S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue II, May 2023; 503-520 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi
Susi Eka Wahyuni 1* , Achmad Abubakar 2
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 susiekawahyuni13@gmail.com, 2 achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 23 Oktober 2022] [Reviewed: 12 April 2023] [Revised: 06 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  tentang  “Menggadaikan  Harta Anak  Yatim  Sebagai  Tebusan  Hutang  (Perspektif  Mazhab  Syafi’I  dan  Mazhab  Hanafi). Untuk menjawab  permasalahan  tersebut,  peneliti  melakukan  studi  Pustaka  (library  research)  terhadap sejumlah literatur dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data  yang digunakan didasarkan pada studi kepustakaan yaitu dengan menyelami berbagai karya ilmiah yang berhubugan dengan objek penelitian yang dikaji kemudian dianalisis berdasarkan literature yang relevan dengan masalah  yang  dibahas,  dan  terakhir  memberikan  kesimpulan.  Adapun  hasil  penelitian  yang didapatkan yaitu, 1) Bentuk praktik gadai harta anak yatim tidak sesuai dengan syarat sah gadai. 2) Terdapat  perbedaan  pendapat  antara  mazhab  syafi’ i  dan  mazhab  Hanafi  mengenai  hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai tebusan hutang, dimana menurut imam Syafi’I tidak boleh seorang  wali  menggadaikan  harta  anak  dibawah  perwaliannya  sedangkan  menurut  imam  Hanafi tidak  boleh  seorang  wali  menggadaikan  harta  anak  yatim  tetapi  terdapat  pengecualian  dimana seorang  wali  boleh  menggadaikan  harta  tersebut  apabila  memperoleh  izin  dari  yang  mempunyai harta
Kata Kunci: Gadai Harta; Anak Yatim; Tebusan Hutang; Mazhab al- Syafi’ I; Mazhab Hanafi

## Abstract
This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  "Pawning  Orphans'  Property  as  a  Debt  Ransom (Perspective  of  the  Shafi'I  School  and  the  Hanafi  School).  To  answer  these  problems,  researchers conducted  a  library  research  on  a  number  of  literature  with  the  type  of  qualitative  descriptive research.  The  data  analysis  technique  used  is  based  on  literature  studies,  namely  by  diving  into various scientific works related to the object of research studied then analyzed based on literature relevant  to  the  problem  discussed,  and  finally  providing  conclusions.  The  results  of  the  research obtained are, 1) The form of pawn practice of orphans' property is not in accordance with the legal requirements  of  pawning.  2)  There  is  a  difference  of  opinion  between  the  Shafi'I  school  and  the Hanafi  school  regarding  the  law  of  mortgaging  orphans'  property  as  a  debt  ransom,  where according  to  the  Shafi'I  imam  no  guardian  can  mortgage  the  property  of  a  child  under  his guardianship while according to the Hanafi imam it is not permissible for a guardian to mortgage the orphan's property but there are exceptions where a guardian can mortgage the property if he obtains permission from the person who owns the property
Keywords: Pawn Treasure; Orphan; Debt ransom; School of al-Shafi'I; Hanafi School
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.

## 1. Pendahuluan
Manusia, pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah swt. menurut kisah yang  diterangkan  dalam  sumber  utama  ajaran  Islam  yaitu  al- Qur’an,  bahwa  Allah  swt. menciptakan  manusia  berikut  dengan  tugas-tugas  mulia  yang  diembanya.  Manusia  adalah makhluk sosial, yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan satu dengan lainnya.  Allah  swt.  telah  mengatur  manusia  untuk  saling  tolong-menolong  demi  tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama.
Mengenai  hubungan  individu  dengan  individu  lainnya,  yakni  masalah  hak  dan kewajiban,  harta,  jual-beli,  kerja  sama  dalam  berbagai  bidang  pinjam  meminjam,  sewa menyewa,  penggunaan  jasa  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang  sangat  diperlukan  manusia dalam kehidupan sehari-hari, telah diatur dalam fiqih muamalah. 1
Kata  ini  menggambarkan  suatu  aktifitas  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Fikih muamalah secara terminologi adalah hukum  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  dalam  hal  yang bersangkutan dengan hartanya seperti, jual beli, sewa-menyewa, gadai dan yang lainnya. 2 Islam telah mengatur masalah ganti rugi dengan tidak melupakan prinsip jauhi dan prinsip keadilan. 3
Praktik  gadai  di  masyarakat  sudah  biasa  dilakukan,  namun  sering  kali  menimbulkan konflik.  Hal  tersebut  terkait  dalam  upaya  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dalam kondisi  sulit  baik  sandang,  pangan  dan  papan  dan  kebutuhan  lainnya.  Bahkan  terkadang terpaksa  meminjam  uang  kepada  orang  lain,  meskipun  sampai  harus  disertai  dengan  agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut.
Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan  hidup  tertentu  dan  garis  hukum  yang  global.  Islam  mengajarkan  pada  umatnya untuk  hidup  membantu,  yang  kaya  membantu  yang  miskin.  Berbicara  mengenai  pinjam meminjam  ini,  gadai  sebagai  salah  satu  kategori  dari  perjanjian  utang  piutang,  untuk
1 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) (RajaGrafindo Persada, 2003).
2 Juita Fitriani, “Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi’iyah Dan Mazhab Hanafiyah), Skripsi.,” 2020.
3 Ahmad Fatur Rahman and Hadi Daeng Mapuna, “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Presfektif Hukum Islam,” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah 2, no. 3 (2021): 139 – 46, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207.
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
kepercayaan  dari  kreditur,  maka  debitur  menggadaikan  barangnya  sebagai  jaminan  terhadap utangnya itu.
Kesepakatan  ini  juga  didasari  tabiat  manusia  yang  tidak  bisa  hidup  tanpa  pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah  menjadi bagian dari kehidupan didunia ini. Sekarang ini kebanyakan orang melakukan praktik gadai untuk kelangsungan hidup mereka. Praktik gadai diperbolehkan dalam islam apabila harta yang digadaikan tersebut merupakan miliknya sendiri, Tetapi  tidak  sedikit  juga  orang  yang  menggadaikan  sesuatu  yang  bukan  miliknya  demi kepentingan pribadinya.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Defenisi Gadai (Rahn)
Secara  etimologis  Rahn  berarti  tetap  atau  lestari,  Rahn  dapat  disamakan  dengan  al- habsu  mempunyai  arti  “penahanan”dalam  menyerahkan  pinjaman uang,dengan  diberi  beban kewajiban  “tambahan”  pada  waktu  mengembalikan  sebagai  penganti  “waktu”  yang  telah diserahkan  memberatkan  pihak  peminjam. 4 Dalam  kamus  besar  bahasa  Arab  al-Rahn  berasal dari kata rahana-yarhanu-rahnan yang berarti menggadaikan, merungguhkan. 5
Sementara Gadai dalam undang-undang KUH Perdata Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh  seorang  berpiutang  atas  suatu  barang  bergerak,  yang  diserahkan  kepadanya  oleh seorang  berutang  atau  oleh  seorang  lain  atas  namanya,  dan  yang  memberikan  kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan  biaya untuk melelang barang  serta  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  menyelamatkan  barang  yang  digadaikan tersebut. 6
Gadai termasuk dalam hukum perikatan karena dalam gadai minimal terdapat dua pihak yang  menggadaikan  perjanjian,  satu  pihak  menyatakan  sanggup  untuk  memberikan  sesuatu
4 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).
5 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur’an, 1973).
6 Raden Subekti and Raden Tjitrosudibio, “Kitab Undang - Undang Hukum Perdata,” 1999.
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
dan  pihak  lainnya  mengikatkan  diri  dalam  satu  kesepakatan  untuk  saling  membantu kebutuhannya masing-masing. 7
Demi  keabsahan  suatu  perjanjian  gadai  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berpiutang/ murtahin (bank syariah/lembaga pegadaian) kepada pihak yang berhutang/rahin ada sejumlah rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi. 8 Ulama  fiqih  berbeda  pendapat  dalam  menetapkan rukun rahn. Menurut jumhur ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu:
1). Shigat
2). Orang yang berakad (rahin dan murtahin),
3). Harta yang dijadikan marhun
4). Hutang (marhum bih)
b. Syarat-Syarat Rahn
Para  ulama  fikih  mengemukakan  syarat-syarat  gadai  sesuai  dengan  rukun  gadai  itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:
1. Syarat  terkait  dengan  orang  yang  berakad  adalah  cakap  bertindak  hukum.  Kecakapan bertindak  hukum,  menurut  jumhur  ulama  adalah  orang  yang  balig  dan  berakal. Sedangkan  menurut  ulama  Hanafiyah,  kedua  belah  pihak  yang  berakad  harus  berakal dan  mumayyiz,  tidak  disyaratkan  balig  tetapi  cukup  berakal  saja.  Oleh  sebab  itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn (gadai) dengan syarat  akad  gadai  yang  dilakukan  anak  kecil  yang  sudah  mumayyiz  ini  mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat  Shigat  (lafal).  Menurut  ulama  hanafiyah  akad  rahn  (gadai)  itu  tidak  boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad  gadai  sama  dengan  akad  jual  beli.  Apabila  akad  itu  dibarengi  dengan  syarat tertentu  atau  dikaitkan  dengan  masa  yang  akan  datang  maka  syaratnya  batal  tetapi akadnya  tetap  sah.  Misalnya  orang  yang  berhutang  mensyaratkan  apabila  tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar maka gadai itu diperpanjang satu
7 Andi Sutriani,  Safriani and Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terjadinya  Wanprestasi Gadai Sawah,” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah 3, no. 1 (October 2021): 31 – 38, https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15590.
8 Muhammad  Sabir  and  Rifka  Tunnisa,  “Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi  Komparatif  Hukum Positif  Dan  Hukum  Islam,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (2020):  80 – 97, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
bulan  atau  pemberi  hutang  mensyaratkan  harta  agunan  itu  boleh  ia  manfaatkan. Sementara  ulama  malikiyah,  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  berpendapat  bahwa  apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan.
3. Syarat  marhun  bih  (hutang)  adalah  merupakan  hak  wajib  yang  harus  dikembalikan kepada orang tempat berhutang, hutang itu melakukan akad rahn (gadai) dengan syarat akad  gadai  yang  dilakukan  anak  kecil  yang  sudah  mumayyiz  ini  mendapat  persetujuan dari walinya.
4. Syarat  marhun  (barang  yang  dijadikan  jaminan),  menurut  para  pakar  fikih  barang jaminan itu adalah barang yang  dapat diperjualbelikan, Barang jaminan adalah  barang yang  memiliki  nilai  ekonomis  (mempunyai  nilai  harta  secara  hukum  syara‟),  serta dibolehkan oleh syara‟ mengambil manfaatnya.
Diantara para ulama terdapat dua pendapat. Jumhur Ulama selain Syafi’iyah melarang ar- rahin  untuk  memanfaatkan  barang  gadai  atau  jaminan,  sedangkan  ulama  Syafi’iyah membolehkannya  sejauh  tidak  memudaratkan  al-murtahin.  Secara  perinci  uraiannya  sebagai berikut:
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa ar-rahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa  seizin  al-murtahin  begitu  pula  al-murtahin  tidak  boleh  memanfaatkannya  tanpa seizin  ar-rahin.  Mereka  beralasan  bahwa  barang  gadai  harus  tetap  dikuasai  oleh  al- murtahin  selamanya.  Pendapat  ini  senada  dengan  ulama  Hanabilah,  sebab  manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk rahn atau gadai.
2. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ar -rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai.  Jika  tidak  menyebabkan  barang  gadai  itu  berkurang,  tidak  perlu  meminta  izin kepada  al-murtahin,seperti  mengendarainya,  dan  menempatinya.Akan  tetapi,  jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, ar-rahin harus meminta izin kepada al-murtahin.
Barang gadai adalah amanah yang ada ditangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta  ganti  kecuali  jika  melewati  batas  waktu.  Akad  gadai  berakhir  dikarenakan  beberapa hal, yaitu sebagai berikut :
a. Apabilah  transaksi,  murtahin  (orang  yang  menerima  barang  gadai)  belum  menerima barang gadai.Sesudah jatuh tempo murtahin membuat persyaratan yang memberatkan
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
yang  memberatkan  rahin  (orang  yang  menggadaikan  barang),  misalnya:  barang  harus ditebus  dengan  harga  yang  mahal  dikarenakan  perawatannya  yang  mahal  (ini  diluar kesepakatan akad)
b. Apabila orang yang berakad anak kecil orang bodoh atau orang gila
c. Apabila murtahin mengambil hasil atau manfaat barang gadai, misalnya :
d. Apabila digadaikan sepetak kebun dengan syarat buah yang dihasilkannya juga termasuk dalam gadai.
e. Apabila digadaikan sebidang tanah dengan syarat semua pohon yang ditanamkan adalah termasuk dalam gadaian.
f. Apabila digadaikan seorang budak lalu budak itu disewakan murtahin keorang lain
g. Apabila digadaikan sebuah rumah lalu rumah disewakan oleh murtahin guna mengambil keuntungan dari barang gadai itu (rumah)
h. Adanya kecacat pada barang
i. Rahin meninggal
j. Ditasarrufkan (dijadikan sebagai hadiah,sedekah dan sebagainya).

## 2.2. Batas Usia Anak Yatim
Dalam  kamus  besar  bahasa  Arab  “yatim”,  memiliki  tiga  bentuk  kata  dasar.  Pertama, yatama-yatimu-yutman. Kedua, yatima-yaitamu-yatman. Ketiga, yatuma-yaitumu- yatman.Secara bahasa, berarti sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaannya. Asal kata al- yatimu  maknanya  adalah  lambat,  dari  sinilah  kata  “yatim”  diambil,  karena  perbuatan  baik biasanya  lambat  untuk  sampai  kepadanya.  Dikatakan  juga,  didalam  perjalanan    hidupnya terdapat al-yutmu, yakni kelambatan dan kelemahan. Jadi, pada makna asalnya, secara bahasa berarti kesendirian,kelambatan dan membutuhkan.
Menurut istilah, anak yatim adalah anak dibawah umur yang kehilangan ayahnya, yang bertanggung  jawab,  yang  bertanggung  jawab  atas  pembiayaan  dan  pendidikannya. 9 Menurut Ibnu  Arabi,  anak  yatim  adalah  sebutan  bagi  setiap  anak  yang  tidak  memiliki  ayah  sampai mencapai  usia  baligh.  Hakikat  dari  kata  “yatim”  adalah  kesendirian,  jika  ia  mencapai kesempurnaan  akal  dalam  usia  baligh  dan  bisa  berpikir  sendiri,  serta  mengetahui  apa  yang
9 Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak- Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 255 – 69, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
terbaik  bagi  dirinya,  maka  hilanglah  sebutan  sebagai  anak  yatim  dan  juga  maknanya  dari pengasuhan. Namun jika ia mencapai usia baligh, sementara masih dalam kebodohan, sebutan yatim  tetap  berada  dalam  dirinya,  namun  ia  tetap  berada  dalam  pengasuhan  dan pengawasan. 10
Pada  konteks  masyarakat  Arab,  juga  terdapat  pengklasifikasian  anak  yatim.  Menurut tradisi mereka, di samping ada istilah yatim, bagi anak yang ayahnya meninggal dunia, juga ada istilah lathim, bagi anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, serta istilah ujmi , bagi anak yang  ibunya  saja  yang  meninggal  dunia.  Secara  universal,  persamaan  kata yatim , lathim dan ujmi , belum begitu banyak dipakai. Jadi, kata yatim cukup  mewakili untuk menjadi bukti bahwa anak-anak yatim , lathim atau ujmi sudah  selayaknya  mendapatkan  curahan  kasih  sayang. Artinya,  untuk  melakukan  perbuatan  baik  kepada  anak  yatim  tidak  perlu  adanya  klasifikasi nama. Apalagi kalsifikasi tersebut mempunyai skala prioritas dan menyebabkan perhatian umat Islam pada sekelompok tertentu ( lathim ) kemudian mengabaikan yang lainnya ( ujmi dan yatim ). al- Qu’ran  menjelaskan  tentang  anak -anak  yatim  dalam  berbagai  kaitan  antara  lain,  dengan agama, keimanan, harta, warisan, rampasan perang, perkawinan dan sebagainya. 11
Ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia anak yatim. Menurut Imam Shafi‘i dan Imam Hanbali, batas usia anak yatim baik perempuan maupun laki-laki, adalah pada usia lima belas  tahun.  Sementara  menurut  Imam  Malik  menyatakan  pada  usia  tujuh  belas  tahun. Sedangkan  Imam  Hanafi  menetapkan  usia  baligh  bagi  anak  laki-laki  pada  usia  delapan  belas tahun,  dan  anak  perempuan  pada  usia  tujuh  belas  tahun.  Sebab,  pada  usia  tersebut  seorang laki-laki  dapat  bermimpi  mengeluarkan  sperma,  menghamili,  dan  mengeluarkan  mani  (di  luar mimpi), dan untuk seorang perempuan sudah haid.

## 2.3. Kedudukan dan Fungsi Harta
Harta  dalam  bahasa  arab  disebut  al-mal,  berasal  dari  kata  Mala-Yamilu-Maila  yang menurut bahasa berarti condong,cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.  Menurut  bahasa  umum,  arti  mall  ialah  uang  atau  harta.  Adapun  menurut  istilah
10 Mujahidin Nur, Keajaiban Menyantuni Anak Yatim, Jakarta: PT , Zaytuna Ufuk , 2008.
11 Muhammad  Anis  dan  Ihsan,  “Pola  Pembinaan  Anak  Yatim  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Undang -Undang Perlindungan  Anak;  Studi  Kasus  LKSA  Di  Panti  Asuhan  Amrillah  Kab.  Gowa,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2 (2021).
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
“segala  benda  yang  berharga  dan  bersifat  materi  serta  beredar  di  antara  manusia. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda.  Akan  tetapi,  ulama  Hanafiyah  berpendirian  bahwa  yang  dimaksud  dengan  harta  itu hanya bersifat  materi.  Harta termasuk  salah  satu  kebutuhan pokok  manusia  dalam  menjalani kehidupan didunia  ini, sehingga  oleh ulama  ushul fiqih  persoalan harta  dimasukkan ke  dalam salah satu al-dharuriyat al-khansah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas: agama, jiwa, akal, keturunan,  dan  harta. 12 Selain,  merupakan  salah  satu  keperluan  hidup  yang  pokok  bagi manusia,  harta  juga  merupakan  perhiasan  kehidupan  dunia,  sebagai  cobaan,  sarana  untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat. 13
Fungsi harta sangat banyak,baik kegunaan dalam hal yang baik maupun kegunaan dalam hal tidak baik. Di antara sekian banyak fungsi harta sebagai berikut:
a. Berfungsi  untuk  menyempurnakan  pelaksanaan  ibadah  yang  khas  (madhlah),  sebab untuk  beribadah  diperlukan  alat-alat,  seperti  kain  untuk  menutup  aurat  dalam pelaksanaan  sholat,bekal  untuk  melaksanakan  ibadah  haji,  berzakat,  sedekah,  dan hibah.
b. Untuk  meningkatkan  (ketakwaan)  kepada  Allah,  sebab  kefakiran  cenderung  dekat kepada  kekafiran  sehingga  pemilikan  harta  dimaksudkan  untuk  meningkatkan ketakwaan kepada kepada Allah.
c. Untuk mengembangkan dan menegakkan harta ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya  akan  terasa  sulit,  misalnya,  seseorang  tidak  dapat  kuliah  diperguruan  tinggi  jika tidak memiliki biaya.
d. Untuk  memutar  (men-tasharruf) peran-peran  kehidupan,  yakni  adanya  pembantu  dan tuan,  adanya  orang  kaya  dan  miskin  yang  saling  membutuhkan,  sehingga  tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan. 14

## 2.4. Hutang Piutang
Hutang  Piutang  ialah  memberikan  sesuatu  kepada  seseorang,  dengan  perjanjian  dia akan  membayar  yang  sama  dengan  itu.Hutang  Piutang  ini  sebuah  akad  yang  bertujuan  untuk
12 Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al - Syari’ah,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 4, no. 2 (December 2015): 344 – 53, https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487.
13 Muammar Bakry et al., “Absorption of Moderation Value in The Fatwa Flexibility; Case on Handling a Covid -19 Corpse,” Istinbath 20, no. 1 (2021): 119 – 32, https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324.
14 H Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Prenada Media, 2016).
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
tolong  menolong,  sehingga  syarat  tambahan  atau  bunga  yang  ditetapkan  baik  secara  pribadi atau kesepakatan kedua belah pihak itu diperbolehkan. 15 Memberi Hutang hukumnya sunnah, bahkan  dapat  menjadi  wajib,  misalnya  mengutangi  orang  yang  terlantar  atau  sangat membutuhkannya.  Memang  tidak  asing  lagi  bahwa  hal  ini  adalah  suatu  pekerjaan  yang  amat besar  faedahnya  terhadap  masyarakat,  karena  tiap  orang  dalam  masyarakat  biasanya memerlukan pertolongan orang lain.Menurut Mazhab Syafi’I bahwa hutang harus jelas karena bisa saja mengakibatkan penipuan. 16

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakam dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang termasuk  dalam  kategori  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Dalam  penelitian  ini penelitih  menelaah  buku-buku  yang  ada  hubungannya  dengan  gadai.  Penelitian  ini  berjenis penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan  menggunakan  pendekatan  normative.  Salah satu  ciri  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menghimpun  beberapa  sumber  atau  dokumen  yang berkaitan  dan  fokus  dengan  penelitian,  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan studi atau keilmuan yaitu pendekatan normatif. Metode pengumpulan data adalah dengan  menggunakan  tehnik  kepustakaan  (library  research),  yaitu  pengumpulan  data  yang dilakukan  dengan  cara  membaca  berbagai  buku  literatur  yang  berhubungan  dengan pembahasan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Bentuk Praktik Gadai Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang
Adapun gambaran praktiknya dapat dikemukakan sebagai berikut:
Si A meminjam sejumlah uang kepada si B. Namun selang beberapa tahun si B meminta kembali  uangnyaa  kepada  si  A  yang  sudah  jatuh  tempo  pembayaran,  karena  si  B  sangat
15 Rukaya and Istiqamah, “Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten  Jeneponto;  Analisis  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 1 (January 2021): 145 – 55, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.17738.
16 Juita  Fitriani  and  Adriana  Mustafa,  “Jaminan  Kafalah  Hutang  Bagi  Orang  Meninggal  Tanpa  Harta;  Studi Komparatif  Pandangan  Antara  Mazhab  Syafi’Iyah  Dan  Mazhab  Hanafiyah,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1, no. 3 (January 2020): 525 – 40, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15455.
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
memerlukan uang untuk keperluan rumah tangganya. Sementara si A belum mempunyai uang untuk  membayar  hutang  kepada  si  B,  kemudian  si  A  mengambil  harta  anak  yatim  untuk digadaikan  sebagai  tebusan  hutangnya.  Dengan  demikian,dalam  hal  ini,  si  A  menggadaikan harta  atau  barang  yang  bukan  miliknya  melainkan  harta  milik  anak  yatim  untuk  melunasi hutangnya.
Gambaran  praktik  gadai  diatas terdapat dalam  skripsi  Suherman  yang  berjudul  Hukum Menggadaikan  Harta  Anak  Yatim  Sebagai  Jaminan  Hutang  Oleh  Pihak  Wali,  beliau  meneliti orang yang bernama Bapak Mansur selaku wali anak yatim dan Bapak Jahidin selaku penerima gadai. 17 Mayarakat  seringkali  melakukan  transaksi  gadai  karena  menurutnya  gadai  adalah hutang  dengan  barang  jaminan  antara  penggadai  dan  penerima  gadai. 18 Praktik  gadai  harta anak  yatim  sebagai  tebusan  hutang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam,  karena  harta  yang digadaikan itu bukan termasuk kepemilikan sendiri. Kepemilikan dan Pelunasan Hutang dengan barang  gadai  tidak  berpindah  kepemilikannya  kepada  Murtahin  apabila  telah  selesai  masa perjanjannya,  kecuali  izin  orang  yang  menggadaikannya  (Rahin),  dan  Rahin  tidak  mampu melunasinya.
Kepemilikan” sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki.  Dalam  bahasa  Arab  “milik”  berarti  kepenguasaan  orang  terhadap  sesuatu  (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara rill maupun secara hukum. Dimensi  kepenguasaan  ini  direfleksikan  dalam  bentuk  bahwa  orang  yang  memiliki  sesuatu barang  berarti  mempunyai  kekuasaan  terhadap  barang  tersebut  sehingga  ia  dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun  kelembagaan,  yang  dapat  menghalang-halanginya  dari  memanfaatkan  barang  yang dimilikinya itu. 19
Kepemilikan  harta  benda  anak  itu  dimungkin  kan  antara  lain  jika  orang  tuanya meninggal  mungkin  salah  satunya  atau  keduanya,warisan  anak  itu  harus  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Adapun orang yang mengurusnya dimungkinkan :
17 Suherman, “Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Utang Oleh Pihak Wali (Rahin) Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Jabi - Jabi Kecamatan Sulaten Daulat Kota Subulussalam Aceh), Skripsi.,” 2019, 46.
18 Marilang  Riana  and  Nurjannah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Gadai  Sawah,” Iqtishaduna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah 2, no. 1 (April 2021): 132 – 38, https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15165.
19 Abdul  Husain  and  Abdul  At- Tariqi,  “Ekonomi  Islam  Prinsip,  Dasar,  Dan  Tujuan”  (Yogyakarta:  magistra  insania press, 2004).
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
1. Ayahnya
2. Ibunya
3. Saudara/kerabatnya
4. Lembaga-lembaga (Swasta dan Negara)
Sebuah  kepemilikan  atas  harta  kekayaan  oleh  manusia  baru  dapat  dipandang  sah apabila telah mendapatkan izin dari Allah swt untuk memilikinya. Ini berarti, Kepemilikan dan pemanfaatan  atas  suatu  harta  haruslah  didasarkan  pada  ketentuan- ketentuan  syara’  yang tertuang  dalam  al- Qur’an,  al - Sunnah,Ijma’  sahabat  dan  al -Qiyas.  Sebagai  sebuah  sistem tersendiri,  ekonomi  Islam  telah  menjelaskan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  mekanisme perolehan  kepemilikan,  tata  cara  mengelola  dan  mengembangkan  kepemilikan,  serta  cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah manusia secara detail melalui ketetapan hukum-hukumnya.  Atas  dasar  itu,  maka  hukum-hukum  yang  menyangkut  masalah  ekonomi dalam  Islam,  dibangun  atas  kaidah-kaidah  umum  ekonomi  Islam  ( al-qawaid  al- ’ammah  al - iqtisadi al-Islamyyah ) yang meliputi tiga kaidah, yakni:
1. Kepemilikan (al-milkiyyah),
2. Mekanisme pengelolaan kekayaan (kayfiyyah al-tasarruf fi al-mal)
3. Kekayaan diantara manusia (al- tawzi‟al -tharwah bayna al-nas)
Secara umum dapat dipahami beberapa model kepemilikan, yaitu:
1. Kepemilikan penuh atau kepemilikan individu
2. Kepemilikan serta hak memanfaatkannya
3. Hak memiliki saja tanpa hak memanfaatkannya
4. Hak menggunakan saja atau hak guna pakai. 20
Menurut  Rahmat,  akad  yang  sah  adalah  yang  memenuhi  syarat  dan  rukun  yang terkandung dalam akad tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab III oleh Ibnu Rusyd dalam  kitab  Bidayatul  Mujtahid  bahwa  ,rukun  gadai  terdiri  dari  aqid  (orang  yang  melakukan akad) , maqud alaih (yang diaqadkan), dan sighat (akad gadai).
1. Aqid (orang yang melakukan akad)
20 Syamsiah Muhsin, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri, “Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi  Perspektif  Al- Qur’an,” Al-Azhar  Journal  of  Islamic  Economics 4,  no.  2  (July  2022):  84 – 96, https://doi.org/10.37146/AJIE.V4I2.170.
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
Sebagaimana yang telah dikemukakan di Bab II, orang yang melakukan akad dalam gadai harus  memenuhi  beberapa  persyaratan,  diantaranya  adanya  kedua  belah  pihak,  yaitu  pihak rahin  (orang  yang  menggadaikan  barang  atau  orang  yang  hutang)  dan  murtahin  (orang  yang menerima barang gadai atau orang yang berpiutang).
Aqad  ini  menunjukkan  suatu  perjanjian  yang  sah  apabila  mengandung  keinginan  dan kerelaan antara kedua belah pihak agar perjanjian yang dilakukan dapat disempurnakan. 21
Selain  itu,  orang  atau  pihak  yang  melakukan  transaksi  ini  harus  ada  kehendak  sendiri, berakal  dan  baligh.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  transaksi  gadai  harta  anak  yatim  untuk subjek  yang  melakukan  gadai  sudah  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  dikemukakan pada Bab II yaitu adanya Rahin dan Murtahin.
Menggadaikan  harta  anak  yatim  yang  dilakukan  oleh  seorang  subjek  atas  kehendak sendiri,  karena  didorongnya  kebutuhan.  Dengan  demikian,  mereka  telah  dewasa  (baligh)  dan berakal.mereka  pada  umumnya  orang  yang  sudah  berkeluarga  dank  arena  kebutuhan  yang semakin  meningkat  mereka  melakukan  transaksi  gadai  harta  anak  yatim.  Dilihat  dari  syarat- syarat  aqid  (orang  yang  melakukan  akad),  maka  praktek  gadai  harta  anak  yatim  telah memenuhi  persyaratan  akad,  yang  sudah  sesuai  dengan  aturan  gadai  menurut  pandangan Islam.
2. Maqud alaih (yang diaqadkan)
Untuk  sahnya  gadai  yang  dilakukan  dalam  praktek  gadai  harta  anakyatim,  harus memenuhi syarat-syarat antara lain :
a. Marhunng yang digadaikan atau barang gadai)
b. Dain Mrarhun Biih (hutang yang karenanya diadakan gadai). 22
Menurut  kaidah  hukum  Islam  praktek  gadai  harus  memenuhi  syarat-syarat  diatas, barang yang dijadikan objek gadai sebagai tebusan hutang baik berupa sertifikat tanah ataupun sertifikat  rumah  yang  masuk  kedalam  kategori  harta  (sesuatu  yang  bermanfaat).  Berkenaan
21 Randi Saputra and Ashabul Kahfi,  “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  GADAI SAWAH,” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah 2, no. 1 (January 2020): 129 – 37, https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15164.
22 Muhammad  Umar  Kelibia,  “Studi  Komparasi  Konsep  Biaya  Pemeliharaan  Barang  Jaminan  Dan  Konsep  Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Convensional Di Ambon),” Journal of Islamic Economic and Business (JIEB) 03, no. 01 (2004): 48 – 75.
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
dengan barang yang digadaikan secara sepihak sudah sangat jelas adanya pelanggaran hukum, mengingat barang yang digadaikan bukan miliknya sendiri.
3. Sighat (akad gadai)
Akad  yang  ada  dalam  gadai  disebut  ijab  qabul,  adapun  mengenai  syarat  sahnya  akad (rahn) adalah :
1. Berakal
2. Baligh
3. Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) ini ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis
4. Bahwa  barang  tersebut  dipegang  oleh  orang  yang  menerima  gadaian  (murtahin) atau wakilnya.
Dalam masalah akad gadai harta anak yatim terdapat permasalahan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan Shigat yakni barang yang dijadikan jaminan bukan milik Rahin tetapi barang milik anak yatim.
Oleh karena itu, dilihat dari syarat-syarat shigat maka praktek gadai yang dilakukan oleh Rahin tidak  memenuhi  persyaratan  yang  sah  dalam shigat. Menurut  fatwa  Syafi’iyah  gadai dalam bentuk apapun walau kecil haruslah disertai akad. 23 Sebab dengan adanya akad tersebut menandakan adanya kerelaan dari kedua pihak untuk melakukan transaksi gadai. 24

## 4.2. Pendapat Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Adapun  hukum  menggadaikan  harta  anak  yatim  untuk  dijadikan  tebusan  hutang  oleh wali  menurut  pendapat  Imam  Syafi’ i 25 yaitu  tidak  boleh  menggadaikannya  melainkan  pada sesuatu yang lebih terhadap dirinya, atau anak yatimnya, atau anaknya sendiri, dari pada bapak sianak,  dan  wali  anak  yatim,dan  budak  mukatad,  dan  hamba  yang  diizinkan  baginya,  maka  ia tidak  boleh  menggadaikan  sesuatu  apapun,  karena  gadai  merupakan  amanah,  sedangkan hutang itu merupakan kelajiman, maka gadai setiap keadaan itu kurangnya atas mereka.
23 Suci  Aprianti  and  Siti  Aisyah,  “Transaksi  Jual  Beli  Oleh  Anak  Sebagai  Pelaku  Bisnis  Menurut  Imam  Syafi’i  Dan Hanafi (Analisis Maqashid Al- Syariah),” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1, no. 3 (January 2020): 452 – 67, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.14919.
24 Reski Andayani and Rahma Amir,  “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus Di Kabupaten Bantaeng,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 1 (January 2021): 168 – 75, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.17741.
25 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021).
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
Berdasarkan  pendapat  Imam  Syafi’ i  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa menggadaikan  harta  anak  yatim  sebagai  tebusan  hutang  tidak  sah,  karena  barang  yang dijadikan  objek  gadai  tersebut  merupakan  harta  anak    yatim  yang  dititipkan  kepadanya, sementara  wali  yatim  menggadaikan  harta  tersebut  untuk  keperluan  pribadi  sebagai  jaminan hutang.
Adapun  pendapat  Imam  Syafi’I  mengenai  pelaksanaan  gadai  yang  sah  adalah:  Bahwa harta  gadai  yang  sah  adalah  harta  gadai  yang  dimiliki  penuh  oleh  penggadai,  harta  gadai  itu tidak  memikul  tanggungan  atas  sesuatu  kejahatan  dimana  korban  kejahatan  lebih  berhak terhadapnya  dari  pada  pemiliknya  hingga  hak  korban  itu  terpenuhinya,  harta  gadai  itu  tidak terkait dengan hak orang lain.
Menunjukkan  beberapa  syarat  sah  yang  dikemukakan  oleh  Imam  Syafi’I  diatas,  jelas bahwa harta yang dijadikan objek gadai itu harus milik kita sendiri bukan milik orang lain dan meminjam  harta  orang  lain  harus  seizin  pemiliknya,  namun  barang  atau  objek  gadai  tersebut adalah milik anak yatim yang sedang diampu, dan harta anak yatim tersebut dijadikan sebagai tebusan hutang untuk keperluan pribadi pihak wali.
Firman Allah swt. Menyebutkan dalam QS.An-Nisa/4:2:
Terjemahya:
“Dan berikanlah kepada anak -anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama  hartamu.  Sungguh,  (tindakan  menukar  dan  memakan)  itu  adalah  dosa  yang besar). 26
Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, bahwa menggadaikan harta atau barang anak yatim  sebagai  tebusan  hutang  untuk  keperluan  pribadi  pihak  wali  hukumnya  tidak  sah  atau tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi’I dan bertentangan dengan Syari’at Islam.
Sementara  menurut  pendapat  Imam  Abu  Hanafi  tidak  boleh  hukumnya  seorang  wali menggadaikan  harta  anak  yatim  untuk  kepentingan  pribadinya,tetapi  terlepas  dari  itu  semua Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian dimana menggadaikan harta anak yatim sebagai tebusan  hutang  hukumnya  boleh  apabila  mempunyai  izin  dari  pemilik  harta  yang  ingin digadaikan.  Berdasarkan  hal  ini  sah  hukumnya  seorang  wali  menggadaikan  harta  dibawah perwaliannya apabila mempunyai izin.
26 R  I  Departemen  Agama, Al  Qur’an  Dan  Terjemahannya,  Solo:  PT.Departemen  Agama,  R.  I.  “Al  Qur’an  Dan Terjemahannya, Solo: PT.” Tiga Serangkai (2007). , Tiga Serangkai , 2007.
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
Imam Hanafi membagikan syarat sah Gadai kedalam 3 bagian yaitu :
1. Yang  berhubungan  dengan  akad,  yaitu:  akad  rahn  tidak  boleh  dikaitkan  dengan  syarat apapun atau dikaitkan dengan sesuatu hal dimasa depan.karena akad rahn sama dengan akad jual beli dari segi pembayaran, ia tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu hal dimasa depan.
2. Yang  berhubungan  dengan  marhun:  barang  tersebut  dapat  dijual,  berupa  harta, merupakan barang halal, sudah diketahui dengan jelas, merupakan hak milik penggadai dan terlepas dari hak-haknya yang lain.
3. Yang  berhubungan  dengan  dua  pihak  yang  berakad  (rahin  dan  murathin):rahin  dan murtahin harus berakal dan mummayiz, baligh tidak menjadi syarat, sehingga anak kecil dapat melakukan akad rahn dengan izin wali.
Dalam  syariat  Islam  akad  dapat  dinyatakan  sah  apabila  memenuhi  syarat  dan  rukun dalam  pembentukan  akad  gadai. 27 Berdasarkan  pendapat  Imam  Hanafi  diatas,  dapat  penulis simpulkan bahwa praktek gadai harta anak yatim sebagai tebusan hutang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah gadai dimana hal tersebut terdapat pada syarat kedua yang menyebutkan bahwa  barang  yang  digadaikan  haruslah  milik  penggadai  terlepas  dari  hak-hak  lainnya, sementara pihak wali menggadaikan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan pribadinya. 28

## 4. Kesimpulan
Gadai  merupakan  suatu  kegiatan  yang  umum  dilakukan  dalam  masyarakat  dan  dalam agama  Islam  pun  memperbolehkan  gadai  karena  hal  itu  merupakan  bagian  dari  tolong menolong  antar  sesama  manusia,  dan  apabilah  seseorang  melakukan  transaksi  gadai  dengan niat baik untuk melunasi hutangnya maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutangnya tetapi dalam hal menggadaikan sesuatu yang bukan milik sendiri hukumnya tidak sah, terlebih lagi menggadaikan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Dalam hal menggadaikan harta anak  yatim  sebagai  tebusan  hutang  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  mazhab  Syafi’i  dan mazhab Hanafiyah, menurut mazhab Syafi’I tidak boleh menggadaikan harta anak yatim untuk kepentingan  pribadi  dengan  alasan  berpedoman  pada  ayat  al- Qur’an  yang  telah  dipaparkan
27 Mutmainnah,  Hamsir,  Muhammad  Anis,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Rahn  Emas  Di  Bank  Syariah Indonesia”, Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 (Januari 2021), h. 122.
28 Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, and V Jilid, “Jakarta: Gema Insani, 2011” (Cet, 2000).
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
pada  bab  sebelumnya  mengenai  larangan  memakan  harta  anak  yatim,  dan  menurut  mazhab Hanafiyah  mengenai  hal  tersebut  berpendapat  bahwa  tidak  boleh  menggadaikan  harta  anak yatim untuk kepentingan pribadi karena hal itu sama saja dengan memakan harta anak yatim tetapi hal ini difokuskan pada syarat sah gadai yaitu Hak milik, mazhab hanafiyah membolehkan seseorang  menggadaikan  harta  anak  yatim  apabila  mendapatkan  izin  dari  yang  mempunyai harta.

## Daftar Pustaka
Andayani,  Reski,  and  Rahma  Amir.  “Analisis  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif Terhadap  Pelaksaan  Jual  Beli  Ijon:  Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Bantaeng.” Shautuna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum 2,  no.  1  (January  2021): 168 – 75. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.17741.
Aprianti,  Suci,  and  Siti  Aisyah.  “Transaksi  Jual  Beli  Oleh  Anak  Sebagai  Pelaku  Bisnis  Menurut Imam  Syafi’i  Dan  Hanafi  (Analisis  Maqashid  Al - Syariah).” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum 1,  no.  3  (January  2020):  452 – 67. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.14919.
Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran  Menutup  Aurat  Bagi  Anak- Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pelecehan  Anak.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 255 – 69. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
Az- Zuhaili,  Wahbah,  Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu,  and  V  Jilid.  “Jakarta:  Gema  Insani,  2011.”  Cet,
2000.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and  M  Ilham.  “Absorption  of Moderation  Value  in  The  Fatwa  Flexibility;  Case  on  Handling  a  Covid- 19  Corpse.” Istinbath 20, no. 1 (2021): 119 – 32. https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324.
Departemen Agama, R I. Al Qur’an Dan Terjemahannya, Solo: PT.Departemen Agama, R. I. “Al Qur’an Dan Terjemahannya, Solo: PT.” Tiga Serangkai (2007). Tiga Serangkai , 2007.
Fitriani,  Juita.  “Jaminan  Kafalah  Hutang  Bagi  Orang  Meninggal  Tanpa  Harta  (Studi  Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi’iyah Dan Mazhab Hanafiyah), Skripsi.,” 2020.
Fitriani,  Juita,  and  Adriana  Mustafa.  “Jaminan  Kafalah  Hutang  Bagi  Orang  Meninggal  Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi’Iyah Dan Mazhab Hanafiyah.” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1, no. 3 (January 2020): 525 – 40. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15455.
Ghazaly, H Abd Rahman. Fiqh Muamalat . Prenada Media, 2016.
Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek . Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
Hasan, M Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) . RajaGrafindo Persada, 2003.
Husain,  Abdul,  and  Abdul  At- Tariqi.  “Ekonomi  Islam  Prinsip,  Dasar,  Dan  Tujuan.”  Yogyakarta: magistra insania press, 2004.
Kelibia, Muhammad Umar. “Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep  Bunga  Dalam  Prespektif  Hukum  Ekonomi  Syariah  (Pegadaian  Syariah  Dan Pegadaian Convensional Di Ambon).” Journal of Islamic Economic and Business (JIEB) 03, no. 01 (2004): 48 – 75.
Muhammad Anis dan Ihsan. “Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang - Undang  Perlindungan  Anak;  Studi  Kasus  LKSA  Di  Panti  Asuhan  Amrillah  Kab.  Gowa.” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2 (2021).
Muhsin, Syamsiah, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri. “Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al- Qur’an.” Al-Azhar Journal of Islamic Economics 4, no. 2 (July 2022): 84 – 96. https://doi.org/10.37146/AJIE.V4I2.170.
Nur, Mujahidin. Keajaiban Menyantuni Anak Yatim, Jakarta: PT . Zaytuna Ufuk , 2008.
Rahman,  Ahmad  Fatur,  and  Hadi  Daeng  Mapuna.  “Tanggung  Jawab  Pegadaian  Syariah  Atas Hilang  Atau  Rusaknya  Barang  Jaminan  Dalam  Presfektif  Hukum  Islam.” Iqtishaduna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi  Syari’ah 2,  no.  3  (2021):  139 – 46. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207.
Riana,  Marilang,  and  Nurjannah.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Gadai  Sawah.”
Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi  Syari’ah 2,  no.  1  (April  2021): 132 – 38. https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15165.
Rukaya,  and  Istiqamah.  “Fenomena  Perampasan  Barang  Pemilik  Hutang  Oleh  Rentenir  Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 1 (January 2021): 145 – 55. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.17738.
Sabir,  Muhammad,  and  Rifka  Tunnisa.  “Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi Komparatif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Saputra,  Randi,  and  Ashabul  Kahfi.  “TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  SISTEM  GADAI SAWAH.” Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi  Syari’ah 2,  no.  1 (January 2020): 129 – 37. https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15164.
Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio. “Kitab Undang - Undang Hukum Perdata,” 1999.
Suherman.  “Hukum  Menggadaikan  Harta  Anak  Yatim  Sebagai  Jaminan  Utang  Oleh  Pihak  Wali (Rahin) Menurut  Imam Syafi’i  (Studi  Kasus  Di  Desa  Jabi -Jabi  Kecamatan  Sulaten  Daulat Kota Subulussalam Aceh), Skripsi.,” 2019, 46.
Sutriani,  Safriani,  Andi,  and  Ashar  Sinilele.  “Tinjauan  Hukum  Terjadinya  Wanprestasi  Gadai Sawah.” Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi  Syari’ah 3,  no.  1
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Susi Eka Wahyuni, et. al.
(October 2021): 31 – 38. https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15590.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Alauddin University Press, 2021.
Wijaya,  Abdi.  “Cara Memahami  Maqashid  Al - Syari’ah.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan
Ketatanegaraan 4, no. 2 (December 2015): 344 – 53. https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487.
Yunus,  Mahmud. Kamus  Arab-Indonesia .  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah/Pentafsir  al Qur’an, 1973.