Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 754
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BUKITTINGGI
Fiyolla Junita Sari 1 , Nellis Mardhiah 2
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar; Aceh Barat Fiyollajunitaa.sari@gmail.com 1 , nellismardhiah@utu.ac.id 2

## ABSTRAK
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  merupakan  bentuk  perizinan  yang  diberikan  oleh  Dinas Penanaman  Modal  Terpadu  Satu  Pintu  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  (DPMPTSPPTK)  di Kota  Bukittinggi..  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan    memahami  Inovasi  Pelayanan  Publik IMB  di  Kota  Bukittinggi.  Metode  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  teknik pengumpulan  data  secara  primer  amaupun  sekunder  sesuai  dengan  objek  penelitian  yang  telah ditetapkan  Objek  penelitian  yaitu  kesiapatn  sumber  DPMPTSPPTK  dalam  memberikan pelayanan  IMB  berbasis  system  dan  inovasi  SIMBG  dalam  IMB.  Berdasarkan  hasil  penelitian Berbagai  hambatan  ditemukan  dalam  proses  penerapan  inovasi  pelayanan  publik  seperti penggunaan  SIMBG  yang  dilakukan  DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi.  Sebagaimana  fokus penelitian  dimana  lebih  mendeskripsikan  inovasi  pelayanan  publik  di  DPMPTSPPTK  Kota Bukittinggi. Terdapat 5 indikator inovasi yang dikemukakan oleh Rogers dalam pangestu antara lain  yaitu  Keunggulan  Relative  (Relative  Advantage),  Kesesuaian  (Compability),  Kerumitan coba(  Triability),  dan  kemudahan  diamati  (Observability).  Pada  akhir  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  DPMPTSPPTK  telah  menerapkan  inovasi  dalam  pelayanan  publik meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Izin Mendirikan Bangunan, Inovasi

## ABSTRACT
The  Building  Permit  is  a  form  of  permit  granted  by  the  One  Stop  Integrated  Investment  Agency  for Industry and Manpower in the City of Bukittinggi from various kinds of permits granted. In this study, to see  the  Public  Service  Innovation  of  Building  Permits  in  the  City  of  Bukittinggi.  This  study  applies  a qualitative  method.  The  object  of  this  research  is  the  Front  Office  DPMTSPPTK  which  is  involved  in providing services, Sector B staff who are involved in obtaining building permits. The results of the data obtained  by  conducting  in-depth  observations  or  examinations,  interviews  or  questions  and  answers, data, and documentation. Based on the results of the study, various obstacles were found in the process of implementing  public  service  innovations  such  as  the  use  of  SIMBG  carried  out  by  the  Bukittinggi  City DPMTSPPTK.  As  the  focus  of  the  research,  which  describes  more  public  service  innovations  in  the Bukittinggi City  DPMTSPPTK.  There  are  5 innovation  indicators proposed  by Rogers in  the  Pangestu, namely Relative Advantage, Compatibility, Triability, and Observability.At the end of the study,  it can be concluded that  DPMPTSPTK  has  implemented innovations in  public  services,  al   though there  are  still things that need to be improved and improved.
Keywords : Public Service, Building Permits, Innovation
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 755
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Kota  Bukittinggi  tahun  2001  membentuk  lembaga  yang  mengelola perizinan  yaitu  Kantor  Pelayanan  Terpadu  (KPT),  sebagai  lembaga  secara  fungsional memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat Kota Bukittinggi. Kemudian tahun 2008 KPT berubah nama menjadi  KPT berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 tahun 2008. Pada bulan Januari 2014 KPT berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan  Terpadu  Dan  Penanaman  Modal  (BP2TPM)  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota Bukittinggi. BP2TPM pada tahun 2017 berubah dengan menjadi Dinas Penanaman Modal  Terpadu  Satu  Pintu  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  (DPMPTSPPTK)  sesuai Peraturan Daerah Nomor  9 Tahun 2017 di Kota Bukittinggi.
DPMPTSPPTK memiliki tujuan dari Pelayanan untuk memajukan pelayanan dan investasi,  baik  bagi  pemerintah  dunia  usaha  dan  masyarakat  dari  berbagai  jenis  izin, salah satunya adalah  Izin Mendirikan Bangunan  (IMB). IMB yaitu perizinan diberikan oleh  kepala  daerah  yang  merupakan  bentuk  perizinan  yang  diberikan  oleh  Dinas Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja (DPMPTSPPTK)  Kota  Bukittinggi  dari  berbagai  macam  perizinan  yang  diberikan (Harry,  2018).  Pengurusan  IMB  memiliki  waktu  penyelesaikan  6  hari  dan  memiliki biaya dalam membuat izin tersebut.  IMB terdiri dari berbagai jenis seperti IMB untuk perumahan  non  umum,  IMB  bangunan  umum,  IMB  perumahan  umum  yang  ada,  IMB untuk  modifikasi/perluasan/pengurangan/pemeliharaan  bangunan,  dan  kompleks perumahan,  IMB  pembangunan  dan  infrastruktur.  Kriterian  IMB    tersebut  memiliki persyaratan yang berbeda-beda(DPMPTSPPTK, 2022).
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan publik  suatu  kegiatan  dan  ruang  lingkup  pemenuhan  kebutuhan  bagi  semua  warga Negara  dalam  mendapatkan  pelayanan  publik.  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  96 Tahun  2012  sebagai  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang pelayanan  publik  yang  bertujuan  untuk  mencapai  pelayanan  publik  secara  efektif.  Hal tersebut sangat berkaitan dengan orientasi pelayanan publik  organisasi berorientasi dan tentatif  dalam  melaksanakan  semua  program  kerja  yang  ditetapkan  (Ridha,  2019). Pelayanan  Publik  merupakan  aktivitas  yang  diterapkan  oleh  pemerintahan  dan organisasi yang memiliki tujuan yang dilakukan oleh masyarakat (Nanang, 2017).
Pelayanan  publik  merupakan  dasar  dari  penyelenggaraan  pemerintah  yang strategis  dan  prioritas  menjadi  faktor  utama  praktik  tata  kelola  yang  baik  di  Indonesia (Rizki,  2017).    Konteks  pelayanan  publik  dikatakan  bahwa  pelayanan  umum  adalah mendahulukan  kepentingan  umum,  mempermudah  urusan  di  pelayanan,  memberikan kepuasan pada publik (Dayang, 2015). Begitu pula inovasi pelayanan publik merupakan ide  yang  kreatif  sebuah  perubahan  dari  sebelumnya  kemudian  memilih  strategi  yang tepat  untuk  mendapatkan  layanan  yang  cepat.  Inovasi  diartikan  ide  kreatif,  melakukan
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 756
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
perubahan  dari  sebelumnya  meskipun  tidak  semua  ide  dikatakan  inovasi  Inovasi kemudian  dipilih  strateginya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  (Eko, 2021).
Menurut  David  (2015)  inovasi  ini  berhubungan  dengan  ide-ide  yang  baru  yang dimana  sifat  kebaruan  ini  harus  memiliki  manfaat.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas inovasi  identik  tidak  hanya  pada  pembaharuan  teknologi  namun  dalam  arti  yang  luas seperti  proses  dan  bentuk  layanan  dimana  menunjukan  suatu  perubahan  khususnya  di dalam pelayanan pemerintahan.
Inovasi memiliki nilai yang umumnya dilakukan oleh organsasi maupun individu. Inovasi  merupakan  transformasi  dan  pemanfaatan,  keterampilan  teknologi  untuk menciptakan produk proses dan jasa pelayanan yang baru (Robbins, 2018). Berdasarkan inovasi  administrasi  Negara,  bahwa  inovasi  memiliki  kriteria  yaitu  kebaruan  yaitu produk  yang  belum  dan  tidak  pernah  sebelumnya  baik  segi  manfaat  serta  penggunaan pelayanan  publik  yang  akan  dilakukan,  kemanfaatan  merupakan ouput yang  memiliki nilai  lebih  atau  nilai  tambah  pada  orang  lain  nilai  lebihnya  di  bidang  pemerintah bermanfaat bagi masyarakat serta privat pengguna pada layanan publik, memberi solusi yang  merupakan  solusi  yang  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi,  keberlanjutan merupakan  inovasi  yang  tidak  boleh  berhenti  satu  titik  perlunya  berlanjutan kedepannya.  Inovasi  Pelayanan  Publik  adalah  proses  untuk  mengambil  keputusan berupa perbaruan dalam pelaksanaan pemikiran  yang  baru baik  yang sifatnya sebagian atau  keseluruhan  dengan  inovasi  ini  dapat  mengupayakan  peningkatan  kualitas pelayanan public berupa strategi dan metode (Eko, 2021).
DPMPTSPPTK  sudah  melakukan  teknologi  bisa  mendaftar  secara online yang disebut  dengan  SIMBG  (Simtem  Informasi  Manajemen  Bangunan  Gedung). Perkembangan  teknologi  inovasi  dalam  pelayan  SIMBG  dalam  proses  IMB  diakses menggunakan  internet  yang  telah  ditetapkan  dengan  ketentuan  IMB  DI  Kota Bukittinggi.  Web  SIMBG  terdapat  beberapa  pemohonan  yaitu,  pertama,  pemohonan Pembangunan  Gedung  (PBG),  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF),  dan  Surat  Bukti Kepemilikan  Bangunan  Gedung  (SBKBG).  Berdasarkan  peizinan  IMB  pada  SIMBG diterbitkan DPMPTSPPTK  Kota Bukittinggi Tahun 2022 yaitu:
Tabel 1. Perizinan IMB  melalui SIMBG yang telah disetujui bangunan.
Jenis Izin Januari Februari Maret April Persetujuan banguanan gedung 39 27 33 14
Sumber, DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2022.
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 757
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
Berdasarkan hasil tabel perizinan mengatakan bahwa pada bulan Januari terdapat 39  orang  yang  mengurus  IMB  menggunakan  SIMBG,  dari  39  orang  ini  35  yang mengurus  PBG  dan  4  orang  yang  mengurus  SLF.  Bulan  februari  27  orang  mengurus PBG, bulan  maret 29  mengurus  PBG, 2 Orang  mengurus SBKBG,  2 orang  mengurus SLF dan yang terakhir 14 orang yang mengurus PBG.
Berkembangnya teknologi dan informasi sangat berpengaruh bagi kehidupan saat sekarang  ini,  khususnya  bagi  pemohon  yang  mengurus  IMB  dan  berdampak  pada bidang  pemerintah  (Distel,  2018).  Berkembangnya  teknologi  munculnya  istilah electronic  government ,  pada  dasarnya e-government berkait  erat  dengan  pemerintahan bahkan tidak terpisahkan dari tata pemerintahan yang baik dengan adanya teknologi ini bertujuan  menciptakan  sistem  pemerintah  yang  transparan,  akuntabel,  efektif  dan keadilan  (Rana,  2017).  Aspek  yang  penting  dalam  e- government berkaitan  dengan pengguna dari teknologi tersebut. Kecanggihan teknologi tidak menjadi tidak menjamin pelaksanaannya  pelayanan  semakin  baik,  bahkan  banyak  faktor  yang  membuat masyrakat  tidak  mau  atau  tidak  mampu  dalam  mengakses  serta  mengoperasikan teknologi yang dikembangkan pemerintah (Lee, 2020).
Selama  menjalankan  pelayanan  IMB  terdapat  pemasalahan  yang  terjadi,  seperti pemohon  yang  tidak  paham  dengan  teknologi  tentu  perlu  bimbingan  secara  langsung untuk  mengisinya  berbeda  dengan  yang  paham  dengan  SIMBG  akan  mudah  dalam pengisian  persyaratan  tanpa  perlu  bimbingan.  Permasalahan  ini  membutuhkan penyelesaian  yang efektif untuk  mewujudkan tujuan dari e-government tersebut, untuk itu diperlukan perubahan khususnya dalam penanggulangan bagi masyarakat yang tidak paham  dengan  teknologi.  Inovasi  yang  ditujukan  dalam  IMB  DPMPTSPPTK  Kota Bukittinggi  untuk  memaksimalkan  peran  teknologi  namun  di  sisi  lain  harus memperhatikan  aksesibilitas  dari  tekonologi  yang  diterapkan,  karena  teknologi informasi  dan  kecanggihan  inovasi  pelayanan  dalam  prakteknya  banyak  sumber  daya manusia kurang paham dalam penggunaan teknologi.
Penelitian  terdahulu  dalam  inovasi  pelayanan  telah  banyak  diimplementasikan. Seperti penelitian pertama dari Ikhsani dan Rifki  (2017) mengenai Inovasi Tata Kelola Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Kota  Pontianak.  Inovasi  yang  diterapkan pemerintah  Kota  Pontianak  dimana  berhasil  dalam  mengurangi  waktu  penyelesaian perizinan  yang  bisa  selesai dalam  satu hari.  Kedua Maysara (2021)  membahas Inovasi Pelayanan  Publik  Sitem  Aplikasi  Potensi  Investasi  (SIAPI  )  di  Dinas    Penanaman Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Dumai  berisikan  inovasi belum  berjalan  dengan  baik  karena  ada  faktor  penghambat  yaitu  penerapan  SIAPI  itu sendiri  karena  kurangnya  sosialisasi, half  implemented ,  SDM,  dan  anggaran.  Ketiga Nursetiawan (2018), inovasi pelayanan tidak hanya terjadi di tingkatan kabupaten/kota namun  terjadi  di  tingkat  desa.  Penelitian  mengemukakan  inovasi  pelayanan  harus  juga
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 758
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
hadir  di  tingkat  desa  dalam  hal  ini  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  dimana BUMDes  harus  mampu  membaca  potensi  ekonomi,  potensi  sosial,  potensi  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  sehingga  memberikan  kesejahteraan  pada  masyarakat  yang memiliki permasalahan.
Dari hasil berbagai hasil penelitian di atas yang dilakukan bahwa  inovasi pelayan publik  yang  belum  dapat  dioptimalkan  dengan  baik.  Perbedaan  dalam  gagasan penelitian  ini  yang  spesifik  dengan  penelitian  sebelumya  yaitu  upaya  inovasi  pada pelayanan  IMB  melalui  aplikasi  SIMBG.  Di  sisi  lain  perizinan  ini  sudah  dibuat  video tutorial  cara  dan    pendaftaran  IMB  di  SIMBG  Kota  Bukittinggi,  meskipun  demikian proses IMB belum dapat dioptimalkan dengan baik selain itu bagi pemohon yang tidak paham  bisa  juga  mengakses  aplikasi  SIMBG  disana  terdapat  prosedur  pelaksanaan IMB.  Adanya  tutorial  video  dan  cara  penggunaan  di  akun  SIMBG  diharapkan  mampu meningkatkan  tingkat  literasi  digital  pada  masyarakat  sehingga  masyarakat  paham dalam penggunaan layanan tersebut. Diharapkan dengan adanya tutorial video dan cara penggunaan akun SIMBG bisa membuat masyarakat di Kota Bukittinggi menggunakan layanan online dengan maksimal.
Gambar 1. Laman Portal SIMBG untuk IMB Kota Bukittinggi Secara Online.
Sumber: (DPMPTSPPTKKota Bukittinggi, 2022)
SIMBG  ini  merupakan sistem  informasi  yang terintegrasi untuk  penerbitan IMB, SLF  dan  pendataan  gedung  (Junaidi,  2021).  SIMBG  ini  berguna  untuk  mempercepat perizinan  gedung  atau  bangunan  di  kabupaten  atau  kota.  Menurut  penggunaannya aplikasi  SIMBG  merupakan  pemohonan  IMB  yang  berada  di  DPMPTSPPTK  Kota Bukittinggi  yang  bertugas  memberikan  pertimbangan  terhadap  rencana  pembangunan. Sebenarnya  inovasi  tersebut  memiliki  tujuan  memudahkan  masyarakat  dalam pengurusan IMB secara online sehingga pemohon tidak perlu berulang kali menanyakan bagaimana  proses  pelaksanaan  IMB.  Meski  demikian  instrumen  pada  perizinan online masih  belum  maksimal,  karena  keterbatasan  akses  pemohon  terhadap  penggunaan layanan secara online dan kurang paham pemohon IMB. Pemohon yang merasa kurang
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 759
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
paham  dalam  mengunggah  berkas-berkas  yang  diperlukan  dalam  persyaratan,  dan pemohon  tidak  bisa  mengubah hardcopy menjadi softcopy .  Oleh  karena  itu  perlunya untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dengan  dibuatnya  tutorial  video  dan  petujuk pelaksnaannya di SIMBG agar pemohon dapat paham dan mengerti.
Tempat  atau  lokasi  Izin  Mendirikan  Bangunan  yaitu  di  DPMPTSPPTK Bukittinggi berada di mall pelayanan publik, Jalan Perwira Nomor 33 Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Kode Pos 26136. Berdasarkan dibentuknya sebuah  organisasi dan tata kerja  lembaga  teknis  tenaga  kerja  yang  berada  di  Kota,  Bukittinggi,  menetapkan susunan  organisasi  pada  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu,  Satu  Pintu Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  (DPMPTSPPTK)  Kota  Bukittinggi  terdiri  dari  Kepala Dinas dan 9 bidang lainnya dengan bagiannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  digunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  menekankan  pada  penemuan  data  yang  mendalam, bermakna,  asli  atau  nyata  dan  mendeskripsikan  fenomena  Objek  penelitian  ini  yaitu Pegawai  pelayanan  DPMPTSPPTK  yang  terlibat  dalam  memberikan  pelayanan  pada masyarat dalam izin mendirikan bangunan dan bidang  data yang memiliki data tentang Izin Mendirikan Bangunan dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan IMB.
Penelitian  ini  dilakukan  secara  tatap  muka  dengan  wawancara  dan  pengumpulan data  di  DPMTSPPTK  Kota  Bukittinggi.  Identifikasi  sumber  dengan  intensional sampling,  dimana  teknik  ini  mengidentifikasi  sumber  dengan  melihat  yang  dianggap mampu  memberikan  jumlah  data  yang  maksimal.  data  didapatkan  dengan  melakukan observasi  atau  pemeriksaan  mendalam,  interview  atau  tanya  jawab,  Data,  dan pengarsipan.  Obsevasi  merupakan  unsur  penting  kareana  observasi  dilakukan  dengan nyata  di  lapangan,  sedangkan  wawancara  tanya  jawab  yang  dilakukan  agar  informasi yang diberikan memiliki makna, dan dokumentasi yang diperoleh dari DPMPTSPPTK, serta gambar struktur DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.
Menggunakan  sumber  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari informan yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Penggunaan data sekunder, yaitu data tidak langsung atau pelengkap berupa dokumenter dari hasil penelitian, jurnal dan dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  hingga  media  sumber  informasi untuk mendukung  penelitian yang sedang diteliti (Nanang, 2017). Analisis data adalah proses  sistematis  penelitian  dan  penyusunan  oleh  peneliti  yang  diperoleh  dari wawancara dan dokumen, menggambarkan data yang diperoleh, menyusunnya menjadi model,  memilih  data  penting  dan  kesimpulan  sehingga  mereka  sendiri  dan  orang  lain dapat  memahaminya  dengan  mudah.  Selama  menyusun  analisis  data  dilakuakan beberapa  tahap  sebagai  berikut,  pertama  reduksi  data,  yaitu  proses  pengumpulan  data kemudian  dilakukan  pemilahan  serta  penyedehanaan  data  karena  data  yang  diambil
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 760
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
berkaitan  dengan  apa  yang  diteliti,  kedua  penyajian  data,  yaitu  menyajikan  data  yang telah  disaring  kemudian  dibuat  dalam  bentuk  naratif  deskriptif,  ketiga  penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan untuk menjawab hasil penelitian (Moleong, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  latar  belakang  mengenai  pelaksanaan inovasi  pelayanan  publik  IMB  di  Kota  Bukittinggi.  Berbagai  hambatan  ditemukan dalam  proses  penerapan  inovasi  pelayanan  publik  seperti  penggunaan  SIMBG  yang dilakukan DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi. Inovasi merupakan suatu yang baru dalam kehidupan  seseorang  atau  pelayanan  yang  baru.  Menurut  Sholahuddin  (2017)  inovasi merupakan  ide,  praktik,  yang  dipersepsikan  menjadi  hal  yang  baru  dalam  organisasi, inovasi  juga  diartikan  berinovasi  demi  mempermudah  masyarakat  untuk  memperoleh pelayanan.  Sebagaimana  fokus  penelitian  lebih  mendeskripsikan  inovasi  pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK)  Kota  Bukittinggi.  Untuk  mengetahui  inovasi  pelayanan  publik, tedapat 5 indikator inovasi  yang dikemukakan oleh Rogers dalam pangestu antara  lain yaitu Keunggulan Relative ( Relative Advantage ), Kesesuaian ( Compability ), Kerumitan coba ( Triability ), dan kemudahan diamati ( Observability ).
Keunggulan Relative ( Relative Advantage )
Pada  indikator  ini  dilihat  bagaimana  keunggulan  atau  nilai  yang  dimiliki  inovasi yang  dilakukan  oleh  DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  pada  IMB.  Dalam  hal  ini keunggulan  dilakukan  dalam  pengurusan  IMB  menggunakan  SIMBG,  dapat  dilihat bentuk  sistem  penerapannya  dimana  dulu  sebelum  adanya  inovasi  dan  setelah  adanya inovasi.  Memberikan  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  DPMPTSPPTK  Kota Bukittinggi  harus  memiliki  sistem,  mekanisme,  dan  prosedur  yang  mudah  dilakukan oleh masyarakat dan harus memiliki prosedur.
Menurut  Tia  Rahmi  (Staff  Front  Office)  mengatakan  bahwa  “sebelumnya DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  masih  manual  dengan  pemohon  datang  langsung  ke tempat  pengurusan  IMB.  Pengurusan  yang  dilakukan  secara  langsung  ini  tentu memakan waktu yang  lama karena  memerlukan  waktu, biaya dan transportasi. Namun saat  sekarang  ini  setelah  berkembangnya  teknologi  pengurusan  IMB  telah  berbasis online  yaitu adanya akun Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)”. Sedangkan  menurut  Fiani  Soendari  (Staff  Front  Office)  mendukung  perkembangan teknologi  DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  membentuk  SIMBG  ini  yang  merupakan sistem  dari  pusat  yang  harus  diterapkan  seluruh  DPMPTSPPTK  yang  ada  di  seluruh Indonesia.  Akun  SIMBG  ini  diciptakan  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam pengurusan IMB khusunya di Kota Bukittinggi”.
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 761
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
Sebagai  sebuah  inovasi  pelayanan  publik,  SIMBG  ini  memiliki  nilai  kebaruan yang  membedakan  dengan  aplikasi  yang  lain,  pada  aplikasi  ini  lebih  menekan  kepada proses  IMB  karena  SIMBG  terdapat  cara  pengurusan  IMB,  dari  tahap  persyratan, permohonan, hingga ke cara penga upload data. Adanya aplikasi SIMBG ini diharapkan masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi tanpa harus datang ke DPMPTSPPTK Kota  Bukittinggi.  Keunggulan  pada  aplikasi  ini  kita  dapat  men dowload berkas-berkas yang kita butuhkan dalam pengurusan IMB. Keunggulan yang didapatkan lainnya yaitu dapat  mengetahui  informasi-informasi  yang  berkaitan  dengan  IMB  dengan  kita membuka  akun  SIMBG  kita  dapat  melihat  informasi  tanpa  perlu  datang  langsung. SIMBG  terdapat  beberapa  pemohonan  yaitu,  pertama,    pemohonan  Pembangunan Gedung  (PBG)  merupakan  perorangan  atau  badan  yang  mengajukan  permohonan berupa permohonan bangunan gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan  Bangunan  Gedung  (SBKBG).  Dari  hal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pemohon  tidak  perlu  berulang  kali  datang  ke  DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  dan untuk mengurus IMB pemohon tingga melihat di akun SIMBG mengenai informasi apa yang  kita  butuhkan  berbagai  fitur  bisa  digunakan  masyarakat  sebagai  sarana memperoleh informasi.
Kesesuaian ( Compability )
Inovasi harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuikan dengan perkembangan  teknologi.  Adanya  inovasi  teknologi  diharapkan  menarik  minat masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Inovasi teknologi menarik minat masyarakat  untuk  beralih  dari  pelayanan  yang  dilakukan  secara  langsung  ke online . Inovasi  dikatakan  berhasil  jika  dapat  menarik  masyarakat  untuk  beralih  menggunakan akun SIMBG jika tidak maka inovasi yang diterapkan tidak akan berfungsi dengan baik. Adanya  aplikasi  ini  untuk  kemudahan  mendapatkan  informasi  sesuai  perkembangan teknologi  sekarang.  Pelaksanaan  IMB  ini  memliki  sistem  mekanisme  dan  prosedur, dalam  pelaksanaannya  sebelum  pemohon  melakukan  pengurusan  pemohon  akan dijelaskan  oleh front  office mengenai  mekanisme  IMB  ini,  selain  itu  masyarakat  juga bisa melihat di situs web DPMPTSPPTK atau SIMBG bagaimana mekanismenya tanpa harus  menanyakan  langsung  ke front  office dengan  adanya  situs  ini  membantu masyarakat dalam pengurusan.
Pelayanan  yang  diberikan  DPMPTSPPTK  dalam  melaksanakan  pelayanan  harus memiliki  batas  waktu  penyelesaian  yang  efesien  yang  diberikan  kepada  masyarakat sesuai  standar  waktu  yang  ditetapkan.  Menurut  Lisa  Musfar  (Staff  Back  Office  Sektor B)  “Jumlah  hari  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  semua  proses  layanan  untuk setiap  jenis  layanan.  Waktu  izin  mendirikan  bangunan,  6  hari  kerja  setelah  tanggal proses permohonanan izin mendirikan bangunan (PIMB) berakhir”. Selain itu Menurut lisa  musfar  (Staff  Back  Office  Sektor  B),  “meskipun  telah  menerapkan  akun  SIMBG
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 762
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
pihak  DPMPTSPPTK  tidak  menghilangkan  pelayanan  yang  secara  langsung,  karena tidak semua pemohon paham dalam penggunaan teknologi. Bagi masyarakat yang tidak paham  dalam  penggunaan  aplikasi  pemohon  akan  dibimbing  langsung  oleh front  offie dalam  pengisian  data  sehingga  masyarakat  bisa  mengisi  formulir  pada  akun  SIMBG, beda  hal  dengan  pemohon  yang  paham  dengan  penggunaan  akun  SIMBG  maka pemohon  bisa  mengisi  langsung  tanpa  harus  ke front  offie namun  hanya  memberikan berkas yang telah didaftarkan”.
Menurut Tia Rahmi (Staff Front Office)” proses yang diterapkan masih memiliki kesesuaian  dengan  proses  pendaftaran  secara  langsung  karena  masyarakat  yang mendaftar  secara online atau  langsung  berkas  yang  didaftarkan  harus  dikumpulkan  ke DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  untuk  di  cek,  memastikan  kebenaran  dan  untuk ditindak  lanjutkan.  Walaupun  telah  menerapkan  secara  teknologi  terdapat  kekurangan dari  pelaksanaannya  seperti  aplikasi  ini  belum  menerapkan  secara online dari  segi konsultasi  dan  pengumpulan  berkas  tanpa  harus  datang  ke  DPMPTSPPTK  Kota Bukittinggi  tapi  tutorial  pendaftaran  menggunakan  akun  SIMBG  dapat  dilihat  di Youtube DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi”.
Jadi,  akun  SIMBG  membuat  masyarakat  tidak  perlu  datang  berulang  kali  untuk menanyakan  syarat-syarat  secara  langsung  bisa  dilihat  di  SIMBG  tapi  pemohon  yang mengurus  IMB  diharuskan  menyerahkan  berkas  secara  langsung  karena  hal  tersebut dirasa  kurang  optimal  karena  lebih  baik  penggunaan  layanan  atau  proses  pelayanan lebih efisien tanpa harus datang ke DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.

## Kerumitan
Sifat  inovasi  ini  karena  baru  mempunyai  kerumitan  dibandingkan  dengan  yang sebelumnya  karena  inovasi  memberikan  cara  terbaru  dalam  pelaksanaan  IMB  yang lebih  baik  dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  atau  teknologi.  Seperti  telah diciptakan  akun  SIMBG  ini  DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  tetap  melaksanakan penyerahan berkas secara langsung walaupun telah mendaftar secara online dari hal ini dapat dikatakan pelayanan belum optimal sehingga menjadi salah satu kerumitan dalam penerapan akun SIMBG.
Menurut  Tia  Rahmi  (Staff  Front  Office)”  walaupun  telah  diterapkan  aplikasi secara online dimana  pemohon  dapat  mendaftarkan  tanpa  datang  ke front  office tapi masyarakat  yang  tidak  paham  penggunaan  teknologi  bisa  datang  ke  DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sehingga pemohon menghabiskan waktu. Tapi pada akun SIMBG bisa dilihat prosedur persyaratan dan bagaimana pendaftaran IMB dan di akun youtube juga ada  cara  untuk  mendaftar  IMB  sebenarnya  hal  ini  membantu  masyarakat  yang  tidak paham penggunaaan IMB”. Jadi, dalam pelaksanaan IMB menggunakan SIMBG masih terbilang rumit karena masyarakat harus datang langsung dan penerapan aplikasi belum optimal.
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 763
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
Kemungkinan Coba ( Triability )
Pengembangan  SIMBG  yang  diterapkan  DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  telah dijadikan  sistem  yang  diterapkan  secara  permanen  pada  pengurusan  IMB.  Menurut masyarakat  diterapkan  aplikasi  SIMBG  ini  memudahkan  masyarakat  dalam penyampaian  informasi  dan  prosedur  pelaksanaan  IMB.  Pada  masa  uji  coba  SIMBG memberikan  kemudahan  pada  masyarakat  namun  sebaiknya  pada  akun  SIMBG  tidak hanya  untuk  mengetahui  informasi  dan  mendaftarkan  secara online saja  tapi  adanya pembaruan aplikasi yang membuat masyrakat berbolak balik dalam pengurusan IMB.
Menurut Fiani Soendari (Staff  Front Office)” aplikasi SIMBG selalu di perbaiki dan dikembangkan agar mempermudahkan masyarakat selain itu diharapkan SIMBG ini dapat  mempermudah  layanan  bagi  masyarakat”.  Respon  positif  yang  disampaikan masyarakat menjadi pendukung aplikasi ini tetap dikembangkan dan dilanjutkan.
Kemudahan diamati ( Observability )
Aplikasi  ini  tidak  hanya  di  Bukittinggi  namun  daerah  lain  juga  menerapkan SIMBG sehingga kemudahan akses yang dimanapun menjadi latar belakang pemerintah Kota  Bukittinggi  untuk  memanfaatkan  teknologi  seeara  maksimal.  Memberikan pelayanan  diperlukan  kemudahan  akses  dimana  seseorang  yang  menggunakan  sistem dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus banyak usaha.
Pada  IMB  ini  menurut  Lisa  Musfar  (Staff  Back  Office  Sektor  B)”  pemberian pelayanan  dalam  IMB  ini  sudah  menerapkan  teknologi  tanpa  harus  datang  ke DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi karena bisa diakses melalui SIMBG (Sistem Informasi Manajemen  Bangunan),  atau  membuka  situs  web  DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi”. Sedangkan  menurut  Tia  Rahmi  (Staff  Front  Office)  dalam  mengakses  SIMBG  atau secara online kadang terdapat  kendala  jaringan dan bagi  masyarakat yang tidak paham akan kesusahan dalam mengakses akun SIMBG atau DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi. Walaupun  terdapat  permasalahan  pihak  Dinas  DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  selalu memperbaiki permasalahan terhadap akses dalam pelayanan. Hal ini menunjukan bahwa inovasi  berupa  SIMBG  ini  hal  yang  baru  diterapkan  karena  DPMPTSPPTK  Kota Bukittinggi  karena  penting  memberikan  kemudahan  pelayanan  kepada  masyarakat selain  itu  juga  memberikan  keuntungan  bagi  Kota  Bukittinggi.  Harapan  inovasi pelayanan baru dapat memberikan efisiensi dan efektifitas pada masyarakat.
DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  juga  menyelesaikan  pengaduan,  saran,  dan masukan  merupakan  penyampaian  keluhan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  kepada pemerintah  tentang  pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan.  Setiap organisasi harus memiliki sarana yang bisa menampung asrpirasi dari masyarakat yang berisikan kritik dan saran bahkan pengaduan yang berguna untuk meningkatkan kualitas pada  pelayanan  publik.  menurut  Lisa  Musfar  (Staff  Back  Office  Sektor  B)  dalam penanganan  pengaduan,  saran,  dan  masukan  bisa  dengan  cara  mengisi  kotak  saran,
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 764
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
email  dan  website  Setelah  pengaduan  diterima  akan  diproses,  setelah  itu  unit  kerja penanganan  pengaduan  akan  menganalisa  penyebab,  memberikan  informasi  kepada pemohon dan Melakukan tindakan, dan verifikasi terhadap penyelesaian yang diberikan kepada pemohon.

## SIMPULAN
Izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  yaitu  perizinan  diberikan  oleh  kepala  daerah yang  merupakan  bentuk  perizinan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  (DPMPTSPPTK)  Kota Bukittinggi  dari  berbagai  macam  perizinan  yang  diberikan.  Berbagai  hambatan ditemukan  dalam  proses  penerapan  inovasi  pelayanan  publik  seperti  penggunaan SIMBG yang masyarakat tidak paham penggunaan IMB sehingga inovasi tidak kurang berjalan  maksimal.  Untuk  mengetahui  inovasi  pelayanan  publik,  tedapat  5  indikator inovasi  yang  dikemukakan  oleh  Rogers  dalam  Pangestu  antara  lain  yaitu:  Keunggulan Relative  ( Relative  Advantage ).  Pada  indikator  ini  dilihat  bagaimana  keunggulan  atau nilai  yang dimiliki  inovasi  yang dilakukan oleh DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi pada IMB,  Kesesuaian  ( Compability )  Inovasi  harus  menyesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat dan disesuikan dengan perkembangan teknolog, Kerumitan coba ( Triability ) Seperti  telah  diciptakan  akun  SIMBG  ini  DPMPTSPPTK  Kota  Bukittinggi  tetap melaksanakan  penyerahan  berkas  secara  langsung  walaupun  telah  mendaftar  secara online dari hal ini dapat dikatakan pelayanan belum optimal sehingga menjadi salah satu kerumitan  dalam  penerapan  akun  SIMBG,  dan  kemudahan  diamati  ( Observability ) Aplikasi  ini  tidak  hanya  di  Bukittinggi  namun  daerah  lain  juga  menerapkan  SIMBG sehingga  kemudahan  akses  yang  dimanapun  menjadi  latar  belakang  pemerintah  Kota Bukittinggi untuk memanfaatkan teknologi seeara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Lexi  J.  Moleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Cet.      XXVII.  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2010.
Suparman,  N.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Jurnal Borneo Administrator, 13(1), 41.
Bahrudin, B., Rokhman, A., & Sukarso, S. (2017). Analisis  Kinerja Badan Penanaman Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan  Kabupaten  Banyumas  Dalam  Pelayanan  Izin Mendirikan Bangunan. JUSS (Jurnal Sosial Soedirman), 1(1), 14.
Mirdawati,  Jamaluddin,  Niswaty,  R.,  Darwis,  M.,  &  Salam,  R.  (2018).  Keefektifan Pelayanan IMB pada  Kantor Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 8(1), 37–44.
Amalia  Ramadhani,  D.  (2016).  Efktivitas  Pelayanan  Satu  Pintu  (One  Stop  Service) Dalam  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  Di  Dinas  Penanaman  Modal Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Makassar.  Jurusan  Ilmu  Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 1–9.
Fiyolla Junita Sari, Cs: Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan …. Page 765
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN: 2715-9671 (Online)
Gati, R. A. (2022). Tabel 1 Hasil Evaluasi SPBE Kota Bandung , Kota Surabaya dan Kota Tangerang . 4 (1), 37–46.
Irawan, B., Nizar, M., Akbar, P., & Khanz, A. H. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. Matra Pembaruan , 4 (2), 135–145. https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.135-145
M Eko Atmojo, Helen Dian F, V. P. P. (2021). Analisis Studi Komparasi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal. Jurnal Transformasi Administrasi , 11 , 109–123.
Maysara, M., & Asari, H. (2021). Inovasi Pelayanan Publik melalui Sistem Aplikasi Potensi Investasi (Siapi) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ,
3 (September), 215–226. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.290
Nafilah, E., Sukaesih, S., Rukmana, E. N., & Saefudin, E. (2021). Inovasi Pelayanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyyah Yogyakarta Selama Pandemi Covid-
19. Al-Kuttab : Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan , 3 (1), 33– 44. https://doi.org/10.24952/ktb.v3i1.3062
Suparman, N. (2017). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Jurnal Borneo Administrator , 13 (1), 41. https://doi.org/10.24258/jba.v13i1.274
Tasyah, A., Septiya, S., Jasriyani Putri, S., Agung Fernanda, R., & Chesilia Azani, P. (2021). Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal. Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik , 1 (1), 21–33. https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.163
Yohanes Susanto, & R.A. Zubaidah. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan dan Penulisan Inovasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Tahun 2021. PaKMas:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (2), 99–104. https://doi.org/10.54259/pakmas.v1i2.102