## GAMBARAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEPATUHAN PESERTA BPJS KESEHATAN PEKERJA PENERIMA UPAH BADAN USAHA (PPU BU) SWASTA DI WILAYAH DEPOK PERIODE JUNI- JULI 2021
Latifa Puti Sentani 1 , Rizma Adlia Syakurah 1*
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya Email: rizma.syakurah@gmail.com

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  pelaksanaan  penilaian kepatuhan peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU)  Swasta  di  Wilayah  Depok. Penelitian  ini  merupakan case  study , dengan pendekatan  kualitatif  observasional  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  1  Juli hingga  1  Agustus  2021.    Objek  yang  diamati  adalah  pelaksanaan  penilaian kepatuhan peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU)  Swasta  di  Wilayah  Depok  menggunakan  pendekatan  sistem  teridiri  dari input,  proses,  dan  output. Data  diperoleh  menggunakan  wawancara  dan dokumentasi.  Metode  analisis  data  adalah  analisis  kualitatif .  Hasil  pengamatan menunjukkan  pada  komponen  input  petugas  BPJS  Kesehatan  Depok  yang terlibat  yaitu  Bidang  Perluasan,  Pengawasan  dan  Pemeriksaan  Peserta  (P4), terdiri Relation  Officer, staf  pemeriksa,  admin  kepatuhan,  dan  admin  perluasan. Metode penilaian terdiri dari fungsi perluasan atau marketing, fungsi pengawasan dengan  metode telemarketing, dan  fungsi  pemeriksaan  dengan  metode c anvasing .  Pada  komponen  proses,  BPJS  Kesehatan  Cabang  Depok  memulai dengan  menetapkan  indikator  kepatuhan,  membagi  tugas  tenaga  pemantau lapangan,  kemudian melaksanakan  fungsi canvassing . Kepatuhan  badan  usaha periode  Juni  2021  adalah  25%  dan  periode  Juli  2021  adalah  45%  berdasarkan kehadiran  pemeriksaan  Badan  Usaha  terdaftar  di  BPJS  Kesehatan  Depok. Faktor lingkungan ( environment ) yang diduga mempengaruhi kepatuahan adalah kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan  pemberi  pekerja  atau  pekerja  tentang kewajiban  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  dan  mekanisme  status  kepesertaan BPJS  Kesehatan.  Penelitian  ini  dapat  disimpulkan  pelaksanaan  penilaian kepatuhan  sudah  cukup  baik,  namun  persentase  kehadiran  pemeriksaan  badan usaha  di  BPJS  Kesehatan  Depok  masih  rendah.  BPJS  Kesehatan  Cabang Depok diharapkan dapat menerapkan sanksi kepada Badan Usaha Swasta yang belum  menjadi  peserta  dan  tidak  hadir  dalam  pemeriksaan,  melakukan pendekatan lansung dan edukasi kepada Badan Usahan Swasta.
Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Badan Usaha Swasta, Kepatuhan, Peserta

## ABSTRACT
This study aims to describe the implementation of the compliance assessment of BPJS  Kesehatan  participants  for  Private  Business  Entity  Wage  Recipient Workers (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha- PPU BU) in the Depok Region.
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
P-ISSN 2338-6347 E-ISSN 2580-992X Vol. 10, No. 2, Desember 2022
A  case  study,  with  an  observational  qualitative  approach,  was  used.  This  study was  carried  out  from  July  1  to  August  1,  2021.  The  object  observed  was  the implementation  of  the  compliance  assessment  of  BPJS  Health  participants  for Private Business Entity Wage Recipients (PPU BU) in the Depok Region using a system  approach,  namely  input,  processes,  and  outputs.  Data  were  obtained using  interviews  and  documentation.  Data  analysis  as  qualitativelyThe  results show that the input components of BPJS Kesehatan Depok officers involved are the  Field  of  Expansion,  Supervision  and  Examination  of  Participants  (P4), consisting  of  Relation  Officers,  examining  staff,  compliance  admins,  and expansion  admins.  The  assessment  method  consists  of  an  expansion  or marketing  function,  a  supervision  function  using  the  telemarketing  method,  and an  inspection  function  using  the  canvasing  method.  In  the  process  component, BPJS Kesehatan  Depok  Branch  starts  by setting compliance indicators,  dividing the duties of field monitoring staff, then carrying out the canvassing function. The compliance of business entities for the June 2021 period is 25% and for the July 2021  period  is  45%  based  on  the  presence  of  a  registered  Business  Entity  at BPJS Kesehatan Depok. Environmental factors (environment) that are thought to influence compliance are the lack of understanding and knowledge of employers or  workers  about  BPJS  Health  membership  obligations  and  the  mechanism  for BPJS Health membership status. It can be concluded that the implementation of compliance  assessment  is  quite  good,  but  the  percentage  of  attendance  for examination  of  business  entities  at  BPJS  Kesehatan  Depok  is  still  low.  BPJS Kesehatan  Depok is  expected to  be  able  to  apply sanctions to  Private Business Entities  that  have  not  yet  become  participants  and  are  not  present  at  the examination, take direct approaches and educate Private Business Entities.
Keywords : BPJS Kesehatan, Private Business Entities, Compliance, Participants

## LATAR BELAKANG
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  merupakan  bagian  dari  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  yang  diselenggarakan  dengan menggunakan  mekanisme  asuransi  kesehatan  sosial  yang  bersifat  wajib ( mandatory )  berdasarkan UU. No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dengan tujuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  masyarakat  yang  layak diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran  atau  iurannya dibayar oleh pemerintah [1].
Dalam  penyelenggaran  program  JKN,  BPJS  Kesehatan  berperan sebagai  badan  penyelenggara  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional. BPJS  Kesehatan  adalah  badan  hukum  yang  bertanggungjawab  kepada presiden  dan  berfungsi  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  termasuk  orang  asing  yang  bekerja paling  singkat  6  bulan  di  Indonesia.  Jenis  kepesertaan  BPJS  Kesehatan yaitu  PPU  (Pekerja  Penerima  Upah),  PBPU  (Pekerja  Bukan  Penerima Upah),  dan  BP  (Bukan  Pekerja).  BPJS  Kesehatan  merupakan transformasi  dari  PT.  Askes  yang  menyelenggarakan  perlindungan kesehatan  bagi  para  pesertanya.  Perlindungan  kesehatan  ini  juga  bisa didapat  dari  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  merupakan  transformasi    dari Jamsostek [2].
Selain  badan  usaha  berkewajiban  mendaftarkan  badan  usaha  dan pekerjanya  menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan,  suatu  badan  usaha  juga berkewajiban  membayarkan  iuran  pesertanya  setiap  bulan  sebesar  4% dari  upah  yang  diberikan  pemberi  pekerja.  Untuk  itu,  BPJS  Kesehatan dalam  kepesertaan  suatu  badan  usaha  juga  memiliki  tugas  dan  fungsi pengawasan yang bertujuan untuk memantau jalannya proses kepesertaan BPJS Kesehatan, dari mulai pendaftaran peserta atau badan usaha,  pembayaran  iuran,  sampai  dengan  pemanfaatan  fasilitas kesehatan yang diakomodasi oleh BPJS Kesehatan [3].
Di Indonesia Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS)  telah  melindungi  sebanyak  223,9  juta  jiwa  penduduk
Indonesia dengan persentase  82% dari total penduduk. Pekerja penerima upah  (PPU),  baik  pegawai  negeri  maupun  badan  usaha,  sebanyak  55,1 juta  orang.  Pencapaian  ini  terbilang  sangat  pesat  jika  dibandingkan negara-negara lain di dunia yang juga menerapkan sistem jaminan sosial. Pihak BPJS Kesehatan sedang  berupaya  mewujudkan cita-cita Universal Health  Coverage (UHC)  dengan  target  mencakup  98%  penduduk Indonesia  [4].
Jumlah  Badan  Usaha  di  Indonesia  yang  telah  terdaftar  dalam Program  JKN-KIS  per  Maret  2021  sebanyak  333.56  dengan  jumlah pekerja  16.969.202  jiwa  beserta  anggota  keluarga  sebanyak  21.082.026 jiwa jadi total peserta segmen pekerja penerima upah Badan Usaha (PPU BU)  sebanyak  38.051.228  jiwa  [5].  Capaian  kepesertaan  JKN-KIS  di Provinsi Jawa Barat sebanyak 39,2 juta jiwa penduduk dengan persentase sebesar  85,02%  dari  jumlah  total  penduduk.  Distribusi  peserta  JKN-KIS berdasarkan  segmen  Pekerja  Penerima  Upah  (Aparatur  Sipil  Negara, Polisi,  TNI,  BUMN,  BUMD,  Pekerja  Swasta)  sebanyak  10,7  juta  jiwa penduduk.  Di  kota  Depok  capaian  peserta  JKN-KIS  sebanyak  1,6  juta penduduk dengan persentase 84,86% jumlah total penduduk. Melihat data tersebut  capaian  kepesertaan  JKN-KIS  untuk  Provinsi  Jawa  Barat  dan Kota Depok masih belum mencapai target dari Universal Health Coverage (UHC) yaitu 95% [6].
Sebagai  peserta  BPJS  Kesehatan,  suatu  badan  usaha  juga  dinilai apakah  dalam  keikutsertaannya  dalam  BPJS  Kesehatan  sudah  menjadi peserta  yang  patuh  terhadap  ketentuan  dan  regulasi  yang  berlaku  atau belum.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran pelaksanaan  penilaian  kepatuhan  peserta  BPJS  Kesehatan  Pekerja penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) Swasta di wilayah Depok.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan case  study , dengan  pendekatan  kualitatif observasional  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  1  Juli  hingga  1  Agustus
2021.  Objek  yang  diamati  adalah  pelaksanaan  penilaian  kepatuhan peserta BPJS Kesehatan Pekerja penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) Swasta di wilayah Depok dengan menggunakan pendekatan sistem teridiri dari input,  proses,  dan  output. Data  dikumpulkan  dengan  observasi.  Data diperoleh dari dokumen yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Depok dan wawancara  terhadap  staf Bidang  Perluasan,  Pengawasan dan
Pemeriksaan Peserta (P4) untuk keterangan tambahan penelitian. Analisis data  dilakukan  secara  deskriptif  dan  ditampilkan  dalam  bentuk  naratif. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan Peraturan BPJS Kesehatan No 5  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi  Kepesertaan  Program  Jaminan  Kesehatan,  Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, dan referensi lain yang terkait termasuk buku dan artikel ilmiah .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen  Input  Gambaran  Pelaksanaan  Penilaian  Kepatuhan Peserta  Badan  Usaha  swasta  di  Wilayah  Kerja  BPJS  Kesehatan

## Cabang Depok
Komponen  input  terdiri  dari man,  method, dan material. Sumber daya  manusia  yang  terlibat  yaitu  petugas  BPJS  Kesehatan  Bidang Perluasan,  Pengawasan,  dan  Pemeriksaan  Peserta  (P4)  berjumlah  13 anggota dan badan usaha swasta wilayah Depok. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan fungsi perluasan, fungsi pengawasan, dan fungsi pemeriksaan.  Sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  yaitu  alat transportasi dan telepon.

## Tabel 1. Matriks Komponen Input
Man Petugas dari pihak BPJS Kesehatan Depok, yaitu Bidang Perluasan, Pengawasan  dan  Pemeriksaan  Peserta  (P4)  yang  berjumlah  13 anggota  terdiri  dari  8  orang Relation  Officer, 2  staf  pemeriksa,  1 orang admin kepatuhan, dan 1 orang admin perluasan.
Seluruh pihak badan usaha swasta wilayah Depok, baik yang sudah terdaftar  kepesertaannya  ataupun  belum  terdaftar  yang  bertindak sebagai objek.
Method Penilaian  kepatuhan  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  suatu  badan usaha  swasta  dilihat  dengan  melakukan  3  fungsi  dari  Bidang Perluasan,  Pengawasan,  Dan  Pemeriksaan  Peserta  (P4)  BPJS kesehatan,  yaitu  fungsi  perluasan atau marketing, fungsi pengawasan dengan metode telemarketing, dan fungsi pemeriksaan dengan metode c anvasing . Material
Sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  yaitu  alat  transportasi  untuk petugas  ke  tempat  badan  usaha  swasta  berada,  alat  komunikasi berupa  telepon,  dan  kelengkapan  berkas  administrasi  suatu  badan usaha.
Komponen  Proses  Gambaran  Pelaksanaan  Penilaian  Kepatuhan Peserta  Badan  Usaha  swasta  di  Wilayah  Kerja  BPJS  Kesehatan

## Cabang Depok
Komponen  proses  terdiri  dari planning,  organizing,  actuating ,  dan controlling .  Dimulai  dari  tahap  perencanaan  disiapkan  petugas  lapangan yang  akan  mengunjungi  tempat  badan  usaha  yang  terdaftar  sebagai peserta BPJS Kesehatan. Lalu petugas lapangan melakukan pemeriksaan berkas  yang  dibutuhkan  untuk  keperluan  kelengkapan  penilaian kepatuhan peserta  badan usaha swasta  diwilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok.

## Tabel 2. Matriks Komponen Proses
Planning Menetapkan  indikator  untuk  menilai  kepatuhan  Peserta  Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) swasta, yaitu :
a.  Suatu  badan  usaha  disebut  patuh  apabila  badan  usaha tersebut  telah  mendaftarkan  100%  kepesertaan  BPJS Kesehatan untuk karyawannya tanpa terkecuali.
b.  Suatu  badan  usaha  dikatakan  patuh  apabila  badan  usaha tersebut  rutin  membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  tanpa terlambat  dan  tidak  ada  tunggakan.  Yang  mana  dilihat  juga data dari dirjen pajak dan BPJS Ketenagakerjaan.
Organizing Pengorganisasian  dalam  proses  penilaian  kepatuhan  PPU  BU swasta,  dilakukan  dengan  pembagian  tugas  tenaga  pemantau lapangan.  Petugas  pemantau  lapangan  akan  melakukan  survei lapangan  terhadap  seluruh  badan  usaha  swasta  yang  terdaftar kepesertaannya di BPJS Kesehatan Depok. Actuating dan Melakukan  kunjungan  ke  tempat  badan  usaha  tersebut  untuk memastikan  status  operasional  badan  usaha  terkait,  pemeriksaan
controlling data  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  karyawan  dari  badan  usaha terkait, pemeriksaan status pembayaran iuran atau tunggakan iuran, dan  pemeriksaan  berkas  pendukung  lainnya.  Petugas  pemantau lapangan  kemudian  melakukan  fungsi canvasing,  s ehingga  upaya controlling teraksana beriringan dengan upaya actuating.
Komponen  Output  Gambaran  Pelaksanaan  Penilaian  Kepatuhan Peserta  Badan  Usaha  swasta  di  Wilayah  Kerja  BPJS  Kesehatan

## Cabang Depok
Dari  hasil  komponen  output  didapatkan  kepesertaan  PP  Swasta yang  mengikuti  BPJS  Kesehatan  masih  relatif  sedikit  1,2%  peserta  aktif. Persentase  kepatuhan  kehadiran  badan  usaha  saat  dilakukannya pemeriksaan  sebesar  34%  menunjukkan  masih  sedikitnya  partisipasi badan  usaha  untuk  menghadiri  kegiatan  tersebut.  Faktor  yang menyebabkan  ketidakpatuhan  badan  usaha  dalam  mengikutsertakan pegawainya  ke BPJS  Kesehatan  yaitu finansial  badan usaha  yang  belum stabil,  badan usaha  melampirkan  upah  yang  tidak sesuai,  dan  kurangnya pemahaman  badan  usaha  tentang  wajib  dan  pentingnya  perlindungan kesehatan bagi pekerja mereka.

## Tabel 3. Matriks Komponen Output
Kategori Kepatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan
a. Badan  usaha  aktif dalah  badan  usaha  swasta  yang  sudah melakukan  registrasi  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  dan terdapat  peserta  atau  pekerja  yang  harus  dibayarkan iurannya oleh badan usaha terkait.
b. Badan  usaha  patuh adalah  badan  usaha  aktif  yang  telah mendaftarkan 100% BPJS Kesehatan pekerjanya dan disiplin dalam melakukan pembayaran iuran pekerjanya. Peserta BPJS PPU Swasta Periode  Juni  2021  peserta  BPJS  PPU  Swasta  berjumlah 131.309  peserta  dan  periode  Juli  2021  sebanyak  131.668 peserta. Badan Usaha Swasta yang  aktif  adalah badan usaha swasta yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan Depok dan memiliki jumlah  peserta  yang  harus  dibayarkan  iurannya  oleh  badan usaha terkait.  Pada periode Juni 2021 terdapat 1603 peserta aktif dan periode Juli 2021 terdapat 1606 peserta aktif.
Sumber : BPJS Kesehatan Depok
Kepatuhan kehadiran badan usaha Badan  usaha  aktif  yang  patuh  akan  ditentukan  dan  dinilai berdasarkan  berkas  kepesertaan  BPJS  Kesehatannya  oleh petugas  dengan  melakukan  pemeriksaan  rutin  terhadap badan  usaha  swasta  terkait.  Hasil  pemeriksaan  kepatuhan kepesertaan  BPJS  Kesehatan  badan  usaha  wilayah  Depok dapat dilihat pada tabel berikut.
Sumber : BPJS Kesehatan Depok
Sumber : BPJS Kesehatan Depok
131,201 131,557 108 111 130,800 131,000 131,200 131,400 131,600 131,800 30 Juni 2021 30 Juli 2021 Jumlah  Peserta PPU Swasta Kota Depok Periode Juni-Juli  2021 PPU Swasta Warga asing bekerja ≥ 6 bulan 207 290 48 99 0 100 200 300 400 500 Juni Juli Kehadiran Pemeriksaan Badan Usaha Terdaftar di BPJS Kesehatan Depok Terundang Hadir 12 45 36 54 0 20 40 60 80 100 120 Juni Juli Kepatuhan Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha
Berdasarkan  gambar  diatas,  kepatuhan  badaan  usaha periode  Juni  2021  adalah  25%  dan  periode  Juli  2021  adalah 45%.  Pemeriksaan  belum  dilakukan  kepada  seluruh  Badan Usaha  Swasta  terdaftar  di  BPJS  Kesehatan  Depok.  Jumlah dan  persentase  kehadiran  badan  usaha  saat  dilakukannya pemeriksaan  masih  sangat  sedikit,  sehingga  persentase kepatuhan  badan  usaha  juga  belum  dapat  terlihat  secara keseluruhan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Depok .

## Faktor Ketidakpatuhan Peserta BPJS Kesehatan Badan Usaha Swasta Wilayah Depok
Dari sejumlah data yang tertera, ketidakpatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan  suatu  Badan  Usaha  Swasta  terjadi  karena  beberapa  factor, antara lain:
a.  Badan usaha melampirkan upah yang tidak sesuai dengan  data yang terdapat  di  BPJS  Ketenagakerjaan.  Upah  yang  tercatat  berkaitan dengan jumlah iuran yang ditanggung oleh pihak pemberi pekerja atau dalam hal ini adalah badan usaha. Iuran yang dibayarkan sebesar 5% dari jumlah gaji pekerja yang 4% nya ditanggung oleh pemberi pekerja dan 1% ditanggung sendiri oleh individu pekerja.
b.  Badan  usaha  belum  stabil  secara  finansial  yang  menyebabkan kapabilitas  badan  usaha  belum  optimal  dalam  menanggung  iuran BPJS Kesehatan pekerjanya, sehingga tunggakan iuran pun terjadi.
c.  Kesadaran  pemberi  pekerja  dan  masyarakat  tentang  penting  dan wajibnya  kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Pemberi pekerja  dan  pekerja merasa  jika  dirinya  tidak sakit, maka kepesertaan BPJS Kesehatan tidak diperlukan.
d.  Kurangnya  informasi  mengenai  sistematika  kepesertaan  BPJS
Kesehatan.  Misalnya  seorang  peserta  PBI  yang  sudah  mulai  bekerja dan masuk kedalam kriteria peserta non-PBI tetapi tidak memindahkan status  kepesertaannya.  Padahal seharusnya  pemberi pekerja tersebut wajib menanggung iuran BPJS Kesehatan pekerjanya. Sehingga status peserta PBI tadi harusnya diperbaharui menjadi peserta non-PBI.
Jaminan  Kesehatan  memberikan  perlindungan  kesehatan  kepada setiap  orang  yang  membayar  iuran  jaminan  kesehatan  atau  yang dibayarkan  oleh  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  untuk mendapatkan  manfaat  perlindungan  dan  pemeliharaan  kesehatan  untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.[7] Sebagai salah satu badan yang menyelenggarakan  Jaminan  Kesehatan,  BPJS  Kesehatan  bertugas mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, membayarkan manfaat  dan  atau  membiayai  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan ketentuan  program  jaminan  sosial.[8]  Perusahaan  dapat  mengikuti program  jaminan  sosial  berupa  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari tua,  jaminan  kematian,  jaminan  pemeliharaan  kesehatan,  dan  jaminan pensiun.[9]
Badan  usaha  selain  penyelenggara  Negara,  wajib  mendaftarkan dirinya  dan  pekerjanya  sebagai  peserta  kepada  BPJS  s ecara  bertahap sesuai  dengan  program jaminan sosial  yang diikuti dan  memberikan data diri  dan  pekerjanya  beserta  anggota  keluarga  pekerjanya  yang  lengkap dan  benar  kepada  BPJS.[8]  Namun,  belum  semua  perusahaan mendaftarkan  pekerja  dan  anggota  keluarganya  menjadi  peserta  BPJS Kesehatan  atau  hanya  mendaftarkan  sebagian  pekerjanya  saja  belum secara  keseluruhan.  Hal  ini  merupakan  bentuk  ketidakpatuhan  secara pendafataran  dan  dapat  diberikan  sanksi  administratif  berupa  teguran tertulis,  denda,  serta  tidak  akan  mendapat  pelayanan  publik  tertentu misalnya terkait perizinan usaha. [8][10]
Pelaksanakan penilaian kepatuhan oleh Bidang P4 BPJS Kesehatan sering terkandala saat melaksanakan fungsi pengawasan dengan metode Telemarketing dan  fungsi  pengawasan  dengan  metode Canvasing.
Misalnya,  Badan  Usaha  Swasta  kurang  kooperatif  saat  diedukasi  dan dipersuasikan  mengenai  kewajiban  peserta  BPJS  Kesehatan,  sehingga fungsi  pengawasan  dengan  metode telemarketing menjadi  kurang maksimal.  BPJS  Kesehatan  juga  menjumpai  kantor  badan  usaha  yang
sudah  tutup  (stop  beroperasi)  atau  pindah  lokasi  dan  tidak  memperbarui data  tersebut  ke  BPJS  Kesehatan.  Tatangan  lain  dengan  metode telemarketing juga  ditemukan  dalam  studi  sebelumnya,  seperti  tidak bertatap muka secara langsung sehingga sulit memahami ekspresi lawan bicara,  waktu  pelaksanaan telemarketing kurang  tepat  karena  HRD perusahaan  memiliki  kegiatan  lain  yang  berkaitan  dengan tugasnya, data yang  diberikan  perusahaan  tidak  valid,  dan  HRD  perusahaan  sulit dihubungi.[11]
Meskipun  terdapat  sejumlah  tantangan  dalam  pelaksanaannya, metode telemarketing juga  menjadi  salah  satu  metode  yang  digunakaan untuk  melaksanakan  aktivitas canvassing saat  pandemi  COVID-19, sebagai  salah  satu  strategi  perluasan  peserta  segmen  Pekerja  Penerima Upah  (PPU)  dan  Badan  Usaha  (BU)  untuk  memberikan  advokasi  dan pemetakan  kepada  Badan  Usaha.[12]  Hal  ini  dilakukan  sesuai  dengan kewenangan  BPJS  Kesehatan  untuk  melakukan  pengawasan  dan pemeriksaan atas kepatuhan dari badan usaha, untuk memastikan bahwa 100% pekerja terdaftar di BPJS Kesehatan [2].
Hasil  pelaksanaan  penilaian  kepatuhan  peserta  BPJS  Kesehatan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) Swasta di wilayah BPJS Kesehatan  Depok,  diketahui  persentase  kehadiran  badan  usaha  saat dilakukannya  pemeriksaan  yang  masih  sangat  sedikit,  sehingga persentase  kepatuhan  badan  usaha  juga  belum  dapat  terlihat  secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi dan kesadaran pemilik badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Hal ini diduga karena keadaan finansial rata-rata badan usaha di  wilayah  BPJS  Depok  yang  belum  stabil,  dan  kurangnya  pengetahuan pemilik  badan  usaha  untuk  wajib  mendaftarkan  seluruh  pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sejalan dengan penelitain sebelumnya mengatakan belum mendaftarkan pekerja mereka dengan alasan finansial badan usaha tidak  memungkinkan  [13]. Penelitian  lain  juga menyebutkan perusahaan  mengakui  tidak  mendaftarkan  pekerjanya  dikarenakan
pekerja  tersebut  adalah  pekerja  tidak  tetap  yang  bersifat  teknis  di lapangan dan juga ada beberapa pekerja yang telah memiliki JKN-KIS PBI (Penerima  Bantuan  Iuran)  dari  Pemerintah,  sehingga  mereka  tidak  mau didaftarkan dari perusahaan karena ketentuannya pembayaran iuran akan dipotong  1%  dari  gaji.  [14]  [13](Damaiyanti  et  al.,  2018)Keengganan badan  usaha  untuk  mendaftarkan  pekerja  mereka  ke  BPJS  Kes ehatan karena  pelayanan  dari  fasilitas  kesehatan  yang  kurang  baik  dan  antrian yang terlalu banyak. [15]
Berdasarkan  hasil  output  tersebut  menyebabkan  kendala  dalam pencapaian  target  kepesertaan  JKN-KIS  Pekerja  Penerima  Upah  Badan Usaha  (PPU  BU)  Swasta  di  BPJS  Kesehatan  Depok.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  52%  penduduk baru  terdaftar  sebagai  peserta  JKN-KIS,  kebanyakan  yang  belum mendaftarkan  diri  adalah  kepesertaan  badan  usaha  dan  mandiri. Sehingga  masih  belum  bisa  mencapai target  nasional UHC sebesar 95% dari  total  penduduk.  Padahal  Peraturan  Pemerintah  telah  mewajibkan pemilik  badan  usaha  untuk  mendaftarkan  pekerjanya  menjadi  peserta BPJS Kesehatan [2].
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka  diterapkan  beberapa  strategi untuk  meningkatkan  kepesertaan  PBJS  Kesehatan,  seperti  melakukan sosialisasi  tentang  BPJS  Kesehatan,  menjalin  kerjasama  dengan pemerintah  daerah  untuk  memperluas  cakupan  kepesertaan  serta memperluas  sarana  pendaftaran  dan  pembayaran  untuk  pekerja  sektor informal  [16].  Sesuai Instruksi  Presiden  tentang  optimalisasi pelaksanaan program  JKN  dalam  pencapaian  target  nasional  maka  upaya  yang  bisa dilakukan  yaitu  meningkatkan  kerja  sama  dengan  kementrian/lembaga atau  pihak  terkait  dalam  mengkampanyekan  dan  mensosialisasikan program jaminan kesehatan nasional [17].

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Masih  banyak  kendala  yang  ditemukan  di  lapangan  terkait kepatuhan  Kepesertaan  BPJS  Kesehatan  Badan  Usaha  Wilayah  Depok, sehingga menyebabkan pihak BPJS Kesehatan belum dapat menentukan jumlah  dan  persentase  badan  usaha  yang  belum  patuh  karena  belum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

## Saran
Diharapkan  kepada  jajaran  BPJS  Kesehatan  cabang  Depok  untuk mengusulkan kebijakan penerapan sanksi kepada badan usaha yang tidak ikut  serta  dalam  kegiatan  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  seperti  kegiatan klarifikasi  data,  melakukan  pendekatan  langsung  ke  badan  usaha  di wilayah  Depok  untuk  melakukan  klarifikasi  data  kepesertaan  BPJS Kesehatan  badan usaha,  dan mengadakan program edukasi secara pasif kepada badan usaha baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar di BPJS Kesehatan Depok.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  [Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Undang-Undang  No.  40
Tahun  2004,  Jakarta,  Indonesia:  LN.  2004/  No.  150,  TLN  NO.  4456, LL SETNEG : 24 HLM, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40787#:~:text=bahwa  setiap orang berhak atas,Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi (2004).
2.  Hubungan  Antar  Lembaga dan Regulasi.  Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPJS Kesehatan  Noor  6  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan, https://bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/1616 (2021).
3.  Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  82
Tahun  2018  tentang  Jaminan  Kesehatan.  Jakarta,  Indonesia: LN.2020/NO.130, JDIH.SETNEG.GO.ID : 12 hlm, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136650/perpres-no-64-tahun-
2020 (2020).
4.  Humas.  Indonesia  Sangat  Cepat  Mencapai  UHC,  Dibanding  Negara
Anggota ISSA. BPJS Kesehatan .
5.  Humas.  BPJS  Kesehatan  Dengan  Kemenaker  Sinergi  Data  Untuk Perluasan Dan Kepatuhan Peserta JKN.
6.  Fachrurrazi. Updating  Program  JKN-KIS  Kedeputian  Wilayah  Jawa Barat . Bandung, https://djsn.go.id/storage/app/media/BPJS Kesehatan - Edlik Bandung 13 Nov.pdf (2020).
7.  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Jaminan  Kesehatan. Indonesia, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40156/perpres-no- 12-tahun-2013 (2013).
8.  Pemerintah  Republik  Indonesia.  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  24  TAHUN  2011  TENTANG  BADAN PENYELENGGARA  JAMINAN  SOSIAL.  UU  No.  24  Tahun  2011, Indonesia:  LN.2011/No.  116,  TLN  No.  5256,  LL  SETNEG:  10  HLM, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39268 (2011).

## 9.  Handoyo  S,  Fakhriza  M.  EFEKTIVITAS  HUKUM  TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN DALAM KEPESERTAAN
BPJS
KESEHATAN. J Facto 2017; 4: 134 –151.
10.  Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif Kepada  Pemberi  Kerja  Selain  Penyelenggara  Negara  Dan  Setiap Orang  Selain  Pemberi  Kerja  Pekerja  Dan  Penerima  Bantuan  Iuran Dalam  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial.  Jakarta,  Indonesia:  LN. 2013  No.  238,  TLN  No.  5481,  LL  SETNE G :  15  HLM, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5421/pp-no-86-tahun-2013 (2013).
11.  Aisyah  Putri  Wirda  Amini  S. Peningkatan  Pencapaian  Rekrutmen Peserta  Penerima  Upah  (PPU)  Badan  Usaha  Melalui  Penerapan Metode  Telemarketing  di  BPJS  Kesehatan  Cabang  Pekanbaru . Universitas Andalas, http://scholar.unand.ac.id/75434/ (2021).
12.  Humas.  BPJS  Kesehatan  Gresik  Lakukan  Canvasing  Badan  Usaha
Via Telemarketing. BPJS Kesehatan , https://www.bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/1505/BPJS-Kesehatan-Gresik- Lakukan-Canvasing-Badan-Usaha-Via-Telemarketing (2020,
accessed 19 September 2021).
13.  Damaiyanti  GD,  Witcahyo  E,  Hartanti  RI.  Kajian  Keputusan  Badan Usaha  terhadap  Kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Kabupaten  Jember  (Corporations  Decision  on  the  Involvement  in National Health  Insurance  in Jember). Pustaka Kesehat 2018; 6: 68 – 76.
14.  Ardiarini  DS. Pemenuhan  Hak  Atas  Jaminan  Kesehatan  Nasional-
Kartu  Indonesia  Sehat  (JKN-KIS)  Bagi  Pekerja  Di  Kota  Yogyakarta . Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31169 (2019).
15.  Dewi, AY, Sjamsiar S   dan  LI. Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Evaluasi Program Bpjs Kesehatan Pada Tenaga Kerja
Di Surabaya Tahun 2014-2016). J Kaji Ilmu Adm Negara ; 5.
16.  Maryuni S, Pardi P, Eka A. Strategi Implementasi Program Perluasan Kepesertaan  Bpjs  Kesehatan  Di  Kabupaten  Kubu  Raya  Provinsi Kalimantan Barat. J Adm Publik dan Pembang ; 1. Epub ahead of print 2020. DOI: 10.20527/jpp.v1i2.2443.
17.  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Instruksi  Presiden  nomor  8  tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. LL SETKAB : 9 HLM, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77315/inpres-no-8- tahun-2017 (2017).