## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

## Adhitia Arnanda
Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Tower Control Policy Implementation Together In The increase in local revenue. Key informant was Head of Transportation and Communication Equipment Siak, Head of Infocom, Section Head of Post and Telecommunications, owner Tower (Provider) and society. Data collection technique used observation, interview and documentation. Data analysis method used is descriptive qualitative analysis with interactive data analysis model. The results showed that the policy evalu- ation arrangement telecommunications tower together in the Siak need to be re-examined in view of the Regional Regulation Siak District No. 20 of 2011 on Levy Control Tower is not set out clear and detailed about the magnitude of the amount and the fees to be paid by the provider at the time of payment development levy tower/tower, because the regulation only governs the types of charges from the licensing of telecommunications towers.
Keywords: policy implementation, control tower together, coordination.
Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengendalian Menara Bersama Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Informan kunci adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Ka- bupaten Siak, Kepala Bidang Infokom, Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi, Pemilik Menara (Provider) dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan do- kumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penataan menara telekomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Siak perlu dikaji ulang mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara tersebut belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai besaran jumlah dan biaya yang harus dibayarkan oleh provider pada saat pembayaran retribusi pembangunan tower/menara, karena Perda tersebut hanya mengatur masalah jenis pungutan dari perizinan menara telekomunikasi.
Kata kunci: implementasi kebijakan, pengendalian menara bersama, koordinasi.
PENDAHULUAN Kemajuan teknologi komunikasi yang semakin pesat harus didukung pula dengan sa- rana dan prasarana infrastruktur yang handal, baik dan berkualitas yaitu salah satunya adalah bangunan menara yang digunakan untuk me- letakkan Base Transceiver Station (BTS) . Fungsi daripada Base Transceiver Station
(BTS) adalah sebagai penghubung peralatan antara pengguna (melalui ponsel) dengan jar- ingan milik operator baik yang berupa jaringan GSM maupun CDMA. Komunikasi seluler ti- dak akan dapat dilakukan tanpa adanya Base Transceiver Station (BTS) , hal ini menyebab- kan menara telekomunikasi memiliki peran
yang sangat vital sebagai salah satu ujung tom- bak pelayanan operator seluler kepada setiap pelanggannya. Pembangunan menara teleko- munikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat dari tahun ke tahun seiring dengan kema- juan industri telekomunikasi.
Pembangunan menara telekomunikasi yang kian bertambah menuntut ketersedi- aan lahan dalam jumlah yang luas sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ter- hadap pelayanan telekomunikasi dan dapat memenuhi seluruh coverage yang ada. Namun demikian, fenomena yang kemudian timbul adalah menjamurnya bangunan menara teleko- munikasi diseluruh penjuru tanah air sebagai
akibat dari meningkatnya perkembangan ko- munikasi seluler. Bertambahnya jumlah opera- tor telekomunikasi di Indonesia ini adalah juga sebagai salah satu dampak dari diberlakukan- nya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan mencabut hak monopoli dalam industri Telekomunikasi. Dengan banyaknya operator baru maka pertumbuhan telekomunikasi juga akan se- makin membaik dan akan tersebar ke seluruh daerah di Indonesia, tetapi juga ada dampak negatifnya dengan pembangunan tower yang dilakukan oleh operator baru maupun opera- tor eksisting, diantaranya banyak berdirinya tower-tower sehingga menjadikan hutan tower. Suatu daerah yang telah berubah menjadi hutan tower atau menara tentu saja akan mengurangi nilai estetika atau keindahan daerah tersebut apabila tidak selaras dengan rencana tata ruang yang ada.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerin- tah mengeluarkan peraturan untuk menggu- nakan satu menara secara bersama-sama oleh beberapa operator seluler. Aturan tersebut di- wujudkan dalam Peraturan Menteri Komuni- kasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 ten- tang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi serta Per- aturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Men- teri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordina- si Penanaman Modal, Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M. Kominfo/03/P/2009, Nomor 3/P/2009 ten- tang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Regulasi ini menginginkan terwujudnya keseimbangan an- tara kelangsungan bisnis telekomunikasi den- gan keindahan tata ruang dan juga kesehatan masyarakat.
Untuk menindaklanjuti regulasi diatas, maka pemerintah daerah dalam koridor otono- mi daerah perlu segera menyusun atau menye- suaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk kepentingan dan penetapan lokasi men- ara telekomunikasi serta mendorong menara yang telah ada (eksisting) agar dapat digunakan secara bersama di daerahnya masing-masing terutama di Kabupaten Siak sendiri.
Penyebaran menara/tower di Kabupaten Siak keberadaannya tidak merata, sehingga masih ada beberapa kecamatan yang masih ke- sulitan untuk mendapatkan akses komunikasi. Ini terjadi karena operator seluler hanya tertarik untuk membangun menara di kecamatan yang tergolong ramai. Untuk mengatasi hal ini, su- dah seharusnya penerapan regulasi yang telah disebutkan diatas tadi untuk dapat di aplikasi- kan di Kabupaten Siak, mengingat Kabupaten Siak masih belum terlalu banyak menara/tower yang ada sehingga perlu adanya pengendalian pembangunan menara bersama. Berdasarkan hasil survey, sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat 183 menara yang ada di Kabupaten Siak. Pengendalian menara bersama dapat di- lakukan melalui Cell Plan, yaitu rencana pen- gendalian dan penataan pembangunan menara telekomunikasi. Cell Plan ini sangat diperlu- kan karena akan mempermudah instansi pe- nyelanggara layanan pos dan telekomunikasi, seperti Dinas Perhubungan dan Infokom Ka- bupaten Siak melalui Seksi Pos dan Telekomu- nikasi, melakukan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Siak. Cell Plan juga mengatur pemanfaatan menara atau tower yang ada (eksisting) maupun men- ara atau tower baru yang akan dibangun nanti- nya. Cell Plan dapat digunakan untuk melaku- kan pendataan terhadap menara-menara yang ada untuk kemudian menentukan tempat pem- bangunan tower baru. Cell Plan juga mengatur kewajiban pemilik menara yang sudah ada un- tuk mau bekerjasama dengan pihak lain untuk meletakkan Base Transceiver Station (BTS) di menaranya jika memungkinkan. Untuk mengendalikan menara teleko- munikasi dengan tidak membatasi pertum- buhan Base Transceiver Station (BTS), perlu membuat peta rencana lokasi menara teleko- munikasi bersama yang akan menjadi doku- men tata ruang rinci telekomunikasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian, penataan dan pembangunan menara telekomu- nikasi serta membuat pedoman pembangunan baik secara teknis maupun non teknis sebagai acuan dalam pemberian izin pembangunan menara. Ini bisa menjadi potensi atas retribusi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 127-132
jasa pengendalian menara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No- mor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengen- dalian Menara Telekomunikasi.
Adapun penyusunan Cell Plan meru- pakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pem- bangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Namun pada kenyataannya yang ter- jadi di Kabupaten Siak adalah ada bebera- pa menara telekomunikasi yang dibangun berdekatan dalam satu lokasi, demikian juga terhadap pungutan retribusi yang dilakukan hanya sekedar aturan, Peraturan Daerah Ka- bupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomuni- kasi hanya tertuang diatas kertas, padahal PAD yang dihasilkan akan cukup tinggi apabila pe- milik menara patuh dengan aturan perda yang telah dibuat tersebut.  Pada saat survey awal penulis, bahwasannya belum berjalannya pun- gutan retribusi terhadap pembangunan men- ara-menara tersebut adalah dikarenakan perda tersebut belum diperkuat dengan Peraturan Bupati (perbup) yang mana didalam perbup ini akan menjelaskan petunjuk pelaksanaan (Juk- lak) dan petunjuk teknis (Juknis) pemungutan retribusi.
Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyulitkan Instansi ter- kait dalam hal pemungutan retribusi, berapa sebenarnya yang harus dibayarkan oleh pemi- lik menara (provider) sehingga dengan diper- kuat oleh perbup diharapkan perda retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.
Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan ad- ministrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah
dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pen- gambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Oleh karena itu, kebijakan tidak hanya dalam rencana tetapi yang penting adalah dalam pelaksanaanya (Walub, 2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengendalian menara bersama di Kabupaten Siak.
METODE Metode yang digunakan dalam pene- litian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi wilayah di Kabupaten Siak. Penelitian ini akan dilakukan terhadap pemilik provider menara telekomuni- kasi, instansi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak serta masyarakat yang ting- gal di sekitar Menara Telekomunikasi. Infor- man penelitian adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Mengingat metode penelitian ini menggunakan penelitian kualita- tif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor konstekstual. Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

## HASIL Isi Kebijakan
Kepentingan yang Dipengaruhi Mengingat bagaimana keindahan dan tata kota yang apik dan dikelola dengan baik, sangat disayangkan nantinya keindahan kota akan rusak dengan banyaknya menara-men- ara yang tumbuh menjamur di segala penjuru wilayah Kabupaten Siak. Secara garis besar bab ini membahas pembangunan menara tele- komunikasi bersama yang berlokasi di dalam kawasan sepanjang wilayah Kabupaten Siak, pembangunan menara telekomunikasi wajib mendapat rekomendasi ketinggian menara dari Dirjen Perhubungan Udara atau Pejabat yang ditunjuk.  Pembangunan menara telekomu- nikasi bersama wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan dan Infokom
serta Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabu- paten Siak.
Tipe Manfaat Pembangunan Menara harus sesuai den- gan standar baku tertentu untuk menjamin ke- amanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain: 1). Tempat penempatan antena dan perangkat tele- komunikasi untuk penggunaan bersama; 2). Ketinggian Menara; 3). Struktur Menara dan Rangka Struktur Menara; 4). Pondasi Menara serta Kekuatan Angin.
Selain itu menara juga harus dilengkapi dengan sarana pendukung yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti grounding, pen- angkal petir, catu daya serta lampu halangan penerbangan. Peraturan Daerah ini nantinya juga memuat tentang jarak aman untuk radiasi, jarak minimum menara BTS dari perumahan, luas minimum lahan, standar kontruksi dan hal-hal teknis maupun non teknis lainnya. Dari isu-isu dan dampak-dampak sep- erti yang disebutkan di atas yaitu kesehatan, keamanan/kenyamanan, tata ruang dan hak PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi daerah, maka sebaiknya perlu dirancang suatu aturan (bisa dalam bentuk peraturan daerah) yang dapat mengakomodasi dan mengatur tentang pembangunan dan pengendalian menara tele- komunikasi demi kesejahteraan dan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak terkait, yaitu pemerintah, industri dan masyarakat.
Derajat Perubahan yang Diharapkan Pesatnya perkembangan telekomunikasi dalam upaya pemerataan informasi dankomu- nikasitentu membutuhkan banyak menara. Di Kabupaten Siak, menara yang dibangun selu- ruhnya berbentuk menara konvensional ( green field ) sehingga di beberapa lokasi terlihat kurang menarik jika dilihat dari segi estetika. Dengan semangat pengendalian menara bersa- ma yang diselaraskan dengan keindahan maka perlu dilakukan perubahan penampilan dari menara eksisting tersebut terutama diwilayah pusat kota atau tempat wisata. Menara jenis green  field sulit  untuk  dilakukan  kamuflase,
untuk mengakalinya, menara tersebut dapat dilakukan pengecatan ulang. Kedepannya, pemerintah daerah perlu memasukkan pasal mengenai  penggunaan  menara  kamuflase. Menara kamulflase adalah menara telekomuni - kasi yang design atau bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.

## Letak Pengambilan Keputusan
Perda 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara hakekat berpedoman pada azas kepastian hu- kum, kepentingan umum, keterbukaan, pro- fesionalitas, efisiensi dan efektifitas. Azas di - maksud bertujuan untuk terciptanya ketertiban dalam pembangunan menara telekomunikasi, sehingga setiap pembangunan menara tele- komunikasi tetap sesuai dengan kaedah tata ruang, menjamin keamanan masyarakat serta estetika dan kelestarian lingkungan. Selain itu guna terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan, bangunan dan ruang udara serta mendo- rong pendapatan asli daerah yang selanjutnya menjadi stimulus bagi perekonomian daerah.

## Pelaksana Program
Dengan terbitnya Perda Nomor 20 Tahun 2011 maka payung hukumnya semakin jelas dan transparan serta lebih rinci mengatur berb- agai aspek yang berhubungan dengan pengen- dalian menara telekomunikasi dan bagaimana potensi PAD atas retribusi pengendalian men- ara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Siak. Jadi jelas bahwa Perda ini strategis dan bersifat prinsipil untuk menyinergikan antara ketersediaan ruang serta meningkatkan kehan- dalan cakupan atau coverage frekuensi teleko- munikasi memang diperlukan upaya atau regu- lasi guna menyeimbangkan jumlah menara telekomunikasi dan mengarahkan pada peng- guna menara bersama, sehingga  efektif dan efesien dalam pemanfaatan ruang.
Sumber Daya yang Tersedia Pengaturan ruang untuk manara teleko- munikasi meliputi pertimbangan dasar kriteria ruang penentuan lokasi manara telekomuni- kasi, kebutuhan akses telekomunikasi dan me-
kanisme implementasi kriteria ruang pemban- gunan menara. Pedoman ini akan menjadi acuan pemer- intah daerah Kabupaten Siak dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus- nya untuk struktur jaringan telekomunikasi, dan yang harus menjadi perhatian adalah ruang yang aman dan nyaman serta pelayanan maksi- mal kepada masyarakat.

## Konteks Implementasi
Kekuasaan, Kepentingan, Strategi Aktor Dalam prakteknya, bisnis telekomunika- si banyak diburu oleh pemilik modal besar dan harus berhadapan dengan pemerintah daerah untuk penataan kota dan wilayah melalui pen- ertiban atau perubahan menara liar yang ada di daerah. Jika mengacu pada semangat oto- nomi daerah, dimana pemerintah daerah me- miliki kewenangan mengatur penertiban dan pendirian menara telekomunikasi di daerah.
Karakteristik Lembaga dan Penguasa Secara garis besar diatur bahwa setiap pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang/keamanan dan kepentingan umum  kepada Pemerintah Daerahdiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Kepatuhan dan Daya Tanggap Daerah urban diperkotaan sekarang ini sudah berubah menjadi hutan-hutan tower se- hingga tidak sedikit kota yang tadinya tampak teratur dan tertata rapih menjadi terlihat semer- awut. Perluasan coverage area yang dilakukan oleh operator-operator baru membawa dampak tercemarnya tata ruang wilayah di daerah-dae- rah urban.
Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah dae- rah setempat dengan mencari titik optimal antara pembatasan jumlah menara di satu sisi dengan pemenuhan kualitas layanan teleko- munikasi kepada masyarakat daerahnya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dalam per- aturan daerah mengenai pengaturan optimal ja-
rak ideal dengan memperhitungkan link budget minimal kualitas layanan dan pengaturan peng- gunaan menara telekomunikasi bersama antara operator penyelenggara jasa telekomunikasi. Hal ini diharapkan akan mampu mengurangi jumlah menara telekomunikasi dengan tetap menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi.
Faktor-faktor yang menghambat Ada beberapa masalah yang masih di- rasakan dengan keberadaan kebijakan pen- gendalian menara teleokomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Siak ini: 1). Pertama, ken- dala teknis yang mungkin terjadi pada penggu- naan menara bersama misalnya saat penggu- naan menara bersama telekomunikasi oleh Pe- nyelenggaraan Telekomunikasi yang memiliki platform yang tidak sama. Hal tersebut karena teknis penempatan menara tiap operator diatur oleh masing-masing operator dan desain pen- empatan menara dari tiap-tiap operator tidak- lah sama. Sehingga jika penataan ulang dilaku- kan dengan menerapkan penggunaan menara bersama telekomunikasi, kemungkinan akan berpengaruh pada cakupan layanan operator dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan di beberapa wilayah; 2). Terkait den- gan teknologi telekomunikasi yang bersifat dinamis, beberapa teknologi baru yang diad- opsi oleh operator yang berbeda tidak otomatis bisa digabung di satu menara. Dalam penggu- naannya harus memperhatikan standar kualitas pelayanan yang sama dengan standar kualitas pelayanan menara telekomunikasi; 3). Pemda Kabupaten Siak belum membuat Peraturan Daerah yang mendukung dalam membangun menara BTS, peraturan daerah yang ada hanya mengatur masalah Retribusi penataan menara di kabupaten Siak dan 4). Pemda Siak mengal- ami kesulitan dalam mengimplementasikan ke- bijakan bersama ini, baik itu berupa kurangnya koordinasi dengan operator telekomunikasi di dalam membuat perencanaan untuk menentu- kan lokasi menara bersama dengan berbagai teknologi yang dipakai, frekuensi yang diper- gunakan,  profil  wilayah  dan  perkembangan permintaan di masa depan.

## Adhitia Arnanda, Implementasi Kebijakan Pengendalian Menara

## PEMBAHASAN
Kebijakan pengendalian menara ber- sama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, bertujuan agar terciptanya keter- tiban dalam pembangunan menara telekomu- nikasi sehingga setiap pembangunan menara tetap sesuai dengan kaedah tata ruang, men- jamin keamanan estetika dan kelestarian ling- kungan, namun peraturan ini baru mengatur masalah restribusi saja. Dari aspek ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan masih banyak menimbulkan permasalahan. Pemban- gunan menara telekomunikasi yang bertempat pada wilayah penduduk yang padat akan meru- sak estetika kota, menganggu keselamatan ma- syarakat yang tinggal diwilayah pendudukanya yang tidak padat dan jauh dari daerah perkotaan, mereka tidak dapat mengakses informasi lay- anan telekomunikasi dengan memuaskan kare- na penempatan sarana menara telekomunikasi didaerah tersebut sangat minim. Tidak adanya pemerataan pembangunan menara telekomu- nikasi untuk seluruh wilayah Kabupaten, maka layanan telekomunikasi tidak dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Dampak lain dari kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2011, yang pada hakekatnya baru mengatur se- batas untuk mensinergikan antara ketersediaan ruang serta meningkatkan restribusi atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomu- nikasi, adalah timbulnya kekhawatiran banyak pihak apabila tidak ada aturan yang mendasar mengenai bagaimana pendirian menara teleko- munikasi seluler itu dibangun, sehingga tanpa aturan tersebut, timbullah hutan menara, kein- dahan kota terganggu dan keamanan masyara- kat terancam, karena kurang mempertimbang- kan nilai estetika, ketinggian, kekuatan dan ba- tasan jarak (zonding) antara bangunan menara dengan semak penduduk sekitarnya. Aturan yang mengatur tata ruang peng- gunaan lahan untuk pembangunan biasanya dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) seperti yang dikemukakan Budiman (2013) dalam penelitianya tentang kebijakan rencana ruang wilayah perbatasan kota dengan kabupaten. Hasil penelitianya menunjukkan bahwa tidak adanya rencana tata ruang wilayah yang mengatur penggunaan lahan didaerah
perbatasan kota dan kabupaten, menimbulkan permasalahan lingkungan sehingga fungsi re- sapan tanah dan konflik sosial.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengendalian menara ber- samadalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak perlu dikaji ulang mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut belum mengatur secara jelas dan rinci men- genai besaran jumlah dan biaya yang harus dibayarkan oleh operator telekomunikasi mau- pun penyedia menara pada saat pembayaran retribusi jasa pengendalian menara dalam upa- ya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak. Faktor yang menjadi ham- batan terhadap kebijakan pengendalian menara bersama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Siak yaitu belum adanya Per- aturan Bupati yang menjadi pedoman ataupun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemung- utan retribusi pengendalian menara telekomu- nikasi. Sedangkan faktor yang menjadi ham- batanterhadap kebijakan pengendalian menara bersama dalam pemerataan informasi dan ko- munikasi adalah belum adanya cell plan yang merupakan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara tele- komunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan se- lular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
DAFTAR RUJUKAN Abdul Wahab, Solichin. 1997. Evaluasi Kebi- jakan Publik, Konsep, Tipologi Peneli- tian,. dan Strategi Pemanfaatannya. FIA Unibraw.
Grindle, Merilee S, 1980, Politics and Policy Implementation in the third word , Princ- eton University Press. New Jersey.
Budiman Widodo. 2013. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kota dengan Kabupaten Jurnal JIANA. 12 (3).