saat  itulah,  dia  bisa  saja menyerang  kelompok  yang  sebenarnya memiliki banyak irisan identitas dengan- nya.  Ia  bisa  saja  menyerang  seseorang yang  sama-sama  beragama  Islam,  ber- suku  Sunda,  dan  berkewarganegaraan Indonesia.
Pada  kesempatan  yang  lain,  bisa jadi  kelompok  yang  pernah  ia  serang dalam konteks fanatisme suporter sepak- bola  menjadi  saudara  seperjuangan-nya ketika  identitas  mereka  yang  beriris-an sama-sama menghadapi masalah (krisis). Misalnya, seorang anggota Jakmania bisa tiba-tiba  bergabung  bersama  anggota Viking  dalam  demonstrasi  menolak penistaan  agama.  Seperti  yang  terlihat pada  demonstrasi  besar  tanggal  2 Desember  tahun  2016.  Saat  itu,  sekitar tujuh juta umat Islam dari berbagai latar belakang  hadir  di  Jakarta  dalam  demo menolak  penistaan  agama.  Hal-hal  se- macam  ini  akan  terus-menerus  ber- langsung  dalam  hidup  seseorang  dan secara  kolektif  di  tengah  masyarakat dengan intensitas yang beragam.
Dalam ranah kebudayaan, identifikasi etnis seseorang akan menjadi bias ketika ia masuk ke ruang publik yang plural  seperti  kota-kota  besar.  Konflik dan  perselisihan  yang  didasarkan  pada identitas kesukuan akan melemah dengan sendirinya ketika pluralitas dimampatkan dalam  ruang  publik  yang  sama  dan terbatas.  Ditambah  lagi,  tekanan  gaya hidup  masyarakat  urban  yang  kurang memberikan  celah  representasi  identitas etnis  bagi  para  anggotanya.  Saat eksistensi  identitas  budaya  tradisional mulai  terpinggirkan  dan  tereduksi,  saat itulah  identitas  juga  masuk  ke  situasi krisis.
Akar  krisis  yang  kedua  adalah kebijakan budaya yang dipraktikkan oleh rezim  penguasa.  Secara  khusus,  hal  ini
diulas  oleh  Tod  Jones  (2015)  dalam bukunya  yang  berjudul  Kebudayaan  dan Kekuasaan di Indonesia. Dalam bukunya itu,  Jones  memaparkan  berbagai  politik kebudayan  di  Indonesia  yang  secara sengaja  diterapkan  sesuai  kepentingan politis setiap rezim yang pernah berkuasa. Benang merah dari setiap rezim penguasa ini  adalah  keingingan  untuk  membentuk identitas budaya nasional dalam semangat keberagaman.
Politik  kebudayaan  yang  dijalan- kan  oleh  setiap  rezim  penguasa  di Indonesia  berakar  pada  konsep  pem- bentukan  negara-bangsa  yang  ada  di Eropa. Sejak pecahnya Revolusi erancis, proses pembentukan negara-bangsa yang baru di Eropa adalah proses homogenisasi  kultural  dan  bukan  rasial. Menurut  T.K.  Oommen  (2009:  207), sebuah  bangsa  haruslah  menjadi  bangsa yang  homogen  untuk  mendapatkan pemerintahan yang efektif. Namun, di sisi lain,  ide  homogenisasi  yang  dikemas dalam  wacana  nasionalisme  seperti  di Indonesia  bisa  menjadi  alat  pemusnah identitas budaya daerah. Hal ini diperkuat oleh  pendapat  Furnivall  yang  dikutip T.K.  Oommen  (2009:  208) yang mengatakan  bahwa  nasionalisme  pada masyarakat  yang  plural  adalah  sebuah kekuatan  pengacau  yang  cenderung  me- mecah  belah  dan  bukan  mengonsolidasi tatanan sosial.
Wujud  homogenisasi  kultural yang  paling  terasa  di  Indonesia  adalah penetapan  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  resmi  negara.  Hal  ini  kontras dengan  yang  terjadi  di  Eropa  seperti Inggris  dan  Prancis.  Di  kedua  negara tersebut, bahasa resmi negara dipilih dari bahasa  yang  paling  banyak  dituturkan oleh  masyarakat  mereka.  Dalam  kasus Indonesia, bahasa Indonesia justru menjadi bahasa asing bagi sebagian besar masyarakat  ketika  ia  diperkenalkan. Bahasa  Indonesia  telah  menyebabkan hilangnya  sebagian  besar  bahasa  daerah
di  Indonesia  (Oommen,  2009:  227). Padahal,  bahasa  adalah  alat  identifikasi utama  sebuah  kebudayaan  karena  ia adalah  unsur  yang  membedakan  satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Rusak  dan  lestarinya  sebuah  bahasa, menjadi penanda status eksistensi identitas kebudayaan tersebut.
Proses  pembentukan  kebudayaan nasional  itulah  yang  justru  menjadi  akar krisis  identitas  budaya.  Diversitas  ke- budayaan yang sangat tinggi di Indonesia membuat proses pemilah-milahan budaya daerah  untuk  diangkat  menjadi  budaya nasional  menjadi  seperti  politik  belah bambu.  Menurut  T.M.  Dhani  Iqbal (2014),  politik  belah  bambu  dalam kebudayaan  adalah  mengangkat  satu kebudayaan  dan  menginjak  kebudayaan yang lain dalam waktu bersamaan. Hal ini sangat terlihat pada fenomena “Jawanisasi”  yang  terjadi  pada  beragam aspek  pembentukan  identitas  nasional. Misalnya,  penamaan  tanggal  2  Oktober sebagai hari batik nasional yang merupakan  contoh  teraktual  fenomena ini. Alih-alih menggunakan termin “kain tradisional”,  pemerintah  pusat  justru memilih  kata  “batik”  yang  berkonotasi pada  kain  tradisional  masyarakat  suku Jawa.  Padahal  di  luar  suku  Jawa,  kain tradisional memiliki nama yang beragam, seperti ulos (Batak), songket
(Palembang),  sasirangan  (Kalimantan Selatan), tapis (Lampung), dan lain-lain.
Contoh lainnya adalah peminggir- an sistem religi yang ada pada etnis-etnis minor.  Sistem  religi  adalah  salah  satu unsur  utama  yang  membentuk  identitas sebuah  kebudayaan.  Ironisnya,  bentuk negara  kesatuan  yang  sentralistik  hanya menyediakan  enam  pilihan  agama  resmi sebagai  bagian  dari  identitas  warga negara.  Sistem  religi  atau  agama  di  luar enam  agama  tersebut  akan  dilebur  atau dilenyapkan  sama  sekali  dalam  sistem administrasi  nasional.  Dengan  kata  lain, negara  tidak  mengakui  dan  tidak
memberikan  pelayanan  yang  seharusnya pada  praktik  peribadatan  agama-agama minor.
Merujuk pada sistem religi
Kaharingan yang dianut sebagian masyarakat  etnis  Dayak,  yang  tidak diakui  oleh  pemerintah  pusat.  Pada akhirnya,  untuk  mendapatkan  pelayanan yang  setara  dengan  warga  negara  lain, mereka  harus  mengisi  data  identitas mereka  dengan  memilih  salah  satu  dari enam  agama  yang  diakui.  Hal  semacam ini  menjadi  ironi  di  tengah  semangat pembentukan  identitas  nasional  yang berbasiskan  budaya  daerah.  Pembiaran dan pelestarian sistem semacam ini akan membuat  identitas  masyarakat  Dayak tergerus  dan  pada  gilirannya  akan musnah.
Terkait  politik  identitas  ke- budayaan  daerah,  konstitusi  formal  di Indonesia  bahkan  melemahkan  identitas masyarakat  adat  dengan  mencabut  ke- wenangan  lembaga  pemerintahan  adat untuk  menjalankan  fungsinya.  Meski lahir  kebijakan  otonomi  daerah,  ke- wenangan  lembaga  pemerintahan  adat tetap  tidak  dikembalikan.  Tidak  hanya sampai  di  situ,  negara  juga  tidak mengakui  kepemilikan  tanah  adat  yang selama  ini  menjadi  ruang  kultural independen  dari  kebudayaan  daerah. Dalam logika hukum formal di Indonesia, semua  lahan  di  komunitas  lokal  adalah milik negara (Acciaioli dalam Davidson, 2009:  338-339).  Pada  gilirannya,  hal  ini menjadi  celah  untuk  terbitnya  konsesi oleh  pemerintah  daerah  yang  ujungnya adalah pintu masuk para pengusaha untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam dan tentu saja budaya.
Akar  krisis  yang  ketiga  adalah invasi kapitalisme global yang tidak bisa dielakkan.  Kapitalisme  global  atau  yang dalam bahasa Yasraf Amir Piliang (2010) disebut  sebagai  kapitalisme  muktahir adalah inti perasan dari termin globalisasi.  Ancaman  eksistensi  tradisi
dan  kebudayaan  lokal  sangat  sering diarahkan  pada  globalisasi  yang  dalam pandangan banyak pakar membawa sifat hegemoni  dan  fasis.  Globalisasi  juga menjadi  penanda  era  pos-modernisme yang menggeser semua makna konsumsi, termasuk di dalamnya kode-kode estetika dari seni visual.
Kapitalisme global ini memuncul- kan apa yang disebut sebagai masyarakat post-industri  dan  kebudayaan  post- modern. Ciri utama dari masyarakat post- industri  adalah  budaya  konsumerisme yang  menggeser  makna  konsumsi  dari pemenuhan fungsi utilitas menjadi penanda  kelas  (simbolik)  dan  status sosial.  Sedangkan  postmodern  sering dikaitkan  dengan  kondisi  masyarakat ketika  gaya  hidup  konsumer  dan konsumsi  massa  mendominasi  cita  rasa dan  gaya.  Postmodernisme  dengan demikian  merupakan  suatu  era  baru perkembangan  kapitalisme  akhir  dan masyarakat  kontemporer  (Sugihartati, 2014: 136).
Setidaknya,  ada  tiga  kekuasaan yang beroperasi di atas budaya konsumerisme  yang  muncul  di  era postmodern  ini,  yaitu  kekuasaan  kapital, produser, dan media massa. Para sarjana dari  mazhab  Frankfurt  menyebut  relasi tiga kekuasaan itu sebagai totalitarian dan fasis  karena  ada  pengaturan  massa (konsumer) dari atas (produser) (Piliang, 2010: 146). Trilogi kekuasaan itulah yang beroperasi di belakang penciptaan produk-produk  budaya  populer  saat  ini. Produk  budaya  populer  meliputi  seluruh produk  kebudayaan  yang  diciptakan secara  massal  dan  komersial  (Heryanto,
2015: 22). Postmodernisme dan konsumerisme adalah wacana yang kerap muncul  dalam  diskursus  globalisasi. Secara sederhana, globalisasi bisa diartikan  sebagai  proses  menjadikan dunia ke dalam satu tatanan (order). Satu tatanan yang dimaksud adalah semua tata
nilai yang datang dari kekuatan-kekuatan budaya  superior  atau  koalisi  di  antara mereka.  Tatanan  nilai  itu  bisa  mewujud dalam  etika  dan  estetika.  Semua  hal tersebut  bertendensi  ancaman  terhadap kebudayaan  lokal.  Secara  radikal,  Amin Maalouf  (2004:  115)  bahkan  menyebut- kan bahwa sifat hegemonik dari globalisasi  akan  melahirkan  dua  bahaya besar. Pertama adalah musnahnya secara bertahap  berbagai  bahasa,  tradisi,  serta kebudayaan.  Sementara  yang  kedua adalah  dipeluknya  sikap-sikap  radikal atau bunuh diri oleh budaya-budaya yang terancam.
Memahami  status  terancamnya sebuah  kebudayaan  lokal  di  tengah  era globalisasi  bisa  dilihat  dari  contoh bagaimana  tari  cokek  betawi  bertahan saat ini. Tari tradisional seperti tari cokek dilestarikan  secara  turun-temurun  dari generasi ke generasi. Sementara saat ini, generasi  muda  Betawi  harus  me- nyandingkan  tari  cokek  dengan  tari modern  seperti  break  dance.  Hegemoni media  yang  memperkenalkan  break dance sebagai aktivitas masyarakat urban yang  modern  dan  kekinian  tidak  bisa dihindari. Globalisasi membungkus break dance  dengan  istilah-istilah  seperti; keren,  gaya,  dan  gaul.  Semua  hal  itu beririsan dengan kepentingan bisnis para kapitalis media untuk mendapatkan rating setingi-tingginya. Di sisi lain, tari cokek tetap berada di sanggar-sanggar kesenian daerah,  jauh  dari  peliputan  media  dan pengemasan estetik komersial layar kaca.
Kebijakan  yang  bersifat  top down dari pemerintah pusat ke masyarakat untuk melindungi kebudaya- an  daerah  mutlak  diperlukan  di  era globalisasi.  Seperti  halnya  kasus  tari cokek,  praktik,  dan  aktualisasinya  harus diinisiasi  langsung  oleh  otoritas  pe- nguasa.  Jika  tidak  ada  peran  pemerintah dalam  usaha  konservasi  budaya  ini, niscaya  masyarakat  akan  mengikuti mekanisme  pasar  yang  tersedia.  Hal  itu
sama saja dengan membebaskan seorang pemuda  Betawi  untuk  memilih  antara menonton pagelaran tari cokek atau break dance.  Kecenderungan pilihan dari sang pemuda  Betawi  itu  tentu  saja  mudah ditebak.  Hasil  dari  mekanisme  pasar bebas  itu  tentu  saja  akan  melenyapkan preferensi  masyarakat  terhadap  budaya tradisional mereka.

## Studi  Poskolonialisme  pada  Produk Desain
Krisis  identitas  yang  melanda negara  bekas  jajahan  seperti  Indonesia terjadi  dengan  kontraksi  serta  intensitas yang tinggi. Situasi itu diperparah dengan bentuk  negara  kesatuan  yang  telah disepakati  dan  dipertahankan  dari  rezim ke  rezim  mulai  masa  kemerdekaan sampai  hari  ini.  Dalam  perjalanan sejarah, sistem ekonomi kapital juga telah memenangi  pertarungan  yang  penuh darah  dengan  sosialisme  total  yang pernah  diusung  partai  komunis.  Sampai pada  masa  reformasi,  sistem  ekonomi kapital  berbasis  pasar  bebas  menjadi corak  dominan  yang  dipraktikkan  di Indonesia.
Wacana  kapitalisme  muktahir yang sering kali disebut sebagai era neo- liberalisme ekonomi memberikan asumsi pada para pemikir ilmu sosial bahwa era kolonial  justru  memasuki  zaman  baru. Penjajahan  yang  secara  formal  politis telah  berakhir  ternyata  terus  dilanjutkan dengan  bentuknya  yang  baru  terutama pada  sistem  ekonomi  dan  tentu  saja kebudayaan.
Jika kita mengacu terlebih dahulu pada  definisi  dari Oxford  English Dictionary ,  maka  kolonialisme  berasal dari  bahasa  latin  “ colonia ”  yang  berarti “tanah  pertanian”  atau  “pemukiman”. Kata ini mengacu kepada orang Romawi yang  bermukim  di  negeri-negeri  lain, tetapi  masih  mempertahankan  kewarga- negaraan  mereka  (Loomba,  2016:  1). Kemudian,  definisi  tersebut  dikonteks-
tualisasikan  menjadi  penaklukan  dan penguasaan  atas  tanah  dan  harta  benda rakyat  lain.  Pada  level  ini,  kolonialisme masih  berada  dalam  tahap  pra-kapitalis menurut  pemikiran  Marxis  karena  pada tahap  selanjutnya,  kolonialisme  tidak hanya  mengambil  kekayaan  negara  lain, melainkan  mengubah struktur per- ekonomian mereka.
Kolonialisme modern  yang  kapitalis,  menarik  bangsa- bangsa jajahan ke dalam hubungan yang kompleks dengan negara induk, sehingga terjadi  arus  manusia  dan  sumber  daya alam antara negara koloni dengan negara- negara kolonialnya (Loomba, 2016: 5).
Kolonialisme tidak pernah benar- benar  hilang  dari  muka  bumi  ketika sistem  kapitalisme  global  justru  dilahir- kan  karenanya.  Menurut  Lenin  dalam bukunya yang berjudul Imperialism: The Highest  State  of  Capitalism (1947), negara-negara  kapitalis  kolonial  akan mengekspansi  koloni  mereka  untuk memperpanjang  umur  kapitalisme  di negara  mereka.  Negara-negara  koloni tersebut tidak akan benar-benar “dibebaskan”  dalam  arti  tetap  dijadikan pemasok  bahan  baku  industri,  pekerja- pekerja murah, dan sekaligus pasar yang potensial. Situasi ketergantungan negara- negara  bekas  jajahan  ini  yang  sering disebut  sebagai  era  neo-kolonial/neo- imperial.
Ania Loomba (2016: 8—9) mem- bahas  lebih  jauh  mengenai  ambiguitas istilah  kolonialisme  yang  dipahami  saat ini.  Menurutnya,  kolonialisme  memiliki dua  konotasi  besar  yaitu  politis  dan ekonomis.  Jika  mengacu  pada  konotasi politis,  kolonialisme  bisa  dinyatakan berakhir ketika negara koloni mendapat- kan  kemerdekaan  secara  formal  dari pemerintah kolonial. Namun, jika kolonialisme  dimaknai  sebagai  penetrasi ekonomi  dan  kendali  atas  pasar,  maka perubahan  status  politik  tidak  akan mengubah  situasi  secara  mendasar. Dengan pengertian seperti itu, termin pos
(pasca)  pada  frase  poskolonial  tidak bermakna  tunggal  sebagai  masa/periode melainkan juga sebagai wacana.
Sependapat dengan Loomba,
Jorge  de  Alva  (1995:  243)  menegaskan kondisi pasca-penjajahan yang tidak bisa begitu saja disebut poskolonial. Menurut- nya,  struktur  sosial  masyarakat  baru setelah era penjajahan bahkan juga men- ciptakan  hierarki  politik  dan  ekonomi. Terdapat  lapisan  dalam  masyarakat negara-bangsa  yang  baru  ini  yang  pada gilirannya  menentukan  akses  terhadap kekuasaan  politik.  Maka,  mereka  yang secara  struktur  sosial  berada  di  lapisan paling  bawah  dalam  hierarki  kekuasaan, sejatinya  tidak  pernah  mengenal  kata `pasca`-kolonial.  Mereka  inilah  yang dalam  pandangan  Gayatri  Spivak  sering disebut sebagai kelompok subaltern . Wacana poskolonialisme semakin mengemuka  ketika  Edward  Said  (1978) menelurkan  karya  fenomenalnya  yang berjudul Orientalisme . Pada karyanya itu, Said  memberi  penegasan  bahwa  kerja- kerja  kolonial  yang  melahirkan  para orientalis  telah  menghasilkan  citra  yang sangat  rasis  pada  hubungan  Barat  dan Timur.  Pihak  Barat  sebagai  kekuatan kolonial  memiliki  dominasi  untuk  men- deskripsikan siapa Barat dan siapa Timur. Pola relasi antara Barat dan Timur selalu dilihat  dalam  posisi  yang  biner  dan sekaligus bias. Jika Barat adalah modern, maka  Timur  adalah  terbelakang.  Jika Barat rasional, maka Timur irasional, dan seterusnya. Cara pandang dan paradigma seperti  ini  terus  dilestarikan  bahkan setelah  masa-masa  penjajahan  fisik selesai  (kemerdekaan).  Sistem  peng- etahuan  para  orientalis  telah  mengunci dunia Timur untuk tetap pada inferioritas mereka  sembari  kapitalisme  global memastikan  keuntungan  tetap  mengalir ke negara Barat.
Cara  pandang  Edward  Said  ini kemudian  dikritik  oleh  pemikir  lainnya seperti Ania Loomba dan Homi Bhabha.
Menurut  keduanya,  penempatan  relasi Barat  dan  Timur  dalam  posisi  biner dianggap  terlalu  kaku  dan  mengabaikan beragam dinamika interaksi kultural yang terjadi. Budaya dominan dari Barat, tidak selamanya  mengatur  dan  membentuk identitas  budaya  Timur  secara  hirarkis melainkan  memunculkan  apa  yang disebut Bhabha sebagai ruang ketiga/liminal, atau hibriditas. Hibriditas dalam pandangan Bhabha merupakan sebuah bentuk silang budaya  atau  perselingkuhan  budaya antara  budaya  dominan  dengan  budaya yang  terhegemoni.  Pada  pengertian  lain, hibriditas  juga  bisa  diartikan  sebagai perlawanan  terhadap  budaya  dominan. Jika ditarik ke era globalisasi seperti hari ini,  hibridisasi  pada  produk-produk desain  merupakan  bentuk  perlawanan terhadap budaya dominan yang dalam hal ini datang dari peradaban Barat.
Hibdridisasi  adalah  sebuah  keniscayaan di  tengah  hegemoni  budaya  Barat  yang juga telah memunculkan budaya konsumerisme.
Konsep  lain  dari  Homi  Bhabha setelah hibriditas adalah mimikri yang di- artikan secara sederhana sebagai “peniruan”  seperti  yang  dilakukan beberapa  jenis  hewan  di  alam liar  untuk bertahan  hidup.  Mimikri  dalam  konteks kebudayaan adalah penyelarasan identitas  antara  budaya  penjajah  dengan yang  terjajah.  Penyelarasan  ini  tidak diartikan  sebagai  ketundukan  pihak
terjajah,  melainkan  sebuah  perlawanan subversif terhadap penjajahan itu sendiri. Dengan demikian, mimikri adalah kerja- kerja  dalam  kerangka  interaksi  budaya yang menghasilkan hibriditas
kebudayaan.
Sebagai  contoh,  di  Tenggarong,
Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Provinsi Kalimantan  Timur,  muncul  sebuah kelompok  musik  metal  bernama Kapital yang  mendesain  sampul  album  mereka dengan beragam ornamen Dayak. Kelompok  musik  ini  mengambil  genre metal  sebagai  medium  penyampaian pesan mereka kepada khalayak.
Hibriditas  terlihat  ketika  unsur  budaya Dayak  yang  berupa  ornamen  lokal tampak  pada  sampul  album  musik bergenre metal tersebut.
Pola  analisis  poskolonial  dalam kasus  sampul  album  Kapital  tentu  saja relasi  tanda  antara  musik  metal  dengan kebudayaan  Dayak.  Musik  metal  adalah produk budaya dominan di era kapitalisme  muktahir.  Ia  datang  dari Barat  dan  diterima  sebagai  komoditas industri  seni  urban  dan  produk  budaya populer.  Di  sisi  lain,  kebudayaan  Dayak dengan  segala  tata  nilai  dan  artefaknya tergolong dalam kelompok subaltern jika mengacu pada teori Gayatri Spivak. Oleh sebab  itu,  penggunaan  ornamen  khas budaya Dayak seperti topeng khas Dayak dalam  sampul  album  musik  metal merupakan wujud hibriditas budaya.
Gambar: Sampul album Kapital, Teror dari Belantara , 2014
Dalam  sampul  album  tersebut, terlihat ilustrasi tengkorak yang memiliki makna  kedamaian  bagi  masyakarat Dayak. Jika dikaji secara semiotik, terjadi pertukaran  tanda  terkait  pemaknaan tengkorak  bagi  masyarakat  Dayak  dan khalayak  pendengar  musik  metal  pada
umumnya. Di belakang tengkorak tersebut, pada sisi kanan dan kiri, terdapat ilustrasi  kostum  dan  properti  penari hudoq yang  merupakan  tradisi  khas masyarakat sub-etnis Dayak di Kalimantan Timur.
Gambar: Bagian dalam sampul album Kapital dengan latar belakang rumah lamin
Penempatan konten identitas budaya  yang bersifat hibrid juga tampak pada  sampul  album  bagian  dalam.  Para personil  grup  musik  Kapital  berpose dengan  latar  bagian  bawah  rumah  adat Dayak  yang  disebut  Lamin.  Selain  itu, daftar  isi  lagu  dalam  album  Kapital  ini juga  memuat  konten  kearifan  lokal masyarakat Dayak.
Alat musik tradisional Dayak yang bernama sampeq
ikut  dimainkan  dan  dijadikan  judul  lagu
dalam  album  ini.  Metode  ini mengulang kesuksesan  yang  dilakukan  oleh  band Burgerkill  dari  Bandung  yang  juga melakukan
hibrididsasi budaya.
Komunitas  pemusik  metal  di  Bandung, terutama  band  Burgerkill  dianggap  telah menyelamatkan  alat  musik  tradisional Sunda  yang  bernama karinding yang sebelumnya  terancam  punah.  Joel  S. Kahn  (2016:  ix)  menyebut  fenomena  ini sebagai gejala kulturisasi era postmodern
yang ditandai dengan beragam penyajian lokalitas tetapi tetap berada dalam sistem kontrol dunia.
Gambar: Ritual tari Hudoq Dayak Bahau, Kalimantan Timur
Sumber: www.tinypic.com dan www.sanggarnusantaradotcom.blogspot.com
Penggarapan sampul album Kapital  juga  merupakan  bentuk  mimikri yang bertendensi pada perlawanan terhadap  budaya  dominan  sekaligus wahana  bertahan  hidup.  Perlawanan terhadap budaya dominan terwujud pada penggunaan  ilustrasi  tengkorak  yang memiliki  spektrum  makna  yang  kontras dengan  khalayak  universal  pendengar musik  metal.  Tengkorak  umumnya diasosiasikan kepada hal-hal yang bersifat  horor,  seram,  mistik,  dan  tragis. Namun, bagi masyarakat Dayak, tengkorak  justru  simbol  kedamaian karena  keyakinan  mereka  terhadap kehidupan  pasca  kematian  yang  berarti kedamaian abadi. Dalam ritual kematian masyarakat  Dayak,  jenazah  yang  baru meninggal  dikuburkan  untuk  sementara saja.  Kuburan  ini  kemudian  akan dibongkar  kembali  dan  pihak  keluarga akan  mengambil  serta  menyusun  ulang tulang-belulang si mayat untuk kemudian dikuburkan  kembali  secara  permanen. Ritual  penyusunan  tulang-belulang  ini diyakini  sebagai  sebuah  kewajiban  yang apabila  tidak  dilakukan,  maka  akan membuat roh dari orang yang meninggal tersebut gentayangan menganggu manusia  yang  hidup.  Dengan  demikian,
tengkorak menandakan selesainya
kewajiban kerabat jenazah untuk melepaskan roh ke alamnya dan menemui kedamaian abadi. Contoh lain dari fenomena hibriditas  ini  adalah  kasus  penciptaan logo rumah makan Pecel Lele Lela pada tahun  2011.  Hibridisasi  yang  terjadi dilakukan melalui kerja mimikri terhadap logo  Starbucks  Coffee  Company  yang merupakan perusahaan waralaba internasional.  Dalam  ranah  keilmuan desain  komunikasi  visual,  penciptaan logo komersial merupakan proses kreatif yang  melibatkan  banyak  kepentingan. Logo  Pecel  Lele  Lela  saat  itu  jelas merupakan  sebuah  mimikri  dari  logo Starbucks yang menjadi simbol peradaban  modern  hari  ini.  Starbucks adalah  kedai  kopi  bertaraf  internasional yang  memiliki  banyak  sekali  cabang  di kota-kota besar dunia. Sebaliknya,
makanan  berupa  pecel  lele  adalah khasanah kuliner tradisional Jawa Timur yang sama sekali belum bisa dikategorikan mendunia.
Gambar: Mimikri pada logo Starbucks Coffee Company oleh Pecel Lele Lela, 2012
Mimikri  logo  pada  Pecel  Lele Lela  melahirkan  hibriditas  budaya  yang sangat  jelas  bertendensi  pada  upaya mengangkat  identitas  budaya  lokal  di tengah era perdagangan bebas. Pecel lele yang merupakan kuliner khas Jawa Timur diperkenalkan  ke  seluruh  dunia  melalui perusahaan  bernama  Pecel  Lele  Lela. Dalam  laman  web  resmi  mereka  tertulis tagline sederhana  dan  lugas  “Bersama Kami  Pecel  Lele  Telah  Mendunia” ( www.lele-lela.com ,  diakses  25  Mei 2017). Hal tersebut jelas menyiratkan visi perusahaan  untuk  mengangkat  identitas budaya lokal ke taraf internasional.
Namun, kerja mimikri Pecel Lele Lela  ini  direspon  negatif  oleh  Starbucks Coffee  Company.  Melalui  kuasa  hukum mereka  pada  tahun  2014,  Starbucks menggugat  Pecel  Lele  Lela  karena dianggap  telah  meniru  logo  perusahaan mereka. Gugatan tersebut berhasil memaksa  Pecel  Lelel  Lela  untuk mengganti  dan  mengubah  desain  logo mereka.  Pada  akhirnya,  Rangga  Umara selaku  pemilik  perusahaan  Pecel  Lele Lela  bersedia  menyanggupi  perubahan desain  logo  yang  tidak  lagi  meniru  logo kedai
kopi Starbucks ( www.bisniskeuangan.kompas.com ,
diakses 24 Mei 2017).
Gambar: Logo Pecel Lele Lela pascagugatan dari Starbucks Sumber: www.lele-lela.com
Fenomena  mimikri  pada  Pecel Lele Lela tahun 2011 merupakan bentuk perlawanan dari hegemoni budaya dominan.  Meski  pada  akhirnya  kalah dalam  gugatan  di  pengadilan,  fenomena tersebut  membuktikan  bahwa  sistem ekonomi  berbasis  pasar  bebas  di  era kapitalisme  global  merupakan  bentuk penjajahan gaya baru. Melalui instrumen seperti  perlindungan  hak  kekayaan
intelektual  dan  lain-lain,  kapitalisme global  telah  memberi  proteksi  pada kepentingan ekonomi budaya dominan di negara-negara bekas terjajah. Ketika gaya visual  logo  Pecel  Lele  Lela  meniru Starbucks,  saat  itulah  terjadi  pengakuan hegemoni budaya Barat sekaligus ejekan terhadapnya.  Hal  ini  selaras  dengan pendapat Homi Bhabha yang mengatakan bahwa kerja peniruan (mimikri) memiliki tendensi  mengakui  keunggulan  budaya yang  ditiru  sekaligus  juga  mengejeknya (Bhabha, 1994: 115).

## SIMPULAN
Kerja-kerja  kolonial  terhadap bangsa  bekas  terjajah  seperti  Indonesia ternyata belum berakhir sekalipun kemerdekaan  politis  telah  diraih.  Teori- toeri  poskolonial  telah  banyak  dipakai untuk  memahami  dan  mengurai  situasi pelik  konteks  penjajahan  baru  di  era globalisasi. Proyek pembentukan identitas  nasional  yang  diharapkan mengakomodasi  kepentingan  lokalitas budaya  ternyata  masuk  dalam  situasi krisis.  Hal  ini  diperparah  dengan  politik kebudayaan  di  Indonesia  yang  justru memarjinalkan  banyak  identitas  budaya daerah. Selain itu, krisis identitas budaya yang hari ini sering diulas dan dianalisis oleh  banyak  sarjana  ternyata  memiliki banyak  faktor  pemicu.  Salah  satu  faktor dominan  penyebab  krisis  identitas  ini adalah  kapitalisme  global  yang  telah melahirkan budaya konsumerisme. Inilah penanda era penjajahan di zaman modern.
Menurut Edward Said (2010: 507- 508), konsumerisme di dunia Timur telah menjadi  katalis  bagi  Barat  untuk menancapkan  hegemoni  mereka.  Said menjelaskan  fenomena  tersebut  sebagai salah  satu  faktor  keberhasilan  proyek orientalisme  di  dunia  Timur.  Jika  Barat hanya  mengambil  dari  Timur  sumber daya  ekonomis  material,  Timur  justru mengambil  seluruh  materi  dan  ideologi
dari Barat. Implikasinya adalah perubah- an  cara  pandang  dan  selera  masyarakat Timur  terhadap  segala  sesuatu  yang terkait  modernisasi.  Terjadi  pembakuan cita  rasa  besar-besaran  di  dunia  Timur, bahkan  terhadap  citra  ke-Timuran  itu sendiri  yang  disuplai  oleh  media  masa Barat.  Di  sisi  lain,  kelompok  akademis Timur  yang  sudah  ter-Baratkan  kerap mendukung  dan  melegitimasi  gagasan- gagasan modernisasi serta kemajuan yang role modelnya  adalah  Amerika  Serikat. Dengan  kata  lain,  semakin  konsumtif masyarakat  kelas  menengah  sebuah negara,  semakin  terancam  pula  identitas budaya yang sedang direkonstruksi.
Oleh  karena  itu,  sebuah  pe- rancangan  produk  desain  hari  ini  harus menyadari  sepenuhnya  situasi  krisis identitas  budaya  yang  sedang  terjadi. Teori  poskolonialisme  yang  digagas Homi  Bhabha  seperti  hibriditas  dan mimikri  merupakan  alat  bantu  pengurai masalah ini.  Menurut  Epafras  (2012:  7), hibriditas  dan  mimikri  bisa  menjadi wahana  untuk  bertahan  hidup  sekaligus perlawanan  terhadap  budaya  dominan. Pernyataan  ini  senada  dengan  Ikwan Setiawan yang mengatakan bahwa konsep  ruang  ketiga  milik  Bhabha (mimikri dan hibriditas) membuat masyarakat  bekas  terjajah  mampu  me- lanjutkan tradisi lokal sekaligus mengambil  dari  yang  Barat,  tetapi  tidak sepenuhnya.  Menurut  Ikwan,  hal  ini merupakan  bentuk  kesadaran  politik untuk tidak menolak yang Barat sekaligus tidak  melupakan  yang  lokal.  Dengan kesadaran  semacam  inilah  kemandirian dan  budaya  masyarakat  lokal  akan  terus berlanjut  dalam  konteks  zaman  yang selalu bertransformasi, sekaligus melaku- kan resistensi terhadap pengaruh- pengaruh reduktif budaya luar (Setiawan, 2016: 4).
Seorang  desainer  komunikasi visual  sejatinya  bisa  menjadi  agen  ke- budayaan  untuk  membangun  identitas
hibrid  yang  bertendensi  melestarikan kebudayaan  lokal.  Mereka  juga  bisa menjadi  semacam  juru  bicara  bagi kelompok subaltern seperti  masyarakat Dayak  dan  beragam  kelompok  etnis  di Indonesia.  Keilmuan  desain  komunikasi visual  menyediakan  beragam  produk perancangan  seni  visual  yang  bisa memuat  konten  serta  profil  kebudayaan masyarakat  adat  dengan  kemasan  media yang kekinian. Meski tidak menjadi satu- satunya  solusi  pelestarian  budaya,  pe- rancangan  produk  desain  komunikasi visual  semacam  itu  bisa  menjadi  sarana yang  sama  efektifnya  dengan  riset-riset antropologis  terkait  kebudayaan.  Lebih dari itu, produk-produk desain komunikasi  visual  justru  bisa  men- jangkau  khalayak  yang  lebih  luas  dan beragam dibandingkan produk penelitian antropologi  yang  hanya  diakses  secara terbatas oleh kalangan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Alva, J.J.K. de. (1995). “The Postcolonialization  of  The  Latin American Experience: A Reconsideration of `Colonialism`, `Postcolonialism`, and `Mestizaje`”  dalam  G.  Prakash (ed.). After Colonialism, Imperial Histories, and Postcolonial Displacements . Princenton:
Princenton University Press.
Bhabha,  H.K.  (1994). The  Location  of Culture . London: Routledge.
Davidson,  J.S  (ed).  (2010). Adat  Dalam Politik Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia- KITLV Jakarta.
Heryanto,  A.  (2015). Identitas  dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Iqbal,  T.M.D.  (2014). Toleransi  dan Perkauman: Keberagaman Dalam  Perspektif  Agama-Agama dan  Etnis-Etnis .  Jakarta:  Lentera
Timur. Jones,  T.  (2015). Kebudayaan  dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan  Budaya  Selama  Abad ke-20  Hingga  Era  Reformasi .
Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia-KITLV Jakarta.
Kahn,  J.S.  (2016). Kultur,  Multikultur, Postkultur:  Keragaman  Budaya dan  Imperialisme  Kapitalisme Global .  Yogyakarta:  Institute  of
Nation Development Studies. Kumar, M. (2000). “Postcolonial Theory and Cross-Culturalism: Collaborative `Signposts` of Discursives  Pratice.” Journal  of Educational Enquiry . Vol 1 No.2. University of South Australia. Loomba, A. (2016). Kolonialisme/Pascakolonialisme . Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea.Maalouf,  A.  2004. Atas Nama Identitas . Yogyakarta: Resist Book. Oommen, T.K. (2009). Kewarganegaraan,  Kebangsaan, dan Etnisitas: Mendamaikan
Persaingan  Identitas .  Bantul: Kreasi Wacana.
Piliang,  Y.A.  (2010). Dunia  Yang Dilipat:  Tamasya  Melampaui Batas-Batas Kebudayaan . Bandung: Matahari. Rutherford, J. (1990). Identity: Community,  Culture,  Difference . London: Lawrence & Wishart.
Said, E.W. 2010. Orientalisme: Menggugat  Hegemoni  Barat  dan Mendudukkan  Timur  Sebagai Subjek . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugihartati,  R.  (2014). Perkembangan Masyarakat  Informasi  dan  Teori
Sosial Kontemporer . Jakarta:
Kencana. Setiawan,  I.  (2016). Hibriditas  Budaya dalam Lintasan Perspektif . http://matatimoer.or.id/wp- content/uploads/2016/12/Hibridit
as-budaya-dalam-lintasan- perspektif.pdf Epafras, L.C. (2012). Signifikansi Pemikiran Homi Bhabha: Sebuah Pengantar  Teori  Poskolonial .
https://ruangberbagiku.wordpress .com/2012/11/22/signifikansi- pemikiran-homi-bhabha-sebuah- pengantar-teori-poskolonial/