## MENGURAI FEMINISASI KEMISKINAN KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN
(KAJIAN PADA PROGRAM PFK JALIN MATRA)
Kabul Setio Utomo 1 , Tiyas Nur Haryani 2
1 Program Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Indonesia
E-mail: kabulutomo@gmail.com, tiyasnurharyani@staff.uns.ac.id
Abstract: Poverty  in  women  is  important  to  be  taken  into  account  in  development,  because gender-based  poverty  has  not  been  solved  optimally.  This  article  is  the  result  of  research discussing the management of poverty feminization in female household head. This research aimed to describe the implementation of poverty feminization management policy for female household  head  in  East  Java  Province.  Data  was  collected  from  the  result  of  document content  analysis  and  observation  on  research  site.  The  result  of  research  showed  that  East Java  Province  has  had  poverty  feminization  management  program  particularly  for  female household head entitled JALIN MATRA program standing for “Jalan Lain Menuju Mandiri dan  Sejahtera  (Another  way  toward  Independence  and  Prosperity”).  Poverty  Feminization Management  program  through  JALIN  MATRA  (thereafter  called  FKP  JALIN  MATRA)  has been  implemented  fairly  optimally.  Considering  the  result  of  research,  the  author recommended  that  in  the  implementation  of  poverty  program  for  female  household  head  in East Java Province the JALIN MATRA program should be implemented sustainably, female group  should  be  involved  in  registering  the  program’s  beneficiaries,  and  gender-based empowerment should be improved for the targeted group.
Keywords: Feminization; Policy; Female Household Head; Poverty alleviation
Abstrak: Kemiskinan  pada  perempuan  penting  untuk  menjadi  perhatian  dalam pembangunan, sebab kemiskinan berbasis gender belum teratasi dengan optimal. Artikel ini merupakan  hasil  penelitian  yang  membahas  penanggulangan  feminisasi  kemiskinan  pada kepala rumah tangga perempuan. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan  penanggulangan  feminisasi  kebijakan  untuk  kepala  rumah  tangga  perempuan  di Privinsi  Jawa  Timur.  Data  dikumpulkan  hasil  dari  analisis  isi  dokumen  dan  observasi  di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur telah memiliki program  penanggulangan  feminisasi  kemiskinan  khususnya  untuk  kepala  rumah  tangga perempuan  dengan  nama  program  JALIN  MATRA  atau  kepanjangan  dari  “Jalan  Lain Menuju  Mandiri  dan  Sejahtera”  Penanggulangan  Feminisasi  Kemiskinan  Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur.  Program  Penanggulangan  Feminisasi  Kemiskinan  (FKP)  melalui JALIN  MATRA  dalam  implementasinya  cukup  optimal.  Rekomendasi  yang  dapat  peneliti sarankan dalam implementasi program kemiskinan untuk kepala rumah tangga perempuan di Provinsi  Jawa  Timur  antara  lain;  adanya  keberlanjutan  program  JALIN  MATRA, keterlibatan  kelompok  perempuan  dalam  pendataan  penerima  manfaat  program, peningkatan pemberdayaan berbasis gender bagi kelompok sasaran.
Kata  kunci:  Feminisasi;  Kebijakan;  Kepala  Rumah  Tangga  Perempuan;  Kemiskinan.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara
berkembang yang masih banyak menghadapi  masalah  dalam  pembangunan daerah.  Masalah  kemiskinan  menjadi  salah satunya  yang  dihadapi  oleh  pemerintah Indonesia.  Kemiskinan  dapat  menjadi masalah  publik  yang  dihadapi  oleh  entitas penduduk  laki-laki  dan  perempuan,  lansia, disabilitas,  dan  anak-anak  yang  terdampak kemiskinan  dalam  keluarga  rentan  miskin dan/atau keluarga miskin. Kemiskinan pada perempuan penting untuk menjadi perhatian  dalam  pembangunan.  Selain karena perempuan adalah kelompok rentan, masalah kemiskinan pada kelompok perempuan dapat menjadi persoalan sistemik dan memiliki dampak besar.
Dalam  isu  gender  dan  kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi  dan  subordinasi  terhadap perempuan (Noerdin, dkk, 2006). Persoalan ketimpangan gender akan bertambah apabila  perempuan  juga  mengalami  beban kerja ganda. Menurut Fakih (2010) terdapat lima  macam  ketidakadilan  gender  antara lain  marginalisasi,  subordinasi,  stereotip gender,  kekerasan  berbasis  gender  dan beban ganda pada perempuan.
Marginalisasi  terhadap  perempuan  yang bermakna sebagai proses pemiskinan ekonomi. Banyak perempuan yang akhirnya  tersingkirkan  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dalam  proses
pembangunan.  Upah  rendah  bagi  buruh perempuan merupakan proses tidak langsung dalam pemiskinan terhadap perempuan.  Selain  itu  dalam  sejarah pembangunan  dan  modernisasi  revolusi hijau secara nyata menjadi proses langsung yang  menyingkirkan  perempuan  dalam dunia  pertanian  tergantikan  oleh  kehadiran teknologi  baru. Perempuan  menjadi  miskin dalam  perkembangan  jaman,  khususnya  di lingkup  keluarga  dalam  lingkup  yang paling  sempit.  Kebijakan  yang  bersifat seksis  mendukung  proses  marginalisasi terhadap.  Pelaksanaan  kebijakan  masih didominasi  dengan  asumsi  bahwa  ranah publik maupun STEM (pengetahuan, teknologi,  teknik  dan  matematika)  itu identik dengan laki-laki, sehingga perempuan  masih  berada  dinomordua dalam proses pembangunan.
Kondisi  di  desa  yang  didominasi  oleh sektor  pertanian  juga  belum  mampu mengangkat petani perempuan dalam posisi tawar  yang  tinggi.  Petani  perempuan tersingkir  dari  lahan  pertanian  saat  terjadi revolusi  hijau.  Kredit  pertanian  juga  lebih menguntungkan  kaum  lelaki  dan  pelatihan pertanian  lebih  banyak  ditujukan  bagi petani lelaki.
Persoalan subordinasi atau menomorduakan kelompok perempuan juga  masih  menjadi  permasalah  yang dihadapi perempuan di negara berkembang, tak  terkecuali  di  Indonesia.  Subordinasi
pada  perempuan    masih  tersosialisasikan pertama kali adalah di lingkungan keluarga lewat  sebutan konco  wingking .  Akibatnya akses perempuan pada STEM, ranah publik serta ranah politik menjadi rendah. Persoalan  yang ketiga adalah  stereotipe gender  yang  menyebabkan  terjadinya berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan  terhadap  perempuan.  Posisi perempuan  dalam  hal  seksualitas  masih dianggap  rendah  dan  tidak  memiliki  posisi tawar  dibandingkan  entitas  penduduk  laki- laki.  Dalam  aspek  ekonomi  stereotipe gender mempengaruhi besarnya pendapatan yang  dapat  diterima  oleh  kelompok perempuan, sebab perempuan hanya dinilai sebagai pencari nafkah tambahan.
Keempat ,  tindak  kekerasan  ( violence ) yang  sering  menimpa  kaum  perempuan yang disebabkan adanya perbedaan gender, seperti pemerkosaan, pemukulan dan pelecehan  seksual  ( sexual  harassment ).
Perbedaan  gender  dan  sosialisasinya  yang sudah  cukup  lama  dalam  masyarakat, menempatkan  perempuan  sebagai  kaum yang  lemah  secara  fisik,  sedangkan  lelaki lebih  kuat.  Anggapan  seperti  ini  sering menjadi  penyebab  langsung  terjadinya berbagai  tindak  kekerasan  yang  dilakukan oleh kaum lelaki terhadap kaum perempuan. Kelima , perempuan menanggung  beban  kerja  yang    lebih banyak  dan  lebih  lama  ( burden )  dalam ranah  domestik  dan  ranah  publik  apabila
perempuan  berstatus  sebagai  perempuan bekerja.  Melihat  persoalan  gender  dan kemiskinan,  posisi  perempuan  menjadi rentan dalam kemiskinan.
Tingginya  angka  kemiskinan  pada perempuan disebut sebagai kondisi feminisasi kemiskinan. Feminisasi Kemiskinan  menurut  Scott  (1984),  adalah istilah  untuk  menggambarkan  kegoyahan ekonomi  tertentu  bagi  perempuan  yang secara  sendirian  menyokong  kehidupan keluarga  secara  ekonomi  (Ollenburger  & Moore,  2002  :  124).  Meskipun  situasi kemiskinan  dapat  terjadi  pada  siapa  saja, baik  laki-laki  maupun  perempuan,  Darwin (2005:164)  menegaskan  bahwa  penerapan perspektif gender dalam melihat kemiskinan  tidak  berarti  mengecilkan  arti kemiskinan  yang  dialami  laki-laki,  tetapi untuk menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan bersifat spesifik, sehingga  kemiskinan  perempuan  yang bersifat spesifik ini membutuhkan penanganan yang bersifat khusus pula.
Berangkat  dari  kenyataan  tentang  relasi gender yang melemahkan posisi perempuan,  diperlukan  kebijakan,  strategi, dan  program  yang  bersifat  afirmatif  yang bertujuan memberdayakan perempuan dalam  aspek  apapun  yang  akan  memberi kontribusi penting untuk kesetaraan gender (Mawardi,  2013:19).  Karena  itu,  upaya penanggulangan  masalah  kemiskinan  tidak dapat  dilepaskan  dari  perhatian  terhadap
perempuan  dan  pemberdayaan  perempuan harus menjadi prioritas program.
Chant (2007:1)
mengungkapkan karakteristik  feminisasi  kemiskinan    antara lain perempuan mengalami insiden kemiskinan  lebih  tinggi  daripada  laki-laki, perempuan  mengalami    kemiskinan  yang lebih dalam dan ekstrim daripada laki-laki, perempuan cenderung mengalami kemiskinan dalam jangka panjang
dibandingkan  laki-laki,  beban  kemiskinan perempuan  lebih  berat  jika  dibandingkan dengan  laki-laki,  perempuan  menghadapi lebih    banyak  hambatan  untuk  keluar  dari kemiskinan,  adanya  feminisasi  kepala rumah tangga di  mana perempuan menjadi kepala  rumah  tangga  karena  berbagai sebab,  perempuan  yang    menjadi  kepala keluarga  merupakan  orang  termiskin  di antara  orang-orang  miskin (the  poorest  of the  poor), serta  perempuan  yang  menjadi kepala  keluarga  tersebut  akan  mewariskan kemiskinan  kepada  anak-anak  mereka. Aspek  keadilan  sosial  dan  kesetaraan menjadi dua pilar utama dalam penanggulangan kemiskinan :
“Eradication  of  poverty  based on  sustained  economic  growth, social development, environmental  protection  and social justice requires the involvement of women in economic and social
development, equal opportunities  and  the  full  and equal  participation  of  women and men as agents and beneficiaries  of  people-centred
sustainable development”. (Principle 16. Beijing
Declaration, Action for Equality,
Development and Peace . 1995).
Persoalan  feminisasi  kemiskinan  dapat pula  difokuskan  untuk  melihat  kemiskinan pada  kepala  rumah  tangga  perempuan. Penelitian  terdahulu  sudah  banyak  yang membahas mengenai Penanggulangan Feminisasi  Kemiskinan  (PFK)  pada  kepala rumah tangga perempuan. Evaluasi dampak, fenomenologi feminisasi kemiskinan  pada  kepala  rumah  tangga perempuan,  dan  perspektif  kepala  rumah tangga  perempuan  dalam  menghadapi feminisasi kemiskinan pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini mencoba mengisi pada bagian manajemen pelaksanaan program penanggulangan feminisasi kemiskinan kepala rumah tangga perempuan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan manajemen program penanggulangan feminisasi kemiskinan kepala  rumah  tangga  perempuan.  Jenis
penelitian kualitatif menyajikan hasil penelitiannya  dalam  bentuk  narasi,  tabel maupun  grafik.  Data  dikumpulkan  melalui dokumentasi  dan  observasi  di  lapangan. Observasi dilakukan terhadap implementasi program penanggulangan feminisasi kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan dokumentasi  yang  terkait  pelaksanaan program.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di Provinsi  Jawa  Timur  dengan  alasan  masih besarnya  jumlah  penduduk  dalam  garis kemiskinan  sebesar  40%.  Data  dianalisis dengan  triangulasi  data  yakni  peneliti memverifikasi  dan  validasi  data  dari beberapa  sumber  data  hasil  observasi  dan beberapa dokumen.

## Hasil dan Pembahasan
1.1. Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Konsep  pembangunan  yang  diarahkan untuk trickle  down  effect dari  ibukota negara  berhasil  menetes  ke  wilayah  timur Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur merupakan  provinsi  besar  yang  terletak  di Pulau Jawa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  pada  periode 2014-2019,  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur  memiliki  Visi  Pembangunan  “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,  Berdaya  Saing,  dan  Berakhlak” dan  dengan  misi  “  Makin  Mandiri  dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” merupakan kesinambungan.
Masalah  kemiskinan  masih  masuk dalam  skala  prioritas  yang  harus  ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun  2009  penduduk  miskin  di  Jawa Timur  sebesar  6.022.590  jiwa  (16,68%) menurun  pada  September  2016  menjadi 4.638.530  jiwa  (11,85%)  (Pergub  No  14 Tahun  2017  tentang  Pedoman  Umum Program  Jalan  Lain  Menuju  Mandiri  dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur). Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  turun sebesar  4,83%  dalam  kurun  waktu  tujuh tahun  terakhir.  Penelitian  ini  dilakukan  di Provinsi  Jawa  Timur  sebab  rumah  tangga miskin  khususnya  yang  dikepalai  oleh seorang perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan oleh tingginya angka perceraian penduduk,  faktor  mortalisasi  penduduk laki-laki  atau  suami,  tingginya  non  marital single  mother,  kekerasan  dalam  rumah tangga dalam bentuk penelantaran ekonomi dan menurunnya produktivitas suami sebab penyakit menahun. Data dari TNP2K tahun 2011  menunjukkan  bahaw  jumlah  kepala rumah  tangga  perempuan  di  Provinsi  Jawa Timur  sebanyak  152.343  jiwa.  Data  di tahun  2015  terdapat  kepala  rumah  tangga perempuan sebanyak 144.951 jiwa. Perempuan  menjadi  memiliki  beban  ganda sebagai  ibu/istri  dan  tulang  punggung keluarga  ketika  menjadi  single  fighter  atau single mother dalam mencukupi kebutuhan
dirinya  sendiri  dan  masa  depan  anak- anaknya.
Data  dari  DRD  Provinsi  Jawa  Timur (2018)  menyebutkan  bahwa  feminisasi kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang tinggi masih didukung oleh faktor diskriminasi  dalam  akses,  kontrol,  manfaat dan partisipasi untuk kelompok perempuan. Hal  ini  khususnya  terjadi  dalam  bidang ekonomi  ,  di  mana  perempuan  masih  sulit dalam mendapatkan akses modal usaha dan rendahnya upah kerja untuk buruh perempuan.
1.2. Program Penanggulangan
Feminisasi
Kemiskinan JALIN

## MATRA
Provinsi Jawa Timur memiliki program JALIN  MATRA  dalam  menanggulangi feminisasi  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa Timur. Program Penanggulangan Feminisasi  Kemiskinan  JALIN  MATRA ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum  Program  Jalin Menuju  Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Dalam Peraturan Gubernur tersebut lampiran  2  yang  khusus  menjadi  pedoman umum  dalam  penanggulangan  feminisasi kemiskinan menegaskan komitmen Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dalam menjalankan  pembangunan  berkelanjutan yang  berpusat  pada  rakyat  secara  inklusif, partisipatif,  berpihak  pada  rakyat  miskin
dan  adanya  gender  mainstreaming  di dalamnya.
Keberhasilan  Program  PFK  2015 diukur  dari  aspek  ketepatan  sasaran, jumlah,  dan  kemanfaatan  bantuan.  Maksud pelaksanaan Program Jalin Matra Penanggulangan  Feminisasi  Kemiskinan adalah program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program  penanggulangan  kemiskinan  bagi rumah  tangga  miskin  dengan  Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) Tujuan Penanggulangan  Feminisasi  Kemiskinan antara lain; memberikan akses interaksi dan perlindungan  terhadap  Kepala  Rumah Tangga  Perempuan  melalui  optimalisasi peran  Kader  TP-PKK  sebagai mother  care bagi  KRTP;  memperluas  akses  Rumah Tangga  Sasaran  dengan  Kepala  Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha/pendapatan keluarga; membantu mendorong  ketahanan  sosial  ekonomi rumah  tangga  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  dasar;  dan  mendorong  motivasi berusaha  dan life skill KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Manajemen  PFK  JALIN  MATRA dalam formulasi dan pelaksanaannya berprinsip pada perspektif gender, partisipasi deliberatif, keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, beraspek human governance  dan  keterpaduan.  PFK  JALIN MATRA  dilaksanakan  dengan  kegiatan  di
dalamnya  mencakup  pendataan  rumah tangga  miskin  berkepala  rumah  tangga perempuan.  Data  KRTP  diambil  dari  data Pemutakhiran  Basis  Data  Terpadu  (PBDT) yang  dilakukan  oleh  stakeholder  TNP2K. Selanjutnya  dari  data  yang  telah  ada stakeholder pelaksana PFK JALIN MATRA  melakukan  uji  data  untuk memverifikasi  data  kepala  rumah  tangga perempuan.  Uji  data  dilakukan  secara terbuka  lewat  forum  langsung  bersama masyarakat  untuk  memverifikasi  data  yang telah  ada.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjaga agar program tepat sasaran.
Tahap berikutnya setelah proses pendataan  dan  verifikasi  data  adalah assesment  kebutuhan  penerima  bantuan. Need  assesment  pemenuhan  kebutuhan gender  KRTP  dilakukan  secara  partisipatif dan  bersifat bottom  up .  Kebutuhan  yang disampaikan  oleh  KRTP  penerima  bantuan PFK  dapat  bersifat  kebutuhan  praktis gender  berupa  bahan  makanan  maupun kebutuhan  strategis  gender  berupa  modal usaha kerja dan pendampingannya. Pelaksanaan  selanjutnya  adalah  capacity building  bagi  KRTP  dan  pemberdayaan mother  care  untuk  peningkatan  kualitas hidup  perempuan  dan  anak.  Pelaksanaan mother  care  bersinergi  dengan  kader  PKK yang dapat membimbing langsung perempuan di masyarakat.
Selama ini indikator yang berkontribusi paling besar yaitu pada aspek
ketepatan  sasaran  program  sebesar  99,01 %,  selanjutnya  aspek  ketepatan  jumlah bantuan  yang  diterima  RTS  yaitu  sebesar 98,23  %,  dan  aspek  kemanfaatan  bantuan RTS sebesar 97,81 % (Pergub No 14 Tahun 2017  tentang  Pedoman  Umum  Program Jalan  Lain  Menuju  Mandiri  dan  Sejahtera Provinsi Jawa Timur.
Program  Jalan  Lain  Menuju  Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Pemprov Jatim, yang sudah dilaksanakan Pemerintah Propinsi  Jawa  Timur  sejak  tahun  2014 mendapatkan    berbagai  penghargaan  baik tingkat  nasional  maupun  internasional sebagai salah satu pengakuan akan keberhasilan  program.    Pada  Tahun  2016 Program  Jalin  Matra  meraih  penghargaan Top  99  Inovasi  Pelayanan  Publik  dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Menpan RB).  Pada  2018  Gubernur  Jawa  Timur mendapatkan  penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif kategori Lifetime Achievement  dari media  koran  SINDO, karena dianggap berhasil dalam menurunkan  penduduk  miskin  di  Jatim melalui berbagai inovasi diantaranya melalui  program  Jalan  Lain  Menuju Kesejahteraan  Rakyat  (Jalin  Kesra),  dan Jalan  Lain  Menuju  Mandiri  dan  Sejahtera (Jalin Matra).
Pada  tingkat  internasional,  Program Jalin  Matra  ini  mencatat  prestasi  sebagai finalis United  Nations  Public  Service
Awards (UNPSA) 2018 kategori pelayanan publik  responsif  gender  atau Promoting Gender  Responsive  Public  Services  to Achieve  the  SDGs .  Penghargaan  kegiatan pelayanan publik  yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  itu  diberikan  pada Juni  2018  lalu  dalam  rangkaian  acara peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional di Marrakesh, Maroko. Program  Jalin  Matra  PFK  juga  terbukti berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun di propinsi Jawa  Timur,  Berikut  data  BPS  kemiskinan jawa  timur  dari  tahun  2012  –  2017  pada table 1. Keberhasilan PFK JALIN MATRA juga  tercatat  dalam  data  Tim  Nasional Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K)    Jumlah  Kepala  Rumah  Tangga Perempuan    Sangat  Miskin  (Desil  1)  di Jawa Timur turun dari 152.343 pada Tahun 2011  menjadi  144.951  di  tahun  2015  atau turun  sebesar  7.392  Kepala  Rumh  Tangga Perempuan.

## Simpulan
Program  Penanggulangan  Feminisasi Kemiskinan  JALIN  MATRA  di  Provinsi Jawa  Timur  telah  diimplementasi,  namun ada  sisi  yang  belum  optimal.  Kekurangan implementasi program PFK JALIN MATRA  di  Provinsi  Jawa  Timur  antara lain;  sasaran  yang  masih  kurang  fokus  dan homogenitas penerima sasaran. Pelaksanaan  PFK  JALIN  MATRA  telah diformulasikan  dan  diberikan  payung hukum sebagai upaya komitmen penanggulangan  kemiskinan  khususnya pada  kelompok  perempuan.  Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur  telah  memiliki komitmen yang tinggi dalam penanggulangan feminisasi kemiskinan pada kepala rumah tangga perenmpuan.
Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2017
Kode  prov Jumlah Penduduk Miskin  (000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JAWA TIMUR 4 992,70 4 893,00    4 748,40   4 789,12   4 703,30   4 617,01
Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas Maret)

## Daftar Pustaka
BPS.2014.Kajian Indikator Sustainable Development Goals , Jakarta.
Chant,  S.  (2007). Gender,  Generation  and
Poverty: Exploring the Feminisation of Poverty  in  Africa,  Asia,  and  Latin America .  Cheltenham:  Edward  Elgar Publishing.
Darwin,  Muhadjir.  2005. Negara  dan Perempuan  :  Reorientasi  Kebijakan Publik . Yogyakarta : Grha Guru.
DRD Provinsi Jawa Timur. 2018. Pedoman
Umum  Tahun  2017  JALIN  MATRA.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Fakih,  Mansour.  2001. Analisis  Gender  &
Transformasi  Sosial .  Yogyakarta  :
Pustaka Pelajar.
Fourth  World  Conference  on  Women Action  for  Equality,  Development  and Peace  4-15  September  1995  -  Beijing,
China
Hamid  Yeganeh,  and  Diane  May,  (2011)
"Cultural  values  and  gender  gap:  a cross‐national  analysis", Gender  in
Management: An International
Journal, Vol. 26 Issue: 2, pp.106-121
Noerdin,  dkk.  2006. Potret  Kemiskinan
Perempuan. Jakarta:  Women Research
Intitute.
Ollenburger,  J.  C.  &  Moore,  H.  A.  (2002).
A  Sociology  of  Women:  Sosiologi Wanita (Terjemahan  Budi  Sucahyono dan  Yan  Sumaryana).  Jakarta:  PT
Rineka Cipta.
Pergub  No  14  Tahun  2017  tentang Pedoman  Umum  Program  Jalan  Lain
Menuju
Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur.
TNP2K.  2011.  Basis  Data  Terpadu  PPLS 2011. TNP2K.
TNP2K.  2015.  Pemutakhiran  Basis  Data Terpadu 2015. TNP2K.
Sahay,  Sushama  1998. Women  and Empowerment: Approaches and Strategies .  New  Delhi:  Discovery Publishing House.