INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9675-9686 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi  Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN.Liw)
Erlina Bachri 1 ✉ , Rihelda Lovita Vira 2
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: erlina@ubl.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tindak  pidana  pemerkosaan  dianggap  sebagai  pemotong  cerahnya  masa  depan  seorang  remaja, sebagai seorang korban pemerkosaan harus punya masa depan yang  cerah. Namun kembali lagi, hukumlah yang paling banyak menentukan saat kejadian kriminal sudah terjadi, yaitu menjerat pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku juga menjadi tiang pembatas agar pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan kejahatan atau mengulanginya lagi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur? Pertanggungjawaban pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak  dibawah  umur  dalam  putusan  Nomor  : 137/Pid.Sus/2022/PN.Liw.  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  jurnal  ini  adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian tentang faktor penyebabna ialah dorongan dan minat seksual pelaku untuk memuaskan hawa nafsu dan hasratnya sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan kondisi tempat dilakukannya tindak pidana. pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, berdasarkan fakta  persidangan  pelaku  terbukti  bersalah  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan oranglain  terdakwa  hanya  dijatuhkan  pidana  penjara  10  (sepuluh  tahun)  dan  denda  sejumlah  Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan denda.
Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, pemerkosaan, anak dibawah umur

## Abstract
The crime of rape is considered as a cutter to the bright future of a teenager, as a victim of rape must have a bright future. But again, it is the law that determines the most when a criminal incident has occurred, namely ensnaring the perpetrator according to the applicable laws and also becoming a barrier so that the perpetrator does not want to commit a crime or repeat it again. The problem in this research is the factors that cause the criminal act of rape against minors? The research method used in the preparation of this journal is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Based on research on the causative factor is the drive and sexual interest of the perpetrator to satisfy his own lust and desire. The low level of education, as well as the environmental conditions in which the crime was committed. liability of the perpetrator of the crime of rape against a minor, based on the facts of the trial the perpetrator was found guilty of intentionally committing deception, a series of lies, or inducing a child to have sexual intercourse with him or with another person the defendant was only sentenced to 10 (ten years) imprisonment and a fine in the amount of Rp. 800,000,000,  - (eight hundred thousand rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by 3 (three) months of imprisonment fine.
Keyword: Criminal responsibility, rape, minors

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  suatu  negara  Republik  yang  berideologikan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga merupakan Ngera Hukum yang sangat menjunjung tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  juga  mnejamin  kesejahteraan  bagi  tiap-tiap  warga negaranya, saah satunya ialah menjamin perlindungan anak. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) ”.  Indikasi  bahwa  Indonesia  menganut  konsepsi  welfare  state  terdapat  pada kewajiban  pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan  negara,  sebagaimana  termuat  dalam alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945,  yaitu:  “Melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.
Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi penegakan hukum dan juga Hak Asasi Manusia, hal ini disebabkan karena hukum dan HAM saling berkaitan antara satu sama dengan yang lainnya.
Hukum  dapat  dipandang  juga  sebagai  pelengkapan  dalam  kehidupan  masyarakat untuk terciptanya ketertiban, ketentraman dan keteraturan dalam kehidupan di masyarakat. Karena itu cara bekerja hukum dengan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana tingkah laku dan karena itu juga hukum merupakan norma.
Dalam kehidupan masyarakat yang  berbangsa  dan  bernengara hukum mempunyai posisi  yang  cukup  strategis  dan  mendominan. Keberadaan  aturan  yang  sifatnya  formal maupun non formal berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan mendasar. Terlebih lagi  saat  ini  bangsa  Indonesia  sedang  membenahi  permasalahan  yang  sangat  penting perihal Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya perlindungan terhadap anak yang ada di Indonesia.
Dijelaskan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap  orang  termasuk  dalam  kelompok  masyarakat  yang  rentan  berhak  memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang termasuk rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas Sedangkan Human Right Reference menyebutkan bahwa yang termasuk  ke  dalam  kelompok  rentan  adalah  anak,  perempuan,  penyandang cacat/disabilitas, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam masyarakat yang tetap menjunung tinggi nilai-nilai HAM.
Terkait  akan  pentingnya  negara  yang  berdimensi  hukum,  maka  dalam  penerapan Indonesai sebagai negara hukum memiliki tujuan tidak lain untuk menciptakan citra hukum itu  sendiri  terutama  dalam  konteks  keadailan,  kepastian  dalam  hukum  dan  juga kemanfa atannya.  Hal  ini  dikemukaan  oleh  Fence  Wantu,  bahwa  “Kondisi  Demikian merupakan  sebagai  upaya  agar  meningkatkan  kepastian,  kesadaran,  pelayanan  dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan untuk penyelenggaraan nega ra yang makin tertib juga terartur”.
Perlunya  penegakan  hukum  di  negara  hukum  seperti  Indonesia  ditujukan  agar terciptanya  keadilan  dan  ketertiban  yang  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan keadaan umum di masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan salah satu syarat pokok agar masyatakat teratur dalam kehidupannya. Oleh karena itu hukum memiliki peran yang sangat  penting  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat,  mulai  dari  tingkatan  yang  paling sederhana sampai dengan tingkatan yang kompleks.
Dalam pengertian umum anak harus mendapat perhatian yang tidak cukup hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis di kehidupan yaitu agama, hukum dan juga sosiologi yang akan menjadikan anak semakin rasional juga aktual dalam lingkungan bersosial.
Anak  yang  menjadi  tumpuan  sebagai  harapan  masa  depan  bangsa,  negara, masyarakat terutama keluarga. Dimana kondisinya yang secara jasmani maupun psikologis belum bisa dikatakan matang. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal baik fisik, mental dan juga rohani maka anak perlu diperlakukan secara khusus. Dengan cara
memelihara kelangsungan hidup anak yang merupakan masih tanggung jawab dari orang tua.    Anak  juga  merupakan  generasi  penerus  bangsa  dan  penerus  dalam  pembangun negara  yang  dipersiapkan  sebagai  subjek  berkelanjutan  dan  akan  menjadi  pemegang kendali masa depan pada suatu negara, tidak terkecualinya adalah negara Indonesia.
Perlindungan anak merupakan salah satu saktivitas dalam melindungi dan menjamin anak dan juga hak-haknya untuk bisa berkembang, tumbuh, dan hidup dengan maksimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusian.
Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Untuk itu kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi  kegiatan  kelangsungan  perlindungan  anak  dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak di inginkan.
Berdasarkan data yang diambil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2022, KPAI menerima sebanyak 4683 aduan dengan pengaduan yang paling tinggi yaitu Perlindungan Khusus Anak (PKA) dimana pengaduan  ini menempati angka 2133 dengan jenis kasus tertinggi anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak di Indonesia masih rentan menjadi korban kejahatan seksual, dalam berbagai latar belakang, situasi dan kondisi dimana anak berada. Kekerasan seksual kerap terjadi di ranah domestik berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamanan maupun umum.
Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  untuk  menanggulangi  atau mengatasi  masalah  pelecehan  seksual,  mulai  dari  memberikan  seminar-seminar  atau sosialisasi ke sekolah tentang pelecehan seksual, sex education, dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja permasalahan pelecehan seksual ini belum dapat teratasi.
Kurangnya  pengawasan,  perhatian  dan  kasih  sayang  dari  orang  tua  kerap  menjadi salah satu faktor timbulnya perbuatan jahat yang dilakukan  kepada anak. Selain itu juga faktor lingkungan yang baik tentu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan  perkembangan  anak,  begitupun  sebaliknya  jika  lingkungan  yang  buruk  akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.  Berdasarkan hal tersebut,  maka  anak  perlu dilindugi dari perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarmya baik kerugian termasuk mental, fisik maupun sosial. Dimana mengingat kondisi dan situasi pada anak yang hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.
Perkembangan era globalisasi yang berkembang secara cepat dan terus maju tanpa adanya  batasan  dalam  hal  tekhnologi  dimana  secara  bebas  dapat  diakses  oleh  setiap kalangan masyarakat dan yang tak terkecuali adalah anak. Hal ini berdampak pada pola
berfikir  dan  berkembang  anak,  dimana  anak  dapat  menjadi  sasaran  kekerasan  dan pelecehan seksual atau korban dari pemerkosaan. Di zaman modern ini, kasus mengenai kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak sudah banyak kita jumpai.
Disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (1)  undang-undang  nomor  35  tahun  2014  tentang perlindungan  anak,  Anak  merupakan  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Menurut  pasal  1  ayat  (2)  undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Undang-Undang  ataupun  KUHP  belum  sepenuhya  melindungi  hak-hak  anak  yang menjadi korban kekerasan, karena ancaman sanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan  pelaku  kekerasan  hanya  di  hukum  ringan  bahkan  bebas  dari  hukuman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapat perlindungan
Pemerkosaan merupakan salah satu perbuata kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dan penis, secara paksa ataupun dengan cara kekerasan.
Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan dan hukuman bagi pelakunya  jika terbukti melakukan pemerkosaan akan dijerat hukuman penjara dengan maksimal penjara 12 (dua belas) tahun. Sebagaimana telah tertuang dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan  istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena  memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 2 tahun”.
Salah satu Tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan pada seorang anak dibawah umur dan berstatus pelajar adalah pada Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN Liw yang menyatakan terdakwa YS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain. Menjatuhkan pidana  terhadap  Terdakwa  YS  dengan  pidana  penjara  selama  12  (dua  belas)  tahun  dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana  kurungan  dikurangi  masa  penahanan  yag  telah  dijalani  oleh  terdakwa  dengan perintah  agar  Terdakwa  tetap  ditahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan
menganalisis  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana pemerkosaan  terhadap  anak  di  bawah  umur  berdasarkan  Putusan  Nomor  : 137/Pid.Sus/2022/Pn Liw.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  dan  normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris.  Dalam  melakukan  penelitian  ini, diperlukan  data  yang  bersumber  dari  data  sekunder  berupa  yang  sifatnya  mengikat, literatur-literatur,  peraturan  perundangan,  kamus  hukum,  surat  kabar,  media  cetak  dan media  elektronik  dan  dari  hasil  penelitian  di  lapangan  secara  langsung.  Setelah  data diperoleh  baik  data  primer  maupun  data  sekunder,  kemudian  data  tersebut  diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai  kelengkapannya  dapat  diketahui  dari  data  tersebut  yang  mana  dipergunakan untuk dianalisis. Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan diketahui dengan  cara  pikir  induktif  sehingga  menjadi  gambaran  umum  jawaban  permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan    Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN Liw)
Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Dwi Purnama Wati, S.H., M.H, Terdakwa  YS  telah  melakukan  persetubuhan  dengan  anak  korban  O  sebanyak  7  kali. Kejadian pertama terjadi pada 25 Maret 2022 pukul 20.00 WIB di Pantai Ilahan Pekon Walur, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Kejadian berikutnya terjadi pada bulan April 2022, termasuk di rumah PIRU Pekon Pelita Jaya pada pukul 07.00 WIB, dan tiga kali di Pantai Ilahan pada bulan April dan Mei 2022, masing-masing pada pukul 20.00 WIB. Anak korban, O, pertama kali berkenalan dengan YS melalui Facebook pada bulan Januari 2022, setelah itu mereka bertukar nomor handphone.
Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekiranya pukul 19.00 WIB, korban O mengatakan kepada ibunya yaitu RW akan pergi keluar rumah sebentar untuk WIFI-an di Balai Pekon Way Redak dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa datang bersama dengan temannya P dengan menggunakan motor masing-masing dan menjemput korban O lalu pergi menuju ke Pantai Ilahan. Sesampainya disana terdakwa menarik pakaian korban O dan mengatakan kepada temannya P “liat liatin ya kalau ada orang kabarin saya
“. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam korban O sampai s ebatas dengkul, korban O menolak dan mengatakan “saya takut” tetapi terdakwa YS menjawab “tidak apa apa kok” lalu terdakwa YS mencium bibir korban O dan langsung melepas celana dan celana dalamnya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban O kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga menyebabkan alat kelamin korban O mengeluarkan darah.  Setelah  selesai  korban  O  dan  terdakwa  YS  menggunakan  celana  dalam  masing- masing lalu mengantar korban O kembali ke Balai Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisr Barat sekiranya pada pukul 22.00 WIB, kemudian korban O berjalan kaki menuju rumahnya.
Selanjutnya pada hari dan tanggal yang korban O tidak ingat lagi bulan April 2022 sekiranya  pukul  19.00  WIB,  terdakwa  YS  mengajak  korban  O  untuk  berjalan  jalan  dan keduanya  sepakat  bertemu  di  Balai  Pekon  Way  Redak.  Setelah  bertemu,  terdakwa  YS mengajak korban O kerumah teman terdakwa P di Pekon Pelita Jata Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat. Sesampainya dirumah sdr. P terdakwa YS dan korban O masuk ke dalam kamar sdr. P, lalu korban O berkata kepada terdakwa YS : ‘saya ini takut kalau bersetubuh nanti bisa hamil, saya ini kan masih sekolah” kemudian terdakwa YS menjawab : “gak papa tenang aja, gak bakal hamil kok kamu itu” dan terdawak YS berjanji a kan membrikan sebuah boneka kepada korban. Setelah itu korban O dan terdakwa YS membuka celana masing-masing, lalu terdakwa YS langsung mencium bibir korban O dan meraba payudara korban O selanjutnya memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban O selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin korban O. Setelah  selesai korban O dan terdakwa YS menggunakan celana masing-masing dan korban O diantarkan pulang oleh terdakwa YS.
Kemudian persetubuhan terakhir korban O dan terdakwa YS terjadi pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekiranya pukul 19.00 WIB tersebut, terdakwa YS menghubungi korban O dan mengajak untuk bermain jalan-jalan bersama. Korban O dijemput terdakwa YS  di Balai Pekon Way Redak untuk pergi ke Pantai Ilahan Kec. Pesisir Tengah. Setelah sampai di Pantai Ilahan korban O diajak terdakwa YS untuk berbaring di atas rumput sekitaran Pantai Ilahan  dan  menyuruh  korban  O  untuk  melepaskan  celana  Anak  Korban  lalu  terdakwa mencium bibir dan memasuka alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban O sekiranya selama 5 (lima) menit. Setelah itu korban O dan terdakwa YS menggunakan pakaian masing- masing dan terdakwa mengantar korban O kembali ke Balai Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.
Terdakwa YS menyetubuhi korban O sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang sama dan  selalu  mengerluarkan  sperma  di  dalam  kemaluan  korban  O.  Korban  O  terpaksa
melakukan  persetubuhan  dengan  terdakwa  karena  takut  dengan  terdakwa  YS  yang mengancam  korban  O  menggunakan  foto  korban  O  yang  tidak  memakai  baju.  Tetapi korban O sempat memutuskan Terdakwa YS, dan ternyata terdakwa YS menyebarkan foto korban O yang tidak memakai baju ke media sosial.
Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi FS selaku guru BK korban O memanggil korban O ke ruang BK di sekolah, lalu saksi FS berkata : “ibu sudah tau nak foto kamu kesebar, kamu pernah berhubungan nggak? Nanti ibu beli tes pack kita  cek  kehamilan  ya”.  Saksi  FS  juga  bertanya  :  “siapa  laki -laki  itu  nak?  Ada  tidak Facebooknya” dan dijawab oleh korban O : “ini buk namanya YS (sambil memperlihatkan foto YS di Facebook)”. Setelah itu korban O dan Saksi melakukan tes pack kehamilan melalui urin  korban  O  dan  hasilnya  positif  hamil  pada  tes  pack  tersebut.  Kemudian  saksi  FS mengantar korban O pulang dan memberikan surat panggilan orangtua kepada Ibu korban O dan mengatakan bahwa korban O telah melakukan tes kehamilan dengan hasil positif. Setelah  mengetahui  korban  O  hamil,  korban  O  menelpon  terdakwa  YS  untuk  diminta pertanggungjawabannya namun terdakwa YS mengatakan belum siap untuk bertanggung jawab dan meminta korban O untuk menggugurkan kandungannya.
Korban O terakhir menstruasi yaitu pada tanggal 25 Maret 2022, lalu hamil selama 4 (empat) bulan dan sekarang kandungan Korban O telah keguguran. Korban O yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP tidak mengerti jika sperma masuk ke dalam vagina  akan  menyebabkan  kehamilan.  Bahwa  berdasarkan  Akta  Kelahiran  Nomor  : XXX.X/YYYYYYY/ZZZZZZZZ/YY/XXXX korban O binti H masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian 25 Maret 2022 – 10 Mei 2022 dan masih berstatus sebagai ANAK.
Akibat  perbuatan  terdakwa  YS  Korban  O  sebagaimana  Visum  et  Repertum  RSUD Alimuddin Umar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 042/750/VER/III.20/2022 tanggal 02 juni 2022 yang dibuat dan ditandangani oleh Dokter RSUD Alimuddin dr. Pandir Adwitiya, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya luka/jejas; Pada pemeriksaan dalam didapatka luka robek diselaput vagina (hymen) dengan bentuk tidak beraturan di jam tiga koma keputihan (+); Tidak ditemukan jejas kemerahan pada vulva dan vagina; Ditemukan hasil pemeriksaan pp test positif;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat,  khususnya  tindak  kejahatan  seksual  seperti  pemerkosaan  terhadap  anak
maupun perempuan. Dengan seiringnya perkembangan zaman yang sangat luar biasa pada saat ini membuat anak dijadikan sasaran dari tindak kejahatan seksual pencabualan maupun pemerkosaan.
Menurut H. Hari Saheroji yaitu secara garis besar faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian yaitu “faktor -faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor-faktor yang bersumber d ari luar individu (ekstern)”. Dilihat dari faktor - faktor yang disampaikan dalam kenyataan hidup sehari-hari korban pemerkosaan terhadap anak  semakin  meningkat,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Hakim  dan  Jaksa  yang menyatakan  anak  dibawah  umur  bisa  jadi  korban  seksual  karena  anak-anak  belum  bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum bisa untuk menjaga dirinya sendiri dan masih sangat mudah terpengaruh bujuk rayu. Pembinaan dan pendidikan anak sejak  dini  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  guna  menempa  mental  pola pemikirannya, sebab apabila anak pada usia dini tidak mempunyai watak dan mental yang baik, maka tidan menutup kemungkinan bahwa si anak akan menjadi pelaku tindak pidana (kejahatan).
Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, antara lain : faktor internal, faktor ini berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan anak. Faktor eksternal, faktor ini  meliputi  pengaruh  dari  pengaruh  lingkungan  (paparan  pornografi,  pengaruh  teman), kurangnya pengawasan dari orang tua dan tidak adanya pengetahuan/ pendidikan seks dari orang tua.
Berdasakan  pembahasan  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  faktor  penyebab  pelaku melakukan  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak  dibawah  umur  dalam  perkara  ini adalah dorongan dan minat seksual pelaku untuk memuaskan hawa nafsu dan hasratnya sendiri, Rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan kondisi tempat dilakukannya tindak pidana
Dasar  Pertimbangan  Pemidanaan  Majelis  Hakim  Dalam  Mengadili  Tindak  Pidana Pemerkosaan anak dibawah umur (Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN Liw)
Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbhaardheid yang  berarti  untuk  menentukan  apakah  seseorang  dipertanggungjawabkan  atas  suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.
Definisi  mengenai  pertanggungjawaban  pidaa  dikemukakan  oleh  Simon  “sebagai suatau  keadaan psikis, sehingga penerapan  suatu  ketentuan  pidana  dari  sudut pandang umum  dan  pribadi  dianggap  patut.  Dasar  adanya  tanggungjawab  dalam  hukum  pidana
adalah keadaan psikis tertntu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan  antara  keadaan  tersebut  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  sedemikain  rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan pe rbuatan tersebut”
Seseorang dikatan telah melakukan perbuatan tindak pidana, apabila perbuatan dari terdakwa  terbukti  sebagai  salah  satu  bentuk  dari  perbuatan  tindak  pidana  seperti  yang tertera dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut, dalam hukum  pidana,  pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain .
Proses peradilan merupakan salah satu bagian dari upaya untuk mencari keadilan dan juga dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam ranah  hukum  pidana  serangkaian  tindak  yang  menyerang  keselamatan  jiwa  dan  raga dipandang sebagai bentuk perbuatan yang diancam pidana karena dianggap memenuhi unsur  delik  sebagaimana  amanat  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Rangkaian pemeriksaan  pada  tingkat  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pemidanaan  di Pengadilan  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  penegakan  hukum  dalam  rangka pembuktian fakta-fakta hukum di persidangan.
Seorang hakim sebelum memutuskan suatu perkara, memperhatikan dakwaan dari penuntut  umum,  keterangan  dari  para  saksi  yang  ada  dalam  persidangan,  keterangan terdakwa,  alat  bukti,  serta  hal-hal  lain  yang  diperlukan  dalam  persidangan.  Putusan  dari tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umu dalam putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Liw sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU  RI  No.  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  Jo  Pasal  64  Ayat  (1)  KUHP  yang  intinya  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Berdasarkan  fakta  dalam  persidangan  dan  berdasarkan  berita  acara  pemeriksaan yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  YS  dalam  persidangan  menyampaikan  keterangan  di pengadilan  maupun  saat  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  oleh  jaksa penuntut umum, terdakwa
Dilihat  dari  segi  umurnya  terdakwa  YS  tidak  termasuk  dalam  kategori  anak-anak,
sesuai dengan pasal 45 KUHP. Dengan fakta bahwa terdakwa YS telah berumur 26 Tahun, terdakwa  bukanlah  lagi  termasuk  dalam  golongan  anak-anak  dan  sepantasnya  mampu bertanggungjawab apabila  dilihat dari segi umurnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalaha yang telah terdakwa lakukan.
Selain  faktor  di  atas  yang  menjadi  alasan  Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman pidana  terhadap  pelaku  yakni  dilihat  pengaruh  yang  timbul  dari  adanya  pemidanaan tersebut, yaitu Putusan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun diharapkan terdakwa sadar akan kesalahanya sehingga jera dan tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari, karena perbutana tersebut merugikan orang lain dan merupakan perbuatan pidana, kemudian bagi pihak  keluarga  korban,  pengaruh  akan  dipidananya  pelaku  maka  akan  mendapat  rasa keadilan.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebuha  pertanggungjawaban  pelaku yang  seharusnya  didapatkan  korban  dalam  perkara  Nomor  :  137/Pid.Sus/2022/PN.  Liw belum  sepenuhnya  menekan  pada  pengertian  kewajiban  dari  pelaku  kejahatan.  Dimana seharusnya setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti  kerugian  yang  timbul  dari  kesalahannya  tersebut.  Maka  dari  itu  upaya perlindungan hukum terhadap anak sangat perlu di tingkatkan agar terciptanya perwujudan hak-hak anak yang optimal dan terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi dan kriminalitas terhadap anak.

## SIMPULAN
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak dibawah  umur  dalam  perkara  ini  adalah  dorongan  dan  minat  seksual  pelaku  untuk memuaskan  hawa  nafsu  dan  hasratnya  sendiri,  Rendahnya  tingkat  pendidikan,  serta lingkungan  kondisi  tempat  dilakukannya  tindak  pidana.Dalam  putusan  Nomor  : 136/Pid.Sus/2022/PN  Liw  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan terhadap  anak  dibawah  umur,  berdasarkan  fakta  persidangan  pelaku  terbukti  bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  oranglain  terdakwa  hanya dijatuhkan  pidana  penjara  10  (sepuluh  tahun)  dan  denda  sejumlah  Rp.  800.000.000,- (delapan  ratus  ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  tidak  dibayarkan  denda  tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Arist Merdeka Sirait. 2011, Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan orang tua dalam menjaga dan melindungi anak, Komisi Perlindungan Anak.
Aulia Febriyanti dan I Ketut Seregig. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan  Cara  Menggunakan  Kartu  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM),  Jurnal  Yustisi,  jilid  10, terbitan 1.
Zainudin  Hasan,  2022 . Faktor  Penyebab  Terjadinya  Pelecehan  dan  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung . Jurnal Hukum Malahayati
M.  Sholeh.  2017. Analisis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017.
Zainudin  Hasan,  2022. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan . Jurnal Hukum Malahayati Febrina  Erlinda  Nuryanti.  2011. Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Penganiayaan  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  Jurnal  Universitas  Pembangunan  Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Min  Nuthfatin  Nadlifah,  “Sanksi  Hukum  Bagi  Pelaku  Pemerkosaan  Terhadap  Anak”, Jurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 94.
Nashrina. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Barda Nawawi Arief. 2012. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Zainudin Hasan, 2023 . Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana , Jurnal Hukum Malahayati
P.AF.  Lamintang  Theo  Lamintang.  2011 Kejahatan  Melanggar  Norma  Kesusilaan  dan  Norma Kepatuta, Jakarta: Sinar Grafika
Leden Marpaung. 2012. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar. Grafika, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro. 2013. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama Jakarta.
Soerjono Soekanto. 2004. Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hamzah  Tarik.  1996. Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia,  Raja Grafindo, Jakarta.
Romli Atmasasmita. 2000. Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung
Michael  Gurian.  1996. The  Wonder  of  Boys:  Cara  Membesar  Anak  Laki-laki  Menjadi  Pria  Sejati, Serambi, Jakarta.
R.  Soesilo,  1996,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-  Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor
Binsar Gultom, 2006, Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat, Suara Pembaruan.