## PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN ( UNDUE INFLUENCE) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1
Nabiyla Risfa Izzati Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Justisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta nabiylarisfa@ugm.ac.id

## Abstract
This  article  aims  to  examine  the  application  of  the  undue  influence  concept  as  a  reason  for revoking  an  employment  agreement  in  the  Industrial  Relations  Court.  Undue  influence  is  a doctrine  that  has  been  developed  by  judges  in  court,  for  cases  where  the  position  of  the  two parties to the dispute is unequal. Since the position of workers and employers is not equal, there is  a  great  potential  for  undue  influence  in  the  employment  agreement.  This  study  uses  a normative legal research method, with qualitative method for data analysis. The result showed that the Industrial Relations Court had been handle cases related with undue influence several times.  The  author  analyses  Bandung  Industrial  Relations  Court  Decision  Number 59/G/2014/PHI.PN.BDG in which the judge use undue influence doctrine for consideration on their decision making process.
Keywords : Employment Agreement; Undue Influence; Industrial Relation Court

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  mengkaji  penerapan  konsep  penyalahgunaan  keadaan  sebagai  alasan pembatalan  perjanjian  kerja  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Penyalahgunaan  keadaan merupakan doktrin yang banyak dikembangkan oleh hakim di pengadilan dalam perkara-perkara yang  mana  kedudukan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  tidak  setara.  Karena  kedudukan pekerja dan pengusaha dalam  perjanjian kerja tidak setara, maka karena terdapat  potensi besar terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat  normatif,  dengan  metode  kualitatif  untuk  analisis  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Pengadilan  Hubungan  Industrial  telah  beberapa  kali  menangani  kasus  terkait  dengan ajaran  penyalahgunaan  keadaan.  Penulis  menganalisis  satu  putusan  secara  spesifik,  yakni Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Bandung  Nomor  59/G/2014/PHI.PN.BDG,  yang  di dalamnya  majelis  hakim  menjadikan  doktrin  penyalahgunaan  keadaan  sebagai  bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Kata Kunci : Perjanjian Kerja; Penyalahgunaan Keadaan; Pengadilan Hubungan Industrial
1 Merupakan artikel hasil penelitian.

## A. Pendahuluan
Perjanjian  kerja  didefinisikan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  sebagai  perjanjian  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak. Sebagaimana  perjanjian  pada  umumnya, perjanjian  kerja  harus  dibuat  dengan memenuhi  empat  syarat,  yakni:  (1) kesepakatan  kedua  belah  pihak;  (2) kemampuan  atau  kecakapan  melakukan perbuatan  hukum;  (3)  adanya  pekerjaan yang  diperjanjikan;  dan  (4)  pekerjaan  yang diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  peraturan yang  berlaku.  Keempat  syarat  ini  bersifat kumulatif,  artinya,  tidak  dipenuhinya  salah satu  syarat  saja  dapat  membawa  akibat perjanjian  kerja  tersebut  dapat  dibatalkan ataupun batal demi hukum.
Kesepakatan kedua belah pihak merupakan  syarat  perjanjian  kerja  yang menarik  untuk  dibahas  lebih  mendalam. Kata sepakat merupakan syarat  yang sangat esensial  dalam  perjanjian  apapun,  karena tanpa  adanya  kata  sepakat  maka  tidak  akan lahir  suatu  perjanjian  (Adhyaksa,  2016; Rahman  et  al.,  2011).  Pengertian  sepakat dilukiskan  sebagai  pernyataan  kehendak yang
disetujui ( overeenstemende wilsverklaring )  antara  pihak-pihak  yang membuat perjanjian. Syarat ini mengisyaratkan  bahwa kebebasan kehendak para  pihak  yang  membuat  perjanjian merupakan  sebuah  keniscayaan  yang  harus dipenuhi  dalam  perjanjian,  agar  tercipta sebuah  kesepakatan  yang  bebas.  Para  pihak tidak  boleh  mendapatkan  tekanan  apapun yang  dapat  mengakibatkan  cacatnya  sebuah kesepakatan bebas (Badrulzaman, 1981). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata mengatur bahwa terdapat tiga hal yang dapat dijadikan  alasan  untuk  membatalkan  suatu perjanjian terkait dengan cacatnya kesepakatan  bebas,  yakni  karena  adanya kekhilafan/kesesatan  ( dwaling ),  paksaan (dwang), dan  penipuan  ( bedrog) .  Seiring dengan  perkembangan  hukum  perdata, muncul satu alasan lagi yang dapat dijadikan
landasan  untuk  membatalkan  perjanjian, yakni  penyalahgunaan  keadaan  ( undue influence;  misbruik  van  omstanddigheden) (Bakker, 2016; van Eck, 1999)
Penyalahgunaan keadaan adalah sebuah ajaran/doktrin  yang  muncul  pertama  kali  di Inggris  pada  abad  ke-15  dengan  istilah undue influence. Ajaran undue influence ini mulai  berkembang  secara  signifikan  dan digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan hakim di Inggris pada abad ke-19 (Hernoko &  Anand,  2017).  Doktrin  ini  banyak dikembangkan  oleh  hakim  di  pengadilan dalam perkara-perkara yang mana kedudukan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  tidak  setara,  dalam  artian  salah satu  pihak memiliki kuasa  yang  lebih  besar terhadap  pihak  yang  lain.  Ajaran undue influence kemudian muncul guna
memastikan bahwa pengaruh satu pihak atas pihak lain tidak disalahgunakan (Enonchong, 1996). Asikin Kusumah Atmadja
mendefinisikan  penyalahgunaan  keadaan sebagai  faktor  yang  membatasi  atau mengganggu  adanya  kehendak  yang  bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak.  Penyalahgunaan  keadaan  pada dasarnya  terdiri  dari  dua  unsur,  yaitu menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar bagi salah satu pihak serta menyalahgunakan  kesempatan  (Nurhayati, 2019).  Meskipun  penyalahgunaan  keadaan belum  diatur  dalam  KUHPerdata  maupun peraturan  perundang-undangan  lain  di Indonesia,  praktik  peradilan  Indonesia sebenarnya telah menerapkan ajaran misbruik  van  omstandiheden ini,  meski masih  sangat  terbatas  (Hernoko  &  Anand, 2017).  Artinya,  meski  belum  diatur  secara tertulis,  namun  ajaran  penyalahgunaan keadaan  bukanlah  hal  yang  asing  di Indonesia.
Doktrin penyalahgunaan keadaan sangat menarik  untuk  dikaji  dari  kacamata  hukum ketenagakerjaan dan perjanjian kerja, karena perjanjian  kerja  merupakan  salah  satu  jenis perjanjian  yang  di  dalam  pembuatannya rawan  terjadi  penyalahgunaan keadaan.  F.X Djumialdi, ahli hukum perburuhan
Indonesia  mengemukakan  bahwa  dalam setiap  perjanjian  kerja  selalu  ada  unsur perintah, yang menunjukkan bahwa kedudukan  kedua  belah  pihak  dalam perjanjian  kerja  tidaklah  setara  (Hernawan, 2014). Kedudukan  pengusaha  selaku  pemberi kerja  selalu  lebih  tinggi  ketimbang kedudukan  pekerja/buruh  dikarenakan  oleh dua  alasan,  yakni  alasan  ekonomis  dan alasan psikologis. Dilihat dari sisi ekonomis, jelas pengusaha memiliki kekuatan ekonomis  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  pekerja/buruh.  Sedangkan  secara psikologis, pekerja/buruh cenderung menjadi  pihak  yang  “lebih  membutuhkan” karena  secara  faktual  pengusaha  adalah pihak yang memberikan pekerjaan dan juga membayarkan upah pekerja/buruh. Dikaitkan
dengan hakekat hukum ketenagakerjaan  secara  umum,  yakni  untuk melindungi  pekerja/buruh  dari  tindakan sewenang-wenang  pengusaha,  maka  terlihat bahwa  pekerja/buruh  memang  memiliki posisi  yang  lemah,  oleh  karenanya  pihak pekerja/buruh perlu untuk dilindungi.
Posisi  yang  lebih  lemah  secara ekonomis  maupun  psikologis  yang  dimiliki oleh  pekerja/buruh  dalam  perjanjian  kerja ini berkesuaian dengan teori yang dikemukakan  oleh  Van  Dunne  tentang  dua sifat  perbuatan  dalam  penyalahgunaan keadaan. Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan bisa timbul karena dua sifat perbuatan, yakni adanya
penyalagunaan  keunggulan  ekonomis,  dan adanya
penyalahgunaan
keunggulan
kejiwaan  (Fidhayanti,  2019;  Yunus,  2019).
Dengan  posisi  pekerja/buruh  yang  lebih lemah  secara  ekonomis  maupun  psikologis (kejiwaan), kemungkinan terjadinya penyalahgunaan  keadaan  dalam  pembuatan perjanjian  kerja  antara  pekerja/buruh  dan pengusaha menjadi terbuka lebar. Lalu,  apakah  selama  ini  sudah  ada penerapan  konsep  penyalahgunaan  keadaan dalam  konteks  hukum  ketenagakerjaan  di Indonesia,  khususnya  dalam  mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial?  Berawal  dari  pertanyaan  ini,
penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian terkait  penerapan  konsep  penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian  kerja  di  Pengadilan  Hubungan Industrial. Rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah: Pertama. dapatkah konsep  penyalahgunaan  keadaan  ( undue influence) digunakan sebagai alasan pembatalan  perjanjian  kerja  di  Pengadilan Hubungan  Industrial? Kedua ,  apakah  telah ada  kasus  terkait  perjanjian  kerja  di Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang menggunakan teori penyalahgunaan keadaan?  Jika  ada,  bagaimana  hakim melakukan penerapan
konsep penyalahgunaan keadaan dalam putusannya?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang  hanya  menggunakan  sumber  data-data sekunder,  yaitu  peraturan  perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  teori-teori hukum,  dan  doktrin  ahli  hukum  terkemuka (Abdul  Kadir,  2015).  Metode  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode  kualitatif. Terdapat  beberapa pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini,  yakni  melalui  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach ),  pendekatan kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep  Penyalahgunaan  Keadaan ( Undue  Influence) sebagai  Alasan Pembatalan  Perjanjian  Kerja  di Pengadilan Hubungan Industrial
a. Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian
Penyalahgunaan  keadaan  atau  biasa dikenal  sebagai undue  influence terdiri dari  kata undue yang  merujuk  pada artian  “tidak  pantas  atau  tidak semestinya”,  dan influence berarti “pengaruh”,  sehingga undue  influence
secara harfiah diartikan sebagai
“pengaruh  yang  tidak  pantas  atau  tidak semestinya”  .  Pengaruh  yang  tidak pantas atau tidak semestinya inilah yang menyebabkan  suatu  kondisi  yang  di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “penyalahgunaan keadaan.”
Seiring  perkembangan  ilmu  hukum, khususnya hukum perdata, ajaran undue influence ternyata tidak hanya diterapkan  oleh  Inggris  dan  negara- negara  yang  menganut  sistem common law, namun  juga  diterapkan  oleh Belanda  yang  notabene  menggunakan sistem civil law ( Luik 17 juni 2002, noot Rechtsverwerking  en  rechtsmisbruik: een  stand  van  zaken,  in  het  bijzonder met  betrekking  tot  de  opeising  van verwijlintresten , 2003). Hal ini dibuktikan  dengan  dicantumkannya penyalahgunaan  keadaan,  yang  dalam bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah misbruik  van  omstandigheden, dalam Niew Burgerlijk Wetboek (NBW), Kitab Undang-Undang  Hukum  Belanda  yang baru.
Misbruik van omstandigheden
dicantumkan  dalam  Pasal  3:44  lid  1 NBW  sebagai  salah  satu  alasan  dapat dibatalkannya  suatu  perjanjian.  Pasal tersebut berbunyi: “ Een rechtshandeling is  vernietigbaar,  wanneer  zij  door bedreiging,  door  bedrog  of  door misbruik  van  omstandigheden  is totstandgekomen.” Artinya, suatu perjanjian  (perbuatan  hukum)  dapat dibatalkan jika adanya ancaman, tipuan, dan juga penyalahgunaan keadaan.
Ada  anggapan  yang  menyatakan bahwa  penyalahgunaan  keadaan  adalah suatu  kondisi  ketika  isi  dalam  suatu perjanjian  tidak  dapat  dibenarkan. Padahal, penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata  berkaitan  dengan  isi perjanjian. Bisa jadi isi suatu perjanjian tidak  terlarang,  namun  ada  sesuatu  hal yang  terjadi  pada  saat  lahirnya perjanjian, yang menimbulkan kerugiaan  pada  salah  satu  pihak sehingga  hal  ini  dapat  dikategorikan
sebagai penyalahgunaan keadaan
(Bakker, 2016).
Penyalahgunaan keadaan pada
dasarnya  terdiri  dari  dua  unsur,  yakni menimbulkan  kerugian  yang  sangat besar  bagi  salah  satu  pihak  dan menyalahgunakan kesempatan. Penyalahgunaan  kesempatan  ini  hanya dapat  terjadi  bilamana  salah  satu  pihak yang  mengadakan  perjanjian  memiliki keunggulan dibandingkan dengan pihak lainnya. Hal inilah yang mendasari Van Dunne mengklasifikasikan penyalahgunaan  keadaan  menjadi  dua, yakni penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan  kejiwaan  (Bakker,  2016; van  Eck,  1999).  Suatu  perjanjian  dapat dikatakan mengandung penyalahgunaan keunggulan  ekonomis  jika:  (1)  salah satu pihak dalam perjanjian mempunyai keunggulan  ekonomis  terhadap  pihak yang  lain;  dan  (2)  pihak  lain  terpaksa mengadakan perjanjian.
Poin  kedua  tentang  pihak  lain  yang terpaksa  mengadakan  perjanjian  ini mengarah  pada  teori  kerugian  subjektif yang  dikemukakan  oleh  Van  Dunne, sehingga  diasumsikan  bahwa  pihak tersebut tidak  akan  menyepakati perjanjian  bilamana  pihak  yang  lain tidak mempunyai keunggulan ekonomis terhadapnya.
Untuk  lebih  memudahkan  hakim dalam mengklasifikasikan apakah suatu perbuatan hukum mengandung penyalahgunaan keadaan ekonomis atau tidak,  Van  Dunne  membuat  empat pertanyaan: (1) apakah pihak yang satu mempuyai keunggulan ekonomis
terhadap  pihak  yang  lain?;  (2)  adakah kebutuhan mendesak
untuk mengadakan  perjanjian  dengan  pihak yang  secara  ekonomis  lebih  berkuasa, mengingat  akan  pasaran  ekonomi  dan posisi pasaran pihak lawan?; (3) apakah kontrak  yang  telah  dibuat  atau  syarat yang  telah  disetujui  tidak  seimbang dalam  menguntungkan  pihak  yang
secara  ekonomis  lebih  berkuasa  dan dengan  demikian  perjanjian  tersebut menjadi  berat  sebelah?;  (4)  Apakah keadaan  berat  sebelah  semacam  itu dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa?
Jika  dari  empat  pertanyaan  di  atas, tiga pertanyaan pertama dijawab dengan ya,  dan  pertanyaan  terakhir  dijawab dengan  tidak,  maka  dapat  diperkirakan sudah  terjadi  penyalahgunaan  keadaan karena  keunggulan  ekonomis.  Apabila suatu perjanjian telah terbukti
mengandung  unsur  penyalahgunaan keadaan,  maka  perjanjian  yang  telah dibuat  tersebut,  termasuk  syarat-syarat di  dalamnya,  sebagian  atau  seluruhnya dapat dibatalkan (Bakker, 2016).

## b. Penyalahgunaan  Keadaan  dalam Perjanjian Kerja
Jika dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian,  maka  pada  dasarnya  tidak ada  perbedaan  antara  perjanjian  kerja dengan  perjanjian  pada  umumnya (Santoso  &  T.,  2012).  Perjanjian  kerja mensyaratkan adanya kesepakatan kedua  belah  pihak,  kecakapan  hukum, pekerjaan  yang  diperjanjikan  sebagai objek,  dan  objek  yang  diperjanjikan tersebut  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan Peraturan  Perundangundangan  yang berlaku.
Artinya, secara umum ketentuan  terkait  pembatalan  atau batalnya suatu perjanjian kerja mengikuti  ketentuan  perjanjian  pada umumnya dalam KUH Perdata. Namun, ada unsur-unsur yang secara spesifik harus dipenuhi dalam
perjanjian  kerja.  Unsur-unsur  tersebut antara  lain:  (a)  adanya  pekerjaan ( arbeid );  (b)  adanya  upah  tertentu ( loan ); (c) di bawah perintah
( gezagsverhouding );  dan  (d)  dalam waktu ( tijd ) yang
ditentukan (Rohanawati  &  Wicaksono,  2018). Unsur  Pertama,  pekerjaan,  merupakan unsur  pokok  yang  harus  ada  dalam
perjanjian  kerja.  Pekerjaan  diberikan dan  ditentukan  oleh  pemberi  kerja (pengusaha),  serta  wajib  dilakukan secara  pribadi  oleh  pekerja  (Alexander Putra, 2017).
Unsur kedua, yakni upah, merupakan hak dari pekerja yang telah melaksanakan  pekerjaan  sebagaimana yang diberikan oleh  pemberi  kerja atau pengusaha. Upah merupakan kewajiban pengusaha  kepada  pekerja,  dan  dapat dikatakan  sebagai bentuk  kontra prestasi dari pemberi kerja atas prestasi pekerja berupa melaksanakan pekerjaan (Adawiyah, 2016; Trimaya, 2014). Unsur  ketiga  adalah  perintah.  yang berarti bahwa dalam melakukan pekerjaan  yang  diperjanjikan,  pekerja harus  tunduk  pada  perintah  orang  lain, dalam hal ini adalah majikan/pengusaha.  Artinya,  seorang pekerja dalam
melaksanakan pekerjaannya  akan  berada  di  bawah wibawa  orang  lain,  yaitu  si  majikan (Santoso  &  T.,  2012).  Unsur  perintah ini  merupakan  perwujudan  fakta kedudukan pekerja dan pengusaha yang tidak  setara.  Perbedaan  kedudukan pekerja  dan  pengusaha  ini  tidak  hanya memberi konsekuensi pada saat pekerjaan  dilangsungkan,  namun  juga sejak perjanjian kerja dibuat (Hernawan,  2014).  Kedudukan  pekerja yang  lemah  seringkali  memposisikan mereka sebagai pihak yang pasif dalam pembuatan  perjanjian  kerja,  karena seakan-akan merekalah yang membutuhkan  untuk  diberi  pekerjaan oleh pengusaha, bukan sebaliknya.
Lebih  lanjut,  jika  ditinjau  dari  asas keseimbangan para pihak dalam pembuatan perjanjian, hal ini menyebabkan  konsep  perjanjian  kerja berbeda dengan konsep perjanjian pada umumnya  yang  bercirikan  adanya keseimbangan  para  pihak  (Santoso  & T.,  2012).  Menurut  Otto  Kahn-Freud, seorang  bapak  hokum  perburuhan dunia,  dalam  perjanjian  kerja  terdapat ciri  penundukan  diri  ( submission ),
subordinasi ( subordination ), dan ketidaksamaan daya tawar ( inequality of bargaining power ). (Dukes, 2008, 2009,
2015)
Hal  ini  terbukti  dari  banyaknya perjanjian  kerja  yang  dibuat  dalam bentuk  perjanjian  standar  yang  isinya dibuat  secara  sepihak  oleh  pihak pengusaha  sebagai  pemberi  kerja (Roesli  et  al.,  2019;  Yunus,  2019). Pekerja  hanya  diberikan  pilihan  untuk menyetujui  atau  tidak  menyetujui perjanjian kerja tersebut, tanpa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan pasal-pasal dalam
perjanjian  kerja  yang  akan  menjadi dasar  hubungan  kerja  antara  pekerja dengan pemberi kerja tersebut. Artinya, kedudukan  superior  pengusaha  sebagai pemberi  kerja  memang  telah  tampak sejak  awal  pembuatan  perjanjian  kerja. Imbasnya, dalam pelaksanaan hubungan kerja pun kedudukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha selaku pemberi kerja seringkali tidak seimbang. Menurut Guy Davidov, ketidakseimbangan  kedudukan  para pihak  dalam  hubungan  kerja  juga dicirikan  oleh  adanya  ketergantungan pekerja/buruh pada hubungan berdasarkan kepentingan ekonomi,
sosial,  dan  psikologi  (Davidov,  2005; Davidov  &  Langille,  2011). Hal  ini berkaitan dengan pendapat Van Dunne,
yang  menyebutkan  bahwa  sebuah perjanjian memiliki potensi penyalahgunaan  keadaan  ekonomis ketika salah satu pihak dalam perjanjian memiliki keunggulan ekonomis terhadap  pihak  yang  lain.  Terdapat empat  pertanyaan  yang  bisa  menjadi parameter apakah dalam suatu
perjanjian  telah  terjadi  penyalahgunaan keadaan  keunggulan  ekonomis  atau tidak  (Ceil,  2015;  Hough  et  al.,  2018; Stone et al., 2018). Keempat pertanyaan ini  akan  dikontekstualisasikan  dengan perjanjian kerja, sehingga dapat terlihat apakah  secara  teoritis  dalam  suatu
perjanjian  kerja  berpotensi  terjadi penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis.
Pertanyaan  pertama  adalah  “apakah pihak yang satu mempunyai keunggulan ekonomis  terhadap  yang  lain?”  Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kaitannya dengan perjanjian kerja, jelas terlihat  bahwa  pengusaha  atau  pemberi kerja  memiliki  keunggulan  ekonomis terhadap  pekerja/buruh.  Keunggulan ekonomis  ini  dikonkritkan  dengan posisi pengusaha yang selain memberikan  pekerjaan  juga  sekaligus sebagai  pemberi  upah.  Sehingga  jelas bahwa dalam perjanjian kerja, salah satu pihak  memiliki  keunggulan  ekonomis terhadap pihak yang lain.
Pertanyaan  kedua  adalah,  “adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan kontrak dengan pihak yang ekonomis  lebih  kuasa,  mengingat  akan pasaran  ekonomi  dan  posisi  pasaran pihak lawan?” Di Indonesia, kebutuhan calon  pekerja  terhadap  pekerjaan  yang diberikan  oleh  pengusaha  sangatlah tinggi,  karena  jumlah  pekerjaan  yang lebih  sedikit  dibandingkan  dengan jumlah pencari pekerjaan. Situasi inilah yang  menimbulkan  adanya  kebutuhan mendesak  bagi  pekerja/buruh  untuk membuat  perjanjian  kerja  dengan pengusaha,  mengingat  perjanjian  kerja merupakan  syarat  mutlak  terjadinya hubungan kerja.
Pengusaha  sebagai  pemberi  kerja memiliki posisi yang lebih diuntungkan karena  calon  pekerja/buruh  berada diposisi  yang  lebih  membutuhkan. Melihat  data  dan  pasaran  ekonomi  saat ini,  jelas  terlihat  bahwa  dalam  konteks perjanjian  kerja,  pekerja/buruh  yang merupakan  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  kerja  memiliki  posisi  yang terdesak  untuk  mengadakan  perjanjian dengan  pihak  lain,  yang  dalam  hal  ini adalah pengusaha.
Pertanyaan  ketiga  adalah  “apakah kontrak  yang  telah  disetujui  tidak seimbang  dalam  menguntungkan  pihak
yang ekonomis lebih kuasa dan dengan demikian berat sebelah?” Pertanyaan ini tentu  saja  tidak  dapat  digeneralisasikan terhadap  semua  perjanjian  kerja.  Tiap- tiap perjanjian kerja memiliki
kekhususan terkait isi dalam pasal-pasal yang  tercantum  di  dalamnya,  sesuai dengan  penerapan  asas  kebebasan berkontrak.
Meski  begitu,  perlu  diperhatikan bahwa  salah  satu  unsur  dari  perjanjian kerja  adalah  adanya  unsur  perintah, yang  menempatkan  pekerja  pada  posisi harus  melakukan  pekerjaan  di  bawah wibawa  pemberi  kerja.  Konsekuensi dari unsur ini adalah tiap-tiap pekerjaan yang  dilakukan  oleh  pekerja  dalam suatu perjanjian kerja haruslah
memberikan  keuntungan  bagi  pihak pemberi kerja. Dari ciri ini dapat terlihat bahwa  perjanjian  kerja  pada  umumnya memberikan  keuntungan  yang  lebih bagi  pemberi  kerja  dibandingkan kepada pekerja/buruh.
Hipotesis ini kemudian juga
didukung  oleh  fakta  bahwa  sebagian besar  perjanjian  kerja  di  perusahaan- perusahaan saat ini dibuat dalam bentuk perjanjian  standar.  Perjanjian  standar atau  perjanjian  baku  secara  sederhana merupakan  perjanjian  yang  isinya dibakukan  dan  dituangkan  dalam bentuk formulir (Jamilah, 2012;
Sembiring,  1999).  Menurut  Sudikno Mertokusumo, perjanjian standar adalah perjanjian  yang  dibuat  secara  apriori menguntungkan  salah  satu  pihak, karena  pihak  yang  satu  mempunyai kedudukan  lebih  unggul  baik  secara ekonomis maupun psikologis dari pihak yang lain (Hidayat, 2019).
Melihat  karakteristik  dari  perjanjian standar  yang  banyak  digunakan  dalam perjanjian  kerja,  maka  terlihat  bahwa secara  teori,  isi  dari  suatu  perjanjian kerja tidak akan berimbang. Ketidakseimbangan  dalam  perjanjian kerja  ini  menguntungkan  pihak  yang secara  ekonomis  lebih  berkuasa,  yakni pengusaha, sehingga menjadi perjanjian
yang  berat  sebelah  (Hernawan,  2014). Sehingga  jawaban  dari  pertanyaan ketiga adalah iya.
Menurut  Van  Dunne,  apabila  tiga pertanyaan  dalam  teorinya  dijawab dengan  ya,  maka  dapat  diperkirakan telah  terjadi  penyalahgunaan  keadaan, sehingga  perjanjian  yang  telah  dibuat beserta  syarat-syarat  di  dalamnya, sebagian atau seluruhnya dapat dibatalkan  (Bakker,  2016;  van  Eck, 1999).  Perjanjian  kerja  sebagaimana telah  diuraikan  di  atas  telah  memenuhi 3  pertanyaan  ini,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  perjanjian kerja  terdapat  potensi  besar  untuk terjadinya  penyalahgunaan  keadaan karena keunggulan ekonomis.
2. Kasus  terkait  Perjanjian  Kerja  yang Menggunakan Teori Penyalahgunaan Keadaan ( Undue Influence) di Pengadilan Hubungan Industrial
Setelah  dilakukan  penelusuran  oleh Penulis,  ditemukan  bahwa  telah  ada beberapa  perkara  terkait  hubungan  kerja  di Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam pertimbangan hukumnya menggunakan teori penyalahgunaan keadaan. Salah satu contohnya terlihat dalam Putusan
Pengadilan  Hubungan  Industrial  Bandung Nomor 59/G/2014/PHI.PN.BDG.
Perkara  ini  merupakan  Perselisihan Hubungan  Industrial  terkait  Pemutusan Hubungan  Kerja  antara  Jaenudin  Samsu Alam,  Hendra  Priana,  Arif  Rachman Muslim, Firman Syah, dan Dicky Hardiansyah (Para Penggugat) melawan PT. FCC  Indonesia  (Tergugat).  Para  Penggugat merupakan  pekerja  di  PT.  FCC  Indonesia dengan  status  yang  berbeda-beda.  Hendra Priana,  Arif  Rachman  Muslim,  dan  Dicky Hardiyansyah  berstatus  pekerja  tetap, sedangkan  Jaenudin  Samsu  Alam  dan Firman  Syah  berstatus  pekerja  dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Para  Penggugat  ketika  masih  menjadi pekerja  telah  dituduh  melakukan  perbuatan penggelapan  hasil  produksi,  meskipun tuduhan  ini  menurut  Para  Penggugat  belum
bisa dibuktikan menurut hukum. Akibat dari tuduhan  ini,  pada  tanggal  20  Maret  2013, Para Penggugat di bawah tekanan oleh pihak Tergugat  diminta  untuk  menandatangani surat  pengunduran  diri  dengan  alasan kepentingan  keluarga.  Karena  hal  ini,  maka Para  Penggugat  menempuh  mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial  yang  diawali  dengan  bipartid  dan mediasi,  namun  karena  tidak  ada  titik  temu maka Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam gugatannya, para penggugat meminta majelis  hakim  menghukum  tergugat  untuk membayar  uang  pesangon  dan  upah  sesuai ketentuan perundang-undangan.
Yang  menarik,  para  penggugat  dalam kasus  ini  pada  awalnya  tidak  mendalilkan mengenai kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam gugatannya. Namun, dalam pertimbangan majelis hakim, salah  satu  anggota  majelis  hakim,  yakni Hakim  H.  Asep  Maulana  SY,  S.H.,  yang berinisiatif membahas mengenai kemungkinan adanya penyalahgunaan keadaan dalam kasus ini.
Hakim  Asep  dalam  pertimbangannya menyebutkan bahwa menimbang keterangan saksi  dan  surat  bukti  di  persidangan,  Para penggugat (pekerja) melakukan penandatanganan  surat  penguduran  diri karena  merasa  tertekan  karena  dituduh melakukan  penggelapan  di  perusahaan,  dan disuruh  untuk  mengundurkan  diri  oleh Tergugat  (pihak  perusahaan).  Hakim  juga menimbang  bahwa  form  surat  pengunduran diri  sudah  disediakan  sendiri  oleh  pihak perusahaan.
Lebih  lanjut,  hakim  menimbang  bahwa tindakan  Tergugat  yang  menawarkan  atau menyuruh Para Penggugat untuk mengundurkan  diri  dari  perusahaan  dengan memberikan  form  surat  pengunduran  diri kepada  Para  Penggugat  adalah  suatu  hal yang sangat tidak layak dan tidak adil untuk Para  Penggugat.  Seharusnya  Tergugat menunggu  proses  laporan  tersebut  berjalan dan  lebih  jelas  terlebih  dahulu.  Siapa  yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat, dan itu semua  harus  dilakukan  sesuai  dengan
prosedur  dan  siatem  hukum  yang  berlaku, demi untuk menghormati asas preassumtion of innocent terhadap Para Penggugat.
Karena  hal  ini,  maka  hakim  kemudian menimbang  bahwa  dalam  hukum  Perdata, berdasarkan  Pasal  1321  dan  Pasal  1449 KUHPerdata,  cacat  kesepakatan  atau  cacat kehendak  dapat  terjadi  karena  kekhilafan, kesesatan,  penipuan  dan  paksaan.  Tetapi, dalam  hukum  Perdata,  menurut  teori kehendak ( Wilstheorie ), juga dikenal adanya istilah  Penyalahgunaan  Keadaan  dalam Kehendak  ( Misbruik  van  Omstadigheden ).
Penyalahgunaan  sebagai  salah  satu  syarat kehendak  berkembang,  oleh  karena  adanya perkembangan  beberapa  peristiwa  hukum dalam hukum perikatan/perjanjian. Penyalahgunaan  keadaan  sendiri  dapat terjadi  apabila  orang  mengetahui  atau seharusnya  mengerti  bahwa  pihak  lain karena  suatu  keadaan  khusus  seperti keadaan  darurat,  tidak  dapat  berpikir panjang,  keadaan  jiwa  abnormal,  atau  tidak berpengalaman  tergerak  untuk  melakukan sesuatu  perbuatan  hukum  meskipun  ia  tahu atau seharusnya mengerti bahwa seharusnya ia dapat mencegahnya atau tidak melakukannya.
Lebih  lanjut,  hakim  dalam  perkara  ini menjelaskan
bahwa penyalahgunaan keadaan  kehendak  dapat  dibagi  dalam  dua jenis,  yaitu  penyalahgunaan keadaan karena keunggulan  ekonomi  salah  satu  pihak terhadap pihak lain ( economische overwicht ) dan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan  psikologis  satu  pihak  terhadap pihak lain ( geestelijke overwicht ).
Indikator  dan  prasyarat  yang  dapat menimbulkan  terjadinya  penyalahgunaan kehendak  karena  keunggulan  ekonomi, diantaranya  adalah:  (a)  Satu  pihak  dalam perjanjian  lebih  unggul  di  bidang  ekonomi dari  pihak  lainnya;  dan  (b)  Pihak  lain terdesak untuk melakukan perjanjian dengan yang bersangkutan. Sedangkan indikator dan prasyarat yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kehendak karena keunggulan  psikologis,  diantaranya  adalah: (a)  adanya  ketergantungan  satu  pihak  yang lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang
lebih  unggul  secara  psikologis  terhadap pihak  lainnya;  dan  (b)  ada  keunggulan psikologis  luar  biasa  satu  pihak  dengan pihak lainnya.
Hakim  kemudian  mengaitkan  dengan fakta di kasus ini, bahwa perjanjian sepihak adalah  perjanjian  yang  membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Berdasarkan pada definisi tersebut, maka form pernyataan  pengunduran  diri  sebagaimana yang terdapat di perusahaan tergugat adalah salah satu bentuk perjanjian sepihak. Walau hanya  membebankan  kewajiban  untuk melakukan satu prestasi bagi buruh/pekerja, tetapi  hal  tersebut  berakibat  hukum  bagi kedua  belah  pihak,  baik  buruh/pekerja maupun perusahaan.
Hakim  kemudian  menimbang  bahwa dilihat  dari  kondisi  dan  fakta  yang  terjadi, adanya  pemberian  dan  penawaran  form pengunduran diri dari Tergugat kepada Para Penggugat  adalah  salah  satu  contoh penyalahgunaan  keadaan  dalam  teori kehendak  tersebut,  sehingga  walaupun  hal itu  telah  dilakukan  oleh  Para  Penggugat, maka  pernjanjian  atau  pernyataan  tersebut dapat  dibatalkan  secara  hukum  oleh  Para penggugat  bila  dirasakan  merugikan  dan digugat  kemudian  oleh  Para  Penggugat. Sehingga  dengan  demikian,  Hakim  Asep berpendapat  bahwa  PHK  yang  dilakukan Tergugat dengan alasan mengundurkan batal demi hukum.
Pertimbangan  yang  diberikan  oleh Hakim  Asep  dalam  kasus  ini  menurut penulis  adalah  sebuah  fenomena  hukum yang  sangat  menarik.  Pertimbangan  hakim di  atas  merupakan  contoh  penggunaan doktrin  penyalahgunaan  keadaan  ( undue influence) dalam  proses  pengambilan keputusan  hakim  di  Pengadilan  Hubungan Industrial,  bahkan  ketika  penggugat  tidak secara  eksplisit  mendalilkan  kemungkinan adanya  penyalahgunaan  keadaan,  Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan  teori undue  influence karena beranggapan  bahwa  situasi  yang  dihadapi oleh  para  penggugat  dalam  kasus  tersebut berpotensi
dikategorikan
sebagai penyalahgunaan keadaan.
Hakim  dalam  perkara  ini  berpendapat bahwa  dilihat  dari  kondisi  dan  fakta  yang terjadi  adanya  pemberian  dan  penawaran form pengunduran diri dari Tergugat kepada Para  Penggugat  adalah  salah  satu  contoh penyalahgunaan  keadaan  dalam  teori kehendak,  sehingga  walaupun  hal  itu  telah dilakukan  oleh  Para  Penggugat,  maka perjanjian  atau  pernyataan  tersebut  dapat dibatalkan  secara  hukum  oleh  Para penggugat  bila  dirasakan  merugikan  dan digugat  kemudian  oleh  Para  Penggugat. Dengan  kata  lain,  Hakim  Asep  menyatakan bahwa  seharusnya  PHK  yang  dilakukan Tergugat  dengan  alasan  mengundurkan  diri dapat dinyatakan batal demi hukum.
Sayangnya,  kedua  anggota  hakim  lain dalam  perkara  ini  tidak  sependapat  dengan pertimbangan  hukum  yang  diberikan  oleh Hakim  Asep.  Pada  akhirnya,  Pengadilan Hubungan  Industrial  Bandung  mengadili bahwa  gugatan  Penggugat  atas  nama Jaenudin Samsu Alam dan Firmansyah tidak dapat  diterima,  dan  gugatan  Penggugat  atas nama Hendra Priana, Arif Rachman Muslim, dan  Dicky  Hardiansyah  ditolak  untuk seluruhnya.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga menyatakan  bahwa  Hubungan  Kerja  antara Tergugat  dan  Para  Penggugat  atas  nama Hendra  Priana,  Arif  Rachman  Muslim,  dan Dicky
Hardiansyah putus karena
pengunduran  diri.  Pendapat  hukum  yang diberikan  Hakim  Asep  pun  menjadi dissenting opinion dalam perkara ini.
Meski begitu, penulis tetap berpendapat bahwa  perkara  ini  merupakan  salah  contoh yang  sangat  baik  untuk  merepresentasikan penggunaan  teori  penyalahgunaan  keadaan dalam  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan Hubungan  Industrial.  Penerapan  teori penyalahgunaan  keadaan  yang  dilakukan oleh  Hakim  Asep  adalah  sebuah  bukti bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial  telah  menerima  penggunaan doktrin  ini  dalam  penyelesaian  masalah- masalah  terkait  perjanjian  kerja,  khususnya dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja. Hal ini merupakan hal yang patut diapresiasi, karena  di masa yang akan datang  dapat  menjadi  sebuah  terobosan
hukum  yang  bermanfaat  dalam  konteks penyelesaian kasus-kasus hubungan
industrial.
D. Simpulan Kajian dalam penelitian ini
menunjukkan  bahwa  terdapat  potensi  besar terjadinya  penyalahgunaan  keadaan  dalam perjanjian kerja. Hal ini terjadi karena posisi para  pihak  dalam  perjanjian  kerja,  yakni pengusaha dan pekerja/buruh secara ekonomis sangatlah tidak berimbang. Selain itu,  banyaknya  perjanjian  kerja  yang  dibuat dalam  bentuk  perjanjian  standar  juga menjadi alasan adanya potensi penyalahgunaan  keadaan  dalam  perjanjian kerja.  Secara  teoritis,  apabila  ditemukan terjadinya  penyalahgunaan  keadaan  dalam perjanjian
kerja, maka konsep penyalahgunaan  keadaan  ( undue  influence) dapat  digunakan  sebagai  alasan  pembatalan perjanjian  kerja.  Hal  ini  dapat  diputuskan melalui mekanisme
penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, mulai  dari bipartid, mediasi,  konsiliasi,  sampai  dengan di Pengadilan Hubungan Industrial.
Pengadilan  Hubungan  Industrial  telah beberapa  kali  menangani  kasus  terkait dengan  ajaran  penyalahgunaan  keadaan. Penulis  menganalisis  satu  putusan  secara spesifik, yakni Putusan Pengadilan Hubungan  Industrial  Bandung  Nomor 59/G/2014/PHI.PN.BDG.  Dalam  putusan ini,  majelis  hakim  menjadikan  doktrin penyalahgunaan  keadaan  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  mengambil  keputusan. Meskipun  pada  akhirnya  Majelis  Hakim akhirnya  memutuskan  bahwa  tidak  terjadi penyalahgunaan  keadaan  dalam  perkara ini, penerapan  teori  penyalahgunaan  keadaan  di putusan  ini  merupakan  bukti  bahwa  Hakim Pengadilan  Hubungan  Industrial  telah menerima  penggunaan  doktrin  ini  dalam penyelesaian masalah-masalah terkait perjanjian kerja, khususnya dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir,  M.  (2015).  Hukum  Dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8n o1.283
Adawiyah,  N.  F.  (2016).  Analisis  Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  Tentang  Pengupahan  Ditinjau Dari  Perspektif  Perlindungan  Pekerja. Hukum .
Adhyaksa,  G.  (2016).  Penerapan  Asas
Perlindungan  Yang  Seimbang  Menurut Kuhperdata Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Unifikasi :  Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2. 411 Alexander  Putra,  C.  V.  (2017).  Urgensi Klausula  Definisi  Dalam  Perjanjian Kerja. Kertha Patrika . https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i0 1.p05
Badrulzaman, M. D. (1981). Hak-Hak Azasi Manusia  Menurut  Undang-Undang Dasar  1945  Dan  Penjabarannya  Di Dalam  Hukum  Perjanjian  Nasional. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan . https://doi.org/10.21143/jhp.vol11.no1.
837
Bakker,  P.  S.  (2016).  Vernietiging  van overeenkomsten  op  grond  van  laesio enormis,  dwaling  of  misbruik  van omstandigheden. Maandblad Voor
Vermogensrecht .
https://doi.org/10.5553/mvv/157457672
016014001001
Ceil,  C.  (2015).  Contractual  Free  Will: Doctrines  of  Economic  Duress  &
Undue  Influence. SSRN  Electronic
Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2596998
Davidov,  G.  (2005).  Who  is  a  worker?  In Industrial Law Journal . https://doi.org/10.1093/ilj/34.1.57 Davidov,  G.,  &  Langille,  B.  (2011).  The Idea  of  Labour  Law.  In The  Idea  of Labour Law . https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780 199693610.001.0001
Dukes,  R.  (2008).  Constitutionalizing employment  relations:  Sinzheimer, Kahn-Freund,  and  the  role  of  labour law.  In Journal  of  Law  and  Society . https://doi.org/10.1111/j.1467-
6478.2008.00442.x
Dukes,  R.  (2009).  Otto  Kahn-Freund  and Collective  Laissez-Faire:  An  Edifice without  a  Keystone? Modern  Law Review .  https://doi.org/10.1111/j.1468- 2230.2009.00741.x
Dukes,  R.  (2015).  Wedderburn  and  the theory of labour law: Building on Kahn-
Freund. Industrial  Law Journal . https://doi.org/10.1093/indlaw/dwv015
Enonchong,  N.  (1996).  Contract  Damages for  Injury  to  Reputation. The  Modern Law Review . https://doi.org/10.1111/j.1468- 2230.1966.tb02102.x Fidhayanti,  D.  (2019).  Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)  Sebagai  Larangan Dalam  Perjanjian  Syariah. Jurisdictie . https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5076
Hernawan, A. (2014). Industrial Relations In The  Perspective  Of  Justice  Theory  By John Rawls. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada .
https://doi.org/10.22146/jmh.16042 Hernoko,  A.  Y.,  &  Anand,  G.  (2017).  The application  of  circumstance  abuse doctrine (Misbruik Van Omstandigheden) on judicial practice in Indonesia. Journal of Advanced
Research  in  Law  and  Economics . https://doi.org/10.14505/jarle.v8.7(29).1
0
Hidayat,  A.  (2019).  Kekuatan  Mengikat Klausul  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian Baku  Dihubungkan  Dengan  Asas Kebebasan  Berkontrak. Syiar  Hukum : Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.29313/sh.v16i2.5354 Hough,  T.,  Kirk,  E., Hough, T., &  Kirk,  E.
(2018). Duress and  undue  influence.  In
Contract Law . https://doi.org/10.4324/9781315678283 -10
Jamilah,  L.  (2012).  Asas  Kebebasan Berkontrak  Dalam  Perjanjian  Standar Baku. Syiar Hukum, FH UNISBA .
Nurhayati,  B.  R.  (2019).  Penyalahgunaan Keadaan  Sebagai  Dasar  Pembatalan Perjanjian. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) .
https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752
Rahman,  T.,  Innaka,  A.,  Hernawan,  A.,  & Pramuwardhani,  D.  (2011).  Asas Kebebasan  Berkontrak  Dan  Asas Kepribadian  Dalam  Kontrak-Kontrak Outsourcing. Mimbar  Hukum , 20 (3),
431–645. https://doi.org/10.22146/jmh.16178
Roesli,  M.,  Sarbini,  S.,  &  Nugroho,  B.
(2019).  Kedudukan  Perjanjian  Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan  Berkontrak. DiH:  Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260
Rohanawati,  A.  N.,  &  Wicaksono,  D.  A.
(2018).  Kesetaraan  Dalam  Perjanjian Kerja  Dan  Ambiguitas  Pertimbangan Hukum  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Yudisial .
https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.307
Santoso,  B.,  &  T.,  R.  (2012).  Eksistensi Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam
Perjanjian Kerja. Arena Hukum . https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum .2012.00503.6
Sembiring,  S.  (1999).  Pencantuman  Asas Kewajaran  dalam  Kontrak  Standar (Perjanjian  Baku)  sebagai  Salah  Satu
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 180-191
Upaya  Melindungi  Konsumen. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM . https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss 12.art10
Stone,  R.,  Devenney,  J.,  Stone,  R.,  &
Devenney,  J.  (2018).  Undue  influence. In Text,  Cases  and  Materials  on Contract Law . https://doi.org/10.4324/9781315692838 -11 Trimaya,  A.  (2014).  Pemberlakuan  Upah Minimum  Dalam  Sistem  Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Aspirasi . van  Eck,  M.  (1999).  Misbruik  van omstandigheden bij de beëindigingsovereenkomst. Bulletin
Arbeid, Sociale Zekerheid & Recht .
Luik  17  juni  2002,  noot  Rechtsverwerking en rechtsmisbruik: een stand van zaken, in  het  bijzonder  met  betrekking  tot  de opeising van verwijlintresten,
Tijdschrift  voor  Belgisch  Burgerlijk Recht ___ (2003).
Yunus, A. (2019). Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku. Kanun : Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12 854