FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

## (Studi pada Masyarakat Peduli Api di Desa Bandar Jaya)
Holipah¹, Ahmad Yani Kosali²
Holipah, yunaniholipah@gmail.com , STIA Satya Negara Palembang¹ Ahmad Yani Kosali, yanikosali@gmail.com , STIA Satya Negara Palembang²

## Abstract (English Version)
South Sumatra is one of the provinces that have peat ecosystems and is located in the tropics with the distribution  of  the  rainy  and  dry  seasons  affected  by  climate  change.  Ogan  Komering  Ilir  Regency (OKI) is a district in South Sumatra that has the highest risk of forest and land fires. This study aims to determine the factors that influence the implementation of forest and land fire prevention control in Ogan Komering  Ilir. The method used is a qualitative method. Data collection techniques used  were observation,  documentation  and  in-depth  interviews.  The  theory  used  is  the  theory  of  George  C. Edward  III,  by  looking  at  four  variables,  namely  communication,  resources,  disposition  and bureaucratic  structure.  The  communication  and  disposition  variables  are  going  well.  Resource variable  and  bureaucratic  structure  are  not  good.  Resources  must  still  be  improved  in  quality  and quantity.  Bureaucratic  structure  variables  still  need  to  be  reorganized  so  that  they  are  more  efficient and effective.
Keywords: Factors, Implementation, Control, Prevention, Forest and land fires.

## Abstrak (Indonesia Version)
Sumatera  Selatan  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  ekosistem  gambut  dan  berada  di wilayah  tropis  dengan  sebaran  musim  hujan  dan  kemarau  yang  dipengaruhi  oleh  perubahan  iklim. Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (OKI)  adalah  kabupaten  di  Sumatera  Selatan  yang  memiliki  resiko tertinggi  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi implementasi pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir.  Metode  yang  dilakukan  adalah  metode  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori George C.  Edward  III  dengan  melihat  dari  empat  variabel  yaitu  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  dan struktur  birokrasi.  Variabel  komunikasi  dan  disposisi  sudah  berjalan  dengan  baik.  Variabel sumberdaya  dan  struktur  birokrasi  belum  baik.  Sumberdaya  masih  harus  ditingkatkan  kualitas  dan kuantitasnya. Variabel struktur birokrasi masih harus ditata lagi sehingga lebih efisien dan efektif. Kata Kunci :  Faktor-Faktor, Implementasi, Pengendalian, Pencegahan, Kebakaran hutan dan lahan.
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2

## 1. LATAR BELAKANG
Latar Belakang Kebakaran hutan mengakibatkan kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat mulai dari terganggunya  tata  air,  musnahnya  sumber  plasma  nutfah,  berkurangnya  keanekaragaman hayati,  merugikan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  masyarakat,  serta  mengancam  keselamatan manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.  Kebakaran  hutan  akan  terus  meningkat  dan  akan berdampak  buruk  apabila  tidak  segera  di  atasi.  Oleh  karena  itu,  perlunya  dibuat  peraturan untuk mengendalikannya.
Beberapa  wilayah  Provinsi  yang  ada  di  Indonesia  yang  memiliki  jumlah  titik  api ( hotspot )  terbanyak,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  pemberitaan  di  media  masa.  Juru  bicara Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Sutopo  Purwo  Nugroho  dalam  Jpnn.com mengatakan bahwa : “Terdapat beberapa provinsi yang memiliki titik api di Wilayah Indonesia diantaranya;  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Selatan,  Sumatra  Selatan, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi dan Lampung”.
Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem gambut dan berada  di  wilayah  tropis  dengan  sebaran  musim  hujan  dan  kemarau  yang  sudah  dipengaruhi oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, memiliki kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.  Lahan gambut  yang terdapat di Wilayah  Sumatera Selatan sekitar 1.256.502,34 ha luasan tersebut meliputi 17,44% dari total lahan gambut yang ada di Provinsi Sumatra Selatan (Sumber: Data sebaran gambut weterland Internasional, 2002).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Bapak Taslim Kepala Seksi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten OKI, Jumlah titik api (hotspot) di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Senin 14 September 2015 terpantau sebanyak  234  titik  yang  tersebar  di  10  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Air  Sugihan  terpantau  1 titik,  Kecamatan  Cengal  68 titik,  Kayuagung  2  titik,  Pampangan  108  titik,  Pedamaran  3  titik, Pematang  Panggang  23  titik,  Sirah  Pulau  Padang  1  titik,  Tanjung  Lubuk  1  titik,  Lempuing  1 titik dan Tulung Selapan 26 titik. Total hotspot yang terpantau sebanyak 234 titik. Berikut luas lahan yang terbakar per/kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat pada tabel 4.
Peraturan  Bupati  Nomor  23  Tahun  2016  tentang  Sistem  Pengendalian  Pencegahan Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  merupakan  salah  satu  usaha
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2
yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  untuk  mengendalikan  dan mencegah  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  23  Tahun  2016 dijelaskan  bahwa  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  disebut  DALKARHUTLAH adalah  semua  usaha  dan  upaya  yang  mecangkup  pencegahan,  penanggulangan,  dan  penangan paska kebakaran hutan dan lahan.
Peraturan  Bupati  Nomor  23  Tahun  2016  tentang  Sistem  Pengendalian  Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca serta pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi;
a.  Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang  diakibatkan  oleh  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  dilakukan  melalaui  pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
b.  Upaya  terpadu  dalam  menanggulangi  terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan hidup  yang  diakibatkan  oleh  kebakaran  hutan  dan  lahan  dilakukan  melalui  pendekatan hukum pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
c.  Peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif  dan  pro  aktif,  sehingga  dapat  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dalam  melakukan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
d.  Penguatan  peran  serta  masyarakat  dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam  pengendalian, pencemaran  dan  perusakan lingkungan  hidup  yang  disebabkan  oleh  kebakaran  hutan  dan lahan.

## 2. METODE
Rancangan  Penelitian  Pada  penelitian  ini  penulis  mengunakan  metode  penelitian kualitatif yaitu mengambarkan kenyataan yang diteliti sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjalankan informasi  sewajarnya  dalam  kehidupan  suatu  objek  yang  dihubungkan  dengan pemecahan masalah yang baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakna  dalam  penelitian  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  23  Tahun  2016  tentang  Pengendalian Pencengahan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Kabupaten  Ogan  Ilir  tahun  2017  (Studi  pada masyarakat  peduli  api  Desa  Bandar  Jaya,  Sepucuk,  dan  Pedamaran)  imi  yaitu  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2
deskriptif  dengan  metode  kualitatif  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk menggambarkan masalahmasalah yang diteliti dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  peratutan  bupati  Nomor  23  tentang pengendalian perncegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## 3.1 Komunikasi
Bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  tahun  2015 disertai  ElNino  +2  yang  melewati  ambang  batas  yang  menyebaban  kabut  asap  yang  sangat tebal dan berada di kategori sangat berbahaya. Oleh sebab itu dilakukan persiapan penanganan hingga  pemulihanya  juga  dilakukan  juga  dilakukan  bersama.  Namun  yang  terpenting  adalah kesiapan  masyarakat.  karena  pihak  yang  pertama  akan  menghadapi  dan  terkena  dampak bencana  adalah  masyarakat  itu  sendiri.  Upaya  untuk  mengurangi  dampak  karhutla  perlu dilakukan  persiapan  menghadapi  bencana  mulai  dari  peringatan  dini  untuk  meningkatkan kewaspadaan masyarakat sampai kepersiapan pengelolaan pengungsi jika bencana telah terjadi sehingga korban jiwa dan harta dapat di cegah dan dikurangi.
Menurut peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  Nomor 10 tahun 2015 pasal 27  menyatakan  bahwa  peringatan  dini  adalah  tindakan  cepat  dan  tepat  dalam  rangka mengurangi risiko terkena benca serta bencana serta menpersiapkan tindangan dalam tanggap darurat. Peringatan dini atau lebih dikenal dengan sitem peringatan dini merupakan mata rantai yang  spisifik  (hubungan  yang  kritis)  antara  tindakantindakan  dalam  kesiapsiagaan  dengan kegaiatan tanggap darurat. Langkah awal dalam membentuk reaksi masyarakat terhadap sistem peringatan  dini  adalah  memberikan  informasi  tentang  sistem  peringatan  dini  terhadap masyarakat.  dengan  demikian  peringatan  dini  sebagai  sub  segmen  awal  dalam  tahap kesiapsiagaan dapat berperan dengan baiksehingga pada akhirnyaketika suatu bencana terjadi, tingkat  keparahanya  dapan  dikendalikan. Adanya  kerangka  kerja  konseptual  yang  baik,  maka sistem  peringatan  dini  sebagai  mata  rantai  antara  tindakan  kesiapsiagaan  dengan  kegiatan tanggap  darurat  akan  menghasilkan  kegiatan  respon  yang  mengarah  kepada  penanggulan kerugian akibat bencana sehingga korban bencana dapat dikurangi. Sasaran sistem peringatan dini adalah bagaimana kewaspadaan dan antisipasi penanggulangan maslah akibat kedaruratan dan  bencana  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Misalnya  evakuasi  dpat  berlangsung  secara efektif bila diperlukan melalui tindakan penyelematan.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2
Peringatan dini sebagaimana maksud pasal 27 (1) dilakukan melalui pengamatan gejala bencana,  analilsisi  pengamatan  gejala  bencana,  pengambilan  keputusan  oleh  pihak  yang berwenang,  menyebarluaskan  informasi  tentang  peringatan  dini,  serta  pengambilan  tindakan oleh  masyarakat.  hal  ini  dibenarkan  oleh  bidang  pencegahan  dan  kesiap  siagan  BPBD Kabupaten OKI  saat diwawancarai diruang kerjanya, sebagai berikut. “yang dilakukan dalam peringatan dini itu ada lima mulai dari pengamatn gejala bencana, analisis pengamatan gejala bencana,  pengambilan  keputusan  oleh  pihak  yang  berwenang,  meyebarluaskan  informasi tentang  peringatan  dini,  serta  pengambilan  tindkan  oleh  masyarakat”  (Taslim,  bidang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan BPBD Kab, OKI).
Hal ini juga dibenarkan oleh kepala BPBD Kabupaten OKI saat di wawancari di ruang kerjanya, sebagai berikut: “jadi peringatan dini serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya  bencana  atau  lainya  dengan  melakukan  pengamatan  gejala  bencara,  anlisis pengamatan  gejala  becana,  pengambilan  keputusan  oleh  pihak  yang  berwenang, meyebarluaskan informasi tentang peringatan dini, serta pengambilan tindkan oleh masyarakat, dan nantinya wajib di sebarluaskan oleh pemerintah kabupaten dan lembaga penyiar”. (Listiadi martin, Sos.,M.Si kepala BPB Kab. OKI).
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  perinagtan  dini  itu benar  telah  dilaksanakan  oleh  pihak  BPBD  Kabupaten  OKI  selaku  pemerintah  yang berwewenang  akan  hal  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  kerjasama  antara  BPBD Kabupaten  OKI  dengan  BMKG  dan  BPBD  Provinsi  Sumatra  Selatan  Kabupaten  oki membentuk  grup  media  sosial  yang  diberi  nama  OTA  (Oki  tanggap  Api),  dengan beranggotakan jajaran pemkab OKI, polres, polsek, kodim bmkg, bksda, manggala agni, lanud palembang, seluruh camat perusahaan hingga koordinator posko karhutla. (koran sindo, 19 juli 2016).  Pemerintah  kabupaten  oki  untuk  melakukan  kegiatan  memperkuat  perangkat  hukum, sosialisasi,  perekrutan,  dan  pelatihan  relawan,  pembentukan  desadesa  orientasi  terhadap pengutan kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan seperti relawan desa tangguh bencana (Destana), desa makmur peduli api (DMPA), masyarakat peduli api (MPA) serta peningkatan penampilan ketrampilan SATGAS yang semua berjumlah 641 orang yang tersebar di desa-desa dan kecamatan yang dikegorikan rwan dan berisiko terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mereka menjadi ujung tombak dalam strategi mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di hari kemudian.

## 3.2 Sumber Daya
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2

## 3.2.1 Sumber daya manusia
Untuk meningkatkan kesigapan personil maka dilakukan pelatihan Satgas Bencana dan relawan.  Personil  Satgas  Bencana  yang  dilatih  sebanyak  25  orang  sedangkan  Relawan sebanyak  90  orang.  Satgas  bencana  adalah  satgas  yang  direkrut  dan  dibina  oleh  BPBD Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  sedangkan  relawan  adalah  anggota  masyarakat  yang direkrut  dari  masing-masing  kecamatan  untuk  diberikan  pelatihan  dan  bekal  perlengkapan pemadaman api yang akan ditempatkan di lingkungan nmereka masing-masing.
Selanjutnya,  di  bawah  pembinaan  Dinas  Perkebunan  juga  dibentuk  Kelompok  Tani Peduli  Api  (KTPA)  yang  masing-masing  kelompok  beranggotakan  15  (lima  belas  )  orang. KTPA baru ada di 3 Kecamatan dan 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tanjung Kemang Kecamatan Pampangan,  Desa  Toman  Kecamatan  Tulung  Selapan  dan  Desa  Pangkalan  Lampam Kecamatan Pangkalan  Lampam. Terkait KTPA ada juga  yang direkrut dan dibina oleh PT. Sampurna Agro, Tbk. Sebanyak 136 orang yang disiapkan pada 19 Desa pada 6 Kecamatan, dimana KTPA binaan pihak perusahaan ini telah dilatih dan dibekali dengan peralatan yang memadai.
Selanjutnya  Personil  yang  dilatih  dan  dibina  oleh  Manggala  Agni  yaitu  sebanyak  150 orang  di  2  (dua)  Kecamatan  yaitu  Kecamatan  Tulung  selapan  dan  Pangkalan  Lampam. Kelompok  rekrutan  dan  binaan  manggala  agni  ini  diberi  nama  Masyarakat  Peduli  Api (MPA) yang telah dilatih dan dibekali oleh Manggala Agni sendiri sehingga dapat disiapkan dan  ditugaskan  ketika  ada  ancaman  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Selain  MPA  yang  dibina oleh  manggala  Agni,  juga  ada  MPA  yang  direkrut  dan  dibina  oleh  Dinas  Kehutanan  yaitu melalui program UNDP tahun 2016. MPA tersebut tersebar di 15 Desa dalam 7 Kecamatan.

## 3.2.2 Sumber Daya Finansial
Setiap desa di berikan peralatan berupa:
1. Mesin pompa jinjing
2. Selang
3. Nuzzel
4. GPS
5.  Alat pemadam manual tangan (kepnyok, Garu)

## 3.3 Disposisi
Disposisi menunjukkan karakteristik menempel erat kepada implementor kebijakan/program.  MPA  sudah  berkomitmen  terkait  pelatihan  dan  ketika  ada  kebakaran.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2
Namun  pelaksanaannya,  pelatihan  tersebut  tidak  berjalan  secara  kontinyu  dengan  alat pemadam  kebakaran  yang  kurang  memadai.  Bahkan  tidak  ada  dukungan  dana  mereka  tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan mengikuti pelatihan.

## 4. KESIMPULAN
Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki lahan Gambut yang luas dan merupakan daerah  yang  memiliki  penyebaran  titik  panas (hotspots) terbanyak  di  Provinsi  Sumatera Selatan.  Pada  Tahun  2015  jumlah  hotspots  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  mencapai  titik puncak yaitu 16.629 hotspot. Jumlah ini lebih banyak 393,21 % dibandingkan dengan hotspot yang  terjadi  di  Tahun  2014  yaitu  4.229  hotspots.  Dampak  dari  kejadian  ini  adalah  hutan  dan lahan di Kabupaten Ogan Komering  Ilir yang terbakar mencapai mencapai luasan 377.331 ha atau mengalami peningkatan sebesar 192,49% dari kejadian di Tahun 2014.
Pada  tahun  2016  upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  memperlihatkan  hasil yang lebih baik yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi adalah 30,6 ha yang berasal dari 10  hotspot.  Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan berhasil  mengurangi  kejadian  secara  efektif.  Keberuntungan  ini  terjadi  karena  selain  adanya curah hujan yang sering sepanjang tahun 2016 yang dipengaruhi oleh fenomena La Nina, juga disebabkan  strategi  yang  tepat  dalam  memanfaatkan  situasi  dengan  mengoptimalkan kemampuan  organisasi  sehingga  peristiwa  kebakaran  hutan  dan  lahan  bisa  dikurangi  melalui kegiatan  memperkuat  perangkat  hukum,  sosialisasi,  perekrutan  dan  pelatihan  relawan,  serta pembentukan  desa-desa  yang  berorientasi  kepada  penguatan  kapasitas  bencana  kebakaran hutan dan lahan seperti relawan.
Dengan  demikian  strategi  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  OKI adalah  memanfaatkan  keadaan  alam  dan  memperkuat  kemampuan  organisasi  pengendalian kebakaran  melalui  koordinasi  yang  sinergis  antara  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat,  yang disertai  upaya  memperkuat  perangkat  hukum,  sosialisasi,  perekrutan  dan  pelatihan  relawan, serta pembentukan desa-desa peduli api.
Faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  pengendalian  pencegahan  kebakaran  hutan dan lahan  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  adalah  keadaan  alam,  koordinasi  antara  para stakeholders terkait  (pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat),  dan  kesadaran  masyarakat  atas kerugian  yang  muncul  jika  kebakaran  hutan  dan  lahan  terjadi.  Berdasarkan  kajian  terhadap penerapan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten OKI menunjukkan bahwa
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2
model alternatif  strategi  kebijakan  pengendalian  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang efektif  adalah  selain  kerjasama  antara  pemerintah  dan  swasta  yang  solid  juga  kesiapan masyarakat  di  sekitar  lahan  dan  hutan  dalam  menghadapi  musibah  kebakaran  melalui pendidikan dan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dengan dukungan keterlibatan aktif  pihak  swasta  yang  memiliki  lahan  untuk  membuat  program  wajib  pemberdayaan masyarakat lingkungan lahan dan hutan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yang berbasiskan desa lingkungan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agustino, Leo. (2006). Kebijakan Publik, Cetakan ke Tiga. Jakarta: Suara Bebas
Al Fatih, Andy, (2005), Is Regional Autonomy a Paradox, Palembang, Program MAP Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Bpbdoki. 2015. Laporan Kejadian dan Penanggulangan Bencana  Asap  Akibat  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir Tahun 2015. Kayuagung
Bpbdoki.  (2016).  Laporan  Kejadian  dan  Penanggulangan  Bencana  Asap  Akibat  Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015. Kayuagung
Creswell,  John  W.  (2016).  Research  Design,  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dwiyanto,  Agus,  dan  kawan-kawan.  (2003),  Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi Daerah,  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan  Universitas  Gadjah Mada
Hasibuan, Malayu. (2009). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
Hasibuan, Malayu. (2011). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
Kementrian  Kehutanan  dan  JICA.  2014.  Buku  Panduan  Pencegahan  Kebakaran  Hutan  dan Lahan Berbasis Desa di Areal Gambut. Seri 1 sd 8.
Moeleong,  Lexy.,  (1994).  Metode  penelitian  kualitatif,  Bandung:  PT  Remaja  Rosda  Karya Nawawi Ismail. 2009, Public Policy. Jakarta. Gramedia
Nangoi, Ronad., (2004). Pemberdayaan di Era Ekonomi Pengetahuan. Jakarta : PT Grasindo Sugiono., (2008). Metode Penelitian Administrasi. Bandung. CV Alfabeta
Suharyono., (2008). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat pada Sugiyono., (2013). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2

## Jurnal :
Jurnal Ilmu Admnistrasi , STIA LAN Bandung. Volume IX Nomor 3 Desember (2012)
Jurnal  Sodality,  Departemen  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat Fakultas  Ekologi Manusia, IPB 200
Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi no. 4 Oktober-Desember (2014) p.47- 59ISSN: 2355-4118.
Pasolong, Harbani. (2013). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul. Tesis Program MAP Unsri Palembang.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol.6 No. 2