BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 170

## MANAJEMEN  SYARIAH IMPLEMENTASI  MELALUI  PENDIDIKAN

## Oleh
Sentot Imam Wahjono *)

## Abstraks
Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  mempercepat  pemasyarakatan penerapan  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Meskipun  pemasyarakatan ekonomi  syariah  itu  telah  dimulai  tahun  1992,  sejak  berdirinya  Bank Muamalat  Indonesia.  Dan  kemudian  diperkuat  dengan  diundangkannya  UU No  23  tahun  1999  dan  terbitnya Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) tentang  keharaman  bunga  bank  konvesnional,  yang  merupakan  fondasi perbankan  syariah.  Namun  kontribusi  perbankan  syariah  terhadap perbankan  nasional  masih  kecil,  1,8%  dari  Assets.  Demikian  pula  share asuransi  syariah,  pasar    modal  syariah,  pegadaian  syariah,  masih  sangat kecil.  Untuk  mempercepat    penerapan  ekonomi  syariah  diperlukan  upaya- upaya sistemik dan mendasar yang diharapkan dapat membentuk pola pikir dan  perilaku  syariah  sebelum  memasuki  dunia  kerja  bahkan  semenjak sekolah dasar. Oleh karena itu harus dimulai dari Pendidikan Tinggi dengan kurikulum murni syariah, ke depan dengan tenaga dosen yang murni syariah.

## I. PENDAHULUAN
Penduduk  Indonesia  yang  beragama  Islam  berjumlah 208.819.860 orang  atau    87,196  % dari  seluruh  penduduk  Indonesia  yang  berjumlah 182.083.594 orang ( Badan Pusat Statistik 2005). Sementara itu Penguasaan Asset  Produktif  (GNP)  adalah  sebagai  berikut:  58%  GNP  dikuasai  oleh konglomerat, 24% GNP dikuasai oleh BUMN yang berjumlah 158, 10% GNP disumbangkan  oleh  Koperasi  dan  sektor  formal,  dan  sisanya  8%  GNP terdapat di Usaha Kecil dan sektor informal yang berjumlah 33,5 juta. Kondisi ini  menunjukkan  adanya  kontradiksi  antara  piramida  penduduk  Indonesia dengan piramida penguasaan asset produktif (Antonio, 2007).
Penyebab  utama  dari  kontradiksi  ini  adalah  terlalu  lamanya  bangsa Indonesia  mampu  keluar  dari  belenggu  peraturan-peraturan  yang  dibuat Belanda  pada  masa  kolonial.  Meskipun  bangsa  Indonesia  telah  merdeka sejak  tahun 1945,  namun  kemerdakaan  itu  masih  semu,  yang  merdeka adalah  secara  politik  dan  fisik  saja  dalam  arti  pemerintahannya  sudah dipimpin  oleh  anak  negeri,  politiknya  sudah  disuarakan  oleh  anak  bangsa, namun banyak peraturan mendasar dalam berbangsa dan bernegara masih mengikhlaskan  diri  untuk  dijajah.  Coba  kita  lihat  Oendang-Oendang  Dasar 1945,  Atoeran  Peralihan,  Pasal  II,  yang  bunyinya  : ”Segala  Badan  Negara dan  Peratoeran  jang  ada,  masih  langsoeng  berlakoe,  selama  beloem diadakan jang baroe menoeroet oendang-oendang dasar ini”.
* ) Dosen Tetap FE UM Surabaya, Lektor, Alumni S-2 Unair
Disektor  ekonomi  ”Badan  Negara  dan  Peraturan”  warisan  dari pemerintah  Hindia  Belanda  adalah  perbankan  dengan  segala  peraturannya yang  jelas  dengan  mengenakan interest dalam  bahasa  Inggris  atau rente dalam bahasa Belanda.
Rente ini kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia diperkirakan hingga tahun  1983.  Dari  sejak kemerdekaan  hingga  1  Juni  1983,  rente  bank  diatur oleh Pemerintah. Pada waktu itu banyak para ahli ekonomi dan ulama yang menganggap  rente  bank  bukan  riba  karena  pemerintah  yang  mengatur. Namun ketika pemerintah meluncurkan kebijakan Sistem Devisa Bebas pada tahun 1970 perekonomian Indonesia menjadi terbuka dari pengaruh ekonomi luar negeri. Rente bank di Indonesia yang kaku menjadi dihadapkan dengan rente  bank  di  luar  negeri  yang  lebih  dinamis.  Akibatnya  timbul  rente  uang gelap  yang  lebih  bersaing  dari  rente  bank  di  luar  negeri.  Orang  atau  badan yang  merentekan  uang  secara  gelap  ini  lalu  dijuluki  ”  rentenir”  atau  ”lindah darat” (Perwataatmadja, 2007).
Adanya  dua  rente  dipasar  uang  yaitu  rente  resmi  bank  dan  rente gelap menimbulkan kerugian pada bank yang kemudian selisihnya disubsidi oleh pemerintah melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Akibatnya bank menjadi  sangat  tergantung  kepada  subsidi  pemeritah  dan  menjadi  tidak efisien.  Untuk  meningkatkan  efisiensi  perbankan  akhirnya  pemerintah meluncurkan  kebijakan  1  Juni  1983  (Deregulasi  1983)  yang  isinya pemerintah  melepaskan  penentuan  tingkat  rente  bank  dan diserahkan kepada  banknya  sendiri.  Waktu  itu  muncul  istilah  ”bunga”  untuk menggantikan istilah rente yang telah tercemar oleh para rentenir dan lintah darat.  Istilah  bunga  menjadi  sangat  populer  apalagi  setelah  pemerintah meluncurkan  kebijakan  27  Oktober  1988  atau  Paket  Oktober  1988  yang isinya  membuka  perizinan  bank  seluas-luasnya.  Indonesia  menjadi  surga bagi para investor dalam maupun luar negeri untuk mendirikan bank.
Menjamurnya bank-bank konvensional ditambah dengan GDP nyata tahunan  yang  tumbuh  rata-rata  mendekati  7%  dari 1987 – 1997 telah mengangkat  citra  bank  konvensional  setinggi-tingginya  tetapi  ketika  terjadi krisis finansial Asia Tenggara yang merambah ke Indonesia pada akhir 1997 yang dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi menghempaskan  citra  bank  konvensional  ke  tingkat  serendah-rendahnya. Pemerintah  yang  khawatir  akan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  dalam dan  luar  negeri  kepada  sektor  perbankan  di  Indonesia  telah  mengeluarkan biaya  penyelamatan  dan  pemulihan  industri  perbankan  hingga  mencapai lebih  dari  50%  PDB  Indonesia  pada  waktu  itu  atau  lebih  dari  Rp  500  triliun termasuk  didalamnya  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  dan  Rekapitalisasi Perbankan (Hadad, 2003).
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 172

## II. MANAJEMEN  SYARIAH ?
Kalau  kita  mau  jujur,  maka  sistem  perekonomian  yang  diwarisi  dari pemerintah  Hindia  Belanda  yang  didominasi  perbankan  konvensional dengan menguasai rata-rata lebih dari 90% jumlah uang  yang beredar (M2) sejak tahun 1994 itu telah gagal memakmurkan bangsa Indonesia. 61 tahun Indonesia  merdeka  dengan  pemerintahan yang  silih  berganti  tetapi  dengan tetap  menggunakan  sistem  perekonomian  warisan  Belanda  dan  didominasi perbankan  konvensional  itu  tidak  mampu  menyelesaikan  masalah kemiskinan  dan  pengangguran.  Data  publikasi Central  Intelligence  Agency (CIA)  menyebutkan  estimasi  tahun  2006  tingkat  pengangguran  12,5%  dari jumlah  penduduk  yang  besarnya  245,452,739  orang  dan  jumlah  penduduk yang  berada  dibawah  garis  kemiskinan  mencapai  17,8%  dari  jumlah penduduk.
Dari latar belakang sejarah yang diuraikan diatas, baik yang bersifat universal  maupun  nasional  menunjukkan  perlunya  kita  kembali  kepada sistem  perekonomian  yang  sesuai  dengan  seperangkat  nilai  Islami  ( Islamic set  of  values) yang  dimiliki  oleh  mayoritas  penduduk  suatu  bangsa. Penyimpangan  terhadap Islamic  set  of  values secara  universal  telah menimbulkan kemunduran dan kemiskinan.
Di  Indonesia  pesan  ini  sudah  sangat  jelas  berupa  kegagalan  dalam menghapuskan  bahkan  mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran.  61 tahun  merdeka  sudah  cukup  menjadi  bukti  sejarah  sistem  perekonomian yang didominasi sistem ribawi tidak cocok untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas  beragama  Islam.  Penyesuaian  sistem  perekonomian  dengan Islamic  set  of  values sama  sekali  tidak  bertentangan  dengan set  of  values agama-agama lainnya di dunia. Dengan demikian upaya untuk menyesuaikan  sistem  perenomian  Indonesia  dengan Islamic  set  of  values sebenarnya  adalah  untuk  kemakmuran  dan  kejayaan  bangsa  dan  negara Indonesia.
Nilai-nilai  islam  yang  diacu  dalam  pengembangan  manajemen syariah  adalah  mencontoh  perilaku  Nabi  Muhammad  sehari-hari  yaitu: shiddiq (benar & jujur), amanah (terpercaya), fathanah (cerdas), dan thabligh (komunikatif).  Ke-empat  sifat  utama  Muhammad  inilah  yang  dipraktekkan saat  beliau  menjadi  pedagang  jauh  hari  sebelum  diangkat  menjadi  seorang Nabi,  artinya  ke-empat  sifat  itu  adalah  manusiawi  (bisa  ditiru  oleh  manusia biasa).  Kalau  sekarang  kita  diperkenalkan  dengan  konsep Good  Corporate Governance (Tata  kelola  Perusahaan  yang  Baik)  yang  terdiri  dari fairness , transparency , accountability , responsibility , dan morality . Sebenarnya antara shiddiq , amanah , fathanah , thabligh dengan fairness , transparency , accountability , responsibility ,  dan morality mempunyai  maksud  yang  sama yaitu  memandu  manusia  agar  terhindar  dari  sifat-sifat hewani  yang  serakah dan mencegah manusia terjerembab ke tempat yang serendah-rendahnya – asfala saafiliin (QS: 95/5).
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352
Rachbini  (2007)  menyatakan  bahwa  peluang  implementasi manajemen  syariah  di  Indonesia  sangat  tinggi  karena: Faktor  sosial- budaya (jumlah  penduduk  yang  relatif  sangat  banyak,  lebih  dari  220  juta, taraf pendidikan pada tingkat rata-rata relatif rendah lebih cocok dengan pola manajemen  syariah), Faktor  agama (mayoritas  penduduk  beragama  Islam sehingga  sentimen  normatif  merupakan  peluang  yang  baik,  Adanya kelompok  fanatis  terhadap  norma  menjadi  pasar  yang  khusus,  sebagai konsumen  yang  sangat  loyal), Faktor  ekonomi (tingkat  pendapatan  yang masih relatif rendah, lebih “pas” dengan pola dan prinsip-prinsip manajemen syariah).

## III. MANAJEMEN KEUANGAN / PERBANKAN SYARIAH
Banyak orang yang masih mempertanyakan ”apa yang salah dengan sistem  perbankan  konvensional  ?”  karena  di  negara-negara  lain  terutama yang  telah  maju  perbankan  konvensionalnya  telah  benar-benar  menjadi penggerak  perekonomian.  Jawabannya  tidak  lain  karena  di  negara  lain  itu perilaku  penduduknya  tidak  dibentuk  untuk  mencintai  bunga  atau  riba. Tengoklah disana rate of interest (tingkat riba) tidak pernah lebih dari 5% per tahun  dan  pendapatan  perbankannya  lebih  dari  60%  berasal  dari  jasa-jasa ( fee  based  income ).  Bagi  masyarakat  disana  bank  benar-benar  menjadi tempat  yang  aman  untuk  menyimpan  uang,  dan  bukan  tempat  untuk menggandakan uang.
Mengapa  kita  memilih  perbankan  sebagai  pintu  masuk  dalam mengenalkan  manajemen  syariah  ?  jawabannya  adalah  karena  lebih  dari 90%  jumlah  uang  yang  beredar  (M2)  berada  di  sektor  perbankan  dalam bentuk  Giro,  Tabungan,  Deposito  (DPK)  maka  sangat  strategis  untuk  men- syariah-kan dulu perbankan, kemudian lembaga keuangan yang lain, seperti: asuransi,  pegadaian,  dan  pasar  modal.  Bila  sektor  keuangan  yang menguasai  hajat  hidup  banyak  perekonomian  dapat  disyariahkan,  insya Allah sektor-sektor yang lain dapat juga disyariahkan. Pertanyaan berikutnya adalah  mengapa  kata-kata  “syariah”  yang  dipilih  bukan  islam, padahal maksudnya  adalah  “manajemen  islam”,  “perbankan  islam”,  dan  lain-lain. Bahkan  kata-kata  syariah  dalam  konteks  internasional  tidak  begitu  familiar. Pilihan  kata  syariah  adalah  strategis  untuk  melunakkan  kaum  abangan (meminjam  istilah  Gertz)  agar  tidak su’udzon dan  secara  apriori  menolak konsep  ekonomi  syariah  yang  telah  terbukti  handal  diterapkan  dinegara manca.
Keberhasilan  perbankan  syariah  telah  ditunjukkan  saat  bangsa  Indonesia sedang  mengalami  aneka  macam  krisis  yang  dimulai  dari  krisis  moneter mulai paruh kedua tahun 1997. Saat itu tidak ada satu bank konvensionalpun yang  dapat  lolos  dari  sergapan  krisis  moneter.  Semua  bank  konvensional mengalami  kerugian  yang  amat  sangat.  Semua  bank  konvensional  berada dalam  lembah  kebangkrutan  yang  hanya  bisa diselamatkan  oleh  suntikan dana dari bank sentral dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia(BLBI).
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 174
Selama masa krisis tersebut   semua bank konvensional mengalami negatif spread dan  membengkaknya  kredit  bermasalah  (NPL  = Non  Performing Loan ).  Berbeda  dengan  kondisi  bank  konvensional,  bank  syariah  justru berhasil  membuktikan  dirinya  sebagai  sistem  perbankan  yang  tahan terhadap krisis moneter (Marina, 2005). Data statistik menujukkan bahwa:
1. NPL  bank  syariah lebih  rendah  dan  mengalami  proses recovery yang  lebih cepat  dibanding  bank  konvensional  pada  masa  krisis,  seperti  terlihat  pada gambar 1.
2. LDR  bank  konvensional  menurun  berada  pada  level  dibawah  50%  sedang bank  syariah  telah  kembali  diatas  100%,  seperti terlihat  pada  gambar dibawah ini.
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2000 2001 BS BK Gambar 1 Perbandingan NPL antara Bank Syariah dan Bank Konvensional 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 95 96 97 98 99 0 1 BS BK Gambar 2 Perbandingan LDR antara Bank Syariah dan Bank Konvensional
Sumber: BI, 2002, Cetak Biru Pengembangan Perbakan Syariah Indonesia, hal.6 .
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352

## IV. MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH
Marketing Syariah adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses  penciptaan,  penawaran,  dan  perubahan  values  dari  satu  inisiator kepada stakeholders -nya,  yang  dalam  keseluruhan  prosesnya  sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islami (Sula, 2007)
Meskipun  manajemen  syariah  pada  umumnya  tunduk  pada  kaidah- kaidah  manajemen  pemasaran  namun  sebagai  manifestasi  agama  islam, manajemen  pemasaran  syariah  harus  mengandung  unsur-unsur  moralitas keagamaan seperti jujur, adil dan transparan.  Ketiga hal itulah  yang disebut etika bisnis. Ahmad (2001) menyebutkan sedikitnya terdapat enam ciri etika bisnis  dalam  Islam  yaitu:  Kerja,  Jujur,  Kebebasan  dalam  Usaha  Ekonomi, Keadilan  dan  Perlindungan,  Murah  hati, dan  Berdagang  bukan  Riba. Demikian  pula  Qardhawi  (2001)  juga  mendefinisikan  bahwa  bisnis  dalam islam harus dipandu dengan etika yang setidaknya terdiri dari: Bekerja Sendi Utama Produksi, Beproduksi dalam lingkaran Halal, Perlindungan Kekayaan Alam, Mewujudkan Swadaya, dan Merealisasikan Swasembada.
Ilmu ekonomi tidak dapat mengakomodasi moral, kecuali secara sadar dikembangkan  norma  dan  aturan  main  yang  baik  (Rachbini,  2007).  Dalam hal  ini  diperlukan  etika  dalam  aktivitas  bisnis  agar  manusia  terhindar  dari sifat binatang ( homo economicus ). Sebagai contoh: manusia diperbolehkan / dianjurkan  untuk  berdagang  agar  memperoleh  keuntungan.  Pertanyaannya adalah  bolehkan  kita  berjualan  ganja  ?  kalau  patokan  berdagang  harus untung,  maka  tidak  ada  bedanya  berdagang beras  dengan  ganja.  Disinilah letak  etika  dalam  memandu  aktivitas  bisnis  manusia.  Islam  melarang  bisnis dengan  karakteristik  sebagai  berikut: gharar (tidak  jelas), maisir (judi), riba , tathfif (curang), dzalim (aniaya), risywah (sogok), dan maksiat (Sula, 2007).

## V. MANAJAMEN SUMBER DAYA MANUSIA SYARIAH
Manajemen  sumber  daya  manusia  syariah  akan  mengemuka  saat rekrutmen,  pengorganisasian,  motivasi,  kepemimpinan,  dan  kompensasi. Dalam  rekrutmen  harus  dihindari  terjadinya  kolusi  dan  nepotisme.  Saat pengorganisasian  harus  dilakukan  dengan  rapi,  baik dan  benar  ( “Ali  bin  Abi Thalib  berkata:  “Kebenaran  yang  tidak  terorganisir  dengan  rapi,  akan dikalahkan  oleh  kebathilan  dan  kejahatan  yang  diorganisir  dengan  rapi.”). Demikian  pula  saat  pembagian  wewenang,  perlu disadari  masing-masing manusia  mempunyai  potensi  dan  kemampuan  berbeda  yang  unik,  oleh karena  itu  pelimpahan  tugas  dan  wewenang  jangan  sampai  melebihi kemampuan  seseorang  ( Laa  yukallifullahu  nafsan  illa  wus  aha ,  QS:  Al Baqoroh,  286).  Bantuan  ilmu  psikologi bisa  digunakan  untuk  mengetahui potensi,  sifat  dan  karaktek  seorang  karyawan  secara  ilmiah  (Muslich:  2004, 123).
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 176
Dalam  lingkungan  organisasi  Islami,  pemotivasian  harus  didasarkan pada prinsip keikhlasan. Hafiduddin (2007) menyatakan bahwa ikhlas berarti melakukan suatu kewajiban dengan maksimal atau yang terbaik dengan niat yang  bersih.  Rasulullah  SAW  bersabda: “Sesungguhnya  Allah  SWT  sangat mencintai  orang  yang  jika  melakukan  suatu  pekerjaan,  dilakukan  secara itqan (tepat, terarah, profesional, jelas dan tuntas).” (HR. Thabrani).
Prinsip  keikhlasan  akan  berimbas  kepada  prinsip  kompensasi. Meskipun Allah menuntun manusia untuk tidak menuntut hak meskipun telah berbuat  sebaik-baiknya  ( “Katakanlah:  "Tiap-tiap  orang  berbuat  menurut keadaannya  masing-masing."  Maka  Tuhanmu  lebih  mengetahui  siapa  yang lebih benar jalannya.” (QS. Al-Isra’: 84), namun terdapat tuntunan yang jelas bahwa manajemen dilarang berbuat aniaya misalnya  membayar gaji kurang dan  telat  ( “Dan  orang-orang  yang  berjihad  untuk  (mencari  keridhaan)  Kami, benar- benar  akan  Kami  tunjukkan  kepada  mereka  jalan-jalan  Kami.  Dan sesungguhnya  Allah  benar-benar  beserta  orang-orang  yang  berbuat  baik.” (QS. Al-Ankabut: 69).

## VI. IMPLEMENTASI MELALUI PENDIDIKAN
Deliarnov  (1995)  mengatakan  bahwa  bahwa  sistem  perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa (negara, atau sekelompok masyarakat) tidak hanya  tergantung  dari  doktrin,  mazhab,  atau  aliran  pandangan  ekonomi, tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  seperangkat  nilai  ( set  of  values) yang  dianut oleh  bangsa  atau  kelompok  masyarakat  tersebut,  seperti  adat,  kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi dan falsafah. Berangkat dari pemikiran ini maka sudah sewajarnya bangsa Indonesia saat ini berharap dari generasi berikutnya,  bukan  dari  generasi  sekarang  untuk  mengimplementasikan manajemen  syariah.  Tugas  generasi  sekarang  adalah  menyiapkan seperangkat  sistem  yang  memungkinkan  implementasi  manajemen  syariah. Salah satunya adalah dengan menyiapkan pendidikan syariah.
Marina  (2005)  menyatakan  bahwa  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah sebagai  salah  satu  alat  dakwah  persyarikatan  Muhammadiyah  ber  “ amar ma’ruf  nahi  munkar ”  merasa  terpanggil  untuk  memberikan  sumbangsihnya bagi percepatan pengembangan perbankan syariah. Salah satu sumbangsih itu  adalah  upaya  perumusan  kurikulum  perbankan  syariah  yang massive (meluas), fundamental (mendasar), comprehensive (menyeluruh),  dan visioner (berpandangan  jauh  ke  depan).  Kebutuhan pengembangan Kurikulum  Bermuatan  Syariah  juga  dirasakan  oleh  Perwataatmadja  (2007). Polesan  kurikulum  pendidikan  ekonomi  konvensional  dengan beberapa muatan  yang  berbau  syariah  tidaklah  cukup,  tetapi  sebagai  langkah  awal untuk  memulai  pendidikan  ekonomi  syariah  sudah  sangat  mendesak. Urgensi  kurikulum  syariah  itu  mengingat  perkembangan  pesat  amal  usaha ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi, pegadaian, dan pasar modal syariah.  Gambaran  perkembangan  perbankan  syariah  bisa  dilihat  dalam gambar dibawah.
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352
177
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

## 1992
BMI berdiri
1998 UU Perbankan no. 10 disyahkan. 1 BUS, 78 BPRS, 26 kantor. TA: Rp 479 M, DPK: Rp 392 M 1999 UU BI No. 23 disyahkan. 2001 2  BUS,  3  UUS, 81  BPRS  dan  51 kantor. TA: Rp 2,72 T
DPK: Rp 1,81 T
2002 Maret: Peluncuran SWBI
Sep: Peluncuran CBPPSI
Des: TA: Rp 4,05 T DPK: Rp 2,92 T PS: Rp 3,28 T 2003 Nov: TA: Rp 7,44 T (0,64%) DPK: Rp 4,16T (0,58%)
PS: Rp 5,37 T (1,15%) ROA: 1,45% ROE: 10,45%
253 kantor BS, 86
BPRS, 6 UUS, 2 BUS. Des (tgl. 16): Fatwa Bunga Haram MUI
2004 Revisi UU BI menjadi UU no. 3/2004 Mei: TA: Rp 11,56 T DPK: Rp 7,77 T PS: Rp 7,56 T Des: TA: Rp 14,04 T (1,03%) DPK: Rp 10,56 T (1%) PS: Rp 10,98 T (1,5%)
2007
Januari: 3 BUS (BMI, BSM, BSMI), 20 UUS, 125 BPRS, 644 kantor.
Des (Proyeksi): TA: Rp 40 T (1,8%)
KETERANGAN: BMI Bank Muamalat Indonesia SWBI Sertifikat Wadiah Bank Indonesia BSM Bank Syariah Mandiri CBPPSI Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia BSMI Bank Syariah Mega Indonesia UUS Unit Usaha Syariah (dalam bank konvensional) PS Pembiayaan Syariah (kredit) TA Total Assets DPK Dana Pihak Ketiga
BPRS
Bank Perkreditan Rakyat Syariah BUS Bank Umum Syariah
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 178
Sumber: Perwataatmadja, Karnaen A., 2007.
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 179

## DAFTAR  PUSTAKA
Ahmad,  Mustaq,  2001, Business  Ethics  in  Islam ,  Diterjemahkan  Oleh Samson Rahman, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Antonio, Muhammad Syafi’i, 2007 , Shariah: New Management Paradigm and Global  Competitiveness ,  Makalah  Seminar  Nasional  Manajemen Syariah, Universitas Mercu Buana Jakarta (Maret). Deliarnov, 1995, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hafidhuddin,  Didin,  2007, Nilai-nilai  Syariah  dalam  Budaya  Corporasi  bagi Pembentukan  Keuanggulan  Organisasi ,  Makalah  Seminar  Nasional Manajemen Syariah, Universitas Mercu Buana Jakarta (Maret). Hadad,  Muliaman  D.,  dkk, 2003, Indikator  Awal  Krisis  Perbankan , Riset Terkait Sistem Keuangan, Bank Indonesia, Desember, Jakarta. Marina,  Anna,  2005,  Peranan  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  Dalam Mempercepat  Pengembangan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Balance  Journal ,  Tahun  II/Nomor  4/Juli,  Fakultas  Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya,. Muslich,  2004, Etika  Bisnis  Islami,  Landasan  Filosofis,  Normatif  dan Substansi Implementatif , Penerbit Ekonisia, Yogyakarta Perwataatmadja, Karnaen A., 2007, Kebutuhan dan Strategi Pengembangan Kurikulum  Manajemen  Bermuatan  Syariah ,  Makalah  Seminar Nasional  Manajemen  Syariah,  Universitas  Mercu  Buana  Jakarta (Maret).
Rachbini,  Didik  J,  2007, Peluang  Penerapan  Manajemen  Syariah  di Indonesia, Makalah  Seminar  Nasional  Manajemen  Syariah,
Universitas Mercu Buana Jakarta (Maret). Sula, Muhammad Syakir, 2007, Syariah Marketing: Solusi Penciptaan Bisnis Beretika, Makalah Seminar Nasional Manajemen Syariah, Universitas Mercu Buana Jakarta (Maret). Qardhawi, Yusuf, 2001, Norma dan Etika Ekonomi Islam , edisi bahasa Indonesia, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta