IMPLEMENTASI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL DI INDONESIA

## Ikbal
Dosen Fakultas Hukum Univ. Tadulako, Palu

## Abstrak
Komitmen  untuk  menghormati  dan  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat ( indigenous peoples ) tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau nasional semata.  Permasalahan  masyarakat  adat  saat  ini  telah  menjadi  perhatian  global sebagaimana terwujud dalam berbagai bentuk instrumen internasional baik berupa deklarasi,  konvensi,  kovenan,  maupun  standar  internasional  lainnya.  Demikian halnya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian yang esensial dari hukum  internasional tentang HAM. Hak ini  mendapatkan pengaturan secara khusus  dalam International  Covenant  on  Economic  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR).
Kata Kunci : Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Masyarakat adat.

## I. PENDAHULUAN
Disadari  atau  tidak,  eksistensi masyarakat adat 1 (indigenous peoples 2 ) sampai  saat  ini  terindikasi masih sering terabaikan dalam kehidupan  bernegara.  Dalam  hal  ini, masih  terdapat  negara  yang  tidak mempunyai perundangan
dan mekanisme  yang  cukup  memadai untuk mengakui dan melindungi hak-
1 Yang  dimaksud  masyarakat  adat  dalam tulisan  ini  adalah:  kelompok  masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki  sistem  nilai,  ideologi,  ekonomi, politik,  budaya,  sosial  dan  wilayah  sendiri. Istilah  ini  dirumuskan  oleh  pertemuan  yang dihadiri oleh beberapa kepala adat serta para aktivis  hak-hak  masyarakat  adat  pada  tahun 1993 di Tanah Toraja. Lihat Sugeng Bahgijo dan  Asmara  Nababan  (ed.), Hak  Asasi Manusia:  Tanggung  Jawab  Negara,  Peran institusi  Nasional  dan  masyarakat ,  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999, hlm. 136.
2 Masyarakat adat  dipilih sebagai terjemahan dari indigenous  peoples untuk  menyamakan istilah yang sering  digunakan secara berlainan.
hak  masyarakat  adat,  bahkan  di negara-negara  dimana  norma-norma hukum  telah  diikuti  dan  dilengkapi oleh  mekanisme  implementasi  atau telah menetapkan
prosedur penyelesaian  sengketa  yang  konkrit, mekanisme  tersebut  belum  sungguh- sunguh diterapkan karena didominasi kepentingan  ekonomi  dan  politik. Dalam banyak kasus, hal ini diakibatkan  oleh  upaya  negara- negara untuk mengejar pembangunan ekonomi, bersama dengan kebutuhan ekonomi  global,  sehingga  memacu meningkatnya  kebutuhan  SDA  yang tinggi  yang  berujung  pada  pencarian global  terhadap  SDA  di  seluruh dunia,  hingga  masuk  ke  wilayah- wilayah masyarakat adat.
Bagi  masyarakat  adat,  dengan masuknya  proyek-proyek  SDA  di wilayah  mereka  telah  berdampak pada  tatanan  kehidupan  ekonomi, sosial dan budaya sebagai akibat dari tuntutan pembangunan. Karena sebagian  besar  proyek  pembangunan tersebut lebih ditujukan untuk kepentingan pemerintah, perusahaan-
perusahaan multinasional dan penduduk non-masyarakat adat. Akibat  pelaksanaan  proyek-proyek tersebut, mereka terpaksa meninggalkan  tanahnya,  dan  dipaksa untuk pindah dan menetap di wilayah yang bukan pilihan mereka. International Labour Organisation  No.  169  Concerning Indigenous  and  Tribal  Peoples  in Independent Countries 1989 (Konvensi  ILO  169) 3 dapat  dilihat sebagai  suatu  hasil  dari  gerakan menuju ketanggapan terhadap tuntutan  masyarakat  adat  melalui hukum  HAM  internasional.  Pasal  13 ayat (1) Konvensi ini berbunyi: “Pemerintah haruslah menghormati makna yang khusus  bagi  nilai-nilai  budaya dan  spiritual  dari  masyarakat adat  yang  terkait,  yakni  makna khusus  dari  hubungan  mereka dengan  tanah  atau  wilayah, atau  keduanya,  yang  mereka tinggali  atau  gunakan,  dan khususnya  aspek  kolektif  dari hubungan ini”
Sifat  yang  khas  dari  hubungan masyarakat  adat  dengan  tanahnya juga diungkap dalam United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 4 (UNDRIP).
3 Konvensi  ILO  169  pada  Pasal  1  (1.a)  dan (1.b) menggunakan istilah tribal peoples dan indigenous peoples. Sejalan dengan rumusan dalam  Konvensi  ini,  menurut  Sandra Moniaga,  di  Indonesia  mayoritas  penduduk merupakan  bangsa  pribumi,  tetapi  tidak semua  warga  pribumi  adalah  masyarakat adat.  Lihat  Sugeng  Bahgijo  dan  Asmara Nababan, Op.cit. , hlm. 137.
4 Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Hak-Hak  Masyarakat  Adat,  telah diadopsi Sidang Umum (SU) PBB pada sesi ke-61  pada  Kamis  13  September  2007, dengan  dukungan  144  suara,  4  menentang dan  11  abstein.  Lihat  Sem  Karoba, Hak
Secara  khusus  Pasal  25  deklarasi  ini berbunyi:
“Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat  hubungan  spritual dan  material  mereka  dengan tanah,  wilayah,  air  dan  pantai serta  sumberdaya  lainnya  yang secara tradisional mereka miliki atau tinggali atau gunakan, dan untuk menujunjung  tinggi  tanggung jawab  mereka  bagi  generasi mendatang”.
Pentingnya penegakan dan penaatan terhadap hukum internasional  di  atas  khususnya dalam  menjamin  perlindungan  hak masyarakat adat, maka hukum nasional  mempunyai  peran  dalam mengatasi persoalan tersebut. Namun demikian, penerapan hukum internasional  kedalam  masyarakat nasional  suatu  negara,  bukanlah perkara  yang  mudah.  Sebab  dalam struktur  masyarakat  internasional, terdapat sejumlah negara-negara nasional yang masing-masing
memiliki kedaulatan hukum.
Terkait  hal  di  atas,  menurut Mochtar  Kusumaatmadja, 5 persoalan tempat  hukum  internasional  dalam keseluruhan tata hukum secara umum merupakan persoalan menarik, baik  dilihat dari  sudut teori atau  ilmu  hukum  maupun  dari  sudut praktis,  sebab  hukum  internasional merupakan  hukum  pada  umumya. Selanjutnya menurut
Mochtar,
anggapan  atau  pendirian  itu  tidak dapat dihindarkan apabila kita
Asasi Masyarakat Adat, Galangpress,
Yogyakarta, 2007, hlm. 73.
5 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R. Agoes, Pengantar  Hukum  Internasional, Edisi  Kedua,  Cetakan  Ke-1,  Alumni, Bandung, 2003,  hlm. 55.
hendak  melihat  hukum  internasional benar-benar  hidup  dalam  kenyataan, sehingga mempunyai hubungan yang efektif  pula  dengan  hukum  nasional suatu bangsa. 6
Penerapan hukum internasional suatu bangsa tentu saja akan menimbulkan benturan dengan kedaulatan negara, sebab kemerdekaan  suatu  negara  adalah konsekuensi dari adanya kedaulatan. 7 Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra 8 ,  bahwa  kedaulatan suatu  negara  direfleksikan  atau diterapkan melalui pelaksanaan
yurisdiksi negara dalam batas wilayahnya.  Di  dalam  masyarakat internasional terdapat sejumlah negara  yang  merdeka,  dan  masing-
masing  negara  tersebut  mempunyai kedaulatan, termasuk kedaulatan untuk  membuat  dan  melaksanakan hukum  di  wilayahnya. Dalam hal  ini Yudha Bhakti Ardhiwisastra 9 menyatakan, bahwa masalah kedaulatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dicabut karena merupakan masalah sumber validitas hukum internasional, disamping merupakan  masalah  filsafat  hukum.
Artinya  masalah  ini  tidak  dapat dipecahkan  hanya  melalui  kajian teori-teori  normatif saja atau sekedar pembentukan peraturan-peraturan. Diterapkannya kedaulatan yang bersifat mutlak akan berarti
penolakan  terhadap  konsep  tentang tata  hukum  internasional  bagi  umat manusia,  yaitu  masyarakat  negara-
6 Ibid.
7 Mochtar Kusumaatmadja,
Pengantar Hukum Internasional , Buku-1 Bagian
Umum, Bina Cipta, Bandung, 1990, hlm .41.
8 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional:  Bunga  Rampai, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 98.
9 Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra, Imunitas Kedaulatan  Negara  di  Forum  Pengadilan Asing, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 46.
negara  yang  memiliki  derajat  yang sama.  Sejalan  dengan  pandangan tersebut meskipun negara-negara memiliki  kedaulatan  dan  hukum nasional dalam hubungannya dengan hukum internasional, Mochtar Kusumaatmadja  juga  berpendapat bahwa hukum nasional tunduk kepada hukum internasional. 10
Berangkat  dari  uraian  latar belakang  di  atas  maka  persoalan yang  dikedepankan  dalam  tulisan  ini adalah  bagaimanakah  implementasi hukum  HAM  internasional  dalam melindungi  hak  ekonomi,  sosial  dan budaya masyarakat adat di Indonesia?

## II. PEMBAHASAN
Secara teoritis, persoalan hubungan antara hukum internasional  dan  hukum  nasional merupakan  hal  yang  perlu  dikaji, mengingat  teori  ini berkaitan dengan pengaruh masuknya beberapa instrumen internasional yang berkaitan  dengan  HAM  kedalam hukum nasional.
Adanya dua pandangan tentang hukum internasional yaitu pandangan yang  dinamakan  voluntarisme,  yang mendasarkan berlakunya hukum internasional  bahkan  persoalan  ada atau  tidaknya  hukum  internasional ini  pada  kemauan  negara,  dan pandangan
obyektivis yang menganggap  ada  dan  berlakunya hukum  internasional  ini  lepas  dari kemauan negara. 11 Dalam hal hukum internasional berhadapan dengan sistem  hukum  nasional,  tidak  ada
10 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R. Agoes, Op.Cit. , hlm. 64.
11 Mochtar Kusumaatmadja, Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup: beberapa  pikiran  dan  Sarana ,  Alumni, Bandung, 1975, hlm 40.
peraktek yang seragam dan universal yang menentukan bagaimana negara- negara seharusnya memasukkan hukum  internasional  kedalam  sistem hukum nasionalnya. 12 Dalam hubungan ini Akehurst menyatakan: 13 “ There  is  a  general  duty  of state to bring domestic law into conformity with obligation under  international  law.  But international  law  level  the method of achiieving this result (described  in  literature  by varying concept of incorporation, adaption, transformations  or  reception) to  be  domestic  jurisdiction  of states” Maksud  pendapat  di  atas, bahwa  negara  memiliki  kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan kewajiban- kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional. Hukum internasional  dapat  menjadi  hukum nasional  melalui  inkorporasi,  adopsi, transformasi  atau  resepsi, yang dalam  pelaksanaannya  ditentukan oleh masing-masing negara berdasarkan perundang-undangan
nasionalnya.
Di  antara  cara-cara  berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional di atas, teori transformasilah yang  banyak  dibicarakan.  Menurut teori  ini,  hukum  internasional  baru dapat berlaku dalam lingkup nasional suatu  negara,  manakala  hukum internasional itu telah ditransformasi-
12 Rebecca M. Wallace, Hukum Internasional, Bambang Arumanadi
(Penerjemah),Cetakan  1,  IKIP  Semarang Press, Semarang, 1993, hlm. 37.
13 Peter  Malanczuk, Akehurst’s  A  Modern Introductions  to  International  Law ,  7 th Revised  Ed,  Routledge,  London,  1997,  hlm. 64.
kan  kedalam  hukum  nasional, 14
sehingga tidak lagi merupakan hukum  internasional,  tetapi  telah menjadi bagian dari hukum nasional. Hukum  internasional  mempunyai dasar  kekuatan  hukum  mengikat, sementara  proses  transformasinya diserahkan  kepada  tata  cara  menurut perundang-undangan  negara  yang bersangkutan. Selain teori transformasi, dikenal pula teori inkorporasi.
Praktik ini merupakan perkembangan dari the  Blackstonian  Doctrine yang dikembangkan  oleh  Sir  William
Blackstone  yang  kemudian  lebih dikenal sebagai Incorporation Doctrine. Doktrin  ini  menganggap bahwa hukum kebiasaan internasional  sebagai  bagian  dari common Law, sehingga dapat langsung  diberlakukan  tanpa  perlu persyaratan  apapun. 15 Dalam  hal  ini
Blackstone menyatakan sebagai berikut: “the  law  of  nations, wherever  any  question  arise  wich  is properly the object of its jurisdiction is  here  adopted  in  its  full  extent  by the  common  law,  and  it  is  held  be part  of  the  law  of  the  land.” 16
Maksudnya  bahwa  hukum  antar bangsa dalam masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi, menurut sitem  hukum common  law hal  itu dianggap  sebagai  bagian  dari  hukum negara.
Teori  inkorporasi  lahir  dan berkembang di Inggris, dan digunakan  oleh  para  hakim  dalam mengadili perkara. Teori ini menganggap bahwa hukum 14 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Op.Cit., hlm .41. 15 Melda Kamil Ariadno, Hukum
Internasional  Hukum  Yang  Hidup ,  Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 65.
16 Dalam  J.G.  Starke, An  Introduction  to International  Law ,  8 th ed,  London,  1977, hlm. 90.
internasional  adalah  hukum  negara (Inggris),  oleh  karena  itu  bilamana hukum  tidak  menemukan  hukumnya dalam sistem hukum nasional terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia terikat dan wajib untuk mengikuti hukum internasional,  tanpa  mempersoalkan apakah hukum internasional itu telah direduksi atau belum kedalam hukum nasional. 17 Praktik  di  Inggris  menganggap hukum kebiasaan internasional sebagai  bagian  dari  hukum  nasional (the Law of the Land) sehingga dapat diberlakukan  di  Pengadilan  Inggris dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Ketentuan tersebut tidak bertentangan  dengan  peraturan peraturan  Inggris,  baik  peraturan yang  telah  telah  ada  lebih  dulu maupun yang sesudahnya.
2. Ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan  yang  btelah  diterima dalam keputusan pengadilan Inggris akan mengikat pengadilan-pengadilan sesudahnya.  Meskipun  kemudian ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional itu berubah. Kedua  persyaratan  di  atas harus dipenuhi oleh semua pengadilan Inggris dalam mempertimbangkan penerimaan ketentuan hukum internasional, meskipun terkadang hasilnya merupakan penolakan atau pelanggaran dari hukum internasional. 18 Terkait dengan cara-cara berlakunya  hukum  internasional  ke dalam sitem hukum nasional Indonesia,  maka  hal  ini  tidak  diatur
17 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R. Agoes, Op.Cit. , hlm. 82 18 Melda Kamil Ariadno, Loc.Cit.
secara  tegas  dalam  UUD  1945. Dalam hal ini Mochtar Kusumaatmadja  menyatakan,  satu- satunya  petunjuk  mengenai  hal  itu, harus didasarkan pada praktek berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai peserta perjanjian- perjanjian  internasional  yang  telah diadakan. 19 Berdasarkan  petunjuk itu,  Indonesia  tidak  menganut  teori transformasi, melainkan teori inkorporasi. Indonesia lebih condong pada  sistem  negara-negara  Eropa Kontinental, yang langsung menganggap  negara  terikat  kepada kewajiban melaksanakan dan menaati  semua  ketentuan  perjanjian dan  konvensi  yang  telah  disahkan tanpa  perlu  mengundangkan  lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksanaan (implementing legislation). 20 Tetapi beliau mengakui bahwa dalam beberapa hal pengundangan dalam undang-undang nasional adalah mutlak diperlukan. 21
Meskipun  Indonesia  menganut sistem  hukum  Eropa  Kontinental, dilihat  dari  sudut  efektifitas  dan tujuan  berlakunya  hukum,  maka dalam praktek ketatanegaraan Indonesia,  tidak  semua  ketentuan- ketentuan  hukum  internasional  yang telah  diratifikasi  dengan  sendirinya efektif  berlaku.  Hanya  ketentuan- ketentuan  yang  menyangkut  negara sebagai  institusi  publik  saja  yang langsung  berlaku  dan  mengikat.
Sementara ketentuan hukum internasional yang sifatnya menyangkut masyarakat sebagai individu,  tidak  dengan  sendirinya berlaku, tetapi memerlukan
transformasi lebih lanjut (legislasi).
19 Ibid., hlm. 92.
20 Ibid., hlm 92-93.
21 Mochtar  Kusumaatmadja, Pengaturan Hukum Masalah…, Op.cit., hlm 57.
Dalam perdebatan teori transformasi dan inkorporasi, Endang Saefullah 22 juga  berpendapat,  dalam masalah  hubungan  antara  perjanjian internasional/hukum internasional dengan  hukum  nasional,  dalam praktek,  Indonesia  menganut  paham baik inkorporasi maupun transformasi,  tidak  menganut  salah satu  diantaranya  secara  mutlak. Inkorporasi  berlaku  bagi  perjanjian- perjanjian  internasional  yang  hanya mengikat  negara  atau  badan  negara, sedangkan  transformasi  berlaku  bagi perjanjian-perjanjian internasional yang  mengikat  langsung  warga negara  secara  individual  dan  badan hukum/badan usaha.
Dengan  demikian,  bila  hendak melihat  terwujudnya  aturan-aturan hukum  internasional  dalam  tatanan hukum  nasional  yang  merupakan bagian  dari  hukum  nasional.  Kedua teori tersebut hendaknya dapat dipadukan,  tergantung  pada  sasaran akhir dari ketentuan hukum internasional,  yaitu  apakah  negara sebagai institusi publik atau
masyarakat  sebagai  perseorangan. Jika  ketentuan  hukum  internasional itu  adalah  menyangkut  masyarakat sebagai  individu,  maka  ratifikasi yang  telah  dilakukan  oleh  negara harus  ditransformasikan  lebih  lanjut kedalam
perundang-undangan nasional  yang  lebih  konkrit  dan operasional. Kecendrungan  umum  saat  ini adalah  prakarsa  perlindungan  HAM yang bermula pada tingkat 22 Endang Saefullah Wiradipraja, “Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO-GATS dan Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Jasa ”, Jurnal Hukum Internasional ,  Vol.1  No.1  Tahun  2002,
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum  Universitas  Padjajaran  UNPAD, hlm. 1-16.
internasional untuk kemudian ditindak lanjuti pada tingkat
nasional.  Singkatnya,  bahwa  hukum HAM  internasional  dapat  menjadi tambahan aturan HAM nasional.
Terdapat  beberapa  mekanisme atau  prosedur  sehungga  norma- norma  hukum  HAM  internasional dapat  diterapkan  terkait  dengan perlindungan  hak-hak  masyarakat adat. Dalam hukum perjanjian internasional  yang  diatur  dalam Konvensi  Wina  1969,  ratifikasi merupakan salah satu cara pengikatan  diri  suatu  negara  dalam perjanjian  internasional  yang  diakui oleh hukum internasional, di samping cara lainnya yaitu, aseptasi , aproval , dan aksesi . 23
Namun demikian,  hukum  internasional  tidak memberikan  landasan  bagaimana prosedur  sebuah  negara  melakukan ratifikasi. Dalam hubungan ini hukum internasional hanya memberikan pengukuhan bahwa cara-cara pengesahan perjanjian tersebut diakui validitasnya manakala  sebuah  negara  melakukan salah  satu  cara  di  atas.  Artinya,  jika negara mengesahkan perjanjian internasional  dengan  cara-cara  di atas,  maka  memiliki  akibat  yaitu lahirnya  hak  dan  kewajiban  negara dalam hukum
internasional. 24 Ratifikasi merupakan prosedur hukum  nasional  yang  ditentukan menurut  sistem  ketata  negaraan  dari masing-masing-negara. 25
23 Pasal  2  angka  1  Konvensi  Wina  1969. Ketentuan  yang  sama  juga  terdapat  dalam UU  No.  24  tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional.
24 Sumaryo  Soryo  kusumo, Studi  Kasus Hukum  Internasional, Tata  Nusa,  Jakarta, 2007, hlm.  41
25 Harjono, Politik Hukum Perjanjian
Internasional ,  Bina  Ilmu,  Suarabaya,  1999, hlm. 131.
Beberapa  standar  internasional yang  dapat  diterapkan  terhahadap perlindungan  hak-hak  masyarakat adat  adalah  Kovensi  ILO  No.  169 tahun 1989, dan ICESCR, ketentuan- ketentuan  ini  untuk  mengefektifkan berlakunya  dalam  hukum  nasional memerlukan ratifikasi terlebih dahulu.  Sedangkan  UNDRIP  tidak memerlukan ratifikasi ataupun aksesi karena memang tidak terdapat isyarat tentang hal itu.
Namun  demikian,  salah  satu kendala perlindungan hak masyarakat  adat  melalui  mekanisme hukum HAM internasional di Indonesia  saat  ini  adalah  belum diratifikasinya  Konvensi  ILO  169.
Dengan  demikian,  pemerintah  tidak memiliki  kewajiban  hukum  untuk mengimplemetasikan ketentuan konvensi  tersebut  dalam  hukum nasionalnya. Sejauh  ini  pemerintah  telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, diantaranya adalah
ICESCR  melaui  UU  No  11  tahun 2005  tentang  Pengesahan  Kovenan Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya, melalui instrumen pengikatan terhadap perjanjian internasional yaitu accession .  Konsekuensi  dari pengikatan  diri  terhadap  perjanjian tersebut tentunya akan mengakibatkan pemerintah Indonesia harus mengimplementasikan ketentuan  dan  substansi  ICESCR dalam
perundang-undangannya.
Implementasi  dalam  hal  ini  dapat berupa  pemenuhan  kewajiban  dalam membuat  peraturan  yang  melindungi hak  asasi  warga  negara,  dapat  pula berupa  efektifitas  pelaksanaan  dari peraturan yang telah ada sebelumnya. Dalam rangka mengimplementasikan instrumen HAM internasional, berdasarkan
traktat yang terkait, negara diwajibkan untuk memasukkan laporan  tentang  kinerja  mereka dalam mengimplementasikan perjanjian  tersebut.  Dalam  sistem ILO,  laporan  negara  diperiksa  oleh Komite  Ahli  tentang  Penerapan Konvensi dan Rekomendasi. Organisasi-organisasi  pekerja  dan majikan  dinegara-negara  yang  telah meratifikasi  konvensi-konvensi  ILO dapat  juga  memasukkan  komentar- komentar tentang aplikasi dari konvensi-konvensi  tersebut.  Sebagai contoh,  pada  tahun  1970,  Organisasi Pekerja Kolombia meminta perhatian ILO terhadap tindakan-tindakan penyiksaan terhadap masyarakat adat, dan terhadap tindakan pengambilan tanah hak milik
masyrakat  adat  di  daerah  Planas (Kolombia).  Contoh  lain  adalah komunikasi atau laporan yang disampaikan oleh Federasi Internasional  Perkebunan,  Pertanian dan  Persatuan  Pekerja  pada  tahun 1989.  Sehubungan  dengan  adanya serangkaian  proyek  pembangunan yang telah dilaksanakan atau
direncanakan di India yang mengakibatkan  pemindahan  antara  2 sampai  3  juta  masyarakat  adat,  dan bahwa tidak ada kelengkapan memadai  yang  disiapkan  untuk relokasi dan rehabilitasi mereka. Jika Komite ILO ini menemukan permasalahan atau kekurangan dalam praktik-praktik negara, Komite dapat melakukan  pengamatan-pengamatan yang  hasilnya  dipublikasikan  dalam laporan  tahunan  Komite  kepada Konfrensi Buruh Internasional. 26 Dalam sistem ICESCR
kewajiban  negara  peratifikasi  adalah membuat  laporan  kepada  Komite Hak  Asasi  Manusia  dalam  waktu
26 Rafael Edi Bosko, Op.cit., hlm. 147.
satu  tahun  setelah  konvensi  ini berlaku  dalam  hal  langkah-langkah yang telah diambil dalam pemenuhan hak-hak  yang  diatur  oleh  masing- masing  kovenan  bagi  warganya. 27
Hal  ini  merupakan  konkretisasi  dari kewajiban  negara  mengimplemen- tasikan  ketentuan  ICESCR  ditingkat internasional.
Dalam lingkup nasional, kewajiban  negara  peratifikasi  untuk mengimplementasikan ketentuan ICESCR  adalah  berupa  jaminan  atas terselengarakannya  hak-hak  suatu bangsa  yang  sebenarnya  merupakan rakyat  atau  warga  negara  pada umumnya  dan  masyarakat  adat khususnya. Secara normatif kewajiban ini merupakan manifestasi dari hak setiap orang untuk menetukan nasibnya sendiri ,
sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 1  ICCPR  bahwa:  ”Semua  bangsa berhak  untuk  menentukan  nasib sendiri.  Berdasarkan  hak  tersebut mereka  bebas  untuk  menentukan status  politik  mereka  dan  bebas untuk  mengejar  kemajuan  ekonomi, sosial dan budaya mereka”.
Terkait  dengan  implementasi ICCPR,  sebagaimana  dikemukakan oleh  Rafael  Edi  Bosko,  bahwa Komite  Hak  Asasi  Manusia  ketika mempertimbangkan  laporan  sebuah negara  telah  mengartikan  Pasal  27 ICCPR  dalam  arti  yang  lebih  luas.
Sehubungan dengan penerapan Pasal 27  tersebut,  Komite  Hak  Asasi Manusia telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan  yang  tidak hanya  mengenai  hak-hak  minoritas dan  aspek-aspek  hak  yang  secara jelas  tercakup  dalam  pasal  tersebut, taetapi  juga  tentang  isu-isu  yang membawa  kepada  interpretasi  yang lebih  luas  dari  rumusan  Pasal  27
27 Pasal 16 ,17  ICESCR.
yang limitatif. Dalam hal  ini Komite Hak Asasi Manusia telah menegaskan  bahwa  toleransi  dan non-diskriminasi tidaklah cukup bagi terealisasinya hak-hak minoritas, tetapi  harus  menuntut  bahwa  negara harus  mengambil  tindakan-tindakan yang  secara  aktif  memajukan  hak- hak  minoritas,  termasuk  minoritas masyarakat  adat  yang  mencakup  isu hak  atas  tanah,  hak  atas  sumberdaya alam  dan  lingkungan  masyarakat adat.  Contoh  kasus  dalam  hal  ini, ketika  Komite  Hak  Asasi  Manusia membahas  laporan  periode  ketiga dari  Ekuador,  meminta  perwakilan dari negara tersebut untuk meberikan informasi tentang bagaimana kemorosotan ekologi diwilayah Amazon  mempengaruhi  organisasi sosial  budaya  masyarakat  adat  yang tinggal di sana dan tentang tindakan- tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Isu tentang  kepemilikan  tanah  secara kolektif  terhadap  tanah  juga  dibahas ketika  Komite  Hak  Asasi  Manusia membahas laporan Kolombia. 28
Berdasarkan ketentuan- ketentuan di atas, adanya keterkaitan antara  hak  menetukan  nasib  sendiri dalam rangka pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat  adat  sebagai  bagian rakyat  yang  berada  dalam  suatu bangsa (negara), maka mereka bebas untuk  menentukan  hak  ekonomi, sosial  dan  budayanya.  Demikian pentingnya  hak-hak  tersebut  bagi masyarakat  adat  sehingga  dalam pembangunan nasional yang
dilaksanakan  sesuai  dengan  situasi dan  kondisi  sosial  serta  kebutuhan
28 Athanasia Spilipolou Akermark, Justifications  of  Minority  Protection  in International  Law ,  1997,  hlm.  139-140, sebagaimana  dikutip  dalam  Rafael  Edi Bosko, Op.cit., hlm. 143-144.
masing-masing  negara  dalam  rangka merealisasikan HAM pada umumnya dan  hak  masyarakat  adat  khususnya, negara diwajibkan untuk melaksanakannya  tanpa  pembedaan apapun yang didasarkan pada prinsip non-diskriminasi. 29 Ini  merupakan konkretisasi dari kewajiban implementasi  hukum  internasional ditingkat nasional. Sebagai  bagian  dari  kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan kovenan internasional  di  tingkat  nasional  atas hak-hak  warga  negara,  pemerintah diwajibkan untuk melakukan harmonisasi  atas  hukum  nasionalnya dengan kovenan internasional. Harmonisasi  yang  dimaksud  adalah dengan melakukan penyesuaian hukum  nasional  yang  mengatur masalah  terkait  dengan  pemenuhan hak  yang  ada  di  dalam  kovenan. Penyesuaian  tersebut  dapat    berupa melakukan legal  reform terhadap aturan atau mengamandemen konstitusi  yang  tidak  sesuai  dengan kovenan.  Penyesuaian  dapat  pula berarti  memberlakukan  peraturan- peraturan  baru  yang  diperlukan  agar pemenuhan  hak  dan  penghargaan HAM dapat dilakukan dengan baik. 30 Dalam rangka harmonisasi hukum,  sebagaimana  dikatakan  oleh Gusnu Goesniandhie, bahwa pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  dilaksanakan melalui harmonisasi  hukum,  akan  selalu menyangkut  baik  substansi,  struktur maupun  kultur  hukum.  Penerimaan norma-norma  hukum  yang  bersifat internasional
yang hendak
29 Pasal 2 ayat (2) ICESCR, dan Pasal 2 ayat (1) ICCPR
30 Eko  Riyadi  dan  Supriyanto  Abdi  (ed.), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian  Multi  Perspektif ,  PUSHAM  UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 529.
diberlakukan  di  Indonesia  perlu memperhitungkan    sistem nilai budaya  yang  terdapat  di  Indonesia. Selanjutnya  menurut  Goesnadhie, bahwa  harmonisasi  sistem  hukum dapat  dilakukan  terhadap  sistem maupun  substansinya.  Berkenaan dengan  hal  tersebut  menurut  beliau, pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang baru dapat  dilakukan dengan pendekatan penggunaan norma  penunjuk  dalam  undang- undang  yang  telah  ada  dengan berbagai  modifikasi.  Selain  itu,
peraturan perundang-undangan tersebut  mengatur  sesuatu  hal  yang sebelumnya  memang  belum  diatur dalam peraturan
perundang-
undangan di Indonesia. Dalam penggunan model-model hukum asing uniform laws , baik penggunaan itu  berwujud pemakaian  dalam bentuknya semula ( adoption ), maupun  dalam  bentuk  yang  sudah diubah ( adaptation ), diperlukan acuan dasar mengenai hukum-hukum internasional yang dapat mengakomodasi  kebutuhan  hukum nasional. Dengan demikian
diharapkan  akan  tercipta  peraturan perundang-undangan  nasional  yang harmonis  dan  dalam  alur  yang  taat asas. 31
Dengan demikian, secara umum  ratifikasi  atas  perjanjian internasional berarti pemerintah wajib untuk melakukan implementasi terhadap  perjanjian  tersebut.  Dan sebagai  konsekuensi  dari  ratifikasi tersebut adalah negara wajib mengejawantahkan prinsip-prinsip hak  asasi  manusia  ke  dalam  hukum nasional,  dalam  arti  mengubah  UU
31 Kusnu  Goesnadhie, Harmonisasi  Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan , Temprina  Media  Grafika,  Surabaya,  hlm. 105.
yang  tidak  sesuai  dan  membuat peraturan perudang-undangan baru.

## III. PENUTUP
3.1. Simpulan Implementasi  hukum  HAM internasional dapat dilakukan dengan cara meratifikasi perjanjian internasional. Dengan demikian, perjanjian internasional tersebut
dapat diimplementasikan dalam produk  perundang-undangan  dengan melakukan penyesuaian hukum nasional  yang  mengatur  masalah terkait  dengan  pemenuhan  hak  yang ada  di  dalam  perjanjian  tersebut. Penyesuaian  tersebut  dapat    berupa melakukan legal  reform terhadap undang-undang atau mengamandemen  konstitusi  yang tidak  sesuai  dengan  kovenan,  selain itu  penyesuaian  dapat  pula  berarti memberlakukan  peraturan-peraturan yang baru.

## 3.2. Saran
Kewajiban  pemerintah  dalam mengimplementasikan  hukum  HAM internasional  harus  disertai  dengan komitmen untuk melakukan pemenuhan  hak  yang  dijamin  di dalam  hukum  HAM  internasional. Dalam  hal  ini,  diharapkan  kepada pemerintah perlu meratifikasi dengan segera  Kovensi  ILO  169,  dengan demikian perlindungan hak masyarakat  adat  melalui  hukum HAM internasional dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan  Buyung  Nasution  dan  Patra M.  Zen, 2006. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Eko  Riyadi  dan  Supriyanto  Abdi (ed.), 2007. Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif , PUSHAM UII, Yogyakarta. Endang Saefullah Wiradipraja, 2002, Konsekuensi Yuridis Keanggotaan  Indonesia  dalam WTO-GATS  dan  Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Jasa, Jurnal Hukum  Internasional ,  Vol.1 No.1 Harjono, 1999. Politik Hukum Perjanjian  Internasional ,  Bina Ilmu, Surabaya. Kusnu Goesnadhie, 2006. Harmonisasi  Hukum  dalam Perspektif Perundang- undangan ,  Temprina  Media Grafika, Surabaya.
Majda  El  Muhtaj,  2008, Dimensi- Dimensi  HAM:  Mengurai  Hak Ekonomi  Sosial  dan  Budaya ,
Rajawali Pers, Jakarta. Melda Kamil Ariadno, 2007. Hukum Internasional Hukum Yang Hidup , Diadit Media, Jakarta.
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. 2003. Agoes, Pengantar Hukum  Internasional, Edisi Kedua, Cetakan Ke-1, Alumni, Bandung.
Mochtar  Kusuma  Atmadja,  1975, Pengaturan  Hukum  Masalah Lingkungan  Hidup:  beberapa pikiran  dan  Sarana ,  Alumni, Bandung. -----------------,1990, Pengantar Hukum  Internasional ,  Buku-1 Bagian  Umum,  Bina  Cipta,
Bandung.
M.  Ridha  Shaleh,  2005, Ecocide, Politik  Kejahatan  Lingkungan dan  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia, Walhi, Jakarta.
Muladi  (ed),  2005, Hak  Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya  dalam  Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung. Rafael  Edi  Bosko,  2006, Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks  Pengelolaan  Sumber
Daya Alam, ELSAM, Jakarta.

## Rakhmat  Syafa’at,  et.al,  2008.
Negara,  Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, Trans Publishing, Semarang. Sem  Karoba,  2007, Hak  Asasi Masyarakat Adat, Galangpress, Yogyakarta.
Starke, J.G., 1977, An Introduction to International  Law ,  8 th ed,
London.
Sugeng Bahgijo dan Asmara Nababan  (ed.),  1999. Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab  Negara,  Peran  institusi Nasional dan masyarakat ,
Komisi  Nasional  Hak  Asasi
Manusia, Yakarta.
Sumaryo  Suryokusumo,  2007, Studi Kasus  Hukum  Internasional, Tata Nusa, Jakarta. Wallace,Rebecca M., 1993, Internasional Law/ Hukum Internasional, (Penerjemah Bambang Arumanadi), Cetakan 1. IKIP Semarang Press,
Semarang.
Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra,  1999, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing,
Alumni, Bandung.
---------------,2003. Hukum Internasional : Bunga Rampai, Alumni, Bandung.