PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 143

## KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Oleh: Ritman Hendra¹, Fadriati ² UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR SUMATERA BARAT-  INDONESIA ¹Email: ritman.mpi2021@gmail.com ²Email: fadriati@iainbatusangkar.ac.id

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  decentralization  of  education,  which  at  first  was  fully controlled  by  the  central  government.  With  the  decentralization  of  education, local governments have the authority to regulate and control education in their regions  in  an  effort  to  improve  the  quality  of  education.  This  study  uses  a qualitative approach with the type of literature study. Data collected from various journal articles and books that are in accordance with the research topic through content analysis. This type of research is a qualitative research. The results of this study show that the decentralization of education is actually fully implemented by the local government, so that the impact can be felt by the school community in an effort to improve the quality of education.

## ABSTRAK
Kajian  ini  membahas  tentang  desentralisasi  pendidikan  yang  pada  awalnya sepenuhnya  dikendalikan  oleh  pemerintah  pusat.  Dengan  adanya desentralisasi  pendidikan,  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengendalikan  pendidikan  di  daerahnya  dalam  upaya meningkatkan  mutu  pendidikan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai artikel jurnal dan buku yang sesuai dengan topik penelitian melalui analisis isi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa desentralisasi  pendidikan  sebenarnya  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh pemerintah daerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh warga sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Keywords: Policy, Education Decentralization, Education Quality
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 144

## A. PENDAHULUAN
Desentralisasi pendidikan dikenal dengan otonomi pendidikan pada dasarnya  sudah  maksimal  mengawal,  membentuk  dan  optimal  dalam peningkatan mutu pendidikan. Tapi pada kenyataannya masih saja kendala dan problematika yang dirasakan oleh tingkat satuan pendidikan di daerah, di tambah lagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju begitu cepat, menyebabkan adanya pergeseran yang terjadi pada dunia pendidikan. Begeser dalam menggunakan pola-pola lama menuju pola-pola baru, yang bertujuan  mempercepat  meningkatkan  mutu  pendidikan,  teknologi dimanfaatkan untuk proses meningkatkan mutu, realitanya sebagian besar sember  daya  manusia  kurang  cakap  dalam  mengoperasikan  teknologi  itu, tidak hanya itu susahnya sumer daya pendidik memahami pola itu, ada lagi tidak meratanya sarana prasarana teknologi yang ada di lembaga pendidikan itu,  beragamnya  problema  yang  dihadapi  lembaga  sekolah.  Otonomi pendidikan  itu  juga  harus  didukung  dari  pemasukan  asli  daerah,  semakin besar  pemasukan  daerah,  maka  semua  kegiatan  akan  bias  dilaksanakan, termasuk aspek pendidikan. Bergeser boleh saja saja terjadi dalam cara dan gaya  yang  dilakukan  dalam  setiap  kebijakan,  tapi  tidak  boleh  keluar  dari bingkai aturan-aturan dan undang-undang dasar 1945 serta peraturan lain yang mengikat. Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam  Pasal  1,  bahwa  pendidikan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945. ( Hadi et al., 2016). Pada Pasal 31 Ayat 1, tiap- tiap  warga  Negara  berhak  mendapat  pengajaran.  Pasal  ini  menjadi  poin penting bagi pemerintah, bahwa setiap warga Negara wajib melaksanakan pendidikan,  dan  segela  pembiayaan  yang  dikeluarkan  dari  pengajaran  itu, pemeritah yang membiayainya.
Pendidikan pada dasarnya adalah upaya dalam meningkatkan martabat dan  jati  diri  bangsa  terhadap  seluruh  umat  manusia,  tidak  hanya  skala nasional,  tapi  skala  internasional.  Pendidikan  yang  bemutu  akan mencerminkan masyarakat maju. Dalam konteks lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan sangat penting. Proses pendidikan yang ada pada setiap lembaga pendidikan sejatinya  adalah  bagaimana  mengantarkan  peserta  didik  untuk  menjadi warga  Negara  yang  mampu  mengejawantahkan  nilai-nilai  luhur  yang  ada
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Sistem Pendidikan Nasional dalam  berinteraksi  pada  lingkungan  masyarakat  secara  baik  dan  tepat. ( Istiq’faroh , 2020)
Adanya  desentralisasi  pada  aspek  pendidikan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah,  bertujuan  memberikan  ruang  bagi  pemerintah  daerah  untuk memajukan  pendidikan  di  daerah  sesuai  amanat  undang-undang.  Hal  ini sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  32  dan  33  Tahun  2004  tentang otonomi daerah, bahwa pembangunan pendidikan dioptimalkan di daerah. Peran  Walikota  dan  Bupati  diharapkan  lebih  serius  dalam mengimplementasikan otonomi pendidikan, dengan mengacu kepada empat alasan pokok dalam membuat kebijakan pendidikan, yaitu: 1). Peningkatan mutu,  2).  Efisiensi  keuangan,  3).  Efisiensi  administrasi,  4).  Perluasan  atau perawatan. ( Maisyanah, 2018)
Desentralisasi  pendidikan  yang  diprogramkan  pemerintah,  kadang kala menemukan problematika di daerah, salah satunya terkait dengan visi dan  misi  walikota  atau  bupati  yang  ada  di  daerah,  sehingga  otonomi pendidikan  yang  sejatinya  menjadi  suatu  prioritas  dalam  memajukan pendidikan  di  daerah  menjadi  terkendala.  Misalnya:  kepala  daerah  yang dalam  visi  dan  misinya  tentang  meimplementasikan  pembangunan infrastruktur,  mereka  cenderung  konsen  pada  hal  itu,  sehinga  abai  dari kebijakan otonomi pendidikan yang sesungguhnya membantu pemerintah pusat mencapai suatu tujuan pendidikan secara nasional. Permasalahan ini sering terjadi pada kalangan Bupati dan Walikota. Sebenarnya apapun visi dan  misi  yang  dituangkan  dalam  satu  set  program  lima  tahun kepemimpinannya,  maka  pendidikan  tidak  bisa  lepas  dari  program  itu, karena itu kebijakan otonomi pendidikan yang sudah dibuat dengan sederet penelitian dalam usaha mencerdaskan anak-anak bangsa. Bahwa pendidikan itu  lambang  bagi  kemajuan  dan  kelanggengan  suatu  bangsa,  melalui pendidikan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, mampu menggali potensi-potensi  generasi-generasi,  agar  tercapainya  tujuan  pedidikan nasional.

## B. METOD E
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif, melalui pendekatan studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data adalah dengan  mengambil  beberapa  jurnal  dan  buku  yang  sesuai  dengan  topik pembahasan.  Dalam  pengambilan  data  dari  jurnal  dan  buku  berdasarkan
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
deskriptif  analisis,  dengan  cara  mengemukakan  data-data  dan  dokumen yang  ditemukan  dari  berbagai  jurnal  maupun  buku-buku  terkait,  lalu dikembangkan  kajian  tersebut  menjadi  sebuah  narasi,  selajutnya  pada bagian terakhir di ambil sebuah kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan  merupakan  isu  stategis  yang  sangat  dekat  dan  erat hubunmgan  dengan  masyarakat.  Hal  ini  sekaitan  dengan  bergulirnya reformasi, tidak sedikit memberikan dampak terhadap pendidikan yang ada di  Indonesia,  di  tambah  lagi  adanya  otonomi  pendidikan,  sebelumnya tersentralistik  cenderung  agak  tertutup,  dengan  adanya  otonomi  lebih terbuka.  ( Fatkhuri, 2019).  Bahwa  pemerintah  daerah  turut  andil  dalam mengambil kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Kebijakan  pendidikan  dengan  adanya  otonomi  daerah Indonesia telah  banyak  membuat  dan  menerbitkan  kebijakan  dari  masa  ke  masa pemerintahannya,  ini  dapat  dilihat  dan  ditandai  dengan  silih  bergantinya pemangku  kebijakan  yaitu  Presiden  dan  Menteri,  maka  secara  otomatis berganti  pula  suatu  kebijakan.  Dalam  hal  ini  dapat  dijadikan  contoh  pada bidang pendidikan, bahwa sebagai pendukung tugas Kemendikbud di bidang analisis  dan  sinkronisasi  kebijakan  adalah  PASKA  ( Pusat  Analisis  dan Sinkronisasi Kebijakan ), kebijakan ini di atur dalam Permendikbud Nomor 766  Nomor  11  Tahun  2018,  yang  berbunyi:  bahwa  PASKA  melaksanakan analisis dan singkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian,  serta  pemantauan  dan  evaluasi  target  rencana  Kementerian ( Permana  Octofrezi, 2020).  Digulirkannya  otonomi  pendidikan  menjadi terobosan  baru  pada  dunia  pendidikan,  bahwa  daerah  memiliki  gaya  dan metodologi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keperbedaan suku, ras dan  agama  serta  kearifan  local  menjadi  cikal  bakal  mempertahankan kebhinekaan  pada  aspek  pendidikan.  Desentralisasi  pendidikan membuahkan  paradigm  baru  dalam  mewujudkan  pendidikan  yang bermartabat sesuai kekhasan daerah masing-masing.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa Kebijakan pendidikan Indonesia mulai dari pra kemerdekaan sampai saat ini tidak terlepas dari kondisi sisial dan politik  yang  melingkupinya.  Bisa  dibaca  dari  pemerintah  kolinial  Belanda berkuasa,  orde  lama,  orde  baru,  reformasi  dan  pasca  reformasi  penuh
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 147
dengan dinamika yang cukup menarik pada setiap periodesasinya. Hal yang menarik,  bahwa  setiap  pergantian  periode  menunjukkan  kualitas pendidikan mengalami peningkatan dan perubahan. Penyempurnaan demi penyempurnaan  tetap  dilakukan,  agar  pendidikan  tetap  berkualitas  dan terjaga.  ( Maghfuri  Amin ,  2020)  Usaha  itu  dilakukan  walaupun  ada  saja keterbatasan,  keterbatasan  itu  adalah  hal  yang  biasa,  karena  yang melakukannya  makhluk  yang  bernama  manusia,  makhluk  yang  bernama manusia  itu  tidak  terlepas  dari  kudrat  kemanusian.  Manusia  memiliki keterbatasan  dalam  melakukan  sesuatu,  yang  Maha  sempurna  hanyalah Allah yang empunya langit dan bumi beserta isinya. Apabila desentralisasi pendidikan dilakukan dengan baik, terukur dan sistematis, maka mutu dari kebijakan  itu  akan  tercapai,  jika  sebaliknya,  maka  akan  menimbulkan kekacauan dan cenderung thabiat manusia ini suka menyalahkan. Agar ini tidak  bias  kepada  hal  itu,  walikota/bupati  berperan  dengan  serius  untuk memajukan  pendidikan  di  daerahnya  dengan  melibatkan  sumber  daya manusia  yang  kompoten  dengan  didukung  dengan  anggaran  yang  akan mampu  mewujudka  mutu  dari  masing-masing  lembaga  pendidikan, sehingga pada akhirnya tujuan dari pendidikan nasional tercapai.
Desentralisasi  (otonomi)  pendidikan  dalam  Analisis  Kebijakan Pendidikan  perlu  memperhatikan  dua  hal  pokok  berkaitan  pendidikan sesuai  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  pendidikan  itu  adalah  1). Pendidikan hak bagi seluruh bangsa, artinya tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak berpendidikan, tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak pandai membaca  dan  menulis,  tidak  ada  lagi  rakyat  Indonesia  di  injak-injak  oleh Negara  lain  karean  lemahnya  pendidikan,  adanya  kebijakan  otonomi pendidikan  yang  sudah  lama  berlangsung  ini,  menjadi  bangsa  Indonesia sejajar dengan Negara lain di Dunia, bahkan Negara Indonesia bias dijadikan tempat  bagi  orang-orang  belajar  dan  menimba  ilmu.  2).  Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya: cerdas akalnya, cerdas  hatinya  dan  cerdas  dalam  melaksanakan.  Menjadi  penting memperhatikan  ini  dalam  menganalisis  kebijkan  pendidikan  untuk perbaikan  pendidikan  itu  sendiri.  ( Imam  Rohani ,  2020).  Adanya  otonomi daerah  menjadi  ruang  bagi  semua  kepala  daerah  mengekpresikan kebijakannya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
Berbicara terkait dampak globalisasi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, maka terjadinya arus globalisasi menjadi sebuah kekuatan yang sangat  dahsyat  dalam  merubah  pemikiran  seseorang  dalam  mencapai sesuatu  yang  dituju  dalam  aspek  pendidikan  ( Nahak., 2019).  Pendidikan dengan  segala  kebijakan  yang  keluarkan  oleh  Pmerintah  mendapatkan pengaruh  dari  globalisasi,  globalisasi    biasa  ditrejemahkan  suatu  proses perubahan  yang  terjadi  pada  tatanan  masyarakat,    tanpa  mengenal  batas wilayah dan memiliki dua dimensi ruang dan waktu  ( Saodah et al. , 2020). sehingga  tatanan  masyarakat  mengikuti  proses  itu  dengan  sederet pertimbangan dan kebijakan yang mampu memberikan pengaruh terhadap semua lini, termasuk pendidikan. Karena pada hakekatnya arus globalisasi tidak bisa dihindari, setiap orang ikut dengannya dengan membuat standar- standar  kebijakan,  pada  gilirannya  arus  globalisasi  berdanpak  positif, khususnya terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia.
Globalisasi memiliki dampak baik Positif dan Negatif, tergantung dari orang  yang  menggunakannya  atau  memanfaatkannya,  di  antara  dampak positif globalisasi terhadap pendidikan Indonesia, sebagai berikut:
a. Kemudahahan  dalam  mengakses  Informasi  salah  satunya  terkait Pendidikan.
Dampak  positif  globalisasi  adalah  mudahnya  mengakses  informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi  pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar,
b. Meningkatkan kualitas pendidik ( tenaga pengajar ) Dengan  memaksimalkan  teknologi  dan  informasi  di  era  globalisasi,
kualitas pengajar akan terus meningkat.
c. Meningkatkan kualitas pendidikan Akibat  dari  pesatnya  arus  globalisasi,  metode  pembelajaran  yang awalnya  bersifat sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi
d. Mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif Perkembangan  IPTEK  pada  era  globalisasi  bagi  sebuah  instansi pendidikan  seyogyanya  bisa  dimanfaatkan  untuk  mendorong  siswa- siswanya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif. ( Saodah et al., 2020)
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 149
Adapun  dampak negatif dari  globalisasi  bidang pendidikan  Indonesia, yaitu:
a. Menurunnya kualitas moral (baik siswa atau pendidik) Informasi  dari  internet  yang  dapat  diakses  secara  mudah  dapat mempengaruhi  moral  siswa  atau  pendidik.  Banyak  kita  saksikan adanya pencabulan baik dilakukan siswa kepada siswa, ataupun guru kepada siswa, ini disebabkan sangat mudahnya mengakses situs-situs negatif yang ada dalam internet.
b. Meningkatnya kesenjangan sosial Kemajuan  teknologi  dan  informasi  dalam  dunia  pendidikan  perlu diimbangi  dengan  kesiapan  mental  dan  modal  yang  tidak  sedikit, sehingga terjadi ketimpangan antara yang tinggal di kota dengan desa, apalagi Negara Indonesia masih tergolong Negara berkembang, tentu membutuhkan modal yang banyak, agar kesenjangan tidak terjadi.
c. Tergerusnya kebudayaan lokal Akibat  adanya  arus  globalisasi  ini,  budaya  di  Indonesia  dapat  hilang seperti  pudarnya rasa nasionalisme, berkurangnya sifat kekeluargaan, serta  gaya  hidup  masyarakat  yang  kebarat-baratan.  Padahal  jati  diri bangsa  itu  adalah  mampu  menjaga,  melindungi  dan  melestarikan budaya sendiri.
d. Munculnya tradisi serba cepat dan instan Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses berubah menjadi ranah pencapain hasil. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang  hanya  menekankan  pada  hasil  akhir  ketika  menempuh  sebuah pendidikan, bahkan saat ini makin marak adanya jual beli ijazah palsu karena  banyak  orang  yang  ingin  cepat  mendapatkan  keuntungan secara cepat dan instan. ( Setyawati et al. , 2021)
Faktor  yang  melatarbelakangi  Refomasi  Pendidikan  di  Indonesia, sebagai berikut:
a. Pendidikan yang sentralistik
Adanya sentralistik-otoriter bidang pendidikan yang ada pada orde baru. Baru pada pemerintahan Bapak BJ. Habibie ( Alm ) menetapkan kebijakan otonomi daerah, termasuk otonomi dalam pendidikan. Di sini peran pemerintah daerah dimunculkan dan tidak tergantung dari pusat. ( Syaharuddin & Susanto, 2019)
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 150
b. Memperbaiki sistem pendidikan
Prinsip dari reformasi adalah rasionalitas, percaya kepada kemajuan dan pengetahuan. Reformasi diberikan pengertian dengan perubahan terhadap  suatu  sistem yang  telah  ada,  untuk  kebutuhan  masa  yang akan  datang  yang  tujuannya  untuk  memperbaiki,  menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan segala macam penyimpangan dan praktek-praktek yang salah menuju prosedur-prosedur  yang  lebih  baik,  perubahan  itu  dilakukan menyeluruh,  mulai  dari  aspek  politik,  hukum,  ekonomi,  sosial  dan pendidikan.  ( Setyawati  et  al. ,  2021).  Salah  satu  contoh  Reformasi sistem kurikulum pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi   dari berbagai   negara   maju seperti Amerika, Finlandia, Jepang, Selandia Baru  dan  Singapura  serta  negara maju  lainnya. ( Wahyudi & Lutfi, 2019)
c. Rendahnya kualitas pendidikan Kualitas  pendidikan  Indonesia  sangat  memprihatinkan,  hal  ini tercermin  dari  hasil  studi  membaca  tingkat  SD  yang  dilaksanakan oleh  organisasi International  Educational  Achievemet (IEA), menunjukkan bahwa siswa SD berada peringkat 38 dari  39 Negara dan  Tingkat  SMP  studi  Matematika  berada  pada  urutan  39  dari  42 Negara, dan studi IPA berada pada urutan 40 dari 42 Negara di dunia. (Syakhrani et al., 2022).  Pada penelitian PISA menunjukkan bahwa peringkat  siswa  Indonesia  dari  Literasi  dan  Matematika  juga mengalami masalah, bahwa siswa Indonesia berada pada urutan ke 73 dari 78 Negara pada tahun 2018 studi letarasi, matematikan dan sains. ( Masfufah & Afriansyah , 2021).
Kebijakan  manajemen  berbasis  sekolah Kualitas  atau  mutu pendidikan  tujuan  utama  bagi  pembangunan  pendidikan  nasional Indonesia.peningkatan mutu terus diupayakan terus meneus dalam proses pendidikan  yang  ada  pada  level  lembaga  pendidikan.  Tercapainya  mutu pendidikan  tidak bisa dilepaskan  dari  manajemen  berbasis  sekolah dalam mengembangkan sumber manusia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
( Baro’ah, 2020)
Manajemen  berbasis  sekolah  memberikan  peluang  kepada  sekolah atau  lembaga  pendidikan  untuk  mandiri  mengolah  dan  memberdayakan
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 151
sumber daya internal dan eksternal dalam mencapai mutu pendidikan yang diselenggarakan  itu.  ( Manu  &  Jusuf  Blegur ,  2017).  Pada  hakikatnya Manajemen Berbasis Sekolah tidak boleh lepas dari kepemimpinan kepala Sekolah  selaku  manajer  untuk  membuat  kebijakan  dan  memberikan instruksi  kepada  mitranya  dalam  lembaga  pendidikan  itu.  Lahirnya Mnajamen Berbasis Sekolah merupakan hasil dari reformasi. Kepala Sekolah memiliki peran otonom terhadap kinerja semua mitra, dari tenaga pendidik dan  tenaga  kependidikan  supaya  menunjukkan  loyalitasnya  dalam mengembangkan potensinya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Istilah manajemen berbasis sekolah pertama kali muncul di Amerika
Serikat dengan sebutan “ school based manajement ”, adanya mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Program ini diberikan secara otonom kepada sekolah untuk  dipelajari  dan  difungsikan  dalam  rangka  mengelola  sumber  daya masnusia dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai kebutuhan, serta tanggap  terhadap  kebutuhan  setempat.  Terlibatnya  masyarakat dimaksudkan  agar  mereka  lebih  memahami,  membantu,  dan  mengontrol pengelolaan pendidikan. Setidaknya ada tujuh bidang garapan manajemen sekolah, yaitu:
a. Manajemen kesiswaan atau peserta didik
Siswa  bagian  terpenting  dari  sebuah  kebijakan,  apalagi  yang  bahas adalah pendidikan. Lembaga pendidikan perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi wakil kesiswaan dalam menjalankan mutu pendidikan yang ada pada tingkat satuan pendidikan, kolaborasi antar komponen dapat menjadikan siswa-siswa lebih kreatif dan inovatif. Yang perlu dipahami secara baik, jangan ada lagi diskriminasi terhadap siswa, karena siswa disebut  dalam  kurikulum  merdeka  dengan  sebutan  pelajar  yaitu seseorang  yang  butuh  pengajaran  dan  menjadi  orang  terpelajar.  Itu semua  dibutuhkan  manajemen  siswa  yang  diolah  oleh  lembaga pendidikan untuk menjadi siswa yang berkualitas.
b. Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Guru  dan  tenaga  kependidikan  bagian  terpenting perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dari kebijakan yang dilakukan.
Guru yang memiliki empat kompetensi paling dasar yaitu pedagogic, profesionalitas, social dan kepribadian akan mengantarkan siswa yang
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 152
berkualitas  melalui  memfungsikan  secara  tepat  fungsi-fungsi manajemen.
c. Manajemen kurikulum dan program pengajaran Dalam meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi jantungnya yang wajib diperhatikan adalah kurikulum dan program pengajaran.
d. Manajemen keuangan atau pembiayaan Unsur  yang  menjadi  bagian  terpenting  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan,  adanya  pembiayaan  yang  jelas  dan  mengeluarkan  untuk kebutuhan-kebutuhan yang tepat dan terarah.
e. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan Baik dan layaknya sarana dan prasarana menjadi penentu ketercapaian sebuah pengajaran dan kurikulum yang dibuat. Ketercapaian itu adalah mampu mengantarkan pelajar menjadi berkualitas.
f. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat Masyarakat  bagian  terpenting  pendukung  akan  kesuksesan  mutu pendidikan,  ada  istilah  yang  sering  muncul  ditengah-tengah  para pelaku  pendidikan,  bahwa  ada  tiga  pilar  dalam  memantapkan  dan menjadikan  penddiikan  itu  berkualitas  salah  satunya  adanya  peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga mutu pendidikan itu.
g. Manajemen layanan khusus. Hal lain menjadi penentu akan meningkatkan mutu pendidikan, adanya kebijakan  lembaga  terhadap  layanan  yang  diberikan  kepada  sumber daya  manusia,  ini  pun berdasarkan  undang-undang  dan  aturan  yang berlaku ( Made Saihu, 2020)
Indikator Keberhasilan dari manajemen berbasis sekolah terhimpun dalam poin-poin berikut:
a. Efektivitas proses pembelajaran.
Proses  yang  tepat,  jelas  dan  sistematis  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan. Efektif memiliki berdaya guna semua waktu-waktu yang telah dipakai dan dihabiskan oleh semua sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan itu.
b. Kepemimpinan sekolah yang kuat.
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 153
Top  leader  menjadi  penentu  akan  keberhasilan  sebuah  mutu pendidikan.  Jika  pimpinannya  lemah,  maka  tidak  akan  berhasil,  jika sebaliknya, akan membuahkan keberhasilan yang gilang gemilang.
c. Pengelolaan tenaga yang efektif. Sumber daya perlu dikelola dengan baik, apakah melalui peningkatan komptensi  berkelanjutan  seiring  majunya  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
d. Kepemilikan budaya mutu sekolah Setiap individu yang tergabung dalam sekelompok orang pada lembaga pendidikan  memiliki  tujuan  yang  sama  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan.
e. Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis Lembaga pendidikan di dalamnya terhimpun sekelompok orang yang perlu memperhatikan tujuan mereka hadir pada lembaga tersebut tida lain  adalah  menyumbangkan  pemikiran,  kekuatan  dan  potensi  yag dimilikinya untuk memajukan pendidikan.
f. Sekolah memiliki kemandirian.
Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan, tidak melulu
menggantungkan semua kepada pihak lain, sehingga pendidikan tidak berjalan dengan baik, tapi mengerahkan seluruh potensi bagi masing- masing sumber daya yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan.
g. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat, Keterlibatan  masyarakat  dalam  menyukeskan  pendidikan  adalah penting dilakukan oleh lembaga pendidikan.
h. Transparansi sekolah. Keterbukaan  adalah  kunci  dari  sebuah  keberhasilan  lembaga pendidikan.
i. Sekolah memiliki kemampuan untuk mengubah dalam psikis dan fisik. Keahlian  dalam  bidangnya  masing  dari  semua  komponen  yang  ada menjadi keberhasilan dari lembaga pendidikan.
j. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Cepat tanggap dan cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah, jika ada problematika. Ini bagian dalam keberhasilan lembaga pendidikan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan.
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 154
Kebijakan  diterjemahkan  dengan  “policy”  yang  artinya  mengurus masalah  dan  kepentingan  umum  yang  titik  tekannya  bertujuan  pada tindakan    ( produk ).  Apabila  disanding  dengan  pendidikan,  maka “ educacional policy ” adalah hasil produk dari satuan atau orang yang terpilih, produk  dari  beberapa  masukan,  demi  perbaikan  mutu  pendidikan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya adalah guru. Guru sangat memiliki peran besar terhadap peserta  didik  dan  lembaga  yang  menaunginya  terhadap  kualitas  sistem pendidikan.  Apabila  menemukan  kinerja  guru  rendah,  tentu  akan berpengaruh  kepada  capaian  pendidikan,  perlu  dilakukan  pelatihan berkelanjutan, supaya mutu bagian dari tujuan pendidikan tercapai. ( Yani et al. , 2020).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 terdapat empat kompetensi utama guru, yakni  kompetensi  (1)  pedagogik,  (2)  kepribadian,  (3)  sosial,  dan  (4) profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Dengan demikian, manajemen kinerja merupakan pendekatan strategis dan terpadu  untuk  menyampai  keberhasilan  secara  berkelanjutan  pada organisasi  guna  memperbaiki  kinerja  guru  dengan  mengembangkan kemampuan dari tim sejawat guru dan kontribusi guru sebagai individu.
Kinerja  guru  tidak  terlepas  dari  beberapa  faktor  yang mempengaruhinya, sebagaimana penjelasan berikut:
a. Faktor individu dari guru sendiri dimana guru harus meningkatkan diri dalam pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri dan motivasi kerja dalam menjalankan tugasnya.
b. Faktor  kualitas  manajer  dari  kepemimpinan  dalam  memberikan arahan dan dorongan yang memotivasi guru untuk bekerja lebih giat dan semangat.
c. Faktor  tim  kerja  yang  mendukung  dan  berkolaborasi  dalam  kerja guru  yang  turut  membantu  ketika  guru  menghadapi  permasalahan dalam tugasnya.
d. Pimpinan  memperhatikan  dan  menyediakan  fasilitas  kerja  guru, menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam organisasi sekolah.
e. Faktor  kontekstual  berkaitan  dengan  adanya  perubahan  secara internal dan eksternal yag harus dicermati oleh guru. Kelima faktor
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 155
tersebut sangat mempengaruhi peningkatan kinerja guru yang lebih efektif dan produktif. ( Hanim et al. , 2020) Dalam manajemen strategik terhadap pendidikan, hal yang mendasar menjadi  perhatian  adalah  analisis  SWOT  analisis  SWOT    yaitu  Strengths ( kekuatan ), Weaknesses ( kelemahan ), Opportunities ( peluang ), dan Threats ( ancaman ).  Bahwa  analisis  SWOT  sangat  erat  kaitannya  dengan  mutu penddikan.  Maka  yang  perlu  direkontruksi  dalam  pendidikan  nasional adalah:
1. Upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  dilakukan  dengan  menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan
2. Peningkatan  efesiensi  pengelolaan  pendidikan  mengarah  pada pengelolaan  pendidikan  berbasis  sekolah,  dengan  memberi kepercayaan  yang  lebih  luas  kepada  sekolah  untuk  mengoptimalkan sumber daya  yang  tersedia  bagi  tercapainya  tujuan  pendidikan  yang diharapkan.
3. Peningkatan  relevansi  pendidikan  mengarah  pada  pengelolaan pendidikan  berbasis  masyarakat.  Peningkatan  peran  serta  orang  tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambil keputusan) dan level operasional  melalui  komite  sekolah.  Peran  komite  meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah.
4. Pemerataan  pelayanan  pendidikan  mengarah  pada  pendidikan  yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan. ( Isamuddin et al., 2021) Adanya desentralisasi  dalam bidang pendidikan yang sudah berjalan cukup  lama,  perlu  penataan  lebih  baik  lagi  melalui  kebijakan-kebijakan, sehingga  lembaga  pendidikan  memiliki  kewenangan  yang  luas  untuk mengelola pendidikan di sekolah. Lembaga sekolah dapatmenjadikan suatu perubahan zaman menjadi suatu yang lebih berguna dalam meningkatkan mutu  pendidikan.  Untuk  itu  di  perlukan  Manajemen  dalam  menyusun perencanaan pendidikan guna dapat meningkatkan mutu pendidikan supaya peserta  didik  dapat  mampu  menjadi  bagian  dari  perubahan.  Dalam manajemen  terdapat  manajemen  strategik  yang  dari  hal  itulah  lembaga sekolah dapat mampu mengetahui dan merencanakan strategik agar sekolah dapat tetapbertahan dan makin meningkatkan mutunya dikemudian hari.
Dengan  adanya  analisis  SWOT  maka  sekolah  mampu  mengoptimalkan kekuatan untuk menutupi kelemahan serta mampu memanfaatkan peluang
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
untuk menghindari hambatan sehingga dapat merencanakan strategi yang tepat  untukmeningkatkan  mutu  pendidikan  dan  dari  hasil  analisis  SWOT itulah pula dapat mengetahui mutu suatu lembaga pendidikan.

## D. KESIMPULAN
Terjadinya  prubahan  yang  signifikan  terhadap  pendidikan  yang awalnya  sentralistik  menuju  desentralisasi,  telah  membawa  perubahan besar  terhadap  sistem  pendidikan  nasional.  Desentralisasi  lebih  dikenal dengan  otonomi  pendidikan,  bahwa  daerah  diberikan  peluang  seluas- luasnya memajukan pendidikan. Program otonomi daerah digulirkan pada masa  pemerintahan  BJ.  Habibie  termasuk  otonomi  pendidikan.  Walaupun masih baru pada masa itu, tapi tetap berpijak pada pondasi Undang-undang dasar  1945  dan  sistem  pendidikan  nasional.  Dengan  berjalannya  waktu, pendidikan dilakukan secara tradisional sesuai masa yang dihadapi, dengan masuknya  era  globalisasi,  adanya  pergeseran  paradigma  dalam  input  dan proses  pendidikan  yang  terjadi  pada  lembaga  pendidikan  untuk mewujudkan  cita-cita  didirikan  bangsa  ini.  Arus  globalisasi  tidak  bisa dihambat  oleh  siapa  saja,  yang  perlu  adalah  dimanfa`atkan  dengan  baik perkembangan dan dinamika sosial ke arah yang positif serta berguna dalam memajukan pendidikan.
Pendidikan  Indonesia mengalami  perkembangan  dan  kemajuan,  ini terlihat  dari  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  reformasi pendidikan  adalah  suatu  kebutuhan  mendasar.  Mempercepat  dan memperlancar  proses  pendidikan  baik  yang  dilakukan  oleh  pemangku kebijakan  maupun  sekolah  sebagai  basis  yang  menyelenggarakan pendidikan.  Reformasi  pendidikan  sangat  dibutuhkan  sebuah  manajemen dan  menjalankan  fungsi-fungsi  manajemen,  mulai  dari  perencanaan, pembagiang  wewenang,  pelaksanaan  dan  pengawasan,  bagian  terpeting untuk  dilakukan  oleh  top  manajer  yang  ada  di  sekolah,  istilah  itu  biasa dicebut  dengan  manajemen  berbasis  sekolah.  Kepala  sekolah  sebagai manajer  tidak  bisa  bekerja  sendiri,  untuk  menyukseskan  desentralisasi pendidikan,  adanya  guru-guru  atau  tenaga  pendidik  yang  memiliki kompetensi memajukan pendidikan pada lembaga pendidikan.
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
Dengan  demikian  desentralisasi  memberikan  peluang  terhadap daerah,  khususnya  lembaga  pendidikan  untuk  berkreasi  dan  berinovasi, globalisasi  ditandai  dengan  adanya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  ini  tergantung  dari  penggunana,  jika  digunakan  pada  hal  baik, maka  hasilnya  juga  akan  baik,  jika  sebaliknya,  maka  akibatnya  akan  tidak baik. Semua keleluasaan yang diberikan pemerintah terhadap pendidikan, manfaatkan  dengan  baik  dan  positif  demi  menyukseskan  pendidikan  dan tercapai kualitas pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Baro’ah,  S.  (2020).  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Sebagai  Peningkatan  Mutu Pendidikan. Jurnal Tawadhu , 4 (1), 1063–1073.
Fatkhuri,  F.  (2019).  Desentralisasi  Pendidikan  di  Indonesia:  Korupsi  dan Problem Politik Kekuasaan. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (2), 278– 297. https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874
Hadi,  H.,  Hafidhuddin,  D.,  Husaini,  A.,  &  Endin  Mujahidin.  (2016).  Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan Sekuler. Miqat , XI (2), 390–409. https://doi.org/10.2307/30107745
Hanim, Z., Sari, D. S., & Soe, R. (2020). Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Kinerja  Guru. Jurnal  Manajemen Pendidikan , 2 (1), 43–60. https://journal.uny.ac.id/index.php/jmp/article/view/30672/13501
Imam  Rohani.  (2020).  Kajian  Kebijakan  Pendidikan  dalam  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education , 1 (01), 80–99. https://doi.org/10.55380/tarbawi.v1i01.33
Isamuddin, I., Faisal, F., Maisah, M., Hakim, L., & Us, K. A. (2021). Implementasi Analisis Swot Pada Manajemen Strategik Dalam Perencanaan Peningkatan Mutu  Pendidikan  Di  Madrasah  Tsanawiyah  Nurul  Islam  Muara  Bungo. Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial , 2 (2),  1034–1050. https://www.dinastirev.org/JMPIS/article/view/770
Istiq’faroh,  N.  (2020).  Relevansi  Filosofi  Ki  Hajar  Dewantara  Sebagai  Dasar
Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Merdeka  Belajar  Di  Indonesia. Lintang Songo : Jurnal Pendidikan , 3 (2), 1–10. https://www.journal.unusida.ac.id/index.php/jls/article/view/266
Made Saihu. (2020). Mangemen Berbasis madrasah,Sekolah dan Pesantren. In A. Aziz (Ed.), Yapin An-Namiyah . Yapin An-Namiyah.
Maghfuri Amin. (2020). Analisis politik dan kebijakan pendidikan islam pada awal  orde  reformasi  (1998-2004). Tadbir:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan
PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 5 No. 2 Maret 2023, 143 - 158 P-ISSN : 2622-5638. E-ISSN : 2622-5654
Homepage: http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang
- Ritman Hendra & Fadriati - 158
Islam , 8 (1), 14–26. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614/9 24 Maisyanah,  M.  (2018).  Analisis  Dampak  Desentralisasi  Pendidikan  Dan Relevansi School Based Management. Quality , 6 (2), 1. https://doi.org/10.21043/quality.v6i2.5773
Manu,  L.,  &  Jusuf  Blegur.  (2017).  Manajemen  Berbasis  Sekolah.  In JAL:  Jusuf
Aryani Learning (Vol. 1, Nomor 1). JAL: Jusuf Aryani Learning.
Masfufah,  R.,  &  Afriansyah,  E.  A.  (2021).  Analisis  Kemampuan  Literasi Matematis  Siswa  melalui  Soal  PISA. Mosharafa:  Jurnal  Pendidikan Matematika , 10 (2), 291–300. https://doi.org/10.31980/mosharafa.v10i2.825 Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. Jurnal Sosiologi Nusantara , 5 (1), 65–76. https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76
Permana  Octofrezi.  (2020).  Menakar  Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Dan Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Era  Reformasi  (Presiden  Habibie  Sampai Presiden  Jokowi  Jilid  I). AL-FAHIM:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam ,
2 (2), 13–38. https://doi.org/10.54396/alfahim.v2i2.89
Saodah, Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., & Nurvia Urfany. (2020). Pengaruh
Globalisasi  Terhadap  Siswa  Sekolah  Dasar. Pandawa:  Jurnal  Pendidikan dan Dakwah , 2 (3), 375–385. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa
Setyawati, Y., Septiani, Q., Ningrum, R. A., & Hidayah, R. (2021). Imbas Negatif
Globalisasi Terhadap Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan ,
5 (2), 306–315. https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1530
Syaharuddin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia. In Bambang Subiyakto (Ed.), Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung  Mangkurat (Vol.  53,  Nomor  9).  Prodi  Pendidikan  Sejaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
Syakhrani,  A.  W.,  Norman,  Ramadan,  R.  S.,  &  Rahmadani.  (2022).  Sistem Pendidikan  Di  Negara  Indonesia.  In Adiba:  Journal  Of  Education (Vol.  2, Nomor 3).
Wahyudi,  M.  A.,  &  Lutfi,  A.  (2019).  Analisis  Reformasi  Pendidikan  dalam Mewujudkan  Pemerataan  Kualitas  Pendidikan  di  Indonesia. Jurnal
Administrasi Publik , 9 (2), 191–201. http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap
Yani, A., Arnilawati, R., Kunci, K., Kebijakan, A., & Guru, K. (2020). Analisis
Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru. Jurnal Mappesona , 3 (1).