## Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia mutiarafajrin3@gmail.com

## Abstrak
Aturan  yuridis  tentang  Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia  adalah  hal  yang  krusial,  wajar  sebab  penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, wajib bagi negara untuk menjamin hak-hak konsumen muslimnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH, yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban para pelaku  usaha  kaitannya  dengan  produksi  produk-produk  halal,  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  dan jaminan hukum bagi konsumen muslim. Diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara JPH. Tulisan  ini  bermaksud  untuk  mendeskripsikan  lembaga-lembaga  pelaksana,  mekanisme  dan  pemberlakuan sertifikasi  halal  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  ialah  statute  approach/pendekatan  Undang-Undang, dilakukan  dengan  menelaah  semua  perundang-undangan  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang terjadi. Hasilnya ialah dengan adanya PP tersebut, semakin memperjelas bahwa betapa mendesaknya permasalahan halal  dan  haram  di  Indonesia.  Menunjuk  bahwa  terdapat  tiga  lembaga  urgent  yang  berwewenang  menjalankan sertifikasi  halal  diIndonesia,  yakni  ada  BPJPH,  LPH,  dan  MUI.  BPJPH  mempunyai  kewenangan  untuk bekerjasama  salah  satunya  dengan  Kementerian  dan/atau  lembaga  terkait,  bentuk  kerjasamanya  harus  sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap kementerian. Sedangkan untuk prosedur pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan melalui  enam  tahapan,  yakni:  mulai  dari  pengajuan  permohonan,  pemeriksaan  kelengkapan,  penetapan  LPH, pemeriksaan/pengujian  oleh  auditor,  penetapan  kehalalan  oleh  MUI  dan  terakhir  penerbitan  sertifikasi  halal. Kewajiban  sertifikasi  halal  sesuai  dengan  UUJPH  diberlakukan  mulai  pada  tanggal  17  Oktober  2019  sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku  usaha,  infrastruktur  pelaksanaan  JPH,  mempertimbangkan  jenis  Produk  sebagai  kebutuhan  primer  dan dikonsumsi secara masif.
Kata Kunci: Lembaga; Mekanisme; Pelaksanaan; JPH.

## Abstract
The  Law  about  the  Guarantee  of  Halal  Products  in  Indonesia  are  crucial,  it  is  normal  because  Indonesian residents who are Muslim, the state are obliged to guarantee the rights of Muslim consumers. The existence of Law No.  33/  2014  About  JPH,  which  guides  the  rights  and  obligations  of  business  actors  with  halal  products,  is expected  to  provide  legal  certainty  and  guarantee  for  Muslim  consumers.  Strengthened  by  the  issuance  of Government  Regulation  No.31/ 2019 followed by the issuance of Regulation of the Minister of Religion  Number 26/2019  About  JPH  Administrators.  This  paper  was  published  to  describe  the  implementing  agencies  and enforcement of halal certification in Indonesia. The method utilized in this paper is the statutory approach, which is carried out by reviewing all laws that are related to the current legal problem. The result is the existence of PP No.31/2019, it is increasingly clear that the closeness of the halal and haram issues in  Indonesia. It shows that there  are  three  institutions  urgent  they  have  the  authority  to  carry  out  halal  certification  in  Indonesia,  namely BPJPH, LPH, and MUI. BPJPH has the authority to among others, with the Ministries, the form of cooperation must  be  in  accordance  with  the  duties  and functions  of  each  ministry.  Meanwhile,  the  procedure  for  submitting certification  is  carried  out  in  six  stages,  starting  from  submitting  an  application,  completing  inspection, determining the LPH, examining/testing by a halal auditor, determining halalness by MUI and finally get a halal certification. The obligation for halal certification in accordance with UUJPH is enforced from 17 October 2019
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 149
Published: 25/07/2021
How To Cite:
Mohammad, M. F. M. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (2). Pp 149-157. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149- 157
Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
to 17 October 2024. The implementation is carried out in stages by taking into account the readiness of business actors, the infrastructure for implementing JPH, considering the type of product as primary needs and being used massively.
Keywords : Institutions; Mechanisms; Implementation; JPH

## I.  PENDAHULUAN
Persentase muslim Indonesia mencapai 23,2% dari  populasi  muslim  dunia,  dari  209  juta penduduk Indonesia, setidaknya 87,2% beragama Islam (Kusnandar, 2019). Mengacu kepada Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia dihuni oleh sedikitnya penduduk yang beragama Kristen sebanyak  (6,96%),  Katolik  (2,91%),  Hindu (1,69%),  Budha  (0,72%)  dan  sisanya  menganut agama  yang  lain  (Statistik,  2010).  Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  Indonesia  merupakan negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama islam.
Sesuai  dengan  keyakinan  agama,  seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi produk- produk  yang  halal  dan toyyib saja.  Terlebih karena  status  kehalalan  suatu  produk  merupakan masalah  sensitif,  berkaitan  langsung  dengan akidah  atau  kehidupan  spiritual  muslim  ( Endah, 2014 ). Konsep halal sendiri mengacu pada boleh tidaknya  produk  tersebut  dipergunakan  berdasar al-quran dan as-sunnah, sedangkan konsep toyyib artinya  bagus,  ia  lebih  mengutamkan  pada kualitas  produk,  kandungan  gizi,  kebersihan, keamanan,  dan  kesehatan  (Hasan,  2014). Konsumen  muslim  tidak  hanya  membutuhkan produk-produk  yang  aman  dan  bermutu  saja tetapi  juga  membutuhkan  produk-poduk  yang bersertifikasi halal.
Berawal  dari  permasalahan  yang  terjadi  pada tahun  1988,  Prof.Dr.Tri  Susanto,  M.App.Sc, seorang  profesor  dari  Universitas  Brawijaya menemukan  produk-produk  turunan  dari  babi, seperti  gelatin  maupun  lemak  babi  dalam makanan  dan  minuman  yang  beredar  dipasaran. Hal  tersebut  menjadi  masalah  nasional,  isu tersebut mengakibatkan penjualan produk mengalami  penurunan  sebesar  20%  sampai 30%. Lalu  kasus  beredarnya  daging  celeng  dipasaran pada  tahun  2000-2002,  kasus  Ajinomoto  pada tahun  2001,  dan  kasus  vaksin  meningitis  jemaah haji  yang  mengandung  enzim  babi  pada  tahun 2009.  Untuk  memecahkan  masalah  tersebut Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mendirikan lembaga  untuk  studi  tentang  makanan  dan  obat- obatan  yang  dikenal  dengan  sebutan  LPPOM- MUI  ( A.S,  1999 ).  LPOM-MUI  dibentuk  untuk meredam kepanikan dan mengembalikan
kepercayaan  masyarakat.  Saat  itu  pendaftaran sertifikasi  halal  untuk  para  pengusaha  masih bersifat sukarrela.
Tidak  cukup  disitu,  untuk  mengatasi kekuatiran  konsumen  akan  produk  halal,  lalu memberikan pelindungan dan penjaminan tentang kehalalan  Produk  yang  dikonsumsi  dan  dipakai oleh  masyarakat,  negara  mengesahkan  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk  Halal,  tepatnya  pada  tanggal  17  Oktober 2014,  tujuannya  ialah  untuk  memberikan kepastian  status  kehalalan,  sehingga  dapat menenteramkan  batin  (hati)  konsumen  dalam mengkonsumsinya.  Sertifikasi  halal  sendiri adalah  suatu  proses  untuk  memperoleh  sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian dan Pensertifikasian  Halal  di  Indonesia.  Hasilnya produk  para  pelaku  usaha  diberi  label  kehalalan, yang saat ini Label halal dianggap sebagai simbol atas  kualitas,  kesehatan,  kebersihan,  dan  praktik etika.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 memiliki  pokok  pengaturan,  Pertama,  untuk menjamin  ketersediaan  Produk  Halal  yang mencakup  penyediaan  bahan,  pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan,  dan  penyajian  Produk.  Kedua, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang  memproduksi  Produk  dari  Bahan  yang berasal  dari  Bahan  yang  diharamkan.  Ketiga, bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  dalam penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH (didirikan pada  tanggal  11  Oktober  2017).  Terhitung  2019 sertifikasi  halal  dipegang  oleh  Kementerian Agama,  tidak  lagi  menjadi  kewenangan  MUI secara  mutlak.  MUI  tetap  dilibatkan  dalam penerbitan  sertifikasi  halal  ini.  MUI  sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan  wewenangnya,  BPJH  bekerja  sama dengan  kementerian  dan/atau  lembaga  terkait, MUI, dan LPH. Keempat, Tata cara memperoleh Sertifikat Halal beserta biayanya. Kelima, bentuk pengawasan. Dan yang terakhir, mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-

## Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
Undang  ini,  ditetapkan  sanksi  administratif  dan sanksi pidana.
Berkaitan dengan itu dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin  kehalalannya,  masyarakat  masih  merasa kesulitan  untuk  membedakan  mana  produk  yang halal  dan  mana  produk  yang  haram  bagi  yang beragama  muslim  ( Ilyas,  2017 ).  Sehingga  lima tahun  kemudian,  tepatnya  bulan  April  2019 Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019 Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-undang Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk Halal  disahkan,  diikuti  dengan  dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal. Dengan  dikeluarkannya  peraturan  pelaksana maka  mulai  17  Oktober,  sesuai  dengan  amanat pasal  4  UUJPH  maka  produk  yang  masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2019 sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai  produksi  dari  pelaku  usaha  hingga  sampai di  tangan  konsumen  dan  dikonsumsi  oleh konsumen.  Pemberlakuan  peraturan  pemerintah bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap  produk makanan  dan  barang  konsumsi  lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya peraturan pemerintah  memberikan  panduan  yang  lebih terang bagaimana mengolah, memproses, memproduksi,  dan  memasarkan  produk  kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi  produk  halal  kepada  konsumen  ( RFQ, 2014 ).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  jalannya pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  setelah  adanya  Peraturan  Pelaksana,  yakni bagaimana  pengaturan  tentang  jaminan  produk halal  di  Indonesia  dan  apakah  dengan dikeluarkannya  peraturan  perlaksana akan memperterang jalannya pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014.
Berdasarkan hal tersebut pula tulisan ini lebih spesifik  bermaksud  untuk  mendeskripsikan. Pertama, siapa lembaga-lembaga yang berwenang dalam  melaksanakan  jaminan  produk  halal  di Indonesia. Kedua, bagimana mekanisme pengajuan dan perpanjangan sertifikasi halal. Dan ketiga, kapan kewajiban pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia dilaksanakan.

## II.  METODE
Jenis metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  atau  disebut  pendekatan  perundang- undangan  ( statute approach ),  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  dijalani.  Dalam  penelitian  ini  akan dibahas,  antara  lain,  Undang-Undang  beserta Peraturan  Pelaksana  dibawahnya  ( Marzuki, 2001 ).
Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan  cara  mempelajari ratio  legis dan  dasar ontologis  suatu  undang-undang  dan  menangkap kandungan  filosofi  dengan  tujuan  dapat menyimpulkan  mengenai  ada  tidaknya  kaitan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang  dihadapi  ( Marzuki,  2016 ).  Pendekatan  ini dilakukan  untuk  mengetahui  filosofi  diaturnya jaminan produk halal di Indonesia.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primernya adalah  (1)  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019 Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-undang Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk Halal,  dan  (3)  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 26  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal.  Sedangkan  bahan  hukum sekundernya  adalah  doktrin-doktrin,  literatur hukum,  jurnal,  makalah,  artikel,  serta  berbagai bahan  bacaan  lain  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lembaga Sertifikasi Halal Di Indonesia
Spesifikasi  sertifikasi  halal  di  indonesia terbatas  pada  bahan-bahan  yang  berasal  dari hewan,  tumbuhan,  mikroba,  dan  bahan  yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau  proses  rekayasa  genetik  dalam  proses produksi  pembuatan  produk  halal  baik  itu nantinya  dijadikan  sebagai  bahan  baku,  bahan olahan, bahan tambahan, maupun bahan penolong harus  halal  menurut  syariat  agama.  Jika  bahan tersebut berasal dari hewan maka diharamkan cari ayat  alquran  ( V ide pasal  17-22 UUJPH Jo. pasal 24 sampai dengan pasal 26 PMA 26/2019).
Spesifikasi  bahan-bahan  dan  tata  cara pengelolaan akan diproses oleh lembaga-lembaga
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
yang berwenang antara lain:
BPJPH BPJPH  dibentuk  berdasar  Pasal  5  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945,  BPJPH  setidaknya dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal  16,  Pasal  21  ayat  (3),  Pasal  44  ayat  (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal  67  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  perlu menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Sesuai  dengan  amanat  pasal  4  UUJPH,  lalu Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2015 Tentang  Kementrian  Agama  Pasal  45  sampai dengan  pasal  48  Tentang  BPJPH,  dan  terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang  memuat  tentang  struktur  BPJPH,  maka secara resmi berdirilah BPJPH.
BPJPH  merupakan  lembaga  negara  dibawah kementrian  agama,  Resmi  di launching pada  11 Oktober  2017.  BPJPH  sebagai  Lembaga  Eselon 1/Dirjen  ,  dipimpin  oleh  kepala  badan  JPH  atau kepala  BPJPH  pada  02  Agustus  2017.  Bertugas untuk  mempersiapkan  pelaksanaan  atas  amanat pasal  4  UUJPH,  yakni  produk  yang  masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah Indonesia  wajib  bersertifikat  halal  karena  untuk sebelumnya  sertifikat  halal  adalah  sukarela  atau voluntary .  BPJPH  juga  mempunyai  tugas lainnya,  yakni  (1)  Merumuskan  dan  menetapkan kebijakan  JPH  (2)  Menetapkan  norma,  standar, prosedur,  dan  kriteria  JPH  (3)  Menerbitkan  dan mencabut  Sertifikat  Halal  dan  Label  Halal  pada Produk  (4)  Melakukan  registrasi  Sertifikat  Halal pada  produk  luar  negeri  (5)  Melakukan sosialisasi,  edukasi,  dan  publikasi  Produk  Halal (6)  Melakukan  akreditasi  terhadap  LPH  (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8)
Melakukan  pengawasan  terhadap  JPH  (9) Melakukan  pembinaan  Auditor  Halal;  dan  (10) Melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga  dalam dan  luar  negeri  di  bidang  penyelenggaraan  JPH ( Vide Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh indonesia. Selain  itu  juga  berwenang  dalam  penerbitan maupun pencabutan logo halal.
LPH
Mengacu  pada  Pasal  7  UU  JPH,  lembaga pemeriksa  halal  (LPH)  adalah  lembaga  yang melakukan  kegiatan  pemeriksaan  dan/atau
pengujian terhadap kehalalan produk.
LPH  dapat  didirikan  oleh  pemerintah  (pusat maupun  daerah,  kementrian/lembaga,  didirikan oleh  perguruan  tinggi  negeri  (PTN),  BUMN maupun  BUMD)  dan/atau  masyarakat  (diajukan oleh  lembaga  keagamaan  islam  berbadan  hukum terbatas  pada  yayasan/perkumpulan  saja)  dengan keharusan  memenuhi  4  syarat,  yakni:  (1) memiliki kantor sendiri dan segala perlengapannya;  (2)  memiliki  akreditasi  dari BPJPH;  (3)  memiliki  auditor  halal  sedikitnya  3 (tiga)  orang;  (4)  memiliki  laboratorium/ kesepakatan  kejasama  dengan  lembaga  lain  yang memiliki laboratorium.
Auditor  mempunyai  peran  yang urgent , auditor  halal  diperlukan  untuk  memeriksa  dan mengkaji  bahan,  proses  pengolahan  produk, sistem  penyembelihan,  meneliti  lokasi  produk, berbagai  peralatan  produksi,  ruang  produksi, penyimpanan, dan memeriksa pendistribusian dan penyajian  produk.  Itulah  yang  menjadikan  sebab auditor halal harus berpendidikan minimal sarjana strata-1  bidang  kimia/  biokimia/  biologi/  teknik industri/  farmasi  dan  yang  terpenting  ia  harus mempunyai  pengetahuan  yang  mumpuni  tentang kehalalan menurut syariat islam.
Di  Indonesia  sendiri,  baru  terdapat  dua perusahaan  BUMN  yang  mendaftarkan  diri sebagai LPH, yakni, PT. Surveyor Indonesia (SI) dan  PT.  Superintending  Company  of  Indonesia atau Sucofindo ( Pryanka, 2020 ).
MUI
Mulai  proses  terbitnya  sertifikasi  halal,  peran MUI terlihat sangat penting. Hal ini tidak terlepas pula  dari  latar  belakang  berdirinya  MUI  di Indonesia. MUI yang lahir pada tanggal 17 Rajab 1395  H  atau  bertepatan  dengan  tanggal  26  Juli 1975  M,  di  Balai  Sidang  Jakarta.  Ia  merupakan hasil  dari  Musyawarah  Nasional  (Munas)  1  yang telah  berlangsung  sejak  tanggal  12  hingga  18 Rajab1395 H atau bertepatan dengan  tanggal 21- 27  Juli  1975  M  ( Mudzhar,  1993 ).  MUI  atau Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  Lembaga Swadaya  Masyarakat  yang  mewadahi  ulama, zu’ama,  dan  cendikiawan  Islam  di  Indonesia untuk  membimbing,  membina  dan  mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah  para  ulama,  cendekiawan  dan zu’ama  yang  datang  dari  berbagai  penjuru  tanah air,  antara  lain  meliputi  dua  puluh  enam  orang ulama  yang  mewakili  26  Provinsi  di  Indonesia
Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
pada  masa  itu,  10  orang  ulama  yang  merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU,  Muhammadiyah,  Syarikat  Islam,  Perti.  Al Washliyah,  Math’laul  Anwar,  GUPPI,  PTDI, DMI  dan  Al  Ittihadiyyah,  4  orang  ulama  dari Dinas  Rohani  Islam,  Angkatan  Darat,  Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan  yang  merupakan  tokoh perorangan (MUI, 2018).
MUI  dalam  sistem  ketatanegaraan  bukan merupakan  badan,  lembaga,  komisi  negara  yang atas  dasar  undang-undang,  atau  Pemerintah  atas perintah  undang-undang  sebagaimana  diatur dalam  UU  12  Tahun  2011.  Meskipun  MUI disebutkan  dalam  beberapa  Pasal  UU  Nomor  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal, namun  itu  tidak  berarti  MUI  dibentuk  ataupun diperintahkan  pembentukannya  dengan  undang- undang ataupun peraturan daerah.
MUI sendiri berperan terhadap hasil pengujian yang  disampaikan  oleh  Auditor  kepada  BPJPH karena  nantinya  akan  diteruskan  kepada  MUI untuk  ditetapkan  status  kehalalannya  melalui Sidang  Fatwa  Halal  (Pasal  32  UU  JPH).  Hasil keputusan mengenai produk diproses paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  hasil pemeriksaan  diserahkan  kepada  MUI.  Sidang  ini tidak  hanya  dihadiri  oleh  anggota  MUI,  namun juga  melibatkan  pakar,  instansi  terkait,  dan perwakilan  kementerian  atau  kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH  untuk  bisa  dikeluarkan  sertifikat  halal (Pasal 33 UU JPH).

## Kerjasama Pelaksanaan Jaminan Produk Halal
Berdasar  pasal  7  UUJPH  yang  menyatakan bahwa  dalam  melaksanakan  jaminan  produk halal,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal/ BPJPH mempunyai kewenangan bekerjasama  dengan:  (a)  Kementerian  dan/atau lembaga  terkait,  (b)  Lembaga  Pemeriksa  Halal, dan  (c)  Majelis  Ulama  Indonesia.  Hal  tersebut selaras dengan bunyi pasal 4 ayat (4) PP 31/2019.
Bentuk  kerjasama  antara  BPJPH  dengan kementerian terkait harus sesuai dengan tugas dan fungsi  tiap-tiap  kementerian.  Jika  mengacu  pada pasal 5 ayat (2) PP 31/2019 setidaknya terdapat 6 kementrian  yang  dapat  membantu  pelaksanaan jaminan  produk  halal  di  Indonesia,  diantaranya ada  kementerian  perindustrian,  perdagangan, kesehatan,  pertanian,  koperasi  dan  usaha  kecil dan  menengah,  dan  kementrian  luar  negeri.
Dalam  pasal  tersebut  pula  tidak  menutup kemungkinan  untuk  kementerian  lain  dapat menjadi  penyelenggara  JPH.  Kesemua  bentuk kerjasama  kementerian  dalam  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  dijelaskan  dalam  pasal  6 sampai dengan pasal 12 PP 31/2019.
Ketentuan  mengenai  tata  cara  kerja  sama sebagaimana  dimaksud  dalam  PP  31/2019 disebutkan  secara  rinci  dalam  Peraturan  Menteri Agama RI No. 26/2019 Tentang Penyelenggaraan JPH  mulai  dari  pasal  4  ayat  (2),  pasal  6  sampai dengan pasal 12. Salah satunya bentuk kerjasama atau koordinasi antara BPJPH dengan kementerian  perindustrian  ialah  dalam  ruang lingkup  pengaturan,  pembinaan  dan  pengawasan industri  untuk  mengahasilkan  produk  halal, pembentukan  kawasan  industri  halal,  sebagai penyedia  fasilitas  halal  bagi  industri  kecil  dan menengah.
Atau  bentuk  kerja  sama  BPJPH  dengan kementerian  kesehatan  misalnya  dalam  hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk  vaksin,  obat  tradisional,  kosmetik,  alat kesehatan,  perbekalan  kesehatan  rumah  tangga, makanan, dan minuman.
Dalam  pasal  6  sampai  dengan  pasal  12  PMA khususnya  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Agama  RI No.  26  Tahun  2019  terdapat  ketentuan  yang berbunyi  “Perumusan  dan  penetapan  kebijakan kerja  sama  dengan  ruang  lingkup  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berkoordinasi  dengan BPJPH.”  Koordinasi  antara  BPJPH  dengan kementrian  tersebut  dimaksudkan  agar  terjadi sinergisitas  antar  keduanya,  tidak  terjadinya tumpang  tindih  kewenangan  antara  kementerian dan  lembaga  terkait  dengan  BPJP  berkaitan dengan penyelenggaran jaminan produk halal.

## Prosedur Sertifikasi Halal Di Indonesia
Setelah  dikeluarkannya  peraturan  pelaksana, prosedur  pengajuan  sertifikasi  halal  dilaksanakan oleh  BPJPH  melalui  enam  tahapan,  yakni:  (1) Pengajuan permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha  ( V ide pasal  29  UUJPH Jo. Pasal  91-99 PMA  26/2019  Tentang  Penyelenggara  JPH);  (2) Pemeriksaan  kelengkapan  dokumen  permohonan (pasal  100  dan  pasal  101  PMA  26/2019);  (3) Penetapan LPH, LPH tersebut harus memperoleh akreditasi  dari  BPJH  yang  bekerjasama  dengan MUI  ( V ide pasal  102  PMA  26/2019);  (4) Pemeriksaan  dan  pengujian  produk  oleh  auditor halal ( V ide pasal 31-32 UUJPH Jo. Pasal 103-112 PMA  26/2019);  (5)  Penetapan  kehalalan  produk
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
oleh  MUI  dalam  sidang  fatwa  halal  ( V ide pasal 33 UUJPH Jo. Pasal 113-117 PMA 26/2019); (6) Penerbitan  sertifikasi  halal  ( V ide pasal  34-36 UUJPH).
mengajukan  permohonan  pembaharuan  ulang kepada  BPJPH.  ( V ide pasal  121-123  PMA 26/2019).

## Gambar 1
Mekanisme sertifikasi oleh BPJPH (Faridah, 2020) Para  pelaku  usaha  juga  berkewajiban  untuk memperbaharui/memperpanjang  sertifikat  halal jika  masa  berlakunya  telah  berakhir  ( V ide pasal 25  huruf  d  UUJPH).  Sertifikat  halal  sendiri berlaku  selama  kurun  waktu  4  tahun,  pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembaharuan  paling  lambat  3  bulan  sebelum masa  sertifikat  berakhir.  ( V ide pasal  42  UUJPH Jo. Pasal 120 PMA 26/2019). Pelaku usaha harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi  kehalalan  produk.  Secara  berkala setiap  enam  bulan  sekali  harus  melaporkan pelaksanaan  Sistem  Jaminan  Halal  (SJH)  pada perusahaannya. Adapun mekasnisme pembaharuan  sertifikat  halal  berdasar  PMA 26/2019 ialah:
Pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada BPJPH.
BPJPH  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan dokumen  (salinan  sertifikat  halal  dan  surat pernyataan  yang  menerangkan  Produk  yang didaftarkan  tidak  mengalami  perubahan  dengan dibubuhi  materai  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan).
Penetapan  LPH  untuk  pemeriksaan  dan/atau pengujian kehalalalan produk ulang, jika terdapat perubahan  komposisi  bahan,  pelaku  usaha  harus melaporkan  dokumen  perubahannya  dan  salinan sertifikat  halal  atas  bahan  mana  saja  yang dirubah.  Apabila  perubahan  pada  bahan  tidak didukung oleh laporan, maka pelaku usaha  harus

## Gambar 2 Mekanisme pembaharuan sertifikasi oleh BPJPH
Biaya  sertifikasi  halal  terdiri  atas;  biaya pengajuan  permohonan  sertifikat  halal,  biaya pemeriksa  dan/atau  pengujian  kehalalan  produk, biaya pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksa dan/atau  pengujian  kehalalan  produk,  biaya pelaksanaan  sidang  fatwa  halal,  dan  biaya penerbitan sertifikat.
Kesemua  biaya  dibebankan  kepada  para pelaku  usaha  yang  mengajukan  permohonan sertifikat halal. Namun dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, UU  33/2014  memberikan  peran  bagi  pihak  lain seperti  Pemerintah  melalui  anggaran  pendapatan dan  belanja  negara,  pemerintah  daerah  melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan kecil.

## Labelisasi Halal
Pasal  1  angka  11  UUJPH  menyebutkan,  label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Tujuan adanya  pencantuman  label  atau  tanda  halal  yang khas  dalam  kemasan  produk-produk  halal  ialah untuk  menunjukkan  dan  memberi  kepastian kepada  konsumen  khususnya  konsumen  muslim, bahwa  produk  tersebut  merupakan  produk  yang berstatus  halal  berdasar  serangkaian  pemeriksaan oleh BPJPH, LPH, dan Auditor,  untuk kemudian ditetapkan  status  kehalalannya  melalui  sidang fatwa MUI dalam bentuk sertifikat halal.
Sedangkan untuk sertifikat halal sendiri adalah pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang dikeluarkan  oleh  BPJPH  berdasarkan  fatwa  halal
Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  MUI.  Sertifikat halal  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  itulah  yang menjadi  dasar  para  pelaku  usaha  dapat mencantumkan label halal pada produknya.
Label  halal  apa  yang  dipakai?  mengacu  pada Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  pangan, menerangkan  bahwa  pemasangan  Label  Halal pada  kemasan  yang  harus  melalui  pemeriksaan terlebih  dahulu  oleh  lembaga  pemeriksa  yang terakreditasi  berdasarkan  pedoman  dan  tata  cara yang  ditetapkan  Menteri  Agama  ( Afroniyati, 2017 ).  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  518 Tahun  2001  dan  KMA  519  Tahun  2001 menerangkan  bahwa  Menteri  Agama  menunjuk MUI  sebagai  lembaga  sertifikasi  halal  yang melakukan  pemeriksaan,  pemrosesan,  dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan mengenai pemasangan  logo  halal  pada  kemasan,  MUI bekerjasama dengan BPOM.
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan  di  Indonesia,  wajib  untuk bersertifikasi  halal  ( V ide pasal  4  UUJPH).  Jenis produk  yang  wajib  untuk  bersertifikat  halal diklasifikasikan  menjadi  2  hal,  yakni  barang  dan jasa. Untuk barang, ada makanan, minuman, obat, kosmetik,  produk  kimiawi,  produk  biologis, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Batasannya  untuk  kewajiban  sertifikasi  pada barang gunaan ialah untuk produk sandang hanya sebatas  (pakaian,  kaos  kaki,  dan  jaket  yang berasal  dari  hewan),  penutup  kepala  (peci, kerudung, dan helm yang mengandung komposisi hewan),  aksesoris  (cincin,  jam  tangam,  dompet, dan  kacamata  yang  mengandung  komposisi hewan),  perbekalan  rumah  tangga  (sikat  gigi, tusuk  gigi,  sendok,  pisau,  piring),  perlengkapan peribadatan  umat  islam  (sajadah,  sarung, mukena),  kemasan  makanan  dan  minuman (plastik, sterofoam ),  alat  tulis  dan  perlengkapan kantor  (tinta,  lem,  dan  kertas  pembuatan  al- quran),  dan  yang  terakhir  alat-alat  kesehatan (katup  jantung,  benang  bedah,  gigi  palsu).  ( V ide pasal 68 dan pasal 71 PP 31/2019 Jo. Pasal 28-29 PMA 26/2019).
Sedangkan untuk jasa, meliputi layanan usaha dalam  proses/  hal  penyembelihan,  pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjulan, dan jasa penyajian.
Berikut  adalah  label  halal  Indonesia  yang dipakai  untuk  produk-produk  bersertifikasi  halal, sebagai  perbandingan  penulis  akan  menampilkan
pula label halal dari negara-negara tetangga.

## Gambar 3
Label Halal Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand Produk  yang  berasal  dari  bahan  yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat  halal.  Untuk  produk  pengecualian, boleh  tidak  mendafatran  sertifikasi  halal,  tetapi dalam  produknya  harus  mencantumkan  label tidak halal. Produk yang berasal dari bahan  yang diharamkan tidak memiliki kewajiban bersertifikat  halal,  tetapi  berkewajiban  memberi keterangan  tidak  halal  pada  produknya  ( V ide Pa sal 2 PPJPH Jo. Pasal 27 PMA No.26/2019).
Sertifikasi  halal  merupakan  etika  bisnis  yang seharusnya  dijalankan  produsen  sebagai  jaminan halal  bagi  konsumen.  Selain  sebagai  jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (a)  dapat  meningkatkan  kepercayaan  konsumen karena  terjamin  kehalalannya,  (b)  Memiliki  USP ( Unique  Selling  Point ),  (c)  Mampu  menembus global halal market , (d) Meningkatkan marketability produk di pasar, (e) Investasi  yang murah  jika  dibandingkan  dengan  pertumbuhan revenue yang dapat dicapai ( Nahrowi & Rahman, 2014 ).

## Pemberlakuan Sertifikasi Halal
Kewajiban  sertifikasi  halal  sesuai  dengan  UU JPH diberlakukan mulai pada tanggal 17 Oktober 2019  sampai  dengan  tanggal  17  Oktober  2024. Pelaksanaannya  dilakukan  secara  bertahap dengan  mempertimbangkan  kesiapan  pelaku usaha,  kesiapan  infrastruktur  pelaksanaan  JPH, melihat  jenis  Produk  sebagai  kebutuhan  primer dan  dikonsumsi  secara  masif  yang  memiliki  titik kritis ketidakhalalan yang tinggi.
Kewajiban produk bersertifikasi halal bertahap dimulai dari produk makanan dan minuman, baru
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 155
Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
selanjutnya  untuk  produk-produk  obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, dan alat-alat kesehatan. ( Vide pasal  31-35  PMA  26/2019).  Setelah  17 Oktober  2024,  semua  produk  yang  beredar  dan diperdagangkan  diwilayah  Indonesia  wajib bersertifkat  halal  ( V ide pasal  67  UU  JPH). Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan  kepada  pelaku  usaha.  Memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi  halal.  Produk  yang  belum  memiliki sertifikasi  halal  tidak  langsung  dijatuhkan hukuman,  namun  tetap  diberi  kesempatan  untuk mengurus  sertifikasi  halal  sampai  17  Oktober 2024.
Dalam  menegakkan  kewajiban  penerapan sertifikasi halal, UU JPH telah menjamin dengan cara  mengatur  ketentuan  pidana,  baik  itu  sanksi pidana  penjara  maupun  sanksi  administratif/ sanksi  denda  terhadap  para  pelaku  usaha  yang tidak mematuhi, menjamin penegakan hukum UU JPH, dan tidak menjaga kehalal produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

## IV.  SIMPULAN
Dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal semakin memperjelas bahwa betapa mendesaknya permasalahan  halal  dan  haram  di  Indonesia. peraturan  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat tiga  lembaga urgent yang  berwewenang menjalankan  sertifikasi  halal  di  Indonesia,  yakni ada  BPJPH,  LPH,  dan  MUI.  BPJPH  mempunyai kewenangan  untuk  bekerjasama  salah  satunya dengan  Kementerian  dan/atau  lembaga  terkait, bentuk  kerjasamanya  harus  sesuai  dengan  tugas dan fungsi tiap-tiap kementerian.
Prosedur pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan melalui enam tahapan, yakni: mulai dari  (1)  Pengajuan  permohonan  secara  tertulis oleh  pelaku  usaha;  (2)  Pemeriksaan  kelengkapan dokumen  permohonan;  (3)  Penetapan  LPH,  LPH tersebut  harus  memperoleh  akreditasi  dari  BPJH yang  bekerjasama  dengan  MUI;  (4)  Pemeriksaan dan  pengujian  produk  oleh  auditor  halal;  (5) Penetapan  kehalalan  produk  oleh  MUI  dalam sidang  fatwa  halal;  dan  terakhir  (6)  Penerbitan sertifikasi  halal.  Selanjutnya  para  pelaku  usaha berkewajiban  untuk  memperbaharui  sertifikat halal  jika  masa  berlakunya  telah  berakhir  (4 tahun).  pengajuan  permohonan  pembaharuan
paling  lambat  3  bulan  sebelum  masa  sertifikat berakhir.
Kewajiban  sertifikasi  halal  sesuai  dengan UUJPH  diberlakukan  mulai  pada  tanggal  17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.  Pelaksanaannya  dilakukan  secara  bertahap dengan  mempertimbangkan  kesiapan  pelaku usaha, kesiapan infrastruktur pelaksanaan Jaminan  Produk  Halal,  dan  mempertimbangkan jenis  Produk  sebagai  kebutuhan  primer  dan dikonsumsi secara masif.

## DAFTAR PUSTAKA
A.S,  H.  (1999). Islam  Demokrasi  dan  Pemberdayaan Civil Society. Jakarta: Erlangga.
Afroniyati,  L.  (2017).  Analisis  Ekonomi  Politik Sertifikat  Halal  oleh  MUI. Jurnal  Kebijakan dan  Administrasi  Publik ,  18(1):  37-52. Retrieved from https://doi.org/10.22146/
jkap.6870
Endah,  N.  H.  (2014).  Perilaku  Pemberian  Kosmetik Berlabel  Halal  Oleh  Konsumen  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan ,  Vol.  22 No.  1,  p.  12.  Retrieved  from  https:// doi.org/10.14203/JEP.22.1.2014.25-39
Faridah,  H.  D.  (2020).  Halal  Certification  In Indonesia  :  History,  Development,  And Implementation. Universitas Airlangga: Journal of  Halal  Product  and  Research ,  Retrieved fromhttp://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.2- issue.2.68-78
Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi  Halal  Produk  Pangan. Jurnal Dinamika  Hukum .14(2),  235.  Retrieved  from http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292
Ilyas,  M.  (2017).  Certification  and  Labeling  Halal Products  of  Maslahat  Perspective. Jurnal  Al- Qadau ,  357-367.  Retrieved  from  http:// journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/ article/view/5682
Kusnandar,  V.  B.  (2019). Indonesia  Negara  dengan Penduduk  Muslim  Terbesar  Dunia. Indonesia: https://databoks.katadata.co.id/. Marzuki,  P.  M.  (2001).  Penelitian  Hukum. Y uridika . 16 (2). Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mudzhar,  M.  A.  (1993). Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia:  Sebuah  Studi  Pemikiran  Tentang Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: INIS. MUI.  (2018). Kepengurusan  Dewan  Pimpinan  MUI. Indonesia: https://mui.or.id/kepengurusan/.
Nahrowi,  N.,  &  Rahman.  R.  (2014).  Sertifikasi  Halal sebagai  Penerapan  Etika  Bisnis  dalam  Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. Ahkam ,
14 (1),  145-154.  Retrieved  from  http://
Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia
dx.doi.org/10.15408/ajis.v14i1.1251 Pryanka, A. (2020). BPJPH: Lembaga LPH. Indonesia: Khazanah Republika. RFQ.  (2014). UU  Jaminan  Produk  Halal  Berikan Kepastian  Hukum  Bagi  Konsumen .  Retrieved from  http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produkhalal- berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen. Statistik,  B.  P.  (2010). Sensus  Penduduk  2010: Penduduk  Menurut  Kelompok  Umur  dan Agama  yang  Dianut. Indonesia:  https:// sp2010.bps.go.id.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License