Volume 3 Issue 1, April 2021: pp. 42-53. Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
The Criminal Policies of Asset Expropriation on Narcotic Crime in Indonesia
Arifuddin Kepolisian Negara Republik Indonesia E-mail: Bripkaarifuddin@gmail.com
Handrawan Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com
Abstract: This paper is aimed at analyzing narcotic revenue assets which is suspect credit guarantee to run foreclosure. Secondly, it is investigating of separated narcotic revenue assets of suspect credit guarantee of foreclosure by means of criminal policies. This study applied legislations, cases, and concept approaches. This research answered that narcotic revenue assets which is suspect credit guarantee of foreclosure was under investigator discretionary power to reveal narcotic crime, as well as that narcotic is extra ordinary crime.  Besides,  on  behalf  investigator  discretionary  power  that  has  to  foreclosure  the suspect narcotic asset by means of legal policy as legal base to fulfill the empty norm.
Keyword: Policies; Expropriation; Narcotics
Abstrak: Penelitian ini ditujukan pada analisis aset hasil penjualan Narkotika yang masih dalam jaminan kredit tersangka dapat dilakukan penyitaan. yang kedua adalah untuk menganalisis pemisahan aset hasil penjualan Narkotika yang masih dalam jaminan kredit tersangka  dalam  pendekatan  kebijakan  hukum  pidana  Riset  ini  menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian ini menjawab bahwa aset hasil  penjualan  narkotika  yang  masih  dalam  tanggungan  kredit  tersangka  dapat dilakukan  penyitaan  oleh  penyidik  sebagai  bentuk  kepentingan  penegakkan  hukum  di bidang  pembuktian  atas  tindak  pidana  narkotika  yang  merupakan  tindak  pidana extraordinary crime . Selain itu alasan diskresi yang melekat pada penyidik sebagai hak yang diberikan oleh hukum menjadi dasar penilai penyidik untuk melakukan penyitaan. Pemisahan aset hasil penjualan narkotika yang masih dalam tanggungan kredit tersangka dalam pendekatan kebijakan hukum pidana sebagai dasar kekosongan norma aturan. Kata kunci: Kebijakan; Perampasan; Narkotika

## PENDAHULUAN
Dalam  praktiknya  penyitaan  terhadap  aset yang  diperoleh melalui  tindak  pidana Narkotika masih menyisakan problem, di mana aset yang dirampas telah bersatu dengan aset orang lain yang berasal dalam kausa yang halal. Salah satu contoh adalah upaya penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap perumahan di mana perumahan tersebut dibeli secara kredit oleh pelaku yang belum lunas. Obyek perumahan tersebut secara hukum menyisakan permasalahan yang perlu di selesaikan secara hukum sebab terdapat hak orang lain di dalam perumahan tersebut. Tindakan  penyitaan  yang  dilakukan terhadap  obyek  perumahan  tersebut merupakan suatu yang wajib  dilakukan oleh  penyidik sebagai bentuk  perintah  Undang-undang  dan  penjamin proses  penegakan hukum.  Namun  di sisi lain obyek  penyitaan  tersebut  jika  dilakukan  akan melanggar hak-hak privat hukum orang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dituduhkan itu merupakan  perbuatan  yang  diancam  pidana  dan  ditetapkan  kesalahan,  terdakwa,  maka diputuskan tentang pidananya. 1
Permasalahan tersebut jika dikaji dari perspektif hukum terdapat benturan kepentingan hukum  terlebih  di  dalam  norma  pelaksanaan  penyitaan  tidak  menjelaskan  secara  eksplisit tentang keadaan hukum tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan penalaran hukum dan atau pembaharuan hukum baru untuk menyelesaikan keadaan hukum demi menjamin kepastian hukum  bagi  penyidik  dalam  melakukan  tindakan  penegakan  hukum  sebagaimana  yang  di berikan wewenang oleh Undang-undang. Selain itu juga memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum bagi subyek hukum yang lain agar tindakan penyitaan yang dilakukan secara hukum tidak melanggar kepentingan hukum privat orang lain. Oleh sebab itu hukum harus hadir demi menjaga kepentingan hukum keduanya.
Ketiadaan  norma  baik  pada  level  Undang-undang  maupun  Surat  Edaran  Mahkamah Agung maupun dalam peraturan Kapolri terkait dengan mekanisme penyitaan benda yang telah menyatu  dengan  benda  milik  orang  lain  mengakibatkan  terjadinya  kesulitan  bagi  penyidik dalam mengeksekusi benda sitaan tersebut. Hal lain yang dihadapi penyidik adalah mekanisme pemisahan  benda  sitaan  tersebut  apakah  pemisahan  dilakukan  sebelum  penyitaan dilaksanakan  ataukah  menunggu  putusan  pengadilan  kemudian  pemisahan  obyek  sitaan dilaksanakan.  Kepentingan  hukum  terhadap  benda  sitaan  sangat  kompleks.  Di  satu  sisi penyitaan  wajib  dilaksanakan  untuk  kepentingan  hukum  publik  namun  di  sisi  lain  jika
1 Yusuf  Mars,  Herman,  Handrawan, “ Analisis  Hukum  Pembuktian  Terhadap  Putusan  Bebas  dalam  Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN. Kdi, ” Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Issue 2, August 2019, hlm. 194-208.
penyitaan tetap dilaksanakan maka kepentingan hukum privat subyek hukum yang lain akan terganggu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin guna  menjawab isu  hukum yang  dihadapi  terkait  dengan  penyitaan  aset  hasil  penjualan  narkotika  yang  masih  dalam tanggungan kredit tersangka. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute aprroach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  aprroach ),  dengan  maksud  untuk  menganalisis  konsep hukum  mengenai  penyitaan  aset  hasil  penjualan  narkotika  yang  masih  dalam  tanggungan kredit tersangka. 2

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Aset Hasil Penjualan Narkotika yang Masih dalam Tanggungan Kredit Tersangka Dapat Dilakukan Penyitaan
Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan  keharusan  adanya  izin  Ketua  Pengadilan,  penyidik  dapat  melakukan  penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan 3 .
Konsepsi penyitaan dalam sistem hukum Indonesia yang meliputi, tujuan, mekanisme penyitaan  dan  dalam  keadaan  seperti  apa  penyitaan  dapat  dilakukan  serta  perbedaannya dengan  penggeledahan serta  perampasan dengan segala kepentingan  hukum  yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun demikian di dalam ketentuan Pasal 38-46 KUHAP tidak mengatur satu pasal pun tentang pelaksanaan sistem penyitaan terhadap benda/barang yang sedang dalam tanggungan kredit. Dalam ketentuan Pasal 38-Pasal 46 KUHAP hanya mengatur penyitaan yang dalam keadaan normal dimana wujud benda/barang sitaan masih utuh dan tidak sulit  untuk dipisahkan.  Berbeda kemudian  terhadap  barang/benda sitaan  yang  sudah
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2013, hlm.
93.
3 Bima  Priya  Santosa,  dkk., Lembaga  Pengelola  Aset  Tindak  Pidana ,  Jakarta:  Paramadina  Public  Policy Institute, 2010, hlm. 12.
menyatu dalam bentuk rumah dimana rumah tersebut masih dalam tanggungan kredit dan telah bercampur dengan harta yang sah dengan orang lain.
Ketiadaan norma aturan tersebut mengakibatkan penyidik kesulitan untuk melakukan tindakan penyitaan karena baik KUHAP maupun peraturan Kapolri tidak menjelaskan secara komprehensif  tentang  keadaan  penyitaan  yang  telah  bercampur  dengan  harta  orang  lain. Keadaan hukum tersebut tentunya telah menghambat proses penegakkan hukum di Indonesia apalagi  penyitaan  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  pembuktian  di  dalam pengadilan bukan hanya sekedar kepentingan penyidikan. Untuk itu perkuatan dalam sistem hukum  Indonesia  khususnya  dibidang  penyelenggaraan  hukum  acara  pidana  khususnya  di bidang  penyitaan  terhadap  keadaan  hukum  dimana  objek  sitaan  masih  dalam  tanggungan kredit.
Dalam pandangan penulis terkait keadaan tersebut maka aset hasil penjualan narkotika yang masih dalam tanggungan kredit tersangka tetap dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai  bentuk  kepentingan  penegakkan  hukum  di  bidang  pembuktian  atas  tindak  pidana narkotika.  Tidak  diaturnya  tentang  kebolehan  atau  tidaknya  penyitaan  terhadap  aset  yang masih dalam tanggungan kredit dan atau masih menyatu dengan milik orang lain secara sah di dalam KUHAP ataupun pada tingkat teknis Perkap Kapolri bukan berarti penyitaan tersebut tidak dapat dilakukan karena ada kepentingan dan atau kegentingan hukum yang mendesak bagi penyidik dalam rangka penegakkan hukum di bidang narkotika yang merupakan tindak pidana extraordinary crime . Selain itu alasan diskresi yang melekat pada penyidik sebagai hak di berikan oleh hukum menjadi dasar penilaian penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang masih dalam tanggungan kredit sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan maka penegakkan  hukum  dan  pencegahannya  akan  sulit  tercapai.  Menurut  paham  legalisme  dan positivisme  yuridis  menekankan  pandangan  bahwa  hakikat  hukum  adalah  hanya  sebatas hukum  yang  tertulis  (undang-undang). 4 Keadilan  bukan  merupakan  tujuan  utama  dari penerapan hukum. Adil atau tidak adil tidak menjadi persoalan, yang penting kepastian hukum tetap terjaga karena menurut aliran ini hukum semata-mata adalah untuk menjamin kepastian hukum, maka hakim tidak lain dari hanya sekedar corong undang-undang ( bouche de la loi ).
Jika dikaitkan dalam konteks penyitaan penyidik adalah corong undang-undang karena segala  tindakkannya  harus  berdasarkan  peraturan  undang-undang  secara  kaku.  Penyidik dalam melakukan penyitaan tidak diperkenankan melakukan penafsiran sebab secara hukum
4 Antonius Sudirman, Hati Nurani dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurusprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007,  hlm. 27.
tugas menafsir hanya di letakkan kepada hakim dan ahli untuk melihat dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun bagi penyidik keadaan tersebut menjadi tantangan dan keadaan yang tidak menguntungkan akibatnya banyak tindakan yang dilakukan penyidik dianggap salah oleh penuntut umum terkhusus dalam tindakan penyitaan aset terhadap harta yang telah menyatu dengan milik orang lain.
Penyidik  dalam  melakukan  penyitaan  terhadap  objek  sitaan  yang  masih  dalam tanggungan kredit berupa rumah mendapatkan tantangan dan keberatan dari penuntut umum. Penuntut umum berpandangan bahwa rumah yang menjadi objek sitaan penyidik tidak perlu dilakukan penyitaan cukup penyitaan terhadap uang. Namun menurut penyidik berpandangan bahwa sangat tidak mungkin melakukan penyitaan terhadap uang karena uang tersebut sudah berubah bentuk menjadi rumah.
Argumentasi hukum penuntut umum berpandang penyitaan cukup ditujukan terhadap uang karena penuntut umum tidak akan mengalami kesulitan dalam pembuktian di pengadilan serta  jika  dalam  bentuk  uang  akan  mudah  dilakukan  eksekusi  dan  pengembalian  terhadap negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 KUHAP barang-barang  bukti  tersebut  dirampas  untuk  Negara."  Adapun  di  dalam  Pasal  39  KUHP disebutkan: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. (3)  Perampasan  dapat  dilakukan  terhadap  orang  yang  bersalah  yang  diserahkan  kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
Menurut  penulis  ada  2  alasan  sosiologis  yang  penting  bagi  penuntut  umum  jika penyitaan  ditujukan  terhadap uang yakni:  pertama,  penuntut  umum  tidak ingin  mengalami kesusahan  dalam  pembuktian  karena  dengan  barang  bukti  uang  akan  mempermudah pelaksanaan pembuktian. Kedua, ada kesan mempersulit penyidik dalam tindakan penegakkan hukum di bidang penyitaan. Selain itu menurut penulis, ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara hanya ditujukan terhadap benda sitaan yang dalam keadaan belum menyatu dengan milik dan atau kepunyaan orang lain secara sah. Di Indonesia sendiri terutama di lingkungan para hakim, diakui ataupun tidak pemikiran yang berkembang lebih cenderung ke arah paham legalisme walaupun tidak dalam bentuk yang terlalu ekstrem. Kepastian hukum menjadi tujuan yang lebih utama daripada keadilan, paham ini berkembang di kalangan mereka yang menganggap bahwa keadilan merupakan sesuatu
yang abstrak dan sangat subjektif, sehingga menurut pemikiran mereka bahwa yang adil itu adalah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Di kalangan hakim pada umumnya selalu ada kekhawatiran untuk menyimpang prinsip kepastian hukum daripada mengesampingkan keadilan substantif, karena secara logika akan lebih mudah berargumen dibalik logika kepastian hukum yang tertulis secara letterlijk dalam aturan  undang-undang  ketimbang  harus  mempertahankan  keyakinan  dengan  dasar  nilai keadilan  yang  abstrak.  Kita  bisa  lihat  ketika  seorang  Hakim  Bismar  Siregar  melakukan terobosan dengan memperluas pengertian unsur “barang” dalam Pasal 378 KUHP 5 , walaupun secara  sosiologis  diakui  merupakan  penemuan  hukum  yang  memberikan  keadilan,  namun secara legal formal terobosan seperti itu masih dianggap sebagai kekeliruan yang merusak nilai kepastian  hukum.  Penegakan  hukum  dengan  menggunakan  pendekatan  manfaat  tidak  lain bertujuan  untuk  mengisi  celah-celah  kosong  antara  keadilan  dan  kepastian  hukum,  aliran pendukungnya disebut aliran utilitas yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata- mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak- banyaknya warga masyarakat 6 . Idealnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat dipersatukan dalam sebuah putusan sesuai kasus in concerto dengan menggunakan triangular concept , namun ketika antara keadilan dan kepastian hukum tidak dapat disandingkan secara bersamaan,  maka  hakim  harus  memilih  di  antara  keduanya  yang  lebih  mendatangkan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan atau bagi hukum itu sendiri. 7
Mekanisme Memisahkan Aset Hasil Penjualan Narkotika yang Masih dalam Tanggungan Kredit Tersangka dalam Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana
Pengertian perampasan aset tindak pidana yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah  aset  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  tetapi  perampasannya  tidak  diputus berdasarkan putusan peradilan pidana ( in personam ). Pengertian perampasan aset seperti ini dikenal dengan istilah asset forfeiture ( in rem ), sementara istilah in rem belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk menambahkan definisi aset tindak pidana dengan frasa kata in rem , sehingga menjadi “perampasan aset tindak pidana in
5 Antonius Sudirman, Op. cit. , hlm. 212.
6 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009, hlm, 272.
7 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif  dalam  Perkara-Perkara  Pidana ,  Bandung:  Alfabeta,  2013,  hlm.  18.  Dalam  Ade  Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif , Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm.
49.
rem ”. 8
Mengingat bahwa penuntutan dalam perkara ini objek harta benda yang terkait dengan tindak pidana tetapi tidak diputus dalam peradilan pidana ( in personam ), maka perlu untuk diberikan pengertian penuntutan dan penuntut umum yang berbeda dengan pengertian dalam KUHAP.  Yang  dimaksud  dengan  permohonan  perampasan  aset  ( in  rem )  adalah  tindakan penuntut umum untuk mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan negeri setempat yang berwenang mengadili perkara pidana dalam hal dan menurut cara yang akan diatur kemudian dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 9
Menurut penulis dari berbagai teori yang ada dalam konstruksi hukum pidana terdapat beberapa keadaan aset tindak pidana yang dapat dirampas yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana aset, yaitu:
a. Aset  yang  diperoleh  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dari  tindak  pidana termasuk  yang  telah  dihibahkan  atau  dikonversikan  menjadi  harta  kekayaan pribadi,  orang  lain  atau  korporasi  baik  berupa  modal,  pendapatan  maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; atau
d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Uraian  di  atas  menurut  penulis  secara  teoritis  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat konstruksi  hukum  yang  kuat  terkait  penyitaan  aset  tindak  pidana  yang  hartanya  telah bercampur  dengan aset  yang  sah  milik  orang  lain  yang  diperoleh bukan melalui perbuatan melawan hukum. Keadaan tersebut tentunya menjadi bagian dari kekosongan hukum yang ada saat ini di dalam hukum acara pidana. Kekosongan hukum tersebut perlu dikonstruksikan di dalam norma  hukum  baru  yang memuat  perintah  tentang  dibolehkannya  perampasan aset terhadap  barang/benda  yang  sudah  bercampur  dengan  barang  milik  orang  lain  melalui undang-undangan yang baru. Norma perintah tersebut ditunjukkan kepada penyidik sebagai
8 Ramelan, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana , Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, hlm. 168.
9 NN, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana ”, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hlm. 245-246.
alat negara yang bertugas melakukan penegakan hukum untuk dapat mengeksekusi keadaan hukum  tersebut  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang KUHAP. Dalam mewujudkan konstruksi penyitaan yang ideal dan berkepastian hukum bagi penyidik maupun pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sitaan, maka hanya  dengan  melalui  proses  kebijakan  hukum  pidana  dapat  terlaksana  kepastian  hukum melalui  pengaturan  baru  dalam  konstruksi  RKUHAP  dimasa  yang  akan  datang.  Sekalipun pernyataan di atas, namun hukum pidana selalu berlandaskan pada asas legalitas. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Secara terminologi, makna ini berbunyi: “Tiada suatu perbuatan  ( feit )  yang  dapat  dipidana,  selain  berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang- undangan pidana yang mendahuluinya” 10
Dalam Pasal 39 dan Pasal 1 butir 16 KUHAP telah dijelaskan prinsip hukum di dalam penyitaan suatu  benda,  tentang  bagaimana  benda  tersebut  dapat  diberikan atau  dilekatkan penyitaan. Selanjutnya, M. Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai prinsip hukum tersebut, bahwa benda yang dapat disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilekatkan sita. 11
Merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap menurut penulis setuju dengan pandangan tersebut bahwa yang dapat dilakukan perampasan adalah hanyalah barang dan atau benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan terhadap barang yang sah diperoleh tidak dapat dilakukan penyitaan. Namun demikian menurut penulis pendapat tersebut belum memberikan jawaban  secara  doktrinal  bahwa  bagaimana  terhadap  barang  yang  sudah  menyatu  apakah dapat  dimungkinkan  dilakukan  perampasan  atau  tidak  karena  jika  dirampas  maka  rumah pengembang akan mengalami kerugian karena dia tidak mendapatkan keuntungan lagi dari penjualan kredit tersebut dan secara tidak langsung pembayaran akan terhenti. Namun jika tidak dilakukan penyitaan maka akan memberikan dampak bagi penyidik dan penuntut umum dalam proses pembuktian nantinya yang dapat dimungkinkan pelaku tindak pidana narkotika tidak  dapat  dituntut  dengan  pasal  pencucian  uang  dan  atau  pasal  pemberatan  lainnya. Kualifikasi  benda  atau  barang  dalam  pengertian  hukum  meliputi  yang  berwujud,  tidak
10 Arto Siswahyudi, Sabrina Hidayat, Oheo K.Haris, “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 2, Issue 3, Desember 2020. hlm. 16.
11 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 274-275.
berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengertian benda atau barang seperti itu oleh hukum, tidak  bisa  dilepaskan  dari  pemilikan  hak  terhadapnya.  Artinya,  sejauh  bisa  ada  hak  yang melekat  padanya,  maka  itu  adalah  benda  atau  barang  dalam  arti  hukum.  Oleh  sebab  itu, walaupun benda tak nyata wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki maka hak yang ada di atasnya pun akan bisa dan boleh diperalihkan 12 .
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat kekosongan norma aturan di dalam melakukan penyitaan terhadap objek sitaan yang telah menyatu  dengan  hak  orang  lain  secara.  Selain  itu  Rumbasan  hanya  berfungsi  sebagai penyimpan  bukan  bertugas  memisahkan  keuangan  karena  fungsi  keuangan  tidak  melekat kepadanya. Di dalam tindak pidana korupsi terdapat lembaga khusus yang di beri kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perhitungan kerugian negara dan bertugas memisahkan aset sitaan yang telah menyetu dengan milik orang lain secara sah menurut undang-undang. Kekosongan  norma  tersebut,  maka  penulis  berpandangan  bahwa  perlu  adanya  lembaga tersendiri yang bertugas melakukan pemisahan aset sitaan yang telah menyatu atau yang masih dalam tanggungan kredit agar hak-hak privat subjek hukum yang lain tidak dilanggar. Selain itu pentingnya di bentuk lembaga tersendiri seperti dalam tindak pidana korupsi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan hukum antara lembaga penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dengan penuntut umum, Sebab kedua lembaga penegak hukum tersebut merupakan alat negara di bidang penegakan hukum yang saling bekerja sama dalam proses pembuktian.
Dalam konstruksi kebijakan hukum pidana di bidang penyitaan terhadap aset sitaan yang telah menyatu dan atau masih dalam tanggungan kredit tersangka maka sekiranya penulis mengajukan dua konsep kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang yakni:
1. Dibentuknya oleh negara dalam bentuk badan tersendiri sebagai langkah preventif dalam penjamin pelaksanaan tugas penyitaan khususnya tindak pidana narkotika dengan  nama  Lembaga  Penjamin  dan  Penghitung  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Narkotika (L2ASTN) yang berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP Jika ditingkat provinsi;
2. Lembaga Penjamin dan Penghitung Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika nantinya dapat  menghitung  dan  memisahkan  aset  yang  masih  dalam  tanggungan  kredit sebelum putusan pengadilan;
12 Nikolas Simandjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm.
100.
3. Pengaturan hukum Pemisahan Aset sitaan terhadap objek sitaan yang masih dalam tanggungan  kredit  dilakukan  sebelum  Putusan  pengadilan  dimaksudkan  agar pengumpulan  barang  bukti  dalam  proses  pembuktian  bagi  penyidik  lebih berkepastian  hukum  serta  menjamin  perlindungan hukum bagi  orang  lain  yang asetnya telah menyatu dengan hasil kejahatan narkotika;
4. Pengaturan hukum tentang tenggang waktu pemisahan dan penghitungan aset oleh Lembaga Penjamin dan Penghitung Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika di dalam KUHAP;
5. Pengaturan hukum tentang mekanisme pengajuan pemisahan dan penghitungan aset oleh Lembaga Penjamin dan Penghitung Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika oleh penyidik.
Uraian  tersebut  di  atas  merupakan  bentuk  kebijakan  hukum  pidana  yang  di formulasikan penulis dimasa yang akan datang yang perlu di atur di dalam KUHAP yang baru sebagai bentuk  penjaminan kepastian hukum  bagi  penyidik  dan orang lain dalam kerangka penegakan hukum di bidang penyitaan untuk kepentingan pembuktian di dalam hukum acara pidana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  aset  hasil  penjualan  narkotika  yang  masih  dalam  tanggungan  kredit tersangka dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai bentuk kepentingan penegakkan hukum di bidang pembuktian atas tindak pidana narkotika. Tidak diaturnya tentang kebolehan atau tidaknya penyitaan terhadap aset yang masih dalam tanggungan kredit dan atau masih menyatu  dengan  milik  orang  lain  secara  sah  di  dalam  KUHAP  ataupun  pada  tingkat  teknis Perkap Kapolri bukan berarti penyitaan tersebut tidak dapat dilakukan karena ada kepentingan dan atau kegentingan hukum yang mendesak bagi penyidik dalam rangka penegakkan hukum di  bidang  narkotika  yang  merupakan  tindak  pidana extraordinary  crime .  Selain  itu  alasan diskresi yang melekat pada penyidik sebagai hak di berikan oleh hukum menjadi dasar penilai penyidik untuk melakukan penyitaan. Selain itu, mekanisme memisahkan aset hasil penjualan narkotika yang masih dalam tanggungan kredit tersangka dalam pendekatan kebijakan hukum pidana sebagai dasar kekosongan norma aturan (1) Dibentuknya oleh negara dalam bentuk badan  tersendiri  sebagai  langkah  preventif  dalam  penjamin  pelaksanaan  tugas  penyitaan khususnya tindak pidana narkotika dengan nama Lembaga Penjamin dan Penghitung Aset Hasil
Tindak Pidana Narkotika (L2ASTN) yang berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP Jika ditingkat provinsi; (2) Lembaga Penjamin dan Penghitung Aset Hasil Tindak Pidana  Narkotika  nantinya  dapat  menghitung  dan  memisahkan  aset  yang  masih  dalam tanggungan kredit sebelum putusan pengadilan; (3) Pengaturan hukum Pemisahan Aset sitaan terhadap  objek  sitaan  yang  masih  dalam  tanggungan  kredit  dilakukan  sebelum  Putusan pengadilan  dimaksudkan  agar  pengumpulan  barang  bukti  dalam  proses  pembuktian  bagi penyidik lebih berkepastian hukum serta menjamin perlindungan hukum bagi orang lain yang asetnya  telah  menyatu  dengan  hasil  kejahatan  narkotika;  (4)  Pengaturan  hukum  tentang tenggang waktu pemisahan dan penghitungan aset oleh Lembaga Penjamin dan Penghitung Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Narkotika  di  dalam  KUHAP;  dan  (5)  Pengaturan  hukum  tentang mekanisme  pengajuan  pemisahan  dan  penghitungan  aset  oleh  Lembaga  Penjamin  dan Penghitung Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika oleh penyidik.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali,  Achmad, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009.
Harahap,  M.  Yahya, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Mahmud, Ade, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif , Jakarta:
Sinar Grafika, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Surabaya,
2013.
NN, Laporan  Hasil  Penyelarasan  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  tentang Perampasan  Aset  Tindak  Pidana ”,  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
Ramelan, Laporan Akhir  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang tentang  Perampasan Aset Tindak Pidana , Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.
Santosa, Bima Priya, dkk., Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana , Jakarta: Paramadina Public Policy Institute, 2010.
Simandjuntak, Nikolas, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia,
2009.
Sudirman, Antonius, Hati Nurani dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurusprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana , Bandung: Alfabeta, 2013

## Jurnal dan Makalah
Mars, Yusuf, Herman, Handrawan, “ Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kendari  Nomor:
405/Pid.Sus/2016/PN. Kdi, ” Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Issue 2, August 2019. Siswahyudi, Arto, Sabrina Hidayat, Oheo K.Haris, “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging ”, Halu Oleo Legal Research, Volume 2, Issue 3, Desember 2020.