Abstract: This research aims to legal protection of business operators as well as the impact of  the  Labor  Copyright  Law  on  MSE-M  digitalization  during  a  pandemic.  This  research method  is  based  on  positive  law  enforcements  in  Indonesia,  books,  journals,  and  other scientific  writing  related  to  this  study.  The  results  shows  that  legal  protection  of  business operators  in  the  digitalization  of  MSE-M  include:  ease  of  licensing  and  seeking  access  to information,  ease  of  financing  and  incentives;  prohibition  of  large  and  medium-sized enterprises  owning  and/or  controlling  MSE;  obtaining  allocation  and  guarantee  for production  and  marketing;  and  provision  of  legal  assistance  and  services.  The  Labor Copyright  Law  contributed  positively  to  promoting  the  digitalization  of  MSE-M  amid  a pandemic characterized by increased e-commerce transactions, electronic trade transaction value, digital banking transaction value, etc.
Keywords: Labor Copyright Act, Legal Protection, Digitalization, MSE-M
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku usaha  serta  dampak  UU  Cipta  Kerja  terhadap  digitalisasi  UMK-M  di  tengah  pandemi. Penelitian  ini  merupakan  kajian  hukum  yang  menggunakan  metode  penelitian  studi kepustakaan  yang  bersumber  pada  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  buku-buku, jurnal,  dan  karya  tulis  ilmiah  lainnya.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  perlindungan  hukum terhadap pelaku usaha  dalam digitalisasi UMK-M meliputi:  kemudahan  legalitas  usaha dan akses informasi; kemudahan pembiayaan dan insentif; larangan usaha besar dan menengah untuk memiliki dan/atau menguasai UMK; mendapatkan alokasi dan jaminan untuk produksi dan  pemasaran;  dan  pemberian  layanan  bantuan  serta  pendampingan  hukum.  UU  Cipta Kerja  turut  berdampak  positif  dalam  mendorong  digitalisasi  UMK-M  di  tengah  pandemi

## Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi
Elvlyn 1 , Delpedro Marhaen 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: elvlyns@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: rismansyahdelpedro@gmail.com
* email correspondence: elvlyns@gmail.com

## Vol. 8, No. 2 2022
Article History Received: 22 Maret 2022 Revised: 12 April 2022 Accepted: 22 April 2022
Citation Suggestion: Elvlyn, Marhaen Delpedro. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengan Pandemi. JUSTISI, 8 (2), 82-94.
yang  ditandai  dengan  meningkat  transaksi e-commerce,   nilai  transaksi  dagang  elektronik, nilai transaksi digital banking, dan lain sebagainya .
Kata Kunci : UU Cipta Kerja, Perlindungan Hukum, Digitalisasi UMK-M

## PENDAHULUAN
Produk legislasi yang mengatur mengenai dunia usaha diatur secara tertulis secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), Penanaman Modal, dan Pemerintahan Daerah maupun aturan turunan pelaksanaan  dari  setiap  Undang-undang  tersebut.  Aturan  tersebut  kemudian  dipandang tidak komprehensif dan rumit sehingga kurang efektif dan efisien dalam mengembangkan UMK-M,  melalui   penyederhanaan  peraturan  perundang-undangan  dengan  metode omnibus law, yang merangkum dan memangkas ulang aturan dalam satu Undang-undang menjadi lebih mendalam, ringkas dan menyeluruh, dan sederhana. 1
Penjelasan  penyederhanaan  aturan  yang  dimaksud  di  atas  tertuang  pada  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  yang  disahkan  pada tanggal  2  November  2020.  Undang-undang  ini  banyak  menuai  persoalan  di  masyarakat lantaran  banyak  pihak  yang  kontra  terhadap  UU  Cipta  Kerja  dan  menilai  aturan  ini  lebih berpihak dan memudahkan para investor asing dan pelaku usaha besar, serta mengabaikan perlindungan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. kendati demikian, ada juga pihak yang pro terhadap UU Cipta Kerja menganggap akan meningkatkan minat masyarakat dalam membuka usaha, khususnya untuk UMK-M. 2
Dalam  pemberlakuannya,  UU  Cipta  Kerja  sudah  mengubah,  menghapus  atau mengatur ketentuan baru yang berkaitan dengan berbagai undang-undang dan  peraturan dunia  usaha.  Beleid  ini  adalah  upaya  penciptaan  lapangan  kerja  melalui  upaya  pemberian keringanan, dukungan, pemberdayaan dan peningkatan koperasi dan UMK-M, peningkatan tingkat  investasi  dan  penyederhanaan  legitimasi  usaha  dan  investasi  dengan  tujuan mempercepat pembangunan strategi nasional. Selanjutnya, tujuan dari UU Cipta Kerja terkait UMK-M adalah  untuk memastikan perlindungan  dan pemberdayaan koperasi dan   UMKM. Untuk  itu,  berdasarkan  ruang  lingkup  yang  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  C  UU  Cipta  Kerja ditujukan sebagai kebijakan strategis di bidang penciptaan lapangan kerja, perlindungan dan pengembangan, pemberdayaan koperasi dan UMKM.
UU Cipta Kerja juga membawa perubahan terkait digitalisasi, di mana penyelenggara negara  pusat  dan  daerah  dituntut  untuk  menyelenggarakan  sistem  pendataan  dan informasi   UMK-M yang terintegrasi.  Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk melakukan
1 Rongiyati, Sulasi. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Info Singkat, 9(23), 1-6.
2 Suriadinata,  Vincent  (2019).  Penyusunan  Undang-Undang  di  Bidang  Investasi:  Kajian  Pembentukan  Omnibus Law di Indonesia, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 115-134. DOI:
https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134.
digitalisasi dengan memberikan insentif kepada sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. 3 Sehingga  dengan  diterbitkannya  UU  Cipta  Kerja,  pelaku  UMK-M  tidak  hanya dilindungi  secara  hukum  namun  pemerintah  turut  bertanggung  jawab  dalam  memberikan pendataan  UMK-M  secara  terintegrasi  digital,  serta  menyediakan  fasilitas  sumber  daya sesuai  kebutuhan  pelaku UMK-M. Dalam rangka mendukung program digitalisasi UMK-M, pemerintah melalui UU Cipta Kerja memberikan kemudahan Perizinan Berusaha kepada para pelaku  usaha  melalui  Sistem Online  Single  Submission  (OSS).  Kemudian  pemerintah melakukan  pembinaan  dan  pendaftaran  bagi  UKM-M  yang  dapat  dilakukan  secara daring dan luring.
UU  Cipta  Kerja  diberlakukan  tepat  ketika Coronavirus  Disease  2019  (Covid19) menjadi  pandemi  yang  kemudian  menimbulkan  pelbagai  risiko  besar  dan  buruk  bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 lantas menimbulkan krisis  di  berbagai  sektor  kesehatan  sehingga  mengganggu  aktivitas  perekonomian  di Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor manufaktur, investasi, dan pariwisata, tetapi juga sektor UMK-M. 4
Mengutip  dari  Katadata Insight  Center,  yang  melakukan  survei  pemangku kepentingan  UMKM  untuk  menakar  dampak  pandemi  terhadap  bisnis  dan  kemampuan mereka menyesuaikan dengan kondisi pandemi.  Alhasil,  situasi UMK-M pra-pandemi telah dijalani  dengan  cukup  baik  oleh  sebagian  besar  pelaku  usaha.  Namun,  selama  pandemi Covid-19,  semuanya  berubah.  Sebanyak  56,8%  UMK-M  dalam  kondisi  buruk  dan hanya  14,1% UMKM yang masih dalam kondisi normal selayaknya sebelum pandemi. 5
Dalam  rangka  menormalkan  situasi  perekonomian  nasional  imbas  diterpa  pandemi Covid-19,  pemerintah  berupaya  agar  sektor  UMKM  berperan  dalam  meningkatkan perekonomian negara karena banyaknya tenaga kerja langsung yang terlibat. Hal ini terlihat dari  jumlah  UMK-M  di  Indonesia  mencapai  64,19  juta,  yang  didominasi  oleh  sektor  usaha mikro  dan  kecil  (UMK)  yaitu  64,13  juta  (99,92%)  di  seluruh  wilayah  usaha. 6 Pemerintah menggalakkan  digitalisasi  UMK-M  untuk  meningkatkan  perekonomian  yang  disebabkan perubahan  perilaku  konsumen  yang  dulunya  berbisnis  langsung,  kini  beralih  ke  teknologi digital tanpa harus bertatap muka dan bepergian keluar rumah.
Sebagaimana  dimaksud  dengan  digitalisasi  UMK-M  merupakan  suatu  upaya peralihan  media  pemasaran  produk-produk  UMK-M  yang  dimulai  dari  penggunaan  media cetak,  video  maupun  audio  menjadi  media  digital  dengan  tujuan  untuk  bisa  menjangkau konsumen  secara  lebih  luas.  Saat  ini  di  masa  digital  yang  semakin  mutakhir  sudah
3 Indonesia, Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Ps. 89 ayat (6) huruf i
4 Arrizal,  Nizam  Zakka,  &  Sofyantoro,  S.  (2020).  Pemberdayaan  Ekonomi  Kreatif  dan  UMKM  di  Masa  Pandemi Melalui Digitalisasi . Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah, 2(1), 39-48.
5 Digitalisasi  UMKM  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19,  (2020,  Juni)  Diakses  pada  5  Maret  2022  dari https://katadata.co.id/umkm
6 Bahtiar,  Rais  Agil.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Serta Solusinya. Info Singkat, 13(10), 19-24.
mempermudah pebisnis dalam memasarkan serta menjual produk-produknya secara daring. Para  pebisnis  bisa  dengan  mudah  mempromosikan  dan  memperdagangkan  barang dan/atau jasanya secara digital melalui media sosial, hingga menyediakan keterangan lokasi penjualan  guna  memudahkan  konsumen  untuk  datang  ke  tempatnya.  Sehingga,  pelaku UMK-M  masa  kini  tidak  lagi  memerlukan  tempat  usaha  secara  fisik  untuk memperdagangkan  penjualannya  karena  adanya  peralihan  tata  cara  pemasaran  melalui media sosial dan e-commerce sebagai ruang usaha baru.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat UMK-M melakukan transaksi secara online  baru  mencapai  4%-10%.   Pada  masa  pandemi  Covid-19,  terdapat  angka kenaikan  transaksi  yang  dilakukan  secara online  oleh  para  pelaku  usaha.  Transaksi  online tersebut  mengurangi  risiko  kerugian  bagi  pelaku  UMK-M  di  masa  pandemi  Covid-19, sehingga  perdagangan  tetap  beroperasi  dibanding  mereka  yang  secara  konvensional melangsungkan transaksi secara langsung. Hal ini menjadi penting untuk para pelaku usaha untuk segera melakukan percepatan digitalisasi UMK-M. Terlebih UMK-M berperan penting sebagai gagasan baru dalam tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid- 19. 7
Bersumber  pada  motif  kerangka  pemikiran  yang  sebagaimana  sudah  diuraikan  di atas,  persoalan  yang  ingin  dibahas  secara  khusus   meliputi  dua  permasalahan,  antara  lain: Pertama,  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dalam  digitalisasi  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMK-M).  Dan kedua,  bagaimana  dampak  UU  Cipta  Kerja terhadap digitalisasi UMK-M di tengah pandemi.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif  atau  studi kepustakaan yaitu hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas. 8 Penelitian hukum  normatif bersumber dari data  sekunder, yang terdiri dari bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  antara  lain  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  buku-buku,  jurnal,  makalah,  serta  karya  tulis  ilmiah lainnya yang berkaitan erat penelitian ini. 9

## PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Digitalisasi UMK-M
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  terdapat  beberapa  potensi   UMK-M,  namun  dibalik potensi tersebut terdapat beberapa  faktor yang menghambat pertumbuhan UMK-M,  yaitu
7 Novitasari, Anindita Trinura. (2021). Strategi Pemasaran Media Digital Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. FOCUS Journal of Social Studies,2(2), 72-80. DOI: https://doi.org/10.37010/fcs.v2i1.348
8 Amiruddin, & Asikin, H. Zainal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p.118.
9 Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua.
mereka  sering  menghadapi  kesulitan  dalam  berurusan  dengan  masalah  hukum. 10 Oleh karenanya, UMK-M dalam menghadapi persoalan dibutuhkan adanya perlindungan hukum.
Dalam  pandangan,  Satjipto  Raharjo  mendefinisikan  perlindungan  hukum  sebagai upaya memberi rasa aman terhadap hak asasi manusia yang telah direnggut atau dirugikan pihak  lain. 11 Perlindungan  ini  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat  untuk  menikmati  hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang. 12
Prinsipnya,  yang  diharapkan  dari  adanya  perlindungan  hukum  adalah  untuk memberikan  batasan-batasan  dan  menyatukan  berbagai  kepentingan  publik.  Hal  ini disebabkan oleh adanya lalu lintas kepentingan tiap individu tertentu, maka perlu dibatasi berbagai kepentingan-kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi.  Perlindungan  hukum  datang\  dari ketentuan  hukum,  serta  segala  norma  hukum  yang  dibagikan  oleh  masyarakat  dan  pada dasarnya  datang  dari  kesepakatan  bersama  antara  masyarakat  publik,  antara  individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan rakyat.
Sementara  Philipus  M  Hadjon  berpandangan  bahwa  bentuk  dari  perlindungan hukum diklasifikasikan sebagai dua bentuk, yakni preventif dan represif. 13 Dimaksud sebagai perlindungan  hukum  preventif  adalah  upaya  perlindungan  dalam  mencegah  potensi terjadinya  sengketa  yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari  dan  kepada  pihak  yang  dirugikan diberikan  kesempatan  untuk  melayangkan  keberatan  atau  pandangannya  sebelum keputusan  pemerintah.  Singkatnya,  perlindungan  hukum  preventif  memiliki  tujuan  untuk mencegah  terjadinya  perselisihan  dan  hal-hal  yang  dapat  merugikan  di  kemudian  hari. Dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif,  membuat  pemerintah didorong  untuk  berhati-hati  dalam  mengambil  keputusan.  Sementara  pembelaan  hukum represif  merupakan  bentuk  pembelaan  hukum  yang   ditujukan  untuk  menyelesaikan sengketa  dengan  tujuan   memulihkan  hak-hak  pihak  yang  dirugikan. 14 Sementara  yang dimaksud  dengan  kajian  perlindungan  hukum  adalah  sebuah  kajian  dan  analisis  atas  rupa atau  maksud  dari  adanya  perlindungan,  subjek  hukum  yang  dilindungi  serta  objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. 15
Dalam penjelasan ihwal teori perlindungan hukum, maka meliputi unsur-unsur yang tercantum di dalamnya, meliputi:
10 Arliman  S,  Laurensius.  (2017).  Perlindungan  Hukum  UMKM  Dari  Eksploitasi  Ekonomi  Dalam  Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(3), 387-402. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194
11 Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
12 Soewandi. (1957). Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern. Jakarta: PT. Pembangunan, p.12.
13 Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, p.2.
14 Ibid., hlm 5
15 Salim, H., & Septiana, Erlies. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, p.263
a. bentuk  atau  pola  perlindungan  hukum  dan  tujuan  keberadaannya  yaitu  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hak-hak  kepada  UMK-M  yang  dilindungi  dengan memberikan  dorongan  seperti  insentif,  pembinaan,  pemantauan  sebagai  upaya pemihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat yang lemah agar bisa maju, mandiri dan berdaya saing;
b. subjek perlindungan hukum, yaitu pengusaha UMK-M;
c. objek perlindungan hukum, yaitu hak-hak pelaku UMK-M terhadap keberlangsungan usahanya  melalui  kebijakan  pemerintah  yang  sifatnya  mendukung  dan  melindungi UMKM  dari  pesaing  asing  dan  pengusaha  besar  serta  dalam  hal  ini  juga  terkait dengan  UMK-M  yang  mengalami  perselisihan  atau  sengketa  dengan  mitra  bisnis asing.
Sementara  itu,  perlindungan  terhadap  UMK-M  yang  didasari  pada  hukum  aktif  di Indonesia diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa  negara harus mengembangkan kehidupan sosial  dan  sistem  keamanan  untuk  semua  dan  memberdayakan  mereka  yang  lemah  dan tidak  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  martabat  manusia.  Perlindungan  sosial sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 perlu diatur lebih jelas, pemerintah mengatur dan mengesahkan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  UMKM-M  yang  diatur  menurut Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008  (UU  UMK-M)  dalam  rangka  mengatur  fungsi  dan hak  pelaku UMKM. Selain itu, UMK-M sendiri bertujuan untuk tumbuh dan berkembangnya usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi  ekonomi dan ekonomi berkeadilan. 16
Di  dalam  konsideran  huruf  b  dan  huruf  c  UU  UMK-M  menyebutkan  UMK-M  perlu dikembangkan  sebagai  bagian  inti  ekonomi  yang  mempunyai  posisi  peran,  dan  potensi strategis  dalam  mewujudkan  pembangunan  perekonomian  nasional  yang  berkeadilan  dan merata  sesuai  dengan  amanat  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  XVI/MPRRI/1998  tentang  Politik  Ekonomi  dalam  rangka  Demokrasi Ekonomi.  Pengembangan  UMK-M  perlu  dilaksanakan  secara  komprehensif,  sesuai  dengan fungsinya, dan berkepanjangan dengan melalui perkembangan situasi bisnis yang kondusif, kesempatan  yang  sama  dalam  mendirikan  usaha,  bantuan,  perlindungan,  dan pengembangan  aktivitas  usaha  seluas-luasnya,  sehingga  memberikan  peningkatan kedudukan,  peran,  dan  potensi  UMK-M  tatkala  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi, peningkatan pendapatan, terciptanya lapangan kerja, dan mengakhiri kemiskinan. 17
Kemudian yang dimaksud dengan pemberdayaan UMK-M itu termaktub dalam Pasal 5  UU  UMK-M.  Pertama  adalah  menciptakan  bangunan  perekonomian  nasional  yang seimbang, berkembng, dan berkeadilan. Kedua melahirkan dan memperluas potensi UMK-M
16 Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008., Ps. 3
17 Suhardi,  Moh.  Taufik  Makarao,  &  Fauziah.  (2012). Hukum  Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di Indonesia. Jakarta: Akademia Permata, p.4
menjadi aktivitas usaha yang kuat dan  berdikari.  Ketiga naiknya keterlibatan UMK-M pada terciptanya  lapangan  kerja  di  daerah,  pendapatan  yang  merata,  perkembangan  ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Mengingat  bahwa  UMK-M  merupakan  sumber  utama  dalam  meningkatkan  dan menstabilisasikan  perekonomian  negara,  maka  pemerintah  mengesahkan  UU  Cipta  Kerja yang  tidak  hanya  bertujuan  untuk  memberikan  keringanan,  bantuan,  pembinaan,  dan pemberdayaan  UMK-M  bersama-sama  dengan  koperasi,  tetapi  juga  bertujuan  untuk mengembangkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  para  tenaga  kerja.  Hal  ini  tercantum sebagaimana  dalam  konsideran  UU  Cipta  Kerja,  dan  apabila  dilihat  pada  Bab  V  undang- undang  ini  juga  menjabarkan  berbagai  kemudahan  bagi  UMK-M  sebagai  bentuk perwujudan dari pemerintah yang mendorong digitalisasi UMK-M.
Dalam Bab V Pasal 87 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 12 UU UMK-M, yang pada intinya undang-undang ini menyederhanakan metode dan jenis legalitas usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, serta memberikan keringanan dan/atau membebaskan anggaran  pengeluaran  perizinan  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil.  Dengan  berlakunya ketentuan  pasal  ini,  pelaku  UMK-M  tidak  hanya  mendapatkan  fasilitas  penyederhanaan legalitas usaha, namun juga turut mendapatkan bantuan pelayanan yang bersifat sederhana. Yang  dimaksud  dengan  pelayanan  sederhana  antara  lain  mendapatkan  fasilitas  kejelasan dan  kepastian  waktu,  biaya,  keamanan,  tanggung  jawab,  kelengkapan  sarana-prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Maka dari itu, pelaku UMK akan mendapatkan  akses  untuk  memperoleh  informasi  seluas-luasnya  berhubungan  dengan proses penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya dokumen tersebut.
Selain  itu,  UU  Cipta  Kerja  merubah  ketentuan  pembiayaan  dan  penjaminan UMK  yang terdapat pada Pasal 21 UU UMK-M. Pada intinya penyelenggara negara, Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  dan  pelaku  Usaha  Besar  nasional-asing  berkewajiban  untuk menyediakan pembiayaan,  baik itu dari  penyisihan  bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada  UMK  dalam  bentuk  pemberian  pinjaman,  penjaminan,  hibah,  dan  pembiayaan lainnya.  Pemerintah  berkewajiban  memberikan  insentif,  baik  dalam  bentuk  kemudahan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana ataupun bentuk insentif lainnya. Kemudian Pasal 25 UU UMK-M mengenai Kemitraan dihapuskan. Sedangkan dalam Pasal 26 diantara huruf  e  dan  huruf  f  ditambahkan  satu  pola  yaitu  rantai  pasok.  Selanjutnya  di  antara ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan satu pasal yang pada intinya mengatur mengenai pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok dapat dilakukan melalui kegiatan dari UMK oleh  Usaha  Menengah  dan  Usaha  Besar  yang  setidaknya  wajib  meliputi  pengelolaan perpindahan  produk  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  penyedia  bahan  baku, perindustrian  produk  dari  perusahaan  ke  konsumen;  dan/atau  pengelolaan  ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.
Dalam Pasal 35 UU UMK-M diubah dengan ketentuan memberikan jaminan bahwa pelaku  usaha  besar  yang  melakukan  hubungan  kerja  sama  dengan  pelaku  UMK-M,  tidak diperkenankan  untuk  mengadakan  peralihan  kekuasaan  dan/atau  kepemilikan  atas  aset kekayaan  yang  dimiliki  pelaku  UMK-M.  Begitu  pula  sebaliknya,  bahwa  pelaku  usaha menengah  juga  dilarang  untuk  melakukan  peralihan  kepemilikan  aset  pelaku  UMK  dalam mengadakan hubungan kemitraan.
Dengan  berlakunya  UU  Cipta  Kerja,  dalam  praktiknya  pemerintah  menjamin  untuk memudahkan segala bentuk legalitas berusaha sebagai upaya dukungan untuk bisnis UMK- M.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  91  UU  Cipta  Kerja  yang  mana  menyebutkan  bahwa  saat  ini dalam  mengurus  kelegalitasan  dalam  berusaha  dapat  dilakukan  secara online  maupun offline  hanya  cukup  dengan  melampirkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  serta  Surat Keterangan  Usaha  (SKU)  dari  Rukun  Tetangga  (RT).  Para  pelaku  usaha  diwajibkan  untuk membuat  permohonan  penerbitan  SKU  yang  berguna  sebagai  bukti  bahwa  pelaku  usaha tersebut  berdomisili  di  lokasi  setempat.  Setelah  itu,  pendaftaran  secara online  tentu  akan mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  secara  elektronik  sebagai  perizinan  tunggal meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal yang  berlaku  untuk  semua  kegiatan  usaha.  Dalam  melakukan  kegiatan  usaha,  para  pelaku UMK berkewajiban untuk memenuhi syarat kepemilikan sertifikat sertifikasi standar dan izin. Dengan  begitu,  Pemerintah  turut  melakukan  pembinaan  pemenuhan  standar  produk  dan sertifikasi halal dalam memenuhi kebutuhan para pelaku UMK tersebut.
Dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang sifatnya perseorangan bagi pelaku  UMK,  pemerintah  memberikan  fasilitas  insentif.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  92 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa penyelenggara negara memberikan pembebasan dan/atau  diberikan  keringanan  atas  biaya  administrasi  perpajakan,  kepabeanan  dalam mengurus perizinan berusaha mereka. Demi meningkatkan serta memberikan manfaat bagi perekonomian  negara,  pemerintah  memberikan  fasilitas  insentif  pajak  penghasilan  kepada pelaku usaha mikro sebagai bentuk dukungan yang nantinya dapat mengembangkan skala usaha serta kapasitas usahanya.  Tidak hanya itu, fasilitas  pajak  penghasilan  juga  bertujuan untuk  menjadi  media  pembelajaran  guna  memahami  pentingnya  hak  dan  kewajiban perpajakan kepada para pelaku usaha mikro. 18 Sedangkan fasilitas kepabeanan merupakan pemberian insentif oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor berupa keringanan dan/atau pembebasan bea masuk.
Menilik  pada  Pasal  97  UU  Cipta  Kerja,  pelaku  UMK  dan  koperasi  mendapatkan kemudahan dalam melakukan pemasaran dan pasca produksi. Dengan artian bahwa sebagai upaya  dukungan  pemerintah  untuk  meningkatkan  digitalisasi  UMK-M,  pelaku  usaha  dan koperasi  wajib  diberikan  pengalokasian  sedikit-dikitnya  40%  pengadaan  barang  dan/atau jasa pemerintah untuk produk UMK. Begitu pula juga dengan ketentuan Pasal 104 UU Cipta
18 Purwanto,  Niken  Paramita.  (2020).  Bantuan  Fiskal  Untuk  UMKM  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Info  Singkat, 13(17), 19-24.
Kerja, bentuk dukungan oleh pemerintah berupa pemberian jaminan  pengalokasian paling sedikit 30% lahan komersial, tempat perbelanjaan dan/atau usaha, infrastruktur publik untuk pelaku  UMK.  Sehingga  dengan  terbitnya  UU  Cipta  Kerja,  perlindungan  berupa  pembinaan dan  pengembangan  UMK-M  dan  koperasi  melalui  program  kemitraan,  pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. 19
Pemerintah  demi  memperluas  basis  pemberdayaan  dan  pembinaan  kemudahan UMK-M  sebagaimana  tujuan  dari  UU  Cipta  Kerja  tersebut,  pemerintah  menerbitkan  dan mengesahkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  (PP  No, 36/2021),  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan, Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (PP No.7/2021).  Pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  mendapatkan  pengecualian  khusus  dalam menentukan  dan/atau  memberikan  upah  minimum  pekerjanya.  Yang  dimaksud  dengan diberlakukannya pengecualian ketentuan upah minimum bagi pelaku UMK pada praktiknya harus  minimal  50%  dari  rata-rata  konsumsi  masyarakat  dan  pemberian  upah  harus disepakati  paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. 20 Namun demikian, pengecualian  tersebut  harus  berdasarkan  syarat-syarat  dan  ketentuan  UMK  yang sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP No.7/2021.
Sebelum  berlakunya  peraturan  pemerintah  tersebut  sebagai  fasilitas  pelengkap  UU Cipta  Kerja,  UU  UMK-M  juga  telah  mengatur  kriteria  pengelompokan  UMK-M  yang didasarkan  dengan  perolehan  hasil  penjualan  tahunan  dan/atau  kekayaan  bersih  yaitu jumlah aset dikurangi dengan kewajiban pelaku usaha. Kategori kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau hasil penjualan tahunan, pertama untuk usaha mikro dikategorikan  perolehan  kekayaan  bersih  paling  banyak  sejumlah  Rp.  50.000.000,-  atau dengan  perolehan  hasil  penjualan  tahunan  mencapai  maksimal  Rp.  300.000.000,-. Kedua, kategori kekayaan bersih untuk usaha kecil melebihi Rp. 50.000.000,- sampai maksimal Rp. 500.000.000,-  atau  dengan  perolehan  hasil  penjualan  tahunan  mencapai  sekitar  Rp. 300.000.000,-  sampai  paling  banyak  Rp.  2.500.000.000,-. Ketiga,  kategori  kekayaan  bersih untuk  usaha  menengah  sekitar  Rp.  500.000.000,-  sampai  dengan  maksimal  Rp. 10.000.000.000,-  atau  dengan  perolehan  hasil  penjualan  tahunan  melebihi  Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,-.
Setelah berlakunya PP No. 7/2021, kategori pengelompokan UMK-M secara khusus diatur  dalam  Pasal  35  dan  Pasal  36  berupa  perubahan  kategori  UMK-M  yang  berdasar pada   hasil  penjualan  tahunan  dan/atau  kriteria  modal  dasar  berupa  modal  sendiri  serta pinjaman untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha tersebut. Kategori modal dasar diluar tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau hasil penjualan tahunan, pertama untuk
19 Sumampouw,  Wuri, et  al.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal de Jure, 13(1), 24-39., p.36. DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506
20 Indonesia, Pengupahan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Ps.36 ayat (1)
usaha  mikro  dikategorikan  perolehan  modal  dasar  maksimal  sejumlah  Rp.  1.000.000.000,- atau  dengan  perolehan  hasil  penjualan  tahunan  mencapai  maksimal  Rp.  2.000.000.000,-. Kedua,  kategori  modal  usaha  untuk  usaha  kecil  dari  Rp.  1.000.000.000,-  sampai  dengan maksimal  Rp.  5.000.000.000,-  atau  dengan  perolehan  hasil  penjualan  tahunan  mencapai sekitar  Rp.  2.000.000.000,-  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  15.000.000.000,-. Ketiga, kategori modal dasar untuk usaha menengah minimal sejumlah Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan  maksimal  Rp.  10.000.000.000,-  atau  dengan  perolehan  hasil  penjualan  tahunan minimal  Rp.  15.000.000.000,-  sampai  dengan  maksimal  Rp.  50.000.000.000,-.  Sedangkan untuk  kategori  perolehan  kekayaan  bersih,  omzet,  dan  sebagainya  harus  melalui pertimbangan dari Menteri terlebih dahulu.
Selain  itu  peraturan  pemerintah  ini  juga  turut  menjaminkan  pelaku  UMK-M  untuk mendapatkan layanan bantuan dan pendamping hukum oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitas perlindungan hukum tanpa dikenakan biaya  untuk  pelaku  UMK-M  seperti  pengarahan  dan  konseling  hukum,  mediasi,  kodifikasi dokumen,  serta  pengantar  di  luar  pengadilan.  Demi  mewujudkan  pemberian  fasilitas perlindungan  hukum  kepada  pelaku  UMK-M,  berdasarkan  Pasal  51  PP  No.  7/2021 pemerintah  setidaknya  wajib: pertama,  melakukan  identifikasi  permasalahan  hukum  yang dihadapi oleh mereka; kedua, keterbukaan informasi kepada pelaku usaha dalam mengakses perlindungan hukum; ketiga, menambahkan literasi hukum kepada pelaku usaha; keempat, mendistribusikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan fasilitas perlindungan hukum; dan kelima, melakukan kolaborasi dan partisipasi dengan instansi, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

## B. Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM
Melansir Bisnis.com 21 , Bank Indonesia menyebutkan pada tahun 2020 alur jual-beli pada e- commerce  telah  meroket  sebesar  25%,  ketimbang  dengan  tahun  terdahulu  yang  hanya menyentuh  Rp205,5  triliun  di  pasar  daring.  Selanjutnya  pada  tahun  2021,  Bank  Indonesia mencatat nilai transaksi dagang elektronik meningkat pesat hingga mencapai Rp 401 triliun. Perubahan  perilaku  konsumen  tersebut  turut  membuat  peningkatan  finansial  digital merangkak  pesat  beriringan  meningkatkan  ekspektasi  serta  pilihan  konsumen  dalam bertransaksi secara digital. Dengan demikian, hal tersebut pada dasarnya telah membuktikan bahwa  keberadaan  UU  Cipta  Kerja  dinilai  telah  membawa  perbaikan  terhadap  berbagai sektor,  khususnya  UMK-M  termasuk  dunia  usaha  digital.  Perkembangan  transaksi  dagang elektronik juga diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022 yaitu mencapai hingga 31,2% menjadi Rp 526 triliun.
21 Elena,  Maria,  (2022,  27  Januari).  BI  Mencatat  Nilai  Transaksi  E-Commerce  Tembus  Rp401  Triliun  Pada  2021. Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/9/1494047/bi-catat-nilai-transaksi-e-commerce- tembus-rp401-triliun-pada-2021 .
Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menandai angka jual beli dengan uang digital naik 49,06% atau Rp 305,4 triliun di tahun 2021 dan diharapkan merangka naik 17.13%  atau  Rp  357,7  triliun  di  tahun  2022.  Sedangkan  angka  jual-beli  melalui digital banking menorehkan  kenaikan hingga 45,64% atau  Rp 39.841,4 triliun di tahun  2021 dan tahun 2022 diprediksi tumbuh menjadi 24,83% atau RP 49.733,8 triliun. Sementara itu, Bank Indonesia  menyebutkan  uang  kartal  yang  diperedarkan  di  Desember  2021  naik  sebesar 6,78% atau Rp 959,8 triliun.
Bank Indonesia dalam datanya menerangkan transaksi e-commerce di 2020 meroket hingga 25%, dengan demikian bisnis e-commerce ditengarai akan terus merangkak naik di 2021,  faktor  pendorongnya  adalah  terdapat  segi  perubahan  perilaku  belanja  konsumen  di masa  pandemi  ini.  Alur  perpindahan  ke  saluran  daring  ini  pun  diprediksi  akan  marak dilakukan  UMK-M.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  adanya  UU  Cipta  Kerja  memberikan dampak lebih positif.
Sehubungan  pemberdayaan tenaga kerja,  perkembangan bisnis e-commerce setiap tahunya  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  penyediaan  lapangan  pekerjaan. Hal  ini  tidak  hanya  dirasakan  bagi  perusahaan e-commerce  saja,  melainkan  juga  industri terkait  seperti  logistik, digital  marketer,  fintech,  dan  sejenisnya.  Pada  saat  ini,  turut  juga memberikan  UMK-M  potensi  tinggi  dengan  kemudahan  berwirausaha  dan  berjualan  di e- commerce.
UMK-M  dimudahkan  dengan  keringanan  persyaratan,  seperti  tidak  perlu melampirkan syarat jaminan aset tatkala mengajukan permohonan kredit, melainkan hanya perlu  menjadikan  kegiatan  bisnisnya  sebagai  jaminan  permohonan  pinjaman  tersebut.  Hal tersebut diatur dalam Pasal 93 UU Cipta Kerja, singkatannya menyebutkan; Kegiatan Usaha Mikro  dan  Kecil  dapat  dijadikan  jaminan  kredit  program.  Dukungan  tanpa  agunan  aset tersebut,  menjadi  krusial  disaat  hendak  menciptakan  terwujudnya  UMKM-M  yang berkelanjutan dan menjauhkan pinjaman tak terbayar atau non performing loan (NPL) akibat kegagalan bisnis UMK-M.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyatakan  beberapa  informasi  mengenai  kondisi  digitalisasi  UMK-M  di tengah pandemi,  baik dari sisi  perlindungan hukumnya maupun  dampaknya.  Bahwa  dapat disimpulkan sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja antara lain: pertama, pelaku UMK- M  dalam  program  digitalisasi  pemerintah  memberikan  kemudahan  dalam  segi  aturan  dan proses  perizinan  dunia  usaha.  Penyelenggara  negara  menjamin  dan  bertanggung  jawab disaat memberikan fasilitas bantuan dan asistensi hukum, kemudahan dan/atau keringanan terhadap pembiayaan dan pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal. Selanjutnya, adanya sistem implementasi mitra kerja melalui konsep rantai pasok dengan mudah dapat dilakukan melalui  kegiatan  dari  UMK-M  oleh  aktivitas  bisnis  menengah  dan  Besar.  Selain  itu,
pemerintah  turut  menambahkan  jaminan  pengalokasian  paling  sedikit  40%  hasil  produksi dalam negeri, serta penyediaan tempat pengembangan UMK pada infrastruktur publik. Dan kedua, berkaitan dengan terbitnya UU Cipta Kerja guna mendorong percepatan digitalisasi UMK-M di tengah pandemi berimplikasi positif pada negara. Hal tersebut dibuktikan dengan program  digitalisasi,  UMK-M  menjadi  salah  satu  pendukung  terbesar  dalam  peningkatan perekonomian negara. Digitalisasi UMKM tidak hanya meningkatkan transaksi e-commerce setiap tahunnya, tetapi juga berperan sebagai penyedia tenaga kerja dalam berbagai sektor kegiatan.

## ACKNOWLEDGEMENT
Dengan  kerendahan  hati  tim  penulis  mengucapkan  puji  dan  syukur  kehadirat  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  telah  memberikan  berkat  dan  perlindungannya,  sehingga  Penulis  dapat menyelesaikan artikel ini. Seperti kata pepatah „tak ada gading yang tak retak‟ demikian pula dengan  artikel  ini  pasti  masih  banyak  kekurangan  yang  tim  penulis  buat.  Kami  menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan kemampuan, kekurangan pengalaman, banyak hambatan, dan  kesulitan  senantiasa  kami  temui  dalam  penyusunan  airtikel  ini.  Dengan  selesainya penelitian ini, tak lupa kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.Hum. selaku dosen pengampu pada mata kuliah Legal Preneurship (PLKH-3) Kelas D1 dan B yang telah mengadakan pembuatan artikel sebagai pengganti Ujian Akhir Semester.

## REFERENSI
Amiruddin, & Asikin, H. Zainal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Arliman S, Laurensius. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Rechts  Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(3), 387-402. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194
Arrizal, Nizam Zakka, & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi . Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah, 2(1), 39-48.
Bahtiar,  Rais  Agil.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah  Serta  Solusinya. Info  Singkat,  13(10),  19-24.Rahardjo,  Satjipto.
(2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19, (2020, Juni) Diakses pada 5 Maret 2022 dari https://katadata.co.id/umkm
Elena,  Maria,  (2022,  27  Januari).  BI  Mencatat  Nilai  Transaksi  E-Commerce  Tembus  Rp401
Triliun Pada 2021. Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/9/1494047 /bi-catat-nilai-
transaksi-e-commerce-tembus-rp401-triliun-pada-2021 . Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua.
Novitasari,  Anindita Trinura. (2021). Strategi Pemasaran Media Digital Bagi UMKM di  Masa Pandemi  Covid-19. FOCUS  Journal  of  Social  Studies,2(2),  72-80.  DOI: https://doi.org/10.37010/fcs.v2i1.348
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (“PP No.7/2021”)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP No, 36/2021”) Purwanto, Niken Paramita. (2020). Bantuan Fiskal Untuk UMKM Pada Masa Pandemi Covid- 19. Info Singkat, 13(17), 19-24.
Rongiyati, Sulasi. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Info Singkat, 9(23), 1-6.
Salim,  H.,  &  Septiana,  Erlies.  (2013). Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Soewandi. (1957). Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern. Jakarta: PT. Pembangunan.
Suhardi, Moh. Taufik Makarao, & Fauziah. (2012). Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia. Jakarta: Akademia Permata.
Suriadinata,  Vincent  (2019).  Penyusunan  Undang-Undang  di  Bidang  Investasi:  Kajian Pembentukan  Omnibus  Law  di  Indonesia, Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum,  4(1),  115-134.  DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115- 134 .
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD RI 1945”) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (“UU UMK-M”)