## PELUANG DAN TANTANGAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA DAERAH
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN LOCAL GOVERNMENT TOURISM PUBLIC POLICY
Andy Arya Maulana Wijaya 1 , L.M. Azhar Sa’ban 2 , Nastia 3
1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton , Kota Baubau, Sulawesi Tenggara email: andyaryamw@gmail.com
2 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton , Kota Baubau, Sulawesi Tenggara email: izharazi@gmail.com
3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton , Kota Baubau, Sulawesi Tenggara email: nastiatia567@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan pariwisata daerah pasca pandemi covid 19 perlu dilakukan penyesuaian sesuai kondisi daerah, guna mengembalikan  sumber  pendapatan  yang  dapat  diperoleh  pada  sektor  ini.  Salah  satu  konsep  yang  dapat diterapkan adalah Collaborative Governance (CG), konsep yang mengedepankan kolaborasi multi stakeholder ini dapat ditinjau sebagai model tata kelola bidang pariwisata maupun dalam membuat keputusan publik di daerah, namun CG seringkali hanya berorientasi pada penjelasan menyangkut peran stakeholder pada sebuah kebijakan, dan belum memberikan konsep yang jelas dalam merumuskan kapasitas masing-masing stakeholder yang terlibat dalam tata kelola bidang pariwisata. Kabupaten Buton Tengah adalah salah satu wilayah di yang mengedepankan kolaborasi dalam tata kelola pariwisatanya mulai dari promosi hingga kegiatan atau event pariwisata  daerah lainnya. Tujuan penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  kondisi  eksisting  dari  stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah, dan melakukan elaborasi terhadap peluang konsep collaborative governance yang dapat diterapkan sebagai desain kebijakan pariwisata daerah. Penelitian  dilakukan  melalui  kaidah  penelitian  kualitatif,  dengan  mengumpulkan  data  melalui  wawacara kepada  pemerintah  daerah  dan  stakeholder  relevan,  selain  itu  analisis  kajian  juga  dibantu  dengan  artikel relevan, dokumen, wawancara informan kunci serta penelusuran online yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Buton Tengah dapat menerapkan model collaborative  governance melalui  pendekatan  peran  stakeholder  menggunakan  model pentahelix (pemerintah,  akademisi,  bisnis,  komunitas  dan  media).  Betapapun  demikian  konsep  ini memiliki  beberapa tantangan yang berasal dari political-will pimpinan daerah, kepercayaan kolektif masyarakat, serta standarisasi akubtabilitas bagi stakeholder yang terlibat dalam kebijakan pariwisata daerah.

## Keywords: Collaborative Governance; Kebijakan; Pariwisata

## Abstract
Post-Covid 19 pandemic regional tourism policies need to be modified according to regional conditions, in order  to  restore  sources  of  income  that can  be obtained  in  this sector.  One  concept that  can  be  applied  is Collaborative Governance (CG), this concept which prioritizes multi-stakeholder collaboration can be viewed as a model for local governance in the tourism sector and in public decisions making, however CG is often only oriented towards explaining the role of stakeholders in a policy, and has not provided a clear concept in formulating the capacity of each stakeholder involved in tourism governance. Central Buton Regency is one of  the regions  that  prioritizes  collaboration  in its  tourism  management, from  promotions  to  other regional tourism  activities  or  events.  The  aim  of this research is to  identify  the  existing conditions  of  stakeholders involved  in  tourism  management  in  Central  Buton  Regency,  and  to  elaborate  on  opportunities  for  the collaborative governance concept that can be applied as a regional tourism policy design. The research was
Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2018-2021 Sumber: BPS, 2021
carried out using qualitative research principles, by collecting data through interviews with local governments and relevant stakeholders. Apart from that, study analysis was also assisted with relevant articles, documents, key informant interviews and online searches that were in accordance with this research study. The results of this  research  study  indicate  that the  Central  Buton  government  can  implement  a  collaborative  governance model  through  a stakeholder  role approach  using the  pentahelix model  (government,  academics,  business, community and media). However, this concept has several challenges to implement such as the political will of leaders, the collective trust of the community, as well as accountability standards for stakeholders involved in regional tourism policy.
Keywords: Collaborative Governance; Policy; Tourism

## PENDAHULUAN
Pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat  terdampak  akibat  adanya  pandemi COVID-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2021), terjadi penurunan jumlah  wisatawan  cukup  signifikan,  baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.  Data  pada  tahun  2020, menunjukkan  terjadi  penurunan  sebesar  75,03 persen  atau  sebesar  4,02  juta  wisatawan mancanegara dibanding pada tahun 2019.
Sektor  pariwisata  bagi  Indonesia  cukup penting.  Karena  melalui  sektor  ini  menjadi faktor  penting  dalam  upaya  meningkatkan ekonomi  regional  dan  nasional.    Hal      ini karena      pariwisata      berkontribusi      pada akumulasi   nilai   tukar, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan infrastruktur (Matzana et al., 2022).
Sedangkan  bagi  bagi  ekonomi,  sektor pariwisata  dalam  publikasi  Bank  Indonesia Institute menyebutkan bahwa perolehan devisa sektor pariwisata mengalami kenaikan rata-rata 12,3 persen   per   tahun   serta   menunjukkan kinerjanya   yang prospektif (Handri Adiwilaga
et al., 2022). Akan tetapi, sejak adanya pandemi Covid-19 terjadi penurunan devisa. Penurunan tersebut  juga  berdampak  pada  penerimaan daerah,  khususnya  pada  daerah  yang mengandalkan  sektor  pariwisata  bagi  sumber Pendapatan Daerahnya.
Tata kelola kolaboratif dalam
pemerintahan  diperlukan  untuk  memperkuat implementasi  pembangunan  yang  berpusat kepada rakyat atau people centered development .  Paradigma  ini  mengutamakan mekanisme dan proses dimana masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan
kepentingannya, memediasikan berbagai perbedaan yang ada, dan menjalankan hak dan kewajibanya (Yasintha, 2020).
Pola  ini  dikenal  dengan  paradigma
Collaborative Governance (CG), yang
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
mengacu pada mode kebijakan dan pemberian layanan  yang  bergeser dari pemerintah/swasta sebagai  pusat  pengaturan  menjadi  secara bersama-sama  terlibat  dan  bertanggungjawab dalam  formulasi  kebijakan  dan  pemberi layanan  (Voets  et  al.,  2021). Collaborative Governance dimaknai  sebagai  intitusi  publik atau  pihak-pihak  berkepentingan  pada  suatu kebijakan  atau  program  terlibat  secara konsensus dalam perumusan dan melaksanakan kebijakan  tersebut.  Maka  hasil  dari  suatu kebijakan  dan  program  menjadi  tanggung jawab  bersama,  tidak  lagi  pemerintah  yang harus  bertanggung  jawab  (Nugroho,  2014). Kebijakan  maupun  program  yang  dimaksud disini adalah bisa apa saja, sepanjang berkaitan dengan  ranah  publik.  Termasuk  dalam  fokus kajian  ini  adalah  pada  kebijakan  pariwisata daerah.
Sebagai akibat terjadinya pandemi covid 19 sejak awal tahun 2020 lalu, mengakibatkan terganggunya  rantai  pasok  global,  dalam negeri, pasar keuangan, permintaan konsumen serta  dampak  negatif  di  sektor  pariwisata. Dampak  dari  pandemi  Covid-19  sangat berpengaruh  diseluruh  rantai  nilai  pariwisata, perusahaan  kecil  dan  menengah  disektor pariwisata juga ekonomi kreatif (Sugihamretha, 2020).
Untuk  itu,  Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  memberikan  penguatan pengembangan  pariwisata  dalam  Rencana Strategis  2020-2024  melalui  pendekatan
pembangunan pariwisata berbasis  masyarakat. Wisata daerah  dapat  tumbuh dan berkembang dengan  cepat  atas  hasil  partisipasi  penuh  dari masyarakat.  Namun,  koreksi  yang  perlu diperhatikan  pada  sisi  ini  adalah  model partisipasi  seperti  apa  yang  diperlukan,  atau dinamika  masyarakat  yang  cocok  guna pembangungan sektor pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020)
Namun,  dari  kebijakan  tersebut  masih tercermin bahwa  kebijakan  pariwisata sebagai kegiatan  pembangunan,  padahal  pariwisata dapat juga berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam  UU  No.  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan  memberikan  jalan  kolaborasi berbagai  pihak  dalam  kebijakan  pariwisata. Konsep  kolaborasi  dilakukan  dengan  tujuan menciptakan iklim diantara pemangku kepentingan di bidang pariwisata didukung dan difasilitasi  dengan  baik  (Undang  Undang Republik Indonesia, 2009)
Kabupaten  Buton  Tengah  adalah  salah satu  wilayah  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara dengan sejumlah potensi wisata yang menarik dan  potensial  untuk  dikembangakan.  Potensi wisata  yang  dimiliki  oleh  Buton  Tengah meliputi wisata alam, maupun budaya dan saat ini  sedang  dikembangkan.  Adapun  beberapa potensi  wisata  yang  dimiliki  antara  lain mencakup  wisata  alam  misalnya  Pantai Mutiara,  Pantai  Katembe,  Pantai  Gubahi, Pantai  Wantopi,  Pantai  Labobo  dan  lain-lain. Selain  wisata  pantai,  Buton  Tengah  juga
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
memiliki  wisata  alam  lainnya  seperti  gua  dan teluk, diantaranya gua Loba-loba, Oe Mamba, Topa  Sohi  (jenis  gua  yang  berada  dalam  air) dan  beberapa  lainnya  yang  belum  diketahun umum.  Sedangkan  wisata  budaya,  Buton Tengah juga memiliki sejumlah atraksi wisata budaya  kande-kandea  dan  kamomose,  untuk peninggalan  kebudayaan  memiliki  beberapa benteng  pertahanan  peninggalan  kerajaan Buton, seperti Benteng Liwuwawono, Benteng Pingilai, Benteng Lasaidewa, dan masih banyak lagi  yang  belum  terjamah  oleh  pemerintah (Zulkivar et al., 2020).
Sejak menjadi daerah otonom,
Pemerintah  Kabupaten  Buton  tengah  gencar melakukan revitalisasi kebijakan pariwisatanya dengan memfokuskan pada potensi wisata gua dan  wisata  pantai.  Selain  terus  meningkatkan alokasi anggaran pada sektor pariwisata, hal ini juga didukung melalui peningkatan infrastruktur  jalan  wisata  serta  anggaran pengembangan  sektor  kuliner  sebagai  bentuk dukungan  pada  pengembangan  pariwisata daerah.  Namun  pariwisata  bukan  saja  perihal penyiapan  destinasi  (tempat),  namun  juga promosi dan pelayanan (Nugroho, 2018).
Kebijakan pariwisata Buton Tengah juga memberikan  kesempatan  kolaborasi  pada sejumlah pihak dalam menjaga kelestarian alam dan objek pariwisatanya. Selain itu, dukungan pula diberikan kepada kelompok UMKM untuk dapat memberikan kenyamanan pada wisatawan  yang  datang  ke  objek  wisata  di
Buton  Tengah.  Kolaborasi  memang  menjadi salah satu point penting dalam pengembangan wisata daerah, dengan begitu banyak hal yang bisa  saling  melengkapi  untuk  memajukan pariwisata daerah.
Efek  pandemi  pada  sektor  pariwisata Kabupaten  Buton  Tengah,  menurut  hasil  rilis data  dari  BPS  tahun  2023  menunjukkan penurunan  pada  tahun  2020  dan  meningkat kembali hingga 240,88 persen pada tahun 2021 atau  sebanyak  89.775  wisatawan,  sedangkan tahun  2022  meningkat  sebesar  69,89  persen (BPS,  2023).  Meski  nampaknya  terjadi perubahan  yang  cukup  positif  pasca  pandemi Covid-19, sebagai daerah wisata di Kepulauan Buton  capaian  tersebut  terhitung  belum optimal.
Olehnya  itu,  tujuan  penelitian  ini memandang  bahwa  kebijakan  pariwisata  di daerah  tidak  lagi  menjadi  domain  pemerintah daerah  seratus  persen,  dibutuhkan  sebuah kerjasama  dengan  berbagai  actor  atau stakeholder. Sebagaimana perkembangan konsep collaborative governance yang memungkinkan  keterlibatan  beragam  pihak  di daerah,  dimana  keterlibatannya  berdasarkan konsensus bersama dan partisipatif, khususnya terhadap  kebijakan  pengembangan  pariwisata daerah. Adanya keterlibatan berbagai pihak jika dilakukan maping dan identifikasi, pembangunan  kawasan  perdesaan  memiliki potensi  untuk  memajukan  desa  dengan
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
mengkolaborasi  sumber  daya  yang  dimiliki berbagai pihak (Febrian, 2016).
Oleh  karena  itu,  fokus  dalam  penelitian ini  adalah  untuk  mengisi  kajian  bidang pariwisata daerah dengan sejumlah karakteristik  budaya  dan  masyarakat  yang beragam, sekaligus untuk memberikan dampak langsung  pada  konsep  ini  dalam  tata  kelola pemerintahan  daerah,  maka  penelitian  ini mengambil studi kasus pada Pemerintah Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.
KAJIAN LITERATUR Konsep dan Aplikasi Collaborative

## Governance
Kajian ini merupakan pengembangan dari penelitian  dan  praktek  dalam  administrasi publik.  Sejumlah  ahli  menanggap  bahwa Collaborative  Governance sebagai  model dalam  tata  kelola  pemerintahan,  namun  disisi yang lain Collaborative Governance dianggap sebagai  bentuk  pengaturan  dalam  membuat keputusan publik (Emerson & Nabatchi, 2015), untuk  keperluan  penelitian  ini  memandang collaborative  governance  sebagai  model  yang dilakukan  dalam  tata  kelola  pemerintahan, khususnya terkait kepariwisataan.
Pendekatan
model terhadap Collaborative  Governance,  mengembangkan pola  dan  instrumen  kebijakan  proaktif  dalam model  kontingensi  collaborative  governance yang  mengedepankan  studi  empiris  dalam kerangka  analitisnya  (Ansell  &  Gash,  2008),
tahapan  implementasinya  yang  melibatkan adanya kolaborasi lintas sektor, (Bryson et al., 2015a),  serta  model  yang  memberikan  titik awal  yang  baik  untuk  membuat  daftar komponen  utama,  wawasan,  dan  tantangan collaborative  governance  dalam  proses  tata kelola pemerintahan (Voets et al., 2021).
Ketiga  kerangka  teoretis  dan  analitis pusat  berfokus  pada  pentingnya  individu bekerja sama untuk membangun norma-norma umum berdasarkan derajat relatif kepercayaan dan  mutualitas.  Kerangka  kerja  ini  juga mengambil  perspektif  sistem  tentang  CG, mengidentifikasi  struktur,  fungsi,  dan  proses yang  umum  untuk  pengembangan  CG (Nwogwugwu & Iyanda, 2015).
Pada  model  kolaborasi  (Ansell  &  Gash, 2008) menjelaskan konsep CG sebagai sebuah siklus  terbatas,  yang  masing-masing  ditinjau dari empat variabel yakni kondisi awal, desain kelembagaan,  kepemimpinan  dan  proses kolaboratif. Dalam temuan ini, variabel proses kolaboratif  dianggap  sebagai  inti  dari  siklus, lalu variabel kondisi awal, desain kelembagaan dan  kepemimpinan  sebagai  lingkungan  yang memberi  pengaruh  kepada  proses  kolaborasi yang  dilakukan.  Variabel  kepemimpinan dipercaya  memiliki  pengaruh  yang  lebih  kuat dalam  proses  kolaboratif  yakni  peran  mediasi dan  fasilitasi,  sedangkan  langkah  awal mengatur  tentang  saling  percaya,  konflik  dan modal  sosial,  serta  desain  kelembagaan
Gambar 2. Model Collaborative Governance Sumber: Ansell and Gash (2008)
memberikan  pijakan  pada  aturan  dasar  atau konsensus bersama dalam proses kolaborasi.
Namun, tantangan dari  model ini adalah 1)  Bagi  sebuah kebijakan  yang  membutuhkan waktu  yang  cepat,  proses  kolaborasi  pada model  ini  dianggap  tidak  cocok.  2)  Memiliki kepentingan  yang  sama,  model  ini  meyakini bahwa  saling  percaya  para  pemangku kepentingan  dalam  proses  CG  akan  mudah terganggu  dan  menjadi  konflik  yang  merusak padahal  untuk  bisa  memulai  kolaborasi mengharuskan  adanya  saling  percaya  antar pihak  terlebih  dahulu  (Ansell  &  Gash,  2008). Mencermati  hal  ini,  kajian  ini  menganggap bahwa  konsep  CG  akan  sulit  dilakukan  jika para pemangku kepentingan tidak berada pada kapasitas yang setara.
Disisi  lain,  collaborative  governance dilihat  sebagai  bingkat  integratif  (Emerson  et al.,  2012).  Dimana,  konsep  CG  diperluas definisinya  guna  menangkap  lebih  banyak aktor,  struktur  dan  proses  yang  terlibat.  CG mengacu pada “proses dan struktur
pengambilan  keputusan  dan  manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang melintasi  batas-batas  lembaga  publik,  tingkat pemerintahan,  dan/atau  ruang  publik,  swasta, dan sipil tujuan umum yang tidak dapat dicapai dengan cara lain (Voets et al., 2021). Emerson dan Nabatchi menggunakan definisinya sendiri untuk  menggabungkan  berbagai  perspektif teoretis,  normatif,  dan  empiris  dan  untuk mengembangkan  konsep  rezim  tata  kelola kolaboratif  (CGRs)  sebagai  inti  dari  kerangka kerja  mereka.  Sementara  itu  kolaoratif  juga perlu  memperhatikan  aspek  lingkungan, dengan  menggunakan  istilah  seperti  "rezim" dan  "sistem",  yang  menekankan  bahwa  perlu ada  tingkat  stabilitas  dan  formalisasi  yang memadai  di  mana  komitmen  bersama  yang nyata  untuk  tujuan  dan  proses  sangat  penting (Gray & Purdy, 2018).
Proses yang dideskripsikan oleh Emerson dan  Nabatchi,  dapat  digambarkan  sebagai serangkaian  proses  yang  bertaut.  Hal  ini dimulai  melalui  “proses  musyawarah”  untuk menghasilkan keputusan dan tindakan, lalu jika ini berhasil tahap selanjutnya adalah “motivasi bersama” yang didalamnya termaktub kepercayaan,  pengertian  dan  legitimasi.  Hasil selanjutnya  adalah  “kapasitas  untuk  aksi bersama”, hal ini mengacu pada gagasan dasar CG  bahwa  kolaborasi  dapat  dicapai  meski masing-masing  aktor  secara  terpisah.  Namun, konsep  ini  mengakui  bahwa  kolaborasi memerlukan  adanya  pengaturan  institusional
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
yang disengaja yang didukung oleh sumberdaya,  yang  boleh  jadi  pada  tataran pemerintah daerah belum memilikinya.
Namun, baik pendekatan Ansell dan Gash maupun  pendekatan  Emerson  dan  Nabatchi terhadap  CG  cenderung  menekankan  pada proses  dan  dinamika  kolaboratif  yang cenderung  sangat  ideal  (Voets  et  al.,  2021). Padahal,  perlu  juga  diperhitungkan  dinamika lingkungan, kepemimpinan, kapasitas aktor dan peraturan yang relevan dengan proses tersebut. Apalagi  proses  ini  dilekatkan  pada  kolaborasi yang terjadi pada struktur pemerintahan terkecil di daerah.
Namun  perlu  diantrisipasi  bahwa, Collaborative  Governance  adalah  proses dinamis,  sehingga  memerlukan  definisi  yang pasti  tentang  kondisi  awal,  faktor  pendorong dan  mekanisme  kerjasama  dalam  skema kolaborasi  yang  dimaksud  (Bryson  et  al., 2015b).  Untuk  membuat  kolaborasi  bekerja, maka  diperlukan  adanya  kepemimpinan,  tata kelola,  dan  kapasitas  dan  kompetensi  untuk melakukannya,  akan  tetapi  konsep  ini  rentan terhadap  konflik  dan  ketegangan  yang  dapat berasal  dari  kekuasaan,  ketidakseimbangan, logika yang berbeda, dan sejenisnya (Voets et al., 2021).
Kebijakan Pariwisata Daerah dalam Konsep Collaborative Governance
Perlu  dipahami  bahwa  kolaborasi bukanlah  menjadi  pilihan  baru  dalam pembangunan  pariwisata,  hal  ini  dilakukan
melalui Peraturan Menteri Kemenparekraf No. 12  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis Kemenparekraf  tahun  2020-2024,  aturan  ini memungkinkan adanya pembentukan kebijakan untuk  adanya  kolaborasi  pengembangan pariwisata  melalui  mekanisme  yang  disebut kolaborasi pentahelix (Peraturan  Menteri Pariwisata  Dan  Ekonomi  Kreatif  Nomor  12 Tahun 2020, 2020). Kolaborasi yang dimaksud memberikan keleluasaan masing-masing pihak untuk  turut  serta  secara  setara  dan  berbasis kompetensi dalam dalam kebijakan pariwisata. Kolaborasi  dimaknai  sebagai  kebersamaan, kerja  sama,  berbagi  tugas,  kesetaraan,  dan tanggung  jawab  dimana  pihak-pihak  yang berkolaborasi  memiliki  tujuan  yang  sama, kesamaan persepsi,  kemauan untuk berproses, saling  memberikan  manfaat,  kejujuran,  kasih sayang serta berbasis masyarakat (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).
Olehnya  itu,  proses tata  kelola kolaborasif  perlu  ditegakkan  oleh  masing- masing  pemangku  kepentingan  khususnya  di pemerintahan  daerah.  Meski,  pada  sejumlah kajian menemukan beberapa kendala terjadi di antara proses tersebut, seperti kurangnya peran beberapa sektor teknis  pemerintah  daerah  dan konflik  internal  antar  pemangku  kepentingan, namun tata kelola kolaboratif dalam kebijakan selalu menunjukkan keberhasilannya (Pambudi et al., 2020).
Sejalan  dengan  Rencana  Strategis Kemenparekraf  tersebut,  bahwa  salah  satu
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
kunci penting dalam strategi pemasaran bidang pariwisata  adalah  dengan  dikembangkannya kemitraan  pemasaran  di  antara  para  pelaku pariwisata,  baik  antara  Pemerintah  Pusat/ Pemerintah  Daerah  dengan  swasta  maupun antar  pelaku  industri  pariwisata  di  sektor swasta.  Kemitraan  pemasaran  dilaksanakan dalam  bentuk co-marketing dan co-branding atau  keterlibatan public-private  partnership dalam  memasarkan  pariwisata,  yang  akan mampu memperluas jangkauan target pemasaran serta meningkatkan kualitas kinerja dan mengefektifkan sumber daya yang dimiliki pemerintah  dari  segi  pembiayaan  pelaksanaan kegiatannya.  Peran  para  aktor  tersebut  akan saling  sinergi  dalam  membuat  kebijakan, menyediakan  paket  wisata,  serta  memberikan pelayanan  kepariwisataan  misalnya  makanan, cinderamata  dan  sebagainya  (Mirza  et  al., 2017).
Dalam  hal,  kebijakan  kepariwisataan merupakan  proses  kebijakan  yang  bersifat multisektor dan borderless (tidak  mengenal batasan administratif), oleh karenanya
pengembangan pariwisata memerlukan koordinasi  dan  integrasi  kebijakan  secara intensif untuk mendukung pencapaian visi dan misi  pembangunan  kepariwisataan  sebagai sektor  andalan  pembangunan  nasional,  baik dalam rangka mendorong percepatan
peningkatan  kunjungan  wisatawan,  untuk meningkatkan  penerimaan  devisa  maupun kontribusi  ekonomi  bagi  daerah  guna
mendorong usaha-usaha pemberdayaan masyarakat.  Meski  demikian,  juga  perlu diperhatikan  adalah  adanya  potensi  ketidak jelasalan  konsensus  dan  peran  masing-masing aktor dalam pelaksanaan tata kelola kolaborasi tersebut,  serta  pada  syarat  administratif  dan aturan bersama yang diberlakukan. (Mafaza & Setyowati, 2020; Yasintha, 2020).
Karenanya,  skema  kolaborasi  sejatinya adalah  menempatkan  pemerintah  untuk membuka peluang kerjasama dengan beragam pihak.  Dengan  kata  lain,  Pemerintah  tidak hanya  mengandalkan  pada  kapasitas  internal yang  dimiliki  dalam  penerapan  sebuah kebijakan dan pelaksanaan program (Purwanti, 2016). Keterbatasan  kemampuan,  sumberdaya maupun  jaringan  yang  menjadi  faktor pendukung  terlaksananya  suatu  program  atau kebijakan,  mendorong  pemerintah  untuk melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyatakat sipil  sehingga  dapat  terjalin  kerjasama kolaboratif  dalam  mencapai  tujuan  program atau kebijakan. Sekaligus untuk memperhitungkan  pola  komunikasi  yang dibangun,  sehingga  dapat  meminimalisir adanya partisipasi dan aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi dengan baik (Tongkotow et al., 2021). N
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  Kualitatif,  dengan  sumber  data terbagi  dua  yakni  data  primer  dan  data
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini menyangkut kebijakan daerah bidang kepariwisataan,  telaah  RPJMD  Kabupaten Buton  Tengah,  serta  melalui  serangkaian diskusi  dan  wawancara  kepada  Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Buton  Tengah  melalui Kepala Bagian Pembangunan dan Pemerintahan  dan  Kepala  Dinas  Pariwisata. Untuk  menunjang  data  primer  lainnya, dilakukan melalui wawancara dengan
Komunitas  masyarakar  lingkup  Kabupaten Buton  Tengah  diantaranya;  Buton  Tengah Creative,  Pelaku  UMKM  Lokal,  serta Wartawan  Media  Massa  Online.  Sedangkan Data  Sekunder,  diperoleh  melalui  proses analisis  dan  penelaahan  data  program  kerja Dinas  Pariwisata,  Obervasi  Lapangan  dan mengikuti  beberapa  kegiatan  kepariwisataan serta  Buton  Tengah  Expo,  yang  dilakukan untuk  memperoleh  gambaran  dari  hasil hubungan  kerja  antara  kebijakan  pemerintah dan  pelaku  pariwisata  di  Kabupaten  Buton Tengah. Dari proses tersebut, data dikumpulkan dan  dikelompokkan  menurut  kepentingan penelitian.  Analisis  penelitian  dilakukan dengan menggunakan kaidah Analisis Kualitatif  (Miles  &  Huberman,  2012),  untuk memperoleh fakta yang lebih beragam terhadap data  yang  telah  diperoleh.  Selanjutnya,  hasil penelitian disusun dan disajikan dalam bentuk deskripsi serta dibantu beberapa infografis yang relevan.
Adapun proses penelitian yang dilakukan dapat diamati pada alur pikir penelitian sebagai berikut:

## HASIL PENELITIAN
Profil  Tata  Kelola  Pariwisata  Kabupaten Buton Tengah
Kabupaten  Buton  Tengah  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  15 Tahun  2014  tentang  pembentukan  Kabupaten Buton  Tengah  sebagai  daerah  otonomi  baru yang  disahkan  pada  24  Juli  2014  yang kemudian  ibu  kota  Kabupaten  Buton  Tengah bertempat  di  Labungkari  (Undang  Undang Republik Indonesia, 2014)
Meskipun masih dalam usia yang cukup muda, namun pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Buton Tengah menjadi  prioritas pemerintah  daerah.  Beragam  pembenahan bidang  pariwisata  terus  dilakukan,  mulai  dari
Kebijakan Tata Kelola Pariwisata di Literatur tentang CG dan Tourism Wawancara (Purposive Sampling) Dokumentasi (Literature Review)
Pengumpulan dan Pengklasifikasian Data Data Condensation & Reduction Data Display
Conclusion
Gambar 3. Alur Pikir Pelaksanaan Penelitian
Sumber: Modifikasi dari proses penelitian kualitatif (Miles and Huberman, 2021)
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
kebijakan  hingga  sarana  dan  prasarana pendukung  terus  diperbaiki.  Pada  tahun  2019 lalu,  sebagaimana  arahan  Kebijakan  Rencana Strategis Dinas Pariwisata Buton Tengah serta Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata Daerah  Kabupaten  Buton  Tengan  2015-2025 (Bappeda Kabupaten Buton Tengah, 2015), dan sebagai  tindak  lanjut  dari  RPJMD  Buteng 2017-2022  (Bappeda  Kabupaten  Buton
Tengah,  2017),  fokus  pada  Pengembangan Destinasi Pariwisata Buteng. Seperti
pembangunan sarana dan prasarana Daya Tarik Wisata  (DTW),  pemberdayaan  sumberdaya pariwisata  melalui  UMKM  dan  Kolaborasi Strategis Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Pihak Swasta.
Adapun  beberapa  kebijakan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buton
Tengah melalui Dinas Pariwisatanya,
diantaranya adalah:
1. Pembenahan Daerah Tujuan Wisata (DTW) ungulan  melalui  harmonisasi  status  lahan, penyatuan  mindset  konsep  pembangunan kepariwisataan. Hal ini dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait.
2. Pengembangan  SDM  Kepariwisataan, untuk  industri  dan  masyarakat,  serta penguatan kapasitas Komunitas Pendukung Pariwisata,  termasuk  Kelompok  Sadar Wisata (Pokdarwis) di tiap desa.
3. Pengembangan strategi pemasaran
pariwisata, melalui penguatan pola strategi BAS  Destination (Branding,  Advertation
dan Selling) yang dibangun melalui website maupun  media  sosial  yang  dimiliki  oleh pemerintah  Kabupaten  Buton  Tengah.
Selain  itu  juga,  memperkuat  kerjasama dengan asosiasi kepariwisataan baik tingkat provinsi maupun nasional.
4. Pengembangan kelembagaan dan pengembangan  ekonomi  kreatif,  hal  ini dilakukan  dengan  penyusunan  Road  Map Ekonomi  Kreatif  Buton  Tengah  dan Pembinaan Komunitas dan Industri Kreatif.
Program  prioritas  keperiwisataan  di Kabupaten  Buton  Tengah  juga  dilakukan dengan  memperhatikan  kunci  keberhasilan kebijakan  pariwisata  dalam  3  (tiga)  pilar sebagai  faktor  kunci,  yaitu;  Aksesibilitas, Amenitas  dan  Atraksi.  Untuk  mendukung  itu juga,  pemerintah  daerah  terus  membenahi infrastruktur  jalan  dan  infrastruktur  fasilitas umum.  Selain  itu,  alokasi  anggaran  bidang pariwisata juga terus meningkat yakni 6 Milyar untuk  tahun  2018,  meningkat  menjadi  10,1 Milyar  pada  tahun  2019  (Bappeda  Kabupaten Buton  Tengah,  2017).  Dengan  potensi  seperti sektor  pariwisata  sejatinya  bisa  memberikan nilai tambah pendapatan daerah dan masyarakatnya.
Namun  perlu  diakui  bahwa  pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pariwisata  di  Buton  Tengah  belum  optimal dilakukan.  Beberapa  kajian  yang  relevan dengan  kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten Buton Tengah bahwa orientasi kebijakan lebih
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
bersifat  sebagai  program  pemerintah  daerah saja.  Sedangkan  keterlibatan  masyarakat ataupun  komunitas  masyarakat  hanya  sekedar sebagai  sub-sektor  pendukung.  Seperti  kajian (Hadawiah  &  Zelfia,  2020),  tentang  promosi pariwisata  Kabupaten  Buton  Tengah  yang memang telah melakukan promotion mix atau bauran  promosi  yang  memungkinkan  adanya kerjasama  dengan  beberapa  pihak  (Perguruan Tinggi, Media Massa dan Komunitas), namun kegiatan  ini  masih  berpusat  sebagai  program yang dilakukan pemerintah daerah.
Selain itu pada kajian yang relevan juga dikemukakan  oleh  (Sugiarti,  2016),  yang mengkaji strategi promosi pariwisata pemerintah Kabupaten Buton Tengah, dimana dalam  kajian  ini  menganggap  promosi  telah menggunakan  teknologi  informasi  seperti media sosial, bahkan melalui  penerbitan buku berjudul  “Ekspedisi  Negeri  Seribu  Goa”. Hanya saja, strategi ini belum mampu menyasar pada  khalayak  yang  lebih  luas,  disamping  itu juga  belum  adanya  keterlibatan  sektor  kreatif daerah  seperti  misalnya  komunitas  dan akademisi  lokal.  Disisi  tata  kelola  kebijakan, juga  dijelaskan  pada  kajian  (Zulkivar  et  al., 2020)  yang  menyoroti  pengelolaan  wisata pantai  wantopi  dan  katembe.  Namun pemerintah daerah di dalam kajian ini dianggap belum memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan
pengembangan  dan  tata  kelola  daerah  tujuan wisata tersebut.

## Kolaborasi  dalam  Pengelolaan  Pariwisata Buton Tengah
Tata  kelola  kolaboratif  dalam  bidang pariwisata  menjadi  perhatian  penelitian kebijakan. Diantaranya, bentuk kerjasama oleh pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  (Mirza  et al.,  2017),  serta  peran  yang  dilakukan  oleh masing-masing stakeholder (Mafaza & Setyowati,  2020;  Yasintha,  2020).  Dari beberapa  kajian  tersebut,  diperoleh  gambaran bahwa  tata  kelola  pariwisata  memerlukan adanya  kolaborasi  beragam  stakeholder  yang juga  perlu  sinergi  dalam  membagi  peran masing-masing.  Bahkan  kolaborasi  sejatinya dapat  dilihat  sebagai  transformasi  paradigma tata  kelola  pemerintahan  yang  dibutuhkan untuk  perencanaan  kebijakan  pariwisata  yang lebih inklusif (Zaenuri, 2014).
Oleh  karena  itu,  dalam  kebijakan pengembangan  pariwisata  daerah  Kabupaten Buton Tengah saat ini telah direncanakan untuk membuka  ruang  kolaborasi  dengan  berbagai pihak. Kebijakan tersebut dibuat, sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemenparekraf tahun 2020  –  2024.  Terdapat  beberapa  strategi pengembangan kebijakan pariwisata didalamnya, salah satunya adalah strategi yang berfokus kepada penguatan komunitas maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.  Pemerintah  Daerah  Buton  Tengah, dalam  hal  ini  Dinas  Pariwisata  memandang bahwa  peran  komunitas  masyarakat  lokal sangat penting dalam pembangunan pariwisata
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
Gambar 4. Jumlah Wisatawan Kabupaten Buton Tengah
Sumber: BPS Buteng, 2023
dan ekonomi kreatif di Buton Tengah. Dengan efektifnya partisipasi komunitas dan
kelembagaan masyarakat pada bidang
pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  akan  mampu mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal termasuk bagi pengembangan bidang pariwisata  secara  signifikan,  merata  dan menyeluruh  (Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif, 2020).
Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Buton Tengah,  telah  berkomitmen  untuk  mendesain kebijakan dengan memberikan penekanan pada strategi pengembangan yang tidak hanya fokus pada  pembentukan  kelembagaan  maupun komunitas  baru,  akan  tetapi  kolaborasi  juga dapat dimaknai sebagai sarana mengupayakan kelembagaan  dan  komunitas  masyarakat  yang aktif  dan  menjalankan  peran  penting  dalam menumbuhkembangkan industri pariwisata dan ekonomi  kreatif.  Salah  satu  fakta  yang  dapat dilihat dari hal ini adalah dengan adanya sinergi pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  Tengah dan  keterlibatan  komunitas  masyarakat  lokal, yaitu  adalah  keterlibatan  Komunitas  Buton Tengah Kreatif (BTC).
Komunitas  BTC  telah  bekerjasama dengan  Dinas  Pariwisata  Buton  Tengah,  dari kegiatan  event  lokal  dan  nasional  yang dipercaya  dari  kegiatan  tersebut  turut mendongkrak  peningkatan  jumlah  wisatawan di Buton Tengah, bahkan multiplayer effectnya pada omset UMKM Lokal meski efek pandemi Covid  19  saat  itu  masih  begitu  dominan.
Contoh  diantaranya  adalah,  Pembuatan  Film Bone Labunta sebagai sarana promosi destinasi wisata  unggulan,  Kemah  Merah  Putih  dan Implentasi  Penanaman  Bambu  Laut  di  Desa Kamama.  Partisipasi  komunitas  juga  menjadi prioritas kebijakan pariwisata Kabupaten Buton Tengah,  melalui  Dinas  Pariwisata  Buton Tengah mengajak seluruh komunitas untuk ikut terlibat  dengan  konsep  dan  idenya  untuk mendukung  promosi  pariwisata  dan  ekonomi kreatif  di  Buton  Tengah.  Pemerintah  daerah akan  hadir  memberi  dukungan  sekaligus sebagai fasilitator (Tribun Buton, 2020).
Pada Gambar 4 memberikan dampak dari keterlibatan  komunitas  lokal  dalam  jumlah wisatawan  pasca  pandemi  covid  19.  Hal  ini didukung juga oleh usaha-usaha dalam promosi pariwisata  Buton  Tengah  adalah  Forum Komunikasi Pemuda Bombona Wulu (Fokapo), King  Club,  Motor  Custom  Clasic  Buteng (MCCB),  Kawasaki  Ninja  Club  (KNC). Sedangkan  komunitas  lokal  yang  lebih  pada gerakan  kepemudaan  diantaranya  adalah, Komunitas  Musik Buteng  (KMB),  Komunitas
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
Pecinta  Alam  (KPA),  Komunitas  Pecinta  dan Penikmat  Kopi  (Koppiko),  Fotografer,  dan Sanggar Seni Komba - komba.
Meski  dengan  adanya  keterlibatan
bergama pihak dalam proses-proses
implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten  Buton  Tengah,  namun  konsep  tata kelola  kolaborasi  masih  memerlukan  adanya kajian  yang  lebih  mendalam,  serta  mampu memproyeksikan peran masing-masing stakeholder  yang  terlibat  pada  kebijakan tersebut.  Namun  dengan  adanya  keterbukaan pemerintah daerah yang direpresentasikan pada Dinas  Pariwisata  terhadap  berbagai  pihak dalam penyelenggaraan pariwisata lokal,  serta beragamnya komunitas masyarakat lokal yang memiliki  keinginan  (sense)  yang  sama,  serta bagi pakai kompetensi terhadap pengembangan bidang pariwisata Buton Tengah, maka konsep collaborative  governance dapat  dikaji  dan dikelola  menjadi  bagian  dari  kebijakan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan pada deskripsi pada bahasan sebelumnya,  konsep  collaborative  governance pada  kajian  ini  berupaya  mengkonstruksi kembali  peran  masing-masing  aktor  dalam desain  kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten Buton  Selatan.  Relasi  fungsi  dari  peran tersebut, mengacu pada pada Rencana Strategis Kemenparekraf  2020-2024  dalam  skema kolaborasi pentahelix . Dalam skema
collaborative governance peran dan kontribusi masing-masing aktor yang terlibat, akan sangat menentukan  keberhasilan  dari  tata  kelola kolaborasi  yang  dijalankan  (Pambudi  et  al., 2020).  Bentuk  kolaborasi  ini  dapat  dipahami sebagai  model  pengembangan  Wisata  yang difokuskan pada pengembangan yang terintegrasi dan kolaboratif dari 5 unsur penting pentahelix  yang  terdiri  dari  masyarakat (komunitas/ lembaga kemasyarakatan), pemerintah,  industri,  akademisi  dan  media sebagai katalisator (Asri et al., 2021).
Pendekatan  dalam tata kelola kolaborasi yang efektif akan ditentukan pada kompetensi masing-masing  pihak  yang  terlibat,  sehingga pengaturan  peran  dan  kontribusi  masing- masing  lebih  mudah  dilakukan,  selain  itu konsensus  bersama  juga  lebih  mudah  dibuat (Bryson et al., 2015a).
Dari  hasil  penelitian  ini,  untuk  model yang  paling  mendekati  ideal  guna  di implementasikan  sebagai  bentuk  tata  kelola kolaborasi  mengambil  rujukan  pada  bentuk kolaborasi pentahelix dan  kontribusi  masing- masing  pihak  dalam  implementasi  kebijakan pariwisata daerah Kabupaten Buton Tengah.
Adapun hasil identifikasi terhadap pihak- pihak  yang  memungkinkan  untuk  mengisi peran  pada  kolaborasi  pentahelix  tersebut, dapat  diamati  pada  gambar  4.  Sedangkan, analisis  terhadap  peran  dari  masing-masing pihak tersebut,  yang telah disesuaikan dengan
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
Gambar 5. Kolaborasi Pentahelix dalam Kerangka Kebijakan
Pariwisata
Sumber: Analisis Penelitian, 2023
Pemerintah Daerah Dunia Usaha Media Komunitas Masyarakat PT/ Akademisi
peran yang masuk dalam kolaborasi pentahelix, dapat diamati pada tabel 2.
Mencermati  ilustrasi  pada  gambar  5, memberikan  gambaran  beragam  pihak  yang dapat ikut terlibat dalam tata kelola kolaboratif di bidang pariwisata Kabupaten Buton Tengah. Hal  ini  berdasarkan  hasil  analisis  tentang eksistensi aktor/ stakeholder dalam pengelolaan pariwisata  di  Kabupaten  Buton  Tengah.  Dari posisi  tersebut,  ditarik  kesesuaiannya  dengan alur penggerak skema collaborative governance,  sekaligus  peranannya  dalam struktur kebijakan publik yang dapat dijelaskan pada  tabel  2.  Dari  kondisi  tersebut,  dapat dijelaskan bahwa kolaborasi pentahelix dalam kebijakan  pariwisata  daerah  khususnya  di Kabupaten  Buton  Tengah,  sejatinya  adalah kolaborasi
yang
didesain untuk
mengedepankan  kompetensi  masing-masing pihak  yang  terlibat.  Dengan  mengadopsi tingkatan pembentukan kebijakan publik yakni
Makro,  Messo  dan  Mikro  memberikan  kesan bahwa  masing-masing  pihak  menjalankan peran  dan  tanggungjawabnya  sesuai  pada kapasitas organisasionalnya.
Hal  ini  dilakukan  dengan  mengingat kondisi  dan  dinamika  sosial  yang  terjadi  di Kabupaten  Buton  Tengah.  Dari  hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan pihak relevan  lainnya  diperoleh  bahwa,  sebelumnya pelaku pariwisata di Kabupaten Buton Tengah memang  sangat  beragam,  meski  tanpa kerjasama  pemerintah  usaha  tersebut  dapat berkembang  seiring  dengan  perkembangan dinamika pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah. Karenanya, konsep ketangguhan para pelaku  pariwisata  lokal  terbangun  secara mandiri,  sehingga  memasukkan  sebagai  aktor dalam  tata  kelola  kolaborasi  memerlukan metode  dan  pendekatan  yang  mampu meyakinkan mereka.
Dari deskripsi tersebut, konsep collaborative  governance dalam  kajian  ini menyimpulkan bahwa kolaborasi akan memiliki  tantangan  yang  datang  dari kemapanan  sosial  dari  masyarakat  yang  bisa saja menjadi  peluang sekaligus tantangan dari pemerintah  daerah  dalam  menerapkan  konsep ini. Dalam konteks dinamika sosial yang terjadi di  Kabupaten  Buton  Tengah,  memerlukan peran  sentral  dari  pemerintah  daerah  untuk mengorkestrasi kolaborasi  dengan  manajemen yang mengedepankan relasi yang jelas terhadap
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
peran  masing-masing  stakeholder  yang dilibatkan.
Untuk menjelaskan kondisi tersebut pada level  makro,  kontribusi  komponen  kolaborasi adalah  pada  kewenangan  pemerintah  daerah atau instansi yang terlibat. Pemerintah Daerah dalam  hal  ini  Dinas  Pariwisata  memiliki kewenangan  untuk  formulasi,  implementasi serta menyediakan  anggaran bagi pelaksanaan sebuah kebijakan. Sedangkan, pada level messo terdapat  akademisi  dan  dunia  usaha  yang memiliki  peran  sebagai  pembuat  kajian sekaligus menyusun inovasi bidang pariwisata. Serta  pada  level  mikro,  terdapat  komunitas, penyelenggara pariwisata, wisatawan, UMKM dan  media  yang  dapat  berkontribusi  sebagai perangkat  pelaksana  dan  penyedia  atraksi pariwisata tingkat bawah.
Namun  demikian,  dengan  mencermati kondisi dinamika sosial yang terjadi pada pihak
kelompok masyarakat diluar instansi pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  Tengah, dengan  tanpa  melembagakan  peran  dan tanggungjawab  tersebut  dalam  tata  kelola kolaboratif, dapat menjadikan adanya kolaborasi  yang  justru  tidak  mampu  bertahan ataupun potensi munculnya mis-persepsi antar pihak  yang  diperlukan  untuk  bisa  saling berkolaborasi.
Olehnya  itu,  dengan  adanya  literature review  dan  pengelompokkan  kajian  relevan, konsep  CG  dapat  dibangun  sebagai  konsep yang  menggambarkan  adanya  keterlibatan berbagai  pihak  terhadap  sebuah  program maupun kebijakan. Olah karena itu, kolaborasi yang  dilakukan  oleh  karena  kompetensi masing-masing,  akan  lebih  memudahkan menemukan  konsensus  bersama  dan  konsep CG dapat berjalan dengan berhasil.
Tabel 1. Kolaborasi Pentahelix Kebijakan Pariwisata Kabupaten Buton Tengah
No. Unsur Peran Lingkup Kerja Unit Kerja 1. Pemerintah Regulator sekaligus berperan sebagai kontroler. Penyusunan Kebijakan, Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik. Dinas Pariwisata Buton Tengah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Desa 2. Akademisi Penelitian dan Pengembangan Menyusun konsep Tata Kelola dan Pengembangan Pariwisata Daerah yang terstandar. UM Buton Unidayan USN Kolaka UMU Buton dsb 3. Bisnis Investor dan Pemberdaya Berperan sebagai pemberdaya ( enabler) melalui investasi, penyedia layanan. Bank Lembaga Keuangan Industri Perusda BUMDES 4. Komunitas Akselerator, Ekonomi, Kreatif, Inovator Lokal Bertindak sebagai pelaku, penggerak dan penghubung, akselerasi digital pariwisata. Buton Tengah Creative (BTC)
5. Media Pemberi Informasi, Pendidikan dan Kontrol Publik Media merupakan perangkat promosi, digital marketing, konten kreator dan Branding potensi pariwisata. Buton Pos, Tribun Buton, Satulis, Telisik, Kasamea, dll. Sumber: Analisis Penelitian, 2023 Konsep Collaborative  Governance bagi

## Kebijakan Pariwisata
Sejak dimulainya konsep CG khususnya pada  proses  formulasi  kebijakan,  dua pertanyaan penting yang selalu muncul adalah peran  dan  tanggungjawab  yang  ditimbulkan pada penerapan konsep ini (Wijaya, A. A. M., Sa’ban,  L.  A.,  &  Mayunita,  2019).  Jika kolaborasi hanya mengedepankan inisiasi yang berasal  dari  pemerintah  untuk  mengatur komunitas,  maka  perlu  diperhatikan  pula  jika kolaborasi yang diinisiasi dan berkembang dari komunitas masyarakat (Purwanti, 2016) .
Disisi  lain,  sejumlah  konsep  yang menjadi  diskursus  pada  penelitian  ini membangun  perspektif  bahwa  tata  kelola kolaboratif yang ada tidak menyebutkan secara spesifik dan tegas siapa pemangku kepentingannya (Ansell & Gash, 2008). Di sisi lain, konstruksi konsep yang melampaui batas- batas institusi publik pemerintah, sektor swasta dan  masyarakat  sipil,  juga  disebutkan  dalam perspektif  kolaboratif  (Emerson  et  al.,  2012), sehingga  kajian  ini  memberikan  deskripsi fungsi  pada  masing-masing  aktor  atau stakeholder  yang  terlibat  dalam  pengelolaan bidang pariwisata di Kabupaten Buton Tengah. Dengan  begitu,  kajian  ini  untuk  memberikan
perspektif yang lain tentang skema kolaborasi tanpa  banyak  mengungkapkan  tipologi  yang menjadi karakter dari konsep CG.
Namun, kesan bahwa CG di dalam hasil kajian  ini  juga  meningkatkan  suksesnya penerapan konsep kolaborasi multi-stakeholder tetap menyisakan kelemahan yang perlu dilihat sebagai  limitasi  kajian  bidang  ini,  utamanya pada inovasi yang berkelanjutan (Musleh et al. 2023),  hingga  perlu  mempertimbangkan karakteristik  kelompok  masyarakat  yang terlibat  (Mulyani  et  al.,  2021),  serta  perlunya ada  perhatian  khusus  terhadap  peran kepemimpinan  dan  pengelolaa  kelembagaan masyarakar (Bichler & Lösch, 2019). Jika hal ini dicermati pada dinamika sosial masyarakat Kabupaten Buton Tengah, maka faktor tersebut dianggap  perlu  menjadi  bagian  dari  sejumlah faktor  yang  harus  diperhatikan  secara  lebih serius.
Disisi lain, konsep CG khususnya dalam kebijakan  pariwisata  dianggap  berada  pada wilayah  yang  menyangkut  pembangunan  dan pelayanan  publik  (Nugroho,  2018),  sehingga temuan kajian ini memberikan indikasi bahwa penerapan tata kelola kolaboratif pada konteks lokal selalu memperhatikan bahwa pemerintah daerah melihatnya hanya pada peran satu pihak
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
saja,  atau  bisa  disimpulkan  bahwa  peran pemerintah daerah cukup sentral. Oleh karena itu,  menjadi  penting  menelusuri  beragam potensi yang  dapat digunakan untuk menkontekstualisasikan teori tentang kebijakan pariwisata pada pendekatan yang lebih baru dan memperhatikan  kondisi  dinamika  sosial masyarakat jika ingin mengembangkan konsep CG  pada  desain  kebijakan,  khususnya  bagi bidang kebijakan pariwisata.
Meskipun pada sejumlah penelitian telah menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  sangat sentral dalam kolaborasi bidang pengembangan pariwisata  (Pambudi  et  al.,  2020),  namun ditemukan  banyak  penelitian  yang  juga  telah menunjukkan  bahwa  peran  masyarakat  lokal sangat  penting  dalam  tata  kelola  pariwisata (Sentanu  et  al.,  2023).  Dari  perspektif Bramwell  dan  Lane,  menyatakan  bahwa  tata kelola pariwisata berkaitan dengan manajemen organisasi masyarakat sipil, sehingga melibatkan banyak aktor yang bertindak secara otonom  dan  independen  (Bramwell  &  Lane, 2011). Maka mengharapkan hal tersebut terjadi akan  membuat  konsep  CG  hanya  menjadi konsep  ideal  yang  sulit  dijalankan,  sehingga memang  diperlukan  adanya  pemantik  atau peran  sentral  dari  pemerintah  daerah  untuk memberdayakan potensi tersebut.
Beberapa kajian juga menemukan, bahwa meski terlihat adanya kolaborasi dalam proses pembangunan  pariwisata,  namun  belum terbentuk adanya kepercayaan yang terbangun
pada  masing-masing  aktor  yang  terlibat (Sinaga, 2021). Dengan memperhatikan situasi tersebut,  kajian  ini  menganggap  hal  tersebut sebagai  tantangan  dan  peluang  dalam  tata kelola kolaboratif. Disisi lain, fakta yang terjadi di  kebijakan  pariwisata  Kabupaten  Buton Tengah  memiliki  indikasi  adanya  peluang implementasi  konsep  tata  kelola  kolaboratif, dengan kontribusi dari aktor/ stakeholder yang cukup  potensial  untuk  ikut  terlibat.  Terlebih lagi,  temuan  bahwa  CG  dalam  konteks  lokal dan regional cenderung memberikan hasil yang lebih  kompleks  dan  komprehensif  karena memungkinkan adanya lebih banyak pemangku kepentingan  yang  akan  terlibat  dalam  skema aksi kolaboratif tersebut (Sentanu et al., 2023).
Mencermati  hal  itu,  perlu  adanya perhatian  pada  kajian  khusus  dalam  upaya penyelenggaraan  CG  untuk  sebuah  desain kebijakan  bidang  pariwisata  di  Pemerintah Kabupaten  Buton  Tengah.  Hanya  saja penelitian  ini  menemukan  bahwa,  secara potensi tata kelola kolaborasi dapat dijalankan, hanya  saja  konsep  ini  belum  dapat  berjalan disebabkan  belum  terdapat  kajian  yang  dapat menjelaskan  pemetaan  peran  masing-masing stakeholder  yang  bisa  terlibat  berdasarkan kompetensinya, khususnya pada upaya pembangunan  bidang  pariwisata.  Oleh  karena itu,  melalui  kajian  ini  diharapkan  dapat memberikan deskripsi terkait potensi penyelenggaraan CG tersebut.
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat  dikemukakan  beberapa  tantangan  yang perlu diantisipasi dalam pengembangan model CG  dalam  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buton  Tengah.  Namun,  penelitian ini  hanya  membatasi  temuannya  berdasarkan pada  fakta  yang  ditemukan  pada  program pengembangan kebijakan pariwisata di pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  Tengah. Adapun indikasi temuan penelitian menggambarkan  bahwa  tantangan  yang  perlu diperhatikan  dalam  implementasi  CG  di kebijakan pariwisata Kabupaten Buton Tengah, yaitu;
Pertama ;  Seringkali  kolaborasi  hanya dianggap  sebagai  prasyarat  dalam  proses pembentukan  kebijakan  dan  akuntabilitas pemberian  layanan,  dan  tidak  sebagai  konsep tata  kelola  yang  dibutuhkan  bagi  pemerintah daerah dalam efisiensi sumberdaya pembangunan  daerah.  Karenanya,  kolaborasi justru  menjadi  program  yang  melibatkan banyak pihak dan berimplikasi pada keperluan terhadap  perhatian  yang  cukup  besar,  seperti waktu,  anggaran  dan  kesepakan  lainnya. Sehingga  konsep  ini  memerlukan  tata  kelola yang  cerdas,  kepemimpinan  fasilitatif  dan manajemen  kerjasama  yang  jelas. Kedua ;
Evaluasi  program  kerja  yang  dikolaborasikan, dengan  belum  jelasnya  indikator  keberhasilan kolaborasi  seringkali  gagal  diterjemahkan menjadi  input  terhadap  pengendalian  dan perbaikan  mutu  kebijakan.  Indikasi  ini
disebabkan  oleh  masing-masing  pihak  yang berkolaborasi memiliki persepsi yang berbeda- beda.  Maka,  diperlukan  strategi  kolaborasi yang  adaptif  terhadap  dinamika  sosial  dan budaya  masyarakat,  serta  mekanisme  evaluasi kebijakan  yang  terukur  dan  jelas. Ketiga ; Pertanggungjawaban atau akuntabilitas capaian hasil  kolaborasi,  bahwa  setiap  pihak  yang terlibat harus jelas melakukan pertanggungjawaban  perannya  dan  kepada pihak mana mereka mempertanggungjawabkannya. Meskipun  beragam  konsep  diatas dikembangkan dengan maksud untuk
penerapannya pada kontek kebijakan pariwisata  daerah  yakni  Kabupaten  Buton Tengah,  bukan  berarti  tidak  menghadapi sejumlah  tantangan  yang  juga  diperhadapkan pada proses kebijakan publik lainnya (Voets et al.,  2021).  Disisi  lain,  penelitian  ini  juga mengakui bahwa peran kepemimpinan fasilitatif  diperlukan  dalam  suksesnya  CG, khususnya  pada  bidang  pariwisata  juga  perlu diperhatikan  tentang  kelembagaan  dan  norma yang berlaku didalamnya. Sehingga penelitian ini  memberikan  titik  berat  kesesuaiann temuannya dengan pola CG yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008).
Perlu  diakui  pula  bahwa  dalam penelusuran  penelitian  ini,  dan  secara  teoritik meskipun manfaat kolaboratif dapat mendorong adanya efisiensi sumberdaya dalam satu  program,  namun  tidak  jarang  konsep  ini
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
dianggap gagal dilaksanakan. Sehingga dengan sejumlah  tantangan  yang  dideskripsikan sebagai hasil penelitian ini, dapat menjadi celah penelitian  yang  dapat  menjadi  peluang  bagi pemerintah  untuk  melaksanakan  CG  dengan lebih  optimal,  khususnya  dalam  kebijakan pembangunan sektor pariwisata daerah.

## KESIMPULAN
Collaborative  Governance (CG)  adalah konsep  yang  membuka  peluang  banyak  pihak untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan dan  kebijakan  publik.  Khususnya  bagi kebijakan  pariwisata,  konsep  CG  dianggap berhasil jika memperhatikan peran stakeholder yang terlibat pada kebijakan pariwisata daerah. Pada  kebijakan  pariwisata  Kabupaten  Buton Tengah,  konsep  CG  memiliki  peluang keberhasilannya karena didukung oleh
instrumen aktor yang cukup berpeluang untuk menggunakan  model pentahelix (pemerintah, akademisi,  bisnis,  komunitas  dan  media). Betapapun demikian, konsep CG dalam hal ini diperhadapkan sejumlah tantangan diantaranya political-will pemimpin  daerah  kepercayaan kolektif  dan  standarisasi  akuntabilitas  yang ditetapkan  sebagai  bagian  dari  penerapan konsep collaborative governance bagi kebijakan pariwisata di daerah.

## REFERENSI
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative governance  in  theory  and  practice. Journal  of  Public  Administration
Research  and  Theory , 18 (4),  543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032 Asri,  A.,  Wirdayanti,  A.,  Anggono,  B.  D.,
Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S,  H.  E.,  Harefa,  K.,  Minisia,  M., Rumayar,  M.,  Indrajatiningrum,  M., Susanti,  T.,  &  Ariani,  V.  (2021).
PEDOMAN DESA WISATA (II). Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Statistik Kunjungan  Wisatawan  Mancanegara
2021 .
https://www.bps.go.id/id/publication/202 2/04/28/d79faad2c263388e94e160ee/stat istik-kunjungan-wisatawan-
mancanegara-2021.html
Bappeda  Kabupaten  Buton  Tengah.  (2015).
Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata  Daerah  Kabupaten  Buton Tengan 2015-2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah .
Bappeda  Kabupaten  Buton  Tengah.  (2017).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buton
Tengah  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  Kabupaten  Buton
Tengah  Tahun  2017-2022. Pemerintah Daerah Buton Tengah .
Bichler,  B.  F.,  &  Lösch,  M.  (2019).
Collaborative  governance  in  tourism:
Empirical  insights  into  a  community- oriented destination. Sustainability (Switzerland) , 11 (23).
https://doi.org/10.3390/su11236673
BPS. (2023). Statistik Daerah Buton Tengah .
Bramwell,  B.,  &  Lane,  B.  (2011).  Critical research  on  the  governance  of  tourism and sustainability. Journal of Sustainable
Tourism , 19 (4–5), 411–421. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.5 80586 Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M.
(2015a).  Designing  and  Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. Public Administration
Review , 75 (5), 647–663.
Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M.
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
(2015b).  Designing  and  Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. Public Administration Review , 75 (5), 647–663. https://doi.org/10.1111/puar.12432 Emerson,  K.,  &  Nabatchi,  T.  (2015). Evaluating the Productivity of Collaborative  Governance  Regimes:  A
Performance Matrix. Public Performance &  Management  Review , 38 ,  717–747. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1 031016
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.
(2012).  An  integrative  framework  for collaborative  governance. Journal  of Public  Administration  Research  and Theory , 22 (1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011 Febrian,  R.  A.  (2016).  COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT  OF  RURAL  AREAS (Review  of  the  Draft  and  Regulation). Wedana , II , 200–208. http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana /article/view/1824 diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB Gray, B., & Purdy, J. (2018). Collaborating for our future: Multistakeholder partnerships for solving complex problems. Oxford University Press.
Hadawiah,  &  Zelfia.  (2020).  Pengembangan Budaya  Lokal  Sebagai  Potensi  Daerah. Jurnal Common , 4 (1), 56–64.
Handri  Adiwilaga,  Usman,  U.,  Guna,  R.  P., Iskandar,  P.  F.,  Multiretno,  D.  F., Maharani,  W.,  Marves,  E.  M.  D.  S.,  & Rosyidi,  M.  I.  (2022). Pariwisata Indonesia : Bertahan Di Masa Pandemi, Bersiap  Bangkit  Lebih  Kuat .  Bank
Indonesia Institute. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Rencana Strategis KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF 2020-2024. Kemenparekraf , 1–136.
Mafaza,  A.,  &  Setyowati,  K.  (2020).
Collaborative Governance Dalam Pengembangan  Desa  Wisata. Jurnal Kebijakan Publik , 11 (1), 7. https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12
Matzana,  V.,  Oikonomou,  A.,  &  Polemis,  M. (2022). Tourism Activity as an Engine of Growth:  Lessons  Learned  from  the European  Union. Journal  of  Risk  and Financial Management , 15 (4).
https://doi.org/10.3390/jrfm15040177
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  M.  A.  (2012). Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber Tentang  Metode-Metode  Baru.  In Universitas Indonesia_UI Press . Mirza, R., Universitas, D., & Mada, G. (2017). Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata  Bencana  Lava  Tour. Forum Ilmu Sosial , 44 (1), 43–54. https://doi.org/10.15294/fis.v44i1.9858 Mulyani, S., Ahsani, R. D. P., & Wijaya, D. N. (2021).  Collaborative  Governance  on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism  Development. Jurnal  Borneo Administrator , 17 (3), 319–334.
https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.958
Musleh,  M.,  Subianto,  A.,  Tamrin,  M.  H.,  &
Bustami,  M.  R.  (2023).  The  Role  of
Institutional  Design  and  Enabling
Environmental: Collaborative
Governance  of  a  Pilgrimage  Tourism,
Indonesia. Journal of Local Government Issues , 6 (1), 75–90. https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.2221 8
Nugroho,  R.  (2014). Kebijakan  Publik  di Negara-Negara  Berkembang .  Pustaka Pelajar.
Nugroho,  R.  (2018). Kebijakan  Pariwisata: Sebuah  Pengantar  Untuk  Negara Berkembang . Pustaka Pelajar.
Nwogwugwu,  N.,  &  Iyanda,  R.  O.  (2015). COLLABORATIVE GOVERNANCE
REGIME  AND  THE  RESPONSIVE GOVERNANCE  IN  OGUN  STATE:  A STUDY  OF  OGUN  STATE  COUNCIL OF ELDERS . https://doi.org/10.12816/0010961 Pambudi,  S.  S.  I.,  Suryono,  A.,  &  ...  (2020). Collaborative Governance Towards Development  of  Eco-Based  Tourism Village in Kalipucang Village, Pasuruan Regency. Wacana  Journal  of  Social  … ,
Andy Arya Maulana Wijaya dan L.M. Azhar Sa’ban dan Nastia / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 214 – 234
23 (2), 129–141. https://www.wacana.ub.ac.id/index.php/
wacana/article/view/750
Peraturan  Menteri  Pariwisata  Dan  Ekonomi Kreatif  Nomor  12  Tahun  2020.  (2020). Peraturan  Menteri  Pariwisata  Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020; tentang  Rencana  Strategis  Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/  Badan Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Tahun 2020-2023. Kemenparekraf , 5 (3),  248– 253.
Purwanti,  N.  .  (2016). Collaborative Governance  (Kebijakan  Publik  dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu
Kontemporer). Center  for  Policy  & Management Studies FISIPOL UGM. Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and successes  in  collaborative  tourism governance:  A  systematic  literature review. European  Journal  of  Tourism Research , 33 (2023), 1–29. https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669
Sinaga, I. C. (2021). Collaborative Governance in  Tourism  Development  in  Indonesia: Study  of  South  Sumatera  Province. Journal  of  Public  Administration  and
Governance , 11 (3), 16. https://doi.org/10.5296/jpag.v11i3.18747
Sugiarti, T. (2016). Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Dalam Pemetaan  Potensi  Wisata  Kabupaten Buton  Tengah. Jurnal  Ilmu  Komunikasi UHO:  Jurnal  Penelitian  Kajian  … . http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNI KASI/article/view/1438
Sugihamretha,  I.  D.  G.  (2020).  Respon Kebijakan:  Mitigasi  Dampak  Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian  Journal  of  Development Planning , 4 (2), 191–206.
https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113 Tongkotow,  N.  F.,  Waworundeng,  W.,  & Kimbal,  A.  (2021).  Collaborative Goverannace Dalam Pengelolaan Wisata Pantai  Lakban  di  Kecamtan  Ratatotok. Jurnal Governance , 1 (1), 1–11.
Undang  Undang  Republik  Indonesia.  (2009). Undang  Undang  Republik  Indoensia Nomor  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan. Pemerintah  Republik Indonesia .
Undang  Undang  Republik  Indonesia.  (2014). Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2014  Tentang Pembentukan  Kabupaten  Buton  Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Republik Indonesia . Voets,  J.,  Brandsen,  T.,  Koliba,  C.,  & Verschuere,  B.  (2021).  Collaborative governance. Handbook  on  Theories  of
Governance , June , 454–467. https://doi.org/10.5840/iabsproc1993412 Wijaya, A. A. M., Sa’ban, L. A., & Mayunita, S. (2019).

## COLLABORATIVE GOVERNANCE TO EVOLVE SMART
CITY  IN  LOCAL  GOVERNMENTS. Proceeding ICOGISS 2019 , 1 , 275–286. Yasintha,  P.  N.  (2020).  Collaborative
Governance Dalam Kebijakan
Pembangunan  Pariwisata  Di  Kabupaten
Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial ,
4 (1),
1.
https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219
Zaenuri,  M.  (2014).  Mengelola  Pariwisata-
Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma
Pengeloaan  Pariwisata  Dari  Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. UNISIA , XXXVI (81), 32. Zulkivar,  A.,  Bonto,  L.,  &  Susilowati,  C.
(2020). Pengembangan  wisata  pantai di Kabupaten Buton  Tengah :  ( Studi  pada Mutiara , Wantopi , dan Katembe ) . 10 (3),
436–445.