## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. (62-73) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia
P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri
Adelia Rahmawati Putri Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: adeliarahmawatip@gmail.com
Anajeng Esri Edhi Mahanani Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: anajengmahanani.id@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 16 Januari 2022
|Revised : 05 April 2022 |Accepted : 05 April 2022
How  to  cite:  Adelia  Rahmawati  Putri,  Anajeng  Esri  Edhi  Mahanani, “ Putusan  Positive Legislature  pada  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  terhadap  Asas  Erga  Omnes  Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri ” Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 1, (April 2022)”, hlm. 62-73.

## ABSTRACT:
The Constitutional Court is an institution that has exercised judicial review since the third amendment of  the  1945  Constitution  as  the  guardian  of  the  constitution  that  in  charge  to  cancel  norms  (negative legislation) in-laws and regulations that are considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest constitution. However, several legal products whos created by the legislature did not create a complete arrangement so that it became a gap in the existence of a legal vacuum and prompted the Constitutional Court to not only cancel norms but also to formulate new norms that were regulating (positive legislation). The principle of erga omnes which is attached to every decision of the Constitutional Court also indicates  that  every  decision  of  the  Constitutional  Court  must  be  obeyed  by  all  parties,  including  state institutions  whose  interests  are  in  conflict  with  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  The addition  of  new  norms  that  regulate  the  Constitutional  Court  Decision  Number  80/PUU-XVII/2019 concerning The prohibition on concurrent positions by the Deputy Minister has not been complied with and it  was  found  that  the  practice  of  concurrent  positions  of  deputy  ministers  in  2020.  This  indicates that the positive legislative decision with the application of the erga omnes principle still does not have firm legal force because the decision of the Constitutional Court is still considered as a recommendation. This study will answer the authority of the Constitutional Court in issuing decisions from negative legislation to positive legislation and the implications of the erga omnes principle on positive legislative decisions which provide a new norm that  deputy  ministers  are  prohibited  from  holding  concurrent  positions.  This  research  uses  the  juridical- normative method by using library research. The results show that the addition of a new norm to the decision of the Constitutional Court is an act of judges in finding the law (rechtvinding) and its implications for the principle of erga omnes for rulings that have a regulatory nature have been repaired although it takes a long time.
Keyword : Positive Legislature, Erga Omnes, Prohibition of Concurrent Positions of Deputy Minister

## ABSTRAK:
Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga  yang  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  sejak amandemen  ketiga  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  lembaga  yang  betugas  menjaga konstitusi dengan melaksanakan kewenangannya untuk membatalkan norma (negative legislature) pada peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi  tertinggi.  Namun  seiring  berkembangnya  zaman,  beberapa  produk  hukum  yang diciptakan oleh lembaga legislatif tidak menciptakan pengaturan yang lengkap sehingga menjadi celah atas adanya kekosongan hukum dan mendorong Mahkamah Konstitusi selain membatalkan norma namun juga dapat merumuskan norma baru yang bersifat mengatur (positive legislature). Asas erga omnes yang melekat pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi juga mengindikasikan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi seluruh pihak termasuk lembaga negara yang kepentingannya  bergesekan  dengan  UUD  NRI  1945.  Penambahan  norma  baru  yang  mengatur dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  80/PUU-XVII/2019  tentang  Larangan  Rangkap Jabatan Oleh Wakil Menteri nyatanya belum dipatuhi dan ditemukan masih terjadi praktik rangkap jabatan  wakil  menteri  pada  tahun  2020.  Hal ini  mengindikasikan  sifat  putusan positive  legislature dengan keberlakuan asas erga omnes masih belum memiliki kekuatan hukum yang tegas karena putusan Mahkamah Konstitusi masih dianggap sebuah rekomendasi. Penelitian ini akan menjawab kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan dari negative legislature menjadi positive legislature dan implikasi asas erga omnes terhadap putusan bersifat positive legislature yang memberikan  norma  baru  bahwa  wakil  menteri  dilarang  merangkap  jabatan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis-normatif  dengan  menggunakan  penelitian  kepustakaan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penambahan  norma  baru  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi adalah suatu tindakan hakim dalam menemukan hukum (rechtvinding) dan implikasinya terhadap asas  erga  omnes  atas  putusan  yang  bersifat  mengatur  sudah  dilakukan  perbaikan  walaupun memerlukan waktu yang cukup lama.
Kata Kunci : Positive Legislatur, Erga Omnes, Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

## Pendahuluan
Pembatasan  kewenangan  dalam lingkup  ketatanegaraan  di  Indonesia diwujudkan  dengan  pembagian  fungsi pemerintahan  berdasarkan  prinsip Trias Politica. Fungsi  pemerintahan  dibagi menjadi tiga bagian dengan mengemban tugas  dan  menjalankan  kewenangannya masing-masing.  Ketiga  bagian  itu  ialah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Pembagian kekuasaan dimaksudkan agar setiap penguasa tidak berkembang  menjadi  sewenang-wenang dan memanfaatkan kekuasaannya dengan mengabaikan aspek keadilan. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk  pada  tanggal  13  Agustus  2003 sampai  saat  ini  menjadi  lembaga peradilan  yang  menjalankan  fungsi yudikatif mendampingi Mahkamah Agung  dengan  kewenangannya  untuk melakukan judicial review. Teori pembagian  kekuasaan  sehingga  dapat menciptakan bentuk tiga lembaga dalam susunan ketatanegaraan memiliki
keterkaitan dengan teori yang dikatakan oleh  Lord  Acton  dengan  dalil “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely ”. 1 Teori tersebut dapat diartikan bahwasannya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya harus  diiringi  dengan  kehadiran  dari lembaga  yudikatif  yang  bertugas  untuk menciptakan kontrol pengawasan, pengawalan, dan pemantauan atas proses berjalannya  sistem  hukum  di  Indonesia, sehingga bisa mencegah adanya tindakan kesewenang-wenangan.
Amandemen  ketiga  UUD  NRI 1945  dalam  Pasal  24C  yang  kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwasannya kewenangan Mahkamah  Konstitusi  ialah  untuk
1 Jimmly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 16.
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa  kewenangan  lembaga  negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus  perselisihan  hasil  pemilu, sehingga  atas  kewenangan  tersebut Mahkamah  Konstitusi  disebut  sebagai penjaga  konstitusi (the  guardian  of  the constitution) yang bersifat melindungi hak warga negara dari tindakan penyimpangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi yang diberikan  kewenangan  sebagai the guardian of the constitution mengharuskan memberikan  putusan  yang  sekedar membatalkan norma saja, karena Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan  kemurnian  dari  UUD NRI  1945  sebagai  konstitusi  tertinggi sehingga  putusan  yang  dikeluarkan hanya menyatakan norma yang terkandung  pada  pengujian  undang- undang  apabila  bersinggungan  dengan UUD NRI 1945 dapat dibatalkan sehingga dalam  artian  lain  Mahkamah  Konstitusi sebagai negative legislature.
Peran  Mahkamah  Konstitusi sebagai  lembaga  yudikatif  yang  sekedar membatalkan  norma  telah  diatur  dalam Pasal  57  Ayat  2A  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut memberikan penegasan terhadap rambu-rambu pembatas terkait amar  putusan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  tidak  boleh mengandung  muatan  perintah  kepada pembuat  undang-undang  sampai  pada tidak boleh mengandung rumusan norma yang  dimaksudkan  untuk  mengganti norma  dari  undang-undang  yang dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD NRI  1945. 2 Atas  hal  tersebut  yang
2 Mohammad  Fandi,  “Mahkamah Konstitusi  Sebagai  Negative  Legislature  dan
menempatkan  Mahkamah  Konstitusi sebagai  lembaga  pembatal  norma, menunjukkan  bahwasannya  kekuatan lembaga  legislatif  sebagai  perumus norma  ada  di  tangan  DPR  bersama dengan Presiden.
Realitanya dalam perjalanan Mahkamah  Konstitusi  sejak  dibentuk pada  tahun  2003  sampai  saat  ini  yang memiliki tujuan untuk menegakkan nilai konstitusionalitas,  terdapat  beberapa putusan  yang  menciptakan  norma  baru bersifat  mengatur  atau  disebut positive legislature. Awal  mula  terbentuknya putusan bersifat mengatur ini merupakan bagian dari pertimbangan hakim konstitusi  terhadap  relevansi  fakta  yang ada  di  masyarakat  bahwa  masih ditemukan kekosongan hukum (rechtvacuum), sehingga atas  hal  tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mendalilkan norma baru yang mengatur pada putusannya. Keberlakuan  norma  baru  yang mengatur sehingga menjadikan Mahkamah  Konstitusi  memiliki  wajah baru  sebagai  lembaga  yang  bersifat positive legislature lantas tidak menjadikan kepatuhan  terhadap  putusan  menjadi seratus  persen  dipatuhi,  padahal  dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  melekat asas erga omnes yang harus dipatuhi oleh semua  orang  tanpa  terkecuali.  Dalam menjalankan  tugasnya  di  lingkup peradilan, Mahkamah
Konstitusi
berpedoman  kepada  asas-asas  hukum. Asas  hukum  yang  diterapkan  adalah berisi  ukuran  nilai  untuk  mewujudkan kaidah  teori  hukum  menjadi  hukum positif  yang  berlaku  dalam  masyarakat 3 sehingga  asas  hukum  dapat  dikatakan sebagai  pondasi  dari  berbagai  sistem yang kemudian dapat dijadikan pedoman  bagi  setiap  perbuatan  dan
Positive Legislature,” n.d., Hukumonline, (diakses 4 desember 2021).
3 Gusman  Tatawu,  “Hakekat  Hukum
Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” Jurnal Holrev 1, no. 2 2007, hlm 14.
acuan terhadap aturan atau putusan yang akan dikeluarkan dan akan diberlakukan.
Oleh karena itu, dalam memahami suatu hukum tidak bisa mengandalkan peraturan  saja,  melainkan  harus  digali sampai  dengan  asas  hukumnya  untuk mendapatkan esensi dan makna sesungguhnya atas peraturan hukum dan tata  hukum.  Penggunaan  asas  hukum juga  perlu dilibatkan  pada  setiap  proses peradilan maupun pembentukan produk hukum  karena  dimaksudkan  agar tegaknya  nilai  keadilan  dan  kepastian hukum.
Salah  satu  Putusan  Mahkamah Konstitusi yang berisikan norma mengatur  dan  sempat  menjadi  polemik pada  sistem ketatanegaraan  ialah Putusan  Nomor  80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Yang Dilakukan  Wakil  Menteri.
4 Hakim
Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwasannya  terkait  temuan  rangkap jabatan  yang  dilakukan  wakil  menteri tidak dapat dibenarkan dan harus segera dilakukan  perbaikan  struktural.  Namun kenyataanya,  putusan  bersifat positive legislature tersebut  tidak  dilakukan perbaikan  sehingga  asas  erga  omnes dinilai tidak cukup kuat untuk membuat lembaga  negara  menjadi  jera  dan  patuh terhadap  rekomendasi  yang  diberikan melalui  Putusan  Nomor  80/PUU- XVII/2019,  padahal  maksud  dan  tujuan dari asas erga omnes adalah memberikan kepastian  hukum  dan  menjamin  nilai kesamaan  keadilan  di  mata  hukum. 5 Terhadap asas erga omnes yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi juga mengindikasikan bahwa putusan tersebut  dapat  langsung  dilaksanakan dan  tidak  perlu  menunggu  perbaikan terhadap  undang-undang  yang  diujikan
4 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 80/PUU-XVII/2019.
5 Fadzlun  Budi  S.  N,  “Sifat  Keberlakuan Asas  Erga  Omnes  dan  Implementasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal  Gorontalo  Law Review 2, no. 2 (2019): 3.
karena akan memakan waktu yang cukup lama. Putusan Nomor 80/PUU- XVII/2019  yang  tidak  diindahkan tersebut  kemudian  melahirkan  gugatan kembali  terkait  praktik  rangkap  jabatan yang  masih  dilakukan  oleh  wakil menteri, selain itu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi periode saat ini  menjelaskan  melalui  pemaparannya tanggal  28  Januari  2020  dengan mengatakan  masih  terdapat  24  putusan atau 22,01% putusan Mahkamah Konstitusi  yang  tidak  dipatuhi  sehingga hal tersebut dapat dikatakan pembangkangan konstitusi. 6
Penelitian  kali  ini  akan  berfokus kepada pergeseran sifat putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  dalam pengaturan  hanya  sebatas  membatalkan norma (negative  legislature) namun, seiring berkembangnya kebutuhan hukum  yang  hadir  dalam  masyarakat dan  terjadinya  kekosongan  hukum (rechtvacuum) maka Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan pemberian  norma  yang  mengatur
(positive  legislature) dengan  dikaitkan terhadap  beberapa  contoh  putusan positive legislature beberapa tahun lalu dan untuk  fokus  kedua  yang  akan  dibahas yaitu  terkait  implikasi  asas  erga  omnes terhadap  Putusan  Nomor  80/PUU- XVII/2019 yang bersifat positive legislature dengan mendalilkan norma baru berupa larangan  rangkap  jabatan  bagi  wakil menteri.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan oleh  penulis  dalam  penulisan  ini  adalah Yuridis  Normatif  dengan  menggunakan penelitian  kepustakaan (library  research) dan melakukan pendekatan bahan-bahan
6 Dian  Erika,  “Banyak Putusan  MK  Tak Dipatuhi,  Anwar  Usman:  Pembangkangan Konstitusi,”  kompa.com,  n.d28  Januari  2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/ 12490461/banyak-putusan-mk-tak-dipatuhi-
hukum sehingga penjelasan bisa memuat prinsip  hukum.  Penelitian  yuridis normatif  biasa  disebut  dengan legal research karena tidak mengenal penelitian lapangan dan objek yang di teliti adalah bahan-bahan hukum yang dianalisis oleh penulis  untuk  kemudian  dilakukan penjabaran  dan  penafsiran  lebih  lanjut terkait  informasi  yang  didapatkan sehingga  terdapat  relevansi  untuk memecahkan  isu  yang  diangkat  oleh penulis.
Pendekatan konseptual dan perbandingan  hukum  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  kali  ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari  berbagai  aspek  doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum  baik nasional  sampai  internasional. 7 Doktrin dan  bahan  hukum  yang  didapatkan berupa  peraturan  perundang-undangan, informasi  terbaru  yang  relevan  dan penelitian  terdahulu.  Oleh  karena  itu, pemrosesan bahan hukum dapat menciptakan  suatu  argumentasi  hukum untuk  bisa  menjawab  isu  yang  sedang dihadapi.
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi terhadap Putusan dari Negative
Legislature menjadi Positive Legislature Kewenangan  utama  Mahkamah Konstitusi  yang  diatur  dalam  Pasal  24C UUD  NRI  1945  adalah  untuk  menguji undang-undang terhadap undang- undang  dasar,  dan  memutus  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  undang- undang  dasar.  Sedangkan  kewenangan untuk  membubarkan  partai  politik  dan memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilu  adalah  kewenangan  tambahan atau accesoir.
Berkaitan dengan kewenangan  utamanya  yaitu  menguji undang-undang terhadap undang-
anwar-usman-pembangkangan- konstitusi?page=all (diakses tanggal 17 September 2021).
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 56.
undang  dasar  maka  amar  putusan
Mahkamah Konstitusi berupa permohonan tidak dapat dierima apabila undang-undang  yang dimintakan  untuk diuji  tidak  ditemukan  kerugian  hak konstitusional, permohonan ditolak apabila undang-undang yang dimintakan diuji  ternyata  realitanya  memenuhi syarat  ketentuan  pembentukan  undang- undang,  dan  amar  yang  terakhir  bahwa permohonan  diterima  apabila  materi muatan  ayat  atau  pasal  dari  undang- undang  yang  diuji  ditemukan  adanya pertentangan  dengan  undang-undang dasar. 8 Ketiga  bunyi  amar  yang  bersifat membatalkan norma ditegaskan kembali perihal batasan bahwasannya Mahkamah Konstitusi  bertindak  sebagai  lembaga negative legislature dalam Pasal 57 Ayat 2A
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun  2003 tentang Mahkamah  Konstitusi  bahwasannya dalam  putusan  yang  dikeluarkan  tidak boleh  mengandung  perumusan  norma baru yang mengatur. Namun, keberlakuan dari Pasal 57 Ayat 2A tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat dengan disebutkan  melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  48/PUU-IX/2011, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi  dalam  melakukan judicial review adalah bertugas untuk
memperbaiki  hukum  sehingga  hakim konstitusi  wajib  menggali  nilai-nilai hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum yang  rawan  disalahgunakan  oleh kepentingan pribadi beberapa golongan.
Dorongan  atas  adanya  temuan hukum yang wajib dilakukan oleh hakim Mahkamah  Konstitusi  berkaitan  erat
8 Abdul  Rasyid  Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 306.
dengan metode penafsiran yang dilakukan  dalam  mengeluarkan  suatu putusan. Bentuk penafsiran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sosiologis  atau  teleologis,  interpretasi historis,  interpretasi  komparatif  atau perbandingan dan interpretasi futuristis. 9 Metode  penafsiran  perlu  dilakukan karena  peraturan  perundang-undangan tidak  seluruhnya  disusun  dalam  bentuk yang  jelas  dan  sempurna  sehingga menjadi  betul  bahwasannya  hakim Mahkamah
Konstitusi
melakukan penemuan  hukum (rechtvinding) dalam rangka  menciptakan  norma  baru  yang mengatur (positive legislature) . Interpretasi futuristis  memiliki  keterkaitan  erat bahwa  hukum  atau  undang-undang dapat  dicita-citakan (ius  consituendum) daripada  hukum  atau  undang-undang yang  sedang  berlaku  saat  ini (ius constitutum). Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya di ranah persidangan  diyakini  memiliki  sebuah kemerdekaan,  hal  ini  sempat  di kemukakan  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  005/PUU-IV/2006 yang  mendalilkan  bahwa  hakim  bebas untuk  memutus  suatu  perkara  melalui penafsiran  hukum  walaupun  putusan yang  dikeluarkan  nanti  dimungkinkan berlawanan dengan pemegang kekuasaan politik dan administrasi. 10 Pemaknaan kemerdekaan seorang hakim  lantas  membuat  persepsi  bahwa hakim  harus  menciptakan  lembaga peradilan yang kreatif dengan melakukan penemuan  hukum,  karena  hukum  yang sesungguhnya ada di dalam masyarakat.
Realitanya sejak Mahkamah Konstitusi  dibentuk  pada  tahun  2003, putusan  yang  dikeluarkan  tidak  murni berbentuk negative  legislature. Terdapat
9 Sekretaris  Jenderal  dan  Kepaniteraan MK,  “Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi” (Jakarta, 2010), hlm 74.
10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
beberapa  putusan  yang  ditemukan dengan  memuat  norma  baru  yaitu, Putusan  Nomor  102/PUU-VII/2009 tentang  penggunaan  KTP  dan  Paspor dalam Pemilu Presiden, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Syarat Menjadi Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  dan Putusan  Nomor  110-111-112-113/PUU- VII/2009  tentang  Perhitungan  Tahap Kedua  Untuk  Penetapan  Kursi  DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  Bagi  Partai  Politik
Peserta Pemilu. 11 Ketiga putusan tersebut mengindikasikan  terbitnya  norma  baru yang bermuatan mengatur dimaksudkan agar  tidak  menciptakan  suasana  kacau terhadap  kekosongan  hukum.  Pada Putusan  Nomor  110-111-112-113/PUU- VII/2009 yang  bersifat positive  legislature juga memberikan kesimpulan bahwasannnya dasar pertimbangan hakim  Mahkamah  Konstitusi  dengan menciptakan  norma  baru  ialah  untuk menjamin  kepastian  hukum  terhadap hak-hak  konstitusional  warga  negara, serta  dimaksudkan  untuk  menggali, mengikuti,  dan  memahami  lebih  lanjut terkait  nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
Badan Peradilan Amerika Serikat sudah  lebih  dahulu  mempraktikan putusan  yang  bersifat positive  legislature,
hal tersebut dikemukakan oleh
Christopher  Wolfe  pada  bukunya  yang berjudul The Rise of Modern Judicial Review, From  Constitutional  Interpretation  to Judgemade Law. 12 Putusan bersifat mengatur  yang  dikeluarkan  oleh  MK Amerika Serikat dimaksudkan
bahwasannya  suatu  produk  hukum harus  didasarkan  pada  nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat modern. Selain itu,  pemberian  putusan  yang  bersifat
11 Mohammad  Mahrus  S yukri  Asy’ari, Meyrinda  R, Model  dan  Implementasi  Putusan  MK dalam  Pengujian  Undang-Undang  (Studi  Putusan Tahun  22003-2012), (Jakarta:  Kepaniteraan  dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2013) hlm 4.
12 Anajeng Esri Edhi M, “Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature
mengatur  memberitahukan  lebih  lanjut bahwa  seorang  hakim  adalah  corong undang-undang yang mampu memberikan pemahaman terhadap hukum yang ditujukan untuk
masyarakat. Oleh karena itu,  penciptaan norma  baru  yang  tercantum  dalam putusan  adalah  sebagai  penanda  bahwa hakim  lebih  berpengetahuan  di  bidang hukum  dibandingkan  dengan  anggota legislatif ataupun anggota eksekutif.
Implikasi  Asas  Erga  Omnes  terhadap Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang Bersifat Positive Legislature Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara konstitusional berlangsung dengan mengedepankan  beberapa  asas  sebagai wujud  dari  cerminan  jiwa  lembaga pengawal  konstitusi (the  guardian  of  the constitution). Satjipto  Raharjo  dalam pendapatnya  mengatakan  bahwasannya asas  hukum  adalah  jantungnya  sebuah peraturan-peraturan hukum yang hendak  terbit,  sedangkan  Karl  Larenz berpendapat  bahwa  suatu  asas  hukum adalah bentuk ukuran hukum yang ethis dengan  memberikan  arah  kepada pembentuk  hukum  dalam  menciptakan produk hukum. 13
Asas  hukum  merupakan  muatan dari cita-cita sosial yang ingin diwujudkan  sehingga  menjadi  landasan atas  terbentuknya  suatu  aturan  hukum, asas hukum dianggap sebagai penghubung  pandangan  masyarakat dengan  memuat  jiwa  dan  nilai  dimana hukum itu berlaku (asas hukum objektif) dan  bisa  juga  dipahami  bahwa  asas sebagai  landasan  norma  hukum  yang dihasilkan atas keberadaan hukum positif (asas hukum subjektif).

## Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD
1945,” Jurnal JOM Fakultas Hukum 54, no. 2 (2020):
6 – 7.
13 M.  Julyano  dan  Sulistyawan, “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivism Hukum,”
Jurnal Crepido 1, no. 1 (2019): 3.
Maurar Siahaan selaku salah satu hakim  Mahkamah  Konstitusi  pada periode  pertama  mengatakan  bahwa terdapat  enam  asas  yang  ada  dalam Hukum  Acara  Peradilan  Mahkamah Konstitusi, yaitu: asas ius curia novit, asas persidangan  terbuka  untuk  umum,  asas independent dan imparsial, asas peradilan dilaksanakan  secara  cepat,  sederhana, dan  murah,  asas  hak  untuk  di  dengar secara  seimbang (audi  et  alteram  partem), dan asas praduga keabsahan (presumption iustae causa) . 14
Keenam  asas  yang  dikemukakan oleh  Maurar  Siahaan  lantas  harus dimanifestasikan kedalam praktik Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi sebagai  prinsip  untuk  menjaga  nilai konstitusional.  Selain  itu,  terdapat  asas yang  melekat  terhadap  sifat  putusan Mahkamah  Konstitusi,  yaitu  asas  erga omnes.  Kemunculan  asas  erga  omnes diyakini  berasal  dari  bahasa  latin  yang dipisahkan menjadi dua suku kata. Yaitu erga  dan  omnes.  Erga  berarti  bagi,  dan omnes  berarti  semua.  Erga  omnes diartikan  putusan  tersebut  berlaku  bagi semua orang atau dikatakan tidak hanya berlaku  untuk  pihak  yang  perkara  saja, melainkan lembaga negara yang bersangkutan  apabila  disebutkan  dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  maka wajib untuk mematuhi perintah putusan untuk  segera  melakukan  tindakan perbaikan.
Pendapat  dari  Christian  J.  Tams terkait  asas  erga  omnes  pada  perspektif hukum  internasional  adalah  sebagai berikut “Erga o mnes  means  ‘against  all’. ‘between  all’,  or  ‘as  opposed  to  all’.  An obligation  of  international  law  that  has  erga omnes  effects  thus  applies  between  all,  or  to all, other – presumably all other members of the international community, or, as the Court put  it,  to  the  international  community  as  a whole”. 15
14 Maurar  Siahaan, Hukum  Acara Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006) hlm 61-86.
Pendapat tersebut dapat diartikan bahwasannya  makna  yang  terkandung dalam  asas  erga  omnes  yang  ditujukan ‘terhadap  semua’,  ‘antara  semua’, ataupun  ‘bertentangan  dengan  semua’ maka  dapat  diartikan  berlaku  untuk semua  orang,  semua  kalangan  baik  dari masyarakat  sampai  pada  lembaga pemerintah  untuk  mematuhi  putusan yang mengandung sifat erga omnes.
Seiderman  juga  menyebutkan bahwasannya erga omnes yang memiliki kekuatan  untuk  mengatur  pelaksanaan putusan setelah dibacakan termasuk juga mengatur  terhadap  larangan  atas  aksi sewenang-wenang, larangan atas penyiksaan, larangan atas aksi perlakuan kejam,  sampai  pada  larangan  atas  aksi diskriminasi  yang  dimaksudkan  untuk merendahkan ras atau golongan tertentu.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor
80/PUU-XVII/2019 yang mendalilkan  tentang  Larangan  Rangkap Jabatan  Wakil  Menteri  menjadi  polemik tersendiri  yang  sempat  menciptakan kubu  pro  dan  kontra.  Permohonan pengujian peraturan perundang- undangan  yang  dimohonkan  oleh  Bayu Segara dan Novan
Lailathul menyebutkan  adanya  temuan  wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai wakil  komisaris  utama  PT.  PLN,  wakil komisaris  utama  PT.  Pertamina,  dan komisaris  utama  dari  Bank  BRI.  Praktik rangkap  jabatan  itu  lantas  dianggap bertentangan  dengan  Pasal  28D  Ayat  1 UUD NRI 1945 yang mendalilkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebelumnya, larangan terhadap  rangkap  jabatan  oleh  wakil menteri memang tidak ada pengaturannya  dalam  Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2008 tentang Kementerian  Negara.  Pasal  23  Undang- Undang  Kementerian  Negara  hanya
15 J. Tams Christian, Enforcing Obligations Erga  Omnes  In  International  Law (UK  Cambridge: Univercity Press, 2005) hlm 10.
menyebutkan yang tidak boleh
merangkap  jabatan  hanya  Menteri  saja, dengan  bunyi  Pasal “Menteri  dilarang merangkap  jabatan  sebagai  pejabat  negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan,  komisaris  atau  direksi  pada perusahaan  negara  atau  perusahaan  swasta, juga  dilarang  menjadi  pemimpin  organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD” . Adanya kekosongan hukum yang tidak mengatur larangan rangkap jabatan wakil  menteri  dalam  Undang-Undang Kementerian  Negara  lantas  mendorong hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk melakukan  penemuan  hukum  dengan mendalilkan  norma  baru  yang  bersifat mengatur  agar  praktik  rangkap  jabatan yang  dilakukan  wakil  menteri  dapat dihentikan,
mengingat tujuan diangkatnya wakil menteri adalah untuk membantu tugas khusus yang membutuhkan seorang tenaga professional dalam bidangnya di lingkup kementerian.  Oleh  karena  itu,  sudah menjadi betul bahwa Mahkamah Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor 80/PUU-XVII/2019 menciptakan putusan yang bersifat mengatur (positive
legislature) guna  terciptanya  kepastian hukum  dan  mencegah  kekacauan  atas adanya  kekosongan  hukum  karena praktik rangkap jabatan ditakutkan akan disalahgunakan  dan  dinilai  sebagai bagian  dari  adanya  konflik  kepentingan seperti adanya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).
Pasal  33 Ayat 1  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan Usaha  Milik  Negara  juga  melarang praktik rangkap jabatan apabila dilakukan  oleh  komisarisnya,  sehingga terhadap peraturan perundang-
undangan yang melarang adanya praktik rangkap  jabatan  oleh  pejabat  publik ataupun salah satu anggota dari lembaga negara yang melakukan praktik rangkap jabatan,  atas  pertimbangan  jaminan
16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.
kepastian  hukum  yang  diatur  dalam Pasal  28D  UUD  NRI  1945  maka  hakim Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan Nomor  80/PUU-XVII/2019  menegaskan bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang  berlaku  bagi  menteri  seperti  yang diatur  dalam  Pasal  23  Undang-Undang
Nomor 39 Tahun  2008 tentang Kementerian  Negara  maka  berlaku  juga untuk  wakil  menteri  agar  tidak melakukan rangkap jabatan. 16
Asas erga omnes pada putusan ini menjadi  penting  untuk  diindahkan karena  sebagai  peradilan  konstitusi (constitutional  court) yang  menjadikan setiap  putusan  Mahkamah  Konstitusi sebagai bentuk dari undang-undang dan bisa  langsung  dilakukan  perbaikan struktural  pada  komposisi  kementerian negara,  maka  wakil  menteri  yang merangkap  jabatan  harus  melepaskan posisinya sebagai komisaris dan berfokus terhadap  beban  kerja  sebagai  wakil menteri.
Realitanya, setelah Putusan Nomor  80/PUU-XVII/2019    keluar, belum  dilakukan  perbaikan  terhadap larangan rangkap jabatan yang diinginkan  dalam  isi  putusan  tersebut sehingga asas erga omnes pada putusan yang  bersifat positive  legislature belum diindahkan oleh Presiden untuk menyusun ulang komposisi kementerian selaku lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif. Diketahui pada tanggal 8  Desember  2020  muncul  pengujian kembali terhadap Undang-Undang Kementerian Negara dari Viktor Santoso sehingga  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  76/PUU-XVIII/2020 Anwar  Usman  selaku  Ketua  Mahkamah Konstitusi  menegaskan  kembali  terakit larangan rangkap jabatan wakil menteri.
Adanya  politik  hukum  terhadap praktik  rangkap  jabatan  wakil  menteri pada lingkungan kementerian kemudian mendorong  Presiden  untuk  melakukan
reshuffle kabinet.  Diketahui  pada  bulan Desember  2020  hasil  dari reshuffle yang dilakukan  untuk Kabinet Indonesia Maju 2019-2024  para  wakil  menteri  yang rangkap  jabatan,  yaitu  wakil  menteri keuangan,  wakil  menteri  I  BUMN,  dan wakil menteri II BUMN telah melepaskan jabatan  rangkapnya  selaku  komisaris sehingga  beralih  fokus  kepada  beban kerja sebagai wakil menteri saja. 17 Perbaikan komposisi kementerian yang  baru  dilakukan  akhir  tahun  2020 oleh Presiden setelah permohonan kedua yang diajukan oleh Viktor Santoso lantas menunjukan  bahwa  Presiden  yang memiliki hak prerogratif atas pengangkatan dan pemberhentian jabatan menteri dan wakil menteri lantas dinyatakan telah mengindahkan
rekomendasi  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  80/PUU-XVII/2019 walaupun proses perbaikan itu dilakukan dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak Mahkamah  Konstitusi  memberikan  dalil tentang larangan rangkap jabatan melalui putusannya.
Kepatuhan  terhadap  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  melekat dengan  asas  erga  omnes  lantas  bisa dikatakan merupakan wujud dari hukum progresif  yang  senantiasa  melakukan kebenaran  satu  menuju  kebenaran lainnya, karena ilmu hukum adalah ilmu yang dapat berubah sehingga diharuskan adanya  kebaharuan  untuk  menciptakan kepastian  hukum  yang  sesuai  dengan perkembangan masyarakat.
Asas  erga  omnes  disini  yang berperan memberikan pelarangan terhadap praktik rangkap jabatan adalah wujud  dari  kontrol  saran dan  perbaikan yang  dilakukan  Mahkamah  Konstitusi yang menghendaki teori check and balances untuk  terciptanya  suatu  koreksi  yang
17 Tahir Saleh, “Deretan Menteri -Wamen Jokowi  Yang  Masih  Mendua  di  Emiten,”  CNBC
Indonesia, n.d.,
https://www.cnbcindonesia.com/market/202012 24083102-17-211370/deretan-menteri-wamen- jokowi-yang-masih-mendua-di-emiten.
mendorong  perbaikan  prinsip  dalam ketatanegaraan agar antar lembaga tidak sewenang-wenang.
MK  Federal  Jerman  dalam perspektif  kekuasaan  kehakiman  yang juga  mengeluarkan  putusan  dengan berisikan  norma  yang  mengatur  juga memberlakukan  asas erga omnes terhadap  putusannya  untuk  dipatuhi oleh  semua  orang  termasuk  lembaga negara,  sehingga  MK  Federal  Jerman telah banyak mempengaruhi pergerakan politik dan proses legislatif. 18 Pelibatan  MK  Federal  Jerman dalam  proses  legislasi  menjadi  langkah preventif  bahwasannya  produk  hukum yang  dikeluarkan  nantinya  akan  kecil kemungkinannya bisa bergesekan dengan Grundgesetz selaku  konstitusi tertinggi.  Keistimewaan  lain  dari  MK Federal  Jerman  yaitu  dapat  mengawasi putusan yang dikeluarkan apakah sudah dipatuhi  dan  dilakukan  perbaikan  oleh pihak  yang  terkait  sehingga  dapat dikatakan  asas  erga  omnes  di  Jerman dijamin kepatuhannya dan menjadi tegas serta jelas karena pengawasan dilakukan secara langsung oleh MK Federal Jerman.

## Penutup
Pergeseran  fungsi  Mahkamah Konstitusi yang semula sebagai lembaga yudikatif  yang  bersifat  membatalkan norma  saja atau negative  legislature ,  kini menjadi  perumus  norma  baru  atau positive legislature. Hal ini dianggap tidak menyalahi  konstitusi  karena  tugas seorang hakim adalah untuk melakukan penemuan hukum terhadap kekosongan hukum  yang  terjadi.  Adanya  putusan yang  menciptakan  norma  baru  lantas memperlihatkan bahwa hakim konstitusi sedang  melakukan  interpretasi  futuristis
18 Thomas  Gawron  dan  Ralf  Rogowski, Implementation  of  Germahomas  Gawron  dan  Ralf  Rn Federal Constitutional Court Decisions: Judicial Orders and The Federal Legislature , 2002, hlm 239-256.
yang  memiliki  keterkaitan  erat  bahwa hukum  atau  undang-undang  dapat dicita-citakan (ius consituendum) daripada hukum  atau  undang-undang  yang sedang berlaku saat ini (ius constitutum).
Sedangkan implikasi dari putusan bersifat positive  legislature pada  Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang mendalilkan  larangan  rangkap  jabatan bagi  wakil  menteri  dan  konsekuensinya terhadap  asas  erga  omnes  nyatanya sempat  tidak  dilakukan  perbaikan  oleh kementerian  selaku  lembaga  eksekutif sehingga  menunjukan  bahwa  kekuatan asas  erga  omnes  di  Indonesia  masih lemah dan putusan Mahkamah
Konstitusi  dilihat  hanya  sebagai  saran rekomendasi  tanpa  memiliki  kekuatan hukum  yang  tegas  sehingga  kepatuhan terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi tidak  memiliki  daya  memaksa  dan penjatuhan  sanksi  apabila  tidak  segera dilaksanakan perbaikan. Asas erga omnes pada  MK  Federal  Jerman  telah  banyak mempengaruhi  pergerakan  politik  dan proses  legislasi  di  Jerman,  selain  itu keistimewaan  bahwasannya  hakim  MK Federal  Jerman  dapat melakukan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan putusan  maka  bisa  dikatakan  asas  erga omnes  di  Jerman  memiliki  kekuatan hukum yang jelas dan tegas.
Tidak  diaturnya  kewenangan untuk  dapat  membuat  norma  baru  saat kekosongan  hukum  terjadi  dalam
Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi dapat menjadi masukan untuk kedepannya  sehingga  disamping  dapat membatalkan norma, Mahkamah
Konstitusi  juga  diperbolehkan  untuk membuat  norma  baru  guna  mencegah kekacauan  dan  dapat  memberikan kepastian  hukum.  Selain  itu  pemberian kewenangan lebih untuk dapat
mengawasi  putusan  sudah  dilakukan perbaikan oleh pihak yang bersangkutan juga  dirasa  perlu  agar  putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan yang  tetap  dan  mengikat,  mengingat
Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the constitution.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimmly. Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Christian,  J.  Tams. Enforcing  Obligations Erga Omnes In International Law . UK Cambridge: Univercity Press, 2005. Erika,  Dia n.  “Banyak  Putusan  MK  Tak
Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi.” kompa.com, n.d. Fandi, Mohammad. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislature dan Positive Legislature,” n.d. Hukumonline. M, Anajeng Esri Edhi. “Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap  UUD  1945.” Jurnal  JOM
Fakultas Hukum 54, no. 2 (2020): 6 – 7. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana, 2005.
N,  Fadzlun  Budi  S.  “Sifat  Keberlakuan
Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan  Mahkamah  Konstitusi,.” Jurnal  Gorontalo  Law  Review 2,  no. 2 (2019): 3.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 005/PUU-IV/2006 (n.d.).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
80/PUU-XVII/2019 (n.d.). Rogowski,  Thomas  Gawron  dan  Ralf. Implementation of Germahomas
Gawron  dan  Ralf  Rn  Federal Constitutional Court Decisions: Judicial Orders  and  The  Federal  Legislature , 2002.
Saleh,  Tahir.  “Deretan  Menteri -Wamen Jokowi  Yang  Masih  Mendua  di Emiten. ”  CNBC  Indonesia,  n.d. https://www.cnbcindonesia.com/ market/20201224083102-17- 211370/deretan-menteri-wamen- jokowi-yang-masih-mendua-di- emiten.
Sekretaris  Jenderal  dan  Kepaniteraan
MK.  “Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi,” 74. Jakarta, 2010. Siahaan, Maurar. Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006. Sulistyawan, M. Julyano dan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi  Penalaran  Positivism Hukum.” Jurnal  Crepido 1,  no.  1 (2019): 3. Syukri Asy’ari, Meyrinda R, Mohammad Mahrus. Model  dan  Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang- Undang (Studi Putusan Tahun 22003- 2012), .  Jakarta:  Kepaniteraan  dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2013. Tatawu,  Gusman.  “Hakekat  Hukum Mahkamah  Konstitusi  Terhadap Sengketa  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada).” Jurnal  Holrev 1,  no.  2 (n.d.): 14. Thalib, Abdul Rasyid. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2006.