Falaakh, Mohammad Fajroel. 2009. Kisah P e m b o n g k a r a n   S i s t e m P e m i l u , r e p r e s e n t a s i   P e r e m p u a n Indonesia  pasca  Judicial  Review  UU Pemilu  No.  10  Tahun  2008 ,  Catatan Awal  Tahun  Women  Research Institute, Jakarta, 21 Januari 2009.
Ibrahim,  Tgk.  H.  Muslim.  1997. Gender Menurut  Pandangan  Islam ,  Modul Diskusi  dalam  Seminar  Setengah Hari  Himmah  Komfakad  IAIN  Ar
Raniry, Darussalam, Banda Aceh.
Muchtar, Yanti. 2000. Gerakan Perempuan

## Indonesia dan Politik Gender Orde Baru,
J u r n a l   P e r e m p u a n   ( u n t u k
Pencerahan  dan  Kesetaraan),  edisi
14,  Yayasan  Jurnal  Perempuan.
Jakarta.
Mujani,  Saiful.  2007. Muslim  Demokrat,
Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan Partisipasi  Politik  di  Indonesia  Pasca Orde  Baru .  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Nazar,  Syafil.  2003. Tak  Mudah, Kesetaraan Perempuan di Ranah Publik , www.detiknews.com
Subono,  Nur  Iman.  2004. Politik  dan Keterwakilan  Perempuan ,  Jurnal Perempuan  (untuk  Pencerahan  dan Kesetaraan)  edisi  34,  Yayaan  Jurnal Perempuan. Jakarta.
Subiyantoro, Eko Bambang. 2004. Politik dan  Keterwakilan  Perempuan ,  Jurnal Perempuan  (untuk  Pencerahan  dan Kesetaraan) edisi 34, Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.

## PROBLEMA

## 1 MANAJEMEN PENDIDIKAN DAYAH DI ACEH

## PROBLEMS DAYAH MANAGEMENT EDUCATION IN ACEH
2 Mukhlisuddin Ilyas Email: mukhlisudin.ilyas@gmail.com

## ABSTRACT
This paper is a result of a research related to the process and impact of government policies on a Islamic  boarding  schools  education  (Pesantren)  in  Aceh.  The  study  employs  a  qualitative approach.  To  collect  data,  the  research  uses  several  techniques  such  as  in-dept  interviews, literature study/policy. The result shows that the juridical basis of dayahs education policy in Aceh is based on unlike specialty Act No. 44 of 1999, Act No. 11 of 2006 on Government of Aceh, and Qanun on Organization Structure and Governance of Aceh in 2007. The other regions in Indonesia, which are regulated by dayah education (Pesantren) under the authority of Ministry of Religion Affairs, in Aceh it is controlled by the Government of Aceh Province (Gubernur), by establishing Dayah Education Development Board (BPPD) Provincial and Regency/city. The impact of governments regulation of Province has caused congestion in managing the education management of dayah. Dayah education indicates forfeiture of identity, regulation based on polical practices, policy without design, and recent finding regarding the education model of Islamic boarding schools in Aceh. These subtance are the focus of this paper.
Keywords : Aceh, Dayah, Education, Dayah.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  terkait  proses  dan  dampak  kebijakan Pemerintah  terhadap  pendidikan  Dayah  (Pesantren)  di  Aceh.  Penelitian  ini mempergunakan  pendekatan  kualitatif  (qualitative  approach).  Untuk mengumpulkan  data,  peneliti  mempergunakan  beberapa  teknik  yaitu  wawancara mendalam, studi kepustakaan/kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yuridis kebijakan pendidikan dayah di Aceh adalah Undang-Undang keistimewaan Aceh  Nomor  44  Tahun  1999,  Undang-undangn  Nomor  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh,  dan  Qanun  tentang  Susunan  Organisasi  Pemerintahan  Aceh tahun 2007. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Pendidikan Dayah (Pesantren) dibawah kewenangan Kementerian Agama. Di Aceh dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi  Aceh,  dengan  membentuk  Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah  (BPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dampak yang di timbulkan dari regulasi Pemerintah Provinsi  Aceh  telah  menimbulkan  kemacetan  dalam  tata  kelola  manajemen
1 Naskah diterima 11 Maret 2014. Direvisi 20 Maret 2014
2 Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Medan. Bekerja di Bandar Publishing-Banda Aceh.

## A.   PENDAHULUAN 1.   Latar Belakang
da  beberapa  istilah  yang A d i t e m u k a n   d a n   s e r i n g digunakan  untuk  menunjuk jenis  pendidikan  Islam  tradisional  khas Indonesia. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura  umumnya  digunakan  istilah pesantren atau pondok, di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau meunasah sedangkan  di  Minangkabau disebut surau (A. Hasjmy, 1990:192).
Sebelum Islam masuk, kebudayaan masyarakat  Aceh  dipengaruhi  oleh agama  Hindu  dan  Buddha  terutama  di pesisir  pantai.  Sedangkan  di  daerah pedalaman  masih  dipengaruhi  oleh budaya animisme dan dinamisme. Islam masuk  ke  kepulauan  Nusantara  lewat semenanjung  Malaka  pada  abad  ke-7 Masehi  melalui  jalur  perdagangan, dakwah  dan  tasawuf  yang  dibawa  oleh pedagang,  para  da'i  dan  sufi  muslim pada  waktu  itu.  Dari  Semenanjung Malaka  inilah  Islam  menyebar  ke Sumatera,  Jawa,  Sulawesi  Selatan, Maluku,  dan  Maluku  Utara  (Zakaria Ahmad, 1972:22).
Secara  terminologi,  Dayah  dapat d i d e f i n i s i k a n   s e b a g a i   l e m b a g a pendidikan  formal  yang  santrinya bertempat  tinggal  di  pondok  yang
memfokuskan  pada  pengkajian  ajaran- ajaran  Islam  dan  ilmu  pengetahuan 3 lainnya.
Pada  awalnya  Dayah  merupakan usaha  pribadi  seseorang  ulama,  bukan usaha  suatu  yayasan.  Dayah  didirikan atas  dasar  dorongan  tanggung  jawab pribadi  masing-masing  ulama  untuk mengembangkan  pendidikan  agama Islam.  Oleh  karena  itu  dayah  hanya terdapat  di  tempat-tempat  yang  ada ulama-ulama  yang  mempunyai  ide  dan kesadaran  semacam  ini.  Sehubungan dengan  itu  pula  kadang-kadang  di sesuatu kabupaten terdapat satu saja atau tidak ada sama sekali.
Pendidikan  Dayah  di  Aceh  dapat dibagi  dalam  dua  bagian,  yaitu  tingkat menengah  dan  tingkat  tinggi.  Santri- santri  yang  belajar  pada  tingkat menengah  pada  umumnya  mereka mondok di dayah. Dalam masa belajar ini mereka  mengurus  semua  keperluannya maupun  memasak,  menyuci  pakaian. Pendidikan  dayah  Tingkat  Menengah disebut dengan istilah Rangkang dan guru yang  mengajar  di  sini  disebut teungku rangkang biasanya terdiri dari santri yang belajar  di  dayah  tingkat  tinggi  yang disebut bale.
Kemajuan  suatu  dayah  sangat b e r g a n t u n g   k e p a d a   u l a m a   y a n g
pendidikan Dayah. Seperti Pendidikan Dayah kehilangan identitas, regulasi berbasis politik  praktis,  kebijakan  tanpa  desain,  dan  temuan  terakhir  menyangkut  dengan model  pendidikan  Dayah  di  Aceh.  Hal-hal  demikian  yang  menjadi  fokus  dalam tulisan ini.
Kata Kunci : Aceh, Dayah, Pendidikan, Dayah.
3 Instruksi  Gubernur  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No  03/INSTR/2008  Tentang Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Pembangunan  Dan  Pengembangan  Sarana  Dan  Prasarana  Dayah/Pesantren  Badan  Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. definisi ini juga terdapat dalam Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
memimpin,   bukan kepada nama dayah. Oleh  karena  itu  kita  mengetahui mengapa  seseorang  santri  itu  pergi belajar ke dayah yang jauh sedangkan di dekatnya ada dayah. Hal ini menunjukan adanya  kebebasan  untuk  memilih  guru dan ilmu yang ingin dipelajari seseorang. Adapun mata pelajaran yang dipelajari di dayah  tingkat  rangkang  ini  antara  lain: hukum-hukum  agama  (dalam  bahasa Jawi), Ilmu Tauhid, Akhlak, Bahasa Arab.
Saat ini, umumnya orang mengenal dua  jenis  dayah  yakni  dayah Salafiyah (tradisional)  dan  dayah Khalafiyah (modern/terpadu). Dayah Salafiyah yaitu lembaga  pendidikan  dayah  yang memfokuskan  diri  pada  kajian  ajaran agama  Islam  dengan  mengutamakan kitab  kuning  dan  ilmu  pengetahuan l a i n n y a .   S e d a n g k a n   d a y a h terpadu/modern  adalah  lembaga pendidikan  dayah  yang  kurikulumnya dipadukan  antara  departemen  agama 4 dan departemen pendidikan nasional.
Secara  organisasi  dayah-dayah dikelola  oleh  masyarakat  yang  sudah dilegalkan  dalam  bentuk  yayasan. Pemerintah  Aceh  melakukan  intervensi baik  material  seperti  sarana  prasarana maupun support meningkatkan  kualitas sumber daya manusia di Dayah, melalui Badan  Pembinaan  dan  Pendidikan Dayah Provinsi Aceh/kabupaten/kota.
Namun  demikian,  penelitian tentang pendidikan dayah di Aceh masih jarang sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu  dilakukan  penelitian  yang  lebih mendalam untuk mengetahui lebih lanjut dampak  intervensi  Pemerintah  Provinsi dalam  Implimentasi  pendidikan  Dayah di Aceh.

## 2.   Tujuan
Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui: 1.   Dasar yuridisi pendidikan Dayah.
2.  S e j a r a h   t a t a   k e l o l a   t e r h a d a p pendidikan Dayah.
3.   D a m p a k   k e b i j a k a n   t e n t a n g pendidikan Dayah.
4.  M e n g e t a h u i   v a r i a n   i d e n t i t a s pendidikan Dayah.

## B.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu: a)  Wawancara.
Wawancara  mendalam  dilakukan dengan individu kunci, dalam hal ini Kepala  Badan  Pembinaan  dan Pendidikan  Dayah,  Kepala  Bidang Pekapontren  Kementrian  Agama Kantor  Wilayah  Aceh,  Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). b)  Studi Dokumentasi.
Studi dokumentasi dengan menelaah data-data  primer  dan  sekunder, termasuk  penelitian  atau  data sebelumnya terkait dayah.
Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  yang  berusaha  menggambar- kan  dengan  jelas  tentang  kondisi  objek penelitian.

## C.   HASIL PENELITIAN
Dalam  pembahasan  penulisan d a l a m   p a p e r   i n i .   P e n u l i s   a k a n menyajikan  pokok-pokok  temuan  yang diperoleh di lokasi penelitian, baik data yang  diperoleh  dengan  cara  instrumen wawancara,  dokumentasi  maupun
749
4 Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 03/INSTR/2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan  Dan  Pengembangan  Sarana  Dan  Prasarana  Dayah/Pesantren  Badan  Pembinaan  Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
748

## A.   PENDAHULUAN
1.   Latar Belakang
da  beberapa  istilah  yang A d i t e m u k a n   d a n   s e r i n g digunakan  untuk  menunjuk jenis  pendidikan  Islam  tradisional  khas Indonesia. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura  umumnya  digunakan  istilah pesantren atau pondok, di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau meunasah sedangkan  di  Minangkabau disebut surau (A. Hasjmy, 1990:192).
Sebelum Islam masuk, kebudayaan masyarakat  Aceh  dipengaruhi  oleh agama  Hindu  dan  Buddha  terutama  di pesisir  pantai.  Sedangkan  di  daerah pedalaman  masih  dipengaruhi  oleh budaya animisme dan dinamisme. Islam masuk  ke  kepulauan  Nusantara  lewat semenanjung  Malaka  pada  abad  ke-7 Masehi  melalui  jalur  perdagangan, dakwah  dan  tasawuf  yang  dibawa  oleh pedagang,  para  da'i  dan  sufi  muslim pada  waktu  itu.  Dari  Semenanjung Malaka  inilah  Islam  menyebar  ke Sumatera,  Jawa,  Sulawesi  Selatan, Maluku,  dan  Maluku  Utara  (Zakaria Ahmad, 1972:22).
Secara  terminologi,  Dayah  dapat d i d e f i n i s i k a n   s e b a g a i   l e m b a g a pendidikan  formal  yang  santrinya bertempat  tinggal  di  pondok  yang
memfokuskan  pada  pengkajian  ajaran- ajaran  Islam  dan  ilmu  pengetahuan
3 lainnya. Pada  awalnya  Dayah  merupakan usaha  pribadi  seseorang  ulama,  bukan usaha  suatu  yayasan.  Dayah  didirikan atas  dasar  dorongan  tanggung  jawab pribadi  masing-masing  ulama  untuk mengembangkan  pendidikan  agama Islam.  Oleh  karena  itu  dayah  hanya terdapat  di  tempat-tempat  yang  ada ulama-ulama  yang  mempunyai  ide  dan kesadaran  semacam  ini.  Sehubungan dengan  itu  pula  kadang-kadang  di sesuatu kabupaten terdapat satu saja atau tidak ada sama sekali.
Pendidikan  Dayah  di  Aceh  dapat dibagi  dalam  dua  bagian,  yaitu  tingkat menengah  dan  tingkat  tinggi.  Santri- santri  yang  belajar  pada  tingkat menengah  pada  umumnya  mereka mondok di dayah. Dalam masa belajar ini mereka  mengurus  semua  keperluannya maupun  memasak,  menyuci  pakaian. Pendidikan  dayah  Tingkat  Menengah disebut dengan istilah Rangkang dan guru yang  mengajar  di  sini  disebut teungku rangkang biasanya terdiri dari santri yang belajar  di  dayah  tingkat  tinggi  yang disebut bale.
Kemajuan  suatu  dayah  sangat b e r g a n t u n g   k e p a d a   u l a m a   y a n g
pendidikan Dayah. Seperti Pendidikan Dayah kehilangan identitas, regulasi berbasis politik  praktis,  kebijakan  tanpa  desain,  dan  temuan  terakhir  menyangkut  dengan model  pendidikan  Dayah  di  Aceh.  Hal-hal  demikian  yang  menjadi  fokus  dalam tulisan ini.
Kata Kunci : Aceh, Dayah, Pendidikan, Dayah.
3 Instruksi  Gubernur  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No  03/INSTR/2008  Tentang Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Pembangunan  Dan  Pengembangan  Sarana  Dan  Prasarana  Dayah/Pesantren  Badan  Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. definisi ini juga terdapat dalam Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
memimpin,   bukan kepada nama dayah. Oleh  karena  itu  kita  mengetahui mengapa  seseorang  santri  itu  pergi belajar ke dayah yang jauh sedangkan di dekatnya ada dayah. Hal ini menunjukan adanya  kebebasan  untuk  memilih  guru dan ilmu yang ingin dipelajari seseorang. Adapun mata pelajaran yang dipelajari di dayah  tingkat  rangkang  ini  antara  lain: hukum-hukum  agama  (dalam  bahasa Jawi), Ilmu Tauhid, Akhlak, Bahasa Arab. Saat ini, umumnya orang mengenal dua  jenis  dayah  yakni  dayah Salafiyah (tradisional)  dan  dayah Khalafiyah (modern/terpadu). Dayah Salafiyah yaitu lembaga  pendidikan  dayah  yang memfokuskan  diri  pada  kajian  ajaran agama  Islam  dengan  mengutamakan kitab  kuning  dan  ilmu  pengetahuan l a i n n y a .   S e d a n g k a n   d a y a h terpadu/modern  adalah  lembaga pendidikan  dayah  yang  kurikulumnya dipadukan  antara  departemen  agama 4 dan departemen pendidikan nasional.
Secara  organisasi  dayah-dayah dikelola  oleh  masyarakat  yang  sudah dilegalkan  dalam  bentuk  yayasan. Pemerintah  Aceh  melakukan  intervensi baik  material  seperti  sarana  prasarana maupun support meningkatkan  kualitas sumber daya manusia di Dayah, melalui Badan  Pembinaan  dan  Pendidikan Dayah Provinsi Aceh/kabupaten/kota. Namun  demikian,  penelitian tentang pendidikan dayah di Aceh masih jarang sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu  dilakukan  penelitian  yang  lebih mendalam untuk mengetahui lebih lanjut dampak  intervensi  Pemerintah  Provinsi dalam  Implimentasi  pendidikan  Dayah di Aceh.

## 2.   Tujuan
Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui:
1.   Dasar yuridisi pendidikan Dayah.
2.  S e j a r a h   t a t a   k e l o l a   t e r h a d a p pendidikan Dayah.
3.   D a m p a k   k e b i j a k a n   t e n t a n g pendidikan Dayah.
4.  M e n g e t a h u i   v a r i a n   i d e n t i t a s pendidikan Dayah.

## B.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu:
a)  Wawancara.
Wawancara  mendalam  dilakukan dengan individu kunci, dalam hal ini Kepala  Badan  Pembinaan  dan Pendidikan  Dayah,  Kepala  Bidang Pekapontren  Kementrian  Agama Kantor  Wilayah  Aceh,  Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).
b)  Studi Dokumentasi.
Studi dokumentasi dengan menelaah data-data  primer  dan  sekunder, termasuk  penelitian  atau  data sebelumnya terkait dayah.
Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  yang  berusaha  menggambar- kan  dengan  jelas  tentang  kondisi  objek penelitian.

## C.   HASIL PENELITIAN
Dalam  pembahasan  penulisan d a l a m   p a p e r   i n i .   P e n u l i s   a k a n menyajikan  pokok-pokok  temuan  yang diperoleh di lokasi penelitian, baik data yang  diperoleh  dengan  cara  instrumen wawancara,  dokumentasi  maupun
749
4 Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 03/INSTR/2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan  Dan  Pengembangan  Sarana  Dan  Prasarana  Dayah/Pesantren  Badan  Pembinaan  Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
dengan  telaah  data  primer  maupun sekunder. Setelah itu dilanjutkan dengan analisa-analisa  untuk  memperkuat  hasil temuan penelitian ini.

## 1.   Dasar Yuridis Pendidikan Dayah
Dari  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  adanya  perbedaan  dasar  yuridis dalam  proses  implimentasi  pendidikan Dayah di Aceh. Secara formal kebijakan yang  dilahirkan  sudah  sesuai  dengan p e t u n j u k ,   n a m u n   p a r a   t a t a r a n implimentasi  kebijakan  terhadap pendidikan Dayah dapat memarginalkan keberadaan  institusi  Dayah  sebagai lembaga  yang  di  bangun  atas  inisiatif masyarakat (Community Based).
Hal ini terlihat dari pendapat Ketua HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) yang mengatakan bahwa ;
D a y a h   d a l a m   m e n j a l a n k a n program  pendidikannya  tidak harus memiliki pengakuan hukum, karena  Dayah  adalah  lembaga milik masyarakat. Namun ada juga Dayah  yang  sudah  melengkapi a d m i n i s t r a s i   y a n g   l e n g k a p b e r t u j u a n   u n t u k   m e n d a p a t 5 bantuan dari Pemerintah Daerah. S e c a r a   p r o s e d u r a l   u n t u k mendapatkan  bantuan  sebuah  lembaga pendidikan  Dayah  harus  melengkapi syarat  administratif,  legalitas  dan memiliki manajemen yang sesuai dengan kriteria Pemda Aceh.
Secara  nasional,  justifikasi  yuridis p e n y e l e n g g a r a a n   i m p l i m e n t a s i pendidikan di Dayah adalah bagian dari implimentasi  pendidikan  formal  yang diamanahkan  oleh  undang-undang dasar  1945.  Dimana  pendidikan  Dayah termasuk dalam katagori pendidikan non formal,  tetap    menjadi  perhatian
pemerintah  sebagaimana  di  amanahkan dalam  Undang-undang  1945  bahwa p e m e r i n t a h   m e n g u s a h a k a n   d a n m e n y e l e n g g a r a k a n   s a t u   s i s t e m pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan berbangsa  yang  diatur  sesuai  dengan Undang-undang.
Dalam  Undang-undang,  secara tegas  disebutkan  bahwa  pendidikan nasional  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  1945,  ini  berarti bahwa  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  pengaturan  pendidikan  dalam tataran praktis harus mengacu pada dua landasan  tersebut.  Adapun  fungsi  dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum  dalam  UU  Sisdiknas. P e n d i d i k a n   n a s i o n a l   b e r f u n g s i mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta  bertanggung  jawab.(Undang- Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Dengan  memperhatikan  pasal tersebut  tampak  bahwa  segala  upaya pendidikan  harus  merupakan  kegiatan yang  dapat  mencapai  tujuan  tersebut, sudah  tentu  hal  itu  memerlukan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat menjadikan  pencapaian  tersebut  dapat berjalan dengan baik, dan efektif.
Hal  itu  terwujud  bagian  dari
5 Wawancara dengan Faisal Aly, Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Banda Aceh, 17 Juli 2013.
6 Wawancara dengan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. Banda Aceh, 20 Juni 2013.
perubahan  sistem  sentralisasi  ke desentralisasi,  yang  membuka  peluang bagi  daerah  untuk  menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kultur budaya daerah  setempat  dengan  melahirkan peraturan  pemerintah  daerah  (qanun). Jadi  dasar  yuridis  pendidikan  Dayah  di Aceh  adalah  UU  Otonomi  Khusus Nomor 19 Tahun 2001, Undang-Undang keistimewaan  Aceh  Nomor  44  Tahun 1999,  PP  Nomor  83  tahun  2003  tentang perubahan struktur Pemerintah Propinsi, Perda  Nomor  6  tahun  2000  dan  qanun N o m o r   2 3   t a h u n   2 0 0 2   t e n t a n g penyelenggaraan  pendidikan,  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  dan  aspek  terakhir t e n t a n g   i m p l i m e n t a s i   k e b i j a k a n pendidikan  Dayah  akan  lakukan  oleh Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah (BPPD)  sesuai  dengan  Qanun  Nomor  5 tahun  2007,  dapat  dijalankan  secara komprehensif  di  Aceh  karena  tidak melangkahi undang-undang di atasnya.

## 2.  Sejarah  Tata  Kelola  Terhadap Pendidikan Dayah
Hasil  penelitian  pada  poin  ini menemukan  bahwa  kebijakan  Pemda Aceh  terhadap  pendidikan  Dayah  di Aceh sudah dilakukan sejak tahun 2003. Dalam  jangka  waktu  2003-2006  semua kebijakan  dan  bantuan  kepada  Dayah dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi, melalui Subdin Dayah. Dan mulai tahun 2007  sampai  sekarang  kebijakan pendidikan  Dayah,  dibawah  wewenang Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah (BPPD)  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota. Laporan  pertanggungjawaban  program dilaporkan kepada kepada Gubernur, hal ini sesuai dengan qanun nomor 5 tahun 2007.
K e p a l a   B a d a n   P e m b i n a a n Pendidikan  Dayah,  mengatakan  bahwa kebijakan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah,  tidak  terlepas  melanjutkan program  yang  telah  dilakukan  oleh subdin Dayah dibawah dinas Pendidikan pada periode 2003-2006 sebelumnya;
Dalam  upaya  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  di Dayah,  BPPD  juga  melanjutkan tugas yang pernah dilakukan oleh Subdin Dayah di dinas pendidikan Provinsi Aceh sebelumnya, seperti pelatihan  kompetensi  Teungku Dayah,  pendidikan  lanjutan  bagi Teungku  Dayah  ke  luar  negeri, penyediaan insentif pimpinan dan Teungku  Dayah,  bantuan  untuk tenaga kursus matematika dan IPA untuk santri, bantuan untuk tenaga pengajar bahasa inggris dan bahasa
6 arab, bantuan untuk ulama Dayah. Secara  umum,  kebijakan  Pemda Aceh terhadap pendidikan Dayah adalah tentang kebijakan klasifikasi pendidikan Dayah,  kebijakan  registrasi  pendidikan Dayah,  kebijakan  pemberian  bantuan dan kebijakan peningkatan sumber daya Teungku. Semua kebijakan itu dilakukan dikarenakan adanya otonomi.
Pada  tahun  2003  di  bawah pemerintahan  Abdullah  Puteh,  Pemda Aceh  melalui  Keputusan  Gubernur Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darusalam, mengeluarkan  Peraturan  Gubernur (PERGUB)  Nomor  451.2/474/2003 Tentang Penetapan Kriteria dan Bantuan Dayah  Dalam  Provinsi  Aceh,  salah  satu isinya adalah membuat kebijakan bahwa Dayah  di  Aceh  dibagi  dalam  beberapa klasifikasi.  Klasifikasi  yang  dilakukan Pemda Aceh adalah dalam bentuk Dayah Tipe A, Dayah Tipe B, Dayah Tipe C dan
dengan  telaah  data  primer  maupun sekunder. Setelah itu dilanjutkan dengan analisa-analisa  untuk  memperkuat  hasil temuan penelitian ini.

## 1.   Dasar Yuridis Pendidikan Dayah
Dari  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  adanya  perbedaan  dasar  yuridis dalam  proses  implimentasi  pendidikan Dayah di Aceh. Secara formal kebijakan yang  dilahirkan  sudah  sesuai  dengan p e t u n j u k ,   n a m u n   p a r a   t a t a r a n implimentasi  kebijakan  terhadap pendidikan Dayah dapat memarginalkan keberadaan  institusi  Dayah  sebagai lembaga  yang  di  bangun  atas  inisiatif masyarakat (Community Based).
Hal ini terlihat dari pendapat Ketua HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) yang mengatakan bahwa ;
D a y a h   d a l a m   m e n j a l a n k a n program  pendidikannya  tidak harus memiliki pengakuan hukum, karena  Dayah  adalah  lembaga milik masyarakat. Namun ada juga Dayah  yang  sudah  melengkapi a d m i n i s t r a s i   y a n g   l e n g k a p b e r t u j u a n   u n t u k   m e n d a p a t 5 bantuan dari Pemerintah Daerah.
S e c a r a   p r o s e d u r a l   u n t u k mendapatkan  bantuan  sebuah  lembaga pendidikan  Dayah  harus  melengkapi syarat  administratif,  legalitas  dan memiliki manajemen yang sesuai dengan kriteria Pemda Aceh.
Secara  nasional,  justifikasi  yuridis p e n y e l e n g g a r a a n   i m p l i m e n t a s i pendidikan di Dayah adalah bagian dari implimentasi  pendidikan  formal  yang diamanahkan  oleh  undang-undang dasar  1945.  Dimana  pendidikan  Dayah termasuk dalam katagori pendidikan non formal,  tetap    menjadi  perhatian
pemerintah  sebagaimana  di  amanahkan dalam  Undang-undang  1945  bahwa p e m e r i n t a h   m e n g u s a h a k a n   d a n m e n y e l e n g g a r a k a n   s a t u   s i s t e m pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan berbangsa  yang  diatur  sesuai  dengan Undang-undang.
Dalam  Undang-undang,  secara tegas  disebutkan  bahwa  pendidikan nasional  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  1945,  ini  berarti bahwa  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  pengaturan  pendidikan  dalam tataran praktis harus mengacu pada dua landasan  tersebut.  Adapun  fungsi  dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum  dalam  UU  Sisdiknas. P e n d i d i k a n   n a s i o n a l   b e r f u n g s i mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta  bertanggung  jawab.(Undang- Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Dengan  memperhatikan  pasal tersebut  tampak  bahwa  segala  upaya pendidikan  harus  merupakan  kegiatan yang  dapat  mencapai  tujuan  tersebut, sudah  tentu  hal  itu  memerlukan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat menjadikan  pencapaian  tersebut  dapat berjalan dengan baik, dan efektif.
Hal  itu  terwujud  bagian  dari
6 Wawancara dengan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. Banda Aceh, 20 Juni 2013.
perubahan  sistem  sentralisasi  ke desentralisasi,  yang  membuka  peluang bagi  daerah  untuk  menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kultur budaya daerah  setempat  dengan  melahirkan peraturan  pemerintah  daerah  (qanun). Jadi  dasar  yuridis  pendidikan  Dayah  di Aceh  adalah  UU  Otonomi  Khusus Nomor 19 Tahun 2001, Undang-Undang keistimewaan  Aceh  Nomor  44  Tahun 1999,  PP  Nomor  83  tahun  2003  tentang perubahan struktur Pemerintah Propinsi, Perda  Nomor  6  tahun  2000  dan  qanun N o m o r   2 3   t a h u n   2 0 0 2   t e n t a n g penyelenggaraan  pendidikan,  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  dan  aspek  terakhir t e n t a n g   i m p l i m e n t a s i   k e b i j a k a n pendidikan  Dayah  akan  lakukan  oleh Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah (BPPD)  sesuai  dengan  Qanun  Nomor  5 tahun  2007,  dapat  dijalankan  secara komprehensif  di  Aceh  karena  tidak melangkahi undang-undang di atasnya.

## 2.  Sejarah  Tata  Kelola  Terhadap Pendidikan Dayah
Hasil  penelitian  pada  poin  ini menemukan  bahwa  kebijakan  Pemda Aceh  terhadap  pendidikan  Dayah  di Aceh sudah dilakukan sejak tahun 2003. Dalam  jangka  waktu  2003-2006  semua kebijakan  dan  bantuan  kepada  Dayah dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi, melalui Subdin Dayah. Dan mulai tahun 2007  sampai  sekarang  kebijakan pendidikan  Dayah,  dibawah  wewenang Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah (BPPD)  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota. Laporan  pertanggungjawaban  program dilaporkan kepada kepada Gubernur, hal ini sesuai dengan qanun nomor 5 tahun
2007.
K e p a l a   B a d a n   P e m b i n a a n Pendidikan  Dayah,  mengatakan  bahwa kebijakan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah,  tidak  terlepas  melanjutkan program  yang  telah  dilakukan  oleh subdin Dayah dibawah dinas Pendidikan pada periode 2003-2006 sebelumnya;
Dalam  upaya  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  di Dayah,  BPPD  juga  melanjutkan tugas yang pernah dilakukan oleh Subdin Dayah di dinas pendidikan Provinsi Aceh sebelumnya, seperti pelatihan  kompetensi  Teungku Dayah,  pendidikan  lanjutan  bagi Teungku  Dayah  ke  luar  negeri, penyediaan insentif pimpinan dan Teungku  Dayah,  bantuan  untuk tenaga kursus matematika dan IPA untuk santri, bantuan untuk tenaga pengajar bahasa inggris dan bahasa 6 arab, bantuan untuk ulama Dayah. Secara  umum,  kebijakan  Pemda Aceh terhadap pendidikan Dayah adalah tentang kebijakan klasifikasi pendidikan Dayah,  kebijakan  registrasi  pendidikan Dayah,  kebijakan  pemberian  bantuan dan kebijakan peningkatan sumber daya Teungku. Semua kebijakan itu dilakukan dikarenakan adanya otonomi.
Pada  tahun  2003  di  bawah pemerintahan  Abdullah  Puteh,  Pemda Aceh  melalui  Keputusan  Gubernur Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darusalam, mengeluarkan  Peraturan  Gubernur (PERGUB)  Nomor  451.2/474/2003 Tentang Penetapan Kriteria dan Bantuan Dayah  Dalam  Provinsi  Aceh,  salah  satu isinya adalah membuat kebijakan bahwa Dayah  di  Aceh  dibagi  dalam  beberapa klasifikasi.  Klasifikasi  yang  dilakukan Pemda Aceh adalah dalam bentuk Dayah Tipe A, Dayah Tipe B, Dayah Tipe C dan
Dayah  Non  Tipe. (Keputusan  Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 451.2/474/2003  tentang  Penetapan Kriteria  Dan  Bantuan  Dayah  dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).
Kebijakan tersebut ditetapkan agar bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada  institusi  Dayah  sesuai  dengan klasifikasi dayah tersebut. Dayah tipe A memperoleh  anggaran  Rp.  27.000.000,- tipe  B  memperoleh  Rp.  22.000.000,- sedangkan  tipe  C  memperoleh  Rp. 16.000.000,- .
Saat ini, akreditasi Dayah semakin diperluas yang dulunya hanya pada tipe A,  B,  C  dan  dayah  non  tipe  sekarang menjadi dayah tipe A, tipe B, tipe C, tipe D,  tipe  E  dan  dayah  non  tipe/  balai pengajian.
Dengan demikian kebijakan Pemda Aceh  dalam  melakukan  Implimentasi pendidikan  di  Dayah  diperlukan koordinasi  dengan  institusi  pemerintah pusat  yang  ada  di  daerah,  guna menghindari  implimentasi  program ganda  antara  lembaga  otonom  daerah dengan  lembaga  Pemerintah  Pusat  di Daerah.  Dimana  pada  tatanan  otonomi khusus  pun,  lembaga  Pemerintah diwajibkan  memberi  pertanggung jawaban  program  kepada  perwakilan rakyat di DPR Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat  Aceh),  yang  diawali  dengan kebijakan  sebagai  landasan  hukum dalam  melakukan  program  tentang pendidikan di Dayah.

## 3.  D a m p a k   K e b i j a k a n   T e n t a n g Pendidikan Dayah
Pada  setiap  kebijakan  selalu diharapkan  dapat  memberikan  dampak tertentu  seperti  yang  direncanakan. Demikian pula halnya dengan kebijakan
terhadap  Pendidikan  Dayah  di  Aceh. Dengan  jelas  ditemukan  dari  hasil penelitian  bahwa  dampak  implimentasi kebijakan Dayah masih belum maksimal.
Hal  ini  seperti  disebutkan  oleh Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh:
Dampak pertama adalah hilangnya sikap sosial dari masyarakat untuk membantu eksistensi proses belajar m e n g a j a r   s e b u a h   D a y a h . Masyarakat  tidak  peduli  dengan sistem  dan  yang  diimplimentasi pendidikan  di  Dayah,  karena Dayah  sudah  menjadi  wilayah birokrasi  Pemerintah.  Serta pudarnya  rasa  memiliki  bahwa Dayah itu milik masyarakat, karena Pemerintah  sudah  mengeluarkan regulasi  bahwa  semua  Dayah  itu harus  memiliki  landasan  hukum (akte  notaris).  Memudahkan monitoring  terhadap  proses p e n d i d i k a n   d i   D a y a h   o l e h masyarakat, karena dengan adanya intervensi  Pemerintah  terhadap Dayah,  terkesan  adanya  sebuah pembatas antara Dayah yang wajib bersikap  birokratis  dan  formalitas dengan  sikap  masyarakat  yang 7 cenderung apa adanya. S e d a n g k a n   K e p a l a   B a d a n Pembinaan  Pendidikan  Dayah  Provinsi Aceh mengatakan bahwa:
Pemerintah  Daerah  dalam  hal mengeluarkan kebijakannya selalu memperhitungkan  khazanah Dayah  itu  sendiri.  Pemerintah hanya  melakukan support secara t e k n i s ,   s e p e r t i   k u r i k u l u m , pendataan,  peningkatan  sumber Dayah  guru,  memberi  bantuan kitab-kitab,  dengan  intervensi- intervensi  seperti  itu,  tentu
7 Wawancara dengan Faisal Aly, Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Banda Aceh, 17 Juli 2013.
8 Wawancara dengan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. Banda Aceh, 20 Juni 2013.
Pemerintah  Daerah  berharap dampak  yang  ditimbulkan  akan lebih bagus dan masyarakat sekitar akan  mempercayai  Dayah  karena adanya  peningkatan  kualitas pendidikannya.  Otomatis  dengan minat memajukan Dayah dari para pimpinan,  masyarakat  juga  akan percaya  bahwa  kualitas  Dayah terus  meningkat,  yang  akhirnya masyarakat memiliki peluang yang sama untuk mendidik anak mereka d i   l e m b a g a   a g a m a   s e c a r a 8 maksimal. Dengan  dominasi  peran  yang dilakukan  oleh  Pemda  terhadap implimentasi pendidikan Dayah di Aceh, terlihat  bahwa  tatakelola  manajemen pendidikan  tidak  dilakukan  secara komprehensi dan holistik. Pada satu sisi, dengan intervensi program Pemda Aceh terhadap  pendidikan  Dayah  membuka peluang  untuk  berbenah  dalam  segi manajemen, kurikulum dan memberikan peluang  untuk  menghasilkan  pendidik- an yang berkualitas bagi masyarakatnya. Salah  satunya  adalah  kemampuan membuat  laporan  dan  menjalankan m a n a j e m e n   y a n g   s e s u a i   d e n g a n perkembangan  zaman.  Dan  juga memanfaatkan  kesempatan  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan murid-murid  Dayah.  Serta  adanya dukungan  Pemda  untuk  menyiapkan sarana  dan  prasara  bagi  Dayah  harus dapat  memberikan  kemudahan  bagi m a s y a r a k a t   u n t u k   m e m p e r o l e h kesempatan  pemerataan  pendidikan untuk  anak-anak  mereka.  Sisi  lainnya, dampak  yang  ditimbulkan  hilangnya kepedulian  masyarakat  terlibat  dalam pembangunan  dan  proses  penyeleng- garaan pendidikan dayah di Aceh.

## 4.   Varian Identitas Pendidikan Dayah
Keberadaan Dayah memiliki fungsi utama yaitu educational service (pelayanan p e n d i d i k a n ) .   S e j a l a n   d e n g a n perkembangan  zaman,  fungsi  Dayah juga  terus  berkembang.  Salah  satunya tambahan  fungsi  Dayah  sebagai pengasuhan (care). Jadi berbicara Dayah berarti  kita  harus  sepakati  juga  bahwa m e m b i c a r a n   p e n d i d i k a n   d a n pengasuhan  (education  and  care), (Mukhlisuddin Ilyas, 2011:29-38).
Berbicara  keberadaan  Dayah  di Aceh.  Selalu  menarik  untuk  dicermati. Baik Dayah sebagai lembaga pendidikan keagamaan.  Dayah  sebagai  lembaga kontrol  sosial  budaya  kehidupan masyarakat  Aceh.  Maupun  Dayah s e b a g a i   o b j e k   k e b i j a k a n   p o l i t i k pemerintah Aceh (politic regulation).
D a y a h   s e b a g a i   l e m b a g a pendidikan  tradisional  di  Aceh  telah menjadikannya  sebagai  identitas  Aceh kontemporer. Pendidikan Dayah identik dengan  pendidikan  Islam  tradisional. Dayah  sebagai  lembaga  pendidikan tradisional sangat jelas tugas pokok dan fungsinya.  Selain  ciri  khas  yang  begitu kental  dalam  proses  dan  sistem pengajarannya,  pendidikan  Dayah tradisional  juga  menjadi  lembaga k o n t r o l i n g   p o l a - p o l a   k e h i d u p a n masyarakat Aceh. Dayah secara sukarela dibangun  oleh  masyarakat  (community based)  untuk  mendidik  anak-anak masyarakat di gampong. Disamping itu, segala  aktivitas  masyarakat  gampong selalu  meminta  “fatwa”  dari  para pengelola Dayah.
Dayah  Non  Tipe. (Keputusan  Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 451.2/474/2003  tentang  Penetapan Kriteria  Dan  Bantuan  Dayah  dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).
Kebijakan tersebut ditetapkan agar bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada  institusi  Dayah  sesuai  dengan klasifikasi dayah tersebut. Dayah tipe A memperoleh  anggaran  Rp.  27.000.000,- tipe  B  memperoleh  Rp.  22.000.000,- sedangkan  tipe  C  memperoleh  Rp. 16.000.000,- .
Saat ini, akreditasi Dayah semakin diperluas yang dulunya hanya pada tipe A,  B,  C  dan  dayah  non  tipe  sekarang menjadi dayah tipe A, tipe B, tipe C, tipe D,  tipe  E  dan  dayah  non  tipe/  balai pengajian.
Dengan demikian kebijakan Pemda Aceh  dalam  melakukan  Implimentasi pendidikan  di  Dayah  diperlukan koordinasi  dengan  institusi  pemerintah pusat  yang  ada  di  daerah,  guna menghindari  implimentasi  program ganda  antara  lembaga  otonom  daerah dengan  lembaga  Pemerintah  Pusat  di Daerah.  Dimana  pada  tatanan  otonomi khusus  pun,  lembaga  Pemerintah diwajibkan  memberi  pertanggung jawaban  program  kepada  perwakilan rakyat di DPR Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat  Aceh),  yang  diawali  dengan kebijakan  sebagai  landasan  hukum dalam  melakukan  program  tentang pendidikan di Dayah.

## 3.  D a m p a k   K e b i j a k a n   T e n t a n g Pendidikan Dayah
Pada  setiap  kebijakan  selalu diharapkan  dapat  memberikan  dampak tertentu  seperti  yang  direncanakan.
Demikian pula halnya dengan kebijakan
terhadap  Pendidikan  Dayah  di  Aceh. Dengan  jelas  ditemukan  dari  hasil penelitian  bahwa  dampak  implimentasi kebijakan Dayah masih belum maksimal.
Hal  ini  seperti  disebutkan  oleh Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh:
Dampak pertama adalah hilangnya sikap sosial dari masyarakat untuk membantu eksistensi proses belajar m e n g a j a r   s e b u a h   D a y a h . Masyarakat  tidak  peduli  dengan sistem  dan  yang  diimplimentasi pendidikan  di  Dayah,  karena Dayah  sudah  menjadi  wilayah birokrasi  Pemerintah.  Serta pudarnya  rasa  memiliki  bahwa Dayah itu milik masyarakat, karena Pemerintah  sudah  mengeluarkan regulasi  bahwa  semua  Dayah  itu harus  memiliki  landasan  hukum (akte  notaris).  Memudahkan monitoring  terhadap  proses p e n d i d i k a n   d i   D a y a h   o l e h masyarakat, karena dengan adanya intervensi  Pemerintah  terhadap Dayah,  terkesan  adanya  sebuah pembatas antara Dayah yang wajib bersikap  birokratis  dan  formalitas dengan  sikap  masyarakat  yang
7 cenderung apa adanya. S e d a n g k a n   K e p a l a   B a d a n Pembinaan  Pendidikan  Dayah  Provinsi Aceh mengatakan bahwa:
Pemerintah  Daerah  dalam  hal mengeluarkan kebijakannya selalu memperhitungkan  khazanah Dayah  itu  sendiri.  Pemerintah hanya  melakukan support secara t e k n i s ,   s e p e r t i   k u r i k u l u m , pendataan,  peningkatan  sumber Dayah  guru,  memberi  bantuan kitab-kitab,  dengan  intervensi- intervensi  seperti  itu,  tentu
7 Wawancara dengan Faisal Aly, Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Banda Aceh, 17 Juli 2013. 8 Wawancara dengan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. Banda Aceh, 20 Juni 2013.
Pemerintah  Daerah  berharap dampak  yang  ditimbulkan  akan lebih bagus dan masyarakat sekitar akan  mempercayai  Dayah  karena adanya  peningkatan  kualitas pendidikannya.  Otomatis  dengan minat memajukan Dayah dari para pimpinan,  masyarakat  juga  akan percaya  bahwa  kualitas  Dayah terus  meningkat,  yang  akhirnya masyarakat memiliki peluang yang sama untuk mendidik anak mereka d i   l e m b a g a   a g a m a   s e c a r a 8 maksimal. Dengan  dominasi  peran  yang dilakukan  oleh  Pemda  terhadap implimentasi pendidikan Dayah di Aceh, terlihat  bahwa  tatakelola  manajemen pendidikan  tidak  dilakukan  secara komprehensi dan holistik. Pada satu sisi, dengan intervensi program Pemda Aceh terhadap  pendidikan  Dayah  membuka peluang  untuk  berbenah  dalam  segi manajemen, kurikulum dan memberikan peluang  untuk  menghasilkan  pendidik- an yang berkualitas bagi masyarakatnya. Salah  satunya  adalah  kemampuan membuat  laporan  dan  menjalankan m a n a j e m e n   y a n g   s e s u a i   d e n g a n perkembangan  zaman.  Dan  juga memanfaatkan  kesempatan  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan murid-murid  Dayah.  Serta  adanya dukungan  Pemda  untuk  menyiapkan sarana  dan  prasara  bagi  Dayah  harus dapat  memberikan  kemudahan  bagi m a s y a r a k a t   u n t u k   m e m p e r o l e h kesempatan  pemerataan  pendidikan untuk  anak-anak  mereka.  Sisi  lainnya, dampak  yang  ditimbulkan  hilangnya kepedulian  masyarakat  terlibat  dalam pembangunan  dan  proses  penyeleng- garaan pendidikan dayah di Aceh.

## 4.   Varian Identitas Pendidikan Dayah
Keberadaan Dayah memiliki fungsi utama yaitu educational service (pelayanan p e n d i d i k a n ) .   S e j a l a n   d e n g a n perkembangan  zaman,  fungsi  Dayah juga  terus  berkembang.  Salah  satunya tambahan  fungsi  Dayah  sebagai pengasuhan (care). Jadi berbicara Dayah berarti  kita  harus  sepakati  juga  bahwa m e m b i c a r a n   p e n d i d i k a n   d a n pengasuhan  (education  and  care), (Mukhlisuddin Ilyas, 2011:29-38).
Berbicara  keberadaan  Dayah  di Aceh.  Selalu  menarik  untuk  dicermati. Baik Dayah sebagai lembaga pendidikan keagamaan.  Dayah  sebagai  lembaga kontrol  sosial  budaya  kehidupan masyarakat  Aceh.  Maupun  Dayah s e b a g a i   o b j e k   k e b i j a k a n   p o l i t i k pemerintah Aceh (politic regulation).
D a y a h   s e b a g a i   l e m b a g a pendidikan  tradisional  di  Aceh  telah menjadikannya  sebagai  identitas  Aceh kontemporer. Pendidikan Dayah identik dengan  pendidikan  Islam  tradisional. Dayah  sebagai  lembaga  pendidikan tradisional sangat jelas tugas pokok dan fungsinya.  Selain  ciri  khas  yang  begitu kental  dalam  proses  dan  sistem pengajarannya,  pendidikan  Dayah tradisional  juga  menjadi  lembaga k o n t r o l i n g   p o l a - p o l a   k e h i d u p a n masyarakat Aceh. Dayah secara sukarela dibangun  oleh  masyarakat  (community based)  untuk  mendidik  anak-anak masyarakat di gampong. Disamping itu, segala  aktivitas  masyarakat  gampong selalu  meminta  “fatwa”  dari  para pengelola Dayah.

## 4.1.   Regulasi Politik
Pasca  tsunami  dan  konflik.  Aceh dihadapkan  pada  proses  penyembuhan penyakit  sosial.  Penyakit  sosial masyarakat  Aceh  sebagai  akibat  dari dampak  konflik  yang  panjang  dan rekontruksi  paska  tsunami.  Kepekaan sosial,  sikap  gotong  gorong  dan kepedulian bersama mulai hilang dalam tatatan  sosial  masyarakat  Aceh. Semuanya  sudah  dihitung  dengan pendekatan uang dalam bekerja (cash for work).  Untuk  itu,  lembaga  pendidikan keagamaan  menjadi  prioritas  dalam m e n y e m b u h k a n   p e n y a k i t   s o s i a l masyarakat Aceh kedepan, dalam hal ini pendidikan Dayah.
Peran  lembaga  pendidikan  Dayah sebagai  tempat  penyelenggaraan p e n d i d i k a n   a g a m a   a n a k - a n a k masyarakat Aceh sudah hilang identitas sebagai  pendidikan  rakyat.  Pendidikan Dayah  secara  historis  dibangun  dan dikembangkan oleh masyarakat melalui pendekatan community  based. Namun sejak  Pemerintah  Aceh  mengeluarkan regulasi terhadap pendidikan di Dayah, t e r k e s a n   D a y a h   s u d a h   m e n j a d i pendidikan  elit.  Dampak  yang  paling tragis  dari  intervensi political  regulation Pemda Aceh terhadap proses pendidikan Dayah  adalah  adalah  hilangnya  sikap sosial  dari  masyarakat  sekitar  untuk membantu  eksistensi  proses  belajar mengajar sebuah Dayah.
Masyarakat  tidak  peduli  dengan sistem yang di implimentasi pendidikan di Dayah, karena Dayah sudah menjadi wilayah  birokrasi  Pemda  Aceh.  Serta pudarnya rasa memiliki bahwa Dayah itu milik  masyarakat,  karena  pemerintah sudah  mengeluarkan  regulasi  bahwa semua  Dayah  itu  harus  memiliki
l a n d a s a n   h u k u m   ( a k t e   n o t a r i s ) . Hilangnya rasa kepemilikan ( monitoring ) terhadap  proses  pendidikan  di  Dayah oleh  masyarakat  sekitar,  karena  dengan adanya intervensi Pemda Aceh terhadap Dayah terkesan adanya pembatas antara Dayah yang wajib bersikap birokratis dan formalis dengan sikap masyarakat yang cenderung apa adanya.

## 4.2.   Kebijakan Tanpa Desain
Sejak Pemda mengambil alih peran kebijakan  pendidikan  Dayah  di  Aceh telah  menimbulkan  beragam  reaksi. Salah  satunya  adalah  berdampak  pada a k s e s i b i l i t a s   m a s y a r a k a t   u n t u k memperoleh pendidikan Dayah di Aceh. Dengan adanya intervensi Pemda, maka aksesibilitas masyarakat secara otomatis berkurang.  Satu  sisi  Pemda  Aceh  telah membuka peluang untuk meningkatkan sumber  daya  manusia  (SDM)  di  Dayah dan menambah sarana prasarana melalui APBA  (Anggaran  Pendapatan  Belanja Aceh).  Namun  di  sisi  lain,  Pemda  Aceh tidak  memperhatikan  kebutuhan  ( need ) masyarakat  sekitar  Dayah  dalam membangun  Dayah.  Dimana support peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  di  Dayah  masih  dalam  bentuk pelatihan  dan  workshop  singkat,  tidak ditunjang  oleh  regulasi  partisipasi m a s y a r a k a t   d a l a m   m e m a j u k a n pendidikan  di  Dayah  (Mukhlisuddin Ilyas dan M Riza Nurdin, 2013:21).

## 4.3.   Problem Dasar
Secara  akademis  persoalan  utama pendidikan  Dayah  adalah  tidak  adanya pengertian  Dayah  secara  kontrit  dan database  satu  atap.  Dalam  qanun pendidikan sendiri, dari tahun ke tahun terus berubah tentang pengertian Dayah.
754
Kebijakan itu semua bisa juga dilahirkan dalam bentuk qanun khusus pendidikan Dayah atau guideline pendidikan Dayah, peraturan  gubernur  (Pergub)  dan  jenis kebijakan lainnya.
Saat  ini  diperlukan  regulasi  yang komprehensif  sesama  SKPD  (Satuan Kerja  Perangkat  Daerah)  Pemerintah Aceh. Dimana bantuan yang disalurkan tepat  sasaran.  Langkah  ini  penting d i l a k u k a n   u n t u k   m e n g h i n d a r i pemberian  bantuan  yang  sama  dan tumpang  tindih  (double  support)  dari pemerintah  kepada  satu  institusi pendidikan.  Di  Aceh  selain  ada  BPPD (Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah) yang  memberi  bantuan  secara  besar- besaran  selama  ini  kepada  Dayah,  juga ada lembaga pemerintah lain melakukan h a l   y a n g   s a m a ,   s e p e r t i   a s i s t e n keistimewaan  kantor  Gubernur,  Dinas P e n d i d i k a n ,   D i n a s   S o s i a l   d a n Departemen  Agama  (Depag),  Dinas Syariat  Islam,  Dinas  Dinas  Bina  Marga dan Cipta.
4.4.   Politik Dayah Tradisonal
Pada  masa  DI/TII  dan  GAM. Dayah  memiliki  andil  besar  dalam menenteramkan  masyarakat.    Malah, pada  masa  Belanda,  Dayah  menjadi tempat  menyusun  strategi  perang. Sebagian  Dayah,  menjadi  semacam lembaga  pemberi  ijazah  atau  legitimasi bagi para panglima dan prajurit sebelum terjun ke medan perang.
Pada  masa  konflik  DI/TII,  tidak s e d i k i t   s a n t r i   D a y a h   m e n j a d i “ k o m a n d a n ”   p e r a n g   g e r i l y a   d i pegunungan  Aceh.  Lalu  di  ikuti  pada periode  GAM.  Pada  periode  ini,  Dayah mengambil  sikap  “netral”  tapi  tetap menjadi  tempat  paling  kondusif  dalam
merakit  ide  dan  strategi  perjuangan kemardekaan. Kondisi Dayah  pada saat konflik, GAM berada di posisi terjepit di antara  dua  kekuatan  yang  bertikai, sehingga  ruang  geraknya  menyempit. S a n t r i - s a n t r i   d a n   u l a m a   D a y a h tradisional tidak leluasa berdakwah dan melakukan  pengajian  karena  khawatir dicurigai  terlibat  dalam  agenda-agenda gerakan  baik  oleh  TNI/Polri  maupun oleh GAM itu sendiri.
Sekarang,  setelah  damai  Helsinki 2005.  Makin  jelas  saja  politik  Dayah tradisional.  Dari  segi  jumlahnya  pun terkesan penuh dengan politis. Misalnya data  yang  penulis  dapatkan  tahun  2007 lalu  di  subdin  Dayah  Dinas  Pendidikan Provinsi  Aceh,  menyebutkan  bahwa jumlah  Dayah  di  Aceh  631  buah.  Di departemen  agama  Provinsi  Aceh  pada 2007,  Dayah  berjumlah  879  dan  versi Rabithah  Taliban  Aceh  (RTA)  jumlah Dayah di Aceh 900 buah (Ilyas, 2009). Hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  segi jumlah  saja  belum  ada  kata  'final' mengenai Dayah di Aceh. Belum lagi kita membicarakan  wajah  Dayah  bermuka ganda.  Seperti  Dayah  yang  diakui sebagai yayasan, panti asuhan dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Jadi pasca  tsunami  dan  damai  Helsinki, Dayah  tradisional  selalu  menjadi pembicaraan  yang  menarik  dalam beragam perspektif.

## 4.5.   Model Pendidikan Dayah
Hasil  Penelitian,  Mukhlisuddin Ilyas  (2009),  setidaknya  menemukan empat  model  proses  implimentasi pendidikan  Dayah  di  Aceh. Pertama model  pendidikan  tradisional,  yaitul model  pendidikan  Dayah  salafi  yang dibangun  oleh  ulama-ulama  dengan

## 4.1.   Regulasi Politik
Pasca  tsunami  dan  konflik.  Aceh dihadapkan  pada  proses  penyembuhan penyakit  sosial.  Penyakit  sosial masyarakat  Aceh  sebagai  akibat  dari dampak  konflik  yang  panjang  dan rekontruksi  paska  tsunami.  Kepekaan sosial,  sikap  gotong  gorong  dan kepedulian bersama mulai hilang dalam tatatan  sosial  masyarakat  Aceh.
Semuanya  sudah  dihitung  dengan pendekatan uang dalam bekerja (cash for work).  Untuk  itu,  lembaga  pendidikan keagamaan  menjadi  prioritas  dalam m e n y e m b u h k a n   p e n y a k i t   s o s i a l masyarakat Aceh kedepan, dalam hal ini pendidikan Dayah.
Peran  lembaga  pendidikan  Dayah sebagai  tempat  penyelenggaraan p e n d i d i k a n   a g a m a   a n a k - a n a k masyarakat Aceh sudah hilang identitas sebagai  pendidikan  rakyat.  Pendidikan Dayah  secara  historis  dibangun  dan dikembangkan oleh masyarakat melalui pendekatan community  based. Namun sejak  Pemerintah  Aceh  mengeluarkan regulasi terhadap pendidikan di Dayah, t e r k e s a n   D a y a h   s u d a h   m e n j a d i pendidikan  elit.  Dampak  yang  paling tragis  dari  intervensi political  regulation Pemda Aceh terhadap proses pendidikan Dayah  adalah  adalah  hilangnya  sikap sosial  dari  masyarakat  sekitar  untuk membantu  eksistensi  proses  belajar mengajar sebuah Dayah.
Masyarakat  tidak  peduli  dengan sistem yang di implimentasi pendidikan di Dayah, karena Dayah sudah menjadi wilayah  birokrasi  Pemda  Aceh.  Serta pudarnya rasa memiliki bahwa Dayah itu milik  masyarakat,  karena  pemerintah sudah  mengeluarkan  regulasi  bahwa semua  Dayah  itu  harus  memiliki
l a n d a s a n   h u k u m   ( a k t e   n o t a r i s ) . Hilangnya rasa kepemilikan ( monitoring ) terhadap  proses  pendidikan  di  Dayah oleh  masyarakat  sekitar,  karena  dengan adanya intervensi Pemda Aceh terhadap Dayah terkesan adanya pembatas antara Dayah yang wajib bersikap birokratis dan formalis dengan sikap masyarakat yang cenderung apa adanya.

## 4.2.   Kebijakan Tanpa Desain
Sejak Pemda mengambil alih peran kebijakan  pendidikan  Dayah  di  Aceh telah  menimbulkan  beragam  reaksi. Salah  satunya  adalah  berdampak  pada a k s e s i b i l i t a s   m a s y a r a k a t   u n t u k memperoleh pendidikan Dayah di Aceh. Dengan adanya intervensi Pemda, maka aksesibilitas masyarakat secara otomatis berkurang.  Satu  sisi  Pemda  Aceh  telah membuka peluang untuk meningkatkan sumber  daya  manusia  (SDM)  di  Dayah dan menambah sarana prasarana melalui APBA  (Anggaran  Pendapatan  Belanja Aceh).  Namun  di  sisi  lain,  Pemda  Aceh tidak  memperhatikan  kebutuhan  ( need ) masyarakat  sekitar  Dayah  dalam membangun  Dayah.  Dimana support peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  di  Dayah  masih  dalam  bentuk pelatihan  dan  workshop  singkat,  tidak ditunjang  oleh  regulasi  partisipasi m a s y a r a k a t   d a l a m   m e m a j u k a n pendidikan  di  Dayah  (Mukhlisuddin Ilyas dan M Riza Nurdin, 2013:21).

## 4.3.   Problem Dasar
Secara  akademis  persoalan  utama pendidikan  Dayah  adalah  tidak  adanya pengertian  Dayah  secara  kontrit  dan database  satu  atap.  Dalam  qanun pendidikan sendiri, dari tahun ke tahun terus berubah tentang pengertian Dayah.
754
Kebijakan itu semua bisa juga dilahirkan dalam bentuk qanun khusus pendidikan Dayah atau guideline pendidikan Dayah, peraturan  gubernur  (Pergub)  dan  jenis kebijakan lainnya.
Saat  ini  diperlukan  regulasi  yang komprehensif  sesama  SKPD  (Satuan Kerja  Perangkat  Daerah)  Pemerintah Aceh. Dimana bantuan yang disalurkan tepat  sasaran.  Langkah  ini  penting d i l a k u k a n   u n t u k   m e n g h i n d a r i pemberian  bantuan  yang  sama  dan tumpang  tindih  (double  support)  dari pemerintah  kepada  satu  institusi pendidikan.  Di  Aceh  selain  ada  BPPD (Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah) yang  memberi  bantuan  secara  besar- besaran  selama  ini  kepada  Dayah,  juga ada lembaga pemerintah lain melakukan h a l   y a n g   s a m a ,   s e p e r t i   a s i s t e n keistimewaan  kantor  Gubernur,  Dinas P e n d i d i k a n ,   D i n a s   S o s i a l   d a n Departemen  Agama  (Depag),  Dinas Syariat  Islam,  Dinas  Dinas  Bina  Marga dan Cipta.
4.4.   Politik Dayah Tradisonal
Pada  masa  DI/TII  dan  GAM. Dayah  memiliki  andil  besar  dalam menenteramkan  masyarakat.    Malah, pada  masa  Belanda,  Dayah  menjadi tempat  menyusun  strategi  perang. Sebagian  Dayah,  menjadi  semacam lembaga  pemberi  ijazah  atau  legitimasi bagi para panglima dan prajurit sebelum terjun ke medan perang.
Pada  masa  konflik  DI/TII,  tidak s e d i k i t   s a n t r i   D a y a h   m e n j a d i “ k o m a n d a n ”   p e r a n g   g e r i l y a   d i pegunungan  Aceh.  Lalu  di  ikuti  pada periode  GAM.  Pada  periode  ini,  Dayah mengambil  sikap  “netral”  tapi  tetap menjadi  tempat  paling  kondusif  dalam
merakit  ide  dan  strategi  perjuangan kemardekaan. Kondisi Dayah  pada saat konflik, GAM berada di posisi terjepit di antara  dua  kekuatan  yang  bertikai, sehingga  ruang  geraknya  menyempit. S a n t r i - s a n t r i   d a n   u l a m a   D a y a h tradisional tidak leluasa berdakwah dan melakukan  pengajian  karena  khawatir dicurigai  terlibat  dalam  agenda-agenda gerakan  baik  oleh  TNI/Polri  maupun oleh GAM itu sendiri.
Sekarang,  setelah  damai  Helsinki 2005.  Makin  jelas  saja  politik  Dayah tradisional.  Dari  segi  jumlahnya  pun terkesan penuh dengan politis. Misalnya data  yang  penulis  dapatkan  tahun  2007 lalu  di  subdin  Dayah  Dinas  Pendidikan Provinsi  Aceh,  menyebutkan  bahwa jumlah  Dayah  di  Aceh  631  buah.  Di departemen  agama  Provinsi  Aceh  pada 2007,  Dayah  berjumlah  879  dan  versi Rabithah  Taliban  Aceh  (RTA)  jumlah Dayah di Aceh 900 buah (Ilyas, 2009). Hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  segi jumlah  saja  belum  ada  kata  'final' mengenai Dayah di Aceh. Belum lagi kita membicarakan  wajah  Dayah  bermuka ganda.  Seperti  Dayah  yang  diakui sebagai yayasan, panti asuhan dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Jadi pasca  tsunami  dan  damai  Helsinki, Dayah  tradisional  selalu  menjadi pembicaraan  yang  menarik  dalam beragam perspektif.

## 4.5.   Model Pendidikan Dayah
Hasil  Penelitian,  Mukhlisuddin Ilyas  (2009),  setidaknya  menemukan empat  model  proses  implimentasi pendidikan  Dayah  di  Aceh. Pertama model  pendidikan  tradisional,  yaitul model  pendidikan  Dayah  salafi  yang dibangun  oleh  ulama-ulama  dengan
p e n d e k a t a n   C B O   ( s o c i a l   b a s e d organization)  yang  menjadi  lembaga sosial  keagamaan  masyarakat  Aceh untuk  mendidik  anak-anak  warga  desa tanpa  memandang  strata  sosial,  umur dan latar pendidikannya. Semua berjalan seadanya dan cenderung disebut dengan pendidikan rakyat.
Kedua adalah  pendidikan  Dayah modern.  Pendidikan  model  ini  baru berjalan di Aceh sekitar tahun 1980-1990- an.  Dayah  modern  Bustanul  Ulum Langsa dan Dayah Jeumala Amal Lueng Putu  Pidie  Jaya  menjadi  pioner  dalam perkembangan  Dayah  modern  di  Aceh. Saat ini pendidikan model ini berjumlah ratusan, yang bertebaran se-antero Aceh.
Ketiga model  pendidikan  panti asuhan.  Secara  kultural  berbicara  panti asuhan  memiliki  kecendrungan  makna yang negatif, baik untuk orang tua yang mengirimnya  ke  panti  atau  posisi  anak itu sendiri ketika kembali ke masyarakat. Dalam  budaya  Aceh  sendiri,  mengirim atau memberikan anak kepada orang lain adalah hal yang tabu.
N a m u n   d a l a m   m e n y a h u t i peraturan pemerintah pusat yang harus membangun  panti  asuhan  di  semua provinsi,  maka  pada  tahun  1980-an,  di Aceh berdiri satu Panti Asuhan Nirmala di Lampineung Banda Aceh. Dilihat dari fungsi  utama  panti  asuhan  adalah mengasuh  anak-anak  yang  memiliki masalah  baik  moral  atau  kriminal.  Jadi secara konseptual panti asuhan berfungsi sebagai pengasuhan, bukan pendidikan. Namun  sekali  lagi,  berdasarkan observasi  penulis  dan  pengalaman penulis  selama  lebih  kurang  5  tahun bekerja  dengan  lembaga  pendidikan  di Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara, fungsi panti  asuhan  sudah  mengarah  kepada
fungsi  lembaga  pendidikan,  bukan  lagi sebatas fungsi pengasuhan sebagaimana tujuan subtansialnya.
Keempat model  pendidikan kombinasi,  yaitu  institusi  penyeleng- garaan  pendidikan  menerapkan  semua model yang telah saya sebutkan di atas: baik  itu  pendidikan  Dayah  tradisional, pendidikan  Dayah  modern,  pendidikan p a n t i   a s u h a n ,   d e n g a n   m e m a k a i kurikulum juga kian tak karuan. Karena pendidikan  model  kombinasi  ini menerapkan  kurikulum  Departemen Pendidikan dan kurikulum Departemen Agama  disamping  juga  mengikuti kurikulum  ekstra  yang  berbasis kedaerahan.
Beranjak  dari  temuan  itu,  penulis telah  berada  pada  kesimpulan  bahwa pendidikan  Dayah  di  Aceh  mulai kehilang identitas. Kebiasaan orang Aceh membanggakan  diri  bahwa  pendidikan Dayah  memiliki  ciri  khas  di  Aceh, sungguh  tidak  relevan  lagi  menjadi kebanggaan.  Kalau  pun  memaksakan supaya  pendidikan  Dayah  tetap  harus menjadi  kebanggaan  kultural  Aceh, maka  Pemerintah  Zaini  Abdullah- Muzakir  Manaf  harus  melakukan rekonstruksi  fungsi  dan  wewenang s e m u a   l e m b a g a   p e n y e l e n g a r a pendidikan  di  Aceh.  Kalau  tidak, keterpurukan  pendidikan  Dayah  akan terus berlanjut.

## D.   PENUTUP 1.   Kesimpulan
Sebagai  sebuah  kesimpulan  dari keseluruhan  subtansi  tulisan  ini,  maka dapat ditarik beberapa poin akhir tentang pendidikan Dayah di Aceh;
Pertama adalah dasar yuridis dalam implimentasi pendidikan Dayah di Aceh
756
adalah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh,  perda  Nomor  6 tahun  2000  dan  Qanun  Nomor  5  tahun 2 0 0 8   t e n t a n g   P e n y e l e n g g a r a a n Pendidikan  Aceh.  Mulai  tahun  2007 wewenang  kebijakan  terhadap  Dayah b e r a d a   p a d a   B a d a n   P e m b i n a a n Pendidikan Dayah, sesuai dengan Qanun Nomor  5  tahun  2007  tentang  susunan organisasi Pemerintahan Aceh.
K e d u a a d a l a h   m e n y a n g k u t kebijakan  Pemda  Aceh  terhadap pendidikan Dayah di Aceh masih sebatas kepentingan  penentuan  penerima manfaat, bantuan pemerintah dan upaya untuk  meningkatkan  sumber  daya manusia  di  Dayah.  Dan  masih  bermain pada  tataran  simbolistik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  beberapa  kebijakan  dasar, seperti  kebijakan  klasifikasi  pendidikan Dayah,  kebijakan  registrasi  pendidikan Dayah,  kebijakan  pemberian  bantuan dan  kebijakan  untuk  peningkatan sumber daya Teungku di Dayah.
Ketiga adalah  karena  kebijakan yang  dilahirkan  dan  digunakan  masih dalam  tataran  simbolistik,  maka k e b i j a k a n   P e m d a   A c e h   d a l a m memaksimalkan  pendidikan  Dayah belum  optimal.  Dan  dampak  lain  dari kebijakan  Pemda  Aceh  terhadap a k s e s i b i l i t a s   m a s y a r a k a t   u n t u k memperoleh pendidikan Dayah di Aceh belum maksimal. Karena dengan adanya intervensi  program  Pemda  di  Dayah, m e n g a k i b a t k a n   p e n i n g k a t a n aksesibilitas  masyarakat  dengan  Dayah tidak  maksimal  seperti  sebelum  Pemda melakukan  programnya  untuk  Dayah. Pemda  telah  membuka  peluang  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia  di Dayah dan menambah sarana prasarana. Namun  di  sisi  lain,  Pemda  tidak
memperhatikan  kebutuhan  (need) masyarakat  sekitar  Dayah  dalam membangun Dayah.
Keempat ditemukan bahwa institusi penyelenggaraan  pendidikan  Dayah  di Aceh  dapat  dikatagorikan  kedalam empat model lembaga pendidikan. Yaitu; 1)  pendidikan  Dayah  tradisional,  2) p e n d i d i k a n   D a y a h   m o d e r n ,   3 ) pendidikan  Panti  Asuhan  berbasis Dayah, 4) pendidikan Dayah kombinasi yang  berbasis  pendidikan  Dayah tradisional,  modern,  dan  panti  asuhan. Hal  ini  menandakan bahwa  pendidikan Dayah  di  Aceh  mulai  kehilangan identitas  aslinya.  Karena  dampak  yang ditimbulkan  dari  dari  munculnya  4 model  institusi  pendidikan  Dayah  di Aceh adalah kehilangan identitas secara k e l e m b a g a a n   k e e m p a t   m o d e l pendidikan tersebut dewasa ini di Aceh.

## 2.   Rekomendasi
Beberapa  poin  rekomendasi  bagi semua  stakeholder  dalam  membangun dan menjaga identitas pendidikan Dayah sebagai  sebuah  institusi  pendidikan rakyat.
Pertama , untuk memperkuat dasar yurudis  formal  pendidikan  Dayah  di Aceh,  diperlukan  payung  hukum  yang lebih  kuat  dan  terfokus  pada  kebijakan pendidikan  Dayah  yang  lebih  spesifik. Karena  berbicara  lembaga  pendidikan kontemporer  di  Aceh  yang  berbasis Dayah telah saya temukan empat model. Makanya diperlukan perangkat regulasi y a n g   m e n g i k a t .   S a l a h   s a t u n y a rekomendasi  saya  adalah  diperlukan qanun  khusus  yang  membicarakan pendidikan  Dayah.  Beserta  klasifikasi mengenai  Dayah  tradisional,  Dayah modern,  Dayah  berpola    Panti  Asuhan
p e n d e k a t a n   C B O   ( s o c i a l   b a s e d organization)  yang  menjadi  lembaga sosial  keagamaan  masyarakat  Aceh untuk  mendidik  anak-anak  warga  desa tanpa  memandang  strata  sosial,  umur dan latar pendidikannya. Semua berjalan seadanya dan cenderung disebut dengan pendidikan rakyat.
Kedua adalah  pendidikan  Dayah modern.  Pendidikan  model  ini  baru berjalan di Aceh sekitar tahun 1980-1990- an.  Dayah  modern  Bustanul  Ulum Langsa dan Dayah Jeumala Amal Lueng Putu  Pidie  Jaya  menjadi  pioner  dalam perkembangan  Dayah  modern  di  Aceh. Saat ini pendidikan model ini berjumlah ratusan, yang bertebaran se-antero Aceh.
Ketiga model  pendidikan  panti asuhan.  Secara  kultural  berbicara  panti asuhan  memiliki  kecendrungan  makna yang negatif, baik untuk orang tua yang mengirimnya  ke  panti  atau  posisi  anak itu sendiri ketika kembali ke masyarakat. Dalam  budaya  Aceh  sendiri,  mengirim atau memberikan anak kepada orang lain adalah hal yang tabu.
N a m u n   d a l a m   m e n y a h u t i peraturan pemerintah pusat yang harus membangun  panti  asuhan  di  semua provinsi,  maka  pada  tahun  1980-an,  di Aceh berdiri satu Panti Asuhan Nirmala di Lampineung Banda Aceh. Dilihat dari fungsi  utama  panti  asuhan  adalah mengasuh  anak-anak  yang  memiliki masalah  baik  moral  atau  kriminal.  Jadi secara konseptual panti asuhan berfungsi sebagai pengasuhan, bukan pendidikan. Namun  sekali  lagi,  berdasarkan observasi  penulis  dan  pengalaman penulis  selama  lebih  kurang  5  tahun bekerja  dengan  lembaga  pendidikan  di Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara, fungsi panti  asuhan  sudah  mengarah  kepada
fungsi  lembaga  pendidikan,  bukan  lagi sebatas fungsi pengasuhan sebagaimana tujuan subtansialnya.
Keempat model  pendidikan kombinasi,  yaitu  institusi  penyeleng- garaan  pendidikan  menerapkan  semua model yang telah saya sebutkan di atas: baik  itu  pendidikan  Dayah  tradisional, pendidikan  Dayah  modern,  pendidikan p a n t i   a s u h a n ,   d e n g a n   m e m a k a i kurikulum juga kian tak karuan. Karena pendidikan  model  kombinasi  ini menerapkan  kurikulum  Departemen Pendidikan dan kurikulum Departemen Agama  disamping  juga  mengikuti kurikulum  ekstra  yang  berbasis kedaerahan.
Beranjak  dari  temuan  itu,  penulis telah  berada  pada  kesimpulan  bahwa pendidikan  Dayah  di  Aceh  mulai kehilang identitas. Kebiasaan orang Aceh membanggakan  diri  bahwa  pendidikan Dayah  memiliki  ciri  khas  di  Aceh, sungguh  tidak  relevan  lagi  menjadi kebanggaan.  Kalau  pun  memaksakan supaya  pendidikan  Dayah  tetap  harus menjadi  kebanggaan  kultural  Aceh, maka  Pemerintah  Zaini  Abdullah- Muzakir  Manaf  harus  melakukan rekonstruksi  fungsi  dan  wewenang s e m u a   l e m b a g a   p e n y e l e n g a r a pendidikan  di  Aceh.  Kalau  tidak, keterpurukan  pendidikan  Dayah  akan terus berlanjut.

## D.   PENUTUP 1.   Kesimpulan
Sebagai  sebuah  kesimpulan  dari keseluruhan  subtansi  tulisan  ini,  maka dapat ditarik beberapa poin akhir tentang pendidikan Dayah di Aceh;
Pertama adalah dasar yuridis dalam implimentasi pendidikan Dayah di Aceh
756
adalah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh,  perda  Nomor  6 tahun  2000  dan  Qanun  Nomor  5  tahun 2 0 0 8   t e n t a n g   P e n y e l e n g g a r a a n Pendidikan  Aceh.  Mulai  tahun  2007 wewenang  kebijakan  terhadap  Dayah b e r a d a   p a d a   B a d a n   P e m b i n a a n Pendidikan Dayah, sesuai dengan Qanun Nomor  5  tahun  2007  tentang  susunan organisasi Pemerintahan Aceh.
K e d u a a d a l a h   m e n y a n g k u t kebijakan  Pemda  Aceh  terhadap pendidikan Dayah di Aceh masih sebatas kepentingan  penentuan  penerima manfaat, bantuan pemerintah dan upaya untuk  meningkatkan  sumber  daya manusia  di  Dayah.  Dan  masih  bermain pada  tataran  simbolistik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  beberapa  kebijakan  dasar, seperti  kebijakan  klasifikasi  pendidikan Dayah,  kebijakan  registrasi  pendidikan Dayah,  kebijakan  pemberian  bantuan dan  kebijakan  untuk  peningkatan sumber daya Teungku di Dayah.
Ketiga adalah  karena  kebijakan yang  dilahirkan  dan  digunakan  masih dalam  tataran  simbolistik,  maka k e b i j a k a n   P e m d a   A c e h   d a l a m memaksimalkan  pendidikan  Dayah belum  optimal.  Dan  dampak  lain  dari kebijakan  Pemda  Aceh  terhadap a k s e s i b i l i t a s   m a s y a r a k a t   u n t u k memperoleh pendidikan Dayah di Aceh belum maksimal. Karena dengan adanya intervensi  program  Pemda  di  Dayah, m e n g a k i b a t k a n   p e n i n g k a t a n aksesibilitas  masyarakat  dengan  Dayah tidak  maksimal  seperti  sebelum  Pemda melakukan  programnya  untuk  Dayah. Pemda  telah  membuka  peluang  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia  di Dayah dan menambah sarana prasarana. Namun  di  sisi  lain,  Pemda  tidak
memperhatikan  kebutuhan  (need) masyarakat  sekitar  Dayah  dalam membangun Dayah.
Keempat ditemukan bahwa institusi penyelenggaraan  pendidikan  Dayah  di Aceh  dapat  dikatagorikan  kedalam empat model lembaga pendidikan. Yaitu; 1)  pendidikan  Dayah  tradisional,  2) p e n d i d i k a n   D a y a h   m o d e r n ,   3 ) pendidikan  Panti  Asuhan  berbasis Dayah, 4) pendidikan Dayah kombinasi yang  berbasis  pendidikan  Dayah tradisional,  modern,  dan  panti  asuhan. Hal  ini  menandakan bahwa  pendidikan Dayah  di  Aceh  mulai  kehilangan identitas  aslinya.  Karena  dampak  yang ditimbulkan  dari  dari  munculnya  4 model  institusi  pendidikan  Dayah  di Aceh adalah kehilangan identitas secara k e l e m b a g a a n   k e e m p a t   m o d e l pendidikan tersebut dewasa ini di Aceh.

## 2.   Rekomendasi
Beberapa  poin  rekomendasi  bagi semua  stakeholder  dalam  membangun dan menjaga identitas pendidikan Dayah sebagai  sebuah  institusi  pendidikan rakyat.
Pertama , untuk memperkuat dasar yurudis  formal  pendidikan  Dayah  di Aceh,  diperlukan  payung  hukum  yang lebih  kuat  dan  terfokus  pada  kebijakan pendidikan  Dayah  yang  lebih  spesifik. Karena  berbicara  lembaga  pendidikan kontemporer  di  Aceh  yang  berbasis Dayah telah saya temukan empat model. Makanya diperlukan perangkat regulasi y a n g   m e n g i k a t .   S a l a h   s a t u n y a rekomendasi  saya  adalah  diperlukan qanun  khusus  yang  membicarakan pendidikan  Dayah.  Beserta  klasifikasi mengenai  Dayah  tradisional,  Dayah modern,  Dayah  berpola    Panti  Asuhan
dan  Dayah  berpola  kombinasi,  yang berfungsi  untuk  menghindari double program atau  bantuan  pemerintah  dan elemen  swasta.  Kemudian  juga  perlu kebijakan  yang  jelas  dan  rasional m e n g e n a i   p e n g e r t i a n   D a y a h , k u r i k u k u l u m   d a n   p e n i n g k a t a n manajemen  Dayah  yang  berbasis kemasyarakatan.
K e d u a b e r k a i t a n   k e b i j a k a n diperlukan regulasi peraturan gubernur yang  komprehensif  dan  teknis.    Seperti kebijakan  Dayah,  hubungan  Dayah dengan  masyarakat,  hubungan  Dayah dengan  pemerintah  dan  harus  ada regulasi  tentang  sistem  akreditasi pendidikan  Dayah  secara  formal  dan berkelanjutan.
Ketiga ,  terkait  dengan  dampak diperlukan working group Dayah, dimana Pemda  Aceh  bisa  mengkaji  lebih mendalam mengenai wilayah yang akan diintervensi  program  terhadap  Dayah. Dalam  hal  ini,  diperlukan  pelibatan secara  partisipatif  lembaga  sosial keDayahaan yang belakang telah muncul deng an  b erb ag ai  lat ar  b elak ang fungsinya.
Keempat, karena pendidikan Dayah (Dayah  trasional,  Dayah  modern,  panti asuhan  dan  Dayah  kombinasi)  telah mendapat  bantuan  dari  APBD,  APBN, Dana  Otonomi-Migas,  dll.  Maka mendesak diperlukan audit penggunaan dana  yang  dikucur  kepada  institusi pendidikan  Dayah  secara  transparan, akuntabel dan independen.
Kelima ,  perlu  adanya  pemahaman masyarakat  terhadap  legalitas  Dayah. Karena  awalnya  Dayah  adalah  lembaga yang  dibangun  oleh  masyarakat,  maka d i p e r l u k a n   t r a n s p a r a n s i   d a n pemberitahuan  dari  pihak  pengelola
Dayah kepada masyarakat bahwa Dayah yang  mereka  kelola  sudah  berubah fungsi  dan  polanya.  Misalnya  Dayah tradisional telah berubah bentuk menjadi yayasan Dayah Modern.
Keenam, perlu  dikaji  lebih  dalam eksistensi  Badan  Pendidikan  dan Pembinaan  Dayah  Provinsi  Aceh.  Dan terakhir  diperlukan  database  tentang Dayah. Pendataan Dayah satu atap, baik meneyangkut  jumlah  Dayah,  jumlah guru Dayah, jumlah anak, sumber dana, penggunaan dana dan sebagainya. Data ini wajib disebarkan atau diberitahukan untuk  semua  elemen  masyarakat, sebagai  pihak  yang  mengkontrol a k t i v i t a s   p e n d i d i k a n   D a y a h   d i lingkungan  masyarakat.  Hal  ini dilakukan  untuk  menghindari  banyak ”sindiran” bahwa di Aceh jumlah murid Dayah  lebih  banyak  dengan  jumlah pendudukan  masyarakat  Aceh  itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Zakaria.  (1972). Sekitar  Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675 . Medan:
Monora.
Hasjmy,  A.  (1990). Sejarah  Kebudayaan Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Bulan Bintang.
Instruksi  Gubernur  Nanggroe  Aceh Darussalam  No  03/INSTR/2008 Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Pembangunan  Dan  Pengembangan Sarana Dan Prasarana Dayah/Pesantren Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
Ismail,  Zahrila.  (2009). Peningkatan Pendidikan Dayah di Aceh Utara. Tesis.
Banda Aceh: IAIN Ar Raniry.
Ilyas, Mukhlisuddin dan Riza Nurdin, M. (2013). Kualitas  Pendidikan  Dayah  di A c e h . B a n d a   A c e h :   M a j e l i s Pendidikan  Daerah  (MPD)  Provinsi Aceh.
Ilyas,  Mukhlisuddin.  (2011). Manajemen Pendidikan Dayah. Jurnal Al Fikrah Al Aziziyah, Volume I. (1): 29-38.
Ilyas,  Mukhlisuddin,  (2009). Kebijakan Pemda Dalam Implimentasi Pendidikan Dayah  di  Aceh. Tesis.  Banda  Aceh: Universitas Syiah Kuala.
Ilyas, Mukhlisuddin, (2009). Politik Dayah Tradisional. Artikel.  Banda  Aceh: Harian Aceh Independen.
Ilyas,  Mukhlisuddin.  (2008). Aceh  dan Romantisme  Politik. Banda  Aceh; Bandar Publishing.
MPD  Provinsi  NAD  (2005). MPD  Lima
Belas  Tahun  (1990-2005). Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh.
Qanun  Aceh  No  5  Tahun  2008  Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh.
Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  Nommor  20  tahun  2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
dan  Dayah  berpola  kombinasi,  yang berfungsi  untuk  menghindari double program atau  bantuan  pemerintah  dan elemen  swasta.  Kemudian  juga  perlu kebijakan  yang  jelas  dan  rasional m e n g e n a i   p e n g e r t i a n   D a y a h , k u r i k u k u l u m   d a n   p e n i n g k a t a n manajemen  Dayah  yang  berbasis kemasyarakatan.
K e d u a b e r k a i t a n   k e b i j a k a n diperlukan regulasi peraturan gubernur yang  komprehensif  dan  teknis.    Seperti kebijakan  Dayah,  hubungan  Dayah dengan  masyarakat,  hubungan  Dayah dengan  pemerintah  dan  harus  ada regulasi  tentang  sistem  akreditasi pendidikan  Dayah  secara  formal  dan berkelanjutan.
Ketiga ,  terkait  dengan  dampak diperlukan working group Dayah, dimana Pemda  Aceh  bisa  mengkaji  lebih mendalam mengenai wilayah yang akan diintervensi  program  terhadap  Dayah. Dalam  hal  ini,  diperlukan  pelibatan secara  partisipatif  lembaga  sosial keDayahaan yang belakang telah muncul deng an  b erb ag ai  lat ar  b elak ang fungsinya.
Keempat, karena pendidikan Dayah (Dayah  trasional,  Dayah  modern,  panti asuhan  dan  Dayah  kombinasi)  telah mendapat  bantuan  dari  APBD,  APBN, Dana  Otonomi-Migas,  dll.  Maka mendesak diperlukan audit penggunaan dana  yang  dikucur  kepada  institusi pendidikan  Dayah  secara  transparan, akuntabel dan independen.
Kelima ,  perlu  adanya  pemahaman masyarakat  terhadap  legalitas  Dayah.
Karena  awalnya  Dayah  adalah  lembaga yang  dibangun  oleh  masyarakat,  maka d i p e r l u k a n   t r a n s p a r a n s i   d a n pemberitahuan  dari  pihak  pengelola
Dayah kepada masyarakat bahwa Dayah yang  mereka  kelola  sudah  berubah fungsi  dan  polanya.  Misalnya  Dayah tradisional telah berubah bentuk menjadi yayasan Dayah Modern.
Keenam, perlu  dikaji  lebih  dalam eksistensi  Badan  Pendidikan  dan Pembinaan  Dayah  Provinsi  Aceh.  Dan terakhir  diperlukan  database  tentang Dayah. Pendataan Dayah satu atap, baik meneyangkut  jumlah  Dayah,  jumlah guru Dayah, jumlah anak, sumber dana, penggunaan dana dan sebagainya. Data ini wajib disebarkan atau diberitahukan untuk  semua  elemen  masyarakat, sebagai  pihak  yang  mengkontrol a k t i v i t a s   p e n d i d i k a n   D a y a h   d i lingkungan  masyarakat.  Hal  ini dilakukan  untuk  menghindari  banyak ”sindiran” bahwa di Aceh jumlah murid Dayah  lebih  banyak  dengan  jumlah pendudukan  masyarakat  Aceh  itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Zakaria.  (1972). Sekitar  Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675 . Medan:
Monora.
Hasjmy,  A.  (1990). Sejarah  Kebudayaan Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Bulan Bintang.
Instruksi  Gubernur  Nanggroe  Aceh Darussalam  No  03/INSTR/2008 Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Pembangunan  Dan  Pengembangan Sarana Dan Prasarana Dayah/Pesantren Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
Ismail,  Zahrila.  (2009). Peningkatan Pendidikan Dayah di Aceh Utara. Tesis. Banda Aceh: IAIN Ar Raniry.
758

## Ilyas, Mukhlisuddin dan Riza Nurdin, M.
(2013). Kualitas  Pendidikan  Dayah  di
A c e h . B a n d a   A c e h :   M a j e l i s
Pendidikan  Daerah  (MPD)  Provinsi Aceh.
Ilyas,  Mukhlisuddin.  (2011). Manajemen Pendidikan Dayah. Jurnal Al Fikrah Al Aziziyah, Volume I. (1): 29-38.
Ilyas,  Mukhlisuddin,  (2009). Kebijakan Pemda Dalam Implimentasi Pendidikan Dayah  di  Aceh. Tesis.  Banda  Aceh: Universitas Syiah Kuala.
Ilyas, Mukhlisuddin, (2009). Politik Dayah Tradisional. Artikel.  Banda  Aceh: Harian Aceh Independen.
Ilyas,  Mukhlisuddin.  (2008). Aceh  dan Romantisme  Politik. Banda  Aceh; Bandar Publishing.
MPD  Provinsi  NAD  (2005). MPD  Lima
Belas  Tahun  (1990-2005). Majelis
Pendidikan Daerah Provinsi Aceh.
Qanun  Aceh  No  5  Tahun  2008  Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Aceh.
Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  Nommor  20  tahun  2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
759