## KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUIKONTRA RADIKALISASI DI KABUPATEN JEMBER
Oleh:
Dian Eko Timuriyono Email: dian_ekotimuriyono@yahoo.com
Kepolisian Resor Jember

## Abstrak
Selain menjadi tugas dari aparat Kepolisian, penanggulangan paham radikalisme juga harus terdapat  unsur  dukungan  dari  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Jember  melalui  kebijakan hukum pidananya.Kedua hal tersebut diatas harus terdapat sinkronisasi lembaga agar upaya penanggulangan  paham  radikalisme  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  melalui  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yang pertama adalah terdapat suatu kemudahan yang  diperoleh  dalam  melaksanakan  upaya  penanggulangan  paham  radikalisme,  yaitu dengan  cara  atau  metode  kontra  radikalisasi  yang  dilakukan  oleh  kepolisan  dan  didukung oleh seluruh lembaga pemerintahan di Kabupaten Jember serta lapisan masyarakat. Kedua, pada  praktiknya  antara  proses  kontra  radikalisasi  tersebut  berjalan,  masyarakat  masih mengharapkan  adanya  suatu  proses  penangkapan  sampai  tahapan  pemidanaan  terhadap pelaku  terorisme  sebagai  bentuk  dari  nyatanya  sebuah  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya.
Kata Kunci: Penanggulangan, Kontra Radikalisasi, Kontra Narasi, Kebijakan Pemerintah.

## Abstract
In addition to overcoming efforts is one of the tasks of the police, the prevention of radicalism must  also  have  an  element  of  support  from  the  regional  government  in  Jember  Regency through  its  criminal  law  policy.  Both  of  the  above  must  be  synchronized  institutions  so  that efforts  to  tackle  radicalism  can  be  implemented  properly.  This  research  method  uses  a normative  research  method  through  the  statutory  approach  and  conceptual  approach.  The first result of this research is that there is an ease that is obtained in carrying out efforts to overcome  the  understanding  of  radicalism,  namely  by  means  of  or  counter-radicalization methods  carried  out  by  the  police  and  supported  by  all  government  agencies  in  Jember Regency  and  the  layers  of  society.  Secondly,  in  practice  between  the  counter-radicalization processes,  the  community  still  expects  a  process  of  arrest  up  to  the  stage  of  criminal prosecution  of  perpetrators  of  terrorism  as  a  manifestation  of  a  legal  protection  for  the people of Jember Regency and its surroundings.
Keywords :  Countermeasures,  Counter  Radicalization,  Counter  Narrative,  Government Policy.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Terorisme dapat didefinisikan sebagai suatu  cara  untuk  mencapai  tujuan  tertentu dengan  menggunakan  kekerasan  guna  me- nimbulkan rasa takut dan korban sebanyak- banyaknya secara tidak beraturan. 1 Sedang- kan  radikalisasi  merupakan  suatu  paham yang  menghendaki  adanya  perubahan,  per- gantian,  dan  penjebolan  terhadap  suatu sistem masyarakat yang tidak sesuai dengan apa  yang  mereka  inginkan  (kaum  radikal). Radikalisasi  menginginkan  adanya  peruba- han secara total terhadap suatu kondisi atau semua  aspek  kehidupan  dalam  masyarakat. Sikap  esktrem  ini  berkembangbiak  di tengah-tengah  panggung  yang  sedang dilanda  kemiskinan,  kesenjangan  sosial, atau ketidakadilan. 2
Sikap  radikal  merupakan  respon  ter- hadap  kegagalan  atau  tatanan  sosial  politik yang  ada.  Kelompok  pelaku  kekerasan berupaya  agar  ideologi  mereka  menjadi satu-satunya  alternatif  yang  dapat  meng- gantikan  tatanan  sosial  yang  menurut mereka  sudah  tidak  sepaham  dengan  apa yang  mereka  pelajari.  Harapannya  adalah dapat  menyelesaikan  permasalahan  sosial dari  struktur  yang  menyimpang  dari  nilai-
1 .Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan, Ian Montratama, Terorisme Kanan Indonesia, Dinamika  dan  Penanggulangannya, Elex  Media komputindo: Jakarta: 2018. hlm. 11.
2 .Zuly  Qodir, Radikalisasi  Agama  di  Indonesia , Pustaka Pelajar: Yogyakarta: 2014.hlm. 117.
nilai  agama.Secara  internal  agama,  feno- mena  kekerasan  agama  bisa  terjadi  karena merupakan respons terhadap penyimpangan ajaran  agama  yang  dilakukan  oleh  se- kelompok  orang.  Oleh  karena  itu,  jalan kekerasan  harus  dilakukan  dalam  rangka melakukan pemurnian kembali agama yang telah  terasuki  penyakit  tahayul,  bid’ah  dan khurafat. 3
Isu  mengenai  radikalisasi  merupakan tantangan bagi masyarakat. Isu ini sebenar- nya  sudah  lama  menjadi  perbincangan  di permukaan  wacana  internasional.  Banyak label-label  yang  diberikan  oleh  kalangan luar  seperti  Eropa  Barat  dan  Amerika Serikat  untuk  menyebut  gerakan  radikal, contohnya kelompok garis keras, ekstremis, militan,  fundamentalisme  sampai  teroris- me. 4
Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdatul  Ulama  (PBNU)  Ahmad  Bagja, radikalisasi  muncul  karena  ketidakadilan yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  Kondisi tersebut  bisa  saja  disebabkan  oleh  negara maupun  kelompok  lain  yang  berbeda paham  juga  keyakinan 5 .  Tak  jarang  radika- lisasi  menjadi  pilihan  untuk  menyelesaikan masalah. Namun sebagian kalangan lainnya menentang  radikalisasi  dalam  bentuk  apa-
3 .Agus  Purnomo, Ideologi  Kekerasan;  Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisasi Islam, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009.hlm. 36.
4 .Syaiful  Arif, Islam  Pancasila  dan  Deradikalisasi, Meneguhkan  Nilai  Keindonesiaan, PT  Elex  Media Komputindo: Jakarta, 2018. hlm. 204.
5 .Agus Purnomo, Ibid. hlm. 37.
pun  sebab  mereka  meyakini  bahwa  radika- lisasi  justru  tak  menyelesaikan  apapun, bahkan  akan  menjadikan  citra  agama  ter- tentu sebagai agama yang tidak toleran dan sarat kekerasan. 6
Di  Indonesia,  penyebaran  paham radikal  mulai  meluas  di  semua  kalangan terutama  kalangan  muda  hingga  masuk  ke lingkungan  pendidikan  seperti  sekolah dasar  dan  perguruan  tinggi.  Inti  dari  tinda- kan  radikalisasi  adalah  sikap  dan  tindakan seseorang  atau  kelompok  tertentu  yang menggunakan  cara-cara  kekerasan  dalam mengusung  perubahan  yang  diinginkan dalam  tempo  singkat  dan  secara  drastis serta  bertentangan  dengan  sistem  sosial. Radikalisasi  sering  dikaitkan  dengan  tero- risme  karena  kelompok  radikal  dapat  me- lakukan cara apapun agar keinginannya ter- capai,  termasuk  meneror  pihak  yang  tidak sepaham dengan mereka.
Terkait  dengan  penyebaran  paham radikalisasi  diperlukan  perangkat  hukum yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  tero- risme.  Menyadari  hal  ini  dan  lebih  di- dasarkan  pada  peraturan  yang  ada  saat  ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  akhirnya  pemerintah  menyusun Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2002, yang  pada  tanggal  4  April  2003  disahkan
6 .Irfan Idris, Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi dan Program  Penanggulangan  Terorisme ,  Cahaya Insani: Yogyakarta, 2018. hlm. 23.
menjadi  Undang-Undang  dengan  Nomor 15 Tahun  2003  tentang  Pemberantasan Tindak  Terorisme  (selanjutnya  disebut dengan UU Terorisme).
Terorisme  merupakan  kejahatan  ter- hadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius ter- hadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta  merupakan  sebuah  ancaman  serius terhadap  keutuhan  dan  kedaulatan  suatu Negara. 7 Tindakan teror pada dasarnya me- muat  empat  macam  kriteria  yakni  target, tujuan,  motivasi  dan  legitimasi  dari  aksi terorisme. Maka secara sederhana aksi-aksi terorisme  dilatarbelakangi  oleh  motif-motif tertentu  seperti  motif  ekonomi,  motif  balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan  tertentu.Patut  disadari  bahwa terorisme  bukan  suatu  ideologi  atau  nilai- nilai tertentu dalam ajaran agama.Ia sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan.
Terorisme  sebagai  suatu  fenomena kehidupan,  tidak  dapat  begitu  saja  ditang- gulangi  dengan  kebijakan  penal.Hal  ini karena  terorisme  erat  kaitannya  dengan  ke- percayaan/ideologi  latar  belakang  pemaha- man  politik  dan  pemaknaan  atas  ketidak- adilan  sosio-ekonomik  baik  lokal  maupun internasional.  Perlu  sebuah  pendekatan  ke- bijakan  kriminal  secara  integral  dalam  arti penal  maupun  nonpenal  sekaligus.Terlebih
7 .Syaiful Arif, Ibid. hlm. 166.
jaringan teroris saat ini telah terhubung satu sama lain, baik lokal ataupun internasional. Oleh  karena  itu,  pemberantasaan  korupsi harus  merefleksikan  upaya  secara  kom- prehensif  dengan  pendekatan  multiagency, multi  internasional  dan  multi  nasional, sehingga  perlu  ditetapkan  suatu  strategi nasional  dalam  rangka  perang  melawan terorisme. 8
Jember  sebagai  salah  satu  kota  pen- didikan  juga  rentan  menjadi  salah  satu tempat  tumbuhnya  paham-paham  radikal yang  berujung  pada  aksi  teror.  Adanya  2 (dua)  narapidana  terorisme  (napiter)  yang saat  ini  sedang  menjalani  hukuman  di Lapas  Jember  menjadi  salah  satu  faktor potensial  tumbuhnya  paham  radikal.  Ke- beradaan  napiter  tersebut  memberikan dampak  buruk  secara  langsung  maupun tidak  langsung  bagi  masyarakat  Jember. Secara  langsung  contohnya  bahwa  narapi- dana  lain  yang  berada  satu  kamar  maupun berdekatan  dengan  kamar  kedua  napiter tersebut  saat  ini  berpotensi  terpapar  paham radikal,  sedangkan  secara  tidak  langsung dapat  dicontohkan  bahwa  dengan  adanya napiter  tersebut  kemudian  membawa  serta keluarganya  turut  datang  dan  tinggal  di wilayah  kabupaten  Jember  yang  kemudian perlahan-lahan  juga  memberikan  pengaruh penyebaran  paham  radikal  terhadap  para
8 . Adjie S, Terorisme , Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2005. hlm. 44.
tetangga  yang  ada  di  sekitar  lingkungan tempat tinggal mereka.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas perlu adanya kebijakan dari pemerin- tah  Kabupaten  Jember  untuk  lebih  mem- perhatikan  adanya  indikasi-indikasi  terjadi- nya  aksi  terorisme  dari  adanya  penyebaran paham  radikalisasme  karena  pada  faktanya negara  hanya  mengatur  pidana  tentang terorisme  melalui  UU  Terorisme,  namun belum  ada  regulasi  yang  berpihak  terhadap masyarakat  tentang  penyebaran  paham radikalisme itu sendiri. 9

## 1.2. Rumusan Masalah
Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini penulis  akan  memfokuskan  pada  kajiannya yaitu,  Bagaimanakah  Kabupaten  Jember mengklasifikasi kontra radikalisasi di Kabupaten  Jember,  mengingat  konsepsi kontra radikalisasi dilakukan melalui kontra narasi,  kontra  propaganda,  dan/atau  kontra ideologi  dalam  melaksanakan  kontra  radi- kalisasi  yang efektif dan efisien. Selain itu, pertanyaan  yang  kedua  adalah,  Seperti  apa kebijakan penal yangideal sehingga dapatdi lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam pencegahan tindak pidana terorisme.
9 .Solahudin, Jihadisme  di  Indonesia ,  Komunitas Bambu: Jakarta: 2011.hlm. 63.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif,  yaitu  mengkaji  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan sifatnya  yang  normatif  sehingga  tipe kajiannya adalah  ajaran hukum murni yang mengkaji law  as  it  is  written  in  the  books .
Tipe  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan dengan  mengkaji  berbagai  macam  aturan hukum yang bersifat formal seperti undang- undang,  literatur-literatur  yang  bersifat konsep  teoritis  yang  kemudian  dihubung- kan  dengan  permasalahan  yang  menjadi pokok  pembahasan. 10 Menurut  Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penelitian hukum normatif  disebut  juga  dengan  istilah  pene- litian  kepustakaan  karena  dalam  penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara me- neliti bahan-bahan pustaka atau data sekun- der  saja,  yang  mencakup  penelitian  ter- hadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik  hukum,  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi  vertikal  dan  horisontal,  per- bandingan hukum dan sejarah hukum. 11
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  meliputi  pendekatan  perun- dang-undangan,  konseptual,  dan  kasus. Pen-dekatan  perundang-undangan  dilaku- kan  dengan  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut
10 . Ibid .hlm.194
11 .Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research), Sinar Grafika: Jakarta, 2014. hlm. 19.
dengan  isu  hukum  yang  diketengah-kan. 12
Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti  tidak  beranjak  dari  aturan  hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum  ada  atau  tidak  ada  aturan  hukum untuk masalah yang dihadapi.

## PEMBAHASAN
3.1. Pelaksanaan  Kontra  Radikalisasi di Kabupaten Jember
a. Radikalisme,  Terorisme,  dan  Kontra Radikalisasi
Terorisme  akan  selalu  tegak  lurus dengan  perkembangan  paham  radikalisme. Paham  ini  ibarat  lahan  tempat  lahirnya tindakan-tindakan  teror  di  suatu  wilayah. Jika lahan tersebut  gersang maka terorisme akan  sulit  berkembang,  sebaliknya  jika lahan  tersebut  subur  maka  terorisme  akan sangat  cepat  berkembang  karena  terdukung oleh  situasi  lingkungan  sekitarnya.  Lahan subur  tersebut  menurut  Hendro  Priyono adalah  masyarakat  yang  dicemari  oleh  pa- ham  fundamentalisme  ekstrem  atau  radika- lisme keagamaan. 13
Pada  umumnya,  radikalisasi  yang mengatasnamakan  agama  muncul  dari  pe- mahaman agama yang tertutup dan tekstual hingga  merasa  hanya  kelompoknya  yang paling  benar.  Sedangkan  pemahaman  ter-
12 . Ibid. hlm. 110.
13 .Hendro Priyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam , Buku Kompas: Jakarta, 2009. hlm. 13.
hadap  kelompok  lain  dianggap  sesat  atau tidak  benar  dan/atau  justru  kelompok  lain dianggap sudah kafir sehingga menganggap bahwa  golongan  tersebut  berhak  untuk diperangi dengan kekerasan.
Dalam  perspektif  Islam,  kemunculan paham  radikalisme  diawali  oleh  ketidak- mampuan  sebagian  Muslim  dalam  mengin- tegrasikan  sistem  kehidupan  berbangsa modern.  Ketidaksetujuan  dan  ketidak- puasan  yang  disebabkan  oleh  kegagalan mereka dalam mengintegrasikan diri menempatkan  mereka  sebagai  pihak  yang kalah, yang mereka pahami sebagai hilang- nya  dimensi  spiritual  dalam  kehidupan mereka. 14
Kaum  radikal  adalah  orang-orang yang  menolak  sistem  kehidupan  berbangsa modern  karena  dianggap  tidak  sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini disebabkan karena  ketidakmampuan  mereka  dalam mengintegrasikan  nilai,  ajaran  dan  konsep Islam  ke  dalam  struktur  masyarakat  mo- dern, baik pada ranah pendidikan, keluarga, ekonomi hingga politik.
Selain  itu,  ada  beberapa  faktor  lain yang dapat memotivasi seseorang mengem- bangkan pahamnya sehingga bermuara pada perilaku teror.Faktor tersebut diantaranya:
1. Faktor kondisi atau keadaan negara yang mengalami  krisis  ekonomi  atau  kemis- kinan  sehingga  penganut  paham  radikal
14 .Syaiful Arif, Ibid. hlm. 173.
merasa  kecewa  dengan  sistem  pemerin- tahan  yang  ada  dan  meluapkannya dengan  aksi  kekerasan  dengan  melaku- kan terorisme. 15
2. Faktor  internasional,  yakni  pengaruh lingkungan  dari  luar  negeri  yang  mem- berikan dukungan dengan menumbuhkan rasa sentimen keagaman seperti ketidak- adilan  global,  politik  yang  arogan  dan imperialisme negara modern.
3. Faktor budaya juga sangat berketerkaitan dengan  adanya  pemberian  pemahaman yang  sempit  dan  pemberian  penafsiran kitab suci yang kurang luas. 16
Paham  radikalisme  selalu  menjadi ancaman  serius  bagi  keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penye- barannya  yang  begitu  cepat  menjadi  tugas penting  bagi  pemerintah  khususnya  pene- gak hukum untuk memberantas paham radi- kalisme  khususnya  pencegahan  penyebaran paham  tersebut.  Terlebih  lagi,  perkemba- ngan teknologi membuat penyebaran radikalisme  lebih  luas  dan  lebih  tidak  ter- kontrol  sehingga  perlu  dilakukan  pem- berantasan  dan  yang  paling  terpenting adalah  dilakukannya  suatu  tindakan  pen- cegahan.
Pencegahan  penyebaran  paham  radi- kalisme  dapat  dilakukan  dengan  beberapa
15 .Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus , UII Press: Yogyakarta, 2014.hlm. 113.
16 . Ibid . hlm. 114.
cara,  salah  satunya  melalui  kontra  radika- lisasi. Kontra radikalisasi sendiri terdiri dari beberapa  hal,  diantaranya  adalah  kontra narasi,  kontra  propaganda,  dan  kontra ideologi. 17
1. Kontra Narasi Radikalisasi Kontra  narasi  radikalisasi  adalah  me- nyebarkan  nilai-nilai  damai  kepada  se- luruh  lapisan  tanpa  memandang  ke- lompok,  ideologi,  atau  batas-batas  lain- nya, dengan tujuan menyampaikan pesan kebaikan,  untuk  mencegah  perkem- bangan  paham  radikalisme  dikalangan masyarakat  untuk  meminimalisir  penye- baran  paham  radikalisme.  Hal  ini  di- lakukan tidak hanya terhadap orang yang rentan  terpapar  paham  radikal,  tetapi juga kepada orang-orang yang yang telah mempunyai  mindset  paham  radikalisme atau mereka yang sudah termasuk dalam golongan  penganut  paham  radikal. 18
Contohnya  adalah  menyebarkan  narasi- narasi  kepada  masyarakat  dalam  ber- bagai  bentuk  kegiatan  seperti  seminar, kajian publik, diskusi, penyebaran slogan  dan  pamflet  menolak  paham radikalisme.
17 .Sunardi,  Klausula  Attentat  Dalam  Kaitannya Dengan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Disertasi ,Program Pascasarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  Malang, 2009.hlm. 73.
18 .”Skenario  kontra  narasi  untuk  mencegah  teror”, http://www.neraca.co.id,diakses tanggal 24 September 2019.
2. Kontra Propaganda Radikalisasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  propaganda  adalah  penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar  atau  salah  yang  dikembangkan dengan  tujuan  menyakinkan  orang  agar menganut  satu  aliran,  sikap,  atau  arah tindakan tertentu. 19 Maka yang dimaksud dengan  kontra  propaganda  radikalisasi adalah  upaya  untuk  menangkal  dan melawan  potensi  teror  yangekstrem  dan biasa  dipropagandakan  oleh  terorisme melalui  media  elektronik,  terutama internet dengan cara menampilkan audio maupun  visualisasi  tentang  dampak  dan bahaya yang ditimbulkan oleh aksi teror. Contoh  kontra  propaganda  yang  dapat dilakukan  membuat  konten  di  media sosial  tentang  dampak  atau  akibat  dari aksi  teror  yang  menimbulkan  banyak korban jiwa sehingga masyarakat menjadi  antipati  terhadap  pelaku  teror maupun pendukung-pendukungnya.
3. Kontra Ideologi Radikalisasi
Kontra  ideologi  radikalisasi  adalah upaya  pencegahan  terhadap  masuknya bahaya  paham  radikalisme  dengan  cara memberikan  sosialisasi  dengan  melibat- kan  mantan  narapidana  terorisme  yang telah  sadar  dari  pengaruh  paham  radikal dan menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakat  yang  mengakui  ideologi
19 www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 20Oktober 2019.
Pancasila,  UUD  1945  dan  keutuhan NKRI. 20 Contohnya  adalah  pemberian seminar  dengan  menghadirkan  narasum- ber  mantan  narapidana  terorisme  untuk memberikan  gambaran  seputar  konflik batin  yang  dirasakan  oleh  para  pelaku terorisme saat melakukan aksinya.
b. Perkembangan  Terorisme  di  Kabu- paten Jember
Kasus penyebaran paham radikalisme dengan  adanya  tindakan  terorisme  yang terjadi di Kabupaten Jember adalah bermula pada  tahun  2010.  Polres  Jember  menga- mankan  seseorang  berusia  sekitar  41  tahun dan  ditemukan  beberapa  buku  yang  ditulis oleh  tiga  serangkai  pelaku  Bom  Bali  I ditempat  kediamannya.  Selanjutnya  pada tahun  2012  terdapat  2  (dua)  pelaku  yang ditembak  mati  oleh  Tim  Densus  88  Anti Teror  di  Bali,  yang  mengejutkan  adalah kedua  pelaku  tersebut  merupakan  warga  di kabupaten Jember.
Contoh  lain  berkaitan  dengan  teroris- me  di  kabupaten  Jember  dapat  dilihat dengan adanya 2 narapidana terorisme bera- sal  dari  Rutan  Kelapa  Dua  Depok  Jawa Barat  yang  dipindah  ke  Lapas  Jember,  di- karenakan  Lapas  Kelapa  Dua  tidak  cukup menampung  napiter  yang  akan  terus  di- prediksikan  bertambah  jumlahnya.  Hal  itu membawa  serta  merta  keluarga  mereka
20 “BNPT  sebut  kontra  ideologi  efektif  tanggulangi ancaman  terorisme  https://m.wartaekonomi.co.id, diakses tanggal 02 Oktober 2019.
untuk  datang  dan  berdomisili  di  kabupaten Jember. Fasilitas dan kebutuhan sehari-hari keluarga napiter tersebut dibantu oleh ketua JAD  (Jamaah  Ansharut  Daulah)  Jember berinisial WS yang berprofesi sebagai  guru mengaji  dan  ilmu  agama  di  salah  satu yayasan swasta di kabupaten Jember.
Aktivitas  keluarga  napiter  setiap harinya  ikut  membantu  mengajar  di  yaya- san  WS  yang  semakin  hari  semakin  ber- kembang,  termasuk  orang-orang  disekitar tempat  tinggal  WS  yang  lambat  laun  juga ikut  terpapar  paham  radikalisme.  Sedang- kan  dua  orang  napiter  yang  dititipkan  ke Lapas  Jember  juga  turut  berkontribusi dalam  menyebarkan  paham  radikalisme  di- dalam tahanan. Hal tersebut terbukti dengan adanya narapidana lain yang terkontaminasi dengan paham yang mereka yakini tersebut. Seperti  contoh,  narapidana  tersebut  tidak mau  memakan  jatah  makanan  yang  diberi- kan  oleh  Lapas  Jember  kepada  mereka karena dianggap haram, narapidana tersebut juga  merubah  penampilan  dengan  cara berpakaian sesuai ajaran paham radikalisme mereka.
Selain  kasus  tersebut,  berdasarkan pemberitaan  di  media-media  sosial,  kasus terorisme  lainnya  jugaakan  berpotensi terjadi  di  kabupaten  Jember  yakni  dengan adanya  penggeledahan  rumah  seorang warga  Jember  karena  diduga  terlibat  kasus terorisme,  rumah  tersebut  digeledah  oleh tim densus 88 antiteror  yang terdiri dari 15
petugas. Petugas melakukan penggeledahan di  rumah  pria  berinisial  AR,  di  perumahan Istana  Tegal  Besar  Cluster  Kutai,  keca- matan  Kaliwates.  Pada  hari  Kamis  tanggal 2 Agustus 2018, sekitar  pukul  3 sore,  yang disaksikan oleh ketua Rukun Tetangga (RT) setempat,  pada  saat  itu  dirumah  terdapat istri  dan  3  (tiga)  orang  anaknya.  AR  terin- dikasi  terlibat  dalam  kasus  peledakan  bom yang  berada  di  Surabaya  dan  Kuningan pada  saat  itu,  dalam  pengeledahan  tersebut petugas  menemukan  beberapa  barang  bukti berupa  rekaman  percakapan  telepon,  buku- buku tentang idelogi khilafah Islam, bahan- bahan  kimia  yang  diindikasi  sebagai  salah satu  bahan  pembuatan  bom,  sehingga  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  AR  juga akan merencanakan pengeboman di wilayah Kabupaten Jember.
Kasus hilangnya mahasiswi salah satu universitas  di  Kabupaten  Jember  juga  me- nambah  daftar  perkembangan  paham  radi- kalisme  yang  terjadi,  yang  kemudian  di- ketahui  bahwa  mahasiswi  tersebut  ternyata ikut  dan  masuk  dalam  aliran  JAD  dengan mengikuti  pengajian-pengajian  dan  pe- latihan  agama  yang  diselenggarakan  oleh JAD  Jember.  Bahkan  tidak  sedikit  para akademisi  dan  dosen  yang  turut  serta  ber- gabung dalam aliran JAD tersebut, berperan sebagai  pencuci  otak  ( brain  wash )  untuk menyebarkan  paham  radikalisme  dika- langan  pelajar  dan  mahasiswa,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  kabupaten  Jem-
ber  saat  ini  telah  darurat  terhadap  penye- baran paham radikalisme.
1. Pelaksanaan  Kontra  Radikalisasi  di Kabupaten Jember
Kontra  radikalisasi  adalah  pemberian pemahaman  dengan  memberikan  benteng kepada  orang-orang  yang  belum  terpapar atau  rentan  terkontaminasi  paham  ekstrem tersebut. Kontra radikal ini bertujuan untuk mencegah  orang-orang  yang  belum  kenal terhadap  paham  radikal  agar  tidak  ter- pengaruh apabila suatu saat ada yang meng- hasutnya  untuk  mengikuti  paham  tersebut. Sebaliknya,  deradikalisasi  adalah  pem- berian  pemahaman  kepada  mereka  yang telah  terlanjur  memahami  dan  bahkan mengikuti  paham  radikal,  dan  perlu  ada pendekatan  tersendiri  untuk  merubah  pan- dangan mereka terhadap paham radikal. 21
Kabupaten Jember sendiri telah mela- kukan  langkah-langkah  dalam  pencegahan penyebaran  paham  radikalisme  melalui kontra  radikalisasi. Pertama, upaya  kontra radikalisasioleh  Badan  Nasional  Penang- gulangan  Terorisme  (BNPT).Pada  tahun 2015 BNPT mengajak seluruh tokoh ulama di  Kabupaten  Jember  untuk  mencegah  me- luasnya  paham  radikalisme  dan  terorisme. Sebagai  bentuk  pencegahan  paham  radika- lisme  dan  terorisme,  ratusan  kyai  dari  ber- bagai  membubuhkan  tanda  tangan  mereka
21 .  Irfan  Idris, Deradikalisasi,  Kebijakan,  Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme , Cahaya Insani: Yogyakarta, 2018.hlm. 98.
di  atas  kain  putih  yang  direntangkan  se- panjang  10  meter.  Kontra  radikalisasi  ter- sebut  dilakukan  dengan  melibatkan  masya- rakat umum, pondok pesantren, alim ulama, dan tokoh masyarakat. 22
Kedua, upaya kontra radikalisasi oleh Kepolisian  Resor  Jember  (Polres  Jember). Pada tanggal 8 Januari 2019, Polres Jember bekerjasama  dengan  Universitas  Jember mengadakan  Seminar  Kebangsaan  dengan tema  Revitalisasi  Nilai  Peradaban  Manusia Demi  Terwujudnya  Pemilu  Aman  dan Damai  Serta  NKRI  yang  Sejahtera.  Me- ngingat bahwa betapa polemik pemilu 2019 yang  pada  saat  itu  terjadi  di  Indonesia, penyebaran  ujaran  kebencian,  berita  hoax, serta  keadaan-keadaan  lain  yang  dapat memecahkan  persatuan  masyarakat  Indo- nesia,  karena  dengan  kondisi  Indonesia yang  politiknya  sangat  terguncang  dengan mudah  para  oknum  tertentu  untuk  masuk dan  menyebarkan  paham-paham  radikal dikalangan  masyarakat.  Sehingga  dibuatlah seminar kebangsaan tersebut dengan tujuan, mempererat  persatuan  bangsa  Indonesia, agar Indonesia tetap damai walaupun dalam keadaan  poltik  yang  sedang  bergejolak akibat  oknum-oknum  yang  tidak  bertang- gung  jawab  yang  ingin  memecahkan  per- satuan bangsa dengan tujuan tertentu.
22 .”BNPT gandeng kyai seluruh jember untuk cegah radikalisasi,  https://regional.kompas.com,  diakses tanggal 2 Agustus 2019.
Selain  itu,  Polres  Jember  Sub  Satuan Kerja  fungsi  Intelkam  yang  di  dalamnya memiliki  unit  keamanan  khusus  yang mempunyai tugas pokok melakukan penye- lidikan,  maping,  profiling,  dan  deteksi terhadap  individu  maupun  kelompok  yang terindikasi berafiliasi dengan paham radikal ataupun  teroris  serta  bekerja  sama  dengan instansi  terkait  melakukan  upaya  pen- cegahan  terhadap  masuknya  paham  radika- lisme di kabupaten Jember 23 .
Ketiga, Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  (Bakesbangpol)  Kabupaten  Jember sebagai  lembaga  yang  bertanggungjawab menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan daerah  di  bidang  kesatuan  bangsa  dan politik  telah  melakukan  serangkaian  upaya pencegahan  terhadap  bahaya  masuknya paham  radikalisme  di  kabupaten  Jember dengan cara antara lain: 24
a. Pembentukan Kominda (Komunitas
Intelijen  Daerah)  yang  terdiri  dari  unit deteksi Bakesbangpol kabupaten Jember, unit  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Jember, unit  Intelijen  Satuan  TNI  yang  ada  di kabupaten  Jember,  unit  deteksi  Satuan Polisi  Pamong  Praja  kabupaten  Jember, dan  Satuan  Intelijen  Keamanan  Polres Jember  yang  memiliki  fungsi  sebagai
23 .Wawancara  denganAgus  Setiyono  Hari,  pada tanggal  25  September  2019  di  Kantor  Polres Jember.
24 .Wawancara  dengan  Bambang  Hariyono,  Kepala Bakesbangpol  kabupaten  Jember  pada  tanggal  26 September 2019 di Kantor  Pemerintah  Kabupaten Jember.
sarana komunikasi dan pertukaran infor- masi  berkaitan  dengan  segala  isu  yang berkaitan  dengan  ideologi,  politik,  eko- nomi,  sosial  budaya,  hukum,  dan  ke- amanan  di  kabupaten  Jember  termasuk tentang  potensi  muncul  dan  berkem- bangnya paham radikalisme.
b. Memberikan bimbingan dan penyulu- han  terhadap  masyarakat  pedalaman, pesantren-pesantren,  organisasi  kepe- mudaan  dan  kemasyarakatan  tentang bahaya paham radikalisme.
c. Pemberian  materi  tentang  wawasan kebangsaan  dan  bahaya  paham  radi- kalisme  serta  narkoba  terhadap  gene- rasi  muda  khususnya  pelajar  dan mahasiswa  agar  dapat  diimplemen- tasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Keempat, Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  Kabupaten  Jember  melalui  ke- wenangannya memberikan saran dan masukan  kepada  pemerintah  daerah  kabu- paten  Jember,  Polres  Jember,  Kodim  0824 Jember dan Kejaksaan Negeri Jember untuk lebih  proaktif  melakukan  pengawasan terhadap  gejala  munculnya  paham  radi- kalisme  di  beberapa  daerah  tertentu  di wilayah  kabupaten  Jember  yang  ditandai dengan  adanya  kelompok-kelompok  baru yang  mengadopsi  budaya  diluar  nilai-nilai ideologi  Pancasila  yang  berpotensi  dapat menganggu  ketentraman  masyarakat  di- lingkungan  sekitar  munculnya  kelompok
tersebut, selain itu MUI senantiasa berperan aktif  memberikan  dakwah-dakwah  dika- langan masyarakat tentang nilai-nilai keislaman  yang  benar  sehingga  diharapkan dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat  terhadap  potensi  perkembang- nya paham radikalisme. 25
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan kedua  narasumber  diatas,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  upaya-upaya  pence- gahan dan penanggulangan terhadap bahaya masuknya paham radikalisme di Kabupaten Jember  lebih  dominan  dilakukan  dengan cara  kontra  radikalisasi  dimana  stakeholder terkait  lebih  mengedepankan  pemahaman terhadap  potensi  bahaya  radikal  kepada masyarakat  yang  belum  pernah  terpapar atau  rentan  terkontaminasi  paham  radi- kalisme.  Kegiatan  kontra  radikalisasi  ter- sebut lebih cenderung menggunakan metode  kontra  narasi,  yaitu  menyebarkan nilai-nilai  damai  kepada  seluruh  lapisan tanpa memandang kelompok, ideologi, atau batas-batas  lainnya,  dengan  tujuan  me- nyampaikan  pesan  kebaikan,  untuk  men- cegah  perkembangan  paham  radikalisme dikalangan  masyarakat  untuk  meminima- lisir penyebarannya. Polres Jember, Bakesbangpol  dan  MUI  kabupaten  Jember memberikan  materi  penyuluhan  kepada berbagai  elemen  masyarakat  tentang  pen-
25 Wawancara  dengan  Halim  Subahar,  pada  tanggal 26  September  2019  di  Kantor  Majelis  Ulama Indonesia cabang kabupaten Jember.
tingnya memelihara keberlangsungan ideologi  Pancasila  dan  menangkal  bahaya paham  radikalisme  guna  menjaga  keutuhan NKRI.

## 1.2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam UpayaPencegahan  Tindak  Pidana Terorisme di Kabupaten Jember
Tindak  pidana  terorisme  merupakan kejahatan  Internasional  yang  membahaya- kan  keamanan  dan  perdamaian  dunia  serta merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  hak asasi  manusia,  terutama  hak  untuk  hidup. Rangkaian  tindak  pidana  terorisme  yang terjadi  di wilayah Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  telah  mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan  masyarakat  secara  luas,  dan kerugian  harta  benda  sehingga  berdampak luas  terhadap  kehidupan  sosial,  ekonomi, politik,  dan  hubungan  Internasional. 26
Menurut  Hoefnagels,  upaya  penanggula- ngan  kejahatan  dapat  dilakukan  dengan cara: 27
1. Penerapan Hukum Pidana, dalam hal  ini dapat  menerapkan  Pasal  354  KUHP dengan hukuman maksimal 8 Tahun baik dalam tuntutan maupun dalam putusan;
26 . Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia , Mimbar Hukum ,23 (2011):385.
27 . Widodo, Memerangi Cyber crime,
KarakteristikMotivasi, dan Strategi
Penanganannya  dalam  Perspketif  Kriminolog,
AswajaPressindo: Yogyakarta 2013. hlm. 9.
2. Pencegahan Tanpa Pidana, dalam hal ini dapat menngunakan penerapan hukuman maksimal  pada  pelaku  kejahatan,  maka secara  tidak  langsung  memberikan  pre- vensi (pencegahan) kepada public walaupun  ia  tidak  dikenai  hukuman kepada masyarakat.
3. Mempengaruhi  Pandangan  Masyarakat tentang  Kejahatan  dan  Hukuman,  men- sosialisasikan suatu undang-undang dengan  memberikan  gambaran  tentang bagaimana  delik  itu  dan  ancaman hukumannya.
Upaya penanggulangan kejahatan mencakup  aktivitas  preventif  dan  sekaligus berupaya  untuk  memperbaiki  perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan juga telah dilakukan,  dengan  kata  lain  upaya  penang- gulangan  kejahatan  dapat  dilakukan  secara preventif  dan  represif.  Upaya  yang  di- lakukan dalam rangka mengurangi tindakan radikalisasi  pada  masyarakat  Indonesia perlu dimulai dengan upaya preventif, tanpa langkah  preventif  yang  tepat,  aksi  teror akan  terus  terjadi  dalam  skala  yang  lebih luas  dan  frekuensi  yang  lebih  sering. Penanggulangan  kejahatan  secara  preventif dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  atau timbulnya  kejahatan  yang  pertama  kali. Oleh  karena  itu  pemerintah  yang  diwakili oleh  BNPT  melakukan  dua  strategi  yang salah  satunya  adalah  kontra  radikalisasi.
Kontra  radikalisasi  merupakan  awal  upaya yang  dilakukan  pemerintah  untuk  me- ngurangi  serta  menghilangkan  benih-benih terorisme di Indonesia.
Dalam  rangka  mewujudkan  pencega- han  terhadap  tindak  pidana  terorisme diperlukan  undang-undang  yang  mengatur atau  meregulasi  tentang  pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menimbulkan implikasi hukum bagi kepentingan nasional maupun  kepentingan  Internasional.Oleh sebab  itu  Undang-Undang  yang  mengatur tentang  pemberantasan  tindak  pidana  tero- risme  perlu  memperhatikan  dua  acuan utama dan satu acuan pelengkap yakni kon- vensi  Internasional,  resolusi  serta  undang- undang lama. 28
Pada  tahun  2018  Pemerintah  me- ngeluarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pida- na  Terorisme  menjadi  Undang-Undang. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang pada tahun  2018,  pada  tahun  2002  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  yang mengenai  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme lalu pada 2003 peraturan tersebut di  undang-undangkan.  Pada  tahun  2010 pemerintah  juga  mengeluarkan  Perpres
28 .Sunardi, Ibid. hlm. 76.
Nomor 46
Tahun 2010 tentang pembentukan  Badan  Nasional  Penang- gulangan  Terorisme  (BNPT)  yang  pada tahun  2012  diubah  dengan  Perpres  No.  12 Tahun  2012.  Pembentukan  BNPT  merupa- kan  kebijakan  negara  dalam  melakukan terorisme  di  Indonesia  sebagai  pengem- bangan  dari  Desk  Koordinasi  Pemberan- tasan  Terorisme  (DKPT)  yang  dibuat  pada tahun 2002.
Namun peraturan yang telah dikeluar- kan  dalam  rangka  memberantas  terorisme belum  secara  lengkap  dan  tuntas  serta aturan  tersebut  belum  mengatur  mengenai upaya  preventif  pemerintah  dalam  rangka memberantas  tindak pidana  terorisme sehingga,  Menurut  Abdul  Wahid  pada Rumusan  Pasal  6  UU  Nomor  15  Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  sangat  interpretatif  dan  sangat elastis  serta  tidak  jelas  batasan-batasanya, sebab  belum  melakukan  tindak  pidana terorisme  sudah  mendapat  ancaman  huku- man  yang  berat.  Jadi  pasal  tersebut  mes- kipun  dapat  diterapkan,  akan  tetapi  masih harus  dipilah  dan  dipilih  terhadap  kasus tertentu. 29
Terkait  demikian,  oleh  sebab  itu Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 dirasa kurang memberikan kepastian hukum  sehingga  pada  tahun  2018  melalui
29 .  Abdul  Wahid, Kejahatan  Terorisme,  Prespektif Agama,  HAM,  dan  Hukum, Refika  Aditama: Bandung, 2004.hlm. 77.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 pemerintah melakukan perubahan atas pera- turan  sebelumnya  dan  membuat  regulasi yang  lebih  lengkap  dan  jelas  mengenai proses  pemerintah  dalam  pemberantasan tindak  pidana  terorisme  serta  menjelaskan upaya  preventif  serta  represif  yang  harus dilakukan  dalam  pemberantasan  terorisme. Pasal  43  huruf  a  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa pemerintah  wajib  melakukan  pencegahan tindak  pidana  terorisme,  pemerintah  juga dituntut  untuk  melakukan  antisipasi  secara terus  menerus  yang  dilandasi  dengan  prin- sip  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan prinsip kehati-hatian.
Oleh  karena  itu  pencegahan  yang  di- lakukan  berupa  kesiapsiagaan  nasional, kontra  radikalisasi  dan  deradikalisasi.  Ke- tentuan  ini  dimaksudkan  untuk  efisiensi serta  efektivitas  dalam  pencegahan  tindak pidana  terorisme.  Kontra  radikalisasi  yang dimaksud  dalam  Pasal  43  huruf  a  lalu dijelaskan  dalam  Pasal  43  huruf  c  yang menyebutkan  bahwa  kontra  radikalisasi merupakan  suatu  proses  yang  terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinam-bungan yang  dilaksanakan  terhadap  orang  atau kelompok  orang  yang  rentan  terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk  menghentikan  penyebaran  paham radikal terorisme.
Aksi  terorisme  di  kabupaten  Jember dapat  dilihat  dengan  tertangkapnya  2  (dua)
narapidana terorisme (napiter) yang saat ini sedang  menjalankan  hukuman  di  Lapas Jember,  dengan  keberadan  napiter  tersebut memberikan  keresahan  bagi  masyarakat Jember.  Seperti  yang  dipahami  bahwa paham  radikalisme  biasanya  diterapkan dalam  lingkungan  keluarga,  yang  menjadi kekhawatiran,  bahwa  keluarga  napiter  ter- sebut  akan  sering  melakukan  interaksi  di wilayah  Jember  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  penyebaran  paham radikal  akan  semakin  luas  di  kabupaten Jember.
Kebijakan pemerintah kabupaten Jember dalam penerapan hukum pidana ter- hadap  para  pelaku  tindak  pidana  telah melalui  prosedur  hukum  yang  telah  ada, dibuktikan  dengan  pemindahan  narapidana tindak pidana terorisme ke Lapas Kelas II A Jember dari Lapas Porong, pada tanggal 11 September  2015,  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan napiter tersebut  melanggar  Pasal  5 Jo. Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme,  dengan  vonis hakim 10 Tahun dan denda Rp. 50.000.000.00,-,  subsidair  3  bulan  penjara. Selain itu, pada tanggal 29 September 2015 telah dipindahkan narapidana tindak pidana terorisme  ke  Lapas  Kelas  II  A  Jember  dari Rutan Kelapa Dua Depok Jawa Barat, yang terbukti  melanggar  Pasal  15 Jo. Pasal  9 Peraturan  Pemerintah  Nomor  pengganti
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 menjadi  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003  tentang  Pemberantasan  Terorisme, dengan vonis 5 Tahun 6 Bulan penjara.
Terkait  hal  tersebut,  dapat  dilihat bahwa  pemerintah  kabupaten  Jember  ikut serta  berperan  dalam  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  terorisme yang dibantu oleh segenap penegak hukum di  pemerintahan  kabupaten  Jember.  Akan tetapi  hal  tersebut  dirasa  kurang  cukup dalam  mencegah  terjadinya  penyebaran paham  radikalisme  yangterjadi  di  kalangan masyarakat  umum,  pondok  pesantren,  se- kolah  dasar  hingga  perguruan  tinggi  di kabupaten  Jember  sehingga  perlu  adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten Jember  untuk  lebih  memperhatikan  adanya indikasi-indikasi  terjadinya  aksi  terorisme dari  adanya  penyebaran  paham  radikalisme karena pada faktanya negara hanya mengatur  pidana  tentang  terorisme  melalui Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme, namun belum ada regulasi yang berpihak  terhadap  masyarakat  tentang  pe- nyebaran paham radikalisme itu sendiri.
Seyogyanya  pemerintah  daerah  lebih proaktif  melakukan  upaya-upaya  cegah tangkal  terhadap  masuknya  penyebaran paham radikal di kabupaten Jember, seperti halnya  membuat  kesepakatan  bersama dalam  bentuk  aturan  kerjasama  yang  di- dalamnya  melibatkan  seluruh  instansi
pemerintahan,  kepolisian,  kejaksaan  dan dinas  terkait  serta  menggandeng  elemen masyarakat,  juga  berkoordinasi  dengan tokoh agama dan akademisi guna merumus- kan  bahan  materi  yang  sesuai  dengan karakter  masyarakat  Jember  sebagai  sarana dalam  melakukan  kegiatan  kontra  radika- lisasi  dan  deradikalisasi  sebagai  salah  satu upaya  pencegahan  penyebaran  paham  radi- kalisme  di  kabupaten  Jember.  Dalam  regu- lasi kerjasama pemerintah kabupaten Jember  nantinya  juga  dijelaskan  peranan- peranan  masing-masing  instansi  terkait, secara  terintegrasi  apabila  di  kabupaten Jember  diketahui  atau  ditemukan  adanya praktek,  gejala,  dan  tanda-tanda  dari  se- seorang,  kelompok,  ataupun  organisasi yang  terindikasi  menganut  paham-paham radikalisme.
Seperti  contoh,  apabila  ada  sebuah yayasan  yang  terindikasi  paham  radikalis- me,  MUI  memberikan  pencerahan  tentang bagaimana  seharusnya  ajaran  Islam  yang diajarkan  agar  tidak  menyimpang  dari ajaran  yang  telah  ada  sebelumnya,  pihak kepolisian dan kejaksaan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya indikasi  paham  radikalisme  tersebut  sesuai dengan  porsinya  masing-masing.  Sedang- kan  kewenangan  pemerintah  daerah  dan dinas  pendidikan  mendalami  legalitas yayasan  tersebut,  dan  apabila  diperlukan dapat  mencabut  ijin  atau  membekukan  ijin operasionalnya.  Sehingga  hal  tersebut
nantinya  dapat  dijadikan  filterisasi  dan diharapkan  akan  meminimalisir  adanya penyebaran  paham  radikalisme  di  wilayah kabupaten  Jember  dengan  melibatkan  se- luruh instansi dan elemen terkait.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  kontra  radikalisasi  di kabupaten  Jember  dalam  mencegah  dan meminimalisir  adanya  penyebaran  paham radikalisme  hingga  terjadinya  aksi  teroris- me  dilakukan  dengan  beragam  cara,  mulai dari  langkah  kontra  radikal  hingga  deradi- kalisasi.  Aparat  penegak  hukum  di  kabu- paten  Jember  menerapkan  kontra  narasi radikalisasi  dalam  mencegah  penyebaran- paham  radikalisme  yang  berkembang  di kabupaten  Jember  karena  dengan  meng- gunakan pendekatan ini dinilai lebih mudah dan bisa diterima oleh seluruh kalangan ma- syarakat.  Penerapan  kontra  narasi  dengan cara  menyebarkan  narasi-narasi  kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan seperti  seminar,  kajian  publik,  diskusi, penyebaran  slogan-slogan  dan  pamflet untuk  menolak  penyebaran  paham  radika- lisme  di  tempat-tempat  umum  atau  dalam kegiatan tertentu.
Sementara  itu,  vonis  hukuman  yang dijatuhkan  kepada  napiter  di  Lapas  Jember membuktikan bahwa pemerintah kabupaten Jember  telah  ikut  serta  berperan  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  tindak
pidana terorisme yang dibantu oleh segenap penegak hukum di pemerintahan kabupaten Jember.  Akan  tetapi  hal  tersebut  dirasa kurang  cukup  dalam  mencegah  terjadinya penyebaran  paham  radikalisme  yangterjadi di  kalangan  masyarakat  umum,  pondok pesantren,  sekolah  dasar  hingga  perguruan tinggi  sehingga  perlu  adanya  regulasi  ke- bijakan  dari  pemerintah  kabupaten  Jember untuk lebih memperhatikan adanya indikasi-indikasi  penyebaran  paham  radi- kalisme.  Karena  pada  faktanya  negara hanya  mengatur  pidana  tentang  terorisme melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun belum ada regulasi yang berpihak  terhadap  masyarakat  tentang  pe- nyebaran  paham  radikalisme  itu  sendiri. Seyogyanya  pemerintah  daerah  membuat regulasi kebijakan  yang melibatkan seluruh instansi  pemerintahan,  kepolisian,  kejaksa- an dan dinas terkait sesuai  dengan karakter masyarakat  Jember  sebagai  sarana  dalam melakukan  upaya  pencegahan  penyebaran paham radikalisme di kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme,
Prespektif Agama, HAM, dan Hukum,
Refika Aditama: Bandung, 2004.
Adjie S, Terorisme , Pustaka Sinar Harapan:
Jakarta, 2005.
Agus Purnomo, Ideologi Kekerasan; Argumentasi  Teologis-Sosial  Radi- kalisasi Islam, Pustaka Pelajar:
Yogyakarta, 2009.
Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an  Efendi,
Penelitian  Hukum  (Legal  Research), Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
Hendro Priyono, Terorisme: Fundamentalis
Kristen,  Yahudi  dan  Islam ,  Buku
Kompas: Jakarta, 2009.
Irfan  Idris, Deradikalisasi,  Kebijakan, Strategi dan Program Penang- gulangan  Terorisme ,  Cahaya  Insani:
Yogyakarta, 2018.
Irfan  Idris, Deradikalisasi,  Kebijakan,
Strategi dan Program Penang- gulangan  Terorisme ,  Cahaya  Insani:
Yogyakarta, 2018.
Obsatar  Sinaga,  Prayitno  Ramelan,  Ian Montratama, Terorisme Kanan
Indonesia,  Dinamika  dan  Penang- gulangannya, Elex  Media  kompu- tindo: Jakarta: 2018.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum Edisi  Revisi, Prenada  Media  Group: Jakarta, 2017.
Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus , UII Press: Yogyakarta, 2014.
Solahudin, Jihadisme  di  Indonesia ,  Komu- nitas Bambu: Jakarta: 2011.
Syaiful  Arif, Islam  Pancasila  dan  Deradi- kalisasi,  Meneguhkan  Nilai  Keindo- nesiaan, PT Elex Media Komputindo:
Jakarta, 2018.
Widodo, Memerangi Cyber crime,
KarakteristikMotivasi,  dan  Strategi Penanganannya  dalam  Perspketif Kriminolog,
Aswaja Pressindo:
Yogyakarta 2013.
Zuly Qodir, Radikalisasi Agama di Indonesia , Pustaka Pelajar:
Yogyakarta: 2014.

## Hasil Penelitian
Sunardi,
Klausula Attentat Dalam
Kaitannya  Dengan  Ekstradisi  Pelaku Tindak  Pidana  Terorisme, Disertasi , Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

## Jurnal
Hery  Firmansyah,  Upaya  Penanggulangan
Tindak Pidana Terorisme di
Indonesia , Mimbar Hukum ,23 (2011).

## Internet
“BNPT  sebut  kontra  ideologi  efektif
tanggulangi ancaman terorisme https://m.wartaekonomi.co.id,
”BNPT gandeng kyai seluruh jember untuk
cegah radikalisasi,
https://regional.kompas.com,
”Skenario  kontra  narasi  untuk  mencegah teror”, http://www.neraca.co.id,
www.kbbi.web.id,

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Dian  Eko  Timuriyono adalah  Inspektur Dua  dengan  Jabatan  KBO  Sat  Intelkam Polres  Jember.  Menyelesaikan  pendidikan Sarjana  Hukum  di  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember  dan  Magister Hukum di Universitas Jember.