Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS ATAS PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH ANINDYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
Sigit Somadiyono* Universitas Batanghari E-Mail : sigit.somadiyono@unbari.ac.id
Naskah diterima : 04/02/2022, revisi : 28/02/2022, disetujui 11/03/2022

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  bahwa  perbandingan  hukum  bisnis perubahan  BUMD  dari  Perusahaan  Daerah  Anindya  menjadi  Perseroan  Terbatas Aninsya Mitra Internasional, sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan berfungsi dan  berperan  sebagai  operator  ekonomi  Pemerintah  Daerah  Propinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  ternayata  tidak  dapat  berkembang  secara  maksimal  karena  gerak  langkah perusahaan  mmenjadi  sangat  terbatas  dan  sangat  tergantung  dari  kebijakan Pemerintah  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  sehingga  daya  saing perusahaan  menjadi  sangat  lemah  sekali.  Dalam  menghadapi  perkembangan ekonomi  nasional  maupun  global  dimana  sektor  perdagangan  dan  industri  tidak mengenal  batas  wilayah/negara  dan  waktu,  dimana  perdagangan  internasional diatur  oleh  sistem  dan  peraturan/ketentuan  tersendiri.  Jenis  penelitian  ini menggunakan yuridis-normatif. Ada 3 bahan hukum: utama atau primer, kedua atau sekunder dan pendukung atau tersier. Teknik pengumpulan  bahan hukum dengan menggunakan  model  studi  kepustakaan.  Metode  pengolahan  data  dengan  cara menganalisis  data  yang  telah  diperoleh  untuk  menjawab  beberapa  permasalahan yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan  hukum  bisnis  pada  BUMD  yang  berbentuk  Perusahaan  Daerah  dengan BUMD  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas.  Perbedaan  peraturan  yang  mengatur menjadi penyebab utama dalam pengaturan kedua bentuk BUMD ini. BUMD dengan bentuk  Perusahaan  Daerah  diatur  oleh  UU  No.  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan Daerah sedangkan BUMD dengan bentuk Perseroan Terbatas diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan itu sangat menonjol pada bagian permodalan dan pengaturan laba masing masing.
Kata Kunci: Hukum Bisnis, Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas

## Abstract
The purpose of this study is to find out that the comparison of business law changes in BUMD  from  an  Anindya  Regional  Company  to  Aninsya  Mitra  Internasional  Limited Liability Company, as a Regional Company which is expected to function and act as an economic operator for the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta,
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
with the aim of obtaining Regional Original Revenue (PAD). it turned out that it could not develop optimally because the company's movements were very limited and very dependent  on  the  policies  of  the  Regional  Government  of  the  Special  Region  of Yogyakarta, so that the company's competitiveness became very weak. In the face of national and global economic developments where the trade and industrial sectors do not recognize regional/country and time boundaries, international trade is regulated by separate systems and regulations/stipulations. This type of research uses juridical- normative. There are 3 legal materials: primary or primary, second or secondary and supporting  or  tertiary.  The  technique  of  collecting  legal  materials  is  by  using  a literature study model. The data processing method is by analyzing the data that has been obtained to answer some of the problems that exist in the research. The results of  the  study  indicate  that  there  are  differences  in  business  legal  arrangements  in BUMD in the form of a Regional Company with BUMD in the form of a Limited Liability Company. The difference in regulations governing the main causes in the regulation of these two forms of BUMD. BUMD with the form of Regional Company is regulated by Law  no.  5  of  1962  concerning  Regional  Enterprises,  while  BUMD  in  the  form  of  a Limited  Liability  Company  is  regulated  by  Law  no.  40  of  2007  concerning  Limited Liability Companies. The differences are very prominent in the respective capital and profit settings.
Keywords: Business Law, Regional Company, Limited Liability Company.

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 1 tentang  Pemerintah  Daerah dalam Bab VIII meengatur tentang Keuangan Daerah,  dalam Pasal 84 menyatakan daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan peraturan daerah. Oleh karenanya Badan Usaha Milik
1 DPR RI, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,” UU No. 22 1999 (1999).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Daerah  merupakan  alat  kelengkapan  otonomi  daerah  yang  berfungsi  sebagai  salah  satu sumber pendapatan asli daerah 2 . Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melakukan penggabungan  beberapa  Perusahaan  Daerah  yakni  Percetakan  Negeri  Propinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta, Pertambangan Mangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pabrik Kulit  Adi  Carma  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  menjadi  satu  Parusahaan  Daerah  dengan nama  Perusahaan  Daerah  Aneka  Industri  dan  Jasa  Anindya  Propinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Melalui  Peraturan  Daerah,  ditetapkanlah  Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3 .
Dalam  sistem  perekonomian  daerah  dan  nasional,  BUMD  ikut  berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat 4 . Dalam  era otonomi daerah, peran BUMD dirasakan semakin  penting  sebagai  perintis  dalam  sektor–sektor  usaha  yang  belum  diminati  usaha swasta.  Di  samping  itu,  BUMD  juga  mempunyai  peran  strategis  sebagai  pelaksanaan pelayanan  publik,  penyeimbang  kekuatankekuatan  pasar,  dan  turut  membantu pengembangan usaha kecil/koperasi 5 . BUMD tentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak, dividen dan hasil privatisasi.
Namun  perubahan  bentuk  Badan  Hukum  dari  Perusahaan  Daerah  (PD)  menjadi Perseroan Terbatas (PT), hal ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap asset–assetnya (yang merupakan Asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan) demikian juga dengan sejauh mana  kontrol  pemerintah  daerah  terhadap  jalannya  Perseroan  Terbatas  Anindya  Mitra Internasional 6 .  Maka  dengan  perubahan  bentuk  badan  hukum  dari  Perusahaan  Daerah
2 Rukmana  Is  Lampunu  and  Ratna  Ambar  Mintarsih,  “Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (2013-2017),” Jurnal Ekonomi (2020).
3 pemerintah D I Yogyakarta, “PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2015,” Yogyakarta (2019).
4 Agus  Adhari  and  Ismaidar  I,  “Analisis  Hukum  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Upaya Meningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  Di  Kecamatan  Babalan  Kabupaten  Langkat,”  Dialogia  Iuridica:  Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi (2017).
5 M  Imam  Muttaqijn,  “Pengaruh  Kepemimpinan  Visioner  ,  Komunikasi  Organisasi  Dan  Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Karyawan,” Kontigensi (2016).
6 Roni  Fahmi*,  “Tanggung  Gugat  Direksi  BUMD  Atas  Keputusan  Yang  Merugikan  Keuangan  BUMD,” Airlangga Development Journal (2019).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
menjadi  Perseroan  Terbatas  diharapkan  ada  peningkatan  peran  dan  fungsi  perusahaan sebagai  antisipasi  terhadap  perkembangan  ekonomi  nasional,  regional  maupun internasional  terutama  dalam  menyongsong  era  globalisasi,  sehingga  pengelolaan perusahaan  harus  berdasarkan  pada  prinsip–prinsip  perusahaan  yang  sehat.  Dan  untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Harapan  untuk  menjadikan  Perusahaan  Daerah  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  pada  kenyataannya  justru  terjadi  sebaliknya,  lebih  sering  menjadi  beban Pemerintah  Daerah 7 .  Banyak  Perusahaan  Daerah  yang  diharapkan  menyumbangkan kontribusi malah terus merugi. Perusahaan Daerah hanya mengharapkan bantuan kucuran dana  penyertaan  modal  dari  Pemerintah  Daerah 8 .  Sehingga  perlu  dipertanyakan  kenapa masih banyak Perusahaan Daerah di Indonesia yang bagaikan hidup segan mati tak mau? Kenapa Perusahaan Daerah selalu meminta kucuran dana terus menerus dari Pemerintah Daerah? 9
Ada beberapa pendapat mengenai penyebab permasalahan-permasalahan tersebut. Pertama, masalah efisiensi dimana kebanyakan Perusahaan Daerah di Indonesia beroperasi di  bawah  kondisi  yang  sangat  tidak  efisien.  Kedua,  masalah  intervensi  pemerintah  yaitu besarnya  campur  tangan  dan  lambannya  pemerintah  daerah  dalam  mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Ketiga, pengendalian dan pengawasan dimana Direksi dan Komisaris Perusahan Daerah berasal dari mantan pejabat daerah yang terkadang tidak mempunyai  latar  belakang  bisnis  sama  sekali  sehingga  secara  profesional  jelas  jauh  dari memiliki keahlian untuk mengelola sebuah perusahaan 10 .
7 Zahrowati Zahrowati and Idris Saputra, “Strategi Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Di Kota Kendari,” Halu Oleo Law Review (2020).
8 Saleh  Al  Hamid,  Zulaecha  Ngiu,  and  Tirta  Pranadita  Mailensun,  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility,” Gorontalo Journal of Government and Political Studies (2021).
9 Heriasman Heriasman and Suwaji Suwaji, “EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH  (BUMD)  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD)  KABUPATEN  INDRAGIRI  HULU,” SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan (2021).
10 Dian Cahyaningrum, “Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD,”  Negara Hukum (2018).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Ada  beberapa  faktor  atau  alasan  mengapa  seorang  pengusaha  memilih  perseroan terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain, yaitu: 11
a. Semata-mata  untuk  mengambil  manfaat  karakteristik  pertanggungjawaban terbatas.
b. Dengan  maksud  kelak  manakala  diperlukan  mudah  melakukan  transformasi perusahaan.
c. Alasan fiskal.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sebagian  besar  badan  usaha  yang  berdiri  dan menjalankan  usaha  di  Indonesia  berbentuk  perseroan  terbatas.  Hal  tersebut  tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha perseroan terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain:
1) Tanggungjawab terbatas dari pemegang saham;
2) Pembagian struktur kepengurusan dan pengawas yang jelas;
3) Citra yang lebih profesional apabila berbentuk perseroan terbatas;
4) Kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai ada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain-lain. 12
Dari  latar  belakang  yang  dikemukakan  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum bisnis untuk Perusahaan Daerah Anindya dan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  undang- undang  dan  konseptual.  Penelitian  ini  merupakan  yuridis  normatif  dengan  pendekatan literatur yaitu dengan mempelajari jurnal, buku, perundang-undangan serta dokumen lain
11 Antik  Bintari  and  Landrikus  Hartarto  Sampe  Pandiangan,  “FORMULASI  KEBIJAKAN  PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA,” CosmoGov (2016).
12 Bagir  Manan,  Aspek-Aspek  Penting  Undang-Undang  Nomor  40/2007  tentang  Perseroan  Terbatas, Keynote Speech yang disampaikan pada Seminar Sehari, Aspek-Aspek Penting UndangUndang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan Asean Law Association, Komite Nasional Indonesia, Jakarta 28 November 2007, 1
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
yang berhubungan erat dengan penelitian ini 13 . Hukum normatif berkaitan langsung dengan praktik hukum, yang memiliki dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.  Pendekatan  ini  melihat  hukum  sebagai  sinonim  dengan  standar  tertulis  yang dikembangkan dan diumumkan oleh lembaga atau  pejabat resmi. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) yang dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulassi  yang  bersangkutan  dengan  isu hukum yang sedang dibahas, dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
Dalam  penelitian  ini  ada  3  (tiga)  bahan  hukum:  utama  atau  primer,  kedua  atau sekunder  dan  pendukung  atau  tersier.  Bahan  hukum  primer  yang  merupakan  ketentuan yang  berkaitan  dengan  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  Perusahaan  daerah  dan  Perseroan terbatas seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan  dan Evaluasi Badan Usaha  Milik  Daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  3  Tahun  1998  tentang   Bentuk Hukum  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) dan  ketentuan  hukum  lainnya  yang  berlaku sebagai  undang-undang  di  Indonesia 14 . 15 Bahan  hukum  pendukung  atau  sekunder  yaitu berbagai  literatur  tentang  hukum  dan  bukan  merupakan  dokumen  resmi  (buku,  jurnal, artikel  dan  karya  ilmiah  lainnya),  sedangkan  bahan  hukum  tersier  yaitu:  internet, ensiklopedia,  kamus  hukum,  majalah  dan  lainnya.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dengan menggunakan model studi kepustakaan 16 .
Metode pengolahan data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab  beberapa  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian.  Prosesnya  adalah  dengan pemeriksaan  data  kemudian  dilakukan  klasifiksi  data  primer,  sekunder  maupun  tersier, setelah  itu  dilakukan  verifikasi  data,  analisis  data  tentang  perbandingan  hukum  bisnis perusahaan daerah dan perseroan terbatas, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.
13 Miles, Huberman, and Saldana, “Chapter 4 Fundamentals of Qualitative Data Analysis,” in  Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 2014.
14 Muhammad  Insa  Ansari,  “Entitas  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang Pemerintah Daerah,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum (2020).
15 Ibid.
16 Fitria Apriliawati and Wiwit Hartiyanto, “‘Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,’” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2016).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## C. Pembahasan
1. Modal dan Pengaturan Laba Perusahaan Daerah

## 1.1 Modal Perusahaan Daerah
Pasal 2 dan Penjelasan UU No. 5 Tahun 1962 mengatur bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya,  penjelasan  Pasal  2  mengatur  bahwa:  “Kekayaan  daerah  yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari pe nguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri 17 .
Modal  Perusahaan  Daerah  seluruh  atau  sebagian  merupakan  kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi idealnya modal pertama Perusahaan Daerah berasal dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  dipisahkan  Pada  modal 18 , tentunya  perusahaan  ini  memiliki  modal  seluruh  atau  sebagiannya  dimiliki  oleh pemda. Namun, terdapat beberapa ketentuan, di antaranya adalah:
a. Modal  tidak  terdiri  dari  saham-saham  dan  seluruhnya  berasal  dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
b. Modal  terdiri  dari  saham-saham  dan  yang  sebagiannya  berasal  dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
c. Jika  modal  seluruhnya  berasal  dari  kekayaan  beberapa  daerah,  maka terdiri dari saham-saham.
d. Semua  alat  liquide  disimpan  dalam  bank  yang  ditunjuk  oleh  kepala daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk menteri keuangan.
17 IRWAN MORIDU, “ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANGGAI,” Jurnal Ilmiah Manajemen “E M O R” (2017).
18 Muhammad Ridwan Lubis, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas,” Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan MAsyarakat (2013).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  menyatakan  bahwa  Keuangan  Negara  meliputi  antara  lain,  kekayaan negara/daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga,  piutang,  barang  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah. Berdasarkan pasal ini, modal perusahaan daerah termasuk dalam pengertian kekayaan daerah 19 . Perusahaan Daerah berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 dipimpin  oleh  suatu  direksi,  dimana  anggota  direksinya  harus  warga  negara Indonesia. Pengangkatan anggota direksi untuk Perusahaan Daerah yang modalnya terdiri  atas  seluruh  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  harus  mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Adapun untuk  Perusahaan  Daerah  yang  modalnya  terdiri  atas  Sebagian  dari  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  pengangkatan  anggota  direksinya  diusulkan  oleh  para pemegang  saham/saham  prioritas.  Anggota  direksi  memiliki  kewenangan mengurus  dan  mewakili  Perusahaan  Daerah  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan.  Berdaasarkan  Pasal  28  Undang-undang  No.  5  Tahun  1962  atas persetujuan  para  pemegang  saham  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  bersangkutan dapat memindahkan Perusahaan Daerah tertentu kepada Koperasi yang berada di daerahnya.  Pemindahan  Perusahaan  Daerah  tersebut  oleh  Pemerintah  Daerah harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan daerah yang bersangkutan 20 .

## 1.2 Pengaturan Laba Perusahaan Daerah
Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 menentukan bahwa bagi Perusahaan  Daerah  yang  seluruh  modalnya  merupakan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, maka (a) 25% dari laba bersih diperuntukkan Anggaran Belanja Daerah,
19 Republik Indonesia, “Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,” 05 April.
20 AL.  Sentot  Sudarwanto  S  and  Anjar  Sri  Ciptorukmi  N.,  “IMPLEMENTASI  CORPORATE  SOCIAL REONSIBILITY  OLEH  BADAN  USAHA  MILIK  DAERAH  TERHADAP  PELESTARIAN  LINGKUNGAN  DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KOTA SURAKARTA,” Yustisia Jurnal Hukum (2012).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
(b)  Untuk  dana  pembangunan  daerah  30%  dan  (c)  45%  dipergunakan  untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi sumbangan dana pensiun dan sumbangan-sumbangan lain 21 .

## 2. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

## 2.1 Modal Perseroan Terbatas
Undang-undang  Republik  Indoensia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur, modal perseroan terbatas terdiri atas modal dasar,  modal  ditempatkan  dan  modal  disetor.  Modal  dasar  adalah  modal perseorangan  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasar.  Modal  dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham yang dapat dikeluarkan atas nama dan  atau  atas  tunjuk.  Menurut  Pasal  32  ayat  (1)  UUPT,  modal  dasar  perseroan besarnya  paling  sedikit  adalah  Rp.  50.000.000.-  (lima  puluh  juta  rupiah).  Namun undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum  modal  perseroan  lebih  besar  daripada  ketentuan  modal  dasar sebagaimana ketentuan dalam ayat (1) 22 .
Modal  ditempatkan  dalam  modal  perseroan  yang  oleh  para  pendirinya disanggupi untuk disetor ke kas perseroan yang didirikan. Menurut Pasal 33 ayat (1) UUPT jumlah modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar yang dimaksud dalam Pasal 32 dan harus disetor penuh. Modal yang disetor adalah modal PT yang berupa sejumlah uang tunai, oleh karena itu modal inilah yang benar-benar merupakan kemampuan finansial dari perseroan yang baru berdiri 23 .
Pengeluaran  saham  lebih  lanjut  setiap  kali  untuk  menambah  modal  yang ditempatkan  harus  disetor  penuh.  Pada  umumnya,  penyetor  atas  saham  adalah
21 Chynthia Angelina et al., “Pengaruh PE, PAD, DAU Dan SiLPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal,” Owner (2020).
22 Pande Putu Indahyani Lestari and I Gede Agus Kurniawan, “PERLUASAN PENGATURAN PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum (2020).
23 Supriyatin, “Tanggung Jawab Perdata  Perseroan Terbatas ( PT ) Sebagai Badan Hukum,”  Jurnal Ilmu komunikasi (2020).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dalam bentuk uang, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk lainnya. Demikian daitur dalam Pasal 34 ayat (1) UUPT. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam  bentuk  selain  uang,  maka  penilaian  setoran  modal  saham  ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan perseroan, yang dapat berupa orang-perseorangan maupun badan  hukum  yang  disahkan  oleh  pemerintah,  yang  berdasarkan  keahlian  atau pengetahuannya  mempunyai  kemampuan  untuk  menilai  harga  suatu  benda. Penyetoran  saham  dalam  bentuk  benda  tidak  bergerak  harus  diummkan  dalam minimal  satu  surat  kabar,  dalam  jangka  waktu  14  hari  setelah  akta  pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham.
Pemegang  saham  dan  kreditor  lain  yang  memiliki  tagihan  terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali mendapat persetujuan RUPS 24 .

## 2.2 Saham Perseroan Terbatas
Undang-undang  Republik  Indoensia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT)  juga  mengatur  mengenai  saham.  Setiap  saham perseroan harus dikeluarkan atas nama pemiliknya, setiap saham yang telah dan akan  dikeluarkan  harus  mempunyai  nilai  nominal  tertentu.  Nilai  nominal  saham harus  dicantumkan  dalam  rupiah.  Saham  yang  tanpa  nilai  nominal  tidak  dapat dikeluarkan.  Kepada  pemegang  saham  diberikan  bukti  pemilikan  saham  untuk saham  yang  dimilikinya.  Saham  memberikan  hak  kepada  pemiliknya  untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang 25 .
24 I Nyoman. WULANDEWI, Ida Ayu Kade Trisna; MUDANA, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase,” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, (2019).
25 Komang Gede Trisnowinoto and R.A. Retno Murni, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PUTUSAN PAILIT,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum (2019).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Anggaran dasar menetapkan suatu klasifikasi saham atau lebih. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya  sebagai  saham  biasa.  Klasifikasi  saham  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 53 ayat (3) UUPT 26 adalah:
a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
d. Saham  yang  memberikan  hak  kepada  pemegangnya  untuk  menerima dividen  lebih  dahulu  dari  pemegang  saham  klasifikasi  lain  atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
e. Saham  yang  memberikan  hal  kepada  pemegangnya  untuk  menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.
Dalam  anggaran  dasar  perseroan  ditentukan  cara  pemindahan  hak  atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan hak atas  saham  atas  nama,  dilakukan  dengan  akta  pemindahan  hak,  bisa  akta  yang dibuat  dihadapan  notaris  maupun  akta  dibawah  tangan.  Akta  pemindahan  hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan 27 . Selain itu, Anggaran Dasar juga mengatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
1) Keharusan  menawarkan  terlebih  dahulu  kepada  pemegang  saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2) Keharusan  mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  organ perseroan; dan/atau
26 Lestari and Kurniawan, “PERLUASAN PENGATURAN PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.”
27 Amadeo  Tito  Sebastian  and  Habib  Adjie,  “HAK  AHLI  WARIS  WARGA  NEGARA  ASING  ATAS  OBYEK WARIS  BERUPA  SAHAM  PERSEROAN  TERBATAS  PENANAMAN  MODAL  DALAM  NEGERI,”  Al-Adl :  Jurnal Hukum (2018).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
3) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  menurut  KUHPerdata,  saham  dipandang  sebagai  barang  atau benda  bergerak.  Bahasa  asli  dalam  Bahasa  Belanda  menggunakan  istilah  “goed; goederen” yang artinya barang, harta benda atau milik (hak), dimana menurut Pasal 499 KUHPerdata definisi barang adalah tiap benda dan tiap hak yang daoat menjadi objek  dari  hak  milik.  Kemudian  lebih  lanjut,  mulai  Pasal  503  dan  Pasal-pasal selanjutnya daam KUHPerdata, kemudian memerinci satu persatu pembagian atau penggolongan “barang” itu antara lain menyebutkan adanya: barang bertubuh dan tidak bertubuh atau barang berwujud dan barang tidak berwujud. Jika saham adalah benda bergerak, maka pemegang saham atau aandeelhoulder yang memiliki saham berarti mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Dalam hal ini sebagai subjek  hukum,  pemegang  saham  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  atas saham  mempertahankan  haknya  terhadap  setiap  orang.  Hak  dan  kewajibannya terhadap  perserian  dan  pemegang  saham  lainnya  berada  dalam  hubungan perikatan  sebagaimana  diatur  dalam  UUPT  juga  dinyatakan  bahwa  saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebandaan kepada pemegangnya 28 . Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Disini perlu dipahami bahwa apabila saham tersebut beserta hak dan kewajiban yang menyertai atau terdapat didalmnya dianggap  sebagai  benda  bergerak.  Namun  demikian  perkembangan  hukum perseroan  saat  ini  dimana  saham  sudah  tidak  lagi  dicetak  dalam  lembar-lembar saham  melalui  sistem  scripless  stocks    atau  scripless  shares,  maka  saham  adalah masuk dalam kategori benda bergerak yang tidak bertubuh atau tidak berwujud. Scripless  shares  sudah  merupakan  bagian  dari  mekanisme  bursa  pasar  modal  di Indonesia maupun negara-negara maju lainnya yang memiliki Bursa Pasar Modal di negaranya.
28 Marwandianto  Marwandianto  and  Hilmi  Ardani  Nasution,  “Hak  Atas  Kebebasan  Berpendapat  Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP,” Jurnal HAM (2020).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Didalam UUPT, dengan tegas disebutkan dalam Pasal 60 bahwa:
1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya;
2) Saham  dapat  digunakan  dengan  gadai  atau  jaminan  fiducia  sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
Mengenai  lembaga  jaminan  fiducia  ini  merupakan  bentuk  perkembangan lembaga  jaminan  bagi  saham  yang  sebelumnya  tidak  diatur  dalam  UUPT  No.  1 Tahun 1995, sebelum diganti dengan UUPT No. 40 Tahun 2007. Hal ini terjadi akibat dari  perkembangan  saham  di  bursa  pasar  modal  yang  mengintridusir  scripless shares tersebut yang menginginkan dimungkinkannya saham dalamsistem scripless dijaminkan  dengan  fiducia  agar  saham  tetap  dapat  diperdagangkan  di  bursa, sementara sahamnya dijaminkan dengan fiducia. Yang penting pada saat settlement saham dapat diserahkan pleh penjual kepada pembeli saham di bursa efek 29 .

## 2.3 Pengaturan Laba Perseroan Terbatas
Pembagian dividen di dalam suatu Perseroan Terbatas diatur dalam Undang- Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  anggaran  dasar Perseroan,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  UU  PT.  Berdasarkan  UU  PT, seluruh  laba  bersih  dikurangi  penyisihan  untuk  cadangan  dibagikan  kepada pemegang  saham  sebagai  dividen,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Rapat  Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Cadangan adalah jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku yang digunakan untuk cadangan, sebagaimana diputuskan oleh RUPS 30 . Dividen  hanya  boleh  dibagikan  apabila  Perseroan  mempunyai  saldo  laba yang positif. Adapun yang dimaksud dengan saldo laba positif adalah laba bersih Perseroan  dalam  tahun  buku  berjalan  yang  telah  menutup  akumulasi  kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya. Perseroan wajib menyisihkan laba bersih setiap  tahun  buku  untuk  cadangan  yang  mana  penyisihan  laba  persih  tersebut
29 Bella  Mutiara  Wahab,  “PROGRESIFITAS  HUKUM  PENGEMBALIAN  DEVIDEN  SAHAM  INTERIM PERSEROAN TERBATAS PADA UUPT NO.40 TAHUN 2007,” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum (2021).
30 Sandra  Dewi,  “PENGATURAN  PERSEROAN  TERBATAS  TERHADAP  KASUS-KASUS  DI  BERBAGAI NEGARA  DALAM  HAL  TANGGUNG  JAWAB  TERBATAS  ATAU  LIMITED  LIABILITY,”  Ensiklopedia  of  journal (2018).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dilakukan sampai cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung  sejak  tanggal  yang  ditetapkan  untuk  pembayaran  dividen  lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus akan diatur oleh berdasarkan RUPS. Apabila dividen  dalam  cadangan  khusus  tersebut  tidak  diambil  dalam  jangka  waktu  10 (sepuluh) tahun, maka jumlah dividen yang tidak diambil tersebut akan menjadi hak Perseroan, sebagaimana yang akan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan 31 .
Untuk  pembagian  dividen  interim  atau  yang  dikenal  sebagai  dividen sementara yang dibayarkan sebelum ditetapkannya laba tahunan Perseroan  oleh RUPS, dapat dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan sepanjang hal  tersebut  diatur  dalam  anggaran  dasar  Perseroan.  Pembagian  dividen  interim dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. Jumlah  kekayaan  bersih  perseroan  tidak  menjadi  lebih  kecil  daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor, ditambah cadangan wajib; dan
b. Tidak  boleh  mengganggu  atau  menyebabkan  Perseroan  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  pada  kreditor  atau  mengganggu  kegiatan Perseroan.
Pembagian  dividen  interim  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Direksi setelah  memperoleh  persetujuan  dari  Dewan  Komisaris.  Namun,  apabila  setelah berakhirnya  tahun  buku,  Perseroan  ternyata  menderita  kerugian,  maka  dividen interim  yang  telah  dibagikan  harus  dikembalikan  oleh  pemegang  saham  kepada Perseroan. UUPT memberikan penjelasan atas contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut:
Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif
31 Mada Devi Kartikasari, “Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas,” Notaire (2021).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
sehingga  tidak  ada  dividen  yang  dibagikan.  Oleh  karena  itu,  saham  yang  harus dikembalikan adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per saham.
Apabila  Perseroan  menderita  kerugian,  tetapi  Perseroan  mempunyai  salo laba  positif,  misalnya  RUPS  menetapkan  dividen  sebesar  Rp  200,00  (dua  ratus rupiah) per saham. Oleh karena itu, saham yang harus dikembalikan ke Perseroan adalah Rp 1.000,00 dikurangi Rp 200,00, yaitu 800,00 (delapan ratus rupiah). Jika pemegang  saham  tidak  dapat  mengembalikan  dividen  interim  tersebut,  maka Direksi  dan  Dewan  Komisaris  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  atas kerugian Perseroan.
Sebagai  informasi, perbedaan  hukum  bisnis  yang  ada  pada  Perusahaan  Daerah Anindya dan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional adalah sebagai berikut:
Aspek Hukum Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Kepemilikan Modal Perusahaan  Daerah  adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah  dan  tidak  terbagi atas saham. Perusahaan  Perseroan  Daerah adalah  BUMD  yang  berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang  seluruhnya  atau  paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Pengaturan Laba 25%  dari  laba  bersih diperuntukkan APBN Daerah, 30% Untuk dana pembangunan daerah
45%  dipergunakan  untuk cadangan  umum,  sosial  dan pendidikan,  jasa  produksi, sumbangan  dana  pensiun dan sumbangan-sumbangan lain. Perseroan  wajib  menyisihkan laba  bersih  setiap  tahun  buku untuk  cadangan  yang  mana penyisihan laba bersih tersebut  dilakukan  sampai cadangan  mencapai  20%  (dua puluh  persen)  dari  jumlah modal  yang  ditempatkan  dan disetor.

## D. Simpulan dan Saran
Terjadinya  perubahan  bentuk  BUMD  dari  Perusahaan  Daerah  Anindya  menjadi Perseroan  Terbatas  Anindya  Mitra  Internasional  menyebebkan  perubahan  pada  aspek
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
hukum  bisnisnya  pula,  diantaranya  adalah  mengenai  kepemilikan  modal  dan  pengaturan laba. Kepemilikan modal Perusahaan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruhnya  atau  paling  sedikit  51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
Untuk  pengaturan  laba  BUMD  perusahaan  daerah  adalah  25%  dari  laba  bersih diperuntukkan  APBN  Daerah,  30%  untuk  dana  pembangunan  daerah  dan  45% dipergunakan  untuk  cadangan  umum,  social  dan  Pendidikan,  jasa  produksi,  sumbangan dana  pension  dan  sumbangan-sumbangan  lain.  Sedangkan  untuk  pengaturan  laba  BUMD berbentuk Perseroan Terbatas, perseroan wajib menyisihkan laba bersih setiap tahun buku untuk  cadangan  yang  mana  penyisihan  laba  bersih  tersebut  dilakukan  sampai  cadangan mencapai 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
Menurut pendapat penulis hendaknya Pemerintah membuat Undang–undang BUMD (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  yang  mengatur  tentang  BUMD  dan  perubahan  Perusahaan Daerah  menjadi  Perseroan.  Dikarenakan  karakteristik  dari  Perseroan  yang  berasal  dari Perusahaan Daerah cukup berbeda dengan Perseroan pada umumnya yang diatur dengan Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## E. Biodata Singkat Peenulis
Sigit Somadiyono. Nama panggilan Sigit. Beragama Islam. Kelahiran di daerah jambi pada tanggal  10  februari  1982.  Untuk  saat  ini  tinggal  di  daerah  selatan  kota  jambi.  Saat  ini sedang melangsungkan program doktor ilmu hukum program pascasarjana universitas jambi.

## F. Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  civitas  akademika Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  Bogor,  dan  kepada  Pengelola  Jurnal  Pakuan  Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhari, Agus, and Ismaidar I. “Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi (2017).
Angelina, Chynthia, Janice Janice, Christalia Clarina, Wina Wira Fanjaya, and Jesisca Jesisca. “Pengaruh  PE,  PAD,  DAU  Dan  SiLPA  Terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal.”  Owner (2020).
Ansari, Muhammad Insa. “Entitas Badan Usaha Milik Daerah Setelah Berlakunya Undang- Undang Pemerintah Daerah.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum (2020).
Apriliawati, Fitria, and Wiwit Hartiyanto. “‘Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)  Sebelum  Dan  Sesudah  Diberlakukannya  UU  No.  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas.’” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2016).
Bintari,  Antik,  and  Landrikus  Hartarto  Sampe  Pandiangan.  “FORMULASI  KEBIJAKAN PEMERINTAH  TENTANG  PEMBENTUKAN  BADAN  USAHA  MILIK  DAERAH  (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA.” CosmoGov (2016).
Cahyaningrum,  Dian.  “Implikasi  Bentuk  Hukum  BUMD  Terhadap  Pengelolaan  BUMD.” Negara Hukum (2018).
Dewi,  Sandra.  “PENGATURAN  PERSEROAN  TERBATAS  TERHADAP  KASUS-KASUS  DI BERBAGAI  NEGARA  DALAM  HAL  TANGGUNG  JAWAB  TERBATAS  ATAU  LIMITED LIABILITY.” Ensiklopedia of journal (2018).
Fahmi*, Roni. “Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas Keputusan Yang Merugikan Keuangan BUMD.” Airlangga Development Journal (2019).
Febrianty, Nurmiati, Luthfi Parinduri, Sarida Sirait, Natasya Virginia Leuwol, Julyanthry Edy Dharman,  and  Andriasan  Sudarso.  “Pengantar  Bisnis :  Etika,  Hukum  &  Bisnis
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Internasional.” In Google Book, 2020.
Al Hamid, Saleh, Zulaecha Ngiu, and Tirta Pranadita Mailensun. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility.” Gorontalo Journal of Government and Political Studies (2021).
Heriasman, Heriasman, and Suwaji Suwaji. “EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA  MILIK  DAERAH  (BUMD)  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD) KABUPATEN INDRAGIRI HULU.” SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan (2021).
Idayanti,  Soesi,  Suci  Hartati,  and  Toni  Haryadi.  “PEMBANGUNAN  HUKUM  BISNIS  DALAM PERSPEKTIF  PANCASILA    PADA  ERA  REVOLUSI  INDUSTRI  4.0.”  Jurnal  Jurisprudence (2019).
Indrapradja,  Irwan  Saleh.  “Kajian  Yuridis  Terhadap  Tanggung  Jawab  Direksi  Dan  Dewan Komisaris  Pada  Struktur  Organisasi  Perseroan  Terbatas  Yang  Bersifat  Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” Jurnal Ilmiah Magister Administrasi (2020).
Kartikasari, Mada Devi. “Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas.” Notaire (2021).
Lampunu, Rukmana Is, and Ratna Ambar Mintarsih. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017).” Jurnal Ekonomi (2020).
Lestari,  Pande  Putu  Indahyani,  and  I  Gede  Agus  Kurniawan.  “PERLUASAN  PENGATURAN PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum (2020).
Lubis, Muhammad Ridwan. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.”  Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan MAsyarakat (2013).
Marwandianto,  Marwandianto,  and  Hilmi  Ardani  Nasution.  “Hak  Atas  Kebebasan Berpendapat  Dan  Berekspresi  Dalam  Koridor  Penerapan  Pasal  310  Dan  311  KUHP.” Jurnal HAM (2020).
Miles, Huberman, and Saldana. “Chapter 4 Fundamentals of Qualitative Data  Analysis.” In
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 2014.
MORIDU, IRWAN. “ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANGGAI.” Jurnal Ilmiah Manajemen “E M O R” (2017).
Muttaqijn,  M  Imam.  “Pengaruh  Kepemimpinan  Visioner  ,  Komunikasi  Organisasi  Dan Kompetensi  Terhadap  Kepuasan  Kerja  Serta  Implikasinya  Pada  Kinerja  Karyawan.” Kontigensi (2016).
Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  No.17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara.”  05 April.
RI, DPR. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.” UU No. 22 1999 (1999).
Sebastian, Amadeo Tito, and Habib Adjie. “HAK AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING ATAS OBYEK WARIS BERUPA SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.” Al-Adl : Jurnal Hukum (2018).
Sudarwanto S, AL. Sentot, and Anjar Sri Ciptorukmi N. “IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL REONSIBILITY  OLEH  BADAN  USAHA  MILIK  DAERAH  TERHADAP  PELESTARIAN LINGKUNGAN  DAERAH  ALIRAN  SUNGAI  BENGAWAN  SOLO  DI  KOTA  SURAKARTA.” Yustisia Jurnal Hukum (2012).
Supriyatin.  “Tanggung  Jawab  Perdata  Perseroan  Terbatas  (  PT  )  Sebagai  Badan  Hukum.” Jurnal Ilmu komunikasi (2020).
Trisnowinoto, Komang Gede, and R.A. Retno Murni. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  SAHAM  PERSEROAN  TERBATAS  AKIBAT  PUTUSAN  PAILIT.”  Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum (2019).
Wahab,  Bella  Mutiara.  “PROGRESIFITAS  HUKUM  PENGEMBALIAN  DEVIDEN  SAHAM INTERIM PERSEROAN TERBATAS PADA UUPT NO.40 TAHUN 2007.”  Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum (2021).
WULANDEWI,  Ida  Ayu  Kade  Trisna;  MUDANA,  I  Nyoman.  “Kedudukan  Hukum  Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase.” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, (2019).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 354-373 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Yogyakarta, pemerintah D I. “PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2015.” Yogyakarta (2019).
Yusuf,  Chandra,  and  Endang  Purwaningsih.  “CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY SEBAGAI PROMOSI PERSEROAN TERBATAS.” Jurnal Hukum & Pembangunan (2020). Zahrowati,  Zahrowati,  and  Idris  Saputra.  “Strategi  Penerapan  Prinsip  Good  Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Di Kota Kendari.”  Halu Oleo Law Review (2020).