INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4903-4917 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan Yang Dinyatakan Pailit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 T
Zidna Taqiya 1 ✉ , Nyulistiowati Suryanti 2 , Aam Suryamah 3
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: zidna.taqiya@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam konteks kepailitan sebuah perusahaan, tidak dapat dengan serta-merta mengasumsikan bahwa direksi akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi perusahaan, kecuali jika terbukti adanya kelalaian dari pihak direksi yang menjadi penyebab kepailitan. Melihat pada penyebab kepailitan PT. United Coal Indonesia (PT UCI) tidak terdapat pertimbangan hukum yang mengungkapkan hadirnya kesalahan atau kelalaian dari direksi selaku pemicu jatuhnya kepailitan yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, setelah kepailitan dinyatakan selesai, KPP Wajib Pajak Besar Satu menjalankan penagihan pajak terhadap aset pribadi dari direksi, yang mengakibatkan pemblokiran rekening pribadi direksi. Dasar penagihan ini adalah Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32  ayat (2) Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Taufik Surya Dharma, mantan direksi PT. UCI,  merasa  dirugikan  dan  mempertanyakan  validitas  penagihan  pajak  yang  mencakup  aset  pribadi sesuai dengan UU KUP. Hal ini mengakibatkan dilakukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian  menghasilkan  Putusan  MK  Nomor  41/PUU-XVIII/2020.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami berapa jauh pertanggungjawaban direksi terhadap penagihan utang pajak  pada konteks kepailitan. Metode penelitian yang diterapkan pada studi ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diuraikan secara deskriptif-analitis setelah sebelumnya telah dilakukan analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini ialah Penagihan Pajak yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu kuranglah tepat sebab tidak mempertimbangkan beberapa aspek dari hukum  kepailitan  dan  hukum  perusahaan,  yang  menimbulkan  tanggung  jawab  yang  tidak  terbatas terhadap  direksi  dalam  penagihan  pajak,  yang  tidak  selaras  pula  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola perusahaan seperti business judgment rule, ultra vires, dan separated legal entity.
Kata Kunci: Direksi, Tanggung Jawab, Kepailitan, Penagihan Pajak.

## Abstract
In  the  context  of  a  company's  bankruptcy,  it  cannot  be  assumed  outright that the  directors  will  be personally responsible for the company's  condition unless negligence on the part of the directors is proven to be the cause of the bankruptcy. Looking at the causes of PT. United Coal Indonesia's (PT. UCI) bankruptcy, there is no legal consideration indicating any wrongdoing or negligence on the part of the directors as the cause of the bankruptcy, as stated in the Decision of the Central Jakarta Commercial Court. However, after the bankruptcy was declared resolved, the Large Taxpayer Office initiated the collection of taxes on the personal assets of the directors, resulting in the  freezing of the directors' personal bank accounts. The basis for this collection is Article 2 paragraph (6) and Article 32 paragraph (2) of the General Taxation Procedures and Provisions Act (UU KUP). Taufik Surya Dharma, the former director of PT. UCI, felt aggrieved and questioned the validity of the tax collection that encompassed personal assets under the UU KUP. This led to a petition to the Constitutional Court, which subsequently resulted in Constitutional Court Decision Number 41/PUU-XVIII/2020. This research aims to understand the extent of the directors' responsibility regarding tax debt collection in the context of bankruptcy. The research method applied in this study is a normative juridical approach. Data collected in this research is  then  analyzed  descriptively  and  analytically  after  being  qualitatively  analyzed  from  a  juridical perspective. Based on the research findings, it can be concluded that the tax collection conducted by the Large Taxpayer Office was not appropriate because it did not take into consideration several aspects of bankruptcy law and corporate law. This led to unlimited liability on the part of the directors in tax collection, which is not in line with corporate governance principles such as the business judgment rule, ultra vires, and the separated legal entity principle.
Keywords: Board of Directors, Responsibility, Bankruptcy, Tax Collection.

## PENDAHULUAN
Kepailitan  dapat  terjadi  di  tengah  pesatnya  perkembangan  perekonomian  yang memiliki  potensi  untuk  menimbulkan  berbagai  jenis  permasalahan  terkait  utang  piutang yang  hadir  dalam  masyarakat  sehingga  kerap  kali  menjadi  suatu  problematika  terhadap penyelesaian  utang  piutang  dalam  melanjutkan  kegiatan  usaha.  Dalam  hubungannya dengan aturan undang-undang kepailitan, UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan  Pembayaran  Kewajiban  Utang  (berikutnya  disingkat  UU  KPKPU)  yang difungsikan untuk memberikan perlindungan kepentingan baik debitur ataupun kreditur.
Hak-hak yang dimiliki debitur dapat tetap terlindungi dengan hadirnya UU KPKPU, misal kreditor atau para kreditor berbuat main hakim sendiri, namun disini kreditor atau para kreditur tidak melakukan perebutan harta debitor, sebab harta debitor masih dikuasai oleh kurator. Sejalan dengan fungsi UU KPKPU untuk memberikan perlindungan  kepentingan baik  debitur ataupun kreditur, dalam UU KPKPU harus memberikan  perlindungan secara
seimbang, maksudnya tidak ada yang merasa keberatan baik pada debitur ataupun kreditur (Man  S.  Sastrawidjadja,  2014).    Perlindungan  yang  ada  dalam  kepailitan  hadir  karena terdapatnya asas keadilan. Asas keadilan ini ada guna memberikan pemberikan pencegahan agar  tidak  timbulnya  persoalan  tindak  kesewenangan  pihak  kreditor  (penagih)  yang mengupayakan pembayarannya atas tagihan setiap masingnya pada debitur, dengan tidak perduli pada kreditor lainnya. (Rio Christiawan, 2021).
Dalam  hal  yang  demikian,  Putusan  MK  No.  41/PUU-XVIII/2020  menjadi    menarik untuk dilakukan pengkajian lebih dalam.  Putusan ini, terkait dengan permohonan uji materiil untuk mengujikan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sampai saat ini walaupun UU KUP telah berganti perubahan hingga beberapa  kali  yang  mana  saat  ini  perubahan  terakhir  merupakan  UU  No.  7  Tahun  2021 perihal Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun keberlakuan dari Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) UU KUP ini masih berlaku.
Dasar  perkara  dalam  putusan  terkait  keberlakuan  norma  UU  KUP  yang pengaturannya  telah  menjadi  dasar  penagihan  atas  utang  pajak  korporasi  yang  telah mendapat  pernyataan  pailit  oleh  pengadilan  kepada  seorang  mantan  direksi  perseroan. Pengajuan pengujian atas Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP pada dasarnya berawal dari keberatan yang diajukan oleh  Taufik Surya Darma (selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”) yang termasuk  seorang mantan direksi PT. United Coal Indonesia (selanjutnya disebut sebaga i “PT UCI”) yang merasa keberatan terhadap berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU  KUP dikarenakan kedua pasalnya tersebut telah menjadi dasar oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menjalankan penagihan pajak PT UCI (dalam pailit) dimana pembebanan ditanggung oleh pemohon secara pribadi hingga jumlah yang terbilang fantastis.
Pemohon  mempermasalahkan  terkait  penagihan  pajak  yang  dilakukan  sampai kepada harta pribadi milik wakil wajib pajak badan seperti halnya yang ditegaskan pada Pasal  32  ayat  (2)  UU  KUP,  serta  tidak  tercantumnya  penghapusan  NPWP  terhadap perusahaan yang telah mengalami kepailitan karena insolven seperti halnya yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat (6) UU KUP.  Sebelumnya telah diterima sebagian utang pajak yang telah dibayar oleh Kurator sebagai Penanggung Pajak wajib pajak badan yang pailit, berdasarkan nilai pembagian dalam putusan hakim, namun karena utang pajak dirasa belum optimal terbayar selanjutnya tetap dilakukannya penagihan utang pajak tersisa kepada harta pribadi pemohon sebagai tanggung jawab direksi secara renteng.
Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dari UU KUP, tidak memberi penjaminan kepastian hukum yang adil atas pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas terhadap utang pajak sampai kedalam harta pribadinya. Selain itu, Pemohon mempertanyakan terkait ketidakpastian hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (6) UU KUP mengenai NPWP korporasi pailit yang masih aktif secara administratif dan digunakan dalam melanjutkan penagihan utang  pajak,  yang  penagihannya  bukanlah  dilakukan  terhadap  wajib  pajak  badan  yang mengalami kepailitan, tetapi penagihannya justru dilakukan terhadap wakilnya yakni selaku direksi sebagai penanggung pajak.
Dalam  hal  sebuah  perseroan  dipailitkan,  maka  tidak  dapat  langsung  diasumsikan bahwa direksi tersebut akan ikut serta memiliki tanggung jawab secara pribadi atas kondisi perseroannya,  tetapi  tidak  serta  merta  juga  bahwa  direksi  tersebut  dibebaskan  dari pertanggungjawaban terhadap kepailitan dari perseroan terbatas tersebut, sehingga untuk hal  ini  harus  dilakukannya  pengkajian  lebih  komprehensif  terkait  apa  yang  digolongkan sebagai tanggung jawab perseroan serta apa yang menjadi pertanggungjawaban pribadi dari  direksi  tersebut.    (M.  Hadi  Shubhan,  2019).  Berdasarkan  yang  demikian,  maka  kami penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan Yang Dinyatakan Pailit.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  ini  berupa  bentuk  deskriptif  melalui pendekatan yuridis normatif yakni dengan mengkaji studi kasus yang berfokus pada Putusan MK Nomor 41/PUU-XVIII/2020, dan pendekatan terhadap peraturan-peraturan, asas-asas, serta pengaturan Undang-Undang yang berkaitan erat dengan topik yang menjadi objek permasalahan. Teknik yang dilakukan penulis dalam pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan menelusuri  bahan hukum sekunder  dan primer,  serta  dengan pelaksanaan studi kepustakaan  dengan  perhimpunan  peraturan  undang-undang,  serta  buku-buku  yang sehubungan dengan persoalan hukum dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Putusan  MK  No.  41/PUU-XVIII/2020,  majelis  hakim  telah  menolak permohonan yang diajukan oleh Taufik Surya Dhama yang merupakan mantan direksi dari PT UCI sebelum pailit yang menyangkut dalam pengujian Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2)  UU  KUP  untuk  seluruhnya.    Penulis  dalam  hal  ini  akan  melakukan  analisis  terhadap beberapa  poin  pertimbangan  hakim,  yang  pertama  adalah  terkait  pertimbangan  yang menimbang bahwa   terkait  dengan  inkonstitusionalitas norma Pasal 32 ayat (2) UU KUP
tidaklah beralasan menurut hukum, hal ini didasarkan oleh pertimbangan Mahkamah yang melihat  pengurus  sebagai  pihak  utama  yang  dimintai  pertanggungjawaban  atas perbuatan/tindakan suatu badan hukum sebab memang dalam keseharian pengurus lah yang  menjalankan  atau  mengoperasikan  badan  hukum.  Mahkamah  juga  menilai  bahwa pembebanan tanggung jawab suatu badan hukum (yang  tidak dapat  bertindak apa-apa tanpa bantuan manusia) kepada seorang atau sekelompok pengurus  bukanlah hal  yang bertentangan dengan UUD 1945 dan sudah tepat.
Untuk menganalisis terkait norma pasal tersebut, maka perlu melihat pada isi muatan Pasal  32  ayat  (2)  UU  KUP  yang  menegaskan  bahwa  agar  terhindarkan  diri  dari pertanggungjawaban  pajak  sehingga  pengurus,  “dapat  membukt ikan  dan  meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya  benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”. Pada aturan pasal ini, dapat  dilihat  bahwa  direksi  secara  implisit  telah  diasumsikan  atau  secara  otomatis  telah melakukan kelalaian atau kesalahan yang mewajibkan direksi untuk membuktikan kepada KPP/DJP bahwa dirinya betul-betul tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kewajiban pajaknya tersebut.
Lain  sisi,  yaitu  pada  UU  Perseroan  Terbatas  pertanggungjawaban  bagi  direksi  ini memiliki perbedaan yang menekankan pada pembuktian atas kelalaian dari direksi.  Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur bahwa seorang direksi bertanggung jawab  penuh secara pribadi atas kerugian perseroan  apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya. Sama halnya dengan Pasal 104 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh  kewajiban  perseroan  dalam  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota  direksi  secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
Dalam hal terjadinya suatu perseroan yang mengalami kepailitan, tidak demi hukum pihak  Direksi  diwajibkan  melakukan  pertanggungjawaban  secara  pribadi.    Berkenaan dengan memintakan pertanggungjawaban secara pribadi dalam hal terjadinya perseroan pailit kepada pengurus perseroan haruslah memenuhi persyaratannya terlebih dulu antara lain yaitu adanya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari Direksi. (Munir Fuady, 2019).  Berdasarkan dari yang demikian, dapat dilihat bahwa dalam pandangan UU PT yang dijadikan sebagai kunci utama dalam menuntut tanggung jawab terhadap direksi terdapat pada  pembuktian terkait hadirnya unsur kesalahan  dan kelalaian anggota direksi. Dalam pengaturan  UU  PT  terdapat  2  (dua)  perbuatan  yang  merupakan  tindakan  yang
diklasifikasikan selaku tindakan yang dinilai berlawanan dengan hukum yakni kesalahan dan kelalaian. Akibat dari tindakan yang lalai tersebut, maka pihak yang berbuat tersebut bisa mendapat tuntutan penggantian rugi ataupun sanksi.
Dalam  yang  demikian  apabila  direksi  terbukti  bersalah  atau  bertindak  lalai  maka dapat menimbulkan terjadinya kepailitan sehingga kreditor bisa meminta tanggung jawab direksi  secara  pribadi.  Syarat  pembuktiannya  tersebut  harus  melandaskan  kepada  asas “ omnia praesumuntur legitime facta donec probetur in contrarium ”, artinya segala hal telah diasumsikan sesuai dengan hukum hingga dibuktikan hal yang sebaliknya sampai dibuktikan sebaliknya (Henry Campbell Black dalam Verina Yuwono, 2017).
Dapat dilihat bahwa di dalam UU PT, beban pembuktian ini terdapat pada pihak yang  mendalilkan  terkait  hadirnya  kesalahan  ataupun  kelalaian  tersebut,  sehingga terdapatnya tindakan aktif bagi yang mendalilkannya. Apabila tidak dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan ataupun kelalaian dari direksi ini, maka seharusnya tanggung jawab akibat kurangnya harta kepailitan dari harta perseroan tidaklah dapat dibebankan kepada direksi secara tanggung renteng.
Kemudian, dalam hukum perusahaan mengenal pula konsep separated legal entity. Prinsip Separated Legal Entity merupakan prinsip yang memandang bahwa badan hukum mempunyai identitas yang terpisah dari pemegang saham ataupun pengurusnya sebagai subjek hukum yang mandiri. Prinsip ini mengakibatkan harta kekayaan yang perseroan miliki menjadi  milik  perseroan  seutuhnya  yang  membuat  perseroan  wajib  memikul pertanggungjawaban penuh atas kerugian yang ditimbulkan dengan digunakannya harta kekayaan PT tanpa penggunaan harta aset dari organ perseroan terbatas (Ni Komang Nea Adiningsih, M. Wartanto, 2019). Berangkat dari penalaran tersebut, seharusnya direksi tidak dapat  dikejar  oleh  pihak  ketiga  untuk  membayar  kewajiban  perusahaan  dengan menggunakan aset pribadinya karena perseroan terbatas dan direksi memiliki identitas yang terpisah, kecuali dalam beberapa situasi seperti direksi tersebut telah melakukan perbuatan ultra vires ataupun telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya prinsip fiduciary duty.
Suatu tindakan dipandang sebagai tindakan ultra vires apabila dilaksanakan di luar ataupun  telah  melebihi  kewenangan  direksi  atau  perseroan  seperti  halnya  yang  telah termuat pada hukum perusahaan dan anggaran dasar. Perbuatan direksi yang ultra vires dalam hal terjadinya pailit ini termasuk pertanggungjawaban dari direksi tersebut, sehingga bilamana harta  kekayaan perseroan terbatas  belum cukup untuk melakukan  pemenuhan utang  sehingga  direksi  secara  pribadi  akan  dimintakan  tanggung  jawab  untuk  menutup kekurangan utang tersebut. (M. Hadi Shubhan, 2019). Kemudian, merujuk pada Black’s Law Dictionary, fiduciary duty diartikan sebagai tugas untuk bertindak dengan tingkat tertinggi
untuk kejujuran dan kesetiaan terhadap orang lain dan demi kepentingan yang terbaik untuk orang lain (Putu Ratih, 2021).
Keputusan  seorang  direksi  tanpa  hadirnya fiduciary  duty  dan  tanpa  adanya pertimbangan yang matang, sehingga kerugian yang terjadi kepada perseroan akibat dari perbuatan tersebut bisa menghapuskan sifat pertanggungjawaban terbatas kepada Direksi sehingga dapat menyebabkan pertanggungjawaban pribadi dari direksi. Hal ini berlaku pula dalam hal terjadi sebaliknya, yang mana dalam hal seorang direksi mengambil keputusan dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip fiduciary  duty  namun  tetap  menyebabkan kerugian, sehingga direksi tidaklah bisa dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut sebab telah diberikan perlindungan oleh prinsip Business Judgement Rule (Setianto Verina Yuwono, 2017).
Business  Judgement  Rule  mempercayai  bahwa  dalam  pengambilan  keputusan, anggota dewan direksi bisa saja melibatkan risiko dan ketidakpastian yang melekat dalam pengambilan  keputusan  bisnis  saat  menjalankan  sebuah  perusahaan.  Melalui  prinsip business judgement rule para anggota direksi tidak bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi atas kerugiannya yang ditimbulkan berdasarkan keputusan bisnis yang mereka buat atau dilakukan, asalkan keputusan tersebut diambil atas itikad baik dan mengedepankan fiduciary  duty.  Dalam  situasi  kepailitan,  pengadilan  dapat  mempertimbangkan  atau meninjau  kembali  terkait  pelaksanaan  dari  prinsip business  judgement  rule  untuk menentukan terkait sah atau tidaknya keputusan direksi sebagai pembuat keputusan dan menilai apabila  sekiranya terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran hukum didalamnya. Dalam hal  ditemukannya  adanya kelalaian atau  pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian  bagi  perseroan,  maka  keberlakuan  dari  prinsip Business  Judgment  Rule  dapat dicabut atau dihapuskan, sehingga direksi selaku pengambil keputusan dapat dimintakan pertanggungjawaban  secara  pribadi  dalam  kepailitan  tersebut.  Namun,  apabila  tidak dipenuhinya  unsur-unsur  tersebut  maka  seharusnya  direksi  tidaklah  dapat  dimintakan tanggung jawab atas kurangnya utang dari harta pailit yang belum terbayarkan.
Untuk  melihat  terkait  dengan  pertanggungjawaban  direksi  perseroan  pailit  ini, seharusnya  tergantung  pada  bunyi  dari  amar  putusan  Pengadilan  Niaga  apakah  utang perseroan yang telah diputuskan pailit tersebut menjadi utang pribadi dari direksi atau tidak. Apabila pada persidangan tersebut dibuktikan bahwa terjadinya kepailitan ter sebab sebab sikap  lalai  dari  direksi  maka  direksi  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pribadi. Sebaliknya,  bilamana  amar  putusan  pengadilan  niaga  tersebut  tidak  menentukan,  maka utang  perseroan  terbatas  akan  menjadi  beban  perseroan  terbatas  saja.  Selain  itu,  lewat upaya kepada pengadilan, KPP Pajak juga bisa mengeluarkan bukti bahwasanya Direksi telah
melakukan kelalaian dalam melakukan fiduciary duty yang menyebabkan utang pajak tidak dapat dibayarkan. Akan tetapi, walaupun semisal atas upaya dari KPP Pajak telah dikabulkan, tetap tidak bisa dilakukan penagihan secara langsung serta haruslah melewati mekanisme kepailitan  dimana  pengurusan  dijalankan  oleh  kurator  bersama  hakim  pengawas  seperti halnya ditegaskan pada UU KPKPU.
Menarik  hubungan  dalam  kasus  PT  UCI,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  penyebab kepailitan  PT.  UCI  tidak  adanya  pertimbangan  hukum  yang  mengungkapkan  kondisi bersalah  atau  lalai  pada  direksi  selaku  pemicu  jatuhnya  kepailitan  dalam  keputusan Pengadilan  Niaga  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  Putusan  Nomor 55/Pdt/Sus/PKPU 2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst juncto Putusan No. 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga. Jkt.Pst dan Putusan No. 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Jkt.Pst juncto Putusan No.  55/Pdt.Sus/PKPU/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst juncto  Putusan  No.  32/Pdt.Sus/Pailit/2014/ Pn.Niaga.Jkt.Pst.  Dengan  melandaskan  pada  prinsip  prinsip  yang  telah  disebutkan sebelumnya dan melihat pada ketentuan dalam UU PT sepatutnya tagihan pajak terutang PT. UCI tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pemohon secara pribadi kecuali terdapat bukti  atau  ditemukannya  sebuah  fakta  terkait  hadirnya  unsur  kesalahan  dan  kelalaian Pemohon. Namun, akibat dari tafsiran Kantor Pajak Besar Satu dalam aturan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, yang tidak selaras akan prinsip pertanggungjawaban direksi perseroan pailit sebagaimana termuat dalam UU PT telah membuat   Pemohon dibebani dengan hutang pajak sampai kepada harta pribadinya.
Dalam muatan Pasal 32 ayat (2) UU KUP unsur pembuktian yang menekankan pada kelalaian dan kesalahan dari direksi nihil ditemukan sehingga menciptakan tanggung jawab renteng  bagi  direksi  hingga  kepada  harta  pribadinya  walaupun  direksi  tidak  terbukti melakukan kelalaian dan kesalahan. Pertanggungjawaban yang dibebankan pada Pemohon juga  tidak  selaras  akan  hukum  positif  yang  memuat  pengaturan  batasan-batasan kewenangan dan pertanggungjawaban Direksi dalam mengoperasikan Perseroan, baik yang ditegaskan pada UU PT ataupun UU KPKPU. Berangkat dari yang demikian, apabila meninjau dari kacamata hukum kepailitan dan hukum perusahaan pertimbangan hakim pada putusan MK No. 41/PUU-XVIII/2020 kuranglah tepat. Hal ini karena pada Pasal 32 ayat (2) UU KUP tidak memberikan batasan terhadap tanggung jawab direksi perseroan sebagai wakil wajib pajak badan, padahal seharusnya terdapat batasan tanggung jawab yang menekankan pada pembuktian dari adanya unsur kelalaian dan kesalahan.
Selain itu, Pasal 32 ayat (2) yang bisa memunculkan penafsiran yang saling beda dan berlawanan,  maka  fakta  bahwa  seorang  direksi  yang  tidak  bersalah  atau  tidak  menjadi pemicu  jatuhnya  pailit  suatu  perseroan  terbatas  menjadi  tetap  dapat  dimintakan
pertanggungjawaban  pribadi dan  dikenakan pencekalan. Mengacu pada aturan Pasal 32 ayat (1) menjelaskan terkait wakil yang dimaksudkan pada Pasal 32 ayat (2), yaitu badan oleh pengurus dan badan yang diputuskan mengalami kepailitan oleh kurator. Sehingga, perihal ini Pasal 32 ayat (2) UU KUP juga dapat diartikan bahwasanya secara pribadi ataupun secara renteng Kurator juga bertanggung jawab secara pribadi ataupun renteng atas utang pajak tersebut.  Pasal  ini  juga  menjelaskan  perluasan  makna  penanggung  jawab  selaku  yang bertanggung  jawab atas kewajiban  pajak, padahal seharusnya kurator tidak  dapat  serta- merta  secara  otomatis  dilibatkan  dalam  pembayaran  utang  pajak  sampai  ke  harta pribadinya.
Pasal  32  ayat  (2)  UU  KUP  ini  memunculkan  dua  tafsir  yang  berbeda,  di  satu  sisi penagihan utang pajak perseroan  pada masalah  kepailitan  ini dialamatkan  pada  kurator selaku   pengurus boedel pailit, namun disisi lain ketika kepailitan diputuskan telah berakhir, hutang pajak tersebut ditafsir bisa tetap dilakukan penagihan kembali pada perseroan yang termasuk  seorang  direksi  pada  saat  perusahaan  tersebut  masih  aktif  karena  secara administratif yang kedudukannya selaku penanggung pajak badan.
Perbedaan penafsiran ini dapat tercermin dalam kasus PT. UCI, yang dimana terdapat besaran nilai tagihan pajak yang dibebankan pada kurator sejumlah Rp. 43.334.542.465,- tertanggal 21 Desember 2017 dan nilai tagihan yang diajukan terhadap pribadi Pemohon sebesar Rp. 193.625.721.483,- tertanggal 27 Mei 2019 hanya dengan waktu dua bulan pasca pengumuman  kepailitan  diputuskan  telah  selesai  tertanggal  18  Februari  2019.    Padahal dalam  hal  sebelum  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  atau inkracht,  para Kreditor yang didalamnya termasuk KPP Wajib Pajak terhadap utang pajak bisa melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan terkait persentase harta aset perusahaan yang diputuskan mengalami  kepailitan.  Pada  putusan  pailitnya  tersebut,  pengadilan  akan  merencanakan besaran masing masing bagian kreditur termasuk utang pajak. Apabila terdapat pihak yang tidak  terpuaskan  dengan  Putusan  Pengadilan  Niaga,  maka  kreditur  termasuk  KPP  Wajib Pajak Dapat melakukan upaya hukum hingga ke MA. Tetapi, dalam hal putusan Mahkamah Agung tersebut telah inkracht, seluruh pihak haruslah melaksanakan putusan tersebut.
Dalam kasus PT. UCI, KPP Wajib Pajak Besar Satu telah memohonkan keberatan atas Pengunguman Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT. UCI, tetapi keberatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi No. 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 10 Juli  2018.  Artinya,  seharusnya  pihak  KPP  Wajib  Pajak  Besar  satu  harus  melaksanakan keputusan  tersebut  dan  tunduk  pada  ketetapan  besaran  harta  yang  ada  Pengunguman Daftar Pembagian Akhir PT. UCI.  Akan tetapi, justru KPP Wajib Pajak Besar Satu menagihkan
tagihan  pajak  kepada  pribadi  Pemohon  tidak  sesuai  dengan  besaran  pembagian  yang terdapat dalam Pengunguman Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT. UCI.
Penagihan  Pajak  yang  dilakukan  oleh  KPP  Wajib  Pajak  Besar  Satu  berpotensi menimbulkan tagihan pajak yang bertubi-tubi, sebab berdasarkan Putusan Perlawanan, KPP Wajib Pajak Besar Satu telah mendapatkan pelunasan senilai Rp. 2.549.161.883,- pada proses pembagiannya boedel harta pailit, dari Kurator selaku Penanggung Pajak PT. UCI. Dengan yang demikian, penagihan kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu  senilai  Rp.  193.625.721.483,  00  ke  pribadi  Pemohon  termasuk  perbuatan  yang berlawanan  dengan  prinsip  pemberesan  harta  pailit  pada  penyelesaian  utang  badan perseroan.
Kemudian.  terdapat  poin  pertimbangan  hakim  terkait  dengan  inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (6) UU KUP tidak beralasan berdasar hukum. Hal ini didasarkan pada konstruksi dari timbulnya pungutan pajak dan NPWP hanya sekedar nomor identitas saja yang  bukan penyebab dari timbulnya pajak. Untuk dapat menganalisis aturan Pasal 2 ayat (6) UU KUP , penulis melakukan analisis yang dimulai dari sistem perpajakan yang terdapat di Indonesia. Semenjak  reformasi perpajakan di tahun 1983, sehingga sistem perpajakan yang mulanya official/government assessment telah berubah sebagai sistem self assessment yang  mewajibkan  dan  memberi  kepercayaan  sepenuhnya  terhadap  wajib  pajak  untuk melakukan  perhitungan,  membayarkan,  dan  pelaporan  pajaknya  melalui  Laporan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  (Kadir,  2016).  Mengaitkan  dengan  sistem self  assessment,  NPWP merupakan  Nomor  Identitas  sebagai  pembayar  pajak.  Dalam  hal  yang  demikian,  ketika subjek pajak memiliki NPWP, sehingga orang ataupun badan tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan sistem self assessment ini. Hal ini berlaku pula sebaliknya, apabila NPWP- nya telah dihapus, maka seharusnya hapus pula kewajiban dari sistem self assessment ini. Kemudian, aturan Paragraf 9 Penjelasan Umum UU KPKPU mengungkapkan bahwa putusan pernyataan pailit akan merubah status hukum seorang individu menjadi tidak cakap dalam bertindak hukum, penguasaan, dan melakukan pengurusan harta kekayaan. Apabila hal  ini dikaitkan pada ranah hukum perusahaan, salah satu syarat kepada perseorangan yang  menduduki  jabatan  direksi  haruslah.  “cakap  bertindak  hukum”  sebagaimana ditegaskan pada Pasal 93 UU PT. Dengan merujuk pada hal yang demikian, Pemohon tidak lagi cakap  dalam menanggung hak  sekaligus kewajiban  selaku pengurus  direksi dengan alasan kepailitan tersebut.
Perseroan terbatas yang telah diputuskan pailit berdasar putusan pengadilan akan berakibat pada perseroan tersebut lumpuh, tidak bisa menjalankan aktivitas usaha terkecuali sebataskan  hanya  pada  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  oleh  Kurator.  Hal  ini
didukung dengan ketentuan Pasal 21 KPKPU yang menetapkan bahwa kepailitan mencakup berbagai harta aset debitur ketika putusan pernyataan pailit diucapkan serta berbagai hal yang didapat selama masa kepailitannya. Dengan hadirnya pernyataan pailit, debitur demi hukum akan hilang haknya dalam penguasaan dan pengurusan kekayaan yang dimasukkan dalam kepailitan, dihitung sejak tertanggal kepailitannya itu (Judita Damiah, 2023).
Selanjutnya,  Pasal  24  ayat  (1)  UU  KPKPU  menentukan  debitur  demi  hukum  akan hilang haknya dalam ikut serta penguasaan dan pengurusan kekayaannya yang termasuk pada  harta  pailit,  sejak  tertanggal  pengucapan  pernyataan  putusan  pailit.  Terhadap gugatan-gugatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  sekaligus  kewajiban  terkait  harta kekayaan debitor pailit (perseroan) haruslah dimohonkan oleh kurator (Erlina, 2017). Dalam yang demikian, debitor tidak mempunyai kendali atas kurator, kebalikannya mereka harus menaati perintah dan petunjuk dari kurator.
Menilik pada pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa dalam hal terjadinya pernyataan pailit  sehingga  berbagai  hal  yang  berkaitan  terhadap  harta  kekayaan  debitor  pailit  akan diputuskan dan dijalankan oleh kurator karena debitur bukan lagi mempunyai kewenangan atas pengurusan harta kekayaannya lagi. Hal tersebut juga telah selaras akan aturan pada Pasal 15 ayat (1) juncto Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU yang mana pengurusan harta kekayaan debitur  akan  menjadi  kewenangan  dari  kurator.  Artinya,  segala  hal  yang  terkait  dengan kewajiban perusahaan bukan lagi kewenangan atau pertanggungjawaban pengurus, namun menjadi tanggung jawab kurator.
Dengan demikian, sistem self assessment ini seharusnya tidak dapat berlaku lagi bagi debitur yang mengalami kepailitan sebab sejak diputuskan pailit debitor akan hilang haknya dalam mengurusi harta kekayaannya. Kemudian, apabila terdapat suatu tagihan pajak yang harus  dibayarkan,  maka  penagihannya  seharusnya  dilakukan  kepada  kurator  dan  bukan direksi,  sebab  direksi  perseroan  yang  dinyatakan  pailit  tidak  memiliki  wewenang  untuk bertindak hukum yang berhubungan dengan perseroan.
Semenjak  PT.  UCI  diputuskan  pailit,  yang  menjadi  wakil  wajib  badan  pailit  yaitu kurator. Adanya fakta terkait penagihan pajak yang ditagihkan pada pemohon senilai Rp. 193.625.721.983  tidaklah  konsisten  terhadap  tindakan  KPP  Wajib  Pajak  Besar  Satu  yang mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Kreditur atas Harta Pailit PT. UCI hingga dengan  MA.  Menilik  dengan  ketentuan  Pasal  196  ayat  (4)  UU  KPKPU  sudah  sepatutnya menjadi  mengikat  dan  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  wajib  dibagi  oleh  kurator berdasarkan nilai pembagian kepada kreditor, termasuk kepada Kantor Wajib Pajak Besar Satu.
Dalam proses kepailitan, seharusnya kewenangan dan kewajiban akan pengurusan harta kekayaan akan dialihkan ke kurator. Maka seharusnya NPWP tersebut non-efektif dan tidak dapat diputuskan utang pajak yang bertubi-tubi. Artinya, dengan kata lain, memang benar  bahwa  jika  terdapat  utang  pajak  sebelumnya,  Kantor  Pajak  memiliki  hak  untuk memohonkan klaim atas utang pajak tersebut karena memiliki prioritas tertentu. Namun, setelah proses kepailitan selesai, tidak seharusnya ada utang pajak baru yang ditetapkan dan kemudian ditagihkan kepada direksi sebagai pengurus perusahaan sebelum pailit.
Kemudian, Pasal 142 ayat (1) UU PT mengatur terkait “dengan pencabutan kepailitan berdasar  putusan  pengadilan  niaga  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  harta  pailit perseroan belum cukup untuk membayarkan biaya kepailitan” sehingga perseroan tersebut berakhir demi hukum. Selain itu, diatur pula bahwa perseroan terbatas berakhir bilamana “sebab harta pailit perseroan yang telah diputuskan pailit berada dalam kondisi insolvensi seperti  halnya  yang  ditegaskan  pada  UU  terkait  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.”
Dalam hal suatu perseroan terbatas telah berakhir, sehingga dapat dikatakan bahwa perseroan  terbatas  tersebut  tak  lagi  bisa  menjalankan  kegiatan  usaha  yang  akan menciptakan  pengeluaran  serta  pendapatan  maka  tidak  bisa  memperoleh  laba  yang merupakan sumber kewajiban pajak perseroannya tersebut. Dengan demikian, dalam hal perseroan  terbatas  telah  berakhir  karena  harta  pailit  dalam  keadaan  insolvensi  maka seharusnya NPWP badan tersebut dihapuskan pula.
Selain itu, suatu perseroan yang dipailitkan dalam keadaan insolvensi dapat dimaknai perseroaan tersebut tidak lagi memiliki aset untuk pembayaran kewajibannya, yang mana dalam perihal utang pajak hanya direksilah yang menjadi subjek atas penagihan kewajiban pajak dari DJP, sehingga DJP menuntut pertanggungjawaban kepada persona dari direksi. Harusnya dalam hal suatu perseroan terbatas dipailitkan dalam keadaan insolvensi, NPWP juga ikut dihapuskan sebab perusahaan tersebut sudah tidak lagi memiliki aset yang dapat dikenakan pajak.
Dalam hal yang demikian, terhadap perseroan terbatas yang telah diputuskan pailit oleh pengadilan niaga dan dihentikan melakukan aktivitas usaha, maka adanya tambahan beban pajak ke Negara juga ikut terhenti demi hukum. Pada proses kepailitan, harusnya kewajiban  kepengurusan  harta  kekayaan  akan  beralih  kepada  kurator,  sehingga  NPWP tersebut harusnya non-efektif dan tidak dapat diputuskan utang pajak yang bertubi-tubi. Artinya,  memang  benar  bahwa  dalam  perihal  terdapat  utang  pajak  sebelumnya,  Kantor Pajak  diperbolehkan  memohonkan  gugatan  atas  utang  pajak  karena  terdapat  hak mendahulukan. Tetapi ketika dalam proses kepailitan telah berakhir seharusnya tidak dapat
ditetapkan  utang  pajak  baru  yang  selanjutya  ditagihkan  kepada  direksi  selaku  pengurus perseroan  sebelum  pailit.  Berkenaan  daripada  yang  demikian,  urusan  pajak  hanya sebataskan pada penyelesaian dan pemberesannya harta pailit saja. NPWP perusahaan yang diputuskan  pailit  pun  sudah  semestinya  dihapuskan  demi  hukum  setelah  kepailitan dinyatakan selesai.
Pasal 2 ayat (6) telah melimitasi penghapusan NPWP dalam pailit perusahaan pailit karena  insolven,  juga  menimbulkan  pembebanan  pajak  kepada  Pemohon  hanya dikarenakan  NPWP  badan  atas  nama  PT.  UCI  belumlah  dihapuskan  secara  administratif. Tidak  tercantumnya  keadaan  pailit  sebab  insolvensi  sebagai  syarat  hapusnya  NPWP berakibat Pemohon masih berkemungkinan untuk diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh DJP. Hal ini tidak mencerminkan adanya keadilan sama sekali, sebab dapat dilihat karena pernyataan  pailit  PT.  UCI  maka  pemohon  sebagai  direksi  tidak  lagi  memiliki  wewenang kepengurusan karena wewenang tersebut telah dilakukan pencabutan demi hukum, dengan demikian  bagaimana  mungkin  Pemohon  bisa  melakukan  pengurusan  mengenai penghapusan NPWP perusahaan tersebut ke Kantor Pajak.
Merujuk dengan penalaran penalaran diatas, penulis menilai bahwa Putusan MK No. 41/PUU-XVIII/2020  kuranglah  tepat  apabila  meninjau  dari  hukum  kepailitan  dan  hukum perusahaan, sebab pengaturan pada muatan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang tidak memberikan batasan tanggungjawab bagi direksi dalam hal terjadinya kepailitan.
Kemudian,  dalam  UU  PT  juga  terdapat  batasan  tanggung  jawab  bagi  direksi perseroan terbatas yang menitikberatkan pada pembuktian terkait hadirnya unsur kelalaian dan kesalahan. Sedangkan, UU KUP tidak memiliki syarat pembuktian akan adanya unsur kelalaian dan kesalahan tersebut, sehingga direksi dapat dikatakan secara otomatis lalai dan dapat dikenakan tanggung jawab renteng hingga harta pribadi atas hutang pajak. Dengan yang demikian, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pengaturan dalam UU KUP dan UU PT. Hal ini menimbulkan pengaturan yang kontradiktif dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap persona dari direksi.
Padahal,  dalam  hukum  kepailitan  juga  dikenal  suatu  asas  keadilan.  Asas  keadilan pada hukum kepailitan mempunyai arti bahwa aturan terkait kepailitan bisa memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan (Rio Christiawan, 2021). Hal ini memiliki makna bahwa keadilan bukan hanya diperuntukkan pada debitor saja, namun pada pihak ketiga ataupun kreditor yang terkait ataupun terimbas dengan pailit debitor. Prinsip dari keadilan ini tujuannya untuk memberikan pencegahan terjadinya tindak kesewenangan kreditor yang bersangkutan langsung atas harta pailit (Mega Purnamasari, 2021)
Beradanya norma Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) UU KUP tidak mencerminkan adanya asas keadilan dan kepastian hukum seperti halnya tertuang pada Pasal 28D ayat (1) UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  atas perlindungan,  pengakuan,  jaminan,  sekaligus  kepastian  hukum  yang  seadilnya  serta diperlakukan sama di depan hukum.  Hal yang demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang memunculkan tafsir yang saling berlawanan dan berbeda-beda. Selain itu, terdapatnya fakta bahwa Pemohon yang tidak terbukti melakukan kesalahan atau lalai yang menjadi pemicu jatuhnya pailit PT. UCI tetap dimintakan pertanggungjawaban secara  pribadi  maka  Pemohon  merasakan  adanya  kerugian  yang  aktual  dari  tidak terpenuhinya perlindungan atas kepastian hukum yang seadilnya. Hal yang sama berlaku pula  dengan  keberlakuan  Pasal  2  ayat  (6)  yang  tidak  mencantumkan  kondisi  pailit perusahaan  karena  insolven  sebagai  salah  satu  ketentuan  dalam  hapusnya  NPWP  demi hukum juga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan.

## SIMPULAN
Putusan  MK  Nomor  41/PUU-XVIII/2020  kuranglah  tepat  apabila  meninjau  dari  ranah hukum perusahaan dan hukum kepailitan, hal ini berkaitan dengan terdapatnya tanggung jawab yang tidak mengenal batas terhadap direksi dalam aturan Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang tidak sejalan pula dengan keberlakuan prinsip tata kelola perusahaan seperti  prinsip separate legal entity, business judgement rule dan ultra vires. Selain itu, perseroan terbatas yang telah diputuskan pailit berdasar putusan pengadilan akan berakibat pada perseroan tersebut lumpuh, tidak bisa menjalankan kegiatan usaha terkecuali sebataskan hanya pada pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator. Dengan yang demikian, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6) UU KUP menjadi kurang tepat selama tidak terdapat penghapusan NPWP dalam hal pailit karena insolven. Selain itu, Asas keadilan dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang memunculkan tafsir yang saling berlawanan dan berbeda-beda, serta keberlakuan Pasal 2 ayat (6) yang tidak mencantumkan keadaan pailit perusahaan karena insolven sebagai salah satu ketentuan dalam hapusnya NPWP.

## DAFTAR PUSTAKA
Erlina, Akibat  Hukum  Kepailitan  Perseroan  Terbatas,  Jurisprudentie,  Volume  4  Nomor  2.
2017.
Judita Damlah, Akibat hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lex Crimen 6.2, 2017.
Mario  Julyanto,  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum Melalui Penalaranan Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01 No. 1, 2019.
Mega Purnamasari, Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Terhadap Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Volume 2 No.2, 2021.
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan;  Prinsip Norma dan Praktik  di Peradilan,  Cetakan 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Munir Fuady , Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta; Sinar Grafika, 2017.
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum,  Bandung:  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti, 2014.
Rio Christiawan, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Depok: Rajawali Persada, 2021.
Setianto  Verina  Yuwono, Pertanggungjawaban  Pribadi  Direksi  Pada  Perseroan  Terbatas Yang Pailit. Mimbar Yustitia Volume 1 No. 2, 2017.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.