## IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM HUKUM EKONOMI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

## ELLY NURLAILI
Mahasiswa Program Doktor KPK UNILA-UNDIP
Email: elly7040@yahoo.co.id

## Abstrak
Ekonomi  kerakyatan  adalah  sistem  ekonomi  yang  melekat  pada pribadi  bangsa  Indonesia.  Bagaimana  mengelola  sistem  ekonomi di  Indonesia  telah  diamanatkan  dan  diatur  dalan  UUD  1945. Kesejahteraan  rakyat  harus  menjadi  tujuan  utama  dalam pengaturan  ekonomi  kerakyatan.  Belum  terpecahkan  problem kesejahteraan  di  Indonesia,  bangsa  ini  telah  dihadapkan  pada globalisasi  dan  modernisasi  ekonomi  sebagai  tantangan  serius dalam  mempertahankan  kearifan  budaya  ekonomi  bangsa  tanpa harus tertinggal dari fenomena dunia tersebut. Hal tersebut menjadi pekerjaan  rumah  yang  sangat  berat  bagi  struktur  pemerintahan dalam menggagas peraturan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang harus  tetap  mengedepankan  ekonomi  kerakyatan.  Problematika ini harus mampu dipecahkan secara bijak dalam perspektif hukum ekonomi  Indonesia  dengan  memperhatikan  hukum  ekonomi internasional yang terus berkembang pesat seperti bola salju.
Kata kunci: kesejahteraan, globalisasi, hukum ekonomi

## Abstract
Democratic economy is an economic system that is attached to
the  personal  Indonesian  citizen.  The  way  how  to  manage  the economic system in Indonesia has been mandated and regulated in 1945 Constitution.   The citizen’s welfare should become the main goal in   admission of democratic economy. The problems of welfare in Indonesia aren’t solved yet because the nation has been exposed to globalization and modernization of the economy as  a  serious  challenge  in  maintaining  the  nation’s  economic wisdom without having left behind the world of phenomena. It became a very heavy homework for the structure of government in initiating legislation and policies of the Indonesian economy which must continue to promote the democratic economy. These problems should be solved wisely in law perspective of Indonesian economy  by  paying  attention  to  International  economic  law which grows rapidly like a snowball .
Keywords: welfare , globalization , economic law

## Pendahuluan
Kongres  Pancasila  yang  diselenggarakan  di  Yogyakarta sejak tanggal 30 mei 2009 sampai dengan 1 juni 2009 menghasilkan beberapa  kesimpulan  berhubungan  dengan  kesejahteraan  rakyat dalam perspektif pancasila 1 , yaitu :
1.    Pembangunan  yang  sudah  dilaksanakan  belum  mampu mensejahterakan seluruh  rakyat  Indonesia.  Bahwa kesejahteraan rakyat masih menunjukkan kesenjangan yang lebar, pemusatan kekayaan pada individu atau kelompok orang,  sehingga  keadilan  dan  kemakmuran  yang  dicita- citakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 belum tercapai.
2.   Untuk kesejahteraan rakyat diperlukan kecerdasan rakyat. Pendidikan harus merata dan berlandaskan pada nilai-nilai pancasila.
3.   Indonesia   memiliki   sumber   daya   alam,   sumber   daya
1 Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif ,  Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi,   dilaksanakan Yogjakarta   Tanggal 30 Mei s.d. 1 juni 2009
manusia,  yang  seharusnya   mampu  mensejahterakan rakyat  Indonesia dengan tetap  menjaga  kelestarian lingkungannya.
4.   Sistem ekonomi pancasila diyakini dapat mensejahterakan rakyat Indonesia setara dengan negara-negara di dunia.
5.  Kesejahteraan  sosial  menciptakan  prinsip  tidak  ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi.
6.  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam  kongres  tersebut  seluruh  peserta  sepakat  untuk
merumuskan  8  rekomendasi  terkait  dengan  sistem  ekonomi Pancasila 2 . Rekomendasi tersebut adalah:
1.  Harus  ada  kebijakan  politik  pemerintah  berdasar  pada amanat   konstitusi   yang   berpihak   pada   kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan kebijakan ke arah negara kesejahteraan (welfare state) .
2.   Pemerintah  menyediakan dan menjamin pendidikan bagi seluruh  rakyat  melalui  perencanaan,  implementasi  dan evaluasi.  Pendidikan  harus  dapat  diakses  merata  secara nasional  dan  menghasilkan  manusia  cerdas  dengan  sikap terbuka  terhadap  perubahan  dan  menghasilkan  manusia cerdas.
3.   Nasionalisasi  sektor-sektor  yang  memegang  hajat  hidup orang banyak.
4.   Meninjau  ulang  perjanjian-perjanjian  ekonomi  yang merugikan perekonomian nasional.
5.    Perundang-undangan,  peraturan  pemerintah,  keputusan presiden, dan peraturan daerah yang berkaitan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya air dan mineral hendaknya direvisi.
6.   Mendorong dialog kritis untuk mengurangi ketergantungan termasuk pada utang.
7.   Pemerintah  perlu  kembali  memperhatikan  pengendalian jumlah  penduduk.  Pemerintah  perlu  lebih  fokus  dalam
2 Ibid.
membuat kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan untuk daerah-daerah atau wilayah yang terpinggirkan. Rekomendasi   yang   diusulkan   tersebut   memunculkan sebuah  pertanyaan  besar.  Setelah  lebih  dari  60  tahun  merdeka, ternyata aspek kesejahteraan rakyat masih menjadi persoalan besar bagi negara yang belum terpecahkan. Jika dikaji lebih mendalam, prinsip  ekonomi  pancasila  sebagai  ciri  khas  sistem  ekonomi bangsa  Indonesia  mulai  tergerus  pergerakan  globalisasi  zaman. Sistem ekonomi Pancasila kemudian harus mampu membuktikan ketahanannya  melawan  arus  modernisasi  dan  globalisasi  di segala  bidang  terutama  ekonomi.  Keunggulan  tersebut,  jika mampu dibuktikan, akan dapat mempertahankan ciri khas bangsa Indonesia dengan konsep “ welfare state” yang selalu diusung dalam pengembangan sistem ekonomi Indonesia.
Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  mampukah sistem ekonomi  pancasila yang berbasiskan ekonomi  kerakyatan menjawab  tantangan  globalisasi.  Problem  inilah  yang membutuhkan  pemikiran  dan  penanganan  serius  dari  seluruh lapisan jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk  menggagas  program  kerja  dan  peraturan  perundang- undangan yang dapat memberikan  penguatan ( empowering) bagi sistem ekonomi pancasila. Dengan daya dukung tersebut, ekonomi pancasila  diharapkan  mampu  membendung  arus  globalisasi ekonomi dan mempertahankan budaya ekonomi kerakyatan yang telah  ditanamkan  selama  ini.  Namun,  harapan  tersebut  akan  di batas angan-angan jika tidak ada upaya untuk mewujudkannya. Upaya implementasi itulah yang menjadi harapan terbesar dalam mempertahankan sistem ekonomi pancasila.

## Pembahasan

## A.   Globalisasi dan Nilai-nilai yang Berkembang
G lobalisasi  tidak  pernah  diprakarsai  oleh  negara-negara berkembang yang miskin, tetapi oleh para pemodal besar ( capitalist) yang  memerlukan  ekspansi  pasar  atas  barang-barang  yang  di negeri asalnya semakin jenuh. Globalisasi sesungguhnya dimulai pada abad ke-18 dan 19 pada saat revolusi industri di Inggris amat
meningkatkan  hasil-hasil  industri  yang  mencari  pasar.  Namun globalisasi  pada  abad  ke-20  jauh  lebih  agresif,  dengan  ditandai liberalisasi  di  segala  bidang  yang  dipaksakan  melalui  struktur adjustment program oleh lembaga keuangan global dan disepakati oleh rezim GAAT dan perdagangan bebas, suatu organisasi global yaitu  WTO.  Sejak  itulah  sebuah  era  baru  muncul  menggantikan era sebelumnya. 3
Sejak  saat  itu  dunia  memasuki  apa  yang  dikenal  dengan era  globalisasi,  yaitu  suatu  proses  pengintegrasian  ekonomi nasional  kepada  sistem  ekonomi  dunia  berdasarkan  keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak  zaman  kolonialisme.  Mengenai  ini   Petras  dan  Voltmeyer secara  tegas  mengungkapkan  bahwa  globalisasi  saat  ini  adalah imperialisme baru dalam bentuknya sebagai  system baru “ global governance ”  yang  terstruktur  dalam  jaringan new  international capitalist class 4
Sesungguhnya  penerapan  ekonomi  global  ada  unsur paksaan   terhadap   negara   di   dunia   terutama   negara-negara sedang  berkembang,  yang  sebenarnya  mereka  tidak  siap  dan tidak  memiliki  kemampuan  bersaing  yang  selama  ini  memang sudah diciptakan oleh negara-negara maju pelopor terbentuknya ekonomi global, yaitu adanya ketergantungan di bidang ekonomi. Untuk  itu  teori-teori  globalisasi  menunjukkan  bahwa  globalisasi sesungguhnya mengandung fenomena sebagai berikut: 5
1.  Homogenisasi
Fenomena  globalisasi  yang  disebabkan  oleh  kemajuan teknologi  komunikasi  baik  yang  bersifat  satu  arah  dan  massal (tv, radio, film dan sebagainya) maupun yang dua arah (telefon, internet) yang paling menghawatirkan adalah berlanjutnya proses homogenisasi  masyarakat  global  itu  sendiri.  Nilai-nilai  budaya, vitalias,  dan  potensi  yang  asli  ditinggalkan  dan  nilai-nilai  yang telah dipaket dan diproduksi secara massal, diiklankan dan dijual
3 Suhanadji   dan   Waspodo   TS, Moderenisasi   dan   Globalisasi   Studi Pembangunan dalam Perspektif  Global, Malang: Insan Cendikia, 2004, h. 89
4 Ibid.
5 Huala  Adolf, Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h, 16
ke  pasar  massal  lalu  diadopsi  beramai-ramai.  Oleh  karena  itu, dengan  era  pasar  bebas  akan  membuat  kehilangan  keunikan- keunikan kultural kita masing-masing.

## 2.  Ketergantungan
Negara-negara  maju  sebagai  pelopor  globalisasi menciptakan ketergantungan Negara-negara di dunia, kebanyakan Negara-negara  berkembang  yang  membuat  peralatan-peralatan teknologi  maju,  alih  teknologi  tidak  akan  pernah  terjadi  secara suka  rela,  karena  Negara-negara  maju  amat  menyadari  betapa pentingnya  mempertahankan  keunggulan  mereka  dalam  bidang teknologi,  komunikasi,  dan  informasi,  demikian  juga  Negara- negara  maju  menciptakan  ketergantungan  keuangan (financial) dalam melaksanakan pembangunan Negara-negara berkembang, berupa pinjam uang dan investasi, sehingga Negara-negara yang terjerat dengan utang tidak dapat berbuat banyak.
3.  Keterbukaan dan Integrasi
Kemajuan  dibidang  teknologi  dan  informasi  menjadikan dunia  semakin  terbuka  dan  terintegrasi.  Batas-batas  wilayah geografi suatu Negara tidak begitu penting lagi, banyak orang yang terbiasa  menggunakan  jasa  komunikasi  dan  informasi,  kuatnya arus informasi yang hampir setiap hari membanjiri dunia makin sulit untuk dikontrol oleh kekuatan Negara sehingga menjadikan arus globalisasi ini terus menggelinding tanpa ada yang mampu menolaknya.
Sunaryati  hartono,  telah  mengingatkan,  bagaimana pengaruh  globalisasi  terhadap  kehidupan  bangsa  dan  negara Indonesia  dalam  pembangunan  hukum  nasional,  khususnya hukum  ekonomi: 6 ….Kita  juga  tidak  perlu  dan  tidak  boleh menutup  diri  terhadap  moderenisasi  dan  globalisasi  itu,  karena suka atau tidak suka akhir abad ke-20 ini diluar kehendak bangsa kita, memang sudah merupakan suatu realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu, perlu kita siapkan diri untuk dapat menarik  manfaat  dari  era  globalisasi  itu  dan  dilain  pihak  dapat menangkal  pengaruh-pengaruh  negatif  yang  dapat  membawa
6 C.F.G.  Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional , (Bandung: Alumni, 1991), h, 71.
bangsa  kita  dalam  situasi  yang  hampir  serupa  dengan  situasi yang dihadapi nenek moyang kita pada akhir abad ke-17, dimana bangsa kita akan tertekan – bukan oleh bangsa atau negara lain, tetapi  –  oleh  perusahaan-perusahaan  transnasional…..  disinilah diperlukan  peraturan-peraturan  hukum  ekonomi  Indonesia yang cukup jeli, untuk di satu pihak mengembangkan kerja sama internasional  dibidang  ekonomi,  tetapi  di  lain  pihak  memasang rambu-rambu yang cukup ampuh untuk melindungi hajat hidup maupun kepribadian dan jati diri bangsa  Indonesia didalam badai globalisasi  itu.  Di  sini  pula  tampak  betapa  hukum  nasional  kita menentukan ketahanan nasional.
Beranjak  dari  kondisi  ini,  ada  dua  pokok  pikiran  yang perlu dikaji   dalam kaitanya dengan ekonomi global yakni:   ada dua  hukum  yang  hidup  berdampingan  yaitu  hukum  nasional dan  hukum  internasional,  kedua   nilai  hukum  terbsebut   akan bersinggungan di dalam pelaksanaannya.

## B.   Nilai-Nilai  Dasar  dalam  Pembangunan  Hukum Ekonomi Indonesia
Pembangunan hukum ekonomi tidak terlepas dari kerangka pembangunan hukum nasional. Nilai dasar pembangunan hukum nasional secara jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam  pembukaan  tersebut  pendirian  asasi  yang  secara  singkat berhubungan dengan soal-soal kemerdekaan bangsa, penjajahan, ketuhanan, kebebasan, dan pemerintahan. Pendirian asasi tersebut di dalam penjelasan UUD 1945 diberikan uraian ringkas dengan sebutan  Pokok-Pokok  Pikiran  dalam  Pembukaan.  Pokok-pokok pikiran ini merupakan nilai dasar pembentukan hukum nasional, yaitu yang berisi sebagai berikut. 7
1.   “Negara” begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dengan berdasar  atas  persatuan  dengan  mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam “Pembukaan” itu  diterima  aliran  pengertian  Negara  persatuan,  negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.
7 Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala  paham  perseorangan.  negara  menurut  pengertian “pembukaan”  itu  menghendaki  persatuan,  meliputi segenap  bangsa  Indonesia  seluruhnya.  Inilah  suatu  dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
2.   Negara    hendak    mewujudkan    keadilan    bagi    seluruh rakyat.
3.   Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar 1945 harus  berdasar  atas  kedaulatan  rakyat  dan  berdasar  atas permusawaratan  perwakilan.  Memang  aliran  ini  sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4.  Pokok  pikiran  yang  keempat,  yang  terkandung  dalam “pembukaan”  ialah  Negara  berdasar  atas  ke-Tuhanan yang  Maha  Esa  menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil dan beradab. Oleh karena itu, Udang- undang Dasar harus mengandung  isi  yang  mewajibkan  pemerintah  dan  lain- lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan  yang  luhur  dan  memegang  teguh  cita-cita moral rakyat yang luhur”.
Istilah  pokok-pokok  pikiran  yang  dipergunakan dalam  penjelasan  UUD  1945  menunjukkan  kepada  jiwa  yang mewujudkan cita–cita hukum ( rechtsidee ) kita. Cita hukum adalah pengertian  hukum  kita  kalau  kita  ikuti  dengan  seksama  bunyi penjelasan dari UUD 1945 telah ditentukan bahwa filsafat hukum kita  yang  dasarnya  adalah  pancasila.  Dengan  begitu,  apa  yang disebut  menurut  hukum  di  Indonesia  tidak  dapat  sama  dengan pengertian  hukum  dari  tata  hukum  lain.  Di  dalam  menghadapi persoalan pengertian hukum rechtsidee kita, artinya menurut UUD 1945, maka butir ide yang harus selalu mendapat perhatian yaitu : 8
1.   Bahwa  di  dalam  memahami  hukum,  perlu  diperhatikan fungsi hukum, menurut filsafat kita  ( pokok pikiran 1)
2.   Bahwa  didalam  memahami  hukum  perlu  diperhatikan
8 Ibid.
tujuan hukum menurut filsafat ( pokok pikiran 2 )
3.    Bahwa  di  dalam  memahami  hukum  perlu  diperhatikan sumber  kemauan  yang  dinyatakan  dalam      filsafat  kita  ( pokok pikiran 3)
4.   Bahwa  di  dalam  memahami  hukum  perlu  diperhatikan sifat  isi  ketentuan  hukum  itu  dilihat  dari  segi  moral  dan susila bangsa  (pokok pikiran 4 )
5.    Bahwa  di  dalam  memahami  hukum  perlu  diperhatikan pelaksanaan hukum dilihat dari segi susila dan moral rakyat yang luhur. Ringkasnya, kualitas susila
dan  moral
dari pelaksanaan hukum yang memutus atau menjalankan hukum (pokok pikiran 4)

## C.   Ekonomi Kerakyatan dalam Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi
Dalam  negara  berdasarkan  paham  integralisme  ini,  yang sering pula disebut berdasar paham kolektivitisme dan terkadang disebut komunitarianisme, anggota masyarakat/ individu berada sebagai makhluk sosial (homosocius) dan sekaligus makhluk politik ( homo-politicus ).  Dalam  bidang  ekonomi  wujud  dari  integralisme ini  adalah  berlakunya  paham  kebersamaan (mutualism) dan kekeluargaan (brotherhood) berikut kepentingan bersama ( mutual- interest) yang menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Kolektivisme  adalah  representasi  paham  kebersamaan.Indonesia menganut paham kolektivisme (kebersamaan). Indonesia menolak individualisme  dan  liberalisme.  Dengan  ruh  kebersamaan  itu Indonesia  menegaskan  kemerdekaannya  berdasarkan  doktrin kebangsaan dan kerakyatan berkat munculnya “ rasa-bersama “. 9 Budaya suatu bangsa merupakan faktor utama pembentuk lembaga  yaitu  aturan-aturan  yang  melarang  atau  membolehkan suatu tindakan dilakukan seseorang. Douglas North menegaskan tiga komponen lembaga, yaitu:
1.   Batasan-batasan informal ( informal constraints )
2.   Aturan-atauran formal ( formal rule)
9 Mubyarto  , Kembali  ke  Ekonomi  Pancasila, (Yogjakarta:  Adita  Media, 1998), h. 9
3.   Paksaan  pematuhan  terhadap  keduanya  ( enforcement  of both )
Ekonomi  kelembangaan  adalah  cabang  ekonomi  yang percaya  peran  besar  lembaga-lembaga  kinerja  ekonomi  suatu masyarakat, karena batasan-batasan dan aturan-aturan yang dibuat masyarakat yang bersangkutan dipatuhi atau    dapat dipaksakan pematuhanya. Jika lembaga adalah aturan main, maka organisasi adalah  pemain,  yaitu  kelompok-kelompok  masyarakat  dan perorangan  warga  masyarakat  yang  terikat  dalam  kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. 10
Jika  lembaga  pada  umumnya  berperan  positif  dalam membantu  masyarakat  meningkatkan  kesejahteraan,  atau  dalam hal  koperasi  mampu  memperjuangkan  kepentingan  ekonomi anggota-anggotanya,  maka  pemerintah  atau  negara  ( the  state ) yang demokratis harus mampu berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum. 11
Pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  adalah  kebijaksanaan dan  program  yang  telah  lama  dikembangkan  pemerintah  dalam bentuk  membantu  ekonomi  rakyat  sebagai  kegiatan  produksi bukan  kegiatan  konsumsi,  tujuannya  jelas  untuk  membantu akan  permodalan  kecil  yang  mudah  dan  murah  tanpa  jaminan fisik  seperti  dalam  hal  Perum  Pegadaian.  Program  IDT  adalah contoh  kongkret  upaya  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  berupa bantuan  modal  pada  kelompok  masyarakat  (pokmas)  disertai pendampingan. Program IDT ini sangat berhasil di D.I. yogyakarta dan  Bali,  tetapi  bisa  disebut gagal  di  Kalimantan Barat, Maluku, dan Irian Jaya. 12
Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum, ada beberapa hal  yang  secara   kritis   terutama   hukum   ekonomi   mendapat perhatian, yaitu :
1.   Mendesain  struktur  ekonomi  Indonesia  sebagai  bagian pembangunan hukum nasional.
248 10 Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi , (yogjakarta : BPFE, 2000)  Hlm,
11 Ibid , h. 250
12 MubYarto, Kembali  ke  Ekonomi  Pancasila, (Yogakarta:  Adita  media, 1998), h, 75
2.   Adaptasi   kecendrungan   hukum   ekonomi   internasional kedalam hukum ekonomi nasional.
3.   Membangun  paradigma  hukum  pancasila  sebagai paremeter pembangunan hukum.
Dalam  mendesain  struktur  hukum  ekonomi  nasional haruslah  perpedoman  dengan  cita  hukum  dan  nilai-nilai  dasar yang  terjabar  dalam  UUD  1945.Nilai  yang  dimunculkan  adalah nilai   budaya   bangsa   Indonesia.   Nilai   tersebut   merupakan dasar   bagi pembangunan hukum ekonomi nasional yang dapat menimbulkan   struktur   ekonomi  sosial   masarakat   Indonesia sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Sedangkan  perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam era global dan  mampu  menampung  cita  hukum  nasional  dalam  rangka mencapai  tujuan  nasional,  sehingga  kesetaraan  hukum  dan kesejahteraan negara Indonesia sama dengan negara-negara lain. 13 Sedangkan  adaptasi  terhadap  kecendrungan  global  dilakukakan melalui  ratifikasi konvensi  internasional .Inilah salah satu  esensi yang  diamanatkan  oleh  pembukaan  UUD  1945  yaitu  ikut  serta menciptakan ketertiban dunia.

## Simpulan
Era globalisasi, yaitu suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional  kepada  sistem  ekonomi  dunia  berdasarkan  keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme.  globalisasi saat ini adalah imperialisme baru  dalam  bentuknya  sebagai  sistem  baru  “ global  governance ” yang  terstruktur  dalam  jaringan new  international  capitalist  class. Tetapi kita tidak dapat menghindar dari badai globalisasi, karena sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia harus ikut serta dalam ketertiban dunia.
Beranjak  dari  kondisi  ini,  ada  dua  pokok  pikiran  yang perlu dikaji   dalam kaitanya dengan ekonomi global yakni:   ada
13 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT (Bandung: Alumni, 2002), h. 188-189
dua  hukum  yang  hidup  berdampingan  yaitu  hukum  nasional dan  hukum  internasional,  dua  nilai  hukum  terbsebut  akan bersinggungan  didalam  pelaksanaannya.  dan   menjadi   tugas pemerintah  atau  Negara   harus  mampu  berperan  memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum.
Salah satu bentuk bentuk perlindungan pemerintah adalah dengan  pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan.  Pemberdayaan ekonomi    kerakata    adalah    kebijaksanaan    dan    program    yang telah  lama  dikembangkan  pemerintah  dalam  bentuk  membantu ekonomi  rakyat  sebagai  kegiatan  produksi  bukan  kegiatan konsumsi,  tujuanyna  jelas  untuk  membantu  akan  permodalan kecil  yang  mudah  dan  murah  tanpa  jaminan  fisik seperti  dalam hal Perum Pegadaian. Program IDT adalah contoh kongkret upaya pemberdayaan  ekonomi  rakyat  berupa  bantuan  modal  pada kelompok masyarakat (pokmas) disertai pendampingan. Program IDT  ini   sangat  berhasil  di  D.I.  yogakarta,  dan  Bali,  tetapi  bisa disebut gagal di Kalimantan Barat, Maluku, dan irian Jaya. Tapi ini saja belum cukup, masih tetap harus diupayakan bentuk-bentuk perlindungan bagi usaha-usaha rakyat   Kalau bukan pemerintah melindungi, siapa lagi?

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono, C.F.G  Sunaryati , Politik Hukum  Menuju Sistem Hukum Nasional , (Bandung: Alumni, 1991) Maman  Suherman,  Ade, Aspek  Hukum  dalam  Ekonomi  Global , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi ,  (Yogjakarta: BPFE, 2000) Mubyarto, Kembali ke Ekonomi Pancasila , (Yogjakarta: Adita Media,
1998)
Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,  ( Pusat  Studi  Wawasan  Nusantara,  Hukum, dan  Pembangunan  Bekerjasama  dengan  PT  ,  Bandung: Alumni, 2002) Kartasasmita,  Ginanjar, Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui
Pelaksanaan  Inpres  Desa  Tertinggal ,  (Malang:  Universitas Brawijaa Fakultas Ilmu Administrasi, Tanpa Tahun) Rukminto, Adi    Isbandi, Intervensi    Komunitas    Pengembangan Masarakat  Sebagai  Upaa  Pemberdaaan  Masarakat ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) Suhanadji  dan  Waspodo  TS, Moderenisasi  dan  Globalisasi  Studi Pembangunan   dalam   Perspektif  Global ,   (Malang:   Insan Cendikia, 2004) Adolf,  Huala, Hukum  Ekonomi   Internasional  Suatu  Pengantar , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif,  ( Kerjasama UGM  dengan  Mahkamah  Konstitusi,  dilaksanakan Yogjakarta  Tanggal 30 Mei s.d. 1 juni 2009) Undang-Undang Dasar 1945