## TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR UBIN KERAMIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2018
Oleh:
Ovina Viviani Bambang Siswanto
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
ovinaviviani@yahoo.co.id
Wisnu Aryo Dewanto Fakultas Hukum Universitas Surabaya
wisnu@ubaya.ac.id

## ABSTRAK
Prinsip Most  Favoured  Nation (MFN)  merupakan  prinsip  sentral  dalam General  Agreement on  Tariffs  and  Trade (GATT  1994).  Sebagai  negara  anggota  WTO,  Indonesia  memiliki kewajiban  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  ada  dalam  GATT  1994.  Pada  tahun  2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan berdasarkan hasil  penyelidikan  Komite  Pengamanan  Perdagangan  Indonesia.  Dalam  hasil  penyelidikan tersebut  terbukti  telah  terjadi  lonjakan  impor  dan  ancaman  kerugian  serius  terhadap  industri dalam  negeri.  Penerapan  kebijakan  bea  masuk  tindakan  pengamanan  tidak  sejalan  dengan prinsip  MFN  namun  GATT  1994  mengakui  beberapa  pengecualian  terhadap  prinsip  MFN. Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  bea  masuk  tindakan  pengamanan  yang dikeluarkan oeh Pemerintah Indonesia konsisten dengan GATT 1994. Penelitian ini dilakukan dengan  metode  yuridis  normatif  berdasarkan  peraturan-peraturan  hukum,  yaitu  dengan meninjau  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  119  Tahun  2018  tentang  Pengenaan  Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik dengan GATT 1994 .
Kata  kunci : Tindakan  Pengamanan; Most  Favoured  Nation ;  Kebijakan  Pemerintah Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2018  lalu,  beberapa  industri  penghasil  ubin  keramik  dalam  negeri  yang diwakili  oleh  Asosiasi  Aneka  Industri  Keramik  Indonesia  (Asaki)  melakukan  permohonan kepada  Komite  Pengamanan  Perdagangan  Indonesia  (KPPI)  untuk  melakukan  penyelidikan atas  barang  impor  ubin  keramik.  Pemohon  meminta  kepada  KPPI  untuk  melakukan penyelidikan  karena  diduga  adanya  ancaman  kerugian  serius  disebabkan  oleh  terjadinya lonjakan  volume  impor  barang  ubin  keramik.  Setelah  dilakukannya  penyelidikan,  KPPI mendapat bukti bahwa telah terjadi lonjakan volume impor barang ubin keramik dan adanya indikasi  awal  terjadinya  kerugian  serius  bagi  industri  penghasil  ubin  keramik  dalam  negeri. Terbuktinya  indikasi  awal  atas  kerugian  tersebut  mendorong  KPPI  untuk  menindaklanjuti kasus  ini  dengan  mengenakan  Tindakan  Pengamanan  Perdagangan  terhadap  barang  impor ubin  keramik  tertentu  dari  beberapa  negara.  Ditindaklanjutinya  permohonan  Asaki  tersebut
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
dapat  dilihat  dari  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  119  Tahun  2018  tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik.
Kegiatan  perdagangan  internasional  diatur  dalam General  Agreement  on  Tariffs  and Trade 1994 (GATT 1994) atau World Trade Organization (WTO). Perdagangan internasional dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  ketentuan  GATT  1994 tersebut.  Ada  2  prinsip  dalam  ketentuan  GATT  1994  yang  dijadikan  sebagai  prinsip  sentral dalam melakukan perdagangan internasional, yaitu 1 :
1. Prinsip Most-Favoured Nation (MFN)
Prinsip  ini  merupakan  prinsip  non-diskriminasi  yang  menentukan  bahwa  negara anggota  WTO  dalam  memberikan  perlakuan  atas  setiap  barang  berupa  keuntungan, bantuan,  dan  juga  hak  istimewa  harus  diberikan  juga  kepada  seluruh  anggota  peserta lainnya secara adil dengan segera dan tanpa syarat ( immediately and unconditionally ).
2. Prinsip National Treatment (NT)
Prinsip ini mewajibkan negara anggota WTO untuk memperlakukan barang impor dan barang dalam negeri secara sama apabila barang tersebut masuk secara sah. Negara yang  telah  menjadi  anggota  WTO  wajib  untuk  mematuhi  aturan  yang  berlaku  dalam GATT 1994, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip GATT 1994. Indonesia telah menjadi negara  anggota  WTO  pada  tanggal  1  Januari  1995  sehingga  konsekuensinya  adalah Indonesia  wajib  menyelaraskan  aturan  hukum  nasionalnya  dengan  ketentuan  GATT 1994.
Berdasarkan  hasil  penyelidikan  KPPI,  di  Indonesia  telah  terjadi  lonjakan  impor barang  akibat  dari  adanya  perkembangan  yang  tidak  terduga  ( unforeseen  development ). Dari  hasil  penyelidikan  saat  bukti  awal  permohonan,  RRT  merupakan  eksportir  ubin keramik  terbesar  yang  masuk  ke  Indonesia,  jumlahnya  mencapai  96,03%  dari  seluruh ubin keramik yang diimpor oleh Indonesia, diikuti oleh Vietnam dan Thailand 2 .
Pada tanggal 19 September 2018, Sri Mulyani menandatangani Peraturan Menteri Keuangan  (PMK)  No.  119  Tahun  2018  tentang  Pengenaan  Bea  Masuk  Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) diberlakukan  dengan  tujuan  untuk  membendung  jumlah  barang  yang  diimpor  dan kebijakan  tersebut  akan  berlaku  selama  tiga  tahun.  Pemerintah  Indonesia  mengenakan
1 Huala Adolf , Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005).
2 Komite  Pengamanan  Perdagangan  Indonesia ,  Laporan  Akhir  Hasil  Penyelidikan  Tindakan Pengamanan  Perdagangan  Terhadap  Impor  Barang, (Jakarta:  Komite  Pengamanan  Perdagangan  Indonesia, 2018).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
bea masuk untuk  impor ubin  keramik secara berturut-turut 23%, 21%, dan 19%. Dalam bagian lampiran PMK No. 119 Tahun 2018 terdapat  125 negara  yang dikecualikan dari BMTP  yang  ditetapkan  Indonesia,  seperti  negara  Thailand,  Vietnam,  Hongkong, Singapura, dan lainnya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  penerapan  BMTP  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  telah  konsisten  dengan  prinsip-prinsip  yang  ada dalam GATT 1994.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  pada  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif,  dengan pendekatan statute  approach,  conceptual  approach ,  dan case  approach . Statute  approach merupakan  pendekatan  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  permasalahan  hukum.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah General  Agreement  on Tariffs and Trade (GATT), Agreement on Safeguards (AoS) , Undang-Undang No. 17 Tahun 2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Tindakan  Antidumping,  Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119  Tahun  2018  tentang  Pengenaan  Bea  Masuk  Tindakan  Pengamanan  Terhadap  Impor Produk Ubin Keramik. Pendekatan conceptual approach dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menuntun peneliti untuk mengerti asas dan konsep hukum mana  yang  tepat  digunakan  dalam  permasalahan  hukum.  Dalam  pendekatan case  approach , yang  perlu  dipahami  adalah ratio  decidendi (alasan  hukum) yang  digunakan  oleh  hakim dalam  membuat  putusannya. Ratio  decidendi akan  ditemukan  saat  memperhatikan  fakta materiil, yaitu melalui pendekatan kasus 3 .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindakan  pengamanan  ( safeguards )  adalah  suatu  instrument  yang  dapat  digunakan oleh  negara  anggota  WTO  untuk  mengamankan  industri  dalam  negerinya  dari  akibat  yang ditimbulkan oleh lonjakan impor berupa ancaman kerugian serius atau kerugian serius 4 . Suatu tindakan  pengamanan  biasanya  diambil  dalam  bentuk  penetapan  tambahan  bea  masuk
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
4 Christophorus  Barutu, Ketentuan  Anti  Dumping,  Subsidi,  dan  Tindakan  Pengamanan (Safeguards)dalam GATT dan WTO , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
dan/atau  pembatasan  kuantitatif  impor  pada  barang  yang  bersangkutan 5 .  Dalam  penerapan tindakan  pengamanan  atas  barang  impor  ubin  keramik,  Pemerintah  Indonesia  mendasarinya dengan  hasil  penelitian  dan  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  KPPI.  Penyelidikan  KPPI dilakukan  berdasarkan  unsur-unsur  yang  wajib  untuk  dipenuhi  dalam  penerapan  tindakan pengamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) AoS, yaitu:
1. Barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
2. Lonjakan jumlah impor barang; dan
3. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
Suatu  barang  dapat  dikategorikan  sebagai  barang  yang  sejenis  setelah  berdasarkan karakteristik,  kegunaan,  bahan  baku,  dan  standarisasi  dari  barang  yang  diproduksi  oleh Pemohon. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Karakteristik
Barang  yang  diproduksi  pemohon  adalah  ubin  keramik  dengan  koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% menurut beratnya serta tidak termasuk ubin dari jenis yang  digunakan  untuk  melapisi  penggilingan,  dimana  area  permukaan  terluasnya  dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir. Selain  itu,  pemohon  juga  memproduksi  ubin  keramik  dengan  koefisien  penyerapan  air melebihi 0,5% menurut beratnya, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir.
2. Kegunaan
Barang ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon memiliki kegunaan sebagai material penutup lantai dan dinding baik untuk di luar ruangan maupun di dalam ruangan.
3. Bahan Baku
Bahan baku  yang  digunakan pemohon  dalam memproduksi  ubin  keramik adalah tanah  liat,  pasir  silica,  kalsium  karbonat, feldspar ,  dolomit.  Sebagai  pelapis  keramik, pemohon menggunakan fritz, tanah liat, kaolin, pasir silica, dolomit, stain, feldspar, dan dolomit.
4. Standarisasi
Ubin  keramik  yang  diproduksi  oleh  Pemohon  memiliki  sertifikat  berskala nasional yaitu Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Ubin Keramik SNI ISO 13006:2010 dan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008. Selain
5 Sylviana  Kusuma  Lestari,  Tesis: Tinjauan  Yuridis  Atas  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Industri Dalam  Negeri  Melalui  Peraturan  Nasional  Dikaitkan  Dengan  Upaya  Safeguard  Dalam  World  Trade Organization (WTO), (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
kedua  sertifikat  tersebut,  pemohon  juga  memiliki  sertifikat  berskala  internasional  yaitu LRQA ISO 9001:2015 dan Sirim QAS International Sdn Bhd. MS ISO 13006:2003.
Setelah  dilakukannya  penyelidikan,  hanya  12  nomor  HS  barang  yang  diselidiki dan  terbukti  sejenis  dengan  barang  yang  diproduksi  oleh  Pemohon,  yaitu  nomor  HS 6907.21.91,  6907.21.92,  6907.21.93,  6907.21.94,  6907.22.91,  6907.22.92,  6907.22.93, 6907.22.94,  6907.23.91,  6907.23.92,  6907.23.93  dan  6907.23.94.  Sedangkan  16  nomor HS lainnya tidak diproduksi oleh Pemohon sehingga dikeluarkan dari daftar barang yang diselidiki.
Unsur  selanjutnya  adalah  adanya  lonjakan  jumlah  impor  barang.  Peningkatan jumlah impor dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa barang impor yang masuk dalam wilayah  kepabeanan  suatu  negara  meningkat  dalam  jumlah  secara  absolut  dan  relatif dibandingkan  dengan  produksi  dalam  negeri  serta  mengakibatkan  kerugian  serius  atau ancaman kerugian serius bagi industri yang menghasilkan barang yang serupa atau secara langsung  tersaingi  oleh  barang  impor  tersebut 6 .  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Badan  Pusat  Statistik,  jumlah  impor  barang  yang  diselidiki  mengalami  peningkatan secara  absolut  setiap  tahunnya,  yaitu  pada  tahun  2015  sebesar  858.486  ton,  kemudian pada  tahun  2016  meningkat  menjadi  1.069.859  ton,  dan  pada  tahun  2017  meningkat menjadi  1.257.123  ton  dengan  tren  peningkatan  jumlah  impor  barang  sebesar  21,01% secara absolut.
Lonjakan  impor  juga  diselidiki  secara  relatif  dengan  membandingkan  produksi dan  pangsa  pasar  industri  dalam  negeri  atas  barang  sejenis  atau  barang  yang  secara langsung  bersaing  dengan  barang  impor.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan Pusat  Statistik,  telah  terjadi  lonjakan  impor  barang  ubin  keramik  secara  relatif  terhadap produksi nasional dari tahun 2015 sebesar 100 poin indeks menjadi 129 poin indeks pada tahun 2016. Pada tahun 2017, impor relatif terhadap produksi  nasional terus mengalami peningkatan  menjadi  153  poin  indeks.  Pada  periode  tahun  2015-2017,  tren  peningkatan jumlah impor secara relatif sebesar 23,57%.
Lonjakan impor barang yang diselidiki terjadi dengan tidak dapat diprediksi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan kapasitas produksi ubin keramik Republik Rakyat  Tiongkok  (RRT).  Menurut Chinese  Statistical  Source (CSS)  dan Commission Implementing Regulation European Union (CIREU), pada tahun 2014 kapasitas produksi
6 Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguards World Trade Organization, (Jakarta: Komite Perdagangan Indonesia, 2015).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
ubin keramik RRT mengalami peningkatan sebesar 13,9 milliar meter persegi menjadi 17 milliar meter persegi pada tahun 2016 dengan tren peningkatan sebesar 22%. Peningkatan kapasitas  produksi  tersebut  menyebabkan  penumpukan  persediaan  ( overcapacity ) terhadap barang ubin keramik di RRT.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  data  terhadap  kapasitas  produksi  ubin  keramik RRT, terbukti bahwa pada tahun 2016 RRT mengalami kenaikan dalam jumlah kapasitas produksi  ubin  keramiknya.  Hal  ini  menyebabkan  RRT  mengalihkan  penjualan  barang ubin keramiknya melalui ekspor ke Indonesia.
Selain  dari  meningkatnya  kapasitas  produksi  ubin  keramik  RRT,  Uni  Eropa memperpanjang  pengenaan  bea  masuk  antidumping  terhadap  produsen  ubin  keramik RRT. Pengenaan kewajiban bea masuk antidumping tersebut awalnya berlaku pada bulan September 2011. Menurut Joe Simpson (2018), kewajiban antidumping adalah bea masuk yang  dibebankan  selain  bea  cukai  normal  yang  diterapkan  diseluruh European  Union (EU) . Kewajiban  ini  dirancang  untuk  memungkinkan  EU  mengambil  tindakan  terhadap barang-barang  yang dijual dengan harga  yang lebih murah dari nilai normalnya. Setelah adanya  tinjauan  kadaluarsa  atas  berlakunya  pengenaan  kewajiban  bea  masuk antidumping, European  Commission menyarankan  untuk  menerapkan Regulation  No.
2017/2179,  OJ  L307,  yaitu  untuk  melakukan  perpanjangan  terhadap  pengenaan kewajiban bea masuk antidumping terhadap RRT selama 5 tahun berikutnya yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017 7 .
Adanya  situasi  penumpukan  persediaan barang  ubin  keramik  di  RRT  dan pengenaan bea masuk antidumping terhadap perusahaan ubin keramik  yang ada di RRT merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi dan tidak diantisipasi sebelumnya. Situasi ini  menyebabkan  terjadinya  pengalihan  ekspor  ubin  keramik  ke  Indonesia,  sehingga kemudian di pasar Indonesia terjadi lonjakan jumlah impor barang keramik.
Unsur yang terakhir adalah adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Berdasarkan  data  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik,  konsumsi  nasional cenderung  mengalami  peningkatan  khususnya  pada  periode  2016-2017  sebesar  11,88% dengan  tren  peningkatan  konsumsi  nasional  periode  2015-2017  sebesar  4,3%.  Pangsa impor juga mengalami peningkatan terus menerus tahun 2015-2017 dari 100 poin indeks menjadi 128 poin indeks pada tahun 2016 dan selanjutnya menjadi 135 poin indeks pada
7 Joe Simpson, China’s Maturing Manufacturers Now Produce Half of The World’s Ceramic Tiles , Tile & Stone Journal, (www.tileandstonejournal.com, diakses pada tanggal 11 Oktober 2019).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
tahun 2017 dengan tren sebesar 16%. Pada saat yang bersamaan, pangsa pasar pemohon mengalami penurunan hingga 98 poin indeks pada tahun 2016 dan terus menurun hingga 91 poin indeks pada tahun 2017 dengan tren yang menurun sebesar 4,6%. Namun pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 16% pada tahun 2015-2017. Hal tersebut mengakibatkan pangsa pasar pemohon mengalami penurunan dari yang awalnya 100 poin indeks pada tahun 2015, menurun menjadi 98 poin indeks pada tahun 2016, dan terus merosot menjadi 91 poin indeks pada tahun 2016 dengan tren yang menurun sebesar 4,6%.
Berdasarkan  hasil  penyelidikan  KPPI,  selama  periode  penyelidikan  penjualan domestik  pemohon  secara  tren  mengalami  penurunan  sebesar  0,6%.  Penurunan  tersebut disebabkan oleh pemohon yang tidak bisa menjual barangnya akibat lonjakan impor ubin keramik sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan dengan tren sebesar 10,8%. Keadaan penumpukan persediaan menimbulkan adanya beberapa tambahan biaya produksi  karena  terbatasnya  tempat  penyimpanan  persediaan.  Sebagai  akibat  dari turunnya  penjualan  domestik,  pemohon  terpaksa  menurunkan  jumlah  produksi  yang awalnya pada tahun 2015 sebesar 100 poin indeks, menurun menjadi 97 poin indeks pada tahun  2016  dan  kemudian  turun  menjadi  96  poin  indeks  pada  tahun  2015  dengan  tren penurunan sebesar 2,2%.
Jumlah  produksi  yang  terus  menurun  pada  periode  2015-2017  juga  berdampak pada  produktivitas  pemohon.  Produktivitas  pemohon  mengalami  penurunan  yang awalnya 100 poin indeks pada tahun 2015, menurun menjadi 96 poin indeks pada tahun 2016  dan  terus  menurun  menjadi  94  poin  indeks  pada  tahun  2017  dengan  tren  2,8%. Penyebab  dari  menurunnya  produktivitas  pemohon  karena  sebagian line produksi diberhentikan  sebagai  akibat  dari  penumpukan  persediaan  akhir  sehingga  tenaga  kerja yang ada tidak dapat sepenuhnya bekerja secara optimal.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terbukti  bahwa  pemohon  mengalami  kerugian  serius karena  adanya  penurunan  penjualan  dan  penurunan  keuntungan.  Penurunan  keuntungan dialami  oleh  pemohon  selama  periode  penyelidikan  dengan  tren  sebesar  17,1%.  Selain itu,  penurunan  keuntungan  juga  dialami  karena  terjadinya  peningkatan  biaya  produksi dengan tren sebesar 3,7%.
Selain  dari  faktor-faktor  yang  di  atas,  KPPI  menganalisa  apakah  terdapat  faktor lain yang menyebabkan ancaman kerugian serius pemohon selain dari terjadinya lonjakan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
jumlah  impor.  KPPI  menganalisa  3  faktor,  yaitu;  ekspor,  kapasitas  terpasang,  dan kualitas.
Tabel 1. Penjualan Ekspor Pemohon
Uraian Satuan Tahun 2015 2016 2017 Porsi Penjualan Domestik Indeks 100 100 97 Porsi Penjualan Ekspor Indeks 2 3 5 Sumber: Pemohon
Berdasarkan  data  penjualan  ekspor  pemohon,  terlihat  bahwa  porsi  penjualan ekspor  pemohon  di  tahun  2017  hanya  5  poin  indeks  dari  total  penjualan  pemohon. Sehingga  aktifitas  penjualan  ekspor  yang  dilakukan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kinerja pemohon.
Selanjutnya, pemohon melampirkan data terkait perbandingan kapasitas terpasang dan konsumsi nasional.
Tabel 2. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional
Uraian Satuan Tahun 2015 2016 2017 Kapasitas Terpasang Indeks 100 98 98 Konsumsi Nasional Indeks 67 66 73
Sumber: Pemohon
Sebagaimana  terlihat  pada  Tabel  2,  kapasitas  terpasang  pemohon  lebih  dari  cukup untuk  memenuhi  konsumsi  nasional.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kerugian  yang dialami  oleh  pemohon  bukan  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  pemohon  untuk  dapat memenuhi  kebutuhan  nasional,  tetapi  karena  masuknya  barang  impor  yang  mempengaruhi kinerja pemohon.
Faktor terakhir yang menjadi bahan analisis oleh KPPI adalah kualitas barang. Bahwa kualitas  barang  yang  diproduksi  oleh  pemohon  telah  memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia (SNI)  dan  juga  standar  internasional  seperti  SNI  ISO  13006:2010,  SNI  ISO  9001:2008  dan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
LRQA ISO 9001:2015 dan Sirim QAS International Sdn Bhd. MS ISO 13006:2003. Dengan demikian,  barang  yang  diproduksi  pemohon  mampu  bersaing  dengan  produk  impor  apabila dilihat dari segi kualitas, karena barang yang diproduksi pemohon telah memenuhi dan sesuai dengan standar yang diakui baik secara nasional maupun internasional.
Berdasarkan hasil penyelidikan oleh KPPI di atas, terbukti ada hubungan sebab-akibat ( causal link ) antara ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dengan lonjakan  jumlah  impor  barang  yang  diselidiki  dan  bukan  disebabkan  oleh  faktor  yang  lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan bukti-bukti:
a. Terjadi  lonjakan  impor  barang  yang  diselidiki  secara  absolut  pada  tahun  2015-2017 dengan negara asal impor terbesar RRT dengan pangsa 96,02% pada tahun 2017.
b. Pada  tahun  2016-2017,  konsumsi  nasional  mengalami  peningkatan  sebesar  11,88% dengan tren peningkatan konsumsi nasional sebesar 4,3% pada periode tahun 2015-2017.
c. Pada tahun 2015-2017, pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 16%.  Peningkatan  tersebut  menyebabkan  pangsa  pasar  pemohon  mengalami  penurunan dengan tren sebesar 4,6%.
d. Volume  penjualan  domestik,  volume  produksi,  kapasitas  terpakai,  produktivitas,  dan keuntungan  industri  dalam  negeri  mengalami  penurunan  sedangkan  persediaan  industri dalam negeri mengalami peningkatan.
e. Setelah dilakukannya analisa terhadap faktor lain dari lonjakan barang impor yaitu faktor ekspor,  kapasitas  terpasang,  dan  kualitas,  terbukti  bahwa  tidak  ada  faktor  lain  yang memberikan  ancaman  kerugian  serius  kepada  pemohon  selain  dari  terjainya  lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki.
Berdasarkan  hasil  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  KPPI,  terbukti  bahwa  telah terpenuhi  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  (b)  AoS  sehingga kebijakan tindakan pengamanan perlu dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2)  huruf  (b)  AoS,  unsur  yang  perlu  dipenuhi  demi  diberlakukannya  kebijakan  tindakan pengamanan adalah sebagai berikut:
a. Adanya hubungan kausal ( causal link ) antara peningkatan impor dengan kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh pemohon.
b. Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  faktor-faktor  lain  yang  bukan  impor  tidak  berkaitan dengan peningkatan impor.
c. Penentuan meningkatnya jumlah impor harus memperhatikan persyaratan dalam Pasal 19 GATT, yaitu adanya perkembangan tidak terduga.
Dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  (b)  AoS,  diterapkannya  kebijakan  tindakan  pengamanan perlu memperhatikan persyaratan dari Pasal 19 GATT 1994 yaitu:
a. Adanya perkembangan tidak terduga.
b. Adanya lonjakan impor yang berlebihan.
c. Mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri.
Karena  terpenuhinya  unsur-unsur  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  (b)  AoS  dan  Pasal  19 GATT  1994,  KPPI  merekomendasikan  kepada  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk menerapkan  Bea  Masuk  Tindakan  Pengamanan  (BMTP).  Pada  tanggal  21  September  2018 telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Kebijakan BMTP yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  berlaku  selama  3  tahun  dengan  besaran  tarif  BMTP sebesar 23% pada tahun pertama, 21% pada tahun kedua, dan 19% pada tahun ketiga.
Pasal  7  AoS  mengatur  tentang Duration  and  Review  of  Safeguard  Measures ,  bahwa negara  anggota  yang  menerapkan  tindakan  pengamanan  hanya  untuk  periode  waktu  tertentu yang  diperlukan  untuk  mencegah  atau  memulihkan  kerugian  serius  dan  untuk  memfasilitasi industri dalam negeri melakukan penyesuaian  yang mana periode waktu  tersebut  tidak  lebih darii  4  tahun.  Pemerintah  Indonesia  menerapkan  kebijakan  BMTP  selama  3  tahun  sehingga kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 AoS.
Pengenaan  kebijakan  BMTP  ubin  keramik  ini  dikecualikan  untuk  beberapa  negara yang  terdaftar  dalam  lampiran  PMK  No.  119  Th.  2018.  Terdapat  125  negara  yang  terdaftar dalam  pengecualian  BMTP  ubin  keramik  tersebut.  Pengecualian  ini  bertentangan  dengan Prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) yang  merupakan  prinsip  utama  dalam  GATT  1994. Prinsip  MFN yang  juga  dikenal  sebagai  prinsip  non-diskriminasi  merupakan  prinsip  dasar dalam  perdagangan  internasional  yang  mewajibkan  negara  anggota  GATT  untuk memperlakukan negara anggota lainnya secara adil (non-diskriminatif). Shawkat Alam (2005) berpendapat,  bahwa  berdasarkan  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  prinsip  MFN,  setiap keuntungan, bantuan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh negara anggota pada produk apapun dari negara lain harus berlaku sama untuk produk sejenis dari negara anggota lainnya.  Kewajiban ini memastikan perlakuan  yang sama terhadap mitra dagang dan adanya pengurangan hambatan perdagangan secara cepat 8 .
8 Shawkat Alam, “ Trade-Environment Nexus in GATT Jurisprudence: Pressing Issues for Developing Countries ”, Bond Law Review, Vol. XVII, No. 2,  2005.
Agreement  on  Safeguard (AoS)  yang  merupakan  bagian  dari  Annex  1A  dan  diakui sebagai  instrumen  hukum  yang  memperkuat  disiplin  GATT  1994  khususnya  yang  mengatur mengenai Pasal 19 mengenai Emergency Action on Imports of Particular Products . Ketentuan Pasal  9  AoS  mengatur  tentang Developing  Country  Members (Negara  Anggota  yang Berkembang), yang berbunyi:
“Safeguard  measures  shall  not  be  applied  against  a  product  originating  in  a  developing country  Member  as  long  as  its  share  of  imports  of  the  product  concerned  in  the  importing Member does not exceed 3 per cent, provided that developing country Members with less than 3 per cent import share collectively account for not more than 9 per cent of total imports of the product concerned.”
Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan pengecualian atas tindakan pengamanan dapat dilakukan apabila:
a. Negara anggota yang berkembang dengan pangsa impor produk yang bersangkutan tidak melebihi 3%; dan
b. Negara anggota yang berkembang dengan pangsa impor kurang dari 3%, secara kolektif mencakup tidak lebih dari 9% dari total impor produk yang bersangkutan.
Pemerintah  Indonesia  dalam  tindakanya  mengecualikan  BMTP  terhadap  beberapa negara-negara dilakukan atas dasar penyelidikan  dan perhitungan pangsa  impor negara  yang bersangkutan.  Seperti  halnya  negara  Vietnam  yang  terbukti  memiliki  pangsa  impor  sebesar 1,60% pada tahun 2015, 0,79% pada tahun 2016 dan 1,61% pada tahun 2017 (Sumber: Badan Pusat Statistik). Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) AoS, maka Vietnam dikecualikan dari tindakan pengamanan oleh Pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan negara Thailand. Pangsa impor negara Thailand adalah 0,03% pada tahun 2015, 0,00 pada tahun 2016 dan 1,11% pada tahun 2017  (Sumber:  Badan  Pusat  Statistik).  Berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh  Badan  Pusat Statistik,  negara lainnya  selain RRT, Vietnam, dan Thailand memiliki pangsa impor sebesar 1,19% pada tahun 2015, 0,37% pada tahun 2016, dan 1,26% pada tahun 2017.
Pengecualian  kebijakan  tindakan  pengamanan  terhadap  negara  berkembang  juga diterapkan oleh European Commission dalam tindakan pengamanan atas impor produk baja. Tarif  akan  dikenakan  sebesar  25%  apabila  barang  impor  melebihi  rata-rata  selama  3  tahun terakhir.  Kebijakan  ini  berlaku  untuk  semua  negara,  dengan  adanya  pengecualian  untuk beberapa negara berkembang dengan ekspor terbatas kepada EU. Pengecualian juga dilakukan terhadap  negara  anggota European  Economic  Area (EEA)  yaitu  Norwegia,  Islandia,  dan Liechtenstein  mengingat  hubungan  ekonomi  yang  erat  antara  keduanya.  Pengecualian  yang
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
dilakukan European Commission tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam WTO serta  perjanjian  bilateral  EU 9 .  Dapat  dilihat  bahwa  pengecualian  kebijakan  tindakan pengamanan  terhadap  negara  bekembang  merupakan  suatu  hal  yang  dimungkinkan.  Hal tersebut diperbolehkan karena merupakan pengecualian dari prinsip MFN yang diatur dalam Pasal 9 AoS.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah Indonesia  dalam  menerapkan  tindakan  pengamanan  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  119  Tahun  2018  tentang  Pengenaan  Bea  Masuk  Tindakan  Pengamanan  Terhadap Impor  Ubin  Keramik  telah  konsisten  dengan  prinsip-prinsip  dalam  ketentuan  GATT  1994, karena GATT 1994 mengakui adanya pengecualian terhadap prinsip MFN, yaitu dalam Pasal 19  GATT  1994  tentang Emergency  Action  on  Imports  of  Particular  Products ,  yang penerapannya diatur dalam Agreement on Safeguard (AoS).
Dalam  ketentuan  GATT  1994  dan  AoS,  terdapat  beberapa  unsur  dan  kondisi  yang harus  dipenuhi  oleh  negara  anggota  dalam  menerapkan  tindakan  pengamanan,  yaitu dikenakan  terhadap  barang  sejenis  atau  barang  yang  secara  langsung  bersaing,  adanya lonjakan jumlah impor barang, terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan adanya  perkembangan  yang  tidak  terduga  ( unforeseen  development ).  Berdasarkan  hasil penyelidikan KPPI, telah terjadi ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak terduga yaitu adanya lonjakan impor produk ubin keramik  yang  terbukti  sebagai  barang  sejenis.  Hasil  penyelidikan  KPPI  tersebut  memenuhi unsur-unsur diterapkannya tindakan pengamanan sesuai dengan Pasal 19 GATT 1994 terkait Emergency  Action  on  Imports  of  Particular  Products dan  Pasal  2  Ayat  (1)  AoS  tentang Conditions terkait dengan penerapan tindakan pengamanan oleh negara anggota.
Sesuai  dengan  Pasal  9  AoS,  pengenaan  kebijakan  tindakan  pengamanan  dapat dikecualikan  kepada  negara  berkembang  yang  pangsa  impor  produk  yang  terkait  tidak melebihi  3%  dan  secara  kolektif  tidak  melebihi  9%.  Berdasarkan  hasil  penyelidikan  KPPI, negara-negara  yang dikecualikan dari  BMTP merupakan negara berkembang dengan pangsa impor  kurang  dari  3%.  Dengan  demikian,  pengecualian  kebijakan  BMTP  yang  dilakukan Pemerintah Indonesia juga telah konsisten dengan prinsip-prinsip dalam GATT 1994.
9 European Commission, “Trade: Commission Imposes Provisional Safeguard Measures On Imports Of Steel  Products” ,  European  Commission  Press  Release  Database,  ( https://Europa.eu/rapid/press-release_IP-18- 4563_en.htm , diakses pada tanggal 18 Juli 2019).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  Pemerintah  Indonesia  diharapkan  dapat memberikan  penjelasan  secara  rinci  kepada  negara-negara  yang  barang  impornya  dikenakan tindakan  pengamanan.  Penjelasan  tersebut  terlampir  dalam  surat  yang  diberikan  kepada perwakilan  diplomatik  di  negara  penerima.  Surat  yang  dikirimkan  tersebut  berisi  hasil penyelidikan  KPPI  yang  menjelaskan  bahwa  keadaan  industri  dalam  negeri  telah  memenuhi unsur  ditetapkannya  kebijakan  pengamanan.  Dilakukannya  penjelasan  melalui  surat  tersebut diharapkan  negara-negara  yang  barang  impornya  dikenakan  tindakan  pengamanan  mengerti dan menerima kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Vol 18 No 2 Agustus 2020

## DAFTAR PUSTAKA

## Agreement on Safeguard
Adolf,  H.  (2005). Hukum  Perdagangan  Indonesia .  Jakarta:  PT  RAJAGRAFINDO PERSADA.
Alam,  S.  (2005). Trade-Environment  Nexus  in  Gatt  Jurisprudence:  Pressing  Issues  for Developing Countries . Bond Law Review, XVII (2).
Barutu,  C.  (2007). Ketentuan  Anti  Dumping,  Subsidi,  dan  Tindakan  Pengamanan (Safeguards) dalam GATT dan WTO. PT. Citra Aditya Bakti. Commission,  E.  (2018,  July  18). Trade:  Commission  Imposes  Provisional  Safeguard Measures  On  Imports  Of  Steel  Products .  Retrieved  October  14,  2019,  from  European Commission  Press  Release  Database:  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18- 4563_en.htm
General Agreement on Tariffs and Trade 1994
Indonesia,  K.  P.  (2018). Laporan  Akhir  Hasil  Penyelidikan  Tindakan  Pengamanan Perdagangan  Terhadap  Impor  Barang. Jakarta:  Komite  Pengamanan  Perdagangan Indonesia.
KPPI,  K.  P.  (2015). Perlindungan  Industri  Dalam  Negeri  Melalui  Tindakan  Safeguards World Trade Organization. Jakarta: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Lestari,  S.  K.  (2010).  Tesis: Tinjauan  Yuridis  Atas  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Industri Dalam  Negeri  Melalui  Peraturan  Nasional  Dikaitkan  Dengan  Upaya  Safeguard  Dalam World Trade Organization (WTO) . Jakarta: Universitas Indonesia. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  119  Tahun  2018  tentang  Pengenaan  Bea  Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik.
Simpson,  J.  (2018,  September). China’s Maturing Manufacturers Now Produce Half of The World’s  Ceramic  Tiles .  Retrieved  October  11,  2019,  from  Tile  &  Stone  Journal: www.tileandstonejournal.com