https://jamsi.jurnal-id.com

## Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Kesadaran Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala
Gunawan Arifin* 1 , Insarullah 2 , Irzha Friskanov. S 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia *e-mail: gunawanarifin77@gmail.com 1 , incha.ullah@gmail.com 2 , irzhafriskanov@untad.ac.id 3

## Abstrak
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pilkada serentak. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari  Pilkada serentak sebagaimana yang dikehendaki undang-undang. Pertama, menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, Kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif dan Ketiga, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan  antara  masyarakat  dan  kepala  daerahnya.  Untuk  itu  dibutuhkan  pemahaman  kesadaran politik  di  kalangan  masyarakat  terkhususnya  pemilih  pemula.  Lokasi  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu  Desa Wani Satu Kabupaten Donggala dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan penyampaian materi  pokok  yang  bersifat  teoritis.  Disimpulkan  bahwa  pemahaman  terkait  kesadaran  politik  pada masyarakat  di  Desa  Wani  Satu  Kabupaten  Donggala  belum  tercapai  maksimal.  Pengetahuan  politik  yang masih  sangat  minim  terutama  pada  kalangan  pemilih  pemula.  Kehadiran  dapat  terlihat  dari  antusias peserta pada pemaparan materi yang diberikan. Partisipasi masyarakat dari kalangan pemilih pemula juga terlihat dari kehadiran di kegiatan pengabdian. Ini menunjukan bahwa kesadaran politik dimulai dari diri sendiri kemudian mencari pengetahuan dari kegiatan desa maupun informasi dari pakar dibidangnya.
Kata kunci : Penyuluhan Hukum, Pilkada, Sadar Politik

## Abstract
The  implementation  of  regional  head  elections  (Pilkada)  which  has  now  been  transformed  into simultaneous  regional  elections.  There  are  at  least  three  important  things  that  are  the  purpose  of simultaneous  regional  elections  as  the  law  desires.  First,  to  produce  effective,  and  efficient  regional leadership in order to support the presidential system of government, Second, to realize the implementation of  efficient  and  effective  regional  head  elections  and  Third,  to  build  and  strengthen  the  degree  of representation between the community and its regional heads. For this reason, it requires an understanding of political awareness among the public, especially novice voters. The location of this service activity is Wani Satu  Village,  Donggala  Regency  using  the  lecture  and  discussion  method  with  the  delivery  of  theoretical subject matter. It was concluded that the understanding related to political awareness in the community in Wani  Satu  Village,  Donggala  Regency,  has  not  been  reached  optimally.  Political  knowledge  is  still  very minimal, especially among novice voters. The attendance can be seen from the enthusiasm of the participants in the presentation of the material provided. The participation of the public from among novice voters can also be seen from the presence in service activities. This shows that political awareness starts from oneself then seeks knowledge from village activities as well as information from experts in their fields.
Keywords : Elections, Legal Counseling, Politically Aware

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan pemikiran mengenai fungsi pemilu sebagai instrumen pendidikan politik, memunculkan  konsep  bahwa  pemilu  bukan  hanya  sebuah  rutinis  semata  untuk  pengisian keanggotaan  legislatif  dan  pengggantian  kepemimpinan  negara  semata,  tetapi  bagaimana meningkatkan kualitas pemilihan Presiden melalui partisiapsi dan tanggung jawab warga negara (Gunawan, 2018).
Penyelenggaraan pilkada langsung yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pilkada serentak.  Setidaknya  ada  tiga  hal  penting  yang  menjadi  tujuan  dari  Pilkada  serentak sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang Pilkada. Pertama, menghasilkan kepemimpinan
https://jamsi.jurnal-id.com
daerah yang efektif, serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, Kedua, untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  yang  efisien  dan  efektif dan Ketiga, untuk  membangun  dan  memperkuat  derajat  keterwakilan  antara  masyarakat  dan kepala daerahnya (Ardiantoro, 2017).
Penyelenggaraan Pilkada serentak terakhir kali diselenggarakan tahun 2020 menyisakan berbagai  persoalan  yang  sedemikan  rumit  sekaligus  menjadi  tantangan  dalam  membangun demokrasi  substansial  di  tingkat  lokal.  Berbagai  permasalahan  terkait  pelaksanaan  Pilkada seakan tidak ada akhirnya yakni: politik uang, kampanye hitam berupa produksi dan distribusi hoax, intimidasi  terhadap  pemilih,  dan  kekerasan antar  pendukung calon,  termasuk  polarisasi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa (Bawaslu Sulteng, 2022).
Selain bentuk pelanggaran sebagaimana disebut di atas, permasalahan klasik yang selalu mewarnai penyelenggaraan Pilkada sekaligus menjadi “pekerjaan rumah” bagi Komisi Pemilihan Umum  adalah  rendahnya  partisipasi  pemilih  (Mokhammad  Samsul  Arif,  2020).  Pada penyelenggaraan  Pilkada  serentak  tahun  2020  di  Sulawesi  Tengah,  tingkat  partisipasi masyarakat  yang  menyalurkan  hak  politiknya  pada  saat  pemungutan  suara  sebesar  74,  53  %, dimana  angka  tersebut  dibawah  dari  target  partisipasi  yang  diharapkan  oleh  KPU  Sulawesi Tengah  yang  menargetkan  rata-rata  77,5%  (KPU  Sulteng,  2022).  Berdasarkan  rincian  dari  12 Kabupaten  dan  1  Kota,  terdapat  lima  kabupaten  dan  satu  Kota  yang  tidak  memenuhi  target, yakni Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Donggala dan Kabupaten  Parigi  Moutong.  Bahkan  terdapat  Kabupaten  yang  menunjukkan  hasil  partisipasi terendah yaitu Kabupaten Morowali dengan partisipasi sebesar 51,83% dan Kota Palu sebesar 63,06% (KPU Sulteng, 2022).
Sementara itu, sejumlah pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada serentak di Propinsi Sulawesi  Tengah  turut  mewarnai  pelaksanaan  Pilkada.  Bawaslu  Sulawei  Tengah  mencatat, bahwa pelanggaran Pilkada serentak didominasi pada pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 72,  97%  dari jumlah  kasus  yang  terjadi  (Bawaslu  Sulteng, 2022).  Berdasarkan klasifikasi  pelanggaran,  yakni:  pelanggaran  etik  2,04%  pelanggaran  adminsitrasi  28,  57%, pelanggaran  berkategori  pidana  5,44%  sedangakan  pelanggaran  yang  dikategorikan  sebagai pelanggaran  hukum  lainnya  sebanyak  63,95%.  Adapun  bentuk  pelanggaran  dapat diindentifikasi,  yaitu:  pelanggaran  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Kepala  Desa, pemanfaatan  program  pemerintah,  mobilisasi  organisasi  pemerintah,  intimidasi  terhadap pemilih dan politik uang (Bawaslu Sulteng, 2022).
Fenomena  peneyelenggaraan  Pilkada  sebagaimana  disebut  di  atas,  menjadi  gambaran bahwa  perwujjudan  demokrasi  ditingkat  lokal  dicederai  oleh  pihak-pihak  yang  mencari keuntungan  semata  sebagai  akibat  dari  rendahnya  kesadaran  politik  dan  kebangsaan masyarakat.
Pilkada  sebagai  sarana  pendidikan  politik  bagi  masyarakat  adalah  merupakan  sebuah keniscayaan  dalam  membangun  demokrasi  substantif  di  tingkat  lokal.  Dengan  pendidikan politik yang sistematis, diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan politik masyarakat, yang pada akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya secara otonom tanpa didikte kepentingan dari luar dirinya, seperti diiming-imingi imbalan atau janji-janji calon/ relawan yang ikut kontestasi. Adanya pendidikan politik yang mamadai maka pemilih dapat menyeleksi setiap kandidat yang diusung  serta  dapat  mengontrol  jalannya  pemerintahan.  Dalam  konsep  demokrasi,  warga negara  biasa  dapat  mengontrol  atau  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  melalui  takanan- tekanan  publik.  Namun  hasil  dari  tekanan  tersebut  tidak  dapat  dipastikan  karena  tergantung pada keputusan akhir dari para pengambil kebijakan.
Desa  Wani  Dua  sebagai  salah  satu  desa  yang  ada  di  kabupaten  Donggala,  merupakan wilayah  yang  wajib  disentuh  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  kesadaran politik  masyarakat  terutama  terkait  hak  dan  kewajiban  masyarakat  dalam  peneyelenggaraan Pilkada.  Rendahnya  kesadaran  politik  warga  Desa  Wani  Dua  nampak  pada  peenyelenggaran pemilihan  kepala  daerah  yang  ditandai  dengan  jumlah  kertas  suara  yang yang  dianggap  batal atau tidak sah, serta berbagai pelanggaran yang mencederai pelaksanaan demokrasi lokal.
Pendidikan  politik  merupakan  pemahaman  mendasar  bagi  masyarakat  tterkait  teknis dan  arti  pentingnya  penyelenggaraan  Pilkada.  Tingginya  pemahaman  masyarakat  akan
https://jamsi.jurnal-id.com
berdampak  pada  peningkatan  partisipasi  otonom  masyarakat  dalam  setiap  penyelenggaraan Pilkada.  Masyarakat  akan  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  benar  serta  dapat  mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dapat menciderai proses demokrasi di tingkat lokal.

## 2. METODE
Pada kegiatan penyuluhan ini, Tim Pengabdi menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dipahami dan dikuasasi  oleh  peserta  penggunaan  metode  ini  dengan  pertimbangan  bahwa  metode  ceramah yang  dikombinasikan  dengan  gambar-gambar,  animasi  dan  display  dapat  memberikan  materi yang  relatif  banyak  secara  padat,  cepat  dan  mudah.  Metode  diskusi/tanya  Jawab,  digunakan untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  rendahnya  partisipasi  politik masyarakat,  dan  kendala-kendala  dalam  mewujudkan  peningkatan  pendidikan  politik masyarakat.  Langkah-langkah  operasional  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  permasalahan adalah  dengan  melakukan  pendampingan  secara  preventif  untuk  meningkatkan  kesadaran politik dan kebangsaan tentang tujuan dan fungsi Pilkada, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan  Pilkada.  Dalam  proses  kegiatan  pengabdian  ini,  partisipasi  mitra  adalah menyimak, memperhatikan dan mengikuti proses pemberian materi dengan baik dan focus agar dapat memahami dan memaknai setiap materi yang disampaikan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi  politik akan  berjalan selaras manakala  proses politik berjalan secara stabil. Seringkali  ada  hambatan  partisipasi  politik  ketika  stabilitas  politik  belum  bisa  diwujudkan, karena  itu  penting  untuk  dilakukan  oleh  para  pemegang  kekuasaan  untuk  melakukan  proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai  bentuk  dari  upaya  untuk  memberikan  kasempatan  kepada  masyarakat  untuk mengaktualisasikan cita-citanya.
Berikut  dokumentasi  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang  dilaksanakan  di Kantor Desa Wani Satu Kabupaten Donggala, dihadiri 25 orang peserta terdiri dari mahasiswa dan warga desa, serta staf dan pegawai kantor desa.
Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Kesadaran Politik di Kantor Desa Wani Satu Kabupaten Donggala
Bentuk  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  memberikan  pemahaman  dalam  penyampaian materi  peningkatan  kesadaran  politik  di  Kantor  Desa  Wani  Satu  Kabupaten  Donggala.  Pada kesempatan ini, juga turut hadir Kepala Desa dan Sekertaris Desa (Gambar 1) juga staf kantor Desa  Wani  Satu  Kabupaten  Donggala.  Dalam  materi  yang  disampaikan,  bahwa  ada  masih terdapat  problematika  pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  salah  satunya  mobilisasi, yang  seharusnya  adalah  partisipasi.  Akibatnya,  pelaksanaan  pilkada  tidak  berjalan  seiring
https://jamsi.jurnal-id.com
dengan  makna  hakiki  demokrasi  dan  juga  semangat  otonomi  daerah.  Proses  Pilkada  yang dilaksanakan sejak dari awal telah melahirkan fenomena baru dalam alam demokrasi Indonesia yaitu merebaknya praktek politik uang ( money politic ) (Hariyani, 2018).
(a)
(b)
Gambar 2. Peserta Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dihadiri oleh mahasiswa dan warga desa di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala
Antusiasme  dapat  terlihat  pada  kehadiran masyarakat  baik mahasiswa maupun  warga desa  yang  mengikuti  kegiatan  pengabdian  ini  dalam  bentuk  penyuluhan.  Marni,  sebagai  salah satu  kalangan  pemula  dalam  pemilihan  kepala  daerah  yang  akan  datang  menyadari  bahwa pengetahuan tentang pemilihan langsung masih sangat sedikit. Bahkan tak jarang, Marni sering mendapat  informasi  yang  simpang  siur,  yang  akhirnya  kebenarannya  masih  diragukan. Pernyataan ini menambah referensi bahwa bukan hanya masyarakat desa yang minim informasi dalam proses pilkada serentak tetapi mahasiswa juga menjadi sasaran empuk untuk mendapat intimidasi  dan  politik  uang.  Teknologi  dan  informasi  adalah  pendukung  utama  bagi terselenggaranya  globalisasi,  adanya  dukungan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk pelbagai  kepentingan  (Dewi  Kemala  et  al,  2022). Penyebaran  informasi selama ini  mengalami kendala akibat ruang komunikasi yang terbatas (Abdullah dkk, 2022).
Sejatinya  kampanye  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  dalam  peristiwa  politik yang dilaksanakan melalui beragam saluran dan media komunikasi. Menurut Umaimah Wahid, kampanye  dapat  dilaksanakan  dalam  jangka  panjang  dan  pandek.  Kampanye  jangka  panjang dilaksanakan oleh komunikator politik sepanjang waktu dengan bentuk kampanye politik yang lebih  lembut,  sedangkan kampanye  jangka  pendek  biasanya  dilakukan  dalam  masa  kampanye pada  waktu  pemilihan  umum  yang  disepakati  bersama  oleh  penyelenggara  pemilu  dan  partai politik (Umaimah Wahid, 2016).
Menurut Dan Nimno, kampanye adalah upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang  potensial,  sementara  Roger  dan  Storey  mengartikan  kampanye  sebagai  serangkain tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar  khayalak  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  pada  kurun  waktu  tertentu  (Umaimah Wahid, 2016).
Pada  dasarnya,  pengaturan  kampanye  pemilu  sebagai  sarana  pendidikan  politik diarahkan pada upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran politik warga negara, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan KPU Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi  Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Dengan  melihat  fenomena  sebagai  mana  digambarkan  dalam  analisis  situasi, disimpulkan bahwa persoalan prioritas mitra adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Dengan demikian diperlukan suatu  tindakan yang  dapat  merubah  paradigma  dan  kesadaran  politik  masyarakat,  agar  dapat  berkontribusi secara otonom dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Agar  kerangka  pemecahan  masalah  di  atas  dapat  terlaksanan  dengan  baik maka  perlu dilakukan prosedur kerja, sebagai berikut:
https://jamsi.jurnal-id.com

## a. Tahapan Pengenalan Konsep
b. Tahapan Problem Solving
c. Tahapan Pembinaan
Pada prinsipnya hak adalah suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, negara dan setiap  orang.  Dengan  demikian  hak  melekat  pada  diri  manusia  yang  dimaksudkan  untuk melindungi diri dan kepentingan manusia. Jika merujuk pada UUD NRI 1945, terdapat beberapa ketentuan  pasal  yang  mengatur  jaminan  hak  warga  negara  yang  berkaitan  dengan  pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, yaitu:
a. Hak atas Kewarganegaraan (Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, 2, 3, dan 4)
b. Hak untuk Mengembangkan Diri (Pasal 28C ayat 1, Pasal 28H ayat 3, dan Pasal 31 ayat 1)
c. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih (Pasal 28E ayat 1, 2, 3, Pasal 29 ayat 2, dan Pasal 28I ayat 1).
d. Hak atas Informasi (Pasal 28 F).
e. Hak atas Kepastian Hukum dan Keadilan (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1).
f. Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan (Pasal  28G ayat 1,  2 dan Pasal  28 H ayat 2 serta Pasal 28 I ayat 2).
g. Hak atas Perlindungan (Pasal 28B ayat 2, Pasal 28 I ayat 2, dan Pasal 28 G ayat 1).
h. Hak memperjuangkan Hak (Pasal 28 C ayat 2 dan Pasal 28 E ayat 3).
Selama  ini  kegiatan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggraan  pilkada  masih dipahami  sebagai  upaya  pemberian  suara  di  bilik  suara  untuk  kepentingan  pemenagan  calon. Padahal  sebenarnya  partisipasi  masyarakat  idealnya  adalah  ikut  serta  dalam  menentukan kebijakan  Penyelenggara  yaitu  bagian  dari  kontrol  masyarakat  terhadap  kebijakan  dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada.

## 4. KESIMPULAN
Kesadaran politik pada masyarakat di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala masih minim pengetahuan pilkada. Mulai dari kurangnya pemahaman bahwa pilihan merupakan hak pribadi dari  setiap  orang  dan  tidak  boleh  diintimidasi  dalam  bentuk  iming-iming  apapun.  Kegiatan pengabdian ini mendapat perhatian khusus yang terlihat dari antusias peserta pada pemaparan materi yang diberikan. Partisipasi masyarakat dari kalangan pemilih  pemula juga terlihat dari kehadiran  di  kegiatan  pengabdian.  Ini  menunjukan  bahwa  kesadaran  politik  dimulai  dari  diri sendiri  kemudian  mencari  pengetahuan  dari  kegiatan  desa  maupun  informasi  dari  pakar dibidangnya. Secara teoritis, pilkada merupakan sebuah mekanisme yang tidak terpisahkan dari sebuah  sistem  negara  yang  menganut  prinsip  demokrasi,  karena  di  masa  inilah  rakyat mengapresiasikan  kepentingannya  dan  mencurahkan  aspirasinya  kepada  calon  yang  di  usung dalam kontestasi sebagai upaya berpartisipasi mewujudkan kesejahteraan daerah. Masyarakat sudah  disuguhi  kampanye  politik  praktis  mulai  dari  rapat-rapat  desa  bahkan  perkumpulan warga desa saat kegiatan desa berlangsung. Pemilih pemula yang digandrungi para remaja juga tak  luput  dari  kampanye  praktis  para  senior  di  desa.  Olehnya  itu,  kampanye  harus  didesain bagaimana  pemilih  telah  memperoleh  akses  terhadap  mekanisme  dan  tata  cara  menyalurkan hak  suaranya,  bagaimana  berpartisipasi  dalam  setiap  tahapan  pemilihan,  serta  mendapatkan informasi  terkait  visi  misi  dan  program  kerja  yang  ditawarkan  oleh  pasangan  calon.  Artinya bahwa  desain  kampanye  harus  sedapat  mungkin  mendorong  pemahaman  masyarakat  terkait arti  penting  pilkada  sebagai  perwujudan  kedaulatan  rakyat  dan  sarana  mensejahterakan masyarakat  daerah.  Meningkatnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan pemilu/pilkada menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak).
https://jamsi.jurnal-id.com

## UCAPAN TERIMA KASIH
Banyak pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga tulisan ini dapat terlaksana dan  selesai.  Kepada  mereka,  tim  pengabdi  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya. Secara  khusus  penulis  ucapkan  terima  kasih  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Tadulako, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LLPM) Universitas Tadulako, Stakeholder di Desa Wani Satu  Kabupaten Donggala, serta  mahasiswa yang telah membantu  agar kegiatan pengabdian ini dapat terlaksanakan dan terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan  A.,  Andi  P.  M.,  Muh  G.,  Muh  H.,  (2018). The  Essence  of  the  Presidential  Election  as  a Political Education System, Journal of Law, Policy and Globalization , ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol. 79
Hariyani,  H.  (2018).  MODEL  KAMPANYE  PILKADA  ATASI  POLITIK  UANG  DAN  SIKAP  PESIMIS PEMILIH (Telaah  teoritis dan konsep implementasinya). Jurnal Ilmiah  Komunikasi Makna,
6 (2), 178-193. doi:http://dx.doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193
Iskandar, A., Anandy, Widyatmi., & Friskanov. S, Irzha. (2022), Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Bagi Siswa Di SMAN 1 Palu. Jurnal Abdi Masyarakat Universitas Kadiri, 6(1) , 117-123. DOI: http://dx.doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3379
Juri  A.,  et.  al.  (2017).  EVALUASI  PILKADA  2017:  PILKADA  TRANSISI  GELOMBANG  KEDUA MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem.
Mokhammad S. A. (2020). MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI  HASIL  PEMILIHAN  KEPADA  DAERAH  DAN  WAKIL  KEPALA  DAERAH  DI TENGAH  PANDEMI  COVID-19. Electoral  Governance  Jurnal  Tata  Kelola  Pemilu Indonesia, 2(1). https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197
Sari, D. K., & Friskanov. S, I. (2022). Edukasi Hukum Terhadap Perlindungan Identitas Diri dalam Transaksi Online Bagi Siswa di SMAN 1 Palu. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia , 2 (5), 1473 – 1478. https://doi.org/10.54082/jamsi.450 hlm. 1473
Sumber  Bawaslu  Sulawesi  Tengah.  Data  diperoleh  tim  pengabdi  pada  wawancara  langsung narasumber.
Sumber  KPU  Sulawesi  Tengah.  Data  diperoleh  tim  pengabdi  pada  wawancara  langsung narasumber.
Wahid, U. (2016). Komunikasi politik: Teori, konsep, dan aplikasi pada era media baru. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.