JIPS, Vol. 5 No. 1 Halaman: 294-312 Mei 2024
DOI: 10.51874/jips.v5i1.224 ISSN 2774-9363 (Cetak)
ISSN 2774-9746 (Online)
Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga
Ina Siah*, Noor Miyono Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Semarang Jl. Sidodadi Timur No. 24 – Dr. Cipto, Semarang *Email: isna.sucipto@gmail.com

## Abstrak
Paradigma  baru  pendidikan  dalam  Undang-undang  Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003 merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Konsep desentralisasi dalam pendidikan berarti pelimpahan wewenang dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  untuk  membuat  keputusan  manajemen  dan  menyusun perencanaan  sendiri dalam  mengatasi masalah  pendidikan  dengan  mengacu  pada  sistem  pendidikan nasional.  Pemberian  otonomi  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  dalam  rangka  meningkatkan mutu  pendidikan menuntut  pendekatan  manajemen  yang  lebih kondusif  agar  dapat mengakomodasi seluruh  keinginan  sekaligus  memberdayakan  berbagai  komponen  masyarakat  secara  efektif.  Dalam kerangka  inilah  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  menjadi  salah  satu  kebijakan  manajemen pendidikan  yang  ditawarkan  pada  paradigma  baru.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  prinsip- prinsip  dan  implementasi  fungsi  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  di  UPTD  SPNF  SKB  Kota Salatiga.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, petugas iventaris, dan  bendahara.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  deskripsi  meliputi  tiga  hal  utama  yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Uji  Keabsahan  data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) UPTD SPNF SKB Kota Salatiga  telah  mengimplementasikan  prinsip  manajemen  berbasis  sekolah  dalam  penyelenggaraan pendidikan  nonformal.  (2)  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  mengimplementasi  fungsi  manajemen berbasis  sekolah  pada  manajemen  kurikulum,  manajemen  peserta  didik,  manajemen  pendidik  dan tenaga  kependidikan,  manajemen  sarana  dan  prasarana,  manajemen  pembiayaan,  manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan manajemen budaya dan lingkungan.
Kata Kunci: implementasi, manajemen berbasis sekolah

## Abstract
The new education paradigm in the National Education System Law Number 20 of 2003 is the embodiment of one of the reform demands for changing the government system from centralization to decentralization. The concept of decentralization in education means the delegation of authority from the  central  government  to  regional  governments  to  make  management  decisions  and  prepare  their own plans to overcome educational problems by referring to the national education system. Providing autonomy for the implementation of education in schools in order to improve the quality of education requires  a  more  conducive  management  approach  so  that  it  can  accommodate  all  desires  while empowering various components of society effectively. It is within this framework that School Based Management  (SBM)  becomes  one  of  the  educational  management  policies  offered  in  the  new paradigm. The aim of this research is to determine the principles and implementation of school-based management  (MBS)  functions  in  UPTD  SPNF  SKB  Salatiga  City.  Data  collection  techniques  are carried out through observation, interviews and documentation. The informants in this research were the  school  principal,  curriculum  development  team,  inventory  officer,  and  treasurer.  The  data analysis technique using descriptive analysis includes three main things, namely data reduction, data presentation,  and  drawing  conclusions  or  verification.  Test  the  validity  of  the  data  using triangulation. The results of this research can be concluded that (1) UPTD SPNF SKB Salatiga City
has  implemented  school-based  management  principles  in  the  implementation  of  non-formal education.  (2)  UPTD  SPNF  SKB  Salatiga  City  implements  school-based  management  functions  in curriculum  management,  student  management,  educator  and  education  staff  management,  facilities and  infrastructure  management,  financing  management,  school  and  community  relations management, and cultural and environmental management.
Keywords: implementation, school-based management

## PENDAHULUAN
Paradigma  baru  pendidikan  dalam  Undang-undang  Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003 merupakan  pengejawantahan  dari  salah  satu  tuntutan  reformasi  yang  marak  sejak  tahun  1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang tersebut salah satu diantaranya adalah desentralisasi  pendidikan.  Kebijakan  desentralisasi  pada  paradigma  baru  di  bidang  pendidikan membawa  konsekuensi  adanya  sejumlah  wewenang  yang  semula  dimiliki  oleh  pusat  berpindah menjadi  kewenangan  daerah.  Perubahan  sistem  pemerintahan  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi ditandai  dengan  berlakunya  Undang-undang  Otonomi  Daerah  Nomor  22  Tahun  1999  dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Seiring  dengan  berjalanya  otonomi  daerah  dengan  disahkannya  Undang-undang  tentang Pemerintah  Daerah,  kesadaran  perlunya  memperbaiki  mutu  penyelenggaraan  di  Indonesia  melalui penerapan  otonomi  pendidikan  membuat  pemerintah  berupaya  mendesentralisasikan  kewenangan penyelenggaraan  pendidikan  ke  pemrintah  daerah  dan  satuan  pendidikan.  Pemerintah  menuangkan upaya perbaikan mutu pelayanan pendidikan dengan menyusun Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Undang-undang  tersebut  memberikan  penekanan  yang  lebih tegas  tentang  peran  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  dan  peningkatan  mutu  pelayanan pendidikan.  Pada  pasal  11  dinyatakan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  wajib memberikan layanan dn kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Mufidayati, 2017: 1).
Desentralisasi  dalam  pendidikan  berarti  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional. Dengan kata lain, dapat disimpulkan dengan sistem desentralisasi, sekolah memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Otonomi  pendidikan  merupakan  bentuk  implikasi  kebijakan  otonomi  daerah  di  bidang pendidikan. Hoessein (1993: 64) berdasarkan kajiannya terhadap kepustakaan Belanda berkesimpulan bahwa otonomi bukan hanya sebatas wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri tetapi juga termasuk penggunaan wewenang itu secara mandiri dan tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat.  Lebih  lanjut  Husein  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah  pada  prinsipnya  untuk mendidik  orang  agar  memahami  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya  yaitu  nilai  kebebasan pengambilan  keputusan  dan  nilai  demokrasi.  Sehingga  otonomi  daerah  mampu  mendorong terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.
Baedhowi menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan layanan publik yang sangat penting dalam  pembangunan  bangsa  sehingga  perhatian  dan  tuntutan  masyarakat  dan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah pusat agar memberlakukan otonomi pendidikan semakin meningkat. Lebih lanjut Baedhowi  dari  hasil  kajiannya  tentang  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  bidang  pendidikan menjelaskan tentang kondisi sebelum dan sesudah otonomi pendidikan. Sebelum otonomi pendidikan di  daerah  diberlakukan  sebagian  besar  kewenangan  mengurus  berbagai  permasalahan  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  pusat.  Hasilnya  telah  terbukti  kurang  efektif  dan  kurang  efisien mengingat  beban  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  tidak  mungkin  dipertahankan  oleh  pemerintah. Banyak sekolah yang tidak terurus terutama di daerah marjinal tidak mendapatkan suplai sarana dan prasarana  pembelajaran  yang  diperlukan  dan  juga  tidak  jarang  sekolah  di  daerah  yang  kurang mendapatkan  sentuhan  pembinaan  untuk  meningkatkan  profesionalisme  guru  maupun  peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Otonomi  di  bidang  pendidikan  menunjukkan  penggunaan  wewenang  tidak  berhenti  pada daerah  tingkat  kabupaten/  kota  tetapi  sampai  ke  tingkat  sekolah  sebagai  ujung  tombak
penyelenggaraan  pendidikan.  Titik  berat  penyerahan  wewenang  penyelenggaraan  pendidikan  dalam rangka  otonomi  pendidikan  diberikan  kepada  sekolah.  Dalam  hal  ini  diberikan  kewenangan  dan kemandirian  untuk  mengukur  dan  mengurus  sekolahnya  sendiri  atas  prakarsa  sekolah  serta pengambilan  keputusan  partisipatif  dalam  rangka  mencapai  tujuan  sekolah  yaitu  mencapai  hasil belajar yang baik dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi (Mufidayati, 2017: 2).
Pemberian wewenang yang lebih luas kepada sekolah diharapkan bisa mendorong lebih cepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sisdiknas pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung pasal  ini  menjadi  landasan  penting  dalam  proses  peningkatan  mutu  pendidikan  nasional  melalui otonomi  pendidikan  di  tingkat  sekolah  sebagai  satuan  pendidikan  yang  secara  langsung  mengelola pendidikan bagi peserta didik (Mufidayati, 2017: 2).
Pemberian  otonomi  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  dalam  rangka  meningkatkan mutu  pendidikan menuntut  pendekatan  manajemen  yang  lebih kondusif  agar  dapat mengakomodasi seluruh  keinginan  sekaligus  memberdayakan  berbagai  komponen  masyarakat  secara  efektif.  Dalam kerangka  inilah  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  menjadi  salah  satu  kebijakan  manajemen pendidikan yang ditawarkan pada paradigma baru.
Secara  Konseptual,  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dapat  diartikan  sebagai  sebuah model  manajemen  yang  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada  sekolah  fleksibilitas  kepada sekolah  dan  mendorong  partisipasi  secara  langsung  warga  sekolah  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  mutu  sekolah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional  serta  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Peningkatan mutu pendidikan mencakup tiga hal besar, yang pertama yaitu mutu  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan  baik  secara  kuantitas  maupun  secara  kualitas.  Kualitas penduduk  dan  tenaga  kependidikan  diharapkan  bisa  memenuhi  standar  kualifikasi  sesuai  ketentuan perilaku  relevansi  dan  kompetensi.  Kedua  mutu  sarana  prasarana  pendidikan  di  sekolah  baik kelayakan gedung lingkungan kondusif kelengkapan ruang-ruang maupun sarana serta media belajar di  kelas.  Ketika  butuh  proses  pembelajaran  yang  baik  dalam  hal  kurikulum  maupun  metode pembelajaran di kelas (Mufidayati, 2017: 46).
MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap  sekolah  fleksibilitas  pengelolaan sekolah  dan  kelas  peningkatan profesionalisme guru  dan  kepala  sekolah.  Peningkatan  pemerintah  pemerataan  antara  lain  diperoleh  melalui peningkatan  partisipasi  masyarakat  yang  memungkinkan  pemerintah  lebih  berkonsentrasi  pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah (Mulyasa, 2012: 25).
MBS  memberikan  kebebasan  dan  kekuasaan  yang  besar  pada  sekolah  disertai  seperangkat tanggung  jawab.  Dengan  adanya  otonomi  yang  memberikan  tanggung  jawab  pengelolaan  sumber daya  dan  pengembangan  strategi  MBS  sesuai  dengan  kondisi  setempat  sekolah,  dapat  lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Keleluasaan dalam MBS diartikan juga keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk  berpartisipasi  mendorong  profesionalisme  kepala  sekolah  dalam  peranannya  sebagai  manajer maupun  pemimpin  sekolah.  Dengan  diberikannya  kesempatan  kepada  sekolah  untuk  menyusun kurikulum,  guru  didorong  untuk  berinovasi  dengan  melakukan  eksperimentasi  eksperimentasi  di lingkungan sekolahnya. Dengan demikian MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah/ Melalui penyusunan kurikulum efektif rasa tanggap sekolah terhadap  kebutuhan  setempat  meningkat  dan  menjamin  layanan  pendidikan  sesuai  dengan  tuntutan peserta  didik  dan  masyarakat  sekolah.  Prestasi  peserta  didik  dapat  dimaksimalkan  melalui peningkatan  partisipasi  orang  tua  misalnya  orang  tua  dapat  mengawasi  langsung  proses  belajar anaknya (Mulyasa, 2012: 26).
MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak sehingga menjamin partisipasi staf orang  tua  peserta  didik  dan  masyarakat  yang  lebih  luas  dalam  perumusan-perumusan  keputusan tentang  pendidikan.  Kesempatan  berpartisipasi  tersebut  dapat  meningkatkan  komitmen  mereka
terhadap sekolah. Selanjutnya aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian  tujuan  sekolah.  Adanya  kontrol  dari  masyarakat  dan  monitoring  dari  para  pemerintah pengelolaan  sekolah  menjadi  akuntabel,  transparan,  egaliter,  dan  demokratis  serta  menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan. (Mulyasa, 2012: 26). Adapun pelaksanaan MBS di satuan pendidikan berdasarkan pada empat prinsip yaitu prinsip otonomi, fleksibiltas, partsipasi, dan inisiatif (Mufidayati, 2017: 54).
UPTD SPNF SKB Kota Salatiga merupakan salah satu penyelenggara pendidikan nonformal di Salatiga. Dalam menyelenggarakan pendidikan, UPTD SPNF SKB Kota Salatiga telah menerapkan Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).  Hal  ini    dilakukan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  mutu satuan pendidikan. Adapun implementasi MBS terlihat pada ruang lingkup kurikulum, peserta didik, pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pembiayaan,  hubungan  sekolah  dan masyarakat, dan  budaya serta lingkungan.
Dalam melaksanakan MBS di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga juga telah menerapkan empat prinsip.  Prinsip  kemandirian  yang  diterapkan  terlihat  pada  setiap  program  kegiatan.  Contoh diantaranya  adalah  pada  Program  Pendidikan  dan  Pelatihan.  Dalam  menentukan  jenis  keterampilan yang  akan  dilaksanakan  dalam  pelatihan,  satuan  pendidikan  tidak  bergantung  pada  pusat.  Satuan pendidikan menentukan jenis keterampilan pada program tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.
Penerapan  prinsip  fleksibilitas  MBS  di  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  diterapkan  dalam penyusunan  RKAS.  Pada  penyusunan  RKAS  Program  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  satuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pada program kegiatan. Prinsip fleksibilitas ini  juga  terlihat  dalam  pembelajaran  di  Program  Kesetaraan.  Sekolah  menentukan  pembelajaran keterampilan  berdasarkan  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  satuan  pendidikan,  baik  sumber daya manusia dan juga sarana prasarana.
Prinsip partisipasi di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga terlihat pada Program SSB dan PAUD. Pada  kedua  program  tersebut,  masyarakat  dilibatkan  dalam  wadah  komite  sekolah.  Pada  Program PAUD, komite sekolah berperan aktif ikut memberikan saran dan masukan dalam penentuan kegiatan program  satuan  pendidikan  yang  akan  dilakukan  selama  satu  tahun.  Di  akhir  program  komite memberikan saran dan masukan kegiatan yang sudah dilakukan sehingga bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.
Prinsip  inisiatif  terlihat  pada  pegawainya.  Untuk  mengembangkan  potensi  pendidik  dalam menjalankan tusinya sebagai pamong belajar, pamong belajar memiliki inisiatif mengikuti kegiatan- kegiatan  seperti  seminar  dan  pelatihan-pelatihan.  Selain  itu,  pamong  belajar  juga  melakukan  uji kompetensi pada bidang keterampilan.
Secara Konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan  yang  memberikan  otonomi  (kewenangan  dan  tanggung  jawab)  lebih  besar  kepada sekolah,  memberikan  fleksibilitas/  keluwesan-keluwesan  kepada  sekolah  dan  mendorong  partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional  serta  perundang-undangan  yang  berlaku (Depdiknas dalam Machali dan Hidayat, 2018:58).
Senada dengan pendapat di atas, secara konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan  sebagai  sebuah  model  manajemen  yang  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada sekolah  fleksibilitas  kepada  sekolah  dan  mendorong  partisipasi  secara  langsung  warga  sekolah  dan masyarakat  untuk  meningkatkan  mutu  sekolah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional  serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mufidayati, 2017: 46).
Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Managemen) atau Manajemen Berbasis Madrasah (Madrasah  Based  Management)  adalah  sebuah  strategi  untuk  mewujudkan  sekolah/madrasah  yang effektif, efisien, dan produktif. MBS/MBM merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang  memberikan  otonomi  luas  pada  sekolah/madrasah,  dan  pelibatan  masyarakat  dalam  kerangka kebijakan pendidikan nasional (Machali &Hidayat, 2016:57).
Dari  ketiga  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa    pengertian  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS)  adalah  model  manajemen  sekolah  yang  memberikan  otonomi  lebih  besar  kepada sekolah,  memberikan  fleksibilitas/keluwesan  kepada  sekolah,  dan  mendorong  partisipasi  secara
langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua  peserta  didik,  pengusaha,  dan  sebagainya)  untuk  meningkatkan  mutu  sekolah  berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Kemdikbud  (2013:  18)  manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dicapai  melalui  dua unsur,  yaitu  proses  dan  komponen  manajemen  sekolah  yang  efektif.  Ditinjau  dari  proses,  aktivitas MBS terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari sudut pandang komponennya,  MBS  terdiri  atas  manajemen:  kurikulum,  peserta  didik,    pendidik  dan  tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang mempunyai  karakteristik  alami  ( natural  setting )  sebagai  sumber  data  langsung.  Penelitian  ini termasuk  penelitian  deskriptif  studi  kasus  yang  menggambarkan  subyek  penelitian  dengan mencermati secara mendalam. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari prilaku yang diamati terutama terkait   prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan implementasi fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPTD SPNF SKB Kota Salatigaah di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga yang beralamat di Soekrano Hatta RT 1 RW 3 Cebongan Argomulyo Salatiga. Lokasi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ditentukan  secara  sengaja  karena  UPTD  SPNF  SKB  Kota Salatiga  telah  megimplementasikan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  pada  ruang  lingkup  kurikulum, peserta  didik,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pembiayaan,  hubungan sekolah  dengan  masyarakat,  dan  budaya  dan  lingkungan  sekolah.  Waktu  penelitian  dilaksanakan selama 1 bulan terhitung bulan Desember 2023.
Sumber data primer langsung memberikan data secara langsung kepada pengumpul data atau peneliti.  Adapun  sumber  data  primer  pada  penelitian  ini  adalah  kepala  sekolah,  tim  pengembang kurikulum, petugas inventaris, dan bendahara. Sedangkan sumber data sekunder merupakan  sumber data  yang  tidak  memberikan  data  secara  langsung  kepada  peniliti.  Data  dapat  diberikan  melalui dokumen. Sumber data sekunder pada peneilitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan kondisi lembaga  sebagai  lokasi  penelitian  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan  dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Prinsip Otonomi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga.
1. Otonomi
Prinsip kemandirian yang diterapkan di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga terlihat pada setiap program  kegiatan.  Contoh  diantaranya  adalah  pada  Program  Pendidikan  dan  Pelatihan.  Dalam menentukan  jenis  keterampilan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  program  tersebut,  satuan  pendidikan secara  mandiri  menentukan  jenis  keterampilan  pada  program  tersebut  berdasarkan  kebutuhan masyarakat  setempat.  Penyelenggaraan  kegiatan  pun  tidak  selalu  bergantung  pada  pendanaan  yang berasal dari APBN dan APBD. Meski penyelenggaraan tidak mendapatkan dukungan dana baik dari APBN  maupun  APBD,  program  ini  tetap  berjalan.  Satuan  pendidikan  secara  mandiri menyelenggarakan  kegiatan  program  tersebut  dengan  memanfaatkan  fasilitas  yang  tersedia  dan memberdayakan tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan.
Prinsip  otonomi  juga  terlihat  pada  Program  PAUD.  Setiap  tahun  Program  PAUD mendapatkan anggaran BOP. Anggaran tersebut digunakan untuk menopang pembiayaan operasional pembelajaran  selama  1  tahun  ajaran.  Di  dalam  realita,  anggaran  BOP  yang  diterima  tersebut,  tidak dapat  mencukupi  untuk  menopang  pembiayaan  operasional  pembelajaran  dalam  1  tahun  ajaran. Menyikapi hal tersebut, maka secara mandiri satuan pendidikan melalui kelompok Paguyuban Orang Tua PAUD UPTD SPNF SKB Kota Salatiga, menentukan bersama-sama kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan  selama  1  tahun  ke  depan  dan  juga  menghitung  bersama  rincian  anggaran  biaya  yang dibutuhkan untuk ditanggung orang tua peserta didik. Pembiayaan ini berasal dari orang tua peserta didik  dan  dikembalikan  lagi  untuk  kegiatan  peserta  didik.  Meski  dana  BOP  tidak  dapat  menopang
pembiayaan  operasional  pembelajaran  dalam  1  tahun ajaran,  dengan  adanya kemandirian  orang  tua yang ikut serta menopang kekurangan biaya, kegiatan dapat berjalan.
Tabel 3 Daftar Jenis Keterampilan pada Program Pendidikan dan Keteranpilan
Senada dengan Program PAUD, prinsip otonomi juga terlihat pada Program Sekolah Sepak Bola di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga. Berjalanya Program SSB tidak tergantung dukungan dana yang  diberikan  oleh  APBD.  Seperti  tahun  2023,  Program  SSB  tidak  mendapatakan  anggaran  dari APBD,  tetapi  program  ini  tetap  berjalan  dengan  baik.  Orang  tua  yang  tergabung  dalam  paguyuban SSB secara mandiri menopang kebutuhan anggaran dalam Program SSB tersebut.
2. Fleksibilitas
Penerapan  prinsip  fleksibilitas  di  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  diterapkan  dalam penyusunan  RKAS  Program  yang  diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan.  Penyusunan  RKAS disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pada program kegiatan. RKAS ini juga dapat diubah pada saat anggaran perubahan melalui SIPD dan disesuaikan dengan juknis yang hadir di awal tahun.
Prinsip  fleksibilitas  pada  MBS  juga  terlihat  dalam  penyusunan  kurikulum  di  satuan pendidikan.  Fleksibiltas  pada  kurikulum  terletak  pada  penyusunan  pengorganisasian  pembelajaran. Pengorganisaian  pembelajaran  pada  Program  Pendidikan  Kesetaraan,  harus  diawali  dengan melakukan  pengorganisasian  satuan  kredit  kompetensi.  Satuan  kredit  kompetensi  merupakan  beban belajar pada Program Pendidikan Kesetaraan yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Beban belajar satu satuan kredit kompetensi tersebut dapat dapat dicapai melalui pembelajaran  satu  jam  untuk  tatap  muka,  dua  jam  tutorial  dan  tiga  jam  mandiri  mandiri,  atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Dalam menentukan satuan kredit kompetensi masing- masing  mata  pelajaran,  bersifat  fleksibel.  Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  hal  yaitu  kompleksitas capaian  pembelajaran  pada  tiap  mata  pelajaran,  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  di  satuan pendidikan  tersebut.  Yang  tidak  kalah  penting  adalah  dalam  menentukan  beban  satuan  kredit kompetensi  adalah  rekomendasi  dari  hasil  analisis  konteks  yang  akan  dikembangkan  menjadi program-program unggulan.
Begitu  juga  dalam  menentukan  pendekatan  pembelajaran.  Satuan  pendidikan  diberikan kebebasan  untuk  menentukan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  pembelajaran.  Berdasarkan karateristik  peserta  didik, sarana  parasarana  dan  jumlah  tenaga pendidik  serta  tenaga  kependidikan, maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  adalah  pendekatan  mata  pembelajaran  dan pendekatan blok waku (untuk metapa pelajaran pemberdayaan dan keterampilan).
Prinsip  flesibiltas  juga  terlihat  pada  pembelajaran  di  Program  Kesetaraan.  Sekolah menentukan pembelajaran keterampilan berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan,  baik  sumber  daya  manusia  dan  juga  sarana  prasarana.  Mengingat  lahan  yang  dimiliki sekolah  begitu  luas  dan  memiliki  karakteristik  subur,  maka  pada  tahun  ajaran  2021/2022  lahan tersebut dimanfaatkan untuk pembelajaran keterampilan budidaya singkong. Terlihat pada gambar 1.
No .
Daftar Program Pendidikan dan
Keteranpilan Narasumber Sumber Dana Keterangan 1. PKH Menjahit Kebaya Rumiyati APBD Nara  sumber  kerja  sama dengan Kartika Collection 2. PKH Multimedia Interaktif Oskil Riyanto, S. Kom. APBD Nara  sumber  dari  UPTD SPNF SKB Kota Salatiga 3. PKH Technical Marketing Andika Renda P. S.E. APBD Nara  sumber  kerja  sama dengan Kaizen Group 4. Keterampilan Multimedia Interaktif Oskil R., S. Kom. - Nara  sumber  dari  UPTD SPNF SKB Kota Salatiga 5. Keterampilan Aplikasi Perkantoran Riska N. S, Pd. - Nara  sumber  dari  UPTD SPNF SKB Kota Salatiga 7. Computer Kids Sigid Setya W. S, Pd. - Nara  sumber  dari  UPTD SPNF SKB Kota Salatiga
Gambar 1 Keterampilan Budidaya Singkong
Pada  tahun  ajaran  2022/2023  pembelajaran  keterampilan  berubah  menjadi  keterampilan perikanan terlihat pada gambar 2. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Lahan yang semula subur  untuk  pembelajaran  keterampilan  menanam  singkong,  sekarang  sudah  tidak  subur  karena tanahnya  diambil  untuk  pembangunan  lapangan  sepak  bola.  Selain  keterampilan  perikanan,  pada Program  Kesetaraan  juga  terdapat  keterampilan  lain,  yaitu  aplikasi  perkantoran  dan  multi  media interaktif terlihat pada gambar 3. Kedua keterampilan ini diberikan karena sekolah memiliki tenaga pendidik yang kompeten di bidang  IT dan juga memiliki sarana prasarana yang menunjang.
Gambar 3 Keterampilan Multimedia Interaktif

## 3. Partisipasi
Prinsip partisipasi di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga terlihat pada Program SSB dan PAUD. Pada  kedua  program  tersebut,  masyarakat  dilibatkan  dalam  wadah  komite  sekolah  terlihat  pada gambar 4. Pada Program PAUD, komite sekolah berperan aktif ikut memberikan saran dan masukan dalam penentuan kegiatan program satuan pendidikan yang akan dilakukan selama satu tahun.

## Gambar 4 Pelibatan Komite pada Perencanaan Penyusunan Program SSB
Di  akhir  program  komite  memberikan  saran  dan  masukan  kegiatan  yang  sudah  dilakukan sehingga  bisa  dijadikan  acuan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Misalnya pada kegiatan pentas seni, wisuda atau kegiatan peringatan hari Kartini. Orang tua peserta didik dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah, ikut andil mempersiapkan kegiatan tersebut dan juga ikut serta sebagai  pengisi  acara.  Pada  kegiatan  pembelajaran,  orang  tua  juga  dilibatkan  untuk  menjadi narasumber terutama pada tema profesi.
Selain itu, partsisipasi masyarakat juga terlihat pada Program SSB. Orang tua peserta didik dan masyarakat  sekitar  terlibat  ikut  andil  dalam  menjaga  dan  merawat  lapangan  melalui  kegiatan  kerja bakti  dan  penggantian  sarana  yang  telah  rusak.  Senada  dengan  Program  PAUD  dan  SSB,  pada Program  Pendidikan  Kesetaraan  prinsip  partisipasi  juga  terlihat  pada  kegiatan  MPLS.  Satuan pendidikan  melibatkan  Polsek  Argomulyo  dan  Puskesmas  Cebongan  untuk  menjadi  narasumber memberikan materi tentang ketertiban lalu lintas dan kesehatan reproduksi serta kenalan remaja.
4. Inisiatif
Untuk mengembangkan potensi pendidik dalam menjalankan tusinya sebagai pamong belajar, pamong  belajar  memiliki  inisiatif  mengikuti  kegiatan-kegiatan  seperti  seminar  dan  pelatihan- pelatihan. Selain itu, pamong belajar juga melakukan uji kompetensi pada bidang keterampilan. Hal ini  ditujukan  agar  dapat  dijadikan  bekal  untuk  mengembangkan  karirnya  di  dunia  pendidikan nonformal  dan  juga  dapat  digunakan  untuk  bekal  mengajar  di  bidang  keterampilan  terlihat  pada gambar 5. Selain itu, prinsip inisiatif ini juga terlihat pada penerapan kurikulum merdeka. Pendidik memiliki  inisiatif  untuk  mencari  informasi  atau  ilmu  berkaitan  dengan  kurikulum  merdeka  melalui pelatihan-pelatihan mandiri.

## Gambar 5 Pamong Belajar Mengikuti Pelatihan

## Implementasi Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Implementasi fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) meliputi  kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi.
1. Manajemen kurikulum berbasis sekolah.
Adapun yang dilaksanakan di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga dalam manajemen kurikulum adalah  diawali  dengan  penentuan  jenis  kurikulum  yang  akan  digunakan  dalam  pembelajaran.  Pada tahun  ajaran  2023/  2024,  kurikullum  yang  digunakan  di  Program  Pendidikan  Kesetaraan  di  UPTD SPNF  SKB  Kota  Salatiga  adalah  menggunakan  Kurikulum  Merdeka  pilihan  merdeka  berubah. Kegiatan manajemen kurikulum dilanjutkan dengan pembentukan tim pengembang kurikullum yang terdiri dari pendidik. Tim pengembang kurikulum melakukan analisis konteks untuk membuat KOSP. Aanalisis  konteks  lingkungan  satuan  pendidikan  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan pentagonal aset dan analisis SWOT. Berdasarkan analisis konteks tersebut, maka disusun pemetaan SKK  per  mata  pelajaran  dan  konversi  ke  jam  pembelajaran.  Hasil  dari  konversi  SKK  ke  jam pembelajaran  dituangkan  dalam  bentuk  jadwal  pembelajaran.  Analisis  konteks  ini  juga  digunakan sebagai  dasar  untuk  menyusun  mata  pelajaran  pemberdayaan  dan  mata  pelajaran  keterampilan. Penentuan  jenis  pemberdayaan  dan  keterampilan  berdasarkan  potensi  dan  peluang  yang  dimiliki  di wilayah lingkungan satuan pendidikan.
Dalam    manajemen  kurikulum  ini,  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  juga  merencanakan kegiatan pada masing-masing program yang akan dilaksanakan dalam waktu  satu  tahun  ajaran dan dituangkan  dalam  kalender  pendidikan.  Pada  KOSP  juga  dierencanakan  jenis  dan  bentuk  evaluasi yang akan diterapkan dalam pembelajaran serta bentuk peningkatan kompetensi yang akan dilakukan.
Kegiatan  selanjutnya  adalah  melakukan  pembagian  jam  mengajar  pendidik  sesuai  dengan jadwal  yang  telah  disusun  oleh  waka  kurikulum.  Setelah  itu,  pendidik  juga  melakukan pengorganisasian  capaian  pembelajaran  per  fase.  Kurikulum  operasional  satuan  pendidikan  yang telah disusun, dilaksanakan pada pembelajaran.
Adapun  kurikulum  yang  dugunakan  di  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  adalah  sebagai berikut.  a)  Program  PAUD:  kurikulum  2013  dan  kurikulum  merdeka;  b)  Program  Kesetaraan: kurikulum  2013  dan  kurikulum  merdeka;  c)  Program  Pendidikan  dan  Pelatihan:  SKKNI;  dan  d) Program  SSB:  Filanesia.  Pada  manajemen  kurikulum  ini,  kurikulum  juga  dievaluasi  setiap  tahun
sebelum  tahun  ajaran  baru.  Hal  ini  ditujukan  untuk  menilai  apakah  kurikulum  masih  relevan  atau tidak. Apabila kurikulum sudah tidak relevan lagi, maka akan dilakukan perbaikan.

## Gambar 6 Rapat Evaluasi Kurikulum
2. Manajemen peserta didik berbasis sekolah.
a) Analisis kebutuhan peserta didik dan rekrutmen peserta didik. Dalam  menetapkan  jumlah  peserta  didik  yang  dibutuhkan  oleh  UPTD  SPNF  SKB  Kota Salatiga, disesuaikan dengan jumlah kelas dan fasilitas yang terdapat di satuan pendidikan. Contohnya pada  Program  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keterampilan  Multimedia  Interaktif.  Sarana  dan  prasarana yang  tersedia  di  dalam  lab.  komputer  berjumlah  25,  sehingga  penerimaan  peserta  didik  untuk keterampilan multimedia interaktif dalam 1 rombongan belajar ditetapkan sejumlah 25 peserta.
b) Rekrutmen dan seleksi peserta didik.
Dalam  hal  rekrutmen  dan  seleksi  peserta  didik,  masing-masing  program    menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Penentuan persayaratan ini mengacu juknis yang berlaku.  Apabila  program  kegiatan  ditopang  oleh  dana  APBN,  maka  persyaratan  peserta  didik menyesuaikan dengan juknis yang berlaku. Contohnya adalah Program Kecakapan Wirausaha. Dalam program  tersebut,  peserta  yang  mendaftar  harus  memenuhi  persyaratan  tertentu,  yaitu  berusia  15 tahun s.d. 25 tahun, belum memiliki pekerjaan atau menganggur, diutamakan keluarga tidak mampu atau pernah menerima KIP. Peserta yang mendaftar dan memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diterima dan dapat megikuti kegiatan yang dimaksud. Sedangkan untuk program yang tidak ditopang oleh dana seperti Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Aplikasi Perkantoran, peserta akan diterima  jika  telah  memenuhi  persyaratan  secara  administratif  saja,  seperti  melengkapi  berkas  KK, KTP, fotok 3x4, dan ijazah terakhir.
c) Orientasi peserta didik.
Pada pertemuan awal tahun ajaran baru, UPTD SPNF SKB Kota Salatiga selalu mengadakan kegiatan orientasi peserta didik gambar 7. Kegiatan tersebut dilakukan pada Program Kesetaraan dan Program  PAUD.  Pada  Program  Kesetaraan  tahun  ajaran  2023/2024  dikemas  dengan  kegiatan pengenalan  lingkungan  selama  3  hari  setiap  awal  tahun  ajaran  baru.  Selain  dikenalkan  dengan lingkungan  sekolah  dan  peserta  didik  pada  kegiatan  tersebut  juga  diberikan  materi-metari  umum seperti  kesehatan  dan  reproduksi,  narkoba  dan  kenakalan  remaja,  dan  etika  kedisiplinan.  Senada dengan Program Kesetaraan, orientasi peserta didik juga dilakukan pada Program PAUD. Pada tahun ajaran  2023/2024,  orientasi  peserta  didik  dilaksanakan  pada  awal  tahun  ajaran  baru  selama  satu minggu.  Adapun kegiatanya  dimulai  dengan  aktivitas  melihat  drama dari  guru berjudul  “Gajah  dan Semut” di hari pertama gambar 8.
Gambar 7 Orientasi Pendidikan Kesetaraan
Gambar 8 Orientasi Pendidikan Anak Usia Dini
Disusul  hari  kedua  yaitu  pengenalan  lingkungan  sekolah  dengan  berkeliling  di  lingkungan satuan  pendidikan.  Dilanjutkan  hari  ketiga  yaitu  senam  bersama  antara  peserta  didik  dan  pendidik. Hari  keempat  membuat  karya  seni  dan  kegiatan  ditutup  dihari  kelima  dengan  bermain  bersama menggunakan alat tradisional.
d) Penempatan peserta didik.
Dalam hal penempatan peserta didik, pada Program PAUD dilakukan berdasarkan kelompok usia, yaitu kelompok usia 2-3, 3-4, 4-5, 5-6. Berbeda dengan Program PAUD, pengelompokan peserta didik pada Program Kesetaraan dilakukan berdasarkan kelas, yaitu kelas 4, 5, dan 6 untuk Paket A. Kelas 7, 8, dan 9 untuk Paket B dan kelas 10, 11, dan 12 untuk Paket C. Pengelompokan peserta didik pada Program Pendidikan dan Pelatihan dilakukan berdasarkan jenis keterampilan yang diikuti oleh peserta didik. Senada dengan Program PAUD, pengelompokan Program SSB dilakukan berdasarkan kelompok usia, yaitu kelompok usia 6-9 dan kelompok usia 10-13.
e) Pembinaan dan pengembangan peserta didik.
Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan melalui kegiatan ekstrakulikuler dan juga kegiatan lain gambar 9 yang dapat menumbuhkembangkan bakat atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya di program PAUD, diberikan kegiatan ekstrakurikuler drum band dan menari.
Gambar 9 Ekstrakurikuler Pendidikan Anak Usia Dini
Sedangkan  di  Program  Kesetaraan  mengirimkan  peserta  didik  pada  kegiatan  lomba-lomba. Pada  tanggal  20  November  2022  Program  Kesetaraan  mengirimkan  peserta  didik  untuk  mengikuti lomba got  talent menyanyi  yang  diadakan  oleh  Kota  Salatiga  dalam  rangka  memperingati  hari KORPRI. Dan hasilnya mendapatkan juara 2 tingkat SMA dan umum.
Gambar 10 Pengembangan Keterampilan Peserta Didik melalui Lomba
Dalam  pembinaan  karakter,  pada  Program  Kesetaraan  disampaikan  dalam  bentuk pembelajaran P5 yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada mata pelajaran pemberdayaan dan keterampilan. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang dikuatkan adalah gotong royong dan kreatif.
f) Pencatatan dan pelaporan peserta didik.
Pencatatan  data  peserta  didik  di  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  dilakukan  oleh  masing- masing wali kelas. Wali kelas dari masing-masing program  memberikan rekapan data kepada admin dapodik  untuk  diinput  di  dapodik.  Adapun  pelaporan  hasil  belajar  peserta  didik  dilakukan  setiap semester  dan  disampaikan  kepada  orang  tua  peserta  didik.  Pencatatan  alumni  juga  dilakukan  untuk
mengetahui sukses  story alumni.  Dari  hasil  pencatatan sukses  story ini,  alhasil  UPTD  SPNF  SKB Kota  Salatiga  dapat  mengikuti  lomba  alumni  terbaik  tingkat  nasional  yang  diselenggarakan  oleh Direktorat PMPK dan mendapatkan juara harapan III.

## Gambar 11 Succes Story Peserta Didik Kesetaraan
3. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah.
Perencanaan  kebutuhan  pegawai  di  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  dibuat  berdasarkan  analisis beban  kerja.    Dari  analisis  beban  kerja  tersebut  tabel  10,  dapat  diketahui  jumlah  pegawai  yang seharusnya  ada  di  satuan  pendidikan.  Setelah  diketahui  jumlah  yang  dibutuhkan,  kemudian dituangkan dalam data bazzeting. Data bazzeting tersebut menggambarkan kondisi riil pegawai yang tersedia di satuan pendidikan,  pegawai yang memasuki masa pensiun 5 tahun mendatang, kekurangan pegawai,  dan  kelebihan  pegawai,  serta  usulan  formasi  pegawai  yang  dibutuhkan  oleh  satuan pendidikan. Setelah melakukaan perencanaan pengadaan pegawai melalui data bazzeting, kemudian disampaikan ke bagian kuangan untuk diusulkan pengadaan pegawai melalui formasi CPNS.
Tabel 10 Jumlah Kebutuhan Pamong Belajar Berdasarkan Analisis Beban Kerja No. Pegawai Jumlah 1 Pamong Belajar Pertama 15 2 Pamong Belajar Muda 10 3 Pamong Belajar Madya 8 Jumlah 33 Tabel 11 Data Bazzeting Pegawai No. Jumlah Pegawai Akan Pensiun Kekurangan 1. 2. 3. Pamong belajar pertama: 4 Pamong belajar muda: 3 Pamong belajar madya: 5 Tahun 2023: 0
Tahun 2024: 2 (pamong belajar muda 1 dan pamong belajar madya 1)
Tahun 2025: 0
Tahun 2026: 0
Tahun 2027: 0
Tahun 2023 Pamong belajar pertama:11 Pamong belajar muda: 7 Pamong belajar madya: 3 Tahun 2024 Pamong belajar pertama: 11 Pamong belajar muda: 8 Pamong belajar madya: 4 Tahun 2025
Pamong belajar pertama: 11 Pamong belajar muda: 8 Pamong belajar madya: 4 Tahun 2026 Pamong belajar pertama: 11 Pamong belajar muda: 8 Pamong belajar madya: 4 Tahun 2027 Pamong belajar pertama: 11 Pamong belajar muda: 8 Pamong belajar madya: 4
Dari segi pembagian tugas, kepala satuan pendidikan memberdayakan semua pegawai yang terdapat  pada  sekolah.  Masing-masing  pegawai  diberikan  tugas  dan  tanggung  jawab  berbeda-beda sesuai  dengan  potensi.  Saat  ini  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  menjalankan  4  program,  yaitu Program  PAUD,  Program  Kesetaraan,  Program  Pendidikan  dan  Pelatihan,  dan  Program  TBM. Masing-masing  program  dikelola  oleh  ketua,  bendahara,  sekertaris,  dan  anggota.  Dalam  penentuan peran  pengelola  masing-masing  program,  kepala  sekolah  mempertimbangkan  potensi,  pengalaman, dan kecakapan pegawai dalam menangani program tersebut. Contoh lain adalah saat ini UPTD SPNF SKB  Kota  Salatiga  tidak  memiliki  pegawai  yang  menempati  tata  usaha,  sehingga  tidak  ada  tenaga yang  dapat  mengakomodir  menyelesaikan  tugas  ketatatusahaan  seperti  persuratan,  bendahara,  dan inventaris  barang.  Menyikapi  kondisi  tersebut,  kepala  sekolah  memberikan  tugas  tambahan  kepada pamong  belajar  sebagai  pengurus  persuratan,  bendahara,  dan  inventaris  barang.  Pemberian  tugas tambahan ini berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.
Tabel 12 Daftar Pengelola Program No. Program Pengelola 1. PAUD Ketua: Drs. Supandi, M. Pd. Bendahara: Lestariningtyas, S. Pd. Sekertaris: Dian triviena Intan P. S. Pd. 2. Kesetaraan Ketua: Tio Napitupulu, S. pd. Bendahara: Muflikah, S. Pd. Sekertaris:  Dra.  Agata  Sri  Cahyani  dan  Tio Napitupulu, S. Pd. Waka Kurikulum: Ina Siah, S. Pd. 3. SSB Katua: Nurhadi, Amd. Bendahara: Riyanik dan Dra. Agata Sri Cahyani Sekertaris: Ina Siah, S. Pd. 4. Pendidikan dan Pelatihan Ketua: Ina Siah, S. Pd. Bendahra: Anisa Prabawani, S. Pd. Sekertaria: Riska Novitasari, S. Pd. 5. TBM Ketua: Dian Triviena Intan P. S. Pd. Bendahara: Dyah Uswatun, S. Pd. Sekertaris: Fitriningsih Hidayati, S. Pd.
Dalam  pembagian  tugas,  kepala  sekolah  memberikan  penekanan  bahwa  tugas  yang  sudah diberikan  harus  dilaksanakan  dengan  baik  dan  penuh  tanggung jawab.  Dari  segi  pegawai  menjalan tugas,  pegawai  diinstruksi  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  pembagian  kerja.  Kepala  sekolah memberikan  arahan,  motivasi  dan  juga  memantau  terhadap  hasil  akhir  pekerjaan.  Kepala  satuan pendidikan membangun komunikasi dua arah yang berlandaskan kepercayaan.
Dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi  pegawai,  kepala  sekolah  memfasilitasi  dengan memberikan  pelatihan, in  house  training ,  mengirim  pegawai  dalam  kegiatan  sosialisasi,  worskhop, atau bimbingan teknis dan studi tiru. Salah satu contoh diantaranya ketika ada kebijakan pemerintah tentang kurikulum merdeka yang harus diterapkan pada pendidikan kesetaraan. Agar pamong belajar
menguasai  tentang  kurikulum  merdeka,  kepala  sekolah  memfasilitasi  pamong  belajar  dengan mengadakan in house training dengan membahas materi kurikulum merdeka.
Gambar 12 Peningkatan Kompetensi: In House Training
Selain itu, untuk meningkatakan kompetensi pamong belajar, kepala sekolah mendorong dan mewajibkan pamong untuk mengikuti uji kompetensi di bidang keterampilan. Dalam hal peningkatan prestasi,  kepala  sekolah  juga  memberikan  dukungan.  Salah  satu  diantaranya  dengan  memberikan dukungan pegawai untuk mengikuti lomba-lomba.
Dalam hal pembinaan tenaga pendidik dilakukan melalui rapat bulanan yang diadakan setiap awal bulan terlihat pada gambar 13. Dalam rapat bulanan tersebut selain menyampaikan informasi- informasi kelembagaan, juga digunakan untuk membina kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas. Selain  itu  pembinaan  juga  dilakukan  melalui  supervisi  pembelajaran.  Contohnya  dalam  Program Kesetaraan.  Supervisi  dilakukan  sesuai  jadwal  yang  telah  dibuat  oleh  kepala  satuan  pendidikan.  Di akhir tahun, untuk mengevaluasi kinerja dari pegawaianya, kepala satuan melakukan penilain masing- masing pegawai yang dituangkan ke dalam SKP.
Gambar 13 Rapat Bulanan
4. Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah.
Perencanaan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  dilakukan berdasarkan  analisis  kebutuhan  dan  skala  prioritas.  Perencanaan  pengadaan  sarana  dan  prasarana dituangkan ke dalam bentuk rencana kerja yang dibuat untuk lima tahun ke depan.  Dari rencana kerja
tersebut dirinci ke dalam RAB dan diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga serta diinput ke dalam aplikasi SIPD.
Contoh  pada  tahun  2022  ini  seiring  dengan  berakhirnya  masa  jabatan  wali  Kota  Salatiga, UPTD  SPNF SKB  Kota  Salatiga  menyusun  renja  untuk  5  tahun  mendatang  dan diajukan  ke  Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Pada renja yang diajukan tersebut, skala prioritas yang direncanakan pada Program Pendidikan dan Pelatihan adalah pembangunan ruang keterampilan. Hal ini dilakukan karena saat  ini  satuan  pendidikan  belum  memiliki  ruang  keterampilan  untuk  kegiatan  pembelajaran keterampilan.
Pencatatan  inventarisasi  juga  merupakan  bagian  dari  manajemen  sarana  dan  prasarana. Setelah  pengajuan  sarana  prasarana  disetujui  dan  direalisasikan,  maka  petugas  inventaris  memiliki tanggung  jawab  untuk  mencatat  ke  dalam  buku  masuk  inventaris.  Begitu  juga  dalam  keseharian, apabila ada pegawai yang menggunakan barang tersebut, maka akan dicatat dalam buku keluar barang inventaris.  Pencatatan  inventaris  ke  dalam  buku  masuk  dan  keluar  ini  akan  dijadikan  dasar  untuk membuat  laporan  setiap  bulan  dan  dilaporkan  ke  Dinas  Pendidikan  Kota  Salatiga.  Pencatatan inventaris tidak hanya dilakukan pada buku masuk dan buku keluar saja, tetapi petugas inventaris juga membuat catatan kendali ruangan yang ditempel di masing-masing ruangan.
Pengecekan  rutin  sarana  dan  prasarana  pun  dilakukan  secara  rutin,  yaitu  setahun  dua  kali. Pengecekan  sarana  dan  prasarana  ini  dilakukan  untuk  memastikan  apakah  sarana  yang  ada  satuan pendidikan  masih  dalam  kondisi  baik  atau  membutuhkan  perbaikan.  Apabila  dalam  pengecekan kondisi  sarana  dan  prasarana  ditemukan  kondisi  yang  kurang  baik,  maka  akan  dilaporkan  dan diajukan  untuk  perbaikan  ke  Dinas  Pendidikan  Kota  Salatiga.  Apabila  setelah  pengecekan menemukan  barang  yang  memiliki  kerusakan  berat  dan  sudah  tidak  dapat  diperbaiki,  maka  akan diajukan untuk penghapusan. Hasil dari pengecekan keseluruhan sarana dan prasarana yang terdapat di  sekolah  dilaporkan  secara  rutin  ke  Dinas  Pendidikan  Kota  Salatiga  dua  kali  dalam  setahun. Pengajuan penghapusan pun juga sama. Dilakukan dua kali dalam setahun.
5. Manajemen pembiayaan berbasis sekolah.
Sumber  pendanaan  di  sekolah  berasal  dari  APBN,  APBD,  dan  swadaya.  Perencanaan keuangan di sekolah saat ini  yang dibuat adalah perencanaan jangka pendek dan jangka menengah. Perencanaan  yang  disusun  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Perencanaan  jangka  pendek  digunakan untuk  satu  tahun  dan  perencanaan  jangka  menengah  digunakan  untuk  lima  tahun.  Masing-masing program membuat perencanaan yang dituangkan dalam bentuk renja dan dirinci dalam bentuk RKA serta diinput diaplikasi SIPD. Apabila terdapat pembiayaan yang tidak dicukupi oleh dana APBN dan APBD  maka  satuan  pendidikan  berkoordinasi  dengan  orang  tua  peserta  didik  untuk  turut  serta berperan  dalam  menopang  pembiayaan.  Selain  menggali  dana  melalui  APBN,  APBD,  satuan pendidikan  juga  menggali  pembiayaan  dari  kegiatan  kantin  sekolah.  Satuan  pendidikan  memiliki kantin  mini  yang  setiap  hari  menyediakan  aneka  jajanan  dan  kebutuhan  untuk  peserta  didik  dan pendidik serta tenaga pendidik.
Alokasi  pembelanjaan  atau  penggunaan,  dilaksanakan  berdasarkan  rencana  yang  telah disusun.  Masing-masing  bendahara  program  membuat  pembukuan  keuangan  dan  laporan pertanggungjawaban  belanja.  Setiap  bulan  bendahara  memiliki  tugas  untuk  melaporkan  hasil pembukuan ke kepala satuan pendidikan.
6. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat berbasis sekolah.
Salah  satu  hubungan  sekolah  dengan  masyarakat  diwujudkan  dalam  bentuk  komite.  Ini terlihat pada Program PAUD dan juga SSB. Sekolah dan komite di awal tahun anggaran dilibatkan dalam menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Selain dilibatkan dalam penyusunan  program  kegiatan,  komite  juga  dilibatkan  dalam  kegiatan  pembelajaran  yaitu  menjadi nara sumber pada kegiatan kelas inspirasi. Selain pada kegiatan pembelajaran, komite juga dilibatkan dalam  kegiatan  di  luar  pembelajaran,  seperti  kegiatan  peringatan  hari  Kartini  dan  pentas  seni  pada gambar 14.
Selain  pelibatan  dalam  kegiatan-kegiatan  tersebut,  komite  juga  dilibatkan  dalam  evaluasi kegiatan.  Senada  dengan  program  PAUD,  pada  Program  SSB,  komite  juga  dilibatkan  mulai
penyusunan  sampai  dengan  evaluasi  program.  Komite  juga  ikut  berperan  aktif  dalam  menangani kegiatan seperti try in dan try out setiap tahun.

## Gambar 14 Pelibatan Komite pada Pentas Seni
Hubungan  sekolah  dan  masyarakat  tidak  hanya  diwuwjudkan  dalam  bentuk  komite,  tetapi juga  diwujudkan  dalam  bentuk  kerja  sama.  Saat  ini  satuan  pendidikan  memiliki  fasilitas  berupa lapangan  sepak  bola  mini  berumput  sintesis.  Lapangan  ini  merupakan  lapangan  sepak  bola  mini berumput  sintetis  pertama  di  Salatiga,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  meminjam  dan memanfaatkan  fasilitas  tersebut.  Dalam  perawatannya,  masyarakat  juga  ikut  andil.  Masyarakat berinisiatif melakukan kerja bakti di area lapangan sepak bola agar senantiasa terjaga kebersihanya. Masyarakat juga ikut memperbaiki apabila terdapat fasilitas yang mengalami kerusakan.
Satuan  pendidikan  juga  menjalin  hubungan  dengan  masyarakat  sekitar.  Diantaranya  adalah kader  posyandu.  Kader  posyandu  berperan  sebagai  sumber  informasi  yang  menyajikan  data  anak warga sekitar yang sudah waktunya masuk PAUD. Hubungan kerja sama juga dibangun dengan dunia usaha  wilayah  sekitar.  Salah  satu  diantaranya  adalah  Argotelo.  Bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan antara satuan pendidikan ini diwujudkan dalam rangka mendukung pembelajaran keterampilan budi daya singkong pada Program Pendidikan Kesetaraaan gambar 15.

## Gambar 15 Kerja Sama UPTD SPNF SKB Salatiiga dengan Instansi Lain
Selain  itu, sekolah juga menjalin  hubungan  kerja  sama  dengan  SCI.  Pada  saat  ini  beberapa peserta didik  Program  Pendidikan  Kesetaraan  Paket C  bekerja  di  SCI.  Agar  pekerjaan berjalan dan sekolah  juga  berjalan,  maka  sekolah  mengajak  kerja  sama  SCI  agar  memberikan  motivasi  kepada
peserta  didik  untuk  menempuh  pendidikan  KPC  sampai  selesai.  Dan  sekolah  juga  mengajak  kerja sama agar peserta didik diberikan kelonggaran atau ijin ketika mengikuti penilaian di sekolah.

## 7. Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah.
Budaya  yanng  diterapkan  dalam  memberikan  pelayanan  ke  masyarakat  pada  gambar  16 adalah  budaya  pelayanan  prima.  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  melayani  berbagai  program kegiatan. Dalam pelayanan tersebut, pegawai tidak hanya bertumpu pada tanggung jawab, tetapi juga memperhatikan attiitude,  attention,  action,  ability,  apperance,  afirmation, dan sympathy. Budaya religius juga dibangun di sekolah. Sekolah mengadakan kajian islami setiap hari Kamis yang diikuti oleh pegawai di sekolah. Selain itu, sekolah juga membangun budaya infaq setiap hari. Infaq ini akan dibuka pada awal bulan dan diberikan kepada peserta didik Program PAUD dan Program Kesetaraan yang kurang atau tidak mampu. Budaya disiplin juga diterapkan di satuan pendidikan. Disiplin tidak hanya  berkaitan  waktu,  tetapi  juga  dalam  hal  melaksanakan  pekerjaan,  dan  dalam  hal  mengikuti kegiatan. Kepala sekolah memberikan contoh dalam hal disiplin waktu. Kepala sekolah selalu datang lebih  awal  dari  pegawainya.  Budaya  demokrasi  juga  tercermin  di  sekolah.  Dalam  pengambilan keputusan bersifat kolegial. Kepala sekolah melibatkan warga sekolah dalam mengambil keputusan.

## Gambar 16 Pelayanan kepada Masyarakat

## PENUTUP

## Simpulan
1. UPTD SPNF SKB Kota Salatiga telah mengimplementasikan prinsip manajemen berbasis sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.
2. UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  mengimplementasi  fungsi  manajemen  berbasis  sekolah  pada manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen  sarana  dan  prasarana,  manajemen  pembiayaan,  manajemen  hubungan  sekolah  dan masyarakat, dan manajemen budaya dan lingkungan.
Saran
1. Kepala  UPTD  SPNF  SKB  Kota  Salatiga  perlu  meningkatkan  perannya  sebagai superviso r. Perencanaan  yang  telah  disusun  untuk  melakukan  supervisi,    sebaiknya  dilaksanakan  secara maksimal ditengah kesibukan dan padatnya kegiatan yang berjalan.
2. Dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai inovator, kepala UPTD SPNF SKB Kota Salatiga perlu menggali ide-ide kreatif untuk memanajemen satuan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaka, Reza Febry. 2018. Manajemen Berbasis Sekolah . 31 Agustus 2018. https://repository.usd.ac.id/31116/2/111324035. 15 Desember 2022.
Bafadal,  Ibrahim.  2013. Panduan  Pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  Sekolah  Dasar . Jakarta: Kemendikbud.
Depdiknas.2001.  Manajemen  Peningkatan  Mutu    Berbasis  Sekolah:  Panduan  Penyusunan  Proposal dan Pelaporan. Jakarta: Depdiknas.
Hoy, Wayne K. dan Cecil H Miskel. 2014. Adminitrasi Pendidikan . Yogyakarta: Putaka Pelajar.
Machali,  Hidayat  dan  Ara  Hidayat.  2018. The  Hand  Book  of  Education  Management  Teori  dan Praktik Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group.
Miskel, Gecil G. dan Hoy, Wayne K. 2014. Administrasi Pendidikan Teori, Rised, dan Praktik . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Mufidayati,  Kurniasih.  2017. Kebijakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  sebagai  Bentuk Otonomi Pendidikan . Jakarta: CV Budi Utama. Muyono. 2008. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Malang: Ar-Ruzz Media.
Nurkholis.  2003. Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Model,  Teori,  dan  Aplikasi. Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pemerintah  Indonesia.  1999.  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3839. Sekertariat Negara. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  2003.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekertariat Negara. Jakarta.
Prihantini, dkk. 2020. Manejemen Berbasis Sekolah . Jawa Barat: Edu Publiser.
Sutyana,  Nana  dan  Fadhli  Rahmat.  2021. Manajemen  Berbasis  Sekolah  Solusis  Wujudkan  Sekolah Otonom dan Mandiri. Tasikmalaya: PRCI.
Zahra, Ayu. 2017. P eran Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Negeri 5 Banda Aceh . 21 November 2015. https://sg.docs.wps.com/l/sIAWS4bZDrtzomwY?sa=00&st=0t. 15 Desember 2022.