## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## EKSISTENSI  EKOFEMINISME  TRANSFORMATIF  DALAM  HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Christina Putri Aroma Ndraha, Sapto Hermawan
Universitas Sebelas Maret E-mail : christin.pan16@student.uns.ac.id, saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023
Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023
Keywords : transformative ecofeminism;
environmental degradation; environmental law; equality Environmental  degradation  that  continues  to  occur without  proper  handling  and  prevention  will  certainly worsen  the  situation.  At  the  same  time,  patriarchal  and anthropocentric  social  constructions  and  environmental legal  systems  underlie  many  environmental  policies. Existing policies often do not see the interconnectedness between  one  entity  and  another.  The  position  of  the environment or nature itself is seen as a mere object that can  be  continuously  exploited  and  marginalized  groups get a greater impact from various environmental damage. Ecology and Feminism have mutually reinforcing goals to release environmental degradation and inequality against vulnerable  groups  or  certain  genders.  Ecofeminism thinking with a transformative approach is needed in the body of Indonesian environmental law which is still closely related to domination, hierarchical, and dualistic values. A holistic paradigm shift  is needed based on the nature of Transformative  Ecofeminism,  namely  intersectionality, systemic  change,  environmental  empowerment  and inclusiveness. The findings show that there are weaknesses in environmental law regulations in Indonesia that have significant impacts. The absence of regulations based on environmental  equality  and  empowerment  causes environmental  degradation  to  worsen  and  seems  to  be facilitated  by  existing  laws.  The  value  of  sustainability tends to be false and not rooted, so that the impacts that occur on vulnerable groups and the environment do not get resolved.
Abstrak Kata kunci : ekofeminisme transformatif; degradasi
lingkungan ;  hukum lingkungan; kesetaraan
Corresponding Author: Christina Putri Aroma Ndraha, E-mail : christin.pan16@student.uns.ac.
id
Degradasi  Lingkungan  yang  terus  menerus  terjadi tanpa mendapat penanganan dan pencegahan yang tepat  tentu  akan  semakin  memperkeruh  keadaan. Di  saat  bersamaan,  konstruksi  sosial  dan  sistem hukum lingkungan yang patriarkis dan antroposentris banyak mendasari berbagai kebijakan  lingkungan.  Kebijakan  yang  ada seringkali  tidak  melihat  adanya  keterkaitan  yang saling  terjalin  antar  satu  entitas  dengan  entitas lainnya.  Posisi  lingkungan  hidup  atau  alam  itu sendiri  dilihat  sebagai  sebuah  objek  belaka  yang dapat  terus  menerus  dieksploitasi  dan  kelompok marjinal memperoleh dampak yang lebih besar dari berbagai  kerusakan  lingkungan.  Ekologikal  dan Feminisme  mempunyai  tujuan  yang  saling menguatkan untuk melepaskan degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan terhadap kelompok  rentan  atau  gender  tertentu.  Pemikiran Ekofeminisme  dengan  pendekatan  Transformatif sangat  dibutuhkan  di  dalam  tubuh  hukum lingkungan  Indonesia  yang  masih  lekat  dengan nilai-nilai  dominasi,  hierarkis,  dan  dualistik. Diperlukan  perubahan  paradigma  secara  holistik yang  dilandasi  oleh  sifat  dari  Ekofeminisme Transformatif,  yaitu  interseksionalitas,  perubahan sistemik, pemberdayaan lingkungan dan inklusivitas. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan  pada  regulasi  hukum  lingkungan  di Indonesia  yang  berdampak  signifikan.  Absennya pengaturan  yang  berbasis  pada  kesetaraan  dan pemberdayaan lingkungan menyebabkan degradasi lingkungan yang semakin menjadi-jadi dan seakan dipermudah  oleh  hukum  yang  ada.  Nilai keberlanjutan yang ada cenderung semu dan tidak mengakar,  sehingga  dampak  yang  terjadi  pada kelompok  rentan  dan  lingkungan  tidak  kunjung memperoleh penyelesaian.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Terdapat keselarasan tujuan antara gerakan feminis dan ekosistem, yaitu sama- sama  ingin  membangun  visi  dunia  dan  aktivitasnya  yang  tidak  didasarkan  pada nilai-nilai dominan. (Ponda, 2021:39) Tentu saja, dominasi yang dimaksud dalam
hal ini tidak lepas dari pandangan dunia yang patriarkal dan antroponsentris. Hal ini  penting  karena  ekofeminisme  berpandangan  bahwa  ada  hubungan  simbolik, konseptual, dan linguistik antara feminisme dan isu-isu ekologis. (Tong Rosemarie Putnam, 2009)
Menurut  Warren  salah  satu  bukti  adanya  relasi  tersebut  adalah  adanya feminisasi  alam  atau  “perempuan  telah  dialamkan”  dan  sebaliknya  “alam  telah diperempuankan”. Hal tersebut sulit untuk ditelusuri kapan dan m ana yang dimulai dahulu, dikarenakan masyarakat kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah  laku  yang  memakai  kerangka  berpikir  patriarki.  Fakta  yang  terjadi memperlihatkan adanya contoh alam di “feminine - kan”, seperti istilah “lingkungan di perkosa”, “ibu Bumi”, dan “hutan perawan”. (Warren, 1997 :201). Ekofeminisme transformatif  sendiri  lebih  menekankan  pada  bagaimana  manusia  tetap  mampu memandang  eksistensi  alam  yang  tidak  memiliki  “rasionalitas”  seperti  manusia, sebagai sebuah organisme, makhluk hidup, dan elemen yang mempunyai hak untuk tidak  dieksploitasi  tanpa  mempertimbangkan  kelangsungan  hidupnya.  (Wulan, 2007)
Diksi Ekofeminisme sendiri pertama kali digunakan oleh Francoise d’Eabuonne, pada  tahun  1974  melalui  bukunya  Le  Feminisme  ou  la  Mort.  Namun  secara pemikiran,  kesadaran  akan  peran  dominasi  terhadap  alam  sudah  mulai  muncul dalam sebuah tulisan yang diinisiasi oleh tulisan Rachel Carson dalam bukunya “The Silent  Spring”  yang  pada  saat  itu  di  1962  banyak  menampar  masyar akat  bahwa lingkungan yang mulai rusak karena ulah manusia sendiri. Ironinya manusia seakan tidak pernah memikirkan bahwa suatu saat lingkungan hidup dan segala yang hidup di bumi akan menghadapi ancaman maut yang akan berdampak terhadap manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi.(Tong, Rosemarie, 2009).
Struktur pemikiran yang muncul dalam ekofeminisme transformatif memecah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, berusaha menyelamatkan bumi atau alam itu sendiri. Perempuan tidak dapat menyelamatkan alam tanpa laki-laki dan sebaliknya,  sehingga  harus  diciptakan  visi  yang  setara  antara  laki-laki  dan perempuan, yang sejalan dengan kenyataan bahwa alam adalah keseluruhan yang berhak hidup tanpa dieksploitasi dengan nilai intrinsiknya sebagai makhluk hidup.
Dalam  hal  ini,  kita  diminta  untuk  menghilangkan  lensa  patriarki  yang mendominasi  alam  dengan  dalih  bahwa  manusia  memiliki  keistimewaan  atau keunggulan atas alam. Ekofeminisme transformatif juga berpendapat bahwa ilmu pengetahuan  dan  teknologi  harus  digunakan  untuk  melestarikan  kelangsungan bumi.  Ekofeminisme  transformatif  memiliki  beberapa  ciri  dalam  rekonstruksi hukum  lingkungan  di  Indonesia:  interseksionalitas,  pemberdayaan  lingkungan, inklusivitas, dan perubahan sistemik
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Warren  setidaknya  terdapat  tiga  ciri  utama penyebab adanya hubungan yang “tidak setara” dan “eksploitasi berlebih” terhadap alam dan perempuan itu sendiri, adalah:
1. Pandangan hierarkis, yaitu pemikiran “up - down” atau seakan ada “kaum atas dan kaum bawah” yang menempatkan nilai, status, atau prestise yang lebih tinggi pada apa yang “di atas” daripada apa yang “di bawah”. Sehingga ada ketimpangan pemikiran yang sifatnya hierarkis dalam memandang kelompok tertentu (dalam hal ini alam dan perempuan).
2.  Dualisme  nilai  yang  pada  akhirnya  memberikan  gambaran  bahwa  sesuatu yang  berbeda  dianggap  sebagai  “oposisi”  (bukan  justru  untuk  melengkapi)  dan dianggap  eksklusif  (bukannya  inklusif).  Logika  ini  pada  akhirnya  menghasilkan budaya polarisasi atau mengkotak-kotakan sesuatu yang berbeda.
3.  Logika dominasi, dimana struktur argumentasi yang dimunculkan mengarah pada pembenaran subordinasi. (Warren, 1997:44)
Krisis  iklim  dan  segala  bentuk  kerusakan  lingkungan  saat  ini  merupakan dampak  dari  krisis  perse psi  manusia  sebagai  “umat  modern”  dalam  memandang ekosistem  yang  ada,  yakni  manusia  itu  sendiri  dan  alam  sebagai  non-manusia. (Merchant,2013)  Paradigma  Cartesian-Newtonian  dengan  rasionalisme  dan mekanistiknya  memang  banyak  memberikan  sumbangsih  terhadap  dunia  yang penuh  dengan  kemajuan  dan  perkembangan  pesat  teknologi.  Adanya perkembangan  tersebut  tentu  berbarengan  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan manusia  yang  semakin  meningkat  pula.  Hal  ini  pada  akhirnya  mengantarkan manusia pada pintu gerbang kerusakan dunia dengan mengedepankan sistem yang cenderung antroposentris dan patriarki.
Bumi  terdiri  dari  berbagai  elemen  dan  ekosistem  yang  kompleks  serta  saling terhubung  satu  sama  lain,  ketika  terdapat  satu  elemen  yang  rusak  maka  elemen lainnya juga akan terdampak.(Leopold, n.d) Seperti yang tergambar pada berbagai tindakan  destruktif  manusia  terhadap  alam  saat  ini  serta  cara  pandang  timpang terhadap  sesama  manusia.  Berbagai  kerusakan  alam  saat  ini,  tentu  tidak  pernah lepas dari kontrol kebijakan lingkungan tiap negara. Membuat pembaharuan atau produk hukum baru, tetapi masih dengan cara pandang destruktif dan tidak setara hanya akan menjadi solusi semu semata terhadap kondisi Indonesia saat ini.
Negara dengan tegas menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Pasal 28  H  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945,  menempatkan  warga  negara  harus  diberi perlindungan  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dalam  hidup  dan  kehidupannya. Negara  yang  diimplementasi  dalam  UU  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan Pengelelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang  menggantikan  UU  No.23  Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. PP No.27 Tahun 1999 yang diganti PP No.27 Tahun 2012 tentang  Izin  Lingkungan.  UU  PPLH  merupakan  hukum  utama  dalam  pengelolaan sumber daya alam. Hukum lingkungan itu menjadi bahan baku utama dari berbagai aturan hukum lingkungan lainnya.
Dengan  demikian,  regulasi  hukum  lingkungan  akan  sangat  mempengaruhi berbagai sector kehidupan. Perempuan, disabilitas, masyarakat adat, anak-anak dan kelompok rentan lainnya seringkali tidak memperoleh ruang lebih untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Kebijakan semua dengan narasi keberlanjutan banyak ditemui di Indonesia, termasuk di dalam tubuh hukum lingkungan  kita  terkhusus  pada  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Nomor  32  Tahun  2009  (UUPPLH),  semakin diperkeruh  pula  dengan  adanya  beberapa  perubahan  akibat  adanya  Undang- Undang Cipta Kerja yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang.  Instrumen  AMDAL seringkali  hanya  digunakan  sebagai  formalitas  administrasi  semata,  ini  menjadi
salah  satu  contoh  yang  cukup  berdampak  di  ranah  pemerintaha  itu  sendiri  yang seakan terus menerus menggaungkan keberlanjutan.
Kasus nyata  penindasan  alam dan  perlawanan  perempuan  adalah kejadian  di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, di mana Aleta Baun sebagai pionir menolak  izin  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  PT  So'e  Indah  Marmer  dan  PT Karya Asta Alam. Mereka menilai konservasi alam di NTT sangat berbahaya.
Lalu  ada  Mama  Yosepha  di  Papua  yang  melawan  PT  Freeport  dan  juga  pada tahun 2001 mendirikan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK). Saat  itu,  Mama  Yosepha  memimpin  gerakan  protes  selama  tiga  hari  di  Bandara Timika  dengan  menyalakan  api  di  landasan  udara  untuk  menolak  PT.  Freeport McMoRan, yang sekali lagi merusak lingkungan demi ekonomi. PT. Freeport telah membuang  sedikitnya  200.000ton  sampah  ke  sungai  setiap  hari,  menyebarkan polusi di pemukiman penduduk setempat. (Novitasari, 2017)
Tidak  hanya  itu,  masih  ada  Eva  Susanti  Bande  di  Sulawesi  Tengah  yang memimpin  gerakan  petani  anti  perkebunan  sawit  di  Luwuk.  Eva  menyerukan Persatuan  Petani  Piondo,  balai  pejuang  tanah  air,  perpustakaan  dan  apotek masyarakat  untuk  melawan,  menduduki  benteng  pertahanan  petani  hortikultura melawan  perluasan  perkebunan  kelapa  sawit  dan  industri.  Namun,  upaya perlawanan  ini  menimbulkan  kepanikan  dan  aparat  berbalik  melawan  penghuni rumah tersebut dan menangkap beberapa orang. Hingga akhirnya Eva berakhir di penjara pada 2010, lalu pada 2014 diampuni pada era Jokowi. (Suriyani, 2020)
Lalu,  di  tahun  2016,  para  perempuan  kawasan  pegunungan  Kendeng  di Rembang, Jawa Tengah, mengambil keberanian luar biasa untuk menjaga mata air dari ancaman penambangan batu kapur dan pembangunan pabrik semen. Gunarti menjadi perempuan pertama yang mengorganisir ibu-ibu di tujuh desa, mengelilingi mereka satu per satu untuk menjelaskan mengapa sumber daya alam tersebut harus dilindungi. Puncak perlawanan mereka adalah ketika mereka menginjakkan kaki di depan  Istana  Negara  untuk  memprotes  izin  lingkungan  baru  yang  diberikan Gubernur Jawa Tengah untuk membangun pabrik semen. (WALHI, 2017)
Mengadopsi  feminist  legal  theory  oleh  Barlett  yang  memperlihatkan  tentang substansi  dari  hukum  yang  selama  ini  banyak  diam  terhadap  tenggelamnya perspektif  perempuan  dan  kelompok  lain  yang  dikecualikan.  (Barlett,  1989:50) Seluruh  upaya  yang  dilakukan  manusia  untuk  mencapai  keseteraan  tidak  akan tercapai  tanpa  adanya  sebuah  metode.  Ekologikal  dan  feminisme  tidak  akan bertahan  lama  tanpa  adanya  sebuah  metode  yang  mampu  memunculkan transformasi  terhadap  sistem  itu  sendiri.  Terlebih,  fakta  yang  ada  menunjukkan bahwa  keadilan  semu  sering  terkandung  dalam  hukum,  baik  secara  keseluruhan dan  secara  khusus  dalam  hukum  lingkungan.  Bartlett  menekankan  bagaiman feminis tidak boleh mengabaikan metode sembari menolak struktur patriarkal yang ada,  sehingga  hanya  akan  menciptakan  ungkapan  keseteraan  tetapi  menciptakan kembali sistem yang sama (Barlett, 1989: 62).
Mies  dan  Shiva  mempunyai  metode  baru  dalam  memandang  suatu  upaya ekonomi  di  tengah  gempuran  eksploitasi  berbagai  sumber  daya  alam  saat  ini. Dimana  tujuan  dari  kegiatan  ekonomi  bukanlah  untuk  menghasilkan  timbunan komoditas dan uang, tetapi menghasilkan kembali kehidupan selanjutnya. Prinsip tersebut dijuluki dengan Subsistence Perspective (Shiva & Mies, 2005).
Budi  Hermawan  menjelaskan  dalam  tulisannya  yang  senada,  bahwa kepentingan  kapitalis  lebih  mendominasi  dan  mendukung  sistem  hukum  dan pemerintahan,  yang  berujung  pada  terciptanya  norma  hukum  dan  penerapan perlindungan  hukum  di  lapangan  seringkali  tidak  jelas  atau  timpang.  Bahkan menciptakan  regulasi  yang  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  nilai-nilai  keadilan. (Bangun, 2020).
Dari pemaparan beberapa realitas di atas, sangat jelas bahwa banyak kebijakan yang  berdampak  menekan  dan  mengobjektifkan  alam  dan  perempuan,  bahkan hampir  semuanya  didasarkan  pada  pembangunan  ekonomi  dan  industrialisasi. Seolah-olah  pembuat  kebijakan  (legislator)  bisa  begitu  saja  membentuk  atau mengubah  suatu  produk  hukum  karena  ekonomi,  inilah  salah  satu  ciri  politik ekonomi-sentris.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  (Marzuki,  2014:  35).  Penelitian  ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan  melakukan menganalisis aturan  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum.  Dalam  hal  ini,  penulis melakukan analisis regulasi terkait hukum lingkungan di Indonesia dalam kacamata ekofeminisme transformatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  dengan  berbagai  persoalan  kerusakan  lingkungan,  seperti pembalakan hutan secara ugal-ugalan di Kalimantan, pencemaran laut, sungai, dan rawa  di  Sulawesi  akibat  limbah  nikel,  kebakaran  hutan  di  Kalimantan,  serta penebangan hutan illegal juga masih terus terjadi. Maka, nilai-nilai Ekofeminisme Transformatif akan sangat dibutuhkan dan relevan untuk sistem hukum lingkungan yang semakin eksploitatif saat ini.
Ironinya persoalan degradasi lingkungan semakin diperparah dengan sistem sosial dan hukum yang patriarkis. Misalnya pada beberapa kasus yang ada ditemui bahwa,  para  nelayan  perempuan  di  Demak  tidak  diakui  secara  sipil  dalam  Kartu Tanda  Penduduk  sebagai  seorang  nelayan.  Selanjutnya,  perempuan  di  Mentawai tidak memiliki hak milik atas tanah, setiap asset yang ada di turunkan lewat garis keturunan  laki-laki  atau  patrilineal.  Namun,  hal  ini  juga  masih  belum  mendapat perhatian oleh pemerintah khususnya sebagai pemegang sistem. (Magdalen, 2023) Tentu  masih  banyak  kasus  lainnya  yang  telah  penulis  sebutkan  di  bagian sebelumnya. Hal tersebut banyak terjadi karena selain konstruksi masyarakat yang patriakal,  basis  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  di  Indonesia  masih mengutamakan pembangunan dan ekonomi. Keselarasan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan seharusnya dapat berjalan berbarengan. (Hermawan, 2020) Sistem  sosial  yang  didominasi  oleh  nilai  patriarkis  yang  begitu  mengakar, juga menempatkan perempuan dalam posisi pekerjaan domestik (rumah tangga). Seringkali,  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  memasak,  mencuci  baju,  mencuci piring dan urusan rumah lainnya seakan selalu lekat dan dibebankan sebagai tugas
utama  perempuan.  Hal  inilah,  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  mengapa perempuan  mengalami  dampak  lebih  berat  dari  kerusakan  lingkungan,  sebab perempuan  berada  pada  ranah  yang  lebih  rentan  dengan  beban  domestik  yang sangat erat berkaitan oleh berbagai kerusakan lingkungan.
Terlebih  dengan  kebijakan  lingkungan  yang  minim  memberi  ruang  pada perempuan  dan  kelompok-kelompok  lainnya  yang  termarjinalkan  seperti disabilitas, masyarakat adat dan berbagai kelompok yang bahkan tak terdefinisikan karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  konstruksi  sosial  yang  selama  ini  ada. Diperkuat  dengan  rendahnya  akses  pendidikan  yang  ditempuh  oleh  perempuan, yakni  berdasarkan  capain  rata-rata  lama  sekolah  (RLS)  perempuan  di  Indonesia pada 2021 menjukkan bahwa perempuan berada di rata-rata 8,17 tahun pada 2021 yang masih tetap lebih rendah disbanding laki-laki. (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka  rendahnya  tahun  rata-rata  pendidikan  perempuan  ini  banyak  ditemui utamanya  di  daerah  pedesaan  yang  tidak  banyak  mendapat  akses  terhadap pendidikan.
Kecenderungan  sistem  yang  eksploitatif  terhadap  lingkungan  juga ditunjukkan  dengan  adanya  data  dari  Environmetal  Performance  Index  (EPI) Report  2022,  yang  menujukkan  bahwa  negara  di  ASEAN  menempati  ranking terbawah sebagai negara yang ramah lingkungan dari aspek kebijakan hukum dan kebiasaan masyarakat. Hanya Singapura yang menempati posisi di ranking 44 dan Brunei  di  ranking  71,  sedangkan  delapan  negara  ASEAN  lainnya  ada  di  bawah ranking  100.  (Yale  Center  for  Environmental  Law  &  Policy,  2022)  Ironinya, Indonesia berada pada ranking 164 dari total 180 negara. (World Bank, 2022) Jika  suatu  undang-undang  dimaksudkan  untuk  melindungi  dan  mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, fungsi dasar dan nilai aturannya tidak dapat  dipisahkan  dari  pemberdayaan  lingkungan  hidup.  Sebagai  entitas  penting yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  kehidupan,  lingkungan  harus  diberdayakan. Pemberdayaan  lingkungan  tidak  hanya  menolak  segala  bentuk  eksploitasi  brutal terhadap lingkungan, tetapi bergerak ke tahap berikutnya di mana lingkungan juga dirawat dan dilestarikan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Kita butuh regulasi yang bisa memperbaiki lingkungan, bukan hanya mengeksploitasi lingkungan suatu negara.
Narasi indah dan politis di dalam undang-undang lingkungan di Indonesia cukup  memunculkan  pertanyaan.  Di  sisi  lain  UUPPLH  memiliki  judul  untuk melindungi lingkungan, tetapi undang-undang ini memang benar untuk mengelola dan  melindungi  lingkungan  atau  justru  untuk  membangun  berbagai  kegiatan  di sektor lingkungan yang tujuan sebenarnya adalah untuk peningkatan pembangunan dan ekonomi?
Membedah secara langsung pada Pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009, yakni:
(7)  Daya  dukung  lingkungan  hidup  adalah  kemampuan  lingkungan  hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
(8) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Keterlibatan  publik  yang  semu  juga  menjadi  sebuah  problematika  baru, dimana tidak akan terwujud regulasi yang setara dan keberlanjutan tanpa adanya keterlibatan publik yang konkret dan terdefinisikan dengan jelas public seperti apa yang dilibatkan. Dalam UUPPLH sendiri dan sistem hukum lingkungan di Indonesia, partisipasi publik hanya sampai di tahap “berpartisipasi” atau “hadir” dan dibingkai dalam angka-angka kehadiran masyarakat. (Arnstein, 2007) Namun pendapat dan kehadiran  masyarakat  dalam  hal  pemikiran  seringkali  tidak  benar-benar dipertimbangkan.  Seperti  yang  terjadi  dibeberapa  kasus  di  daerah  Wadas,  Jawa Tengah, Mama Yosepha di Papua, Pabrik Semen Kendeng (Indonesia W, 2017) dan beberapa kasus lainnya yang telah penulis sebutkan di bagian sebelumnya.
Terdapat  banyak  aturan  yang  tidak  koheren  satu  dengan  yang  lain, banyaknya  narasi  politis  yang  dikemas  ke  dalam  sebuah  tujuan  undang-undang menyebabkan  implementasi  atau  penegakan  hukum  yang  tidak  konsisten  pula. Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Mousmoti  dalam  bukunya,  bahwa  undang-undang yang efektif setidaknya harus mempunyai tujuan luas dan tujuan spesifik yang dapat langsung  menimbulkan  sebuah  hasil  atau  keluaran  yang  berdampak  nyata. (Mousmoti,2014)
Pola  pikir  yang  mendasari  para  pembuat  kebijakan  yang  belum  holistik dalam hal inklusvitas juga menjadi penyebab masih maraknya degradasi lingkungan yang  berimbas  lebih  besar  terhadap  pekerja  rumah  tangga,  masyarakat  adat, disabilitas  dan  setiap  mereka  yang  lekat  dengan  pekerjaan  domestik.  Bahkan dengan  kehadiran  atau  keterlibatan  perempuan  dalam  parlemen  bukan  menjadi solusi  yang  solutif  untuk  menghadapi  hal  ini.  Sebab  tidak  jarang  pemikiran  yang patriakal  juga  diwarisi  oleh  perempuan,  perlu  diingat  bahwa  patriarki  dan antroposentris berbicara mengenai pola pikir dan bukan subjeknya. Penolakan yang dilakukan adalah pada pemikiran yang tidak inklusif.

## PENUTUP Kesimpulan
Mengakarnya  sistem  yang  patriakal  dan  antroposentris  di  dalam  hukum lingkungan Indonesia memberikan dampak yang sangat besar terhadap degradasi lingkungan  dan  akibatnya  pada  kelompok  rentan.  Temuan  menunjukkan,  sistem hukum  saat  ini  masih  begitu  parsial  dan  semu  dalam  mengadopsi  nilai-nilai kesetaraan  baik  dari  segi  feminisme  dan  ekologikal.  Regulasi  yang  ada  belum melihat  secara  mendalam  mengenai  keterkaitan  entitas  satu  dengan  yang  lain. Manusia tidak dapat menyelematkan alam dari kerusakan sebelum manusia selesai dengan  permasalahan  ketidaksetaraan  di  dalam  kelompoknya  sendiri.  Beberapa aturan dalam pasal UUPPLH mengalami inkoherensi dan inkonsistensi serta tidak cukup rigid menjawab terkait posisi alam yang harus diberdayakan dan publik atau kelompok rentan yang harus didengar dan dipertimbangkan.

## Saran
Peninajuan kembali terhadap rumusan sistem hukum lingkungan di Indonesia harus dilakukan dengan memasukkan nilai keseteraan terhadap seluruh kelompok rentan,  nilai  interseksionalitas.  Perlindungan  dan  Pengelolaan  lingkungan  harus didasari dengan sifat memberdayakan lingkungan dan berbasis pada Ekofeminisme Transformatif  serta  melepaskan  nilai-nilai  patriakal  di  dalam  tubuh  pembuat,
pelaksana  dan  pengawas  regulasi  lingkungan.  Dengan  demikian,  produk  hukum lingkungan yang inklusivitas dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldo Leopold. (n.d.). The Land Ethics. Aldo Leopold Foundation. Arnstein, S. R. A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 220-224, 2007.
Badan Pusat Statistik Indonesia, Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2021-2022. https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/- metode-baru-rata-rata-lama- sekolah.html
Bangun, B. H. Ecofeminism and Enviromental Protection: A Legal Perspective. Jambe Law Journal, 3(1), 1 – 18, 9. https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.1-11 2020. Barlett, K. T. (1989). Feminist Legal Methods, Harvard Law Review. 103. Barnett, H. (1997). Sourcebook on feminist jurisprudence. In Feminist Legal Studies (Vol. 6, Issue 1). https://doi.org/10.1007/bf02684875 Bank, W. (2022). World Bank Group Women, Business and the Law 2022. In Women, Business and the Law. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1817-2 Diah Ayu Novitasari. (2017). Mengenal Yosepha Alomang Dan Aleta Baun Pahlawan Lingkungan dari Timur . Medium. Indonesia, W. (2017). Perjuangan Petani Kendeng, Memperkuat Gerakan Penyelamatan Kawasan Karst di Indonesia.
Magdaleneid-https://magdalene.co/story/tak-ada-tanah-untuk-perempuan- mentawai/. 2023 Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Mousmouti, M. (2014). The “effectiveness test” as a tool for law reform. IALS Student Review, 2(1), 4 – 8. Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum (Cetakan Keenam), PT Citra Aditya Bakti Bandung. Shiva,  V.,  &  Mies,  M.  (2005).  Ecofeminism  (Perspektif  Gerakan  Perempuan  dan Lingkungan) (K. I. dan L. : Translater (ed.); 1st ed.). IRE Press. Suriyani, L. De. (2020). Our Mothers’ Land, Jejak Pejuang Lingkungan Perempuan Indonesia . Mongabay Situs Berita Lingkungan.
Suliantoro, B. W., Hukum, F., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2003). Rekonstruksi pemikiran etika lingkungan ekofeminisme sebagai fondasi pengelolaan hutan lestari . 111 – 119.
Ponda,  A.  (2021).  ASAL-USUL  EKOFEMINISME:  Buday  Patriarki  dan  Sejarah Feminisasi  Alam  (A.  S.  Weda  (ed.);  Cetakan  Pe).  Perpustakaan  Nasional:  Katalog Dalam Terbitasn (KDT): Cantrik Pustaka.
Tong, Rosemarie (University of North Carolina, C. (2009). Feminist Thought: Third Edition.  In  News.Ge  (Third).  Westview  Press,  2465  Central  Avenue,  Boulder, Colorado.Swiss Tong, R. P. (2010). Feminist Thought; Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis. Jalasutra, 46672 – 46679.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia , 32 12 (2009) (Testimony Of Pemerintahan Negara Republik Indonesia). Warren, K. J. (1997). Ecofeminism Women, Culture, Nature (K. J. Warren & A. from N. Erkal (eds.)). Indiana University Press.
Wulan, T. R.. Ekofeminisme Transformatif : Alternatif Kritis. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia, 01(01), 105 – 130. 2007