## Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo

## Tarnima Zakiyah, Abdur Rahman Adi Saputera
MAN 1 Boalemo, IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: tarnima.zakiah@gmail.com; adisaputrabd@gmail.com
Abstract: This study aims to uncover the problem of waqf and its solution at Pesantren Al-Falah  Limboto  Gorontalo.  This  research  is  field  research,  which  is  descriptive  of analytical with the primer data and sekunder data. The data collection techniques used in  this  study  are  observation,  interview,  and  documentation.  While  data  analysis techniques include: data reduction, display, conclusions, and verification. The results showed  that  the  procedure  for  the  implementation  of  waqf  at  the  Al-Falah  Islamic Boarding  School  was  originally  carried  out  based  on  the  principle  of  mutual  trust without  any  element  of  doubt  in  the  future  it  will  cause  problems.  So  that  the agreement  to  hand  over  the  donated  land  was  not  carried  out.  The  path  taken  in resolving waqf disputes at the Al-Falah Islamic Boarding School is by deliberation or underhand. As for every heir who is deemed less capable of receiving mercy from the boarding school.
Keywords: Problems, Waqf, Settlement, Al-Falah Islamic Boarding School

## Waqf Problems and their Solutions in Pesantren Al-Falah, Limboto Barat, Gorontalo District
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyibak  problematika  wakaf  dan penyelesaiannya  di  Pesantren  Al-Falah  Limboto  Gorontalo.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  lapangan  yang  bersifat  deskriptif  analistis  dengan  data  berupa  data  primer dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pengamatan,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data meliputi  reduksi  data,  pemaparan,  pengambilan  kesimpulan,  dan  verifikasi.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  prosedur  pelaksanaan  wakaf  di  Pondok  Pesantren  Al- Falah pada mulanya dilakukan berdasarkan pada prinsip saling percaya tanpa ada unsur keraguan, namun kemudian hari akan menimbulkan masalah, sehingga perjanjian serah terima  tanah  wakafpun  tidak  dilakukan.  Jalan  yang  ditempuh  dalam  penyelesaian sengketa  wakaf  di  Pondok  Pesantren  Al-Falah  adalah  dengan  jalur  musyawarah  atau dibawah tangan. Adapun setiap ahli waris yang dianggap kurang mampu mendapatkan santunan  kerahiman  dari  pihak  pondok  pesantren  sebagai  bentuk  terima  kasih  pihak pondok pesantren kepada ahli waris.
Kata Kunci: Problematika, Wakaf, Penyelesaian, Pesantren Al-Falah

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  adalah  bagian  dari  kesatuan  gabungan  dari  wahyu  Allah  swt. dengan  suasana  kondisi  masyarakat  yang  telah  ada  dimana  pada  saat  wahyu  tersebut diturunkan 1 . Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengimplementasikan nilai-nilai aqidah  dan  keimanan  serta  mengemban  misi  utama,  yaitu  menegakan  keadilan  dan mendistribusikannya  untuk  seluruh  kalanganmasyarakat,  baik  dalam  ruang  lingkup keadilan  ekonomi,  hukum  dan  sosial.  Menjadi  salah  satu  pranata  sosial  atau  institusi Islam yang memiliki nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai inti dari esensial  ajaran  tauhid, artinya  segala  sesuatu  berujung  pada  kesadaran  akan  adanya eksistensi  Allah  swt.,  lahirnya  instrumen  dalam  bentuk  lembaga  perwakafan merupakan bukti adanya keinginan untuk membuka tabir eksistensi perwujudan sosial yang berkeadilan dalam Islam.
Hukum  Islam  sebagai  sebuah  tatanan  sistem  dari  hukum  tentunya  diyakini memiliki  kebenaran  yang  universal.  Keuniversalitasan  itu  tergambar  pada  daya adaptafitas yang melampaui batasan-batasan waktu dan tempat. Keaktualitasan hukum Islam beriringan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan umat  manusia, serta adanya  perubahan  dinamika  zaman.  Olehnya  itu,  hukum  Islam  hendaknya  dipahami sebagai tata aturan dan tata nilai yang diprediksi akan menjadi sebuah solusi alternatif terhadap permasalahan kehidupan manusia di dunia ini. 2
Sebagaimana  perlu  diketahui  bersama  bahwa  dalam  doktrin  Islam  dan  prinsip yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  harta  menjelaskan  bahwa  tidak  dibenarkan  harta hanya  dikuasasi  oleh  seorangan  atau  bahkan  sekelompok  orang  saja,  hal  ini dikhawatirkan  akan  memantik  munculnya  persoalan  eksploitasi  kelompok  si  kaya kepada  kelompok  si  miskin,  yang  kemudian  akan  dapat  melahirkan  ketimpangan  dan gesekan sosial sekaligus berdampak pada berbagaimacam implikasi negatif yang tidak terbendung banyaknya.
Wakaf  memiliki  posisi  yang  potensial  sebagai  sumber  pendapatan  dan belanjaan  dalam  masyarakat  muslim.  Sasaran  wakaf  bukan  hanya  untuk  faqir  miskin
1 M. Quraisy Shihab, Mukjizat Al-Qur’an (Cet. 2; Bandung: Mizan, 1997), 222.
2 Rizal  Darwis,  ‚Pemikiran  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  terhadap  Paradigma  Perubahan  Hukum,‛ Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1 (2017): 68.
atau  kaum dhu’afa,  namun  juga  untuk  kepentingan  publik  dan  masyarakat  luas. Misalnya saja, untuk kepentingan bidang pendidikan, yaitu dengan mewakafkan tanah atau bangunan untuk tempat belajar, maka dari wakaf tersebut akan lahir sebuah amal jariyah  yang  pahalanya  mengalir  dan  tidak  putus  selama  harta  benda  tersebut dipergunakan. 3
Sejak  awal  mula  kedatangan  Islam,  persoalan  yang  berkaitan  dengan  wakaf bagi  masyarakat  indonesia  dilakukan  atas  dasar  pehaman  sebagian  besar  mayoritas dengan  menggunakan  adat  kebiasaan  setempat  yang  telah  lama  terbangun  dan menggunakan literatur paham Syafi’iyyah yang memang menjadi madzhab terbesar di Indonesia. 4 Metode  perwakafan  sebelum  adanya  regulasi  peraturan  perundang- undagngan yang mengaturnya, masih menggunakan aturan-aturan lama yang terbangun dari pola kebiasaan keagamaan dan adat setempat, misalnya proses wakaf tanah yang hanya  menggunakan  lisan  saja,  bahkan  hanya  dengan  modal  dan  dasar  rasa  saling percaya  kepada  seseorang  atau  suatu  lembaga  tertentu  dengan  tidak  melalui  proses admisnistratif  yang  rapi.  hal  ini  kemungkinan  bisa  saja  terjadi  diakibatkan  persepsi masyarakat  ketika  saat  itu  masih  beranggapan  bahwa  wakaf  merupakan  suatu  amal ibadah semata, juga harta yang bersumber dari wakaf adalah milik Allah semata, dan tentu saja dalam paradigma mereka berasumsi bahwa tidak ada seorangpun yang akan berani untuk mempersengketakannya atau menggugatnya.
Oleh  karena  itu,  secara  faktual  di  lapangan  persoalan  praktik  wakaf  dalam dimensi implementatif di kehidupan masyarakat ternyata belum secara utuh terlaksana dengan  baik  dari  segi  administrasi,  ketertiban,  dan  efisiensi.  Terbukti  dengan banyaknya  berbagai  problematika  sengketa  harta  benda  wakaf  yang  tidak  terpelihara dan  berjalan  sebagaimana  semestinya,  entah  diakibatkan  oleh  penelantaran  atau bahkan  beralih  ke  tangan  pihak  ketiga  yang  didapatkan  dengan  cara  melawan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Tidak  heran  bahwa  keadaan  yang  semakin carut  marut  demikian  diakibatkan  oleh  kelalaian  dan  ketidaksanggupan  nadzir  dalam
3 Imam Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajj Ibn Muslim Qusyairi, Al-jamiu Shahih Musamma Shahih Muslim (Beirut Lebanon: Dar al-Ma’rifah, t.th.), 63.
4 Muhammad  Abid  al-Kabisi, Ahkam  Al-Waqf  fi  Al-Syari’ah  Al-Islamiyah,  terj.  Ahrul  Sani Fathurraham dan Kuwais, Hukum Wakaf (Cet. 1; Depok: Iman Press, 2004), 14.
mengembangkan  dan  mengelola  wakaf.  Tidak  sampai  disitu  saja  salah  satu  faktor pendukung  terjadinya  permasalahan  tersebut  adalah  tumbuh  suburnya  sikap  apatisme atau ketidakpedulian dalam memahami status harta benda wakaf yang lazimnya untuk dijaga  dan  dilindungi  agar  melahirkan  kesejahteraan  umum  yang  sesuai  dengan maksud, fungsi, dan tujuan peruntukan wakaf.
Pendataan dan administrasi wakaf pun merupakan elemen yang sangat penting dalam  perwakafan.  Hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ikrar wakaf ini wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  tanah  wakaf  yang  disebabkan  tidak  jelasnya status  dan  kedudukan  tanahnya,  baik  antara  wakif  dengan  nadzir  ataupun  antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya. Di samping itu untuk mencegah  terjadinya  sengketa  dalam  kasus  dimana  setelah  wakif  meninggal  dunia, sebagian  ahli  warisnya  menolak  dan  tidak  mengakui  bahwa  benda  yang  dimaksud adalah benda wakaf. Akta Ikrar Wakaf memiliki arti yang sangat urgen, karena dengan adanya Akta Ikrar Wakaf, maka sistem perwakafan tersebut memiliki kekuatan hukum sekaligus sebagai buktiotentik dalam akta yang akan dapat dijadikan pegangan untuk melindungi  dan  menjamin  kelestarian,  kesinambungan,  dan  kelanggengan  eksistensi wakaf,  yang  nantinya  dapat  digunakan  sebaga  persiapan  dalammenghadapi  berbagai persoalan kedepan. 5
Apabila telah terjadi sengketa wakaf maka ada langkah dalam penyelesaiannya. Peraturan  tentang  penyelesaian  sengketa  wakaf  ini  telah  tertuang  pada  Pasal  62 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Dalam  pasal  tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk  mufakat.  Apabila  penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah  tidak  berhasil, sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi,  arbitrase,  atau  pengadilan.  Musyawarah yang  disebutkan  di  dalam  pasal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  ditetapkan  oleh  QS  Ali
5 Siti  M.  Mahamood,  ‚Pembentukan  Dana  Wakaf  Menurut  Perspektif  Syariah  Dan  Undang- Undang Serta Aplikasinya di Malaysia,‛ Jurnal Syariah, Vol. 15, No. 2 (2007): 61-83.
Imran/3  ayat  158  yang  menerangkan  tentang  anjuran  untuk  bermusyawarah  dalam setiap urusan. 6
Beberapa  kasus  terkait  wakif  dalam  penyerahan  harta  wakafnya  tidak  melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan pemerintah yang ada sehingga walaupun secara  syariat  hukum  Islamya  sudah  dianggap  sah  akan  tetapi  dalam  tatanan  sistem hukum  positif  Indonesia  masih  dianggap  ilegal.  Mengingat  ada  hak  dibalik  harta kepemilikan seseorang terhadap ahli warisnya maka hal ini akan sangat merugikan baik itu  pada  pihak  wakif  maupun  nadzir  di  kemudian  hari  jika  para  ahli  waris  menuntut kembali  terhadap  harta  wakif  yang  telah  diwakafkan  tersebut.  Secara  legal  formal nadzir  tidak  memiliki  bukti  otentik  mengenai  keabsahan  benda  wakaf  tersebut  maka sudah dapat dipastikan wakaf menjadi batal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  kuat  bahwa  wakaf  adalah  tindakan tabarru’ (sukarela)  yang  tidak  berharap  imbalan.  Dalam  pelaksanaan  wakafnya  tidak mementingkan  soal  tertib  administrasi,  mulai  dari  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  sampai pensertifikatannya.  Sebagian  wakif  merasa  khawatir  bahwa  wakaf  dengan  tertib administrasi  tersebut  akan  menimbulkan  sifat  pamer  riya’  dan  mempengaruhi keikhlasan hatinya. 7
Hal  inilah  dapat  dipastikan  bahwa  sebagian  wakif  dalam  penyerahan  wakaf hanyalah memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa pembuatan Akta Ikrar  Wakaf.  Hal  yang  demikian  ini,  seperti  yang  terdapat  di  Pondok  Pesantren  Al- Falah.  Tanah  di  lingkungan  Pondok  Pesantren  Al-Falah  ini  telah  diwakafkan  sejak tahun  1990.  Para  wakif  yang  berjumlah  5  orang  merupakan  saudara  sekandung  yang mempunyai  niat  tulus  untuk  mewakafkan  harta  warisan  orang  tuanya  demi kepentingan  pendirian  pondok  pesantren  dan  salah  satu  wakifnya  berperan  penting dalam  pembangunan  dan  pengelolaan  pondok  pesantren,  sehingga  dengan  secara langsung  ia  berperan  sebagai  wakif  dan  nadzir.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi sebuah problematika yang terjadi dalam status tanah wakaf yang dipermasalahkan oleh ahli waris.
6 Nurhidayani, Muaidy Yasin, dan Busaini Busaini, ‚Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan,‛ Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2 (2017): 163-175.
7 Akhmad Sirojudin Munir, ‚Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif,‛ Ummul Qura, Vol. 6, No 2 (2018): 12-13.
Oleh  karena  wakaf  merupakan  ibadah  sosial  dan  pengurus  merupakan  wakif, maka  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  tanah  wakaf  tidak  diadmistrasikan.  Para wakif  mewakafkan  tanah  wakaf  ini  dengan  cara  lisan  dan  atas  dasar  saling  percaya terhadap  nadzir.  Mengingat,  wakif  yang  berperan  sebagai  nadzir  merupakan  keluarga sekandung.  Oleh  karena  dengan  berkembang  pesatnya  pondok  pesantren,  maka kepengurusan  wakaf  menjadi  kolektif.  Tidak  hanya  pada  pimpinan  pondok  dan jajarannya, melainkan kepada seluruh kepala-kepala madrasah di pesantren tersebut.
Pada tahun 2011, sebagian tanah wakaf disengketakan oleh sebagian ahli waris dikarenakan  menganggap  sebagian  tanah  tersebut  bukanlah  bagian  dari  tanah  wakaf, apalagi  ditambah  dengan  tidak  adanya  bukti  otentik  dari  para  nadzir.  Tanah  yang disengketakan ini merupakan tanah yang sudah berdiri di atasnya masjid dan beberapa asrama  santri.  Olehnya  itu  dengan  dasar  ini  maka  perlu  dilakukan  pengkajian  terkait status  tanah  wakaf  tersebut  dan  langkah-langkah  atau  solusi  yang  ditempuh  dalam menyelesaikan kasus tanah wakaf yang terjadi di Pesantren Al-Falah.

## B. Wakaf sebagai Obyek Kajian Hukum Islam
Pengertian  wakaf  atau waqf dari  etimologi  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu waqafa . Asal kata waqafa berarti menahan, berhenti, tetap berdiri. Kata waqafa - yaqifu - waqfan sama artinya dengan habasa - yahbisu - tahbisan . 8 Kata al-waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu: al-khayr (kebaikan), 9 shadaqah jariyah, 10 dan al-habs. 11
8 Muhammad al-Khatib, al-Iqna’ (Bairut: Darul Ma ‟ rifah, t.th.), 26. Lihat  pula  Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, t.th.), 7599.
9 Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi , Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar,  Juz  1    (Semarang:  Toha  Putra,  t.th),  319.  Dalam  tafsirannya  bahwa  perintah  untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan wakaf.
10 Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaz, Shahih Muslim, Juz 3 (Bairut: Darul Kitab al-Alamiyyah, t.th.), 1255. Hadis terkait putusnya amal manusia ketika meninggal kecuali 3 hal, yaitu sadaqah jariyah, ilmu  yang  bermanfaat  dan  doa  anak  saleh.  Imam  Muslim  menjelaskan  bahwa  wakaf  disebut  dengan sadaqah  jariyah.  Wakaf  dalam  perspektif  ini  dianggap  sebagai  bagian  dari  sedekah.  Secara  umum, sedekah  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  sedekah  yang  wajib  dan  sedekah  yang  sunah.  Sedekah wajib yaitu zakat, sedangkan sedekah yang sunnah ada dua macam pula, yaitu: sedekah yang pahalanya tidak  senantiasa  mengalir,  dan  sedekah  yang  pahalanya  senantiasa  mengalir  meskipun  pihak  yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf.
11 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i , Al-Umm, Juz 3 (Mesir: Maktabah Kuliyah al-Azhariyah, t.th.), 51. Imam Syafi’i dalam al-Umm memberikan nomenklatur wakaf dengan al-ahbas.
Secara terminologi pengertian wakaf berbeda antara satu ulama dengan ulama lainnya,  antara  lain:  Mazhab  Hanafiyah  berpendapat  wakaf  adalah  tertahannya  suatu benda  yang  menurut  hukum  masih  tetap  kepemilikannya  oleh  si  wakif  untuk dipergunakan  kemanfaatannya  dalam  kebajikan.  Ini  berarti  kepemilikan  harta/benda wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan dibenarkan si wakif untuk menariknya kembali dan  menjualnya  boleh.  Jika  si  wakif  telah  meninggal  dunia,  maka  harta  wakaf  itu menjadi  harta  warisan  bagi  ahli  warisnya.  Kesimpulannya  wakaf  ini  hanyalah menyumbangkan manfaatnya saja. 12
Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  wakaf  tidak  melepaskan  harta  yang diwakafkan  dari  kepemilikan  wakif,  namun  wakif  wakaf  tersebut  mencegah  wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan  kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang  lain  dan  wakif  berkewajiban  menyedekahkan  manfaatnya  serta  tidak  boleh menarik  kembali  wakafnya. 13 Mazhab  Syafi’i  berpendapat  bahwa  wakaf  adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah  sempurna prosedur perwakafan.  Wakif  tidak  boleh  melakukan  apa  saja  terhadap  harta  yang  diwakafkan, seperti  :  perlakuan  pemilik  dengan  cara  pemilikannya  kepada  yang  lain,  baik  dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh  ahli  warisnya.  Oleh  karena  harta  yang  sudah  diwakafkan  sudah  menjadi  milik Allah swt. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan. 14
Mazhab  Hanabilah  berpendapat  bahwa  wakaf  adalah  menahan  pokok  dan menyalurkan  hasilnya  pada  kebajikan. 15 Selanjutnya  defenisi  lebih  lengkap  dinyatakan oleh  Musa  bin  Ahmad  al-Hajjadi  bahwa  wakaf  adalah  tindakan  orang  dewasa  yang cakap  bertindak menurut  hukum  untuk  menahan  harta  yang  dapat  diambil manfaatnya dan memiliki karakter lestari dengan memutuskan berbagai transaksi serta menyalurkan pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. 16
12 Ibn  al-Humam  al-Hanafi, Syarah  Fath  al-Qadir,  Jilid  6  (Bairut  :  Darr  al-Kutub  al-Ilmiyah, 1995), 190.
13 Malik bin Anas , Al-Mudawwanah al-Kubra, Juz 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 417.
14 Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi , Kitab al-Majmu al-Muhadzdzab, Juz 16
(t.tp: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1995), 243.
15 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 5 (Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsiyah, 1941), 567.
16 Mansyur  bin  Yunus  bin  Idris al  Bahuti,  Kasysyafa  al-Qina’  an  Matn  al-Iqna>  (Bairut:  Dar  al- Kutub al-Ilmiyah, t.th), 293.
Mazhab  Imamiyah  berpendapat  sama  dengan  mazhab  ketiga,  namun  berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf ‘alaih tidak berhak melakukan sesuatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. 17
Berdasarkan  beberapa  pengertian  dari  etimologi  dan  terminologi,  maka diketahui  adanya  perbedaan  baik  dari  segi  kepemilikan  harta  wakaf,  hakikat  wakaf, aspek kontinyuitas waktu, zat yang diwakafkan, pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf itu sendiri.
Wakaf  sebagai  salah  satu  bentuk  ibadah  kepada  Allah  swt.  didasarkan  pada firman Allah swt dalam Alquran, yaitu:
( ٌميِلَع ِوِب ََّللَّا َّنِإَف ٍءْيَش ْنِم اوُقِفْنُ ت اَمَو َنوُّبُِتُ اَِّمِ اوُقِفْنُ ت  َّتََّح َِّبِْلا اوُلاَنَ ت ْنَل ٢٩ ) Terjemahnya:
Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  pun  yang  kamu  infakkan,  tentang  hal  itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui (QS Ali Imran/3: 92). 18
Begitu pula ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw., yaitu:
َح ٌدَّدَسُم اَنَ ثَّدَح َّد َ ث َن َي ا ِز ْي ُد ْب ُن ُز َر ْي ٍع َح َّد َ ث َن ِإ ا ْب ُن َع ْو ٍن َع ْن َن ِف ٍع َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َلاَق اَمُهْ نَع ُالله َيِضَر ْيَكَف ُوْنِم  َسَفْ نَأ ُّطَق  ًلًاَم  ْبِصُأ َْلَ اًضْرَأ  ُتْبَصَأ  َلاَقَ ف َِّبَِّنلا ىَتَأَف اًضْرَأ َرَ بْ يَِبِ ُرَمُع  َباَصَأ َف اَِبِ َتْقَّدَصَتَو اَهَلْصَأ َتْسَّبَح َتْئِش ْنِإ  َلاَق ِوِب  ِنُِرُمَْتَ ، ُرَمُع َقَّدَصَتَ ف ، َلًَو اَهُلْصَأ ُعاَبُ ي  َلً ُوَّنَأ ُثَروُي  َلًَو ُبَىوُي ،
َحاَنُج  َلً ,  ِليِبَّسلا ِنْباَو  ِفْيَّضلاَو َِّللَّا  ِليِبَس  ِفَِو  ِباَقِّرلاَو  َبَْرُقْلاَو ِءاَرَقُفْلا  ِفِ َرْ يَغ اًقيِدَص َمِعْطُي ْوَأ ِفوُرْعَمْلِبِ اَهْ نِم َلُكَْيَ ْنَأ اَهَ يِلَو ْنَم ىَلَع
ِويِف  ٍلِّوَمَتُم

## )يراخبلا هاور(
Artinya:
Telah  menceritakan  kepadaku  Musaddad  dari  Yazid  bin  Zurai,  dari  Ibn  Aun  dari Nafi’  dari  Ibnu  Umar  ra.,  beliau  berkata  bahwa  Umar  memiliki  tanah  khaibar, kemudian datang Rasulullah saw. lalu Umar bertanya kepada beliau, saya memiliki sebidang  tanah  yang  tidak  saya  ambil  sama  sekali  dari  bumi  tersebut,  bagaimana menurut  engkau?  bersabda:  ketika  manusia  meninggal,  maka  terputuslah  amalnya kecuali dari tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau  anak shaleh  yang  mendoakannya.  Lalu  Nabi  saw.  bersabda:  jika  engkau  menghendaki, jagalah dan shodakohkan. Maka Umar mensedekahkannya dan sesungguhnya tidak
17 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu, 7599.
18 Kementerian  Agama  RI., Ummum  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk  Wanita (Ciputat: Penerbit Wali, 2010), 62.
dijual  aslinya,  tidak  dihibahkan,  dan  tidak  diwariskan  pada  orang-orang  fakir, kerabat, riqaab (untuk  memerdekakan  hamba  sahaya),  sabilillah  (jalan  Allah), tamu,  ibnu  sabil  (orang  yang  dalam  perjalanan)  dan  kerabat.  Dan  tidak  ada  dosa bagi  orang  yang  mengurusinya  untuk  memakan  secara  baik  atau  memberi  makan temannya dengan tidak mengambil alih harta itu. 19
Selain  kedua  dalil  tersebut,  perwakafan  juga  diatur  dalam  perundang-undangan nasional di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 20
Berdasarkan  ketiga  dasar  hukum  tersebut,  maka  diketahui  bahwa  eksistensi wakaf sangat jelas diatur, baik dari hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia, sehingga  hal  ini  menjadi  sebuah  aturan  dalam  pelaksanaan  sistem  perwakafan  di Indonesia.  Pelaksanaan  dari  wakaf  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pihak-pihak  yang melaksanakan wakaf tersebut, sehingga sah berdasarkan hukum. Unsur-unsur wakaf itu dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Adapun rukun wakaf itu terdiri dari wakif, mauquf bih, mauquf alaih, dan shigat. 21
1. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
Wakif hendaknya memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
a. Merdeka;  wakaf  yang  dilakukan  oleh  seorang  budak  (hamba  sahaya)  tidak  sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. 22
b. Berakal  sehat;  wakaf  yang  dilakukan  oleh  orang  gila  atau  lemah  mental  (idiot) tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal sempurna, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. 23
19 Ab ū ‘Abd All ā h Mu ḥ ammad ibn Ism ā ‘ ī l ibn Ibr ā h ī m ibn al-Mugh ī rah ibn Bardizbah al-Ju‘f ī al- Bukh ā r ī , S}ah}i>h Bukha>ri>, No. Hadis 2565 (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), 259.
20 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf,  Pasal 1, Angka 1.
21 Al-Imam  Muhyiddin  Abu  Zakariya  bin  Syaraf an-Nawawi  ad-Dimasyqi,  Ar-Raudhah,  Juz  2 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), 377.
22 Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri,  Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 44.
23 Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj (Kairo: Mushthafa Habibi, t.th), 377.
c. Dewasa (baligh); wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh , hukumnya tidak  sah  karena  dipandang  tidak  cakap  melakukan  akad  dan  tidak  cakap  pula untuk menggugurkan hak miliknya. 24
d. Tidak  berada  di  bawah  pengampuan  (boros/lalai);  orang  yang  berada  di  bawah pengampuan  dipandang  tidak  cakap  untuk  berbuat  kebaikan  ( tabarru’),  maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. 25
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
Barang atau harta wakaf terbagi menjadi dua syarat, yaitu:
a. Syarat  sahnya  harta  wakaf;  harta  yang  akan  diwakafkan  harus  memenuhi  lima syarat: (1) harta mutaqawwam, yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan  dalam  keadaan  normal  (bukan  dalam  keadaan  darurat);  (2)  diketahui dengan yakin ( ‘ainul ma’lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan;
(3)  milik  wakif,  yaitu  harta  yang  akan  diwakafkan  adalah  milik  penuh  dan mengikat  bagi  wakif  ketika  ia  mewakafkan;  (4)  terpisah,  bukan  milik  bersama ( musya’); dan (5) syarat-syarat yang ditetapkan wakif (terkait harta wakaf), yaitu syarat-syarat  yang  ditetapkan  wakif  dalam  ikrar  wakafnya  itu  atas  kemauan sendiri,bukan dalam keadaan paksaan. 26
b. Kadar  harta  yang  diwakafkan;  konsep  pembatasan  harta  yang  ingin  diwakafkan oleh wakif dalam fikih tidak ada, dengan pengertian lain bahwa harta yang akan diwakafkan  seseorang  tidak  dibatasi  dalam  jumlah  tertentu  sebagai  upaya menghargai keinginan wakif. Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) lebih dari sepertiga  hartanya,  maka  tetap  sah  wakaf  tersebut  walaupun  ahli  warisnya menolak terhadap harta yang akan diwakafkan lebih dari sepertiga. 27
3. Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
Syaratnya dalam pengelolaan harta wakaf, mauquf’alaih harus memenuhi syarat adil dan mengerti atau mampu. 28 Para Imam mazhab sepakat pentingnya mauquf ‘alaih
24 Ibid.
25 Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri,  Juz 2, 45.
26 Imam asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, 377.
27 Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu’in (Surabaya : Al-Haromain Jaya Indonesia, t.th.), 88.
28 Ibid., h. 91.
atau  nazhir  memenuhi  syarat  adil  dan  mampu  atau  mengerti.  Menurut jumhur ulama maksud  adil  adalah  mengerjakan  yang  diperintahkan  dan  menjahui  segala  yang dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan maksud mampu ialah kekuatan dan kemampuan atau pengetahuan seseorang men- tasharruf-kan apa yang dijaga (dikelolanya).
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif)
Shighat wakaf ialah segala ucapan atau tulisan isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat- syarat shighat sebagai berikut :
a. Shighat  harus  munjazah  (terjadi  seketika/selesai).  Maksudnya  ialah  shighat tersebut  menunjukkan  terjadi  dan  terlaksananya  wakaf  seketika  setelah  shighat ijab  diucapkan  atau  ditulis,  misalnya  berkata:  saya  mewakafkan  tanah  saya  atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf.
b. Shighat  tidak  diikuti  syarat  batil  (palsu).  Maksudnya  ialah  syarat  yang  menodai atau  mencederai  dasar  wakaf  atau  meniadakan  hukumnya,  yakni  kelaziman  dan keabadian.  Misalnya  wakif  berkata:  saya  wakafkan  rumah  ini  untuk  diri  saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu- cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki.
c. Shighat  tidak  diikuti  pembatasan  waktu  tertentu  (wakaf  tersebut  tidak  untuk selamanya). Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya.
d. Tidak  mengandung  suatu  pengertian  untuk  mencabut  kembali  wakaf  yang  sudah dilakukan. 29
Wakaf sebagai obyek kajian dalam hukum Islam memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya, baik itu berdasarkan Alquran, hadis Nabi saw., maupun produk hukum Islam di Indonesia sebagai bagian hukum nasional yang mandiri. Selain itu juga dalam proses pelaksanaannya tetap memperhatikan sah atau tidaknya proses wakaf itu dengan mencermati rukun dan syarat-syarat wakaf tersebut.
29 Departemen  Agama, Fiqih  Wakaf  (Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Pemberdayaan  Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), 57.

## C. Pelaksanaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Falah
Pondok Pesantren Al-Falah terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Desa Tunggulo Kecamatan  Limboto  Barat  Kabupaten  Gorontalo.  Berdiri  pada  tahun  1990  atas Yayasan Hamrain Kau. Pondok pesantren ini berdiri di atas tanah wakaf dengan luas tanah  50.000  m 2 .  Dengan  berkembangnya  Pondok  Pesantren  Al-Falah,  saat  ini  luas Pondok  Pesantren  ini  telah  mencapai  70.000  m 2 atau  7  Ha.  Para  wakif  berjumlah  5 orang  merupakan  saudara  sekandung  yang  mempunyai  niat  tulus  untuk  mewakafkan harta  warisan  orang  tuanya  demi  kepentingan  pendirian  pondok  pesantren.  Mereka mewakafkan  tanah  seluas  5.000  m 2 yang  dipisahkan  lebih  dulu  sebelum  pembagian harta  warisan  orang  tua  mereka.  45.000  m 2 lainnya  diwakafkan  oleh  Hamrain  Kau selaku pimpinan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Falah, sebagian lainnya dibeli dengan  uang  dari  para  donatur.  Pondok  Pesantren  Al-Falah  bergerak  di  bidang pendidikan  berbasis  madrasah,  terdiri  atas  Madrasah  Aliyah,  Madrasah  Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Progam Paket A, B, dan C.
Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran Pondok Pesantren Al-Falah, yaitu:
1. Visi  untuk  mewujudkan  madrasah  yang  beriman  dan  bertaqwa,  berprestasi, bertanggung jawab dan memiliki wawasan keilmuwan dan kearifan.
2. Misi untuk melaksanakan peningkatan mutu pelajaran pembelajaran, menciptakan proses  belajar  yang  efektif  dan  efesien,  menanamkan  minat  baca  pada  warga Pondok  Pesantren  sebagai  kebutuhan  iptek  dan  imtaq,  meningkatkan  kwalitas pembelajaran  anak  didik,  menumbuhkan  kerjasama  yang  nyata  diantara  seluruh komponen  yang  peduli  pada  pendidikan,  menyediakan  wahana  pembinaan pengembangan  bakat  pada  bidang  keterampilan,olahraga  dan  seni,  melaksanakan pembinaan kerohanian secara kontinyu bagi warga Pondok Pesantren.
3. Tujuan  untuk  menjadikan  siswa  berprestasi  di  bidang  akademik  maupun  non akademik
4. Sasaran  adalah  peningkatan  kwalitas  sumberdaya  manusia  dan  perlengkapan sarana dan prasarana penunjang. 30
30 Sumber data dari Pondok Pesantren Al-Falah Tunggulo Limboto Barat Gorontalo.
Pondok  Pesantren  Al-Falah  sebagai  pusat  pendidikan  yang  berbasis  madrasah, terletak  di  daerah  yang  sangat  strategis  dan  nyaman  dalam  menuntut  ilmu  pada tingkatan  yang  diprogramkan.  Dengan  letak  wilayah  yang  berada  pada  titik  pusat lingkungan  yang  sangat  agamis,  sehingga  sangat  memungkinkan  Al-Falah  terus berbenah sebagai pusat pendidikan pesantren yang berada di Kabupaten Gorontalo.
Wakaf  merupakan  salah  satu  lembaga  hukum  yang  berasal  dari  hukum  Islam yang  dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  ibadah  kepada  Allah,  dan  dalam  tataran pelaksanaannya wakaf lazim memenuhi rukun dan syaratnya wakaf. Rukun wakaf ada empat  yaitu  adanya  wakif,  harta  yang  akan  diwakafkan,  tempat  dimana  benda  akan diwakafkan  dan  akad.  Benda  wakaf  berdasarkan  hukum  Islam  meliputi  semua  harta yang dimiliki oleh wakif. Pelaksanaan wakaf di Indonesia seperti dijelaskan pada bab sebelumnya didasarkan pada paham keagamaan yang dianut, yaitu faham Syafi’iyyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia masih memakai kebiasaaan-kebiasaaan dari keagamaan, atau tradisi seperti kebisaaan untuk melakukan tindakan hukum perwakafan tanah dengan cara lisan atas dasar saling berpegang  percaya  kepada  seorang/individu  atau  suatu  lembaga  tertentu,  kebiasaan melihat wakaf sebagai suatu amal sholeh yang memiliki nilai kemuliaan dan keagungan di  hadapan  Allah  tanpa  harus  melalui  tatacara  dan  prosedur  administratif,  dan  harta wakaf  diasumsikan  milik  Allah  semata,  dimana  siapa  saja  tidak  akan  berani mengganggu gugat. 31
Selain  tradisi  lisan  yang  telah  lama  mendarah  daging  dan besarnya    animo  dan harapan  kepercayaan  kepada  sang  penerima  amanah  di  dalam  melakukan  wakaf, masyarakat  muslim  Indonesia  banyak  mengambil  pendapat-pendapat  dari  golongan Syafi’iyyah  sebagaimana  mereka  yang  mengikuti  dan  mempraktekan  mazhabnya, misalnya  pada  persoalan  tentang:  ikrar  wakaf,  harta  apa  saja  yang  boleh  untuk diwakafkan, kedudukan dan status harta  setelah diwakafkan, harta wakaf  yang dituju
31 Mohamad  A.  Laldin,  Mek  Wok  Mahmud,  And  Mohd  Fuad  Sawari,  ‚Maqasid  Syariah  Dalam Pelaksanaan Waqaf,‛ Jurnal Pengurusan Jawhar, Vol. 2, No. 2 (2008): 1-24.
maksudkan kepada siapa dan kebolehan atau tidaknya melakukan tukar menukar harta wakaf.
Secara implementatif prosedural pelaksanaan wakaf bagi seorang wakif sangatlah mudah  dan  sederhana,  dimana  si  wakif  terlebih  dahulu  melaksanakan  akad  wakaf kepada  nadzir  yang  disaksikan  minimal  oleh  2  orang  saksi  yang  dianggap  adil.  Akad wakaf  itu  dapat  dilaksanakan  cukup  hanya  dengan  secara  lisan.  Apabila  wakaf  telah selesai dilakukan dengan benar serta memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya, maka wakaf  telah  dianggap  sah  secara  hukum  Islam.  Akibat  hukumnya  benda  wakaf  akan beralih  fungsinya  untuk  segala  kepentingan  umat  dan  Allah  swt.atau  untuk  ibadah. Sedangkan  jenis  hartanya  tidak  dibatasi,  sehingga  apapun  harta  yang  dipunyai  oleh wakif secara keseluruhan dapat diwakafkan. 32
Sementara menurut hukum positif Indonesia, prosedur dalam pelaksanaan wakaf tidak cukup akad wakaf dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  mengharuskan  wakaf  dilakukan  secara  lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk selanjutnya dibuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Atas dasar AIW, maka tanah hak milik yang diajukan perubahannya  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  setelah  dianggap  memenuhi  syarat administrasinya  untuk  dapat  diubah  menjadi  sertifikat  wakaf.  Walaupun  pada kenyataan  yang  ada  di  masyarakat,  dapat  ditemukan  tanah  wakaf  yang  belum mendapatkan sertifikat wakaf, meskipun akta ikrar wakaf telah diterima. 33
Prosedur pelaksanaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Falah dilaksanakan dengan berdasarkan  ajaran  agama  Islam,  yaitu  hanya  memenuhi  syarat  sahnya  wakaf  dalam hukum  agama  tanpa  memperhatikan  pengadministrasiannya,  di  mana  di  lingkungan Pondok  Pesantren  Al-Falah  ini  telah  diwakafkan  sejak  tahun  1990.  Para  wakif  yang berjumlah  5  orang  merupakan  saudara  sekandung,  di  mana  mereka  mempunyai  niat tulus  untuk  mewakafkan  harta  warisan  orang  tuanya  demi  kepentingan  pendirian pondok pesantren. Adapun salah satu wakif berperan penting dalam pembangunan dan
32 Slamet  Santoso, Rancangan  Penelitian,  Metodologi  Penelitian  Biomedis,  Edisi  2,  (Jakarta: Surya Medina, 2008), 33.
33 Nur Fadhilah, ‚Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya,‛ De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, Vol. 3, No. 1 (2011); 42.
pengelolaan  pondok  pesantren,  sehingga,  dengan  secara  langsung  ia  berperan  sebagai wakif dan nadzir.
Menurut Sumarni Ohi bahwa pada awalnya tanah wakaf di Pondok Pesantren Al- Falah  berkisar  seluas  5  hektar  berasal  dari  keluarga  Kau,  dan  sampai  dengan  saat  ini areal tanah untuk Pondok Pesantren Al-Falah kurang lebih berkisar 7 ha. Sisa lebih dari total luas tanah yang ada untuk areal Pondok Pesantren Al-Falah dibeli dari sumbangan para  dermawan.  Tanah  seluas  itu  sebagian  besarnya  telah  dijadikan  sebagai  lokasi pembangunan  fasilitas  pendidikan  Pondok  Pesantren  Al-Falah  seperti  ruang  belajar, asrama putra dan asrama putri, masjid, perpustakaan, lapangan olahraga, dan bangunan lainnya. 34
Menurut  pengasuh  Pondok  Pesantren  Al-Falah  bahwa  pada  awalnya  Pondok Pesantaren Al-Falah didirikan olah Hamrain Kau, dimana beliau ini merupakan anak ke 2  dari  5  orang  bersaudara  yang  merupakan  wakif  tanah  pada  Pondok  Pesantren  Al- Falah, di mana dari kelima bersaudara tersebut, Hamrain Kau merupakan sosok yang lebih  unggul  dalam  hal  baik  pendidikan  maupun  wawasan  khasanah  keislamannya. Mengingat beliau sempat menimbah pendidikan di pondok pesantren terbesar di Jawa Timur, maka selepas menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren tersebut Hamrain Kau  berinisiatif  untuk  mendirikan  pondok  pesantren  di  kampung  halaman  guna kepentingan dakwah Islamiyah. 35
Sejalan dengan itu, berdasarkan penuturan Zainul Romiz Koesry selaku Pimpinan Pondok  Pesantren  Al-Falah  bahwa  pada  awalnya  tanah  wakaf  yang  ada  di  Al-Falah merupakan  tanah  milik  orang  tua  dari  lima  bersaudara  si  wakif.  Kemudian  sudah menjadi  bagian  dari  masing-masing  ahli waris  berdasarkan  penetapan  dan  pembagian sebagaimana  hukum  Islam  yang  berlaku.  Hingga  pada  suatu  saat  lahirlah  inisiatif Hamrain Kau yang hendak mendirikan pondok pesantren di area tanah hasil pembagian warisan  orang  tuanya  yang  kebetulan  masih  satu  area  dengan  sebagian  tanah pembagian  hasil  warisan  milik  saudara-saudaranya.  Dari  inisiatif  inilah  kemudian  di dukung  oleh  saudara-saudaranya  dengan  menyerahkan  sebagian  harta  kepemilikan
34 Sumarni Ohi, Kepala Madrasah Aliyah, Wawancara di Madrasah Aliyah Al-Falah, tanggal 23 Juni 2012.
35 Mohammad  Juwaini,  Pengasuh  Pondok  Pesantren  Al-Falah, Wawancara,  di  Pondok  Pesantren Al-Falah, tanggal 23 Juni 2012.
berupa  tanah  yakni  seluas  5000  m 2 untuk  selanjutnya  dijadikan  sebagai  lahan  untuk mendirikan  lokasi  pondok  pesantren  hingga  saat  ini.  Dalam  artian,  para  wakif menyisihkan  sebagian  tanah  yakni  seluas  5.000  m 2 untuk  diwakafkan  sebelum membagi harta warisan mereka. Para wakif mewakafkan tanah wakaf ini dengan cara lisan  dan  atas  dasar  saling  percaya  terhadap  nadzir.  Mengingat,  wakif  yang  berperan sebagai nadzir merupakan keluarga sekandung. 36
Sampai  pada  suatu  saat  silih  berganti  generasi,  penyerahan  harta  wakaf  ini dipermasalahkan  oleh  sebagian  anak-anak  si  wakif  yang  tidak  lain  keluarga  sendiri karena  anak-anak  si  wakif  beranggapan  bahwa  lahan  yang  telah  digunakan  sebagai lokasi pembangunan itu bukanlah harta wakaf yang telah diserah terimakan olah para pendahulunya yakni orang tua. Berdasarkan data informan sebagaimana yang telah di uraikan  di  atas,  maka  pada  pelaksanaannya  bahwa  prosedur  wakaf  yang  ada  di lingkungan  Pondok  Pesantren  Al-Falah  merupakan  bentuk  wakaf  yang  lahir  karena adanya  hubungan  kekeluargaan  ( wakaf  li  ahlihi)  dalam  rangka  pendirian  sarana  dan prasarana pendidikan untuk kepentingan  syiar Islam yang dalam penyerahanya cukup dengan akad lisan sebagaimana halnya Islam mengatur dan tidak tertulis secara resmi oleh  badan  yang  berwenang.  Sehingga,  pelaksanaan  wakaf  di  sini  berdasarkan  ajaran Islam dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya wakaf.

## D. Upaya-Upaya Penyelesaian Sengketa Wakaf  Bawah Tangan di Pondok Pesantren
Al-Falah
Sebuah konflik yakni sebuah situasi dimana terdapat antara dua pihak atau lebih yang  diperhadapkan  dengan  perbedaan  unsur  kepentingan,  pada  hakikatnya  perihal yang  dimaksudkan  tidak  akan  berubah  menjadi  sebuah  problmetika  atau  sengketa bilamana salah satu diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 37 Ini diartikan  bahwa  sengketa  adalah  proses  dari  kelanjutan  setelah  adanya  konflik,  dan konflik  kapanpun  dapat  bertranformasi  menjadi  sebuah  sengketa  berkepanjangan
36 Zainul Romiz Keosry, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah, Wawancara di Pondok Pesantren Al-Falah, tanggal 29 Juni 2012.
37 Siti Megadianti Adam dan Takdir Rahmadi, Sengketa Dan Penyelesainya’ Buletin Musyawarah Nomor  1  (Jakarta:  Indonesia  Center  For  Law,  1997)  dalam  Rahmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 1.
bilamana  tidak  segera  diselesaikan,  maka  sepanjang  persoalan  tersebut  dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, sengketa yang dimaksud tidak akan terjadi.
Secara  umum  pola  penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  menggunakan  dua pola,  yaitu: Pertama,  melalui  litigasi  yaitu  penyelesaian  sesuai  prosedur  dan mekanisme formal peradilan di pengadilan, yang biasanya memakan banyak biaya dan waktu  serta  berbagai  macam  implikasi  yang  dilahirkannya;  dan Kedua,  melalui  jalur non litigasi yaiu penyelesaian sengketa lewat jalur luar pengadilan atau non formalis, biasanya  disebut  dengan  mediasi,  arbitrase  dan  lainnya.  Metode  ini  senantiasa mengedepankan  prinsip win-win  solution,  guna  mencari  jala  tengah  agar  tidak  ada diantara kedua belah pihak yang bersengketa merasa dirugikan dan metode ini sangat meminimalisir  biaya  dan  waktu,  tanpa  harus  terpenjara  oleh  rumitnya  prosedural administratif sebagaimana yang terjadi pada metode litigasi umumnya.
Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  juga menjelaskan bahwa secara aplikatif penyelesaian sengketa perwakafan dapat dilakukan melalui  musyawarah  untuk  mufakat.  Apabila  tahapan  penyelesaian  sengketa  melalui musyawarah  gagal  atau  tidak  berhasil,  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  metode mediasi,  arbitrase,  atau  peradilan  di  pengadilan.  Kemudian  disebutkan  didalam penjelasannya, bahwa yang dimaksudkan dengan mediasi yaitu penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang berperkara  atau  bersengketa.  Dalam  hal  mediasi  jika  tidak  berhasil  menyelesaikan sengketa, maka sengketa dapat dilanjutkan dan dibawa kepada badan arbitrase syariah. Jika  badan  arbitrase  syariah  tidak  berhasil  menyelesaikan  sengketa,  maka  sengketa perwakafan  tersebut  dapat  dibawa  ke  ranah  Pengadilan  Agama  dan/atau  Mahkamah Syariah. 38
Persengketaan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  melatarbelakanginya, sehingga langkah penyelesaian dalam persengketaan juga harus memperhatikan sebab terjadinya sengketa, yaitu:
38 Wawan  Hermawan,  ‚Politik  Hukum  Wakaf  di  Indonesia,‛ Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam- Ta’lim, Vol. 12, No. 2 (2014): 147-161.

## a. Sebab Terjadinya Sengketa
Hal  pokok  yang  sering  menimbulkan  permasalahan  perwakafan  dalam  praktik adalah  masih  banyaknya  wakaf  tanah  yang  tidak  ditindaklanjuti  dengan  pembuatan akta  ikrar  wakaf.  Pelaksanaan  wakaf  yang  terjadi  di  Indonesia  masih  banyak  yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya  menjadikan  tanah  yang  diwakafkan  tidak  memiliki  dasar  hukum,  sehingga apabila  dikemudian  hari  terjadi  permasalahan  mengenai  kepemilikan  tanah  wakaf penyelesaiannya  akan  menemui  kesulitan,  khususnya  dalam  hal  pembuktian.  Hal  lain yang  sering  menimbulkan  permasalahan  dalam  praktik  wakaf  di  Indonesia  adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.
Pelaksanaan  dari  wakaf  sering  didengar  dan  dilihat  adanya  tanah  wakaf  yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Kondisi ini  pada  dasarnya  bukanlah  masalah  yang  serius,  karena  apabila  mengacu  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  wakaf  dapat  dilakukan  untuk  waktu tertentu,  sehingga  apabila  waktu  yang  ditentukan  telah  terlampaui,  wakaf dikembalikan  lagi  kepada  ahli  waris  wakif.  Namun  khusus  untuk  wakaf  tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang  diwakafkan  sehingga  tanah  yang  diwakafkan  tersebut  tidak  dapat  diminta kembali. 39 Selanjutnya  mengenai  dikuasainya  tanah  wakaf  oleh  nadzir  secara  turun temurun  dan  penggunaannya  yang  tidak  sesuai  dengan  ikrar  wakaf,  hal  ini  dikarekan kurangnya  pengawasan  dari  instansi  yang  terkait.  Ahli  waris  atau  keturunan  nadzir beranggapan bahwa tanah tersebut milik nadzir, sehingga penggunaannya bebas sesuai kepentingan mereka sendiri.  Persoalan ini diakibatkan kurangnya tingkat pemahaman ahli waris nadzir. 40
39 Devi  Kurnia  Sari,  ‚Tinjauan  Perwakafan  Tanah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf  di  Kabupaten  Semarang‛ Tesis  (Semarang:  Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro, 2006).
40 Diah  Ayuningtyas  Putri  Sari  Dewi, Kekuatan  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemberian  Wakaf  Atas  Tanah  Di  Bawah  Tangan  (Studi  Pada  Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan), Tesis (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010).
Berdasarkan  uraian  tersebut  bahwa  alasan  atau  penyebab  terjadinya  sengketa wakaf  adalah  belum  tertampungnya  pengaturan  tentang  tanah  wakaf  yang  banyak terjadi  di  Indonesia  sebagaimana  pada  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  dan ironisnya  ternyata  masih  banyak  terdapat  tanah  yang  tidak  ditindaklanjuti  dengan administrasi  pembuatan  akta  ikrar  wakaf,  fenomena  ditarik  mintanya  kembali  tanah yang telah diwakafkan oleh para ahli waris wakif dan tanah yang telah dikuasai secara turun  menurun  sejak  lama  oleh  ahli  waris  dikarenakan  faktor  pelanggaran  dan  tindak penyelewengan dari tujuan atas eksistensi pemanfaatan wakaf sebagaimana semula.
Beberapa sebab terjadinya sengketa di atas nampaknya sama dengan apa yang terjadi  di  Pondok  Pesantren  Al-Falah.  Pondok  Pesantren  Al-Falah  merupakan  pusat pendidikan Islam yang mengajarkan tentang wawasan keIslaman kepada setiap santri yang hendak mengenyam pendidikan disana yang dilandasi  sebuah kesadaran tentang pentingnya  menjaga  hubungan  perdamaian  antar  sesama  manusia  dalam  rangka mewujudkan cita-cita terbesar ajaran Islam sebagai rah}matan lil ‘a>lami>n. Oleh karena itu  Pesantren  Al-Falah  selama  ini  dikenal  sebagai  pusat  pendidikan  yang  jauh  dari masalah, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar pondok pesantren itu sendiri.
Menurut Maziatussaraf  bahwa hal ihwal terjadinya sengketa tanah wakaf yang ada  di  Pondok  Pesantren  Al-Falah,  yaitu  bermula  ketika  dirinya  mendengar  sebuah kabar  dari  mulut  ke  mulut  antar  anggota  keluarga  dekat  pondok  pesantren  yang mempermasalahkan  status  tanah  yang  hari  ini  sudah  berdiri  kokoh  sebuah  bangunan dan  fasilitas  pondok  pesantren  lainya. Menurut  beberapa  penuturan  terungkap  bahwa pihak ahli waris wakif merasa jika tanah yang sejatinya adalah tanah wakaf yang ada tersebut  bukanlah  tanah  wakaf,  sehingga  pengelolaan  dan  hak  pengakuan  atas  tanah tersebut  masih  ada  pada  pihak  mereka.  Mendengar  akan  hal  ini  maka  ia  segera mengklarifikasi  masalah  tersebut  kepada  pimpinan  pondok  pesantren  selaku  pihak yang  di  anggap  lebih  tau  masalah  status  tanah  yang  diperselisihkan  tersebut  guna mencari  jalan  keluar  atas  kabar  yang  dapat  mengganggu  aktifitas  pembelajaran dlingkungan pondok pesantren. 41
41 Maziatussaraf, Kepala Madrasah Tsanawiyah dan  Ahli Waris, Wawancara, di Desa Tunggulo, tanggal 15 Juli 2012.
Berangkat  dari  hasil  musyawarah  di  lingkup  internal  pengelola  tanah  wakaf terbut  disepakati  untuk  segera  mengklarifikasi  kepada  para  pihak  yang  di  anggap memiliki  kepentingan  atas  status  tanah  wakaf.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka memperjelas  masalah  yang  beredar  dan  sekaligus  mencari  solusi  agar  kedapan  tidak larut dalam masalah yang sama.
b. Langkah Penyelesaian Sengketa Wakaf
Perwakafan Pondok Pesantren Al-Falah dilaksanakan atas dasar saling percaya dan secara lisan saja. Sehingga, wakaf di sinipun menjadi wakaf di bawah tangan atau tidak tercatat. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa dilakukan di bawah tangan pula. Penyelesaian di bawah tangan yang dimaksud adalah sebuah upaya penyelesaian tanpa  ada  pihak  ketiga  yang  dalam  pengertiannya  pihak  pengadilan.  Jika  dicermati bahwa  penyelesaian  sengketa  wakaf  di  bawah  tangan  secara  spesifik  tidak  diatur  di dalam  undang-undang  tentang  wakaf.  Namun,  apabila  melihat  dari  beberapa  uraian tentang  penyelesaian  sengketa  di  atas,  maka  jalan  musyawarah  atau  perundingan sangatlah  tepat  dalam  menyelesaikan  sengketa  wakaf  di  bawah  tangan.  Mengingat, persengketaan tentang wakaf ini tidak melibatkan campur tangan majelis hakim yang dalam hal ini persidangan.
Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa wakaf di bawah tangan di Pondok Pesantren Al-Falah adalah dengan jalur musyawarah. Hal ini ditempuh dalam rangka  menjaga  fungsi  dan  hak  pengelolaan  tanah  sebagaimana  mestinya  tanpa berpindah  tangan  pada  pihak  lain.  Penyelesaian  dengan  jalur  musyawarah  itu  sendiri telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang menyebutkan  bahwa  musyawarah  adalah  langkah  awal  untuk  mencapai  mufakat. Musyawarah  memiliki  posisi  mendalam  dalam  kehidupan  masyarakat  Islam.  Bukan sekadar  sistem  politik  pemerintahan,  tapi  juga  merupakan  karakter  dasar  seluruh masyarakat.  Seluruh  persoalan  didasarkan  atas  musyawarah,  lalu  dari  masyarakat, prinsip  ini  merembes  ke  pemerintahan.  Dalam  Islam,  musyawarah  telah  menjadi wacana  yang  sangat  menarik.  Hal  itu  terjadi  karena  istilah  ini  disebutkan  dalam Alquran dan hadis, sehingga musyawarah secara tekstual merupakan fakta wahyu yang tersurat dan bisa menjadi ajaran normatif dalam Islam. Bahkan menjadi sesuatu yang
sangat  mendasar  dalam  kehidupan  umat  manusia,  yang  dalam  setiap  detik perkembangan  umat  manusia,  musyawarah  senantiasa  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan di tengah perkembangan kehidupan umat manusia. 42
Kedudukan  musyawarah  ini  sangat  agung  di  sisi  Allah  swt.  Oleh  karenanya Allah swt. memerintahkan rasul-Nya melakukannya melalui firman-Nya:
... َو
( َينِلِّكَوَ تُمْلا ُّبُِيُ ََّللَّا َّنِإ َِّللَّا ىَلَع ْلَّكَوَ تَ ف َتْمَزَع اَذِإَف ِرْملأا  ِفِ ْمُىْرِواَش ٩٥٢ )
Terjemahnya:
Dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian,  apabila engkau  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertakwallah  kepada  Allah.  Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal (QS. Ali ‘Imran/3: 159). 43
Ayat  ini  merupakan  perintah  Allah  kepada  Nabi  untuk  berpegang  kepadanya (musyawarah).  Kalau  Nabi  sebagai  orang  yang ma’sum,  diperintahkan  untuk bermusyawarah  dalam  masalah  urusan  umat,  maka  umatnya  sebagai  manusia  yang tidak  maksum  lebih-lebih  lagi  harus  melakukan  musyawarah.  Ayat  tersebut  seakan- akan  berpesan  kepada  Rasulullah,  bahwa  musyawarah  harus  tetap  dipertahankan  dan dilanjutkan,  walaupun  terbukti  pendapat  yang  pernah  mereka  putuskan  keliru. Kesalahan  mayoritas  lebih  dapat  ditoleransi  dan  menjadi  tanggung  jawab  bersama, dibandingkan  dengan  kesalahan  seseorang  meskipun  diakui  kejituan  pendapatnya sekalipun. 44
Kaitannya  dengan  uraian  di  atas,  maka  dalam  proses  penyelesaian  sengketa wakaf di Pondok Pesantren Al-Falah, pimpinan pondok pesantren mengawali langkah penyelesaiannya dengan mengundang seluruh ahli waris yang berjumlah 40 orang. Ahli waris  ini  merupakan  anak  dari  5  orang  bersaudara  yang  telah  mewakafkan  sebagian hartanya  kepada  pondok  pesantren.  Setelah  diundang  dan  duduk  bersama  dalam  satu majelis  pimpinan  menjelaskan  duduk  persoalan  tentang  tanah  wakaf  tersebut. Menerangkan  bahwa  tanah  tersebut  benar  telah  diwakafkan  oleh mendiang  orang  tua mereka demi pembangunan Pondok Pesantren Al-Falah. Tanah wakaf itu sendiri telah
42 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Prespektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 229.
43 Kementerian Agama RI., Ummum Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan, 71.
44 Muhammad  Hanafi,  ‚Kedudukan  Musyawarah  dan  Demokrasi  Di  Indonesia,‛ Jurnal  Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (2013): 95-78.
dipisahkan  dari  harta  warisan  dan  telah  disepakati  bersama  oleh  5  orang  bersaudara yang  merupakan  mendiang  orang  tua  mereka.  Oleh  karena  itu,  tanah  yang  telah diwakafkan  ini  tidak  lagi  dibagi  dalam  pembagian  harta  warisan  dari  orang  tua  para wakif. 45
Untuk  menyikapi  hal  ini,  maka  ada  2  pilihan  yang  ditawarkan  oleh  pimpinan pondok  yang  dalam  hal  ini  dianggap  penentu  kebijakan. Pertama,  apabila  para  ahli waris yang keberatan tidak mengakui tanah tersebut sebagai tanah wakaf, maka pihak pondok pesantren bersedia membayar atau membeli tanah tersebut sesuai dengan harga Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  di  tahun  itu.  Adapun  ketentuannya  tanah  wakaf    ini akan dibagi sesuai dengan ilmu faraid (waris) kepada seluruh ahli waris dan dianggap sebagai  pembagian  harta  warisan; Kedua,  apabila  seluruh  ahli  waris  mengakui  tanah tersebut  sebagai  tanah  wakaf,  maka  pondok  pesantren  bersedia  memberikan  uang kerahiman atau santunan kepada para ahli waris yang dianggap kurang mampu. 46
Hasil  dari  musyawarah  ini  adalah  para  ahli  waris  memilih  pada  pilihan  kedua dari  apa  yang  ditawarkan  oleh  pimpinan  pondok  pesantren,  yaitu  mengakui  tanah tersebut sebagai tanah wakaf dan pemberian santunan kepada ahli waris yang kurang mampu  sebagai  wujud  terima  kasih  pondok  pesantren.  Dari  kesepakatan  ini,  telah dibuat  surat  pernyataan  dari  semua  ahli  waris  tentang  pengakuan  atas  tanah  wakaf tersebut.  Para  ahli  waris  sepakat  memilih  opsi  yang  kedua,  dan  siap  menandatangani surat  pernyataan.  Keputusan  ini  bagi  kami  adalah  keputusan  yang  terbaik  untuk menjaga  nama  baik  pondok  kedepannya.  Surat  pernyataan  ini  dibuat  untuk  bukti sebagai pegangan pengurus pondok dan akan segera diurus untuk pembuatan akta ikrar wakafnya 47
Menurut  pimpinan  pondok  pesantren,  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  belum  dibuat namun  surat  pernyataan  yang  ditandatangani  di  atas  materai  tersebut  bisa  menjadi pegangan  atau  bukti  hukum  sementara.  Ditegaskan  oleh  pimpinan  pondok  bahwa pemberian santunan kepada ahli waris yang dianggap kurang mampu bukanlah sebuah ganti  rugi  dari  wakaf  tersebut  melainkan  sebagai  ucapan  terima  kasih  pondok
45 Khusnun Nizam, Ahli Waris, Wawancara, di Desa Tunggulo, tanggal 15 Juli 2012.
46 Zainul  Romiz  Keosry,  Pimpinan  Pondok  Pesantren  Al-Falah, Wawancara,  di  Pesantren  Al- Falah), tanggal 17 Juli 2012.
47 Ibid.
pesantren. Hal ini ditegaskan karena, adanya niat sebagai ganti rugi  atau pembayaran akan menyebabkan tanah wakaf tersebut menjadi batal. Keadaan inilah yang dihindari oleh  kami. 48 Olehnya  itu  bahwa  pilihan  yang  kedua  ini  nampaknya  sejalan  dengan hadis Nabi yang terjemahannya berikut :
Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad  bin  Ibrahim dari  'Amir  bin  Sa'ad  dari  ra.  Berkata:  Nabi  saw.  datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'. Aku katakan: Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat  untuk  menyerahkan  seluruh  hartaku.  Beliau  bersabda:  Jangan.  Aku katakan: setengahnya. Beliau bersabda: Jangan. Aku katakan lagi: Sepertiganya. Beliau bersabda: Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika  kamu  meninggalkan  ahli  warismu  dalam  keadaan  kaya  itu  lebih  baik daripada  kamu  meninggalkan  mereka  dalam  keadaan  miskin  lalu  mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang  kamu  keluarkan  berupa  nafkah  sesungguhnya  itu  termasuk  shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah  mengangkatmu  dimana  Allah  memberi  manfaat  kepada  manusia  melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya. Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. 49
Hadis di atas bercerita tentang keutamaan seorang pewaris yang meninggalkan ahli  warisnya  dalam  keadaan  kaya  atau  berkecukupan  dibandingkan  dalam  keadaan miskin.  Hal  ini,  sepertinya  dikehendaki  oleh  pengurus  Pondok  Pesantren  Al-Falah dengan  memberikan  santunan  kepada  ahli  waris  yang  kurang  mampu  tadi.  Sehingga, keutamaan  bagi  pewaris  seperti  yang  tertuang  dalam  hadist  di  atas  bisa  terpenuhi, terlepas  dari  nasib  atau  jalan  hidup  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  Swt.  Adapun pembelian  atas  benda  wakaf  yang  tidak  dikehendaki  oleh  pimpinan  pondok  di  atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i bahwa harta wakaf tidak bisa dibeli dan diwariskan. Apabila hal ini terjadi maka status harta wakaf menjadi batal. 50
Mencermati  pemaparan  di  atas,  maka  kesimpulannya  bahwa  dalam  proses penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah bertujuan menciptakan perdamaian di
48 Ibid.
49 Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah, Shahih Bukhari (Beirut: Percetakan Darul Fikri, 2010), 31.
50 Muammar  Alay  Idrus,  ‚Keabsahan,  Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia),‛ Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 1 (2017): 30-48.
lingkungan  para  pihak  yang  bersengketa.  Jalur  musyawarah  juga  memperhatikan  hak dari masing-masing pihak bersengketa.

## E. Kesimpulan
Prosedur  pelaksanaan  wakaf  di  Pondok  Pesantren  Al-Falah  pada  mulanya dilakukan berdasarkan pada prinsip saling percaya tanpa ada unsur keraguan, namun di kemudian hari ternyata menimbulkan masalah, sehingga perjanjian serah terima tanah wakafpun tidak dilakukan. Jalan yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa wakaf di Pondok Pesantren Al-Falah adalah dengan jalur musyawarah. Hal ini lebih efektif baik dari segi pertimbangan hubungan kekeluargaan juga demi menjaga nama baik keluarga. Adapun langkah musyawarah yang ditempuh itu melahirkan sebuah solusi yakni setiap ahli waris yang dianggap kurang mampu mendapatkan santunan kerahiman dari pihak pondok pesantren. Santunan kerahiman ini dianggap sebagai bentuk terima kasih pihak pondok pesantren kepada ahli waris. Dan tidak di anggap sebagai pengganti kerugian atas tanah wakaf. Karena jika hal ini terjadi, maka status tanah wakaf menjadi batal, dan hal inilah yang sangat dijaga oleh pondok pesantren guna melanjutkan niat ikhlas para pendahulunya.
Untuk  menjaga  hubungan  baik  antar  pihak  yang  bersengketa  langkah musyawarah kiranya dapat ditempuh tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Artinya, setiap  persengketaan  tidak  harus  diselesaikan  pada  proses  persidangan.  Sebuah perwakafan  yang  dilakukan  di  bawah  tangan  atau  tidak  tercatat  oleh  pihak  yang berwenang, sangat rentan akan masalah  atau sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu,  bagi  pihak-pihak  yang  mau  mewakafkan  sebagian  hartanya  hendaknya memperhatikan  legalitas  dan  syarat  administratif  sebagaimana  yang  diatur  oleh peraturan  Negara  agar  harta  wakaf  memiliki  status  yang  jelas  dan  sesuai  dengan peruntukannya,  sehingga  kedepannya  tidak  menimbulkan  berbagai  sengketa  atau permasalahan.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Syahrizal. Mediasi  dalam  Prespektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Adam,  Siti  Megadianti,  Takdir  Rahmadi.  ‚Sengketa  dan  Penyelesaiannya‛ Buletin Musyawarah Nomor 1 (Jakarta: Indonesia Center For Law, 1997, dalam Rahmadi Usman, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan.  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2003.
Al-Bahuti , Mansyur bin Yunus bin Idris. Kasysyafa al-Qina’ an Matn al-Iqna>. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim Hasyiyah al-Baijuri, Juz 2. Bairut: Dar al-Fikr, t.th..
Al-Bukh ā r ī , Ab ū ‘Abd All ā h Mu ḥ ammad ibn Ism ā ‘ ī l ibn Ibr ā h ī m ibn al-Mugh ī rah ibn Bardizbah al-Ju‘f ī. S}ah}i>h Bukha>ri>. Beirut: Dar al- Fikr, 1981.
Darwis,  Rizal.  ‚Pemikiran  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  terhadap  Paradigma  Perubahan Hukum,‛ Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1 (2017).
Departemen Agama, Fiqih Wakaf. Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
Dewi,  Diah  Ayuningtyas  Putri  Sari.  ‚Kekuatan  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pemberian  Wakaf  Atas  Tanah  Di  Bawah  Tangan  (Studi  Pada Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan),‛ Tesis.  Semarang:  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.
Al-Dimasqi , Taqiy al-Din  Abi Bakr Ibn  Muhammad al-Husaini.  Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar, Juz 1. Semarang: Toha Putra, t.th.
Al-Dimasyqi, Al-Imam Muhyiddin Abu Zakariya bin Syaraf al -Nawawi. Ar-Raudhah, Juz 2 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
Fadhilah, Nur. ‚Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya,‛ De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, Vol. 3, No. 1 (2011).
Al-Hanafi,  Ibn  al-Humam. Syarah  Fath  al-Qadir,  Jilid  6.  Bairut:  Darr  al-Kutub  al- Ilmiyah, 1995.
Hanafi,  Muhammad.  ‚Kedudukan  Musyawarah  dan  Demokrasi  Di  Indonesia,‛ Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (2013).
Hermawan,  Wawan.  ‚Politik  Hukum  Wakaf  di  Indonesia,‛ Jurnal  Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 12, No. 2 (2014).
Ibn  Anas ,  Malik.  Al-Mudawwanah  al-Kubra,  Juz  4.  Bairut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,
t.th.
Ibn Bardazabah, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin al-Mughirah. Shahih Bukhari (Beirut: Darul Fikri, 2010.
Ibn Hajjaz, Imam Abi Husain Muslim. Shahih Muslim, Juz 3. Bairut: Darul Kitab al- Alamiyyah, t.th.
Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 5. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsiyah, 1941.
Idrus, Muammar Alay. ‚Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan  Yang  Tidak  Tercatat  (Studi  Kasus  Praktek  Perwakafan  Tanah  Di Kecamatan Sukamulia),‛ Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 1 (2017).
Al-Kabisi, Muhammad Abid. Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah, terj. Ahrul
Sani Fathurraham dan Kuwais, Hukum Wakaf. Cet. 1; Depok: Iman Press, 2004.
Kementerian  Agama  RI., Ummum  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk Wanita. Ciputat: Penerbit Wali, 2010.
Al-Khatib, Muhammad. Al-Iqna’. Bairut: Darul Ma ’ rifah, t.th.
Laldin, Mohamad A., Mek Wok Mahmud, and Mohd Fuad Sawari, ‚Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Waqaf,‛ Jurnal Pengurusan Jawhar, Vol. 2, No. 2 (2008).
Mahamood,  Siti  M.  ‚Pembentukan  Dana  Wakaf  Menurut  Perspektif  Syariah  Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya di Malaysia,‛ Jurnal Syariah, Vol. 15, No. 2 (2007).
Malibari, Zainuddin. Fathul Mu’in (Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia, t.th.
Munir,  Akhmad  Sirojudin.  ‚Optimalisasi  Pemberdayaan  Wakaf  Secara  Produktif,‛ Ummul Qura, Vol. 6, No 2 (2018).
Al-Nawawi ,  Abu  Zakaria  Muhyiddin  Yahya  bin  Sharaf.  Kitab  al-Majmu  al- Muhadzdzab, Juz 16. T.tp: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1995.
Nurhidayani,  Muaidy  Yasin,  dan  Busaini  Busaini,  ‚Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan,‛ Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 2, No.
2 (2017).
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Sari, Devi  Kurnia. ‚Tinjauan Perwakafan Tanah  Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Semarang‛ Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.
Shihab, M. Quraisy. Mukjizat Al-Qur’an. Cet. 2; Bandung: Mizan, 1997.
Al-Syafi’i ,  Muhammad  Ibn  Idris.  Al-Umm,  Juz  3.  Mesir:  Maktabah  Kuliyah  al- Azhariyah, t.th.
Al-Syarbini,  Al-Imam  Syamsuddin  Muhammad  bin  Muhammad  al-Khathib. Mughni al-Muhtaj (Kairo: Mushthafa Habibi, t.th.
Zuhaili,  Wahbah. Al-Fiqhu  al-Islami  wa  ‘Adillatuhu.  Damaskus:  Dar  al-Fikr  al- Mu’ashir, t.th.