## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penelentaran Isteri Oleh Suami yang Sah: Studi di Kec. Medan denai
Erni Elvisyahri 1 Ismail Koto 2
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ernielvisyahri2018@gmail.com, ismailkoto@umsu.ac.id

## ABSTRACT
Society still considers cases of violence that occur within the family as a private matter that should  not be involved  by outsiders, not only  domestic violence  is the main problem  but also with the issue of neglect that occurs within the family, the problem is also very broad, not only regarding livelihoods. it is not appropriate, there is also a problem, namely being a drug addict, so the problem of neglect is the same as domestic violence which often occurs recently, in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PDKRT) it is prohibited to abandon people within the scope of their household, even though according to the law that applies to him or because of an agreement or agreement he is obliged to provide life, care or maintenance  to  that  person.  Based  on  Article  49  letter  of  the  PKDRT  Law  (Elimination  of Domestic Violence). And the Criminal Code also explains that the husband's act of entering into a polygamous marriage without court permission is a criminal offense as regulated in Article 279  of  the  Criminal  Code.  The  research  objective  used  in  this  journal  is  empirical  juridical research, namely research that aims to combine research using books or laws and is carried out using  interview  methods  which  aim  to  add  to  the  journal's  research.  The  crimes  that  have occurred so far have started from the smallest environment, namely the family or household, to the larger environment, namely society. Abandoning one's household is a bad and disgraceful act, in the view of the general public, people who abandon their family are considered to have committed a disgraceful act and socially they will receive sanctions in the form of a despicable label on the perpetrator of the neglect.
Keywords: Neglect, Criminal Liability, legal husband

## ABSTRAK
Masyarakat  masih  menganggap  kasus-kasus  kekerasan  yang  terjadi  pada  lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang  tidak boleh  dimasuki pihak luar, bukan hanya KDRT yang menjadi persoalan utama tetapi juga dengan persoalan penelantaran yang terjadi di  ruang  lingkup  keluarga,  persoalan  pun  sangat  luas  bukan  hanya  mengenai  nafkah  yang tidak  sesuai  ada  juga  yang  menjadi  persoalan  yaitu  menjadi  pecandu  narkoba,  sehingga persoalan penelantaran sama halnya seperti KDRT yang sering terjadi belakangan ini, dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian Ia wajib memberikan kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada  orang  tersebut.  Berdasarkan  Pasal  49 huruf a Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dan dalam KUHP  juga  dijelasakan  bahwa  perbuatan  suami  yang  melangsungkan  pernikahan  poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP. Tujuan  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris, yaitu penelitian yang bertujuan menggabungkan antara penelitian yang menggunakan buku-

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
buku  atau  undang-undang  serta  dilakukan  dengan  menggunaka  metode  wawancara  yang bertujuan  untuk  menambah  dari  penelitian  jurnal  tersebut.  Kejahatan  yang  terjadi  selama ini,  dimulai  dari  lingkungan  yang  paling  kecil  yaitu  lingkup  keluarga  atau  rumah  tangga hingga  lingkungan  yang  lebih  besar  yaitu  masyarakat.  Menelantarkan  rumah  tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan  keluarga  dinilai  telah  melakukan  tindakan  tidak  terpuji  dan  secara  sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran.
Kata kunci: Penelentaran, Pertanggung Jawaban Pidana, Suami Sah

## PENDAHULUAN
Kejahatan yang terjadi selama ini, dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu lingkup keluarga atau rumah tangga hingga lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat. Permasalahan yang biasanya sering muncul dalam lingkungan keluarga atau  rumah  tangga  yaitu  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  biasanya  disingkat dengan KDRT.
Masyarakat  masih  menganggap  kasus-kasus  kekerasan  yang  terjadi  pada lingkup  keluarganya  sebagai  persoalan  pribadi  yang  tidak  boleh  dimasuki  pihak luar.  Bahkan sebagian masyarakat  termasuk perempuan yang menjadi korban ada yang  menganggap  kasus-kasus  tersebut  bukan  sebagai  tindak  kekerasan,  akibat masih  kuatnya  budaya  patriarki  ditengah-tengah  masyarakat  yang  selalu mensubordinasi  dan  memberikan  pencitraan  negatif  terhadap  perempuan  sebagai pihak  yang  memang  layak  dikorbankan  dan  dipandang  sebatas  alas  kaki  diwaktu siang dan alas tidur diwaktu malam.
Menurut Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
“Antara    suami-istri    mempunyai  kewajiban  untuk  saling  cinta-  mencintai, hormat-menghormati,  dan  memberi  bantuan  lahir  batin  yang  satu  kepada yang lain” 1
Pengaturan  hukum  ataupun  kebijakan  hukum  adalah  roda  untuk menggerakkan  sistem  yang  berjalan.  Istilah  kebijakan  berasal  dari  Bahasa  inggris yakni Policy atau dalam Bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai  prinsip-prinsip  umum  yang  berfungsi  untuk  mengarahkan  pemerintah (dalam arti luas termasuk pula apparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau  menyelesaikan  urusan-urusan  publik,  masalah-masalah  masyarakat  atau bidang-bidang  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  dan  pengaplikasian hukum  atau  peraturan  dengan  tujuan  (umum)  yang  mengarah  pada  upaya mewujudkan  kesejahteraan  atau  kemakmuran  Masyarakat  (warga  negara)  (Koto, 2021) 2
1 Mega Rachmasari Ristian Yunantika, Rochmani, Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana
2 Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4.3 (2022): 1493- 1500.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
Kehidupan dimasyarakat yang seluruh tinggkah lakunya diatur agar terjadi ketertiban di masyarakat jika masyarakat melanggar peraturan dan merugikan atau menyengsarakan  orang  lain  berarti  ia  dapat  dianggap  melakukan  kejahatan  atau Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum  pidana.  Suatu  perbuatan  dianggap  bukan  kejahatan  apabila  perbuatan tersebut  tidak  dilarang  di  dalam  aturan  hukum  pidana.  Pengertian  kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:
Pengertian  kejahatan  dari  sudut  pandang  yuridis,  kejahatan  adalah  suatu perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang- Undang.Pengertian  Kejahatan  dari  sudut  pandang  sosiologis,  kejahatan  adalah perbuatan  atau  tingkah  laku  yang  selain  merugikan  si  penderita  juga  merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Menelantarkan  rumah  tangga  termasuk  tindakan  yang  tidak  baik  dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa  cap  tercela  pada  pelaku  penelantaran.  Dalam  hukum  positif,  penelantaran dalam  rumah  tangga  dapat  digolongkan  sebagai  tindakan  kekerasan  dalam  rumah tangga  ( domestic  violence )  dan  merupakan  strafbaar  feit  dengan  pengertian perbuatan  yang  dilarang  oleh  peraturan  hukum  pidana  dan  tentu  saja  dikenakan sanksi,  Penelantaran  dalam  rumah  tangga  biasanya  dilakukan  oleh  suami  yang meninggalkan  anak  dan  isterinya  tampa  memberikan  nafkah  kehidupan  bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.
Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (PKDRT)  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan kepada  orang  tersebut.  Berdasarkan  Pasal  49  huruf  a  Undang-Undang  PKDRT (Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga),  setiap  orang  yang  melakukan penelantaran  rumah  tangga  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 3 .

## METODE PENELITIAN
Adapun metode  pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah  pendekatan  yuridis  empiris  nomatif  atau  lazim  disebut  penelitian penggabungan. Penelitian yuridis empiris normatif adalah suatu metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris.
3 Khairullah  ,  Cut  Elidar,  Siti  Sahara ,  Tindak  Pidana  Penelantaran  Dalam  Rumah  Tangga  Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
Keseluruhan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dianalisis  dengan  metode deskriftif  analitis  yaitu  penelitian  dengan  mengkaji  dan  menganalisa  UU  No.  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan dan UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga.  Adapun sumber  data dalam  penelitian ini  terdiri  atas  data  primer dan skunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media prantara  atau  diperoleh  secara  langsung  dari  narasumber.  Data  primer  dapat berupa  opini,  hasil  observasi,  kejadian  atau  kegiatan  dan  hasil  pengujian.  Data sekunder  adalah  data  yang  bersumber  dari  penelitian  kepustakaan  yang  bahan hukumnya  berasal  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku- buku literatur dan doktrin dari ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini ataupun dari sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas penelitian 4 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian Hukum Pidana Terhadap Perkara Penelantaran Orang Lain
Penelantaran  berasal  kata  “telantar”  yang  dimaknai  beberapa  hal  yaitu: terletak tidak terpelihara, serba ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara,  tidak terawat,  tidak  terurus,  tidak  ada  yang  mengurusnya,  terbengkalai.  Kata  kerja “menelantarkan”  yaitu  membuat  terlantar,  membiarkan  terlantar,  sedangkan penelantaran  adalah  proses  atau  cara  perbuatan  menelantarkan.  Perbuatan penelantaran  orang  secara  umum  adalah  perbuatan  menelantarkan  orang  dalam lingkup  rumah  tangga,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  bagi  yang bersangkutan  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku  bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali tersebut. 5
Penelantaran  rumah  tangga  menurut  Pasal  9  Undang&undang  Nomor  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:
1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau  pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (a) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau  melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  di  luar  rumah
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, PenelitianHukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.
5 Fitriani Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/Pn.Lrt jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14
No. 3 Desember 2021

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 6
Pusat  komunikasi  kesehatan  berprespektif  jender  menambahkan  bahwa bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada isteri, tetapi juga membiarkan isterinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai.
Syarat  utama  memungkinkan  adanya  penjatuhan  pidana  adalah  adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal ini adalah  konsekuensi  dari asas  legalitas.  Rumusan delik  ini  penting,  artinya  sebagai prinsip  kepastian,  undang-undang  pidana  sifatnya  harus  pasti,  di  dalamnya  harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.
Pertanggungjawaban hukum pidana (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul)  mengandung  3  (tiga)  aspek  pokok  sebagai  suatau  kesatuan  yang  tak terpisahkan ialah :
1. Perlakuan yang tidak sesuai norma
2. Dilakukan dengan kelalaian (Culpa), dan
3. Mengandung akibat kerugian dalam hukum 7
Pada  hakekatnya,  setiap  perbuatan  pidana  harus  terdiri  dari  unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Karenanya,  adalah  suatu  kejadian  dalam  alam  lahir  (dunia)".  "Jadi  untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang objektif,
5. Unsur melawan hukum yang subjektif".
Penelantaran rumah tangga sebagaiman yang diatur dalam Pasal 9 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dapat dijabarkan bahwa unsur- unsur  tindak  pidana  menelantarkan  isteri  dan  menelantarkan  orang  lain  dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:
1. Unsur  kelakuan  yang  disebut  dalam  Pasal  9  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga dimana  kedudukan  suami  sebagai  kepala  rumah  tangga  seharusnya memberikan  kehidupan,  perawatan  atau  pemeliharaan  kepada  orang tersebut.  Sedangkan  unsur  akibat  yang  ditimbulkan  adalah  terlantarnya
6 Hotman sitorus Penelantaran Orang Lain Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 VOLUME 4 Nomor 1 Tahun 2020
7 Ismail  Koto,  Erwin  Asmadi, Pertanggung  Jawaban  Hukum    Terhadap  Tindakan  Malpraktik Terhadap  Tenaga  Medis  di  Rumah  Sakit , Vol.  4  Issue  2  (2021)  Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Konstitusi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
rumah  tangga  yang  telah  dibangun  atas  dasar  kesepakatan  dalam  ikatan pernikahan.
2. Unsur  hak  ikhwal  atau  keadaan  yang  menyertai  perbuatan  menurut beberapa  penulis  Belanda  berpendapat  bahwa  keadaan  tadi  merupakan strafbaar  feit ,  sekalipun  tambahan.  Sehingga  unsur  untuk  condong memandangnya  sebagai  elemen  perbuatan  pidana  tetapi  sebagai  syarat penuntutan.  Untuk  hak  ikhwal.  atau  keadaan  yang  menyertai  perbuatan penelantaran isteri adalah suami tidak memberikan kehidupan, perawatan ini lebih atau pemeliharaan kepada isteri.
3. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  tidak  mengatur  hal-hal  yang  dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran isteri. 8
Penelantaran  rumah  tangga  diatur  dalam  undang-  undang,  pasal  49  UU PKDRT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:
”Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.15.000.000  (lima  belas  juta  rupiah)  setiap  orang  yang “menelatarakan orang lain”.
Dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);  Menelantarkan  orang  lain  sebagaimana  dimaksud  pasal  9  ayat  (2).  Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua  terhadap  anak. namun penelantaran yang dimaksudkan  oleh  pasal  tersebut  tidak  hanya  sebatas  keluarga  inti,  berdasarkan pasal  2  di  atas,  juga  dapat  disebut  melakukan  penelantaran  bila  menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.
Kitab undang-undang hukum pidana yang baru disahka oleh DPR mengatur tentang sanksi penjara 2,5 tahun terhadap perbuatan menelantarkan orang. Hal ini tercatum dalam pasal 428 KUHP pidana antara lain:
"Setiap  orang  yang  menempatkan  atau  membiarkan  orang  dalam  keadaan terlantar,  sedangkan  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan  wajib  memberi  nafkah,  merawat,  atau  memelihara  orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50.000.000),”
Lantas  dalam  Ayat  (2)  pasal  yang  sama  disebutkan,  jika  penelantaran terhadap orang dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, maka dia terancam pidana penjara paling
8 Hotman sitorus Penelantaran Orang Lain Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 VOLUME 4 Nomor 1 Tahun 2020

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Selain itu, dalam Pasal 428  Ayat  (3)  huruf  a  disebutkan,  jika  penelantaran  itu  mengakibatkan  luka  berat terhadap  orang  yang  ditelantarkan  maka  pelaku  diancam  penjara  selama  5  tahun. Lantas dalam Pasal 428 ayat (3) huruf b disebutkan, jika korban penelantaran orang meninggal  maka  pelakunya  dipidana  penjara  paling  lama  7  tahun.  Dalam  bab penjelasan Pasal 428 ayat (1), KUHP mewajibkan hakim yang mengadili perkara itu perlu  meneliti  tiap  kejadian,  apakah  hubungan  antara  terdakwa  dan  orang  yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan  terdakwa  memberi  nafkah,  merawat,  atau  memelihara  orang  yang terlantar tersebut. Kemudian penjelasan Pasal 428 Ayat (2) adalah, yang termasuk dalam  pejabat  adalah  orang  yang  diserahi  kewajiban  untuk  merawat  atau memelihara  orang  terlantar  dalam  suatu  organisasi  kemasyarakatan  yang pendanaannya bersumber dari masyarakat atau bantuan pemerintah. 9
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  diatur  dalam  UU  No:  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penjelasan dan definisi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  1  UU  KDRT yang  menjelaskan  bahwa  “Kekerasan  dalam  rumah  tangga  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Banyak  sekali  lingkup  kekerasan  yang  masuk  dalam  kategori  KDRT,  bisa kekerasan  yang  dilakukan  secara  fisik  (memukul,  menganiaya,  penelantaran  dsb), kekerasan  secara  psikis  (tindakan  eksploitasi,  pelecehan,  penghinaan,  ancaman dsb),  kekerasan  seksual,  dan  dapat  berupa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang berhubungan dengan perekonomian.
Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam UU KDRT nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam  sebuah  keluarga  pasal  1  ayat  3  UU  KDRT  menjelaskan  bahwa  orang  yang mengalami  kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dapat menjadi bisa saja suami, istri, anak, pembantu  rumah  tangga,  kakek  ataupun  nenek,  bahkan  bisa  saja  siapapun  yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.
Sebagaimana dengan penjelasan yang diatas selaras dengan apa yang ingin saya teliti bahwa saya mendapatkan sebuah contoh kasus berawal daari pernikahan 8 April 2020, awal pertengkaran tahun Agustus 2022, puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2023 dikarenakan suami tidak memberi uang belanja kepada istri dan suami  kemudian  meninggalkan  rumah.  Setelah  satu  Tahun  kepergian  suami,  sang
9 Nasional  kompas. penelantaran-orang-masuk-kuhp-terancam-penjara-hingga-7-tahun https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/15380341/penelantaran-orang-masuk-kuhp-terancam- penjara-hingga-7-tahun diakses tanggal 1 juni tahun 2024 pukul ; 17.05

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
istri  mengajukan  gugatan  cerai  ke  Pengadilan  Agama  Medan  13  Februari  2024, Mereka  Resmi  bercerai  dengaan  putusan  pengadilan  29  Februari  2024  dengan perceraian  ke-1  dan  hak  asuh  anak  mereka  yang  Bernama  Muhammad  Aska  yang lahir pada tanggal 23 Juli 2022 jatuh ke tangan sang istri.
Penyelesaian  Sengketa  melalui  Pengadilan  adalah  metode  penyelesaian sengketa yang paling lama dan lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa  yang  bersifat  public  maupun  yang  bersifat  privat.  Untuk  sengketa  yang lebih  menekankan  kepastian  hukum  metode  penyelesaian  yang  tepat  adalah litigasi. 10
Sesuia dengan isi putusan no 472/pdt.G/2024/PA.Mdn. menyatakan bahwa kebahagian  yang  dirasakan  penggugat  setelah  beruham  tangga  dengan  tergugat berlangsung  2  tahun  4  bulan,  ketentraman  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat mulai  goyah  setelah  pengguggat  dengan  tergugat  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  secara  terus menerus sejak  bulan  agustus  2022 sampai  dengan  saat ini, yang penyebabnya antara lain;
1. Tergugat pengguna narkoba
2. Tergugat sesuka hati memberikan nafkah kepada tergugat
3. Tergugat sering bermain judi online
4. Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami,
Kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas dalam  pembagian  unsurnya  dijelaskan  sebagai  berikut:  1)  Tidak  memberikan kehidupan yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi. Salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penelantaran rumah tanga adalah  tidak  memberikan  kehidupan  kepada  keluarga,  di  dalam  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  secara  terperinci  tidak  dijelaskan, namun  secara  umum  dipahami  konteksnya  ini  adalah  tidak  memberikan  nafkah kepada  istri  maupun  anak.  Yang  dimaksud  dengan  nafkah  adalah  kecukupan  yang seseorang  dalam  hal  memberikan  makanan.  Nafkah  juga  bisa  diartikan  dalam  hal memberikan  pakaian  dan  tempat  tinggal,  Jumlah  nafkah  hal-hal  yang  perlu diperhatikan dalam penentuan kadar nafkah antara lain: pertama, keadaan ekonomi suami,  mudah,  sedang,  atau  sulit.  Kedua,  dalam  memberikan  nafkah,  sang  suami seharusnya  mengikuti  cara  yang  menurutnya  lebih  mudah.  2)  Tidak  memberikan perawatan  atau  pemeliharaan  rumah  tangga.  Kualifikasi  kewajiban  memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk
10 Fauzi,  Ahmad,  and  Ismail  Koto.  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Yang  Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." Jurnal Yuridis 9.1 (2022): 13-26 .

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orang tuanya yang sedang sakit.
Kajian hukum pidana terhadap perkara penelantaran orang lain melibatkan analisis  tentang  bagaimana  tindakan  penelantaran  diatur,  diinterpretasikan,  dan diterapkan dalam kerangka hukum pidana. Penelantaran orang lain dapat mencakup berbagai  situasi,  seperti  penelantaran  anak,  orang  tua,  atau  individu  yang  tidak mampu merawat diri sendiri. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam kajian ini, beserta referensi yang relevan

## Definisi dan Elemen Penelantaran
Penelantaran  didefinisikan  sebagai  tindakan  mengabaikan  atau  gagal memberikan perawatan yang dibutuhkan oleh individu yang berada dalam tanggung jawab  hukum  atau  moral  pelaku.  Elemen  utama  termasuk  adanya  hubungan kewajiban antara pelaku dan korban, tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kondisi yang membahayakan, dan niat atau kesengajaan dari pihak pelaku.

## Penelantaran Anak
Penelantaran  anak  adalah  tindakan  atau  kelalaian  yang  mengabaikan kebutuhan  dasar  anak,  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  pendidikan,  dan perawatan medis. Hukum pidana di banyak negara mengkriminalisasi penelantaran anak dan mengatur sanksi yang tegas untuk melindungi hak-hak anak.

## Penelantaran Lansia
Penelantaran  lansia  melibatkan  kelalaian  dalam  memberikan  perawatan yang diperlukan kepada individu lanjut usia, yang sering kali terjadi dalam konteks keluarga  atau  institusi  perawatan.  Hukum  pidana  mengakui  penelantaran  lansia sebagai  bentuk  kekerasan  dan  pelecehan,  dan  menetapkan  hukuman  bagi pelakunya.

## Aspek Pembuktian dalam Kasus Penelantaran
Untuk  membuktikan  kasus  penelantaran,  penuntut  harus  menunjukkan bahwa pelaku memiliki kewajiban untuk merawat korban, pelaku gagal memenuhi kewajiban tersebut, dan kelalaian tersebut menyebabkan bahaya atau risiko bahaya bagi korban. Bukti dapat mencakup dokumentasi medis, kesaksian, dan catatan lain yang relevan.

## Kasus-Kasus Penting dan Preseden Hukum
Analisis  kasus-kasus  penting  yang  telah  diputuskan  oleh  pengadilan  dapat memberikan  wawasan  tentang  bagaimana  hukum  penelantaran  diterapkan  dalam praktik.  Preseden  hukum  ini  membantu  membentuk  interpretasi  dan  penerapan hukum  dalam  kasus-kasus  penelantaran  di  masa  depan.  Kajian  hukum  pidana terhadap  penelantaran  orang  lain  memerlukan  pemahaman  mendalam  tentang definisi  hukum,  elemen  kejahatan,  kerangka  peraturan,  dan  pendekatan pembuktian.  Pendekatan  ini  tidak  hanya  melindungi  hak-hak  korban  tetapi  juga

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
memastikan bahwa pelaku yang bertanggung jawab atas kelalaian yang serius dapat dikenai sanksi yang sesuai. 11

## Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Menikah Lagi Tanpa Seizin Istri Sahnya
Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka,  di  mana  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri  dan  seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Meski  demikian,  seorang  suami  dimungkinkan  memiliki  istri  lebih  dari seorang atau poligami jika memenuhi persyaratan tertentu, yakni mendapatkan izin dari  pengadilan,  yang  mana  salah  satu  syarat  diberikannya  izin  tersebut  adalah adanya persetujuan dari istri sah kecuali dalam kondisi-kondisi khusus.
Kondisi khusus dimana persetujuan dari istri tidak diperlukan ketika suami akan  poligami  adalah  jika  istri  tidak  mungkin  dimintai  persetujuannya  dan  tidak dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian,  atau  apabila  tidak  ada  kabar  dari  istrinya selama  sekurang-kurangnya  2  tahun,  atau  karena  sebab-sebab  lain  yang  perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

## Jerat Pidana Bagi Suami Yang Poligami Tanpa Izin Istri
Dalam  KUHP,  perbuatan  suami  yang  melangsungkan  pernikahan  poligami tanpa  izin  pengadilan  merupakan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 279 KUHP, yang berbunyi:
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
1. Barang  siapa  mengadakan  pernikahan  padahal  mengetahui  bahwa pernikahan  atau  pernikahan-pernikahannya  yang  telah  ada  menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa  mengadakan  pernikahan  padahal  diketahui  bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu.
3. Jika  yang  melakukan  perbuatan  berdasarkan  ayat  1  butir  1 menyembunyikan  kepada  pihak  lain  bahwa  perkawinan  yang  telah  ada menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  itu  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
Kemudian, dalam KUHP baru yaitu Pasal 402 UU 1/2023 yang baru berlaku 3  tahun  sejak  tanggal  diundangkan yaitu  tahun  2026,  poligami  tanpa  izin  diatur dalam yang menerangkan:
1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang:
11 Bennett, W. R. (2006). " Elder Abuse: Detection, Reporting, and Intervention." Journal of Elder Abuse & Neglect .

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
a. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  melangsungkan  perkawinan tersebut; atau
b. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Jika  setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a menyembunyikan  kepada  pihak  yang  lain  bahwa  perkawinan  yang  ada menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  melangsungkan  perkawinan  tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Sebagai  informasi,  denda  kategori  IV  menurut  pasal  di  atas  adalah sebesar Rp200 juta. 12
Sementara itu  sebagaimana telah dikemukakan bahwa hakikat perkawinan dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan di atas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalinnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan  formal  belaka,  tetapi  juga  ikatan  batin.  Hendaknya  pasangan  yang  sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Suami istri husebagai  suatu  keluarga,  merupakan  dasar  pembentukan  kelompok  dalam masyarakat,  yang  akhirnya  membentuk  bangsa  dan  negara.  Amir  Syamsudin, menyatakan bahwa :
”Oleh  karena  itu,  sudah  sepantasnya  jika  hubungan  suami  istri  itu  harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir bathin, kebahagiaan rohani dan jasmani, baik  moril,  spirituil,  dilandasi  dengan  makruf,  sakinah,  mawaddah,  dan rahmah. Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan  keinginan  masingmasing  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut” 13

## Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Penelantaran Orang Lain
Undang-undang  No.23  Tahun  2004  adalah  Undang  undang  yang  mengatur
12 Hukumonline, pidana-bagi-suami-menikah-lagi https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-suami-menikah-lagi-lt6229f8fd34dd3/ diakses tanggal 3 juni tahun 2024 pukul: 15.41
13 Indra Setiawan Kibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831
permasalahan  spesifik  secara  khusus,  sehingga  di  dalamnya  memuat  unsur lex specialis yaitu  unsur  korektif,  preventif  dan  korektif.  Namun  sebagai  instrumen hukum  Undang-undang  No.23  Tahun  2004  tingkat  efektivitas  penerapanya  akan berhadapan dengan sikap resistensi dari sebagian masyarakat akibat masih diyakini cara pandang yang bermuara pada budaya patriarki dan feodal
Berpijak  dari  kenyataan  fenomena  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  serta masih  begitu  banyaknya  masyarakat  Indonesia  yang  masih  belum  mengerti  dan memehami  konsep  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  maka  guna mengefektifkan  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  perlu  dilakukan  sosialisasi secara terpadu dan melembaga.
Suatu Upaya untuk mencegah penelantaran rumah tangga antara lain:
1. Membangun kesadaran warga negara bahwa penelantaran termasuk tindak pidana.
2. Mengadakan  sosialisasi  tentang  dunia  pernikahan/rumah  tangga  baik  dari masyarakat umum, mahasiswa, atau kampus agar bisa mencegah terjadinya kasus KDRT.
3. Menyebarkan informasi dan mempromosikan hidup sehat, mempromosikan kesetaraan  gender,  anti  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah.
Suatu  perbuatan  penelantaran  rumah  tangga  dapat  dikategorikan  sebuah tindak  pidana  (delik)  jika  memang  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  perbuatan pidana  tersebut.  Untuk  meminimalisir  kasus  penelantaran  rumah  tangga  perlu adanya  upaya  konkrit  para  penegak  hukum  dalam  menghadapi  kasus  yang berdampak  sistemik  ini  yang  memberikan  efek  negatif  kepada  kondisi  sosial masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah merevisi ulang substansi dari  sebuah  hukum  yang  berlaku  baik  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  atau  yang  lainnya,  yang  pada  dasarnya  memberikan  efek  jera  terhadap para  pelanggar  tersebut.  Selain  itu,  dibutuhkan  para  penegak  hukum  yakni  polisi, jaksa,  hakim  dalam  menyelesaikan  kasus  penelantaran  keluarga,  serta  adanya pembinaaan  dan  bimbingan  terhadap  pola  perilaku  masyarakat  yang  harus diberitahukan tentang hukum positif itu sendiri. 14
14 Mega  Rachmasari  Ristian  Yunantika,  Rochmani,  jurnal Penelantaran  Istri  oleh  Suami Merupakan Tindak Pidana, Volume 22, Nomor 1, April 2021

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## KESIMPULAN
Menelentarakan keluarga tidak dibenarkan sebab banyak yang tersakit dari penelentarakan  atau  juga  dalam  betuk  KDRT  dikarenakan  sudah  diatur  dalam  UU tentang  KDRT  UU  NO.23.  TAHUN  2004  semua  bentuk  penelenntarakan  ataupun KDRT  semuanya  sudah  dalam  aturan  sesuai  dengan  UU  yang  berlaku.  Maka demikian pula agar, pasangan suami istri haruslah menjaga pernikahannya supaya tidak terjadi penelentarakan maupun KDRT karena itu semua merupakan perbuatan yang tidak dibenerkan dalam undang-undang, siapa saja yang melakukan itu dapat dikenaikan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  UU  yang  berlaku,  dalam  KUHP  juga dijelaskan bahwa perbuatan suami yang melakukan poligami dengan maksud tidak memeberitahukan  kepada  istri  yang  sah  dalam  di  kenakan  pidana  pasal  279, diancam  paling  lama  lima  tahun  penjara,  Jadi  konkretnya  penelantaran  rumah tangga  yang  dimaksud  disini  adalah  penelantaran  yang  dilakukan  misalnya  oleh orang  tua  terhadap  anak.  namun  penelantaran  yang  dimaksudkan  oleh  pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut  melakukan  penelantaran  bila  menelantarkan  keluarga  lain  yang  tinggal bersamanya  dan  menggantungkan  kehidupannya  kepada  kepala  rumah  tangga. Namun  dalam  kenyataannya  di  wilyah  hukum  pengadilan  negeri  kualasimpang tindak  pidana  penelantaran  dalam  rumah  tangga  banyak  terjadi  dan sedikit  sekali yang mendapatkan penegakan hukum di karenakan korban tidak mau melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

## SARAN
Agar  kedepannya  kasus-kasus  mengenai  penelentarakan  bisa  ditekan  agar tidak  ada  lagi  yang  tersakiti  mengenai  penentarakan  tersebut,  supaya  kejadian tersebut  tidak  terulang  kembali  khususnya  bagi  yang  menikah  muda  ataupun sebaliknya karena seyogyanya pernikahan adalah mengikat antara kedua keluarga baik  dari  pihak  laki-laki  maupun  pihak  dari  perempuan,  agar  terciptanya pernikahan yang sekali seumur hidup.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2044 - 2057 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6831

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Hans  Kelsen, Teori  Hukum  Murni  :  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif ,  Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hal 23.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, PenelitianHukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Raja Grafindo, Jakarta, hal 12.

## Pustaka yang berupa jurnal ilmiah
Bennett, W. R. (2006). " Elder Abuse: Detection, Reporting, and Intervention." Journal of Elder Abuse & Neglect .
Fauzi,  Ahmad,  and  Ismail  Koto.  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Yang  Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." Jurnal Yuridis 9.1 (2022): 13-26.
Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait  dengan  Produk  Cacat." Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social Sciences (JEHSS) 4.3 (2022): 1493-1500.
Fitriani Penjatuhan  Pidana  Penjara  Bagi  Penelantaran  Rumah  Tangga  Kajian
Putusan  Nomor  20/Pid.Sus/2019/Pn.Lrt jurnal.komisiyudisial.go.id  E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 3 Desember 2021.
Hotman  sitorus Penelantaran  Orang  Lain  Menurut  Undang  -  Undang  Nomor  23
Tahun 2004 VOLUME 4 Nomor 1 Tahun 2020. Indra Setiawan Kibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami.
Ismail  Koto,  Erwin  Asmadi, Pertanggung  Jawaban  Hukum    Terhadap  Tindakan Malpraktik Terhadap Tenaga Medis di Rumah Sakit . Ismail  Koto,  Erwin  Asmadi, Pertanggung  Jawaban  Hukum    Terhadap  Tindakan Malpraktik  Terhadap  Tenaga  Medis  di  Rumah  Sakit ,  Vol.  4  Issue  2  (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi.
Khairullah  ,  Cut  Elidar,  Siti  Sahara, Tindak  Pidana  Penelantaran  Dalam  Rumah Tangga  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Kualasimpang Volume  12, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
Mega Rachmasari Ristian Yunantika, Rochmani, jurnal Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana, Volume 22, Nomor 1, April 2021.

## Pustaka yang berupa media online
Hukum online, pidana-bagi-suami-menikah-lagi https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-suami-menikah-lagi- lt6229f8fd34dd3/ diakses tanggal 3 juni tahun 2024 pukul: 15.41. Nasional  kompas. penelantaran-orang-masuk-kuhp-terancam-penjara-hingga-7- tahun
https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/15380341/penelantaran- orang-masuk-kuhp-terancam-penjara-hingga-7-tahun diakses  tanggal  1  juni tahun 2024 pukul; 17.05.