## PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL
Ramli Semmawi STAIN Manado ramlisemmawi@gmail.com

## Abstrak
Kebenaran  dan  keadilan  menjadi  hal  penting  dan  selalu  diperjuangkan  oleh  setiap  orang  atau lembaga/institusi demi ditegakkannya haak dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanah  air  di  Indonesia.  Sesuai  amanat  dari  UUD  1945,  maka  lembaga  penegak  hukum  di Indonesia telah ditambah dengan satu lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi.
Tulisan ini ingin melihat peran penting Mahkamah Konstitusi dalam tata hukum di Indonesia dan dalam  plotik  hukum  nasional  Indonesia.  Dan  dari  penulusuran  penulis  ditemukan  bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga  yang dianggap penting ada dalam rangka memperbaiki tatanan  hukum  di  negeri  ini.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena  peran  dan  fungsinya  sebagai salah satu lembaga penegak hukum  yang berada pada posisi puncak dalam hal-hal tertentu yang terkait  antara penegakan hukum  yang berkaitan  dengan  fungsi UU dan  pengaruh UU terhadap suatu permasalahan hukum yang muncul di masyarakat.
Lembaga  MK  ini  kemudian  menjadi  jalan  bagi  setiap  orang  atau  lembaga  yang  ingin mendapatkan  keadilan    yang  dianggap  akan  UU  yang  melahirkan    satu  ketidakadilan  di  mata mereka.  Maka  dengan  lahirnya  Mahkamah  Konstitusi    yang  diamanatkan  oleh  UUD  1945  ini menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi Politik Hukum, UUD 1945

## A. Pendahuluan
Gelora Reformasi akhirnya juga menerjang perubahan konstitusi. Sejak awal memang telah  dirancang  oleh  pendiri  negara  bahwa  Undang-Undang  Dasar  1945  bukan  Konstitusi Lestari  dengan  bukti  adanya  ketentuan  Pasal  37  yang  memungkinkan  terjadinya. 1 Namun, dalam  perjalanan  berlakunya  Undang-Undang  Dasar  1945  terbentuk  orde  yang  “tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara  murni  dan  konsekuen”.  Akhirnya  gerakan  sakralisasi  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai konstitusi abadi hanya merupakan histori.
Dalam  upaya  mengubah  konstitusi,  nampaknya  para  reformis  masih  tercekam  oleh mitos bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah “bersifat singkat dan supel”. Hal tersebut terbukti  bahwa  sampai  dengan  perubahan  keempat  masih  tetap    dipertahankan  adanya  37 Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Hukum  tata  Negara  telah  mengajarkan  adanya constitutionalism  theory (teori konstitusionalisme)  bahwa  eksistensi  konstitusi  bagi  suatu  Negara  dimaksudkan  untuk membatasi  kekuasaan  Negara  dimaksudkan  untuk  membatasi  kekuasaan  agar  tidak bertindak absolut, sehingga materi muatannya harus menentukan adanya check and balances (kesetaraan  kekuasaan  dan  saling  mengontrol)  antar  lembaga  Negara  atau  antar  penguasa negara.  Namun  realita  Undang-Undang  Dasar  1945  (sebelum  perubahan)  justru menentukan,  antara  lain,  bahwa  kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan sepenuhnya  oleh  Majelis    Permusyawaratan  Rakyat,  kekuasaan  yang  tertinggi  di  tangan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  dan  Presiden  ialah  penyelenggara  pemerintah  Negara yang tertinggi di bawah Majelis.
Karena Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) menyandang label, bersifat singkat dan supel, maka timbullah multi interpretasi oleh para juru tafsir kosntitusi dengan tujuan mempertahankan diri  dan kelas yang berkuasa. Pengertian bersifat singkat dan supel itu ternyata diidentikan dengan pengertian diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai selera  penguasa.  Penjelasan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  yang  dilekatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan  dari Undang-Undang Dasar 1945 makin mengaburkan
1 Soewoto Mulyosudarmo . Perubahan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi , Cet. Pertama. Penerbit In-TRANS dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, Malang. 2004. Hlm. 356
arti suatu konstitusi, karena pada hakikatnya pemaksaan dalam penjelasan  itu tidak selaras dengan kaidah atau norma yang terkandung dalam ketentuan pasal-pasalnya.
Seiring datangnya  era reformasi yang ditandai dengan berhentinya  presiden Soeharto pada  21  Mei  1998  yang  lalu,  terjadi  perubahan  konstitusi  selama  empat  kali  sejak  1999 sampai  dengan  2002  yang  dilakukan  oleh  MPR.  Salah  satu  hal  penting  yang  dilakukan dalam  paham  konstitusi  adalah  mengadakan  perubahan  paham  supremasi,  yakni  tidak  lagi berdasar  Supremasi  MPR,  tetapi  supremasi  Konstitusi.  Hal  itu  dapat  dibaca  dari  ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan  yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2
Rumusan konstitusi yang demikian menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi  dalam  mengatur  dan  mengarahkan  penyelenggaraan  Negara.  Sebagai konsekuensinya  MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara dan tidak mempunyai  kekuasaan  tertinggi.  Dengan  demikian  kedudukan  MPR  sejajar  dengan lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainnya  seperti  DPR,  DPD,  Presiden,  dan  Mahkamah Konstitusi. 3
Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  tentang  Mahkamah  Konsitusi  sebagao salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di  Indonesia, dalam politik hukum nasional, maka penulis  membatasi  permasalahan  dalam  tulisan  ini  yakni: “Bagaimana  Peran  Mahkamah Konstitusi dalam politik Hukum Nasional?” .

## B. Mahkamah Konstitusi
Para  perumus  perubahan  UUD  1945  menyakini  bahwa  paham  supremasi  perlu dikawal  secara  konstitusional,  institusional  dan  demokratis 4 .  Untuk  itu  salah  satu  agenda perubahan konstitusi adalah pembentuk Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 hasil perubahan ketiga pada tahun 2001. Keberadaan Mahkamah Konstitusi   sangat terkait  erat dengan ikhtiar  menjaga dan menegakkan konstitusi. Dengan adanya  lembaga  ini,  maka  konstitusi  harus  dijalankan  dan  tidak  dapat  lagi  diabaikan,
2 Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi , Cet. Pertama, Penerbit KonPress dan Citra Media, Jakarta 2006, hlm. Vii.
3 Abdul Mukthie Fadjar, Ibid . hlm. viii
4 Abdul Mukthie Fadjar, Ibid . hlm. viii
dilanggar,  aatu  menjadi  pajangan  dan  symbol  belaka,  oleh  siapa  punjuga,  termasuk  oleh penyelenggara Negara.
Mahkamah  Konstitusi  menjalankan  empat  fungsi,    yaitu  sebagai  lembaga  pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi dan penjaga hak asasi manusia 5 . Keempat fungsi  tersebit  dilaksanakan  melalui  pelaksanaan  empat  kewenangan  dan  satu  kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Lebih lanjut bagaimana dijelaskan dalam UU No, 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  dalam  Pasal  1  ayat  (1), “Mahkamah  Konstitusi  adalah  salah  satu  pelaku kekuasaan    kehakiman  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945” 6 dan ayat (3) a, b, c, d dan e yang menjelaskan tentang tugas  dan  tanggung  jawab  Mahkamah  Konstitusi.  Di  mana  setelah  UUD  1945  mengalami amandemen,  maka  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  meliputi  masalah-masalah  politik, ekonomi,  dan  sosial.  Hal  ini  sebagai  konsekuensi  dari  UUD  1945  yang  merupakan konstitusi politik, ekonomi dan sosial.

## C. Politik Hukum Nasional
Jika  hukum  diartikan  sebagai  alat  untuk  meraik  cita-cita  dan  mencapai  tujuan  bangsa  dan Negara  maka  politik  hukum  nasional  diartikan  sebagai    arah  yang  harus    ditempuh  dalam pembuatan  dan  penegakan  hukum  guna  mencapai  cita-cita  dan  tujuan  bangsa  dan  Negara. Dengan kata lain, politik hukum nasional adalah upaya menjadikan hukum  sebagai proses pencapaian cita-cita dan  tujuan. Dengan  arti demikian, maka politik  hukum nasional harus berpijak pada pola pikir atau kerangka dasar sebagai berikut: 7
1. Politik  hukum  nasional  harus  selalu  mengarah  pada  cita-cita  bangsa  yakni  masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus bertujuan untuk mencapai tujuan Negara yakni :
a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
5 Abdul Mukthie Fadjar, Ibid . hlm. viii
6 Fatkhurohman dkk, memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Cet Pertama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 120-121
7 Moh Mahfus MD, Politik okum dalam Perda Berbasis Syariah, Makalah disampaikan dalam Stadium Generale, Pembukaan Kuliah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogayakarta, 2006, hlm. 6-7.
d. Melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial.
3. Politik  hukum  nasional  harus  dipandu  oleh  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar  Negara yakni:
a. Berbasis moral agama
b. Mengharai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
c. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan ikatan primordialnya.
d. Meletakkan  kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat
e. Membangun keadilan sosial
4. Politik  hukum  nasional  juga  harus  sesuai  dengan  cita-cita  hukum  Negara  Indonesia, dipandu oleh keharusan untuk:
a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa.
b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan.
c. Mewujudkan demokrasi (keadulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum).
d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5. Untuk  meraih  cita  dan  mencapai  tujuan  dengan  landasan  dan  panduan  tersebut,  maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila.

## D. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Politik Hukum Nasional
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  ini merupakan  fenomena  baru  dalam  dunia  ketatanegaraan.  Sebagian  besar  negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi  yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara sendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi ‘supreme court’ yang ada di setiap negara. Salah satu  contohnya  di  Amerika  Serikat.  Fungsi-fungsi  yang  dapat  dibayangkan  sebagai  fungsi Mahkamah Konstitusi seperti judicial review baik dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu  undang-undang,  baik  dalam  arti  formil  ataupun  dalam  arti  pengujian  materiil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung ( supreme court )
Akan tetapi, di beberapa  Negara lainnya,  terutama di lingkungan negara-negara  yang mengalami  perubahan  dari  otoritarian  menjadi  demokrasi,  pembentukan  Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup popular. Negara-negara seperti ini dapat disebut  sebagai
contoh,  yaitu  Afrika  Selatan,  Korea  Selatan,  Thailand,  Lituania,  Ceko  dan  sebagainya. Memandang  perlu  membentuk  Mahkamah  Konstitusi.  Tentu  tidak  semua  negara  jenis  ini membentuknya.  Republik  Philipina  yang  juga  baru  menjalani  perubahan  menjadi demokrasi, juga tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang sendiri. Di samping itu, ada pula Negara lain seperti jerman yang memiliki ‘Federal Constitutional Court’  yang tersendiri.
Menurut  Jimly  Asshidiqie, 8 Mahkamah  Konstitusi  di  banyak  Negara  ditempatkan sebagai  elemen  penting  dalam  system  negara  konstitusional  modern.  Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini lebih banyak untuk menyelesaikan konflik antar lembaga Negara, karenaditempatkan    dalam  proses  perubahan  menuju  Negara  yang  demokratis  tak  bias dihindari munculnya “pertentangan” antar lembaga Negara.
Gagasan  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  lain  merupakan  dorongan  dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik, paling tidak ada 4 (empat) hal  yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi (1)  sebagai  implikasi  dari  konstitusionalisme;  (2)  mekanisme check  and  balances ;  (3)
Penyelenggaraan Negara yang bersih; dan (4) perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 9
Kemudian,  mengenai  kompetensi  atau  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  Di Perancis,  misalnya, constititional  council itu  tidak  hanya  berwenang  menguji  undang- undang saja, tetapi juga,  apakah hasil pemilihan presiden itu sah atau tidak. Constitutional council itu  juga  mempunyai  fungsi  yang  agak    berbeda  dengan  peradilan  biasa,  sebab constitutional  council bida  dianggap  sebagai  penasehat.  Karena  ada  jenis  undang-undang tertentu    (undang-undang  organic)  yang  sebelum  diundangkan  harus  dimintakan  pendapat dari constitutional  council dahulu.  Jadi,  sifatnya  preventif,  jangan  sampai  ada  undang- undang yang menyimpang atau mengandung cacat yuridis. Dan juga punya peranan represif yang memiliki  prosedur  atau caranya sendiri. Kalau itu mau diberikan  kepada Mahkamah Agung, agak sulit, karena sebagai badan peradilan , Mahkamah Agung tidak punya peranan preventif, ia selalu represif yang bertindak setelah ada kejadian. 10
8 Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945 , Cet. Pertama, Penerbit FHUI Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 223.
9 A Fickar Hadhar dkk, Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi.  KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003, hlm. 3. dalam Ni’matul Huda, Ibid ., hlm. 223
10 Firmansyah Arifin .ed., Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di  Indonesia. Cet. Kedua. Penerbit Penerbit KRHN (Konsersium Reformasi Hukum Nasional), Jakarta, 2003, hlm. 5
Sehubungan  dengn  gagasan check  and  balances itu,  fungsi  penyelesaian  sengketa  di antara lembaga Negara yang sederajat itu, perlu diatur mekanismenya. Jika dulu MPR yang berkedudukan  sebagai  lembaga  tertinggi  negara,  penjelmaan  seluruh  rakyat,  dan  pelaku sepenuhnya  kedaulatan  rakyat  Indonesia  berwenang  dan  memang  merupakan  pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengatasi persengketaan semacam itu, 11 maka dengan perubahan UUD 1945, telah mengubah mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.
Perubahan  UUD 1945  (1999 – 2002) telah membawa perubahan besar dalam system ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatife, eksekutif, maupun yudisial  (kekuasaan  kehakiman). 12 Dalam  system  kekuasaan  kehakiman  (yudisial),  di samping  MA  dan  badan-badan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata  usaha negara telah memuncul  Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). 13
Keberadaan    Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar  1945,  di  mana  lembaga  tersebut  sebagai  salah  satu  lembaga  pelaksana  kekuasaan kehakiman dengan tugas yang telah dibebankan kepada lembaganya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 yat (3) 1, b, c, d, dan e UU No, 24 Tahun 2003, yang berbunyi. 14
a. Pengujian  Undang-undang  terhadap  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945;
b. Sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
c. Pembubaran Partai Politik;
d. Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum, atau
e. Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diduga telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  penghianatan  terhadap  Negara,  korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat  sebagai  Presiden    dan/atau  Wakil  Presiden    sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
11 Firmansyah Arifin, Ibid ., hlm. 6.
12 Abdul Mukhtie Fadjar, op. cit ., hlm 109
13 Abdul Mukthie Fadjar, Ibid., hlm. 209.
14 Fatkhurohman dkk, op. cit., hlm 120-121
Sedangkan tugas dan fungi Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah menangangi perkara Ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi (UUD 1945) agar dilaksanakan secara  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  kehendak  rakyat  dan  cita-cita  demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi  sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara  yang  stabil,  dan  juga  merupakan  koreksi  terhadap  pengalaman  kehidupan ketatanegaraan  di  masa  lalu  yang  ditimbulkan  oleh  tafsir  ganda  terhadap  konstitusi.  Oleh karena  itu,  selain  sebagai  penjaga  konstitusi  ( the guardian  of the  constitution ).  Mahkamah Konstitusi  juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (the sole interpreter of constitution).
Tujuan  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  mengawal  konstitusi  terutama untuk  menjaga  agar  tidak  ada  UU  yang  melanggar  UUD,  tampaknya  banar  dan  cukup berhasil.  Ini  terbukti  dari  kenyataan  bahwa    sejak  dibentuk  tahun  2003  sampai  sekarang Mahkamah  Konstitusi  sudah  menerima  permintaan  dan  melakukan  pengujian  terjadap hampir  100  UU  yang  banyak  diantara  putusan-putusannya  dianggap  sebagai  putusan  yang baik. 15
Namun  dalam  melaksanakan  fungsi  sebagai  pengawal  kosntitusi,  meenurut  Mahfud MD, 16 maka  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hak  uji  materi  perlu  dibatasi  oleh    minimal hal-hal sebagai berikut :
Pertama ,  dalam  membuat  putusan,  Mahkamah  Konstitusi  tidk  boleh  memuat  isi yang bersifat mengatur.  Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah UU atau sebagian  isinya  batal  karena    bertentangan  dengan  bagian  tertentu  dalam  UUD. Betapapun  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  pemikiran  yang  baik  untuk  mengatur sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkannya, maka hal itu boleh dilakukan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif.
Kedua, dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus batal atau tidak batal sebuah UU atau sebagian isi  UU yang bersifat terbuka yakni yang oleh UUD  didistribusikan  (diserahkan  pengaturannya)  ke  hadapan  UU.  Jika  UUD,  misalnya,
15 Moh. Mahmfud <MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Cet. Pertama, Penerbit Pustaka LPES Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 97.
16 Moh. Mahfud, MD, Ibid, hlm. 98-99.
menyatakan  bahwa  pengaturan  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  secara  langsung  atau melalui lembaga perwakilan. Kalau Mahkamah Konstitusi melakukan itu, berarti ia sudah masuk ke ranah legislatif yang tidak boleh dilakukannya.
Ketiga, dalam membuat keputusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus hal- hal  yang  tidak  diminta  (ultra  pelita).  Betapa  pun  Mahkamah  Konstitusi  melihat  ada sesuatu yang penting dalam sebuah permintaan dan dianggap penting untuk diminta maka jika hal itu dilakukan maka, selain melanggar prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh memutus hal yang secara jelas diminta, Mahkamah Konstitusi juga melanggar asas umum  di  dalam  hukum  bahwa  setiap  permintaan  pemeriksaan  harus  diuraikan  dalam ‘posita’ yang jelas yang juga dimuat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri.
Selain  dari  ketiga  hal  tersebut,  seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  tidak  membuat putusan-putusan yang ,menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara  tidak  langsung.  Ini  sesuai  dengan  asa nemo  judex  in  causa  sua atau nemo  judex indoneus  in  propria  causa 17 yang  menyatakan  bhwa  hakim  tidak  memeriksa  dan memutus  atau  menjadi  hakim  dalam  hal-hhal  yang  terkait  dengan  dirinya.  Seperti  yang terjadi  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  terkati  dengan  dirinya.  Pertama, membatalkan isi UU tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi  hanya  boleh  menguji  UU  yang  dikeluarkan  setelah  perubahan  UUD  1945; sedangkan  yang  Kedua,  membatalkkan  isi  UU  Komisi  Yudisial  (KY)  yang  menyatakan bahwa KY berwenang (juga) mengawasi hakim konstitusi. Kedua hal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian yang dilakukannya.

## E. Kesimpulan
Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pertama , Sejak dibentuknya pada tahun 2003 yang lalu, Mahkamah Konstitusi telah memperlihatkan kinerja baik yang menurut penilaian kalangan banyak telah memberikan kontribusi yang jelas demi terlaksananya aamanat konstitusi negara, misalnya, teelah banyak menerima permintaan dan melakukan pengujian UU dan putusan-putusan dinilai positif oleh masyarakat.
17 Moh. Mahfud, MD, Ibid, hlm. 100
Kedua ,  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman diharapkan mampu mengendalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  yang  dapat  dipercaya  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan. Terlebih lagi dengan adanya kasus  yang menimpa pimpinan MK dan hal tersebut menodai citra positif yang selama  ini dilekatkan padanya.
Ketiga , Ke depan diharapkan kemandirian dan keseriusan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsinya sebagai penafsir konstitusi, dengan tidak menjadi superbody (merasa benar dan mempunyai kuasa lebih) dalam menghasilkan tafsiran konstitusi yang keluar dari nilai-nilai yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## Daftar Pustaka
Abdul    Mukhtie    Fadjar,  2006, Hukum  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi ,  Cet.  Pertama, Jakarta : KonPress dan Citra Media
Didit  Hariadi  Estiko  dan  Suhartono,  2002, Mahkamah  Konstitusilembaga  Negara  Baru Pengawal Konstitusi , Cet. Pertama, Jakarta: P31 Setjen DPR-RI
Fatkurohman  dkk,  2004, Memahami  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia , Cet Pertama, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
Firmansyah  Arifin    .ed.  2003. Merambah  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia . Cet. Kedua, Jakarta: Penerbit KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional)
Moh Mahfud MD, 2006, Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariah , Makalah disampaikan dalam  Stadium  Generale,  Pembukaan  Kuliah  Pascasarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
_______________________,  2007, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi , Cet. Pertama, Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia
Ni’matul  Huda,  2003, Politik  Ketatanegaraan  Indonesia:  Kajian  terhadap  Dinamika Peerubahan UUD 1945 Cet. Pertaa, Yogyakarta: Penerbit FHUII Press.
Soewoto  Mulyosudarmo  2004, Pembaharuan  Ketatanegaraan  Melalui  Perubahan  Konstitusi , Cet. Pertama, Malang: Penerbit  In-TRANS dan  Asosiasi Pengajar HTN  dan HAN Jawa Timur.