## EFEKTIVITAS DANA BANTUAN HIBAH TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK:
Kasus Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

## Ni Made Suastini
Universitas Pendidikan Nasional suastini557@gmail.com

## ABSTRAK
Dana bantuan hibah perlu diukur efektivitasnya apakah dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan  partisipasi  politik.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  gambaran  efektivitas  dana  bantuan  hibah  terhadap  kualitas  demokrasi  dan partisipasi  politik  dan  menganalisis  ukuran  efektivitas  dana  bantuan  hibah  serta  bagaimana korelasi  antara  dana  bantuan  hibah  dengan  kualitas  demokrasi  dan  partisipasi  politik.  Jenis penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data primer dan data sekunder. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana informan terpilih adalah orang-orang yang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan pemberian dan penerimaan dana bantuan hibah dan yang menguasai serta memahami tentang  kualitas  demokrasi  dan  partisipasi  politik.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  triangulasi  (teknik,  sumber,  waktu).  Hasil penelitian ini menelaah ukuran efektivitas Dana Bantuan Hibah Terhadap Kualitas Demokrasi dan  Partisipasi  Politik  dengan  menggunakan  teori  ukuran  efektivitas  dari  Duncan  (Steers, 1985:53)  yang  terdiri  dari  pencapaian  tujuan,  integritas,  dan  adaptasi.  Untuk  menganalisa korelasi antara dana bantuan hibah dengan kualitas demokrasi dan partisipasi politik peneliti berpedoman pada definisi operasional dan hasil penelitian yang dihasilkan bahwa dana bantuan hibah  sudah  efektif  dalam  meningkatkan  kualitas  demokrasi  dan  partisipasi  politik.  Namun dalam  pendistribusian  dana  hibah,  terdapat  sejumlah  aspek  yang  perlu  dievaluasi  dan ditingkatkan.
Kata Kunci: Efektivitas, Dana Bantuan Hibah, Kualitas Demokrasi, Partisipasi Politik

## ABSTRACT
Grant assistance needs to be measured for its effectiveness whether it can improve the quality of democracy and political participation. Based on these problems the purpose of this study is to describe  the  effectiveness  of  grant  assistance  on  the  quality  of  democracy  and  political
participation and analyze the size of the effectiveness of grant assistance and how the correlation between grant assistance with the quality of democracy and political participation. This type of research is qualitative descriptive. Data sources used were primary data sources and secondary data.  In  the  selection  of  informants,  the  researcher  used  purposive  sampling  technique  where selected informants were people who were involved in the activities of giving and receiving grant assistance  and  who  mastered  and  understood  the  quality  of  democracy  and  political participation.  Data  collection  techniques  used  was  observation,  interview,  and  documentation, triangulation (technique, source, and time). The results of this study examined the measure of the effectiveness of the grant assistance on the Quality of Democracy and Political Participation by using  Duncan's  measure  of  effectiveness  theory  (Steers,  1985:  53)  which  consists  of  achieving goals,  integrity,  and  adaptation.  To  analyze  the  correlation  between  grant  assistance  and  the quality  of  democracy  and  political  participation,  researchers  were  guided  by  operational definitions  and  the  results  of  research  that  show  that  grant  assistance  has  been  effective  in improving the quality of democracy and political participation. But in the distribution of grants, there were a number of aspects that need to be evaluated and improved.
Keyword : Effectiveness, Grant Aid, Quality of Democracy, Political Participation

## Latar Belakang Masalah
Belanja  hibah  yakni  merupakan  sebuah  program  belanja  yang  dapat  digunakan  bagi pemimpin  daerah  untuk  mencari  dukungan  dan  mendapatkan  perhatian  masyarakat.  Alasan  ini cukup mendasar karena dalam Pemendagri 59 tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 tahun 2006, jenis belanja ini merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung (BLT) yang  penyalurannya  tidak  melalui  program  dan  kegiatan,  belanja-belanja  ini  bersifat  tidak mengikat  dan  tidak  secara  berkesinambungan,  contohnya  pemberian  bantuan  hibah  kepada lembaga, kelompok masyarakat serta organisasi. Belanja hibah dalam APBD dialokasikan tidak berdasarkan tolak ukur kinerja dan target kinerja, maka penentuan besaran/jumlah anggarannya bahkan  cenderung  “subjektif”  (Ritonga  dan  Alam,  2010).  Sekarang  ini,  sering  dilihat  bahwa hibah  diberikan  secara  langsung  berupa  uang  maupun  barang/jasa.  Para  pemimpin  atau pemegang  kekuasaan  di  tingkat  daerah  dengan  mudahnya  memberikan  dana  hibah  kepada organisasi  /  lembaga  /  kelompok  masyarakat  dan  kepemudaan.  Di  tengah  kualitas  demokrasi yang tidak kondusif  antarpemilih dan politikus yang sekarang ini tercitra semu, abstrak, bahkan tidak sejalan dengan demokrasi (Soeseno, 2013 oleh Luky Djani).
Para  dewan  legislatif  sering  dianggap  lebih  memprioritaskan  kepentingan  dari kelompoknya  sendiri  dan  karenanya  terputusnya  tali-mandat.  Selain  itu,  partisipasi  politik  saat
ini  juga  kurang.  Mulai  acuh  terhadap  beberapa  hal  yang  berhubungan  tentang  politik,  tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan dan bahkan tidak ikut dalam pemberian
suara saat pemilu (golput). Alokasi dari dana hibah dapat diverifikasi dan ditinjau peruntukannya apakah  memang  untuk  kepentingan  kelompok  warga  secara  luas  atau  digelontorkan  pada kelompok  tertentu  sehingga  penggunaan  dana  menjadi  targeted  dan  diskriminatif.  Karenanya, penggunaan  dana  hibah  dapat  diukur  efektivitas  dan  apakah  menjadi  instrumen  pemerataan seperti yang diklaim. Pada dasarnya keefektivitasan merujuk pada bagaimana proses tercapainya hasil. Fenomena dana bantuan hibah ini perlu diteliti lebih jauh. Biasanya menjelang masa akhir jabatan  kepala  daerah,  prediksi  potensi  penyimpangan  Anggaran  Pendapatan  (APBD)  dan Belanja Daerah akan meningkat.
Hal  ini  terjadi  karena  masa  akhir  jabatan  merupakan  peluang  terakhir  untuk  dapat melakukan  politisasi  anggaran.  Yang  mana  dalam  kesempatan  untuk  maju  kembali  sebagai incumbent  ataupun  tidak  menjabat  lagi,  hal  ini  disebabkan  oleh  banyak  kepentingan  yakni kepentingan  partai  politik,  kepentingan  pribadi  maupun  kepentingan  estafet  kepemimpinan. Belum lagi apabila pemimpin daerah akan mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, hal ini  tentunya  merupakan  peluang  besar  untuk  memanfaatkan  APBD  demi  kepentingannya. Dengan  diberlakukannya  UU  No.  32  Tahun  2004,  kepala  daerah  (eksekutif)  dipilih  langsung oleh rakyat melalui pemilukada, yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan membuka ruang besar bagi kepala daerah untuk mencalonkan kembali pada pemilukada selanjutnya. Menetapkan aturan  mengenai  pelaksanaan  APBD  merupakan  salah  satunya  kewenangan  yang  dimiliki pimpinan daerah selaku pemegang kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Pos-pos  belanja  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  kepala  daerah  diantaranya  adalah  belanja bantuan hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal. Fenomena yang terjadi di Desa Adat Bualu  pada  tahun  2017  yakni  Bupati  Badung  I  Nyoman  Giri  Prasta  Bersama  Wakil  Bupati Badung Ketut Suiasa beserta Anggota DPR RI didampingi Wakil DPRD Badung menyerahkan hibah senilai Rp 1,5 Milyar kepada Desa Adat Bualu untuk meringankan beban masyarakat adat Bualu  dalam  melaksanakan  Yadnya  “Atma  Wedana”.  Selain  untuk  melaksanakan  Yadnya, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Badung  juga  menyerahkan  hibah  kepada  organisasi,  lembaga, kelompok masyarakat serta kepemudaan yang ada di Desa Adat Bualu baik hibah berupa fisik maupun hibah non fisik.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, jumlah belanja hibah di tahun 2018 sejumlah Rp 714.093.052.410,00. Dengan adanya pemberian dana bantuan  hibah  ini,  maka  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  demokrasi  kita  dan  respon masyarakat  sebagai  partisipasi  politik.  Berdasarkan  hal  itulah  penulis  ingin  mengadakan  suatu penelitian  dengan  mengkhususkan  dalam  suatu  masalah  yakni  bagaimana  Efektivitas  Dana Bantuan  Hibah  Terhadap  Kualitas  Demokrasi  dan  Partisipasi  Politik  studi  kasus  di  Desa  Adat Bualu Kabupaten Badung untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana bantuan hibah terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik.

## Rumusan Masalah
Di dalam suatu penelitian, menentukan rumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat  penting  yaitu  sebagai  landasan  berpijak  untuk  melangkah  lebih  lanjut,  dimana masalah tersebut harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum suatu penelitian dilaksanakan. Masalah penelitian adalah merupakan suatu yang belum diketahui realitanya dilapangan dan akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini rumusan masalah yang diangkat  adalah  Bagaimanakah  Efektivitas  Dana  Bantuan  Hibah  Terhadap  Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik?

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui efektivitas dana bantuan hibah terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik.

## Kajian Teori

## 1. Efektivitas
Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang artinya berhasil, pencapaian hasil dengan baik. Jadi pada dasarnya efektifitas merujuk pada keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Menurut  M.  Fazhrin  (2012)  yang  mengutip  pendapat  Hidayat  (1986),  suatu  ukuran  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas,  kualitas  dan  waktu)  telah  tercapai  disebut
efektivitas.  Semakin  tinggi  efektivitasnya  diukur  dari  seberapa  besar  persentase  pencapaian target. Adapun Teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (Steers, 1985:53)
yakni  ada  3  indikator  yang  bisa  dipakai  acuan  untuk  mengukur  tingkat  efektifitas  yaitu: Pencapaian Tujuan, Integritas, dan Adaptasi.

## 2. Kualitas Demokrasi
Demokrasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya untuk daerah dalam menerjemahkan otonomi  yang  di  milikinya  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Daerah  di  tuntut  untuk  kreatif dan  inovatif  dalam  menjabarkan  kebebasan  dan  kewenangan  yang  di  milikinya  untuk meningkatkan kulitas pelayanan publik. Indeks Demokrasi adalah angka yang mengindikasikan kualitas demokrasi.

## 3. Partisipasi Politik
Salah  satu  aspek  penting  dalam  suatu  demokrasi  adalah  partisipasi  politik.  Partisipasi politik yakni keunikan dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dicetuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah yang mana akan mempengaruhi kehidupan dari masyarakat sebagai  warga  negara,  oleh  sebab  itu  warga  negara  memiliki  hak  dalam  menentukan  isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik yakni suatu tindakan warga  Negara  untuk  dapat  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan  yang  diputuskan  oleh pemerintah. Selain itu, pengertian sempit dari partisipasi politik yakni suatu bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan berbagai keputusan ataupun kebijakan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik sebagai berikut,  Keith  Fauls  (1999:133)  memberikan  definisi  partisipasi  politik  sebagai  keterlibatan secara aktif ( the active engagement ) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini termasuk dalam mengikuti proses pengambilan keputusan serta berlaku oposisi terhadap pemerintah. McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik merupakan suatu  tindakan-tindakan  sukarela  dari  masyarakat  dalam  mengambil  bagian  pada  proses pemilihan  pemimpin  serta  secara  langsung  atau  tidak  langsung    mempengaruhi  pembentukan kebijakan  umum.  Huntington  dan  Nelson  (1997:  3)  mengatakan  partisipasi  politik  merupakan suatu  kegiatan  warga  negara  yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi  untuk  mempengaruhi
pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat dikatakan bersifat kolektif, terorganisir secara damai/kekerasan, legal maupun illegal, serta efektif dan tidak efektif.

## 4. Teori Perilaku Pemilih
Dalam menentukan suatu pilihan politiknya, perilaku pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk mengetahui faktor pemilih untuk menentukan pilihannya, biasanya terlebih dahulu memahami bagaimana latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak terpengaruh oleh proses dan sejarah masa lalu. Penyebab hal ini yakni budaya politik yang ada di indonesia masih terikat akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Kondisi  geografis  dan  wilayah  yakni  merupakan  faktor  kedua.  Kondisi  geografis  dan  wilayah berpengaruh  sangat  besar  kepada  masyarakat  dalam  menentukan  pilihan  politiknya  ketika pemilu, secara tidak langsung faktor wilayah banyak menentukan perilaku pemilih. Oleh karena itu  kondisi  dan  faktor  geografis/wilayah  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menginstruksikan agar si calon dalam membuat strategi berkampanye  harus  cerdas  agar  perilaku  pemilih  cenderung  memilih  si  kandidat  tersebut. Perilaku  pemilih  bisa  dianalisis  dengan  tiga  pendekatan  yaitu:  Pendekatan  Sosiologis, Pendekatan Psikologis, dan Pendekatan Rasional.

## 5. Teori Pilihan Rasional
Pandangan  teori  pilihan  rasional  dapat  melihat  dan  mengerti  bagaimana  permasalahan partisipasi  dalam  politik.    Friedmen  dan  Hechter  dalam  teori  yang  disebutnya  model  kerangka teori pilihan rasional memfokuskan pada aktor. Aktor dianggap sebagai seseorang yang memiliki tujuan  dan  tindakannya  fokus  tertuju  pada  bagaimana  upaya  mencapai  tujuan  itu.  Teori  ini memperhatikan  dua  hal  yang  memengaruhi  tindakan  aktor. Pertama, keterbatasan  sumber. Sumber  yang  berbeda  maupun  akses  yang  berbeda  dimiliki  masing-masing  aktor  terhadap sumber tersebut. Sumber daya yang langka memiliki gagasan mengenai biaya kesempatan. Aktor harus  memperhatikan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  tindakan  yang  terpenting  demi tercapainya  suatu  tujuan.  Apabila  sumber  daya  yang  dimiliki  aktor  diperhitungkan  tidak  dapat mencapai  tujuan,  maka  aktor  bisa  memilih  tindakan  untuk  tidak  mengejar  tujuan  yang  paling bernilai tersebut. Kedua, lembaga sosial. Lembaga sosial mempersiapkan sanksi positif maupun
sanksi  negatif  agar  dapat  mendorong  aktor  untuk  melakukan  maupun  menghindarkan  tindakan tertentu.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  Kualitatif, menurut  Bogdan  dan  Taylor  (Moleong,  2013:  4),  “metode  penelitian  kualitatif  merupakan penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  pun  lisan  dari orang-orang  maupun  perilaku  yang  dapat  diamati.”  Sesuai  dengan  judul  penelitian  yang dilakukan  yaitu  Efektivitas  Dana  Bantuan  Hibah  Terhadap  Kualitas  Demokrasi  dan Partisipasi  Politik  (Studi  kasus  di  Desa  Adat  Bualu,  Kecamatan  Kuta  Selatan,  Kabupaten Badung).  Penelitian  ini  menggambarkan  secara  deskriptif  bagaimana  keefektivitasan  dana bantuan hibah terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik di Kecamatan Kuta Selatan khususnya di Desa Adat Bualu.

## Hasil Penelitian

## 1. Ukuran Efektivitas Dana Bantuan Hibah
Berdasarkan  dari  hasil  temuan  penelitian,  peneliti  menelaah  ukuran  efektivitas  Dana Bantuan  Hibah  Terhadap  Kualitas  Demokrasi  dan  Partisipasi  Politik  (Studi  Kasus:  Desa  Adat Bualu,  Kecamatan  Kuta  Selatan,  Kabupaten  Badung)  dengan  menggunakan  teori  ukuran efektivitas  dari  Duncan  (Steers,  1985:53)  yang  terdiri  dari  pencapaian  tujuan,  integritas,  dan adaptasi sebagai berikut:

## 1.  Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan yakni merupakan keseluruhan upaya yang dilihat sebagai suatu proses.  Maka  dari    itu,  agar  semakin  akurat  pencapaian  tujuan  akhir,  dibutuhkan  proses pentahapan, maksudnya seperti bagaimana pentahapan dari tercapainya bagian-bagian serta bagaimana  pentahapan  dilihat  dari  periodisasinya.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa faktor,  yaitu:  Kurun  waktu,  sasaran  yang  merupakan  target  kongkrit.  Berdasarkan  hasil penelitian,  pencapaian  tujuan  suatu  program  pemberian  dana  hibah  menurut  masyarakat penerima  hibah  tujuan  dari  pemberian  dana  bantuan  hibah  ini  tercapai  tepat  pada  sasaran.
Jadi masyarakat memang benar-benar merasa terbantu dengan adanya pemberian dana hibah ini. Selain itu tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah kabupaten badung dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya pun dapat dikatakan tepat sasaran.
2.   Integritas
Integrasi  dalam  hal  ini  merupakan  bagaimana  tingkat  kemampuan  suatu organisasi  dalam  mengadakan  sebuah  sosialisasi,  pengembangan  konsensus  maupun komunikasi  dengan  berbagai  macam  organisasi  lainnya.  Integrasi  lebih  tepatnya menyangkut  pada  proses  sosialisasi.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  dilokasi penelitian, kemampuan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan mengenai pemberian dana  bantuan  hibah  ini  masih  perlu  ditingkatkan.  Karena  berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa informan mengatakan bahwa sosialisasi yang diterima masyarakat  mengenai  dana  bantuan  hibah  ini  didapat  dari  mulut  ke  mulut.  Jadi masyarakat  lebih  banyak  mendapatkan  informasi  atau  sosialisasi  dari  anggota  dewan sebagai  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah.  Untuk  sosialisasi  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan warga masyarakat secara langsung di Desa Adat Bualu menurut informan dalam penelitian ini mengatakan belum pernah ada.
3.   Adaptasi
Adaptasi  merupakan  potensi  yang  dimiliki  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri dengan  lingkungannya.  Maka  dari  itu  pengadaan  dan  pengisian  tenaga  kerja  digunakan sebagai  tolak  ukur.  Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  dengan  beberapa informan,  peneliti  mendapatkan  informasi  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Badung  sudah berusaha  dan  berupaya  untuk  dapat  menyesuaikan  diri  atau  mendekatkan  diri  dengan masyarakat.  Dengan  bukti  bahwa  adanya  program-program  yang  menyentuh  hati masyarakat  contohnya  Dana  Bantuan  Hibah  ini  yang  mana  penggunaan  dananya dilimpahkan  kepada  masyarakat  penerima  hibah  untuk  dapat  dibuatkan  fasilitas  atau insfrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya di Desa Adat Bualu diberikan hibah untuk membangun wantilan di setra gede. Menurut informan penelitian pemanfaatan  wantilan  yang  di  buat  dari  dana  hibah  Pemerintah  Kabupaten  Badung  ini sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Yang  mana  di  Desa  Adat  apalagi  di  Bali  ini
http://journal.undiknas.ac.id
upacara  keagamaan  akan  sering  dilaksanakan.  Nah  dengan  adanya  wantilan  ini, masyarakat Desa Adat Bualu yang melaksanakan prosesi pengabenan tidak lagi menyewa tenda yang mana akan membebani masyarakat dalam pengeluaran dananya. Jadi apa yang
diberikan  Pemerintah  Kabupaten  Badung  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan masyarakat Desa Adat Bualu.

## 2.  Korelasi  Efektivitas  Dana  Bantuan  Hibah  dengan  Kualitas  Demokrasi  dan  Partisipasi Politik
Berikut  merupakan  analisa  hasil  wawancara  terhadap  beberapa  informan  mengenai korelasi antara efektivitas dana bantuan hibah dengan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Berdasarkan hasil penelitian, ketika program dana bantuan hibah disalurkan secara efektif yang mana  dikerjakan  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dan  memberikan  hasil  yang bermanfaat  maka  otomatis  tidak  akan  adanya  penyimpangan  dari  dana  bantuan  hibah  ini. Apabila  dana  bantuan  hibah  sudah  efektif  (tidak  adanya  penyimpangan)  maka  kepercayaan masyarakat  akan  meningkat  terhadap  pengelola  penggunaan  dana  hibah  dalam  hal  ini dimaksudkan  lembaga-lembaga  demokrasi.  Ketika  masyarakat  percaya  terhadap  pemerintah maka  dapat  dikatakan  lembaga-lembaga  demokrasi  sudah  berfungsi  dengan  baik.  Dengan demikian masyarakat akan sadar akan hak dan kewajibannya sehingga tumbuh keinginan untuk berpartisipasi  dalam  mensukseskan  program-program  pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  serta  dalam  hal-hal  pemungutan  suara,  pemilihan  pemimpin,  dan  lain  sebagainya. Hal ini akan meningkat secara liner partisipasi politiknya.
Jadi, kondisi demokrasi di Desa Adat Bualu dalam keadaan damai. Tidak adanya bentrok antar  partai  yang  menyebabkan  kondisi  demokrasi  menjadi  tidak  kondusif  melainkan  sekarang antar  partai  bahkan  bersaudara.  Tingkat  keberfungsian  lembaga-lembaga  demokrasi  pun  tetap mengarah  ke  netralitas.  Bahkan  Lembaga  Demokrasi  yang  mana  merupakan  salah  satu  aspek dalam mengukur Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017 menurut BPS Provinsi Bali mengalami peningkatan  5,67  poin  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yakni  dari  angka  71,18  meningkat menjadi  76,85.  Dengan  adanya  pemberian  dana  bantuan  hibah  ke  Desa  Adat  Bualu  hal  ini direspon  positif  oleh  masyarakat  karena  manfaatnya  menyentuh  hati  masyarakat  sehingga
masyarakat Desa Adat Bualu tergugah hatinya serta terdorong untuk ikut serta mendukung dalam memperbaiki  kualitas  demokrasi  dengan  mengikuti  aturan  dan  mendukung  segala  kebijakan pemerintah.  Hal  ini  secara  otomatis  akan  membuat  masyarakat  berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan-kegiatan politik.
Hal  ini  juga  sesuai  dalam  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Andi  Akbar  yang mana  menyatakan  bahwa  :  “pemberian  bantuan  dalam  bentuk  dana  aspirasi  akan  lebih  efektif dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  karena  dana  aspirasi  lebih  berkesan bermanfaat dan dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat”. Selain itu, dapat dikatakan bahwa negara  yang  makmur  karena  adanya  indikasi  sebuah  korelasi  yang  positif  dengan  terwujudnya demokrasi  yang  ideal  dan  ini  didukung  oleh  pendapat  beberapa  ahli  seperti  yang  diungkapkan Lipset  &  Lerner  (dalam  Huntington  dan  Nelson,  1993:  27):  “Adanya  hubungan  positif  antara pembangunan ekonomi dan demokrasi juga hubungan antara modernisasi sosio-ekonomi dengan partisipasi politik”. Selain itu ditegaskan juga oleh Azyumardi (1993: 1): “Setidaknya salah satu prasyarat  yang  dapat  membuat  pertumbuhan  demokrasi  menjadi  memberi  harapan  yaitu peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  rakyat  secara  keseluruhan,  semakin  sejahtera  ekonomi sebuah  bangsa  maka  semakin  besar  peluangnya  untuk  mengembangkan  dan  mempertahankan demokrasi.”

## Kesimpulan
Dari  analisis  pengukuran  efektivitas  dan  hasil  penelitian  mengenai  dana  bantuan hibah  terhadap  kualitas  demokrasi  dan  partisipasi  politik,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa :
1. Efektivitas dana bantuan hibah di Desa Adat Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung  sudah  efektif  dalam  meningkatkan  kualitas  demokrasi  dan  partisipasi  politik. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  dana  bantuan  hibah  yang  dihibahkan  ke  Desa  Adat Bualu mendapat respon positif oleh masyarakat karena pencapaian tujuannya tepat pada sasaran  dan  dapat  membantu  maupun  meringankan  beban  masyarakat  sehingga masyarakat  Desa  Adat  Bualu  termotivasi  untuk  ikut  serta  mendukung  dalam memperbaiki  kualitas  demokrasi  dengan  mengikuti  aturan  dan  mendukung  segala kebijakan pemerintah. Hal ini secara otomatis membuat masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik.
2. Dalam  pendistrubusian  dana  bantuan  hibah  belum  dapat  dikatakan  efektif.  Hal  ini dibuktikan dengan adanya kecemburuan sosial antara kelompok masyarakat yang satu
dengan kelompok masyarakat yang lainnya karena terjadinya tidak proporsional dalam pendistribusian dana bantuan hibah. Serta adanya kemudahan untuk mendapatkan dana hibah,  memotivasi  masyarakat  untuk  berlomba-lomba  mengajukan  proposal  untuk mendapatkan  dana  dalam  upaya  pemugaran  dan  membuat  bangunan  baru  yang sebenarnya kondisi fisik bangunan yang lama tersebut masih belum rusak.

## Daftar Pustaka
Buku:
Ahmad,  Jamaludi.  2015. Metode  Penelitian  Administrasi  Publik  (Teori  dan  Aplikasi). Rappang: Gava Media.
Arbi  Sanit.  2011. Sistem  Politik  Indonesia,  Kestabilan,  Peta  kekuatan  politik  dan Pembangunan . Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Marijan,  Kacung.  2011.  S istem  Politik  Indonesia  ;  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Moh. Mahfud MD. 2011. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia.
Moleong, L. 2017. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Rush,  Michael  dan  Phillip  Althoff.  2013. Pengantar  Sosiologi  Politik .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Silaen,  Sofar  dan  Widiyono.  2013. Metodologi  Penelitian  Sosial  Untuk  Penulisan  Skripsi Dan Tesis . Jakarta: In Media.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D .  Bandung:  CV Alfabeta.
.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D .  Bandung:  CV Alfabeta.
Steers, M. Richard. 2005. Efektifitas Organisasi . Jakarta: Erlangga.

## Jurnal Ilmiah:
Citra Rizki Amalia & Suryo Pratolo. 2013. Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial  dan  Belanja  Bantuan  Keuangan  Oleh  Incumbent Dalam  Pemilukada  serta  Efektivitasnya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Yogyakarta:  Jurnal  Akuntansi  &  Investasi .  Vol.14  No.  1,  halaman:  1-13. http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/492
Coryanata,  I.  2012. Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi  Kebijakan Publik  sebagai  Pemoderasi  Hubungan  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  dan Pengawasan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Akuntansi  dan  Investasi,  12(2),  110-125. http://repository.unib.ac.id/6668/
Mcclosky,  Herbert.  1968.  ‘Political  Participation’  dalam International  Encyclopedia  of Social Science . New York. Vol.12, halaman 252-65.
Ritonga,  I.  T.  dan  M.  I.  Alam.  2010.  “Apakah  Incumbent  Memanfaatkan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  Mencalonkan  Kembali  dalam Pemilukada  (Pemilukada)”  Simposium  Nasional  Akuntansi  13,  Purwekerto. http://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2011/11/ASP_05.pdf
Suandi,  I  Wayan.  2010. Eksistensi  Kebijakan  Publik  dan  Hukum  Dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah . Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan lmuPolitik.Vol.1.No.1.https://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/view/3682/2710
Halili.  2009. Praktik  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  (Studi  di  Desa Pakandangan  Barat  Bluto  Sumenep  Madura). Jurnal  Humaniora  (Lemlit  UNY). Vol.14. No 2. http://eprints.uny.ac.id/2636/
Skripsi :
Amanu, Mohamad. 2015. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang.
Akbar,  Andi.  2016. Pengaruh  Money  Politics  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat  Pada Pilkada  2015  Di  Kabupaten  Bulukumba  (  Studi  Kasus  Desa  Barugae  Kec. Bulukumpa) . Ilmu Politik. Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar.

## Internet :
“Modifikasi  Dana  Aspirasi”  oleh  Luky  Djani  Peneliti  Institute  for  Strategic Initiativeshttp://www.republika.co.id/berita/koran/opinikoran/15/08/14/nt2ec82- modifikasi-dana-aspirasi, diunduh tanggal 1 Maret 2018
Metrobali.com
NusaBali.com
Peraturan :
UU No. 32 Tahun 2004
PP Nomor 58 tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017