## TINGKAT LITERASI MEDIA MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA

## Christiany Juditha
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar, Jl. Prof. Dr. Abdurahman Basalamah II No. 25, Makassar-90123.
E-mail: ithajuditha@yahoo.com

## Abstrak
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025  mengamanatkan  bahwa masyarakat  informasi  Indonesia  diproyeksikan  terwujud  pada  2015-2019.  Untuk mencapai  sasaran  tersebut,  ketersediaan  infrastruktur  informasi  yang  memadai,  baik jumlah akses, kapasitas, kualitas, maupun jangkauan, merupakan syarat utama dan harus dimanfaatkan  secara  optimal.  Kenyataan  yang  ada  saat  ini  disparitas  ketersediaan infrastruktur di wilayah perbatasan Papua-Papua New Guinea masih besar. Begitu pula dengan  tingkat  melek/literasi  media  di  wilayah  perbatasan  relatif  masih  rendah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  literasi  media  TIK masyarakat di wilayah perbatasan Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  survei  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masyarakat sangat literat terhadap media televisi. Bahkan televisi telah menjadi media utama bagi masyarakat di wilayah perbatasan Papua. Media kedua adalah telepon selular. Mayoritas responden sangat melek teknologi ini meski kebanyakan sebatas menelepon dan  ber-SMS  saja.  Sementara  untuk  internet  dan  radio  merupakan  media  yang  paling sedikit dan jarang dimanfaatkan responden karena infrastruktur jaringan internet yang belum memadai dan tidak memiliki radio untuk dimanfaatkan sebagai media informasi dan hiburan.
Kata Kunci : literasi, media, TIK, perbatasan, Papua

## Abstract
The National Long-Term Development Plan 2005-2025 mandates that public information Indonesia  is  projected  to  materialize  in  2015-2019.  To  achieve  these  objectives,  the availability of adequate information infrastructure, access, capacity, quality, and range, is a  major  requirement  and  must  be  used  optimally.  The  fact  that  there  is  currently disparities availability of infrastructure in the border region of Papua-New Guinea is still great. Similarly, the level of media literacy in the border region is still low. This study aimed to get an overview of the ICT media literacy communities in the border region of Papua. The method used in this study is a survey with a quantitative approach. The results show that the public is very literate of the television. Even television has become the primary means for the people in the border region of Papua. The second medium is a mobile phone. The majority of respondents highly literate this technology though just to call and SMS. While  the  internet  and  radio  is  the  most  little  and  rarely  utilized  respondents  as  the internet network infrastructure is not adequate and does not have a radio to be used as a medium of information and entertainment.
Keywords : literacy, media, ICT, borders, Papua

## Pendahuluan
Perkembangan  dunia  di  akhir  abad  ke-20 ditandai  dengan  kemajuan  teknologi  informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi  teknologi  baru  setelah  teknologi  mesin uap  dan  teknologi  tenaga  listrik.  Dikatakan sebagai  suatu  revolusi  karena  merupakan  suatu teknologi serbaguna ( general purpose
technology ) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi  lain  serta  menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.  Teknologi  ini  masih  berkembang pesat  dan  dipercaya  belum  kelihatan  titik jenuhnya  dalam  beberapa  dekade  mendatang. Perkembangan tersebut sangat menggembirakan  karena  kemampuan  teknologi yang  semakin  meningkat  membawa  dampak antara lain pada penurunan harga yang semakin drastis.  Dengan  demikian  pemanfaatannya menjadi  semakin  layak  dan  semakin  jauh merasuki  kegiatan  manusia  dan  organisasi, mengubah  pola  kehidupan  dan  pola  kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi,  dan  memengaruhi tatanan sosial.
Teknologi  informasi,  yang  sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya internetworking yang  menyebabkan  faktor  jarak  dan  waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain  dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi,  koordinasi,  dan  kolaborasi  yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan  keuntungan  skala  global.  Melalui internetworking tersebut  dapat  disebarkan informasi  dalam  jumlah  besar  secara  gencar untuk  membentuk  opini  publik  secara  global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang, dan akan  dilakukan  untuk  menghasilkan  manfaat yang  sepenuhnya  dikendalikan  oleh  penyebar informasi.  Teknologi  informasi  telah  membawa dunia menuju ke era informasi, di mana informasi merupakan  salah  satu  sumber  daya  paling penting  sehingga  harus  dikelola  dengan  baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan  pelakunya.  Dengan  kecepatan pengumpulan  dan  penyebarannya  yang  sangat tinggi,  informasi  sangat  mungkin  difungsikan
sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan  persaingan  global.  Informasi berada  pada  garda  depan  dalam  pertempuran kompetisi, mendahului aset-aset yang lain.
Informasi  yang  dikumpulkan  dan  dikelola dengan  baik  akan  menghasilkan  pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan darimana  informasi  tersebut  dikumpulkan. Melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi, pengetahuan  ini  dapat  dipergunakan  untuk memberikan  nilai  tambah  kepada  produk, organisasi,  bahkan  negara.  Modal  alam  akan memiliki  nilai  berlebih  apabila  disertakan  di dalamnya  modal  pengetahuan  yang  sesuai dengan modal alam tersebut. Hal yang sama akan berlaku pada modal sosial/budaya. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat akan menambah nilai  modal  alam  dan  modal  sosial/budaya  yang dimiliki  negara,  yaitu  dengan  mencangkokkan modal  pengetahuan  ke  dalam  produk  atau  jasa yang dihasilkan/ditawarkan. Teknologi informasi akan  sangat  membantu  kegiatan  aktualisasi pengetahuan  ini  dalam  skala  luas  oleh  seluruh elemen  masyarakat.  Dengan  demikian  akan terbentuk  masyarakat  berbasis  pengetahuan dengan  daya  saing  tinggi  karena  mampu memberikan  nilai  tambah  pada  tiap  kegiatan yang dilakukannya.
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  No. 17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode  jangka  menengah  ketiga,  yaitu  tahun 2015-2019.  Penetapan  sasaran  ini  didasarkan pada  kenyataan  bahwa  kemampuan  untuk mengumpulkan,  mengolah,  dan  memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mencapai sasaran tersebut,  ketersediaan  infrastruktur  informasi yang  memadai,  baik  jumlah  akses,  kapasitas, kualitas, maupun jangkauan, merupakan persyaratan  utama  dan  harus  dimanfaatkan secara  optimal,  bukan  saja  sebagai  alat komunikasi  tetapi  juga  sebagai  alat  yang menghasilkan peluang ekonomi dan kesejahteraan  (Rencana  Strategis  Kementerian Komunikasi Dan Informatika 2010-2014: 1-2).
Kenyataan yang ada saat ini bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang  memiliki  ribuan  pulau  dengan  situasi geografis dan populasi penduduk yang heterogen, baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya, maupun agama, sehingga menyebabkan terjadinya  kesenjangan  dalam  berbagai  bidang kehidupan,  salah  satunya  adalah  kesenjangan digital (digital divide). Hal tersebut dapat terlihat dari  kondisi  kesenjangan  antara  mereka  yang dapat  mengakses  dunia  digital  dan  teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali. Disamping itu, kesenjangan  antara mereka yang  mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.  Gambaran digital  divide tersebut terlihat dari beberapa indikator, seperti persentase yang memiliki telepon di Jawa Tengah masih  6,98%,  di  NTB  bahkan  masih  4,54%, sementara di Jakarta 38,5%, dan DIY 13,1%.  Dari total  72.000  desa  yang  ada  di  Indonesia,  masih ada  31.824  desa  yang  belum  terlayani  akses telepon dan lain sebagainya.
Masalah lain adalah disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia masih besar. Hingga akhir tahun 2008, masih  terdapat  lebih  dari  31  ribu  desa  belum memiliki  fasilitas  telekomunikasi  dan  internet, lebih  dari  80%  infrastruktur  pos  dan  telematika terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatera, serta distribusi Internet  Service  Provider (ISP) terkonsentrasi  di  Jawa  (64%  dari  306  ISP)  dan 18% di Sumatera.
Selain  isu  terbatasnya  ketersediaan  dan aksesibilitas layanan pos dan telematika, kondisi lain  yang  dihadapi  sektor  ini  adalah  belum optimalnya tingkat pemanfaatan informasi yang di  antaranya  terlihat  dari  masih  terbatasnya penggunaan  TIK  dalam  kegiatan  perekonomian masyarakat  yang  menghasilkan real  economic value dan  meningkatnya  penyalahgunaan ( misuse dan abuse ) penggunaan TIK.
Pembangunan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  secara  nasional  masih  lemah yang  antara  lain  ditandai  dengan  masih kurangnya infrastruktur, rendahnya penggunaan TIK  dan  tingkat  melek  masyarakat.  Menurut International  Telecommunication  Union (ITU),
pembangunan  TIK  berindikasi  tidak  hanya kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi),  tetapi  juga  penggunaan  TIK  dan beberapa  besar  tingkat  melek  TIK  sumber  daya manusianya.  Dibandingkan  dengan  154  negara- negara  lain  di  dunia,  data  dari  ITU  pada  tahun 2007 menempatkan Indonesia pada ranking 108. Kondisi  tersebut  menuntut  dilakukannya  usaha peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  serta kemampuan  infrastruktur  TIK  yang  makin meningkat  dan  terjangkau  oleh  masyarakat pengguna  TIK.  Upaya  tersebut  akan  mampu meningkatkan  kapasitas  SDM  dan  masyarakat dalam memanfaatkan jasa akses telekomunikasi dan TIK yang secara ekonomi akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.
Mengacu  dari  latar  belakang  tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian tentang  “Literasi  Media  Masyarakat  di  Wilayah Perbatasan  Papua”.  Sehingga  rumusan  masalah dari  penelitian  ini  adalah  “bagaimana  literasi media  masyarakat  di  wilayah  perbatasan Papua?” Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan  gambaran  tentang  literasi  media masyarakat di wilayah perbatasan Papua.

## Tinjauan Pustaka
Secara  sederhana,  literasi  dapat  diartikan sebagai  sebuah  kemampuan  membaca  dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi  bermakna  tunggal  melainkan  mengandung beragam  arti  ( multi  literacies ).  Ada  bermacam- macam  keberaksaraan  atau  literasi,  misalnya literasi  komputer  ( computer  literacy ),  literasi media  ( media  literacy ),  literasi  teknologi ( technology literacy ), literasi ekonomi ( economy literacy ), literasi informasi ( information literacy ), bahkan  ada  literasi  moral  ( moral  literacy ). Seorang  dikatakan  literat  jika  ia  sudah  bisa memahami  sesuatu  karena  membaca  informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut.
Literasi media merupakan upaya pembelajaran  bagi  khalayak  media  sehingga menjadi khalayak yang berdaya hidup di tengah dunia yang sesak dengan media. Mengacu pada pandangan para pakar literasi media (Considine,
1995;  Fedorof,  2002;  Silverblatt,  1995;  WENO, 2003  dalam  Iriantara  2009)  yakni  memiliki kompetensi  dalam  mengakses,  menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media massa. Defenisi ini juga sama seperti yang ditetapkan dalam
National Leadership Conference on Media Education yaitu kemampuan  untuk  mengakses,  menganalisis, mengevaluasi,  dan  mengkomunikasikan  pesan dalam berbagai bentuknya (Hobbs, 1999). Lebih daripada  itu  adalah  mampu  mengenali  dan mengerti  informasi  secara  komprehensif  untuk mewujudkan  cara  berpikir  kritis,  seperti  tanya jawab, menganalisa, dan mengevaluasi informasi itu.
Sementara  jika  digunakan  pendekatan tritokomi,  maka    literasi  media  mencakup  tiga bidang,  yaitu  memiliki  akses  ke  media, memahami  media  dan  menciptakan  serta mengekspresikan diri untuk menggunakan media (Buckingham, 2003).
Akses meliputi
menggunakan  serta  kebiasaan  media,  artinya kemampuan menggunakan fungsi dan kompetensi navigasi, serta kompetensi mengendalikan  media,  dan  lain  sebagainya. Pemahaman artinya memiliki kemampuan untuk memahami atau menafsirkan serta memperoleh perspektif isi media serta sikap kritis terhadapnya. Sedangkan menciptakan mencakup berinteraksi dengan media (misalnya berbicara di radio,  ikut  serta  dalam  diskusi  di  internet,  dan lain-lain),  juga  menghasilkan  isi  media.  Bagi seseorang  yang  memiliki  pengalaman  mengisi berbagai  media  massa  membuat  seseorang memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang dan pendekatan kritis terhadap isi media.
Silverblatt  menilai  seseorang  dikatakan memiliki  keterampilan  literasi  media  apabila dalam dirinya termuat  faktor-faktor antara lain kesadaran akan dampak media terhadap individu dan  masyarakat,  pemahaman  akan  proses komunikasi  massa,  pengembangan  strategi- strategi yang digunakan untuk menganalisis dan membahas  pesan-pesan  media,  kesadaran  akan isi  media  sebagai  ‘teks’  yang  memberikan wawasan  dan  pengetahuan  ke  dalam  budaya kontemporer  manusia  dan  diri  manusia  sendiri, peningkatan  kesenangan,  pemahaman  dan apresiasi  terhadap  isi  media  (Baran  dkk, 2000:359).
Perbatasan memiliki peranan yang sangat penting  karena  merupakan  penentu  bentuk suatu  negara,  membatasi  gerakan  manusia termasuk  kegiatannya  di  bidang  ekonomi. Perbatasan dapat berfungsi sebagai barier. Pada umumnya  perbatasan  merupakan  barier  bagi imigrasi  dan  impor  barang  dagangan  tertentu. Perbatasan  antara  dua  negara  ditentukan dengan  persetujuan  negara  yang  bersangkutan dan melalui beberapa langkah yang dilakukan di meja perundingan sampai menandai perbatasan itu di medan yang sebenarnya.
Fungsi
perbatasan mengalami perkembangan  sesuai  dengan  perkembangan zaman.  Pada  zaman  dahulu  fungsi  perbatasan sebagai  garis  pertahanan,  batas  wilayah kekuasaan  negara,  serta  untuk  melindungi industri  di  dalam  wilayah,  pemerintah  suatu negara  dapat  mengadakan  pajak-pajak  tarif tertentu,  misalnya  tarif-tarif  tertentu,  misalnya tarif  lintas  batas.  Dan  perbatasan  juga mengandung  fungsi  legal  (hukum)  di  mana perbatasan merupakan batas berlakunya hukum suatu negara. Penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan,  hendaknya  mematuhi  hukum- hukum yang berlaku bagi negara di mana mereka tinggal  walaupun  penduduk  tersebut  mungkin mempunyai  adat  istiadat  yang  sama  dengan adat-istiadat  penduduk  di  seberang  garis perbatasan  negaranya.  Akan  tetapi,  dengan timbulnya  supranasionalisme  yang  didasarkan atas  kepentingan  ekonomi  dan  kebudayaan, beberapa negara mau melepaskan sebagian dari kekuasaannya  untuk  kepentingan  bersama mereka.
Wilayah  atau  zona  perbatasan  adalah bagian  wilayah  suatu  negara  yang  letaknya berbatasan dengan wilayah negara lain. Wilayah perbatasan ini bersifat peralihan. Nilai-nilai yang berlaku  di  wilayah  perbatasan  ini  hampir bersamaan  dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  di wilayah perbatasan di seberangnya. Jadi, wilayah perbatasan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu wilayah perbatasan bagian dalam dan wilayah perbatasan bagian luar. Kedua wilayah tersebut saling  memengaruhi.  Kekuatan  dari  pengaruh wilayah  yang  satu  terhadap  wilayah  yang  lain tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi negaranya,  budaya  bangsanya,  dan  sistem pemerintahan  yang  dianut  oleh  negara  yang
bersangkutan.  Umumnya  wilayah  perbatasan mempunyai  karakteristiknya  tersendiri,  yaitu kerapatan penduduknya lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya; terdapat  dua  bahasa  yang  digunakan  oleh penduduk setempat, walaupun seringkali bahasa yang  lebih  universal  bersifat  dominan;  berlaku dua  jenis  mata  uang,  yaitu  mata  uang  dari  dua negara  yang  berbatasan  tersebut;    kota-kota yang  terdapat  di  wilayah  perbatasan  melayani penduduk di kedua wilayah tersebut.
Pasal  25A  UUD  1945  telah  menegaskan bahwa  “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  sebuah  Negara  kepulauan  yang  berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya  ditetapkan  dengan  Undang-Undang”. Peraturan perundangan lain, UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan diratifikasi melalui  UU  No.  17  Tahun  1985,  menegaskan pengakuan dunia internasional terhadap konsepsi  negara  kepulauan  ( archipelagic  state ) yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi  Juanda  tahun  1957.  Wilayah  NKRI berbatasan  dengan  banyak  negara.  Di  darat, wilayah NKRI berbatasan dengan wilayah 3 (tiga) negara  lain  yaitu  Malaysia,  Papua  Nugini,  dan
Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut, wilayah NKRI  berbatasan  dengan  10  negara  yaitu Malaysia,  Papua  Nugini,  Singapura,  Republik Demokratik  Timor  Leste,  India,  Thailand, Vietnam, Filipina,  Republik Palau,  dan  Australia. Pengelolaan batas-batas Wilayah Negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan  kepastian  hukum  mengenai  ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan  Wilayah  Negara,  dan  hak-hak berdaulat ( Grand Design BNPP, 2011).
Literasi  media  yang  dimiliki  seseorang dapat  diukur  dengan  menggunakan  model ataupun modul. Untuk mengukur tingkat literasi media  masyarakat  di  wilayah  perbatasan terhadap pemanfaatan telepon selular, internet, radio, dan televisi akan digunakan konsep literasi media  dari National  Association  for  Media Literacy  Education , yaitu  kemampuan  untuk mengakses,  menganalisis,  mengevaluasi,  dan mengkomunikasikan  pesan  dalam  berbagai bentuknya  (Hobbs,  1999).  Dalam  penelitian  ini digunakan  salah  satu  prinsip  inti  saja,  yaitu pemanfaatan  media  untuk  mendasari  kerangka konseptual literasi media.

## Tabel 1. Kerangka Konsep Literasi Media
Literasi Menurut National Association for Media Literacy Education
Keterangan Media pada Desa
Informasi maupun bukan Desa Informasi Indikator Mengakses Pemahaman dan pengetahuan menggunakan dan mengakses media - Telepon Selular - Internet - Radio - Televisi - Media yang digunakan - Frekuensi penggunaan - Tujuan penggunaan
Penguasaan  teknologi  komunikasi  dan informasi  akan  memudahkan  seseorang  untuk saling berhubungan dengan orang lain di belahan dunia manapun. Seperti yang dikemukakan oleh McLuhan bahwa dunia sebagai ‘a global village’ . Kemajuan  teknologi  komunikasi  telah  dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia di dalam dan di luar negeri walaupun masih banyak juga yang belum  dapat  menikmati  akses  informasi  yang sudah sedemikian cangggih seperti radio, televisi,
telpon,  film-film,  dan  surat  kabar,  dan  internet sejalan  dengan  itu  restrukturasi  akan  terjadi  di dalam berbagai kehidupan masyarakat (Primawati,  2011).  Salah  satu  contoh  pada masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan.

## Metode
Penelitian  menggunakan  metode  survei dengan  pendekatan  kuantitatif  yang  bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena yang hasilnya dapat digeneralisasikan (Kriyantono, 2006). Metode survei dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematik masalah  penelitian  ini  berdasarkan  data  yang dihimpun  melalui  kuesioner  yang  diajukan kepada responden yang menjadi sampel dengan cara wawancara tatap muka.
Berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai penelitian  ini  yaitu  untuk  mendeskripsikan literasi media masyarakat di wilayah perbatasan, di Papua maka kemudian dipilih kabupaten yang juga  letaknya  berbatasan  langsung  dengan negara  tetangga  (Papua  New  Guini)  yaitu Kabupaten  Kerom,  Kecamatan  Arso,  Desa Asyaman  dan  Yuwanain.  Guna  menghasilkan sampel  yang  dapat  merepresentasikan  populasi di  seluruh  lokasi  penelitian,  maka  teknik pengambilan sampel memakai stratified random sampling . Stratifikasi diperlukan supaya heterogenitas  dari  populasi  diharapkan  bisa tercermin  dalam  sampel.  Karakteristik  dasar populasi yang dijadikan acuan penentuan sampel stratifikasi, di antaranya yaitu proporsi persebaran  penduduk  di  lokasi  penelitian terpilih.  Pembatasan  karakteristik  tersebut disesuaikan dengan informasi awal yang tersedia, yaitu  data  jumlah  penduduk  pada  2  desa penelitian  yang  terpilih.  Adapun  penentuan jumlah  sampel  dengan  menggunakan  rumus Yamane  menurut  Jalaluddin  (1998:82)  sebagai berikut:
N n = Nd² + 1 n =   77  responden
Penelitian  ini  disamping  mengumpulkan data primer melalui kuesioner, juga mengumpulkan  data  sekunder  melalui  catatan atau  data  pendukung  yang  dihimpun  peneliti  di lapangan.  Pengolahan  data  dan  analisis  data dilakukan  melalui  beberapa  langkah,  yaitu mengedit,  mengkoding  serta  tabulasi  ( data entry ),  dan  validasi  data.  Data  yang  sudah  di-
entry dengan  menggunakan  SPSS  21  dalam bentuk  tabel  dan  grafik  kemudian  dihitung persentasenya, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan.  Persentase  rata-rata  jawaban responden  ini  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
P = F / n
Keterangan: P = Persentase F = Jumlah jawaban yang diperoleh n = Jumlah responden (Hadi, 1981: 421).
Untuk  menafsirkan  besarnya  persentase yang  didapat  dari  tabulasi  data,  digunakan metode Supardi (1979:20) yaitu: 1-25% (Sebagian kecil); 26-49% (Hampir setengah); 50% (Setengah);  51-75%  (Sebagian  besar);  76-99% (Pada umumnya); 100% (Seluruhnya).
Untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas, instrument yang digunakan dalam hal ini  adalah  kuesioner  yang  terlebih  dahulu dilakukan  uji  coba  ( pre-test )  untuk  memastikan apakah instrument tersebut merupakan alat ukur yang  akurat  dan  dapat  dipercaya.  Validitas menunjukkan  sejauh  mana  suatu  alat  pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur.  Sedangkan reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap  aspek  yang  sama  pada  alat  ukur  yang sama  atau  disebut  juga Internal  Consistency Reliaablity (Singarimbun dan Effendy, 1995).

## Hasil dan Pembahasan
Identitas  responden  dalam  penelitian  ini dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas  berjenis kelamin  laki-laki.  Responden  juga  kebanyakan berstatus  telah  menikah  dengan  usia  terbanyak antara  15-33  tahun.  Pendidikan  terakhir responden terbanyak adalah tamat SMA dengan pekerjaan utama terbanyak sebagai pelajar/mahasiswa.

## Literasi Media Televisi
Literasi  media  dalam  hal  penggunaan menunjukkan  bahwa  media  televisi  menjadi media  utama  bagi  responden  yang  berada  di wilayah perbatasan Papua. Media kedua adalah
97.4 98.7 94.81 51.95 46.75 72.73 79.22 0 50 100 150 Kepemilikan Menonton Dirumah sendiri TV Swasta Nasional > 3 Jam/hari Mendapatkan… Berita 97.4 93.51 87.01 50.65 44.16 0 50 100 150 Kepemilikan Menelepon SMS Internet SMS/hari > 8 kali
telepon selular, menyusul internet, dan terakhir adalah radio.
Literasi media televisi dalam penelitian ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden mengaku memiliki media televisi dan menonton televisi  setiap  hari  di  rumah  sendiri.  Sedangkan stasiun televisi yang paling sering ditonton adalah stasiun  televisi  swasta  nasional.  Kebanyakan responden  menghabiskan  waktu  selama  lebih dari  3  jam  sehari  untuk  menonton  televisi  dan tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan  hiburan. Acara televisi yang sering ditonton responden adalah siaran berita.
Televisi  saat  ini  telah  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Banyak orang  yang  menghabiskan  waktunya  lebih  lama di  depan  pesawat  televisi  dibandingkan  dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan keluarga  atau  pasangan  mereka.  Bagi  banyak orang  televisi  adalah  teman,  televisi  menjadi cermin  perilaku  masyarakat  dan  televisi  dapat menjadi candu (Morrisan, 2004:1).
Seiring  dengan  majunya  zaman  dan semakin berkembangnya teknologi, memudahkan  masyarakat  termasuk  di  wilayah perbatasan  untuk  memperoleh  informasi  dari berbagai  media  salah  satunya  adalah  televisi. Televisi  merupakan  sarana  untuk  memperoleh informasi/berita,  hiburan,  dan  lain  sebagainya sehingga  lebih  memudahkan  audiens  untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Dapat  dilihat  dari  data  hasil  penelitian  di  atas bahwa  masyarakat  Indonesia  khususnya  di wilayah  perbatasan  lebih  banyak  menggunakan televisi  sebagai  media  informasi.  Hal  ini  karena stasiun  televisi  setiap  harinya  menyajikan berbagai  jenis  program  dengan  jumlah  sangat banyak  dan  beragam.    Apapun  bisa  dijadikan program  untuk  ditayangkan  selama  itu  menarik dan disukai khalayak.
Bahkan  tidak  sedikit  masyarakat  di perbatasan  juga  terhubung  dengan  antena parabola yang memungkinkan mereka menerima siaran  dari  berbagai  stasiun  siaran  baik  dalam maupun  luar  negeri.  Beragam  informasi  yang diterima  tersebut  yang  perlu  diseleksi  atau dengan  kata  lain  sebagai  audiens  harus  lebih selektif  dalam  memilih  program  acara  televisi.
Karena  apa  yang  disiarkan  melalui  televisi  tidak selamanya dapat bermanfaat bagi khalayak.

## \
Grafik 1. Literasi Media Televisi (Sumber: Data primer diolah, 2014. n=77)

## Literasi Telepon Selular
Menoleh  kepada  telepon  selular  sebagai media  kedua  yang  banyak  dimanfaatkan  oleh responden  menunjukkan  bahwa  teknologi  ini bukan lagi menjadi hal yang baru karena sebagian besar  responden  telah  memilikinya.  Meski  hasil penelitian  menyebutkan  bahwa  teknologi  ini hanya  dimanfaatkan  untuk  berkomunikasi  saja melalui  telepon  dan  pesan  singkat  atau  SMS, namun  tidak  mengurangi  tingkat  melek  media responden  terhadap  teknologi  ini.  Sebagian besar  responden  memiliki  tingkat  literasi  cukup tinggi  karena  lebih  dari  setengah  responden mampu memanfaatkannya dengan baik. Dengan telepon  selular  yang  merupakan  teknologi informasi dan komunikasi, responden dimudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain.
Grafik 2. Literasi Telepon Selular (Sumber: Data primer diolah, 2014. n=77)
23.38 37.66 45.45 41.56 46.75 25.97 33.77 0 10 20 30 40 50 Internet Penggunaan 1-2… Dimana Saja Akses Data Jejaring Sosial Mendapatkan Informasi Melakukan Komunikasi <Rp.50.000
Meski  termasuk  wilayah  perbatasan, namun  pemanfaatan  media  TIK  seperti  telepon selular  bukan  lagi  media  yang  langka.  Seperti yang dikemukakan dalam hasil penelitian bahwa sebagian  besar  responden  telah  menggunakan telepon  selular.  Seperti  yang  dilansir  Vivanews (2014), pengguna ponsel di Indonesia lebih besar daripada jumlah penduduknya. Berdasarkan data US Cencus Bureau pada Januari 2014, Indonesia memiliki  sekitar  251  juta  penduduk.  Jumlah  itu kalah dibanding pengguna ponsel, yang berkisar di  angka  281  juta.  Dengan  kata  lain,  setiap penduduk Indonesia bisa memiliki lebih dari satu telepon  genggam  untuk  mengakses  informasi. Secara global, berdasarkan data dan survei yang sama,  bumi  mempunyai  7  miliar  jumlah penduduk. Sekitar 6,5 miliar jiwa memiliki ponsel. Artinya  wilayah  perbatasan  ikut  mendapatkan imbas  dari  perkembangan  telepon  selular  di Indonesia.
Banyaknya  pengguna handphone di daerah  perbatasan  ini  juga  ditunjang  oleh infrastruktur  memadai.  Telkomsel  pertama  kali beroperasi  di  perbatasan  Indonesia  dan  Papua Nugini pada 17 Oktober 2005, dengan layanan 2G yang beroperasi pada frekuensi GSM (900 MHz). Di  wilayah  perbatasan  yang  memiliki  jumlah penduduk  lebih  dari  1.200  jiwa  tersebut, Telkomsel memiliki 3 BTS (2 BTS 2G dan 1 BTS 3G) yang  mampu  meliputi  kampung  Skow,  Wutung, dan Perbatasan (Tribunnews, 2014).

## Literasi Internet
Literasi  media  TIK  berikutnya  yang dimanfaatkan  masyarakat  perbatasan  adalah internet.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa internet masih sangat kurang dimanfaatkan oleh masyarakat  di  desa  Asyaman  dan  Yuwanai.  Ini disebabkan  karena  infratruktur  TIK  untuk  dapat berinternet  dengan  baik  di  wilayah  perbatasan terbilang  sangat  minim  dan  jaringan  internet yang  masih  sangat  lambat.  Sehingga  wajar  jika masyarakat setempat masih sedikit memanfaatkannya  dibanding  telepon  selular. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai siswa/mahasiswa yang kebanyakan memanfaatkannya  karena  tuntutan  pendidikan mereka.  Disamping  itu  kemampuan  literasi media TIK oleh kaum muda sangat
memungkinkan mereka lebih banyak menggunakannya dibanding masyarakat lainnya.

## Grafik 3. Literasi Internet
(Sumber: Data primer diolah, 2014. n=77)
Sebenarnya untuk mengatasi kesenjangan digital  khususnya  media  internet  inilah  hingga desa  informasi  dibangun  di  wilayah-wilayah tertinggal  termasuk  di  daerah  perbatasan.  Desa informasi  merupakan  salah  satu  program unggulan dan upaya Kementerian Kominfo untuk memperkecil  kesenjangan  informasi  ( digital divide ) dan membentuk masyarakat berpengetahuan (knowledge  society )  secara merata  dalam  mencapai  masyarakat  informasi yang sejahtera melalui pembangunan infrastruktur TIK. Namun, harus diakui beberapa kajian  tentang  evaluasi  program  desa  informasi menunjukkan  bahwa  program  tersebut  belum maksimal.  Seperti  kajian  yang  dilakukan Wahyono  (2010)  dengan  judul  “Optimalisasi Program  Desa  Informasi  melalui  Penguatan Kelembagaan”.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa  program Desa Informasi belum mencapai hasil yang  optimal.  Faktor  penyebabnya,  program  itu dilaksanakan  dengan  determinisme  teknologi  dan cenderung  mengabaikan  determinisme  sosial  budaya. Aspek  kelembagaan  yang  mestinya  berperan  dalam pengelolaan selanjutnya desa informasi kurang mendapat perhatian. Hasil penelitian di 2 desa di perbatasan Papua ini juga  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  internet melalui  warnet  besutan  Kominfo  yaitu  Pusat Layanan  Internet  Kecamatan  (PLIK)  dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) juga cenderung rendah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa hanya 3,9% responden yang memanfaatkan  sarana  PLIK  dan  7,79%  untuk MPLIK.
Mengatasi  kesenjangan  digital  di  wilayah perbatasan,  sektor  swasta  juga  tidak  tinggal  diam.
Telkomsel pada September 2014 mulai mengoperasikan  layanan  3G  di  perbatasan Indonesia  dan  Papua  Nugini  yang  merupakan layanan  3G  pertama  di  daerah  tersebut.  Kini masyarakat yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dapat menikmati layanan data di  ponsel  mereka  dan  mengakses  internet,  di mana hal ini diharapkan akan mampu membantu membuka  wawasan  masyarakat  terhadap berbagai informasi positif yang tersedia.
Seiring
dengan
meningkatnya
pertumbuhan  pengguna  layanan  selular  di daerah  ini,  Telkomsel  terus  meningkatkan kualitas layanan dengan membangun insfrastruktur  guna  memenuhi  kebutuhan komunikasi masyarakat. Hingga September 2014, Telkomsel telah membangun lebih dari 670 BTS di  wilayah  Papua–Maluku  dan  berencana  untuk terus menambah pembangunan hingga Desember  2014  (Timurnews,  2014).  Data  dari Timurnews menyebutkan bahwa hingga September 2014 Telkomsel memiliki lebih dari 4 juta  pelanggan  di  wilayah  Papua  dan  Maluku (tumbuh  sekitar  14  persen  dibandingkan September  2013),  di  mana  1,3  juta  pelanggan berada  di  wilayah  Jayapura.  Sedangkan  dari  sisi pengguna layanan data, hingga September 2014 terdapat 1,8 juta pengguna di wilayah Papua dan Maluku, dengan angka pertumbuhan sebesar 14 persen  dibandingkan  September  2013.  Dengan pembangunan  infrastruktur  ini  diharapkan  di masa mendatang, kesenjangan digital khususnya dalam penggunaan internet di wilayah perbatasan dapat terpenuhi.
Jika  melihat  angka  literasi  internet masyarakat  di  perbatasan  ini,  sangat  jauh tertinggal dengan literasi internet bagi masyarakat  yang  berada  di  perkotaan  atau daerah-daerah  dengan  infrastruktur  teknologi informasi dan komunikasi yang sangat memadai. Hal  yang  sama  juga  dihasilkan  oleh  sebuah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Imran  (2010) tentang  “Literasi  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  Masyarakat  Pedesaan”.  Temuan survei  di  pedesaan  Tua  Tunu  (Pemkot  Pangkal Pinang  dan  Air  Duren  (Kabupaten  Bangka) Provinsi  Bangka  Belitung  menunjukkan  bahwa responden  pedesaan  umumnya  memiliki  kadar
literasi  TIK  yang  rendah.  Sebagian  kecil  saja  di antaranya yang memiliki kadar literasi TIK tinggi dengan  karakteristik  dari  anggota  masyarakat pedesaan kelompok Xers dan Millenial . Dari hasil analisis,  disimpulkan  bahwa  di  lingkungan masyarakat pedesaan ternyata tidak seluruhnya tergolong  pada  masyarakat  yang  kesenjangan digitalnya  lebar.  Namun,  bagian  terbesar  dari mereka  cenderung  menjadi  sulit  untuk  bisa memaksimalkan  peran  TIK  dalam  konteks kepesertaan  anggota  masyarakat  pedesaan sebagai  masyarakat  informasi.  Ada  indikasi bahwa  faktor-faktor  karakteristik  menyangkut kelompok  umur;  jenis  pekerjaan;  tingkat pendidikan; keterlibatan dalam kursus komputer; dan  kosmopolitanisme,  berhubungan  dengan kadar literasi TIK masyarakat pedesaan.
Penelitian lainnya berjudul “Literasi Media pada  Anak  di  Daerah  Perbatasan  Indonesia  dan Timor Leste” yang dilakukan oleh Juditha (2013). Hasil penelitian mengungkapkan, tingkat literasi media  anak  untuk  kategori  mengakses  media hasilnya  berbeda.  Untuk  televisi,  responden berada pada level 5 yaitu pengguna telah paham penggunaan  dan  tujuan  mengakses  televisi. Radio  pada  level  3  di  mana  anak  telah  dapat mengidentifikasi  perangkat  yang  digunakan meski  hanya  secara  dangkal.  Dan  internet  pada level  2  yaitu  pengguna  menunjukkan  sedikit interaksi  (lemah)  terhadap  media  tersebut. Meski  dari  segi  kuantitatif  jumlah  ini  terbilang rendah  (kecuali  televisi)  namun  rata-rata responden  telah  sampai  pada  level  5  untuk indikator  literasi  media  lainnya  yaitu  mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan yang diterima dari media.

## Literasi Media Radio
Media yang juga dikaji dalam penelitian ini adalah  radio.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pemanfaatan  radio  sangat  rendah.  Hasil penelitian riset Broadcasting Board of Governors , Gallup,  Amerika  Serikat,  sebagaimana  dikutip laman  RRI  Semarang  (Romelteamedia,  2014) mengungkapkan  jumlah  pendengar  radio  di Indonesia  menurun  drastis.  Hasil  riset  yang dipublikasikan  VOA  Indonesia  jelang  akhir  2012 itu  juga  menunjukkan  bahwa    hanya  11% memperoleh  informasi  dari  radio.  Berdasarkan
32.47 27.27 19.00 9.09 11.69 28.57 6.49 0 10 20 30 40 Mendengar Radio Di rumah RRI Radio Komunitas < 1 jam/hari Mendapatkan informasi Acara Musik
hasil  riset  tersebut  disimpulkan  bahwa  masa keemasan  radio  lambat  laun  mulai  memudar. Hampir  semua  keunggulan  media  radio  yaitu cepat,  gudang  lagu,  dan portable ( mobile, fleksible )  telah  diungguli  oleh  internet.  Saat  ini orang  hanya  mendengarkan  radio  ketika berkendaran  saja  (mobil)  dan  hanya  untuk mendengarkan  lagu/mencari  hiburan  semata dan juga untuk mendengarkan info lalu lintas.

## Grafik 4. Literasi Media Radio
(Sumber: Data primer diolah, 2014. n=77)
Hal  ini  juga  dikuatkan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nielsen  (2011) yang menunjukkan bahwa radio yang merupakan salah  satu  media  massa  hingga  kini  masih dikonsumsi oleh 30% dari populasi di 9 kota besar di  Indonesia.  Dan  mayoritas  pendengar  radio adalah hanya kaum muda yang berusia antara 20- 39  tahun.  Meski  demikian,  jam  mendengarkan radio di segmen ini cenderung berkurang seiring dengan  meningkatnya  aktivitas  harian  mereka, mulai  dari  bekerja,  berbelanja,  berekreasi, menghabiskan  waktu  bersama  keluarga,  hingga mengonsumsi media selain radio.
Salah satu program  dalam  desa  informasi di  wilayah  perbatasan  adalah  radio  komunitas yang  didirikan  oleh  komunitas  di  suatu  daerah. Dalam penelitian ini ada radio komunitas di desa Arso (Kerom) yang diberdayakan oleh Kemkominfo.  Namun  hasil  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  radio  komunitas  juga jarang didengar oleh masyarakat setempat. Hasil penelusuran  di  lapangan  saat  penelitian  ini berlangsung  (Mei  2014)  menunjukkan  bahwa radio  komunitas  di  desa  Arso  (Kerom)  sudah beberapa  bulan  tidak  lagi  mengudara  karena kerusakan  infrastruktur  dan  belum  diperbaiki karena tidak adanya anggaran.
Jika  keberadaan  radio  komunitas  di wilayah-wilayah  perbatasan  ini  dapat  dipelihara dengan  baik  dan  terus  dimaksimalkan  dengan meminimalkan  sumber-sumber  permasalahan seperti  masalah  keuangan,  infrastruktur,  dan sumber  daya  manusia,  maka  media  ini  dapat menjalankan  fungsinya  dengan  baik  sebagai media informasi masyarakat desa di perbatasan. Seperti  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Juditha (2012)  berjudul  “Peran  dan  Fungsi  Radio Komunitas Desa Silawan sebagai Media Informasi bagi  Masyarakat  di  Perbatasan  RI-Timor  Leste”. Hasil studi menyimpulkan bahwa radio komunitas  desa  Silawan  telah  menjalankan fungsi  dan  perannya  sebagai  media  penyampai aspirasi  warga  dan  informasi  yang  dibutuhkan warga  setempat/komunitas,  dan  sebagai  media penyampai
program
pemerintah desa/dusun/kelurahan maupun kecamatan.
Namun media ini belum berperan dan berfungsi sebagai  media  yang  dapat  menggali  masalah serta  mengembangkan  potensi  desa  dan komunitas yang ada di desa Silawan.
Menurut Masduki (2007) radio komunitas sebagai salah satu bagian  dari sistem penyiaran Indonesia secara praktik ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya,  baik  menyangkut  aspirasi  warga maupun  program-program  yang  dilakukan pemerintah  untuk  bersama-sama  menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya.
Keberadaaan  radio  komunitas  juga  untuk menciptakan  tata  pemerintahan  yang  baik dengan memandang asas-asas seperti, Hak Asasi Manusia  yaitu  kemerdekaan  menyampaikan pendapat  dan  memperoleh  informasi  melalui penyiaran; keadilan yaitu bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya  otonomi  daerah  maka  perlu dibentuk  sistem  penyiaran  nasional  yang menjamin terciptanya tatanan sistem penyiaran yang  adil,  merata  dan  seimbang  guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Pengelolaan,  pengalokasian,  dan penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  harus tetap  berlandaskan  pada  asas  keadilan  bagi semua lembaga penyiaran dan pemanfaatannya dipergunakan  untuk  kemakmuran  masyarakat seluas-luasnya,  sehingga  terwujud diversity  of
ownership dan diversity  of  content dalam  dunia penyiaran;  Informasi  yaitu  bahwa  lembaga penyiaran  (radio)  merupakan  media  informasi dan komunikasi yang mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal di masyarakat, memiliki kebebasan dan tanggung  jawab  dalam  menjalankan  fungsinya sebagai  media  informasi,  pendidikan,  hiburan, kontrol,  serta  perekat  sosial; Radio  Based Community  Development  and  Disaster  Risk Reduction yaitu  peran  radio  komunitas  telah dikembangkan  menjadi  sarana  pengembangan komunitas  dan  program  pengurangan  risiko; sebagai  Promosi  Budaya  Lokal  yaitu  radio komunitas  memiliki  peran  yang  cukup  penting dalam  mempromosikan  budaya  lokal  tempat radio  komunitas  didirikan;  dan  sebagai  Kontrol Pembangunan yaitu  peran radio komunitas juga mempunyai  fungsi  kontrol  terhadap  kinerja pemerintah  di  daerah  tempat  radio  komunitas didirikan (Masduki, 2007).
Hanya  saja  keberadaan  radio  komunitas yang seharusnya memberikan nilai  tambah bagi komunitasnya, tidak mudah untuk meraih tujuan awal  seperti  yang  sudah  ditetapkan  para  ahli media.  Ini  karena  banyaknya  kendala  yang ditemui di lapangan. Hal ini juga terungkap dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eddyono  (2012) yang berjudul “Radio Komunitas dan Kegagalannya Sebagai Media Counter Hegemony (Studi Kasus pada Radio Panagati dan Angkringan Di Yogyakarta)”. Hasil penelitian ini mengungkapkan  bahwa  sebenarnya  radio komunitas  mampu  menawarkan  alternatif tayangan yang dibutuhkan pendengarnya, bukan berdasarkan  keinginan  segelintir  orang  ataupun pasar.  Posisinya  bisa  disebut  sebagai  media perlawanan counter  hegemony .  Penelitian  ini juga  menunjukkan  bahwa  matinya  dua  radio komunitas  tersebut  karena  didominasi  faktor eksternal, meliputi adanya aturan yang dikeluarkan
negara/pemerintah
untuk membatasi gerak-gerik radio komunitas. Akibatnya,  radio  komunitas  tak  bisa  berbuat untuk  menyelesaikan  persoalan  internal  yang sudah  sejak  lama  ada.  Jika  pemerintah  benar- benar  ingin  mendukung  keberadaan  radio, sejumlah  aturan  yang  membebani  radio komunitas harus dihapus.
Sementara  itu  radio  komunitas  yang  juga berada  di  wilayah  perbatasan  juga  cenderung mandeg. Keberadaannya yang mulai marak sejak 2009 dinilai sejumlah pihak belum efektif. Radio komunitas yang berfungsi
menumbuhkembangkan
nasionalisme
masyarakat  perbatasan  dinilai  belum  maksimal. Pasalnya,  banyak  radio  komunitas  perbatasan yang  berhenti  beroperasi  meski  belum  lama dibuka.
Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI),  Sinam  M  Sutarno  (Solopos,  2012) menjelaskan  mereka  mendukung  adanya  radio komunitas  perbatasan.  Namun,  pelaksanaan program  kerja  radio  tersebut  perlu  dievaluasi, terutama  persiapan  sosialisasi  dan  organisasi radio.  Kaderisasi  juga  sangat  penting  agar pembuatan  radio  tersebut  tak  sekadar  program pemerintah yang kemudian tak ada evaluasi.
Ketua  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) Pusat,  Mochamad  Riyanto  (Solopos,  2012)  juga berpendapat  bahwa  radio  komunitas  yang berada  di  wilayah  perbatasan  memang  perlu didampingi  oleh  Jaringan  Radio  Komunitas Indonesia (JRKI). Mengingat keberadaan radio itu yang  cukup  penting  untuk  mempertahankan nasionalisme serta untuk menyelamatkan unsur- unsur  kebhinekaan  masyarakat  perbatasan. Sekaligus  sebagai  alat  untuk  menyalurkan informasi  dari  pusat  ke  daerah-daerah  pelosok tersebut.  Karena  itu  dibutuhkan  juga  peraturan daerah  untuk  mewajibkan  hasil  rapat  dan pengumuman  dari  pejabat  terkait  untuk disiarkan secara langsung di radio komunitas.
Masyarakat  yang  berada  di  perbatasan memiliki kesamaan karakteristik dengan masyarakat  di  daerah-daerah  terpencil  seperti yang  ada  dalam  penelitian  Imran  di  atas,  yaitu sama-sama  kurang  memiliki  akses  teknologi informasi  dan  komunikasi  khususnya  internet yang  memadai.  Sehingga  hal  ini  memungkinkan adanya indikasi rendahnya literasi TIK masyarakat yang menjadikannya sulit untuk bisa menjadi  bagian  dari  masyarakat  informasi. Dengan  merujuk  Young  (1999)  literasi  TIK disebutkan  sebagai  kombinasi  seseorang  pada kemampuan  intelektual,  konsep  dasar,  dan keterampilan  kontemporer  yang  harus  dimiliki seseorang  untuk  menavigasi  dan  menggunakan
teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara efektif.
Rendahnya  literasi  TIK  untuk  media internet  memungkinkan  proses  pembentukan masyarakat  informasi  semakin  lambat.  Karena jika menilik definisi masyarakat informasi, maka hal tersebut masih jauh dari harapan. Masyarakat informasi  adalah  masyarakat  yang  mendapat kesempatan  dan  akses  informasi  secara  cepat dan  tepat  akan  jauh  lebih  maju  dibandingkan mereka  yang  kurang  bernasib  baik  dalam  hal perolehan  informasi.  Misi  utama  masyarakat informasi  menurut  Pendit  (2005)  adalah mewujudkan  masyarakat  yang  sadar  tentang pentingnya  informasi,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  terciptanya  suatu  layanan  informasi yang terpadu, terkoordinasi dan terdokumentasi, serta  tersebarnya  informasi  ke  masyarakat  luas secara cepat, tepat dan bermanfaat.
Masyarakat  informasi  ditandai  dengan adanya  perilaku  informasi  yang  merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berhubungan dengan  sumber  dan  saluran  informasi,  perilaku penemuan  informasi  yang  merupakan  upaya dalam  menemukan  informasi  dengan  tujuan tertentu sebagai akibat adanya kebutuhan untuk memenuhi  tujuan  tertentu,  perilaku  mencari informasi  yang  ditujukan  seseorang  ketika berinteraksi  dengan  sistem  informasi,  dan perilaku  penggunaan  informasi  yaitu  perilaku yang dilakukan seseorang ketika menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan  dasar  yang  sudah  ia  miliki sebelumnya.
Jika  mengacu  pada  hal  tersebut  di  atas, maka  perwujudan  masyarakat  informasi  di wilayah perbatasan masih jauh dari harapan dan juga  membutuhkan  waktu  yang  relatif  masih lama. Padahal seperti yang didengung- dengungkan  oleh  pemerintah  dalam  Renstra Kominfo  2010-2014  bahwa  Indonesia  akan terkoneksi  dari  Sabang  hingga  Papua.  Sektor komunikasi  dan  informasi  akan  mencapai terwujudnya masyarakat informatif yang sejahtera  telah  menetapkan  beberapa miles stone penting bagi bangsa ini. Pada tahun 2013, Indonesia ditargetkan  memasuki era Indonesian Connected ,  kemudian  ditargetkan  menjadi Indonesia  informatif,  Indonesia Broadband ,  dan
Indonesia  Digital  masing-masing  tahun  2014, 2015, dan 2018 (Majalah Hict, 2013).

## Simpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa masyarakat  sangat  literat  terhadap  media televisi,  bahkan  televisi  telah  menjadi  media utama  bagi  responden  yang  berada  di  wilayah perbatasan Papua. Media kedua adalah telepon selular.  Mayoritas  responden  sangat  melek teknologi  ini  meski  kebanyakan  sebatas menelepon  dan ber-SMS saja. Sementara untuk internet dan radio merupakan media yang paling sedikit  dan  jarang  dimanfaatkan  responden karena  infrastruktur  jaringan  internet  yang belum memadai dan tidak memiliki media radio untuk dimanfaatkan sebagai media informasi dan hiburan.
Hasil penelitian ini juga
merekomendasikan  beberapa  hal,  antara  lain perlu adanya pelatihan-pelatihan bagi masyarakat  di  wilayah-wilayah  perbatasan tentang literasi media baik dari televisi maupun internet. Sehingga masyarakat khususnya remaja dapat melek informasi dan memilah yang penting bagi  diri  mereka  dan  lingkungan.  Perlu  adanya pelatihan  pemanfaatan  TIK  bagi  masyarakat setempat  sehingga  dapat  melek  teknologi  agar dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pembangunan  ekonomi  dan  kesejahteraan kehidupan  masyarakat  di  wilayah  perbatasan. Sektor swasta terus menggalakkan pembangunan  infrastruktur  di  wilayah-wilayah terpencil dan di perbatasan sehingga masyarakat di sana ikut merasakan kemajuan teknologi dan yang dapat segera memenuhi kebutuhan mereka terhadap informasi dan komunikasi.

## Daftar Pustaka
Baran,  S.  J.,  and  D.  K.  Davis  (2000). Mass Communication
Theory: Foundations, Ferment,  and  Future. Belmont,  Calif: Wadsworth.
Buckingham,  David  (2003). Media  Education: Literacy,  Learning  and  Contenporary Culture. Cambridge UK: Polity Press.
Eddyono, Aryo Subarkah (2012). Radio
Komunitas  dan  Kegagalannya  Sebagai Media  Counter  Hegemony,  Studi  Kasus pada  Radio  Panagati  dan  Angkringan  Di
Yogyakarta. Journal Communication Spectrum, Vol. 2 No. 1 Februari - Juli 2012.
http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/Journ al_Communication_spectrum/article/view
/36/24, Diakses 8 November 2014.
Grand Design BNPP (2011). http://www.bnpp.go.id/19-arsip/e- book/69-glossary-sosok-dan-perspektif-2. Diakses 10 November 2014.
Hadi,  Sutrisno  (1981). Metodologi  Research .
Yogyakarta:  Yayasan  Penelitian  Fakultas Ilmu Psiko logi UGM.
Hobbs,  Renee  (1999). Acquisition  of  Media Literacy Skills among Australian
Adolescents . USA: Journal of Broadcasting and Electronic Media.
Imran,  Hasyim  Ali  (2010). Literasi  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  Masyarakat Pedesaan .  Jurnal  Studi  Komunikasi  dan Media, Juli 2010.
Iriantara,  Yosal  (2009). Literasi  Media,  Apa, Mengapa, Bagaimana . Bandung: Simbiosa
Rekatama Media.
Juditha,  Christiany    (2012). Peran  dan  Fungsi
Radio  Komunitas  Desa  Silawan  Sebagai Media  Informasi  bagi  Masyarakat  di Perbatasan  RI-Timor  Leste .  Jurnal  BPPKI Manado, Agustus 2012.
Juditha,  Christiany  (2013). Literasi  Media  pada Anak di Daerah Perbatasan Indonesia dan Timor Leste . Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 15 No. 1 Juni 2013: hlm 47-62.
Majalah  Hict  (3  Desember  2013). Kementerian Kominfo  Belum  Penuhi  RPJM  2010-2014 . http://majalahict.com/berita-3202- kementerian-kominfo-belum-penuhi- rpjm-20101014.html. Diakses 8 November 2014.
Masduki  (2007). Regulasi  Penyiaran:  Dari Otoriter ke Liberal . Yogyakarta: Penerbit LKiS.
Morrisan (2004). Periklanan, Komunikasi Pemasaran  Terpadu .  Cetakan  Pertama. Jakarta: Penerbit Ramdina Prakarsa.
Nielsen  Newsletter.  Edisi  15-31  Maret  2011. http://agbnielsen.com/Uploads/Indonesia /Nielsen_Newsletter_Mar_2011-Ind.pdf. Diakses 8 November 2014.
Pendit,  Putu  Laxman  (2005). Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan  Tinggi  Indonesia .  Depok: Perpustakaan  Universitas  Indonesia,  Seri Perpustakaan dan Informasi 1. Primawati, Anggraeni (2011). Strategi
Penggunaan E-TKI Sebagai Wahana Dalam Mengatasi Kesenjangan Informasi . Journal Communication  Spectrum,  Vol.  1  No.  2 Agustus 2011 - Januari 2012. http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/Journ al_Communication_spectrum/article/view /11/11. Diakses 26 Oktober 2015.
Rachmat,  Jalaludin  (1998). Metode  Penelitian Komunikasi . Bandung: Rosdakarya.
Kriyantono,  Rachmat  (2006). Riset  Komunikasi .
Jakarta: Kencana.
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Renstra  Kemkominfo  2010- 2014 .
Singarimbun,  Masri  dan  Sofian  Effendi  (1995). Metode Penelitian Survei . Jakarta: LP3ES.
Solopos.  19  Oktober  2012. Radio  Komunitas Perbatasan Belum Efektif . http://www.solopos.com/2012/10/19/rad io-komunitas-perbatasan-belum-efektif- 340527. Diakses 8 November 2014.
Supardi,  A.  (1979). Statistik .    Bandung:  Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati.
Timurnews  (15  Oktober  2014). Jaringan  3G
Telkomsel Hadir di Perbatasan Indonesia –
Papua Nugini . http://www.
timurnews.com/2014/10/15/198/ jaringan-3g-telkomsel-hadir-di- perbatasan-indonesia-papua-nugini/. Diakses 4 November 2014.
Vivanews  (13  Juni  2010). Pengguna  Ponsel  di
Indonesia  Lampaui  Jumlah  Penduduk
Internet jadi candu. http://teknologi.news.viva.co.id/news/rea d/512467-pengguna-ponsel-di-indonesia- lampaui-jumlah-penduduk. Diakses 4
November 2014. Wahyono, Bayu S. (2011). Optimalisasi Program Desa Informasi melalui Penguatan Kelembagaan .  Jurnal    Penelitian  IPTEK-KOM
Volume 13, No. 2, Desember 2011.
Young, C. G. E. (1999). Managing Your Knowledge for  Sustainable  Competitive Advantage:  A Self  Diagnostic  Tool  to  Help  Assess  the Knowledge Maturity of Your Organization. Cap Gemini UK Plc.