F A K U L T A S EKONOMI DAN BISNIS
Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal
journal homepage: http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ

## Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Kampar)
Ninda Riskia Putri, Agustiawan*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia *Email: agustiawan@umri.ac.id

## A R T I C L E   I N F O

## A B S T R A C T
Article History: Received: 02 June 2020 Accepted: 06 August 2020 Available Online: 06 August 2020
Keywords :
Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
Teknologi Informasi,
Kualitas Laporan Keuangan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  standar akuntansi  pemerintah,  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, pemahaman akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintahan  daerah.  Sampel  penelitian  adalah  pegawai  yang bekerja  di  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kabupaten  Kampar. Pengumpul  data  dilakukan  dengan  cara  membagikan  kuesioner  kepada responde.  Data  dianalisis  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Hasil penelitian  menemukan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah,  pemahaman akuntansi dan pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Temuan  ini  memberikan  implikasi  bahwa pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kampar harus menjaga kualitas laporan  keuangannya  dengan  menerapkan  standar  akuntansi  secara konsisten, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan, serta terus meningkatkan pemahaman akuntansi kepada pegawainya.

## 1. Pendahuluan
Sejalan  dengan  perkembangan  Akuntansi
Sektor  Publik  di  Indonesia,  maka  kebutuhan akan laporan keuangan sangat penting sebagai wujud
pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintahan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting  untuk  mengetahui  hasil-hasil  yang telah dicapai oleh suatu pemerintah dalam satu periode (Oktarina dkk, 2016). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan pengelolaan keuangan  negara  yaitu  berupa  penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah  yang  mempunyai  prinsip  tepat waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  standar akuntansi  pemerintah  yang  telah  banyak diterima secara umum (Armel,  2017).  Melalui penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  dapat
disusun  laporan  keuangan  yang  bermanfaat (useful) . Kegunaan laporan keuangan ditentukan  oleh  informasi  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan  tersebut  (Bastian, 2010).
Agar  laporan  keuangan  berisi  informasi  yang bermakna  maka  laporan  keuangan  harus disusun  berpedoman  pada  standar  akuntansi pemerintah. Namun, penerapan standar akuntansi  pemerintah  saat  ini  masih  belum maksimal.  Keberhasilan  suatu  entitas  bukan hanya  dipengaruhi  oleh  sistem  akuntansi keuangan  daerahnya  saja,  tetapi  dalam  hal  ini sistem  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki peran  dalam  proses  pengumpulan  data, pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  yang  dapat
dilakukan secara manual maupun menggunakan  aplikasi  komputer  (Boututihe, 2015).  Dengan  penerapan  sistem  akuntansi keuangan daerah yang baik maka meningkatkan  akuntabilitas  dan  keandalan pengelolaan  keuangan  pemerintah  melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi  pemerintah  yang  baik  (Halim, 2012).
Fenomena  yang  terjadi  di  Kabupaten Kampar  Provinsi  Riau  selama  dua  tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 memperoleh  opini  wajar  tanpa  pengecualian (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK).  Jika  laporan  keuangan  diberikan  opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah  dianggap  telah  menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan jika ada  kesalahan,  kesalahannya  dianggap  tidak material  dan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pengambilan  keputusan.  Hasil  opini audit  ini  tentunya  menjadi  tolok  ukur keberhasilan  pengelolaan  keuangan  daerah  di Kabupaten  Kampar.  Oleh  karena  itu  perlu menjadi contoh bagi daerah lainnya. Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk  memberikan bukti  empiris  faktor-faktor  apa  saja  yang memperngaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  khususnya  Kabupaten Kampar  agar  bisa  juga  diterapkan  di  daerah lain.
Hasil  penelusuran  dan  studi  pustaka  yang dilakukan  mengidentifikasi  beberapa  faktor dominan  yang mempengaruhi  kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Diantaranya adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi infomasi . Triwardana (2017) menjelaskan  penerapan  sistem  akuntansi pemerintah  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemeritah  daerah.  Lebih  lanjut,  Andini  dan Yusrawati  (2015)  menyatakan  bahwa  sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,  sedangkan  penelitian  yang  Ihsanti (2014)  bahwa  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Diani  (2014)  mengungkapkan  bahwa pemahaman  akuntansi  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan oleh Nova (2015) mengatakan bahwa pemahaman  akuntansi  tidak  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  Chodijah  (2018)  menjelaskan  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,  sedangkan  Setyowati  dkk  (2016) pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  pernah dilakukan sebelumnya tersebut ternyata terjadi ketidak-konsistenan hasil yang diperoleh. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  mencoba  untuk mereplikasi  kembali  penelitian  sebelumnya dengan  tujuan  untuk  memberikan  tambahan bukti  empiris  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  secara khusus  dilakukan  di  Kabupaten  Kampar karena  telah  mendapatkan  opini  WTP  secara terus  menerus  dalam  dua  tahun  terakhir  yang bisa dijadikan benckmark bagi daerah lainnya. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat bagi  para  pengambil  kebijakan  dalam  rangka untuk  meningkatkan  kualitas  pengelolaan keuangan di daerahnya.
2. Tinjauan  Pustaka  dan  Pengembangan Hipotesis
2.1 Teori Kelembagaan (Institutional Theory)
Teori  Kelembagaan ( Institutional Theory) adalah  teori  yang  menjelaskan  hubungan antara  organisasi  dengan  lingkungannya  serta berkeinginan  mengungkap  realitas  ketidak konsistenan  dalam  tampilan  formal  organisasi (DiMaggio  dan  Powell,  1991).  Bentuk penyesuaian diri dari suatu  organisasi  tersebut adalah dengan berusaha menjadi mirip dengan organisasi  lain  yang  biasa  disebut  dengan isomorphism (Ahyaruddin  dan  Akbar,  2017). Mengingat  bahwa  karakterisktik  kualitatif merupakan  unsur  penting  dalam  Laporan Keuangan Pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan,  maka peneliti tertarik untuk  menginterpretasikan  dan  menjelaskan bukti  empiris  tersebut  dari  persefektif  teori institusional ( Institutional Theory).
Menurut  DiMaggio  dan  Powell  (1991) Teori  kelembagaan  merupakan  teori  yang menjadi  penjelas  yang  kuat  dan  populer  bagi tindakan  individu  maupun  organisasi  yang disebabkan  oleh  faktor  eksogen,  eksternal sosial,  ekspektasi  masyarakat  dan  lingkungan (Chodijah, 2018). Faktor-faktor tersebut cenderung menunjuk pada hubungan organisasi  dengan  pihak  eksternal,  seperti domain negara ( state ), sektor swasta ( private) , akademisi dan masyarakat (society) . Organisasi  pemerintahan selaku pihak internal memiliki  legitimasi  untuk  mempertanggung- jawabkan  penyelenggaraan  pemerintahannya kepada  pihak  eksternal.  Dengan  demikian dalam  menjalankan  fungsinya,  organisasi rentan  juga  terhadap  tekanan  eksternal.  Teori institusional juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang berkualitas  dapat  diciptakan  didorong  oleh adanya fenomena isomorfisme ( koersif, mimetik,  dan  normatif) (Budiawan  dan  Budi, 2014).
2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Standar Akuntansi pemerintahan
merupakan konsep atau  aturan akuntansi  yang diterapkan oleh pemerintahan dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintahan . Standar akuntansi pemerintahan merupakan  salah  satu  produk  hukum  yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upayah meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah yang diterapkan baik di pemerintahan  pusat,  Pemerintahan  provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Bastian (2010) menjelaskan SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan  hukum  dalam  upayah  meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Tujuan  dari  penerapan  standar akuntansi  ini  adalah  menjadi  acuan  bagi penyusunan  standar  akuntansi  pemerintahan dalam  melaksanakan  tugasnya,  penyusunan laporan  keuangan  dalam  menanggulangi masalah  akuntansi  yang  belum  diatur  dalam standar pemeriksa dalam memberikan pendapat  mengenai  apakah  laporan  keuangan disusun  sesuai  dengan  standar  akuntansi
pemerintah  dan  para  pengguna  laporan keuangan  dalam  menafsirkan  informasi  yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi.
Penelitian yang dilakukan oleh Triwardana (2017)  yang  menyatakanya  bahwa  standar akuntansi  pemerintahan  (SAP)  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah,  hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh    Oktarina  dkk (2016)  bahwa  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Oleh  karena  itu,  maka  hipotesis pertama diajukan yaitu:
H1: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemda 2.3 Penerapan  Sistem  akuntansi  Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada  peraturan  daerah  tentang  pokok-pokok pengelolaan  keuangan  daerah.  Selain  itu,  hal yang mendasar mempengaruhi kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  adalah  manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah berdasarkan standart akuntansi pemerintahan  daerah  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  akuntabilitas  dan  keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah . Penerapan Akuntansi di dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  Daerah salah  satunya  adalah  Sistem  Akuntansi.
Sebagaimana pengertian dari Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andini  dan Yusrawati (2015) dan Yuliza (2018), menyatakan bahwa penerapan SAKD
berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan  oleh  Botutihe  (2015)  mengatakan
bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintahan  daerah.  Oleh  karena itu, hipotesis kedua diajukan yaitu:
H2: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda 2.4 Pemahaman  Akuntansi  terhadap  kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan  yang  berkualitas  maka  orang-orang yang  melaksanakan  tugas  dalam  laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para  pegawai  yang  terlibat  dalam  aktivitas tersebut  harus  mengerti  dan  memahami bagaimana  proses  dan  pelaksanaan  akuntansi itu dijalankan dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku. Menurut Diani (2014) pemahaman  akuntansi  berpengaruh  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah. Semakin  baiknya  pemahaman  akuntansi  para penjabat di instansi pemerintah tersebut maka akan  menambah  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  yang  dihasilkan,  sebaliknya,  jika penjabat tersebut tidak  paham dengan akuntansi,  maka  secara  langsung  juga  akan membuat  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan tidak dapat dipercaya.
H3: Pemahaman  Akuntansi  berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda
2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi
terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Dengan  kemajuan  teknologi  informasi (TI)  yang  pesat  serta  potensi  pemanfaatan secara  luas,  maka  dapat  membuka  peluang bagi berbagai pihak  untuk mengakses, mengelola  informasi  secara  cepat  dan  akurat. Oleh karna itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan  tersebut  tidak  kehilangan  nilai informasi yaitu ketepatan waktu.
Hasil  penelitian  yang  ditemukan  oleh Chodijah (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan  teknologi  berpengaruh  signifkan terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Sejalan dengan  hasil  penelitian  Alamsyah  dkk  (2014) pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan  paparan  diatas,  maka  hipotesis keempat diajukan yaitu:
H4: Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (TI) berpengaruh  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemda
Gambar 1. Model Penelitian

## 3. Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  OPD  (Organisasi Perangkat  Daerah)  karena  kegiatan  dinas  atau badan  berhubungan  secara  langsung  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kebanyakan  penelitian  terdahulu  meneliti  di SKPD/OPD.  Penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif  dengan  data  suvei  di  peroleh  dari penyebaran  kuesioner  pada  32  OPD  di lingkungan Kabupaten Kampar dengan sampel penelitian  ini  berjumlah  80.  Analisis  data menggunakan  regresi  linier  berganda  dengan bantuan  program  aplikasi  SPSS  karena Analisis regresi linier berganda dapat digunakan untuk mengukur hubungan, pengaruh  secara  linear  antara  dua  atau  lebih variabel independen .

## 3.1 Pengukuran Variabel
Variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  ini  diukur  dengan  indikator  yang dilakukan  oleh  peneliti  Triwardana  (2017). Variabel  ini  mempunyai  28  butir  pertanyaan.
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  menggunakan  instrument  penelitian dari Triwardana (2017). Pertanyaan berjumlah 9 butir. Variabel pemahaman akuntansi diukur menggunakan  kuesioner  yang  dikembangkan dari  penelitian  Fatmala  (2014).  Kuisioner tersebut  menggunakan  skala  Likert  dengan  13 butir pertanyaan. Variabel pemanfaatan teknologi  informasi  diukur  dengan  kuesioner yang  dikembangkan  dari  penelitian  Armel (2017).  Kuisioner  di  ukur  menggunakan  skala Likert  dengan  7  butir  pertanyaan.  Terakhir, variable kualitas laporan keuangan menggunakan instrument penelitian
Penerapan SAKD Pemahaman Akuntansi Kualitas Laporan Keuangan Pemda Penerapan SAP Pemanfaatan TI
Triwardana  (2017).  Jumlah  item  terdiri  dari sembilan butir pertanyaan.

## 4.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1  Profil Responden
Tabel 1: Karakteristik Demografi Responden (N=80) Karakteristik Responden Jumlah % Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 41 39 51.25% 48.75% Kelompok Umur 21-35 46-50 >50 35 35 10 43.72% 43.72% 12.5% Tingkat Pendidikan SMA Diploma Sarjana Master Lainnya 9 14 51 4 2
11.25% 17.5% 63.75% 5 % 2.5 % Latar Belakang Pendidikan Akuntansi Lainnya Tidak Menjawab 10 40 32 12.20% 48.78% 39.02% Pengalaman Kerja <5 tahun 6-10 tahun >10 tahun 38 33 9 47.5% 41.25% 11.25%
Tabel 1 di atas menjelaskan tentang profil responden  berdasarkan  jenis  kelamin  yang didominasi  oleh  laki-laki  yaitu  sebesar 51,25%, sedangkan perempuan sebesar 48,75%.  berdasarkan  kelompok  umur  adalah rata-rata  berumur  20-25  tahun  yaitu  sebanyak 35  orang  atau  43,75%,  umur  36-50  tahun sebanyak 35 orang atau 43,75% dan umur > 50 tahun  sebanyak  10  orang  atau  12,5%. berdasarkan gelar/strata sebagai berikut, SLTA sebanyak 9 orang atau 11,25%, berpendidikan D3 sebanyak 14 orang atau 17,5%, berpendidikan  S1  sebanyak  51  orang  atau 63,75%,  berpendidikan  S2  sebanyak  4  orang atau 5%, dan S3 sebanyak 2 orang atau 2,5%. berdasarkan  lama  berada  di  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kampar  adalah  rata-rata lama  berada  selama  <5  tahun  yaitu  sebanyak
38  orang  atau  47,5%,  lama  berada  5-10  yaitu sebanyak  33  orang  atau  41,25%,  lama  berada >  10  tahun  yaitu  sebanyak  9  orang  atau 11,25%.
Dapat  dilihat  pada  tebel  2  bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  bahwa  nilai  minimum  dari  total pertanyaan  variabel  adalah  30,  untuk  nilai maksium  sebesar  45,  rata-rata  nilai  dari  total pernyataan  adalah  38,46,  dengan  standar deviasi  2,624,  variabel  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  bahwa  nilai  minimum dari total pertanyaan variabel adalah 89, untuk nilai  maksimum  sebesar  137,  rata-rata  nilai dari  total  pertanyaan  adalah  119,08,  dengan standar  deviasi  8,665,  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  bahwa  nilai  minimum  dari total pertanyaan variabel adalah 32, untuk nilai maksimum sebesar 44, rata-rata nilai dari total pertanyaan  adalah  38,21,  dengan  standar deviasi 2,406, variabel  Pemahaman Akuntansi bahwa  nilai  minimum  dari  total  pertanyaan variabel  adalah  35,  untuk  nilai  maksimum sebesar 65, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah  50,72,dengan  standar  deviasi  7,407, variabel  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi bahwa  nilai  minimum  dari  total  pertanyaan variabel  adalah  21,  untuk  nilai  maksimum sebesar 35, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 29,46 dengan standar deviasi 2,700.
Tabel 2: Statistik Deskriptif N Min  Max   Mean Std. Dev Kualitas LK Pemda 80 30 45 38,46 2,624 Penerapan SAP 80 89 137   119,08  8,665 Penerapan SAKD 80 32 44 38,21 2,406 Pemahaman Akuntansi 80 35 65 50,72 7,407 Pemanfaatan TI 80 21 35 29,46 2,700 Valid N (listwise) 80 Tabel 3 Uji Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Keterangan B Std. Error Beta (Constant) ,702 5,105 ,138 ,891 Penerapan_SAP ,087 ,029 ,286 2,990 ,004 Terdukung Sistem_akuntansi_keuangan_daerah ,442 ,103 ,405 4,287 ,000 Terdukung Pemahaman_akuntansi ,072 ,034 ,205 2,163 ,034 Terdukung Pemanfaatan_teknologi_informasi ,233 ,090 ,240 2,582 ,012 Terdukung
Adjusted R Squared = . 474 Sig-F = .000 Ukuran Sampel = 80 Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

## 4.2 Hasil Analisis Data
Berdasarkan  Tabel  3  uji  regresi  linear berganda yang diolah dengan bantuan program SPSS  versi  20,  maka  menunjukkan  nilai konstanta  sebesar  0,702  Hal  ini  menunjukkan bahwa  jika  variabel  independen  diasumsikan bernilai  nol  (0),  maka  variabel  dependen ( Beta ) sebesar 0,702. Maka  penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar 0,702.  Nilai  koefisien  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah untuk variabel penerapan  SAP  sebesar  0,087  dan  bertanda positif.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  setiap kenaikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  satu  satuan  maka  akan  menaikan variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan  naik sebesar  0,087  satuan  dengan  asumsi  bahwa variabel  bebas  yang  lain  dari  model  regresi adalah tetap.
Nilai koefisien sistem akuntansi keuangan  daerah  untuk  variabel  penerapan SAKD sebesar 0,442 dan bertanda positif. Hal ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  kenaikan sistem  akuntansi  keuangan  daerah  satu  satuan maka  akan  menaikkan  variabel  Kualitas Laporan Keuangan  naik sebesar 0,442 Satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien pemahaman akuntansi untuk variabel pemahaman  akuntansi  sebesar  0,072  dan bertanda  positif.  Hal  ini  mengandung  arti bahwa  setiap  kenaikan  pemahaman  akuntansi satu  satuan  maka  akan  menaikkan  variabel Kualitas laporan keuangan  naik sebesar 0,072 satuan  dengan  asumsi  bahwa  variabel  bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
Nilai  koefisien  Pemanfaatan  teknologi informasi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,233 dan bertanda  positif.  Hal  ini  mengandung  arti bahwa  setiap  kenaikan  Pemanfaatan  teknologi informasi  satu  satuan  maka  akan  menaikkan variabel  Kualitas  laporan  keuangan  naik sebesar  0,233  satuan  dengan  asumsi  bahwa variabel  bebas  yang  lain  dari  model  regresi adalah tetap.
4.3  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Kampar
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah memiliki  signifikansi  sebesar  0,004  atau  lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H 1 diterima,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh positif ini menunjukan bahwa semakin baik penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  maka akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan  merupakan  pedoman  penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai  kewajiban  untuk  menyajikan laporan  keuangan  sebagai  bentuk  tanggung jawabnya  terhadap  pengelolaan  keuangan. Laporan  keuangan  yang  dibuat  harus  memuat unsur-  unsur  yang  telah  diatur  dalam  standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010 Standar  Akuntansi  Pemerintahan  di  Indonesia adalah  berbasis  akrual.  Basis  akrual  berarti mengakui  dan  mencatat  peristiwa  ekonomi serta  melaporkan  pada  saat  transaksi  atau peristiwa ekonomi itu terjadi.  Penerapan basis akrual  diharapkan  dapat  memperlihatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya ekonomi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Triwardana (2017).
Hal  ini  berarti  semakin  baik  dalam menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah, maka  secara  otomatis  laporan  keuangan  yang disajikan  juga  berkualitas.  Laporan  keuangan dapat  berkualitas  karena  transaksi  yang dilaporkan  telah  sesuai    dengan  standar akuntansi    yang  berlaku.    Laporan  keuangan juga  disajikan  secara  jujur  dan  lengkap. Dengan demikian, Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan  dapat  mengurangi potensi kecurangan dalam pengolaan keuangan daerah.
4.4.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Kampar
Hasil pengolahan data menggunakan SPSS nilai  variabel  sistem  akuntansi  keuangan daerah  memiliki  signifikansi  sebesar  0,000 atau lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti  bahwa  H 2 diterima,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik sistem  akuntansi  keuangan  daerah  maka semakin  baik  kualitas  laporan  keuangannya, dengan  adanya  penerapan  Sistem  akuntansi keuangan daerah dapat mempermudah serangkaian  prosedur  mulai  dari  proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai  dengan  pelaporan  keuangan  dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  yang  dapat  dilakukan  secara  manual atau  menggunakan  aplikasi  dari  computer. Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berfungsi untuk  menyediakan  informasi  kuantitatif, terutama  yang  bersifat  keuangan,  tentang entitas  ekonomi  yang  dimaksudkan  agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi  serta  meningkatkan  akuntabiltas  dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.
Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Andini  dan  Yusrawati  (2015) Menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah. Hal ini berarti semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  semakin  berkualitas.  Jadi,  untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintah harus  melalui  penerapan  sistem  akuntansi keuangan daerah. Apabila sejak awal penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  makan  akan  menghasilkan  laporan keuangan yang wajar dan bebas dari salah saji material  sehngga  tidak  menyesatkan  para penggunannya.

## 4.5 Pemahaman Akuntansi  Terhadap  Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar .
Berdasarkan  uji  hipotesis  nilai  signifikan pada  variabel  pemahaman  akuntansi  adalah 0,034 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa variabel pemahaman akuntansi  (X 3 )  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh  positif  ini  menunjukan  bahwa semakin  tinggi  pemahaman  akuntansi  dalam penyusunan  laporan,  maka  akan  mampu meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah.
Penyajian  laporan  keuangan  merupakan salah  satu  agenda  dalam  memenuhi  suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan  bersama  sebagaimana  telah  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pemerintah  daerah  sebagai steward atau  pelayanan  untuk  menyajikan  informasi yang  bermanfaat  bagi  organisasi  dan  para pengguna informasi keuangan sehingga dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah  harus  memuat  laporan-laporan keuangan  yang  harus  dipenuhi  agar  outputnya lebih  baik.  Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan pemahaman  akuntansi  yang  baik  agar  laporan keuangan  yang  disajikan  berkualitas  dan sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh pengguna laporan keuangan.
Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Diani  (2014) yang berjudul menyatakan bahwa pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah.  Hal  ini berarti  semakin  baik  pemahaman  akuntansi maka  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah semakin berkualitas.
4.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

## Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
Berdasarkan  uji  hipotesis  niali  signifikan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,012 lebih kecil dari 0.05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X 4 ) berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh  positif  menjelaskan  bahwa  semakin baik pemanfaatan teknologi informasi berdampak baik pula terhadap kualitas laporan keuangan  yang  dihasilkan.  Dengan  adanya pemanfaatan  teknologi  informasi  akan  sangat membantu  mempercepat  proses  pengelolaan data  transaksi  keuangan,  penyajian  laporan keuangan  serta  dapat  menghindari  kesalahan
dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal,  buku  besar  hingga  menjadi  kesatuan laporan  keuangan  yang  utuh  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  nomor 65  tahun  2010  tentang  sistem  informasi keuangan daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi  dan  cara  memanfaatkan  teknologi dan  informasi  yang  sangat  pesat  disertakan potensi pemanfaatan dalam mengakses, mengelola,  dan  mendayagunakan  informasi secara  cepat  dan  akurat. Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Chodijah  (2018)  yang  menyatakan  bahwa variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukan  apabila  teknologi  dimanfaatkan dengan baik akan mengurangi tingkat kesalahan  dalam  perhitungan  dan  menghemat waktu  dalam  proses  penyusunan  sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

## 5. Kesimpulan
Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah biasanya dinilai dari opini yang diberikan oleh BPK selaku auditor eksternal. Opini merupakan  pernyataan  profesional  pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  yang didasarkan  pada  kriteria.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  diperoleh  secara  empiris maka  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintah  semakin  baik  maka  semakin  baik kualitas  laporan  keuangan.  Semakin  baik Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  maka  semakin  baik  kualitas  laporan keuangan. Pemahaman Akuntansi menunjukkan bahwa semakin baik Pemahaman  Akuntansi  maka  semakin  baik kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan Teknologi  Informasi  menunjukkan  bahwa semakin baik Pemanfaatan
Teknologi Informasi  maka semakin baik  kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada pemerintah Kabupaten Kampar telah memiliki
kualitas yang baik. Dapat dilihat dari ciri khas yang  membuat  informasi  dalam  laporan keuangan  berguna  bagi  pemakainya  yaitu relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan perlu dilakukan evaluasi agar bisa  diambil  suatu  saran  bagi  peneliti selanjutnya.  Keterbatasan  dalam  penelitian  ini antara lain: (1) ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kampar;  (2)  penelitian  ini  menggunakan metode  survei  melalui  kuesioner  tanpa dilengkapi dengan metode wawancara, sehingga  jawaban  responden  rawan  terhadap informasi yang bias; (3) dari hasil pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner  sebanyak  128  hanya  kembali  80 kuesioner  yang  disebabkan  oleh  beberapa faktor  antara  lain  kesibukan  responden  dan waktu yang kurang tepat.
Penelitian  ini  memberikan  implikasi  kepada pemerintah  daerah  khususnya  Kabupaten Kampar  untuk  melakukan  evaluasi  dan pertimbangan  kepada  Organisasi  Perangkat Daerah  dalam  proses  penyusunan  laporan keuangan  agar  dapat  tercapai  kualitas  laporan keuangan  yang  baik.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  cara  semua  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  harus  menerapkan  Standar Akuntansi  Pemerintah,  melakukan  system informasi  akuntansi  yang  terkomputerisasi, serta  meningkatkan  kompetensi  pegawai terhadap pemahaman akuntansinya.

## Daftar Pustaka
Ahyaruddin,  M.,  dan  Akbar,  R.  (2017).
Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah:  Semu  atau  Nyata?, Jurnal Akuntansi  &  Auditing  Indonesia, Vol.  21 No. 2. Hal. 105-117.
Alamsyah, M. R., Rahayu, S., dan Muslih, M.
(2014). Kompetensi Sumber Daya Manusia,  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem
Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Depok), Majalah  Ilmiah  Unikom ,  15  (2), pp. 201–210.
Andini  dan  Yusrawati.  (2015).  The  Influence of  Human  Resource  Competence  And Application Of Local Financial Accounting  System  To  The  Quality  Of Local  Financial  Report  (At  District Device  Work  Unit  (SKPD)  Empat Lawang Regency South Sumatera.
Journal  Of  Economics  Management  And Accounting. Vol. 24. No. 1.
Armel, R. Y. G. 2017).  Pengaruh Kompetensi
Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan
Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Dumai). Jom  Fekon .  Vol.  4.  No.  1.  Hal. 105–119.
Bastian, I. (2010). Audit Sektor Publik . Jakarta : Salemba Empat.
Botutihe,  T.  H.  (2015).  Pengaruh  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah
Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Gorontalo. Jurnal  Akuntansi  Universitas
Negeri Gorontalo . Vol. 2. No. 1. Hal. 1-9.
Budiawan,  D.  A.,  dan  Budi,  S.  (2014).
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal dan  kekuatan  Koersif  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan.
Vol. 2. No. 1. Hal. 276-288.
Chodijah,  S.  (2018).  Pengaruh  Pemanfaatan
Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas
Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi  Kasus  SKPD  Provinsi  DKI Jakarta). Jurnal Tekun . Vol. 8 No. 1. Hal. 34–48.
Diani,  D.  I.  (2014).  Pengaruh  Pemahaman
Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan  Daerah,  Dan  Peran  Internal Audit Terhdap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintahan  Daerah  (  Studi Empiris  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat
Daerah di Kota Pariaman. E-Journal Unp .
Vol. 2. No.1.
DiMaggio,  P.  J.  dan  Powell,  W.  W.  (1983).
The  Iron  Cage  Revisited:  Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. The New Institutionalism in Organizational Analysis (p.63-82).  The  University  of Chicago Press: Chicago.
Fatmala.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman  Akuntansi,  Dan  Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan
Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (Pada  SKPD  Kabupaten Bengkulu  Tengah). E-Journal  Unsrat. Vol. 4. No.2. Hal. 768-777
Halim,  A.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik :
Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta: Salemba Empat.
Ihsanti,  E.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Dan  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Kab. Lima Puluh Kota). E-journal Unp . Vol. 2.
No. 3.
Modo,  S.  M. et  al. (2016).  Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah:  Studi  Empiris  Pada  SKPD
Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 2. No. 2.
Nova,  W.  S.  (2015).  Pengaruh  pemahaman akuntansi,  komitmen  karyawan  dan  peran internal  audit  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah: studi empiris pada SKPD Kabupaten Sijunjung. Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  Universitas Riau.
Oktarina,  M.,  Raharjo,  K.  dan  Andini,  R.
(2016).  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas
Aparatur  Pemerintah  Daerah  Dan  Good Governance  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Di  Kota  Semarang', Padanara Journal of Accounting , 2(2), p. 2.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59 Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
13  Tahun  2006  Tentang  Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005
Tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Setyowati,  L.,  Wika  I.,  R.  D.  P.  (2016).
Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kota  Semarang. Jurnal  Kinerja ,
Vol. 20. Hal. 4. Hal. 179–191.
Triwardana,  D.  (2017).  Pengaruh  Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan,
Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya
Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan
Keuangan  Skpd  (Studi  Pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kampar). Jom  Fekon.
Vol. 4. No. 4.Hal. 641–655.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara .
www://Pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/30 /bpk-mulai-memeriksa-laporan-keuangan- pemkab-kampar-2017-ini-pesan-bupati- aziz.
www.Kamparkab.go.id (2018).
www.m.riau24.com/berita/baca/72742kampar- terima-opini-wtp-dari-bpk.
www://pekanbaru.tribunnews.com/2018/10/19 video-capai-opini-wtp-menkeu beri- penghargaan-kepada-pembkab-kampar.
Yuliza.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Rokan Hilir). Jom Feb. 1 (45), p. 39