## NEGARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM
Jumadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: Jumadirahman263@yahoo.com

## Abstract
The  national  development  of  legal  insight  is  based  on  the  principles  of state law and legal insight  that includes the development  of  the legal systen, the general draft of law policy, the implementation of law enforceable state, and the orientation  of  legal  norms.  The  enforcement  orientation  must  meet  the requirements of legal material and law enforcement officers. Efforts to reform the material of national law must be in accordance with the needs of the times and in line  with  the  development  of  the  velues  of  community  justice  by  socializing  the material  of  national  law  through  a  real  program  and  widely  disseminated  and suistainable  so  taht  applicable  legal  norms  are  known,  understood,  recognized and accepted with awareness by every citizen.
Keywords: State of Law, National Development, Legal Insight

## Abstrak
pembangunan  nasional  berwawasan  hukum  didasari  oleh  prinsip  negara hukum  dan  wawasan  hukum  yang  mencakup  pembangunan  sistem  hukum, rancangan  umum  kebijakan  hukum,  penyelenggaran  negara  berwawasan  hukum, dan  orientasi  norma  hukum.  Adapun  orientasi  penegakannya  harus  memenuhi syarat  materi  hukumnya  dan  aparat  penegak  hukum.  Upaya  pembaruan  materi hukum nasional harus sesuai kebutuhan zaman dan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai  keadilan  masyarakat  dengan  cara  mensosialisasikan  materi  hukum nasional  melalui  suatu  program  nyata  dan  dimasyarakatkan  secara  luas  dan berkesinambungan  sehingga  norma  hukum  yang  berlaku  diketahui,  dimengerti, diakui, dan diterima dengan kesadaran oleh setiap warga negara.
Kata Kunci: Negara Hukum, Pembangunan Nasional, Wawasan Hukum

## PENDAHULUAN
erbedaan yang cukup sigifikan UUD Negara RI Tahun1945 sebelum dan sesudah perubahan terdapat pada wawasan negara hukum. Hukum adalah panglima  dan  solusi  dari  semua  masalah  kenegaraan  dan  pembangunan nasional.  Hukum  sebagai  orientasi  penyelengaraan  pemerintahan  dan kehidupan msyarakat  bangsa. Hal itulah sehingga tegas dan jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Dari ketegasan negara berdasar atas hukum di atas, dapat dikatakan bahwa permasalahan  yang  hadapi  sebagai  bangsa,  khususnya,  dalam  konteks  negara hukum  sangatlah  kompeks.  Begitu  banyak  dan  bervariasi  persoalan  yang  perlu diselesaikan oleh bangsa negara, agar cita-cita negara hukum yang diimpikan oleh ‘the  founding  fathers’ dapat  diwujudkan.  Pada  masa  transisi  ini  konstitusi  hasil perubahan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menata lebih maju (sesuai kebutuhan  modern)  sistem  hukum  nasional  Indonesia  yang  bersifat  menyeluruh ( comprehensive ) dan mencakupi ( comprehensible ). Karena itu, diperlukan adanya desain  kebijakan  hukum  yang  dapat  dijadikan  dasar  berpijak,  sehingga  dalam jangka  panjang,  cita-cita  negara  hukum  dapat  benar-benar  diwujudkan  dalam kenyataan.
Pembangunan  hukum  nasional  itu  sendiri  masih  perlu  dikemnbangkan dengan  baik  dan  serius.  Bertitik  tolak  pada  cita-cta  pemangunan  hukum,  apakah mendesak  perlu  menggiatkan  upaya  pembaruan  materi  hukum  nasional  sesuai dengan  kebutuhan  zaman  dan  sejalan  dengan  perkembangan  nilai-nilai  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Materi  hukum  nasional  yang  ada  dan  yang  telah diperbarui  perlu  disosialisasikan  secara  bersengaja  dan  dimasyarakatkan  secara luas dan terus  menerus,  sehingga norma hukum  yang berlaku menjadi  diketahui, dimengerti, diakui, dan diterima dengan kesadaran oleh setiap warga negara.
Demkian  pula  pembangunan  sistem  hukum  nasional  yang  lamban, menyendat  tujuan  hukum  bangsa,  bahkan  sistem  penegakan  hukum  yang  masih dirasakan  menggugah  keadilan.  Pelaksanaannya  kurang  didukung  oleh  sistem kelembagaan maupun kualitas aparat yang bekerja efektif, responsif, rasional dan impersonal terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi.
Keseluruhan masalah dalam negara hukum tersebut di atas, baik mengenai sistemnya,  lembaga  dan  kewenangannya  termasuk  para  pelaksananya,  ternyata menghadapi pula kendala teknologi, antara lain kurang efekifnya dukungan sistem
P
informasi dan administrasi hukum yang modern, 1 sehingga tujuan mempermudah bekerjanya sistem hukum  secara keseluruhan, masih  tersendat.  Dengan demikian negara hukum modern yang sedang menganut pembangunan berwawasan hukum menjadi semakin urgen untuk diwujudkan.

## PEMBAHASAN
A. Makna Negara Hukum
Para pendiri negara Indonesia modern mengimpikan tujuan negara ( staats idee ) Indonesia sebagai  negara hukum. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945  (sebelum  diubah),  menyebut  konsep  negara  hukum  tersebut  dengan “ rechtsstaat” lawannya  “ machtsstaat” (negara  kekuasaan).  Ketika  UUD  1945 diganti dengan UUD RIS  pada tahun 1949, selanjutnya berlaku UUD Sementara pada  tahun  1950,  ide  negara  hukum  itu  jelas  secara  tegas  disebut  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  kedua  konstitusi  terakhir  itu.  Berarti  sejak  kemerdekaan  Indonesia, konsep negara hukum selalu tetap ada dalam konstitutionalismenya.
Perwujudan  ide  negara  hukum  itu  terbukti  tidaklah  gamang.  Selama periode  kepemimpinan  Presiden  Soekarno,  politik  dianggap  paling  menentukan dalam dinamika kehidupan kenegaraan Indonesia bukanlah hukum. Sementara itu, pada periode Orde Baru, yang dianggap paling menentukan adalah pembangunan ekonomi. Berdasarkan kedua hal  itu muncul istilah politik atau  ekonomi  sebagai panglima dengan maksud membandingkan wawasan kepemimpinan negara kurun waktu dari awal kemerdekaan ke masa Orde Lama serta di masa Orde Baru. Saat ini,  bangsa  kita  memasuki  era  reformasi.  Wawasan  kepemimpinan  nasional berubah  dengan  menggunakan  dasar  konstitusi  mengedepankan  hukum  sesuai dengan  cita-cita  negara  hukum  Indonesia  modern.  Dengan  kata  lain  inilah  saat yang tepat untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang dalam istilah Inggeris “ the rule of law” atau dalam istilah Jerman disebut dengan ” rechtsstaat” .
Ide  negara  hukum  juga  berkaitan  dengan  konsep “nomocracy” yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘ cratos ’ ( kratein ). Istilah nomos berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Bayangan intinya adalah norma atau hukum sebagai  faktor  penentu  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan.  Berarti  nomokrasi  itu berkaitan  erat  dengan  ide  kedaulatan  hukum  atau  prinsip  hukum  sebagai kekuasaan  tertinggi.  Ide  nomokrasi  itu  sesungguhnya  telah  lama  dikembangkan
1 Yang dimaksud dengan modern disini, sesuai dengan tingkat kemampuan sistem hukum kita, adalah  digunakannya  jasa  teknologi  informasi  seperti  computer  dan  internet,  sehingga  sistem informasi dan administrasi hukum nasional kita bersifat ‘ computerized ’ dan ‘ on-line’ .
sejak dari zaman Yunani Kuno, kemudian ditemukan dalam buku Plato berjudul “ Nomoi ” (Inggeris= Laws ). Dicey 2 kembangkan kemudian mengaitkannya dengan prinsip “rule  of  law” di Inggeris.  Selanjutnya  berkembang  di  Amerika  Serikat melahirkan  jargon “the  rule  of  law,  and  not  of  man” (sesungguhnya  yang dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang).
Di  Eropah  Kontinental  konsep  negara  hukum  dikembangkan  antara  lain oleh  Immanuel  Kant,  Paul  Laband,  Julius  Stahl,  Fichte,  dan  lain-lain  dengan menggunakan  istilah  Jerman,  yaitu  “rechtsstaat’.  Sedangkan  tradisi  Anglo Amerika atas kepeloporan A.V. Dicey negara hukum dengan sebutan “ The Rule of Law ” 3 .  Julius  Stahl  menyebut  istilah ‘rechtsstaat’ mengandung  empat  elemen penting, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan  berdasarkan  undang-undang;  dan  (4)  peradilan  tata  usaha  Negara. Sedangkan  menurut  A.V.  Dicey  terdapat  tiga  ciri  penting  dalam  “ The  Rule  of Law ”  yang  dikembangkan  di  Negara  hukum,  yaitu:  (1) supremacy  of  law ;  (2) equality before the law ; dan (3) due process of law .
Prinsip “rechtsstaat” dari Julius Stahl apabila digabungkan dengan prinsip ‘Rule of Law’ A.V. Dicey tersebut di atas, makam akan kelihatan ciri-ciri negara hukum modern saat ini. Demikian pula “The International Commission of Jurist” menambahkan  prinsip  peradilan  bebas  dan  tidak  memihak  ( independence  and impartiality  of  judiciary )  yang  di  zaman  sekarang  makin  dirasakan  mutlak diperlukan  dalam  setiap  negara  demokrasi.  Menurut  “ The  International Commission of Jurists ” Prinsip yang dianggap sebagai ciri penting negara hukum itu  adalah:  (1)  negara  harus  tunduk  pada  hukum;  (2)  pemerintah  menghormati hak-hak individu; dan (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Utrecht menyebut Negara hukum modern 4 , berupaya mencapai keadilan di dalamnya.  Karena  itu,  Wolfgang  Friedman  menegaskan  bahwa  dalam  konsepsi negara  hukum  itu,  keadilan  tidak  serta-merta  akan  terwujud  secara  substantif, terutama karena pengertian orang mengenai  hukum  itu sendiri dapat  dipengaruhi oleh  aliran  pengertian  hukum  formil  dan  dapat  pula  dipengaruhi  oleh  aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti
2 A.V.  Dicey, An  Introduction  to  the  Study  of  the  Law  of  the  Constitution ,  Macmillan,  edisi tahun 1971.
3 Untuk  diskusi  yang  mendalam  mengenai  konsep ‘rule  of  law’ ini  dapat  dibaca  karya  Franz Neumann, The  Rule  of  Law:  Political  Theory and the  Legal  System  of  Modern  Society , Leamington Spa and Heidelberg, 1986.
4 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesi (Ichtiar : Jakarta, 1962), h. 9.
peraturan  perundang-undangan  semata,  niscaya  pengertian  negara  hukum  yang dikembangkan  juga  bersifat  sempit  dan  terbatas  serta  belum  tentu  menjamin keadilan substantive. Dengan demikian berkebanglah istilah “the rule of just law ” untuk memastikan bahwa dalam pengertian “ the rule of law” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensiel.
Dari uraian-uraian di atas, Jimy Ashshiddiqi merumuskan sepuluh prinsip pokok  negara  hukum  yang  berlaku  di  zaman  sekarang  ini.  Kesepuluh  prinsip pokok  tersebut  merupakan  pilar  utama  yang  menyangga  berdiri  tegaknya  suatu Negara  Hukum  modern 5 ,  yakni:    (1)  supremasi  hukum  (s upremacy  of  law );  (2) persamaan  dalam  hukum  ( Equality  before  the  Law );  (2)  asas  legalitas  ( due process of law );(3) pembatasan kekuasaan ( checks and balances) ; (3) organ-organ eksekutif  yang  bersifat  independen  ( independent  body );  (4)  peradilan  bebas  dan tidak  memihak  ( independent  and  impartial  judiciary );  (5)  Peradilan  Tata  Usaha Negara ( administrative court ); (6) Peradilan Tata Negara  ( Constitutional Court );
(7)  perlindungan  hak  asasi  manusia  ( human  rights  protection );(8)  bersifat demokratis (democratische rechtsstaat); (9) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan  kesejahteraan  ( welfare  rechtsstaat );  (10)  transparansi  dan  kontrol  social; dan  ditambah  lagi  satu  oleh  Muhammad  Tahir  Azhary 6 menjadi  (11)  berke- Tuhanan Yang Maha Esa.

## B. Pembangunan Nasional Berwawasan  Hukum

## 1. Wawasan hukum
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  dalam  negara  berdasarkan hokum. Pada hakikatnya, terhadap semua kegiatan penyelenggaraan pembangunan  senantiasa  berwawasan  hukum.  Segala  dinamika  kehidupan kenegaraan  haruslah  didasarkan  atas  hukum  sebagai  pegangan  utama,  bukan politik atau ekonomi semata.  Memang harus diakui, bahwa cita-cita ideal  negara hukum (rechtsstaat )  itu  tidak  mudah  diterapkan.  Ketika  UUD  1945  dirancang oleh  BPUKI,  wawasan  negara  hukum  itu  telah  mewarnai  corak  pemikiran
5 Bandingkan dengan Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
6 Bandingkan  dengan  Muhammad  Tahir  Azhary,  Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
ketgatanegaraan  yang  kemudian  tuangkan  ke  dalam  rumusan  UUD  1945  yang ditetapkan pada taggal 18 Agustus 1945.
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Soekarno,  yakni  sejak  tahun  1945 sampai  tahun  1966,  yang  dianggap  panglima  dalam  penyelenggaraan  negara Republik  Indonesia  adalah  politik  bukan  hukum.  Pada  era  ini  inilah  dikenal adanya  istilah  politik  sebagai  panglima.  Sedangkan,  di  masa  pemerintahan Presiden  Soeharto,  yakni  sejak  tahun  1967  sampai  tahun  1998,  yang  dianggap sebagai panglima adalah ekonomi, juga bukan hukum. Semua keputusan seakan- akan  diabdikan  untuk  kepentingan  pembangunan  ekonomi,  khususnya kepentingan untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketika  memasuki  era  reformasi  (jatuhnya  rezim  Orde  Baru)  pada  bulan Mei  1998,  bangsa  berpeluang  mengubah  wawasan  pembangunan  nasional  dan wawasan penyelenggaraan negara dari berwawasan politik dan ekonomi pada era sebelumnya  menjadi  berwawasan  hukum.  Arah  reformasi  ke  arah  perwujudan cita-cita  negara  yang  berwawasan  hukum  itu.  Terhadap  tujuan  berwawasan hukum itu, hukum dan sistem hukum itu sendiri perlu terlebih dahulu direformasi.
Sebagaimana yang menjadi tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998 itu, ialah perlu  segera  dilakukan  tindakan  reformasi  menyeluruh  bidang  politik,  ekonomi dan  reformasi  hukum.  Kenyataannya,  kebutuhan  paling  mendesak  adalah reformasi hukum, karena bersifat instrumental dalam rangka perwujudan gagasan reformasi  politik  dan  ekonomi  secara  menyeluruh.  Maknanya  sebagai    langkah dan  upaya  reformasi  yang  dilakukan  di  bidang  politik  dan  ekonomi  itu,  pada pokoknya  akan  membentuk  norma  aturan  hukum  yang  baru.  Dengan  demikian gagasan  perbaikan  yang  dicita-citakan  dituangkan  secara  resmi  dalam  bentuk hukum yang dapat dijadikan pegangan normatif di masa depan.

## 2. Pembangunan sistem hukum
Dengan  wawasan  yang  demikian  itu,  pembangunan  nasional  Indonesia dalam  arti  pembangunan  hukum  nasional  mencakup  komponen  pembangunan “structural-institutional” ,  komponen  pembangunan  “ cultural-behavioral” ,  dan pembangunan  hukum  instrumental  yang  menyangkut  materi  hukum  nasional. Ketiga  komponen  pembangunan  hukum  tersebut  berlaku,  baik  dalam  kerangka fungsi-fungsi legislasi, administrasi, maupun fungsi judicial. Dalam ketiga fungsi itu,  masing-masing  terkait  adanya  institusi-institusi  hukum,  adanya  unsur  subjek hukum  pendukungnya,  dan  instumen  normatif  yang  mengaturnya.  Dalam  arti yang  lebih  sempit,  instrument  peraturan  perundang-undangan  itu  sendiri  terkait
pula  dengan  kegiatan  pembuatannya  ( law  making ),  kegiatan  pemasyarakatannya ( law  promulgation  and  law  socialisation ),  dan  kegiatan  penegakannya  ( law enforcement )  yang  di  dalamnya  juga  terkait  dengan  elemen  institusionalnya, elemen  manusianya,  dan  elemen-elemen  proseduralnya.  Untuk  menunjang keseluruhan  fungsi  dan  aktifitas  terkait  dengan  hukum  itu  diperlukan  (a)  desain makro  kebijakan  pembangunan  hukum  nasional  yang  menyeluruh,  dan  (b)  pusat administrasi informasi hukum  yang terpadu  yang mencakup informasi berkenaan dengan  peraturan  ( regelen ),  penetapan  administrasi  negara  ( beschikkingen ),  dan putusan-putusan  peradilan  ( vonis ),  serta  putusan-putusan  penyelesaian  sengketa lain, seperti arbitrase dan “ despute desolution” lainnya. Sistem informasi terpadu tersebut  diharapkan  dapat  pula  mencakup  kebutuhan  baik  untuk  tingkat  pusat maupun sampai ke tingkat daerah dan bahkan tingkat desa di seluruh Indonesia.
Pemahaman  mengenai  sistem  hukum  nasional  juga  perlu  diperluas  sehingga mencakup  pengertian  yang  lebih  menyeluruh.  Sistem  hukum  dapat  dikaitkan dengan pengertian atau dilihat dari cabang kekuasaan, dan dapat pula dari proses kegiatannya. Dari segi cabang kekuasaannya, sistem hukum itu mencakup:
a. Kekuasaan  legislatif  ( legislative  power ),  yaitu  cabang  kekuasaan  yang menentukan  arah  kebijakan  pemerintahan  dan  menetapkan  peraturan perundang-undangan pada tingkatan tertentu, yaitu biasanya dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang;
b. Kekuasaan  eksekutif  ( executive  branch ),  yaitu  cabang  kekuasaan  yang menjalankan  fungsi  pemerintahan  dan  melaksanakan  arahan-arahan  yang ditentukan oleh atau berdasarkan UUD dan UU; dan
c. Kekuasaan judikatif atau judicial (judiciary ), yaitu cabang kekuasaan yang menguji  materi  peraturan  dan  menilai  pelaksanaan  undang-undang  serta mengadili perkara-perkara pelanggaran hukum pada umumnya.
Dari  segi  lain  (proses  kegiatannya),  sistem  hukum  nasional  itu  juga meliputi fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan;
a. Pembuatan  hukum  ( law  making ),  yaitu  menyangkut  kegiatan-kegiatan penelitian,  perencanaan,  pengkajian,  perancangan,  pembahasan  dan pengesahan rancangan peraturan menjadi peraturan resmi;
b. Pengadministrasian hukum ( the administration of law ), yaitu menyangkut kegiatan  pengadministrasian  dalam  arti  sempit  berupa  penomeran, penerbitan,  pengumuman,  dan  pendokumentasian  ataupun  dalam  arti  luas mencakup pelaksanaan atau penerapan hukum dalam praktek
penyelenggaraan  negara.  Dalam  pengertiannya  yang  sempit,  misalnya, dapat  dipertanyakan  sejauhmana  produk-produk  peraturan  perundang- undangan,  keputusan-keputusan  pejabat  administrasi  negara,  dan  vonis- vonis  hakim  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai  ke  daerah-daerah  di  seluruh Indonesia telah terdokumentasikan dengan baik, tentu masih menjadi tanya tanya besar;
c. Pemasyarakatan hukum ( the socialization and promulgation of law ), yaitu menyangkut  kegiatan  penyebarluasan  dan  pemasyarakatan  infomasi peraturan  perundang-undangan.  Meskipun  dalam  ilmu  hukum  dikenal adanya  teori fiktie yang  menentukan  bahwa  pada  saat  suatu  peraturan diundangkan  maka  pada  waktu  yang  bersamaan  semua  orang  sudah dianggap tahu hukum. Padahal dalam kenyataannya, apalagi di lingkungan negara  sebesar  dan  seberagam  dengan  tingkat  perkembangan  yang  tidak merata  seperti  Indonesia, teori  fiktie itu  hanyalah  teori  hayalan.  Untuk mengatasi  kelemahannya  itulah  diperlukan  langkah-langkah  bersengaja untuk  memasyarakatkan  segala  peraturan  perundang-undangan  dengan sungguh-sungguh; dan
d. Penegakan  hukum  ( the  enforcement  of  law), yaitu  menyangkut  kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,  penghakiman,  dan  pemidanaan  atau  penetapan  vonis  oleh hakim,  serta  kegiatan  eksekusi  putusan,  dan  kegiatan  pemasyarakatan kembali ( resosialisasi ).
Keempat kegiatan itu ada di tingkat pusat dan ada pula di daerah. Bahkan, dalam rangka pembudayaan hukum dan tradisi taat hukum, keseluruhan kegiatan itu  juga  harus  dilihat  dalam  konteks  kehidupan  di  lapisan  pedesaan  atau masyarakat  desa  yang  berdasarkan  konsepsi  UU  No.  23/2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU.  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  disebut  sebagai “ self governing communities ”. Dengan demikian, semua kegiatan tersebut di atas dapat dilihat, baik pada tingkat pusat, daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta tingkat desa, Dalam ketiga cabang kekuasaan dan tiga jenis kegiatan hukum tersebut  serta  di  tiap  tingkatan  pusat,  daerah  dan  desa  tersebut  di  atas,  terkait adanya tiga elemen sistem hukum sekaligus, yaitu:
a. Institusi hukum;
b. Tradisi dan kultur hukum; dan
c. Perangkat  instrumental  materi  normatifnya  berupa  peraturan  tertulis ataupun peraturan tidak tertulis.

## 3. Rancangan Umum Kebijakan Hukum
Dalam  rangka  pembangunan  nasional  yang  berwawasan  Hukum  dan negara  hukum,  perlu  disusun  suatu  rancangan  jangka  panjang  yang  tidak menjadikan  hukum  hanya  sebagai  satu  sektor  dalam  kerangka  pembangunan nasional yang menyeluruh. Secara simbolik Undang-Undang Dasar adalah Kepala Negara Republik Indonesia sekaligus berfungsi menjadi semacam “kitab suci dari syar’at  bernegara” ( civil  religion )  bagi  segenap  warga  negara.  Semua  warga negara  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan. Bahkan  semua  manusia  dijamin  kemerdekaannya  memiliki  dan  menggunakan hak-hak  asasinya  masing-masing.  Semua  perbuatan  atau  kegiatan  warga  negara yang berkenaan dengan negara dan masalah-masalah kenegaraan harus dilakukan atas  dasar  peraturan  perundang-undangan  yang  pada  pokoknya  ditujukan  untuk mencapai  dan  mewujudkan  tujuan  bernegara.  Tidak  ada  institusi  apapun  yang memiliki  kekuasaan  apapun  dalam  negara  Indonesia  yang  tidak  terbatas  dan dibatasi.    Tidak  ada  dan  tidak  boleh  ada  peraturan  perundang-undangan  apapun yang  ditetapkan  secara  sewenang-wenang  tanpa  prosedur  demokrasi,  tanpa pembatasan  dan  pengawasan,  termasuk  keterbukaannya  untuk  dikontrol  secara demokratis  oleh  masyarakat  luas.  Dalam  negara  hukum  Indonesia,  sistem peradilan  bekerja  secara  merdeka  dan  tidak  memihak,  dan  bagi  setiap  warga negara  yang  dirugikan  oleh  keputusan  pejabat  administrasi  negara  terbuka peluang  yang  adil  untuk  menuntut  keadilan  melalui  peradilan  tata  usaha  negara yang juga merdeka dan tidak memihak, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri.

## 4. Penyelenggara negara berwawasan hukum
Dari norma-norma tersebut di atas yang penting disadari adalah, pertama , bahwa  dalam  negara  hukum  Republik  Indonesia,  yang  sesungguhnya  menjadi pemimpin tertinggi adalah konstitusi, yaitu UUD, sesuai prinsip “ the rule of law, and  not  of  man” . Kedua , konstitusi  dan  norma-norma  hukum  yang  berada  di bawahnya  terjalin  sebagai  satu  kesatuan  sistem  aturan  kenegaraan  bagi  setiap warga  negara,  yang  menjadikan  setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya, hak  dan  kewajibannya  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan. Ketiga , semua tindakan dan kebijakan pemerintahan, termasuk kebijakan pembangunan nasional haruslah  didasarkan  atas  aturan  hukum  yang  telah  ditetapkan  lebih  dulu  sesuai dengan  asas  legalitas.  Hal  ini  tidak  perlu  menyebabkan  proses  pemerintahan
mengabaikan  pentingnya  “ mission  driven” ,  karena  pada  hakikatnya  hukum  itu sendiri  justru  dimaksudkan  untuk  berfungsi  instrumental  terhadap  upaya perwujudan missi yang diemban itu.

## 5. Orientasi norma hukum
Dari  uraikan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  istilah  hukum  dan  sistem hukum itu sendiri sebenarnya sangatlah luas cakupan pengertiannya. Jika hukum dimengerti  hanya  sebagai  perangkat  peraturan  yang  bersifat  tertulis,  maka pengertian demikian jelaslah merupakan pengertian  yang paling sempit  dari kata hukum itu. Dalam arti yang tidak terlalu luas, tetapi dalam bentuknya yang paling nyata  apa  yang  dikenal  dengan  sebutan  hukum  itu  sebenarnya  menyangkut  tiga jenis putusan hukum, yaitu:
a. Bentuk  peraturan  yang  berisi  materi  aturan  sebagai  hasil  kegiatan pengaturan  terhadap  kepentingan  umum  ( regels ).  Biasanya  bentuk seperti  inilah  yang  tepat  disebut  sebagai  peraturan  perundang- undangan;
b. Bentuk  keputusan-keputusan  pejabat-pejabat  administrasi  negara berupa keputusan ( beschikkingen )  yang tidak bersifat mengatur, tetapi mengandung konsekwensi hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Inilah yang biasa disebut dengan surat-surat keputusan, misalnya mulai dari Keputusan Presiden sampai Keputusan  Bupati ataupun Walikota; dan
c. Bentuk  putusan  hakim  yang  biasa  disebut  vonis  ataupun  putusan- putusan  arbitrase  yang  apabila  telah  mempunyai  kedudukan  hukum yang  tetap  ( in  kracht )  wajib  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya, misalnya  putusan  Mahkamah  Agung,  putusan  Pengadilan  Tinggi, putusan Pengadilan Negeri, atau putusan badan peradilan lainnya.

## C. Orientasi Penegakan Hukum

## 1. Hukum dibuat untuk ditegakkan
Pembangunan  hukum  seringkali  dipersempit  maknanya  hanya  dalam konteks  pembuatan  hukum.  Banyak  orang  yang  berorientasi  membangun  hukum hanya dengan membuatnya. Urusan penegakan hukum, tidaklah dianggap sebagai tangungjawab  pembuatnya.  Akibatnya,  para  “ legislator dan regulator ”  berbuat
maksimal  tanpa  merasa  perlu  mempertimbangkan  apakah  aturan  yang  dibuatnya dapat atau tidak akan dapat ditegakkan dalam kenyataan praktek. Kecenderungan demikian ini memang sering terjadi di  lingkungan negara-negara  yang menganut tradisi civil  law yang  mengutamakan  pembuatan  peraturan  yang  tertulis  oleh lembaga  parlemen  (legislator).  Di  lingkungan  negara-negara  yang  menganut tradisi common  law, hal  seperti  ini  tidak  terasa  karena  hukum  utamanya  dibuat oleh  hakim  ( judge-made  law )  sesuai  asas precedent . 7 Oleh  karena  itu,  di lingkungan negara-negara dengan tradisi civil law seperti Indonesia penting sekali artinya  untuk  mempertimbangkan  bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan yang dibuat sudah sejak awalnya dipikirkan mengenai mekanisme pelaksanaannya di  lapangan.  Hukum  tidaklah  dibuat  untuk  sekedar  melengkapi  atau memperbanyak  aturan,  melainkan  dibuat  untuk  ditegakkan  atau  dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai instrument yang diharapkan dapat memelihara dan menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dengan  perkataan  lain,  untuk  mengharapkan  tegaknya  hukum  itu dipersyaratkan bahwa materi hukum itu sendiri memenuhi syarat untuk tegak dan ditegakkan  dalam  praktek.  Namun,  tegaknya  hukum  itu  sendiri  juga  tidak  hanya berkaitan dengan materi hukumnya itu sendiri. Tegaknya hukum juga mebutuhkan aparatur  yang  memang  dapat  bekerja  efektif  untuk  menegakkan  hukum  itu. Sementara  itu,  warga  masyarakat  pada  umumnya  sebagai  subjek  hukum  yang dituntut  untuk  menaati  hukum  juga  sangat  menentukan  tegak  tidaknya  suatu norma  hukum  itu  dalam  kenyataan.  Karena  itu,  dapat  dikatakan  ada  tiga  factor penting  yang menentukan tegak tidaknya hukum  dalam praktek,  yaitu:  (i) materi hukumnya  memenuhi  syarat  untuk  mendapat  dukungan  social (social  support) dan  ditaati  oleh  para  subjek  hukum  yang  luas,  (ii)  aparatur  penegak  hukumnya bekerja  fungsional  dan  efektif,  baik  sebagai  teladan  maupun  dalam  upaya menegakkan hukum, dan (iii) para subjek hukum menjadikan norma hukum yang bersangkutan sebagai pedoman perilaku  yang dengan sungguh-sungguh berusaha ditaati.

## 2. Syarat-syarat materi hukumnya
Untuk  dapat  diterima  dan  ditaati  secara  luas,  norma  hukum  haruslah memenuhi  syarat-syarat  juridis  yang sah ( legal ),  syarat-syarat  politik  yang absah
7 Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi (Balai Pustaka : Jakarta, 1996)
( legitimate ) 8 ,  dan  syarat-syarat-syarat  sosiologis  yang  kuat.  Pertama,  legalitas suatu  norma  hukum  secara  juridis  mencakup  tiga  syarat,  yaitu:  (i)  bahwa  norma hukum  yang  bersangkutan  tidak  bertentangan  dengan  norma  yang  lebih  tinggi 9 , (ii) norma hukum yang bersangkutan ditetapkan menurut prosedur yang sah untuk itu 10 ,  dan  (iii)  norma  hukum  yang  bersangkutan  ditetapkan  oleh  lembaga  yang memang  berwenang  untuk  itu.  Kedua,  legitimasi  norma  hukum  yang bersangkutan secara politik mencakup dua syarat, yaitu: (i) bahwa norma hukum yang  bersangkutan  mendapat  dukungan  opini  publik  atau  wacana  dominan ( dominant public discourse ) dalam masyarakat 11 . Biasanya dukungan ini ditandai oleh  dukungan  yang  tercermin  dalam  pemberitaan  media  massa,  suara  kalangan universitas,  dan  kalangan  aktifis  organisasi  non-pemerintah;  (ii)  bahwa  norma hukum yang bersangkutan mendapat dukungan mayoritas suara partai politik yang tercermin  dalam suara mayoritas anggota parlemen;  Ketiga, dukungan sosiologis masyarakat luas terhadap norma hukum yang bersangkutan mencakup tiga syarat berikut: (i) bahwa norma hukum yang bersangkutan diketahui dan dimengerti oleh para  subjek  hukumnya 12 ;  (ii)  bahwa  norma  hukum  yang  bersangkutan  diakui adanya dan daya ikatnya oleh para subjek hukum yang bersangkutan 13 ; (iii) bahwa
8 Konsep  legalitas  berbeda  dari  konsep  legitimasi.  Legalitas  merupakan  konsep  hukum  yang bersifat  normatif  dan  hitam-putih,  sedangkan  legitimasi  merupakan  konsep  politik  yang  bersifat dinamis.  Sesuatu  yang  ‘ legal’ secara  juridis,  belum  tentu ‘legitimate’ dari  kacamata  hukum. Sebaliknya,  sesuatu  yang ‘legitimate ’  dari  kacamata  politik  belum  tentu  legal  dari  kacamata hukum.
9 Ingat prinsip hirarki hukum yang dikembangkan berdasarkan ‘stuffenbau-theorie’ Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State .
10 Lihat  teori  yang  dikembangkan  oleh  van  Zevenbergen  seperti  didiskusikan  oleh  Soerjono Soekanto dalam Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat , Academia, Jakarta, 1979, hal. 5- 6.
11 Di  antara  para  ahli  yang  mendiskusikan  soal  wacana  dominant  ini  secara  mendalam  adalah Antonio Gramci dalam berbagai bukunya yang menjadi rujukan banyak ahli.
12 Soal  pengetahun  dan  pengertian  masyarakat  inilah  yang  menjadi  salah  satu  pokok  masalah yang  dihadapi  oleh  negara  besar  dengan  tingkatan  perkembangan  masyarakat  yang  sangat heterogin  dan  tidak  merata  seperti  Indonesia  sangat  sulit  untuk  mempraktekkan  doktrin ‘teori fiktie’ dalam  hukum  tanpa  ekses  atau  dampak  negatif.  Karena  itu,  selain  pembuatan  hukum  dan penegakan  hukum,  negara  seperti  Indonesia  harus  mengembangkan  kebijakan  tersendiri  dalam rangka sosialisasi hukum dan penyebarluasan hukum dalam arti yang luas.
13 Teori  pengakuan  masyarakat (anerkennungstheorie )  ini  merupakan  salah  satu  variasi  teori sosiologi hukum, di samping teori reception seperti yang dikembangkan Snouck Hurgronje ( teori receptie ). Diskusi tentang ini, lihat Sayuti Thalib, Receptie A Contrario , Academia, Jakarta, 1980 dan juga dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1977, hal.46.
norma  hukum  itu  diterima 14 sebagai  pedoman  perilaku  oleh  para  subjek hukumnya, karena memang sesuai dengan perasaan keadilan yang dianutnya.

## 3. Syarat-syarat aparatur penegak hukumnya
Meskipun  materi  hukumnya  sudah  memenuhi  syarat,  tetapi  aparatur penegaknya  tidak  dapat  diharapkan  bekerja  efektif,  tetap  tidak  mudah  bagi  kita mengharapkan  hukum  dapat  tegak  sebagaimana  mestinya.  Karena  itu,  peranan aparatur  penegak  hukum  betapapun  juga  haruslah  dianggap  sangat  penting.  Ada dua aspek penting yang tercakup dalam perkataan aparatur, yaitu: (i) institusinya, dan (ii) sumberdaya manusianya atau aparat ( actor ). Berfungsi efektifnya aparatur penegakan  hukum  tergantung  pada  aparat  dan  derajat  pelembagaan  institusi aparatur penegakan hukum itu sendiri.
Dari segi institusinya, diperlukan adanya (a) tata aturan organisasi dan tata laksana  atau  mekanisme  kerja  yang  rasional  dan  sesuai  prinsip-prinsip profesionalisme, baik yang bersifat internal, antar lembaga sejenis maupun antara lembaga  penegak  hukum  yang  satu  dengan  lembaga  lainnya  dalam  kerangka sistem  penegakan  hukum  terpadu,  (b)  sistem  informasi  yang  mendukung profesionalisme  kerja,  baik  yang  bersifat  internal,  antar  lembaga  maupun  antara lembaga penegak hukum, (c) sarana dan prasarana penunjang yang memadai, (d) dukungan  dana  yang  mencukupi.  Sedangkan  dari  segi  sumberdaya  manusia  atau aparatnya,  diperlukan  (a)  kualifikasi  personil  yang  dapat  diandalkan,  (b)  jumlah yang  mencukupi  sesuai  kebutuhan,  (c)  tingkat  kesejahteraannya  yang  relatif terjamin  dengan  baik,  dan  (d)  idealisme  pemimpin  di  semua  lapisan kepemimpinan berdasarkan sistem kepemimpinan yang dapat memberi teladan.
Secara  normatif,  kedelapan  faktor  tersebut  sangat  mempengaruhi  efektif tidaknya  fungsi  aparatur  penegakan  hukum  dalam  mendorong  bekerjanya  sistem hukum  secara  keseluruhan.  Jika  materi  hukumnya  telah  memenuhi  syarat-syarat sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  dan  aparatur  penegakan  hukumnya  juga memenuhi  kedelapan  syarat  tersebut,  maka  cita-cita  negara  hukum  dapat diwujudkan dalam kenyataan, dan tegaknya hukum dan keadilan menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.
14 Ibid.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  atas,  negara  hukum,  pembangunan  nasional  berwawasan hukum  dan  orientasi  penegakannya  mendasarkan  pada  sepuluh    prinsip  pokok yang berlaku di zaman sekarang ini. Kesepuluh prinsip pokok sebagaimana telah disebut pada bagian pendahuluan di atas merupakan pilar utama yang menyangga kokohnya  Negara  Republik  Indonesia,  sehingga  dapat  disebut  sebagai  negara hukum  sesuai  makna  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Di samping itu, konsep negara hukum itu didasarkan pula dengan paham negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat  (1)  UUD  1945,  maka  gagasan  negara  hukum  modern  Indonesia  ditambah satu  prinsip  lagi,  yaitu:  Prinsip  Berke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  prinsip kesebelas.
Langkah-langkah optimal dan sistematis perlu diambil agar pembangunan hukum  nasional  berkembang  dengan  baik,  yakni  perlu  menggiatkan  upaya pembaruan  materi  hukum  nasional  sesuai  kebutuhan  zaman  dan  sejalan  dengan perkembangan  nilai-nilai  keadilan  masyarakat.  Selanjutnya , materi  hukum nasional disosialisasikan melalui suatu program nyata dan dimasyarakatkan secara luas  dan  berkesinambungan,  sehingga  norma  hukum  yang  berlaku  diketahui, dimengerti,  diakui,  dan  diterima  dengan  kesadaran  oleh  setiap  warga  negara. Dengan  demikian , sistem  penegakan  hukum  yang  didukung  oleh  sistem kelembagaan maupun kualitas aparat dapat bekerja efektif, responsif, rasional dan impersonal  terhadap setiap pelanggaran hukum  yang terjadi.  Akhirnya , tak kalah pentingnya  dari  langkah-langkah  tersebut  di  atas  perlu  didukung  oleh  sistem informasi  dan  administrasi  hukum  modern  sehingga  mempermudah  bekerjanya sistem hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Dicey,  A.V.  1971. An  Introduction  to  the  Study  of  the  Law  of  the  Constitution , London: English Language Book Society and Macmillan
Jimly  Asshiddiqie.  1996. Agenda  Pembangunan  Hukum  di  Abad  Globalisasi . Jakarta: Balai Pustaka
--------------. 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: PSHTN- FHUI
Muhammad  Tahir  Azhary.  1992. Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip- prinsipnya  dilihat  dari  segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode Negara Madinah dan Masa Kini . Jakarta: Bulan Bintang Neumann,  Franz, The  Rule  of  Law:  Political  Theory  and  the  Legal  System  of Modern Society , Leamington Spa and Heidelberg, 1986.
Soerjono Soekanto. 1979. Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat . Jakarta: Academia
Sayuti Talib. 1977. Receptie A Contrario . Jakarta: Academia
-----------------.  1977. Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Yayasan Penerbit UI
Utrecht. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Jakarta: Ichtiar