## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.875-886
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31

## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
Suriyani BB 1 , La Manguntara 2 , Muhammad Zein Abdullah 3 , Hainun 4
1,2,3,4 Universitas Halu Oleo Correspondence author: suriyanibb@gmail.com Kota Kendari 93111, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this research is to find out the efforts of the local government in developing tourism in Central Buton Regency and to find out the factors that hinder the local government in developing tourism in Central Buton Regency. The technique used in this research is qualitative research. Data collection techniques are carried out by means of library research and field research using interview, observation and documentation methods. The results of this study indicate that the Tourism Development Efforts in Central Buton Regency are divided into three namely a) making regulations, b) providing facilities and infrastructure and c). making plans while the Obstacles to Tourism Development Efforts in Central Buton Regency are divided into five namely a). Lack of Community Participation in the Tourism Sector b). There is no Attractive Promotion System yet, c) Limited work facilities and infrastructure at related agencies and tourist attractions, d) Lack of cooperation with investors, and e). Limitations and lack of maintenance of tourist attraction supporting facilities.

## Keywords: Efforts; Local Government; Tourism Development

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buton Tengah terbagi menjadi tiga yakni a) membuat regulasi, b) menyediakan sarana dan prasarana dan c). membuat perencanaan sedangkan Faktor Penghambat Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buton Tengah terbagi menjadi lima yakni a). Kurangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Sektor Pariwisata b). Belum Terdapat Sistem Promosi Yang Menarik, c) Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata, d) Kurangnya kerja sama dengan investor, dan e). Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata.

## Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Pengembangan Pariwisata; Upaya
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.875-886 Suriyani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan salah satu bentuk industri pariwisata belakangan ini menjadi tujuan dari sebagian besar masyarakat. Pariwisata memberikan sungguhan kepada wisatawan berupa keindahan alam seperti keindahan pantai, air terjun, lembah, sungai, panorama pegunungan serta keanekaragaman hayati dan pesona alam lainnya. Pertemuan nasional pariwisata (1996) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu bentuk penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat tempat atau daerah alami yang di buat berdasarkan kaidah alam yang mendukung upaya-upaya pelestarian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan definisi tersebut maka keberhasilan pembangunan pariwisata dapat di lihat dari kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Kusnandar, 2020).
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelolah urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan adapun yang di maksud dengan mengelola adalah merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan (Pasal 18 UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan). Dari pasal tersebut dapat di artikan bahwa daerah di berikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan program pengembangsn pariwisata di daerah masing- masing yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kebijakan tersebut maka daerah berkesempatan dan berpeluang untuk menunjukan potensi wisata yang di miliki dan mengembangkan pariwisata demi peningkatan pendapatan negara secara umum dan daerah secara khusus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pasal 6 UU N0.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan di lakukan berdasarkan asas sebagaimana di maksud dalam pasal 2 yang di wujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dana alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata yang berarti bahwa pengembangan pariwisata setiap daerah harus memperhatikan potensi daerah masing-masing (Cintania, 2017)
Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki berbagai macam objek pariwisata adapun beberapa potensi wisata yang di miliki antara lain pantai mutiara,pantai katembe, pantai gubari,pantai wantopi dan pantai labobo serta pantai tanjung buaya yang saat ini sementara di kembangkan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Tidak hanya itu potensi pariwisata alam yang ada di Kabupaten Buton Tengah meliputi Goa Loba-Loba, Goa Oemamba, Goa Bidadari dan Goa Koo. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah dalam pengembangan objek wisata dapat di lihat dengan jumlah anggaran yang di alokasikan untuk pengembangan objek pariwisata, dimana pada Tahun 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 6

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.875-886
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31
Milyar dan di Tahun 2019 mengalokasikan sebesar 10,1 Milyar untuk pembangunan pengembangan objek pariwisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Dari situ dapat kita lihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah cukup serius dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Buton Tengah.
Upaya pemerintah dalam pengembangan objek pariwisata tidak selalu berjalan mulus di satu sisi ada hambatan-hambatan yang di lalui seperti kurangnya perhatian masyarakat dalam mendukung pengembangsn objek pariwisata dan di satu sisi masih rendahnya tingkat wisatawan lokal maupun manca negara yang berkunjung. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri dalam upaya pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi pemerintah dalam pengembangan objek pariwisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah dengan mengangkat judul: Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Buton Tengah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah)

## METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi, analisis bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dibanding generalisasi. (Sugiyono, 2009). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analsis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation) , menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting) , pengerucutan (focusing) , penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) , dan transformasi data (transforming). Keempat komponen analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara simultan, artinya bahwa pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka sekaligus juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.875-886 Suriyani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Buton Tengah
Pariwisata memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional, hal tersebut terbukti oleh peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Pariwisata juga ditetapkan sebagai salah satu pengganti komoditi andalan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, hasil hutan, dan pertambangan. Pengembangan pariwisata memang diperlukan adanya kesinambungan antara berbagai elemen seperti pemerintah daerah, swasta dan pihak pihak terkait. Agar tujuan dapat terlaksana maka sektor pariwisata perlu dikembangkan dengan lebih serius dan profesional selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas lapangan kerja, menarik para investor untuk menanamkan modalnya, juga sebagai ajang promosi memperkenalkan sejarah budaya daerah kepada masyarakat diluar Kabupaten Buton Tengah. Oleh karena itu, dalam pengembangan kepariwisataan perlu mendapat pelayanan dan dengan perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaannya, disamping juga bagaimana pengelolaan yang menjadikan perhatian utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan terhadap pariwisata sudah dilakukan sejak tahun 2014 silam saat Kabupaten Buton Tengah masih berstatus sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dimana aktivitas pemerintahan masih dijalankan oleh pelaksana jabatan sementara. Pengembangan menjadi semakin masif dilakukan oleh pemerintah ketika terpilihnya bupati definitif Kabupaten Buton Tengah sejak tahun 2017 hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat melalui terus meningkatnya anggaran yang dialokasikan pada sektor pariwisata.
Permasalahan yang masih di hadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah dalam pengelolaan pariwisata terletak pada penyelenggaraan pembangunan pariwisata serta penyelenggaraan pembangunan harus sesuai ketentuan dan disesuaikan dengan kapasitas, situasi maupun kondisi yang berada pada lingkup daerah Kabupaten Buton Tengah apa lagi Kabupaten Buton Tengah dikenal dengan julukan sebagai negeri seribu goa. Dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah bisa dikatakan belum optimal. Dari sektor pariwisata yang relatif kecil menandakan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah perlu mendapat perhatian ekstra dari pemerintah daerah, mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Buton Tengah cukup menarik artinya dengan mengembangkan potensi pariwisata yang ada, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah demi menumbuhkan ekonomi masyarakat dalam rangka membangun daerah kearah yang lebih baik. Masalah lain yang menjadi kendala dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Buton Tengah adalah kurangnya perhatian masyarakat serta belum

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.875-886
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31
adanya promosi periklanan untuk mempromosikan pariwisata tentu hal tersebut berdampak kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (asing). Banyaknya daya tarik wisata yang ada, maka pengembangan pariwisata didaerah Kabupaten Buton Tengah diharapkan dapat memberi dampak bagi daerah lain dalam meningkatkan potensi wisatanya dan mampu mengembangkan wisata yang ada di daerah masing-masing. Dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas Pariwisata memiliki langkah dan upaya dalam pengembangan pariwisata, adapun upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

## 1. Membuat Regulasi
Peran pemerintah dalam membuat Regulasi merupakan salah satu faktor terpenting seperti:
Undang-undang
kepariwisataan, dan peraturan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata, peraturan peraturan tentang retribusi serta peraturan peraturan lainnya. Pembangunan sektor pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah Pemerintah Kabupaten menyelaraskan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sesuai dengan RIPPAR-KABUPATEN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Nasional.
Regulasi pembangunan pariwisata termuat dalam RIPPAR-Kabupaten Buton tengah yang disesuaikan dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi maupun nasional, hal itu dilakukan agar pembangunan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah dapat sejalan dengan regulasi Pembangunan Pariwisata Nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan; (1) industri pariwisata, (2) destinasi pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan (4) kelembagaan pariwisata, dan terdiri atas, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAR-PROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA). Oleh karena itu, seluruh ODTW yang berbasis Wisata Alam maupun Wisata Buatan yang akan dibangun dan dikembangkan di Kabupaten Buton Tengah haruslah berlandaskan

## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.875-886 Suriyani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
kepada pendekatan tersebut yang diikuti dengan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup dimana ODTW tersebut berada.

## 2. Menyediakan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Pembangunan sarana dan prasarana pada destinasi wisata sangat efektif untuk menarik minat wisatawan. Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang.diperlukan oleh wisatawan agar.kunjungan wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Infratruktur ini dapat berupa penginapan yang berupa perhotelan atau homestay yang akan digunakan oleh wisatawan untuk menginap di daerah wisata maupun penunjang perjalanan seperti insflastruktur jalan.
Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata Kabupaten Buton Tengah menjadikan pariwisata sebagai icon pertumbuhan ekonomi daerah, pasalnya Buton Tengah yang di kenal dengan Negeri Seribu Goa, memiliki seribu satu lokasi wisata menarik, baik lokasi wisata alamiah, buatan maupun wisata budaya, dengan banyaknya ekspot wisata tersebut tentu strategi pemerintahan daerah melalui Dinas Pariwisata berupaya semaksimal mungkin untuk pengembangan pariwisata, salah satunya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah, Walaupun belum secara keseluruhan tetapi menurut peneliti langkah tersebut sudah tepat tinggal bagaimana pemerintah secara cepat dan tanggap memasifkan hal tersebut, dilain sisi pemerintah daerah juga harus berupaya menjaga sarana dan prasarana tersebut, karena pada umumnya pemerintah hanya sekedar membangun tetapi tidak lagi melakukan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai lagi untuk digunakan.

## 3. Membuat Perencanaan
Perencanaan berarti memperhitungkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Perencanaan dan pengelolaan pariwisata berarti untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang. Oleh karena itu kecenderungan pertumbuhan penduduk, persediaan lahan cadangan, pertumbuhan fasilitas, dan kemajuan teknologi dengan penerapannya harus dimasukan dalam perencanaan tersebut. Selain itu kualitas sumber daya pengelolan pariwisata juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari industri pariwisata tersebut, sebab dalam mengelola/memanajemen pariwisata memerlukan keahlian dan pengalaman.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.875-886
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31
Tujuan perencanaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah lebih lanjut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem wilayah baik darat maupun laut sehingga semakin memperkuat keunggulan banding dan keunggulan saing daya tarik wisata berkelas dunia dalam rangka peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dilain sisi perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah di harapkan dapat mewujudkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang tercermin dari semakin meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, sarana dan prasarana umum serta berkembangnya usaha-usaha ekonomi kreatif dan produktif masyarakat lokal. Perencanaan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Buton Tengah tidak hanya terfokus pada pelestarian ekosistem lingkungan pada wisata alami, Disatu sisi perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah Juga mengedepankan kelestarian nilai-nilai sosial budaya serta dapat mengembangkan Kreatifitas budaya lokal sebagai perwujudan dari semakin meningkatnya apresiasi dunia kepariwisataan dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan daerah yang berfungsi sebagai aset pariwisata. Pada prinsipnya bahwa di dalam manajemen pengelolaan ODTW di Kabupaten Buton Tengah tidak boleh memisahkan atau membedakan antara pariwisata berbasis alam atau ekowisata dengan wisata budaya/sejarah.

## B. Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buton Tengah
Dalam pengembangan pariwisata pastilah tidak lepas dari dengan adanya faktor penghambat pengembangan pariwisata, begitu pun juga pada pengembangan pariwisata yang di Kabupaten Buton Tengah, dimana dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah Terdapat beberapa hambatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Buton Tengah, faktor yang menjadi penghambat pengembangan pariwisata adalah masih kurangya peran serta Masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah serta belum adanya sistem promosi yang menarik dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah Lebih jelasnya akan di jelaskan pada pembahasan dibawah ini.

## 1. Kurangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Sektor Pariwisata
Salah satu penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah, padahal dengan pengembangan pariwisata tentu yang akan mendapatkan imbasnya secara langsung adalah masyarakat setempat, dilain

## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.875-886 Suriyani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
sisi terdapat juga kasus masyarakat yang dengan sengaja merusak sarana dan prasarana yang ada tentu hal tersebut merupakan cerminan kurangnya kepedulian masyarakat dalam upaya menjaga dan melestarikan wisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah.
Kurangnya kesadaran masyarakat masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah menjadi faktor penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah, dalam hal ini sejauh apapun pembangunan sarana dan prasarana dalam pengembangan pariwisata jika masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga dan merawatnya tentu upaya pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata akan terhambat, dalam analisis peneliti diperlukanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pembelajaran akan pentingnya keberadaan potensi wisata yang ada, dikarenakan tidak hanya akan berdampak pada pendapatan daerah tetapi juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar lokasi wisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah.

## 2. Belum Terdapat Sistem Promosi Yang Menarik
Dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tengah berupaya mencari sistem promosi yang menarik agar wisatawan internasional maupun domestik mau berkunjung ke Wisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah telah melakukan promosi pengenalan objek wisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah, tidak hanya melakukan pemasangan baleho, dan periklanan pada objek wisata di Kabupaten Buton Tengah tetapi juga telah mengadakan event-event pada lokasi objek wisata, hanya saja promosi tersebut masih dianggap kurang efektif dibandingkan sistem promosi yang dilakukan oleh Kabupaten tetangga, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buton Tengah harus bekerja ekstra dalam melakukan sistem promosi yang baik dalam mengembangkan wisata di Buton Tengah, tidak hanya memanfaat keindahan pariwisata tetapi juga memanfaatkan kebudayaan yang ada pada masyarakat Buton Tengah, artinya pemerintah Buton Tengah berupaya memanfaatkan event-event budaya masyarakat untuk dipadukan dengan promosi pariwisata di Kabupaten Buton Tengah,
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata Ketersediaan sarana dan prasarana kerja pada dinas pariwisata cukup penting dalam membantu para pegawai. Sarana dan prasarana kerja merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan, karena sarana dan prasarana ini merupakan sumber daya yang terkait dengan penyediaan kenyamanan kerja dan mendukung

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.875-886
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31
efektivitas serta efisiensi pegawai dalam bekerja. Untuk di lingkungan kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah, sarana dan prasarana kerja di kantor sudah memadai, namun sarana dan prasarana kerja di obyek masih banyak keterbatasan dan masih perlu dikembangkan. Mengenai sarana dan prasarana kerja pada obyek wisata khususnya pada obyek wisata alam di Kabupaten Buton Tengah dinilai masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja di kantor tersebut diakibatkan karena belum adanya anggaran dana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas obyek wisata. Selain anggaran dana belum terdapatnya pengelolaan secara maksimal yang terdapat pada obyek-obyek wisata alam di Kabupaten Buton Tengah merupakan penyebab keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada obyek wisata.

## 4. Kurangnya kerja sama dengan investor
Langkah atau upaya dalam sektor pariwisata untuk menarik minat investor meliputi strategi pengembangan dan strategi promosi sektor pariwisata Dalam prosesnya kedua strategi tersebut saling berhubungan. Sebagai upaya untuk menarik investor bidang pariwisata, pemerintah Kabupaten Buton Tengah sudah mempunyai strategi dalam menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait untuk mempermudah pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata. Kerjasama tersebut dilakukan dengan berbagi pihak yang terkait khususnya dengan instansi lain yang ada di Kabupaten Buton Tengah dalam waktu dekat.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui dinas pariwisata belum mengambil kebijakan untuk bekerja sama dengan investor dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah, saat ini pemerintah Kabupaten Buton Tengah masih masif berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi wisata, padahal keterlibatan pihak investor cukup penting dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Kurangnya kerjasama dengan investor menjadi ancaman tersendiri bagi upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah yang menyebabkan kurangnya anggaran dana untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memperhatikan sektor pariwisata dan mendorong investor serta berbagai sektor usaha khususnya di Kabupaten Buton Tengah sendiri mapun dari luar daerah guna mendukung pembangunan sektor pariwisata.

## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.875-886 Suriyani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## 5. Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata
Unsur-unsur penyediaan dalam pengembangan obyek wisata, yaitu unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam mengolah suatu perencanaan pengembangan kepariwisataan. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dilakukan untuk menjamin sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi baik dan siap digunakan wisatawan. Perawatan alat/barang diperlukan perawatan secara preventif maupun represif agar mampu mencapai batas umur pemakaian secara optimal. Perawatan secara preventif perlu dilakukan secara periodik terhadap setiap alat/barang yang dimiliki, sehingga frekuensi dan biaya perawatan secara represif dapat ditekan.
Kondisi sarana dan prasarana wisata yang ada di Buton Tengah beberapa dalam kondisi kurang baik dan perlu adanya perbaikan sarana yang terprogram dan terealisasi dengan baik sehingga dapat memberikan perubahan pada keadaan sarana dan prasarana yang ada pada objek wisata di Kabupaten Buton Tengah yang nantinya dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung di objek wisata tersebut. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten Buton Tengah tidak terlaksana dengan baik, pihak Dinas tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana dengan anggaran yang telah di sediakan hal ini jelas merupakan sebuah permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buton Tengah terbagi menjadi tiga yakni yang pertama, Regulasi pembangunan pariwisata termuat dalam RIPPAR- Kabupaten Buton tengah yang disesuaikan dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi maupun nasional. Kedua, Menyediakan Sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kabupaten Buton Tengah meliputi Pantai Mutiara, Pantai Maobu dan Pantai Tanjung Buaya. Ketiga, Membuat Perencanaan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Buton Tengah. Tidak hanya terfokus pada pelestarian ekosistem lingkungan pada wisata alami, Disatu sisi perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah Juga mengedepankan kelestarian nilai-nilai sosial budaya serta dapat mengembangkan Kreatifitas budaya lokal sebagai perwujudan dari semakin meningkatnya apresiasi dunia kepariwisataan dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan daerah yang berfungsi sebagai aset pariwisata.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.875-886
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31
2. Faktor Penghambat Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buton Tengah terbagi menjadi lima yakni, pertama kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Kedua Belum Terdapat Sistem Promosi Yang Menarik. Promosi wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah dan hanya sebatas promosi lewat spanduk, periklanan Website atau event-event yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara. Ketiga, Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata. Pada dinas pariwisata Kabupaten Buton Tengah Kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana penunjang kerja belum terlalu memadai tetapi beberapa perlengkapan sudah tersedia walaupun masih terbatas. Keempat, Kurangnya kerja sama dengan investor. Kurangnya kerjasama dengan investor menjadi ancaman tersendiri bagi upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah yang menyebabkan kurangnya anggaran dana untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah. Kelima, Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata. Kondisi sarana dan prasarana wisata yang ada di Buton Tengah beberapa dalam kondisi kurang baik dan perlu adanya perbaikan sarana yang terprogram dan terealisasi dengan baik.

## REFERENSI
Anshory, 2002. Kegiatan Pembekalan dalam pendirian BMT . Jakarta Pustaka Indonesia Cintania. 2017. Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata. Journal Indonesia
Griffin dan Ebert. 2009 . Modul Lingkungan Pengendalian BPKP . Jakarta. Pustaka Ilmu Hasni. 2021. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata . Journal Indonesia
Heri, dkk. 2011. Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pati. Skripsi. Semarang: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Karyono, 1997. Kepariwisataan Indonesia . Jakarta. Pustaka Obor Indonesia
Kusnandar. 2020. Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata. Journal Indonesia Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM
PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130
Maleong, j, Lexy. 2006. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Paturusi, Syamsul Alam.2008. Perencanaan Kawasan Pariwisata . Denpasar : Press UNUD Pitana dan Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata . Yogyakarta. Pustaka Ilmu

## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.875-886 Suriyani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.31
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Pendit, 1999. Ilmu Pariwisata . Jakarta. Pustaka Obor Indonesia
Samuelson 1987. Manajemen Pembangunan Kepariwisataan . Jakarta Pustaka Obor Indonesia
Siagian (2002). Kepemimpinan Organisasi dan Perilaku Administrasi.Jakarta : Penerbit Gunung Agung
Setiadi, 2000. Pengetahuan Kepariwisataan . Bogor. Pustaka Ilmu Nusantara
Soekadijo (2000. Anatomi pariwisata dan memahami pariwisata . Jakarta. Pt Gramedia Trisna, 2014. Strategi Pengembangan Daya Tarik Objek Pariwisata . Jakarta Bumi Persada Yulius dan Johara. 1986 Teori Dan Konsep Pengembangan . Jakarta. Bumi Persada
Yoeti (1996. Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata . Bandung. Pustaka Nusantara
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan