## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

## KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Fransiska Heldiana Juita 1) , Agus Wahyudi 2*) 1,2 Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus
1 fransiskajuita03@gmail.com; 2* aguswahyudi@poltekelbajo.ac.id

## Abstract
This research aims to find out the implementation of parking retribution policy in an effort to increase local revenue of West Manggarai Regency by using George Edwar III's theory as  the  main  requirement  for  the  success  of  the  implementation  process,  namely: communication, disposition, bureaucratic structure and resources (Edward III in Ningsih, 2020). The data analysis method used in this research is descriptive qualitative research using data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation studies.  The  results  showed  that:  1)  Communication  carried  out  by  the  transportation department has been running quite well by providing information about policies to parking attendants  and  conducting  socialization  to  the  community.  2)  Resource  factors  such  as human resources that are quite good in quantity and quality, adequate budget resources and  adequate  infrastructure  resources  even  though  their  utilization  has  not  been maximized. 3) Disposition/attitude of policy implementers has been carried out quite well according to their duties/functions, although in the field several obstacles were found such as parking attendants who did not provide tickets and the attitude of people who were less concerned about the importance of tickets as proof of payment of legal parking fees. 4) Implementation of the bureaucratic structure has been quite well implemented by following the  applicable  regulations  and  existing  mechanisms.  The  supervision  and  evaluation carried out by the West Manggarai Transportation Agency on a regular basis.
Keywords: Local Revenue, Public Policy Implementation, Parking Retribution

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  dijunjung  tinggi  dalam  Undang-Undang  (UU)  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini memberikan hak kepada daerah untuk mengatur diri sendiri dan kemampuan untuk mengambil keputusan seputar aparatur dan asetnya. Selain itu, daerah dapat memungut pajak dan retribusi di daerahnya masing- masing.  Dengan  mengelola  sumber  daya  alam  dan  menciptakan  aliran  pendapatan tambahan,  para  pejabat  memiliki  kekuatan  untuk  menggali  sumber  keuangan  dan mengendalikan  keuangan  mereka.  Pungutan  daerah  dan  bentuk  perpajakan  lainnya menawarkan sumber pendapatan yang cukup besar, yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Muhtada (2016) mengemukakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antarai lain berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan disebut pungutan  daerah.  Retribusi  ini  menawarkan  potensi  yang  sangat  besar  sebagai  sumber pendapatan asli daerah yang unik.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Manggarai  Barat  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  menyebutkan  bahwa  retribusi  daerah  yang  selanjutnya disebut rertribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir (Rumengan, dkk., 2020). Retribusi parkir  merupakan  pembayaran atas penggunaan  jasa  tempat parkir  yang ditentukan  oleh pemerintah  daerah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku (Astuti, 2023). Lalu lintas yang dikelola pemerintah daerah terkait dengan retribusi parkir adalah keadaan sementara untuk kendaraan ketika pengemudi meninggalkannya. Lahan parkir  yang  baik  dan  tidak  mengganggu  pengguna  jalan  lain  dilayani  dengan  retribusi umum  yang  dikenal  dengan  retribusi  parkir  yang  dapat  mendongkrak  pendapatan  asli daerah.  Biaya  tersebut  merupakan  bagian  penting  dari  investasi  masyarakat  dalam fasilitas pelayanan. Retribusi parkir merupakan sektor yang dianggap akan menyumbang realisasi retribusi daerah bahkan pendapatan asli daerah (Humairah, dkk., 2021).
Pengelolaan retribusi parkir merupakan salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah guna mendukung program pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dikarenakan kawasan wisata Kabupaten  Manggarai  Barat  yang  sangat  strategis  sehingga  berpotensi  menghasilkan retribusi daerah yang cukup besar. Sehingga akan berpengaruh pada PAD dalam membantu pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan daerah itu sendiri.
Penerapan rertribusi parkir di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, baik retribusi jasa umum dan jasa usaha belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik walaupun ada Peraturan Daerah yang mengikatnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Manggarai  barat  Nomor  5  Tahun  2013  Tentang  Retribusi Tempat  Khusus  Parkir  dan  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini dimulai dari penerimaan retribusi  parkir  yang  masih  banyak  menemukan  kendala  dalam  pengelolaannya  dimana masih  banyak  kawasan  parkir  yang  strategis  tetapi  tidak  terdaftar  di  pemerintah  daerah
(rri.co.id,  2023).  Masalah  lain  yang  menjadi  kendala  adalah  belum  terlaksananya pemungutan jasa retribusi parkir yang optimal dimana juru parkir memungut biaya parkir dari pengendara tetapi tidak diberikan karcisnya. Tentu hal ini menuai banyak pertanyaan apakah pemerintah daerah tidak bertanggung jawab dan hasil pungutannya disetor ke pihak mana.  Di  Kabupaten  Manggarai  Barat  juga,  lahan  parkir  masih  menjadi  masalah  yang penting  dan  mendesak  sehingga  hal  ini  sangat  membutuhkan  perhatian  lebih  dari pemerintah  daerah  Kabupaten  Manggarai  Barat  yaitu  dengan  memberikan  aturan-aturan yang sedemikian rupa sehingga tidak terjadinya parkir liar. Dibawah ini data penerimaan retribusi parkir pada Kabupaten Manggarai Barat untuk 5 (Lima)  tahun terakhir.
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
TAHUN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG ANGGARAN REALISASI Rp % 2019 193.220.000,00 144.500.000,00 -48.720.000,00 74,79 2020 250.000.000,00 95.900.000,00 -154.100.000,00 38,36 2021 500.000.000,00 194.203.000,00 -305.797.000,00 38,84 2022 164.691.429,00 196.430.000,00 31.738.571,00 119,27 2023 350.000.000,00 223.425.000,00 -126.575.000,00 63,84 Retribusi Tempat Khusus Parkir TAHUN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG ANGGARAN REALISASI Rp % 2019 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 2021 50.000.000,00 43.662.000,00 -6.338.000,00 87,32 2022 40.000.000,00 31.248.000,00 -8.752.000,00 78,12 2023 400.000.000,00 4.359.000,00 -395.641.000,00 1,09 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum TAHUN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG ANGGARAN REALISASI Rp % 2019 20.000.000,00 20.045.000,00 45.000,00 100,23 2020 15.000.000,00 7.222.000,00 -7.778.000,00 48,15 2021 20.000.000,00 19.044.000,00 -956.000,00 95,22
Tabel 1 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bus Umum 2.
2022 10.000.000,00 15.787.000,00 5.787.000,00 157,87 2023 45.000.000,00 17.037.000,00 -27.963.000,00 37,86
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (2024)
Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2023 tidak sesuai dengan targetnya. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah tenaga kerja. Pada retribusi tempat khusus parkir pada tahun 2019 tidak ditetapkan anggarannya  dari  Badan  Pendapatan  Daerah,  sehingga  tidak  ada  realisasinya  dan  pada tahun 2020 juga sama dikarenakan adanya pandemi virus corona atau Covid-19 sehingga pelayanan publik dan kegiatan berpergian dibatasi saat itu. Pada realisasi retribusi tempat khusus parkir di tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 juga tidak sesuai dengan targetnya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia serta adanya beberapa tempat khusus parkir yang tidak dilakukan pemungutan. Realisasi retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2023 juga terjadi hal yang sama yakni realisasi yang tidak sesuai dengan target karena kendaraan bus  umum  tidak  berminat  untuk  masuk  kedalam  terminal  seperti  di  terminal  Lembor, sehingga  pada  tahun  2024  tidak  dilakukan  pemungutan  retribusi  pelayanan  penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh  Ardiansyah,  dkk.,  (2016)  yang  menyatakan  bahwa permasalahan  retribusi  parkir  seakan  menjadi  permasalahan  yang  tidak  ada  ujungnya. Mulai  dari  penerimaan  retribusi  parkir  yang  masih  banyak  menemukan  kendala  dalam pengelolaanya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di pemerintah daerah. Parkir sebagai kawasan perpakiran serta permasalahn retribusi parkir di  tepi  jalan  umum  yang  aturannya  sangat  tidak  jelas  dan  adanya  oknum  yang  tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan.
Kemudian  Purniati,  dkk.,  (2021)  juga  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  mobilitas padat,  arus  kendaraan  ramai  serta  laju  aktifitas  masyarakat  banyak  menyebabkan permasalahan  yang  timbul,  mulai  pelanggaran  badan  jalan,  macet  bahkan  indikasi  juru parkir ilegal, juru parkir yang tidak punya SPT dan juru parkir yang ganda. Permasalahan yang terjadi dalam penerapan retribusi parkir juga dinyatakan dalam jurnal penelitian oleh Suci  (2022)  bahwa  adanya  parkir  liar  yang  menggunakan  bahu  jalan  dalam  melakukan kegiatan parkir dan tidak menyetorkan pendapatan parkir kepada pihak yang berwenang, masalah  parkir  liar  telah  menjadi  penyebab  hilangnya  pendapatan  daerah  dimana  juru parkir liat tidak menerapkan tarif parkir sesuai yang telah ditetapkan. Selain itu, tarif parkir yang ditetapkan pemerintah masih belum ideal bila ditinjau berdasarkan kemampuan dan
kemauan  masyarakat  (Safitri,  dkk.,  2020).  Sehingga,  penerimaan  retribusi  parkir  dinilai belum optimal (Bernardianto & Hairullah, 2016).
Berdasarkan  uraian  masalah  yang  dikemukan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti  permasalahan  tersebut  dengan  judul  “Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Parkir Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Manggarai Barat”. Tujuan utama penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi  parkir  guna  meningkatkan  PAD  Kabupaten  Manggarai  Barat.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  efektif  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  dengan  memperkenalkan  kebijakan  retribusi  parkir  yang  lebih  terstruktur  serta sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah  daerah  Kabupaten  Manggarai  Barat  dalam pengelolaan retribusi parkir terhadap peningkatan PAD.

## 2. KAJIAN LITERATUR
2.1 Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos  penerimaan  non  pajak  yang  berisi  hasil  perusahaan  milik  daerah,  dan penerimaan  investasi  serta  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Kemudian  menurut Siregar (2015) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, menyatakan bahwa  PAD  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dari  sumber- sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah. Kemudian  Amini  (2022)  menjelaskan  terdapat  macam-macam  klasifikasi  yang terdapat dalam PAD di antaranya yaitu:
a) Pajak Daerah
Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi  daerah  memberikan  pengertian  pajak  daerah  yang  selanjutnya  disebut Pajak adalah kontribusi wajib untuk daerah yang akan dibutuhkan oleh individu atau  entitas  paksaan  sesuai  dengan  hukum,  dengan  tidak  mendapatkan  hadiah langsung dan digunakan untuk tujuan regional untuk kemakmuran terbesar rakyat
b) Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  penggunaan  atau karena  mereka  mendapatkan  layanan  ketenagakerjaan,  perusahaan  atau  barang regional secara langsung dan tidak langsung.
c) Hasil manajemen daerah yang sah
Selain pajak dan retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik daerah (BUMD) adalah salah satu sumber hukum yang merupakan pendapatan asli daerah dari laba bersih/komersial  perusahaan  daerah  untuk  anggaran  daerah  yang  dibayar  oleh perusahaan  tersebut.  Perusahaan-perusahaan  lokal  seperti  perusahaan  air  bersih, bank pengembangan daerah, hotel, bioskop yang memiliki potensi sebagai sumber PAD untuk mendorong perkembagang ekonomi daerah.
d) Lain-lain pendapatan yang sah
Undang-undang  yang  mengacu  pada  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang belum terpisahkan yang dapat mengakibatkan kerja sama dengan pihak ketiga atau dari keuntungan perusahaan daerah (BUMD).
2.2 Retribusi
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  retribusi  daerah  yang  selanjutnya  disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Retribusi  dibayar  langsung  oleh mereka  yang  menikmati  langsung  suatu  pelayanan,  dan  biasanya  dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya (Suci, 2022). Retribusi berbeda dengan pajak karena pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk  negara  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  tidak  memiliki  kontrapretasi secara  langsung,  sedangkan  retribusi  memiliki  kontrapretasi  secara  langsung. Saputra  (2023)  juga  menguaraikan  bahwa  retribusi  adalah  iuran  wajib  kepada negara karena adanya jasa yang diberikan kepada masyarakat, dengan kontrapretasi langsung dan dapat dipaksakan yang bersifat ekonomis karena yang mendapat jasa yang membauar iuran. Kemudian Siahaan dalam Nurzaman, dkk., (2022), retribusi daerah  merupakan  pembayaran  wajib  oleh  orang  pribadi  atau  badan  atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan mendapatkan timbal balik secara langsung.  Lebih  lanjut  Husni  dalam  Suci (2020) menyebutkan  beberapa ciri-ciri
yang  melekat  pada  retribusi  daerah  yang  saat  ini  dipungut  di  Indonesia  adalah sebagai berikut:
a) Retribusi  merupakan  pungutan  yang  dipungut  berdasarkan  Undang- undang dan peraturan daerah yang berkenaan
b) Retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
c) Pihak  yang  membayar  retribusi  mendapatkan  kontraprestasi  secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis
2.3 Retribusi
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran  Parkir  menjelaskan  bahwa  parkir  adalah  keadaan  kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penelitian  Suci  (2022)  menyatakan  bahwa  parkir  didefinisikan  sebagai  kondisi untuk  tidak  memindahkan  kendaraan  yang  tidak  sementara.  Munawir  dalam Darmayanti  dan  Selvi  (2021)  menyatakan  bahwa  retribusi  adalah  iuran  kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukan, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Menurut Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  retribusi  daerah  yang  selanjutnya  disebut  retribusi  merupakan  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.
Retribusi  parkir  merupakan  retribusi  umum  yang  merupakan  bagian  dari masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan penyediaan dibidang lahan parkir yang baik yang tidak menggangu pengguna jalan lainnya. Pengertian lain menurut  Siahaan  dalam  Humairah,  dkk  (2021),  retribusi  parkir  adalah  suatu penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemda sesuai dengan  ketentuan  dan  aturan  yang  berlaku.  Rabiyah  dan  Firman  (2021) menyatakan  retribusi  parkir  merupakan  pungutan  yang  dikenakan  pada  pemakai kendaraan  yang  memarkir  kendaraannya  diruang  parkir.  Dalam  penelitian  Dewi (2013),  adapun  umumnya  subyek  dari  retribusi  parkir  adalah  pemakai  jasa  atau
masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus.  Wajib  retribusi  parkir  sendiri  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  retribusi  diwajibkan  untuk melakukan  pembayaran  retribusi,  termasuk  pemungut  atau  pemotong  retribusi parkir. Objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.4 Implementasi Kebijakan Publik
Secara  umum  istilah  implementasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  berarti  pelaksanaan  atau  penepatan.  Istilah  suatu  implementasi  biasanya dikaitkan  dengan  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Kebijakan  publik  menurut  Hafidati  (2020)  adalah  bentuk-bentuk kebijakan yang dibangun oleh para pejabat dan badan-badan pemerintah. Saputra (2023)  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  publik  merupakan  upaya pemerintah  untuk  melaksanakan  salah  satu  tugas  pokoknya,  yakni  memberikan pelayanan  publik  ( publik  servises )  kepada  masyarakat.  Implementasi  berkenaan dengan  berbagai  kegiatan  yang  diarahkan  pada  realisasi  program.  Dalam  hal  ini Keban  (2019)  menguraikan  bahwa  administrator  mengatur  cara  untuk mengorganisir,  menginterprestasikan  dan  menerapkan  kebijakan  yang  telah diseleksi.  Gordon  dalam  Keban,  (2019)  mendifinisikan  implementasi  berkenaan denga  berbaga  kegiatan  yang  diarahkan  pada  realisasi  program.  Bagaimanapun baiknya  kebijakan,  apabila  tidak  diikuti  dengan  implementasi,  tidak  akan menghasilkan  tujuan  yang  diharapkan.  Kebijakan  tersebut  hanya  akan  menjadi bunga tidur belaka karena tidak akan berpengaruh apapun terhadap permasalahan yang akan di hadapi oleh publik (Ningsih, 2020).
Menurut Teori George C. Edwards III, implementasi kebijakan publik dapat dilihat  dari  beberapa  persfektif  atau  pendekatan.  Salah  satunya  ialah implementation problems approach yang diperkenalkan oleh Edward III (1984).
Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan  dua  pertanyaan  pokok,  yakni:  faktor  apa  yang  mendukung keberhasilan  implementasi  kebijakan?  dan  faktor  apa  yang  menghambat keberhasilan  implementasi  kebijakan?  berdasarkan  kedua  pertanyaan  tersebut dirumuskan  empat  faktor  yang  merupakan  syarat  utama  keberhasilan  proses
implementasi  yakni:  komunikasi,  disposisi,  struktur  birokrasi  dan  sumber  daya (Edward III dalam Ningsih, 2020).
Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada model Edward III karena lebih  tertuju  kepada  lembaga  atau  organisasi  yang  menangani  implementasi kebijakan  retribusi  parkir  di  Kabupaten  Manggarai  Barat,  sehingga  lebih menekankan  pada  unsur-unsur  yang  ada  dalam  sebuah  organisasi  atau  lembaga seperti komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, sumber daya. Seperti yang telah peneliti  sebutkan  diatas  model  George  Edward  III  dalam  Nursalim  (2017) mengajukan  empat  faktor atau  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:
1) Faktor komunikasi ( Communication )
George Edward III dalam Nursalim (2017) mengartikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat  kebijakan  ( police  maker )  kepada  pelaksana  kebijakan  ( police implementor ).  Lebih  lanjut  George  Edward  III  dalam  Nursalim  (2017) menyatakan bahwa informasi tentang kebijakan publik harus ditransmisikan ke  aktor  kebijakan  sehingga  para  aktor  politik  dapat  mengetahui,  untuk memahami  apa  konten,  tujuan,  orientasi  kebijakan  kelompok  target (kelompok  target)  demikian  bahwa  aktor  politik  dapat  mempersiapkan dengan  benar  apa  yang  harus  disiapkan  dan  dilakukan  untuk mengimplementasikan  kebijakan  publik  sehingga  apa  tujuan  dan  tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai rencana (Nursalim,2017).
2) Sumber daya ( Resources )
George Edward III dalam Widodo (2018) menegaskan bahwa “bagaimana jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para  pelaksana  kebijakan  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan kebijakan  kurang  mempunyai  sumber-sumber  daya  untuk  melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.  Sumber  daya  yang  dimaksud  meliputi  sumber  daya  manusia, keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain)  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  kebijakan  (Widodo  dalam Ningsih, 2020).
a. Sumber Daya Manusia
Edward III dalam Widodo (2018) menegaskan bahwa sumber daya manusia (staf), harus cukup (jumlah) cakap (keahlian). Sumber daya manusia  harus  mampu  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan ( knowing  what  to  do )  dan  mengetahui  arti  penting  (esensi)  data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan ( rules and regulation ) yang berlaku. Dengan demikian, menurut  penulis  sumber  daya  manusia  berarti  kemapuan  atau keahlian  untuk  melaksanakan  tugas,  memenuhi  peraturan  dan anjuran atasan.
b. Sumber Daya Anggaran
Edward III dalam Widodo (2018) menegaskan bahwa keterbatasan ketersediaan anggaran menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat menjadi terbatas. Kondisi tersebut  juga  menyebabkan  para  pelaku  kebijakan  tidak  dapat melaksanakan  fungsinya  secara  optimal  dan  mereka  tidak mendapatkan insentive sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Sehingga menyebabkan  gagalnya  pelaksanaan  program.  Widodo  (2018) melanjutkan  bahwa  besar  kecilnya  insentif  tersebut  dapat mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  (disposisi)  pelaku  kebijakan. Insentif  tersebut  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  “ rewards  and punishment ”  meskipun dalam  pelaksanaannya  diakui sulit.  Dalam kondisi  yang  ditunjukkan,  dapat  disimpulkan  bahwa  sumber  daya keuangan (anggaran) yang terbatas akan mempengaruhi para pelaku kebijakan.  Selain  program  tidak  dapat  diimplementasikan  secara optimal, anggaran terbatas juga menyebabkan penyediaan perilaku politik  yang  rendah,  bahkan  gerakan  objektif  akan  dilakukan  oleh aktor  politik  tentang  pencapaian  tujuan  dan  tujuan  politik  yang dinyatakan.
c. Sumber Daya Peralatan ( Facilitiy )
Edward  III  dalam  Widodo  (2018)  mengemukakan  bahwa  sumber daya  peralatan  merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk operasionalisasi  implementasi  suatu  kebijakan  yang  meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam
memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Edward III dalam Ningsih, 2020).
3) Disposisi
Edward  III  dalam  Widodo  (2018)  menekankan  bahwa  keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para aktor politik (pelaksana) tahu apa yang telah dilakukan dan dapat melakukannya, tetapi  juga  ditentukan  oleh  kehendak  para  aktor  kebijakan  memiliki ketentuan  yang  kuat  untuk  implementasi  kebijakan.  Widodo  (2018)  juga menjelaskan  bahwa  ketentuan  tersebut  adalah  kehendak,  keinginan  dan kecenderungan  para  aktor  kebijakan  untuk  mengimplementasikan  politik sebelumnya  sehingga  itu  adalah  tujuan  politik.  (Widodo  dalam  Ningsih, 2020).
4) Struktur Birokrasi ( Bureaucratic Structure )
Afandi dalam Mansur (2021), menjelaskan kewenangan/legitimasi bagi para pelaksana  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  secara  politik. Kewenangan  ini  berkaitan  dengan  strutur  birokrasi  yang  melekat  pada posisi/strata  kelembagaan  atau  individu  sebagai  pelaksana  kebijakan. Struktur  birokrasi  ini  mencakup  aspek-aspek  seperti  struktur  organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam  organisasi  yang  bersangkutan  dan  hubungan  organisasi  dengan organisasi luar lainnya (Ningsih, 2020).
2.5 Penelitian Terdahulu
Untuk  mendukung  penelitian  ini  terdapat  beberapa  penelitian  relevan  yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:
Tabel 2 Penelitian Terdahulu No. Nama dan Tahun Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 1. Kevin dkk., (2020) Pendekatan Kualitatif Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Minahasa yang belum dilaksanakan  dengan  baik  yakni  masih kurangnya sarana dan prasana yang memadai
sehingga masyarakat masih banyak mengeluhkan  kenyamanan  dan  keamanan perparkiran di area Terminal Kawangkoang. 2. Humairah dkk., (2021) Kualitatif Deskriptif Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan di Kota Bandung sebagian masih kurang sesuai dengan  SOP,  peraturan  dan  ketentuan  yang ditetapkan  sehingga  mengakibatkan  tidak tercapainya penerimaan retribusi parkir sesuai target yang ditetapkan. 3. Setiaji  &  Santososo, (2019) Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa implementasi  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2014 belum dilaksanakan ecara efektif dimana dilihat dari beberapa  aturan  yang  terdapat  dalam Peraturan  Daerah  tidak  dijalankan  dengan maksimal. 4. Purniati dkk., (2021) Penelitian menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan penelitian evaluasi
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  di  Pasar  Panorama  Kota  Bengkulu sudah  berjalan  efektif,  tetapi  masih  ada beberapa  catatan  yang  mesti  diperbaiki dimana  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu dilakukan  lagi  pembenahan  mulai  dari instrument,  substansi  dan  sumber  daya  agar membantu meningkatkan PAD Kota Bengkulu. 5. Setiadewi dkk., (2019) Penelitian ini dilakukan secara deskriptif Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa implementasi  kebijakan  retribusi  pelayanan parkir  tepi  jalan  umum  belum  optimal  dan disposisi/sikap  yang  belum  bertanggung
dengan menggunakan pendekatan kualitatif jawab serta birokrasi dengan SOP yang belum dilaksanakan dengan baik, sehingga retrebusi parkir belum di pungut dengan maksimal.
Sumber: Beberapa Penelitian Terdahulu, (2019-2021)
2.6 Kerangka Berpikir
Berikut  merupakan  skema  kerangka  berpikir  yang  akan  digunakan  peneliti dalam melakukan penelitian:
Sumber: Peneliti (2024)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  didapat  dari sumber  pendapatan  daerah  dan  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  itu  sendiri. Pengelolaan  retribusi  parkir  merupakan  salah  satu  usaha  yang  dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Manggarai  Barat  dalam  meningkatkan  PAD  dari  sektor retribusi  daerah  guna  mendukung  program  pemerintahan  dan  pembangunan. Menurut  Anggoro  (2017)  retribusi  parkir  merupakan  salah  satu  sumber  yang dikembangkan daerah dalam peningkatan PAD yang dikenakan kepada masyarakat yang  menikmati  secara  langsung  fasilitas  yang  disediakan  oleh  pemerintah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD )
Implementasi Kebijakan Publik oleh
George C. Edward III: 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi Retribusi Parkir Kesimpulan Tabel 3 Kerangka Pemikiran
Retribusi  parkir  berpengaruh  terhadap  PAD  karena  semakin  meningkatnya penerimaan  retribusi  parkir  maka  akan  meningkatkan  PAD  yang  diterima  oleh pemerintah  daerah.  Upaya  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan  pendapatan retribusi parkir diperlukan implementasi kebijakan publik. Edward III menjelaskan bahwa faktor implementasi kebijakan publik terdiri atas faktor komunikasi, sumber daya,  disposisi/sikap  dan  struktur  birokrasi.  Teori  Edward  III  dapat  membantu meningkatkan  retribusi  parkir  di  Kabupaten  Manggarai  Barat  jika  dilaksankan dengan  baik.  Faktor  komunikasi  dikatakan  efektif  apabila  dalam  suatu  proses komunikasi itu, pesan yang disampaikan seorang komunikator dapat diterima dan dimengerti  oleh  komunikan.  Faktor  sumber  daya  berkaitan  dengan  penggunaan sumber  daya  manusia,  anggaran  dan  sarana  prasarana.  Disposisi/sikap  diartikan sebagai kapasitas pelaksana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku pelaksana  kebijakan.  Pada  struktur  birokrasi  meliputi  tentang  mekanisme  dan struktur  birokrasi  setiap  pelaksana  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat masih ditemukan beberapa masalah/kendala yang  berkaitan  dengan  4 (empat)  faktor implementasi  kebijakan  oleh  Edwar  III. Oleh  karena  itu,  diperlukannya  upaya  yang  konkret dalam  pemungutan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat.

## 3. METODE
Penelitan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sesuai dengan judul penelitian  ini  “Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Parkir  Dalam  Upaya  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat”. Maka penelitian ini akan dilaksanakan  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Manggarai  Barat,  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan lokasi pemungutan parkir di Pasar Batu Cermin. Adapun partisipan/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Kepala Bidang Penilaian Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta Juru Parkir.
Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi dam  studi  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan tenik analisis data dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Syafiq (2019). Peneliti akan
melakukan  pengumpulan  informasi  melalui  wawancara  terhadap key  informan yang compatible kemudian  observasi  langsung  ke  lapangan,  melakukan  reduksi  data  serta menarik kesimpulan.

## 4. HASIL DAN DISKUSI
4.1 Hasil Penelitian
Kebijakan  retribusi  parkir  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan penerbitan adanya parkir liar dan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat. Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan teori George Edwar III, dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor  seperti  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi/sikap  dan  struktur  birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penilaian Penetapan dan  Penagihan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Manggarai  Barat  tentang komunikasi, mengatakan bahwa:
“Yah sangat berpengaruh, tapi kalau komunikasi Bapenda dan Dishub hanya terkait penentuan target awal target APBD dimana terkait seluruh perimaan retribusi. Dimana dibirokrasi setiap tahun dalam menyusun anggaran salah satunya terkait pendapatan dibicarakan ditahun sebelumnya, misalkan target tahun 2024 ini dibicarakan diakhir tahun 2023. Nah, kami akan komunikasi dengan  Dinas  Perhubungan  terkait  proyeksi  target  retribusi  parkir,  yang menganalisis mereka terkait analisis target. Jadi Bapenda hanya membantu dalam  menentukan  target  awal,  target  induk,  target  perubahan  terkait penerimaan pajak dan retribusi parkir dan melakukan evaluasi pendapatan setiap triwulan bersama seluruh OPD pemangku PAD lainnya dalam rapat evealuasi  PAD  salah  satunya  Dinas  Perhubungan”  (Marselino  Dedipaty, Kepala  Bidang  Penilaian  Penetapan  dan  Penagihan  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Senin 05 Februari 2024)
Kemudian Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat berpendapat mengenai hal diatas, yang mengatakan bahwa:
“Kalau  komunikasi  kita  di  birokrasi  ini  kan  disesuaikan  dengan  regulasi yang ada, regulasi tentang pendapatan dari parkiran kita itu tertuang dalam peraturan daerah. Nah kalau komunikasi itu kan ketika regulasi sudah keluar, komunikasi  kita  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  langsung    dengan penerapan di lapangan karena itu lebih efektif. Jadi sistem sosialisasi kita itu tidak kayak sebelum-sebelumnya kita panggil orang lalu dikumpulkan satu tempat,  tidak  seperti  itu.  Kita  langsung action di  lapangan  langsung sosialisasikan bahwa retribusi parkir memiliki ketentuan begini-begini. Jadi komunikasi  itu  sangat  penting  dan  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan kebijakan  retribusi  parkir.  Misalnya  kemarin  tuh  terkait  Perda  Nomor  4 tahun  2013  tentang  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum,  dan
sekarang terbaru  Nomor  6 Tahun  2023  tentang  pajak daerah  dan  retribusi daerah. Dimana ada perubahan terkait taridf retribusi parkir pada kendaraan roda dua yang dulunya Rp1.000 dan sekarang Rp2.000, kita sampaikan dan sosialisasikan  langsung.  Di  lapangan  kan  ada  teman-teman  jukir  yang melaksanakan itu, kita hanya dampingi teman-teman jukir ketika pengguna kendaraan bertanya atau sebelum mereka bertanya kami sudah menjelaskan bahwa tahun ini sudah diberlakukan Perda yang baru” (Lukas Savona Rola Jalesy,  Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  Dinas  Perhubungan  Manggarai  Barat, Selasa 06 Februari 2024)
Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu juru parkir di Pasar Batu Cermin  yang  masih  berkaitan  dengan  faktor  komunikasi.  Hasil  wawancaranya sebagai berikut:
“Untuk  komunikasi  ini  sangat  penting  dan  paling  utama.  Dimana-mana komunikasi pasti digunakan, dan tentu ini berpengaruh pada retribusi parkir. Seperti komunikasi dari Dinas Perhubungan kepada kami juru parkir sudah sangat baik, dimana diawal mereka memberikan penjelasan dan mereka juga melakukan pengawasan” (Eto, Juru Parkir, Senin 11 Maret 2024)
Salah satu juru parkir juga menambahkan, bahwa:
“Jadi  begini  untuk  untuk  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan kepada kami ya mereka memberikan arahan dan semangat kepada kami agar tidak putus asa terus kita ini kan didepan orang banyak kerjanya,  kalau  kita  melawan  mereka  ya  tidak  bisa  diurus  biarkan  saja, nanti  Dishub  yang  akan  turun  langsung.  Jadi  Dinas  Perubungan  selalu memberikan  pendampingan  pada  kami”  (Bernadus  Babun,  Juru  Parkir, Kamis 14 Maret 2024)
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan oleh peneliti kepada informan, bahwa komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik karena sudah mengikuti regulasi yang ada. Berdasarkan hasil observasi  peneliti  pada  hari  Kamis  14  Maret  2024  di  lokasi  pemungutan  parkir Pasar  Batu  Cermin,  bahwa  Dinas  Perhubungan  melakukan  pengawasan  secara langsung  dan  melakukan  komunikasi  kepada  masyarakat  yang  tidak  mematuhi peraturan.
Sumber  daya  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  implementasi  kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat. Sumber daya yang dimaksud antara lain  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  anggaran  dan  sumber  daya  sarana prasarana.  Berdasarkan  wawancara  lanjutan  dengan  Kepala  Bidang  Lalu  Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, mengatakan bahwa:
“Kalau  terkait  sumber  daya  manusia  tenaga  jukir  dilihat  dari  kualitasnya sudah  cukup  memadai,  kemampuan  mereka  melakukan  tugas  dilapangan
sudah memenuhi standar, karena dalam melakukan perekrutan tenaga jukir ini kita sudah memenuhi standar. Yang pertama bahwa dari segi administrasi mereka  harus  memiliki  ijasah  maksimal  SMA  dan  persyaratan  tidak memiliki  batasan  usia tetapi  memiliki  kemampuan. Makanya  kebanyakan dilapangan, misalnya di Pasar Batu Cermin itu ada empat tenaga jukir yang sudah  lama,  itu  juga ex pegawai  tenaga  kontrak  Dishub  yang  sudah  di nonaktifkan”.  Jadi  tidak  ada  standar  khusus,  intinya  mereka  memiliki kemampuan, kita akan memberikan mereka bekal awal dan pendampingan. Ketika ada permasalahan di lapangan mereka akan melaporkan ke kita, tetapi sejauh tidak ada masalah yang signifikan hanya masalah terkait tingkat masa bodoh dari masyarakatnya” (Lukas Savona Rola Jalesy, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Selasa 06 Februari 2024)
Kemudian peneliti juga mewawancarai juru parkir terkait dengan adanya juru parkir  yang  tidak  mengenakan  atribut  saat  memungut  retribusi  parkir,  Bapak Bernadus Babun mengatakan bahwa:
“Ya benar, memang saya juga mendapat teguran terus dari dinas ketika ada teman-teman  yang  tidak  mengenakan  atribut.  Tapi  yang  lain  tidak memahami, itu  kembali  ke  karakternya memang ada yang  susah  diatur” (Bernadus Babun, Juru Parkir, Kamis 14 Maret 2024)
Selanjutnya  mengenai  anggaran,  Kepala  Seksi  Manajemen  Lalu  Lintas berpendapat sebagai berikut:
“Kalau  untuk  anggaran  itu,  memang  sudah  dianggarkan  khusus.  Pertama terkait dengan sumber upah atau jasa pungut jukir itu diambil dari anggaran DPA  kita,  mungkin  Pak  Kabid  juga  sudah  jelaskan  ya.  Nah  yang  kedua terkait anggaran yang dimaksud itu selain gaji yaitu anggaran kelengkapan atau sarana dan prasarananya. Terus yang berkaitan dengan sarananya, yaitu terkait dengan tempat parkirnya. Dan jujur saja kita masih punya kendala, dimana sumber daya manusia dari jukir yang masih kurang sehingga seperti itu tadi kostum mereka tidak kenakan, tapi dari Dishub sudah menyediakan atribut  untuk  jukir,  untuk  terkait  tempat  tadi  karena  secara  aturannya memang disediakan seperti ada rambunya, garis pembantas dan itu belum kita memiliki bukan karena apa tetapi karena kondisi di lapangan juga. Jadi tetap kedepannya dalam penyempurnaan itu tadi berkaitan dengan tempat parkir yang memiliki standar yang layak, contohnya di Pasar Batu Cermin dengan  kondisi  itu-itu  saja.  Dan  kita  berusaha  untuk  menyesuaikannya” (Marselinus Arma, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Kamis 14 Maret 2024)
Kemudian peneliti juga mewawancarai terkait sarana prasarana, Bapak Lukas Savona  Rola  Jalesy  Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  Dinas  Perhubungan  Manggarai Barat, mengatakan bahwa:
“Jadi  untuk  pengadaan  sarana  dan  prasarana  sudah  dipenuhi  dalam membantu  pemungutan  retribusi  parkir  di  Kabupaten  Manggarai  Barat seperti  gedung,  peralatan  perkantoran,  atribut  pelaksana  kebijakan  dan
lokasi parkir contohnya parkir tepi jalan dan parkir khusus seperti lapangan parkir  kampung  ujung  yang  di  siapkan  pemerintah”  (Lukas  Savona  Rola Jalesy,  Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  Dinas  Perhubungan  Manggarai  Barat, Selasa 06 Februari 2024)
Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa ada beberapa juru parkir yang saat melakukan pemungutan tetapi tidak disertai dengan bukti pemungutan berupa karcis  dan  tenaga  juru  parkir  yang  tidak  memakai  atribut  seperti  rompi  yang merupakan tanda pengenal. Sehingga berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menyimpukan bahwa faktor sumber daya terhadap implementasi  kebijakan  retribusi  parkir  mengenai  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  sarana  prasarana  belum  sepenuhnya  terpenuhi  dan  perlu  di maksimalkan lagi.
Indikator  yang  ketiga  dalam  implementasi  kebijakan  retribusi  parkir  dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat adalah disposisi/sikap. Disposisi berkaitan  dengan  bagaimana  sikap,  bertindak  serta  bertingkah  laku  dalam menjalankan  suatu  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan peneliti  dengan  Kepala  Bidang  Penilaian  Penetapan  dan  Penagihan  Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:
“Kalau dari Bapenda sendiri mendorong inovasi, tapi ya tergantung OPD teknis  nanti  mau  dijalankan  atau  tidak  nanti.  Di  rapat  evaluasi  nanti meskipun yang dievaluasi nanti juru parkir oleh seluruh OPD, bisa saja OPD teknis  yang  tidak  menangani  retribusi  parkir  dapat  memberikan  masukan kepada Dishub misalnya rencana aksi kedepannya untuk pencapaian target. Jadi  bukan  Bapenda  saja  yang  memberikan  masukan,  bisa  juga  Bupati sendiri  yang  memberikan  masukan  jadi  semua  OPD.  Nanti  saat  evaluasi Dinas  Perhubungan  akan mempresentasikan/mempertanggungjawabkan terkait  target  dan  realisasi  dalam  satu  triwulannya  sekian  dan permasalahannya  sekian  kemudian  OPD  akan  memberikan  masukan” (Marselino  Dedipaty,  Kepala  Bidang  Penilaian  Penetapan  dan  Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Senin 05 Februari 2024)
Selanjutnya terkait dengan adanya juru parkir yang saat memungut retribusi parkir tidak disertai dengan karcisnya, Bapak  Lukas Savona Rola Jalesy Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat berpendapat bahwa:
“Yang  pasti  untuk  mengetahui  itu  adalah  fungsi  kontrol  kita,  bahwa  kita punya target per hari dimana target untuk satu jukir Rp.200.000/hari untuk pengguna sepeda motor. Untuk satu blok parkir itu untuk 100 lembar karcis, dan jika ada jukir yang saat melaporkan tidak sesuai dengan jumlah karcis parkir yang di ambil, berarti kemungkinan ada yang dipungut tetapi tidak diberikan karcis. Jadi patokan kami itu ada di jumlah karcis yang habis, nah
itu  gunanya  evaluasi  itu  tadi  dan  kita  memberikan  sanksi  bahkan  berupa pemecatan  jika  adanya  pelanggaran”  (Lukas  Savona  Rola  Jalesy,  Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Selasa 06 Februari 2024)
Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Bapak Marselinus Arma Kepala Seksi  Manajemen  Lalu  Lintas  Dinas  Perhubungan  Manggarai  Barat  terkait disposisi, yang mengatakan bahwa:
“Jujurlah kita dari dinas itu mengharapkan hal yang terbaik, makanya pada saat  seorang  jukir  kita  tempatkan  dilapangan  kita  turunkan  anggota pendampingan dilapangan selama dua hari. Selama pendampingan itu, yang diberikan  kepada  jukir  tentang  itu  tata  cara  ketika  ada  pengendara  yang memarkir kendaraan misalnya kendaraan roda dua kita ajarin mereka dimana kalau posisinya nanti harus berbalik arah supaya kondisi depannya diarah jalan agar tidak mengganggu pengendara lain. Yang kedua terkait tata cara pembayaran  retribusi  itu,  jadi  ada  dua  cara  disitu  yaitu  bisa  dipungut langsung  saat  dia  parkir  kendaraannya  atau  setelah  menggunakan  area parkirnya.  Intinya  setiap  kamu  menerima  uang  harus  dibuktikan  dengan karcisnya,  itu  kan  arahan  kita  ya  pada  jukir.  Karena  tolok  ukur  realisasi penyetorannya  kami  mengukur  dari  seberapa  banyak  karcis  yang dikeluarkan/terjual. Tetapi dilapangan, betul yang enu sampaikan tadi bahwa ada hal-hal seperti itu, itu tadi dari sisi SDM teman-teman dilapangan. Saya dan enu kan punya niat yang sama, tetapi beda pembawaannya ya. Tetapi fungsi kontrol yang kami jelaskan itu kepada jukir dan pengguna ya hal-hal seperti  itu  dengan  cara  dan  strategi  yang  baik  agar  mereka  juga memahaminya” (Marselinus Arma, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Kamis 14 Maret 2024)
Salah  satu  juru  parkir  juga  berpendapat  terkait  sikap  ketika  mengalami hambatan saat menjalankan tugas/fungsinya, Bapak Bernadus Babun menjelaskan bahwa:
“Paling  kalau  untuk  hambatannya  ya  kalau  kita  posisi  tidak  sehat  dan untuk  masyarakat  yang  tidak  membayar  ya  kami  pahami  dan  biasanya Dishub yang akan memberikan arahan secara langsung” (Bernadus Babun, Juru Parkir, Kamis 14 Maret 2024)
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  pada  Senin  11  Maret  2023  di  lokasi parkir  Pasar  Batu  Cermin, peneliti melihat  bahwa terkait  faktor  disposisi/sikap dari  juru  parkir  yang  melakukan  kesalahan  seperti  tidak  memberikan  karcis sebagai bukti pembayaran dan masyarakat juga tidak peduli akan hal itu. Selain itu,  sikap  dari  Dinas  Perhubungan  sudah  baik  dimana  mereka  melakukan pengawasan dan pendampingan dilapangan. Dari data wawancara dan observasi dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  indikator  disposisi/sikap  sudah  dilakukan dengan baik walaupun tidak sepenuhnya oleh pelaksana kebijakan. Salah satunya
Dinas  Perhubungan  memberikan  sanksi  kepada  juru  parkir  ketika  melanggar peraturan yang berlaku sehingga ada efek jera untuk mereka.
Implementasi  kebijakan  juga  dipengaruhi  oleh  struktur  birokrasi.  Secara umum  struktur  birokrasi  berkaitan  dengan  sistem  administrasi  yang  tersusun secara terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala  Bidang  Penilaian  Penetapan  dan  Penagihan  Badan  Pendapatan  Daerah terkait  faktor  struktur  birokrasi  berupa  SOP  khusus  yang  memang  mengatur implementasi  kebijakan  retribusi  parkir  selain  adanya  peraturan  daerah,  beliau mengatakan bahwa:
“Kalau  terkait  pengawasan  kembali  lagi  kepada  OPD  teknis,  ada  yang namanya  pengawasan  internal  dimana  lebih  ke  memeriksa  laporan penerimaan,  ada  kebocoran  tidak.  Itu  pengawasan  dilakukan  oleh  OPD teknis, bisa saja mereka melakukan uji petik langsung dilapangan misalnya kepada pejabat-pejabat strukturalnya, bisa juga setiap tahun kan laporan di audit  oleh  BPK  (Badan  Pemeriksaan  Keuangan),  mereka  bisa  langsung panggil  OPD  untuk  uji  petik  langsung.  Jadi  bisa  pengawasan  dilakukan secara  internal  dan  eksternal  oleh  BPK”  (Marselino  Dedipaty,  Kepala Bidang  Penilaian  Penetapan  dan  Penagihan  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Senin 05 Februari 2024)
Kemudian  peneliti  juga  mewawancarai  Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  Dinas Perhubungan  Manggarai  Barat  mengenai  SOP  khusus  yang  memang  mengatur implementasi  kebijakan  retribusi  parkir  selain  adanya  peraturan  daerah  dan mengenai tugas dari setiap bagian struktur birokrasinya sudah dijalankan dengan baik atau belum, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:
“Terkait SOP memang belum ada, karena peraturan daerah yang baru dan sekarang masih dalam proses penyusunan. Tetapi sebelumnya ada dan kita menjalankannya,  untuk  sekarang  kita  menggunakan  mekanisme.  Dimana teman-teman jukir ke kantor untuk mengambil karcis sesuai jumlah dan kita melakukan  rekapan,  jukir  harus  melaporkan  pendapatan  setiap  harinya” (Lukas Savona Rola Jalesy, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Selasa 06 Februari 2024)
“Kalau terkait retribusi parkir ini dibawah naungan Dinas Perhubungan di bidang  lalu  lintas.  Bidang  lalu  lintas  dibagi  dalam  dua  seksi,  yaitu manajemen  lalu  lintas  dan  seksi  rekayasa  andalalin  (analisis  dampak  lalu lintas). Khusus untuk jukir dia berada dibawah seksi andalalin dan dibawah andalalin ada dua orang staf yang menanganinya. Jadi fungsi kontrolnya ada di kepala seksi. Terkait tugas selama ini sudah dilakukan ataupun dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk manajemen lalu lintas bertugas  mengatur  kebijakan  lalu  lintas  sedangkan  rekayasa  andalalin bertugas mengontrol juru parkir dan melakukan penerbitan dan pengawasan terkait andalalin seperti tempat usaha. Maksudnya bahwa kalau itu kan tidak
ada retribusi, ketika orang membangun tempat usaha baik jalan, jembatan, toko, swalayan dan hotel harus melakukan studi andalalin. Semua tempat usaha  yang  belum  memiliki  andalalin,  akan  dikeluarkan  surat  dengan rekomendasi  dengan  melakukan  pembayaran  sistem  parkir  berlangganan setiap bulan. Karena mereka memanfaatkan lokasi parkir tepi jalan umum, misalnya hotel dan toko misalnya Local Collection, Gardina, Toko Cantik, Ayana Hotel, Bintang Bangunan dan Denis Mart. Memang belum semuanya diterapkan dan kita terus melakukan sosialisasi juga” (Lukas Savona Rola Jalesy,  Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  Dinas  Perhubungan  Manggarai  Barat, Selasa 06 Februari 2024)
Kepala  Seksi Manajemen Lalu  Lintas  Dinas  Perhubungan  Manggarai  Barat juga  berpendapat  mengenai  tugas  dari  setiap  bagian  struktur  birokrasinya  sudah dijalankan dengan baik atau belum, beliau mengatakan bahwa:
“Itu tadi kita ini untuk dikategorikan sempurna ya belum, tetapi tetap kita evaluasi yang berjenjang itu tadi terkait juga literasi-literasi dari kota-kota lain  yang  membantu  sebagai  pembanding  nantinya”  (Marselinus  Arma, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Kamis 14 Maret 2024)
Peneliti juga mewawancarai juru parkir terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Manggarai Barat selaku pelaksana kebijakan, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:
“Ada, bahkan mereka turun ke lapangan juga setiap hari. Mereka ada patroli LLAJ  namanya,  setiap  hari  mereka.  Kalau misalnya pagi  hujan,  biasanya mereka  datangnya  sore  untuk  kontrol.  Jadi  mereka  tidak  pernah meninggalkan kami juru parkir” (Eto, Juru Parkir, Senin 11 Maret 2024)
Kemudian salah satu juru parkir di Pasar Batu Cermin juga berpendapat hal yang sama bahwa:
“Ya ada, mereka melakukan pengawasan bahkan turut membantu dalam mengatur  kondisi  parkir  baik  yang  lawan  jalur  bahkan  mereka  juga membantu di posisi kami jadi tukang parkir. Adanya kerjasama, sehingga pengawasan sudah efektif sejauh ini Kaka” (Bernadus Babun, Juru Parkir, Kamis 14 Maret 2024)
Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi parkir Pasar Batu Cermin pada 11 Maret 2024, peneliti melihat bahwa ada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat turut melakukan pengawasan langsung kepada juru parkir dan ikut  mengatur  pemungutan  retribusi  parkir  juga  terdapat  pihak  POPLPP  yang membantu dalam mentertibkan kondisi jalan. Dari data wawancara dan observasi dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  faktor  struktur  birokrasi  dalam  implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat sudah mengikuti peraturan daerah yang berlaku dan mekanisme
dalam  pemungutan  retribusi  parkir  sudah  dilaksankan  dengan  cukup  baik, sehingga pihak Dinas Perhubungan terus melakukan pengawasan dan evaluasi.
4.2 Pembahasan
Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada teori George Edwar III terkait faktor implementasi kebijakan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Manggarai  Barat,  sehingga  lebih menekankan  pada  unsur-unsur  yang  ada  dalam  sebuah  organisasi  atu  lembaga seperti  komunikasi, sumber  daya,  disposisi/sikap  dan  struktur  birokrasi.  Empat faktor tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Komunikasi
Secara  sederhana,  komunikasi  dikatakan  efektif  apabila  dalam  suatu proses komunikasi itu, pesan yang disampaikan seorang komunikator dapat diterima  dan  dimengerti  oleh  komunikan,  persis  seperti  yang  dikehendaki oleh  komunikator.  Pada  Dinas  Perhubungan  Manggarai  Barat  melakukan komunikasi  dengan  tindakan  sosialisasi  kepada masyarakat  sesuai  dengan regulasi terkait pentingnya pemungutan retribusi parkir. Dinas Perhubungan melakukan  sosialisasi  dengan  melakukan  pendekatan  secara  langsung kepada masyarakat di lapangan. Saat ini masyarakat sudah mulai memahami sepenuhnya  terkait  pemungutan  retribusi  parkir,  tetapi  ada  sebagian  yang tidak mau membayar karena sikap yang masa bodoh. Sehingga, pihak Dinas Perhubungan  melakukan  tindakan  persuasif  dan  sesekali  melakukan tindakan  yang  tegas  jika  masyarakat  melakukan  pelanggaran  agar masyarakat mendapatkan efek jera.
Komunikasi kepada juru parkir juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang  dilakukan  secara  internal  di  kantor  agar  juru  parkir  memiliki pemahaman  terkait  pemungutuan  retribusi  parkir  seperti  memberikan informasi terkait perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Parkir. Walaupun dalam pelaksanaan di lapangan, masih ada  beberapa  juru  parkir  liar  yang  melakukan  tindakan  yang  tidak bertanggungjawab.
Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh  Putri  dkk.,  (2020)  yang  menjelaskan bahwa aktivitas komunikasi dalam organisasi ataupun dalam kepemimpinan tentu  senantiasa  disertai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dalam penelitiannya  menjelaskan  bahwa  informasi  yang  diberikan  oleh  Dinas
Perhubungan  Kota  Sungai  Penuh  sudah  berjalan  cukup  baik  dengan memberikan  informasi  mengenai  kebijakan  retribus  parkir  juga  diadakan evaluasi terkait kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum.
b. Faktor Sumber Daya
Sumber  daya  erat  kaintannya  dengan  penggunaan  sumber  daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana prasarana. Dalam implementasi kebijkan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat, sumber daya manusia di Dinas Perhubungan sudah cukup memadai dari segi kuantitas dan dari segi kualitas perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengawasan. Permasalahan sumber daya manusia tenaga juru parkir masih ditemukan permasalahan dari segi kuantitas dan kualitas. Jumlah tenaga juru parkir masih kurang hingga saat ini sehingga ada beberapa tempat/lokasi yang tidak dilakukan pemungutan seperti retribusi tempat khusus parkir di lapangan Kampung Ujung Labuan Bajo. Saat ini, pihak Dinas Perhubungan Manggarai Barat tengah melakukan perekrutan  tenaga  juru  parkir  sejumlah  20  orang.  Dalam  implementasi kebijakan  retribusi  pada  sumber  daya  anggaran,  Dinas  Perhubungan menyediakan anggaran dalam membantu penggunaan sarana dan prasarana. Oleh  karena  itu,  untuk  pengadaan  sarana  dan  prasarana  sudah  dipenuhi dalam  membantu  pemungutan  retribusi  parkir  di  Kabupaten  Manggarai Barat seperti gedung, peralatan perkantoran dan atribut pelaksana kebijakan.
Pada jurnal penelitian oleh Kasiami (2022) juga menyatakan variabel yang kedua dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah  sumber  daya.  Pada  variabel  sumber  daya  ada  dua  indikator  yaitu sumber daya manusia berupa staff dan fasilitas atau sarana dan prasarana. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sumber daya manusia yaitu staff di Dinas Perhibungan Bidang Lalu Lintas Kasi Pengelolaan Perpakiran sudah cukup memadai dan untuk juru parkir ditepi jalan umum khsusunya parkir berlangganan di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman sudah efektif. Sumber daya berupa fasilitas sudah baik dan untuk sarana prasarana seperti berem, marka jalan dan rambu masih belum terpasang.
c. Disposisi/Sikap
Salah satu faktor dalam implementasi kebijakan retribusi parkir dalam upaya  meningkatkan  PAD  Kabupaten  Manggarai  Barat  adalah  faktor
disposisi/sikap.  Sikap  pelaksana  dalam  menyikapi  kebijakan  yang  sudah dilakukan  dengan  baik  sesuai  dengan  tugasnya,dimana  melakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Manggarai Barat di lapangan pada saat pemungutan parkir. Adanya target pendapatan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Perhubungan  pada  juru  parkir dimana  per  hari  harus  mencapai  Rp.200.000,00.  Sehingga,  Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap juru parkir hingga memberikan sanksi jika sering tidak mencapai target dengan menggantikan juru parkir. Sikap pelaksana kebijakan yaitu juru parkir juga ditemukan masalah dimana adanya juru parkir liar yang memungut retribusi parkir tidak disertai dengan karcisnya dan tidak menggunakan kostum saat melakukan pemungutan di lapangan.
Hal ini juga dikemukakan oleh Donso (2019), yang menjelaskan bahwa disposisi/sikap  dapat  diartikan  sebagai  kapasitas  pelaksana  dalam membangun  komitmen  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  selaku pelaksana  kebijakan  dilapangan.  Dalam  penelitiannya  menggambarkan bahwa  sikap/perilaku  pelaksana  kebijakan  parkir  ditepi  jalan  umum  tidak efektif.
d. Struktur Birokrasi
Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Manggarai  Barat  belum  mempunyai Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  karena  mengikuti  peraturan  daerah yang baru sehingga saat ini masih dilakukan penyusunan. Tetapi pihak Dinas Perhubungan menggunakan mekanisme untuk dijelaskan kepada pelaksana kebijakan dan sudah dijalankan dengan cukup baik. Terkait koordinasi sudah dilakukan  dengan  baik  mengingat  adanya  struktur  birokrasi  setiap  aparat pelaksana kebijakan.
Penelitian oleh Putri dkk., (2020) menyatakan bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam penelitiannya  menjelaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  retribusi  parkir tepi  jalan  umum  di  Kota  Sungai  Penuh  belum  mempunyai  SOP  (Standar Operasional Prosedur) karena masih menggunakan SOP kebijakan retribusi parkir umum yang disesuaikan standar parkir yang ada di Kota Sungai Penuh
dan mengenai koordinasi sudah berjalan cukup baik.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti analisis mengenai implementasi  kebijakan  retribusi  parkir  dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  Kabupaten  Manggarai  Barat,  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  indikator- indikator proses implementasi kebijakan yang diteliti, meliputi 4 (empat) faktor sudah berjalan cukup baik, sebagai berikut:
a. Komunikasi
Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir sudah berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Seperti  komunikasi  yang dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  kepada  juru    parkir  dengan  memberikan informasi  mengenai  kebijakan  yang  ada  dan  memberikan  informasi  kepada masyarakat  dengan  melakukan  sosialisasi  di  lapangan.  Walaupun  pada pelaksanaannya masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran.
b. Sumber daya
Implementasi kebijakan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli  daerah  Kabupaten  Manggarai  Barat  memiliki  sumber  daya  manusia  yang cukup  dari  kuantitas  dan  kualitasnya,  walaupun  masih  ditemukan  beberapa masalah  dilapangan.  Kemudian  untuk  anggaran  juga  sudah  memadai  karena Dinas  Perhubungan  juga  memiliki  anggaran  tersendiri.  Untuk  sarana prasarananya  dalam  menunjang  pelaksanaan  retribusi  parkir  sudah  cukup memadai tetapi pemanfaatannya belum maksimal.
c. Disposisi/sikap
Terkait  sikap  dari  pelaksana  kebijakan  sudah  dijalankan  sesuai  dengan tugas/fungsinya,  meskipun  dilapangan  ditemukan  beberapa  masalah/kendala seperti  juru  parkir  yang  tidak  memberikan  karcis  dan  sikap  masyarakat  yang kurang  peduli  terhadap  pentingnya  karcis  sebagai  bukti  pembayaran  retribusi parkir yang sah.
d. Struktur Birokrasi
Pelaksanaan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan mekanisme yang ada. Adapun pengawasan  di lapangan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Manggarai Barat secara rutin.

## 6. REFERENSI
Ardiansyah, R., & Sundarso, Y. T. (2019). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Journal Of Public Policy And Management , 5 (2), 3-5.
Bernardianto,  R.  B.,  &  Hairullah.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Tempat Khusus Parkir Di Kota Palangkaraya. Restorica Jurnal Imliah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 2 (1), 24-26.
Donso,  S.  (2016,  Juli).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  RETRIBUSI  JASA  UMUM (Studi  Kasus  Implementasi  Kebijakan  Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum  Kota  Palu). Jurnal Katalogis, 4 (7), 95-105.
Humairah,  L.  U.,  Kusumastuti,  D.  E.,  &  Supriatna,  I.  (2021).  Analisis  Pengelolaan Retribusi  Parkir  Sebagai  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bandung. Indonesian Accounting Research Journal , 466 - 479.
Jumria,  M.  (2021, Juli-Desember).  Implementasi  Konsep  Pelaksanaan  Kebijakan  Dalam Publik. Jurnal Ekonomi Islam, VI (II), 324-334.
Kasiami,  S.  (2022,  Februari).  Implementasi  Retribusi  Pelayananan  Parkir  Di  Tepi  Jalan Umum  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nmor  11  Tahun  2017  Di  Kabupaten Bojonegoro. JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 6 (1), 33-39.
Milan Putri, E. &. (2020, Oktober). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kawasan  Kota  Sungai  I  Penuh  Tahun  2020. Jurnal  Administrasi  Nusantara Mahasiswa (JAN Maha), 2 (10), 20-32.
Oktisari, M. K., & Nisak, K. (2023, Januari-Juni). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar  Besar  Guna  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kota  Madiun.
Journal of Economics and Business Research, 3 (1), 237-246.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Manggarai  Barat  No.  4  Tahun  2013  Tentang  Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai barat No. 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023)
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Manggarai  Barat  Nomor  9  Tahun  2022  Tentang Penyelenggaraan Parkir (2022)
Purniati,  Aprianti,  H.,  &  Dani,  R.  (2021,  Desember).  Analisis  Implementasi  Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 10 (2).
Rumengan,  V.  K.,  Rachman,  I.,  &  Kumayas,  N.  (2020).  Pengelolaan  Retribusi  Parkir Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Minahasa. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2 (5), 1-9.
Setiadewi, T. I., & Sri, W. d. (2019, Juni). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung. Jurnal Widya Publika, 7 (1), 25-37.
Undang-Undang  (UU)  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Otonomi Daerah (2014)
Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009)