## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami.

## Satria Mukti Wibawa  Muridah Isnawati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Email: muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id , satriamuktiwibawa03@gmail.com

## Abstract
Violence  against  husband  by  wife  is  often  ignored  and  not  seen  as  a  serious  problem.  In  addition,  it  is necessary to clarify the responsibilities of the wife as the perpetrator of domestic violence and find out how to solve it legally. In general, domestic violence is understood as an act of violence perpetrated by a family member  against  another  family  member,  which  can  be  in  the  form  of  acts  of  physical  violence,  sexual violence,  psychological  violence,  spiritual  violence.  However,  in  some  cases  of  domestic  violence,  the perpetrator is not husband but wife. This study aims to determine the responsibility of a wife who commits a crime of domestic violence against her husband and to find out the legal consequences for a wife who commits a crime of domestic violence against her husband. This study used normative legal research with a statutory approach. The results of this study were first, wife’s responsibility for committing the crime of domestic violence against her husband is regulated in Article 351 of the Criminal Code in conjunction with Article 5 letter a and Article 6 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Second, the legal consequences for a wife who commits the crime of domestic violence against her husband are regulated in Article 44 paragraph (1) in conjunction with Article 44 paragraph (4) of Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT.
Keywords: criminal liability, wife, domestic violence

## Abstrak
Kekerasan terhadap suami yang dilakukan istri seringkali diabaikan dan tidak dipandang sebagai masalah yang  serius.  Selain  itu,  perlu  diperjelas  tanggung  jawab  istri  sebagai  pelaku  KDRT  dan  dicari  tahu bagaimana penyelesaiannya secara hukum. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang dapat berupa tindakan kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual, kekerasan  psikologis  kekerasan spiritual. Namun  demikian,  dalam  sebagian  kasus  KDRT,  pelakunya  bukanlah  suami  melainkan  istri. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  istri  yang  melakukan  tindak  pidana KDRT  terhadap  suami  dan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  bagi  istri  yang  melakukan  tindak  pidana KDRT  terhadap  suami.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan (statue approach).  Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 351 KUHP jo Pasal 5 huruf a dan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah Tangga. Kedua, akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Istri, Tindak Pidana KDRT

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan seimbang.  Indonesia merupakan negara  hukum. 1 Tapi  mengapa  KDRT  di  Indonesia  merupakan  masalah  yang  cukup serius. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang dapat berupa tindakan kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual, kekerasan psikologis    kekerasan    spiritual. 2 Namun  demikian,  dalam  sebagian  kasus  KDRT, pelakunya bukanlah suami melainkan istri.
Pertanggungjawaban  istri  sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) terhadap suami merupakan masalah yang kompleks dan kontroversial. Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. 3 Data  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 18.261 kasus KDRT yang dilaporkan ke kepolisian.  Dari  jumlah  tersebut,  sekitar  20.4%  kasus  KDRT  yang  dilakukan  oleh  istri terhadap  suami. 4 Dalam  kondisi  ini,  muncul  perdebatan  tentang  pertanggungjawaban istri sebagai pelaku KDRT dan bagaimana mengatasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri  terhadap  suami  tidak  kalah  seriusnya  dibandingkan  dengan  kekerasan  yang dilakukan oleh suami terhadap istri Meskipun pelaku seorang wanita bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental suami.
1 Tiara Yahya Deramayati, Satria Unggul W.P. (2021). “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Faculty of Law and Social Science Ganesha University of Education, Vol. 7 No. 2, hlm. 570-591.
2 Muridah Isnawati, F Khosianah. (2022). “Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan  Perlindungan  terhadap  Pelecehan  dan  Kekerasan  Seksual  pada  Remaja.”  Borobudur  Journal  on  Legal Services,  Vol. 3 No. 1, hlm. 8-15
3 Muridah  Isnawati.  (2018).  “Tinjauan  Tentang  Hukum  Pidana  Pemilu  Dan  Formulasi  Pertanggungjawaban  Dalam Tindak Pidana.” Perspektif Hukum, hlm. 294-314.
4 Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan diakses pada 11 Mei 2023
Adapun contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Bengkulu, Istri diduga    melakukan  penganiayaan  dengan  cara  memukul  belakang  kepala  korban dengan  kayu.  Kasus  kekerasan  rumah  tangga  (KDRT)  terjadi  terhadap  suami  sangat unik  karena  selama  ini  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan  yang dilakukan  oleh  suami.  Istri  diduga  melakukan  kekerasan  terhadap  suaminya  sendiri yang  mengakibatkan  suami  luka  dibagian  belakang  leher.  Pelaku  adalah  istri  yang berinisial Ee (51) tahun, diduga telah melakukan penganiayaan terhadap suaminya Ys (61) tahun. Alfridho Ade Permana. 5 Dalam berita tersebut adalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia.  Namun,  masih  ada  anggapan  bahwa  KDRT  hanya  terjadi  ketika suami  melakukan  kekerasan  terhadap  istri.  Akibatnya,  anak  menjadi  korban  tanpa mereka ketahui mendapat pengaruh negatif dari pertengkaran suami dan istri. Anak juga memiliki hak. Hak anak pada dasarnya berbeda dengan hak orang dewasa. 6 Hak anak  dalam  konteks  ini  ialah  hak  mendapat  perlindungan,  bilamana  orangtuanya melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  hak-hak  anak  akan  pudar.  Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang memungkinkan kita  untuk menciptakan suasana di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk tumbuh kembang anak secara benar, baik jasmani maupun rohani. Setiap anak harus memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. 7
Diketahui kekerasan terhadap suami yang dilakukan istri seringkali diabaikan dan tidak dipandang sebagai masalah yang serius. Selain itu, perlu diperjelas tanggung jawab  istri  sebagai  pelaku  KDRT  dan  dicari  tahu  bagaimana  penyelesaiannya  secara hukum.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memiliki  undang-undang  yang  mengatur tentang  KDRT,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat
5 Kasus KDRT di Bengkulu Selatan https://www.bengkuluinteraktif.com/istri-muda-di-bs-jadi-tersangka-kasus-kdrt- terhadap-suami diakses pada 24 Maret 2023
6 Alifa  Rizqi  Fajriani,  Muridah  Isnawati.  (2022).  “Pidana  Pengawasan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 16 No. 2, hlm. 177-189.
7 Samsul  Arifin.  (2019).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Tindak  Pidana  Terorisme.”  Universitas Muhammadiyah Surabaya.
dibenarkan dan dilarang dalam segala bentuknya. Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap korban KDRT, termasuk suami yang menjadi korban kekerasan oleh istri. Pasal 5 ayat (1) dari UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  tanpa terkecuali.
Namun,  dalam  praktiknya,  upaya hukum harus tetap  dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. 8 Meskipun tindak pidana KDRT yang  melibatkan  istri  sebagai  pelaku  kekerasan.  Salah  satu  kendala  tersebut  adalah stigma sosial yang melekat pada peran istri sebagai "penjaga rumah tangga" yang baik dan penuh kasih sayang. Hal ini menyebabkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri  seringkali  diabaikan  atau  tidak  dilaporkan  karena  dianggap  sebagai  "masalah domestik" yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga.
Di  sisi  lain,  ketika  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  istri  terhadap  suami dilaporkan dan diproses secara hukum, seringkali pelaku dianggap sebagai korban dari peran sosial yang memaksa dan patriarki yang menyebabkan istri melakukan kekerasan. 9 Sebagai akibatnya, pelaku seringkali tidak dikenai sanksi yang seharusnya sesuai dengan tindakan kekerasan yang dilakukannya.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai pertanggungjawaban  istri  sebagai  pelaku  KDRT  terhadap  suami.  Penelitian  ini  dapat melibatkan analisis mengenai perlakuan hukum yang diberikan kepada pelaku KDRT, khususnya  dalam  kasus  yang  melibatkan  istri  sebagai  pelaku  kekerasan.  Selain  itu, penelitian  dapat  juga  dilakukan  mengenai  pandangan  masyarakat  terhadap  tindakan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  istri  dan  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri.
8 Andi  Shavira  Prasetyawardani,  Muridah  Isnawati.  (2021).  “Analisis  yuridis  putusan  nomor  I/PUU- VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa.” Borobudur Law Review, Vol. 3 No. 2, hlm. 123-135.
9 Rifki  Nurcholish.  (2018).  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Laki-laki  sebagai  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 1, hlm. 59-70.
Jurnal di atas, pembahasan pertama masih  tentang kekerasan dalam rumah tangga secara umum dan mengetahui Maka yang menjadi permasalahan adalah: Apakah istri yang melakukan tindak pidana KDRT kepada suami dapat di kenakan pertanggungjawaban pidana ? dan Apakah akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT ? Oleh  karena  itu,  penulis  memandang  perlu  untuk  membahas  tentang  kekerasan  fisik yang di lakukan oleh istri terhadap suaminya guna memperluas wawasan  pembaca.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  dengan pendekatan  perundang-undangan  yang  dilakukan  dengan  cara  mencari  bahan-bahan primer dan sekunder sebagai bahan dasar yang untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas.
Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga.  Bahan  hukum  sekunder  lainnya  juga  digunakan  seperti  pendapat  para  ahli pidana yang termuat dalam jurnal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana KDRT kepada suami
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memberikan  perlindungan  bagi  setiap  warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. 10 Keadilan Sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. 11 Tindak pidana adalah  perbuatan  jika  dilakukan  maka  bagi  yang  melakukan  atau  pelaku  dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana. Tindakan pidana suatu kejahatan yang serius dan sering terjadi di lingkungan kita semua orang bisa juga bisa melakukannya, sehingga harus  mendapatkan  perhatian  khusus  terhadap  semua  kejahatan  yang  ada.  Kejahatan
10 Aulia Virgistasari, AD Irawan. (2022). “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” Media of Law and Sharia, Vol. 3 No. 2.
11 Anang Dony Irawan. (2022). “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat.” Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 2 No. 1, hlm. 251-262.
yang dilakukan pada masa lampau dapat digambarkan sebagai bentuk kejahatan klasik yang mengikuti perkembangan manusia itu sendiri. 12
Dengan  perkembangan  saat  ini,  kejahatan  dan  segala  sesuatu  yang  melanggar aturan atau hukum semakin meningkat. Dari pengertian di atas dapat  kita simpulkan bahwasannya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang  dilarang dan telah  diatur  didalam  peraturan  perundang-undangan. 13 Pemidanaan  di  Indonesia merupakan  cara  untuk  menjatuhkan  hukuman  atau  sanksi  bagi  pelaku  yang  telah melakukan tindak pidana. 14 Seiring berjalannya waktu pemidanaan juga selalu berubah- ubah seiring berkembangnya manusia. 15
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga atau hubungan keluarga. Unsur-unsur KDRT meliputi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang berada dalam  satu  lingkungan  rumah  tangga  atau  hubungan  keluarga.  Tindakan  kekerasan dapat  berupa tindakan fisik seperti memukul, menjambak, menendang,  atau tindakan non-fisik seperti mengancam, menghina, atau merendahkan harga diri korban.
KDRT dapat dipidana berdasarkan azas tindak pidana, yaitu kesalahan pelaku yang menyebabkan  kerugian  atau  penderitaan  pada  korban.  Azas  ini  mencakup  tindakan kekerasan  yang  menyebabkan  luka  fisik,  kerusakan  psikologis,  atau  penderitaan ekonomi pada korban. Oleh karena itu, KDRT dapat  dikenakan sanksi pidana berupa hukuman  penjara  atau  denda  sesuai  dengan  beratnya  tindakan  kekerasan  yang dilakukan.
Ada  beberapa  azas  tindak  pidana  yang  berlaku  dalam  kasus  KDRT,  yaitu  azas kesalahan,  azas  keadilan,  dan  azas  kepastian  hukum.  Azas  kesalahan  mengacu  pada kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dalam  melakukan  tindakan  kekerasan  yang merugikan korban.
12 Ramadhani Maghfirahtul Fitri, Muridah Isnawati, Ahmad Yulianto Ihsan. (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online.” ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol. 1 No. 1.
13 Ari Ardianto, Achmad Hariri. (2021). “Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional.” Media of Law and Sharia, Vol. 2 No. 3, hlm. 218-237.
14 Satria Nenda Eka. S, Muridah Isnawati. (2022). “Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia.” Pagaruyuang Law Journal, Vol. 6 No. 1, hlm 52-70.
15 Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri. (2021). “Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.” Madani Legal Review, Vol. 5 No. 1,  hlm. 42-55.
Azas  keadilan  berkaitan  dengan  perlakuan  yang  adil  bagi  korban  dan  pelaku. Korban  harus  dilindungi  dan  diberikan  keadilan  atas  penderitaan  yang  dialaminya, sedangkan pelaku harus menerima sanksi yang pantas atas tindakannya. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan dengan adil dan tidak  memihak. Sistem hukum harus memberikan  perlindungan  dan  keadilan  kepada  korban  KDRT,  serta  memberikan kesempatan  kepada  pelaku  untuk  memperbaiki  perilaku  dan  mencegah  terjadinya kekerasan lagi di masa depan. 16
Azas kepastian hukum mencakup prinsip  bahwa  setiap orang  harus mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam kasus KDRT, pelaku harus mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya dapat berakibat pada sanksi pidana.  Korban  juga  harus  mengetahui  hak-haknya  dan  proses  hukum  yang  dapat dilakukan untuk melindunginya.
Pada hakikatnya kejahatan dengan kekerasan tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau jasmani semata. Apabila disimak lebih lanjut,  terminology  kekerasan  ini  dapat  juga  diterjemahkan  sebagi  perilaku  yang menimbulkan  penderitaan  fisik  maupun  psikologis  pada  korban.  Pengertian  fisik maupun psikoligis telah diakomodasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang KDRT.
Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23  tahun  2004  Tentang  Penghapusan  kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  disebutkan  : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang  berakibatkan  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa :
1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
a) Suami, istri dan anak;
16 Reni  Dwi Pangestuti.  (2018). “Perlindungan  Hukum  Bagi Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-10.
b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, 31 perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
c) orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut.
Dasar  hukum  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  dalam KDRT dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termuat dalam Pasal 5a dan Pasal 6 : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menyatakan:  Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; dan
d. Penelantaran rumah tangga.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  menentukan:  “Kekerasan  fisik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.
Terdapat unsur-unsur pokok tindak pidana penganiayaan yang diatur daIam PasaI 351 KUHPidana:
Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :
a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1);
b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);
c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3);
d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).
Pembedaan/penggolongan  penganiayaan  seperti  ini  tersebut  diatas,  didasarkan pada  akibat  dari  penganiayaan.  walaupun  pada  bentuk  ke-4  yang  dapat  dipandang
sebagai perluasan arti dari penganiayaan, jika didasarkan pada pengertian penganiayaan yang  dianut  dalam  praktik  hukum,  membentuk  ketentuan  ayat  4  itu  adalah  juga didasarkan pada akibat dari perbuatan.
Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama  yakni  bentuk  pokok)  adalah  mempunyai  pengertian  yang  lain  dengan penganiayaan  yang  dirumuskan  dalam  pasal  352  sebagai  penganiayaan  ayat  2,  maka penganiayaan  biasa  bentuk  pertama  adalah  berupa  penganiayaan  yang  menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.
Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
a) adanya kesengajaan;
b) adanya perbuatan;
c) adanya akibat perbuatan (yang dituju), Yakni :
1) rasa sakit pada tubuh, dan atau;
2) luka pada tubuh.
Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur obyektif. Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk  (Wirjono  Prodjodikoro,  1974:  71),  disamping  harus  ditujukan  pada perbuatannya,  juga  harus  ditujukan  pada  akibatnya.  sifat  kesengajaan  yang  demikian lebih nyata lagi pada rumusan pada ayat 4. KDRT dapat terjadi pada pasangan suami- istri, orangtua dan anak, saudara kandung, atau anggota keluarga lainnya. 17 Pengertian seperti  yang  baru  disebutkan  diatas  itulah  yang  banyak  dianut  dalam  praktik  hukum selama  ini.  Dari  pengertian  itu,  maka  penganiayaan  mempunyai  unsur-unsur  sebagai berikut :
a. adanya kesengajaan;
b. adanya perbuatan;
c. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni :
1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
17 Angga  Mardro  Raharjo.  (2020).  “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga:  Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  KUHP.”  Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 2 No. 1, hlm. 15-26.
2) lukanya tubuh;
3) akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.
Yang dimaksud dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ayat 4 di atas adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a atau kekerasan fisik dalam rumah tangga  dimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang berada di lingkungan rumah tangganya. Menurut pasal 5 undang-undang PKDRT bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:
a. Kekerasan fisik
Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka.
Kekerasan  Fisik  adalah  kekerasan  yang  melibatkan  anggota  tubuh.  Si  korban merasakan  penderitaan  fisik  akibat  dari  siksaan  si  pelaku.  Bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  berupa  pemukulan  istri  terhadap  suami  termasuk  ke  dalam  ketegori kekerasan fisik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 huruf a dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini  dapat  berupa  kekerasan  fisik  berat  maupun  ringan.  Jadi  istri  yang  melakukan pemukulan terhadap suami dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi  pelaku  tersebut  diatur  dalam  pasal  44  ayat  4  UU  No  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Namun menurut Pasal 44 (4), tidak semua anggota keluarga atau rumah tangga dapat  menjadi  penjahat  atau  dihukum,  tetapi  hanya    suami  atau  istri,  sebagaimana dalam Pasal 44 (4), “suami adalah istri yang berbakti atau sebaliknya". Undang-undang KDRT  dapat  dijelaskan    dalam  prinsip  hukum  yakni  berpegang  adagium  lex  priori (hukum  atau  aturan  yang  baru  mengalahkan  hukum  atau  aturan  yang  lain)  dan  lex spesialis  derogratlexgeneralis  (hukum  atau  aturan  yang  bersifat  khusus  mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).

## 2. Akibat hukum bagi Istri yang melakukan tindak pidana KDRT kepada suami
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  adalah  tindakan  kekerasan  yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya. Salah satu bentuk KDRT yang
sering terjadi adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Pro dan Kontra selalu muncul. 18 Hal ini bisa menjadi masalah serius dalam hubungan suami istri, karena dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, dan bahkan kematian bagi korban. Selain itu, istri yang melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya juga dapat menghadapi akibat hukum yang serius.
Akibat hukum yang pertama adalah sanksi pidana. Istri yang melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Pasal  yang  berkaitan  dengan  KDRT  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  dan KUHP adalah Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (4), dan Pasal 351 KUHP. Pasal 44 ayat ( 1 ) : ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”
Pasal 44 ayat ( 4 ) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau  kegiatan sehari-hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). ”
Pasal  351  KUHP  : (1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah . Dalam penjelasan ini yang dimaksudkan penulis adanya perbedaan dalam pasal 44 ayat  1  dan  Pasal  44  ayat  4  Undang-undang  No  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berikut penjelasannya :
Pasal Isi Pasal Sanksi Pidana Jenis Delik
18 Muh Anugrah Latjeno, Ahmad Yulianto Ikshan, Muridah Isnawati. (2023). “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Pandemi Covid-19.” ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol. 2 No. 1.
44 ayat 1 Setiap orang yang melakukan perbuatan  kekerasan  fisik  dalam lingkup  rumah  tangga  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling  banyak  Rp  15.000.000,00  (lima belas juta rupiah). 5 Tahun dan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). delik biasa 44 ayat 4 Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan oleh  suami  terhadap  isteri  atau sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau
mata  pencaharian  atau  kegiatan sehari-hari,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan atau  denda  paling  banyak  Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 4 bulan dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). delik aduan
Pengertian  delik  aduan  dan  delik  biasa.  Delik  aduan  adalah  tindak  pidana  yang hanya  dapat  dituntut  apabila  ada  pengaduan  dari  orang  yang  dirugikan.  Delik  biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Dalam contoh kasus ini adanya pengaduan dari sang suami. Jadi pasal yang mengatur
akibat hukum tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suami adalah pasal 44 ayat 4 Undang-undang no 23 Tahun 2004.
Dalam  pasal  44  (4)  ada  untuk  suatu  tujuan.  Penyebutan  nama  suami  atau  istri secara implisit merupakan salah satu cara untuk memperkuat peran dan tugas suami dalam  rumah  tangga.  Terbentuknya  rumah  tangga  dimulai  dari  adanya  suami  istri, sehingga  keduanya  mempunyai  tanggung  jawab  yang  sama    terhadap  keberadaan, keamanan,  kenyamanan  dan  keutuhan  rumah  tangga.  Artinya  jika  suami  istri  dapat memberi contoh sikap dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan harmonis dan baik.
Dari deskripsi di atas  dapat  diklasifikasikan aspek-aspek pidana  dalam lingkup rumah tangga pada pasal 44 ayat 4 adalah sebagai berikut:
 Pelaku : Istri
 Korban : Suami
 Perbuatan : kekerasan fisik yang tidak menimbulkan  penyakit  atau halangan  untuk menjalankan pekerjaan.
Salah satu perbuatan yang dapat dipandang sebagai tindak pidana sekaligus juga menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan suami kepada istri sebagaimana  diatur  dalam  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (4).
Berdasarkan penggabungan keterangan yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 tahun 2004 dapat diketahui bahwa suami maupun istri tidak diperbolehkan untuk  melakukan  kekerasan  fisik  di  antara  mereka  dalam  lingkungan  rumah  tangga meskipun  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
Analisa terhadap ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 terkait dengan  konsep  tindak  pidana  akan  dilakukan  berdasarkan  unsur  -unsurnya  secara umum yakni adanya pelaku, korban, dan perbuatan yang melanggar hukum yang akan dipaparkan sebagai berikut:
 Pelaku Tindak Pidana
Setiap  orang  yang  telah  memiliki  tanggung  jawab  hukum  memiliki  kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hukum. Perbedaan jenis kelamin, suku bangsa maupun agama tidak dapat menjadi sebab perbedaan perlakuan dalam hukum. Kesamaan semua orang dalam pelaksanaan hukum juga ditegaskan dalam hukum positif. Semua orang dapat  berpeluang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  maupun  korban  dari  sebuah  tindak pidana, begitu juga bagi suami maupun istri.

##  Tindak Pidana
Pada dasarnya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum manakala telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perkara atau berkaitan  dengan  suatu  tindakan.  Sebab  suatu  tindakan  atau  perkara  tidak  akan dianggap  melawan  hukum  manakala  belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang perbuatan tersebut.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  setiap  perbuatan  istri kepada suami yang berakibat pada adanya luka  (yang tidak menimbulkan penyakit) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tidak seluruhnya dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung. Rencana dan tujuan dari adanya perbuatan kekerasan istri kepada suami menjadi acuan dasar  dalam  menentukan  masuk  tidaknya  perbuatan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh istri kepada suami ke dalam tindak pidana.
Selain  itu,  sanksi  pidana  juga  bisa  mengakibatkan  stigma  sosial  bagi  istri  pelaku KDRT,  yang  dapat  memperburuk  kondisi  psikologis  dan  emosionalnya. Selain  akibat hukum  yang  disebutkan  di  atas,  istri  yang  melakukan  tindakan  KDRT  terhadap suaminya juga dapat menghadapi akibat sosial dan psikologis yang serius. Ia mungkin akan dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya, dan bahkan dapat mengalami masalah dalam mencari pekerjaan atau tempat  tinggal di masa depan. Selain itu, ia juga harus menghadapi  dampak  emosional  dan  psikologis  yang  serius  dari  tindakan  yang dilakukannya,  seperti  rasa  bersalah,  depresi,  dan  kecemasan.  Selain  itu,  ia  juga  harus mempertanggungjawabkan  tindakannya  kepada  anak-anaknya,  yang  mungkin  akan terpengaruh oleh tindakan kekerasan dalam keluarga tersebut dan dapat memicu trauma
dan masalah psikologis lainnya.
Dalam hal ini, istri pelaku KDRT juga membutuhkan bantuan dan dukungan dalam proses  pemulihan.  Selain  itu,  ia  juga  perlu  mengakui  kesalahannya  dan  bertanggung jawab atas tindakannya, serta berkomitmen untuk mengubah perilaku dan memperbaiki hubungan dengan suaminya dan keluarga.
Sanksi ini dapat diberikan baik pada istri maupun suami yang melakukan tindakan kekerasan. Namun, Sanksi pidana tetap menjadi bagian dari upaya untuk memberikan keadilan  kepada  korban  KDRT  dan  memastikan  bahwa  pelaku  KDRT  menerima hukuman yang layak atas tindakannya. Seiring  dengan  perkembangan  zaman  saat  ini membuat  kejahatan    dan    segala    sesuatu    yang  melanggar    aturan    atau    melanggar hukum  semakin  berkembang. 19 Dalam kesimpulannya, istri yang melakukan tindakan KDRT  terhadap  suaminya  dapat  menghadapi  sanksi  pidana    yang  serius,  serta mengalami dampak sosial dan psikologis yang berat. Oleh karena itu, pencegahan KDRT perlu  menjadi  perhatian  bersama  dan  memerlukan  upaya  dari  berbagai  pihak  untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam keluarga dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT.
Menurut penulis, dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan di atas, ada  baiknya  bentuk  hukuman  yang  diberlakukan  bagi  istri  dibagi  menjadi  dua  hal apabila  istri  melakukan  pemukulan  tidak  dengan  alasan  yang  kuat  karena  suami bersalah dan dengan  pukulan yang menyakiti maka hukuman dalam pasal 44 ayat 4 tersebut patut dilaksanakan. Namun jika istri yang melakukan kekerasan kepada suami yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  berkegiatan  serta  istri mempunyai  alasan  yang  kuat  untuk  memberi  nasehat  perbuatan  suami  yang salah bukanlah  sanksi  pidana  penjara  atau  denda  yang  telah  ditentukan  melainkan  dapat digunakan sanksi pidana berupa hukuman percobaan.
19 Fitri Dwi Nurjanah, Levina Yustitianingtyas. (2020). “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Vol. 22 No. 2, hlm. 119-125.

## D. PENUTUP
Pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 351 KUHP jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  Tangga.  Kekerasan  Fisik adalah  kekerasan  yang  melibatkan  anggota  tubuh.  Si  korban  merasakan  penderitaan fisik  akibat  dari  siksaan  si  pelaku.  Bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berupa pemukulan  istri  terhadap  suami  termasuk  ke  dalam  ketegori  kekerasan  fisik sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  pasal  5  huruf  a  dan  6  UU  No  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa  kekerasan  fisik  berat  maupun  ringan.  Jadi  istri  yang  melakukan  pemukulan terhadap suami dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut  diatur  dalam  pasal  44  ayat  4  UU  No  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Akibat  hukum  bagi  istri  yang  melakukan  tindak  pidana  KDRT  terhadap  suami diatur di Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.  Sanksi  ini  dapat  diberikan  baik  pada  istri  maupun  suami  yang  melakukan tindakan  kekerasan.  Namun,  Sanksi  pidana  tetap  menjadi  bagian  dari  upaya  untuk memberikan  keadilan  kepada  korban  KDRT  dan  memastikan  bahwa  pelaku  KDRT menerima  hukuman  yang  layak  atas  tindakannya.  Seiring    dengan    perkembangan zaman  saat  ini  membuat kejahatan  dan  segala  sesuatu  yang melanggar  aturan  atau melanggar  hukum  semakin  berkembang. Dalam kesimpulannya, istri yang melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya dapat menghadapi sanksi pidana  yang serius, serta mengalami dampak sosial dan psikologis yang berat. Oleh karena itu, pencegahan KDRT perlu  menjadi  perhatian  bersama  dan  memerlukan  upaya  dari  berbagai  pihak  untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam keluarga dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT.

## Daftar Pustaka

## JURNAL
Ardianto, A.,  Hariri, A. (2021). “Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional.” Media of Law and Sharia, Vol. 2 No. 3.
Arifin,  S.  (2019).  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Tindak  Pidana terorisme.” (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
Deramayati,  T.  Y.,    Wicaksana,  S.  U.  (2021).  “Peradilan  In  Absentia  Dalam  Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 7 No. 2.
Djatmiko, D. S. A., Ikshan, A. Y.,  Isnawati, M. (2022). “Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana.” ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol. 1 No. 1.
Fahlevi,  M.  H.,    Hariri,  A.  (2021).  “Analisis  Terhadap  Hilangnya  Hak  Politik  Bagi Terpidana  Korupsi  Ditinjau  Dari  Hak  Asasi  Manusia.”  Analisis  Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi ditinjau dari Hak Asasi Manusia, Vol.
5 No. 1.
Fajriani,  A.  R.,    Isnawati,  M.  (2022).  “Pidana  Pengawasan  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 16 No. 2.
Fantari, D. R. (2019). “Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga)”  (Doctoral  Dissertation,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau).
Irawan,  A.  D.  (2022).  “Pengaruh  Pandemi  Dalam  Menciptakan  Ketimpangan  Sosial Ekonomi  Antara  Pejabat  Negara  Dan  Masyarakat.”  Jurnal  Citizenship  Virtues,
Vol. 2 No. 1.
Isnawati,  M.  (2018).  “Arah  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh Korporasi  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional.”  Al  Qist  Law  Review (AQREV), Vol. 1 No. 2.
Isnawati,  M.  (2018).  “Tinjauan  Tentang  Hukum  Pidana  Pemilu  dan  Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana.” Perspektif Hukum.
Isnawati,  M.,    Khosianah,  F.  (2022).  “Penyuluhan  Hukum:  Bagi  siswa  SMA Muhammadiyah  7  Surabaya  dalam  Pencegahan  Perlindungan  terhadap Pelecehan  dan  Kekerasan  Seksual  pada  Remaja.”  Borobudur  Journal  on  Legal Services, Vol. 3 No. 1.
Kurniawan, A.,  Suhendar, I. (2021). “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Istri terhadap Suami.” Jurnal Kajian Sosiologi, Vol. 25 No. 1.
Latjeno, M. A., Ikshan, A. Y.,  Isnawati, M. (2023). “Eksistentsi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana.” ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol. 2 No. 1.
Lestari,  D.  K.,    Purnomo,  Y.  W.  (2019).  “Pertanggungjawaban  Istri  sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  terhadap  Suami  dalam Perspektif Hukum Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dan HAM, Vol. 2 No. 1.
Nurcholish,  R.  (2018).  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Laki-laki  sebagai  Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 1.
Nurjanah, F. D.,  Yustitianingtyas, L. (2020). “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di  LPKA  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak.”  Cakrawala  Hukum:  Majalah  Ilmiah  Fakultas  Hukum Universitas Wijayakusuma, Vol. 22 No. 2.
Nurlaela, N.,  Kusumawardhani, I. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online.” Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis dan Ekonomi, Vol. 3 No. 2.
Pangestuti, R. D. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Islam.”  Jurnal  Al-Mustashfa:  Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol. 3 No. 1.
Permadi, A. (2019). Akibat Hukum terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Jurnal Hukum Novelty, Vol. 10 No. 2.
Prasetyawardani, A. S.,  Isnawati, M. (2021). “Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010  tindak  pidana  pembunuhan  oleh  anak  karena pembelaan terpaksa.” Borobudur Law Review, Vol. 3 No. 2.
Raharjo, A. M. (2020). “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum Islam Dan KUHP.” Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 2 No. 1.
Saputra,  S.  N.  E.,    Isnawati,  M.  (2022).  “Overcrowding  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas)  Dalam  System  Pemidanaan  Di  Indonesia.”  Pagaruyuang  Law  Journal, Vol. 6 No. 1.
Sari, A. R.,  Suryani, S. (2020). “Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  yang  Berstatus  Sebagai  Istri.”  Jurnal  Hukum Respublica, Vol. 5 No. 1.
Sugiyanto, D. (2020). “Analisis Hukum terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Jurnal Hukum Novelty, Vol. 11 No. 1.
Virgistasari, A.,  Irawan, A. D. (2022). “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” Media of Law and Sharia, Vol. 3 No.
2.

## WEBSITE :
Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan diakses, 11 May 2023
Kasus  KDRT  di  Bengkulu  Selatan  Dalam: https://www.bengkuluinteraktif.com/istri- muda-di-bs-jadi-tersangka-kasus-kdrt-terhadap-suami diakses, 24 March 2023

## UNDANG-UNDANG :
Indonesia, K. U. H. P. (2019). KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124. Jakarta: Sekretariat Negara.