PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL
Riswan Munthe *
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area riswan@staff.uma.ac.id
Yusuf Hanafi Pasaribu
Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat yusufhanafipsb2@gmail.com

## Sri Hidayani
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area srihidayani@staff.uma.ac.id

## Abstrak
Permohonan  Praperadilan  masih  sering  dilakukan  oleh  pencari  keadilan  atas  penghentian penyidikan terhadap perkara pidana. Tujuan penelitian adalah mengenai kewenangan lembaga praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak  kepolisian dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan berdasarkan alat bukti serta permohonan praperadilan yang mengandung obscuur  libel berdasarkan  putusan  Nomor  43/Pid.Pra/2023/PN  Mdn.  Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, mengacu pada bahan pustaka atau data sekunder yang  bersumber  pada  studi  kepustakaan  berupa  buku-buku,  artikel  jurnal,  dan  data  putusan pengadilan, kemudian data di analisis secara kualitatif. Hasil ditemukan bahwa kewenangan praperadilan  terhadap  penghentian  penyidikan  yang  dilakukan  pihak  kepolisian  yaitu kewenangan lembaga praperadilan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP serta putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang memberikan tiga wewenang objek praperadilan baru yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Prosedur sah atau tidaknya  penghentian  penyidikan  apabila  merujuk  ketentuan  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan  merupakan  tindak  pidana  atau  penyidikan  dihentikan  demi  hukum.  Kemudian, permohonan  praperadilan  yang  mengandung obscuur  libel pada  putusan  Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN  Mdn,  pada  pertimbangan  hakim  pada  posita  dan  petitum  permohonan praperadilan pemohon telah bertentangan satu dengan lainnya, sehingga hakim permohonan Pemohon kabur ( obscuur libel ) yang mengandung cacat formil.
Kata kunci: Praperadilan, Obscuur Libel , Penghentian Penyidikan

## Abstract
Pretrial  requests  are  still  often  made  by  justice  seekers  to  stop  investigations  into  criminal cases. The aim of the research is regarding the authority of pre-trial institutions to terminate investigations carried out by the Police and whether or not the termination of investigations is valid based on evidence and pre-trial applications containing obscuur libel based on decision Number 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn. The research method is normative legal research, referring to library materials or secondary data sourced from literature studies based on books, journal articles and court decision data, then the data is analyzed qualitatively. The results found that
the pretrial authority to terminate investigations carried out by the Police is the authority of the pretrial institution in accordance with the provisions of Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code and Article 77 of the Criminal Procedure Code as well as the Constitutional Court  decision  Number:  21/PUU-XII/2014  which  provides  three  new  pretrial  object authorities, namely the determination of suspects, search and seizure. The procedure is valid or not to stop an investigation if referring to the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, stopping the investigation because there is not enough evidence or the incident turns out not to be a criminal act or the investigation is stopped by law. Then the pretrial  petition  containing  obscuur  libel  in  decision  Number  43/Pid.Pra/2023/PN  Mdn, according  to  the  judge's  consideration  in  the  posita  and  petitum  of  the  applicant's  pretrial petition, has contradicted one another, so that the judge's petition is unclear (obscuur libel) which contains formal defects
Keywords : Pretrial, Obscuur Libel, Termination Investigation

## A. Pendahuluan
Rangkaian  peradilan  pidana  adalah  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  untuk mencari  benar  atau  tidaknya  terjadi  peristiwa  pidana.  Proses  penyelidikan  dan  penyidikan terlebih  dahulu  harus  dilakukan  sebagai  langkah  mencari  dengan  cara  mengumpulkan informasi,  keterangan  saksi-saksi,  dan  alat  bukti  yang  diperlukan  secara  terukur,  terkait dengan  kepentingan  hukum  sesuai  dengan  peraturan  hukum  pidana  tentang  terjadinya peristiwa  pidana.  Apabila  pengumpulan  alat  bukti  dalam  peristiwa  pidana  tersebut  telah terpenuhi sebagai dasar terpenuhinya unsur dalam peristiwa pidana, maka proses selanjutnya masuk pada tahap penyidikan yang mana perkara tersebut siap untuk dilanjutkan pada proses tahap berikutnya. 1
Sebagaimana  diketahui,  praperadilan  merupakan  hal  baru  sejak  diberlakukannya KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana).  Tujuan  pokok  adanya  lembaga praperadilan  ini  adalah  perlindungan  terhadap  hak  asasi  tersangka,  baik  dalam  tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. 2 Lembaga praperadilan merupakan hak hukum setiap warga negara untuk menyampaikan keberatan atas tindakan hukum yang dikenakan terhadap dirinya, berupa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, baik berupa penangkapan,  penahanan,  penyitaan  maupun  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan undang-undang.
Kewenangan  dari  lembaga  praperadilan  sendiri  antara  lain  untuk  memeriksa  dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian
1 Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.
2 Marwan  Effendy,  2012. Sistem  Peradilan  Pidana  (Tinjauan  Terhadap  Beberapa  Perkembangan  Hukum Pidana) , (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 54.
penuntutan, serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  atau  penuntutan.  Lembaga  praperadilan  secara  tidak langsung  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  upaya  paksa  yang  dilakukan  penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat  pada  instansi  yang  bersangkutan.  Melalui  lembaga  ini  juga  maka  dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.  Dapat  dikatakan  kemudian  bahwa  lembaga  praperadilan  merupakan  salah  satu model  pengawasan  secara  horizontal  yang  diakomodir  oleh  KUHAP  untuk  memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. 3
Keberadaan  praperadilan  dalam  penyelenggaraan  sistem  peradilan  bertujuan  untuk menjamin  agar  seseorang  tidak  ditangkap  atau  ditahan  tanpa  alasan  yang  tidak  sah, Penangkapan  hanya  dilakukan  atas  dugaan  yang  kuat  dengan  alasan  bukti  permulaan  yang cukup.  Sedangkan  ketentuan  bukti  permulaan  ini  diserahkan  kepada  penilaiannya  penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan. 4 Menurut Ratna  Nurul,  praperadilan  dibentuk  oleh  KUHAP  untuk  menjamin  perlindungan  hak  asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. Lembaga praperadilan  adalah  mekanisme  kontrol  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  berwenang untuk  melakukan  pengawasan  aparat  penegak  hukum  menjalankan  tugas  dalam  peradilan pidana.
Surat perintah penghentian penyidikan perkara yang dikenal dengan SP3 merupakan kebijakan  penyidik  dalam  menghentikan  serangkaian  tindakan  penyidik.  Penyidikan merupakan  serangkaian  tindakan  oleh  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  dalam undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  guna  menemukan  tersangkanya. 5 Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam  tahap  ini  pihak  penyidik  berupaya  mengungkapkan  fakta-fakta  dan  bukti-bukti  atas terjadinya  suatu  tindak  pidana  serta  menemukan  tersangka  pelaku  tindak  pidana  tersebut.
3 Latifatul Khotimah, “Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Pra/2015/PN Jkt Sel)”, Jurnal Verstek . Vol. 6 No. 2, (2018): 25.
4 Hendrawan  Sofyan,  Dahlan  Ali,  Suhaimi,  &  Mansari,  “Penolakan  Permohonan  Praperadilan  Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)”, Jurnal Media Syari‟ah, Vol. 21 No. 1, (2019): 75.
5 Gani  Hadi  Surya  Sembring,  Ridho  Mubarak,  &  Alvin  Hamzah  Nasution,  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan”, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum , Vol. 3 No. 1, (2021): 56.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan, yang dimaksud dengan penyidik  adalah  orang  yang  melakukan  penyidikan  yang  terdiri  dari  pejabat,  yaitu  Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat  penyidik  pembantu,  serta  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  tertentu  yang  diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Upaya  yang  dapat  ditempuh  dalam  menguji  penghentian  penyidikan  adalah  upaya praperadilan. Praperadilan ini terletak pada Pasal 77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang.  Praperadilan  yang  diminta  oleh  pemohon  adalah  praperadilan  yang berhubungan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena jelas merugikan pihak pemohon sebagai pihak yang dirugikan. 6 Praperadilan dilakukan dengan sistem acara yang berbeda yang dilakukan sesuai Pasal 78 KUHAP.
Kasus tindak pidana pemalsuan surat masih sering terjadi, hal itu yang dialami oleh Fadlina Raya Lubis sebagai Pelapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, tanggal 06 Oktober 2020, di mana perkara  tersebut  diproses  sudah  2  tahun  7  bulan,  yang  kemudian  pihak  Polrestabes  Medan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490- a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247- b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Akibat dari diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, membuat Pelapor keberatan dan  melakukan  upaya  praperadilan  dengan  mengajukan  surat  permohonan  praperadilan tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor  43/Pid.Pra/2023/PN  Mdn  tanggal  11  Juli  2023,  di  mana  yang  menjadi  Termohon adalah  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  c.q.  Kepala  Kepolisian  Daerah Sumatera Utara c.q. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan. 7
Tujuan dilakukan penelitian ini berdasarkan penjelasan di atas, yang nantinya dapat diketahui  mengenai  permohonan  praperadilan  atas  SP3  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan surat mengandung obscuur libel yang berdasarkan putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, di mana fokus pada penelitian ini menjelaskan ketentuan kewenangan lembaga praperadilan
6 Latifatul Khotimah. Loc.Cit.
7 Putusan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 11 Juli 2023.
terhadap  penghentian  penyidikan  yang  dilakukan  pihak  kepolisian  atas  tindak  pidana pemalsuan  surat  dan  sah  atau  tidaknya  SP3  berdasarkan  alat  bukti  serta  permohonan praperadilan yang mengandung obscuur libel berdasarkan putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang mana jenis penelitian hanya berfokus  pada  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  berpatokan  pada  data  sekunder seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  asas  hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah oleh para sarjana hukum (doktrin). 8 Peneliti  melakukan  pengkajian  tentang  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum, yurisprudensi  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  praperadilan. 9 Penelitian  dilakukan mengambil  analisis  Putusan  Pengadilan  pada  Nomor  43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn,  Pengadilan Negeri Medan.
Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  yang  merupakan jenis pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah hukum yang akan diteliti. 10 Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini, di mana jenis pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. 11
Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai sumber bahan hukum dalam  suatu  penelitian  normatif  yang  berkaitan  erat  dengan  studi  kepustakaan  ( library research ),  seperti  bahan  hukum  primer  berupa  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Selanjutnya,  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa bahan-bahan meliputi buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, jurnal artikel hukum, internet dan komentar atas putusan pengadilan.
8 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 8.
9 Indra Cosmas Silalahi, “Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Jurnal Yuridis , Vol. 8 No. 2, (Desember 2021): 223.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 9.
11 Irwansyah, Op.Cit , hlm 8.
Teknik pengumpulan data yaitu penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersumber pada buku-buku, artikel jurnal, kamus hukum dan lain dan  studi lapangan  dengan  mengambil  data  putusan  pengadilan.  Analisis  data  memakai  analisis kualitatif, di mana isu hukum yang dirumuskan dalam tujuan penelitian, setelah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan telah relevan, maka selanjutnya masuk pada tahapan mengolah data dengan inventarisasi bahan hukum kemudian disinkronisasikan secara sistematis dengan menghubungkan  variabel-variabel  yang  sesuai  dengan  hierarki  aturan  perundang-undangan yang  pada  akhirnya  dapat  menarik  kesimpulan  dalam  menjawab  permasalahan  pada  tujuan penelitian.

## C. Pembahasan
1. Kewenangan  Lembaga  Praperadilan  Terhadap  Penghentian  Penyidikan  Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Aparat  penegak  hukum  harus  selalu  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  pengecualian. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk melakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk melakukan sebagai suatu bentuk larangan.  Sistem  hukum  mempunyai  tujuan  dan  sasaran  tertentu.  Tujuan  dan  sasaran hukum  tersebut  dapat  berupa  orang-orang  yang  secara  nyata  berbuat  melawan  hukum, juga  berupa  perbuatan  hukum  itu  sendiri,  dan  bahkan  berupa  alat  atau  aparat  negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya  aturan-aturan  secara  adil,  pasti,  dan  tegas,  serta  memiliki  manfaat  untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum. 12
Lembaga  praperadilan  merupakan  fungsi  control  pengadilan  terhadap  jalannya system  peradilan  pidana  mulai  dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  oleh karenanya  tindakan  penghentian  penyidikan  yang  tidak  sah  dan  melanggar  ketentuan KUHAP  dan  terlebih  lagi  menimbulkan  kerugian  bagi  pelapor/korban  perlu  di  kontrol
12 Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridis , Vol. 6 No. 2, (Desember 2019) : 35.
pengadilan dan sidang praperadilan. 13 Pengertian praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, 14 yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang:
a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan;
c. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Wewenang  yang  diberikan  undang-undang  kepada  praperadilan  sehubungan tindakan  upaya  paksa  yang  dilakukan  pejabat  penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap tersangka. Ketentuan kewenangan praperadilan telah dituangkan pada Pasal 77 KUHAP, akan tetapi kewenangan lain juga diberikan yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian  dan  rehabilitasi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  95  dan  97  KUHAP. 15 Selain  itu,  setelah  lahirnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 21/PUU-XII/2014  telah  memberikan  tiga  wewenang  objek  praperadilan  baru  yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 16
Selanjutnya kewenangan juga dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan,  atau  penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya  dihentikan. 17 Dengan  terbatasnya  kewenangan  yang  bersifat  limitatif  dari lembaga  praperadilan,  sehingga  menyebabkan  upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.
13 Dewigita  Natalia  Rilly  Sendow,  Michael  Barama  &  Butje  Tampi,  “Praperadilan  Tentang  Penghentian Penyidikan terhadap penetapan tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd)”, Jurnal Lex Crimen , Vol. 10 No. 4, (2021):  11.
14 Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana) , (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 26.
15 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 2, Cet 8, 2006), hlm 4.
16 Hendrawan Sofyan, Dahlan Ali, Suhaimi, & Mansari, Op.Cit , hlm 78.
17 Jaholden, Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana , (Banten: CV. AA. Rizky, 2021), hlm. 31.
Upaya permohonan praperadilan dapat diajukan oleh 2 (dua) pihak yaitu disebut sebagai  pihak  pemohon  praperadilan  dan  pihak  termohon  praperadilan. 18 Para  pihak tersebut  saling  berhadapan,  di  mana  masing-masing  berdiri  pada  sisi  yang  saling berlawanan. Penyebutan para pihak dalam upaya praperadilan antara lain:
a. Pihak Pemohon Praperadilan
Istilah penyebutan Pemohon pada permohonan praperadilan adalah pihak yang mengajukan  tuntutan  ke  pengadilan  negeri  berdasarkan  wilayah  hukum  masing- masing  dengan  dalil  telah  terjadinya  pelanggaran  hukum  acara  pidana  atas  suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan mengenai  siapa  pihak  yang  dapat  bertindak  sebagai  pihak  Pemohon  praperadilan, yaitu, antara lain:
1) Apabila dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya;
2) Apabila dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau  penuntutan,  maka  yang  berhak  mengajukan  praperadilan  adalah  penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan;
3) Apabila dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan  atau  penuntutan,  maka  yang  berhak  mengajukan  praperadilan  adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan;
4) Jika  dalil  dalam  hal  sah  tidaknya  penetapan  Tersangka,  maka  yang  berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka;
5) Jika  dalil  pokoknya  dalam  hal  sah  tidaknya  penggeledahan  rumah,  maka  yang berhak mangajukan praperadilan adalah Tersangka atau penghuni rumah;
6) Jika  dalil  pokoknya  dalam  hal  sah  tidaknya  penggeledahan  badan,  maka  yang berhak  mangajukan  praperadilan  adalah  Tersangka  atau  orang  yang  dilakukan tindakan penggeledahan;
18 Bakhreinci  Zulbi  Adhyaksa,  “ Praperadilan  Terhadap  Tidak  Sahnya  Penghentian  Penyidikan  Dalam  Kasus Penggelapan  (Analisis  Putusan  Nomor  11.Pid.Prap/2016/PN.Rap)” ,  Skripsi,  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara (2022) : 32-38.
7) Jika  dalil  pokoknya  dalam  hal  sah  tidaknya  penyitaan,  maka  yang  berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita.
Selain itu, penyebutan pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan  semula  hanya  diartikan  terbatas  kepada  saksi  korban  atau  pelapor,  tetapi maksud tersebut telah diperluas setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012, yang menyebutkan pihak lain dapat meliputi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
b. Pihak Termohon Praperadilan
Penyebutan  pihak  termohon  praperadilan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atas upaya praperadilan tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi pihak termohon dalam perkara upaya praperadilan, akan tetapi secara  implisit  dari  bunyi  jika  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  77  KUHAP  yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka tentu yang menjadi pihak  Termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan  praperadilan,  yaitu  penyidik  atau  penuntut  umum  yang  merupakan penegak hukum. Dalam hal sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  dan  sah  atau tidaknya suatu penetapan tersangka pihak pemohonnya adalah tersangka. Kemudian termohon dalam perkara penetapan tersangka adalah penyidik atau penuntut umum.

## 2. Sah  Atau  Tidaknya  Penghentian  Penyidikan  (SP3)  Berdasarkan  Alat  Bukti  Yang Tidak Cukup
Penghentian penyidikan suatu kasus pidana  merupakan wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. 19 Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepponering . Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan penyidik dengan rasia atau alasan:
a. Untuk menegakan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk  tegakknya  kepastian  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Jika  penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti
19 Dewigita Natalia Rilly Sendow, Michael Barama & Butje Tampi, Op.Cit , hlm. 8
atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;
b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntut ganti kerugian, sebagaimana jika perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun  menghukum,  dengan  sendirinya  memberi  hak  kepada  tersangka/terdakwa untuk menuntu ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.
Peluang  untuk  menghentikan  penyidikan  tersebut  dari  sudut  pandang  polisi penyidik, yaitu sebagai berikut:
a. Tidak terdapat cukup bukti
Ukuran  kapan  dan  bilamana  dalam  penyidikan  harus  dihentikan  ditentukan  dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Polisi penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti). Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa. Sedangkan pengertian “bukti yang cukup” dapat dilihat pula secara otentik di dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 PerKap 14/ 2012 yakni: “Alat bukti berupa Laporan Polisi dan  2  (dua) alat  bukti  yang  sah,  yang  digunakan  untuk menduga  bahwa  seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan.”
b. Peristiwanya Ternyata Bukan Perkara Pidana
Jika  dari  hasil  penyidikan,  polisi  penyidik  berpendapat  bahwa  apa  yang disangkakan terhadap tersangka (terlapor) bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalan KUHP atau aturan pidana lainnya (delik-delik di luar KUHPidana), penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam kenyataan tidak begitu mudah  untuk  mengetahui  apakah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang termasuk  dalam  lingkup  tindak  pidana  atau  justru  bukan  tindak  pidana  (masuk  ke dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi). Memilah kasus pidana dari yang bukan kasus pidana (menjadi semata-mata urusan hukum administrasi) juga dipersulit  dengan  beragamnya  perbuatan  yang  diatur  dalam  hukum  administrasi
(mensyaratkan adanya rekomendasi, izin atau dispensasi yang bisa tertulis atau tidak tertulis)  yang  kerap  diargumentasikan  menghilangkan  unsur  melawan  hukum  dari perbuatan  yang  dilakukan.  Ilustrasi  dari  hal  ini  adalah  kasus-kasus  pencemaran lingkungan hidup atau pelanggaran tata ruang. Semua tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bisa kehilangan sifat melawan hukum karena adanya izin (yang  bahkan  dapat  diurus  belakangan  post  factum)  atau  sekadar  pembiaran  oleh pejabat administrasi negara. 20
c. Demi hukum
Alasan demi hukum lebih rasional dibandingkan dengan dua alasan di atas. Hal  ini  disebabkan sudah  masuk  pada  alasan  yang  lebih  substansi  juridis  formil. (Ahmad Sofian, 2021). Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukm  terbitnya  SP3 didasarkan  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yaitu: (1) nebis in idem (2) tersangka meninggal dunia (3) daluwarsa.
Merujuk  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  tidak merumuskan  apa  yang  dimaksud  dengan  pengertian  penghentian  penyidikan,  akan tetapi penghentian penyidikan dapat berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sebagaimana  dinyatakan  bahwa  “dalam  hal  penyidik  menghentikan  penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tertentu ternyata bukan merupakan tindak  pidana  atau  penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  maka  penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.
Perbuatan  membuat  Surat  Palsu  atau  Memalsukan  Surat  serta  menggunakannya seperti  diatur  dalam  Pasal  266  dan  Pasal  263  KUHP.  Pasal  266  KUHP  menjelaskan bahwa:
(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud  untk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  pakai  akta  itu  seolah-olah keterangan  sesuai  dengan  kebenaran  diantam,  jika  pemakaian  itu  dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
(2) Dengan adanya pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut  seolah-olah  isinya  sesuai  dengan  kebenaran,  jika  karena  pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
20 Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati & Maria Ulfah, “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana ” , Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 29 No. 1 (2017):  21-22
Sehingga,  ketentuan  Pasal  266  KUHP  tersebut  diatas  telah  mengatur  dua  tindak pidana yaitu, tindak pidana yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat  akta  autetntik  untuk  dimual  dalam  akte  autentik  yang  dibuatnya  dan  tindak pidana  yang  melarang  menggunakan  akta  autentik  yang  dibuat  pejabat  pembuat  akte autentik.
Selanjutnya, Pasal 263 KUHP juga menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan surat yaitu:
(1)  Barang  siapa  membuat  secara  tidak  benar  atau  memakai  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutan  atau  yang diperuntukkan sebagai alat bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tesrebut  dapat  menimbulkan  kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2)  Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pemalsuan  surat  dalam  Pasal  263  KUHP  terdiri  dari  dua  bentuk  tindak  pidana, masing-masing di rumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan  suatu  surat  (1)  disebut  dengan  membuat  surat  palsu.  Sementara  pemalsuan surat terdapat pada ayat (2) disebut dengan memakai suat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berkembang, namun masing-masing berdiri sendiri yang berbeda tempus dan locus tindak pidanya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn  yang  menjadi  dasar mengajukan praperadilan sesuai Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan tanggal 06 Oktober 2020, telah diterima  pihak  kepolisian  sudah  di  proses  selama  2  tahun  7  bulan  dan  akhirnya  pada tanggal  17  Mei  2023  Termohon  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan Nomor:  S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim  dan  Surat  Ketetapan  Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, yang pada pokoknya menghentikan penyidikan atas  Laporan  Polisi  Nomor:  STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT  Polrestabes  Medan, dengan  alasan  tidak  terdapat  cukup  bukti,  yaitu  alat  bukti  permulaan  yang  cukup sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada perkara a quo sudah cukup bukti.
Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa “dalam hal penyidik  menghentikan  penyidikan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka  penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut  umum,  tersangka  atau keluarganya”. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dapat ditarik simpulan bahwa hanya ada  3 alasan  yang  bersifat  alternatif  yang  dapat  dijadikan  dasar  suatu  penyidikan dapat dihentikan yaitu, antara lain:
a. Tidak terdapat cukup bukti;
b. Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana;
c. Perkara ditutup demi hukum
3. Permohonan  Praperadilan  Yang  Mengandung  Obscuur  Libel  Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn
Permohonan praperadilan oleh Pelapor atau kuasa hukumnya harusnya melihat dan menganalisis  alasan  terbitnya  SP3  yang  dibuat  oleh  penyidik.  Alasan terbitnya  SP3 tersebut harus menjadi fokus pemohon praperadilan. Jika alasannya karena tidak cukup bukti maka tentu pemohon mengajukan klarifikasi atau mempertanyakan kepada penyidik, status  alat  bukti  yang  sebelumnya  digunakan  dalam  menetapkan  tersangka.  Dengan demikian jelas, kenapa dan mengapa alat bukti tersebut dipergunakan dalam menetapkan tersangka.  Artinya  prinsip  kehati-hatian  dalam  menilai  alat  bukti  patut  dipertanyakan. Selain itu, dalam menetapkan tersangka juga dilakukan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka gelar perkara tersebut juga patut dipertanyakan. Karena salah satu fungsi gelar perkara adalah untuk  menetapkan  status  seseorang  sebagai  tersangka.  Apabila  yang  menjadi  alasan penyidik diterbitkannya SP3, adalah karena perbuatan yang dilakukan tersangka bukanlah tindak  pidana.  Hal  ini  juga  perlu  dipertanyakan  tentang  proses  penyelidikan  dan penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan penyidik. Karena untuk menyatakan sebuah perbuatan adalah tindak pidana, maka ada proses panjang termasuk meminta klarifikasi pelapor dan terlapor. Jika yang menjadi alasan SP3 adalah demi hukum, maka juga harus dipertanyakan  jenis  alasan  demi  hukum  yang  dipergunakan  oleh  penyidik,  apakah
karena nebis in idem , daluarsa atau karena tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 76-78 KUHP. 21
Perkara  yang  diajukan  tentunya  hakim  memiliki  tanggung  jawab  kepada masyarakat  bangsa  dan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sehingga  hakim  dalam  mengambil keputusan berpedoman pada undang-undang, di mana hal tersebut wujud perealisasiannya dikonkritkan  dalam  setiap  pertimbangannya.  Adapun  dasar  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan  permohonan  praperadilan  putusan  Nomor  43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn    yang diajukan oleh Pemohon (Fadlina Raya Lubis) yaitu sebagai berikut:
Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon  agar  Pengadilan  Negeri  Medan  menyatakan  penghentian  penyidikan  yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum dan selanjutnya memerintahkan agar Termohon mencabut:
a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490- a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023; dan
b. Surat  Ketetapan  Nomor:  S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim,  tanggal  17  Mei 2023;
Sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, hakim memandang perlu untuk terlebih  dahulu  mempertimbangkan  formalitas  permohonan  praperadilan  yang  diajukan Pemohon,  sehingga  berdasarkan  dalil  permohonannya,  alasan  Pemohon  menyatakan penghentian penyidikan oleh Termohon tidak sah pada pokoknya adalah:
a. Karena penghentian penyidikan a quo berasal dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang cacat formil;
b. Karena sudah cukup bukti dalam penyidikan a quo ;
c. Karena penghentian penyidikan a quo tanpa didahului penetapan tersangka;
Menimbang  bahwa  dalam  posita  permohonannya  yang  diuraikan  pada  huruf  A angka  1  sampai  dengan  26,  pada  pokoknya  Pemohon  mendalilkan  bahwa  proses penyidikan  yang  dilakukan  Termohon  tidak  sah  karena  didasarkan  kepada  surat pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  (SPDP)  yang  cacat  formil.  Menimbang  bahwa alasan Pemohon menyatakan SPDP a quo cacat formil adalah karena Surat Pemberitahuan
21 Ahmad Sofian  “Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Praperadilan”, https://business- law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/ , (diakses 27 November 2023).
Dimulainya  Penyidikan  Nomor:  B/247/III/Res.1.9/2021/Reskrim  diberikan  oleh Termohon  kepada  Pemohon  melewati  batas  waktu  7  (tujuh)  hari  sehingga  melanggar ketentuan  yang  diwajibkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  130/PUU- XIII/2015 maupun Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019.
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pemohon  mendalilkan  pula  bahwa  oleh  karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490- a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal  17  Mei  2023  dan  Surat  Ketetapan  Nomor:  S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim,  tanggal  17  Mei  2023,  dikeluarkan  berdasarkan  SPDP  yang  cacat formil, maka Surat Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan a quo patut pula dianggap tidak  sah  dan  tidak  berkekuatan  hukum.  Kemudian,  hakim  mempertimbangkan  bahwa dalam  petitumnya  pada  angka  6,  Pemohon  menuntut  agar  hakim  memerintahkan Termohon untuk membuka dan/atau melanjutkan kembali penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon, dan selanjutnya pada petitum angka 7 dimohonkan pula agar hakim memerintahkan Termohon untuk  segera  menetapkan  Tersangka  dalam  Proses  Penyidikan  Laporan  Polisi  Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  posita  dan  petitum  tersebut,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  menurut  Pemohon  baik  penyidikan  perkara a  quo maupun penghentian  penyidikannya  sama-sama  tidak  sah.  Oleh  karena  dalil  permohonan  dan petitum  yang  sedemikian  itu,  menurut  pendapat  hakim  telah  bertentangan  satu  dengan lainnya  oleh  karena  di  satu  sisi  Pemohon  berpendapat  bahwa  proses  penyidikan a  quo tidak sah namun di saat yang sama Pemohon juga keberatan dan menyatakan tidak sah penghentian penyidikan yang notabene adalah juga penyidikan yang tidak sah, selanjutnya atas dasar penyidikan yang tidak sah tersebut Pemohon menuntut agar penyidikan a quo dilanjutkan bahkan dengan disertai tuntutan agar Termohon menetapkan tersangka.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  bertentangan  antara  posita  yang  satu  dengan posita  lainnya  dan  juga  bertentangan  dengan  petitum  permohonan,  maka  menurut pendapat hakim permohonan Pemohon kabur ( obscuur libel ) sehingga mengandung cacat formil. Oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon mengandung cacat formil,  maka  permohonan  Pemohon  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Kemudian, bahwa oleh karena permohonan praperadilan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam  perkara  ini  haruslah  dibebankan  kepada  Pemohon,  namun  oleh  karena  tidak  ada panjar biaya dalam perkara ini, maka besarnya biaya perkara adalah nihil.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  yang  diberikan  oleh  Hakim  dalam  mengadili suatu perkara setelah mempelajari dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara  tersebut.  Hakim  juga  mempertimbangkan  formalitas  permohonan  praperadilan yang diajukan Pemohon, karena formalitas permohonan yang tidak singkron dan konkrit sehingga  hakim  menjatuhkan  putusan  menyatakan  permohonan  Praperadilan  Pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

## D. Penutup
Berdasarkan penjelasan pada pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat diambil bahwa ketentuan kewenangan praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian atas tindak pidana pemalsuan surat yaitu praperadilan telah diatur pada Pasal 1  angka  10  KUHAP,  yang  berwenang  memeriksa  dan  memutus  atas  sah  atau  tidaknya penangkapan  dan  atau  penahanan  dan  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau penghentian  penuntutan  serta  permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka. Wewenang  yang  diberikan  undang-undang  kepada  praperadilan  sebagaimana  tertuang  pada Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan tiga wewenang objek praperadilan baru yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Prosedur sah atau tidaknya penghentian penyidikan (SP3)  berdasarkan  alat  bukti  yaitu  apabila  merujuk  ketentuan  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP menjelaskan bahwa “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti  atau  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  atau  penyidikan dihentikan demi hukum”. Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn yang menjadi dasar mengajukan praperadilan sesuai Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT  Polrestabes  Medan  tanggal  06  Oktober  2020,  telah diterima pihak Kepolisian sudah di proses selama 2 tahun 7 bulan dan akhirnya pada tanggal 17  Mei  2023  Termohon  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  Nomor: S.PPP/1490-  a/V/RES.1.9./2023/Reskrim  dan  Surat  Ketetapan  Nomor:  S.TAP/247- b/V/RES.1.9./2023/Reskrim,  yang  pada  pokoknya  menghentikan  penyidikan  atas  Laporan Polisi  Nomor:  STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT  Polrestabes  Medan,  dengan  alasan  tidak terdapat  cukup  bukti.  Sedangkan  permohonan  praperadilan  yang  mengandung obscuur  libel pada  putusan  Nomor  43/Pid.Pra/2023/PN  Mdn,  berdasarkan  pertimbangan  hakim  yang memperhatikan  posita  dan  petitum  permohonan  praperadilan  pemohon  tentang  penyidikan maupun  penghentian  penyidikannya  sama-sama  tidak  sah.  Oleh  karena  hakim  berpendapat
dalil  permohonan  dan  petitum  telah  bertentangan  satu  dengan  lainnya  yang  di  satu  sisi Pemohon berpendapat bahwa proses penyidikan tidak sah namun di saat yang sama Pemohon juga  keberatan  dan  menyatakan  tidak  sah  penghentian  penyidikan,  sehingga  hakim permohonan Pemohon kabur ( obscuur libel ) yang mengandung cacat formil.

## Daftar Pustaka
Buku:
Effendy,  Marwan.  2012. Sistem  Peradilan  Pidana  (Tinjauan  Terhadap  Beberapa Perkembangan Hukum Pidana) , Jakarta: Referensi.
Jaholden. 2021. Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana , Banten: CV. AA. Rizky.
Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 2, Cet 8.
Hartono.  2012. Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika.
Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Marzuki, Peter, Mahmud. 2017. Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: Kencana.

## Karya Ilmiah:
Ariyanti,  Vivi,  “Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia”,
Jurnal Yuridis , Vol. 6 No. 2, Desember 2019.
Adhyaksa,  Bakhreinci,  Zulbi,  2022.  “ Praperadilan  Terhadap  Tidak  Sahnya  Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penggelapan (Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap)” , Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Khotimah,  Latifatul,  “Pra  Peradilan  Tindakan  Penghentian  Penyidikan  Dalam  Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Pra/2015/PN Jkt. Sel)”, Jurnal Verstek , Vol. 6 No. 2, 2018.
Safrina, Anne, W.M. Herry, Susilowat, & Ulfah, Maria. “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana”. Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 29 No. 1, 2017.
Sofyan, Hendrawan, Dahlan Ali, Suhaimi, & Mansari, “Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)”. Jurnal Media Syari‟ah, Vol. 21 No. 1, 2019.
Surya Sembring, Gani, Hadi, Mubarak, Ridho & Nasution, Alvin, Hamzah, “Tinjauan Yuridis Tentang  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3)  Terhadap  Kasus  Penipuan. JUNCTO”, Jurnal Ilmiah Hukum , Vol 3 No. 1, 2021.
Silalahi,  Indra  Cosmas,  “Sistem  Pemidanaan  Edukatif  Oleh  Hakim  Terhadap  Anak  Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Jurnal Yuridis , Vol. 8 No. 2, Desember 2021.
Rilly,  Sendow,  Dewigita,  Natalia,  Michael,  Barama  &  Butje  Tampi,  “Praperadilan  Tentang Penghentian  Penyidikan  terhadap  penetapan  tersangka  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd)”. Jurnal Lex Crimen , Vol. 10 No. 4, 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## Sumber Lainnya:
Sofian,  Ahmad,  “Terbitnya  SP3  (Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan)  dan  Praperadilan,
melalui: https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah- penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/ , diakses pada tanggal 27 November 2023.