## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 89-94| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4644.89-94

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT CACAT PRODUK PADA SAAT PRODUKSI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia kerthiawahyudi@gmail.com, Budiarthaputu59@gmail.com & puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Kurangnya pengawasan serta akurasi dari badan yang berwenang menyebabkan beredarnya produk cacat hingga ke pasaran. Produk cacat adalah produk yang tidak layak konsumsi dan tidak memberikan persyaratan keselamatan pada konsumen.  Untuk  memenuhi  permintaan  pasar  akan  produk  yang  berkualitas  tinggi,  produk  seringkali  tidak diperhatikan  dengan  baik,  akibatnya  produk  cacat  seringkali  ditemui.  Konsumen  seringkali  tidak  mendapatkan tanggung jawab penuh dari pelaku usaha terkait produk cacat yang diperdagangkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan  untuk  membahas  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  konsumen  terhadap  produk  cacat  dan menganalisis pertanggungjawaban produsen selaku pelaku usaha terhadap produk cacat yang merugikan konsumen. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang– undang. Sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan menggunakan teknik inventarisasi dengan penelusuran yang bersangukutan lalu diklasifikasikan,  dicatat,  dikutip  dan  ringkas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen menuntut konsumen untuk melakukan upaya hukum demi menjamin hak  – haknya. Upaya hukum dapat ditempuh  melalui  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  litigasi  dan  nonlitigasi.  Pelaku  usaha  yang memproduksikan/memperdagangkan produk cacat dapat dikenakan sanksi UUPK yaitu berupa sanksi perdata, pidana dan administratif.
Kata Kunci: Konsumen, Produk Cacat, dan Upaya Penyelesaian Sengketa

## Abstract
Lack of supervision and accuracy from the authorized body causes the circulation of defective products to the market. Defective products are products that are not fit for consumption and do not provide safety requirements for consumers. To meet market demand for high-quality products, products are often not looked after properly, as a result, defective products  are  often  encountered.  Consumers  often  do  not  get  full  responsibility  from  businesses  regarding  traded defective products. Thus, this study aims to discuss legal remedies that can be taken by consumers against defective products  and  analyze  the  responsibility  of  producers  as  business  actors  against  defective  products  that  harm consumers. Using a normative legal research method with a law approach. Primary and secondary sources of law. Legal materials are collected using an inventory technique with the relevant search and then classified, recorded, cited and summarized. The results of the study indicate that the losses suffered by consumers require consumers to take legal action to guarantee their rights. Legal efforts can be taken through consumer dispute resolution efforts in litigation and non-litigation. Business actors who produce/trade defective products may be subject to UUPK sanctions in the form of civil, criminal and administrative sanctions.
Keywords: Consumers, Defective Products, Dispute Resolution Efforts

## I. PENDAHULUAN
Pertumbuhan perekonomian indonesia yang sangat pesat umumnya dalam bidang industri dan perdagangan nasional sudah dapat menciptakan beberapa jenis kebutuhan ekonomi yaitu berupa barang dan jasa. Dalam situasi seperti itu, satu pihak memiliki keuntungan dikarenakan kebutuhan konsumen mengenai barang dan jasa  bisa  terpenuhi.  Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  memudahkan  para  pelaku  usaha menemukan temuan – temuan baru akan barang dan jasa. Temuan tersebut salah satunya adalah produk. Produk  dapat  diartikan  sebagai  suatu  substansi  atau  benda  yang  diproduksi  melalui  tahapan  –  tahapan
produksi  yang  memiliki  nilai  jual,  dengan  proses  produksi  yang  dilakukan  oleh  seorang  produsen  dan ditawarkan ke pasaran untuk dapat memenuhi kebutuhan serta keperluan para konsumen ( Sutedi,2008;2 ). Keterkaitan hukum antara produsen produk dan konsumen adalah hubungan hukum yang tetap dan tidak akan terputus. Dalam proses ketika produsen memenuhi kebutuhan yang bertindak sebagai pelaku usaha terkadang banyak ditemukan produk yang digunakan oleh konsumen mengalami  cacat pada produk sehingga dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Terjadi kemungkinan beredar produk cacat yang mempengaruhi masyarakat di indonesia disebabkan oleh kurangnya pengawasan pengujian produk yang diproduksi  oleh  produsen  dan  kurangnya  pengawasan  oleh  badan  yang  bertugas  dalam  pelaksanaan pengawasan saat produk dipasarkan. Produk cacat didefinisikan di indonesia sebagai produk yang karena alasan lain, sengaja atau lalai, tidak dapat mencapai tujuan pembuatannya selama pembuatan dan selama pendistribusiannya sehingga dapat muncul produk cacat. ( Muthiah,2018;35 )
Produk cacat yang pernah menimpa konsumen yaitu produk AQUA yang mengalami cacat pada ujung  tutup  botol.  Publik  dihebohkan  dengan  beredarnya  produk  AQUA  yang  berukuran  330ml  yang memperlihatkan  penampilan  aneh  pada  bagian  ujung  kepala  botol  AQUA.  Terdapat  seseorang  yang membuka AQUA tersebut, namun Ia tidak membuka pada bagian segelnya melainkan mencungkil bagian atas  tutup  botol  hingga  terkelupas.  Mereka  menyatakan  belum  pernah  membuka  botol  AQUA  itu sebelumnya dikarenakan kerdus masih baru.
Di  satu  sisi  konsumen  yang  bernama  ivan  siswanto  pernah  mengalami  hal  serupa  lalu  menurut komite depo air mineral mengatakan tutup botol itu telah cacat dikarenakan bisa di cungkil tanpa merusak segel  AQUA  seperti  ada  irisan  memutar  di  bagian  atas  tutup  botol.  Ivan  siswanto  mengaku  sempat mengkonsumsi air mineral merek AQUA tersebut beberapa menit kemudian ivan mengalami mual sesaat setelah mengkonsumsi nya. Pihak distributor lalu mengecek sendiri botol AQUA yang dipasoknya ternyata pihak distributor mengaku terdapat cacat pada tutup botol AQUA sehingga tutup botol bisa terkelupas tanpa merusak segel.
Melihat  hal  ini  pihak  konsumen  meminta  ganti  kerugian  atas  cacatnya  pada  produk  yang diperjualbelikan  oleh  pihak  pelaku  usaha.  Perlu  adanya  tanggung  jawab  oleh  produsen  selaku  pelaku ekonomi pasal 19 UUPK. Dalam meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen terdapat kesulitan – kesulitan untuk konsumen meminta ganti kerugian tersebut maka dari itu perlu adanya perlindungan konsumen mengenai produk cacat yang diderita konsumen sehingga konsumen mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha.
Penelitian Fadhly  (2013 )  membahas  mengenai  ganti  rugi  sebagai  perlindungan  hukum  bagi konsumen  akibat  produk  cacat.  Kemudian  penelitian  selanjutnya  membahas  mengenai  tanggung  jawab pelaku usaha terhadap konsumen tentang produk cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen  ( Utomo,  2019 ).  Selanjutnya,  penelitian  ini  menganalisis  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  terkait  produk  kosmetik  tanpa  komposisi  bahan  ( Putri  & Sukranatha,  2018) .  Berdasarkan  dari  penelitian  terdahulu  dan  penjelasan  diatas  kemudian  penelitian  ini berfokus untuk membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap produk cacat dan menganalisis pertanggungjawaban produsen selaku pelaku usaha terhadap produk cacat yang merugikan konsumen, secara lebih mendalam.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan  masalah  yang  mengacu  pada  pendekatan menelaah peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan isu yang dikaji serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum ( Irianto & Shidarta, 2017 ). Sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum  dikumpulkan  menggunakan  teknik  inventarisasi  dengan  penelusuran  yang  bersangukutan  lalu diklasifikasikan, dicatat, dikutip dan ringkas.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap produk cacat.
Di era perdagangan bebas seperti sekarang ini masalah mengenai produk cacat sering muncul. Perdagangan bebas menuntut adanya suatu persaingan yang kompetitif dengan pelaku ekonomi agar dapat menghasilkan produk dengan jumlah banyak dan berkualitas tinggi. Masalah yang timbul dalam hal ini adalah kurangnya pengawasan  dan  seleksi  yang  ketat  terhadap  produk  yang  dilempar  ke  pasaran.  Untuk  memenuhi permintaan pasar akan produk dalam jumlah besar, kualitas produk seringkali tidak diperhatikan dengan baik, sehingga seringkali dijumpai produk yang cacat ( Susanto,2008;58 ).
Beredarnya produk cacat dikarenakan kurangnya pengawasan dari lembaga BPOM. Dalam banyak kasus, konsumen tidak menerima produk yang sesuai dengan keinginannya dan informasi tentang produk tersebut karena mengalami cacat produk. Produk cacat, baik cacat konstruksi maupun cacat produksi, sering terjadi  dalam  hubungan  dagang  antara  pelaku  ekonomi  dan  konsumen,  dikarenakan  persyaratan perdagangan bebas sering tidak didukung, terutama oleh manajemen control yang tepat oleh produsen. Contoh  dari  produk  cacat  yaitu,  kaleng  sudah  mengembung,  makanan  telah  berubah  warna dikarenakan sudah berjamur dan menimbulkan bau yang tidak enak saat di buka. Keadaan ini tentu sangat merugikan konsumen, hal ini dikarenakan konsumen seringkali tidak mendapatkan  tanggung jawab yang memuaskan  dari  penjual  atau  pengusaha  atas  produk  cacat  yang  diperjualbelikan.  Produk  yang diproduksikan  oleh  pabrik  pengolahan  makanan  dan  minuman  mungkin  memiliki  cacat  yang  tidak diketahui oleh konsumen karena pelaku usaha tidak memberikan informasi tentang kelayakan produk.
Di dalam UUPK tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari produk yang cacat namun Produk  cacat  menurut  BPHN  Departemen  RI  yaitu  produk  yang  telah  gagal  dalam  memenuhi  tujuan pembuatan karena kealpaan atau kelalaian dalam proses pembuatannya, atau hal lain yang terjadi dalam lalu  lintasnya  dan  juga  memungkinkan  karena  tidak  memenuhi  persyaratan  keselamatan  bagi  seseorang atau  propertinya  saat  digunakan  seperti  yang  diharapkan  oleh  seseorang.  (Az  Nasution,2001;94)  Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Perdata juga  memberikan  pengertian  mengenai  produk  cacat  yaitu  mengenai produk cacat tersembunyi yang dapat dikaitkan dalam pasal 1504 sampai dengan pasal 1512 KUHperdata. Di artikan produk cacat tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan kegunaan dan kompatibilitas produk membuatnya tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Dalam memberikan perlindungan konsumen terkait produk cacat yang telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha, konsumen dapat melakukan beberapa upaya hukum untuk dapat menjamin hak – haknya serta memperoleh  ganti  kerugian  dari  pihak  pelaku  usaha.  Upaya  hukum  adalah  upaya  untuk  semua  orang, perseorangan,  atau  badan  hukum  yang  merasa  hak  atau  kepentingan  nya  dilanggar  demi  memperoleh keadilan, perlindungan dan keamanan hukum ( yulia,2018;97 ).
UUPK memberikan upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen terhadap seseorang yang ingin bersengketa demi melindungi hak – haknya  akibat kerugian terkait produk cacat yang dialami. Terdapat Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan luar pengadilan ( Sidharta, 2000 ). Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  dimana penyelesaian  yang  dilakukan  di  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dengan  mengarah  pada  ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Masuknya sengketa konsumen di pengadilan bukan menjadi urusan para  hakim,  melainkan  salah  satu  pihak  yang  ingin  bersengketa.  Hal  ini,  konsumen  dapat  mengajukan gugatan  atas  peristiwa  melawan  hukum  ataupun  wanprestasi  atas  pelanggaran  terhadap  norma  UUPK. Adapun gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa terkait produk cacat.
Pertama,  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan small  claim atau  gugatan  sederhana  dengan melaporkan secara tertulis kepada lembaga konsumen swadaya masyarakat. Membawa dan menyerahkan barang yang terdapat cacat, tanda terima pembayaran saat pembelian produk dan tanggal yang sesuai saat pembelian produk untuk dijadikan barang bukti. Gugatan sederhana atau S mall Claim merupakan gugatan perdata yang digunakan oleh konsumen yang dirugikan untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan asas peradilan secara mudah, cepat dan murah berdasarkan asas keadilan. (Yahya
Harahap, 1997;180). Pengajuan Small Claim menghukum pihak yang terbukti bersalah dengan membayar seluruh kompensasi secara perseorangan/individu.
Kedua, konsumen dapat mengajukan gugatan kelompok atau Class Action ialah suatu persidangan oleh satu atau lebih konsumen  yang  mewakili sekelompok  korban untuk mengajukan suatu persidangan berdasarkan  kesamaan  fakta  dan  alasan  hukum  antara  satu  orang  atau  lebih.  Dalam  gugatan  sederhana terdapat unsur – unsur yang terdiri dari gugatan secara perdata, wakil kelompok, anggota kelompok, adanya kerugian dan kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. pengajuan Class Action menghukum pihak pelaku usaha yang terbukti bersalah dengan membayar semua kompensasi yang diberikan kepada semua korban dalam kerugian yang dilakukan.
Penyelesaian sengketa konsumen melalui Non Litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak pelaku usaha dan konsumen untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk serta besarnya ganti kerugian  terkait  menjamin  kerugian  yang  dialami  konsumen.  Upaya  penyelesaian  sengketa  non  litigasi dapat  dilakukan  melalui  badan  yang  berwenang  dalam  penyelesaian  sengketa  yaitu  BPSK.  Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap produk-produk cacat yang menimpa konsumen dapat dilakukan upaya  penyelesaian  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dengan  cara  mediasi,  konsiliasi  dan arbitrase.
Hasil  dari  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrase  untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen  termuat  dalam  bentuk  berupa  perjanjian  tertulis  dan  ditandatangani kedua  belah  pihak.  Jika  gugatan  dikabulkan  maka  diwajibkan  untuk  pelaku  usaha  membayar  yaitu pemenuhan berupa ganti kerugian dan sanksi administratif sebesar dua ratus juta rupiah, serta penggantian barang yang telah dirugikan ( Nugroho, 2008 ).

## 2. Pertanggungjawaban  produsen  selaku  pelaku  usaha  terhadap  produk  cacat  yang  merugikan konsumen
Hukum selalu berkembang secara dinamis. Hukum adalah hukum yang mengikuti hukum yang hidup dalam masyarakat. Berbagai kemajuan teknologi, industri dan  perdagangan telah terjadi, tergantung pada tahap perkembangan  negara.  Di  sisi  lain  di  balik  ini  adalah  terdapat  posisi  konsumen  yang  sangat  lemah. Perkembangan yang dilakukan juga memiliki efek samping yang lebih kompleks dari sebelumnya, sehingga memerlukan  penanganan  yang  serius  terutama  dalam  hal  perlindungan  konsumen.  Pencapaian perlindungan  hukum  ini  memerlukan  nasihat  dan  pedoman  hukum  serta  mempertimbangkan  kebutuhan hukum sesuai kemajuan di segala bidang untuk mencapai sistem hukum dan kepastian hukum. setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang mereka produksi atau diperdagangkan. Tanggung jawab secara tegas dibebankan kepada pelaku usaha baik itu importer maupun distributor dan pengecer barang ( Sari & Simanunsong, 2007 ).
Dalam hukum acara perdata sebenarnya ada dua konsep mengenai istilah tanggung jawab artinya karakter  publik  yang  berhubungan  dengan jabatan  yang  disebut  dengan  istilah  pertanggungjawaban  dan karakter  pribadi  yang  terkait  dengan  hak  disebut  dengan  istilah  tanggung  gugat  atau  tanggung  jawab. ( Atmadja & Budiartha, 2018;178 ).
Tanggung jawab mengenai produk cacat berbeda dengan tanggung jawab produk secara umum, tanggung  jawab  atas  produk  cacat  terletak  pada  cacatnya  produk  yang  berakibat  pada  konsumen  atau produk yang dibeli dan dikonsumsinya. Adanya cacat produk dalam bentuk produk kalengan atau kemasan dapat disebabkan karena kurangnya perhatian dalam produksi, ketidaksesuaian dengan yang diperjanjikan atau jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terdapat pula tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada  pelaku  usaha  bilamana  terdapat  unsur  cacat  tersembunyi  pada  produk  yang  diatur  dalam KUHperdata yaitu, pelaku usaha harus menanggung barang tersebut cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Dalam memberikan pertanggungjawaban terkait produk cacat yang merugikan konsumen UUPK memberikan tiga bentuk sanksi yaitu berupa sanksi perdata, pidana dan administratif.  Sanksi  perdata  dapat  diberikan  kepada  pelaku  usaha  dengan  pemberian  ganti  rugi  berupa
pengembalian  dalam  bentuk  pengembalian  uang  ataupun  pertukaran  barang  dengan  tipe  yang  sama, rehabilitasi dan pemberian kompensasi.
Pemberian  sanksi  pidana  dapat  diberikan  kepada  pelaku  usaha  dikarenakan  telah  melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 62 ayat 1 UUPK dengan pemberian pidana penjara paling  lama  lima  tahun  serta  denda  sebesar  dua  miliar  rupiah  dan  terdapat  hukuman  tambahan  berupa penarikan barang serta pencabutan izin usaha. Sanksi administratif dapat diberikan kepada pelaku usaha bilamana pelaku usaha ingkar atau tidak memenuhi kewajibannya membayar kerugian yang telah diderita oleh konsumen. Sanksi ini dapat di proses melalui BPSK dengan penjatuhan sanksi administratif dalam bentuk ganti kerugian serta ganti rugi berupa uang sejumlah dua juta rupiah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya hukum adalah upaya setiap orang atau badan hukum yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar demi mencapai keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum. Untuk melindungi konsumen yang dirugikan sehubungan dengan produk yang cacat, UUPK mengatur  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  dalam  Pasal  45,  upaya  penyelesaian  sengketa konsumen  baik  didalam  maupun  diluar  pengadilan.  Upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen dengan mengajukan gugatan sederhana dan gugatan kelompok. Sedangkan  Upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan  melalui  BPSK. Konsumen yang mengajukan gugatan ke BPSK dapat mengajukan gugatan melalui mediasi dan arbitrase. Pertanggungjawaban  berupa  sanksi  perdata,  pidana  dan  administrasi  dalam  kaitannya  dengan  tanggung jawab produsen sebagai pelaku ekonomi yang terkait dengan produk cacat dapat diberikan sanksi perdata berupa  ganti  kerugian  dan  pemberian  santunan  atau  kompensasi.  Sanksi  pidana  dapat  diberikan  kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 dengan sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda sebanyak dua miliar rupiah. Sedangkan sanksi administratif dapat diberikan jika pelaku usaha lalai dalam  memenuhi  kewajibannya  yaitu  dalam  memberikan  ganti  kerugian  kepada  konsumen  sanksi administratif berupa ganti rugi sejumlah yang sebesar dua ratus juta rupiah.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  peneliti  ingin  memberikan  beberapa  saran  bagi  masyarakat,  bahwa  perlu  adanya konsultasi hukum mengenai pentingnya ketelitian serta kecermatan untuk konsumen dalam memilih produk saat  berbelanja,  mana  produk  yang  layak  dikonsumsi  dan  mana  produk  yang  tidak  layak  dikonsumsi. Mengingat masih lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha dikarenakan konsumen seringkali dikelabui oleh pelaku usaha dengan produk – produk yang murah tetapi terdapat cacat yang tidak diketahuinya.  Sedangkan saran bagi pemerintah, Dalam hal memberikan perlindungan terhadap konsumen terkait kerugian  – kerugian yang dialaminya, agar pemerintah lebih teliti, dan memberikan seleksi ketat kepada  pelaku  usaha  dalam  pengawasan  peredaran  suatu  produk  yang  dilempar  ke  pasaran  supaya konsumen dapat terhindar dari produk – produk yang tidak layak di konsumsi. Serta setiap pelaku usaha yang melakukan tindakan yang merugikan konsumen dapat diberikan hukuman agar pelaku usaha merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

## DAFTAR BACAAN
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Fadhly, F. (2013). Ganti Rugi sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Akibat Produk Cacat. Arena Hukum , Vol.6 (No.2).
Irianto, S., & Shidarta. (2017). Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi . Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Muthiah, Aulia. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen : Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Nugroho,  S.  A.  (2008). Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  ditinjau  dari  hukum  acara  serta  kendala implementasinya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Putri, L. P. D., & Sukranatha, A. . K. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen  Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan. Kertha Semaya , Vol. 6 (10). Sari, E. K., & Simanunsong, A. (2007). Hukum dalam Ekonomi . Jakarta: Grasindo. Sidharta. (2000). Hukum perlindungan Konsumen . Jakarta: Grasindo. Susanto, H. (2008). Hak-hak konsumen jika dirugikan . Jakarta : Visimedia. Sutedi, A. (2008). Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen . Bogor : Ghalia Indonesia. Utomo, A. A. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lex Privatum , Vol. 7 (6). Yulia. (2018). Hukum Acara Perdata .Lhokseumawe: Nimal Press