## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat

## Indriyani Kusumowardhani
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta indriyanikusumowardhani21@mhs.uinjkt.ac.id
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.3787

## Abstract
Migration of Muslims to the west often faces a clash of civilizations. Therefore, the question from this research is how Muslim immigrants face the challenges of minority problems in Western countries, what policies have been  made  by  Western  countries  as  a  solution  to  the  clash  of  civilizations?  The  research  uses  qualitative methods through literature research which can provide a deeper understanding of the dynamics of migration and its problems. The findings from this research are that several Western countries have made policies that teach the principles of inclusivity, plurality and respect for all individuals and cultures. And the most obvious answer  is  "coexistence"  despite  having  completely  different  beliefs,  behaviors,  habits  and  outward appearances.
Keywords: Migration, Problems, Muslim Minorities

## Abstrak
Migrasi  muslim  ke  barat  seringkali  menghadapi  benturan  peradaban  atau clash  of  civilization ,  secara teoritis  identitas  budaya  dan  agama  sebagai  tradisi  paling  kuat  menjadi  titik  kesenjangan  utama  dan sumber konflik dunia. Maka dari itu, Pertanyaannya dari penelitian ini bagaimana para imigran muslim menghadapi  tantangan  problematika  minoritas  di  negara-negara  Barat,  dan  kebijakan  apa  yang  telah dibuat  oleh  negara-negara  Barat  sebagai  solusi  benturan  peradaban?.  Penelitian  menggunakan  metode kualitatif melalui penelitian pustaka yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika migrasi dan problematikanya. Temuan dari penelitian ini adalah beberapa negara Barat sudah membuat kebijakan  yang  mengajarkan  prinsip  inklusivitas,  pluralitas  serta  menghormati  semua  individu  dan budaya. Dan jawaban paling nyata adalah “hidup berdampingan” meski memiliki kepercayaan, perilaku, kebiasaan dan penampilan lahiriah yang sama sekali berbeda.
Kata Kunci : Migrasi, Problematika Minoritas Muslim

## PENDAHULUAN
Migrasi  seringkali  dihubungkan  dengan  globalisasi,  sebagai  pergerakan  massal yang  kebanyakan  adalah  kaum  miskin  menuju  negara-negara  kaya  dengan  tujuan merubah  nasib  diri  dan  keluarganya. 1 Globalisasi  merupakan  pengutuban  kekuatan ekonomi dan politik pada sekelompok negara tertentu yang diistilahkan dengan G7 atau G8. 2 Globalisasi telah menempatkan dunia ke dalam multipolar (multi adidaya), tidak ada
1 Jonathon W Moses, Migration Globalization’s Last Frontier , (Canda, Fernwood Publishing, 2006), hal.201
2 William H. Mott IV, Globalization People: Perspectives and Progress . (London, Praeger, 2004), hal, 140
lagi dua adidaya ( bipolar ) atau satu adidaya ( unipolar ). 3 Konstelasi politik dan ekonomi memang  cepat  berubah  dengan  drastis  terutama  sejak  berakhirnya  peristiwa  perang dingin yang disusul dengan runtuhnya kekuatan Uni Soviet.
Samuel Huntington menggambarkan situasi persaingan antar kekuatan adidaya ini sebagai "benturan peradaban”. Benturan peradaban atau clash of civilization adalah teori bahwa identitas budaya dan agama merupakan sumber konflik utama dunia dan menjadi titik  diferensiasi  persaingan. 4 Peradaban  dibentuk  diantaranya  oleh  sejarah,  bahasa, budaya, tradisi dan agama sebagai tradisi yang paling kuat. Setiap peradaban manusia memiliki pandangan yang berbeda tentang relasi antara Tuhan dengan manusia, individu dengan kelompok, warga negara dengan negara, orang tua dengan anak, suami dengan istri  juga  tentang  hak  dan  kewajiban,  kebebasan  dan  kewenangan,  kesetaraan  dan hierarki. Perbedaan ini produk selama berabad-abad yang mengakar secara fundamental melampaui  ideologi  dan  rezim  politik,  dan  sejarah  telah  mencatat  konflik berkepanjangan atas nama perbedaan tersebut. 5
Persoalan benturan peradaban ini yang juga mewarnai migrasi masyarakat muslim di  negara-negara  dimana  mereka  menjadi  minoritas.  Pada  awalnya  migrasi  dilakukan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik atau karena kondisi politik negara yang  tidak  stabil,  namun  pada  perkembangannya  Migrasi  bermetamorfosa  ke  dalam berbagai  aspek  secara  simultan  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  migrasi transnasional. 6
Migrasi  transnasional  merupakan  hasil  dari  pembauran  antara  masyarakat pendatang dengan  penduduk asal yang saling melebur. Migrasi in bisa terbentuk baik untuk  mereka  yang  bersifat  sementara  tau  yang  permanen.  Pada  masyarakat  yang bergerak melintasi batas negara, hubungan transnasional dapat dengan mudah terjadi, karena  budaya  menemukan  bentuk  mobilitas  baru  dalam  civilization  of  clashes  dan struggles yang saling mempengaruhi dan menciptakan budaya diaspora. 7
Migrasi dan diaspora adalah keterhubungan, meski beberapa ahli menyatakan tak ada keterhubungan, namun selarawan mencatat banyak sekali imigran yang tidak bisa berbaur  secara  heterogen,  sehingga  muncul  ketegangan  antara  mendiaspora  atau menjadi  etnis. 8 Ada  dua  pendekatan  untuk  mendefinisikan  diaspora,  pertama  adalah paradigma  tradisional  yang  melihat  diaspora  seperti  yang  dihasilkan  dari  beberapa
3 William H., Globalization ... hal. 142
4 Tan Ta Sen, Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara , (Jakarta, Kompas Media Nusantara 2010, hal,
1)
5 Tan Ta Sen, Cheng Ho , .., hal.2
6 Anastasia Bermudez, Migration, Diasporas and citizenship, International Migration, Transnational Politics and Conflict, The Gendered Experiences of Colombian Migrants in Europe , (London, Macmillan Publisher, 2016), hal, 165
7 Bermudez, Migration, Diasporas .., hal. 167
8 Bermudez, Migration, Diasporas .., hal. 169
bentuk  pemaksaan  yang  menyebabkan  pencabutan  dan  pemindahan  dari  tanah  air mereka  dan  kedua  pembacaan  diaspora  post-modern  yang  dikembangkan  antropolog dan kritikus budaya yang menganggap diaspora sebagai ekspresi mode kesadaran dan identitas  hibrida. 9 Maka  dari  itu,  penting  kirannya  penelitian  ini  mengatahui  migran muslim  menghadapi  tantangan  problematika  minoritas  di  negara-negara  Barat,  dan kebijakan  apa  yang  telah  dibuat  oleh  negara-negara  Barat  sebagai  solusi  benturan peradaban?.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  di  gunukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif diskriptif  analis  berupa  kajian  pustuka  dengan  sumber  data  primer  dan  sukuneder memanfaatkan pengamatan di media massa gejolak muslim sebagai etnis minoritas di negara-negara barat yang di anggap superioritas. Selain itu, sumber data diperoleh dari buku-artikel dan prosiding yang ada relefansinya dengan penelitian ini. Sedangkan cara menganalisis  data.  Pertama,  reduksi  data,  yang  mana  dalam  langkah  awal menyederhanakan  serta  mentransformasikan  data  yang  diperoleh.  Kedua, Kedua, Penyajian data, penulis menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif bukan angka-angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Diaspora Muslim
Selama beberapa dekade terakhir, konsep diaspora dan migrasi transnasionalisme memang  mengalami  perubahan  makna.  Kedua  istilah  ini  sama-sama  mengacu  pada proses lintas perbatasan, diaspora digunakan untuk menunjukkan kelompok agama atau nasional  yang  tinggal di luar tanah  airnya sedangkan  transnasionalisme adalah ikatan para migran di seluruh negara yang tidak hanya komunitas, tetapi juga dalam berbagai bentuk formasi sosial, seperti jaringan, kelompok dan organisasi. 10
Konsep  diaspora  sendiri  pada  awalnya  adalah  konsep  yang  mendeskripsikan pengalaman historis kelompok tertentu yang tercerabut dari tanah kelahirannya seperti Yahudi dan Armania dan belakangan terjadi pada orang-orang Palestina. Konsep ini lalu mengalami perluasan makna menjadi hubungan antara warga negara perbatasan atau warga negara yang bermigrasi dengan tujuan untuk dapat kembali ke tanah airnya. Tanah air ini sendiri juga bisa berupa daerah non teritorial seperti umat Islam Global. Hal ini menunjukkan  bahwa  diaspora  tidak  semata-mata  bersifat  etnis  tapi  juga  agama. Perubahan  makna  ini  menunjukkan  bahwa  gagasan  diaspora  tidak  sepenuhnya mengintegrasikan  anggotanya  secara  sosial-politis,  ekonomi  dan  budaya  ke  negara
9 Mary 1. Hickman and DAJ Maccherson, ed. Women and irish Diaspora Identities, Theories, Concepts and New Perspectives , (UK, Manchester University Press, 2014), hal. 11
10 Rainer  Bauböock  and  Thomas  Faits, Diaspora  and  Transnationalism,  Concepts,  Theories  and  Methods , (Amsterdam University Press, 2010), hal. 10
dimana  mereka  tinggal,  bahkan  mungkin  saja  memelihara  batasan-batasan  dari kelompok mayoritas. Itu sebabnya diaspora sering dikaitkan pula dengan pemeliharaan mayoritas sebagai kelompok dominan yang mendiskriminasi kelompok diaspora. 11
Identitas  diaspora  dianggap  sebagai  cara  untuk  melawan  negara-bangsa  yang dipahami sebagai homogenisasi budaya, hegemonik dan diskriminatif. Untuk kelompok diaspora,  kepentingan  ditempatkan  pada  pengenalan  hibriditas,  banyak  identitas  dan afiliasi  dengan  sesama,  sebab  dan  tradisi  di  luar  negara  tuan  rumah.  Tololyan  (1996) menyatakan bahwa diaspora melibatkan berbagai variabel transformasi sosial termasuk agama. Komunitas diaspora berbagi satu kesamaan; bagaimana bertahan sebagai sebuah kelompok. 12 Steven Vertovec berpendapat bahwa diaspora adalah " imagined connection " antara populasi pasca migrasi dan tempat asal dan dengan orang-orang yang memiliki asal  usul  budaya  yang  serupa  di  tempat  lain.  Dengan  membayangkan,  mereka membangun sentimen  kuat  dan gambaran jiwa yang menuntun terbentuknya anggota diaspora dan melakukan praktik budaya mereka. 13
Diaspora  muncul  dari  beberapa  bentuk  migrasi,  namun  tidak  semua  migrasi melibatkan kesadaran diasporik. Semua komunitas transnasional terdiri dari diaspora, namun  tidak  semua  diaspora  mengembangkan  transnasionalisme.  Sebuah  studi  yang dilakukan Kim Knott  dan Sadia Khokhler pada wanita muda muslim dari Asia Selatan yang menetap di Inggris menggambarkan 'peta perseptual' yang memungkinkan adanya pernyataan situasional, penolakan atau sintesis nilai atas persepsi 'religius' atau 'etnis'. Dikatakan bahwa banyak wanita muslim membedakan antara agama dan budaya, dimana tradisi  etnis  seperti  jilbab  adalah  tradisi  etnis  dan  bukan  gambaran  religiusitas, Kesadaran  in  menggambarkan  bahwa  meski  bermigrasi  kesadaran  diasporik  yang terhubung dengan tanah air dan budaya mereka tidak secara otomatis terhubung. 14
Kastorvano  sebagaimana  dikutip  Driss  Habti  membedakan  dua  jenis  diaspora muslim,  yang  pertama  dibentuk  oleh  orang-orang  yang  mengimajinasikan  muslim  ke dalam  "Ummah",  komunitas  muslim  bersama  dengan  merujuk  pada  budaya  terrorial mereka dan kedua yang mengekspresikan kesetiaan kepada berbagai negara atau negara bagian. Persoalannya dua  tipe ini sulit diidentifikasi, dan karena mereka adalah kaum minoritas, keputusan kaum muslim diaspora itu mempengaruhi kebijakan negara atas mereka.  Pertanyaan  apakah  muslim  diaspora  benar-benar  menjadi  bagian  dari  warga
11 Bauböock. Diaspora and …, hal. 13.
12 Bauböock, Diaspora and… . hal. 16
13 Driss  Habti, The  Religious  Aspects    of  Diasporic  Experience  of  Muslims  in  Europe  within  the  Crisis  of Multiculturalism, Policy Futures in Education , Volume 12 Number 1 2014, www.wwwords.co.uk/PFIE ,  hal. 150
14 Habti, The Religious ..., hal. 153
negara Eropa misalnya, menjadi pertanyaan penting. Karena keberadaan umat Islam juga instrumen dari tindakan politik suatu negara. 15

## B. Menjadi Minoritas
Penyebutan minoritas biasanya didefinisikan sebagai masyarakat kelompok sosial tertentu  yang  secara  jumlah  warganya  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  kelompok  lain, sehingga mereka rentan didiskriminasi. Secara sosiologis, minoritas mengindikasi tiga hal. Pertama, anggotanya sangat tidak diuntungkan akibat diskriminasi, kedua, anggota kelompoknya memiliki solidaritas dengan "rasa kepemilikan bersama” dan kelompok ini memandang  dirinya  "berbeda"  dari  kelompok  mayoritas  dan  ketiga,  mereka  biasanya terisolasi dari komunitas yang lebih besar secara fisik dan sosial . 16
Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  mendefinisikan  minoritas  sebagai berikut 17 :
" kelompok  manusia  yang  secara  kuantitas  lebih  kecil  dibandingkan dengan populasi yang ada  dalam suatu negara  dan dalam kedudukan tidak  dominan,  yang  anggotanya  atau  kewarganegaraannya  berasal dari  berbagai  bangsa,  etnis  dan  disertai  dengan  ciri  keagamaan  dan bahasa  yang  membedakannya  dari  sebagian  besar  populasi  dalam negara itu, don kelompok (minoritas) itu menunjukkan, sekalipun secara tersirat, suatu perasaan solidaritas yang ditujukan demi terpeliharanya kebudayaan, tradisi-tradisi, agama dan juga bahasa”.
Kedatangan muslim ke beberapa negara di Eropa menurut Johan Galtung dimulai sekitar tahun 1960-an, tujuan awal kedatangan mereka adalah untuk mendapatkan pekerjaan, dan Eropa pada saat yang sama membutuhkan buruh yang bisa dibayar dengan murah, sehingga  terbentuk  simbiosa  mutualisme  antara  keduanya.  Seiring  dengan perkembangan  ekonomi  di  beberapa  negara  Eropa,  muslim  imigran  pun  mengalami peningkatan kelas ekonomi, bahkan pada generasi kedua dan ketiga, muslim imigran bisa bersekolah yang sama dengan penduduk asli. 18 Meskipun eksistensi muslim di negara Eropa  telah  ada  sejak  lama,  namun  pengakuan  politik  atas  eksistensi  muslim  masih belum sepenuh hati.
Prinsip melting  pot yang  khususnya  menghasilkan  hegemoni Anglo-Saxon telah dianut pemerintah Eropa dan Amerika sebagai etnisitas asli dalam pembentukan negara Amerika Serikat dimana didalamnya memonopoli ikatan primordial. Meski dalam tataran masyarakat  muncul  wacana  pluralisme  kultural  atau salad  bowl yang  memberikan
15 Habti, The Religious ..., hat. 154
16 Eddie  Riyadi  Terre  " Posisi  Minoritas  dalam  Pluralisme:  Sebuah  Diskursus  Politik  Pembebasan ”  dalam http://interseksi.org/pub. 13_ions/essays/articles/posisi_minoritas.html (15 Desember 2017)
17 Hans Ucko, Akar Bersama, Belajar tentang Iman Kristen dar Dialog Kristen-Yahudi , (Jakarta, Gunung Mulia, 20011), hal. 37
18 LIPI, Pusat Penelitian Politik Yearbook 2004 , (Jakarta, LIPI. 2004), hal. 74
keleluasaan bagi eksistensi dan etnisitas non Anglo-Saxon atau minoritas, namun pada kenyataannya kaum minoritas tersebut harus melebur ke dalam kultur hegemoni Anglo- Saxon dan  mengorbankan  etnisitas  aslinya. 19 Persoalannya  adalah  budaya  yang berkembang  antara  kaum  muslim  dengan  masyarakat  Eropa-Amerika  tidak  sama, bahkan cenderung berseberangan. Hal ini yang secara tidak langsung menciptakan jarak antara muslim imigran dan Eropa sebagai sebuah budaya peradaban.
Situasi ini menjadi tidak menguntungkan bagi masyarakat muslim di Barat, apalagi sikap  pemerintah  dan  masyarakat  di  Negara-negara  tersebut  terhadap  masyarakat muslim seringkali dipengaruhi oleh perkembangan politik di Timur Tengah. Kondisinya menjadi semakin buruk pasca tragedi 9/11 (11 September). Dimana kelompok militan al-Qaeda dinyatakan bertanggung jawab atas serangan yang menabrakkan dua pesawat penumpang ke dua titik sasaran yaitu ke arah World Trade Center Twin Tower di New York City dan ke arah Pentagon di Arlington, Virginia
Peristiwa  9/11  telah  memunculkan  Islamophobia  di  berbagai  wilayah.  Media- media  Barat  kerap  mengeksploitasi  frasa  "'militan  muslim"  dan  "teroris  muslim" sehingga  menyudutkan  masyarakat  muslim  di  Barat.  Bahwa  yang  menjadi  dasar terjadinya serangan tersebut, berkaitan dengan sikap kesewenangan Amerika terhadap beberapa  Negara  di  Timur  Tengah  seperti  Irak  dan  Iran  ataupun  politik  Israel,  hal tersebut tidak mengendurkan sikap Islamophobia.
Meski  Eropa  dan  Amerika  selama  bertahun-tahun  telah  menjadi  tujuan  imigran, namun ketika bicara tentang imigran Arab, selalu ada distingsi. Kesulitan Islam melebur ke dalam budaya Eropa, selalu dinyatakan sebagai kelayakan muslim minoritas ini untuk di  diskriminasi.  Karena  bagi  Barat  (Eropa-Amerika)  yang  sudah  sekuler,  hak  asasi manusia  individual  dan  rangkaian  instrumen  normatif  diselesaikan  dalam  kebijakan- kebijakan  negara.  Imigran  muslim  sebagai  minoritas  diharapkan  bisa  membaur  ke dalamnya, menyatu sebagai warga negara. Persoalan ini yang tidak mudah, bagaimana perang  pemisahan  wilayah  terjadi  antara  Kroasia  dengan  Bosnia-Herzegovina  terjadi, adalah gambaran bagaimana agama menjadi alat diferensiasi kewarganegaraan. 20
Lahirnya  gagasan  diaspora  yang  didorong  situasi  kondisi  masyarakat  muslim sebagai  minoritas  itu  bertumpu  pada  tiga  koordinat;  tanah  air,  pemindahan ( displacement ) dan pemukiman ( settlement ). Dengan kata lain, diaspora terbentuk saat masyarakat pemukim mengartikulasikan dirinya dalam hal bermigrasi dari tanah airnya. Tanah  air  bertindak  sebagai  cakrawala  dimana  masyarakat  mengartikulasikan  rasa kolektifnya dari diri sendiri, dan ini tidak hanya terjadi pada muslim. Diaspora Yahudi adalah  salah  satu  bukti,  bagaimana  mereka  mengimajinasikan  rumah  kolektivitas
19 Johan  Galtung.  et  al, The  Muslim  Diaspora  in  Europe  and  the  USA. September  2012, www.transcend.org , www.cordoue.ch , hal 4
20 Galtung, et.al, The Muslim .., hal. 5-6
mereka. Diaspora berfokus pada solidaritas menjadi minoritas dan upaya bersama untuk menemukan esensi diri mereka bersama sekelompok orang yang memiliki budaya yang sama. 21
Melalui diaspora,  usaha-usaha kelompok minoritas dalam mengekspresikan  hak- hak mereka jauh lebih berani dari sebelumnya dan respon kaum mayoritas pun menjadi jauh lebih kuat. Islamophobia adalah bukti nyata dari respon dan reaksi antara minoritas muslim, dan mayoritas masyarakat barat di Eropa dan Amerika. Tariq Ramadan dalam bukunya Western Muslims and the Future of Islam , menyatakan meski Islamophobia yang ditandai  dengan  pemberitaan  negatif  oleh  media  massa,  dalam  kehidupan  sehari-hari sebenarnya  tengah  terjadi  revolusi  damai  ( silent  revolution ).  Revolusi  damai  ini ditunjukkan dari upaya masyarakat muslim untuk menemukan jalan ideal untuk tetap beragama dan terlibat aktif di negara dimana mereka tinggal. Mereka membentuk apa yang diistilahkan Tariq Ramadan dengan Islam Amerika dan “Islam Eropa" 22
Ada istilah yang dikembangkan dalam konteks peleburan imigran muslim ke dalam komunitas Eropa, apa yang disebut dengan "dari isolasi menjadi integrasi” Kesadaran ini tidak  mudah,  bahkan  S.  Sayid  dalam  tulisannya The  Homelessness  of  Muslimness:  The Muslim  Ummah  as  a  Diaspora menyatakan  bahwa  muslim  di  negara-negara  Barat memang  terbagi  menjadi  dua  kategori,  mereka  yang  tetap  mengisolasi  dengan mengimajinasikan  "ummah"  sebagai  teritorial  bersama  muslim  dan  mereka  yang mengintegrasi dan membangun religiusitas di tengah masyarakat sekuler Barat. 23

## C. Multikulturalisme
Secara  pengertian,  Multikulturalisme  merupakan  sekumpulan  gagasan  atau  ide yang  memberi  pandangan  bahwa  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terdapat  variasi budaya, dimana diantara entitas budaya ini bukan saling bersaing untuk memenangkan suatu  pertarungan,  namun  hal  ini  terjadi  karena  adanya  kesetaraan  budaya. 24 Istilah multikulturalisme  diperkenalkan  ke  dalam  birokrasi  politik  dan  identik  dengan keragaman  dan  toleransi.  Di  Australia,  Kirsty  Knight  menyebutkan  bahwa multikulturalisme  diarusutamakan  sebagai  respon  dari  integrasi  imigran  ke  dalam budaya dan kebiasaan masyarakat Australia. 25
21 Ali Riaz, Islam and identity Politics among British-Bangladeshis, a Leap of Faith , (UK, Manchester University Press, 2012), hal. 21
22 Tariq  Ramadan, Western  Muslims  and  the  Future  of  islam,  ab.  Teologi  Dialog  islam-Barat;  Pergumulan Muslim dan Eropa , (Bandung. Mizan, 2002), hal. 270
23 S. Sayyid, The Homelessness of Muslimness: The Muslim Umma as a Diaspora . Human Architecture: Journal of The Sociology of Self-Knowledge, a Publication of OKCIR: The Omar Khayyam Center for Integrative Research in Utopia, Mysticisme and Science (Utopys), ISSN: 1540-5699, Ahead Publishing House (imprint: Okcir Press) and authors., hal. 132-133
24 Nursyam, Tantangan  Multikulturalisme  Indonesia  Dan  Radikalisme  Menuju  Kebangsaan ,  (Yogyakarta, Kanisius, 2009), hal. 79
25 Kirsty  Knight, What  I  Multiculturalism? ,  (Griffith  Working  Papers  in  Pragmatics  and  Intercultural Communication 1, 2 (20081, hal. 106
Tahun 2007, Pemerintah Howard di Australia merubah nama Departemen Urusan Imigrasi dan Multikultural menjadi Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan. Howard membela perubahan tersebut dengan mengatakan bahwa imigrasi harus mengarah pada kewarganegaraan.  Langkah  yang  lebih  nyata  adalah  pembuatan  uji  kewarganegaraan yang memaksa pendatang baru untuk mengadopsi kewarganegaraan Australia sekaligus meresepkan satu set nilai Australia untuk para imigran. 26 Gagasan multikulturalisme ini hadir  sebagai  usaha  menciptakan  identitas  sosial/kolektif  dimana  Negara  menjadi sentral dari pembentukan identitas sosial tersebut.
Gagasan  ini  merupakan counter  concept dari  konsep  "fluiditas,  migrasi  dan diaspora".  Diaspora  dalam  perspektif  negara  yang  didiami  oleh  minoritas  tentu mengganggu asumsi budaya dari sudut pandang yang lain, terutama jika hibriditas tidak bisa dilakukan. 27 Dalam sistem politik yang mapan pada negara-negara liberal, dibangun prinsip koherensi antara budaya dan bangsa sebagai kelompok yang didefinisikan secara teritorial. Nasionalisme penting sekali untuk dibangun dan tidak atas dasar pembedaan budaya antara kita dan mereka. Logika diaspora memang tidak bisa lepas dari perbedaan yang paling mendasar; yaitu perbedaan antara Barat dan Non-Barat. Perbedaan ini yang mendasari segala bentuk kolonialitas.
Multikulturalisme  adalah  upaya  untuk  mengatasi  perbedaan  Barat/Non-Barat dengan mengakui adanya banyak budaya dan kemustahilan budaya menjadi homogen. 28 Driss  Habti  menyatakan  bahwa  multikulturalisme  adalah  cara  yang  paling  baik  untuk mendamaikan  praduga  penduduk  asli  terhadap  imigran  muslim.  Harus  diakui  di  Uni Eropa telah muncul ketakutan bahwa khususnya vis-a-vis dengan imigrasi muslim yang membahayakan hidup keduanya. Dari rasa bahaya ini, lahir pula langkah-langkah legal, baik administratif maupun politik yang restriktif dan meningkat pula popularitas partai politik  ekstremis.  Kecenderungan  "anti  sipil"  muslim  berkembang,  padahal  pada  saat yang  sama  banyak  catatan  bagaimana  imigran  muslim  mulai  berbaur  pada  lembaga pendidikan umum di Barat dan hal ini mengindikasikan kemajemukan di Barat. 29
Bagaimanapun juga gagasan tentang " imagine community " atau "ummah" bukan teritorial yang bisa kita dapatkan  dalam peta. Gagasan ini adalah mitologi yang hidup yang menawarkan keanggotaan transnasional yang mengabaikan etnisitas dan geografi. Hal yang paling penting dari gagasan ini adalah diaspora sebagai minoritas yang tersebar, tidak terkandung dan tidak terkendali secara historis dan nasionalis baik dengan negara asalnya atau dengan negara tujuannya. Fenomena ini harus didekati dengan dua struktur, pertama  dengan  pendekatan  historis  dan  kedua  dengan  penafsiran  ulang.  Kedua pendekatan  ini  berkaitan  erat  dengan  tradisi  dan  budaya,  dan  itu  sebabnya  tidak
26 Kirsty Knight, What is ...., hal 107
27 Kirsty Knight, What is ...., hal 108
28 S.Sayyid, The Homelessness .., hal. 141
29 Driss Habti.., hal. 158
mungkin  melakukan  peleburan  (asimilasi)  budaya  minoritas  ke  mayoritas,  yang  bisa dilakukan hanya menciptakan kesadaran multikulturalisme. 30
Multikulturalisme  dalam pengertian yang lebih  aplikatif memberikan penekanan pada  pentingnya  mempelajari  tentang  kebudayaan  lain,  dengan  mencoba  memahami mereka  secara  menyeluruh  dan  empatik.  Dengan  kata  lain  multikulturalisme  adalah implikasi  sikap  yang  harus  memberikan  penilaian  secara  positif  untuk  mengapresiasi kebudayaan-kebudayaan  lain.  Multikulturalisme  muncul  dalam  kemajemukan  yang saling mengadaptasi ( mutual adaptation ), sehingga semua kelompok saling memperoleh gagasan-gagasan  yang  inovatif  dari  pertukaran  -  baik  yang  sifatnya  berupa  kultural maupun  manufaktural  dan  material  dari  berbagai  penjuru  dunia.  Praktik multikulturalisme yang paling "nyata adalah "hidup berdampingan" ( cheek by jowl ) yang menyebabkan sebagian orang hidup bertetangga meski memiliki kepercayaan, perilaku, kebiasaan dan penampilan lahiriah yang sama sekali berbeda. 31
Isu  multikulturalisme  sebenarnya  bukan  hal  baru,  sejak  akhir  70-80-an,  isu  ini sudah  pernah  mengemuka.  Gerakan  imigran  dan  minoritas  Meksiko-Amerika,  Puerto Riko  dan  Asia  Amerika  untuk  memperoleh  kemajuan  secara  legislasi  bagi  teori  dan praktik  pendidikan  dua  bahasa  ( bilingual  education )  merupakan  fakta  yang  tak  bisa diabaikan. Pendidikan multikultural menyebut ketidakadilan dengan istilah penindasan yang  terlembagakan  ( institutionalized  oppression ).  Pendidikan  ini  menyerukan rekonfigurasi keluarga yang mengajarkan keberagaman ( teaching diversity ). Pendidikan multikultural membutuhkan penyesuaian rasional secara intelektual, etis, pragmatis dan sosial  yang  saling  terkait:  yaitu  mengajarkan  prinsip  inklusivitas,  pluralitas  serta menghormati semua individu dan budaya, sebagai persyaratan penting untuk kehidupan etis  dan  partisipasi  warga  negara  yang  sepenuhnya  berada  dalam  demokrasi multikultural dan masyarakat global yang beragam. 32

## D. Politik identitas dan Ekstrimisme
Banyak  kalangan  yang  memandang  multikulturalisme  sebagai  utopia. Multikulturalisme  lebih  mudah  didefinisikan  ke  dalam  teori-teori  tetapi  selalu  sulit diimplementasikan  terutama  dalam  kebijakan  negara.  Hampir  tidak  ada  satu peradaban  yang  tidak  memiliki  tingkat  "ego"  yang  tinggi.  Meski  semua  peradaban menganjurkan toleransi di saat yang sama juga menekankan pentingnya menguasai peradaban  lain,  sehingga  toleransi  hanya  terjadi  sepanjang  penguasa  menentukan batas-batasnya.  Bahkan  di  negara-negara  liberal  sekalipun,  multikulturalisme  tetap menyisakan sarat-syarat yang tidak sedikit.
30 Driss Habti.., hal. 159
31 Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural , (Jakarta, Erlangga, hal. 5
32 Baidhawy, Pendidikan Agama.., hal. 11-12
Augie Fleras yang dikutip oleh Ibnu Nadzir 33 mengajukan setidaknya tiga macam tafsir multikulturalisme yang menjadi model kebijakan beberapa pemerintahan:
Multikulturalisme Konservatif Multikulturalisme Liberal Multikulturalisme Plural - Meyakini bahwa keberadaan masyarakat yang memperlihatkan ekspresi budaya adalah dimungkinkan, selama mengabaikan perbedaan-
perbedaan yang ada dan  setiap  individu diberikan pengakuan dan penghargaan  yang sama. - Keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika semua individu diperlakukan dengan setara tanpa memandang  latar belakang
budaya
mereka.  Hal  ini didasarkan pada setiap individu memiliki kedudukan
yang
sama di mata hukum. -      Meyakini  bahwa keberadaan masyarakat yang memiliki keberagaman  budaya dimungkinkan  selama perbedaan budaya diterima,  namun  pada umumnya diabaikan.
-  Dalam peraturan sehari-
hari  perbedaan  budaya seringkali diabaikan,
namun  dalam  beberapa kasus  tertentu  diakui terdapat  pengecualian terhadap perbedaan budaya ini. - Meyakini bahwa keberadaan  masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dimungkinkan selama perbedaan-perbedaan tersebut diperhatikan dengan  serius    dalam pembuatan kebijakan. -  Dalam model kebijakan ini, masing-masing  kelompok memiliki hak untuk diperlakukan secara berbeda.  Setiap  kelompok dapat mengembangkan identitas dan institusi kelompoknya sesuai dengan  kebutuhan  latar belakang budaya mereka.
33 Ibnu  Nadzir, Kasus  Multikulturalisme  Belanda  sebagai  Kritik  atas  Utopia Multikulturalisme  Indonesia , (Ejournal.lipi.go.id, Edisi XXXVIL/No.2/2011). hal. 30
Tiga model kebijakan ini lahir atas respon terhadap minoritas di berbagai wilayah. Multikulturalisme  konservatif  misalnya  digunakan  oleh  Amerika  Serikat  karena dominasi  kapitalis  dan  sekularis  yang  mereka  anut,  sehingga  diasumsikan  bahwa ekspresi  budaya  dan  perbedaannya  disimpan  sebagai  hal  yang  bersifat  pribadi. Dikarenakan  perbedaan  budaya  yang  secara  terbuka  di  ruang  publik  dapat  menjadi ancaman bagi kepentingan bersama. 34 Hal ini yang mungkin sulit diterima oleh sebagian komunitas  muslim  yang  hendak  mempertahankan  simbol-simbol  ke-islaman  mereka seperti bercadar dan atau beribadah dalam keseharian.
Di  Canada,  kebijakan  terkait  multikulturalisme  liberal  lebih  condong  pada pengakuan terhadap hak keragaman pada tingkat individu daripada tataran kelompok. Hak-hak  khusus  kelompok  hanya  diakui  dalam  hal-hal  yang  mendasar  seperti  bidang kesehatan  dan  pendidikan. 35 Hal  ini  dilakukan  Canada  karena  tingkat  imigran  dan pembelajar  di  wilayah  ini  sangat  tinggi,  sehingga  Canada  harus  mengambil  langkah- langkah pembedaan budaya yang paling minim. Dengan menempatkan kesetaraan pada pelayanan publik, diharapkan seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang dapat merasakan  kehadiran  negara  dan  karenanya  negara  pun  meminta  masyarakat  untuk tidak menunjukkan identitas individual berada di ranah publik, terutama yang resisten terhadap kebudayaan lain.
Sebaliknya  di  Belanda,  kebijakan  multikulturalisme  plural  dilaksanakan  dengan mendasarkan  pada  latar  belakang  sejarahnya  dalam  mencari  nilai  toleransi  terkait dengan konflik yang melibatkan simbol-simbol agama. Toleransi dalam kebijakan ini ada dalam  dualisme  antara  "tidak  menerima"  dan  "tidak  menghukum”.  Toleransi  bersifat surficial , mereka menolak mengakui perbedaan tapi juga tidak melakukan penyerangan. Bentuk  toleransi  semacam  ini  yang  secara,  perlahan  memunculkan  sikap  netralitas- nilai. 36 Sikap ini di satu sisi menguntungkan tetapi di sisi lain menyimpan sekam yang sangat kuat.
Multikulturalisme  mensyaratkan  adanya  kesadaran  aktif  setiap  orang  untuk mengakui  adanya  perbedaan,  sementara  perbedaan  itu  tidak  dipahami  oleh  masing- masing  orang  yang  berbeda.  Bahwa  masyarakat  secara  mutlak  menyadari  adanya perbedaan,  tapi  untuk  sampai  kepada  kesadaran  itu  setiap  orang  harus  memahami budaya/agama  lain  sehingga  mereka  bisa  menghargainya.  Jika  kita  merujuk  kepada kebijakan  multikulturalisme  di  atas,  maka  bisa  kita  dapatkan  bahwa  usaha  me- multikulturalistik-kan  masyarakat  belum  terjadi.  Sebaliknya  dengan  menempatkan perbedaan-perbedaan krusial ke dalam ranah individu, yang terjadi adalah diskriminasi kelompok  dan  pada  akhirnya  memperkuat  politik  identitas.  Persepsi  akan  terjadinya pengelompokkan  berdasarkan  budaya  tertentu  didorong  oleh  capaian  atau  adanya
34 Ibnu Nadzir, Kasus Multikulturalisme ... hal. 30
35 Ibnu Nadzir, Kasus Multikulturalisme ... hal. 30
36 Ibnu Nadzir, Kasus Multikulturalisme ... hal. 34
peristiwa penindasan di masa lampau (historis) dan adanya tuntutan untuk mendapat perlakuan yang tidak sama sebagai bentuk kompensasi. Selain itu, penggunaan identitas pun digunakan sebagai pembenaran,, meskipun kebenarannya belum dapat dipastikan. 37
Ira lapidus menggambarkan bagaimana selalu ada ketegangan yang melekat antara universalitas Islam dan pengalaman tradisi tertentu yang berakar pada konteks budaya tertentu.  Sebagian  besar  sejarah  Islam  telah  melihat  "osilasi"  antara  keduanya,  dan ketegangan serupa selalu bisa ditemukan pada setiap agama di dunia, terutama antara ortodoks  (ekstrim)  dan  moderat.  Migrasi,  diaspora  dan  transnasionalisme  menjadi bagian yang bisa memoderasi dan atau membuatnya menjadi semakin ekstrim. 38 Karena jarak yang memisahkan mereka dengan tanah air asalnya dan budaya yang tidak sama dengan  dirinya  dapat  mempengaruhi  cara  pandang  mereka  terhadap  loyalitas kenegaraan mereka.
Lebih  lanjut,  kemunculan  gerakan  ekstrimis  Islam  ditandai  sekurang-kurangnya pada tiga hal, yaitu: hijrah kembali kepada Islam seperti yang dilakukan oleh ulama salaf yang saleh, implementasi syariah dan khilafah Islamiyah serta kecenderungannya untuk menolak  produk  Barat.  Adanya  gerakan  yang  diistilahkan  dengan  teo-demokrasi  juga memiliki tempat pada generasi muda, karena adanya tawar-tawaran problem solving atas berbagai kesulitan hidup yang semakin kompleks,  di mana negara (baik dimana mereka tinggal  atau  asal  mereka)  tidak  mampu  memberikan  solusi  yang  cerdas  sehingga diperlukan konsep yang rujukannya dianggap kuat, meski belum teruji dan tidak ditemui prototipenya di belahan dunia. 39
Gerakan  teo-demokrasi  in  bukan  hal  baru  dalam  sejarah  Islam,  mengakar  pada gerakan Hasan al-Banna, al-Maududi yang berkembang di Mesir kemudian ke India dan Pakistan  dan  menemukan  komunalnya  dalam  Ikhwanul  Muslimin  dan  usahanya memberontak (makar) terhadap pemerintah di Mesir. Gerakan ini seringkali dianggap sampai  dengan  Hizbut  Tahrir  yang  juga  berkembang  di  Indonesia  menjadi  gerakan keagamaan  dan  politik  yang  cenderung  melawan  pemerintah. 40 Jika  di  negara-negara Islam  saja,  gerakan  semacam  in  dipandang  tidak  berkesesuaian  dengan  nasionalisme kewarganegaraan yang dikembangkan, maka tentu saja menjadi hal yang lumrah apabila di Negara-negara Barat gerakan ini pun dipandang sebagai sebuah ancaman bagi tatanan kehidupan berbangsa-bernegara.
37 Ibnu Nadzir, Kasus Multikulturalisme ... hal. 43
38 Ira M Lapidus, Between Universalism and Particularism, the Historical Bases of Muslim Communal, National and Global Identities , Global Networks, 1/1). http://d.doi.org/10.1111/1471-0374.00004
39 Nur Syam, Tantangan Multikulturalisme ..., hal. 81
40 Nur Syam, Tantangan Multikulturalisme ..., hal. 81
Wendy  Brown  menyebutkan  bahwa  politik  identitas  lahir  dari  rasa  sakit  yang dirasa secara bersama-sama, seperti penjelasannya berikut: 41
“Identitas  yang  dipolitisasi  dengan  demikian  hanya  mengisyaratkan dirinya  sendiri,  membuat  klaim  untuk  dirinya  sendiri  hanya  dengan menarik,  mengulang,  mendramatisir  dan  menuliskan  kekecewaannya dalam politik, dan tidak dapat bertahan dalam masa depan - untuk dirinya sendiri atau orang lain - yang bisa menaklukan kekecewaan itu. Melalui sejarah  dan  harapan  di  masa  depan,  identitas  tersebut  direkonstruksi dalam  struktur  keinginan  ekspresi  politik  dengan  merubah  konsep  dari “saya’ dengan identitas yang defensif "'apa yang saya inginkan”.
Sehingga tidak mengherankan jika implementasi politik identitas tampil  dengan sikap radikal dan ekstrim.
Kelompok radikal dan ekstrim ini yang meyakini bahwa agama juga berlaku dalam ranah  politik.  Mereka  berusaha  menolak  konsep  pemisahan  antara  ruang  pribadi  dan publik, yang selama ini dikembangkan melalui sekularisme Barat. Mereka juga berusaha melepaskan  diri  dari  epistemologi  dan  moralitas  Barat  yang  menarik,  tidak  pada perkembangang  ilmu  dan  teknologi.  Mereka  percaya  bahwa  perkembangan  ilmu  dan kebangkitan Islam hanya bisa berlangsung jika muslim memanfaatkan sumber-sumber Islam untuk pengembangan intelektual dan spiritual dalam pengertian terbatas, tentang tauhid.  Kelompok  in  menghidupkan  semangat imagine  community dengan  berdakwah dengan  Khilafah  sebagai  sentra  point  kebangkitan  Islam  dan  jihad  sebagai  cara melakukannya.
Menurut Tahir Abbas, konsensus dari gerakan ini tidak pernah ada. Meski mereka muslim,  tetapi  gerakan  semacam  ini  tidak  bisa  menggeneralisir  muslim  dunia  secara keseluruhan.  Simbolisme  separatis  yang  dikembangkan  kelompok  ini  memiliki  makna ganda  yang  saling  berkaitan.  Pertama  menunjukkan  keterpisahan  ‘spasial’  komunitas muslim dan kedua politik Islamisme untuk memisahkan diri secara sosial dan budaya dari  kondisi  modernitas  dan  pascamodernitas  dan  relativisme  moral,  budaya,  religius serta intelektual. 42 Dengan demikian, jihad, teror dan pemikiran tentang Khilafah atau imagine community , bukan sebuah konsensus dan tak bisa dibenarkan sebagai penilaian umum terhadap umat Islam secara keseluruhan.

## E. Islam Kultural: Sebuah Kesadaran
Mengapa Islam sebagai sebuah kesatuan yang melintasi batas wilayah Negara tidak bisa  menjadi  sebuah  kesatuan  dalam  sistem  politik?  Bahwa  Islam  pernah  menjadi penguasa  dunia  di  masa  Umayyah,  Abbasiyah  sampai  dengan  Turki  Utsmaniyah,  itu
41 David L. Eng and David Kazanjian, ed., Loss The Politics of Mourning . (London, University of California Press, 2003) hal. 453
42 Tahir Abbas, Islamic Radicalism and Multicultural Politics The British Experience , (London, Routledge, (2011) hal. 136
semua  adalah  fakta  yang  tak  bisa  diabaikan.  Namun,  apakah  pada  masa  Umayyah, Abbasiyah  dan  Turki  Utsmaniyah  tersebut,  umat  Islam  benar-benar  hidup  dalam perlindungan satu sistem perpolitikan atau tidak, atau apakah pada masa itu, umat Islam terlindungi secara politik dan kewarganegaraan?.
Sejarah  mencatat  bagaimana  peralihan  dari  setiap  dinasti  dan  bagaimana  setiap dinasti muslim berusaha menghapus dinasti sebelumnya, atau bagaimana setiap dinasti terdiri pula dari kerajaan-kerajaan kecil. Ini mengindikasi bahwa kesatuan Islam dalam dinasti-dinasti tersebut merupakan hal yang absurd. Karena tak ada satu dinasti pun yang benar-benar menciptakan sistem kesatuan Islam yang absolut. Pada masa dinasti-dinasti itu pun disintegrasi Islam sendiri sudah terjadi.
Perpecahan ideologi kalam misalnya, antara Mu'tazilah, Syi’ah, Sunni, Khawarij dan aliran  kalam  lainnya,  telah  menempatkan  Islam  ke  dalam  perbedaan  internal,  dan seringkali Umat Islam sendiri tak mampu menyelesaikan persoalan perbedaan ini. Tidak jarang  perbedaan  ini  menjadi  landasan  bagi  perang  saudara  yang  terjadi  selama beberapa  tahun  dalam  sejarah  Islam.  Bahkan  hingga  saat  ini,  kasus  yang  sama  masih terus terjadi.
Jika dalam salah satu  tulisannya, Nash Hämid Abü  Zayd menyajikan tesis bahwa kitab  suci  al-Quran  merupakan  produk  kebudayaan  ( muntäj  al-thaqäfah ),,  yang  hadir sebagai tanggapan atas problematika budaya, kemudian muncul seiring perkembangan Islam. Sebagai hasilnya, Islam pun menjadi agama yang responsif terhadap problematika budaya  dan  juga  menjadi  pencipta  budaya.  Nalar  al-Qur'an  ini  menjadi  landasan  bagi keberlangsungan terciptanya kehidupan budaya manusia. 43
Ketika Islam berkembang di Arab, didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam menjawab  konteks  budaya  dengan  menciptakan  budaya  yang  lebih  beradab  dan berperadaban. Jika Arab yang jahiliah dengan kedatangan Islam dapat menjadi kekuatan baru  dalam  perpolitikan  dunia  pada  masa  itu,  maka  tentu  saja  kedatangan  Islam  ke belahan dunia lainnya pun bisa berlaku yang sama, sepanjang Islam tidak dihadapkan secara vis a vis dengan budaya yang berkembang di dalamnya. Dalam perspektif ini, dapat dikatakan Islam sebagai Islam Kultural.
Pada tahun 1980-an, Gus Dur pernah mengembangkan istilah “pribumisasi Islam” yang  konsepnya  menggambarkan  bagaimana  Islam  sebagai  ajaran  yang  normatif  ini berasal dari Allah kemudian disesuaikan dengan kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa  kehilangan  cirinya  masing-masing.  Dalam  konsep  ini  tidak  diperlukan  istilah pemurnian  Islam  atau  menyeragamkan  dengan  praktik  keagamaan  seperti  yang
43 Nasr Hämid Abd Zayd, Naqd al-Khitab a al-Dini , (Kairo, Maktabah Madbüli, 2003), hat 27
dilakukan oleh masyarakat muslim di Timur Tengah. Karena proses arabisasi itu pada hakikatnya akan mencerabut masyarakat dari akar budayanya sendiri. 44
Meninjau  masuknya  Islam  di  Indonesia  misalnya,  yang  seringkali  merujuk  pada kisah wali songo, yang mengadopsi budaya lokal yang memiliki nilai-nilai serupa dengan Islam atau menyisipkan ajaran Islam ke dalam budaya lokal, sehingga menciptakan Islam yang ramah dan adaptif. Islam dapat diterima bangsa Indonesia saat itu tanpa kehilangan esensinya,  sementara  budaya  lokal  dapat  terus  berjalan.  Kehadiran  Islam  di  India, Pakistan, Cina, bahkan Persia, Yunani dan Romawi juga tak lepas dari usaha-usaha ulama Islam di zamannya untuk beradaptasi dengan budaya yang ada.
Bagaimana  mu'tazilah  tercipta  karena  asimilasi  pemikiran  Islam  dan  semangat rasionalis  yang  dikembangkan  masyarakat  Yunani  dan  Persia  di  zamannya.  Atau bagaimana wahabi berkembang sebagai respon atas budaya mistis masyarakat Arab dan pengaruh  Islam  mewarnai  pergerakan  tersebut.  Atau  bagaimana  Ahmadiyah berkembang di India karena pengaruh personifikasi dewa yang diilustrasikan pada Mirza Ghulam Ahmad. Sejarah telah mencatat bagaimana Islam dan budaya masyarakat saling berkaitan. Sehingga mengabaikan keberadaannya sama dengan mengabaikan bagaimana Islam berkembang dan menjadi agama besar kedua di dunia.
Islam  kultural  atau  Islam  revivalis  sebagaimana  yang  diistilahkan  Sayyed  Nasr, adalah  fenomena  gerakan  penafsiran  agama  yang  didasarkan  pada  tulisan  ( scripture ), akan  tetapi  merupakan  gerakan  yang  sangat  berkaitan  dengan  persoalan-persoalan politik umat ( communal politics ), pembentukan identitas ( identity formation ), persoalan kekuasaan  dalam  masyarakat  yang  plural  serta  mengenai  nasionalisme. 45 Sedangkan dorongan  atas  pemikiran imagine  community (ummah)  disebut  dengan  Islam  puritan merujuk pada kelompok Wahabi di Arab Saudi. Kelompok ini menawarkan seperangkat referensi tekstual yang mendukung orientasi teologis yang intoleran dan mengucilkan kelompok yang berbeda.
Khaled  Abou  el  Fadl  menyebut  kelompok  puritanisme  ini  tidak  seperti  muslim apologetis,  tidak  lagi  mengarahkan  perhatian  mereka  untuk  mengkooptasi  atau menjadikan  semua  institusi  Barat  mereka  klaim  sebagai  miliknya.  Dengan  berkedok mengklaim kembali Islam yang benar dan sejati, mereka mendefinisikan Islam sebagai antitesis  terhadap  Barat.  Kalangan  ini  mengemukakan  bahwa  kolonialisme  telah mencabut  kebanggaan  dan  harga  diri  kaum  muslim  dan  meyakinkan  mereka  akan inferioritas agama mereka sendiri. Situasi ini tanpa disadari telah menjebak umat Islam ke  dalam  kompetisi  tak  berujung  dan  sia-sia  untuk  dapat  memuaskan  Barat  dengan membuktikan bahwa Islam juga cukup bernilai. 46
44 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan , (Jakarta, Desantara, 2001) hal. 37
45 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia , (Jakarta, Paramadina, 1999), hal. 8
46 Khaled Abou el Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan , (Jakarta, Serambi, 2006), hal. 120
Usaha-usaha puritanisme ini sama saja dengan berupaya menghegemonisasi Islam dengan berbagai latar budaya ke dalam satu budaya Islam saja. Ini artinya mengeliminir bagaimana Islam telah berkembang di berbagai wilayah di belahan dunia. Jika ini terjadi secara  terus  menerus,  maka  dugaan clash  of  civilization yang  diramalkan  Samuel Huntington bisa saja terjadi, bahwa Islam "wahabi" yang menghegemoni dengan Barat sebagai  kekuatan  kapitalisme  dan  beberapa  peradaban  lainnya.  Teror  serta  perang sebagai efek dari kompetisi itu pun tak kan bisa dihindari lagi. Bagaimana al-Qaeda dan usaha  mereka  melawan  Barat  telah  menimbulkan  korban  sebagaimana  Islamophobia juga merugikan Islam itu sendiri.
Terorisme  dan  radikalisme  menjadi  isu  bersama  di  seluruh  negara  dengan penduduk mayoritas muslim, karena puritanisme mengganggu keutuhan suatu bangsa, merusak  nasionalisme  dan  kultur  kebangsaan  yang  telah  terbentuk  selama  berabad- abad.  Kehadiran  Islam  di  Indonesia  misalnya  tidak  terlepas  dari  Islam  Timur  Tengah, tetapi juga tidak sama dengan  Islam  Arabisme. Dialektika antara agama  Islam dengan budaya  lokal  yang  lahir  dari  Kristen,  Hindu  dan  Budha  telah  menghasilkan  Islam Indonesia yang tidak sama dengan Islam di tempat lainnya. Ketika puritanisme hadir dan berkembang, Islam Indonesia yang telah menjadi penghubung bernegara dengan agama- agama lainnya di Indonesia menjadi terganggu. Pancasila sebagai ideologi negara digugat, dan  sistem  perpolitikan  tidak  diakui,  dan  harus  diakui  isu  terorisme  juga  mewarnai situasi ini.
Atas dasar situasi sebagaimana tersebut di atas, maka kesadaran ber-Islam kultural sudah seharusnya menjadi sebuah kesadaran bersama. Islam harus ditempatkan kembali ke dalam posisinya sebagai agama yang berdialog dengan budaya dan mampu menjawab setiap tantangan zamannya. Islam bukan agama yang harus diletakkan secara vis a vis dengan agama atau peradaban lainnya. Meletakkan Islam ke dalam kompetisi hanya akan menginferioritas Islam itu sendiri, karena hakikatnya Islam menjawab tantangan zaman bukan melawan zaman itu sendiri.
Islam  kultural  sebagai  respon  dari  Islam  puritan  ini  mengandalkan  tiga  elemen penting.  Pertama,  Islam  kultural  bersifat  kontekstual,  yaitu  memahami  Islam  sebagai ajaran  yang  melekat  dengan  zaman  dan  tempatnya.  Adanya  perubahan  waktu  dan perbedaan wilayah adalah pokok inti untuk memahami ajaran Islam. Kedua, sifat Islam kultural  yang  progresif,  dimana  perkembangan  zaman  tidak  dianggap  sebagai  suatu ancaman  terhadap  ketidaksesuaian  ajaran  dasar  agama  Islam,  melainkan  sebagai dorongan untuk merespon secara kreatif dengan intensitas yang tinggi. Ketiga, sifat Islam kultural yang membebaskan, yaitu Islam menjadi ajaran yang mampu merespon secara universal terhadap masalah-masalah kemanusiaan tanpa memandang perbedaan agama
dan etnik. Dengan demikian, Islam tidak bersifat rigid dan kaku dalam menjawab realitas sosial yang senantiasa berubah. 47
Persoalannya adalah kontestasi Islam kultural dan Islam puritan in terus menerus mengemuka, pertanyaan-pertanyaan lanjutan tentang manakah Islam yang. paling benar mewarnai  pilihan  untuk  menjadi  Islam  kultural  atau  Islam  puritan.  Klaim-klaim  yang dilontarkan  kelompok  Islam  puritan  yang  secara  terus  menerus  menyatakan  Islam mereka  sebagai  islam  asli  dan  murni  perlu  mendapatkan counter  discourse dengan diskusi terbuka yang memperluas ruang adanya paradigma baru bagi setiap kelompok yang  berdialog.  Pada  saat  yang  sama  kelompok  Islam  kultural  lebih  banyak  memilih untuk  tidak  melibatkan  diri  ke  dalam  debat-debat  yang  diajukan  oleh  Islam  puritan, akibatnya gerakan Islam puritan ini dari hari ke hari semakin menggurita.
Hal ini cukup mengkhawatirkan, karena bisa saja pertarungan yang terjadi bukan lagi  menjadi  minoritas  di  negara-negara  Barat,  melainkan  menjadi  minoritas  dalam beragama  itu  sendiri.  Lalu  Islam  akan  terjebak  pada  permasalahan  yang  sama  yang menjungkirbalikkannya dari masa berperadaban ke kemunduran: yaitu perang saudara.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  di  atas,  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  migrasi  atau mobilisasi  muslim  ke  negara  barat  dilatar  belakangi  oleh  beberapa  hal,  muliai  dari kepentingan  pekerjaan,  studi,  dan  pernikahan.  Permasalahan  para  migran  muslim  di negara-negara barat terletak pada menyesuaian budaya dan tradisi yang berbeda antara barat  dan  timur,  serta  pradigma  barat  terhadap  muslim  sebagai  ancaman,  melekat striotipe  Islam  eklusif  dan  ekstrimis.  Akan  tetapi,  bebrapa  negara  lambat  laun  barat melalui kebijakan-kebijakan bisa di bilang membuka satir, sehingga sedikit demi sedikit tertanam  sikap  inklusif  dan  membuka  diri  terhadap  kuantitas  migran  muslim  yang semakin meningkat, dan menyadari pluralitas, etnisitas, miltikultural serta menghormati semua individu dan budaya.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Tahir, Islamic  Radicalism  and  Multicultural  Politics  The  British  Experience , (London, Routledge, 2011)
Abou, Khaled el Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan , (Jakarta, Serambi, 2006) Baidhawy, Zakiyuddin, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural , (Jakarta, Erlangga) Barton, Greg, Gagasan Islam Liberal di Indonesia , (Jakarta, Paramadina, 1990)
47 Naupal,  Islam Kultural  dan  Islam  Fundamental  di  Indonesia ,  (Prosiding  ICSSIS,  yang  dipublikasikan  secara online dalam http://icssis.files.wardpress.com diakses 3 Mei 2023, hal. 300
Baubock, Rainer and Thomas Faits, Diaspora and Transnationalism, Concepts, Theories andMethods , (Amsterdam University Press, 2010)
Bermudez,  Anastasia,  Migration,  Diasporas  and  Citizenship,  International  Migration, Transnational  Politics  and  Conflict,  The  Gendered  Experiences  of  Colombian Migrants Europe, (London, Macmillan Publisher, 2016)
Eng. David L. and David Kazanjian, ed., Loss The Politics of Mourning , (London, University ofCalifornia Press 2003)
Galtung,  Johan,  et  al., The  Muslim  Diaspora  in  Europe  and  the  USA ,  September  2012, diunduh dari www.transcend.org , www.cordoue.ch Habti, Driss, The Religious Aspects of Diasporic Experience of M32 ims in Europe within the Crisis of Multiculturalism, Policy Futures in Education , Volume 12 Number 1 2014, www.wwwords.co.uk/PFIE
Hämid, Nasr Abu Zayd, Naqd al-Khitab a al-Dini , (Kairo, Maktabah Madbüli, 2003) Hickman, Mary J. and DAJ Macpherson, ed., Women and Irish Diaspora Identities, Theories, Concepts and New Perspectives , (UK, Manchester University Press, 2014) Knight,  Kirsty, What  is  Multiculturalism? ,  (Griffith  Working  Papers  in  Pragmatics  and Intercultural Communication 1, 2 (2008)
Lapidus, Ira M, Between Universalism and Particularism; the Historical Bases of Muslim Communal,  National  and  Global  Identities,  Global  Networks ,  1(1), http://dx.doi.org/10.1111/1471-0374.00004
LIPI, Pusat Penelitian Politik , Yearbook 2004, (Jakarta, LIPI, 2004)
Moses,  Jonathon  W, Migration  Globalization's  Last  Frontier ,  (Canda,  Fernwood Publishing,2006)
Mott,  William  H.  IV, Globalization  People, Perspectives  and  Progress ,  (London,  Praeger, 2004)
Nadzir,  Ibnu, Kasus  Multikulturalisme  Belanda  sebagai  Kritik  atas  Utopia Multikulturalisme Indonesia , (Ejournal.lipi.go.id, Edisi XXXVII/No.2/2011) Naupal, Islam  Kultural  dan  Islam  Fundamental  di  Indonesia ,  (Prosiding  ICSSIS,  yang dipublikasikan secara online dalam. htto://icssis.files.wordpress.com), diakses 3 Mei 2023.
Nursyam, Tantangan Multikulturalisme Indonesia Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan , (Yogyakarta, Kanisius, 2009)
Ramadan, Tariq, Western Muslims and the Future of Islam , ab. Teologi Dialog Islam-Barat; Pergumulan Muslim dan Eropa, (Bandung, Mizan, 2002)
Riaz,  Ali, Islam  and  Identity  Politics  among  British-Bangladeshis , a  Leap  of  Faith ,  (UK, Manchester University Press, 2013)
Sayyid,  S. The  Homelessness  of  Muslimness : The  Muslim.  Umma  as  a  Diaspora ,  Human Architecture: Journal of The Sociology of Self-Knowledge, a Publication of OKCIR: The  Omar  Khayyam  Center  for  Integrative  Research  in  Utopia,  Mysticisme  and Science  (Utopys),  ISSN:  1540-5699,  Ahead  Publishing  House  (imprint:  Okcir Press) and authors.
Sen, Tan Ta, Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara , (Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010)
Terre,  Eddie  Riyadi  "Posisi  Minoritas  dalam  Pluralisme:  Sebuah  Diskursus  Politik, Pembebasan" dalam
http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html (15 Desember 2017)
Ucko,  Hans,  Akar  Bersama,  Belajar  tentang  Iman  Kristen  dari  Dialog  Kristen-Yahudi, (Jakarta, Gunung Mulia, 2001)
Wahid, Abdurrahman, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan , (Jakarta, Desantara, 2001)