## Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia
Benni Erick 1 , M. Ikhwan 2
12 Program Studi Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku  Dirundeng Meulaboh,  Indonesia E-mail: 1 benierick18@gmail.com, 2 m.ikhwan@staindirundeng.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2022-08-12 Diterima:  2022-08-30 Terbit:  2022-09-25 Keywords: Electoral Dispute Resolution; General  Election This study describes the resolution of general election disputes in Indonesia.  Elections  should  be  a  democratic  party  filled  with enjoy,  starting  from  preparation,  and  implementation  to receiving  election  results  through  a  process  with  integrity. However, the opposite is possible, so it is necessary to explain the mechanism  for  resolving  general  election  disputes.  This  paper uses a library research method and is a  normative juridical legal research with secondary data such as  books, journals, and other documents used as the main data using a statute approach. From the  research  conducted,  it  is  concluded  that:  First,  the  general election is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council (DPR), members of the Regional Representatives  Council  (DPD),  President  and  Vice  President, and  to  elect  members  of  the  Regional  People's  Representative Council  (DPRD).  which is carried out directly, publicly, freely, confidentially,  honestly,  and  fairly  within  the  Unitary  State  of the  Republic  of  Indonesia  based  on  Pancasila  and  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  Second,  the  dispute resolution of  the election process  can be carried out  through  the General  Elections  Supervisory  Agency  or  abbreviated  as Bawaslu, and through the State Administrative Court. However, disputes  over  election  results  can  only  be  resolved  through  the Constitutional  Court.  Third,  the  resolution  of  process  disputes and  outcome  disputes  can  be  followed  by  mediation  and adjudication procedures.

## Abstrak
Kata  kunci: Penyelesaian Sengketa  Pemilu; Pemilihan Umum
Corresponding  Author: Benni Erick
E-mail: benierick18@gmail.com
DOI:
10.38043/jah.v5i2.3763
Penelitian  ini  menjelaskan  penyelesaian  sengketa  pemlihan umum di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang  diwarnai  dengan  kegembiraan,  mulai  dari  persiapan, pelaksanaan    sampai  pada  penerimaan  hasil  pemilu  melalui proses  yang  berintegritas.  Akan  tetapi  tidak  tetutup kemungkinan  terjadi  sebaliknya,  sehingga  perlu  penjelasan tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa  pemilihan  umum. Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dan merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  data sekunder  seperti  buku,  jurnal  dan  dokumen  lainnya  dijadikan sebagai  data  utama  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach).  Dari  penelitian  yang dilakukan  disimpulkan  bahwa:  Pertama,  pemilihan  umum merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  anggota  Dewan  Perwakilan
Daerah  (DPD),  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Kedua,  penyelesaian  sengketa  proses pemilu  dapat  dilakukan  melalui  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  atau  disingkat  Bawaslu  dan  melalui  Pengadilan  Tata Usaha  Negara.  Akan  tetapi  sengketa  hasil  pemilu  hanya  dapat diselesaikan melalui Mahkamaah Konstitusi. Ketiga, penyelsaian sengketa  proses  maupun  sengketa  hasil  dapat  ditempu  prosedur mediasi dan adjudikasi. .

## I. Pendahuluan
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  menurut  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  atau  sering  dikenal  dengan  UU  Pemilu didefenisikan  sebagai  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Presiden  dan Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD),  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1
Pemilu  merupakan  pesta  demokrasi  yang  digelar  dalam  periode  tertentu  oleh penyelenggara  pemilu  yang  telah  ditunjuk  oleh negara,  dalam  hal  ini adalah  komisi pemilihan  umum  atau  dikenal  dengan  singkaytan  KPU. 2 Dalam  penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas  keputusan  yang  disampaikan  oleh  penyelenggara  pemilu  atau  sering  disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). 3
Jika  dilihat  dari jenis  sengketa terkait  pemilihan  umum  meliputi  beberapa jenis sengketa.  UU  Pemilu  membedakan  4  (empat)  jenis  sengketa  pemilu  yaitu: Pelanggaran,  Sengketa  proses,  Perselisihan  hasil  pemilu;  dan  Tindak  pidana  pemilu. Tulisan  ini  akan  difokuskan  untuk  menjelaskan  dua  hal  yaitu  sengketa  proses  dan sengketa  hasil.  Secara normatif  Pasal 466 UU  Pemilu mendefinisikan  sengketa  proses sebagai  sengketa  yang  terjadi  antar-peserta  pemilu  dan  sengketa  peserta  pemilu dengan  penyelenggara  pemilu  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  keputusan  KPU  Provinsi,  dan  keputusan  KPU Kabupaten/Kota. 4
Dalam  makna  yang  lain  dapat  dijelaskan  sengketa  proses  pemilu  merupakan sengketa  yang  terjadi  antar-peserta  pemilu  dan  sengketa  peserta  pemilu  dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,  dan  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota,  sedangkan  sengketa  (perselisihan)
1 (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)
2 Liany,  L.  (2016).  Desain  Hubungan  Kelembagaan  Penyelenggara  Pemilu. Jurnal Cita Hukum ,
4 (1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198
3 Jumaeli, E. (2021).  Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu  Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi , 1 (1).
4 (Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)
hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan  suara hasil  Pemilu  secara  nasional,  disini dapat  dipahami  bahwa  sengketa pemilihan  umum  merupakan  ketidaksepahaman  antara  peserta  pemilu  dengan penyelengggara  pemilu  atau  antarpeserta  pemilu,  mulai  dari  proses  pemilu  sampai pada hasil pascapemilu dilaksanakan. 5
Menurut  Pasal  473  UU  Pemilu  adalah  perselisihan  antara  KPU  dan  Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Lebih lanjut perselisihan hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan  perolehan suara hasil  pemilu  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD),  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  secara  nasional  meliputi perselisihan  penetapan  perolehan  suara  yang  dapat  memengaruhi  perolehan  kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 6
Pemilu  sejatinya  diwarnai  dengan  kegembiraan,  baik  dalam  persiapannya maupun  dalam  pelaksanaannya  bahkan  sampai  pada  penerimaan hasil  pemilu  yang telah  melalui  proses  yang  berintegritas,  namun  pada  kenyataannya  banyak  juga persoalan  yang  muncul  dalam  proses  pemilu  maupun  pascapemilu.  Persoalan- persoalan  pemilu  tersebut  juga  hadir  karena  minimnya  pengalaman  para  peserta pemilu  karena  peserta  pemilu  yang  masih  muda,  maupun  keingina  yang  terkesan dipaksakan. 7 Benang  kusut  persoalan  tersebut  harus  diuraikan  agar  pemilu  dinilai  sukses. Karena  kesuksesan  dari  pemilihan  umum  tidak  hanya  ditentukan  dari  bagaimana jalannya pemungutan suara, namun lebih jauh dari itu adalah dilihat dari persetujuan proses atau hasil pemilu tersebut,  sehingga  dalam  proses  maupun hasil  pemilu  tidak jarang berujung pada sengketa yang membutuhkan penyelesaian. Atas dasar tersebut di  atas  menjadi  dorongan  bagi  penulis  untuk  menjelaskan  tentang  penyelesaian sengketa pemilu yang diatur di Indonesia sebagai pembuka jalan atau tawaran solusi bagi jalannya pemilu yang baik ke depan.

## II. Metode Penelitian
Untuk  menjelaskan  mekanisme  penyelesaian  pemilu  di  Indonesian  tersebut, tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan (library  research) dan merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  data  sekunder  seperti  buku, jurnal  dan  dokumen  lainnya  dijadikan  sebagai  data  utama  dengan  memakai pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) .  Analisis  penelitian  ini menggunakan  analisis  deskriptif  yang  diyakini  dapat  sampai  pada  kesimpulan- kesimpulan  akhir  yang  dirasa  memadai  untuk  menjelaskan  penyelesaian  sengketa pemilu di Indonesia.

## III. Hasil Dan Pembahasan

## A. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam Tijauan Normatif
5 Widodo,  B.  E.  C.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  Pilkada  Serentak  2015  dalam  Perspektif Electoral Justice System. The POLITICS:  Jurnal Magister Ilmu  Politik Universitas Hasanuddin , 2 (1).
6 (Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)
7 Syamsuar, & Andini,  M. R. (2020).  Militansi Caleg  Muda  Dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten  Aceh Barat. Jurnal  Komunikasi Profesional , 4 (2), 97 – 104.
Penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  mempunyai  beberapa  konsideran peraturan  perundang-undangan  atau  sebagai  hukum  yang  dapat  digunakan  sebagai hukum  acara  penyelesaian  sengketa  Pemilu  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). 8 Kemudian  juga  dapat  digunakan  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum Republik  Indonesia Nomor 18  Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862). Selanjutnya  ada  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787). Kemudian  juga  terdapat  Peraturan  Bawaslu  Nomor  27  Tahun  2018  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  1098).  Terakhir  juga  dapat  disebut  disini adalah  Peraturan  Bawaslu  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  (Berita Negara Republik  Indonesia  Nomor  419 Tahun 2019).
Beberapa dasar hukum yang telah disebutkan diatas dapat digunakan digunakan secara  bergantian  dalam  menguraikan  hal-hal  yang  terkait  dengan  penyelesaian sengketa proses maupun perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia.

## B. Objek Sengketa Pemilihan Umum
Terdapat beberapa pihak yang perlu dipaparkan terkait dengan para pihak yang bersengketa,  dalam  hal  ini  pemohon  dan  termohon,  dan  juga  terkait  dengan  objek sengketa seperti pemohon, termohon dan objek sengketa.

## 1. Pemohon
Melalui ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa  Proses  Pemilu  mendefinisikan  Pemohon  sebagai  pihak  yang  mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum ( legal standing )  Pemohon  sengketa  proses  Pemilu  terangkai  dalam  ketentuan  Pasal 7,  Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun  Pemohon  sengketa  proses  Pemilu  terdiri  atas:  (a)  partai  politik  calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; (b) Partai Politik  Peserta  Pemilu;  (c)  bakal  calon  anggota  DPR  dan  DPRD  yang  telah mendaftarkan  diri  kepada  KPU;  (d)  calon  anggota  DPR  dan  DPRD  yang  tercantum dalam  daftar  calon  tetap;  (e)  bakal  calon  Anggota DPD  yang  telah  mendaftarkan  diri kepada  KPU;  (f)  calon  anggota  DPD;  (g)  bakal  Pasangan  Calon;  dan  (h)  Pasangan Calon. (Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu No. 18/2017).
Kemudian lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara  Penyelesaian Sengketa Proses  Pemilu  juga  menentukan  bahwa:    “ Permohonan  penyelesaian  sengketa  proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta
8 Mardiyati,  S.,  &  Indrajaya.  (2021).  Eksistensi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam Penyelenggaran  Pemilihan  Umum  Menurut  Uu  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum. Jurnal Hukum  Legalita , 1 (2), 131 – 141.
Pemilu  dilakukan  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  (a)  tingkat  pusat  diajukan  oleh  ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupat en/kota atau sebutan lain.”

## 2. Termohon
Mengenai  Termohon  dalam  sengketa  proses  Pemilu  dapat  merujuk  pada  pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu.  Kemudian  Pasal  466  UU  Pemilu, dalam bunyi pasal tersebut disebutkan bahwa: “ Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ”.
Sedangkan  ketentuan  Pasal  1  angka  23  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “ Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu ”.  Lebih  lanjut,  Pasal 8  Perbawaslu  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  menguraikan  secara  rinci  tentang Termohon  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  dengan  menyatakan  bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: (1 KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota  untuk sengketa antara  peserta  dengan penyelenggara  Pemilu; dan  (2)  Partai Politik Peserta  Pemilu,  calon  Anggota DPR,  DPD, dan DPRD,  atau  Pasangan  Calon  untuk sengketa antarpeserta.
Adapun  mengenai  termohon  sengketa  proses  Pemilu  yang  terjadi antar  peserta mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang  oleh  tindakannya  dianggap  merugikan  hak  Pemohon  sebagai  Peserta  Pemilu. Sedangkan  Termohon  sengketa  proses  Pemilu  yang  terjadi  antara  Peserta  Pemilu dengan  Penyelenggara  Pemilu  yaitu:  KPU,  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Dalam hal sengketa proses yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, tindakan  yang  dimaksud  adalah  tindakan  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan keputusan.
Sedangkan  Pihak  Terkait  dalam  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  diatur dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa: “ (1) Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD  yang  tercantum  di  dalam  DCT,  calon  anggota  DPD,  atau  Pasangan  Calon  yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak  terkait.  (2)  Pengajuan  diri  sebagai  pihak  terkait  bagi  calon  anggota  DPR  dan  DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Partai Politik.”

## 3. Objek Sengketa
Berkaitan  dengan  objek  sengketa  ( objectum  litis )  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses  Pemilu  yang  bertolak  dari  konstruksi  Pasal  466  UU  Pemilu,  mengkualifisir bahwa  sengketa  proses  Pemilu  terjadi  karena:  (a)  hak  peserta  Pemilu  yang  dirugikan secara  langsung  oleh  tindakan  peserta  Pemilu  lain  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau (b)  hak  peserta  Pemilu  yang  dirugikan  secara  langsung  oleh  tindakan  KPU,  KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu  merumuskan  tentang  bentuk  dan  jenis  objek  sengketa  proses  Pemilu  bahwa: “ Keputusan  KPU,  keputusan  KPU  Provinsi,  atau  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara ”.
Adapun  pembatasan/pengecualian  keputusan  KPU,  keputusan  KPU  Provinsi, keputusan  KPU  Kabupaten/Kota  yang  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  objek  sengketa dirumuskan  dalam  Pasal 4A ayat  (1)  serta  Pasal  12 ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut:
(1) bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak dapat dijadikan objek sengketa antara lain:
a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak  lanjut dari  Putusan  Pelanggaran Administratif  Pemilu atau  Putusan Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  oleh  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  atau  Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan  terkait  Tindak  Pidana  Pemilu yang  telah memperoleh kekuatan  hukum yang tetap; atau
c. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan  hasil  penghitungan  suara,  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara,  dan penetapan hasil Pemilu (Pasal 4A ayat (1) dan (2) Perbawaslu No.18/2017) . (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.  belum  pernah  diregister  pada  proses  penanganan  dugaan  pelanggaran  administratif Pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
b. bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Partai Politik.

## Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU
Pemilu juncto Perbawaslu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan  Penyelenggara  Pemilu,  pengajuan  permohonan  dilakukan  dengan  jangka waktu,  yaitu  paling  lama 3  (tiga)  hari  kerja  sejak  tanggal  penetapan  keputusan KPU, KPU  Provinsi,  atau  KPU  Kabupaten/Kota.  Apabila  permohonan  diajukan  melebihi jangka  waktu  maka  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota menyatakan  permohonan  tidak  dapat  diterima.  Apabila  permohonan  yang  diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister (Pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (4) Perbawaslu No.18/2017).

## C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
Mekanisme Penyelesaian  sengketa  pemilu  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang Pemilu  maupun  sejumlah  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bawaslu.  Jika  ditelisik pengaturan  penyelesaian  sengketa  tersebut, telah  dijelaskan  dengan  baik,  mulai  dari yang terkait ruang lingkup sampai pada mekanisme penyelesaian sengketa itu sendiri. Secara peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagaimana yang diatur melalui Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun
2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum,  kemudian Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Landasan  hukum  lainnya  dapat  dilihat  seperti  Peraturan  Bawaslu  Nomor  27 Tahun 2018 tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu.  Keseluruhan  Peraturan  Bawaslu  yang  telah disebutkan  diatas  disingkat  dengan  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Selain Perbawaslu yang disebutkan tersebut juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur  tentang  pokok-pokok  yang  menjadi  ruang  lingkup  dan  mekanisme penegakan  pelanggaran  pemilu,  sengketa  proses  pemilu,  dan  perselisihan  hasil pemilu.
Adapun  mekanisme  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  dalam  Undang- Undang  ini  dibedakan  menjadi  dua  mekanisme  yaitu: pertama ,  mekanisme penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  di  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  yang  diatur  dalam  Pasal 466  sampai  dengan  Pasal 469 UU  Pemilu; dan kedua , mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.
Terdapat  beberapa  mekanisme penyelesaian  sengketa  proses  dan  sengketa hasil pemilu  yang  dapat  ditempuh  para  pihak  diantaranya  melalui  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum,  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  melalui  Mahkamah Konstitusi.

## 1. Melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Bawaslu  sebagai  Lembaga  independent  yang  berfungsi  sebagai  pengawas pemilu,  juga  dapat  dijadikan  sebagai  Lembaga  peradilan  khusus  untuk  menangani sengketa  pemilu. 9 Bawaslu  dikenal  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang mengawasi  penyelenggaraan  pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Dalam  sengketa  proses  pemilu,  Bawaslu  bertugas  melakukan  pencegahan dan penindakan:
1. Dalam melakukan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas: a. mengidentifikasi  dan  memetakan  potensi  kerawanan  serta  pelanggaran Pemilu;
b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
2. Sedangkan,  dalam  melakukan  penindakan  sengketa  proses  pemilu,  Bawaslu bertugas:
a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
9 Pradika, F. W., Putra,  H. A., &  Noris, A. (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia. DIVERSI :  Jurnal Hukum , 6 (1). https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793
b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
Selain  itu,  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  menerima permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. 10 Jika  melihat  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  menentukan  bahwa  Bawaslu  bertugas  melakukan  pencegahan  dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses  Pemilu,  Bawaslu  bertugas: (a)  menerima permohonan penyelesaian  sengketa proses Pemilu; (b) memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;  (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;  (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu . 11
Ditegaskan  pula  bahwa  Bawaslu  berwenang  menerima,  memeriksa,  memediasi atau  mengadjudikasi,  dan  memutus  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu,  serta mengoreksi  putusan  dan  rekomendasi  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pada  dasarnya  kewenangan  Bawaslu  dalam  proses quasi yudisial adalah  kewenangan  menerima,  memeriksa,  mengkaji,  dan  memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. 12
Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu  berkaitan  dengan  dikeluarkannya  keputusan  KPU  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Perbawaslu  tentang  tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilu  bahwa “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh  adanya  keputusan  KPU” .  Dengan  demikian  kompetensi  relatif  dari  kewenangan penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  hanya  terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.
Selain Bawaslu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memeberikan kewenangan Bawasalu Propinsi untuk memmutus sengketa pemilu  “Bawaslu  Provinsi  bertugas  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  di wilayah  provi nsi  terhadap  sengketa  proses  pemilu”.  Dalam  melakukan  penindakan sengketa  proses  Pemilu,  Bawaslu  Provinsi  bertugas: (a)  menerima  permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan  penyelesaian  sengketa proses  Pemilu di  wilayah provinsi  (c) melakukan mediasi  antarpihak  yang  bersengketa  di  wilayah  provinsi;  (d)  melakukan  proses  adjudikasi sengketa  proses  Pemilu  di  wilayah  provinsi  apabila  mediasi  belum  menyelesaiakan  sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi . 13
10 (Pasal 647 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.) 11 (Pasal 94 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)
12 Amal,  B.  (2019).  Kewenangan  Mengadili  Oleh  Bawaslu  Atas  Sengketa  Proses  Pemilu  Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses  Pemilu  Bawaslu  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018). Masalah-Masalah Hukum , 48 (3). https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311
13 (Pasal 98 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)
Ketentuan  dalam  UU  Pemilu  menentukan  bahwa  “Bawaslu  Kabupaten/Kota bertugas  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  di  wilayah  kabupaten/kota terhadap  sengketa  proses  pemilu”.  Dalam  melakukan  penindakan  sengketa  proses Pemilu,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  bertugas: (a)  menerima  permohonan  penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota;  (c)  melakukan mediasi  antarpihak  yang  bersengketa  di  wilayah  kabupaten/kota;  (d)  melakukan  proses adjudikasi  sengketa  proses  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota  apabila  mediasi  belum menyelesaiakan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses  Pemilu  ditentukan  bahwa:  “(1)  Bawaslu  berwenang  menyelesaikan  sengketa proses  Pemilu  yang  diakibatkan  oleh  adanya  keputusan  KPU;  (2)  Bawaslu  Provinsi berwenang  menyelesaikan  sengketa  proses  Pemilu  yang  diakibatkan  oleh  adanya keputusan  KPU  Provinsi;  (3)  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berwenang  menyelesaikan sengketa  proses  Pemilu  yang  diakibatkan  oleh  adanya  Keputusan  KPU Kabupaten/Kota;  (4)  Panwaslu  Kecamatan  dapat  menyelesaikan  sengketa  proses Pemilu  yang  terjadi antar Peserta Pemilu  sebagai  pelaksanaan  mandat  dari  Bawaslu Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  pengaturan  Pasal  5  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa  Proses  Pemilu  diatas  terdapat  kewenangan  Panwaslu  Kecamatan  untuk menyelesaikan  sengketa  proses  Pemilu  yang  khusus  untuk  sengketa  antar  Peserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota. 14
Bahkan  setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-XVII/2019, kewenangan  Bawaslu  semakin  kuat  sampai  pada  Bawaslu  kabupaten/kota pembentukan  dan  penetapan  Panwas  Kabupaten/Kota,  bukan  dibentuk  dan ditetapkan  oleh  Bawaslu  Provinsi,  melainkan  oleh  Bawaslu  (Pusat),  sifat kelembagaannya  di  tingkat  kabupaten/kota  menjadi  permanen,  bukan  lagi  ad  hoc, dengan jumlah anggota sesuai UU Pemilu. 15
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kewenagan memutus sengketa pemilu diberikan  kepada  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  dan  juga  Bawaslu  Kabupaten/Kota secara  seimbang  sesuai  denga  eskalasi  sengketa  di  wilayah  hukumnya  dan permohonan yang diajukan pemohon.
Putusan  Bawaslu  mengenai  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  merupakan putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  kecuali  putusan  terhadap  sengketa  proses pemilu yang berkaitan dengan:
a.  Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
b.  Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
c.    Penetapan Pasangan Calon.
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  sebagaimana  dimaksud  diatas 14 Abdullah,    dkk.  (2019). Laporan  Kinerja  2019:  Menegakkan  Keadilan  Pemilu  Memaksimalkan Pencegahan,  Menguatkan  Pengawasan. Bawaslu.
15 Perdana,  M.  T.,  Alfaris,  M.,  &  Iftitah,  A.  (2020).  Kewenangan  Bawaslu  Dalam  Pilkada  2020 Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-XVII/2019.  Jurnal  Supremasi:  Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 10(1), 1 – 11.
(huruf a, b, dan c) yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN. 16

## 2. Melelaui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Upaya  hukum  penyelesaian  sengkleta  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara merupakan  suatu  upaya hukum  yang  dijelaskan  secara  luas  dalam  Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 470. 17 Sebagaimana diatur dalam Pasal 470 UU Pemilu ini, bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui PTUN  meliputi  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  tata  usaha  negara  Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU,  keputusan  KPU Provinsi,  dan  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota. 18 Bunyi  UU  pemilu  tersebut menjelaskan:
1 Sengketa  proses  Pemilu  melalui  pengadilan  tata  usaha  negara  meliputi  sengketa  yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,  DPRD  kabupaten/kota,  atau  partai  politik  calon  Peserta  Pemilu,  atau  bakal Pasangan  Calon dengan KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  sebagai akibat dikeluarkannya  keputusan  KPU,  keputusan  KPU  Provinsi,  dan  keputusan  KPU Kabupaten/Kota.
2 Sengketa proses  Pemilu  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  sengketa yang timbul antara:
a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya  Keputusan  KPU  tentang  Penetapan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
b. KPU dan  Pasangan  Calon yang  tidak  lolos  verifikasi  sebagai  akibat  dikeluarkannya Keputusan  KPU  tentang  Penetapan  Pasangan Calon  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
c. KPU,  KPU  Provinsi,  dan KPU  Kabupaten/Kota  dengan  calon  anggota DPR, DPD, DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  yang  dicoret  dari  daftar  calon  tetap sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  KPU  tentang  Penetapan  Daftar  Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.
Adapun  tata  cara  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  melalui  PTUN  lebih lanjut diatur Pasal 471 UU Pemilu. Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN  dilakukan  setelah  upaya  administrasi  di  Bawaslu  telah  digunakan  (Pasal  471 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2017). 19
Pada paragraf  2  Pasal 471  UU  tersebut  menjelaskan  Tata Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
16 (Pasal 469 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)
17 Harsono,  J.  (2019).  Perubahan  Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Terhadap Pelanggaran  Pemilihan  Umum  Legislatif  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum.  Jurnal Panji  Keadilan : Jurnal  Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2(1). https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.267
18 (Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)
19 Jamil,  J.  (2020).  Evaluasi  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  Dalam  Perspektif Konstruksi Hukumnya. Perspektif,  25(1). https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744
1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal  470  ke  pengadilan  tata  usaha  negara,  dilakukan  setelah  upaya  administratif  di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
2. Pengajuan gugatan  atas  sengketa  tata  usaha  negara  Pemilu  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
3. Dalam  hal  pengajuan  gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  kurang  lengkap, penggugat  dapat  memperbaiki  dan  melengkapi  gugatan  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
4. Apabila  dalam  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  penggugat  belum menyempurnakan  gugatan,  hakim  memberikan  putusan  bahwa  gugatan  tidak  dapat diterima.
5. Terhadap  putusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  tidak  dapat  dilakukan  upaya hukum.
6. Pengadilan  tata  usaha  negara memeriksa  dan  memutus gugatan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  paling  lama  21  (dua  puluh  satu)  hari  kerja  sejak  gugatan  dinyatakan lengkap.
7. Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
8. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja. Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:
a.  KPU  dan  Partai  Politik  calon  Peserta  Pemilu  yang  tidak  lolos  verifikasi  sebagai akibat  dikeluarkannya  Keputusan  KPU  tentang  Penetapan  Partai  Politik  Peserta Pemilu;
b.  KPU  dan  Pasangan  Calon  yang  tidak  lolos  verifikasi  sebagai  akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon; dan
c.  KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD  provinsi,  dan DPRD  kabupaten/kota  yang  dicoret  dari  daftar calon  tetap sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  KPU  tentang  penetapan  daftar  calon tetap. 20

## 3 Melelaui Mahkamah Konstitusi (MK)
Sebelumnya telah diuraikan tentang penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Kedudukan  Kedua  lembaga  tersebut  sama-sama sebagai  pemutus  sengketa  pemilu,  hanya  berbeda  kewenangan  dalam  menangani sengketa tersebut. Bawaslu dan PTUN menyelesaikan sengketa proses sedangkan MK mempunyai  kewenangan  secara  khusus  memutus  sengketa  hasil  pemilu. 21 Putusan sengketa  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  maupun  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan sengketa proses adalah final dan tidak dapat  diajukan  ke  MK  meskipun  MK  merupakan  upaya  hukum  terakhir  yang  dapat ditempu oleh para pihak dalam beberapa sengketa lainnya.
Kompetentsi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Terkait dengan  kewenangan  MK  ini  lebih  lanjut  diatur  dalam  UU  Nomor  24  Tahun  2003 tentang  Mahkamah Konstitusi  pasal 10 ayat  (1)  huruf  d.  Selain  itu juga  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
20 (Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)
21 Tuloli,  S.  A.  R.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Mekanisme  Penyelesaian  Perselisihan  Hasil  Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi. Lex Administratum, 7.
Pasal  272  ayat  (1)  menentukan  bahwa  :dalam  hal  terjadi  perselisihan  penetapan perolehan  suara  hasil  pemilu  secara  nasional,  peserta  pemilu  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan  penetapan  hasil  penghitungan  perolehan  suara  oleh  KPU kepada MK.
Mekanisme  penanganan  PHPU  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  16  Tahun 2009  tentang  pedoman  beracara  dalam  perselisihan  hasil  pemilihan umum angota DPR, DPD dan DPRD. Penyelesaian sengketa hasil pemilu melelui MK juga dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 474, bunyi pasal tersebut menjelaskan:
1. Dalam  hal  terjadi  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil  Pemilu  anggota  DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Peserta  Pemilu  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  mengajukan  permohonan  kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
3. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  wajib  menindaklanjuti  putusan Mahkamah Konstitusi. 22
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD  1945  dan  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  (UU  MK)  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011).
Kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (Perpu  1/2013)  dan  kemudian ditetapkan  oleh  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi Menjadi  Undang-Undang  mengatur  mengenai  kewenangan  MK,  yakni  berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a.  Menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.  Memutus pembubaran partai politik; dan
d.  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Putusan  MK  bersifat  final,  yakni  putusan  MK  langsung  memperoleh  kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula
22 (Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)
kekuatan  hukum  mengikat (final and  binding) (Pasal  10 ayat  (1) UU Nomor 8  Tahun 2011).
Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa MK hanya berwenang memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilu.  Kewenangan  Bawaslu  dan  PTUN  dalam Sengketa Proses  Pemilu  Untuk  sengketa  proses  pemilu,  lembaga  yang  berwenang  untuk menerima,  memeriksa,  dan  memutus  penyelesaian  sengketa  proses  tersebut  adalah Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN). Penjelasan ini dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 95 huruf d, Pasal 467 sampai  dengan  Pasal  471  UU  Pemilu  juncto  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Jadi,  dalam  hal  sengketa  (perselisihan)  hasil  pemilu,  maka  lembaga  yang berwenang menyelesaikan adalah MK. Tetapi, untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang  berwenang  untuk  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  penyelesaian  sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.

## D. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilu
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  atau  disingkat  Bawaslu,  baik  sebagai Bawaslu  Provinsi  maupun  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  kemudian  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  dan  Mahkamaah  Konstitusi  merupakan  lembaga  yang  berwenang memutus  sengketa  pemilu. 23 Tentang  hal  ini  dijelaskan  secara  menyeluruh  oleh Ikhwan  dalam  tulisannya  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  dalam  buku  bunga  rampai “ Rekam  Jejak  Pengawasan  Pemilu  Kabupaten  Nagan  Raya,  Refleksi  Pengawasan Pemilu Tahun 2019”. Beberapa jalan yang dapat ditempu dalam prosedur penyelesaian sengketa  yang  terjadi  antarpeserta  pemilu  maupun  antara  peserta  dengan penyelenggara Pemilu yaitu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi.

## a. Prosedur Mediasi
Mediasi  merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  untuk  mencapai kesepakatan para pihak, Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif  di  luar  pengadilan  yang  sudah  lama  dikenal  dan  dipakai  dalam  berbagai kasus-kasus  seperti:  bisnis,  lingkungan  hidup,  perburuhan,  pertanahan,  perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. 24 Mediasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  “ mediation ”  atau  penengahan,  yaitu penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  penengah  atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal  dari  bahasa  Latin,  “ mediare ”  yang  berarti  berada  di  tengah.  Makna  ini menunjuk pada  peran  yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator harus  berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus
23 Ikhwan,  M.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu.  In  Rekam  Jejak  Pengawasan  Pemilu Kabupaten Nagan Raya, Refleksi Pengawasan Pemilu Tahun 2019. CV.  Acehprinters Meulaboh.
24 Sutiyoso,  B.  (2008). Hukum  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa .  Yogyakarta:  Gama Media.
ISSN: 1978-1520
mampu  menjaga  kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa  secara  adil  dan  sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan ( trust ) dari para pihak yang bersengketa. 25 Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan  yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang  bersifat netral  (non  intervensi)  dan tidak  berpihak  (imparsial)  serta  diterima  kehadirannya  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa.  Pihak  ketiga  disebut  mediator  atau  penengah,  mempunyai  tugas membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam  menyelesaikan  masalahnya,  tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam mediasi, seorang mediator  berperan  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  dengan  melakukan identifikasi  persoalan  yang  dipersengketakan,  mengembangkan  pilihan,  dan mempertimbangkan  alternatif  yang  dapat  ditawarkan  kepada  para  pihak  untuk mencapai kesepakatan. 26
Mediator  dalam  menjalankan  perannya  hanya  memiliki  kewenangan  untuk memberikan  saran  atau  menentukan  proses  mediasi  dalam  mengupayakan penyelesaian  sengketa.  Mediator tidak  memiliki  kewenangan  dan peran menentukan dalam  kaitannya  dengan  isi  persengketaan,  ia  hanya  menjaga  bagaimana  proses mediasi  dapat  berjalan,  sehingga  menghasilkan  kesepakatan  ( agreement )  dari  para pihak.
Pengertian  mediasi  secara  lebih  konkret  dapat  ditemukan  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  No.  01  Tahun  2008.  Mediasi  merupakan  salah  satu  proses penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  dan  murah,  serta  dapat  memberikan  akses yang  lebih  besar  kepada  para  pihak  menemukan  penyelesaian  yang  memuaskan  dan memenuhi  rasa  keadilan.  Pengintegrasian  mediasi  ke  dalam  proses  beracara  di pengadilan  dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  efektif  mengatasi  masalah penumpukan  perkara  di  pengadilan.  Serta  memperkuat  dan  memaksimalkan  fungsi lembaga pengadian dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (PERMA No. 1/2008).
Kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003  ternyata  ditemukan  beberapa  permasalahan  yang  bersumber  dari  Peraturan Mahkamah  Agung  tersebut,  sehingga  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  perlu direvisi  dengan  maksud  untuk  lebih  mendayagunakan  mediasi  yang  terkait  dengan proses berperkara di pengadilan.
Mediasi  merupakan  salah  satu  proses  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat dan  murah,  serta  dapat  memberikan  akses  yang  lebih  besar  kepada  para  pihak menemukan  penyelesaian  yang  memuaskan  dan  memenuhi  rasa  keadilan.  Mediasi adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator .
Sebelum  para  pihak  menandatangani  kesepakatan,  mediator  memeriksa  materi kesepakatan  perdamaian  untuk  menghindari  ada  kesepakatan  yang  bertentangan dengan  hukum atau  yang  tidak  dapat  dilaksanakan atau  yang  memuat  iktikad  tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah
25 Abbas,  S.  (2001).  Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional. Kencana.
26 Dewi,  N.  M.  T.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa  Non  Litigasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perdata. Jurnal Analisis Hukum, 5(1), 81 – 89. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223
ditentukan  untuk  memberitahukan  kesepakatan  perdamaian. 27 Para  pihak  dapat mengajukan  kesepakatan  perdamaian  kepada hakim  untuk  dikuatkan  dalam  bentuk akta  perdamaian.  Jika  para  pihak  tidak  menghendaki  kesepakatan  perdamaian dikuatkan  dalam  bentuk  akta  perdamaian,  kesepakatan  perdamaian  harus  memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai 28 .  Dalam  hal  mediasi  penyelesaian  sengketa  pemilu  dapat  dilihat  dalam  pasal  20 Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017

## b. Prosedur Adjudikasi
Selain  prosedur  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  juga  terdapat  upaya penyelesaian  lainnya  yaitu  adjudikasi,  adjudikasi  ditempuh  jika  tidak  terjadi kesepakatan  atau  mufakat  antara  para  Pihak,  maka  kemudian  dilanjutkan  dengan mekanisme adjudikasi.  Terkait  kewenangan  Bawaslu  melakukan adjudikasi  sengketa proses  pemilu  antara  KPU  dan  peserta,  juga  antara  peserta  dengan  peserta, menjadikan Bawaslu layaknya “lembaga super body” . 29
Terhadap  putusan  adjudikasi  yang  diterbitkan  oleh  Bawaslu  Provinsi  atau Bawaslu  Kabupaten/Kota  yang  tidak  memuaskan  pihak  Pemohon,  maka  Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling  lama  1  (satu) hari  kerja  setelah  putusan  Bawaslu  Provinsi  dan/atau  Bawaslu Kabupaten/Kota  dibacakan.  Bawaslu  memiliki  waktu  paling  lama 2  (dua) hari  kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi.
Diharapkan penyelesaian sengketa proses pemilu antarpeserta dilakukan melalui mekanisme  acara  cepat  dengan  cara  musyawarah  yang  apabila  kesepakatan  tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung  menerbitkan  keputusan,  selanjutnya  akan  dikembalikan  kepada  masing- masing pihak yang bersengketa, apakah para pihak merasa puas atau tidak.

## IV. Kesimpulan
Pertama pemilihan umum didefenisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu  Provinsi  maupun  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  kemudian  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  merupakan  lembaga  yang  berwenang  memutus  sengketa  proses pemilu,  akan  tetapi  penyelesaian  sengketa  hasil  hanya  dapat  dislesaikan  melelaui Mahkamaah Konstitusi. Ketiga, prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  antarpeserta  pemilu,  antara  peserta  dengan  penyelenggara pemilihan umum dengan prosedur mediasi dan adjudikasi.
27 Antari, P. E. D.  (2017). Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi KPPS Dalam Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Analisis Hukum (JAH),  3(2).
28 Sutiyoso,  B. (2008). Hukum Arbitrase Dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
29 Nugraha, M. (2020). Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu. Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 117 – 126.

## V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Jurnal
Abbas, S. (2001). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kencana.
Abdullah,  dkk. (2019). Laporan Kinerja 2019: Menegakkan Keadilan Pemilu Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan. Bawaslu.
Amal,  B. (2019).  Kewenangan  Mengadili  Oleh  Bawaslu  Atas  Sengketa  Proses  Pemilu Yang  Diatur  Dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (Studi  Atas  Putusan Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  Bawaslu  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018). Masalah-Masalah Hukum , 48 (3). https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311
Antari, P. E. D. (2017). Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi KPPS Dalam Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Analisis Hukum (JAH), 3(2).
Dewi,  N.  M.  T.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa  Non  Litigasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Perdata. Jurnal Analisis Hukum, 5(1), 81 – 89.
https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223
Harsono,  J.  (2019).  Perubahan  Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Terhadap  Pelanggaran  Pemilihan  Umum  Legislatif  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.  Jurnal  Panji  Keadilan :  Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2(1). https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.267
Ikhwan, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Pemilu. In Rekam Jejak Pengawasan Pemilu Kabupaten  Nagan  Raya,  Refleksi  Pengawasan  Pemilu  Tahun  2019.  CV. Acehprinters Meulaboh.
Jamil,  J.  (2020).  Evaluasi  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya. Perspektif, 25(1). https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744
Jumaeli,  E.  (2021).  Kewenangan  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Administrasi  Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi , 1 (1).
Liany,  L.  (2016).  Desain  Hubungan  Kelembagaan  Penyelenggara  Pemilu. Jurnal  Cita Hukum , 4 (1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198
Mardiyati, S., & Indrajaya. (2021). Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaran  Pemilihan  Umum  Menurut  Uu  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Legalita , 1 (2), 131 – 141.
Nugraha, M. (2020). Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu. Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 117 – 126.
Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-XVII/2019.  Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 10(1), 1 – 11.
Pradika,  F.  W.,  Putra,  H.  A.,  &  Noris,  A.  (2020).  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia. DIVERSI : Jurnal  Hukum , 6 (1). https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793
Sutiyoso,  B.  (2008). Hukum Arbitrase Dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa .  Yogyakarta: Gama Media.
Syamsuar, & Andini, M. R. (2020). Militansi Caleg Muda Dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Komunikasi Profesional , 4 (2), 97 – 104.
Tuloli,  S.  A.  R.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Mekanisme  Penyelesaian  Perselisihan  Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi. Lex Administratum, 7.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.
Widodo, B. E. C. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral  Justice  System. The  POLITICS:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin , 2 (1).