## TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEKERJAAN SWAKELOLA
Hairwansyah Arif 1 , Ali Rizky 2 , Abdul Jabar Rahim 3
1, 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari
2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari Correspondet author : irwansyaharif6@gmail.com Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this writing is to determine criminal acts of corruption in self-managed work, especially  misuse  of  funds  and  manipulation  of  data,  requiring  a  holistic  approach.  This research uses normative legal research methods. Normative research is research carried out by  examining  library  materials.  The  data  used  in  this  research  is  secondary  data  which includes  primary  legal  materials,  namely  statutory  regulations.  Then  this  research  also  uses secondary  legal  materials,  namely  legal  materials  that  provide  an  explanation  of  primary legal materials. The research results show that in the face of criminal acts of corruption using data  manipulation,  steps  that  strengthen  supervision  and  control  over  the  reporting  and project documentation process are very important. Providing an integrated and transparent information  system  will  help  minimize  the  risk  of  data  manipulation  by  providing  easier  and more transparent access to project information for related parties. Apart from that, increasing the  capacity  and  integrity  of  auditors  and  law  enforcers  in  detecting  and  taking  action against data manipulation practices will be key in tackling criminal acts of corruption.

## Keywords: Analysis of Misappropriation of Funds; Cost Mark-up; Corruption Crimes; Document
Forgery; Self-Managed Work

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  Tindak  pidana  korupsi  dalam  pekerjaan swakelola,  khususnya  penyalahgunaan  dana  dan  manipulasi  data,  memerlukan pendekatan  holistik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  data  sekunder  yang  mencakup  bahan hukum  primer,  yaitu  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  penelitian  ini  juga menggunakan  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Menghadapi  tindak pidana  korupsi  dengan  modus  manipulasi  data,  langkah-langkah  yang  menguatkan pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  proses  pelaporan  dan  dokumentasi  proyek menjadi sangat penting. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi dan transparan akan membantu  meminimalkan  risiko  manipulasi  data  dengan  memberikan  akses  yang  lebih mudah  dan  transparan  terhadap  informasi  proyek  kepada  pihak  terkait.  Selain  itu, peningkatan kapasitas dan integritas auditor serta penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak praktik manipulasi data akan menjadi kunci dalam menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut.
Kata Kunci: Analisis Penyelewengan Dana; Mark-up Biaya; Pekerjaan Swakelola; Pemalsuan Dokumen; Tindak Pidana Korupsi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.396-403 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.373

## PENDAHULUAN
Tindak pidana swakelola merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di Indonesia.  Dalam  praktek  swakelola,  pihak  yang  melakukan outsourcing sering  kali berpotensi  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  seperti  penyuapan,  penyelewengan dana,  atau  pemalsuan  dokumen.  Kasus-kasus  semacam  ini  tidak  jarang  ditemukan  di berbagai  sektor,  mulai  dari  proyek  konstruksi  hingga  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh lembaga  pemerintah  maupun  swasta.  Tindak  pidana  swakelola  ini  menciptakan  kerugian tidak  hanya  secara  finansial,  tetapi  juga  merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah dan institusi-institusi terkait.
Dalam  konteks  hukum  di  Indonesia,  penanganan  tindak  pidana  swakelola  menjadi semakin penting. Perlu adanya ketegasan dalam pemberantasan korupsi, termasuk melalui penegakan hukum terhadap praktik swakelola yang melanggar aturan. Namun, tantangan yang  dihadapi  adalah  kompleksitas  dalam  membuktikan  tindak  pidana  swakelola  karena adanya  berbagai  faktor  yang  terlibat,  seperti  kontrak  yang  rumit  dan  keterlibatan  banyak pihak.
Selain itu, penting juga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses outsourcing guna  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  swakelola.  Upaya-upaya  untuk memperkuat  pengawasan  dan  regulasi  terhadap  praktik  swakelola  menjadi  kunci  dalam meminimalkan  risiko  korupsi.  Selain  itu,  pendidikan  dan  kesadaran  hukum  juga  perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menghadapi praktik swakelola yang tidak etis.
Peningkatan  kerja  sama  antara  pemerintah,  lembaga  penegak  hukum,  dan  sektor  swasta juga  diperlukan  dalam  mengatasi  masalah  tindak  pidana  swakelola.  Langkah-langkah kolaboratif  ini  akan  membantu  memperkuat  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  serta menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan terpercaya di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  normatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup bahan  hukum primer, yaitu  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  penelitian  ini  juga  menggunakan  bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  seperti  hasil  penelitian  atau  hasil  karya  dari  kalangan  hukum.  Penelitian  ini  juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.
Dalam penelitian ini, yang menjadi alat utama pengumpulan datanya ialah studi dokumen atau  studi  kepustakaan.  Di  dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  studi  kepustakaan,  yaitu  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  mengkaji  dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan maupun artikel, jurnal dan karya ilmiah. Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini,  baik  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun tersier,  dideskripsikan  untuk  kemudian  dianalisis  dengan  cara  kualitatif,  yaitu  dengan mempelajari,  menganalisis  serta  menginterpretasikan  setiap  data  yang  telah  dikumpulkan. Hasil  analisis  lalu  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  secara  sistematis  untuk  memudahkan menarik simpulan dari data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pekerjaan  Swakelola  dengan  modus  Pengadaan  Barang dan Jasa
Tindak  pidana  korupsi  pada  pekerjaan  swakelola  dengan  modus  pengadaan barang  dan  jasa  merupakan  fenomena  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  dan  memiliki dampak  yang  merugikan  bagi  perekonomian  negara  serta  kepercayaan  masyarakat terhadap  lembaga-lembaga  pemerintah  dan  swasta.  Salah  satu  modus  operandi  yang sering  digunakan  adalah  melalui  manipulasi  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa, yang dapat mengakibatkan penyelewengan dana dan penggunaan anggaran yang tidak efisien.  Manipulasi  harga  atau  mark-up  harga  seringkali  menjadi  modus  operandi  yang digunakan  dalam  tindak  pidana  korupsi  pada  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pihak  yang terlibat dalam proses pengadaan dapat sengaja menaikkan harga barang atau jasa secara tidak wajar, kemudian membagi keuntungan tambahan tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat  dalam  proses  pengadaan.  Tindakan  ini  merugikan  negara  karena  menyebabkan pemborosan  anggaran  yang  seharusnya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  yang  lebih produktif.
Selain  itu,  pembayaran  fiktif  juga  merupakan  modus  yang  sering  digunakan  dalam tindak  pidana  korupsi  pada  pekerjaan  swakelola  dengan  modus  pengadaan  barang  dan jasa.  Pembayaran  dilakukan  untuk  barang  atau  jasa  yang  sebenarnya  tidak  diterima  atau tidak  dilaksanakan  dengan  memanipulasi  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan pengadaan  tersebut.  Hal  ini  mengakibatkan  penyalahgunaan  dana  publik  dan  merugikan keuangan negara serta masyarakat secara keseluruhan.
Penggunaan  spesifikasi  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  sebenarnya  juga seringkali menjadi modus untuk melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola dengan  modus  pengadaan  barang  dan  jasa.  Dengan  menetapkan  spesifikasi  yang  tidak sesuai,  pihak  yang  terlibat  dalam  pengadaan  dapat  membatasi  peserta  tender  atau memastikan bahwa pemenang tender adalah pihak yang diinginkan. Hal ini mengakibatkan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.396-403 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.373
kerugian finansial bagi negara serta menimbulkan ketidakadilan dalam proses tender yang seharusnya adil dan transparan.
Penunjukan  langsung  rekanan  tanpa  melalui  proses  tender  yang  seharusnya  terbuka  dan kompetitif  juga  merupakan  modus  yang  kerap  terjadi  dalam  tindak  pidana  korupsi  pada pekerjaan  swakelola  dengan  modus  pengadaan  barang  dan  jasa.  Penunjukan  langsung dapat  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memihak  kepada  pihak  tertentu  atau  memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum. Praktik ini merugikan negara karena menghilangkan kesempatan bagi peserta tender lainnya untuk bersaing secara adil.
2. Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola Dengan Modus Penyalahgunaan Dana
Tindak  pidana  korupsi  pada  pekerjaan  swakelola  dengan  modus  penyalahgunaan dana  adalah  praktik  yang  merugikan  negara  serta  mengganggu  integritas  lembaga- lembaga  terkait.  Penyalahgunaan  dana  dalam  konteks  swakelola  sering  terjadi  dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, pencairan dana tanpa bukti yang sah, dan pemalsuan dokumen. Penyalahgunaan dana ini mengakibatkan kerugian  finansial  yang  signifikan  bagi  negara  dan  masyarakat  serta  menimbulkan ketidakpercayaan  terhadap  lembaga-lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan dana publik.
Salah  satu  modus  operandi  yang  sering  terjadi  adalah  penggunaan  dana  untuk kepentingan  pribadi  oleh  oknum  yang  memiliki  wewenang  dalam  penyaluran  dan pengelolaan dana publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum atau program  pembangunan  malah  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadi  atau golongan tertentu, seperti pembelian barang pribadi atau pembiayaan gaya hidup mewah. Tindakan  ini  tidak  hanya  merugikan  negara  secara  finansial,  tetapi  juga  merusak kepercayaan  masyarakat  terhadap  integritas  dan  keadilan  lembaga-lembaga  yang bersangkutan.
Selain  itu,  pencairan  dana  tanpa  bukti  yang  sah  juga  sering  terjadi  dalam  modus penyalahgunaan  dana  pada  pekerjaan  swakelola.  Dana  publik  dicairkan  tanpa  adanya bukti  atau  dokumentasi  yang  memadai  mengenai  penggunaannya,  sehingga  sulit  untuk dipertanggungjawabkan  secara  transparan.  Praktik  ini  dapat  terjadi  karena  lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap proses pencairan dana serta adanya kolusi antara pihak- pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik.
Pemalsuan  dokumen  juga  merupakan  modus  penyalahgunaan  dana  yang  sering terjadi dalam pekerjaan swakelola. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyaluran dan  penggunaan  dana  publik  dipalsukan  untuk  menutupi  jejak  atau  membenarkan penggunaan  dana  yang  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini
mempersulit  proses  audit  dan  pengawasan  terhadap  penggunaan  dana  publik  serta menyulitkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Tindak  pidana  korupsi  dengan  modus  penyalahgunaan  dana  pada  pekerjaan swakelola  merupakan  ancaman  serius  bagi  integritas  dan  efektivitas  pengelolaan  dana publik di Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tegas dalam pencegahan, deteksi,  dan  penindakan  terhadap  praktik-praktik  korupsi  dalam  pengelolaan  dana  publik, serta  peningkatan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  terhadap penggunaan dana publik.

## 3. Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Swakelola dengan modus Manipulasi Data
Tindak  pidana  korupsi  pada  pekerjaan  swakelola  dengan  modus  manipulasi  data adalah  praktik  yang  merugikan  negara  serta  mengancam  integritas  sistem  pengelolaan keuangan  publik.  Manipulasi  data dalam  konteks  swakelola  dapat  terjadi  dalam  berbagai bentuk,  termasuk  manipulasi  data  proyek  dan  pemalsuan  dokumen,  yang  bertujuan  untuk menutupi  pelanggaran  atau  ketidaksesuaian  antara  realisasi  proyek  dengan  yang  telah direncanakan.
Manipulasi  data  proyek  seringkali  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menutupi  kinerja yang buruk atau ketidaksesuaian antara realisasi proyek dengan yang telah direncanakan. Data  mengenai  kemajuan  proyek,  penggunaan  anggaran,  atau  hasil  yang  dicapai seringkali  dimanipulasi  untuk  memberikan  kesan  bahwa  proyek  berjalan  sesuai  dengan rencana, padahal sebenarnya tidak demikian. Praktik ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran  yang  signifikan  serta  mengakibatkan  kerugian  finansial  bagi  negara  dan masyarakat.
Pemalsuan  dokumen  juga  merupakan  modus  yang  sering  terjadi  dalam  tindak pidana  korupsi  pada  pekerjaan  swakelola  dengan  modus  manipulasi  data.  Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan proyek, seperti laporan kemajuan, kwitansi pengeluaran, atau  dokumen  kontrak  seringkali  dipalsukan  untuk  menyembunyikan  fakta  atau membenarkan  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Pemalsuan dokumen ini mempersulit proses audit dan pengawasan terhadap proyek serta mempersulit upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Manipulasi  data  pada  pekerjaan  swakelola  merupakan  ancaman  serius  bagi integritas  dan  efektivitas  pengelolaan  proyek serta anggaran  publik  di  Indonesia.  Untuk itu, diperlukan  langkah-langkah  yang  tegas  dalam  pencegahan,  deteksi,  dan  penindakan terhadap praktik-praktik manipulasi data dalam pengelolaan proyek dan anggaran publik, serta  peningkatan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  terhadap proyek-proyek publik.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.396-403 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.373

## 4. Solusi Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola
Untuk mengatasi tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola, terutama dengan modus pengadaan barang dan jasa, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama, perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini  dapat  dilakukan  dengan  menerapkan  sistem  yang  lebih  terbuka  dan  transparan,  serta melibatkan  pihak-pihak  independen  dalam  proses  evaluasi  dan  pengawasan.  Selain  itu, perlu  juga  diperketat  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kontrak,  termasuk  pemantauan terhadap kinerja penyedia jasa secara berkala untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diberikan sesuai dengan yang telah disepakati.

## a. Penyalahgunaan Dana Dalam Pekerjaan Swakelola
Dalam  konteks  penyalahgunaan  dana  dalam  pekerjaan  swakelola,  langkah-langkah penguatan  pengendalian  internal  dan  audit  sangatlah  penting  untuk  menanggulangi tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi.  Pertama-tama,  diperlukan  implementasi  prosedur yang  lebih  ketat  dalam  penyaluran  dan  penggunaan  dana  publik.  Ini  termasuk pengawasan  yang  lebih  ketat  terhadap  setiap  tahapan  penyaluran  dana,  mulai  dari perencanaan  hingga  pelaksanaan  proyek.  Dengan  demikian,  potensi  kesalahan  atau penyalahgunaan  dapat  diidentifikasi  lebih  awal  dan  tindakan  korektif  dapat  segera diambil untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Selain  itu,  mekanisme  audit  internal  dan  eksternal  juga  perlu  diperkuat.  Audit  internal yang  efektif  akan  membantu  memastikan  bahwa  proses  pengelolaan  dana  berjalan sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dan  bahwa  kontrol  internal  telah  diterapkan secara efektif. Di sisi lain, audit eksternal yang independen akan memberikan perspektif yang objektif mengenai keefektifan sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh  organisasi.  Melalui  penguatan  kedua  mekanisme  ini,  peluang  untuk  menemukan dan mencegah praktik-praktik penyalahgunaan dana akan meningkat secara signifikan.
Selanjutnya,  transparansi  dalam  pelaporan  penggunaan  dana  publik  menjadi  kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi  mengenai  penggunaan  dana  publik  kepada  masyarakat  umum,  potensi adanya  penyalahgunaan  atau  penyimpangan  dapat  lebih  mudah  terdeteksi.  Laporan yang terbuka dan jelas akan memberikan kemampuan kepada publik untuk mengawasi dan  mengawal  penggunaan  dana  publik,  serta  memberikan  tekanan  moral  kepada pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  integritas  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana.
Dengan  demikian,  melalui  penguatan  sistem  pengendalian  internal  dan  audit,  serta peningkatan  transparansi  dalam  pelaporan  penggunaan  dana  publik,  diharapkan
dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  bersih  dan  akuntabel  dalam  pengelolaan dana publik. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari upaya yang lebih luas dalam  memerangi  tindak  pidana  korupsi  dan  menjaga  integritas  dalam  pelaksanaan pekerjaan swakelola.
b. Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola Dengan Modus Manipulasi Data
Untuk  mengatasi  tindak  pidana  korupsi  pada  pekerjaan  swakelola  dengan  modus manipulasi  data,  diperlukan  langkah-langkah  yang  menguatkan  pengawasan  dan pengendalian  terhadap  proses  pelaporan  dan  dokumentasi  proyek.  Pertama-tama, penyediaan  sistem  informasi  yang  handal  dan  terintegrasi  akan  sangat  membantu dalam  meminimalkan  risiko  manipulasi  data.  Dengan  adanya  sistem  informasi  yang dapat  diakses  oleh  semua  pihak  terkait,  transparansi  informasi  mengenai  proyek  dapat ditingkatkan,  sehingga  praktik  manipulasi  data  dapat  lebih  mudah  terdeteksi  dan dicegah.  Selain itu, akses  yang  lebih mudah  dan  transparan  terhadap informasi proyek juga akan memungkinkan pihak terkait untuk melakukan monitoring secara lebih efektif. Selanjutnya,  diperlukan  peningkatan  kapasitas  dan  integritas  auditor  serta  penegak hukum  dalam  melakukan  pemeriksaan  dan  penindakan  terhadap  praktik  manipulasi data.  Auditor  yang  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  memadai  tentang teknik audit akan mampu mendeteksi tanda-tanda manipulasi data dengan lebih baik. Selain  itu,  integritas  auditor  juga  menjadi  kunci  dalam  memastikan  bahwa  proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan independen. Di samping itu, penegak hukum juga  perlu  memiliki  kapasitas  yang  memadai  dalam  menangani  kasus-kasus  manipulasi data  serta  integritas  yang  tinggi  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih bersih dan terpercaya  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  swakelola.  Penguatan  pengawasan  dan pengendalian  terhadap  proses  pelaporan  dan  dokumentasi  proyek,  penyediaan  sistem informasi  yang  handal  dan  transparan,  serta  peningkatan  kapasitas  dan  integritas  auditor serta  penegak  hukum  akan  menjadi  langkah  penting  dalam  memerangi  tindak  pidana korupsi dengan modus manipulasi data

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan, hasil penelitian bahwa Upaya mengatasi tindak pidana korupsi pada pekerjaan  swakelola  memerlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  berkelanjutan.  Langkah- langkah seperti penguatan sistem pengendalian internal, mekanisme audit, dan transparansi dalam  pelaporan  dana  publik  menjadi  kunci  dalam  meminimalkan  risiko  korupsi.  Selain  itu, penyediaan sistem informasi yang handal dan peningkatan kapasitas serta integritas auditor dan  penegak  hukum  juga  penting  dalam  memerangi  tindak  pidana  korupsi.  Langkah- langkah  ini  bertujuan  menciptakan  lingkungan  yang  bersih,  terpercaya,  dan  akuntabel

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.396-403 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.373
dalam  pelaksanaan  pekerjaan  swakelola,  dengan  harapan  terwujudnya  peningkatan efisiensi,  efektivitas,  dan  integritas  dalam  pengelolaan  dana  publik  dan  proyek-proyek swakelola di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi,  Budi.  Penyelewengan  Dana  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Publik,  Surabaya: Penerbit Media Abadi, 2018
Pranoto,  Bambang.  Audit  Eksternal  dan  Penguatan  Mekanisme  Pengendalian  Internal,
Surabaya: Penerbit Erlangga, 2021
Pranoto, Bambang. Penanganan Manipulasi Data dalam Pengelolaan Proyek dan Anggaran Publik, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2020
Pranoto,  Bambang  Bambang.  Peningkatan  Kapasitas  dan  Integritas  Auditor  dalam Mendeteksi Manipulasi Data, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2022
Pranoto,  Bambang.  Penyalahgunaan  Dana  Publik  dan  Dampaknya  bagi  Pembangunan Nasional, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2018
Putra,  Andi.  Korupsi  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa:  Tinjauan  Hukum  di  Indonesia, Jakarta: Penerbit Pustaka Utama, 2020
Santoso, Joko. Korupsi dalam Pengelolaan Dana Publik: Tinjauan Kasus di Indonesia, Jakarta:
Penerbit Gramedia, 2019
Santoso,  Joko.  Pengendalian  Internal  dan  Audit  dalam  Pengelolaan  Dana  Publik,  Jakarta:
Penerbit Gramedia, 2020
Santoso,  Joko.  Penguatan  Pengawasan  dan  Pengendalian  Terhadap  Proses  Pelaporan Proyek, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021
Santoso,  Joko.  Tantangan  dan  Prospek  Penanganan  Korupsi  dalam  Pengelolaan  Dana Publik, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , 1 ed., Jakarta: Rajawali Pers, 2014
Susanto,  Eko.  Pemalsuan  Dokumen dalam  Pengelolaan  Dana  Publik:  Tantangan  dan  Solusi,
Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017
Susanto,  Eko.  Manipulasi  Data  dalam  Proyek:  Tinjauan  Kasus  di  Indonesia,  Jakarta:  Penerbit Gramedia, 2019
Sutomo,  Eko.  Pencegahan  Korupsi  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  Indonesia,
Jakarta: Penerbit Kencana, 2020
Sutomo,  Eko.  Transparansi  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa:  Studi  Kasus  di  Indonesia,
Yogyakarta: Penerbit Bentang Pustaka, 2019
Wibowo, Andi. Pencairan Dana Publik tanpa Bukti yang Sah: Ancaman bagi Kesejahteraan Rakyat, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2020
. Transparansi dalam Pelaporan Penggunaan Dana Publik, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2022