## TINJAUAN FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT TERHADAP PERZINAHAN DALAM PANCASILA BUDDHIS

## Oleh:
Niken Wardani 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 STABN Raden Wijaya, Universitas Gadjah Mada nikenwardani@ymail.com , septiana.dm@ugm.ac.id

## Abstrak
Perzinahan  dipandang  dari  aspek  religious  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  sila  ke-3  dari Pancasila  Buddhis  yaitu: “Aku  bertekad  untuk  melatih  diri  menghindari  perbuatan  perzinahan”. Syarat  suatu  perbuatan  disebut  sebagai  perzinahan  adalah:  1)  ada  objek  pelanggaran (perbuatannya);  2)  si  pelanggar  (pelaku);  3)  sarana  fisik  yang  siap  sebagai  kondisi  untuk pemuasan  nafsu  itu  (pasangan  dalam  melakukan  perbuatan  itu);  dan  4)  tindakan  itu)  terpenuhi atau terlaksana. Perbuatan perzinahan disebabkan oleh adanya keterikatan pada objek (lobha) dan kebodohan  batin  (moha),  dan  dipengaruhi  oleh  bentuk  pikiran  buruk  (Akusala-cetasika)  yaitu Ahirika  (tidak  malu  berbuat  jahat),  dan  Anottappa  (tidak  takut  akan  akibat  berbuat  jahat). Sehingga  akibat  dari  perbuatan  perzinaahn  adalah  memiliki  musuh,  tidak  disukai  semua  orang, adanya rasa takut, adanya kecenderungan untuk jenis kelamin perempuan atau jenis kelamin netral pada  kehidupan  berikutnya.  Dan  secara  sebagian  besar  perbuatan  perzinahan  dapat  mendorong seseorang terlahir di alam setan (Peta) dan raksana (Asurakaya) apabila dengan kekuatan Lobha yang  memimpin,  dan  terlahir  di  alam  binatang  (Tiracchanayoni)  dengan  kekuatan  Moha  yang mendominasi.  Capaian  filsafat  moral  Immanuel  Kant,  bahwa  perbuatan  perzinahan  adalah perbuatan  yang  tidak  bermoral  karena  perbuatan  itu  tidak  membuat  manusia  menjadi  baik  tetapi sebaliknya  membuat  hidup  manusia  menjadi  tidak  baik.  Sehingga  hal  itu  harus  diperangi  dengan menjalankan  aturan  moralitas  yang  apriori  atau  wajib  dilaksankan  supaya  kehidupan  manusia menjadi baik. Pelaksanaan sila yang didasari oleh kehendak yang kuat yaitu tekad untuk kebaikan diri  manusia  itu  sendiri  (an  sich).  Sila  dilaksanakan  sebagai  kewajiban  dengan  tanpa  syarat  dan tanpa  pamrih,  murni  dan  a  priori,  murni  untuk  kewajiban  itu.  Dan  hal  ini  sebagai  bentuk penyelarasan  manusia  dengan  Allah,  dengan  melaksanakan  moralitas  yang  dilandasi  oleh  tekad yang tanpa syarat sebagai sebuah kewajiban hidup.
Kata kunci: Filsafat Moral Immanuel Kant, Perzinahan, Pancasila Buddhis

## Abstract
Adultery  is  seen  from  a  religious  aspect  as  an  act  that  violates  the  3rd  principle  of  the  Buddhist Pancasila, namely: "I am determined to  train  myself to  avoid  the act  of  adultery". The conditions for  an  act  to  be  referred  to  as  adultery  are:  1)  there  is  an  object  of  violation  (the  act);  2)  the offender (the perpetrator); 3) the physical means ready as a condition for the indulgence of the lust (partner in doing the action); and 4) the action) is fulfilled or accomplished. Adultery is caused by attachments  to  objects  (lobha)  and  delusion  (moha),  and  is  influenced  by  bad  thoughts  (Akusala- cetasika)  namely  Ahirika  (not  ashamed  of  doing  evil),  and  Anottappa  (not  afraid  of  the consequences  of  doing  evil).  So  that  the  result  of  adultery  is  having  enemies,  being  disliked  by everyone, fear, a tendency to be female or gender neutral in the next life. And for the most part, acts
of  adultery  can  encourage  a  person  to  be  reborn  in  the  demon  realm  (Peta)  and  raksana (Asurakaya)  when  with  the  power  of  Lobha  who  leads,  and  reborn  in  the  animal  realm (Tiracchanayoni)  with  the  dominating  Moha  power.  The  achievement  of  Immanuel  Kant's  moral philosophy, that the act  of  adultery is an immoral  act  because it does not  make humans good but instead makes human life bad. So that it must be fought by carrying out a priori or obligatory rules of morality so that human life becomes good. The implementation of precepts which is based on a strong will, namely the determination for the good of the human being  himself (an sich). Precepts are  performed  as  an  obligation  unconditionally  and  without  strings  attached,  pure  and  a  priori, purely for that obligation. And this is a form of conformity between humans and God, by carrying out morality which is based on unconditional determination as an obligation of life.

## Keywords: Immanuel Kant's Moral Philosophy, Adultery, Buddhist Pancasila

## PENDAHULUAN
Perzinaan  adalah  hubungan  seksual yang  tidak  sah  yang  dilakukan  oleh  laki-laki dan  perempuan  di  luar  ikatan  perkawinan. Berdasarkan  kepatutan  di  dalam  masyarakat perbuatan  perzinaan  merupakan  suatu  hal yang  dilarang  karena  dapat  menimbulkan keresahan  di  dalam  masyarakat.  Perzinahan menurut pandangan norma adat pada sebagian besar masyarakat di wilayah Indonesia adalah suatu  hal  yang  dilarang.  Dari  sudut  pandang ajaran  agama-agama  yang  ada  di  Indonesia juga memandang perbuatan perzinahan merupakan  perbuatan  yang  dilarang.  Dalam pandangan agama Islam seperti yang terdapat di  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hilman,  (2014:  5),  menyatakan  bahwa larangan zina antara lain terdapat  dalam surat Al-Isra ayat  32 sebagai  berikut:  Artinya:  Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang  keji.  Dan  suatu  yang  buruk.  (Q.S.  Al- Isra’:32).
Dalam  hukum  pidana  Hindu  seperti tertuang  dalam  MDS  VIII.  367  dan  372, Manawa Dharmasastra VIII.359, Menyatakan “Seorang  bukan  Brahmana  diancam  dengan hukuman  mati  karena  perbuatan  berzina, karena  istri  dari  keempat  warna  itu  harus dijaga  benar-benar”  (Pudja  dan  Sudharta. 2002).  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  di dalam  agama  Hindu  juga  melarang  para umatnya  untuk  tidak  melakukan  perbiatan perzinaan  karena  sanksi  atau  hukumannya sangat  berat.  Selanjutnya  dalam  pandangan Buddhism  tindakan  perzinaan  merupakan pelanggaran terhadap Pancasila Buddhis yaitu sila ke-3 yang berbunyi: “Kãmesu micchãcãrã veramanî sikkhãpadaṁ
samãdiyãmi” yang  artinya  bahwa  Aku bertekad  untuk  melatih  diri  menghindari perbuatan perzinahan (Paritta Suci, 2017:18).
Perbuatan perzinahan dari sudut pandang  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia  yaitu  KUHP,  diatur  dapam  pasal Pasal  284  KUHP.  Dalam  pasal  tersebut menjelaskan bahwa perbuatan perzinaan dapat dikenai  sanksi  apabila  pelaku  perzinahan dilakukan oleh orang-orang  –  yang salah satu atau  kedua-duanya  –  terikat  tali  perkawinan, sehingga apabila ada laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat tali perkawinan  melakukan  perzinahan,  maka tidak  dapat  dikenai  sanksi  atau  tidak  dapat dipidana  dengan  kata  lain  perbuatan  tersebut bukan  delik  perzinahan.  Adapun  sanksi  yang dapat  dijatuhkan  maksimal  hanya  9  sembilan bulan pidana penjara (Ismayawati, 2016: 91).
Beberapa  waktu  yang  lalu  masyarakat dihebohkan  dengan  sebuah  pernyataan  pada sebuah  disertasi seorang  mahasiswa  Program Doktor  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta (Abdul  Aziz),  dengan  judul Konsep  Milk  al-
Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan  Hubungan  Seksual  Nonmarital, yang  mana  inti  dari  disertasi  tersebut  adalah pengabsahan hubungan intim di luar pernikahan  dengan  syarat  tertentu.  Abdul Aziz  ’’mengamini’’  konsep  pemikir  liberal asal  Syria  Muhammad  Syahrur  bahwa hubungan seksual nonmarital bukanlah merupakan  perbuatan  zina.  Seturut  Syahrur, hubungan  seksual  di  luar  nikah  baru dikatakan  sebagai  perbuatan  zina  jika  hal itu dilakukan  secara  terbuka  atau  ekshibisi. Sehingga  apabila  dilakukan  di  tempat tertutup,  perbuatan  itu  tidak  bisa  dikatakan sebagai  perbuatan  zina  dan  dianggap  tidak
melanggar  syariat  Islam  (Huriyah,  Jawa  Pos pada Selasa, 3 September 2019).
Pernyataan tersebut menuai kontroversi  dalam  masyarakat,  masyarakat dengan sangat cepat merespons dan menggugat statement tersebut karena dianggap  bertentangan  dengan  norma  adat yang  ada  di  dalam  masyarakat  Indonesia maupun  norma  agama  manapun.  Dampak secara  luas  dari  pernyataan  dalam  disertasi tersebut  adalah  munculnya  perilaku  daripada generasi  muda  yang  secara  mentah  menelaah pernyataan tersebut, selain itu keresahan bagi pihak-pihak  yang  memiliki  pendapat  yang tidak  sependapat  dengan  petnyataan  tersebut. Kekawatiran secara lebih luas adalah terjadinya  perubahan  persepsi  dan  perilaku para  generasi  muda  yang  secara  umum  atau biasanya  sikap  para  generasi  muda  saat  ini adalah  mudah  menerima  suatu  pernyataan dengan begitu saja dan tidak ditelaah terlebih dahulu. Hal tersebut menurut peneliti merupahan  suatu  hal  yang  membahayakan jika para generasi muda menganggap pernyataan  tersebut  dengan  serta  merta  dan mengiyakannya.  Hal  ini  akan  berdampak merosotnya  moralitas  generasi  muda,  dan secara  lebih  luas  terkait  dengan  martabat manusia  pada  umumnya.  Sehingga  penelitian ini  dianggap  sangat  perlu  untuk  menelaah lebih  lanjut  mengenai  perzinahan  dari  sudut pandanga  Buddhism  dan  filsafat  moral Immanuel Kant.
Manusia,  menurut  Immanuel  Kant, adalah  makhluk  yang  bermartabat.  Dasar martabat  manusia  terletak  dalam  kenyataan bahwa  manusia  adalah  persona  dan  otonom. Sebagai  persona,  manusia  manusia  mampu menentukan dirinya. Penentuan diri ini terjadi karena  manusia  memiliki  akal  budi.  Dengan akal  budinya,  manusia  mampu  menciptakan hukum  moral  yang bukan hanya berlaku bagi dirinya  tetapi  juga  bagi  segenap  makhluk rasional.  Dengan  demikian,  manusia  adalah makhluk  yang  otonom.  Persona  dan  otonomi dalam  diri  manusia  menjadi  dasar  martabat manusia. (Sales, 2014:83).
Beberapa  usaha  dilakukan  untuk mempertahankan  martabat  manusia  dalam segala  bidang,  baik  melalui  pendidikan, penegakan  hukum  formal  maupun  non formal. Semua itu dilakukan untuk
melindungi  bahwa  martabat  manusia  adalah sangat  penting  untuk  tetap  menjadi  baik dipertahankan  untuk  kebaikan  masyarakat. Peneliti bermaksud untuk memberikan analisa tentang perbuatan perzinahan menurut pandangan  Buddhism.  Sedangkan  pisau analisanya adalah menggunakan filsafat moral Immanuel Kant.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen kunci, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  dari  pada  generalisasi (Sugiyono, 2018:1).
Jenis penelitian atau pendekatan penelitian  merupakan  Studi  Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan  informasi  dan  data  dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah  sejarah,  dsb  (Mardalis:1999). Studi  kepustakaan  juga  dapat  mempelajari beberbagai buku referensi serta hasil penelitian  sebelumnya  yang  sejenis  yang berguna  untuk  mendapatkan  landasan  teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono:2006).
Studi pustaka dilakukan dengan pengkajian  mengenai  konsep  dan  teori  yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan  dalam  berbagai  jurnal  ilmiah. Kajian  pustaka  berfungsi  untuk  membangun konsep  atau  teori  yang  menjadi  dasar  studi dalam penelitian (Sujarweni, 2014:57).
Penelitian  berusaha  mengurai  tentang perzinahan dalam Pancasila Buddhis menurut perspektif  filsafat  moral  Immanual  Kant. Penggunaan  teori  filsafat  Immanuel  Kant secara operasional digunakan untuk menemukan  jawaban  atas  pertanyaan  tentang perzinahan.  Kemudian  penelitian  ini  juga akan  berusaha  melakukan  analisa  terkait dengan perzinahan menurut Buddhism.
Sumber  data  dalam  penelitian  pustaka ini terdapat dua jenis literatur yang digunakan,  yaitu,  primer  dan  sekunder. Literatur  primer  terdiri  dari  karya  Imanuek Kant tentang filsafat moral. Selain itu peneliti juga  menggunakan  kitab-kitab  dalam  agama Buddha  yang  berkaitan  dengan  perzinahan, penyebab  suatu  perbuatan  perzinahan,  peran serta  pikiran  dan  akibat  dari  perbuatan perzinahan.  Sedangkan  sumber  data  sekunder terdiri  dari  karya-karya  penelitian  terdahulu terkait  dengan  perzinahan,  dan  buku-buku, jurnal,  dan  berita-berita  dari  media  massa yang mendukung kelengkapan data primer.

## PEMBAHASAN

## Perzinahan Dalam Pandangan Buddhism
Dalam Buddhism, asyarakat dibedakan  menjadi  dua  jenis  yaitu garavasa dan pabbajita.  Garavasa adalah  umat  laki- laki atau perempuan yang menjalani kehidupan berumah tangga. Sedangkan pabbajita adalah  laki-laki  atau  perempuan yang  menjalani  kehidupan  terlepas  dari kehidupan  duniawi  yang  disebut  dengan bhikkhu,  bhikkhuni,  samanera  dan  samaneri. Dalam  tatanan  tereraturan  hidup  di  dalam masyarakat  kedua  jenis  masyarakat  ini masing-masing menjalankan sila atau peraturan  yang  berbeda.  Para pabbajita menjalankan Patimokkha-sila yang  berisi sebanyak  227  butir  peraturan  yang  harus dijalankan.  Sedangkan  para garavasa atau masyarakat perumah tangga menjalankan lima sila  yang  disebut  dengan  Pancasila  Buddhis. Masyarakat  menjalankan  lima  sila  ini  dengan tujuan  untuk  menciptakan  kereraturan  dan ketertiban di dalam kehidupannya.Adapun ke- lima sila tersebut adalah sebagai berikut:
1. Panatipata veramani sikkhãpadaṁ samãdiyãmi;
2. Adinnadana veramani sikkhãpadaṁ samãdiyãmi;
3. Kãmesu micchãcãrã
veramanî sikkhãpadaṁ samãdiyãmi; 4. Musavada veramani sikkhãpadaṁ samãdiyãmi;
5. Suramerayamajjapamadatthana  veramani sikkhãpadaṁ  samãdiyãmi. ((Dighanikaya III. 235))
Artinya:
1. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan pembunuhan;
2. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan pencurian;
3. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan perzinahan;
4. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan pendustaan;
5. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari  perbuatan  minuman  keras dan barang-barang yang memabukkan.(Dighanikaya III. 235) Perzinahan dalam Buddhism
merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar sila  ke-3  Pancasila  Buddhis  yang  berbunyi: “ Kãmesu  micchãcãrã  veramanî  sikkhãpadaṁ samãdiyãmi” yang  artinya  “Aku  bertekad untuk  melatih  diri  menghindari  perbuatan perzinahan”.  Perbuatan  perzinahan  dijelaskan di  dalam  Kitab  Anguttara  Nikaya  II  (A.  IV, 53),  bahwa  seorang  suami  atau  istri  yang digambarkan  sebagai  raksasa  dan  raksasi dengan karakteristik salah satunya melakukan perilaku seksual yang tidak benar.
Dalam Kitab Anguttara Nikaya III, (A. III:  25),  menjelaskan  tentang  moralitas  bagi umat  awam  atau  umat  perumah  tangga. dikatakan  bahwa  perilaku  apa  saja  yang hendaknya  dilaksanakan  oleh  umat  awam sebagai  landasan  moralitas  dalam  kehidupan bermasyarakat, sebagai berikut:
“……jika pengikut awam tidak menghancurkan  kehidupan,  tidak  mengambil apa  yang  tidak  diberikan,  tidak  melakukan perbuatan asusila, tidak berbicara tidak benar, tidak  minum  anggur,  minuman  keras  dan semua yang bersifat meracuni yang menjadikan  landasan  kelalaian,  pengikut awan  itu  menunjukan  moralitas”  (A.  VIII: 25).
kutipan  tersebut,  bahwa  seorang  umat harus  menjalankan  lima  sikap  yaitu:  1)  tidak membunuh;  2)  tidak  mencuri;  3)  tidak melakukan  perzinahan;  4)  tidak  berbohong; dan 5) tidak mabuk-mabukan yang menyebabkan  kelalaian.  Kelima  hal  tersebut merupakan  peraturan  (sila)  yang  wajib  untuk dilaksananan  oleh  umat  awam.  Apabila kelima  hal  tersebut  dilaksanakan  maka dikatakan  bahwa  umat  tersebut  memiliki moralitas yang baik.
Berkaitan dengan perbuatan perzinaan, yang  merupakan  peraturan (sila) ke-tiga  dari peraturan  tersebut.  Dijelaskan  di  dalam  kitab Anguttara Nikaya II (A. IV: 53) tentang jenis pernikahan, sebagai berikut:
“Perumah tangga, ada empat jenis pernikahan. Apakah  yang  empat  itu?  Raksasa  hidup bersama  dengan  raksasi,  raksasa  hidup bersama  dengan  dewi,  dewa  hidup  bersama dengan  raksasi.  dewa  hidup  bersama  dengan dewi”(A. IV: 53).
Selanjutnya  dijelaskan,  bahwa  dewa dan  dewi  merupakan  perumpanaan  jenis suami  dan  istri  yang  memiliki  karakter  yang menjauhkan  diri  dari  pembunuhan  makhluk lain,  mengambil  apa  yang  tidak  diberikan, melakukan perilaku seksual yang tidak benar, berbicara bohong, dan bermanja-manja dalam minuman keras. Dia luhur, berwatak baik, dia diam  di  rumah  dengan  hati  yang  bebas  dari noda kekikiran. dan tidak melecehkan Pertapa dan Brahmana.
Sedangkan raksasa dan raksasi merupakan  sebuah  perumpamaan  jenis  suami dan  istri  yang  memiliki  karakter  suka membunuh  makhluk  lain,  mengambil  apa yang  tidak  diberikan,  melakukan  perilaku seksual  yang  tidak  benar,  berbicara  bohong, dan  bermanja-manja  dalam  minuman  keras. Tidak  bermoral,  berwatak  buruk  berdiam  di rumah  dengan  hati  yang  terobsesi  noda kekikiran, melecehkan Pertapa dan Brahmana. Karakter  raksasa  dan  raksasi  tersebut  salah satunya  dalamnya  adalah  melakukan  perilaku seksual yang tidak benar.
Adapun  perilaku  seksual  yang  tidak benar dijelaskan di dalam Kitab Khuddakapatha  I,  Bab  II  tentang  Sepuluh Peraturan  Latihan (Dasasikkhãpadaṁ), syair ke  -  29,  32,  35,  44,  54.  Kutipan  dari  Kitab Suci  Khuddakapatha  I,  Bab  II  tersebut, perbuatan  perzinahan  disebut  dengan  istilah “apa yang bukan kehidupan suci (ketidakmurnian)”.  Perbuatan  perzinahan dilakukan dengan kemauan pelaku sendiri dan bukan  atas  dasar  perintah  dari  pihak  lain. Terdapat  empat  syarat  suatu  perbuatan dikatakan  sebagai  perbuatan  perzinaan  yaitu: 1)  ada  objek  pelanggaran  (perbuatannya);  2) si  pelanggar  (pelaku);  3)  sarana  fisik  yang siap sebagai kondisi untuk pemuasan nafsu itu (pasangan  dalam  melakukan  perbuatan  itu);
dan 4) tindakan itu) terpenuhi atau terlaksana. Dengan  kutipan  dan  penjelasan  sebagai berikut:
Syair  29:  “Dalam  hal  yang  bermula  dengan dengan apa yang bukan kehidupan suci (ketidakmurnian), hanya dengan  tangan  sendiri  sebagai sarana  saya  yang  mungkin  (bukan lewat perintah dan lian-lainnya)”.
Syair  ke-29  tersebut  menjelaskan, disebut  sebagai  perbuatan  perzinaan  yang dalam hal ini disebut dengan istilah “apa yang bukan  kehidupan  suci  atau  ketidakmurnian” jika dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan bukan  atas  perintah  pihak  lain.  Selanjutnya perbuatan  perzinaan  dilakukan  dengan  atau melalui sarana tubuh atau badan nya sendiri. Syair  32:  “Dalam  hal  apa  yang  bukan kehidupan  suci  (ketidakmurnian) ada  empat  faktor,  yaitu:  ada  objek pelanggaran,  kesadaran  pemuasan nafsu  terbentuk,  (si  pelanggar) memiliki  sarana  fisik  yang  siap sebagai  kondisi  untuk  pemuasan nafsu itu, (tindakan itu) terpenuhi”.
Syair ke-32 menjelaskan, bahwa suatu perbuatan  dikatakan  sebagai  perzinahan  jika memenuhi  empat  syarat  sebagai  berikut:  1) ada  objek  pelanggaran  (perbuatannya);  2)  si pelanggar  (pelaku);  3)  sarana  fisik  yang  siap sebagai  kondisi  untuk  pemuasan  nafsu  itu (pasangan  dalam  melakukan  perbuatan  itu); dan 4) tindakan itu) terpenuhi atau terlaksana. Dapat  dijelaskan,  jika  ada  suatu  perbuatan yang  dilakukan  dengan  kemauan  sendiri  dan dengan  menggunakan  sarana  badan  atau tubuh  nya sendiri, kamudian ada pelaku yang melakukan  perbuatan  itu,  ada  sarana  fisik sebagai  pemuas  nafsu  atau  pasangan  yang dipergunakan  sebagai  pemuas  nafsu,  dan  ada tindakan  atau  perbuatan  itu  terlaksana.  Maka suatu  perbuatan  itu  dapat  dikatakan  sebagai perzinahan.  Dengan  kata  lain  apabila  salah satu  dari  ke-empat  syarat  tersebut  tidak terpenuhi  maka  suatu  perbuatan  tidak  bisa dikatakan sebagai perzinahan.
Kemudian  tentang  sarana  fisik  atau pasangan yang dapat  memuaskan nafsu disini dijelaskan di dalam Sigalaka Sutta (D.III: 31), bahwa  yang  dimaksudkan  adalah  orang  yang selain  suami  atau  istrinya  sendiri.  Dalam  hal
ini  suami  atau  istri  yang  terikat  secara  sah dalam  ikatan  pernikahan.  Selain  itu  orang yang  tidak  atau  belum  memiliki  pasangan (tidak/belum  menikah)  yang  melakukan hubungan suami-istri dengan orang lain (laki- laki atau perempuan).
Syair  35:  “Sehubungan  dengan  asalnya: semua, apa yang bukan kehidupan suci (ketidakmurnian) hanya memiliki  asal  mula  tunggal,  yaitu lewat tubuh-bersama-kesadaran”. Syair 35 menjelaskan bahwa asal mula tunggal  suatu  perbuatan  perzinahan  yaitu lewat  tubuh-bersama-kesadaran.  Perbuatan Perzinahan  dilakukan  melalui  tubuh  bersama dengan  adanya  peran  serta  dari  kesadaran (pikiran). Kitab Dhammapada Bab I (Yamaka-vagga), ayat  1  dan  2  tentang peranan  pikiran  dalam  hidup  manusia. Perbuatan  perzinahan  berasal  dari  adanya pikiran  yang  buruk  tentang  hal-hal  yang berhubungan dengan perilaku sex menyimpang.  Artinya  adanya  perbuatan perzinahan  karena  ada  pikiran  negatif  yang mengawalinya,  apabila  pikiran  negatif  tidak ada maka tidak aka nada perbuatan perzinahan yang terjadi.
Mengapa  pikiran  negatif  tentang perilaku  sex  menyimpang  bisa  muncul, karena  pikiran  menangkap  objek  melalui indera-indera  yang  ada.  Objek-objek  tersebut dapat  berupa  bau-bauan,  pemandangan  atau bentuk  sesuatu  yang  dapat  dilihat  oleh  mata, suara-suara  yang  dapat  didengar  oleh telinga, maupun sentuhan-sentuhan yang dapat dirasakan  oleh  kulit.  Objek-objek  tersebut tentunya  adalah  objek  yang  berkaitan  atau objek  yang  dapat  menimbulkan  perilaku  sex menyimpang. Objek-objek tersebut di tangkap oleh  indera-indera  kemudian  sampaikan kepada  pikiran  (kesadaran)  melalui  proses berpikir.  Pikiran  menerima  dan  memeriksa objek  yang  diterima  tersebut,  dan  disinilah letak  kesimpulan  atau  keputusan  akan dihasilkan,  karena  pada  tahapan  ini  terdapat bentuk-bentuk  pikiran  yang  buruk (Akusala- cetasika) yang berperan dan akan mempengaruhi  keputusan  yang  dihasilkan. Bentuk-bentuk  pikiran  yang  mempengaruhi pikiran  dalam  mengambil  keputusan  untuk melakukan  perbuatan  perzinahan  antara  lain adalah:  1) Moha atau  kebodohan/kegelapan
bantin;  2) Ahirika atau  tidak  malu  berbuat jahat;  3) Anottappa atau  tidak  takut  akan akibat  perbuatan  jahat;  dan  4) Lobha atau keserakahan dan kemelekatan.
Selanjutnya  mengapa  pikiran  dapat melahirkan  perbuatan  perbuatan  yang  buruk atau dalam hal ini adalah perzinahan. Menurut Kaharuddin  (2015:  7),  tentang  karakteristik alami  dari  pikiran,  maka  karakteristik  dari pikiran yang ke-3 yaitu (thitassa-annathattan- pannayati), yang artinya bahwa pikiran sellau berubah-ubah,  dari  baik  menjadi  buruk  pada detik  berikutnya  menjadi  baik  lagi  buruk  lagi dan  sebagainya.  Selain  itu  dengan  adanya hukum Tilakkhana (tiga  corak  umum), Anicca, Dukkha, Anatta, pikiran dari detik ke detik  berikutnya  adalah  tidak  tetap  yang artinya  setelah  pikiran  menerima  objek  maka objek  tersebut  akan  mengalami  muncul  lagi hilang  dan  muncul  lagi,  sehingga  karena  hal ini  akan  menimbulkan  kesedihan  karena ketidak  mampuan  untuk  merespon  atau menuruti  kemauan  atau  keinginan  untuk menuruti  keinginan  nafsu  indera  atas  objek yang diterima tersebut.
Syair  44:  “Buah-buah  dari  tidak  melakukan apa  yang  bukan  kehidupan  suci (ketidakmurnian)  adalah  hal-hal seperti misalnya bebas dari musuh,
disayangi semua orang, memperoleh  makanan,  minuman, pakaian,  tempat  tinggal,  dsb.
Bebas  dari  rasa  takut,  tidak  ada kecenderungan untuk jenis kelamin  perempuan  atau  jenis kelamin netral, bebas dari kemarahan, tidak dipandang rendah,  lengkap  indrianya,  dan sebagainya”.
Syair  44,  tentang  akar  perbuatan perzinahan  yang  dilakukan  oleh  tubuh bersama  dengan  kesadaran  (pikiran)  tersebut adalah  karena  adanya  keserakahan  dan kebodohan  batin.  Kitab  Dighanikaya  (III: 275), menjelaskan tentang tiga akar perbuatan buruk (Akusala-mula  3), dari  ke-tiga  akar perbuatan  buruk  tersbut,  maka  akar  yang mempelopori  perbuatan  perzinahan  adalah akar yang ke-1 dan akar ke-3 yaitu Lobha dan Moha. Lobha: secara  etika  berarti  ketamakan atau  keserakahan.  Keserakahan  disini  dapat diartikan  tidak  puas  dengan  apa  yang
dimilikinya.  Dalam  hal  ini  tidak  puas  dengan istri  atau  suami  yang  dimilikinya,  atau  tidak puas  dengan  sikap  istri  atau  suaminya,  tidak puas  dengan  penghasilan  atau  jabatan  istri atau  suaminya.  Kondisi  ini  dapat  menjadi pendorong suatu perbutan perzinahan.
Secara psikologis lobha adalah terikatnya  pikiran  oleh  objek-objek,  disebut Tanhã atau  keinginan,  disebut Kãma atau nafsu  indera,  disebut  juga Rãga atau  hawa nafsu.  Dapat  dijelaskan  bahwa  ketika  pikiran menerima  objek  melalui  indera-indera  maka oleh  karena  adanya  keterikatan/melekat  pada objek  tersebut  (misalnya  objeknya  adalah wanita/laki-laki  yang  cantik/menarik)  maka munculkan  keinginan  untuk  memilikinya. Dengan  disertai  oleh  bentuk-bentuk  pikiran yang  buruk (Akusala-cetasika), imajinasi- imajinasi  yang  menyimpang  tentang  objek tersebut  dan  muncullah  hawa  nafsu  sex  yang menyimpang.  Kemelekatan  pada  objek  inilah dapat mendorong suatu perbuatan perzinahan.
Akar  perbuatan  buruk  ke-3  yaitu Moha yang  berarti  kebodohan  batin  atau kurang  mengerti,  juga  disebut Avijjã (tidak tahu),  atau Ańńana (tidak  berpengetahuan) atai Adassana (tidak Nampak/tidak mengerti). Dapat  dijelaskan  bahwa  kebodohan  atau kegelapan batin yang menyebankan seseorang tidak  mampu  untuk  melihat  ajaran  kebenaran dengan baik. Seseorang tidak mampu menelaah  ajaran  bahwa  perbuatan  perzinahan itu  tidak  baik,  bahwa  perbuatan  tersebut melanggar sila, bahwa  perbuatan  tersebut akan  membawa  akibat  yang  buruk  bagi keluarga  maupun  bagi  kehidupan  di  masa datang.  Kebodohan  inilah  yang  mampu mendorong seseorang dapat melakukan perbuatan perzinahan.
Syair  54:  “Sehubungan  dengan  akar: sebagaimana  apa  yang  bukan kehidupan  suci  (ketidakmurnian) memiliki
keserakahan dan
kebodohan batin sebagai akarnya”.
Syair 54, tentang buah atau akibat dari melakukan perbuatan perzinahan.  Akibat dari perbuatan  perzinahan  adalah  hal-hal  seperti misalnya  memiliki  musuh,  tidak  disukai semua  orang,  adanya  rasa  takut,  adanya kecenderungan untuk jenis kelamin perempuan  atau  jenis  kelamin  netral  pada kehidupan berikutnya, diliputi oleh
kemarahan, dipandang rendah, dan sebagainya.
Jika dibicarakan secara sebagian besar maka  hasil  atau  akibat  dari  perbuatan perzinahan  dapat  mendorong  suatu  makhluk terlahir  di  alam  setan (Peta) dan  raksana (Asurakaya) dengan  kekuatan Lobha, dan terlahir  di  alam  binatang (Tiracchanayoni) dengan kekuatan Moha.
Dalam  Sigalaka  Sutta  (D.III:  31), menjelaskan  tentang  kewajiban-kewajiban sebagai  seorang  suami  dan  istri.  Bahwa seorang  suami  atau  istri  memiliki  kewajiban untuk  menghormati  pasangannya  dengan cara: tidak merendahkannya, setia kepadanya, memberikan  hal-halnya,  dan  bersikap  baik. Selanjutnya secara lebih detail  seorang suami atau  istri  harus  saling  setia,  menjaga kepercayaan  dan  tidak  diperkenankan  untuk melakukan  hubungan  selain  dengan  suami atau  istrinya  sendiri.  Dapat  di  artikan  bahwa perbuatan perzinahan adalah perbuatan seksual  yang  dilakukan  bukan  dengan pasangannya  sendiri,  apalagi  seseorang  yang tidak atau belum memiliki pasangan tentu saja hal itu sangat di larang.
Asal  muasal  perbuatan  perzinaan adalah  melalui  lewat  tubuh  bersama  dengan adanya  peran  serta  dari  kesadaran  (pikiran). Kitab  Dhammapada  Bab  I (Yamaka-vagga), ayat 1 dan 2:
Ayat 1: “Manopubbangama dhamma, manosettha manomaya manasa ce padutthena,  bhasati  va  karoti  va  tato  nam dukkhamanveti, cakkamva vahato padam”
Artinya:  Pikiran  adalah  pelopor  dari  segala sesuatu,  pikiran  adalah  pemimpin,  pikiran adalah  pembentuk.  Bila  seseorang  berbicara atau  berbuat  dengan  pikiran  jahat,  maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati  mengikuti  langkah  kaki  lembu  yang menariknya.
Ayat 2: “Manopubbhangama  dhamma, manosettha manomaya manasa ce pasannena, bhasati va karoti va. tato nam sukhamanvetti, chayava anupayini”
Artinya:  Pikiran  adalah  pelopor  dari  segala sesuatu,  pikiran  adalah  pemimpin,  pikiran adalah  pembentuk.  Bila  seseorang  berbicara atau  berbuat  dengan  pikiran  murni,  maka kebahagiaan  akan  mengikutinya  bagaikan
baying-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya.
Syair  di  atas  menjelaskan  bahwa semua perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan  maupun  perbuatan  badan  jasmani dimulai  dari  pikiran.  Maka  dijelaskan  bahwa pikiran  memegang  peranan  kunci  utama  dari terjadinya suatu perbuatan. Pikiran memegang peranan yang sangat penting dari teraplikasinya  suatu  perbuatan  baik  itu perbuatan  baik  maupun  perbuatan  buruk. Dalam  hal  perbuatan  perzinaan,  sebelum perbuatan  itu  terjadi  atau  dilaksanakan  maka didahului  oleh  adanya  pikiran  negatif  tentang perbuatan permuasan nafsu sex yang menyimpang.
Selanjutnya  mengapa  pikiran  dapat melahirkan perbuatan yang baik dan perbuatan  yang  buruk,  Kaharuddin  (2015:  7), menjelaskan  tentang  karakteristik  alami  dari pikiran  (yang  dalam  bahasa  Pali  disebut dengan “citta” atau  kesadaran).  Bahwa pikiran  memiliki  tiga  karakter  yang  alami yaitu:  1)  tertampak  dilahirkan/munculnya (uppado-pannayati); 2)  tertampak  lenyapnya (vayo-pannayati); dan  3)  selama  pikiran  itu masih  ada  maka  akan  tertampak  perbahan- perubahan atas pikiran itu (thitassa- annathattan-  pannayati). Pikiran  juga  di cengkeram  oleh  hukum  Tilakkhana  (tiga corak  umum),  yaitu: Anicca,  Dukkha, dan Anatta.  Anicca: pikiran  itu  tidak  kekal,  tidak tetap,  tidak  kuat,  tidak  dapat  bertahan  untuk selamanya. Dukkha: oleh karena pikiran tidak dapat  bertahan  selamanya,  maka  pikiran  itu selalu timbul-padam, datang-pergi dan berganti-ganti seterusnya yang akan menimbulkan kesedihan atau dukkha. Anatta: bahwa pikiran itu tanpa inti yang kekal, tidak dapat berdiam selamanya.
The  Dhammasangani  (Vol.  I:  13), menjelaskan  entang  tiga  Dhamma  atau  tiga jenis keadaan pikiran yang dapat mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  manusia sebagai  berikut:  1) Kusala-dhamma: adalah keadaan yang baik yang meliputi Kusala-citta 12,  dan  Cetasika  38; 2) Akusala-dhamma: adalah  keadaan  yang  tidak  baik/jahat,  yaitu Akusala-citta  12, dan Cetasika  27; dan  3) Abyakata  dhamma: adalah  netral,  bukan  baik dan  bukan  tidak  baik/jahat  yang  meliputi
Vipaka-citta  36,  Kiriya-citta  20,  Cetasika  28, Rupa 28, dan Nibbhana.
Cetasika adalah  faktor-faktor  batin atau bentuk-bentuk batin yang selaku bersekutu/mempengaruhi  keberadaan  atau jenis pikiran. Perbuatan perzinahan merupakan perbuatan buruk yang dipengaruhi oleh  bentuk  pikiran  yang  buruk (Akusala- cetasika). Kaharuddin (2015: 127),
menjelaskan  terdapat  4  kelompok  bentuk pikiran  yang  buruk  yaitu:  1) Mocatuka- cetasika:  Moha (kebodohan), Ahirika (tidak malu  berbuat  jahat), Anottappa (tidak  takut akan  akibat  perbuatan  jahat), Uddhacca (kegelisahan);  2) Lotika-cetasika:  Lobha
(keserakahan/kemelekatan), Ditthi (kekeliruan/kepalsuan), Mana
(kesombongan);  3) Docatuka-cetasika: Dosa (kebencian), Issa (irihati), Maccahariya (egois), Kukkucca (kawatir);  4) Thiduka- cetasika: Thina (kemalasan), Middha
(kelelahan);
5) Vicikiccha-cetasikaa: Vicikiccha (keragu-raguan). Sedangkan akar perbuatan yang dilakukan  oleh  tubuh  bersama  dengan kesadaran  (pikiran)  tersebut  adalah  karena adanya keserakahan dan kebodohan batin.
Kitab Dighanikaya III. 275,
menjelaskan  tentang  tiga  akar  perbuatan buruk (Akusala-mula 3), yaitu:
1. Lobha: secara  etika  berarti  ketamakan, tetapi secara psikologis terikatnya pikiran oleh  objek-objek.  Inilah  yang  disebut Tanhã atau keinginan, disebut Kãma atau nafsu  indera,  disebut  juga Rãga atau hawa nafsu.
2. Dosa: secara  etika  berarti  kebencian, secara  psikologi  berarti  pukulan  yang berat  dari  pikiran  terhadap  objek,  yaitu pertentangan  atau  konflik.  Mengenai  ini terdapat dua macam nama yaitu: Patigha atau  dendam  atau  tidak  senang,  dan Byãpada atau kemauan jahat.
3. Moha: berarti  kebodohan  batin  atau kurang  mengerti.  Ia  juga  disebut Avijjã (tidak tahu), atau Ańńana (tidak berpengetahuan)  atai Adassana (tidak Nampak/tidak mengerti).
Buah  dari  perbuatan  perzinaan  adalah hal-hal  seperti  misalnya  memiliki  musuh, tidak disukai  semua orang, adanya rasa takut, adanya  kecenderungan  untuk  jenis  kelamin
perempuan  atau  jenis  kelamin  netral  pada kehidupan berikutnya, diliputi oleh kemarahan, dipandang rendah, dan sebagainya.
Akibat  dari  akar  perbuatan  buruk dijelaskan  secara  sebagian  besar  sebagai berikut (Kitab Dighanikaya III: 275):
1. Yebhuyyayena  hi  satta  pettivisayam uppajjanti.
Artinya: Semua makhluk dilahirkan menjadi setan (Peta) dan  raksana (Asurakaya) dengan kekuatan Lobha.
2. Dosena  hi  candajatataya  dosasadisam nirayam uppajjanti.
Artinya: Semua makhluk dilahirkan di alam neraka (Niraya) dengan kekuatan Dosa.
3. Mohena hi niccasammulaham
tiracchanayoniyam uppajjanti. Artinya: Semua makhluk dilahirkan menjadi binatang (Tiracchanayoni) dengan
kekuatan Moha.

## Perzinahan  Dalam  Pandangan  filsafat Moral Immanuel Kant
Di  dalam  mengembangkan  etikanya, Kant  bertolak  belakang  dalam  pendekatan dengan  filsuf  sebelumnya.  Ia  menolak  pola etika sebelumnya yang berpusat pada pertanyaan  mengenai  “kebahagiaan”.  Dan etika sebelumnya berkepentingan untuk mengajak  manusia  cara  hidup  yang  harus dilalui  agar  bahagia.  Hal  tersebut  bagi  Kant bukan  persoalan  mendasar  yang  menentukan dalam  moralitas,  melainkan  pertanyaan:  “apa yang membuat manusia baik?” Pertanyaan ini kemudian  dirumuskan  dalam  inti  etikanya menjadi:  “apa  yang  baik  pada  dirinya sendiri?”(Gusmian, 2014: 60).
Filsafat  moral  atau  etika  yang  murni adalah  etika  yang  bersifat apriori. Etika  ini menyibukkan  diri  hanya  dengan  perbagai macam  perumusan  dan  pembenaran  atas berpagai  prinsip  moral  dengan  berbagai macam  istilah  seperti  “wajib”,  “kewajiban”, “baik atau buruk”, “benar” dan “salah”. Etika apriori ini disebut sebagai metafisika kesusilaan (Metaphysik  der  Sitten). Akan tetapi etika selain bersifat apriori juga bersifat empiris  atau aposteriori dan  oleh  Kant disebut  sebagai  antropologi  praktis (prktische Anthroplogie). (Tjahjadi, 1991: 46).
Kant  mengatakan  bahwa  moralitas adalah  hal  yang  menyangkut  baik  dan  buruk, tetapi bukan sembarang yang baik dan buruk, melainkan, dalam bahasa Kant, apa yang baik pada  dirinya  sendiri  tanpa  pembatasan. Sedang  kebaikan  yang  tanpa  pembatasan adalah  kehendak  baik.  Berbeda  dengan  hal itu,  adalah  bakat  rohani,  ciri  perangai  dan sifat-sifat  watak  seseorang  hanya  akan mempunyai  nilai  moral  apabila  diabdikan pada  kehendak  baik  itu;  kehendak  yang menentukan  apakah  watak  orang  dipakai dengan  baik  atau  buruk.  Syarat  kebaikan berbagai  sifat  manusia  adalah  kehendaknya yang baik (Suseno, 1997: 143).
Menurut  Kant,  tindakan  seseorang adalah  baik  secara  moral  bukan  lantaran  itu dilakukan berdasarkan kecenderungan spontan  atau  selera  pribadi,  melainkan lantaran  perbuatan  itu  dilakukan  demi  untuk mewajiban  semata-mata.  Sehingga  seseorang yang  bertindak  demi  hukum  moral  berarti bertindak  berdasarkan  kewajiban  sebagai pengejawantahandari  kehendak  baik,  dan karenanya tidakan itu baik  secara moral. Apa yang  diharuskan  secara    moral  adalah  selalu suatu  kehendak,  dan  suatu  tindakan  hanya merupakan  objek  atau  realitas  fisik  dari keharusan  moral  sejauh  dengan  tindakan  itu kehendak  dapat  berkembang  penuh.  Dengan demikian,  ciri  khas    paham  kewajiban  Kant adalah  bahwa  yang  diharuskan  itu  selalu kehendak . (Tjahjadi, 1991: 51).
Immanuel Kant menaruh dasar penilaian  moral  pada  deskripsi  mengenai kehendak  baik.  Ia  memandang  bahwa kehendak baik merupakan unsur yang penting dalam  menilai  baik-buruk,  benar-salah  suatu tindakan  moral.  Hal  ini  sesuai  dengan pandangannya bahwa kehendak baik merupakan  sebuah  keniscayaan.  Artinya, tidak  ada  yang  baik  secara  mutlak  selain kehendak  baik  itu  sendiri.  Kehendak  baik dipandang sebagai kehendak yang mengandung  kebaikan  pada  dirinya  sendiri (an  sich). Lantas  dapat  dipahami  bahwa kehendak  baik  tidak  tergantung  pada  hal-hal lain  atau  kecenderungan-kecenderungan  yang ada di luar dirinya. setiap kehendak baik yang muncul  dan  dijadikan  landasan  tindakan moral  seseorang,  maka  akan  senantiasa memunculkan kebaikan-kebaikan moral,
karena  kehendak  baik  itu  sifatnya  tanpa pamrih,  tanpa  syarat.  Dalam  konteks  ini  kita dapat  dipahami  bahwa  Immanuel  Kant menyelaraskan antara moralitas dengan kehendak. Ia memiliki pandangan bahwa bagi manusia  yang  pada  hakikatnya  memiliki rasio,  sudah  seharusnya  moralitas  sejalan dengan  kehendak  baik.  Secara  lebih  lanjut, Immanuel Kant menjelaskan bahwa kehendak baik  yang  mengalir  dari  kesadaran  rasio tersebut  akan  mengarahkan  manusia  pada pemenuhan  akan  kewajibannya.  Lantas  disini moralitas  dipahami  sebagai  nilai  yang mengalir  dari  kehendak  baik  manusia  dan upayanya  menggenai  kewajiban  hidupnya. Suatu  tindakan  moral  dapat  dinyatakan  baik ataupun  benar  secara  moral  bila  sejalan dengan kehendak baik dan kesesuaian dengan kewajiban seseorang, demikian pula sebaliknya (Ayub, 2020: 239-240).
Selanjutnya  Kant  menegaskan  bahwa suatu  tindakan  yang  dilakukan  berdasarkan kewajiban  itu  memiliki  nilai  moralnya  dari prinsip  formal  atau  maksim  formal.  Maksim yang  memberikan  nilai  moral  bagi  tindakan kita adalah maksim yang memerintahkan kita melakukan begitu saja kewajiban kita apapun wujud  kewajiban  itu.  Seseorang  disebut “baik”  dalam  arti  moral  apabila  ia  menerima (atau  menolak)  maksim  material  yang  sesuai (atau  bertentangan)  dengan  maksim  formal, yang  menghendaki  agar  tindakan  dilakukan demi  kewajiban  itu  sendiri.  Bertindak  demi kewajiban  lantas  selalu  berarti  bertindak berdasarkan  maksim  formal.  Baru  tindakan demikian bersifat baik secara moral. Selanjutnya  dijelaskan  bahwan  bertindak berdasarkan  maksim  formal  berarti  bertindak berdasarkan  prinsip  yang  murni  dan  a  priori. “Murni”  karena  tidak  memuat  unsur-unsur emiris-material, dan “a priori” karena bersifat mutlak  perlu  dan  tidak  particular  melainkan universal.  Dengan  kata  lain  dalam  ajaran Kant, prinsip ini secara hakiki bersifat budiah, sebab  hanya  budi    yang  tidak  memuat  unsur- unsur  empiris-material,  dan  hanya  budi  yang bisa  menjamin  kemutlakan  suatu  kaidah. .(Tjahjadi, 1991: 53).
Moralitas  adalah  “kebaikan  tertinggi”
(summum  bonum), dan  kebaikan  tertinggi tentunya  juga  berarti    kebahagiaan  sempurna (bukan  kebahagiaan  dalam  arti  empiris).
Selanjutnya Kant menyatakan bahwa moralitas  mengarah  kepada  agaman  melalui “pemahaman  mengenai  kebaikan  tertinggi” (Begriff  des  hochsten  Guts). Bahwa  Allah adalah  Yang  Sempurna  (kudus  dan  baik) secara  moral.  Maka  kehendak  dan  perintahn- Nya  adalah  sempurna  juga  (kudus  dan  baik) secara  moral.  Mengingat  bahwa  tujuan moralitas adalah kebaikan tertinggi, sementara  kebaikan  tertinggi  itu  terdapat dalam  Allah  dan  hanya  bisa  dicapai  dengan menerima  adanya  Allah  sebagai  postulat, maka kalua kita mau mencapai tujuan itu, kita mesti  menyelaraskan  diri  dengan  kehendak dan  perintah  Allah  yang  sempurna  secara moral  tersebut.  Dengan  adanya  penyelarasan inilah,  kita  mengakui  kewajiban  kita  sebagai perintah Allah.(Tjahjadi, 1991: 57).
Relevansi  sila  ke-3  Pancasila  Buddhis dengan Filsafat Moral Immanuel Kant
Dari aspek religious perbuatan perzinahan  adalah  perbuatan  yang  melanggar sila  ke-3  dari  Pancasila  Buddhis  yaitu:  “Aku bertekad  untuk  melatih  diri  menghindari perbuatan perzinahan”.
Hal yang mendasar dalam menentukan moralitas adalah “apa yang membuat manusia baik?”.  Pancasila  Buddhis  sebagai  pedoman bagi  umat  Buddha  dalam  bersikap  dan berbuat  secara  tekstual  maupun  kontekstual memiliki  tujuan  untuk  membuat  manusia menjadi baik. Khsusnya pada sila ke-3, bahwa umat  Buddha  harus  memiliki  tekad  untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori perzinahan.
Filsafat moral Immanuel Kant bersifat apriori, ditandai  dengan  adanya  istilah “wajib”,  “kewajiban”,  “baik  atau  buruk”, “benar”  dan  “salah”.  Yang  selanjutnya  etika apriori ini disebut sebagai metafisika kesusilaan (Metaphysik  der  Sitten). Secara tekstual  “Aku  bertekad  untuk  melatih  diri menghindari perbuatan perzinahan”, tidak ada kata  atai  istilah  “wajib”  untuk  tidak melakukan  perbuatan  perzinahan.  Adanya kata  “melatih  diri  menghindari”  seolah-olah hanya  sebatas  “jika  bisa/jika  dapat”  untuk melatih  diri  menghindari/menahan  diri  dari perbuatan itu. Kemudian pertanyannya apakah  Pancasila  Buddhis  tidak  sepaham
dengan  prinsip apriori Immanuel  Kant?, sebagai berikut.
Secara  kontektual,  dapat  dijelaskan bahwa  Pancasila  Buddhis  bagi  umat  Buddha merupakan  suatu  hal  yang  “wajib”  untuk dilaksanakanan.  Seseorang  yang  menyatakan masuk  menjadi  umat  Buddha  maka  harus menyatakan  suatu  tekad  perlindungan  yaitu dengan melafalkan dengan penuh
penghayatan paritta Ti Sarana (Tiga Perlindungan),  tekad  yang  ke-dua  adalah tekad untuk  berlindung kepada Dhamma atau ajaran.  Berlindung  kepada  Dhamma  diartikan bahwa  Dhamma/ajaran  adalah  pelindung, dimaksudkan  apabila  ajaran  itu  dijalankan maka  kehidupan  akan  menjadi  baik  dan terhindar dari hal-hal yang buruk, inilah yang dimaksudkan  “Dhamma  sebagai  pelindung”. Sementara  itu  Pancasila  Buddhis  merupakan salah  satu  dari  ajaran  itu,  yang  tertuang  di dalam Kitab .(Dighanikaya III. 235).
Selanjutnya  dalam  Kitab  Anguttara Nikaya  III,  (A.  III:  25),  Buddha  menjelaskan bahwa  pengikut  awam  yang  memiliki moralitas adalah ia yang tidak mengambil apa yang  tidak  diberikan,  tidak  melakukan perbuatan asusila, tidak berbicara tidak benar, tidak  minum  anggur,  minuman  keras  dan semua yang bersifat meracuni yang menjadikan landasan kelalaian. Dapat diartikan  bahwa  Pancasila  Buddhis  adalah pedoman  sila  bagi  umat  Buddha  yang  wajib untuk  dijalankan  untuk  menjaga  kehidupan yang  baik.  Dengan  demikian  prinsip apriori filsafat  moral  Immanuel  Kant  dapat  dipenuhi bahwa  bagi  umat  Buddha  yang  benar-benar umat  Buddha  adalah  wajib  untuk  tidak melakukan perbuatan perzinahan.
Selanjutnya ciri khas paham kewajiban Immanuel Kant adalah bahwa yang diharuskan  itu  selalu  kehendak.  Kehendak baik  dipandang  sebagai  kehendak  yang mengandung  kebaikan  pada  dirinya  sendiri (an  sich). Immanuel  Kant  menyelaraskan antara  moralitas  dengan  kehendak.  Suatu tindakan moral dapat dinyatakan baik ataupun benar  secara  moral  bila  sejalan  dengan kehendak  baik  dan  kesesuaian  dengan kewajiban  seseorang.  Secara  tekstual  “Aku bertekad  untuk  melatih  diri  menghindari perbuatan  perzinahan”,  terdapat  kata  “Aku bertekad”  dapat  dijelaskan  bahwa  terdapat
suatu  kehendak yang kuat untuk menjalankan sila  yaitu  menghindari  perbuatan  perzinahan. Tekad  adalah  kehendak  yang  kuat  untuk menghindari  perbuatan  perzinahan  disini mendasari  kewajiban  untuk  menjalankan  sila tersebut.  Maka  terdapat  keselarasan  antara moral dengan adanya tekad untuk menjalankan  kewajiban  pada  sila  ke-3 Pancasila Buddhis. Ajaran moral Immanuel Kant, memiliki  prinsip  secara  hakiki  bersifat budiah, sebab hanya budi  yang tidak memuat unsur-unsur empiris-material, dan hanya budi yang bisa menjamin kemutlakan suatu kaidah. Berdasarkan maksim formal, bertindak berdasarkan  prinsip  yang  murni  dan  a  priori. “Murni”  karena  tidak  memuat  unsur-unsur emiris-material, dan “a priori” karena bersifat mutlak  perlu  dan  tidak  particular  melainkan universal.  Dalam  sila  Pancasila  Buddhis memuat  unsur  tekad  yang  dapat  diartikan sebagai  wujud  sifat  tanpa  pamrih  dan  tanpa syarat atau tendensi apapun dalam melaksanakan sila tersebut. Secara kontekstual  adanya  tekad  yang  mendasari pelaksanaan  sila  ke-3,  bahwa  umat  Buddha melakukan  atau  melaksanakan  sila  ke-3 Pancasila  Buddhis  dengan  begitu  saja dilaksanakan  dengan  tekad  yang  kuat  untuk malakukan kewajiban itu.
Moralitas  adalah  “kebaikan  tertinggi” (summum  bonum). Filsafat  moral  Immanuel Kant,  bahwa moralitas  mengarah  kepada agama melalui “pemahaman  mengenai kebaikan  tertinggi” (Begriff  des  hochsten Guts). Bahwa  Allah  adalah  Yang  Sempurna (kudus  dan  baik)  secara  moral.  Maka kehendak  dan  perintah-Nya  adalah  sempurna juga  (kudus  dan  baik)  secara  moral.  Dengan adanya  penyelarasan  inilah,  kita  mengakui kewajiban kita sebagai perintah Allah.
Bentuk penyelarasan dalam pelaksanaan  sila  ke-3  Pancasila  Buddhis, dapat  dijelaskan  bahwa  Pancasila  Buddhis merupakan ajaran Ketuhanan yang disampaikan melalui Buddha Gotama, tertuang di dalam Kitab Dighanikaya III. 235. Terdapat  suatu  usaha  dan  tekad  untuk menyelaraskan dengan Allah dengan menjalankan sila-sila dalam Pancasila Buddhis  yang  merupakan  pedoman  moral bagi  umat  Buddha.  Untuk  dapat  selaras
dengan  Allah  maka  sikap  dan  perbuatan manusia  juga  harus  selaras  dengan  sifat-sifat Allah. Dan manusia menyelaraskan sikap dan perilakunya  dengan  sifat-sifat  Allah  dengan menjalankan sila dan ajaran Dhamma sebagai suatu  hal  yang  wajib  (apriori).  Sehingga kewajiban  untuk  melaksanakan  sila  adalah suatu  bentuk  pengakuan  dan  kepatuhan  atas ajaran Allah.
Dari aspek religious perbuatan perzinahan  adalah  perbuatan  yang  melanggar sila  ke-3  dari  Pancasila  Buddhis  yaitu:  “Aku bertekad  untuk  melatih  diri  menghindari perbuatan perzinahan”.
Hal yang mendasar dalam menentukan moralitas adalah “apa yang membuat manusia baik?”.  Pancasila  Buddhis  sebagai  pedoman bagi  umat  Buddha  dalam  bersikap  dan berbuat  secara  tekstual  maupun  kontekstual memiliki  tujuan  untuk  membuat  manusia menjadi baik. Khsusnya pada sila ke-3, bahwa umat  Buddha  harus  memiliki  tekad  untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori perzinahan.
Filsafat moral Immanuel Kant bersifat apriori, ditandai  dengan  adanya  istilah “wajib”,  “kewajiban”,  “baik  atau  buruk”, “benar”  dan  “salah”.  Yang  selanjutnya  etika apriori ini disebut sebagai metafisika kesusilaan (Metaphysik  der  Sitten). Secara tekstual  “Aku  bertekad  untuk  melatih  diri menghindari perbuatan perzinahan”, tidak ada kata  atai  istilah  “wajib”  untuk  tidak melakukan  perbuatan  perzinahan.  Adanya kata  “melatih  diri  menghindari”  seolah-olah hanya  sebatas  “jika  bisa/jika  dapat”  untuk melatih  diri  menghindari/menahan  diri  dari perbuatan itu. Kemudian pertanyannya apakah  Pancasila  Buddhis  tidak  sepaham dengan  prinsip apriori Immanuel  Kant?, sebagai berikut.
Secara  kontektual,  dapat  dijelaskan bahwa  Pancasila  Buddhis  bagi  umat  Buddha merupakan  suatu  hal  yang  “wajib”  untuk dilaksanakanan.  Seseorang  yang  menyatakan masuk  menjadi  umat  Buddha  maka  harus menyatakan  suatu  tekad  perlindungan  yaitu dengan melafalkan dengan penuh penghayatan paritta Ti Sarana (Tiga Perlindungan),  tekad  yang  ke-dua  adalah tekad untuk  berlindung kepada Dhamma atau ajaran.  Berlindung  kepada  Dhamma  diartikan
bahwa  Dhamma/ajaran  adalah  pelindung, dimaksudkan  apabila  ajaran  itu  dijalankan maka  kehidupan  akan  menjadi  baik  dan terhindar dari hal-hal yang buruk, inilah yang dimaksudkan  “Dhamma  sebagai  pelindung”. Sementara  itu  Pancasila  Buddhis  merupakan salah  satu  dari  ajaran  itu,  yang  tertuang  di dalam Kitab .(Dighanikaya III. 235).
Selanjutnya  dalam  Kitab  Anguttara Nikaya  III,  (A.  III:  25),  Buddha  menjelaskan bahwa  pengikut  awam  yang  memiliki moralitas adalah ia yang tidak mengambil apa yang  tidak  diberikan,  tidak  melakukan perbuatan asusila, tidak berbicara tidak benar, tidak  minum  anggur,  minuman  keras  dan semua yang bersifat meracuni yang menjadikan landasan kelalaian. Dapat diartikan  bahwa  Pancasila  Buddhis  adalah pedoman  sila  bagi  umat  Buddha  yang  wajib untuk  dijalankan  untuk  menjaga  kehidupan yang  baik.  Dengan  demikian  prinsip apriori filsafat  moral  Immanuel  Kant  dapat  dipenuhi bahwa  bagi  umat  Buddha  yang  benar-benar umat  Buddha  adalah  wajib  untuk  tidak melakukan perbuatan perzinahan.
Selanjutnya ciri khas paham kewajiban Immanuel Kant adalah bahwa yang diharuskan  itu  selalu  kehendak.  Kehendak baik  dipandang  sebagai  kehendak  yang mengandung  kebaikan  pada  dirinya  sendiri (an  sich). Immanuel  Kant  menyelaraskan antara  moralitas  dengan  kehendak.  Suatu tindakan moral dapat dinyatakan baik ataupun benar  secara  moral  bila  sejalan  dengan kehendak  baik  dan  kesesuaian  dengan kewajiban  seseorang.  Secara  tekstual  “Aku bertekad  untuk  melatih  diri  menghindari perbuatan  perzinahan”,  terdapat  kata  “Aku bertekad”  dapat  dijelaskan  bahwa  terdapat suatu  kehendak yang kuat untuk menjalankan sila  yaitu  menghindari  perbuatan  perzinahan. Tekad  adalah  kehendak  yang  kuat  untuk menghindari  perbuatan  perzinahan  disini mendasari  kewajiban  untuk  menjalankan  sila tersebut.  Maka  terdapat  keselarasan  antara moral dengan adanya tekad untuk menjalankan  kewajiban  pada  sila  ke-3 Pancasila Buddhis. Ajaran moral Immanuel Kant, memiliki  prinsip  secara  hakiki  bersifat budiah, sebab hanya budi  yang tidak memuat unsur-unsur empiris-material, dan hanya budi
yang bisa menjamin kemutlakan suatu kaidah. Berdasarkan maksim formal, bertindak berdasarkan  prinsip  yang  murni  dan  a  priori. “Murni”  karena  tidak  memuat  unsur-unsur emiris-material, dan “a priori” karena bersifat mutlak  perlu  dan  tidak  particular  melainkan universal.  Dalam  sila  Pancasila  Buddhis memuat  unsur  tekad  yang  dapat  diartikan sebagai  wujud  sifat  tanpa  pamrih  dan  tanpa syarat atau tendensi apapun dalam melaksanakan sila tersebut. Secara kontekstual  adanya  tekad  yang  mendasari pelaksanaan  sila  ke-3,  bahwa  umat  Buddha melakukan  atau  melaksanakan  sila  ke-3 Pancasila  Buddhis  dengan  begitu  saja dilaksanakan  dengan  tekad  yang  kuat  untuk malakukan kewajiban itu.
Moralitas  adalah  “kebaikan  tertinggi”
(summum  bonum). Filsafat  moral  Immanuel Kant,  bahwa moralitas  mengarah  kepada agama  melalui  “pemahaman  mengenai kebaikan  tertinggi” (Begriff  des  hochsten Guts). Bahwa  Allah  adalah  Yang  Sempurna (kudus  dan  baik)  secara  moral.  Maka kehendak  dan  perintah-Nya  adalah  sempurna juga  (kudus  dan  baik)  secara  moral.  Dengan adanya  penyelarasan  inilah,  kita  mengakui kewajiban kita sebagai perintah Allah.
Bentuk penyelarasan dalam pelaksanaan  sila  ke-3  Pancasila  Buddhis, dapat  dijelaskan  bahwa  Pancasila  Buddhis merupakan ajaran Ketuhanan yang disampaikan melalui Buddha Gotama, tertuang di dalam Kitab Dighanikaya III. 235. Terdapat  suatu  usaha  dan  tekad  untuk menyelaraskan dengan Allah dengan menjalankan sila-sila dalam Pancasila Buddhis  yang  merupakan  pedoman  moral bagi  umat  Buddha.  Untuk  dapat  selaras dengan  Allah  maka  sikap  dan  perbuatan manusia  juga  harus  selaras  dengan  sifat-sifat Allah. Dan manusia menyelaraskan sikap dan perilakunya  dengan  sifat-sifat  Allah  dengan menjalankan sila dan ajaran Dhamma sebagai suatu  hal  yang  wajib  (apriori).  Sehingga kewajiban  untuk  melaksanakan  sila  adalah suatu  bentuk  pengakuan  dan  kepatuhan  atas ajaran Allah.

## KESIMPULAN
Dari aspek religious perbuatan perzinahan  dipandang  dari  peraturan  umat
perumah  tangga  adalah  melanggar  sila  ke-3 dari  Pancasila  Buddhis  yaitu:  “Aku  bertekad untuk  melatih  diri  menghindari  perbuatan perzinahan”.  Syarat  suatu  perbuatan  disebut sebagai  perzinahan  adalah:  1)  ada  objek pelanggaran  (perbuatannya);  2)  si  pelanggar (pelaku);  3)  sarana  fisik  yang  siap  sebagai kondisi  untuk  pemuasan  nafsu  itu  (pasangan dalam  melakukan  perbuatan  itu);  dan  4) tindakan  itu)  terpenuhi  atau  terlaksana. Perbuatan perzinahan disebabkan oleh adanya keterikatan pada objek (lobha) dan kebodohan batin (moha), dan  dipengaruhi  oleh  bentuk pikiran buruk (Akusala-cetasika) yaitu Ahirika (tidak  malu  berbuat  jahat),  dan Anottappa (tidak  takut  akan  akibat  berbuat jahat).  Sehingga  akibat  dari  perbuatan perzinaahn  adalah  memiliki  musuh,  tidak disukai  semua  orang,  adanya  rasa  takut, adanya  kecenderungan  untuk  jenis  kelamin perempuan  atau  jenis  kelamin  netral  pada kehidupan  berikutnya.  Dan  secara  sebagian besar  perbuatan  perzinahan  dapat  mendorong seseorang  terlahir  di  alam  setan (Peta) dan raksana (Asurakaya) apabila dengan kekuatan Lobha yang  memimpin,  dan  terlahir  di  alam binatang (Tiracchanayoni) dengan  kekuatan Moha yang mendominasi.
Capaian  filsafat  moral  Immanuel Kant,  bahwa  perbuatan  perzinahan  adalah perbuatan  yang  tidak  bermoral  karena perbuatan itu tidak membuat manusia menjadi baik  tetapi  sebaliknya  membuat  hidup manusia  menjadi  tidak  baik.  Sehingga  hal  itu harus  diperangi  dengan  menjalankan  aturan moralitas yang apriori atau wajib dilaksankan supaya  kehidupan  manusia  menjadi  baik. Pelaksanaan sila yang didasari oleh kehendak yang  kuat  yaitu  tekad  untuk  kebaikan  diri manusia itu sendiri (an sich). Sila dilaksanakan sebagai kewajiban dengan tanpa syarat  dan  tanpa  pamrih,  murni  dan a  priori, murni  untuk  kewajiban  itu.  Dan  hal  ini sebagai  bentuk  penyelarasan  manusia  dengan Allah,  dengan  melaksanakan  moralitas  yang dilandasi oleh tekad yang tanpa syarat sebagai sebuah kewajiban hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kitab  Anguttara  Nikaya  II  (A.II). Terjemahan  dari: Numerical  Discoueses
of  The  Buddha_  An  Anthologi  of  Suttas from the Anguttara Nikaya.
diterjemahkan  oleh  Nyanaponika  Thera dan  Bhikkhu  Bodhi.  diterbitkan  oleh Vihara Bodhivamsa: Klaten (2002).
2. Kitab  Anguttara  Nikaya  III  (A.III). Terjemahan  dari: Numerical  Discoueses of  The  Buddha_  An  Anthologi  of  Suttas from the
Anguttara Nikaya.
diterjemahkan  oleh  Nyanaponika  Thera dan  Bhikkhu  Bodhi.  diterbitkan  oleh Vihara Bodhivamsa: Klaten (2003).
3. Kitab  Dhammapada.  Terjemahan  dari:
The  Buddha’s  Path  of  Wisdom.
diterjemahkan oleh YM. Phra Rajavaracariya (Win Wijano). diterbitkan oleh Bahussuta Society. 2011.
4. Kitab  Digha  Nikaya.  Terjemahan  dari: The  long  Discourses  of  the  Buddha  A Translation  of  the  Digha  Nikaya. By Maurice Walshe. DhammaCitta, (2009).
5. Kitab Khuddakapatha I. Terjemahan dari: The  Minor  Readings  (Khuddakapatha). diterjemahkan  oleh  Bhikkhu  Nanamoli. diterbitkan  oleh  Vihara  Bodhivamsa: Klaten (2001).
6. Kitab The  Dhammasangani  Volume  I. Translated by U Kyaw Khine. Departmen for the Promotion and Propagation of the Sasana,  Myanmar:  a  jinavamsa/carol  law publication. (2016).
7. Paritta Suci. Padesanayakan Jawa Tengah. (2017).
8. Ayub,  Kornelius  Dwi  Winarso.  2020.
Perbandingan Etika Immanuel  Kant Dan Joseph  Fletcher  Serta  Relevansinya
Terhadap Positivisme Hukum Di Indonesia. Jurnal  Hukum  Magnum  Opus
Agustus 2020 Volume 3, Nomor 2.
9. Gusmian,  Islah.2014. Filsafat  Moral
Immanuel Kant Suatu Tinjauan Paradigmatik. Al-A’raf  Jurnal  Pemikiran
Islam  dan  Filsafat  Diterbitkan  oleh
Jurusan  Tafsi  Hadis  dan  Akidah  Filsafat IAIN  Surakarta.  Vol.  XI,  No.  2,  Juli  – Desember 2014 ISSN: 1693-9867.
10. Hilman,  Didi.  2014. Delik  Perzinahan
Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Islam.
Yustisi–Vol. 1 No. 1–Oktober 2014.
11. Huriyah,  Lilik.  2019. Menyoal  Disertasi Halalkan  Zina. Harian  Jawa  Pos  pada Selasa, 3 September 2019. www. uinsby.ac.id.
12. Ismayawati, Any.2016. Konsistensi Pasal 284  KUHP  Terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Legality,  Vol.24,  No.1,  Maret 2016-Agustus 2016.
13. Kaharuddin. 2005. Abhidhammattha- sangaha. Yenwreko  Wahana  Karya: Jakarta.
14. Panjika.  2004. Kamus  Umum  Buddha Dharma  Pali-Sanskerta-Indonesia. Tri Sattva Buddhist Centre: Jakarta.
15. Pudja  dan  Sudharta.  2002. Manawa Dharmasastra
Manu (Manu Dharmasastra). Jakarta  :  CV.  Pelita Nursatama Lestari.
16. Sales,  Fransiskus  Lega.2014. Martabat Manusia Dalam  Perspektif Filsafat
Moral Immanuel Kant. Jurnal Pendidikan dan  Kebudayaan  Missio,  Volume  7, Nomor 1, Januari 2014. unikastpaulus.ac.id. 17. Sugiyono,  2018. Memahami  Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
18. Suseno,  Frans  Magnis.  1997. 13  Tokoh Etika. Yogyakarta: Kanisius.
19. Tjahjadi,  Lili.  1991. Hukum  Moral Ajaran  Immanuel  Kant  Tentang  Etika Dan  Imperatif  Kategoris. Kanisius: Yogyakarta