## Penanaman Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Melalui Pendirian Rumah Ibadah Bersama
Mujiyanto
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah mujiyanto009@gmail.com
Abstract. This  study  aims  to  find  out  how  to  cultivate  multicultural  education  to  the community,  what  lies  behind  the  establishment  of  a  shared  house  of  worship  in  a neighborhood  location  of  the  Boyolali  Regency  Government,  and  how  the  conditions  of harmony among religious communities in Boyolali Regency. The results of this study indicate that:  (1)  Multicultural  education  has  been  going  well  and  has  been  socialized  by  religious leaders and leaders through various formal and non-formal activities in places of worship and in schools; (2) Establishment of places of worship on the initiative of the Boyolali Regent and supported  by  religious  and  masayarak  leaders,  with  the  aim  of  building  togetherness  to overcome  differences,  and  to  create  harmony  of  religious  life;  (3)  Religious  harmony  in Boyolali Regency has been going well, there has never been a conflict between followers of different religions.
Keywords: Multicultural Education, Establishment of Houses of Worship, Harmony of religious communities
Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penanaman pendidikan multikultural  kepada  masyarakat,  apa  yang  melatarbelakangi  pendirian  rumah  ibadah bersama  dalam  satu  lokasi  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Boyolali,  dan  bagaimana kondisi  kerukunan  hidup  antar  umat  beragama  di  Kabupaten  Boyolali.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  Pendidikan  multikultural  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sudah disosialisasikan  oleh  para  tokoh  dan  pemuka  agama  melalui  berbagai  kegiatan  baik  formal maupun nonformal di rumah ibadah maupun di sekolah-sekolah; (2) Pendirian rumah ibadah atas prakarsa Bupati Boyolali dan didukung oleh para tokoh agama dan masyarakat, dengan tujuan  untuk  membangun  kebersamaan  mengatasi  perbedaan  ,  serta  untuk  menciptakan kerukunan  hidup  umat  beragama;  (3)  Kerukunan  Hidup  Umat  beragama  di  Kabupaten Boyolali  sudah  berjalan  baik,  tidak  pernah  ada  konflik  diantara  penganut  agama  yang berbeda. Kata Kunci : Pendidikan Multikultural, Pendirian Rumah Ibadah, Kerukunan umat beragama

## Pendahuluan
Secara  kontekstual  dan  imperatif,  hakikat  dan  tujuan  pendidikan  nasional  harus merepresentasikan  permasalahan  kondisi  objektif  masyarakat  bangsanya,  representasi  dari kebutuhan  masyarakat,  dan  manifestasi  tipologis  masyarakatnya.  Pemikiran  ini  sejalan dengan  pandangan  UNESCO,  bahwa  tujuan  pendidikan  adalah  manifestasi  hasil  refleksi filosofi  tentang  manusia,  eksistensi  manusia  dalam  konteks  sejarahnya  dan  tentang  sistem hubungan manusia dengan alam serta masyarakat di mana dia hidup, berkreasi, dan berbuat (Hammel,  UNESCO,  1977).  Untuk  di  Indonesia  ditambah  dengan  hubungan  manusia dengan Tuhannya.
Fakta  yang  terjadi,  dengan  semakin  majunya  zaman  yang  diiringi  majunya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  modernisasi  peradaban  manusia,  serta  semakin  banyaknya tuntutan  kehidupan  manusia  yang  harus  dipenuhi,  maka  semakin  renggang  hubungan kekerabatan  antar  sesama  manusia.  Demikian  pula  rasa  kekeluargaan  yang  berbeda  latar belakang sosial ekonomi, agama, suku, ras, adat dan budaya, menipiskan sikap tenggang rasa, berkurangnya  sikap  toleransi  dan  menghargai  perbedaan  dan  mengakui  keberadaan kelompok-kelompok  minoritas.  Hal  ini  terlihat  dengan  jelas  fenomena  yang  terjadi  bahwa sikap persaudaraan dalam ke-bhineka-an menjadi sesuatu yang sulit didapat.
Selain  melalui  pendidikan,  untuk  menanamkan  pendidikan  multikultural  di  kalangan masyarakat, perlu adanya sarana fisik atau infrastruktur. Dalam hal ini perlu dibangun rumah ibadah  secara  bersama  dalam  lokasi  yang  sama  (berdekatan),  untuk  mencerminkan  bahwa dalam  perbedaan  akan  ditemukan  sebuah  kekuatan  yang  begitu  besar,  dalam  perbedaan dapat terjadi keharmonisan, dalam perbedaan tidak menimbulkan masalah.
Agama yang berkembang di Kabupaten Boyolali sudah terjadi kerukunan yang relatif baik,  tidak  ada  gejolak  diantara  penganut  agama  yang  berbeda.  Disamping  karena masyarakatnya  sudah  terbangun  pola  pikir  inklusif,  hal  tersebut  ditunjang  karena  adanya pendirian rumah ibadah secara bersama dan berdekatan di satu lokasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Selain itu di Kabupaten Boyolali terdapat Forum kerukunan Umat  Beragama  (FKUB).  Sehingga  cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia  untuk  menciptakan  Tri Kerukunan Umat beragama bisa tercapai, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat bergama, dan kerukunan antar penganut beragama dengan pemerintah.
Rumusan  Masalah  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  cara menanamkan  Pendidikan  Multikultural  Melalui  Pendirian  Rumah  Ibadah  Bersama  kepada
masyarakat  Boyolali,  apa  yang  menjadi  dasar  pendirian  rumah  ibadah  bersama  dalam  satu lokasi Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan bagaimana kondisi kerukunan hidup antar umat beragama.

## Pendidikan Multikultural
Meminjam pendapat  Andersen dan  Chuser  (1994),  bahwa  pendidikan  multikultural dapat  diartikan  sebagai  pendidikan  mengenai  keragaman  budaya.  Kemudian  Banks  (1993) mendefinisikan  pendidikan  multikultural  sebagai  pendidikan  untuk people  of  color. Artinya, pendidikan  multikultural  akan  mengeksplorasi  perbedaan  sebagai  keniscayaan  (anugerah Tuhan).  Kemudian  bagaimana  kita  mampu  mensikapi  perbedaan  tersebut  dengan  penuh toleran  dan  semangat  egaliter.  Menurut  pendapat  Muhaemin  (2004),  secara  sederhana pendidikan  multikultural  dapat  didefinisikan  sebagai  pendidikan  tentang  keragaman kebudayaan  dalam  meresponi  perubahan  demografis  dan  kultural  lingkungan  masyarakat tertentu  atau  bahkan  dunia  secara  keseluruhan  (global).  Pendidikan  berwawasan multikultural  dapat  diartikan  suatu  pendidikan  yang  mengapresiasi  keragaman  budaya sebagai  realitas  objektif  dalam  suatu  kehidupan  masyarakat.  Dalam  praktik  pendidikan berwawasan  multikultural  ingin  mengeksplorasi  perbedaan  sebagai  keniscayaan,  dan menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif (Machfud, 2005)
Banks  (1994)  menjelaskan,  bahwa  pendidikan  multikultural  memiliki  beberapa dimensi  yang  saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lain,  yaitu: Pertama, Content  Integration, yaitu  mengintegrasikan  berbagai  budaya  dan  kelompok  untuk  mengilustrasikan  konsep mendasar generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. Kedua, The knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memehami aplikasi budaya ke dalam semua mata  pelajaran  (disiplin). Ketiga, an  equity  paedagogy, yaitu  menyesuaikan  metode pengajaran  dengan  cara  belajar  siswa  yang  beragam  baik  dari  segi  ras,  budaya  ( culture) ataupun sosial ( social). Keempat, prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa  dan  menentukan  metode  pengajaran  mereka.  Kemudian,  melatih  kelompok  untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan  olah  raga,  berinteraksi  dengan  seluruh  staf  dan  siswa  yang berbeda etnis dan ras dalam upaya budaya akademik yang toleran dan inklusif.
Menurut  Tilaar  (2002),  pendidikan  multikultural  berawal  dari  berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai perang dunia kedua. Kemunculan gagasan  dan  kesadaran  “interkulturalisme”  ini,  selain  terkait  perkembangan  politik internasional  menyangkut  HAM,  kemerdekaan  dari  kolonialisme dan  dislriminasi  rasial  dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas ( keberagaman) di negara-negara barat sendiri sebagai  alibat  dari  peningkatan  migrasi  dari  negara-negara  baru  merdeka  ke  Amerika  dan Eropa.

## Pendidikan Berwawasan Multikultural
Memberlakukan  pendidikan  berwawasan  multikulturalisme  membawa  konsekuensi perubahan  paradigma  manajemen  dan  kurikulum  pendidikan.  Masalah  manajemen pendidikan  di  sini  adalah  bagaimana  mengubah  orientasi;  (a)  dari  penyelenggaraan pendidikan dengan dominasi kekuasaan birokrasi menjadi dominasi kekuasaan akademi; (b) dari pendekatan seragam ke pendekatan beragam (multikultural), demokrasi terbuka; (c) dari serba  pusat  ke  distribusi  daerah;  (d)  dari  kecenderungan  berorientasi  global  beralih  ke orientasi  kepentingan  nasional  dan  regional.  Sedangkan  masalah  kurikulum  adalah bagaimana  menyusun  institusional  curriculum  di  semua  jenjang  pendidikan  dapat mengadopsi  nilai-nilai  pluralitas  kedaerahan,  dengan  prinsip  menjunjung  tinggi  khasanah budaya nasional dan kearifan lokal.
Pelaksanaan  pendidikan  berwawasan  multikulturalisme  di  Indonesia  dapat menggunakan model yang disarankan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga jenis  transformasi:  (1).  transformasi  diri,  (2).transformasi  sekolah  dan  proses  belajar  dan pembelajaran, (3) transformasi masyarakat (Mahfud, 2005).
Karena itu kita diberi petunjuk untuk menguji, apakah yang sampai kepada kita sesuai dengan Sutta dan Vinaya (D. II, 123-125). Jika diibaratkan dengan sebatang pohon, tanaman itu tumbuh berkembang dengan bercabang dan beranting. Bagaimanapun semua cabang dan ranting  tersebut  dikenali  sebagai  bagian  dari  pohon  yang  sama,  yang  berasal  dari  biji  yang satu. Menurut pernyataan Buddha sendiri, “Sebagaiman a halnya dengan samudera raya yang hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa garam, demikian pula dharma hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa kebebasan” (Ud. 56).

## Pendirian Rumah Ibadah
Pada  2005,  Departemen  Agama  bersama  dengan  Departemen  Dalam  Negeri, Kejaksaan  Agung,  dan  instansi  pemerintah  lainnya  mengadakan  pertemuan  membahas perubahan  SKB  tahun  1969.  Setelah  melalui  diskusi  panjang,  dan  disetujui  oleh  perwakilan pusat  agama  “resmi”  yang  ada  di  Indonesia,  pada  21  Maret  2006  dikeluarkan  Peratu ran Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  dan  8  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut sebagai PBM No. 9 & 8 Tahun2006) (Ali-Fauzi, dkk, 2011).
Tujuan dikeluarkannya peraturan ini, selain untuk menggantikan SKB Menteri Dalam Negeri  dan  Menteri  Agama  No.  1  Tahun  1969  yang  dinilaisangat  diskriminatif,  adalah  juga untuk  merespon  berbagai  keluhan  yang  dirasakan  masyarakat  atas  maraknya  pendirian rumah  ibadat  umat  minoritas  di  wilayah  umat  mayoritas  serta  beragamnya  peraturan pendirian rumah ibadat di berbagai daerah pasca pemberlakuan otonomi daerah, yang pada akhirnya membuat umat beragama kesulitan dalam mendirikan rumah ibadat mereka.
Rumah  ibadah  yang  dimaksud  di  sini  adalah  rumah  ibadah  agama  Islam,  Kristen, Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan Konghucu,  yang  didirikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Boyolali dengan  dukungan  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  dan  para  penganut/pemeluk  umat beragama.  Rumah  ibadah  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Boyolali  ini,  disamping  sebagai sarana  untuk  menciptakan  suasana  kerukunan  umat  beragama,  juga  untuk  memberikan wawasan pendidikan multikultural pada masyarak Boyolali khususnya dan masyarakat luas pada  umumnya,  betapa  pentingnya  kerukunnan  umat  beragama  untuk  membangun  suatu bangsa yang besar dan kuat, sehingga menjadi contoh bagi kehidupan masyarakat dunia.

## Kerukunan Hidup Beragama
Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi dimana semua golongan agama bisa bersama-sama  secara  damai  tanpa  mengurangi  hak  dan  kebebasan  masing-masing  untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagaman  dengan  pihak  lain,  karena  kebersamaan  menghendaki  tenggang  rasa,  yang hanya benar-benar dimungkinkan jika saling memahami.
Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip “setuju dalam perbedaan”. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasannya untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Memelihara  kerukunan  hidup  umat  beragama  tidaklah  berarti  mempertahankan  status  quo sehingga  menghambat  kemajuan  masing-masing  agama.  Kerukunan  itu  harus  dilihat  dalam konteks  perkembangan  masyarakat  yang  dinamis,  yang  menghadaoi  beraneka  ragam tantangan dan persoalan.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan  model studi kasus.  Lokasi  di  Pemerintah  Kabupaten  Boyolali.  Datanya  adalah  tentang  penanaman pendidikan    multikultural  melalui  pendirian  rumah  ibadah  bersama  di  satu  lokasi.  Sumber datanya  langsung  dan  tidak  langsung.  Teknik  opengumpulan  data  dengan  ofservasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Penentuan  informan  dilakukan  secara  purposive,  yakni informan yang akan diwawancarai adalah orang yang diyakini mampu memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik analisis datanya menggunakan analisis interaktif.

## Hasil dan Diskusi

## Penanaman Pendidikan Multikultural di Masyarakat
Hasilnya:  baik  itu  tokoh  agama,  umat/penganut,  dan  pihak  pemerintah  tentang penanaman  pendidikan  multikultural  pada  masyarakat,  khususnya  masyarakat  boyolali kesimpulannya  sama.  Para  tokoh  agama  telah  mensosialisasikan  tentang  keberagaman  dan perbedaan di kalangan masyarakat melalui berbagai even keagamaan masing-masing.

## Pendirian Rumah Ibadah Bersama dalam Satu Lokasi
Hasilnya: Pemerintah Kabupaten Boyolali sangat mendukung pendirian rumah ibadah dalam  satu  lokasi  dan  yang  memprakarsai,  bahkan  memberikan  bantuan  dana  untuk pendirian masing-masing tempat ibadah. Dan para tokoh agama juga mendukung, serta para penganut masing-masing agama juga sangat mendukung.

## Kerukunan Hidup Umat Beragama
Hasilnya:  kondisi  kerukunan  hidup  umat  beragama  di  Kabupaten  Boyolali  sudah cukup  baik.  Dimana  semua  golongan  agama  bisa  bersama-sama  secara  damai  tanpa mengurangi  hak  dan  kebebasan  masing-masing  untuk  menganut  dan  melaksanakan kewajiban agamanya.

## Simpulan
Berdasarkan data, hasil analisis, dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)  Bahwa  penanaman  pendidikan  multikultural  di  masyarakat  Boyolali  sudah berjalan  dengan  baik,  yang  dilakukan  oleh  tokoh  agama  dan  pendidik  melalui  berbagai kegiatan,  baik  melalui  kegiatan  keagamaan  di  rumah  ibadah  maupun  melalui  kegiatan kebersamaan lintas agama. (2) Bahwa pendirian rumah ibadah bersama dalam satu lokasi di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Boyolali  berdasarkan  prakarsa  Bapak  Bupati,  yang didukung  oleh  para  tokoh  agama  dan  masyarakat,  dengan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD) Kabupaten Boyolali, yang bertujuan untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  menciptakan  kerukunan  antar  umat beragama. (3) Kerukunan antarumat beragama di masyarakat Boyolali sudah berjalan dengan baik,  tidak  ada  konflik  karena  sudah  saling  memahami  dan  menghargai  adanya  perbedaan dan menjalankan ajarannya sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
Daftar Pustaka Alamsjah,  RP.  (1982.) Pembinaan  Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama. Jakarta:  Departemen Agama.
Asry, Y, ed. (2006). Pendirian Rumah Ibadat: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 . Jakarta: Puslitbang Barker, C. (2015). Cultural Studies. Bantul: Kreasi Wacana.
Harkiman.  (1994).  Menuju  Peningkatan  Kerukunan  Hidup  Beragama  di  Indonesia:  Sebuah Gagasan Buddhis . Makalah pada Musyawarah Cendikiawan Antaragama . Medan. Kadi, A dkk. (2014). Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Krishnanda, WM. (2003). Wacana Buddha-Darma. Jakarta Machfud, C. (2016). Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Miftahul, C. (2003). Pendidikan Multikultural dan Implementasinya dalam Pendidikan. Jurnal Cendekia, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2003. Muhaemin, E. (2004). Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural . Ramayulis .  ( 2015). Dasar-Dasar  Kependidikan:  Suatu  Pengantar  Ilmu  Pendidikan .  Jakarta: Kalam Mulia. Riyanto, FXEA. (1995). Dialog Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik. Yogyakarta: Kanisius. Slamet. (2013). Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Studi Kasus ). Surakarta: UNSPress.
The  Wahid  Institiute.  (2008). Laporan  Tahunan  The  Wahid  Institute  2008  Pluralisme Beragama/Berkeyakinan  di  Indonesia:  Menapaki  Bangsa  yang  Kian  Retak .  Jakarta:  The Wahid Institute dan Yayasan Tifa.
Tilaar, H.A.R. (2002). Perubahan  Sosial dan pendidikan: Pengantar Paedagodik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo.
Tim Reality. (2008). Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Surabaya: Reality Publisher. Tim  Penyusun.  (2003). Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional . Jakarta.
Widisuseno, I. (2006). Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofis . Makalah SIMNAS MPK IV. UNS Surakarta.
---------------------,  .(2004).  Dari  Pendidikan  Kewargaan  hingga  Pendidikan  Multkultural  : Pengalaman  Indonesia. Edukasi:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan, Vol. 2, No. 4, tahun 2004.