## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 1-10

## Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia
Sulistya Eviningrum 1 , Fitri Nur Sukmawati 2 , Tri Anggis Hastari 3 , Fayza Ilhafa 4
1 2 3 4 Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun, Indonesia *Corresponding Author: sulistya@unipma.ac.id Histori Artikel Abstrak Masuk: 5 Des 2022 Review: 3 Mei 2023 Diterima: 31 Jul 2023 Terbit: 1 Agu 2023 Penelitian  ini dilakukan  untuk  menganalisis perlindungan hukum  yang  diberikan kepada  korban tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum tidak  hanya  untuk  menanggulangi  tindak  pidana perdagangan anak tetapi juga untuk melindungi korban tindak pidana, yang membutuhkan perlindungan, tidak hanya perlindungan fisik, tetapi perlindungan mental dan spiritual serta rehabilitasi sosial. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil  penelitian  menjelaskan:  pertama,  upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dan hukum terhadap korban  perdagangan  anak  dijamin  dalam  sistem legislatif  nasional  Indonesia  berdasarkan Perubahan UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 9  Tahun  1999,  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang. Salah satu  upaya  perlindungan hukum adalah pencegahan, penggantian,  kompensasi,  rehabilitasi  dan  integrasi. Upaya  perlindungan  korban  perdagangan  anak: pertama, dengan memberikan hak-hak kepada korban yang  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  negara; kedua,  pemerintah  bekerja  untuk  memastikan peningkatan upaya perlindungan korban perdagangan anak.  Melaksanakan  kegiatan  pencegahan  dan pemberantasan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak. Mendorong  pembentukan  dan/atau  penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan anak. Kata  Kunci: HAM;  korban;  perdagangan  anak; perlindungan hukum. Article’s History Abstract

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 1-10
Received: 3 Des 2022 Reviewed: 3 Mei 2023
Accepted: 31 Jul 2023 Published: 1 Agu 2023 This  research  was  conducted  to  analyze  the  legal protection provided to child victims of child trafficking in Indonesia from a human rights perspective. The urgency of law enforcement is not only to tackle the crime of child trafficking but also to protect children who are victims of criminal acts. Children need protection from the fact that they  have  become  victims. Not  only physical  protection, but  mental  and  spiritual  protection  and  social rehabilitation. The  normative  legal  research  method  is used  in  this  research,  with  the  results  of  the  research explaining:  first,  human  rights  and  legal  protection efforts  against  child  victims  of  child  trafficking  are regulated  and  guaranteed  in  the  Indonesian  national legislative  system  based  on  the  1945  Constitutional Amendment, Human Rights Law Number 9 of 1999, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law No. 21 of 2007 concerning the Elimination of Child Trafficking. One of the legal protection efforts is prevention, replacement, compensation, rehabilitation and integration. Efforts to protect  child  victims  of  trafficking: first,  by  providing rights to victims is the duty and responsibility of the state; second, the government works to ensure increased efforts to protect victims of trafficking. Carry out prevention and eradication  activities  to  take  action  to  prevent  and overcome  the  crime  of  child  trafficking. Encourage the establishment  and/or  improvement  of  legislation relating to child trafficking. Keywords : human rights; victims; child trafficking: legal protect.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Anak  harus  dilindungi  oleh  hukum,  terutama  yang  menjadi  korban perdagangan  sesuai  Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Menyatakan  suatu tindakan perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau manfaat.  Eksploitasi  anak  dengan  persetujuan  orang  yang  menguasai  anak lain,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri. Transnational crime is an excess of globalization (Firmansyaha & Dkk, 2023).
Anak-anak  membutuhkan  perlindungan  dari kenyataan  bahwa mereka telah menjadi korban. Jaminan perlindungan  dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam  UUD  1945  dan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 1-10
baik  yang  bersifat  nasional  maupun  internasional (Kusuma,  2015). Tidak hanya  perlindungan  fisik,  tetapi  juga  perlindungan  mental  dan  pemulihan sosial. Sebagaimana  diatur Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak,   dilakukan  melalui upaya:  a). Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,  serta  pencegahan  penyakit  dan  gangguan  kesehatan  lainnya;  b). Pendampingan  psikologi  sosial  pada  saat  pengobatan  sampai pemulihan;  c).
Pemberian bantuan  sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan  d).  Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  proses peradilan.  Perlindungan  hukum  diberikan  terhadap  anak,  karena  anak merupakan  kelompok  paling  rentan  untuk  menjadi  korban  tindak  pidana perdagangan  manusia. Human traffickers  expose women to physical violence twice as often as men and children twice as often as adults (Solntsev & Popovic, 2023).   Kelompok rentan  perdagangan  untuk menjadi  korban  adalah  orang- orang  dewasa  dan  anak-anak,  laki-laki  maupun  perempuan  yang  pada umumnya  berada  dalam  kondisi  rentan,  seperti  laki-laki,  perempuan  dan anak-anak  dari  keluarga  miskin  yang  berasal  dari  pedesaan  atau  daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan  dan berpengetahuan  terbatas (Gultom, 2014).
Perdagangan  anak  bisa  bentuk  kerja  paksa,  perbudakan,  bahkan  eksploitasi seksual komersial. Anak-anak adalah  kelompok yang rentan diperdagangkan. Selain  menjadi  komoditas  seks,  terdapat  berjuta-juta  anak  Indonesia  yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais- ngais  gundukan  sampah (Gultom, 2014). Upaya perlindungan  anak di depan hukum,  salah  satu  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan  anak.  Terus  bekerja  untuk  meningkatkan  perlindungan  semua warga  negara,  karena  warga  negara  memiliki  kedudukan  yang  sama  di hadapan  hukum.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  dijelaskan  diatas, permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  bentuk perlindungan  hukum  yang  telah  diberikan  kepada  korban  tindak  pidana perdagangan  anak?

## Metode
Jenis penelitian  yang digunakan  adalah doctrinal research . The approach used is a normative juridical approach or legal approach (Eviningrum et al., 2019b). Pembahasan  didasarkan  pada  teori,  peraturan  perundang-undangan, dokumen,  jurnal  hukum,  makalah,  dan  referensi  yang  relevan  dengan  topik penelitian  (Marzuki, 2014). Penelitian ini bermaksud menjelaskan penerapan ketentuan-ketentuan  mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 1-10
sebagai korban perdagangan  anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak.
Hasil dan Pembahasan
Bentuk  Perlindungan  Hukum  yang  Diberikan  kepada  Korban  Tindak Pidana Perdagangan Anak
Anak  menjadi  korban  perdagangan  dimanfaatkan  untuk  prostitusi  sampai dengan  eksploitasi.  Korban dimana mereka yang menderita baik fisik, mental ataupun  sosial.  Korban  menurut pasal  1 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan anak bahwa, korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  psikis,  mental,  fisik, seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan  tindak  pidana perdagangan  anak.  Melihat  fenomena  saat  ini,  permasalahan  perdagangan anak sangat  memprihatinkan.  Pentingnya perlindungan  korban perdagangan anak  dimana  negara  mengambil  alih  tanggung  jawab  terhadap  keamanan warga  negaranya  baik  dalam  hal  keamanan  maupun  ketertiban  dalam bermasyarakat,  jika terjadi perdagangan  anak, negara  harus  memperhatikan penderitaan  korban  baik  dengan  memberikan  pelayanan  atau  pengaturan hak-hak  korban.  Penjatuhan  pidana  selain  penjara  juga  berupa  kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung jawab  pelaku  karena  dalam  pelaksanaannya  dibutuhkan  peranan  aktif  si pelaku (Sahetapy, 1987).
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  korban  perdagangan  anak,  kebijakan mekanisme  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  terhadap  korban  tindak pidana  telah  diatur  dalam  PP  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  dan  Korban  yang merupakan  pelaksanaan  dari UU No. 13 Tahun  2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan  bantuan  terhadap  korban.  Kompensasi  merupakan  ganti  kerugian  yang diberikan  oleh  negara  karena  pelaku  tidak  mampu  memberikan  ganti kerugian sepenuhnya  yang menjadi tanggung  jawabnya. Restitusi  merupakan ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  Korban  atau  Keluarganya  oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian  harta milik, pembayaran  ganti kerugian  untuk  kehilangan  atau  penderitaan,  atau  penggantian  biaya  untuk tindakan tertentu (Ransun, 2012).
Ada  beberapa  hal  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  upaya  perlindungan terhadap  korban  perdagangan  anak  adalah  upaya  preventif,  restitusi, kompensasi,  rehabilitasi,  dan  integratif.  Upaya preventif,  sebagai  salah  satu upaya pencegahan,  tindakan untuk mencegah praktik terjadinya tindak pidana

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 1-10
perdagangan  anak. Melalui tindakan  pencegahan,  harapannya  tidak akan ada korban  anak-anak  yang  terlibat  kasus  tindak  pidana  perdagangan  anak. Pemerintah  sering  melakukan  sosialisasi  khususnya  di  daerah  yang  rawan terjadi  perdagangan  anak  kepada  masyarakat  supaya  peka  terhadap lingkungan,  sehingga  terangsang  untuk mewujudkan  komunitas yang  peduli anak dan mengupayakan perlindungan  kepada anak-anak.
Upaya restitusi  dan  upaya  kompensasi,  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada  Saksi  dan  Korban.  Dalam  Pasal  20  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 44 Tahun  2008  korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh  Restitusi. Restitusi  hanya merupakan  sanksi  tambahan yang dijatuhkan  kepada  pelaku tindak  pidana  akibat  perbuatan  yang  dilakukannya  terhadap  korban  dan bukan sanksi  pokok. UU Nomor 13 tahun 2006  tidak mengatur tentang  daya paksa  untuk  melakukan  pembayaran  dan  lembaga  mana  yang  berwenang mengeksekusi  pelaksanaan  restitusi  tersebut.  Artinya,  jika  pelaku  tidak mampu dan  tidak  mau  membayar  restitusi  kepada  korban,  tidak  berakibat hukum  dan  menimbulkan  implikasi  apapun  bagi  pelaku.  Hal  ini  telah mencederai  hak korban untuk memperoleh ganti  kerugian (Tantangan  Berat Restitusi  Korban Tindak Pidana, 2022). Penerapan  restitusi masih mengalami kesulitan,  dimana  adanya  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  diantaranya karena faktor UU, SDM, dan pengetahuan  korban, sehingga  perlu keterpaduan para  penegak  hukum  agar  dapat  meringankan  beban  dari  korban  tindak pidana  perdagangan  anak. Dasar  hukum pengaturan  pemberian  kompensasi terhadap  korban  tindak  pidana  tidak  diatur  dalam  kebijakan  nasional  atau hukum  positif  Indonesia.  Kompensasi  hanya  diberikan  untuk  korban  tindak pidana pelanggaran  HAM dan Terorisme.
Upaya  rehabilitasi,  sangat  penting  dilakukan  terhadap  korban  perdagangan anak  pasca  korban  keluar  dari  kasus.  Pada  kenyataannya  anak-anak  yang sudah  mengalami  perdagangan  anak  terlebih  yang  masuk  pada  kasus eksploitasi  dan  prostitusi  mengalami  kesulitan  untuk  keluar  dari  dunia tersebut,  ada  beberapa  kendala  misalnya  terjebak  dalam  gaya  hidup  atau hutang  selama  berada  di  dunia  prostitusi.  Ada  juga  yang  khawatir  ketika korban  kembali  ke  wilayah  kelahirannya,  adanya  resiko  penyakit,  tidak perawan  bahkan  secara  psikologis  merasa  selalu  dalam  posisi  salah.  Oleh karenanya  perlu  diupayakan  perlindungan  hukum  supaya  bisa  membantu anak-anak  korban  keluar  dari  permasalahan  yang  dihadapi:  1).  Melakukan pemberdayaan hak anak-anak korban. Memberikan dukungan kepada korban perdagangan  anak.  2). Menyediakan smart home , harapannya  menjadi  jalan bagi korban untuk mempersiapkan diri keluar dari permasalahan  dan kembali

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 1-10
kepada  masyarakat  yang  aman  dan  baik.  3).  Memberikan  edukasi  dan skill , supaya  korban  bisa  mandiri  menopang  hidupnya  sendiri  sebagai  alternatif pilihan pekerjaan. 4). Menyediakan komunitas baru, harapannya  korban lebih percaya diri  berada  pada  komunitas yang baru,  yang tidak  mengetahui  latar belakang atau masa lalu korban perdagangan  anak.
Upaya  integratif, the  responsible of  the  society mewujudkan  kelangsungan hidup  korban  perdagangan  anak  menjadi  lebih  baik.  Upaya  ini  melibatkan masyarakat  dan  keluarga.  Tahapan  ini  menjadikan  korban  merasa memperoleh  kesempatan  hadir  dalam  lingkungan  masyarakat  dan keluarganya. Keluarga  adalah bagian penting dalam pencegahan perdagangan anak.  Peran  keluarga  melatar  belakangi  kasus-kasus  perdagangan  anak. Protection  of  children's rights  are  elements  of  the  Human  Rights.  Efforts  to protect the rights and future of the children were the adults, the environment itself, and parents are still not so noticed (Simbolon, 2016). Ketahanan keluarga, komunikasi,  interaksi  sosial  antara  anak  dan  orang  tua  merupakan  sesuatu yang penting.  Ketahanan  keluarga  ada 3 (tiga) hal,  yaitu: a). Ketahanan  fisik dimana  terpenuhinya  kebutuhan  pokok,  pendidikan  dan  kesehatan;  b). Ketahanan  sosial  dimana  keluarga  bertujuan  pada  nilai-nilai  agama,  aktif komunikasi,  kebersamaan;  c).  Ketahanan  psikologis  keluarga,  dimana  ada problem solving, EQ , dan konsep diri positif (Wahyuni, 2016).
Perlindungan  kepada  korban  perlu  mendapatkan  perhatian,  masyarakat sebagai  warga  negara  wajib  berpartisipasi.  Sebab  masyarakat  dianggap sebagai  sistem  kepercayaan  yang  melembaga.  Kepercayaan  terpadu  norma- norma  yang  diekspresikan  dalam  struktur  organisasi  seperti  polisi,  jaksa, pengadilan  dan  sebagainya (Muladi  &  Arief,  1992). The  government should cooperate with agencies, nongovernmental organizations, hospitals, academics or  researchers,  psychiatrists  and  doctors,  police,  local  authorities,  and community leaders (Eviningrum et al., 2019a). Hukum adalah refleksi tata nilai diyakini  masyarakat  sebagai  pranata  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Muatan  hukum harus  menangkap  aspirasi  massa yang berkembang, menjadi acuan dalam mengantisipasi  perkembangan  sosial, ekonomi  dan  politik  di  masa  depan (Ahmad  et  al.,  1966). Implementasi perlindungan  korban dalam proses hukum sistem peradilan  pidana  memang masih  miris.  Korban  masih  harus  menghadapi  kesulitan,  utamanya  tidak mendapat ganti kerugian. Pemeliharaan  kesehatan  tetap menjadi tanggungan korban, dan merasakan takut akan ancaman pelaku. Ada kemungkinan korban tidak  diterima  dalam  keluarga  serta  lingkungannya.  Tekanan  mental  jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan (Gosita, 1987).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 1-10
Penekanan  perlindungan  terhadap  korban  perdagangan  anak  menjadi substantial, dengan  memahami  siapakah  si  korban.  Pada  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014  tentang   Perubahan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi dan Korban diatur dengan menyebutkan  korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak pidana.  Korban  dari  sebuah  tindak  pidana  perdagangan  anak  tereksploitasi seksual  tidak  hanya  mengalami  penderitaan  fisik  tetapi  juga  mengalami penderitaan  psikologis.  Memberikan  sebuah  perlindungan  kepada  korban merupakan kewajiban negara,  seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan Korban  yaitu Pasal  1 ayat (8) dan  Pasal  5 ayat (1a) Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014.
Pasal  8  terdapat  bentuk  perlindungan  yang  diajukan  oleh  korban,  dimulai sejak  tahap  pertama  penyelidikan  dimulai  dan  berakhir  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang.  Jika  tidak  ada  permohonan  dari  korban  maka korban  dengan keluarganya  melakukan  sendiri dengan inisiatif pendampingan  korban dan keluarganya. Tidak adanya perlindungan  terhadap korban  sering  kita  jumpai  ketika  terdapat  sidang  peradilan  dalam  kasus perdagangan  anak, pihak-pihak aparat hukum tidak melakukan perlindungan terhadap  korban,  terbukti  ketika  ada  kasus  perdagangan  anak  disidangkan, maka korban selalu berusaha  menutup wajahnya dengan koran, masker, kain, pakaian,  jilbab,  atau tangannya.  Karena  media agresif  melihat wajah korban. Seharusnya yang malu adalah pelaku dengan sorotan media. Justru sebaliknya, beberapa media dengan gamblang menjelaskan inisial korban, sehingga  begitu mudahnya  masyarakat  mengetahui  identitas  korban. The  law  protection is realized in various ways such as those existing in the concept of integrated law protection  on  the  victims  of  child  trafficking (Eviningrum  et  al.,  2020). Lawrence  W.  Friedman  memberikan  konsep  sistem  perlindungan  hukum terhadap  korban  perdagangan  anak  dalam  tiga  elemen,  yaitu  struktural ( structure ), substansi  ( substance ), budaya hukum ( legal culture ) (Mudzakkir, 2011).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  membantu korban:  peran  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum;  pendekatan normatif pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan,  tidak terpisahkan  dari penegakan  hukum;  pendekatan  administratif;  serta  pendekatan  sosial  yang tak  terpisahkan  dari  sistem  sosial  sehingga  masyarakat  keseluruhan bertanggung  jawab atas keberhasilan lembaga aparat penegak hukum. The law enforcement needs to work in accordance with the applicable regulations, which puts forward the human rights and guarantee equal status for citizens before the

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 1-10
law and government (Eviningrum et al., 2019b)). Disisi lain adanya LBH yang berusaha  memberikan  solusi  perlindungan  hukum  terhadap  korban  dalam penanganan  kasus,  dengan  mengakomodir pengalaman-pengalaman  korban. Sistem  perlindungan  hukum  terpadu  penanganan  kasus  perdagangan  anak diharapkan  menjadi  alur  yang  mampu  mendekatkan  jalan  keadilan  bagi korban.
KPAI memiliki langkah,  sebagai  upaya melakukan perlindungan  hukum pada korban  dengan:  1).  Melakukan monitoring daerah basic perdagangan;  2). Melakukan  advokasi  kepada  pemangku  kebijakan;  3). Memperbaiki  kualitas pendidikan;  4).  Mendorong  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah menyediakan  pelatihan  keterampilan  dasar  (pelatihan  kewirausahaan);  5). Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang;  6).  Pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  di  setiap Kabupaten-Kota;  7).  Segera  dibentuk  payung  hukum  berupa  Perda Pencegahan  Perdagangan  Orang;  8).  Pembentukan  lembaga  pengawas perlindungan  anak di setiap provinsi dan Kabupaten-Kota (KPAI, 2022).

## Kesimpulan
Upaya  perlindungan  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  korban perdagangan  anak  sudah  diatur  dan  dijamin  dalam  sistem  perundang- undangan  nasional  Indonesia  pada  UUD 1945  Amandemen,  Undang-Undang Nomor 9 Tahun  1999 tentang   HAM, Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang   Perlindungan  Anak, Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  anak.  Salah  satu  upaya perlindungan  hukumnya adalah  preventif, restitusi,  kompensasi,  rehabilitasi, dan  integratif.  Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  korban  perdagangan anak  dengan  memenuhi  dan  memberikan hak-hak  korban merupakan  tugas dan tanggung  jawab negara .

## Referensi
Ahmad,  A.,  SF,  &  Dkk.  (1966). Dimensi Hukum  Islam  Dalam Sistem  Hukum Nasional . Gema Insani Press.
Eviningrum,  S., Hartiwiningsih,  H., &  Jamin, M.  (2020). Human  Rights  Based Law Protection Model for the Mental, Spiritual and the Healing Victims of Child  Trafficking  In  Indonesia. Indian  Journal  of  Forensic  Medicine  &
Toxicology , 14 (3), 1127 – 1131. https://doi.org/https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i3.10526
Eviningrum,  S.,  Hartiwiningsih,  &  Jamin,  M.  (2019a).  Developing  Human Rights-Based  Legal  Protection  Model  on Victims  of Child  Trafficking  in Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research ,

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 1-10
358 , 80 – 83.
Eviningrum,  S.,  Hartiwiningsih,  &  Jamin,  M.  (2019b).  Strengthening  Human Rights-Based  Legal Protection on Victims of Child Trafficking n Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology , 28 (20), 296 – 300. https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.20
Firmansyaha, I., & Dkk. (2023). Combating Transnational  Crimes Trafficking in Women From a Feminist  Perspective  Legal  Theory. Strata  Law Review, Advance Access Publication , 1 (1), 1 – 123.
Gosita,  A.  (1987). Relevansi  viktimologi  dengan  pelayanan  terhadap  para korban perkosaan . Ind. Hill-Co.
Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum  terhadap Anak dan Perempuan . PT. Refika Aditama.
KPAI.  (2022). Temuan dan  rekomendasi kpai  tentang  perlindungan  anak  di bidang perdagangan orang . KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  INDONESIA (KPAI).  http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-k pai- tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-orang
Kusuma,  A. A. (2015).  Efektivitas Undang-Undang  Perlindungan  Anak Dalam Hubungan  Dengan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Perdagangan  Orang  Di  Indonesia. Lex  Et  Societatis , III (1),  64 – 71. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7071
Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Mudzakkir. (2011). Kedudukan  Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia  berdasarkan  KUHP dan RUU KUHP. Jurnal Ilmu Hukum ,
14 (1), 28 – 62. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4190/2.pdf ;sequence=1
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Bunga rampai hukum pidana . Bandung :  Alumni, 1992.
Ransun,  A.  R.  V.  (2012).  MEKANISME  PEMBERIAN  KOMPENSASI  DAN RESTITUSI  BAGI  KORBAN  TINDAK  PIDANA. Lex  Crimen , 1 (1),  60 – 72. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34 8
Sahetapy,  J.  E.  (1987). Viktimologi:  sebuah  bunga  rampai .  Pustaka  Sinar Harapan.
Simbolon, L. A. (2016). Gagalnya Perlindungan  Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari  Hak  Asasi  Manusia  Oleh  Orang  Tua  Ditinjau  Dari  Mazhab Utilitarianisme. Jurnal Yuridis , 3 (2).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 1-10
https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v3i2.180
Solntsev,  A.  M., &  Popovic, M. (2023).  Trafficking  in  Women and  Girls  on  a Global  Level under  International  Law. Kutafin Law Review , 10 (1), 199 – 216. https://doi.org/https://doi.org/10.17803/2713-
0533.2023.1.23.199-216
Tantangan  Berat  Restitusi  Korban  tindak  pidana .  (2022).  Tempo.Co. https://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan- Berat-Restitusi-Korban-tindakpidana

## UU  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan
Orang. (n.d.).
Wahyuni,  D.  (2016).  Ketahanan  keluarga  sebagai  upaya  pencegahan perdagangan anak. Majalah Kesejahteraan Sosial , VIII (17/I/P3DI/September/2016),  9 – 12.