## Analisis  Implementasi  Monitoring  dan  Evaluasi  dalam  Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang
Andrianus Pattimau 1*
1 Badan Keuangan dan Aset Daerah , Indonesia *Corresponding author email: apattimau@gmail.com

## Article Info
Article history:
Received May 12, 2024 Approved June 10, 2024

## ABSTRACT
Corruption  is  a  serious  issue  that  negatively  impacts  development  and public trust in government. This study aims to analyze the implementation of monitoring and evaluation in corruption prevention in the Kupang City Government over the 2021-2023 period. The method used is a descriptive qualitative  approach,  with  data  collection  through  in-depth  interviews, document analysis, and observation. The results of the study indicate that the  Monitoring  Center  for  Prevention  (MCP)  score  of  the  Kupang  City Government  fluctuated  during  the  study  period,  with  a  decline  in  2022 and  a  significant  increase  in  2023.  Factors  affecting  the  effectiveness  of corruption  prevention  include  internal  management,  technological infrastructure,  government  regulations,  and  external  partnerships. Although there have been some improvements, major challenges include budget  and  human  resource  constraints,  a  lack  of  employee understanding  of  the  importance  of  monitoring  and  evaluation,  and resistance  to  organizational  culture  change.  The  study  recommends increasing budget allocation and human resources, intensive training for employees,  cultural  change  toward transparency  and accountability, and strengthening  partnerships  with  external  institutions.  Furthermore, routine evaluation and continuous improvement should be implemented to ensure the effectiveness of corruption prevention in the future.
Keywords:
Corruption Prevention,
Monitoring and Evaluation, Kupang City Government, Corruption Eradication Commission.

## ABSTRAK
Korupsi  merupakan  masalah  serius  yang  berdampak  negatif  pada pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  monitoring  dan  evaluasi dalam  pencegahan  korupsi  di  Pemerintah  Kota  Kupang  selama  periode 2021-2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan  pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam,  analisis dokumen,  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai Monitoring  Center  for  Prevention  (MCP)  Pemerintah  Kota  Kupang mengalami  fluktuasi  selama  periode  penelitian,  dengan  penurunan  pada tahun  2022  dan  peningkatan  signifikan  pada  tahun  2023.  Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan korupsi meliputi manajemen internal,  infrastruktur  teknologi,  regulasi  pemerintah,  serta  kemitraan eksternal. Meskipun telah ada beberapa kemajuan, tantangan utama yang dihadapi  adalah  keterbatasan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia, kurangnya  pemahaman  pegawai  tentang  pentingnya  monitoring  dan evaluasi, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Penelitian

## JIGE 5 (2) (2024) 1432-1440

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2685

## Pattimau / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (2) (2024)
ini  merekomendasikan  peningkatan  alokasi  anggaran  dan  sumber  daya manusia,  pelatihan  intensif  untuk  pegawai,  perubahan  budaya  organisasi menuju transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan kemitraan dengan lembaga  eksternal.  Selain  itu,  evaluasi  rutin  dan  perbaikan  berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan efektivitas pencegahan korupsi di masa depan.
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Pattimau, A. (2024). Analisis Implementasi Monitoring dan Evaluasi dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (2), 1432–1440. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2685

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  penyakit  kritis  di  Indonesia  termasuk  di  tingkat  lokal  seperti Pemerintah  Kota  Kupang,  berdasarkan  data  penanganan  korupsi  yang  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Tahun  2004-2023,  Pemerintah  Daerah  baik  provinsi  dan Kabupaten/Kota  merupakan  pelaku  korupsi  terbanyak  yaitu  797  orang  atau  sebesar  53% dimana  pemerintah  kabupaten  kota  sebesar  40%  dan  13%  untuk  pemerintah  provinsi  hal  ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi Periode 2004 s.d. 2023
Sumber data : Buku Pedoman Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024
Korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin corruption dari  kata  kerja corrumpere yang  bermakna busuk,  rusak,  menggoyahkan,  memutarbalik,  menyogok,  mencuri,  maling,  sedangkan  dalam bahasa  Yunani  yaitu corruptio ,  yang  berarti  perbuatan  yang  tidak  baik,  buruk,  curang,  dapat disuap,  tidak  bermoral,  menyimpang  dari  kesucian,  melanggar  norma-norma  agama  materiil, mental  dan  hukum.  Korupsi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan,  organisasi,  yayasan,  dan sebagainya)  untuk  keuntungan  pribadi  atau  orang  lain.  Dalam  kamus  Oxford,  korupsi  adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Berdasarkan laporan UNDP  ( United  Nation  Development  Program ,  2014)  dalam  Wijayanti  &  Kasdim,  untuk memberantas korupsi, 14 (empat belas) negara di kawasan Asia Pasifik telah menyusun strategi
anti-korupsi  sebagai  dokumen  kebijakan  anti-korupsi  komprehensif  dari  sebuah  negara  untuk mengkoordinasikan aksi anti-korupsi di tingkat nasional termasuk Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 (tujuh) jenis. Kerugian  keuangan  negara,  penyuapan,  pemerasan,  penggelapan  dalam  jabatan,  kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Wijayanti dan Kasim (2022) memperoleh hasil yakni implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola  kolaboratif  di  sebagian  implementasi  aksinya.  Namun,  berdasarkan  laporan  Setnas-PK, pengawasan  kelompok  masyarakat  sipil  dan  beberapa  penelitian  masih  ditemukan  beberapa hambatan  yang  perlu  diperbaiki  berupa:  (1)  Penyesuaian  payung  hukum;  (2)  Pemenuhan kualitas  dan  kapasitas  sumber  daya;  (3)  Membentuk  model  partisipasi  masyarakat  sipil;  (4) Peningkatan  keterlibatan  aktor  nonpemerintah;  (5)  Peningkatan  keterlibatan  K/L/PD  dan  (6) Mengukur dampak implementasi.
Tahun 2023, Pemerintah Kota Kupang mencapai Nilai MCP yakni sebesar 58% hal ini tercermin  dari  8  area  pencegahan  korupsi  yang  difokuskan.  8  area  pencegahan  korupsi  yakni Perencanaan  dan  Penganggaran,  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Perijinan,  Pengawasan  APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi  Pajak Daerah, dan Pengelolaan Barang  Milik Daerah (BMD). Untuk masing-masing area Pemerintah Kota Kupang memperolah nilai yakni 63%, 74%, 45%, 20%,  61%,  80%,  dan  62%.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Pemerintah  Kota  Kupang  telah melakukan upaya-upaya preventif dalam tindak korupsi meskipun belum optimal.
Berdasarkan  uraian  diatas,  rumusan  masalah  yang  diambil  yakni  Bagaimanakah perkembangan dan strategi pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  untuk  memahami  dan menganalisis  implementasi  monitoring  dan  evaluasi  dalam  pencegahan  korupsi  di  Pemerintah Kota  Kupang.  Pendekatan  ini  dipilih  karena  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi mendalam mengenai proses, tantangan, dan hasil pencegahan korupsi. Dengan objek penelitian adalah  Pemerintah  Kota  Kupang  dan  program  pencegahan  korupsi  yang  telah  dilaksanakan selama  periode  2021-2023.  Data  yang  dikumpulkan  mencakup  hasil Monitoring  Center  for Prevention (MCP), laporan internal, hasil evaluasi, serta kebijakan terkait pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Kupang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Korupsi  merupakan  tindakan  yang  sangat  jahat  karena  mengakibatkan  kerugian perekonomian negara dan yang paling fatal yakni menghambat pembangunan. Pemerintah Kota Kupang dalam kurun waktu 2017-2023 telah melakukan berbagai upaya preventif terkait korupsi hal ini tercermin dari hasil  Monitoring Center of Prevention (MCP) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  dan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan memperoleh nilai yang fluktuatif.
Implementasi sistem pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Kupang harus dilengkapi dengan  mekanisme  pemantauan  dan  evaluasi  untuk  mengukur  keberhasilannya.  Evaluasi tersebut  dilakukan  secara  berkala,  dengan  memberikan  rekomendasi  perbaikan  kepada manajemen  utama  untuk  ditindaklanjuti.  Hasil  evaluasi  dan  langkah-langkah  perbaikan  juga harus  dikomunikasikan  kembali  kepada  seluruh  aparatur  sipil  negara.  Pemantauan  dapat
dilakukan  secara  independen  atau  melibatkan  pihak  eksternal  untuk  melakukan  pemantauan mendetail, seperti dengan melakukan uji tuntas forensik ( forensic due diligence ) terhadap korupsi internal dan eksternal perusahaan. Forensic due diligence bertujuan untuk mendapatkan informasi penting terkait indikasi korupsi dan pencucian uang korporasi. Kegiatan ini meliputi:
1. Analisis transaksi mencurigakan, seperti klaim atau pembayaran ganda.
2. Identifikasi hubungan yang tidak biasa, seperti kesamaan nomor rekening antara pegawai dan vendor.
3. Penilaian efektivitas pengendalian internal.
4. Identifikasi  pola-pola  yang  tidak  wajar  dalam  skema  tertentu,  misalnya  preferensi  terhadap mitra tertentu.
5. Kemampuan untuk menganalisis transaksi yang besar dan kompleks. Perkembangan  upaya  pencegahan  korupsi  berdasarkan  gambar  di  bawah  ini menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan  sebesar  8%  Tahun  2022  dibandingkan  Tahun sebelumnya  untuk  Skor  MCP  akan  tetapi  untuk  Skor  SPI  mengalami  kenaikan  yakni  3% dibandingkan  Tahun  sebelumnya,  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti  kekurangan sumber  daya,  perubahan  dalam  sistem  atau  proses,  atau  kurangnya  fokus  pada  pencegahan kejadian yang tidak diinginkan. Penurunan ini menunjukkan adanya potensi penurunan dalam kemampuan mengawasi atau mencegah kejadian yang merugikan. Sedangkan Tahun 2023 Skor MCP mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan Tahun 2022, tetapi untuk Skor SPInya mengalami  penurunan  sebesar  1%,  hal  ini  disebabkan  oleh  tindakan  perbaikan  yang  diambil setelah  evaluasi Tahun  sebelumnya, alokasi  lebih banyak sumber daya, atau perubahan dalam praktik pengawasan dan pencegahan. Peningkatan ini menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap mencegah kejadian yang tidak diinginkan atau memperbaiki respons terhadap mereka.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi,  baik  secara  internal  dan/atau  eksternal  sebagai berikut :
1. Faktor Internal
a. Efektivitas  MCP  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan  manajemen  internal  untuk mengidentifikasi risiko, mengelola kejadian, dan menerapkan tindakan pencegahan yang efektif.
b. Keterampilan,  pengalaman,  dan  jumlah  personel  yang  tersedia  untuk  mengoperasikan MCP  dapat  memengaruhi  kemampuan  untuk  mendeteksi,  melaporkan,  dan  mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
c. Infrastruktur  teknologi  yang  diperlukan  untuk  mendukung  operasi  MCP,  seperti perangkat  lunak  pelacakan  insiden,  alat  pemantauan,  dan  sistem  pelaporan,  dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasionalnya.
d. Tingkat kepatuhan terhadap prosedur MCP dan budaya keselamatan di dalam organisasi sangat penting. Kepatuhan yang rendah atau budaya yang tidak mendukung keselamatan dapat mengurangi efektivitas MCP.
2. Faktor Eksternal
a. Peraturan  pemerintah  dan  standar  industri  yang  berlaku  dapat  mempengaruhi  tuntutan dan persyaratan yang diberlakukan pada MCP.
b. Kemitraan  dengan  organisasi  eksternal  seperti  lembaga  pemerintah,  lembaga  penegak hukum, atau mitra bisnis dapat memengaruhi akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk operasi MCP.
c. Faktor-faktor  lingkungan  seperti  geografi,  cuaca,  atau  risiko  alam  dapat  mempengaruhi kerentanan  organisasi  terhadap  kejadian  yang  tidak  diinginkan  dan,  oleh  karena  itu, menggambarkan kebutuhan dan fokus MCP.
d. Perkembangan  dalam  industri  atau  teknologi  terkait  keamanan  dan  pengawasan  dapat mempengaruhi kebutuhan dan kemampuan MCP untuk mengikuti tren tersebut.
Gambar 2. Skor MCP dan SPI Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021-2023
Gambar 3. Skor Masing-Masing Area dalam MCP Pemerinah Kota Kupang Tahun 2021-2023
Progres  keberhasilan  Pemerintah  Kota  Kupang  dalam  MCP  Tahun  2021-2023  sebagai berikut:
1. Tahun 2021
Gambar 4. Nilai Capaian MCP Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021
Berdasarkan Gambar 4 diatas dapat dilihat dari 7 Area,  nilai tertinggi dicapai pada Area Optimalisasi Pajak Daerah, kemudian Manajemen Aset Daerah, sedangkan terendah yakni Area Pengawasan APIP dan Perencanaan dan Penganggaran APBD.
2. Tahun 2022
Nilai  capaian  Tahun  2022  yakni  46%  dengan  area  tertinggi  yakni  Pengadaan  Barang  dan Jasa sebesar 75% dan yang terendah yakni Pengawasan APIP sebesar 23%

## Gambar 5. Capaian MCP Kota Kupang Tahun 2022
Tahun 2022, capaian MCP Pemerintah Kota Kupang mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 baik secara umum maupun pada masing-masing area, area yang paling banyak mengalami  penurunan  yakni  Optimalisasi  Pajak  Daerah  sebanyak  42%,  kemudian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebesar 25%, area Pengawasan APIP mengalami penurunan  sebanyak  6%,  lalu  area  Perencanaan  dan  Penganggaran  sebesar  5%,  dan  area Manajemen  ASN  mengalami  penurunan  sebanyak  4%,  serta  area  Perijinan  sebesar  1%, tetapi pada area Pengadaan Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar 8%.
3. Tahun 2023
Capaian MCP Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan dengan Tahun 2022 menjadi 58%, dari 7 area terdapat 3 area yang mengalami peningkatan,  1  area  yang  tetap,  dan  3  area  mengalami  penurunan.  Area  yang  mengalami peningkatan  yakni  Perencanaan  dan  Penganggaran,  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan Pengelolaan BMD masing-masing sebesar 30%, 48% dan 19%, sedangkan yang mengalami penurunan  yakni  area  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  sebesar  1%,  Perizinan  sebesar  2%,  dan Pengawasan  APIP  sebesar  3%,  dan  untuk  area  Manajemen  ASN  tidak  mengalami penurunan  maupun  peningkatan.  Capaian  MCP  Pemerintah  Kota  Kupang  Tahun  2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## Gambar 6. Capaian MCP Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023
Adapun  strategi  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Kupang  yakni  menyusun  tim  kerja terkait  upaya  pencegahan  korupsi,  melakukan  rapat-rapat  koordinasi  baik  dengan  tim  kerja terdiri  dari  Sekretariat  Daerah  (Sekretaris  Daerah,  Para  Asisten  Sekretaris  Daerah,  Bagian Hukum,  Bagian  Perencanaan  dan  Keuangan,  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Bagian Organisasi), Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan  Daerah,  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan Pelatihan  Daerah,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu)  maupun dengan KPK secara daring maupun luring. Pemerintah Kota Kupang juga melakukan berbagai upaya  dalam  pencegahan  korupsi  yakni  melakukan  MoU  dengan  Kejaksaan  Negeri  Kota Kupang, melakukan pemungutan Pajak secara online, penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara online yakni mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT), melakukan Absensi secara online (baik Face, Finger ataupun dengan OS seperti Android, Apple), penilaian kinerja ASN berbasis online, dan pelayanan perijinan berbasis online) serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Proses  implementasi  monitoring  pencegahan  korupsi  di  Pemerintah  Kota  Kupang  telah mengalami beberapa kemajuan, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan :
1. Keterbatasan anggaran dan tenaga manusia sering menjadi hambatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan efektif.
2. Beberapa  pegawai  pemerintah  masih  kurang  memahami  pentingnya  monitoring  dan evaluasi dalam pencegahan korupsi.
3. Perubahan  budaya  organisasi  untuk  mengutamakan  transparansi  dan  akuntabilitas  sering menghadapi resistensi.

## Pattimau / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (2) (2024)

## KESIMPULAN
Pemerintah  Kota  Kupang  telah  melakukan  berbagai  upaya  pencegahan  korupsi  selama periode  2021-2023.  Upaya  tersebut  meliputi  implementasi  sistem  pencegahan  korupsi, pemantauan,  evaluasi,  serta  perbaikan  berkelanjutan.  Penilaian  dilakukan  melalui  Monitoring Center of Prevention (MCP) dan Skor  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI).  Selama  periode  tersebut, terjadi  fluktuasi  dalam  nilai  MCP  dan  SPI,  dengan  peningkatan  signifikan  pada  tahun  2023 setelah  mengalami  penurunan  pada  tahun  2022.  Faktor-faktor  internal  dan  eksternal mempengaruhi  efektivitas  pencegahan  korupsi,  termasuk  manajemen  internal,  infrastruktur teknologi,  regulasi  pemerintah,  dan  kemitraan  eksternal.  Meskipun  telah  ada  kemajuan  dalam implementasi  pencegahan  korupsi,  masih  ada  beberapa  tantangan  yang  dihadapi,  seperti keterbatasan  anggaran  dan  tenaga  manusia,  kurangnya  pemahaman  pegawai  terhadap pentingnya monitoring dan evaluasi, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi.
Saran  untuk  Pemerintah  Kota  Kupang  adalah:  (1)  Meningkatkan  alokasi anggaran  dan sumber  daya  manusia  untuk  memastikan  pemantauan  dan  evaluasi  pencegahan  korupsi  dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif. (2) Melakukan pelatihan dan sosialisasi secara intensif kepada  pegawai  pemerintah  tentang  pentingnya  monitoring  dan  evaluasi  dalam  pencegahan korupsi. (3) Mengintensifkan upaya untuk mengubah budaya organisasi menuju transparansi dan akuntabilitas  dengan  melibatkan  seluruh  jajaran  pemerintah  dan  menciptakan  insentif  yang mendorong  perilaku  yang  diinginkan.(4)  Memperkuat  kemitraan  dengan  lembaga  eksternal, termasuk  lembaga penegak hukum dan mitra bisnis, untuk memperoleh dukungan dan  sumber daya tambahan dalam upaya pencegahan korupsi. (5) Melakukan evaluasi rutin terhadap strategi dan keberhasilan implementasi pencegahan korupsi, serta melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan temuan evaluasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Decentralization  Support  Facility.  (2011). Kerangka  Monitoring  dan  Evaluasi  (M&E)  Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan . Hartanti, E. (2005). Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika.
Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi;
Keputusan  Walikota  Kupang  Nomor  43.A/KEP/HK/2023  Tentang  Satuan  Tugas  Pelaksana Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023.
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Inspektur Jenderal  Kemendagri  dan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan  Keuangan Daerah  BPKP  Nomor:  64  Tahun  2023;  Nomor:  700.1.2.4/562/IJ;  dan  Nomor: HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan Bersama Monitoring Center for Prevention (MCP).
Suryani,  I.  (2013).  Penanaman  nilai  anti  korupsi  di  perguruan  tinggi  sebagai  upaya  preventif pencegahan korupsi. Jurnal Visi Komunikasi , 12 (2).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
United  Nations  Development  Programme.  (2002). Handbook  on  Monitoring  and  Evaluating  for Results . New York : Evaluation Office UNDP.
Wijayanti, Anis & Kasim, Azhar. (2022). Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di  Indonesia:  Perspektif  Collaborative  Governance. INTEGRITAS:  Jurnal  Antikorupsi,  7 (2), 291-310 .