STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA ȍ ASN Ȏ

## PADA PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI JAWA BARAT
Oleh
Jonathan Galant Dewandaru 1 ,
Muh. Ilham 2 , Romly Arsyad 3
1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri jonathangalant@ipdn.ac.id
2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## A ćĘęėĆĈę
T he focus of this research is to look the strategy of the Election Supervisory Agency in controlling civil servants involvement in general election in West Java Province, the factors that in ϔ luence and determine the strategies used to implement supervision and control the civil servants involvement in general election in West Java Province. The research uses theory by George R. Terry related to the Supervision and Control and conduct a SWOT analysis and Litmus test to determine strategies. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. In collecting data, researchers conducted observations, interviews and collected documents on the strategy of the Election Supervisory Agency in controlling civil servants involvement in general election in West Java Province.
The results showed that the implementation of supervision and controlling civil servants involvement in general election by Election Supervisory Agency had not run optimally. The ex- istence of direct supervision and conrol but the availability of ϔ inancial resources, facilities and infrastructure, and competent human resources are not fully owned and taken seriously. The in- ϔ luencing factors consist of internal factors and external factors which are then determined by the strategies that must be carried out to succeed based on SWOT analysis and Litmus test to get very strategic issues, including: Increasing government commitment in carrying out oversight and control of the civil servants involvement in general election, conduct coaching and prevention by conducting improvement to the civil servants, improve facilities and infrastructure to oversight and control the infraction of general election, improve the capacity of apparatus through training in supervision implementation of civil servants involvement in general election, Optimizing law enforcement towards the civil servants proven doing violation to the Code of Conduct regulated by the Law.
Keywords: strategy, supervision, control, civil servant, general election

## A ćĘęėĆĐ
F okus dari penelitian ini adalah melihat strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pada  pemilihan  umum  di  Provinsi  Jawa  Barat, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk
Visioner Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 113–128
keberhasilan pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu di Provinsi Jawa Barat. Penelitian  menggunakan  teori  oleh  George  R.  Terry  terkait  pengawasan  serta  melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  melakukan observasi,  wawancara  dan  mengumpulkan  dokumen  tentang  strategi  Badan  Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu oleh Bawaslu belum berjalan optimal. Adanya pengawasan dan pengendalian secara langsung,  namun  ketersediaan  sumber  daya  inansial,  sarana  dan  prasarana,  dan  sumber daya manusia yang kompeten belum sepenuhnya dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh- sungguh.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  terdiri  dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis  SWOT  dan  Litmus  test  didapatkan  isu  sangat  strategis  antara  lain:  Meningkatkan komitmen  bersama  pemerintah  dalam  melaksanakan  pengawasan  keterlibatan  ASN  pada pemilihan  umum,  Melakukan  pembinaan  dan  pencegahan  dengan  melakukan  pembinaan terhadap  para  ASN,  Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  pengawasan  pelanggaran  Pemilu, Membuat rencana kebutuhan dan percepatan pelaksanaan pengawasan pelanggaran Pemilu, Meningkatkan  kapasitas  aparatur  melalui  pelatihan  pelaksanaan  pengawasan  keterlibatan ASN pada pemilihan umum, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik yang diatur dalam Undang-Undang.
Kata kunci: strategi, pengawasan, aparatur sipil negara (ASN), pemilihan umum.

## PENDAHULUAN
I ndonesia  adalah  salah  satu  negara yang  menganut  sistem  pemerintahan demokrasi  dengan  memberlakukan Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai dasar  negara  dalam  mewujudkan kedaulatan  rakyatnya.  Sebagai  dasar negara,  Undang-Undang  Dasar  1945 telah  mengatur  tentang  kedaulatan rakyat  salah  satunya  dilaksanakan dengan proses Pemilihan Umum sebagai bentuk  perwujudan  sistem  demokrasi di  negara  Indonesia  yang  tertuang pada Pasal 22 E ayat (1) sampai dengan (6)  Perubahan  Ke-3  Undang-Undang Dasar  1945  guna  menjunjung  hak-hak politik  kewarganegaraan  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum  adalah  sarana  demokrasi untuk  membentuk  sistem  kekuasaan negara  yang  berkedaulatan  rakyat  dan permusyawaratan  perwakilan  yang digariskan  oleh  Undang-Undang  Dasar 1945.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar 1945  kekuasaan  yang  lahir  melalui pemilihan  umum  adalah  kekuasaan  yang lahir  dari  bawah  menurut  kehendak  rakyat dan  dipergunakan  sesuai  dengan  keinginan rakyat  untuk  sepenuhnya  digunakan  bagi kepentingan  rakyat.  Pemilihan  umum merupakan  salah  satu  proses  untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk  seleksi  serta  pemilihan  terhadap lahirnya  wakil  rakyat  dan  pemimpin dalam  rangka  perwujudan  demokrasi, karena  pemilihan  umum  merupakan suatu  rangkaian  kegiatan  politik  untuk menampung  kepentingan  rakyat,  yang kemudian  dirumuskan  dalam  berbagai bentuk kebijakan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil.  Pada  Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: “Penyelenggara Pemilu adalah  lembaga  yang  menyelenggarakan Pemilu  yang  terdiri  atas  Komisi  Pemilihan
Jonathan Galant Dewandaru dkk.: Strategi Badan Pengawas Pemilu ...
Umum,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum, dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilihan  Umum  sebagai  satu  kesatuan fungsi  Penyelenggaraan  Pemilu  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
serta  untuk  memilih  Kepala  Daerah  secara langsung oleh rakyat”.
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) adalah  sebagai  salah  satu  lembaga penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu termasuk pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Tabel 1. Data laporan keterlibatan ASN pada Pemilu serta penyelesaian proses penjatuhan hukuman bagi ASN di Provinsi Jawa Barat 2015-2018 NO KABUPATEN/KOTA KASUS KETERLIBATAN ASN (2015-2018) PENJATUHAN HUKUMAN BELUM DIPROSES 1. Kota Bandung 55 11 44 2. Kota Tasikmalaya 17 6 11 3. Kota Cimahi 15 - 15 4. Kota Cirebon 22 - 22 5. Kota Bekasi 19 2 17 6. Kota Depok 35 - 35 7. Kota Bogor 43 - 43 8. Kota Sukabumi 3 - 9 9. Kota Banjar 9 - 9 10. Kabupaten Indramayu 6 3 3 11. Kabupaten Kuningan 4 1 3 12. Kabupaten Cirebon 17 2 15 13. Kabupaten Majalengka 8 1 7 14. Kabupaten Bandung Barat 24 3 21 15. Kabupaten Garut 19 5 14 16. Kabupaten Cianjur 9 7 2 17. Kabupaten Tasikmalaya 5 - 5 18. Kabupaten Subang 12 - 12 19. Kabupaten Sumedang 11 2 9 20. Kabupaten Pangandaran 3 1 2 21. Kabupaten Karawang 20 1 19 22. Kabupaten Purwakarta 15 - 15 23. Kabupaten Bogor 33 - 33 24. Kabupaten Ciamis 6 3 3 25. Kabupaten Sukabumi 1 - 1 26. Kabupaten Bandung 27 4 23 27. Kabupaten Bekasi 21 1 20 JUMLAH 463 KASUS 54 KASUS 412 KASUS Sumber : Bawaslu Jawa Barat (2019)

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 113–128
Bawaslu  memiliki  wewenang  antara  lain mengawasi  pelaksanaan  tahapan-tahapan Pemilu,  menerima  laporan-laporan  dugaan pelanggaran  Pemilu,  dan  menindaklanjuti temuan atau laporan kepada perseorangan/ lembaga/instansi sebagai terduga atau pelaku pelanggaran  Pemilu.  Seiring  berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang- undangan  tentang  penyelenggaraan  Pemilu yang baru yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum,  maka  ada penguatan  kewenangan  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan Pemilu.
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) memiliki kewenangan memutus pelanggaran  administrasi  sehingga  temuan pengawas  Pemilu  tidak  hanya  bersifat rekomendasi  tetapi  bersifat  putusan  yang harus  dilaksanakan  oleh  para  pihak  baik penegak  hukum  ataupun  para  pelanggar dalam  Pemilu.  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu)  juga  diberikan  mandat  dasar berupa  bertindak  untuk  pencegahan  dan penindakan  terhadap  pelanggaran  Pemilu dan sengketa Pemilu.
Penyelenggaraan Pemilihan umum melibatkan  warga  negara  (rakyat)  baik dalam  hal  pemungutan  suara  serta  dalam hal  pengambilan  keputusan  politik,  baik langsung  maupun  tidak  langsung  yang merupakan  salah  satu  ciri  pemerintahan yang demokratis yang menjunjung ketentuan pemilihan  umum.  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  merupakan  warga  Negara  Indonesia yang  memiliki  hak  politik,  sehingga  dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan  umum  baik  pemilihan  umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  maupun pemilihan  umum  Gubernur,  Bupati/Wali kota  serta  para  wakil  rakyat.  Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Pemilihan  Umum  setiap  tahunnya  semakin meningkat,  berdasarkan  Pasal  3  Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  menyebutkan  bahwa  Keterlibatan
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum  merupakan  salah  satu  pelanggaran Pemilu.
Belum  adanya  penguatan  hak  Bawaslu dalam  penegakan  hukum  kepada  ASN secara  langsung  serta  kurangnya  sumber daya  di  lapangan  menjadi  masalah  dalam mengoptimalkan berjalannya
proses penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil.

## Perumusan Masalah
Dari  identi ikasi  masalah  tersebut  di atas,  maka  rumusan  masalah  yang  diteliti pada tesis ini adalah sebagai berikut.
1.  Bagaimana  pelaksanaan  pengawasan Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara dalam  Pemilu  oleh  Badan  Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat?
2.  Apa  saja  faktor  pendukung  dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat?
3.  Bagaimana  Strategi  yang  tepat  dalam pelaksanaan  pengawasan  Keterlihatan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat?

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep  Strategi
Rangkuti  (2014:  6-7),  strategi  dapat dikelompokkan  berdasarkan  tiga  tipe strategi, yaitu sebagai berikut.

## a. Strategi Manajemen
Strategi  manajemen  meliputi  strategi yang  dapat  dilakukan  oleh  manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi pengembangan produk,
Jonathan Galant Dewandaru dkk.: Strategi Badan Pengawas Pemilu ...
strategi  penerapan  harga,  strategi pengembangan produk, strategi akuisisi, strategi  pengembangan  pasar,  strategi mengenai keuangan dan sebagainya.

## b. Strategi Investasi
Strategi  investasi  merupakan  kegiatan yang  berorientasi  pada  investasi, misalnya,  apakah  perusahaan  ini melakukan  strategi  pertumbuhan  yang agresif  atau  berusaha  mengadakan penetrasi  pasar,  strategi  bertahan, strategi  pembangunan  kembali  suatu divisi  baru  atau  strategi  divestasi,  dan sebagainya.

## c. Strategi Bisnis
Strategi  bisnis  ini  juga  disebut  strategi bisnis  secara  fungsional  karena  bisnis ini  berorientasi  kepada  fungsi-fungsi kegiatan  manajemen,  misalnya  strategi pemasaran,  strategi  produksi  atau operasional,  strategi  distribusi,  strategi organisasi,  dan  strategi-strategi  yang berhubungan dengan keuangan.
Mengukur strategi menurut Musa Hubeis dan  Mukhamad  Najib  (2008:  94-96)  dapat
dilakukan  dengan  menggunakan  analisis SWOT  ( Strength, Weakness, Opportunities, Threats )  di  mana strength yaitu  kekuatan, weakness yaitu  kelemahan, opportunities yaitu  peluang  dan threats yaitu  ancaman. Sejalan dengan ini, menurut Rangkuti (2014: 83)  analisis  SWOT  dilakukan  terhadap  dua jenis lingkungan organisasi, yaitu lingkungan internal  dan  lingkungan  eksternal.  Dalam melakukan  analisis  eksternal,  organisasi harus  mengidenti ikasi  semua  peluang ( opportunities) yang  berkembang  menjadi tren  pada  saat  itu,  serta  memperhatikan berbagai  ancaman  ( threats )  yang  mungkin timbul  dari  lingkungan  sekitar  organisasi tersebut.  Sedangkan  analisis  yang  bersifat internal  lebih  memfokuskan  pada  berbagai kekuatan  ( Strengths )  dan  kelemahan ( weakness )  yang  ada  pada  organisasi tersebut.  Matriks  SWOT  dapat  dilihat  pada tabel 2.
Berdasarkan  matriks  SWOT  dapat disusun empat strategi utama yaitu:
1.  Strategi  SO,  strategi  ini  dibuat berdasarkan  jalan  pikiran  perusahaan, yaitu  dengan  memanfaatkan  kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan.

## Tabel 2 Matriks Analisis SWOT
Faktor Internal Faktor Eksternal Strengths (S)/ Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal WEAKNESS (W)/ Tentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan internal OPPORTUNITIES (O) Tentukan 5-10 faktor- faktor yang menjadi peluang eksternal Strategi SO Ciptakan  strategi  yang menggunakan kekuatan untuk  memanfaatkan peluang Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang ThreatS (T) Tentukan 5-10 faktor- faktor yang menjadi ancaman eksternal Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
Sumber : Rangkuti (2014: 83)

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 113–128
2.  Strategi  ST,  strategi  ini  menggunakan kekuatan  yang  dimiliki  perusahaan untuk mengatasi ancaman.
3.  Strategi  WO,  strategi  ini  diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang
yang  ada  dengan  cara  meminimalkan kelemahan yang ada.
4.  Strategi WT, strategi ini ditetapkan pada kegiatan  yang  bersifat  defensif  dan berusaha  meminimalkan  kelemahan yang ada dan menghindari ancaman.
Dengan  demikian  strategi  merupakan suatu rencana untuk mencapai sasaran yang telah  ditetapkan  dengan  mengacu  pada kekuatan  dan  kelemahan  dari  organisasi dan  dari  peluang  dan  ancaman  yang  ada. Pendapat  Rangkuti  di  atas  merupakan pendapat  peneliti  yang  digunakan  dalam penelitian  ini.  Pendapat  tersebut  di  atas sesuai  dengan  penentuan  strategi  yang diharapkan  dapat  menghasilkan  keputusan terbaik  dalam  penyelesaian  masalah  dalam penelitian ini.

## Konsep Pengawasan
Menurut  G.R  Terry  (2008:  10),
“Pengawasan
adalah menentukan standar,  mengukur  pelaksanaan  dengan tujuan-tujuan,  menentukan  sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan
dan mengambil  tindakan-tindakan  korelatif  di mana perlu. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai  proses  penentuan  apa  yang  harus dicapai  yaitu  standar,  apa  yang  sedang dilakukan  yaitu  pelaksanaan,  menilai pelaksanaan  dan  bila  perlu  melakukan perbaikan-perbaikan  sehingga  pelaksanaan sesuai  dengan  rencana,  selaras  dengan standar (ukuran)”.
Kemudian  menurut  G.R  Terry  (2008: 12),  “Prinsip  atau  pengawasan  ada  empat yaitu:
1.  Menentukan  standar  atau  dasar  bagi pengawasan
2.  Mengukur pelaksanaan
3.  Membandingkan  pelaksanaan  dengan standar
4.  Memperbaiki  penyimpangan  dengan cara-cara tindakan yang tepat.”
Adapun  lima  prinsip  atau  proses pengawasan menurut G.R. Terry (2008: 13) dapat dijelaskan sebagai berikut.
1.  Tetapkan  ukuran-ukuran  atau  standar pengawasan  adalah  ketentuan  dasar yang  menjadi  ukuran  dan  pola  untuk pelaksanaan  pekerjaan  atau  produk yang  dihasilkan.  Standar  harus  jelas, logis, wajar, tidak muluk dan objektif.
2.  Monitor  hasil-hasil  dan  bandingkan dengan ukuran-ukuran adalah pengamatan  pekerjaan  yang  berjalan dalam  pelaksanaan  kegiatan  rencana yang  dilakukan  dengan  membuat catatan  sebagai  laporan  mengenai perkembangan proses manajemen.
3.  Perbaiki  penyimpangan-penyimpangan atau  koreksi  adalah  langkah  tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang terjadi penyimpangan. 4.  Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan  sehubungan  dengan  hasil- hasil  pengawasan  dan  perubahan kondisi-kondisi adalah bagaimana merubah  atau  menyesuaikan  cara pengawasan  yang  dilakukan  sesuai dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan  yang  telah  terjadi  dari standar  dan  rencana  serta  sebab-sebab penyimpangan.
5.  Berhubungan  selalu  selama  proses pengawasan  adalah  adanya  koordinasi dengan  kontak  langsung  antarmanusia yang berkepentingan.
“Tujuan  utama  dari  pengawasan  ialah agar  apa  yang  direncanakan  menjadi kenyataan.  Oleh  karena  itu  agar  sistem pengawasan  benar-benar  efektif  artinya dapat merealisasikan tujuannya maka suatu
Jonathan Galant Dewandaru dkk.: Strategi Badan Pengawas Pemilu ...
sistem  pengawasan  setidak-tidaknya  harus dapat  dengan  segera  melaporkan  adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana.” (Manulang, 2006: 174).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rujukan pendapat
pengawasan oleh George R. Terry (2008: 10), “Pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan  tujuan-tujuan,  menentukan  sebab- sebab  penyimpangan-penyimpangan  dan mengambil  tindakan-tindakan  korelatif  di mana perlu. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai  proses  penentuan  apa  yang  harus dicapai  yaitu  standar,  apa  yang  sedang dilakukan  yaitu  pelaksanaan,  menilai pelaksanaan  dan  bila  perlu  melakukan perbaikan-perbaikan  sehingga  pelaksanaan sesuai  dengan  rencana,  selaras  dengan standar  (ukuran)”.  Pernyataan  George R.  Terry  selaras  dengan  tujuan  peneliti mengamati pelaksanaan pengawasan keterlibatan  aparatur  sipil  negara  dalam Pemilu di Provinsi Jawa Barat.

## Konsep Demokrasi
Konsep  demokrasi  sudah  berkembang sejak  200  tahun  yang  lalu.  Konsep  ini  telah diperkenalkan  oleh  Plato  dan  Aristosteles dengan  isyarat  untuk  penuh  hati-hati pada  saat  hendak  menggunakan  konsep demokrasi  ini.  Demokrasi  itu  memiliki  dua sisi yang sangat berbeda, Di satu sisi sangat baik,  namun  di  sisi  lain  juga  dapat  menjadi sangat  kejam.  Mungkin  Indonesia  menjadi salah satu penganut sistem demokrasi yang telah  merasakan  secara  nyata   apa  yang  di khawatirkan  oleh  Plato  dan  Aristosteles. Konsep  demokrasi  sangat  mendewakan kebebasan,  sehingga  pada  akhirnya  nanti tidak  mustahil  dapat  menimbulkan  anarki. Oleh  sebab  itu,  yang  diperlukan  di  sini adalah  bagaimana  mekanisme  yang  paling tepat  untuk  mengontrol  konsep  demokrasi yang ada pada saat ini. Dalam penerapannya, konsep  demokrasi  di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah  mekanisme  dan  cita-cita  untuk
mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD  1945  yang  disebut  kerakyatan.  Dapat disimpulkan  juga  bahwa  konsep  demokrasi atau  pemerintahan  rakyat  yang  diterapkan di  negara  Indonesia  itu  berdasarkan  pada tiga hal, yaitu:
1.  Nilai-nilai  falsafah  Pancasila  atau pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila;
2.  Transformasi  nilai-nilai  Pancasila  pada bentuk dan sistem pemerintahan;
3.  Merupakan  konsekuensi  dan  komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

## Pemilihan Umum
Menurut  Ali  Moertopo  (2010:  56) Pemilu  adalah  sarana  yang  tersedia  bagi rakyat  untuk  menjalankan  kedaulatannya sesuai  dengan  azas  yang  termaktub dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Selanjutnya Suryo  Untoro  dalam  Ramlan  (2011:  101) menyebutkan Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang  memiliki  hak  pilih  untuk  memilih wakil-wakilnya  yang  duduk  dalam  badan perwakilan  rakyat.  Tujuan  dari  Pemilu adalah  sebagai  perwujudan  kedaulatan rakyat  untuk  menghasilkan  pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Pemilihan  umum  merupakan  salah satu  ciri  melekat  ciri  melekat  pada  Negara yang menganut sistem demokrasi.
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pada setiap tahapan dalam bentuk  kewajiban,  dan  larangan  dengan tambahan  ancaman  atau  sanksi.  Potensi pelaku pelanggaran Pemilu dalam UU Pemilu antara lain sebagai berikut.
1.  Penyelenggara  Pemilu  yang  meliputi anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  anggota  Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota,  Panwas  Kecamatan,  jajaran sekretariat  dan  petugas  pelaksana lapangan lainnya;

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 113–128
2.  Peserta  Pemilu  yaitu  pengurus  partai politik, calon anggota DPD, DPR, DPRD, tim kampanye;
3.  Pejabat  tertentu  seperti  PNS,  anggota
TNI,  anggota  Polri,  pengurus  BUMN/ BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia,  Perangkat  Desa,  dan  badan lain  lain  yang  anggarannya  bersumber dari keuangan negara; 4.  Profesi media cetak/elektronik, pelaksanaan  pengadaan  barang  dan distributor;
5.  Pemantau dalam negeri maupun asing;
6.  Masyarakat  Pemilih,  pelaksana  survey/ hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.
Pada  dasarnya  jika  suatu  negara  ingin menyatakan  diri  sebagai  negara  demokrasi Pancasila  melaksanakan  pemilihan  umum untuk  melaksanakan  kedaulatan  rakyat dalam  negara.  Tetapi  WNI  yang  belum memenuhi  syarat  untuk  dipilih/memilih dalam Pemilu harus memperdalam pengetahuan  tentang  Pemilu  dan  bermoral Pancasila.

## Aparatur Sipil Negara (ASN)
Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya disingkat  ASN  adalah  profesi  bagi  Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi Pemerintah.  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara yang  selanjutnya  disebut  Pegawai  ASN adalah  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara lainnya  dan  digaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  dengan PNS  adalah  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat pembina  kepegawaian  untuk  menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil
menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, ‘’ Pegawai’ ’ berarti ‘’orang yang bekerja pada pemerintah  (perusahaan  dan  sebagainya) sedangkan  ‘’ Negeri ”  berarti  negara  atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang  yang  bekerja  pada  pemerintah  atau negara.  Pengaturan  profesi  dan  kerja  ASN diatur  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun 2014  tentang  ASN  sebagai,mana  diatur dalam peraturan perundang-undangan maka seorang  ASN  memiliki  Asas,  Prinsip,  Nilai Dasar,  serta  Kode  Etik  dan  Kode  Perilaku yang wajib untuk dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis  penelitian  yang  bersifat  kualitatif, dengan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  menurut  Sugiyono  (2017:  9) yang  mendefenisikan,  “metode  penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  ilsafat  postpositivisme atau  enterpretif,  digunakan  untuk  meneliti pada kondisi objek yang alamiah ”. Selanjutnya Effendy  (2010:  117)  berpendapat  bahwa, “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan  dan  menganalisis  perilaku manusia  secara  individual  dan  kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran dan persepsi atau tanggapan”.
Metode penelitian memiliki beberapa hal yang menjadikan metode penelitian tersebut berbeda  dari  metode  lainnya.  Perbedaan karakteristik  ini  sangat  berpengaruh  pada bagaimana  penelitian  tersebut  dilakukan. Adapun  karakteristik  penelitian  kualitatif menurut Moleong dalam Arikunto (2005: 4) yang harus dipenuhi, yaitu:
a.  Latar ilmiah;
b.  Manusia sebagai alat;
c.  Metode kualitatif;
d.  Analisis data secara induktif;
e.  Teori dari dasar (grounded theory);
f.  Deskriptif;
g.  Lebih  mementingkan  proses  daripada hasil;
Jonathan Galant Dewandaru dkk.: Strategi Badan Pengawas Pemilu ...
h.  Adanya  batas  yang  ditentukan  oleh fokus;
i.  Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data;
j.  Desain yang bersifat sementara;dan
k.  Hasil  penelitian  dirundingkan  dan disepakati bersama. Lebih lanjut menurut Merriam,
sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Creswell dalam  Patilima  (2016:  60)  “Ada  enam asumsi  dalam  pendekatan  kualitatif  yang diperhatikan oleh peneliti yaitu:
1.  Peneliti  kualitatif  lebih  menekankan perhatian pada proses bukan pada hasil atau prosedur;
2.  Peneliti  kualitatif  tertarik  pada  makna bagaimana  orang  membuat  hidup, pengalaman dan struktur kehidupannya masuk akal;
3.  Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok dalam pengumpulan dan analisis data.  Data  didekati  melalui  instrumen manusia bukan melalui inventaris daftar pernyataan atau alat lain;
4.  Peneliti  kualitatif  melibatkan  kerja lapangan. Peneliti secara isik berhubungan  dengan  orang,  latar belakang,  lokasi  atau  institusi  untuk mengamati  atau  mencatat  Perilaku dalam latar alamiahnya;
5.  Peneliti  kualitatif  bersifat  deskriptif dalam  arti  peneliti  tertarik  proses, makna  dan  pemahaman  yang  dapat melalui kata atau gambar;dan
6.  Proses  penelitian  kualitatif  bersifat induktif.  Peneliti  membangun  Abstrak, konsep, proposisi dan teori.”
Pendapat  ahli  di  atas  menggambarkan bahwa ada hubungan antara metode kualitatif dan metode deskriptif, sebagaimana dijelaskan  oleh  Nazir  (2014:  43)  bahwa, “Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode dalam  meneliti  status  kelompok  manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa pada  masa  sekarang”.  Sedangkan  Nawawi (2003:  63)  mengatakan  bahwa,  “Metode deskriptif  tidak  lebih  daripada  penelitian yang  bersifat  menemukan  fakta  seadanya ( fact ϔ inding). Metode deskriptif merupakan langkah-langkah  yang  melakukan  repre- sentasi  objektif  tentang  gejala-gejala  yang terdapat dalam masalah yang diselidiki”.
Desain  penelitian  merupakan  hal yang  mutlak  diperlukan  dalam  suatu penelitian.  Penentuan  desain  penelitian yang  telah  digunakan  dalam  penelitian akan  menentukan  akurasi  data  hasil penelitian.  Dengan  kata  lain,  desain penelitian  dimaksudkan  agar  sasaran  atau target  penelitian  yang  telah  dicapai  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Berdasarkan berbagai penjelasan di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  menjajaki  atau  menggali sesuatu  hal/masalah  secara  mendalam  dan komprehensif  dari  kumpulan  informasi dengan  membaca  kejadian  atau  fenomena di sekitarnya untuk membantu menjelaskan dan  menggambarkan  permasalahan  yang diteliti  dengan  mengutamakan  analisis data  secara  induktif  di  mana  akan  ditarik simpulan  secara  proposisi  atau  teori  guna menguatkan  argumen.  Cholid  Narbuko (2010: 19) menambahkan bahwa:
“logika  induktif  adalah  logika  yang mempelajari  arah  penalaran  yang  benar dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu simpulan umum yang bersifat kemungkinan, simpulan  yang  bersifat  kemungkinan  ini diperoleh dengan penalaran yang didasarkan pada  pengamanan  terhadap  sejumlah kecil  masalah  sampai  pada  suatu  simpulan diharapkan berlaku secara umum”
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif untuk  mendalami  dan  memahami  serta

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 113–128
menjelaskan  Strategi  Badan  Pengawas Pemilu  Dalam  Pengawasan  Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Barat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Bawaslu Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada  21 Juni 2013 melalui Keputusan Ketua Bawaslu  No.  540-Kep  Tahun  2013  tentang Penetapan  Anggota  Badan  Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Pasal 72 ayat 4 dan 6 bahwa Ketua Bawaslu Provinsi  dipilih  oleh  anggota  Bawaslu Provinsi.  Melalui  keputusan  tersebut  maka terpilihlah  Ketua  Bawaslu  serta  pembagian masing-masing  divisi  serta  kesekretariatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Dalam  menciptakan  Pemilihan  Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil maka Bawaslu Jawa Barat memiliki visi dan misi sebagai berikut.

## Visi:
“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga  Pengawal  Terpercaya  dalam Penyelenggaraan  Pemilu  Demokratis,
Bermartabat, dan Berkualitas.”

## Misi:
1.  Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas  Pemilu  yang  kuat,  mandiri dan solid;
2.  Mengembangkan  pola  dan  metode pengawasan yang efektif dan e isien;
3.  Memperkuat  sistem  kontrol  nasional dalam  satu  manajemen  pengawasan yang  terstruktur,  sistematis,  dan integratif berbasis teknologi;
4.  Meningkatkan  keterlibatan  masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5.  Meningkatkan  kepercayaan  publik  atas kualitas  kinerja  pengawasan  berupa pencegahan  dan  penindakan,  serta penyelesaian  sengketa  secara  cepat, akurat dan transparan;
6.  Membangun  Bawaslu  sebagai  pusat pembelajaran  pengawasan  Pemilu  baik bagi  pihak  dari  dalam  negeri  maupun pihak dari luar negeri.
Keberhasilan lembaga pengawas Pemilu akan  sangat  berpengaruh  dalam  penetapan hasil  Pemilu  untuk  itu  sangat  diperlukan kolaborasi yang baik oleh lembaga pelaksana pemilihan  umum  dalam  menciptakan pemilihan  umum  sesuai  yang  diamanatkan dalam  undang-undang  yang  berlaku  dan telah ditetapkan.

## Pelaksanaan Pengawasan ASN dalam Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya  telah  menunjukkan  bahwa kendala  atau  permasalahan  besar  dalam pelaksanaan Pengawasan keterlibatan ASN  dalam  Pemilu  adalah  proses  birokrasi pelaporan  serta  penindakan  yang  tidak terarah  dan  kurangnya  sumber  daya manusia.  Sehingga  dibutuhkan  kerja  keras Bawaslu dalam mengawal proses penegakan hukum  atau  sanksi  bagi  ASN  yang  terbukti terlibat  dalam  Pemilu,  Dengan  demikian penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu dan  menentukan  strategi  yang  tepat  dalam pelaksanaan pengawasan keterlibatan
ASN  dalam  Pemilu  untuk  mencapai  tujuan terciptanya  Pemilu  yang  Langsung,  Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil ).
Konsep  yang  akan  digunakan  untuk menganalisis  bagaimana  Badan  Pengawas Pemilu  Provinsi  Jawa  Barat  dalam melaksanakan  tugas  pengawasan  tersebut adalah konsep pengawasan George R. Terry (2008),  di  mana  pada  konsep  pengawasan tersebut  ada  empat  hal  yang  dianalisis
Jonathan Galant Dewandaru dkk.: Strategi Badan Pengawas Pemilu ...
yaitu: (1) Penetapan Standar; (2) Penentuan Pengukuran; (3) Perbandingan Standar dan Pelaksanaan;  dan  (4)  Melakukan  Tindakan Koreksi.  Kemudian  untuk  menentukan Strategi  yang  tepat  penulis  menggunakan konsep  dari  Rangkuti  (2006)  serta  analisis SWOT  ( Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat ) yang dikemukakan oleh Bryson (2004).
 Penetapan Standar
Menurut  Peraturan  Bawaslu  RI  No.
102  Tahun  2000  tentang  Standarisasi Nasional  menjelaskan  bahwa  “Standar adalah  spesi ikasi  teknis  atau  sesuatu  yang dibakukan  termasuk  tata  cara  dan  metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak  yang  terkait  dengan  memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta pengalaman,  perkembangan  masa  kini  dan masa  yang  akan  datang  untuk  memperoleh manfaat  yang  sebesar-besarnya”.  Setiap organisasi  baik pro ϔ it orientation maupun nonpro ϔ it orientation dalam mencapai tujuan kegiatan organisasinya selalu membutuhkan penetapan standar, pada Bawaslu berdasarkan  Undang-Undang  No.  7  Tahun
2017  tentang  Pemilu  menetapkan  standar pelaksanaan pengawasan pelanggaran Pemilu  yaitu:  sarana  dan  pra  sarana, sumber daya manusia dan sebagainya untuk kemudian diubah menjadi hasil organisasi.
 Penentuan Pengukuran
Menurut  T.  Hani  Handoko  (2008:
365)  menjelaskan  bahwa  “Pengukuran pelaksanaan  kegiatan  adalah  tahapan yang  dilakukan  setelah  ditetapkannya standar pelaksanaan yang dilakukan proses berulang-ulang  dan  terus-  menerus”. Proses  pengukuran  pelaksanaan  dapat dikatakan untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan  dijalankan  sesuai  dengan standar  yang  telah  ditetapkan.  Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat menghindari
kemungkinan penyimpangan dan kesalahan dalam  prosedur  tentang  apa  yang  telah direncanakan  dapat  berjalan  secara  efektif dan  e isien.  Berkaitan  dengan  Pengawasan Keterlibatan  ASN  dalam  Pemilu  di  Provinsi Jawa  Barat  dengan  memperhatikan  sejauh mana para Sumber Daya yang berkompeten turut  andil  dalam  pelaksanaan  kegiatan terlebih dahulu sebelum menganalisis sejauh mana  pelaksanaan  dilakukan.  Penentuan pengukuran  pada  penelitian  ini  meliputi, Bentuk  Pelaksanaan  dan  Sumber  Daya Kompeten.
 Perbandingan Standar dan
Pelaksa naan Setelah standar ditetapkan dan pengawasan  dilakukan  kemudian  dengan melihat  perbandingan  apakah  sesuai  atau tidak  dengan  standar  yang  telah  dibuat dengan fakta yang terjadi di lapangan maka dapat dilakukan perbandingan antara standar dan  pelaksanaan  pengawasan  keterlibatan ASN  dalam  Pemilu.  Perbandingan  adalah membandingkan  dua  nilai  atau  lebih  dari suatu  besaran  yang  sejenis  dan  dinyatakan dalam cara yang sederhana (Ronald Chilcote, 2003:  30).  Perbandingan  merupakan salah  satu  bentuk  pengendalian  Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan mutu dalam  lingkungan  tugasnya  agar  tujuan organisasi  dapat  tercapai  secara  efektif dan  e isien.  Untuk  itu  perbandingan  dalam melaksanakan  pengawasan  keterlibatan ASN  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  Provinsi Jawa  Barat  merujuk  pada  sejauh  mana pelaksanaan  pengawasan  dengan  standar yang telah ditetapkan.

##  Tindakan Koreksi
Koreksi  merupakan  tahap  akhir  dari program pengawasan, melalui koreksi dapat diketahui  bagaimana  proses  pengawasan dilaksanakan  dan  bagaimana  kondisi kemajuan  standar  yang  telah  ditetapkan. Jika  pengawasan  dilakukan  tanpa  adanya koreksi  dari  pihak  petugas  pengawasan

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 113–128
akan  sia-sia  dan  terulangnya  kesalahan yang  sebelumnya.  Secara  umum  koreksi bertujuan  untuk  memberikan  gambaran tentang mutu pengawasan setelah
disupervisi. Ormston dan Shaw (1994: 106) menyatakan  bahwa,  ”Tujuan  dari  koreksi adalah  untuk  mengomunikasikan  dengan jelas kepada audiens yang tidak profesional tentang  kekuatan  dan  kelemahan,  kualitas keseluruhan,  standar,  dan  apa  yang  harus dilakukan jika peningkatan diperlukan”.

## Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Pelaksanaan Pengawasan Keterlibatan ASN oleh Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Jawa Barat
Faktor-faktor yang memengaruhi
dapat  dilihat  dari  faktor  internal  dan faktor  eksternal.  Faktor-faktor  tersebut dapat  muncul  dari  dalam  organisasi  dan luar  organisasi.  Faktor  internal  yang memengaruhi  pelaksanaan  Pengawasan Keterlibatan  ASN  dalam  Pemilu  oleh Bawaslu  Provinsi  Jawa  Barat  dapat  dilihat pada  kekuatan  ( Strengths )  dan  kelemahan ( weakness )  sedangkan  Faktor  eksternal pelaksanaan Pengawasan Keterlibatan ASN  dalam  Pemilu  oleh  Bawaslu  Provinsi
Jawa  Barat  dapat  dilihat  pada  peluang ( opportunities )  dan  berupa  ancaman ( threats ).
Strategi yang Sebaiknya Digunakan untuk Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Teknik  yang  digunakan  peneliti  dalam menganalisis  dan  menyusun  strategi  dalam pembahasan  sub  bab  ini  adalah  dengan menggunakan teknis analisis SWOT. Analisis SWOT  digunakan  sebagai  alat  untuk menganalisis  permasalahan  yang  terdapat dalam rumusan masalah yang berhubungan dengan  faktor-faktor  yang  memengaruhi yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal dalam  menyusun  strategi  yang  digunakan
untuk keberhasilan pelaksanaan Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang kemudian peneliti tentukan  isu-isu  strategis  menggunakan Litmus test. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan  cara  menganalisis  dan  memilih berbagai  hal  yang  memengaruhi  variabel yakni  kekuatan  ( Strengths ),  kelemahan
( weakness ), peluang ( opportunities )
dan  ancaman  ( threats )  yang  kemudian diterapkan  dalam  matriks  SWOT.  Matriks SWOT  ini  dapat  disusun  empat  strategi utama, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST dan strategi WT. Berdasarkan identi ikasi faktor-faktor  internal  dan  eksternal,  maka dapat  diketahui  10  (sepuluh)  isu  strategis yang  dapat  digunakan  untuk  keberhasilan pelaksanaan  Pengawasan  Keterlibatan  ASN dalam  Pemilu  oleh  Bawaslu  Provinsi  Jawa Barat.  Strategi  tersebut  antara  lain  sebagai berikut.
1.  Meningkatkan komitmen Bawaslu dalam melaksanakan Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu.
2.  Mengoptimalkan  fungsi  pegawai  yang ada untuk melaksanakan tugas masing- masing  pada  Pengawasan  Keterlibatan ASN dalam Pemilu.
3.  Melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap ASN.
4.  Meningkatkan  sarana  dan  prasarana Pengawasan  Keterlibatan  ASN  dalam Pemilu.
5.  Membuat  rencana  kebutuhan  dan percepatan  pelaksanaan  Pengawasan
Keterlibatan ASN dalam Pemilu. 6.  Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelaksanaan Pengawasan  Keterlibatan  ASN  dalam Pemilu.
7.  Mengintegrasikan  program  dengan meningkatkan  peran  serta  Bawaslu daerah dan masyarakat.
8.  Memaksimalkan  Sentra  Penegakan Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  dalam
pelaksanaan  Pengawasan  Keterlibatan ASN dalam Pemilu.
9.  Mengoptimalkan  penegakan  hukum terhadap  ASN  yang  terbukti  terlibat dalam Pemilu.
10.  Melaksanakan forum komunikasi dan  koordinasi  dengan  perangkat daerah,  ASN,  serta  masyarakat  dalam pelaksanaan  Pengawasan  Keterlibatan
ASN dalam Pemilu.
Berdasarkan hasil akumulasi perhitungan  dengan  menggunakan  uji
Litmus  seperti  tabel  di  atas,  maka  dapat diketahui  strategi  yang  dapat  digunakan untuk keberhasilan pelaksanaan Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.
1.  Isu sangat strategis, meliputi:
a.  Meningkatkan  komitmen  Bawaslu dalam  melaksanakan  Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu.
b.  Melakukan pembinaan dan pengawasan  secara  rutin  terhadap ASN. c.  Meningkatkan sarana dan prasarana Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu. d.  Membuat rencana kebutuhan dan percepatan pelaksanaan Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu. e.  Meningkatkan  kapasitas  aparatur melalui pelatihan pelaksanaan Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu.
2.  Isu cukup strategis, meliputi:
a.  Mengintegrasikan  program  dengan meningkatkan peran serta ASN dan masyarakat.
b.  Memaksimalkan  sentra  penegak hukum terpadu dalam pelaksanaan
Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu. c.  Melaksanakan  forum  komunikasi dan  koordinasi  dengan  perangkat daerah,  ASN,  serta  masyarakat dalam  pelaksanaan  Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu
3.   Isu bersifat operasional, meliputi:
a.  Mengoptimalkan  fungsi  pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas masing-masing  pada  Pengawasan
Keterlibatan ASN dalam Pemilu. b.  Memaksimalkan saran dan prasarana dalam Pengawasan Keterlibatan ASN dalam Pemilu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut.
1.  Pelaksanaan  pengawasan  keterlibatan ASN dalam Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi  Jawa  Barat, belum  berjalan  optimal.  Salah  satu indikator yang menyebabkannya adalah ketersediaan  sumber  daya  yang  cukup untuk melaksanakan pengawasan pelanggaran  Pemilu  yaitu  sumber daya  inansial,  sarana  dan  prasarana pendukung  dan  sumber  daya  manusia yang berkompeten.
2.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  pelak- sanaan Pengawasan oleh Bawaslu Provin- si Jawa Barat adalah sebagai berikut.
Faktor Internal :
a.  Adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan pelanggaran Pemilu. b.  Adanya komitmen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa  Barat  dalam  pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu. c.  Tegasnya  Sentra  Penegak  Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 113–128
sarana  tepat  untuk  melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu.
d.  Adanya  loyalitas  pegawai  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa  Barat  dalam  melaksanakan tugas pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu. e.  Terbatasnya  sarana  dan  prasarana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Provinsi  Jawa  Barat dalam  pelaksanaan  pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu. f.  Anggaran  yang  masih  minim dalam  pelaksanaan  pengawasan pelanggaran Pemilu. g.  Kompetensi sumber daya aparatur  yang  belum  memadai dalam  melakukan  pengawasan pelanggaran Pemilu.
h.  Rendahnya  kesadaran  ASN  dalam mempertahankan  Integritas  dan Netralitasnya.
i.  Rendahnya  partisipasi  masyarakat dalam memberikan informasi menge- nai Keterlibatan ASN dalam Pemilu.

## Faktor Eksternal:
a.  Adanya  dukungan  dan  kerja  sama baik  dari  sektor  pemerintahan maupun  masyarakat  yang  sadar akan integritas pelaksanaan Pemilu.
b.  Adanya  pelatihan-pelatihan  yang diadakan  oleh  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia  dalam  hal  pelaksanaan pengawasan pelanggaran Pemilu c.  Adanya  program-program  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk  pelaksanaan  pengawasan pelanggaran Pemilu. d.  Adanya pembinaan terhadap panitia pengawas  Pemilu  (panwaslu)  oleh Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) di seluruh Provinsi Jawa Barat.
e.  Laju pertumbuhan penduduk Provinsi  jawa  Barat  yang  semakin meningkat
f.  Kondisi geogra is Provinsi Jawa Barat.
g.  Dampak  Kebutuhan  Belanja  dan Pendapatan Pegawai.
h.  Dampak  perbedaan  pendapatan Pegawai  di  setiap  Pemerintah Daerah  baik  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota.
3.  Strategi yang sebaiknya digunakan untuk keberhasilan  pelaksanaan  pengawasan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Provinsi Jawa Barat adalah: a.  Meningkatkan komitmen pemerintah  dalam  melaksanakan pengawasan pelanggaran Pemilu.
b.  Perlunya  komitmen  Sumber  Daya Manusia (SDM) Baik pelaku Pemilu maupun  Panitia  Pengawas  Pemilu (Panwaslu)  untuk  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawab  dengan sebaik-baiknya.
c.  Mengembangkan  hubungan  antara tokoh masyarakat dalam mengawasi berjalannya proses Pemilu.
d.  perlu  adanya  penguatan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang mengambil keputusan terkait  penjatuhan  sanksi  bagi Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang terbukti  melakukan  pelanggaran dalam Pemilu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka peneliti  memberikan  saran  sebagai  bahan evaluasi  dan  masukan  terkait  pelaksanaan pengawasan dan pengendalian muatan lebih oleh  Dinas  Perhubungan  Provinsi  sebagai berikut.

## Saran Praktis
1.  Terkait Penanganan
Keterlibatan
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi
Jawa  Barat  diharapkan  dapat  lebih fokus kepada ketersediaan sumber daya yang  ada  yaitu  sumber  daya  inansial, sumber  daya  infrastruktur  (sarana  dan prasarana)  dan  sumber  daya  manusia yang  kompeten  dalam  hal  pengawas pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
2.  Penguatan  wewenang  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  sebagai  lembaga yang  mengambil  keputusan  terkait penjatuhan  sanksi  bagi  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  terbukti  melakukan pelanggaran dalam Pemilu.
3.  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Provinsi  Jawa  Barat  sebaiknya  dapat melakukan  studi  banding  dengan Bawaslu provinsi lain yang telah sukses melaksanakan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.

## Saran Teoretis
1.  Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan  objek  penelitian  yang sama,  diharapkan  dapat  menggunakan desain penelitian dan teknik analisis data yang berbeda agar lebih memperbanyak sumber-sumber  dan  referensi  yang akurat  terkait  permasalahan  yang diangkat.
2.  Diharapkan  juga  bagi  yang  hendak melakukan penelitian tentang pelaksanaan  pengawasan  Keterlibatan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dapat melakukan  kajian  dari  permasalahan dan  sudut  pandang  yang  berbeda  atau menggunakan variabel penelitian yang  berbeda,  sehingga  nantinya  akan memperluas  khasanah  pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto,  Suharsimi.  2013. Prosedur-Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Arni,  Muhammad.  2004. Komunikasi Organisasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Assauri,  So jan.  2016. Manajemen Operasi Produksi (Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan) Edisi 3 .  Jakarta:  PT Raja Gra indo Persada
Atmosudirjo, Prayudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bongdan,  Robert  dan  Taylor.  1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif .  Surabaya: Usaha Nasional.
Bungin,  Burhan.  2011 . Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana Predana Media Group.
Creswell,  W.  Jhon.  2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendi,  Usman.  2014. Asas Manajemen, cetakan ke II . Jakarta: Rajawali Press.
Effendy,  Khasan.  2010. Memadukan Metode Kualitatif dan Kuantitatif .  Bandung:  CV Indra Prahasta.
Hungger,  J.  David  and  Wheleen,  Thomas.  2009. Manajemen Strategis . Yogyakarta: Andi.
Lexy,  J.  Moleong.  2005. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Miles,  M.B  dan  Huberman,  A.M.  1984. Analisis Data Kualitatif (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi) . Jakarta: UI.
Nawawi,  Hadari.  2003. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: UGM Press.
Nazir,  Moh,  1988, Metode Penelitian ,  Jakarta, Ghalia Indonesia.
Ndraha,  Taliziduhu.  2003. Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 .  Jakarta:  Raneka Jaya.
Ndraha,  Taliziduhu.  2003. Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 2 .  Jakarta:  Raneka Jaya.
Ndraha,  Taliziduhu.  2005. Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 3 . Jakarta : Raneka Jaya.
Ndraha,  Taliziduhu.  2005. Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 4 . Jakarta : Rineka Cipta

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 113–128
Purwanto,  Irwan.  2008. Manajemen Strategic. Bandung: CV  Irama Widya.
Rangkuti, Freddy. 2016. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT . Jakarta: Gramedia.
Rasyid.  2000. Makna Pemerintahan .  Jakarta:  PT Mutiara Sumber Widya.
Robbins, Stephen. 2013. Organizational Behavior. New Jersey: Pearson Education.
Siagian, P. Sondang. 2006.
Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
Staphanie,  K.  Marrus.  2002. Desain Penelitian Manajemen Stratejik .  Jakarta:  Rajawali Press
Sugiyono.  2013. Metode Penelitian Pendidikan
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suradinata, Ermaya. 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Bandung: Ramadan.
Sya iie,  Kencana  Inu.  2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan . Bandung: Re ika Aditama.
Yunus,  Eddy.  2016. Manajemen Strategis .
Yogyakarta: Andi.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang,  Organisasi  dan  Tata  Kerja Sekretariat  Jenderal,  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilu
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil
Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Pemilu  No. 69  Tahun  2014  tentang  Tata  Organisasi Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  Provinsi  dan  Tata  Organisasi Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

## Tesis dan Jurnal
Handayani  Rahma.  2018.  Pelaksanaan  Prinsip Netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah
Di Kota Yogyakarta). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tesis: Magister Ilmu Hukum.
Aulia Fallah. 2013. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  (Pemilukada)  Di  Kabupaten Takalar.  Universitas  Gajah  Mada.  Tesis:
Magister Ilmu Hukum
Sidik Ali. 2014. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum  Dalam  Penegakan  Hukum Pemilihan  Umum.  Universitas  Lampung. Tesis: Magister Ilmu Pemerintahan.
Firman.  2016.  Meritokrasi  Dan  Netralitas Aparatur  Sipil  Negara  (Asn)  Dalam Pengaruh  Pilkada  Langsung.  Jakarta: Jurnal Sosial Politik.
Sudrajat  Tedi.  2010.  Rekonstruksi  Hukum  Atas Pola  Penanganan  Pelanggaran  Asas Netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil.  Jakarta: Jurnal Sosial Politik.

## Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum https://makalah-update.blogspot.com/2012/12/ h u k u m - p e l a n g g a r a n - P e m i - lu-menurut-undang.html
https://www.scribd.com/doc/26138548/Down- load-Tesis-Gratis-1134(&12
http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&- mod=viewjournal&journal=6751/ meritokrasi_dan_netralitas_aparatur_ sipil_negara_(asn)_dalam_pengaruh_ Pilkada_langsung-001
https://www.researchgate.net/publica- tion/322113328_Jurnal_Nasional-Pemi- lu-3397