## Journal of Economics and Business Aseanomics
Journal homepage http://academicjournal.yarsi.ac.id/jeba

## Penilaian Kondisi Keuangan Provinsi Kalimantan Barat-Proyeksi dalam Menghadapi Pandemi Covid 19
Ika Kurnia Indriani 1 , Yohanes Adi Nugroho 2 , Wida Arindya Sari 3
1,2,3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak

## Article

## Information
_______________ History of article: Received:  2021-03-31
Accepted:2021-12-29 _______________ Keywords: Financial Condition , West Kalimantan, Covid 19, Projection

## Abstract
This study aims to assess the financial condition of local government as a projection in dealing with the pandemic. The covid 19 pandemic has had a significant impact on regional finances. The data used is LKPD 2010-2019. The research method uses a descriptive qualitative approach with a case study in West Kalimantan Province. The results showed that the financial condition of West Kalimantan Province was still weak in facing the pandemic. This is due to low short-term solvency, long-term solvency, and financial flexibility. Meanwhile, the region's ability to finance operations and generate revenue is projected to be in good condition during the pandemic. This is due to budget solvency and financial independence at a good level. The West Kalimantan Provincial Government has consistently increased its financial capacity to provide public services. This is indicated by the increasing service level solvency. This condition is projected to have a positive impact on the local government ability to provide public services during the pandemic. The West Kalimantan Provincial Government needs to implement a budget reallocation and refocusing strategy so that regional financial conditions can be maintained during the covid 19 pandemic.
Kata kunci:
Kondisi Keuangan, Kalimantan Barat, Covid 19, Proyeksi
JEL Classification: M19

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai proyeksi dalam menghadapi pandemi. Pandemi covid 19 berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Data yang digunakan adalah LKPD tahun 2010-2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi keuangan Provinsi Kalimantan Barat masih lemah dalam menghadapi pandemi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan fleksibilitas keuangan. Sedangkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan memperoleh pendapatan diproyeksikan cukup baik selama pandemi. Hal ini disebabkan oleh solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan berada pada level yang baik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten peningkatan kapasitas keuangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini ditunjukan dengan solvabilitas layanan yang terus meningkat. Kondisi ini diproyeksikan akan berdampak positif kepada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik selama pandemi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu melaksanakan strategi realokasi dan refocusing anggaran agar kondisi keuangan daerah dapat terjaga di masa pandemi covid 19.
1. Pendahuluan Penyebaran virus covid 19  berdampak besar kepada perekonomian dunia akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Pandemi covid 19 berdampak besar terhadap perekonomian dunia (Haruhiko, 2020).. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah kasus 4.261.412  per tanggal 23 Desember 2021 (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Pandemi covid 19 berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan sejak pandemi terjadi pada bulan maret 2020. Pada kuartal pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi masih berada di level 3 persen, namun pada kuartal empat  mengalami penurunan mencapai minus 5,3 persen (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada pada minus 2,1 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).
Pemerintah daerah menjadi ujung tombak keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi covid 19. Kondisi keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan daerah menghadapi pandemi covid 19. Pandemi mengakibatkan dampak luar biasa tidak hanya di bidang kesehatan namun menyebabkan penurunan ekonomi. Pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi sulit selama pandemi covid 19 akibat menurunnya aktivitas ekonomi daerah. Hal ini menyebabkan  terjadinya penurunan ekonomi daerah.  Pandemi covid 19 membawa dampak negatif pada ekonomi Kalimantan Barat. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi daerah mencapai minus -4,46% pada triwulan ketiga (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi masyarakat dan pembatasan sosial berskala besar. Jumlah kasus covid 19 Provinsi Kalimantan Barat mencapai 38.348 kasus per tanggal 23 Desember 2021 (Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, 2021). Kondisi ini menyebabkan wilayah Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori wilayah kuning (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Penyebaran covid 19 di Kalimantan Barat relatif tinggi. Wilayah dengan jumlah kasus terbanyak berada di Kota Pontianak (8.520) dan Singkawang (4.049). Sedangkan pada wilayah kabupaten jumlah kasus tertinggi berada di Kabupaten Kubu Raya (3.715) dan Landak (3.234). Informasi lengkap jumlah kasus positif covid 19 di Kalimantan Barat tersaji pada grafik 1 berikut ini.

## Gambar 1. Penyebaran Kasus Covid 19 di Kalimantan Barat pada 23 Desember 2021
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2021 Provinsi Kalimantan Barat sebagai wilayah strategis di Pulau Kalimantan dan jumlah penduduk terbesar yaitu 5.414.390 (Badan Pusat Statistik, 2020). Namun,  secara ekonomi dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki pertumbuhan ekonomi terendah di antara provinsi lain di Kalimantan dengan -4,46% pada triwulan tiga tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi disebabkan oleh terjadinya pandemi covid 19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam wilayah zona kuning (Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, 2021). Pandemi covid 19 membawa dampak kepada pertumbuhan ekonomi  daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertindak sebagai koordinator bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya pada masa pandemi. Masyarakat mengalami kesulitan akibat pandemi covid 19 (Clouston, Natale, & Link, 2021). Anggaran pemerintah harus mengutamakan realisasi untuk peningkatan perlindungan bidang kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi agar mengurangi ketidaksamaan sosial (Haruhiko, 2020). Salah satu hal esensial dalam reformasi sektor publik pada masa pandemi adalah
8520
4049 2588 3715 322 2816 3234 2443 1384 3069 752 1874 877 2705
Ka su s P osi tif C ov id 19 Nama Wilayah
bidang kesehatan yaitu dengan optimalisasi pengelolaan anggaran kesehatan (Lapsley & Miller, 2019) . Penguatan perlindungan sosial dan kesehatan pada masa pandemi sangat krusial (Clouston, Natale, & Link, 2021). BPK pada audit tahun 2020 menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana 1,035 triliun rupiah untuk pandemi covid 19 (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Anggaran tersebut berasal dari APBN 937,45 triliun rupiah dan APBD sebesar 86,36 triliun rupiah (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Indonesia memiliki APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian negara di masa pandemi. Sumber anggaran untuk menghadapi covid 19 berasal dari APBN dan APBD (Hasibuan, Dermawan, Ginting, & Muda, 2020). APBD berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi keuangan pemerintah daerah berpengaruh pada penanganan covid 19 (Asian Development Bank, 2020). Pandemi covid 19 berdampak kepada kinerja ekonomi daerah (Fajria, Wahono, & Farida, 2021). Kondisi keuangan daerah di masa covid 19 semakin lemah, selain itu masih banyak kejadian yang perlu diantisipasi seperti perubahan iklim (Heald & Hodges, 2020). Keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan program kerjanya di masa pandemi (Kurrohman, 2013). Pemerintah menggunakan strategi pengelolaan APBD dengan siklus ekonomi agar mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi (Subekan & Iskandar, 2020). APBD berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi daerah (Subekan & Iskandar, 2020).
APBD merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. APBD merupakan penentu terlaksananya pelayanan publik di daerah seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur (Ritonga, 2014 b). PDRB Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan III tahun 2020 ditopang oleh pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) sebesar 2,58% (Badan Pusat Statistik, 2020). Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah (Maizunati, 2017). Kontribusi APBD terhadap ekonomi daerah yang sangat besar membutuhkan sebuah penilaian tentang bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah (Ritonga, 2014 b). Kondisi keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk, biaya produksi dan jasa,  jumlah pendapatan (Ritonga, Clark, & Wickremasinghe, 2019).
Kondisi keuangan yang bervariasi berimplikasi kepada kapasitas anggaran daerah. Kondisi keuangan daerah dipengaruhi oleh jumlah penerimaan dan pengeluaran daerah. Penanganan pandemi memerlukan anggaran yang tidak sedikit (United Nation, 2020). Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi APBD untuk penanganan pandemi (Asian Development Bank, 2020). Penyerapan anggaran menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah di masa pandemi covid 19 (Iskandar, 2021). Analisis kondisi keuangan akan menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan APBD di masa pandemi covid 19. APBD merupakan salah satu unsur penting dalam pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi covid 19. Kondisi keuangan pemerintah daerah mengalami depresiasi akibat peningkatan belanja dan penurunan pendapatan pada masa pandemi (OECD, 2020). Kinerja ekonomi di pemerintah daerah lebih baik jika didorong oleh peningkatan kinerja ekonomi, penurunan kemiskinan, diikuti dengan percepatan pertumbuhan PDRB dan meningkatnya pendapatan perkapita (Endaryanto, Firdaus, Siregar, & Hakim, 2018). Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi dan kapasitas fiskal dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Fajria, Wahono, & Farida, 2021). Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi APBD untuk penanganan pandemi (Asian Development Bank, 2020). Penyerapan anggaran menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah di masa pandemi covid 19 (Iskandar, 2021).
Penilaian kondisi keuangan ditujukan untuk menilai keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat berdampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi daerah (Ritonga, 2014 b). Pandemi covid 19 mengakibatkan transaksi ekonomi sehingga berpotensi terhadap penurunan pendapatan daerah (Nasution, Erlina, & Muda, 2020). Penilaian kondisi keuangan menggunakan indikator solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan (Ritonga, 2014 b). Penilaian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan, apakah telah optimal jika harus dihadapkan dengan kondisi pandemi covid 19 saat ini. Hal ini disebabkan, salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi adalah menyelenggarakan urusan-urusan konkuren seperti kesehatan dan pendidikan. Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah (Maizunati, 2017). Covid 19 akan berdampak negatif terhadap penyerapan anggaran pada lembaga pemerintah (Suyitno, 2020). Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, dan keamanan bagi masyarakat selama pandemi (Tuwu, Laksmono, Humaerah, & Harjudin, 2021). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memadai menjadi krusial dalam menyelesaikan masalah pandemi covid 19 yang melanda Kalimantan Barat.
Berdasarkan latar belakang di atas analisis kondisi keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi pandemi covid 19. Penilaian kondisi keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Barat belum pernah dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kekuatan keuangan daerah dalam menghadapi pandemi covid 19. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “bagaimana kondisi keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2019?”. Tujuan penelitian ini agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh gambaran/proyeksi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di masa pandemi covid 19. Kondisi keuangan daerah yang baik dapat membantu pemulihan ekonomi Kalimantan Barat selama pandemi covid 19. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memadai menjadi krusial dalam menyelesaikan masalah pandemi covid 19 yang melanda Indonesia. Penilaian ini dilakukan dengan sebuah cara yang terukur dan telah diuji melalui tahapan penilaian rasio kondisi keuangan, analisis statistik, dan indeks kondisi keuangan.
2. Kajian Pustaka
Kondisi keuangan pemerintah daerah sebuah penilaian atas kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat, antisipasi kejadian tak terduga, dan mengeksekusi hak keuangan  efektif dan efisien (Ritonga, 2014 a). Penilaian ini menggunakan enam indikator meliputi, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas  anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Penilaian kondisi keuangan dilakukan dengan menghitung rasio indikator, kemudian dilakukan perhitungan terhadap indeks indikator dan dimensi. Penilaian ini akan menghasilkan sebuah informasi tentang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan (Ritonga, 2014 a). Informasi ini akan menjadi acuan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi pandemi covid 19.
2.1 Solvabilitas Jangka Pendek Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam kurun waktu 30-60 hari (Ritonga, 2014 a). Namun, penghitungan solvabilitas jangka pendek di Indonesia menggunakan durasi 12 bulan. Penilaian solvabilitas jangka pendek menggunakan informasi keuangan pada segmen kewajiban lancar dan aktiva lancar. Seluruh informasi tersebut diperoleh dari laporan neraca.

## Rasio A = ( 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐽𝐽𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐾𝐾 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑆𝑆𝐽𝐽 ) 𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐿𝐿𝐾𝐾𝐼𝐼𝐿𝐿𝐾𝐾𝑆𝑆

## Rasio B = ( 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐽𝐽𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐾𝐾 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑆𝑆𝐽𝐽+𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽 )
𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐿𝐿𝐾𝐾𝐼𝐼𝐿𝐿𝐾𝐾𝑆𝑆
Rasio C = 𝐴𝐴𝐽𝐽𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐾𝐾 𝐿𝐿𝐾𝐾𝐼𝐼𝐿𝐿𝐾𝐾𝑆𝑆 𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐿𝐿𝐾𝐾𝐼𝐼𝐿𝐿𝐾𝐾𝑆𝑆

## 2.2 Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang
Solvabilitas keuangan jangka panjang mengindikasikan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban keuangan jangka panjang (Ritonga, 2014 a). Solvabilitas jangka panjang menggunakan tiga rasio dalam perhitungan.
Rasio A =

## 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐽𝐽𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐾𝐾 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽 Rasio B = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼
Rasio C = 𝐸𝐸𝐽𝐽𝑃𝑃𝐼𝐼𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐽𝐽𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐾𝐾 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 2.3 Solvabilitas Anggaran Solvabilitas anggaran akan menunjukkan keseimbangan antara pendapatan rutin pemerintah provinsi dan pengeluaran operasional selama satu periode anggaran (Ritonga, 2014 a). Perhitungan rasio menggunakan pendapatan DAK sebagai pendapatan rutin pemerintah daerah, namun jumlahnya ditentukan oleh keputusan pemerintah pusat. Penghitungan solvabilitas anggaran akan membandingkan pendapatan DAK dengan seluruh belanja operasional. Solvabilitas anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam memenuhi pendanaan operasionalnya selama satu periode anggaran (Ritonga, 2014 a). Indikator ini dihitung dengan empat rasio sebagai berikut.
Rasio A = ( 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 −𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐾𝐾ℎ𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾 ) ( 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 −𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑃𝑃𝐾𝐾𝑇𝑇 )

## Rasio B = ( 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 −𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐾𝐾ℎ𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾 ) 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐾𝐾𝑇𝑇
Rasio C = ( 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 −𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐾𝐾ℎ𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾 )
( 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 )

## Rasio D = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 Pada akhirnya semakin tinggi nilai rasio solvabilitas anggaran akan menunjukkan semakin banyaknya pendapatan daerah yang tersedia untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan nilai rasio solvabilitas anggaran akan semakin baik.
2.4 Fleksibilitas Keuangan Fleksibilitas keuangan adalah suatu   kondisi dimana pemerintah daerah dapat meningkatkan  pendapatan  atau peningkatan kapasitas utang (Ritonga, 2014 a).

## Rasio A = ( 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 −𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐾𝐾ℎ𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾 − 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 )

## ( 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇𝐽𝐽

## 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝐼𝐼+𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐼𝐼𝐽𝐽𝐾𝐾 ) Rasio B = ( 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 −𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐾𝐾ℎ𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾−𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑃𝑃𝑆𝑆𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 )
𝐽𝐽𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝐾𝐾ℎ 𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼

## Rasio C = ( 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 −𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐾𝐾ℎ𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾−𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 )
𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐽𝐽𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐾𝐾 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽

## Rasio D = ( 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼−𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐾𝐾ℎ𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾 ) 𝐽𝐽𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝐾𝐾ℎ 𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼
2.5 Kemandirian Keuangan Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendapatan diluar kendalinya atau pengaruhnya baik dan sumber nasional maupun internasional (Ritonga, 2014 b).  Oleh karena itu, dalam menghitung rasio kemandirian keuangan salah satu akun utama yang digunakan yaitu PAD. PAD akan dibandingkan dengan total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. PAD daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dividen dari investasi pemerintah daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya.

## Rasio A = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑇𝑇𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾ℎ

## 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 Rasio B = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑇𝑇𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾ℎ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 Hasil analisis yang diperoleh jika Pemerintah daerah memiliki kemandirian keuangan akan disimbolkan oleh nilai-nilai rasio yang semakin besar. Kontribusi PAD dalam mendanai aktivitas operasional pemerintah daerah.
2.6 Solvabilitas Layanan Solvabilitas layanan Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Ritonga, 2014 a). Oleh karena itu, dalam penilaian solvabilitas layanan akan digunakan jumlah penduduk yang akan dilayani oleh pemerintah daerah. Perbandingan jumlah penduduk disesuaikan dengan total belanja dan total belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran.
Rasio A = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐽𝐽𝑃𝑃𝐼𝐼𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽 Rasio B = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽 Rasio C = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽

## Rasio D = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽

## Rasio E = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝑇𝑇𝐼𝐼𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽
Rasio F = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑃𝑃𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐾𝐾𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽 Total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah merefleksikan seberapa besar anggaran yang dilakukan yang di realisasikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan belanja modal erat hubungannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada peningkatan pelayanan publik. Perhitungan solvabilitas layanan difokuskan kepada perbandingan antara total belanja terhadap total penduduk dan total belanja modal terhadap total penduduk. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas layanan akan menggambarkan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
2.7 Indeks Kondisi Keuangan
Menghitung indeks kondisi keuangan daerah menggunakan dua metode. Pertama, indeks indikator  menyusun indeks  india indikator dalam buku mengadopsi metode indeks pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2011 (Ritonga, 2014 b). Hal ini disebab oleh nilai satuan dimensi dan indikator kondisi keuangan yang berbeda.  Formula menghitung indeks indikator sebagai berikut:

## Indeks Indikator = ( 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼 𝐾𝐾𝐽𝐽𝑆𝑆𝑃𝑃𝐾𝐾𝑇𝑇−𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 )

## ( 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐽𝐽𝐾𝐾𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐾𝐾𝐼𝐼 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ) Sumber: (Ritonga, 2014 a)
Kedua, indeks dimensi adalah rata-rata aritmatika dari indeks indikator yang membentuknya. Penggunaan rata-rata aritmatika akan memberikan hasil yang lebih adil  (Ritonga,  2014 a). Formula penghitungan indeks dimensi sebagai berikut:
Indeks Dimensi = (I indikator-1 + I indikator-2 + I indikator-3 + … + I indikator-n ) : n Sumber: (Ritonga, 2014 a)
3. Data dan Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis dokumen berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  Analisis dilakukan pada laporan keuangan tahun anggaran 2010 hingga 2019. Tujuannya agar memperoleh gambaran untuk memproyeksikan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam menghadapi kejadian tidak terduga yaitu pandemi covid 19. Penelitian ini didasari oleh teori penilaian kondisi keuangan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945. Teknik penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah (Ritonga, 2014 a)  dikembangkan guna membantu daerah dalam menilai dampak keuangan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara (Ritonga, 2014 a). Penilaian kondisi keuangan disusun dalam enam indikator meliputi: solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian  keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan (Ritonga, 2014 a).  Pada penelitian ini fokus penilaian kondisi keuangan terdapat pada indikator solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas anggaran, dan solvabilitas layanan. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010-2019.
a. Jenis Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif. Studi kasus adalah penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi pada satu objek penelitian (Sugiyono, 2018).
b. Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah LKPD Provinsi Kalimantan Barat. Data ini diperoleh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui laman resmi. Data covid 19 merupakan data kasus konfirmasi yang diperoleh dari Satgas Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
c. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian ini dengan mengakses laman transparansi anggaran Provinsi Kalimantan Barat (https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=tranparansi-anggaran), Satgas Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19) dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-kalbar/).
d. Teknik Analisis
Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah melakukan perhitungan rasio kondisi keuangan, analisis statistik, dan indeks kondisi keuangan untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi keuangan daerah proyeksi dalam menghadapi pandemi. Analisis menggunakan indikator  kondisi keuangan  meliputi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan.
i. Rasio Kondisi Keuangan
Rasio kondisi keuangan merupakan formulasi yang disusun untuk mengetahui tingkatan keadaan keuangan sebuah daerah dengan menggunakan enam indikator utama. Jumlah rasio yang dihitung berjumlah dua puluh rumus (Ritonga, 2014 a)
ii. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran karakteristik data seperti mean, median modus, quartile, varian standar deviasi (Sujarweni, 2016).
iii. Indeks Kondisi Keuangan
Tahapan kedua penilaian kondisi keuangan pada pemerintah provinsi  di Kalimantan Barat adalah menghitung rasio dari indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Penilaian kondisi keuangan dilakukan dengan benchmark terhadap
masing-masing  sampel  penelitian. Selanjutnya, penilaian kondisi keuangan menggunakan teknik indeks indikator dan indeks dimensi. Perhitungan ini akan menghasilkan bobot peringkat atas kondisi keuangan pemerintah daerah. Indeks indikator adalah teknik yang digunakan untuk mentransformasi data agar nilai yang dihasilkan menjadi wajar untuk dianalisis (Ritonga, 2014 b).

## 4. Hasil Penelitian
4.1 Hasil Perhitungan Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
4.1.1 Solvabilitas Jangka Pendek
Solvabilitas jangka pendek pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2010-2019 mengalami trend yang berfluktuasi (tabel 1). Solvabilitas jangka pendek terendah terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 0,69; 1,15; dan 2,35 (tabel 1). Sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 75,61; 109,93; dan 142,76 (tabel 1). Nilai rasio solvabilitas jangka pendek yang semakin rendah mengindikasikan bahwa jumlah idle cash yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin kecil. Sedangkan, pada tahun 2017 diindikasikan bahwa jumlah idle cash yang bertambah maka solvabilitas jangka pendek meningkat. Pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kas dan setara kas yang cukup signifikan dibandingkan yaitu sebesar Rp172.905.411.221. Sedangkan, jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp252.272.476.670. Kondisi inilah yang menyebabkan solvabilitas jangka pendek pada tahun 2016 berada pada nilai terendah. Sebaliknya, pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp2.808.090.522, dan merupakan nilai terendah sepanjang periode 2010-2019. Selain itu, jumlah piutang mengalami penurunan menjadi Rp96.383.660.829, sehingga berdampak kepada penurunan total aktiva lancar menjadi Rp400.880.763.705 pada 2016. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan nilai rasio solvabilitas jangka pendek.

## Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas Jangka Pendek
Tahun Solvabilitas Jangka Pendek Rasio A Rasio B Rasio C 2010 4,11 4,61 4,88 2011 2,71 2,81 2,99 2012 42,54 43,44 42,54 2013 3,91 3,96 3,91 2014 2,23 2,35 2,32 2015 1,77 2,30 1,77 2016 0,69 1,15 2,35 2017 75,61 109,93 142,76 2018 1,58 2,03 2,45 2019 2,37 3,56 3,20 Sumber: Hasil Penelitian (2021)
Solvabilitas jangka pendek pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat dipengaruhi oleh jumlah kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan kewajiban lancar.  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan investasi jangka pendek pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp100.000.000.000 dan Rp150.000.000.000. Perubahan rasio solvabilitas jangka pendek pada tahun 2017 disebabkan oleh diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 27 Juni 2018. Agenda ini dilaksanakan lima tahun sekali dan memerlukan anggaran  yang cukup besar. Secara umum pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mampu mengoptimalkan aktiva lancar yang dimiliki untuk melaksanakan program kerja daerah dan melaksanakan pelayanan publik. Nilai rendah atas indikator solvabilitas jangka pendek mengindikasikan bahwa alokasi aset untuk pelayanan publik sudah optimal, sehingga tidak banyak kas yang menjadi idle cast di akhir tahun (Maizunati, 2017). Semakin tinggi kemampuan pembiayaan daerah maka akan semakin tinggi kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran daerah (Ulfah, et al., 2019). Penurunan nilai rasio solvabilitas jangka pendek mengindikasikan adanya perbaikan pengelolaan aset lancar daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa aset lancar digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Cipto, 2018).
4.1.2 Solvabilitas Jangka Panjang
Solvabilitas jangka panjang tertinggi terjadi pada tahun 2017, dengan nilai rasio sebesar 3.168,21 dan 3,167,21 (tabel 2). Sedangkan, rasio terendah terjadi pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 26,65 dan
23,35 (tabel 2). Penilaian solvabilitas jangka panjang hanya dapat dilakukan pada rasio b dan c. Hal ini disebabkan, Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2010-2019. Rasio solvabilitas jangka panjang tertinggi pada tahun 2017 diakibatkan oleh menurunnya total kewajiban menjadi Rp2.808.090.522. Sedangkan, jumlah aset dan ekuitas meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp8.896.627.606.816 dan Rp8.893.819.516.294. Pada tahun 2011, total kewajiban sebesar Rp126.472.140.608 nilai ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2010. Sedangkan total aset dan ekuitas yang dimiliki sebesar Rp3.370.175.397.475 dan Rp2.952.593.351.014. Peningkatan jumlah kewajiban yang cukup besar mengakibatkan rendahnya kemampuan keuangan Provinsi Kalimantan Barat untuk menjamin terbayarnya hutang tersebut. Jumlah kewajiban yang besar harus diimbangi dengan peningkatan jumlah aset dan ekuitas daerah. Selain itu, penurunan nilai rasio solvabilitas jangka panjang dapat disebabkan oleh pemberlakukan perhitungan penyusutan aset tetap atas konsekuensi penerapan basis akrual (Cipto, 2018). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah aset dan ekuitas yang besar dalam menjamin terbayarnya kewajiban jangka panjang daerah. Menghadapi pandemi covid 19 pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus mengoptimalkan pengelolaan aset dan ekuitas yang dimiliki agar ketersediaan dana dalam penanggulangan pandemi covid 19 dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat optimal. Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi dan kapasitas fiskal dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Fajria, Wahono, & Farida, 2021). Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi dan kapasitas fiskal dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Fajria, Wahono, & Farida, 2021).
Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas Jangka Panjang Tahun Solvabilitas Jangka Panjang Rasio B Rasio C 2010 49,48 44,60 2011 26,65 23,35 2012 476,88 434,31 2013 45,43 41,51 2014 26,19 23,96 2015 27,39 26,39 2016 30,10 29,10 2017 3.168,21 3.167,21 2018 49,35 48,35 2019 49,35 48,35 Sumber: Hasil Penelitian (2021)
4.1.3 Solvabilitas Anggaran Solvabilitas anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 menjadi yang tertinggi dengan nilai rasio 1,52; 1,52; 5,56; dan 1,36. Sedangkan, solvabilitas anggaran terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 0,89; 1,12; 3,11; dan 1,05. Solvabilitas anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi oleh realisasi belanja operasional dan belanja modal daerah. Jumlah pendapatan daerah yang berasal dari PAD dan DAK mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2010-2019. Solvabilitas anggaran tertinggi pada tahun 2016 disebabkan oleh proporsi realisasi belanja daerah Rp3.299.030.224.852 dapat ditopang oleh realisasi pendapatan yang cukup besar Rp4.494.428.711.520. Sedangkan pada tahun 2019 proporsi realisasi belanja Rp5.677.397.310.139, hanya ditopang oleh realisasi pendapatan Rp5.939.753.156.804. Nilai realisasi belanja tahun 2019 relatif sangat  tinggi dibandingkan dengan pendapatan daerah. Hal ini sangat berpengaruh kepada kapasitas anggaran daerah yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan anggaran harus dijalankan dengan optimal agar tidak menimbulkan defisit.
Solvabilitas anggaran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2019 mengalami sebuah kondisi dimana pemerintah daerah masih memiliki kemampuan untuk menutupi belanja. Namun, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan agar tidak terjadi defisit operasi dimasa depan.  Defisit operasi merupakan permulaan terjadinya kesulitan keuangan daerah di masa datang (Cipto, 2018). Penurunan nilai indikator solvabilitas anggaran dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan DAK dan meningkatnya belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah (Maizunati, 2017).  Indikator solvabilitas anggaran Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan berfluktuasi cenderung
menurun pada akhir periode pengamatan. Jika rasio solvabilitas anggaran cenderung menurun maka hal ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah terkait kemampuannya dalam membiayai kegiatan operasional (Cipto, 2018). Apabila kondisi ini terus terjadi maka akan berdampak kepada kegiatan operasional yang terhambat akibat defisit anggaran (Cipto, 2018). Menghadapi pandemi covid 19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran agar dimasa depan tidak terjadi defisit anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi di masa pandemi covid 19.

## Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas Anggaran
Tahun Solvabilitas Anggaran Rasio A Rasio B Rasio C Rasio D 2010 1,61 1,61 4,32 1,22 2011 1,68 1,68 4,63 1,29 2012 1,29 1,29 5,44 1,13 2013 1,36 1,36 5,46 1,15 2014 1,58 1,58 5,24 1,33 2015 1,54 1,54 5,02 1,38 2016 1,52 1,52 5,56 1,36 2017 1,07 1,07 3,12 1,18 2018 1,12 1,12 3,18 1,53 2019 0,89 1,12 3,11 1,05 Sumber: Hasil Penelitian (2021)
4.1.4 Kemandirian Keuangan Kemandirian keuangan Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh nilai rasio kemandirian keuangan yang relatif konstan pada tahun 2010-2019. Berdasarkan hasil perhitungan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan nilai 0,49 dan 0,63. Sedangkan kemandirian keuangan terendah terjadi pada tahun 2010 dengan nilai rasio 0,04 dan 0,05. Kemandirian keuangan Provinsi Kalimantan Barat sangat dipengaruhi oleh realisasi PAD terhadap proporsi realisasi belanja daerah. Jumlah realisasi PAD pada tahun 2011 Rp1.080.421.507.604. Sedangkan realisasi PAD tahun 2010 Rp77.243.194.827. Jumlah realisasi tersebut meningkat signifikan sehingga tahun 2011 menjadi tingkat kemandirian  keuangan terbaik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya meningkatkan jumlah realisasi PAD sejak tahun 2010-2019. Hal ini terlihat dari realisasi PAD tahun 2019 Rp2.301.306.937.992 sebagai jumlah tertinggi selama waktu pengamatan. Kemandirian keuangan yang rendah dapat disebabkan oleh konsekuensi kebijakan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam yang berpengaruh signifikan terhadap kehidupan rakyat dikendalikan oleh pemerintah pusat (Ritonga, 2014 a). Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya mengelola sumber pendapatan dan strategis yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat.
Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Tahun Kemandirian Keuangan Rasio A Rasio B 2010 0,04 0,05 2011 0,49 0,63 2012 0,40 0,45 2013 0,41 0,47 2014 0,44 0,58 2015 0,42 0,58 2016 0,37 0,50 2017 0,36 0,43 2018 0,39 0,59 2019 0,39 0,41 Sumber: Hasil Penelitian (2021)
Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kemandirian keuangan di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui inovasi,
tetapi inovasi ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku.  Kemampuan inovasi untuk meningkatkan PAD tentu bervariasi antar pemerintah daerah. Provinsi Kalimantan Barat mayoritas ekonomi ditopang oleh sektor perkebunan dan pertanian sehingga tingkat penerimaan pendapatan asli daerah masih cukup rendah karena kedua sektor ini ditentukan oleh keadaan pasar global khususnya pada kelapa sawit. Indikator kemandirian keuangan yang meningkat menjadi indikator pemerintah daerah dapat mengeksplorasi sumber pendapatan baru (Maizunati, 2017). Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang meningkat dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor potensial seperti sektor konstruksi, manufaktur, dan perdagangan (Maizunati, 2017). Pemerintah Daerah dalam berotonomi bertindak sebagai pelaksana roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dituntut untuk mandiri dalam membiayai APBD (Ulfah, et al., 2019). Peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara optimalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan peran BUMN, mengefisiensikan pengeluaran, dan meningkatkan kemitraan daerah dan swasta (Ulfah, et al., 2019).
4.1.5 Fleksibilitas Anggaran
Fleksibilitas anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berfluktuasi cenderung menurun. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan rasio dimana tahun 2017 menjadi nilai tertinggi 933,33 dan 1.374,60. Sedangkan rasio terendah pada tahun 2015 dengan nilai 12,65 dan 15,80. Fleksibilitas anggaran Provinsi Kalimantan Barat sangat bergantung kepada realisasi DAK dan pendapatan daerah. Pada tahun 2017 jumlah realisasi DAK mencapai Rp1.529.205.325.150 dengan realisasi pendapatan Rp5.389.204.121.647. Realisasi belanja pegawai Rp1.239.128.712.064 dan total kewajiban Rp2.808.090.522. Proporsi jumlah pendapatan yang tinggi diikuti oleh penurunan total kewajiban daerah yang signifikan. Hal ini mengakibatkan fleksibilitas keuangan tahun 2017 menjadi yang terbaik selama 2010-2019. Sedangkan, rendahnya fleksibilitas keuangan tahun 2015 diakibatkan oleh total kewajiban yang tinggi Rp252.375.334.835. Kewajiban ini tidak diikuti oleh peningkatan jumlah realisasi DAK Rp85.584.200.000  dan pendapatan daerah Rp4.073.146.942.812. Kondisi ini mengakibatkan kapasitas pendapatan yang tidak sebanding dengan jumlah hutang.
Fleksibilitas keuangan yang berfluktuasi mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki dana dalam mengantisipasi kejadian luar biasa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus berhati-hati untuk menjaga rasio fleksibilitas keuangan karena secara geografis Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di pulau Kalimantan memang relatif bebas dari resiko bencana alam yang besar karena tidak termasuk ke dalam wilayah cincin api. Namun, tetap disarankan agar memiliki fleksibilitas keuangan yang tinggi dalam rangka mengantisipasi peristiwa luar biasa seperti kebakaran lahan dan pandemi covid 19.  Peningkatan fleksibilitas keuangan daerah dapat dilakukan dengan mengatur keseimbangan antara pendapatan DAK dan belanja pegawai serta agar dapat meningkatkan antisipasi dalam menghadapi kejadian tidak terduga (Maizunati, 2017). Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi sumber daya keuangan di masa depan. Pandemi covid 19 membawa dampak kepada meningkatnya pembiayaan anggaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kemampuan pembiayaan daerah menunjukan  bahwa daerah tersebut dapat mengantisipasi perubahan ekonomi dan sosial secara baik, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang (Ulfah, et al., 2019).

## Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Fleksibilitas Keuangan
Tahun Fleksibilitas Keuangan Rasio B Rasio D 2010 23,76 30,92 2011 13,41 17,11 2012 288,86 353,91 2013 24,40 29,87 2014 13,77 17,02 2015 12,65 15,80 2016 13,96 17,02 2017 933,33 1.374,60 2018 12,34 17,98 2019 11,73 17,30 Sumber: Hasil Penelitian (2021)

## 4.1.6 Solvabilitas Layanan
Solvabilitas layanan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten meningkat sejak tahun 2010-2019. Hal ini ditunjukan oleh hasil perhitungan rasio tahun 2019 menjadi yang tertinggi dengan nilai 2.178.576,03; 2.223.631,17; 1.561.896,18; 1.040.320,89; dan 159.712,94. Sedangkan, rasio terendah terjadi pada tahun 2010 dengan nilai 621.860,79; 634.686,79; 499.145,35; 331.675,03; dan 85.437,81. Penghitungan rasio solvabilitas layanan hanya dilakukan pada rasio a, b, c, d, dan f  saja karena pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki realisasi belanja publik. Solvabilitas layanan yang meningkat, mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang dapat menjangkau seluruh masyarakat.

## Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas Layanan
Tahun Solvabilitas Layanan Rasio A Rasio B Rasio C Rasio D Rasio F 2010 621.860,79 634.686,79 499.145,35 331.675,03 85.437,81 2011 722.606,18 750.780,63 513.955,58 379.764,42 93.360,15 2012 850.859,49 852.647,45 561.366,97 568.733,27 77.641,33 2013 1.021.557,51 1.044.552,08 712.426,91 612.027,52 105.681,95 2014 1.147.569,30 1.193.124,66 829.784,87 594.213,62 103.946,09 2015 1.390.772,79 1.443.465,44 962.800,59 617.499,89 76.946,76 2016 1.510.015,95 1.561.905,31 1.026.205,61 678.570,14 97.661,51 2017 1.803.106,20 1.803.671,29 1.230.578,32 923.550,63 193.597,07 2018 2.231.989,02 2.278.147,56 1.628.883,58 875.707,93 135.252,48 2019 2.178.576,03 2.223.631,17 1.561.896,18 1.040.320,89 159.712,94 Sumber: Hasil Penelitian (2021)
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki total aset yang cukup besar untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan nilai Rp12.135.138.022.267 tahun 2019. Jika ditinjau dari total belanja Rp5.677.397.310.139 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, relatif kecil jika digunakan untuk melaksanakan pelayanan publik. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 5.414.390 (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan jumlah ekuitas yang dimiliki untuk menjamin ketersediaan layanan publik Rp11.889.256.256.540. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui aset yang dimiliki dan belanja yang dilaksanakan dalam APBD masih mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah provinsi yang bertugas sebagai koordinator di dalam sistem otonomi daerah merupakan contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, di masa yang akan datang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat terus meningkatkan nilai rasio solvabilitas layanan. Semakin meningkatnya nilai rasio solvabilitas layanan maka terindikasi kepada peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Barat. Upaya pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan public yang lebih baik kepada masyarakat dapat terlihat dari peningkatan nilai rasio solvabilitas layanannya (Cipto, 2018). Indikator solvabilitas layanan sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan inflasi di daerah (Maizunati, 2017). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai rasio solvabilitas layanan yang meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam menghadapi pandemi covid 19 Provinsi Kalimantan Barat tetap akan memberikan pelayanan publik yang optimal di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial. 4.2 Statistik Deskriptif Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal pengelolaan keuangan tergambar dalam realisasi rencana program kerja, pembangunan, dan pelayanan publik. Kondisi keuangan  menjadi salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat implementasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan  (Ritonga, 2014 a). Laporan keuangan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun anggaran 2010 hingga 2019 memberikan gambaran umum pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. Hasil perhitungan rasio kondisi keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2019 menunjukan tren yang berfluktuasi cenderung menurun. Penilaian kondisi keuangan akan dilanjutkan dengan analisis statistik deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap variable-variabel yang digunakan dalam penelitian (Sujarweni, 2016).
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif dari solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan sebagai berikut:
Solvabilitas Jangka Pendek
Statistik deskriptif atas indikator solvabilitas jangka pendek menunjukan jumlah data yang valid untuk diproses adalah 10. Rasio a mempunyai rata-rata 13,7512 dengan standar deviasi 25,14891. Kemudian diketahui rata-rata rasio b sebesar 17,6140 dengan standar deviasi sebesar 34,87134. Rasio c memiliki rata- rata 20,9177 dengan standar deviasi 3,0940. Nilai hasil analisis statistik deskriptif mengindikasi bahwa nilai rata-rata dari masing-masing rasio solvabilitas jangka pendek lebih rendah dari standar deviasi. Hal ini menunjukan bahwa solvabilitas jangka pendek pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kondisi yang tidak baik. Pemerintah daerah dalam sistem otonomi sebagai pelaksana pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat selalu dituntut untuk mandiri dalam membiayai APBD pada setiap periode anggaran (Ulfah, et al., 2019).
Analisis terhadap solvabilitas jangka pendek menunjukkan adanya data rasio a, rasio b, rasio c tidak terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai skewness 2,171; 2,548 dan 2,777 sedangkan nilai kurtosis secara berturut-turut yaitu 4,101; 6,506 dan 7,888. Oleh karena itu, nilai median adalah nilai statistik yang lebih tepat untuk merepresentasikan populasi  (Ritonga, 2014 b). Nilai median rasio a, b dan c menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki 2,5379; 3,1846 dan 3,0940 aset lancar untuk menjamin kewajiban jangka pendek. Nilai median tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2019 memiliki aktiva yang cukup kecil di dalam menjamin kewajiban jangka pendek.
Solvabilitas Jangka Panjang Statistik deskriptif atas indikator solvabilitas jangka panjang menunjukan jumlah data yang valid untuk diproses adalah 10. Rasio b mempunyai rata-rata 394,9046 dengan standar deviasi 984,2045. Kemudian diketahui rata-rata rasio c sebesar 388,7148 dengan standar deviasi sebesar 984,3168. Hasil analisis statistik deskriptif mengindikasi bahwa nilai rata-rata dari masing-masing rasio solvabilitas jangka panjang lebih rendah dari standar deviasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa solvabilitas jangka pendek pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam keadaan tidak baik. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi dengan melaksanakan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kondisi ini sangat berpotensi untuk terjadinya krisis keuangan. Krisis keuangan yang lebih mudah terjadi pada masa pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi, sehingga kapasitas anggaran harus lebih baik (Ahrens & Ferry, 2020).
Analisis solvabilitas jangka panjang menunjukkan adanya distribusi data yang tidak normal pada rasio b dan rasio c. Hal ini ditunjukkan dengan nilai skewness sebesar 3,054 dan 3,072. Sedangkan nilai kurtosis adalah 9,451 dan 9,547. Oleh karena itu, nilai median dipilih untuk mencerminkan populasi. Berdasarkan nilai median rasio b dan rasio c berada pada nilai  47,3898  dan 43,0574. Ini berarti bahwa setiap Rp1 utang jangka panjang dijamin dengan  Rp47.389,80 aset atau Rp43.057,40 ekuitas. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan yang rendah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2010-2019 memiliki solvabilitas jangka panjang yang rendah.
Solvabilitas Anggaran
Statistik deskriptif atas indikator solvabilitas anggaran menunjukan jumlah data yang valid untuk diproses adalah 10. Rasio a mempunyai rata-rata 1,3659 dengan standar deviasi 0,26766. Rasio b memiliki rata-rata 1,3893 dengan standar deviasi sebesar 0,22845. Rasio c memiliki rata-rata 4,0579 standar deviasi 1,02120. Kemudian, rasio d memiliki rata-rata 1,2610 dengan standar deviasi 0,14323. Hasil analisis statistik deskriptif mengindikasi bahwa nilai rata-rata dari masing-masing rasio solvabilitas anggaran lebih tinggi dari standar deviasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa solvabilitas anggaran Provinsi Kalimantan Barat pada level baik.
Analisis solvabilitas anggaran menunjukkan nilai skewness rasio a sebesar -0,624; rasio b -0,274; rasio c -0,573 dan rasio d 0,369. Nilai kurtosis pada rasio a -0,857; rasio b -1,701; rasio c -1,562 dan rasio d -0,180. Hal ini menunjukkan bahwa data untuk rasio a, b, c dan d tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, nilai median dipilih untuk merepresentasikan populasi. Median untuk rasio a adalah 1,4386; rasio b 1,4386; rasio 4,8264 dan rasio d 1,2538. Nilai median tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2010-2019 memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi belanja operasional.

## Kemandirian Keuangan
Statistik deskriptif atas indikator kemandirian keuangan menunjukan jumlah data yang valid untuk diproses adalah 10. Rasio a mempunyai rata-rata 0,3705 dengan standar deviasi 0,26766. Kemudian, rasio b memiliki rata-rata 0,4693 dengan standar deviasi sebesar 0,16552. Hasil analisis statistik deskriptif mengindikasi bahwa nilai rata-rata dari masing-masing rasio kemandirian keuangan lebih tinggi dari standar deviasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemandirian Provinsi Kalimantan Barat pada level cukup baik. Analisis kemandirian keuangan menunjukkan bahwa data untuk rasio a dan rasio b kemandirian keuangan tidak terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai skewness sebesar -2,586 dan - 1,952, sedangkan nilai kurtosis sebesar 7,663 dan 4,778. Oleh karena itu, nilai median digunakan untuk mencerminkan populasi. Median dari dua rasio adalah 0,3924 dan 0,4894. Kondisi ini diartikan bahwa hanya 39,24% dari pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dibawah kendali. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih bergantung kepada sumber pendanaan yang berasal dari luar. Nilai median kemandirian keuangan tahun 2010-2019 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami kondisi keuangan yang stabil dalam aspek kemandirian keuangan. Pemerintah daerah masih bergantung atas pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat karena rendahnya PAD (Siregar & Panggabean, 2021).
Fleksibilitas Keuangan
Statistik deskriptif atas indikator fleksibilitas keuangan menunjukan jumlah data yang valid untuk diproses adalah 10. Rasio b mempunyai rata-rata 134,8216 dengan standar deviasi 293,43693. Kemudian, rasio d memiliki rata-rata 17,6408 dengan standar deviasi sebesar 429,54462. Hasil analisis statistik deskriptif mengindikasi bahwa nilai rata-rata dari masing-masing rasio fleksibilitas keuangan lebih rendah dari standar deviasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fleksibilitas Provinsi Kalimantan Barat pada level yang buruk. Banyak pemerintah daerah yang memiliki masalah pada kemampuan anggaran dalam menghadapi kejadian tidak terduga seperti pandemi, perubahan iklim, dan krisis ekonomi (Heald & Hodges, 2020) . Analisis fleksibilitas anggaran Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2019 hanya menggunakan rasio b dan rasio d. Hal ini disebabkan oleh informasi yang memenuhi kriteria perhitungan adalah total pendapatan pendapatan dana alokasi khusus belanja pegawai dan jumlah kewajiban. Sedangkan untuk pembayaran pokok pinjaman dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki transaksi terhadap kedua pos tersebut. Sehingga diputuskan bahwa rasio B dan D yang digunakan dalam penilaian kondisi keuangan. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dari rasio b dan rasio d menunjukkan nilai skewness rasio b 2,744 dan rasio d 2,860. Nilai kurtosis pada rasio b 7,693 dan rasio d 8,368. Hal ini menunjukkan bahwa data untuk rasio b dan d tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, nilai median digunakan untuk merepresentasikan populasi. Nilai median rasio b adalah  13,8675 dan rasio d 17,6408. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam mengantisipasi kejadian luar biasa sangat tidak memadai.
Solvabilitas Layanan
Statistik deskriptif atas indikator solvabilitas layanan menunjukan jumlah data yang valid untuk diproses adalah 10. Rasio a mempunyai rata-rata 1.347.891,32 dengan standar deviasi 579.154,05. Rasio b memiliki rata-rata 1.378.661,19 dengan standar deviasi sebesar 588.022,71. Rasio c memiliki rata-rata 952.704,39 standar deviasi 413.018,02. Rasio d memiliki rata-rata 662.206,33 dengan standar deviasi 227.064,19. Terakhir, rasio f memiliki rata-rata 112.923,81 standar deviasi 38.354,15. Hasil analisis statistik deskriptif mengindikasi bahwa nilai rata-rata dari masing-masing rasio solvabilitas layanan lebih tinggi dari standar deviasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa solvabilitas layanan Provinsi Kalimantan Barat pada level baik. Penanggulangan pandemi covid 10 membutuhkan anggaran yang cukup besar khususnya pada bidang kesehatan. Anggaran pemerintah harus mengutamakan realisasi untuk peningkatan perlindungan bidang kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi agar mengurangi ketidaksamaan sosial (Haruhiko, 2020).
Analisis solvabilitas layanan rasio a, b, c, d, dan f menunjukkan data yang tidak terdistribusi normal. Hal ini berdasarkan pada nilai skewness rasio a sebesar 0,408; rasio b 0,386; rasio c 0,599; rasio d 0,257; dan rasio f 1,268. Nilai kurtosis rasio a sebesar -1,167; rasio b -1,144; rasio c -0,895; rasio d -0,596; dan rasio f 0,845. Oleh karena itu, nilai median digunakan untuk merepresentasikan populasi. Median rasio a dan rasio b menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki aset senilai Rp1.269.171,04 dan Rp1.318.295,00 untuk melayani satu individu masyarakat. Rasio c menunjukkan bahwa jumlah aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 896.292,72 aset tetap ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Rasio d menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan total belanja sebesar Rp614.763,70 untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Rasio f menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Rp100.803,79 belanja modal
yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi satu individu masyarakat. Pandemi covid 19 berbanding lurus dengan penambahan anggaran pemerintah daerah sebanyak 5%-10%. (Norman, 2021).  Pemerintah kabupaten dan kota berfokus pada menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mudah diperoleh dengan biaya yang murah (OECD, 2020). Peningkatan pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan sangat dibutuhkan pada masa pandemi.Upaya pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dapat terlihat dari peningkatan nilai rasio solvabilitas layanannya (Cipto, 2018).
Tabel 7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kondisi Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019 Indikator N Mean Median Std. Deviation  Skewness Std. Error of Skewness Kurtosis Std. Error of Kurtosis Minimum Maximum Valid  Missing Solvabilitas Jangka Pendek Rasio a 10 0 13,7512 2,5379 25,14891 2,171 0,687 4,101 1,334 0,69 75,61 Rasio b 10 0 17,6140 3,1846 34,87134 2,548 0,687 6,506 1,334 1,15 109,93 Rasio c 10 0 20,9177 3,0940 44,58828 2,777 0,687 7,888 1,334 1,77 142,76 Solvabilitas Jangka Panjang Rasio b 10 0 394,9046 47,3898 984,20452 3,054 0,687 9,451 1,334 26,19 3.168,21 Rasio c 10 0 388,7148 43,0574 984,31688 3,072 0,687 9,547 1,334 23,35 3.167,21 Solvabilitas anggaran Rasio a 10 0 1,3659 1,4386 0,26766 -0,624 0,687 -0,857 1,334 0,89 1,68 Rasio b 10 0 1,3893 1,4386 0,22845 -0,274 0,687 -1,701 1,334 1,07 1,68 Rasio c 10 0 4,5079 4,8264 1,02120 -0,573 0,687 -1,562 1,334 3,11 5,56 Rasio d 10 0 1,2610 1,2538 0,14323 0,369 0,687 -0,180 1,334 1,05 1,53 Kemandirian keuangan Rasio a 10 0 0,3705 0,3924 0,12071 -2,586 0,687 7,663 1,334 0,04 0,49 Rasio b 10 0 0,4693 0,4894 0,16552 -1,952 0,687 4,778 1,334 0,05 0,63 Fleksibilitas Keuangan Rasio b 10 0 134,8216 13,8675 293,43693 2,744 0,687 7,693 1,334 11,73 933,33 Rasio d 10 0 189,1530 17,6408 429,54462 2,860 0,687 8,368 1,334 15,80 1.374,60 Solvabilitas Layanan Rasio a 10 0 1.347.891,3255 1.269.171,0443 579.154,05604 0,408 0,687 -1,167 1,334 621.860,79 2.231.989,02 Rasio b 10 0 1.378.661,1950 1.318.295,0000 588.022,71625 0,386 0,687 -1,144 1,334 634.686,78 2.278.147,50 Rasio c 10 0 952.704,3937 896.292,7268 413.018,02383 0,599 0,687 -0,895 1,334 499.145,35 1.628.883,58 Rasio d 10 0 662.206,3345 614.763,7077 227.064,19683 0,257 0,687 -0,596 1,334 331.675,03 1.040.320,89 Rasio f 10 0 112.923,8103 100.803,7957 38.354,15113 1,268 0,687 0,845 1,334 76.946,76 193.597,07 Sumber: Hasil data olahan dengan aplikasi SPSS 28 (2021)

## 4.3 Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Hasil penilaian kondisi keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2010 hingga 2019 mendapatkan hasil yang fluktuatif. Solvabilitas jangka pendek selama kurun waktu 2010 hingga 2019 nilai terbaik diperoleh pada tahun 2017 dengan indeks 1,00, sedangkan tahun 2016 merupakan nilai terendah dengan indeks 0,00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek terbaik pada tahun 2017.
Solvabilitas jangka panjang selama kurun waktu 2010 hingga 2019 memiliki posisi terbaik pada tahun 2017 dengan indeks 1,00. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dengan aset dan ekuitas yang dimiliki. Namun, indeks solvabilitas jangka pendek terendah terjadi pada tahun 2011, 2014, 2015, dan 2016 dengan nilai 0,00. Jika dilihat dari hasil perhitungan indeks solvabilitas jangka panjang Provinsi Kalimantan Barat terlihat sangat fluktuatif dimana terdapat tahun yang memiliki indeks yang sangat rendah, namun di tahun berikutnya bisa mencapai indeks tertinggi.
Solvabilitas anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan indeks terbaik pada tahun 2018 dengan 0,80. Kondisi ini menunjukkan kemampuan terbaik pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam mendanai operasinya selama satu periode anggaran terjadi pada tahun 2018. Namun pada tahun 2011 hingga 2018 kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam dalam menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran operasionalnya semakin menurun khususnya pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini ditunjukan dengan nilai indeks solvabilitas anggaran tahun 2019 yang sangat rendah yaitu 0,02. Kondisi ini terjadi karena tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, sehingga menyedot dana yang cukup besar. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat khususnya pada pendapatan transfer masih cukup tinggi (Sibua & Pribadi, 2019). Hal ini terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dimana ketergantungan atas pendapatan transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi. Pos- Pos pendapatan transfer utama yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah meliputi dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, dan dana transfer pemerintah provinsi lain (Sibua & Pribadi, 2019). Solvabilitas anggaran pemerintah daerah harus ditingkatkan karena terjadi tren penurunan kemampuan untuk menutupi belanja  (Indriani, Lestari, & Triyani, 2020).
Kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, nilai indeks terbaik terjadi pada tahun 2011 yaitu 1,00. Kondisi ini menunjukan bahwa anggaran tahun 2011 memiliki kekuatan keuangan terbesar dalam mendanai seluruh pengeluaran operasional dengan pendapatan asli daerah, sehingga tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya seperti pinjaman. Pada tahun 2010 kemandirian keuangan pemerintah daerah terindikasikan yang terlemah dengan indeks 0,00. Penilaian ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kemandirian keuangan daerah tergolong lemah, hal ini disebabkan rendahnya potensi pendapatan daerah dikelola oleh daerah secara langsung (Indriani, Lestari, & Triyani, 2020).  Kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi indikator PDRB (Nurbaida, 2019). PDRB daerah yang baik akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Nurbaida, 2019). Pengelolaan pajak daerah yang optimal juga menjadi indikator dalam meningkatkan PAD. PAD masih belum bisa berperan besar terhadap APBD daerah dan pemerintah daerah belum optimal dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007).
Fleksibilitas keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, nilai terbaik terjadi pada tahun 2017 dengan indeks 1,00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keseimbangan terbaik antara kapasitas pendapatan dengan kapasitas utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terjadi pada tahun anggaran 2017. Namun kondisi ini hanya bertahan pada tahun anggaran 2017. Fleksibilitas keuangan Provinsi Kalimantan Barat relatif sangat lemah disebabkan oleh nilai indeks tahun 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, dan 2019 tercatat 0,00. Indeks dimensi fleksibilitas keuangan Provinsi Kalimantan Barat menjadi sebuah perhatian dalam menghadapi pandemi covid 19 saat ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus meningkatkan kualitas penganggaran agar kondisi keuangan tidak terganggu di tengah dinamika sosial ekonomi yang tidak stabil (Maizunati, 2017). Keseimbangan antara pendapatan dan pendapatan dana alokasi khusus (DAK)  terhadap pengeluaran belanja pegawai harus diperhatikan. Pemerintah harus mengoptimalkan upaya dalam mencari sumber pendanaan baru dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah di masa depan (Maizunati, 2017). Solvabilitas layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tercatat tahun anggaran 2019 merupakan nilai indek terbaik dengan 0,94. Indeks
solvabilitas layanan mengalami peningkatan secara konsisten  dari tahun 2010 hingga 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat semakin baik. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah  kewajiban bagi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, baik perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung (Sulistyo, 2018) .
Kondisi keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi dengan sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan sejak dahulu. Pandemi covid 19 membawa dampak besar terhadap perubahan sistem pengelolaan Provinsi Kalimantan Barat dimasa depan. Mayoritas anggaran yang dahulu dapat digunakan untuk belanja operasional rutin, akan beralih kepada belanja penanganan covid 19. Hal ini menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah agar meningkatkan kepercayaan publik, pembangunan daerah, pelayanan publik, dan meningkatkan kecermatan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan (Zami, 2020) .
Tabel 8. Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2010-2019 Indikator Tahun Anggaran 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Solvabilitas Jangka Pendek 0,03 0,02 0,41 0,03 0,01 0,01 0,00 1,00 0,01 0,02 Solvabilitas Jangka Panjang 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 1,00 0,01 0,01 Solvabilitas Anggaran 0,66 0,78 0,50 0,56 0,79 0,76 0,80 0,13 0,35 0,02 Kemandirian Keuangan 0,00 1,00 0,74 0,78 0,89 0,87 0,75 0,68 0,85 0,69 Fleksibilitas Keuangan 0,01 0,00 0,27 0,01 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Solvabilitas Layanan 0,09 0,14 0,21 0,33 0,37 0,44 0,52 0,79 0,72 0,94 Sumber: Hasil Penelitian (2021)

## 5. Pembahasan
5.1  Proyeksi Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Menghadapi Pandemi Covid 19
Kondisi keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berfluktuasi selama tahun 2010-2019. Berdasarkan hasil perhitungan rasio, analisis statistik deskriptif, dan indeks kondisi keuangan menunjukan keadaan keuangan yang tidak stabil jika dihadapkan dengan kondisi pandemi covid 19. Proyeksi kondisi keuangan pertama dilihat dari pertumbuhan aset, kewajiban, dan ekuitas.

## Gambar 2. Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- 2,000,000,000,000 4,000,000,000,000 6,000,000,000,000 8,000,000,000,000 10,000,000,000,000 12,000,000,000,000 14,000,000,000,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total Aset Total Kewajiban Total Ekuitas
Pertumbuhan jumlah aset dan ekuitas secara konsisten meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai nilai tertinggi sebesar Rp12.135.138.022.267 dan Rp11.889.256.256.540 (gambar 2). Total kewajiban Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi dimana tahun 2017 sebagai yang terendah Rp2.808.090.522 (gambar 2). Namun, pada tahun 2018 dan 2019 jumlah kewajiban yang dimiliki meningkat cukup tinggi menjadi Rp230.869.494.030 dan Rp245.881.765.726 (gambar 2). Kondisi ini diproyeksikan akan terpengaruh akibat kondisi pandemi. Pandemi covid 19 akan menambah tekanan fiskal bagi keuangan daerah, sehingga berpotensi untuk memperbesar jumlah kewajiban yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah aset dan ekuitas diproyeksikan menurun akibat rendahnya realisasi pendapatan dan meningkatnya realisasi belanja.
Krisis akibat pandemi berdampak kepada keuangan pemerintah daerah, yaitu meningkatnya belanja dan menurunnya pendapatan (OECD, 2020). Krisis keuangan pemerintah daerah mengakibatkan jumlah belanja yang lebih besar (OECD, 2020). Pertumbuhan realisasi pendapatan jauh lebih rendah dibandingkan realisasi belanja daerah. Selama tahun pengamatan 2010-2019 terlihat fluktuasi realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi stabil dengan pertumbuhan yang kecil (gambar 3). Realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 Rp5.939.753.156.804. Realisasi belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 Rp5.677.397.310.139. Pertumbuhan realisasi belanja jauh lebih besar dibandingkan pendapatan (gambar 3). Realisasi belanja yang cukup tinggi dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi keuangan Provinsi Kalimantan Barat selama pandemi covid 19. APBD akan menjadi instrumen yang penting di dalam menghadapi pandemi covid 19 di daerah. Pemerintah daerah melakukan strategi realokasi dan refocusing anggaran pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial selama pandemi covid 19 (Sanjaya, 2020).

## Gambar 3. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Penyerapan anggaran menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah di masa pandemi covid 19 (Iskandar, 2021). Sebagian besar pemerintah daerah masih melakukan penanganan jangka pendek atas pandemi covid 19 (OECD, 2020). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki proporsi aset lancar yang didominasi oleh kas dan setara kas serta piutang (gambar 4). Jumlah aset lancar secara konsisten bertambah hingga tahun 2019 menjadi Rp 581.953.070.63, sedangkan jumlah piutang Rp 293.768.464.352. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi selama periode 2010-2019. Peningkatan kapasitas aset lancar akan menambah tingkat likuiditas keuangan daerah dalam menghadapi pandemi covid 19. Penanggulangan pandemi membutuhkan anggaran yang cukup besar. Selain itu, selama masa pandemi banyak kebutuhan yang harus diprioritaskan seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pembelian vaksin covid 19, dan bantuan sosial bagi masyarakat. Alokasi anggaran penanganan covid 19 digunakan untuk pembeliaan alat kesehatan, alat pelindung diri APD dan masker, desinfectan, gaji tenaga kesehatan, dan pembangunan fasilitas kesehatan rujukan covid 19 (Kompas, 2020). Pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran akibat covid 19 termasuk kebutuhan program kerja,
- 2,000,000,000,000 4,000,000,000,000 6,000,000,000,000 8,000,000,000,000 10,000,000,000,000 12,000,000,000,000 14,000,000,000,000 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total Pendapatan Total Belanja
peningkatan biaya, dan pertumbuhan permintaan masyarakat atas pelayanan publik (Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2021). Diproyeksikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melaksanakan program kerja penanggulangan pandemi dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

## Gambar 4. Proporsi Kas dan Setara Kas, Piutang Terhadap Aktiva Lancar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Pandemi covid 19 mengakibatkan transaksi ekonomi sehingga berpotensi terhadap penurunan pendapatan daerah (Nasution, Erlina, & Muda, 2020). Pendapatan dana alokasi khusus (DAK) memiliki proporsi yang cukup besar kepada kapasitas fiskal. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Gambar 5 menunjukan proporsi DAK terhadap pendapatan daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini perlu diwaspadai karena pada masa pandemi terdapat peluang realisasi DAK yang menurun. Tekanan keuangan yang dialami oleh pemerintah pusat akibat pandemi dapat mempengaruhi jumlah dana transfer yang direalisasikan kepada Provinsi Kalimantan Barat. Kapasitas anggaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah penerimaan dan pengeluaran daerah.
Gambar 5. Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- 200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000 1,000,000,000,000 1,200,000,000,000 1,400,000,000,000 1,600,000,000,000 1,800,000,000,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kas Dan Setara Kas Piutang Aktiva Lancar
- 500,000,000,000 1,000,000,000,000 1,500,000,000,000 2,000,000,000,000 2,500,000,000,000 3,000,000,000,000 3,500,000,000,000 4,000,000,000,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PAD DAK
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang sangat berpengaruh terhadap kapasitas anggaran pemerintah provinsi. Jumlah realisasi dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang digunakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal agar dapat meningkatkan PAD (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007). PAD memiliki peranan besar dalam struktur APBD daerah, namun porsi PAD terhadap APBD masing kecil (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007). Proporsi PAD Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2010-2019. Realisasi PAD semakin meningkat hingga Rp2.301.306.937.992 pada 2019. Realisasi DAK Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten meningkat hingga mencapai Rp1.686.329.825.943 pada tahun 2019. Kondisi ini dapat diproyeksikan bahwa pendapatan Provinsi Kalimantan Barat dapat menopang APBD selama pandemi covid 19. Pemerintah daerah tetap dapat melaksanakan program kerja walaupun mengalami tekanan fiskal akibat pandemi. Namun, perlu diantisipasi realisasi PAD akan menurun di masa pandemi covid 19, Pemerintah provinsi diproyeksikan akan kesulitan dalam memenuhi realisasi PAD di masa pandemi. Pandemi covid 19 mengakibatkan penurunan pendapatan pajak karena menurunnya aktivitas ekonomi (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Pemerintah daerah mengalami penurunan pendapatan akibat covid 19. Pemerintah Provinsi  Kalimantan Barat akan memprioritaskan anggaran belanja untuk membiayai program penanggulangan pandemi covid 19. Program kerja prioritas yang harus direalisasikan adalah penyediaan fasilitas kesehatan, pembelian vaksin covid 19, dan bantuan sosial bagi masyarakat. Proporsi terbesar realisasi belanja pemerintah provinsi Kalimantan Barat dialokasikan kepada belanja operasional (gambar 6). Proporsi realisasi belanja modal relatif kecil dibandingkan belanja operasional (gambar 6). Belanja modal di masa pendemo akan dialokasikan untuk penyediaan pelayanan kesehatan. Belanja pemerintah daerah akan meningkat. Anggaran pengeluaran pemerintah daerah meningkat akibat covid 19. Peningkatan anggaran dialokasikan untuk aktivitas pemerintah, perlindungan sosial, kesehatan masyarakat, dan houselessness and sleeping service (Lilly, Tetlow, Davies, & Pope, 2020).

## Gambar 6. Proporsi Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diproyeksikan akan mampu menghadapi pandemi covid 19 dengan proporsi realisasi belanja yang dimiliki. Jumlah realisasi belanja modal dan belanja operasional meningkat konsisten dengan nilai tertinggi Rp871.609.747.356 dan Rp3.813.653.832.437 pada tahun 2019. Namun, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi realokasi dan refocusing belanja operasional untuk mendanai kegiatan prioritas penanggulangan pandemi. Jumlah realisasi belanja operasional yang sangat tinggi dapat menjadi indikasi ketersediaan anggaran untuk menghadapi pandemi. Penanganan pandemi memerlukan anggaran besar khususnya untuk mendanai belanja dibidang kesehatan (United Nation, 2020).

## 6. Kesimpulan
- 500,000,000,000 1,000,000,000,000 1,500,000,000,000 2,000,000,000,000 2,500,000,000,000 3,000,000,000,000 3,500,000,000,000 4,000,000,000,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Belanja Modal Belanja Operasional
Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang fluktuatif selama tahun 2010-2019 menggambarkan bahwa masih rendahnya kesiapan keuangan daerah dalam menghadapi kejadian tidak terduga seperti pandemi  covid 19. Pengelolaan keuangan yang belum optimal disebabkan oleh kurang optimalnya pendapatan yang dapat diperoleh daerah khususnya dari sektor-sektor potensial. Belanja rutin yang dilakukan setiap tahun seperti belanja pegawai dan belanja modal perlu pengelolaan yang lebih maksimal. Pemerintah dapat melakukan efisiensi belanja rutin untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi pandemi covid 19. Pandemi covid 19 membawa perubahan drastis bagi ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Barat. Penurunan pertumbuhan ekonomi daerah harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Anggaran yang dimiliki harus menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah selama pandemi covid 19. Namun sebagai pemerintah daerah yang bertugas untuk memberikan pelayanan publik kepada  masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan selama pandemi covid 19 pelayanan kesehatan menjadi sangat krusial bagi masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara konsisten terus ditingkatkan dari tahun 2010 hingga 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap mampu memberikan pelayanan publik yang baik ditengah terjadinya pandemi covid 19.

## Batasan dan Saran untuk Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini hanya berfokus kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saja. Fenomena covid 19 berdampak kepada kondisi keuangan daerah baik kota  dan kabupaten. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis kondisi keuangan pasca pandemi pada level kota dan kabupaten.

## Daftar Referensi
R eferences Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resiliance of English local government in the aftermath of covid 19. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial, 32 (5), 813-823. doi:10.1108/JPBAFM-07-2020-0098 Asian Development Bank. (2020). Navigating Covid-19 In Asian and The Pacific. doi:http://dx.doi.org/10.22617/TCS200247-2 Badan Pusat Statistik. (2020). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka. Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Retrieved Maret 30, 2021, from https://kalbar.bps.go.id/publication/2020/04/27/62fcae2341a7a6e3d98d335f/provinsi-kalimantan- barat-dalam-angka-2020.html
Cipto, P. (2018). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011-2015. Accounting and Business Information Systems Journal, 6 (1). Retrieved from https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59246
Clouston, S. P., Natale, G., & Link, B. L. (2021). Socioeconomic Inequalities in spread of coronavirus 10 in the United State: A examination of the emergence of social inequalities. Journal Social Science & Medicine, 268 (113554), 1-6. doi:10.1016/j.socscimed.2020.113554 Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. (2021). Data Covid 19. Pontianak: Dinas Kesehatan. Retrieved from https://dinkes.kalbarprov.go.id
Endaryanto, T., Firdaus, M., Siregar, H., & Hakim, D. B. (2018). Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 20 (1), 95-102. doi:https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.9501
Fajria, Z., Wahono, B., & Farida, E. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Kinerja Keuangan sebagai Variable Intervening di Provinsi Bali pada Masa Pandemi. Jurnal Riset Manajemen, 10 (7), 1-20. Retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/13287
Haruhiko, K. (2020). COVID-19 and the Global Economy: Impact and Challenges From Asia's Perspective. The 62nd Annual Meeting of the National Association for Business Economics. Japan: Bank of Japan. Hasibuan, G. L., Dermawan, D., Ginting, H. S., & Muda, I. (2020). Allocation of Covid 19 Epidemic Funding Budgets In Indonesia. International Journal of research and review, 7 (5), 75-80. doi:doi:https://doi.org/10.24198/jmpp.v5i1.34117
6(2) 2021 30-52
Heald, D., & Hodges, R. (2020). The Accounting, Budgeting and Fiscal Impact of COVID-19 on the United Kingdom. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 32 (5), 785-795. doi:10.1108/JPBAFM-07-2020-0121
Hidayat, P., Pratomo, W. A., & Harjito, D. A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 213-222. doi:ttps://doi.org/10.20885/vol12iss3aa377 Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triyani, M. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten di Kalimantan. Inventory: Jurnal Akuntansi, 4 (2), 175-182. doi:10.25273/inventory.v4i2.7675 Iskandar, A. (2021). Analysis of regional financial independence, the potential for growth, and health services: A case study of regencies/cities in South Sulawesi. Jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, 7 (1), 59-76. doi:10.28986/jtaken.v7i1.505 Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). Data Sebaran. Jakarta: Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved April 10, 2021, from https://covid19.go.id/
Kompas. (2020, Maret 26). Pemkab Landak Realokasi APBD Rp 20 Miliar untuk Penanganan Corona . (H. Cipta, Producer, & Kompas) Retrieved September 1, 2021, from Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2020/03/26/20003101/pemkab-landak-realokasi-apbd-rp-20- miliar-untuk-penanganan-corona
Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi, 5 (1), 1-11. doi:https://doi.org/10.15294/jda.v5i1.2558 Lapsley, I., & Miller, P. (2019). Transforming the public sector: 1998–2018. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32 , 2211-2252. doi:https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2018-3511 Lilly, A., Tetlow, G., Davies, O., & Pope, T. (2020). The cost of Covid 19 The Impact of Coronavirus on the UK's public finance. Institute for government. UK: Institute for government. Maizunati, N. A. (2017, April 2). Financial Condition Analysis of Magelang City Government in The city Cluster in Java-Bali. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan , 2 (2). doi:https://doi.org/10.31002/rak.v2i2.222 Ministry of Housing, Communities and Local Government. (2021). Local Government finance in the pandemic. The comptroleer and auditor general. UK: National Audit Office. Nasution, D. A., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal benefita, 5 (2), 212-224. doi:10.22216/jbe.v5i2.5313 Norman, J. (2021). Budget 2021 Protecting The Jobs and Livelihoods of The British People. UK: The House of Commons. Nugroho, H., & Muhyiddin. (2021, April 1). Indonesia Development Update A year of Covid 19: A long road to recovery and acceleration of Indonesia's development. The Indonesian Journal of Development Planning,
5 (1), 1-20. doi:10.36574/jpp.v5iI Nurbaida. (2019, Februari). Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2008-2018. Jurnal SOS02, 7 (1), 25-33. OECD. (2020). The Impact of the Covid 19 crisis on regional and local governments: main findings from the joint CoR-OECD survey. OECD Regional Development Papers. Ritonga, I. T. (2014 a). Analisis Laporan Keuangan Pemda. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ritonga, I. T. (2014 b). Developing A Measure of Local Government's Financial Condition. Journal of Indonesian Economy and Businees, 29 , 142-164. doi: https://doi.org/10.22146/jieb.6206 Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019, May). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. Journal of Accounting and Investment, 20 (2), 1-25. doi:10.18196/jai.2002114 Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi,
17 (2), 274-290. doi:https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608 Sibua, N., & Pribadi, F. (2019, Juni). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. Jurnal Inovasi Bisnis dan Manjemen Indonesia, 02 (03), 343-357. Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (studi kasus Mebidangrokat). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 11 (2), 27-37.
Subekan, A., & Iskandar, A. (2020). Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Anggaran Defisit : Analisis Konjungtur Ekonomi. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 20 (2), 142-152. doi:http://dx.doi.org/10.30596%2Fekonomikawan.v20i2.5561
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (28 ed., p. 81). Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta. Sujarweni, V. W. (2016). Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS (1 ed.). (Mona, Ed.) Bantul, Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press.
Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 3 (1), 43-51. doi:https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22 Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Jurnal Public Policy, 6 (2), 67-74. doi:https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2446 Tuwu, D., Laksmono, B. S., Humaerah, A., & Harjudin, L. (2021). Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam  Perspektif Kesejahteraan Sosial. Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 10 (2), 97-110. doi:https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2158 Ulfah, A. K., Fernanda, D., Rahmaniar, Mediyanti, S., Agustiana, Azlina, & Andina, A. (2019). Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerinath Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains (pp. 113-116). SAINTEKS. Retrieved from https://seminar-id.com/semnas-sainteks2019.html
United Nation. (2020). Impact COVID-19 Pandemic on Trade and Development Transitioning to a New Normal. Geneva: United Nation. Zami, A. (2020, April). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Business, 3 (2), 121-130. doi:https://doi.org/10.37481/sjr.v3i2.200