URGENSI HOLDING BUMN  DALAM PENINGKATAN SEKTOR PELAYANAN ANGKUTAN DARAT DAN UDARA
Boby Wilda Estanto Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram Jalan Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Dasan Agung Baru, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Bobywilda18@yahoo.com

## Abstract
Service is the main factor preferred and planned in realizing consumer expectation and desires where seen in the fact that service in the ﬁeld of land transportation sector and also air transportation tends to be minimal and not maximal yet. However, the availability of infrastructure is one of the vital aspects in accelerating the process of national development in various ﬁelds. Based on this matter, that in the future needed eﬀort of Holding state-owned enterprises in the framework of improving infrastructure, especially in the ﬁeld of air transport and land transportation. Realization to build of Holding as the parent company of  SOE's based on core business need to be addressed and implemented carefully. Cause there are a number of law potentials may appear to surface when the process  of  Holding  Company  realized.  That  is  how  the  legal  system  and  the  legal  relationship between parent company and subsidiary company in holding system.The purpose of this writing is to describe the Holding of SOEs from the perspective of law and SOE Holding solutions in order to improve the services.The research method used in this study is a normative approach or a conseptual approach, focused on assessing the application of norms or norms in positive law regarding the Holding of SOEs.
Keywords: BUMN, BUMN Holding, infrastructure, land and air transport

## Abstrak
Pelayanan adalah factor yang diutamakan dan direncanakan dalam mewujudkan harapan dan keinginan konsumen namun ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek vital dalam mempercepat proses pembangunan nasional di berbagai bidang.Berdasarkan hal inilah, bahwa ke depan diperlukan upaya Holding BUMN dalam rangka peningkatan infrastruktur terutama dalam bidang angkutan udara dan angkutan darat.Realisasi pembentukan induk perusahaan (Holding) pada BUMN berdasarkan core business perlu disikapi dan dilaksanakan secara hati-hati. Sebab ada  sejumlah  potensi  hukum  yang  mungkin  muncul  ketika  itu  direalisasikan.Yaitu  bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam sistem holding. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan Holding BUMN ditinjau dari perspektif hukum dan solusi Holding BUMN.Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif atau conseptual approach yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah  atau  norma  dalam  hukum  positif mengenai Holdingisasi BUMN.
Kata Kunci: BUMN, Holding BUMN, infrastruktur, angkutan darat dan udara

## A. Pendahuluan
Semenjak  Indonesia  merdeka  hingga sekarang,  badan  usaha  milik  negara  telah memainkan peran yang cukup penting dalam pembangunan  infrastruktur  dan  juga perekonomian  negara.  Negara  melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka pelaksanaan Pasal  33  UUD  1945.  Dasar  pemikiran
perlunya  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) adalah Pasal 33 butir (2) UUD 1945 yang  berbunyi,  “Negara  menguasai  cabang produksi  yang  penting  dan  vital  bagi kepentingan hajat hidup orang banyak.Pasal ini  mengandung  maksud  untuk  mencegah terjadinya  monopoli  cabang  produksi  di tangan perseorangan atau kelompok, dimana
dalam  Pasal  33  butir  (3)  UUD  NRI  1945, menyatakan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.” BUMN bertujuan  memperoleh  keuntungan  dan mengemban  beberapa  tugas  yang  lebih bersifat  makro,  seperti  menjaga  stabilitas ekonomi/harga,  dan  untuk  memenuhi  sifat penugasan  layanan  publik  atau agent  of development serta pioneering . Pada saat ini, B U M N   d a l a m   p e l a k s a n a a n   t u g a s n y a memerlukan  beberapa  perbaikan-perbaikan sistem  manajemennya  untuk  mengangkat kinerjanya.Perangkat  perbaikan  tersebut termasuk untuk menciptakan kontrol sistem. Paradigma  BUMN  secara  simultan  dapat diubah,  termasuk mindset manajemen, karyawan  dan  sistem  teknologinya  harus dilakukan perbaikan (Nugraha, 2007).
Jika  dihubungkan  dengan  sektor pelayanan angkutan darat dan juga angkatan udara,  maka  dapat  dilihat  dari  faktanya  di l a p a n g a n   b a h w a   k e b u t u h a n   s a r a n a transportasi  umum  merupakan  kebutuhan masyarakat  yang  terus  berkembang  sesuai dengan  meningkatnya  taraf  kehidupan masyarakat.  Transportasi  merupakan pelayanan  di  bidang  jasa  yang  sangat berperan  dalam  aktivitas  manusia  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Salah  satu pelayanan  transportasi  adalah  jasa  angkutan darat  dan  angkutan  udara.  Angkutan  Darat transportasi  darat  yang  paling  banyak dijumpai  seperti  kereta  api,  bus,  angkutan kota,  ojek,  taksi,  dan  lain-lain.  Hal  ini disebabkan  karena  transportasi  darat  sangat m u d a h   d i a k s e s   d a n   s e r i n g   d i j u m p a i sedangkan  Transportasi  angkutan  udara merupakan alat transportasi yang mempunyai kelebihan  dalam  hal  ketepatan  waktu  dan waktu  perjalanan  menjadi  relatif  singkat untuk sampai ketujuan yang di inginkan. Dan untuk kalangan masyarakat tertentu angkutan udara  merupakan  alternatif  utama  sebagai sarana  penunjang  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Dalam  hal  ini,  faktor  pelayanan  tetap menjadi  hal  yang  yang  diutamakan  dan direncanakan  dalam  mewujudkan  harapan dan  keinginan  konsumen  dimana  dilihat dalam kenyataan bahwa pelayanan di bidang sektor  angkutan  darat  dan  juga  angkutan
udara cenderung minim dan belum maksimal Namun ketersediaan infrastruktur merupakan salah  satu  aspek  vital  dalam  mempercepat proses  pembangunan  nasional  di  berbagai bidang.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  suatu n e g a r a   t i d a k   d a p a t   d i p i s a h k a n   d a r i ketersediaan infrastruktur secara menyeluruh yang  menjadi  fondasi  dari  pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Perseroan  sebagai  bentuk  subjek hukum  yang  unik  memiliki  beberapa  teori yang  muncul  akibat  adanya  pengertian perseroan  sebagai  badan  hukum.  Badan hukum sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat  oleh  hukum  diakui  sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban.  Teori-teori dalam  perseroan  terbatas  muncul  akibat adanya  unsur  personalitas  dari  perseroan, adapun  teori  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
1. Teori Realistik (Realistic Theory)
Teori ini mengemukakan bahwa hukum membedakan  secara  nyata  antara p e r s o n a l i t a s   p e r s e r o a n   d e n g a n p e r s o n a l i t a s   o r a n g - o r a n g   y a n g terkumpul di dalamnya.
2. Teori Organ (Organ Theory)
Teori ini dikemukaakn oleh Van Gierkie yang  berpendapat,  perseroan  sebagai b a d a n   h u k u m   a d a l a h   ” r e a l i t a sesungguhnya”,  yang  sama  halnya dengan sifat kepribadian manusia
3. Teori Kontrak (Contract Theory)
Teori  ini  menyatakan  bahwa  perseroan sebagai  badan  hukum  merupakan perwujudan  sebuah  kontrak  antara anggota-anggota  perseroan  baik  antara sesamanya  maupun  dengan  pihak  lain yang terkait.
Pada  penelitian  ini  dikhususkan  untuk membahas  pentingnya  peningkatan  kinerja perusahaan  di  BUMN  terutama  sektor transportasi darat dan udara yang merupakan sektor  strategis  penyumbang  pendapatan ekonomi  negara.  Penelitian  ini  juga  menitik beratkan  terhadap  kedudukan holding company di Indonesia yang belum secara jelas pengaturannya saat ini.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mendeskripsikan  Holding BUMN ditinjau dari perspektif hukum.
2. Untuk  menjelaskan  solusi  Holding BUMN  dalam  rangka  meningkatkan sektor  pelayanan  angkutan  darat  dan udara.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  pendekatan n o r m a t i f   a t a u c o n s e p t u a l   a p p ro a c h (Nugroho,  2016).  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum normative yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan- penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam hukum positif mengenai Holdingisasi BUMN.  Pendekatan  ini  yakni  dengan melakukan  pendekatan  integrasi  keilmuan antara  perspektif  ilmu  hukum  dengan berbagai  teori  hukum.  Dimana  dari  sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga  lapisan  utama,  yaitu  dogmatik  hukum, teori  hukum  dan  ﬁlsafat  hukum (Hadjon  & Djatmiati,  2005).  Dimana  pendekatan conseptual  approach dengan  melakukan pendekatan  integrasi  keilmuan  antara perspektif  ilmu  hukum  dengan  teori  hukum digunakan  dalam  mengkaji  permasalahan terkait.
Pendekatan  konseptual  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. Dengan  mempelajari  pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide  yang  melahirkan  pengertian- pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2005).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. H o l d i n g   B U M N   d i t i n j a u   d a r i Perspektif Hukum
Pemerintah  Indonesia  mendirikan Badan  Usaha  Milik  Negara  (selanjutnya disingkat BUMN) dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang  bersifat  sosial.  Dalam  tujuan  yang bersifat  ekonomi,  BUMN  dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar  tidak  dikuasai  pihak-pihak  tertentu.
Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup  orang  banyak,  seperti  perusahaan listrik,  minyak  dan  gas  bumi,sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  33  UUD  1945, seyogyanya  dikuasai  oleh  BUMN (Qurbani, 2014).  Dengan  adanya  BUMN  diharapkan dapat  terjadi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  terutama  masyarakat  yang berada  di  sekitar  lokasi  BUMN.  Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai  melalui  penciptaan  lapangan  kerja s e r t a   u p a y a   u n t u k   m e m b a n g k i t k a n perekonomian  lokal.  Penciptaan  lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh  BUMN.  Upaya  untuk  membangkitkan perekonomian  lokal  dapat  dicapai  dengan jalan mengikut-sertakan masyarakat sebagai mitra  kerja  dalam  mendukung  kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha  kecil,  menengah  dan  koperasi  yang berada  disekitar  lokasi  BUMN  (Nanang  & Dumadi, 2007).
Secara  garis  besar,  penjelasan mengenai  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) itu sendiri, sebenarnya secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dimana negara mempunyai tugas konstitusional  untuk  menguasai  segala sumber  kekuatan  ekonomi  seperti  cabang produksi penting yang bersinggungan dengan hajat  hidup  rakyat  Indonesia  (Sipayung, Nasution, & Siregar, 2013, p. 2). Secara legal formal merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Badan Usaha  Milik  Negara,  BUMN  adalah  badan usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Keberadaan  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu wujud nyata berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat (2), dan (3) yaitu : Ayat  (2)  :  Cabang-cabang  produksi  yang p e n t i n g   b a g i   N e g a r a   d a n   y a n g menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai Negara.
Ayat  (3) :  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penguasaan  Negara  itu  penting  agar kesejahteraan rakyat dan rakyat banyak dapat menikmati  sumber-sumber  kemakmuran rakyat dari bumi, air, dan kekayaan alam. Hal i n i   m e r u p a k a n   p o s i s i   s t r a t e g i s   b a g i p e n i n g k a t a n   k e s e j a h t e r a a n   r a k y a t . penguasaan Negara tercermin dalam Pasal 1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2003 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara  yang  selanjutnya  disebut  BUMN, adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh Negara  melalui  penyertaan  secara  langsung yang  berasal  dari  kekayaan  Negara  yang dipisahkan (Sipayung et al., 2013, p. 3)
Ada 5 (lima) tujuan pendirian BUMN yang diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut :
a. M e m b e r i k a n   s u m b a n g a n   b a g i perkembangan perekonomian Nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada  khususnya.  BUMN  diharapkan dapat  meningkatkan  mutu  pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan k o n t r i b u s i   d a l a m   m e n i n g k a t k a n pertumbuhan  ekonomi  Nasional  dan membantu  penerimaan  keuangan Negara.
b. Mengejar  keuntungan.  Meskipun maksud dantujuan persero adalah untuk mengejar  keuntungan,  namun  dalam hal-hal  tertentu  untuk  melakukan pelayanan  umum,  Persero  dapat d i b e r i k a n   t u g a s   k h u s u s   d e n g a n m e m p e r h a t i k a n   p r i n s i p - p r i n s i p pengelolaan  yang  sehat.  Dengan demikian, penugasan pemerintah harus d i s e r t a i   d e n g a n   p e m b i a y a a n n y a (kompensasi)  berdasarkan  perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum  yang  tujuannya  menyediakan barang  dan  jasa  untuk  kepentingan umum,  dalam  pelaksanaanya  harus m e m p e r h a t i k a n   p r i n s i p - p r i n s i p pengelolaan perusahaaan yang sehat.
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu  tinggi  serta  memadai  bagi pemenuhan  hajat  hidup  orang  banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiaphasil  usaha  dari  BUMN,  baik barang  dan  jasa,dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat.
d. Menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan usaha  yang  belum  dapat  dilaksanakan oleh  sektor  swasta  dan  koperasi. Kegiatan  perintisan  merupakan  suatu kegiatan  usaha  untuk  menyediakan barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat,  namun  kegiatan  tersebut belumdapat dila kukan oleh swasta dan koperasi karena sacara komersial tidak menguntungkan.  Dalam  hal  adanya kebutuhan  masyarakat  luas  yang mendesak,  pemerintah  dapat  pula m e n u g a s i   s u a t u   B U M N   y a n g m e m p u n y a i   f u n g s i   p e l a y a n a n k e m a n f a a t a n   u m u m   u n t u k melaksanakan  program  kemitraan dengan  pengusaha  golongan  ekonomi lemah.
e. Turut  aktif  memberikan  bimbingan d a n b a n t u a n   k e p a d a   p e n g u s a h a golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Sedangkan manfaat dari BUMN adalah: (Sipayung et al., 2013, p. 4)
a. M e m b e r i   k e m u d a h a n   k a p a d a masyarakat  luas  dalam  memperoleh berbagai  alat  pemenuhan  kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
b. Membuka dan memperluas kesempatan kerjabagi penduduk angkatan kerja.
c. Mencegah  monopoli  pasar  atau  barang danjasa  yang  merupakan  kebutuhan masyarakat  banyak  oleh  sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
d. Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas produksi  komoditi  ekspor  sebagai sumber devisa, baik migas maupun non migas.
e. Menghimpun  dana  untuk  mengisi  kas negara, yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian Negara.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2003  macam-macam  bentuk  BUMN itu adalah sebagai berikut :
a. Perusahaan Perseroan (Persero). Pasal 1 angka  2  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2003,  berbunyi  :  perseroan terbatas  yang  selanjutnya  disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan  terbatas  yang  modalnya
terbagi dalam saham yang seluruh atau paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik  Indonesia  yang  tujuan utamanya  mengejar  keuntungan. Organ-organ dari Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.
b. Perusahaan umum (Perum). Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki  Negara  dan  tidak  terbagi  atas saham,  tujuan  untuk  kemanfaatan umum  berupa  penyediaan  barang/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus u n t u k   m e n g e j a r   k e u n t u n g a n berdasarkan  prinsip  pengelolaan perusahaan.  Pada  dasarnya  proses pendirian Perum sama dengan Persero. Organ dari suatu Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN  dibentuk,  BUMN  secara  umum b e l u m   m e n u n j u k k a n   k i n e r j a   y a n g menggembirakan.  Perolehan  laba  yang dihasilkan  masih  sangat  rendah.  Sebagai contoh,  pada  tahun  2000  BUMN  memiliki total  asset  sebesar  Rp.  861,52  trilyun  hanya mampu  menghasilkan  keuntungan  sebesar Rp. 13,34 Trilyun, atau dengan tingkat Return on Assets (ROA) sebesar 1,55%. (Sipayung et al., 2013).
Masalah  BUMN  menyangkut  strategi ekonomi  nasional  dan  kepentingan  rakyat kebanyakan. Para founding fathers sejak awal telah  menyadari  bahwa  Indonesia  sebagai sebuah  kolektivitas  politik  tidak  memiliki modal  yang  cukup  untuk  melaksanakan pembangunan  ekonomi.  Makna  yang terkandung dari ayat-ayat pada Pasal 33 UUD 1945, menggambarkan tentang peran negara dalam kegiatan ekonomi. Penguasaan Negara atas  sumber  daya  alam  adalah  mutlak. Kebijakan  ini  bukan  kesewenang-wenangan Negara, melainkan suatu strategi awal untuk pembangunan ekonomi. Namun, penguasaan sumber daya alam seperti yang diamanatkan konstitusi  tidak  berhenti  sampai  disitu. Penguasaan  sumber  daya  alam  harus d i p e r g u n a k a n   s e p e n u h n y a   u n t u k kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Jika k e w a j i b a n   i n i   t i d a k   d i j a l a n k a n   o l e h pemerintah  yang  sedang  memimpin,  maka
m a s y a r a k a t   m e m p u n y a i   h a k   u n t u k menpertanyakannya.  Tak  hanya  itu,  rakyat juga  mempunyai  wewenang  mencabut kontrak  sosial  yang  diberikan  antara masayarakat  dan  pemerintah.  Penguasaan mutlak  atas  sumber  daya  alam  oleh  negara, secara  operasional  dan  spesiﬁk  dikuatkan pada  ayat  sebelumnya.  Pasal  33  ayat  2 menegaskan  peran  negara  secara  lebih spesiﬁk pada kegiatan usaha. Cabang-cabang produksi  yang  memiliki  nilai  strategis dikuasai  oleh  Negara  dan  digunakan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Dari,  ayat  ini  secara  eksplisist  dikatakan bahwa Negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Tetapi yang membedakan misi  Negara  dengan  swasta,  perusahaan dibawah  naungan  Negara  tidak  hanya mengejar  keuntungan,  tetapi  juga  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sipayung et al., 2013, p. 75).
Dalam  konteks  ini,  BUMN  selalu dikritik sebagai lembaga ekonomi yang tidak eﬁsien.  Perlu  disadari  bahwa  pendirian BUMN  tidak  hanya  mengejar  keuntungan semata.  Akibatnya,  margin  pendapatan BUMN memang setiap periode tidak sebesar yang diperoleh pihak swasta. Oleh karena itu tidak dirancang untuk mengejar proﬁt. Fokus y a n g   d i k e r j a k a n   B U M N   l e b i h   p a d a peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya terpenuhinya  kebutuhan  pokok.Sebagai ilustrasi,  pengadaan  perumahan  murah  bagi masyarakat  menengah  ke  bawah,  di  mana Perumnas menjadi pelopornya dalam hal ini dikelola  oleh  lembaga  BUMN  Perbankan yaitu  Bank  Tabungan  Negara  (BTN). Ataupun  intervensi  pemerintah  dalam mengendalikan harga BBM sejak tahun 1980 sampai  sekarang  oleh  Pertamina,  subsidi listrik  pada  listrik  pada  rumah  tangga sederhana  dan  rumah  sosial  oleh  PLN,  dan kereta rakyat kelas ekonomi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Sipayung et al., 2013).
Dalam upaya peningkatan eﬁsiensi dan efektivitas  BUMN,  upaya  pembentukan Holding BUMN  menjadi  alternatif  pilihan yang  banyak  mendapat  perhatian  publik. Upaya  pembentukan  Holding  BUMN  oleh pemerintah  Indonesia  kian  menjadi  nyata setelah pemberian persetujuan Presiden Joko Widodo  atas  usulan  Menteri  BUMN  terkait
pembentukan  enam  Holding  berbasis sektoral, yaitu pertambangan, minyak dan gas bumi  (migas),  perumahan,  jalan  tol,  jasa keuangan dan pangan (Anand, 2012).
Namun  yang  perlu  lebih  dahulu dipahami  dalam  pembahasan  mengenai urgensi  pembentukan  Holding  BUMN termasuk  sejauh  mana  makna  dan  ruang lingkup  dari Holding  company secara  garis besar.  Mengenai  Holding  atau  sering diistilahkan  sebagai  perusahaan  kelompok, banyak pendapat ahli yang membatasi makna perusahaan  kelompok.  Menurut  Christianto Wibisono, perusahaan kelompok adalah suatu bentuk  usaha  yang  diciptakan  dari  proses penggabungan atau pembentukan group dari dua atau lebih perusahaan dengan keragaman fokus  kegiatan  usaha  (Sulistiawaty,  2008). S e d a n g k a n   m e n u r u t   S . M .   B a r t m a n , perusahaan  kelompok  digambarkan  sebagai sebuah  susunan  dari  berbagai  macam perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di  bawah  suatu  pimpinan  sentral  dan  secara ekonomi  tersusun  dalam  satu  kesatuan (Simanjuntak,  2009,  p.  2).  Sementara  itu, Emmy  Pangaribuan,  berpendapat  bahwa perusahaan kelompok adalah suatu gabungan atau  susunan  dari  perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang keterikatan dan keterkaitan yang erat antara satu dengan yang  lain  sehingga  membentuk  suatu kesatuan  ekonomi  yang  tunduk  pada  suatu pimpinan  yaitu  suatu  perusahaan  induk sebagai  pimpinan  sentral  (Simanjuntak, 2009, p. 1).
Dari  beberapa  deﬁnisi  perusahaan kelompok diatas, dapat dijumpai pemahaman bahwa  istilah  Holding  company  atau  dalam bahasa  Indonesia  disebut  perusahaan  induk muncul dalam konteks perusahaan kelompok. Dengan  demikian,  perusahaan  induk ( Holding  company atau parent  company ) dapat  dipahami  sebagai  suatu  perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu  atau  lebih  perusahaan  lain  dan  atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain.
Secara  umum  pembentukan  Holding company memiliki motif yang sama dengan p e m b e n t u k a n   p e r u s a h a a n   k e l o m p o k . Menurut Sulistyowati munculnya perusahaan kelompok  dilandasi  dengan  motif  strategis dalam  menyikapi  kebutuhan  eksternal  skala b i s n i s   y a n g   b e s a r   g u n a   m e n u n j a n g
p e r t u m b u h a n   m e l a l u i   i n t e g r a s i   d a n diversiﬁkasi  (Sulistiyowati,  2010).  Dengan demikian,  dapat  dipahami  bahwa  motif pembentukan  Holding  company  lebih menekankan  pada  alasan  ekonomi.  Hal  ini juga  yang  tergambarkan  dalam  kebijakan pemerintah  dalam  mendorong  pembentukan perusahaan  group  dimana  pertimbangan dasar  dari  dibentuknya  perusahaan  group khususnya  pada  kalangan  BUMN  adalah sinergi dalam rangka integrasi ekonomi dan meningkatkan eﬁsiensi serta mampu berdaya saing.
Sampai saat tulisan ini dibuat tidak ada pengaturan  Holding  yang  secara  spesiﬁk membahas  tentang Holding  company di Perusahaan  Indonesia.  Di  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  hanya  mengatur  dan m e n j e l a s k a n   t e n t a n g   p e n g g a b u n g a n . Pengertian  penggabungan  didalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain  yang  telah  ada  yang  mengakibatkan aktiva dan pasiva dari  perseroan  yang menggabungkan  diri  beralih  karena  hukum kepada  yang  menerima  penggabungan  dan selanjutnya  status  badan  hukum  perseroan yang  menggabungkan  diri  berakhir  karena hukum (Sipayung et al., 2013, p. 5).
Didalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak di  sebutkan  secara  rinci  tentang  pengertian dan  pengaturan  tentang  Holdingisasi  itu sendiri. Sehingga pemerintah sangat kesulitan dalam  hal  untuk  mengholdingisasi  sebagian perusahaan  BUMN.  Penggabungan  dapat berupa  Merger,  Akuisisi  dan  Konsolidasi (Anand,  2012).  Akibat  dari  ketidakadanya pengaturan  yang  secara  spesiﬁk  membahas pengaturan  Holding  akan  berdampak  pada hak  dan  kewajiban  antara  anak  perusahaan dengan induk perusahaan. Sehingga hak dan kewajiban  dari  anak  dan  induk  perusahaan jika  dilihat  dari  kebiasaan-kebiasaan  yang berkembang dalam praktek sehari-hari hanya melihat dari segi Manajemen (keuangan) dan Financial tidak diketahui secara jelas apa saja yang merupakan hak dan kewajiban Holding Company terhadap anak perusahaan.
2. Holding BUMN sebagai Solusi dalam Peningkatan  Sektor  Pelayanan Angkutan Darat dan Udara Perusahaan Holding company biasanya terbentuk karena adanya proses konglomerasi yang  dalam  istilah  ekonomi  berarti  proses pemusatan  ( conglomerare :  Latin,  berarti penggumpalan)  beberapa  perusahaan  anak u n t u k   k e m u d i a n   b e r g a b u n g   d a l a m perusahaan  induk  (Shadily,  1987).  Dengan adanya  perkembangan  grup-grup  usaha konglomerat  di  Indonesia  sejak  dasawarsa tujuh    puluhan,  maka  pengendalian  usaha lewat Holding  company sudah  merupakan suatu trend dan kebutuhan bisnis yang tidak dapat/tidak  perlu  dihindari.  Sedangkan  kata “Holding  company” ini  berasal  dari terminology,  hukum  Amerika.  Ada  banyak batasan  yang  diberikan  oleh  para  sarjana tentang  istilah  ini.  M.Manullang,  misalnya mengartikan Holding company adalah suatu badan  usaha  yang  berbentuk corporation yang  memiliki  sebagian  dari  saham-saham beberapa badan usaha (Manullang, 1984).
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai  perusahaan  serta  menciptakan  BUMN yang eﬁsien, efektif/produktif, berdaya saing tinggi,  dan  mampu  menjadi  pelaku  utama ( champion ) dalam industrinya baik nasional, regional dan bahkan global, perlu dilakukan rightsizing BUMN.  Program rightsizing BUMN  tentunya  tidak  bisa  dilepaskan  dari sebuah visi penataan jumlah dan skala BUMN serta perbaikan struktur bisnis BUMN secara menyeluruh,  meliputi  restrukturisasi, revitalisasi  dan  proﬁtisasi  BUMN  secara bertahap dan berkesinambungan. Bentuk dari r i g h t s i z i n g t e r s e b u t   d a p a t   b e r u p a pembentukan Holding , merger /konsolidasi, divestasi,  likuidasi,  atau  bahkan  tetap dipertahankan ( stand alone ) (Sari, 2017).
Terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi latar  belakang  perlunya rightsizing BUMN, antara lain, saat ini belum ada satupun BUMN y a n g   d a p a t   d i s e b u t   s e b a g a i   p e m a i n Internasional yang handal, tingkat persaingan usaha  yang  semakin  tinggi  baik  di  pasar domestik,  regional,  maupun  internasional. Selain  itu,  diperlukan  pembenahan  skala usaha  BUMN  sehingga  menciptakan  daya kompetisi  yang  lebih  kuat.  Pada  sisi  lain, perlu  sinergi  yang  lebih  kuat  dan  luas  antar BUMN karena BUMN bergerak pada hampir
semua  sektor  usaha  dan  dunia  usaha  tidak dapat  lagi  bergantung  pada  pertumbuhan organik,  diperlukan  pertumbuhan  unorganik melalui merger ,  akuisisi,  konsolidasi  dan sebagainya.  Tindakan rightsizing BUMN melalui  pembentukan Holding tidak  diatur secara spesiﬁk dan eksplisit dalam peraturan perundangan  di  Indonesia,  melainkan  lebih kepada  pendekatan bestpractice di  dunia bisnis. Holding menurut  Munir  Fuady diartikan  sebagai  suatu  perusahaan  yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu  atau  lebih  perusahaan  lain  tersebut (Fuady,  1999,  p.  84).  Menurut  Winardi, Holding  company ialah  perusahaan  yang menguasai perusahaan lain. Seringkali orang mengatakan  bahwa  sebuah  " Holding company  is  acompany  which  holds  other companies " ( Holding company adalah sebuah perusahaan  yang  memegang  perusahaan lain). Selanjutnya menurut Komaruddin yang dimaksud  dengan Holdingcompany ialah suatu  badan  usaha  yang  didirikan  dengan tujuan  untuk  menguasai  sebagian  besar s a h a m   d a r i   b a d a n   u s a h a   y a n g   a k a n dipengaruhinya (Komaruddin, 1984, p. 161).
Holding  company,  begitulah  ide  yang tercetus  yang  disampaikan  Presiden  Jokowi pada pertengahan Mei 2015 lalu saat bertemu ratusan  CEO  BUMN.  Presiden  menyatakan perlunya  percepatan  dalam  pembentukan Holding company BUMN sebagai suatu cara untuk meningkatkan daya saing. Gagasan ini tentu  bukan  suatu  hal  baru  karena  sudah didengungkan sejak akhir era tahun 1990-an, n a m u n   t i d a k   t e r l a l u   m u d a h   d a l a m implementasinya.  Beberapa  pemerintahan berganti,  namun  belum  ada  yang  secara revolusioner merealisasikan gagasan tersebut (Bumninc, 2017).
Malaysia, terlihat selangkah lebih maju karena berangkat dari titik yang sama dengan Indonesia  dalam  mereformasi  BUMN  dan saat  ini  telah  berhasil  merealisasikan Khazanah  Group  sebagai  super  Holding company  (SHC)  yang  berdaya  saing. Singapura  lebih  maju  lagi  karena  Temasek Group sudah didirikan sejak 1974 dan saat ini memiliki  sekitar  100  anak  perusahaan  yang beroperasi  di  Asia,  Amerika,  dan  Eropa. Temasek  telah  bertransformasi  menjadi Sovereign  Wealth  Funds  (SWF)  yaitu
kendaraan  investasi  milik  pemerintah  yang dioperasikan  secara  global.  Sebagai  SWF, maka  Temasek  bertanggung  jawab  mencari peluang  investasi  paling  menguntungkan  di seluruh dunia. Karenanya Temasek memiliki portfolio  bisnis  di  luar  negaranya  dalam jumlah yang signiﬁkan (Bumninc, 2017).
Berdasarkan  laporan  pada  akhir  tahun 2013,  total  penjualan  dari  140  BUMN mencapai  Rp  1.775  trilyun  ternyata  hampir 90% disumbangkan oleh 25 BUMN. Artinya terjadi Pareto condition. Total aset pada tahun 2013 diperkirakan mencapai sekitar Rp 4.000 trilyun namun kemampuan menciptakan laba relative rendah, yaitu sekitar Rp 151 trilyun. Angka-angka  ini  menunjukkan  bahwa kemampuan  keseluruhan  BUMN  dalam pengelolaan aset relatif rendah, demikian pula kemampuan  untuk  menciptakan  laba  juga rendah (Bumninc, 2017).
Urgensi  Holding  BUMN    ini  oleh Presiden  Joko  Widodo  dalam  rangka menjadikan  pembangunan  infrastruktur d a l a m   p r o g r a m   p r i o r i t a s n y a   g u n a meningkatkan  daya  saing  perekonomian nasional. Lebih lanjut, Menteri BUMN Rini Soemarno  mengatakan  pengelolaan  BUMN sudah memasuki paradigma baru yang fokus utamanya  saat  ini  adalah  pembangunan infrastruktur. BUMN dikonsentrasikan untuk m e n i n g k a t k a n   i n v e s t a s i   d i   b i d a n g infrastruktur,  utamanya  pembangunan konektivitas  darat,  laut,  dan  udara.  Selama tahun 2016, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi  dapat  didorong  oleh  investasi infrastruktur di Indonesia (Bumninc, 2017).
Ratusan proyek sedang dibangun untuk mengurangi  ketimpangan  ekonomi  antara Jawa dan luar Jawa, khususnya infrastruktur tranportasi di darat, laut, dan udara sebanyak 52 proyek jalan tol, 13 proyek pelabuhan, 19 proyek  kereta  api,  dan  17  proyek  bandara. P e m b a n g u n a n   i n f r a s t r u k t u r   m e l i p u t i konektivitas  darat  pengembangan  sistem transportasi  terintegrasi,  peningkatan kapasitas  jalan,  pelebaran  dan  tol,  serta pengembangan  monorail  dan  rel  kereta  api b a r u .   D i   s i s i   i n f r a s t r u k t u r   u d a r a , pembangunan bandara utama khusus barang dan  bandara  utama  untuk  ekonomi.  Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, BUMN lebih  mudah  memperoleh  kepercayaan  dari lembaga  keuangan  dunia  terkait  pemberian
p i n j a m a n   l u n a k   u n t u k   p e m b i a y a a n pembangunan infrastruktur (Bumninc, 2017).
Namun di lain sisi, rencana pemerintah y a n g   t e r u s   m e n g g o d o k   p e n t i n g n y a p e m b e n t u k a n   H o l d i n g   p e r u s a h a a n - perusahaan  badan  usaha  milik  Negara (BUMN)  juga  menuai  kritik  dari  berbagai pihak,  termasuk  dari  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi IV DPR RI Martri  Agung  mengungkapkan  pihaknya melihat  terdapat  cacat  hukum  dalam pelaksanaan  Holding  BUMN.  Kritik  dari penolakan terhadap konsep Holding BUMN ini  didasarkan  pada  adanya  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  tahun  2016  tentang Tata  Cara  Penyertaan  dan  Penatausahaan Modal  Negara  pada  BUMN  dan  Perseroan Terbatas. Aturan ini menjadi payung hukum di  dalam  pelaksanaan  konsep  Holding BUMN (Setiawan, 2017).
Oleh sebab itu, sebelum merealisasikan p e l a k s a n a a n   H o l d i n g   B U M N ,   p e r l u dilakukan  koordinasi  yang  jelas  antara lembaga eksekutif yakni pemerintah dengan lembaga legislatif yakni DPR sehingga dapat disepakati landasan hukum dan aturan main di dalam  pengawasan  kinerja  Holding  BUMN berikut anak usahanya.

## D. Simpulan
Berdasarkan  kajian  di  atas,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Secara  umum  pembentukan  Holding company  memiliki  motif  yang  sama dengan  pembentukan  perusahaan kelompok.  Menurut  Sulistyowati munculnya  perusahaan  kelompok dilandasi dengan motif strategis dalam menyikapi  kebutuhan  eksternal  skala bisnis  yang  besar  guna  menunjang pertumbuhan  melalui  integrasi  dan diversiﬁkasi.  Dengan  demikian,  dapat dipahami  bahwa  motif  pembentukan Holding  company  lebih  menekankan pada alasan ekonomi. Hal ini juga yang t e r g a m b a r k a n   d a l a m   k e b i j a k a n p e m e r i n t a h   d a l a m   m e n d o r o n g pembentukan perusahaan group dimana pertimbangan  dasar  dari  dibentuknya perusahaan  group  khususnya  pada kalangan BUMN adalah sinergi dalam r a n g k a   i n t e g r a s i   e k o n o m i   d a n meningkatkan  eﬁsiensi  serta  mampu
berdaya saing.
2. Holding  company ,  begitulah  ide  yang tercetus  yang  disampaikan  Presiden Jokowi pada pertengahan Mei 2015 lalu saat  bertemu  ratusan  CEO  BUMN. P r e s i d e n   m e n y a t a k a n   p e r l u n y a p e r c e p a t a n   d a l a m   p e m b e n t u k a n Holding company BUMN sebagai suatu cara  untuk  meningkatkan  daya  saing. Urgensi  Holding BUMN    ini  oleh Presiden  Joko  Widodo  dalam  rangka menjadikan pembangunan infrastruktur dalam  program  prioritasnya  guna m e n i n g k a t k a n   d a y a   s a i n g perekonomian  nasional.  Lebih  lanjut, M e n t e r i   B U M N   R i n i   S o e m a r n o mengatakan pengelolaan BUMN sudah memasuki paradigma baru yang fokus utamanya saat ini adalah pembangunan infrastruktur. BUMN dikonsentrasikan untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur,  utamanya  pembangunan konektivitas darat, laut, dan udara. Oleh sebab  itu,  sebelum  merealisasikan pelaksanaan  Holding  BUMN,  perlu dilakukan koordinasi yang jelas antara lembaga  eksekutif  yakni  pemerintah dengan  lembaga  legislatif  yakni  DPR sehingga  dapat  disepakati  landasan hukum  dan  aturan  main  di  dalam pengawasan  kinerja  Holding  BUMN berikut anak usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anand,  G.  (2012).  Akibat  Hukum  Saham  yang dikeluarkan  perseroan  tanpa  terlebih dahulu  kepada  pemegang  saham.  Jurnal Yuridika, 27(3), 6.
Bumninc.  (2017).  Gagasan  BUMN  INC,  Suatu Keniscayaan.  Retrieved  December  27, 2 0 1 7 ,   f r o m   h t t p : / / b u m n i n c . c o m / editorial/2/read/170417/gagasan-bumn- inc-suatu-keniscayaan
Fuady,  M.  (1999).  Hukum  Perusahaan  dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hadjon,  P.  M.,  &  Djatmiati,  T.  S.  (2005). Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Komaruddin.  (1984).  Ekonomi  Perusahaan  dan Manajemen. Jakarta: Alumni. Manullang,  M.  (1984).  Pengantar  Ekonomi Perusahaan. Yogyakarta: BLKM.
Marzuki,  P.  M.  (2005).  Penelitian  Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nanang, & Dumadi. (2007). Privatisasi BUMN,
Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam  Sistem  Ekonomi  Pasar.  Jurnal Akses:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis,  2(3), 73.Nugraha, S. (2007). Privatisasi BUMN, antara  Harapan  dan  Kenyataan.  Jurnal Hukum Bisnis, 26(1), 16.
N u g r o h o ,   S .   S .   ( 2 0 1 6 ) .   P e n g e m b a n g a n Epistemologi  Ilmu  Hukum  Berbasis Transendental.  Jurnal  Perspektif,  XXI(2), 98.
Q u r b a n i ,   I .   D .   ( 2 0 1 4 ) .   P r i n s i p   H u k u m Perimbangan  dana  bagi  hasil  minyak  dan gas bumi. Jurnal Yuridika, 29(1), 6.
Sari,  M.  (2017).  Perlindungan  Hukum  bagi p e m e g a n g   s a h a m   m i n o r i t a s   y a n g tidakdilibatkan  dalam  proses  akuisisi. Jurnal Yuridika, 32(3), 12.
Setiawan, S. R. D. (2017). Pembentukan Holding B U M N   Te r u s   D i s o r o t .   R e t r i e v e d D e c e m b e r   3 1 ,   2 0 1 7 ,   f r o m   h t t p s : / / ekonomi.kompas.com/read/2017/11/21/ 161511226/pembentukan-holding-bumn- terus-disorot
Shadily,  H.  (1987).  Ensiklopedia  Indonesia.
Jakarta: Ichtiar Baru.
S i m a n j u n t a k ,   E .   P.   ( 2 0 0 9 ) .   P e r u s a h a a n Kelompok.  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Gajah Mada.
Sipayung,  J.  F.,  Nasution,  B.,  &  Siregar,  M. (2013).  Tujuan  Yuridis  Holdingisasi BUMN  dalam  Rangka  Peningkatan Kinerja  Menurut  Perspektif  Hukum
Perusahaan.  Transparency  Jurnal  Hukum Ekonomi, 1(1), 2. S u l i s t i a w a t y.   ( 2 0 0 8 ) .   Ta n g g u n g   J a w a b Perusahaan  Induk  Terhadap  Kreditur Perusahaan Anak. UGM.
Sulistiyowati. (2010). Aspek Hukum dan Realita Bisnis  Perusahaan  Grup  di  Indonesia. Jakarta: Erlangga.