## TEORI BAGI HASIL (PROFIT AND LOSS SHARING) DAN PERBBANKAN SYARIAH DALAM EKONOMI SYARIAH
Muchlis Yahya 1 dan Edy Yusuf Agunggunanto 2
1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang E-mail: muchlisyahya@yahoo.co.id
Diterima 4 Mei 2011/Disetujui 14 Juni 2011
Abstract: Profit sharing (Mudharabah) is a monetary instrument of Islamic finance as interest is a monetary instrument of conventional economics. Both have extreme one another paradigm. Results have a theoretical basis for the profit and loss sharing (PLS). PLS theory was built as a new offer on the outside of the system which tend not to reflect the interest of justice (injustice / dzalim) due to discrimination against the sharing of risks and profits for economic actors. Profit-loss sharing means profits and or losses that may arise from economic activities / business borne together. In the instrument for the results are not fixed and there is a certain returns as interest, but do profit and loss sharing based on the real productivity of the product. Therefore the system to better reflect the outcome of justice. Profit sharing as a monetary instrument has been frequently applied in studies of Islamic economics, both from the supply side (financing) or the supply side economics and/or demand-side economics.
Keyword: Profit sharing , mudharabah, dzalim
Model ekonomi syariah dibangun atas dasar filosofi religiusitas, dan  institusi keadilan ,  serta  instrumen kemaslahatan ( Q.S.  at-Takaatsur: 1–2 ,  al-Munaaf- iquun: 9 ,  an-Nuur: 37 ,  al-Hasyr :7 ,  al-Baqarah: 188, 273– 281 , al-Maidah:38, 90-91 , al-Muthaffifin: 1-6). Filosofi religiusitas melahirkan basis ekonomi dengan atribut pelarangan riba/bunga. Institusi keadilan mela - hirkan basis teori profit and loss sharing (PLS) den - gan atribut nisbah bagi hasil. Instrumen kemaslahatan melahirkan kebijakan pelembagaan zakat, pelarangan israf , dan pembiayaan (bisnis) halal, yang semuanya itu dituntun oleh nilai falah (bukan utilitarianisme dan rasionalisme ). Ketiga dasar di atas, yakni filosofi reli- jiusitas, institusi keadilan , dan instrumen kemaslahat- an merupakan aspek dasar yang membedakan dengan mainstream ekonomi konvensional. Tulisan ini khusus akan membahas faktor bagi hasil dengan dasar teori proit and loss sharing dalam kaitannya dengan permintaan tabungan di perbankan syariah. Pembahasan dilengkapi dengan informasi ha - sil penelitian.

## PEMBAHASAN

## Teori Uang Al-Ghazali
Secara konvensional teori keuangan (moneter) dapat disederhanakan menjadi dua jenis, yakni teori stock concept dan teori flow concept. Teori pertama diwakili oleh kelompok Chambridge school , kelom- pok Keynesian dan Marshall (Alfred Marshall)-Pigou. Sedangkan teori kedua dipelopori oleh Irving Fisher, Friedman dan kaum monetaris ( Michael G. Rukhstad, 1992). Perbedaan  kedua  teori  terletak  pada  asumsi yang dipakai serta cara pandang dan model analisis yang diterapkan (Ahmad Dimyati, 2007) . Dalam flow concept uang dianggap sebagai public good, sedan- gkan paradigma stock concept melihat uang sebagai private good.  Flow concept memisahan antara uang dan modal ( capital ), di mana uang diasumsikan selalu dalam keadaan flow (mengalir) sedangkan modal di - anggap sebagai stock . Akan tetapi dalam pandangan stock concept, baik uang maupun modal sama-sama dianggap stock . Irving  Fisher  dari  kelompok Flow  concept
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 66
menyatakan bahwa besarnya tingkat pendapatan ma - syarakat dapat diukur oleh tingkat kecepatan pereda- ran uang. Pertanyaan mendasar dalam teori ini adalah berapa kali uang yang berada dalam masyarakat ber - pindah tangan dalam suatu periode tertentu. Pertan- yaan dasar ini kemudian membangun suatu hipotesis bahwa “pada hakekatnya perubahan dalam uang bere - dar  ( velositas )  akan  menimbulkan  perubahan  yang sama  cepatnya  terhadap  harga-harga”. Teori  yang dibangun  Fisher  ini  kemudian  dikenal  dengan teori kuantitas uang . Selanjutnya Fisher mengatakan tidak ada korelasi sama sekali antara kebutuhan memegang uang  ( demand  for  holding  money )  dengan  tingkat suku bunga (Sadono Sukirno, 2000).
Sedangkan  Marshall-Pigou  dari  kelompok stock  concept menyatakan  bahwa  tingkat demand for holding money merupakan indikator bagi tingkat pendapatan masyarakat. Pertanyaan dasar dalam kon- sep ini adalah berapa besarkah uang yang dipegang atau  disimpan  oleh  masyarakat  dalam  bentuk  tunai dalam suatu periode waktu tertentu. Konsep  ini ke - mudian disebut teori sisa tunai (Adiwarman Karim, 2003).
Ekonomi  syariah  memandang  bahwa  uang adalah uang. Dalam arti ia hanya memerankan fung - sinya  sebagai  alat  tukar.  Karena  itulah  uang  meru - pakan public good yang harus selalu dalam keadaan mengalir atau beredar/ flow (Chapra, 2001). Sehingga praktek-praktek  yang  menghambat  peredaran  uang seperti money hoarding sangat ditentang. Bila diband - ingkan dengan konsep ekonomi konvensional, maka ekonomi syariah  menolak demand for holding money, sebagaimana dalam stock concept . Sedangkan dengan paradigma flow concept terdapat persamaan persepsi. Di antara pakar terkemuka ekonomi syariah adalah al- Ghazali. Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai: Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan  barang  lain.  Uang  adalah  barang yang  disepakati  fungsinya  sebagai  media  pertu - karan ( medium of exchange ). Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsic ). Nilai benda yang berfungsi sebagai alat tukar. Ni - lai “peran” dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.
Karena  itu  ia  mengibaratkan  uang  sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna (Al-Ghaza - li, 1963).
•
•
•
Ketika uang dimaknai dalam kerangka flow con- cept , maka sebenarnya sebuah mata uang hanya akan berfungsi sebagai uang apabila ia beredar atau men - galir dalam masyarakat. Dalam pandangan teori flow concept tingkat pendapatan masyarakat tidak semata- mata  ditunjukkan  oleh  jumlah  uang  yang  dipegang, tetapi benar-benar produktif. Kriteria uang produktif dapat ditunjukkan oleh keterkaitannya dengan sektor riil  berupa  perdagangan  ( trade )  atas  barang-barang komoditas dan tingkat harga barang-barang itu sendiri (Adiwarman A.Karim, 2007).
Uang  dalam  pengertian flow  concept dipisah- kan  dengan  pengertian  capital.  Hal  ini  bertolak  be - lakang dengan pengertian uang dalam stock concept . Dalam pengertian yang kedua, uang diartikan secara bolak-balik ( interchengeability ), antara uang sebagai uang dan uang sebagai capital (Fuad Mohd. Fachrud - din, 1961).
Kesesuaian pemikiran al-Gazali dengan konsep pertama,  yakni flow  concept berimplikasi  terhadap penjelasan  mengenai  fungsi  dan  motif  permintaan uang. Motif transaksi dalam permintaan uang meru - pakan permintaan yang timbul karena adanya kebutu - han untuk membayar transaksi biasa/wajar. Motif ini timbul dalam kaitannya dengan fungsi uang sebagai medium of exchange . Sedangkan motif berjaga-jaga ( precautionary motive ) merupakan permintaan uang yang  timbul  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  ke - mungkinan yang muncul tidak terduga. Motif speku - latif ( speculative motive ) adalah motif permintaan ter - hadap uang yang sifatnya untuk mendapatkan keun - tungan  dari  adanya  peluang  dalam  pasar  komoditi, stock market, financial market dan foreign exchange . Menurut  Keynes money  demand  for  trans- actions ditentukan  oleh  tingkat  pendapatan, money demand for precaution juga ditentukan oleh tingkat pendapatan.  Sedangkan money  demand  for  specu- lation ditentukan  oleh  tingkat  suku  bunga.  Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
M dtr = f (y) ............................................. (1)
M dpr = f (y) ............................................. (2)
M dsp = f (i)  ............................................. (3) Dimana M dtr adalah money demand for trans- actions , M dpr adalah money demand for precaution dan M dsp adalah money demand for speculation . Se- dangkan f (y) merupakan fungsi dari pendapatan dan f (i) adalah fungsi interest (bunga).
Menurut  al-Ghazali  (1963)  permintaan  terha - dap uang dengan motif spekulasi (dalam bentuk kanz
Muchlis, Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah 67 al-mal ) tidak diakui bahkan dilarang. Hal ini berkait dengan fungsi uang yang menurutnya tidak untuk alat penimbun kekayaan ( store of value ). Secara tegas al- Gazali  menentang  praktek  riba  yang  salah  satunya dalam bentuk interest atau bunga yang menjadi motif dalam permintaan uang untuk spekulasi (Muhammad Akram Khan,1981). Karena permintaan uang dalam pandangan  al-Gazali  hanya  untuk  dua  tujuan,  yaitu tujuan  transaksi  dan  tujuan  berjaga-jaga,  maka  per - mintaan uang menurut syariah  adalah sebagai beri - kut:
M d = M dtr + M dpr .................................... (4)
M d adalah  jumlah  permintaan  uang  secara keseluruhan,  M dtr =  permintaan  uang  untuk  tujuan transaksi dan M dpr = permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga.
Fungsi  uang  yang  hanya  sebagai  alat  tukar dan satuan hitung dalam pandangan ekonomi syariah membawa implikasi bahwa uang tidak bisa memberi - kan kepuasan secara langsung ( direct utility ). Seba - liknya uang hanya memberikan indirect utility kare- na  uang  hanya intermediary  form  ( Syafi’i Antonio, 1999).

## Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)
Keharaman  bunga  dalam  syariah  membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mut - lak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem  bunga    yang  cenderung  tidak  mencerminkan keadilan  ( injustice/dzalim )  karena  memberikan  dis - kriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi (Sadeq, 1992). Principles of Islamic finance di bangun atas dasar larangan riba, larangan gharar , tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung  bersama,  dan  transaksi  ekonomi  berlan - daskan  pada  pertimbangan  memenuhi  rasa  keadilan (Alsadek, et  al. ,  2006) .  Profit-loss  sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari  kegiatan  ekonomi/bisnis  ditanggung  bersama- sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed  and  certain  return sebagaimana  bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Adiwarman Karim, 2001) . Sebenarnya dalam perekonomian modern pem - biayaan dengan sistem PLS sudah biasa terjadi dalam berbagai kegiatan penyertaan modal ( equty financing )
bisnis.  Kepemilikan  saham  dalam  suatu  perseroan merupakan contoh populer dalam penyertaan modal. Pemegang saham akan menerima keuntungan berupa deviden  sekaligus  menanggung  resiko  jika  perusa - haan mengalami kerugian (Hendri Anto, 2003).
Dalam sistem Profit Loss Sharing harga modal ditentukan  secara  bersama  dengan  peran  dari  kewi - rausahaan. Price  of  capital dan enterpreneurship merupakan kesatuan integratif yang secara bersama- sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nya - ta. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.
Dalam  perjanjian  bagi  hasil  yang  disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan ha - sil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah ha - sil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada ( ex post phenomenon , bukan ex ente ). Nisbah bagi ha - sil  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan di - pengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-mas - ing pihak dalam bekerja sama ( share and partnership ) dan prospek perolehan keuntungan (e xpected return ) serta  tingkat  resiko  yang  mungkin  terjadi  ( expected risk )  (Hendri  Anto,  2003).  Secara  matematis  dapat diformulasikan menjadi:
BH = f (S, p, 0) ........................................ (5) Keterangan:
BH = bagi hasil S    = share on partnership p    = exspected return 0    = expected risk Kesepakatan suatu tingkat nisbah terlebih da - hulu  harus  memperhatikan  ketiga  faktor  tersebut. Faktor  pertama, share  on  partnership merupakan sesuatu yang telah nyata dan terukur. Oleh karenan- ya  tidak  memerlukan  perhatian  khusus.  Dua  faktor terakhir, expected return, dan expected risk memer- lukan perhatian khusus. Oleh karenanya kemampuan untuk  memperkirakan  keuntungan  maupun  resiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama yang berlan - daskan PLS mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan resiko. Hal ini karena, pertama , resiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar re - siko  semakin  mengurangi  nilai  keuntungan  usaha. Kedua ,  resiko  memiliki  sumber,  cakupan  dan  sifat
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 68
yang  seringkali  tidak  memperhitungkan  data  secara cermat. Ketiga ,  perkiraan  atas  keuntungan  biasanya memasukkan perhitungan variabel resiko.
Pada dasarnya suatu resiko muncul karena ada ketidakpastian ( uncertainty ) di masa depan. Van Deer Heidjen  (1996)  membagi  ketidakpastian  menjadi  3 kategori:
Risk . Kemunculannya berkemungkinan memiliki preseden  historis  dan  dapat  dilakukan  estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin mun - cul. Structural uncertainties . Kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu. Akan tetapi tetap berkemungkinan terjadi dalam logika kausalitas. Unknowables .  Kemunculan  kejadian  secara ekstrim tidak terbayangkan sebelumnya.
Dalam kategori ini resiko merupakan sebutan bagi  kemungkinan  kejadian  yang  ada  preseden  his - torisnya dan mengikuti suatu distribusi probabilitas. Karenanya, resiko sesungguhnya dapat diperkirakan --  setidaknya  secara  teoritis.  Sedangkan   Al  Sultan (1999) menggunakan kata resiko untuk segala sesuatu yang terjadi secara tidak pasti di masa depan. Resiko dibagi menjadi 2 aspek, yakni:
Pasive risk, yaitu sebuah resiko yang terjadi dan benar-benar tidak ada perkiraan dan perhitungan yang dapat dipakai, dan tidak diketahui jawaban - nya. Perkiraan atas resiko ini hanya mengandal- kan keberuntungan ( game of chance ), karena ses - eorang hanya dapat bersifat pasif. Responsive risk , yaitu resiko yang kemunculan- nya memiliki penjelasan kausalitas dan distribusi probabilitas.  Resiko  ini  dapat  diperkirakan  den -
1.
2.
3.
•
•
gan menggunakan cara-cara tertentu. Memperki - rakan resiko responsif ini sering disebut game of skill, karena  perkiraannya  didasarkan  atas  skill tertentu.
Dalam  batas-batas  tertentu  resiko  dapat  di - perkirakan, sehingga penerimaan seseorang atas nis- bah bagi hasil tidak melulu bersifat spekulatif. Resiko adalah  sebuah  konsekuensi  dari  aktifitas  produktif. Resiko yang perlu dihindari adalah yang tidak dapat diperkirakan,  seperti pasive  risk atau unknowables . Resiko seperti ini dalam terminologi fiqh mu’amalah disebut gharar yang benar-benar bersifat spekulatif. Gharar terjadi  karena  seseorang  sama  sekali  tidak (dapat) mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu, sehingga bersifat perjudian atau game of chance . Jika satu  pihak  menerima  keuntungan,  maka  pihak  lain pasti mengalami kerugian. Hal ini berarti telah terjadi win lose solution. Transaksi syariah adalah mencer - minkan positive sum game atau win-win solution seb - agaimana dalam ajaran teori profit loss sharing . Dengan  berlandaskan  kerangka teori  fiqh mu’amalah (syariah) maka dapat dinyatakan, bahwa sistem  bunga  masuk  dalam  kategori  ruang  lingkup gharar. Hal ini karena dalam prosesnya mempunyai sifat game of chance. Secara operasional perbedaan bunga dan NBH (nisbah bagi hasil) dapat dijabarkan melalui kerangka penjelasan Tabel 1.
Teori PLS dikembangkan  dalam  dua  model, yakni  model mudharabah dan musyarakah .  Model Mudharabah merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama ( shahibul maal ) menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan  pihak  lain- nya menjadi pengelola dana (mudharib ) (Zainul Ari - fin, 2000). Model musyarakah adalah akad kerjasama

## Tabel  1. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil
Bunga Bagi Hasil (BH) Tidak terdapat risk and return sharing. Besarnya bunga ditentu - kan pada saat akad. Jadi, terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan
Berdasarkan risk and return sharing. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi Besarnya bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar (market interest rate) Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keun - tungan yang diperoleh. Besaran nisbah bagi hasil disepakati lebih didasarkan atas konstribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi
Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil riil dari pemanfaatan dana
Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keun - tungan riil dari pemanfaatan dana Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, para pemikir besar, bahkan ekonom
eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah Islam
Sumber:  Syafei Antonio (2001).
Muchlis, Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah 69 antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha  tertentu.  Masing-masing  pihak  memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepaka - tan (Zainul Arifin, 2000).

## Model mudharabah (Trust financing)
Model ini disebut mudharabah karena pada saat akad  kerjasama  usaha  satu  pihak  memberikan  kon - tribusi  permodalan  sedangkan  pihak  lain  memberi - kan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Pihak pertama disebut sahib al  maal ( financier ),  sedangkan  pihak  kedua  disebut mudharib ( enterpreneur ). Dalam skema ini permoda - lan 100 % menjadi tanggungan sahib al maal . Sedan- gkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggungjaw - ab mudharib . Secara grafis skema mudharabah dapat ditunjukkan dalam gambar 1 di bawah ini.

## Gambar 1. Kurva Penentuan Bagi Hasil dalam
Skema Mudharabah
Sumber: Hendri Anto, 2003
Kurva S menunjukkan kurva penawaran modal dari  para shahib  al  maal atau productivity  adjusted demand. Sementara D adalah kurva permintaan mod- al dari para mudharib atau scarcity adjusted demand . Istilah productivity adjusted demand digunakan kare- na  basis  dari  permintaan  modal  dari  para  mudharib adalah  produktifitas/kewirausahaannya.  Sementara itu pertimbangan adanya keterbatasan dalam penyedi - aan modal mendorong digunakannya istilah scarcity adjusted demand
Sumbu  horisontal  bawah  menunjukkan  porsi permodalan  dari shahibul  maal. Sedangkan  sumbu horisontal  atas  menunjukkan  porsi  kontribusi  kewi - rausahaan dari mudharib . Sumbu vertikal sebelah kiri mununjukkan  nisbah  bagi  hasil  yang  diterima  oleh
shahibul  maal .    Sedangkan  sumbu  sebelah  kanan menunjukkan  nisbah  yang  diterima  oleh mudharib . Kurva  penawaran  S  memiliki  lereng  positif,  yang berarti semakin tinggi porsi bagi hasil yang diterima oleh shahibul  maal ,  maka  akan  semakin  meningkat kesediaannya untuk menawarkan modal. Di sisi seba - liknya, kenaikan porsi bagi hasil yang diterima oleh shahib  al  maal  ini  berarti  menurunnya  porsi  yang diterima oleh mudharib . Karenanya kurva permintaan D berlereng negatif, yang berarti meningkatnya porsi bagi hasil yang diterima shahib al maal berdampak mengurangi permintaan modal dari para mudharib . Tingkat nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan kurva penawaran S dan permintaan D. Dalam gambar 2.4 di atas perpotongan ini meng - hasilkan nisbah bagi hasil 40 : 60,  yaitu 40 persen untuk shahib al maal dan 60 persen untuk mudharib. Analisis seperti ini akan berlaku dalam kasus terdapat keuntungan ( positive return ) dari kerjasama tersebut. Dalam kasus terjadi kerugian ( negative return ), maka shahib  al  maal akan  menanggung  seluruh  kerugian permodalan,  sedangkan  mudharib  tidak  mendapat bagian  pendapatan  apapun. Mudharib menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus  tidak terdapat keuntungan dan  kerugian ( zero return ),  maka  tidak  ada  pembagian  apapun  di  anta - ra keduanya. Dengan demikian, dalam mudharabah harga  modal  ( price  of  capital) akan  ditentukan  ber - sama-sama  dengan  harga  dari  kewirausahaan  ( price enterpreneurship) .

## Model Musyarakah (partnership)
Skema  model musyarakah menunjukkan ma - sing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dalam pemodalan. Mereka sepakat untuk melakukan profit- loss sharing . Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:
Nisbah  bagi  hasil  di  antara  partner  ditentukan berdasarkan porsi masing-masing  dalam permo - dalan. Bila ada dua orang melakukan musyarakah dengan  menyetor  modal  masing-masing  50%, maka nisbah bagi hasilnya juga 50 : 50. Pendapat ini banyak dianut kalangan madzhab Syafi’i dan Maliki.
Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan atas pertimbangan  kontribusi  dalam  organisasi  dan kewirausahaan. Dalam skema ini memungkinkan
•
•
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 70
seseorang mendapatkan porsi bagi hasil lebih be - sar atau lebih kecil dari porsi kontribusinya dalam permodalan.  Hal  ini  karena  memiliki  kontribusi lebih besar atau lebih kecil dalam organisasi dan kewirausahaan.  Pendapat  ini  banyak  dianut  ka - langan madzhab Hambali dan Hanafi.
Gambar 2 menunjukkan sumbu horisontal sisi bawah  menunjukkan  porsi  kontribusi    permodalan dari  pihak A,  sedangkan  sumbu  atas  adalah  kontri - busi pihak B. Dalam gambar tersebut mengilustrasi - kan porsi permodalan A adalah 25%, sedang sisanya (75%)  merupakan  kontribusi  dari  B.  Sumbu  verti - kal  sebelah  kiri  menunjukkan  porsi  bagi  hasil  yang diterima  oleh  A  (PHBA),  sedangkan  yang  sebelah kanan  adalah  porsi  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  B (PBHB). Bilamana ketentuan pendapat pertama yang digunakan dalam nisbah bagi hasil, maka keduanya akan mendapatkan sesuai kontribusi permodalannya. Oleh karena itu posisi nisbah bagi hasil untuk berb - agai tingkat kontribusi modal akan mengikuti sepan - jang garis OA R OB. Penetapan pendapat kedua akan menghasilkan  pola  atau  titik-titik  nisbah  bagi  hasil yang  berbeda.  Karena  nisbah  bagi  hasil  tidak  para - lel  dengan  kontribusi  permodalannya,  maka  nisbah ini akan mengikuti pola garis di luar OAROB, yaitu OANOB atau OAMOB. Misalnya jika kedua pihak, A dan B menyepakati nisbah bagi hasil 50 : 50, maka titik nisbah ini adalah titik N. Dalam hal ini A akan mendapatkan porsi 50%, meskipun kontribusi permo - dalannya hanya 25%. Si A mendapatkan porsi hasil lebih besar dari kontribusi permodalannya, sedangkan B menerima lebih kecil.
Seandainya  tidak  terdapat  keuntungan,  maka tidak terjadi bagi hasil. Akan tetapi bila terjadi keru - gian, maka kerugian akan dibagi di antara para partner berdasarkan  porsi  kontribusi  masing-masing  dalam permodalan.  Pembagian  kerugian  seperti  ini  lebih banyak diterima oleh pendapat mayoritas ( jumhur al ulama ), baik ketika nisbah bagi hasil didasarkan pada porsi  kontribusi  permodalan  (pendapat  utama)  atau pada organisasi dan kewirausahaan (pendapat kedua). Dengan demikian garis OAROB sekaligus merupak - an titik-titik nisbah bagi kerugian.
Terdapat  berbagai  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan sebagai upaya pengujian teori PLS sekal - igus dalam rangka pengembangan. Gerrard dan Cun - ningham  (1997)  melakukan  penelitian  terhadap  190 responden  muslim  dan  non-muslim  di  Singapura dengan kesimpulan bahwa nasabah non muslim me - letakkan faktor tingkat NBH sebagai variabel utama memanfaatkan  bank  syariah.  Secara  lebih  luas  Ger - rard  menyimpulkan  bahwa  sikap  dan  pandangan Muslim dan non Muslim mengenai motivasi religius dan profitabilitas adalah berbeda. Layanan yang cepat dan  efisien  serta  kerahasiaan  merupakan  faktor-fak - tor  utama  dalam  memilih  layanan  bank.  Nasabah non-muslim memberi peringkat tertinggi pada return berupa NBH yang bersaing dengan pendapatan karena bunga. Sedangkan bagi nasabah muslim profitabilitas NBH bukan faktor utama pemanfaatan bank syariah.
Jalaluddin  dan  Metwally  (1999)  meneliti  385 perusahaan  kecil  di  Sydney  Australia  dengan  kes- impulan  bahwa  pendapatan  NBH  dijadikan  faktor paling  dominan  dalam  memanfaatkan  bank  syariah
Gambar 2. Kurva Penentuan Bagi Hasil dalam Skema Musyarakah
Muchlis, Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah 71
karena tingginya bunga pinjaman. Jalaluddin (1999a) melakukan  riset  terhadap  80  lembaga  keuangan  di Sydney  Australia.  Teknik  analisis  data  penelitian menggunakan  analisis  faktor  dan  diskriminan  ber - ganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  41,2%  lem - baga  keuangan  mengindikasikan  kesiapan  mereka memberikan kredit berdasarkan bagi hasil. Dukungan bisnis  merupakan  motivasi  utama  kepada  lembaga keuangan  untuk  menerapkan  metode  pembiayaan bagi hasil. Para responden menyatakan bahwa pem - bayaran bunga kadang-kadang menciptakan kesulitan bagi bisnis. Ketidak biasaan untuk bagi resiko den - gan kreditur merupakan alasan-alasan utama terhadap ketidak  siapan  lembaga  keuangan  untuk  memberi kredit berdasarkan bagi hasil. Pertumbuhan perminta - an  dana  merupakan  faktor  yang  paling  signifikan dalam  membedakan  antara  perusahaan-perusahaan keuangan yang siap memberikan kredit berdasarkan bagi hasil. Pada tahun yang sama dengan teknik dan metode yang persis, tetapi dengan responden berbeda Jalaluddin  (1999b)  melakukan  penelitian  terhadap 385 bisnis kecil di Sydney Australia. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 59,5% perusahaan bisnis kecil tertarik menggunakan metode pembiayaan bagi hasil. Dukungan bisnis merupakan motivasi utama di dalam menerapkan metode pembiayaan bagi hasil.
Humayon dan Presley (2001) melakukan pene - litian tentang Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances . Vari - abel dependen adalah penerapan PLS pada perbankan syariah dan variabel independen terdiri dari aplikasi manajemen dan fungsi kontrol. Teori dasar yang di - gunakan dalam penelitian ini adalah PLS ( Profit Loss Sharing )  atau  sharing  resiko/bagi  rugi-laba  dengan dua  model  utama,  yaitu  Mudharabah  dan  Musyara - kah. Penelitian ini dilakukan di Inggris. Data dianali- sis  dengan  teknik  analisis  deskriptif.  Penelitian  ini melahirkan kesimpulan:
Penerapan manajemen dan kontrol menjadi titik penting bagi penerapan model PLS pada perbank - an syariah.
Penghindaran  intensif  dari  melakukan  kecuran - gan akan mendorong penerapan model PLS pada perbankan syariah;
Praktek  penyembunyian  informasi  berpengaruh negatif terhadap penerapan model PLS pada per - bankan syariah; Sistem  yang  tidak  memungkinkan  berkembang - nya instrumen-instrumen bagi hasil yang terbuka
•
•
•
•
dan efisien berpengaruh negatif terhadap penera - pan model PLS pada perbankan syariah.
Tarek dan Hassan (2001) melakukan penelitian tentang  “survei  literatur  pembiayaan  dan  perbankan Islam ( a comparative literature survey of Islamic fi- nance and banking ). Penelitian ini melibatkan varia - bel  dependen    pertumbuhan  pembiayaan  dan  per - bankan  Islam,  dan  variabel  independen  reformasi struktural sistem keuangan konvensional, liberalisasi pergerakan  modal,  privatisasi,  dan  integrasi  pasar- pasar keuangan global, serta inovasi produk-produk perbankan  Islam.  Dasar  pemikiran  yang  digunakan dalam survei literatur ini adalah, bahwa pembiayaan Islami adalah sistem keuangan yang bertujuan mem - bantu mencapai kemakmuran yang berkeadilan sosial sesuai dengan ajaran al-Qur’an. Pembiayaan syariah tidak dibenarkan untuk meraup return maksimal dari aset-aset keuangan berdasar kontrak eksploitatif rib - awi  (bunga/ usury ),  tetapi  harus  dijalankan  dengan landasan  PLS.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Amerika Serikat,  dan  merupakan  penelitian/survei    literatur terhadap  penelitian-penelitian  terdahulu.  Oleh  kare- nanya  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Data dianalisis dengan logit dan probit. Kesimpulan yang muncul dari penelitian ini adalah:
Kontrak bagi laba, return on capital akan tergan- tung  pada  produktivitas,  dan  alokasi  dana  teru- tama didasarkan pada fisibilitas proyek. Ini akan meningkatkan efisiensi alokasi modal. Sistem PLS memastikan distribusi kemakmuran yang  lebih  setara  dan  penciptaan  kemakmuran tambahan bagi para pemiliknya. Sistem ini tidak diragukan  dalam  mengurangi  distribusi  kemak - muran  yang  tidak  adil  seperti  di  bawah  sistem bunga.
Model  PLS  mungkin  meningkatkan  volume  in - vestasi  dan  karenanya  dapat  menciptakan  lebih banyak pekerjaan. Rezim bunga hanya menerima proyek-proyek  yang  perkiraan  returnnya  lebih tinggi dibandingkan biaya hutang, oleh karena itu akan menyaring proyek-proyek yang sebenarnya bisa diterima di bawah model nisbah bagi hasil. Sistem pembiayaan Islami akan mengurangi uku - ran spekulasi di pasar-pasar keuangan, tetapi ma- sih  memungkinkan  pasar  sekunder  untuk  mem- perdagangkan saham dan sertifikat investasi ber - dasarkan prinsip nisbah bagi hasil. Penawaran uang -- dalam model NBH -- tidak dii - jinkan untuk melebihi penawaran barang, karena
•
•
•
•
•
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 72
akan  berdampak  mencegah  tekanan  inflasi  di dalam ekonomi.
Bila  berbagai  kesimpulan  penelitian  di  atas menunjukkan bahwa faktor NBH dipilih karena latar ekonomi  (profitabilitas  ekonomi),  maka  penelitian- penelitian  berikut  karena  didasarkan  pada  latar  be - lakang diperbolehkan oleh agama. Studi empiris Ah - mad dan Haron (2002) terhadap 45 direktur keuangan dan umum di Malaysia menyimpulkan bahwa  faktor ekonomi dan agama adalah faktor-faktor yang pent - ing  untuk  memilih  jasa  bank.  Meskipun  sebagian besar responden adalah non Muslim, tetapi mengeta - hui tentang bank Islam sebagai suatu alternatif bagi bank konvensional. Kebanyakan responden memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai produk- produk perbankan Islam, khususnya pembiayaan. Tu - juh  puluh  lima  persen  responden  setuju  bank  Islam perlu  mempromosikan  produk  dan  jasanya  secara lebih baik. Secara ringkas Ahmad dan Haron melihat bahwa faktor religiusitas dan profitabilitas (ditunjuk - kan  dengan  pendapatan  bagi  hasil)  merupakan  dua faktor yang secara bersama-sama penting.
Tahun  2005,  Okumus  melakukan  penelitian terhadap161  nasabah  bank  Islam  di  Turki  dengan analisis  deskriptif.  Hasilnya  menunjukkan,  bahwa motivasi  sekunder  pemanfaatan  bank  Islam  adalah dilandasi  oleh  prinsip  bebas  bunga  yang  diterapkan dengan model nisbah bagi hasil. Sebagian besar na - sabah mengetahui produk dan jasa Islam, tetapi tidak mengetahui  teknik-teknik  pembiayaan  Islam.  Lebih dari  90%  responden  merasa  puas  dengan  jasa  dan produk yang ditawarkan bank Islam.
Mehboob ul Hassan (2007) melakukan peneli - tian di Pakistan dengan kesimpulan antara lain bahwa kekuatan visi keislaman (relijiusitas) mendorong per - sepsi masyarakat, bahwa tingkat bunga tabungan tidak menjadi persoalan bagi sebagian besar umat muslim. Mereka lebih memilih return investasi yang sah atau dibolehkan. Tidak menjadi soal bagaimana tinggi ren -

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman  Karim Azwar,  2001. Ekonomi  Islam:  Suatu Kajian Kontemporer . Jakarta: Bina Insani. ___________________    ((2001), Sejarah  Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: International Institute of Islamic Thought.
___________________  ((2007), Ekonomi  Mikro  IslamI (Edisi ketiga), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Ahmad, N and Haron S (2002). “Perceptions of Malaysian Corporate  Customers  Towards  Islamic  Banking Products and Services.” International Journal of
Islamic Financial Services 3(4). Ahmad  Dimyati  (2007) ,  Teori  Keuangan  Islam: Rekonstruksi  Metodologis  terhadap Konsep Keuangan al-Ghazali, Yogyakarta, UII Press.
dahnya NBH jika dibandingkan dengan tingkat bun - ga.  Dalam  kesimpulannya  juga  menemukan  bahwa masyarakat muslim yang menabung di bank konven - sional  karena  kurangnya  pengetahuan  bahwa  Islam melarang pembayaran dan penerimaan bunga.
Penelitian Muchlis Yahya (2011) menyimpul - kan bahwa bagi hasil merupakan variable paling sig - nifikan dan memiliki koefisien paling tinggi diband - ing variable-variabel lainnya untuk semua kelompok nasabah. Hanya saja bagi kelompok nasabah muslim yang  hanya  menabung  di  bank  syariah  memahami bagi  hasil  yang  diterimanya  bukan  semata-mata karena  faktor  ekonomi,  tetapi  karena  lebih  dibena - rkan agama dan lebih adil. Akan tetapi bagi kelom - pok nasabah muslim yang menabung bersama-sama di bank syariah dan bank konvensional, dan kelom - pok nasabah non muslim memahami bagi hasil yang diterima  karena  lebih  kompetitif  disbanding  dengan pendapatan bunga dari bank konvensional.

## KESIMPULAN
Teori  bagi  hasil  ( profit  and  loss  sharing )  –  bila dianalisis menggunakan teori keuangan/moneter --  lebih  mencerminkan  kesesuaian  dengan  teori flow concept. Sedangkan munculnya bunga bank lebih didasari pemikiran teori stock concept . Penerapan  instrumen  bagi  hasil  lebih  mencer - minkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga.  Bagi  hasil  melihat  kemungkinan profit (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian profit (untung) pada penggu - naan uang. Bagi  hasil  merupakan  penggerak  dasar  opera- sionalisasi  perbankan  syariah,  sedangkan  bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi per- bankan konvensional.
•
•
•
Muchlis, Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah 73 Al-Ghazali (1963), Ihya al Ulum ad Din . Bairut: Daar al- Fiqr Alsadek  H.  Gait,  Andrew  C.  Worthington  (2006),  An Empirical  Survey  of  Individual  Consumer, Busness Firm and Financial Institution Attitudes towards  Islamic  Methods, School  of Accounting & Finance University of Wollongong, Wollongong NSW  2522  Australia,  JEL  Classification:  D12; G20; Z12.
Al-Sultan, W (1999), “Financial Characteristics of Interest- Free Banks and Conventional Bank  Accounting and  finance”,  Wollongong,  The  University  of Wollongong. Chapter8 in Ph.D. Dissertation.
Chapra, M.U. (2001), “Why has Islam prohibited interest: rationale  behind  the  prohibition  of  interest”,
Review of Islamic Economics , Vol. 9, pp. 5 -20. Erol, C., Kaynak, E. and E1-Bdour, R. (1990), “Conventional and  Islamic  Bank:  Patronage  Behaviour  of Jordanian  Customers”, International  Journal  of Bank Marketing, Vol. 8 No. 5, pp. 25-35.
Fuad  Mohd.  Fachruddin, (1991),  Riba  dalam  Bank, Koperasi,  Perseroan  dan  Asuransi, cet.  1, Bandung: Al-Maarif, 1991.
Gerrard, P and Cunningham J (1997), “Islamic Banking:
A Study in Singapore.” International Journal of Bank Marketing 15(6): 204-216.
Hegazy,  I  (1995),  “An  Empirical  Comparative  Study between Islamic and Commercial Banks’ Selection Criteria  in  Egypt.” International  Journal  of Commerce and Management 5(3): 46-61.
Hendrie Anto  (2003), Pengantar  Ekonomi  Mikro  Islami . Yogyakarta: Penerbit Ekonosia.
Humayon A. Dar and John R. Presley (2001), “Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances”, Economic Research Paper No.  00/24,  Centre  for  International,  Financial and Economic Research,
Jalaluddin,  A  and  Metwally  M  (1999),  “Profit/Loss Sharing:  An  Alternative  Method  of  Financing Small Businesses in Australia.” The Middle East Business and Economic Review 11(1): 8-14.
Jalaluddin, A. (1999a), “Attitudes of Australian Financial Institutions  towards  Lending  on  the  Profit/Loss Sharing Method of Finance”. Chapter in Attitudes of Australian Small Business Firms and Financial Institutions  towards  the  Profit/Loss  Sharing Method of Finance. PhD Dissertation, University of Wollongong.
Jalaludin  Rahmat,  (1986), Islam  Aletrnatif, Bandung, Mizan.
Mehboob ul Hassan (2007), “People’s Perceptions towards the Islamic Banking: A Fieldwork Study on Bank Account Holders’ Behaviour in Pakistan”, School
of Economics, Nagoya City University Japan 467- 8501 Japan.
Michael  G.  Rukhstad  (1992), Macroeconomic  Decission Making in the World Economy; Text and Cases, ed. 3 (The Dryden Press, 1992), hlm. 108. Muchlis Yahya (2011), “Perilaku Menabung di Perbankan Syariah  di  Jawa  Tengah”. Disertasi ,  UNDIP Semarang Indonesia
Muhammad  Akram  Khan  (1981), Issues  in  Islamic Economics, ed.1.Lahore:  Islamic  Publications LTD.
Okumus,  H  (2005).  “Interest-Free  Banking  in Turkey: A Study of Customer Satisfactin and Bank Selection Criteria.” Journal  of  Economic  Cooperation 26(4): 51-86.
Omer, H.S.H. (1992), “The implications of Islamic beliefs and practice on the Islamic financial institutions in  the  UK:  case  study  of Albaraka  International Bank  UK”,  unpublished  PhD  thesis,  Economics Department. Loughborough University, Loughborough.
Sadono  Sukirno  (2000), Makro  Ekonomi  Modern: Perkembangan  Pemikiran  dari  Klasik  Hingga Keynesian  Baru, Jakarta:  PT  Rajawali  Grafindo Persada.
Safii Antonio, Muhammad (2000), Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Penerbit Gema Insani, Jakarta.
Safii Antonio, Muhammad (2007), Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Penerbit Gema Insani, Jakarta. Tarek S. Zaher & M. Kabir Hassan (2001),  “A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking”, Financial Markets, Insti-tutions & Intruments, V. 10,  No.  4  November  2001,  University  Salomon New York.
Van Deer Heidjen (1996) dalam Achsien, Iggi H. (2000), Investasi  Syariah  di  Pasar  Modal  :  Menggagas Konsep  dan  Praktek  Manajemen  Portofolio Syariah . Jakarta: Gramedia Zainul Arifin (2000), Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang,  Tantangan  dan  Prospek. Jakarta, AlvaBet.
Zeldes, S.P. (1989). Optimal consumption with stochastic income:  Deviations  from  certainty  equivalence. Quarterly Journal of Economics , 104, 275-298. Ziauddin  Ahmed,  Munawar  Iqbal  and  Fahim  Khan (Eds)  (1996),  “Money and Banking In Islam”, International  Center  for  Research  In  Islamic Economics,  King Abdul Aziz  University  Jeddah and  Institute  of  Policy  Studies  Islamabad, Pakistan.