## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   125-132   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3344

## Analisis Yuridis Perppu Cipta Kerja No.2 Tahun 2022 Besaran Pesangon Pasca PHK
Arifuddin Muda Harahap 1 , Adella Iragil Sofianti 2 , Cindy Aryanti 3 , Diva Ariza Kesuma 3 , Fauzi Masfa Rizky 4 , Ibnu Fauzi Bangun 5 , M.Fikri Haekal 6 , M.Rafly 7 , Safira Prima Indira 8
1,2,3,4,5,6,7,8 Universitas Islam Negri Sumatera Utara
ibnufauzi3008@gmail.com 5

## ABSTRAK
Salah satu permasalahan bagi pekerja yang ada pada indonesia adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) antara pekerja dengan pengusaha,pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan UU No.11 tahun 2020 mengenai cipta kerja atau omnibus law mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat, tentu saja juga banyak masyarakat  tidak setuju mengenai UU cipta kerja ini. Lalu pada tahun 2022. Pemerintah juga sudah secara resmi telah mengundangkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dalam garis besar telah merevisi omnibus law ini, sekurang - kurangnya telah mencakup 11 bidang bagian yang telah mengatur kebijakan strategis, termasuk salah satu diantaranya terkait ketenagakerjaan. Penelitian ini ingin membahas bagaimana perbandingan pesangon umtuk karyawan yang telah di PHK menurut UU no. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja ini. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian pada jurnal ilmiah ini adalah dengan metode hukum normatif. Pada UU no. 2 tahun 2022 mengenai cipta kerja ini, Pekerja yang diputus kontraknya dengan masa kerja kurang dari setahun akan menerima pesangon 1 bulan upah. Yang durasi bekerjanya lebih dari setahun, tetapi pada saat kurang dari dua tahun akan menerima 2 bulan upah begitu dengan seterusnya. Selain pesangon, UU ini juga telah mengatur soal pemberian uang penghargaan atas masa kerja bagi karyawan korban PHK dalam masa kerja selama 3 tahun maupun lebih tetapi kurang dalam 6 tahun, 2 bulan upah, pada masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah dan begitu seterusnya.
Kata kunci : ketenagakerjaan, phk, pesangon.

## ABSTRACT
One of the problems for workers in Indonesia is termination of employment (PHK) between workers and employers, in 2020 the government issued Law No. 11 of 2020 concerning work copyright or the omnibus law getting pros and cons from society, of course there are also many people disagree about this work copyright law. Then in 2022 the Government has also officially promulgated Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation which in outline has revised this omnibus law, at least covering 11 sections that have regulated strategic policies, including one of them related employment. This research wants to discuss the comparison of severance pay for employees who have been laid off according to Law no. 2 of 2022 regarding the copyright of this work. The method used in conducting research in this scientific journal is the normative legal method.In Law no. 2 of 2022 regarding this work copyright, workers whose contracts are terminated with less than a year's work period will receive severance pay of 1 month's wages. Those whose duration of work is more than a year, but when it is  less than two years will receive 2 months' wages and so on. In addition to severance pay, this Law also regulates the provision of reward money for years of service for employees who have been laid off for working for 3 years or more but less than 6 years, 2 months of wages, at working period of 6 years or more but less than 9 years, 3 months wages and so on.
Keywords: employment, layoffs, severance pay

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   125-132   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3344

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi negara hukum. Hal ini dapat dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 1(3) pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun  dalam  praktek perkembangannya konsepsi hukum suatu negara telah tergantung pada proses  dalam  sejarah  negara  tersebut.  Konsep  dalam  negara hukum telah berkembang sesuai dengan adanya sejarah yang telah dialami oleh rakyat indonesia ini. (Hamzani, 2014) Konsep dlam negara hukum juga terus berubah seiring waktu dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal  ini  dijawab dengan konsep yang terjadi dalam  negara hukum, suatu negara dalam hukum formal  yang  telah  menjadikan  hukum  sebagai  salah  satu  penjaga bagi malam. Artinya, negara hukum  juga haruslah menjadi suatu negara yang kesejahteraannya aman. Skema ini juga telah mewajibkan  negara  untuk  lebih  berpartisipasi  dalam  meraih  tugas  dan  mencapai  suatu kesejahteraan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Yaitu  melalui  campur  tangan  oleh  negara  dalam perekonomian  dan  adanya  seluruh  pembangunan  yang  telah  mengarah  pada  tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat untuk sebesar-besarnya. (Hadiyono, 2020)
Dengan semangat negara kesejahteraan yang menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Inilah  tujuan  yang  didambakan  yang  sangat  ingin  dicapai  oleh  bangsa  Indonesia.  Namun, berdasarkan dari adanya penelitian ini tim peneliti ekonomi kerakyatan, telah dikemukakan bahwa pada pembangunan ekonomi Indonesia telah jauh dari konsep maupun cita-cita untuk negara yang berkesejahteraan, keadilan sosial, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. (Alfitri, 2012) Dengan kini, akibat penyebaran infeksi virus corona sejak awal tahun 2020, seluruh dunia juga termasuklah Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah banyak karyawan atau pekerja yang di PHK, Kementrian ketenagakerjaan atau kemnaker mencatat  terdapat  9000  karyawan  yang  di  PHK.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong lahirnya regulasi yang membantu terciptanya iklim investasi. Dorongan seperti itu bisa datang dari perubahan undang-undang perburuhan yang ada. Menanggapi hal itu, pemerintah mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja.
Perdebatan dalam pro maupun kontra mengenai cipta kerja telah meramaikan Indonesia sejak adanya undang-undang ini diiniasikan juga telah diimplementasikan. Metode yang terdapat pada undang-undang cipta kerja sebelumnya juga tidak dikenal oleh Indonesia, yang dimana dalam indonesia  telah  menerapkan  salah  satu  sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam  undang-undang  cipta  kerja  juga  merupakan  metode yang dipilih oleh Indonesia  adalah untuk  tujuan  pemangkasan  peraturan melalui undnag-undang ini juga banyak peraturan yang dapat dijangkau di dalamnya. Pemerintah dalam hal ini secara resmi juga telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang  didalamnya secara garis besar telah merevisi untuk sekurang-kurangnya mencakup pada 11 bidang yang telah mengatur adanya kebijakan-kebijakan  strategis,  itulah  yang  termasuk  diantaranya  yaitu  terkait  dengan ketenagakerjaan.
Dalam tujuan dari akhir diberlakukannya undang-undang ini yaitu untuk mencapai maupun menciptakan  kebaikan bersama. Hal ini sangat diharapkan untuk dapat dicapai dengan mengubah bentuk  dari  pemerintahan  dalam  perspektif  omnibus  demokrasi  bersatu Plato dan Polybius .

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   125-132   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3344
Perpaduan ini menunjukkan bahwa tercapainya demokrasi  yang ada di Indonesia berarti suatu bentuk yang ada pada pemerintahan yang membatasi kekuasaan dalam negara. (Michael, 2020)
Salah satu fokus pembahasan mengenai ketentuan tersebut yaitu hak-hak pekerja dalam memerlukannya perlindungan hukum. Sehubungan dengan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, terdapat kewajiban untuk melindungi pekerja. Perlindungan hukum telah secara sadar juga diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat untuk memperjuangkan terwujudnya hak asasi pekerja. (Sulaiman, 2019). Dalam penelitian ini kami ingin mengetahui bagimana Perbandingan Pesangon PHK Pekerja Menurut UU No.13 Tahun 2003 Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan bagiamana Perpu Cipta Kerja No.2 Tahun 2022 dilihat dari Kesejahteraan bagi Mantan Pegawai?.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  jurnal  ilmiah  ini  adalah  dengan  metode hukum normatif.  (Ibrahim,  2018)  Metode  ini  dipilih  karena  untuk  menganalisa  Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja UU No 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 Tentang Pesangon Karyawan Pasca PHK. Sumber atau Bahan Hukum Dalam Penulisan ini Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum. Bahan hukum tersebut diantaranya bahan hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  ini  dapat  berasal  dari  “Peraturan  Perundang  -  Undangan” ataupun  “Putusan  –  Putusan  Hakim”  berupa  Undang-Undang  CIpta  Kerja,,  dan  bahan  hukum sekunder yang berasal dari publikasi resmi tentang hukum seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan website. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan dnegan menyajikan bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk penulisan yang teratur sehingga menghasilkan pemahaman serta informasi terhadap isu hukum ya ng dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Perbandingan  Pesangon  PHK  Pekerja  Menurut  UU  No.13  Tahun  2003  Dengan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta Kerja.
Pekerja  atau  buruh  dalam  UU  Ketenagakerjaan  No.  13  Tahun  2003  diartikan  sebagai “seseorang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memuat ketentuan  peraturan  yang  harus  dipatuhi  baik oleh pekerja maupun pengusaha. Peraturan ini tentunya juga bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan untuk melakukan bisnis yang ada di Indonesia. Undang-undang ini juga memberikan hak-hak yang harus digunakan oleh  si  pemberi  kerja  dan  pekerja.  Misalnya,    yang  terkait  dengan  suatu  upah  yang  harus dibayarkan kepada pekerja yang tidak bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan pemerintah atau ketentuan yang lain di mana hak-hak ini harus dilaksanakan sebab hal itu mempengaruhi suatu hubungan yaitu hubungan antar manusia.
Pemutusan hubungan kerja ialah suatu langkah yang pengakhiran kerja antara buruh dan majikan dikarena suatu hal tertentu (Arifuddin Muda Harahap, 2020), Sedangkan yang terdapat dalam Pasal 1 (25) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pemutusan hubungan kerja (phk) ialah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   125-132   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3344
pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang dapat mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
UU  No.  13  Tahun  2003  memperjelas  pengertian  yang  jelas  tentang  akibat  dari  suatu hubungan hukum yang terjalin antara pemberi kerja dan pekerja. Konsep ini tertuang dalam Pasal 93 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang dengan jelas mengatur bahwa pekerja tidak akan menerima upah dari pemberi kerja jika pekerja tersebut tidak bekerja dengan benar. Hal ini tidak mengherankan, karena hubungan majikan-karyawan saling menguntungkan. Pengusaha berhak memotong upah yang menjadi hak pekerja jika pekerja tidak dapat memberikan kontribusi dalam menjalankan usaha. (Soepomo, 2002)
Uang  pesangon  yang  diberikan  berdasarkan  UU  No.13  Tahun  2003  mengenai Ketenagakerjaan  1  (satu)  dan  2  (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 mengenai  Ketenagakerjaan (UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan, 2003) sedangkan jika dilihat dari PERPPU CIPTA KERJA NO.2 TAHUN 2022 Pekerja yang diputus kontraknya dalam masa kerja kurang dari setahun tentu saja akan menerima pesangon 1 bulan upah. Yang durasi bekerjanya lebih dari setahun, tetapi kurang dari dua tahun akan menerima 2 bulan upah. Begitu seterusnya.  (Perpu cipta kerja no.2, 2022)
Namun,  bagi pekerja sudah bekerja selama delapan tahun atau lebih hanya mentok mengantongi pesangon 9 kali upah.
Secara rinci, besaran pesangon dimuat dalam Pasal 156 ayat (2), yakni sebagai berikut:
a. masa kerja dalam kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah.
b. masa kerja dalam 1  tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.
c. masa kerja dalam 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah.
d. masa kerja dalam 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah.
e. masa kerja dalam 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah.
f. masa kerja dalam 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah.
g. masa kerja dalam 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
h. masa kerja dalam 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.
i. masa kerja dalam 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.
Selain pada pesangon, Perppu juga telah mengatur soal pemberian uang penghargaan pada masa kerja bagi karyawan korban PHK.
Dalam ayat (3) Pasal 156 besaran uang masa kerja diberikan sebagai berikut:
a. masa kerja dalam 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah.
b. masa kerja dalam 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah.
c. masa kerja dalam 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah.
d. masa kerja dalam 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah.
e. masa kerja dalam 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah.
f. masa kerja dalam 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah.
g. masa kerja dalam 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah.
h. masa kerja dalam 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   125-132   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3344
Sedangkan Uang penghargaan pada masa kerja yang telah diberikan berdasarkan dari UU No.13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan 1 (satu) dan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Karyawan  yang  diputus  hubungan  kerjanya  juga  berhak  menerima  penggantian  hak, sebagaimana diatur Pasal 156 (4) PERPPU CIPTA KERJA NO.2 TAHUN 2022 , yakni:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
c. hal-hal  lain  yang  telah  ditetapkan  dalam  Perjanjian  Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Selanjutnya  uang  penggantian  pada  hak  yang  seharusnya telah diterima dan diberikan sesuai  dengan  adanya  ketentuan  pada  Pasal  156  ayat  (4)  UU  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  yang terdiri dari libur tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, pengganti perumahan dan juga mengenai pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon atau uang penghargaan dalam masa kerja bagi yang memenuhi syarat, dan hal-hal lain yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sedangkan uang untuk penggantian hak yang seharusnya dapat diterima maupun diberikan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada di dalam Pasal 40 ayat (4) PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istira hat, dan juga mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang terdiri dari libur tahunan yang belum diam bil dan belum gugur, biaya ataupun ongkos pulang untuk para pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh  diterima  bekerja,  dan  hal-hal  lain  yang  telah  ditentukan  oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (Asikin, 1997).
Selain  uang  pesangon,  hak  libur  pekerja  juga  mengalami  perubahan,  hak libur pekerja sebanyak  2 kali dalam sepekan menjadi hanya 1 kali saja hal ini dapat dilihat Dalam pasal 79 ayat 2 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disitu menjelaskan tentang libur libur pekerja dalam 1 minggu sebanyak :
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya  adalah setengah jam pada waktu setelah bekerja selama 4  jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidaklah juga termasuk jam kerja.
b. istirahat mingguan yaitu1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam waktu 1 minggu.
Sedangkan dalam perppu no 2 tentang cipta kerja disitu menjelaskan libur pekerja dalam 1 minggu sebanyak :
a. istirahat pada antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja pada waktu selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidaklah termasuk dalam jam kerja.
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dan juga dalam 1 (satu) minggu.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   125-132   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3344
Selain itu di dalam Perppu Cipta Kerja juga tidaklah membahas tentang cuti panjang dari dua bulan yang diberikan untuk pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dimana terdapat  dalam  uu  no  13  tahun  2003  yang  berbunyi  :  “ istirahat  panjang  sekurang-kurangnya  2 bulan  dan  dilaksanakan  pada  tahun  ketujuh  dan  kedelapan  masing-masing  1  bulan  bagi pekerja/buruh  yang  telah  bekerja  selama  6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun” . sedangkan Pada pasal 79  (5)  perppu  cipta  kerja  tetap  menyebutkan  adanya  istirahat  panjang.  Tapi  tidak  mengatur ketentuan teknisnya, hanya berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Berikut bunyinya: “ Selain  waktu  istirahat  dan  cuti  sebagaimana  dimaksud  pada  (1),(2),dan(3),  Perusahaan  tertentu dapat  memberikan  istirahat  panjang  yang  diatur  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”.

## B. Perpu Cipta Kerja No.2 Tahun 2022 Dan Kesejahteraan  Mantan Pegawai
Kesejahteraan  buruh,  buruh  yang  terkena  PHK,  buruh  yang  selesai  masa  kerjanya, Ini adalah  masalah  yang  muncul  setiap  tahun.  Ketidaksepakatan  antara  pekerja,  pengusaha  dan pemerintah  dalam  menentukan  derajat  kepuasan  kebutuhan  ekonomi  yang  ideal  merupakan sumber  masalah.  Upah  buruh  yang  rendah dibandingkan dengan keb utuhan hidup yang terus meningkat, menimbulkan keinginan bagi buruh untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di sisi lain, pengusaha masih memandang tenaga kerja sebagai faktor produksi yang harus memangkas biaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menghasilkan produk/jasa yang kompetitif. Pemerintah, di sisi lain, menghadapi masalah yang pelik. Di satu sisi harus memperjuangkan nasib pekerja, di sisi lain, masalah pengangguran menuntut pemerintah untuk mempromosikan tenaga kerja murah untuk memfasilitasi akses investor. Konflik ketiga pihak inilah yang memunculkan marginalitas buruh, karena adanya pergeseran kepentingan yang menempatkan buruh pada posisi yang sulit dan yang selalu menjadi korban. Bahkan, konflik dan negosiasi tunjangan terhambat oleh kebijakan dan  peraturan  pengusaha  dan  pemerintah  yang  semakin  mencekik  keinginan  buruh.  Pekerja menghadapi pilihan yang sulit: bekerja untuk meningkatkan kesehatan mereka dan berisiko di- PHK, atau menyembunyikan penderitaan mereka dan menerima keadaan. Jika pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat bernegosiasi dengan pijakan yang setara, maka akan ada secercah harapan dalam  penyelesaian  masalah  kesejahteraan  buruh.  Untuk  itu,  pemerintah  telah memperbarui peraturan  tentang  pekerja,  pekerja  yang  diberhentikan,  dan  pekerja  yang jam kerjanya habis. Aturan tersebut tercantum dalam UU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022.
UU Cipta Kerja mengatur bonus yang diterima karyawan bahkan mengatur lembur. Batas lembur juga telah ditingkatkan dari 3 jam menjadi 4 jam per hari. Perubahan ini tentunya akan meningkatkan produktivitas karyawan.
UU  Cipta  Kerja  menetapkan  pemerintah  akan  membantu  pekerja  yang  di-PHK dengan memberikan berbagai pelatihan kerja. Pemerintah memberikan bantuan tunai jika Anda belum menemukan pekerjaan. Ini dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja juga berfungsi sebagai jaring pengaman bagi para pekerja, dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   125-132   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3344
diharapkan  para  pekerja  yang  di-PHK  dapat  segera  dipekerjakan kembali.sebagaimana diatur dalam pasal 46(a) undang-undang cipta kerja nomor 20 tahun 2022 :
1. Pekerja  yang  mengalami  PHK  berhak    untuk  mendapatkan  jaminan  dalam  kehilangan pekerjaan.
2. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan dari badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan juga oleh pemerintah pusat.
3. Ketentuan lebih lanjut juga mengenai tata cara dari penyelenggaraan jaminan hilangnya pekerjaan telah diatur dalam peraturan pemerintah.
Dan juga dalam pasal 46 (d)
1. Manfaat adanya jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai ataupun  akses informasi pasar kerja dan juga pelatihan kerja.
2. Yang ini mengenai kehilangan pekerjaan sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 1 diberikan paling banyak 6 bulan upah.
3. Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.
4. Ketentuan yang lebih lanjut mengenai manfaat dari sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1  dan  masa  kepesertaan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3  diatur  pada peraturan pemerintah.
selama  ini  belum  pernah  ada  diberikannya  jaminan  terhadap  tenaga kerja yang terkena PHK. Sehingga, masyarakat juga sangat perlu menerima tujuan baik dari pemerintah melalui UU Cipta Kerja.  Akan  tetapi  masih  ada  sekelompok  organisasi  buruh yang masih berpikir negatif dalam menanggapi adanya perubahan aturan ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja.
Sementara  UU  Cipta  Kerja  diharapkan  menjadi  jawaban  untuk  meningkatkan  kesejahteraan penduduk kerja, juga perlu membuka lebih banyaknya lapangan kerja dan menyerap lebih banyak tenaga  kerja.  Mengenai  pesangon  bagi  buruh  yang  terkena  PHK  dan  buruh  yang selesai masa kerjanya diatur dalam UU Cipta Kerja No 2 Tahun 2022
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja,  tunjangan karyawan/mantan karyawan tergantung pada lamanya masa kerja. Karyawan yang telah bekerja kurang  dari  satu  tahun  hanya  akan  menerima  uang  pesangon  selama  satu  bulan,  dan  jumlah maksimum uang pesangon akan dibayarkan kepada karyawan yang telah melakukan ini hanya jika mereka telah bekerja lebih dari 24 tahun, yaitu. 10 bulan gaji.

## KESIMPULAN
1. Dalam pembahasan pertama mengenai perbandingan Pesangon PHK Pekerja Menurut UU No.13  Tahun  2003  Dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah  memaparkan  konsep  yang  telah  jelas  terkait  dengan  konsekuensi  dari hubungan hukum yang terjalin antara pengusaha dengan pekerja. Konsep tersebut tercantum dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara jelas menyatakan buruh tidak akan memperoleh upah dari majikan maupun ketika buruh tidak melakukan suatu pekerjaannya. Hal ini tentu juga ada benarnya, karena hubungan yang terjalin  antara  pengusaha  dengan  pekerja  adalah  suatu  hubungan  yang  juga  saling

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   125-132   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3344
menguntungkan. Ketika pekerja tidak dapat memberikan dengan andil dalam berjalannya suatu  kegiatan  usaha, maka pengusaha berhak untuk memotong upah yang seharusnya diberikan kepada buruh yang telah bersangkutan.
2. Dalam pembahasan kedua yaitu mengenai suatu kesejahteraan mantan pegawai dalam UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa dengan pemerintah akan membantu para karyawan yang telah  terkena PHK, yaitu dengan memberikan berbagai pelatihan kerja. Jika belum juga mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan sebuah bantuan berupa uang tunai maupun yang akan dibayarkan selama 6 bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga tentu  sangatlah  menunjukan  bahwa  UU  Cipta  Kerja  juga  berfungsi  sebagai  jaring  bagi pengaman  bagi  buruh,  sehingga  diharapkan  buruh yang  telah terkena PHK akan dapat segera mendapatkan sebuah pekerjaan. sebagaimana yang terdapat didalam  pasal 46(a) undang-undang cipta kerja nomor 20 tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Harahap,Ariffudin Muda,2020” Pengantar Hukum Ketenagakerjaan”, Literasi Nusantara, Malang.
Asikin,Zainal dkk, 1997, "Dasar-Dasar Hukum Perburuhan", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ibrahim,Johnny,2018  " Metode  Penelitian  Hukum  normatif  daan  Empiris ",  Depok:  Prenadamedia Group.
Soepomo, Iman. 2002. "Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Kerja)" , Pradnya Paramita. Jakarta.
Jurnal :
Alfitri,2012  " Ideologi  Welfare  State  Dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional ," Jurnal Konstitusi.
Hadiyono,Venatius,2020  " Indonesia  Dalam  Menjawab  Konsep  Negara  Welfare  Statedan Tantangannya ",  Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan.
Hamzani,Achmad Irwan, 2014 “ Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya ”, Jurnal Yustisia.
Khari,  Mawardi  dan  Sulaiman,2019  " Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Pada Sektor Perikanan Di Kota Tarakan ," Borneo Law Review.
Michael,Tommy,2020 " Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law ," Jurnal Ius Constituendum.
Undang- Undang :
Undang-undang  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang – Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Perpu c ipta kerja  no.2 tahun 2022