Volume  3  Issue  2,  September  2019:  pp.  268-282.  Copyright  ©  2019 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pengakuan Hak Atas Tanah Adat dalam Pemberian Ganti Kerugian pada Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kota Kendari

## Recognition of Customary Land Rights in Providing Compensation for Land Acquisition for Public Interest in Kendari City

## Guswan Hakim
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari E-mail: guswan_hakim@yahoo.com
Siti Misnar Abdul Jalil Fakultas Hukum Universitas Lakidende E-mail: sitimisnar@yahoo.co.id
Abstract: This research aims to determine the respect/position of customary land rights in the provision of compensation for land acquisition for public purposes in the city  of  Kendari.  The  research  method  used  in  this  research  is  normative  research using empirical data assistance, namely data/information on the implementation of land acquisition for the benefit of the Kendari Outer Ring Road project. The results of the study note that the implementation of land acquisition in the public interest by prioritizing  the  principles  of  humanity,  democracy  and  justice,  can  be  found  in several  Presidential  Decrees  and  amendments  as  follows:  Decree  of  Presidential Regulation  No.  36/2005  concerning  Land  Procurement  for  Implementation  of Development in the Public Interest, which took effect on 5 June 2006, changed the provisions of Article 3 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 36 of 2005, to become a new Article 3 stating that: "Relinquishment or surrender of land rights is  carried  out  based  on  the  principle  of  respect  for  land  rights."  The  principle  of respect for land rights is implicitly regulated in Article 1 letter b of the Republic of Indonesia  Presidential  Regulation  No.  71/2012  concerning  the  Provision  of  Land Procurement  for  Development  in  the  Public  Interest  that  land  acquisition  is  an activity  of  providing  land  by  providing  appropriate  and  fair  compensation  to  the rightful parties. The position of customary land in the acquisition of land for public use  in  the  city  of  Kendari  is  carried  out  by  way  of  consensus  agreement  with customary  landowners  about  the  amount  of  compensation  received  by  customary landowners, the same is done by the land acquisition committee in the public interest of the lands that already have certificate of ownership of land. Respect for customary land is also reflected in the determination and award of compensation to customary
landowners, namely the difference in the value of compensation given to owners of land rights is not based on differences in land rights but rather on differences in the area of land acquired.
Keyword: recognition of customary land; compensation payment; land acquisition; public interest
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penghormatan/kedudukan terhadap hak atas tanah adat dalam pemberian ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bantuan data empiris  yaitu  data/informasi  pelaksanaan  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan proyek  jalan  lingkar  luar  Kota  Kendari.  Hasil  dari  penelitian  diketahui  bahwa Implementasi  pengadaannya  tanah  untuk  kepentingan  umum  dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil, dapat ditemukan dalam beberapa Keputusan Presiden maupun perubahannya, yaitu: Keputusan Peraturan Presiden  Nomor  36  tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mulai diberlakukan tanggal 5 Juni 2006 mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005,  menjadi  Pasal  3  baru  yang  berbunyi  “Pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas tanah  dilakukan  berdasarkan  prinsip  penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah.” Prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah secara tersirat diatur dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang  berhak. Kedudukan tanah adat  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  di  Kota  Kendari dilaksanakan  dengan  cara  musyawarah  mufakat  dengan  pemilik  tanah  adat tentang besarnya ganti rugi yang diterima para pemilik tanah adat, hal yang sama dilakukan  oleh  panitia  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan  umum  terhadap tanah-tanah  yang  sudah  memiliki  sertifikat  hak  milik  atas  tanah.  Penghormatan terhadap  tanah  adat  tercermin  juga  dalam  penetapan  dan  pemberian  ganti  rugi terhadap pemilik tanah adat yaitu Perbedaan nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah bukan didasarkan kepada perbedaan hak atas tanah tetapi lebih pada perbedaan luas tanah yang dibebaskan.
Kata kunci: pengakuan tanah adat; pemberian ganti kerugian; pembebasan tanah; kepentingan umum

## PENDAHULUAN
Tanah adat adalah tanah yang dimiliki menurut hukum adat oleh individu atau Masyarakat hukum adat yang diakui baik subyek hukumnya maupun hak-haknya dalam pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945. Kota Kendari dari aspek sejarah adalah merupakan wilayah sekaligus menjadi ibukota eks Kerajaan Laiwoi/Konawe  dengan status swapraja Laiwoi dalam Afdeling  Boeton  en  Laiwoi .  Selain  sebagai  eks  wilayah/ibu  kota  kerajaan Laiwoi/Konawe Kota Kendari (Kandai penamaan pada saat itu) adalah merupakan tempat
tinggal masyarakat hukum adat Tolaki Konawe. Sebagai tempat pemukiman yang telah ada sebelum  Indonesia  merdeka  maka  hak  atas  tanah  adat  akan  selalu  dihormati  sekaligus dilindungi sebelum hak itu dialihkan menurut Hukum.
Perkembangan selanjutnya Kota Kendari (Kandai) berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kandai atau Kendari di tetapkan menjadi ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai Ibu Kota Provinsi maka kebutuhan tanah untuk melakukan pembangunan sarana prasarana pemerintahan serta pelayanan masyarakat  sangat  diperlukan,  kebutuhan  tersebut  semakin  meningkat  seiring perkembangan Kota Kendari serta pertambahan jumlah penduduk setelah era Reformasi.
Sebagai  kota  yang  berkedudukan  pada  eks  ibukota  Kerajaan  dan  wilayah masyarakat  hukum  adat  Tolaki  Konawe  maka  kebutuhan  tanah  untuk  pembangunan sering mengalami kendala karena adanya hak milik atau hak masyarakat hukum adat baik individu maupun ulayat terhadap tanah yang menjadi obyek pembangunan kantor atau infrastruktur pemerintahan.
Guna mengatasi kendala tersebut di atas, kebutuhan tanah oleh pemerintah Kota Kendari  untuk  pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan,  maka  ditempuh  dengan  cara melakukan pembebasan hak-hak atas tanah yang dilalui atau terkena proyek infrastruktur tersebut. sebagai dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan pembebasan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga Masyarakat adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”,  maka  lahirlah  Undang -undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (disingkat UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Hak menguasai negara atas tanah dimaksudkan bahwa negara berhak pula untuk ikut campur tangan dalam pengertian bahwa setiap pemilik/pemegang Hak Atas Tanah tidaklah terlepas dari hak menguasai negara tersebut karena kepentingan umum adalah di  atas  kepentingan  individu  atau  kepentingan  kelompok.  Namun  demikian  tidaklah berarti  bahwa  kepentingan  individu  atau  kelompok  itu  dapat  dikorbankan  begitu  saja dengan  dalih  kepentingan  umum.  Oleh  karena  itu,  dalam  Pelaksanaan  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum,  isu  yang  sering  mencuat  adalah  mengenai  persoalan  ganti
kerugian dan penerapan upaya Konsinyasi yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bahwa Pelepasan Hak dari Pihak yang Berhak dilakukan dengan Ganti Kerugian yaitu penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah. untuk melaksanakan amanah undang-undang tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  366);  dan  yang  terakhir  adalah  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional,  menyatakan  bahwa  bentuk  ganti  kerugian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dengan  memperhatikan  jika  untuk  pengadaan  tanah  tersebut  telah  disetujui  oleh  75% warga masyarakat, atau telah dibayarkan ganti kerugiannya sekitar 75% kepada warga masyarakat,  untuk  melepaskan  Hak  Atas  Tanah  yang  terkena  lokasi  pembangunan dimaksud,  maka  untuk  sisanya  yang  masih  belum  mau  melepaskan  hak  atas  tanahnya dapat dilakukan upaya Konsinyasi berupa sejumlah uang yang dititipkan di  Pengadilan Negeri setempat apabila tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk maupun jumlah ganti  kerugiannya  dengan  pemilik/pemegang  Hak  Atas  Tanah.  Namun  jika  warga masyarakat  yang  setuju  untuk  melepaskan  Hak  Atas  Tanah  kurang  dari  50%,  maka pengadaan tanah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: pertama, lokasi pembangunan tersebut dipindahkan ke tempat lain, atau jika tidak dapat dipindahkan ke tempat lain; maka kedua, dilakukan Pencabutan Hak Atas Tanah.
Secara garis besar pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum meliputi beberapa tahapan, yaitu: 1
1. Tahap  pertama  berupa  pelaksanaan  penyuluhan  akan  dilaksanakannya pengadaan tanah untuk pembangunan;
2. Tahap inventarisasi;
1 Agus  Oprasi, Pelaksanaan  Pemberian  Ganti  Kerugian  Terhadap  Hak  Atas  Tanah  Yang  Terkena  Proyek Pembangunan  Water  Front  City  di  Kabupaten  Sambas,  Provinsi  Kalimantan  Barat ,  Tesis,  Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 2.
3. Tahap pengumuman hasil inventarisasi;
4. Tahap  penaksiran  dan  pengusulan  besaran  ganti  kerugian  berdasarkan penetapan Tim Penilai Harga Tanah;
5. Tahap pelaksanaan musyawarah. Dalam tahap ini apabila tidak tercapai kata sepakat, maka ditempuh upaya Konsinyasi dan Pencabutan Hak Atas Tanah. Sedangkan dalam hal tercapainya kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan  pembayaran  ganti  kerugian  yang  kemudian  ditindaklanjuti dengan  pembuatan  Berita  Acara  Pelepasan  Hak  atau  Penyerahan  Hak  Atas Tanah tersebut.
Pengaturan pembebasan tanah  untuk  kepentingan umum tersebut di atas hanya terhadap hak tanah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang- undang-tanah. 2 Undang-undang Tanah hingga saat ini belum diadakan sedangkan hak-hak tanah  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  tahun  1960 selanjutnya disingkat UUPA. Disebutkan: Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan
Tanah  adat  sebagai  hak  masyarakat  adat  baik  sebagai  paguyuban/komunal maupun  individu  bukan  merupakan  obyek  hak  tanah  yang  harus  di  ganti  rugi  melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum, berdasarkan hal tersebut saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengakuan Hak Atas Tanah Adat dalam Pemberian Ganti Kerugian dalam Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kota Kendari”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian/pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum normative empirik . Penelitian hukum normative menurut Peter Mahmud Marzuki 3 yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative  approach ),  dan  pendekatan konseptual ( conceptual  approach ). Sedangkan normative empiris , 4 yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.
2 Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 36.
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pembebasan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  di  Kota  Kendari  dan Penghormatan/Pengakuan Hak Atas Tanah Adat
Proyek  Pembangunan  Jalan  baru  lingkar  luar  kota  oleh  Pemerintah  Kota  Kendari dimaksudkan  akan  menunjang  sektor  transportasi  dengan  daerah-daerah  lainnya sehingga tidak terjadi kemacetan jalan-jalan dalam kota. Pembangunan Jalan lingkar luar erat kaitannya dengan sektor ekonomi, karena berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah  Kota  Kendari  jalan  tersebut  merupakan  akses  terdekat  dari  bandara  bagi lalulintas tenaga kerja asing dan sebaliknya merupakan jalan utama bagi muatan kontainer dari pelabuhan Bungkutoko maupun sebaliknya. sehingga dari aktivitas tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Proyek Pembangunan Jalan baru lingkar luar kota dimulai dari gerbang Puuwatu melintasi  Kelurahan  Abeli  Dalam,  Gerbang  Perbatasan  Baruga-Brimob,  Nanga-nanga- Kantor  Camat  Abeli  hingga  Pelabuhan  Bungkutoko  memiliki  panjang  kurang  lebih sepanjang 40 kilometer (km) dengan lebar 30 sampai 40 meter.
Sejak  dicanangkan  proyek  ini  tahun  2014  diketahui  terdapat  260  orang pemilik/pemegang  Hak  Atas  Tanah  60  orang  di  antaranya  yang  dapat  membuktikan tanahnya  sebagai  pemegang  sertifikat  hak  milik  sedangkan  200  orang  tidak  memiliki sertifikat  hak  milik  dan  perolehan  hak  atas  tanah  berdasarkan  perolehan  secara  turun temurun ditandai adanya pohon kelapa dan kuburan Nenek moyang mereka di lokasi itu. 5 Sebanyak 260 orang tersebut yang diupayakan untuk mendapatkan ganti kerugian atas pembebasan/pelepasan Hak Atas Tanah.
Ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Guna kepentingan Proyek Pembangunan jalan lingkar luar dibentuklah panitia pengadaan tanah yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, unsur Dinas Pekerjaan Umum (sekarang Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah) Kota Kendari, unsur Dinas Pertanian (sekarang Dinas
5 Panitia Pengadaan Tanah, Wawancara tanggal 10 Oktober 2018.
Pertanian dan Tanaman Pangan) Kota Kendari, unsur dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari, serta unsur Kantor Pertanahan Kota Kendari. Sebagai Ketua, Walikota Kendari; Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, sebagai Wakil ketua; Kantor Pelayanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Kota  Kendari,  sebagai  anggota;  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari; sebagai anggota; Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, sebagai anggota; Camat Puuwatu, Camat Baruga, sebagai anggota; serta para Lurah yang terkena proyek jalan lingkar luar, sebagai anggota; dan Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Kendari, sebagai Sekretaris.
Sebagai  langkah  selanjutnya  dalam  Proyek  Pembangunan  jalan  lingkar  luar dilakukan  upaya  Sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  berdiam  di  sekitar  lokasi  jalan lingkar yang direncanakan, yang melibatkan unsur dari Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Walikota, Camat yang wilayahnya dilalui proyek tersebut, Lurah, beserta instansi terkait  seperti  Kantor  Pertanahan  Kota  Kendari,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Kota Kendari, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari, dan Dinas Pertanian Kota Kendari,  serta  dengan  melibatkan  beberapa  Tokoh  adat  sebagai  mediator.  Bentuk sosialisasi  dilakukan  dengan  mengumpulkan  warga  masyarakat  yang  tanahnya  terkena Proyek lingkar jalan di Kecamatan Baruga untuk bermusyawarah mengenai pentingnya Proyek  Pembangunan  jalan  lingkar  luar  tersebut,  sekaligus  membicarakan  mengenai pelepasan  atau  pembebasan  Hak  Atas  Tanah  yang  dimiliki  warga  sekitar  dengan kompensasi bentuk ganti kerugian berupa uang, relokasi, dan atau uang dan relokasi, serta memusyawarahkan besarnya ganti kerugian yang diinginkan oleh masyarakat.
Sosialisasi tersebut dilakukan sekitar enam sampai dengan sembilan bulan sebelum dilaksanakannya  Proyek  Pembangunan  jalan  lingkar  oleh  Pemerintah  Kota  Kendari melalui tokoh adat sebagai mediator. Setelah dilakukan sosialisasi, selanjutnya dilakukan upaya  Musyawarah  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  99  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71 Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum  bahwa:  “pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk kepentingan  umum  dilakukan  melalui  musyawarah.”  Musyawarah  tersebut  dilakukan sebanyak 2 kali, bertempat di Kantor kecamatan Baruga, dalam bentuk pertemuan antara
Pemerintah Kota Kendari dengan warga masyarakat yang tanahnya akan terkena Proyek Pembangunan jalan lingkar luar. 6
Dalam  musyawarah  tersebut  Warga  masyarakat  menyambut  baik  akan dilaksanakannya Proyek Pembangunan jalan lingkar luar dengan kesediaan mereka untuk melepaskan  Hak  Atas  Tanah  mereka,  asalkan  ganti  kerugian  yang  diterima  dianggap pantas  atau  memadai.  Untuk  membahas  mengenai  besar  dan  bentuk  ganti  kerugian, dilakukan beberapa kali musyawarah dengan warga masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk membicarakan mengenai besaran dan bentuk ganti kerugian.
Sampai dengan bulan Desember 2014, dari 360 pemilik/pemegang Hak Atas Tanah, terdapat 27 pemilik/pemegang Hak Atas Tanah dan semuanya pemilik tanah adat yang belum mau melepaskan hak atas tanahnya untuk Proyek Pembangunan jalan lingkar luar tersebut, karena menganggap belum pantas dan memadainya harga ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kendari. 7
Terhadap 27 orang pemilik/pemegang Hak Atas Tanah adat yang belum menerima ganti kerugian ini, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun  2014  tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan  presiden  nomor  71  tahun  2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang menyatakan:
1. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3).
2. Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  pengajuan keberatan.
3. Pihak  yang  keberatan  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
6 Gabi,  pemilik/pemegang  hak  atas  tanah  yang  telah  melepaskan  hak  atas  tanahnya  untuk  proyek pembangunan jalan lingkar luar. Wawancara tanggal 7 Oktober 2018.
7 Data Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014.
4. Mahkamah  Agung  wajib  memberikan  putusan  dalam  waktu  paling  lama  30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
Lebih lanjut menurut Pasal 86 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun  2014  tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan  presiden  nomor  71  tahun  2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam  hal  pemilik  hak  menolak  untuk  menerima  ganti  rugi  dan  tidak  mengajukan  di pengadilan  maka  instansi  yang  memerlukan  tanah  mengajukan  permohonan  penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Apa  yang  dinyatakan  dalam  kedua  pasal  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 99 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut  di atas  tidak dilaksanakan atau ditempuh, baik oleh pemilik/pemegang Hak Atas Tanah maupun oleh Pemerintah Kota Kendari. 8 Bagi Pemerintah Kota Kendari sendiri, terhadap pemilik/pemegang Hak Atas Tanah masih dilakukan musyawarah, untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian. Dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, hal ini disebabkan karena sifat kekeluargaan tersebut melekat erat dalam setiap sisi kehidupan masyarakat di Kota Kendari. 9
Prinsip Penghormatan Terhadap Hak Tanah Adat dalam Pemberian Ganti Kerugian pada Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Luar ( Outer Ring Road ) di Kota Kendari Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  menjamin  terselenggaranya  pembangunan  untuk kepentingan  umum,  diperlukan  tanah  yang  pengadaannya  dilaksanakan  dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil, demikian amanah Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  bagian  (b)  konsiderans  menimbangnya.  Implementasi pengadaannya  tanah  untuk  kepentingan  umum  dengan  mengedepankan  prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil, dapat ditemukan dalam beberapa Keputusan Presiden maupun perubahannya, antara lain:
1. Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  dalam  konsiderans  menimbang bahwa Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dengan memerhatikan peran
8 Pemilik/pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan hak atas tanahnya untuk proyek pembangunan jalan lingkar luar. Wawancara tanggal 7 Oktober 2018.
9 Askar Mahmud, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari. Wawancara  tanggal 8 Oktober 2018.
tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang  sah  atas  tanah.,  Lebih  lanjut  penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah termasuk  tanah  adat  tersebut  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  3  Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang berbunyi: Meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu dilakukan  secara  cepat  dan  transparan  dengan  tetap  memerhatikan  prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.
2. Peraturan  Presiden  Nomor  36  tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Selain  dalam konsideransnya  tetap  menyebutkan  penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah termasuk tanah adat, Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 dinyatakan bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mulai diberlakukan tanggal 5 Juni 2006 mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005, menjadi Pasal 3 baru yang berbunyi: “Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.
4. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.  Walaupun  dalam  konsiderans  peraturan  presiden  tersebut  tidak menyebutkan Prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah termasuk tanah adat,  tetapi  prinsip  penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah  secara  tersirat diatur dalam pasal 1 bagian b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
Kebijakan pemerintah mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, semuanya mengarah pada prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah termasuk tanah adat. secara mutlak ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan rasa sakit kepada pemilik/pemegang Hak Atas
Tanah  yang  menyerahkan  atau  melepaskan  hak  atas  tanahnya  dalam  pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. walaupun dilaksanakan oleh pemerintah yang mewakili  negara  dalam  penerapan  konsep  hak  menguasai  negara  atas  tanah  yang menjadikan  negara  sebagai  pengatur  peruntukan,  pemeliharaan,  pemberian  hak  atas tanah  dan  sebagainya,  yang  merupakan  amanat  dari  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  1945,  dimaksudkan  bahwa  hak  menguasai  negara  tersebut  harus  dapat memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia.
Pada  Proyek  pembangunan  jalan  lingkar  luar  ( outer  ring  road )  di  Kota  Kendari, pemerintah  melakukan  tahapan-tahapan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  berbagai kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Dimulai  dari  tahap  pembentukan  Panitia Pengadaan  Tanah,  sosialisasi,  musyawarah,  sampai  pada  pelaksanaan  pemberian  ganti kerugian.  Menurut  keterangan  yang  diperoleh  penulis  berdasarkan  wawancara  dengan salah satu orang pemilik/pemegang Hak Atas Tanah adat di Kelurahan Abeli Dalam yang belum mau melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya adatnya, bahwa Pemerintah Kota Kendari sampai sekarang tidak pernah melakukan upaya intimidasi, menakut-nakuti, atau  memberi  tekanan  ( pressure )  kepadanya.  Hal  ini  berbeda  dengan  pengadaan  tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang terjadi di tempat lain di Indonesia, yang sering kita dengar atau diterima informasinya melalui media massa atau dalam beberapa tulisan, bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sarat dengan intimidasi ataupun tekanan dari pihak yang memerlukan tanah kepada pihak yang enggan atau belum mau untuk melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya.
Prinsip penghormatan terhadap tanah adat tercermin juga dalam penetapan dan pemberian ganti rugi terhadap pemilik tanah adat. Pada pengadaan tanah untuk Proyek Pembangunan Jalan lingkar luar ini, Pemerintah Kota Kendari berupaya agar rasa keadilan bagi pemilik/pemegang Hak Atas Tanah dapat terpenuhi. Perbedaan nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah bukan didasarkan kepada perbedaan hak atas tanah tetapi lebih pada perbedaan luas tanah yang dibebaskan, di samping itu pemerintah lebih  memberikan  pertimbangan  lain kepada  hak  atas  tanah  yang  dipunyai  oleh  warga masyarakat  sebagai  tempat  untuk  menjalankan  usaha  pemenuhan  kebutuhan  hidup sehari-hari  sehingga  orang  yang  menyerahkan  tanahnya  tidak  kehilangan  pendapatan selanjutnya  dapat  digunakan  untuk  membiayai  sekolah  anak-anak  mereka,  atau  dapat
mereka gunakan untuk modal usaha, di samping itu mereka juga dapat menempati rumah baru yang kondisinya lebih baik dari rumah mereka dahulu.
Berdasarkan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dalam proyek jalan lingkar luar di Kota Kendari dan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah termasuk tanah adat dalam berbagai peraturan tersebut di atas maka di Kota Kendari penghormatan sekaligus pengakuan keberadaan tanah adat telah sesuai dengan amanah  UUD  1945  pasal  18  b,  walaupun  pengakuannya  dengan  syarat  sepanjang subyeknya,  hukumnya  dan  obyeknya  kenyataannya  masih  ada  dan  tidak  bertentangan dengan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Pasal  3  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa: 10
Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara,  yang  berdasarkan persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
Pasal 3 UUPA di atas, mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain dengan persyaratan: a) hak ulayat atau hak-hak adat lainnya (tanah adat Individu) masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup); b)Sesuai dengan kepentingan  nasional/negara;  c)  Tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  dan peraturan lain. 11
Demikian pula Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Menetapkan syarat subyek hukum tanah adat yaitu terdapat sekelompok orang yang masih menggunakan hukum adatnya, obyeknya, lembaga adatnya dan diakui melalui peraturan daerah. 12
Terkait syarat pengakuan tanah adat tersebut di atas, Menurut Bahar 13 mempunyai kelemahan dari aspek logika dan politik. Dari segi logika menurutnya tidak mungkin suatu masyarakat hukum adat yang dibangun berdasarkan hubungan genealogis dan teritorial
10 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah , Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 4. Lihat juga  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
11 Ibid ., hlm. 5.
12 Pasal  22  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
13 S. Bahar, Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005, hlm. 8.
bisa menjadi tidak ada kecuali kalau musnah karena bencana alam yang sangat dahsyat atau terjadinya genosida. Jika hal seperti itu terjadi maka negara berkewajiban melindungi agar  masyarakatnya  tidak  musnah.  Dari  segi  politik  pernyataan  “sesuai  dengan kepentin gan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu a priori yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat.  Pernyataan  ini  menunjukkan  seolah-olah  masyarakat  hukum  adat  itu  bukan merupakan  bagian  kenasionalan,  kenegaraan  dan  kebangsaan.  Bukankah  pemenuhan kepentingan  masyarakat  hukum  adat  itu  merupakan  bagian  upaya  pemenuhan kepentingan nasional?. 14
Selanjutnya  menurut  Bahar 15 terkait  persyaratan  “tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan yang lebih tin ggi” sebagaimana disebutkan di atas, hak atas tanah adat secara konstitusional juga di akui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

## KESIMPULAN
1. Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  di  Kota  Kendari  dilaksanakan dengan cara penghormatan dan pengakuan tanah adat yaitu melalui beberapa kali  dilaksanakan musyawarah  untuk menyepakati  besarnya  ganti  rugi  yang diterima para pemilik tanah adat. selain itu pemerintah dapat saja menerapkan Pasal  86  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012 Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum dalam hal pemilik hak menolak untuk menerima ganti rugi dan  tidak  mengajukan  di  pengadilan  maka  instansi  yang  memerlukan  tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Prinsip penghormatan  terhadap  tanah  adat  tercermin  juga  dalam  penetapan  dan pemberian ganti rugi terhadap pemilik tanah adat yaitu Perbedaan nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah bukan didasarkan kepada perbedaan  hak  atas  tanah  tetapi  lebih  pada  perbedaan  luas  tanah  yang dibebaskan, di samping itu pemerintah lebih memberikan pertimbangan lain
kepada hak atas tanah yang dipunyai oleh warga masyarakat sebagai tempat untuk menjalankan usaha pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga orang yang menyerahkan tanahnya tidak kehilangan pendapatan.
2. Implementasi  pengadaannya  tanah  untuk  kepentingan  umum  dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil, dapat ditemukan dalam beberapa Keputusan Presiden maupun perubahannya, yaitu: Keputusan Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  dalam  konsiderans  menimbang  bahwa Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dengan memerhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Lebih lanjut penghormatan terhadap hak atas tanah termasuk tanah adat tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 55  Tahun  1993  yang  berbunyi:  Meningkatnya  pembangunan  untuk kepentingan  umum  yang  memerlukan  tanah,  maka  pengadaannya  perlu dilakukan  secara  cepat  dan  transparan  dengan  tetap  memerhatikan  prinsip penghormatan  terhadap  hak-hak  yang  sah  atas  tanah.  Peraturan  Presiden Nomor  36  tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selain dalam konsideransnya tetap menyebutkan  penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah  termasuk  tanah  adat, Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dinyatakan bahwa  pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas  tanah  dilakukan  berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun 2005  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum, yang mulai diberlakukan tanggal 5 Juni 2006 mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005, menjadi Pasal  3  baru  yang  berbunyi:  “Pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas  tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dilakukan  berdasarkan  prinsip penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah.  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Walaupun dalam konsiderans peraturan  presiden  tersebut  tidak  menyebutkan  Prinsip  penghormatan terhadap  hak  atas  tanah  termasuk  tanah  adat,  tetapi  prinsip  penghormatan terhadap hak atas tanah secara tersirat diatur dalam pasal 1 bagian b Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.

## Daftar Pustaka

## Buku
Oprasi,  Agus, Pelaksanaan  Pemberian  Ganti  Kerugian  Terhadap  Hak  Atas  Tanah  Yang Terkena  Proyek  Pembangunan  Water  Front  City  di  Kabupaten  Sambas,  Provinsi Kalimantan Barat , Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
Erwiningsih, Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah , Yogyakarta: Total Media, 2009. Bahar,  S., Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat, Jakarta:  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.