P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)
Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)
Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)
Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145, Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 01, APRIL 2016

## DAFTAR ISI
Fajar Apriani Buruh anak: mampukah kebijakan negara melindungi? 1-14 Dipa Pratama Tjahjanulin Domai Riyanto Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujdukan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang) 15-23 Erfinandus G. Setiawan Catur Wahyudi Sri Hartini Jatmikowati Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter “Griya Baca” Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak 24-37
Ani Agus Puspawati Penerapan New Public Management (NPM) DI
Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi,
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik) 38-53 Happy Susanto Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi Di Indonesia 54-69 Rina Hardiyantina Sukardi Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep 70-91 Saudah Media Difusi Efektif untuk Sosialisasi Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Semi Modern 92-104
BURUH ANAK:MAMPUKAH KEBIJAKAN NEGARA MELINDUNGI?

## FAJAR APRIANI
Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Mulawarman, Samarinda Email : yaniefajar@yahoo.com.

## Abstract
The  phenomenon  of  child  labor  in  developing  countries  often  have  yet  to  be  resolved,  especially  child labor in the informal sector. Children are the next generation of the nation, so that should get the fulfillment of  their  rights  by  the  state  and  the  family  environment  that  feasible.  Children  have  the  right  to  acquire education,  develop  personality  and  potential,  as  well  as  protection  from  violence  and  discrimination. However, the strong patriarchal ideology, neoliberalism’s influence and the discrimination against the child in the field of education, particularly for girls, as well as the still weak state policy in protecting child labor, making this problem up to now has not been able to solve. The problem of poverty is often understood as the  basis  of  the  causes  of  child  labor  issues.  But  a  more  serious  cause  is  in  fact  concerns  the responsibility  of  the  country’s  top  that  does  not  satisfy  the  rights  of  the  child,  in  particular  in  terms  of education.
Key words :Child Labor, Discrimination, Child Rights .

## Intisari
Fenomena buruh anak di negara-negara berkembang acapkali belum dapat teratasi, terutama buruh anak yang  bekerja  di  sektor  informal.Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa,  yang  sepatutnya  memperoleh pemenuhan  hak-haknya  oleh  negara  dan  lingkungan  keluarga  secara  layak.Anak  berhak  untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kepribadian dan potensi diri, juga perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.Namun  kuatnya  ideologi  patriarki,  pengaruh  neoliberalisme  dan  diskriminasi  terhadap anak dalam bidang pendidikan, terutama bagi anak perempuan, serta masih lemahnya kebijakan negara dalam  melindungi  buruh  anak,  menjadikan  permasalahan  ini  hingga  kini  belum  mampu teratasi.Permasalahan kemiskinan seringkali dipahami sebagai dasar atas penyebab permasalahan buruh anak.Namun penyebab yang lebih serius sesungguhnya adalah menyangkut tanggungjawab negara atas terlantarnya hak-hak anak, secara khusus dalam hal pendidikan.
Kata kunci :Buruh anak, diskriminasi, hak-hak anak .

## PENDAHULUAN
Masalah buruh anak di banyak negara di dunia bukan lagi menjadi suatu isu baru.Secara  historis,  sejak  abad  19  pada negara-negara  industri  buruh  anak  sudah menjadi permasalahan sosial yang memprihatinkan.Pada  masa  itu  banyak  anak- anak  yang  bekerja  menjadi  buruh  di  berbagai
pabrik layaknya buruh-buruh berusia dewasa.Disamakan  kondisinya  mulai  dari  jam kerja,  jenis  pekerjaan,  hingga  perlakuan  yang diterima,  namun  besaran  upah  lebih  murah dibandingkan  buruh-buruh  berusia  dewasa. Saat  ini,  di  abad  21,  potret  permasalahan buruh  anak  tampak  tidak  jauh  berubah, terutama di negara-negara berkembang. Data
ILO  (2004)  menunjukkan  secara  global terdapat  sekitar  179  juta  anak  berusia  di bawah  usia  18  tahun  yang  sudah  berada dalam sektor pekerjaan yang bersifat eksploitatif.  Dari  jumlah  tersebut,  sekitar  8,4 juta  anak  terjebak  dalam  perbudakan,  kerja ijon,  perdagangan  anak,  pemanfaatan  secara paksa dalam  konflik bersenjata,  dan  aktivitas- aktivitas terlarang lainnya.
Lantas, bagaimanakah potret buruh anak di  Indonesia?  Himpunan  Kesejahteraan  Anak Indonesia  pada  tahun  1996  menemukan bahwa  1,92  juta  (8,5%)  anak-anak  berumur antara 10 hingga 14 tahun bekerja paling tidak empat jam sehari. Namun, jumlah keseluruhan anak-anak yang bekerja sesungguhnya  barangkali  jauh  lebih  besar karena  dokumen  tentang  usia  anak-anak mudah  sekali  dipalsukan  dan  karena  anak- anak di bawah usia  10 tahun tidak disertakan dalam survei itu. Pada krisis ekonomi di tahun 1998,  angka  buruh  anak  dipercaya  semakin lebih  besar  lagi  (YJP,  2007).Permasalahan yang  menimpa  buruh  anak  antara  lain rendahnya taraf pendidikan, rendahnya kondisi  kesehatan  dan  minimnya  waktu senggang untuk beristirahat dan bermain bagi anak. Tidak hanya itu,  buruh anak juga harus berhadapan dengan potensi eksploitasi, kekerasan  dan  trafficking  atau  perdagangan anak.
Dibandingkan  dengan  orang  dewasa, buruh  anak  lebih  beresiko  terhadap  tindakan eksploitasi  dan  kekerasan  karena  posisinya sebagai  anak  lebih  lemah  dan  rentan sehingga  menjadi  sasaran  empuk.  Menurut LPA Jawa Timur (2000), secara khusus buruh anak mengalami kerentanan terhadap eksploitasi,  kekerasan  dan  trafficking.  Di sektor industri formal buruh anak menghadapi jam  kerja  yang  panjang,  upah  rendah, beresiko  kecelakaan  kerja,  dan  mengalami gangguan  kesehatan.  Studi  yang  dilakukan ILO-OPEC memperlihatkan buruh anak umumnya  bekerja  lebih  dari  empat  jam  per hari atau 20 jam per minggu.
Buruh  anak  juga  menjadi  salah  satu kelompok yang rentan diperdagangkan. Penelitian  advokasi  feminis  yang  dilakukan Institut  Perempuan  di  Jawa  Barat  pada  tahun 2006 mengungkapkan sebuah kasus perdagangan yang dialami seorang Pembantu Rumah  Tangga  (PRT)  anak  berusia  16  tahun yang  awalnya  bekerja  sebagai  PRT  di Semarang kemudian dipekerjakan di Malaysia.  Ia  mengalami  eksploitasi  dan kekerasan  saat  bekerja  di  Malaysia  (Sagala dan Rozana, 2007).
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara pertama  yang  terpilih  untuk  ikut  dalam Program  Penghapusan  Buruh  Anak-anak Internasional  (IPEC),  dan  menandatangani sebuah  nota  kesepahaman  dengan  ILO  pada
Volume 1, Nomor 1, April 2016                                         PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 3
tahun  1992  untuk  memimpin  kerjasama  di bawah  program  ini.  Pemerintah  dan  ILO menandatangani  sebuah  nota  lain  mengenai buruh  anak-anak  pada  Maret  1997  yang mengikat  mereka  dalam  kesepakatan  untuk “memajukan persyaratan yang memungkinkan pemerintah  melindungi  buruh  anak-anak  dan secara  bertahap  melarang,  membatasi  dan mengatur  buruh  anak-anak  dengan  tujuan akhir menghapuskannya”.

## PENYEBAB BURUH ANAK BEKERJA
Pemerintah  mengakui  adanya  golongan anak-anak  yang  harus  bekerja  karena  alasan sosial-ekonomi, dan pada tahun 1987 Menteri Tenaga Kerja Indonesia mengeluarkan sebuah  peraturan  mengenai  perlindungan bagi  anak-anak  yang  terpaksa  bekerja. Peraturan  ini  mengizinkan  penggunaan  anak- anak  di  bawah  usia  14  tahun  yang  terpaksa bekerja untuk membantu pendapatan keluarga mereka. Peraturan ini juga mewajibkan  adanya  izin  orangtua,  melarang pekerjaan yang berbahaya dan berat, membatasi  lama  kerja  empat  jam  sehari,  dan mewajibkan majikan untuk melaporkan jumlah anak  yang  bekerja  di  bawah  ketentuan  ini. Namun  peraturan  ini  tidak  menetapkan  usia minimum  untuk  anak-anak  dalam  kategori  ini, yang  secara  efektif  menggantikan  ordinansi pemerintah  kolonial  tahun  1925  tentang Upaya Membatasi Buruh Anak-anak dan Kerja
Malam  bagi  Wanita  yang  masih  berlaku sebagai  Undang-undang  sampai  sekarang tentang buruh anak-anak dan yang menetapkan  batas  usia  kerja  minimum  12 tahun.
Menurut  data  perburuhan  pemerintah, kebanyakan  buruh  anak-anak  bekerja  di sektor  pertanian,  meskipun  jumlah  pekerja anak-anak  di  kota-kota  sudah  meningkat besar  karena  urbanisasi.Anak-anak  lebih banyak  bekerja  di  sektor  non  formal  daripada sektor  formal.  Di  sektor  formal  pekerjaan anak-anak  cenderung  ada  di  garis  batas antara ekonomi formal dan non formal, seperti bersama-sama  dengan  orangtua  mereka  di industri  rumah  tangga  dan  di  perkebunan,  di toko milik keluarga atau pabrik kecil, terutama pabrik  yang  merupakan  “satelit”  bagi  industri besar.  Ada  juga  anak-anak  yang  bekerja  di industri  besar  meskipun  jumlahnya  tidak diketahui,  terutama  karena  dokumen  yang membuktikan usia mereka mudah dipalsukan. Di sektor informal, banyak anak-anak menjadi tukang  koran,  tukang  semir,  tukang  parkir, atau  cara  lain  untuk  mendapatkan  uang. Banyak anak-anak bekerja di lingkungan yang berbahaya  seperti  menjadi  pemulung  dan tukang sampah, atau di jermal ikan dan kapal nelayan.  Banyak  juga  pekerja  rumah  tangga adalah  anak-anak  perempuan  di  bawah  usia 15  tahun.  Meskipun  angka  yang  tepat  tidak tersedia, diperkirakan jumlah pembantu rumah
tangga  anak-anak  mencapai  1,5  juta,  bahkan lebih (YJP, 2007).
Beberapa  hasil  kajian  mengenai  buruh anak  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa faktor  yang  saling  terkait  yang  menjadi penyebab mengapa buruh anak bekerja.Antara lain ideologi patriarki, neoliberalisme, dan minimnya pendidikan bagi anak, khususnya anak perempuan.

## 1.  Menguatnya ideologipatriarki
Patriarki  merupakan  cara  pandang yang meminggirkan kaum perempuan dan kelompok  the  voiceless  lainnya.  Patriarki memandang  perempuan  sebagai  warga negara  nomor  dua.  Ideologi  ini  juga memandang anak, minoritas, penyandang cacat,  dan  lainnya  mengalami  posisi  dan peran yang sama sebagai sebatas obyek, dan bukan subyek (Rozana, 2007).
Patriarki mendorong timbulnya persoalan  bentuk  pekerjaan  terburuk  bagi anak dalam berbagai cara. Pertama, sikap pembiaran  dari  orangtua  kepada  anak merupakan  wujud  nilai-nilai  patriarkis, termasuk  ketika  orangtua  menginginkan anak  menjadi  tulang  punggung  dan mencari  nafkah  untuk  keluarga.Kedua, rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Ketiga,  pernikahan  usia  dini.Kuatnya budaya patriarki dalam tatanan masyarakat sangat menghambat
perlindungan  bagi  perempuan  maupun
anak,  terlebih  ketika  mereka  dalam  posisi sebagai korban ketidakadilan.
2.  Menguatnya
globalisasi dan neoliberalisme
Neoliberalisme merujuk pada paham ekonomi  yang  formula  dasarnya  adalah deregulasi,  privatisasi  dan  liberalisasi, dengan prinsip utama adalah penghapusan peran negara dalam urusan ekonomi  yang  berujung  pada  pengabaian kesejahteraan rakyat sebab subsidi- subsidi  bagi  kebutuhan  dasar  rakyat dicabut, barang dan jasa publik seperti air, listrik,  layanan  kesehatan  dan  pendidikan diubah  menjadi  komoditas  (Heroepoetri, 2004).  Neoliberalisme  dijalankan  oleh pendukung  globalisasi  yang  terdiri  dari lembaga  keuangan  internasional  seperti Bank  Dunia,  IMF,  WTO  dan  Multinational Corporation (MNCs).
Dalam  situasi  pemiskinan  akibat
globalisasi dan
neoliberalisme, ketidakmampuan orangtua mencari pekerjaan  dibebankan  kepada  anaknya, sehingga anak-anak masuk dalam sektor- sektor  eksploitatif  dan  tidak  tersentuh perlindungan  hukum  dari  negara,  seperti bekerja sebagai PRT, mengalami eksploitasi seksual komersial, dan sebagainya.
3.  Diskriminasi  terhadap  anak  perempuan dalam bidang pendidikan
Rendahnya  pendidikan  menciptakan kondisi  yang  sulit  bagi  anak.Lapangan pekerjaan yang tersedia menuntut adanya minimum  ijazah  dan  skill  tertentu  yang tidak  dimiliki  anak.Kebanyakan  pekerjaan yang  tidak  menuntut  ijazah  dan  skill tertentu,  justru  berada  dalam  sektor pekerjaan  yang  terburuk  bagi  anak (Rozana, 2007).
Dengan  demikian,  fenomena  anak bekerja  dapat  disimpulkan  memang  tidak terlepas  dari  permasalahan  kemiskinan sebagai dasarnya.Namun demikian, kemiskinan  juga  mempunyai  berbagai aspeknya,  karena  itu  kemiskinan  harus didefinisikan  secara  lebih  detail  lagi menyangkut  aspek-aspek  yang  lebih mendasar.Sejauh  ini,  ketika  kemiskinan didefinisikan sebagai penyebab maraknya buruh anak, ujung pangkalnya masyarakatlah yang dipersalahkan, karena mengabaikan hak-hak anak. Padahal,  dalam  hal  hak  anak  akan pendidikan, sebagian besar orangtua para buruh anak sangat apresiatif terhadap hak anak dan  berharap  anaknya  tidak  bekerja tetapi melanjutkan sekolah. Maka
masalah  yang  lebih  serius  sesungguhnya adalah menyangkut tanggungjawab negara  atas  terlantarnya  hak-hak  anak, secara  khusus  dalam  hal  pendidikan. Tingginya jumlah anak yang tidak
melanjutkan sekolah dan akhirnya bekerja menjadi  buruh  tidak  sekedar  karena mereka miskin.Dalam batas-batas tertentu,  orangtua  para  buruh anak  masih mampu untuk membiayai sekolah. Permasalahannya  adalah  negara,  dalam hal  ini  pemerintah  daerah  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  anak-anak  akan pendidikan  yang  berada  di  sekitar  tempat tinggal mereka. Permasalahan yang kedua,  tingkat  kesadaran  orangtua  masih rendah akan pentingnya pendidikan anak- anak.  Orangtua tidak terlalu  memaksakan anak-anaknya untuk bersekolah lagi.Tidak terjangkaunya  sarana  dan  prasarana pendidikan  pun  semakin  menguatkan pandangan  orangtua  selama  ini  untuk tidak memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anak. Masih berkembangnya keyakinan dan ketidakadilan gender bagi anak perempuan  juga  semakin  menguatkan pandangan  tersebut.  Banyak  orangtua yang beranggapan bahwa anak perempuan  tidak  perlu  bersekolah  tinggi- tinggi.Orangtua  cenderung  lebih  senang jika  anak  perempuannya  bekerja  sebagai wujud  atas  bakti  anak  terhadap  orangtua, sehingga orangtua tidak lagi menanggung beban  atas  penghidupan  anaknya,  atau cepat  menikah  karena  dapat  memberikan cucu  bagi  orangtua.  Orangtua  justru
cemas jika pada usia 18 hingga 20 tahun, anak  perempuannya  belum  mempunyai pasangan.  Bagi  anak-anak,  bekerja  tidak bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan utama.Permasalahannya  justru  terletak pada  budaya  masyarakat  setempat  yang menyebabkan  anak-anak  bekerja  menjadi suatu  tradisi.Anak-anak  yang  bekerja, khususnya  anak  perempuan,  biasanya menabung upah yang mereka peroleh.Sebagiannya  memang  diberikan kepada  orangtua,  namun  jumlahnya  tidak besar (Subiyantoro, 2007).
Permasalahan  lainnya,  regulasi  dan penegakan  hukum  bagi  perusahaan  yang mempekerjakan  anak-anak  di  bawah umur, masih lemah. Tindakan pemeriksaan mendadak seringkali
dilakukan  hanya  ketika  mendapat  laporan dari masyarakat. Kadangkala pun pemeriksaan  yang  dilakukan  tidak  efektif, akibat  „bocornya‟  informasi  mengenai pemeriksaan  atau  „cerdiknya‟  perusahaan menghadapi pemeriksaan yang dilakukan. Mengapa perusahaan senang mempekerjakan  buruh  anak?  Tidak  lain karena  tenaga  kerja  anak-anak  lebih murah,  tidak  akan  banyak  menuntut  apa yang  seharusnya  menjadi  hak  mereka dalam  bekerja  sebagaimana  pekerja dewasa, lebih mudah diatur dan membuat biaya produksi menjadi lebih rendah.

## KETENTUAN INTERNASIONAL MENGENAI BURUH ANAK
Konvensi internasional mengenai perburuhan anak, pertama kali adalah Konvensi  ILO  Nomor  138  Tahun  1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan
Bekerja. Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan  bahwa:  “Setiap  anggota  yang memberlakukan  Konvensi  ini  wajib  membuat kebijakan  nacional  yang  dirancang  untuk menjamin  penghapusan  secara  efektif  buruh anak dan secara bertahap meningkatkan usia mínimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada  suatu  tingkat  yang  sesuai  dengan perkembangan  fisik  dan  mental  sepenuhnya dari  orang  muda”.  Lebih  lanjut,  dalam Konvensi  tersebut  juga  ditetapkan  bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan, usia seseorang tidak boleh kurang dari 16 tahun.
Terdapat pula ketentuan mengenai buruk anak  di  dalam  Konvensi  PBB  mengenai Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (United Nations  Convention  on  the  Elimination  of  All Form  of  Discrimination  Against  Women  atau CEDAW).  Mengenai  perihal  hak-hak  anak, dalam  CEDAW  tercantum  dalam  berbagai pasal kata- kata  “kepentingan  anak-anak
Volume 1, Nomor 1, April 2016                                         PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 7
me rupakan  yang  tertinggi”.Misalnya  pada bagian  I  Pasal  5  poin  (b)  dinyatakan  bahwa „Para  Negara  Peserta‟  akan  mengambil semua  tindakan  yang  tepat  untuk  menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian  yang  tepat  mengenai  „keibuan‟ sebagai fungsi sosial dan pengakuan terhadap  tanggungjawab  bersama  dari  laki- laki  dan  perempuan  dalam  pengasuhan  dan perkembangan  anak-anak  mereka,  karena dimengerti  bahwa  kepentingan  anak-anak adalah  merupakan  pertimbangan  primordial dalam semua hal.
Demikian  pula  dalam  Pasal  16  CEDAW dinyatakan:  (a)  hak  dan  tanggungjawab  yang sama  sebagai  orangtua,  terlepas  dari  status perkawinan mereka dalam persoalan- persoalan  yang  berhubungan  dengan  anak- anak mereka, dalam semua kasus kepentingan  anak-anak  harus  merupakan yang  tertinggi,  (b)  hak  dan  tanggungjawab yang sama mengenai perlindungan, pengawasan,  perwalian  dan  pengangkatan anak-anak  atau  lembaga-lembaga  serupa dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan  nasional,  dalam  semua kasus, kepentingan anak-anak harus merupakan yang tertinggi.
Sepuluh  tahun  kemudian,  pada  tahun 1989 lahirlah Konvensi Anak atau Convention of  the  Rights  of  Child  (CRC)  yang  ditetapkan oleh  Majelis  Umum  PBB,  sebagai  hasil
pengamatan dan pelaporan tentang ketidakadilan  yang  serius  yang  diderita  oleh anak-anak,  diantaranya  tingginya  tingkat kematian  anak,  perawatan  kesehatan  yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh  pendidikan  dasar,  berbagai kasus  tentang  anak-anak  yang  disiksa  dan dieksploitasi  sebagai  pekerja  seksual  atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan,  anak-anak  dalam  penjara serta  anak-anak  sebagai  pengungsi  dan korban-korban  konflik  bersenjata.  Maka,  hal mendasar  atas  persoalan  anak  adalah  non diskriminasi  dan  kepentingan  yang  terbaik bagi anak, atau dengan kata lain kepentingan anak-anak harus merupakan yang tertinggi.Pada  Pasal  32  KHA  (dalam  Sagala dan  Rozana,  2007),  dinyatakan  bahwa masyarakat  internasional  mengakui  hak  anak untuk  dilindungi  dari  eksploitasi  ekonomi  dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan atau kesehatan atau pengembangan  fisik,  mental,  spiritual,  moral dan sosial anak.
Kemudian,  Konvensi  ILO  Nomor  182 Tahun  1999  mengenai  Pelarangan  dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk- bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak muncul sebagai konvensi mengenai perburuhan  anak  yang  berikutnya.  Pasal  3 Konvensi  tersebut  menyebutkan  bahwa  yang
dimaksud  dengan  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk untuk anak adalah:
a)  Segala  bentuk  perbudakan  atau  praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan  anak,  kerja  ijon  (debt bondage),  dan  perhambaan  (serfdom) serta  kerja  paksa  atau  wajib  kerja, termasuk  pengerahan  anak  secara  paksa atau  wajib  untuk  dimanfaatkan  dalam konflik bersenjata;
b)  Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran  anak  untuk  pelacuran,  untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; c)  Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan  obat-obatan  sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan d)  Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat
membahayakan  kesehatan,  keselamatan atau  moral  anak-anak  (Sagala  dan Rozana, 2007).

## KEBIJAKAN NASIONAL MENGENAI BURUH ANAK
Kebijakan  di  Indonesia  yang  mengatur perburuhan  anak  diawali  pada  tahun  1984,  di bawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto, dimana  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  PBB
mengenai  Penghapusan  terhadap  Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan (United Nations Convention on the Elimination of  All  Form  of  Discrimination  Against  Women atau CEDAW) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.
Dengan  tujuan  untuk  melindungi  hak anak  pula,  Indonesia  meratifikasi  Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 dengan Undang- undang  Nomor  20  Tahun  1999  mengenai Batas  Usia  Minumum  Diperbolehkan  Bekerja. Undang-undang  ini  mengatur  dengan  jelas tentang  usia  minimum  seseorang  untuk bekerja:
a)  Usia  minimum  tidak  boleh  15  tahun.
Negara-negara yang
fasilitas perekonomian  dan  pendidikannya  belum dikembangkan  secara  memadai  dapat menetapkan usia minimum 14 tahun untuk bekerja pada tahap permulaan.
b)  Usia  minimum  yang  lebih  tua,  yaitu  18 tahun  ditetapkan  untuk  jenis  pekerjaan yang  berbagaya  “yang  sifat  maupun situasi dimana pekerjaan tersebut dilakukan,  kemungkinan  besar  dapat merugikan  kesehatan,  keselamatan  atau moral anak- anak”.
c)  Usia  minimum  yang  lebih  rendah  untuk pekerjaan  ringan  ditetapkan  pada  usia  13 tahun.
Disamping itu,  Konvensi ILO  Nomor 182 Tahun  1999  juga  diratifikasi  dengan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2000  mengenai
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk  untuk  Anak.  Undang-undang  ini menghimbau  adanya  pelarangan  dan  aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan  atau  praktek-praktek  sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan  anak-anak,  kerja  ijon  dan  kerja paksa,  termasuk  pengerahan  anak-anak  atau secara paksa  atau untuk  dimanfaatkan  dalam konflik bersenjata dengan menerapkan Undang-undang dan Peraturan.
Demi  melaksanakan  program-program untuk  menghapuskan  prioritas  pekerjaan terburuk  bagi  anak,  pada  tahun  2002 Indonesia  melahirkan  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dan  Keputusan  Presiden  Nomor  59  Tahun 2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN)
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dalam rangka mencapai  tujuan  dan  sasaran  RAN  ini, diadakan  program  aksi  nasional  yang  dibagi dalam  tiga  tahap  selama  kurun  waktu  20 tahun. Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak  pada  Bab  II  tentang  Asas  dan  Tujuan, disebutkan  bahwa  selain  UUD  1945  sebagai asas,  dipergunakan  pula  prinsip-prinsip  dasar sesuai  yang  tertuang  dalam  Konvensi  Hak-
hak  Anak  atau  CRC,  yaitu  meliputi  non diskriminasi,  kepentingan  yang  terbaik  untuk anak,  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Setahun kemudian, Indonesia mengesahkan  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang  ini  mengatur  mengenai  hal- hal yang berhubungan dengan buruh / pekerja anak,  mulai  dari  batas  usia  diperbolehkan bekerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan  dan  perlindungan  bagi  buruh  / pekerja
anak.Undang-undang Ketenagakerjaan  menyatakan  anak  adalah setiap  orang  yang  berumur  di  bawah  18 tahun. Dengan demikian, 18 tahun merupakan usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.
Walaupun Pasal 68 Undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha  dilarang  mempekerjakan  anak, namun  melalui  Pasal  69  Undang-undang Ketenagakerjaan,  ketentuan  tersebut  dapat dikecualikan  bagi  anak  berumur  antara  13 hingga  15  tahun  untuk  melakukan  pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan  dan  kesehatan  fisik,  mental dan  sosial  dan  memenuhi  syarat-syarat tertentu.  Pada  Pasal  70  Undang-undang Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  anak dapat  melakukan  pekerjaan  di  tempat  kerja
yang  merupakan  bagian  dari  kurikulum pendidikan  atau pelatihan.Dan pada Pasal  71 dinyatakan bahwa anak diperbolehkan melakukan  pekerjaan  untuk  mengembangkan bakat  dan  minatnya  dengan  persyaratan tertentu.
Bentuk-bentuk  pekerjaan  yang  dikecualikan untuk  kondisi  dan  kepentingan  tertentu  bagi anak diperbolehkan bekerja antara lain:

## 1.  Pekerjaan Ringan
Anak  yang  berusia  13  hingga  15  tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan  sepanjang  tidak  mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,
mental dan sosial. 2.  Pekerjaan dalam Rangka Bagian

## Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan.
Anak  dapat  melakukan  pekerjaan  di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum  pendidikan  atau  pelatihan  yang disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang dengan ketentuan:
a.  Usia paling sedikit 14 tahun.
b.  Diberi petunjuk yang jelas tentang cara
pelaksanaan pekerjaan
serta
mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
c.  Diberi  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan kerja.
3.  Pekerjaan  untuk  Mengembangkan  Bakat dan Minat.
Untuk  mengembangkan  bakat  dan minat anak dengan baik, maka anak perlu diberikan  kesempatan  untuk  menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  Nomor  115/Men/VII/2004
tentang  Perlindungan  bagi  Anak  yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Dalam  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115/Men/VII/2004 tersebut, dijelaskan bahwa  pekerjaan  untuk  mengembangkan bakat  dan minat,  harus  memenuhi  kriteria sebagai berikut:
a. Pekerjaan  tersebut  dapat  dikerjakan anak sejak usia dini.
b. Pekerjaan tersebut diminati anak.
c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak.
d. Pekerjaan  tersebut  menambahkan kreativitas  dan  sesuai  dengan  dunia anak.
Dalam  mempekerjakan  anak  yang berumur  kurang  dari  15  tahun  untuk mengembangkan  bakat  dan  minatnya, pengusaha  wajib  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
1.  Membuat  perjanjian  kerja  secara tertulis  dengan  orangtua/  wali  yang mewakili  anak  dan  memuat  kondisi dan  syarat  kerja  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku,
2.  Mempekerjakan di luar waktu sekolah,
3.  Memenuhi  ketentuan  waktu  kerja paling  lama  tiga  jam  per  hari  dan  12 jam per minggu,
4.  Melibatkan  orangtua  /  wali  di  lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung,
5.  Menyediakan  tempat  dan  lingkungan kerja  yang  bebas  dari  peredaran  dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman  keras,  prostitusi  dan  hal-hal sejenis  yang  memberikan  pengaruh buruk  terhadap  perkembangan  fisik, mental dan sosial anak,
6.  Menyediakan  fasilitas  tempat  istirahat selama waktu tunggu,
7.  Melaksanakan syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan kerja.
Sementara bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Pasal 74 Ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan meliputi: 1.  Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya,
2.  Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,
menyediakan,  atau  menawarkan  anak untuk  pelacuran,  produksi  pornografi, pertunjukan porno atau perjudian,
3.  Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan, menyediakan  atau  melibatkan  anak  untuk produksi  dan  perdagangan  minuman keras,  narkotika,  psikotropika  dan  zat adiktif lainnya, dan/atau
4.  Semua  pekerjaan  yang  membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
Mengenai  pengupahan  terhadap  buruh  /
pekerja anak Undang-undang
Ketenagakerjaan  mengatur  dalam  Pasal  92 Ayat 1 bahwa perusahaan diberikan hak untuk menyusun  struktur  dan  skala  upah  dengan memperhatikan  golongan,  jabatan,  masa kerja,  pendidikan  dan  kompetensi.  Maka, biasanya  upah  bagi  golongan  pekerja  usia sangat  muda  berada  di  bawah  pekerja dewasa.

## BAGAIMANA MELINDUNGI BURUH ANAK
Anak rentan mengalami diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan karena mempunyai  ketergantungan  dalam  berbagai aspek,  terutama  ekonomi  yang  dikondisikan sedemikian  rupa.  Bahkan,  anak  secara  alami sangat  bergantung pada orang-orang dewasa di  sekelilingnya,  salah  satunya  adalah  untuk kepentingan kematangan emosionalnya. Kenyataannya,  anak  di  Indonesia  tidak dipandang  menjadi  cikal  bakal  sumberdaya manusia  di  masa  mendatang.  Bahkan  anak tidak  dilihat  sebagai  sosok  yang  harus  dididik
dan dilindungi, secara fisik maupun emosionalnya.
Permasalahan  buruh  anak  pada  intinya mengandung  masalah  tidak  terjaminnya  hak- hak perlindungan atas anak, seperti hak untuk tumbuh  kembang  dan  hak  memperoleh pendidikan.Tidak  terjaminnya  hak-hak  anak yang bekerja tersebut salah satu penyebabnya  adalah  tidak  adanya  jaminan perlindungan  hukum  bagi  anak-anak  yang bekerja.  Perlindungan  hukum  yang  dimaksud disini  bukanlah  hanya  sekedar  diterbitkannya kebijakan pemerintah terkait mengenai hal-hal yang  dapat  menjamin  hak-hak  anak  yang bekerja,  tetapi  seharusnya  juga  termasuk tindakan  tegas  atas  segala  aturan  mengenai larangan-larangan  yang  terkait  perlindungan hak buruh anak, terutama kepada perusahaan-perusahaan
yang mempekerjakan anak-anak tidak sesuai dengan  ketentuan  pemerintah.  Disamping  itu, pemerintah  juga  tidak  memberikan  perhatian yang  serius  terhadap  terbatasnya  sarana pendidikan,  yang  akibatnya  mendorong  anak- anak  untuk  lebih  memilih  bekerja  pada  usia belia  dengan  pemikiran  dapat  membantu kehidupan  keluarga,  dibandingkan  justru membebani orangtua mereka. Itulah sebabnya,  fenomena  buruh  anak  pada realitasnya  masih  sulit  untuk  dicegah  apalagi dihapuskan.
Subiyantoro (2007) mengemukakan pemikiran  yang  sama  mengenai  fenomena buruh  anak  di  Indonesia.  Ia  menyatakan bahwa  berbasis  pada  realitas  tingginya  anak- anak  yang  bekerja  dan  ketika  pemerintah tidak sanggup lagi membendung arus maraknya anak-anak bekerja, kebutuhan akan jaminan  hukum  sangat  diperlukan  untuk melindungi mereka. Selama ini memang anak- anak  yang  bekerja  tidak  punya  jaminan hukum, karena sektor pekerjaan yang dilakukan  oleh  anak-anak  adalah  sektor informal,  yang  tidak  diatur  oleh  Undang- undang.
Maka  dari  itu,  kebijakan  negara  yang mengatur  tentang  buruh  anak  saat  ini  hanya bersifat  meminimalisasi  jumlah  buruh  anak, karena untuk melarang mereka bekerja masih sangat sulit diterima oleh masyarakat setempat  akibat  sudah  menjadi  tradisi, disamping  juga  telah  menjadi  kebutuhan masyarakat.Dan yang terpenting, penyebabnya adalah karena negara juga tidak memiliki  solusi  yang  dapat  diterima  oleh mereka  secara  langsung  dengan  adanya larangan bagi anak-anak untuk bekerja.
Untuk  mengatasi  permasalahan  buruh anak, negara seharusnya membuka kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  pendidikan untuk anak-anak, khususnya anak perempuan yang  diyakini  dalam budaya masyarakat  tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Negara
juga  seharusnya  mensosialisasikan  hak-hak anak  secara  lebih  luas  dengan  sasaran  yang lebih tepat untuk merontokkan budaya masyarakat  dan  pandangan  yang  keliru mengenai  pendidikan  bagi  anak,  terutama bagi  masyarakat  di  pelosok  yang  memiliki keterbatasan  wawasan  dan  pengetahuan mengenai hal tersebut.
Sosialisasi  yang  berkaitan  dengan  anak dan  perempuan  harus  dilakukan  secara gencar  dan  berkesinambungan  mulai  dari pemegang kebijakan, aparat penegak hukum, tokoh-tokoh masyarakat hingga seluruh lapisan masyarakat lainnya.Sebab
penanganan permasalahan buruh anak sungguh  memerlukan  kerjasama  berbagai pihak.  Pemanfaatan media  massa,  baik  cetak maupun  elektronik,  dapat  menjadi  sarana yang  tepat  untuk  sosialisasi  tersebut.  Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap sosialisasi yang sudah dilakukan juga menjadi hal yang penting untuk mengetahui keberhasilan upaya tersebut.Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum atas diskriminasi perempuan dan anak pun dapat dilakukan melalui upaya tersebut.
Indonesia saat ini memang telah memiliki lembaga  yang  menangani  perempuan  dan anak,  ada  institusinya,  ada  Menterinya,  ada kebijakan yang mendukungnya, namun karena  Indonesia  besar,  dibutuhkan  strategi dan  program  yang  lebih  mendalam  terutama
pada aspek penyediaan kesempatan pendidikan  dan  penanganan  hukum  atas pelanggaran  perburuhan  anak  sebagai  wujud tanggungjawab negara atas anak.

## PENUTUP
Mengatasi  permasalahan  buruh  anak memang  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah, karena permasalahan itu  terjadi  akibat kompleksnya berbagai
faktor penyebab.Namun  penyebab  terutama  adalah ketidakmampuan negara memfasilitasi sarana dan  prasarana  pendidikan  bagi  anak-anak, yang  kemudian  merambat  pada  berbagai  hal lainnya.Maka  dari  itu,  melahirkan  kebijakan yang mengatur tentang ketentuan perburuhan anak saja belum dapat mengatasi permasalahan itu.Perlindungan terhadap buruh  anak  seharusnya  benar-benar  diiringi dengan  perlindungan  hukum  dalam  arti perlindungan berupa tindakan yang tegas atas pelanggaran  hak-hak  anak  yang  bekerja  dan sosialisasi  yang  lebih  dalam  mengenai  hak- hak  anak  dan  perempuan  dari  berbagai tindakan diskriminatif dan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Heroepoetri, Arimbi. 2004. Percakapan tentang  Feminisme  vs  Neoliberalisme. Debt Watch dan Institut Perempuan.
ILO.2004. Pekerja  Anak  di  Perikanan  Lepas Pantai Sumatera Utara.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor  115/Men/VII/2004 tentang  Perlindungan  bagi  Anak  yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Jakarta.
Keputusan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2002 tentang  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN) Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan
Terburuk untuk Anak. Jakarta.
LPA  Jawa  Timur.  2000.  Pekerja  Anak, Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya. Rozana,  Ellin.  2007.  “Buruh  Anak:  Realitas Persoalan dan Kebijakan”. Jurnal
Perempuan  56  :  7-18.  Yayasan  Jurnal
Perempuan. Jakarta.
Sagala,  R.  Valentina  dan  Ellin  Rozana.2007. Memberantas  Trafiking  Perempuan  dan Anak.Institut Perempuan.
Sitorus,  Magdalena.  2006.  “Menjamin  Hak Perempuan dan Anak melalui Konvensi”. Jurnal Perempuan 45 : 111-121.
Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
Subiy antoro,  Eko  Bambang.  2007.  “Buruh
Anak Perempuan: Bekerja Tanpa Jaminan Hukum”. Jurnal Perempuan 56 :
41-52.  Yayasan  Jurnal  Perempuan.
Jakarta.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1999 tentang  Ratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor 138 Tahun 1973. Jakarta.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor  182 Tahun 1999. Jakarta.
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
United  Nations  Convention  on  the  Elimination of  All  Form  of  Discrimination  Against Women.

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:
PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

## PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.
Program Studi Administrasi Publik FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146 Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537