## KEBIJAKAN PENGAWASAN PERBANKAN YANG INDEPENDEN DAN EFEKTIF MENURUT ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
Muhammad Pulung Aji Sukmo* *) Mahasiswa Magister Sains Hukum dan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Airlangga muhpulung@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  independent  and  effectiveness  by  the  Indonesian Banking  Architecture  (API)  to  the  national  banking  system  and  before  the establishment of the Financial Services Authority (FSA) oversight. The important role of national banks to the economy of Indonesia will impact on if something happens to the  national  banking  system  when  its  also  had  a  significant  effect  on  the  national economy such as the crisis case in 1998 up to 2002 and 2008 before. It encourages the Government  to  create  special  institutions  for  which  the  duty  to  financial  services supervision  including  banking  sector.  Through  Law  No.  21  of  2011  the  government established  the  Financial  Services  Authority  (FSA)  is  expected  to  be  able  to  work independently  and  effectively  perform  their  functions.  This  study  officially  made  a compares  The  Act  No.  21  of  2011  about  Indonesian  Banking  Architecture  (API)  in supervision  of  national  banks  terms.  Furthermore,  this  study  reveal  several  factors inhibiting and supporting surveillance on Indonesian Banking Architecture (API) also. Hence, this research led the conclusion that the FSA can not be fully independent and effective as it should because there are still other agencies involved in the supervision of national banks and due to number of sectors that have to be monitored by FSA, in fact this kind of situation made the institution become very superior. Untill, the agency less focus oversee the national banking sector occur.
Keywords: Supervision, Indonesia Banking Architecture,Finansial Services Authority

## I. Pendahuluan
Aristektur Perbankan Indonesia (API)  merupakan sebuah solusi yang dapat memperkokoh  fundamental  perbankan  di  Indonesia.  Segala  aspek  yang  terkait dengan permasalahan dan tantangan perbankan nasional mampu diantisipasi sejak dini  melalui  penguatan  fundamental  perbankan  tersebut.  Namun  seperti  halnya sistim yang  lain,  API juga  memiliki  beberapa  hal  yang  dapat  menjadi  celah  dalam pelaksanaannya. Adapun celah tersebut antara lain adalah:
Pertama, kurangnya perhatian terhadap konsep “Disiplin Pasar”. Konsep API dibangun  berdasarkan  rekomendasi  dari Basle  Committee  on  Banking  Supervision yang  menyarankan  tiga  pilar  utama,  yaitu  persyaratan  modal  minimum,  proses pengawas an,  dan  persyaratan  disiplin  pasar.  Secara  akademis,  keenam  pilar  API merupakan elaborasi yang cukup mendalam terhadap dua pilar Komite Basle , yaitu persyaratan modal minimum dan proses pengawasan.
Pengawasan  terhadap  bank  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  sesuai  dengan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  Tentang Bank  Indonesia  Menjadi  Undang-Undang  (UU  BI),  bahwa  untuk  mencapai  tujuan Bank  Indonesia  adalah  mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah,  Bank Indonesia  mempunyai  tugas  mengatur  dan  mengawasi  Bank.  Kemudian  dalam Pasal  34  UU  BI  disebutkan  bahwa  tugas  mengawasi  Bank  akan  dilakukan  oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. SelanjutnyaPasal 35 UU BI menentukan bahwa sepanjang lembaga pengawasan  belum  dibentuk,  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU OJK)  yang  disahkan  di  Jakarta,  Pada  Tanggal 22 November 2011 dan diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 22 November 2011 sebagaimana Pasal 69 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa Pasal 34, Pasal 35 UU BI, beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang.
Proses  pengawasan  bahkan  memperoleh  porsi  yang  sangat  besar.  Oleh karena  itu,  proses  ini  terwakili  dalam  seluruh  program  yang  terdapat  pada  pilar kedua  dan  ketiga.  Pilar  keempat  pun  mengandung  unsur  proses pengawas an, seperti persyaratan sertifikasi bagi manajer risiko dan peningkatan Good Corporate Governance .
Bahkan proses pengawasan juga ada pada pilar kelima melalui pembentukan biro  kredit  serta  pilar  keenam  melalui  mekanisme  pengaduan  konsumen  dan pembentukan lembaga mediasi perbankan yang independen. Namun, rekomendasi Komite  Basle mengenai  persyaratan  disiplin  pasar  justru  kurang  terwakili  dalam keenam  pilar  API.  Kata  "disiplin  pasar"  bahkan  tidak  terwakili  secara  eksplisit  di sana.  Padahal,  disiplin  pasar  adalah  sebuah  mekanisme  yang  mampu  memaksa manajemen  bank  mengadopsi  prinsip  kehati-hatian  walaupun  pengawas  dari otoritas perbankan sedang lengah. Hal ini dapat dikarenakan hukuman oleh pasar bisa sangat besar dan merusak kesehatan bank.
Kedua, persyaratan  modal  minimum.  Persyaratan modal  perbankan  sebesar 100  milyar  rupiah  memang  merupakan  sebuah  tuntutan  yang  kondusif  bagi penguatan perbankan nasional. Akan tetapi, beberapa hal tentang modal minimum ini juga perlu mempertimbangkan “nilai uang” dari 100 milyar Rupiah tersebut. Hal ini dikarenakan API akan berlangsung pada tahun 2014 sehingga nilai 100 milyar Rupiah  tersebut  termasuk  dalam  nilai  uang  pada  tahun  sekarang  ataukah  pada tahun 2014 mendatang. Sebab, nilai 100 milyar Rupiah di tahun 2014 bisa jadi tidak mencukupi sebagai nilai minimum permodalan perbankan nasional mengingat nilai uang yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pertimbangan bank-bank yang  pada  tahun  2014  belum  mampu  mencukupi  persyaratan  tersebut  akan diberikan  solusi  apa?  Hal  ini  pula  yang  menjadi  pertanyaan  dalam  persyaratan modal minimum.
Ketiga, porsi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Ke-enam  pilar  API  masih  belum memberikan deskripsi yang jelas mengenai eksistensi OJK sebagai sebuah lembaga independen  yang  mengawasi  perbankan  Indonesia.  Pengalaman  beberapa  negara lain yang telah menerapkan OJK seperti Australia, Jepang, Inggris dan Korea Selatan kurang  terlihat  pada stage awal  penerapan  penyehatan  perbankan.  OJK  sebagai
suatu sistim kontrol mungkin akan lebih berguna saat sistim sudah berjalan dengan baik.  Selain  itu,  keberadaan  OJK  di  awal  proses  restrukturisasi  penyehatan perbankan akan  menjadikan  potensi konflik  dengan  Bank  Indonesia sebagai  bank sentral yang memiliki fungsi sebagai Lender of The Last Resort.
Secara  keseluruhan,  berbagai  kebijakan  tersebut  dirangkai  dalam  suatu kerangka  dasar  pengaturan  perbankan  Indonesia  yang  lebih  dikenal  dengan Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API).  API  merupakan  suatu blueprint mengenai arah  dan  tatanan  perbankan  nasional  kedepan.  API  tersebut  merupakan policy direction dan policy  recommendation untuk  industri  perbankan  nasional  dalam jangka  panjang  yaitu  untuk  jangka  waktu  sepuluh  tahun  ke  depan.  Sebagai  suatu banking architecture, API tidak hanya diperlukan bagi industri perbankan saja. Dari  kacamata  persaingan  usaha,  implementasi  berbagai  program  dalam grand  design API cenderung menimbulkan pola atau memulihkan kondisi industri perbankan  versi  API,  secara  tidak  langsung  sama  dengan  mendorong  bank (terutama  bank  menengah-kecil)  untuk  melakukan  merger  atau  akuisisi.
Gelombang merger atau akuisisi tersebut di satu sisi dapat meningkatkan efisiensi sekaligus  penguatan  konsolidasi  perbankan,  namun  di  sisi  lain  dapat mengakibatkan  terjadinya pemusatan  konsentrasi  pangsa pasar  pada sekelompok bank tertentu.
Mengetahui  akan  hal  ini,  maka  KPPU  (Komisi Pengawas Persaingan  Usaha) sebagai  lembaga  independen  yang  melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha dan  atau  tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  menduga  bahwa  industri perbankan berpotensi melakukan pelanggaran. perbankan Indonesia ke arah yang lebih  baik  melalui  implementasi  program-program  API  demi  terwujudnya  sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Salah satunya adalah dengan mensyaratkan modal minimum sebesar Rp. 100 Milyar.
Banyaknya  jumlah  bank  yang  belum  memenuhi  persyaratan  tersebut mendorong  bank-bank  tersebut  untuk  berkonsolidasi  dengan  melakukan  merger atau akusisi sehingga  akan meningkatkan aset bank hasil merger dan  penguasaan pangsa pasar bank tersebut. Kondisi ini akan berdampak pada perubahan struktur perbankan  yang  sebelumnya  begitu  menjamur  hingga  menjadi  lebih  terpusat karena bank-bank mengalami penyusutan akibat adanya merger atau akuisisi.
Uraian  permasalahan  yang  telah  dipaparkan,  dapat  dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:bagaimana pengawasan bank yang
independendan efektif menurut  Arsitektur Perbankan  Indonesia?  Dan  apa  faktor penghambat dan faktor pendukung pengawasan bank yang independen dan efektif menurut Arsitektur Perbankan Indonesia?

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ).  Sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  berupa bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang Perbankan,  Undang-Undang  Bank  Indonesia,  Undang-Undang  Otoritas  Jasa keuangan,  Peraturan  Bank  Indonesia.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan dalam penelititian ini berupa buku literatur, jurnal hukum, jurnal ekonomi, bahan dari internet.
III. Hasil dan Pembahasan
1) Pengawasan Bank yang Independen Efektif Menurut Arsitektur Perbankan Indonesia
a. Pengawasan dan Pembinaan Bank oleh Bank Indonesia Pengawasan  pada  bank  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  perbankan. Mengenai  kegiatan  usaha  perbankan,  tugas  pokok  perbankan  di  bawah bimbingan  Bank  Indonesia  menurut  Thomas  Suyatno  adalah  untuk menghimpun  segala  dana  dari  masyarakat,  guna  diarahkan  ke  bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka  2  Undang-Undang  Perbankan  bahwa  Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk  simpanan  berupa  giro,  deposito  berjangka,  sertifikat  deposito, tabungan,  dan/atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu; memberikan kredit; menerbitkan surat pengakuan hutang;  membeli, menjual atau  menjamin  atas  risiko  sendiri  maupun  untuk  kepentingan  dan  atas perintah nasabahnya: Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank  yang  masa  berlakunya  tidak  lebih  lama  daripada  kebiasaan  dalam perdagangan suratsurat dimaksud; Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya  yang  masa  berlakunya  tidak  lebih  lama    daripada  kebiasaan  dalam perdagangan  suratsurat  dimaksud;  kertas  perbendaharaan  negara  dan  surat jaminan  pemerintah;  sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI);  Obligasi;  Surat  dagang berjangka  waktu  sampai  dengan  1  tahun;  dan  Instrumen  surat  berharga  lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
Merujuk  pada  Penjelasan  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1998  (Undang-Undang  Perbankan)  memberikan  pengertian  fungsi
“pembinaan” dan “pengawasan” bank tersebut, sebagai berikut: 1. Pembinaan  adalah  upaya-upaya  yang  dilakukan  dengan  cara  menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek: i. Kelembagaan bank ii. Kepemilikan bank iii. Kepengurusan bank iv. Kegiatan usaha bank v. Pelaporan bank; serta
vi. Lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.
2. Pengawasan  meliputi  pengawasan  tidak  langsung,  yang  terutama  dalam bentuk  pengawasan  dini  melalui  penelitian  analisis  dan  evaluasi  laporan bank,  dan  pengawasan  langsung  dalam  bentuk  pemeriksaan  yang  disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Jadi  Undang-Undang  Perbankan  yang  Diubah  membedakan  secara jelas  yang  dimaksud  dengan  fungsi  “pembinaan”  dan  fungsi  “pengawasan” dari  bank  tersebut;  fungsi  “pembinaan”  menitikberatkan  pada  atau diartikan dengan  “regulation”, sedangkan  fungsi  “pengawasan”
menitikberatkan  pada  atau  diartikan  dengan  “supervision”  atau “penyeliaan”.
Selanjutnya  pada  penjelasan  Pasal  29  tersebut,  dijelaskan  pula tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut, yakni:
1. Kedua  fungsi  itu  harus  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  selalu  bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang  disimpan  pada  bank  atas  dasar  kepercayaan,  karenanya  keadaan suatu bank perlu dipantau oleh Bank Indonesia; 2. Tujuannya  agar  kesehatan  bank  tetap  terjaga  dan  kepercayaan maysarkat  terhadap  bank  tetap  terpelihara,  sebab  kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  perbankan  hanya  dapat  ditumbuhkan apabila  lembaga  perbankan  dalam  kegiatan  usahanya  selalu  berada dalam keadaan sehat; 3. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan  kewajiban  secara  utuh  untuk  melakukan  pembinaan  dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat  preventif  dalam  bentuk  ketentuan-ketetnuan,  petunjuk- petunjuk,  nasihat-nasihat,  bimbingan  dan  pengarahan  maupun  secara represif  dalam  bentuk  pemeriksaan  yang  disusul  dengan  tindakan- tindakan perbaikan; 4. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan system pengawasan internal  dalam  rangka  menjamin  terlaksananya  proses  pengambilan keputusan dalam pengelolaan  bank  yang sesuai dengan prinsip kehati- hatian.

## a. Otoritas Pembina dan Pengawas Bank
Sesuai  dengan  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Perbankan  yang Diubah  dan Pasal Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999, Bank Indonesia diserahi  tugas,  kewenangan,  dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Jadi, otoritas sebagai Pembina dan pengawas terhadap bank berada di tangan Bank Indonesia.
b. Tingkat Kesehatan Bank
Hal  pengawasan  Bank  Indonesia  terhadap  perbankan  adalah berhubungan  dengan  Penilaian  tingkat  kesehatan  bank  tidak  hanya dilakukan  di  Indonesia,  tetapi  juga  di  pelbagai  Negara  lain.  Tentu  saja, meskipun prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Sentral atau lembaga pengawas  dan  Pembina  perbankan  ( monetary  authority )  pada  pokoknya sama,  cara-cara  dan  teknik  penilaian  yang  dipergunakan  dapat  saja berbeda di tiap Negara.
Pasal  29  ayat  (2)  dan  ayat  (5)  Undang-Undang  Perbankan menentukan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan tingkat kesehatan  bank,  dngan  memperhatikan  kecukupan  modal,  kualitas  asset, kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  dan  aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang  terkait,  baik  pemilik  dan  pengelola  bank,  masyarakat  penguna  jasa bank  maupun  Bank  Indonesia  sebagai  Pembina  dan  pengawas  bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masingh pihak terwsebut perlu mengingiatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank
yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai:
1. Tolok  ukur  bagi  manajemen  bank  untuk  menilai  apakah  pengelolaan bank  telah dilakukan  sejalan  dengan  asas-asas  perbankan yang  sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; 2. Tolok  ukur  untuk  menetapkan  arah  pembinaan  dan  pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan. Tata  cara  penilaian  tingkat  kesehatan  bank  tersebut  lebih  lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indoensia Nomor 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.
c. Kewajiban-Kewajiban Pajak Bank
Bank  berkewajiban  untuk  menempuh  cara-cara  yang  tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada  bank  dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayan  berdasarkan prinsip  syariah  dan  melakukan  kegiatan  usaha  lainnya.  Kewajiban  ini disebutkan pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya  Pasal  29  ayat  (4)  Undang-Undang  Perbankan mewajibkan  bank  menyediakan  informasi  mengenai  kemungkinan timbulnya  risiko  kerugian  sehubungan  dengan  transaksi  nasabah  yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah. Penyediaan informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya  risiko  kerugian  nasabah dimaksudkan  agar  akses  untuk  memperoleh  informasi  perihal  kegiatan usaha  dan kondisi  bank  menjadi  lebih terbuka,  yang  sekaligus menjamin adanya  transparasi  dalam  dunia  perbankan.  Bahkan  informasi  tersebut perlu  diberikan  apabila  bank  bertindak  sebagai  perantara  penempatan dana  dari  nasabah,  atau  pembelian/penjualan  surat  berharga  untuk kepentingan  dan  atas  perintah  naabahnya.  Informasi  dimaksud  dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas asset. Kewajiban  bank  memberikan  keterangan/penjelasan.  Bank Indonesia  berwenang  mewajibkan  seluruh  bank  untuk  menyampaikan segala  keterangan  dan  penjelasan  mengenai  usahanya  menurut  tata  cara yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  berdasarkan  Pasal  30  Undang- Undang  Perbankan  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999. Apabila  diperlukan,  kewajiban  tersebut  dikenakan  pula  terhadap perusahaan  induk,  perusahaan  anak,  pihak  terkait,  dan  pihak  rerafiliasi. Ketentuan  ini  akan  diterapkan  apabila  perusahaan  induk,  perusahaan anak,  pihak  terkait  dan  pihak  terafiliasi  tersebut  mendapat  fasilitas tertentu  dari  bank  atau  dapat  diduga  mempunyai  peran  dalam  kegiatan operasional bank. d. Perbankan menurut Arsitektur Perbankan Indonesia
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem  perbankan  Indonesia  yang  bersifat  menyeluruh  dan  memberikan arah,  bentuk,  dan  tatanan  industri  perbankan  untuk  rentang  waktu  lima sampai sepuluh tahun ke depan.
Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API)  adalah  kerangka  dasar  sistem perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9
Januari  2004.  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  diluncurkan  sebagai  salah satu  upaya  Pemerintah  dan  Bank  Indonesia  dalam  rangka  membangun kembali  perekonomian  Indonesia  melalui  penerbitan  buku  putih Pemerintah  sesuai  dengan  Inpres  No.  5  Tahun  2003,  dimana  Arsitektur Perbankan Indonesia menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut. Visi  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  adalah  mencapai  suatu  sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan  dalam  rangka  membantu  mendorong    pertumbuhan  ekonomi nasional. Acuan  dasar  bagi  pengawas  perbankan  di  semua  negara,  yang  terdiri dari 25 prinsip dasar: a. Persyaratan dan Pengawasan Perbankan yang Efektif –1 b. Perizinan dan Struktur – 2 s/d 5 c. Peraturan Prinsip Kehati-hatian – 6 s/d 15
d. Metode Pengawas Perbankan Terus-menerus – 16 s/d 20 e. Informasi – 21 f. Wewenang formal Pengawas – 22, dan g. Perbankan Lintas Negara – 23 s/d 25 Sistem  perbankan  yang  sehat,  kuat,  dan  efisien  guna  menciptakan kestabilan  sistem  keuangan  dalam  rangka  membantu  pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 6 Pilar Arsitektur  Perbankan Indonesia  (API yaitu : Pilar  1 =  Struktur Perbankan yang Sehat Pilar  2 =  Sistem Pengaturan yang Efektif Pilar  3 =  Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif Pilar  4 =   Industri Perbankan yang Kuat Pilar  5 =  Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi Pilar  6 =  Perlindungan Nasabah
e. Otoritas Jasa Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Kaeuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan  Pasal  2   ayat  (2) OJK  adalah  lembaga  yang  independen dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  bebas  dari  campur  tangan pihak  lain,  kecuali  untuk  hal-hal  yang  secara  tegas  diatur  dalam  Undang- Undang ini. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu  melindungi  kepentingan  Konsumen  dan  masyarakat.  termasuk perlindungan  terhadap  pelanggaran  dan  kejahatan  di  sektor  keuangan seperti  manipulasi  dan  berbagai  bentuk  penggelapan  dalam  kegiatan jasa keuangan.
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c) kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 2) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengawasan Bank yang Independen dan Efektif Menurut Aristektur Perbankan Indonesia
a. Pengawas Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK dalam rangka  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang  mampu  tumbuh  secara berkelanjutan dan stabil diperlukan  kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang  terselenggara    secara  teratur,  adil,  transparan  dan  akuntabel  serta mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga    diperlukan  OJK  yang  memiliki  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  di  dalam    sektor  jasa keuangan secara terpadu, independen dan  akuntabel. Peralihan  pengawasan  perbankan  dari  Bank  Indonesia  kepada  OJK terjadi  sejak  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas  dan    wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa  keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian,  Dana    Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan  dan  Lembaga  Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal  dan Lembaga Keuangan - Kementerian Keuangan ke OJK. Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang  pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di  sektor  Perbankan  beralih  dari  BI  ke  OJK.  Pengaturan  dan  pengawasan mengenai  kelembagaan,  kesehatan,  aspek  kehati-hatian,  dan  pemeriksaan bank  merupakan  lingkup  pengaturan  dan  pengawasan    micro  prudential yang menjadi tugas dan wewenang  OJK. Adapun  lingkup  pengaturan  dan  pengawasan    macroprudential merupakan  tugas  dan  wewenang  BI.  Dalam    rangka  pengaturan  dan pengawasan  macroprudential,  OJK    berkoordinasi  dengan  BI  untuk melakukan himbauan moral  ( moral suasion ) kepada Perbankan. Penyerahan  pengawasan  meskipun  telah  dilakukan,  masih  terdapat suatu  hubungan  antara  Bank  Indonesia  dengan  OJK  dalam  bentuk kerjasama. Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan  Tugas BI dan  OJK  Keputusan  Bersama  BI  dan  OJK  Kerjasama  dan  koordinasi  dalam rangka  pelaksanaan  tugas  BI  dan  OJK  guna  mewujudkan  sistem  keuangan yang  stabil  dan  berkesinambungan  tertuang  dalam  Keputusan    Bersama tanggal  18  Oktober  2013  dengan  prinsip  dasar  bersifat  kolaboratif, meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas,  menghindari  duplikasi,  melengkapi pengaturan  sektor  keuangan,  dan  memastikan  kelancaran  pelaksanaan tugas BI dan OJK. Ruang  lingkup  bentuk  kerjasama  dan  koordinasi  dalam  rangka mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  BI  dan  OJK  yang  sejalan dengan UU BI dan UU OJK, meliputi: 1. Bekerjasama  dan  koordinasi  dalam  pelaksanaan  tugas  sesuai kewenangan masing-masing;
2. Pertukaran informasi  Lembaga  Jasa  Keuangan  serta  pengelolaan  sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK; 3. Penggunaan  kekayaan  dan  dokumen  yang  dimiliki  dan/atau  digunakan BI oleh OJK; dan 4. Pengelolaan  pejabat  dan  pegawai  BI  yang  dialihkan  atau  dipekerjakan pada OJK.
b. Faktor pengawas bank yang Independen dan efektif menurut Arsitektur Perbankan Indonesia OJK  mengambilalih  pengawasan  bank  dari  Bank  Indonesia.  Sesuai dengan tujuan pokok Bank Indonesia adalah: 1) meningkatkan taraf hidup rakyat, 2) mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah,
3) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, dan 4) memperluas kesempatan kerja. Pengawasan  yang  begitu    komplek  dari  Bank  Indonesia  tersebut berimplikasi  dari  tidak  fokusnya  tugas  tersebut  telah  mengakibatkan pencapaian tujuan akhir dari  kebijakan  Bank  Indonesia kurang efektif.  Hal ini menurut Sugiyono terjadi karena: 1) peran  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  moneter  menjadi  kabur  karena kekurangjelasan  wewenang  dan  tanggung  jawab  sebagai  akibat  tidak fokusnya tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan, 2) fungsi  sebagai  otoritas  moneter  kurang  fokus  karena  memungkinkan timbulnya conflict di antara tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan 3) tugas pokok membantu pemerintah mengakibatkan tidak independennya  Bank  Indonesia  dalam  menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus ditetapkan. Selanjutnya  Sugiyono  mengemukakan  bahwa  dari  pengalaman tersebut,  langkah  awal  agar  Bank Indonesia  dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas  harus  jelas  dan  tidak  dicampuri  oleh  kepentingan-kepentingan  yang seharusnya  dilakukan  oleh  pemerintah.  Langkah  awal  tersebut  harus berupa  pemberian  independensi  kepada  Bank  Indonesia,  sehingga  Bank Indonesia dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus dicapai sebagai lembaga bank sentral. Terdapat  tiga  pilar  tujuan  Bank  Indonesia  sebagai  tugas  dan wewenangnya, yaitu: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
3. Mengatur dan mengawasi bank. Ketiga  pilar  tersebut    sebagai  landasan  pencapaian  tujuan  Bank Indonesia  secara  efektif  dan  efisien  untuk  itu  ketiga  tugas  tersebut  harus saling  mendukung,  karena  ketiga  tugas  tersebut  mempunyai  keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah khususnya. Tugas  pengaturan  dan  pengawasan  bank  sebagaimana  dikemukakan oleh  Djoni  Gazali  dan  Rachmadi  Usman  merupakan  salah  satu  tugas  yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat pada akhirnya akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Hal ini mengingat  bahwa  lembaga  perbankan  selain  menjalankan  fungsi
inetrmediasi,  juga  berfungsi  sebagai  media  transmisi  kebijakan  moneter serta  pelayanan  jasa  sistem  pembayaran.  Selain  itu  sebagaimana dikemukakan  oleh  Sugiyono  bahwa  antara  fungsi  pengawasan  bank  dan pengendalian  moneter  memiliki  sifat  yang  interdependen,  sehingga  kedua fungsi  tersebut  harus  sejalan.  Dengan  demikian  akan  memudahkan  dalam memantau  dan  menindaklanjuti  dampak  kebijakan  moneter  terhadap perbankan,  data  dan  informasi  hasil  pengawasan  bank  sangat  diperlukan dalam  mengambil  keputusan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter  dan demikian pula sebaliknya. Dialihkannya  pengawasan  dari  Bank  Indonesia  ke  OJK,  dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang begitu komplek memungkinkan pengawasan  khususnya  terhadap  bank  tidak  semakin  fokus.  Apalagi  jika dikaitkan  dengan  keanggotaan  dari  OJK  sebagian  masih  mengandalkan orang-orang dari Bank Indonesia, sehingga pengawasan OJK terhadap bank tidak  bedanya  pengawasan  Bank  Indonesia  terhadap  bank  sebelum pengawasan tersebut diserahkan oleh Bank Indonesia ke OJK. OJK  yang  memberikan  pengawasan  tidak  hanya  sebatas  pada pengawasan  terhadap  kegiatan  usaha  dan  larangan-larangan  perbankan melainkan  termasuk  pengawasan  lembaga  keuangan  lainnya  menjadikan OJK  sebagai  lembaga  superior  yang  mengawasi  industri  perbankan,  pasar modal,  reksadana,  perusahaan  pembiayaan,  dana  pensiun,  dan  asuransi. Pada  tanggal  1  Januari  2013,  fungsi  pengawasan  lembaga  keuangan nonbank  Bepepam-LK  sudah  beralih  lebih  dulu  ke  OJK.  Pada  kondisi  yang demikian  OJK  menghadapi  ujian  berat,  mengingat    lembaga  yang  diawasi oleh  OJK  begitu  banyak,  misalnya  pada  perbankan  OJK  tidak  hanya mengawasi, tapi juga mengatur, memberikan izin pendirian dan pembukaan kantor sampai pencabutan izin bank. Di  lembaga  keuangan  nonbank,  OJK  berwenang  memberikan  sanksi dalam  berbagai  tingkatan  ke  lembaga  keuangan,  mulai  dari  sanksi administratif,  mencabut  izin  usaha,  dan  membekukan  lembaga  keuangan yang  terindikasi  merugikan  investor.  Di  sektor  ini,  masalah  yang  bakal sering  muncul  adalah  investasi  bodong.  Dalam  catatan  situs  ini,  belasan kasus muncul sepanjang tahun 2013, terutama pada investasi emas. Ribuan orang  tertipu  dan  triliunan  rupiah  melayang,  meskipun  telah  banyak kejadian,  pada  kenyataan  perusahaan  model  begini  terus  tumbuh  dan menawarkan  keuntungan  diluar  perhitungan  logika  bisnis.  Terkait  hal penipuan  yang  dilakukan  oleh  oknum  lembaga  keuangan  dapat  diukur jumlah pengaduan yang masuk ke OJK. Sejak mulai beroperasi Januari 2013 hingga September lalu, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 698. Angka ini melonjak tajam dibandingkan bulan Maret. Saat itu, OJK hanya menerima 278  pengaduan.  Dari  jumlah  itu,  sebanyak  431  aduan  (62%)  berasal  dari industri  keuangan  nonbank,  20%  dari  perbankan,  dan  18%  dari  pasar modal.  Jumlah  pengaduan  yang  paling  banyak  berasal  dari  nasabah asuransi,  yakni  306  pengaduan.  Sekadar  catatan  saja,  tahun  ini  OJK mencabut  izin  Asuransi  Bumi  Asih  Jaya,  yang  punya  utang  Rp  85,6  miliar. Saat ditutup, jumlah pemegang polis asuransi ini mencapai 10.854 orang. Memperhatikan  uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  dalam  bidang  pengawasan  perbankan  telah  dialihkan dari  Bank  Indonesia  kepada  OJK,  sehingga  OJK  tidak  hanya  mengawasi
lembaga  perbankan  saja  melainkan  termasuk  juga  pengawasan  pada sektor  Pasar  Modal,  dan  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya.  Pengawasan  yang dibebankan  kepada  OJK  tersebut  nampak  terjadi  kekuasaan  sebagai lembaga  superior.  Hal  ini  tentunya  menghambat  kinerja  OJK  dalam memberikan  pengawasan  terutama  perbankan,  selain  itu  dari  segi  pihak yang  memberikan  pengawasan  masih  turut  sertanya  dari  pihak  Bank Indonesia  sebagai  koordinator,  sehingga  masih  dalam  pengawasan pemerintah,  oleh  karenanya  jika  OJK  sebagai  suatu  lembaga  independen, kemandiriannya masih diragukan. Dari segi yang mendukung dibentuknya lembaga  OJK,  tentunya  pendirian  lembaga  tersebut  sangat  diharapkan sebagai lembaga independen. IV. Kesimpulan dan Saran a. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah dikemukakan, kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: a. Pengawasan  bank  yang  independendan  efektif  menurut  Arsitektur Perbankan  Indonesia,  bahwa  independensi  dapat  dikategorikan menjadi  dua  bagian,  yakni:  pertama, ‘the collective  independence  of  the judiciary as a body’. Dikenal dua elemen dalam kategori pertama, yaitu :
‘ substantive  independence’ ,  artinya  dalam  membuat  keputusan  dan melaksanakan  tugas-tugas  lainnya,  hanya  tunduk  pada  hukum.  Secara tersirat,  independensi  Bank  Indonesia  juga  berarti  bahwa  dalam menjalankan pengawasan harus bebas dari ‘ enctroachment ” (‘gangguan) yang berasal dari lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, juga harus bebas  dari  tekanan  politik  dan  pengaruh-pengaruh  lainnya,  termasuk pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengan keuangan dan bisnis. b. Faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  pengawasan  bank  yang independen  dan  efektif  menurut  Arsitektur  Perbankan  Indonesia, dalam  bidang  pengawasan  perbankan  telah  dialihkan  dari  Bank Indonesia kepada OJK,  sehingga  OJK  tidak  hanya  mengawasi  lembaga perbankan  saja  melainkan  termasuk  juga  pengawasan  pada  sektor Pasar  Modal,  dan  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,    Lembaga Pembiayaan  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya.  Pengawasan  yang dibebankan  kepada  OJK  tersebut  nampak  terjadi  kekuasaan  sebagai lembaga  superior.  Hal  ini  tentunya  menghambat  kinerja  OJK  dalam memberikan pengawasan terutama perbankan, selain itu dari segi pihak yang  memberikan  pengawasan  masih  turut  sertanya  dari  pihak  Bank Indonesia sebagai kordinator.

## b. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut: a. Pengawasan  bank  yang  independendan  efektif  menurut  Arsitektur Perbankan  Indonesia  sangat  diharapkan  karena  dengan  pengawasan terhadap  perbankan  selain  menjaga  kesehatan  terhadap  bank  juga
memberikan  perlindungan  kepada  nasabah,  untuk  itu  dituntut eksistensi OJK benar-benar independen.
b. Hendaknya  untuk  menjaga  independen  OJK,  selain  adanya  suatu jaminan  kepastian  hukum  dengan  adanya  rambu-rambu  hukum  juga perlu  dijalankan  oleh  orang-orang  yang  profesional  dengan melepaskan peranserta Bank Indonesia. Daftar Referensi
Gazali, Djoni dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Sandy, Widy Taurus, API Dalam Tungku Perekonomian Indonesia . PPES YPPI, 2006 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 1986 Sugiono  dan  Ascarya, Kelembagaan  Bank  Indonesia ,  Pusat  Pendidikan  dan  Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta,  2003 Suyatno, Thomas  et.  All, Dasar-dasar  Perkreditan, Edisi Keempat, Diterbitkan  Atas Kerjasama  Sekolah  Tinggi  Ekonomi  Perbanas  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1997
Usman,  Rachmadi, Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2003
_______, Produk  dan  Akad  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Citra  Adtya  Bakti, Bandung, 2009.
Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

## Peraturan Perundang Undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008
Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan
Surat  keputuan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  26/23/KEP/DIR  tanggal  29  Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  26/6/BPPP  tanggal  29  Mei  1993  tentang  Tata  Cara Penilaian tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.