## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 175175175

## TRANSFORMASI KEUANGAN PUBLIK MENJADI KEUANGAN PERDATA DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) OLEH PEMERINTAH
Oleh : Ari Wuisang, S.H., MH

## Abstrak
Perseroan  terbatas  yang  didirikan  oleh  negara merupakan  badan  hukum  perdata  yang  tidak  mempunyai kewenangan  publik.  Kekayaan  negara  yang  menjadi  modal dalam  bentuk  saham  dari  badan  usaha  tersebut  tidak  lagi merupakan   kekayaan   negara,   melainkan   telah   berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Di sini  telah  terjadi  apa  yang  disebut  transformasi  keuangan negara  menjadi  keuangan  privat. Demikian pula kedudukan hukum  pejabat  pemerintah  yang  duduk  sebagai  pemegang saham  atau  komisaris  sama  atau  setara  dengan  pemegang saham lainnya.
Kata kunci : keuangan negara, keuangan privat, transformasi hukum, BUMN.

## A.    Latar Belakang Masalah
Keuangan negara merupakan urat nadi  negara. Tanpa uang,     negara     tidak     dapat     menjalankan     hidupnya. 1
Penyelenggaraan  pemerintahan  secara  rutin  cukup  banyak menggunakan  sumber  dana,  apalagi  disertai  pembangunan.
1 Arifin  P.  Soeria  Atmadja,  Keuangan  Publik  dalam  Perspektif  Hukum Teori, Kritik dan Praktik  (Jakarta  : Radjawali  Press, 2009), hal. 54.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 176176176
Sumber  dana  tersebut,  diperoleh  baik  dari  dalam  maupun luar  negeri. 2 Keuangan  rumah tangga negara dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam  bahasa  Inggris,  keuangan  berasal  dari terjemahan  kata  monetary  atau  moneter,  sedangkan  kata finance  mempunyai  arti  pembiayaan.  Sementara  itu,  istilah keuangan  negara  biasa  dikaitkan  dengan  public  finance. Finance  atau  pembiayaan  adalah  kegiatan  yang  berkaitan dengan  uang.  Sedangkan  uang  dapat  diartikan  baik  secara fisik konkrit, yaitu uang kertas atau uang logam, atau bisa juga dilihat  uang  dalam  pengertiannya  yang  abstrak,  yaitu  suatu konsep tentang tentang alat tukar ekonomis. 3
Jika    dikaitkan    dengan    subjek    pemilik    atau pengaturnya,  uang  dan  keuangan  itu  ada  yang  merupakan uang  negara  atau  uang  publik  dan  ada  yang  bukan  uang negara.   Bagaimanapun   keuangan   negara   dalam   konteks hukum  publik  harus  dibedakan  dari  keuangan  privat  dalam konteks   hukum   perdata.   Uang   milik   perorangan   warga negara,  uang  atau  dana  modal  atau  kekayaan  perusahaan sebagai badan  hukum  juga  harus  dibedakan  dari  pengertian mengenai keuangan negara.
2 Arifin  P.  Soeria  Atmadja,  Mekanisme  Pertanggungjawaban  Keuangan Negara (Jakarta:  Gramedia,  1986), hal. 3.
3 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara Pasca Reformasi (Jakarta  : PT Bhuana  Ilmu Populer,  2007), hal. 807.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Di  dunia  akademis, banyak sarjana yang menyamakan pengertian  keuangan  negara  itu  dengan  anggaran  negara (state   budget).   Misalnya   Wirjono   Prodjodikoro,   dan   juga Harun Alrasid, termasuk sarjana yang berpendapat demikian.
4 Dalam  disertasi  Arifin  P.  Soeria  Atmadja,  yang  kemudian dibukukan,   dalam   judul  Bab   II,  juga  menggunakan  istilah “anggaran negara”. 5
Terkait  dengan  batasan  anggaran negara, tidak jarang pengaruh-pengaruh   ekstern  yang memberi corak tersendiri turut  menentukan  rumusan definisi anggaran negara, sejalan dengan  sejarah  perkembangan  sesuatu  bangsa        maupun negaranya,  dari  tingkat  yang  paling  sederhana  ke  arah  yang paling rumit dan luas serta berselimut berbagai macam  aspek yang  dominan  di  dalamnya.  Selanjutnya  dalam  menelaah pengertian    anggaran    negara,    perlu    senantiasa dipertentangkan  kedudukan  negara  dalam  kehidupan ketatanegaraan  suatu  bangsa,  yang  bergerak  sesuai  dengan konsepsi mengenai negara dan pemerintahan dari bangsa itu sendiri,  namun  secara  etimologis  perkataan  anggaran bersumber     dari     kata     “anggar”     atau     “kira-kira”     atau “perhitungan”,  sehingga  pengertian  anggaran negara berarti
4 Ibid., hal. 809.
5 Arifin P. Soeria  Atmadja,  “Mekanisme Pertanggungjawaban  Keuangan Negara”,  op.cit., hal. 9.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
perkiraan  atau  perhitungan  jumlahnya  pengeluaran  atau belanja yang akan dikeluarkan negara. 6
Pada  zaman  Hindia  Belanda  secara  resmi  pemerintah menggunakan  perkataan  anggaran  dengan  begrooting; perkataan  ini  dipergunakan  baik  pada  zaman  Regering Reglement  (RR),  maupun  pada  zaman  Indische  Staatsregeling (IS).    Selanjutnya    pada  zaman  pendudukan  Jepang berdasarkan  Peraturan  Gunseikan  tahun  2603,  digunakan istilah   anggaran.   Kemudian   sejak   Proklamasi   17   Agustus 1945,  istilah  “Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja”  dipakai dalam Pasal 23 UUD Tahun 1945, yang dalam perkembangan selanjutnya  secara  resmi      pula  ditambahkan  kata  “negara”, sehingga  lengkapnya  sampai  saat  ini  dipergunakan  istilah “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” disingkat APBN. 7
Sementara itu, Muchsan berpendapat bahwa anggaran negara    merupakan    inti    dari    keuangan  negara,    karena anggaran  negara  itu  merupakan  alat  penggerak  untuk melaksanakan  keuangan  negara.      Dewasa  ini,  negara  giat mendirikan  perseroan  terbatas 8 yang  dikenal  dengan  nama Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  di  mana  negara  (yang dipersonifikasikan  oleh  pemerintah)  berkedudukan  sebagai
6 Ibid. 7 Ibid., hal. 10.
8 Perseroan  Terbatas  berkedudukan  sebagai  Badan  Hukum Perdata.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
pemegang  saham.  Sebagai  pemegang  saham,  tentu negara/pemerintah      menanamkan  sejumlah  uang/modal  di BUMN  tersebut.  Persoalan  muncul  tatkala  membicarakan status  keuangan  negara  yang  sudah  ditanam  dan dipisahkan menjadi modal atau saham dalam BUMN bersangkutan.

## B.    Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :
a.    Bagaimana     kedudukan     Perseroan     Terbatas         yang didirikan pemerintah ?
b.   Adakah transformasi keuangan negara menjadi keuangan privat  dalam  hal  negara   menjadi   pemegang   saham   di BUMN ?

## C.     Konsep Badan Hukum sebagai Subjek Hukum
Dalam   ilmu   hukum,   subjek   hukum   (legal   subject) adalah setiap pembawa atau penyandang hak  dan kewajiban dalam  lalu  lintas  hukum  atau  hubungan-hubungan  hukum. Pembawa  hak  dan  kewajiban  itu    dapat  merupakan  orang yang  biasa  disebut  juga  naturlijke  persoon  (menselijk  person) atau  bukan  orang  yang  biasa  disebut  pula  dengan rechtspersoon.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 180180180
Rechtspersoon  itulah  yang biasa dikenal sebagai badan hukum  yang  merupakan  persona  ficta  atau  orang  yang diciptakan   oleh   hukum   sebagai   persona   (orang   fiktif). 9
Pandangan  demikian  dianut  oleh  banyak  sarjana seperti von Savigny, C.W. Opzoomer, A.N. Houwing dan juga Langemeyer. Mereka  berpendapat  bahwa  badan  hukum  itu  hanyalah  fiksi hukum,  yaitu  merupakan      buatan  hukum  yang  diciptakan sebagai  bayangan  manusia  yang  ditetapkan  oleh  hukum negara.  Oleh  karena  itu,  dalam  berbagai  literatur,  aliran pandangan  yang  demikian ini disebut sebagai teori fiktif atau teori fiksi. 10
Di  samping  itu  ada beberapa sarjana yang  mendekati persoalan  badan  hukum  ini  dari  segi  harta  kekayaan  yang dipisahkan tersendiri. Pandangan ini biasa disebut pemisahan kekayaan  dengan  beberapa  variasi.  Teori  van  het  ambtelijk vermogen  yang  diajarkan  oleh  Holder  dan  Binder mengembangkan  pandangan  bahwa      badan  hukum  adalah badan  yang  mempunyai      harta  yang  berdiri  sendiri  yang dimiliki  oleh pengurus harta yang bersangkutan. 11
Dalam  ilmu  hukum,  ada  2  (dua)  jenis  badan  hukum dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya, yaitu :
9 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan  dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta  : Sekjen  MK-RI, 2006), hal. 70.
10 Ibid.
11 Ibid.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
1.     Badan  hukum  publik  (persone  morale)  yang  mempunyai kewenangan  mengeluarkan  kebijakan  publik,  baik  yang mengikat  umum  atau  algemeen  bindend  (misalnya Undang-Undang  Perpajakan)  dan  tidak  mengikat  umum (misalnya UU APBN);
2.  Badan  hukum  privat  (personne  juridique)  yang  tidak mempunyai  kewenangan  mengeluarkan  kebijakan  publik yang bersifat mengikat umum.
Sementara itu, negara merupakan badan hukum publik yang  tidak  mungkin  melaksanakan  kewenangannya  tanpa melalui  organnya  yang  diwakili  oleh  pemerintah  sebagai otoritas   publik.   Negara   dapat   mendirikan   badan   hukum publik  lain  (daerah)  maupun  mendirikan  badan  hukum perdata  (persero)  seperti  Nederlandse  Bank  N.V.  di Belanda atau  Javaansche  Bank  N.V.  pada  masa  Hindia  Belanda,  yang organisasi  dan  pendiriannya  berdasarkan  pertimbangan tertentu  dilakukan  oleh  hukum  publik,  sedangkan  badan hukum  perdata  tidak  mempunyai    kewenangan  membentuk badan hukum publik.
Dalam  doktrin,  badan  hukum  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  sama  dengan  subjek  hukum  lainnya  seperti manusia  (naturlijke  persoon).  Oleh  karena  itu,  sangat  tipis  di depan  hukum  untuk  membedakan  hak  dan  kewajiban  kedua

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
subjek  hukum  tersebut.  Meskipun  badan  hukum  tidak dalam pengertian  jus  gentium,  sebagaimana   halnya  subjek  hukum manusia  yang  memerlukan persyaratan tertentu untuk dapat dikatakan  memiliki  rechtsbevogheid  atau  kemampuan  hukum (Pasal  29  KUH-Perdata),  badan  hukum  memerlukan  syarat yuridis formal dan empat syarat materiil, yaitu : 12
1.   Mempunyai kekayaan terpisah;
2.   Mempunyai tujuan tertentu;
3.   Mempunyai kepentingan tertentu;
4.   Mempunyai organisasi yang teratur.

## D.    Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk  badan  usaha  (business  organization) yang  dapat  dijumpai  di  Indonesia  demikian  beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan  peninggalan  masa  lalu,  yaitu  dari  pemerintah Belanda. Di antaranya memang ada yang telah diganti dengan sebutan  dalam  bahasa  Indonesia,  tetapi  masih  ada  juga sebagian  yang  tetap  mempergunakan  nama  aslinya.  Nama- nama    yang   masih   terus    digunakan    dan    belum    diubah
12 Arifin P. Soeria  Atmadja,  “Keuangan  Publik dalam Perspektif Hukum….”, op.cit., hal. 93-94.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 183183183
pemakaiannya  misalnya  maatschap,  firma  disingkat  Fa  dan commanditaire vennotschap yang disingkat CV.
Namun,  selain itu ada juga yang sudah diindonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari  sebutan  naamloze  vennootschap.  Kata  vennootschap diterjemahkan  menjadi  kata  “perseroan”,  sehingga  dengan demikian dapat dijumpai sebutan perseroan firma, perseroan komanditer  dan perseroan terbatas.
Apabila  memperhatikan  kata  “perseroan”,  pokok katanya adalah “sero” yang artinya saham atau andil (aandeel –  Belanda),  sehingga  perusahaan  yang  mengeluarkan saham atau  sero  disebut  perseroan,  sedangkan  yang  memiliki  sero dinamakan “pesero” atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan  pemegang  saham. 13 Kemudian tentu dipertanyakan, bagaimana halnya perusahaan yang tidak mengeluarkan sero tetapi ternyata perusahaan tersebut juga disebut perseroan ? Dengan  demikian,  maka  ada  perseroan  yang  merupakan terjemahan  dari vennootschap dan ada juga perseroan dalam arti penyebutan perusahaan secara umum.
Barangkali   yang   paling   “kena”   atau   sesuai,   adalah pemakaian  kata  perseroan  dalam  hal  penyebutan  suatu perseroan   terbatas,   karena   dalam   kenyataannya    PT    itu
13 I.G. Ray Widjaya,  Hukum Perusahaan (Jakarta  : Megapoin, 2000), hal.
1.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
memang mengeluarkan saham atau sero. 14 Seluruh modal PT adalah  terbagi  dalam  saham,  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  1  butir  (1)  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.
Yang  dimaksud  dengan  perseroan  terbatas  adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan memenuhi    persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  UU  No.  40 Tahun   2007   serta   peraturan   pelaksanaannya.   Perseroan adalah   persekutuan   modal   (asosiasi   modal)   yang   oleh undang-undang  diberi  status  badan hukum. Karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa sesungguhnya perseroan adalah :
1.   Badan hukum, yaitu subjek hukum mandiri; dan
2.   Sekaligus  wadah perwujudan  kerjasama  para  pemegang saham. 15
Yang  dimaksud  dengan  “persekutuan  modal”  adalah bahwa modal dasar Perseroan terbagi dalam sejumlah saham yang  pada  dasarnya  dapat  dipindahtangankan  (transferable
14 Ibid., hal. 2.
15 Undang-Undang    Perseroan  Terbatas  Indonesia dalam  Tanya  Jawab, dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal  (Jakarta  : Harvarindo,  2007), hal. 1.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
shares).      Sehubungan  dengan  ini  perlu  ditegaskan  bahwa sekalipun  semua  saham  dimiliki  oleh  1  (satu)  orang,  konsep persekutuan   modal   tetap   valid   karena   perseroan   tidak menjadi  bubar  melainkan  tetap  berlangsung  sebagai  subjek. Perseroan  dikatakan  memperoleh  status  badan  hukum  pada tanggal  diterbitkannya  Keputusan  Menteri  mengenai pengasahan badan hukum perseroan.

## E.   Keuangan Negara
Dalam  level  konstitusi,  masalah  keuangan  negara ini diatur dalam Pasal 23 UUD Tahun 1945 yang menentukan :

## Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan  belanja  negara  sebagai  wujud dari   pengelolaan   keuangan   negara   ditetapkan   setiap tahun  dengan  undang-undang  dan  dilaksanakan  secara terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan   undang-undang   anggaran   pendapatan   dan belanja  negara  diajukan  oleh  Presiden  untuk  dibahas bersama        Dewan        Perwakilan        Rakyat        dengan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
memperhatikan      pertimbangan      Dewan      Perwakilan Daerah.
(3) Apabila   Dewan   Perwakilan   Rakyat   tidak    menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan  oleh  Presiden,  Pemerintah  menjalankan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  tahun  yang lalu.***)

## Pasal 23A
Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

## Pasal 23B
Macam  dan  harga mata  uang   ditetapkan  dengan undang- undang.

## Pasal 23C
Hal-hal   lain   mengenai   keuangan   negara   diatur   dengan undang-undang.

## Pasal 23D
Negara  memiliki  suatu  bank  sentral  yang  susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata    Negara    Pasca    Reformasi    menghimpun    5    (lima) pengertian keuangan negara yaitu : 16
1.    Pengertian pertama dalam arti semua hak dan kewajiban yang  menyangkut  kekayaan  milik  negara  atau  dikuasai oleh negara baik yang berupa uang, barang, atau berupa apa   saja   yang   bernilai   ekonomis   atau   dapat   dinilai dengan  uang,  baik  yang  bersifat  nyata  dan  konkrit  atau masih bersifat potensial dan abstrak;
2.    Pengertian   kedua   dalam   arti   semua   kekayaan   milik negara yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai buku  atau  yang  termasuk  dalam  catatan  kekayaan akuntansi negara;
3.    Pengertian  ketiga  dalam  arti  hak  dan  kewajiban  yang menyangkut  keuangan  atau  dana  milik  negara  yang pengelolaannya dilakukan melalui APBN, APBD dan/atau melalui  anggaran  perusahaan  negara  dan  perusahaan daerah, serta  badan-badan  lain,  termasuk  badan  swasta yang mengelola keuangan negara;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
4.    Pengertian keempat dalam arti anggaran pendapatan dan belanja   negara,   baik   tingkat   pusat   (APBN)   maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
5.   Pengertian   kelima,   yang   merupakan  pengertian  yang lebih    sempit    lagi,    yaitu    hanya    dikaitkan    dengan pengertian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
(APBN) tingkat pusat saja seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Harun Alrasid dan Arifin P. Soeria Atmadja.  Pengertian  keuangan  negara  yang  terakhir  ini dibedakan  dan  diperlawankan  dengan  pengertian keuangan  daerah.  Keuangan  negara  artinya  bukan keuangan  daerah,  sebaliknya  keuangan  daerah  artinya bukan  keuangan  negara.  Pengertian  ini  merupakan pengertian  asli  yang  dirumuskan  oleh  the  founding leaders  Indonesia  dalam  rumusan  UUD  Tahun  1945 sebelum  perubahan.   Menurut Jimly Asshiddiqie, setelah Pasal  23  UUD  1945  mengalami  perubahan  yang  sangat fundamental,  pengertian  ini  tidak  dapat  dipertahankan lagi.  Namun  demikian,  terlepas  dari  kenyataan  telah terjadinya    perubahan    normatif    mengenai    hal    ini, menurut    Arifin    P.    Soeria    Atmadja,    “dilihat    dari kedudukan dan fungsinya secara yuridis  masing-masing sangat   berbeda   antara   keuangan   negara,   keuangan daerah maupun keuangan BUMN dan BUMD”. Karena itu,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
menurutnya  jangkauan  kewenangan  lembaga pemeriksa keuangan  publik  atau  Badan  Pemeriksa  Keuangan terhadap  keuangan  negara,  keuangan  daerah,  dan keuangan BUMN dan BUMD harus dibedakan, mengingat secara  yuridis  kedudukan  dan  fungsinya  juga  memang berbeda  satu  dengan  yang  lain.  Untuk  itu,  kejelasan mengenai  batas-batas kewenangan ini sangat diperlukan agar  tidak  timbul  pemeriksaan  yang  tumpang  tindih. Ruang   lingkup   pengawasan   dan   pemeriksaan   yang terlalu  luas  dapat  mengakibatkan  adanya  objek pemeriksaan atau pengawasan yang luput dari perhatian sehingga terhindar dari pengawasan dan pemeriksaan. 17
Dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara  didefinisikan  sebagai  “Keuangan  Negara adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa  barang  yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut”.  terkait dengan  terbitnya  UU  No.  17  Tahun  2003,  Arifin  P.  Soeria Atmadja  berpendapat,  bahwa  substansi  yang  diatur  dalam undang-undang    tersebut    bukan    mengenai    hal-hal    lain keuangan  negara, melainkan  antara lain,  penyusunan APBN,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 190190190
APBD,  dan  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  dan perusahaan  negara,  perusahaan  daerah,  perusahaan  swasta, serta  Badan  Pengelolaan  Dana  Masyarakat  yang  berada  di luar  domain  hukum  keuangan  negara.  Rupanya  pembuat undang-undang  tidak  memahami  perbedaan  prinsipil  antara keuangan  negara,  keuangan  daerah,  keuangan  perusahaan negara, maupun perusahaan daerah, bahkan keuangan swasta pun turut diatur oleh undang-undang.
Sementara  itu,  Judul  undang-undang  tersebut  adalah Undang-Undang  tentang  Keuangan  Negara  tetapi  substansi yang  diatur  tidak  hanya  keuangan  negara.  Akan  tetapi,  juga keuangan  daerah,  keuangan  BUMN  dan  BUMD,  bahkan keuangan  badan-badan  lain  yang  memperoleh  fasilitas  dari pemerintah,  di  mana  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangannya  telah  diatur  secara  rinci  dalam  peraturan perundang-undangan  tersendiri.  Dengan  demikian,  antara judul    undang-undang    dan    substansi    yang    diatur    tidak sinkron. 18
18 Arifin P. Soeria  Atmadja,  “Keuangan  Publik dalam Perspektif Hukum…”, op.cit., hal. 74.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 191191191

## F.   Posisi Hukum (Rechtspositie) Pemerintah
Pemerintah   atau   administrasi   negara   merupakan subjek  hukum, sebagai drager van de rechten en plichten  atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum,  dalam  kenyataan  sehari-hari  menunjukkan  bahwa pemerintah  di  samping  melaksanakan  aktivitas dalam bidang hukum  publik,  juga  sering  terlibat  dalam  lapangan keperdataan.
Dalam  pergaulan  hukum,  pemerintah  sering  tampil dengan  twee  petten,  dengan  dua  kepala,  sebagai  wakil  dari jabatan  (ambt)  yang  tunduk  pada  hukum  publik  dan  wakil dari   badan   hukum   (perdata)   yang   tunduk   pada   hukum privat. 19 Pendek    kata,    pemerintah    mewakili    2    (dua) kedudukan   hukum   (rechtpositie),   yaitu   sebagai   jabatan (badan hukum publik) dan sebagai badan hukum perdata.
Sebagai    subjek    hukum    pemerintah    melakukan berbagai  macam  tindakan  baik  tindakan  nyata,  maupun tindakan  hukum.  Tindakan  nyata  adalah  tindakan-tindakan yang    tidak    ada    relevansinya    dengan   hukum    dan    oleh
19 Ridwan  HR., Hukum  Administrasi Negara (Jakarta:  PT RadjaGrafindo Persada,  2006), hal. 71-72.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 192192192
karenanya    tidak    menimbulkan    akibat-akibat    hukum. 20
Tindakan  hukum  pemerintahan  adalah  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  organ  pemerintahan  atau  administrasi negara  yang  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara.
21 Sehubungan    dalam   sistem   hukum   yang   berlaku   di Indonesia sampai sekarang dikenal adanya pembagian hukum perdata  (privat/sipil)  dengan  hukum publik, 22 maka tindakan hukum pemerintah terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1.       Perbuatan (tindakan) hukum perdata;
2.       Perbuatan (tindakan) hukum publik.
20 Ridwan  HR,  op.cit.,  hal.  112.  Sebagai  contoh,   perbuatan Dinas  Tata Kota  untuk  melakukan  penebangan  pohon  peneduh  jalan.  Perbuatan  tersebut dapat      dikategorikan      sebagai      perbuatan      nyata      (material)      karena      yang melakukan  adalah  pegawai  Dinas  Tata  Kota  yang  memang  mempunyai  tugas menjaga  agar  pohon  itu  tetap  memenuhi  fungsinya  sebagai  peneduh. Agar`tetap rindang,  tetapi  tidak  menjadi  sangat  lebat,  maka  diperlukan  pemangkasan  atau penebangan  sehingga    tidak    mengganggu  pemandangan  dan    membahayakan umum.  Pegawai  Dinas  Tata  Kota  melakukan  pemangkasan  secara  rutin  tidak dengan  maksud  menimbulkan  akibat  hukum  tertentu.  Namun  demikian, perbuatan  nyata  dalam  hal-hal  tertentu  dapat  menimbulkan  konsekuensi hukum  tertentu.  Sebagai  contoh,  apabila  pegawai  Dinas  Tata  Kota  ketika melakukan  pemangkasan  atau    penebangan  pohon    perindang,  tanpa    sengaja pohon  yang  dipotong  jatuh  pada  mobil  yang  melintas  di  jalan  sehingga mengakibatkan  rusaknya  mobil  tersebut.  Dalam  hal  seperti  itu,  sekalipun  tidak dimaksudkan  menimbulkan  akibat  hukum,  perbuatan  pegawai  Dinas  Tata  Kota telah  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Oleh  karena  itu,  tidak  tertutup kemungkinan  bagi  pemilik  kendaraan  itu  untuk  mengajukan  klaim  ganti kerugian  atas apa  yang menimpa barang  miliknya.
22 Philipus  M. Hadjon,  dkk.,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Yogyakarta  : Gadjah  Mada University  Press), hal. 64.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Tindakan hukum perdata melahirkan apa yang disebut dengan    Keputusan    yang    merupakan    perbuatan    hukum perdata,  yaitu  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau pejabat tata usaha negara untuk mengatur, mengesahkan dan melaksanakan  suatu  perbuatan  perdata  yang  dilakukan  oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan  hukum  perdata. 23 Sebagai  contoh,  Walikota  membeli rumah    dinas. 24 Contoh    lainnya,    pemerintah    menjadi pemegang saham pada PT Persero (BUMN).
Tindakan  hukum  publik  terbagi  lagi  menjadi  tindakan hukum   beberapa   pihak   dan   tindakan   hukum   sepihak. Tindakan  hukum  publik  beberapa  pihak  (beberapa  segi), antara lain dapat dilihat dalam badan layanan umum (BLU), di mana  BLU  menurut  peraturan  perundang-undangan  adalah instansi pemerintah (kepanjangan pemerintah), namun dalam beberapa hal terkait pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.  Berarti  di  sini  pemerintah  menandatangani  kontrak perdata.  Peristiwa  ini  terjadi  misalnya  dalam  pengelolaan Trans Jakarta Bus Way.
Tindakan     hukum     publik     sepihak     menghasilkan keputusan  yang  bersifat  (berentang)  umum  dan  keputusan
23 Johanes  Usfunan, op.cit., hal. 48.
24 Bachsan Mustafa,  Sistem Hukum Administrasi di Indonesia (Bandung  : PT Citra  Aditya Bakti, 2001), hal. 61.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
konkrit  individual.  Keputusan  yang  bersifat  umum  berarti ditujukan  untuk  umum  (setiap  orang),  misalnya  norma konkrit,  peraturan  kebijakan  (policy  rules/beleidsregel)  dan lain-lain.
Keputusan   yang   bersifat   individual       disebut   juga beschikking/ketetapan  atau  dalam  hukum  positif  disebut dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Kata  individual menunjukkan  bahwa  keputusan  ini  ditujukan  untuk  orang- orang  atau  badan-badan  tertentu.  Menurut  J.B.J.M ten Berge, Ketetapan (beschikking) adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret individual : keputusan itu berasal dari organ pemerintahan,  yang  didasarkan  kepada  kewenangan  hukum publik... dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan  satu  atau  lebih  perkara  atau  keadaan.  Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka. 25

## G.  Transformasi  Keuangan Negara Menjadi Keuangan Privat dalam PT Persero  (BUMN)
Dalam sub bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa pemerintah   dalam   kedudukannya   sebagai   badan   hukum perdata,  dapat  melakukan  tindakan  hukum  perdata  dalam

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
bentuk    perjanjian    biasa.    Karena    itu,    di    sini    terjadi transformasi hukum dari keuangan negara menjadi keuangan privat.  Sebagai  contoh,  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa. Kemudian, bagaimana kalau negara mendirikan badan hukum perdata  misalnya  mendirikan  BUMN  yang  berbentuk perseroan  terbatas  dan  kemudian  pemerintah  menjadi pemegang  sahamnya?  Di  sini  juga  terjadi  transformasi keuangan negara menjadi keuangan perdata.
Menurut  Arifin  P.  Soeria  Atmadja,  BUMN  merupakan badan  hukum  perdata  yang  tidak  mempunyai  kewenangan publik.  Kekayaan  negara  yang  menjadi  modal  dalam  bentuk saham  dari  badan  usaha  tersebut  tidak  lagi  merupakan kekayaan  negara,  tetapi  telah  berubah  status  hukumnya menjadi  kekayaan  badan  usaha  tersebut.  Demikian  pula kedudukan  hukum  pejabat  pemerintah  yang  duduk  sebagai pemegang  saham  atau  komisaris  sama  atau  setara  dengan kedudukan  hukum  masyarakat  biasa  atau  pemegang  saham swasta  lainnya.  Imunitas    publiknya sebagai badan penguasa tidak  berlaku  lagi,  dan  kepadanya  tunduk  dan  berlaku sepenuhnya   hukum   privat,   meskipun   saham   perusahaan tersebut 100 % milik negara. 26
26 Arifin  P.  Soeria  Atmadja,  “Format  Fungsi  Publik  Pemerintah  dan Badan-Badan  Hukum”,  Makalah  pada  Rapat  di    Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  RI, 10 Juni 2004, hal. 3 dst.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Dengan  kata  lain,  tatkala  muncul  willsvorming pemerintah  untuk  mendirikan  PT,  maka  implementasinya dilakukan  atas  dasar  perjanjian.  Hal  ini  berarti  ketika pemerintah   menyatakan   keinginannya   untuk   mendirikan suatu  badan  hukum  perseroan  terbatas,  maka  berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, implementasinya dilakukan atas dasar perjanjian atau kerja sama dengan pihak lainnya. 27 Karena itu, tindakan-tindakan    hukum    yang    dilakukan    pemerintah berubah  menjadi  tindakan  perdata  dan  status  hukum  para pendiri  adalah  berbadan  hukum  perdata  biasa.  Identitas publiknya   hilang   sama   sekali   dan   kedudukan   hukumnya adalah horisontal.
Karena  itu  pula,  dalam  melakukan  perjanjian pembentukan  perseroan  terbatas,  pemerintah  harus  tunduk pada  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1320  KUH-Perdata,  yaitu  adanya  kesepakatan, kecakapan,  mengenai  suatu  hal  tertentu,  dan  suatu  sebab yang halal. Setelah PT hasil willsvorming pemerintah didirikan dan    kemudian    mendapat  persetujuan  dari  Dephuk  HAM, maka    resmilah    PT    tersebut   menjadi  badan  hukum  yang tunduk   pada   UU   No.   40   Tahun   2007   tentang   Perseroan Terbatas.
27 Arifin P. Soeria  Atmadja,  “Keuangan  Publik dalam Perspektif Hukum”, op.cit., hal. 95.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Dalam  hal  pendirian  perseroan  terbatas,  pemerintah tidak  dapat  bertindak  menggunakan  kekuasaan  dan kewenangan  publiknya  untuk  mengatur  dan  mengelola perseroan.    Hal    demikian    disebabkan    keikutsertaan pemerintah dalam perseroan bertindak sebagai subjek hukum privat  sehingga  tanggungjawab  dalam  pengelolaannya  pun tidak  dapat  dibebankan  pada  pemerintah  sebagai  badan hukum    publik.    Misalnya    beban    pertanggungjawaban perseroan  yang  sahamnya  antara  lain  dimiliki  negara,  yang menyebabkan  kerugian  pada  pihak  lain  tidak  dapat dibebankan kepada pemerintah sebagai badan hukum publik. Akan    tetapi,    dibebankan    kepada    perseroan    untuk menjalankan  ketentuan  Pasal  1365  KUH-perdata  sebagai berikut,  “setiap  perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  kepada  orang  yang karena  salahnya  menerima  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut”.
Apabila  tanggungjawab  untuk  mengganti      kerugian tersebut   dibebankan   kepada   pemerintah   sebagai   badan hukum  publik,  dikhawatirkan  pelayanan  publik  akan terganggu. Demikian pula dengan perencanaan dan pekerjaan pemerintah  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik  disebabkan adanya   tuntutan   dan   gugatan   perdata  yang   diajukan   oleh

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
pihak   lain   terhadap   pemerintah   sebagai   badan   hukum perdata.
Dalam  UU  BUMN,  dikatakan  apabila  50  persen saham dimiliki  pemerintah, maka disebut PT persero. Ini tidak tepat, harusnya  tetap  menggunakan  istilah  PT  seperti  dimaksud dalam UU  PT,  dan   tidak  perlu ada  pembedaan  semacam  itu. Kemudian,  dalam  UU  KN  ditentukan,  kekayaan  yang dipisahkan  dalam  BUMN  dan  BUMD  dikategorikan keuangan negara juga. Hal ini berarti berlaku ketentuan BUMN, padahal, seharusnya  ketentuan  yang  berlaku  dalam  PT  adalah  murni ketentuan UU PT.
Sebagai    bukti    telah    terjadi    transformasi    hukum keuangan  negara menjadi  keuangan  perdata,  bahwa  apabila PT  merugi  dan  dilikuidasi,  maka  yang  dilikuidasi  adalah  PT itu, sedangkan negara tidak dilikuidasi. Jadi ketentuan Pasal 2 huruf  g  UU  KN  tidak  pada  tempatnya  mengkategorikan kekayaan  yang  terpisah  pada  perusahaan  negara  sebagai keuangan  negara  juga.  Berikut  penulis  gambarkan  diagram transformasi keuangan negara menjadi keuangan privat.
Dengan  adanya  pembedaan  peranan  negara,  yang direpresentasikan  oleh  pemerintah,  sebagai  badan  hukum privat dalam perseroan terbatas, kerugian perseroan terbatas yang  disebabkan  adanya  penyimpangan  dana  perseroan seperti   halnya   korupsi,   maka   tidak   dapat   disebut   sebagai

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
merugikan  negara,  dalam  arti  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  yang  diatur  dalam  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Oleh  sebab  itu,  jika  penuntut  umum menerapkan  pasal-pasal  dalam  UU  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  untuk  mendakwakan  seseorang  yang melakukan    penyelewengan    dana    perseroan    terbatas (persero)  yang  sahamnya  seluruh  atau  sebagian  dimiliki negara,  maka  dakwaan  tersebut  dapat  dinyatakan  tidak memenuhi  unsur-unsur  pidana  korupsi  karena  ketentuan tersebut berlaku bagi perseroan terbatas. 28
Dalam  perspektif  yang  berbeda  dengan  teori transformasi  hukum,  menurut  Ridwan  HR,  ternyata  dalam literatur   hukum   administrasi,   badan   hukum   keperdataan dapat    dikategorikan    sebagai    administrasi    negara (pemerintah) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1.   Badan-badan itu dibentuk oleh organisasi publik;
2.   Badan-badan         tersebut          menjalankan          fungsi pemerintahan;
3.   Peraturan        Perundang-undangan        secara        tegas memberikan    kewenangan   untuk    menyelenggarakan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 200200200
urusan   pemerintahan    dan   dalam   kondisi    tertentu berwenang menerapkan sanksi adminsitratif 29
Selanjutnya  Ridwan  HR  mengatakan,  sebenarnya pengelompokkan  BUMN  dan  BUMD  sebagai  instansi pemerintah  atau  bukan  tergantung  dari  jenis,  format,  dan operasionalisasi  dari  BUMN/BUMD  itu  sendiri,  serta tergantung  pada  3  (tiga)  persyaratan  badan  swasta  yang dikategorikan sebagai pemerintah tersebut di atas. 30 Pendek kata,  perusahaan  negara  dimungkinkan  pula  berkedudukan sebagai badan hukum publik.
Namun  demikian,  menurut  penulis,  teori  transformasi hukum  lebih  kuat  karena  didukung  pula  oleh  teori  hukum administrasi negara yang disebut dengan teori melebur. Pada intinya, menurut teori ini, bahwa tindakan hukum pemerintah berdasarkan  hukum  publik  dapat  menyatu      (melebur)      ke dalam  perbuatan  perdata  yang  dilakukan,  sehingga  pada akhirnya  tindakan/keputusan  tersebut  menjadi  bersifat perdata murni. 31
Transformasi     keuangan     dapat    juga     terjadi     dari keuangan perdata menjadi  keuangan publik.  Misalnya,  kalau
29 Ridwan  HR, Op.Cit., hal. 86. 30 Ibid., hal. 88.
31 Untuk  lengkapnya,  lihat Johanes  Usunan, op.cit., hal. 47-48. Lihat juga  Indroharto,  Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
PT  mendapat  keuntungan  maka  harus  membayar  pajak.  Di sini  uang  perdata  berubah  menjadi  uang  negara  saat disetorkan ke kas negara.

## H.   KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai  jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut :
1.   Perseroan     terbatas     yang     didirikan     oleh     negara merupakan    badan    hukum    perdata    yang    tidak mempunyai  kewenangan  publik.  Kekayaan  negara yang menjadi  modal  dalam  bentuk  saham  dari  badan  usaha tersebut  tidak  lagi  merupakan  kekayaan  negara,  tetapi telah   berubah   status   hukumnya   menjadi   kekayaan badan usaha tersebut. Demikian pula kedudukan hukum pejabat  pemerintah  yang  duduk  sebagai  pemegang saham  atau  komisaris  sama  atau  setara  dengan kedudukan  hukum  masyarakat  biasa  atau  pemegang saham   swasta   lainnya.   Imunitas   publiknya   sebagai badan  penguasa  tidak  berlaku  lagi,  dan  kepadanya tunduk    dan    berlaku    sepenuhnya    hukum    privat, meskipun  saham  perusahaan  tersebut  100  %  milik negara.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Dalam  hal  pemerintah  mendirikan  perseroan terbatas  seperti  BUMN,  maka  pemerintah  tidak  dapat bertindak  menggunakan  kekuasaan  dan  kewenangan publiknya  untuk  mengatur  dan  mengelola  perseroan. Hal  demikian  disebabkan  keikutsertaan  pemerintah dalam perseroan bertindak sebagai subjek hukum privat sehingga  tanggungjawab  dalam  pengelolaannya  pun tidak dapat dibebankan pada pemerintah sebagai badan hukum  publik.  Misalnya  beban  pertanggungjawaban perseroan  yang sahamnya  antara  lain  dimiliki  negara, yang menyebabkan kerugian pada pihak lain tidak dapat dibebankan  kepada  pemerintah  sebagai  badan  hukum publik. Akan tetapi, dibebankan kepada perseroan untuk menjalankan    ketentuan    Pasal    1365    KUH-perdata sebagai  berikut,  “setiap  perbuatan  melanggar  hukum yang  membawa  kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerima kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2.   Dalam hal negara mendirikan  perseroan terbatas, maka terjadilah  transformasi  keuangan  negara  menjadi keuangan privat. . Kekayaan negara yang menjadi modal dalam  bentuk  saham  dari  badan  usaha  tersebut  tidak lagi  merupakan  kekayaan  negara,  tetapi  telah  berubah status    hukumnya    menjadi    kekayaan    badan    usaha

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
tersebut.  Demikian  pula  kedudukan  hukum  pejabat pemerintah  yang  duduk  sebagai  pemegang  saham  atau komisaris  sama  atau  setara  dengan  kedudukan  hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya. Imunitas        publiknya  sebagai  badan  penguasa  tidak berlaku  lagi,  dan  kepadanya  tunduk  dan  berlaku sepenuhnya hukum privat, meskipun saham perusahaan tersebut  100  %  milik negara.   didukung pula oleh teori hukum  administrasi  negara  yang  disebut  dengan  teori melebur.   Pada   intinya,   menurut   teori   ini,   bahwa tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik dapat menyatu   (melebur)  ke dalam perbuatan perdata yang dilakukan, sehingga pada akhirnya tindakan/keputusan  tersebut  menjadi  bersifat  perdata murni.
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :

## DAFTAR PUSTAKA
A.   Buku, Makalah, Artikel.
Asshiddiqie, Jimly.  Pokok-Pokok Hukum Tata  Negara Pasca Reformasi.   Jakarta   :  PT   Bhuana   Ilmu   Populer,
2007.
. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga  Negara Pasca Reformasi. Jakarta : Sekjen MK-RI, 2006.
HR.,  Ridwan.  Hukum  Administrasi  Negara.  Jakarta:  PT
RadjaGrafindo Persada, 2006.
M.  Hadjon,  Phlipus  dkk.  Pengantar  Hukum  Administrasi Indonesia.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press, 1993.
Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi  di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001.
P.  Soeria     Atmadja,     Arifin.     “Format     Fungsi     Publik Pemerintah  dan  Badan-Badan  Hukum”.  Makalah pada  Rapat  di  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 10 Juni 2004.
.  Keuangan  Publik  dalam  Perspektif  Hukum  Teori, Kritik   dan   Praktik.   Jakarta   :   Radjawali   Press, 2009.
.      Mekanisme      Pertanggungjawaban      Keuangan Negara. Jakarta: Gramedia, 1986.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Undang-Undang       Perseroan   Terbatas   Indonesia   dalam Tanya  Jawab,  dihimpun  oleh  Hadi  Setia  Tunggal. Jakarta : Harvarindo, 2007.
Usfunan,   Johannes.   Perbuatan   Pemerintah   Yang   Dapat Digugat. Jakarta : Djambatan, 2002.

## 2000.
Widjaya, I.G. Ray. Hukum Perusahaan. Jakarta : Megapoin,

## B.   Peraturan Perundang-undangan
Indonesia.     Undang-Undang      Dasar      Negara     Republik Indonesia Tahun 1945.
. Undang-undang tentang Keuangan Negara.  UU No.
17 Tahun 2003.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :