Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Penerapan Asas Batas Minimal Pembuktian Dalam Perkara Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2020/Pn.Sel)
1 Risdiana, 2 Habibul Umam Taqiuddin
Universitas 45 Mataram, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Abstrak. Dalam suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan didalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya tersebut akan dikabulkan. Dalam perkara Nomor. 55/Pdt. G/2020 alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya baik bukti surat maupun surat tidak  ada  satu  pun  yang  bersesuaian  satu  dengan  lain,  sehingga  tidak  mencapai  batas  minimal  pembuktian. Sebaliknya  alat-bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  Kuasa  Hukum  Tergugat  1,  Tergugat  2,  dan  Tergugat  3  untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a-quo adalah sah dan benar berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) telah mampu membuktikan seluruh dalil bantahannya. Dengan demikian dalam pembuktian suatu perkara yang menentukan di persidangan adalah apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil baik dalam gugatan maupun eksepsi dan jawaban sesuai dengan adagium hukum pembuktian  yang  tersirat  dalam  ketentuan  pasal  163  HIR  jo.  pasal  283  RBg  jo.  pasal  1865  KUHPerdata  yang berbunyi “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

## Kata Kunci : Penerapan Asas Batas Minimal Pembuktian, Perkara Hukum Perdata

## PENDAHULUAN
Dalam  suatu  perkara  hukum  perdata hakim bersifat pasif, oleh karena itu  pembuktian dilakukan  oleh  para  pihak  dan  bukan  oleh hakim.  Hakimlah  yang  memerintahkan  kepada para  pihak  untuk  mengajukan  buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak mengenai  peristiwa  apa  yang  menjadi  pokok sengketa dengan pembuktian ( bewijslast burden of  proof ).  Tentang  hukumnya  tidak  perlu diberitahukan  kepada  hakim  oleh  para  pihak, dan tidak perlu dibuktikan. Hakim dianggap tahu akan  hukumnya  ( ius  curia  novit ).  Jadi  hakim dalam  proses  hukum  acara  perdata  terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau  hubunan  hukumnya  dan  kemudian memperlakukan  atau  menerapkan  hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.
Kepada  siapakah  pembuktian  itu  oleh hakim dibebankan atau siapakah di antara kedua belah  pihak  yang  diharuskan  membuktikan?
Dengan  perkataan  lain  bagaimanakah  hakim membagi  beban  pembuktian  antara  pihak? Penggugat  atau  tergugatkah  yang  harus membuktikan?.  Mengenai  hal  tersebut  dapat disimak asas pembagian beban pembuktian yang tercantum  dalam  pasal  163  HIR  jo.  pasal  283 RBg jo. pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi “Barangsiapa  yang  mengaku  mempunyai  hak atau  mendasarkan  pada  suatu  peristiwa  untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.
Dalam  suatu  proses  peradilan  perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah  suatu  hubungan  hukum  yang  menjadi dasar  gugatan  benar-benar  ada  atau  tidak. Adanya  hubungan  hukum  inilah  yang  harus terbukti  apabila  penggugat  menginginkan kemenangan  didalam  suatu  perkara.  Apabila penggugat  tidak  berhasil  membuktikan  dalil- dalil  yang  menjadi  dasar  gugatnya,  maka
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
gugatannya  tersebut  akan  ditolak,  sedangkan apabila berhasil, maka gugatanya tersebut akan dikabulkan.
Hal ini berarti kedua bahwa kedua belah pihak,  baik  penggugat  maupun  tergugat  d/apat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat  wajib  membuktikan  peristiwa  yang diajukannya,  sedang  tergugat  ber-kewajiban membuktikan  bantahannya.  Penggugat  tidak diwajibkan  membuktikan  kebenaran  bantahan tergugat,  demikian  pula  sebaliknya  tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat  tidak  dapat  membuktikan  peristiwa yang diajukan ia harus dikalahkan. Sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia  harus  pula  dikalahkan.  Jadi  kalau  salah  satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ia tidak dapat  membuktikan,  maka  ia  akan  dikalahkan (resiko pembuktian).
Kaitannya  dengan  pembuktian  tersebut, maka pembuktian di dalam perkara perdata para pihak  harus  membuktikan  kebenaran  dalilnya. Karena  di  dalam  hukum  acara  perdata, kebenaran  yang  dicari  adalah  kebenaran  yang bersifat formal artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui  batas-batas  yang  diajukan  oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR  secara  tegas  menyatakan  bahwa  “Ia dilarang  menjatuhkan  keputusan  atas  perkara yang tak dituntut, atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut”. Hakim hanya cukup membuktikan  dengan  memutus  berdasarkan bukti  yang  cukup.  Dalam  memeriksa  suatu perkara  perdata  hakim  setidaknya  harus melakukan  tiga  tindakan  secara  bertahap yakni: mengkonstantir yakni melihat benar tidaknya peristiwa  yang diajukan sebagai dasar gugatan, mengkualifisir peristiwa, mengkonstitu ir yakni memberi hukumnya.
Mengenai  alat  bukti  yang  diakui  dalam hukum  acara  perdata  secara  enumeratif  diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR yang  terdiri  dari  bukti  tulisan,  bukti  dengan saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah. Dalam  praktek  masih  terdapat  satu  macam  alat bukti  lagi  yang  sering  dipergunakan,  ialah
“pengetahuan  hakim”.  Yang  dimaksud  dengan “pengetahuan  hakim”  adalah  atau  hal  yang keadaan  yang  diketahuinya  sendiri  oleh  hakim dalam  sidang.  Misalnya  hakim  melihat  sendiri pada waktu pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu.
Perihal  pengetahuan  hakim  tesebut  di atas,  Mahkamah  Agung  dengan  keputusannya tertanggal  10  April  1957  No.  213  K/Sip/1955 telah  memberi  pendapatnya  sebagai  berikut: “Hakim-hakim  berdasarkan  pasal  138  ayat  1 bersambung  dengan  pasal  164  Herziene Indonesisch  Reglement  tidak  ada  keharusan mendengar  penerangan  seorang  ahli,  sedang penglihatan  hakim  itu  sebagai  pengetahuan sendiri  di  dalam  usaha  pembuktian’  (termuat dalam  Hukum,  Majalah  Pahi  1958  No.  1-2, halaman  63-64).  Dari  putusan  tersebut  di  atas nampak  jelas,  bahwa  “pengetahuan  hakim”, merupakan alat bukti. Dalam perkara tersebut di atas, hakim yang bersangkutan mempertimbangkan  dan  menetapkan  sendiri perihal perbedaan yang menurut penglihatannya nampak antara tandatangan yang terdapat di atas sehelai  surat  bukti  dan  tandatangan  yang bersangkutan  yang  terdapat  pada  surat  kuasa kepada kuasanya.
Agar  alat  bukti  yang  diajukan  di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ( bewijskracht ),  harus  mencapai  batas  minimal pembuktian.  Jika,  alat  bukti  yang  diajukan dalam persidangan harus dikesampingkan dalam penilaian  pembuktian.  Namun  tidak  jarang putusan pengadilan berbeda dari fakta persidangan  dan  pembuktian  di  persidangan, sehingga  banyak  pihak  pencari  keadilan  yang mempertanyakan mengenai proses pemeriksaan perkara di persidangan.
Sebagai  contoh  Putusan  Pengadilan Negeri  Selong    Nomor  55/Pdt.G/2020/PN.  Sel tanggal 24 November 2020 dimana dalam surat gugatan  penggugat  yaitu  Ibu  Tuniah,  Nurimin, dan  Gazali  mendalilkan  bahwa  tanah  warisan keluarga  alm.  Inaq  Masiah  alias  Pq.  Meka
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
berupa  sebidang  tanah  sawah terletak  di Subak Orong  Otak  Aik  Dusun  Tuntang,  Desa  Teros Kecamatan  Labuhan  Haji  Kabupaten  Lombok Timur    Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat yaitu Inak  Yul  alias  Mislun  (Tergugat  I),  Heri  Hadi Kusuma  (Tergugat  II),  dan  Amaq  Ir  (Tergugat III).  Dalam  pemeriksaan  perkara  eksepsi  dan jawaban  dari  Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan Tergugat III yang dalam eksepsinya menyatakan bahwa  gugatan  para  penggugat  masuk  dalam kategori ne bis in idem, karena pihak dan obyek perkara  dalam  perkara a-quo pernah  diputus sebelumnua
dalam perkara nomor 9/Pdt.G/1989/PN.Sel  dan  putusan  Nomor 22/Pdt.G/1994/PN. Sel. Dalam amar putusannya dalam  eksepsi Judex  Factie Pengadilan  Negeri Selong menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan  Tergugat  III) dengan  pertimbangan  hukum  bahwa  pihak maupun  obyek  perkara  yang  terdapat  dalam Putusan  Nomor  9/Pdt.G/1989/PN.  Sel  dan putusan  Nomor  22/Pdt.G/1994/PN.  Sel  dengan pihak dan obyek dalam perkara a-quo berbeda, sehingga Judex  Factie Pengadilan  Negeri Selong  berpendapat  bahwa  gugatan  para Penggugat bukanlah termasuk ke dalam perkara ne bis in idem . Namun dalam amar putusannya dalam  pokok  perkara Judex  Factie Pengadilan Negeri Selong menolak gugatan para penggugat untuk  seluruhnya  dan  menghukum  para penggugat  untuk  membayar  biaya  yang  timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.946.000,- (satu juta  Sembilan  ratus  empat  puluh  enam  ribu rupiah).
Berangkat dari fenomena kasus tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.  Sel  tanggal  24  November 2020  sangat  janggal  karena  seharusnya  jika eksepsi Tergugat ditolak, maka amar putusannya dalam pokok perkara seharusnya juga menyatakan  menolak  eksepsi  tergugat  bukan menolak  gugatan  para  penggugat  untuk seluruhnya  dan  menghukum  para  penggugat untuk membayar biaya yang timbul.
Berdasarkan fakta tersebut, penuli tertarik untuk mengkaji dan meneliti putusan tersebut dengan
mengambil  judul  “Penerapan  Asas  Batas Minimum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Hukum Perdata  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Sel) ”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah :
1.   Apakah  alat-alat  bukti  yang  diajukan  para pihak  dalam  perkara  perdata  nomor  : 55/Pdt.G/2020/PN.Sel telah mencapai batas minimal pembuktian ?
2.   Apakah  pertimbangan  hukum  Putusan Pengadilan  Negeri  Selong  Nomor  :
55/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 24
November  2020  adalah  sah  dan  benar berdasarkan hukum acara perdata ?
C . Analisa  penerapan  asas  batas  minimal pembuktian  dari  alat-alat  bukti  yang diajukan para pihak dalam perkara Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Sel
Dalam perkara Nomor : 55/Pdt, G/2020/PN.  Sel  Para  pPnggugat  mendalilkan dalam  surat  gugatannya  bahwa  Tergugat  1, Tergugat  2,  Tergugat  3,  dan  Tergugat  4  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan cara  menguasai  harta  warisan  para  penggugat. Untuk  itu Judex  Factie Pengadilan  Negeri Selong  memeriksa  apakah  gugatan  tersebut benar-benar  merupakan  gugatan  perbuatan melawan hukum atau tidak. Pengertian perbuatan  melawan  hukum  dirumuskan  dalam ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata  yang meny/atakan  bahwa  “Tiap  perbuatan  yang melanggar hukum lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365
KUHPerdata,  maka  suatu  perbuatan  melawan hukum  haruslah  mengandung  unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan dengan kerugian.
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
Untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya Penggugat  telah  mengajukan bukti  surat  yang  telah  diberi  materai secukupnya  dan  telah  pula  dicocokkan dengan  aslinya  di  persidangan  antara  lain sebagai b erikut:
1. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Milik Indonesia atas nama  INAQ MASIAHdi Desa Teros  Kecamatan  Selong  Pipil  Nomor  403 Persil Nomor 132, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy  Surat  Pernyataan  Perdamaian tertanggal  23  September  2013  antara  H. MUKSIN  dengan  SAHID’N/AQ.  ADER,
SANAAH, ALIMUDIN, MININ dan
TUNIAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy  Silsilah  Waris  INAQ  MASIAH Alias PAPUQ MEKA tertanggal 27 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh TUNIAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy  Surat  Keterangan  Kematian  atas nama INAQ MASIAH Alias PAPUQ MEKA Nomor  143/VII/E/2020,  yang  diterbitkan Pemerintah  Desa  Teros  tertanggal  25  April 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy  Surat  Keterangan  Kematian  atas nama AMAQ MASIAH Alias PAPUQ MEKA Nomor  142/VII/E/2020,  yang  diterbitkan Pemerintah  Desa  Teros  tertanggal  25  April 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy  Surat  Keterangan  Kematian  atas nama  AMAQ  UDIN  Nomor  144/VII/E/2020, yang  diterbitkan  Pemerintah  Desa  Teros tertanggal 25 April 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy  Surat  Keterangan  Kematian  atas nama AMAQ TUNIAH Nomor 145/VII/E/2020,  yang  diterbitkan  Pemerintah Desa  Teros  tertanggal  25  April  2020,  diberi tanda P-7;
8. Fotocopy  Surat  Keterangan  Kematian  atas nama AMAQ MAHDI Nomor 146/VII/E/2020,  yang  diterbitkan  Pemerintah Desa  Teros  tertanggal  25  April  2020,  diberi tanda P-8;
9. Fotocopy  Surat  Keterangan  Kematian  atas nama/ SAMAD Nomor 147/VII/E/2020, yang diterbitkan Pemerintah Desa  Teros  tertanggal 25 April 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy  Surat  Keterangan  Kematian  atas nama  DAHMAN  Nomor  148/VII/E/2020,
yang  diterbitkan  Pemerintah  Desa  Teros tertanggal 25 April 2020, diberi tanda P-10;
Bukti  P-1  berupa  fotocopy  Tanda Pendaftaran  Sementara  Milik  Indonesia  atas nama INAQ MASIAHdi Desa Teros Kecamatan Selong Pipil Nomor 403 Persil Nomor 132, yang ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor  Tjabang Djawatan  Pendaftaran  dan  Padjak  Penghasilan Tanah  Milik  Indonesia  di  Mataram  sehingga bukti tersebut jelas merupakan bukti pembayaran  pajak  dan  bukan  bukti  hak  milik. Berdasarkan fakta sejarah hukum agraria bahwa : “Mengenai  tanah-tanah  hak  milik  adat  di Jawa,  Madura,  Bali,  Lombok  dan  beberapa daerah lainnya juga ada kegiatan pendaftaran  tanah,  tetapi  bukan  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di bidang pertanahan, melainkan diselenggarakan untuk
keperluan pemungutan  pajak  tanah,  yaitu  “Landrete” atau  “Pajak  Bumi”  dan  “Verponding Indonesia” (Fiscal Cadastre)”.
Sesuai  dengan  kaidah  hukum  dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 34
K/Sip/1960  tanggal  10  Februari  1960  yang menyatakan  :    “ Surat  Petuk  Pajak  Bumi bukan  merupakan  suatu  bukti  mutlak, bahwa  sawah  sengketa  adalah  milik  orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi  tersebut,  akan  tetapi  petuk  itu  hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan ”,  maka  pertimbangan  hukum Judex  Factie Pengadilan  Negeri  Selong  yang memeriksa  perkara  nomor  55/Pdt.G/2020/PN. Sel  pada  halaman  28  adalah  benar  dan  sangat beralasan  hukum  yang  menyatakan  sebagai berikut:
“ Menimbang, bahwa kemudin mengenai alat bukti surat berupa tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia  atas  tanah  obyek  sengketa  sebagaimana alat  bukti  surat  bertanda  P-1  telah  diketahui  bahwa terhadap alat bukti surat  wajib pajak atas tanah telah ditegaskan  dalam  Yurisprudensi  tetap  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia    Nomor 34K/Sip/1960,  pada  pokoknya  menegaskan  bahwa Surat  Pajak  Bumi  bukanlah  merupakan  surat  bukti mutlak  bahwa  bidang  tanah  tersebut  adalah
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
merupakan  pendaftaran  sementara  tanah  milik Indonesia  yang  diajukan  di  muka  persidangan tersebut  hanyalah  merupakan  suatu  tanda  untuk menentukan  siapa  yang  harus  membayar  pajak  dari suatu  bidang  tanah  dan  bukan  menjamin  bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan  untuk  dapat  dinyatakan  sebagai  pemilik  tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya…”.
Sedangkan bukti surat lain yang diajukan oleh Para Penggugat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P-8, P-9, dan P-10 tidak berkualifikasi sebagai alat bukti dan tidak membuktikan  dalil gugatan para  penggugat  karena  bukti-bukti  tersebut hanya menerangkan mengenai kematian seseorang  dan  tidak  dapat  membuktikan peruatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh Tergugat 1, 2, dan 3. Bukti-bukti surat tersebut jelas  berkualifikasi  sebagai  alat  bukti  surat dalam  perkara  gugatan  waris  yang  merupakan kompetensi absolut pengadilan agama.
Selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi  di persidangan antara lain sebagai berikut:
1. Saksi Supriadi di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan sekarang ini tanah obyek  sengketa  dikuasai  dan  digarap  oleh anak  dan  para  ahli  waris  MUHRIM  dan HAJI MUKSIN;
- Bahwa  saksi  menjelaskan  tanah  obyek sengketa adalah milik INAQ MASIAH Alias PAPUQ MEKA;
- Bahwa saksi mengatakan setelah meninggal dunia  maka  tanah  obyek  sengketa  dikuasai oleh MUHRIM dan HAJI MUKSIN, namun pada  tahun  2013  tanah  obyek  sengketa dikembalikan  oleh  HAJI  MUKSIN  kepada keturunan INAQ MASIAH;
- Bahwa  saksi  menjelaskan  pernah  membuat surat pernyataan perdamaian di Kantor Desa Teros tahun 2013;
- Bahwa  setelah  HAJI  MUKSIN  meninggal dunia  maka  tanah  obyek  sengketa  sampai sekarang  telah  dikuasai  dan  digarap  oleh MISLUN;
2. Saksi  Saprudin  di  bawah  sumpah  menerangkan di persidangan sebagi berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah  INAQ  MASIAH  Alias  PAPUQ  MEKA, dan para penggugat adalah ahli warisnya*
- Bahwa  saksi  menjelaskan  sekarang  ini  tanah obyek  sengketa  dikua6sai  dan  digarap  oleh AMAQ IR;
- Bahwa  saksi  menjelaskan  INAQ  YUL  Alias MISLUN  mendapatkan  obyek  sengketa  dari HAJI MUKSIN;
- Bahwa  saksi  tidak  tahu  darimana  HAJI MUKSIN mendapatkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menjelaskan para penggugat pernah meminta  tanah  obyek  sengketa  dikembalikan akan  tetapi  tidak  diserahkan  oleh  INAQ  YUL Alias MISLUN
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di bawah sumpah di  persidangan  yaitu  saksi  Suriadi  dan  saksi Saprudin  tidak  ada  satu  pun  yang  bersesuaian dengan  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  para penggugat sehingga jelas seluruh alat bukti yang diajukan  oleh  Para  Penggugat  tidak  memiliki nilai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  tidak mencapai batas minimum pembuktian.
Untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya,  Kuasa  Hukum  Para  Tergugat (Tergugat  1,  Tergugat  2,  dan  Tergugat  3) mengajukan  alat  bukti  surat  di  persidangan antara lain sebagai berikut:
1. Fotokopi  Surat  Perdamaian  tertanggal  17  April 1990 antara INAQ SERIPUDIN dengan AMAQ IRPAN,  HAJI  MUKSIN,  dan  INAQ  MUKSIN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Teros, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi  Surat  Keterangan  Jual  Sawah  Nomor 185/1951 tertanggal 25 Mei 1951, diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 257 Desa Teros  Kecamatan  Selong  atas  nama  MUHRIM, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Selong Nomor 22/Pdt.G/1994/PN. Sel, diberi tanda T-4. Selain  bukti-bukti  surat,  kuasa  hukum Para  Tergugat  (Tergugat  1,  Tergugat  2,  dan Tergugat  3)  juga  mengajukan  saksi-saksi  di bawah  sumpah  di  persidangan  antara  lain sebagai berikut:
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
1. Saksi Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa  tanah  obyek  sengketa  sekarang dikuasai  oleh  Tergugat  I  dan  kemudian dijual tahunan kepada Tergugat III;
- Bahwa  saksi  menjelaskan  Tergugat  I mendapatkan  tanah  obyek  sengketa  dari orang tuanya yang bernama AMAQ YUL;
- Baha saksi menjelaskan
pernah
menandatangani surat pernyataan
perdamaian  antara  HAJI  MUKSIN  dan TUNIAH di Kantor Desa Teros;
2. Saksi Haji Khairil Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa  saksi  menjelaskan  saat  ini  tanah obyek  sengketa  dikuasai  dan  digarap  oleh INAQ YUL dan disewakan per tahun kepada AMAQ  IR  sebesar  Rp.  6.000.000,-  (enam juta rupiah);
- Bahwa  saksi  mengatakan  INAQ  YUL mendapatkan  tanah  obyek  sengketa  karena mendapat  warisan  dari  suaminya  yang bernama AMAQ SUBUR;
- Bahwa  saksi  mengatakan  AMAQ  SUBUR mendapatkan  tanah  obyek  sengketa  karena pemberian  orang  tuanya  yang  bernama AMAQ RAKMAH, dan AMAQ RAKMAH mendapatkan  tanah  obyek  sengketa  dari orang  tuanya  yang  bernama  AMAQ SAMAH;
Meskipun  keterangan  saksi-saksi  yang diajukan  oleh  Kuasa  Hukum  Para  Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3)  yaitu saksi SULAIMAN dan saksi HAJI KHAIRIL di bawah sumpah di persidangan telah bersesuaian satu  dengan  lainnya  yang  pada  pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa kini telah  dikuasai  dan  digarap  oleh  INAQ  YUL Alias  MISLUN  yang  didapatkan  karena pemberian  orang  tuanya,  dan  kemudian  INAQ YUL  Alias  MISLUN  menjual  tahunan  tanah obyek  sengketa  kepada  AMAQ  IR,  namun dalam  perkara  perdata    alat  bukti  (alat pembuktian)  yang  utama  adalah  tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana kesaksian.
Keadaan yang demikian dapat dimengerti.  Seorang  yang  melakukan  suatu
tindak  pidana  selalu  menyingkiri  adanya  suatu bukti  sehingga  bukti  yang  harus  dicari  dari keterangan  orang-orang  yang  secara  kebetulan melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang merupakan  tindak  pidana  tersebut.  Sebaliknya dalam lalu-lintas keperdataan, yaitu  dalam jual- beli,  utang-piutang,  sewa-menyewa  dan  lain sebagainya,  orang-orang  itu  memang  dengan sengaja  membuat  alat-alat  bukti  berhubung dengan kemungkinan diperlukannya bukti-bukti itu  di  kemudian  hari.  Orang-orang  membayar utangnya  minta  diberikan  tanda  pembayaran, orang  yang  membuat  suatu  perjanjian  piutang dengan  orang  lain,  minta  dibuatnya  perjanjian itu hitam di atas putih, dan lain sebagainya. Dan dengan  sendirinya,  dalam  suatu  masyarakat yang  sudah  maju,  tanda-tanda  atau  bukti-bukti yang paling tepat memanglah tulisan.
Di  antara  keempat  alat  bukti  surat  yang diajukan  oleh  Kuasa  Hukum  Para  Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) hanya ada  dua  bukti  surat  berkualifikasi  sebagai  akta otentik yaitu bukti surat T-3 dan bukti surat T-4. Bahwa bukti surat T-3 dan bukti surat T-4 jelas merupakan  alat  bukti akta  otentik  sebagaimana yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1868  KUPerdata yang  menyatakan  bahwa  “Suatu  akta  otentik ialah  suatu  akta  yang  didalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta dibuatnya”.    Berdasarkan  Pasal  165  HIR  Jo. Pasal 1870 KUHPerdata Jo. Pasal 314 RBg nilai kekuatan  pembuktian  akta  oktentik  adalah sempurna,  akan  tetapi  hal  itu  sepanjang  tidak diajukan bukti lawan ( tegen bewijs ).
Dalam pemeriksaan di persidangan bukti surat T-3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 257 Desa Teros Kecamatan Selong atas nama  MUHRIM  dan  bukti  surat  T-4  berupa Fotokopi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Selong Nomor 22/Pdt.G/1994/PN. Sel telah bersesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan AMAQ MUHRIM orang tua dari Tergugat 2 memperoleh  tanah  tersebut  dari  LOQ  TIMUN berdasarkan waris, dan telah termuat secara sah dan meyakinkan dalam amar putusan Pengadilan
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Negeri  Selong  Nomor  :  22  /Pdt.G/1994  dan tanah  obyek  sengketa  tersebut  pada  awalnya bersertifikat atas nama LOQ TIMUN.
Meskipun  keterangan  saksi-saksi  yang diajukan  oleh  Kuasa  Hukum  Para  Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) tidak ada satu pun  yang memperkuat bukti surat T-3 dan  bukti  surat  T-4,  namun  mengingat  nilai kekuatan  pembuktian  akta  otentik  adalah sempurna  dan  Para  Penggugat  tidak  dapat membantah dengan mengajukan alat bukti surat tersebut  maka  secara  yuridis  kedua  bukti  surat tersebut yaitu bukti surat T-3 dan bukti surat T- 4  mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  dan bersesuaian satu dengan lainnya sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.
Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa  Hukum  Para  Tergugat  (Tergugat  1, Tergugat  2,  dan  Tergugat  3)  di  persidangan berupa bukti surat bertanda T-1 berupa Fotokopi Surat  Perdamaian  tertanggal  17  April  1990 antara  INAQ  SERIPUDIN  dengan  AMAQ IRPAN,  HAJI  MUKSIN,  dan  INAQ  MUKSIN yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Desa  Teros  telah bersesuaian dengn keterangan saksi Sulaiman di bawah  sumpah  di  persidangan  yang  pada pokoknya menerangkan “bahwa saksi menjelaskan  pernah  menandatangani  surat pernyataan  perdamaian  antara  HAJI  MUKSIN dan  TUNIAH  di  Kantor  Desa  Teros”.  Namun karena tidak diperkuat dengan keterangan saksi lain  yang  diajukan  oleh  Kuasa  Hukum  Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tegugat 3), maka keterangan saksi Sulaiman merupakan keterangan  satu  saksi  bukan  saksi  ( unus  testis nullus testis ) sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, 306 Rbg, dan Pasal 1905 KUHPerdata.
Selain  itu  bukti  surat  T-2  berupa Fotokopi  Surat  Keterangan  Jual  Sawah  Nomor 185/1951  tertangal  25  Mei  1951  bukan merupakan  akta  otentik  melainkan  hanya merupakan  surat  pernyataan.  Sesuai  dengan kaidah  hukum  Yurisprudensi  tetap  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988 yang pada pokoknya menegaskan bahwa:
“surat  pernyataan  yang  merupakan  pernyataan  atau keterangan  belaka  dari  orang-orang  yang    memberi pernyataan  tanpa  diperiksa  di  persidangan,  tidak mempunyai  kekuatan  pembuktian  apa-apa  (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), dengan kata lain bahwa  bilamana  pihak-pihak  yang  membuat  surat pernyataan  atau  surat  keterangan  tersebut  dapat dihadirkan  di  persidangan  dan  memberi  keterangan bahwa  benar  surat  pernyataan  tersebut  mempunyai kekuatan pembuktian”,
Oleh  karena  dalam  pemeriksaan  di persidangan tidak ada satu pun keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat 1,  Tergugat 2, dan Tergugat 3) yang memperkuat bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 sehingga  kedua  bukti  surat  tersebut  tidak mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna. Dengan demikian bukti surat T-1  dan bukti  T-2  tidak  memiliki  nilai  kekuatan pembuktian  dan  tidak  mencapai  batas  minimal pembuktian,  oleh  karena  itu  sangat  beralasan hukum  bukti  surat  T-1  dan  bukti  surat  T-2 dikesampingkan  karena  bukti  surat  T-1  dan bukti  surat  T-2  tidak  memiliki  nilai  kekuatan pembuktian  dan  mencapai  batas  minimal pembuktian.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, alat- alat  bukti  yang  diajukan  oleh  Para  Penggugat untuk  membuktikan  seluruh  dail  gugatannya baik bukti surat maupun surat tidak ada satu pun yang  bersesuaian  satu  dengan  lain,  sehingga tidak  mencapai  batas  minimal  pembuktian. Sebaliknya  alat-bukti-bukti  yang  diajukan  oleh Kuasa  Hukum  Tergugat  1,  Tergugat  2,  dan Tergugat  3  untuk  membuktikan  seluruh  dalil bantahannya  telah  bersesuaian  satu  dengan lainnya  dan  telah  mencapai  batas  minimal pembuktian.
A. Analisa  Hukum  Putusan  Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 24

## November 2020
Untuk  menganalisis  apakah  putusan hakim  itu  benar  atau  tidak,  maka  yang  harus dianalisis  adalah  pertimbangan  hukum  putusan hakim.  Pertimbangan  hukum  merupakan  jiwa dan  intisari  putusan.  Pertimbangan  berisi
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum  dari  hakim  yang  memeriksa  perkara. Dalam  pertimbangan  hukum  dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan hukum pembuktian mengenai :
1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil,
2. Alat  bukti  pihak  mana  yang  mencapai  batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti,
4. Sejauh  mana  nilai  kekuatan  pembuktian  yang dimiliki para pihak.
Selanjutnya  diikuti  analisis,  hukum  apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik  tolak  dari  analisis  itu,  pertimbangan melakukan  argumentasi  yang  objektif  dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil  gugat  atau  dalil  bantahan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  diterapkan.  Dari argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya  apa  saja  yang  diikuti  dan  yang tidak,  dirumuskan  menjadi  kesimpulan  hukum sebagai  dasar  alasan  landasan  penyelesaian perjara  yang  akan  dituangkan  dalam  diktum putusan.  Apabila  putusan  tidak  lengkap  dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan  alat  dan  nilai  kekuatan pembuktian,  mengakibatkan  putusan  dianggap tidak  cukup  pertimbangan  hukumnya  atau onvoldoende gemotiveerd , dan putusan tersebut bertentangan  dengan  Pasal  178  ayat  (1)  HIR, Pasal 189 RBG.
Untuk  mengkonstantir  peristiwa,  maka peristiwa  itu  harus  dibuktikan  kebenarannya. Apa  yang  dimaksud  dengan  “membuktikan”.
Soepomo  menerangkan  bahwa  pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti  luas  membuktikan  berarti  memperkuat kesimpulan  hakim  dengan  syarat-syarat  bukti yang  sah.  Di  dalam  arti  yang  terbatas membuktikan  hanya  diperlukan  apabila  yang dikemukakan  oleh  penggugat  itu  dibantah  oleh tergugat.  Apabila  yang  tidak  dibantah  itu  tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan .
Sudikno Mertokusumo memberikan beberapa  pengertian  membuktikan  antara  lain sebagai berikut:
1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis atau ilmiah.  Membuktikan  di  sini  berarti  memberi kepastian  yang  bersifat  mutlak,  karena  berlaku bagi  setiap  orang  dan  tidak  memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu axsioma, yaitu  asas-asas  umum  yang  dikenal  dalam  ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya  pembuktian  yang  bersifat  mutlak  yang tidak  dimungkinkan  adanya  pembuktian  yang bersifat  mutlak  yang  tidak  memungkinkan adanya bukti lawan.  Berdasarkan suatu axioma bahwa  dua  garis  yang  sejajar  tidak  mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua  kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan,  kecuali  itu  pembuktian  itu  berlaku  bagi setiap  orang.  Di  sini  axioma  dihubungkan menurut  ketentuan-ketentuan  logika  dengan pengamatan-pengamatan  yang  diperoleh  dari pengalaman,  sehingga  diperoleh  kesimpulan- kesimpulan  yang  memberi  kepastian  yang bersifat mutlak.
2. Kata  membuktikan  dikenal  juga  dalam  arti konvensionil.  Di  sinipun  membuktikan  berarti juga  memberi  kepastian,  hanya  saja  bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif  sifatnya  yang  mempunyai  tingkatan- tingkatan
a. Kepastian  yang  didasakan  atas  perasaan belaka.  Karena  didasarkan  atas  perasaan maka  kepastian  ini  bersifat  intuitif  dan disebut conviction intime .
b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan  akal,  maka  oleh  karena  itu disebut conviction raisonnance
3. Membuktikan  dalam  hukum  acara  mempunyai arti  yuridis.  Di  dalam  ilmu  hukum  tidak dimungkinkan  adanya  pembuktian  yang  logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan  tetapi  merupakan  pembuktian  yang konvensionil  yang  bersifat  khusus.  Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak- pihak  yang  berperkara  atau  yang  memperoleh hak  dari  mereka.  Dengan  demikian  pembuktian dalam  arti  yuridis  tidak  menuju  kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
pengakuan,  kesaksian,  atau  surat-surat  itu  tidak benar  atau  palsu  atau  dipalsukan.  Maka  dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.
Berdasarkan  fakta-fakta persidangan yang terungkap  dalam  pemeriksaan  perkara a-quo tidak ada satupun alat-alat bukti baik bukti surat maupun  saksi  yang  diajukan  oleh  Para Penggugat  di  persidangan  yang  mampu membuktikan  dalil  gugatannya  bahwa  Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) memperoleh tanah obyek sengketa perkara a- quo dengan cara melawan hukum dan alat bukti Para  Penggugat  tidak  mencapai  batas  minimal pembuktian.  Sebaliknya  Kuasa  Hukum  Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) telah mampu membuktikan dalil bantahannya dengan alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan dan telah mampu mencapai batas minimal pembuktian.
Dalam pembuktian di persidangan, Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat  3)  telah  mampu  membantah  dalil gugatan para penggugat dengan bukti surat T-3 berupa  Fotokopi  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor 257  Desa  Teros  Kecamatan  Selong  atas  nama MUHRIM dan bukti surat T-4 berupa Fotokopi Putusan  Pengadilan  Negeri  Selong  Nomor 22/Pdt.G/1994/PN. Sel. Kedua bukti surat yang diajukan  oleh  Kuasa  Hukum  Para  Tergugat (Tergugat  1,  Tergugat  2,  dan  Tergugat  3)  telah bersesuaian satu dengan lainya yang membuktikan AMAQ MUHRIM orang tua dari Tergugat 2 memperoleh tanah tersebut dari LOQ TIMUN  berdasarkan  waris,  dan  telah  termuat secara sah dan meyakinkan dalam amar putusan Pengadilan  Negeri  Selong  Nomor  :  22 /Pdt.G/1994 dan tanah obyek  sengketa tersebut pada  awalnya  bersertifikat  atas  nama  LOQ TIMUN yang kemudian beralih kepada AMAQ MUHRIM orang tua dari Tergugat II selaku ahli waris dari LOQ TIMUN.
Mengenai  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah  dapat  dilihat  dalam  Penjelasan  Pasal  24 ayat  (1)  PP.  No mor.  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  yang  menyatakan  sebagai berikut:
Bukti  kepemilikan  itu  pada  dasarnya  terdiri  dari bukti  kepemilikan  atas  nama  pemegang  hak  pada waktu  berlakunya  UUPA  dan  apabila  hak  tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai  ke  tangan  pemegang  hak  pada  waktu dilakukan  pembukuan  hak.  Alat-alat  bukti  tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :
a.   grosse  akta  hak  eigendom  yang  diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak  eigendom  yang  bersangkutan  dikonversi menjadi hak milik; atau
b.   grosse  akta  hak  eigendom  yang  diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27)  sejak  berlakunya  UUPA  sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
c.   surat  tanda  bukti  hak  milik  yang  diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau d.   sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor 9 Tahun 1959; atau
e.   surat  keputusan  pemberian  hak  milik  dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak  berlakunya  UUPA,  yang  tidak  disertai kewajiban  untuk  mendaftarkan  hak  yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
f.   akta  pemindahan  hak  yang  dibuat  di  bawah tangan  yang  dibubuhi  tanda  kesaksian  oleh Kepala  Adat/Kepala  Desa/Kelurahan  yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah  ini;  atau  g.  akta  pemindahan  hak atas  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT,  yang tanahnya belum dibukukan; atau
h.   akta  ikrar  wakaf/surat  ikrar  wakaf  yang  dibuat sebelum  atau sejak  mulai  dilaksanakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977; atau
i.   risalah  lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang yang  berwenang,  yang  tanahnya  belum dibukukan;  atau  j.  surat  penunjukan  atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah Daerah; atau
k.   petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961; atau
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
l.   surat  keterangan  riwayat  tanah  yang  pernah dibuat  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan Bangunan;  atau  m.  lain-lain  bentuk  alat pembuktian  tertulis  dengan  nama  apapun  juga sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  II,  VI  dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Dalam  hal  bukti  tertulis  tersebut  tidak  lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan  dengan  keterangan  saksi  atau  pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya  menurut  pendapat  Panitia  Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang  cakap  memberi  kesaksian  dan  mengetahui kepemilikan  tersebut. 5 Bukti  kepemilikan  hak atas  tanah  yang  disebutkan  dalam  Penjelasan Pasal  24  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah  tersebut  adalah bukti  kepemilikan  ha  katas  tanah  sebelum diberlakukan  UU  No.  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria . Setelah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  maka bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  adalah sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana yang ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  20 PP.  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Sertifikat adalah surat tanda bukti sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) huruf  c  UUPA  untuk  hak  atas  tanah,  hak  atas pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.
Dengan  demikian  pertimbangan  hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum  sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  dengan demikian  maka  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  para  Tergugat  adalah  pihak  yang mempunyai  alas  hak  yang  kuat  untuk  dapat menguasai,  mengelola,  dam  mengolah  tanah obyek  sengketa  telah  dikuasai” adalah  sah  dan benar  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Para Penggugat  telah  gagal  untuk  membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti yang diajukan  baik  bukti  surat  dan  saksi  di persidangan  yang  mana  alat  bukti  Para Penggugat  tidak  mencapai  batas  minimal pembuktian.  Sebaliknya  Kuasa  Hukum  Para Terggugat  (Tergugat  1,  Tergugat  2,  dan Tergugat 3) telah mampu membuktikan seluruh dalil bantahan dan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa  Hukum  Para  Tergugat  (Tergugat  1, Tergugat  2,  dan  Tergugat  3)  bersesuaian  satu dengan  lain  dan  telah  mampu  mencapai  batas minimal pembuktian.
Sesuai  kaidah  hukum  yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983 yang
menyatakan bahwa “ Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil gugatan  berdasar  alat  bukti  yang  sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya, dengan demikian gugatan
ditolak ”, maka pertimbangan  hukum  putusan Judex  Factie Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a-quo yang  mengesampingkan  bukti-bukti  dari  Para Penggugat  adalah  sah  dan  benar  berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan  Para  Penggugat  tidak  dapat membuktikan  seluruh  dalil  gugatannya  dan Kuasa  Hukum  Para  Tergugat  (Tergugat  1, Tergugat  2,  dan  Tergugat  3)  telah  mampu membuktikan seluruh dalil bantahannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang  diajukan  oleh  Para  Penggugat  untuk membuktikan  seluruh  dalil  gugatannya  baik bukti surat maupun surat tidak ada satu pun yang bersesuaian  satu  dengan  lain,  sehingga  tidak mencapai batas minimal pembuktian. Sebaliknya  alat-bukti-bukti  yang  diajukan  oleh Kuasa  Hukum  Tergugat  1,  Tergugat  2,  dan Tergugat  3  untuk  membuktikan  seluruh  dalil bantahannya  telah  bersesuaian  satu  dengan lainnya  dan  telah  mencapai  batas  minimal pembuktian.
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
Berdasarkan kaidah hukum
Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 1574  K/Pdt/1983  yang  menyatakan  bahwa “ Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil gugatan  berdasar  alat  bukti  yang  sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya, dengan demikian  gugatan  ditolak ”,  maka  Putusan Judex  Factie Pengadilan  Negeri  Selong  dalam perkara a-quo adalah sah dan benar berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan  Para  Penggugat  tidak  dapat membuktikan  seluruh  dalil  gugatannya  dan Kuasa  Hukum  Para  Tergugat  (Tergugat  1, Tergugat  2,  dan  Tergugat  3)  telah  mampu membuktikan seluruh dalil bantahannya.
Dengan  demikian  dalam  pembuktian suatu  perkara  yang  menentukan  adalah  apakah alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak yang  berperkara  telah  memenuhi  syarat  formil dan materiil serta telah mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil baik dalam  gugatan  maupun  eksepsi  dan  jawaban sesuai dengan adagium hukum pembuktian yang tersirat dalam ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 283  RBg  jo.  pasal  1865  KUHPerdata  yang berbunyi “Barangsiapa yang mengaku mempunyai  hak  atau  mendasarkan  pada  suatu peristiwa  untuk  menguatkan  haknya  itu  atau untuk  menyangkal  hak  orang  lain,  harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Fuady,  Munir, Perbuatan  Melawan  Hukum
(Pendekatan  Kontemporer) ,  Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2020
Harahap,  M.  Yahya, Hukum  Acara  Perdata , Gugatan, Persidangan,  Penyitaan,
Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan , Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Harsono,  Boedi.  Hukum  Agraria  Indonesia  : Sejarah  Pembentukan  UU  Agraria,  Isi dan  Pelaksananya,  Cet.  12,  Jakarta  : Djambatan, 2008.
Mertokusumo,  Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi Ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006 Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawina, Hukum Acara Perdata dalam    Teori  dan  Praktek ,  Bandung: Mandar Maju, 2005 R.  Subekti, Hukum  Pembuktian, Jakarta:  PT.
Pradnya Paramita, 2005
Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri , Jakarta: Bina Aksara, 1983 B. Peraturan Perundang-undangan
HIR RBg KUHPerdata UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
PP.  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah
C. Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi
Putusan  Pengadilan  Negeri  Selong  Nomor
55/Pdt.G/2020/PN.  Sel  tanggal  24 November 2020 Yurisprudensi Putusan MARI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960
Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 1574 K/Pdt/1983
Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  3901  K/ Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988