Riwayat Artikel: Tanggal diajukan: 2 April 2020
Tanggal diterima: 19 Mei 2020
Tanggal dipublikasi daring: 25 Juni 2020
Kata kunci: kepatuhan wajib pajak; kesadaran wajib pajak; reformasi perpajakan; persepsi atas sanksi perpajakan;
Pengutipan: Yasa, I. N. P., Kesawa, A. P., & Dewi, N. M. P. (2020). Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 5 (1), 106- 129.
Keywords: compliance of taxpayers; perceptions of tax sanction; tax payers’ awareness; tax reform
JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 5, No. 1, Hal: 106-129 • Juni 2020

## Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah
I Nyoman Putra Yasa*, Angga Putra Kesawa, Ni Made Puspa Dewi Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana No. 11, Singaraja, Bali, Indonesia
* (putrayasainym@undiksha.ac.id)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh kesadaran  wajib  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan  dan  persepsi  atas  sanksi  perpajakan terhadap  penerimaan  pajak  kendaraan  di  Kabupaten Buleleng, Bali dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel  pemediasi.  Peneilitian  ini  menggunakan metode  survei  melalui  penyebaran  kuesioner  sebagai instrumen  pengumpulan  data.  Data  dianalisis menggunakan  teknik  analisis  regresi  linear  berganda untuk  menguji  hubungan  antara  variabel  kesadaran wajib  pajak,  reformasi  administrasi  perpajakan  dan persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap penerimaan  pajak  kendaraan.  Sementara  itu, pengujian  peran  mediasi  kepatuhan  wajib  pajak menggunakan  analisis  jalur  dan  uji  Sobel.  Hasil penelitian  mengindikasikan  bahwa  kesadaran  wajib pajak,  reformasi  administrasi  perpajakan,  dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan  bermotor  secara  signifikan  baik  secara langsung  maupun  secara  tidak  langsung  melalui kepatuhan wajib pajak.

## ABSTRACT
This study  aims  to examine the effect of awareness of taxpayers,  tax  administration  reforms  and  perceptions of  tax  sanctions  on  vehicle  tax  revenues  in  Buleleng Regency  of  Bali  with  taxpayer  compliance  as  a moderating  variable.  Survey  method  through  the distribution  of  questionnaires  as  data  collection instruments  is  conducted.  Multiple  linear  regression analysis  is  used  to  analyze  the  relationship  between taxpayer  awareness  variables,  tax  administration reform,  the  perception  of  tax  sanctions  and  tax compliance.  Also,  to  examine  the  mediating  role  it  is using path  analysis  and Sobel test. The results of this study  indicate  that  taxpayer  awareness,  tax administration  reforms,  and  perceptions  of  tax sanctions have  a significant influence on motor vehicle tax  revenue  both  directly  and  indirectly  throught taxpayer compliance.

## PENDAHULUAN
Berbicara  tentang  pajak,  bagi negara kita pajak merupakan sumber penerimaan  paling  tinggi  dalam Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Berdasarkan  postur APBN  tahun  2020  yang  dikutip melalui website Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia  (2019), dari  total  penerimaan  negara  sebesar Rp.  2.233,3  triliun,  penerimaan  dari sektor  pajak  diharapkan  sebesar  Rp. 1.865,7  triliun  atau  sebesar  83,5% sedangkan  sisanya  Rp.  367  triliun (16,4%)  berasal  dari  penerimaan bukan  pajak  serta  Rp.  500  Milyar berasal dari hibah.
Mengingat besarnya  sumber  penerimaan  negara dari  sektor  pajak,  berbagai  cara dilakukan pemerintah
untuk mengamankan  potensi  penerimaan negara  dari  sektor  pajak  (Yasa  & Martadinata, 2018)
Tidak  hanya  bagi  negara  dalam hal  ini  pemerintah  pusat,  bagi pemerintah  daerah  pajak  merupakan salah  satu  unsur  penerimaan  dalam pendapatan daerah. Salah satu pajak yang  memiliki  potensi  besar  dalam menyumbang penerimaan daerah adalah  pajak  kendaraan.  Hal  ini dikarenakan  adanya  pertumbuhan jumlah  kendaraan  di  Indonesia  dari
tahun ke tahun
mengalami peningkatan.  Data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  seperti  yang  dikutip
laman  Badan  Pusat  Statistik  (2019), dalam periode tiga tahun yaitu 2015- 2017, pertumbuhan kepemilikan kendaraan  di  Indonesia  sebesar 87,6%  dari  121.281.079  unit  pada tahun  2015  menjadi  138.  556.669 unit  pada  tahun  2017.  Besarnya pertumbuhan ini seharusnya memiliki  hubungan  positif  terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Salah  satu  daerah  yang  sumber penerimaannya  berasal  dari  pajak kendaraan  adalah  Provinsi  Bali.  Data BPS Provinsi Bali seperti yang dikutip melalui  menunjukan  bahwa  dalam tiga tahun terakhir terjadi
pertumbuhan kepemilikan kendaraan sebesar  90,4%  dari  3.725.392  unit pada tahun 2016, meningkat menjadi 4.117.949  unit  pada  tahun  2018. Namun  peningkatan  ini  di  tidak berdampak
positif terhadap penerimaan  pajak  kendaraan  (Badan Pusat Statistik Bali, 2019). Salah satu wilayah di Bali yang jumlah penerimaan pajak kendaraannya
tidak  memenuhi  target  adalah  di Kabupaten  Buleleng.  Data  pada tahun  2016  menunjukan  bahwa pencapaian target mengalami penurunan sebesar 4,25% dari periode tahun 2015.
Berdasarkan fenomena tersebut, secara umum penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor eksternal
yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan
diantaranya  kesadaran  wajib  pajak, reformasi  administrasi  perpajakan dan  persepsi  atas  sanksi  perpajakan (Arifah,  Andini,  &  Raharjo,  2017; Dewi,  Diatmika,  &  Yasa,  2017; Kemala,  Kennedy,  &  Rusli,  2015;
Putra & Jati, 2017). Dalam
penelitiannya  Dewi  et  al.  (2017) menyarankan untuk mengembangkan penelitian  terkait  penerimaan  pajak dengan  menambahkan  varibel  lain salah  satunya  dengan  menggunakan varibel  pemoderasi  atau  variabel intervening. Dalam penelitian kali ini,
peneliti menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai
variabel intervening  dalam  hubungan  antara faktor  eksternal  yaitu  kesadaran wajib  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan  dan  persepsi  atas  sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten
Buleleng.
Penelitian  ini  juga  diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  secara teoritis berupa sumbangsih pemikiran di  bidang  perpajakan  khususnya berkaitan  dengan  pajak  daerah. Selain secara praktis, hasil penelitian ini  diharapkan  mampu  memberikan masukan kepada
pemangku
kepentingan dalam menyusun
kebijakan  yang  berkaitan  dengan
kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan daerah. TELAAH LITERATUR

## DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah  pajak  yang  dipungut  atas kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan  bermotor.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Pasal 3  ayat  (2)  (Republik  Indonesia,  2009) disebutkan bahwa:
“Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) adalah  kendaraan  bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan  di  semua  jenis jalan  darat  dan  kendaraan bermotor  yang  dioperasikan di  air  dengan  ukuran  isi kotor  GT  5  ( lima  Gross Tonnage ) sampai dengan GT 7 ( tujuh Gross Tonnage ).”
Adapun pengecualian pengertian kendaraan bermotor adalah diantaranya  kereta  api,  kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan ntuk keperluan pertahanan  dan  keamanan  negara,
kendaraan  bermotor  yang  memiliki dan/atau
dikuasai kedutaan, konsulat,  perwakilan  negara  asing dengan  asas  timbal  balik  dan lembaga-lembaga  internasional  yang memperoleh  fasilitas  pembebasan pajak  dari  pemerintah,  dan  objek
pajak  lainnya  yang  ditetapkan  dalam peraturan daerah.
Berdasarkan  pengertian  pajak kendaraan  bermotor,  jelas  bahwa yang  menjadi  objek  pajak  adalah kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan  bermotor  yang  digunakan di  semua  jenis  jalan  darat  seperti kawasan  bandara,  pelabuhan  laut, perkebunan,  kehutanan,  pertanian, pertambangan, industri, perdagangan,  dan  sarana  olah  raga dan rekreasi. Sedangkan subjek pajak kendaraan  bermotor  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor  tersebut,  sedangkan  wajib pajaknya  adalah  orang  pribadi  atau badan  yang  memiliki  kendaraan bermotor.  Dalam  hal  Wajib  Pajak badan, kewajiban perpajakannya
diwakili  oleh  pengurus  atau  kuasa badan tersebut.
Untuk dapat menghitung besarnya  pajak  kendaraan  bermotor diperlukan suatu dasar untuk mengenakannya  yang  disebut  dasar pengenaan.  Dasar  pengenaan  pajak kendaraan  bermotor  adalah  hasil perkalian  dari  2  (dua)  unsur  pokok yaitu, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)  &  bobot  yang  mencerminkan secara  relatif tingkat kerusakan  jalan dan/atau  pencemaran  lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.  Dasar  pengenaan  pajak
khusus  untuk  kendaraan  bermotor yang  digunakan  di  luar  jalan  umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar  serta  kendaraan  di  air,  adalah nilai  jual  kendaraan  bermotor  yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.  Jika  harga  pasaran  umum suatu  kendaraan  bermotor  tidak diketahui,  Nilai  Jual  Kendaraan
Bermotor dapat ditentukan berdasarkan  sebagian  atau  seluruh faktor-faktor  tertentu,  yaitu  harga kendaraan  bermotor  dengan  isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama, penggunaan kendaraan bermotor  untuk  umum  atau  pribadi, harga  kendaraan  bermotor  dengan merek  kendaraan  bermotor  yang sama,  harga  kendaraan  bermotor dengan  tahun  pembuatan  kendaraan bermotor yang sama, harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor, harga kendaraan bermotor dengan kendaraan  bermotor  sejenis,  dan harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Nilai  jual  kendaraan  bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran  umum  minggu  pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Khusus untuk
kendaraan  bermotor  yang  digunakan di  luar  jalan  umum,  termasuk  alat-
alat  berat  dan  alat-alat  besar  serta kendaraan  di  air,  dasar  pengenaan pajaknya  adalah  nilai  jual  kendaraan bermotor.
Terkait dengan tarif, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendapatan  Provinsi  Bali  kembali menerapkan  pajak  progresif  yang mulanya  mengacu  pada  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  1  Tahun 2011  tentang  Pajak  Daerah  yang bersifat  lebih  fleksibel  dan  bersandar pada  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) (Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali, 2016).
Adapun ketentuan umum dalam pajak  kendaraan  bermotor  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun 2016,  yaitu  bahwa  tarif  kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda  3  (tiga)  fungsi  pribadi  dibawah 250cc  yaitu  kepemilikan  pertama sebesar  1,5%,  kepemilikan  kedua sebesar  2%,  kepemilikan  ketiga sebesar  2,5%,  kepemilikan  keempat sebesar  3%  serta  kepemilikan  kelima dan  seterusnya  sebesar  3,5%.Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda 2  (dua)  dan  roda  3  (tiga)  fungsi pribadi 250cc ke atas untuk kepemilikan  pertama  sebesar  1,75%, kepemilikan  kedua  sebesar  3%, kepemilikan  ketiga  sebesar  4,5%, kepemilikan  keempat  sebesar  5%,
kepemilikan  kelima  dan  seterusnya sebesar  7,5%.  Sementara  itu,  tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda empat  atau  lebih  fungsi  pribadi yaitu kepemilikan  pertama  sebesar  1,75%, kepemilikan  kedua  sebesar  3%, kepemilikan  ketiga  sebesar  4,5%, kepemilikan  keempat  sebesar  5%, kepemilikan  kelima  dan  seterusnya sebesar 7,5%
Kepemilikan kendaraan bermotor  tersebut  didasarkan  atas nama  dan  alamat  yang  sama  sesuai dengan  identitas  diri  yang  ditujukan dengan  Kartu  Tanda  Penduduk.  Di lain  pihak,  kepemilikan  kendaraan bermotor  seperti  angkutan  umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah,
BUMN/BUMD,  TNI  dan  Polri,  tidak dikenakan  pajak  secara  progresif, melainkan  dengan  ketentuan  bahwa kendaraan bermotor umum sebesar 1 %,  kendaraan  bermotor  ambulans, pemadam  kebakaran,  lembaga  sosial keagamaan,  konsulat,  pemerintah/ pemerintah  daerah,  BUMN/BUMD, TNI  dan  Polri  sebesar  0,5%  dan  tarif Pajak  Kendaraan  Bermotor  untuk alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar sebesar 0,2%.
Hubungan  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan  terhadap  Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kesadaran wajib pajak
merupakan  salah  satu  faktor  yang menjadi  kendala  dalam  masalah pengumpulan  pajak  dari  masyarakat. Kesadaran  wajib  pajak  merupakan sebuah  itikad  baik  seseorang  untuk memenuhi kewajiban membayar pajak  berdasarkan  hati  nuraninya yang tulus ikhlas
(Saragih,
Hendrawan, & Susilawati, 2019).
Kesadaran  wajib  pajak  dapat
dilihat  dari  kesungguhan  wajib  pajak untuk  memahami,  menyetorkan  dan melaporkan
pajaknya sehingga
penerimaan  daerah  dapat  tercapai.
Dengan meningkatnya kesadaran wajib  pajak  akan  membawa  dampak terhadap  peningkatan  kepatuhan. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka  berdampak  positif  terhadap penerimaan  pajak  (Aswati  &  Nudi, 2018). Hasil penelitian Aswati & Nudi (2018) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
Selain  kesadaran  wajib  pajak, keberadaan  reformasi  administrasi perpajakan  juga  memiliki  pengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Tujuan reformasi  perpajakan  salah  satunya adalah untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak (Saragih et al., 2019).  Masih  menurut  Saragih  et  al. (2019)  semakin  baik  administrasi perpajakan, maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat.
Selain itu, Rustam & Said (2018) juga  menyebutkan  bahwa  sanksi perpajakan  terbukti  secara  signifikan positif  mempengaruhi  penerimaan pajak penghasilan. Menurut Aswati & Nudi  (2018)  kepatuhan  wajib  pajak memiliki pengaruh yang kuat terhadap  penerimaan  pajak  karena semakin  wajib  pajak  patuh  terhadap kewajiban perpajakannya, maka penerimaan  pajak  akan  semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:
H 1a :  Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan  pajak  kendaraan bermotor H 1b :  Reformasi administrasi perpajakan  berpengaruh  positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor H 1c :  Persepsi tentang sanksi perpajakan  berpengaruh  positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor H 1d :  Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan  pajak  kendaraan bermotor
Hubungan  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi

## Perpajakan  terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak
Menurut  Endrasari,  Herawati,  & Puttri  (2015)  wajib  pajak  bertindak sebagai  subjek  pajak  yang  harus dituntut  patuh  akan  kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan  yang  telah  ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak akan memenuhi  kewajiban  perpajakannya menggambarkan bahwa tingkat
kesadaran  wajib  pajak  semakin meningkat.  Hal  ini  dibuktikan  oleh secara  empiris  oleh  Putra  &  Jati (2017)
bahwa semakin tinggi kesadaran  perpajakan  wajib  pajak maka  semakin  tinggi  pula  tingkat kepatuhan wajib pajak.
Adanya  reformasi  administrasi
perpajakan  pun  memudahkan  wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban  perpajakannya  sehingga mendorong  kepatuhan  wajib  pajak.
Kemala  et  al.  (2015)  membuktikan bahwa reformasi
administrasi
perpajakan memiliki pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.
Selain  itu,  menurut  Putra  &  Jati
(2017) mengungkapkan bahwa semakin  tinggi  persepsi/  keyakinan wajib
pajak terhadap
sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula
pertimbangan  wajib  pajak  untuk memenuhi kewajiban
dalam membayar  pajak.    Berdasarkan  hal tersebut,  hipotesis  yang  digunakan adalah sebagai berikut:
H 2a :  Kesadaran wajib pajak berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak H 2b :  Reformasi administrasi
perpajakan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak H 2c :  Persepsi tentang sanksi perpajakan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Hubungan  Kesadaran  Wajib  Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan  terhadap  Penerimaan
Pajak  Kendaraan  Bermotor  dengan Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebagai Variabel Intervening Besarnya  setiap penerimaan pajak tergantung dari tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam membayar  pajaknya  (Aswati  &  Nudi, 2018).  Guna  meningkatkan  tingkat penerimaan  pajak,  kesadaran  wajib pajak  perlu  ditingkatkan.  Selain  itu, pemerintah juga perlu untuk mendorong  kemauan  wajib  pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan adanya
reformasi  administrasi  perpajakan. Kemudian, agar peraturan perpajakan dipatuhi,  maka  harus  ada  sanksi
perpajakan  bagi  para  pelanggarnya. Berdasarkan  hal  tersebut,  hipotesis yang  digunakan  adalah  sebagai berikut:
H 3a :  Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraanbermotor dengan kepatuhan  wajib  pajak  sebagai variabel intervening H 3b :  Reformasi Administrasi Perpajakan  berpengaruh  positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan  wajib  pajak  sebagai variabel intervening H 3c :  Persepsi tentang Sanksi Perpajakan  berpengaruh  positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan  wajib  pajak  sebagai variabel intervening

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner disebarkan secara langsung  kepada  responden  yang disampel dari populasi, yakni seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupeten Buleleng.  Responden  yang  dipilih
merupakan  wajib  pajak  yang  ditemui langsung  ( incidental  sampling )  di kantor  Bersama  Samsat  Kabupaten
Buleleng. Jumlah responden ditentukan berdasarkan rumus slovin
sebagai berikut:
Keterangan:
n = besar sampel
N = ukuran populasi
e =  nilai  kritis  (batas  ketelitian)  yang diinginkan 10%
Berdasarkan rumus Slovin tersebut,  maka  jumlah  sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝑛 = 382.797 1 + 382.797 (0,1) 2
n = 99,97 atau dibulatkan menjadi  100 . Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan  dan  diadaptasi  dari penelitian  (Pujiwidodo,  2016).  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  regresi linear  berganda  untuk  menganalisis hubungan  antara  variabel  kesadaran wajib  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan  dan  persepsi  tentang sanksi
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁𝑒 2

## Tabel 1. Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,857 a 0,734 0,722 0,78852 perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Sedangkan  untuk  variabel dengan variabel
intervening menggunakan  analisis  jalur  dan  uji Sobel.  Hubungan  antar  variabel  yang dihipotesiskan  digambarkan  melalui model penelitian sebagai berikut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian hipotesis dalam penelitian  ini  menggunakan  dua analisis, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis jalur. Analisis regresi  linear  berganda  digunakan untuk  menguji  hipotesis  H 1 (H 1a ,  H 1b , H 1c ,  dan  H 1d )  dan  hipotesis  H 2 (H 2a , H 2b ,  dan  H 2c ).  Sedangkan,  analisis jalur  digunakan  untuk  menguji hipotesis H 3 (H 3a , H 3b , dan H 3c ).
Uji Hipotesis H 1
Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada
intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan variabel Y dapat dijelaskan  oleh  variabel  X.  Besarnya koefisien  determinasi  ini  adalah  0 sampai  dengan  1.  Nilai Adjusted R 2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel X dalam
menjelaskan  variasi-variasi  Y  sangat terbatas.  Nilai Adjusted R 2 yang mendekati  1  berarti  variabel-variabel independen memberikan hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan untuk  memprediksi  variasi  variabel dependen  (Ghozali,  2013)  Koefisien determinas  dalam  penelitian  ini terlihat pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 ditujukkan
bahwa hasil analisis koefisien determinasi dapat terlihat dari adjusted  R  Square sebesar  0,722.
Artinya, penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh kesadaran  wajib  pajak,  reformasi administrasi  perpajakan,  persepsi tentang  sanksi  perpajakan,  dan kepatuhan wajib pajak sebesar 72,2% sedangkan  sebesar  27.8%  dijelaskan oleh  variabel  lain  diluar  model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan model regresi dianggap semakin baik karena variabel  independen  yang  dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya.

## Tabel 2. Hasil Uji t Hipotesis H
1 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -2,075 1,162 -1,786 0,077 Peran Kesadaran 0,194 0,081 0,177 2,397 0,019 Reformasi Pajak 0,211 0,071 0,234 2,977 0,004 Persepsi Sanksi 0,116 0,057 0,153 2,022 0,046 Kepatuhan 0,438 0,089 0,426 4,929 0,000

## Uji Regresi secara Individu
Pada  dasarnya,  uji  t  digunakan untuk  mengukur  seberapa  jauh
pengaruh satu variabel secara individu  dalam  menerangkan  variasi variabel  terikat.  Jika  t  hitung  lebih kecil  daripada  t  tabel  dengan  taraf signifikansi  5%  maka  mempunyai pengaruh  yang  tidak  signifikan,  dan sebaliknya.  Selain  itu,  uji  t  juga digunakan untuk
menentukan
apakah hipotesis diterima atau ditolak  dengan  melihat  nilai sig. dalam  tabel coefficients hasil  olah data. Apabila nilai sig. lebih kecil dari
0,05  maka  hipotesis  diterima  dengan signifikan,  dan  sebaliknya.  Dalam penelitian  ini,  hasil  uji  regresi  secara individu  (uji  t)  hipotesis  1  disajikan dalam Tabel 2.
Berdasarkan  Tabel  2  dapat dilihat bahwa signifikansi dari masing-masing  variabel  lebih  kecil dari  0,05.  Variabel  peran  kesadaran memiliki signifikansi 0,019 yaitu lebih
kecil  dari  0,05  (0,019<0,05)  sehingga H 1a diterima.  Variabel  reformasi administrasi perpajakan memiliki signifikansi  0,004  yaitu  lebih  kecil dari  0,05  (0,004<0,05)  sehingga  H 1b diterima.  Variabel  persepsi  tentang sanksi perpajakan memiliki signifikansi  0,046  yaitu  lebih  kecil dari  0,05  (0,046<0,05)  sehingga  H 1c diterima.  Variabel  kepatuhan  wajib pajak  memiliki  signifikansi  0,000
yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05)  sehingga  H 1d diterima. Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak,
reformasi  administrasi  perpajakan, persepsi  tentang  sanksi  perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor.
Uji Hipotesis H 2

## Koefisien Determinasi
Berdasarkan Tabel 3, ditujukkan bahwa      hasil     analisis     koefisien

## Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,783 a 0,613 0,601 0,91927
Tabel 4. Hasil Uji t Hipotesis H 2 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 4,278 1,280 3,343 0,001 Peran Kesadaran 0,258 0,091 0,242 2,844 0,005 Reformasi Pajak 0,343 0,075 0,391 4,579 0,000 Persepsi Sanksi 0,210 0,063 0,285 3,322 0,001 determinasi dapat terlihat dari adjusted R Square sebesar 0,601.
Artinya,  penerimaan  kepatuhan wajib  pajak  dapat  dijelaskan  oleh kesadaran  wajib  pajak,  reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang  sanksi  perpajakan  sebesar 60,1%  sedangkan  sebesar  39,9% dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan model regresi dianggap semakin baik karena variabel  independen  yang  dipakai dalam
penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya.

## Uji Regresi secara Individu (Uji t)
Dalam  penelitian  ini,  hasil  uji regresi secara individu (uji t) hipotesis H 2 disajikan
dalam Tabel 4,
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dilihat
bahwa  signifikansi  dari  masing- masing  variabel  lebih  kecil  dari  0,05. Variabel peran kesadaran wajib pajak memiliki signifikansi 0,001 yaitu lebih kecil  dari  0,05  (0,001<0,05)  sehingga H 2a diterima.  Variabel  reformasi administrasi perpajakan memiliki signifikansi  0,005  yaitu  lebih  kecil dari  0,05  (0,005<0,05)  sehingga  H 2b diterima.  Variabel  persepsi  tentang sanksi perpajakan memiliki signifikansi  0,000  yaitu  lebih  kecil dari  0,05  (0,000<0,05)  sehingga  H 2c diterima.  Dengan  demikian,  dapat dinyatakan  bahwa  kesadaran  wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan,  dan  persepsi  tentang sanksi perpajakan, berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H
3a Persamaan Regresi (1) Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,920 1,428 5,548 0,000 X1 0,676 0,084 0,635  8,011 0,000
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H 3a Persamaan Regresi (2) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1,543 1,227 -1,258 0,212 X1 0,300 0,082 0,274 3,679 0,000 Z 0,647 0,077 0,628 8,438 0,000 Uji Hipotesis H 3
Analisis  jalur  digunakan  untuk menguiji  hipotesis  3  (H 3a .  H 3b ,  dan H 3c )  yang  merupakan  pengaruh variabel intervening. Analisis  jalur merupakan  perluasan  dari  analisis regresi  linear  berganda,  atau  analisis jalur  adalah  penggunaan  analisis regresi  untu  menaksir  hubungan kausalitas antar variabel yang ditetapkan  sebelumnya  berdasarkan teori.

## Analisis Jalur
Dalam  penelitian  ini,  terdapat dua persamaan regresi yaitu:
1) KEP = a + p2 KES_WP + e1
2) PEN = a + p1KES_WP + p3KEP+ e2 Dengan  demikian,  hasil  analisis jalur untuk persamaan regresi (1) dan (2) disajikan pada tabel 5 dan tabel 6.
Berdasarkan  Tabel  5  hasil output SPSS  memberikan  nilai standardized beta  kesadaran  wajib  pajak  pada persamaan  regresi  (1)  sebesar  0,635 dan  signifikan  pada  0,000  yang berarti kesadaran wajib pajak
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  Nilai  koefisien standardized beta 0,635 merupakan nilai path atau jalur  p2.  Kemudian,  berdasarkan Tabel  6,  hasil  analisis  jalur  pada persamaan regresi (2) nilai
standardized beta  kesadaran  wajib pajak  sebesar  0,274  dan  nilai standardized beta  kepatuhan  wajib pajak sebesar 0,628 semuanya signifikan. Nilai standardized beta kesadaran wajib pajak 0,274
merupakan  nilai  jalur  p1  dan  nilai standardized beta kepatuhan wajib

## Gambar 1. Model Struktural Hasil
Analisis Jalur H 3a Keterangan:  KsWP  =  kesadaran  wajib  pajak; KpWP  =  kepatuhan  wajib  pajak;  PPKB  = penerimaan pajak kendaraan bermotor
pajak 0,628 merupakan nilai jalur p3. Besarnya  nilai  e1  dan  e2  dihitung sebagai berikut:
𝑒1 = √(1 − 0,403  = 0,773 𝑒2 = √(1 − 0,689  =   0,558
Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut, model struktur hasil analisis jalur  untuk  hipotesis  H 3a disajikan dalam Gambar 1. Berdasarkan Gambar  1,  hasil  analisis  jalur menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak  dapat  berpengaruh  langsung terhadap penerimaan pajak
kendaraan  bermotor  dan  dapat  pula berpengaruh  tidak  langsung  melalui kepatuhan wajib pajak yang berperan sebagai variabel intervening .
Besarnya  pengaruh  langsung, pengaruh  tidak  langsung,  dan  total pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  ke penerimaan pajak kendaraan
bermotor dihitung sebagai berikut:
Pengaruh langsung (p1): 0,274 Pengaruh tidak langsung (p2 x p3): 0,399 Total pengaruh korelasi X 1 ke Y [p1 + (p2 x p3)]: 0,673

## Uji Sobel Hipotesis H 3a
Uji  sobel  diperlukan  untuk menguji  apakah  pengaruh  mediasi yang  ditunjukkan  oleh  perkalian koefisien p2 dan p3 bersifat signifikan atau  tidak.  Uji  sobel  dilakukan dengan cara menghitung standar eror dari  koefisien indirect  effect ( Sp2p3 ), sebagai berikut.
𝑆𝑝2𝑝3 = √𝑝3 2 𝑆𝑝2 2 +𝑝2 2 𝑆𝑝3 2 +𝑆𝑝2 2 𝑆𝑝3 2
𝑆𝑝2𝑝3 =
√(0,628) 2 (0,084) 2 +(0,635) 2 (0,077) 2 +(0,084) 2 (0,077) 2 = 0,072
Kemudian,  berdasarkan  hasil perhitungan dari Sp2p3 , selanjutnya  dapat  dihitung  nilai  t statistik  pengaruh  mediasi  dengan rumus:
𝑡 = 𝑝2𝑝3 𝑆𝑝2𝑝3 = 0,399 0,072 = 5,541
Oleh  karena  t  hitung  =  5,541 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,665, maka  dapat  disimpulkan  bahwa koefisien  mediasi  0,399  signifikan. Artinya, secara tidak langsung
kesadaran wajib pajak melalui
0,628 0,635 0,274 KsWP KpWP PPKB
0,773 0,773

## Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H
3b Persamaan Regresi (1) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,410 1,259 5,886 0,000 X2 0,612 0,064 0,698 9,496 0,000
Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H 3b Persamaan Regresi (2) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1,121 1,170 -0,958 0,341 X2 0,289 0,072 0,320 4,031 0,000 Z 0,596 0,082 0,579 7,302 0,000 kepatuhan  wajib  pajak  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor
Pengujian Hipotesis H 3b
Analisis Jalur Hipotesis H 3b Reformasi administrasi perpajakan  dihipotesiskan  memiliki hubungan langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor  (p1).  Namun,  reformasi administrasi perpajakan juga memiliki  hubungan  tidak  langsung dengan  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor yaitu dari reformasi administrasi perpajakan ke kepatuhan  wajib  pajak  (p2)  baru kemudian  ke  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  (p3).  Dalam
penelitian ini, terdapat dua persamaan regresi yaitu:
(1) KEP = a + a REF_AP + e1
(2) PEN = a + c REF_AP + KEP+ e2
Dengan  demikian,  hasil  analisis jalur untuk persamaan regresi (1) dan (2) disajikan pada tabel 8 dan tabel 9. Berdasarkan  Tabel  8,  hasil output SPSS  memberikan  nilai standardized beta reformasi administrasi perpajakan  pada  persamaan  regresi (1) sebesar 0,698 dan signifikan pada 0,000 yang berarti reformasi administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak.  Nilai  koefisien standardized beta 0,698 merupakan nilai path atau jalur  p2.  Kemudian,  berdasarkan Tabel   8,   hasil   analisis   jalur  pada
0,698 0,500 0,320 RAP KpWP PPKB 0,716
0,551

## Gambar 2. Model Struktural Hasil
Analisis Jalur H 3b Keterangan:  RAP  =  reformasi  administrasi perpajakan;  KpWP  =  kepatuhan  wajib  pajak; PPKB = penerimaan  pajak  kendaraan bermotor persamaan regresi (2), nilai standardized beta reformasi administrasi perpajakan sebesar 0,320  dan  nilai standardized beta kepatuhan wajib  pajak  sebesar  0,579 semuanya signifikan.
Nilai standarized beta kesadaran wajib  pajak  0,320  merupakan  nilai jalur  p1  dan  nilai standarized beta
kepatuhan wajib pajak 0,579
merupakan  nilai  jalur  p3.  Besarnya nilai  e1  dan  e2  dihitung  sebagai berikut.
𝑒1 = √(1 − 0,487  = 0,716 𝑒2 = √(1 − 0,696  =   0,551
Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut, model struktur hasil analisis jalur  untuk  hipotesis  3b  disajikan
dalam Gambar 2. Berdasarkan Gambar  2,  hasil  analisis  jalur menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor dan dapat pula berpengaruh tidak  langsung  melalui  kepatuhan wajib  pajak  (sebagai intervening ). Besarnya pengaruh langsung, pengaruh  tidak  langsung,  dan  total pengaruh reformasi administrasi perpajkaan terhadap penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  adalah sebagai berikut: Pengaruh langsung (p1): 0,320 Pengaruh tidak langsung (p2 x p3): 0,404 Total pengaruh korelasi X 1 ke Y [p1 + (p2 x p3)]: 0,724

## Uji Sobel Hipotesis H 3b
Uji  sobel  diperlukan  untuk menguji  apakah  pengaruh  mediasi yang  ditunjukkan  oleh  perkalian koefisien p2 dan p3 bersifat signifikan atau  tidak.  Uji  sobel  dilakukan dengan cara menghitung standar eror dari  koefisien indirect  effect (S p2p3 ), sebagai berikut.
𝑆𝑝2𝑝3 = √𝑝3 2 𝑆𝑝2 2 +𝑝2 2 𝑆𝑝3 2 +𝑆𝑝2 2 𝑆𝑝3 2
𝑆𝑝2𝑝3 =
√(0,579) 2 (0,064) 2 +(0,698) 2 (0,082) 2 +(0,064) 2 (0,082) 2 = 0,068
Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan dari S p2p3, selanjutnya dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus:
𝑡 = 𝑝2𝑝3 𝑆𝑝2𝑝3 = 0,404 0,068 = 5,941

## Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H
3c Persamaan Regresi 1
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10,062 1,101 9,139 0,000 X3 0,483 0,057 0,655 8,452 0,000
Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H 3c Persamaan Regresi 2 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -0,331 1,165 -0,284 0,777 X3 0,196 0,058 0,258 3,350 0,001 Z 0,652 0,079 0,633 8,228 0,000
Oleh  karena  t  hitung  =  5,941  lebih besar  dari  t  tabel  dengan  tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,665, maka  dapat  disimpulkan  bahwa koefisien  mediasi  0,404  signifikan. Artinya, secara tidak langsung reformasi  administrasi  perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor.
Pengujian Hipotesis H 3c Analisis Jalur Hipotesis H 3c Dalam  penelitian  ini,  persepsi tentang sanksi perpajakan
dihipotesiskan  memiliki  hubungan langsung  dengan  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  (p1).  Namun, persepsi  tentang  sanksi  perpajakan
juga memiliki hubungan tidak langsung  dengan  penerimaan  pajak kendaraan bermotor yaitu dari persepsi  tentang  sanksi  perpajakan ke  kepatuhan  wajib  pajak  (p2)  baru kemudian  ke  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  (p3).  Dalam penelitian  ini,  terdapat  2  (dua) persamaan regresi yaitu:
(1) KEP = a + a PER_SP + e1
(2) PEN = a + c PER_SP + KEP+ e2 Dengan  demikian,  hasil  analisis jalur untuk persamaan regresi (1) dan (2)  disajikan  pada  tabel  9  dan  tabel 10. Berdasarkan tabel 9, hasil output SPSS  memberikan  nilai standardized beta persepsi tentang sanksi
perpajakan  pada  persamaan  regresi (1) sebesar 0,655 dan signifikan pada
0,000 yang berarti reformasi
0,633 0,655 0,258 PSP KpWP PPKB 0,755 0,564

## Gambar 3. Model Struktural Hasil
Analisis Jalur H 3c
Keterangan:  PSP  =  persepsi  tentang  sanksi perpajakan;  KpWP  =  kepatuhan  wajib  pajak; PPKB = penerimaan  pajak  kendaraan bermotor administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak.
Nilai koefisien standardized beta 0,655 merupakan nilai path atau jalur p2.  Kemudian,  berdasarkan  tabel  10, hasil  analisis  jalur  pada  persamaan regresi  (2)  nilai standardized beta persepsi  tentang  sanksi  perpajakan sebesar  0,258  dan  nilai standardized beta  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar
0,633 semuanya signifikan.
Nilai standarized beta kesadaran wajib  pajak  0,258  merupakan  nilai jalur  p1  dan  nilai standarized beta
kepatuhan wajib pajak 0,633
merupakan  nilai  jalur  p3.  Besarnya nilai  e1  dan  e2  dihitung  sebagai berikut.
𝑒1 = √(1 − 0,429)  = 0,755
𝑒2 = √(1 − 0,682)  =   0,564
Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut, model struktur hasil analisis jalur  untuk  hipotesis  3c  disajikan dalam Gambar 3. Berdasarkan
Gambar  3,  hasil  analisis  jalur menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan dapat berpengaruh langsung  terhadap  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  dan  dapat  pula berpengaruh  tidak  langsung  melalui kepatuhan  wajib  pajak  (sebagai intervening ). Besarnya pengaruh langsung,  pengaruh  tidak  langsung, dan  total  pengaruh  persepsi  tentang sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: Pengaruh langsung (p1): 0,258 Pengaruh tidak langsung (p2 x p3): 0,415 Total pengaruh korelasi X 1 ke Y [p1 + (p2 x p3)]: 0,673

## Uji Sobel Hipotesis H 3c
Uji  sobel  diperlukan  untuk menguji  apakah  pengaruh  mediasi yang  ditunjukkan  oleh  perkalian koefisien p2 dan p3 bersifat signifikan atau  tidak.  Uji  sobel  dilakukan dengan cara menghitung standar eror dari  koefisien indirect  effect ( Sp2p3 ), sebagai berikut.
𝑆𝑝2𝑝3 = √𝑝3 2 𝑆𝑝2 2 +𝑝2 2 𝑆𝑝3 2 +𝑆𝑝2 2 𝑆𝑝3 2
𝑆𝑝2𝑝3 =
√(0,633) 2 (0,057) 2 +(0,655) 2 (0,079) 2 +(0,057) 2 (0,079) 2 = 0,063
Kemudian,  berdasarkan  hasil perhitungan  dari Sp2p3 , selanjutnya dapat  dihitung  nilai  t  statistic pengaruh mediasi dengan rumus:
𝑡 = 𝑝2𝑝3
𝑆𝑝2𝑝3 = 0,415
0,063 = 6,587
Oleh  karena  t  hitung  =  6,587 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,665, maka  dapat  disimpulkan  bahwa koefisien  mediasi  0,415  signifikan. Artinya, secara tidak langsung persepsi  tentang  sanksi  perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan
pajak kendaraan bermotor

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Reformasi  Administrasi  Perpajakan, Persepsi  tentang  Sanksi  Perpajakan,
dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Hasil  pengujian  hipotesis  H 1
(H 1a ,  H 1b ,  H 1c ,  dan  H 1d )  menunjukkan nilai sig < 0,05, yang berarti terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan antara  variabel  bebas  kesadaran wajib  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan,  dan  persepsi  tentang sanksi  perpajakan,  serta  variabel intervening kepatuhan  wajib  pajak terhadap  variabel  terikat  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  sehingga H 1a , H 1b , H 1c , dan H 1d diterima.
Adanya pengaruh positif menunjukkan bahwa antara
kesadaran  wajib  pajak,  reformasi
administrasi  perpajakan,  persepsi tentang  sanksi  perpajakan,  dan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah searah. Jika
kesadaran  wajib  pajak,  reformasi administrasi  perpajakan,  persepsi tentang  sanksi  perpajakan,  dan kepatuhan  wajib  pajak  meningkat, maka  tingkat  penerimaan  pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Sedangkan, adanya  pengaruh  signifikan  yang dilihat  dari  nilai  P  (probabilitas)  uji  t dalam  penelitian  ini,  yaitu  dengan nilai  P  masing-masing  sebesar  0,019; 0,004;  0,046;  dan  0,000  yang seluruhnya  lebih  kecil  dari  0,05. Artinya,  memang  terdapat  pengaruh yang  signifikan  antara  kesadaran wajib  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan,  persepsi  tentang  sanksi perpajakan,  dan  kepatuhan  wajib pajak  terhadap  penerimaan  pajak kendaraan bermotor.
Kesadaran  wajib  pajak  adalah suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajkannya dengan sukarela. Kesadaran  wajib  pajak  atas  peran pajak  sebagai  sumber  pembiayaan negara sangat diperlukan guna mengoptimalkan  penerimaan  pajak. Hasil  ini  konsisten  dengan  penelitian Widiawati  (2016)  bahwa  kesadaran
wajib  pajak  berpengaruh  positif terhadap penerimaan pajak.
Seiring  dengan  perkembangan zaman,  reformasi  administrasi  pun dilakukan  dengan  tujuan  untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat guna mempermudah wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian
ini didukung oleh penelitian  Saragih  et  al.  (2019)  yang menyatakan  bahwa,  semakin  baik administrasi
perpajakan, maka
jumlah  penerimaan  pajak  akan meningkat. Persepsi  atas  sanksi  perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur  dan  bermakna  pada hukuman  yang  dikenakan  kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Sanksi perpajakan  akan  dikenakan  bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya hingga
jatuh tempo.  Hasil  penelitian  ini didukung  oleh  Rustam  &  Said  (2018) bahwa  sanksi  perpajakan  terbukti secara signifikan positif mempengaruhi  penerimaan  pajak penghasilan. Dengan demikian, adanya  persepsi  tentang  sanksi perpajakan  bagi  wajib  pajak  akan mendorong penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Selain  itu,  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  menjadi faktor  penting  dalam  optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.  Semakin  tinggi  kepatuhan wajib  pajak,  maka  penerimaan  pajak akan  semakin  meningkat.  Hasil penelitian  ini  pun  didukung  oleh Rahmawati,  Santoso,  &  Hamidi (2014), bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Reformasi  Administrasi  Perpajakan, Persepsi  tentang  Sanksi  Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  H 2 (H 2a , H 2b , dan H 2c ) menunjukkan nilai Sig  <  0,05,  yang  berarti  terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan antara  variabel  bebas  kesadaran wajib  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan,  dan  persepsi  tentang sanksi  perpajakan,  terhadap  variabel intervening kepatuhan  wajib  pajak sehingga  hipotesis  H 2 (H 2a ,  H 2b ,  dan H 2c ) diterima. Adanya pengaruh positif menunjukkan bahwa antara
kesadaran  wajib  pajak,  reformasi administrasi  perpajakan,  persepsi tentang  sanksi  perpajakan,  dengan kepatuhan wajib pajak adalah searah. Jika kesadaran wajib pajak, reformasi
administrasi  perpajakan,  persepsi tentang sanksi perpajakan meningkat,  maka  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  juga  akan  semakin meningkat. Sedangkan, adanya pengaruh  signifikan  yang  dilihat  dari nilai P dalam uji t pada penelitian ini, yaitu  dengan  nilai  P  masing-masing sebesar 0,001; 0,005; dan 0,000 yang seluruhnya  lebih  kecil  dari  0,05. Artinya,  memang  terdapat  pengaruh yang  signifikan  antara  kesadaran wajib  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan,  dan  persepsi  tentang sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak
merupakan  sebuah  itikad  baik  dari wajib  pajak  untuk  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Dalam  hal ini,  semakin  tinggi  kesadaran  wajib pajak,  maka  semakin  tinggi  pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  Hasil penelitian ini didukung  oleh  Putra  &  Jati  (2017), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh  positif  pada  kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran
yang tinggi, maka cenderung  meningkatkan  kepatuhan dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor. Reformasi administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Hasil  penelitian  ini  didukung oleh  Kemala  (2015),  bahwa  semakin baik reformasi administrasi perpajakan,  maka  kepatuhan  wajib pajak akan semakin baik. Persepsi tentang sanksi perpajakan  memberikan  pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil
penelitian  ini  didukung  oleh  Sari (2015),  yang  menyatakan  bahwa persepsi  wajib  pajak  terhadap  sanksi perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Dengan  demikian,  semakin  baik persepsi  tentang  sanksi  perpajakan, maka  semakin  baik  pula  kepatuhan wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Reformasi  Administrasi  Perpajakan, Persepsi  tentang  Sanksi  Perpajakan,
terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebagai
Variabel Intervening
Hasil  pengujian  hipotesis  H 3 (H 3a , H 3b , dan H 3c ) menunjukkan nilai sig <  0,05,  yang  berarti  terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan antara  variabel  bebas  kesadaran wajib  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan,  dan  persepsi  tentang
sanksi  perpajakan,  terhadap  variabel terikat  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  melalui  variabel intervening kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan demikian,  hipotesis  H 3 (H 3a ,  H 3b ,  dan H 3c ) diterima.
Yasa,  Martadinata  &  Astawa (2019)
menyatakan bahwa, kepatuhan  wajib  pajak  ditentukan oleh beberapa hal diantaranya adalah power dan trust .  Terkait  dengan power ,  kebijakan  pemerintah  sangat memegang  peranan  penting  salah satunya  adalah  dengan  melakukan perbaikan-perbaikan  sistem  dengan melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  yang  nantinya  dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Selain  itu  Yasa  &  Martadinata  (2018) menyatakan  bahwa  perilaku  etis dalam  kerangka theory  of  planned behavior dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu
perceived behavior control diantaranya
adalh kesadaran wajib pajak.
Kesadaran wajib pajak, reformasi  administrasi  perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan dapat berpengaruh
langsung  terhadap  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  dan  dapat  pula berpengaruh  tidak  langsung  melalui kepatuhan  wajib  pajak  (sebagai intervening ), dengan penjelasan bahwa  pengaruh  langsung  dan  tidak
langsung  kesadaran  wajib  pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak adalah sebesar  0,274  dan  0,399.  Kemudian, berdasarkan  hasil  uji  hipotesis, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,541, lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  yaitu sebesar  1,665.  Dengan  demikian, koefisien mediasi 0,399 adalah
signifikan.  Artinya,  secara  tidak langsung  kesadaran  wajib  pajak melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain  itu,  pengaruh  langsung dan tidak langsung reformasi administrasi  perpajakan  terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor  melalui  kepatuhan  wajib pajak  adalah  sebesar  0,320  dan 0,404.  Kemudian,  berdasarkan  hasil uji  hipotesis,  diperoleh  nilai  t  hitung sebesar 5,941, lebih besar dari nilai t tabel  yaitu  sebesar  1,665.  Dengan demikian,  koefisien  mediasi  0,404 adalah  signifikan.  Artinya,  secara tidak langsung reformasi administrasi perpajakan  melalui  kepatuhan  wajib pajak  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Terakhir, pengaruh langsung dan tidak langsung  persepsi  tentang  sanksi perpajakan terhadap penerimaan
pajak  kendaraan  bermotor  melalui kepatuhan wajib pajak adalah sebesar  0,258  dan  0,415.  Kemudian, berdasarkan  hasil  uji  hipotesis, diperoleh nilai t hitung sebesar 6,547, lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  yaitu sebesar  1,665.  Dengan  demikian,
koefisien mediasi 0,415 adalah signifikan.  Artinya,  secara  tidak langsung  persepsi  tentang  sanksi perpajakan  melalui  kepatuhan  wajib pajak  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Berdasarkan  hasil  pengujian hipotesis  dimana  kesadaran  wajib
pajak, reformasi administrasi perpajakan,  dan  persepsi  tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap
penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan baik  secara  individu  maupun  secara tidak  langsung  melalui  kepatuhan wajib  pajak.  Ini  berarti  bahwa kesadaran  wajib  pajak,  reformasi administrasi perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan mempengaruhi  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  yang  nantinya  dapat
meningkatkan penerimaan daerah.
Hasil penelitian ini dapat berdampak  penting  bagi  pemerintah khususnya
kepada pemerintah
Provinsi  Bali.    Hasil  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan  dan  persepsi  tentang sanksi  perpajakan  memiliki  peran yang  penting  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mengoptimalkan  penerimaan  pajak kendaraan bermotor.  Hasil penelitian ini  bisa  menjadi  acuan  pemerintah Provinsi  Bali  dalam  mengeluarkan kebijakan-kebijakan  dan  sosialisasi kepada wajib pajak seperti penerapan e-samsat dan SAMSAT corner.
Penelitian  ini  tentu  tidak  lepas dari keterbatasan-keterbatasan.
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  di Kabupaten  Buleleng  saja,  sehingga hasil penelitian tidak bisa mengenderalisir  jumlah  wajib  pajak kendaraan  di  Bali.  Sehingga  bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan
menggunakan  seluruh  wajib  pajak yang  ada  di  Bali.  Selain  itu, pengembangan  atas  penelitian  dapat juga dilakukan dengan menggunakan aspek teknologi seperti akses internet atau  pemahaman  wajib  pajak  dalam menggunakan elektronik system.

## REFERENSI
Arifah,  A.,  Andini,  R.,  &  Raharjo,  K. (2017).  Pengaruh  Modernisasi Sistem  Administrasi  Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Demak Selama Periode (2012-2016). Journal  of  Accounting:  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  S1  Akuntansi Universitas  Pandanaran , 3 (3),  1– 16.
Aswati,  W.,  &  Nudi,  T.  N.  (2018).
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas  Pelayanan  Publik terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus  Kantor  UPTB  Samsat Kabupaten Muna). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 3 (1). Badan Pusat Statistik. (2019). Pertumbuhan Kendaraan Nasional. Badan  Pusat  Statistik  Bali.  (2019). Pertumbuhan Kendaraan Nasional di Bali. Dewi,  N.  M.  P.,  Diatmika,  I.  P.  G.,  & Yasa,  I.  N.  P.  (2017).  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  (Studi  Empiris  pada Kantor Bersama Samsat Buleleng). E-Journal S1 Ak
Universitas  Pendidikan  Ganesha ,
8 (2).
Endrasari,  S.,  Herawati,  &  Puttri,  D.
(2015).  Pengaruh  Pemahaman, Kesadaran,  Persepsi  Wajib  Pajak tentang  Sanksi  Denda,  dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap Keberhasilan  Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan. E-Journal Universitas  Bung  Hatta , 6 (1),  1– 12.
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS  21:  Update  PLS  Regresi . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan  Pajak,  Sikap  Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi
Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. JOM.  FEKON , Vol  2  No  1 ,  Hal  1- 15.
Kemala, W., Kennedy, & Rusli. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan  Pajak,  Sikap  Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Jurnal Online Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  Universitas Riau , 2 (2), 1–15. Kementerian keuangan Republik Indonesia.  (2019).  Postur  APBN
2020.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah . , (2016).
Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Online  Insan  Akuntan , 1 (1),  92– 116.
Putra, I. M. A. D., & Jati, I. K. (2017).
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  di Kantor Bersama Samsat Tabanan. E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana , 18 (1),  557– 587.
Rahmawati,  F.  N.,  Santoso,  S.,  &
Hamidi,  N.  (2014).  Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan  di  Surakarta. JuPE-Jurnal Pendidikan Ekonomi , 3 (1), 72–82.
Republik  Indonesia. Undang-undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang

## Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah . , (2009).
Rustam,  A.,  &  Said,  S.  (2018).
Persepsi  atas  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi pada KPP Makassar Selatan. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 1 (1), 37– 45.
Saragih,  A.  H.,  Hendrawan,  A.,  &
Susilawati, N. (2019). Implementasi  Electronic  SAMSAT untuk  Peningkatan  Kemudahan
Administrasi  dalam  Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada  Provinsi  Bali). Jurnal  Aset (Akuntansi Riset) , 11 (1), 83–91.
Sari,  R.  A.  V.  Y.  dan  N.  S.  (2015).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  Membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Ekombis  Review , Vol  2 No 1 , Hal 63-78.
Widiawati, H. S. dan E. R. M. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan  NPWP,  Pelayanan Fiskus,  dan  Penagihan  Pajak terhadap  Penerimaan  Pajak  di Kota  Kediri. Jurnal  Pendidikan Ekonomi , Vol  1  No  2 ,  Hal  165-
173.
Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H.
(2018). Taxpayer Compliance from  the  Perspective  of  Slippery
Slope  Theory:  An  Experimental
Study. Jurnal  Akuntansi  Dan
Keuangan , 20 (2), 53–61.
Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa,  I.  G.  P.  B.  (2019).  Peran Theory  of  Planned  Behavior  dan
Nilai  Kearifan  Lokal  terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak:  Sebuah
Kajian Eksperimen.
EKUITAS
(Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan) ,
3 (2), 149–167.