Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor

## ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)

## Maya Andriani
Alumni Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor

## Hendri Tanjung
Wakil Dekan Fakultas Pascasarjana UIKA Bogor

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  manajemen  risiko pembiayaan  yang  dijalankan  oleh  bank  BRI  Syariah  Cabang  Bogor  terhadap pembiayaan  KPR,  baik  itu  pada  tahap  analisis  calon  debitur  sebelum persetujuan  pembiayaan,  proses  manajemen  setelah  diberikan  pembiayaan KPR,  serta  pada  saat  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  ataupun  kemacetan pelunasan pembiayaan dari debitur.
Manajemen  risiko  didefinisikan  sebagai  suatu  metode  logis  dan sistematik  dalam  identifikasi,  kuantifikasi,  menentukan  sikap,  menetapkan solusi,  serta  melakukan  monitor  dan  pelaporan  risiko  yang  berlangsung  pada setiap  aktivitas  atau  proses  (Ferry  N.  Indroes;  2008).  Terdapat  5  tahap  dalam proses  manajemen  risiko,  yaitu  identifikasi  risiko,  pengukuran  risiko,  mitigasi risiko, monitoring risiko  serta  pengendalian  dan  pelaporan  risiko  (Imam, Wahyudi, et al : 2013).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  analisis.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode  alamiah.  jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  studi  lapangan ( Field Research ) dilakukan dengan penelitian secara langsung pada kantor BRI Syariah Cabang Bogor.
Hasil dari penelitian ini adalah Manajemen risiko pembiayaan KPR yang diterapkan  BRI  Syariah  Cabang  Bogor  meliputi  identifikasi  yang  paling  utama dijalankan  dalam  menyeleksi  calon  debitur  adalah  dengan  analisis  5C (Character,  Capacity,  Capital,  Colateral,  Condition  of  Economi) .  Mitigasi  risiko pembiayaan  yang  diterapkan  BRI  Syariah  adalah  dengan  pengikatan  agunan
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
murni  yaitu  rumah  yang  dijadikan  sebagai  objek  KPR  itu  sendiri,  menyiapkan pencadangan  modal,  kebijakan  mengutamakan  pemberian  pembiayaan  KPR hanya  kepada  calon  nasabah  yang  memiliki fix  income yaitu  nasabah  yang berstatus  karyawan  tetap.    Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  yang  telah mencapai  kolektabilitas  V  (macet)  khusus  pembiayaan  KPR  di  BRI  Syariah, pihak  bank    tidak  melakukan  langkah-langkah  penyelamatan  dengan  skema rescheduling , reconditioning ,  maupun restructuring ,  penyelamatan  yang dilakukan  adalah  dengan  langsung  menjual  atau  melelang  agunan  yang tersedia yaitu objek KPR itu sendiri.
Pembiayaan  KPR  sebaiknya  pembiayaan  juga  disediakan  lebih  luas untuk  kalangan  professional  dan  pengusaha  dikarenakan  prospek  dari kalangan  tersebut  sangat  besar  danmeningkatkan  perluasan  alur  penyaluran dari bank ke masyarakat dan peningkatan profit kepada bank BRI tentunya.
Kata  Kunci: manajemen  risiko,  pembiyaan  bermasalah,  KPR,  BRI  Syariah Cabang Bogor

## ABSTRACT
This study aims to determine the risk management process of financing run by BRI Syariah Branch Bogor on housing financing, whether it's at the stage of  analysis  of  prospective  borrowers  before  the  approval  of  the  financing, management  processes  after  being  given  housing  financing,  as  well  as  upon the occurrence of financing problems or congestion repayment of the financing of debtor.
Risk management is defined as a logical and systematic method in the identification, quantification, take a stand, set of solutions, as well as to monitor and  report  the  risks  that  goes  on  every  activity  or  process  (N.  Ferry  Indroes; 2008).  There  are  five  stages  in  the  process  of  risk  management,  ie  risk identification,  risk  assessment,  risk  mitigation,  risk  monitoring  and  control  and risk reporting (Imam Wahyudi, et al: 2013).
The method used in this research is qualitative method with descriptive analysis approach. Qualitative research is research that aims to understand the phenomenon of what is experienced by the subject of the study such behavior, perception,  motivation,  action,  and  others  in  a  holistic  manner  and  by  way  of description  in  the  form  of  words  and  language,  in  a  specific  context  that  is natural and by utilizing a variety of natural methods. The kind of research that I use is a field study (Field Research) conducted by the research directly on BRI Syariah Branch office Bogor.
Results  from  this  study  is  the  risk  management  that  is  applied  to housing  financing  BRI  Syariah  Branch  Bogor  include  the  identification  of  the most  important  in  selecting  candidates  running  debtor  is  the  analysis  of  5C (Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition of Economy). Financing risk
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
mitigation  applied  BRI  Syariah  is  the  binding  of  collateral  that  is  pure  home housing  that  serve  as  the  object  itself,  setting  up  a  capital  reserve,  the  policy priority to the provision of housing financing only to prospective customers who have  a  fixed  income  that  the  customer  who  is  a  permanent  employee. Completion  of  financing  problems  that  have  reached  kolektabilitas  V  (loss)  of special housing financing in  BRI Syariah,  the bank does not  undertake rescue measures with schemes rescheduling, reconditioning, or restructuring, rescue is carried out by direct selling or auctioning the collateral provided that the object of housing itself.
Housing  financing  should  also  be  provided  broader  financing  for  the professionals  and  businessmen  due  to  prospect  from  among  the  huge  and increasing the distribution of the bank's expansion groove to the public and an increase in profit to BRI.
Keywords: risk  management,  financing  problem,  KPR,  BRI  Syariah  Cabang Bogor

## I.  PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Manajemen  risiko  adalah  proses pengukuran  atau  penilaian  risiko  serta pengembangan  strategi  pengelolaannya.  Strategi  yang  dapat  diambil  antara lain  adalah  memindahkan  risiko  kepada  pihak  lain,  menghindarkan  risiko, mengurangi  efek  negatif  risiko,  dan  menampung  sebagian  atau  semua konsekwensi risiko tertentu. 1
Sebagai  sebuah  lembaga  intermediasi  antara  pihak  yang  surplus  dana dengan  pihak  yang  defisit  dana,  bank  syariah  memiliki  tugas  utama  untuk mengelola  dan  mengatur  dana  yang  didapatnya  agar  dapat  berputar  pada sektor  ekonomi  dan  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak, serta bank  syariah itu sendiri.
Pengelolaan  dana  yang  dilakukan  bank  pada  umumnya  adalah  dengan penghimpunan  dana  kemudian  menyalurkannya  dalam  bentuk  pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja, investasi, serta pembiayaan konsumtif. 2
Setiap  pembiayaan  yang  diberikan  akan  memberikan  risiko  tersendiri bagi  pihak  bank  baik  itu  berupa  risiko  kredit,  risiko  liquiditas,  maupun  risiko fluktuasi  tingkat  bunga.  Namun  risiko  yang  dihadapi  oleh  bank  syariah  lebih
1 Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia , Jakarta:
Erlangga, 2010, h..135
2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Depok: Gema Insani,
2011,
h..161
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
terfokus  pada  risiko  likuiditas  serta  risiko  kredit  dan  tidak  akan  pernah mengalami risiko karena fluktuasi tingkat bunga. 3
Pada  umumnya,  risiko  yang  paling  potensial  dalam  pembiayaan  di perbankan  adalah  risiko  kredit,  yaitu  terjadinya nonperforming  financing (pembiayaan bermasalah) dan non performing loan (kredit macet). Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari  pinjaman  yang  diberikan  atau  investasi  yang  sedang  dilakukan. 4 Menurut data statistik tahun 2007 – 2013 penyaluran dana bank syariah dalam  bentuk  pembiayaan  masih  didominasi  oleh  pembiayaan  berbasis murabahah (jual  beli)  sebesar  86%,  sedangkan  pembiayaan  berbasis mudharabah 11% dan sisanya musyarakah sebesar 3%. Pembiayaan  yang  mendominasi  akad  berbasis murabahah adalah pembiayaan  konsumtif  seperti  pembelian  kendaraan  bermotor  dan  sektor properti  seperti  pembelian  perumahan  baik  itu  berupa  rumah  tinggal,  ruko, rusun dan berbagai proyek realestate lainnya.
Data  Statistik  Moneter  dan  Fiskal  Bank  Indonesia  menunjukkan pembiayaan yang diberikan  oleh seluruh jenis bank yang ada di Indonesia  di sektor properti khususnya pembiayaan KPR terus mengalami peningkatan yang signifikan  yaitu  sebesar  Rp108,029  Triliun  di  tahun  2008  meningkat  menjadi Rp276,957 Triliun pada Oktober tahun 2013. 5
Pada  akhir  November  2014  pembiayaan  di  sektor  properti  khususnya KPR  tumbuh  sebesar  10%  atau  senilai  Rp  314,6  Triliun.  Menurut  Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, terjadinya kenaikan penyaluran nilai kredit  pada  sektor  properti  secara  bersamaan  mengakibatkan  kenaikan non performing loan (kredit macet) pada sektor tersebut. 6
Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun  1998  pasal  8  dilakukan  berdasarkan  analisis  dengan  menerapkan prinsip  kehati-hatian  agar  nasabah  debitur  mampu  melunasi  utangnya  atau mengembalikan  pembiayaan  sesuai  dengan  perjanjian  sehingga  risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. 7
Hal  tersebut  tentunya  tidak  terlepas  pada  proses  dan  prosedur  yang sesuai  dengan  manajemen  risiko  yang  diterapkan  oleh  setiap  bank  syariah khususnya  dalam  manajemen  risiko  kredit  dalam  penyaluran  pembiayaan kepada calon debitur.
Sebagai sebuah bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asetnya, PT. Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRI  Syariah)  tumbuh  dengan  pesat  baik  dari
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah h.. 182
4 Ibid, h..179
5 www.bi.go.id diakses pada 12 Maret 2015
6 www.Bisnis.com diakses pada 20 April 2015
7 Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori…., h. 105
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
sisi  aset,  jumlah  pembiayaan  dan  perolehan  dana  pihak  ketiga.  Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi  bank  ritel  modern  terkemuka  dengan  berbagai  ragam  produk  dan layanan.  BRI  Syariah  tentunya  telah  berpengalaman  dalam  pengelolaan investasi  dan  pembiayaan  khususnya  dalam  memenuhi  kebutuhan  nasabah akan produk pembiayaan perumahan.
Manajemen  risiko  yang  dilakukan  oleh  Bank  BRI  Syariah  dapat  dilihat pada  struktur  organisasi  Bank  BRI  Syariah  dimana  terdapat  divisi  Legal  yang bertanggung jawab untuk proses penentuan legalitas pembiayaan serta bagian divisi  administrasi  pembiayaan  yang  bertanggungjawab  dalam  proses pencairan  pembiayaan  dan  memastikan  persyaratan  telah  sesuai  dengan syariah  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  menarik  untuk  diteliti  dan didalami

## B.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:
1.  Untuk  mengetahui  manajemen  risiko  kredit  yang  diterapkan  BRI    Syariah Cabang Bogor dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada KPR
2.  Untuk  mengetahui  strategi  yang  paling  efektif  dalam  mengatasi  pembiayaan bermasalah pada KPR di  BRI Syariah Cabang Bogor.

## C.  Penelitian Terdahulu
Ghulam  Radhifta  Gufron,  2012  dalam  penelitiannya  mengenai Penyelesaian  Kredit  Macet  atau  Kredit  bermasalah  pada  perbankan  syariah dan  perbankan  konvensional  menggunakan  metode  analisis  kualitatif, menyimpulkan  bahwa  penyelesaian  kredit  bermasalah  dan  kredit  macet  pada perbankan  konvensional  dan  syariah  pada  dasarnya  sama,  perbedaannya terletak pada perbankan syariah dimana penyelesaiannya disesuaikan dengan akad yang disepakati diawal pemberian pembiayaan.
Dian Rosalia, 2011 dalam penelitiannya Manajemen Risiko Pembiayaan dan  Pengaruhnya  Terhadap  Laba,    menggunakan  analisis  korelasi Pearon Product  Moment, menyimpulkan  bahwa  pembiayaan  memberikan  pengaruh positif  terhadap  laba  dengan  koefisien  0,0257,  yang  berarti  setiap  kenaikan pembiayaan  sebesar  1milyar  rupiah  akan  menaikan  perolehan  laba  sebesar 0,0257 milyar rupiah. Sedangkan kenaikan NPF sebesar 1% akan menurunkan perolehan laba sebesar 2,147 milyar rupiah.
Dewi  Indah,  2009  dalam  penelitian  Analisis  Manajemen  Risiko  Gagal Bayar  Debitur  KPR  Non  Subsidi  (Studi  Kasus  BTN  Cabang  Jakarta  Harmoni) dengan  menggunakan  metode CreditRisk+  Portofolio ,  menunjukkan  bahwa Perhitungan  Resiko  menghasilkan expexted  loss (kerugian  yang  diperkirakan) sebesar  Rp  20.935.000.000,00  maka  dana  cadangan  yang  harus  disediakan untuk mengantisipasi kerugian tersebut adalah sebesar Rp 8.827.175.543,46.
Dwi  Karina,  2007  dalam  penelitiannya  mengenai  Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Berdasarkan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia  di  PT.  BPRS  Amanah  Ummah  Leuwiliang,  dengan  menggunakan
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
metode pendekatan kualitatif menyatakan bahwa proses pembiayaan PT BPRS Amanah  Ummah  sesuai  dengan  Panduan  Sistem  dan  Prosedur  PT  BPRS Amanah  Ummah  tentang  pembiayaan.  Dalam  struktur  organisasi  manajemen PT.BPRS  Amanah  Ummah  tidak  terdapat  Satuan  Kerja  Audit  Internal  (SKAI) seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  dan  Surat  Edaran  Bank Indonesia.
Ruslan,  2007  penelitian  mengenai  Manajemen  Risiko  Kredit  Sepeda Motor Honda, menyimpulkan bahwa peringkat risiko kredit di PT.PQR Finance tergolong low to moderate yang berarti dengan kualitas manajemen risiko kredit yang  kuat  maka  PT.PQR  Finance  masih  dapat  dengan  baik  mengelola  risiko kredit yang terjadi.

## II.  KERANGKA TEORITIS

## A.  Pembiayaan Bank Syariah

## 1.  Pengertian Pembiayaan
Menurut  Undang-Undang  Perbankan  N0.  10  Tahun  1998, pembiayaan adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dan  pihak  lain  yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 8
Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  berbeda  dengan  kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan  tidak  dalam  bentuk  bunga,  akan  tetapi  dalam  bentuk  lain  sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. 9
Berdasarkan  PBI  No.  13/13/PBI/2011  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  pembiayaan  adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 10 a.  Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah ;
b.  Transaksi  sewa  menyewa  dalam  bentuk ijarah atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik ;
c.  Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna ; d.  Transaksi pinjam meminjam dalam piutang qard ; dan
e.  Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan/atau  diberikan  fasilitas  dana  untuk
8 Ismail, Perbankan Syariah , Jakarta : Kencana, 2013, h.. 106
9 Ibid
10 Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012,  h..79
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
mengembalikan  dana  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalah ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

## 2.  Jenis-Jenis Pembiayaan
Menurut  sifat  penggunaanya,  pembiayaan  dapat  dibagi  menjadi  dua  hal berikut. 11
a. Pembiayaan  produktif, yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi kebutuhan  produksi  dalam  arti  luas,  yaitu  untuk  meningkatkan  usaha,  baik  usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan  konsumtif, yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

## Menurut  keperluannya,  pembiayaan  produktif  dapat  dibagi  menjadi  dua  hal berikut.
1) Pembiayaan  modal  kerja, yaitu  pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan:  (a) peningkatan  produksi,  baik  secara  kuntitatif,  yaitu  jumlah  hasil  produksi, maupun  secara  kualitatif,  yaitu  peningkatan  kualitas  atau  mutu  hasil  produksi; dan  (b)  untuk  keperluan  perdagangan  atau  peningkatan utility  of  place dari suatu barang.
2) Pembiayaan  investasi, yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  barang-barang modal ( capital goods ) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya  dengan itu.
Pembiayaan dilihat dari jumlahnya dapat dibagi menjadi : 12
Tabel 1. Jenis-Jenis Pembiyaan Jenis Pembiayaan Jumlah pembiayaan Debitur Retail < Rp350.000.000,- Individu atau pengusaha dengan skala  usaha  sangat kecil. Menengah Rp350.000.000,- sampai Rp5.000.000.000 Diberikan kepada pengusaha level menengah Korporasi > Rp5.000.000.000 Diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi)
3.  Produk Pembiayaan
11 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah …. , h.160,161
12 Ismail, Perbankan Syariah …., h.. 118,119
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Produk-produk  pembiayaan  bank  syariah  dapat  menggunakan  empat pola yang berbeda. 13
1)  Pola bagi hasil, untuk investment financing :
 Musyarakah
 Mudharabah
2)  Pola jual beli, untuk trade financing :
 Murabahah
 Salam
 Istishna
3)  Pola sewa, untuk trade financing :
 Ijarah
 Ijarah muntahiya bittamlik
4)  Pola pinjaman, untuk dana talangan :
 Qardh
Contoh  produk-produk  pembiayaan  bank  syariah  dan  akad  yang digunakan dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 2. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah 14 No Produk Pembiayaan Prinsip 1. Modal Kerja Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam 2. Investasi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, Ijarah muntahiya bittamlik 3. Pengadaan barang investasi, aneka barang Murabahah, Ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah 4. Perumahan, properti Murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah mutanaqisah 5. Proyek Mudharabah, musyarakah 6. Ekspor Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 7. Produksi agribisnis/sejenis Salam, salam parallel 8. Manufaktur, konstruksi Istishna, Istishna parallel 9. Penyertaan Musyarakah 10.  Surat Berharga Mudharabah, Qardh 11.  Sewa beli Ijarah muntahiya bittamlik 12.  Akuisisi aset Ijarah muntahiya bittamlik
Tiga  produk  utama pembiayaan  bank  syariah  yang paling mendominasi portofolio  pembiayaan  bank  syariah  adalah  pembiayaan  modal  kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti.

## 4.  Prinsip-Prinsip Penilaian Pembiayaan
13 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 , h.. 123
14 Ascarya, Akad dan Produk Bank…… , h.. 124
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Beberapa  prinsip  dasar  yang  perlu  dilakukan  sebelum  memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan analisis 6 A. 15

## a.  Analisis 5 C

## 1)  Character
Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan  untuk  mengetahui  bahwa  calon  nasabah  mempunyai  keinginan  untuk memenuhi  kewajiban  membayar  kembali  pembiayaan  yang  telah  diterima hingga  lunas.  Bank  ingin  mengetahui  bahwa  calon  nasabah  mempunyai karakter  yang  baik,  jujur  dan  mempunyai  komitmen  terhadap  pembayaran kembali pembiayaan.
2)  Capacity
Analisis  terhadap capacity ini  ditujukan  untuk  mengetahui  kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.  Bank  perlu  mengetahui  dengan  pasti  kemampuan  keuangan calon  nasabah  dalam  memenuhi  kewajibannya  setelah  bank  syariah memberikan pembiayaan.
3)  Capital
Modal  merupakan  jumlah  modal  yang  dimiliki  oleh  calon  nasabah  atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal  yang  dimiliki  dan  disertakan  oleh  calon  nasabah  dalam  objek pembiayaan  akan  semakin  meyakinkan  bagi  bank  akan  keseriusan  calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.
Dalam  penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan  secara  keseluruhan,  baik  untuk  masa  yang  telah  lalu  maupun perkiraan  untuk  masa  yang  akan  datang.  Sehingga  dapat  diketahui kemampuan  permodalan  calon  nasabah  penerima  fasilitas  dalam  menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan. 16
4)  Collateral
Merupakan  agunan  yang  diberikan  oleh  calon  nasabah  atas pembiayaan  yang  diajukan.  Agunan  merupakan  sumber  pembayaran  kedua. Dalam  hal  nasabah  tidak  dapat  membayar  angsurannya,  maka  bank  syariah dapat  melakukan  penjualan  terhadap  agunan.  Hasil  penjualan  agunan digunakan sumber pembiayaan kedua untuk melunasi pembiayaannya.
Bank  tidak  akan  memberikan  pembiayaan  yang  melebihi  dari  nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak  tertentu.  Bank  syariah  perlu  mengetahui  minat  pasar  terhadap  agunan yang  diserahkan  oleh  calon  nasabah.  Bila  agunan  merupakan  barang  yang diminati oleh banyak orang ( marketable ), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan.
15 Ismail, Perbankan Syariah …, h.. 120
16 Wangsawidjaja Z, Pembiayaan…, h. 97
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor

## 5)  Condition of Economy
Merupakan  analisis  terhadap  kondisi  perekonomian.  Bank  perlu mempertimbangkan  sektor  usaha  calon  nasabah  dikaitkan  dengan  kondisi ekonomi.  Bank  perlu  melakukan  analisis  dampak  kondisi  ekonomi  terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.
b.  Analisis 6A 17

## 1)  Analisis Aspek Hukum
Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap  legalitas  calon  nasabah.  Seperti  surat  tanda  penduduk  (KTP),  surat izin  usaha  jika  nasabah  tersebut  adalah  badan  usaha,  dan  hal-hal  lain  yang dapat dijadikan syarat-syarat hukum pengajuan pembiayaan.

## 2)  Analisis Aspek Pemasaran
Analisis  pemasaran  perlu  dilakukan  oleh  bank  untuk  menghitung kemungkinan  penjualan  produk  setiap  tahun.    Kemudian  bank  syariah  akan memperkirakan  berapa  jumlah  uang  yang  akan  diterima  atas  hasil  penjualan produk.  Dengan  mengetahui  hasil  penjualan,  maka  bank  akan  dapat menghitung  arus  kas  masuk  dan  kas  keluar,  sebagai  dasar  perhitungan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran.
3)  Analisis aspek Teknis
Merupakan  analisis  yang  dilakukan  bank  syariah  dengan  tujuan  untuk mengetahui  fisik  dan  lingkungan  usaha  perusahaan  calon  nasabah  serta proses  produksinya.  Dengan  menganalisis  aspek  teknis  bank  syariah  dapat menyimpulkan  apakah  perusahaan  (calon  nasabah)  menjalankan  aktivitas produksinya secara efisien. 18 Analisis aspek teknis ini dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap lokasi pabrik, layout pabrik, proses produksi, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja dan kualitasnya.

## 4)  Analisis Aspek Manajemen
Faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen antara lain:
 Struktur Organisasi
 Job description
 Sistem dan prosedur
 Penataan sumber daya manusia
 Pengalaman usaha
 Management skill
5)  Analisis Aspek Keuangan
Analisis  aspek  keuangan  diberikan  oleh  bank  untuk  mengetahui kemampuan  keuangan  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajibannya  baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
6)  Analisis Aspek Sosial- Ekonomi
17 Ismail, Perbankan Syariah …, h..126 18 Ismail, Perbankan Syariah …, h..129
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Merupakan  analisis  yang  dilakukan  oleh  bank  untuk  mendapatkan informasi  tentang  lingkungan terkait dengan usaha  calon nasabah.  Antara  lain meliputi:
a)  Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan
b)  Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja
c)  Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara, contohnya pajak.
d)  Debitur  melakukan  kegiatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  kondisi lingkungan sekitar .

## B.  Risiko

## 1.  Pengertian Risiko
Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang  menimbulkan  dampak  yang  berlawanan  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai. 19
Menurut  peraturan  Bank  Indonesia  PBI  No  13/23/PBI/2011,  risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa ( events ) tertentu. 20
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. 21

## 2.  Jenis-Jenis Risiko
Jenis-jenis  risiko  dapat  dibagi  berdasarkan  faktor  penyebabnya,  dan berdasarkan  dampaknya. 22 Berdasarkan  penyebab  terjadinya,    risiko  dibagi menjadi dua, yakni risiko non bisnis dan risiko bisnis. Risiko non bisnis muncul dari  berbagai  faktor  yang  tidak  terkait  dari  bisnis  yang  dijalankan,  namun dampaknya  akan  mempengaruhi  bisnis,  seperti  kebakaran,  banjir,  polusi, gempa bumi, dan sebagainya.  Sedangkan risiko bisnis muncul karena proses bisnis  yang  dilakukan  bank,  seperti  kesalahan  saat  membuat  perencanaan, kurangnya  informasi  saat  pengambilan  keputusan,  atau  kurang  optimalnya pengelolaan aset bank.
Sementara  itu,  berdasarkan  dampaknya,  risiko  dibagi  menjadi  dua, pertama, risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau bank atau institusi  tertentu,  terisolasi  dan  tidak  merembet  pada  proyek  atau  institusi  lain disebut  risiko  unik. Kedua ,  adalah  risiko  yang  dampaknya  menyebabkan terjadinya  efek  domino,  yakni  menyeret  proyek  atau  institusi  atau  sektor  atau bahkan  negara  lain  untuk  terkena  dampak  risiko  tersebut,  atau  berdampak pada  keseluruhan  pasar  atau  sistem  yang  ada,  risiko  ini  disebut  juga  risiko pasar. Jenis-jenis risiko dapat digambarkan sebagai berikut:
19 Ferry N. Indroes, Manajemen Risiko Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h..4
20 www.ojk.go.id diakses pada tanggal 17 April 2015
21 Kasidi, Manajemen Risiko , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h.. 4
22 Imam  Wahyudi, et  al. , Manajemen  Risiko  Bank  Islam ,  Jakarta:  Salemba  Empat,  2013,  h..  4,  5
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor

## Gambar 1. Jenis Risiko Bank Syariah
Menurut  PBI  No  13/23/PBI/2011,  terdapat  sepuluh  jenis  risiko  yang dihadapi bank syariah yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional,  Risiko  Hukum,  Risiko  Reputasi,  Risiko  Strategis,  Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil ( rate of return risk ), dan Risiko Investasi ( equity investment risk ).
Tabel 3. Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah 23 Jenis Risiko Uraian Risiko Kredit Risiko  kredit  adalah  risiko  akibat  kegagalan  nasabah atau  pihak  lain  dalam  memenuhi  kewajiban  kepada bank  sesuai  dengan  perjanjian  yang  disepakati.  Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam  memenuhi  liabilitas  kepada  bank  Islam  sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar ( defult risk ), risiko pembiayaan ( financing risk ), risiko penurunan  rating  ( down  grading  rating  risk ),  dan  risiko penyelesaian  ( sattlement  risk ).  Termasuk  dalam kelompok risiko kredit yaitu risiko konsetrasi pembiyaan 24 . Risiko pasar Risiko  pasar  adalah  risiko  pada  posisi  neraca  dan rekening  administratif  akibat  perubahan  harga  pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang
23 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia , Jakarta: Salemba Empat, 2013, h.. 36, 37
24 Imam Wahyudi, et al., Manajemen Risiko Bank Islam , Jakarta: Salemba Empat, 2013, h.. 25
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko Liquiditas Risiko  akibat  ketidakmampuan  bank  untuk  memenuhi kewajiban  yang  jatuh  tempo  dari  sumber  pendanaan arus  kas  dan/atau  aset  liquid  berkualitas  tinggi  yang dapat  diagunkan,  tanpa  mengganggu  aktivitas  dan kondisi keuangan bank. Risiko Operasional Risiko  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  proses  internal yang  kurang  memadai,  kegagalan  proses  internal, kesalahan  manusia,  kegagalan  sistem,  dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko Hukum Risiko  akibat  tuntutan  hukum  dan/atau  kelemahan aspek  yuridis.  Risiko  ini  timbul  antara  lain  karena ketiadaan  peraturan  undang-undang  yang  mendukung atau  kelemahan  perikatan,  seperti  tidak  dipenuhinya syarat  sahnya  kontrak  atau  pengikatan  agunan  yang tidak sempurna. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank Risiko Strategis Risiko  strategis  adalah  risiko  akibat  ketidaktepatan dalam  pengambilan  dan/atau  pelaksanaan  suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis Risiko kepatuhan Adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah Risiko Imbal Hasil Risiko  imbal  hasil  ( rate  of  return  risk )  Adalah  risiko akibat  perubahan  tingkat  imbal  hasil  yang  dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana, yang dapat mempengarui perilaku nasabah dana pihak ketiga bank Risiko Investasi Risiko  investasi  ( equity  investment  risk) adalah  risiko akibat  bank  ikut  menanggung  kerugian  usaha  nasabah yang  dibiayai  dalam  pembiayaan  bagi  hasil  berbasis bagi hasil.

## 3.  Teknik Pengelolaan Risiko
Empat  teknik  pengelolaan  risiko  secara  klasik,  yaitu  penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, dan penanganan risiko. 25

## a.  Penghindaran Risiko
Penghindaran risiko ( risk avoidance ) adalah tindakan perusahaan untuk tidak  melakukan  bisnis  atau  kegiatan  tertentu  yang  mengandung  risiko  yang tidak  diinginkan.  Pada  dasarnya,  tidak  ada  manusia  di  muka  bumi  yang  bisa
25 Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi , Jakarta: PPM, 2006 h.. 210,
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
menghindari  semua  risiko.  Demikian  juga  dengan bank.  Oleh  karena  itu,  bank dapat menghindari beberapa risiko dengan tidak mamasuki wilayah bisnis atau kegiatan  tertentu  saja.  Yang  terpenting  adalah  bagaimana  bank  melakukan studi  dan  identifikasi  jenis  risiko  tertentu  dari  suatu  bisnis  atau  kegiatan  yang ingin dihindari.
b.  Pengurangan Risiko
Pengurangan  risiko  penting  dilakukan  oleh  bank  agar  dapat  menekan besarnya  risiko.  Pengurangan  risiko  dapat  dilakukan  dengan  pengurangan kemungkinan terjadinya peril, yaitu penyebab langsung terjadinya kerugian dan menakar besarnya dampak bila terjadi kerugian.
c.  Pemindahan Risiko
Cara  pemindahan  atau  pengalihan  risiko  tidak  bertujuan  untuk menghilangkan  risiko.  Yang  dilakukan  adalah  memindahkan  risiko  dari perusahaan  ke  pihak  lain  yang  bersedia  atau  ke  perusahaan  yang membisniskan  risiko, 26 contohnya  perusahaan  asuransi.  Akibat  pemindahan risiko  tersebut,  maka  bank  harus  menanggung  dua  macam  biaya, pertama , biaya  premi  yang  dibayarkan  kepada  mereka  yang  bersedia  menanggung risiko.
Kedua, berupa  hilangnya  kesempatan  ( oportunity  loss) untuk  mendapakan keuntungan atau manfaat ekstra dengan menanggung risiko.
d.  Penanganan Risiko
Ada  dua  sebab  mengapa  risiko  tersebut  diputuskan  untuk  ditangani. Sebab pertama, perusahaan  dengan  sadar  ingin  mempertahankan  risiko  dan mengelolanya  sendiri  karena  pertimbangan  efektivitas  biaya,  dan  manajemen memiliki  kemampuan  untuk  mengelolanya. Kedua, adalah  perusahaan  tidak mengetahui risiko tersebut.

## C.  Manajemen Risiko

## 1.  Pengertian Manajemen Risiko
Manajemen  risiko  didefinisikan  sebagai suatu  metode  logis  dan sistematik  dalam  identifikasi,  kuantifikasi,  menentukan  sikap,  menetapkan solusi,  serta  melakukan  monitor  dan  pelaporan  risiko  yang  berlangsung  pada setiap aktivitas atau proses. 27
Menurut PBI No 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, manajemen Risiko adalah serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi, mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  Risiko  yang  timbul  dari  seluruh kegiatan usaha Bank. 28
26 Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko….., h.. 215
27 Ferry N. Indroes, Manajemen Risiko Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h.. 5, 6.
28 www.ojk.go.id diakseis pada 17 April 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor

## 2.  Prinsip Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah
Menurut Islamic  Financial  Services  Board (IFSB),  dalam  menerapkan manajemen  risiko  lembaga  keuangan  syariah  termasuk  bank  syariah  harus memiliki prinsip manajemen risiko yaitu: 29
a.  [ Institusi Finansial Islam ] harus memiliki proses yang sehat untuk menjalankan semua elemen manajemen risiko, termasuk identifikasi risiko, tindakan mitigasi, monitoring , pelaporan dan kontrol.
b.   [ Institusi  Finansial  Islam ]  harus  memastikan  sistem  kontrol  yang  baik  dengan check and balance yang tepat.
c.  [ Institusi Finansial Islam ] memastikan kualitas dan kesegeraan pelaporan risiko yang tersedia bagi otoritas regulasi.
d.  [ Institusi Finansial Islam ] harus membuat pemaparan informasi yang akurat dan segera kepada pemilik rekening investasi sehingga para investor dapat menilai potensi resiko dan imbalan investasi mereka.

## 3.  Proses Manajemen Risiko
Terdapat  lima  tahap  dalam  proses  manajemen  risiko,  yaitu  identifikasi risiko,  pengukuran  risiko,  mitigasi  risiko, monitoring risiko  serta  pengendalian dan pelaporan risiko. 30

## a.  Identifikasi dan Pemetaan Risiko
Proses  identifikasi  risiko  merupakan  sebuah  proses  untuk  menentukan apa yang dapat terjadi, mengapa risiko tersebut terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi.  Proses identifikasi risiko terdiri dari beberapa tahap diantaranya: 31
1)  Menetapkan  kerangka  kerja  untuk  implementasi  strategi  risiko  secara keseluruhan
2)  Menentukan definisi kerugian
3)  Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data
4)  Membuat  pemetaan kerugian ke dalam  ketegori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
b.  Pengukuran, Penilaian, dan Melakukan Peringkat Risiko
Setelah  dapat  diidentifikasi,  maka  risiko-risiko  tersebut  harus  dinilai untuk  mengetahui  tingkat  keparahan  kerugian  yang  akan  diakibatkan  dan tingkat  kemungkinan  keterjadian  risiko  tersebut.  Hasil    dari  penilaian  risiko tersebut  akan  berguna  untuk  melakukan  prioritisasi  risiko  bank  yang  nantinya akan dimitigasi.
Risiko  kredit  bisa  diidentifikasi  dengan  metode credit  scoring .  Apabila nilai  skor  nasabah  pembiayaan  rendah,  maka  probabilitas  akan  mengalami gagal  bayar  tinggi.  Jika  nasabah  seperti  ini  diterima  proposalnya,  dampaknya adalah tingginya NPF ( Non-performing financing )  dan akhirnya menyebabkan penurunan modal. 32
29 Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam , Jakarta: Kencana, 2008, h.. 310, 311 .
30 Imam, Wahyudi, et al , Manajemen Risiko Bank Islam, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h.. 59
31 Ferry N.Indroes, Manajemen Risiko Perbankan , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, h.. 8
32 Imam, Wahyudi, et al , Manajemen Risiko.. , h.. 67
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor

## c.  Mitigasi Risiko
Ketika  risiko  yang  dihadapi  mustahil  untuk  dihindari  ataupun  ditransfer kepada  pihak  ketiga,  maka  bank  dapat  melakukan  mitigasi  risiko.  Proses mitigasi  risiko  merupakan  proses  penyusunan  berbagai  pilihan  dan  aksi  yang dapat  digunakan  bank  untuk  menetralisasi,  mengurangi,  atau  menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. 33
Mitigasi  risiko  ( mitigate  risk ):  menerima  risiko  pada  tingkat  tertentu dengan  melakukan  tindakan  untuk  mitigasi  risiko  melalui  peningkatan  kontrol, kualitas  proses,  serta  aturan  yang  jelas  terhadap  pelaksanaan  aktivitas  dan risikonya.  Misalnya  pengikatan  pinjaman  dan  agunan  pada  bank. 34 Untuk menghindari  kemungkinan  terjadinya  kerugian  akibat  gagal  bayar  debitur  dari penyaluran  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  maka  bank  harus  membuat alokasi  presentasi  penyisihan  tertentu  untuk  berjaga-jaga  jika  terjadi  gagal bayar debitur.
d. Monitoring risiko, Pengendalian dan Pelaporan Risiko 35
a)  Seluruh  entitas  organisasi  harus  yakin  bahwa  strategi  manajemen  risiko  telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik
b)  Lakukan  pengkinian  dengan  mengevaluasi  dan  menindaklanjuti  hasil  evaluasi terhadap  implementasi  kerangka  manajemen  risiko  yang  terintegrasi  ke  dalam strategi risiko keseluruhan.

## 4.  Manajemen Risiko Kredit
Istilah  risiko  kredit  digunakan  sesuai  Peraturan  Bank  Indonesia mengenai  Manajemen  Risiko  untuk  perbankan  syariah  yang  berlaku.  Syariah membedakan  antara  dua  jenis  gagal  bayar,  yaitu  yang  mampu  (gagal  bayar sengaja),  gagal  bayar  karena  bangkrut  yaitu  tidak  mampu  membayar  kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah. 36
Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas  penyediaan  dana  bank  tidak  terekspos  pada  risiko  kredit  yang  dapat menimbulkan kerugian pada bank.
Manajemen  risiko  bank  syariah  di  Indonesia  berpatokan  pada  standar prinsip IFSB ( Islamic Financial Services Board ) 37 mengenai risiko kredit yaitu: 38
Pinsip  2.1  [Lembaga  Keuangan  Syariah] harus  memiliki  strategi  untuk pendanaan,  menggunakan  berbagai  instrumen-instrumen  syariah  sesuai dengan  syariah,  dimana  potensi  eksposur 39 kredit  yang  mungkin  timbul  pada tahap-tahap yang berbeda dalam berbagai perjanjian pendanaan diakui.
33 Ibid, h.. 74
34 Ferry N.Indroes, Manajemen Risiko.., h..10 35 Ferry N.Indroes, Manajemen Risiko.., h..11
36 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko…, h.. 55
37 Yaitu  Organisasi  Internasional  yang  memberikan  peraturan  mengenai  managemen  Lembaga Keuangan Islam internasional.
38 Hennie  van  Greuning,  Zamir  Iqbal, Analisis  Risiko  Perbankan  Syariah, Jakarta:  Salemba  Empat, 2011, h.. 117
39 Eksposur adalah objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko  yang  diprediksikan  benar-benar  terjadi.   Eksposur  yang  paling  umum  berkaitan  dengan  ukuran keuangan, misalnya harga saham, laba, pertumbuhan penjualan dan sebagainya.
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Prinsip  2.2  [Lembaga  keuangan  syariah] harus  melaksanakan  tinjauan due diligence (uji kelayakan) mengenai pihak rekanan sebelum menentukan pilihan instrumen keuangan syariah yang sesuai.
Prinsip  2.3  [Lembaga  keuangan  syariah] harus  memiliki  metodologi  yang tepat untuk mengukur dan melaporkan eksposur risiko kredit yang timbul dalam setiap instrumen pendanaan syariah Prinsip 2.4 [Lembaga keuangan syariah] harus memiliki teknik mitigasi risiko sesuai syariat yang tepat untuk setiap instrumen pendanaan syariah.
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  No  13/23/PBI/2011,  Manajemen risiko  untuk  risiko  kredit  (risiko  pembiayaan)  di  perbankan  syariah  mencakup hal-hal diantaranya : 40
a.  Pengawasan  aktif  dewan  komisaris,  direksi,  dan  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)
Semua  bank  syariah  wajib  menerapkan  manajemen  risiko  melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS untuk risiko kredit.  Bank harus  dikelola  oleh  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  pengetahuan, pengalaman,  dan  keahlian  di  bidang  Manajemen  Risiko  sesuai  dengan kompleksitas usaha Bank.
b.  Kebijakan prosedur dan penetapan limit
Bank  harus  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  untuk memastikan  bahwa seluruh  penyediaan  dana  dilakukan  secara  terkendali  ( arm‟s  length  basis ). 41 Bank  perlu  menerapkan  strategi  manajemen  risiko  untuk  risiko  kredit  yang mencakup  seluruh  eksposur  risiko  kredit  yang  signifikan.  Strategi  tersebut harus memuat secara jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain  berdasarkan  jenis  pembiayaan,  lapangan  usaha,  wilayah  geografis,  mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar.
Bank  menetapkan  limit  penyediaan  dana  secara  keseluruhan  untuk seluruh  aktivitas  bisnis  bank  yang  mengandung  risiko  kredit,  baik  untuk  pihak terkait  maupun  pihak  tidak  terkait,  serta  untuk  individual  maupun  kelompok debitur.
c.  Proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan  pengendalian  risiko,  serta sistem informasi manajemen (SIM) risiko kredit.
d.  Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh Sistem  kaji  ulang  dan  berkelanjutan  terhadap  efektivitas  penerapan proses  manajemen  risiko  kredit  setidaknya  memuat  evaluasi  proses administrasi  pembiayaan,  penilaian  akurasi  penerapan  pemeringkat  internal. Sistem kaji ulang internal oleh individu yang independen dari unit bisnis, sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada dewan komisaris, direksi, dan komite audit. 42
Bank  syariah  perlu  memiliki  cadangan  modal  untuk  menghindari  dari potensi  kegagalan  bisnis  jika  debitur  benar-benar  gagal  bayar.  Provisi diistilahkan  sebagai  Penyisihan  Penghapusan  aset  Produktif  (PPAP).    PPAP merupakan  cadangan  modal  yang  harus  dibentuk  berdasarkan  penggolongan
40 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko …., h ..72, 73
41 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko… , h.. 73
42 Ibid, h.. 79
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
kualitas  pembiayaan.  Berdasarkan  peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/9/PBI/2003 PPAP ditetapkan sebagai berikut : 43 Kategori Kualitas Pembiayaan PPAP yang diminta Lancar 1%  dari  total  pembiayaan  berkategori lancar Dalam perhatian khusus 5%  dari  total  pembiayaan  berkategori kurang  lancar  setelah  dikurangi  nilai agunan Diragukan 50% dari pembiayaan berkategori diragukan setelah dikurangi nilai agunan Macet 100% dari pembiayaan berkategori macet setelah dikurangi nilai agunan Khusus untuk pembiayaan ijarah Minimal 50% dari kewajiban pembentukan PPAP untuk kategori dalam  perhatian  khusus,  kurang  lancar, diragukan dan macet.

## 5.  Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam
Keuntungan hanya bisa diakui kehalalannya bila disertai dengan adanya risiko, usaha dan kewajiban yang dilakukan. 44
Risiko merupakan fitrah dalam berbisnis, karena tidak ada satupun dari pihak  yang  terlibat  dalam  bisnis  mengetahui  apakah  usaha  tersebut  akan mendatangkan keuntungan atau kerugian.  Hal tersebut sesuai dengan ayat al- Quran Surat Lukman ayat 34 sebagai berikut:
“ Sesungguhnya  Allah,  hanya  pada  sisi-Nya  sajalah  pengetahuan  tentang  hari Kiamat;  dan  Dia-lah  yang  menurunkan  hujan,  dan  mengetahui  apa  yang  ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang  akan  diusahakannya  besok.  dan  tiada  seorangpun  yang  dapat mengetahui  di  bumi  mana  Dia  akan  mati.  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. 45
Maksud  dari  ayat  diatas  adalah  manusia  itu  tidak  dapat  mengetahui dengan  pasti  apa  yang  akan  diusahakannya  besok  atau  yang  akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha.
Para  ulama  telah  bersepakat  bahwa  terdapat  dua  kaidah  fiqh    yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah al-kharaj  bidh  dhaman (pendapatan  adalah  imbalan  atas  tanggungan yang diambil) Sesuai dengan Sabda Rosulullah SAW yaitu
43 Imam Wahyudi, et al. , Manajemen Risiko…. , h..119 44 Ibid, h.. 13
45 Al-Quran dan Terjemahannya, Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2006, h.. 331
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
لاق ميهاربإ نب قاحسإ انربخأ : لااق عيكو و فسوي نب ىسيع انثدح
: فافخ نب دلخم نع بئذ يبأ نبا انثدح , نع ةورع , تلاق ةشئاع نع : نامضلاب جارخلا نأ صلى الله عليه وسلم الله لوسر ىضق .
46
“Ishak ibn Ibrahim telah mengabarkan kepada kami dia berkata:  telah berkata kepada  kami  Isa  ibn  Yusuf  dan  Wakii  mereka  berkata  telah  berkata  kepada kami  ibn  Abi  Dzibin  dari  Mukholad  dari  Khofaaf  dari  Urwah  dari  Aisyah  ra berkata;  Rasulullah  SAW  telah  menakdirkan  atau  menentukan  bahwasannya hak  memperoleh  keuntungan  (pendapatan/manfaat)  adalah  imbalan  dari liabilitas [kesediaan menanggung kerugian ]”
Terkait  risiko  yang  tidak  didapat  diduga  oleh  siapapun,  Islam  juga sangat  menganjurkan  untuk  melakukan  sistem  kehati-hatian  dalam  setiap tindakannya  tidak  terkecuali  dalam  hal  berbisnis,  termasuk  manajemen  risiko yang dilaksanakan sebagai suatu sistem dalam mencegah ataupun mengelola risiko  yang  ada  dan  sebagai  bentuk  kehati-hatian  dikemudian  hari,  semua  itu berkaitan dengan firman Allah SWT Surat Al Hasyr ayat 18:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah Setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok (akhirat);  dan  bertakwalah  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 47

## D.  Pembiayaan Bermasalah

## 1.  Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  adalah  salah  satu  risiko  pembiayaan  yang disebabkan  oleh  faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  proses  pembiayaan. Penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  adalah  karena  kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah.
Ketidak  lancaran  nasabah  dalam  membayar  angsuran  pokok  maupun bagi  hasil/profit  margin  pembiayaan  menyebabkan  adanya  kolektabilitas pembiayaan. Kolektabilitas pembiayaan adalah gambaran kesehatan pembiayaan dari nasabah.
Secara  umum  kolektabilitas  pembiayaan  dikategorikan  menjadi  lima macam yaitu lancar (kolektabilitas I), dalam perhatian khusus (kolektabilitas II), tidak  lancar  (Kolektabilitas  III),  diragukan  (kolektabilitas  IV),  dan  macet (kolektabilitas V). 48
Pembiayaan  dengan  angsuran  untuk  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah dapat digolongkan menjadi 49 : a.  Kolektabilitas 1 Lancar
Yaitu tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin atau 0 hari b.  Kolektabilitas 2 Dalam Perhatian Khusus
Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin dari 1 sampai 89 hari c.  Kolektabilitas 3 Tidak Lancar
46 Syariul Amir Abdul Aziz bin Jalawi, Sunan Nasa’i, juz al-buyu, No hadits: 4495, Saudi Arab, 1420 H/1999 M, h.. 621 47 Al-Quran dan Terjemahannya…, h.. 437
48 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ,Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005, h.. 165
49 Hasil wawancara dengan pihak BRI Syariah Collection Officer pada tanggal 1 Juni 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Terdapat tunggakan pokok dan/atau margin  selama 90 sampai 179 hari d.  Kolektabilitas 4 Diragukan
Terdapat tunggakan pokok dan/atau margin dari 180 – 279 hari e.  Kolektabilitas 5 Macet
Terdapat tunggakan pokok dan/atau margin 280 sampai tidak terhingga.

## 2.  Penyebab Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  dapat  disebabkan  nasabah  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  kepada  bank  karena  faktor-faktor  intern  nasabah, faktor-faktor  intern  bank,  dan  atau  karena  faktor-faktor  ekstern  bank  dan nasabah.
a.  Faktor-Faktor Intern Bank 50
1)  Kemampuan dan naluri bisnis analis pembiayaan belum memadai
2)  Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik
3)  Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri
4)  Pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan tidak memadai
5)  Bank tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik
6)  Pejabat bank, baik yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam  pemutusan  pembiayaan,  mempunyai  kepentingan  pribadi  terhadap usaha atau proyek yang dimintakan pembiayaan oleh calon nasabah.
b.  Faktor-Faktor Intern Nasabah 51
1)  Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah ( side streaming ) yang tidak sesuai dengan tujuan perolehan
2)  Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham
3) Key  person dari  perusahaan  sakit  atau  meninggal  dunia  yang  tidak  dapat digantikan oleh orang lain dengan segera
4)  Tenaga  ahli  yang  menjadi  tumpuan  proyek/perusahaan  meninggalkan perusahaan
5)  Perusahaan  tidak  efisien,  yang  terlihat  dari overhead  cost yang  tinggi  sebagai akibat pemborosan.
c.  Faktor-Faktor Ekstern Nasabah dan Bank 52
1) Feasibility  Study yang  dibuat  konsultan,  yang  menjadi  dasar  bank  untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan, telah dibuat tidak benar
2)  Laporan  yang  dibuat  oleh  akuntan  publik  yang  menjadi  dasar  bank  untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan, tidak benar.
3)  Kondisi  ekonomi/bisnis  yang  menjadi  asumsi  pada  waktu  pemberian pembiayaan berubah
4)  Terjadi  perubahan  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah
5)  Terjadi perubahan politik di dalam negeri
6)  Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah
7)  Perubahan  teknologi  dari  proyek  yang  dibiayai  dan  nasabah  tidak  menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak melakukan penyesuaian
50 Wangsawidjaja Z, Pembiayaan…. ,  h..92,93 51 Wangsawidjaja Z, Pembiayaan…. ,  h..93
52 Ibid, h.. 63,64
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
8)  Munculnya  produk  pengganti  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  lain  yang  lebih baik dan murah
9)  Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan  ( force Majeure ) 10)   Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

## 3.  Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah
Restrukturisasi  adalah  upaya  yang  dilakukan  bank  dalam  rangka membantu  nasabah  agar  dapat  menyelesaikan  kewajibannya,  antara  lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling ), persyaratan kembali
( reconditioning ), dan penataan kembali ( restructuring ). 53 a.  Penjadwalan Kembali ( rescheduling )
Yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran  kewajiban  nasabah  atau  jangka waktunya,  tidak  termasuk  atas  pembiayaan  mudharabah  atau  musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
b.  Persyaratan kembali ( reconditioning )
Yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan  pembiayaan  tanpa menambah  sisa  pokok  kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan  kepada bank 54 , antara lain meliputi:
1)  Perubahan jadwal pembayaran
2)  Perubahan jumlah angsuran
3)  Perubahan jangka waktu
4)  Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah 5)  Perubahan  proyeksi  bagi  hasil  dalam  pembiayaan mudharabah atau musyarakah
6)  Pemberian potongan.

## c.  Penataan Kembali ( Restructuring)
Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
1)  Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
2) Konversi  akad  pembiayaan  ;  contohnya  konversi  piutang murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiya bittamlik atau musyarakah.
3)  Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
4) Konversi  pembiayaan  menjadi  Penyertaan  Modal  Sementara  pada perusahaan  nasabah  yang  dapat  disertakan  dengan rescheduling atau recondition.

## 4.  Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah

## a.  Jalur Non- Litigasi
Penyelesian  sengketa  pembiayaan  dengan  jalur  non-litigasi  adalah penyelesaian  tanpa  melalui  jaur  hukum  atau  pengadilan,  diantaranya  melalui
53 Wangsawidjaja Z, Pembiayaan…, h..447 54 Wangsawidjaja Z, Pembiayaan…, h..449
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
musyawarah, Lembaga Pengaduan Nasabah, Mediasi Perbankan dan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional. 55 1)  Musyawarah
Intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. 56

## 2)  Lembaga Pengaduan Nasabah
Pengaduan  dapat  didefinisikan  sebagai  ungkapan  ketidak  puasan nasabah  yang  disebabkan  oleh  adanya  potensi  kerugian  finansial  pada nasabah  yang  diduga  karena  kesalahan  atau  kelalaian  bank.  Dalam  pasal  10 PBI  No.7/7/PBI/2005  menyatakan  bahwa  bank  wajib  menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan  tertulis,  kecuali  terdapat  kondisi  tertentu  yang  menyebabkan  bank dapat memperpanjang jangka waktunya.
3)  Mediasi Perbankan dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
Yakni  proses  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  mediator  dalam membantu  para  pihak  yang  bersengketa  guna  mencapai  penyelesaian  dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang bersengketa (pasal 1 angka 5 PBI No.8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan).
4)  Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
Basyarnas  merupakan  lembaga  permanen  yang  didirikan  oleh  MUI berfungsi  menyelesaikan  kemungkinan  terjadinya  sengketa  muamalat  yang timbul  dalam  hubungan  perdagangan,  industry  keuangan,  dan  jasa.  Badan  ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum ( bindend Advice ), yaitu  pendapat  yang  mengikat  tanpa  adanya  suatu  persoalan  tertentu  yang berkenaan  dengan  pelaksanaan  perjanjian  yang  sudah  barang  tentu  atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. 57

## b.  Jalur Litigasi Peradilan Agama
Yaitu  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  hukum  pengadilan. Jalur  ini  biasanya  ditempuh  saat  proses  non-litigasi  sudah  tidak  bisa menemukan kata sepakat. Menurut pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut pengadilan agama diperluas, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dibidang Ekonomi Syariah. 58

## E.  Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

## 1.  Pengertian KPR
55 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h..216
56 Ibid, h..216
57 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h.. 173 58 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah , Yogyakarta: Pustaka Pelajaar, 2008, h..256
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Menurut Bank Indonesia dalam  lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/38/DPNP (2010), KPR yaitu:
Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  adalah  kredit  konsumsi  untuk  kepemilikan rumah  tinggal  berupa  rumah  tapak  atau  rumah  susun  atau  apartement  (tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko) dengan agunan berupa rumah tinggal yang  diberikan  bank  kepada  debitur  perorangan  dengan  jumlah  maksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan.
Di Indonesia saat ini dikenal dua jenis KPR : 59
a.  KPR Subsidi
Yaitu  suatu  kredit  yang  diperuntukan  kepada  masyarakat  berpenghasilan menengah  kebawah  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  perumahan  atau perbaikan  rumah  yang  telah  dimiliki.  Untuk  subsidi  yang  diberikan  berupa: subsidi  meringankan  kredit  dan  subsidi  menambah  dana  pembangunan  atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh pemerintah, sehingga tidak  setiap  masyarakat  yang  mengajukan  kredit  dapat  diberikan  fasilitas  ini. Secara  umum  batas  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  memberikan subsidi adalah  penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. b.  KPR Non Subsidi
Yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR  ditetapkan  oleh  bank,  sehingga  penentuan  besarnya  kredit  atau pembiayaan  maupun  suku  bunga  dilakukan  sesuai  kebijakan  bank  yang bersangkutan.
Adapun  pengertian  mengenai  kredit  Pemilikan  Rumah  itu  sendiri merupakan  pinjaman  yang  diberikan  karena  adanya  penghasilan  yang diharapkan  bisa  menjamin  kelancaran  pembayaran  hutang.  Pengertian  kredit perumahan adalah fasilitas pinjaman yang diberikan untuk pembelian rumah (di dalam maupun diluar real estate )

## III.  METODE PENELITIAN

## A.  Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,  dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 60
Metode analisis deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan  keadaan  subjek  (seseorang,  lembaga,  masyarakat,  dll)  pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.
59 www.bi.go.id , diakses pada tanggal 16 Juni 2015
60 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h..6
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  studi  lapangan  ( Field Research )  dilakukan  dengan  penelitian  secara  langsung  pada  Kantor  BRI Syariah Cabang Bogor.

## B.  Tempat dan Waktu Penelitian

## 1.  Tempat Penelitian
Tempat  penelitian  ini  adalah  PT.  BRI  Syariah  Kantor  Cabang  Bogor  di Jl. Ahmad Yani No.19 Kota Bogor.
2.  Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung dari tanggal 12 Maret  sampai 7 Juni 2015.

## C.  Definisi Operasional dan Variabel Penelitian
Variabel  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  manajemen  risiko, pembiayaan, dan pembiayaan KPR.
Manajemen Risiko menurut Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011  Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk  mengidentifikasi,  mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. 61
Pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara bank  dan  pihak  lain  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil . 62
Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  adalah  kredit  konsumsi  untuk kepemilikan  rumah  tinggal  berupa  rumah  tapak  atau  rumah  susun  atau apartement  (tidak  termasuk  rumah  kantor  dan  rumah  toko)  dengan  agunan berupa rumah tinggal yang diberikan bank kepada debitur perorangan dengan jumlah maksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan. Penelitian ini memfokuskan pada proses manajemen risiko pembiayaan yang  diterapkan  oleh  BRI  Syariah  dalam  pemberian  pembiayaan  KPR  berikut kendala  kendala  yang  sering  dihadapi  dalam  pengelolaan  pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KPR.
Data  diperoleh  dari  hasil  wawancara  serta  dokumen-dokumen  yang berhubungan dengan proses pembiayaan KPR di BRI Syariah Cabang Bogor.

## D.  Teknik Pengambilan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,  maka penulis menggunakan beberapa instrumen sebagai berikut :

## a.  Studi Kepustakaan
Yaitu  mempelajari  teori-teori  yang  ada  atau  literatur-literatur  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.    Studi  kepustakaan  adalah segala  usaha  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  menghimpun  informasi  yang
61 www.ojk.go.id diakseis pada 17 April 2015
62 Ismail, Perbankan Syariah , Jakarta : Kencana, 2013, h.. 106
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat  diperoleh  dari  buku-buku  ilmiah,  laporan  penelitian,  karangan-karangan ilmiah,  tesis  dan  disertasi,  peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan,  buku tahunan,  ensiklopedia,  dan  sumber-sumber  tertulis  baik  tercetak  maupun elektronik lain. 63
b.  Wawancara
Wawancara  merupakan  teknik  pengambilan  data  di  mana  peneliti langsung  berdialog  dengan  responden  untuk  menggali  informasi  langsung  dari responden.  Wawancara  merupakan  alat  yang  baik  untuk  meneliti  pendapat, keyakinan,  motivasi,  perasaan  dan  proyeksi  seseorang  terhadap  masa depannya. 64 Wawancara  dilaksanakan  langsung  kepada Collection  Officer Pembiayaan BRI Syariah Cabang Bogor yaitu Bapak Ahmad Tamamuddin c.  Dokumentasi
Dokumentasi    merupakan  teknik  pengambilan  data  yang  diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Dokumentasi diambil  dari  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  pembiayaan  KPR  di BRI Syariah Cabang Bogor.

## E.  Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif untuk  memberikan  penjelasan  tentang  masalah  yang  dibahas.  Penelitian kualitatif  merupakan  bentuk  penelitan  yang  memerlukan  proses  yang  disebut “reduksi data” yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen.
Metode  analisis  deskriptif merupakan  teknik analisis  di  mana data yang dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Data tersebut  mungkin  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan-catatan  lapangan, foto,  video  tape,  dokumen  pribadi,  catatan  atau  memo,  dan  dokumen  resmi lainnya. 65
Dalam  hal  ini,  penulis  menggambarkan  dan  melukiskan  bagaimana sistem  dan  prosedur  manajemen  risiko  kredit  di    BRI  Syariah  Cabang  Bogor dalam  pengelola  pembiayaan  KPR  yang  disalurkan  baik  dalam  antisipasi pembiayaan  bermasalah  maupun  dalam  proses  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  pada  KPR  yang  diperoleh  dari  hasil    wawancara,  kuisioner,  serta dokumen-dokumen terkait.
Proses  analisis  juga  merujuk  pada  beberapa  buku  utama  manajemen risiko  yaitu  buku  Manajemen  Risiko  Bank  Islam  yang  ditulis  oleh  Imam Wahyudi,  dkk,  Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  karangan
63 http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaan/#ixzz3fmDR8wyb , diakses pada tanggal 13 Juli 2015
64 Hendri Tanjung, Abrista Devi, Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam , Bekasi: Gramata Publishing,
2013, h..83
65 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian…. , h.. 11
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Bambang  Rianto  Rustam,  Analisis  Risiko  Perbankan  Syariah  yang  ditulis  oleh Hennie Van Greuning dan Zamir Ikbal.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Profil BRI Syariah
1.  Sejarah BRI Syariah 66
Berawal  dari  akuisisi  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero),  Tbk., terhadap  Bank  Jasa  Arta  pada  19  Desember  2007  dan  setelah  mendapatkan izin  dari  Bank  Indonesia  pada  16  Oktober  2008  melalui  suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI  Syariah  secara  resmi  beroperasi.  Kemudian  PT.  Bank  BRI  Syariah merubah  kegiatan  usaha  yang  semula  beroperasional  secara  konvensional, kemudian  diubah  menjadi  kegiatan  perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah Islam.
Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank  ritel  modern  terkemuka  dengan  layanan  finansial  sesuai  kebutuhan nasabah  dengan  jangkauan  termudah  untuk  kehidupan  lebih  bermakna. Melayani  nasabah  dengan  pelayanan  prima  ( service  excellence )  dan menawarkan  beragam  produk  yang  sesuai  harapan  nasabah  dengan  prinsip syariah.
Kehadiran  PT.  Bank  BRI  Syariah  di  tengah-tengah  industri  perbankan nasional  dipertegas  oleh  makna  pendar  cahaya  yang  mengikuti  logo perusahaan.  Logo  ini  menggambarkan  keinginan  dan  tuntutan  masyarakat terhadap  sebuah  bank  modern  sekelas  PT.  Bank  BRI  Syariah  yang  mampu melayani  masyarakat  dalam  kehidupan  modern.  Kombinasi  warna  yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Aktivitas  PT.  Bank  BRI  Syariah  semakin  kokoh  setelah  pada  19 Desember 2008 ditanda tangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat  Indonesia  (Persero),  Tbk.,  untuk  melebur  ke  dalam  PT.  Bank  BRI Syariah  (proses spin  off-) yang  berlaku  efektif  pada  tanggal  1  Januari  2009. Penandatanganan  dilakukan  oleh  Bapak  Sofyan  Basir  selaku  Direktur  Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.
Saat  ini  PT.  Bank  BRI  Syariah  menjadi  bank  syariah  ketiga  terbesar berdasarkan  aset.  PT.  Bank  BRI  Syariah  tumbuh  dengan  pesat  baik  dari  sisi aset,  jumlah  pembiayaan  dan  perolehan  dana  pihak  ketiga.  Dengan  berfokus pada  segmen menengah  bawah,  PT.  Bank BRI  Syariah  menargetkan  menjadi bank  ritel  modern  terkemuka  dengan  berbagai  ragam  produk  dan  layanan perbankan. 67
66 http://www.brisyariah.co.id/ , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
67 http://www.brisyariah.co.id/ , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Sesuai  dengan  visinya,  saat  ini  PT.  Bank  BRI  Syariah  merintis  sinergi dengan  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero),  Tbk.,  dengan  memanfaatkan jaringan  kerja  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero),  Tbk.,  sebagai  Kantor Layanan  Syariah  dalam  mengembangkan  bisnis  yang  berfokus  kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

## 2.  Visi dan Misi BRI Syariah 68

## Visi
Menjadi  bank  ritel  modern  terkemuka  dengan  ragam  layanan  finansial sesuai  kebutuhan  nasabah  dengan  jangkauan  termudah  untuk  kehidupan lebih bermakna.

## Misi
a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
b. Menyediakan  produk  dan  layanan  yang  mengedepankan  etika  sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
d. Memungkinkan  setiap  individu  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

## 3.  Tujuan Nilai Budaya Kerja BRI Syariah
a.  Optimisme  yang  diawali  dengan  doa  yang  sungguh-sungguh  dimanifestasikan dengan  upaya  yang  sungguh-sungguh  dan  diakhiri  dengan  keikhlasan  atas hasil yang dicapai
b.  Integritas  kesesuaian  antara  kata  dan  perbuatan  dalam  menerapkan  etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat  dipercaya  dan  senantiasa  memegang  teguh  etika  profesi  dan  bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya
c.  Antusias  semangat  atau  dorongan  untuk  berperan  aktif  dan  mendalam  pada setiap aktivitas kerja
d.  Professional kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar tekhnis dan etika yang telah ditentukan
e.  Kepuasan pelanggan memiliki kesadaran,  sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal dilingkungan perusahaan
f.  Berorientasi  bisnis,    tanggap  terhadap  perubahan  dan  peluang,  selalu  berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya
g.  Penghargaan terhadap SDM menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal  utama  perusahaan  dengan  menjalankan  upaya-upaya  yang  optimal
68 http://www.brisyariah.co.id/ , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM yang berkualitas. 69

## 4.  Struktur Organisasi BRI Syariah 70
Organisasi  PT.  Bank  BRI  Syariah  Kantor  Cabang  Bogor  memiliki  unit kegiatan  yang  tertuang  dalam  struktur  organisasi.  Tugas  dan  fungsi  struktur organisasi diantaranya:
a.  Manajer Operasional
1)  Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi pelaksanaan operasional bank di kantor cabang dan kantor cabang pembantu
2)  Memberikan dukungan kepada kepala cabang dan group operasional
b.  Supervisor Operasional
1)  Mengkoordinasikan  pelaksanaan  operasional  bank  dikantor  cabang  atau kantor cabang pembantu
2)  Memberikan dukungan kepada manajer operasional atau pimpinan cabang serta seluruh jajaran bisnis dan support di cabang
3)  Bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan customer  service,  teller ,  dan operation support
c.  Operasional Suport
1)  Melayani transaksi operasional terkait dengan pembiayaan dan pemindah bukuan
2)  Melayani transaksi setor dan penarikan kliring
3)  Mengkoordinasi dengan kantor pusat dan penerbitan laporan bank umum 4)  Memberikan dukungan kepada supervisor operasional, manajer operasional, pimpinan cabang, dan seluruh karyawan di kantor cabang
d.  Administrasi Pembiayaan 71
1)  Melakukan  proses  pencairan  pembiayaan  dengan  memastikan  telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
2)  Membuat  ceklis  berdasarkan  format  standar  yang  berlaku  sebelum dilakukan proses realisasi
3)  Memberikan  kembali  kebenaran  penyusunan  dokumen  dalam  file pembiayaan dan memeriksa kelengkapan file tersebut
4)  Menyusun file pembiayaan dan membuat data master untuk penyimpanannya
5)  Melakukan  pengadministrasian,  pengkiriman  dokumen-dokumen  nasabah berdasarkan data dari account officer
6)  Melakukan pencatatan, pemisahan dan penyimpanan file yang telah lunas
7)  Melakukan  penutupan  asuransi,  perpanjangan  asuransi,  dan  monitoring klaim asuransi
8)  Monitoring atas cover note asuransi
9)  Membuat memonitor laporan secara berkala
e.  Legal Officer 72
1)  Membuat analisa yuridis atas permintaan unit bisnis
2)  Pemeriksaan kelengkapan dokumen calon nasabah
69 http://www.brisyariah.co.id/ , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
70 Dokumen BRI Syariah Cabang Bogor
71 Dokumen BRI Syariah Cabang Bogor
72 Dokumen BRI Syariah Cabang Bogor
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
3)  Mempersiapkan draft akad pembiayaan
4)  Merencanakan jadwal peningkatan pembiayaan dan mengkoordinasikan dengan account officer dan notaries
5)  Monitoring cover note notaries
6)  Membuat laporan tertulis
f.  Reporting dan Custody
1)  Melakukan  pengelolaan  data  dan  membuat  laporan  pembiayaan  untuk kebutuhan  internal  maupun  eksternal  sesuai  dengan  standar    dan ketentuan yang berlaku.

## 5.  Kegiatan Perusahaan dan produk BRI Syariah 73
Kegiatan Bank BRI Syariah Cabang Bogor melaksanakan pengumpulan dana dan penyaluran dana serta jasa perbankan sebagai berikut:
a.  Melakukan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan investasi, berupa :
1)  Tabungan Faedah BRI Syariah iB
2)  Tabungan haji BRI Syariah iB
3)  Tabungan Impian 74
4)  Giro BRI Syariah
5)  Deposito IDR
b.  Melakukan penyaluran Dana berupa : 75

## 1)  Pembiayaan Murabahah
Murabahah  yaitu  pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli  barang  pada  harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, jenis-jenisnya :
a)  KKB BRI Syariah iB  : Kredit Kendaraan Bermotor
b)  KPR BRI Syariah iB  : Kredit Pemilikan Rumah
c)  KMG  BRI  Syariah  iB:  Produk  untuk  memenuhi  kebutuhan  karyawan Khususnya  karyawan  dari  perusahaan  yang  bekerjasama  dengan  PT. Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan
2)  Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah  yaitu  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk melakukan  kegiatan  usaha  masing-masing  pihak  berkontribusi  dana  sesuai dengan  porsi  yang  disepakati.  Keuntungan  atau  kerugian  dibagi  secara proporsional  atau  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama.  Contohnya pembiayaan  mikro,  pembiayaan  koperasi,  pembiayaan  BPRS,  Pembiayaan SME 76
3)  Jasa Perbankan yang disediakan oleh BRI Syariah Contohnya  giro  syariah,  tabungan  Syariah,  deposito  syariah,  produk pendanaan  Bank  BRI  Syariah,  kliring  nasabah,  pembiayaan  umrah  BRI Syariah iB, sukuk ritel.
73 Dokumen BRI Syariah Cabang Bogor
74 Tabungan  Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Anda dengan terencana.
75 Dokumen BRI Syariah Cabang Bogor
76 Pembiayaan  diberikan  kepada  sektor  riil  dengan  plafond  pembiayaan  diatas  Rp  500  juta  sampai dengan Rp 5 milyar.
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor

## 6.  Produk-Produk BRI Syariah 77
Ada beberapa jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh BRI Syariah untuk menjamin kebutuhan nasabah di Indonesia, diantaranya :
Produk Penyimpanan Dana/ Investasi Dana pihak ketiga 78

## a.  Tabungan Faedah BRI Syariah iB
Tabungan  BRI  Syariah  iB  merupakan  tabungan  dari  BRI  Syariah  bagi nasabah  perorangan  yang  menggunakan  prinsip  titipan,  dipersembahkan  bagi yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.
b.  Tabungan Haji BRI Syariah iB
Tabungan  haji  BRI  Syariah  iB  merupakan  tabungan  yang  ditujukan untuk  perencanaan  pelaksanaan  ibadah  haji  yang  dikelola  sesuai  prinsip syariah.
c.  Tabungan Impian Syariah iB
Tabungan  Impian  BRI  Syariah  iB  adalah  tabungan  berjangka  dari  BRI Syariah  dengan  prinsip  bagi  hasil  yang  dirancang  untuk  mewujudkan  impian Anda  dengan  terencana.  Tabungan  Impian  BRI  Syariah  iB  memberikan ketenangan  serta  kenyamanan  yang  penuh  nilai  kebaikan  serta  lebih  berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.
d.  Giro BRI Syariah iB
Merupakan  simpanan  untuk kemudahan  berbisnis  dengan  pengelolaan dana  berdasarkan  prinsip  titipan  ( wadi‟ah  yad  dhamanah )  yang  penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro.
e.  Deposito BRI Syariah iB
Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. 79
f.  Treasury
Yaitu penjualan sukuk ritel negara dengan minimal Rp  5 juta.
Produk Pembiayaan yang tersedia di BRI Syariah adalah :
a.  Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB (d.h Gadai)
Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai  untuk  memenuhi  kebutuhan  dana  mendesak  ataupun  untuk  keperluan modal usaha.
b.  KKB BRI Syariah iB
Kredit Kendaraan Bermotor dengan skim pembiayaan adalah jual beli  ( Murabahah ),  adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan harga  perolehan  dan  keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh  Bank dan Nasabah (fixed margin ).
c.  KPR BRI Syariah iB 80
Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  kepada  perorangan  untuk  memenuhi sebagian  atau  keseluruhan  kebutuhan  akan  hunian  dengan  mengunakan
77 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
78 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
79 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
80 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
prinsip jual beli ( Murabahah ) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.
d.  Pembiayaan Modal Kerja
Merupakan  skim  pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  kerja perusahaan, baik modal kerja regular maupun musiman.
e.  Pembiayaan investasi
Merupakan  skim  pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan investasi perusahaan.

## f.  Pembiayaan Koperasi
Pembiayaan  yang  diberikan  melalui  Koperasi  Karyawan  atau  Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia  dengan  mekanisme executing ,  yang  ditujukan kepada  karyawan  suatu  perusahaan  atau  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  suatu instansi  yang  memiliki  pendapatan  tetap  bulanan  berupa  gaji  dan  menjadi anggota  koperasi.  Target  market    adalah    Koperasi  Karyawan  /  Koperasi
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dengan akad Mudharabah
dengan  jangka waktu pembiayaan s.d 60 bulan.
g.  Pembiayaan BPRS
Pembiayaan  yang  diberikan  kepada  BPRS  dengan  tujuan  untuk disalurkan lebih lanjut kepada para nasabahnya dengan mekanisme executing. Akad yang digunakan adalah Mudharabah, Jangka waktu pembiayaan s.d 36 bulan. 81
h.  Pembiayaan Auto
Pembiayaan  diberikan  kepada  sektor  yang  terkait  dengan  otomotif dalam  2  (dua)  pola,  yaitu  pembiayaan  secara  kemitraan  ( linkage )  dan pembiayaan secara langsung ( direct ).
i.  Pembiayaan SME
Pembiayaan  diberikan  kepada  sektor  riil  dengan  plafond  pembiayaan diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 milyar.
j.  Pembiayaan Mikro
Pembiayaan untuk sektor riil dengan plafond pembiayaan dari Rp 5 juta sampai dengan Rp 500 juta.

## B.  Pembahasan
1.  Pembiayaan KPR BRI Syariah 82
Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  kepada  perorangan  untuk  memenuhi sebagian  atau  keseluruhan  kebutuhan  akan  hunian  dengan  menggunakan prinsip jual beli ( Murabahah ) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.
a.  Manfaat Pembiayaan KPR 83
81 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
82 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
83 Dokumen BRI Syariah Cabang Bogor
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
1) Skim  pembiayaan    jual  beli  ( Murabahah )  adalah  akad  jual  beli  barang dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan  (margin)  yang disepakati oleh Bank dan Nasabah ( fixed margin )
2) Jangka waktu maksimal 15 tahun
3) Cicilan tetap selama jangka waktu yang telah ditentukan
4) Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

## b.  Tujuan Pembiayaan KPR

## 1)  Pembelian Property, terdiri dari pembelian sebagai berikut
Rumah ready  stock atau  dalam  proses  pembangunan  oleh developer (indent), rumah  bekas/second , Rumah  Toko  (Ruko)  dengan  syarat  tertentu, Rumah  kantor  (Rukan)  dengan  syarat  tertentu,  apartemen strata  title dengan syarat  tertentu,  tanah  dengan  luas  tertentu  dan  status  tanah  milik  developer atau non developer.
2)  Pembangunan/Renovasi Rumah BRI Syariah dapat memberikan pembiayaan untuk  pembangunan rumah yakni berupa pembelian bahan bangunan untuk pembangunan atau pembelian bahan bangunan untuk perbaikan/renovasi rumah.
3) Take Over / Pengalihan Pembiayaan KPR BRI  Syariah  juga  melayani  pengalihan  pembiayaan  KPR  atau take  over dari Lembaga Keuangan Konvensional ke BRI Syariah
c.  Syarat  dan Ketentuan 84

## 1)  Persyaratan Umum Nasabah
Nasabah  yang  ingin  mengajukan  pembiayaan  KPR  harus  berstatus Warga  Negara  Indonesia  (WNI),  merupakan  karyawan  tetap  dengan pengalaman  kerja  minimal  2  tahun,  wiraswasta  dengan   pengalaman  usaha minimal 3 tahun atau seorang profesional dengan  pengalaman praktek minimal 2  tahun,  usia  minimal  pada  saat  pembiayaan  diberikan  adalah  21  tahun  dan maksimal  usia  pensiun  untuk  karyawan  atau  65  tahun  untuk  wiraswasta  dan professional, tidak termasuk dalam  daftar pembiayaan bermasalah, memenuhi persyaratan  sebagai  pemegang  polis  asuransi  jiwa,  memiliki  atau  bersedia membuka rekening tabungan  pada Bank BRI Syariah.
2)  Persyaratan Dokumen Nasabah
a)  Karyawan dengan penghasilan tetap : Melampirkan  Kartu  Tanda  Pengenal  (KTP),  Kartu  Keluarga  (KK) dan Surat Nikah, slip gaji terakhir atau surat keterangan gaji, rekening koran/tabungan  3  bulan  terakhir,  NPWP  pribadi  untuk  pembiayaan diatas Rp.50 juta.
b)  Wiraswasta :
Kartu  Tanda  Pengenal  (KTP),  Kartu  Keluarga  (KK)    dan  Surat Nikah, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun  terakhir,  legalitas  usaha  (Akte  pendirian  berikut  perubahan terakhir),  NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta.
c)  Profesional :
84 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Kartu  Tanda  Pengenal  (KTP),  Kartu  Keluarga    (KK)  dan  Surat Nikah,  Rekening  koran/tabungan  3  bulan  terakhir,  izin  praktek  yang masih berlaku, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta.

## d.  Persyaratan Jaminan 85
Sertifikat  Tanah  (SHGB  dan  SHM),  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB), PBB terakhir.

## e.  Fitur
Plafon Pembiayaan yang diberikan  minimal Rp.25.000.000,- dan maksimal Rp.3.500.000.000,- .
f.  Bank Finance (Pembiayaan Bank) 86
1)  Pembelian Rumah :
a)  Baru,  maksimum  90%  dari  penawaran  developer  atau  nilai  pasar  yang ditetapkan penilai jaminan Bank atau Harga Jual Rumah, mana yang lebih rendah
b)  Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar (ditetapkan penilai jaminan Bank)
c)  Pembangunan Rumah :
Untuk    pembangunan  rumah  maksimum  80%  dari  rencana  anggaran biaya,  selama  tidak  lebih  besar  dari  nilai  tanah  yang  dijaminkan,  Penarikan secara bertahap sesuai progres, maksimal selama 6 bulan.
d)  Renovasi Rumah
Maksimum 100% dari rencana anggaran biaya selama tidak lebih besar dari  nilai  tanah  yang  dijaminkan,  serta  penarikan  secara  bertahap berdasarkan progress, maksimal 6 bulan.
e)  Take Over Pembiayaan Rumah Dapat  ditentukan  dari  100%  dari Outstanding pembiayaan  bank konvensional/  bank  Syariah  dan/  atau  80%  dari nilai  pasar  yang  ditetapkan penilai jaminan Bank (mana yang terendah).
2)  Pembiayaan Tanah 87
Maksimum  70%  dari  harga  penawaran  pengembang  ( developer ) atau  nilai  pasar  yang  ditetapkan  penilai  jaminan  Bank  dengan pembatasan  bahwa  untuk  tanah real  estate harus  dengan  developer yang  sudah  bekerjasama  dengan  Bank  BRI  Syariah,    atau  maksimum 50%  dari  nilai  pasar  yang  ditetapkan  penilai  jaminan  Bank  untuk  tanah yang di luar perumahan/RE.
3)  Pembiayaan Apartemen Maksimum  70%  dari  harga  penawaran  pengembang  ( developer )  yang sudah  bekerjasama  dengan  Bank  atau  maksimum  80%  nilai  pasar  yang ditetapkan penilai jaminan Bank.
4)  Pembelian Ruko/Rukan
85 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
86 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
87 www.brisyariah.co.id , diakses pada tanggal 14 Juni 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Maksimum  70%  dari  harga  penawaran  pengembang  (developer)  yang sudah  bekerjasama  dengan  Bank  atau  maksimum  80%  nilai  pasar  yang ditetapkan penilai jaminan Bank.

## g.  Jangka Waktu
Minimum 12 bulan maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang bertujuan untuk Pembelian  Rumah  baik  dalam  kondisi  baru  (rumah  jadi  atau indent )  dan  rumah bekas  pakai  ( second ),  pembelian  bahan  bangunan  untuk  Pembangunan  Rumah Baru.
Maksimum  10  tahun  untuk  pembelian  apartemen,  pembelian  Rumah  Toko dan Rumah Kantor, pembelian bahan bangunan untuk Renovasi Rumah, take over pembiayaan rumah.

## h.  Biaya yang dibebankan kepada Nasabah
Biaya  administras,     biaya  notaris,     biaya  asuransi,  asuransi  jiwa pembiayaan,  premi  asuransi  di  bayar  di  muka  sesuai  jangka  waktu  pembiayaan, asuransi  kebakaran  premi  asuransi  di  bayar  di  muka,  sesuai  jangka  waktu pembiayaan, biaya materai.

## 2.  Faktor- Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah KPR di BRI Syariah
Dari  hasil  wawancara  mendalam  ( deep  interview) yang  telah  dilakukan didapat  bahwa  faktor  penyebab    pembiayaan  bermasalah  pada  KPR    di  BRI Syariah cabang Bogor dapat berupa 88 :
a) Side Streaming
Yaitu terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah    yang  mengajukan  pembiayaan  kepemilikan  rumah.  Walaupun demikian, Side streaming yang terjadi di bank BRI Syariah   jarang terjadi pada pembiayaan kepemilikan rumah. 89
b)  Analisis awal dari bank (internal bank)
Tahap analisis kelayakan calon debitur merupakan tahap awal dari bank dalam  memutuskan  nasabah  layak  atau  tidak  diberikan  pembiayaan  dimana pihak  bank  menganalisa  dan  meninjau  berbagai  aspek  yang  menjadi  syarat untuk dipenuhi calon debitur sebelum diberikan pembiayaan.
Dalam  tahap  ini  terkadang  pihak  bank  melakukan  kesalahan  analisis ( human  eror )  yaitu  tidak  mendeteksi  hal-hal  yang  akan  menjadi  hambatan pelunasan pembiayaan dari nasabah kedepannya, baik itu dari segi character , usaha  atau  pekerjaan  nasabah,  maupun  dari  berbagai  dokumen  yang dipersyaratkan bank.
c) Maintenance dari pihak bank
Maintenance atau  pemeliharaan    yaitu  kontroling  yang  dilakukan oleh  pihak  bank  secara  berkala  kepada  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan  KPR  sekali  waktu  mengalami missing  link dimana  bank
88 Hasil wawancara mendalam dengan Collection Officer Bapak Ahmad Tamamuddin, tanggal 1 Juni
2015
89 Hasil wawancara mendalam dengan Collection Officer Bapak Ahmad Tamamuddin, tanggal 1 Juni 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
tidak  dapat  mendeteksi  adanya  unsur-unsur  yang  mengindikasikan timbulnya  pembiayaan  bermasalah.  Hal  ini  contohnya  berupa side streaming (Jarang  terjadi  dalam  KPR)    yang  dilakukan  nasabah  atas dana yang diberikan untuk renovasi rumah misalnya, dengan pemalsuan kwitansi dan sejenisnya, semua diluar control dari pihak bank sendiri.
d)  Terjadinya hal-hal diluar dugaan terkait kondisi debitur KPR
Pada  beberapa  kasus  pembiayaan  KPR  BRI  Syariah    bermasalah adalah  disebabkan  oleh  hal-hal  diluar  perkiraan  kedua  belah  pihak,  seperti misalnya  nasabah  terkena  PHK,  musibah  seperti  kebakaran,  nasabah  yang bersangkutan meninggal dunia, usaha nasabah bangkrut, dan sebagainya yang menyebabkan  gangguan  atau  bahkan  berhentinya  pembayaran  cicilan dan/atau margin pembiayaan KPR yang sedang berjalan.
Dari  beberapa  faktor  di  atas  menurut  narasumber  yang  bersangkutan bahwa  faktor  yang  paling  mendominasi  terjadinya  pembiayaan  bermasalah KPR di BRI Syariah Cabang Bogor adalah lebih banyak disebabkan oleh faktor internal  nasabah  yang  sifatnya  tidak  dapat  diduga  seperti  pendapatan  debitur yang  menurun,  debitur  terkena  PHK,  debitur  mengalami  masalah  kesehatan, debitur meninggal dunia dan keluarga tidak dapat menyelesaikan cicilan, serta faktor eksternal bencana alam dan sejenisnya.

## 3.  Penerapan  Manajemen  Risiko  BRI  Syariah  dalam  Mengatasi  Pembiayaan Bermasalah KPR

## a.  Analisis Sebelum Pemberian pembiayaan KPR 90
Penyaluran pembiayaan KPR di BRI Syariah Cabang Bogor dikhususkan untuk  nasabah  yang  memiliki fix  income di  mana  nasabah  tersebut  memiliki penghasilan  tetap  tiap  bulan  atau  terkategorikan  karyawan  tetap,  hal  ini ditujukan  untuk  menjamin  cicilan  yang  dibayarkan  nasabah  setelah mendapatkan  pembiayaan  KPR  dari  bank  memiliki  jaminan  dapat  dibayarkan tiap  bulan.  Adapun  untuk  nasabah  yang  memiliki  penghasilan  terkategorikan tidak  tetap  atau  memiliki  profesi  sebagai  pengusaha  dan  professional contohnya  dokter  dan  sejenisnya,  bank  BRI  Syariah  tetap  memberikan pelayanan pembiayaan KPR, hanya saja pihak bank akan menganalisa secara khusus terkait usaha nasabah serta profit dan pendapatan nasabah dari usaha tersebut apakah usaha nasabah tersebut sudah terkategori memiliki take record yang  bagus  atau  belum.  Hal  ini  untuk  menjamin  stabilnya  pembayaran pembiayaan KPR yang akan menjadi kewajiban nasabah tiap bulan.
Dalam  manajemen  pemberian  pembiayaan  KPR  bank  syariah  telah menetapkan  prosedur  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  berlaku  seperti pemberlakuan 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. Dari hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  tiga  narasumber  semua  sepakat bahwa Character merupakan  hal  utama  yang  paling  diperhitungkan  pada  saat
90 Hasil wawancara mendalam dengan Collection Officer Bapak Ahmad Tamamuddin, tanggal 1 Juni 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
penilaian  nasabah  sebelum  diberikan  pembiayaan  KPR  setelah  itu  baru kemudian dinilai 4C. 91 Selengkapnya dijabarkan sebagai berikut:
1)  Penilaian Character Character adalah  hal  yang  paling  menentukan  seseorang  dalam  melunasi hutangnya, walaupun nasabah memiliki kecukupan modal, kapasitas keuangan yang  memenuhi  syarat,  jaminan  yang  memadai,  kondisi  perekonomian  yang stabil, semua itu tidak akan ada hasilnya jika character nasabah tersebut tidak jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  melunasi  pembiayaan  yang  telah didapatkannya.
Diakui  bahwa character merupakan  hal  yang  sulit  sekali  diukur dan  dinilai  pada  saat  penilian  kelayakan  nasabah,    apalagi  mayoritas nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan  KPR  terbilang  belum  dikenal secara  dekat  oleh  pihak  bank.  Untuk  mengantisipasi  risiko  kesalahan penilaian character nasabah  tersebut  maka  BRI  Syariah  menggunakan cara-cara  penilaian character nasabah  dengan  melalui  beberapa caradiantaranya BI cheking dan penilaian pihak lain.
BI  cheking merupakan penilaian nasabah yang dilakukan melalui chek  langsung  ke  data-data  nasabah  yang  ada  di  Bank  Indonesia dengan menggunakan sistem computer online yang terhubung langsung dengan  Bank  Indonesia, 92 jika  seseorang  sudah  pernah  menjadi nasabah suatu bank baik itu konvensional maupun syariah data nasabah tersebut  sudah  terdaftar  di  database  BI,  dari BI  Cheking itulah  akan terlihat  bagaimana  riwayat  seorang  nasabah  yang  telah  melakukan kerjasama dengan BI apakah kualitas pembiayaan yang telah dijalaninya berlangsung  baik  pada  saat  dia  menjadi  seorang  debitur  atau  pernah mengalami  masalah  penunggakan  pembayaran  dan  kemacetan  dalam transaksi  yang  pernah  dilakukannya  bersama  bank-bank  yang bersangkutan.  Jika  calon  nasabah  tersebut  memiliki  riwayat  kualitas pembiayaan  yang  kurang  baik  atau  masih  memiliki  masalah  hutang piutang  dengan  pihak  bank,  maka  nama  nasabah  tersebut  di black  list dan tidak diizinkan untuk diberikan pembiayaan oleh bank selama jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau sampai masalah nasabah tersebut selesai.
Jika  calon  nasabah  tersebut  belum  pernah  mempunyai  riwayat pembiayaan  dengan  bank  maka  cara  kedua  yang  dapat  dilakukan  oleh
91 Data hasil wawancara dan kuisioner yang diberikan kepada Narasumber Bapak Ahmad Tamamudin
Collection  Officer,  Bapak  Iwan  Hermawan  Finance  Support  Manager  dan  Bapak  Desi  Arfadila
Marketing Manager BRI Syariah Cabang Bogor.
92 Ismail, Perbankan Syariah.., h.. 121
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
pihak  bank  BRI  Syariah  adalah  dengan  informasi  dari  pihak  lain  yang mengenal  dengan  baik  calon  nasabah.  Misalnya,  mencari  informasi tentang  karakter  calon  nasabah  melalui  tetangga,  teman  kerja,  atasan langsung,  dan  rekan  usahanya.  Informasi  dari  pihak  lain  tentang  calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui character calon nasabah. Character merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah. 93
2)  Penilaian Capacity
Analisis  terhadap capacity ini  ditujukan  untuk  mengetahui kemampuan  keuangan  calon  nasabah  dalam  memenuhi  kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Cara yang ditempuh oleh BRI Syariah yaitu melalui:
a)  Melihat Laporan Keuangan
Dalam  laporan  keuangan  calon  nasabah,  maka  akan  dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas.

## b)  Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan Calon Nasabah
Nasabah  yang  merupakan  pegawai,  maka  bank  dapat  meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data-data slip gaji dan fotocopy  rekening  tabungan  tiga  bulan  terakhir,  maka  akan  dapat dianalisis  tentang  sumber  dana  dan  penggunaan  dana  calon  nasabah. Data keuangan tersebut digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan  calon  nasabah  setelah  mendapatkan  pembiayaan  dari  bank syariah.  Pendapatan  yang  menjadi  acuan  dalam  hal  ini  adalah salary yang  bersifat  tetap  bukan temporary seperti  pendapatan  bonus,  uang makan  dan  sebagainya,  namun  lebih  dilihat  dari  gaji  pokok  yang dibayarkan perusahaan kepada calon nasabah yang bersangkutan.
3)  Penilian Capital
Penelitian mengenai capital antara lain:
a)  Laporan Keuangan Calon Nasabah
Dalam  hal  calon  nasabah  adalah  perusahaan,  maka  struktur  modal  ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Perusahaan dianggap kuat dalam  menghadapi  berbagai  macam  risiko  apabila  jumlah  modal  sendiri yang dimiliki cukup besar. 94
b)  Uang Muka
Uang  muka  untuk  nasabah  perorangan,  dan  tujuan  untuk pembiayaan  pemilikan  rumah,  maka  analisis  capital  dapat  diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang  atau  uang  muka  yang  telah  disiapkan.  Semakin  besar
93 Ismail, Perbankan Syariah.., h.. 121
94 Ismail, Perbankan Syariah.., h.. 123
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin  meyakinkan  bagi  bank  bahwa  pembiayaan  yang  akan disalurkan kemungkinan akan lancar.
4)  Penilaian Collateral
Terkhusus  untuk  pembiayaan  Pemilikan  Rumah  KPR  murni, collateral atau  agunan  yang  digunakan    BRI  Syariah  adalah  rumah  yang  dijadikan sebagai objek KPR itu sendiri dengan syarat jaminan tersebut memiliki sertifikat tanah,    izin  pendirian  bangunan  (IMB),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) terakhir. 95 Sehingga jika terjadi pembiayaan macet maka yang dilakukan bank adalah dengan melelang rumah yang dibiayai tersebut.
5)  Penilaian Condition of Economy
Pada  pembiayaan  konsumsi  seperti  pembiayaan  KPR  bank  akan mengkaitkan  antara  tempat  kerja  calon  nasabah  dan  kondisi  ekonomi  saat  ini dan  saat  mendatang,  sehingga  dapat  diestimasikan  tentang  kondisi perusahaan  calon  nasabah  bekerja.  Kelangsungan  hidup  perusahaan  dan pekerjaan  calon  nasabah  menjadi  bahan  pertimbangan  penting  dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
Untuk  memastikan  keaslian  status  pegawai  calon  nasabah,  pihak  bank melakukan cek langsung ke tempat kerja atau perusahaan nasabah terkait dan mengumpulkan  informasi  yang  dibutuhkan  seperti  status  pegawai,  lama bekerja,  serta  hal-hal  yang  mendukung  keabsahan  informasi  pekerjaan  dan pendapatan  nasabah.    Hal  yang  sama  juga  diberlakukan  untuk  calon  debitur yang berprofesi sebagai pengusaha ataupun profesional.

## b.  Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah KPR BRI Syariah 96
Pembiayaan  KPR  di  BRI  Syariah  terkategori  bermasalah  ketika  telah memasuki kolektabilitas  dua  atau  dalam  perhatian  khusus    yaitu  antara  1  hari sampai  dengan  89  hari. 97 Hal-hal  yang  dilakukan  dalam  menangani pembiayaan  tersebut  adalah    yang pertama ,  Penagihan  intensif  melalui telphone Jika  dalam  batas  dua  hari  tidak  memberikan  respon  pembayaran kemudian dilakukan kunjungan langsung ke nasabah.
Setelah itu jika batas dua hari tidak menunjukan respon juga maka akan dikirimkan  surat  pemberitahuan  terkait  tunggakan  pembayaran  nasabah dengan  diberikan  batas  waktu  empat  hari,    jika  tidak  ada  respon  juga,  maka dikeluarkan  Surat  Peringatan  (SP)  1,  dengan  batas  waktu  tempo  4  hari.  Jika dalam 4 hari tidak menunjukan itikad  baik dari nasabah maka dikeluarkan SP 2 dengan batas waktu 7 hari,  selanjutnya SP 3 dengan batas waktu tempo sama yaitu 7 hari.
Dalam  fase  diatas,  pemeriksaan  juga  termasuk  dengan  menggali sumber-sumber informasi keuangan nasabah apakah mengalami kendala atau tidak,  misalnya  terjadinya  penurunan  pendapatan,  atau  nasabah  terkena  PHK dan  sebagainya.  Setelah  dilakukan  analisa  tersebut  dan  didapat  bahwa
95 Hasil wawancara mendalam dengan Collection Officer Bapak Ahmad Tamamuddin, tanggal 1 Juni 2015
96 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Tamamudin CollectionOfficer ,  Bapak  Desi  Arfadila Marketing Manager BRI Syariah Cabang Bogor. Tgl 1 Juni dan 7 Juni 2015 97 Hasil wawancara dengan pihak BRI Syariah Collection Officer pada tanggal 1 Juni 2015
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
nasabah  sudah  tidak  dapat  lagi  melakukan  pembayaran  pembiayaan  KPR maka langkah yang dapat diambil oleh pihak bank dan nasabah adalah dengan jalan musyawarah setelah keluar SP 1- 3 dan dari musyawarah tersebut akan ada beberapa pilihan penyelesaian yaitu sebagai berikut 98 : 1)  Take Over
Yaitu  pengalihan  pembiayaan  dari  Bank  BRI  Syariah  ke  Bank  lain, biasanya  untuk  pembiayaan  yang  dijamin  oleh  pihak  ketiga  dari  nasabah. Ketika terjadi  kemacetan  maka  pembiayaan  KPR  akan  diambil  alih  oleh  pihak ketiga  tersebut  dan  dilunasi  oleh  pihak  bank  yang  bersangkutan  ke  bank  BRI Syariah,  sehingga  beban  hutang  nasabah  di  bank  BRI  Syariah  lunas  namun dialihkan ke bank lain.
2)  Pinjaman Pihak ke-3
Tindakan ini dilakukan oleh nasabah sendiri dimana nasabah melakukan peminjaman  dana  kepada  pihak  lain  seperti  sodara  atau  rekannya  untuk melunasi pembiayaan KPR yang telah menunggak di BRI Syariah.

## 3)  Penjualan Jaminan Sukarela
Penjualan yang dilakukan berdasarkan kesadaran sendiri dari nasabah dan tanpa paksaan dari pihak bank.
4)  Eksekusi Lelang
Ini adalah cara paling akhir yang dapat dilakukan bank saat pembiayaan telah  mengalami  kemacetan  dimana  langkah-langkah  yang  telah  dipaparkan diatas  menemui  jalan  buntu.  Lelang  biasanya  dilakukan  melalui  lembaga KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
Jalur  yang  paling  efektif  untuk  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah yang  telah  memasuki  kolektabilitas  V  (lima)  di  BRI  Syariah  adalah  jalur  non litigasi  yaitu  dengan  musyawarah  setelah  dikeluarkannya  SP  1-  3,  dari  hasil musyawarah  jika  pembiayaan  sudah  tidak  dapat  diselamatkan  maka  dapat dilakukan  dengan  penjualan  jaminan  secara  sukarela  atau  melalui  eksekusi lelang ke lembaga. 99

## 4.  Analisa Hasil Penelitian
Dari pemaparan hasil wawancara  yang telah disampaikan diatas, dapat dianalisis bahwa:
Menurut pasal 3 PBI No 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,    penerapan manajemen  risiko  paling  kurang  mencakup  (a)  pengawasan  aktif  Dewan Komisaris,  direksi  dan  Dewan  Pengawas  Syariah,    (b)  kecukupan  kebijakan, prosedur  dan  penetapan  limit  manajemen  risiko,  (c)  kecukupan  proses identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan  pengendalian  risiko  serta  sistem informasi manajemen risiko, (d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 100
98 Hasil wawancara mendalam dengan Collection Officer Bapak Ahmad Tamamuddin, tanggal 1 Juni 2015
99 Hasil wawancara mendalam dengan Collection Officer Bapak Ahmad Tamamuddin, tanggal 1 Juni 2015
100 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko …., h ..72, 73
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
BRI  Syariah  Cabang  Bogor  telah  menjalankan  prosedur  manajemen risiko sesuai Peraturan Bank Indonesia yaitu pengawasan aktif yang dilakukan oleh dewan komisaris dan dewan direksi serta Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan secara continue dan menyeluruh kepada semua jenis risiko yang ada di bank termasuk manajemen risiko pada pembiayaan KPR.
Tahap identifikasi risiko yang dilakukan Bank BRI Syariah pada proses pembiayaan  KPR  diantaranya  adalah  dengan  melakukan  tahap-tahap  analisis 5C  ( charakter,  Capacity,  Capital,  Collateral,  Condition  of  economic ),  dimana dalam tahap ini hal yang paling penting dianalisis adalah karakter calon debitur pembiayaan apakah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.
Analisis  5‟C  yang  diterapkan  dilakukan  secara  teliti  hal  ini  terlihat  dari adanya  tindakan  dan  upaya  bank  dalam  menganalisis  secara  langsung  baik dari  keaslian  dokumen-dokumen  maupun  fakta-fakta  kondisi  ekonomi, pekerjaan calon debitur yang ada di lapangan secara riil.
Menurut  standar  prinsip  IFSB  mengenai  risiko  kredit  no  2.2  yang menyatakan  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  harus  melaksanakan  tinjauan due  diligence (uji  kelayakan)  mengenai  pihak  rekanan  sebelum  menentukan pilihan instrument keuangan syariah yang sesuai. 101
Analisis  pinsip  tersebut  dapat  dilihat  pada  kebijakan  BRI  Syariah  yang lebih  mengutamakan  pemberian  pembiayaan  KPR  kepada    calon  nasabah yang berstatus sebagai karyawan tetap, hal tersebut merupakan langkah untuk menjamin  dana pembiayaan yang disalurkan kepada pihak luar (debitur KPR) dapat  dibayarkan  secara  lancar  tiap  bulan  dan  untuk  menghindari  kemacetan angsuran dikemudian hari.
Dilihat dari satu sisi,  kebijakan tersebut memberikan langkah aman bagi BRI  Syariah  agar  terhindar  dari  risiko  kerugian,  tapi  disisi  lain,  kebijakan tersebut  dinilai  tidak  memihak  kepada  calon  debitur  yang  berstatus  bukan karyawan  tetap,  seperti  pengusaha  atau  professional.  Walaupun  dalam prakteknya pembiayaan KPR juga disediakan untuk kalangan professional dan pengusaha, namun hal tersebut memiliki syarat-syarat yang lebih spesifik dinilai dari  jenis  usaha,  lama  usaha,  serta  laporan  keuangan  perusahaan  calon debitur,  begitu  pula  untuk  professional  harus  memenuhi  standarisasi  khusus kebijakan  BRI  Syariah.  Selain  itu,  kebijakan  tersebut  sebenarnya  dapat menghilangkan peluang keuntungan penyaluran pembiayaan KPR dari sumber- sumber  yang    dapat  diambil  BRI  Syariah  dari  kalangan  professional  dan pengusaha yang relatif berjumlah banyak.
Prinsip  no  2.3  IFSB  menyatakan  lembaga  keuangan  syariah  harus memiliki  metodologi  yang  tepat  untuk  mengukur  dan  melaporkan  risiko  kredit yang timbul dalam setiap instrument pendanaan syariah. 102
Setelah  menyatakan  persetujuan  pembiayaan  KPR,  kemudian  BRI Syariah  melakukan  pengukuran  risiko  kerugian  dan  keparahannya  yang kemungkinan  akan  dihadapi  apabila  terjadi  pembiayaan  bermasalah  di kemudian hari dari tiap-tiap pembiayaan KPR yang telah disalurkan.
Tahap  mitigasi  risiko,  proses  mitigasi  risiko  merupakan  proses penyusunan  berbagai  pilihan  dan  aksi  yang  dapat  digunakan  bank  untuk
101 Hennie van Greuning, Zamir Iqbal, Analisis Risiko.., h.. 117
102 Hennie van Greuning, Zamir Iqbal, Analisis Risiko.., h.. 117
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
menetralisasi,  mengurangi,  atau  menghilangkan  kerugian  yang  mungkin ditimbulkan dari suatu  risiko. 103
Mencermati  definisi  di  atas,  dapat  dilihat  pada    proses  mitigasi  yang dilakukan  BRI  Syariah  dalam  pembiayaan  KPR    antara  lain  berupa  kebijakan agunan  yang  digunakan  adalah  agunan  murni  dari  objek  pembiayaan  yaitu rumah yang dibiayai oleh pembiayaan KPR tersebut. Kebijakan ini sebenarnya tidak memberikan pilihan kepada nasabah dalam masalah aset apa yang akan dijadikan  jaminan  dalam  pembiayaan,  namun  disisi  lain  hal  ini  efektif  bagi kedua belah pihak karena jika sewaktu-waktu terjadi kemacetan maka prosedur penyelesaian pembiayaan akan lebih mudah yaitu dengan menjual objek  KPR itu sendiri, serta agunan tersebut memiliki liquiditas yang tinggi.
Selain  itu,  mitigasi  yang  dilakukan  adalah  dengan  membuat pencadangan  modal  sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/9/PBI/2003  yang  dikenal  dengan  istilah  Penyisihan  Penghapusan  Aset produktif (PPAP), yaitu sebagai berikut 104 :
Kategori Kualitas Pembiayaan PPAP yang Diminta Lancar 1%  dari  total  pembiayaan berkategori lancer Dalam perhatian khusus 5%  dari  total  pembiayaan berkategori  kurang  lancar setelah dikurangi nilai agunan Diragukan 50% dari pembiayaan berkategori diragukan setelah dikurangi nilai agunan Macet 100% dari pembiayaan berkategori  macet  setelah dikurangi nilai agunan
Pemantauan    dan  pelaporan  risiko  dilakukan  secara  berkala  oleh  bank dilihat dari kedisiplinan debitur dalam melunasi kewajibannya tiap bulan apakah lancar atau tidak, apabila suatu waktu terjadi keterlambatan pembayaran, pihak bank akan langsung melakukan tindakan baik itu berupa telpon ke debitur atau langsung mendatangi debitur yang bersangkutan untuk mencari kejelasan dan solusi dari keterlambatan pembayaran.
Penanganan    pembiayaan  bermasalah  pada  KPR  di  BRI  Syariah langsung  melakukan  tahap-tahap  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dengan pemberian  SP  (Surat  Peringatan)  dengan  jalan  paling  akhir  yaitu  melakukan lelang,  langkah  tersebut  diambil  setelah  dilakukan  musyawarah  secara kekeluargaan  terlebih  dahulu  kepada  nasabah  dan  ini  dinilai  sangat  efisien dibandingkan  harus  melalui  jalur  litigasi  badan  hukum  seperti  pengadilan.
103 Imam, Wahyudi, et al , Manajemen Risiko.. , h.. 67 104 Imam, Wahyudi, et al , Manajemen Risiko.. , h..119
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Dengan  jalur  ini  maka  akan  tercipta  prinsip  saling ridho dan  suka  sama  suka ( antaradhinmingkum ) tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.
Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah mencapai kolektabilitas  V  (macet)  khusus  pembiayaan  KPR  di  BRI  Syariah,  pihak  bank tidak  melakukan  langkah-langkah  penyelamatan  dengan  skema rescheduling , reconditioning ,  maupun restructuring seperti  tertuang  dalam  pasal  1  angka  7 PBI No. 13/09/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011, dikarenakan KPR merupakan skim  pembiayaan  konsumsi  bukan  pembiayaan  produksi.  Penyelamatan  yang dilakukan  adalah  dengan  langsung  menjual  atau  melelang  agunan  yang tersedia yaitu objek KPR itu sendiri.
Walaupun  langkah-langkah  tersebut  tidak  sesuai  dengan  prosedur penyelamatan  pembiayaan  yang  berlaku  secara  umum,    Langkah  ini  adalah langkah yang efektif dikarenakan pembiayaan dengan skema murabahah (jual beli)  untuk  konsumsi,  pada  saat  terjadi  kemacetan  maka  kerugian  ada  pada pihak  bank  saja  bukan  nasabah,  serta    pembiayaan  yang  disalurkan  tidak diputar untuk menghasilkan keuntungan dari sebuah usaha debitur.
KPR  BRI  Syariah  diprioritaskan  untuk  karyawan  tetap,  maka  ketika terjadi  kemacetan  angsuran,  penyebab  umumnya  adalah  karena  kondisi ekonomi  nasabah  seperti  sakit,  PHK,  atau  meninggal  dunia,  jika  dilakukan restrukturisasi  pembiayaan    tidak  akan  memberikan  jaminan  bahwa  cicilan angsuran debitur dapat kembali berjalan baik.
Berbeda  dengan  pembiayaan  yang  berbasis mudharabah atau musyarakah seperti  pembiayaan  mikro  ketika  terjadi  kemacetan,  kerugian berada  pada  kedua  belah  pihak  baik  bank  maupun  nasabah,  sehingga  dapat dilakukan  jalur  restrukturisasi  penyelamatan  pembiayaan.    Setelah  dilakukan restrukturisasi  pembiayaan,    usaha  nasabah  tersebut  masih  memiliki kemungkinkan  bangkit  lagi  dan  memberikan  keuntungan  sehingga  dari keuntungan  tersebut  nasabah  dapat  melunasi  hutangnya  kepada  pihak  bank beserta margin bagi hasilnya.
Dari  analisa  secara  keseluruhan  analisis  karakter  nasabah  merupakan hal  yang  sangat  sulit  dinilai  dalam  manajemen  risiko,  penemuan  baru  yang diteliti  adalah bahwa segi karakter emosional seseorang dapat dilihat dari segi spiritual  orang  yang  bersangkutan  seperti  bagaimana  dia  menjalankan  ibadah sholatnya  apakah  disiplin  atau tidak,   jika kedisiplinan  dari  segi  ibadah  terlihat baik  maka  hal  tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  nilai  tambah  nasabah  untuk dipertimbangkan  diterimanya  proposal  pengajuan  pembiayaan  oleh  bank syariah. Begitupun sebaliknya jika ibadah seseorang itu terlihat kurang baik dan disiplin hal itupun dapat menjadi acuan karakter seseorang baik atau tidak.

## V.  PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Dari  hasil  olah  data  dan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  secara menyeluruh dapat disimpulkan:
1.  Manajemen  risiko  pembiayaan  KPR  yang  diterapkan  BRI  Syariah  Cabang  Bogor meliputi  tahap-tahap  identifikasi  risiko,  pengukuran  risiko,  mitigasi  risiko  dan monitoring  risiko.  Dalam  proses  identifikasi  yang  paling  utama  dijalankan  dalam menyeleksi calon debitur adalah dengan analisis 5C, dimana karakter calon debitur
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
adalah  indikator  yang  diperhitungkan.  Mitigasi  risiko  pembiayaan  yang  diterapkan BRI  Syariah  adalah  dengan  pengikatan  agunan murni  yaitu  rumah  yang  dijadikan sebagai  objek  KPR  itu  sendiri.  Pengukuran  risiko  dengan  menyiapkan pencadangan  modal  untuk  antisipasi  kerugian  jika  terjadi  kredit  macet,    serta kebijakan  mengutamakan  pemberian  pembiayaan  KPR  hanya  kepada  calon nasabah  yang  memiliki  pendapatan  tetap  yaitu  karyawan  tetap.  Monitoring  risiko dilakukan  dengan  pengawasan  secara  berkala  pada  tiap-tiap  pembiayaan  KPR yang disalurkan dan pengawasan aktif direksi dan PDS.
2.  Strategi paling efektif untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KPR yang telah memasuki kolektabilitas V (lima) di BRI Syariah adalah jalur non litigasi yaitu dengan  musyawarah  setelah  dikeluarkannya  SP  1-  3,  dari  hasil  musyawarah  jika pembiayaan  sudah  tidak  dapat  diselamatkan  maka  dapat  dilakukan  dengan penjualan  jaminan  secara  sukarela  atau  melalui  eksekusi  lelalang  ke  lembaga KPKNL.

## B.  Saran
1.  Untuk  pihak  Manajemen  BRI  Syariah  Cabang  Bogor  semoga  dapat  terus meningkatkan  efektivitas  manajemen  risiko  pengelolaan  pembiayaan  yang diterapkan  agar  semakin  memberikan  performa  yang  sehat  dalam  pengelolaan dana nasabahnya.
2.  Pembiayaan  KPR  sebaiknya  juga  disediakan  lebih  luas  untuk  kalangan professional  dan  pengusaha  dikarenakan  prosfek  dari kalangan  tersebut  sangat besar  dan  akan  meningkatkan  perluasan  alur  penyaluran  dana  dari  bank  ke masyarakat dan peningkatan profit  kepada bank BRI tentunya.
3.  Dari  segi  syariah,  karakter  calon  debitur  dapat  dilihat  dari  sisi  lain  yaitu spiritualnya,  BRI  Syariah  dapat  menilai  dan  menanyakan  dari  segi  kedisiplinan dan ketekunan calon debitur beribadah seperti misalnya sholat. Karena sholatnya seorang muslim itu dapat berbanding lurus dengan karakter yang dimilikinya dan juga dapat dilihat dari sisi ibadah- ibadah lainnya. Wallahu A‟lam bissawab.
4.  Penelitian ini terbatas  hanya pada pembiayaan KPR secara umum, maka untuk para  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menganalisis  lebih  spesifik  dan mendalam  terkait    manajemen  Risiko  pembiayaan  KPR,    dikarenakan beragamnya  jenis  pembiayaan  KPR  maka  beragam  pula  jenis  risiko  yang  akan dihadapi  oleh  perbankan  sehingga    memerluka  penanganan  dan  pengelolalan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemahannya, Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2006. Machmud, Amir dan Rukmana, Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
Antonio, Muhammad Syafi‟i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Depok: Gema Insani, 2011.
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Situs Resmi Bank Indonesia Data Statistik Moneter dan Fiskal Bank Indonesia www.bi.go.id . [12 Maret 2015].
Hendri  Tri  Widi  Asworo,  2015,  Kredit  Perumahan:  Kualitas  KPR  Kelas  Bawah Memburuk , www.Bisnis.com. [20 April 2015].
Ghulam  RadhiftaGufron, Penyelesaian  Kredit  Macet  atau  Kredit  bermasalah  pada perbankan  syariah  dan  perbankan  konvensional    (Studi  Kasus  Bank  Syariah  Mandiri dan Bank Mandiri Cabang Bogor) , Skripsi Sarjana Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkia: Tidak diterbitkan, 2012. Dian  Rosalia  Pradini, Analisis  Manajemen  Risiko  Pembiayaan  dan  Pengaruhnya Terhadap  Laba  (Studi  Kasus  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk), Skripsi  Sarjana Pada Institut Pertanian Bogor:Tidak diterbitkan, 2011.
Dewi  Indah  Vebriyanti, Analisis  Manajemen  Risiko  Gagal  Bayar  Debitur  KPR  Non Subsidi  (Studi  Kasus  BTN  Cabang  Jakarta  Harmoni), Skripsi  Sarjana  Pada  Institut Pertanian Bogor:Tidak diterbitkan, 2009.
Dwi  Karina, Analisis  Penerapan  Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Berdasarkan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia (Studi Kasus PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang), Skripsi  Sarjana  Pada  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Islam  Tazkia:  Tidak diterbitkan, 2007.
Ruslan  Efendi, Analisis  Manajemen  Risiko  Kredit  Sepeda  Motor  Honda  Pada Perusahaan  Multifinace  di  Indonesia  (Studi  Kasus  PT.PQR  Finance). Skripsi  Sarjana Pada Institut Pertanian Bogor:Tidak diterbitkan, 2007.
Ismail, Perbankan Syariah , Jakarta: Kencana, 2013.
Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Indroes,  N.  Ferry, Manajemen  Risiko  Perbankan, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2008.
Kasidi, Manajemen Risiko , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Situs  Resmi  Otoritas  Jasa  Keuangan. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 13/23/PBI/2011 . www.ojk.go.id . [17 April 2015].
Wahyudi, Imam, et al , Manajemen Risiko Bank Islam , Jakarta: Salemba Empat, 2013.
Rustam, Bambang Rianto, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia , Jakarta: Salemba Empat, 2013.
Andriani dan Tanjung -- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)
AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, September 2015 pp. 217-261 Penerbit: Program Studi Ekonomi Syari‟ah FAI-UIKA Bogor
Djohanputro,  Bramantyo, Manajemen  Risiko  Korporat  Terintegrasi ,  Jakarta: PPM, 2006.
Greuning,  Hennie  van  dan  Zamir  Iqbal, Analisis  Risiko  Perbankan  Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Penerapan  Prinsip  Syariah ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008. Sutedi,  Adrian, Perbankan  Syariah  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
Bank  Indonesia.  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  12/  38  /DPNP  tanggal  31 Desember 2010. Tentang SOP Kredit KPR.
Tanjung,  Hendri  dan  Abrista  Devi, Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Islam , Bekasi: Gramata Publishing, 2013.
Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, Pengantar keuangan Islam Teori dan praktik , Jakarta: Kencana, 2008.
Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah ,Yogyakarta:  UUP  AMP YKPN, 2005.
Syariul Amir Abdul Aziz bin Jalawi, Sunan Nasa‟i, Saudi Arab, 1420 H/1999 M.
http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian- studikepustakaan/#ixzz3fmDR8wyb, [13 Juli 2015] www.brisyariah.co.id, [4 Juni 2015]