Volume 6 Nomor 2 (2024)   1405 – 1414   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6506

## Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Muhammad Rifky Darmawan, Anselma Dyah Kartikahadi, Dominikus Rato,

## Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
1 rifky.darmawan2015@gmail.com, 2 anselmahadi@gmail.com,
3 dominikusrato@gmail.com, 4 fendisetyawan.fh@unej.ac.id

## ABSTRACT
Sexual violence in Indonesia is increasingly prevalent, both against men and women. Victims of sexual violence have the right to restitution that must be fulfilled by law enforcement officials.  However,  the  implementation  is  still  not  optimal  if  you  look  at  the  decision 80/Pid.Sus/2023/PN Kik. Therefore, this research examines the fulfillment of restitution rights for victims of sexual violence from the perspective of legal protection theory. This research uses legal  research  methods  using  statutory,  conceptual,  and  case  approaches.  Decision  Number 80/Pid.Sus/2023/PN  Kik  still  does  not  implement  the  fulfillment  of  restitution  for  victims  of sexual  violence,  which  should  be  the  obligation  of  the  judge  to  determine  the  amount  of restitution  that  will  later  be  given.  This  is  not  in  line  with  the  theory  of  legal  protection  put forward by Satjipto Rahardjo and Philpus M. Hadjon. The lack of awareness of law enforcement officials to fulfill victims of sexual violence requires the protection of witnesses and victims with the Witness and Victim Companion Program.
Keywords: Implementation, Restitution, Victims

## ABSTRAK
Kekerasan seksual di Indonesia makin marak terjadi, baik itu kepada laki-laki maupun perempuan. Korban kekerasan seksual memiliki hak restitusi yang harus dipenuhi oleh aparat penegak  hukum.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksaannya  masih  belum  maksimal  jika  melihat putusan  80/Pid.Sus/2023/PN  Kik.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  meneliti  tentang pemenuhan  hak  restitusi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  jika  melihat  dari  sudut pandang  teori  perlindungan  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian legal research dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual,  dan  kasus. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik masih belum melaksanakan pemenuhan restitusi korban  kekerasan  seksual  yang  seharusnya  menjadi  kewajiban  hakim  untuk  menentukan besaran  restitusi  yang  nantinya  akan  diberikan.  Hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Kurangnya kesadaran aparat penegak  hukum  untuk  pemenuhan  korban  kekerasan  seksual  diperlukan  adanya perlindungan saksi dan korban dengan Program Sahabat Saksi dan Korban.
Kata kunci: Implementasi, Restitusi, Korban

## PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  di  Indonesia  terjadi  terhadap  berbagai  kelompok  usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kejadian ini tidak hanya memengaruhi perempuan, tetapi juga laki-laki. Kekerasan seksual tidak mengenal batasan tempat,
bisa  terjadi  di  lingkungan  tempat  kerja,  tempat  umum,  institusi  pendidikan,  dan bahkan di dalam lingkungan keluarga (Anggoman, 2019).  Berbagai bentuk kekerasan termasuk  dalam  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  merupakan  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan,  dan  merupakan  salah  satu  bentuk  diskriminasi yang  harus  dihapuskan.  Korban  kekerasan  seksual,  yang  sebagian  besar  adalah perempuan, harus dilindungi oleh negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka  dapat  hidup  dengan  bebas  dan  terhindar  dari  ancaman  kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia (seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan yang menghina) (Paradiaz & Soponyono, 2022).  Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun  2024  menunjukkan  bahwa  ada  3.770  kasus  kekerasan  seksual,  dengan  813 korban laki-laki dan 3.305 korban perempuan.  Atas dasar kasus kekerasan seksual yang  semakin  meningkat,  diperlukan  peraturan  yang  lebih  ketat  tentang perlindungan  hak  korban  kekerasan  seksual  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pada  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Kekerasan Seksual  mengatur  spesifik  mengenai  hak-hak  apa  saja  yang  diperoleh  oleh  korban kekerasan  seksual.  Korban  berhak  atas  penanganan,  perlindungan,  dan  pemulihan sejak  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Hak  korban  meliputi  hak  atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan  kewajiban  negara  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan  korban.  Salah  satu  pemenuhan  hak  korban  yang  merupakan kewajiban negara adalah pemberian restitusi dan/atau kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual. Di Indonesia, terdapat dua konsep ganti rugi yang dikenal, yaitu restitusi dan kompensasi.  Kedua  konsep  ini  memberikan  bentuk  perlindungan  langsung  bagi korban  kekerasan  seksual.  Namun,  pada  kenyataannya,  pemahaman  terhadap restitusi  dan  kompensasi  masih  belum  merata  di  kalangan  aparat  penegak  hukum maupun masyarakat. Perbedaan utama antara restitusi dan kompensasi terletak pada dua hal. Pertama, kompensasi merujuk pada permintaan ganti rugi yang diajukan oleh korban melalui permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kasus kompensasi,  tidak  ada  kewajiban  untuk  menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku kejahatan. Sedangkan, dalam restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan  antara  restitusi  dan  kompensasi  dapat  membantu  meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, penyadaran masyarakat akan pentingnya ganti rugi bagi korban juga dapat membantu dalam memperkuat perlindungan terhadap mereka yang telah mengalami kekerasan seksual (Apriyani, 2021).
Pemberian  restitusi  bersifat  wajib  jika  mengacu  kepada  Pasal  16  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 jika diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau  lebih.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya  belum  bisa  diterapkan  secara maksimal seperti contoh dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik. Putusan tersebut  merupakan  perkara  kekerasan  seksual  yang  mana  terdakwa  diancam hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda
paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Oleh  karena  itu  peneliti mengangkat permasalahan: (1) Bagaimana pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana  kekerasan  seksual;  (2)  Bagaimana  pandangan  teori  perlindungan  hukum dalam  pemenuhan  hak  restitusi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam putusan  nomor  80/Pid.Sus/2023/PN  Kik;  (3)  Apakah  diperlukan  pembaharuan hukum  dalam  perlindungan  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  pemenuhan  hak  restitusi  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  berjalan  maksimal  atau  belum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan pandangan teori terkait dengan pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual, mengetahui pandangan teori perlindungan hukum dalam putusan tindak pidana kekerasan seksual, dan mengetahui pembaharuan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian legal research (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Marzuki, 2017).  Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan  atau  aturan  yang  terkait  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa buku,  jurnal,  atau  penelitian-penelitian  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  tindak pidana kekerasan seksual (Muhaimin, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan definisi restitusi  berupa  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  atau pihak  ketiga  berdasarkan  penetapan  atau  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap, atas kerugian mertiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.  Restitusi  merupakan  salah  satu  hak  yang  didapatkan  korban  tindak kekerasan  seksual.  Menurut  Stephen  Schafer,  konsep  kompensasi  dan  restitusi memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  Kompensasi  cenderung  bersifat  keperdataan karena  berasal  dari  permintaan  langsung  korban,  dan  pembayarannya  ditanggung oleh  masyarakat  atau  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  kolektif  masyarakat  atau negara. Di sisi lain, restitusi bersifat pidana karena muncul sebagai hasil dari putusan pengadilan  pidana,  dan  pembayarannya  ditanggung  oleh  terpidana  atau  pelaku kejahatan,  atau  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  individual  terhadap  perbuatannya (Lubis,  2020).    Penggantian  kerugian  kepada  korban  hanya  mencakup  kerugian materiil,  sedangkan  kerugian  immateriil  harus  dikejar  melalui  jalur  perdata.  Oleh karena  itu,  ketentuan  dalam  KUHAP  menyiratkan  bahwa  perlindungan  hak-hak korban tidak diatur dengan cukup memadai jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana (Wibowo, 2013). Pentingnya  fokus  pada  pemulihan  korban  kekerasan  seksual  dan  pemberian hukuman  yang  setimpal  bagi  pelakunya  tidak  bisa  diabaikan,  seharusnya  sejajar dengan upaya kita untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan. Setiap
tindakan  yang  dihadapi  oleh  korban  memiliki  potensi  untuk  mengubah  seluruh kehidupannya secara drastis, dengan beragam dampak yang mungkin timbul, seperti tingkat  stres  yang  tinggi  yang  dapat  mengarah  pada  kondisi  depresi  yang  serius, dampak  trauma  yang  berkepanjangan,  serta  risiko  terkena  berbagai  penyakit  fisik maupun  mental.  Dalam  kasus  yang  paling  tragis,  dampak-dampak  ini  bahkan  bisa mengarah pada korban untuk memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oleh karena  itu,  penting  bagi  kita  untuk  memberikan  perhatian  yang  sesuai  dan mendukung  secara  komprehensif  kepada  para  korban,  sambil  memastikan  bahwa pelaku kekerasan seksual bertanggung jawab atas tindakan mereka melalui proses hukum yang adil dan efektif (Mawati el al., 2020).
Adapun  restitusi  sebagaimana  dimaksud  Pasal  30  Ayat  2  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah:
a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. Ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual;
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau;
d. Ganti  kerugian  atas  kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagaimana  akibat tindak pidana kekerasan seksual.
Pelaksanaan  restitusi  harus  mengikuti  prinsip  Pemulihan  dalam  Keadaan Semula  ( restutio  in  integrum ),  yang  bertujuan  untuk  mengembalikan  korban kejahatan  pada  kondisi  yang  ada  sebelum  kejahatan  terjadi.  Meskipun  sulit  bagi korban untuk kembali ke kondisi sebelumnya, prinsip ini menekankan pentingnya upaya  untuk  memulihkan  korban  secara  komprehensif,  mencakup  berbagai  aspek yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut. Ini termasuk pemulihan kebebasan, hak- hak  hukum,  status  sosial,  kehidupan  keluarga  dan  kewarganegaraan,  pemulihan pekerjaan, serta pengembalian aset yang hilang. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat mendapatkan pemulihan yang lengkap dan memadai (Apriyani, 2021). Berdasarkan  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  menyatakan bahwa  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  wajib  memberitahukan  hak  atas Restitusi kepada korban dan LPSK. Sehingga pada dasarnya pemenuhan hak restitusi tersebut  bersifat  wajib  dan  harus  dipenuhi  oleh  aparat  penegak  hukum.  Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan setempat.
Berdasarkan  Pasal  7A  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  korban  tindak  pidana  memiliki  hak  untuk mendapatkan  restitusi.  Restitusi  ini  dapat  berupa  ganti  rugi  atas  kehilangan penghasilan atau kekayaan, ganti rugi atas penderitaan langsung yang diakibatkan oleh tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  yang  ditugaskan  oleh  Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peran dalam mendampingi korban tindak  pidana.  LPSK  bertugas  memberikan  perlindungan  dan  memastikan pemenuhan  hak-hak  saksi  dan  korban.  Salah  satu  tugas  yang  penting  adalah memberikan  informasi  kepada  korban  tindak  pidana  mengenai  hak-hak  mereka
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1405 – 1414   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6506
terkait restitusi. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Permohonan  ini  dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika permohonan restitusi diajukan sebelum keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht ), Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK)  memiliki  wewenang  untuk  mengajukan  permohonan restitusi  kepada  pengadilan  guna  memperoleh  penetapan  resmi.  Selanjutnya,  jika korban  tindak  pidana  telah  meninggal  dunia,  restitusi  dapat  diberikan  kepada keluarga  yang  merupakan  ahli  waris  korban  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  Pasal  18  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2020  tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Penting untuk diingat bahwa posisi korban dalam sistem peradilan pidana harus dipertimbangkan dengan serius dan dianggap sebagai bagian yang integral dari sistem hukum pidana secara keseluruhan.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  mengakui  hak-hak  korban  dan memberikan  perlindungan  serta  dukungan  yang  layak  bagi  mereka  dalam  proses peradilan (Ahadi et al., 2023).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  mengenai  aturan  aparat  penegak  hukum untuk memenuhi hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual, maka bisa dilihat  dalam  Putusan  Nomor  80/Pid.Sus/2023/PN  Kik.  Dalam  putusan  tersebut, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan tindak pidana “kekerasan seksual yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan alternatif kedua.
Kasus posisi persetubuhan berulang kali kepada saksi korban dalam putusan tersebut  terjadi  sejak  tahun  2020  sampai  dengan  16  Februari  2023.  Hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah saudara kandung yang telah tinggal bersama dengan 3 (tiga) anak saksi korban di rumah peninggalan orang tua terdakwa dan saksi korban. Awalnya saksi korban pada tanggal 7 Februari 2023 diminta terdakwa untuk mengambil handphone milik terdakwa di kamar terdakwa. Ketika saksi korban masuk dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dengan keadaan terdakwa  dalam  posisi  telanjang.  Lalu,  terdakwa  menyuruh  untuk  saksi  korban berbaring,  namun  hal  tersebut  ditolak  oleh  saksi  korban.  Mendengar  jawaban tersebut, terdakwa mengancam akan membunuh anak-anak saksi korban jika tidak mau  berhubungan  intim  dengan  terdakwa.  Hal  tersebut  membuat  saksi  korban ketakutan  sehingga  menuruti  apa  yang  diperintah  oleh  terdakwa.  Lalu  terdakwa menindih tubuh saksi korban dan menyetubuhi saksi korban hingga keluar sperma terdakwa di dalam vagina saksi korban.
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/ PN Kik menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa:
a. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memanfaatkan organ tubuh seksual
dari  orang  itu  yang  ditujukan  terhadap  keinginan  seksual  dengannya  secara terus-menerus  sebagai  perbuatan  yang  dilanjutkan”  sebagaimana  dalam dakwaan alternatif kesatu;
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan;
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
e. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) buah celana kolor warna merah les hitam.
f. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
Pada putusan tersebut terdapat beberapa penerapan yang tidak dilaksanakan sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022.  Hakim  tidak  memberikan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan penjara  4  (empat)  tahun  atau  lebih.  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  Pasal  16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang  mewajibkan  hakim  untuk  menetapkan  besaran  restitusi  yang  akan  diperoleh oleh  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Kemudian  dalam  putusan  tersebut tidak terdapat rincian terhadap kerugian yang diderita oleh korban yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut pada dasarnya bisa dirinci dengan rincian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan atau penggantian biaya perawatan medis selama saksi korban melakukan visum dan pemeriksaan psikiater. Putusan tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai penyidik dan penuntut umum tidak memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Penyidik dalam  perkara  tersebut  tidak  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan terdakwa  tindak  pidana  kekerasan  seksual  sebagai  jaminan  restitusi.  Sehingga dengan  adanya  hal  tersebut  membuat  hakim  tidak  memberikan  besarnya  restitusi atas kerugian yang diperoleh oleh saksi korban tindak pidana kekerasan seksual. Pemenuhan  hak  restitusi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Putusan  Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik juga tidak memunculkan peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mendampingi korban kekerasan seksual. Lembaga tersebut juga  tidak  menyarankan  terkait  dengan  hak  restitusi  yang  seharusnya  bisa didapatkan oleh korban kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum sebelum diputus oleh hakim.

## B. Teori  Perlindungan  Hukum  Dalam  Pemenuhan  Hak  Restitusi  Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  perlindungan  hukum  merupakan  upaya  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  telah  dirugikan  oleh pihak lain. Perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1405 – 1414   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6506
menikmati  semua  hak  yang  telah  dijamin  oleh  hukum  (Saraswati  et  al.,  2022). Kemudian Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang harus dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  individu,  baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari berbagai pihak (Rahardjo, 2000).
Perlindungan  hukum  memiliki  dasar  filosofis  yang  kuat  pada  sila  kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam konsep ini, terdapat suatu hak bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan secara adil di hadapan  hukum.  Hak  merupakan  kekuatan  hukum,  yang  merupakan  kekuatan kehendak  yang  diberikan  oleh  sistem  hukum.  Oleh  karena  itu,  hak-hak  tersebut dilindungi  oleh  sistem  hukum,  sehingga  pemilik  hak  memiliki  kekuatan  untuk mempertahankan hak-hak mereka dari gangguan atau ancaman dari pihak mana pun (Saraswati et al., 2022).
Jika  melihat  dari  teori  perlindungan  hukum  Satjipto  Rahardjo,  maka  dalam putusan  tersebut  sudah  jelas  masih  belum  bisa  memaksimalkan  terkait  dengan pemenuhan  hak-hak  korban  kekerasan  seksual.  Aturan  mengenai  hak-hak  korban pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  Saksi  Dan  Korban.  Salah  satu  hak  korban  dalam  Putusan  Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik berupa restitusi atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terdakwa  kepada  korban  kekerasan  seksual.  Akan  tetapi  dalam  putusan  tersebut, majelis  hakim  tidak  memberikan  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan  oleh  terdakwa kepada  korban.  Jika  ditarik  mundur,  pada  dasarnya  penuntut  umum  tidak mengajukan  restitusi  tersebut  ketika  proses  persidangan.  Hal  tersebut  membuat hakim tidak memberikan ganti rugi yang harus dibayarkan terdakwa kepada korban kekerasan seksual.

## C. Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Perlindungan korban tindak pidana pada dasarnya sudah diatur di berbagai macam  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu  perlindungan  yang  cukup menyita  perhatian  adalah  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual.  Jika melihat  dalam  Putusan  Nomor  80/Pid.Sus/2023/PN  Kik  masih  belum  terlaksana dengan  baik  terhadap  hak-hak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  terutama restitusi atau ganti rugi. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori perlindungan hukum Satjipto Haradjo. Putusan tersebut hanya berfokus untuk menghukum terdakwa atas tindak pidana yang sudah dilakukannya. Sehingga diperlukan adanya lembaga yang melindungi  terkait  dengan  pemenuhan  hak  korban  kekerasan  seksual.  Salah  satu lembaga yang melindungi korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Akan  tetapi,  lembaga  tersebut  hanya  terdapat  di  kota-kota  besar  dan  tidak menyeluruh di semua provinsi di Indonesia.
Solusi untuk mengatasi kekurangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah melalui Program Sahabat Saksi dan Korban agar lebih dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Program tersebut merupakan inisiatif berbentuk pelatihan dan pendampingan  yang  difokuskan  pada  pemenuhan  hak  saksi  dan  korban,  terutama
yang  terjadi  pada  perempuan.  Tujuannya  adalah  memberikan  edukasi  kepada kalangan perempuan untuk melindungi hak-hak mereka terhadap kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut. Pelatihan hukum yang diselenggarakan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perempuan di lingkungan masyarakat, termasuk mempertimbangkan  berbagai  rentang  usia  yang  dimiliki  oleh  mereka.  Penyuluhan hukum dalam program ini mencakup beberapa aspek penting, seperti pemahaman akan  hak-hak  perempuan  dalam  kehidupan  masyarakat,  upaya  penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta penjelasan tentang teknologi dan pemenuhan hak  korban  kekerasan  seksual  pada  perempuan.  Penyuluhan  ini  telah  disesuaikan dengan kebutuhan dan kapabilitas perempuan di wilayah tersebut, sehingga materi yang  disampaikan  dapat  lebih  mudah  dipahami  dan  relevan  bagi  mereka.  Selain penyuluhan, pendampingan juga merupakan bagian integral dari program ini. Melalui program  sahabat  saksi  dan  korban,  pendampingan  dilakukan  untuk  memberikan advokasi kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pendampingan ini  bertujuan  untuk  memberikan  dukungan  emosional,  bantuan  praktis,  serta advokasi  dalam  proses  peradilan  atau  penyelesaian  kasus.  Dengan  demikian, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan kepada perempuan, tetapi juga memberikan  dukungan  aktif  untuk  membantu  mereka  menghadapi  dan  mengatasi dampak  kekerasan  seksual  yang  mereka  alami.  Pendampingan  ini  melibatkan bantuan  dalam  penanganan  kasus,  mulai  proses  penyelidikan  sampai  dengan persidangan, dan segala kerugian yang dialami oleh korban. Dalam pendampingan ini, korban mendapatkan dukungan yang berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan hak-hak  mereka  yang  terkait  dengan  kekerasan  seksual.  Dukungan  tersebut mencakup advokasi hukum, dukungan pemulihan psikologis, serta koordinasi dengan berbagai  pihak  terkait  untuk  memastikan  akses  dan  kesempatan  yang  setara  bagi perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan  (Fitriyantica  et  al.,  2023).    Sehingga dengan adanya program tersebut bisa membantu terkait dengan pemenuhan hak-hak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

## KESIMPULAN
Pemenuhan  hak  restitusi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik masih belum diterapkan secara maksimal. Putusan  tersebut  tidak  memberikan  ganti  rugi  terhadap  korban,  yang  mana seharusnya hak restitusi tersebut wajib diberikan kepada korban kekerasan seksual. Hal  tersebut  sudah  diatur  dalam  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Hakim  tidak  memberikan  restitusi terhadap  korban  dikarenakan  tidak  diajukan  hak  restitusi  tersebut  oleh  jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, dalam putusan tersebut pemenuhan hak restitusi yang semestinya bisa mengurangi kerugian yang diderita oleh korban menjadi tidak terpenuhi.
Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahadjo dalam menilai Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik masih belum bisa maksimal. Hal tersebut didasari oleh aparat penegak hukum masih belum memberikan hak restitusi yang seharusnya didapatkan oleh korban kekerasan seksual. Meskipun aparat penegak hukum sudah
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1405 – 1414   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6506
memberikan rasa aman kepada korban, akan tetapi hak restitusi kepada korban masih diperlukan guna memberikan keringanan atas kerugian yang didapatkan oleh korban. Putusan tersebut hanya berfokus untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dan tidak  memperhatikan  hak-hak  korban,  salah  satunya  adalah  tidak  adanya  restitusi yang  didapatkan  oleh  korban  kekerasan  seksual  meskipun  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana bersifat wajib dipenuhi.
Kurangnya  pemenuhan  hak  restitusi  korban  dengan  diiringi  tidak  adanya Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  di  masing-masing  daerah  membuat pemenuhan hak restitusi korban tidak berjalan dengan maksimal. Adanya Program Sahabat  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  di  daerah  bisa  memberikan  perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Sehingga diperlukan adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan yang membuat Program Sahabat Saksi dan Korban bisa dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahadi,  N.,  Mursyid,  A.  M.,  &  Wulandari,  C.  (2023).  Restitusi  Dalam  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme. Jurnal Esensi Hukum , 5 (2), 57-69.
Anggoman,  E.  (2019).  Penegakan  hukum  pidana  bagi  pelaku  kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. Lex Crimen , 8 (3).
Apriyani,  M.  N.  (2021).  Restitusi  Sebagai  Wujud  Pemenuhan  Hak  Korban  Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Risalah Hukum , 1-10.
Fitryantica, A., Kemala, R., & Sutrisno, A. (2023). Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual  pada  Perempuan  melalui  Program  Sahabat  Saksi  dan Korban. PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas , 2 (3), 106-114.
Lubis, M. M. (2020). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan  Seksual  (Studi  Penelitian  Pengadilan  Negeri  Medan  Kelas  IA Khusus). Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  dan  Informasi  Hukum dan Masyarakat , 1 (1), 185-193.
Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media.
Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi  Psikososial  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Belo , 5 (2), 34-56.
Muhaimin,  M.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Dalam  S.  Dr.  Muhaimin,  Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram .
Paradiaz,  R.,  &  Soponyono,  E.  (2022).  Perlindungan  hukum  terhadap  korban pelecehan seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 61-72.
Pratiwi,  T.  (2023). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penipuan Arisan  Online  (Studi  Putusan  Nomor  897/Pid.  B/2020/PN  Btm) (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
Rahardjo, S. (2000). Perlindungan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung .
Saraswati,  S.  I.,  Warka,  M.,  &  Setyadji,  S.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  yang Melanggar Kesusilaan. Jurnal Inovasi Penelitian , 3 (4), 5789-5798.
Wibowo,  A.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Korban  Amuk  Massa:  Sebuah  Tinjauan Viktimologi. Yogyakarta: Thafa Media .