p-ISSN: 2442-384X e-ISSN: 2548-7396

## Implementasi Akad Mudharabah dalam Mendorong Kegiatan Usaha Masyarakat untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)
Muhammad Al Kahfi Firmanie Universitas Padjadjaran, e-mail: firmaniekahfi@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 15-03-2023 Direvisi: 24-05-2023 Diterima: 24-05-2023 The  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  are  objectives  set  by  numerous nations to realize a thriving planet in the present and the future. Economic growth and  decent  work  are  two  of  the  SDGs'  objectives.  Real  sector  development  is crucial  to  achieving  these  objectives.  As  a  result,  investment  activities  must  be present there to support the real sector. One of the contracts in fiqh muamalah maliyyah is the mudharabah, which is known as a cooperation contract between the capital owner and the manager of the firm with profit sharing depending on the  agreed-upon  size  of  profit  sharing  (nisbah).  In  order  to  promote  investing awareness among the populace and support the real sector's improvement, which will have an impact on the nation's economic growth and the achievement of the SDGs  in  terms  of  raising  productivity,  providing  decent  employment  for  the populace,  and  distributing  profits,  mudharabah  investment  may  be  a  viable alternative Islamic investment instrument. This is demonstrated by the significant potential  of  local  businesses,  particularly  MSMEs,  to  assist  national  economic growth. Keywords : SDGs, real sector, investment, mudharabah, economic growth

## ABSTRAK
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan capaian yang disepakati oleh berbagai  negara  di  dunia  dalam  mewujudkan  bumi  yang  makmur  di  masa sekarang  dan masa  depan. Salah  satu  tujuan  SDGs  adalah  pekerjaan layak  dan pertumbuhan ekonomi. Sektor riil memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan  tujuan  tersebut.  Sektor  riil  juga  perlu  didukung  oleh  hadirnya kegiatan investasi di dalamnya. Mudharabah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah maliyyah yang dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua  belah  pihak,  yaitu  pemilik  modal  dan  pengelola  usaha  dengan  pembagian keuntungan  berdasarkan  ukuran  bagi  hasil  (nisbah)  yang  telah  disepakati. Investasi mudharabah dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  instrumen  investasi syariah  bagi  masyarakat  dalam  rangka  menumbuhkan  kesadaran  berinvestasi serta mendukung peningkatan sektor riil sehingga berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan perealisasian SDGs dalam aspek peningkatan produktivitas,  penciptaan  pekerjaan  yang  layak  bagi  masyarakat,  serta pendistribusian keuntungan. Hal tersebut tercermin dari besarnya potensi usaha masyarakat, yaitu UMKM sebagai penopang perekonomian nasional. Kata Kunci : SDGs, Sektor riil, investasi, mudharabah , pertumbuhan ekonomi Corresponding Author
: Muhammad Al Kahfi Firmanie, Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21
Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat, e-mail: firmaniekahfi@gmail.com
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan semakin majunya bidang teknologi, khusunya kemajuan dalam bidang ekonomi  yang  semakin  berdaya  saing  yang  memiliki  sangat  berdampak  besar  kepada kesejahteraan masyarakat saat ini, berbagai macam upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk  merealisasikan  kesejahteraan  masyarakat.  Berbagai  macam  kebijakan  dan  agenda diterapkan untuk dapat berfokus kepada berbagai penyelesaian masalah yang dihadapi dunia, khusunya terkait kemakmuran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat ini dan masa depan. Sustainable  Development  Goals (SDGs)  atau  dapat  dikenali  sebagai  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diasaskan oleh perkumpulan negara-negara di dunia, yaitu  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  bersama  dengan  para  pemimpin  negara  menjadi agenda penting saat ini.
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  memiliki  17  tujuan  pembangunan berkelanjutan  serta  169  target  yang  dikategorikan  kepada  4  pilar.  Pilar-pilar  tersebut  di antaranya  adalah  pilar  pada  aspek  pembangunan  sosial,  pilar  pada  aspek  pembangunan ekonomi,  pilar  pada  aspek  pembangunan  lingkungan,  serta  pilar  pada  aspek  pembangunan hukum.  Sebagai  negara  berkembang,  isu  kemiskinan  serta  pertumbuhan  ekonomi  menjadi perhatian  khusus  bagi  Indonesia  (Ishatono  &  Raharjo,  2016).  Menurut  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (2022),  beberapa  tujuan  dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs) yang berfokus pada pilar pembangunan ekonomi di antaranya tujuan 7 (energi bersih dan  terjangkau),  8  (pekerjaaan  layak  dan  pertumbuhan  ekonomi),  9  (industri,  inovasi,  dan infrastruktur), 10 (berkurangnya kesenjangan), dan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).
Peranan berbagai sektor menjadi sangat penting dalam merealisasikan berbagai tujuan dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Ekonomi  syariah  menjadi  salah  satu  sektor dari  sekian  banyak  sektor  yang  berkontribusi  serta  berperan  aktif  dalam  peningkatan  dan pertumbuhan  perekonomian. Seiring  meningkatnya perkembangan  ekonomi syariah tersebut baik di kancah global maupun nasional, pada berbagai sektor dan institusi terus mencatatkan angka  yang  meningkat.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melaporkan  bahwa  aset  keuangan syariah di Indonesia pada Desember 2022 mengalami pertumbuhan aset setara dengan Rp2.375 triliun dan angka tersebut di luar aset keuangan syariah pada sektor saham syariah (Herman, 2023). Posisi Indonesia dalam landscape keuangan syariah global juga menempati urutan ke- 6  yang  didahului  oleh  Malaysia,  Arab  Saudi,  Uni  Emirat  Arab,  Yordania,  dan  Bahrain (Yuliastuti,  2022).  Keberhasilan  Indonesia  melalui  angka  yang  terus  mengalami  tren  yang positif  dari  tahun  ke  tahun  menjadi  sebuah  fenomena  tersendiri  bagi  pertumbuhan perekonomian global maupun nasional.
Salah satu aktivitas perekonomian yang memiliki dampak yang besar bagi pertumbuhan perekonomian  adalah  investasi.  Investasi  diyakini  berdampak  kepada  peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan (Sulistiawati, 2012). Angka realisasi investasi di Indonesia menurut laporan yang dikeluarkan Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  pada  tahun  2020  mencapai  angka  Rp826,3 triliun.  Angka  realisasi  investasi  tersebut  mengalami  peningkatan  yang  sebelumnya  hanya Rp809,6 triliun pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 2,1%  (BKPM, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan kondisi perekonomian global dan negara Indonesia yang  terganggu  akibat  adanya  COVID-19,  angka  realisasi  investasi  Indonesia  masih mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan.  Namun,  angka  investasi  pada  ekonomi  syariah masih  mempunyai  persentase  yang  kecil  dibandingkan  dengan  total  investasi  global,  yaitu hanya sebesar 0,1%. Rendahnya minat masyarakat saat ini dalam melakukan investasi dalam akad mudharabah dalam mendukung kemajuan sektor riil masih menjadi permasalahan yang
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795
disebabkan  masih  kurangnya  pemahaman  serta  literasi  masyarakat  mengenai  akad  investasi mudharabah .
Investasi  syariah,  khususnya  di  sektor  aktiva  finansial  atau  tidak  langsung  ( indirect investment ) di Indonesia saat ini sedang mengalami tren yang meningkat. Menurut data yang dilaporkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  menunjukkan bahwa asset investasi syariah di pasar modal syariah mencapai Rp4.569 triliun pada tahun 2019 dan jumlah investor syariah terus mengalami kenaikan hingga mencapai 81.413 investor pada bulan  Oktober  2020  (Dewi,  2020).  Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  investasi  syariah  di sektor aktiva finansial atau tidak langsung cukup menunjukkan sambutan yang cukup baik di masyarakat. Selain investasi pada sektor aktiva finansial atau tidak langsung, investasi syariah yang bergerak pada sektor aktiva riil atau langsung ( direct investment ) juga memiliki berbagai macam  produk  dan  potensi  yang  dapat  dimaksimalkan  karena  investasi  ini  dapat  langsung berdampak  secara  luar  dan  menghasilkan  luaran  yang  berlipat  ganda  bagi  masyarakat  luas (Hidayati,  2017).  Investasi  syariah  pada  sektor  aktiva  riil  atau  langsung  memiliki  berbagai macam  produk  dan  instrumen  yang  dapat  dipilih  oleh  semua  lapisan  masyarakat.  Sebagai contoh,  investasi  syariah  yang  bergerak  pada  sektor  riil  adalah  pembelian  asset  produktif, seperti properti, industri, perkebunan dan lain sebagainya (Irkhami, 2010).
Investasi  dengan  segala  potensinya  merupakan  hal  yang  dianjurkan  dalam  syariat agama  Islam.  Investasi  merupakan  kegiatan  muamalah  (sosial)  yang  dapat  dilakukan  oleh seluruh  umat  Islam  sebagaimana  investasi  dianjurkan  dan  dilakukan  oleh  Rasulullah  ﷺ  dan para  sahabat.  Sebagaimana  aktivitas  muamalah  lainnya,  disebabkan  investasi  merupakan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh manusia, maka berlaku kaidah dalam fikih muamalah, yaitu “setiap perbuatan muamalah adalah memiliki hukum asal boleh ( mubah ) untuk dilakukan sampai  datangnya  dalil  ( nash )  yang  melarangnya.”  Berbeda  dengan  kaidah  fikih  ibadah, dimana  memiliki  kaidah  yang  berkebalikan  dengan  kaidah  fikih  muamalah,  yaitu  “setiap perbuatan ibadah adalah mempunyai hukum asal dilarang ( haram ) untuk dilaksanakan sampai adanya dalil ( nash ) yang memerintahkannya.”
Oleh  karena  itu,  melihat  potensi  investasi  yang  sangat  besar,  Islam  sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas investasi, khususnya investasi pada sektor aktiva riil  atau langsung ( direct  investment ) karena  investasi  pada sektor riil  dipandang dari sudut  pandang  konvensional  dan  syariah  memiliki  banyak  dampak  positif  yang  dihasilkan. Mulai dari peningkatan produktivitas, meningkatkan daya saing, serta investasi pada sektor riil sebagai investasi jangka panjang memiliki peranan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi karena dirasa investasi pada sektor riil memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat banyak (Setiawan, 2015). Sektor riil khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimiliki  oleh  masyarakat  diyakini  dapat  menjadi  pendorong  meningkatnya  pemulihan  serta pertumbuhan ekonomi melalui perluasan lapangan pekerjaan serta perluasan perekonomian di berbagai daerah (Nasrun, 2020).
Dengan  demikian,  salah  satu  tujuan  SDGs,  yaitu  pekerjaan  layak  dan  pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kulkarni et al (2022) menyatakan bahwa investasi yang dibutuhkan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) adalah  kunci  untuk memobilisasi sumber daya keuangan  untuk  mencapainya.   Pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran akad mudharabah sebagai instrumen investasi  dapat  menjadi  sebuah  solusi  bagi  peningkatan  perekonomian  yang  mana  tujuan tersebut terdapat pada salah satu tujuan dalam sustainable development goals ke-8, 10, dan 17. Selaras  dengan  adanya  fatwa  DSN-MUI  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudharabah  menjadi  landasan  utama  bagi  aktivitas  transaksi  akad  mudharabah  di  berbagai institusi, institusi perbankan syariah maupun institusi keuangan non-bank syariah di Indonesia
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795
serta  dalam  mendukung  teralisasinya  pembangunan  berkelanjutan  yang  menjadi  agenda pembangunan pemerintah Indonesia saat ini. Investasi pada sektor riil dengan menggunakan akad  mudharabah  dalam  aplikasinya  memiliki  prospek  dan  dampak  yang  positif  bagi pertumbuhan  ekonomi  yang  mana  dapat  menyumbangkan  porsi  angka  investasi  syariah terhadap  total  angka investasi  global yang saat  ini  masih menyentuh  angka  0,1% saja. Oleh karena  itu,  upaya  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian kualitatif menjadi metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode dalam penelitian menggunakan cara menjelaskan terkait mengamati fenomena-fenomena pada permasalahan yang terdapat di masyarakat  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  jelas  dan  pasti  seluruh  fenomena- fenomena  yang  terjadi  (Sugiyono,  2013).  Penelitian  ini  menjelaskan  dan  mendeskripsikan skema  akad mudharabah dalam  investasi.  Penelitian  ini  juga  menjelaskan  terkait  investasi dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga aktivitas investasi merupakan komponen yang sangat diperhitungkan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dalam  merealisasikan  SDGs.  Metode studi literatur juga menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mana data-data diambil dan dikumpulkan dari buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, laman resmi, serta  informasi-informasi  sekunder  lainnya  yang  berkaitan  dengan  implementasi  akad mudharabah yang kemudian dibaca serta diolah menjadi bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Hubungan  antara  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  komponen  yang sangat  penting  di  dalam  perekonomian.  Menurut  Adisasmita  (2013),  pertumbuhan  ekonomi adalah  terjadinya  keseluruhan  nilai  tambah  ( value  added )  yang  merupakan  keseluruhan penambahan terkait pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat dirumuskan oleh formulasi sebagai berikut:

## Y  =  C  +  I  +  G  +   (X − M)
Keterangan:
Y : Pertumbuhan ekonomi/ yield C : Konsumsi/su umption
I : Investasi/ investment
G
: Pengeluaran pemerintah/ government spending X-M   : Net ekspor
Pada  formulasi  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  investasi  merupakan  salah  satu faktor penting di dalam pendapatan nasional, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Bruto . Dari persamaan tersebut juga dapat dilihat bahwa  hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi yang bersifat positif. Ketika tingkat investasi mengalami  kenaikkan,  maka  tingkat  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  juga  cenderung mengalami kenaikkan. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat investasi mengalami penurunan, maka  tingkat  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  cenderung  mengalami  penurunan  juga.  Oleh karena itu, investasi menjadi variabel yang berpengaruh terhadap naik atau turunnya tingkat pendapatan  nasional,  yaitu  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Kemajuan  ekonomi  dalam
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795
perhitungan  PDB  menjadi  sebuah  cerminan  dari  perolehan  pendapatan  yang  didapatkan  di suatu daerah. Saat ini juga menjadi sebuah perhatian adalah peningkatan kesejahteraan negara di  samping  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  negara  berfokus  kepada  pengentasan  angka kemiskinan (Rahayu & Handri, 2023).
Pada  praktiknya,  aktivitas  investasi  akan  menciptakan  kegiatan  perekonomian  yang semakin masif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Ain’, 2021). Hal tersebut didasari oleh beberapa peranan dan fungsi investasi bagi perekonomian, di antaranya adalah: (1)  kegiatan  investasi  adalah  salah  satu  instrumen  dalam  pengeluaran  agregat  yang  dapat menyebabkan  meningkatnya  permintaan  agregat,  memperluas  lapangan  pekerjaan,  dan peningkatan  pendapatan  nasional;  (2)  menambah  kapasitas  produksi  karena  adanya peningkatan  barang  modal  yang  diciptakan  dari  kegiatan  investasi;  serta  (3)  Peningkatan investasi bersamaan dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya investasi dalam aktivitas perekonomian, maka akan menyebabkan kapasitas produksi meningkat. Dampak dari adanya peningkatan  kapasitas  produksi  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  tingginya  produktivitas yang  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan  produksinya  melalui suntikan permodalan ataupun modal kerja melalui investasi yang dilakukan. Hal tersebut juga didukung dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanti (2015) yang menyatakan bahwa peran investasi dalam pengembangan sektor riil, yaitu UMKM berpengaruh terhadap peningkatan  kualitas  UMKM  tersebut,  salah  satunya  peningkatan  produktivitas  melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan produksi.

## B. Investasi Syariah pada Sektor Riil
Investasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan berupa aktivitas penanaman modal pada jangka waktu yang lebih lama atau panjang pada kegiatan bisnis ataupun selain bisnis, seperti proyek yang memerlukan pendanaan padanya  (Kasmir  &  Jakfar,  2015).  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  investasi  syariah merupakan aktivitas berupa penanaman modal pada usaha ataupun proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah syariat dalam agama Islam.
Investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi aktiva riil atau langsung ( direct investment )  yang  bergerak  pada  kegiatan  penanaman  modal  dalam  sektor  wirausaha  pada sektor riil dan investasi  aktiva finansial atau tidak langsung ( indirect investment ) yang pada praktiknya  merupakan  investasi  pada  sektor  yang  berkebalikan  dengan  investasi  langsung, yaitu pada sektor non-riil, seperti deposito pada perbankan syariah dan pasar modal syariah, contohnya instrument pada saham syariah, reksadana syariah, transaksi sukuk, Surat Berharga Syariah  Negara  (SBSN),  dan  sebagainya.  Pada  jenis  investasi  aktiva  riil  atau  langsung mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan jenis investasi pada aktiva finansial atau tidak langsung. Di mana perbandingan pada tingkat keuntungan ( return ) serta risiko ( risk ) yang  dihasilkan  dalam  aktivitas  investasi  tersebut  menunjukkan  semakin  tinggi  tingkat keuntungan maka risiko yang dihasilkan akan semakin tinggi pula (Pardiansyah, 2017).
Aktivitas  investasi  syariah  perlu  memerhatikan  prinsip-prinsip  yang  syariat  Islam tetapkan  sehingga  tidak  termasuk  ke  dalam  kategori  perbuatan  yang  diharamkan  untuk dilakukan  (Inayah,  2020).  Sehingga  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.80/DSNMUI/III/2011 merinci beberapa prinsip dalam berinvestasi secara syariah perlu memerhatikan beberapa poin yaitu, (1) aktivitas investasi perlu terbebas dari  unsur maisir (perjudian);  (2)  investasi  perlu  bebas  dari  ketidakpastian  terkait  kualitas maupun  kuantitas  objek  akad  ( gharar );  (3)  investasi  terhindar  dari  aktivitas  riba  (tambahan dalam pertukarang  antar barang-barang ribawi);  (4) investasi  harus terbebas dari  akad batil , yaitu  akad  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  syariat  Islam;  (5)  investasi
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795
terbebas dari aktivitas jual beli yang belum dimiliki ( ba’i ma’dum ); dan (6) investasi terhindar dari kegiatan penimbunan barang sehingga menyebabkan harga naik ( ikhtikar ).
Investasi  syariah  pada  sektor  riil  berarti  melakukan  aktivitas  investasi  pada  berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas pada perekonomian di masyarakat. Sektor riil juga  dapat  berdampak  baik  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  apabila  terus mengalami  peningkatan  tingkat  pertumbuhan  sektor  riil  karena  langsung  berkaitan  dengan ketersediaan barang dan jasa di masyarakat luas. Beberapa akad yang dapat digunakan di dalam investasi pada sektor riil adalah mudharabah dan musyarakah .

## C. Definisi, Rukun dan Syarat, dan Implementasi Akad Mudharabah
Mudharabah  berasal  dari  Bahasa  Arab,  yaitu al-dharb yang  berarti  aktivitas  bekerja untuk mencari rezeki ( dharaba al-thair ) dan sesuai firman Allah ﷻ dalam QS. Al-Muzzamil ayat  20,  yaitu  melakukan  perjalanan  di  muka  bumi  (adh-dharbu  fiil  ardhi)  dan  mudharabah juga dapat disebut dengan istilah qiraadh atau potongan karena dalam aktivitas mudharabah pemilik modal (shahibul maal) mengeluarkan sebagian hartanya sebagai bantuan permodalan untuk  usaha  dan  akan  memperoleh  pembagian  keuntungan  sesuai  dengan  modal  yang dikeluarkan  (Maruta,  2016).  Menurut  Bintarto  &  Setiawan  (2021), mudharabah adalah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh pemilik harta dengan pengelola harta dalam sebuah bisnis atau proyek yang pada akhirnya akan ada pembagian keuntungan sesuai dengan yang diperjanjikan di awal akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah adalah akad yang  mengedepankan  kemitraan  dalam  menjalankan  suatu  proyek  ataupun  bisnis  antara pemodal dan pengelola usaha dengan pembagian porsi keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada akad.
Menurut  tinjauan  pengertian  dalam  fikih  muamalah, mudharabah diartikan  sebagai akad  dalam  kerja  sama  antar  dua  belah  pihak  ataupun  lebih  dalam  pengelolaan  modal  dan usaha,  di  mana  pemilik  modal  (shahibul  maal)  dan  pengelola  usaha  ( mudharib )  melakukan aktivitas  permodalan  dan  usaha  dengan  pemilik  modal  tidak  ikut  serta  dalam  pengelolaan bisnis, melainkan hanya pengelola bisnis yang bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis yang dijalankan.  Akad  mudharabah  sangat  berkaitan  dengan  aktivitas  kerja  sama  (syirkah)  yang berorientasi  kepada  keuntungan  dalam  bisnis.    Mubarok  &  Hasanudin  (2019)  menyatakan bahwa terdapat tiga kemungkinan yang akan terjadi di dalam aktivitas mudharabah, yaitu (1) mendapatkan laba/keuntungan atau profit;  (2) mengalami  kerugian  atau lost; (3) mengalami balik  modal  semula.  Disebabkan  akad mudharabah merupakan  akad  kemitraan  yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha,  maka apabila terjadi keuntungan  akan  dibagikan  kepada  pemilik  modal  dan  pengelola  usaha  berdasarkan  ukuran (nisbah) bagi hasil yang telah disepakati bersama. Namun, apabila pada investasi mudharabah mengalami loss , maka loss tersebut dibebankan kepada pemberi modal atau pemilik harta saja, kecuali apabila kerugian yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pribadi pengelola usaha.
Pembolehan  aktivitas  dalam  akad mudharabah dilandasi  oleh  beberapa  dalil  (nash) dalam  Alquran  maupun  Hadits  Rasulullah  ﷺ  juga  beberapa  pendapat  para  ulama  fikih menyatakan pembolehan aktivitas mudharabah untuk dilakukan oleh seorang manusia.  Dalil terkait  aktivitas  akad mudharabah adalah  QS.  Al-Muzzamil:  20.  Ayat  di  tersebut  menjadi argumentasi dalam dalil suatu akad mudharabah yang didasarkan pada kata yadhribuna yang memiliki  kesamaan  akar  kata  dengan mudharabah .  Imam  al-Maraghi  menafsirkan  kata yadribuna  fil  ardh adalah  bermakna  aktivitas  dalam  mencari  rezeki  dengan  cara  berpergian (Al-Maraghi, 1993). Ada pula hadits dari Rasulullah ﷺ Riwayat Ath-Thabrani
" َنا َكُلْسَي َلا  ْنَأ ِهِب ِحاَص ىَلَع َط َرَتْشِا ًةَب َراَضُم َلاَمْلا َعَفَد اَذِإ ِبِِّلَطُمْلا ِدْبَع ُنْب  ُساَّبَعْلا اَنُدِِّيَس
ِهِب َل ِزْنَي َلا َو ،ا ًرْحَب ِهِب
َف ، َن ِمَض  َكِلَذ َلَعَف  ْنِإَف ،ٍةَبْط َر ٍدِبَك  َتاَذ ًةَّباَد ِهِب َي ِرَتْشَي َلا َو ،اًيِدا َو
َس َو ِهِلآ َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله َل ْوُس َر ُهُط ْرَش َغَلَب َّل ه َزاَجَأَف َم ُ"
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795
"Abbas  bin  Abdul  Muthallib  jika  menyerahkan  harta  sebagai  mudharabah,  ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta  tidak  membeli  hewan  ternak.  Jika  persyaratan  itu  dilanggar,  ia  (mudharib)  harus menanggung  resikonya.  Ketika  persyaratan  yang  ditetapkan  Abbas  itu  didengar  Rasulullah, beliau membenarkannya."
Hadits  di  atas  menjelaskan  mengenai  Ibnu  Abbas  yang  akan  melakukan  sebuah kesepakatan mudharabah dengan memberikan syarat tertntu kepada pengelola harta untuk tidak dibawa melewati lautan, lembah, serta membeli binatang. Hadits ini menjadi implementasi dari praktik mudharabah  muqayyadah yang  mana  pemilik  modal  dapat  memberikan  batasan- batasan tertentu kepada pengelola modal (Noor, 2019).
Akad mudharabah memiliki  ketentuan-ketentuan  dalam  pelaksanaannya,  termasuk dengan rukun dan syarat akad mudharabah agar berjalan sesuai dengan syariat Islam. Rukun dan syarat akad mudharabah menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah (Mubarok & Hasanudin, 2019) Rukun Syarat 1. Adanya  pihak  yang  melakukan perjanjian pada akad, yaitu pemilik  permodalan  ( shahibul maal )  dan  pengelola  modal  yang diberikan ( mudharib )
2. Terdapat modal atau ra’s al-mal
3. Shighat  akad  (pernyataan  berupa ijab dan qabul akad)
1. Pemilik  permodalan  ( shahibul maal ) dan pengelola modal yang diberikan ( mudharib ) harus mempunyai  kecakapan  dalam hukum
2. Jelas terkait permodalan
3. Pembagian hasil harus jelas pada kedua belah pihak 4. Adanya kesepakatan antar pihak- pihak yang terlibat
Mudharabah merupakan akad kerja sama di mana mengedepankan rasa saling percaya di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalamnya.  Hal  ini  didasari  oleh  fondasi  akad mudharabah , yaitu pihak pemodal ( shahibul maal ) secara jelas tidak boleh untuk ikut campur dalam  urusan  pengelolaan  bisnis  yang  dilakukan  oleh  pengelola  ( mudharib ).  Maka  dari  itu, terjadilah pembagian risiko yang sekiranya akan terjadi apabila bisnis yang dikelola mengalami kerugian. Praktik akad mudharabah dalam investasi sektor riil berupa pengelolaan usaha dapat dijelaskan pada skema berikut:
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795

## Keterangan:
1. Pemilik modal serta pelaku bisnis melakukan perjanjian akad mudharabah
2. Pengelola usaha bertanggung jawab untuk mengelola usaha dari modal yang didapatkan dari pemilik modal
3. Hasil usaha didapatkan dari usaha yang dilakukan, dapat  menghasilkan laba ataupun mendapatkan kerugian
4. Apabila usaha mengalami kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian yang dialami
5. Apabila ternyata sebuah usaha atau proyek yang dijalanlkan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang didapatkan dibagi kepada pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati
Akad mudharabah pada  praktiknya  dibagi  menjadi  dua  jenis  akad,  yaitu  akad mudharabah mutlaqqah dan mudharabah muqayyadah . Keduanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya.  (1) mudharabah  mutlaqqah dalam  praktiknya,  yaitu  pemilik  modal memberikan  kebebasan  kepada  pengelola  usaha  untuk  menjalankan  bisnisnya  tanpa  ada persyaratan dalam pengelolaannya. Kebebasan tersebut tetapi tidak menghilangkan tujuan dari adanya  bisnis,  yaitu  untuk  mendapatkan  profit  sehingga  senantiasa  memerhatikan  dan mempertimbangkan kemaslahatan pada praktiknya; (2) sedangkan mudharabah muqayyadah adalah ketika pemberi modal memberikan kriteria, syarat, atau batasan-batasan tertentu kepada pelaku  usaha  mengenai  pengelolaan  bisnis  yang  dilakukan,  misalnya  produk  apa  yang diperjualbelikan,  tempat  usaha,  dan  sebagainya  tanpa  menjadi  penghalang  pengelola  usaha untuk berusaha dan berkembang.

## D. Akad Mudharabah pada Investasi Sektor Riil  untuk Mencapai  Tujuan  Sustainable Development Goals (SDGs)
Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 4 pilar di dalamnya, salah satu pilar yang menjadi hal krusial adalah mengenai pembangunan ekonomi. Peningkatan perekonomian melalui  pertumbuhan  aktivitas  produksi  serta  perluasan  lapangan  pekerjaan  di  masyarakat menjadi  perhatian  sebagai  upaya  penguatan  usaha  masyarakat  pada  sektor  riil  serta berpengaruh juga terhadap pengentasan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan. Banyak instrumen  dapat  mendorong  meningkatnya  stabilitas  ekonomi  serta  pertumbuhan  ekonomi yang baik.  Investasi  menjadi  salah satu  poin  penting  yang dapat  digunakan sebagai  penguat usaha  masyarakat  dalam  mendapatkan  sejumlah  modal  yang  dapat  digunakan  dalam mendukung produktivitas  usaha  (AM, 2021). Dengan demikian, investasi  menjadi  perhatian khusus karena memiliki hubungan yang positif bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian yang  berdampak  kepada  stabilitas  perekonomian  serta  penciptaan  lapangan  pekerjaan  yang layak.
Investasi melalui pengimplementasian akad mudharabah merupakan salah satu skema yang  dapat  digunakan  dalam  aktivitas  investasi  syariah  dengan  menggunakan  konsep pembagian hasil usaha dan risiko atau profit and lost sharing di antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas investasi tersebut. Sebagai akad yang mengedepankan prinsip kepercayaan, di mana pada praktiknya modal sepenuhnya diberikan oleh investor sebagai pemilik modal dan modal  tersebut  sepenuhnya  dikelola  oleh  pengelola  usaha,  maka  akad mudharabah yang mengedepankan bagi hasil dan bagi risiko adalah merupakan salah satu prinsip dalam sistem keuangan syariah.
Skema  akad mudharabah dalam  investasi  sektor  riil  sangat  memiliki  manfaat  yang besar,  khususnya  bagi  pelaku  usaha  di  sektor  riil  yang  memerlukan  pendanaan  berupa permodalan bagi operasional usaha. Selain memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795
tidak memiliki permodalan yang memadai, akad mudharabah juga memberikan peluang bagi seseorang  yang  memiliki  kelapangan  rezeki  (berupa  modal  usaha),  namun  memiliki keterbatasan keahlian ataupun waktu untuk mengelola usaha supaya dapat memproduktifkan harta  yang  dimilikinya.  Dengan  demikian,  penerapan  akad  mudharabah  dalam  aktivitas investasi di sektor riil, khususnya di sektor usaha atau bisnis adalah sangat besar manfaatnya untuk  mencapai  kemaslahatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Nurhayati  &  Wasilah,  2015). Dengan  adanya  investasi  mudharabah  akan  meningkatkan  dan  menjadi  solusi  permasalahan permodalan bagi usaha yang masih minim dalam modal dan juga menjadi wadah bagi investor untuk berinvestasi di sektor riil, yaitu di berbagai usaha yang dimiliki oleh masyarakat.
Produk-produk pembiayaan ataupun kemitraan investasi di berbagai institusi keuangan, baik  perbankan  maupun  non-perbakan  merupakan  upaya  dalam  memberikan  bantuan  kredit maupun pembiyaan modal kerja bagi usaha (Bintarto & Setiawan, 2021). Hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) bagi para pelaku bisnis dikarenakan dapat memberikan suntikan permodalan bagi usaha-usaha yang sedang mengalami hambatan ataupun permasalahan permodalan terutamanya pasca terjadinya pandemi  COVID-19.  Menurut  Fawahan  &  Marianingsih  (2022)  akad mudharabah dalam pengembangan suatu usaha dapat berdampak pada beberapa aspek berikut:
1. Penerapan  sistem  bagi  hasil  bagi  antara  investor  dengan  usaha  sehingga  dapat meringankan usaha masyarakat bagi memperoleh akses permodalan tanpa adanya transaksi bunga atau ribawi.
2. Mendorong pelaku bisnis untuk dapat mengelola bisnis secara lebih bertanggung jawab serta menumbuhkan sikap tolong menolong dalam peningkatan pendapatan usaha dan gotong royong dalam kemaslahatan yang dilakukan antara mitra-mitra terkait dalam akad.
3. Investasi mudharabah berguna untuk dapat memberikan pemberdayaan bagi usaha serta memberikan kestabilan perekonomian melalui  proses distribusi  pendapatan yang menjunjung keadilan dan ketransparanan.
Terdapat  banyak  penelitian  yang  menjelaskan  mengenai  dampak  implementasi  dari akad mudharabah bagi  pertumbuhan  suatu  usaha  di  masyarakat.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Asprila  et  al.,  (2021)  memberikan  informasi  bahwa  akad mudharabah dalam  konteks usaha masyarakat yang dibiayai oleh salah satu baitul maal, yaitu BMT PUMA meningkatkan aset  usaha  sebesar  90%,  peningkatan  omzet  usaha  sebanyak  233,33%,  serta  peningkatan keuntungan dalam bisnis sebesar 150%. Peran pembiayaan mudharabah terhadap produktivitas UMKM  juga  pernah  diteliti  oleh  Nizar  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  pembiayaan mudharabah yang  diberikan  oleh  BMT  Maslahah  kepada  UMKM  dapat  memengaruhi kesejahteraan UMKM sebesar 47.4%. Perealisasian pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas UMKM menjadi sebuah bentuk pemberdayaan bagi masyarakat.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  investasi  berbentuk  instrumen mudharabah dapat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian umat, menciptakan produktivitas bagi usaha, serta memberikan  kesempatan  pekerjaan  baru  bagi  masyarakat.  Manfaat  dari  adanya  investasi tersebut  secara  jelas  juga  tercantum  dalam  indikator-indikator  dalam  perealisasian  tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Di antaranya adalah indikator di dalam tujuan ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut  pendapatan  nasional  perlu  terus  bertumbuh.  Pertumbuhan  ekonomi  melalui penerimaan pendapatan nasional salah satunya adalah melalui aktivitas investasi pada sektor riil  yang  dapat  dirasakan  manfaatnya  bagi  masyarakat.  Selain  itu,  akad mudharabah yang berbasiskan  kepada  kemitraan  juga  turut  mendukung  indikator-indikator  pada  tujuan  ke-17,
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795
yaitu  kemitraan  untuk  mencapai  tujuan  yang  mana  dalam  mencapai  tujuan  tersebut  perlu adanya  kemitraan  yang  kuat  antar  pihak,  termasuk  penguatan  investasi  pada  pembangunan perekonomian.

## PENUTUP
Pembangunan ekonomi menjadi  salah satu  pilar penting dalam sekian banyak tujuan dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Penciptaan  lapangan  pekerjaan  yang  layak, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta penguatan kemitraan menjadi  tujuan yang penting dan menjadi perhatian pada saat ini. Kontribusi usaha masyarakat juga tidak dapat dipungkiri sangat  berkontribusi  besar  bagi  pendapatan  nasional  dan  pertumbuhan  perekonomian.  Dari sekian banyak upaya yang dilakukan, investasi syariah menggunakan akad mudharabah dapat dilakukan oleh institusi perbankan maupun non-perbankan sebagai instrumen penguatan bagi mendorong produktivitas usaha masyarakat. Investasi melalui akad mudharabah yang didasari oleh kerja sama dan kemitraan menjadi solusi yang tepat bagi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya pada pilar pembangunan ekonomi. Investasi dan pembiayaan melalui  akad mudharabah berperan  dalam  peningkatan  kualitas  ekosistem  usaha  dalam memberikan  kemudahan  akses  permodalan  serta  pendistribusian  pendapatan  yang  adil  dan transparan.
Harapannya  dengan  semakin  berkembangnya  tren  ekonomi  syariah,  salah  satunya dengan  investasi  syariah  memberikan  sebuah  pandangan  baru  bagi  pengupayaan  pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dalam  berinvestasi  menggunakan  akad mudharabah melalui  peningkatan  literasi  dan inklusivitas  oleh  akademisi  maupun  praktisi  ekonomi  syariah  sehingga  masyarakat  dapat terliterasi  terkait  investasi  syariah  dan  meningkatkan  inklusivitas  investasi  syariah  bagi masyarakat.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  (2013). Teori-Teori  Pembangunan  Ekonomi,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Pertumbuhan Wilayah . Graha Ilmu.
Ain’, N. N. (2021). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Jurnal Al-Tsaman , 162–169.
https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al- tsaman/article/view/504
Al-Maraghi, A. M. (1993). Terjemah Tafsir al-Maraghi . Toha Putra.
AM, N. A. M. (2021). SDG's Dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 2 (8), 1330–1343. https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.387 Asprila, F. B., Samsuri, A., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pada  Nasabah  Pemilik  Umkm  Ditinjau  Dari  Perubahan  Ekonomi. Jurnal  Ekonomi Syariah Teori dan Terapan , 8 (305–3017).
Bappenas.  (2022). Sekilas SDGs .  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional. https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/
Bintarto,  M.  A.  I.,  &  Setiawan,  Y.  (2021).  Implementasi  Pembiayaan  Mudharabah  Untuk Kegiatan  Usaha  Masyarakat  Sebagai  Upaya  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (2), 571–576. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489
BKPM.  (2021). Realisasi  Investasi  di  Indonesia  Sepanjang  Tahun  2020 .  Kementerian Investasi/BKPM. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran- pers/readmore/2413001/68601
Dewi, H. K. (2020). Aset Pasar Modal Syariah Indonesia Capai Rp4.569 Triliun, Ini Datanya . Bareksa. https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2020-11-30/aset-pasar-modal- syariah-indonesia-capai-rp4569-triliun-ini-datanya
Fawahan, L., & Marianingsih, I. (2022). Konsep Mudharabah Dalam Mendukung Umkm Di Masa Pandemi COVID-19. Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 8 (1), 71– 80. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v8i1.5116
Hadiyanti,  S.  U.  E.  (2015).  Pengaruh  Investasi  Pada  Industri  Kecil  dan  Industri  Menengah Terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Di  Kota  Samarinda. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Pembangunan (JIEP) , 15 (2), 32–55. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jiep.v15i2.9906
Herman.  (2023). OJK  Ungkap  Alasan  Industri  Keuangan  Syariah  Masih  Tertinggal .  Berita Satu. https://www.beritasatu.com/ekonomi/1025865/ojk-ungkap-alasan-industri- keuangan-syariah-masih-tertinggal
Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam. Malia: Jurnal Ekonomi Islam , 2 (8), 227–242. Https://Doi.Org/Https://Doi.org/10.35891/ml Inayah,  I.  N.  (2020).  Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Islam  Dalam  Investasi  Syariah. Jurnal  Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah , 2 (2), 89–100. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801
Irkhami, N. (2010). Analisis Risiko dalam Investasi Islam. MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 1 (2), 209–225.
https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.209-225
Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. Share:
Social
Work Journal , 6 (2), 154–272. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198 Kasmir, & Jakfar. (2015). Studi Kelayakan Bisnis (Revisi). Kencana Prenada Media. Kulkarni, S., Hof, A., Ambrósio, G., Edelenbosch, O., Köberle, A. C., Rijn, J. van, & Vuuren, D.  van.  (2022).  Investment  needs  to  achieve  SDGs:  An  overview. PLOS  Sustain
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795
Transform , 1 (7), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pstr.0000020 Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita , 5 (2),  80–106. https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81
Mubarok, J., & Hasanudin. (2019). Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah (I. T. Nugraha (ed.)). Simbiosa Rekatama Media.
Nasrun,  M.  A.  (2020).  Kekuatan  Dasar  Pemulihan  Ekonomi  Pasca  Covid-19  di  Kabupaten Kapuas  Hulu. Prosiding  Seminar  Akademik  Tahunan  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan , 32–40.
Nizar,  M.  (2016).  Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabahterhadap  Peningkatkan  Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Maslahah Capang Pandaan). Jurnal MALIA: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (2), 287–310.
Noor, S. M. (2019). Hadits Syirkah dan Mudharabah (R. F. Publishing (ed.)).
Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia (E. S. Suharsi (ed.); 4 ed.). Salemba Empat.
Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. Economica:
Jurnal
Ekonomi Islam , 8 (2), 337–373. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1920
Rahayu,  H.  C.,  &  Handri.  (2023).  Influence  Of  Environmental  Quality  For  Sustainable Development  In  Indonesia. Jurnal  Alwatzikhoebillah:  Kajian  Islam,  Pendidikan,
Ekonomi, Humaniora , 9 (1), 98–111. https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1633
Ramadhani,  F.  N.  (2019).  Equity-based  crowdfunding  sebagai  alternatif  penerapan  akad mudharabah berbasis non bank. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam , 4 (2), 9–15. https://doi.org/https://doi.org/10.34202/imanensi.4.2.2019.9-15
Setiawan, M. A. (2015). Peranan Investasi Sektor Riil Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Book of Proceedings , 1–9.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan , 3 (1), 29–50.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v3i1.9888
Yuliastuti,  D.  (2022). Indonesia  Peringkat  6  Dunia  di  Sektor  Keuangan  Syariah .  Fortune Indonesia. https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/indonesia-peringkat-6-dunia-di- sektor-keuangan-syariah