## PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH DAN HIWALAH BI
AL-UJRAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK DI
PERBANKAN SYARIAH
Muhamad Izazi Nurjaman 1 , Iwan Setiawan 2 , Nana Herdiana 3
123 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Corresponding email: muhamadizazinurjaman@gmail.com
Article History
Received: 12 October 2021 Revised: 13 January 2022 Accepted: 1 February 2022

## Abstract
The  innovation  of  Islamic  banking  products  requires  the  use  of  multi-contracts  which transform the tabarru' contract which incidentally is a non-commercial contract into a mu'awadhat  contract  whose  purpose  is  for  commercial  activities.  So  that  it  raises  a debate  about  the  legal  status  of  the  profits  generated  from  the  contract  and  how  it  is applied in product development in Islamic banking. These contracts are the wakalah bi al-ujrah  contract  and  the  hiwalah  bi  al-ujrah  contract.  This  study  uses  a  descriptive literature method that uses a normative juridical approach with data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. This type of research  is  qualitative  research.  The  results  of  this  study  reveal  the  fact  that  the application of the wakalah bi al-ujrah contract and the hiwalah bi al-ujrah contract in product development in Islamic banks is contained in the mechanism for implementing the  functions  of  Islamic  banks  in  providing  services.  As  for  the  services  provided,  the nature of the legal norms is the same as the service ijarah contract which is included in the category of core contract (mu'awadhat) of Islamic banks for profit.
Keywords: Wakalah bi al-ujrah, Hiwalah bi al-ujrah, Products, and Islamic Banks JEL Classification: G2, G21

## Abstrak
Inovasi produk Perbankan Syariah mengharuskan adanya penggunaan multi akad yang mentranspormasikan akad tabarru’ yang notabene sebagai akad tanpa komersil menjadi akad mu’awadhat yang  tujuannya  untuk  kegiatan  komersil.  Sehingga  menimbulkan perdebatan mengenai status hukum atas keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut serta bagaimana penerapannya dalam pengembangan produk di perbankan syariah. Akad tersebut adalah akad wakalah bi al-  ujrah dan  akad hiwalah  bi  al-ujrah. Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kepustakaan  yang  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  dengan  teknik  analisis  data  berupa  reduksi  data,  sajian  data  dan  menarik kesimpulan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini mengungkapkan fakta bahwa penerapan akad wakalah bi al-ujrah dan akad hiwalah bi al-ujrah dalam  pengembangan  produk  di  bank  syariah,  terdapat  dalam  mekanisme pelaksanaan fungsi bank syariah dalam melakukan pelayanan jasa. Adapun pelayanan jasa
yang  diberikan,  hakikat  norma  hukumnya  sama  dengan  akad ijarah jasa  yang  masuk dalam kategori akad inti (mu’awadhat) bank syariah untuk mendapatkan keuntungan.
Kata Kunci: Wakalah bi al-ujrah, Hiwalah bi al-ujrah, Produk, dan Bank Syariah Klasifikasi JEL: G2, G21

## 1. LATAR BELAKANG
Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  merupakan  sebuah  lembaga  yang  sistem operasionalnya  bergerak  di  bidang  jasa  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Prinsip  syariah menjadi  legitimasi  bagi  LKS  dalam  rangka  menghilangkan  berbagai  transaksi  yang  dilarang dalam Islam (Mardani, 2015). Penggunaan akad menjadi salah satu pembeda antara LKS dan LKK (lembaga keuangan Konvensional), karena akad yang digunakan LKS dalam penawaran produk menjadi salah satu penentu LKS mendapatkan keuntungan (Dolgun et al., 2019).
Akad mu’awadhat menjadi mayoritas akad yang banyak digunakan LKS dalam klausula perjanjiannya  terkhusus  di  perbankan  syariah  dibanding  dengan  akad tabarru’ .  Karena  akad mu’awadhat merupakan  akad  yang  memiliki tujuan  untuk mendapatkan keuntungan  (Mubarok dan Hasanudin, 2017). Hal itu selaras dengan kedudukan bank syariah yang sistem operasionalnya mengarahkan  kepada  pelayanan  jasa  dalam  rangka  mendapatkan  keuntungan.  Variasi  akad mu’awadhat yang digunakan membuat keuntungan yang didapatkan bank syariah pun bermacam- macam, yaitu keuntungan dari margin akad jual beli, ujrah dari akad ijarah dan bagi hasil dari akad  kerjasama.  Adapun  dalam  perkembangannya  inovasi  produk  mengharuskan  adanya penggunaan multi akad, yaitu  penggunaan  beberapa  akad  (dua  akad  atau  lebih)  yang  memiliki satu  kesatuan  yang  terintegrasi.  Hal  itu  dilakukan  untuk  meningkatkan  produk  pemasaran, kepuasan nasabah dan pendapatan (Yozika & Khalifah, 2017).
Menurut Siti Kholijah (2020), bahwa penggunaan akad secara tunggal sudah tidak mampu merespon perkembangan dan kebutuhan transaksi yang dilakukan bank syariah. Maka multi akad dianggap menjadi solusi akad unggulan dalam merespon perkembangan dan kebutuhan tersebut. Hal itu senada dengan yang dipaparkan oleh Yunus (2019) bahwa untuk merespon perkembangan dan kebutuhan transaksi diperlukan inovasi multi akad yang tetap memiliki kesesuaian dengan kaidah syariah.
DSN-MUI sebagai lembaga independen dalam melegitimasi produk yang akan ditawarkan bank  syariah  (Nurjaman  &  Ayu,  2021),  membolehkan multi  akad  dilakukan  dalam  penawaran produk tersebut  dengan  memperhatikan batasan dan ketentuan  yang tidak bertentangan  dengan prinsip  ekonomi  syariah.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  beberapa  substansi  fatwa  yang  dikeluarkan DSN-MUI. Misalnya dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah, pihak bank syariah membutuhkan akad wakalah. Karena bank syariah memberi kuasa kepada pihak lain
atau kepada nasabah sendiri untuk menjadi wakil bank syariah menyediakan barang sesuai dengan pesanan  nasabah  sebelum  terjadinya  akad.  Maka  dalam  mekanisme  pelaksanaan  multi  akad tersebut, terdapat dua kedudukan akad yaitu akad mu’awadhat (murabahah) sebagai akad pokok dan akad tabarru’ (wakalah) sebagai akad acessoir (pelengkap) (Anwar, 2007).
Pengembangan  inovasi  produk  tidak  hanya  terdapat  dalam  mekanisme  bank  syariah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana saja, melainkan pengembangan inovasi juga  terdapat  pada  produk  pelayanan  jasa.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari terbitnya fatwa DSN-MUI yang menjadikan adanya transpormasi kedudukan akad tabarru’ menjadi akad mu’awadhat. Fatwa yang dimaksud adalah fatwa yang berkaitan dengan akad wakalah bi al-ujrah dan akad hiwalah bi al-ujrah. Kedua akad ini terdapat dalam beberapa fatwa yang mengharuskan adanya konsep multi akad dalam pengembangan produk bank syariah. Sehingga atas pelayanan jasa yang menggunakan kedua  akad  tersebut,  bank  syariah  berhak  mendapatkan ujrah yang  dapat  dicatat  sebagai keuntungan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  kedudukan  bank  syariah  selalu  menggunakan  akad mu’awadhat dalam mekanisme sistem operasional penawaran produknya. Hal itu dilakukan tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun dalam hal keuntungan yang berasal dari akad tabarru’ yang memiliki sifat sosial/tolong menolong terhadap konsep multi akad yang dilakukan, perlu  dibahas  secara  detail  dan  mendalam, mana keuntungan yang boleh dan mana keuntungan yang tidak boleh diakui  sebagai  pendapatan,  apalagi  mentranspormasikan  kedudukan  akadnya menjadi  akad mu’awadhat. Maka  dari  itu,  penelitian  ini  mencoba  membedah  kedudukan  akad wakalah bi al-ujrah dan akad hiwalah bi al-ujrah serta bagaimana pengimplementasian kedua akad tersebut  dalam  produk  bank  syariah.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan kontribusi  dan  khazanah  keilmuan  yang  memberikan  kejelasan  serta  kepastian  hukum  yang berkaitan  dengan  penerapan  akad wakalah  bi  al-ujrah dan  akad hiwalah  bi  al-ujrah terhadap pengembangan produk di perbankan syariah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Transpormasi Akad Wakalah Menjadi Akad Wakalah bi al-Ujrah
Definisi akad wakalah dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara kebahasaan dan peristilahan. Akad wakalah secara bahasa dimaknai sebagai al-hifzh (melindungi) dan al- tafwidz (menyerahkan). Sedangkan secara istilah, wakalah dimaknai sebagai penyerahan sesuatu  kepada  pihak  lain  atas  kedudukan  dirinya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum yang diketahui dan dibolehkan oleh ketentuan syara’ (Mubarok & Hasanudin, 2017).
Akad wakalah boleh dilakukan sebagaimana merujuk Qs. Al-Kahfi: 19 mengenai
cerita Ashabul  Kahfi yang  dibangkitkan  dari  tidurnya  dan  saling  bercakap.  Kemudian memerintah  salah  satu  di  antara  mereka  untuk  pergi  ke  kota  membawa  uang  untuk dibelikan makanan. Hal itu sesuai dengan hadits riwayat Abu Hurairah mengenai cerita Rasulullah  SAW  yang  ditagih  utang  oleh  seorang  laki-laki  dan  memerintahkan  para sahabat untuk membayar utangnya dengan mencarikan seekor unta muda (Al-Syaukani, 2001). Sedangkan menurut Ijma ulama, Umat Islam menyepakati bolehnya akad wakalah untuk dilakukan, karena bagian dari tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa sesuai Qs. al-Maidah: 2.
Selain dasar hukum yang menjadi patokan dibolehkannya akad wakalah, syarat dan rukunnya  juga  harus  terpenuhi.  Syarat  akad wakalah selalu  berdampingan  dengan rukunnya.  Rukun  akad wakalah terdiri  dari:  Pertama, al-muwakkil yaitu  pihak  yang mewakilkan atau pihak yang memberi kuasa. Kedua, wakil yaitu pihak yang menerima kuasa.  Syarat  umum  bagi  kedua  subjek  hukum  tersebut  adalah  cakap  hukum  dan memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum wakalah. Ketiga, shigat  al- aqd (ijab qabul). Syarat dari ijab qabul adalah menggunakan kalimat yang menunjukkan adanya kejelasan dan ridanya para pihak melakukan akad wakalah. Selain itu juga, akad yang  dilakukan  memiliki  kedudukan  yang  efektik.  Artinya  bersifat  kedepan wakil melakukan perbuatan hukumnya. Keempat, objek wakalah yaitu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh wakil atas nama muwakkil. Syarat objek akad ini adalah diketahui secara  jelas,  objek  akad  harus  merupakan  perbuatan  hukum  yang  tidak  dilarang  serta dapat diwakilkan menurut syariah (DSN-MUI, 2020).
Berdasarkan pemaparan di atas, akad wakalah memiliki kedudukan sebagai akad tabarru’ dalam  kategori  meminjamkan  jasa  (Anwar,  2007).  Sifatnya  hanya  menolong orang  yang  tidak  bisa  melakukan  sesuatu  perbuatan  hukum  atau muwakkil ini  bisa melakukannya  namun  terkendala  oleh  situasi  dan  kondisi.  Di  bank  syariah,  akad  ini digunakan dalam rangka sarana pelengkap akad mu’awadhat tanpa adanya pengambilan keuntungan  dari  akad  yang  dilakukan  Namun  seiring  dengan  perkembangan  industri keuangan  syariah  yang  semakin  menggeliat  mengharuskan  adanya  transpormasi  akad wakalah yang  kedudukannya  sebagai  akad tabarru’ menjadi  akad wakalah yang kedudukannya sebagai akad mu’awadhat atau yang disebut dengan wakalah bi al-ujrah.
Wakalah  bi  al-ujrah dimaknai  sebagai  akad wakalah yang  disertai  dengan
pemberian imbalan berupa ujrah atas perbuatan hukum yang dilakukan wakil. Mayoritas ulama membolehkan akad wakalah bi al-ujrah untuk dilakukan. Seperti menurut Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa akad wakalah boleh dilakukan, baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Argumennya adalah adanya hadits-hadits yang  menceritakan bahwa  Rasulullah  SAW  pernah  mewakilkan  kepada  beberapa  sahabatnya  untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum,  seperti  hadits  tentang  mewakilkan  kepada  Unais untuk melaksanakan hukuman, mewakilkan kepada Urwah untuk membeli kambing, dan mewakilkan  kepada  Abu  Rafi'  untuk  melakukan  qabul  nikah.  Mewakilkan  semua perbuatan hukum tersebut tanpa memberikan imbalan. Namun ada juga hadits riwayat Busr  bin  Sa’id  yang  menceritakan  bahwa  Rasulullah  SAW  pernah  mengutus  para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka  (Al-Maqdisi,  1998).  Hadist  riwayat  Busr  bi  Sa’id  ini  juga dijadikan  argumen Imam  Syaukani  bahwa wakalah boleh  juga  dilakukan  dengan  imbalan  (Al-Syaukani, 2001).  Adapun  menurut  Wahbah  al-Zuhaili  akad wakalah sah  dilakukan,  baik  tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Argumennya adalah karena umat Islam membutuhkan akad tersebut.
Maka dari itu, penerapan akad wakalah bi al-ujrah di bank syariah sesuai dengan kedudukan bank syariah sebagai lembaga penyedia jasa keuangan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akad wakalah bi al-ujrah memiliki kedudukan sebagai akad pokok maupun sebagai akad pelengkap. Apabila kedududukan akad wakalah bi al- ujrah sebagai  akad  pokok,  maka  secara  konvensional  akad wakalah  bi  al-ujrah diterapkan dalam produk pelayanan jasa. Sedangkan apabila kedudukan akad wakalah bi al-ujrah sebagai  akad  pelengkap,  maka  kedudukan  akad wakalah  bi  al-  ujrah secara konvensional  sebagai  sarana  yang  melengkapi  akad mu’awadhat dalam  mekanisme produk  penyaluran  dana.  Sehingga  bank syariah tidak  hanya mendapatkan  keuntungan dari  akad  pokok  inti  melainkan  dari ujrah akad wakalah  bi  al-ujrah sebagai  sarana pelengkap akad yang dilakukan.
2.2 Transpormasi Akad Hiwalah Menjadi Akad Hiwalah bi al-Ujrah
Hiwalah secara bahasa memiliki makna berpindah (al-intiqal) atau memindahkan (al-tahwil) (Sudiarti, 2018) . Selain itu juga, hiwalah dapat diartikan sebagai pemindahan dari suatu tempat kepada tempat yang lain (Al-Jaziri, n.d.). Dari definisi tersebut terdapat dua  kategori,  yaitu  memindahkan  sesuatu  yang  bersifat  kebendaan  (memindahkan
barang) dan juga memindahkan sesuatu yang bersifat tanggungan (memindahkan utang) (Mubarok & Hasanudin, 2017). Adapun terkait hal ini, hiwalah cenderung kepada akad memindahkan  utang.  Sedangkan  secara  istilah, hiwalah dimaknai  sebagai  suatu  akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang (madin) kepada pihak lain (penanggung) terhadap  utang  yang  sama  sehingga  pihak  pertama (madin) terbebas  dari  kewajiban membayar utang (Al-Nawawi, n.d.).
Akad hiwalah diperbolehkan untuk dilakukan sebagaimana merujuk kepada hadits riwayat  Bukhari  dari  Abu  Hurairah  bahwasanya  Rasulullah  Bersabda,  “Menunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila (utang) seorang di antara  kalian  dialihkan  kepada  pihak  yang  mampu,  maka  hendaklah  ia  menerimanya (Abdurrahman, 2011). Sedangkan menurut ijma’, para ulama sepakat membolehkan akad hiwalah. Adapun akad hiwalah yang diperbolehkan adalah hiwalah atas utang yang tidak berbentuk  barang  melainkan hiwalah yang  berbentuk  utang.  Karena hiwalah itu merupakan pemindahan utang (berupa uang atau kewajiban finansial) (Antonio, 2018).
Berkaitan  dengan  rukun hiwalah, menurut  jumhur  ulama  terdiri  dari:  Pertama, muhil (pihak  yang  memiliki  utang/ madin ).  Kedua, muhal (pihak  yang  memberi utang/ da’in /yang  memiliki  piutang).  Ketiga, muhal  ‘alaih (pihak  yang  memiliki kewajiban  melunasi  utang muhil kepada muhal). Syarat  ketiga  subjek  hukum  tersebut adalah  cakap  hukum  dan  adanya  keridaan  dari  para  pihak.  Keempat, muhal  bih/dain (utang).  Syarat  dari  utang atau  objek  akad  itu  adalah  harus  utang  yang  wajib  dibayar, diketahui  kualitas  dan  kuantitasnya  dan  sudah  masuk  jatuh  tempo,  dan  kelima, shigat ( ijab qabuli). Syaratnya adalah harus sesuai yang diakadkan dan berada dalam satu majlis (Mubarok & Hasanudin, 2017).
Secara umum, akad hiwalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Syaikhu, Aryadi &  Norwili  2015):  Pertama,  Akad hiwalah  Muayyadah.  Hiwalah  muqayyadah artinya akad hiwalah yang bersifat terikat. Tiga subjek hukum memiliki keterikatan utang yang sama.  Contoh,  A (muhal) memiliki piutang kepada B ( muhil) dan B ( muhal) memiliki piutang kepada C ( muhil) . Utang (muhal bih) B kepada A jatuh tempo dan B tidak mampu membayarnya. Maka B meminta C ( muhal ‘alaih) untuk membayar utangnya A dan A menyetujuinya. Kedua, Akad hiwalah muthlaqah . Artinya, akad hiwalah yang mutlak. Contoh, A (muhal) memiliki piutang kepada B ( muhil) . Utang (muhal bih) B kepada A jatuh tempo dan B tidak mampu membayarnya. Maka B meminta C (muhal ‘alaih) untuk
membayar utangnya ke A dan A menyetujuinya (utang piutang yang terjadi hanya dua pihak).
Di  bank  syariah,  akad hiwalah  muthlaqah ini  menjadi  skema  terjadinya  akad hiwalah bi al-ujrah. Sehingga kedudukan bank syariah adalah sebagai muhal ‘alaih. Atas jasanya  itu  bank  syariah  mendapatkan ujrah. Terjadi  perbedaan  pendapat  dikalangan ulama terkait akad hiwalah bi al-ujrah ini. Pendapat ulama yang melarang, antara  lain: Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  kesepakatan  mengenai ujrah atas  jasa hiwalah termasuk riba (qardh), sehingga haram hukumnya. Pendapat ulama yang membolehkan, antara lain (Mubarok & Hasanudin, 2017).
Pertama,  Menurut  Mushthafa’  Abdullah  Al-Himsyari  yang  dikutif  oleh  Syaikh ‘Athiyyah  Shaqr  dalam  kitab ahsan  al-kalam  fi  al-fatwa  wa  al-ahkam memaparkan bahwa ujrah atas  jasa hiwalah, disandarkan  kepada ujrah atas  jasa  jah  ( dignity, kewibawaan) dan ujrah atas natijah (prestasi) dalam akad ju’alah yang menurut mazhab syafii dibolehkan mengambil ujrah atas jasa tersebut. Kedua, Menurut pendapat sejumlah ulama dalam kitab al-mausu’ah al- ‘ilmiyyah li al-bunuk al-Islamiyyah yang dikutif Jaih Mubarok menyatakan bahwa sejumlah ulama yang membolehkan adanya ujrah atau ju’l atas  jasa  penjaminan  sebagaimana  bolehnya  mengambil ujrah atas  jasa  keagamaan (tabarru’ atau ibadah). Ketiga, Menurut Baqir Shadr dalam kitab al-bunuk al-laribawi fi al-Islam yang  juga  dikutif  Jaih  Mubarok  menyatakan  bolehnya  mengambil ujrah atas jasa hiwalah.
Kebolehan akad hiwalah  bi  al-ujrah dapat  disamakan  dengan  alasan  ulama yang membolehkan akad kafalah bi al-ujrah yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu Pertama,  terbentuknya  dua  keadaan  yang  saling  bertolakbelakang, mengenai  penjamin (kafil) yang  bersedia  memberikan  jaminan  kepada ashil dengan  syarat  ia  berhak menerima ujrah. Di satu sisi ashil ini, tidak menemukan kafil yang mensyaratkan adanya ujrah sedangkan ashil sangat membutuhkan kafil dalam menjamin dirinya (Nurjaman & Witro,  2021).  Maka  atas  dasar  adanya  kebutuhan  nyata (al-hajjah/al-dharurah) itulah kafalah  bi  al-ujrah boleh  dilakukan.  Hal  itu  berlaku  juga  bagi muhil yang  sulit mendapatkan muhal  ‘alaih tanpa  adanya  syarat ujrah. Kedua,  adanya  Qiyas  yang membolehkan  menerima ujrah dari  jasa  keagamaan.  Akad hiwalah bagian  dari  akad tabarru’ dalam  rangka  menolong  sesama.  Menolong  atas  dasar  kebajikan  dan  taqwa bagian  dari  ibadah  sosial.  Maka  akad hiwalah yang  mengambil ujrah atasnya,
dibolehkan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  yang  bersifat  pustaka,  dengan pendekatan  yuridis  normatif  melalui  penggunaan  sumber  data  yang  diperoleh  secara langsung melalui berbagai literasi, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, artikel ilmiah, buku dan berbagai literatur lain  yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan teknik analisis data dalam beberapa langkah yaitu mereduksi data dan mengerucutkannya, menyajikan data dalam  bentuk  yang  mudah  dipahami  dan  memberikan  kesimpulan.  Dengan demikian, penulis  akan  menganalisis  objek  penelitian  dengan  mengujinya  dari  berbagai  sudut pandang. Kemudian memberikan gambaran yang komprehensip menjadi satu kesatuan yang terintegrasi berupa data yang faktual berupa keterangan dan penjelasan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Result Penerapan Akad Wakalah bi al-Ujrah di Perbankan Syariah
Transpormasi  akad wakalah  bi  al-ujrah dari  akad tabarru’ menjadi  akad mu’awadhat memiliki pengaruh kepada penggunaan akad tersebut di perbankan syariah. Merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 113 tahun 2017 tentang Akad Wakalah bi Al- ujrah terdapat  ketentuan  khusus  dalam  kegiatan  produk  yang  menggunakan  akad wakalah  bi  al-ujrah. Beberapa  produk  yang  disebutkan  dalam  substansi  fatwa  hanya beberapa produk yang banyak digunakan di perbankan syariah, sebagian produk banyak digunakan di LKS non-perbankan. Selain itu juga, melihat fatwa DSN yang lain banyak juga penerapan akad wakalah bi al-ujrah dalam pengembangan produk di bank syariah. Adapun  penerapan  akad wakalah  bi  al-ujrah diperbankan  syariah  dirangkum  dalam beberapa produk, antara lain:

## a) Produk Letter of Credit Impor dan Ekspor (L/C) Syariah
L/C  merupakan  surat  pernyataan  akan  membayar  kepada  yang  diterbitkan  oleh bank untuk kepentingan Ekspor ataupun Impor dengan pemenuhan persyaratan  tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Hakim, Sobarna & Solihatin, 2020). Contoh, PT. Harmoni merupakan  perusahaan  importir  Ikan  hias.  PT.  Harmoni  ini  melakukan  pemesanan  3
kontainer dari Jepang. Pihak Jepang baru akan menyetujui pengiriman 3 kontainer ikan hias,  ketika  PT.  Harmoni  menerbitkan  L/C  dari  bank  yang  dianggap  terpercaya.  PT. Harmoni  menerbitkan  L/C  di  bank  syariah  dengan  memberikan  jaminan  pembayaran berupa sertifikan kepemilikan Apartemen (Maulana, 2020).
Berdasarkan  contoh  di  atas,  telah  terjadi  akad wakalah  bi  al-ujrah ketika  PT. Harmoni memberikan kuasa kepada bank syariah untuk bertindak menjadi wakil dalam memberikan jaminan pemenuhan pembayaran utang PT. Harmoni atas pemesanan ikan hias dari Jepang. Atas jasanya tersebut, bank Syariah berhak mendapatkan ujrah. Adapun kedudukan bank syariah hanya sebagai wakil maka untuk membayar utangnya, nasabah terlebih  dahulu  harus  memiliki  dana  di  bank  syariah  sesuai  dengan  jumlah  utang pemesanan.  Apabila  nasabah  tidak  memiliki dana yang sama besarnya dengan jumlah utangnya maka terdapat beberapa alternatif akad  ( S u h e n d a r ,   2 0 2 0 ) yaitu  Pertama, multi  akad  antara  akad wakalah  bial-ujrah dengan  akad qardh. Bank syariah tetap menjadi wakil mengurusi  administrasi  kepentingan kegiatan impor sekaligus memberi dana talangan kepada nasabah  untuk membayar utangnya. Ujrah tetap berasal dari akad wakalah bi al-ujrah bukan dari akad qardh. Kedua, multi akad antara akad wakalah bi al- ujrah dengan akad mudharabah.
Bank syariah tetap menjadi wakil dalam kelancaran administrasi sekaligus memberi talangan dana kepada nasabah sebesar jumlah utangnya ke penjual. Secara tidak langsung bank syariah berkedudukan sebagai shohibul mal dan nasabah sebagai mudhorib. Maka keuntungan bank syariah berasal dari ujrah sebagai wakil nasabah dan bagi hasil atas akad mudharabah . Ketiga, multi akad antara akad wakalah bi al- ujrah dengan akad hiwalah. Bank  syariah  tetap  menjadi wakil dalam  urusan  administrasi  sekaligus  melakukan pembayaran  kewajiban  nasabah,  sehingga  utang  nasabah  importir  kepada  eksportir beralih kepada bank syariah.
Dalam L/C ekspor pun memiliki kesamaan akad yang digunakan seperti dalam L/C Impor. Dengan menukar kedudukan contoh di atas, bahwa Importir dari Jepang memesan tiga kontainer ikan hias kepada PT. Harmoni di Indonesia. Maka PT. Harmoni memiliki bukti L/C Importir Jepang. Bukti L/C itu dijadikan syarat pembiayaan L/C ekspor kepada bank  syariah.  Akad  yang  dapat  terjadi  antara  lain (Widyastuti,  2019):  Pertama,  akad wakalah  bi  al-ujrah, yaitu  antara  eksportir  sebagai  pemberi  kuasa  dan  bank  syariah
sebagai wakil. Bank  syariah  mengurus  dokumen  ekspor  dan  bank syariah menagih piutang  milik  eksportir  kepada  bank  penerbit  L/C.  Atas  jasanya  bank  syariah  berhak mendapatkan ujrah.
Kedua,  multi  akad  antara  akad wakalah  bi  al-ujrah dengan  akad qardh. Bank syariah sebagai wakil melakukan pengurusan dokumen ekspor dan melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C. Bank syariah juga memberikan dana talangan kepada nasabah eksportir  sebesar  jumlah  piutang  pembeli.  Dana  talangan  itu,  dibayar  dengan  hasil penagihan  kepada  bank  penerbit  L/C.  Atas  jasanya  bank  syariah  berhak  mendapatkan ujrah. DSN-MUI  menetapkan  fatwa  tersendiri  mengenai  penyelesaian  piutang  ekspor dengan skema akad ini, karena skema akad ini banyak dilakukan di lapangan.
Ketiga, multi akad antara akad wakalah bi al-ujrah dengan akad mudharabah. Bank syariah memberikan dana pengganti atas biaya produksi eksportir dalam menyediakan barang  pesanan,  mengurus  dokumen  ekspor  dan  melakukan  penagihan  kepada  bank penerbit L/C. Atas jasanya bank syariah berhak mendapat ujrah sekaligus bagi hasil atas akad mudharabah yang dilakukan.

## b) Produk Anjak Piutang Syariah
Produk  anjak  piutang  syariah  merupakan  produk  mengalihkan  penyelesaian pembayaran  piutang  dari  pihak  berpiutang  kepada  pihak  lain  yang  bersedia  untuk menagih  piutangnya  kepada  pihak  yang berutang atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2020). Contoh, perusahaan dealer motor mengajukan pembiayaan anjak piutang ke bank syariah atas penagihan piutang kepada pembeli dalam jangka waktu tiga tahun. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan modalnya. Sehingga bank syariah menjadi wakil dari perusahan dealer untuk menagih utang pembeli. Apabila bank  syariah  menalangi  utang  pembeli  kepada  dealer,  maka  utang  pembeli  kepada perusahaan dealer dilunasi oleh bank syariah dan atas dana talangan tersebut, dibayar oleh perusahaan dealer kepada bank syariah melalui tagihan utang kepada pembeli. Atas jasa penagihan tersebut bank syariah berhak mendapatkan ujrah dari perusahaan dealer.
Terdapat skema multi akad dalam contoh di atas, antara lain (Edwin & Aprianto, 2017): Pertama, akad wakalah bi al-ujrah dilakukan antara pihak yang memiliki piutang dengan bank syariah sebagai wakil pihak berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang. Kedua akad qardh terjadi apabila pihak bank syariah sebagai wakil
menalangi  pembayaran  utang  pihak  yang  berutang  kepada  pihak  yang  berpiutang. Sehingga pembayaran atas dana talangan tersebut dibayar atas penagihan terhadap pihak yang  berutang  atau  pihak  yang  diperintahkan  membayar  utang  pihak  yang  berutang. Melalui skema produk anjak piutang ini, akad wakalah bi al-ujrah memiliki kedudukan sebagai akad accesoir (akad turunan). Karena lahir dari utang piutang antara perusahaan dealer  dengan  pembeli.  Namun  melihat  produk  anjak  piutang  yang  mengambil keuntungan atas ujrah tersebut. Maka kedudukan akad wakalah bi al-ujrah sebagai akad inti dari produk anjak piutang syariah.

## c) Produk Pembiayaan Sindikasi
Pembiayaan  sindikasi  merupakan  akad  antara  beberapa  lembaga  keuangan,  baik antar  LKS  atau  antara LKS  dan  LKK,  dalam  rangka  melakukan  pembiayaan  terhadap proyek tertentu. Pembiayaan sindikasi yang dilakukan bank syariah merupakan salah satu strategi  masuknya  bank  syariah  kedalam  usaha  korporasi  yang  menguntungkan (Rahmayanti,  2019).  Dalam  substansi fatwa  DSN-MUI Nomor 91 tahun  2014 tentang pembiayaan sindikasi, terdapat banyak penggunaan akad di dalamnya. Salah satu akad antara  peserta  sindikasi,  selain  pakai  akad mudharabah dan musyarakah juga  dapat memakai akad wakalah bi al-ujrah. Bank  syariah (peserta)  berkedudukan sebagai wakil atas muwakkil  (leader) dalam  melakukan  pembiayaan  kepada  nasabah  (DSN-MUI, 2020).

## 4.2 Penerapan Akad Hiwalah bi al-Ujrah di Perbankan Syariah
Berdasarkan  analisis  fatwa  DSN-MUI,  penerapan akad hiwalah  bi  al-ujrah juga banyak digunakan dalam pengembangan produk di LKS. Adapun di perbankan syariah terdapat dalam dua produk yaitu:

## a) Produk Penyelesaian Utang dalam Import
Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 61 tahun 2007 tentang penyelesaian utang dalam impor  menyatakan  bahwa  ketika  nasabah/importir  yang  tidak  memiliki  dana  di  bank syariah sebesar harga pembelian barang dari pihak eksportir (DSN-MUI, 2020).  Maka sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa jalan alternatifnya adalah menggunakan skema akad wakalah bi al-ujrah dengan akad qardh dan juga skema akad wakalah bi al-ujrah dengan akad hiwalah. Sehingga skema multi akad dalam dua alternatif tersebut secara
hakikat menggunakan skema akad hiwalah bi al-ujrah.
Dalam skema multi akad wakalah bi al-ujrah dengan akad qardh. Kedudukan bank syariah sebagai muhal ‘alaih yaitu sebagai pihak yang membayar utang nasabah/importir (muhil) kepada  penjual/eksportir (muhal). Sehingga  utang  nasabah/importir  kepada penjual/eksportir  lunas  dan  beralih  kepada  bank  syarah.  Atas  jasanya  itu  bank  syariah berhak  mendapatkan ujrah. Begitupun  dalam  skema  multi  akad wakalah  bi  al-ujrah dengan akad hiwalah. Selain itu juga, dalam skema produk anjak piutang syariah yang menggunkan multi akad wakalah bi al-ujrah dengan akad qardh secara hakikat memiliki kedudukan sebagai akad hiwalah bi al- ujrah dari segi adanya pengalihan utang.
b) Produk  Pengalihan  Utang  Pembiaayaan  Murabahah  Antar  Lembaga

## Keuangan Syariah
Penggunaan akad hiwalah bi al-ujrah dalam substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar LKS merupakan alternatif dari sekian akad yang dapat dipilih (DSN-MUI, 2020). Sehingga ketika nasabah memiliki utang kepada bank syariah atas pengajuan pembiayaan murabahan dalam kepemilikan modal  kerja.  Kemudian  nasabah  memiliki  keinginan  untuk  mengalihkan  utangnya kepada  bank  syariah  lain.  Maka  skema  yang  dapat  dipilih  adalah  akad hiwalah  bi  al- ujrah. Bank  syariah  yang  dipilih  memberikan  dana  talangan  kepada  nasabah  sebesar utangnya,  kemudian  membayarkannya  kepada  bank  syariah  pemberi  pembiayaan murabahah. Sehingga atas pengalihan utang tersebut, utang nasabah berpindah kepada bank syariah yang dipilih dan bank syariah yang dipilih berhak mendapatkan ujrah dari nasabah. Skema pengalihan utang ini tentunya disepakati para pihak dengan ketentuan yang jelas.
4.3 Hakikat  Kedudukan  Akad  Wakalah  bi  al-Ujrah  dan  Akad  Hiwalah  bi  al- Ujrah dalam Pengembangan Produk di Perbankan Syariah
Apabila melihat penerapan akad wakalah bi al-ujrah dengan akad hiwalah bi al- ujrah dalam beberapa produk bank syariah di atas. Maka kedudukan kedua akad tersebut lahir karena akad lain. Artinya, kedua akad tersebut berasal dari akad qardh yang berasal dari akad jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Misalnya dalam produk L/C Impor
maupun Ekspor. Adanya akad wakalah bi al-ujrah karena transaksi yang tidak dilakukan secara  tunai  atau  mekanisme  transaksi  jual  beli  antara  eksportir  dan  importir  yang membuat  mekanisme lahirnya  akad wakalah  bi  al-ujrah. Dalam  produk  anjak  piutang syariah  pun  sama  berasal  dari  perusahaan  dealer  yang  memiliki  piutang  pembelian kendaraan  terhadap  pembeli  yang  melakukan  transaksi  kepemilikan  kendaraan  secara tidak  tunai.  Begitupun  dalam  produk  yang  menggunakan  akad hiwalah  bi  al-ujrah. Adapun apabila melihat penerapan dalam produknya, kedua akad tersebut menjadikan bank syariah mendapatkan keuntungan sehingga dapat dikatakan sebagai akad inti.
Pengaplikasian akad wakalah bi al-ujrah dengan akad hiwalah bi al-ujrah dalam pengembangan  produk  di  bank  syariah,  banyak  digunakan  dalam  menjalankan mekanisme  fungsi  bank  terhadap  pemberian  fasilitas  pelayanan  jasa.  Walaupun penggunaannya  dapat  juga  sebagai  akad  pelengkap  dalam  skema  multi  akad  dalam mekanisme  penyaluran  dana  melalui  pembiayaan.  Namun  kedudukan  kedua  akad tersebut tetap berjalan sesuai porsi kedudukan sifat awalnya sebagai akad tabarru’ yaitu tolong  menolong  atau  membantu  pihak  lain  tanpa  digunakan  untuk  kegiatan  komersil (Rafsanjani, 2016).
Kedudukan  bank  syariah  dalam  akad wakalah  bi  al-ujrah memiliki  kedudukan sebagai wakil yaitu pihak yang mewakili muwakkil (nasabah) untuk melakukan perbuatan hukum  yang  diwakilkan  kepadanya.  Begitu  juga  dalam  akad hiwalah  bi  al-  ujrah, kedudukan bank syariah sebagai muhal ‘alaih yaitu pihak yang memberikan kepastian hukum  dalam  membayar  utang muhil (nasabah)  kepada muhil (berpiutang).  Atas  jasa mewakili  dan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  keinginan  nasabah  untuk mendapatkan bantuan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo, maka pihak bank syariah berhak mendapatkan ujrah.
Ketika terdapat kata ujrah sebagai akibat dari adanya pertukaran manfaat berupa jasa seseorang, maka hal itu menunjukkan bahwa secara hakikat dalam pelaksanaan akad wakalah  bi  al-ujrah dan  akad hiwalah  bi  al-ujrah, bank  syariah  menukarkan  manfaat jasanya kepada nasabah. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan bank syariah sama halnya  dengan  perbuatan  hukum  melakukan  akad ijarah  ‘ala  al-asykhash (jual  beli manfaat jasa). Selain itu juga, kata ujrah selalu identik dengan akad ijarah, karena ujrah bagian dari rukun ijarah. Apabila ditarik kepada akad ijarah, kedudukan bank syariah sebagai ajir, sedangkan nasabah sebagai mu’jir. Maka berlaku kaidah fiqh fi al-muamalah
yang berkaitan dengan maksud dan tujuan yaitu:
" ا

## َلَ  ْيِناَعَمْلاو ِد ِصاَقَمُلِل ِد ْوُقُعْلا  ِف ُةَرْبِعْل
يِناَبْلا َو  ِظاَفْلَ ْلِْل "
“Yang  menjadi  patokan  dalam  akad  adalah  maksud  dan  maknanya  bukan  lafad  atau sususan redaksinya” (Ramadhan, n.d.)
Adiwarman  A.  Karim  dalam  bukunya  Bank  Islam  menyatakan  bahwa  secara hakikat  akad tabarru’ merupakan  akad  dalam  melakukan  kebaikan  dalam  rangka mengharapkan  balasan  dari  Allah  SWT.  Hal  itu  menjadikan  akad  ini  tidak  dilakukan untuk  tujuan  mencari  keuntungan  semata.  Konsekuensi  logisnya  adalah  apabila  akad tabarru’ dilakukan dengan mengambil keuntungan secara komersil maka ia bukan lagi berkedudukan  sebagai  akad tabarru’ melainkan  akad mu’awadhat (Anwar,  2007) . Adapun pemberlakukan konsekuensi mentranspormasikan akad tabbaru’ menjadi akad mu’awadhat harus memperhatikan batasan dan ketentuan berdasarkan prinsip syariah.
Kemudian  apabila  melihat  substansi  fatwa  DSN-MUI  Nomor  113  tahun  2017 tentang akad wakalah bi al-ujrah, yang dalam landasan yuridisnya DSN-MUI mengutip dan  mencantumkan  pendapat  ulama  dari  kitab  terkemuka  mereka (al-kutub  al- mu’tabarah). Terdapat  pendapat  Wahbah  al-Zuhaili  yang  menyatakan  bahwa  apabila wakalah dilakukan  dengan  adanya  pemberian  imbalan,  maka  hal  itu  hukumnya  sama dengan akad ijarah. Secara tidak lansung, pelaksanaan akad wakalah bi al-ujrah dan akad hiwalah  bi  al-ujrah dalam  pengembangan  produk  di  bank  syariah  dilaksanakan berdasarkan  substansi  atau  redaksi  tertulis.  Namun  secara  hakikat  pelaksanaan  kedua akad tersebut sebenarnya maksud dan tujuannya adalah melaksanakan akad ijarah berupa pelayanan jasa kepada nasabah. Sehingga keuntungan yang didapatkan dari kedua akad tersebut  sama  halnya  keuntungan  yang  berasal  dari  akad ijarah sebagai  akad  inti perbankan syariah mendapatkan keuntungan.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Akad wakalah  bi  al-ujrah dan  akad hiwalah  bi  al-ujrah dalam  pengembangan produk  di  bank  syariah  diterapkan  dalam  beberapa  produk  pelayanan  jasa. Kedudukannya sebagai akad accesoir (turunan), apabila dilihat dari lahirnya kedua akad tersebut.  Artinya,  kedua  akad  tersebut  berasal  dari  akad  pokoknya  yaitu qardh (utang piutang)  atas  jual  beli  yang  dilakukan  secara  tidak  tunai.  Adapun  apabila  melihat
kedudukannya dalam penerapan di sebuah produk, maka kedudukannya sebagai akad inti yang memiliki sifat mu’awadhat dengan tujuan untuk mencari keuntungan . Sedangkan akibat penggunaan kedua akad tersebut berupa norma hukum yang tercipta dalam bentuk pelayanan  jasa  yang  adanya  imbalan  maka  secara  hakikat  kedua  akad  tersebut  sama halnya dengan akad ijarah jasa.
Berdasarkan fakta kesimpulan penelitian ini, maka perlu adanya penelaahan lebih lanjut  berkaitan  dengan  kedudukan  akad wakalah  bi  al-ujrah dan  akad hiwalah  bi  al- ujrah dalam  pengembangan  produk  di  perbankan  syariah.  Menurut  hasil  penelitian bahwa kedua akad tersebut menjadi akad inti yang memiliki sifat mu’awadhat dengan tujuan  untuk  mencari  keuntungan  yang  diterapkan  LKS  dalam  produk  pelayanan jasa. Maka  bagaimana  apabila  diterapkan  dalam  produk  pembiayaan  sebagai  jantung berlangsungnya bisnis LKS dalam mempertemukan sektor riil dengan sektor keuangan. Hal itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.  Sehingga  penerapan  kedua  akad  tersebut  jangkauannya  lebih  luas  dalam menambah produk inovasi yang dikembangkan oleh LKS.

## REFERENSI
Abdurrahman, M. H. (2011). Mausuah Ahadits Ahkam Al-Muamalah Al-Maliyyah . Dar Al-Kautsar.
Al-Jaziri, A. (n.d.). Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah . Daar Al-Fikr. Al-Maqdisi, I. Q. (1998). Al-Mughni . Dar ‘Alamil Kutub.
Al-Nawawi, M. (n.d.). Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab . Pustaka Azam. Al-Syaukani. (2001). Nailul Authar: Himpunan Hadits-hadits Hukum . Bina Ilmu. Antonio, M. S. (2018). Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Gema Insani. Anwar, S. (2007). Hukum Perjanjian Syariah . RajaGrafindo Persada.
Dolgun, M. H., Mirakhor, A., & Ng, A. (2019). A proposal designed for calibrating the liquidity coverage ratio for Islamic banks. ISRA International Journal of Islamic Finance , 11 (1), 82–97. https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2018-0033
DSN-MUI. (2020). Himpunan Intisari Fatwa . Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
Edwin,  N  &  K.  A.  (2017).  Anjak  Piutang  (Factoring)  dalam  Ekonomi  Islam”, Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam , 8 (1), 95–110. https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/download/59/49. Hakim, A, Sobarna, N & A. S. (2020). Praktek Wakalah dan Hiwalah dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 (2), 68–84. https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i2.171 Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan . RajaGrafindo Persada.
Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. Jurnal BAABU
AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 5 (1), 104.
https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122
Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . Kencana.
Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. Jurnal Asy-Syukriyyah , 21 (2), 175-193. Mubarok, J & H. (2017). Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’. Simbiosa Rekatama Media.
https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117.
Mubarok,  J  &  H.  (2017). Fikih  Mu’amalah  Maliyyah:  Akad  Tabarru’. Simbiosa Rekatama Media.
Mubarok,  J,  &  H.  (2017b). Fikih  Mu’amalah  Maliyyah:  Prinsip-Prinsip  Perjanjian. Simbiosa Rekatama Media.
Nurjaman,  M.  I  &  D.  Ayu.  (2021).  Eksistensi  Kedudukan  Fatwa  Dsn  Mui  Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah. Al-Iqtishad: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Syariah, 9 (2), 55–67. https://doi.org/10.37812/al%20iqtishod.v9i2.245.
Rafsanjani,  H.  (2016).  Akad  Tabarru’  dalam  Transaksi  Bisnis. Masharif  Al-Syariah: Jurnal Perbankan Syariah , 1 (210–129). http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/758.
Rahmayanti. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman , 1 (12), 1– 16. https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.1617.
Ramadhan,  A.  A.  A.  (n.d.). Mausu’ah  Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyah Al-Munazzamah  li  Al- Mu’amalat  Al-Maliyah  Al-Islamiyah  wa  Dauruha  fi  Taujih  Al-Nuzum  Al- Mu’asirah . Dar Al- Amyan Al-Iskandariyyah.
Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer . UIN-SU Press.
Suhendar,  M.  (2020).  Penerapan  Hybrid  Contrak  Pada  Letter  of  Credit. Jurnal  Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah , 2 (1), 111–121.
https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7865.
Syaikhu,  Aryadi  &  N.  (2015). Fikih  Muamalah:  Memahami  Konsep  dan  Dialektika Kontemporer. K-Media.
Widyastuti, S. (2019). Akuntansi Produk Letter Of Credit (L/C) Berbasis Syariah: Studi Kasus Pada PT.  Bank XYZ. JIAFE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi , 5 (1), 65–78. https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/1222 Witro, M. I. N. dan D. (2021). Transformasi akad tabarru’ menjadi akad mu’awadhat ; analisis akad hiwalah dan akad kafalah di lembaga keuangan syariah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , 6 (2), 162–172. DOI: 10.24235/jm.v6i2.8748.
Yozika,  F.  Al,  &  Khalifah,  N.  (2017).  Pengembangan  Inovasi  Produk  Keuangan  Dan Perbankan  Syariah  Dalam  Mempertahankan  Dan  Meningkatkan  Kepuasan Nasabah. Jurnal Ilmiah Edunomika , 1 (02), 100–107.
https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.154
Yunus,  M.  (2019).  Hybrid  Contract  (Multi  Akad)  dan  Implementasinya  di  Perbankan Syariah. Tahkim:  Jurnal  Peradaban  Dan  Hukum  Islam , 2 (1),  87–102. https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473.