## KOMUNITAS

## GRADUASI MANDIRI: BENTUK KEBERDAYAAN PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN PATI
Nur Khoiriyah Institut Pesantren Mathali’ul Falah khoir@ipmafa.ac.id
Kunarti Institut Pesantren Mathali ’ul Falah andikunarti@gmail.com
Abstract:  Independent  graduation,  is  a  phenomenon  of  resignation  from  PKH  program membership.  This  is  different  from  some  other  social  ministry  programs.  Programs  that encourage the empowerment of beneficiary communities. Based on this uniqueness, this study  specifically  examines  how  the  condition  of  PKH  participants  before  and  after graduation,  as  well  as  looking  for  forms  of  empowerment  that  are  owned  by  PKH Graduasi  Mandiri  participants.  Field  findings  indicate  the  empowerment  process  carried out  by  PKH  facilitators  through  regular  monthly  meetings.  Assistance  is  filled  with  the delivery  of  empowerment  material.  Materially,  not  much  amount  of  assistance  was received,  but  the  assistance  was  carried  out  continuously.  The  form  of  KPM  PKH empowerment  after  independent  graduation  can  be  seen  through  five  indicators, including  freedom  of  mobility,  ability  to  buy  small  commodities,  being  involved  in household decision making, having relative freedom from family domination, and having economic security and contribution to the family.
[Graduasi  mandiri  merupakan  fenomena  pengunduran  diri  dari  keanggotaan  program PKH. Hal yang berbeda dari beberapa program pelayanan sosial lainnya. Program yang mendorong  pemberdayaan  masyarakat  penerima  manfaat.  Berdasarkan  keunikan  ini, penelitian  ini  secara  khusus  meneliti  bagaimana  kondisi  peserta  PKH  sebelum  dan sesudah  lulus,  serta  mencari  bentuk-bentuk  pemberdayaan  yang  dimiliki  oleh  peserta PKH  Graduasi  Mandiri.  Temuan  lapangan  menunjukkan  proses  pemberdayaan  yang dilakukan  oleh  fasilitator  PKH  melalui  pertemuan  rutin  bulanan.  Bantuan  berbentuk pengiriman materi pemberdayaan. Secara material, tidak banyak bantuan yang diterima, tetapi  bantuan  itu  dilakukan  terus  menerus.  Bentuk  pemberdayaan  KPM  PKH  setelah lulus  secara  mandiri  dapat  dilihat  melalui  lima  indikator,  termasuk  kebebasan  mobilitas, kemampuan  untuk  membeli  komoditas  kecil,  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan rumah tangga, memiliki kebebasan relatif dari dominasi keluarga, dan memiliki keamanan ekonomi dan kontribusi kepada keluarga ]
Keywords: Graduasi Mandiri, empowerment, PKH

## A.  Pendahuluan
Pemerintah  mengupayakan  percepatan  penanggulangan  kemiskinan salah  satunya  melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sejak  tahun  2007 melalui  Kementerian  Sosial.  Program-program  kesejahteraan  yang  turun  dari pemerintah  selalu  berhadapan  dengan  tantangan  yang  beragam.  Mulai  dari
tantangan  pelaksanaan  hingga  tantangan  dalam  hal  kemamouan  pemerintah melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan.  Begitu juga dengan Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  program  ini  memiliki  histori  yang  dapat merepresentasikan  sejauh  mana  upaya  pemerintah  dalam  menerapkan kesejahteraan  sosial  maupun  ekonomi  kepada  masyarakat  Indonesia. Pelaksanaan  program  PKH  ada  yang  berupa  pemberian  bantuan  sosial bersyarat  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH.  Karakteristik  PKH sebagai  program  bantuan  sosial  bersyarat  yaitu,  membuka  akses  keluarga miskin dengan anggota keluarga ibu hamil, nifas, menyusui, balita, dan anak usia sekolah,  untuk  memanfaatkan  berbagai  fasilitas  kesehatan  dan  fasilitas pendidikan  mulai  jenjang  pendidikan  dasar  (PAUD)  hingga  pendidikan  atas (SMA/sederajat) yang tersedia di sekitar mereka.
KPM PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan orientasi  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  sosial dan  kesehatannya. Selain  itu, PKH  juga  memfasilitasi  akses  KPM  terhadap  kebutuhan  pangan  dan  gizi, perawatan,  pendampingan,  serta  berbagai  program  perlindungan  sosial  lainnya sebagai program komplementer PKH secara berkelanjutan. 1
Wilayah  kerja  PKH  di  Kabupaten  Pati  meliputi  21  kecamatan  mulai  dari tahun  2013.  Jangkauan  kerja  ini  memiliki  jumlah  KPM  yang  berbeda  di  setiap kecamatan,  dengan  demikian  jumlah  pendamping  disesuaikan  dengan perbandingan  kurang  lebih  1:300  KPM.  Namun  fakta  di  lapangan  terdapat perbandingan 1:400 di wilayah dengan komposisi KPM yang banyak. 2 Kabupaten Pati sendiri memiliki jumlah KPM sebanyak 59.234 KK dan pendamping sejumlah 196 orang yang terbagi dalam 21 kecamatan penerima PKH per bulan Mei tahun 2019.
Graduasi  menjadi  hal  menarik  sekaligus  menjadi  ciri  khas  dari  bantuan sosial PKH, sekaligus membedakannya dari pola-pola bantuan sosial pemerintah yang  lain.  Merujuk  Permensos  RI  Nomor  1  tahun  2018  tentang  Program Keluarga  Harapan  (PKH), 3 graduasi  ialah  berakhirnya  masa  kepesertaan  KPM
1 Program  Keluarga  Harapan,  https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, diakses pada 09/04/19 pukul 11.00.
2 Wawancara dengan Agus Supriyanto, S.Pi (Koordinator Kabupaten Pelaksana Program Keluarga  Harapan  (PPKH)  Kabupaten  Pati)  di  Rumah  Makan  Omah  Sawah  Margoyoso,  10  Juli 2019 pukul 13.15 WIB.
3 Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2018  tentang  Program Keluarga Harapan.
PKH,  meskipun  program  PKH  sendiri  masih  berlangsung.  Graduasi  berkaitan dengan  prasyarat  menjadi  KPM  PKH,  selain  kondisi  tidak  dan  atau  kurang mampu, KPM harus merupakan ibu hamil, menyusui, memiliki anggota keluarga balita,  usia  wajib  belajar,  orang  dengan  disabilitas,  dan  lanjut  usia.  Jika  kondisi KPM  dinilai  telah  mandiri  secara  ekonomi  dan  atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat kondisional sebagai KPM PKH seperti, bukan termasuk ibu hamil-menyusui, tidak memiliki  anak  yang  sedang  bersekolah,  dan  tidak  memiliki  anggota  keluarga dengan disabilitas dan lanjut usia, maka KPM tersebut akan graduasi.
Umumnya,  mereka  memiliki  usaha  yang  dirintis  dari  skala  kecil  namun telah  berjalan  lancar.  Bagaimanapun,  tidak  banyak  masyarakat  penerima bantuan sosial yang akan berinisiatif untuk mengundurkan diri sebagai penerima manfaat bantuan sosial ketika merasa telah mampu, akan tetapi hal ini terjadi di dalam  program  PKH.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  fokus pada graduasi KPM PKH yang merasa telah mampu mandiri dan meningkatkan taraf  ekonominya,  kemudian  mengajukan  graduasi  alamiah  secara  mandiri kepada pendamping, di wilayah Kabupaten Pati.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melihat realitas  sosial  graduasi  mandiri  KPM  PKH  di  Kabupaten  Pati,  sebagai  kondisi yang  holistik  dan  dinamis.  Penelitian  ini  mengambil  sekup  penelitian  di  wilayah dampingan  PPKH  Kabupaten  Pati.  Terutama  di  wilayah  dampingan  yang terdapat graduasi mandiri KPM PKH, yaitu di Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan snowball sampling. 4 Dengan  informan  utama  berasal  dari  koordinator  PKH  Kabupaten Pati.  Sumber  data  utama  menggunakan  kata-kata  dan  tindakan  yang  secara teknis  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam 5 dan  observasi  terhadap  objek penelitian, 6 dilengkapi dengan tambahan data dokumen. 7
4 Agus Salim, Teori dan Paradifma Penelitian Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana,  2006, 13.
5 Nurul  Zuriah, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan  Teori-Aplikasi ,  Jakarta:  Bumi Aksara,  2006 179.
6 John  W.  Creswell, Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2014 267
7 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya: 2014, 219.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  analisis  data  dari Miles  dan  Huberman.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  keduanya,  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus sampai tuntas, yaitu melalui proses collecting data, data reduction , data display, dan conclution  drawing / verification. 8 Untuk  menepis  kecurigaan  banyak  pakar terkait  keabsahan  data  kualitatif,  penelitian  ini  menggunakan  validitas  data triangulasi.  Teknik  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan trianggulasi  sekaligus  sebagai  uji  validitas  data.  Teknik  trianggulasi  dalam pengujian  kredibilitas  sumber  dan  data  penelitian  ini,  diartikan  sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu. 9

## B.  Pembahasan

## Kondisi Objektif KPM PKH di Kabupaten Pati
Data  awal  KPM  PKH  di  Kabupaten  Pati  pada  tahun  2013  ketika  PKH diimplementasikan  pertama  kali,  adalah  berdasar  pada  Basis  Data  Terpadu (BDT)  dari  Dinas  Sosial  yang  telah  lama  tidak  diperbarui.  Menjelang  proses pencairan bantuan tahap I para pendamping melakukan cleaning data di masing- masing  wilayah  dampingannya.  Pada  kenyataannya, cleaning  data sebagai upaya  meminimalisir  distribusi  bantuan  sosial  yang  tidak  tepat  sasaran  justru menimbulkan konflik di masyarakat.
Para pendamping PKH kemudian menyikapinya dengan terus melakukan pendekatan  kelompok  melalui  pertemuan  kelompok  rutin,  dan  atau  pendekatan individual  untuk  meyakinkan  KPM  PKH  yang  telah  mampu  untuk  bersedia mengajukan pengunduran diri sebagai KPM PKH. Pendistribusian bantuan sosial idealnya  didukung  dengan  kerjasama  semua  pihak.  Dalam  hal  ini  pemerintah desa  menjadi  ujung  tombak  keberhasilan  upaya  pemerintah  menanggulangi kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial.

## Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati tahun 2018-2019
Pada  tahun  2013  di  masa  awal  pelaksanaannya,  KPM  PKH  menerima jumlah dana bantuan yang berbeda menurut banyaknya anggota keluarga yang menerima bantuan  dan kategori yang dimiliki. KPM PKH yang memiliki seorang anak usia SD, akan menerima jumlah bantuan yang berbeda dengan KPM PKH
8 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta: Erlangga, 2009, 246
9 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya: 2014, 331
dengan ibu hamil dan memiliki seorang anak usia SD, dan berbeda pula dengan KPM PKH dengan seorang anak usia SMA.
KPM PKH dengan anak usia SD akan menerima bantuan sosial sebanyak Rp.900.000  pertahun,  anak  usia  SMP  sebanyak  Rp.1.500.000  pertahun,  anak usia  SMA  sebanyak  Rp.2.000.000  pertahun,  ibu  hamil,  balita,  lansia,  dan disabilitas sebanyak Rp.2.400.000 pertahun. Bantuan sosial ini dicairkan dalam 4 (empat) tahap secara langsung kepada KPM PKH melalui ATM BNI.
Pada  tahun  2017,  dana  bantuan  untuk  seluruh  KPM  PKH  disamakan sejumlah  Rp.2.000.000  pertahun.  Jumlah  dana  bantuan sosial  ini  berlaku  sama untuk  seluruh  KPM  PKH  dengan  jumlah  anggota  keluarga  kandung  penerima kategori  bantuan  yang  beragam.  Kemudian  pada  tahun  2018,  pola  penyeluran dana  bantuan  sosial  kembali  seperti  pada  tahun  2013,  ditambah  bantuan komplementer berupa beras dan telur.

## PKH Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat
Winarni  dalam  bukunya Kemitraan  dan  Model-model  Pemberdayaan memberikan  pernyataan  bahwa  pemberdayaan  memiliki  inti  pengembangan (enabling), memperkuat  potensi (empowering), dan  terciptanya  kemandirian indepency). 10 Temuan Lapangan menunjukkan adanya ketiga inti pengembangan tersebut. Pertama, Pengembangan,    program  PKH  selain  terlaksana  berupa penyaluran  dana  bantuan  sosial,  juga  berupa  pemberian  informasi  terkait pengembangan  wawasan  KPM  PKH  melalui  pertemuan  kelompok.  Pertemuan kelompok  yang  dilakukan  setiap  satu  bulan  sekali  ini  menjadi  forum  kontrol kepesertaan yang bersifat non formal. Setiap desa memiliki beberapa kelompok sesuai dengan kebijakan masing-masing pendamping PKH setempat.
Dalam  pertemuan  ini  pendamping  melakukan monitoring dan  evaluasi secara non formal terkait kedisiplinan KPM PKH dalam penggunaan dana untuk pendidikan  dan  kesehatan.  Beberapa  KPM  PKH  dampingan  yang  tidak  disiplin dalam  pembayaran  biaya  pendidikan  akan  mendapatkan  teguran  dari pendamping. Monitoring dan  evaluasi  ini  meliputi  belanja  penggunaan  dana PKH,  kehadiran  peserta  didik  di  sekolah,  kedatangan  ibu  hamil  ke  fasilitas kesehatan, kehadiran balita di Posyandu, dan penyampaian materi P2K2.
10 Ambar  Teguh  Sulistiyani, Kemitraan  dan  Model-model  Pemberdayaan ,  Yogyakarta: Gava Media, 2004, 79.
Penyampaian materi P2K2 sendiri menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan  KPM  PKH.  Materi  P2K2  antara  lain  berupa  film  pendek  dan modul  dengan  tema  beragam.  Melalui  materi  ini  pendamping  memberikan motivasi  dan  edukasi  kepada  KPM  PKH  untuk  menjadi  pelopor  keluarga berkualitas di masyarakat sekitarnya.
Kurikulum  modul  berseri  P2K2  terdiri  dari  pengetahuan  tentang  edukasi keluarga,  kesehatan  keluarga  dan  lingkungan,  dan  pengelolaan  keuangan keluarga. Modul dan materi P2K2 meliputi beberapa tema sebagai berikut:
Tabel I : Daftar Modul Pertemuan Kelompok KPM PKH
Modul Pendidikan Sesi 1 : Menjadi Orang Tua yang Lebih Baik
Sesi 2 : Memahami Perilaku Anak Sesi 3 : Memahami Cara Anak Usia Dini Belajar Sesi 4 : Membantu Anak Sukses di Sekolah
Modul Ekonomi
Sesi 5 : Mengelola Keuangan Keluarga Sesi 6 : Cermat Meminjam dan Menabung Sesi 7 : Memulai Usaha

## MODUL KESEHATAN
Sesi 8 : 1000 hari Pertama Kehidupan
Sesi 9 : Sesi 9: Anak dan Balita Sesi 10 : Sesi 10: Higinitas, Sanitasi dan Penyakit

## MODUL PERLINDUNGAN ANAK
Sesi 11: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Sesi 12 : Pencegahan Penelantaran dan Eksploitasi terhadap Anak

## Modul Perlindungan Penyandang Disabilitas
Sesi 13 : Perlindungan Penyandang Disabilitas
Modul Kesejahteraan Lansia Sesi 14 : Kesejahteraan Lansia
Sumber : Form Pelaksanaan P2K2 PKH 2019
Kedua, Memperkuat  potensi,  dalam  pendistribusian  dana  bantuan  sosial dan pertemuan PKH yang kepesertaannya diikuti oleh perempuan, memberikan penguatan potensi bagi perempuan itu sendiri, mengingat dalam sekup keluarga
perempuan  biasanya  menjadi  penanggung  jawab  di  sektor  pendidikan  dan kesehatan keluarga.
Dengan  adanya  bantuan  sosial  yang  difokuskan  untuk  memutus  rantai kemiskinan  melalui  peningkatan  kualitan  pendidikan  dan  kesehatan  ini, perempuan  sebagai  potensi  dalam  keluarganya  mendapatkan  pengetahuan mengenai  pola  asuh  anak,  wawasan  pendidikan  yang  baik  untuk  anak,  dan manajemen keuangan keluarga dapat menjadi lebih baik, oleh pendamping PKH melalui pertemuan kelompok.
Ketiga, Mendorong  kemandirian,  program  PKH  yang  memberikan spesifikasi  pada  aspek  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial  ini mendorong  kemandirian  bagi  KPMnya.  Melalui  program  PKH  ini  diharapkan masyarakat  miskin  dapat  lebih  mudah  mengakses  fasilitas  pendidikan  dan kesehatan  secara  lebih  memadai.  Hal  ini  salah  satunya  terkait  dengan pencegahan  generasi  dengan stunting. Dengan  adanya  bantuan  dana  bagi pemenuhan gizi  ibu hamil  dan balita,  PKH  mendorong  terwujudnya pemenuhan gizi yang baik bagi masyarakat sejak dalam masa kehamilan.
Komponen utama pemberdayaan dalam PKH sendiri terletak pada unsur pendamping  dan  materi  pendampingan  kelompok  (Pertemuan  Peningkatan Kemampuan  Keluarga  (P2K2).  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Ife  dalam bukunya Community Development, salah satu peran pendamping pekerja sosial adalah peran dan keterampilan menfasilitasi.
Dalam  konteks  PKH,  peran  dan  keterampilan  pendamping  sangat menentukan progresivitas KPM PKH dampingannya. Para pendamping Program PKH  dibekali  berbagai  keterampilan  pendampingan.  Dalam  Pedoman Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  Tahun  2019  disebutkan,  peningkatan kapasitas  SDM  pelaksana  PKH  dilaksnakan  dalam  bentuk  Bimbingan  teknis (Bimtek), dan bimbingan pemantapan kebutuhan program.

## Graduasi Mandiri KPM PKH
Graduasi  menjadi  hal  menarik  sekaligus  menjadi  ciri  khas  dari  bantuan sosial  PKH.  Merujuk  Permensos  RI  Nomor  1  tahun  2018  tentang  Program Keluarga  Harapan  (PKH), 11 graduasi  ialah  berakhirnya  masa  kepesertaan  KPM PKH,  meskipun  program  PKH  sendiri  masih  berlangsung.  Di  Kabupaten  Pati,
11 Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2018  tentang  Program Keluarga Harapan.
kategori  graduasi  dibagi  menjadi  5  (lima)  kategori, pertama, graduasi  non komponen (2.361), kedua, graduasi mandiri (102), ketiga, graduasi karena tidak ditemukan  (dihapus  alokasinya)  (42), keempat, mampu  (1.675),  dan kelima, dobel  kepesertaan  (25).  Adapun  jumlah  graduasi  kategori  non  komponen  dan mampu  mendominasi,  dengan  selisih  cukup  besar  dibandingkan  graduasi kategori mandiri, tidak ditemukan, dan dobel kepesertaan. 12
Selain purna prasyarat KPM PKH sebagaimana disebut di atas, graduasi alamiah  atau  mandiri  dapat  terjadi  jika  KPM  PKH  mengajukannya  atas  inisiatif pribadi karena merasa telah mampu secara ekonomi dan mandiri tanpa menjadi KPM  PKH.  Hal  ini  menjadi  sangat  menarik  mengingat  banyak  KPM  PKH  yang mengajukan  graduasi  mandiri  tetapi  menurut  standar  keluarga  miskin  secara umum, KPM PKH tersebut masih tergolong keluarga miskin. Umumnya, mereka memiliki usaha yang dirintis dari skala kecil namun telah berjalan lancar.

## Proses Pendampingan Melalui Pertemuan Kelompok
Pertemuan kelompok, KPM PKH didorong menjadi KPM graduasi melalui materi-materi family development session  (FDS) yang  disusun  dalam  kurikulum khusus . Materi-materi  tersebut  menjadi  bentuk  proses  pemberdayaan  yang dilakukan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  PKH.  Secara  teknis,  pemberdayaan dalam PKH melalui pertemuan kelompok sesuai dengan tahapan pemberdayaan berupa penyadaran, transformasi, dan peningkatan kemampuan intelektual.
Pertama, penyadaran,  KPM  PKH  memperoleh  wawasan  baru  misalnya tentang  pengasuhan  dan  pendidikan  anak,  isu-isu  kekinian  seperti stunting , PHBS,  pemenuhan  gizi  anak  dan  keluarga,  manajemen  keuangan  keluarga, serta  pengembangan  ekonomi  keluarga. Kedua, Tahapan  pemberdayaan selanjutnya  yaitu  transformasi.  Dalam  pertemuan  kelompok  KPM  PKH, pendamping  PKH  memberikan  wawasan  dan  pelatihan  pengelolaan  Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Ketiga ,  Tahap  peningkatan  kemampuan  intelektual  KPM  PKH  melalui pertemuan  kelompok  selain  dapat  dilihat  dari  pemberian  materi  tentang FDS, para pendamping memberikan motivasi kemandirian ekonomi kepada KPM PKH dengan menceritakan profil KPM PKH yang telah graduasi mandiri dengan usaha ekonomi  produktif  yang  dirintis  mulai  dari  nol,  pada  kesempatan  tertentu
12 Menurut hasil Pemutakhiran Data Peserta PKH Non Eligible (NE) PPKH Kabupaten Pati tahun 2018-2019.
pendamping juga menghadirkan KPM PKH yang telah graduasi mandiri tersebut untuk  menyampaikan  langsung  pengalaman  kemandirian  ekonomi  yang  dimiliki pada pertemuan kelompok KPM PKH yang lain.

## Proses Pendampingan Melalui Pendekatan Individual
Selain  upaya  pendamping  PKH  memotivasi  kemandirian  ekonomi  KPM PKH melalui pertemuan kelompok, pendamping PKH melakukan pemberdayaan dan  mendorong  graduasi  mandiri  KPM  melalui  pendekatan  individual. Pendekatan  individual  ini  umumnya  dilakukan  terhadap  KPM  PKH  dengan kondisi  ekonomi  tergolong  mampu  dan  tidak  layak  menjadi  KPM  PKH,  akan tetapi tidak bersedia dihapus sebagai KPM PKH.
Pendekatan individual dimaksudkan agar kecemburuan sosial antar KPM PKH  tidak  berkepanjangan,  dan  KPM  PKH  bersedia  mengundurkan  diri  dari kepesertaan sebagai KPM PKH.

## Faktor-faktor Berpengaruh dalam Graduasi Mandiri KPM PKH
Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Graduasi Mandiri.  Faktor-faktor  pendorong  graduasi  mandiri  meliputi  lima  hal  yaitu Pendamping,  materi  pendampingan,  kesempatan  usaha,  dan  kontrol  sosial. Pertama, Pendamping, Pendamping PKH berperan besar dalam mendorong dan meyakinkan  KPM  PKH  yang  dinilai  telah  mandiri  secara  ekonomi  untuk melakukan  graduasi  mandiri.  Menurut  data  yang  terhimpun  di  lapangan,  faktor pendamping memang menjadi faktor utama untuk mendorong keberdayaan KPM PKH  hingga  mampu  graduasi  mandiri.  Kepekaan,  keterampilan,  dan  semangat seorang  pendamping  sangat  menentukan  kegigihan  usahanya  mengantarkan graduasi  KPM  PKH  dampingannya.  Dari  tiga  kecamatan  yang  peneliti  kunjungi yaitu  Kecamatan  Dukuhseti,  Kecamatan  Wedarijaksa,  dan  Kecamatan Margoyoso,  terlihat  perbedaan  motivasi  dan  progresivitas  para  pendamping menuju graduasi mandiri para KPM PKHnya.
Kedua ,  Materi  pendampingan . Pertemuan  kelompok  rutin  KPM  PKH dilengkapi dengan materi-materi berseri yang disusun dengan kurikulum khusus dari  Kementerian  Sosial.  Para  pendamping  pun  mengikuti  diklat  materi  ini sebelum  menyampaikannya  kepada  KPM.  Selain  untuk  mendorong  graduasi mandiri KPM PKH, materi ini lebih cenderung mengarahkan KPM PKH pada visi mewujudkan  keluarga  berkualitas  melalui  kesadaran  tentang  kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Para  KPM  PKH  graduasi  mandiri  yang  kami  temui  menyatakan  senang mendapatkan pengarahan dan ilmu-ilmu baru dari para pendamping. Utamanya berkaitan  dengan  kehamilan,  gizi,  kesehatan,  ekonomi,  dan  pendidikan. Bagaimanapun,  tidak  menutup  kemungkinan  dana  bantuan  sosial  PKH  dapat disalah  gunakan  oleh  KPM  PKH  pada  kebutuhan  komplementer  yang  tidak mendesak, utamanya oleh KPM PKH yang sebetulnya tergolong mampu secara ekonomi.
Ketiga, Kesempatan usaha. Meskipun tidak menjadi bagian langsung dari PKH, akan tetapi faktor ini sangat berpengaruh pada graduasi mandiri KPM PKH. Pada  umumnya,  KPM  PKH  yang  mengajukan  graduasi  mandiri  merasa  telah mampu  secara  ekonomi  dalam  mencukupi  kebutuhan  yang  selama  ini  dibantu dengan  PKH. Keempat ,  Kontrol  sosial.  Kontrol  sosial  dari  sesama  KPM  PKH maupun  masyarakat  di  lingkungan  KPM  PKH  dapat  berlaku  sebagai  sanksi sangat  tegas  kepada  KPM  PKH  yang  dinilai  telah  mampu  mandiri  dan  layak mengajukan  graduasi  mandiri,  dan  atau  layak  dihapus  dikarenakan  tidak bersedia mengajukan graduasi mandiri. Kontrol sosial dalam konteks PKH dapat mendesak KPM PKH dalam skala sosial untuk mengajukan graduasi mandiri.
Sedangkan  faktor  penghambat  graduasi  mendiri  ada  dua  hal  yaitu Nominal dana bantuan sosial PKH yang cukup besar dan Prosedur penghapusan yang  cukup  susah. Petama, Jumlah  dana  bantuan  sosial  PKH  yang  diberikan pemerintah  secara  berjenjang,  dan  bersifat  kalkulatif  menurut  kategori  anggota keluarga  yang  menerima,  di  sisi  yang  lain  justru  menjadi  pemicu  KPM  PKH merasa enggan termotivasi untuk mandiri dan mengajukan graduasi mandiri.
Kedua ,  Prosedur  penghapusan  kepesertaan  KPM  PKH . Ketika  terdapat aduan  masyarakat  atau  hasil  verivikasi  data  KPM  PKH  menunjukkan  adanya distribusi  yang  tidak  tepat sasaran,  pendamping  dapat  menghapus  kepesertaan KPM PKH yang bersangkutan jika terdapat salah satu rekomendasi bukti.

## Bentuk Keberdayaan KPM PKH Graduasi Mandiri
Keberdayaan KPM PKH graduasi mandiri secara teoritis dalam penelitian ini dilihat dengan indikator keberdayaan menurut Schuler, Hashemi, dan Riley, 13 dalam  aspek-aspek  yang  disebut  dengan empowerment  index yang  meliputi: kebebasan  mobilitas,  kemampuan  membeli  komoditas  kecil,  kemampuan
13 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2017,  63-64
membeli  komoditas  besar,  terlibat  dalam  pembuatan  keputusan-keputusan rumah  tangga,  kebebasan  relatif  dari  dominasi keluarga,  kesadaran  hukum  dan politik,  keterlibatan  dalam  kampanye  dan  protes-protes,  jaminan  ekonomi,  dan kontribusi terhadap keluarga.
Pertama , Kebebasan mobilitas. Untuk kebutuhan pencairan dana bantuan sosial PKH, KPM PKH dapat dengan leluasa keluar dari rumah menuju tempat- tempat pencairan dana bantuan, kemudian menggunakan dana bantuan tersebut untuk belanja pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kedua ,  Kemampuan  membeli  komoditas  kecil.  Selama  menjadi  peserta penerima manfaat bantuan, KPM PKH memiliki kemampuan membeli komoditas kecil kebutuhan sehari-hari. Mereka mendapatkan alokasi dana tambahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Ketiga ,  Kemampuan  membeli  komoditas  besar.  Dengan  jumlah  dana bantuan  yang  telah  ditentukan  pemerintah,  tidak  banyak  KPM  PKH  yang  dapat membeli  komoditas  besar  tanpa  mendapat  penghasilan  maupun  permodalan usaha dari sektor lain. Keempat , Terlibat dalam keputusan rumah tangga. Setiap keluarga memiliki mekanisme yang berbeda dalam memutuskan hal-hal penting dalam  keluarga.  Salah  satu  contoh  sederhananya  adalah  tentang  pendidikan anak. Pemilihan pendidikan anak oleh KPM PKH secara umum telah diputuskan secara  dialogis  antara  suami  dan  istri. Kelima ,  Kebebasan  relatif  dari  dominasi keluarga.  Temuan  lapangan  menunjukkan,  keluarga  KPM  PKH  tidak  lagi mendapatkan dominasi keluarga, terutama mengenai pendidikan dan kesehatan. Beberapa pengetahuan atau mitos juga telah dapat didiskusikan dalam keluarga dalam wawasan yang lebih terbuka.
Keenam , Kesadaran hukum dan politik. Dalam bentuk kesadaran hukum dan  politik  KPM  PKH  tidak  banyak  mengalami  perkembangan.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  keterangan  para  informan  KPM  PKH  yang  tidak  banyak  yang  ikut serta dalam organisasi desa. Ketujuh , Tidak banyak keterlibatan KPM PKH baik selama menjadi peserta maupun setelah graduasi mandiri dalam kampanye atau kegiatan  besar  lainnya.  Kegiatan  KPM  PKH  lebih  banyak  pada  pertemuan kelompok dan penyaluran bantuan. Kedelapan , Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap  keluarga,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  peningkatan  kualitas  sektor pendidikan  dan  kesehatan  KPM  PKH.  Dengan  adanya  subsidi  dana  untuk
pendidikan dan kesehatan, KPM PKH tidak lagi terbebani mengenai pemenuhan kebutuhan tersebut.
Tabel II :  Bentuk Keberdayaan KPM PKH Graduasi Mandiri No Indikator Keberdayaan Nilai 1 Kebebasan Mobilitas √ 2 Kemampuan membeli komoditas kecil √ 3 Kemampuan membeli komoditas besar - 4 Terlibat dalam keputusan keluarga √ 5 Kebebasan relatif dari dominasi keluarga √ 6 Kesadaran Hukum dan Politik - 7 Keterlibatan dalam Kampanye - 8 Jaminan Ekonomi dan Kontribusi terhadap keluarga √
Sumber: Rangkuman Data Penelitian

## C.  Penutup
Berdasarkan  data  yang  telah  dihimpun  dan  diolah  dalam  penelitian  ini, dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Kondisi  objektif  KPM  PKH  di  Kabupaten  Pati masih tercampur antara masyarakat golongan mampu dan tidak mampu. Hal ini disebabkan  data  BDT  yang  digunakan  telah  lama  tidak  dimutakhirkan. Pendamping  PKH  menyikapinya  dengan  melakukan  verivikasi  dan  konfirmasi data  KPM  PKH  secara  langsung  dan  terus-menerus  bekerjasama  dengan pemerintah  desa  dan  masyarakat  setempat,  agar  dana  bantuan  sosial  PKH dapat terdistribusikan secara tapat sasaran.
PKH  sebagai  program  bantuan  sosial  pemerintah  memiliki  nilai-nilai pemberdayaan.  Keberhasilan  pemberdayaan  melalui  PKH  salah  satunya  dapat dilihat  dari  graduasi  mandiri  yang  diajukan  KPM  PKH.  Graduasi  mandiri  sendiri dipengaruhi  beberapa  faktor  pendorong  seperti  visi  pendamping,  materi pertemuan  kelompok,  kesempatan  usaha,  dan  kontrol  sosial,  serta  faktor penghambat  seperti  jumlah  nominal  bantuan  dan  prosedur  penghapusan kepesertaan KPM PKH.
Bentuk  keberdayaan  KPM  PKH  paska  graduasi  mandiri  dapat  dilihat melalui  lima  indikator,  antara  lain  kebebasan  mobilitas,  kemampuan  membeli komoditas  kecil,  terlibat  dalam  pembuatan  keputusan  rumah  tangga,  memiliki kebebasan  relatif  dari  dominasi  keluarga,  serta  memiliki  jaminan  ekonomi  dan kontribusi  terhadap  keluarga.  Sedangkan  dua  indikator  tiga  indikator keberdayaan lainnya seperti kemampuan membeli komoditas besar, keterlibatan dalam kampanye, dan kesadaran hukum dan politik kurang berdaya. KPM PKH
sebelum  mengajukan  graduasi  mandiri  umumnya  memiliki  usaha  ekonomi produktif  baik  yang  dirintis  sendiri,  dengan  pasangan,  maupun  secara berkelompok dalam KUBE yang telah berjalan bahkan berkembang.
Beberapa  saran  berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  yang  dapat diajukan, pertama Pemerintah  hendaknya  melakukan  verivikasi  data  calon penerima  bantuan  sosial  secara  langsung  dan  komprehensif  ke  masyarakat sebelum  pencairan,  untuk  mengkonfirmasi  data  terkait  kelayakan  penerimaan bantuan, mencegah timbulnya konflik antara masyarakat yang benar-benar layak dan  merasa  layak  menerima  bantuan,  serta  bekerjasama  dengan  pemerintah desa  dan  masyarakat  secara  afirmatif  untuk  menghindari  penyaluran  bantuan yang  tidak  tepat  sasaran. Kedua ,  Keberhasilan  PKH  dalam  memberdayakan masyarakat  miskin  melalui  peningkatan  kualitas  kesehatan,  pendidikan,  dan kesejahteraan sosial harus didukung kuat oleh peran dan visi para pendamping, dalam  proses  belajar  bersama  masyarakat  dan  menginisiasi  usaha  ekonomi produktif demi kemandirian ekonomi.

## Daftar Pustaka
Agus  Salim, Teori  dan  Paradifma  Penelitian  Sosial, Yogyakarta:  Tiara  Wacana,
2006, 13.
Ambar  Teguh  Sulistiyani, Kemitraan  dan  Model-model  Pemberdayaan , Yogyakarta: Gava Media, 2004, 79.
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2017,  63-64.
John  W.  Creswell, Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2014 267
Lexy  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  Rosdakarya:  2014, 219.
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya: 2014, 331 Muhammad  Idrus, Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial, Yogyakarta:  Erlangga,  2009,
246
Nurul  Zuriah, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan  Teori-Aplikasi ,
Jakarta: Bumi Aksara,  2006 179.
Program Keluarga Harapan, https://www.kemsos.go.id/program-keluarga- harapan, diakses pada 09/04/19 pukul 11.00.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2018  tentang Program Keluarga Harapan.
Data hasil Pemutakhiran Data Peserta PKH Non Eligible (NE) PPKH Kabupaten Pati tahun 2018-2019