INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8013-8024 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## E-Government Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan
Bonefasius Bao 1 ✉ , PRT Paramma 2 , Anitha Nurak 3 , Hendrik Vallen Ayomi 4
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Email : bonefasius0@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dunia seperti dilipat, manakala teknologi komunikasi dan informasi menjadi medium dan mantra sakti bagi berbagai kehidupan manusia. Dunia digital seperti menelanjangi kita, sebab bisa menyusup kemana-mana. Tulisan ini hendak dengan secara sederhana memberiikan penjelasan dan atau gambaran mengenai peran teknologi digital dalam system pemerintahan. Metode penulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Data dihimpun dari berbagai sumber yang kompatibel dengan realitas kajian yang bisa berupa jurnal ilmiah, buku, gambar, dan sumber lain yang mendukung. Data dipilah dan dipilih untuk selanjutnya dianalisis dengan seksama sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa : (1) Partisipasi masyarakat dalam control  system  pemerintahan  lebih  mudah,  (2)  Keterbukaan  pengelolaan  pemerintahan  menjadi  lebih  nyata sehingga  kemungkinan  untuk  memberikan  masukan  dan  kritik  serta  saran  semakin  gampang,  (3)  Tata  kelola pemerintahan semakin akuntabel dan transparan karena dukungan teknologi yang bisa memberikan kecepatan akses.
Kata Kunci: E-Government, Auntabilitas, Pemerintahan, Sistem

## Abstract
The world is like folded, when communication and information technology becomes a medium and magic spell  for  various  human  lives.  The  digital  world  is  like  stripping  us  naked,  because  it  can  infiltrate everywhere. This article aims to simply provide an explanation and/or description of the role of digital technology in the government system. This writing method is qualitative with a literature review approach. Data is collected from various sources that are compatible with the reality of the study which can be in the form of scientific journals, books, images, and other supporting sources. Data is sorted and selected to be analyzed carefully according to the needs in answering questions. The results of the study found that: (1) Public  participation in the government control system is easier, (2) Openness in government management becomes more real so that the possibility of providing input and criticism and suggestions is  easier,  (3)  Governance  is  increasingly  accountable  and  transparent  because  of  the  support  of technology that can provide speed of access.
Keyword: E -Government, Ability, Government, System

## PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  yang  sentralistik  menjadi  desentralisitik  saat  ini,  memberikan makna mengenai penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang berkeadilan. Perubahan-perubahan  yang  telah  dan  sedang  terjadi  menuntut  terbentuknya  suatu pemerintahan  yang  bersih,  berwibawa,  transparansi  dan  mampu  menjawab  tuntutan perubahan  secara  efektif.  Pemerintah  mampu  memenuhi  dua  tuntutan  masyarakat  yang berkaitan  erat  yaitu  masyarakat  yang  menuntut  pelayanan  publik  yang  memenuhi kepentingan  masyarakat  luas,  dapat  diandalkan  dan  ter-  percaya  serta  masyarakat  yang menginginkan agar aspirasi mereka didengar. Kedua tuntutan itu sangat berkaitan dengan akses informasi (Nurhakim, 2014).
Penggunaan  peralatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  mulai  meningkat  dan menjalin  interaksi  masyarakat  luas.  Penggunaan  teknologi  terutama  internetditerapkan untuk media sosial, kepentingan bisnis, dan lain-lain. Penerapan sistem daring membantu masyarakat  mendapatkan  pelayanan  yang  mudah  dan  cepat  karena  pengisian  formulir secara online yang bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Teknologi informasi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima  sehingga  pengiriman  informasi  tersebut  akan  lebih  cepat,  luas  dalam penyebarannya, dan  lama dalam penyimpanannya.  Teknologi  ditujukan untuk mengolah data demi mendapatkan informasi yang akurat, relevan, serta tepat waktu (Febryan et al., 2016).
Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam mendeskripsikan sesuatu, seperti sebagai perantara, untuk mempresentasikan sesuatu kepada publik. Sehingga untuk mempermudah komunikasi dalam suatu desa antara aparat desa dengan warga dibutuhkan suatu media komunikasi, yaitu Website pemerintahan. Adanya website akan mempermudah aparat  desa  dalam  mempresentasikan  hasil  kinerja  ataupun  produk – produk  yang  ada dalam desa tersebut. Selain itu penggunaan digital government  akan mempermudah dalam pekerjaan. Di pemerintahan desa misalnya, SID atau system informasi desa akan mampu merubah data mentah menjadi suatu data yang berarti dan siap digunakan (Rozi et al., 2017).
Selanjutnya  penggunaan  SID  sebagai  teknologi  untuk  pengmabil  keputusan  sudah banyak diterapkan diantaraya, untuk bidang pertanian ,  dalam dibidang keuangan , dalam pengambilan  keputusan  pada  perbaikan  komputer.  Pengambilan  keputusan  dalam  SID dapat juga ditambahkan untuk pengambilan keputusan dalam memprediksi cuaca  ataupun pengambilan  keputusan  dalam  mengelompokkan  suatu  dokumen.  Namun  yang  paling penting  dalam  suatu  Sistem  Informasi  adalah  kemampuan  sistem  tersebut  dalam pengambilan keputusan (Rozi et al., 2017).
Selanjutnya penelitian ini akan membahas bagaimana sesungguhnya teknologi digital akan  memberikan bantuan fungsional kepada masyarakat. Dalam diskursus ini penggunaan teknologi digital akan kita lihat pada bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan ini menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  tata  kelola  sistem  pemerintahan  di  republik  ini. Pembahasan  akan  dimulai  dengan  penjelasan  mengenai  sistem  digital,  kelebihan  yang dimiliki dan kemudian penerapannya dalam tata kelola pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Tiga jenis desain yang  dikembangkan: kualitatif, kuantitatif, dan  metode  campuran. Tidak diragukan lagi, ketiga pendekatan tersebut tidak berbeda seperti yang terlihat pada awalnya.  Pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  tidak  boleh  dipandang  sebagai  dua  kutub yang berlawanan atau dikotomi; sebaliknya, keduanya mewakili ujung yang berbeda dalam sebuah kontinum (King, 1991). Metode penulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan kajian  pustaka.  Penelitian  kualitatif  berusaha  menangkap  fenomena  dan  menjelaskannya dengan sudut pandang intelektual berdasarkan realitas empirik . Basis realitas ini menjadi penting sebab penelitian empiris , meskipun dengan data skunder asal muasa data tersebut adalah  fakta  yang  nyata  (Cresswell,  2012).  Selanjutnya  data-data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  dihimpun  dari  berbagai  sumber  yang  kompatibel  dengan  realitas  kajian. Adapun  sumber  sumber  data  yang  dimaksudkan  adalah  sumber  data  yang  bisa  berupa jurnal  ilmiah,  buku,  gambar,  dan  sumber  lain  yang  mendukung.  Data  dipilah  dan  dipilih
untuk selanjutnya dianalisis dengan seksama sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  mengenai  e-government  merupakan  salah  satu  topik  yang  terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade belakangan. Hal ini selaras dengan program-  program  pemerintah  di  hampir  seluruh  negara  untuk  mengadopsi  ICT (Information and Commuication Technology/Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam menjalankan  pemerintahan.  Investasi  bernilai  miliyaran  dolar  pun  dikucurkan  untuk membiayai  proyek  e-government  nasional  dengan  harapan  bahwa  e-government  akan mampu  mengadirkan  modernisasi  dan  efisiensi  pada  sistem  pemerintahan  dan  birokrasi yang banyak terkendala  oleh  banyaknya patologi seperti red tape. Di satu sisi, kalangan akademisi  beramai-ramai  mempelajari,  menganalisis  dan  mengevaluasi  penerapan  e- government di berbagai negara tersebut. Dari situ, kajian mengenai e-government perlahan tumbuh dan berkembang menjadi satu topic yang memiliki karakteristiknya sendiri. Namun sebelum  kita  melangkah  jauh  dalam  menyelami  kajian  e-government,  penting  bagi  kita untuk mengetahui konsep dasar dari objek yang ingin kita dalami. Oleh sebab itu, di bagian ini akan diulas mengenai konsep dasar dari e-government dan definisinya menurut para ahli(Irawan & Hidayat, 2021).
E-government  adalah  suatu  istilah  yang  diberikan  untuk  suatu  pemerintahan  yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada pengguna jasa atau memberikan kepuasan maksimal. Definisi tersebut sejalan dengan  rumusan  Bank  Dunia  pada  tahun  2001  yang  menyatakan  bahwa  e-government adalah  penggunaan  teknologi  informasi  oleh  pemerintah  (seperti  Wide  Area  Network, Internet  dan  mobile  computing)  yang  memungkinkan  pemerintah  untuk mentransformasikan  hubungan  dengan  masyarakat,  dunia  bisnis  dan  pihak  yang berkepentingan. Dalam prakteknya, e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Laudon mengemukakan bahwa e- government mengacu kepada aplikasi internet dan teknologi jaringan untuk secara digital memungkinkan(Fahlefi et al., 2017).
Seiring  dengan  meningkatnya  proses  demokrasi,  maka  demokrasi  juga  merupakan aspek penting dalam proses governance. Demokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau memalui perwakilannya dalam proses
pemerintahan. Antiroiko menjelaskan bahwa partisipasi dalam politik secara konvensional yaitu  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum  atau  menjadi  anggota  aktif  dalam  suatu  partai, namun sekarang ini yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.  Partisipasi  tidak  selalu  berarti  ikut  serta  secara  langsung  tetapi  partisipasi merupakan  suatu  proses  yang  kontinyu  mulai  dari  partisipasi  yang  paling  rendah  (non- partisipasi)  dimana  masyarakat  mempunyai  kesempatan  untuk  menerima  informasi  saja (misal informasi mengenai permerintah), kemudian meningkat ke tahap yang lebih tinggi seperti berdiskusi mengenai isu politik, ikut serta dalam proses voting suatu referendum, ikut serta dalam organisasi masyarakat atau organisasi politik tertentu, sampai dengan hal yang  paling  ekstrim  yaitu  ikut  serta  secara  langsung  seperti  mengontrol  implementasi kebijakan pemerintahan(Nurhadryani, 2009).
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek terpenting dari proses governance adalah  banyaknya  sektor  yang  terlibat  dan  saling  berinteraksi  dalam  level  yang  sama maupun berbeda serta pentingnya proses demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan proses  pembuatan  kebijakan  dengan  cara  meningkatkan  kesempatan  partisipasi  semua sektor  melalui  distribusi  informasi  dan  melakukan  komunikasi.  Pada  bagian  analisa  dan pembahasan  akan  dibahas  bagaimana  peranan  ICTs  dalam  proses  governance  yang kompleks tersebut yang merupakan inti dari konsepsi e-Governance (Nurhadryani, 2009).
Pembahasan  mengenai  e-government  merupakan  salah  satu  topik  yang  terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade belakangan. Hal ini selaras dengan program-  program  pemerintah  di  hampir  seluruh  negara  untuk  mengadopsi  ICT (Information and Commuication Technology/Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam menjalankan  pemerintahan.  Investasi  bernilai  miliyaran  dolar  pun  dikucurkan  untuk membiayai  proyek  e-government  nasional  dengan  harapan  bahwa  e-government  akan mampu  mengadirkan  modernisasi  dan  efisiensi  pada  sistem  pemerintahan  dan  birokrasi yang banyak terkendala oleh banyaknya patologi seperti red tape(Irawan & Hidayat, 2021).
Electronic Government atau e-government merupakan bentuk dari implementasi peng gunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan e- government merupakan upaya untuk  mengembang kan penyelenggaraan  pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-government ini. Penyampaian pelayanan kepada publik di dalam paradigma e-government  tidak  lagi  dilakukan  melalui  dokumen-dokumen  dan  interaksi  personal melainkan sudah dilakukan melalui elektronik sehingga tidak ada lagi interaksi personal di
dalam pemberian layanan. Orientasi efisiensi biaya produksi di dalam pemberian pelayanan pun  bergeser  kepada  orientasi  yang  menekankan  pada  fleksibilitas,  pengawasan  dan kepuasan pengguna (Nurhakim, 2014).
Contoh dari penerapan e-govt adalah adanya situs-situs resmi lembaga pemerintah dan tersedianya pelayanan terpadu dengan sistem daring (online). Demi terjaganya manfaat dan tercapainya tujuan dari e-govt, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara cerdas dan profesional.  Profesional  dengan  selalu  mengutamakan  terjadinya  dialog  yang  baik  dan cerdas  dalam  menjaga  keamanan  dari  situs  yang  dikelola  dari  “kejahilan”  para  peretas (hackers) yang tidak bertanggung jawab dan tentu saja akan sangat menganggu; baik bagi pemilik  situs  (website)  dan  masyarakat  pengguna  tentunya.  Bahkan  berdasarkan  data Indonesia Cyber Security Report dari tahun belakangan ini terdapat belasan ribu situs telah diserang oleh kelompok peretas yang mengakibatkan terjadinya kebocoran data yang luar biasa.  Oleh  karena  itu, tidak hanya pengelola; sebagai  pengguna cerdas, masyarakatpun perlu berhati-hati dan teliti saat mengakses situs apapun termasuk situs resmi pemerintah. Tentunya  dengan  memperhatikan  jika  ada  keganjilan  dalam  tampilan  maupun  informasi yang  disampaikan  serta  jangan  ragu  untuk  melaporkan  kepada  yang  berwenang.  Demi kenyaman  bersama,  bersama  pula  kita  menjaga.  Selamat  datang  di  era  pemerintahan elektronik.
Seiring  dengan  meningkatnya  proses  demokrasi,  maka  demokrasi  juga  merupakan aspek penting dalam proses governance. Demokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau memalui perwakilannya dalam proses pemerintahan  (Nooris,2007;164).  Antiroiko  menjelaskan  bahwa  partisipasi  dalam  politik secara  konvensional  yaitu  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum  atau  menjadi  anggota  aktif dalam suatu partai, namun sekarang ini yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi tidak selalu berarti ikut serta secara langsung tetapi partisipasi merupakan suatu proses yang kontinyu mulai dari partisipasi yang paling rendah (non-partisipasi)  dimana  masyarakat  mempunyai  kesempatan  untuk  menerima  informasi saja  (misal  informasi  mengenai  permerintah),  kemudian  meningkat  ke  tahap  yang  lebih tinggi  seperti  berdiskusi  mengenai  isu  politik,  ikut  serta  dalam  proses  voting  suatu referendum, ikut serta dalam organisasi masyarakat atau organisasi politik tertentu, sampai dengan  hal  yang  paling  ekstrim  yaitu  ikut  serta  secara  langsung  seperti  mengontrol implementasi kebijakan pemerintahan (Nurhadryani, 2009).
Teori  birokrasi  representatif  menyatakan  bahwa  interaksi  antara  warga  negara  dan negara  dapat  diuntungkan  oleh  kesamaan  karakteristik  demografis  dan  sosial  antara birokrasi dan masyarakat. Ketika tenaga kerja birokrasi memiliki komposisi demografi dan
sosioekonomi  yang  sama  dengan  populasi  konstituen  yang  dilayaninya,  hal  ini  dikenal dengan  istilah  representasi  pasif.  Dalam  proses  pengambilan  keputusan,  birokrat  dapat menggunakan  kebijaksanaan  administratif  mereka  atas  dasar  representasi  pasif  yang mereka sukai, sebuah momen  di mana representasi aktif mewujud dan menguntungkan kelompok sosial yang diwakili. Studi terbaru lebih lanjut menginvestigasi hubungan antara representasi dan persepsi warga negara tentang layanan pemerintah, menunjukkan bahwa birokrasi yang secara simbolis representatif dapat menciptakan perasaan kebersamaan dan memengaruhi sikap masyarakat(Gaozhao et al., 2023).

## Gambar 1. Konsepsi E Goverment
Sumber : Google.com
Keuntungan penerapan pemerintahan digital adalah : (1).Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan, (2) Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak,(3)       Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai  contoh, data-data tentang sekolah;  jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan  digunakan  oleh  orang  tua  untuk  memilih  sekolah  yang  pas  untuk  anaknya.  (4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi    pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio conference, (5) Tenologi Informasi dan Komunikasi  yang  dikembangkan  dalam  pemerintahan  atau  yang  disebut  e-government
membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
Selanjutnya  yang  nomor  (6)  adalah  e-government  juga  dapat  mendukung pengelolaan  pemerintahan yang  lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah  dengan  sektor  usaha  dan  industry,  (7)  Masyarakat  dapat  memberi  masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang   dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerinta8.  Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date, (8) Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air, (9) Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya, (10) Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.
Selain  keuntungan  atau  manfaat  bagi  masyarakat,  ada  juga  kerugianya  yakni  : (1).Semakin  bebasnya  masyarakat  mengakses  situs  pemerintah  akan  membuka  peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker, (2). Kurangnya interaksi  atau  komunikasi  antara  admin  (pemerintah)  dengan  masyarakat,  karena  e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang  berkepentingan,  (3)  Kelemahan  utama  tentang  e-government  adalah  kurangnya kesetaraan  dalam  akses  publik  untuk  keandalan,  internet  informasi  di  web,  dan  agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini public, (4) Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses  kerja  yang  efektif  karena  kesiapan  peraturan,prosedur  dan  keterbataasan  SDM sangat  membatasi  penetrasi  komputerisasi    dalam  system  pemerintahan,  (5)  Belum mapannya  strategi  serta  tidak  memaadainya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk pengembanngan  e-government,  (6)  Inisiatif  merupakan  upaya  instansi  secara  sendiri- sendiri,  dengan  demikian  sejumlah  faktor  seperti  standardisasi,  keamanan  informasi, otentikasi,  dan  berbagai  alikasi  dasar  yang  memungkinkkan  interoperabilitas  antar  situs secara  andal,  aman,  dan  terpercaya  kurang  mendapat  perhatian,  (7)  Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.
Penataan  sistem  manajemen  dan  prosedur  kerja  di  lingkungan  pemerintah,  kinerja internal  dan  layanan  publik  dapat  terwujud  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan teknologi  informasi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut  mencakup  aktivitas  yang saling  berkaitan  yaitu  pengolahan  data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen  dan proses kerja secara elektronis. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi informasi pada suatu
organisasi merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistemb(Fahlefi et al., 2017).
Dalam  penerapannya  pada  suatu  organisasi,  termasuk  dalam  birokrasi,sistem informasi  merujuk  kepada  informasi  mengenai  anggota  organisasi,  tempat  dan  hal-hal penting  lainnya  di  dalam  organisasi  atau  di  lingkungan  sekelilingnya  tersebut.  Informasi merupakan data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki arti dan berguna bagi manusia.  Sebaliknya  data  merupakan  sekumpulan  fakta  mentah  (yang  belum  diolah  / dikelola) yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi di dalam suatu organisasi sehingga belum  dapat  dipahami  secara  efektif  oleh  manusia.  Secara  teknis,  pengaplikasian  sistem informasi manajemen di dalam lingkungan organisasi dewasa ini tampak dari penggunaan sejumlah perangkat keras maupun perangkat lunak. Dipergunakannya alat-alat elektronik seperti  komputer,  printer,  telepon,  yang  terus  berkembang,  mulai  dari  jaringan  internet hingga nirkabel Wi-Fi berkecepatan tinggi, hingga sistem telepon dan kabel digital, terus- menerus mengubah cara orang bekerja di dalam kehidupan organisasi(Fahlefi et al., 2017). Kendala Dalam E-Government
Kendala-kendala yang dihadapi Penerapan Teknologi Informasi Penerapan teknologi informasi  dalam  pengelolaan  data  bagi  pelayanan  publik    tentu  menemukan  sejumlah kendala atau hambatan. Berdasarkan informasi-informasi dari wawancara yang dilakukan terhadap  para  informan,  dapat  diketahui  bahwa  sejumlah  kendala  yang  dihadapi  dalam penerapan  teknologi  informasi  pada  pengelolaan  data  bagi  pelayanan  publik  yang diselenggarakan adalah kurangnya dukungan pendanaan atau anggaran dari Pemerintah untuk  penyelenggaraan  pelayanan  publik  berbasis  teknologi  informasi,  serta  masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan SDM pengelola data(Fahlefi et al., 2017).
Pelayanan  perijinan  bagi  masyarakat  diselenggarakan  oleh  pemerintah    melalui pengelolaan data yang memanfaatkan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat  akan  berbagai  perijinan.  Pengunaan  teknologi  informasi  dalam  pelayanan perijinan misalnya   dimaksudkan untuk menghindari percaloan  dan untuk  melaksanakan optimalisasi  pelayanan  perijinan.  Pemerintah  memberikan  pelayanan  perijinan,  yaitu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar. Penyelenggaraan pelayanan perijinan tersebut dilakukan dengan Pola Terpadu Satu  Pintu  mengandung  arti  bahwa  kegiatan  penyelenggaraan  perijinan  proses pengelolaannya  mulai  dari  tahap  permohonan  hingga  tahap  penerbitan dokumennya(Fahlefi et al., 2017).
Kualitas administrasi dapat dicirikan, antara lain, oleh seberapa efektif administrator publik  menggunakan  kebijaksanaan  mereka  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  kebijakan.
Pemahaman  mengenai  proses  pengambilan  keputusan  individu  merupakan  ciri  penting dalam  studi  administrasi.  Namun,  apa  yang  mendorong  kemampuan  pengambilan keputusan?  Dapatkah  suatu  konstruk  digunakan  sebagai  panduan  untuk  kualitas pengambilan keputusan, dan dengan demikian kualitas kebijaksanaan? Meskipun motivasi dan keselarasan tujuan dari birokrat individu memainkan peran yang besar dan penting, para psikolog, ahli saraf, dan ahli kecerdasan buatan berpendapat bahwa kecerdasan adalah konstruk yang membantu mendefinisikan kapasitas keseluruhan untuk kualitas pengambilan keputusan(Bullock, 2019).
AI  dapat  dianggap  sebagai  kemampuan  entitas  nonorganik  dan  mekanis  untuk mencapai tujuan yang kompleks. Entitas nonorganik dan mekanis untuk mencapai tujuan yang  kompleks.  Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  hal  ini  menyiratkan  bahwa kecerdasan tidak bergantung pada substrat: Kecerdasan dapat hadir sebagai proses biologis yang menginformasikan  tindakan manusia atau sebagai  proses mekanis yang memandu sebuah  sistem  otomatis.  Literatur  AI  membedakan  antara  "lemah"  atau  "AI  sempit"  dan "kuat"  atau  "AI  umum".  AI  yang  lemah  atau  sempit  dapat  belajar  untuk  menyelesaikan sekumpulan kecil tugas atau satu tujuan yang sangat sulit. AI yang kuat atau umum dapat belajar  di  berbagai tugas kompleks yang menantang  di hampir semua  domain (Nilsson, 2009). Ada banyak diskusi tentang peningkatan kemampuan jaringan syaraf tiruan dalam dan jaringan syaraf tiruan generatif, tetapi untuk tujuan artikel ini, hal tersebut sudah cukup: AI sempit terus ditingkatkan dan semakin mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dulunya paling efektif, efisien, dan dapat diselesaikan secara adil oleh manusia(Bullock, 2019).
Don  Tapscott  ,  seorang  pengamat  dinamika  teknologi  informasi  dan  komunikasi Amerika  Serikat,  meyakini  bahwa  perkembangan  ekonomi  global  sedang  mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis baja, kendaraan, dan jalan raya menuju  dinamika  masyarakat  ekonomi  baru  yang  dibentuk  oleh  silikon,  komputer,  dan jaringan. Dalam bukunya The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, ia melihat bagaimana migrasi  peradaban  itu diperlukan. Lebih  dari itu, para pemikir komunikasi kontemporer melihat bagaimana informasi semakin menjadi salah satu elemen  konstitutif  dalam  pola  pikir  masyarakat.  Pengamat  seperti  Straubhar,  misalnya, melihat  bagaimana  masyarakat  melakukan  aktivitas  ekonomi-politik  melalui  proses produksi, konsumsi, dan distribusi informasi(Setiawan & Padmaningrum, 2020).
Di sini, elemen informasi menjadi tidak mungkin dinegasikan begitu saja. Di Indonesia kontemporer,  ada  visualisasi  jika  masyarakat  saat  ini  adalah  masyarakat  informasi. Masyarakat informasi ini dalam pandangan Straubhar adalah sebuah realitas yang ditandai dengan  intensitas  yang  tinggi  dari  pertukaran  dan  penggunaan  teknologi  komunikasi.
Dengan  demikian  informasi  menjadi  kebutuhan  atau  keperluan  (hampir)  pokok  dan terwujud  dalam  metafora  sebagai  berikut:  "informasi  adalah  darah  kehidupan  yang menopang  keputusan  politik,  sosial  dan  bisnis".  Jika  diibaratkan  darah,  maka  betapa pentingnya keberadaan informasi bagi kehidupan. Pemaknaan selanjutnya adalah tidak ada perspektif dalam menjalani kehidupan global ini tanpa kehadiran informasi. Oleh karena itu masyarakat harus membuka diri terhadap dinamika media baru atau new media dan tataran komunikasi trans-nasional. Sirkulasi produksi, konsumsi dan distribusi kiat informasi dan kiat petir yang kuat. Teknologi mendukung sendi-sendi interaksi (Setiawan & Padmaningrum, 2020).
Masalah yang jelas dalam memahami masyarakat informasi digital adalah sejauh mana definisi  masyarakat  informasi  memiliki  tempat  dan  porsi  yang  tepat  dalam  keseluruhan konteks pengembangan masyarakat. Pada  dasarnya, masyarakat informasi melekat pada setiap tahapan masyarakat yang ada. Adalah sebuah fakta bahwa setiap komunitas sosial memiliki  kebutuhan  dan  tuntutan  tindakan  komunikatif-informatif.  Hanya  saja perkembangan  dinamika  sejarah  kemanusiaan  menempatkan  komunikasi  dalam  konteks masyarakat  informasi  industri  yang  dipicu  dan  dibantu  oleh  teknologi  yang  mampu memampatkan  keterbatasan  ruang  dan  waktu.  Sistem  Informasi  Desa  memberikan kontribusi positif bagi komunikasi pemangku kepentingan dengan masyarakat desa. Kondisi geografis desa-desa di Indonesia yang tidak semuanya memiliki koneksi internet, membuat tidak semua desa dapat dibangun infrastruktur SID. Pemerataan infrastruktur komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan di Indonesia, untuk menjamin ketersediaan fasilitas bagi pengembangan Sistem Informasi Desa.

## SIMPULAN
Masyarakat kita saat ini sedang mengalami fase evolusi dalam hal berorganisasi dan berkomunikasi. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah untuk selalu tanggap dan menyesuaikan dengan pola-pola dan kecenderungan baru yang akan selalu terjadi di masyarakat. Sehingga setiap perubahan yang terjadi ini harus diantisipasi dan difahami serta selanjutnya  difasilitasi  dengan  bentuk  penyediaan  teknologi  support  system  yakni  e- government. Namun pada akhirnya yang terpenting adalah harus diperhatikan cara-cara pengawasannya.  Sehingga  bagaimanapun  teknologi  yang  semakin  maju,  tetap  yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana memenuhi kewajiban pelayanan publik dengan baik dan bagaimana Pemerintah mempertanggungjawabkannya dengan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bullock, J. B. (2019). Artificial Intelligence, Discretion, and Bureaucracy. American Review of Public Administration, 49(7), 751 – 761. https://doi.org/10.1177/0275074019856123
Fahlefi, Z., Teknologi, P., Bagi, I., & Pelayanan, P. (2017). Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  Pada  Bp2Tsp  Kota  Samarinda). Jurnal Paradigma (JP), 3(2), 155 – 166. https://e-
journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/386
Gaozhao, D., Wright, J. E., & Gainey, M. K. (2023). Bureaucrat or artificial intelligence: people’s preferences  and  perceptions  of  government  service. Public  Management  Review,
January 2023. https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2160488
Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). E- Government : Konsep, Esensi dan Studi Kasus.
Nurhadryani, Y. (2009). 171988-ID-memahami-konsep-e-governance-serta-hubun.
Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan  Akuntabilitas  Sistem  Pemerintahan  Modern. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi, 9(3), 403 – 422.
Setiawan, T., & Padmaningrum, D. (2020). Toward the Design of Village Information Systems As  a  Villager  Communication  Medium. …  Journal  of  Multi  … , 1(4),  1 – 6. https://multisciencejournal.com/index.php/ijm/article/view/20