e-ISSN 2716-3148 (media online) Journal Research of Accounting ( JARAC ) Vol. 4 No. 2 Juni 2023: 187-201

## PENGARUH HORIZONTAL EQUITY , VERTICAL EQUITY , EXCHANGE EQUITY , DAN PROCEDURAL FAIRNESS

## TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TABANAN
Khisya Wulandari 1*
Komang Fridagustina Adnantara 1 Laras Oktaviani 1 1 Universitas Triatma Mulya
*Corresponding author : 20192413010@triatmamulya.ac.id

## Abstract
One of the factors that influence taxpayer compliance is the dimension of tax  justice  which  consists  of  horizontal  equity  or  horizontal  tax  justice,  vertical equity  or  vertical  tax  justice,  exchange  equity  or  reciprocity  given  by  the  tax authorities to taxpayers, and procedural justice or procedural justice where if the dimension  of  justice  taxes  are  implemented  properly  and  appropriately,  it  will increase taxpayer compliance. The problem in this study is whether the effect of horizontal  equity (X 1 ), vertical  equity (X 2 ), stock  exchange  equity (X 3 ), and procedural  justice (X 4 ) on  individual  taxpayer  compliance  at  KPP  Pratama Tabanan. The phenomenon that occurs is a decrease in tax compliance and also tax revenue.  This  research  is  a  quantitative  study,  the  population  used  is  individual taxpayers at KPP Pratama Tabanan totaling 69,609 people. The sample used was 116 respondents who were determined by the convenience sampling method. The data analysis technique used is Multiple Linear Regression Analysis, so the results of  the  study  namely  Horizontal  Equity  Variables (X 1 ), Vertical  Equity (X 2 ), Exchange Equity (X 3 ), and Procedural Justice (X 4 ) have a significant and positive effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Tabanan Primary.
Keywords :  Taxpayer  Compliance,  Horizontal  Equity,  Vertical  Equity,  Exchange Equity, Procedural Fairness.

## I. PENDAHULUAN
Di tahun 2020 Indonesia mengalami  puncak  pandemi  dan memberikan  dampak  bagi  sektor kehidupan  salah  satunya  ekonomi. Kondisi  ekonomi  Indonesia,  sangat berpengaruh  terhadap  penerimaan negara,  dimana  sumber  penerimaan negara  terbesar,  yaitu  dari  pajak.
Dengan  adanya  pandemi  membuat kepatuhan WP  menjadi menurun,  ini
disebabkan  oleh  banyaknya  WP kehilangan
matapencahariannya,
alhasil  tak  bisa  membayar  pajak ataupun tidak melaporkan SPT nya.
Kepatuhan  WP  merupakan  hal yang  menentukan  tercapainya  target penerimaan  dalam  hal  perpajakan. Aspek  lainnya  yang  bisa  juga memberikan  efek  kepatuhan  WP, bersumber dari tax fairness
dimentions menurut  Farrar&Thorne,

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
2012  yakni, horizontal  equity ,
vertical equity , exchange equity , dan procedural  fairness .  Menurut  Farrar & Thorne (2012), menjelaskan bahwa horizontal  equity adalah  keadaan dimana  WP  yang  memiliki  keadaan saerupa  akan  menyetorkan  pajak dengan  jumlah  yang  serupa  juga.
Farrar  &  Thorne  (2012),  Siahaan (2010),  mengartikan  bahwa vertical equity berarti    dalam  situasi  berbeda harus  menyetorkan  pajak  dalam jumlah    berbeda.  Menurut  Farrar  & Thorne  (2012), Exchange  equity diartikan dengan timbal balik dimana hal  tersebut  tidak  akan  langsung diterima WP. Farrar & Thorne (2012),
procedural fairness mengacu kepada apakah proses pengalokasian sumberdaya  dilaksanakan  secara wajar,  dalam  konteks  perpajakan berarti apakah proses yang dilaksanakan  oleh tax  authorities dilaksanakan secara wajar. Secara teknis, negara memanfaatkan KPP dalam menghimpun pajak di setiap wilayah. KPP  Pratama  Tabanan  merupakan instansi vertikal DJP yang melaksanakan  pelayanan  terhadap WP.  Potensi  data  WP  yang  dimiliki KPP Pratama Tabanan dirasa mampu mendukung terealisasinya penerimaan pajak nasional. Berdasarkan  data  dari  DJP,  terdapat peristiwa  penurunan  kepatuhan  WP
OP di KPP Pratama Tabanan, dimana pada  tahun  2020  mencapai  104%, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan  hingga  menjadi  103%. Selain itu dari segi penerimaan pajak juga  terjadi  penurunan,  dimana  pada tahun  2020  persentase  penerimaan pajak KPP Pratama Tabanan mencapai  85,14%  dengan  nominal Rp. 370.102.212,972 milyar, sedangkan pada tahun 2021 penerimaan  pajak  yang  dicapai  KPP Pratama  Tabanan  yaitu  sebesar 103,1% dengan nominal Rp. 346.699.110,276 milyar. Dari fenomena  yang  terjadi  diatas, sehingga dilakukan pengkajian kembali  terkait  kepatuhan  WP  OP khususnya  di  KPP  Pratama  Tabanan dengan judul “Pengaruh Horizontal Equity,  Vertical  Equity,  Exchange Equity, dan Procedural  Fairness terhadap  Kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan”.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka pokok  masalah  yang  ada,  yaitu berikut ini:
1. Apakah Horizontal Equity berpengaruh  terhadap  kepatuhan WP OP di KPP Pratama Tabanan? 2. Apakah Vertical Equity berpengaruh  terhadap  kepatuhan WP OP di KPP Pratama Tabanan? 3. Apakah Exchange Equity berpengaruh  terhadap  kepatuhan WP OP di KPP Pratama Tabanan? 4. Apakah Procedural Fairness berpengaruh  terhadap  kepatuhan
WP OP di KPP Pratama Tabanan?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
TPB TPB merupakan hasil perluasan dari TRA. Teori Perilaku  Terencana  timbul  oleh individu yang memiliki niat untuk berperilaku. TPB diartikan sebagai rangka  pemikiran  yang  memiliki tujuan  mendeskripasikan  suatu perilaku.  Selain  itu  Ajzen  (1991), juga  menyebutkan  bahwa  bagian lain  perilaku    manusia  pengaruhi niat terhadap suatu perilaku.
Dikaitkan  dengan  penelitian ini, TPB selaras untuk menginterpretasikan kebiasaan WP  guna  bisa  menyelesaikan semua tanggungjawab pajakannya. Apabila manusia akan

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
melaksanakan  suatu  hal,  ia berkeyakinan  akan  perolehannya. Hingga individu nantinya menentukan  apakah  ia  nantinya melaksanakannya atau tidak. Keadaan  tersebut  berhubungan dengan  kepatuhan  WP,  dimana bila  WP  mempunyai  kepatuhan akan pajak, nantinya pasti mempunyai  rasa  yakin  tentang pentingnya  memnuhi  kewajiban perpajakan guna membantu realisasi  pembangunan  Negara ( behavioral beliefs ).

## Pengertian Pajak
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1) UU  KUP,  “Pajak merupakan sumbangan WP untuk Negara dari OP  atau  Badan,  terutang  dan maksa  bersumber  dari  UU,  serta tak  mendapatkan  imbal  balik  saat itu  juga,  kemudian  nantinya  akan dipakai  guna  membiayai  Negara untuk memakmurkan masyarakat ”. Menurut  Sani  &
Habibie  (2019),  Pajak  yaitu sumbangan untuk negara dan harus dibayarkan  WP  OP  atau  WP Badan  serta  memaksa  berasaskan UU, kemudian  imbalan langsung tidak  diberikan  dimana  dana  ini dipakai keperluan Negara.

## Fungsi Pajak
Bersumber dari buku Perpajakan  Indonesia  (Waluyo, 2017)  pajak  ada  dua  buah  fungsi, sebagai berikut: 1) Budgeter Dalam budgeter , pajak merupakan asal perolehan yang digunakan  guna  membiayaai keperluan pemerintahan.
2) Regulern
Dalam regulern ,  pajak  itu adalah  alat  penata  kebijakan pada sosial serta ekonomi.

## Wajib Pajak
Bersumber Pasal 1 UU No 28 Tahun  2007  diubah  UU  No  16 Tahun  2009,  mengatur  hal  terkait WP,  yaitu:  OP  atau  Badan, mencakup pemenuhan, serta pengumpulan pajak, memiliki hak dan  kewajiban  sesuai  peraturan perundangan perpajakan.
Kepatuhan WP Averti serta Suryaputri (2019), mendefinisikan kepatuhan WP  yaitu  penyelesaian  tanggung jawab  perpajakan  dimana  ini dilaksanakan  oleh  WP    dalam upaya  menyalurkan  keikutsertaan dalam  pembangunan.  Selain  itu, Rahayu  (2017:193),  menjelaskan juga  terkait  kepatuhan  WP  yaitu rasa  taat  dalam  melakukan peraturan pajak berdasarkan peratutan perundang-undangan. Bersumber  dari  pemaparan yang sudah dijelaskan kesimpulannya  yaitu  kepatuhan WP adalah WP siap menjalankankan  tanggungjawab pajaknya sesuai dengan ketentuan perundangan  pajak.  WP  patuh yaitu  WP  yang  memiliki  ketaan dan mampu melaksanakan kewajiban  pajaknya  ketentuan perundangan perpajakan.

## Faktor-Faktor Kepatuhan WP
Menurut  Bello  dan  Danjuma yang  dikutip  oleh  McKerchar  & Evans (2014), selama tiga dekade terakhir penelitian terkait kepatuhan  pajak  berkembang dengan  pesat  dan  melibatkan banyak  disiplin  ilmu,  tapi  belum ada consensus mengenai  faktor

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
yang  mempengaruhi  kepatuhan pajak.  Bello  dan  Danjuma  (2014) melakukan  penelitian  keputusan terkait  model Government /teori kepatuhan pajak dan mengelompokkannya menjadi lima model, yaitu: The (Economic) Deterrence Model , Social- Psychological Model , Fiscal Exchange , Comparative Treatment , Political  Legitimacy and Trust in .

## Tax Fairness Dimensions
Keadilan  dalam  perpajakan pertama  kali  diungkapkan  oleh Adam Smith sebagaimana dikutip Berk  et  al  (2012),  menyebutkan pemungutan pajak harus bersumber  dari  asas equity . Jackson dan Miliron sebagaimana dikuti  Berk  et  al  (2012), melakukan pengembangkan terhadap teori keadilan pajak yang disebut horizontal  tax  fairness . Pengidentifikasian dimensi keadilan pajak secara komprehensif  melalui  penelitian ilmiah pertama kali dilakukan oleh Gerbing  pada  tahun  1988,  yang mengembangkan  lima  dimensi keadilan  pajak  yakni general fairness, exchange with goverment,  special  provision,  tax rate  structure  dan  self  interest . Dimensi keadilan pajak dikembangkan  oleh  Gerbing  dan disempurnakan peneliti berikutnya, dimana fairness dalam kontek perpajakan saat ini merujuk pada distributive dan procedural fairness (Kazemi,  Verbon  &
Goslinga, Kirchler, Wenzel, dalam Farrar dan Thorne, 2012). Fairness dalam konteks pajak perorangan melibatkan perbandingan  lintas  area  yang berbeda atau “dimensi” dari pajak, dikarenakan tax fairness merupakan konsep multidimensional  (Gerbing  dalam Farrar  dan  Thorne,  2012).  Farrar dan Thorne (2012), mengelompokkan tax  fairness dimensions menjadi  empat  yakni horizontal  equity,  vertical  equity, exchange  equity ,  dan procedural fairness .

## Kerangka Konseptual dan Hipotesis
Gambar 1 Kerangka Konseptual H 1 H 2 H 4 H 3 Kepatuhan WP OP (Y) Horizontal Equity X 1 Vertical Equity X 2 Procedural Fairness X 4 Exchange Equity X 3

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
Sumber: Data diolah, 2022

## Hipotesis Penelitian
1. Pengaruh Horizontal Equity terhadap Kepatuhan WP OP Farrar  dan  Thorne  (2012), menjelaskan horizontal  equity berarti  WP  pada  keadaan  serupa melakukan  pembayaran  pajak dalam  jumlah  sama.  Penelitian oleh  Arijati  (2016)  dan  Fortuna (2013), menyatakan bahwa horizontal  equity mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan WP. Hal ini mengindikasikan horizontal equity berpengaruh  terhadap
Kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama Tabanan. H 1 : Horizontal Equity berpengaruh  terhadap  Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Tabanan. 2. Pengaruh Vertical Equity terhadap  Kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan Menurut  Farrar  dan  Thorne (2012), vertical equity berarti WP dalam  situasi  berbeda  harus menyetorkan pajak dalam jumlah berbeda.  Penelitian  Firmanzah (2017)  dan  Arijati  (2016), menyatakan bahwa vertical equity memiliki pengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan WP.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa vertical equity berpengaruh terhadap Kepatuhan WP  OP  di  KPP  Pratama Tabanan.
H 2 : Vertical  Equity berpengaruh terhadap  Kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan.
3. Pengaruh Exchange Equity terhadap  Kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan Menurut  Farrar  dan  Thorne (2012), Exchange equity diartikan  dengan  timbal  balik yang  tak  langsung  didapatkan WP.  Penelitian  oleh  Arijati (2016),  Kusumaningrum  (2015) dan Dharmawan (2012), menyatakan  bahwa exchange equity mempunyai  pengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan WP.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa exchange equity
berpengaruh terhadap Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Tabanan.
H 3 : Exchange Equity berpengaruh terhadap Kepatuhan WP  OP  di  KPP  Pratama Tabanan.
4. Pengaruh Procedural  Fairness terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan Farrar  &  Thorne  (2012),
procedural  fairness mengacu kepada apakah proses pengalokasian sumberdaya dilaksanakan secara wajar, dalam konteks perpajakan berarti apakah proses yang dilaksanakan oleh tax authorities dilaksanakan secara  wajar.  Penelitian  oleh Herman et al. (2019) dan Arijati (2016), menyatakan bahwa procedural fairness berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP. Ini mengindikasi procedural  fairness mempunyai pengaruh  terhadap  kepatuhan WP  OP  di  KPP  Pratama Tabanan.
H 4 : Procedural Fairness berpengaruh terhadap Kepatuhan WP  OP  di  KPP  Pratama
Tabanan.

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  kuantitaf, dimana  data  kuantitatif  yang dipakai  ialah  jumlah  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan serta skor atau  jawaban  dari  pernyataan kuesioner.  Asal  data  primer dalam  penelitian  ini  terdiri  dari jawaban  kuesioner  responden, dimana  respondennya  yaitu  WP OP terdaftar dan sedang berada di KPP  Pratama  Tabanan.  Untuk populasi  yang  dipakai  yaitu semua  WP  OP  terdaftar  di  KPP
Pratama  Tabanan  periode  2021 sebanyak  69.609  orang.  Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu probablity sampling .  Jenis  desain  sampel
dipakai yakni Random Sampling , dimana  pengambilan  anggota sampel  dari  populasi  dilakukan acak.  Untuk  mengetahui  jumlah sampel WP OP di KPP Pratama Tabanan  pada  penelitian  ini, dipakai penentuan sample menurut Hair et al (2010), jumlah sampel yang representative tergantung  jumlah  indikator dikalikan  5  sampai  10.  Dalam penelitian  ini  terdapat  indikator sebanyak  28  dikali  5  sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak  140  responden.  Untuk Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini yakni analisis regresi linier berganda.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Instrumen Penelitian
1. Uji Validitas Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Indikator Pertanyaan Corrected Item - Keterangan Horizontal Equity (X1) Indikator 1 0,796 Valid Indikator 2 0,806 Valid Indikator 3 0,775 Valid Indikator 4 0,836 Valid Vertical Equity (X2) Indikator 1 0,663 Valid Indikator 2 0,751 Valid Indikator 3 0,738 Valid Indikator 4 0,694 Valid Exchange Equity (X3) Indikator 1 0,805 Valid Indikator 2 0,736 Valid Indikator 3 0,789 Valid Indikator 4 0,602 Valid Indikator 5 0,693 Valid Indikator 6 0,645 Valid Procedural Fairness (X4) Indikator 1 0,572 Valid Indikator 2 0,397 Valid Indikator 3 0,477 Valid Indikator 4 0,834 Valid

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
Indikator 5 0,682 Valid Indikator 6 0,604 Valid Indikator 7 0,467 Valid Indikator 8 0,374 Valid Indikator 9 0,659 Valid Kepatuhan WP OP (Y) Indikator 1 0,893 Valid Indikator 2 0,892 Valid Indikator 3 0,881 Valid Indikator 4 0,848 Valid Indikator 5 0,808 Valid Sumber: Data diolah, 2023 Bersumber  dari  Tabel  1 menjelaskan  tiap  pertanyaan pada variabel penelitian mempunyai  Total Correlation ≥ 0,3  ini  berarti  pertanyaan penelitian ini dikatakan valid.
2. Uji Reliabilitas Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian Cornbach'h Alpha Keterangan Horizontal Equity (X1) 0,816 Reliabel Vertical Equity (X2) 0,605 Reliabel Exchange Equity (X3) 0,804 Reliabel Procedural Fairness (X4) 0,715 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,905 Reliabel Sumber: Data diolah, 2023 Bersumber  dari  Tabel  2 menjelaskan  nilai Cornbach’s Alpha tiap-tiap variabel penelitian memiliki angka ≥ 0,60, maka  data  penelitian  dianggap andal.

## Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Klomogrov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 116 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,72328414 Most Extreme Differences Absolute 0,107 Positive 0,066 Negative -0,107 Test Statistuc 1,155 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,139 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data diolah, 2023

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
Bersumber dari Tabel 3 bisa diperhatikan  nilai asymptotic significance sebesar  0,139  ≥ 0,05.  Ini  mengartikan  data  ini terdistribusi normal.
2. Uji Multikolinieritas

## Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Horizontal Equity (X 1 ) 0,856 1,168 Tidak terjadi multikolinieritas Vertical Equity (X 2 ) 0,893 1,119 Tidak terjadi multikolinieritas Exchange Equity (X 3 ) 0,922 1,085 Tidak terjadi multikolinieritas Procedural Fairness (X 4 ) 0,891 1,122 Tidak terjadi multikolinieritas Sumber data: Data diolah, 2023 Bersumber  dari  Tabel  4 menampakkan  setiap  variabel bebas  penelitian  memiliki  nilai Tolerance lebih  besar  dari  0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Ini  menunjukkan  bahwa  tidak ada multikolinieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T
Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 22,619 9,319 2,427 ,017 Horizontal Equity -,084 ,056 -,147 -1,487 ,140 Vertical Equity -,001 ,111 -,001 -,013 ,990 Exchange Equity ,034 ,051 ,065 ,680 ,498 Procedural Fairness -14,539 7,469 -,189 -1,947 ,054 Sumber: Data diolah, 2023 Dari  Tabel  5  diatas  bisa diperhatikan  nilai  sig  tiap variabel ≤ 0,05. Ini mengindikasi bahwa varabel tidak ada heteroskedastisitas .

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -19,364 2,777 -6,974 ,000 Horizontal Equity ,261 ,058 ,260 4,476 ,000 Vertical Equity ,315 ,115 ,156 2,743 ,007 Exchange Equity ,211 ,052 ,228 4,066 ,000 Procedural Fairness ,646 ,060 ,614 10,774 ,000 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak OP

## Sumber: Data diolah, 2023
Bersumber  dari  analisis  regresi  linier  berganda  diatas,  didapat  persamaan regresi berikut:
Y =   −19,364 +  0,261 X 1 + 0,315X 2 + 0,211X 3 + 0,646X 4 + e
Hasil Uji F (Kelayakan Model)
Tabel 7
Hasil Uji F (Kelayakan Model)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 1805,868 4 451,467 58,758 ,000 b Residual 852,872 111 7,684 Total 2658,740 115
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
b. Predictors: (Constant), Procedural Fairness, Vertical Equity, Horizontal Equity, Exchange Equity, Procedural Fairness
Sumber: Data diolah, 2023
Pada Tabel 7 menampilkan nilai sig F adalah 0,000 yang menunjukkan angka ≤ 0,05 maka diputuskan model yang dipakai pada regresi pantas digunakan.

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
Hasil Uji t (Uji Hipotesis)
Tabel 8

## Hasil Uji T (Uji Hipotesis)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -19,364 2,777 -6,974 ,000 Horizontal Equity ,261 ,058 ,260 4,476 ,000 Vertical Equity ,315 ,115 ,156 2,743 ,007 Exchange Equity ,211 ,052 ,228 4,066 ,000 Procedural Fairness ,646 ,060 ,614 10,774 ,000 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak OP

## Sumber: Data diolah, 2023
Bersumber  hasil  uji  t  pada  Tabel  8 maka bisa dijelaskan berikut ini:
1) Hasil  uji  variabel horizontal equity terhadap  kepatuhan  WP OP  di  KPP  Pratama  Tabanan memperoleh nilai sig yaitu 0,000 < 0,05 mengindiksikan bahwa H 0 tidak  diterima  dan  H 1 diterima. Artinya  yaitu horizontal  equity
berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan  WP  OP  di  KPP
Pratama  Tabanan.  Selain  itu, dapat  dilihat  pada  nilai  koef regresi  yaitu  0,261  sehingga mengindikasi  juga  pengaruh positif.
2) Hasil uji variabel vertical equity terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan mendapatkan  nilai  sig  sebesar 0,007 < 0,05 mengindiksikan H 0 tak  diterima  dan  H 2 diterima. Artinya vertical equity berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama  Tabanan.  Selain  itu, dapat  dilihat  pada  nilai  koef regresi  yaitu  0,315  sehingga mengindikasi ada juga pengaruh positif. 3) Hasil  uji  variabel exchange equity terhadap  kepatuhan  WP OP  di  KPP  Pratama  Tabanan didapatkan nilai sig yaitu 0,000 < 0,05  mengindiksikan  H 0 atidak diterim dan H 3 diterima. Artinya adalah exchange equity mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP  Pratama  Tabanan.  Selain itu,  di  nilai  koef  regresi  yaitu 0,211  mengindikasikan  juga adanya pengaruh positif.
4) Hasil  uji  variabel procedural fairness terhadap kepatuhan WP OP  di  KPP  Pratama  Tabanan memperoleh nilai sig yaitu 0,00 > 0,05  mengindiksikan  H 0 tidak diterima  sedangkan  H 4 diterima. Artinya procedural  fairness mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP  Pratama  Tabanan.  Selain itu,  nilai  koef  regresi  adalah 0,646  sehingga  mengindikasi bahwa ada juga pengaruh positif.

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )

## Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,824 a ,679 ,668 2,77192
a. Predictors: (Constant), Procedural Fairness, Vertical Equity, Horizontal Equity,
Exchange Equity
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sumber: Data diolah, 2023
Bersumber dari Tabel 9 diperoleh nilai Adjusted R 2 yaitu 0,668 ini yang artinya    66,8%  variabel  kepatuhan WP OP dipengaruhi horizontal equity , vertical equity , exchange equity , dan procedural  fairness .  Tetapi  sisanya 33,2%  dipengaruhi  oleh  diluar penalitian ini.
Pembahasan Hasil Penelitian 1. Pengaruh Hoizontal Equity terhadap  Kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan Bersumber  hasil  analisis regresi linier berganda menampakkan  adanya  pengaruh signifikan antara variabel Horizontal  Equity (X 1 )  terhadap Kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama Tabanan (Y). Dicerminakan dari nilai sig yaitu 0,000 < 0,05. Bersamaan dengan itu,  didapatkan  juga  nilai  koef regresi positif sebesar 0,261 yang mengindikasi  bahwa  terdapat pula pengaruh positif. Sehingga, makin  tinggi horizontal  equity akan  menyebabkan  kenaikan terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan. Berkaitan  dengan  TPB, relevan untuk menginterpretasikan perilaku WP dimana teori ini berhubungan  dengan  kepatuhan WP.  Jika  WP  yang  memiliki kepatuhan  pajak,  akan  ia  akan yakin  akan  membayar  pajak  itu penting.  Niat  WP  untuk  patuh akan  timbul  jika  WP  merasakan bahwa  dalam  hal  ini  keadilan pajak horizontal telah dilaksanakan dan dalam penerapannya  memang  dapat dikatakan  adil  dan  sesuai. Dengan  adanya  pandangan  atau persepsi  terkait  keadilan  pajak secara horizontal tersebut, sehingga  menghasilkan  niat dimana WP nantinya akan patuh dalam memenuhi tanggung jawab  pajakannya,  atau  bahkan sebaliknya. Sehingga, jika persepsi  WP  terkait horizontal equity itu  tinggi, maka  akan menimbulkan  niat  untuk  patuh dan akan
meningkatkan kepatuhan  WP.  Sehingga  H 1 diterima dan H 0 ditolak.
2. Pengaruh Vertical Equity terhadap  Kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan Bersumber  hasil  analisis regresi linier berganda

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
menampakkan  adanya  pengaruh signifikan antara variabel Vertical  Equity (X 2 )  terhadap
Kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama  Tabanan  (Y).  Ini didapatkan  dari  nilai  sig  yaitu 0,007  <  0,05.  Lain  dari  itu, diperoleh  juga  nilai  koef  regresi bernilai positif 0,315 mengindikasi  bahwa  terdapat pula  pengaruh  positif.  Ini mengartikan  bila  makin  tinggi vertical  equity maka  akan menimbulkan  kenaikan  terhadap kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama Tabanan. Berkaitan  dengan  TPB, relevan untuk menginterpretasikan perilaku WP  dimana  teori  ini  ada hubungannya  terkait  kepatuhan WP.  Jika  WP  yang  memiliki kepatuhan  pajak,  akan  ia  akan yakin  akan  membayar  pajak  itu penting.  Niat  WP  untuk  patuh akan timbul setelah WP merasakan  bahwa  dalam  hal  ini keadilan  pajak  vertikal  telah dilaksanakan dan dalam penerapannya  memang  dapat dikatakan  adil  dan  sesuai.
Dengan  adanya  pandangan  atau persepsi  terkait  keadilan  pajak secara vertikal tersebut, sehingga menciptakan  niat  dimana  WP nantinya  bisa  patuh  dalam memenuhi tanggungjawab pajakannya, atau bahkan sebaliknya. Dimana, makin tinggi  persepsi  WP vertical equity , maka akan menimbulkan niat  untuk  patuh  dan  membuat kepatuhan WP bertambah. Sehingga  H 2 diterima  dan  H 0
ditolak. 3. Pengaruh Exchange Equity terhadap  Kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan Bersumber dari hasil analisis regresi linier berganda menemukan pengaruh signifikan antara variabel Exchange Equity (X 3 ) terhadap Kepatuhan WP OP di  KPP  Pratama  Tabanan  (Y), dilihat dari nilai sig yaitu 0,000 < 0,05.  Lain  dari  itu,  didapatkan pula koef regresi positif 0,221 ini mengindikasi  bahwa  terdapat pula  pengaruh  positif.  Ini mengartikan makin tinggi exchange equity akan menyebabkan peningkatan terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan. Berkaitan  dengan  TPB, relevan untuk menginterpretasikan perilaku dimana teori ini berkaitan dengan kepatuhan WP. Jika WP memiliki  kepatuhan  pajak,  ia akan yakin akan membayar pajak itu penting. Niat WP patuh akan muncul  sehabis  WP  merasakan bahwa  dalam  hal  ini exchange equity atau  timbal  balik  yang diberikan  oleh  pemerintah  telah ia  dapatkan  dan  sesuai.  Ini karena,  pajak  merupakan  iuran wajib  memaksa  berdasarkan peraturan  yang  nantinya  dipakai untuk  kesejahteraan.  WP  jelas menuntut feedback yang  sesuai setelah menyelesaikan tanggungjawab pajaknya, ia akan merasa  tak  adil  apabila  sudah melakukan kewajiban tapi feedback yang  diberikan  tak sesuai.  Sehingga  semakin  tinggi persepsi  WP  terkait exchange equiy , maka  akan  menimbulkan niat patuh dan akan meningkatkan  kepatuhan  WP.

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
Sehingga  H 3 diterima  dan  H 0 ditolak.
4. Pengaruh Procedural  Fairness
Terhadap  Kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan Bersumber  hasil  analisis regresi linier berganda memperoleh pengaruh signifikan antara variabel Procedural Fairness (X 4 ) terhadap Kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama  Tabanan  (Y).  Dilihat dari nilai sig yaitu 0,000 < 0,05. Lain dari itu, diperoleh pula koef regresi bernilai positif 0,646 yang mengindikasi  bahwa  terdapat juga  pengaruh  positif.  Ini mengartikan makin tinggi procedural fairness menimbulkan  kenaikan  terhadap kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama Tabanan. Berkaitan  dengan  TPB, relevan untuk menginterpretasikan perilaku WP dimana teori ini berhubungan  dengan  kepatuhan WP.  Jika  WP  yang  memiliki kepatuhan pajak, ia pasti percaya bahwa  membayar  pajak  itu penting.  Niat  WP  patuh  timbul setelah  merasakan  bahwa  dalam hal  ini procedural  fairness telah berjalan  dengan  sebagaimana mestinya  atau  wajar.  Apabila  ia merasa  prosedur  pajak  sesuai peraturan  berlaku  serta  pada proses pengalokasian pajak telah terlaksana  dengan  baik,  maka WP  akan  merasakan  bahwa dalam tax  authorities telah memberikan  keadilan  kepada seluruh WP secara adil dan sama. Dimana  dalam  hal  ini  nantinya niat dari WP undapat menciptakan  niat  patuh  guna memenuhi  kewajiban  pajak. Sehingga semakin tinggi persepsi WP  terkait procedural  fairness atau  keadilan  pajak  prosedural, maka  akan  menimbulkan  niat untuk patuh kemudian meningkatkan  kepatuhan  WP. Oleh  karena  itu, procedural fairness sebagai  bagian  dari tax fairness  dimension merupakan salah  satu  langkah  dalam meningkatkan  kepatuhan  WP  di KPP Pratama Tabanan. Sehingga H 4 diterima dan H 0 ditolak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Bersumber dari hasil serta pembahasan,  maka  ditarik  simpulan berikut: 1. Horizontal equity memiliki pengaruh  signifikan  dan  positif terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP  Pratama  Tabanan.  Maka disimpulkan makin tinggi horizontal equity akan menimbulkan kenaikan kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama Tabanan. 2. Vertical equity mempunyai pengaruh  signifikan  dan  positif terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP  Pratama  Tabanan.  Hingga disimpulkan makin tinggi vertical  equity maka  akan menimbulkan  kenaikan  pada kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama Tabanan.
3. Exchange  equity mempunyai pengaruh  signifikan  dan  positif terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP  Pratama  Tabanan.    Hingga disimpulkan makin tinggi exchange  equity ,  maka  akan menimbulkan kenaikan

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023
kepatuhan  WP  OP  di  KPP Pratama Tabanan.
4. Procedural  fairness memiliki pengaruh  signifikan  dan  positif terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP  Pratama  Tabanan.  Hingga disimpulkan makin tinggi procedural fairness maka menimbulkan  kenaikan  pada kepatuhan  WP  OP  di  KPP
Pratama Tabanan.

## Saran
Bersumber  dari  hasil  serta pembahasan,  saran  yang  bisa  diberi adalah:
1. Berdasarkan hasil bisa memberikan  gambaran  untuk KPP  Pratama  Tabanan  bahwa horizontal equity , vertical equity , exchange equity , dan procedural fairness memiliki pengaruh terhadap  kepatuhan  WP  OP  di KPP Pratama Tabanan. Sehingga dalam upaya menaikkan kepatuhan  WP  OP  diharapkan dapat  memperhatikan  variabel- variabel tersebut. 2. Bagi  WP  terdaftar  di  KPP Pratama  Tabanan,  sebaiknya dapat membantu dalam memperhatikan variabel-variabel terkait  keadilan  pajak,  agar sistem  perpajakan  di  Indonesia bisa berjalan baik serta adil.
3. Bagi  WP  OP  terdaftar  di  KPP
Pratama  Tabanan,  sebaiknya lebih  mempunyai  rasa  sadar dalam memenuhi tanggungjawab pajaknya, sehingga dapat membatu  naikkan kepatuhan WP serta  membantu  pencapaian target  penerimaan  di  KPP Pratama Tabanan 4. Berdasarkan  hasil  uji  R 2 masih terdapat  nilai  sebesar  33,2%, pengaruh  diluar  variabel  dalam
penelitian  ini,  sehingga  bagi peneliti  berikutnya  diharapkan bisa lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang dapat memicu terjadinya kepatuhan,  selain  itu  juga  dapat digunakan  objek  berbeda  dan memperluas sampel.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  Icek.  1991. Organizational Behavior and Human Decision Processes (Vol. 50). Organizational  Behavior  and Decision Processes. doi:https://doi.org/10.1016/07 49-5978(91)90020-T Arijati,  Mahmasani.  2016.  Analisis Pengaruh Persepsi Horizontal Equity, Vertical Equity, Exchange Equity dan Procedural Fairness Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. Averti, Ancilla Regina. & Suryaputri, Rosseje Vitrimetawatty. 2019. Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak  Terhadap  Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Trisakti , 109. doi:https://doi.org/10.25105/j at.v5i1.4851 Bello, K. & Danjuma, I. 2014. Review of Model/Theories Explaining Tax  Compliance  Behavior. UTM Press. Berk, Serkan. 2012.Tax Professionals’  Perception  of Tax Fairness : Survey Evidence in Turkey . International Journal of Business and Social Science .

## Journal Research of Accounting ( JARAC )
(Khisya Wulandari 1) ,  Komang Fridagustina Adnantara 1) , Laras Oktaviani 1) , hal. 187-201) Vol 4 No. 2 Juni 2023 Dharmawan, Ferdyanto. 2012. Pengaruh  Keadilan  Pajak Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Pribadi  (Studi Pada  KPP  Pratama  Malang
Selatan). SamanticScholar. Faizal,  Sellywati.  Mohd.,  &  Palil, Mohd. Rizal. 2015. Study On
Fairness  And  Individual  Tax Compluance  In  Malaysia. International Journal of Business,  Economics  and Law . Retrieved from http://ijbel.com/wp- content/uploads/2016/01/Acc -35.pdf Farrar,  Jonathan.  &  Thorne,  Linda.
2012. The  Individual  Impact of  Tax  Fairness  Dimensions on Tax Complaince. Canadian Evidence.
Firmanzah,  Adetiya.  2017.  Analisis Pengaruh Horizontal  Equity ,
Vertical  Equity , Exchange Equity , dan Procedural Fairness terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fortuna,  Riana.  2013. Pengaruh Persepsi  Keadilan  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan  di  Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Herman, Lisa. Amelia., Dewi, Amina. Sutra.,  &  Dewi,  Mike. Kusuma. 2019. Perilaku Kepatuhan Wajib  Pajak Yang Diperspeksikan Melalui Deterrence,  Keadilan  Dan Norma Sosial. Jurnal Benefita .  Retrieved  from https://ejournal.lldikti10.id/in dex.php/benefita/article/view/ 3873
Kusumaningrum,  Lita.  Radiana. 2015.  Pengaruh  Dimensi
Keadilan  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di  Kabupaten  Ponorogo.
Respository  Muhammadiyah University  Of  Ponorogo . Retrieved from http://eprints.umpo.ac.id/124 2/ Lind, E Allan., & Tyler, Tom R. 1988.
The  Social  Psychology  of Procedural  Justice. New York: Plenum Press. Pemerintah,  Republik  Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 1983. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah,  Republik  Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara. Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia: Konsep  dan  Aspek  Formal, Revisi. (ed,  Ed.)  Bandung: Rekayasa Sains. Sani, Ahmad. & Habibie, Azwansyah.
2019.  Pengaruh  Moral  Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma  Subjektif  terhaap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pemahaman Akuntansi. Jurnal  Ilmiah: Jurnal Ilmu Manajemen . Siahaan,  Marihot.  Pahala.  2010. Hukum Pajak Elementer Konsep  Dasar  Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.