## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 32 No. 1, 2024
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Setengah  Abad  Pasca  Deklarasi  Stockholm:  Dinamika Pengakuan Internasional terhadap Hak atas Lingkungan

## Abdul Munif Ashri
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. E-mail: abdulmunifashri@mail.ugm.ac.id

## Abstract:
This article discusses the dynamics of the right to environment conceptualization as a human right at the international level. Marked by the adoption of Resolution No. 76/300 by the UN General Assembly in 2022, international recognition of the right to the environment gained momentum after 50 years of the Stockholm  Declaration  (1972).  Meanwhile,  the  dynamics  at  the  national  and  regional  levels  show progressive  developments.  Despite  the  fact  that  the  Stockholm  Declaration  does  not  explicitly  state  the existence  of  the  right  to  environment,  it  is  suspected  that  this  “soft  law”  text  has  had  a  significant influence on the constitutionalization of the right to environment at the national level. Relying on the theory proposed by Besson regarding the mutual validation and legitimation of human rights, this article argues that the recognition of the right to environment involves close interaction between international and  national  law,  as  this  recognition  is  driven  by  developments  in  “environmental  constitutionalism” and regional recognition of the right to environment.
Keywords: Environment; Human Rights; Right to Environment; Stockholm

## Abstrak:
Artikel  ini  mendiskusikan  dinamika  konseptualisasi  hak  atas  lingkungan  sebagai  hak  asasi  manusia (HAM)  di  tingkat  internasional.  Dimarkahi  dengan  pengadopsian  Resolusi  No.  76/300  oleh  Majelis Umum  PBB  pada  tahun  2022,  pengakuan  internasional  terhadap  hak  atas  lingkungan  mendapat momentumnya  setelah  50  tahun  Deklarasi  Stockholm  (1972).  Sementara  itu,  dinamika  di  tingkat nasional dan regional menunjukkan perkembangan progresif. Terlepas bahwa Deklarasi Stockholm tidak menyatakan  eksistensi  hak  atas  lingkungan  secara  eksplisit,  ditengarai  jikalau  teks  “soft  law”  itu memberi pengaruh signifikan dalam konstitusionalisasi hak atas lingkungan di tingkat nasional. Dengan mengandalkan  teori  yang  diajukan  Besson  terkait  validasi  dan  legitimasi  timbal  balik  terhadap  HAM, artikel  ini  mengargumentasikan  bahwa  rekognisi  hak  atas  lingkungan  melibatkan  interaksi  yang  erat antara  norma  hukum  internasional  dan  nasional,  sebagaimana  pengakuan  itu  didorong  oleh perkembangan “konstitusionalisme lingkungan” dan rekognisi hak atas lingkungan secara regional.
Kata Kunci: Hak atas Lingkungan; Hak Asasi Manusia; Lingkungan; Stockholm

## 1. Pendahuluan
Di  forum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  pembicaraan  gencar  terkait  masalah degradasi  lingkungan  mulai  mengambil  masa  pada  dekade  1970-an.  Stockholm, ibukota Swedia, menjadi tuan rumah Konferensi Dunia tentang Lingkungan Manusia (tertanggal  5  sampai  16  Juni  1972).  Perhelatannya  memperlihatkan  upaya  awal pembentukan  pandangan  umum  global  tentang  bagaimana  masalah-masalah
lingkungan diatasi. 1 Konferensi membuahkan “Deklarasi Stockholm” 2 yang berisikan 26  butir  prinsip  sehubung  tujuan-tujuan  kebijakan  lingkungan. 3 Setelah  Konferensi yang  historis  itu  dihelat,  hukum  lingkungan  internasional  berkembang  pesat  dan dinamis. 4
Prinsip  1  Deklarasi  Stockholm  mengandung  substansi  tentang  keterkaitan  antara perlindungan  lingkungan  dan  hak  asasi  manusia  (HAM),  sebagaimana  dinyatakan bahwa:  “Manusia  memiliki  hak  mendasar  atas  kebebasan,  kesetaraan  dan  kondisi kehidupan  layak,  dalam  lingkungan  hidup  dengan  kualitas  yang  memungkinkan kehidupan  bermartabat  dan  sejahtera,  dan  ia  memikul  tanggung  jawab  sungguh- sungguh guna melindungi dan memperbaiki lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.”
Rumusan  Prinsip  1  Deklarasi  Stockholm  menyisakan  perselisihan  pendapat menyangkut  eksistensi  hak  atas  lingkungan.  Menurut  Sohn,  artikulasi  Prinsip  1 tampak  sedikit  lagi  menyatakan  adanya  eksistensi  “hak  atas  lingkungan  hidup  yang layak”. 5 Boyd  mengklaim,  hak  atas  lingkungan  sudah  diakui  secara  formal  dengan sendirinya. 6 Namun Günther Handl mengajukan keberatan, bahwa Prinsip 1 tersebut tidak  mengimplikasikan  keberadaan  hak  atas  lingkungan,  sebagaimana  pelbagai usulan  guna  menginklusikan  hak  itu  sewaktu  Konferensi  berlangsung  telah  ditolak. 7 Shelton  mencatat,  Prinsip  1  Deklarasi  Stockholm  memang  menimbulkan  ragam penafsiran.  Bila  dibaca  secara  sempit,  formulasinya  terlihat  menyatakan  kembali jaminan  hukum  HAM  yang  sudah  ada,  tetapi  dengan  pembacaan  yang  lebih  luas, Prinsip 1 itu mendukung gerakan untuk mendorong agar hak atas lingkungan diakui sebagai HAM yang berdiri sendiri. 8
Pengakuan  hak  atas  lingkungan—terutama  menyangkut  aspek  substantifnya—sudah sekian lama dipersoalkan. Handl adalah yang paling skeptis atas usulan rekognisi hak tersebut.  Menurutnya,  perumusan  hak  atas  lingkungan  bermasalah  karena:  (1) konsepsi  sederhana  terkait  hak  tidak  bisa  mengatasi  kompleksnya  problematika lingkungan;  (2)  hak  atas  lingkungan  tidak  dapat  menuntaskan  masalah  penyebab struktural  degradasi  lingkungan,  seperti  keterkaitannya  dengan  aspek  ekonomi- politik;  (3)  hak  tersebut  tidak  memberi  manfaat  bagi  kelompok  yang  tak  beruntung sepanjang  pembaruan  ekonomi  dan  politik  masih  absen;  (4)  kemungkinan tergantikannya  sarana  remedi  hukum  nasional  dan  hukum  administrasi;  serta  (5)
1 Günther Handl. (2012). “Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992”. United Nations Audiovisual Library of International Law , hlm. 1.
2 UNEP. “Stockholm Declaration: Declaration on the Human Environment”. 16 June 1972.
3 Selain  Deklarasi  Stockholm,  dihasilkan  pula  109  butir  rekomendasi  rencana  aksi  lingkungan  serta rekomendasi  kelembagaan  dan  keuangan  untuk  pelaksanaannya.  Sebagai  tindak  lanjut,  dibentuklah United  Nations  Environment  Programme (UNEP).  Lihat:  Koesnadi  Hardjasoemantri.  (2002). Hukum  Tata Lingkungan , Edisi Ketujuh–Cetakan Ketujuh Belas . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 6-9.
4 Donald  K.  Anton  &  Dinah  Shelton.  (2011). Environmental  Protection  and  Human  Rights .  New  York:
Cambridge University Press, hlm. 67-73.
5 Louis  B.  Sohn.  (1973).  “The  Stockholm  Declaration  on  the  Human  Environment”. The  Harvard International Law Journal , 14 (3), hlm. 455. 6 David  R.  Boyd.  (2011). The  Environmental  Rights  Revolution  A  Global  Study  of  Constitutions,  Human Rights, and the Environment . Vancouver: UBC Press, hlm. 13.
7 Handl. (2012). Op.Cit ., hlm. 3.
8 Dinah Shelton. (2008). “Stockholm Declaration (1972) and Rio Declaration (1992)”. Dalam Max Planck Encyclopedia of Public International Law , para. 12-14.
konsepsi  hak  tersebut  berpotensi  memperoleh  tantangan  atau  penolakan  dari  pihak pencemar dan pemerintah. 9
Tambahannya,  Handl  mempersoalkan  karakter  HAM  yang  antroposentris,  tindih- menindihnya ( redundancy ) pengonsepan hak atas lingkungan dengan kerangka hukum lingkungan  internasional  yang  sudah  ada,  dan  penurunan  nilai  kredibilitas  hukum HAM  bila  hak  atas  lingkungan  diakui  sebagai  HAM.  Handl  beranggapan  bahwa eksistensi  hak  atas  lingkungan  tidak  memiliki  dasar  bukti  yang  kuat  dalam  praktik internasional. 10
Merespons  keberatan  itu,  Rodriguez-Rivera  mengargumentasikan  jikalau  hak  atas lingkungan  sudah  diakui  secara  internasional  meski  bukan  melalui  bentuk  sumber- sumber hukum tradisional, dengan dibuktikan adanya ratusan instrumen “ soft law ” 11 , pengakuan  dan  penjaminan  melalui  teks  konstitusi  dan  legislasi  berbagai  negara, hingga  putusan  peradilan  internasional,  regional,  dan  nasional. 12 Namun  di  sisi  lain Boyle  berpendapat,  pada  perkembangannya  justru  yang  terlihat  adalah  tendensi “penghijauan”  hukum  HAM  yang  sudah  ada,  yang  sedikit  banyak  membuat penambahan hak asasi yang baru, yakni hak atas lingkungan, dianggap tidak urgen. 13
Per 28 Juli 2022, Majelis Umum PBB mengafirmasi “hak atas lingkungan hidup yang bersih,  sehat,  dan  berkelanjutan”  sebagai  HAM  melalui  Resolusi  No.  76/300. Pengakuan  tersebut  begitu  penting  untuk  menjadi  respons  yang  kuat  dan  efektif terhadap  krisis  lingkungan  yang  sementara  berlangsung,  juga  dapat  menjadi  katalis perubahan di masyarakat. 14 Bertolak dari Deklarasi Stockholm, setidaknya dibutuhkan setengah  abad  lamanya  agar  hak  atas  lingkungan  diakui  dan  dimasukkan  ke  dalam katalog  HAM.  Bertolak  dari  paragraf-paragraf  yang  telah  dijabarkan,  artikel  ini mengusung  pertanyaan  riset  berikut:  Bagaimana  dinamika  pengakuan  internasional terhadap hak atas lingkungan?

## 2. Metode Penelitian
Demi  menjawab  pertanyaan  riset,  Penulis  mengandalkan  metode  penelitian  normatif dengan  memadukan  pendekatan  konseptual  dan  historis.  Pendekatan  pertama digunakan  untuk  mengurai  pengonsepan  hak  atas  lingkungan,  sedangkan penggunaan  pendekatan  yang  kedua  bertujuan  guna  menjelaskan  perkembangan historis  konseptualisasi  hak  tersebut.  Data-data  yang  menjadi  diandalkan  akan dianalisis  secara  kualitatif  dan  lantas  dijabarkan  secara  sistematis  dan  deskriptif.
9 Luis  E.  Rodriguez-Rivera.  (2020).  “The  Right  to  Environment:  A  New,  Internationally  Recognized, Human Right”. Dalam Andreas von Arnauld et.al (Editor). The Cambridge Handbook of New Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric . Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 154. 10 Günther Handl. (2020). “The Human Right to a Clean Environment and Rights of Nature: Between Advocacy and Reality”. Dalam The Cambridge Handbook of New Human Rights (2020), Ibid , hlm. 144, 153.
11 Tidak  terdapat  pengertian  final  terhadap  “ soft  law ”,  tetapi  definisi  yang  dituliskan  Shelton  bisa menjadi rujukan. Shelton mencatat, “ soft law ” merupakan instrumen internasional selain perjanjian yang mengandung  prinsip,  norma,  standar,  atau  pernyataan  tentang  perilaku  yang  diekspektasikan. Muatannya  ialah  preferensi,  dan  bukan  kewajiban  hukum.  Dinah  Shelton.  (2009).  “Soft  Law”.  Dalam David Armstrong (Editor). Routledge Handbook of International Law . New York: Routledge, hlm. 69.
12 Rodriguez-Rivera. (2020). Op.Cit ., hlm. 161-162.
13 Alan  Boyle.  (2012).  “Human  Rights  and  the  Environment:  Where  Next?”. The  European  Journal  of International Law , 23 (3), hlm. 614-615. 14 United Nations General Assembly. “Resolution 76/300: The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment”. 28 July 2022. A/RES/76/300.
Secara  khusus,  teori  “validasi  dan  legitimasi  HAM  secara  timbal  balik”  ( mutual validation  and  legitimation ) yang  disodorkan  oleh  Besson  akan  dirujuk  guna  mengkaji timbulnya pengakuan hak atas lingkungan di tingkat internasional. 15

## 3. Diskursus Hak atas Lingkungan sebagai HAM
Di  mana-mana  telah  didefinisikan  bahwa  HAM  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh manusia  semata-mata  karena  kemanusiaannya.  Manusia  selaku  subjek  penyandang mempunyai  hak-hak  tersebut  tanpa  didasarkan  pada  atribut-atribut  yang membedakannya satu sama lain, seperti etnisitas, ras, gender, agama, kebangsaan, dan atribut  lainnya. 16 HAM  juga  dipertimbangkan  berfungsi  ganda:  sebagai  klaim  yang berasal  dari  nilai  dan  prinsip  tertentu,  yakni  kemanusiaan 17 ;  dan  sebagai  “hak hukum”. 18 Oleh karenanya, HAM memiliki natur moral sekaligus legal. 19
Nowak  menggarisbawahi,  pendefinisian  HAM  dari  perspektif  hukum  mengacu kepada katalog hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kolektif yang terdapat dalam  berbagai  instrumen,  baik  internasional,  regional,  maupun  nasional  melalui konstitusi-konstitusi negara. HAM dengan begitu ialah keseluruhan hak subjektif yang dinyatakan oleh dokumen-dokumen HAM maupun teks konstitusi. 20 Dari identifikasi demikian  tertampak  kategorisasi  HAM,  yakni:  (1)  hak  sipil  dan  politik;  (2)  hak ekonomi, sosial dan budaya; serta (3) hak kolektif. Tiga kategori secara berturut-turut tersebut  sangat  sering  dihubungkan  dengan  teori  tiga  generasi  HAM  cetusan  Karel Va š ák 21 yang prominen (tetapi sejatinya bermasalah). 22
Selaku pemangku kewajiban utama ( primary duty-bearer ), negara memiliki tiga bentuk kewajiban,  yaitu:  menghormati;  melindungi;  dan  memenuhi  HAM. 23 Kewajiban “menghormati”  mensyaratkan  negara  untuk  menahan  diri  dari  tindakan-tindakan
15 Samantha Besson. (2017). “The Sources of International Human Rights Law: How General is General International  Law?”.  Dalam  Samantha  Besson  &  Jean  d’Aspremont (Editor). The  Oxford  Handbook  of  the Sources of International Law . Oxford: Oxford University Press, hlm. 856.
16 Lihat: Muhammad Ashri. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen . Makassar: Penerbit CV. SIGn, hlm. 12.
17 Patrick  Macklem.  (2007).  “What  is  International  Human  Rights  Law?  Three  Applications  of Distributive Accounts”. McGill Law Journal , 52 (3), hlm. 540.
18 Elaborasi dari: Ilias Bantekas & Lutz Oette. (2020). International Human Rights Law and Practice , Third Edition . Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 5. 19 Besson. (2017). Op.Cit ., hlm. 843-844.
20 Manfred Nowak. (2003). Pengantar pada Rezim HAM Internasional . Terjemahan Sri Sulastini. Jakarta: Raoul Wallenberg Institute—Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, hlm. 1-3.
21 Knut  D.  Asplund et.al (Editor).  (2015). Hukum  Hak  Asasi  Manusia , Cetakan  Ketiga .  Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 14-17.
22 Teori tiga generasi dinilai menunjukkan keterpecahan ketimbang konvergensi dan interdependensi setiap  jenis  HAM.  Padahal,  HAM  berkembang  secara  paralel.  Macklem  mengkritik  bahwa,  guna memahami  perkembangan  HAM  dalam  hukum  internasional,  teori  tersebut  tidak  akurat.  Macklem mengutip  Alston  yang  menyatakan  kemunculan  HAM  bermula  ketika  hak-hak  buruh  diartikulasikan seturut  pembentukan  ILO,  juga  pendapat  Eide  yang  menyatakan  perlindungan  buruh  bahkan  muncul lebih  dini  sejak  Konvensi  Berne  1906.  Macklem  pun  mengargumentasikan,  perlindungan  hak-hak minoritas bisa dianggap eksis sedari Perjanjian Westfalen 1648 disepakati, sebagaimana perjanjian tersebut memuat  perlindungan  kebebasan  beragama  bagi  kelompok  (kolektif)  minoritas.  Manisuli  Ssenyonjo. (2016). Economic,  Social  and  Cultural  Rights  in  International  Law:  Second  Edition .  Oxford:  Hart  Publishing, para.  1.18—1.19;  Patrick  Macklem.  (2015).  “Human  Rights  in  International  Law:  Three  Generations  or One?”. London Review of International Law , 3 (1), hlm. 62-66. 23 Olivier  De  Schutter.  (2019). International  Human  Rights  Law:  Cases,  Materials,  Commentary , Third Edition . United Kingdom: Cambridge University Press, hlm. 292.
campur  tangan  terhadap  penikmatan  HAM,  sementara  kewajiban  “melindungi” mengharuskan  negara  memberi  perlindungan  kepada  penyandang  hak  dari  campur tangan/pelanggaran  pihak  ketiga  (seperti  korporasi).  Ada  pula  kewajiban “memenuhi”  mengandaikan  peran  negara  mengambil  berbagai  tindakan  di  bidang legislasi,  administrasi,  penganggaran,  yudisial,  dan  lain  semacamnya,  guna  menuju realisasi  hak  sepenuhnya.  Teorisasi  mengenai  tiga  kewajiban  negara  disebutkan sebagai teori Tipologi Tripartit. 24 Tiga kewajiban itu diargumentasikan berlaku kepada setiap HAM, tidak hanya salah satu kategori. 25
Instrumen  “ international  bill  of  rights ”  yang  terdiri  atas  Deklarasi  Universal  HAM (DUHAM),  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik,  dan  Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  memang  tak menyebutkan adanya hak atas lingkungan. Namun bukan berarti, masalah lingkungan dan HAM tak memiliki jalinan.
Menurut Mas Achmad Santosa, ada empat jenis korelasi di antara keduanya. Korelasi I mengacu  pada  klaim  bahwa  “hak  atas  lingkungan”  ialah  bagian  HAM.  Korelasi  II selanjutnya  menyatakan,  Pelanggaran  HAM  adalah  penyebab  degradasi  lingkungan. Ada pula menurut jenis Korelasi III, penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan menyebabkan terjadinya Pelanggaran HAM. Terakhir, Korelasi IV menyatakan bahwa perjuangan masyarakat demi mewujudkan hak atas lingkungan, terutama di negara- negara  yang  represif  dan  tidak  demokratis,  senantiasa  ditandai  Pelanggaran  HAM, khususnya di bidang sipil dan politik. 26
Beralih  dari  konteks  itu,  Shelton  sudah  memetakan  empat  pendekatan  mengenai hubungan  lingkungan  dan  HAM. 27 Pertama ,  yaitu  pendekatan  yang  menekankan pentingnya  jaminan-jaminan  HAM  tertentu  dalam  pembuatan  keputusan  dan kebijakan  lingkungan.  Pendekatan  ini  menekankan  signifikansi  beberapa  hak  asasi yang  bersifat  prosedural  ( procedural  rights ),  seperti  kebebasan  berorganisasi  bagi lembaga  swadaya  masyarakat  dan  hak  atas  informasi.  Hak-hak  prosedural sebagaimana  dimaksud  mengacu  kepada  seperangkat  hak  yang  mendukung  dan menegakkan  pemenuhan  atau  pencapaian  hak-hak  substantif. Kedua ,  yakni pendekatan yang menekankan signifikansi hukum dan institusi HAM yang telah ada dalam merespons ancaman degradasi lingkungan. Titik tekannya ialah agar degradasi lingkungan  tidak  mengancam  penikmatan  HAM.  Tertampak,  perlindungan lingkungan hanya bersifat instrumental saja.
Ketiga ,  yaitu  pendekatan  yang  mendorong  formulasi  hak  atas  lingkungan  sebagai HAM  yang  baru  dan  tersendiri,  juga  sebisa  mungkin  tidak  bersifat  antroposentris. Pendekatannya berupaya merumuskan konsep hak asasi yang tidak hanya ditujukan bagi  keamanan  manusia  semata,  tetapi  juga  lebih  bersifat  seimbang  secara  ekologis dan  berkelanjutan. Keempat yang  terakhir  adalah  pendekatan  yang  memberi penekanan bahwa isu perlindungan lingkungan merupakan masalah tanggung jawab
24 Tripartit Tipologi berkembang dari diskursus hak ekonomi, sosial dan budaya, serta telah menjadi alat  interpretatif  yang  diaplikasikan  secara  konsisten.  Lihat:  Aoife  Nolan.  (2018).  “Privatization  and Economic and Social Rights”. Human Rights Quarterly , 40 (4), hlm. 832.
25 Ssenyonjo. (2016). Loc.Cit . 26 Dipetik  secara  tidak  langsung  dari:  Irwansyah.  (2015).  “Hak  atas  Lingkungan”.  Dalam  Laode  M. Syarif & Andri G. Wibisana (Editor). Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus . Jakarta: Kemitraan Partnership, hlm. 106.
27 Dinah  Shelton.  (2006).  “Human  Rights  and  the  Environment:  What  Specific  Environmental  Rights Have Been Recognized?”. Denver Journal of International Law & Policy , 35 (1), hlm. 131-132.
ketimbang hak. Pendukung pendekatan ini mengusung hak-hak ekologis atau hak-hak alam  sebagai  penyeimbang  HAM.  Pendekatan  ini  pun  hendak  menerapkan  etika ekosentris yang penekanannya berada pada tanggung jawab dan kewajiban manusia. 28
Sedikit banyak bersesuaian dengan pendedahan Shelton, Hajjar Leib turut memetakan tiga teori relevan, yakni Expansion , Environmental Democracy , dan Genesis Theory . Teori pertama  menekankan  signifikansi  “penafsiran  lingkungan” terhadap  berbagai  hak asasi. Dengan begitu, jaminan-jaminan HAM yang telah ada diandalkan untuk konteks perlindungan  lingkungan. 29 Teori Environmental  Democracy di  sebelah  itu  membawa prinsip  tata  pemerintahan  demokratis  ke  dalam  konteks  perlindungan  lingkungan, dengan  penekanan  pada  hak-hak  prosedural  sehubung  pengambilan  keputusan  dan kebijakan  lingkungan. 30 Terakhir, Genesis  Theory mengusung  pengakuan  hak  atas lingkungan sebagai hak terpisah karena rujukan kepada jaminan HAM yang telah ada —termasuk hak-hak prosedural— dianggap masih begitu terbatas bagi perlindungan lingkungan. 31 Dapat ditinjau, dua teori pertama merupakan “penghijauan” hukum dan institusi  HAM,  sementara  teori  terakhir  menyorongkan  pengakuan  hak  atas lingkungan yang berdiri sendiri.
Menurut Knox, hak atas lingkungan merupakan “hak moral” serta bersifat asasi bagi kesehatan,  kesejahteraan,  dan  martabat  manusia,  tetapi  legalisasi  atau  positivisasi diperlukan  demi  menjamin  penghormatan,  perlindungan  dan  pemenuhannya. 32 Betapa  pun,  masalah  kejelasan  formulasi  dan  cakupan,  kategorisasi  (sipil,  politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kolektif), karakter atau sifat (prosedural atau substantif), dan  isu  mengenai  penyandangnya  (individual  atau  juga  kolektif)  merupakan tantangan sukar dalam perumusan hak atas lingkungan. Adjektiva yang dipasangkan pada  kata  “lingkungan”  yang  lazim  didapati  pun  sangat  beragam,  mulai  dari  istilah “bersih”,  “sehat”,  “baik”,  “layak”,  “memuaskan”,  “seimbang  secara  ekologis”, “berkelanjutan”, “bebas dari kontaminasi”, ataupun “sesuai” ( suitable ). 33
Majelis  Umum  PBB  menyepakati  nomenklatur  “hak  atas  lingkungan  hidup  yang bersih,  sehat,  dan  berkelanjutan”  (seterusnya  tetap  akan  ditulis  sebatas  “hak  atas lingkungan”). Belum ada definisi universal yang disepakati secara final terhadap hak tersebut,  akan  tetapi  paling  tidak,  hak  atas  lingkungan  terdiri  dari  elemen  yang meliputi  unsur  substantif sekaligus  prosedural.  Elemen  substantifnya  mengacu kepada: hak atas udara bersih; iklim yang aman dan stabil, akses air aman dan sanitasi layak;  pangan  yang  diproduksi  secara  sehat  dan  berkelanjutan;  lingkungan  hidup, kerja,  belajar,  dan  bermain  yang  tak  beracun;  dan  ekosistem  dan  keragaman  hayati yang  sehat.  Sedangkan,  elemen  proseduralnya  meliputi:  akses  informasi;  hak  untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; dan akses keadilan. 34
28 Ibid , hlm. 132. 29 Linda  Hajjar  Leib.  (2011). Human  Rights  and  the  Environment:  Philosophical,  Theoretical  and  Legal Perspectives . Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 71-72.
30 Ibid , hlm. 81.
31 Ibid , hlm. 88. 32 United Nations Human Rights Council. “Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment”. 19 July 2018. A/73/188, para. 54.
33 Michael  R.  Anderson.  (1996).  “Human  Rights  Approaches  to  Environmental  Protection:  An Overview”.  Dalam  Alan  A.  Boyle  &  Michael  R.  Anderson  (Editor). Human  Rights  Approaches  to Environmental Protection . New York: Oxford University Press, hlm. 8-12; Leib. (2011). Op.Cit ., hlm. 91.
34 OHCHR, UNEP & UNDP. (2023). “What is the Right to a Healthy Environment?: Information Note”, hlm. 9.

## 4. Hak atas Lingkungan dalam Dinamika Nasional dan Regional
Dorongan  untuk  pengakuan  hak  atas  lingkungan  dapat  dilacak  sedari  “Komisi Brundtland”  memberikan  laporannya  bertajuk  “ Our  Common  Future ” pada  1987.  Di Lampiran  I  laporan  tersebut,  dinyatakan  rancangan  prinsip  pertama  bahwa:  “Semua manusia  memiliki  hak  mendasar  atas  lingkungan  layak  untuk  kesehatan  dan kesejahteraannya”.  Usulan  itu  tidak  berbuah,  sebagaimana  prinsip-prinsip  yang digariskan  Deklarasi  Rio  1992  justru  terlihat  menghindari  artikulasi  bahasa  “hak”. 35 Pada  1994,  Fatma  Zohra  Ksentini,  pelapor  khusus  yang  ditunjuk  Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas PBB, menghasilkan studi yang juga  mengusung  pengakuan  hak  atas  lingkungan  melalui  “Draf  Deklarasi  HAM  dan Lingkungan”.  Sayangnya,  Komisi  HAM  PBB  tak  mendukung  dan  mengadopsi rancangan deklarasi tersebut. 36
Melampaui  dinamika  internasional  yang  alot,  perkembangan  di  level  domestik  dan kawasan  tampak  begitu  dinamis,  sehingga  dapat  saja  dikatakan  bahwa  hak  atas lingkungan  terlebih  dahulu  memperoleh  rekognisi  yang  kuat  secara  nasional  dan regional.
Fenomena  “konstitusionalisasi”  hak  atas  lingkungan  menjadi  praktik  meluas,  meski jikalau dilihat di tahun 1946, jaminan konstitusional akan hak tersebut tidak terdapat di konstitusi mana pun. 37 Undang-Undang Dasar (UUD) Portugal 1976, Spanyol 1978, dan Peru 1979 (kelak diganti pada 1993) didaulat menjadi teks-teks konstitusi pertama yang  menjamin  hak  atas  lingkungan  sebagai  hak  asasi  sekaligus  hak  konstitusional. UUD  NRI  Tahun  1945  yang  telah  mengalami  amandemen  pun  turut  menjamin  hak atas  lingkungan  melalui  Pasal  28H  ayat  (1),  dengan  mana  Pasal a  quo sering  kali dijadikan dasar argumentatif bahwa konstitusi Indonesia terbilang sebagai “Konstitusi Hijau”. 38 Hingga  2019,  terjumlah  110  UUD  negara  anggota  PBB  yang  mengakui  hak atas lingkungan (Tabel 1 memaparkan 10 UUD di antaranya). 39
Pengakuan hak atas lingkungan turut memperoleh pijakan regional, khususnya pada kawasan  Afrika,  Amerika  (Latin),  Arab,  dan  Asia  Tenggara  (ASEAN). 40 Pasal  24 Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika (Piagam Banjul) 1981 menyatakan: “setiap  rakyat  berhak  atas  lingkungan  yang  memuaskan  yang  mendukung perkembangan dirinya.” 41 Spesifiknya, Pasal XVIII Protokol Tambahan Piagam Banjul yang  mengatur  hak-hak  asasi  perempuan  (2003)  pun  mengakui  hak  perempuan terhadap  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  berkelanjutan. 42 Berikutnya,  Pasal  11
35 Tim Hayward. (2005). Constitutional Environmental Rights . Oxford: Oxford University Press, hlm. 56- 57. 36 John H. Knox. (2019). “The Global Pact for the Environment: At the Crossroads of Human Rights and the Environment”. Review of European: Comparative & International Environmental Law , 28 (1), hlm. 41.
37 David S. Law & Mila Versteeg. (2012). “The Declining Influence of the United States Constitution”.
New York University Law Review , 87 (3), hlm. 775. 38 I Gede Yusa & Bagus Hermanto. (2018). “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak  Konstitusional  Pembangunan  Lingkungan  Hidup  Berkelanjutan”. Jurnal  Konstitusi , 15 (2),  hlm.  312- 320. 39 United Nations Human Rights Council. “Right to a Healthy Environment: Good Practices (Report of the  Special  Rapporteur  on  the  Issue  of  Human  Rights  Obligations  Relating  to  the  Enjoyment  of  a  Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment)”. 30 December 2019. A/HRC/43/53, para. 10.
40 Ibid , para. 11.
41 African Charter on Human and People’s Rights . 01 June 1981.
42 Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa . 01 July 2003.
Protokol  Tambahan  Konvensi  HAM  Amerika  1998  menjamin  bahwa  setiap  orang berhak atas lingkungan yang sehat dan akses layanan publik mendasar, sebagaimana negara  diwajibkan  untuk  memajukan  perlindungan,  pelestarian,  dan  peningkatan kualitas  lingkungan. 43 Pasal  38  Piagam  HAM  Arab  2004  mengartikulasikan  hak  atas lingkungan  sebagai  bagian  dari  hak  atas  standar  penghidupan  layak. 44 Pendekatan serupa juga tertampak dalam rumusan Pasal 28 Deklarasi HAM ASEAN 2012.
Tabel 1. Rumusan Penjaminan Hak atas Lingkungan dalam Beberapa Konstitusi Negara
No.  Konstitusi

## Rumusan Ketentuan
1. Portugal Pasal 66 ayat (1): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup manusia yang sehat dan secara ekologis seimbang serta wajib mempertahankannya.” 2. Spanyol Section 45 ayat (1): “Setiap orang berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang sesuai ( suitable ) bagi perkembangan pribadi, serta wajib memeliharanya.”
3. Peru Pasal 2 ayat (22): “Setiap orang berhak: atas kedamaian, ketenangan, kenikmatan waktu senggang, dan istirahat, serta atas lingkungan yang seimbang dan layak bagi perkembangan kehidupannya.”
4. Korea Selatan Pasal 35 ayat (1): Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Negara dan setiap warga negara harus berusaha melindungi lingkungan hidup.” 5. Vietnam Pasal 43: “Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang segar dan berkewajiban untuk menjaga lingkungan.” 6. Afrika Selatan Pasal 24: “Setiap orang berhak: a. atas lingkungan hidup yang tidak berbahaya bagi kesehatan atau kesejahteraan dirinya; dan b. atas lingkungan yang dilindungi, demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, melalui pengaturan undang- undang yang layak dan tindakan lain yang: i. mencegah polusi dan degradasi ekologis; ii. mempromosikan konservasi; dan iii. mengamankan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis dan penggunaan sumber daya alam dengan mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang dapat dibenarkan.” 7. Indonesia Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 8. Rwanda Pasal 22 : “Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat”. 9. Ekuador Pasal 14: “Hak penduduk untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan seimbang secara ekologis yang menjamin keberlanjutan dan cara hidup yang baik ( sumak kawsay ), diakui. Konservasi lingkungan, perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati dan keutuhan aset genetik negara, pencegahan kerusakan lingkungan, dan pemulihan ruang alam yang rusak dinyatakan sebagai kepentingan publik.” 10. Norwegia Pasal 112: “Setiap orang berhak atas lingkungan yang kondusif bagi kesehatan dan lingkungan alami dengan mana produktivitas dan keragamannya terjaga. Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada pertimbangan jangka panjang yang komprehensif di mana hak ini akan juga dilindungi untuk generasi mendatang.”
Sumber: Penerjemahan dari konstitusi-konstitusi yang diakses pada laman constituteproject .
43 Additional  Protocol  to  the  American  Convention  on  Human  Rights  in  the  Area  of  Economic,  Social  and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador”). 1998.
44 Arab Charter on Human Rights . 2004.
Dalam Piagam Banjul, nuansa kolektif hak atas lingkungan begitu kental, sebagaimana “ normaddresat ” yang  disebutkan  ialah  “rakyat”  ( peoples ). 45 Selaras  dengan  teorisasi Va š ák, Tomuschat menempatkan hak atas lingkungan sebagai hak “generasi ketiga”, bersanding dengan hak atas pembangunan dan hak atas perdamaian. 46 Sementara bila ditinjau dari Protokol San Salvador, Piagam HAM Arab, dan Deklarasi HAM ASEAN, hak atas lingkungan dirumuskan sebagai hak individual dan berada di bawah rubrik hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Hanya  sistem  penegakan  HAM  kawasan  di  Eropa  yang  belum  menyediakan pengakuan  hak  substantif  atas  lingkungan. 47 Akan  tetapi,  instrumen  HAM  dan lingkungan regional yang paling signifikan merujuk kepada Konvensi Aarhus 1998. 48 Aspek  prosedural  hak  atas  lingkungan  begitu  menonjol,  sebagaimana  Konvensi Aarhus memiliki tiga pilar, yakni: hak atas informasi; partisipasi dalam pengambilan keputusan; dan akses keadilan. 49
Handl  menyangsikan  perkembangan  rekognisi  aspek  substantif  hak  atas  lingkungan di  tingkat  regional.  Menurutnya,  meski  Piagam  HAM  Arab  dan  Deklarasi  ASEAN memajukan konsep hak atas lingkungan, kredibilitas normatifnya patut dipersoalkan. Keraguan  demikian  disebabkan  karena  realisasi  hak  tersebut  akan  dipengaruhi  oleh konsiderasi  nasional  masing-masing  negara  dalam  kawasan,  juga  ketiadaan mekanisme  pemantauan  dan  penegakan  yang  efektif,  sehingga  hak  atas  lingkungan dalam  kedua  instrumen  itu  hanya  merupakan  pernyataan  “ programmatic ”  belaka. Handl kemudian mengomentari bahwa hak atas lingkungan yang disebutkan di dalam Piagam  Banjul  dan  Protokol  San  Salvador  masih  menyisakan  persoalan  tentang “ justiciability ” 50 dan karakter realisasi haknya yang bertahap (progresif). 51
Namun terlepas dari kritik Handl, “regionalisme” terhadap hak atas lingkungan —di samping konstitusionalisme pada tingkat domestik— memperlihatkan dukungan yang hampir  bersifat  global. 52 Pada  taraf  tertentu,  inklusi  hak  atas  lingkungan  ke  dalam instrumen regional sedikit banyak menunjukkan aspirasi, kebutuhan spesifik kawasan,
45 Pada kasus Ogoniland (2001), Komisi HAM Afrika menafsirkan bahwa dimensi “kolektif” hak atas lingkungan  pada  Piagam  Banjul  mengandung  nilai  universal  bagi  generasi  kini  dan  mendatang. Lihat: Elena Cima. (2022). “The Right to a Healthy Environment: Reconceptualizing Human Rights in the Face of Climate Change”. Review of European: Comparative & International Environmental Law , 31 (1), hlm. 45.
46 Christian  Tomuschat.  (2008). Human  Rights:  Between  Idealism  and  Realism , Second  Edition .  Oxford: Oxford University Press, hlm. 54-60.
47 Knox. (2019). Op.Cit ., hlm. 42. 48 Konvensi a  quo diprakarsai United  Nations  Economic  Commission  for  Europe ,  diadopsi  di  Aarhus, Denmark,  tetapi  juga  diaksesi  oleh  negara-negara  non-Eropa,  seperti  Guinea-Bissau  (Afrika)  dan Turkmenistan  (Asia).  Lihat: Aarhus  Convention  on  Access  to  Information,  Public  Participation  in  Decision- Making and Access to Justice in Environmental Matters . 25 June 1998. 49 Agung Wardana. (2013). “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi”. Jurnal Advokasi , 3 (2), hlm. 124-125.
50 Pada dasarnya, justiciability diartikan sebagai kemampuan mengajukan gugatan/tuntutan hukum. Masalah justiciability berkisar pada dapat tidaknya remedi efektif diperoleh melalui sarana yudisial atas pelanggaran hak tertentu. Satu argumen klasik yang hendak melemahkan status hak-hak ekonomi, sosial dan  budaya  –sebagaimana  diajukan  negara-negara Barat–  ialah  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  hak tersebut hanya bersifat ‘ programmatic ’, sehingga tidak terdapat kewajiban internasional yang timbul dan karenanya bersifat tidak bisa digugat/dituntut ( non-justiciable ). Nowak. (2003). Op.Cit ., hlm. 84; Majda El Muhtaj. (2009). Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya . Jakarta: Rajawali Press, hlm. 210.
51 Handl. (2020). “The Human Right to a Clean Environment and Rights of Nature”. Op.Cit ., hlm. 141- 144.
52 Knox. (2012). Loc.Cit .
serta endapan opinio juris dari berbagai negara. Pengalaman negatif serta keprihatinan akan  ancaman  degradasi  lingkungan  menjadi  titik  tolak  kebutuhan  rekognisi  hak tersebut. Seturut dengan catatan Schabas, sudah terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan  bahwa  hak  atas  lingkungan  telah  diatur  berdasarkan  norma  hukum kebiasaan internasional. 53

## 5. Validasi  dan  Legitimasi  Timbal  Balik  bagi  Hak  atas Lingkungan
Penjaminan HAM bertempat di dua lokus utama, yakni tatanan hukum internasional dan  nasional.  Dengan  pengaturan  di  dua  tatanan  hukum  berbeda,  HAM  dianggap mengalami “positivisasi ganda”.
Standar  HAM  sudah  dikembangkan  terlebih  dahulu  dalam  kerangka  UUD  nasional, dan  karena  itulah,  konstitusionalisme  dan  HAM  saling  terjalin  erat.  Konstitusi Amerika  Serikat  dan  Prancis  didaulat  sebagai  UUD  yang  memuat  penjaminan  HAM secara  komprehensif,  khususnya  hak-hak  sipil  dan  politik,  sementara  UUD Weimar 1919 (Jerman) dengan konsep “Negara Kesejahteraan”, UUD Meksiko 1917, serta UUD Uni  Soviet  1936  menjadi  prototipe  penjaminan  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya. Betapa  pun  demikian,  pembentukan  konstitusi  negara-negara  pasca  Perang  Dunia  II menyerap  pengaruh  dari  teks  DUHAM  1948.  Nowak  mengargumentasikan  bahwa belakangan  terdapat  kecenderungan  menuju  arah  konvergensi  norma  konstitusi nasional dan standar HAM internasional. 54
Dalam  teorisasi  tentang  validasi  dan  legitimasi  timbal  balik,  Besson  menuturkan bahwa  proses  legalisasi  HAM  bisa  berlangsung  dengan  pendekatan  atas-bawah  ( top- down ) dan  bawah-atas  ( bottom-up ).  Dari  hukum  internasional,  hukum  domestik merincikan  norma  HAM  di  tingkat  nasional,  tetapi  dinamika  yang  terjadi  di  tingkat nasional kembali mengonsolidasikan norma HAM internasional secara umum. Secara historis  tidak  bisa  dielakkan  bahwa  konten  hak-hak  asasi  yang  terdapat  pada perjanjian HAM internasional dirujuk dari norma perundang-undangan HAM ( bill of rights ) domestik. Berikutnya, perundang-undangan HAM domestik menyesuaikan diri dengan  standar  yang  telah  digariskan  perjanjian-perjanjian  HAM  internasional.  Dari proses  itulah,  norma  hukum  HAM  internasional  dan  nasional  secara  timbal  balik saling  mengukuhkan  dan  melengkapi  satu  sama  lain. 55 Perlu  ditekankan,  kendati saling memvalidasi dan melegitimasi, bukan berarti pertentangan antara rezim HAM internasional dan nasional tidak akan terjadi. Besson menggarisbawahi, sebagaimana norma internasional dan konstitusi sama-sama bersifat abstrak, konflik yang mungkin terjadi bukanlah merupakan pertentangan norma, melainkan konflik interpretasi. 56
53 William  A.  Schabas.  (2021). The  Customary  International  Law  of  Human  Rights .  Oxford:  Oxford University Press, hlm. 330-335.
54 Nowak.  (2003). Op.Cit .,  hlm.  15-17;  Philip  Alston  &  Ryan  Goodman.  (2013). International  Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context ( Law, Politics and Morals: Text and Materials ). Oxford: Oxford University Press, hlm. 278-279, 306-307.
55 Samantha Besson. (2015). “Human Rights and Constitutional Law: Patterns of Mutual Validation and Legitimation”. Dalam Rowan Cruft et.al (Editor). Philosophical Foundations of Human Rights . Oxford, Oxford University Press, hlm. 286-288.
56 Ibid , hlm. 290.
Meski tak secara expressis verbis menyatakan eksistensi hak atas lingkungan, Prinsip 1 Deklarasi Stockholm begitu berpengaruh signifikan untuk “konstitusionalisasi” norma lingkungan, 57 atau  dapat  dikata  telah  menyuburkan  praktik  “konstitusionalisme lingkungan”.  Konstitusionalisme  lingkungan  merupakan  fenomena  yang  relatif  baru yang  ditandai  dengan  pertemuan  antara  diskursus  hukum  tata  negara,  hukum internasional,  HAM,  dan  hukum  lingkungan.  Konstitusionalisme  lingkungan mengakui  bahwa  lingkungan  hidup  perlu  dilindungi  melalui  teks  UUD  dan  praktik adjudikasi  konstitusi.  Ekspresi  perlindungan  lingkungan  dalam  konstitusi  adalah manifestasi konstitusionalisme lingkungan. Bentuk spesifiknya mungkin bisa beragam, seperti penjaminan hak substantif dan prosedural atas lingkungan, kebijakan direktif, kewajiban/tugas  resiprokal  berkenaan  perlindungan  lingkungan,  atau  kombinasi  di antaranya. 58 Dari catatan Boyd, Deklarasi Stockholm telah dijadikan sumber inspirasi ketika  negara-negara  memasukkan  hak  dan  tanggung  jawab  lingkungan  di  dalam konstitusinya.  Kelak,  perkembangan  di  tingkat  nasional  mempengaruhi konseptualisasi hak atas lingkungan secara internasional. 59
Rekognisi “hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan” sebagai HAM melalui Resolusi No. 76/300 mengukuhkan bahwa jenis hak asasi tersebut tervalidasi dan  terlegitimasi  secara  konstitusional  dan  internasional.  Proses  panjang  sejak  1972 sampai  2022  melewati  interaksi  erat  antara  hukum  internasional  dan  nasional  yang mempengaruhi  satu  sama  lain.  Dalam  pemungutan  suara  di  Majelis  Umum  PBB, adopsi  draf  Resolusi  No.  76/300  didukung  161  negara  tanpa  satu  suara  penolakan, meski  terhitung  8  negara  memilih  abstain.  Selaku  salah  satu  negara  sponsor  utama Resolusi,  delegasi  Costa  Rica  menyatakan  bahwa  rekognisi  universal  hak  atas lingkungan akan memperkuat perlindungan lingkungan dan pemenuhan HAM, juga menjadi  titik  awal  untuk  perubahan  UUD  bagi  negara  yang  belum  mengakui  hak tersebut di dalam konstitusinya. 60
Terlepas  bahwa  instrumennya  sekadar  berbentuk  “ soft  law ”,  pengakuan  hak  atas lingkungan  tetap  memiliki  signifikansi  tersendiri.  Dampak  katalisnya  sangatlah penting,  kendati  konkretisasi  memang  masih  diperlukan. 61 Senyatanya,  kodifikasi perjanjian  HAM  —baik  regional  maupun  internasional—  senantiasa  merujuk  kepada prinsip-prinsip yang terdapat di teks DUHAM 1948 (yang notabene merupakan “ soft law ”). Shelton menengahkan bahwa setiap perjanjian HAM multilateral yang dibentuk belakangan lazimnya beranjak dari teks Deklarasi atau “ soft law ” yang tak mengikat. 62 Dari  Resolusi  No.  76/300,  diekspektasikan  kelak  akan  dibentuk  perjanjian internasional,  baik  dalam  rezim  hukum  HAM  maupun  lingkungan,  yang mengodifikasikan hak atas lingkungan.
57 Shelton. (2008). “Stockholm Declaration”, Loc.Cit .
58 Lihat:  James  R.  May  &  Erin  Daly.  (2017). Judicial  Handbook  on  Environmental  Constitutionalism . Nairobi:  United  Nations  Environment  Programme,  hlm.  1;  Roderic  O’Gorman.  (2017).  “Environmental Constitutionalism: A Comparative Study”. Transnational Environmental Law , 6 (3), hlm. 437-438.
59 Boyd. (2011). Op.Cit ., hlm. 17.
60 United Nations General Assembly. “Official Record: 97th Plenary Meeting, Thursday, 28 July 2022”. A/76/PV.97, hlm. 6.
61 Andang Binawan & Maria Grasia Sari Soetopo. (2023). “Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang  Bersih,  Sehat,  Dan  Berkelanjutan  Dalam  Konteks  Hukum  Indonesia”. Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia , 9 (1), hlm. 128. 62 Shelton. (2009). “Soft Law”. Op.Cit ., hlm. 73.

## 6. Penutup
Konseptualisasi hak atas lingkungan menyusuri perdebatan akademis, juga dinamika konstitusional  dan  internasional  yang  dinamis.  Dibutuhkan  waktu  setengah  abad sesudah  Deklarasi  Stockholm  1972  agar  hak  atas  lingkungan  memperoleh  rekognisi internasional,  kendati  pengakuannya  sejauh  ini  masih  dituangkan  dalam  instrumen “ soft  law ”,  yaitu  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  bernomor  76/300  yang  diadopsi  tahun 2022.
Sesudah  tahun  pengadopsian  Deklarasi  Stockholm,  konstitusionalisme  lingkungan perlahan menjadi praktik yang meluas, sebagaimana hak atas lingkungan diinklusikan ke  dalam  teks-teks  konstitusi.  Prinsip-prinsip  dalam  Deklarasi  Stockholm  dianggap berperan  sebagai  sumber  inspirasi  dalam  pembentukan  konstitusi.  Di  aras  kawasan Afrika,  Amerika,  Arab,  dan  ASEAN,  hak  atas  lingkungan  juga  diatur  melalui instrumen  regional.  Pengakuan  hak  atas  lingkungan  di  tingkat  domestik  yang  luas kemudian memberi pengaruh pada elaborasi hak atas lingkungan secara internasional. Proses demikian menunjukkan interaksi erat antara norma hukum HAM internasional dan  konstitusi  nasional.  Dengan  meminjam  teori  yang  diajukan  Besson,  hak  atas lingkungan kini dapat dikatakan telah tervalidasi dan terlegitimasi secara timbal balik.
Bertepatan 50 tahun usia Deklarasi Stockholm, pengadopsian Resolusi No. 76/300 oleh Majelis  Umum  PBB  menjadi  momentum  yang  historis,  tetapi  bukanlah  akhir  dari proses kodifikasi hak atas lingkungan dalam norma hukum internasional yang harus terus berlanjut.

## Referensi
African  Union. African  Charter  on  Human  and  People’s  Rights .  01  June  1981. https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights.
African Union. Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of  Women  in  Africa .  01  July  2003.  https://au.int/en/treaties/protocol-african- charter-human-and-peoples-rights-rights-women-africa.
Alston,  Philip  &  Ryan  Goodman.  (2013). International  Human  Rights:  The  Successor  to International  Human  Rights  in  Context ( Law,  Politics  and  Morals:  Text  and Materials ). Oxford: Oxford University Press.
Anderson, Michael R. (1996). “Human Rights Approaches to Environmental Protection:
An Overview”. Dalam Alan A. Boyle & Michael R. Anderson (Editor). Human Rights  Approaches  to  Environmental  Protection .  (pp.  1—23).  New  York:  Oxford University Press.
Anton, Donald K. & Dinah Shelton. (2011). Environmental Protection and Human Rights .
New York: Cambridge University Press.
Ashri,  Muhammad.  (2018). Hak  Asasi  Manusia:  Filosofi,  Teori  &  Instrumen .  Makassar: Penerbit CV. SIGn.
Asplund,  Knut  D. et.al (Editor).  (2015). Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Cetakan  Ketiga . Yogyakarta: PUSHAM UII.
Bantekas, Ilias & Lutz Oette. (2020). International Human Rights Law and Practice, Third Edition . Cambridge: Cambridge University Press.
Besson, Samantha. (2015). “Human Rights and Constitutional Law: Patterns of Mutual Validation  and  Legitimation”.  Dalam  Rowan  Cruft et.al (Editor). Philosophical Foundations of Human Rights . (pp. 279—299). Oxford, Oxford University Press.
Besson,  Samantha.  (2017).  “The  Sources  of  International  Human  Rights  Law:  How General  is  General  International  Law?”.  Dalam  Samantha  Besson  &  Jean d’Aspremont  (Editor). The  Oxford  Handbook  of  the  Sources  of  International  Law .
(pp. 837—870). Oxford: Oxford University Press.
Binawan,  Andang  &  Maria  Grasia  Sari  Soetopo.  (2023).  “Implementasi  Hak  Atas Lingkungan  Hidup  Yang  Bersih,  Sehat,  Dan  Berkelanjutan  Dalam  Konteks Hukum  Indonesia”. Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia , 9 (1):  121—56. https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499.
Boyd,  David  R.  (2011). The  Environmental  Rights  Revolution  A  Global  Study  of Constitutions, Human Rights, and the Environment . Vancouver: UBC Press.
Boyle, Alan. (2012). “Human Rights and the Environment: Where Next?”. The European Journal of International Law , 23 (3): 613—642. DOI:10.1093/ejil/chs054.
Cima, Elena. (2022). “The Right to a Healthy Environment: Reconceptualizing Human Rights  in  the  Face  of  Climate  Change”. Review  of  European:  Comparative  & International Environmental Law , 31 (1): 38—49. DOI:10.1111/reel.12430. Constitute Project. Ecuador’s Constitution of 2008. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2008.pdf.
Constitute  Project.  Norway’s  Constitution  of  1814  with  Amendments  through  2016. https://www.constituteproject.org/constitution/Norway_2016.pdf?lang=en.
Constitute  Project.  Peru’s  Constitution  of  1993  with  Amendments  through  2009. https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009.pdf.
Constitute  Project.  Portugal’s  Constitution  of  1976  with  Amendments  through  2005. https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf.
Constitute Project. Republic of Korea’s Constitution of 1948 with Amendments through 1987. https://www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987.pdf? lang=en.
Constitute  Project.  Rwanda’s  Constitution  of  2003  with  Amendments  through  2015. https://www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2015.pdf?lang=en.
Constitute  Project.  South  Africa’s  Constitution  of  1996  with  Amendments  through 2012.
https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012.pdf?lang= en.
Constitute  Project.  Spain’s  Constitution  of  1978  with  Amendments  through  2011. https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=en.
Constitute Project. Viet Nam’s Constitution of 1992 with Amendments through 2013. https://www.constituteproject.org/constitution/Socialist_Republic_of_Vietna m_2013.pdf?lang=en.
De  Schutter,  Olivier.  (2019). International  Human  Rights  Law:  Cases,  Materials, Commentary, Third Edition . United Kingdom: Cambridge University Press.
El  Muhtaj,  Majda.  (2009). Dimensi-Dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya . Jakarta: Rajawali Press.
Handl, Günther. (2012). “Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment  (Stockholm  Declaration),  1972  and  the  Rio  Declaration  on Environment  and  Development,  1992”. United  Nations  Audiovisual  Library  of International Law . https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html.
Handl,  Günther.  (2020).  “The  Human  Right  to  a  Clean  Environment  and  Rights  of Nature:  Between  Advocacy  and  Reality”.  Dalam  Andreas  von  Arnauld et.al (Editor). The  Cambridge  Handbook  of  New  Human  Rights:  Recognition,  Novelty, Rhetoric . (pp. 137—153). Cambridge: Cambridge University Press.
Hardjasoemantri,  Koesnadi.  (2002). Hukum  Tata  Lingkungan,  Edisi  Ketujuh–Cetakan Ketujuh Belas . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hayward,  Tim.  (2005). Constitutional  Environmental  Rights .  Oxford:  Oxford  University Press.
Irwansyah.  (2015).  “Hak  atas  Lingkungan”.  Dalam  Laode  M.  Syarif  &  Andri  G. Wibisana (Editor). Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus . (pp. 100— 118). Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
Knox,  John  H.  (2019).  “The  Global  Pact  for  the  Environment:  At  the  Crossroads  of Human  Rights  and  the  Environment”. Review  of  European:  Comparative  & International Environmental Law , 28 (1): 40—47. https://doi.org/10.1111/reel.12287.
Law, David S. & Mila Versteeg. (2012). “The Declining Influence of the United States Constitution”. New  York  University  Law  Review , 87 (3):  762—858. https://www.nyulawreview.org/issues/volume-87-number-3/the-declining- influence-of-the-united-states-constitution/.
League of Arab States. Arab Charter on Human Rights . 2004.
https://digitallibrary.un.org/record/551368?ln=en.
Leib,  Linda  Hajjar.  (2011). Human  Rights  and  the  Environment:  Philosophical,  Theoretical and Legal Perspectives. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
Macklem,  Patrick.  (2007).  “What  is  International  Human  Rights  Law?  Three Applications  of  Distributive  Accounts”. McGill  Law  Journal , 52 (3):  575—604. https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/150639- 52.3.Macklem.pdf.
Macklem, Patrick. (2015). “Human Rights in International Law: Three Generations or One?”. London Review of International Law , 3 (1): 61—92.
May, James R. & Erin Daly. (2017). Judicial Handbook on Environmental Constitutionalism . Nairobi: United Nations Environment Programme.
Nolan,  Aoife.  (2018).  “Privatization  and  Economic  and  Social  Rights”. Human  Rights Quarterly , 40 (4): 815—858. https://doi.org/10.1353/hrq.2018.0047.
Nowak,  Manfred.  (2003). Pengantar  pada  Rezim  HAM  Internasional .  Terjemahan  Sri Sulastini. Jakarta: Raoul Wallenberg Institute—Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
O’Gorman, Roderic. (2017). “Environmental Constitutionalism: A Comparative Study”.
Transnational Environmental Law , 6 (3): 435—62. DOI:10.1017/S2047102517000231.
OHCHR,  UNEP  &  UNDP.  (2023).  “What  is  the  Right  to  a  Healthy  Environment?: Information  Note”.  https://www.undp.org/publications/what-right-healthy- environment.
Organization  of  American  States. Additional  Protocol  to  the  American  Convention  on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ( Protocol of San Salvador ). 1998.
Rodriguez-Rivera, Luis E. (2020). “The Right to Environment: A New, Internationally Recognized,  Human  Right”.  Dalam  Andreas  von  Arnauld et.al (Editor). The Cambridge  Handbook  of  New  Human  Rights:  Recognition,  Novelty,  Rhetoric .  (pp. 154—162). Cambridge: Cambridge University Press.
Schabas,  William  A.  (2021). The  Customary  International  Law  of  Human  Rights. Oxford: Oxford University Press.
Shelton,  Dinah.  (2006).  “Human  Rights  and  the  Environment:  What  Specific
Environmental Rights Have Been Recognized?”. Denver Journal of International Law & Policy , 35 (1): 129—171.
https://digitalcommons.du.edu/djilp/vol35/iss1/7/.
Shelton,  Dinah.  (2008).  “Stockholm  Declaration  (1972)  and  Rio  Declaration  (1992)”. Dalam Max Planck Encyclopedia of Public International Law .
Shelton,  Dinah.  (2009).  “Soft  Law”.  Dalam  David  Armstrong  (Editor). Routledge Handbook of International Law . (pp. 68—80). New York: Routledge. Sohn, Louis B. (1973). “The Stockholm Declaration on the Human Environment”. The Harvard International Law Journal , 14 (3): 423—515. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/28247.
Ssenyonjo,  Manisuli.  (2016). Economic,  Social  and  Cultural  Rights  in  International  Law: Second Edition . Oxford: Hart Publishing.
The  Association  of  Southeast  Asian  Nations. ASEAN  Human  Rights  Declaration .  2013. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/6_AHRD_Booklet.pdf.
Tomuschat,  Christian.  (2008). Human  Rights:  Between  Idealism  and  Realism,  Second Edition . Oxford: Oxford University Press.
United  Nations  Economic  Commission  for  Europe. Aarhus  Convention  on  Access  to Information,  Public  Participation  in  Decision-Making  and  Access  to  Justice  in Environmental Matters . 25 June 1998. United Nations Environment Programme. “Stockholm Declaration: Declaration on the Human Environment.” 16 June 1972. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/29567.
United Nations General Assembly. “Official Record: 97th Plenary Meeting, Thursday, 28 July 2022”. A/76/PV.97.
United Nations General Assembly. “Resolution 76/300: The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment”. 28 July 2022. A/RES/76/300.
United Nations Human Rights Council. “Report of the Special Rapporteur on the Issue of  Human  Rights  Obligations  relating  to  the  Enjoyment  of  a  Safe,  Clean, Healthy and Sustainable Environment”. 19 July 2018. A/73/188, para. 54.
United  Nations  Human  Rights  Council.  “Right  to  a  Healthy  Environment:  Good Practices  (Report  of  the  Special  Rapporteur  on  the  Issue  of  Human  Rights Obligations  Relating  to  the  Enjoyment  of  a  Safe,  Clean,  Healthy,  and Sustainable Environment)”. 30 December 2019. A/HRC/43/53, para. 10.
Wardana,  Agung.  (2013).  “Hak  Atas  Lingkungan:  Sebuah  Pengantar  Diskusi”. Jurnal Advokasi , 3 (2):  119—130.  https://www.neliti.com/publications/29371/hak- atas-lingkungan-sebuah-pengantar-diskusi#id-section-title.
Yusa,  I  Gede  &  Bagus  Hermanto.  (2018).  “Implementasi  Green  Constitution  Di Indonesia:  Jaminan  Hak  Konstitusional  Pembangunan  Lingkungan  Hidup Berkelanjutan”. Jurnal Konstitusi , 15 (2): 306—326. https://doi.org/10.31078/jk1524.