Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYALURAN DANA DESA (DD) UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19
Erra Yunikasari 1 , Jawoto Nusantoro 2 , Nedi Hendri 3
1 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
errayunikasari@gmail.com 1 , jawoto46@gmail.com 2 , nedi_hendri@yahoo.com 3

## ABSTRACT
This study aimed to examine the performance of the village government in Mojopahit Village, Punggur Sub-District,  Central  Lampung  Regency  in  managing  the  Village  Fund  (DD)  during  the  Covid-19 pandemic.  To  see  the  performance  of  the  village  government  in  managing  the  Village  Fund  (DD),  the researchers  referred  to  the  planning  stage,  implementation  stage,  administration  stage,  reporting  and accountability. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that the ability of the village government in  Mojopahit  Village,  Punggur  District,  Central  Lampung  Regency  in  terms  of  accountability  and transparency aspects was quite good in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 and in distributing Village Funds (DD) had been distributed to communities affected by Covid-19.
Keywords: Performance,  Accountability, Transparency, Village Fund (DD).

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kinerja pemerintah desa di Desa Mojopahit, Kecamatan Punggur Kabupaten  Lampung  Tengah  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  di  masa  pandemi  Covid-19.  Untuk melihat  kinerja  pemerintah  desa  dalam  mengelola  Dana  Desa  (DD),  maka  peneliti  merujuk  pada  tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dari segi aspek akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta dalam penyaluran Dana Desa (DD) sudah tersalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Kata Kunci: Kinerja, Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa (DD)

## PENDAHULUAN
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal  desa  bidang  pembangunan  desa  seperti  sarana  dan  prasarana  permukiman,  ketahanan pangan,  kesehatan,  pendidikan  dan  untuk  membiayai  bidang  pemberdayaan  masyarakat  yaitu program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  desa  dalam  pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.
Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam  pengelolaan,  pemerintah  desa  diharapkan  dapat  mengelola  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  secara  efisien,  ekonomis,  efektif  serta  transparan  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatuhan  serta  mengutamakan  kepentingan masyarakat.
Akibat adanya kasus Covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019 yang inti perubahan dimaksud  mengatur  tentang  pengunaan  dana  desa  tahun  2020  untuk  pencegahan  penanganan Covid-19,  Padat  Karya  Tunai  Desa,  Bantuan  Langsung  Tunai  Desa.  Sementara  itu  dalam Permendesa  No.11  dijelaskan  bahwa  prioritas  pengunaan  dana  desa  pada  tahun  2020  harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat  desa,  prioritas  dana  desa  tahun  2020  diutamakan  untuk  membiayai  pelaksanaan program  dan  kegiatan  di  bidang  pelayanan  sosial  dasar  yang  berdampak  langsung  pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Disebutkan  bahwa  perlu  dilakukan  pengutamaan  penggunaan  alokasi  anggaran  untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perpu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pengutamaan Penggunaan Dana Desa” adalah Dana Desa (DD) dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin  di  desa  dan  kegiatan  penanganan  pandemi  Covid-19.  Dengan  adanya  pro  dan  kontra mengenai  kewenangan  pemerintah  desa  dengan  masyarakat,  maka  peneliti  menganggap  perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada secara harfiah ataupun  ilmiah.  Penelitian  ini  akan  menganalisis  penyaluran  dana  desa  khususnya  terkait  dana Covid-19 dalam  hal  akuntabilitas  dan  transparansi.  Analisis  ini  di  fokuskan  pada  pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## KAJIAN LITERATUR

## Dana Desa (DD)
Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

## Aparatur Pemerintah Desa
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus seluruh kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (PNKRI).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat terlaksananya proses pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam beberapa pengertian, akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggungjawaban terhadap serangkaian bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.

## Transparansi
Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  yaitu  prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tulisan dari fenomena yang diamati di lapangan oleh peneliti, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan flowchart yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan.

## Jenis Data
Penelitian  lapangan  dipergunakan  untuk  mendapatkan  data  primer  langsung  dari    objek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik penumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## Objek dan lokasi
Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi  penyaluran Dana Desa (DD)  untuk  masyarakat  terdampak covid-19. Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas
Penerapan akuntabilitas sebagai upaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik  ( Good  Governance). Keakuntabilitasan  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  praktik pemerintahan  yang  baik.  Peran  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  khususnya  dana Covid-19 di Desa Mojopahit perangkat desa ikut berperan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan  bidangnya  masing-masing.  Misalnya  dalam  hal  keuangan  dibantu  oleh  kaur  keuangan, dan  untuk  urusan  administrasi  keuangan  sekretaris  desa  dibantu  oleh  bendahara  desa.    Sesuai dengan  hasil  wawancara  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Mojopahit  Bapak  Misman  pada tanggal 15 januari 2021:
“ iya,  perangkat  desa  ikut  berperan  dalam  pengelolaan  dana  desa,  karena  yang diutamakan dalam pengelolaan dana desa khususnya dana Covid-19 ya perangkat desa sebagai pengelolanya.”
Bapak Eri Wahyudi selaku Sekretaris Desa menyampaikan :
“ iya ikut berperan, karena perangkat desa dibentuk sebagai pengelola kegiatan dan pengelolaan dana desa”.
Ditambahkan oleh Bapak Tri Aris Mawanto selaku kaur keuangan :
“ iya ikut berperan, karena sesuai dengan ketentuannya. Soalnya ya yang berperan penting itu perangkat desa.”
Bapak Dikri Ramli selaku Kasi Kesra mengatakan :
“ ya jelas berperan mbak.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kasi  Kesra  Desa  Mojopahit  mereka  mengatakan  bahwa  dalam  tahap  pelaksanaan  pengelolaan dana desa, perangkat desa sudah berperan segaimana tugas dan fungsinya.
Laporan realisasi pertanggungjawaban disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui camat dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang  telah  ditetapkan  dengan  peraturan  desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan bendahara desa bahwa:
“realisasi laporan pertanggungjawaban sudah tepat waktu, yang agak lambat itu LPJ nya karena harus mengumpulkan data-data yang perlukan dalam penyusunan LPJ.”
Sekretaris desa menyampaikan bahwa :
“ iya tepat waktu. Karena harus disampaikan pada akhir tahun”.
Kasi pemerintahan menambahkan bahwa :
“iya mbak disampaikan tepat waktu, kadang sebelumnya sudah ada pemberitahuan.
Adapun  mekanisme  penyaluran  dana  desa  untuk  masyarakat  terdampak  Covid-19  yang disampaikan oleh kepala desa pada saat wawancara yaitu :
“jadi  untuk  menentukan  penerima  BLT  itu  yang  pertama  melaksanakan musyawarah desa untuk verifikasi dan validasi data calon penerima BLT setelah itu dilakukan  penandatanganan  hasil  pendataan,  kemudian  diinformasikan  dan disebarluaskan daftar penerima BLT yang sudah disahkan melalui papan informasi atau disampaikan oleh ketua RT masing-masing.”
Ditambah oleh sekretaris desa terkait dengan anggaran dana desa dikatakan bahwa:
“berkaitan dengan penanganan dampak Covid-19, desa itu mendapatkan bantuan untuk  masyarakat  terdampak  covid-19  melalui  anggaran  yang  diambil  dari  dana desa  yang  disebut  BLT  (Bantuan  Langsung  Tunai).  Itupun  dalam  penyalurannya tidak  sekaligus  disalurkan,  melainkan  secara  bertahap.  Jadi  untuk  tahap  I  pada bulan  April  132  KPM  sebesar  Rp.600.000,-.  Tahap  II  juli  57  KPM  sebesar Rp.300.000,-. Tahap III desember 10 KPM sebesar Rp.300.000,-. “
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  diketahui  bahwa  perangkat  desa  dalam  merealisasikan laporan  pertanggungjawaban  sudah  tepat  waktu  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  serta mekanisme  penyaluran  dana.  Sedangkan  dalam  mekanisme  penyaluran  dana  desa  untuk masyarakat terdampak Covid-19 penyalurannya terbagi menjadi 3 tahap.

## Transparansi
Tingkat  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  untuk  Covid-19  di  desa  Mojopahit dapat dilihat dari kedua hal tersebut, yaitu mekanisme sistem keterbukaan dan mekanisme dalam pelaporan  maupun  adanya  penyimpangan  aparat  pemerintahan  desa.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan kepala desa bahwa:
“Kami  selaku  perangkat  desa  disini  menerapkan  sistem  transparansi,  tapi  ya
membatasi  pengetahuan  masyarakat  terhadap  dana  desa  yang  kami  kelola,  tidak mungkin  dalam  semua  hal  kita  transparan  terhadap  masyarakat.  Dari  kedua  hal tersebut  kita  lakukan  dan  upayakan  sebaik  mungkin,  agar  tidak  menimbulkan kecurigaan  masyarakat  kepada  perangkat  desa,  namun  memang  semua  ada batasannya, Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja”
Hal tersebut dibenarkan oleh bendahara desa yaitu:
“iya benar mbak apa yang dikatakan bapak, penerapan transparansi pengelolaan dana desa untuk Covid-19 ini memang kami batasi kepada masyarakat, bukan tidak menerapkan  prinsip  keterbukaan,  tetapi  tidak  sepenuhnya  ketransparan  itu  kami lakukan, ada juga yang kami batasi kepada masyarakat, seperti rincian pengeluaran dan  pemasukan  dana  desa  tersebut,  Karena  takutnya  ada  pemikiran-pemikiran warga yang tidak enak dan membuat kesalahpahaman terhadap perangkat desa”
Sedangkan untuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan Dana Desa untuk Covid-19 dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa bahwa:
“Oiya  mbak,  jadi  cara  kami  melakukan  transparani  kepada  masyarakat  yaitu dengan  mengadakan  musyawarah  desa  yang  melibatkan  seluruh  perangkat  desa dengan tokoh masyarakat.”
Sedangkan faktor  yang menjadi kendala pada proses transparansi penyaluran Dana Desa untuk Covid-19 yaitu sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa bahwa:
“ya faktor penghambatnya itu partisipasi masyarakat, misal kalau diundang untuk menghadiri acara musyawarah desa tidak hadir, padahal peran masyarakat dalam hal  ini  sangat  penting  untuk  mewujudkan  transparansi  perangkat  desa  dalam mengelola dana desa.”
Dari data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan informan  yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa,  Kaur  Keuangan,  Kasi Pemerintahan,  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh  masyakat.  Data  yang diperoleh oleh penulis telah disusun dengan sistematis baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatan-catatan yang diperoleh dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis tentang akuntabilitas dan transparansi penyaluran Dana Desa (DD) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Mojopahit.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  desa  Mojopahit  diketahui  bahwa Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) pada desa Mojopahit, transparansi yang  dilakukan  pemerintah  desa  yaitu  dengan  cara  mengadakan  musyawarah  desa  yang melibatkan BPD, perangkat desa dan masyarakat. Dalam hal transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) untuk Covid-19 penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada banner dan papan pengumuman mengenai dana desa dan kegiatan yang sedang  dijalankan.  Adanya  laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan penyaluran dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
Akuntabilitas  dan  transparansi  penyaluran  Dana  Desa  (DD)  di  desa  Mojopahit  sudah Sesuai dengan tahapan pengelolaan Dana Desa (DD) diatur secara jelas pada Permendagri nomor 113  Tahun  2014  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban.
a. Tahap Perencanaan
Penyusunan  rencana  pembagian  Dana  Desa  (DD)  untuk Covid-19 ini,  pemerintah  desa wajib  menyelenggarakan  musyawarah  desa.  Dalam  musyawarah  ini  pemerintah  desa
menetapkan mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) untuk verifikasi dan validasi data calon penerima BLT setelah itu penandatanganan hasil pendataan b. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Desa (DD) untuk masyarakat terdampak Covid-19 dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana  desa  untuk  mendukung  transparansi  dan  penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Maka pada setiap kegiatan fisik Dana Desa (DD) pemerintah  desa  wajib  mempublikasikan  serta  membuat  papan  informasi  kegiatan  yang dipasang  didepan  kantor  kelurahan.  Segala  bentuk  penerimaan  dan  pengeluaran  guna  untuk menyalurkan dana Covid-19 harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah  Desa  Mojopahit menerapkan  proses  pelaksanaan  penyaluran  Dana  Desa  (DD)  untuk  masyarakat  terdampak Covid-19 .  Dalam  proses  pelaksanaan  pemerintah  desa  menggunakan  media  sosial  seperti facebook dan papan informasi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat desa dan untuk segala transaksi yang berkaitan dengan Dana Desa (DD) dilakukan pencatatan secara rinci.
c. Tahap Penatausahaan
Dalam  hal  penatausahaan  dilakukan  oleh  bendahara  desa.  Bendahara  desa  wajib melakukan  pencatatan  pada  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  dan  melakukan  tutup  buku buku pada setiap akhir bulan secara tertib.  Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa sudah menjalankan tahap penatausahaan ini setiap transaksi penyaluran Dana Desa (DD) menggunakan akun rekening desa dan bendahara desa melaksanakan pencatatan setiap transaksi yang terjadi pada buku kas umum dan untuk pertanggungjawaban dalam pengunaan Dana Desa (DD).
d. Tahap Pelaporan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penyaluran dana Covid-19 kepada pemerintah pusat. Pelaporan pengunaan Dana Desa (DD) sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa.
e. Tahap Pertanggungjawaban
Pada  tahap  ini  pemerintah  desa  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban realisasi Dana Desa (DD) kepada pemerintah pusat melalui camat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  keuangan  desa  penerapan akuntabilitas  pemerintah  desa  Mojopahit  dikatakan  sudah  cukup  baik  dalam  pengelolaan  Dana Desa (DD) Covid-19 serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Pertanggungjawaban penyaluran  Dana  Desa  (DD)  kepada  masyarakat  sudah  dilakukan  dengan  tepat  sesuai  dengan keadaan yang ada dilapangan.
Dalam  penerapan  transparansi  pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  di  Desa  Mojopahit  sudah cukup  baik  dengan  melibatkan  masyarakat  desa.  Tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) sudah baik dan berpartisipasi. Namun, masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) tersebut, dengan demikian tingkat partisipasi dari masyarakat lainnya tidak berkurang dan tetap stabil.
Bentuk  transparansi  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  dengan  cara  mempublikasikan pada sosial media sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait Dana Desa (DD). Selain itu, bentuk transparansi yang dilakukan dengan menggunakan papan informasi yang berisi seluruh kegiatan yang berisikan jumlah anggaran Dana Desa (DD) yang masuk dan jumlah  anggaran  Dana  Desa  (DD)  yang  sudah  digunakan  agar  seluruh  masyarakat  mengetahui tentang informasi tersebut serta demi terwujudnya suatu tata Kelola pemerintahan yang baik

## DAFTAR LITERATUR
Fitra, A. A. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Diss. Universitas Gadjah Mada.
Ferina,  I.  S.,  Burhanuddin,  and  Lubis,  H.  (2016).  Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa  dalam Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol 14 (3), 321-336.
Kartika, A., Yasintha, P.N., and Wismayanti, K. W. D. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara). Vol 1 No 1.
Langkun, P. A., Ilat, V., and Rudy J. Pusung. (2019). Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa  di  Desa  Linelean  Kecamatan  Modoinding  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 14. Vol 14 (1), 2019, 54-57. Mardiasmo. (2004). Good Governance. Jakarta: Ghalia Indonesia. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas dan Transparansi Suharto. (2006). Akuntabilitas CSR. Bandung: Refika Aditama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Widagdo, A. K., Widodo, A., and Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19 (2), 323-340.