## KEABSAHAN PROSES PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA DI AREA IMIGRASI SEBAGAI ALASAN PENCEGAHAN KELUAR WILAYAH INDONESIA:

## STUDI KASUS RATNA SARUMPAET
(The Validity of Criminal Offender Arrest in the Immigration Area as a Reason for Exit Ban to Leaving the Territority of Indonesia: Case Studies of Ratna Sarumpaet)
M. Alvi Syahrin
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ma.syahrin@poltekim.ac.id
Rio Restu Prabekti Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI rioprabekti@gmail.com

## Abstrak
Penangkapan  dinyatakan  sebagai  suatu  tindakan  penyidik  berupa  pengekangan  sementara  waktu  kebebasan tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dan  atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang. Salah satu kasus yang pernah menjadi perhatian masyarakat adalah terkait pencegahan dan penangkapan Ratna Sarumpaet yang merupakan seorang tersangka terkait kasus  penyebaran  berita  bohong (hoax) di  area  imigrasi  Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta.  Penelitian  ini memiliki rumusan masalah apakah pencegahan keluar negeri dan penangkapan terhadap tersangka Ratna Sarumpaet di area imigrasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah upaya paksa yang dilakukan dalam hal ini penangkapan dan pencegahan terhadap Ratna Sarumpaet menyalahi aturan atau tidak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  beberapa  pendekatan  masalah  yang meliputi pendekatan Undang-  Undang dan pendekatan analisis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data- data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data akan dianalisa dengan metode analisis normatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori kedaulatan negara, teori penegakan hukum dan teori berlakunya hukum pidana. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pencegahan keluar Wilayah Indonesia dan penangkapan Ratna Sarumpaet yang merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam KUHAP, UU No.  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Kata Kunci: Penangkapan; Pencegahan; Tindak Pidana; Keimigrasian

## Abstrak
Arrest is an act of the investigator to temporarily restrict the freedom of the suspect or accused if there is sufficient evidence for proposes of investigation or prosecution and/or adjudication in matters and by means regulated in the law. One of the cases that has caught the public's attention is the prevention and arrest of Ratna Sarumpaet who is a suspect in the case of spreading hoaxes in the immigration area of Soekarno-Hatta International Airport. This research has the formulation of the problem whether the prevention of going abroad and the arrest of suspect Ratna Sarumpaet  in  the  immigration  area  is  in  accordance  with  applicable regulations. The purpose of this study is to determine whether the forced efforts made in this case the arrest and prevention of Ratna Sarumpaet violates the rules or not. This research is a normative study using several problem approaches which include the Law approach and analysis approach. The data sources used are secondary data, namely library materials which include library books, legislation, and others. Data will be analyzed by normative analysis method. The theoretical basis used is the rule of law theory, the theory of state sovereignty, the theory of law enforcement and the theory of criminal law. Based on the data analysis, it was concluded that the prevention of leaving the Territory of Indonesia and the arrest of Ratna Sarumpaet which was a forced attempt by the police in coordination with the immigration party were in accordance with applicable regulations, namely as stipulated in the Criminal Procedure Code, Law Number 6 2011 concerning  Immigration  and  Government  Regulation  Number  31  of  2013  concerning  Regulations  for  the Implementation of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration.
Keywords: Arrest; Exit Ban; Crime; Immigration

## PENDAHULUAN
Kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat adalah terkait pencegahan  dan penangkapan  Ratna  Sarumpaet  yang  merupakan seorang tersangka  terkait  kasus  penyebaran  berita bohong (hoax) di area imigrasi Bandara Internasional  Soekarno-Hatta.  Dalam  UU  No.  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  pada  Pasal  22 ayat  (1),”Setiap  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi ditetapkan  suatu  area  tertentu  untuk  melakukan pemeriksaan  Keimigrasian  yang  disebut  dengan area  imigrasi”.  Pada  ayat  (2)  disebutkan,  “Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan  keluar  atau  masuk  Wilayah  Indonesia  atau pejabat  dan  petugas  yang  berwenang”.  Kemudian dalam  penjelasan  Pasal  22  ayat  (1)  dijelaskan bahwa,  “Yang  dimaksud  dengan  “area  imigrasi” adalah suatu area di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang  dimulai  dari  tempat  antrian  pemeriksaan Keimigrasian  pada  keberangkatan  sampai  dengan alat  angkut  atau  dari  alat  angkut  sampai  dengan konter pemeriksaan Keimigrasian pada kedatangan. 1 Penetapan  area  imigrasi  sangat penting artinya untuk menentukan status seseorang apakah telah dianggap keluar atau masuk Wilayah Indonesia”.
Seperti  yang  diberitakan  di  media  online bahwa  petugas  Imigrasi  melakukan  pencegahan keberangkatan  penumpang  pesawat  atas  nama Ratna Sarumpaet di dalam pesawat yang berencana terbang  ke  Cile,  Amerika  Selatan.  Ratna dijadwalkan berangkat melalui Terminal II Bandara Soekarno  Hatta  dengan  menggunakan  pesawat Turkish  Airways  TK  057,  dengan  jadwal take  off pukul  21.00  WIB.  Pencegahan  keberangkatan tersebut
berdasarkan Surat
Nomor IR/20621/X/1.24./2018/Datro tentang bantuan pencegahan keluar dari Indonesia atas nama Ratna Sarumpaet  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana penyampaian  berita  bohong  melalui  media  sosial yang  diterbitkan  pada  tanggal  02  Oktober 2018  di Jakarta.
Pencegahan  ke  luar  negeri  dan  penangkapan terhadap  tersangka  Ratna  Sarumpaet  dilakukan setelah  dokumen  perjalanan  (Paspor  RI)  yang bersangkutan  diterakan  tanda  keluar  oleh  Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pada saat
1 M Alvi Syahrin, “Menakar Eksistensi Area Imigrasi,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menak ar_Eksistensi_Area_Imigrasi.
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.
3 M Alvi Syahrin, Metode Penelitian Keimigrasian , 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019),
ditangkap, yang bersangkutan telah berada di dalam pesawat  Turkish  Airways  TK  057.  Tindakan tersebut bila tidak dilakukan sesuai peraturan yang berlaku  akan  membuka  ruang  adanya  gugatan praperadilan  dari  pihak  tersangka  yang  merasa dirugikan.  Praperadilan  adalah  suatu  suatu mekanisme  kontrol  terhadap  kewenangan  pejabat peradilan  yang  menggunakan  upaya  paksa, sehingga  dapat  dibuktikan  sah  tidaknya  suatu penangkapan dan penahanan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rumusan masalah  yang  diteliti  sebagai  berikut:  Apakah pencegahan dan penangkapan Ratna Sarumapaet di Area  Imigrasi  Tempat  Imigrasi  Bandar  Udara Soekarno-Hatta  sudah  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku?

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  empiris  yang  bersifat kualitatif.  Maksudnya  adalah  penelitian  yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait. 2
2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan dengan  mengidentikasi  dan  menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti  bahan  pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang  ada  relevansinya  dengan  isu  hukum  dalam penelitian ini.
3. Teknik Analisa Data Teknik  analisa  isu  hukum  ( legal  issue )  dalam penelitian  ini  menggunakan  logika  berpikir campuran.  Maksudnya  penalaran  (hukum)  yang merupakan  gabungan  dari  pola  berpikir  induktif ( inductive )  dan  deduktf  ( deductive )  dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. 3 Proses yang terjadi  dalam  logika  berpikir  campuran  adalah abstraksi  (hukum),  nilai-nilai  hukum,  asas-asas hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi  (dijabarkan)  dan  diterapkan  guna penyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran. 4
https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode _Penelitian_Keimigrasian.
4 Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika , Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya,
2014, hlm. 158-159.

## PEMBAHASAN A. Kedaulatan Negara di Batas Imajiner
Politik  hukum  keimigrasian  suatu  negara mencerminkan  kedaulatan  negara,  kepentingan negara,  sejalan  dengan  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat.  Kata  kedaulatan  berasal  dari  bahasa Inggris, yaitu “sovereignty” yang berasal dari kata Latin “superanus” berarti  “yang  teratas”.  Negara dikatakan  berdaulat  atau “sovereign” karena kedaulatan  merupakan  suatu  sifat  atau  ciri  hakiki negara. 5 Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan  bahwa  negara  itu  mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  batas wilayahnya, yang artinya bahwa suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi  di  dalam  batas-batas wilayahnya  baik  wilayah  darat  maupun  laut. 6 Di samping  itu,  suatu  negara  mempunyai  kedaulatan dengan  adanya  beberapa  syarat  atau  unsur sebagaimana  yang  selama  menjadi  rujukan masyarakat internasional, yaitu Konvensi Montevideo  tentang  hak  dan  kewajiban  negara tahun  1933 (Montevideo  Convention  on the  rights and duties of State) .
Negara-negara  yang  berdaulat  memiliki  hak- hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu: 7
1. Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan  untuk  menerima  dan  mengusir orang asing;
3. Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain;
4. Yurisdiksi  penuh  atas  kejahatan  yang dilakukan dalam wilayahnya.
Kata yurisdiksi (jurisdiction) berasal dari kata yurisdictio ,  kata yurisdictio berasal  dari  dua  kata yaitu kata yuris yang artinya kepunyaan hukum atau kepunyaan  menurut  hukum,  sedangkan dictio berarti  ucapan,  sabda,  atau  sebutan.  Sehingga  bila dilihat  dari  asal  kata  tampak  bahwa  yurisdiksi berkaitan  dengan  masalah  hukum,  kepunyaan menurut hukum, atau kewenangan menurut hukum.
5 M Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57, http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/vi ew/331/pdf.
6 M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorie ntasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Pe njaga_Gerbang_Negara.
Lebih detail lagi bisa disimpulkan yurisdiksi negara adalah  kekuasaan  atau  kewenangan  suatu  negara untuk  menetapkan  dan  memaksakan  hukum  yang dibuat oleh negara itu sendiri, sebagai negara yang berdaulat.
Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  di dalam  suatu  kedaulatan  terdapat  suatu  wilayah kewenangan/yurisdiksi  yang  melekat  dan  tidak dapat  terpisahkan  dari  kedaulatan  itu  sendiri. Sedangkan  yurisdiksi  adalah  kewenangan  yang dimiliki  negara  untuk  melaksanakan  ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat  di  setiap  negara  berdaulat.  Masyarakat internasional  mengakui  bahwa  setiap  negara mempunyai hak eksklusif (reserved domain/domestic  jurisdiction  of  state) karena adanya  prinsip  kedaulatan  negara  dalam  batas wilayah  negara  yang  bersangkutan  tanpa  ada keterikatan  atau  pembatasan  hukum  internasional. Yurisdiksi  ini  bersumber  pada  kedaulatan  negara yang  melahirkan  kewenangan/kekuasaan  negara berdasarkan  hukum  internasional  untuk  mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara.
Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap  negara  juga  memiliki  kewenangan  untuk memperluas  yurisdiksi  kriminal  terhadap  suatu tindak  pidana  sepanjang  implementasi  perluasan yurisdiksi  kriminal  tersebut  tidak  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  umum  yang  diakui  oleh masyarakat  internasional.  Hal  ini  mempertegas bahwa  konsep  yurisdiksi  dan  konsep  kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini berarti semua  orang  yang  berada  di  suatu  wilayah  harus tunduk  pada  hukum  dari  negara  yang  memiliki wilayah  tersebut,  sebagaimana  terdapat  Adagium “Qui interritorio meo est, etiam meus subditus est” yang  artinya,  “jika  seseorang  berada  di  wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya”.
Pemeriksaan  imigrasi  dalam  sebuah  negara tidak  selamanya  berada  dalam  sebuah  bentuk perbatasan  pada  umumnya.  Pada  umumnya masyarakat  awam  mengetahui  bentuk-bentuk perbatasan  yang  berwujud  dan  memiliki  tanda-
7 M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia , 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regula si_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia; M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu, “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 150–164, https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialekt ika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_ di_Indonesia.
tanda  “alam”  seperti  gunung,  garis  aliran  sungai, bukit,  pohon,  garis  pantai,  dan  lain-lain.  Namun demikian,  itu  juga  terdapat  garis  perbatasan  yang tidak  disadari  yakni  “Batas  Buatan”  digambar melalui alam pikiran, angan-angan secara imajiner seperti  garis  kuning  atau  garis  yang  membatasi antrean penumpang dan konter petugas pada tempat pemeriksaan  imigrasi  di  bandara. 8 Secara  teknis, bagi orang awam garis  ini  hanya  merupakan  garis antrean,  namun  demikian  garis  ini  adalah  sebagai penanda  bahwa  penumpang  yang  telah  melalui pemeriksaan petugas imigrasi masuk dan berada di area internasional  atau dalam  bahasa keimigrasian disebut  area  imigrasi.  Area  imigrasi  memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kedaulatan  suatu  negara,  walaupun  hanya  dibatasi oleh garis imajiner, area imigrasi merepresentasikan kewibawaan dari suatu negara. 9
B. Penerapan Asas Teritorialitas (Asas

## Kewilayahan)
Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan  bahwa  NKRI  merupakan  negara kesatuan  yang mengutamakan prinsip teritorialitas sebagai  acuan  utama.  Intinya,  prinsip  kedaulatan adalah  menjaga  keutuhan  wilayah  teritorial  dan mencegah terjadinya intervensi negara lain. Pasal 1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States menegaskan  bahwa  negara  selaku  subjek hukum  internasional  harus  memenuhi  4  (empat) syarat,  yaitu  memiliki  penduduk  yang  tetap, memiliki batas wilayah tertentu, memiliki pemerintahan, dan memiliki kapasitas dan kemampuan  untuk  mengadakan  hubungan  dengan negara lain (hubungan internasional).
Dalam hukum pidana dikenal asas teritorialitas (territorealiteits  beginsel  ofland  gebieds  beginsel) yang berarti bahwa perundangan-undangan hukum pidana  berlaku  bagi  setiap  tindak  pidana  yang terjadi  di  dalam  wilayah  suatu  negara,  yang dilakukan  oleh  setiap  orang,  baik  sebagai  warga negara  maupun  bukan  warga  negara  atau  orang asing.
Asas  ini  dilandasi  oleh  kedaulatan  negara bahwa  setiap  negara  yang  berdaulat  wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan bagi barangsiapa  saja  yang  melakukan  tindak  pidana
8 M Alvi Syahrin, “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara,” in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 16–31, https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara _Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara.
9 M Alvi Syahrin, “Hak Asasi Bermigrasi,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015),
maka negara berhak untuk memidana. Asas ini juga di negara-negara lain diterima sebagai asas pokok. Dalam perundang-undangan hukum pidana asas ini terimplementasi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP. Pasal  2  KUHP  menyebutkan  bahwa  “Ketentuan pidana  dalam  perundang-undangan  Indonesia berlaku  bagi  setiap  orang  yang  dalam  wilayah Indonesia melakukan suatu tindak pidana”.
Menurut Utrecht bahwa yang menjadi ukuran asas ini adalah tindak pidana terjadi di dalam batas wilayah  Republik  Indonesia  dan  bukan  ukuran bahwa  pembuat  harus  berada  di  dalam  batas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu ada kemungkinan seseorang  melakukan  tindak  pidana  di  Indonesia sedangkan ia berada di luar wilayah Indonesia.
Pasal 3 KUHP merupakan perluasan berlakunya  asas  teritorialitas  yang  memandang kendaraan air atau pesawat udara Indonesia sebagai ruang  tempat  berlakunya  hukum  pidana  (bukan memperluas wilayah).  Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa,  “Ketentuan  pidana  dalam  perundang- undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di  dalam  kendaraan  air  atau  pesawat  udara Indonesia”.  Berlakunya  hukum  pidana  terutama berdasarkan  wilayah  dibatasi  atau  mempunyai pengecualian  yaitu  hukum  Internasional.  Hal  ini tercantum dalam Pasal 9 KUHP bahwa berlakunya Pasal  2,  5,  7,  dan  8  KUHP  dibatasi  oleh  hal  yang dikecualikan yang diakui dalam hukum internasional. KUHP  tidak  merinci  hukum internasional  yang  membatasi  berlakunya  hukum pidana, tetapi van Bemmelen menunjukkan  bahwa pengecualian itu meliputi tidak berlakunya hukum pidana  di  tempat  seorang  duta  besar  dan  utusan asing  yang  secara  resmi  diterima  oleh  Kepala Negara, pegawai-pegawai kedutaan yang berfungsi di  bidang  diplomatik,  konselir  atau  konsul. Ketentuan  internasional  yang  menentukan  mereka diberikan imunitas hukum pidana, dalam arti bahwa hukum pidana Indonesia tidak berlaku bagi mereka. Menurut  Hazewinkel  Suringa  bahwa  perwakilan negara  asing  tidak  tunduk  pada  hukum  Negara tempat mereka berada sebagai lambang kedaulatan Negara asing tersebut.

## C. Kasus Posisi
https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_A sasi_Bermigrasi; M Alvi Syahrin and Surya Pranata, “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 49–62, https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_ Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Ko nvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.

## Detik-Detik Penangkapan Ratna Sarumpaet Di Bandara Soekarno-Hatta
JAKARTA,  KOMPAS.com  -  Ratna  Sarumpaet ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, saat hendak melakukan perjalanan ke Cile, Amerika Selatan,  Kamis  (4/10/2018)  malam.  Sebelumnya Ratna  menghebohkan  publik  dengan  cerita pengeroyokannya  di  sekitar  Bandara  Husein Sastranegara,  Bandung,  Jawa  Barat,  pada  21 September  lalu  yang  ternyata  hanya  karangannya semata.  Penganiayaan  itu  tidak  pernah  ada.  Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga penyidikan terkait kasus penyebaran berita bohong atau  hoaks  yang  telah  dilaporkan  beberapa  pihak. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian mengatakan, polisi sebelumnya  telah  melayangkan  surat  panggilan pemeriksaan sebagai saksi kepada Ratna pada Senin lalu.  Namun  Ratna  tak  memenuhi  panggilan tersebut.  Kamis  sore  kemarin  polisi  mendapatkan informasi  mengenai  rencana  keberangkatan  Ratna ke luar negeri. Ratna tak menginformasikan kepada polisi  mengenai  rencana  kepergiannya  ke  Cile tersebut. Di dinilai tak kooperatif. Status Ratna pun telah jadi tersangka. Polisi kemudian bekerja sama dengan  pihak-pihak  terkait  untuk  melakukan pencegahan terhadap Ratna ke luar negeri. Berikut adalah kronologi penangkapan Ratna Sarumpaet di Terminal  II  Bandara  Soekarno,  Kamis  malam, menurut data kepolisian:
Pukul 20.20 WIB Kabid  Humas  Polda  Metro  Jaya  Kombes  Argo Yuwono mengatakan, petugas Imigrasi melakukan pencegahan  keberangkatan  penumpang  pesawat atas nama Ratna Sarumpaet di dalam pesawat yang berencana terbang ke Cile, Amerika Selatan. Ratna dijadwalkan berangkat melalui Terminal II Bandara Soekarno  Hatta  dengan  menggunakan  pesawat Turkish  Airways  TK  057,  dengan  jadwal  take  of pukul  21.00  WIB.  Pencegahan  keberangkatan tersebut
berdasarkan surat
nomor IR/20621/X/1.24./2018/Datro tentang bantuan pencegahan keluar dari Indonesia atas nama Ratna Sarumpaet  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana penyampaian  berita  bohong  melalui  media  sosial yang  diterbitkan pada  tanggal  02  Oktober  2018  di Jakarta.
Pukul 20.23 WIB Petugas  Imigrasi  Terminal  II  mengimformasikan melalui telepon kepada Polresta Bandara Soekarno Hatta soal keberadaan Ratna di bandara. Informasi itu  diterima  oleh  Kasat  Reskrim  Kompol  James Hasudungan  Hutajulu  yang  langsung  melakukan pengecekan  kebenaran  atas  informasi  tersebut. Pukul 20.30 WIB Ratna yang telah berada di dalam
pesawat diminta turun oleh petugas Imigrasi. Pukul 20.35 WIB Ratna Sarumpaet diarahkan menuju kantor Imigrasi Terminal  II  D  guna  diwawancara.  Di  sana  Ratna bertemu dengan Kapolresa Bandara, Kasat Reskrim Polresta Bandara, hingga Kasat Intelkam. Berdasarkan  hasil  wawancara  sementara  dengan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary, Ratna mengaku hendak pergi ke Cile dalam rangka menghadiri  kongres  perempuan.  Dalam  konggres itu  dia  akan  menjadi  salah  satu  pembicara  dan keberangkatannya  disponsori  Dinas  Parawisata DKI Jakarta.
Pukul 22.00 WIB Ratna Surampaet meninggalkan Bandara Soekarno Hatta menuju Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
Sekitar Pukul 22.40 WIB Ratna  tiba  di  Mapolda  Metro  Jaya.  Ratna  tak memberikan  keterangan  apa  pun  kepada  awak media  saat  berjalan  menuju  ruang  pemeriksaan  di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sekitar Pukul 00.10 WIB
Polisi  bersama  Ratna  menuju  kediaman  Ratna  di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan. Polisi  melakukan  penggeledahan  di  kediaman Ratna.
Sekitar Pukul 02.30 WIB Polisi  melakukan  penggeledahan  di  rumah  Ratna. Usai penggeledahan, Ratna kembali digelandang ke Polda  Metro  Jaya.  Argo  mengatakan,  penetapan penahanan Ratna akan ditentukan 1 x 24 jam. Ratna  akan  dijerat  dengan  pasal  berlapis  dengan ancaman  hukuman  10  tahun  penjara.  "Jadi  alasan penangkapan  yang  pertama  adalah  laporan  polisi tanggal  2  Oktober  2018  kemarin,  kami  kenakan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum dan Undang-Undang ITE Pasal 28 juncto  Pasal  45  dengan  ancaman  10  tahun,"  ujar Argo.

## Detik-Detik Penangkapan Ratna Sarumpaet Di Dalam Pesawat
Jakarta,  CNN  Indonesia  -  Ratna  Sarumpaet menjelaskan  kronologi  penangkapan  dirinya  oleh pihak kepolisian dan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno  Hatta,  Cengkareng.  Dia  ditangkap  saat berada di dalam pesawat. Menurut Ratna, pesawat yang akan membawanya ke luar negeri sudah siap untuk  berangkat.  Namun  sejumlah  petugas  masuk dan langsung memintanya turun.
"Saya  sudah  masuk  pesawat,  pesawat  mau  siap jalan, tapi para awak imigrasi datang dan meminta saya  keluar  karena  ada  perintah  dari  kepolisian," kata Ratna dalam wawancara eksklusif kepada TV One , Kamis (4/10).
Ratna mengaku akan berangkat ke Santiago, Chile, melalui Bandara Soekarno- Hatta.
Menurut  Ratna,  pihak  Imigrasi  yang  memintanya keluar mendapat perintah dari kepolisian. "Mereka dapat  perintah  dari  atasan,  Ibu  Ratna  tidak  boleh meninggalkan Indonesia," kata Ratna.
Saat  ini  Ratna  telah  tiba  di  Polda  Metro  Jaya menumpang mobil  polisi.  Polisi menetapkan Ratna Sarumpaet  sebagai  tersangka.  Status  hukum tersebut yang menjadi alasan pencegahan Ratna ke luar negeri. "Sudah. Dia sebagai tersangka. Karena dia akan ke luar negeri, kami tangkap," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto kepada CNN Indonesia TV , Kamis (4/10).
Setyo  menjelaskan  status  hukum  yang  menjerat Ratna  berkaitan  dengan  kebohongan  yang  telah menghebohkan publik sebelumnya. "Kasus kebohongan  kemarin,"  kata  Setyo  tanpa  merinci lebih lanjut.

## D. Analisa Kasus
Dalam  melaksanakan  fungsi  keimigrasian  di Indonesia,  pemerintah  melalui  Direktorat  Jendral Imigrasi  melaksanakan  suatu  politik  keimigrasian yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan  apa  yang  menjadi  tujuan  nasional. Oleh  karenanya,  peraturan  keimigrasian  dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah guna melindungi kepentingan  nasional. 10 Setiap negara menerapkan tindakan-tindakan  yang  berwujud  pencegahan terhadap  orang-orang  tertentu  untuk  keluar  dari wilayah Indonesia atas alas hukum tertentu. Hal ini dilakukan  semata-mata  demi  menjaga  tegaknya keutuhan negara.
Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan  alasan  Keimigrasian  atau  alasan  lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 15  UU  No.  6  Tahun  2011  disebutkan  bahwa, “Setiap  orang  dapat  keluar  Wilayah  Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar  dari  Pejabat  imigrasi”.  Dalam  negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan  atas  hukum,  karena  dalam  negara hukum  terdapat  prinsip wetmatigheid  van  bestuur
10 M Alvi Syahrin, “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleks i_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian; M Alvi Syahrin, “Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penega san_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_200 6.
atau asas  legalitas.  Asas  ini  menentukan  bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka  segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki  wewenang  yang  dapat  mempengaruhi atau mengubah keadaan  atau posisi hukum warga masyarakatnya. 11 Secara  konseptual  tindakan pencegahan  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara merupakan  kewenangan  mutlak  yang  dimiliki sebuah negara  dalam rangka  menjalankan kedaulatan  yang  dimiliki  dan  dilakukan  dalam rangka  melakukan  pengaturan  lalu  lintas  orang yang keluar masuk wilayah negara tersebut.
Tindakan  pemerintah  dalam  hal  ini  Pejabat Imigrasi  tidak  serta  merta  dapat  mencegah  setiap orang  yang  hendak  keluar  Wilayah  Indonesia, namun  hanya  terhadap  orang  yang  tidak  memiliki dokumen  yang  sah  dan  masih  berlaku,  diperlukan untuk  kepentingan  penyidikan  atas  permintaan pejabat yang berwenang, atau   namanya   termasuk dalam    daftar    pencegahan.      Namun    dalam keadaan  mendesak  pejabat  yang  berwenang  dapat meminta  secara  langsung  kepada  Pejabat  Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan. 12
Lain  halnya  dengan  pencegahan  yang  diatur dalam peraturan keimigrasian, penangkapan diatur dalam  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Penangkapan  dalam  KUHAP  merupakan  aturan tindakan  legal  aparat  penegak  hukum  mengenai upaya paksa keras (dwang meedelen, enforcement) yang dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan  atau  penyidikan  yang  dapat  berupa penangkapan, penahananan, penggeledahan badan, pemasukan  rumah,  penyitaan  dan  pemeriksaan surat.  KUHAP  dapat  dijadikan  panduan  untuk melaksanakan  setiap  tindakan  aparat  penegak hukum  yang  sebenarnya  adalah  merampas kemerdekaan  manusia.  Tindakan  yang  merupakan perampasan  kemerdekaan  tersebut  di  antaranya adalah penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Pada BAB V Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP tentang penangkapan dan Pasal  20  s/d  Pasal  31  KUHAP  tentang  penahanan mensyaratkan bahwa penangkapan dan penahanan
11 M Alvi Syahrin, “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memak simalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
12 M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia,” in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102,
https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorie ntasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.
untuk  kepentingan  penyelidikan  atau  penyidikan tersebut  harus  dilakukan  oleh  dan  atas  perintah penyidik.
Penangkapan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP dinyatakan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat  cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang. Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang adalah perampasan kemerdekaan,  oleh  karena itu pengekangan dalam penangkapan tersebut adalah perampasan Hak Asasi Manusia  (HAM).  Namun,  tindakan  pengekangan tersebut telah dilegalkan dengan syarat dan tata cara sebagaimana diatur dan tunduk pada peraturan yang melegalkan tindakan tersebut.
Syarat  dapat  dilakukan  penangkapan  tersebut diantaranya  adalah  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum  yang  berwenang  yaitu  penyidik,  penyidik pembantu  serta  penyelidik  atas  perintah  penyidik, dengan ketentuan adanya cukup bukti, dan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian  penyidiklah  yang  memegang  peranan penting  dalam  penangkapan. 13 Hal  ini  berarti, apabila  tindakan  penyidik  yang  melakukan penangkapan di luar syarat dan tata cara aturan yang berlaku,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tindakan perampasan  HAM  yang  dilegalkan  tersebut  tidak terpenuhi. Konsekuensi atas tindakan penangkapan tersebut  adalah  ilegal,  oleh  karena  itu  dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.
Dalam  konteks  HAM,  dapat  disimpulkan bahwa  HAM  dan  kebebasan  dasar  manusia  tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa HAM  dan  kebebasan  dasar  manusia  yang bersangkutan  kehilangan  harkat  dan  martabat kemanusiaannya. 14 Perlindungan  mengenai  HAM tersebut oleh Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah  berkewajiban,  baik  secara  hukum maupun  politik,  ekonomi, sosial  dan  moral,  untuk melindungi  dan  memajukan  serta  mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya HAM dan kebebasan  dasar  manusia. 15 Perlindungan  tersebut
13 M Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” Majalah Hukum Nasional 1, no. 1 (2018): 97–114, https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39.
14 M Alvi Syahrin, “The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” Sriwijaya Law Review 1, no. 2 (2017): 168– 178, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/iss ue/view/7.
15 M Alvi Syahrin, “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014),
diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada  umumnya,  melainkan  juga  perlindungan HAM  diperuntukkan  bagi  para  pelaku  tindak pidana. 16 Hal  itu  dikarenakan  bahwa  setiap  orang mempunyai  hak-hak  dasar  yang  harus  dilindungi oleh negara dan pemerintah.
Dengan demikian, penangkapan dalam konteks HAM harus dikaitkan dengan perlindungan negara terhadap orang yang ditangkap baik secara teoritis maupun praktiknya. Aparat penegak hukum dituntut  untuk memenuhi  ketentuan  yang  berlaku untuk dapat dikatakan tidak melakukan pelanggaran HAM, baik berkaitan dengan prosedur dan hak-hak orang yang ditangkap serta keluarganya. 17
Pencegahan  keluar  Wilayah  Indonesia  dan penangkapan  terhadap  Ratna  Sarumpaet  yang diduga melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) menurut  penulis  merupakan  salah satu  bentuk  tindakan  yang  sudah  sesuai  dengan prosedur serta mempunyai dasar dalam pencegahan dan  penangkapan.  Sebagaimana  ketentuan  yang termaktub dalam KUHAP,  UU No. 6 Tahun 2011 Tentang  Keimigrasian,  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU  No.  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian yaitu:
1. Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP. Pasal 16 KUHAP (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
(2) Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik dan  penyidik  pembantu  berwenang melakukan penangkapan.
Pasal 17 KUHAP
Perintah  penangkapan  dilakukan  terhadap seorang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak pidana  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup.
Pasal 18 KUHAP
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan
https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkem bangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.
16 M Alvi Syahrin, “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Co gens_dalam_Protokol_2000.
17 M Alvi Syahrin, “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation,” JILS 3 (2018): 175, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/275 12.
memperlihatkan surat tugas serta memberikan  kepada  tersangka  surat perintah penangkapan yang
mencantumkan  identitas  tersangka  dan menyebutkan  alasan  penangkapan  serta uraian  singkat  perkara  kejahatan  yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan  dulakukan  tanpa  surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap  harus  segera  menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat.
Pasal 19 KUHAP
(1) Penangkapan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  17,  dapat  dilakukan  untuk paling lama satu hari.
(2) Terhadap  tersangka  pelaku  pelanggaran tidak  diadakan  penangkapan  kecuali dalam  hal  ia  telah  dipanggil  secara  sah dua  kali  berturut-turut  tidak  memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
(1) Pejabat  Imigrasi  menolak  orang  untuk keluar  Wilayah  Indonesia  dalam  hal orang tersebut:
a. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
b. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan  dan  penyidikan  atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
c. Namanya  tercantum  dalam  daftar Pencegahan.
3. Pasal 226, 227, dan 228 Peraturan Pemerintah Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU  No.  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian.
Pasal 226
(1) Menteri  berwenang  dan  bertanggung jawab  melakukan  Pencegahan  yang menyangkut bidang Keimigrasian.
(2) Menteri melaksanakan Pencegahan
berdasarkan:
a. Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan  Tindakan  Administratif Keimigrasian;
b. Keputusan  Menteri  Keuangan  dan Jaksa  Agung  sesuai  dengan  bidang tugas  masing-masing  dan  ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. Permintaan Kepala Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau f. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.
(3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Kepala  Badan  Narkotika  Nasional,  atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan,  permintaan,  dan  perintah Pencegahan yang dibuatnya.
Pasal 227
(1) Keputusan,  permintaan,  dan  perintah
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  226  ayat  (2)  ditetapkan dengan  keputusan  tertulis  oleh  pejabat yang berwenang.
(2) Keputusan  tertulis  oleh  pejabat  yang berwenang  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  disampaikan  kepada  Menteri dalam  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari sejak  tanggal  keputusan  ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.
Pasal 228
(1) Dalam  keadaan  mendesak  pejabat  yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.
(2) Pejabat  Imigrasi  tertentu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Pejabat Imigrasi  pada  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  atau  unit  pelaksana  teknis  yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (3) Pejabat Imigrasi setelah menerima permintaan  secara  langsung  dari  pejabat yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  segera  melaksanakan Pencegahan.
(4) Dalam  hal  pejabat  yang  berwenang
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  226 ayat (2) tidak ada, keputusan, permintaan, atau perintah Pencegahan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
(5) Pejabat  yang  berwenang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat yang ditunjuk  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  wajib  menyampaikan keputusan tertulis  kepada  Menteri  dalam  waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.
(6) Apabila dalam  batas  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  ada keputusan  tertulis  dari  pejabat  yang berwenang  atau  pejabat  yang  ditunjuk, Pencegahan berakhir demi hukum.
Berdasarkan  Pasal    16,    17,    18    dan    19 KUHAP,  Pasal    16    ayat    (1)  huruf  b  UU  No.   6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Pasal 226, 227,  dan  228  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun  2013  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tersebut di atas penulis beranggapan bahwa tidak ada prosedur yang  dilanggar  terkait  proses  pencegahan  keluar Wilayah  Indonesia  dan  penangkapan  terhadap tersangka  Ratna  Sarumpaet  yang  dilakukan  di Bandara Soekarno-Hatta dimana pada saat itu Ratna Sarumpaet  telah  mendapatkan  Cap  Tanda  Keluar dan sudah berada di dalam pesawat.
Setiap  orang  yang  telah  mendapatkan  Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi dapat  keluar Wilayah Indonesia,  terkait  hal  tersebut  dalam  kasus  Ratna Sarumpaet yang dijemput oleh Pejabat Imigrasi ke dalam  pesawat 18 dan  diminta  untuk  turun  apakah hal tersebut merupakan suatu bentuk kesewenang- wenangan? Melihat secara teknis Ratna Sarumpaet telah  mendapatkan  Cap  Tanda  Keluar  dan  sudah berada  di dalam pesawat, dimana secara internasional  disepakati  bahwa  di  dalam  pesawat berbendera  asing,  maka  area  tersebut  sudah merupakan area internasional  dan yurisdiksi hukum yang  berlaku  adalah  hukum  dari  negara  pesawat tersebut berasal.
Secara  teknis  dan  hukum,  cap  tanda  masuk atau  keluar  mengandung  arti  dan  memiliki konsekuensi hukum yang logis yakni: 19
1. Sebagai  kedaulatan  negara,  cap  ini
18 M Alvi Syahrin, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago, “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia,” International Journal of Civil Engineering and Technology 9, no. 5 (2018): 1051–1058, http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_ 09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.
19 M Alvi Syahrin, “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?,” Checkpoint (Depok: Akademi Imigrasi, 2015),
diterakan di dokumen perjalanan merupakan  simbol  kekuasaan  negara yang berdaulat, dimana negara menjalankan  hak  eksklusifnya  untuk menyaring  orang  yang  akan  masuk  atau keluar wilayahnya;
2. Pembatasan  wewenang  suatu  hukum negara  dari  si  pemegang  atau  pemilik dokumen  perjalanan  terhadap  aturan hukum  yang  berlaku  dalam  sebuah negara;
3. Bukti  otentik  seseorang  berada  dalam suatu  wilayah  negara  tertentu  yang  sah secara dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis;
4. Tanda yang digunakan untuk melanjutkan proses  izin  tinggal  bagi  warga  negara asing  (WNA)  yang  akan  menetap, melaksanakan  kegiatan  tertentu  di  suatu wilayah negara.
Pencegahan  terhadap  Ratna  Sarumpaet  yang dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan Cap  Tanda  Keluar  merupakan  bentuk  dari kekuasaan  negara  yang  berdaulat.  Dapat  kita lihat bahwa  negara  memiliki  kekuasaan  /  kewenangan penuh dalam mengatur setiap lalu lintas orang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia, negara memiliki  hak  untuk  memberikan  izin  terhadap seseorang untuk masuk atau keluar wilayahnya dan juga dapat membatalkan izin  yang  telah  diberikan tersebut  selama  masih  berada  didalam  yurisdiksi negara. Disamping itu pencegahan yang dilakukan merupakan  tindakan  yang  diambil  dalam  keadaan mendesak,  yang  dimaksud  dengan  “keadaan mendesak” ditujukan untuk mencegah orang yang diduga  melakukan  tindak  pidana  atau  melakukan pelanggaran  akan  melarikan  diri  keluar  negeri. Orang  yang  akan  dicegah  dikhawatirkan  diduga pada  saat  itu  telah  berada  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  untuk  keluar  negeri  sebelum  keputusan Pencegahan ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut tindakan  penyidik  yang  mengajukan  permintaan secara  langsung  terhadap  pejabat  imigrasi  untuk melakukan  pencegahan  terhadap  tersangka  Ratna Sarumpaet  juga  diatur  dalam  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 32 ayat (1), “Dalam hal tersangka
https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigra n_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi; M Alvi Syahrin, “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembat asan_Prinsip_Non-Refoulement.
yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri  dari  wilayah  Negara  Indonesia,  dapat  dikenai tindakan  pencegahan.”  Kemudian  dalam  ayat  (3), “Dalam keadaan mendesak  atau mendadak,  untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan  permintaan  secara  langsung  kepada pejabat  imigrasi untuk mencegah dan/atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.”
Terkait  keberadaan  Ratna  Sarumpaet  yang pada saat itu telah berada di dalam pesawat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU No. 6 Tahun 2011, “Pejabat  Imigrasi  yang bertugas  berwenang naik  ke  alat  angkut  yang  berlabuh  di  pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.” Namun demikian dalam prosesnya pejabat  imigrasi  tidak  serta  merta  langsung  naik kedalam  alat  angkut  dan  menurunkan  Ratna Sarumpaet  secara  paksa  namun  berkoordinasi dengan maskapai dalam hal ini adalah penanggung jawab  alat  angkut  dan  meminta  untuk  tidak memberikan  izin  kepada  Ratna  Sarumpaet  untuk berada  di  dalam  alat  angkutnya  dan  segera diturunkan  dari  alat  angkunya.  Dan  juga  seperti yang  sudah  penulis  jelaskan  sebelumnya  bahwa yurisdiksi negara adalah kekuasaan atau kewenangan  suatu  negara  untuk  menetapkan  dan memaksakan  hukum  yang  dibuat  oleh  negara  itu sendiri, sebagai negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat  tentunya  memiliki  kebebasan  dalam mengatur masalah-masalah internal maupun eksternalnya.  Sehingga  kekuasaan  atau  hak eksklusif suatu negara dapat di bagi ke dalam dua hal yakni:
1. Internal, yang berarti memiliki kekuasaan yang  hakiki  untuk  mengatur  segala sesuatu yang terjadi dalam batas wilayahnya; dan
2. Eksternal, berarti kekuasaan hakiki untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain dalam  hal  ini  masyarakat  internasional dan  mengatur  segala  sesuatu  yang  ada atau  terjadi  di  luar  wilayah  negaranya yang  berkaitan  dengan  kepentingan negaranya.
Hal  ini  merepresentasikan  bahwa  kedaulatan suatu  negara  merupakan  mutlak  bagi  negara  yang merdeka, dan setiap negara memiliki hak eksklusif dalam melaksanakan yurisdiksi kedaulatan hukumnya di wilayah teritorialnya masing- masing tanpa ada campur tangan dari pihak lain.
Menurut  Julius  Stahl  salah  satu  unsur  dari Rechstaat adalah pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, pada negara yang
berdasarkan atas hukum (rule of law), maka hukum ditempatkan  sebagai  acuan  tertinggi  dalam penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahannya (supremasi  hukum).  Dalam  hal  ini  dianut  suatu “ajaran  kedaulatan  hukum”  yang  menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi. Hukum dijadikan guiding principle bagi segala aktivitas organ-organ negara,  pemerintahan,  pejabat-pejabat  beserta rakyatnya.  Pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan pemerintahan yang menjunjung supremasi  hukum  dan  tidak  berdasarkan  kepada kemauan manusianya. Oleh sebab itu segala bentuk tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  hal ini harus sesuai dengan aturan yang ada dan dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka Ratna Sarumpaet  penyidik  telah  melakukan  dengan tindakan yang benar dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Sejalan  dengan  teori  kedaulatan  negara  oleh Hans  Kelsen,  maka  secara  teoritik  kedaulatan negara  dan  kewenangan  terhadap  pembentukan hukum  adalah  mutlak,  dalam  rangka  menjalankan jalannya  pemerintahan.  Sedangkan  Menurut  Van Vollenhoven  negara  sebagai  organisasi  tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum. Dalam hal ini kekuasaan negara selalu  dihubungkan  dengan  teori  kedaulatan (sovereignty atau souverenitet) .
Dalam hal ini yang menjadi titik berat adalah keberadaan  lalu  lintas  orang  keluar  masuk  negara tersebut.  Sehubungan  dengan  kewenangan  negara dan  kewenangan  pembentukan  hukum  maka pengaturan  mengenai  lalu  lintas  orang  yang kelur masuk tersebut dijabarkan dalam peraturan hukum keimigrasian,  dimana  didalamnya  disebutkan mengenai  hal  ikhwal  keluar  masuknya  orang  dari dan  ke  wilayah  Negara  serta  pengawasan keberadaan  orang  maka  terbentuklah  hukum keimigrasian.
Diaturnya  lalu  lintas  keluar  masuk  Negara bertujuan agar Negara mengetahui siapa-siapa saja yang  akan  keluar  masuk  wilayah  Negara,  hal  ini tidak  lain  agar  situasi  dan  stabilitas  keamanan Negara  dapat  terjaga  dari  dampak  negative  yang ditimbulkan  dari  lalu  lintas  orang  yang  keluar masuk wilayah Negara. Jadi dapat dikatakan bahwa alasan  mendasar  dari  dilakukannya  pencegahan terhadap Ratna Sarumpaet adalah alasan pendekatan  security  atau  keamanan.  Pendekatan keamanan  ini  bertujuan  agar  orang-orang  yang mempunyai  masalah  khusunya  permasalahan dengan pihak Negara dalam berbagai bidang seperti hukum,  agar  dapat  menyelesaiakan  permasalahan
hukumnya terlebih dahulu.
Menurut peneliti dapat dikatakan secara umum bahwa  pencegahan  dan  penangkalan  dari  segi hukum  dapat  dikatakan  sebagai  langkah  preventif atau “jaga-  jaga”.  Sebagimana  kita  ketahui  bahwa Indonesia  sebagai  Negara  hukum,  yang  berarti semua tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum  yang  berlaku.  Seseorang  yang  melakukan kesalahan  khususnya  melakukan  pelanggaran hukum pidana, sesuai dengan konsep hukum pidana bahwa negara akan mengambil alih proses hukum sebagai  pihak  yang  dirugikan,  walaupun  faktanya hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan pada pihak  yang  dirugikan  maupuan  pihak  yang melakukan tindak pidana tersebut.
Seseorang  yang  melakukan  kegiatan  atau tindakan yang melanggar hukum harus menanggung  hukuman  sebagai  balasan  dari tindakannya.  Dalam  rangka  menghukum  yang bersangkutan,  maka  negara  melakukan  proses hukum guna menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi yang bersalah, proses tersebut yang kita kenal dengan  proses  hukum  acara.  Hukum  acara  ini merupakan panduan bagi negara dalam melaksanakan  proses  hukum  untuk  memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi yang bersalah.
Proses  hukum  acara,  dilakukan  melalui tahapan-tahapan  tertentu  yang  dan  diperlukan waktu  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  dijalani. Proses  hukum  yang  sangat  popular  di  semua Negara di dunia adalah hukum acara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus pidana tertentu diperlukan  proses-proses  lain  yang  diperlukan dalam mendukung kelancaran proses hukum acara pidana.
Jika dikaitkan dengan kasus penyebaran berita bohong  yang  dilakukan  oleh  Ratna  Sarumpaet, maka diperlukan proses-proses lain guna mendukung  kelancaran  jalannya  proses  hukum acara  (penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan). Proses lain yang diperlukan yang dimaksud adalah pencegahan,  seseorang  yang  telah  dicekal  akan dibatasi kebebasan bergeraknya, dimana seseorang yang  dicekal  tidak  bisa  bepergian  keluar  negeri. Pencegahan ini bertujuan pula agar seseorang yang bersalah tersebut tidak lari dari tanggung jawabnya di muka hukum.
Dalam  pencegahan  langkah  preventif  ini mungkin bertujuan agar pihak-pihak tertentu yang sedang  bermasalah  tidak  melarikan  diri  dari tanggung  jawab.  Misalnya  seseorang  yang mempunyai  hutang  terhadap  Negara  untuk
20 M Alvi Syahrin, “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015),
sementara  dilarang  berpergian  ke  luar  negeri samapai  dengan  hutangnya  lunas,  sesorang  yang terlibat  tindak/perkara  pidana  untuk  sementara waktu  demi  kepentingan  penyelidikan  maupun penyidikan,  dilarang  berpergian  keluar  negeri, sampai  jelas-  jelas  terlihat  terlibat  atau  tidaknya yang bersangkutan. 20
Jadi menurut peneliti urgensi atau tujuan dasar dilakukannya pencegahan ke luar negeri khusunya bagi  seorang  warga  Negara  Indonesia  adalah penyelesaian  masalah.  Penyelesaian masalah  yang di  maksud  adalah  proses  hukum  dari  pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Dimana seseorang yang sedang  tersangkut  masalah  dengan  negara,  harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya  seorang  yang  terlibat  dalam  perkara pidana maka tujuan pencegahan adalah memudahkan bagi petugas dalam rangka pemeriksaan  baik  dalam  peneyelidikan  maupun dalam penyidikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada  bab  sebelumnya  maka  penulis  menarik kesimpulan  bahwa  pencegahan  keluar  Wilayah Indonesia dan penangkapan Ratna Sarumpaet yang merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian  dengan  berkoordinasi  dengan  pihak imigrasi  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku yaitu sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP, Pasal 16 ayat (1) huruf  b  UU  No.  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  serta  Pasal  226,  227,  dan  228 Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## SARAN
Berdasarkan pemaparan mengenai pencegahan keluar Wilayah Indonesia dan penangkapan pelaku tindak pidana di Area Imigrasi (Studi Kasus Ratna Sarumpaet),  maka  terdapat  beberapa  saran  yang diharapkan mampu membangtu meminimalisir atau bahkan menghilangkan permasalahan yang muncul seputar pencegahan dan penangkapan pelaku tindak pidana  di  Area  Imigrasi.  Beberapa  saran  tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  kebijaksanaan  dan  kehati- hatian para aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa di Area Imigrasi (steril  area),  mengingat  Area  Imigrasi
https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_E fek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.

## merupakan area internasional.
2. Sebagai  insan  imigrasi  yang  berkualitas, harus  mampu  memahami  aturan-  aturan yang  berlaku  baik  aturan  keimigrasian maupun  aturan  lain  yang  berhubungan. Dikarenakan  dalam  melakukan  upaya paksa, harus tetap menghormati,
melindungi  dan  menjamin  hak-hak  asasi manusia.  Agar  pelaksanaan  upaya  paksa tidak  menjadi  celah  untuk  di  pra- peradilankan.
3. Harus  ada  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  yang  baku  terkait  bagaiamana pelaksanaan pencegahan terhadap seseorang  yang  telah  mendapatkan  Cap Tanda Keluar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan yang mungkin bisa muncul dikemudian hari.
4. Perlu  dirumuskan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  atau  kerjasama  lintas institusi  terkait  tata  cara  pelaksanaan upaya  paksa  yang  dilakukan  di  area imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum .
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
Saut P. Panjaitan. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika .
Palembang. Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014.
Syahrin, M Alvi. “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara.” In Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/33 0534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Keda ulatan_Negara.
———. “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian.” Bhumi Pura . Jakarta:
Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kej ahatan_Keimigrasian.
———. “Hak Asasi Bermigrasi.” Bhumi Pura .
Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.
———. “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?”
Checkpoint . Depok: Akademi Imigrasi,
2015.
https://www.researchgate.net/publication/33 0848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Eks
pansi. ———. “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/33 0776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_200 0. ———. “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan.” Bhumi Pura . Jakarta:
Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_ di_Perbatasan.
———. “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.”
Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/33 0753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigra si.
———. “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57.
http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php /dejure/article/view/331/pdf.
———. Metode Penelitian Keimigrasian . 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/33 1800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.
———. “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/33 0776651_Pembatasan_Prinsip_Non- Refoulement. ———. “Penegasan Asas Kewarganegaraan
Dalam UU No. 12 Tahun 2006.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/33 0753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraa n_dalam_UU_No_12_Tahun_2006.
———. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” Majalah Hukum Nasional 1, no. 1 (2018): 97–114.
https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/articl e/view/10/39.
———. “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/33 0753319_Perkembangan_Konsep_Nasionali sme_di_Dunia.
———. “Refleksi Hubungan Negara, Warga
Negara, Dan Keimigrasian.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/33 0753225_Refleksi_Hubungan_Negara_War ga_Negara_dan_Keimigrasian.
———. “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia:
Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indo nesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Penjaga_Gerb ang_Negara.
———. “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.”
In Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/33 0534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indo nesia.
———. “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” JILS 3 (2018): 175. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/ article/view/27512.
———. “The Implementation of Non-
Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.”
Sriwijaya Law Review 1, no. 2 (2017): 168– 178. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwija yalawreview/issue/view/7.
Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. Regulasi Pemeriksaan
Keimigrasian Di Indonesia . 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/33 0533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasi an_di_Indonesia.
Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia.” International Journal of Civil Engineering and Technology 9, no. 5 (2018): 1051–1058. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Uploa dFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_ 117.pdf.
Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 150– 164. https://www.researchgate.net/publication/33 0307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_ Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indone sia.
Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. “Studi Kritis
Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 49–62. https://www.researchgate.net/publication/33 0307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indone sia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tah un_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.
Yudha Bhakti Ardhiswastra. Penafsiran dan Konstruksi Hukum . Bandung: Alumni. 2018.