## ANALISIS  PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

## Ingra Sovita, Firsta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas Padang
Abstract: The  research  objective  is  to  find  out  the  analysis  of  the  calculation  of  income  tax article 21, article 22, article 23, article 24, article 25 and article 26 in Indonesia. The source of the data comes from the informants of Padang city KPP Prata employees and secondary data from various literature relating to income tax. Data collection techniques with observation and interviews and data analysis techniques using qualitative approaches are inductive. The results showed that the calculation and deduction of income tax article 21, article 22, article 23, article 24, article 25 and article 26 were in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2008. The government needs to carry out tax extensification and supervision of the Director General of Taxes on taxpayers who have met the subjective and objective but do not yet have a Taxpayer Identification Number (NOWP).
Keywords: calculation, deduction and income tax
Abstrak :  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  analisis  perhitungan  pajak  penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 di Indonesia. Sumber data berasal dari  informan  pegawai  KPP  Prata  kota  Padang  dan  data  sekunder  dari  berbagai  literatur  yang berkaitan  dengan  pajak  penghasilan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi  dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pengurangan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 sudah sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2008.  Pemerintah  perlu  melakukan  ekstensifikasi  pajak  dan  pengawasan Direktur  Jenderal  Pajak  pada  wajib  pajak  yang  telah  memenuhi  subyektif  dan  obyektif  tetapi belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NOWP).
Kata kunci : perhitungan, pengurangan dan pajak penghasilan

## A. PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang Masalah
Pajak  di  Indonesia  merupakan  penerimaan  negara  terbesar,  dengan  penduduk  sekitar  260 juta jiwa menyimpan potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Tax ratio dalam kisaran 11% perlu dinaikkan ke kisaran 15% sebagai standar tax ratio yang dianggap bagus oleh bank dunia. Salah  satu  penyebab  rendahnya tax  ratio di  Indonesia  karena  masih  rendahnya  proporsi penerimaan  pajak  enghasilan  terhadap  total  penerimaan  pajak  penghasilan  apalagi  jika dibandingkan  terhadap  total  penerimaan  pajak.  Berbeda  dengan  negara-negara  maju,  pajak penghasilan  orang  pribadi  mampu  menopang  penerimaan  pajak  bahkan  hampir  sebanding dengan  penerimaan  PPh  badan  sehingga  kontinuitas  penerimaan  pajak  dapat  terjaga  dengan baik.
Rendahnya  kontribusi  penerimaan  PPh  orang  pribadi,  salah  satu  faktor  penyebabnya karena  masih  relatif  kecilnya  jumlah  wajib  pajak  per  seorangan  jika  dibandingkan  dengan jumlah  penduduk  usia  produktif  di  Indonesia.  Di  samping  itu  juga  karena  banyaknya penghindaran pajak yang  dilakukan oleh  wajib pajak terutama wajib pajak  orang  kaya bahkan super kaya.Definisi kaya dengan batasan bahwa sebagian besar penghasilannya kena tarif pajak penghasilan tertinggi 30%.Tapi kenyataannya sebagian kecil dari penghasilan mereka kena tarif 5%, 15% sampai 25% sehingga tarif progresif yang cukup besar ini disinyalir menjadi penyebab upaya penghindaran pajak yang masif.
Tanggal 31 Maret  batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak  orang  pribadi  dan  lebih  dari  10,5  juta  wajib  pajak  telah  melaporkan  SPT  nya.  Jika dibandingkan dengan periode yang sama, tahun 2017 meningkat 14% sehingga tercapai tingkat
kepatuhan formal. Di Indonesia kepatuhan wajib pajak orang pribadi  dapat dilihat dari kinerja penerimaan PPh pasal 21 untuk wajib pajak karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk wajib pajak orang  pribadi  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  atau  melakukan  pekerjaan  bebas.  Data (Kementerian  Keuangan  RI,  2017)  PPh  pasal  21  menyumbang  10,23%  dan  PPh  pasal  25/29 menyumbang 0,68% dari total penerimaan pajak tahun 2017. Terdapat tiga temuan dari data  di atas sbb : Pertama , jumlah kedua komponen tersebut masih rendah dari penerimaan PPh pasal 25/29  untuk  wajib  pajak  badan  yang  kontribusinya  mencapai  19,09  tahun  2017  artinya Indonesia masih memiliki ketergantungan lebih tinggi dari PPh badan padahal di banyak negara, penerimaan  PPh  orang  pribadi  justeru  lebih  dominan  dibandingkan  PPh  badan.  Hal  ini umumnya  ditemui  di  negara  maju  dan  atau  negara  yang  otoritas  pajaknya  memiliki  akses informasi  perbankan.  Struktur  ini  dirasa  kurang  kondusif  bagi  penerimaan  jangka  panjang karena  :  1)  sifat  distortif  PPh  badan  jauh  lebih  besar dari  PPh  OP,  2)  optimalisasi  PPh  badan semakin  sulit  di  tengah  arus  kompetisi  pajak  global. Kedua, penerimaan  PPh  OP  di  Indonesia lebih  banyak  ditopang  oleh  wajib  pajak  karyawan  atau  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi lebih  banyak  karena  adanya  peranan  pihak  ketiga  yaitu  pemberi  kerja,  bendaharawan pemerintah  dan  sebagainya  melalui  mekanisme withholding  tax bukan  secara self assessment.Ketiga, pertumbuhan PPh OP pasal 25/29  selama 5 tahun terakhir cukup baik tapi kontribusi  total  penerimaan  pajak  masih  minim  dimana  pajak  ini  mengacu  pada  wajib  pajak yang  menjalankan  kegiatan  usaha  atau  pekerja  bebas  non  UKM    umumnya  berpenghasilan tinggi dimana kinerjanya bertentangan dengan estimasi adanya 54.000 High Wealth Individuals (HWI)  Indonesia  dengan  total  kekayaan  lebih  dari  Rp  2.500  triliyun.  Di  Inggris,  Jerman  dan Amerika  Serikat    0,5%  wajib  pajak  terkaya  berkontribusi  17%  dari  total  penerimaan  PPh. Kinerja  penerimaan  PPh  OP  di  Indonesia  masih  rendah  sehingga  harus  segera  dibenahi  sejak dini  mengingat  akan  datangnya  bonus  demografi  yaitu  melimpahnya  jumlah  penduduk  usia produktif tahun 2030. Tanpa upaya yang serius momentum peningkatan basis penerimaan PPh OP  akan sia-sia (Budi, 2017).
Mencermati  tantangan  tersebut    dapat  dilakukan  dengan  mendesain  sistem  administrasi dan  kebijakan  pajak  yang  bisa  menjamin  kepatuhan  jangka  panjang  sekaligus  mengatasi anomali  penerimaan  pajak  penghasilan.  Dari  sisi  administrasi  kebutuhan  untuk  meningkatkan literasi  melalui  program  edukasi  atau  dukungan  teknologi  yang  turut  memberi  andil  dalam membentuk  kepatuhan.Selain  itu  data  yang  diperoleh  untuk  implementasi  UU  No.  9/2017 tentang  akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan  harus  bisa  digunakan  secara optimal. Tidak hanya untuk penerapan compliance risk management tapi juga untuk memetakan potensi wajib pajak yang belum terdeteksi selama ini. Khusus bagi administrasi HWI sebaiknya integrasi pengelolaan wajib pajak HWI dengan entitas bisnis yang dimilikinya secara bersamaan dalam  satu  unit  khusus  sehingga  pengawasan  HWI  dan  entitas  bisnis  menjadi  satu  kesatuan yang tidak terpisahkan (Agus, 2018). Penerimaan negara lebih dominan dari pajak dibandingkan dengan bukan pajak  seperti pada tabel 1.1.
Tabel 1.1.Penerimaan Negara Dalam APBN Tahun 2018 (Triliun) No. Uraian Jumlah % 1. Pajak 1.498,90 85,6 2. Pendapatan negara bukan pajak 250 14,3 3. Hibah 1,40 0,1 Total 1.750,3 100 Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2019

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah penelitian sbb  : Bagaimanakah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26 di Indonesia ?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26 di Indonesia.

## B. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Wajib Pajak
Dalam UU No. 28 / 2007 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,  pemotong  pajak  dan  pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibedakan atas 2 macam  sbb:
 Wajib  pajak  dalam  negeri  yaitu  subjek  pajak  dalam  negeri  (individu  maupun  badan) yang  telah  memenuhi  persyaratan  objektif.  Persyaratan  subjektif  untuk  orang  pribadi timbul  (terpenuhi)  jika  yang  bersangkutan  lahir  di  Indonesia  atau  berada  di  Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Persyaratan objektif timbul saat yang bersangkutan  memperoleh  penghasilan  melebihi  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP). Saat kedua persyaratan ini terpenuhi maka subjek pajak berubah status menjadi wajib  pajak  dalam  negeri  sedangkan  subjek  pajak  badan  dalam  negeri  persyaratan subjektif dan objektifnya timbul secara bersamaan manakala badan tersebut didirikan di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia.
 Wajib  pajak  luar  negeri  yaitu  subjek  luar  negeri  yang  memperoleh  penghasilan  dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)  maupun tidak melalui BUT.
Berdasarkan jenisnya wajib pajak terdiri atas  wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendaharawan (Waluyo, 2017)

## Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)
Kesadaran akan pajak perlu ditingkatkan tapi harus dilakukan dengan  bijaksana sehingga masyarakat  tidak  menjadi  antipati  terhadap  pajak  (Rahmat,  2016).  Pajak  adalah  iuran  rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa yang lansung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran uang umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2013). Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving sebagai  sumber  utama  untuk  membiayai public  investment (Resmi,  2009).Pajak  dari perspektif ekonomi merupakan beralihnya sumber daya dari sektor primer ke sektor publik yang menggambarkan  bahwa  adanya  pajak  menyebabkan  dua  situasi  berubah  akibatnya  :  1) berkurangnya  kemampuan  individu  dalam  menguasai  sumber  daya  untuk  kepentingan penguasaan barang dan jasa, 2) bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang  dan  jasa  publik  sebagai  kebutuhan  masyarakat.  Pajak  berfungsi  sebagai budgetair dan regeleren (Nurmantu,  2003).  Fungsi  lainnya  yaitu  demokrasi  dan  redistribusi  (Setiyaki  dan Amir, 2005).
2.2. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan
PPh pasal 21 penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa  dan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pribadi.  Subjek  pajak  dalam  negeri  sesuai    UU  PPh  pasal  21  dilakukan  oleh wajib  pajak  orang  pribadi  subjek  dalam  negeri.  Pembayaran  PPh  dilakukan  dalam  tahun berjalan  melalui  pemotongan  oleh  pihak  tertentu.    Pihak  yang  wajib  melakukan  pemotongan, penyetoran  dan  pelaporan  PPh  pasal  21  /  26  yaitu  pemberi  kerja,  bendaharawan,  pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan  disetorkan  dengan  benar  oleh  pemberi  kerja  dan  pemotong  lainnya  dapat  digunakan  oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh terutang pada akhir tahun.
PPh  pasal  22  merupakan  pajak  yang  dipungut  oleh  bendaharawan  pemerintah  pusat maupun  daerah, instansi atau lembaga pemerintah  dan lembaga  negara lain berkenaan  dengan pembayaran  atas  penyerahan  barang  dan  badan  tertentu  baik  pemerintah  maupun  swasta berkenaan  dengan  kegiatan  impor  atau  kegiatan  usaha  di  bidang  lain.  PPh  pasal  22  dibayar dalam  tahun  berjalan  melalui  pemotongan  atau  pemungutan  oleh  pihak-pihak tertentu.Pemungutan  PPh  pasal  22  ada  yang  bersifat  final  dan  tidak  bersifat  final.Jika pemungutan  PPh  pasal  22  bersifat  final  maka  jumlah  pajak  yang  telah  dibayar  dalam  tahun berjalan  dapat  dikreditkan  dari  total  PPh  terutang  pada  akhir  tahun  saat  pengisian  SPT (Setiawan, 2017).
PPh  pasal  23  merupakan  pajak  yang  dipotong  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan BUT berasal dari modal, penyerahan  jasa atau  penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang  telah  dipotong  PPh  pasal  21. PPh pasal  23  dibayarkan  atau  terutang  oleh  badan  pemerintah  atau  subjek  pajak  dalam  negeri, penyelenggara  kegiatan,  BUT  atau  perwakilan  perusahaan  luar  negeri  lainnya.Pemotongan pajak  PPh  pasal  23  terdiri  atas  :  badan  pemerintah,  subjek  pajak  badan  dalam  negeri, penyelenggara  kegiatan,  BUT,  perwakilan  perusahaan  di  luar  negeri  lainnya,  orang  pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh KPP sebagai pemotong PPh pasal 23 (Diaz, 2012).
PPh  pasal 24 mengatur perhitungan besar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkan penghasilan dari luar negeri  dengan  penghasilan  di  Indonesia  yang  menganut tax  credit  ordinary  method dengan menerapkan per country limitation.
PPh pasal 25 mengatur tentang penghitungan besar angsuran bulanan  yang  harus dibayar sendiri  oleh  wajib pajak  dalam tahun berjalan  dengan cara : 1)  wajib pajak  membayar sendiri (PPh pasal 25), 2) melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23 dan 24). PPh pasal 25 UU No. 36 / 2008 merupakan angsuran setiap bulan dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak  pada  akhir  tahun  pajak  yang  dilaporkan  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan (SPT PPh).
PPh  pasal  26    mengatur  tentang  pemotongan  atas  penghasilan  yang  bersumber  dari Indonesia  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  luar  negeri  selain  BUT.  Tarif  20% dikenakan  untuk  setiap  jenis  penghasilan  yang  dikenakan  PPh  pasal  26  atau  sesuai  dengan persetujuan penghindaran pajak berganda antar negara dimana tarif untuk deviden diatur dalam peraturan yang berlaku.

## 2.3. Kerangka Pemikiran
Pajak sebagai ukuran penerimaan    negara yang akan  digunakan untuk anggaran  rutin  dan anggaran pembangunan karena kegiatan underground economy hanya mencapai 35% - 44% dari PDB. Sumber penerimaan penghasilan  negara berasal dari pajak PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23,  pasal  24,  pasal  25  dan  pasal  26.  Para  wajib  pajak  penghasilan  wajib  melaporkan perpajakannya tanpa harus dibebani sanksi administrasi, denda maupun pidana sehingga dapat menambah  basis  data  perpajakan  guna  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  penghasilan sebagai sumber penerimaan negara. Kerangka pemikiran penelitian seperti gambar 2.1 berikut :
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24,  Pasal 25, Pasal 26
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Perhitungan dan Pemotongan
Implikasi Pajak Bagi pemerintah

## Kesimpulan dan Saran

## C.  METODE PENELITIAN
Jenis penelitian tergolong penelitian  deskriptif  dengan tujuan  memberikan  gambaran yang jelas  tentang  masalah  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  yaitu  proses  menemukan pengetahuan  sebagai alat analisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui (Umar, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, artikel ilmiah dan dari website berhubungan dengan   PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26.  Data penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian dengan definisi operasionalnya  seperti tabel 3.1.berikut.

## Tabel 3.1. Data Penelitian
Definisi Operasional Data Penelitian Satuan
Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,
upah,  honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  22  adalah  bentuk  pemotongan  atau pemungutan  pajak  yang  dilakukan  satu  pihak  terhadap  wajib  pajak  dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.
Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  23  adalah  pajak  yang  dikenakan  pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak  untuk  memanfaatkan  kredit  pajak  mereka  di  luar  negeri  untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia.
Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  25  adalah  pembayaran  pajak  penghasilan secara  angsuran  dengan  tujuan  untuk  meringankan  beban  wajib  pajak mengingat pajak terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun
Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  26 adalah  pajak  penghasilan  yang  dikenakan atas penghasilan yang diterima  wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia.
Rp
Rp
Rp
Rp Rp Rp
Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Data  sekunder  dan  informasi    penelitian  dikumpulkan  dengan    teknik  observasi  dan wawancara.  Teknik  analisis  data  penelitian  kualitatif  bersifat  induktif    yaitu  analisis  yang diperoleh  selanjutnya  dikembangkan  melalui  pembahasan  yang  sifatnya  menguraikan, menggambarkan  suatu  keadaan  atau  melukiskan  dan  menerapkan  suatu  keadaan  sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan (Sekaran, 2015)  berhubungan dengan perhitungan dan pemotongan  PPh  pasal  21, PPh  pasal  22,  PPh  pasal  23,  PPh  pasal  24, PPh  pasal  25  dan  PPh pasal 26.

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN  PENELITIAN

## 4.1. Perhitungan  dan Pemotongan PPh  Di Indonesia A. Wajib Pajak PPh Pasal 21
Pengenaan PPh pasal 21 dilakukan dengan pemotongan  PPh pasal 21 atas penghasilannya atau  penerima  penghasilan.    Sesuai  UU  No.  36/2008  pasal  17  ayat  1  tarif  PPh  pribadi perhitungannya menggunakan tarif progresif sebagai berikut :
Tabel 4.1. Tarif PPh Pasal 21 Penghasilan Neto Kena Pajak (Rp) Tarif Pajak Sampai dengan  50 000.000 5% 50.000.0000 – 250.000.000 15% 250.000.000 – 500.000.000 25% Di atas 500.000 30%
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2008
Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 – 2018
Diatur  oleh  UU  No.  122/PMK.010/2015  tentang  tarif  penyesuaian  besarnya  PTKP  dengan setahun Rp 36.000.000 (3.000.000 per bulan) untuk diri wajib pajak orang pribadi dan nail 5% dari nilai PTKP 2014 sebesar Rp 24,3 juta .
Perhitungan PTKP Tahun 2015 Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan
Uraian Status PTKP Wajib Pajak TK 0 36.000.000 + Tanggungan 1 TK 1 39.000/000 + Tanggungan 2 TK 2 42.000.000 + Tanggungan 3 TK 3 45.000.000 Wajib Pajak Kawin Uraian Status PTKP Wajib Pajak TK 0 36.000.000 + Tanggungan 1 TK 1 42.000/000 + Tanggungan 2 TK 2 45.000.000 + Tanggungan 3 TK 3 48.000.000 Wajib Pajak Kawin, penghasilan isteri dan suami digabung Uraian Status PTKP Wajib Pajak K/1/ 0 75.000.000 + Tanggungan 1 K/1/ 1 78.000/000 + Tanggungan 2 K/1/ 2 81.000.000 + Tanggungan 3 K/1/ 3 84.000.000
Catatan : Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
Nilai PTKP tahun 2019 / 2018  sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan PMK No. 101/PMK.010/2016 atau besaran tarifnya masih menggunakan tarif PTKP 2016. Perhitungan dan Pemotongan PTKP Tahun 2016/2017/2018
Wajib Pajak Tidak Kawin (TK) Uraian Status PTKP Wajib Pajak TK 0 54.000.000 + Tanggungan 1 TK 1 58.500/000 + Tanggungan 2 TK 2 63.000.000 + Tanggungan 3 TK 3 67.500.000 Wajib Pajak Kawin Uraian Status PTKP Wajib Pajak K0 58.500.000 + Tanggungan 1 K1 63.000/000 + Tanggungan 2 K2 67.500.000 + Tanggungan 3 K3 72.000.000 Wajib Pajak Kawin, penghasilan isteri dan suami digabung Uraian Status PTKP Wajib Pajak K/1/ 0 112.500.000 + Tanggungan 1 K/1/ 1 117.000/000 + Tanggungan 2 K/1/ 2 121.500.000 + Tanggungan 3 K/1/ 3 126.000.000
Catatan : Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
Kenaikan PTKP Tahun 2016/2017/2018 Dibandingkan PTKP 2015 Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)
Uraian Status Kenaikan PTKP Wajib Pajak TK 0 16.000.000 + Tanggungan 1 TK 1 19.500/000 + Tanggungan 2 TK 2 21.000.000 + Tanggungan 3 TK 3 22.500.000 Wajib Pajak Kawin Uraian Status PTKP Wajib Pajak K0 19.500.000 + Tanggungan 1 K1 21.000/000 + Tanggungan 2 K2 22.500.000 + Tanggungan 3 K3 24.000.000 Wajib Pajak Kawin, penghasilan isteri dan suami digabung Uraian Status PTKP Wajib Pajak K/1/ 0 37.500.000 + Tanggungan 1 K/1/ 1 39.000/000 + Tanggungan 2 K/1/ 2 40.500.000 + Tanggungan 3 K/1/ 3 42.000.000
Catatan : Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
Perhitungan dan Pemotongan  PPh pasal 21 Tahun 2018
1. Hitung penghasilan bruto dalam setahun
2. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status
3. Hitung  pengurang  lainnya  seperti  tunjangan  biaya  jabatan  5%  dan  iyuran  pensiun  5% dari  penghasilan  bruto  dimana  tunjangan  biaya  jabatan  maksimal  Rp  6  juta  per  tahun dan tunjangan uang pensiun maksimal Rp 2,4 juta per tahun
4. Hitung  besar  penghasilan  neto  =  penghasilan  bruto  –  PTKP  –  iyuran  jabatan  dan pensiun.
5. Kalikan penghasilan neto dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku

## Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun 2018
Amir seorang karyawan status kawin  punya anak 1 orang dengan asumsi data penghasilan sbb  :  gaji  pokok  Rp  5.000.000,-  ,  tunjangan  transportasi,  uang  makan  dan  lain-lain  Rp 2.000.000,-. Penghasilan bruto Rp 7.000.000,- membayar uang pensiun Rp 200.000,- per bulan kepada  lembaga  dana  pensiun  sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan.  Berdasarkan  data  di  atas perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dalam setahun sebagai berikut :
Gaji pokok Tunjangan Penghasilan bruto
Pengurangan (-) PTKP Biaya jabatan Biaya pensiun Total
Penghasilan kena pajak – neto
Pajak PPh 5% per tahun Angsuran PPh per bulan
Rp      60.000.000,- Rp      24.000.000,- Rp      84.000.000,-
Rp       63.000.000,- Rp        4.200.000,- Rp         2.400.000,- Rp      69.600.000,-
Rp       14.400,000,-
Rp            720.000,- Rp               60.000,-
Perhitungan di atas dengan asumsi Amir memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tapi bila tidak  memiliki  NPWP  wajib  dikenakan  biaya  tambahan  20%  dari  perhitungan  normal.  Bila
asumsi perhitungan PKP (neto)  di atas   misal  di atas Rp 50 juta  maka tarif pajak  disesuaikan dengan tabel pajak progresif sesuai undang-undang yang berlaku.

## B. Wajib Pajak PPh Pasal 22
PPh  pasal  22  menurut  UU  PPh  No.  36  tahun  2008  adalah  bentuk  pemotongan  atau pemungutan  pajak  yang  dilakukan  satu  pihak  terhadap  wajib  pajak  dan  berkaitan  dengan kegiatan perdagangan barang ekspor, impor dan re-impor. Tarif PPh pasal 22 atas impor  sbb : 1)  Menggunakan  Angka  Pengenal  Importir  (API)  sebesar  2,5%  x  nilai  impor.  Jika  tidak menggunakan API maka tarifnya 7,5 x nilai impor, 2) Pembelian barang dilakukan oleh DJBP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD tarifnya 1,5 x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final). Atas penjualan hasil produksi sebagai berikut :
1. Kertas = 0,1% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (tidak final)
2. Semen = 0,25% DPP PPN (tidak final)
3. Baja = 0,3% x DPP PPN (tidak final)
4. Otomotif = 0,45% x DPP PPN (tidak final)
5. Atas  penjualan  hasil  produksi  atau  penyerahan  barang  oleh  produsen  atau  importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi yang lainnya.
6. Atas  pembelian  bahan-bahan  keperluan  industri  tarifnya  0,25%  x  harga  pembelian (tidak termasuk PPN).
7. Impor  kedelai  ,  gandum  dan  tepung  terigu  menggunakan  API  tarifnya  0,5%  x  nilai impor.

## Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 Importir dengan API
PT  “X” sebuah perusahaan importir barang-barang elektronika yang memiliki API.  Bulan Juni 2015 PT “X” melakukan impor barang dari Korea dengan harga faktur (cost) 165 dollar. PT “X” membayar biaya asuransi, biaya angkut dan tarif biaya masuk  dari Korea ke Indonesia masing- masing  sebesar  5%,    10%  dari  harga  faktur  dan  10%  CIF  dimana  1  dollar  =  Rp  13.000,-. Hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar PT “X”. Jawab : Menentukan harga nilai impor (dalam dollar) Harga faktur                                                   165.000
Biaya asuransi (5% x 165.000)                          8.250
Biaya angkut   (10% x 165.000)                      16.500    +
CIF (Cost Insurances Freight)                  189.750 Bea masuk (10% x 189.750)                             18.975    +
Nilai impor                                                     208.725 Nilai impor (dalam rupiah) = 208.725 x Rp 13.000,- = Rp 2.713.425.000,- PPh pasal 22 = 2,5% x Rp 2.713.425.000,- =  Rp 67.835.625,-

## C. Wajib Pajak PPh Pasal 23
PPh pasal 23 yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Tarif  PPh pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan dengan  tarif sebagai berikut :
1. Tarif  15%  dari  jumlah  bruto  atas    dividen  kecuali  pembagian  dividen  terhadap  orang pribadi dikenakan final. Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21.
2. Tarif  2%  dari  jumlah  bruto  atas  sewa  dan  penghasilan  lain  yang  berkaitan  dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
3. Tarif  2%  dari  jumlah  bruto  atas  imbalan  jasa  teknik,  jasa  manajemen,  jasa  konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif  2%  dari  jumlah  bruto  atas  imbalan  jasa  lainnya  yang  diuraikan  dalam  Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.
Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23
PT  Cemerlang  merupakan  perusahaan  penerbitan  dan  percetakan  didirikan  tahun  2000 beralamat di Jln. Ujung Gurun No. 3 Padang dengan NPWP 01.555.444.1.541.000. Pembayaran honorarium  dan  imbalan  lain  sehubungan  dengan  PPh  pasal  23  selama  bulan  Oktober  2011 sebagai berikut :
1. Tanggal  10  Oktober  2011  membayar  bunga  pinjaman  Rp  1.000.000,-  kepada  Bank Mandiri  Padang  beralamat  di  Jln.  Belakang  Olo  No.  5  Padang  dengan  NPWP 01.222.333.2.541.000
2. Tanggal 15 Oktober 2011 membayar royalty kepada penulis sebagai berikut :
a. Monalisa  Jln. Jati Baru  No. 156  Padang,  NPWP  04.111.333.1.541.000  sebesar Rp 20.000.000,-
b. Nadia Jln. Indarung No. 11 Padang, tidak punya NPWP sebesar Rp 5.000.000,-
c. Imelda  Jln.  Pepaya  XII  No. 13   Padang, NPWP   04.222.555.1.541.000  sebesar Rp 10.000.000.000,-
3. Tanggal  20  Oktober  2011  membayar  jasa  perbaikan  mesin  produksi  yang  telah  rusak sebesar  Rp  15.000.000,-  kepada  PT  Teknik    Jaya  beralamat  di  Jln.  Pondok  No.  23 Padang dengan NPWP 01.446.577.2.541.000.
4. Tanggal  22  Oktober  2011  membayar  fee  sebesar  Rp  22.000.000,-  kepada  Kantor Akuntan  Publik  Dwirosa  beralamat  di  Jln.  Gunung  Pangilun  No.  36  Padang  dengan NPWP 04.322.233.2.541.000
5. Tanggal  29  Oktober  2011  membayar  sewa  rental  kendaraan  ke  Kurnia  Rental  Jln. Ampang No. 72 Padang sebesar Rp 6.000.000,- untuk mendistribusikan hasil produksi kebeberapa kota dengan NPWP 01.111.333.1.541.000
Tentukanlah : a) PPh pasal 23 yang dipotong PT Cemerlang, b) bukti pemotongan PPh pasal 23 untuk setiap wajib pajak, c) setorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong, d) SPT masa PPh pasal 23 Oktober 2011 untuk PT Cemerlang.
Jawab :
1. Pembayaran bunga sebesar Rp 1.000.000,- kepada bank Mandiri tidak  dipotong pajak karena  penghasilan  yang  dibayarkan  atau  terutang  kepada  bank  merupakan pengecualian pengenaan PPh pasal 23.
2. Pembayaran royalty kepada penulis dipotong PPh pasal 23 sebagai berikut :
a. Monalisa  dipotong  PPh  15%  x  Rp  20.000.000,-  =  Rp  3.000.000,-    dan  total  PPh yang dipotong Rp 3.000.000,-
b. Nadia  dipotong  PPh  15%  x  Rp  5.000.000,-  =  Rp  750.000,-      dan  tambahan  PPh karena tidak punya NPWP 100% x Rp 750.000,- sehingga total PPh yang dipotong Rp 1.500.000,-
c. Imelda dipotong PPh 15% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.500.000,- dan total PPh yang dipotong Rp 1.500.000,-
Masing-masing  wajib  pajak  dibuatkan  hasil  bukti  pemotongan  No.  01/Ps- 23/10/2011. 02/Ps-23/10/2009 dan 03?ps-23/10/2011.
3. Pembayaran  imbalan  jasa  teknik  kepada  PT  Teknik  Jaya  sebesar  Rp  15.000.000,- dipotong  PPh  pasal  23  sebesar  2%  x  Rp  15.000.000,-  =  Rp  300.000,-  dengan  bukti pemotongan PPh pasal 23 No. 04/Ps-23/10/2011.
4. Pembayaran fee kepada    Kantor  Akuntan  Dwirosa  sebesar  Rp  22.000.000,-  dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% x Rp 22.000.000,- = Rp 440.000,- dengan bukti pemotongan No. 05/Ps-23/10/2011.
5. Pembayaran  sewa  kendaraan  kepada  Kurnia  Rental  sebesar  Rp  6.000.000,-  dipotong PPh  pasal  23  sebesar  2%  x  Rp  6.000.000,-  =  Rp 120.000,-  dengan  bukti  pemotongan PPh pasal 23 No. 06/Ps-23/10/2011.
Total PPh pasal 23 yang dipotong dan disetor sebagai berikut : Penerima Jumlah PPh yang Dipotong / Disetor Atas royalty
1 . Monalisa 2 . Nadia 3 . Imelda Rp 3.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 6.000.000,- Atas biaya 1 . PT Teknik Jaya 2 . Kantor Akuntan Dwirosa Rp 300.000,- Rp 440.000,- Rp     740.000,- Atas sewa 1 . Kurnia Rental Total Rp     120.000,- Rp  6.860.000,-

## D. Wajib Pajak PPh Pasal 24
Ketentuan  PPh  pasal  24  mengatur  yang  dapat  dikreditkan  terhadap  pajak  penghasilan terutang  atas  seluruh  penghasilan  wajib  pajak  dalam  negeri.  Pengkreditan  pajak  luar  negeri dilakukan  dalam  tahun  digabungkan  penghasilan  luar  negeri  dengan  penghasilan  di  Indonesia dengan menganut tax credit yang ordinary method dengan menerapkan per country limitation. Agar  pajak  terutang  atau  dibayar  di  luar  negeri  dapat  dikreditkan  maka  wajib  pajak menyampaikan  surat  permohonan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  dengan  melampirkan    1) Laporan  keuangan  tentang  penghasilan  yang  berasal  dari  luar  negeri,  2)  Fotocopi  Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan di luar negeri, 3) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri
Besar kredit pajak luar negeri sesuai PPh pasal 24 merupakan nilai terendah diantara tiga perhitungan  sbb  :  1)  Total  PPh  terutang,  2)  Penghasilan  netto  luar  negeri  dibagi  total penghasilan luar negeri kali total PPh terutang, 3) PPh terutang atau dibayar di luar negeri dimana  :  1)  Total  PKP  =  penghasilan  dari  dalam  negeri  dan  dari  luar  negeri,  2)  Total  PPh terutang = tarif pasal 17 x total PKP, 3) Penghasilan terutang atau dibayar di luar negeri = tarif pajak luar negeri x penghasilan luar negeri, 4) Besar PKP sebagai dasar perhitungan total PPh terutang tidak masuk penghasilan yang PPh nya bersifat final.

## Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 24
Hitunglah kredit pajak kredit luar negeri yang diperoleh sesuai PPh pasal 24 bila PT Bahagia di Padang mendapat penghasilan netto tahun 2013 sebagai berikut :
1. Penghasilan dari luar negeri                                                     Rp        600.000.000,-
2. Penghasilan dari dalam negeri (tarif pajak berlaku 20%)        Rp         400.000.000,-
3. Peredaran bruto dari kegiatan usaha luar dan dalam negeri     Rp    51.000.000.000,- Jawab :
1. Hitung total PKP
Penghasilan dari luar negeri                                  Rp    600.000.000,-
Penghasilan dari dalam negeri                               Rp    400.000.000,-   +
Jumlah penghasilan neto                                        Rp  1.000.000.000,-
2. Hitung total PPh terutang
Tarif PPh pasal 17 ayat (1b) kali PKP = 25% x Rp 1.000.000.000,- = Rp 250.000.000,
3. Hitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan Penghasilan luar negeri                    x   total PPh terutang
Total penghasilan dalam dan luar negeri Rp 600.000.000      x   Rp  250.000.000  = Rp 150.000.000,-
Rp 1.000.000.000
4. Hitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri Tarif pajak di luar negeri kali penghasilan luar negeri 20% x Rp 600.000.000  = Rp 120.000.000,-
E. Wajib Pajak PPh Pasal 25
Pajak penghasilan pasal 25 adalah penbayaran pajak penghasilan dengan sistem pembayaran angsuran,  tujuannya  untuk  meringankan  beban  wajib  pajak  dalam  pembayaran  pajak tahunannya.  Sanksi  keterlambatan  pembayaran  PPh  pasal  25  dimana  wajib  pajak  akan dikenakan  bunga  2%  per  bulan  dihitung  dari  tanggal  jatuh  tempo  hingga  tanggal pembayaran.Besar angsuran pajak  dalam tahun pajak  berjalan  yang  harus dibayar sendiri oleh wajib pajak  setiap bulan PPh pasal 21 ayat 1 sebesar PPh terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun  pajak dikurangi dengan : 1) PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud  dalam pasal 21 dan pasal 23, 2) PPh yang dipungut sebagaimana yang  dimaksud  dalam PPh pasal 22, 3) PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

## Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 25
PT  Semilir  tahun  2014  memperoleh  penghasilan  neto  Rp  500.000.000,-.  Pajak  yang  telah dibayarkan  melalui  pemotongan  /  pemungutan  oleh  pihak  ketiga  serta  yang  terutang  atau dibayar  di  luar  negeri  tahun  2014  sebagai  berikut  :1)  PPh  pasal  22  atas  impor  barang  Rp 50.000.000,-, 2) PPh pasal 23 atas sewa, deviden dan lain-lain Rp 10.000.000,-, 3) Pajak yang dibayar  di  luar  negeri  Rp  25.750.000,-    dimana  dari  jumlah  tersebut  yang  boleh  dikreditkan hanya Rp 20.000.000,-, 4) Peredaran bruto Rp 52.000.000.000,- tahun 2014 Surat Pemberitahuan Tahunan PPh disampaikan tanggal 30 April 2015. Angsuran pajak bulan Desember  2014  sebesar  Rp  3.000.000,-  Pada  bulan  Agustus  2015  diterima  Surat  Ketetapan Pajak  yang  menyebutkan  bahwa  angsuran  PPh  Rp  4.000.000,-  tahun  2015.  Hitunglah  besar angsuran pajak tahun 2015.
Jawab :
1. Angsuran PPh bulan Januari sampai Maret 2015 sama dengan angsuran bulan terakhir tahun 2014  = Rp 3.000.000,-
2. Angsuran PPh bulan April sampai Agustus 2015 dihitung sebagai berikut :
PPh terutang  tahun 2014  pajak 25% x Rp 500.000.000         = Rp 125.000.000
Angsuran bulanan PPh pasal 25 ayat 1 tahun 2015 sebagai berikut : PPh pasal 22                 Rp  50.000.000,- PPh pasal 23                 Rp  10.000.000,- PPh pasal 24                 Rp  20.000.000,-  + Total kredit pajak                                                                 Rp  80.000.000,-   - Dasar penghitungan pajak                       Rp  45.000.000,- Besar  angsuran  pajak  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak  setiap  bulan  mulai bulan April sampai Agustus 2015 = Rp 45.000.000 : 12 = Rp Rp 3.750.000,-
3. Angsuran PPh bulan September sampai Desember 2015  sama dengan jumlah yang ada pada Surat Ketetapan Pajak = Rp 4.000.000,-

## F. Wajib Pajak PPh Pasal 26
Pasal  26  mengatur  tentang  pemotongan  atas  penghasilan  yang  bersumber  dari  Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarif PPh pasal 26 sbb :
1. Tarif 20% (final) atas jumlah bruto dari deviden, bunga, royalty, sewa dan pendapatan lain  terkait  dengan  penggunaan  aset,  insentif  berkaitan  dengan  jasa,  pekerjaan  dan kegiatan,  hadiah  dan  penghargaan,  pensiun  dan  pembayaran  berkala,  perolehan keuntungan dari penghapusan utang.
2. Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan lansung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri,

## Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 26
Robert seorang Warga Negara Asing berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Status menikah, mempunyai  anak  3  orang  dan  mendapat  gaji  dari  PT  “X”  bulan  Januari  sebesar  1.500  dollar dengan kurs saat itu Rp 13.100,-. Hitung jumlah pajak yang harus dipotong. Jawab :
Penghasilan bruto gaji sebulan = 1.500 x Rp 13.100,- = Rp 19.650.000,-
PPh pasal 26 terutang = 20% x Rp 19.650.000,- = Rp 3.930.000,-

## Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 26
Sebuah perusahaan penyewaan gedung kantor PT “X” mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,-  Hitung jumlah pajak yang harus dipotong. Jawab :
Perkiraan penghasilan = 50% x Rp Rp 1.000.000.000 = Rp 500.000.000,- PPh pasal 26 yang harus dibayar = 20% x Rp 500.000.000,- = Rp 100.000.000,-

## 4. 2 .Implikasi Pajak  Bagi Pemerintah
Pajak  menyangkut  ekonomi  kemandirian  sebuah  bangsa  yang  diukur  dari  kemandirian pembiayaan  pengeluaran  pemerintah  yang  tercermin  dalam  anggaran  negara.  Kemandirian anggaran  negara  juga  mempengaruhi  stabilitas  perekonomian  dunia  untuk  melakukan pemulihan  perekonomian.  Peran  pajak  dalam  perekonomian  akan  berkaitan  secara  langsung dengan  efisiensi  ekonomi  dan  distribusi  pendapatan  karena  sebagian  dari  pendapatan  pajak dimanfaatkan  oleh  pemerintah  untuk  membangun  infrastruktur  dan  infrastruktur  lain  guna mempercepat  laju  perekonomian.  Melalui  percepatan  laju  perekonomian  ini  maka  efisiensi ekonomi diharapkan bisa terwujud.
Dari  sisi  distribusi  pendapatan  pengenaan  tarif  pajak  penghasilan  dengan  menggunakan prinsip progresif akan memperbesar penghasilan seseorang sehingga pajak yang dikenakan juga semakin  besar.  Penerapan  tarif  pajak  progresif  diharapkan  memenuhi  aspek  keadilan  dalam distribusi  pendapatan.  Aspek  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  pembangunan  sarana  umum  dan sebagainya  yang  manfaatnya  bisa  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Pembangunan nasional  merupakan  pembangunan  yang  berlangsung  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara materil dan spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut maka negara harus mencari sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.
Dalam  implementasinya  pemungutan  pajak  dapat  berjalan  baik  bila  prinsip-prinsip kebijakan  perpajakan  dapat  diterapkan.  Dalam  menjalankan  kebijakan  perpajakan,  pemerintah memiliki  hak  yuridis  secara  ekslusif  untuk  memungutnya  dari  wajib  pajak  berlandaskan undang-undang  yang  dibuat  bersama  dengan  legislatif.  Hal  ini  dilakukan  dengan  memberi batasan pengenaan dan besarnya pajak yang dibebankan pada subjek dan objek pajak sehingga upaya  perpajakan  melalui  yurisdiksi  yang  jelas  merupakan  strategis  dalam  meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan di atas sebagai berikut :
1. Sumber  pendapatan  negara    sebanyak  70,9%  atau  sekitar  Rp  500  triliun  berasal  dari pajak.  Pemerintah  perlu  hati-hati  sebelum  memutuskan  kenaikan  pajak  penghasilaan karena dapat menurunkan penerimaan negara serta menurunkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pad krisis finansial global.
2. Pemerintah  perlu  melakukan  ekstensifikasi  pajak  berupa  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  terhadap  wajib  pajak  yeng  telah  memenuhi  syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sesuai ketentuan peratutan perundang-undangan perpajakan.
3. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26 semuanya telah sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 36  tahun  2008    yang  mengatur  pengenaan  PPh  terhadap  subjek  pajak    yang  diterima atau memperoleh penghasilan.
Adapun saran yang dapat diberikan sesuai sesuai uraian di atas sebagai berikut :
1. Pemerintah  hendaknya  dapat  mencari  sumber  pendapatan  negara  selain  dari  pajak karena  jika  semata-mata  bersumber  hanya  dari  pajak  akan  berdampak  terhadap pengurangan pendapatan masyarakat.
2. Dalam  proses  penyetoran  dan  pelaporan  PPh  hendaknya  dilakukan  langsung  oleh bendahara  pemotong  pajak  pada  unit  atau  instansi  terkait  pada  lembaga  pemerintahan atau lembaga non pemerintahan.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Budi, Prianto. 2017. Manajemen Pajak Teori dan Aplikasi. Jakarta : Pratama Indomitra. Bohari. 2016. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : Penerbit Rajawali. Darussalam. 2015. Manfaatkan Pengampunan Pajak : Pahami  dan  Manfaatkan Reinventing Policy.Inside Tax.Edisi 13.
Gunadi. 2017. Pajak Internasional Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat. Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta : Graham Ilmu. Ilyas, Wirawan. 2014. Buku Pemeriksaan Pajak. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media. Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi. Nugroho, Bhuono Agung. 2005. Metode  Statistik  Penelitian  Dengan SPSS. Yogyakarta : Penerbit Andi. Nurmantu, Syafri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media. Resmi, Siti. 2014. Perpajakan : Teori dan Kasus. Buku 1.Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat. Sambodo, Agus. 2018. Pajak Dalam Entitas Bisnis . Jakarta : Salemba Empat. Santoso, Urip. 2009. Pengampunan Pajak  Tax  Amnesty  dan  Pelaksanaannya  Di Beberapa Negara. Jurnal Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. 11(1). Sawyer, B. 2006. Internal Auditing.Buku 2. Jakarta : Salemba Empat. Sekaran, Uma. 2015. Methods for Business. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat. Setiawan, Benny. 2017. Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan. Jakarta : Salemba Empat. Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1 . Jakarta : Salemba Empat.