## PERKEMBANGAN ILMU USHUL FIQH PASCA IMAM MADZHAB HINGGA ABAD MODERN (Kajian Terhadap Metode Ijtihad dan Penerapannya)

## Abdul Muthalib
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan Jl. Sambu No. 64 Medan e-mail: abdulmuthalib.thalib@yahoo.co.id
Abstract: The purpose of this writing is to describe the description of the activities of ijtihad  of  the  mujtahids  in  the  post-Imams  era  and  also  in  the  modern  era  in  solving problems that arose in that era. The method used in this paper is the literature study method.  The  results  of  the  study  indicate  that,  the  period  after  the  Imam's  school  of worship is called the taqlid, jumud or vacuum period. However, this does not mean that the activities of ijtihad were stopped altogether. At this time the activities of ijtihad can be seen from the gathering of the ideas of Islamic scholars, comparing the opinions of the  Imams  of  madzahb  to  take  the  opinion  that  is  considered  the  most  powerful, formulating the basis of the footing and methods of ushuliyah which form the basis of ijtihad  and  fatwa  of  the  Imams  of  the  school  of  thought,  both  in  the  form  of  sharia (( حرش ,  hasyiah  ( هيشح )  or  in  the  form  of  khulashah.  The  revival  or  modern  era  began around  1800  AD.  In  this  period,  Islamic  thinkers  tried  to  reconstruct  the  ushul  fiqh methodology that had previously been built by the Imam of the school of thought) The reason is that the methods of the Imam of the school are less relevant in answering the problems that arise, given the increasingly complex problems.

## Keywords: Ijtihad, Ushul Fiqh, Modern
PENDAHULUAN
Ijtihad  merupakan  unsur  terpenting  dalam  ajaran  Islam.  Melalui  ijtihad  hukum- hukum  yang  masih  bersifat mujmal  dan  juga  masalah-masalah  yang  tidak  ada penyelesaiannya dalam Alquran dan Hadis dapat terselesaikan. Sejarah mencatat, embrio kegiatan    ijtihad  sudah  ada  sejak  masa  Rasulullah,  sebab  ijtihad  terkait  erat  dengan  fiqh dan fiqh tidak terlepas dari ushul fiqh, dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kegiatan ini kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi’in, atba’ tabi’in  dan mengalami puncaknya  pada masa  imam  mazhab  atau  abad  ke  II  H.  Hal  ini  ditandai  dengan  lahirnya  berbagai metodologi ijtihad  yang tertuang dalam kitab-kitab ushul fiqh.
Tetapi, apa yang terjadi jika pintu ijtihad tertutup. Pada era  pasca mazhab muncul slogan    pintu  ijtihad  tertutup,  slogan    ini  mengakibatkan  terjadinya  kevakuman  dan kejumudan  hukum  Islam  yang    akhirnya  melahirkan    sikap  taqlid    pada  mazhab sebelumnya.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah  apa  yang  dilakukan  para  ulama  pada periode  ini,  apa  benar  tidak  ada  kegiatan  ijtihad  ketika  itu.    Jika  tidak  ada,  bagaimana mereka  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  muncul    terlebih  pada  era  modern, mengingat  pada  era  ini  persoalan  semakin  kompleks.  Tulisan  ini  akan  menguraikan gambaran kegiatan ijtihad para mujtahid pada era pasca imam mazhab dan juga pada era modern dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul pada era dimaksud.
IJTIHAD PERIODE PASCA IMAM MADZHAB Perkembangan  hukum  Islam  pasca  ulama  mazhab  dikenal  dengan  periode  taqlid atau kejumudan. Periode ini terjadi pada awal tahun 300-an H atau dari awal abad ke- 4 H  sampai  abad  ke-13  H.  Masa  yang  sangat  panjang  lebih  kurang  500  tahun.  Masa  ini benar-benar  masa  keterpakuan  tekstual  yang  sangat  mencekam.  Dalam  buku  ‚ Khulasoh Tarikh  at-Tasyri’  al-Islami‛  di  sebutkan  ada  beberapa  sebab  terjadinya  taqlid  yang  pada gilirannya menyebabkan kemandekan ijtihad ketika itu, yaitu:
Jurnal Hikmah, Volume 16, No. 2, Juli – Desember 2019, ISSN: 1829-8419
1. Daulah Islamiyah terbagi ke dalam beberapa kerajaan, mereka saling berperang, fitnah dan tipu daya yang mempengaruhi semangat keilmuan.
2. Terpecahnnya  ulam  mujtahid    ke  dalam  beberapa  golongan  dan  masing-masing golongan  memiliki madrasah  tasyri’iah    sendiri  ,  membuat  setiap  murid  dari  tiap-tiap madrasah sibuk untuk memenangkan dan memperkokokh mazhabnya masing-masing dengan segala cara.  Mereka mengemukakan bukti kebenaran madzahbnya, demikian juga kelebihan tokohnya, sekaligus menunjukkan kelemahan madzhab lainnya.
3. Munculnya sejumlah  mujtahid yang  tidak memiliki keahlian berijtihad dan  melahirkan bermacam-macam  fatwa  yang  berbeda-beda  dalam  kasus  yang  sama,  menimbulkan kekhawatiran  di  kalangan  ulama  sehingga  pada  akhir  abad  ke-4  H    dinyatakan  pintu ijtihad tertutup.
4. Para  ulama  telah  dijangkiti  penyakit  akhlak  yang  membuat  mereka  terhalang  dari ketinggian  martabat  ijtihad.  Mereka  saling  menghasut  dan  mementingkan  diri  sendiri. jika  seorang  ulama  memberi  fatwa  tentang  suatu  persoalan,  maka  ulama  lain  akan menyalahkan fatwa tersebut dengan cara yang batil.
5. Kitab-kitab  fiqh  mazhab  memberi  dampak  negatif  terhadap  perkembangan  ijtihad, sebab  para pengikut mazhab tidak lagi melakukan ijtihad. Mereka cukup mengikuti apa yang  telah  ditetapkan  imam  madzhab  sebelumnya  tanpa  harus  mempertanyakan relevansi dan ketepatannya. Mereka merasa puas dengan apa yang sudah ditinggal oleh imam madzahab sebelumnya,  sehingga merasa tidak perlu dan  tidak terdorong untuk berijtihad,  yang  pada  akhirnya  melemahkan  bahkan  menghilangkan  daya  ijtihad. (Khallaf, t.th: 96-98 & Sirry, 1996: 32)
Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kegiatan ijtihad. Karena  faktanya pada periode  ini  muncul    beberapa  ulam  mujtahid.  Hanya  saja,  sepeninggalan  empat  imam besar  (Abu  Hanifah,  Malik,  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Ahmad  bin  Hanbal),  mereka menempatkan dirinya sebagai mujtahid yang terikat oleh pemikiran salah satu  dari empat mazhab dan tidak memilih bebas berijtihad seperti para imam yang empat. Di antaranya adalah;
1. Ibn Hazm Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad ‘Aly Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm Ibn ghalib  Ibn  Khalaf  Ibn  Sa’ad  Ibn  Abi  Sufyan  Ibn  Yazid.  (Siregar,  2009:  23).  Ibn  Hazm menisbahkan diri kepada mazhab Zhahiri (Daud Ibn Ali al-Isfahani)  di mana sebelumnya pernah  mengikuti  mazhab  Maliki  dan  juga  mazhab  Syafi’i.  Namun  demikin,    beliau menolak tegas taqlid dan menuntut setiap orang untuk berijtihad langsung kepada Alquran dan hadis. Ijtihad menurut beliau adalah kembali kepada Alquran dan sunnah.  Ibn Hazm sangat tenguh dalam berpegang kepada nas, dan ia membangun teori hukumnya  bahwa semua masalah agama telah diatur dalam teks Alquran dan sunnah.  Ia mengatakan;
صىصنم هلك نيدلا نا
Artinya:‛ semua aturan agama sudah terdapat dalam nas‛. (az-Zhahiri, t.th: 94) Ibn Hazm membangun  ushul fiqhnya di atas empat sumber yaitu, Alquran, hadis, ijma  dan  dalil.  Metode  ijtihad  Ibn  Hazm  cenderung  kepada  pendekatan  dzahiriyah  yaitu suatu  metode    yang  mengacu  kepada  pengertian  lahiriah  lafaz  yang  terdapat  dalam Alquran dan sunnah secara tekstual. Alquran maupun sunnah harus dipahami berdasarkan pengertian kebahasaan dengan bertumpu pada norma dan ketentuan bahasa yang berlaku pada masyarakat pengguna bahasa Arab itu sendiri. Dengan pendapat dzahiriyah ini, suatu lafaz menurut Ibn Hazm tidak boleh ditakwilkan atau dialihkan dari makna hakiki kepada makna majazi, kecuali apabila pengalihan itu didasarkan pada nash Alquran, sunnah, ijma’ atau  tuntutan  hal  yang  ditangkap  indera  secara  mudah  dan  makna  ketakwilannya  harus tercakup  oleh  pengertian  lafaznya  secara  kebahasaan.  Kemudian  Ibn  Hazm  menolak adanya ta’arud  nushus,  seperti  yang  diyakini  kebanyakan  ulama.    Bagi    Ibn  Hazm, Alquran dan hadis sama-sama wahyu Allah yang satu sama lain saling menguatkan dalam menjelaskan hukum-hukum syara’. (az-Zhahiri, t.th: 161-162). Beliau juga tidak mengakui
adanya  tarjih,  karena  menurutnya  semua  dalil  yang  tampak  bertentangan  dapat dikompromikan, misalnya dengan cara takhsis, pengkhususan ayat-ayat yang umum. (az- Zhahiri, t.th: 202)
Dalam  menyahuti  persoalan-persoalan  yang  tidak  ditemukan  hukumnya  di  dalam nas secara zhahir, maka Ibn Hazm dalam melakukan ijtihadnya menggunakan istidlal. Dalil di sini tidak sama dengan qiyas seperti yang dipersepsikan. Dalil yang dimaksud  oleh Ibn Hazm adalah al-dalil yang masih bersumber dari Alquran, sunnah dan ijma’. Ad- dalil itu implisit di dalam nas. Ia berkata;
دحاو ليلدلا و سايقلا نا نورخا نظ و عامجالاو صنلا نع انم جورخ ليلدلاب انلىق نا مهلهجب مهلىق نظ
أطخ شحفا مهنظ ىف اىئطخأف (az-Zhahiri, t.th: 202)
Artinya:  Mereka  menyangka  dengan  kebodohannya  bahwa  pendapat  kami  tentang  dalil sebenarnya keluar dari nas dan ijma. Ada juga menyangka bahwa qiyas dan dalil sama, hal itu sungguh merupakan prasangka mereka yang salah.
Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  Ibn  Hazm  tetap  pada  dalil  yang  diambil langsung  dari  nash  atau  ijma’  dan  hanya  mempunyai  satu  alternatif  pengertian  saja. Dengan  cara  yang  demikian,  Ibn  Hazm  berusaha  tetap  konsisten  dengan  kecenderungan metode zhahiriahnya dan menolak penggunaan qiyas dan berbagai bentuk ra’y.
2. Imam al-Ghazali
Nama lengkapnya Abu Hamid ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Taus Ahmad al- Tusi  al-Syafi’i.  Lahir  tahun  450  H/1058  M  di  desa  Ghazlah  Thabran.  Imam  al-Ghazali memiliki  pemikiran  hukum  Islam  yang  luas  melampaui  gurunya.  Namun  begitu,  beliau tetap  menisbahkan  diri  kepada  gurunya    imam  Syafi’i.  Salah  satu  metode  ijtihad  yang beliau kembangkan adalah konsep maslahah dalam pembentukan hukum. Beliau dianggap sebagai  peletak  asas-asas  utama  atau  kerangka  ilmu maqashid  al-syari’ah.  al-Raysuni mengatakan,  imam  al-Ghazali  mempunyai  kedudukan  dan  pengaruh  yang  luas  dalam pembahasan ilmu maqashid sampai hari ini, meskipun cikal bakal maqashid sudah ada di masa  imam  al-Juwaini,  karena  pemikirannya  lebih  komprehensif  dan  sistematis.  (Syari, 2017: 10)
Maslahah bagi imam al-Ghazali, merupakan  metode dalam istinbath hukum bukan sebagai dalil. Berbeda dengan imam lain, seperti al-Syatibi yang memposisikan maslahah sebagai dalil, demikian juga Najm al-din al-Thufi. Di kutip dari kitab ‚ al-Mustasfa fi ‘Ilm al- Ushul‛,  imam  al-Ghazali  mengatakan  bahwa ةرضم  عفد  وا  ةعفنم  بلج  نع  لصلاا  فى  ةرابع  ىهف  ةلصلما ‛ ( masalahah adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudharat). Kemudian maslahah menurut beliau pada hakekatnya adalah memelihara tujuan syari’at dalam lima hal yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ tersebut, maka dinamakan maslahah. Demikian juga, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang  berkaitan  dengan  kelima  aspek  tersebut  juga  disebut  dengan maslahah.  (Ghazali, 1993: 174).
Kemudian,  beliau  menyatakan  kelima  aspek  (agama,  jiwa,  akal,  keturunan  serta harta)  berada  pada  tingkat dharuriyyah  (kebutuhan  pokok)  dan    pada  tingkat  ini  dapat dijadilan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Sedangkan pada tingkat hajjiyyah dan tahsiniyyah tidak dibenarkan kecuali ada dalil yang menguatkan, sebab yang demikian sama  halnya  dengan  menetapkan  hukum  dengan  pendapat  semata.  Selanjutnya,  Al- Ghazali  mengatakan maslahah  dapat  dijadikan  sebagai  metode  istinbath  apabila;  1) maslahah  itu  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  syara’.  Jika  maslahah  dimaksud  sesuai dengan tujuan syara’, maka ia diterima. Sebaliknya jika maslahah tersebut  bertentangan dengan tujuan syara’ maka dengan sendirinya maslahah tertolak, sekalipun sesuai dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatn  manusia  tidak selamanya didasarkan kepada
kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. 2) maslahah tidak bertentangan dengan nas. 3) maslahah dapat diterima jika bersifat dharuriyah, kulliyah dan qath’iyyah.
3. Ibn Taimiyah Nama  lengkapnya  Taqiy  ad-Din  Abu  al-Abba  Ahmad  Abd  Halim  ibn  Halim  Ibn Majd al-Din al-Barakah Abd as-Salam ibn Muhammad al-khudri ibn Abdillah ibn Taimiyah al-Harran. Beliau lahir di Haran pada tahun 661 H/ 1263 M (Aziz, 1997: 623).  Menurut Ibn Taimiyah, ijtihad bukan monopoli seseorang melainkan dapat dilakukan oleh banyak orang.  Beliau  mengajak  untuk  mengakaji  ulang  hasil-hasil  ijtihad  ulama  terdahulu  dan melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang belum dibahas dan belum ditentukan hukumnya. Sebab kata Ibn Taimiyah, seorang mujtahid terkadang hanya melakukan ijtihad terhadap suatu masalah tertentu, tidak pada masalah lain. (Muhammad bin Qasim, 2004: 212). Kemudian,  jika  ada  masalah  yang  dipertentangkan  kaum  muslimin,  seharusnya terlebih  dahulu  melakukan  penyelidikan  terhadap  semua  pendapat  yang  ada  lalu mengambil  salah  satu  pendapat  yang  kebenarannya  mendekati  Alquran  dan  sunnah. Untuk itu, seseorang boleh pindah dari satu pendapat ke pendapat lain yang lebih kuat dan jelas  kebenarannya.  Sebaliknya,  mengikuti  pendapat  yang  tidak  mempunyai  alasan  yang kuat  dan  hanya  semata-mata  karena  hawa  nafsu,  maka  yang  demikian  merupakan perbuatan tercela. Setiap pendapat  boleh diambil dan boleh tidak. Yang  dilarang untuk ditinggalkan  adalah  sabda  Rasul,  selamnya  harus  diambil  dan  tidak  boleh  ditinggalkan. Bagi  Ibn  Taimiyah,  satu-satunya  mazhab  yang  benar  adalah  mazhab  Nabi  Muhammad SAW. (Muhammad bin Qasim, 2004: 208-209) Menurut Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Yusuf Musa dan juga Salih bin Abd al-Aziz,  ijtihad  Ibn  Taimiyah  didasarkan  kepada  Alquran,  Sunnah,  Ijma’  dan  Qiyas.  (Ibn Taimiyah  menampatkan  Alquran  sebagai  sumber  hukum  pertama  dan  sunnah  sebagai sumber  hukum  kedua  setelah  Alquran.  Ini  berbeda  dengan  Ahmad  bin  Hanbal  sebagai mazhab  yang  beliau  anut.  Menurut  Ahmad  bin  Hanbal,    sumber  hukum  pertama  adalah an-nushus    yakni  Alquran  dan  hadis.  Sumber  hukum  kedua  adalah  fatwa  para  sahabat, kemudian diikuti oleh hadis-hadis mursal dan hadis dho’if (kategori shahih dan hasan), dan qiyas  jika  dibutuhkan.  Dari  dasar-dasar  dan  metode  pengambilan  hukum  Ahmad  bin Hanbal ini menunjukkan bahwa beliau sangat sedikit menggunakan ra’y. Berbeda dengan Ibn  Taimiyah.  Beliau  dalam  metode  ijtihadnya  lebih  longgar  menggunakan ra’y. Penempatan    qiyas    pada  urutan  keempat  menunjukkan  bahwa  beliau  berbeda  dengan imam  Ahmad  bin  Hanbal  dalam  penggunaan ra’y,  meskipun  Ibn  Taimiyah  hanya menerima qiyas shohih  saja. Menurut  Ibn  Taimiyah,  qiyas shohih  adalah    qiyas  yang  di  dalamnya  tidak  ada pemisah antara furu’ dengan ashl, misalnya, status hukum mentega yang kejatuhan seekor tikus.  Ketika  Nabi  ditanya  tentang  hukum  tersebut,  belaiu  menjawab  buanglah  tikus  dan berikut mentega disekitarnya, lalu makan sisanya. Kasus ini menurut Ibn Taimiyah berlaku kepada semua hewan dan makanan lain. Kemudian, ada kesamaan antara ‘illat yang ada pada hukum ashl dengan ‘illat  yang ada pada furu’. Misalnya, qiyas yang menunjukkan pada  pengharaman  setiap  yang  memabukkan  sebagaimana  nas  menunjukkan  hal  itu. Hanya saja ‘illat bagi Ibn Taimiyah bukan hanya sifat mundhabit saja tetapi sifat sebagai hikmah  yang  terkandung  dalam  hukum  yang  disebut  dalam  nas.  Itu  artinya  bahwa  Ibn Taimiyah sangat liberal dalam mencari ‘illat hukum.  Jadi, tidak tepat kalau Ibn Taimiyah diletakkan  sebagai  pemikir  hukum literalis,  ia  menggunakan  qiyas  bahkan  amat  liberal dalam ta’lil al-ahkam. (Zuhri, 1996: 144). Ketiga  ulama  mujtahid  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  periode  ini  masih  ada aktivitas  para  ulama  dalam  melakukan  ijtihad.  Meskipun  terjadi  perdebatan  di  kalangan ulama,  apakah  mereka  ini  tergolong  sebagai  mujtahid mustaqil  atau  tidak. (Zahrah,  t.th: 393-398).  Menurut  ulama ushul,  pasca  imam  mazhab  telah  muncul  beberapa  bentuk
ijtihad.  Menurut  Abu  Zahrah,  setelah  periode  imam  mazhab  muncul  bentuk-bentuk mujtahid lain.
1. Mujtahid muntasib.  Mereka  adalah  mujtahid-mujtahid  yang  mengambil  pendapat- pendapat  imamnya  dalam ushul  tetapi  berbeda  pendapat  dalam  persoalan  furu’, meskipun  secara umum ijtihadnya menghasilkan  kesimpulan-kesimpulan yang  hampir sama  dengan  hasil  yang  diperoleh  imamnya,  karena  di  antara  keduanya  memiliki hubungan yang sangat erat.
2. Kedua,    mujtahid fi  al-Mazhab.  Mereka  mengikuti  imamnya  baik  dalam  ushul  atau metode  maupun furu’  yang  telah  ada.  Mereka  terbatas  melakukan  istinbath  hukum terhadap  masalah-masalah  yang  belum  diriwayatkan  oleh  imamnya,  tidak  pada persoalan yang telah ada ketetapan hukumnya di dalam mazhab.
3. Ketiga,  mujtahid murajjih.  Mereka  ini  tidak  melakukan  istinbath  terhadap  hukum- hukum furu’  yang  belum  ditetapkan  hukumnya  oleh  ulama  terdahulu,  yang  mereka lakukan  adalah  mentarjih  di  antara  pendapat-pendapat  yang  diriwayatkan  dari  imam mereka dengan alat tarjih yang telah dirumuskan oleh mujtahid sebelumnya. Di antara mereka  itu  adalah,  al-Qaduri  dan  pengarang  al-hidayah  serta  ulama-ulama sebangsanya dari kalangan mazhab Hanafi.
4. Keempat,  mujtahid fi  at-Takhrij  atau  mukharrij.  Mereka  ini  tidak  melakukan  ijtihad dalam  mengistinbathkan  hukum  dari  berbagai  masalah,  mereka  membatasi  ijtihadnya dalam menafsir ucapan-ucapan imamnya yang mujmal atau menyatakan arah tertentu bagi  hukum  yang  mengandung  kemungkinan  ( muhtamil)  dua  arah.  Mereka menghilangkan kesamaran dan kegelapan yang terkandung pada ucapan-ucapan dan hukum-hukum imam mereka. Mereka ini sperti Jashshash dari pengikut imam Hanafi.
5. Kelima,  mujtahid muhafizh.  Tingkatn  ini  sebenarnya  sudah  masuk  pada  kategori muqallid,  hanya saja mereka memiliki kemampuan dalam hujjah dengan mengetahui hasil tarjih ulama terdahulu. Para mujtahid di sini mampu membedakan antara antara pendapat yang terkuat, kuat, yang dha’if, riwayat yang zhahir,  mereka juga mengetahui kitab-kitab matan    yang    mu’tabar  dan  mereka  juga  tidak  menukil  di  dalam  kitab- kitabnya pendapat-pendapat yang tertolak ( mardud) dan juga pendapat yang dho’if.
6. Keenam  adalah muqallid.  Mereka  ini  adalah  ulama  yang  hanya  mampu  memahami kitab-kitab  tetapi  tidak  mampu  melakukan  tarjih  terhadap  beberapa  pendapat  atau riwayat. Dengan kata lain, mereka hanya menerima apa adanya di dalam kitab, mereka cukup  mengatakan  di  sana  terdapat  pendapat  begini,  mereka    tidak  mampu mengkalsifikasi dalil-dalil, pendapat-pendapat maupun riwayat.
Jadi pada masa pasca imam mazhab, kita tidak bisa mengatakan bahwa para ulama tidak memberikan kontribusi yang berharga dalam perkembangan hukum Islam. Ushul fiqh mengalami perkembangan mekipun tidak sehebat masa keemasan. Para ulama ketika itu memiliki  jasa-jasa  yang  tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata.  Mereka  menghimpun pemikiran-pemikiran  ulama  madzhab,  membanding-bandingkan  pendapat  para  imam madzahb untuk mengambil pendapat yang dianggap paling kuat, merumuskan dasar-dasar pijakan dan kaedah-kaedah ushuliyah yang menjadi landasan ijtihad dan fatwa para imam mazhab, baik dalam bentuk syarah ( حرش( ,  kitab aslinya yang berbentuk sederhana menjadi lebih  luas,  atau  dalam  bentuk hasyiah  ( هيشح )  kitab syarah  itu  diperluas  lagi  oleh  ulama lainnya atau dalam bentuk khulashah, yakni kitab-kitab  yang telah disyarah dan dihasyiah secara panjang lebar kemudian dibuat ringkasannya.
Pada  periode  ini  berkembang  dua  metode  dalam  penulisan    ushul  fiqh.  Pertama metode  yang  lebih  cenderung  pada  teoritis.  Misalnya,  kitab al-Mu’tamad    karya  Abu  al- Husain Muhamma d Ali al-Bashri (w. 413 H). Kitab al-Burhan  karya Imam Haramain (w. 487 H). Kitab al-Musytasyfa  karya Imam al-Ghazali (L.450 H). ketiga buku ini kemudian di ringkas oleh Fakhruddin al-Razi dalam karyanya al-Mahsul dan al-Iihkam fi Ushul al-Ahkam karya imam al-Amidi (w. 631 H). Kedua, metode yang terpengaruh dengan hukum-hukum juz’iyyah. Di antaranya adalah kitab Ushul Abu Hasan al-Kharkhi karya al-Kharkhi (w. 340
Jurnal Hikmah, Volume 16, No. 2, Juli – Desember 2019, ISSN: 1829-8419
H),  kitab Ushul  al-Jasshas  karya  al-Jasshash  (w.  370  H),  kitab  al-Asybah  wa  al-Nadhair karya Ibn Najm (w. 970). (al-Alwani, 2001: 59)

## IJTIHAD PADA ERA KEBANGKITAN DAN MODERN
Menurut sejarah, era kebangkitan dimulai dari tahun 1800 M. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 M, membuka mata dunia Islam terutama Turki dan Mesir.  Sadar  akan  kelemahan  dan  kemunduran  umat  Islam,  sebaliknya  kemajuan  dan kekuatan Barat, mendorong para pemikir untuk melakukan pembaharuan. Salah satunya adalah membuka pintu ijtihad yang seluas-luasnya. Namun masalahnya adalah persoalan- persoalan  yang  dihadapi  pada  era  modern  tidak  sekompleks  pada  masa  sebelumnya. Perubahan sosial politik dan budaya, perkembangan pengetahuan modern, kebutuhan dan tuntutan  zaman,  menuntut  para  ulama  kontemporer  untuk  merekonstruksi  kembali metodologi  hukum  yang  dianggap  relevan  pada  persoalan  hari  ini.  Mereka  beranggapan metodologi  yang  dibangun  oleh  ulama  sebelumnya  dianggap  kurang  relevan  lagi  untuk mengantisipasi masalah-masalah kontemporer yang secara terus menerus masuk ke dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam.
Saat  ini  zaman  telah  banyak  mengalami  perubahan,  prinsip  ushul  fiqh  juga  harus diubah sesuai dengan tuntutan kemaslahatan zaman. Yusuf Qardhawi dalam sebuah forum pernah ditanya tentang kemungkinan adanya pembaharuan ilmu  ushul fiqh, dengn tegas ia menjawab bahwa hal itu sangat mungkin untuk dilakukan. Dengan alasan, tidak semua bagian dalam ilmu ushul fiqh itu qath’i,  ada banyak bagian dalam ilmu ushul fiqh itu yang bersifat zhanni. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbedaan pendapat dalam ilmu ushul fiqh.  (Qardhaqi,  1995:  211).  Senada  dengan  itu,  Muhammad  Iqbal  juga  berpendapat bahwa  pembaharuan  ushul  fiqh  itu  perlu  dan  merupakan  kerja  intelektual    yang  sangat besar, agar hukum Islam mampu berevolusi sesuai dengan kebutuhan zaman, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab. (Iqbal: 1971, 162).
Hasan  Turabi  mengatakan,  ilmu  ushul  fiqh  perlu  direkonstruksi  dengan  cara menyatukan antara ilmu-ilmu naql (Alquran dan sunnah) dengan ilmu-ilmu rasional yang ssetiap saat berkembang. Menurut Turabi, ilmu ushul fiqh juga ilmu-ilmu keislaman lainnya telah kering dari sentuhan realitas yang sebenarnya ada dalam masyarakat. Hukum Islam yang  berkaitan  dengan  kehidupan  sosial  dan  kemaslahatan  umum  telah  terabaikan. Demikian  juga  pemahaman  yang  bersifat ushuli.  Karena  itu,  dalam  rangka  membangun hukum  Islam  yang  lebih  mampu  mengatur  kehidupan  yang  lebih  luas,  baik  pada  aspek pribadi individu juga aspek sosialnya, perlu diciptakan kaidah-kaidah ushul fiqh baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. (at-Turabi: 1980, 15)
Wael  B.  Hallaq  mengatakan,  ada  sejumlah  tokoh  yang  menawarkan  rekonstruksi ilmu  ushul  fiqh  yang  sesuai  dengan  kondisi  hari  ini,  tetapi  yang    dianggap  berhasil menawakan  teori-teori    baru  dalam  ilmu  ushul  fiqh  sangat  sedikit  dan  mereka  ini diposisikan  pada  kelompok religious  liberalism  (liberalisme  keagamaan).  Kelompok  ini menurut Hallaq terdiri dari para pembaharu ilmu ushul fiqh yang ide-idenya bersifat liberal dan  sama  sekali  tidak  berangkat  dari  paradigma  lama.  Kelompok  ini  memiliki kecenderungan yang kuat untuk membuang semua prinsip yang telah dibangun oleh ulama ushul  fiqh  klasik.  Selain  itu,  kelompok  ini  juga  lebih  mementingkan  penafsiran  terhadap jiwa dari  teks literal bukan  teks literalnya dan lebih menekankan pada upaya memahami keterakiatan antara teks dan konteks. Pemikiran mereka ini menurut Hallaq lebih mampu memberikan sumbangan teori dan metodologi baru dalam mewujudkan hukum Islam yang humanistik. (B. Hallaq, 1997: 254)
Berdasarkan beberapa literatur, tokoh-tokoh di maksud di antaranya adalah sebagai berkut:
1. Fazlur Rahman Dalam  melakukan  ijtihad,  Fazlur  Rahman  menawarkan  metode  yang  dikenal dengan double  movement  atau  gerakan  ganda.    Gerakan  pertama,  dari  yang  khusus kepada  yang  umum.  Berpikir  dari  ayat-ayat  spesifik  menuju  kepada  prinsip  yang  bersifat
umum  yang  terkandung  di  dalamnya atau  dengan  kata  lain  berpikir  dari  aturan-aturan legal spesifik menuju pada moral social. Dalam gerakan pertama ini ada dua langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, seorang mujtahid dalam berijtihad  harus memahami arti atau makna suatu pernyataan (ayat) dengan mengkaji stuasi atau problema historis di mana pernyataan Alquran tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelum mengkaji ayat-ayat  spesifik  dalam  situasi-situasi  spesifiknya,  suatu  kajian  situasi  makro  dalam batasan-batasan  masyarakat,  agama,  adat-istiadat,  lembaga  bahkan  keseluruhan kehidupan  masyarakat  di  Arabia  pada  saat  Islam  datang  dan  khususnya  di  Makkah  dan sekitarnya, harus dilakukan terlebih dahulu.  Jadi langkah pertama dari gerakan pertama ini adalah  upaya  memahami  Alquran  secara  utuh  maupun  dalam  batasan-batasan  ajaran spesifik  yang  merupakan  respon  terhadap  situasi-situasi  spesifik.  Langkah  kedua, mengeneralisasikan  jawaban-jawaban  spesifik  tersebut  dan  menyatakan  sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum, yang dapat disarikan dari ungkapan  ayat-ayat  spesifik  dalam  sinar  latar  belakang  sosio-historis  dan  dalam  sinar " rationes leges" ('illat hukm) yang sering digunakan. (Saleh, 2007: 131-132) Gerakan kedua, dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan kedua merupakan upaya  perumusan  prinsip-prinsip  umum,  nilai-nilai  dan  tujuan-tujuan  Alquran  yang  telah disistematisasikan  melalui  gerakan  pertama  terhadap  situasi  dan  atau  kasus  aktual sekarang.  Artinya,  ajaran-ajaran  yang  bersifat  umum  tersebut  harus  dirumuskan  dalam konteks sosio-historis yang konkrik sekarang ini.
Metode ijtihad yang ditawarkan Fazlur Rahman sudah barang tentu  menghasilkan keputusan-keputusan  hukum  yang  baru  jika  dibandingkan  dengan  ketetapan  fikih  yang telah  dahulu  dirumuskan  oleh  fuqaha,  atau  bahkan  akan  menghasilkan  keputusan– keputusan  yang  menyimpang  sedikit  atau  banyak  dari  aturan-aturan  yang  terkandung secara  tekstual  dalam  ayat-ayat  hukum.  Kemungkinan  itu  sangat  besar,  namun  tidak mungkin  akan  menghasilkan  keputusan  hukum  yang  menyimpang  dari  prinsip  umum Alquran.  Aplikasi  dari  metode  ijtihad  yang  beliau  tawarkan  ini  dapat  dilihat  dari pendapatnya  tentang  beberapa  kasus.  Misalnya,    riba  dan  bunga  bank.  Di  Pakistan  riba dan  bunga  bank  menjadi  masalah  yang  krusial  ketika  itu  karena  terkait  dengan perkembangan ekonomi Pakistan. Fazlur Rahman pada ketika itu diminta  oleh pemerintah untuk  memberikan  ketentuan  hukumnya,  karena  mendapat  tantangan  dari  kelompok fundamentalis  yang  tidak  setuju  dengan  kebijakan  pemerintah.    Berdasarkan  hasil penelitian  Fazlur  Rahman  tentang  hakikat  riba  yang  dilarang  Alquran  beserta  alasan pelarangannya, beliau menyimpulkan bahwa larangan riba harus dipahami dalam konteks umum masyarakat Arab ketika ayat itu turun. Menurut Fazlur Rahman,  ayat-ayat tentang riba  berkaitan  dengan  sekelompok  masyarakat  yang  secara  ekonomi  sangat  tertekan sehingga menjadi eksploitasi orang kaya yang meminjamkan uangnya. Dengan  kata lain, ideal moral ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Oleh karena itu, selama bank tidak menarik bunga yang berlipat ganda maka yang demikian dapat dibenarkan.  (Mustaqim, 2010: 284)
2. Yusuf Qardhawi Yususf  Qardhawi  salah  satu  pemikir  kontemporer  yang  memiliki  gagasan  dalam upaya  pembinaan  hukum  Islam.Hal  ini  dapat  dilihat  dari  konsep  ijtihad  yang  beliau bangun.  Dalam  kitabnya  ‚ al-Ijtihad  al-Mu’ashir,disebutkan  ada  tiga  bentuk  ijtihad  untuk menyelesaikan  berbagai  persoalan  kontemporer. (Qardhawi,  1994:  23-47)  Metode  ijtihad dimaksud adalah;
a. Ijtihad Intiqa’i  (selektif),  yang  dimaksud  dengan  ijtihad  intiqa’i  adalah  ijtihad  yang dilakukan  dengan  cara  memilih  satu  pendapat  dari  beberapa  pendapat  para  ahli  fiqh terdahulu  dalam  suatu  masalah  dengan  menyeleksi  pendapat  yang  lebih  kuat.  Dalam hal  ini,  mujtahid    melakukan  studi  komparatif  terhadap  pendapat-pendapat  imama mazhab,  lalu  menyeleksi  dalil-dalil  dan  argumentasi  dari  setiap  pendapat  tersebut, kemudian memilih pendapat yang terkuat dalilnya sesuai dengan kaedah tarjih. Kaedah
Jurnal Hikmah, Volume 16, No. 2, Juli – Desember 2019, ISSN: 1829-8419
tarjih  yang  beliau  maksud  adalah  bahwa  pendapat  tersebut  mempunyai  relevansi dengan  kehidupan  pada  zaman  sekarang,  pendapat  tersebut  merealisasikan  maksud- makud  syara’,  kemaslahatan  manusia  dan  menolak  mudharat  dan  juga  mudah  untuk diterapkan. Karena itu, menurut beliau dalam melakukan  ijtihad intiqa’i ini dipengaruhi oleh tiga hal; 1) perubahan sosial dan politik nasional, 2) kemajuan ilmu pengetahuan dan  tekhnologi  modern  dan  juga  adanya  desakan  dari  perkembangan  zaman.  Jadi dalam  pelaksanaan  ijtihad intiqa’i  diperlukan  analisis  yang  cermat  terhadap  masalah yang dikaji. Analisis tidak terbatas pada dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan para  ahli  fikih  terdahulu,  melainkan  juga  harus  melihat  relevansinya  untuk  masa sekarang.
b. Ijtihad Insya’i  (kreatif).  Yang  dimaksud  dengan  ijtiahd  insya’i  adalah  usaha  untuk mengambil  kesimpulan  hukum  dari  suatu  persoalan  yang  belum  pernah  diselesaikan oleh para ulama terdahulu atau persoalan  lama tetapi mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru dalam masalah itu karena belum ditemukan pendapat ulama terdahulu.
c. Integrasi  antara intiqa’i  dan  insya’i    yaitu  memilih  berbagai  pendapat  para  ulama’ terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan  unsur-unsur  ijtihad  baru.  Contoh  ijtihad  ini  adalah  Undang-Undang Wasiat Wajibah yang diberlakukan di Mesir.
Ketiga bentuk ijtihad tersebut di atas tentunya berbeda dengan bentuk ijtihad yang telah  dibangun  oleh  ulama  klasik.  Para  ulama    klasik  telah  menyusun  seperangkat metodologi  untuk  menafsirkan  ayat-ayat  hukum  dan  hadis-hadis  hukum  dalam  upaya mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pensyari’atan hukum dan juga upaya mendekatkan  hasil  penalaran  tersebut  dengan  kenyataan  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat.  Secara  umum  metode  penalaran  tersebut  dapat  dibagi  kepada  tiga  bentuk yaitu;  ijtihad bayani  (semantic),  ijtihad  ta’lili  (penentuan  illat)  dan  ijtihad  istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasar nas umum). (Syarifuddin, 1999: 268).
3. Muhammad Shahrur Ia  beranggapan  bahwa  sumber  pengetahuan  dalam  ushul  fiqh  itu  ada  tiga  yaitu; akal, realitas (kemanusiaan dan kealaman) dan teks. Menurut beliau, akal manusia mampu memahami  dan  mengetahui  alam  dan  tidak  ada  batas  berhenti  bagi  akal  manusia  untuk mengetahuinya.  (Syahrur,  1994:  202).Penggunaan  realitas  sebagai  sumber  pengetahuan dalam ilmu ushul fiqh tampak dalam pemikirannya tentang keniscayaan penggunaan ilmu pengetahuan  modern  dalam  memahami  ayat-ayat  hukum  dan  juga  pemikirannya  yang sangat  emprisistik.  Sedangkan  pandangannya  tentang  teks  sebagai  sumber  pengetahuan dalam  ushul  fiqh  terlihat  pada  konsepnya  tentang  ayat-ayat muhkam  sebagai  sumber hukum.
Ketiga sumber pengetahuan di atas oleh Shahrur tidak diposisikan secara bertingkat, tetapi  setara  dan  harus  dipergunakan  secara  dialektis.  Menurut  Shahrur  hasil  dialektis antara  akal,  realitas  dan  teks  ( ayat-ayat  muhkamat/hudud)  Allah  itulah  ssesungguhnya hakekat  hukum  Islam.  Baginya,  tidak  ada  kontradiksi  antara  akal  dengan  wahyu,  begitu juga  antara  wahyu  dengan  rasionalitas  hukum.  Menurutnya,  umat  Islam  saat  ini berkewajiban  menemukan  kesesuaian  antara  wahyu,  akal  dan  dunia  empirik  bukan menerima anomali-anomali yang ada. Kemudian  dalam  hal  sumber  hukum,  ia  juga berseberangan  dengan  ulama-ulama  terdahulu  yang  sepakat  mengatakan  bahwa  sumber dan  juga  dalil  hukum  adalah  Alquran,  sunnah,  ijma’  dan  qiyas.  Menurut  Shahrur,    yang menjadi  sumber  dan  dalil  hukum    hanya  Alquran  dan  sunnah  saja,  tidak  termasuk  ijma’ dan  qiyas.  Beliau  mengatakan  ijma’  yang  dibuat  oleh  ulama  terdahulu  tidak  tepat  untuk dijadikan  sebagai  dalil  hukum  untuk  konteks  hari  ini,  sebab  ijma’  masa  lalu  hanya menyelesaikan  masalah  pada  masanya  saja,  sementara    realitas  sekarang  tidak  ada hubungannya  dengan  peristiwa  dahulu.  Demikian  halnya  dengan  qiyas.  Mengqiyaskan masyarakat modern  kepada  masyarakat di mana Nabi hidup merupakan usaha yang sia- sia.  Bagi  Shahrur,  qiyas  yang  sebenarnya  adalah  qiyas  yang syahid  kepada  yang  syahid
dalam cakupan hudud Allah. Jadi, bagi Shahrur Alquran dan sunnah sudah cukup menjadi dasar dalam penetapan hukum.
Uraian  di  atas  menggambarkan  bahwa    metodologi  ushul  yang  dibangun  Shahrur dalam  melahirkan  ketentuan  hukum  syara’,  secara  umum  berseberangan  dengan  para ulama  ushul  klasik.  Menurut  penulis,  dalam  hal  ini  ada  beberap  point  penting,  di antaranya;
a. Penggunaan akal yang sangat berlebihan. Para ulama ushul berpendapat, bahwa dalam lapangan syari’at akal tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Umar bin Khattab pernah berkata; hendaklah kamu menghindari para pemegang akal. Dalam riwayat lain juga  disebutkan;  barang  siapa  berkata  syari’at  berdasarkan  akalnya,  maka  yang demikian sesat dan menyesatkan.
b. Asumsi  Shahrur  yang  menyatakan  bahwa  syari’at  Muhammad    bukan  syari’at ‘ayni (hukum rinci bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat) tetapi syari’at hududi, bersifat fleksibel  membuka  lebar-lebar  kreativitas  manusia  untuk  melakukan  ijtihad  dalam batasan-batasannya.
c. Wilayah  ijtihad  mencakup  seluruh  teks  hukum,  meskipun  teks  itu  oleh  para  ulama dipandang qath’i.  Kemudian,  pendapat  Shahrur  yang  tidak  mengakui  ijtihad  di  luar nash.  Bagi  Shahrur,  ketika  tidak  ada  nash  tentang  suatu  hukum,  manusia  dapat membuat hukum sendiri sesuai dengan hudud yang telah ditetapkan Allah.
d. Menurut  Shahrur,  kebenaran  ijtihad  itu  diukur  berdasarkan  relevansi  dengan  realitas yang  sesungguhnya.  Artinya,  ijtihad  dipandang shohih,  jika  ia  mampu  menjawab realitas  obyektif  pada  penggal  waktu  sejarah  tertentu.  oleh  sebab  itu,  ia  dengan  tegas menolak hasil ijtihad para ulama-ulama terdahulu, termasuk ijtihad  Rasulullah ( sunnah Nubuwiah), jika tidak sesuai dengan realitas hari ini.
Melalui  dua  pendekatan  inilah,  Shahur    pada  akhirnya  melahirkan  teori  yang disebut dengan teori hudud atau limit. Sebuah metode memahami ayat-ayat hukum  sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer, agar ajaran Alqur’an tetap relevan dan kontekstual sepanjang masih berada dalam wilayah batas hukum Allah. Menurut teori ini  syari’at  Allah  sesungguhnya  hanyalah  syari’at  yang  berupa  batas-batas (hudud)  dan bukan  Islam  syari’at  yang  konkrit (ayni).  Allah  memberi  batas  halal-haram,  sedangkan manusia  termasuk    Nabi  Muhammad  melakukan  pembolehan,  pelarangan,  perintah  atau pencegahan  karena  tuntutan  situasi  dan  kondisi.    Oleh  karena  itu,  manusia  bertugas menemukan hudud Allah dalam ayat-ayat, kemudian dengan  hudud itu dibentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas. Bagi Shahrur, pembuat hukum itu adalah  manusia, sedangkan Allah hanya memberi batas saja,  tetapi  manusia dalam pembentukan hukum itu tidak diperkenankan melampaui hudud tersebut. (Fanani, 2008: 175) Teori hudud  ini  merupakan  upaya    Muhammad  Syahrur    dalam  merekonstruksi hukum  Islam.  Melalui    teori  ini,  Syahrur  menginginkan  hukum  yang  demokratis  dan mencerminkan  kebebasan  sipil  sehingga  mampu  menciptakan  masyarakat  madani. Beberapa  produk  hukum  dimaksud  dapat  di  temukan  dalam  enam  bentuk  teori hudud dimaksud. (Mustaqim, 2017: 15-22):
a. Halah  al-hadd  al-adna  (posisi  batas  minimal).  Dalam  hal  ini,  ketentuan  hukum memiliki  batas  bawah.    Posisi  batas  bawah  atau  minimal  merupakan  batas  paling rendah  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  SWT  dan  manusia    tidak  dibenarkan melakukan ijtihad untuk mengurangi batas tersebut. Misalnya, ketentuan Allah tentang muharramah nikah dalam surat  an-Nisa’ayat  22 dan ayat 23. Menurut Syahrur,  ayat- ayat  ini    merupakan  batas  minimal  tentang muharramah  nikah.  Menurut  teori  ini, muharramah  nikah  dalam  ayat  tersebut    tidak  boleh  dikurangi,  dalam  arti  tidak dibenarkan seorangpun melanggar batasan ini, tetapi memungkinkan untuk ditambah. Untuk  itu    menurut  beliau,  wanita-wanita  yang  haram  dinikahi  di  samping  apa  yang disebutkan  di  dalam  Alquran  dan  hadis  juga  termasuk  anak  perempuan  paman  atau bibi.  Dengan  alasan,  jika  hasil  penelitian  kedokteran    menyebutkan  bahwa  menikahi
anak  perempuan  paman/bibi  dapat  berakibat  buruk  bagi  keturunan  dan  juga  pada pembagian warisan.
b. Halah  al-had  al-a’la  (posisi  batas  maksimal).  Ketentuan  hukum  hanya  memiliki  batas atas  atau  maksimal.    Posisi  batas  maksimal  adalah  batas  paling  atas  yang  telah ditentukan  oleh  Allah  SWT  dalam  Alqur'an.  Manusia  tidak  dibenarkan  melakukan ijtihad  melebihi  batas  yang  telah  ditentukan,  tetapi  sebaliknya  memungkinkan  untuk melakukan ijtihad di bawah yang telah ditetapkan.  Menurut Syahrur,  hukum potong tangan  bagi  pencuri    dalam  surat  al-Maidah  ayat  38  adalah  ketentuan  hukum  batas maksimal  yang  telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  tidak  dibenarkan  menetapkan hukuman melebihi dari ketentuan hukuman tersebut. Namun demikian, memungkinkan untuk  menetapkan  hukuman  yang  lebih  ringan  dari  hukum  potong  tangan  .  Dengan alasan  makna qata’a  dalam  surah  al-Maidah  ayat  38  tersebut  bisa  bermakna pemotongan  fisik  dan  juga  bisa  pemotongan  non  fisik,  seperti  dalam  surat  Ali  Imran ayat 127 dan juga al-Baqarah ayat 27, misalnya hukuman penjara  berdasarkan latar belakang obyektif pada ruang dan waktu mereka hidup.
c. Halah al-haddayn al-a’la wa al-adna ma’an (posisi batas maksimal bersamaan dengan batas minimal). Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus, posisi batas maksimal dan batas  minimal   hukum pada suatu kasus  telah ditetapkan oleh  Allah.  Oleh  karena  itu,  manusia    tidak  dibenarkan  untuk  melakukan  ijtihad melebihi  batas  ketentuan  hukum  tersebut  dan  juga  tidak  dibenarkan  berijtihad mengurangi ketentuan hukum yang telah ditetapkan.  Manusia  hanya  boleh  berijtihad di antara kedua batas  minimum dan batas  maksimum tersebut.  Misalnya, ketentuan pembagian  warisan    dalam  surat  an-Nisa’  ayat  11.  Dalam  ayat  tersebut  disebutkan bahwa  bagian  laki-laki  2:1  (dua  banding  satu)  dengan    bagian  perempuan.  Menurut Syahrur,    ayat  ini  menyebut  batas  maksimal  sekaligus  batas  minimal,  di  mana    batas maksimal bagi laki-laki adalah 2 dan batas minimal bagi perempuan adalah 1.  Tetapi menurut  Shahrur,  ketentuan  ini  berlaku  dengan  syarat  bahwa  perempuan  tidak  ikut menanggung  beban  ekonomi  keluaraga.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  ketentuan  Allah SWT memberikan bagian wanita tidak pernah kurang dari 1 (33,3%), sementara bagian laki-laki  tidak  pernah  mencapai  lebih  tinggi  dari  2  (66,6%).  Tetapi  jika  perempuan diberi 40% dan laki-laki 60% maka ini tidak melampui ketentuan hukum Allah, sebab Allah  hanya  menentukan  batas  maksimal  bagi  laki-laki  dan  batas  minimal  bagi perempuan.  Dengan  demikian,  ijtihad  bergerak  di  antara  dua  batas  maksimal  dan minimal dengan mempertimbangkan kondisi sekaligus memperkecil perbedaan bagian keduanya dan bahkan terjadi persamaan bagian secara sempurna; yaitu 1:1.
d. Halah al-mustaqim (posisi lurus tanpa alternatif). Dalam hal ini,  ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas berada pada satu titik (garis lurus) tidak boleh lebih dan  tidak  boleh    kurang.    Dalam  teori  ini,  ijtihad  tidak  dibenarkan  untuk  mengambil hukum  melebihi  dari  ketentuan  batas  maksimum  dan  juga  ijtihad  tidak  dibenarkan kurang dari batas minimum. Dengan kata lain, tidak ada alternatif hukuman lain, tidak boleh  kurang  dan  tidak  boleh  lebih  dari    hukuman  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah. Teori ini dapat ditemukan  pada kasus hukuman zina yaitu 100 kali jilid. Dalam  ayat tersebut  hukuman  seratus  jilid  untuk  pelaku  zina  merupakan had  maksimum  dan minimum  sekaligus,  karena  dalam  ayat  tersebut  ada  kata-kata ‚ra’fah‛  yang  berarti tidak ada keringanan. Tuhan menekankan bahwa pezina tidak boleh dikasihani dengan mengurangi hukuman-hukuman yang seharusnya ditimpakan e. Kelima, halah  al-hadd  al-a’la  li  hadd  al-muqarib  duna  al-mamas  bi  al-hadd  abadan (posisi  batas  maksimal  cenderung  mendekat  tanpa  bersentuhan).  Ketentuan  hukum yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus, tetapi kedua batas tersebut tidak boleh kurang  atau  lebih.  Manusia  yang  berijtihad  melebihi  dan  atau  mengurangi  ketentuan batas  tersebut  berarti  telah  melanggar  perintah  Allah.    Misalnya,  hubungan  fisik  yang terjadi  antara  manusia  yang  berbeda  jenis  berawal  dari  batasan  yang  paling  rendah yakni bersentuhan fisik antara keduanya dan berakhir pada  batasan yang paling tinggi
berupa  tindakan  yang  menjurus  pada  hubungan  kelamin  yang  disebut  dengan  zina. Apabila  seorang  laki-laki  dan  perempuan    berada  pada  tahap      yang  menjurus  pada perbuatan yang  mendekati zina dan belum melakukan perbuatan zina, maka keduanya belum  berada  pada    hukuman  batas  maksimal  yang  ditetapkan  Allah  atau  dalam kondisi tersebut si pelaku belum dijatuhi hukuman zina.
f. Halah al-hadd al-a’la mujaban wa al-hadd al-adna saliban (posisi batas maksimal positif dan  batas  minimal  negatif).  Ketentuan  hukum  yang  memiliki  batas  atas  dan  batas bawah di mana batas atasnya  tidak boleh dilampaui  karena bernilai positif, sedangkan batas  bawahnya  boleh  dilampaui  karena  bernilai  negatif.    Misalnya  riba.  Menurut Shahrur  bunga adalah riba, tetapi ia boleh dipungut dengan catatan bila pihak debitur itu  golongan  pengusaha  dan  bukan  termasuk  dalam  kategori mustahak  zakat  dan sedakah tanpa melebihi hutang pokok atau yang disebut dengan adh’afam mudha’afah (berlipat  ganda).  Tetapi  sebalik,  jika  debitur  itu  termasuk  golongan mustahak,  maka tidak  dibenarkan  mengambil  bunga  dengan  alasan  apapun,  bahkan  jika  debitur  itu tidak  sanggup  membayar  hutangnya,  maka  kreditur  harus  mengibahkan  uang dimaksud.
Urain  di  atas  menggambarkan  perwakilan  dari  para  pemikir  modern  yang merekonstruksi    metode-metode  yang  dianggap  mampu  menyahuti  persoalan-persoalan yang  muncul  di  era  modern.  Meskipun  dengan  metode-metode  yang  berbeda,  mereka pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana membumikan syariat Islam salih  li  kulli  zaman  wa  makan.  Tetapi  terlepas  dari  metode-metode  yang  ditawarkan,  hal yang  terpenting  adalah  bagaimana  merealisasikan  metode-metode  tersebut.  Yusuf Qardhawi mengatakan, salah satu cara efektif untuk melaksanakan ijtihad di era sekarang adalah Ijtihad Jama’i, demikian juga pendapat Shahrur, mengingat sulitnya mencari orang yang mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad. (Qhardawi, 1995: 138) Ijtihad Jama’i  adalah  Ijtihad  yang  dilakukan  oleh  para  mujtahid  untuk  menyatukan  pendapat- pendapatnya dalam suatu persoalan, dengan mengumpulkan para mujtahid dan juga para ilmuan  lintas  sektoral  dalam  satu  forum  musyawarah  untuk  membahas  fenomena  aktual yang  terjadi.  Ijtihad  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memperoleh  hasil  yang  lebih mendekati kepada kebenaran.
PENUTUP Periode  pasca  imam  mazhab  disebut  dengan  periode taqlid,  jumud  atau  periode kevakuman.  Meskipun  demikian,  bukan  berarti  pada  periode  ini  kegiatan  ijtihad  terhenti sama  sekali.  Secara  faktual  telah  ditemukan  bahwa  pada  periode  ini  muncul  beberapa mujtahid yang meneruskan kerja  para mujtahid mazhab. Mereka memiliki jasa yang besar dalam  perkembangan  hukum  Islam.  Mereka  menghimpun  pemikiran-pemikiran  ulama madzhab,  membanding-bandingkan  pendapat  para  imam  madzahb  untuk  mengambil pendapat yang dianggap paling kuat, merumuskan dasar-dasar pijakan dan kaedah-kaedah ushuliyah yang menjadi landasan ijtihad dan fatwa para imam mazhab, baik dalam bentuk syarah ( حرش( , hasyiah ( هيشح ) maupun dalam bentuk khulashah.
Periode kebangkitan kembali atau era modern di mulai sekitar tahun 1800 M. Pada periode  ini,  para  pemikir  Islam  mencoba  merekonstruksi  kembali  metodologi  ushul  fiqh yang  sebelumnya  telah  dibangun  oleh    imam  mazhab.  Alasannya,  metode-metode  imam mazhab kurang relevan menjawab persoalan-persoalan yang muncul, mengingat persoalan yang semakin kompleks. Dalam makalah ini ada tiga tokoh pemikir yang diangkat dengan masing-masing metode. Metode-metode yang mereka tawarkan merupakan hasil pemikiran mereka tentang posisi Alquran dan sunnah pada konteks sekarang. Namun apapun metode yang  ditawarkan,  hal  penting  adalah  bagaimana  merealisasikan  metode-metode  tersebut. Untuk konteks sekarang, kegiatan ijtihad harus dilakukan secara jama’i untuk mendapatkan hasil  yang  mendekati  kebenaran.  Mengingat,  1)  sulitnya    mencari  orang  yang  mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad, 2) persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Untuk  konteks  Indonesia,  praktek  ijtihad jama’  telah  dilakukan  dalam  menyelesaikan
persoalan-persoalan  keagamaan.  Misalnya  di  lingkungan  MUI  melalui  Majelis  Fatwa, organisasi  Muhammadiyah  melalui  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  dan  organisasi  NU  melalui Bahtsul Mashail.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Zainal,  Corak  Pemikiran  Dan  Metode  Ijtihad  Ibn  Taimiyah, Jurnal  Millah,  Edisi Desember 2010
Al-Alwani, Taha Jabir, Source Methodology in Islamic Jurisprudence, terj. Yokyakarat: UII Press, 2001.
Al-Ghazali, Abu Hamid, al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
Al-Khallaf, Abdul Wahab, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
_____________, Khulasoh  Tarikh  at-Tasyri’  al-Islami,  Jakarta:  Majelis  A’la  al-Indonesia  li ad-Da’wah al-Islamiyah, t.th.
Amal, Taufik Adnan, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Bandung:Mizan, 1996.
At-Turabi, Hasan. Pembaharuan Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka, 1980.
Az-Zhahiri, Ibn Hazm, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, juz 1, 2dan 5, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah,t.th.
Dahlan,  Abdul  Aziz,  dkk, Ensiklopedia  Hukum  Islam,  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 1997.
Fanani,  Muhyar, Metode  Studi  Islam  Aplikasi  Sosiologi  Pengetahuan  Sebagai  Cara Pandang, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Hallaq, Wael B., A History of Islamic Legal Theories, terj. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
Iqbal, Muhammad. The Reconstruction of ReligiousThought in Islam. Lahore: Javid Igbal, 1971.
Ismail,  Ahmad  Syarqawi, Rekonstruksi  Konsep  Wahyu  Muhammad  Syahrur,  cet.  I, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
Mustaqim, Abdul, Efistemologi Tafsir Konemporer, Yogyakarta:LkiS, 2010.
Nadjib,  Agus  Moh.,  ‚As-Sunnah  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam  dalam  Pandangan Muhammad Syahrur‛ Jurnal Penelitian Agama, Vol. XI, No. 2 Mei-Agustus 2002
Qaradawi, Yusuf, al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath, terj. Kairo: Dar at- Tauzi’i wa Nasyr al-Islamiyah, 1994.
_______________, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Qasim,  Abdurrahman  bin  Muhammad  bin, Majmu’  al-Fatawa  Ibn  Taimiyah,  Madinah Munawwarah, 2004.
Saleh, Ahmad Syukri, Metodologi Tafsir Al-Qurani Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman, Jakarta: GP Press, 2007.
Shahrur, Muhammad, al-Kitab wa al- Qur’an: Qira’ah al-Mu’ashirah, Damaskus: al-Hali li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1992.
_______________, Dirasat Islamiyyah Mu’ashirah fi al Daulah wa al Mujtama’, Damaskus: al-Hali li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1994.
Shahrur, Muhammad, Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami,terj. Yokyakarta: Kalimedia,
2015.
Siregar,  Amir, Metode  Zahiri  Dalam  pembentukan  Sumber  Hukum  Islam,  Yokyakarta: Belukar, 2009.
Sirry, Mun’im A., Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar, Surabaya: Risalah Gusti, 1996. Zuhri, Muh., Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.