## KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. MUSTIKA JAYA LESTARI DENGAN PETERNAK AYAM JATINEGARA TEGAL

## Annisa Qurrotul Uyun, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: annisa.qurrotul@gmail.com

## Abstract
Partnership  agreement  between  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  and  Chicken  Farmers  ofJatinegaraTegal was  made  and  agreed  based  on  the  standard  clause.However,  the  implementation  was  not  in accordance with the content of the agreement. The article aims to find out how the standard clause of  partnership  agreement  between  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  with  Chicken  Farmers  of  Jatinegara Tegal  and  how  the  implementation  is  in  the  perspective  of  justice.The  results  of  the  article  show that  standard  clause  of  partnership  between  PT.Mustika  Jaya  Lestari  and  Chicken  Farmers  of JatinegaraTegal  was  not  contradictory  with  The  Law  Number  8  Year  1999  on  Consumer Protection.While for the implementation of the standard cause was not fair for the farmers,because there  was  a  default  by  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  to  the  farmers  so  that  they  had  to  take  the  loss independently.
Keywords : standard clause; partnership agreement; default.

## Abstrak
Perjanjian kemitraan antara PT.Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal dibuat dan  disepakati  berdasarkan  pada  klausula  baku.Namun  implementasinya  tidak  sesuai  dengan  isi perjanjian.Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  klausula  baku  perjanjian  kemitraan antara  PT.Mustika  Jaya  Lestari  dengan  Peternak  Ayam  Jatinegara  Tegal  dan  bagaimana implementasinya dalam perspektif keadilan. Artikel ini menunjukan bahwa klausula baku perjanjian kemitraan  antara  PT.Mustika  Jaya  Lestari  dengan  Peternak  ayam  Jatinegara  Tegal  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Sedangkan  implementasi  klausula  baku  tersebut  tidak  adil  bagi  pihak  peternak,  karena  terjadi wanprestasi  oleh  pihak  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  kepada  peternak  sehingga  peternak  harus menanggung kerugian secara mandiri.
Kata kunci : klausula baku; perjanjian kemitraan; wanprestasi.

## A. Pendahuluan
Hukum  meliputi berbagai peraturan yang  menentukan dan  mengatur  perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah  hukum(Kansil,  2012).Sedangkan  dimasyarakat,  hukum  mempunyai  peranan  dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Sehingga hukum dapat berguna untuk menciptakan ekonomi yang baik dan kondusif dalam suatu Negara.
Perkembangan kegiatan ekonomi  yang ada dalam  kehidupan  masyarakat sekarang tanpa disadari  ada  beberapa  yang  berkaitan  dengan  aturan-aturan  hukum,  baik  itu  aturan  hukum
perdata maupun aturan hukum  yang  lain. Salah satu kegiatan ekonomi  yang  berkaitan dengan aturan  hukum  perdata  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Jatinegara Kabupaten Tegal dengan cara berternak ayam jenis broiler.
Pelaksanaan  berternak  ayam  tersebut  meskipun  dilakukan  dengan  cara  sederhana, tetapi sudah  masuk  kedalam  ranah  hukum  perjanjian.  Karena  sebelum  diadakan  kegiatan  berternak ayam,  peternak  dan  pihak  PT  mengadakan  sebuah  perjanjian  kemitraan.  Menurut  kamus hukum, Perjanjian adalah persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih di mana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan  bersama.(Rudyat,  2013)Sedangkan  Kemitraan  adalah  kerjasama  usaha  antara penyedia  barang  atau  jasa  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  yang  masing-masing  pihak mempunyai  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  jelas  berdasarkan  kesepakatan  bersama  yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Adapun  kerjasama  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  dengan peternak  ayam  di  Kecamatan  Jatinegara  menggunakan  pola  inti-plasma.  Dalamhal  ini,  PT. Mustika  Lestari  berperan  sebagai  perusahaan  intidan  peternak  ayam  sebagai  plasmanya. Perusahaan  inti  disini  melaksanakan  pembinaan  mulai  dari  penyediaan  sarana  produksi, bimbingan  teknis,  sampai  dengan  pemasaran  hasil  produksi,  sedangkan  peternak  sebagai plasma menerima bimbingan yang diberikan pihak inti.
Suatu  ketentuan  kerjasama  kemitraan  harus  sesuai  dengan  hukum  perjanjian  yang menunjukan  keseimbangan  antara  dua  pihak  yang  melakukan  perjanjian  tersebut,  tujuannya agar para pihak  mendapat  keadilan  sesuai dengan asas perekonomian nasional dalam  Pasal  33 Ayat  4  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menjelaskan bahwa  Perekonomian  Nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Tetapi  perjanjian  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  dengan peternak  ayam  di  Kecamatan  Jatinegara  dibuat  berdasarkan  klausula  baku.  Klausula  Baku berarti  klausul  yang  ada  dalam  perjanjian  sudah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu secara sepihak oleh pihak PT yang sifatnya mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak peternak. Dalam  perjanjian  yang  menggunakan  klausula  baku,  kebebasan  para  pihak  untuk menyampaikan  pendapat  tidak  sebebas  perjanjian  yang  dilakukan  secara  langsung  yang melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.
Kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian tersebut dapat merugikan kepentingan peternak,  karena  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  berada  di  posisi  yang  kuat,  sedangkan  peternak
berada  di  posisi  yang  lemah.  Apalagi  jika  dikemudian  hari,  PT.  Mustika  Jaya  Lestari melakukan  wanprestasi  terhadap  pihak  peternak  seperti  mengalihkan  seluruh  beban  tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama tetapi hanya dibebankan kepada salah satu pihak, yaitu peternak.Dalam  penelitian  ini,  permasalahan  yang  akan  dibahas  yaitu  Bagaimana  Klausula Baku  Perjanjian  Kemitraan  Antara  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  dengan  Peternak  Ayam  Di Kecamatan  Jatinegara  Tegal  dan  Bagaimana  Implementasi  Klausula  Baku  Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam dalam Perspektif Keadilan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  Klausula  Baku  Perjanjian  Kemitraan Antara  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  dengan  Peternak  Ayam  Di  Kecamatan  Jatinegara  Tegal  dan untuk mengetahui Implementasi Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam dalam Perspektif Keadilan.
Merujuk pada penelitian Cicilia Prizka Dianita yang berjudul Perlindungan Hukum Para Pihak  dalam  Perjanjian  Kerjasama  Kemitraan    dengan  Pola  Inti  Plasma  antara  PT.  Agro Makmur  Sentosa  dengan  Peternak  di  Kabupaten  Kendal,  (Dianita,  2018)yang  hasil penelitiannya menyebutkan bahwa: pertama, perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama  kemitraan  usaha  peternakan  diklasifikasikan  ke  dalam  2  (dua)  kelompok  yaitu preventif  dan  represif.  Kedua,  kewenangan  Pemerintah  dalam  perjanjian  kerjasama  kemitraan usaha  peternakan  yaitu  melalui  koordinasi  dan  pembinaan.  Sedangkan  unsur  kebaruandalam penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penlitian Cicilia Prizka Dianita, yaitu meneliti mengenai  perjanjian  kerjasama  antara  perusahaan  dengan  peternak  ayam,  tetapi  penelitian Cicilia Prizka Dianita masih bersifat umum, karena hanya membahas perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma. Sementara itu, pada penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Di Kecamatan Jatinegara Tegal dan Implementasi Klausula Baku Perjanjian  Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam dalam Perspektif  Keadilan, dengan hasil penelitian bahwa  Klausula baku perjanjian kemitraan yang dilakukan antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal adalah sesuai  dan  tidak  bertentangan  atau  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  18  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  sedangkan  implementasi  perjanjian  tersebut  memang  tidaklah  adil bagi pihak peternak, karena pihak PT tidak mengindahkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh PT.  Mustika  Jaya  Lestari  sendiri,  dimanapada  kenyataannya  ketika  terjadi  kerugian  peternak harus  menanggung  keugian  itusendiri.  Namun,  pihak  peternak  dapat  melakukan  upaya  untuk meminta ganti rugi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak PT dengan cara negosiasi, mediasi ataupun penyelesaian melalui pengadilan.

## B. Metode Penelitian
Arikel  ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  dititik  beratkan  pada norma-norma(Ali,  2013).  Dengan  pendekatan  undang-undang (statue  approach) .  Jenis  data dalam  artikel  ini  menggunakan  Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  bahan kepustakaan  atau  literatur  yang  ada  hubungannya  dengan  objek  penelitian(Ishaq,  2017). Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  studi  kepustakaan  dan wawancara  dengan  Peternak  Ayam  di  Jatinegara  Tegal  untuk  mengetahui  bagaimana kelangsungan  kerjasama  yang  terjalin  antara  peternak  ayam  dengan  PT.  Mustika  Jaya  Lestari melalui  perjanjian  baku.  Artikel  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif  yakni  analisis  data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga  memudahkan  interpretasi  data  dan  pemahaman hasil analisis.Kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah dianalisis.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Bagaimana  Klausula  Baku  Perjanjian  Kemitraan  Antara  PT.  Mustika  Jaya  Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal.
Klausula  baku  merupakan  isi  atau  bagian  dari  suatu  perjanjian,  dimana  klausula- klausula  tersebut  dibuat  dan  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  kedudukan  yang lebih  kuat  yang  dapat  merugikan  pihak  yang  lemah  dan  dapat  pula  menimbulkan penyalahgunaan  keadaan.  Sedangkan  menurut  Pasal  1  Angka  10  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
“Klausula  Baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan  dan  titetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”
Semakin  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  banyak  perusahaan  atau lembaga  yang  sudah  menyiapkan  perjanjian  dengan  klausula  baku  dalam  mengelola usahanya, seperti yang dilakukan oleh PT. Mustika Jaya Lestari. Dimana dalam usahanya, PT.  Mustika  Jaya  Lestari  dan  peternak  ayam  Jatinegara  Tegal  melakukan  perjanjian kemitraan  berdasarkan  klausula  baku.  Seperti  yang  telah  penulis  uraikan  sebelumnya, bahwa  perjanjian  kemitraan  tersebut  dibuat  oleh  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  tanpa  campur
tangan  dari  pihak  peternak  dan  pihak  peternak  hanya  mempunyai  wewenang  untuk menyetujui perjanjian tersebut atau tidak melakukan kerjasama.
Menurut Salim, perjanjian adalah  hubungan  hukum antara subjek  yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subjek hukum yang satu berhak atas prestasi  dan  begitu  juga  subjek  hukum  yang  lain  berkewajiban  untuk  melaksanakan prestasinya  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati.(Nurhayani,  2015)  .  Sedangkan  Menurut Van  Dunne,  Perjanjian  adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.(H.S., 2009)
Adapun Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Subekti, 2008)
Pengertian  perjanjian  tersebut  mengandung  unsur-unsur  seperti  adanya  hubungan hukum, dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan adanya  akibat  hukum.  Di  mana  para  pihak  itu  sepakat  untuk  memenuhi  apa  yang  sudah dibuat  dalam  perjanjian,  yang  nantinya  kesepakatan  tersebut  akan  mempunyai  akibat hukum yaitu berupa hak dan kewajiban dan bila tidak dilaksanakan maka si pelanggar akan mendapatkan  sanksi.  Sedangkan  kemitraan  sendiri  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  8 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang menyebutkan bahwa:
“Kemitraan  yaitu  kerja  sama  usaha  antara  usaha  kecil  dengan  usaha  menengah  atau usaha  besar  disertai  pembinaan  dan  pengembangan  oleh  usaha  menengah  atau  usaha besar  dengan  memperlihatkan  prinsip  saling  memerlukan,  saling  memperkuat  dan  saling menguntungkan.”
Dari  pengertian  kemitraan,  dapat  dipahami  bahwa  salah  satu  unsur  penting  dari kemitraan yang membedakan dengan hubungan bisnis atau kerja sama biasa adalah adanya “pembinaan  dan  pengembangan”  yang  dilakukan  oleh  pengusahan  menengah  dan/atau besar  terhadap  pengusaha  kecil.  Apabila  unsur  pembinaan  dan  pengembangan  tersebut tidak  ada,  maka  kerja  sama  bisnis  tersebut  adalah  hubungan  atau  transaksi  bisnis  biasa yang  belum  dapat  dikategorikan  sebagai  kemitraan  yang  dimaksudkan  dalam  undang- undang tersebut.(Wiwoho, 2007)
Unsur  lain  yang  juga  penting  yaitu  adanya  motif  ekonomi  atau  bisnis  yang berdasarkan  prinsip  saling  memerlukan,  memperkuat  dan  saling  menguntungkan.  Jadi, kemitraan itu tidak diarahkan pada kerja sama yang bersifat belas kasihan (charity) belaka. Maksud  dan  tujuan  kemitraan  adalah “Win-Win  Partnership”. Kesadaran  untuk saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan harus memiliki
kemampuan  dan  kekuatan  yang  sama,  tetapi  yang  lebih  dipentingkan  adalah  posisi  tawar yang  setara  berdasarkan  peran  masing-masing.  Ciri  dari  kemitraan  usaha  terhadap hubungan  timbale  balik  bukan  sebagai  buruh-majikan  atau  atasan-bawahan,  melainkan adanya  pembagian  risikodan  keuntungan  yang  proporsional  sehingga  menghasilkan ekuatan dan karakter kemitraan usaha.(Gofur, 2010)
Pola  kemitraan  yang  digunakan  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  yaitu  pola  kemitraan  Inti Plasma  yaitu  hubungan  kemitraan  antara  usaha  kecil  dengan  usaha  menengah  atau  usaha besar, di mana usaha menengah atau usaha besar ini bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku  plasma,  perusahaan  inti  melaksanakan  pembinaan  mulai  dari  penyediaan  sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.Dimana usaha besar atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya  dalam:  Penyediaan  dan  penyiapan  lahan;  Penyediaan  sarana  produksi; Pemberian  bimbingan  teknis  manajemen  usaha  dan  produksi;  Perolehan,  penguasaan  dan peningkatan teknologi yang diperlukan; Pembiayaan; dan Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.
Suatu  perjanjian  yang  dilakukan  antara  dua  pihak  atau  lebih  haruslah  memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam  Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), meliputi:
a. Adanya unsur sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Apabila  salah  satu  syarat  tersebut  diatas  tidak  terpenuhi  maka  mengakibatkan perjanjian  dapat  dibatalkan  atau  mungkin  batal  demi  hukum.  Karena  dua  syarat  pertama disebut  syarat  subjektif,  yang  apabila  salah  satu  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  dapat dibatalkan.  Sedangkan  dua  syarat  terakhir  adalah  mengenai  objeknya  disebut  syarat objektif  dan  apabila  ada  yang  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  itu  batal  demi  hukum, artinya semua perjanjian yang diadakan dianggap tidak pernah ada.
Empatsyarat  sahnya  perjanjian  menurut  KUH  Perdata  memang  sudah  terpenuhi,  di mana perjanjian yang dilakukan sudah mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu pihak PT. Mustika Jaya Lestari dan Pihak peternak, setelah tercapainya kata sepakat, maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan objek perjanjian sebagai bentuk peralihan hak, objek dalam perjanjian  kemitraan  ini  berupa  DOC (Day  Old  Chicken) atau  bibit  ayam  beserta  obat-
obatan,  vaksin,  kimia,  pakan    dan  lain-lain.  Meskipun  perjanjian  tersebut  dibuat berdasarkan  klausula  baku  atau  dibuat oleh  satu pihak  yaitu  pihak  PT, tetapi  penggunaan klausula baku pada perjanjian tersebut kurang menguntungkan bagi pihak peternak, karena kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  peternak  lebih  banyak  dibandingkan  dengan kewajiban  yang  dilaksanakan  pihak  PT.  Posisi  peternak  Jatinegara  disini  sebagai  pihak yang  membutuhkan, sehingga peternak tidak bisa berbuat apa-apa untuk ikut menentukan isi  perjanjian  dan  pada  akhirnya  peternak  menyetujui  segala  sesuatu  yang  disebutkan dalam perjanjian.
Perjanjian  kemitraan  yang  berkembang  saat  ini  diikat  melalui  perjanjian  baku  yang dibuat  dan  dipersiapkan  terlebih  dahulu  oleh  pihak  inti,  sedangkan  secara  prinsip  suatu perjanjian  harus  terjadi  berdasarkan  kebebasan  berkontrak  sehingga  para  pihak  dapat menentukan  isi  perjanjiannya  secara  bersama-sama,  supaya  tercapai  keseimbangan  yang sesuai. Hal tersebut tidak terjadi pada perjanjian kemitraan antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan  Peternak  Ayam  Jatinegara,  karena  isi  perjanjian  sudah  dibuat  oleh  pihak  PT terlebih dahulu. Sehingga bila dilihat dari isi perjanjian tersebut diatas sudah terlihat bahwa perjanjian  penggunaan  klausula  baku  tersebut  kurang  sesuai  dan  tidak  seimbang,  karena kewajiban  antara  pihak  peternak  dengan  PT  lebih  banyak  kewajiban  peternak.  Namun apabila kedua belah pihak  yang bersangkutan sudah sepakat terhadap isi perjanjian, maka perjanjian  tersebut  sudah  dianggap  sah  dimata  hukum.  Perjanjian  kerjasama  tersebut dimulai  dengan  penyediaan  bibit  ayam,  obat,  vaksin  dan  kimia  yang  kemudian  diberikan PT.  Mustika  Jaya  Lestari  kepada  peternak.  Sedangkan  perhitungan  keuntungannya  yaitu biaya  pembelian  DOC  dikurangi  hasil  penjualan  daging  yang  kemudian  hasil  atau  selisih tersebutlah  yang akan  menjadi keuntungan bagi peternak. Pemasaran  juga dilakukan oleh pihak  inti,  di  mana  para  pembeli  akan  mendatangi  peternak  untuk  membeli  ayam  yang sudah  ditimbang  dan  diberi  harga  sesuai  harga  pasar,  kemudian  transaksinya  akan dilakukan dengan pihak PT. Mustika Jaya Lestari.
Pembentukan  perjanjian  menurut  Gregory  E.  Maggs,  sebagaimana  dikutip  oleh  Ery Agus  Priyono,  diawali…..”dengan  adanya  kehendak  bebas  sebagaimana  tercermin  dalm penawaran (Offer) dan penerimaan (Acceptance) yang ditutup dengan kesepakatan.(Priyono, 2016)
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, lahir sebagai wujud kehendak bebas dari para pihak  pembuat  perjanjian,  yang  didasarkan  pada  asas  kebebasan  berkontrak.  Asas  ini member  landasan  moral  “bahwa  setiap  orang  boleh  membuat  perjanjian  atau  tidak membuat  perjanjian.  Perjanjian  yang  dibuat  didasari  kesepakatan  antara  para  pihak  tanpa
adanya  paksanaan,  penipuan  dan  kekhilafan  atau  penyalahgunaan  keadaan”.(Priyono, 2015)
Suatu  perjanjian  umumnya  dibuat  berdasarkan  atas  asas  kebebasan  berkontrak, namun  banyak  perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  dengan  perjanjian  baku  atau  klausula baku. Tetapi penggunaan klasula baku dalam perjanjian masih bisa ditolerir apabila sesuai dengan  Pasal  18    Ayat  1  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila(Miru, 2015):
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak  menolak menyerahkan kembali  barang  yang dibeli konsumen
c. Menyatakan  bahwa  pelaku  usahan  berhak  menolak  penyerahan  uang  kembali  yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
d. Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsura
e. Mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa yang dibeli oleh konsumen
f. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau  mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
Oleh  karena  empatsyarat  sahnya  perjanjian  menurut  KUH  Perdata  sudah  terpenuhi dan  sudah  mencapai  kata  sepakat  dari  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  PT.  Mustika  Jaya Lestari  dan  Pihak  peternak,  maka  timbul  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh masing-masing  pihak,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyerahan  objek  perjanjian sebagai bentuk peralihan hak, objek dalam perjanjian kemitraan ini berupa DOC (Day Old Chicken) atau bibit ayam  beserta obat-obatan, vaksin, kimia, pakan  dan  lain-lain.Dimana penggunaanklausula  baku  tidaklah  menjadi  masalah  apabila  dalam  perjanjian  tersebut tertulis  jelas  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang  bagi  masing-masing  pihak.  Larangan- larangan  yang  ada  pada  Pasal  18  ayat  1  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen yang setara dengan pelaku usaha
berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak,  dalam  hal  ini  yaitu  antara  peternak  ayam dengan pihak PT.
2. Implementasi Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam dalam Perspektif Keadilan
Keadilan  menurut  Prof.  Subekti  S.H.  kiranya  dapat  digambarkan  sebagai  suatu keadaan  keseimbangan  yang  membawa  ketentraman  di  dalam  hati  orang,  dan  jika  diusik atau  dilanggar  akan  menimbulkan  kegelisahan  dan  keguncangan.  Keadilan  selalu mengandung unsur ‘penghargaan’, ‘penilaian’ atau ‘pertimbangan’ dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadila. Dikatakan bahwa ‘keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula’.Setiap orang memperoleh  sebanyak  mungkin  yang  menjadi  bagiannya,  keadilan  itu  tidak  dapat dipandang  sama  arti  dengan  persamarataan  karena  keadilan  bukan  berarti  bawah  setiap orang memperoleh bagian yang sama.
Berdasarkan  hasil  wawancaradengan  salah  satu  peternak  ayam  Jatinegara  Tegal, yaitu  Bapak  Ma’mun  pada hari  minggu  tanggal  3  Desember  2017, disebutkan  bahwa pelaksanaan  perjanjian  antara PT.  Mustika  Jaya  Lestari  dengan  Peternak  Ayam  Jatinegara Tegal tidak sesuai dengan apa yang  tercantum dalam isi perjanjian. Dimana inti kasus pada permasalahan  yang  terjadi  yaitu  wanprestasi  atau  tidak  memenuhi  atau  lalai  untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana  yang telah ditentukan dalam perjanjian  yang dibuat oleh debitur dan kreditur.   Yang mana seharusnya beban kerugian  menjadi  beban bersama seperti dalam perjanjian tetapi hanya ditanggung oleh peternak. Hal tersebut tidak adil bagi peternak, karena seperti apa yang sudah dijelaskan dalam  Pasal 5 Ayat 12 tentang hak dan kewajiban  pihak  kedua  atau  plasma  dalam  surat  perjanjian  kerjasama  antara  PT.  Mustika Jaya  Lestari  dengan  Peternak  Ayam  Jatinegara,  bahwa  pihak  Peternak  wajib  membuat berita  acara  apabila  terjadi force  majeur dan  kerugian  karena  kejadian force  majeur akan menjadi  beban  bersama  yang  akan  dirundingkan  kemudian.  Tetapi  ketika  pihak  peternak sudah  membuat  berita  acara  kejadian  tersebut  dan  bermaksud  untuk  mengadakan musyawarah,  pihak  PT  seolah-olah  tidak  mau  tahu  dan  lepas  tanggung  jawab  terhadap beban yang seharusnya menjadi beban bersama bagi dua pihak tersebut.
Pada  Pasal  1244  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  debitur  harus  dihukum  untuk mengganti  biaya,  kerugian  dan  bunga  bila  tak  dapat  membuktikan  bahwa  tidak dilaksankannya perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Kemudian
selanjutnya  pada  Pasal  1245  juga  dijelaskan  bahwa tidak  ada  penggantian  biaya,  kerugian dan  bunga  bila  karena  keadaan  memaksa  atau  karena  hal  yang  terjadi  secara  kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.
Menurut  artikel  ini  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  tersebut  tidak  sesuai dengan  apa  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  dimana  bila  terjadi  kerugian akibat forje majeur akan  menjadi  beban  bersama  sedangkan pihak PT tidak  melaksanakan apa  yang tercantum dalam perjanjian  yang dibuat oleh pihak PT sendiri dan ketika terjadi kerugian  timbul  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  PT  karena  tidak  ada  pemenuhan prestasi seperti apa yang tertuang dalam perjanjian.
Hal tersebut tidak adil apabila pihak peternak harus menanggung kerugian sendiri, sehingga  dari  adanya  wanprestasi  tersebut  maka  peternak  dapat  melakukan  upaya  untuk meminta  ganti  rugi  dengan  cara  negosiasi,  mediasi  ataupun  penyelesaian  melalui pengadilan.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  bagi  peternak  sangat  diperlukan  karena kedudukan  yang  dimiliki  oleh  peternak  ayam  dalam  Perjanjian  kemitraan  yang  dilakukan dengan  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  yaitu  sebagai  konsumen,  dimana  pada  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa: “Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”(Presiden, 1999)
Jadi,  konsumen  bukan  hanya  pembeli,  tetapi  bisa  juga  semua  orang  baik  manusia atau badan hukum yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa, yang terpenting bahwa dalam hal tersebut telah terjadi hubungan hukum di mana yang satu berhak mendapatkan haknya dan yang lain harus memenuhi kewajibannya.
Suatu  kerjasama  yang  dilakukan  perlu  memperhatikan  tujuan  diadakannya kerjasama tersebut, seperti yang dijelasakan dalam Pasal 3 UUPK yaitu:
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara  menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan  menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.
Bila memperhatikan ketentuan tersebut diatas, perlindungan yang diberikan kepada peternak  belum  secara  rinci  diaplikasikan  dalam  perjanjian  kemitraan  antara  PT.  Mustika Jaya Lestari dengan Peternak ayam Jatinegara. Karena dalam isi perjanjian yang ada, justru kewajiban  peternak  ayam  Jatinegara  lebih  banyak  dibandingkan  kewaijban  yang  harus dilaksanakan oleh PT. Mustika Jaya Lestari. Sedangkan dalam implementasinya pun tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam perjanjian tersebut.
Menurut  artikel  ini,  perusahaan  inti  kurang  begitu  peduli  terhadap  peternak plasmanya  dalam  menghadapi  kerugian  yang  telah  terjadi.  Seperti  yang  dialami  oleh peternak Jatinegara, di mana dalam kejadian tersebut peternak harus menanggung kerugian secara  mandiri.  Begitu  lemahnya  posisi  yang  dimiliki  oleh  pihak  peternak  dibandingkan dengan  perusahaan  inti,  sehingga  dalam  hal  tersebut  peternak  tidak  bisa  berbuat  apa-apa. Padahal  yang  harus  dilakukan  oleh  perusahaan  inti  itu  melindungi  peternak  plasma  dan melaksanakan  apa  yang  telah  tertuang  dalam  perjanjian,  bukan  melakukan  wanprestasi atau ingkar janji kepada peternak ketika ditempatkan dalam kerugian.
Dalam  hal  tersebut,  peranan  pemerintah  sebagai  pemegang  regulasi  dan  kebijakan sangatlah  penting  diperlukan  bagi  peternak  ayam  Jatinegara,  di  mana  tanggung  jawab pemerintah  dalam  melakukan  pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara  itu tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen  juga  menjadi  bagian  yang  penting  dalam  upaya  membangun  kegiatan  usaha yang  positif  dan  dinamis,  sehingga  hak-hak  konsumen  tetap  bisa  diperhatikan  oleh  para pelaku usaha. Supaya kedepan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merugikan bagi pihak lemah tetapi menguntungkan bagi pihak yang kuat.

## D. Simpulan
Menurut  pembahasan  dalam  artikel  ini,  maka  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  Klausula baku  perjanjian  kemitraan  yang  dilakukan  antara  PT.  Mustika  Jaya  Lestari  dengan  Peternak Ayam  Jatinegara Tegal  adalah sesuai dan  tidak  bertentangan atau  melanggar ketentuan dalam Pasal  18  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  meskipun  klausula  yang  dibuat  tidak seimbang, namun antara kedua belah pihak sudah menyepakati segala sesuatu yang disebutkan
dalam  isi  perjanjian  dan  menandatangani  perjanjian  tersebut.  Dimana  empatsyarat  sahnya perjanjian menurut KUH Perdata sudah terpenuhi dan sudah mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu pihak PT. Mustika Jaya Lestari dan Pihak peternak,  sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan  objek  perjanjian  sebagai  bentuk  peralihan  hak,  objek  dalam  perjanjian  kemitraan ini  berupa  DOC (Day  Old  Chicken) atau  bibit  ayam  beserta obat-obatan,  vaksin,  kimia,  pakan dan lain-lain.
Implementasi  klausula  baku  yang  ada  dalam  perjanjian  Kemitraan  antara  PT.  Mustika Jaya  Lestari  dengan  Peternak  Ayam  Jatinegara  Tegal  memang  tidaklah  adil  bagi  pihak peternak,  karena  pihak  PT  tidak  mengindahkan  isi  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  PT. Mustika Jaya Lestari sendiri, dimanapada kenyataannya ketika terjadi kerugian peternak harus menanggung  keugian  itusendiri.  Namun,  pihak  peternak  dapat  melakukan  upaya  untuk meminta ganti rugi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak PT dengan cara negosiasi, mediasi ataupun penyelesaian melalui pengadilan.

## Daftar Pustaka
Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum (Cetakan 4). Jakarta: Sinar Grafika.
Dianita,  cicilia P. (2018). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pola Inti Plasma antara PT. AGRO MAKMUR SENTOSA dengan Peternak di Kabupaten Kendal. Notarius , Vol 11 No (ISSN: 2086 - 1702), 167.
Gofur, S. (2010). Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT. Malindo dengan Plasma di Kabupaten Sleman . Universitas Diponegoro.
H.S., S. (2009). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cetakan 6). Jakarta: Sinar Grafika.
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta. Kansil, C. S. . dan C. S. T. K. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Cetakan 1). Jakarta:
Rineka Cipta.
Miru, A. & S. Y. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen (Revisi). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Nurhayani, N. Y. (2015). Hukum Perdata . Bandung: Pustaka Setia.
Presiden. Perlindungan Konsumen . , Pub. L. No. 8 (1999).
Priyono, E. A. (2015). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77. Jurnal Hukum “Masalah-Masalah Hukum,”Vol 44 No , 125.
Priyono, E. A. (2016). Penerapan Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba. Jurnal Humani , Vol 6 No 3 , 67.
Rudyat, C. (2013). Kamus Hukum . Tim Pustaka Mahardika.
Subekti, R. dan R. T. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cetakan 39). Jakarta: Pradnya Paramita.
Wiwoho, J. (2007). Pengantar Hukum Bisnis (Cetakan 1). Surakarta: UNS Press.