## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime
Andreas Agung, Hafrida, Erwin Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: Andreasthegreat1999@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami mengenai  Pencegahan cybercrime dan  menganalisis  mengenai kendala pelaksanaan Pencegahan cybercrime di Wilayah Hukum Polda  Jambi.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa:  1. Pencegahan cybercrime oleh  Polda  Jambi  terdapat  berbagai bentuk    pencegahan  terdiri  dari  patroli  siber,  edukasi  online, melalui  akun  instagram,  twitter  @ccicjambi  dan  juga  tindakan berupa edukasi yang dilakukan secara offline melalui selebaran maupun video tron, teguran langsung melalui sosial media, take down,  tindakan  hukum.  2.  Adapun  pencegahan cybercrime belum  berjalan  dengan  maksimal  dari  pada  pencegahan  serta penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Polda  Jambi  hal  ini disebabkan  oleh  kurangnya  personil  daripada  Ditreskrimsus Polda Jambi Subdit siber sendiri. saran  penulis  kepada  aparat  penegak  hukum  1.  Polda  Jambi diharapkan    dapat  merekrut  banyak  tenaga  ahli  dibidang Information Technology atau IT serta meningkatkan lagi  patroli siber, edukasi siber, teguran langsung, take down, dan tindakan hukum  secara  konsisten  serta  harus  lebih  baik  lagi  dalam melakukan edukasi offline maupun online. 2. Polda Jambi harus memperhatikan  tindakan  represif  kepada  pelaku cybercrime guna  untuk  memberikan  efek  jera  serta  menjamin  kepastian hukum pada korban.
Kata Kunci: Cybercrime, Kejahatan, Pencegahan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 10-01-2023 Accepted: 10-01-2023
Publish: 11-01-2023
KEYWORDS: Cybercrime, Crime, Prevention.

## ABSTRACT
This article aims to find out and understand about  cybercrime prevention and analyze the constraints of the implementation of  cybercrime  prevention  in  the  Jambi  Regional  Police Jurisdiction. The results of this study show that: 1. Prevention of cybercrime by jambi police there are various forms of prevention consisting of cyber patrols, online education, through instagram accounts,  twitter  @ccicjambi  and  also  actions  in  the  form  of education carried out offline through leaflets and tron videos, direct reprimands through social media, take down, legal action. 2. As for cybercrime prevention has not run optimally than the prevention and enforcement carried out by the Jambi Regional Police, this is due to the lack of personnel than the Jambi Subdit Cyber  Police  Ditreskrimsus  itself.  Author's  advice  to  law enforcement officials 1. Polda Jambi is expected to recruit many experts in the field of Information Technology or IT and increase cyber patrols, cyber education, direct reprimands, take downs, and legal actions consistently and must be better in conducting offline and online education. 2. Jambi Police must pay attention to repressive measures  to  cybercrime  perpetrators  in order to provide a deterrent effect and ensure legal certainty to victims.

## A. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  teknologi  adalah  bagian  dari  gaya  hidup  manusia.  Teknologi merupakan  salah  satu  yang  sangat  membantu  dalam  kegiatan  manusia  sehari-hari. Perkembangan teknologi menjadikan peradaban manusia semakin maju dari masa ke masa,  khususnya  dalam  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  meyebabkan terjadinya perubahan interaksi antar manusia itu sendiri yang tadinya bertemu secara fisik hingga hanya menggunakan sebuah alat telekomunikasi.
Perkembangan dalam hal teknologi digital, komputer merupakan suatu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala bidang ditambah dengan munculnya dengan internet.  Internet  memberikan  pilihan  bagi  khalayak  tidak  hanya  dalam  mencari  dan mengonsumsi informasi semata, tetapi khalayak bisa mengakses informasi itu. 1 Internet semakin gampang untuk digunakan tidak lagi menggunakan komputer yang besar, dari kemajuan  teknologi  internet  sudah  dapat digunakan  pada telepon  gengam  atau  lebih tepatnya smartphone.
Dari terciptanya internet kegiatan manusia tidak lagi terbatas ruang dan waktu setiap  orang  sekarang  dapat  melakukan  berbagai  macam  contohnya,  pengembangan dan pengunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam  bidang  hiburan,  pendidikan,  industri,  perdagangan,  pemerintahan  dan komunikasi, itu merupakan hal yang wajar. 2
Kejahatan siber yang selanjutnya disebut cybercrime merupakan kejahatan yang termasuk baru dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan ataupun pencurian, akan tetapi kejahatan siber sama merugikannya bagi manusia. Kejahatan siber memang tidak dapat  dirasakan  secara  fisik  namun  sama  merugikannya  seperti  pembunuhan, perampokan atau pencurian. Fenomena cybercrime dan faktor-faktornya dijelaskan oleh Rogers faktor penyebab munculnya kejahatan tersebut, di antaranya:
a. Sosial learning  theory ,  teori  ini  mengemukakan,  bahwa  seseorang  mula- mulanya  belajar  dari  lingkungan  pergaulannya,  melalui  proses  belajar, imitasi,  sehingga  pada  akhirnya  bisa  mandiri  melancarkan  kejahatannya. Rata-rata dari mereka yang sudah mahir saling bertukar informasi, mereka pada  bersaing  menunjukan  kemampuannya  untuk  mendapatkan pengakuan yang disebut reinforement;
b. Moral dis-engagement  theory ,  oleh  karena  sulitnya  terdeksi  para  pelaku cyber  crime ,  sering  kali  mendapatkan  apresiasi  dari  keberhasilannya, bergesar  kemudian  penilaian  terhadap  perbuatannya,  bahwa  ia  bekerja sebagai anjing penjaganya masayarakat, mempertahankan “mata waspada” pada vendor tak bermoral dan pemerintahan tirani, sehingganya mengalami pembebasan moral, tanpa lagi memikirkan perasaan bersalah dan kecaman diri sendiri, kendatipun misalnya ia telah melakukan pembobolan website ;
c. Anonymity ,  anonimitas  cenderung  memunculkan  kepribadian  yang terburuk pada diri individual ketika ia online , karena mereka yakin bahwa mereka  anonymous  dan  dapat  berpura-pura  menjadi  persona-persona
1 Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (cybermedia). Kencana, Jakarta, 2016, hlm.
2.
2 Assafa Endeshaw, Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik , cet.1, Pustaka Pelajar, Bandung, 2007, hlm. 1.
samaran.  Hal  ini  disebabkan  perilaku  online  merupakan  refleksi  diri individu yang sebenarnya dalam kondisi tanpa kontrol diri dan tanpa norma atau tekanan sosial. 3
Menurut  Pasal  13  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Republik  Indonesia,  dijelaskan  bahwa  tugas  pokok  Kepolisian  Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakan hukum
c. Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  Kepolisan  Republik  Indonesia  (Polri) melakukan  tindakan  represif  dan  juga  tindakan  preventif.  Dalam  halnya  tindakan preventif  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Menurut  Pasal  15  Ayat  (1)  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  bahwasanya “berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”.
Selain  dari  undang-undang  di  atas  untuk  aturan  lebih  spesifik  terhadap pencegahan cybercrime dalam  hal  ini  mengeluarkan  surat  edaran  sesuai  arahan  dari surat edaran Kapolri terbaru perihal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. yang menyatakan bahwa:
Pada  tanggal  19  Februari  2021,  Kapolri  menerbitkan  Surat  Edaran  (SE) No.SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika  untuk  Mewujudukan Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih,  Sehat,  dan  Produktif.  SE  tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden supaya Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.19  Tahun  2016 (UU  ITE).  Dalam  SE  No.SE/2/11/2021,  Kapolri  meminta  jajaran  di  bawahnya untuk: Pertama, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan. Kedua, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang  digital  dengan  menginventarisasi  berbagai  permasalahan  dan  dampak yang  terjadi  di  masyarakat.  Ketiga,  mengedepankan  upaya  preemptive  dan preventif  melalui  virtual  police  dan  virtual  alert  yang  bertujuan  untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari  potensi  tindak  pidana  siber.  Keempat,  dalam  menerima  laporan  dari masyarakat,  penyidik  harus  dapat  membedakan  dengan  tegas  antara  kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Kelima, sejak penerimaan  laporan,  penyidik  harus  berkomunikasi  dengan  para  pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang  seluas-luasnya  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  melakukan mediasi.  Keenam,  penyidik  melakukan  kajian  dan  gelar  perkara  secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse  Kriminal  (Bareskrim)/Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber) dapat melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan  fakta  dan  data  yang  ada.  Ketujuh,  penyidik  berprinsip  hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Kedelapan,
3 A.S Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama , Kencana, Jakarta,
2018, hlm. 150.
terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi  bagian  prioritas  penyidik  untuk  dilaksanakan  restorative  justice. Kesembilan,  terhadap  korban  yang  tetap  ingin  perkaranya  diajukan  ke pengadilan,  namun  tersangkanya  telah  sadar  dan  meminta  maaf,  maka  tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar  diberikan  ruang  untuk  mediasi  kembali.  Kesepuluh,  penyidik  agar berkoordinasi  dengan  pihak  JPU  dalam  pelaksanaannya,  termasuk  memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Kesebelas, agar dilakukan  pengawasan  secara  berjenjang  terhadap  setiap  langkah  penyidikan yang  diambil.  Kemudian  memberi  reward  dan  punishment  atas  penilaian pimpinan secara berkelanjutan. 4
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  penulis  ingin  mengetahui lebih lanjut mengenai tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polda Jambi terhadap cybercrime yang terjadi.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini yang digunakan penulis dengan permasalahan yang akan diteliti adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat. 5 Lokasi penelitian yaitu di Polresta Kota Jambi.

## C. PEMBAHASAN
1. Kerangka Teoritis Pencegahan Tindak Pidana dan Cyber Crime
Pengertian kejahatan ciber menurut hukum di Indonesia sebetulnya belum ada yang definitif diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 yang pada dasarnya merupakan pengaturan perundang-undangan administratif tetapi dalam undang-undang ini juga dimasukkan  beberapa  pasal  atau  ketentuan  tentang  perbuatan  pidana  yang kemudian dikenal dengan istilah kejahatan siber.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  ini  mengelompokkan  kejahatan  siber dalam  2  (dua)  kelompok  yaitu  kelompok  pertama  kejahatan  yang  mentargetkan internet, komputer dan teknologi terkait lainnya yang merupakan kejahatan baru dan kelompok  kedua  berkenaan  dengan  substansi/isi  dari  konten  yang  bertentangan dengan  hukum  yang  dikenal  dengan  istilah  konten  ilegal.  Kelompok  kedua  ini sesuanguhnya  merupakan  tindak  pidana  konvensional  yang  sudah  ada pengaturannya tetapi dalam perbuatannya menggunakan sarana elektronik.
Berikut adalah jenis kejahatan siber yang tergolong dalam tindak pidana siber kelompok pertama, yaitu:
a. Pasal 30: Meretas ( Hacking )
b. Pasal 31 Ayat (1) dan (2): Intersepsi Ilegal
c. Pasal 32: Defacing
d. Pasal 32 Ayat (2): Pencurian Elektronik
4 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DIFebruari- 2021-209.pdf. Diakses pada tanggal 03 Maret 2022.
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.
e. Pasal 33: Interference
f. Pasal 34: Memfasilitasi Tindak Pidana Terlarang
g. Pasal 35: Pencurian Identitas.
Kelompok kedua berkenaan dengan tindak pidana lama seperti tindak pidana pornografi,  tindak  pidna  judi,  tindak  pidana  fitnah,  tindak  pidana  pemerasan,  tindak pidana  tipuan  yang  membahayakan  konsumen,  tindak  pidana  ujaran  kebencian,  dan tindak  pidana  ancaman  kekerasan  terhadap  orang  lain  yang  dalam  perbuatannya menggunakan sarana baru yaitu sarana internet, komputer dan teknologi, dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel
Jenis Kejahatan Siber Kelompok kedua Berkenaan dengan Konten Ilegal
Jenis Kontent Ilegal Ketentuan dalam UU ITE Ketentuan dalam Undang- Undang Lainnya Pornografi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Judi Pasal 27 Ayat (2) KUHP Fitnah Pasal 27 Ayat (3) KUHP Pemerasan Pasal 27 Ayat (4) KUHP Tipuan yang membahayakan konsumen Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Ujaran kebencian Pasal 28 Ayat (2) KUHP Ancaman kekerasan terhadap orang lain Pasal 29 KUHP
Perkembangan tindak pidana siber di Indonesia masih di dominasi oleh tindak pidana kelompok kedua.  Konvensi PBB yang diselenggarakan di Budapest yang dikenal dengan Istilah The Budapest Convention on Cybercrime 2001 yang merupakan konvensi internasional pertama yang membahas tentang kejahatan siber atau dunia maya. Dalam konvensi tersebut, jenis kejahatan yang akan diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya terbatas pada empat kelompok pelanggaran, yaitu:
"Pertama, pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan  sistem  komputer  dengan  cakupan  pelanggaran  adalah  akses  ilegal, intersepsi  ilegal,  gangguan  data,  gangguan  sistem,  dan  penyalahgunaan perangkat.  Kedua,  pelanggaran  terkait  komputer  dengan  dua  lingkup pelanggaran  pemalsuan  terkait  komputer  dan  penipuan  terkait  komputer. Pelanggaran ketiga terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait, dengan
ruang lingkup pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Yang terakhir, pelanggaran terkait konten yang hanya terbatas pada pelanggaran yang terkait dengan pornografi anak." 6
Berdasarkan  batasan  tentang  kejahatan  siber  sebagaimana  diatur  dalam konvensi budapest ini, maka kejahatan lama dengan menggunakan komputer, teknologi maupun internet tidak termasuk dalam katagori kejahatan siber.
Dalam rangka penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan kejahatan siber dapat dilakukan melalui 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Penanggulangan  kejahatan  merupakan  tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana.  Tujuan sistem peradilan pidana menurut Philip. P. Purpura dalam Hafrida menyatakan bahwa:
“sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri  dari   Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan yang  bertujuan  untuk  melindungi    dan    menjaga    ketertiban    masyarakat, mengendalikan  kejahatan,  melakukan  penangkapan,  dan  penahanan  terhadap pelaku  kejahatan, memberikan  batasan  bersalah   atau  tidaknya  seseorang, memidana   pelaku   yang   bersalah   dan   melalui   komponen   sistem   secara keseluruhan      dapat    memberikan    perlindungan  hukum  terhadap    hak-hak terdakwa”. 7
Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pencegahan merupakan pilihan atau  alternatif  terbaik,  upaya  mencegah  akan  lebih  baik  dari  pada  penanggulangan melalui upaya represif.
"Kebijakan  penal  yang  bersifat  represif,  namun  sebenarnya  juga  mengandung unsur  preventif,  karena  dengan  adanya  ancaman  dan  penjatuhan  pidana terhadap  delik  diharapkan  ada  efek  pencegahan/penangkalnya  (deterrent effect). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk  menyalurkan  “ketidaksukaan  masyarakat  (social  dislike)  atau pencelaan/kebencian  sosial  (social  disapproval/social  abhorrence)  yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (social defence). Oleh  karena  itu  sering  dikatakan  bahwa  “penal  policy”  merupakan  bagian integral dari “social defence policy” . 8
Penanggulangan  kejahatan  melalui  pendekatan  penal  akan  memiliki  fungsi sebagai upaya pencegahan apabila pengaturan pidana tersebut dapat mencegah sejauh mungkin terjadinya tindak pidana tersebut dalam hal ini adalah tindak pidana siber. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan  kata  lain,  kriterianya  terletak  pada  seberapa  jauh  efek  pencegahan  umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pemcegahan khusus (special prevention) dari pidana.
6 Council of Europe, Retrieve from Council of Europe, 2001. Diakses pada http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_co nv_budapest_en.pdf
7 Hafrida,  H.,  &  Helmi,  H.,  “Perlindungan  Korban  Melalui  Kompensasi  Dalam  Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 125. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16.
8 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.
Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.
Namun  demikian  ada  suatu  bentuk  pencegahan  kejahatan  yang  dilakukan melalui sarana non penal. Pencegahan kejahatan melalui upaya non penal ini memiliki dimensi luas yang berusaha mencegah masuknya saran penal dalam penanggulangan pidana tersebut. Kebijakan saran non penal dalam penanggulangan tindak pidana ini merupakan  upaya  penanggulangan  dengan  menggunakan  sarana  di  luar  hukum pidana. Dengan demikian maka upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal ini merupakan tindakan pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang meiliki sasaran utama adalah meneliti dan melihat berbagai kondisi sebelum tindak pidana itu terjadi. Faktor-faktor kondusif ini dalam hal kejahatan siber bertitik tolak dari kondisi- kondisi sosial masyarakat dan perkembangan teknologi dalam masyarakat yang secara langsung  maupun  tidak  langsung  berhubungan  dan  bahkan  sebagai  faktor  utama berkembangnya kejahatan siber ini dalam masyarakat. Upaya-upaya non penal melalui faktor-faktor  kondusif  penyebab  tindak  pidana  siber  ini  menduduki  posisi  strategis dalam penanggulangan kejahatan siber.
Demikian  pula  halnya  terhadap  kejahatan  siber  yang  terjadi  di  Kota  Jambi diharapkan  bahwa  upaya  pencegahan  diharapkan  akan  lebih  efektif  untuk penanggulangan kejahatan.

## 2. Pelaksanaan Pencegahan Cybercrime Yang Dilakukan Oleh Polda Jambi
Berkembangnya  teknologi  informasi  dan  teknologi  komunikasi  seperti komputer,  tablet,  laptop,  hingga smartphone serta  merambahnya provider internet dengan harga yang murah menimbulkan suatu peluang baru untuk berbuat kejahatan yang bernama cybercrime . Cybercrime sendiri dapat dikatakan suatu dampak dari efek globalisasi,  banyak  orang  yang  terinspirasi  menjadi  pelaku  kejahatan  di  dalam  dunia maya  atau  memanfaatkan  internet  untuk  menemukan  cara-cara  untuk  melakukan kejahatan lain dengan cara menonton video-video yang ada dalam cyberspace terlebih semuanya itu diberikan secara gratis.
Hal ini menyebabkan maraknya kejahatan baru yang pada era terdahulu belum diatur  ataupun  belum  ada.  Sebagai  contoh  banyak  orang  yang  terinspirasi  menjadi peretas atau biasa lebih dikenal dengan hacker . Selanjutnya cybercrime lebih daripada itu selain daripada hacker atau hacking sendiri terdapat kehajatan lain seperti penipuan, pornografi, judi, berita hoax , penghinaan nama pejabat dan fitnah dan lain sebagainya yang tidak lagi dilakukan dalam keseharian atau kontak fisik melainkan dilakukan di dalam ruang internet atau cyberspace.
Cybercrime merupakan  salah  satu  kejahatan  serius  meskipun  kelihatan  tidak tampak tetapi kerugian materil maupun moril sangat bisa dirasakan oleh para korban. Ini  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  memungkinkan  dilakukan  oleh  orang  yang berada di luar yudiksi hukum atau bisa dilakukan lintas negara. Kejahatan dalam dunia maya  atau cybercrime terjadi  begitu  banyak  belakangan  ini  disertai  dengan  berbagai dinamika persoalan yang terjadi dan juga sulit untuk diatasi ataupun diselesaikan secara tindak pidana.
Tindakan preventif dalam kejahatan merupakan tindakan yang mengharapkan sesuatu itu dapat ditanggulang dan dicegah sebelum kejahatan itu terjadi dalam hal yang lain  menharapkan  terjadinya  penurunan  dari  kejahatan  tersebut  atau  kejahatan tersebut dapat dihilangkan. Tujuan dari tindakan prevetif seperti pencegahan ini tidak
lain tidak bukan seperti yang tertulis dalam Tugas dan wewenang Polri terulis di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Adapun hal yang dilakukan aparat penegak hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Ipda Agusriani menyebutkan bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam pencegahan cybercrime oleh  Polda  Jambi  Ipda  Agusriani  menyebutkan  bahwa  ada beberapa tindakan yang di dalam melakukan pencegahan cybercrime Polda Jambi adalah dengan melakukan:
a. Patroli siber
b. Edukasi siber
c. Teguran langsung melalui medsos
d. Penindakan lansung berupa take down medsos
e. Penegakan hukum. 9
Kemudian untuk dasar hukum daripada kelima bentuk-bentuk yang dilakukan oleh Polda Jambi Ipda Rimhot Nainggolan mengatakan bahwa:
Dasar Hukum yang digunakan sendiri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  undang-undang  nomor  11  Tahun  2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Surat Perintah dari Kepala Satuan Kerja. 10

## a. Patroli Siber
Patroli  siber  adalah  patroli  yang  dilakukan  di  dalam  kepolisian  dalam pelaksanaannya  patroli  siber  bertujuaan  untuk  mengawasi  segala  macam  bentuk pelanggaran  terhadap  hukum  di  dalam internet  terkhusus  aplikasi  media  sosial, patroli siber sendiri biasanya dilakukan pada aplikasi seperti instagram, whatsapp, twitter. Patroli siber dilakukan untuk menciptakan ruang internet yang aman serta melindungi masyarakat dari kejahatan.
Dari  Hasil  wawancara  penulis  dengan  Ipda  Vrandoko  selaku  Ps  Panit  2 Ditreskimsus Polda Jambi, sebagai berikut:
Patroli siber dilakukan setiap hari selama 1x24 jam untuk memantau semua aktivitas  yang  terjadi  di  media  sosial  di  wilayah  hukum  Polda  Jambi  pada khususnya dan seluruh indonesia pada umumnya. Patroli siber dilakukan di kantor  dengan  menggunakan  sarana  dan  prasarana  berupa  laptop  atau  PC ( Personal  Computer )  inventaris  Subdit  siber  Polda  Jambi  dan  pada  waktu- waktu  tertentu  saat  personil  sedang  di  lapangan  tetap  melakukan  patroli siber  dengan  menggunakan smartphone .  Patroli  siber  selalu  dilaksanakan setiap hari selama proses patroli selain memberikan himbauan proses patroli juga  melakukan  teguran  terhadap  perilaku  buruk  di  media  sosial  bahkan sampai dibuatkan laporan ke Kemenkominfo. 11

## b. Edukasi Siber
Edukasi  siber  sendiri  pada  dasarnya  adalah  sebuah  pengenalaan  akan cybercrime dan  bahayanya.  Edukasi  siber  lebih  lagi  ditujukan  untuk  memberikan manfaat informasi tentang cybercrime keseluruhan baik, bahayanya, jenis-jenisnya,
9 Wawancara Dengan Ipda Agusriani Ps Panit 1 Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 21 Febuari 2022.
10 Wawancara  Dengan  Ipda  Rimhot  Nainggolan  Ps  Panit  3  Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 11 Mei 2022.
11 Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 21 Febuari 2022.
modusnya  serta  hukuman  akan  kejahatan  tersebut.  Edukasi  siber  sendiri  yang dilakukan  Polda  Jambi  yang  dari  hasil wawancara  penulis  dengan  Ipda Vrandoko selaku Ps Panit 2 Ditreskimsus Polda Jambi adalah:
Tindakan pencegahan  yang  paling  utama  dilakukan  oleh  Subdit cybercrime Ditreskrimsus  Polda  Jambi  adalah  edukasi  siber  yang  dilakukakan  secara terus  menerus  baik  melalui  media online maupun  edukasi  secara offline , contoh  edukasi  siber  secara online adalah  himbauan  melalui  media  sosial sebagai  salah  satu  contoh  melalui  akun  instagram @ccicjambi  dan  edukasi offline melalui  selebaran  dan  himbauan  melalui  spanduk  ataupun  video tron. 12

## c. Teguran Langsung
Teguran  langsung  merupakan  bentuk  lanjutan  dari  patroli  siber  teguran langsung diharapkan untuk membuat peringatan akan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada media sosial ataupun internet. Teguran langsung yang Polda Jambi  sendiri  bekerja  sama  dengan  Kemenkominfo  untuk  melakukan  tindakan pencegahan hal-hal yang mendapat teguran berupak konten yang bersifat provokasi, sara, ataupun pornografi.
Hasil wawancara penulis dengan Ipda Vrandoko mengatakan bahwa: Tim  patroli  siber  sendiri  tidak  melakukan  teguran  langsung  tetapi  sudah mengarah  teguran  berupa  peringatan,  apabila  jika  tidak  diindahkan  akan dilakukan  proses take  down, bahwa  jumlah  masyarakat  yang  mendapat teguran bisa puluhan sampai ratusan setiap harinya. Teguran atau peringatan dilakukan secara langsung melalui pesan pribadi pemilik akun media sosial yang melakukan pelangaran”. 13
d. Take Down
Take down merupakan salah satu strategi dari lima bentuk pencegahan yang dilakukan  oleh  Polda  Jambi  dalam  mencegah cybercrime,  take  down sendiri  jika dijelaskan  adalah  suatu  tindakan  untuk  menghentikan  ataupun  menghapus ketersediaan sesuatu yang berada dalam ruang internet seperti video, website , berita ataupun aplikasi yang kurang baik, seperti melanggar etika, moral dan kesopanan serta hukum.
Dalam melakukan proses take down , Ipda Vrandoko lebih lanjut menerangkan bahwa:  Dalam  melakukan  proses take  down ,  Ipda  Vrandoko  lebih  lanjut menerangkan bahwa:
Setiap  personil  yang  melakukan  tugas  patroli  siber  apabila  menemukan konten-konten  negatif  ataupun  konten  yang  bermuatan  provokasi  bahkan unsur sara maka akan dilakukan peringatan terlebih dahulu kepada pemilik akun, apabila pemilik akun bersedia menghapus konten tersebut maka tidak kita lakukan proses take down namun jika pemilik akun tidak mengindahkan peringatan dari tim patroli siber maka akan kami lakukan proses take down dalam kurun waktu 1x24 jam. 14
12 Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 21 Febuari 2022.
13 Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 28 Maret 2022.
14 Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 28 Maret 2022.

## e. Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  pencegahan,  tindakan represif sendiri diperlukan untuk memberi efek jera. Penegakan hukum dilakukan Polda  Jambi  sebagai  upaya  terakhir  dalam  tindakan  pencegahan  pidana  yang dilakukan oleh Polda Jambi.
Tindakan refresif merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana penal, yang dilakukan melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terkait  seperti  UU  ITE,  KUHP,  UU Pornografi dan sebagainya. Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu kejahatan siber sampai saat ini yang terbanyak merupakan tindak pidana siber yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan lama yang telah diatur dalam peraturan lainnya tetapi dalam pelaksanaan perbuatannya menggunakan sarana komputer, internet maupun teknologi  informasi  lainnya.  Sehingga  dalam  upaya  penanggulangan  refresif  ini selalin menggunakan sarana hukum pidana UU ITE tetapi juga tidak terlepas dari peenggunaan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Kendala  yang  Terjadi  dalam  Pencegahan Cybercrime yang  dilakukan  oleh Polda Jambi Pada Pelaksanaannya
Dalam  hal  pencegahan  yang  dilakuka  Polda  Jambi  mengalami  beberap kendala. Dari tindakan di lapangan tentulah menghadapi masalah dan juga kendala dalam  mencegah cybercrime hal  ini  tidak  terlepas  dari  faktor  eksternal  yang  tak terduga atau tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Polda Jambi.
Ipda Vrandoko menjelaskan bahwa:
Tidak ada kesulitan yang signifikan dalam penangganan perkara siber hanya saja jumblah personil yang saat ini dimiliki Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jambi masih terbatas dan tidak sebanding dengan perkara yang masuk dalam penanganan Subdit Ditreskrimsus Polda Jambi. 15
Selanjutnya  Ipda  Ramhot  Nainggolan  selaku  Ps  Panit  3  Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi menjelaskan faktor faktor yang penyebab cybercrime :
a. Kurangnya kapabilitas (kemampuan) dalam hal pengetahuan
b. Minimnya niat untuk mencari informasi tentang ITE c. Kurang selektifnya dalam menentukan aplikasi-aplikasi online dan medsos yang terpercaya d. Begitu mudahnya di iming-imingi diskon harga murah di bawah standar bahkan hadiah-hadiah yang mengiurkan. 16

## D. SIMPULAN
Pencegahan cybercrime oleh Polda Jambi terdapat berbagai bentuk pencegahan terdiri dari patroli siber, edukasi online, melalui akun instagram, twitter @ccicjambi dan juga tindakan berupa edukasi yang dilakukan secara offline melalui selebaran maupun video tron, teguran langsung melalui sosial media, take down , tindakan hukum. Adapun pencegahan cybercrime belum berjalan dengan maksimal dari pada pencegahan serta penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Polda  Jambi,  sehingga  masih  diperlukan peningkatan  kapasitas  pengetahuan  dan  pemahaman  terkait  teknologi  informasi  dan
15 Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 28 Maret 2022.
16 Wawancara  Dengan  Ipda  Rimhot  Nainggolan  Ps  Panit  3  Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 21 Febuari 2022.
masih  kurangnya  personil  daripada  Ditreskrimsus  Polda  Jambi  Subdit  siber  sendiri dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas kasus-kasus siber di wilayah hukum POLDA Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.
Republik Indonesia Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.
Republik Indonesia Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

## Buku
Alam, A.S. dan Amir Ilyas. Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama . Jakarta: Kencana, 2018.
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Endeshaw, Assafa. HukumE-commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik , Cet. Ke- 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Nasrullah,  Rulli. Teori  dan  Riset  Media  Siber  (cybermedia) cetakan  ke-2 .  Jakarta:
Kencana, 2016.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Bandung:  Penerbit  Mandar Maju, 2008.
Martha, Aroma Elmina. Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia . Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

## Jurnal
Hafrida,  H.,  &  Helmi,  H.,  “Perlindungan  Korban  Melalui  Kompensasi  Dalam  Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5, No. 1, (2020).

## Internet
Surat  Edaran  (SE)  No.SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika  untuk Mewujudukan  Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih,  Sehat,  dan  Produktif. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DI Februari-2021-209.pdf. diakses 03/03/2022.