## Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan
Putu Ayu Puji Laksmi Dewi 1 , Animah 2* 1 , Yusli Mariadi 3
123 Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

## Abstract
The effectiveness of SIMDA implementation is the result of the extent to which a public sector  organization  can  produce  financial  reports  in  accordance  with  predetermined criteria and in order to assist information technology-based financial management. The purpose of this research to analyze the effectiveness of the implementation of SIMDA in the  regional  secretary  of  Mataram  City,  especially  the  general  section.  The  research method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  with  a  phenomenological approach.  Data  collection  techniques  are  in  the  form  of  library  research  and observation  consisting  of  indepth  interviews  and  documentation.  The  result  of  this research indicate that the implementation of SIMDA at the City of Mataram, especially the general section has been running effectively. This can be seen from the employees who have understood the meaning of SIMDA, the success of the program, the success of the  target,  the  satisfaction  of  using  SIMDA,  and  the  suitability  of  the  results.  Other factors  owned  by  the  regional  secretary  of  Mataram  City  also  support  the  effective implementation  of  SIMDA  such  as  communication,  resources,  disposition,  and bureaucratic structure.
Keywords : effectivenes; financial management; SIMDA.

## Abstrak
Efektivitas  penerapan  SIMDA  adalah  hasil  dari  sejauh  mana  suatu  organisasi  sektor publik dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan dalam rangka untuk membantu pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  penerapan  SIMDA pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  berupa  penelitian  kepustakaan  dan observasi yang terdiri atas wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  SIMDA  pada  sekretariat  daerah  kota  mataram khususnya  bagian  umum  telah  berjalan  secara  efektif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari para  pegawai  yang  telah  memahami  makna  SIMDA,  keberhasilan  program, keberhasilan  sasaran,  kepuasan  penggunaan  SIMDA,  dan  kesesuaian  hasil.  Faktor- faktor  lain  yang  dimiliki  sekretariat  daerah  Kota  Mataram  juga  mendukung  penerapan SIMDA dapat dijalankan secara efektif seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Kata Kunci : efektivitas, pengelolaan keuangan, SIMDA.
1 2* Penulis Koresponden. animahmtr@unram.ac.id

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah membantu mempercepat perkembangan organisasi sektor publik di Indonesia menjadi  lebih  optimal.  Pemerintah  daerah  (Pemda)  dapat  mengendalikan  serta  mengatur  urusan pemerintahannya sendiri menurut undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan agar tercapainya kemakmuran  masyarakat  melalui  pemberdayaan  daerah,  pelayanan  masyarakat,  penguatan  tugas masyarakat,  dan  peningkatan  daya  saing  di  daerah  yang  dipadukan  dengan  prinsip kerakyatan/demokrasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang  kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  menurut  Nag  dalam  Sindonews  (2018)    tidak  sebaik  yang  kita lihat  di  depan  mata.  Terdapat  penyelewengan-penyelewengan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  oleh  aparatur  daerah.  Para  aparatur  daerah  banyak  yang  berlomba-lomba  untuk memperkaya  diri  sendiri  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  korupsi.  Adapun  jenis  korupsi  yang dilakukan seperti penggunaan dana  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), izin berbisnis, dan  penyuapan  pembangunan  proyek  penting  daerah,  telah  menjadi  identitas  otonomi  daerah  saat ini  yang  tidak  memenuhi  kriteria  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik (good  governance). Contohnya seperti di Nusa Tenggara Barat,  Lombok sedang berjalan proyek pembangunan daerah yaitu rest  area tepatnya  pada  wilayah  Senggigi.  Namun,  dalam  pembangunannya  mengalami kegagalan  proyek  karena  longsor.  Menurut  Nur  dalam  Lombokpost  (2021)  pembangunan  proyek tersebut  terindikasi  kasus  korupsi  sehingga  sedang  dilakukan  penyelidikan  oleh  pihak  yang berwajib  karena  menimbulkan  kerugian  negara.  Berdasarkan  hal  tersebut  otonomi  daerah memerlukan  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik (good  governance) dan  pemerintahan    yang bersih dari penyelewengan (clean governance).
Pemberdayaan daerah dalam bentuk otonomi daerah memerlukan pengelolaan yang baik (good governance) oleh  pemerintah  daerah (Syarifuddin,  2020).  Dalam  proses  pelaksanaan good governance, pemerintah  daerah  membutuhkan  sistem  yang  handal  sehingga  dapat  mengumpulkan dan mengolah data serta memberikan informasi kepada pemerintah daerah untuk membantu mereka mengambil  keputusan  tentang  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  daerah  (Ashari  et  al., 2019).  Hal  ini  memberikan  hak  kepada  setiap  daerah  mengembangkan  dan  merencanakan pembangunan  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  tersebut.  Persiapan  terkait  dan  rencana pembangunan meliputi pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 mengenai sistem informasi keuangan daerah, pemerintah daerah harus memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, mengembangkan  kapasitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  dan  transparansi  lembaga  keuangan daerah. Adapun cara untuk menggunakan teknologi informasi adalah menggunakan perangkat lunak (software) sebagai  pendukung  dalam  sistem,  akuntansi  dan  pelaporan.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan suatu  sistem  yang  baik  untuk  mengelola  keuangan  daerah  secara  akurat  (rinci),  tepat  waktu (on time), transparan  dan  bertanggung  jawab.  Sistem  teknologi  yang  digunakan  dalam  mengelola keuangan  organisasi  sektor  publik  telah  dikembangkan  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  yaitu  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA),  berbasis  teknologi yang  dirancang  untuk  membantu  pemerintah  bertanggung  jawab  di  tingkat  pelaporan  serta mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan.
Bagian  umum  sekretariat  daerah  Kota  Mataram adalah  salah  satu  contoh  dari  banyak  instansi pemerintah  yang  mengaplikasikan  SIMDA  untuk  mengelola  laporan  keuangan  sejak  tahun  2008 hingga  saat  ini.  Efektivitas  dalam  penerapan  SIMDA  merupakan  parameter  kegagalan  dan keberhasilan  suatu  organisasi  ketika  mencapai  tujuannya,  dengan  kata  lain  menghasilkan  laporan keuangan  yang  relevan,  andal,  sebanding,  dan  dapat  dipahami  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah No  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  SIMDA  merupakan  sebuah
kebijakan  pemerintah  Kota  Mataram  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah telah digunakan oleh semua satuan kinerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Mataram.
Sehubungan dengan hal diatas, beberapa penelitian tentang efektivitas penerapan SIMDA telah dilakukan  misalnya,  Ermawati  (2018),  Pangestika  dan  Sari  (2016),  Wulandari  (2019)  berpendapat bahwa penerapan SIMDA pada masing-masing pemerintah daerah telah berjalan secara efektif atau sudah terorganisir dengan baik. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh  Hertanto  (2017)  dan  Manossoh  (2017)  yang  menyimpulkan  bahwa  penerapan  SIMDA  dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif atau terdapat beberapa faktor pendukung yang belum terpenuhi dari masing-masing faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi seperti yang dinyatakan teori implementasi kebijkan bahwa suatu kebijakan jika tidak direncanakan dengan  baik  implementasinya  maka,  tujuan  kebijakan  tersebut  tidak  akan  terwujud  begitu  pula sebaliknya.
Berdasarkan  hal  diatas,  penelitian  ini  dilakukan  atas  dasar  peneliti  ingin  menganalisis penerapan  SIMDA  pada  sekretariat  daerah  Kota  Mataram  khususnya  bagian  umum  telah  berjalan efektif atau belum. Peneliti tertarik melakukan penelitian yang didasarkan dari penelitian  Ermawati (2018).  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  objek  penelitiannya  dan indikator yang digunakan untuk menentukan efektivitas juga berbeda.
Teori  implementasi  kebijakan  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  George  Edward  dengan menerbitkan buku yang berjudul Implementing Public Policy. Menurut Nurani (2018) implementasi kebijakan merupakan proses yang penting karena jika kebijakan publik tidak dilaksanakan dengan baik,  tujuan  kebijakan  publik  tidak  akan  tercapai.  Oleh  karena  itu,  jika  kebijakan  publik implementasinya  telah  direncanakan  dan  dipersiapkan  dengan  baik  tetapi  kebijakannya  belum dirumuskan dengan benar, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai, sehingga untuk mencapai tujuan kebijakan diperlukan persiapan kebijakan dan implementasinya yang direncanakan dengan  baik.  Teori  implementasi  kebijakan  ini  memiliki  empat  variabel  penting  yaitu:  (1) Komunikasi (communication) ,  (2)  Sumber  Daya  Manusia (resources) ,  (3)  Disposisi/sikap (diposition) , dan (4) Struktur Birokrasi (bureaucratic structure) .
Menurut  Sedianingsih,  Mustikawati,  and  Soetanto  (2010)  efektif  adalah  bagaimana  Anda melakukan  hal  yang  benar (do  the  right  thing) ,  yaitu  bagaimana  Anda  mencapai  tujuan  tersebut. Menurut Gibson (2001:  120) dalam Pombengi (2018), mendefinikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan  usaha  bersama  sehingga  tujuan  dan  sasaran  itu  menunjukkan  tingkat  efektivitas. Pengorbanan  yang  dikeluarkan  menjadi  penentu  tercapainya  tujuan  dan  sasaran  tersebut. Efektivitas digunakan untuk mengukur antara perencanaan dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Menurut Campbell dalam Baria (2019) terdapat beberapa indikator dalam pengukuran efektivitas  yaitu:  (1)  keberhasilan  program,  keberhasilan  program  yang  efektif  dapat  dilihat  dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan. Efektivitas program dapat dilakukan dengan  kemampuan  pelaksaan  program-program  kerja  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan,  (2)  keberhasilan  sasaran,  keberhasilan  sasaran  yang  efektif  dapat  diukur  dari  seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dari organisasi tersebut terlaksana untuk mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.  Efektivitas  ditinjau  dari  sudut  pencapaian  tujuan  yang  dipusatkan  pada  aspek output,  (3)  kepuasan  terhadap  program,  kepuasan  terhadap  program  dapat  diukur  berdasarkan kepuasan  yang  dirasakan  oleh  orang-orang  yang  menggunakannya  terhadap  kualitas  barang  atau jasa  yang  dihasilkan.  Jika  berkualitas  tentunya  tingkat  kepuasan  pengguna  akan  semakin  tinggi, sehingga  dapat  menimbulkan  keutungan  bagi  organisasi.  Kepuasan  merupakan  suatu  ciri-ciri efektivitas  yang  mengacu  pada  keberhasilan  program  dalam  memenuhi  kebutuhan  orang-orang yang  menggunakan,  dan  (4)  kesesuaian  input  dan  output,  tolak  ukur  efektivitas  untuk  kesesuaian
input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara input dengan output. Jika input tidak sesuai dengan output maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak efektif.
Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh BPKP  (Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan)  sehingga  memberikan  akuntabilitas keuangan  pemerintah  yang  berkualitas  tinggi  untuk  mentransformasi  pemerintahan  daerah,  sektor yang baik menjadi pemerintahan yang lebih baik dan lebih bersih, tujuannya adalah untuk mencapai tanggung jawab. SIMDA merupakan produk penerapan Prinsip E-Government yang dihasilkan dari terbitnya  Ordonansi  No.  3  Tahun  2003  tentang  Strategi  Nasional  Pengembangan  E-Government, selanjutnya diakui dengan adanya Peraturan No. 21 dari Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Perubahan  Kedua  Peraturan  Pemerintah  Pusat  No.  13  tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah (Ganevie, 2018).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I.02 PSAP 01-6) laporan keuangan  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  tentang  posisi  keuangan,  pelaksanaan  anggaran, surplus anggaran, arus kas, dan perubahan ekuitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan  dan evaluasi  alokasi  sumber  daya.  Sedangkan  tujuan  pelaporan  keuangan  sektor  publik secara  khusus  untuk  menyediakan  informasi  yang  berguna  dalam  pengambilan  keputusan  dan menunjukkan tanggung jawab entitas pelapor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif bertujuan  untuk  melakukan  analisis  dan  interpretasi  dari  hasil  wawancara  dengan  harapan  dapat menemukan  makna  dari  suatu  fenomena  (Sugiyono,  2018).  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  fenomenologi.  Menurut  Muhammad  (2018)  fenomenologi  merupakan pendekatan  penelitian  yang  yang  berada  dalam  ranah  pengalaman  manusia.  Penelitian fenomenologi  pada  umumnya  melihat  antara  realitas  dengan  fenomena  yang  terjadi  secara  alami. Riset  fenomenologi  harus  mampu  menjelaskan  makna  secara  umum  yang  terdapat  dalam pengalaman hidup para informan terkait dengan penelitian tersebut.
Penelitan ini menggunakan data yang diolah berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan secara mendalam (indepth interview) kepada informan-informan peneliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer peneliti peroleh dengan  melakukan  wawancara  kepada  informan  kunci  yaitu  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan- Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (PPK-SKPD)  bagian  umum  sekretariat  daerah  Kota  Mataram, pembantu  PPK-SKPD  bagian  umum  sekretariat  daerah  Kota  Mataram,  admin  Badan  Keuangan daerah  Kota  Mataram,  staf  pelaporan  keuangan  Sekretariat  Daerah  Kota  Mataram,  bendahara pengeluaran  sekretariat  daerah  Kota  Mataram,  bendahara  pengeluaran  pembantu  bagian  umum sekretariat daerah Kota Mataram, dan para staf yang relevan dengan penelitian ini. Data Sekunder, merupakan  data  yang  sudah  diolah  atau  yang  penulis  peroleh  dari  dokumen-dokumen  pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum seperti laporan keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (observation). Penelitian  lapangan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan peneliti dan dokumentasi (documentation).
Penelitian  ini  melakukan  pengujian  keabsahan  data  menurut  Sugiyono  (2018:  181)  yang meliputi uji credibility (validitas internal), uji transferability (validitas eksternal), uji dependability (reabilitas),  dan  uji comfirmability (objektivitas).  Uji  kredibilitas  dilakukan  dengan  metode triangulasi, member-check, pengamatan  terus  menerus,  dan  bahan  referensi.  Metode  triangulasi
adalah  metode  dengan  tidak  hanya  mengumpulkan  data  dari  satu  sumber  saja  melainkan  dari banyak sumber yang menunjukkan informasi yang relevan. Member- check merupakan metode yang mengoreksi  ulang  data atau  hasil  wawancara  oleh  subjek  penelitian.  Tujuan member-check adalah untuk memeriksa kembali seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber/informan  penelitian.  Pengamatan  terus-menerus,  agar  penulis  dapat  melihat  data penelitian  dengan  cermat.  Menggunakan  bahan  referensi,  menurut  Sugiyono  (2018:  192)  bahan referensi  merupakan  alat  pendukung  dalam  pembuktikan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti misalnya,  data  hasil  wawancara  yang  didukung  dengan  adanya  rekaman  wawancara,  data  tentang interaksi atau gambaran didukung dengan foto.
Penelitian  ini  berlokasi  di  Kantor  Walikota  Mataram  Sekretariat  Daerah  Kota  Mataram  yang berkedudukan  di  Jalan  Pejanggik  No.  16  Mataram,  Nusa  Tenggara  Barat.  Waktu  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih selama enam bulan terhitung dari tanggal 15 Maret 2021 hingga 30 September 2021.
Penelitian ini menggunakan informan yang dapat memberikan  peneliti informasi yang relevan terkait  dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Informan  tersebut  antara  lain  adalah:  admin  Badan Keuangan  Daerah  Kota  Mataram,  PPK-SKPD  dan  kasubag  bagian  keuangan  sekretariat  daerah Kota  Mataram,  pembuat  laporan  sekretariat  daerah  Kota  Mataram,  pembantu  PPK-SKPD sekretariat  daerah  Kota  Mataram,  bendahara  pengeluaran  sekretariat  daerah  Kota  Mataram, verifikator sekretariat daerah Kota Mataram, pembuat daftar gaji sekretariat daerah Kota Mataram, dan bendahara pengeluaran pembantu setiap bagian sekretariat daerah Kota Mataram.
Tabel 1. Informan Penelitian No. Nama Informan Jabatan 1. Dodik Siswo Suharto, S.Sos Admin  Badan  Keuangan  Daerah  Kota Mataram
2. Desi Tri Mariana, SE PPK-SKPD dan Kasubag Bagian Keuangan  dan  Aset  Sekretariat  Daerah Kota Mataram 3. Siti Rahimah Nurdiana, SH.,M.Ak Pembuat  Laporan  Keuangan  Sekretariat Daerah Kota Mataram
4. Baiq Marniati, SE Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Mataram 5. Nurhidayah Pembantu PPK-SKPD Sekretariat Daerah Kota Mataram 6. Ketut Sumirta Verifikator  Sekretariat  Daerah  Kota Mataram 7. Ari Nurul Haeni Pembuat Daftar gaji 8. Kurniawan, SH Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram 9. Aidin, SE Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kota Mataram 10.  Susan Ariani Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi  Pemerintahan  Sekretariat Daerah Kota Mataram 11.  Siti Maysaroh, SE Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian
No. Nama Informan Jabatan Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Mataram 12.  Baiq Leni Andriani Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram 13.  Lalu Topan Sugiarta Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Sekretariat Daerah Kota Mataram 14.  Lalu Irwan Rahadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota Mataram 15.  Sri Wahyuni Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Mataram 16.  Wahyu Gunawan Pengadministrasi Umum Bagian Keuangan Sumber: Data Primer Diolah (2021).
Model  Miles  dan  Huberman  merupakan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti. Tahapan-tahapan  yang  terdapat  dalam  model  Miles  dan  Huberman  adalah  sebagai  berikut:  (1) Reduksi  Data  ( Data  Reduction), (2)  penyajian  data (data  display), dan  (3)  penarikan kesimpulan/verifikasi.
Reduksi  Data ( Data  Reduction). Sugiyono  (2018:  134)  mendefinisikan  reduksi  data  adalah proses  merangkum,  memilih,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting.  Pada  penelitian  ini,  data yang  kompleks  dan  jumlahnya  banyak  harus  dipilah  oleh  penulis  agar  mendapatkan  data  yang relevan  dengan  tujuan  penelitian  sehingga  dapat  memudahkan  dalam  penarikan  kesimpulan. Peneliti  melakukan  wawancara  dan  dokumentasi  untuk  mempermudah  dalam  proses  mereduksi data.
Penyajian  Data (Data  Display). Menurut  Miles  and  Huberman  dalam  Sugiyono  (2018:  137) menyatakan bahwa “ The most frequent from of display data for qualitative research data in the past has  been  narrative  text”. Hal  tersebut  menyatakan  bahwa  penyajian  data  yang  sering  digunakan dalam  penelitian  kualitatif adalah  berupa  uraian  kalimat atau  narasi  (Tanzeh  et al.,  2020).  Setelah melakukan  reduksi  data,  penulis  melakukan  penyajian  data  secara  terstruktur  dan  sistematis sehingga data tersebut memiliki pola hubungan yang dapat menghasilkan informasi.
Penarikan  Kesimpulan/Verifikasi.  Sugiyono  (2018:  141)  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi merupakan  tahap  akhir  dalam  teknik  analisis  data,  dimana  dalam  kesimpulan  tersebut  terdapat makna  data  yang  dapat  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Kesimpulan  yang  ditarik  harus  memiliki bukti data yang valid dari tahap pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  dilapangan  dengan  cara  mewawancarai informan, mengumpulkan bukti dokumentasi, dan mencari teori yang sejalan dengan penelitian ini, selanjutnya  peneliti  melakukan  interpretasi  atas  data  yang  telah  didapatkan.  Interpretasi  atas  data yang  telah  dikumpulkan  dilakukan  sesuai  dengan  teori  yang  mendukung  hasil  penelitian  ini. Adapun hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasannya diinterpretasikan sebagai berikut:

## Pemahaman Mengenai SIMDA untuk Pengelolaan Keuangan
Secara general (umum)  para  pegawai/staf  pada  bagian  umum  sekretariat  daerah  khususnya yang tugasnya di bidang keuangan sudah memahami makna SIMDA. Pendapat dari para staf bagian keuangan  sudah  sesuai  dengan  pengertian  SIMDA  yang  seharusnya.  Menurut  hasil  wawancara dengan  salah  satu  staf  yaitu  Ibu  Siti  Rahimah  Nurdiana  selaku  pembuat  laporan  keuangan sekretariat  daerah  Kota  Mataram  mendefinisikan  SIMDA  sebagai  sistem  yang  dapat  membantu membuat laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan PPK-SKPD yaitu Ibu Desi Tri Mariana yang menyatakan bahwa SIMDA merupakan sistem yang membantu para staf mengelola keuangan dimulai dari perencanaan hingga proses pencairan dana. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil  wawancara  secara  menyeluruh  dengan  seluruh  pegawai  dibidang  keuangan  bahwa  Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  merupakan  suatu  aplikasi  yang  membantu  dalam  proses pengerjaan  keuangan  atau  mengelola  laporan  keuangan  terutama  penatausahaannya  dimulai  dari perencanaan anggaran hingga proses pencairan dana.
Transaksi-transaksi  merupakan  data  awal  yang  harus  diolah  untuk  membentuk  suatu  laporan keuangan. Transaksi tersebut di input ke dalam SIMDA sehingga menjadi sebuah jurnal. Hasil dari jurnal  tersebut  yang  akan  diolah  oleh  SIMDA  sehingga  membentuk  laporan  keuangan.  Adapun prosedur  pengelolaan  laporan  keuangan  dengan  menggunakan  SIMDA  pada  bagian  umum sekretariat  daerah  Kota  Mataram  adalah  sebagai  berikut:  (1)  prosedur  penganggaran,  merupakan tahap awal dalam pengelolaan data keuangan yang akan membentuk anggaran kinerja dalam kurun waktu  satu  tahun.  Prosedur  penganggaran  dimulai  dari  tahap  penyusunan  RKA  (Rencana  Kerja Anggaran)  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyusunan  anggaran  kas  dan  terbentuklah  DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dimana dalam DPA terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan, (2) prosedur penatausahaan pengeluaran kas, merupakan prosedur saat terjadi pengeluaran kas dimulai dari  penerbitan  SPD  (Surat  Penyediaan  Dana)  yang  merupakan  dasar  untuk  penerbitan  SPP  (Surat Perintah Pembayaran). Prosedur keluarnya SPP dimulai dari pembuatan SPP hingga verifikasi SPP. Setelah verifikasi SPP diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan melakukan verifikasi SPM. Setelah  verifikasi  SPM  maka  SP2D  (Surat  Perintah  Pencairan  Dana)  akan  terbit  dan  kemudian melakukan verifikasi SP2D. Setelah itu, membuat SPJ (Surat PertanggungJawaban) dan melakukan pengesahan  SPJ.  Terakhir  adalah  melakukan  penerimaan  dan  penyetoran  pajak.  Dalam  aplikasi SIMDA terdapat beberapa jenis pembayaran, yaitu:  UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah  Uang),  LS  (Langsung),  dan  Nihil,  dan  (3)  prosedur  pelaporan  dan  akuntansi,  dalam penerapan SIMDA prosedur akuntansi terdiri dari memasukkan saldo awal kemudian memasukkan data  transaksi  dan  melakukan  koreksi  atau  penyesuaian  jika  terjadi  kesalahan.  Apabila  terjadi kesalahan  maka  memerlukan  penyesuaian  dengan  cara  bagian  pengurus  laporan  keuangan sekretariat  daerah  bersurat  kepada  BKD  bahwa  terdapat  perubahan,  kemudian  bagian  pelaporan keuangan dari BKD yang akan mengoreksi kesalahan tersebut. Prosedur pelaporan dilakukan ketika laporan  keuangan  telah  selesai  dan  dikirim  datanya  kepada  Kementrian  Keuangan  secara  online melalui SIMDA.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Ermawati  (2018)  bahwa  para  pegawai  telah memahami makna SIMDA yang merupakan aplikasi untuk mengelola keuangan secara lebih mudah dari  proses  memasukkan  data  hingga  menjadi  laporan  keuangan  dan  penggunaan  SIMDA  untuk pengelolaan keuangan  secara terintegrasi pada bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram.

## Perbedaan  Sebelum  dan  Sesudah  Penggunaan  SIMDA  pada  Bagian  Umum  Sekretariat Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Wulandari  (2019)  kualitas  yang dapat dilihat dari perbedaan penggunaan SIMDA dengan Microsoft excel adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penerapan SIMDA
Hasil Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian Lapangan No. Kualitas Microsoft excel SIMDA 1. Ketepatan Pengumpulan  laporan  keuangan tidak tepat waktu, karena sekretariat  daerah  terdiri  dari sembilan bagian-bagian yang laporan keuangannya akan dikonsolidasi  pada  bagian  umum sehingga ketepatan waktu pengumpulan dapat terlewat. Pengumpulan  laporan  keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu,  hal  tersebut  dikarenakan sembilan  bagian  dari  sekretariat daerah hanya menginput transaksi  melalui  SIMDA  dan selanjutnya  akan  diproses  oleh SIMDA menjadi laporan keuangan. 2. Ketelitian Penyusunan  laporan  keuangan diragukan  keakuratannya  karena dikerjakan secara manual sehingga  rentan  terjadi  kesalahan dari sekian banyak  transaksi  yang ada di sekretariat daerah. Penyusunan  laporan  keuangan dapat  dipercaya  karena  terdapat rumus-rumus  yang  telah  diatur oleh SIMDA. 3. Kecepatan   Transaksi laporan keuangan sangat banyak pada bagian umum sekretariat  daerah  sehingga  jika dikerjakan secara manual membutuhkan banyak waktu. Pengerjaan  laporan  keuangan walaupun  transaksinya  banyak dapat  cepat  diselesaikan  karena SIMDA  telah  mengatur  hal-hal tersebut secara otomatis.
Sumber: Data Primer Bagian Umum Sekretariat Daerah, Diolah.
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan laporan keuangan pada bagian umum sekretariat  daerah  Kota  Mataram  lebih  baik  menggunakan  SIMDA  daripada  mengolahnya  dengan Microsoft  excel. Selain  berdasarkan  tabel  diatas,  hasil  wawancara  dari  informan  peneliti  yang bernama  Ibu  Desi  Tri  Mariana  selaku  PPK-SKPD  dan  Kasubag  bagian  keuangan  dan  aset menyatakan  bahwa  sebelum  menggunakan  SIMDA  para  pegawai  menyusun  laporan  keuangan dengan  menggunakan Microsoft  Excel sehingga  rentan  terjadi  kesalahan  dan  penyelesaian  laporan keuangan  menjadi  lebih  lama,  sedangkan  setelah  menggunakan  SIMDA  dalam  mengelola  laporan keuangan menjadi lebih efektif.
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pengelolaan  laporan  keuangan menggunakan Microsoft excel membutuhkan waktu yang lebih lama dan keakuratan dalam laporan keuangannya dapat diragukan, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2019).

## Keberhasilan  Program  Pemerintah  Menerapkan  SIMDA  pada  Bagian  Umum  Sekretariat Daerah Kota Mataram
Hal utama yang dapat dilihat dalam keberhasilan program SIMDA pada sekretariat daerah Kota Mataram  khususnya  bagian  umum  adalah  kemudahan  dalam  mengaplikasikan  program  tersebut bagi staf keuangan sekretariat daerah. SIMDA hanya membutuhkan jaringan internet dan komputer agar dapat diakses. Selain itu, hal lain yang dapat dilihat dari keberhasilan program SIMDA adalah ketepatan  dan  kecepatan  waktu  dalam  menangkap  perintah.  Penangkapan  perintah  disini  memiliki arti  kecepatan  dan  ketepatan  dalam  mengolah  data  keuangan,  dimulai  dari  memasukkan  transaksi hingga menjadi laporan keuangan.
Kemudian  unsur  lain  yang  mendukung  keberhasilan  program  adalah  tampilan  SIMDA  yang
sederhana dan mudah dipahami oleh para staf, seperti penggunaan Bahasa Indonesia dalam aplikasi tersebut sehingga memudahkan staf yang tidak bisa berbahasa asing untuk menggunakannya. Selain itu,  setiap  akun  yang  menggunakan  SIMDA  memiliki  kode  sandi (password) masing-masing sehingga keamanan akun pengguna terjamin.
Berdasarkan  hasil  wawancara  seluruh  staf  keuangan  sekretariat  daerah  Kota  Mataram  (lihat lampiran  hasil  wawancara)  dan  indikator  keberhasilan  program  yang  efektif  menurut  Campbell dalam  Firdaus  (2017),  dapat  disimpulkan  bahwa  program  pemerintah  menerapkan  SIMDA  di bagian  umum  sekretariat  daerah  sudah  berhasil  sehingga  tujuan  pemerintah  menerapkan  SIMDA juga dikatakan berhasil menurut BPKP (2021).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pangestika  et  al.,  (2016) bahwa pemerintah telah berhasil dalam menerapkan SIMDA pada sekretariat daerah Kota Mataram sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik.

## Keberhasilan Sasaran Penerapan SIMDA
Hal  utama  yang  dapat  dilihat  dari  keberhasilan  sasaran  penggunaan  SIMDA  pada  sekretariat daerah adalah aplikasi tersebut sangat berprioritas pada keakuratan, ketepatan dan kecepatan dalam menyusun  laporan  keuangan.  selain  itu  dapat  dilihat  dari  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dapat digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  dalam  pengelolaan  keuangan  selanjutnya.  Kemudian keberhasilan  sasaran  penggunaan  SIMDA  dapat  dilihat  pula  dari  kemudahan  membandingkan laporan  keuangan  tahun  sebelumnya  dengan  tahun  sekarang  sehingga  tergolong  efektif  dalam membantu pengguna laporan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai laporan keuangan secara cepat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  indikator  keberhasilan  program  yang  efektif  menurut Campbell  dalam  Firdaus  (2017)  menunjukkan  bahwa  sasaran  pemerintah  dalam  menerapkan SIMDA telah berhasil di OPD sekretariat daerah Kota Mataram. Hal tersebut sangat membantu bagi pemerintah daerah dan seluruh jajarannya dalam mengelola laporan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah namun dengan hasil yang baik dan lengkap.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wulandari  (2019)  bahwa keberhasilan  sasaran  dalam  penerapan  SIMDA  telah  terorganisir  dengan  baik  sehingga  mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai antara masukan (input) dengan keluaran (output).

## Kepuasan Pengguna SIMDA
Menurut  Campbell  dalam  Firdaus  (2017)  bahwa  kepuasan  terhadap  program  dapat  diukur berdasarkan  apa  dirasakan  oleh  orang-orang  yang  menggunakannya,  sehingga  dapat  melihat kualitas dari program tersebut. Indikator kepuasan para pegawai dan staf bagian umum sekretariat daerah juga  tidak  kalah  penting  dari  yang  lain.  Kepuasan  pengguna  SIMDA  dapat  menentukan seberapa nyaman dan mampu mereka dalam mengaplikasikan SIMDA.
Hal  utama  yang  dapat  dilihat  dari  kepuasan  pengguna  SIMDA  pada  sekretariat  daerah adalah kepuasan akan tampilan layar (interface) aplikasi tersebut yang sangat sederhana (simple) sehingga para staf merasa nyaman dalam menggunakannya. Kemudian para staf merasa puas dengan output yang  dihasilkan  oleh  SIMDA,  yaitu  laporan  keuangan  yang  akurat  dan  lengkap  sehingga  jika terdapat kekeliruan yang terjadi dapat terdeteksi secara langsung. Selain itu, para staf  merasa puas dengan  kecepatan  dan  ketepatan  waktu  dalam  menggunakan  SIMDA  sehingga  dapat  lebih  cepat menyelesaikan pekerjaan. Para staf juga merasa puas akan informasi-informasi mengenai keuangan yang didapatkan melalui aplikasi SIMDA.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ermawati  (2018),    Firdaus (2017),  Pangestika  (2016),  dan  Wulandari  (2019)  bahwa  para  pegawai  merasa  puas  dan  terbantu dengan adanya SIMDA untuk membantu dalam mengelola laporan keuangan pada sekretariat daerah

## Kota Mataram.

## Kesesuaian Hasil Penerapan SIMDA
Menurut Campbell dalam Firdaus (2017) tolak ukur efektivitas untuk kesesuaian input dengan output  dapat  dilihat  dari  perbandingan  antara  masukan  dengan  keluaran.  Pada  sekretariat  daerah Kota  Mataram  perbandingan  input  dengan  output  tidak  pernah  mengalami  perbedaan  karena  jika para staf menginput hal yang berbeda SIMDA otomatis tidak bisa terisi. Menurut Ibu Susan  Arini selaku  bendahara  pengeluaran  bagian  administrasi  pembangunan  menyatakan  bahwa  semua  telah diatur oleh SIMDA, jika kas untuk triwulan pertama sebesar Rp. 100.000.00,00 yang diperbolehkan untuk digunakan maka, apabila melewati hal tersebut SIMDA secara otomatis tidak dapat diisi. Hal tersebut  didukung  oleh  pernyataan  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Aidin  selaku  bendahara pengeluaran  bagian  organisasi  bahwa  dalam  setiap  triwulan  anggaran  telah  dibagi  sehingga  jika anggaran untuk triwulan satu misalnya melebihi batas maka tidak akan bisa di input.
Berdasarkan  hal  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kesesuaian  hasil  input  dengan  output  dapat dikatakan telah efektif. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Campbell dalam Firdaus (2017) tolak ukur efektivitas untuk kesesuaian input dengan output dapat dilihat dari perbandingan antara  masukan  dengan  keluaran.  Jika  input  tidak  sesuai  dengan  output  maka  dapat  dikatakan bahwa  program  tersebut  tidak  efektif.  Berdasarkan  teori  yang  telah  dikemukakan  oleh  Hamilton dalam Hertanto (2017) laporan keuangan yang efektif memenuhi kriteria sebagai berikut:

## Tabel 3. Kriteria Laporan Keuangan Efektif
No. Kriteria Menurut Hamilton Hasil Penelitian Lapangan 1. Dapat dipercaya Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)  dapat  dipercaya.  Sesuai  dengan  pemaparan  oleh informan  peneliti,  laporan  keuangan  yang  telah  dibuat  di  SIMDA terlebih  dahulu  melalui  tahap  verifikasi  yang  dilakukan  oleh verifikator  bagian  umum  sekretariat  daerah  Kota  Mataram. Verifikator  akan  mengecek  kembali  laporan-laporan  tersebut  telah sesuai atau tidak dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 2. Ketepatan Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)  memiliki  ketepatan  yang  baik  dari  segi  bentuk laporan  maupun  formatnya.  Sesuai  dengan  pemaparan  informan peneliti, laporan keuangan pada bagian umum sekretariat daerah Kota Mataram dilakukan rekonsiliasi. 3. Tepat waktu Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)  dilaporkan  secara  tepat  waktu.  Sesuai  dengan pemaparan  informan  peneliti  bahwa  SIMDA  secara  online  dapat men transfer dokumen laporan keuangan langsung kepada kementrian keuangan  sehingga  pelaporannya  dapat  dilaksanakan  secara  tepat waktu. 4. Bentuk-bentuk laporan Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Sesuai pemaparan  informan  peneliti,  laporan  keuangan  bagian  umum sekretariat  daerah  mematuhi  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAP). Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  SIMDA  antara  lain:  (1) jurnal,  (2)  laporan  realisasi  anggaran,  (3)  laporan  operasional,  (4) laporan  perubahan  ekuitas,  (4)  jurnal  penyesuaian,  dan  laporan pertanggungjawaban (SPJ)
Sumber: Data Primer Bagian Umum Sekretariat Daerah, Diolah.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kesesuaian  laporan  keuangan  yang dihasilkan oleh SIMDA sudah sesuai dengan kriteria laporan keuangan yang efektif. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hertanto  (2017)  bahwa  laporan  keuangan  yang dihasilkan SIMDA tidak hanya memenuhi kriteria laporan keuangan yang efektif menurut Hamilton dalam  namun  juga  memenuhi  kriteria  laporan  keuangan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP).

## Faktor-Faktor  Pendukung  dalam  Menerapkan  SIMDA  Pada  Sekretariat  Daerah  Kota Mataram
Komunikasi. Menurut Edward dalam  Nurani (2018) komunikasi  yang baik dan terarah dapat membantu  para  implementor  atau  pelaksana  kebijakan  dapat  menerapkan  kebijakan  yang  baik. Sedangkan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Manossoh  (2017)  implementasi  atau penerapan sebuah kebijakan memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain.
Penerapan  SIMDA  pada  bagian  umum  sekretariat  daerah  Kota  Mataram  dikatakan  berhasil karena  faktor  pendukung  seperti  komunikasi  berjalan  dengan  lancar.  Komunikasi  antara  atasan dengan pegawainya terjalin dengan baik, para pegawai sangat aktif dalam bertanya mengenai hal- hal  yang  mereka  kurang  pahami  dari  penerapan  SIMDA  kepada  atasannya.  Jika  atasannya mengetahui  jawabannya  maka  jawaban  tersebut  akan  dijelaskan  langsung  kepada  para  pegawai, namun jika kurang memahami maka pertanyaan tersebut akan ditampung untuk ditanyakan kepada pihak lain yang lebih ahli dalam hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Hertanto (2017), komunikasi harus luas dan mampu untuk berkoordinasi dengan pihak lain agar  implementor  dapat  memahami  suatu  kebijakan  secara  lebih  luas  dan  terarah.  Hal  tersebut sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ermawati  (2018)  bahwa  komunikasi  mendukung penerapan SIMDA sehingga dapat berjalan dengan baik.
Sumber  Daya. Menurut Edward  dalam  Nurani  (2018) menyatakan  jika  suatu  kebijakan  telah dikomunikasikan  dengan  baik  namun  sumber  dayanya  tidak  memadai  baik  itu  dari  segi  sumber daya  manusia  maupun  sumber  daya  yang  lain  maka  kebijakan  itu  implementasinya  tidak  akan berjalan dengan efektif.
Sumber daya pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum dapat dikatakan sudah  memadai  dari  segi  jaringan,  perangkat  lunak hardware dan software ,  dan  keahlian  sumber daya  manusianya.  Namun,  menurut  Ibu  Siti  Maysaroh  selaku  bendahara  pengeluaran  pembantu bagian  protokol  dan  komunikasi  pimpinan  (prokopim)  sekretariat  daerah  Kota  Mataram mengatakan  bahwa  jika  dilihat  dari  sumber  daya  seperti  server untuk  sekretariat  daerah  masih kurang  karena  untuk  SIMDA  sampai  sekarang  kita  terpusat  di  bagian  umum, sehingga  para  staf keuangan  yang  ruangannya  terletak  di  lantai  dua  dan  tiga  harus  turun  ke  lantai  satu  untuk melakukan entry data.  keahlian  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  pada  sekretariat  daerah  Kota Mataram  dapat  dikatakan  sudah  memadai  namun,  menuurt  Ibu  Baiq  Marniati  selaku  bendahara pengeluaran  sekretariat  daerah  Kota  Mataram.  Beliau  menyatakan  bahwa  banyak  pegawai  yang sudah menua sehingga kecepatan dan kecekatan serta ketelitian dalam menginput data mengalami penurunan. Selain itu, pegawai baru yang masuk ke sekretariat daerah Kota Mataram tidak pernah memiliki  pengalaman  dalam  mengelola  laporan  keuangan,  sehingga  mereka  membutuhkan  waktu yang lama untuk mempelajari hal tersebut.
Faktor  penghambat  yang  dapat  peneliti  temukan  pada  sumber  daya  khususnya  keahlian  para pegawai  adalah  dipengaruhi  oleh  faktor usia  dan  pendidikan.  Faktor  usia  menyebabkan  kecepatan dan  ketepatan  saat  mengolah  data  mulai  menurun  tidak  seperti  sumber  daya  manusia  yang  masih muda  dan  segar  sehingga  dapat  lebih  cepat  dalam  menginput  data.  Kemudian  dari  segi  faktor pendidikan  terdapat  pegawai  yang  tidak  ahli  dalam  menyusun  laporan  keuangan  sehingga  perlu
diberikan pelatihan.
Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Manossoh (2017) bahwa penerapan SIMDA didukung oleh sumber daya manusia yang ahli atau handal dalam menggunakan aplikasi  SIMDA.  Selain  itu  didukung  oleh  sumber  daya  perangkat  lunak (software) dan  perangkat keras (hardware) serta jaringan internet.
Disposisi/Sikap. Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Hertanto  (2017)  disposisi implementor  terdiri  dari  respon  dan  pemahaman  para  pelaksana  kebijakan  mengenai  kebijakan tersebut.  Sedangkan  menurut  Edward  dalam  Nurani  (2018)  jika  sikap  dari  implementor  atau pelaksana kebijakan berbeda dengan sikap pembuat kebijakan maka, kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif.
Peneliti  menemukan  adanya  semangat  dan  respon  yang  baik  oleh  para  pegawai  dengan diterapkan SIMDA di sekretariat daerah Kota Mataram ini. Mereka menyadari bahwa penggunaan SIMDA  dapat  membantu  mereka  dalam  mengelola  laporan  keuangan  secara  praktis  sehingga pekerjaan tidak banyak yang menumpuk seperti saat mengerjakan laporan keuangan secara manual dengan  menggunakan Microsoft  excel. Disamping  itu,  selain  respon  yang  baik  dari  para  pegawai diperlukan  pemahaman  untuk  apa  kebijakan  penerapan  SIMDA  ini  dibuat.Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Manossoh  (2017)  bahwa  respon  dan  pemahaman yang baik dari karyawan akan membuat penerapan SIMDA menjadi efektif dan optimal.
Struktur  Birokrasi. Menurut  Edward  dalam  Nurani  (2018)  bahwa  dalam  menjalankan kebijakan  memerlukan  kerjasama  dengan  banyak  orang.  Hal  yang  berpengaruh  dalam  struktur organisasi adalah tingkat pengawasan terhadap para pelaksana kebijakan. Tingkat pengawasan pada sekretariat  daerah  Kota  Mataram  berlapis-lapis,  dari  segi  controllingnya,  dari  segi  pertama  input data, kemudian di verifikasi, dan dilakukan rekonsiliasi. Selain itu, SIMDA tidak pernah mengalami kegagalan  sistem  pada  sekretariat  daerah  Kota  Mataram  karena  selalu  diawasi  oleh  badan  yang membuat  yaitu BPKP melalui perantara dengan  BKD sehingga  yang dapat menggunakan SIMDA online hanya orang-orang tertentu yang diberikan izin.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ermawati  (2018)  bahwa pengaplikasian SIMDA tidak pernah mengalami kegagalan sistem, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat  pegawasan  di  sekretariat  daerah  Kota  Mataram  dapat  dikategorikan  baik.  Jika  terjadi kesalahan hanya disebabkan oleh human error bukan dari sistem SIMDA itu sendiri.

## Efektivitas Penerapan SIMDA Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram
Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  pada  bagian  umum  sekretariat daerah  Kota  Mataram  dikatakan  sudah  efektif.  Hal  ini  berdasarkan  pada  teori  pengukuran efektivitas  menurut  Campbell  dalam  Baria  (2019)  bahwa  terdapat  beberapa  indikator  dalam pengukuran  Efektivitas  yaitu  keberhasilan  program,  keberhasilan  sasaran,  kepuasan  terhadap program, dan kesesuaian input dengan output.
Indikator keberhasilan program, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa program pemerintah dalam  menerapkan  SIMDA  untuk  pengelolaan  keuangan  di  bagian  umum  sekretariat  daerah  telah berhasil.  Para  pegawai  sangat  memahami  mengenai  SIMDA  dari  proses  menginput  hingga menghasilkan  output.  Kemudian  indikator  kedua  yaitu  keberhasilan  sasaran,  seperti  yang  telah diuraikan  sebelumnya  bahwa  sasaran  penerapan  SIMDA  adalah  OPD  di  Kota  Mataram  dan  hal tersebut  telah  berhasil  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  kebijakannya  telah  dijalankan  dengan  baik oleh  para  pelaksana  kebijakan.  Selanjutnya  indikator  ketiga  adalah  kepuasan  terhadap  program, dalam hal kepuasan terhadap program SIMDA seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, para pegawai sekretariat daerah Kota Mataram khususnya pada bagian umum merasa sangat puas dengan adanya program tersebut. Hal itu dikarenakan dengan menginput transaksi saja setelahnya SIMDA
yang  akan  mengelola  seluruh  transaksi  tersebut  menjadi  laporan  keuangan.  Terakhir,  indikator kesesuaian input dan output,seperti yang telah penulis uraikan diatas bahwa laporan keuangan yang dihasilkan  oleh  SIMDA  memenuhi  kriteria  laporan  keuangan  efektif  dan  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), Pangestika dan Sari (2016), dan Wulandari (2019)  berpendapat bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah  (SIMDA)  pada  masing-masing  pemerintah  daerah  telah  berjalan  secara  efektif  atau  sudah terorganisir  dengan  baik  dan  dibantu  dengan  faktor-faktor  pendorong  yang  ada  sehingga  membuat penerapan SIMDA menjadi lebih baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA) sudah efektif dijalankan pada sekretariat daerah Kota Mataram khususnya bagian umum. Sesuai dengan pengukuran efektivitas menurut Campbell yaitu, keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan pengguna, dan kesesuaian input dengan output.
Kebijakan  penerapan  SIMDA  pada  bagian  umum  sekretariat  daerah  Kota  Mataram  telah berhasil dan para pegawai merasa senang dengan adanya program tersebut. Kesesuaian hasil yang dihasilkan  dengan  menggunakan  SIMDA  memenuhi  kriteria  laporan  keuangan  yang  efektif  yaitu, dapat dipercaya, ketepatan, tepat waktu, dan bentuk-bentuk laporan. Selain itu efektivitas penerapan SIMDA di dorong oleh beberapa faktor, pertama adalah komunikasi, antara pimpinan dengan para pegawai  serta  pihak  lain  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  dilakukan  dengan  aktif,  kemudian  yang kedua adalah sumber daya,  sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat lunak dan keras serta  sumber  daya  jaringan  sudah  memadai  namun,  terdapat  hambatan  pada  bagian  server  dan pegawai  baru,  faktor  selanjutnya  disposisi/sikap,  respon  para  pegawai  dengan  adanya  SIMDA sangat baik dan bersemangat, dan faktor terakhir adalah struktur birokrasi, tingkat pengawasan yag ada  berlapis  dimulai  dari  pengawasan  dari  atasan  langsung,  verifikasi  data  oleh  verifikator  dan melakukan rekonsiliasi tiap bulan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi penelitian baik secara teoritis, praktis dan kebijakan.  Implikasi  penelitian  secara  teoritis  dapat  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  para pembaca  tentang  efektivitas  penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA).  Secara teoritis  juga  menambah  pengetahuan  mengenai  teori  implementasi  kebijakan,  dimana  suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik jika implementasinya atau pelaksana kebijakannya tidak menjalankan  kebijakan  tersebut  dengan  baik.  Begitu  pula  sebaliknya,  implementasi  tidak  dapat dilakukan dengan baik apabila kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik.
Implikasi  dari  penelitian  ini  bagi  para  pegawai  sekretariat  daerah  Kota  Mataram  adalah  dapat dijadikan  sebagai  acuan  dalam  menerapkan  SIMDA  menjadi  lebih  efektif.  Selain  itu  implikasi penelitian  ini  secara  praktis  bagi  pemerintah  adalah  dapat  dijadikan acuan  dalam mengembangkan sistem-sistem  baru  agar  dapat  berjalan  efektif  seperti  penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah (SIMDA) ini.
Saran  yang  dapat  peneliti  ajukan  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  penerapan  SIMDA untuk pengelolaan keuangan pada sekretariat daerah Kota Mataram adalah lebih meningkatkan serta mengembangkan server agar  SIMDA  dapat  diaplikasikan  oleh  para  bendahara-bendahara  dan pegawai  keuangan  di  ruangan  mereka  masing-masing.  Selain  itu,  kualifikasi  pendidikan  dan kompetensi  harus  diperhatikan  untuk  calon  pegawai  bagian  keuangan  karena  terdapat  beberapa pegawai  yang  belum  pernah  mempelajari  mengenai  penyusunan  laporan  keuangan  sehingga  tidak dapat menyusun laporan keuangan dengan baik sehingga memerlukan pelatihan terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari,  M.  R.,  &  Riharjo,  I.  B.  (2019). Peran  Akuntansi  dalam  Mewujudkan  Good  Governance (Studi  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Surabaya)  Ikhsan  Budi  Riharjo  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya . Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(1), 6. Retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1859/1867/
Baria, K. (2019). Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Unuversitas Muhammadiya Makassar 2019, 53 (9), 1689–1699. Retrieved from
www.journal.uta45jakarta.ac.id
BPKP  (2021) . Pengenalan  SIstem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA). Retrieved  from http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp
Ermawati.  (2018). Efektifitas  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Pada Pemerintah Kota Makassar . (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar) Retrieved from https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2784-Full_Text.pdf
Firdaus,  K.  (2017). Efektifitas  Layanan  Mobile  Application . Unair , 6 (4),  1–28.  Retrieved  from http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-lna13ce4a8cefull.pdf Ganevie,  M.  (2018). Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam  Penyusunan  Laporan Keuangan  pada  Biro  Umum  dan  Perlengkapan  Setdaprovsu  Berdasarkan  SAP .  Retrieved from http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8090
Hertanto,  Y.  (2017). Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan
Terhadap Efektifitas Pelaporan Keuangan . 283. Retrieved from
https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1424/910 Nur.  (2021,  September  1). Ungkap  Kasus  Longsor  Senggigi,  NTB .  Lombokpost.  Retrieved  from https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/01/09/2021/dewan-minta-polres-lebih-serius- ungkap-kasus-longsor-senggigi/
Manossoh,  H.  (2017). Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) Keuangan  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Manado ,  32.  Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/download/14426/13999 Muhammad,  F.  (2018). Fenomenologi  dalam  penelitian  ilmu  sosial .  Retrieved  from https://www.google.co.id/books/edition/Fenomenologi/lsx1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq= fenomenologi&printsec=frontcover
Pangestika,  A.  dan  Sari,  Y.  P.  (2016). Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemn  Daerah (SIMDA)  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD) Kabupaten  Tegal .  Seminar  Nasional  IPTEK  Terapan  (SENIT),  1–4.  Retrieved  from https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/prosiding/article/view/372/356
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 . (2020). 1–445. Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). 76–99. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010.  (2010). International  Institute  for  Environment  and Development , 07/80 (2), 125. Retrieved from
https://arxiv.org/pdf/1707.06526.pdf%0Ahttps://www.yrpri.org%0Ahttp://weekly.cnbnews.co m/news/article.html?no=124000%0Ahttps://www.fordfoundation.org/%0Ahttp://bibliotecavirt ual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120731051903/prep%0Ahttp://webpc.cia Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  (Lampiran  I.02  PSAP  01-6).  (2016). Penyajian Laporan Keungan , 1 , 24. Retrieved from
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8& ved=0ahUKEwjboYLY75jNAhVBp5QKHTPVCE0QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fstaf f.blog.ui.ac.id%2Fmartani%2Ffiles%2F2011%2F04%2FED-PSAK-

## 1.pdf&usg=AFQjCNFBiJ9pm7nmkVsp8fxaH6M4Soj3dA&sig2=C
Pombengi, J. D. (2018). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, 4(58). Retrieved from http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19779/19378
Sedianingsih,  Mustikawati,  F.,  &  Soetanto,  N.  P.  (2010). Teori  dan  Praktik  Administrasi Kesekretariatan (1st ed.). Jakarta: Kencana.
Nag.  (2018,  Maret  1). Problematika  Otonomi  Daerah  Zaman  Now! .  Sindonews.  Retrieved  from https://nasional.sindonews.com/berita/1285969/18/problematika-otonomi-daerah-zaman- now/10
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kualitatif (S.  Y.  Suryandari  (Ed.);  3rd  ed.).  Bandung: Alfabeta.
Syarifuddin,  D.  (2020).  Analisis  Implementasi  Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA) di Pemerintah Kabupaten Sarmi. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah , 5 (2), 174–198. Retrieved from http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/1287/1057
Wulandari, D. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada  Dppka  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe , 3Wulandari (2),  114–122.  Retrieved  from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8361/7932