## FOKUS EKONOMI

## Jurnal Ilmiah Ekonomi
P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991
Acredited: SK No.: 21E/KPT/2018 Website : http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe
PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PELAYANAN PAJAK,

## SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
Agus Widodo *)
Hetty Muniroh *)

## Abstract
The research that has been conducted aims to determine the effect of lowering income tax rates,  tax  services,  and  tax penalties  on  the compliance of  UMKM  taxpayers  in  Rembang  Regency. This research was conducted on UMKM respondents in the Rembang Regency with a sample of 104 respondents.  The  sampling  technique  uses  purposive  sampling  technique,  namely  the  sample  taken meets  predetermined  criteria.  Respondents'  data  were  collected  using  questionnaires  with  a  Likert scale of 1-5 categories. The quantitative data analysis method used is the classical assumption test, multiple linear analysis, hypothesis testing using the t test and the coefficient of determination (R2). The  results  of  this  study  indicate  that  the  reduction  in  income  tax  rates,  tax  services,  and  tax sanctions have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers in Rembang Regency.  The practical implications of the results of this study can become a reference for further research and as a basis for policy making from interested parties.
Keywords: Tax Rates, Tax Compliance, UMKM

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  jumlahnya  sangat  banyak, bahkan lebih banyak dari negara-negara lain. UMKM  yang ada ini seharusnya bisa menjadi pendorong dan penggerak dan memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia.  Menurut  Susanti  dalam  Suryandani  (2018)  bahwa  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja,
*) Program Studi Akuntansi STIE YPPI Rembang
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  memberikan  kontribusi  pada  pemerataan pendapatan  di  wilayah  Indonesia.  Peran  penting  UMKM  dalam  perkonomian  di  Indonesia salah  satunya  adalah  pada  kontribusnya  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  melalui pembayaran  pajak.  Menurut  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  yang  dikutip  dari www.kompas.com  menilai,  realisasi  penerimaan  pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampau rendah. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan  pajak  adalah  dengan  pemberian  insentif  perpajakan,  langkah  kongkrit  yang dilakukan adalah dengan menurunkan tarif pajak.
Dalam  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  2018  yang  dikutip  dari www.kemenkeu.id  penerimaan  dari  pajak  masih  mendapat  porsi  yang  paling  besar, pendapatan  negara  diproyeksikan  sebesar  Rp1.894,7  triliun.  Jumlah  ini  berasal  dari penerimaan  dari  pajak  sebesar  Rp1.618,1  triliun  atau  sebesar  85,40%,  penerimaan  negara bukan  pajak  sebesar  Rp275,4  triliun  atau  sebesar  14,54%  dan  hibah  sebesar  Rp1,2  triliun atau 0,06% dari seluruh jumlah proyeksi pendapatan. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai  upaya  untuk  mencapai  target  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak,  diantaranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak.
Upaya  pemerintah  memberikan  insentif  pajak  kepada  UMKM  dengan  menurunkan tarif  pajak  adalah  dengan  mencabut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  dan menggantinya  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018.  Dalam  produk  hukum tersebut  pemerintah  menurunkan  tarif  PPh  final  dari  1%  menjadi  0,5%,  hal  ini  bertujuan untuk  mendorong  UMKM  berperan  serta  dalam  kegiatan  ekonomi  formal,  dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto  tertentu  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Tarif  yang  rendah  juga  diharapkan  dapat membuat masyarakat semakin terdorong terjun ke dunia usaha. Selain itu, tarif rendah juga bisa mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat (Sri Mulyani dikutip www.kompas.com, 2018).
Upaya lainnya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan  cara  meningkatkan  pelayanan  pajak  kepada  wajib  pajak  UMKM  diantaranya  yaitu dengan  menyederhanakan  dan  mempermudah  wajib  pajak  UMKM  dalam  membayar maupun  melaporkan  pajaknya.  Serta  Sanksi  Pajak,  sanksi  adalah  suatu  tindakan  berupa hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  yang  melanggar  peraturan.  Peraturan  atau Undang- undang  merupakan  rambu-rambu  bagi  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  mengenai  apa yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  seharusnya  tidak  dilakukan.  Sanksi  diperlukan  agar
peraturan  atau  Undang-undang  tidak  dilanggar.  Sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar Wajib  Pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan  (Mardiasmo,  2016).  Selain  itu  pemerintah berupaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  bidang  perpajakan  kepada  UMKM,  bentuk pelayanan  yang  dilakukan adalah  pada  hal  penyederhanaan  pelaporan maupun  pembayaran pajak  UMKM.  Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  khususnya  wajib  pajak  UMKM  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Dengan  meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak  secara  otomatis akan meningkatkan pendapatan pajak negara dari sektor UMKM
Beberapa  penelitian-penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan  tentang  pengaruh penurunan tarif pajak PPh, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diantaranya adalah  Tambun dan Riris (2019)  judul penelitiannya adalah Pengaruh Penurunan  Tarif  Pajak  UMKM  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Yang  Dimoderasi  Oleh  Efektifitas  Pemungutan  Pajak.  Hasil  penelitiannya  adalah penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan efektifitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Perbedaan  dengan  penelitian  ini  adalah  bahwa  penelitian yang  dilakukan  Tambun  dan  Riris  (2019)  tehnik  pengambilan  datanya  menggunakan convenience  sampling sedangkan  pada  penelitian  ini  menggunakan  tehnik purposive sampling. Pada tehnik purposive sampling ini ditentukan  kriteria-kriteria sampel yang akan diambil  sehingga  data  responden  yang  diperoleh  dapat  lebih  mendekati  tujuan  penelitian. Riadita  dan  Saryadi  (2019)  judul  penelitiannya  adalah  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Pengetahuan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Pada  UMKM  Yang  Terdaftar  Di  KPP  Pratama  Semarang  Selatan).  Hasil  penelitiannya adalah  kualitas  pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  pengetahuan  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Perbedaan  dengan  penelitian  ini adalah  bahwa  penelitian  yang  dilakukan  Riadita  dan  Saryadi  (2019)  pengambilan  datanya menggunakan  tehnik Cluster  Sampling sedangkan  pada  penelitian  ini  menggunakan  tehnik purposive  sampling. Pada  tehnik purposive  sampling ini  ditentukan  kriteria-kriteria  sampel yang  akan  diambil  sehingga  data  responden  yang  diperoleh  dapat  lebih  mendekati  tujuan penelitian.  Savitri  dan  Nuraina  (2017)  judul  penelitiannya  adalah  Pengaruh  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Madiun.  Hasil  penelitiannya  adalah  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Perbedaan  dengan  penelitian  ini  adalah  bahwa  penelitian  yang dilakukan  Savitri  dan  Nuraina  (2017)  pengambilan  datanya  menggunakan  teknik  sampling insidental sedangkan  pada  penelitian  ini  menggunakan  tehnik purposive  sampling. Pada tehnik purposive sampling ini ditentukan kriteria-kriteria sampel yang akan diambil sehingga data responden yang diperoleh dapat lebih mendekati tujuan penelitian.
Adapun  keterbaruan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan menggunakan  metode  pengambilan  data  dengan  tehnik purposive  sampling yaitu pengambilan  data  dengan  menggunakan  kriteria-kriteria  tertentu  untuk  mendapatkan  data dari sampel responden sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis.
Dengan adanya hasil penelitian ini akan diperoleh data mengenai apakah ada pengaruh antara  penurunan  tarif  PPh,  pelayanan  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  di  Kabupaten  Rembang.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya di bidang perpajakan UMKM  di  Kabupaten  Rembang.  Sehingga  kontribusi  UMKM  melalui  sektor  pajak  dapat terlaksana  dengan  prinsip  berkeadilan  antara  UMKM  sebagai  pembayar  pajak  dengan pemerintah.
Berdasarkan  dari  uraian  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  apakah penurunan  tarif  PPh,  pelayanan  pajak,  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

## Landasan Teori

## UMKM
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  mendefinisikan  UMKM  adalah sebagai berikut:
a. Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  ini.  Kriteria  Usaha  Mikro  menurut  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008 adalah:
1) Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp300.000.000  (tiga  ratus  juta rupiah).

## Fokus Ekonomi
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha  Kecil.  Kriteria  Usaha  Kecil  menurut  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008 adalah:
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  ini. Kriteria Usaha Menengah menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah:
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan  paling  banyak  Rp10.000.000.000  (sepuluh  miliar  rupiah)  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp50.000.000.000  (lima  puluh  miliar rupiah).

## Kepatuhan Pajak
Jenis kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2013) yaitu:
a. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan.  Misalnya waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah tepat waktu dan tidak lebih dari jatuh tempo pelaporan.
b. Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara  substantif/ hakikatnya  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan  yaitu  sesuai  isi  dan  jiwa undang-undang  pajak  kepatuhan  material  juga  dapat  meliputi  kepatuhan  formal.  Di
sini  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan,  selain  memperhatikan  kebenaran  yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.
Pemerintah  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  74/PMK.03/2012 menyebutkan kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan  keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut- turut; dan
d. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) yaitu:
a. Wajib  Pajak  yang  mengisi  dengan  jujur,  lengkap  dan  benar  Surat  Pemberutahuan (SPT) sesuai ketentuan.
b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

## Tarif Pajak
Menurut  Suparmono  dan  Damayanti    (2015),    Tarif    pajak    digunakan    dalam perhitungan  besarnya    pajak    terutang.    Dengan    kata    lain,    tarif    pajak    merupakan    tarif yang digunakan  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar.  Secara  umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:
a. Tarif pajak proporsional/sebanding
Adalah  persentase  pengenaan  pajak  yang  tetap  atas  berapa  pun   dasar pengenaan pajaknya.
b. Tarif pajak tetap
Adalah   jumlah   nominal  pajak   yang  tetap  terhadap  berapa  pun   yang menjadi dasar pengenaan pajak.
c. Tarif pajak degresif
Adalah    persentase    pajak    yang    menurun    seiring    dengan    peningkatan    dasar pengenaan pajaknya.

## Fokus Ekonomi
d. Tarif pajak progresif
Adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

## Pelayanan Pajak
Pelayanan  pajak  adalah  pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau masyarakat  yang  Melalui    Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan yaitu, pelayanan  adalah  sentra  dan  indikator utama    untuk    membangun    citra  DJP,  sehingga  kualitas  pelayanan  harus  terus  menerus ditingkatkan  dalam  rangka    mewujudkan    harapan    dan    membangun    kepercayaan    wajib pajak terhadap DJP.
Pelayanan umum (Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men- PAN)  No.  81  Tahun  1993)  adalah  segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum  yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah  dalam  bentuk  Barang  dan  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## Sanksi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2016),  Sanksi  perpajakan merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau  bisa  Wajib  Pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan.  Sanksi  pajak  merupakan  suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan.
Menurut  Purwono  (2010)  berdasarkan  jenisnya,  sanksi  di  bidang  perpajakan  dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu
a. Sanksi administrasi
Sanksi  administrasi  merupakan  pembayaran  kerugian  terhadap  negara  yang  bisa berupa  denda  administrasi,  bunga,  atau  kenaikan  pajak  yang  terutang.  Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.
b. Sanksi pidana
Sanksi  pidana  merupakan  upaya  terakhir  dari  pemerintah  agar  norma  perpajakan benar-benar  dipatuhi.  Sanksi  pidana  ini  bisa  timbul  karena  adanya  tindak  pidana
pelanggaran  yaitu  tindak  pidana  yang  mengandung  unsur  ketidaksengajaan  atau kealpaan,  atau  dikarenakan  adanya  tindak  pidana  kejahatan  yaitu  tindak  pidana  yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Hipotesis

## Hubungan Penurunan Tarif PPh dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Tarif  pajak  digunakan  dalam  perhitungan besarnya  pajak  terutang.  Dengan  kata lain,    tarif    pajak   merupakan    tarif    yang  digunakan    untuk    menentukan    besarnya    pajak yang  harus  dibayar (Suparmono dan Damayanti, 2015). Sehingga tarif pajak yang rendah menyebabkan rendahnya besar pajak yang dibayar wajib pajak. Menurut Sri Mulyani dikutip dari  www.kompas.com  (2018)  Tarif  yang  rendah  juga  diharapkan  dapat  membuat masyarakat  semakin  terdorong  terjun  ke  dunia  usaha.  Selain  itu,  tarif  rendah  juga  bisa mendorong  kepatuhan  perpajakan  meningkat  sehingga  basis  data  perpajakan  Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Tambun  dan  Riris  (2019)  yang  menunjukkan penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Penurunan tarif PPh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

## Hubungan Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pelayanan  pajak  adalah  pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau masyarakat  yang  melalui  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  SE-45/PJ/2007
ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan yaitu, pelayanan  adalah  sentra  dan  indikator utama    untuk    membangun    citra  DJP,  sehingga  kualitas  pelayanan  harus  terus  menerus ditingkatkan  dalam  rangka    mewujudkan    harapan    dan    membangun    kepercayaan    wajib pajak terhadap DJP. Sehingga dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP maka kepatuhan wajib juga akan meningkat.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian  Riadita dan Saryadi (2019) yang menunjukkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2 :  Pelayanan  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kabupaten Rembang.

## Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Menurut  Mardiasmo  (2016),  Sanksi  perpajakan merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi  pajak  merupakan  suatu  alat  pencegah  bagi  wajib  pajak  agar  tidak  melanggar ketentuan  perpajakan.  Sehingga  dengan  adanya  sanksi  pajak  maka  wajib  pajak  dapat  lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian  Savitri dan Nuraina (2017) yang menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3 :  Sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kabupaten Rembang.

## Metode Penelitian

## Populasi dan Sampel
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  populasi  adalah  seluruh  UMKM  di  Kabupaten Rembang. Tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik purposive sampling , metode ini menggunakan  kriteria  yang  telah  dipilih  oleh  peneliti  dalam  memilih  sampel.  Telah ditentukan  bahwa  subjek  penelitian  yang  diambil  adalah  UMKM  di  Kabupaten  Rembang yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
1.  Bisa baca tulis
2.  Terdaftar sebagai wajib pajak atau telah mempunyai NPWP.
3.  Telah melakukan usaha minimal 1 tahun.
Jumlah kuesioner yang disebar kepada UMKM di Kabupaten Rembang sebanyak 120, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 14 kuesioner dan yang tidak diisi lengkap sebanyak 2  kuesioner,  jumlah  yang  diterima  kembali  dan  layak  untuk  dilakukan  pengolahan  data adalah sebanyak 104 kuesioner.

## 1. Karakteristik Responden
Karakteristik  responden  digunakan  untuk  mengetahui  keragaman  dari responden berdasarkan    umur  usaha  dan  omset  pertahun  yang  diperoleh  responden.  Dengan demikian diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas  tentang kondisi dari responden dan  kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian ini.
a. Umur usaha
Keragaman responden berdasarkan umur usaha dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Responden berdasarkan umur usaha
No Umur Usaha (Tahun) Jumlah Responden Persentase 1 1-2 5 5% 2 2-3 22 21% 3 3-4 34 33% 4 4-5 25 24% 5 5< 18 17% Jumlah 104 100% Sumber: Data primer
Berdasarkan karakteristik umur usaha responden pada tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa  jumlah  sampel  responden  terbanyak  mempunyai  umur  usaha  antara  4-5  tahun yaitu  sebanyak  33  responden  dengan  persentase  sebesar  33%.  Dan  jumlah  sampel responden  yang  paling  sedikit  mempunyai  umur  usaha  1-2  tahun  yaitu  sebanyak  5 responden dengan persentase sebesar 5%. Data tersebut menggambarkan bahwa semua data  sampel  yang  diambil  adalah  UMKM  yang  mempunyai  umur  usaha  lebih  dari  1 tahun,  hal  ini  sesuai  dengan  karakteristik  pengambilan  sampel  penelitian  ini  yaitu UMKM yang telah melakukan usaha lebih dari 1 tahun.
b. Omset per tahun
Keragaman responden berdasarkan umur usaha dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Responden berdasarkan omset per tahun No Omset per tahun Jumlah Responden Persentase 1 >Rp10.000.000 2 2% 2 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 11 11% 3 Rp15.000.000 - Rp20.000.000 26 25% 4 Rp20.000.000 - Rp25.000.000 24 23% 5 Rp25.000.000 < 41 39% Jumlah 104 100%

## Sumber: Data primer
Berdasarkan  karakteristik  omset  per  tahun  responden  pada  tabel  2  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  jumlah  sampel  responden  terbanyak  mempunyai  omset  per  tahun lebih dari Rp25.000.000 yaitu sebanyak 41 responden dengan persentase sebesar 39%. Dan jumlah sampel responden yang paling sedikit mempunyai omset per tahun kurang dari Rp10.000.000 yaitu sebanyak 2 responden dengan persentase 2%.

## 2. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer dari jawaban hasil pengisian kuesioner oleh pemilik/manajer UMKM.

## 3. Metode Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner  yang  diberikan  kepada  pemilik/menajer  UMKM,  dalam  kuesioner  tersebut diberikan  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  untuk  dijawab  sesuai  dengan kondisi responden. Kuesioner tersebut dikelompokkan secara jelas sesuai dengan variabel yang diukur, jawaban dari responden diberi nilai/skor dengan skala likert 5 kategori.

## Metode Analisis Data

## Uji Validitas
Uji  ini  dimaksudkan  untuk  menilai  sah atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner  (Ghozali, 2013).  Kuesioner  akan  di  katakan  sah  apabila  permasalahan  pada  kuesioner  dapat menjelaskan hal yang hendak diketahui oleh kuesioner tersebut.
Uji signifikansi ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas ialah uji untuk menilai suatu kuesioner yang merupakan tolak ukur dari variabel  (Ghozali,  2013).  Suatu  kuesioner  dapat  dinyatakan  reliable  atau  handal  apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

## Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas
Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  sistem  regresi,  variabel pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2013).  Untuk  menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, maka dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov smirnov . Residual yang normal yaitu yang memiliki nilai signifikansi > 0,05.
2. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolonieritas  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  hubungan  antar  variabel  bebas  (Ghozali,  2013).  Seharusnya  didalam model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila hal ini terjadi,  maka  variabel  ini  tidak  ortogonal.  Yang  dimaksdud  variabel  yang  ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas nol. Karena VIF = 1/tolerance,  maka  nilai tolerance yang  kecil  akan  sama  dengan  nilai  VIF  yang  tinggi.
Nilai cuttof yang biasa digunakan untuk memperlihatkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013).

## 3. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas digunakan unutk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari  residual  sebuah  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut homokedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut  heterokedastisitas  (Ghozali,  2013).  Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

## Regresi Linier Berganda
Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Persamaan  atau model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= a + b1 X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan:
Y = Kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM, sebagai variabel dependen a = Konstanta
b1, b2, b3   = Koefisien persamaan regresi prediktor X1, X2 dan X3
X1 = Penurunan tarif PPh, sebagai variabel independen X2 = Pelayanan pajak, sebagai variabel independen X3 = Sanksi pajak, sebagai variabel independen e = Faktor pengganggu

## Uji Hipotesis (Uji t)
Uji ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X1, X2, X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

## Koefisien Determinasi (R 2 )
Pengujian  untuk  koefisien  determinasi  dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan menjelaskan  variabel  X  terhadap  variabel  Y.  Jadi  semakin  besar  nilainya  berarti pengaruhnya semakin besar dan sebaliknya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Uji Validitas
Uji signifikansi ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree  of  freedom (df)  =  n-2,  dalam  hal  ini  n  adalah  jumlah  sampel.  Pada  penelitian  ini jumlah sampel (n) adalah 104, sehingga besarnya df dapat dihitung 104  – 2 = 102. Dengan df  =  102  dan  alpha =  0,05  didapat  r tabel  =  0,1927.  Secara  keseluruhan  validitas  indikator dari kuesioner dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Petanyaan ke- r hitung r tabel Keterangan Penurunan Tarif PPh (X1) 1 0,763 0,1927 Valid 2 0,739 0,1927 Valid 3 0,616 0,1927 Valid 4 0,819 0,1927 Valid 5 0,679 0,1927 Valid Pelayanan pajak (X2) 1 0,662 0,1927 Valid 2 0,802 0,1927 Valid 3 0,800 0,1927 Valid 4 0,660 0,1927 Valid 5 0,807 0,1927 Valid 6 0,765 0,1927 Valid 7 0,703 0,1927 Valid Sanksi pajak (X3) 1 0,767 0,1927 Valid 2 0,782 0,1927 Valid 3 0,833 0,1927 Valid
Hetty Muniroh
Variabel Petanyaan ke- r hitung r tabel Keterangan 4 0,719 0,1927 Valid Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 1 0,801 0,1927 Valid 2 0,776 0,1927 Valid 3 0,749 0,1927 Valid 4 0,815 0,1927 Valid 5 0,713 0,1927 Valid

## Sumber: Data primer diolah dengan SPSS
Hasil  uji  validitas  pada  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  nilai  r  hitung  setiap indikator pada setiap variabel memiliki nilai r hitung > dari r tabel ( 0,1927 ), sehingga dapat disimpulkan  bahwa  semua  item  pertanyaan  dalam  indikator  variabel-variabel  dalam penelitian ini adalah valid.

## Uji Reliabilitas
Hasil pengujian reliabilitas antara penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Uji Reliabilitas No Indikator Nilai r alpha hitung Nilai r alpha tabel Keterangan 1 Penurunan Tarif PPh (X1) 0,700 0,768 Reliabel 2 Pelayanan pajak (X2) 0,700 0,865 Reliabel 3 Sanksi Pajak (X3) 0,700 0,775 Reliabel 4 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 0,700 0,825 Reliabel

## Sumber: Data primer diolah dengan SPSS
Hasil  pengujian  pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  masing-masing  variabel diperoleh nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas terhadap seluruh variabel adalah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  pada  penelitian ini  adalah  uji  normalitas,  uji multikolinieritas  dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Uji Kelayakan Model Uji Asumsi Klasik Model Penurunan Tarif PPh (X1) Pelayanan pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Normalitas Kolmogorov Smirnov (Sig.) 0,256 Multikolinieritas VIF 1,488 2,021 1,915 Tolerance 0,672 0,495 0,522 Heterokedastisitas Glejser (Sig.) 0,162 0,703 0,750 Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

## Fokus Ekonomi

## 1. Uji Normalitas
Untuk  mengetahui  normal  atau  tidaknya  data  pada  variabel  terikat  atau  dependen dilakukan  dengan menggunakan  model Kolmogorov-smirnov .  Berdasarkan tabel  5 dapat dijelaskan  bahwa  nilai  signifikansi  sebesar  0,256  >  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

## 2. Uji Multikolinieritas
Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  multikolinier,  menurut  perhitungan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  program  SPSS,  dapat  dilihat  dengan  pedoman  bahwa nilai VIF < 10 dan Nilai Tolerance > 0,1. Berdasarakan data dari tabel 5, dapat diketahui bahwa  tidak  terjadi  multikolinier  antara  variabel  penurunan  tarif  PPh,  pelayanan  pajak, dan sanksi pajak  karena nilai VIF < 10, dan nilai Tolerance > 0,1.

## 3. Uji Heterokedastisitas
Terjadi heterokedastisitas apabila tidak ada kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen  pada  setiap  variabel  independen.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya heterokedastisitas, maka digunakan uji glejser . Dilihat dari tabel 3 diketahui bahwa nilai signifikansi  hasil  regresi  yang  terjadi  antara  variabel  independen  dengan  nilai  absolut residual  adalah  lebih  besar  dari  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heterokedastisitas antara variabel independen.

## Hasil Linier Berganda
Hasil  pengolahan  data  dengan  menggunakan  SPSS  penurunan  tarif  PPh,  pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Tabel Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,606 1,644 0,976 0,331 Penurunan tarif PPh (X1) 0,174 0,086 0,162 2,032 0,045 Pelayanan Pajak (X2) 0,316 0,067 0,439 4,735 0,000 Sanksi Pajak (X3) 0,348 0,116 0,272 3,009 0,003
a. Dependent Variable : Total_Y

## Sumber: Data primer diolah dengan SPSS
Berdasarkan  tabel  6,  persamaan  regresi  dapat  dijabarkan  atau  dituliskan  sebagai berikut:
Y = 1,606 + 0,174X1 + 0,316X2 + 0,348X3
Dari hasil persamaan regresi diatas, dapat di artikan sebagai berikut:
a. Nilai  regresi  penurunan  tarif  pajak  sebesar  1,606  dan  bernilai  postif,  memiliki pengertian  bahwa  apabila  tarif  semakin  turun  maka  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM akan semakin meningkat.
b. Nilai  regresi  pelayanan  pajak  sebesar  0,174  dan  bernilai  postif,  memiliki  pengertian bahwa  apabila  pelayanan  pajak  yang  semakin  baik,  maka  kepatuhan  wajib  pajak UMKM akan semakin meningkat.
c. Nilai regresi sanksi pajak sebesar 0,348 dan bernilai postif, memiliki pengertian bahwa apabila sanksi pajak semakin berat maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat.

## Uji Hipotesis (uji t)
Hasil  pengujian  pengaruh  penurunan  tarif  PPh,  pelayanan  pajak,  dan  sanksi  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 7. Hasil pengujian kelayakan model Uraian t Sig. Pengaruh penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2,032 0,045 Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 4,735 0,000 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 3,009 0,003
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS
a. H 1 :   Penurunan  tarif  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kabupaten Rembang.
Berdasarkan tabel output SPSS pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi alpha untuk  variabel  penuruan tarif  PPh  adalah  sebesar  0,045  <  0,05,  ini membuktikan bahwa penurunan  tarif  PPh  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kabupaten Rembang, artinya semakin rendah tarif pajak PPh maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang akan semakin tinggi. Dengan demikian H 1 diterima.
b. H 2 :   Pelayanan  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kabupaten Rembang
Berdasarkan tabel output SPSS pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi α untuk variabel  penuruan  tarif  PPh  adalah  sebesar  0,000  >  0,05,  ini  membuktikan  bahwa pelayanan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kabupaten Rembang, artinya semakin baik pelayanan pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang akan semakin tinggi. Dengan demikian H 2 diterima.

## Fokus Ekonomi
c. H 3 :   Sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten Rembang
Berdasarkan tabel output SPSS pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi α untuk variabel penuruan tarif PPh adalah sebesar 0,003 > 0,05, ini membuktikan bahwa sanksi pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  artinya  semakin berat ancaman sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang akan semakin tinggi. Dengan demikian H 3 diterima

## Koefisien Determinasi (R 2 )
Persentase  variabel  kepatuhan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  penurunan  tarif  PPh, pelayanan pajak, dan sanksi pajak dalam penelitian ini ditunjukkan oleh besarnya Koefisien Determinasi  (R 2 ).  Koefisien  Determinasi  ini  memperlihatkan  seberapa  besar  pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam persen (%). Hasil pengujian Koefisien diterminasi (R 2 ) dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 8. Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,758a 0,574 0,561 2,235 a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

## Sumber: Data primer diolah dengan SPSS
Dalam  tabel  tersebut  ditunjukkan  nilai Adjusted R  Square sebesar  0,561.  Hal  ini mempunyai  arti  bahwa  variabel  penurunan  tarif  PPh,  pelayanan  pajak,  dan  tarif  pajak mampu  menjelaskan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  sebesar  56,1%  sedangkan  sisanya sebesar  43,9%  akan  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  diluar  model  yang  diamati  dalam penelitian ini.

## Pembahasan

## Pengaruh penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  penurunan  tarif  PPh  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tarif  PPh  yang turun  atau  semakian  rendah  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kabupaten  Rembang,  sebaliknya  tarif  pajak  yang  meningkat  akan  menurunkan  kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.
Tarif  pajak  digunakan  dalam  perhitungan besarnya  pajak  terutang.  Dengan  kata lain,    tarif    pajak   merupakan    tarif    yang  digunakan    untuk    menentukan    besarnya    pajak yang  harus  dibayar (Suparmono dan Damayanti,  2015). Sehingga tarif pajak yang rendah menyebabkan rendahnya besar pajak yang dibayar wajib pajak. Menurut Sri Mulyani dikutip dari  www.kompas.com  (2018)  Tarif  yang  rendah  juga  diharapkan  dapat  membuat masyarakat  semakin  terdorong  terjun  ke  dunia  usaha.  Selain  itu,  tarif  rendah  juga  bisa mendorong  kepatuhan  perpajakan  meningkat  sehingga  basis  data  perpajakan  Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Tambun  dan  Riris  (2019),  dan  penelitian Putra  dan  Suparini  (2019)  yang  menghasilkan  bahwa  penurunan  tarif  PPh  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh palayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  UMKM.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pelayanan  pajak  yang  baik  dan  profesional menjadi  faktor  yang  menjadi  alasan  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten  Rembang  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya semakin baik pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang akan semakin meningkat.
Pelayanan  pajak  adalah  pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau masyarakat  yang  melalui  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan yaitu, pelayanan  adalah  sentra  dan  indikator utama    untuk    membangun    citra  DJP,  sehingga  kualitas  pelayanan  harus  terus  menerus ditingkatkan  dalam  rangka    mewujudkan    harapan    dan    membangun    kepercayaan    wajib pajak terhadap DJP. Sehingga dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP maka kepatuhan wajib juga akan meningkat.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Maula  (2020)  dan  penelitian  Riadita  dan Saryadi  (2019)  yang  menghasilkan  bahwa  pelayanan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  ancaman  sanksi  menjadi  salah  satu  alasan
wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten  Rembang  untuk  patuh  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya. Semakin berat ancaman sanksi yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang juga akan semakin meningkat.
Menurut  Mardiasmo  (2016),  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi  pajak  merupakan  suatu  alat  pencegah  bagi  wajib  pajak  agar  tidak  melanggar ketentuan  perpajakan.  Sehingga  dengan  adanya  sanksi  pajak  maka  wajib  pajak  dapat  lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Maula  (2020),  Savitri  dan  Nuraina  (2017) yang menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sesuai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Penurunan  tarif  PPh  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kabupaten Rembang.
2. Pelayanan  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten Rembang,
3. Sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten Rembang.
Pada  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  responden  UMKM  di  wilayah  Kabupaten Rembang dengan sampel sebanyak 104 responden.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

## 1. Bagi wajib pajak UMKM
Salah  satu  fungsi  pajak  adalah  sebagai  fungsi  budgeter,  yaitu  hasil  dari  penerimaan pajak  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara  melalui  APBN.  Dengan  adanya peningkatan  kontribusi  UMKM  dalam  membayar  pajak,  maka  tujuan  negara  untuk mensejahterakan warga negara melalui APBN akan meningkat.

## 2. Bagi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak
Penurunan  tarif  pajak,  pelayanan  pajak  dan  sanksi  pajak  menjadi  faktor  yang  sangat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hal  ini  agar  menjadi  pertimbangan
pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan  mengenai  tarif  pajak  untuk  UMKM  agar  tidak memberatkan  wajib  pajak  UMKM  dan  memberikan  kualitas  pelayanan  yang  baik  dan profesional kepada wajib pajak.

## 3. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang agar dapat bersinergi dengan kantor pelayanan  pajak  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  kepada  wajib  pajak UMKM  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Sosialisasi-sosialisasi  dalam informasi  perpajakan  juga  harus  ditingkatkan  agar  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dapat meningkat.

## 4. Bagi Penelitian selanjutnya
Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dan  menambah  jumlah  sampel  atau  populasi  untuk mengetahui hasil penelitian yang lebih obyektif dan akurat lagi.

## Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian diatas  maka dapat ditari beberapa implikasi praktis yang dapat digunakan untuk referensi dalam penelitian selanjutnya dan Implikasi praktis dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dan sebagai dasar pengambilan kebijakan  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  implikasi  tersebut  yaitu  bahwa  kepatuhan pajak  UMKM  sangat  dipengaruhi  oleh  tarif,  pelayanan  pajak,  serta  sanksi  pajak.  Sehingga para  pelaku  UMKM  hendaknya  diperhatikan  dalam  pengambilan  kebijakan  terkait peraturan-peraturan yang menyangkut UMKM.

## Daftar Pustaka
Ghozali, Imam, 2013, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26/090800326/melihat-detil-aturan-tarif-pph- final-umkm-0-5-persen.
Purwono, Herry, 2010, Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak , Erlangga, Depok.
Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (Men-PAN)  No.  81  Tahun 1993
Mardiasmo, 2016, Perpajakan Edisi Revisi , ANDI, Yogyakarta.
Maula dkk, 2020, Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Kabupaten  Mojokerto, Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , Vol. 09 No. 03. Hal. 62-74.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  74/PMK.03/2012  Tentang  Tata  Cara  Tata  Cara Penetapan  Dan  Pencabutan  Penetapan  Wajib  Pajak  Dengan  Kriteria  Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Pajak  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  Tentang  Pajak  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Putra,  Rio  Johan  dan  Supartini,  2019,  Pengaruh  Implementasi  Penurunan  Tarif  Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Manajerial , Vol. 4, No. 2. Hal. 1-9.
Savitri,  Faradilla  dan  Elva  Nuraina.  (2017).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Madiun. Jurnal Equilibrium , Vol. 5, No. 1, Hal. 45-55.
Siti  Kurnia  Rahayu,  2013, Perpajakan  Indonesia,  Konsep  &  Aspek  Formal ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Surat Edaran Direktur  Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007.
Suryandani, Wulan dan Hetty Muniroh, 2018, Literasi Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UMKM Batik Tulis Lasem. Fokus Ekonomi STIE Pelita Nusantara, Vol. 15, No. 1, Mei, Hal. 5-77.
Suparmono,  dan  Damayanti  T.W.,  2015, Perpajakan  Indonesia:  Mekanisme  dan Perhitungan Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
Tambun, Sihar dan Siti Barokah Riris, 2019, Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Yang  Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. Media Akuntansi Perpajakan . Vol. 4, No. 2. Hal. 1-10.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
www.kemenkeu.id.  Diakses  melalui  media  elektronik  pada  tanggal  30 agustus  2018.  Pukul 14:03 WIB.