## ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GABAH KOPI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLSEK BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH

## ANALYSIS OF THE SETTLEMENT OF COFFEE GRAIN THEFT THROUGH RESTORATIVE JUSTICE IN THE LEGAL AREA OF BANDAR POLICE, BENER MERIAH DISTRICT
1 Sabri Taryus, 2 Yusrizal, 3 Muhammad Nur
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Pendekatan  restorative  merupakan  sebuah  kerangka  kerja  dan  paradigma  baru yang  diambil  dari  konsep  keadilan  restorative,  dimana  dalam  proses  penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak– pihak  lain  yang  terkait  dilibatkan  secara  aktif  dalam  menciptakan  pemulihan  melalui pendekatan  yang  adil,  seimbang,  dan  tidak  memihak,  namun  kenyataannya  terdapat berbagai  hambatan  sehingga  menyebabkan  penegakan  hukuman  penyelesaian  tindak pidana  pencurian  gabah  kopi  melalui  restorative  justice  di  wilayah  hukum  Polsek Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah  tidak  efektif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  permasalahan  terkait  penyelesaian  tindak  pidana pencurian  gabah  kopi  melalui  restorative  justice  di  wilayah  hukum  Polsek  Bandar Kabupaten  Bener  Meriah,  serta  hambatan–hambatan  yang  dihadapi  Polsek  Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam menangani tindak pidana pencurian gabah kopi dengan menerapkan  pendekatan  restorative  justice.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah hukum  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  restorative  justice  di  Polsek  Bandar Kabupaten  Bener  Meriah  sudah  dilaksanakan  secara  efektif,  namun  dalam pelaksanaanya  terdapat  berbagai  hambatan  diantaranya  adalah  disebabkan  minimnya anggaran  dan  infastruktur,  minimnya  pemahaman  hukum  masyarakat,  dan  jumlah korban yang terlalu besar meminta uang ganti rugi.
Kata Kunci : Restorative Justice, Pencurian Ringan, Penegakan Hukum

## ABSTRACT
The  restorative  approach  is  a  new  framework  and  paradigm  taken  from  the concept  of  restorative  justice,  where  in  the  process  of  solving  it,  the  perpetrators  of crimes, the families of the perpetrators, victims, families of victims, the community, and other related parties are actively involved in  creating recovery through this approach. in a fair, balanced, and impartial manner, but in reality there are various obstacles that have caused the enforcement of penalties for the settlement of the crime of coffee grain theft through restorative justice in the jurisdiction of the Bandar  Police, Bener Meriah Regency, to be ineffective. This study aims to find out and analyze the settlement of the crime of coffee grain  theft  through restorative justice in  the jurisdiction  of the Bandar Police, Bener Meriah Regency, also about the obstacles are faced by the Bandar Police in  Bener Meriah Regency in dealing with the crime of  coffee grain theft by applying a restorative  justice  approach.  The  research  method  used  is  empirical  law  using  a  case approach.  The  results  showed  that  the  implementation  of  restorative  justice  at  the
Bandar  Police  in  Bener  Meriah  Regency  had  been  carried  out  effectively,  but  in  its implementation  there  were  various  obstacles  including,  lack  of  budget  and infrastructure, Lack of understanding of community law, and The victims are too big to ask for compensation money.
Keywords: Restorative Justice, Minor Theft, Law Enforcement

## A. PENDAHULUAN
Penegakan  Hukum  di  Indonesia  kurang  efektif  bekerja  dan  seringkali  terdapat masalah  dan  tantangan  yang  dihadapi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya pembaharuan hukum yang ingin ditujukan sebagai upaya pembangunan hukum, sebagai upaya  mendukung  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan nasional  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan  UUD  1945. 1 Penegakan  Hukum  tersebut mengacu  pada  Sistem  Peradilan  Pidana,  dimana  orang  yang  melakukan  perbuatan pidana  yang  ia  lakukan.  Sistem  Peradilan  Pidana  merupakan  suatu  sistem  yang dibangun  untuk  menanggulangi  dan  mengendalikan  kejahatan  dalam  batas–batas toleransi. 2 Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. 3
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  pihak–pihak  yang  berkonflik  tidak  dilibatkan, melainkan  hanya  antar  Negara  dengan  Pelaku  saja.  Korban  dan  Masyarakat  tidak dilibatkan  secara  langsung  dalam  penyelesaian  konflik.  Dalam  memahami  hukum sebagai  teknik  sosial  yang  spesifik  tentang  tata  peraturan  yang  bersifat  memaksa, sehingga  dapat  dibedakan  dengan  tegas  dari  aturan  sosial  yang  mengejar  tujuan  yang sama dengan hukum. 4
Pendekatan restorative diperlukan  karena  sistem  peradilan  pidana  yang  selama ini  dianut  hakikatnya  lebih  mendepankan  keadilan retributive (pembalasan)  dan restitutive (ganti  rugi),  serta  memberikan  wewenang  yang  sangat  besar  kepada  Negara dan/atau  mendelegasikan  kepada  Aparat  Penegak  Hukum  (Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim) untuk  menyelesaikan  seluruh  perkara  pidana  sehingga  dinilai  kurang  memuaskan  dan menimbulkan  kejenuhan  karena  perkaranya  senantiasa  harus  selalu  dibawa  ke Pengadilan untuk diproses. Sebagai contoh, dimana dalam sebuah penelitian disebutkan,
1 Dian  Rizki, Et.Al .  “Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Di Indonesia”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, 2022, Pp. 31-45.
2 Mardjono  Reksodiputro, Mengembangkan  Pendekatan  Terpadu  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  (Suatu  Pemikiran  Awal)  Dalam  Kumpulan  Tulisan  Kriminologi  Dan  Sistem Peradilan  Pidana Pusat  Pelayan Keadilan Dan Pengabdian Ui ,  2007,  Hlm.45.
3 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam  Buku Hak Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Jakarta, Pusat  Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), Hlm. 84.
4 Sirya  Iqbal,  Hamdani,  Yusrizal.  “Analisis  Perbandingan  Hukuman  Terhadap  Tindak  Pidana Pembunuhan  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Islam”. Suloh:  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.1, 2022, Pp. 113-138.
bahwa  pendekatan  keadilan  dalam  perkara-perkara  lalu  lintas  restorative  justice  dapat digunakan sebagai cara atau sistem penyelesaian sengketa yang dianggap lebih baik dan adil “dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. 5
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  lain,  dimana  dominasi  penggunaan  pemidaan system  peradilan  pidana  juga  bertentangan  dengan  prinsip  ultimum  remedium  yang menginginkan  agar  pemidanaan  terhadap  seseorang  merupakan  tindakan  terakhir,  hal tersebut  menyiratkan  penegakan  hukum  pidana  seyogyanya  lebih  mementingkan penyelesaian-penyelesaian  yang  lebih  humanis  yakni  proses  penyelesaian  secara  non litigasi yang berorientasi pada kekeluargaan. 6
Pendekatan restorative merupakan  sebuah  kerangka  kerja  dan  paradigma  baru yang  diambil  dari  konsep  keadilan restorative ,  dimana  dalam  proses  penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak– pihak  lain  yang  terkait  dilibatkan  secara  aktif  dalam  menciptakan  pemulihan  melalui pendekatan yang adil, seimbang, dan tidak memihak. 7
Senada dengan penjabaran di atas, beberapa contoh konkrit penegakan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan nilai–nilai yang ada di masyarakat yang dibawa ke Pengadilan  untuk  diperkarakan,  antara  lain  :  kasus  pencurian  gabah  kopi,  kasus pencurian  buah  kakao,  kasus  pencurian  sandal,  kasus  pencurian  semangka,  kasus pencurian pisang, dan lain–lain.
Seperti dalam kasus pencurian gabah kopi yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah,  terjadi  ketidakadilan  dan  ketidakpuasan  hukum, dimana pelaku pencurian gabah kopi yang dilakukan oleh Syahril Efendi tidak berhasil diselesaikan  melalui Restoratif  Justice dan  menyebabkan  perkara  tersebut  sampai  ke Pengadilan  Simpang  Tiga  Redelong  dengan  vonis  hukuman  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Berbeda dengan kasus pencurian gabah kopi yang dilakukan oleh Salam Lentera Linge dengan katagori kasus yang sama dan jumlah kerugian yang sama namun berhasil diselesaikan  dengan Restorative  Justice. Kasus  yang  dilakukan  oleh  Syahril  Efendi tersebut hanya  merupakan  suatu tindakan pencurian kecil  saja, namun  harus ditangkap
5 Efendi1,  Yulia,  Hamdani.  “Tindakan  Kepolisian  Dalam  Menerapkan  Restorative  Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi  Penelitian Di  Polres  Lhokseumawe)”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol.  10,  No.2, 2022, Pp. 508-523.
6 Abrari  Rizki  Falka,  Elidar  Sari,  Yusrizal.  “Efektifitas  Pelaksanaan  Koordinasi  Aparatur Pengawasan  Internal  Pemerintah  Dengan  Penegak  Hukum  Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 338-361.
7 Ibid ,  Hlm. 3.
dan  harus  melewati  proses  pengadilan  yang  panjang,  hingga  akhirnya dijebloskan  di penjara. 8 Data  yang  peneliti  ambil  di  wilayah  hukum  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 28 Mei 2022, dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel I.1
Jumlah Tindak Pidana Yang Terjadi Tahun 2021 Di Wilayah Hukum Polsek Bandar
Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh NO. Kasus Jumlah 1. Pencurian 8 2. KDRT 2 3. Penganiayaan 2 4. Penipuan 1 5. Pengerusakan 1
Sumber : Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh
Dari  tabel  I.I  diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa  tindak  pidana  dalam  kehidupan bermasyarakat  selalu  terjadi,  jumlah  tindak  pidana  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh tahun 2021 berjumlah  14 kasus.
Kondisi  tersebut  mendorong  perlu  dilakukannya  perubahan  terhadap  sistem peradilan  pidana,  agar  hak  –  hak  korban  dapat  lebih  diberdayakan  kedalam  sistem peradilan  pidana  pada  umumnya,  seperti  yang  telah  terjadi  di  beberapa  Negara  yang telah  menempatkan  konsep  pendekatan restorative  justice ke  dalam  sistem  hukum pidananya.  Oleh  karena  itu  untuk  membahas  hal  tersebut  penulis  memilih  judul dalam tesis  yaitu  : Analisis  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian  Gabah  Kopi  Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  ada  beberapa  hal  yang  layak  untuk  dikaji lebih  lanjut,  adapun  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah: Bagaimanakah  analisis  penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  gabah  kopi  melalui restorative  justice di  wilayah  hukum  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah  dan Hambatan–hambatan apa yang dihadapi Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam menangani  tindak  pidana  pencurian  gabah  kopi  dengan  menerapkan  pendekatan restorative justice.
8 Diakses  Dari  Website  Http://Www.Kasus  Pencurian  Kecil.Org  Pada  Tanggal  1  April  2022, Pukul 14.00 Wib.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris Dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ) dalam  melakukan  pengkajian  terhadap  “ Analisis  Penyelesaian  Tindak  Pidana Pencurian  Gabah Kopi  Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten  Bener  Meriah ”,  Dengan  lokasi  Penelitian  dilakukan  di  Polsek  Bandar Kabupaten Bener Meriah.

## C.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian  Gabah  Kopi  Melalui Restorative  Justice Di  Wilayah  Hukum  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener Beriah
Polsek  Bandar  dalam  penerapan restorative  justice berpedoman  pada  Surat Edaran Kepolisian Nomor: SE/8/VII/2018 dengan mekanisme pelaksanaan antara lain: 9
a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua beah pihak (pelaku dan korban) yang  sudah  ditandatangani  di  atas  kertas  bermaterai,  dilakukan  penelitian  terkait syarat formil restorative justice;
b. Permohonan  perdamaian  setelah  persyaratan  formil  terpenuhi  diajukan  kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan;
c. Setelah  permohonan  disetujui  pimpinan,  ditetapkan  waktu  pelaksanaan penandatanganan perdamaian;
d. Pelaksanaan  konferensi  yang  menghasilkan  perjanjian  kesepakatan  yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat;
e. Pembuatan nota permohonan perkara khusus untuk penghentian perkara;
f. Melaksanakan restorative  justice dengan  korban,  pelaku,  keluarga  kedua  belah pihak,  tokoh  masyarakat  yang  dipilih  oleh  penyidik,  dan  polisi  yang  menangani kasus tersbut;
g. Menyusun  kelengkapan  administrasi  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan serta laporan hasil pelaksanaan;
h. Menerbitkan  surat  perintah  penghentian  penuntutan  dengan  alasan restoative justice.
Restorative  justice dilaksanakan  sebagai  alternatif  untuk  menyempurnakan sistem  peradilan  pidana,  terutama  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  yang  tergolong
9 Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
ringan di hadapan hukum. Karena selain dengan proses hukum yang harus menghukum seseorang dengan kurungan penjara atau denda, penyelesaian pidana dapat diselesaikan melalui  retorative  justice  yang  untuk  mengupayakan  perdamaian  diantara  kedua  belah pihak.
Pengemban fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri dilaksanakan oleh Polri bersama-sama  dengan  segenap  unsur  masyarakat  serta  pengemban  fungsi  keamanan lainnya  melalui  kegiatan  pemeliharaan  kamtibmas,  penegakan  hukum  serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan  masyarakat. Dalam  melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan  hukum  yang  bertujuan  terwujudnya  keadilan  masyarakat  dengan  kepastian hukum  sehingga  tercipta  tertib  hukum  ditengah  masyarakat  sesuai  tugas  penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknyamemperhatikan berbagai  aspek  kehidupan  dalam  masyarakat,  tidak  hanya  berdasarkan  azas  legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan lokal. 10
Hal  ini didasarkan kepada  fenomena perkembangan situasi  masyarakat saat ini, khususnya  berkaitan  dengan  kegiatan  penegakan  hukum  dimana  sebagian  masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukummaupun proses peradilan pidana yang dilakukan olehpara penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama  yang bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan  dan  mempertimbangkan  rasa  keadilan  masyarakat  dan  kepentingan umum. Proses ini dikenal dengan istilah restorative justice atau keadilan restoratif yang pada  hakekatnya  sudah  lama  dikenal  dan  di  praktekkan  di  Indonesia  tetapi  dengan sebutan perdamaian oleh masyarakat. 11
Proses  penyelesaian  perkara  melalui restorative  justice tersebut  mencerminkan budaya  bangsa  Indonesia  secara  umumnya  dan  Aceh  secara  khususnya  yang  selalu mengedepankan  musyawarah  dan  mufakat  dalam  mengatasi  suatu  permasalahan. Penegakan hukum terhadap perkara pidana pencurian ringan yang berhasil diselesaikan dengan  mengedepankan keadilan restoratif di Polsek Bandar  Kabupaten Bener Meriah salah satu contohnya sebagai berikut : 12
Salah  satu  contoh  tindak  pidana  pencurian  ringan  yang  berhasil  diselesaikan melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  yang  diberikan  oleh  Bripka  Eko  Irawan  kepada
10 Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
11 Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
12 Bripka Eko Irawan, Kanit Reskrim Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
peneliti  yaitu  :  Kasus  pencurian  gabah  kopi  yang  dilakukan  oleh  Salam  Lentera  Linge dengan  katagori  kasus  pencurian  ringan  dan  berhasil  diselesaikan  dengan Restorative Justice.
Kemudian  penyidik  tersebut  menjelaskan  kepada korban  bahwa  perkara  pidana yang  terjadi  adalah  pencurian  ringan  dan  penyidik  menjelaskan  mekanisme  penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan, hingga akhirnya korban hanya meminta barang nya dikembalikan dan memaafkan pelaku, dengan membuat surat sebagai berikut :
a) Berita acara serah terima pelaku dari warga yang menyerahkan kepada polisi;
b) Surat pernyataan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum;
c) Surat pernyataan dari korban bahwa ia tidak akan membuat laporan polisi;
d) Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;
e) Berita acara serah terima pelaku dari dari polisi kepada keluarga pelaku.
Penerapan restorative justice terhadap kasus pencurian ringan sudah diterapkan di  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah,  hal  itu  diperkuat  setelah  adanya  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  PERKAP  Nomor  6  Tahun  2019 Tentang  Peyidikan  Tindak  Pidana  yang  menyempurnakan  PERKAP  nomor  14  tahun 2012. Yaitu pada pasal 12 disebutkan bahwa “Dalamproses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :
a. Materiel, meliputi :
1) Tidak  menimbulkan  keresahan  masyarakat  atau  tidak  ada  penolakan  dari masyarakat;
2) Tidak berdampak konflik sosial;
3) Ada  pernyataan  dari  semua  pihakyang  terlibat  untuk  tidak  keberatan,  dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4) Prinsip pembatas :
1) Pada  pelaku  :1)  Tingkat  kesalahan  pelaku  relatif  tidak  berat;  dan  2)  Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.
2) Pada tindak pidana masih dalam proses :1) Penyelidikan; dan 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
b. Formil, meliputi :
1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2) Surat  pernyataan  perdamaian  dan  penyelesaian  perselisihan  para  pihak  yang berperkara  (pelapor,  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor,  dan/atau  keluarga
terlapor,  dan/atau  perwakilan  dari  tokoh  masyarakat)  diketahui  oleh  atasan penyidik;
3) Berita  acara  pemeriksaan  tambahan  pihak  yang  berperkara  setelah  dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4) Rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan restoratif; dan
5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi”.
Bripka Eko Irawan selaku  Kanit Reskrim Polsek Bandar mengatakan walaupun pencurian  ringan  yang  diatur  dalam  pasal  364  KUHP  merupakan  delik  biasa,  tetapi implementasinya laporan yang ditujukan berkaitan tindak pidana pencurian  ringan yang terjadi  dapat  dicabut  melalui  gelar  perkara  selama  berkas  perkara  belum  dibawa  oleh penyidik selaku penuntut umum ke sidang pengadilan. Dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019  disebutkan  arti  dari  gelar  perkara,  yaitu  pada  Pasal  1  nomor  24  “Gelar  perkara adalah  kegiatan  penyampaian  penjelasan  tentang  proses  penyelidikan  dan  penyidikan oleh  penyidik  kepada  peserta  gelar  dan  dilanjutkan  diskusi  kelompok  untuk mendapatkan  tanggapan/masukan/koreksi  guna  menghasilkan  rekomendasi  untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”. 13
Pada pasal 31 nya, disebutkan bahwa gelar perkara terbagi 2, yaitu Gelar Perkara Biasa dan Gelar Perkara Khusus. Pasal 32 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi :
“(1)  gelar  perkara  biasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  31  huruf  a, dilaksanakan untuk :
a) Menentukan tindak pidana atau bukan;
b) Menetapkan tersangka;
c) Penghentian penyidikan;
d) Pelimpahan perkara; dane. Pemecahan kendala penyidikan.
(2)  pelaksanaan  gelar  perkara  biasa  dapat  mengundang  fungsi  pengawasan  dan fungsi hukum Polri.
(3)pelimpahan  perkara  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d, dilaporkan kepadaatasan penyidik secara berjenjang”.
Pasal 33 menyangkut gelar perkara khusus, berbunyi :“(1) gelar perkara khusus sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk :
a) Merespons  pengaduan  masyarakat  dari  pihak  yang  berperkara  dan/atau penasehat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;
b) Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
c) Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
(2) pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri serta ahli”.
Dalam  PERKAP  nomor  14 tahun  2012  pasal  71 ayat  (2)  berisi  “Gelar  perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan :
13 Bripka Eko Irawan, Kanit Reskrim Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
a) memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
b) menjadi perhatian publik secara luas;
c) atas permintaan penyidik;
d) perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
e) berdampak massal atau kontinjensi;
f) kriteria perkaranya sangat sulit;
g) permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau
h) pembukaan blokir rekening”.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencurian  ringan  melalui restorative justice juga  diiringi  dengan  diskresi  kepolisian,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik Indonesia,  yaitu pada pasal 18 :(1)“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri.(2)Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan  Peraturan Perundang-Undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia”. 14
Diskresi  kepolisian  juga  diatur  dalam  pasal  16  ayat(1)  huruf  l  Undang-Undang tersebut, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Isi  dari  dari  ketiga  aturan  tersebut  memiliki  bunyi  yang  sama,  yaitu  “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.Sebuah penelitian menunjukkan keadilan restoratif tidak hanya mempromosikan pemulihan namun mampu mengurangi residivisme ,  atau  pengulangan  tindak  kejahatan,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di Inggris  pada  tahun  2008  menunjukkan  bahwa  keadilan restoratif dapat  mengurangi residivisme sebesar  27  persen.  Korban  merasakan  proses  sangat  membantu  dan menghasilkan hal yang positif.
Namun  apabila  tidak  terdapat  kesepakatan  baru  diselesaikan  sesuai  dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Kanit Binmas Polsek Bandar Aiptu Musmulyadi menambahkan bahwa mediasi penal termasuk kedalam salah satu  bentuk  dari  penerapan restorative  justice ,  didalam  penerapan restorative  justice juga  ada  negosiasi,  yaitu  lebih  tepatnya  ganti  rugi  dari  pelaku  kepada  korban.  Pada wilayah  hukum  Polsek  Bandar Kabupaten Bener  Meriah dari tahun  2020  hingga tahun 2022 sudah tercatat 10 kasus pencurian ringan yang masuk ke Polsek Bandar, dalam 10 kasus tersebut 6 kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative Justice dan
14 Bripka Eko Irawan, Kanit Reskrim Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
3 lagi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan kasus tersebut sampai ke pengadilan. 15
Salah  satu  contoh  tindak  pidana  pencurian  ringan  yang  tidak  berhasil diselesaikan  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  dan  kasus  tersebut  sampai  ke Pengadilan : kasus pencurian gabah kopi yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten  Bener  Meriah,  terjadi  ketidakadilan  dan    ketidakpuasan  hukum,  dimana pelaku  pencurian  gabah  kopi  yang  dilakukan  oleh  Syahril  Efendi  tidak  berhasil diselesaikan  melalui Restoratif  Justice dan  menyebabkan  perkara  tersebut  sampai  ke Pengadilan  Simpang  Tiga  Redelong  dengan  vonis  hukuman  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. 16
2. Hambatan–Hambatan  Yang  Dihadapi  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener Meriah  Dalam  Menangani  Tindak  Pidana  Pencurian  Gabah  Kopi  Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice
Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu daerah. Merujuk pada  teori  Soerjono  Soekanto  yang  menjelaskan  bahwa  masalah  pokok  dalam penegakan  hukum  terletak  pada  hukumnya  sendiri  yaitu  (1)  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  (2)  penegak  hukumnya  yakni  pihak-pihak  yang  mengawal penegakan  hukum,  (3)  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penerapan  hukum,  (4) masyarakat  dimana  hukum  tersebut  diberlakukan,  dan  (5)  budaya  hukum  di masyarakatnya. 17
Hambatan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan  melalui restorative justice di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah diantaranya adalah :
a) Anggaran dan Infastruktur
Anggaran  dan  infastruktur  merupakan  hambatan  terbesar  dalam  melakukan sosialisasi  dan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  yang  berada  di  wilayah hukum  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah,  sehingga  dengan  adanya  dilakukan sosialisi  masyarakat  akan  paham  tentang restorative  justice. 18 Kemudian  juga  di Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah  belum  adanya  fasilitas  rumah restorative justice yaitu,  tempat  bermusyawah  melakukan  perdamaian  dan  kesepakatan  antara pelaku dan korban.
b) Minimnya Pemahaman Hukum Masyarakat
15 Aiptu  Musmulyadi  ,  Kanit  Binmas  Polsek  Bandar,  Wawancara,  Pada  Tanggal  22  November 2022
16 Aiptu  Musmulyadi  ,  Kanit  Binmas  Polsek  Bandar,  Wawancara,  Pada  Tanggal  22  November 2022
17 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.62.
18 Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
Selanjutnya hambatan penyelesaian perkara tindak pidana pencuriangan riangan melalui restorative  justice di  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah  adalah masyarakat yang belum paham mengenai Restorative Justice, sehingga pada saat terjadi kasus pencurian ringan para penyidik menjelaskan mengenai konsep Restorative Justice , namun  para  pihak  kelurga  korban  tidak  mau  menerima  mengenai  konsep  tersebut, sehingga  pemahaman  hukum  tentang restorative  justice kepada  masyarakat  sangat penting. 19
c. Korban Terlalu Besar Meminta Uang Ganti Rugi
Faktor  penghambat  paling  dominan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana pencuriangan  riangan  melalui restorative  justice di  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener Meriah  adalah  korban  terlalu  besar  meminta  ganti  rugi,  hal  ini  menyebabkan  kerugian terhadap  pelaku.  Walaupun  sudah  di  musyawarahkan  untuk  mengambil  jalan  tengah, tetapi  pihak  korban  tetap  ngotot  agar  supaya  dibayar  sesuai  yang  diminta,  sehingga akhirnya kasus tersebut tidak ada kesepakatan dan akhirnya sampai ke Pengadilan. 20
Berbagai  upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener Meriah  untuk  memanimalisir  hambatan-hambatan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana  pencuriangan  riangan  melalui restorative  justice di  Polsek  Bandar  Kabupaten Bener Meriah diantaranya adalah :
Dalam  hal  kekurangan  anggaran  dan  insfastruktur  Polsek  Bandar  untuk melakukan  sosialisasi  hanya  kepada  Geuchik,  Tokoh  Masyarakat  saja,  tidak  untuk semua  pendudukan  desa  karena  keterbatasan  anggaran,  namun  demikian  sosialisasi tetap dilaksanakan secara menyeluruh kepada tokoh masyarakat.
Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Restorative  Justice terhadap  kasus  pencurian  ringan,  bentuk  Sosialisasi yang dilakukan oleh Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, yaitu :
Polsek Bandar Saweu Gampong
Yaitu  melaksanakan  seminar  yang  dilakukan  di  kantor  kecamatan  dengan menghadirkan  tokoh-tokoh  masyarakat  pada  gampong,  turun  ke  gampong  untuk menjelaskan  tentang  pelaksanaan Restorative  Justice . 21 Diharapkan  dengan  adanya sosialisasi  ini  bisa  memberikan  pemahaman  hukum  kepada  masyarakat  dipedesaan mengenai tentang restorative Justice yang sedang di jalankan oleh Polsek Bandar.
19 Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
20 Bripka Eko Irawan, Kanit Reskrim Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
21 Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
Kemudian,  diharapkan  juga  melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat  bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sanya Restorative Justice ini adalah menyelesaikan  masalah  dengan  cara  kekeluargaan,  namun  tanpa  mengurangi  rasa keadilan  yang  diharapkan.  Karena  saat  ini  masyarakat  menganggap  bahwa Restorative Justice ini tidak adil karena  merugikan korban, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat. 22
Berdasarkan  uraian  diatas,  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah  sudah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan penyelesaian perkara melaluo restorative justice terhadap kasus pencurian ringan seperti pencurian gabah kopi, namun ada  beberapa  kendala  yang  terjadi  di  lapangan  sehingga  mengakibatkan  ada  perkara yang berhasil di selesaikan melalui restorative justice dan ada perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice, hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat  terhadap restorative  justice, masih  banyak  korban  yang  terlalu  besar meminta  ganti  rugi  pada  pelaku.  Namun  demikian  Polsek  Bandar  sudah  melakukan sosialisi  untuk  memberikan  pemahaman  hukum  khususnya  tentang restorative  justice kepada tokoh masyarakat di wilayah hukum Polsek Bandar.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uraian  dari  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  maka    dapat  di ambil  kesimpulan  bahwa  Pelaksanaan  penyelesaian  perkara  pencurian  ringan  (gabah kopi)  melalui restorative  justice di  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah  sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pelaksanaan restorative justice, namun masih terdapat beberapa perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui restorative justice .
Pelaksanaan  penyelesaian  perkara  pencurian  ringan  (gabah  kopi)  melalui restorative  justice di  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener  Meriah  memiliki  berbagai kendala sehingga menyebabkan ada kasus yang berhasil diselesaikan melalui restorative justice dan  ada  kasus  yang  tidak  berhasil  mendapatkan  kesepakatan  antara  dua  belah pihak,  Adapun  hambatan  tersebut  adalah  :  a).  Minimnya  anggaran  dan  Infastruktur sehingga  menyebabkan  terkendalanya  pada  saat  ingin  melaksanakan  sosialisi  kepada masyarakat  mengenai restorative  Justice. b).  Minimnya  Pemahaman  Hukum Masyarakat  sehingga  menyebabkan  masyarakat  tidak  mau  tau  mengenai  konsep restorative justice , bahkan  mereka  mengganggap jika sudah berkasus  maka tetap harus
22 Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.
masuk  penjara  dan  diputuskan  melalui  siding  pengadilan.  c).  Korban  Terlalu  Besar Meminta  Uang  Ganti  Rugi  sehingga  tidak  berhasil  mendapatkan  kesepakatan  anatara dua  belah  pihak  dikarenakan  korban  tetap  meminta  ganti  kerugian  diluar  nilai  barang yang pelaku curi.
Berbagai  upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh  Polsek  Bandar  Kabupaten  Bener Meriah  untuk  memanimalisir  hambatan-hambatan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana  pencuriangan  riangan  melalui restorative  justice di  Polsek  Bandar  Kabupaten Bener Meriah diantaranya adalah : a). Dalam hal kekurangan anggaran dan insfastruktur Polsek  Bandar  hanya  melakukan  sosialisasi  kepada  Geuchik  dan  Tokoh  Masyarakat saja. b) Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Restorative  Justice terhadap  kasus  pencurian  ringan  untuk  menambah pemahaman hukum kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Grafindo ,  Jakarta,  2007.
Andi  Hamzah, Delik  – delik  Tertentu  di dalam  KUHP , Sinar Grafika,  Jakarta,  2009.
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
E.Y.Kanter, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapanya , Storia Grafika, Jakarta, 2002.
Eva  Achajani  Zulfa, Konsep  Dasar  Restorative  Justice ,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, 2014.
-------, Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan ,  Lubuk Agung, Bandung.
Gustav Radbruch dalam Faisal, Menerobos Positivisme Hukum , Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
Hamidi, Metodelogi  Penelitian  Kualitatif:  Aplikasi  Praktis  Pembuatan  Proposal  dan Laporan Penelitian, Malang: UNISMUH, 2005.
Ketut  Widiarta, Penyelesaian  Perkara  KDRT  Melalui  Mediasi  Penal  Pada  Tingkat Penyidikan  Di  Polres  Kapuas ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Brwijaya, Malang.
M.  Faal, Penyaringan  Perkara  Pidana  oleh  Polisi  (Diskresi  Kepolisian) ,  Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
Mardjono  Reksodiputro, Mengembangkan  Pendekatan  Terpadu  Dalam  Sistem
Peradilan Pidana  (Suatu  Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan kriminologi dan  Sistem  Peradilan  Pidana  Pusat  Pelayan  Keadilan  dan  Pengabdian  UI , 2007.
-------, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum  Melawan Kejahatan) dalam  buku Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Jakarta,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007).
Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta,  2000.
Murti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
Nicola Lacey, A Life of H.L.A Hart : The Nigthmare and The Noble Dream , (Oxpord : Oxpord  University  Press,  2004),  sebagaimana  ditulis  dalam  buku  Eriyantouw Wahid, Keadilan  Restoratif  Dan  Peradilan  Konvensional  Dalam  Hukum Pidana, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum-Edisi  Revisi ,  Cet.8,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Grup, 2013.
R.Soesilo, Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) , Politeia, Bogor, 1946.
Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk, Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korporasi  melalui Pendekatan  Restoratif  dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Idonesia ,  Bandung, 2007.
S.R.Sianturi, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia , Storia Grafika, Jakarta, 2002.
Satjipto  Rahardjo, Membangun  Polisi  Sipil,  Perspektif  Hukum,  Sosial,  dan Kemasyarakatan , Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI-PRESS, 1984.
Sugiono, Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,  R  &  D, Bandung:  Alfabeta, 2010.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Cet.3, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Polri  No.  3  Tahun  2014  tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  RI  No.  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## C. Skripsi, Tesis dan Desertasi dan Jurnal
Abrari  Rizki  Falka,  Elidar  Sari,  Yusrizal,  (2022)  “Efektifitas  Pelaksanaan  Koordinasi Aparatur  Pengawasan  Internal  Pemerintah  Dengan  Penegak  Hukum  Dalam Upaya  Pencegahan  Penyalahgunaan  Wewenang  Pejabat  Pemerintah”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2, Pp. 338-361.
Diah  Ratna  Sari  Hariyanto, Konstruksi  Mediasi  Penal  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Ringan  di  Indonesia, Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Udayana, 2018.
Dian  Rizki, et.al, (2022).  Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang Di Indonesia. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, pp. 31-45.
Efendi, Yulia, Hamdani, (2022) “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice  Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan Kecelakaan  Lalu  Lintas  (Studi  Penelitian  Di  Polres  Lhokseumawe)”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2,  Pp. 508-523.
I  Made  Agus  Mahendra  Iswara, Urgensi  Pelaksanaan  Mediasi  Penal  Di  Tingkat Penyidikan  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Ringan  Di Kepolisian  Resort  Kota  Denpasar, Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.
Karim,  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Pelaku  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Ringan Dalam  Perspektif Restorative  Justice, Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.
Sirya  Iqbal,  Hamdani,  Yusrizal.  (2022)  “Analisis  Perbandingan  Hukuman  Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan  Hukum  Islam”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.
Sunarsih, Mediasi  Penal  Dengan  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Restorative  Justice  Pada Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan  Lalu-Lintas, Program  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2014.

## D. Terbitan Lembaga/Organisasi
Mabes  Polri, Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bintara  Polri  di  Lapangan ,  Jakarta: Mabes Polri, 2002.