## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 184-190 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:
184

## Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar
Andi Agung Satriawan 1 , Hijrah Adhyanti Mirzana 1 , Nur Asiza 1
1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2 Koresponden Penulis, Email: agungsatriawan6@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 28-08-2021 Revised: 10-09-2021 Accepted: 25-10-2021 Published: 28-10-2021
Keywords: Corporations, PSBB, Health Quarantine, COVID-19
Kata Kunci: Korporasi, PSBB, Karantina Kesehatan, COVID-19
Abstract. This  study  aims  to  analyze  the  obstacles  faced  in  efforts  to  enforce corporate law in health quarantine crimes. This research was conducted in April 2021 at the Makassar Police Station and the Makassar City Civil Service Police Unit Office (SATPOL-PP). by using the type of data in the form of secondary data and primary data. So that in this study the data sources used are library research and legislation so that  the  results  obtained  through  library  research  and  also  direct  interviews  are systematically  arranged  and  analyzed  according  to  empirical  research  methods.The results  of  this  study  are  that  there  are  4  (four)  obstacles  that  affect  law  enforcement against  corporations  in  health  quarantine  crimes  in  Makassar  City  as  follows:  legal factors  themselves,  law  enforcement  factors,  facilities  factors  and  community  factors.
The  legal  factors  themselves  and  law  enforcement  factors  are  closely  related  to  law enforcement in corporations because if you look at Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine  in  articles  91  to  94  and  Makassar  Mayor  Regulation  No.  22  of  2020 regarding  the  implementation  of  PSBB,  there  are  no  strict  regulations  regarding corporations  that  violate  so  that  law  enforcement  factors  cannot  ensnare  heavy sanctions on violators and only provide sanctions in the form of fines and temporary revocation of permits. Likewise, facilities and community factors are closely related to supporting  government  regulations  related  to  breaking  the  chain  of  spreading  the COVID-19 virus. .
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam  upaya  penegakan  hukum  korporasi  dalam  tindak  pidana kekarantinaan  kesehatan  di  Kota  Makassar.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan April 2021 di Polres Makassar dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)
Kota  Makassar.  Dengan  menggunakan  jenis  data  berupa  data  sekunder  dan  data primer.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  adalah penelitian  kepustakaan  dan  perundang-undangan  sehingga  hasil  yang  diperoleh melalui  penelitian  kepustakaan  dan  juga  wawancara  langsung  disusun  dan dianalisis  secara  sistematis  menurut  metode  penelitian  empiris.  kendala  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  korporasi  dalam  tindak  pidana kekarantinaan  kesehatan  di  Kota  Makassar  sebagai  berikut:  faktor  hukum  itu sendiri,  faktor  penegakan  hukum,  faktor  fasilitas  dan  faktor  masyarakat.  Faktor hukum  itu  sendiri  dan  faktor  penegakan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan penegakan hukum di korporasi karena jika melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan pada pasal 91 sampai dengan 94 dan Peraturan Walikota  Makassar  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  PSBB,  tidak  ada yang menjelaskan tentang aturan tegas ataupun tindak pidana mengenai korporasi yang  melanggar  sehingga  faktor  penegakan  hukum  tidak  dapat  menjerat  sanksi berat  kepada  pelanggar  dan  hanya  memberikan  sanksi  berupa  denda  dan pencabutan  izin  sementara.  Begitu  juga  dengan  faktor  fasilitas  dan  masyarakat yang  erat  kaitannya  dengan  peraturan  pemerintah  yang  mendukung  terkait pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19.
Coresponden author: * Email: nadyameidiana2@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat, sehingga  ada  pepatah  yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum  yaitu  ubi  societas  ibi  ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (Nurdin, 2021) . Kehadiran hukum dalam masyarakat  sangatlah  penting,  dimana  fungsi  hukum  sebagai  kontrol  sosial merupakan  aspek  yuridis  normatif  dalam  kehidupan  masyarakat..  Suatu  persepsi tentang  wujud  hukum  perlu  untuk  mengujinya,  sejauh  mana  ia  efektif  atau  tidak. Karena  diliat  bahwa  beragamnya  bahasan  tentang  efektivitas  hukum  ditinjau  dari optik sosiologi hukum (Cahyadi & Manullang, 2021) .
Penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  penyelarasan  hubungan  nilai-nilai  yang dituangkan dalam aturan dan sikap tindakan yang kokoh dan diwujudkan sebagai rangkaian  tahap  akhir  penerjemahan  nilai,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan memelihara kehidupan sosial yang tenteram (Hutagalung, 2017) . Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengendalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga  yang  bertugas  menegakkan  hukum  sesuai  dengan  proporsi  ruang lingkupnya  masing-masing,  dan  berdasarkan  sistem  kerjasama  yang  baik  yang mendukung tujuan yang ingin dicapai (Thahira, 2020) .
Unsur-  unsur  yang  ada  dalam  tindak  pidana  melihat  bagaimana  bunyi  rumusan yang dibuat, tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan subyektif. Keberadaan korporasi membawa banyak manfaat  bagi  masyarakat  dan  negara,  seperti  peningkatan  penerimaan  kas  negara dari pajak dan devisa, penciptaan lapangan kerja, peningkatan transfer teknologi dan sebagainya. Namun, selain keuntungan atau dampak positif sebagaimana tersebut di atas,  keberadaan  korporasi  juga  dapat  menimbulkan  dampak  negatif,  seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau penipisan sumber daya alam,  persaingan  tidak  sehat,  manipulasi  pajak,  eksploitasi.  pekerja/buruh., menghasilkan produk kurang lancar atau cacat yang membahayakan konsumen dan sebagainya. Timbulnya dampak negatif ini disebabkan oleh korporasi yang mengejar keuntungan  yang  cukup  besar (Dasemadi  &  Jaya,  2021) .  Saat  ini  perkembangan korporasi  tampak  semakin  pesat  baik  dari  segi  kualitas,  kuantitas  maupun  bidang usaha yang dijalankannya. Korporasi bergerak di berbagai bidang seperti perbankan, transportasi,  komunikasi,  pertanian,  kehutanan,  kelautan,  otomotif,  elektronik, hiburan dan sebagainya. Hampir tidak ada area kehidupan kita yang terpisah dari jaringan perusahaan (Ningrum, 2018) .
Kejahatan  korporasi  yang  melibatkan  masyarakat  luas  antara  lain  dapat  terjadi  di lingkungan  (pencemaran  air,  udara,  tanah  dari  suatu  daerah),  kepada  konsumen (produk  cacat  yang  merugikan  konsumen,  iklan  yang  menyesatkan),  kepada pemegang saham (memberikan informasi yang tidak benar). di pasar modal, praktik curang dan tindakan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi itu sendiri atau dengan  bantuan  profesi  atau  lembaga  lain),  dan  sebagainya  ( Puspitasari  & Devintawati, 2018).
Pada  30  Januari  2020,  Dirjen  WHO  menetapkan  wabah  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  sebagai  International  Public  Health  Emergency.  Salah  satu  upaya kesehatan  untuk  mengurangi  penyebaran  virus  ini  adalah  karantina.  Karantina
Efektivitas Penegakan Hukum … ( Satriawan, Mirzana & Asiza) | 186
melibatkan pembatasan pergerakan orang sehat dan sakit dengan tujuan memantau dan  memastikan  deteksi  dini  kasus  baru.  Banyak  negara  memiliki  otoritas  hukum untuk memberlakukan karantina (Firdaus & Pakpahan, 2020) .
Indonesia  saat  ini  menjadi  salah  satu  negara  di  dunia  yang  terkena  dampak  virus Covid-19.  Sejak  virus  pertama  kali  terdeteksi  pada  2  Maret  2020  dan  diumumkan langsung  oleh  Presiden  Joko  Widodo,  jumlah  kasus  wabah  virus  menunjukkan setidaknya hingga saat ini peningkatannya cukup signifikan dan stabil dengan rata- rata  100  kasus  per  hari (Setiawan,  2020) .  Kurva  jumlah  kasus  Covid-19  yang  sama tidak  pernah  menunjukkan  tren  penurunan.  Berbagai  sumber,  baik  dari  dalam maupun  luar  negeri,  memprediksi  jumlah  kasus  Covid-19  di  Indonesia  akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu (Agustina, 2020) .
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan,  secara jelas  disebutkan  bahwa  setiap  orang  wajib  mematuhi  pelaksanaan  Karantina Kesehatan. Saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap  protokol  kesehatan  masih  sangat  minim,  terbukti  dengan  masih berlangsungnya  kegiatan  ibadah  di  beberapa  daerah.  Ketua  Tim  Konsultasi  Gugus Tugas  Percepatan  Pengendalian  Penyakit  Covid-19  Sulawesi  Selatan  (Sulawesi Selatan), Ridwan Amiruddin saat diwawancarai tim Republika.co.id pada Senin, 15 Juni  2020  mengatakan,  Tingkat  kepatuhan  masyarakat  Sulsel  terhadap  protokol kesehatan  dinilai  masih  sangat  rendah  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19 terutama mobilitas masyarakat yang mulai kembali normal di masa transisi saat ini. Pembatasan  yang  saat  ini  diberlakukan  di  beberapa  kota  besar  di  Indonesia merupakan  salah  satu  langkah  Pemerintah  untuk  menanggulangi  dan  mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. 2020 (Nugraheni & Sakti, 2021) .
Epidemi (Covid-19) muncul di Wuhan, Tiongkok, menyebar ke seluruh negeri dan kemudian ke negara lain antara Desember 2019 dan awal 2020. Penerapan tindakan karantina  ketat  sebelumnya  di  Tiongkok  telah  membuat  sejumlah  besar  orang terisolasi  dan  memengaruhi  banyak  aspek.  dari  kehidupan  orang.  yang  memicu berbagai  masalah  psikologis,  seperti  gangguan  panik,  kecemasan,  dan  depresi (Khaedir, 2020) .
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang saat ini diberlakukan di beberapa kota besar di Indonesia merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia (Ristyawati, 2020) . PSBB sendiri dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  pada  31 Maret  2020.  Menteri  Kesehatan  RI  Terawan  Agus  Putranto  mengambil  langkah dengan  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  untuk mengatur dan merinci PP Nomor 21 Tahun 2020 pada 3 April 2020.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Polisi  Kota  Makassar  dan  Kantor  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (SATPOL-PP)  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan,  Indonesia.  Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk penelitian ini. Data primer diperoleh dari penelitian  lapangan  pada  objek  penelitian  sebagai  data  pendukung  dengan melakukan  wawancara  dengan  informan  mengenai  masalah  yang  dibahas.  Data sekunder  diperoleh  melalui  studi  pustaka  atau  dari  berbagai  literatur  yaitu  buku,
karya  ilmiah,  jurnal,  internet  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan dengan masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

## Penegakan  Hukum  Terhadap  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar
Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Karantina Kesehatan  di  Kota  Makassar  Jika  menggunakan  teori  penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  karantina  kesehatan  dalam  pelaksanaan  PSBB  di  Kota Makassar  sudah  berjalan  dengan  baik.  Pelaksanaan  tugas  yang  diemban  oleh masing-masing  instansi  untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  sudah tepat. Disampaikan Soerjono Soekanto, faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dijadikan indikator oleh penulis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum.

## A. Faktor Hukumnya Sendiri
Faktor  hukum  itu  sendiri  atau  undang-undang  sudah  terpenuhi  mulai  dari  UU Karantina  Kesehatan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar yang merupakan peraturan  pusat  yang  berlaku  bagi  seluruh  warga  negara  atau  golongan  tertentu, untuk peraturan daerah hanya berlaku di satu tempat atau daerah, yaitu Peraturan Walikota  no.  22  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  di  Kota  Makassar.  Menurut  hemat  penulis,  aturan  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan hanya fokus pada individu yang melanggar, namun jika melihat korporasi yang melakukan pelanggaran, tidak ada sanksi yang jelas bagi korporasi itu sendiri. Sehingga jika berbicara tentang tindak pidana tidak ada tindak pidana terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran, korporasi yang melakukan pelanggaran  selama  masa  PSBB  di  Kota  Makassar  hanya  diberikan  sanksi administrasi.  karena  pada  dasarnya  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Makassar bukan pada UU Karantina Kesehatan.
Dari data tersebut ditemukan adanya pelanggar mulai dari perorangan, UMKM dan juga  pihak  korporasi,  hanya  mendapatkan  surat  teguran  dan  pencabutan  izin  bagi yang  sudah  berkali-kali  melanggar.  Dengan  ini,  ditemukan  bahwa  sebagian  besar pemilik  usaha  tidak  setuju  dengan  peraturan  tersebut,  karena  menurutnya  sangat merugikan  UMKM  yang  tidak  bisa  mendapatkan  penghasilan  selama  masa  PSBB sementara  pengeluaran  tetap  berjalan  seperti  membayar  gaji  pegawai,  pajak,  dan juga menyebabkan kerugian karena bahan yang dibeli. Disebutkan pula oleh aparat hukum  bahwa  belum  ada  yang  pernah  diberikan  penerapan  sanksi  sampai  ke Pengadilan  Negeri,  semuanya  hanya  diberikan  teguran  dan  teguran.  Sanksi  yang tinggi  dimaksudkan  untuk  memberikan  efek  jera,  namun  pengenaan  sanksi  juga harus  memperhatikan  kondisi  masyarakat  agar  aturan  tersebut  dapat  ditegakkan. Dikarenakan  korporasi  yang  bersangkutan  yaitu  CV.  Agung  Baru  dan  PT.  Alaska Mandiri  Cemerlang  yang  melanggar  PSBB  Kota  Makassar  tidak  diproses  ke pengadilan  dan  hanya  sebatas  pembayaran  denda  oleh  pelanggar  dan  pencabutan izin.

## B.   Faktor Penegakan Hukum
Dalam  memfungsikan  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  aparat  penegak  hukum memegang  peranan  penting,  jika  regulasinya  baik,  tetapi  kualitas  aparatnya  tidak baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  penegak  hukum.  Fungsi  penegakan hukum  di  sini  adalah  mensosialisasikan  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan  dan  turut  serta  mewujudkan  tujuan  dari Undang-Undang  tersebut.  Pada  dasarnya  sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Makassar sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat, namun hal yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum itu sendiri adalah karena meskipun sosialisasi telah dilakukan masih banyak orang  yang  tidak  melaksanakan  peraturan  tersebut.  terkandung  dalam  peraturan perundang-undangan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  masyarakat terhadap  upaya  karantina  perlu  dipahami  dan  diterjemahkan  ke  dalam  upaya penegakan  yang  efektif.  Sehingga  tidak  begitu  sulit  bagi  penegak  hukum  untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada selama masa PSBB.

## C.   Faktor Fasilitas
Faktor sarana atau fasilitas penunjang antara lain software dan hardware, salah satu contohnya adalah penggunaan masker, menyiapkan cuci tangan dan hand sanitizer, pengukuran  suhu  tubuh,  dan  physical  distancing.  Masalah  perangkat  keras  dalam hal  ini  adalah  fasilitas  fisik  yang  berfungsi  sebagai  faktor  pendukung  yang  sangat berguna  untuk  menunjang  terwujudnya  kepatuhan  terhadap  protokol  kesehatan. Jika  hal-hal  tersebut  tidak  terpenuhi,  tidak  mungkin  penegakan  hukum  dapat ditegakkan. Mengenai faktor fasilitas dan fasilitas, saat ini di Kota Makassar banyak pemilik  toko  yang  telah  menyiapkan  beberapa  fasilitas  tersebut,  seperti  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  namun  untuk  menerapkan  physical  distancing,  masih belum banyak yang dapat merealisasikan regulasi dalam UU No. 6 Tahun 2018 dan Peraturan  Walikota  Makassar  Nomor  22  Tahun  2020.  Dalam  penelitian  yang dilakukan peneliti di Kota Makassar, ditemukan adanya fasilitas seperti yang telah disebutkan  sebelumnya,  yaitu  alat  cuci  tangan,  hand  sanitizer,  dan  alat  pengukur suhu  tubuh.  Kegiatan  ini  untuk  mewujudkan  implementasi  yang  tepat  dari  aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  sehingga  dapat  memutus  mata  rantai penyebaran Covid-19.

## D.   Faktor Publik
Salah satu faktor yang membuat suatu peraturan menjadi efektif adalah masyarakat. Yang  dimaksud  di  sini  adalah  kesadarannya  untuk  mematuhi  suatu  peraturan perundang-undangan,  yang  sering  disebut  derajat  kepatuhan.  Derajat  kepatuhan hanya  dapat  diukur  jika  ada  pengetahuan  masyarakat  tentang  hukum.  Jika  suatu peraturan  perundang-undangan  telah  diundangkan  dan  dikeluarkan  menurut  tata cara  yang  sah  dan  resmi,  maka  secara  hukum  peraturan  perundang-undangan  itu berlaku.  Kemudian  timbul  anggapan  bahwa  setiap  warga  negara  dianggap mengetahui keberadaan hukum, namun anggapan ini tidak demikian.
Pengetahuan  masyarakat  tentang  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  dan Peraturan  Walikota  Makassar  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB),  jika  diketahui,  maka  dapat  dijadikan  ukuran  kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya efektifitas UU.
Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti, dari hasil wawancara dengan aparat hukum terkait yang ikut melakukan penertiban selama masa PSBB di Kota Makassar, masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui peraturan tersebut. Karena seperti saat  masyarakat  berbelanja  di  toko  atau  supermarket,  masih  banyak  masyarakat yang  menggunakan  masker  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  protokol kesehatan.  Begitu  pula  pada  masa  PSBB  di  Kota  Makassar,  masih  ada  beberapa pemilik  toko  yang  tidak  bergerak  dalam  bidang  penjualan  sembako  namun  tetap membuka  tokonya.  Namun,  dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  yang  bertugas menertibkan Kota Makassar selama PSBB bagi seluruh pelanggar tetap memberikan teguran. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Resky selaku Kabagsumda terkait PSBB Kota  Makassar  bahwa  dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan  pemerintah  Kota Makassar  selama  masa  PSBB  tidak  berlaku,  “Memang  benar  di  awal  PSBB  banyak terjadi  pelanggaran.  ,  termasuk  UMKM  dan  Korporasi,  namun  meskipun  sanksi tertulis  dan  tidak  tertulis  telah  diberikan,  tetap  saja  ada  yang  melakukan pelanggaran, baik yang tidak memakai masker maupun menjaga jarak,” kata Bapak Resky saat diwawancarai.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  4  (empat)  faktor  yang mempengaruhi kendala penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana karantina  kesehatan  di  Kota  Makassar,  yaitu  faktor  hukum  itu  sendiri,  faktor penegakan hukum, fasilitas dan masyarakat. Dimana keempat faktor tersebut seperti penegakan  hukum  memiliki  peran  penegakan  hukum,  sarana  atau  fasilitas penunjang yang telah memenuhi peraturan pemerintah yang tertuang dalam Perwali Nomor  22  Tahun  2020.  Kemudian  faktor  masyarakat  juga  sangat  berpengaruh karena jika melihat pengetahuan masyarakat dari isi yang terdapat dalam Undang- Undang,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan  dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan selama PSBB yang  menjadi  penyebab  tidak  efektifnya  masing-masing  pihak  dalam  mematuhi peraturan Walikota Makassar, karena masih banyak yang memakai masker namun tidak  mematuhi  protokol  kesehatan  sehingga  hal  ini  belum  bisa  dikatakan  sebagai peran  masyarakat  dalam  membantu  pemerintah  Kota  Makassar  dalam  memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

## SARAN
Diharapkan  strategi  PSBB  juga  akan  diperbaiki  terkait  Sosialisasi  Bahaya  Covid-19, Sosialisasi  pola  hidup  sehat  dan  sosialisasi  pentingnya  menyepakati  PSBB  yang jelasnya terdapat peraturan yang ada pada Perwali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2020,  dan  bagi  masyarakat  agar  dipercaya  dapat  bekerjasama  untuk  melanjutkan kehidupan  yang  kokoh,  menyetujui  pendekatan  PSBB  yang  efisien  dan  semua konvensi kesejahteraan materi dan terdapat di Perwali Kota Makassar No. 22 Tahun 2020.
Efektivitas Penegakan Hukum … ( Satriawan, Mirzana & Asiza) | 190

## DAFTAR BACAAN
Agustino,  L.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia. Junal Borneo Administrator , 16 (2), 253-270.
Cahyadi, A., & Manullang, F. M. (2021). Pengantar Fisafat Hukum . Prenada Media.
Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti .
Firdaus,  A.,  &  Pakpahan,  R.  H.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya Penanggulangan  Kedaruratan  Covid-19. Majalah  Hukum  Nasional , 50 (2),  201- 219.
Hutagalung,  S.  M.  (2017).  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia:  Apakah  Indonesia Negara Hukum?. Sociae Polites , 109-126.
Khaedir,  Y.  (2020).  Perspektif  Sains  Pandemi  Covid-19:  Pendekatan  Aspek  Virologi Dan Epidemiologi Klinik. MAARIF , 15 (1), 40-59.
Ningrum,  H.  W.  (2018).  Sejarah  dan  Perkembangan  Pertanggungjawaban Korporasi. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 1 (2), 139-156.
Nugraheni,  A.,  &  Sakti,  R.  E.  (2021).  Keterbelahan  Politik  Dan  Pengaruhnya Terhadap  Persepsi  Masyarakat  Terkait  Covid-19  Dan  Kepatuhan  Masyarakat Dalam  Menaati  Protokol  Kesehatan:  Studi  Perbandingan  Di  As  Dan Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 18 (1), 29-46.
Nurdin, H. B. (2021). Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia . Penerbit Alumni.
Puspitasari,  I.,  &  Devintawati,  E.  (2018).  Urgensi  Pengaturan  Kejahatan  Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 237-254.
Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa  Pandemi  Corona  Virus  2019  oleh  Pemerintah  Sesuai  Amanat  UUD  NRI Tahun 1945. Administrative Law and Governance Journal , 3 (2), 240-249.
Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama. Independen , 1 (2), 65-74.
Thahira,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Administrasi  Lingkungan  Hidup  Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 260-274 .