## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## UTILIZATION OF DIGITAL POPULATION IDENTITY (IKD)

## PEMANFAATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
Yonatan Adam 1 , Tobirin 2 , Ali Rokhman 3 , Denok Kurniasih 4
1,2,3,4 Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderam Soedirman
E-mail: yonatanadam06@gmail.com 1 , tobirin@unsoed.ac.id 2 , alirokhman@unsoed.ac.id 3 , denok.kurniasih@unsoed.ac.id 4 ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent Yonatan Adam yonatanadam06@gmail.com
Key words: utilization, Digital
Population Identity (IKD)
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 1551 - 1561
The  utilization  of  Digital  Population  Identity  (IKD)  and  the development  of  information  technology  pose  challenges  and opportunities  for  both  society  and  government.  IKD  can enhance the efficiency and accessibility of public services, but it also entails risks related to individual privacy and data security. To  address  digital  access  disparities  and  effectively  leverage IKD, coordinated efforts among the government, private sector, civil  society,  and  international  institutions  are  required. Adequate  regulations,  digital  education  and  literacy,  public awareness,  responsible  business  practices,  cross-sector collaboration, as well as effective oversight mechanisms and law enforcement  can  protect  individual  privacy  and data  security while  ensuring  equitable  and  inclusive  access  in  this increasingly complex digital era. Thus, Indonesia can achieve sustainable  and  inclusive  development  goals,  while  ensuring that  the  rights  and  interests  of  individuals  are  respected  and protected in the evolving digital environment.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Yonatan Adam yonatanadam06@gmail.com
Kata kunci :
pemanfaatan, Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 1551 - 1561
Pemanfaatan  Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD)  dan perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan dan peluang bagi masyarakat dan pemerintah. IKD  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  aksesibilitas layanan  publik,  tetapi  juga  menimbulkan  risiko  terkait privasi  individu  dan  keamanan  data.  Untuk  mengatasi kesenjangan  akses  digital  dan  memanfaatkan  IKD  secara efektif, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor  swasta,  masyarakat  sipil,  dan  lembaga internasional.  Regulasi  yang  memadai,  pendidikan  dan literasi digital, kesadaran masyarakat, praktik bisnis yang bertanggung  jawab,  kerja  sama  lintas  sektor,  serta mekanisme  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang efektif dapat melindungi privasi individu dan  keamanan data,  sambil memastikan  akses  yang  merata  dan  inklusif dalam  era  digital  yang  semakin  kompleks  ini.  Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang  berkelanjutan  dan  inklusif,  sambil  memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan individu dihormati dan dilindungi  dalam  lingkungan  digital  yang  terus berkembang.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD)  telah  menjadi  salah  satu tonggak penting dalam transformasi digital di berbagai negara di seluruh dunia. Identitas Kependudukan yang terdigitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi identifikasi individu secara online (Amalia,  2024).  Dengan  meningkatnya  penetrasi  internet  dan  adopsi  teknologi, pemahaman  akan  kebutuhan  akan  identitas  digital  semakin  mendalam.  Dalam konteks ini, Identitas Kependudukan Digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam  berbagai  sektor,  termasuk  pemerintahan,  layanan  publik,  perbankan, kesehatan,  dan  lainnya.  Secara  khusus,  pemerintah  telah  mengambil  langkah- langkah  besar  untuk  mengimplementasikan  Identitas  Kependudukan  Digital sebagai  alat  untuk  meningkatkan  efisiensi,  keamanan,  dan  aksesibilitas  dalam penyelenggaraan layanan publik.
Melalui  pemanfaatan  teknologi  biometrik  dan  sistem  manajemen  data  yang canggih, identitas  digital  ini  mampu  memberikan  solusi  atas berbagai  tantangan yang  terkait  dengan  administrasi,  seperti  pemantauan  kependudukan,  distribusi bantuan  sosial,  dan  peningkatan  akses  terhadap  layanan  kesehatan.  Selain  itu, Identitas  Kependudukan  Digital  juga  memainkan  peran  penting  dalam memperkuat keamanan siber dan melindungi data pribadi individu dari ancaman cybercrime . Dengan adopsi yang tepat, sistem identitas digital ini dapat mengurangi risiko identitas palsu dan kejahatan identitas lainnya. Namun, sementara potensi Identitas Kependudukan Digital untuk memberikan manfaat besar sangatlah besar,
ada juga sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa akses terhadap identitas digital ini merata di seluruh lapisan masyarakat,  termasuk  mereka  yang  berada  di  daerah  terpencil  atau  masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, perlindungan terhadap privasi dan keamanan  data  juga  menjadi  perhatian  utama  dalam  pengembangan  dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (Rachman et al., n.d.).
Diperlukan  kerangka  regulasi  yang  kuat  untuk  memastikan  bahwa  data  pribadi individu dilindungi dengan benar dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung  jawab.  Selain  itu,  aspek  interoperabilitas  antara  berbagai  sistem identitas  digital  juga  menjadi  fokus  utama,  karena  keberhasilan  Identitas Kependudukan  Digital  tergantung  pada  kemampuannya  untuk  berintegrasi dengan  sistem  lainnya, baik  di  tingkat  lokal, nasional,  maupun  internasional.  Di tengah dinamika ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil  menjadi  kunci  dalam  memastikan  bahwa  Identitas  Kependudukan  Digital dapat  memberikan  manfaat  maksimal  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan (Registratie  &  2023,  n.d.).  Melalui  upaya  bersama  ini,  Identitas  Kependudukan Digital  memiliki  potensi  besar  untuk  mengubah  cara  kita  berinteraksi  dengan layanan publik, meningkatkan efisiensi administratif, dan memperkuat keamanan serta  perlindungan  data  pribadi.  Dengan  pendekatan  yang  holistik  dan berkelanjutan,  Identitas  Kependudukan  Digital  dapat  menjadi  salah  satu  pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, efisien, dan aman di era digital ini (Sosial & 2023, n.d.).
Permasalahan yang muncul terkait dengan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital  (IKD)  meliputi  beberapa  aspek  yang  perlu  diteliti  secara  mendalam. Pertama,  adalah  masalah  aksesibilitas  dan  inklusivitas.  Meskipun  Identitas Kependudukan Digital menawarkan potensi untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik dan fasilitas lainnya, namun masih ada tantangan terkait dengan kesetaraan akses, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang kurang  mampu  secara  ekonomi.  Penelitian  akan  memfokuskan  pada  bagaimana mengatasi kesenjangan akses ini dan memastikan bahwa pemanfaatan IKD benar- benar inklusif. Kedua, adalah masalah privasi dan keamanan data. Seiring dengan adopsi  Identitas  Kependudukan  Digital,  perlindungan  terhadap  privasi  individu dan  keamanan  data  menjadi  semakin  penting.  Penelitian  akan  meneliti  tentang bagaimana  mengembangkan  kerangka  regulasi  yang  kuat  dan  sistem  keamanan yang  efektif  untuk  melindungi  data  pribadi  dari  ancaman cybercrime dan penyalahgunaan. Ketiga, adalah masalah interoperabilitas antara berbagai sistem identitas digital. Permasalahan ini mencakup tantangan dalam mengintegrasikan sistem identitas digital di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Penelitian akan  mengeksplorasi  cara-cara  untuk  meningkatkan  interoperabilitas  antara sistem-sistem ini sehingga Identitas Kependudukan Digital dapat berfungsi secara efektif  dan  efisien  di  berbagai  konteks.  Dengan  fokus  pada  permasalahan- permasalahan ini, penelitian akan bertujuan untuk menyusun solusi-solusi inovatif dan  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  pemanfaatan  Identitas  Kependudukan Digital secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  interpretasi  dan  kesimpulan merupakan  momen  krusial  dalam  penelitian  mengenai  pemanfaatan  Identitas
Kependudukan  Digital  (IKD).  Pada  tahap  ini,  hasil  analisis  dari  data  yang  telah dikumpulkan  dievaluasi  secara  mendalam  untuk  memahami  implikasi  dan dampak  yang  timbul  akibat  penerapan  IKD.  Langkah  ini  tidak  hanya  bertujuan untuk  mengidentifikasi  keberhasilan  dalam  pemanfaatan  IKD,  tetapi  juga  untuk menyoroti berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasinya.
Selain  mengevaluasi  dampak,  tahap  ini  juga  mengarah  pada  penyusunan kesimpulan  yang  komprehensif.  Kesimpulan  tersebut  mencakup  rangkuman temuan  utama  yang  dihasilkan  dari  analisis  data,  serta  pemahaman  mendalam terhadap  konteks  pemanfaatan  IKD.  Dalam  hal  ini,  kejelasan  dan  kedalaman pemahaman terhadap permasalahan yang terkait dengan IKD menjadi kunci untuk merumuskan kesimpulan yang informatif dan bermakna.
Selain  itu,  tahap  interpretasi  dan  kesimpulan  juga  menetapkan  dasar  bagi penyusunan  rekomendasi.  Rekomendasi  ini  tidak  hanya  berfokus  pada  cara meningkatkan  efektivitas  pemanfaatan  IKD,  tetapi  juga  pada  upaya  mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul, terutama terkait dengan privasi dan keamanan  data.  Dengan  demikian,  tahap  ini  menjadi  tonggak  penting  dalam memandu langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan dan penerapan IKD secara lebih luas dan efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE)
UU ITE merupakan landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait dengan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  di  Indonesia. Undang-undang  ini  mencakup  berbagai  ketentuan  terkait  dengan  keamanan informasi, perlindungan data pribadi, tindakan pidana cybercrime , serta tanggung jawab  penyelenggara  layanan  daring.  UU  ITE  memberikan  kerangka  kerja  yang komprehensif untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi di Indonesia,  sehingga  menjadi  dasar  penting  dalam  merancang  regulasi  dan kebijakan publik terkait dengan pembangunan digital dan keamanan informasi.

## Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta
Undang-undang  ini  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  kekayaan intelektual,  termasuk  di  dalamnya  hak  cipta  atas  karya-karya  digital.  Dalam konteks  pembangunan  digital,  UU  Hak  Cipta  menjadi  penting  karena  mengatur hak dan kewajiban terkait dengan penggunaan dan distribusi konten digital, seperti musik, film,  buku,  dan  perangkat  lunak.  Regulasi  yang tepat  di  bawah UU Hak Cipta dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.

## Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Pemerintah  (PP)  ini  memberikan  rincian  lebih  lanjut  tentang implementasi UU ITE, termasuk persyaratan teknis dan prosedural terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PP ini mengatur berbagai aspek praktis,  seperti  sertifikasi  keamanan  sistem  informasi,  tata  cara  pengadilan elektronik, dan tindakan pengamanan data. Melalui PP ini, pemerintah memiliki
instrumen  untuk  mengatur  implementasi  UU  ITE  secara  lebih  detail,  sehingga memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi di Indonesia berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang diinginkan.

## Pembahasan dan Analisis

## Mengatasi Kesenjangan Akses Digital Saat Pemanfaatan IKD
Untuk  mengatasi  kesenjangan  akses  digital  dalam  pemanfaatan  Identitas Kependudukan Digital (IKD), diperlukan serangkaian langkah yang komprehensif dan  terkoordinasi  baik  dari  pemerintah,  sektor  swasta,  masyarakat  sipil,  dan lembaga  internasional.  Salah  satu  langkah  yang  penting  adalah  menciptakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di seluruh wilayah,  terutama di daerah  pedesaan  dan  terpencil.  Pasal  33  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 39 Tahun 2007) menyatakan bahwa negara bertanggung  jawab  atas  pengembangan  seluruh  wilayah  Indonesia  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakatnya  (Wahyuningsih  et  al.,  n.d.).  Dalam konteks  ini,  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  akses internet  yang  cepat  dan  terjangkau  tersedia  di  seluruh  pelosok  negeri,  sehingga semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan digital dan memanfaatkan IKD.
Selain infrastruktur, pendidikan dan literasi digital juga merupakan kunci dalam mengatasi  kesenjangan  akses  digital.  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UU  No.  20  Tahun  2003)  menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bermutu (Yulanda et al ., n.d.).  Dalam  hal  ini,  pemerintah  perlu  mengimplementasikan  kurikulum  yang mencakup  keterampilan  digital  dalam  sistem  pendidikan  nasional,  mulai  dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Selain itu, program pelatihan dan pelatihan teknologi informasi harus diselenggarakan secara teratur di masyarakat, terutama di kalangan yang kurang mampu atau memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat akan lebih mampu memahami manfaat dan potensi IKD, serta lebih percaya diri dalam memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari (Multimedia & 2020, n.d.).
Selanjutnya,  untuk  memastikan  bahwa  pembangunan  IKD  dilakukan  dengan pendekatan  inklusif,  yang  memperhatikan  kebutuhan  dan  aspirasi  dari  berbagai kelompok masyarakat. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UU  No.  21  Tahun  2001)  menjamin  bahwa  setiap  warga negara  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pekerjaan.  Dalam konteks  ini,  pemerintah  dan  sektor  swasta  perlu  bekerja  sama  untuk mengembangkan  solusi  yang  mengakomodasi  kebutuhan  khusus  dari  kelompok rentan, seperti kaum disabilitas, lansia, dan komunitas adat. Hal ini dapat meliputi pengembangan  antarmuka  pengguna  yang  ramah  disabilitas,  layanan  dukungan teknis yang khusus, dan kampanye informasi yang disesuaikan. Dengan demikian, tidak ada yang dikesampingkan dalam pemanfaatan IKD, dan semua warga dapat merasakan manfaatnya secara merata (Studi et al., 2023).
Selain  upaya  dalam  skala  nasional,  kerjasama  regional  dan  internasional  juga diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akses digital. Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UU  No.  16  Tahun  2011) menegaskan  bahwa  Indonesia  harus  menjalankan  politik  luar  negeri  yang  bebas
aktif.  Dalam  hal  ini,  Indonesia  dapat  bekerja  sama  dengan  negara-negara  lain, lembaga  internasional,  dan  organisasi  non-pemerintah  dalam  membangun kapasitas,  berbagi  pengalaman  terbaik,  dan  mendukung  program-program  yang bertujuan untuk meningkatkan akses digital di seluruh dunia. Kolaborasi ini dapat menghasilkan  solusi  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan  dalam  menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan kesenjangan akses digital (Permadi et al., n.d.).
Untuk  menerapkan  regulasi  dan  kebijakan  yang  mendukung  dalam  mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara efektif. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 20 Tahun 2003)  menegaskan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak  untuk  bekerja  dan mendapatkan  perlindungan  sosial.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah  dapat mengadopsi  kebijakan  yang  mendorong  investasi  di  sektor  TIK,  memberikan insentif bagi  penyedia layanan internet untuk memperluas jangkauan mereka ke daerah-daerah  yang  kurang  terlayani,  dan  menetapkan  standar  minimum  untuk layanan  digital  yang  inklusif  dan  ramah  pengguna.  Regulasi  yang  kuat  juga diperlukan untuk melindungi privasi data, mencegah penyalahgunaan teknologi, dan memastikan bahwa semua warga dapat menggunakan IKD dengan aman dan nyaman (Nugroho, 2014).
Dengan  mengimplementasikan  langkah-langkah  ini  secara  bersama-sama, Indonesia  dapat  mengatasi  kesenjangan  akses  digital  dan  memanfaatkan  IKD secara  maksimal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  inklusi  sosial.  Dengan memberikan  akses  yang  merata,  meningkatkan  literasi  digital,  memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, bekerja sama secara regional dan internasional, serta menerapkan  regulasi  yang  mendukung,  Indonesia  dapat  mencapai  tujuannya sebagai negara yang maju secara digital dan inklusif bagi semua warganya.

## Perlindungan Terhadap Privasi Individu dan Keamanan Data
Perlindungan  terhadap  privasi  individu  dan  keamanan  data  merupakan  aspek penting dalam era digital yang terus berkembang pesat saat ini. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 39 Tahun 1999)  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di dalamnya termasuk hak untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang  benar  untuk  mencapai keselamatan  dan  kesejahteraan  pribadi,  serta  hak  untuk  dilindungi  dari penyalahgunaan informasi yang merugikan dirinya. Dalam konteks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi  individu  dan  mengamankan  data  yang  dikumpulkan,  disimpan,  dan digunakan dalam berbagai platform digital (Yuniarti, 2019).
Salah  satu  upaya  penting  dalam  perlindungan  privasi  individu  adalah  dengan menerapkan  regulasi  yang  memadai.  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 11 Tahun 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum yang mengatur perlindungan  data  pribadi  dan  keamanan  informasi  di  Indonesia.  Regulasi  ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk menetapkan standar dan prosedur yang jelas terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data pribadi oleh organisasi dan individu. Selain UU ITE, Indonesia juga memiliki peraturan lain seperti  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016
tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  yang  memberikan ketentuan lebih rinci terkait perlindungan data pribadi (Iustum & 2015, 2015).
Selain  regulasi,  pemerintah  juga  perlu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang pentingnya privasi dan keamanan data. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 39 Tahun 2007) tentang Pers menjamin  kebebasan  pers  dan  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  dalam menyampaikan informasi. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengadakan kampanye penyuluhan  dan  pendidikan  tentang  risiko  dan  bahaya  yang  terkait  dengan penyalahgunaan  data  pribadi,  serta  memberikan  informasi  tentang  hak-hak individu  terkait  dengan  privasi  dan  keamanan  data  mereka.  Masyarakat  perlu diberdayakan  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengelola informasi pribadi mereka dengan bijaksana  di  lingkungan  digital  yang  semakin  kompleks  (Bayu  Satrio  &  Wih Widiatno, 2020; Yusyanti, 2020).
Selanjutnya,  untuk  mendorong  praktik-praktik  bisnis  yang  bertanggung  jawab dalam pengelolaan data pribadi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UU  No.  8  Tahun  1999)  tentang  Perlindungan Konsumen  menegaskan  bahwa  setiap  konsumen  berhak  mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen. Dalam konteks ini, perusahaan dan  organisasi  harus  mengadopsi  kebijakan  dan  prosedur  yang  sesuai  untuk melindungi  privasi  dan  keamanan  data  pelanggan  mereka.  Ini  termasuk mengenkripsi  data  sensitif,  menerapkan  langkah-langkah  keamanan  yang  tepat, dan memberikan transparansi kepada pengguna tentang bagaimana data mereka dikumpulkan  dan  digunakan.  Pelanggaran  terhadap  privasi  individu  harus ditangani dengan serius dan dikenakan sanksi yang sesuai sesuai dengan hukum yang berlaku (Agus Dedi, 2022).
Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat sipil juga diperlukan dalam mengatasi tantangan privasi dan keamanan data. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.  11  Tahun  2008)  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menjamin  hak setiap  orang  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  informasi  yang disimpan  elektronik.  Pihak-pihak  yang  terlibat  perlu  bekerja  sama  dalam pertukaran  informasi  dan  pengalaman  terbaik,  serta  berkolaborasi  dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Ini mencakup sharing informasi tentang ancaman keamanan cyber, pelatihan tenaga kerja, dan mempromosikan prinsip-prinsip privasi secara luas di seluruh sektor masyarakat .
Untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam melindungi privasi individu dan keamanan data. Pasal 24B ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UU  No.  19  Tahun  2003) tentang  Badan  Intelijen  Negara  menjamin  bahwa  Badan  Intelijen  Negara  harus bertindak  berdasarkan  hukum  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden. Pemerintah  harus  memiliki  lembaga-lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengawasi  praktik  pengumpulan  dan  penggunaan  data,  serta  menindak pelanggaran privasi dan keamanan data yang terjadi. Sanksi yang tegas dan efektif harus diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran untuk memastikan bahwa aturan dan regulasi yang ada dihormati dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat.

## SIMPULAN
Disimpulkan  bahwa  pemanfaatan  Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD)  dan perkembangan teknologi informasi memunculkan sejumlah tantangan dan peluang bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Di  satu  sisi,  pemanfaatan  IKD  dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi dalam berbagai layanan publik, namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan risiko terkait dengan privasi individu dan keamanan data. Untuk mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD  secara  efektif,  diperlukan  upaya  terkoordinasi  antara  pemerintah,  sektor swasta,  masyarakat  sipil,  dan  lembaga  internasional.  Regulasi  yang  memadai, pendidikan  dan  literasi  digital,  kesadaran  masyarakat,  praktik  bisnis  yang bertanggung  jawab,  kerja  sama  lintas  sektor,  serta  mekanisme  pengawasan  dan penegakan hukum yang efektif merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi privasi individu dan keamanan data, sambil memastikan akses yang  merata  dan  inklusif  dalam  era  digital  yang  semakin  kompleks  ini.  Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan individu dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdou,  A.  M.  2021. Good  Governance  and  COVID-19:  The  Digital  Bureaucracy  to Response the Pandemic (Singapore as A Model). Journal of Public Affairs, 21(4). https://doi.org/10.1002/PA.2656
Affairs, A. A.-J. of P., & 2021, undefined. (n.d.). Good Governance and COVID ‐ 19: The Digital Bureaucracy to Response the Pandemic (Singapore as A Model) . Wiley Online Library. Retrieved May 6, 2024, from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pa.2656 Agus  Dedi.  2022.  Politik  Dinasti  Dalam  Perspektif  Demokrasi.  Moderat :  Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 92 – 101. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596
Amalia, H. H. 2024. Difusi Inovasi Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital  (IKD)  Pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota. http://repository.uin-suska.ac.id/78151/
Bala, M., Management, D. V.-I. J. of, and, I., & 2018, undefined. (n.d.). Governance to Good  Governance  through  E-Governance:  A  Critical  Review  of  Concept,  Model, Initiatives & Challenges in India. Indianjournals.Com. Retrieved May 6, 2024,
from
https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijmie&volume=8&iss ue=10&article=021
Batool, S., Gill, S., Javaid, S., applied, A. K.-R. of, & 2021, undefined. (n.d.). Good Governance  via  E-Governance:  Moving  Towards  Digitalization  for  a  Digital Economy. Ramss.Spcrd.Org. Retrieved May 6, 2024, from http://ramss.spcrd.org/index.php/ramss/article/view/186
Bayu Satrio, M., & Wih Widiatno, M. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook di Indonesia) (Vol. 1, Issue 1).
Durkiewicz,  J.,  T.  J.-18th  E.  C.  on  D.,  &  2018,  undefined.  (n.d.). Is  Digitalization Improving  Governance  Quality?  Correlating  Analog  and  Digital  Benchmarks . Books.Google.Com. Retrieved May 6, 2024, from https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9It5DwAAQBAJ&oi=fnd& pg=PA48&dq=good+governance+digital&ots=Dnv7Tah0KD&sig=NC1G8o W2Uv93czHsDOV-Z5_0BX8
Hukum,  S.  H.-D.  J.  I.,  &  2013,  undefined.  2013.  Fungsi  Legislasi  dalam  Sistem Pemerintahan  Presidensil  (Studi  Perbandingan  Indonesia  Danamerika Serikat).  Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id,  9(18),  78 – 84.  https://jurnal.untag-
sby.ac.id/index.php/dih/article/view/275/271 Hukum,  S.  I.-J.,  &  2015,  undefined.  (n.d.).  Sistem  Pemerintahan  Dalam  Sistem Common  Law  Dengan  Sistem  Civil  Law  (Studi  Sistem  Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan. Garuda.Kemdikbud.Go.Id. Retrieved May 6, 2024, from https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1912308 Iustum, M. A.-A.-J. H. I. Q., & 2015, undefined. 2015. Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. Journal.Uii.Ac.Id, 22(2), 238 – 254. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5119
Marwan, A., Bestuur, F. B.-, & 2022, undefined. (n.d.). Detection of Digital Law Issues and  Implication  for  Good  Governance  Policy  in  Indonesia .  Academia.Edu. Retrieved May 6, 2024, from https://www.academia.edu/download/90653869/pdf.pdf Milakovich,  M.  E.  2012. Digital  Governance:  New  Technologies  for  Improving  Public Service and Participation , 1 – 376. https://doi.org/10.4324/9780203815991/digital-governance-michael-
milakovich
Multimedia,  S. H.-T.  T. I.  D., &  2020, undefined.  (n.d.). Pentingnya  Pemanfaatan Data Kependudukan di Era Digital. Stmiksznw.Ac.Id. Retrieved May 6, 2024, from
https://stmiksznw.ac.id/jurnal/index.php/teknimedia/article/view/9
NECHBA, Z., BOUJIBAR, A., A. A.-I. J. of, & 2022, undefined. (n.d.). Good Governance and Digitalization in Morocco: State of the Art. Ijbtsr.Org. Retrieved May 6, 2024,
from http://ijbtsr.org/index.php/IJBTSR/article/view/88 Nugroho, S. 2014. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QONUDwAAQBAJ&oi=fn d&pg=PA107&dq=hukum+kerjasama+usaha&ots=R0ODPa61BQ&sig=bGr6 mmlBESVYsXb6wRiSuyWVTEU
Okot-Uma, R., Secretariat, C. L.-C., London, undefined, & 2000, undefined. (n.d.).
Electronic Governance: Re-Inventing Good Governance. Citeseer. Retrieved May 6, 2024, from https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=8f3892 c14b6ad0e7349ecb4a52c1b922b2338e95
Pangaribuan, R., T. P.-L., & 2023, undefined. (n.d.). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Ejournal.Unsrat.Ac.Id. Retrieved May 6,
2024, from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/5025 0 Permadi, I., Policy, A. R.-J. J. of P., & 2023, undefined. (n.d.). Implementasi Identitas Kependudukan  Digital  Dalam  Upaya  Pengamanan  Data  Pribadi. Journal.Ipm2kpe.or.Id. Retrieved May 6, 2024, from https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/view/6199 Rachman, M., Emerging, A. I.-J. of, & 2024, undefined. (n.d.). Analisis Penerimaan Pengguna  Aplikasi  Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD)  Berbasis  Mobile Menggunakan  Metode  Tam  (Technology.  Ejournal.Unesa.Ac.Id.  Retrieved May 6, 2024, from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/article/view/58389 Registratie,  R.  S.-J.,  &  2023,  undefined.  (n.d.).  Implementasi  Identitas Kependudukan  Digital  di  Kabupaten  Bandung.  Ejournal.Ipdn.Ac.Id. Retrieved May 6, 2024, from https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3148 Sosial,  D.  R.-P.  S.  N.  I.  I.,  &  2023,  undefined.  (n.d.).  Transformasi  Layanan Administrasi  Kependudukan:  Manfaat  dan  Tantangan  Bagi  Masyarakat Kabupaten Lamongan. Proceeding.Unesa.Ac.Id. Retrieved May 6, 2024, from https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/910/38 1 Studi,  P.,  Publik,  A.,  Veteran,  U.  ",  Jawa,  ",  &  Abstract,  T.  2023.  Implementasi Aktivasi  Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD)  Dalam  Mendorong Digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. Jurnal.Peneliti.Net, 9(18), 43 –
51. https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255 Sunan,  E.  R.-U.  Q.  J.  I.  P.,  &  2019,  undefined.  (n.d.).  Perbandingan  Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. Ejournal.Insud.Ac.Id. Retrieved May 6, 2024, from http://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/413 Wahyuningsih, N., (Jurnal, H. H.-J., & 2023, undefined. (n.d.). Perbandingan Metode Klasifikasi  Dalam  Analisis  Sentimen  Masyarakat  Terhadap  Identitas Kependudukan Digital (IKD). Jurnal.Stkippgritulungagung.Ac.Id. Retrieved May 6, 2024, from http://www.jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/jipi/article/vie w/4155/0
Xianbin, T., Psychology, W. Q.-F. in, & 2021, undefined. (n.d.). Sustainable Digital Economy  through  Good  Governance:  Mediating  Roles  of  Social  Reforms  and Economic  Policies. Frontiersin.Org.  Retrieved  May  6,  2024,  from https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg. 2021.773022
Xianbin, T., & Qiong, W. 2021. Sustainable Digital Economy through Good Governance: Mediating Roles of Social Reforms and Economic Policies . Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/FPSYG.2021.773022
Yulanda, A., Humaniora, A. F.-T. J. I., & 2023, undefined. (n.d.). Inovasi Program Identitas  Kependudukan  Digital  dalam  Upaya  Meningkatkan  Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. Online-Journal.Unja.Ac.Id. Retrieved May 6, 2024, from https://online- journal.unja.ac.id/titian/article/view/30348
Yuniarti,  S.  2019.  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  di  Indonesia.  Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, 1(1), 147 – 154. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030
Yusyanti, D. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual.  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  20(4),  619. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636.