## PENEGAKAN HUKUM PELAKU PERBUATAN CABUL DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEREMPUAN

## Rosalia Dika Agustanti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia
Email: rosaliadika@upnvj.ac.id

## Abstrak
Perbuatan  cabul  ialah  segala  perbuatan  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat, namun tidak sedikit kasus perbuatan cabul yang dibebaskan oleh hakim karena kurangnya alat bukti. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas  dan  apakah  kejahatan  yang  terbukti  di  persidangan  merupakan  tindak  pidana.  Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  Undang-Undang, pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Penelitian  ini  memperoleh  hasil  bahwa  hakim menyatakan  unsur  perbuatan  cabul  Pasal  289  KUHP  tidak  terbukti  dalam  persidangan  hanya karena  kehendak  mencium  dari  terdakwa  belum  terwujud  dengan  perbuatan  nyata  sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas. Padahal perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium- ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana Terjemahan R. Soesilo. Setidaknya perbuatan terdakwa tersebut dapat dijatuhkan pidana dengan merujuk pada Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, dengan fakta persidangan bahwa terdakwa menarik korban dengan paksa untuk meminta di cium sambil mengatakan kalau alat kelaminnya sudah tegang. Unsur  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya  melakukan  perbuatan  tercela  tersebut menurut Penulis telah terpenuhi.
Kata Kunci: Penegakan hukum, Perbuatan cabul, Perempuan.

## Abstract
Obscene acts are all acts that violate the norms of decency in society, but not a few cases of obscene acts are acquitted by the judge due to lack of evidence. The issues discussed are about the judge's considerations in giving an acquittal for defendant and whether a crime proven at trial is a criminal atcs. The type of research used is normative juridical with the statute approach, conceptual approach, and case approach. This study found that the judge stated that the obscene elements  of  Article  289  of  the  Criminal  Code  were  not  proven  in  the  trial  only  because  the intention to kiss from the defendant had not been realized by actual actions so that the judge giving  an  acquittal  for  defendant.  Whereas  obscene  acts  are  not  only  in  the  scope  of  kisses, groping  genitals  and  groping  breasts.  At  least  the  defendant's  actions  could  be  convicted  by referring  to  Article  335  paragraph  (1)  point  1  of  the  Criminal  Code,  with  the  fact  that  the defendant  withdrew  the  victim  by  force  to  ask  for  a  kiss  while  saying  that  his  genitals  were strained. The element of against the law when the defendant forces others to commit obscene acts according to the author has been fulfilled.
Keywords: Law enforcement, Obscene acts, Women.

## A. PENDAHULUAN
Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki dan lain sebagainya .1 Perbuatan cabul merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang karena adanya dorongan keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang  dapat  membangkitkan  hawa  nafsu  birahi.  Perbuatan  cabul  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II Bab XIV dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.  Perbuatan  cabul  yang  marak  terjadi  bisa  saja  dilakukan  oleh  sesama  dewasa  maupun sesama anak-anak bahkan orang dewasa kepada anak. Untuk membatasi analisis Penulis, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama dewasa. Tidak menutup kemungkinan kasus perbuatan cabul ketika di persidangan hakim menjatuhkan putusan bebas karena sulitnya pembuktian.
Salah satu putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bebas ialah Putusan Pengadilan Negeri  Surabaya  Nomor:  1206/PID.B/2015/PN.SBY,  atas  nama  Zahroni  bin  Abdul  Hamid (Alm). Singkat cerita, penangkapan Zahroni berawal saat korban berkunjung ke rumahnya untuk mencicipi kue tart yang dibuat oleh Supiya istri terdakwa. Korban yang sedang duduk sendirian diruang  tengah,  secara  tiba-tiba  datang  terdakwa  menyuapi  roti  tart  tersebut  sehingga  korban menolak sambil menghindarinya dan berjalan kaki pergi menuju dapur tempat keberadaan Supiya untuk  berpamitan  pulang  karena  masih  banyak  pekerjaan  dirumah,  ketika  bermaksud  pamitan kepada  terdakwa  dengan  cara  bersalaman,  spontan  terdakwa  menarik  korban  ke  dalam  ruang tamu dan saat itu juga langsung dirangkul erat sembari berusaha mencium korban namun korban melakukan  perlawanan  dengan  berusaha  menghindar  dan  melepaskan  dirinya  dari  rangkulan
1 Sunardi  dan  Fanny  Tanuwijaya, Tindak  Pidana  Terhadap  Nyawa  dan  Badan, (Malang: Lembaga  Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001), Hlm. 95.
terdakwa, ketika melakukan perbuatan itu terdakwa mengatakan kepada korban “ini loh dik, alat kelaminku sudah berdiri tegang loh ayo aku cium sekali saja ya”, korban yang masih melakukan perlawanan berhasil melepaskan rangkulan terdakwa dan berlari. Perbuatan terdakwa tersebut di dakwa  dengan  dakwaan  tunggal  yaitu  Pasal  289  KUHP  yang  berbunyi  “barang  siapa  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
Peran  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  pidana  kesusilaan  tidak  dapat dengan mudah dilakukan. 2 Hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis agar setiap putusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan baik untuk terdakwa maupun untuk korban. Pertimbangan hakim terkait dengan surat dakwaan bentuk tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka yang dibuktikan ialah Pasal 289  KUHP  yang  mengatur  tentang  perbuatan  cabul,  karenanya  Majelis  terlebih  dahulu  akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah terjadi perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan cabul.
Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa telah bermaksud atau berkehendak  untuk  mencium  saksi  korban,  namun  kehendak  tersebut  belum  terwujud  dengan perbuatan nyata, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang dalam hal ini hanya  menarik  tangan  saksi  korban  pada  waktu  bersalaman  belum  dapat  dikategorikan melakukan perbuatan cabul. Dikarenakan salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga menurut
2 Hwian  Christianto, Norma  Kesusilaan  Sebagai  Batasan  Penemuan  Hukum  Progresif  Perkara  Kesusilaan  Di Bangkalan Madura, Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 1 (2016): 1-22, ISSN: 0125-9687 (Cetak), E-ISSN: 2503-1465 (Online) , Jakarta, Universitas Indonesia, 2016, Hlm. 2.
Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah diputus  bebas.  Berdasarkan  hal  tersebut  Penulis  ingin  menganalisis  lebih  lanjut  pertimbangan seperti apa sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Berangkat dari latar belakang  yang  telah  dijelaskan,  maka  terdapat  permasalahan  yang  ingin  dibahas  oleh  penulis apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dan apakah perbuatan  terdakwa  yang  terbukti  di  persidangan  merupakan  tindak  pidana  menurut  hukum pidana di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. 3 Tipe Penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif (legal  research) yaitu  penelitian  yang difokuskan  untuk  menguji  penerapan  kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif  yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah  seperti  Undang-Undang,  peraturan  serta  literatur  yang  berisi  tentang  konsep  secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.
Pendekatan  yang  digunakan  penulis  yaitu  Pendekatan  Undang-Undang (statute approach) , pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani 4 , Pendekatan kasus (case approach) , pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), Hlm. 83.
4 Ibid. , Hlm. 133.
reasoning , yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan 5 , dan Pendekatan konseptual (conseptual  approach) ,  pendekatan  ini  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  penulis  dalam  membangun  suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 6
Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder yang  terutama  adalah  buku  teks  karena  buku  teks  berisi  mengenai  prinsip-prinsip  dasar  Ilmu Hukum  dan  pandangan-pandangan  klasik  para  sarjana  yang  mempunyai  kualifikasi  tinggi. 7 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu  memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya  atas  isu  yang  diajukan.  Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman  terhadap  permasalahan  tersebut  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  metode  deduktif.  Penggunaan  metode  ini  dengan  cara  analisis  dari  kesimpulan umum  terlebih  dahulu  kemudian  diuraikan  menjadi  fakta-fakta  yang  menjelaskan  kesimpulan tersebut. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan proses penarikan kesimpulan dari pembahasan  mengenai  permasalahan  yang  bersifat  umum menuju  permasalahan  yang  bersifat khusus.
5 Ibid., Hlm. 134.
6 Ibid., Hlm. 135.
7 Ibid., Hlm. 182.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Terdakwa Bebas dari Segala Tuntutan Hukum
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Secara teoritis  pertimbangan  Hakim  terdiri  atas  pertimbangan  yuridis  dan  non  yuridis.  Pertimbangan Hakim ini salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim  yang  mengandung  keadilan  ( ex  aequo  et  bono )  dan  mengandung  kepastian  hukum. Pertimbangan  Hakim  ini  sebaiknya  harus  disikapi  dengan  teliti,  baik,  dan  cermat  karena pertimbangan Hakim merupakan mahkota suatu putusan Hakim. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat sehingga berpengaruh terhadap putusan, maka pelaku tidak akan mendapat  efek  jera  dan  bahkan  melakukan  pengulangan  tindak  pidananya.  Setelah  Hakim memberikan suatu pertimbangan maka sampailah Hakim untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  bebas  harus  memperhatikan  norma  dan  beberapa ketentuan  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang.  Dalam  hukum  pidana,  yang  dimaksud norma adalah norma positif yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal ini terkait dengan adanya asas  legalitas  yang  menekankan bahwa  tidak  ada  perbuatan  yang  dapat  dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang dibentuk sebelum perbuatan tersebut dilakukan. 8 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28I  juga menentukan  syarat  mengenai  kekuasaan mutlak  peraturan  perundang-undangan  untuk menentukan tindak pidana. Pasal ini memuat ketentuan bahwa salah satu hak asasi manusia yang
8 Lidya Suryani Widayati, Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral , Jurnal Negara Hukum, Volume 9, Nomor 2: 181-198, ISSN: 2087-295X (Cetak), E- ISSN: 2614-2813 (Online) , Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat, 2018, Hlm. 190.
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang  berlaku  surut.  Pengertian “tidak  dituntut”  dapat  diartikan  “tidak dinyatakan  melakukan tindak pidana dan karenanya dikenakan tuntutan pidana” kecuali telah terlebih dahulu peraturan perundang-undangan  menyatakan  sebagai  perbuatan  yang terlarang  dan  diancam  pidana  bagi setiap orang yang melanggarnya. Penuntutan pidana tidak boleh dilakukan atas dasar “hukum yang  berlaku surut”  merupakan  karakteristik  dasar  aturan tentang  tindak  pidana.  Kebijakan pembentuk Undang-Undang  yang  menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai tindak  pidana  dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut merupakan kebijakan kriminalisasi. 9
Dasar  pertimbangan  yang  dipergunakan  oleh  Hakim  di  dalam  menerapkan  sanksi hukumnya terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul yaitu dengan mendasarkannya pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.” Untuk mendukung tulisan dari penulis, maka penulis memberikan contoh kasus yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1206/Pid.B/2015/PN.Sby seperti yang telah dijelaskan kasus posisinya di pendahuluan bahwa dalam fakta yuridis menunjukkan perbuatan  terdakwa  tidak  terlaksana  karena  adanya  perlawanan  korban.  Mengingat  ketentuan Pasal  289  KUHP  merupakan  delik  Formal  yaitu  delik  yang  dianggap  telah  selesai  dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Tepat menurut hakim jika dalam hal ini terdakwa diputus bebas karena unsur perbuatan cabul tidak terpenuhi.
9 Ibid.,
Mengutip  komentar  Noyon-Langemeijer-Remmelink  dalam  Artikel  246  Sr  (Pasal  289 KUHP), dikatakan “ada perbuatan cabul ( ontuchtige handeling ) dengan melanggar kehormatan kesusilaan ( schendeling van de eerbaarheid ), karena dalam hal perbuatan cabul orang berpikir mengenai  perbuatan  yang  ditunjukkan  pada  kontak  seksual  yang  bagaimana  pun  juga  kontak seksual  yang  bertentangan  dengan  norma  etika  sosial,  tanpa  melakukan  perbuatan  yang mengerikan.” 10 Jangankan  ingin mencium  bahkan ketika  seseorang  yang  disentuh  sedikit  saja tangannya namun dirinya tidak mengindahkan hal tersebut, maka seharusnya perbuatan ini sudah dapat dikatagorikan sebagai perbuatan cabul. Hukum belum mengatur bagaimana jika kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul yang terjadi belum sampai terlaksana, apakah dibiarkan saja pelaku-pelaku seperti ini bebas berkeliaran atau mungkin dapat dikenakan hukum dengan pasal lain yang lebih relevan.
Menurut Roeslan Saleh mengenai batasan pengertian dari kesusilaan, tidak terbatas pada bidang seksual saja, namun meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan  bertingkah  laku  dalam  kehidupan bermasyarakat. 11 Kurangnya  pengertian  dan penjelasan  mengenai  perbuatan  cabul  sangat  merugikan  korban,  apalagi  perempuan  yang cenderung menjadi korban. Jika dahulu orang membicarakan tentang seks telah dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi. Perkembangan hak-hak asasi  manusia  telah  menitikberatkan  bahwa  “menikmati  seks”  merupakan  hak (right) orang dewasa  sehingga  hubungan  seks  yang  dilakukan  tanpa  paksaaan  di  sebagian  negara  di  dunia merupakan  perbuatan  yang  wajar. 12 Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  setiap  negara  mempunyai pandangan yang berbeda, apalagi di Indonesia, norma yang berlaku di masyarakat harus benar-
10 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 23.
11 Eman Sulaeman, Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2008), Hlm. 76.
12 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 6.
benar  dijunjung  tinggi  dan  ditaati  oleh  semua  orang,  norma  kesopanan  dan  kesusilaan mewajibkan seseorang untuk selalu menghormati satu dengan yang lainnya.
Hal yang bersifat seksual sangat sensitif untuk dibahas apalagi diganggu. Ketika tejadi kejahatan  yang  sifatnya  seksual,  alangkah  baiknya  jika  semua  lapisan  penegak  hukum  sebisa mungkin  menjerat  pelaku-pelaku  perbuatan  cabul.  Mulai  dari  Polisi  dalam  menanggapi pengaduan dari korban harus menganalisis pasal apa yang sangat relevan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga ketika sudah masuk di kejaksaan maka Jaksa Penuntut Umum tepat dalam menggunakan pasal tuntutan sehingga pelaku dapat dijerat sesuai dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Tidak sepantasnya terdapat celah yang diberikan untuk pelaku kejahatan kesusilaan karena hal seperti ini sangatlah merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Berangkat  dari  argumentasi  tersebut,  maka  pertimbangan  yang  menyatakan  bahwa  Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan perbuatan cabul tersebut harus  dikaji  lebih  dalam  dalam  penerapannya  karena  terkesan  tidak  ada  pembelaan  terhadap harkat dan martabat seorang perempuan sebagai manusia yang kehormatannya harus dijaga.
Kejadian sebagaimana di atas hanya sebagian contoh yang kebetulan saja korban mampu melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga niat terdakwa tidak tersampaikan, bagaimana jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada orang yang lebih rentan apalagi anak-anak bahkan  seseorang  yang  mempunyai  cacat  fisik  dimana  dengan  keadaan  tersebut  dirinya  tidak mampu  melakukan  perlawanan  apabila  mendapat  serangan  dari  seseorang  yang  melakukan perbuatan cabul kepadanya. Dampak yang ditimbulkan akan sangat fatal. Mengingat perbuatan memaksa  seorang  wanita  memegang  kemaluan  seorang  pria  itu  merupakan  rasa  kesusilaan, kiranya tidak salah jika di antara para pembaca ada yang bertanya-tanya yakni apakah seseorang wanita  memegang  kemaluannya  dapat  dipandang  sebagai  orang  yang  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dampak perbuatan cabul terhadap perempuan pada
umumnya  sangat  berpengaruh  pada  kehidupan  korban  untuk  selanjutnya.  Variasi  reaksi tergantung pada jenis perbuatan cabul yang dialami serta reaksi pribadi yang unik dari korban. Oleh  karena  itu  tidak  ada  ukuran  yang  obyektif sebagai  kriteria  baku  reaksi  perempuan  yang mengalami perbuatan cabul. 13
Di  dalam  doktrin  orang  memang  mengenal  jenis-jenis  orang, yang  bukan  hanya  tidak memiliki zadelijke gevoelens atau rasa kesusilaan melainkan juga tidak dapat memahami tentang arti  dari  semua  rasa  kesusilaan  itu  biasanya  disebut  insania  moralis. 14 Insania  moralis  adalah keadaan  psikis  seseorang  yang  membuat  orang  tersebut  bukan  hanya  tidak  memiliki  rasa kesusilaan melainkan juga tidak dapat memahami tentang arti dari semua rasa kesusilaan. 15
Penulis  berpendapat  bahwa  jika  Hakim  memberikan  putusan  bebas  maka  dalam  hal perlindungan hukum bagi korban belum terpenuhi, sejalan dengan upaya perlindungan hukum terhadap  korban  kekerasan  seksual  dan  dalam  mengurangi  kejahatan  kesusilaan.  Mengenai pengertian  perbuatan  cabul  sudah  mengalami  perkembangan  yang  semakin  luas.  Sehingga perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba  buah  dada  sebagaimana  Terjemahan  R.  Soesilo.  Dampak  yang  sangat  signifikan adalah berkeliarannya penjahat kelamin yang sedang mengintai korban-korbannya dengan cara yang  sangat  bermacam-macam,  karena  hukum  sendiri  belum  secara  jelas  mengatur  dan menindaklanjuti perbuatan memalukan seperti penulis jelaskan di atas. Sangat disayangkan ketika korban  yang  seharusnya  dapat  menjalani  kehidupannya  dengan  layak,  akhirnya  mengalami trauma  untuk  bertemu  dengan  laki-laki  karena  pelecehan  seksual  yang  pernah  di  alaminya.
13 Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan terhadap Perempuan , (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 66.
14 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 136.
Penegakan hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak korban adalah yang paling utama untuk dibahas oleh pemerintah.
2. Perbuatan Terdakwa  yang  Terbukti  di  Persidangan dilihat  dari  Perspektif  Hukum Pidana Indonesia.
Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban berdasarkkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1206/Pid.B/2015/PN.SBY, dimana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam bentuk Tunggal yakni Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan yang berbunyi  “barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
Jaksa  Penuntut  Umum  harus  benar-benar  cermat  dalam  membuat  surat  dakwaan khususnya dalam tindak pidana kesusilaan karena surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara,  dasar  pembuktian,  dan  dasar  tuntutan  pidana.  Bagaimana  caranya  agar  pelaku  tindak pidana bisa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang telah di dakwakan kepadanya.  Sehubungan  dengan  surat  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  hakim  dalam  Putusan Nomor:  1206/Pid.B/2015/PN.Sby  menyatakan  bahwa  terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  kepadanya,  dengan pertimbangan  bahwa  meskipun  terdakwa  telah  bermaksud  atau  berkehendak  untuk  mencium korban, namun kehendak tersebut belum terwujud dengan perbuatan nyata, karenanya apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul.
Perbuatan  cabul  termasuk  salah  satu  tindak  pidana  terhadap  kesusilaan  yang  semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang
mana  membutuhkan  penanganan  secara  khusus.  Hakim  diberikan  keleluasaan  dan  kebebasan untuk  memberikan  hukuman  kepada  terdakwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum di  persidangan, sehingga  Majelis  Hakim  mengambil  diskresi  kebijakan  dimana  Majelis  Hakim  dapat menjatuhkan pidana berdasarkan kontekstual bukan berdasarkan tekstual semata.
Walaupun terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, namun Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnya berbunyi “barang siapa secara melawan hukum memaksa  orang  lain  supaya  melakukan,  tidak  melakukan  atau  membiarkan  sesuatu,  dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Unsur dari Pasal 335 ayat (1) butir 1 :
(a) barangsiapa;
(b) melawan hukum;
(c) memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
(d) memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan.
Unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) butir 1 diatas apabila dipadukan dengan fakta perbuatan terdakwa, maka diuraikan sebagai berikut:
(a) Unsur barangsiapa;
Bahwa Undang-Undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan  unsur  “barangsiapa”,  namun  menurut  doktrin,  “barangsiapa”  selalu  diartikan  sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang ( natuurlijke persoon) maupun  badan  hukum (rechts  persoon )  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  tanpa  kecuali, yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  segala  tindakan-tindakannya.  Bahwa  “barangsiapa”  yang dimaksudkan  disini,  adalah  orang  pribadi  ( natuurlijke  persoon atau  orang  tersebut  dilahirkan kedunia  ini  sebagai  subjek  hukum),  diajukan  ke  persidangan  sebagai  terdakwa,  yang  dapat
dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu H. Zahroni Bin Abdul Hamid (Alm) dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap  dakwaan  yang  disampaikan  kepadanya,  maka  dengan  demikian  unsur  “barangsiapa” telah terpenuhi
(b) Unsur melawan hukum;
Schaffmeister, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus”. Yang dimaksud dengan  “secara  melawan  hukum”  dalam  Pasal  335  ayat  (1)  butir  1  ini  mencakup  perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak  diatur  dalam  peraturan  perudang-undangan,  namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma-norma  kehidupan  sosial  dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Jika  dihubungkan  dengan  kasus  di  atas,  bahwa  waktu  korban  menyalam  terdakwa  lalu terdakwa menarik korban, akan tetapi korban melakukan perlawanan, sehingga terdakwa tidak berhasil  mencium  korban.  Sudah jelas  bahwa  maksud  terdakwa  menarik  korban  adalah  untuk menciumnya dan terdakwa dengan tegas mengutarakan maksudnya tersebut dengan mengatakan kepada korban “ayolah dik cium sekali saja, karena alat kelaminku sudah tegang.” Dalam hal ini unsur melawan hukum terpenuhi.
(c) Unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
Baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak atau  maksud  terdakwa  untuk  memakai  kekerasan  atau  untuk  mengancam  akan  memakai
kekerasan, tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa seseorang, tentang adanya  pengetahuan  terdakwa  bahwa  yang  ia  paksakan  itu  ialah  agar  orang  yang  dipaksa melakukan  tindakan-tindakan  yang  sifatnya  melanggar  kesusilaan  atau  membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang  sifatnya melanggar kesusilaan, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain.
Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku. Fakta persidangan, diperoleh bahwa terdakwa memaksa dengan menarik korban sehingga korban jatuh di pelukan terdakwa sembari mengucapkan  kata-kata  minta  untuk  mencium  karena  alat  kelaminnya  sudah  tegang  tersebut spontan  korban  melakukan  perlawanan  sehingga  terdakwa  tidak  berhasil  melakukan kehendaknya  untuk  mencium  korban.  Maka  dengan  demikian  unsur  memaksa  orang  lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu terpenuhi.
(d) Unsur memakai kekerasan.
Tentang  apa  yang  sebenarnya  dimaksud  dengan  kekerasan  dan  dengan  ancaman  akan memakai  kekerasan  itu,  Undang-Undang  ternyata  tidak  memberikan  penjelasannya.  Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld ialah elke uitofening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekins atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. 16
Oleh karena itu dalam fakta persidangan diperoleh bahwa pada waktu korban menyalam terdakwa  lalu  terdakwa  menarik  korban,  akan  tetapi  terdakwa  tidak  berhasil  mencium  korban
16 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit., Hlm. 132.
seharusnya  hal  ini  sudah  termasuk  dalam  perbuatan  cabul. Hoge  Raad dalam arrest nya memutuskan  bahwa  Hakim  tidak  perlu  memastikan  apakah  terdakwa  benar-benar  akan melaksanakan  maksudnya,  demikian  juga  apakah  maksudnya  itu  benar-benar  akan  dapat dilaksanakan  atau  tidak.  Hakim  juga  tidak  perlu  memastikan  apakah  kata-kata  yang  dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan), asalkan maksudnya sudah jelas. (HR. 19 Oktober 1936, NJ. 1937 No. 163). 17
Keterpaksaan yang dilakukan perempuan dalam menyikapi kejahatan perbuatan cabul yang menimpanya  seharusnya  ditempatkan  sebagai  suatu  siksaan  dan  deraan  fisik  yang  tergolong sangat  menyedihkan. 18 Sejatinya  hukum  merupakan  pencerminan  dari  hak  asasi  manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh hak asasi manusia yang dikandung  dan  diatur  atau  dijamin  oleh  hukum  itu.  Hukum  tidak  lagi  dilihat  sebagai  refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 19 Jadi setelah perempuan tersebut dipaksa untuk melayani nafsu seksual laki-laki, maka ia tidak boleh dipaksa lagi untuk membuktikan kalau dirinya telah mengalami perbuatan cabul. Apalagi  ketika  perempuan  sudah  membuktikan  namun  hakim  justru  membebaskan  terdakwa perbuatan cabul tersebut, maka disini sebenarnya perempuan akan terguncang jiwanya karena keadilan yang seharusnya dia terima malah hilang begitu saja.
Menurut  Hart,  adakalanya  negara  yang  mengambil  inisiatif  melarang  suatu  perbuatan, dengan harapan masyarakat juga akan mempunyai sikap menolak terhadap perbuatan tersebut. Perasaan moralitas masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana. Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana, faktor moral bukan merupakan
17 Ibid., Hlm. 133.
18 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual, (Bandung:  Refika Aditama, 2011), Hlm. 140.
19 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hlm. 75.
keharusan, tetapi bahwa hal itu mempengaruhi, tidak dinafikan. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterkaitan hal itu dengan nilai-nilai moral. “ The stability of the legal system depends in part upon such types of correspondence with moral ”. 20 Hal ini menyebabkan dalam  penentuan  tindak  pidana  maka  sistem  moral  harus  diperhatikan.  Sekalipun  tidak  ada keharusan,  tetapi  moralitas  masyarakat  setidaknya  harus  sangat  diperhatikan  negara  ketika menentukan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana. 21 Dengan  kata  lain,  dalam  penentuan kriminalisasi perbuatan, pertimbangan moral harus diperhatikan. Antara hukum dan moral harus saling berkaitan agar hukum praksis memberikan perlindungan terhadap masyarakat, demikian pula hukum harus bermoral baik dari segi teori maupun praksis. 22
Pemahaman  tentang  pelecehan  seksual,  tentu  memiliki  perspektif  yang  tidak  bisa disamakan  dengan  tindak  pidana  lainnya.  Kejahatan  kesusilaan  tetap  memiliki dimensi  universal.  Tetapi,  ketika  masuk  pada  tahap  perumusan  aturannya,  serta dalam praktik penegakan hukumnya, justeru banyak menimbulkan berbagai interpretasi  atau  penafsiran  yang  berbeda-beda.  Dalam  kehidupan  sebuah  negara maupun  masyarakat,  cenderung  memberikan  reaksi  yang  berbeda  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana terhadap pelanggar kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan  dengan  delik  lainnya  seperti,  delik  terhadap,  nyawa,  harta,  dsb,  karena  bentuk- bentuk  kejahatan  yang  dimaksud,  mempunyai  karakteristik,  baik  dari  segi  filosofis,  sosial, psikologis, politik, dsb. 23 Sebetulnya suatu kejahatan seksual dapat dihindari karena peran akan nilai-nilai  yang  ada  pada  masyarakat  dimana  hal  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap
20 Lidya Suryani Widayati , Op. Cit., Hlm. 193 21 Ibid., Hlm. 194 22 Subiharta, Moralitas  Hukum  Dalam  Hukum Praksis  Sebagai  Suatu  Keutamaan , Jurnal  Hukum  dan  Peradilan, Volume 4, Nomor 3: 385-398, ISSN: 2303-3274 (Cetak), E-ISSN: 2528-1100 (Online) , Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Hlm. 387.
23 Asrianto Zainal. Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana , Jurnal Al-‘Adl,  Volume  7,  Nomor  1:  138-153,  ISSN:  1979-4916(Cetak),  E-ISSN:  2615-5540 (Online), Kendari,  IAIN Kendari, 2014, Hlm. 139.
pelaksanaan hukum. Nilai yang harus ditegaskan ialah bagaimana persepsi masyarakat tentang perempuan  adalah  perempuan  sebagai  sumber  eksplotasi  seksual.  Hal  yang  sama  pentingnya adalah  jenis  pemberian  hukuman,  tidak  ada  hukuman  berarti  tidak  dapat  menyembuhkan kebiasaan  tersebut.  Bentuk  kekerasan  seksual  harus  lebih  spesifik  berdasarkan  perkembangan kejahatan yang terjadi, dengan tetap mempertahankan panduan norma yang diakui masyarakat. 24
Dari uraian di atas, mengenai unsur pasal yang dikaitkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan,  menurut  Penulis  bahwa  unsur  Pasal  335  ayat  (1)  butir  1  KUHP  telah  terpenuhi dengan  kata  lain  perbuatan  terdakwa  di  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor 1206/Pid.B/2015/PN.Sby merupakan tindak pidana sebagaimana di atur Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP. Namun dalam hal ini Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena itu terdakwa diputus bebas oleh Hakim.

## D. KESIMPULAN
1. Batasan pengertian dari kesusilaan, tidak terbatas pada bidang seksual saja, namun meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda, apalagi di Indonesia, norma yang berlaku di masyarakat harus benar-benar dijunjung tinggi dan ditaati oleh semua orang, norma kesopanan dan kesusilaan mewajibkan seseorang untuk selalu menghormati satu dengan yang lainnya. Berangkat dari argumentasi tersebut, maka pertimbangan yang menyatakan bahwa Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan perbuatan cabul tersebut harus dikaji lebih dalam dalam  penerapannya  karena  terkesan  tidak  ada  pembelaan  terhadap  harkat  dan  martabat seorang  perempuan  sebagai  manusia  yang  kehormatannya  harus  dijaga.  Pun  mengenai
24 Ibid., Hlm. 138
pengertian perbuatan cabul sudah mengalami perkembangan yang semakin luas. Sehingga perbuatan  cabul  tidak  hanya  dalam  lingkup  cium-ciuman,  meraba-raba  anggota  kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana Terjemahan R. Soesilo.
2. Adakalanya  negara  yang  mengambil  inisiatif  melarang  suatu  perbuatan,  dengan  harapan masyarakat  juga  akan  mempunyai  sikap  menolak  terhadap  perbuatan  tersebut. Hakim diberikan  keleluasaan  dan  kebebasan  untuk  memberikan  hukuman  kepada  terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Majelis Hakim mengambil diskresi kebijakan dimana Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan kontekstual bukan berdasarkan tekstual semata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Penulis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP yang menyatakan “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan,  atau  dengan  memakai  ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

## E. REKOMENDASI
Dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban perbuatan cabul seharusnya kebijakan legistatif  merespon  perkembangan  mengenai  pengertian  perbuatan  cabul.  Hakim  seharusnya lebih  cermat  dan  teliti  saat  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara  agar  tidak  ada  pihak  yang dirugikan,  apalagi  mengenai  perbuatan  cabul  yang  sangat  rentan  di  pembuktiannya,  dimana Hakim  seharusnya  lebih  memperluas  pengertian  perbuatan  cabul  yang  bersifat  modern  sebab perempuan  yang  lebih  banyak  menjadi  korban  dan  sering  kali  hak-hak  perempuan  sebagai seorang korban kurang diperhatikan. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi yang diputus bebas karena alasan unsur tidak terpenuhi karena kurangnya pengertian tentang unsur perbuatan cabul.
Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  membuat  surat  dakwaan  harus  benar-benar  berdasarkan fakta-fakta perbuatan terdakwa, selain itu Jaksa Penuntut Umum harus benar-benar cermat karena surat  dakwaan  merupakan  dasar  pelimpahan  perkara,  dasar  pembuktian,  dan  dasar  tuntutan pidana, sehingga perbuatan terdakwa seharusnya dapat didakwakan dengan Pasal lain dan dalam bentuk surat dakwaan lain. Karena pasal mengenai tindak pidana kesusilaan sangat rawan diputus bebas  oleh  hakim,  disamping  kurangnya  alat  bukti  juga  korban  harus  benar-benar  mampu meyakinkan hakim bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan kesusilaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundangan-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Buku: Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2011). Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama.
Andi Hamzah. (2009). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP . Jakarta: Sinar Grafika.
Leden Marpaung. (2008). Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya . Jakarta: Sinar Grafika.
Maidin Gultom. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
Munandar  Sulaeman  dan  Siti  Homzah.  (2010). Kekerasan  terhadap  Perempuan .  Bandung: Refika Aditama.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2008). Pengantar  Ilmu  Hukum. Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group.
P. A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2011). Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. (2001) Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang.
Jurnal : Asrianto Zainal. (2014 ).  Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana , Jurnal Al-‘Adl, Volume 7, Nomor 1: 138-153, ISSN: 1979-4916(Cetak), E- ISSN: 2615-5540 (Online), Kendari, IAIN Kendari.
Hwian  Christianto.  (2016). Norma  Kesusilaan  Sebagai  Batasan  Penemuan  Hukum  Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46, Nomor 1: 1-22, ISSN: 0125-9687 (Cetak), E-ISSN: 2503-1465 (Online) , Jakarta, Universitas Indonesia.
Lidya Suryani Widayati. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang- Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral , Jurnal Negara Hukum, Volume 9, Nomor 2: 181-198, ISSN: 2087-295X (Cetak), E-ISSN: 2614-2813 (Online) , Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat.
Subiharta. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3: 385-398, ISSN: 2303-3274 (Cetak), E-ISSN: 2528-1100 (Online) , Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia.