## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah
Muhammad Fuad Mubarok, Agus Hermanto Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email: fuadmubarok1998@gmail.com, gusher.sulthani@radenintan.ac.id

## Pendahuluan
Perkawinan  adalah  sebuah  ikatan  yang  kuat  untuk  menjalankan perintah  Allah  Swt.  dan  juga  merupakan  salah  satu  sarana  beribadah
Abstrak: Pada  dasarnya  dalam  konsep  perkawinan,  suami istri  mempunyai  hak  dan  kewajibannya  masing-masing sebagai  pasangan.  Relasi  dan  interaksi  yang  baik  antara suami  dan  istri  adalah  sebuah  cara  untuk  menwujudkan kebahagiaan dan ketenangan  dalam  rumah  tangga  ( sakinah ).
Selain  itu,  perlu  adanya keseimbangan pemenuhan  hak  dan kewajiban antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah .  Secara  garis  besar,  hak  dan  kewajiban  dalam perkawinan  meliputi  dua  hal.  Yaitu,  hak  dan  kewajiban dalam  hal  ekonomi  serta  hak  dan  kewajiban  dalam  bidang non-ekonomi.  Yang  pertama  berkaitan  dengan  mahar
(maskawin)  dan  yang  kedua  meliputi  aspek-aspek  relasi seksual  dan  relasi  kemanusiaan.  Fokus  dalam  penelitian  ini adalah mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan  gender  perspektif  maqasid  syariah.  Adapun tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  hak  dan kewajiban  suami  istri  dalam  konsep  gender  perspektif maqasid  syariah.  Penelitian  ini  merupakan  kajian  pustaka,
jenis kualitatif dengan pendekatan maqasid syariah. Adapun hasil  penelitian  ini  adalah  dalam  rumah  tangga  harus mengedepankan keadilan, kesalingan seperti yang ditawarkan  konsep  kesetaraan  gender.  Untuk  mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya  hak  dan  kewajiban  sebagai  suami  istri  dapat terpenuhi.  Sesungguhnya  dalam  ajaran  Islam  tidak,  antara laki-laki dan perempuan dibedakan, apalagi mendiskriminasikan  salah  satu  pihak.  Bahkan  ajaran  Islam membawa  kemaslahatan  dan  kerahmatan  seluruh  alam ( rahmatan  li  al-alamin ).  Dengan  demikian,  maka  lima  prinsip dalam maqasid syariah bisa tetap terjaga, yaitu: hifdzu ad-din,
hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, hifdzu an-nasl. Kata  kunci: Hak  dan  Kewajiban,  Kesetaraan  Gender,  dan Maqasid Syariah

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
umat  Islam.  Tujuan  melaksanakan  perkawinan  adalah  untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah , mawadah , dan rahmah . 1
Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Dengan adanya hal tersebut  akan  ada  peran  dan  tanggung  jawabnya  masing-masing,  suami sebagai  kepala  rumah  tangga  dan  istri  sebagai  ibu  rumah  tangga.  Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk menwujudkan  kebahagiaan  dan  ketenangan  dalam  rumah  tangga ( sakinah ).  Selain  itu,  perlu  adanya  keseimbangan  pemenuhan  hak  dan kewajiban  antara  suami  istri. 2 Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah .
Secara  garis  besar,  hak  dan  kewajiban  dalam  perkawinan  meliputi dua  hal.  Yaitu,  hak  dan  kewajiban  dalam  hal  ekonomi  serta  hak  dan kewajiban  dalam  bidang  non-ekonomi.  Yang  pertama  berkaitan  dengan mahar  (maskawin)  dan  yang  kedua  meliputi  aspek-aspek  relasi  seksual dan relasi kemanusiaan. 3
Dinamika  persoalan  dalam  perkawinan,  suami  dan  istri  selalu dihadapkan  pada  berbagai  persoalan.  Permasalahan    rumah  tangga dianggap semakin kompleks karena adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.  Sehingga  tantangan  yang  dihadapi  setiap  rumah  tangga semakin  bervariasi.  Pada  praktinya,  banyak  tugas-tugas  suami  yang diselewengkan  yang  dijadikan  modal  untuk  mendominasi  istrinya  dan pada  akhirnya  istri  menjadi  pihak  yang  dirugikan. 4 Hal  ini  yang menyebabkan  sering  terabaikannya  hak  seorang  istri  karena kesewenangan-wenangan  seorang  suami.  Untuk  melindungi  para  pihak dari  adanya  upaya  dominasi  kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  satu  pihak dalam rumah tangga, maka perlu adanya kesalingan pemenuhan hak dan kewajiban  yang  diharapkan  dapat  mewujudkan  rumah  tangga  yang
1 Maida  Hafidz,  “Penerapan  Teori  Qira’ah  Mubadalah  Terhadap  Analisis  Waktu  Dan Jumlah Jatuhnya Dalam Konsep Talak Tiga,” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 14, no. 1 (2022): 23, https://doi.org/https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.584.
2 Agus Hermanto, Habib Ismail, and Iwanuddin, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah,” Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah Dan Hukum 4, no. 1 (2022): 44,
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3.
3 Husein Muhammad, Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), 226.
4 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2005), 285.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
sakinah . Rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang dibangun atas  pilar  relasi  yang  saling  mengasihi,  saling  memberi  kebaikan,  serta saling melayani dengan kelembutan dan ketulusan, baik dalam tindakan maupun  tutur  kata,  saling  rela  atas  kekurangan  masing-masing. Kemudian,  pada  puncaknya  adalah  saling  membahagiakan  dan menciptakan kebahagiaan bagi keluarganya. 5
Hak  dan  kewajiban  ibarat  dua  sisi  satu  mata  uang.  Luas  dan fungsinya  juga  sama  dan  berimbang.  Bila  terjadi  ketimpangan  di  mana hak  lebih  ditekankan  atau  lebih  luas  dari  kewajiban,  atau  sebaliknya, niscaya  akan  tercipta  ketidakadilan.  Oleh  karena  itu  hak  dan  kewajiban yang  berjalan  seimbang  amat  menentukan  keberlangsungan  dan keharmonisan  hubungan  keduanya.  Keberhasilan  perkawinan  tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Dalam penulisan ini akan dibahas hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif al-Quran. 6
Ada banyak kajian yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri,  seperti  Disertasi  Institut  PTIQ  oleh  Ahmad  Chalabi.  Di  dalamnya dijelaskan  bahwa  meskipun  Al-Qur’an  telah  menjelaskan  hak  asasi perempuan  dalam  hukum  keluarga,  namun  pada  tataran  empiris pencapaian  akan  hal  tersebut  belum  menunjukkan  kemajuan  yang signifikan.  Sampai  saat  ini  antara  perempuan  dan  laki-laki  masih  terjadi kesenjangan  dalam  pemenuhan  hak-haknya.  Situasi  ini  dilatarbelakangi oleh akar budaya masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki. Pada konteks budaya semacam ini dominasi laki-laki atas berbagai peran di masyarakat dan di ranah publik tidak terelakkan.
Maka dari itu, maka sesungguhnya sangat penting untuk membahas hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender kemudian dianalisis menggunakan  maqasid  syariah  agar  segala  kemungkinan-kemungkinan konflik  itu  dapat  teratasi  dengan  cara  yang  arif,  bijak  dan  bermaslahat. Telah banyak teori konflik, dan bahkan problem sofling terhadap perkara- perkara kekerasan, namun kajian ini bercorakkan pada fikih mubadalah,
5 Muhammad  Fuad  Mubarok,  Ahmad  Sukandi,  dan  Maimun,  “Analisis  Terhadap Pemikiran  Husein  Muhammad  Tentang  Konsep  Poligami,”  El-Izdiwaj:  Indonesian Journal  of  Civil  and  Islamic  Family  Law  3,  no.  1  (2022):  hlm.  44, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757;  Lihat  juga  dalam Husein  Muhammad,  Poligami:  Sebuah  Kajian  Kritis  Kontemporer  Seorang  Kiai (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), hlm. 25.
6 Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2020): 144.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
sekaligus  dapat  menggagas  produk  baru  di  dunia  ijtihad.  Pintu  ijtihad selalu terbuka dan tidak pernah tertutup; hanya saja metode yang berbeda harus diikuti untuk mewujudkan pola produk hukum yang berbeda (yang dipengaruhi  oleh  pengaruh  sosial  dan  budaya).  Teori  gender, sebagaimana  yang  diadvokasi  oleh  para  feminis  Muslim,  baik  liberal, radikal, Marxis, maupun sosialis, diusulkan sebagai fikih jenis baru.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  pustaka  ( library research ),  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber pustakaan, dalam hal ini  menggunakan  kajian maqasid  syariah sebagai  sumber  utama. 7 Pendekatan  penelitian  pada  artikel  ini  menggunakan  normatif  dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang  biasa  disebut  dengan  doktrinier  atau  penelitian  kepustakaan. 8 Sedangkan kualitatif  yaitu memahami suatu kejadian mengenai hak dan kewajiban  suami  istri  dalam  konsep  gender  sebagai  objek  penelitian dalam  artikel  ini.  Sedangkan  teknik  analisa  data  menggunakan  teknik deduktif  digunakan  untuk  mengetahui  hak  dan  kewajiban  suami  istri dalam  konsep  gender  yang  kemudian  dikaji,  dikembangkan  dan dideskripsikan lebih terperinci menggunakan kajian maqasyid syariah. 9

## Hasil dan Pembahasan
Kesetaraan  adalah  memposisikan  setara  atau  sejajar  antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Laki-laki  dan  perempuan  memiliki  kesempatan  dan  hak-hak  yang  sama dalam  hal  menerima  pendidikan,  berpolitik,  serta  peran-peran  sosial lainnya.  Semua  itu  ditujukkan  untuk  mengangkat  dan  memartabatkan hak-hak  asasi  manusia  khususnya  perempuan  yang  selama  ini  sering mengalami tindakan distorsi. 10
7 Mestika Zed, Metode Peneletian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1–2.
8 Parta  Setiawan,  “Metode  Penelitian  Hukum  Pengertian,  Macam,  Normatif,  Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli,” gurupendidikan.com, 2022.
9 Nirmala  Sari  Siregar  dan  Fitriani  Lubis,  “Hubungan  Kemampuan  Membedakan Paragraf  Deduktif  Dan  Paragraf  Induktif  Dengan  Kemampuan  Menulis  Berita  Siswa Kelas  X  Madrasah  Aliyah  Muhammadiyah  1  Medan  Tahun  Pembelajaran  2016/2017,” Basastra 6, no. 3 (2017): hlm. 162, https://doi.org/10.24114/bss.v6i3.7817.
10 Siti  Musdah  Mulia, Muslimah  Reformis-Perempuan  Pembaharu  Keagamaan, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 228.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Misi  Islam  yang  syarat  dengan  nilai-nilai  persamaan  ( al-musawah ), persaudaraan  ( al-ikha ’),  dan  kebebasan  ( al-khuriyah )  untuk  mengangkat martabat  kaum  lemah  (perempuan)  kurang  terealisasi  dengan  baik disebabkan  doktrin  masyarakat  akan  budaya  patriarkhi  sangat  kuat mengintimidasi  hak-hak  perempuan.  Akibatnya,  masih  banyak  terjadi kekerasan  yang  ditujukan  kepada  perempuan,  khususnya  dalam kaitannya dengan keluarga. 11
Selama  ini  yang  menjadi  legitimasi  laki-laki  untuk  menjadi  superior adalah dalam surat an-Nisa ayat 34, yang berbunyi:
“Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  karena  Allah  telah memelihara (mereka).”
Makna qawwam selama  ini  diartikan  sebagai  superior  untuk  laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri  dan  keluarganya.  Kesetaraan  gender  berupaya  untuk  memaknai kembali  kata qawwam dengan  lebih  mamanusiakan  perempuan.  Artinya, yang  selama  ini  diartikan  bahwa  laki-laki  adalah  kepala  keluarga  atau pemimpin  bagi  perempuan  dalam  keluarganya  bukanlah  sebuah ketentuan  mutlak  yang  dipunyai  suami,  dalam  suatu  keadaan  bisa  saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi qawwam bagi  keluarganya,  maka  posisi qawwam bisa  ditawarkan  kepada perempuan  yang  memang  memiliki  kualifikasi  menyandang  posisi tersebut. 12
Penggunaan kata kepala dan pemimpin yang disandarkan pada laki- laki  akibat  multi  tafsir  ini  akan  mendudukkan  laki-laki  sebagai  manusia yang berkuasa dan sangat terkesan otoriter. Implikasi yang akan nampak di  masyarakat  adalah  suami  seperti  mendapat  legitimasi  untuk melakukan  sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi
11 Muhammad Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”, (Tesis, UIN UIN Sunan Kalijaga, 2017), 68.
12 Muhammad Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”, hlm. 69.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## pada perempuan dalam keluarga. 13
Ashgar  Ali  Engineer  mengartikan  kata qawwam sebagai  sebuah  deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu, dan bukanlah suatu patokan  yang  harus  selalu  dipraktekkan.  Menurutnya,  pernyataan qawwam di atas  hanyalah  sebagai  istilah  bahwa  suami  pemimpin.  Yang  membuat  laki-laki menjadi unggul posisinya adalah karena kurangnya kesadaran perempuan pada saat itu, dimana mereka menganggap bahwa peran domestik yang mereka jalani lebih rendah dari posisi laki-laki sebagai pencari nafkah. Jika seandainya mereka (para  istri)  menyadari  bahwa  perannya  dalam  ranah  domestik  seharusnya diganjar  dan  diberi  penghargaan  yang  serupa  dengan  kewajiban  laki-laki memberi  nafkah,    maka  posisi  laki-laki  sebagai  pencari  nafkah  tidak  bisa  lagi diunggulkan,  karena  secara  posisi  laki-laki  dan  perempuan  sejajar,  perempuan dengan  peran  domestiknya,  sedangkan  laki-laki  mengimbanginya  dengan memberikan perlindungan dan memberi nafkah yang kemudian dalam alQur ‟ an dikategorikan qawwam itu. 14
Maqasid Syariah
Maqashid al-syariah jika ditinjau dari makna katanya dapat diartikan sebagai tujuan (maqâshid) yang ingin dicapai dibalik dari hukum-hukum Allah (syariah) yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomanin dalam mencapi  kebahagian  dunia  dan  akhirat.  Dengan  demikian,  maqâshid  al- syari`ah  berarti  kandungan  nilai  yang  menjadi  tujuan  pensyariatan hukum. 15
Sementara  itu,  Wahbah  al-Zuhaili  mendefinisikan  maqâshid  al- syariah sebagai nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau  sebagian  terbesar  dari  hukum-hukumnya,  atau  tujuan  akhir  dari syariat  dan  rahasia-rahasia  yang  diletakkan  oleh  syara’  pada  setiap hukumnya. 16 Selanjutnya,  Yusuf  al-Qardhawi  mendefinisikan  maqashid al-syariah  sebagai  tujuan  yang  menjadi  target  teks  dan  hukum-hukum partikular  untuk  direalisasikan  dalam  kehidupan  manusia  baik  berupa perintah,  larangan,  dan  mubah  untuk  individu,  keluarga,  jamaah,  dan umat,  atau  juga  disebut  dengan  hikmah-hikmah  yang  menjadi  tujuan ditetapkannya  hukum,  baik  yang  diharuskan  ataupun  tidak.  Setiap
13 Siti  Musdah  Mulia, Islam  dan  Inspirasi  Kesetaraan  Gender ,  (Yogyakarta:  Kibar  Press, 2007), hlm. 19
14 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam , terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 61.
15 Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid al-Syari’ah dalam Hukum Islam,” Sultan Agung 14, no. 1 (2009): hlm. 119.
16 Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami (Beirut: Darul Fikri, 1986), hlm. 1017.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
hukum  yang  disyariatkan  kepada  tiap  hambanya  pasti  ada  kandungan hikmahnya, yaitu tujuan luhur di balik kandungan hukum tersebut. 17
Maqashid  al-syariah  di  kalangan  ulama  usul  fikih  disebut  sebagai asrar al-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’, berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun  di  akhirat.  Karena  itu,  Imam  al-Ghazali  dan  al-Syathibi  merinci lima unsur pokok yang menjadi tujuan syariat yaitu pemeliharaan agama (din), nyawa (nafs), akal (`aql), keturunan (nasl) dan harta (mal). Menurut al-Ghazali,  tujuan  utama  syariah  adalah  untuk  melayani  kepentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari segala sesuatu yang mengancam eksistensinya. 18
Secara  etimologi,  maqashid  al-syari’ah  merupakan  istilah  gabungan dari  dua  kata,  yaitu  maqashid  (
)  dan  syariah  ( ).  Selanjutnya, maqashid  adalah  bentuk  plural  dari  kata  maqshad  ( ),  qashd  ( ), maqshid  ( ),  atau  qushud  ( )  yang    merupakan  derivasi  dari  kata kerja  qashada  yaqshidu  ( -
)  yang  memiliki  beragam  makna  seperti menuju  suatu  arah,  tujuan,  tengah-tengah,  adil  dan  tidak  melampaui batas, 19 jalan  lurus,  tengah-tengah    antara    berlebih-lebihan  dan kekurangan,  makna-makna  tersebut  dapat  dijumpai  dalam  penggunaan kata  qashada  dan  derivasinya  dalam    alquran.  Sementara  itu  syariah ( )  secara  etimologis  bermakna  jalan  menuju  mata    air,  dalam terminologi  fiqh  berarti  hukum-hukum  yang  disyari’atkan  oleh  Allah untuk  hamba-hamba-Nya,  baik  yang  ditetapkan  melalui  al-Quran maupun  sunnah  nabi      Muhammad  yang  berupa  perkataan,  perbuatan atau    ketetapan    Nabi,    dalam    definisi    yang  lebih  singkat  al-Raisuni menyatakan bahwa syari’at bermakna sejumlah hukum ‘amaliyyah yang dibawa  oleh  agama  Islam,  baik  yang  berkaitan  dengan  konsepsi  aqidah maupun legislasi hukumnya. 20
Secara  terminologis  makna  maqashid  al-syari’ah  ( )  selalu mengalami  perkembangan  dari  makna  yang  paling  sederhana  sampai pada  makna  yang  holistik.  Pada  masa  ulama  klasik  sebelum  al-Syathibi,
17 Yusuf Qardhawi, Fiqh Maqasid Syariah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 7.
18 Umar Chapra, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah (IDB, 2008), 4. 19 Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi Al-Muqri, Al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir li al Rafi’I (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), hlm. 192.
20 Fairuz Abadi, Al-Qamus al-Muhith (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 396.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
belum  ditemukan  definisi  yang  konkret  dan  komprehensif  tentang maqashid al-syari’ah, definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, al-Bannani memaknainya    dengan  hikmah  hukum,  al-Asnawi  mengartikannya dengan  tujuan-tujuan  hukum,  al-samarqandi  menyamakannya  dengan makna-makna  hukum,  sementara  al-Ghazali,  al-Amidi,  dan  Ibn  al-Hajib mendefinisikannya  dengan  menggapai  manfaat  dan  menolak  mafsadat, dari    definisi  yang    bervariasi    tersebut    mengindikasikan  kaitan  erat maqashid    al-Syari’ah  dengan  hikmah,  ‘illat,  tujuan  atau  niat,  dan kemaslahatan.    Ibnu    Asyur    sebagai    seorang  pengusung  maqashid  al- Syari’ah  sebagai    sebuah    cabang  ilmu  pengetahuan  yang  independent mendefinisikan maqashid al-Syari’ah ( ) sebagai berikut: Makna- makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari’ dalam    setiap    bentuk    penentuan    hukum-Nya,  hal    ini    tidak  hanya berlaku    pada    jenis-jenis  hukum  tertentu  sehingga  masuklah  dalam cakupannya  segala  sifat,  tujuan  umum,  dan  makna  syari’ah  yang terkandung  dalam  hukum  serta  masuk  pula  di  dalamnya  makna-makna hukum  yang  tidak  diperhatikan  secara  keseluruhan  tetapi  dijaga  dalam banyak bentuk hukum-nya. 21
Sementara  itu  ‘Alal  al-Fasi  mendefinisikan  maqashid  al-syari'ah dengan;  tujuan  dan  rahasia    yang    ditetapkan    pada    setiap  hukum syari'at.    Sedangkan    menurut    Ahmad    Raisuni  dalah;  Tujuan  yang dijadikan target oleh al-Syari’, untuk kemaslahatan umat manusia. 22
Dari  beberapa  pendapat  yang  telah  disampaikan  dimuka,  dapat dirangkai sebuah definisi dan pengertian yang utuh tentang Maqashid al- Syari'ah ( al-Islamiyyah )  sehingga  menjadi  konsep  yang  sempurna,  yaitu: sebuah  ilmu  yang  di  dalamnya  memuat  makna  dan  hikmah  yang dikehendaki  oleh  al-syari'  dari    pentasyri'an    hukum    dalam    rangka mewujudkan  kemaslahatan  makhluq,  baik  ketika  di  dunia  maupun  di akhirat.  Sebagian  ulama’  menyebutkan,  bahwa  prinsip-prinsip  dalam maqashid al-syariah mulai muncul sejak Al-Juwaini mengagas istilah-istilah
21 Muhammad  Aziz,  “Metode  Identifikasi  Maqashid  Al-Shariah  Muhammad  Tahir  bin Ashur,” Jurnal Studi Keislaman 1, no. 1 (2014): hlm. 217–21.
22 Alal  Al-Fasi,  Maqashidal-Syari’ah  al-Islamiyah  wa  Makarimaha  (Dar  al-Gharb  al- Islami,  1993),  7;  Selanjutnya  dapat  dilihat  di  Muhammad  Aziz  dan  Sholikah,  “Metode Penetapan  Maqoshid  Al-Syari’ah  (Study  Pemikiran  Abu  Abu  Ishaq  al-Syatibi,”  Ulul Albab: Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013): hlm. 168,
https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
baru dalam ushul fiqh semisal: al-kulliyyat (umum), al-mashalih al-‘ammah (kemaslahatan umum), al-istishlah (upaya menemukan kemaslahatan) dan sebagainya.  Selain  itu,  Al-Juwaini  juga  sebagai  ulama  yang  pertama membagi konsep “kemaslahatan” menjadi tiga: al-dlaruriyyat (primer), al- hajiyyat (sekunder) dan al-tahsiniyyat (tersier). Di tangan beliau inilah lahir kaidah: al-hajah  al-‘ammah  tanzilu  manzilah  al-dlarurah  al-khamsah (kebutuhan  yang  bersifat  umum  menempati  posisi  lima  kemaslahatan primer). 23
Al  Syatibi,  dalam al-muwafaqat ,  kitab  yang  merupakan magnum opusnya di  bidang maqâshid  al-syariah ,  membagi  kategori  maqashid menjadi dua hal pokok; qashd al-syari’ (maksud dari Syari’ Allah dan rasul- Nya)  dan qashd  al-mukallaf (maksud  dari  manusia  sebagai  objek taklif ). Qashdu Syari’ dibagi menjadi empat bagian, yaitu; 24
Pertama, Qasdhd  al- Syari’ fi  wadh’i  al-Syari’ah (maksud  syari’  dalam menurunkan  syariat);  Menurut  al-Syathibi  syariat  yang  diturunkan  oleh Syari’  adalah  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  manusia  dan menghindari  mafsadat.  Kemaslahatan  itu  sendiri  kemudian  terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; dharuriat (primer) , haajiyat (sekunder) dan tahsiniat (tersier).  Untuk  yang  pertama  adalah  sesuatu  yang  harus  ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan  lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian ; hifdzu al-din (agama), al-nafs (jiwa), an-nasl (keturunan), al-mal (harta) dan al-aql (akal). 25 Sedangkan  cara  untuk  melestarikannya  adalah  dengan  2  cara yaitu; hifdzuha  min  nahiyah  al-wujud (menjaga  hal-hal  yang  dapat melanggengkan  keberadaannya)  dan hifdzuha  min  nahiyah  al-adam (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh; untuk menjaga  agama,  kita  harus  beragama  dan  melaksanakan  ibadah  sholat, zakat,  dan  sebagainya.  Dan  untuk  mencegah  hilangnya  agama disyariatkan  berjihad,  memerangi  orang  murtad  dan  mencegah  hal-hal bid’ah.
Sementara  untuk  maslahat  haajiyat  adalah  sesuatu  yang  sebaiknya
23 Nurnazli,  “Penerapan  Kaidah  Maqâshid  Syariah  Dalam  Produk  Perbankan  Syariah,” Ijtimaiyya:  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam 7,  no.  1  (2014):  45, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.917.
24 Al- Syatiby, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Fiqh (Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.), 2–3.
25 Ah. Soni Irawan, Maqa ̄ Shid al-Shari ̄ ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law . Vol. 3, No. 1, April 2022, hlm. 43

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
ada untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat jama dan qashar bagi musafir. Sedangkan maslahah tahsinah adalah sesuatu yang  sebaiknya  ada  demi  melestarikan  akhlak  yang  baik.  Kalau  sesuatu ini  tidak  ada,  maka  tidak  akan  menimbulkan  kerusakan  atau  hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqah dalam melaksanakannya, hanya  saja  dinilai  tidak  pantas  dan  tidak  layak  menurut  ukuran  tata krama  dan  kesopanan.  Contohnya  adalah  menutup  aurat  dan menghilangkan najis.
Kedua, Qasdhd  al-Syari’  fi  wadh’i  al-Syari’ah  li  al-Ifham (tujuan  syari’ dalam  menurun  kan  syariat  supaya  bisa  dipahami).  Yaitu  untuk  dapat memahami maksud syariat harus terlebih dahulu menguasai bahasa Arab, sebagai bahasa diturunkannya syariat. Disisi lain, syariat ini mempunyai karakter ummiah sehingga  dapat  dipahami  secara  sederhana  oleh  tiap orang  dan  tidak  terlalu  membutuhkan  kemampuan  khusus  seperti penguasaan matematika, fisika atau biologi.
Ketiga, Qasdhd  al- Syari’ fi  wadh’i  al-Syari’ah li  al-taklif  bimuqtadhoha.
Maksud  dari  Syari’  dalam  menurunkan  syari’at  untuk  dilaksanakan sesuai  dengan  permintaan  syari’). Untuk  itu  syari  tidak  pernah menetapkan syariat di atas kadar kemampuan manusia. Sedangkan taklif yang terdapat kesulitan di dalamnya, al-Syathibi cenderung berpendapat bahwa  pada  dasarnya  tujuan  syari’  menetapkan  syariat  bukan  untuk menciptakan  kesulitan  itu  sendiri,  melainkan  untuk  manfaat  lebih  besar yang  ada  dibalik  kesulitan  itu.  Sebagaimana  misal  perintah  untuk mengeluarkan  sebagian  harta  (zakat).  Tujuan  utama  dari  syariat  ini bukanlah  untuk  mengurangi  harta  manusia,  melainkan  untuk menciptakan  keadilan  sosial  dan  menumbuhkan  sikap  empati  sesama manusia.
Keempat, Q ashd al-syari’ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari’ah. Inti dari  pembahasan  ini  adalah  tujuan  syari  agar  bagaimana  menarik manusia  itu  masuk  kepada  syariat,  supaya  terhindar  dari  perbuatan menuruti hawa nafsu, sehingga bisa menjadi hamba Allah yang ikhtiyaran (bebas  melakukan  pilihan),  dan  bukan  karena  idhtiraran  (terpaksa). Sedangkan  untuk  kategori  kedua qasd  al-mukallaf (maksud  dari  manusia sebagai  objek taklif ).  Ia  menjelaskan  bahwa  perbuatan  seorang  manusia harus  sesuai  dengan  tuntutan  syari,  dalam  artian  apabila  manusia  itu melakukan  perbuatan  di  luar  panduan  syariat  maka  perbuatannya  batil, tidak diterima di sisi Allah. Adapun perkembangan larûriyyât sampai era

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
modern  adalah  sebagai  berikut:  1)  Dari hifdhu  al-din muncul kafâlah  al- hurriyyah al-dîniyyah (jaminan kebebasan beragama), berpijak pada ayat la ikraha fi ad-din. 2) Dari hifdhu al-‘aql muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan  berfikir  ( hurriyyah  al-fikr); 3)  Dari hifdhu  al-nafs  wa  al-‘ardl muncul hifdhu al-huqûq al-insân (melindungi hak-hak manusia), dan hifdhu al-karâmah  albasyariyyah (melindungi  kemuliaan  kemanusiaan);  4)  Dari hifdhu  al-mâl muncul al-tanmiyyah  al-iqtishâdiyyah (pengembangan ekonomi)  yang  melahirkan  Sistem  Ekonomi  Islam;  5)  Dari hifdhu  al-nasl muncul bina’ al-usrah al-shâlihah (membangun keluarga salihah).
Dalam  pemikiran  ushul  fiqh  terdapat  tiga  cara  menentukan  legalitas maslahat yang sekaligus membagi maslahat kepada tiga macam yaitu: 26 Pertama, Maslahat yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash, baik al-Qur’an maupun hadits Misalnya, dalam surat al-Baqarah ayat 129 “ Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatid ak dapat berdiri melainkan seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
Kedua, maslahat yang ditolak legalitasnya oleh al (maslahah mulghah) . Artinya  sesuatu  yang  dilihat  manusia  sebagai  suatu  kemaslahatan,  akan tetapi bertentangan dengan al-syari’ seperti yang ditunjukkan oleh nash di atas.  Maka  alasan  penerapan  kemaslahatan  demikian  tidak  bisa dibenarkan. Misalnya, pengembangan  harta  atau  usaha  secara  ribawi dalam  ayat  al-Qur’an. Dan  karena  mereka  menjalankan  riba,  padahal  mereka sungguh telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara  tidak  sah  (bathil),  dan  kami  sediakan  untuk  orang-orang  kafir  diantara mereka adzab yang pedih”.
Ketiga,  maslahah  yang  tidak  terdapat  legalitas  nash  baik  terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (maslahah almursalah). Artinya maslahah  yang  tidak  diperintahkan  di  dalam  al-Qur’an  dan  hadits  akan tetapi  tidak  bertentangan  dengan  keduanya.  Misalnya, pendirian  bank
26 Asafri  Jaya  Bakri,  Maqhasid  Syariah  Menurut  As-Syathibi  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, n.d.), hlm. 144–146.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
syariah sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja.  Dalam  al-Qur’an  atau  hadits  tidak  ada  perintah  untuk mendirikan lembaga keberadaannya tidak di larangan oleh al-Qur’an atau hadits.  Disamping  itu,  keberadaan  lembaga  perbankan  membawa  atau mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  manfaat  tersebut  tidak bertentangan dengan nash seperti prinsip bagi hasil ( akad mudharabah).
Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri  dalam  Konsep  Kesetaraan  Gender Perspektif Maqasid Syariah
Fiqh  adalah  ilmu  yang  terdiri  dari  hukum-hukum  syar'iyyah  yang diperoleh  melalui  metode istidlal ,  namun  hukum-hukum  ini  sering disebut sebagai fiqh. Hukum-hukum fiqhiyyah kini dikenal dengan istilah fiqh,  dan  terminologi  fiqh  tidak  lagi  dimaksudkan  sebagai  alat pemahaman hukum. Dengan  kata lain, fiqh adalah produk hukum  yang dibuat oleh para ulama berdasarkan penafsiran mereka terhadap sebuah kitab. Akibatnya, kebenaran fikih merupakan kebenaran dhanni daripada kebenaran mutlak ( qadh'i ).
Beberapa  upaya  untuk  memodifikasi  hukum  Islam  telah didokumentasikan sepanjang sejarah Islam, baik secara dramatis maupun bertahap.  Hal  ini  tidak  mengherankan,  karena  upaya  pembaruan  syariat Islam  sangat  mungkin  dilakukan  selama  tetap  mengacu  pada  nilai-nilai akhlak al-Qur'an, yang dijabarkan ke dalam enam prinsip utama sebagai berikut: 1) dinamika zaman yang terus berjalan. berkembang, melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial, 2) pembaruan syariat Islam dilakukan terhadap hal-hal yang tidak berkaitan dengan syar'i (prinsip-prinsip dasar agama),  tetapi  hanya  berkisar  pada  persoalan-persoalan  fiqih  (hasil pemikiran  ulama  terhadap  syariah  yang  bersifat  manusiawi,  dan temporal), 3) Pembaruan hukum Islam berdasarkan premis “melestarikan yang lama yang masih berguna sambil mengambil  yang baru yang lebih baik”.  4)  Reformasi    syariat  Islam  harus  dibarengi  dengan  sikap  kritis terhadap  khazanah  ulama  klasik  tanpa  meninggalkan  rasa  hormat terhadapnya. 5) Memahami dan mengkaji seluruh tradisi Islam, termasuk tafsir  Al-Qur'an  atau  hadits,  serta  hukum-hukumnya.  hukum,  dengan memahami  secara  moral,  intelektual,  dan  budaya,  daripada  berfokus secara  eksklusif  pada  ketentuan  hukum  formal  hukum,  yang  seringkali parsial  dan  lokal,  6)  Reformasi  hukum  Islam  tetap  berpegang  pada maqashid  al-ahkam  al-syar'iyyah  dan  bertujuan  untuk  meningkatkan kemaslahatan rakyat.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Gender  pada  dasarnya  adalah  pembedaan  gender  non-biologis  dan non-alami.  Gender  adalah  pembedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan dari segi konstruksi sosial, dan itu melekat pada kodrat Tuhan. Akibatnya, selalu  dan  di  manamana  berbeda.  Perbedaan  yang  sengaja  dibuat,  baik oleh laki-laki maupun perempuan, melalui proses sosial dan budaya yang berlarut-larut, dan bukan merupakan karakter Tuhan.
Jika berbicara tentang fiqh yang merupakan konsekuensi dari ijtihad, maka akan tercipta istibath , yaitu furu'i . Fiqh akan selalu berkembang dan melakukan  perubahan  dalam  merespon  keadaan  yang  berubah.  Ada berbagai  aspek  penting  dalam  pengertian  kesetaraan  gender  dalam keluarga,  antara  lain:  pertama,  bagaimana  hubungan  yang  adil  antara suami  dan  istri  dalam  sebuah  keluarga.  Kemudian,  kesetaraan  gender juga menyajikan konsep keadilan. Kesetaraan dalam hubungan suami istri masih  belum  sepenuhnya  ditegakkan  di  Indonesia.  Konstruksi  sosial perempuan  sebagai  warga  negara  kelas  dua  menghambat  terwujudnya keadilan  ini,  menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  sulit  ketika berhadapan dengan perselisihan rumah tangga.
Konsep  kesetaraan  gender  tidak  boleh  digunakan  untuk membenarkan dominasi satu jenis atas jenis lainnya. Terima kediktatoran dan  pertahankan  hegemoni  selanjutnya.  Ada  perbedaan  antara  pria  dan wanita,  tentu  saja.  Namun  bukan  untuk  menentukan  mana  di  antara keduanya  yang  paling  mulia  dan  terpenting.  Dalam  hal  moralitas  dan agama, yang satu tidak bisa lebih egois dan sombong terhadap yang lain. Karena  perilaku  orang  lain,  tidak  ada  yang  harus  dijauhi  atau  dihina. Kekerasan  fisik,  emosional,  ekonomi,  politik,  atau  sosial  tidak  boleh ditoleransi.
Adapun  ketentuan  tentang  nilai-nilai maqâshid  syariah yang  telah diuraikan  di  atas  jika  dikaitkan  dengan  hak  dan  kewajiban  suami  istri, maka  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut:  a)  Terjaga  agama  diantara keduanya.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  menggunakan  Al-Qur’an,  hadits, dan  hukum  Islam  lainya  sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  rumah tangga. Dengan adanya konsep kesetaraan gender, membuat kedua belah pihak  bisa  menjalankan  hak  dan  kewajibannya.  b)  Terjaga  jiwa  kedua belah  pihak.  Hal  ini  terwujud  dari  hubungan  diantara  keduanya  yang diterapkan  dalam  setiap  keadaan  di  dalam  rumah  tangga.  Secara psikologis  dan  sosiologis  penggunaan  akad-akad  antar  pihak  menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud karena suami istri bisa  menghadapi  masalah  dan  dituntut  untuk  berperilaku,  berpakaian, dan berkomunikasi  secara sopan dan Islami. c) Terjaga akal pikiran. Hal ini  terwujud  dari  adanya  tuntutan  bahwa  suami  istri  bisa mengungkapkan mengenai hak dan kewajiban yang harus ditegakkan. Di sini  terlihat  bahwa  suami  istri  diajak  untuk  berpikir  bersama  ketika menemui  sebuah  masalah  tanpa  ada  yang  dizalimi  oleh  pihak  lain.  d) Terjaga  hartanya.  Hal  ini  terwujud  jelas  dalam  setiap  harta  yang dikeluarkan  oleh  salah  satu  pihak  selalu  berupaya  untuk  menjaga  dan mengalokasikannya dengan baik dan halal. e) Terjaga keturunannya. Hal ini  terwujud  dengan  terjaganya  empat  hal  di  atas,  maka  keturunannya akan  tetap  terjaga,  karena  jika  suami  istri  sudah  bercerai  maka keturunanya  tidak  terjaga  kelangsungan  hidupnya.  Tentu  saja  ini  akan berdampak  baik  bagi  keluarga  dan  keturunannya,  karena  kerap  terjadi dalam  keluarga  yang broken  home masa  depan  anaknya  yang dipertaruhkan dengan demikian keturunanya tidak terjaga dengan baik.

## Penutup
Dalam  mewujudkan  rumah  tangga  harus  mengedepankan  keadilan, kesalingan,  seperti  halnya  saling  bermusyawarah  saling  mewujudkan demokrasi  dan  saling  berbuat  baik  dalam  pergaulan  seperti  yang ditawarkan  konsep  kesetaraan  gender.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut, perlu  adanya  kesadaran  dari  kedua  belah  pihak  supaya  hak  dan kewajiban  sebagai  suami  istri  dapat  terpenuhi.  Sesungguhnya  dalam ajaran  Islam  tidak,  antara  laki-laki  dan  perempuan  dibedakan,  apalagi mendiskriminasikan salah satu pihak, dalam hal ini perempuan. Bahkan ajaran  Islam  membawa  kemaslahatan  dan  kerahmatan  seluruh  alam ( rahmatan  li  al-alamin ).  Dengan  demikian,  maka  lima  prinsip  dalam maqasid syariah bisa tetap terjaga, yaitu: hifdzu ad-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, hifdzu an-nasl .

## Referensi
Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi Al-Muqri. Al Mishbah Al Munir Fi Gharib Al Syarh Al Kabir Li Al Rafi’I . Beirut: Maktabah Lubnan, 1987. Ah.  Soni  Irawan. Maqa ̄ Shid  al-Shari ̄ ah Jasser  Auda  Sebagai  Kajian Alternatif  Terhadap  Permasalahan  Kontemporean. The  Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law . Vol. 3, No. 1, April 2022.
Agus  Hermanto,  Habib  Ismail,  and  Iwanuddin.  “Menjaga  Nilai-Nilai Kesalingan  Dalam  Menjalankan  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Istri Perspektif Fikih Mubadalah.” Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah Dan Hukum

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
4, no. 1 (2022): 43–56. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3.
Alal Al-Fasi. Maqashidal-Syari’ah Al-Islamiyah Wa Makarimaha . Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
Al-Syatiby. Al-Muwafaqat  Fi  Ushul  Al-  Fiqh .  Kairo:  Mustafa  Muhammad, n.d.
Asafri  Jaya  Bakri. Maqhasid  Syariah  Menurut  As-Syathibi .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, n.d.
Fairuz Abadi. Al-Qamus Al-Muhith . Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987. Fuad  Mubarok,  Muhammad,  Ahmad  Sukandi,  and  Maimun.  “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami.” El-Izdiwaj:  Indonesian  Journal  of  Civil  and  Islamic  Family  Law 3,  no.  1
(2022): 75–93. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el- izdiwaj.v3i1.12757.
Haris Hidayatulloh. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2020): hal.145.
Husein  Muhammad. Fiqih  Perempuan:  Refleksi  Kiai  Atas  Tafsir  Wacana Agama Dan Gender . Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
___. Poligami:  Sebuah  Kajian  Kritis  Kontemporer  Seorang  Kiai .  Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
Khoiruddin  Nasution. Hukum  Perkawinan  I:  Dilengkapi  Perbandingan  UU Negara Muslim Kontemporer . Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2005. Muhammad Aziz. “Metode Identifikasi Maqashid Al-Shariah Muhammad Tahir Bin Ashur.” Jurnal Studi Keislaman 1 , no. 1 (2014).
Muhammad  Aziz,  and  Sholikah.  “Metode  Penetapan  Maqoshid  Al-
Syari’ah  (Study  Pemikiran  Abu  Abu  Ishaq  Al-Syatibi.” Ulul  Albab: Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013). https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655. Maida  Hafidz.  “Penerapan  Teori  Qira’ah  Mubadalah  Terhadap  Analisis Waktu  Dan  Jumlah  Jatuhnya  Dalam  Konsep  Talak  Tiga.” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 14 , no. 1 (2022): 22–46.
https://doi.org/https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.584.
Mestika  Zed. Metode  Peneletian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2004.
Nurnazli.  “Penerapan  Kaidah  Maqâshid  Syariah  Dalam  Produk
Perbankan  Syariah.” Ijtimaiyya:  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat Islam 7, no. 1 (2014). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.917. Parta Setiawan. “Metode Penelitian Hukum Pengertian, Macam, Normatif,
Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli.” gurupendidikan.com, 2022.Shidiq,  Ghofar.  “Teori  Maqasid  Al-Syari’ah  Dalam  Hukum Islam.” Sultan Agung 14, no. 1 (2009).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Siregar,  Nirmala  Sari,  and  Fitriani  Lubis.  “Hubungan  Kemampuan Membedakan  Paragraf  Deduktif  Dan  Paragraf  Induktif  Dengan Kemampuan  Menulis  Berita  Siswa  Kelas  X  Madrasah  Aliyah Muhammadiyah 1 Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017.” Basastra 6, no. 3 (2017): 159. https://doi.org/10.24114/bss.v6i3.7817.
Umar Chapra. The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al- Shariah . IDB, 2008.
Wahbah Zuhaili. Ushul Fiqh Al-Islami . Beirut: Darul Fikri, 1986.
Yusuf Qardhawi. Fiqh Maqasid Syariah . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.