NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## PELAKSANAAN AKAD QARDH SEBAGAI AKAD TABBARU

## Nurul Hidayati, Agus Sarono
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019 Email : ayahidayatish@gmail.com

## Abstract
In  principle  the  new  tabad  is  to  give  something  or  lend  something,  where  if  in  the contract is lending something where the object can be in the form of money or services. Although  in  its  provisions  the  borrower  is  forbidden  to  take  advantage  of  the  new tabungan contract considering that it is usury, but the borrower can still receive the good from  other  parties  in  the  form  of  costs  which  have  been  incurred  for  the  new  tabbaru agreement, with the record still not to take advantage even though with a small nominal.
Keywords : Contract; Qardh; Tabbaru.

## Abstrak
Pada  prisipnya  akad tabbaru adalah  memberikan  sesuatu  atau  meminjamkan  sesuatu, dimana apabila dalam akadnya adalah meminjamkan sesuatu yang mana objeknya dapat berupa  uang  maupun  jasa.  Walaupun  dalam  ketentuannya  pihak  peminjam  dilarang mengambil  keuntungan  dari  akad tabbaru mengingat  hal  tersebut  adalah  riba,  namun pihak  peminjam  masih  dapat  menerima  kebaikan  dari  pihak  lain  dalam  bentuk  berupa biaya-biaya  yang  mana  telah  dikeluarkan  untuk  akad tabbaru tersebut,  dengan  catatan tetap tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dengan nominal yang sedikit.
Kata Kunci : Akad; Qardh; Tabbaru.

## A. Pendahuluan
Perbankan  sebagai  enitas  bisnis  yang  berperan  penting  dalam  kegiatan pembangunan  mengalami  perkembangan  yang  signifikan.  Paket  kebijakan Oktober  1988  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  tentang perbankan  yang  dilanjutkan  dengan  perubahan  Undang-Undang  Perbankan melalui  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  menjadi  dasar  hukum  bagi perkembangan  dimaksud,  serta  memberikan  sumbangan  yang  penting,  inovatif
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
dan  prospektif  bagi  operasonal  dan  prodak  perbankan  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sistem  perbankan  konvensional  yang  telah  ada  sebelumnya  menjadi semakin  lengkap  dengan  diintrodusinya  sistem  perbankan  syariah  sehingga diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  semua  elemen  masyarakat  akan  jasa perbankan  tanpa  perlu  ragu  lagi  boleh  atau  tidaknya  memakai  jasa  perbankan terutama  jika  ditinjau  dari  kacamata  agama.  Bahwa  yang  menjadi  kritik  sistem perbankan  syariah  terhadap  perbankan  konvesional  bukan  dalam  hal  fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan ( financial intermeditary instution ), akan tetapi  karena  di  dalam  operasionalnya  terdapat  unsur-unsur  yang  dilarang, beberapa unsur perjudian ( maisyir ), unsur ketidakpastian atau keraguan ( gharar ), unsur bunga ( interest/riba ), dan unsur kebathilan.(Anshori, 2009)
Adapun dasar pijakan dikeluarkannya Undamg-Undang Nomor 21 Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah  meliputi  peraturan  perundang-undangan  yang telah ada sebelumnya yaitu :
1. Pasal  20  dan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004  Tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Perkembangan  dunia  perbankan  di  Indonesia  jika  dilihat  dapat menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif  dan  dapat  diterima  dengan  baik  oleh masyarakat.  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang,  dimana  sektor yang  ikut  serta  berperan  penting  dalam  pembangunan  adalah  dari  sektor perbankan, di antaranya adalah perbankan yang di dalamnya menjalankan sistem dengan prinsip-prinsip syariah atau biasa dikenal dengan pernbankan syariah.
Perbankan  adalah  suatu  lembaga  yang  melakukan  3  (tiga)  fungsi  utama yaitu  menerima  simpanan  uang,  meminjamkan  uang  dan  melayani  jasa
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
pengiriman  uang.  Di  dalam  sejarah  perekenomian  kaum  muslimin,  fungsi  bank telah  dikenal  sejak  zaman  Rasulullah  SAW,  fungsi  tersebut  diantaranya  adalah menerima  titipan  harta,  meminjamkan  uang  untuk  keperluan  konsumsi  dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. (Arifin, 2010)
Perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah juga memperlihatkam eksistensinya dimana pada saat terjadinya krisis perekonomian global  yang  berlangsung  sekitar  tahun  2008-2009  yang  tidak  berpengaruh apapun  bahkan  dapat  dilalui  dengan  baik.  Sistem  pada  perbankan  syariah  telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di  Indonesia.  Yang  mana  dalam  kondisi  ekomomi,  bank  konvensioanal menderita negative  spread dalam  bisnisnya,  sebagai  salah  satu  momok  utama yang dihadapi oleh perbankan konvensioanal, dan justru dalam kondisi demikian bank Islam  menunjukan kondisi  yang sebaliknya. Selain dari pada  itu,  lembaga perbankan  yang  menganut  sistem  syariah  tidak  serta  merta  hanya  berorientasi untuk  dapat  meraup  dana  dari  masyarakat  sebanyak-banyaknya,  tanpa  memberi manfaat,  kontribusi  dan  implikasi  positif  kepada  usaha  peningkatan kesejahteraan  umat  secara  menyeluruh  dalam  perkembangan  usaha  kecil  dan usaha menengah.(Arifin, 2010b)
Tujuan  bank  syariah  secara  umum  adalah  untuk  mendorong  dan mempercepat  kemajuan  ekonomi  suatu  masyarakat  dengan  mempercepat kemajuan  ekonomi  suatu  masyarakat  dengan  melakukan  kegiatan  perbankan, financial,  komersil  dan  investasi  sesuai  dengan  kaidah  syariah  (Anshori,  2009). Perbankan  syariah  merupakan  bagian  dari  muamalat  atau  yang  biasa  kita  kenal dengan  hubungan  manusia dengan  manusia. Oleh karena  itu, perbankan syariah tidak  dapat  dilepaskan  begitu  saja  dari  Al-Quran  dan  As-Sunnah  yang  mana adalah sebagai sumber hukum Islam.
Di  negara  Indonesia  dikenal  sejak  tahun  1991  dimana  adanya  ekomomi berbasis  syariah  dan  menunjukan  perkembangan  yang  menggembirakan.  Pada dasarnya  sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  sudah menjadi  kewajiban  bagi  Indonesia  untuk  menerapkan  ekonomi  syariah  sebagai
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
bukti  ketaatan  dan  ketundukan  masyarakatnya  kepada  Allah  SWT  dan  Rasul- Nya.(Mujieb, 1994)
Bank  syariah  dalam  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  dalam  bentuk pembiayaan dikenal dengan 2 (dua) jenis akad, yaitu akad tabbaru dan ijarah . Dalam  hal  ini  penulis  hanya  akan  membahas  satu  jenis  akad  saja  yaitu  akad “tabbaru”. Menurut  Kamus,  akad tabbaru adalah  suatu  akad  kepemilikan seseuatu tanpa  iwad atau yang dkenal dengan pertukaran. Sebagai contohnya seperti  Hibah, Shadaqoh , Wakaf dan  Wasiat.  Dimana tabarru adalah  sikap dan perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. (Departemen Agama RI, 1994a)
Dimana tabbaru dalam makna hibah atau pemberian, dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya berbunyi :  “….. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari mas kawin itu  dengan  senang  hati  maka  makanlah  (ambillah)  perbuatan  itu”.  Dari  ayat tersebut  dapat  menunjukkan  bahwa  adanya  ajaran  untuk  membantu  agar sesama saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan sebagaian harta dengan  tujuan  untuk  sehingga  dalam  Islam  sangat  menganjurkan  seseorang yang  memiliki  kelebihan  harta  untuk  menghibahkannya  bagi  yang memerlukan. (Departemen Agama RI, 1994b)
Adapun  fungsi  dari  akad tabbaru adalah  akad  untuk  mecari  keuntungan akhirat  semata,  sehingga  bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan  yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga apabila tujuannya adalah untuk  mendapatkan  keuntungan  menggunakan  akad ijarah .  Namun  bukan berarti akad tabarru ini tidak dapat digunakan  dalam kegiatan komersil  akan tetapi  akad tabarru ini  dapat  digunakan  sebagai  jembatan  untuk  dapat memperlancar akad ijarah .
Hal  ini  berarti  dalam  melakukan tabarru tersebut  tidaklah  mudah, diperlukan  adanya  syarat-syarat  didalam  menjalankannya,  sehingga  dalam akad-akad  bank  syariah  jika  ditinjau  dari  segi  untuk  mendapat  kompensasi atau  tidak  mendapat  kompensasi,  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis  yaitu
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
akad tabarru’ dan  akad tijarah/mu’awadah.  Pertama Akad Tabarru. Akad tabarru’ adalah  segal  macam  perjanjian  yang  menyangkut not-for  profit . Transaksi  ini  pada  hakikatnya  bukan  transaksi  bisnis  untuk  mencari keuntungan  komersiil.  Seperti  halnya  bahwa  akad tabarru dilakukan  dengan tujuan  tolong-menolong  dalam  rangka  berbuat  kebaikan.  Sehingga  dalam akad tabarru ,  pihak  yang  berbuat  kebaikan  tersebut  tidak  berhak mensyaratkan  imbalan  apa  pun  kepada  pihak  lainnya.  Imbalan  dari  akad tabarru’ adalah  dari  Allah  melainkan  bukan  dari  sesama  manusia.  Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta untuk sekedar menutupi  biaya  yang  dikeluarkannya  untuk  dapat  melakukan  akad tabarru tersebut.  Dengan  catatan  tidak  boleh  sedikitpun  mengambil  laba  dari  akad tabarru itu. Tetapi  pada  kenyataannya,  penggunaan  akad tabarru’ sering sangat  vital  dalam  transaksi  komersil,  karena  akad tabarru ini  dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah .
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaimana  pengertian dan kedudukan akad qardh ?
2. Bagaimana  karakteristik  pelaksanaan  akad qardh sebagai  akad tabbaru tersebut?
Mengingat penelitian yang berfokus hanya mengenai akad qardh sebagai akad tabbaru dan  sudah  pernah  ada  beberapa  yang  menuliskannya sebelumnya  yaitu  yang  pertama  mengenai  Kedudukan  Akad Tijarah dan Akad Tabbaru dalam  Asuransi  Syariah  oleh  Farid  Fathony  Ansal  (Ashal,
2016) (Ashal, 2016) dan yang kedua menganai Akad Bank Syariah oleh Nurul Ichsan  (Ichsan,  2016)  (Ichsan,  2016)  diamana  kedua  penelitian  tersebut sebagaian  kecil  hanya  membahas  mengenai  akad qardh dan tabbaru tanpa lebih spesifik menyebutkan ciri atau karakteristik dari akad qardh dan tabbaru seperti yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Maka  berdasarkan  tulisan  sebelumnya  tersebut  terdapat  perbedaan  pada fokus  penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  dengan  penelitian  yang  sudah ada terdahulu. Sekalipun sama-sama  membahas  mengenai akad qardh dalam bank  syariah,  sehingga  hal  ini  dianggap  penting  agar  dilakukan  pengkajian lebih  lanjut  untuk  kedepannya  dan  dapat  diharapkan  memberikan  lebih banyak pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan akad qardh sebagai akad tabbaru .

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah  yang  dihadapi  dalam  melakukan  penelitian.(Soekamto,  2007).  Metode penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan normatif.  Dengan demikian,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang,  konsep dan menggunakan studi kepustakaan. Sehingga dalam penyusunannya menggunakan data berupa data sekunder dan bahan-bahan hukum serta buku-buku yang terkait erat dengan penelitian ini.

## C. Pembahasan
Pengertian Akad Pembiayaan Qardh Sebagai Akad Tabbaru
Pengertian akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaan) dan qabul (penerimaan).  Sehingga  dalam  hal  ini  akad  adalah  kesepakatan  tertulis antara  Bank  Syariah  atau  Unit  Usaha  Syariah  dan  pihak  lain  yang  memuat adanya  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  sesuai  dengan  prinsip syariah.(Ali, 2008)
Qardh secara  etimologi  adalah al-qardh yang  berarti  petolongan,  (Anshori,
2006)  pertolongan  dalam  konteks qardh adalah  pertolongan  yang  berasal  dari harta  orang  yang  memberikan  uang.  Sedangkan  menurut  istilah  diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Jika  dilihat  secara  terminologis  arti  peminjam  adalah  menyerahkan  harta kepada  yang  menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.(Zahaili, 2002)  menurut  istilah  dari  fikih qardh adalah  memberikan  suatu  harat  kepada orang  lain  untuk  dikembalikan  suatu  saat  tanpa  adanya  tambahan.  (Fakhri Ghafur, 2010)
Sedangkan menurut Hukum syara’ , para ahli fikih mendefinisikannya yakni sebagai berikut :
1. Menurut  pengikut Mahzab Hanafi, Ibn  Abidin  mengatakan bahwa qardh adalah  suatu  pinjaman  atas  apa  yang  dimiliki  satu  orang  lalu  diberikan kepada  orang  lain  kemudian  dikembalikan  dalam  kepunyaannya  dengan baik hati.
2. Menurut  Mahzab  Maliki, qardh adalah  pembayaran  dari  sesuatu  yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut  Mahzab Hambali, qardh adalah pembayaran  yang ke seseorang siapa  yang  akan  memperoleh  manfaat  dengan  itu  dan  kembalian  sesuai dengan padanya.
4. Menurut  Mahzab  Syafi’i, qardh adalah  memindahkan  kepemilikan sesuatu  kepada  seseorang,  disajikan  ia  perlu  membayar  kembali kepadanya. (Singgih, 2000)
Dari  beberapa  definisi qardh diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  akad qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan  harta  atau  memberikan  harta  memberikan  harta  dalam  arti meminjamkan  kepada  pihak  kedua  sebagai  peminjam  uang  atau  orang  yang menerima  harta  yang  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali  harta  itu,  dengan  kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapakan imbalan.
Dalam suatu sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sebagai wadah dalam menghimpun  dana  dan  menyalurkannya  kembali  dana  dari  masyarakat  tersebut agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat lainnya
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
yang  membutuhkan.  Sehingga  menimbulkan  suatu  rasa  tolong  menolong  dan saling memiliki di dalam diri manusia itu sendiri.
Adapun  menurut  Santoso,  karakteristik  pembiayaan qardh di  antaranya adalah sebagai berikut :
1. Tidak  diperkenankan  mengambil  keuntungan  apapun  bagi muqridh , dikarenakan hal tersebut sama dengan riba .
2. Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam meminjam.
3. Biasanya  terdapat  batasan  waktu  tertentu,  namun  apabila  tempo pembayarannya  diberikan  maka  akan  lebih  baik,  karena  lebih memudahkan hal tersebut.
4. Jika dalam hal ini menggunakan barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti  semula,  maka  harus  dikembalikan  dan  jika  telah  berubah  maka dikembalikan semisalnya atau seharganya.
5. Jika  dalam  bentuk  uang  maka  nominal  pengembalian  sama  degan nominal pengembalian dengan nominal pinjaman.(Singgih, 2000)
Hal  tersebut  merupakan  karakteristik  yang  mendasar  sehingga  akad qardh merupakan akad tabbaru , hal ini kemudian dipertegas sebagaimana dalam Fatwa DSN  Nomor  19/DSN-MUI/IV/2001  yaitu  mengenai qardh .  Adapun  hal  yang diatur mengenai ketentuan umum dari qardh dalam bank syariah, yaitu :
1. Qardh adalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  yang memerlukan.
2. Nasabah qardh wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima  pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dapat  meminta  jaminan  kepada nasabah bilamana hal tersebut dipandang perlu.
5. Nasabah  dapat  memberikan  tambahan  dengan  sukarela  kepada  LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika  nasabah  tidak  bisa  mengembalikan  sebagian  atau  seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
ketidakmampuannya  ,  LKS  dapat  memperpanjang  jangka  waktu pengembalian atau menghapus sebagian ataupun seluruh kewajibannya.(Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonsia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh, n.d.)
Karena  akad qardh merupakan  bentuk  akad tabbaru ,  sehingga  dalam menentukan syarat-syarat qardh ditentukan adanya kapabilitas dalam pelaksanaanya.  Hal  ini  berarti  dalam  melakukan  akad  tersebut  tidaknya  mudah, diperlukan  syarat-syarat  didalam  menjalankan.  Baik  pemberi  maupun  penerima pinjaman harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Keduanya haruslah berakal sehat.
2. Baligh yang artinya cakap dalam melakukan tindakan hukum.
3. Dalam bertidak baik pemberi maupun peminjam tanpa adanya paksaan.
Oleh  karena  tersebut  diatas  syarat-syarat  tersebut  menjadi  acuan  untuk meminimalisir  dan  menghindari  adanya  wanprestasi  oleh  para  pihak  yang menjalankan  suatu  perjanjian  dan  dikendaki  untuk  dapat  dipertanggung jawabkan oleh para pihak dalam melalukan suatu prestasi.
Jika dilihat dari sifatnya seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa akad qardh tidak  memerikan  keuntungan  finansial,  karena  itu qardh dapat  diambil menurut  katagori,  yang  pertama  adalah  bahwa  akad  qardh  diperlukan  untuk membantu  usaha  kecil  dan  kepeluan  sosial,  dapat  bersumber  dari  dana  zakat, infaq maupun shodaqoh .  Kedua qardh diperlukan  untuk  membantu  keuangan nasabah  secara  cepat  dan  berjangka  pendek.  Sifat  talangan  ini  diperoleh  dari modal bank.
Dalam  praktiknya  di  perbankan  syariah  sebagai  prodak  penyaluran  dana yang sifaatnya pinjam meminjam, maka diterapkan sebagai berikut :
1. Sebagai  prodak  pelengkap  kepada  nasabah  yang  telah  terbukti  loyalitas dan  memiliki  bonafiditasnya  yang  membutuhkan  dana  talangan  segera untuk masa yang relatif pendek.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
2. Sebagai  fasilitas  nasabah  yang  memerlukan  dana  dengan  cepat, sedangkan  ia  tidak  bisa  menarik  dananaya  dikarenakan  misal  dananya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai  prodak  untuk  menyumbangkan  usaha  yang  sangat  kecil  untuk membantu sektor sosial.
4. Sebagai  dana  talangan  untuk  jangka  waktu  singkat,  maka  nasabah  akan mengembalikannya dengan cepat.
5. Fasilitas  tersebut  merupakan  bagian  dari  satu  paket  pembiayaan  yaitu khusunya untuk mempermudah nasabah dalam bertransksi.
Dilihat  dari  skemat  tersebut  di  atas,  adapun  aplikasi qardh memiliki  4 (empat) hal dalam perbankan, antara lain sebagai berikut :
1. Sebagai pinjaman talangan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai dari prodak kartu kredit syariah.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank
Oleh  karenanya,  dari  kakateristik-karakteristik  di  atas  yang  dimiliki  oleh akad qardh tersebut,  maka  akad qardh menjadi  ciri  atau  prinsip  dari  akad tabarru ,  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  akad qardh adalah  sebagai akad tabarru .
Landasan Hukum Pembiayaan Akad Qardh sebagai Akad Tabbaru
Transaksi qardh diperbolehkan  oleh  para  ulama  berdasarkan  hadits  riwayat Ibnu Majjah dan ijma’ ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. (Fatwa, 2015)
Persoalan  pokok  yang  paling  utama  dalam  transaksi  perbankan  syariah adalah  larangan  mutlak  terhadap  unsur-unsur  riba,  karena  hal  tersebut  secara tegas ditentukan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, oleh karena itu, setiap aktivitas yang  dijalankan  oleh  bank  syariah  yang  berkaitan  dengan  urusan  keuangan  dan perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Hirsanuddin, 2008)
Dalam sistem ekonomi syariah yang menerapkan konsep kemanfaatan yang telah  ada  didalamnya  menjalankan  kegiatan  ekomoni  yang  dituju  pada
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
masyarakat  yang  lebih  luas.  Dimana  suatu  kegiatan  tersebut  akan  tetapi  juga pada proses transaksi dalam penyaluran dana, yang mana harus mengacu kepada konsep  mementingkan  kepentingan  kemaslahatan  dan  menunjang  tinggi  asas keadilan.  Selain  dari  pada  itu  dalam  bank  syariah  sebagai  salah  satu  pelaku penggerak  dalam  kegaitan  perekonomian  yang  menerapkan  prinsip  ekonomi Islam  juga  tidak  lepas  harus  menjunjung  tinggi  etika  maupun  moral  hukum  di dalam kegiatannya.
Jika  dilihat  dari  prinsip-prinsip  dasar  syariah,  bank  syariah  adalah  bank yang  beroperasi  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Implementasi  syariah  inilah yang  menjadi  pembeda  utama  dengan  bank  konvesional.  Pada  intinya  prisip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran  dan  Hadist.  Islam  sebagai  agama  merupakan  konsep  yang  mengatur kehidupan  manusia  secara  komprehensif  dan  universal  baik  dalam  hubungan dengan  Sang  Pencipta  ( HabluminAllah )  maupun  hubungan  dengan  sesama manusia ( Hablumminannas ). Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, antara lain : 1. Aqidah
Komponen  ajaran  Islam  yang  mengatur  tentang  keyakinan  atas  keberadaan dan  kekuasaan  Allah  sehingga  harus  menjadi  keimanan  seorang  muslim manakala  melakukan  berbagai  aktivitas  dimuka  bumi  semata-mata  untuk mendapatkan  keridlaan  Allah  sebagai  khalifah  yang  mendapat  amanah  dari Allah.
2. Syariah
Komponen  ajaran  Islam  yang  mengatur  tentang  kehidupan  seorang  muslim baik  dalam  bidang  ( HabluminAllah )  maupun  dalam  bidang  muamalah ( Hablumminannas )  yang  merupakan  akualisasi  dari  akidah  yang  menjadi keyakinannya.
Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang  menyangkut  ekonomi  atau  harta  dan  perniagaan  disebut  mualamah maliyah.
3. Akhlaq
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Landasan perilaku dan kepribadian yang mencirikan dirinya sebagai seorang muslim  yang  taat  berdasarkan  syariah  dan  aqidah  yang  menjadi  pedoman hidupnya  sehingga  disebut  memiliki akhlaqul  karimah sebagaimana  hadis nabi  yang  menyatakan  “Tidaklah  sekiranya  Aku  diutus  kecuali  untuk menjadikan akhlaqul karimah ”.
Dalam  operasionalnya,  perbankan  syariah  harus  selalu  dalam  koridor- koridor prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Keadilan,  yaitu  berbagai  keuntungan  atas  dasar  penjualan  riil  sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan,  yang  berarti  posisi  nasabah  investor  (penyimpan  dana),  dan pengguna dana, serta  lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi,  lembaga  keuangan  syariah  akan  memberikan  laporan keuangan  secara  terbuka  dan  berkesinambungan  agar  nasabah  investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal,  yang  artinya  tidak  membedakan  suku,  agama,  ras,  dan golongan  dalam  masyarakat  sesuai  dengan  prinsip  Islam  sebagai rahmatan  lil  alamin.(Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  10/14/DPbS Perihal  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, n.d.)
Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksankan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa  bank syariah  memberikan pengertian  bahwa qardh adalah transaksi pinjam meminjam dan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan  pokok  pinjaman  secara  sekaligus  atau  cicilan  dalam  jangka waktu tertentu.(Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005  Tentang  Akad Penyaluran  Dana  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  Syariah  yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, n.d.)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Demikian pula pada Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah,  yakni  pengertian qardh adalah  transaksi pinjam  meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu.(Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah,  n.d.)  Penjelasan  yang lainnya  sama  termasuk  pula  pada  Pasal  19  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  mengenai  Perbankan  Syariah  yaitu  yang  dimaksud dengan  akad qardh adalah  akad  pinjaman  dana  kepada  nasabah  dengan ketentuan  bahwa  nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang  diterimanya  pada waktu  yang  disepakati.(Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah, n.d.)
Dalam  perjalanannya  pembiayaan qardh tersebut  memiliki  landasan  syari yang  bersumber  dari  hukum  Islam  yaitu  Al-Quran  dan  Hadist,  yaitu  antara  lain sebagai berikut:
1. Surat Al-Baqarah ayat (282) yang artinya : “hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai pada waktu tertentu, buatlah secara tertulis”.
2. Surat Al-Baqarah ayat (245) yang artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik  (manafkahkan  hartanya  di jalan  Allah),  maka  Allah  akan  memperlipatgandakan  pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.
3. Surat  Al-Hadid  ayat  (11)  yang  artinya  :  “  Siapakah  yang  mau meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik,  maka  Allah  akan melipatgandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
4. Surat Al-Muzzammil ayat (20) yang artinya : “Dirikanlah Shalat, tunaikan zakat,  dan  berikanlah  pinjaman  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik.  Dan kebaikan  apa  saja  yang  kamu  perbuat  untuk  dirimu  niscaya  kamu memperoleh  (balasan)Nya  di  sisi  Allah  sebagai  balasan  yang  paling  baik dan yang paling besar pahalanya”.
5. Hadist Riwayat Muslim dari  Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah S.A.W bersabda  “orang  yang  melepaskan  seseorang  muslim  dari  kesulitan  di dunia,  Allah  akan  melepaskan  kesulitannya  di  hari  kiamat  dan  Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.(Usman, 2002)
Sebagai  landasan  hukum  selanjutnya  yaitu  para  ulama  telah  sepakat  yang didasari  oleh  pemikiran  kebiasaan  manusia  bahwa  manusia  tidak  dapat  hidup tanpa  pertolongan  dan  bantuan  saudaranya.  Sehingga  Dewan  Syariah  Nasional telah  menetapkannya  dalam  Fatwa  DSN  Nomor  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang qardh, adapun dalil-dalilnya yaitu :
1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282, Surat Al-Baqarah Ayat 280, dan dalam Surat Al-Maidah Ayat 1.
2. Hadist Rasulullah S.A.W.
3. Kaidah  Fiqih  yang  berbunyi  “setiap  orang  yang  mendatangkan  manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh adalah riba”.

## D. SIMPULAN
Dalam  pelaksanaan  menjalankan  operasional  sistem  perbankan  syariah dimana  dalam  prinsip  ekonomi  syariah  dalam  bentuk  nilai-nilai  yang  secara umum  dapat  dibagi  dalam  2  (dua)  perspektif.  Adapun  pelarangan  riba  dan kegiatan ekomomi yang tidak memberikan manfaat pada sistem perekonomian.
Berdasarkan  tulisan  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  akad qardh merupakan  salah  satu  dari  akad tabbaru ,  dimana  karakteristiknya  pada akad qardh tersebut  adalah  mengenai  pinjam  meminjam  yang  menitikberatkan pada  sikap  tolong  menolong  dan  mengenai  jenis  akad qardh dimana  ia  tidak mecari keuntungan. Dalam prinsipnya akad qardh yang merupakan akad tabbaru
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
yang  tidak  mengenal  riba  (tambahan)  akan  tetapi  apabila  dalam  praktiknya perbankan syariah ada yang namanya biaya, dalam hal ini merupakan tambahan untuk baiya administrasi, biaya materai dan hal tersebut diperbolehkan. Menurut istilah ahli fiqih qardh merupakan hal memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Pinjam-meminjam  hukumnya diperbolehkan dan dibenarkan asalkan sesuai dengan cara syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Ali, Z. (2008). Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Anshori,  A.  G.  (2006). Konsep,  Implementasi  dan  Institusionalisasi .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Anshori,  A.  G.  (2009). Hukum  Perbankan  Syariah .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Arifin,  V.  R.  dan  A.  (2010a). Islamic  Banking  Sebuah  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Arifin,  V.  R.  dan  A.  (2010b). Islamic  Banking  Sebuah  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Departemen  Agama  RI.  (1994a). Al-Qur’an  dan  Terjemahannya .  Semarang: Kamudaskoro Grafindo.
Departemen  Agama  RI.  (1994b). Al-Qur’an  dan  Terjemahannya .  Semarang: Kamudaskoro Grafindo.
Fakhri Ghafur. (2010). Buku Pintar Transaksi Syariah . Jakarta: Mizan Publika.
Hirsanuddin.  (2008). Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  Pembiayaan  Bisnis dengan Prinsip Kemitraan . Yogyakarta: Genta Press.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702
Mujieb, M. A. (1994). Kamus Istilah Fiqh . Jakarta: Pusaka Firdaus.
Singgih,  S.  (2000). Statistical  Product  and  Sevice  Solution .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Soekamto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta.
Usman, R. (2002). Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indnesia .
Zahaili, A. (2002). A Fiqh Al Amalat Al Maliyah .

## B. JURNAL
Ashal,  F.  F.  (2016).  Kedudukan  Akad  Tijarah  dan  Akad  Tabarru’  Dalam  Asuransi Syariah. Human Falah , Volume 3.
Fatwa,  N.  (2015).  Penerapan  Akad  Al-Qardh  Wal  Ijarah  Pada  Produk  Talangan  Haji Pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Sunggguminasa  Gowa. Iqtisaduna , Volume 1 .
Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. Asy-Syir’ah , Volume 50 .

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005  Tentang  Akad  Penyaluran  Dana  dan Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  Syariah  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  Tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  10/14/DPbS  Perihal  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
dalam  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonsia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh.