Diterima : 23 Desember 2023 Disetujui : 12 Februari 2024 Tersedia Secara Online 14 Februari 2024

## KELENGKAPAN INFORMED CONSENT POLIKLINIK BEDAH UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## COMPLETENESS OF INFORMED CONSENT GENERAL SURGERY POLYCLINIC REGIONAL GENERAL HOSPITAL OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
1* Ni Komang Wijiani Yanti, 2 Mega Sara Yulianti
1*,2 Program Studi Rekam Medik, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Kontak koresponden: wijiani16@gmail.com

## ABSTRAK
Rekam medis sangat penting untuk proses informed consent sebagai persetujuan tindakan medis. Ketidaklengkapan dalam pengisian informed concent dapat menghambat proses pengajuan klaim kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui kelengkapan informed  consent pada  poliklinik  bedah  umum  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB).  Jenis  penelitian  observasional  deskripftif.  Data dikumpulkan melalui observasi menggunakan check list lalu dilakukan analisis secara deskriptif. Populasi  penelitian  yaitu  808  dokumen  rekam  medis.  Sampel  yang  digunakan  sebanyak  89 sampel  diambil  dengan  metode simple random  sampling. Penelitian  menunjukkan  bahwa kelengkapan  pengisian  formulir informed  consent pada  item  diagnosis  100%  lengkap,  terdapat kategori tidak lengkap pada tindakan kedokteran, tata cara, indikasi tindakan dan alternatif dan risiko,  pemberi  produk.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  disarankan  rumah  sakit  melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan khususnya dokter terkait pentingnya kelengkapan pengisian formulir informed  consent untuk  mencapai  standar  pelayanan  minimal  100%  dan  mengurangi angka  ketidaklengkapan  dalam  pengisian  berkas  rekam  medis  demi  meningkatan  mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Kata Kunci: informed concent ; kelengkapan; rekam medis

## ABSTRACT
Medical records are very important for the informed consent process as approval for  medical procedures.  Incompleteness  in  filling  out  the  informed  consent  can  hamper  the  process  of submitting a claim to the Social Security Administering Body (BPJS). The aim of this study was to determine the completeness of informed consent in the general surgery clinic at the Regional General  Hospital  (RSUD)  of  West  Nusa  Tenggara  (NTB)  Province.  Type  of  descriptive observational  research.  Data  was  collected  through  observation  using  a  check  list  and  then carried out descriptive  analysis. The  research  population  was 808  medical record documents. The samples used were 89 samples taken using the simple random sampling method. Research shows  that  the  completeness  of  filling  out  the  informed  consent  form  for  diagnosis  items  is 100%  complete,  there  are  incomplete  categories  for  medical  procedures,  procedures, indications for action and alternatives and risks, product providers. Based on these results, it is recommended that hospitals conduct outreach to health workers, especially doctors, regarding the  importance  of  completing  the  informed  consent  form  to  achieve  a  service  standard  of  at
least 100% and reduce the number of incompleteness in filling out medical record files in order to improve the quality of health services in hospitals.

## Keywords: informed consent; completeness; medical records

## Pendahuluan
Rekam medis, seperti yang didefinisikan dalam Peraturan nomor 269/MENKES/PER/III/2008,  adalah  dokumen  yang  mencakup  informasi  tentang  identitas  diri pasien,  hasil  pemeriksaan,  terapi,  dan  prosedur  medis,  serta  layanan  tambahan  yang  diberikan kepada  pasien.  Menurut  Pasal  45  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi harus mendapatkan persetujuan sebelum melakukan tindakan medis atau tindakan kedokteran pada pasien.  Persetujuan memiliki arti penting dalam ranah  praktik  kedokteran,  yang  menekankan  hak  pasien  untuk  memberikan  atau  menolak otorisasi atas suatu tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi.
Perjanjian  ini  mewujudkan  prinsip  fundamental  dalam  hubungan  dokter-pasien,  yang disebut  sebagai informed  consent atau  persetujuan  yang  diberikan  setelah  pasien  memahami informasi  yang  berkaitan  dengan  diagnosis,  prosedur  medis  yang  direncanakan,  risiko,  dan pilihan pengobatan potensial. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memberikan otonomi kepada pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatan mereka, sekaligus  melindungi  hak-hak  dan  kepentingan  mereka  dalam  ranah  layanan  kesehatan. Perjanjian ini mewujudkan prinsip-prinsip etika dan hukum yang mengatur praktik kedokteran.
Saat  pasien  pertama  kali  datang  untuk  mencari  pertolongan,  terbentuk  hubungan  antara dokter dan pasien. Mulai saat itu, konsep informed consent telah tertanam, yang berarti bahwa pasien  telah  menanamkan  keyakinan  pada  dokter  untuk  bertindak  terhadapnya,  dan  secara otomatis  dokter  berperilaku  dengan  prioritas  kesehatan  pasien.  Namun,  pasien  berhak  untuk memutuskan  apakah  dokter  harus  meneruskan  hubungan  tersebut  atau  tidak,  tergantung  pada informasi  yang  dia  dapatkan  dari  prosedur  dokter  (Astuti,  2013).  Konsep  ini  mencontohkan kepercayaan yang dimiliki pasien terhadap dokter untuk memberikan perawatan kesehatan yang sesuai.  Perolehan  persetujuan  menandakan  bahwa  pasien  telah  memahami  informasi  yang berkaitan  dengan  diagnosis,  prosedur  medis,  pilihan  perawatan,  dan  potensi  risiko.  Meskipun kepercayaan  dan  kepedulian  pasien  terhadap  kesehatan  dokter  terlihat  jelas  dalam  hubungan awal,  pasien  tetap  memiliki  hak  untuk  memutuskan  apakah  akan  melanjutkan  hubungan berdasarkan informasi yang diberikan oleh dokter. Singkatnya, hal ini menekankan pentingnya keterlibatan  proaktif  pasien  dalam  mengambil  keputusan  mengenai  perawatan  kesehatan mereka.
Perlu  mengingat  dalam  situasi  ini,  bahwa  sebagai  etika,  Dokter  harus  memberikan  yang terbaik untuk pasien mereka. Dokter harus bertanggung jawab atas tindakannya jika ditemukan ada bukti kelalaian dalam kasus tersebut (Realita dkk, 2016).  Pasien harus memiliki bukti yang menunjukkan  kelalaian,  mereka  tidak  dapat  menuntut  secara  langsung  apabila  terjadi  sesuatu yang  diluar  dugaan.  Penting  untuk  membedakan  antara  kelalaian  dan  kegagalan.  Pasien  tidak dapat menuntut jika hal itu merupakan risiko yang disebutkan dalam persetujuan tertulis. Tugas
dokter dan praktisi kesehatan adalah memberikan informasi  yang tidak ambigu  kepada pasien, memfasilitasi  perenungan  mereka  atas  dampak  yang  ditimbulkan,  dan  mencapai  konsensus, sembari menghindari kerugian bagi semua pihak yang terlibat (Guwandi, 2014).
Berbagai  aplikasi  untuk  formulir informed  consent yang  telah  dilengkapi  sepenuhnya. Mereka berfungsi sebagai bukti untuk proses hukum, sumber penelitian dan pembelajaran, dan sarana  untuk  menilai  kinerja  rumah  sakit.  Praktik  memperoleh  persetujuan  tindakan  juga memberi  pasien  tingkat  perlindungan  hukum  yang  sama  dan  konsisten  karena  tidak  ada dokumen  medis  yang  lengkap,  proses  pengajuan  klaim  ke  (Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial)  BPJS  bisa  jadi  sulit.  Tidak  adanya  identitas  yang  jelas  dan  tanda  tangan  dokter,  serta tidak adanya diagnosis dan kode diagnosis, serta informasi riwayat penyakit yang tidak lengkap dapat  menimbulkan  potensi  hambatan  (Meilia,  2019).  Alhasil,  umumnya  fenomena  tersebut seperti kurangnya identitas dan tanda tangan dokter yang jelas, tidak adanya diagnosis dan kode diagnosis,  serta  informasi  riwayat  penyakit  yang  tidak  lengkap  dapat  menimbulkan  hambatan potensial, terutama dalam konteks layanan kesehatan yang terkait dengan BPJS. Identitas yang tepat  dan  tanda  tangan  dokter  yang  terbaca  sangat  penting  untuk  menjamin  ketepatan  dan keabsahan informasi medis,  sementara  diagnosis  yang jelas dan lengkap, disertai  dengan  kode diagnosis,  merupakan  komponen  mendasar  untuk  pengelolaan  data  kesehatan  yang  efisien. Ketiadaan  informasi  dapat  menjadi  penghalang  potensial  dalam  proses  manajemen  dan pengambilan keputusan terkait layanan kesehatan, terutama dalam kerangka kerja BPJS.
Hasil  penelitian  Kori  Puspita  Ningsih  (2020)  dalam  mengevaluasi  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  rekam  medis  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Panembahan  Senopati Bantul  dengan  memanfaatkan  data  dari  Sistem  Informasi  Manajemen  Rumah  Sakit  (SIM  RS). Laporan  SPM  rekam  medis  kepada  Kepala  Seksi  Mutu  dan  Audit  Klinik  untuk  digunakan sebagai  salah  satu  sumber  data  pembuatan  laporan  Setandar  Pelayanan  Minimal  Rumah  Sakit (SPM  RS).  Keempat  indikator  SPM  rekam  medis  terdapat  2  indikator  (50%)  yang  belum mencapai  standar  yaitu  kelengkapan  rekam  medis  dan informed  consent .  Mendapatkan informasi  yang  akurat  dan  tepat  serta  menunjang  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  perlu didukung dengan data yang lengkap pada formulir rekam medis dan informed consent . Apabila formulir  tersebut  tidak  diisi  dengan  lengkap,  maka  akan  berdampak  pada  ketidaktepatan  dan ketidakakuratan informasi pada rekam medis.
Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di  Poliklinik Bedah Umum RSUD  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  peneliti  menemukan  bahwa  formulir informed consent tidak berhasil diisi meskipun telah ada prosedur yang ditetapkan, yang tercantum dalam Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  untuk informed  consent .  Masih  adanya  dokumen  yang kurang  lengkap,  khususnya  mengenai  pengesahan  tindakan  medis  atau  medis  karena  tanda tangan  dan  nama  dokter  tidak  ada.  Tanda  tangan  dokter  sebelum  prosedur  medis  berfungsi sebagai bukti yang sah secara hukum yang menegaskan bahwa pasien dan/atau keluarga mereka telah  mendapatkan  informasi  dan  klarifikasi  yang  benar  mengenai  prosedur  medis.  Hal kelengkapan  pengisian  informasi  persetujuan,  sangat  penting  karena  dapat  digunakan  untuk elemen hukum untuk melindungi pasien dari semua hal medis dan memberikan proteksi kepada
sumber  daya  medis  dalam  kasus  suatu  hal  yang  tidak  terduga  yang  dianggap  dapat membahayakan orang lain. Demi mendukung pelayanan kesehatan yang baik, formulir informed consent harus  dipenuhi  sepenuhnya.  Ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  formulir tersebut  dapat  dinilai  sah,  memiliki  konten  yang  tepat  dan  berkualitas  tinggi,  dan  dapat digunakan  untuk  sarana  perlindungan  legal.  Secara  keseluruhan,  kualitas  rekam  medis  sangat dipengaruhi oleh ketidaklengkapan formulir informed consent .
Penelitian  ini  bermula  dari  temuan  bahwa  meskipun  terdapat  prosedur  yang  telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendapatkan informed consent di Poliklinik  Bedah  Umum  RSUD  Provinsi  NTB,  namun  seringkali  formulir  persetujuan  tidak lengkap. Peneliti secara langsung mengamati kekurangan spesifik dalam aspek hukum prosedur medis, dimana tanda tangan dan nama dokter sering kali hilang. Hal ini memberikan perspektif baru mengenai kemungkinan hambatan birokrasi dan hukum yang mungkin timbul saat mengisi dokumen informed consent .
Penelitian ini menekankan pentingnya tanda tangan dokter sebelum suatu tindakan medis dilakukan sebagai bukti yang mengikat secara hukum bahwa pasien dan/atau keluarganya telah diberikan  informasi  yang  akurat  mengenai  prosedur  medis  tersebut.  Penekanan  pada  aspek hukum  menawarkan  perspektif  baru  mengenai  pentingnya  formulir informed  consent yang komprehensif  dalam  melindungi  pasien  dan  sumber  daya  medis.  Temuan  ini  dapat  menjadi landasan penyempurnaan prosedur administrasi di Poliklinik Bedah Umum dan dapat dijadikan acuan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna meningkatkan kepatuhan dan kualitas  formulir  informed  consent.  Pada  akhirnya,  penelitian  ini  menawarkan  wawasan  baru mengenai  dampak  signifikan  dari  formulir informed  consent terhadap  pembentukan  rekam medis berkualitas tinggi dan dapat diandalkan dalam domain layanan kesehatan.

## Metode
Lokasi  Penelitian  dilakukan  di  Poliklinik  Bedah  Umum  RSUD  Provinsi  NTB.  Penelitian tersebut  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober  2023.  Jenis  penelitian  observasional  deskriptif. Populasi penelitian adalah semua berkas rekam medis dari April hingga September yang terdapat pada informed  consent di  Poliklinik  Bedah  Umum  Pasien  Rawat  Jalan  RSUD  Provinsi  NTB 2023  sebanyak  808  dokumen  rekam  medis.  Perhitungan  besar  sampel  menggunakan  rumus Slovin  untuk  89  formulir  yang  dikumpulkan  melalui  teknik simple  random  sampling .  Metode untuk  mengumpulkan  data  memanfaatkan  lembar check  list pada  pengisian  formulir informed consent di  Poliklinik  bedah  umum  pasien  jalan yang  terdiri  dari  11  pertanyaan  dan  2  pilihan jawaban. Check  list telah  divalidasi  oleh  2  orang  ahli  dan  dinyatakan  layak  untuk  digunakan dalam penelitian. Check list yang telah dinyatakan layak oleh ahli kemudian digunakan sebagai instrumen  observasi  dalam  mengumpulkan  data  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  pendekatan deskriptif  kuantitatif  untuk  menjelaskan  variabel  yang  diteliti  terkait  evaluasi  kelengkapan informed consent.

## Hasil
Menurut  hasil  penelitian,  tabel  berikut  menunjukkan  ketersediaan formulir  informed consent pada  dokumen  rekam  medis  poliklinik  bedah  umum  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Provinsi NTB:
Tabel 1. Ketersediaan Formulir Informed Consent pada Dokumen Rekam Medis Analisis Kuantitatif f n Presentase (%) Ada  Tidak Ada Tidak Ketersediaan  Formulir informed consent 89 0 89 100% 0% Jumlah 89 0 89 100% 0%
Tabel menunjukkan bahwa dari total jumlah sampel sebanyak 89 rekam medis pada bulan April  sampai  bulan  September  tahun  2023  di  RSUD  Provinsi  NTB  memiliki  ketersediaan formulir informed consent 100% ada.
Tabel 2. Kelengkapan Formulir Informed Consent pada Review Laporan Penting Review Kelengkapan Formulir Informed Consent Laporan Penting Lengkap Tidak Lengkap Total f % f % n % Diagnosis 89 100% 0 0% 89 100% Dasar Diagnosis 89 100% 0 0% 89 100% Tindakan Kedokteran 84 94,4% 5 5,6% 89 100% Indikasi Tindakan 73 82,0% 16 18,0% 89 100% Tata Cara 79 88,8% 10 11,2% 89 100% Tujuan 89 100% 0 0% 89 100% Risiko & Kompilasi 89 100% 0 0% 89 100% Prognosis 89 100% 0 0% 89 100% Alternatif & Risiko 20 22,5% 69 77,5% 89 100% Pemberi Produk 20 22,5% 69 77,5% 89 100%
Tabel menunjukkan tingkat kelengkapan tertinggi review laporan penting dokumen rekam medis  pada  formulir informed  consent dengan  kategori  lengkap  adalah  item  diagnosis,  dasar diagnosis,  tujuan,  risiko  dan  komplikasi,  prognosis  dengan  masing-masing  presentase  dari  89 formulir (100%). Sedangkan dari 89 sampel terdapat beberapa item kategori tidak lengkap yaitu tindakan kedokteran 5 (5,6%), tata cara 10 (11,2%), indikasi tindakan 16 (18,0%) dan alternatif dan risiko, pemberi produk 69 (77,5%).

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  sampel  yang  diambil  dari  jumlah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 89 berkas rekam medis  di Poliklinik Bedah Umum Pasien Rawat Jalan pada bulan April sampai bulan September tahun 2023 di RSUD Provinsi sebanyak
89  formulir (100%) ada.  Hasil  tersebut  sesuai  dengan  teori  menjelaskan  bahwa  dalam dokumentasi  medis  dari  rawat  jalan  dan  rawat  inap,  pengisian  informasi  persetujuan  yang lengkap sangat penting karena akan mematuhi standar dan hukum rekam medis (Nurliani, 2017). Sebuah formulir informed consent mengandung deklarasi bahwa pasien menyetujui atau menolak suatu rencana tindakan (Ulfa, 2018).
Untuk  memastikan  pasien  memahami  semua  informasi  yang  diperlukan  untuk  membuat pilihan, dibutuhkan formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Oktaria, 2016). Seseorang dapat melakukan  pelanggaran  hukum  jika  melakukan  sesuatu  tanpa  izin  pasiennya  dan  bertanggung jawab atas segala kerugian. Ini adalah keputusan yang dimiliki oleh setiap individu yang dewasa dan  berpikir  sehat.  Informasi  yang  akurat  tentang  persyaratan  medis  dan  risikonya  (Swari  dkk, 2019).
Persentase  kelengkapan  tertinggi  berdasarkan  hasil  penelitian review laporan  penting dokumen  rekam  medis  dilakukan  pada  formulir informed  consent dengan  kategori  lengkap adalah item diagnosis, dasar diagnosis, tujuan, risiko dan komplikasi, prognosis dengan masing- masing  presentase  dari  89  formulir  (100%).  Sedangkan  dari  89  sampel  terdapat  beberapa  item kategori  tidak  lengkap  yaitu  tindakan  kedokteran  5  (5,6%),  tata  cara  10  (11,2%),  indikasi tindakan 16 (18,0%) dan alternatif dan risiko, pemberi produk 69 (77,5%). Menurut (Daryanti & Sugiarsi,  2016),  dalam  proses  pemberian informed  consent, harus  ditulis  nama  tindakan,  nama dokter  yang  melakukan  tindakan,  nama  pemberi  informasi  atau  pemberi  persetujuan,  tanggal atau jam pelaksanaan, dan informasi apa yang diberikan.
Pada banyaknya formulir di rekam medis, dokter yang bertanggung jawab beberapa lembar atau  item  yang  tidak  terisi  biasanya  terlewatkan.  Akibatnya,  pengisian  komponen  pelaporan penting dari formulir informed consent di RSUD Provinsi NTB belum lengkap sepenuhnya.  Ini juga  disebabkan  oleh  keterbatasan  waktu  dokter;  mereka  telah  mengisi  diagnosa  pada  formulir lain,  seperti  ringkasan  masuk  dan  keluar,  sehingga  resume  medis  seringkali  tidak lengkap  atau terlewatkan.  Untuk  menjaga  pasien  dari  tindakan  yang  tidak  dapat  diklasifikasikan  sebagai malpraktek, harus dilengkapi dengan bukti tertulis (Wirajaya, 2019). Menurut (Wulandari et al., 2019),  alasan  mengapa  komponen  laporan  penting  tidak  lengkap  adalah  karena  dokter  dan perawat masih kurang memperhatikan saat mengisi kelompok laporan penting. Laporan penting mengandung  informasi  penting  tentang  tindakan  yang  dilakukan,  yang  berarti  pengisiannya harus selesai. Ini karena data yang terkandung di dalamnya memiliki nilai hukum (Marsum et al ., 2019).
Dalam  Pasal  7  Ayat  3  Permenkes  RI  Nomor  29  tahun  2008,  dijelaskan  jenis  perlakuan medis  yang  seharusnya  diberikan  kepada  pasien  atau  anggota  keluarganya.  Penjelasan setidaknya  mencakup:  (1)  diagnosis  dan  prosedur  tindakan  medis;  (2)  tujuan  tindakan  medis yang  dilakukan;  (3) alternatif  tindakan  dan  resikonya;  (4)  risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin terjadi;  dan  (5)  perkiraan  hasil  tindakan  medis.  Meskipun  demikian,  petugas  tenaga  kesehatan gagal  memahami  penjelasan  tersebut  dalam  situasi  ini.  Untuk  alasan  ini,  perawat  pendamping (saksi  rumah  sakit)  harus  selalu  mengingatkan  DPJP  untuk  mengisi  informasi  yang  diberikan melalui formulir informed consent kepada pasien atau keluarga pasien.
Dari  hasil  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  (Prayogo,  2014)  di  Rumah  Sakit Muhammadiyah  Selogiri  Wonogiri  ditemukan  bahwa  tingkat  kelengkapan informed  consent sebesar 68,3% dalam pengisian berkas informed consent pada tindakan Open Reduction Internal Fixation  (ORIF). Ini  didasarkan  pada  analisis  kelengkapan  diperoleh  persentase  kelengkapan pelaporan  yang  penting  pada  formulir informed  consent tindakan  ORIF  di  Rumah  Sakit Muhammadiyah  Selogiri  Wonogiri  pada  tahun  2014.  Ditemukan  bahwa  item  jam  dan  tanggal, yang  terdiri  dari  40  formulir,  memiliki  persentase  lengkap  tertinggi  (88,89),  sedangkan  item alternatif tindakan, yang terdiri dari 7 formulir, memiliki persentase terendah (15,56%).
Formulir persetujuan harus diisi untuk rekam medis rawat jalan maupun rawat inap untuk memenuhi  persyaratan  hukum  dan  standar  rekam  medis  (Nurhaidah,  2016).  Surat  persetujuan tindakan medis harus diisi secara lengkap dengan informasi yang jelas dan ringkas, sebagaimana ditentukan  oleh  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.129/MENKES/SK/2008.  Oleh  karena  itu, formulir  izin  tindakan  medis  dan  formulir  persetujuan  tindakan  medis  harus  berisi  informasi yang rinci dan lengkap (Oktaria, 2016). Setiap kali pasien menerima layanan, informed consent harus  dilengkapi.  Jika  formulir  izin  tindakan  medis  tidak  diisi  dengan  lengkap,  informasi  yang terkandung  di  dalamnya  dapat  menjadi  tidak  jelas,  salah,  tidak  valid,  atau  ilegal.  Keadaan  ini dapat  menyebabkan  perselisihan  di  masa  depan  antara  pasien  dan  dokter  atau  institusi (Simanjuntak, 2018).

## Kesimpulan
Bersumberkan  hasil  hasil  penelitian,  kesimpulan  menunjukkan  bahwasanya  perlu dilaksankannya  evaluasi  terhadap  kelengkapan  pengisian  formulir  informed  consent,  terutama pada  aspek  diagnosis.  Oleh  karena  itu,  rumah  sakit  diharapkan  dapat  mengimplementasikan langkah-langkah konkret seperti evaluasi menyeluruh terhadap berkas rekam medis, peningkatan kepatuhan  terhadap  Standar  Prosedur  Operasional,  dan  melakukan  sosialisasi  kepada  tenaga kesehatan,  khususnya  dokter,  mengenai  pentingnya  kelengkapan  formulir  informed  consent. Dengan  demikian,  diharapkan  tindakan  ini  dapat  meningkatkan  mutu  layanan  kesehatan, mengurangi  ketidaklengkapan  dalam  berkas  rekam  medis,  dan  mencapai  tingkat  pelayanan 100%.

## Referensi
Astuti. (2013). Hubungan Hukum Antara Dokter dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis. http://ejournal.umm.ac.id 6/3/2014.
Biben, A. (2016). Bentuk Informed Consent dalam Praktek dan Penelitian Kedokteran. Bandung: FK UNPAD.
Guwandi, J. (2014). Informed Consent. Jakarta: FK Ul.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25  (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ujianto, M. B., & Wijaya, W. (2020). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Jurnal Juristic, 1(01), 52-66.
Kemenkes  RI.  (2008).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis. Indonesia.
Marsum, Garmelia, E., Susanto, E., & Nugroho, R. F. (2018). Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah. Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan , 1(Oktober), 67–74. https://doi.org/10.31983/jrmik.v1i2.3849.
Meilia,  P.  D.  I.,  Christianto,  G.  M.,  &  Librianty,  N.  (2019).  Buah  Simalakama  Rekam  Medis Elektronik: Manfaat Versus Dilema Etik. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol, 3(2). Nanda,  D.  M.,  Saputra,  M.  G.,  &  Rahmawati,  N.  V.  (2023).  Evaluasi  Ketidaklengkapan Pengisian  Informed  Consent  Tindakan  Operasi  di  Rumah  Sakit  Muhammadiyah Lamongan. Kosala: Jurnal Ilmu Kesehatan , 11(2), 151-161.
https://doi.org/10.37831/kjik.v11i2.284
Ningsih,  K.  P.,  &  Adhi,  S.  N.  (2020).  Evaluasi  Standar  Pelayanan  Minimal  Rekam  Medis  di RSUD  Panembahan  Senopati  Bantul.  Indonesian  of  Health  Information  Management Journal (INOHIM), 8(2), 92-99. https://doi.org/10.47007/inohim.v8i2.221
Nurhaidah,  Harijanto,  T.,  &  Djauhari,  T.  (2016).  Faktor-Faktor  Penyebab  Ketidaklengkapan Pengisian Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang.
Jurnal Kedokteran Brawijaya, 29(3), pp. 258–264.
https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2016.029.03.4
Nurliani, A., & Masturoh, I. (2017). Analisis Kuantitatif Kelengkapan Dokumen Rekam Medis RawatInap  Formulir  Ringkasan  Masuk  dan  Keluar  Periode  Triwulan  IV  Tahun  2015. Jurnal Persada Husada Indonesia, 4(12), pp. 25–46. https://doi.org/10.56014/jphi.v4i12.204 Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit Kbm Indonesia.
Octaria Haryani, T., & Via, T. W. (2016). ‘Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan Informed  Consent  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangkinang  (RSUD  Bangkinang)’,
Jurnal Kesehatan Komunitas, 2 (V3) : 59-64. http://dx.doi.org/10.25311/jkk.Vol3.Iss2.103
Oktavia,  D.,  Hardisman  and  Erkadius.  (2020).  Analisis  Ketidaklengkapan  Pengisian  Lembar Informed Consent Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 8(1), p. 24.
https://doi.org/10.33560/jmiki.v8i1.246.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2008  Tentang  Persetujuan Tindakan Kedokteran. Indonesia.
Razi, F., Kodyat, A. G., &  Hutapea, F. (2018). Implementasi Kelengkapan Pengisian Informed Consent Kasus Bedah Di Kamar Operasi Dalam Upaya Menunjang Akreditasi Rs Zahirah. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, 8(2), 14. https://doi.org/10.52643/jbik.v8i2.281
Realita  Friska,  Widanti  Agnes,  dan  Wibowo  Daniel  Budi.  (2016).  ‘Implementasi  Persetujuan Tindakam  Medis  (Informed  Consent)  pada  Kegiatan  Bakti  Sosial  Kesehatan  di  Rumah Sakit  Islam  Sultan  Agung  Semarang’,  Jurnal  Hukum  Kesehatan,  1  (V2):  30-41. https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.807
Simanjuntak, E., & Wismona, S. A. (2018). Analisis Kelengkapan Informed Consent Pasien Pra Operasi  Katarak  di  RS  Khusus  Mata  SMEC  Medan  Tahun  2018.  Jurnal  Ilmiah  Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda, 3(2), pp. 444–446. https://doi.org/10.52943/jipiki.v3i2.61
Swari, S. J., Alfiansyah, G., Wijayanti, R. A., & Kurniawati, R. D. (2019). Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang. ARTERI: Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), pp. 50–56. https://doi.org/10.37148/arteri.v1i1.20
Ulfa,  Henny  Maria.  (2018).  ‘Analisa  Kelengkapan  Informed  Consent  Tindakan  Operasi  di Rumah Sakit Sansasi Pekanbaru’, Jurnal Inohim, 1 (V6): 21-26.
https://doi.org/10.47007/inohim.v6i1.145
Wirajaya, M. K. M. (2019). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketidaklengkapan Rekam Medis
Pasien pada Rumah Sakit di Indonesia. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 7(2), p. 165. http://dx.doi.org/10.33560/jmiki.v7i2.225
Wulandari,  M.,  Wasono,  H.  A.,  Lestari,  S.  M.  P.,  &  Maitsya,  A.  N.  (2019).  Analisis Kelengkapan  Pengisian  Informed  Consent  Tindakan  Bedah  di  Rumah  Sakit  Pertamina Bintang Amin Tahun 2018. Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, 6(April), pp. 98–104. https://doi.org/10.33024/jikk.v6i2.2296.