Page 899-906/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index

## PENDIDIKAN GRATIS DI ERA KAPITALIS DALAM USAHA PEMERATAAN HAK ATAS PENDIDIKAN
1 Anggi Novella Permatasari, 2 Imam Syafi’i
1,2 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya e-mail korespondensi: d91219100@student.uinsby.ac.id
Abstrak  : Pendidikan merupakan  hak  setiap  orang  mendapatkan  kesempatan  untuk  mengembangkan potensi  diri  melalui  proses  bernama  pembelajaran  yang  dikabarkan  mampu  menjadi  pemutus  rantai kemiskinan.  Namun,  apakah  di  Indonesia  penerapan  statement  tersebut  sudah  berjalan  sesuai  dengan semestinya?  Bahwa  setiap  warga  negara  mendapatkan  hak  yang  sama  berupa  kesempatan  untuk mengenyam  bangku sekolah hingga ke perguruan tinngi? Apakah “ Education for All” hanyalah  sebuah program kosong? Konsep dasar persamaan kesempatan mengenyam pendidikan yang difokuskan kepada equality in education dan equity in education sepertinya masih belum berjalan dengan ideal atau bahkan saling berhalangan. Deskriminasi masyarakat atas dasar status dan golongan untuk mendapatkan privilege dalam mendapatkan kesempatan pendidikan juga masih menjadi musuh terbesar bagi dasar education for all .  Segala  macam  argumen  diungkapkan  mulai  dari  peraturan-peraturan  pemerintah  yang  sering  kali berganti,  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan,  tangga  pendidikan  yang  yang dirasa  perlu  mengorbankan  banyak  sekali  uang,  dan  kebijakan  pendidikan  gratis  yang  terkadang  tidak sesuai dengan realita dan harapan masyarakat. Dengan melalui metode library research, jurnal ini sedikit banyak akan membahas mengenai bagaimana asas pendidikan gratis sering dijumpai bertentangan dengan praktik kapitalisme pendidikan yang begitu marak berlipat ganda di tengah era 4.0 yang justru menuntut para  generasi  muda  dari  mulai  kalangan  bawah  sampai  kalangan  atas  untuk  terus  mengembangkan  dan terus menggali potensi mereka melalui pendidikan.
Kata kunci: persamaan, pendidikan gratis, praktik kapitalis
Abstract :  Education is the right of everyone to  get  the opportunity to develop  their potential through a process  called  learning  which  is  said  to  be  able  to  break  the  chain  of  poverty.  However,  has  the implementation  of  this  statement  been  running  properly  in  Indonesia?  That  every  citizen  has  the  same rights in the form of the opportunity to attend school to university? Is “Education for All” just an empty program?  The  basic  concept  of  equal  opportunity  to  receive  education  which  is  focused  on  equality  in education  and  equity  in  education  seems  to  have  not  worked  out  ideally  or  even  hindered  each  other. Discrimination  of  society  on  the  basis  of  status  and  class  to  obtain  privileges  in  obtaining  educational opportunities is also still the biggest enemy for the basis of education for all. All kinds of arguments were expressed,  ranging  from  government  regulations  that  change  frequently,  low  public  awareness  of  the importance  of  education,  the  education  ladder  that  feels  the  need  to  sacrifice  a  lot  of  money,  and  free education policies that sometimes do not match the reality and expectations of the community. By going through  the  library  research  method,  this  journal  will  more  or  less  discuss  how  the  principle  of  free education  is  often  found  contradicting  the  practice  of  educational  capitalism  which  is  so  rampantly multiplying  in  the  middle  of  the  4.0  era  which  actually  requires  the  younger  generation  from  the  lower classes  to  the  upper  classes  to  continue  to  develop  and  continue  to  explore  their  potential  through education.
Keywords: equality, free education, capitalist practices
. SUBMIT: 5 September 2022       REVIEW: 7 September 2022       ACCEPTED: 8 September 2022

## PENDAHULUAN
Perubahan  kehidupan  manusia  yang disebabkan oleh globalisasi sangat tentu sangat berarti,  teutama  untuk  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia.  Orang  yang  lahir  dari proses pendidikan sangat tergantung pada gaya dan jenis pendidikan yang diberikan. Gaya dan jenis pendidikan ditentukan oleh kebijakan dan peraturan  pemerintah,  peran  masyarakat,  dan peran  penyelenggara  pendidikan.  Namun keterlibatan  pemerintah  melebihi  masyarakat dan  praktisi  pendidikan  dikarenakan  pada dasarnya kebijakan pemerintah memiliki peran yang  dominan  dalam  pelaksanaan  proses pendidikan.  Sebuah  ketentuan  UUD  195 membuat  pemerintah  bertanggung  jawab  atas mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Maka dari itu berdasarkan UU No. 32 Tahun 200 dan PP No. 25  Tahun  2005,  bahwa  setiap  warga  negara Indonesia berhak atas pendidikan dan pendidikan tanpa kecuali.
Dari peraturan-peraturan
itulah pemerintah dituntut untuk mewujudkan pemerataan  dalam  pendidikan.  Salah  satunya yakni  program  wajib  belajar  sembilan  tahun yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 5/2006  Selain  itu,  pemerintah  juga  telah mengeluarkan  kebijakan  pendidikan  gratis berdasarkan  ketentuan  UU  No.  11  Tahun 2009.  Namun  pendidikan  gratis  banyak dipandang  sebagai  kebijakan  politik  oleh banyak  pihak.  Akibatnya,  politik  menjadi kurang  penting  untuk  pelaksanaan  pendidikan itu  sendiri.  Publisitas  "pendidikan  gratis" sendiri  juga  telah  menyebabkan  argumen  dan harapan bahwa yang mendapatkannya memang benar-benar tidak mengeluarkan uang sepeser  pun  untuk  bersekolah,  padahal sebenarnya  tidak.  Karena  biaya  kebutuhan pendidikan individu mulai dari uang pendaftaran, biaya buku, kontribusi pembangunan dan sebagainya justru dikhawatirkan  akan  menambah  jumlah  anak yang terpaksa putus sekolah karena ketidakmampuan  orang  tua  mereka  untuk membiayai pendidikan.
Di  sisi  lain,  dengan  adanya  pergeseran paradigma  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi serta  pembagian  kewenangan  pengelolaan pendidikan  antara  pemerintah  pusat  dan
pemerintah daerah cukup banyak memunculkan  masalah  baru.  Karena  hal tersebut,  pemerintah  daerah  terdorong  untuk melaksanakan  kebijakan  pemerintah  pusat (pendidikan  gratis)  sesuai  dengan  kondisi  dan situasi yang ada di daerah. Masalah baru yang mungkin muncul adalah perlunya peningkatan pendapatan  pokok  per  daerah  (PAD)  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di semua  tingkatan,  pemerataan  pendidikan.  Hal tersebut  tentu  memaksa  pemerintah  daerah untuk  berpartisipasi  dalam  meningkatkan kinerja pendidikan. Isu lainnya adalah kebutuhan  dunia  usaha  dan  industri  (DUDI) dan pemangku kepentingan berupa peningkatan  keterampilan  lulusan  siap  kerja. Hal  ini  tentunya  akan  berdampak  pada  model pendidikan,  dimana  sekolah  harus  mampu merancang program unggulan. Karena meningkatnya persaingan antar sekolah, sejumlah  penawaran,  komposisi,  penawaran, dan  program  unggulan  dipertontonkan  satu sama  lain,  bahkan  ketika  biaya  pendidikan terus  meningkat.  Tentu  saja,  ini  akan mengarah  pada  elitisme  pendidikan  populer. Pendidikan kini menjadi arena komersial yang hanya  dimiliki  kapitalisme.  Mereka,  kaum kapitalis, akan menggunakan slogan/jargon/atau  adendum  “sekolah  Islam terpadu,  tinggi,  dan  semakin  terpadu”  hanya untuk  menarik  simpati  dan  menjadi  alat manipulasi yang tepat untuk meraup keuntungan calon murid baru.
Meski  sudah  banyak  diulas,  tulisan  ini masih  dianggap  urgen  untuk  dibahas  dengan alasan,  pertama,  penciptaan  dan  peningkatan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara harus terus dilakukan sebagai usaha meningkatkan  kualitas  SDM  (sumber  daya manusia).  Kedua,  tidak  semua  anak  di  tanah air  bisa  bersekolah  karena  tidak  mampu memenuhi biaya belajar sehingga mengakibatkan  siswa  tidak  memiliki  akses pendidikan  dan  putus  sekolah.  Ketiga,  praktik di  dalam  ranah  pendidikan  mudah  terjerumus ke  dalam  perilaku  untung-rugi  yang  hanya menghitung untung-rugi dengan kedok infrastruktur pendidikan yang mahal. Menurut Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa ada
Page 899-906/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
sekitar  75.303  anak  yang  terpaksa  putus sekolah  pada  satu  tahun  terakhir  (2021). Jumlah  anak  putus  sekolah  yang  berada  di tingkat  sekolah  dasar  (SD)  merupakan  yang tertinggi, yakni sebanyak 38.716 anak. Jumlah ini  menurun  13,02%  dari  tahun  sebelumnya, 2020,  yang  berjumlah  44.516  orang  anak. Sedangkan  jumlah  anak  putus  sekolah  di tingkat  sekolah  menengah  pertama  (SMP) yakni  sebanyak  15.042 orang.  Jumlah  ini naik 32,20% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 11.378  orang.  Berikutnya,  sebanyak  12.063 orang  anak  putus  sekolah  di  tingkat  sekolah menengah  kejuruan  (SMK).  Jumlah  ini  turun 13,53%  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang sebanyak  13.951  orang.    Untuk  jenjang sekolah  menengah  atas  (SMA),  sebanyak 10.022  orang  anak  putus  sekolah.  Jumlah    ini turun  27,90%  dari  tahun  2020  yang  sebanyak 13.879  orang.  Secara  tren,  jumlah  anak  putus sekolah  cenderung  menurun  selama  enam tahun  terakhir.  Penurunan  tajam  terlihat semenjak  pandemi  Covid-19  terjadi  yakni pada  2020.  Meski  demikian,  angka  putus sekolah  siswa  sekolah  dasar  (SD)  masih tergolong  yang  paling  tinggi  dalam  tiga  tahun berturut-turut (Kemendikbudristek, 2022).
Berdasarkan survei tersebut, bisa dilihat bahwa  asih  banyak  anak-anak  di  tanah  air yang  tidak  mendapatkan  kesempatan  untuk bersekolah,  karena  biaya  sekolah  yang  terlalu tinggi  dan  merasa  kehidupan  semakin  rumit dan  sulit.  Mau  tidak  mau,  keadaan  ini meningkatkan  jumlah  orang  miskin  tanpa akses pendidikan dan seolah-olah menunjukkan  bahwa  pendidikan  hanya  bisa dinikmati  dan  diakses  oleh  golongan  elit sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  elitisme pendidikan memang eksis dan bisa dibenarkan.
Selain  itu,  kondisi  semakin  parah dengan  munculnya  komersialisme  dalam pendidikan. Semua proses penyelesaian penelitian  termasuk  fasilitas  yang  harus dilengkapi  selalu  melibatkan  uang  dan  uang. Jadi  tidak  jarang  hanya  dia  yang  dibesarkan. Pendidikan bukan kelompok nirlaba?
Memang, sekolah bukanlah monster yang haus uang,  tetapi  sekolah  selalu  membutuhkan uang.  Dalam  hal  ini,  kekejaman  yang  hadir dalam  pendidikan,  dalam  bentuk  investasi, atau dalam bentuk bantuan hanya mendapatkan keuntungan sepihak dan
mengabaikan  manfaat  dan  tujuan  pendidikan yang  diberikan,  khususnya  pendidikan  untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk moralitas bangsa. anak-anak negara. Bagaimana ini bisa dicapai jika siswa dan wali murid  harus  terus  khawatir  tentang  kerumitan biaya  pendidikan  untuk  beberapa  orang  dan menghitung keuntungan dan kerugian terhadap pendapatan  ketika  memasuki  dunia  kerja  bagi yang  lain?  Maka  dari  itu  penulis  ingin membahas lebih lanjut mengenai apakah benar dalam pendidikan terjadi kapitalisme.

## METODE
Penelitian  jurnal  ini  menggunakan  jenis penelitian studi kepustakaan ( library research ),  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang untuk  mendapatkan  data  informasi  dengan memanfaatkan  literatur-literatur  yang  telah tersedia  seperti  buku,  berita,  dan  jurnal penelitian  terdahulu  yang  masih  berkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Pemerataan Pendidikan
Menurut  Riant  Nugroho,  isu  mengenai pemerataan  di  ranah  pendidikan  adalah penurunan  dari  “pemerataan  pembangunan” (Riant  Nugroho,  2008, h.34).   Radius  Prawiro menulis  sebuah  buku  sejarah  zaman  presiden Soeharto  berjudul  “Pergulatan  Indonesia Membangun  Ekonomi:  Pragmatisme  dalam Aksi”  tahun  1998,  dan  merupakan  buku pertama yang membahas problematika pemerataan  pembangunan,  yang  kemudian melahirkan  konsep  baru  berjudul  “Trilogi Pembangunan”, yakni pertumbuhan, pemerataan  dan  stabilitas  yang  tentunya berpijak pada pertumbuhan. Lalu pertumbuhan tersebut  dibagi  dan  disamaratakan.  Oleh karena  itu,  pembangunan  konteks  pendidikan dan  ekonomi  mengalami  problematika  yang sama.
Selain trilogi pembangunan, konsep lain untuk  pemerataan  yakni  gagasan  pendidikan untuk  semua  (education  for  all).  Gagasan  ini mengandung  semangat  masyarakat  untuk memenuhi  dan  mengedepankan  rasa  keadilan di  bidang  pendidikan,  karena  pendidikan merupakan  hak  dasar  yang  mutlak  harus diperoleh  oleh  semua  orang  tanpa  kecuali, singkatnya  pemerataan  pendidikan.  Semua orang berhak mendapatkan pendidikan
Page 899-906/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
setinggi dan sejauh kemampuan yang dimilikinya untuk menyatakan bahwa pendidikan  tidak  hanya  dapat  diakses  oleh sekelompok  orang  atau  elit  tertentu.  Usaha pemerintah Indonesia dalam upaya pemerataan pendidikan  tercatat  melalui  beberapa  program yang dikeluarkan, yakni:

## 1. Program Wajib Belajar 9 Tahun
Pemerataan  pendidikan  pertama  kali secara  formal  diupayakan  oleh  Pemerintah Indonesia  dimulai  pada  tahun  1984  dengan program  wajib  belajar  sembilan  tahun  sejak 1994.

## 2. BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
Sejalan  dengan  hal  itu  kini  pemerintah juga telah membuat program bantuan operasional  sekolah  (BOS)  untuk  membantu penyelenggaran  pendidikan  yang  berkaitan seluruh  kepentingan  yang  berkaitan  dengan keberlangsungan  pendidikan  bagi  siswa  agar tidak terhenti di tengah perjalanan. Menyadari bahwa  anggaran  pendidikan  secara  nasional belum  optimal,  maka  langkah  antisipasinya pemerintah  melakukan  program  subsidi  yang dimulai dari pendidikan dasar hingga ditingkatkan pada jenjang program pendidikan di atasnya.

## 3. GNOTA  (Gerakan  Nasional  Orang Tua Asuh)
Tahapan  selanjutnya  dengan  pemberian beasiswa  dan  melalui  gerakan  GNOTA  yang melibatkan  partispasi  masyarakat.  Gerakan Nasional  Orang  Tua  Asuh  (GNOTA)  adalah sebuah  organisasi  sosial  nirlaba,  independen dan transparan yang didirikan pada tanggal 29 Mei  1996.  Ini  adalah  sebuah  gerakan  inisiatif dari masyarakat untuk menjaga agar anak-anak Indonesia  mendapatkan  pendidikan  dasar sebagai  landasan  meraih  masa  depan  yang lebih baik (GNOTA, 2022).
Pemerintah  juga  mengajak  kemitraan masyarakat  untuk  serta  memikirkan  dan mendukung  pembiayaan  pendidikan  terutama pada  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat  (swasta).  Namun  di  tengah  upaya penggalangan kemitraan tersebut isu kebijakan pendidikan  gratis  meretas  saat  pemerataan pendidikan  belum  sepenuhnya  terwujud. Dampaknya  sekolah-sekolah  swasta  saling berlomba mempertahankan proses pendidikannya  dengan  berbagai  upaya  yang amat sulit di tengah dilema pendidikan gratis.
Cakupan  penting  dalam  pemerataan pendidikan  terdiri  dari equality  dan  equity . Equality  atau persamaan  bermakna  persamaan kesempatan memperoleh pendidikan, sedangkan  equity  bermakna  keadilan  dalam memperoleh  kesempatan  pendidikan  yang sama  diantara  berbagai  kelompok  dalam masyarakat.  Akses  terhadap  pendidikan  yang merata  berarti  semua  penduduk  usia  sekolah telah  memperoleh  kesempatan  pendidikan, sementara  itu  akses  terhadap  pendidikan  telah adil  jika  antar  kelompok  bisa  menikmati pendidikan  secara  sama  didukung  oleh anggaran pendidikan.

## Konsep Pendidikan Gratis yang Digalakkan Pemerintah
Pendidikan gratis yang telah digalakkan pemerintah,  berdasar  pada  Undang-Undang Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003  pasal  34 berbunyi:  a)  Pemerintah  dan  pemerintah daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa  memungut  biaya  dan;  b)  wajib  belajar merupakan  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat,  serta  UU  No.  11  tahun  2009 tentang  hakekat  kesejahteraan  sosial  adalah menjamin setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Salah  satu  kebutuhan  dasar  warga negara  adalah  mendapatkan  pendidikan  yang layak  atau  bahkan  gratis  untuk  mereka  yang memiliki ekonomi kurang. Penerapan pendidikan  gratis  di  Indonesia  tentu  saja berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  yang bertujuan  meningkatkan  harkat  dan  martabat bangsa.  Dalam  UU  1945  juga  tercermin  tekad pemerintah dalam mewujudkan usaha mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sekaligus merealisasikan  konsep  pendidikan  untuk semua.  Akan  tetapi,  Education  for  All  yang dirilis  pada  tahun  1990  melalui  konferensi internasional  di  Thailand-dteruskan  pada sidang  UNESCO  di  Dakkar  tahun  2000  ini, dirasa  masih  belum  berjalan  dengan  baik  dan sempat  mengalami  kegagalan  (Tilaar,  2012, h.49).    Karena  dalam  realitanya  pendidikan yang  gratis  dan  tidak  mengeluarkan  biaya sepeserpun  itu  tidak  mungkin  ada.  Namun, jika pendidikan gratis yang dimaksud pemerintah  adalah  dengan  sama  sekali  tidak
Page 899-906/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
adanya  beban orang  tua  atas  biaya pendidikan anaknya untuk tingkat pendidikan dasar, maka hal  itu  bukanlah  hal  yang  mustahil,  apalagi anggaran pendidikan pada tahun 2022 ini naik menjadi 621, 3 triliun rupiah untuk memenuhi mandator  alokasi  20%  anggaran  pendidikan terhadap belanja negara (Sembiring, 2022).
Peninjauan Adanya

## Kapitalisme Pendidikan
Akhir-akhir  ini  banyak  kritik  dan gugatan  kepada  eksistensi  sekolah  karena budaya  kapitalis  telah  masuk  dalam  ranah pendidikan  yang  cenderung  hanya  berbicara uang  dan  keuntungan  materiil.  Pendidikan dikuasai  oleh  pemilik  uang,  orang  kaya menjadi kelompok elit dalam dunia pendidikan.  Sementara  kelompok  miskin menjadi kelompok termarginalkan yang hanya menjadi penonton.
Munculnya kapitalisme pendidikan tidak  akan  lepas  dari  aspek  politik  dan ekonomi.  Secara  politis  akibat  berakhirnya perang dunia dan politik negara adi daya yang diperolopori  oleh  Amerika.  Para  negara  maju yang tergabung dalam World Trade Organization  (WTO) menandatangani  General Agreement  on  Trade  and  Service  (GATS) pada  akhir  Mei  2005  yang  mengatur liberalisasi  perdagangan  12  sektor  jasa,  salah satunya  pendidikan  tinggi.  Dari  konsensus internasional tersebut mendorong para investor bisa  memasuki  dunia  pendidikan  yang mengarah pada komersialisasi. Dunia pendidikan  dipandang  sebagai  arena  bisnis yang  cukup  bagus  untuk  meraup  keuntungan. Di  sisi  lain  perubahan  kebijakan  sentralistik menuju  desentralistik  dipandang  memicu timbulnya kapitalisme pendidikan. Sentrasilasi yang dapat mengakibatkan stupidifikasi pendidikan  lokal  akan  jauh  lebih  baik  dari pada desentralisasi yang memunculkan kapitalisasi  pendidikan  yang  menganggap bahwa  jasa  layanan  pendidikan  merupakan komoditas yang dapat diperjual-belikan. Maka yang  terjadi  adalah  pendidikan  kurang melayani kelompok miskin dan lebih mementingkan  kelompok  elit  (Mujahidun, 2016,  h.45).  Hal  ini  didukung  pula  dengan kebijakan  pemerintah  agar  sekolah  di  daerah menyelenggarakan  program  sekolah  unggulan yang menuntut pembiayaan yang tidak sedikit.
Akibatnya  hanya  kaum  elit  saja  yang  bisa memasuki program unggulan tersebut.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  mu’arif mengatakan  bahwa  bahwa  dengan  adanya otonomi  pendidikan  mendorong  manajemen sekolah  dilakukan  dengan  sistem  manajemen profit. Dengan begitu orang kaya menanggung biaya  pendidikan  lebih  ringan  dari pada  orang miskin  (Mu’arif,  2008,  h.18-19).      Padahal, pendidikan  semestinya  bukan  lahan  basah untuk  merenggut  profit,  melainkan  sebagai instrumen membebaskan manusia dari belenggu  kebodohan,  kemiskinan  dan  amoral sehingga  dapat  menempatkan  manusia  dalam esensi  dan  martabat  kemanusiaanya  yang sejati.  Pendidikan  memang  tidak  berdiri sendiri.  Pendidikan  sangat  terkait  dengan berbagai kepentingan pihak dominan, terutama para pemegang kekuasaan politik dan kekuasaan  modal.  Dalam  kaitannya  dengan industrialisasi,  kepentingan  kapitalisme  dalam dunia  pendidikan  telah  bisa  disaksikan  sejak tahun era 1970-an. Sejak tahun itu, bersamaan dengan tegaknya pilar ideologi pembangunanisme  ( developmentalism )  yang dibawa oleh pemerintahan orde baru, pendidikan  mulai  kehilangan  rohnya  sebagai satu  pilar  utama  peningkatan  SDM  yang memiliki visi mencerdaskan kehidupan bangsa.  Pola  hubungan  pendidikan  harus selalu menyesuaikan dengan proses industrialisasi.  Pendidikan  selalu  diarahkan pada  kepentingan-kepentingan  dagang  atau politik,  bukan  lagi  kepentingan  mencerdaskan kehidupan  bangsa  sebagaimana  misi  sejatinya yang  di  amanahkan  UUD  1945.  Di  bawah tekanan industrialisasi dan politisasi pendidikan inilah para peserta didik kemudian hanya bisa menjadi mesin-mesin industri yang harus  tunduk  dan  patuh  pada  kepentingan pragmatis (Solihin, 2015, h.66).
Dengan  adanya  kapitalisme  dalam pendidikan,  Eko  Prasetyo  memaparkan  akibat yang ditimbulkan dalam buku yang berjudul “ Orang Miskin Dilarang Sekolah”, mencerminkan  bahwa  liberalisasi  pendidikan hanya akan membuat sekolah meluluskan para pengangguran  yang  pada  akhirnya  akan menambah  populasi  kemiskinan  yang  tak  ada ujungnya.  Ia  juga  menggambarkan  orang miskin  di  siksa  di  negeri  mereka  sendiri dengan  sindiran  “kenapa  aku  tidak  boleh
Page 899-906/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
sekolah  pak”,  tutur  orang  miskin  (Prasetyo, 2011, h.30).
Dalam  upaya  mencari  jalan  keluar terhadap  problematika  yang  berkaitan  dengan pemerataan pendidikan, Mujahidun menganalisis menggunakan pendekatan struktur  analisis  PEST  (politik,  ekonomi, sosial, dan teknis) yang dikemukakan Matthew Housden, dalam bukunya “Successful Marketing  Research  In  A  Week”.  Keempat bidang  analisis  yang  dimaksud  adalah  sebagai berikut (Mujahidun, 2016):
1. Bidang Politik
Secara politis, kebijakan pembinaan dan pengaturan  pendidikan  seharusnya  menjadi tanggung  jawab  pemerintah.  Oleh  karena  itu, pemerintah  harus  melaksanakan  kebijakan pendidikan sesuai dengan apa yang sebenarnya disyaratkan  oleh  undang-undang.  Dalam  hal ini,  pemerataan  pendidikan  harus  mencakup dua  aspek  penting:  equity  dan  equality. Pendidikan  adalah  adil  jika  penduduk  dari semua    usia  sekolah  mendapat  kesempatan pendidikan,  dan  jika  semua  kelompok  (semua langkah kehidupan) memiliki akses yang sama terhadap  pendidikan.  Dalam  mengembangkan kebijakan  pendidikan  gratis,    pemerintah  juga harus  mengalokasikan  anggaran  pendidikan (minimal  20%)  yang  cukup  dapat  dipenuhi oleh program tersebut. Jangan jadikan program pendidikan  gratis  sebagai  janji  manis dengan  slogan-slogan  yang  sering  digunakan saat  pemilihan  kepala  daerah  dan  pemilihan presiden.  Program  wajib  belajar  sembilan tahun  harus  ditanggapi  serius  oleh  pemerintah dengan  secara  aktif  dan  pasif  melibatkan berbagai lapisan masyarakat  dalam mengelola akses pendidikan dasar dan pra-sekolah secara bersamaan. Wajib belajar merupakan kebijakan  simultan  dari  pemerintah  pusat  dan daerah, baik dari golongan kurang mampu atau golongan elit.
2. Bidang Ekonomi
Banyaknya  anak  yang berusia  7  sampai 15  tahun yang harus  putus  sekolah  hendaknya segera  ditanggulangi  baik  oleh  pemerintah maupun  masyarakat  dengan  memberikan dukungan  dengan  berbagai  cara.  Bantuan administrasi  sekolah  (BOS)  dan  beasiswa  dari pemerintah  saat  ini  harus  lebih  ditingkatkan dan  ditingkatkan,  baik  dalam  kuantitas  dan kualitasnya  untuk  membantu  orang  miskin
memiliki  kesempatan  pendidikan  yang  sama seperti orang  kaya.
Dengan  maraknya  pendidikan  yang cenderung  mahal  akhir-akhir  ini,    pemerintah melakukan  revolusi  dengan  menggalakkan kemitraan  dengan  berbagai  sponsor,  terutama lembaga  swasta,  dan  memberikan  subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan anaknya.
Karena pendidikan mutlak membutuhkan  uang,  pemerintah  juga  harus berupaya memperkuat masyarakat dunia usaha agar  lulusan  SMA  dan  perguruan  tinggi  tidak menjadi seorang pengangguran. Dalam hal ini, kesempatan  kerja  harus  diciptakan  bersama antara  lembaga  negara  dan    swasta.  Oleh karena  itu,  masyarakat  akan  meningkatkan kemandirian untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dasar dan prasekolah. Kita perlu mendukung komersialisasi  jenis  pendidikan    ini    karena kita  perlu  menyadari  bahwa  masyarakat  kita terdiri  dari  banyak  segmen  ekonomi  yang berbeda. Memberikan standar yang mahal dan internasional  kepada  universitas  berarti  bahwa mereka  memiliki  sarana  keuangan  untuk menyekolahkan  anak-anak  mereka  di  rumah dan  telah  menarik  orang-orang  yang    tidak perlu  lagi  pergi  ke  luar  negeri.  Hal  ini mencegah    devisa  negara  kita  masuk  ke  luar negeri  dan  sangat  membantu  perekonomian Indonesia.
3. Bidang Sosial
Untuk  mendukung  program  kelulusan sembilan  tahun,    pemerintah  juga  harus berupaya melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan  di  tanah  air  untuk  mengubah  gaya hidup, cara berpikir dan perilaku mereka yang belakangan ini dituduh malas. Masyarakat saat ini  dicirikan  oleh  sikap  praktis  dan  konsumtif terhadap  kehidupan.  Orang  terkadang  bahkan tampak  menghabiskan  uang  untuk  membeli barang-barang rumah tangga secara berlebihan.  Gaya  hidup  yang  didominasi hiburan juga menimbulkan  pemborosan. Misalnya,  mereka  yang  berjuang  secara finansial  hanya  untuk  bersenang-senang,  atau mereka  yang  bangga  mendekorasi  diri.  Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak- anaknya, mereka terus melawan dan mengakui bahwa  mereka  tidak  mampu  membelinya. Cara  berpikir  orang  telah  berubah  menjadi mental pengemis.
Page 899-906/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Karena orang kaya hanya menginginkan kepuasan  sendiri  (hedonisme  individu),  sulit untuk  mencapai  rasa  hidup  sosial  dan  saling membantu  sebagai  tetangga,  dan  terutama dengan  mereka  yang  membutuhkan.  Dari sinilah ketimpangan sosial (kesenjangan antara si  kaya  dan  si  miskin)  semakin  terlihat,  dan mudah terjadi anarki, kejahatan dan penindasan terhadap si miskin. Sikap masyarakat  cenderung  pada  tindakan  yang mengarah  pada  negara  gagal,  dan  rasa persatuan    dan  saling  menghormati  sesama warga menjadi semakin mahal.
Untuk itu, diperlukan kearifan pemerintah  dalam  menghadapi  persoalan sosial  yang lebih kompleks dan kompleks dari sebelumnya.  Terkait  penyaluran  dana  bantuan pendidikan, pemerintah    belum mengandalkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menangani  pelaku  bully  pendidikan  secara konsisten dan adil.
4. Bidang Teknik
Penyelesaian program pembelajaran dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang/jenjang  dari  PAUD  hingga  perguruan tinggi  harus  benar-benar  dilindungi,  dipantau dan  dipantau  dengan  melibatkan  pemerintah dengan komponen masyarakat Hmm. Demikian pula seluruh bagian terkait pemerintah  dan  negara  bertindak  jujur,  adil dan  tegas  dalam  mengawasi  penyaluran program  pendidikan  gratis  dan  BOS.  Penting untuk  mencegah  korupsi  dan  pengumpulan biaya  pendidikan  secara  ilegal  (pemerasan) dan,  jika  perlu,  untuk  mengambil  tindakan tegas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, terlepas dari diskriminasi.
Menurut  Isjoni  (2006:),  kemitraan antara  pemerintah  daerah  dan  swasta  (dalam hal  ini  dunia  usaha)  perlu  ditingkatkan. Menurut Isjoni (2006:), pelaku bisnis memiliki naluri manusia untuk mengembangkan pendidikan.  Di  masyarakat,  itu  termasuk dukungan  untuk  membantu  bantuan  yang diperlukan dan lembaga pendidikan.

## SIMPULAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek yang  penting  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyrakat,  maka  dari  itu,  setiap  warga  negara berhak untuk mendapatkannya sama rata.
Cakupan  penting  dalam  pemerataan pendidikan  terdiri  dari equality dan equity . Equality atau  persamaan  bermakna  persamaan kesempatan memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna  keadilan  dalam memperoleh  kesempatan  pendidikan  yang sama  diantara  berbagai  kelompok  dalam masyarakat.  Usaha  pemerintah  Indonesia dalam  upaya  pemerataan  pendidikan  tercatat melalui  beberapa  program  yang  dikeluarkan, yakni:  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun, program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh), dan  mengajak  kemitraan  masyarakat  untuk serta memikirkan dan mendukung pembiayaan pendidikan  terutama  pada  sekolah  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat  (swasta). Namun  di  tengah  upaya  penggalangan kemitraan  tersebut  isu  kebijakan  pendidikan gratis  meretas  saat  pemerataan  pendidikan belum  sepenuhnya  terwujud.    Penerapan pendidikan  gratis  di  Indonesia  tentu  saja berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  yang bertujuan  meningkatkan  harkat  dan  martabat bangsa.
Namun  budaya  kapitalis  telah  masuk dalam ranah pendidikan yang cenderung hanya berbicara  uang  dan  keuntungan  materiil. Pendidikan  semestinya  bukan  lahan  basah untuk  merenggut  profit,  melainkan  sebagai instrumen membebaskan manusia dari belenggu  kebodohan,  kemiskinan  dan  amoral sehingga  dapat  menempatkan  manusia  dalam esensi  dan  martabat  kemanusiaanya  yang sejati.  Dengan  adanya  kapitalisme  dalam pendidikan,  akibat  yang  ditimbulkan  yakni adanya  liberalisasi  pendidikan  yang  akan membuat sekolah meluluskan para pengangguran  yang  pada  akhirnya  akan menambah  populasi  kemiskinan  yang  tak  ada ujungnya.
Maka  dari  itu,  untuk  menyelsaikan problematika  tentang  pemerataan  pendidikan, pemerintah hendaknya mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan  yang  bermutu  tinggi  bagi  seluruh rakyat Indonesia, memperkuat lembaga pendidikan  baik  di  sekolah  maupun  di  luar sekolah  sebagai  pusat  pengembangan  nilai, sikap  dan  keterampilan,  didukung  oleh  sarana dan prasarana yang memadai, serta meningkatkan  peran  serta  keluarga  dan masyarakat,  mengembangkan  kualitas  bakat
Page 899-906/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
sedini  mungkin  secara  terarah,  terpadu  dan komprehensif  melalui  berbagai  upaya  proaktif dan responsif di seluruh tanah air, memberikan subsidi  pendidikan  kepada  sekolah  swasta untuk memungkinkan sekolah swasta menyelenggarakan  pendidikan  yang  bermutu dan pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau  masyarakat  luas,  menyelenggaraan pendidikan  alternatif,  khususnya  masyarakat kurang  mampu  (masyarakat  miskin,  perantau, terpencil,  nomaden,  area  bermasalah  termasuk terasing, minoritas, dan anak jalanan), memberikan  beasiswa  untuk  siswa  berprestasi bagi  yang  keluarga  kurang  mampu  baik kepada siswa laki-laki atau perempuan.

## DAFTAR RUJUKAN
GNOTA. Tentang  GNOTA diakses  dalam http://www.gn-ota.or.id/  pada  30  Juni
2022.
Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset, dan  Teknologi  (Kemendikbudristek),
2022 Mu’arif. Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan  Kecerdasan  Kehidupan Bangsa . Yogyakarta: Pinus Book
Publisher, 2008.
Mujahidun.  “Pemerataan  Pendidikan  Anak Bangsa”, Jurnal  Tarbiyatuna, Vol.  7, No. 1, Juni, 2016. Nugroho,  Riant. Public  Policy:  Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan . Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
Prasetyo,  Eko. Orang  Miskin  Dilarang
Sekolah .  Yogyakarta:  Resist  Book,
2011.
Sembiring, Lidya Julita. Anggaran Pendidikan
2022  Naik  jadi  RP  621  T,  Buat  Apa
Saja?, diakses dalam
https://www.cnbcindonesia.com/news/2
0220520153518-4-340537/anggaran- pendidikan-2022-naik-jadi-rp-621-t-
buat-apa-saja pada 30 Juni 2022. Solihin, Muhammad. “Kapitalisme
Pendidikan”, Jurnal  Nur  El-Islam ,  Vol. 2, No. 2, Oktober, 2015.
Tilaar,  H.  A.  R. Perubahan  Sosial  dan Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta, 2012