Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No. 3 – Nov  2023,  Hal.  310-320  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7882.310-320

## URGENSI SURAT IZIN ATASAN PERCERAIAN PNS PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk PERSPEKTIF ADVOKAT KOTA MEDAN
Denni Herdiansyah 1 , Sukiati 2
1,2 Syari ’ ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia 1 denniherdiansyahnst@gmail.com, 2 sukiatisugiono@uinsu.ac.id

## Abstrak
Sebelum PNS bercerai, mereka harus mendapatkan surat izin atasan sesuai ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP  No.  45  Tahun  1990.  Surat  izin  atasan  dapat  menjadi  sarana  bagi  atasan  untuk  memberikan  bimbingan  dan nasihat  kepada  PNS.  Atasan  dapat  memberikan  masukan  kepada  PNS  mengenai  dampak  perceraian  terhadap karier  dan  kehidupan  pribadinya.  Perceraian  PNS  yang  tidak  menyertakan  izin  atasan  bisa  berpotensi  tidak diterimanya  gugatan  ( Niet  Ontvankelijke  Verklaard) yang  juga  dapat  mengakibatkan  sanksi  disiplin terhadapnya.  Tujuan  penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  memahami  urgensi  surat  izin  atasan  dalam  Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk  dari  perspektif  Advokat  Kota  Medan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kasus (case  approach) dalam  penelitian  normatif  bertujuan  untuk  mempelajari  penerapan  norma-norma  atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hasil analisis menunjukan bahwa perceraian PNS Dalam Putusan  No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan  cerai  Pemohon  yang  tidak mengantongi  surat  izin  atasan  yang  di  dalam  putusan  Pemohon  sudah  berupaya  untuk  mengajukan  surat  izin atasan  akan  tetapi  tidak  mendapatkan  tanggapan  atas  izin  yang  diajukan.  Hakim  menimbang  pernikahan Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  dapat  diselamatkan  lagi.  Pada  akhirnya,  permohonan  talak  Pemohon dikabulkan  dan  mengizinkan  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  1 raj’i kepada  istrinya  di  hadapan  sidang Pengadilan  Agama  Lubuk  Pakam.  Temuan  penelitian  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  mengambil keputusan  untuk  bercerai  dan  Bagi  masyarakat  pada  umumnya,  temuan  penelitian  ini  dapat  meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan mengenai perlunya surat izin atasan dalam pengajuan perceraian bagi PNS.
Kata Kunci: Perceraian PNS, Surat Izin Atasan

## Abstract
Before civil servants (PNS) undergo divorce, they must obtain permission from their superiors according to the provisions  of  Government  Regulation  No.  10  of  1983  and  Government  Regulation  No.  45  of  1990.  The permission  letter  from  superiors  can  serve  as  a  means  for  them  to  provide  guidance  and  advice  to  the  civil servants.  Superiors  can  offer  input  to  the  civil  servants  regarding  the  impact  of  divorce  on  their  careers  and personal lives. A divorce of a civil servant without the inclusion of permission from superiors could potentially result  in  the  dismissal  of  the  lawsuit  (Niet  Ontvankelijke  Verklaard),  which  could  also  lead  to  disciplinary sanctions  against  them.  The  purpose  of  this  research  solely  focuses  on  understanding  the  importance  of permission  letters from superiors in  Decision  No. 2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk from the perspective of  lawyers in Medan City. This research employs a case approach in normative research aimed at studying the application of norms or legal principles carried out in legal practice. The results of the analysis show that in the case of the divorce  of  a  civil  servant  in  Decision  No.  2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk,  the  panel  of  judges  granted  the  divorce petition  of  the  Applicant  who  did  not  possess  permission  from  superiors.  In  the  decision,  the  Applicant  had attempted to obtain permission from superiors but did not receive a response to the request for permission. The judges considered that the marriage between the Applicant and Respondent could no longer be salvaged. In the end,  the  applicant’s  divorce  petition  was  granted,  allowing  the  Applicant  to  pronounce  the  “talak  1  raj’i” (retractable divorce) in front of the Religious Court of Lubuk Pakam. The findings of this research can serve as a consideration when making decisions about divorce. For society in general, the findings of this research can enhance  the  understanding  of  the  regulations  regarding  the  necessity  of  obtaining  permission  from  superiors when filing for divorce for civil servants.
Keywords: Divorce of civil servants, Letter of permission from a superior

## I. PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  sebuah  hubungan  yang  sangat  kokoh  (Mitsaqan  Ghalidza)  antara  pria dan  wanita  yang  membolehkan  di  antara  keduanya  bersenang-senang  dan  bersenggama  yang bertujuan  menciptakan  keluarga  bahagia  berdasarkan  ketentuan  agama.  Pernikahan  adalah  ikatan yang  diberkati  oleh  Tuhan,  dan  karena  itu  pernikahan  harus  dihormati  dan  dipelihara.  Pernikahan penting  untuk  dipelihara  sesuai  dengan  pandangan  agama  karena  pernikahan  merupakan  bagian  dari ajaran  agama.  Agama  mengajarkan  bahwa  pernikahan  adalah  hubungan  yang  suci  dan  sakral,  dan bahwa  pernikahan  harus  dijalani  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Dengan  memelihara  pernikahan sesuai  dengan  pandangan  agama,  maka  suami,  istri,  dan  anak-anak  dapat  memperoleh  kebahagiaan dan kesejahteraan.
Namun,  tidak  setiap  pernikahan  yang  dibangun  oleh  suami  istri  dapat  mewujudkan  apa  yang mereka  cita-citakan,  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  pertengkaran  hingga  perceraian.  (Turnip, 2021).  Perceraian  dapat  menyebabkan  suami  dan  istri  mengalami  kesedihan,  kekecewaan,  dan kemarahan.  Perceraian  juga  dapat  menyebabkan  suami  dan  istri  mengalami  kesulitan  dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Jika pasangan memiliki anak maka akan menyebabkan anak-anak  mengalami  stres,  kecemasan,  dan  depresi.  Perceraian  juga  dapat  menyebabkan  anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar, bersosialisasi, dan membentuk hubungan.
Jika apa yang dianggap sangat dapat diterima, tujuan perkawinan yang diinginkan menurut UU Perkawinan. Tujuannya tidak  hanya dilihat dari luarnya saja, tetapi juga dari  hubungan yang terjalin di  dalam  diri  antara  suami  istri  dan  difokuskan  untuk  mampu  menciptakan  keluarga  yang  stabil  dan tenteram dengan tetap mengikuti jalur yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. (Wirawan et al., 2020).  Selain  itu,  ketika  timbul  perselisihan,  mediasi  mempunyai  bobot  hukum  sepanjang  proses persidangan,  dan  surat  konsiliasi  atau  perjanjian  perdamaian  menghasilkan  kepastian  hukum.  (I Kadek Leo Byasama Wijaya et al., 2021). Namun sebaliknya putusnya ikatan pernikahan hanya dapat diakui oleh hukum akibat meninggal atau perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Perceraian PNS memiliki  sedikit  perbedaan  dengan  perceraian  masyarakat  umum,  Letak  yang  membedakanya terdapat  pada  surat  izin  atasan  yang  harus  terpenuhi  jika  PNS  ingin  bercerai  di  Pengadilan  Agama karena PNS terikat dengan undang-undang terkait kepegawaian yang terdapat pada PP No. 10 Tahun 1983 J.o PP No. 45 Tahun 1990. Karena PNS merupakan Aparatur Negara yang menjadi percontohan dari  segi  tingkah  laku,  ketaatan  terhadap  undang-undang,  bahkan  dalam  hal  rumah  tangga  harus menjadi teladan bagi masyarakat (Topan, 2022)
Pasal  3  PP  No.  10  Tahun  1983  menyatakan  wajib  bagi  PNS  yang  hendak  bercerai  untuk mengantongi  surat  izin  atasan,  yang  diajukan  dengan  meyertai  alasan-alasan  yang  mendasari perceraian  tersebut  dan  diajukan  secara  tertulis  Dari  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa  surat  izin  atasan pada  perceraian  PNS  adalah  suatu  kewajiban  administratif  yang  harus  terpenuhi,  bahkan  jika berperkara  dengan  tidak  mengantongi  surat  izin  atasan  maka  perkara  itu  berpotensi  putusan Niet Ontvankelijke  Verklaard .  Mengenai  surat  izin  atasan  peneliti  mendapatkan  data  Putusan  Pengadilan Agama  Lubuk  Pakam  mengenai  perceraian  PNS  tanpa  surat  izin  atasan,  terdapat  pada  putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk  yang  mana  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan  cerai  Pemohon sebagai PNS dengan tidak melampirkan surat izin atasan. Hal ini seperti menyalahi aturan perundang- undangan,  atau  sebenarnya  ada  inisiasi  lain  yang  dapat  dilakukan  Advokat  dalam  mendampingi kliennya untuk menyelesaikan perkara ini hingga inkracht .
Fokus  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  untuk  mengetahui  bagaimana  eksistensi  dan  hukum yang mengatur surat izin atasan pada perceraian PNS serta bagaimana inisiasi yang dilakukan seorang Advokat terhadap klien yang belum mengantongi surat izin atasan demi mendampingi perkara hingga permohonan  cerainya  kabul  dan  menganalisis  alasan  dibalik  kabulnya  permohonan  cerai  pemohon pada putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk .
Penelitian  ini  menguraikan  analisa  terhadap  eksistensi  dan  hukum  yang  mengatur  surat  izin atasan  pada  perceraian  PNS  serta  bagaimana  inisiasi  yang  dilakukan  seorang  Advokat  untuk mendampingi  klien  yang tidak mengantongi  surat izin  atasan agar perkaranya  kabul dan  mengetahui alasan dibalik kabulnya perkara cerai Pada Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk.
Kajian  tentang  hal  ini  sudah  pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh  peneliti  lain.  Seperti  Suisno Dosen  fakultas  hukum  dari  Universitas  Islam  Lamongan  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai Perceraian  PNS  Yang  Tidak  Ada  (Suisno,  2019).  a  Izin  Pejabat  Atasan  Langsung”  Didalamnya menuangkan tentang pengaturan terhadap perceraian PNS dan akibat hukum yang terjadi jika bercerai
dengan tidak ada surat izin atasan. Kemudian Rahmad Fauzi Salim, Mahasiswa UINSU dengan judul “Pemberian  Izin  Perceraian  Untuk  PNS  Menggunakan  Teori  Maslahat”  (Salim,  2022)  Didalamnya menjelaskan  tentang  perceraian  yang  boleh  dilakukan  dengan  alasan-alasan Syar’i yang  menjunjung kemaslahatan  dan  pemberian  izin  atasan  kepada  PNS  dengan  konsep  Islam  menggunakan  teori Maslahat.  Kemudian  Amela  Chandra  Utami  dan  Setyaningsih  dengan  judul  “Ditolaknya  Gugatan Perceraian  Karena  Tidak  Adanya  Surat  Izin  Perceraian  PNS”  (Utami  et  al.,  2021).  Didalamnya menjelaskan  tentang  gugatan  perceraian  seorang  dokter  sebagai  PNS  di  PN  Sidoarjo  dengan  tidak melampirkan surat izin atasan yang pada akhirnya Majelis Hakim menolak gugatan cerai tersebut, hal ini tertera pada putusan No.158/Pdt.G/2020/PN.Sda.
Perbedaan  yang  mencolok  pada  penelitian  ini,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan informasi  dan  analisis  yang  komprehensif  mengenai  urgensi  surat  izin  atasan  dalam  perceraian  bagi PNS.  PNS  yang  berencana  bercerai  harus  memahami  ketentuan  mengenai  perlunya  surat  izin  atasan dalam  pengajuan  perceraian  bagi  PNS.  PNS  perlu  menyadari  bahwa  perceraian  dapat  menimbulkan dampak  negatif  bagi  karier  dan  kehidupan  pribadinya.  selain  peneliti  memaparkan  ekistensi  hukum perceraian  PNS,  peneliti  juga  meneliti  putusan  yang  menjadi  contoh  kasus  yang  diduga  adanya ketidak  sesuaian  terhadap  hukum  tersebut.  Kemudian  memasukkan  pandangan  dan  inisiasi  Advokat Kota  Medan  terhadap  perceraian  yang  dilakukan  tanpa  melampirkan  surat  izin  atasan  pada  putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dimana  hanya  berfokus  pada  urgensi  surat  izin  atasan dalam  perceraian  bagi  PNS.  Penelitian  ini  tidak  membahas  berbagai  aspek  lain  yang  terkait  dengan perceraian, seperti dampak perceraian terhadap anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  menjadi  metode  dalam  penelitian  ini,  yang  dikenal  dengan  kajian kepustakaan yang menganalisis sumber hukum dan masalah hukum yang relevan terkait dengan topik yang  diteliti  (Soekanto  &  Mamudji.,  2019).  Pendekatan (statute  approach) dan (case  approach) menjadi  pilihan  peneliti  dalam  pendekatan  pada  penelitian  ini.  Penelitian  normatif  tentu  harus menggunakan  perundang-undangan  serta  Pendekatan  kasus  ( case  approach )  dalam  penelitian normatif  mempunyai  tujuan  untuk  mempelajari  penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah  mendapat  putusan.  Kasus-kasus  tersebut  bermakna  empirik,  namun  dalam  suatu  penelitian normatif,  kasus-kasus  tersebut  dapat  dipelajari  untuk  memperoleh  suatu  gambaran  terhadap  dampak dimensi  penormaan  dalam  suatu  aturan  hukum  dalam  praktik  hukum,  serta  menggunakan  hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.
Pendekatan  undang-undang  bermaksud  untuk  menganalisa  ketentuan  pada  undang-undang terkait  dengan  objek  yang  diteliti,  pendekatan  kasus  dimaksudkan  untuk  mengkaji  dan  menganalisa fakta  kasus  berupa  putusan  Pengadilan  Agama  yang  menjadi  isu  yang  bersinggungan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  terdapat  pada  Putusan  No  2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk  (Marzuki, 2005).
Bahan  hukum  penelitian  ini  bersumber  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum, yaitu  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  primer  yang  digunakan adalah  PP No.  10  Tahun  1983  yang  mengatur  tentang  izin  perkawinan  dan  perceraian  bagi  Pegawai Negeri  Sipil.  Dalam  peraturan  ini,  diatur  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan  menikah  atau bercerai  harus  memperoleh  izin  terlebih  dahulu  dari  pejabat  yang  berwenang.  dan  PP  No. 45  Tahun 1990  mengubah  PP  No.  10  Tahun  1983  karena  dalam  peraturan  ini,  ditambahkan  ketentuan  bahwa Pejabat  yang  berwenang  untuk  memberikan  izin  perkawinan  dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri Sipil  sebagai  acuan  norma  dan  aturan  yang  berlaku  dalam  perceraian  PNS,  kemudian  PP  No.  94 Tahun  2021  sebagai  aturan  disiplin  PNS,  Putusan  Pengadilan  Agama  Lubuk  Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk  sebagai  bentuk case yang  diduga  adanya  ketidak  sesuaian  terhadap peraturan  perundang-undangan  diatas,  serta  mencantumkan  pendapat  Advokat  Kota  Medan  sebagai hasil  wawancara  terhadap  putusnya  perkara  perceraian  PNS  tanpa  melampirkan  surat  izin  atasan. bahan  hukum  sekunder  berupa  informasi  terkait  isu  yang  diteliti  berasal  dari  buku,  karya  ilmiah hukum  dalam  memberikan  petunjuk  kepada  peneliti  dalam  membahas  permasalahan  ini,  juga pertauran  perundang-undangan  terkait perceraian (Marzuki,  2005).  Dengan  mengenali,
mengumpulkan,  meneliti,  menarik  temuan,  dan  menawarkan  resep  berdasarkan  argumen  yang  telah dikembangkan  dalam  kesimpulan,  analisis  informasi  hukum  merupakan  sarana  untuk  menemukan solusi atas kesulitan (Arisanthi et al., 2021).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Surat Izin Atasan Pada Perceraian PNS
Surat  izin  atasan  merupakan  dokumen  tertulis  yang  berfungsi  sebagai  persyaratan  bagi  PNS untuk  melaksanakan  pernikahan  atau  perceraian  yang  dikeluarkan  oleh  atasan  sebagai  rekomendasi resmi berdasarkan struktur hierarki tempatnya bekerja. PNS yang akan bercerai harus terlebih dahulu meminta  persetujuan  atasannya,  lalu  melakukan  pendaftaran  perceraian  di  Pengadilan  yang bersangkutan.  Ini  berdasarkan  ketentuan  PP  No.  10  Tahun  1983  dan  pelaksananya  pada  PP  No.  45. Tahun. 1990, bentuk suratnya dapat dilihat pada SE BKN No. 48/SE/1990 (Lubis, 2020).
Surat  ini  menjadi  syarat  yang  wajib  terlampir  demi  kelancaran  proses  persidangan.  walau misalnya,  bercerai  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  dalam  materi  pokok  posita terbukti dengan didukung keterangan saksi, tetapi karena tidak adanya izin atasan Majelis Hakim akan menunda persidangan. Kemudian menanyakan kesanggupan pihak yang bersangkutan berapa lama ia mampu mendapatkan  surat izin tersebut dan  selama itu lah persidangan ditunda oleh Majelis Hakim (Jalaluddin, 2023). Dimana ini juga merugikan pihak yang berperkara dari segi waktu dan uang serta tidak terselenggaranya prinsip keadilan, yang mengedepankan gagasan mudah, cepat, dan murah.

## 2. Ketentuan Hukum Terkait Surat Izin Atasan Pada Perceraian PNS
Sesuai  ketentuan  hukum  yang  mengatur  perceraian  PNS  harus  mengurus  dan  mendapatkan surat izin atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang aturan perkawinan dan perceraian  PNS  pada  PP  No.  45  Tahun  1990.  Prosedurnya  tertuang  dalam  Pasal  3  yang  mana menyebutkan  PNS  yang  akan  melakukan  perceraian  wajib  memperoleh  izin  atasan  yang  diajukan secara  tertulis  disertai  alasan-alasan  yang  mendasari  terjadinya  perceraian  tersebut  ( Peraturan Pemerintah  RI.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil , 1990).
Dalam bercerai, PNS harus memiliki alasan  yang sah yang menjadi dasar penyebab terjadinya perceraian,  alasan  tersebut  nantinya  akan  dipelajar  dan  dikaji  oleh  pimpinan  yang  berguna  menjadi dasar  untuk  mendamaikan  keduanya.  alasan  sah  bagi  PNS  yang  akan  bercerai  tertuang  dalam  SE BKN No.48/SE/1990.
Pada  PP No.  45  Tahun  1990  Pasal  3  dimaksudkan  agar  PNS  mendapatkan  surat  izin  atau  SK dari  pimpinan  terlebih  dahulu  sebelum  melakukan  perceraian,  baik  PNS  pria  ataupun  wanita.  Surat izin atasan tidak mudah didapatkan karena proses prosedural yang panjang sesuai hierarki dan melalui mediasi yang berkepanjangan, nantinya para pihak akan dipanggil oleh pimpinan instansi terkait agar dapat di mediasi, juga menggali informasi atas alasan yang mendasari sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terlampir secara tertulis, lalu jika tidak terjadi perdamaian di antara keduanya maka  surat  izin  akan  diberikan  oleh  atasan  tetapi  ini  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  (Topan, 2022) Sebagaimana  terdapat  pada  Pasal  5  ayat  2  PP  No.  45  Tahun  1990  yang  pada  inti  bunyinya setiap pimpinan yang menerima surat izin bercerai dari PNS agar memeriksa dan mempertimbangkan serta meneruskan ke pejabat sesuai jalur hierarki dengan jangka  waktu 3 bulan, yang terhitung mulai tanggal mendapatkan surat izin tersebut.
Dari  peraturan  perundang-undangan  tentang  perceraian  PNS  sangatlah  ketat,  tidak  mudah  dan memerlukan  waktu  yang  lama.  Ini  merupakan  upaya  agar  PNS  enggan  melakukan  perceraian  dan lebih meng  evaluasi serta memperbaiki permasalahan  yang terjadi pada pernikahannya dan menjalin kembali  kehidupan  rumah  tangga  yang  harmonis  seperti  sedia  kala.  Serta  mampu  bersikap  dewasa dalam  menyelesaikan  masalah  secara  bijaksana,  baik  masalah  formal  maupun  informal  (dipekerjaan ataupu  dalam  keluarga)  (Riyanto,  2019).  Hal  ini  juga  memungkinan  adanya  campur  tangan  atasan langsung  untuk  merukunkan  PNS  yang  ingin  bercerai  dan  juga  berupaya  mengaharmonisasikan rumah tangga PNS tersebut (Hayati et al., 2020)
Lampiran  surat  izin  atasan  menjadi  keharusan  dalam  melengkapi  dokumen-dokumen  perkara Meskipun  tidak  terlalu  mengikat  dan  ada  atau  tidaknya  izin  atasan  tidak  menutup  kemungkinan Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut, namun hal ini secara tidak langsung merupakan bagian dari proses hukum acara di Peradilan Agama. (Yusrin, Idha Aprilyana Sembiring, 2017). Sebagimana
dijelaskan mengenai kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa seorang Hakim tidak dibolehkan untuk  menolak,  mengadili,  dan  memeriksa  juga  memutuskan  perkara  yang  dimohonkan  kepadanya (Peraturan  Pemerintah  Nomor  48,1990).  Biasanya  setelah  Hakim  membaca  identitas  para  pihak  dan mengetahui yang berperkara adalah PNS, Hakim akan langsung menanyakan perihal keberadaan surat izin atasan sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim akan memerintahkan terlebih dahulu kepada PNS yang telah mendapatkan surat izin bercerai untuk memperlihatkan surat izin tersebut mengajukan permohonan cerai dari pimpinan. Namun jika PNS belum mengantongi izin atasan maka Hakim akan memberi  waktu  untuk  mengurus  guna  mendapatkan  surat  izin  atasan  tersebut  dan  menunda  sidang selama enam bulan dan tidak diperpanjang lagi Mahkamah Agung RI (1984). Kendala yang dihadapi bagi  PNS  yang  sudah  memasukan  gugatan  atau  permohonan  cerai  tanpa  melampirkan  surat  izin atasan  dapat  dikenakan  hukuman  disiplin,  Hakim  juga  akan  menunda  proses  persidangan  yang  akan merugikan  pihak  dari  segi  waktu  dan  biaya,  hal  ini  berkaitan  dengan  syarat  administratif  perceraian PNS  yang  harus  dilengkapi.  Permohonan  atau  gugatan  yang  tidak  dilengkapi  surat  izin  atasan  akan berakhir dengan  konsekuensi Hakim memberikan pilihan untuk Pemohon mencabut perkaranya  atau memutus perkaranya. Tentunya dengan pertimbangan Hakim berdasarkan bukti dan keterangan saksi- saksi,  yang  bisa  saja  perkaranya  kabul  oleh  Hakim  atau  putus  dengan  tidak  menerima  gugatan penggugat  yang  dalam  amar  putusan  biasanya  berbunyi  “menyatakan  permohonan  Pemohon  atau gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard –Premesti ahun 2015 . Hal Ini  tergantung  bagaimana  kesanggupan  Pemohon,  jika  ragu  dengan  perkaranya  serta  tidak  berani menanggung resiko atas perceraian yang tidak dilengkapi surat izin atasan, Hakim akan menyarankan untuk  mencabut  perkara.  Namun,  jika  Pemohon  bertekad  dan  serius  dengan  perkaranya,  Pemohon dapat  membuat  suratpernyataan  penanggungan  resiko  terhadap  permohonan  perceraian  yang dilakukannya dengan tidak menyertakan surat izin dari atasan. Resiko yang dihadapi oleh  PNS yang bercerai  dengan  tanpa  surat  izin  atasan  dapat  dikenakan  disiplin  berat.  Pelanggaran  disiplin (Indispliner) berasal dari perbuatan, tulisan ataupun ucapan PNS yang melakukan pelanggaran terkait ketentuan  disiplin  yang  dilakukannya  baik  dalam  jam  kerja  maupun  luar  jam  kerja  (Yusuf,  2015). Termasuklah  bercerai  dengan  tidak  melampirkan  surat  izin  atasan,  sebagaimana  terdapat  pada penjelasan  PP  No.  45  Tahun  1990,  bahwa  PNS  yang  melanggar  ketentuan  PP  ini  dapat  dikenakan hukuman  disiplin  berat  kepada  PNS  tersebut  berdasarkan  ketentuan  PP No. 30 Tahun 1980  terkait peraturan disiplin PNS yang sekarang telah berubah menjadi PP No. 94 Tahun 2021.
Dalam  bahasa  latin  Pemerintah  dikenal  dengan  Rect  yang  berarti  seorang  yang  membimbing, memerintah  harus  memiliki  kewibawaan.  kewibawaan  memiliki  hubungan  dengan  kekuatan,  dan orang  yang  memiliki  kewibawaan  akan  ditaati  oleh  orang  lain  (Soersoso,2018).  Seseorang  yang memutuskan  jalan  hidupnya  sebagai  PNS  merupakan  Aparatur  Negara  yang  profesional  dan bermartabat,  maka  merekalah  sebagai  contoh  masyarakat  yang  taat  akan  aturan  dan  hukum.  Maka tidak  boleh  bertindak  sesuka  hati  bahkan  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  hukum (Idrus  &  Muhammad,  2021).  Termasuklah  aturan  mengenai  Disipilin  PNS  yang  termuat  dalam  PP No. 94 Tahun 2021, didalamnya terdapat aturan yang mengikat terhadap kewajiban dan larangan bagi PNS  dan  bentuk  sanksi  bagi  yang  melanggarnya.  Hal  ini  termasuk  juga  tentang  hukuman  disiplin berat  bagi  perceraian  PNS  yang  tidak  melapor  keatasan  sebagaimana  amanat  pada  pasal  15  dan penjelasan  PP  No.  45  Tahun  1990.  Bentuk  dari  hukuman  disiplin  berat  yang  dapat  dijatuhkan  pada PNS  berupa  :  Diturunkannya  jabatan  selam  a12  bulan,  Bebas  tugas  dari  jabatannya  dan  menjadi jabatan  pelaksana  selama  dua  belas  bulan  serta  dilakukan  pemberhentan  dengan  tidak  hormat  yang didasarkan atas pemintaan diri sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
Karena sejatinya PNS dituntut untuk menjadi contoh teladan masyarakat yang taat akan segala ketentuan peraturan termasuk aturan yang mengatur tentang perceraian PNS pada PP 45 tahun 1990, aturan  yang  tertera  didalam  disiplin  PNS  pada  PP  No.  94  Tahun  2021.  Hal  ini  agar  PNS  dapat menjalankan  tugasnya  semaksimal  mungkin  tanpa  kendala  dan  gangguan  yang  dapat  menggangu kinerja sebagai PNS (Zaki et al., 2022).

## 3. Alasan Pentingnya Surat Izin Atasan Pada Perceraian PNS
Surat  izin  atasan  merupakan  tertib  administrasi  bagi  PNS  yang  akan  bercerai,  hal  ini dimaksudkan agar atasan mengetahui serta berperan dalam memediasi dan mendamaiakan pihak yang bersangkutan,  sebab  jika  masalah  pribadi  dimasukkan  pada  lingkup  pekerjaan  nantinya  bisa mempengaruhi kinerja anggotanya sebagai PNS, maka dari itu diperlukan suasana keluarga yang baik
untuk tidak mempengaruhi pekerjaan dikantornya. Pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja  sebagai  pelayanan  dituntut  untuk  selalu  melayani  masyarakat  dalam  rangka  menjalankan kewajibannya dan menyelesaikan tugasnya sebagai Aparatur Negara (Prihatin, 2016). Dampak moral dari kebutuhan akan surat izin atasan dalam proses perceraian PNS adalah dapat mencegah perceraian yang tidak bertanggung jawab. Atasan dapat menilai apakah PNS yang ingin bercerai memiliki alasan yang  kuat  untuk  bercerai.  Jika  alasan  PNS  untuk  bercerai  tidak  kuat,  maka  atasan  dapat  menolak permohonan  izin  perceraian  tersebut.  Hal  ini  dapat  mencegah  perceraian  yang  dapat  berdampak negatif bagi keluarga dan masyarakat.
ampak administratif dari kebutuhan akan surat izin atasan dalam proses perceraian PNS adalah dapat  membantu  pemerintah  untuk  menjaga  stabilitas  pegawai  negeri  sipil.  Perceraian  dapat berdampak  negatif  terhadap  kinerja  pegawai  negeri  sipil.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dapat menggunakan surat izin atasan sebagai instrumen untuk mencegah perceraian yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil.
Filosofi yang terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 J.o PP No. 45 Tahun 1995 yakni pertama, dimaksudkan agar pimpinan mengetahui masalah apa yang menjadi beban pemikiran dari anggotanya, tidak  terbawa-bawa  dalam  lingkup  pekerjaan  dan  berusaha  melakukan  mediasi  di  antara  pihak  yang bersangkutan agar mencapai perdamaian. Kedua, jika mediasi tidak behasil dengan perdamaian, maka surat  izin  atasan  akan  diberikan  untuk  PNS  untuk  melakukan  gugatan  atau  permohonan  cerai  pada Pengadilan  di  wilayah  hukumnya  masig-masing  yang  pada  akhirnya  berpengaruh  pada  tunjangan pasangan PNS tersebut tidak ada lagi (Jalaluddin, 2023) .c Dalam PP No. 45 Tahun 1990 menjelaskan bagi  PNS  yang  bercerai  tanpa  melapor  kepada  pimpinan  dapat  dikenakan  hukuman  disiplin  berat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## 4. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Peneliti mendapatkan data putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengenai perceraian PNS dengan  tidak  terlampir  surat  izin  atasan,  pada  putusan  yang  bernomor  No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk permohonan  cerai  Pemohon  dikabulkan  Majelis  Hakim  dengan  tidak  melampirkan  surat  izin  atasan. Permohonan diajukan oleh PNS yang bertugas di Kanwil Kemenag Sumatera Utara beragama  Islam umur  37  tahun  berdomisili  di  Kota  Medan  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Pemohon.  Pemohon memohon  talak  1 raj’i atas  istrinya  yang  beragama  Islam  Umur  40  tahun,  bertempat  tinggal  di Kabupaten Deli Serdang yang bekerja sebagai guru honor pada SD IT Al Faraby selanjutnya disebut sebagai  Termohon.  Dengan  alasan  perceraian  didasari  dengan  pertengkaran  dan  perselisihan  dari tahun 2016 yang kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu selama 10 bulan.
Perceraian memang sesuatu yang dibenci Allah tetapi hukumnya halal, dan ini bukanlah suatu hal  yang  negatif,  karena  perceraian  merupakan  solusi  dari  bentuk  ikhtiar  untuk  keluar  dari kesengsaraan yang berkepanjangan mennuju kebaikan (Baaj & Tashin, 2022).

## 5. Fakta Persidangan
Setelah melalui pemeriksaan dan rangkaian proses persidangan, terdapat fakta yang terungkap didasari  Majelis  Hakim  menetapkan  fakta-fakta  persidangan  sebagai  berikut  berdasarkan  keterangan para saksi serta perbuatan Pemohon dan Termohon selama persidangan: Secara hukum Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Minggu, 25 September 2005 Kota Medan. dari  pernikahan  tersbut  sudah  dikaruniai  dua  orang  anak  yang  pada  saat  itu  tinggal  bersama Termohon.  Kediaman  terakhir  tinggal  bersama  di  Desa  Tanjung  Selamat,  Kabupaten  Deli  Serdang. Suasana rumah tangga terasa tidak harmonis dimulai sejak tahun 2016 yang berpuncak dibulan April 2019  dengan  di  dasari  alasan  perselisihan  yang  terus  menerus  hingga  Pemohon  meninggalkan kediaman  bersama  sejak  bulan  April  hingga  saat  ini  dan  tidak  pernah  bersatu  lagi.  Upaya  mediasi sudah dilakukan oleh keluarga begitu juga mediasi oleh Hakim. Namun, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan  hasil.  Pemohon  dan  Termohon  tetap  kukuh  untuk  berpisah  Putusan  pengadilan  agama lubuk  pakam  tahun  2020.  Sikap  Termohon  yang  tidak  patuh,  ketidak  mampuan  untuk  membangun hubungan  yang  baik  dengan  keluarga  Pemohon,  dan  kecemburuan  yang  terus  menerus  terhadap Pemohon  menjadi  dasar  penyebab  konflik  dalam  pertengkaran  tersebut.  Kemudian  karena  sebab  itu, diketahui  bahwa  Pemohon  menjalin  hubungan  spesial  dengan  wanita  lain  sampai  bermaksud  ingin menikahinya.
Jelas bahwa perceraian tersebut disebabkan oleh pertengkaran dan konflik yang terus berlanjut yang  diikuti  dengan  perpindahan  tempat  tinggal.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  keterangan  saksi Pemohon dan Termohon yang sama-sama menegaskan bahwa pertengkaran dan perbedaan pendapat telah berlangsung sejak tahun 2016 dan mencapai puncaknya pada tahun 2019. Terbukti  pula bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah. selama sekitar 10 bulan dan tidak ada yang melakukan upaya  untuk  berdamai.  Dilihat  dari  alasan  cerai  tersebut  memenuhi  kriteria  Indikator  Putusnya Pernikahan dalam SEMA No 4 Tahun 2014.
Kondisi  seperti  ini  layak  untuk  melakukan  perceraian,  didukung  aturan  lain  pada  pasal  19  (f) PP  No.  9  Tahun  1975  perceraian  dapat  dikabulkan  jika  pasangan  tidak  dapat  menemukan  kembali cara  untuk  hidup  rukun  karena  pertengkaran  dan  konflik  yang  terus  berlanjut.  Ayat  serupa  juga terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  116  huruf  F  yang  menyebutkan  bahwa  perceraian diperbolehkan  apabila  suami  istri  tidak  mampu  berhenti  bertengkar  dan  tidak  dapat  lagi  hidup berdampingan  secara  damai.  Intruksi  Persiden  RI  pada  tahun  1991.  Bahkan  dalam  mempertahankan perkawinan  serta  dalam  upaya  untuk  mempersukar  terjadinya  perceraian,  ketentuan  ini  semakin diperketat, dengan tambahan bait yang menyatakan pertengkaran itu harus disertai dengan terjadinya pisah tempat tinggal dengan kurun waktu minimal enam bulan Mahkamah Agung pada tahun 2022
Dari  beberapa  Peraturan  Perundang-Undangan  diatas  tampak  bahwa  layak  perkara  perceraian ini  diajukan  di  Pengadilan,  sebab  perceraian  menjadi  jalan  terbaik  sebagai  solusi  dari  masalah  yang berkepanjangan dengan harapan setelah bercerai kedepannya mendapatkan kehidupan yang lebih baik diantara Pemohon dan Termohon.
6. Pentingnya Surat Izin Atasan
Pada Perceraian PNS Dalam Putusan
No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Kondisi broken marriage harus mendapatkan tindakan cepat agar meminimalisir kemafsadatan, maka  perceraian  menjadi  tindakan  yang  bijaksana  sebagai  jalan  terbaik  yang  harus  ditempuh,  sebab hidup  bersama  tidak  lagi  menjadi  pilihan  yang  menguntungkan,  maka  Pemohon  mengajukan permohonan  cerai  talak  tanggal  02  September  2019 dengan  tidak  melampirkan  surat  izin  atasan,  hal ini membuat Termohon bersama kuasanya menyampaikan eksepsi dengan dalil bahwa Pemohon yang berkedudukan  sebagai  PNS  pada  Kanwil  Kemendag  Provinsi  Sumatera  Utara  ternyata  belum memperoleh  izin  atasan  melakukan  perceraian  dengan  demkian  permohonan  Pemohon  adalah prematur dan tidak memenuhi syarat formil serta menyatakan permohonan Pemohon agar ditolak atau tidak  dapat  diterima  ( Niet  Ontvankelijke  Verklaard ).  Tehadap  dalil  eksepsi  Termohon  tersebut, Pemohon  menyampaikan  tanggapan  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan  untuk memperoleh izin atasan secara tertulis tanggal 05 September 2019 dan telah diterima pada tanggal 09 September  2019  oleh  Kasubbag  Umum  dibuktikan  di  persidangan  dengan  tanda  bukti  surat  tanda terima  pengajuan  permohonan  izin  perceraian,  akan  tetapi  sampai  tenggat  waktu  yang  ditentukan yakni  selama  3  bulan  Ka.  Kanwil  Kemenag  Sumatera  Utara  tidak  memberikan  jawaban  tertulis mengenai  memberi  izin  atau  menolak  izin  tersebut.  Oleh  karena  itu  Pemohon  membuat  surat pernyataan  siap  menanggung  resiko  tertanggal  28  Januari  2020  atas  ketidak  perolehan  izin  atasan yang  secara  hukum  proses  persidangan  dapat  dilanjutkan  sehingga  Majelis  Hakim  melanjutkan perkara permohonan talak Pemohon.
Dapat  diketahui  dari  pertimbangan  Majelis  Hakim  bahwa  surat  izin  atasan  tidak  begitu  urgen dalam  perkara  perceraian  ini.  Dengan  adanya  surat  siap  menanggung  resiko  Hakim  sudah  dapat melihat tekad dan keseriusan Pemohon terhadap perkara cerai yang Pemohon ajukan tanpa surat izin atasan  yang  berkemungkinan  Pemohon  dapat  dikenakan  hukuman  disiplin  berdampak  dari perkaranya,  sebab  Pemohon  telah  melakukan  indispliner  dari  perbuatannya  yang  menyalahi  aturan perundang-undangan.  Surat  siap  menangung  resiko  juga  dibuat  karena  Pemohon  tidak  mendapat respon  jawaban  dari  pimpinan  setelah  menempuh  rangkaian  prosedural  yang  berlaku.  Surat  izin atasan  juga  dipandang  tidak  begitu  urgen  dalam  perkara  ini,  karena  sulit  untuk  mempertahankan rumah  tangga  tanpa  niat  baik  dari  keduanya  untuk  berdamai  kembali,  juga  demi  menghindari kemafsadatan besar yang mungkin saja dapat terjadi (Lubis, 2020).
7. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Surat Izin Atasan Pada Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Putusan  No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk  Majelis  Hakim  menimbang  mengenai  eksepsi  surat  izin atasan  yang  disampaikan  oleh  Termohon  kepada  Pemohon  yang  berkedudukan  sebagai  PNS melakukan  perceraian  belum  memperoleh  izin  atasan,  bahwa  wajib  mengajukan  permintaan  secara tertulis untuk memperoleh izin atasan dalam rangka melakukan perceraian, dan dari fakta persidangan ternyata  Pemohon  telah  mengajukan  permintaan  tertulis  kepada  atasan  untuk  memperoleh  izin dimaksud,  akan  tetapi  sampai  dengan  tenggat  waktu  yang  ditentukan  yaitu  selama  3  bulan,  atasan tidak memberikan jawaban atas permintaan izin dari Pemohon tersebut yang termuat dalam Pasal 13 PP  No.  10  tahun  1983  dan  Pasal  12  PP  No.  45  tahun  1990,  kemudian  Pemohon  membuat  surat pernyataan  siap  menanggung  resiko,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  telah  dapat  melanjutkan pemeriksaan  perkara,  oleh  karena  itu  dalil  eksepsi  bahwa  permohonan  cerai  Pemohon  bersifat prematur adalah tidak benar dan harus ditolak.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  telah  melakukan  permintaan  izin  atasan  dengan benar,  sedangkan  atasan  tidak  memberikan  jawaban  tertulis  atas  permintaan  izin  tersebut,  apakah memberi izin atau menolak memberi izin, maka menurut Tidak ada lagi hambatan administratif yang menghalangi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara quo..
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  ketentuan  PP  No. 10  tahun  1983 dan  PP No. 45  tahun  1990  mengenai  kewajiban  memperoleh  izin  atasan  merupakan  peraturan  yang  bersifat disiplin pegawai Karena bukan hukum acara atau hukum materil hukum/undang-undang perkawinan, dan karena permohonan dan pelaksanaannya berada di bawah kendali pejabat tata usaha negara, maka pemeriksaan  permohonan  cerai  Pemohon  tetap  berjalan  meskipun  Pemohon  tidak  mendapat persetujuan atasannya.
Menimbang,  menurut  Majelis  Hakim  bahwa  Pemohon  telah  menempuh  prosedur  permintaan izin  atasan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  berlaku.  Hal  ini  juga  karena  mempertahankan rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  adalah  perbuatan  sia-sia  bahkan  cenderung  menimbulkan mafsadat  yang  lebih  besar,  dan  juga  perceraian  ini  dipandang  lebih  maslahat  bagi  Pemohon  dan Termohon  untuk  keluar  dari  kesulitan  yang  berkepanjangan  demi  kemungkinan  menemukan kehidupan yang lebih menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang  pada putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2019 .

## 8. Inisiasi  Prosedural  Yang  Dilakukan  Advokat  Pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Advokat  adalah  lulusan  hukum  yang  telah  menyelesaikan  program  pendidikan  advokat  dan memberikan  jasa  hukum  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan,  menurut  ketentuan  Undang- Undang  Advokat.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2023  Republik  Indonesia.  Advokat memiliki  kewajiban  melindungi  hak-hak  klien  yang  dibelanya  selaku  orang  yang  mendapatkan mandat untuk bertindak untuk dan atas kliennya dengan melalui prosedural dan keputusan yang dapat dieksekusi  oleh  aparat  yang  berwenang.(Lubis,  2020)  Termasuk  kewajiban  terhadap  klien  seorang PNS.
Pada  putusan  No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk,  Pemohon  bersama  kuasa  hukum  mendaftar permohonan perceraian dengan tidak melampirkan surat izin atasan, tetapi dengan melampirkan surat tanda  terima  permohonan  cerai  oleh  Kasubbag  Umum  Ka  Kanwil  Kemenag  Sumatera  Utara tertanggal 09 September 2019 dan permohonan cerai ini diregister pada tanggal 16 September 2019. Ini merupakan bentuk inisiasi Advokat untuk mendaftarkan permohonan cerai walau belum mendapat surat  izin  atasan.  dengan  melamprikan  surat  tanda  terima  dari  Kassubag  Umum  yang  menunjukkan telah  terlaksana  prosedur  awal  dan  keseriusan  Pemohon  untuk  mendapatkan  surat  izin  atasan  dalam melakukan  perceraian.(Lubis,  2020)  Kemudian  pada  hari  pertama  persidangan,  Hakim  akan memeriksa  identitas  para  pihak  dan  menanyakan  keberadaan  surat  izin  atasan.  Jika  belum memperoleh  surat  izin  atasan,  Majelis  Hakim  akan  memberikan  tenggat  waktu  sesuai  kesanggupan Pemohon  dalam  memperoleh  surat  izin  atasan,  yang  dalam  putusan  menyepakati  tenggat  waktu selama  3  bulan  dan  selama  itu  pula  ditundanya  persidangan.  Apabila  memperoleh  surat  izin  atasan kurang  dari  waktu  yang  ditentukan  (dalam  artian  lebih  cepat)  Advokat  bisa  langsung  melapor  ke Panitera  guna  dibukanya  persidangan,  tetapi  jika  surat  izin  atasan  tidak  diperoleh  selama  tenggat waktu  yang  ditentukan,  biasanya  Hakim  akan  menasihati  para  pihak  terhadap  perkara  tersebut  yang sudah memakan waktu yang lama, jika Pemohon ragu dengan perceraian yang dilakukan tanpa surat izin  atasan  Majelis  Hakim  akan  merekomenadasikan  untuk  mencabut  perkara.  Namun,  Advokat
sebagai  pendamping  hukum  tidak  pernah  mau  mencabut  perkara  karena  secara  tidak  langsung kesalahan  akan  dilimpahkan  kepada  Advokat  sebagai  pendamping  hukum.  Biasanya  Advokat  akan menanyakan  kesanggupan  klien  terhadap  perkara  yang  dijalaninya,  jika  berani  dan  bertekad  dengan perkaranya Advokat merekomendasikan Pemohon untuk membuat surat pernyataan siap menanggung resiko  agar  perkara  dapat  dilanjutkan.  Surat  pernyatan  ini  sebagai  bukti  keseriusan  dan  tekad Pemohon  atas  perceraian  yang  dilakukan  tanpa  surat  izin  atasan,  yang  memiliki  dampak  dan  sanksi karena melanggar disiplin sebagai PNS (Jalaluddin, 2023).
Jika  surat  siap  menanggung  resiko  telah  dibuat,  biasanya  Hakim  dapat  melanjutkan  perkara dan  memutus  dengan  pertimbangan  menggunakan  kecerdasan  intelektual  dan  keseimbangan  antara rasionalitas  dan  hati  nurani  berdasarkan  bukti  dan  keterangan  saksi-saksi.  Hal  ini  dilakukan  karena Pemohon  siap  menanggung  resiko  atas  perkara  perceraiannya,  terlebih  sudah  tenggat  waktu  yang telah  disepakati  tetapi  belum  memperoleh  surat  izin  atasan,  sebab  Hakim  hanya  memeriksa  satu perkara dengan batas waktu 6 bulan.

## 9. Amar  Putusan  No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk  Terkait  Perceraian  PNS  Tanpa  Surat  Izin Atasan
Terhadap putusan Pengadilan  Agama  Lubuk  Pakam Nomor 2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk, majelis hakim  secara  khusus  menolak  eksepsi  tergugat  (tentang  tidak  adanya  izin  pengawas)  dan menggantinya dengan pernyataan bersedia menerima putusan tersebut. risiko perceraian itu dilakukan tanpa izin atasannya. Majelis hakim kemudian memutuskan mengabulkan permohonan cerai pemohon dan  memperbolehkan  pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  raj’i  kepada  tergugat  sebelum  sidang Pengadilan  Agama.  disampaikan  dalam  sidang  umum  pada  Selasa,  17  Maret  2020.  Salinan  Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2019.

## 10. Ananlisis  Terhadap  Kasus  Perceraian  PNS  Pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Surat  izin  atasan  merupakan  tertib  administrasi  bagi  perceraian  PNS,  yang  berfilosofi  agar pimpinan  berusaha  untuk  mendamaikan  supaya  tidak  mengganggu  psikologi  pemikiran  anggotanya dan  berkenaan  dengan  tunjangan  akibat  hukum  dari  perceraian.  Perceraian  dapat  berdampak  negatif terhadap  status  sosial  individu.  PNS  yang  bercerai  dapat  mengalami  stigma  sosial,  seperti  dianggap gagal  dalam  pernikahan.  Stigma  sosial  ini  dapat  membuat  PNS  yang  bercerai  merasa  malu  dan terisolasi  dari  masyarakat.  Perceraian  juga  dapat  berdampak  negatif  terhadap  peran  individu.  PNS yang  bercerai  harus  menyesuaikan  diri  dengan  peran  barunya,  sebagai  orang  tua  tunggal  atau janda/duda. Peran baru ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi PNS yang bercerai, terutama dalam hal  pengasuhan  anak.  Sementara  dari  sisi  psokologis  perceraian  juga  dapat  berdampak  negatif terhadap harga diri individu. PNS yang bercerai dapat merasa gagal dalam pernikahan. Hal ini dapat mengganggu kepercayaan diri individu dan menurunkan motivasinya dalam bekerja.
Perihal surat izin atasan  yang tidak diperoleh, setelah melalui prosedur permintaan izin  atasan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  serta  telah  melewati  tenggat  waktu  yang  disepakati  tidak  ada tanggapan  dari  atasan.  Pemohon  membuat  surat  pernyataan  siap  menanggung  resiko  atas  perceraian yang dilakukan sebagai pengganti surat izin atasan. Surat siap menanggung resiko ini sebagai bentuk tekad  dan  keseriusan  terhadap  perceraiannya.  Adanya  surat  siap  menanggung  resiko  yang menggantikan surat izin atasan tidak menyalahi dan melangkahi hierarki perundang-undangan, karena PP  berada  dibawah  Undang-Undang  Peradilan  Agama  dan  Undang-Undang  Perkawinan.  Ketika putusan  berkekuatan  hukum  tetap  dengan  surat  putus  perceraian  yang  kemudian  diberitahukan  akta cerai  mereka  ke  instansi  tempat  ia  bertugas,  maka  secara  otomatis  berujung  pada  tunjangan  yang dihapuskan  akibat  hukum  dari  perceraian  mereka.  Hal  ini  sebagaimana  amanat  SEMA  Nomor  5 Tahun 1984.
Perceraian yang terjadi dianatara Pemohon dan Termohon yang tidak ada upaya niat baik dari keduanya untuk rukun kembali, perselisihan mulai terjadi sejak tahun 2016 bahkan telah pisah tempat tinggal  selama  10  bulan.  keluarga  telah  berupaya  memidasi  diantara  keduanya  namun  tetap  kukuh untuk  berpisah.  Dalam  kondisi  rumah  tangga  yang  tidak  bisa  diselamatkan  lagi  seperti  ini,  perlu adanya tindakan tegas secara cepat.
Dalam  memutus  suatu  perkara,  Hakim  menimbang  berdasarkan  kecerdasan  intelektual  yang selaras  antara  hati  nurani  dengan  rasional  yang  dimilikinya,  maka  ketika  perkara broken  marriage
PNS  yang  tak  terlampir  izin  atasan seperti  ini  Hakim  bisa  saja  menggunakan Ex  Officio ,  dimana Hakim  mempunyai  kompetensi  hak  untuk  mempertimbangkan  dan  memutus  perkara  diluar  aturan baku selama didasari alasan yang logis dan sesuai ketentuan perundang-undangan. (AR & Nasrullah, 2017) Tetapi pada putusan ini Majelis Hakim memutus atas dasar pertimbangan yang dititik beratkan terhadap fakta persidangan yang didukung adanya bukti dan keterangan saksi-saksi.
Akan  tetapi, daftar perkara dengan surat bukti tanda terima permohonan  cerai dari Kassubbag Umum instansi terkait sudah tidak berlaku lagi. Pada awal tahun 2023 daftar perkara cerai PNS wajib menyertakan  surat  izin  atasan,  jika  tidak  melampirkan  surat  izin  atasan  maka  pendaftaran  akan ditolak,  baik  itu  sistem  manual  maupun  sistem e-Court ,  hal  ini  berkenaan  tentang  kebijakan  Ketua Pengadilan  Agama Kelas  I  A Lubuk Pakam.  Maka  sekarang Advokat mengarahkan PNS  yang ingin bercerai  datang  ke  kantor,  untuk  memperoleh  surat  izin  atasan  dari  pimpinan  instansi  ia  bertugas terlebih dahulu, lalu tanda tangan kontrak surat kuasa dengan Advokat (Jalaluddin, 2023).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Surat  izin  atasan  merupakan  formalitas  dari  syarat  administrasi  bagi  PNS  yang  melakukan perceraian,  diatur  dalam  PP  No.  45  Tahun  1990  Atas  Perubahan  PP  No.  18  Tahun  1983.  Pada perceraian  PNS  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Lubuk  Pakam  2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk  tidak melampirkan  surat  izin  atasan,  Pemohon  bersama  kuasa  hukum  daftar  perkara  menggunakan  surat bukti  tanda  terima  Kassubbag  Umum  instansi  ia  bertugas  terkait  permohonan  cerai  tersebut.  dan berpekara  dengan  surat  siap  menanggung  resiko  karena  tidak  memperoleh  tanggapan  dari  atasan perihal surat izin atasan yang melewati batas tenggat waktu yang disepakati antara Majelis Hakim dan Pemohon.  hal  ini  sebagai  bentuk  keseriusan  dan  tekad  terhadap  permohonan  cerai  yang  ia  ajukan Pemohon.  Ini  merupakan  bentuk  inisiasi  prosedural  dilakukan  Advokat  dalam  mendapingi  kliennya. Dan  dapat  diketahui  bahwa  izin  atasan  tidak  begitu  urgen  dalam  putusan  ini.  Hakim  menimbang, bahwa surat  izin atasan  sifatnya tidak mengikat dan bukan bagian dari hukum acara maupun hukum materil  undang-undang  perkawinan  serta  dengan  adanya  surat  siap  menanggung  resiko  tidak menyalahi  hierarki  perundang-undangan  karena  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  hal  itu  secara hierarki  berada  di  bawah  Undang-Undang  Peradilan  Agama  dan  Undang-Undang  Perkawinan.  Juga Hakim menimbang, bahwa broken marriage  yang tidak segera diputus  akan mendatangkan mafsadat yang  besar  kedepannya.  Maka  pada  amar  putusan  Majelis  Hakim  menolak  eksepsi  Termohon (berkenaan  ditolaknya  gugatan  atau  tidak  dapat  diterima  permohonan  yang  tidak  melampirkan  surat izin atasan)
PP 45 Tahun 1990 tentang izin atasan berlaku sejak tahun 1990 sampai saat ini, namun selama ini  daftar  dan  registrasi  nomor  perkara  bisa  dengan  bukti  tanda  terima  permohonan  ke  atasan  yang bersangkutan.  Namun,  mulai  tahun  2023  PNS  yang  mengajukan  perceraian  diwajibkan  untuk melampirkan  surat  izin  yang  dikluarkan  oleh  atasan,  jika  mereka  tidak  melampirkan  surat  izin  dari atasan  maka  Pendaftaran  mereka  akan  ditolak,  baik  melalui  sistem  pengadilan  manual  maupun elektronik (e-Court). Hal ini berkenaan dengan himbauan kebijakan Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Lubuk Pakam.
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  urgensi  surat  izin  atasan  dalam perceraian  bagi  PNS.  Penelitian  ini  tidak  membahas  berbagai  aspek  lain  yang  terkait  dengan perceraian,  seperti  dampak  perceraian  terhadap  anak-anak,  keluarga  besar,  dan  masyarakat, diharapkan  bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  diiperluas  dengan  mengkaji  berbagai  aspek  lain  yang terkait dengan perceraian

## DAFTAR PUSTAKA
AR,  I.,  &  Nasrullah.  (2017).  Eksistensi  Hak  Ex  Officio  Hakim  dalam  Perkara  Cerai  Talak. Jurnal  Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 2 (1).
Baaj,  &  Tashin,  F.  (2022).  Perspektif  Perceraian  Sebagai  Sebuah  Solusi  dan  Bukan  Hanya  Gagalnya  Sebuah Perkawina. Mahkamah Agung RI Direktorak Jendral Badan Peradilan Agama . https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fakhir-t-baaj
Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara,  Surat  Edaran  Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara  Nomor 48/SE/1990  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.” . (n.d.).
Hayati,  Mulida,  &  Syaifulla.  (2020).  Pemberian  Izin  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Kepolisian Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , 6 .
I  Kadek  Leo  Byasama  Wijaya,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2021).  Penyelesaian  Perkara  Harta Warisan  dan  Harta  Bersama  dengan  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Badung  (Nomor  Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). Jurnal Preferensi Hukum , 2 (1), 88–92.
https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92
Idrus,  &  Muhammad.  (2021).  Menakar  Fungsi  Izin  Dan  Mediasi  Pada  Sengketa  Perceraian  Di  Kalangan Pegawai  Negeri  Sipil  Kota  Mataram  Dari  Tahun  2010-2020. Indonesia  Journal  Of  Shariah  and  Justice (IJSJ) , 1 . Jalaluddin. (2023). Advokat Jas & Associates, Wawancara Pribadi, 03 Juni . Lubis, F. (2020). Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. Medan: CV. Manhaji . Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Ni  Made  Sinthya  Kusuma  Arisanthi,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  &  I  Nyoman  Gede  Sugiartha.  (2021).
Pertimbangan  Hakim  dalam  Penilaian  Alat  Bukti  Surat  pada  Perkara  Penetapan  Ahli  Waris. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (1), 99–103. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103 Peraturan  Pemerintah  RI.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil . (1990).
Prihatin, E. (2016). Netralisasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Pro Hukum , 1 . Riyanto,  A.  (2019).  Etika  dan  Hukum  Perceraian  Serta  Poligami  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.”. Journal  of Multidisciplinary Studies , 10 (1).
Salim,  R.  F.  (2022).  Pemberian  Izin  Perceraian  Untuk  PNS  Menggunakan  Teori  Maslahat. Jurnal  Ilmu  Islam , 6 (2). Soekanto, S., & Mamudji., S. (2019). Penelitian Hukum Normatif. In Rajawali Pers .
Suisno.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  Yang  Tidak  Ada  Izin  Pejabat Atasan Langsung. . .” Jurnal Independent , 4 (2).
Topan, M. A. (2022). Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Maslahah. Jurnal Usroh , 6 (2). Turnip, I. R. S. (2021). Hukum Perdata Islam di Indonesia . Utami, Chandra, A., & Setyaningsih. (2021). Ditolaknya Gugatan Perceraian  Karena Tidak  Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Reformasi Hukum Trisakti , 3 (2).
Wirawan, I. P. W., BUDIARTHA, I. N. P., & UJIANTI, N. M. P. (2020). Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (2), 133–138. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2350.133-138 Yusrin,  Idha  Aprilyana  Sembiring,  dan  Y.  (2017).  Penerapan  Klausul  Izin  Perceraian  PNS  oleh  Institusi Pemerintah dan Pengadilan Agam. Prosiding Problematika Hukum Di Indonesia . Yusuf,  A.  (2015).  Pemberian  Sanksi  Pelanggaran  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  Dilingkungan  Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik. E-Jurnal Katalogis , 3 (11).
Zaki, H. Y. R. H. M., Faizal, L., & Abd, Q. (2022). Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai Negeri Sipil. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 4 (2).