## FUNGSI SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN DALAM KONFLIK PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh:
Fikri Ali Mufthi Email: fikrialimufthi94@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember
Achmad Rofik Email: achmadrofik240698@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember
Dominikus Rato Email: dominikusrato@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember
Fendy Setyawan Email: fendisetyawan.fh@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Indonesia  lahir  pada  abad  ke-20  sebagai  sebuah  negara  yang  mengadopsi  konsep bernegara  hukum  sesuai  dengan  prinsip  konstitusionalisme.  Peraturan  perundang - undangan  yang  esensinya  merupakan  sekumpulan  sistem  peraturan  untuk  menghadirkan tatanan hukum dan masyarakat yang tertib, justru pada fakta lapangan menjadi ti mbulnya konflik,  baik  konflik  internal  antar  peraturan  maupun  konflik  eksternal  yang  melibatkan lembaga  pemerintahan  dan  masyarakat.  Paradigma  penelitian  dalam  penulisan  artikel  ini ialah  hukum  normative  yang  digunakan  dalam  penelitian  Ilmu  Hukum  ini  adala h  statute approach  dan  conceptual  approach  dan  metodologi  kedua  pendekatan  tersebut  untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dalam permasalahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  efektivitas  sosiologi  hukum  dalam  perundang-undangan  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor,  yaitu  aturan  hukum  (perundang-undangan)  dan  kesadaran masyarakat itu sendiri.
Kata Kunci: Fungsi Sosiologi Hukum, Konflik, perundang undangan, ilmu hukum

## Abstract
Indonesia was born in the 20th century as a country that adopted the concept of a legal state in  accordance  with  the  principles  of  constitutionalism.  Legislative  regulations,  which  are essentially a set of regulatory systems to provide an orderly legal and societal order, actually in fact give rise to conflicts, both internal conflicts between regulations and external conflicts involving government institutions and society. The research paradigm in writing this article is normative law which is used in this Legal Science research, namely the statute approach and conceptual  approach  and  the  methodology  of  these  two  approaches  is  to  answer  legal questions  in  legal  issues.  The  results  of  this  research  show  that  the  effectiveness  of  legal sociology in  legislation is influenced by several factors, namely legal rules (legislation) and public awareness itself.
Keywords : Sociological Function of Law, Conflict, invitation regulations, legal science

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Dalam  memandang  hukum  terdapat beberapa  perbedaan.  Hal  demikian  dapat dipahami  dari  banyaknya  definisi  hukum menurut  pakar.  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia secara resmi menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Terlepas dari  kenyataan  bahwa  Undang-Undang Ciptaker  memiliki  banyak  kelebihan  dan kekurangan sebelum diundangkan sehingga keputusan ini dibuat untuk melak- sanakannya.  Hal  ini  disebabkan  adanya kesepakatan bangsa Indonesia sejak ditetapkannya Undang Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Seiring berjalannya  waktu  kesepakatan  tersebut berkembang hingga menjelma menjadi cita- cita  bersama  yang  biasa  disebut  falsafah kenegaraan  atau staatsidee (cita  negara) yang  berfungsi  sebagai grondslag dan common  platfroms atau  kalimatun  sawa diantara  sesama  warga  dan  masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara .1
Indonesia  adalah  negara  hukum sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Pada  tahun  1949-1950  Indonesia  di istilahkan  sebagai  negara  hukum.  Dalam
1 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitualisme  Indonesia ,  Jakarta  :  Sinar  Grafika, hlm 22
kepustakaan  hukum  Eropa  Barat  yang berbahasa Inggris menggunakan istilah rule of  law atau government  of  justice untuk menyatakan  negara  hukum. Rule  of  law atau government  of  justice merupakan istilah  yang  tidak  terselip  perkataan  ( state ) melainkan  syarat  peraturan  hukum  yang terhubung  pada  pengrtian  kekuasaan  ( ade ) atau  pemerintah  ( government ).  Antara paham law dan justice pada  dasarnya  ada persamaan dikarenakan kedua paham tersebut  berisi  peraturan  yang  harus dipatuhi,  akan  tetapi  diantara  keduanya terdapat beberapa perbedaan yang menunjukkan  dalam  hal  terdapat justice yakni  dalam  pandangan  yang  lebih  las  dan lebih  tinggi,  sesuai  dengan  pengertian  adil yang  di  dalamnya  juga  mengandung bayangan keagamaan  yang bersumber pada kepercayaan tuhan yang maha esa.
Pembagian  kekuasaan  di  negara Indonesia  bersumber  pada  ketatanegaraan Indonesia.  Maka  dengan  demikian  itu ajaran  triaspolitika  merupakan  peninggalan asing  tambahan  Indonesia.  Proklamasi kemerdekaan  Indonesia  merupakan  sumber dari peraturan negara yang dapat dibagi atas jenis  peraturan-peraturan  tertulis  menurut jawatan-jawatan  lain  yang  berdasarkan peraturan  tertulis.  Konsep  negara  hukum selain  bermakna  bukan  negara  kekuasaan juga mengandung pengertian adanya pengakuan  terhadap  prinsip  supremasi
hukum  dan  konstitusi.  Menganut  prinsip pemisahan  dan  pembatasan  kekuasaan menurut  sistem  konstitutional  yang  diatur dalam  undang  undang  dasar  terdapat jaminan hak manusia, prinsip keadilan yang bebas  dan  tidak  memihak  yang  menjamin persamaan  setiap  warna  negara  dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.
Internasional  Commision  of  Jurists mengadakan konferensi pada tahun 1965 di Bangkok  yang  mencetuskan  mengenai pemikiran  negara  hukum  modern  yang demokratis  di  bawah  Rule  of  Law  dengan menekankan  pemahaman  pada  aspek-aspek dinamika  dalam  abad  modern.  Terdapat enam  syarat  dasar  agar  terselenggara pemerintah  yang  demokratis  dibawah Rule of Law antara lain perlindungan konstitutional,  peradilan  atau  badan-badan yang  bebas  atau  tidak  memihak,  pemilihan umum  yang  bebas,  kebebasan  menytakan pendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berposisi, serta pendidikan kewarganegaan.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  penelitian  di  atas  maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji  dengan  rumusan  masalah,  Apa fungsi  sosiologi  hukum  sebagai  instrumen dalam konflik perundang-undangan?

## METODE PENELITIAN
Paradigma penelitian dalam penulisan artikel  ini  ialah  hukum  normatif.  Secara teknis,  model  penelitian  hukum  normatif merupakan  jenis  penelitian  yang  berkaitan dengan  paradigma  hukum.  Pada  umumnya penelitian  jenis  ini  menitikberatkan  pada penelitian  kepustakaan  atau  penelitian dengan  menggunakan  jenis  data  sekunder seperti  hukum  acara,  putusan  pengadilan, teori hukum, dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  Ilmu  Hukum ini adalah statute  approach dan conceptual approach dan  metodologi  kedua  pen- dekatan tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dalam permasalahan hukum.
Sosiologi  hukum  merupakan  ilmu pengetahuan  yang  mendeskripsikan tentang cara hidup bermasyarakat. Sosiologi berfokus pada sekelompok manusia yang di dalamnya terdapat ciri-ciri spesifik. Seorang sosiologi  tidak  ada  minat  terhadap suatu  kelompok  manusia  secara  acak  tanpa pola,  melainkan  terhadap  sebuah  kelompok yang  didasarkan  oleh  suatu  tertib  internal tertentu.
Satjipto  Rahardjo,  di  dalam  bukunya yang  berjudul  Konferensi  Negara  Hukum mengatakan  bahwa  tidaklah  mudah  dalam suatu  negara  membangun  negara  yang berlandaskan  hukum.  Dalam  beberapa tahun  terakhir  sudah  banyak  upaya  bangsa
Indonesia dalam mewujudkan negara hukum,  seperti  amandemen  konstitusi, beberapa  pembuatan  perundang  undangan, membentuk  suatu  lembaga,  perbaikan terhadap  institusi  serta  para  penegak hukum.
Sosiologi  hukum  merupakan  cabang kajian sosiologi. Karena merupakan cabang, sosiologi  hukum  akan  banyak  mengarah kepada ihwal sebagaimana terwujud sebagai bagian dari perjalanan hidup dalam bermasyarakat.  Berbeda  dengan  dengan kajian  ilmu  hukum  yang  di  sebut  dengan yurisprudence ,  sosiologi  hukum  tidak punya  batasan  kajian-kajiannya  pada  ihwal kandungan normatif pada peraturan perundang  undangan  dan  sistematika  serta doktrin-doktrin yang mendasarinya.
Dengan  kata  lain  sosiologi  hukum  akan mendeskripsikan dan memberikan keilmuan hukum sebagaimana telah terjadi di tengah- tengah  masyarakat,  dan  tidak  akan  pernah selesai  jika  hanya  mempelajari  hukum sebagai  peraturan  yang  tertulis  di  dalam kitab  umdang-undang  dalam  keadaanya yang abstrak. 2

## PEMBAHASAN
Hukum adalah sekumpulan peraturan  yang  mengandung  semacam kesatuan yang di pahami oleh banyak orang
2 Soetandyo  Wignjosubroto,  2002, Paradigma  dan Dinamika  Masalahnya . Jakarta,  Huma,  cetakan pertama, hlm 3.
melalui  banyak  sistem. 3 Pemahaman  yang umun mengenai sistem mengatakan, bahwasanya  sistem  adalah  suatu  kesatuan yang  bersifat  komplek,  yang  terdiri  dari bagian-bagian  sehingga  menghubungkan antara satu dengan yang lain. 4 Hukum yang subtansial  bukanlah  hukum  yang  hanya merujuk  pada  pasal-pasal  yang  kaku  dan eksklusif.  Hukum  yang  berjalan  dan  di gunakan  dalam  dinamika  yang  aktual  dan faktual  dalam  sebuah  jaringan  sosial kemasyarakatan  disebut  hukum  dalam perspektif  sosiologis.  Hukum  sosiologis muncul,  tumbuh  dan  berkembang  dalam kehidupan sosial masyarakat yang kompleks.  Dan  hukum  sosiologis  yang mempunyai berbagai macam varian mekanisme sosio yuridis dalam memberikan  solusi  terhadap  banyaknya konflik  sosial  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat.
Hukum  tidaklah  seperti  kaidah  yang dikatakan  bebas  dari  nilai  manfaat  atau mudaratnya  yang  semata-mata  hanya  ber- gantung  pada  orang  yang  mengaplikasinya dan  orang  yang  menerapkannya.  Namun, hukum  adalah  suatu  kaidah  yang  sangat kental dengan nilai yang menetukan sendiri identitasnya  dan  keinginannya.  Sederhana- nya  hukum  mempunyai  kehendak  sendiri, arahnya sendiri, dan logika sendiri.
3 Hans  Kelsen,  2008, Teori  umum  tentang  dan Negara , Bandung: Nusa Media, hlm. 3.
4 Satjipto  Rahardjo,  2000, Ilmu  Hukum ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48.
Friedman  membagi  sistem  hukum menjadi  tiga  bagian  yaitu:  struktur  hukum (legal structure), substansi  hukum (legal substance), dan  budaya  hukum (legal culture). 5 Struktur hukum adalah komponen struktural  atau  organ  yang  bergerak didalam  sebuah  mekanisme,  baik  untuk membuat peraturan, maupun untuk menerapkan atau  melaksanakan  peraturan. Substansi hukum yaitu produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme  struktur  formal  atau  peraturan yang  lahir  dari  kebiasaan.  Sedangkan budaya  hukum  adalah  nilai,  pemikiran, serta  harapan  atas  kaedah  atau  norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
Sosiologi  hukum  adalah  salah  satu ilmu  yang  mendeskripsikan  tentang  cara hidup  bermasyarakat.  Sosiologi  berfokus pada  sekelompok  orang  yang  di  dalamnya terdapat ciri-ciri spesifik. Seorang sosiologi tidak  ada  minat  terhadap  suatu  kelompok manusia  secara  acak  tanpa  pola,  melainkan terhadap sebuah kelompok yang didasarkan oleh suatu tertib internal tertentu.
Satjipto  Rahardjo,  di  dalam  bukunya yang  berjudul  Konferensi  Negara  Hukum mengatakan  bahwa  tidaklah  mudah  dalam suatu  negara  membangun  negara  yang berlandaskan  hukum.  Dalam  beberapa tahun  terakhir  sudah  banyak  upaya  bangsa
5 Lawrence  M.  Friedman,  2009,  Sistem  Hukum ; Perspektif  Ilmu  Sosial  (The  Legal  System  ;  A Social  Science  Perspective),  Bandung: Nusa Media, hlm. 33.
Indonesia dalam mewujudkan negara hukum,  seperti  amandemen  konstitusi, beberapa  pembuatan  perundang  undangan, membentuk  suatu  lembaga,  perbaikan terhadap  institusi  serta  para  penegak hukum. Namun, keberhasilan dalam membangun  negara  hukum  tidak  semata mata  hanya  dapat  diukur  dari  kemampuan mencetak  legislasi  dan  membuat  atau merevitalisasi institusi hukum. Tapi keberhasilan  negara  hukum  dapat  diukur dari  implementasi  dan  pengaplikasian hukum sehingga menciptakan keadilan bagi masyarakat.
Meskipun  seperti  itu,  hukum  tidak dapat  melaksanakan  kehendak-kehendak- nya  tersebut,  di  karenakan  hukum  itu sendiri  hanya  merupakan  kaidah.  Maka demikian  itulah  hukum  perlu  adanya manusia  yang  dapat  melaksanakan  kaidah tersebut  yakni  penegak  hukum.  Maka dengan  cara  seperti  itulah  penegak  hukum tidak hanya sekedar menegakkan mekanisme  formal  dari  aturan  hukum, namun  juga  berupaya  mewujudkan  nilai- nilai  keutamaan  yang  terkandung  dalam hukum tersebut.
Sosiologi  hukum  merupakan  cabang kajian sosiologi. Karena merupakan cabang, sosiologi  hukum  akan  banyak  mengarah kepada ihwal sebagaimana terwujud sebagai bagian dari perjalanan hidup dalam bermasyarakat.  Berbeda  dengan  dengan kajian  ilmu  hukum  yang  di  sebut  dengan
yurisprudence,  sosiologi  hukum  tidak punya  batasan  kajian-kajiannya  pada  ihwal kandungan normatif pada peraturan perundang  undangan  dan  sistematika  serta doktrin-doktrin yang mendasarinya.
Dengan  kata  lain  sosiologi  hukum  akan mendeskripsikan dan memberikan keilmuan hukum  sebagaimana  telah  ada  dalam kehidupan  sosial,  dan  tidak  akan  pernah selesai  jika  hanya  memaknai  hukum sebagai peraturan  yang  di  tulis  dalam kitab umdang-undang  dalam  keadaanya  yang abstrak. 6 Contohnya,  suatu  organisasi  atau perkumpulan seperti kelompok tani, persekutuan religius, perhimpunan olahraga dan  lain  semacamnya.  Kegiatan  dan  ruang lingkup kelompok tersebut pada dasarnya di tentukan  oleh  peraturan  kelompok  itu sendiri, seperti halnya bagaimana kelompok itu  memelihara  hubungan-hubungan  inter- nal dan eksternal. Dalam pandangan Eugen Ehrlich  terhadap  ssosiologi  hukum  yakni hukum  sebagai  kebiasaan  yang  dimana seluruh  perilaku  masyarakat  dalam  ke- hidupannya  secara  nyata  dan  telah  terjadi tradisi. Dan hukum sosiologis dan mekanisme  sosiologis  inilah  yang  dapat menjadi  alternatif  penjelasan  dan  solusi terhadap  permasalahan  sosial  yang  terjadi pada masyarakat.
6 Soetandyo  Wignjosubroto,  2002, Paradigma  dan Dinamika  Masalahnya . Jakarta,  Huma,  cetakan pertama, hlm 3.
Di  dalam  sosiologi  terdapat  istilah kontrol sosial yang artinya suatu cara untuk mempertahankan  peraturan  internal.  Suatu perkumpulan  yang  terdapat  manusia  yang memiliki hubungan-hubungan tertentu antara  satu  dengan  yang  lainnya,  yang saling  terikat  dengan  aturan-aturan  per- kumpulan  tersebut.  Perilaku  manusia  yang ada di perkumpulan tersebut di warnai oleh kejadian  yang  tentu  ada  kontrol  sosial  atas perilaku  tersebut.  Dalam  ketentuan  ini kedua  perilaku  yakni  perilaku  sosial  dan perilaku  yuridis  telah  di  tentukan  oleh norma-norma  hukum  beserta  penegakan- nya.
Kajian  sosiologi  sangat  berkaitan dengan  sosiologis  peraturan  perundang. Jufrina  Rizal  mengatakan  bahwa salah  satu sub  kajian  dari  sosiologi  hukum  modern yakni  kajian  mengenai  sosiologi  peraturan perundang  undangan  atau  sosiologi  pem- buatan  undang  undang.  Terlebih  dikatakan instrumen  keilmuan  dalam  penerapannya berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengukur kemampuan  suatu  peraturan  perundang undangan  serta  dapat  menganalisa  bagai- mana hubungan antara peraturan perundang undangan dengan masyarakat yang keduanya bersifat resiprokal.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan sekelompok  orang  dimanapun  itu  pasti  ada yang memiliki permasalahan sebagai faktor terdapatanya  suatu  ketidaksamaan  antara prinsip, keinginan dan pendapat. Nilai-nilai
dalam  sebuah  kelompok  yang  ada  di masyarakat terdapat berbagai macam faktor sebagai  standar  untuk  menentukan  tingkah laku  setiap  individu.  Terdapat  beberapa penyimpangan  yang  mencoreng  nilai-nilai yang dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  (Menkumham),  Yasona  H. Laoly,  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  masih  menimbulkan  banyak persoalan. Persoalan tersebut seperti misalnya  banyak  regulasi-regulasi  yang overlapping , multipemahaman atau menimbulkan  banyak  tafsir,  hilangnya kesinkronan  dan  keharmonisan  antara peraturan  perundang-undangan  di  tingkat pusat dan daerah, serta peraturan perundang-undangan  yang  tidak  mencakup aspek  sosiologis  sehingga  keberadaanya menjadi  tidak  efektif. 7 Persoalan-persoalan tersebut  yang  selanjutnya  menjadikan keadaan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  berada  pada  spesifkasi  kualitas yang rendah ( low quality regulation ). 8
Peraturan perundang undangan apakah mampu berbicara mengenai substansinya  dan  memberikan  kegunaan dan  kekuatan  untuk  memberikan  jalan
7 Rizal  Irvan  Amin, Mengurai  Permasalahan Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia ”, Jurnal  Res  Publica,  Volume  4  Nomor  2,  2020, hlm. 210.
8 M.  Nur  Sholikin,  “Penataan  Kelembagaan  untuk Menjalankan  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia”, Jurnal  Hukum  &  PasarModal,  Vol.  VIII  No.  4, 2012, hlm 80.
keluar terhadap permasalahan yang terdapat di  dalam  kehidupan  sosial,  memberikan keadilan  dan  kepastian  hukum.  Sedangkan hubungan yang memiliki unsur timbal balik antara  kebijakan  dan  kehidupan  sosial mempelajari bagaimana suatu aturan tersebut  bekerja  di  lingkup  kehidupan bermasyarakat,  begitupun  dengan  demikian bagaimana  kehidupan  sosial  memberikan dampak positif terhadap pembentukan suatu peraturan perundang undangan.
Sosiologi sebagai salah satu pendukung aturan di dalam undang-undang yang  digunakan  sebagai  sarana  suatu pencegahan terhadap ketidaksetaraan antara hukum  dengan  kehidupan  sehari-hari  yang selalu menimbulkan konflik. Dengan terbentuknya  peraturan  dan  di  dukung  oleh sosiologi  hukum  sangat  penting  dikarena- kan  sosiologi  hukum  dapat  memberikan bantuan terhadap regulasi dalam menganalisa suatu perubahan yang dinamis, hubungan terhadap keperluan orang banyak dengan  regulasi,  serta  hubungan  terhadap aturan  dengan  sistem  nilai  yang  ada  dan selalu mengalami perubahan di masyarakat. Seperti  yang  di  katakan  oleh  Satjipto Raharjo  di  dalam  bukunya  yang  berjudul sosiologi  hukum,  tertuang  bahwa  dalam mencetuskan kebijakan tidak hanya terfokuskan  pada  sebuah  kegiatan  yang tidak  condong  pada  hal-hal  yang  sifatnya mengarah ke salah sau pihak dan mementingkan  diri  sendiri,  akan  tetapi
aturan yang ada di undang-undang dipastikan  berawal  dari  suatu  kejadian sosial,  mempunyai  tujuan  sosial,  me- ngandung  unsur  sosial,  serta  berdampak sosial. 9
Pada  hakikatnya  aturan  yang  berlaku baik  dalam  perspektif  sosiologi  hukum yakni  aturan  yang  sangat  ditekankan  pada fakta  hukum  dibandingkan  dengan  posisi dan  aturan  yang  mengikat  di  masyarakat. 10
Pembentukan  kebijakan  yang  ada  di undang-undang  sejak  pertama  kali  di bentuk  sudah  di  haruskan  agar  kontribusi penuh  sehingga  dapat  memberikan  apa yang  dibutuhkan  masyarakat  di  berbagai bidang serta mampu menyelesaikan problem hukum yang terjadi. Pertama dapat dilakukan,  kedua  dapat  di  tegakkan,  ketiga sesuai  dengan  ideologi  dan  harapan terbentuknya peraturan perundang udangan, dan  keempat  tidak  bertolak  belakang dengan keinginan masyarakat. 11
Di dalam buku eugen Ehrich terdapat bahwa  titik  berat  dalam  perkembangan hukum  bukan  berada  pada  aturan  di  dalam undang-undang, hasil sidang,kajian
9 Satjipto  Rahardjo,  2002,  sosiologi  hukum,
Perkembangan  metode  dan  Permasalahannya , Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, hlm 20.
10 Marsudi  Dedi  Putra,  2010, Kontribusi  Aliran
Sosiological Jurisprudence terhadap Pembangunan  Sistem  Huum  di  Indonesia ,  Jurnal Ilmiah  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,
Vol 16, No 2, hlm 50.
11 A.  Ahsin  Thohari,  2011, Reorentasi  fungsi Legialasi  Dewan  Perwakilan:  Upaya  Menuju Undang  Undang  Resposif ,  Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol 8, No 4, hlm 569.
keilmuan hukum. melainkan hukum berawal  dan  selalu  mengalami  perubahan dari  masyarakat. 12 Sehingga  ketiga  hal sangat  wajar  jika  berpijak  pada  kejadian, penyebab,  dan  beberapa  problem  di masyarakat.  Begitupun  dengan  adanya pembentukan aturan-aturan seharusnya ditujukan pada kemaslahatan dan keamanan dalam  kehidupan.  Seperti  yang  diungkap- kan  oleh  Jeremy  Bentham  bahwasanya hukum  dalam  undang-  undang  dibuat dengan  tujuan  untuk  memberikan  keadilan kepada masyarakat banyak.
Zudan  Arif  Fakrullah  mengatakan bahwa  hukum  yang  ada  di  masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan keadilan,  kepastian  hukum,  kemanfaatan, dan  pemberdayaan  sosial  bagi  masyarakat. Dalam  proses  menuju  pada  cita-cita pengadilan  sebagai  lembaga  yang  me- ngayomi  masyarakat,  oleh  karena  itu pengadilan harus senatiasa memprioritaskan empat  tujuan  hukum  tersebut  dalam memberikan  putusan  pengadilan.  Hal  ini selaras  dengan  apa  yang  menjadi  dasar fungsi hukum yakni hukum untuk kesejahteraan masyarakat. 13
Seiring  berjalannya  waktu  yang memberikan dampak perkembangan
12 Soemanto,  2008,  Hukum  dan  Sosiologi  Hukum: Pemikiran  Teori  dan  Masalah,  Surakarta:  UNS Press, hlm 10.
13 Arif  Zudan  Fakrullah.  2005. Penegakan  Hukum sebagai  peluang  Menciptakan  Keadilan ,  Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hal. 22- 34.
kehidupan  yang  begitu  cepat,  memaksakan adanya  sumber  hukum  baru  yang  tidak hanya  diambil  dari  tinjauan  norma-noma tapi  juga  dari  sifat-sifat  manusia  dalam kehidupan.  Bagi  kalangan  ahli  hukum kritis, positivisme hukum  serta  pemahaman hukum  legal  formal  dinyatakan  tidak  bisa memberikan  kejelasan  terhadap  macam- macam  problem  aktual  dan  aktual  yang terjadi  dalam  proses  perubahan  dan dinamika  masyarakat  yang  begitu  cepat. Dalam  hal  ini,  Soetandyo  mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat sekarang  sudah  mulai  terjadi  perubahan- perubahan  transpomatif  yang  begitu  cepat, sangat  terlihat  bahwa  hukum  tidak  dapat berfungsi efektif untuk menertibkan masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan.
Kelemahan  subtansial  dan  positivim hukum  inilah  yang  menyebabkan  adanya pendekatan  sosiologi  hukum  yang  hanya melihat entitas  yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial. Kandungan hukum tidak seperti dulu yang bermakna sebagai norma- norma  eksis  secara  ekslusif  dalam  suatu sistem  legitimasi  yang  formal,  namun  dari segi subtansi saat  ini  hukum  hanya sebagai kekuatan  sosial  yang  dapat  berinteraksi dengan  dinamika  untuk  menilai  perilaku kehidupan sosial . 14
14 Soetandyo Wignjosubroto , 2002, Hukum Paradigma  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya , Jakarta ELSA dan HUMA., hlm 161
Aturan  di  dalam  undang-undang seharusnya diposisikan sebagai suatu kemuan  politik,  yang  tidak  cuma  mengacu pada aspek law in the book akan tetapi juga aturan-aturan yang mengikat sejalan dengan aspek  law  in  action.  Sosiologi  yang berdasarkan  aturan  dalam  undang-undang sangat  membantu  dalam  hal  memberikan jalan  keluar  diantara  keduanya,  dimana peran  serategis  dari  peraturan  yang  berlaku tidak  hanya  terus-menerus  di  pahami sebagai instrumen untuk mengontrol masyarakat  yang  condong  memiliki  sifat formal  atau  teknis  dari  hukum  dan  hanya mengacu pada kebijakan hukum dan norma yang  berlaku.  Sosiologi  hukum  dalam kebijakan perundang undangan  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  regulasi yakni sebagai instrumen untuk memberikan perubahan yang signifikan sehingga perubahan  tersebut  sejalan  dengan  norma yang  muncul  dan  berkembang  di  tangah- tengah  masyarakat  sehingga  tujuan  dan keinginan bangsa bisa terlaksana.
Beberapa  waktu  lalu  masyarakat pernah  di  kejutkan  dengan  undang-undang cipta kerja  yang di rumuskan oleh lembaga yang berwenang dalam perumusan undang- undang.  Pembuatan  undang-undang  ini menuai  banyak  kritikan  hingga  me- nimbulkan  pro  dan  kontra  yang  puncaknya terjadi  aksi unjuk  rasa  yang dilakukan oleh masyarakat  untuk  menolak  pengesahan
undang-undang  tersebut  meskipun  situasi pada saat itu pandemi covid-19.
Dalam  kurun  waktu  lima  tahun kebelakang aksi demonstrasi tidak hanya di lakukan  sekali  oleh  elemen  masyarakat. Pada tanggal 19 September 2019 aksi unjuk rasa  besar-besaran  pernah  terjadi  yang tujuannya  untuk  membatalkan  pengesahan Rancangan  Undang-Undang  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  revisi Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan Korupsi.  Adapun  sejarah  juga  mengingat- kan  pada  masa  reformasi  di  tahun  1998 hingga  sekarang,  sudah  sering  terjadi  aksi unjuk  rasa  yang  mengomplain  serta menolak adanya perumusan undang undang di Indonesia
Menurut  menteri  dan  lembaga  yang melindungi  hak-hak  manusia  permasalahan yang ada di Indonesia timbul dari peraturan undang-undang. Contoh permasalahan tersebut  yakni  banyak  regulasi-regulasi yang overlaping ,  banyak  pemahaman  atau yang  bisa  di  sebut  banyak  penafsiran,  ke- tidak  singkronan  dan  keharmonisan  antara aturan  di  dalam  undang-undang  yang  tidak mencangkup aspek sehingga keberadaannya tidak efektif. 15 Permasalahan tersebut itulah yang  menjadikan  posisi  aturan  yang  ada  di
15 Rizal Irvan Amin, 2020, Mengurangi
Permasalahan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia ,  Jurnal  Res  Publica,  Vol  4,  No,  2,  hlm 210.
undang-undang bersepsifikasi kualitas yang rendah. 16
Terdapatnya  aspek  yuridis  yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan terdapat  pasal  pertama  ayat  ketiga  Undang Undang  Dasar  1945  yakni  berbunyi  bahwa Indonesia  menerapkan  hukum  serta  tidak terdapat  ada  kekuasaan  subyek  tertentu, sehingga  segala  sesuatu  harus  diatur  oleh hukum  tak  luput  juga  proses  pembuatan aturan di dalam undang undang. Dalam hal ini  Jimly  Asshiddiqi  berkata  “ the  rule  of law,  and  not  of  man ”. 17 Sementara keberadaan  aspek  sosiologis  menunjukkan bahwa  objek  pengaturan  sebuah  kebijakan yaitu  kehidupan  sosial  secara  menyeluruh. Dalam  hal  ini  Markus  Tullius  Ciccero mengatakan  “ ubi  societas  ubi  ius ”  yang artinya  terdapatmya  hukum  dikarenakan adanya  sekumpulan  orang-orang  dalam suatu  wilayah. 18 Satjipto  Rahadjo  berkata bahwa  teori  hukum  dalam  progrefsinya berkata  “hukum  seharusnya  di  gunakan untuk kemaslahatan manusia, bukan sebaliknya yakni manusia tersebut mentercemarkan eksitensi hukum. 19
16 M.  Nur  Solikin,  2012, Penataan  Kelembagaan untuk Menjalankan ReformasiRegulasi di Indonesia , Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol 8, No4, hlm 80.
17 Jimly Assiddhiqie, 2003, Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD  1945 , makalah  di  sampaikan  dalam  seminar  hukum pembangunan nasional ke 8, hlm 3-4 .
18 Henrikus  Othnie  Nasozaro,  2018, Peran  Hukum dalam  Kehidupan  Berdemokrasi  di  Indonesia , Jurnal Warta, edisi 58.
19 Marilang,  2017, Paradigma  Keadila  Hukum Prograsif,  Jurnal  Konstitusi ,  Vol,  14  No  2,  hlm 315.
Untuk  mendapatkan  data-data  terkait dengan  peraturan  dalam  undang-undang  di Indonesia,  pernyataan  yang  di  keluarkan oleh  Menkumham  sepertinya  memang benar.  Peraturan  perundang  undangan dalam  segala  aspek  beserta  isinya  sangat menandakan  adanya  undang-undang  yang jelas dimana harus di patuhi dan tidak boleh disampingkan.  Pendapat  jalaludin  peran kebijakan  perundang  undangan  bertujuan agar kehidupan tertata dan teratur, mendesiminasikan hukum yang jelas, berguna dan tidak brpihak serta menangkap pelaku  pelanggaran  dan  meminimalisir perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  di suatu negara. 20
Pertama, informasi hasil proses executive review atau pengkajian perundang undnagan  yang  dilakukan  oleh  badan eksekutif secara hierarki. Seperti yng sudah di lampirkan pada situs resmi Permendagri, ada  3.100  lebih  di  tingkat  wilayah  dan permendagri  yang  diuji  dan  hasilnya  di cabut  atau  tidak  diberlakukan  karena dibuktikan  secara  hukum  dan  sosiologis menghambat jalannya bimokrasi dan berdampak  ketidak  seimbangnya per- tumbuhan ekonomi di setiap wilayah. 21
20 Jalaludin,  2011,  Hakikat  dan  Fungsi  Peraturan Perundang  Undangan  sebagai  batu  uji  kritis terhadap  gagasan  pembentukan  Perda  yang  baik, Jurnal Aktualita, Vol 6 No 3 hlm 2 .
21 Kemendagri,  “ Kemendagri  segera  Buka  Detail 3.143  Pembatalan  Perda ”,  21  Juni  2016, https://www.kemendagri.go.id/ berita/baca/12889/kemendagri-segera-buka-detail-
Kedua,  proses judical  review atau pengujian  adalah  salah  satu  aspek  penting dalam sisitem hukum yang dapat menghasilkan  regulasi  tidak  diberlakukan lagi  oleh  lembaga  berwenang  yakni Mahkamah  Konstitusi.  Tercatat  sejak  di bentuknya Makamah Konstitusi yang bermula  di  tahun  2003  hingga  akhir  tahun 2020  tercatat  ada  1.300  lebih  putusan perkara  yang  diuji  oleh  undang-undang yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi  dari  banyaknya  jumlah  perkara yakni  ada  3000  lebih. 22 Jumlah  itu terlampau  lebih  rendah  jika  di  bandingkan dengan  total  perkara  yang  diuji  oleh undang-undang  yang  telah  diregritasi  oleh lembaga  kehakiman  yakni  terdapat  seribu empat ratus lebih perkara.
Ketiga,  untuk  menganalisis  aturan yang  memiliki  persoalan  sosiologis  dalam pengaplikasiannya, contohnya hasil penelitian yang di publikasikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mendapatkan 421 keputusan hingga menghasilkan hukum daerah yang diskriminatif. 23 Terdapat  kajian  lain  yang pernah  dilakukan  yang  di  tambah  dengan
3143-pembatalan-perda, diakses  pada  21  Maret
2024. 22 Mahkamah Konstitusi Indonesia, https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU& menu=4 , diakses pada 21 Desember 2020.
23 Komnas  Perempuan,  “ Laporan  Independen Lembaga  Nasional  Hak  Asasi  Manusia ”,  laporan disampaikan
kepada
Commission  on  the  Status  of  Women,  pada  27
September 2019, hlm. 13.
penggalian  data  yang  dilakukan  oleh lembaga  setara institut  for  democrasy  and piece, yang dimana hasilnya yakni total 176 peraturan daerah yang meningkatkan praktik  tidak  toleransi,  diskriminasi  serta perbuatan  yang  merugikan  masyarakat selama  tiga  tahun  terhitung  mulai  2017 sampai 2019 merupakan data yang signifikan. 24
Dengan  terjadinya  hal  tersebut, adanya  sosiologi  hukum  berfungsi  sebagai salah  satu  keilmuan  yang  menggunakan logika dalam  menemukan konflik  yang ada di  negara  ini,  karena  sosiologi  hukum adalah  salah  satu  bagian  dari  kebijakan hukum yang deskripsikan tentang hubungan sosial  masyarakat  dengan  proses  hukum ditandai  penyebab  dan  perilaku  manusia yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat yang  bertujuan  untuk  kemajuan,  keadaban dan kesejahteraan negara. 25 Sehingga dapat menganalisa permasalahan dalam peraturan yang  berada  di  luar  serta  dapat  melibatkan pendekatan sosiologi hukum yang mempengaruhi  pembentukan,  implementasi dan penegakan hukum.
24 SETARA  Institute  for  Democracy  and  Peace,
“ Dampak  Produk  Hukum  Daerah  Diskriminatif terhadap Akses Pelayanan Publik ”,
https://setara-institute.org/dampak- produk-hukum-daerah-diskriminatif-terhadap- akses-pelayanan-publik/ ,  diakses  pada  28  Maret 2024.
25 Agus  Riwanto,  2017,  Mewujudkan  Hukum berkeadilan  secara  Progresif  Perspektif  Pancasila, Jurnal Al-ahkam Vol 2 No 2, hlm 137 .

## KESIMPULAN
Dari  temuan  data  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa  ketidak  absahan  undang-undang yang  ada  di  Indonesia.  Tentunya  ketidak absahan  aturan  yang  ada  di  dalam  undang- undang ini perlu adanya perbaikan sehingga tidak  timbul  permasalahan  dalam  proses hukum  dan  demokrasi  yang  sedang  dalam pembangunan. Namun suatu hal yang harus dan  perlu  di  lakukan  terlebih  dahulu  yakni menemukan  sebab  adanya  problem  yang ada  di  Indonesia,  agar  dalam  mengambil langkah solusi penyelesaian masalah aturan tersebut  dapat  di  susun  secara  ringkas  dan simple  sehingga  dapat  memberikan  tujuan yang  jelas.  Terdapat  beberapa  kajian  yang menganalisis  sebab  terjadinya  ketidak absahan  aturan  dalam  undang-undang melalui  pendekatan  norma  yang  ada  dalam kehidupan sosial dan kelembangaan. Mengkaji  dengan  menggunkan  pendekatan norma  dalam  ilmu  hukum  menghasilkan aturan-aturan  dalam  undang-undang  yang tepat.  Di  sisi  lain  aspek  kelembagaan peninjauan  masalah  aturan-aturan  yang mengikat  dari  pembagian  kewenangan lembaga  dalam  hal  pembentukan  kebijakan dalam  undang-undang.  Penyebab  adanya problem  pada  regulasi  tidak  hanya  di  kaji dari  keduanya  melainkan  juga  dapat  di lakukan  peninjauan  melalui  pendekatan sosiologi  hukum.  Di  karenakan  pada
hakikat  adanya  aturan  yang  berlaku  yakni sebagai  suatu  kegiatan  legislasi  sebagai menifestai bentuk komunikasi antar pemerintah dengan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Andre Cotte, Pierre. 1991. The Interpretation of Legislation in Canada,  Quebecc:  Les  Edition  Yyon Balai.
Asshiddiqie,  Jimly.  2010.  Konstitusi  dan Konstitualisme  Indonesia,.Jakarta  : Sinar Grafika.
Kelsen,  Hans.  2008.  Teori  umum  tentang dan Negara. Bandung: Nusa Media.
Rahardjo,  Satjipto.  2000.  Ilmu  Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahardjo,  Satjipto.  2002.  Sosiologi  Hukum
Perkembangan metode
dan masalahnya. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Soemanto.  2008.  Hukum  dan  Sosiologi
Hukum: Pemikiran, Teori, dan
Masalah. Surakarta: UNS Press.. Wignjosubroto, Soetandyo. 2002. Paradigma dan Dinamika Masalahnya.  Jakarta,  Huma,  cetakan pertama.
Wignjosubroto,  Soetandyo.  2002.  Hukum
Paradigma  Metode  dan  Dinamika Masalahnya. Jakarta ELSA dan HUMA.
Jurnal
Dedi  Putra,  Marsudi.  2010.  “Kontribusi Aliran  Sociological  Jurisprudence
Terhadap
Pembangunan Sistem Hukum  Indonesia”.  Jurnal  Ilmiah Fakultas keguruan dan Ilmu
Pendidikan. Vol. 16 No. 2.
Irvan  Amin,  Rizal.  2020.  Mengurai
Permasalahan  Peraturan  Perundang-
Undangan  di  Indonesia”.  Jurnal  Res Publica. Vol 4 No 2.
Jalaludin.  2011.  “Hakikat  dan  Fungsi
Peraturan Perundang-Undangan sebagai  Batu  Uji  Kritis  Terhadap Gagasan  PembentukanPerda  yang Baik”. Jurnal Aktualita. Vol 6. No 3.
Marilang.  2017.  “Menimbang  Paradigma Keadilan  Hukum  Prograsif”.  Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 2.
Nur  Sholikin,  M.  2012.  “Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Reformasi  Regulasi  di  Indonesia”. Jurnal  Hukum  &  Pasar  Modal,  Vol.
VIII No. 4.
Othnie  Nasozaro,  Henrikus.  2018.  “Peran
Hukum dalam Kehidupan
Berdemokrasi  di  Indonesia”.  Jurnal Warta, Edisi 58.
Riwanto,  Agus.  2017.  “Mewujudkan Hukum  Berkeadilan  secara  Progresif Perspektif  Pancasila”.  Jurnal  Al- Ahkam, Vol 2. Nomor 2
Thohari,  A.  Ahsin.  2011.  “Reorentasi Fungsi  Legialasi  Dewan  Perwakilan: Upaya  menuju  Undang  Undang Responsif”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8. No. 4.
Zudan  Fakrullah,  Arif.  2005.  Penegakan
Hukum sebagai peluang Menciptakan Keadilan, Jurnal Jurisprudence, Vol.2, No. 1.

## Makalah
Assiddhiqie, Jimly. “Struktur
Ketatanegaraan  Republik  Indonesia
Pasca Perubahan  UUD  1945”. makalah  disampaikan  dalam  Seminar Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII, diselenggaran  oleh  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  pada  hari  Senin,  14 Juli 2003

## Kabar Berita
Kemendagri.  “Kemendagri  segera  Buka
Detail  3.143  Pembatalan  Perda”,  21 Juni 2016,
https://www.kemendagri.go.id/ berita/baca/12889/kemendagri- segera-buka-detail-3143-pembatalan- perda, diakses pada 21 Maret 2024

## Komnas  Perempuan,  “Laporan  Independen
Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia”, laporan disampaikan
kepada
Commission on the Status of Women, pada
27 Maret 2024 Mahkamah Konstitusi Indonesia, https://mkri.id/index.php?page=web.
RekapPUU&menu=4  ,  diakses  pada
21 Maret 2024.
SETARA  Institute  for  Democracy  and Peace,  “Dampak  Produk  Hukum Daerah  Diskriminatif  terhadap  Akses Pelayanan  Publik”,  https://setara- institute.org/dampak-produk-hukum- daerah-diskriminatif-terhadap-akses- pelayanan-publik/,  diakses  pada  28 Maret 2024.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Fikri  Ali  Mufthi adalah  Mahasiswa  S2 Ilmu Hukum Universitas Jember
Achmad  Rofik adalah  mahasiswa  S2  Ilmu Hukum Universitas Jember
Dominikus  Rato adalah  dosen  prodi  S2 Ilmu Hukum Universitas Jember
Fendy  Setyawan adalah  dosen  prodi  S2 Ilmu Hukum Universitas Jember