## Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba
Natalia Sihombing 1) ; Tunggul Sihombing 2)
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Email: 1) nataliaahombing17@gmail.com

## PENDAHULUAN
Seperti  yang telah di amanahkan  dalam  peraturan perundangan  yang  dikutip  dalam  UU  Desa Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  terdapat pada pasal  87 ayat 1 dijelaskan bahwa  dalam rangka meningkatkan  pendapatan  asli  desa (PADes),  desa  diwajibkan untuk mendirikan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)    sebagai  salah    satu    langkah  untuk  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam mengentas kemiskinan  yang mana BUMDes  merupakan  bagian  dari penyelenggaraan  pemerintahan desa  sekaligus mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.   Peraturan yang sama kaitannya tertuang dalam Peraturan  Menteri  Nomor  4 Tahun  2015  tentang  BUMDes  oleh Kementerian  Desa,  Transmigrasi dan    Daerah  Tertinggal.  Selanjutnya,  pemerintah  desa  akan  menerbitkan  dan menyusun Perda  tentang Tata Cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Pakkodian adalah salah satu   BUMDes  yang telah  beroperasi  selama kurang lebih 4 tahun di Desa Lintong Nihuta.  Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan  masyarakat  dan  desa. Alasan  utama  pemilihan BUMDes Pakkodian sebagai  objek  penelitian    adalah  karena  BUMDes  pakkodian  merupakan  unit  ekonomi  yang  sedang berkembang.    Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  memandirikan  masyarakat  lewat perwujudan  potensi  kemampuan  yang  mereka  miliki  (Suharto,  2006:76)  lalu  (Sulistiyani,  2004:80) mengemukakan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pemberdayaan  adalah  untuk  membentuk  individu  dan masyarakat  menjadi  mandiri.  Pola  pembinaan  pemberdayaan  masyarakat  menitikberatkan  kepada partisipasi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat diajak terlibat guna mengarahkan kegiatan yang

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023] Revised [31 Mei 2023]
Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  guna  menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian dilapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  terkait  dengan  penelitian.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan mengalami  beberapa  kendala  dalam  hal  sarana  prasarana  dikarenakan  adanya keterbatasan  dana  yang  dimiliki  serta  masih  minimnya  masyarakat  yang  berpartisipasi karena masih berpikir primitif.  Oleh karena itu,  peneliti melakukan evaluasi dengan teori evaluasi  William  N  Dunn  yang  mencakup  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsivitas  dan  ketepatan  sebagai  tolak  ukur  dalam  penelitian  ini.    Peneliti  mendapati bahwa kendala yang   paling besar terletak  pada sumber dana yang  masih sangat minim lalu  dilanjutkan  oleh  masalah  SDM.  Langkah  selanjutnya  peneliti  memberikan  beberapa masukan  seperti  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  untuk  menutupi  masalah dana,  dan  agar  memberikan  pelatihan  kepada  masyarakat  dalam  mengelola  unit  usaha sebagai  langkah memupuk jiwa kewirausahaan.

## ABSTRACT
The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  in  order  to  describe  the  actual phenomenon of events in the field. Data collection techniques use interviews, observations, and  documentation  related  to  the  study.  The  results  showed  that  the  implementation  of community empowerment that was carried out experienced several obstacles in terms of infrastructure due to limited funds owned and the lack of participating communities because they were still thinking primitively.  Therefore, the researcher conducted an evaluation with William  N  Dunn's  evaluation  theory  which  included  effectiveness,  efficiency,  adequacy, leveling,  responsiveness  and  accuracy  as  benchmarks  in  this  study.    Researchers  found that  the  biggest  obstacle  lies  in  the  source  of  funds  which  is  still  very  minimal  and  then continued by HR problems. The next step is for researchers to provide some inputs such as collaborating with third parties to cover up funding problems, and to provide training to the community in managing business units as a step to cultivate an entrepreneurial spirit.

## KEYWORDS
Policy  Evaluation,  Community Empowerment, BUMDes This is an open access article under the CC –BY-SA license
berhubungan langsung dengan mereka yang berkaitan dengan program.  Mekanisme  kerja  dilaksanakan dengan mewadahi  kegiatan-kegiatan  ekonomi masyarakat  dalam  kelembagaan  secara profesional  yang berlandaskan  pada  potensi sumber  asli  dari  desa. BUMDes di desa Lintong Nihuta  resmi terbentuk pada  tanggal  22 oktober 2018 yang diinisiasi oleh Kades, BPD dan juga masyarakat Desa  bekerja  sama dengan Pemerintah  Desa, lalu  diberilah nama  “BUMDes  Pakkodian”. Kemudian BUMDes   disah kan oleh   Bapak  Kepala   Desa serta ditetapkan  melalui Peraturan Desa (Perdes). Hasil wawancara dan juga pengamatan langsung di lapangan  tentang  program    usaha   yang  dikelola  BUMDes Pakkodian  telah berjalan  beberapa  unit  untuk  kebutuhan masyarakat.  Program pertama, bergerak di bidang pariwisata yang  dijalankan  dengan  melibatkan  partisipasi  aktif  warga  desa    sehingga  mampu    meningkatkan perekonomian    serta  pemberdayaan masyarakat  sekitar.    Program    yang    kedua,    yaitu   unit  sewa  alat musik  pesta.  Namun  keberadaan  BUMDes  belum    sepenuhnya    memenuhi  dan    meningkatkan pendapatan  desa dikarenakan  minimnya sumber dana dan kendala SDM.  Salah  satu  langkah  konkrit dalam  penguatan  SDM  BUMDes  adalah  dengan  melaksanakan  diklat/pelatihan  kepada  pengurus BUMDes.  Pengurus  BUMDes  dibekali  pelatihan  sebelum  terjun  karena  latar  pendidikan  yang  setara dengan SLTA. Kenyataan yang didapat di lapangan pengurus melaksanakan kewajiban kurang maksimal, karena usaha yang dilakukan dalam menarik partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berhasil, masih banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam program BUMDes, karena usaha yang dilakukan hanya  sebatas  sosialisasi.  Meskipun  penyebab  minimnya  masyarakat  yang  berpartisipasi  bukan  hanya faktor  dari  pengurus  BUMDes  tapi  juga  masih  banyak  masyarakat  yang  berpikiran  bahwa  BUMDes  itu hanya milik pemerintah, dan untungnya juga hanya untuk pemerintah. (Pitana, 2011:6) menyatakan bahwa terdapat  usaha  dalam  melakukan  pemberdayaan  yaitu enabling , motivating,  educating,  encouraging, protecting, empowering, oportuning, devoluting . Kurang maksimalnya usaha pengurus dalam memotivasi, mengedukasi,  dan  memberi  dorongan  berdampak  terhadap  jumlah  masyarakat  yang  mau  ikut berpartisipasi. Seharusnya pengurus lebih memaksimalkan usaha pemberdayaan dengan mengikuti pola usaha pemberdayaan masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang terbuka pola pikirnya sehingga mau berpartisipasi dalam program BUMDes.     Dari hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan terdapat dua    permasalahan.  Pertama  adalah  1)  bagaimana  cara    menumbuhkan    partisipasi  masyarakat    2) bagaimana  cara  mengatasi  sumber  dana  yang  minim  untuk  kemajuan  sarana  prasarana  pendukung program BUMDes. Dari  kedua  permasalahan  yang  ada  tersebut, maka  tujuan  dari  penelitian ini  untuk 1)  menumbuhkan  dan  menggali  partisipasi serta kreatifitas masyarakat  dan  2)  mengatasi kekurangan dana  BUMDes.    Metode    yang    diterapkan    dalam  penelitian    ini  adalah  partisipatif.  Pendekatan    yang berfokus    dalam    sarana  peningkatan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  dalam    berbagai    proses. Anderson  (dalam  Winarno  2002:166)  menyebutkan  bahwa  secara  umum  evaluasi  kebijakan  dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Mengevaluasi  adalah tujuan utamanya. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode  yang  diterapkan  dalam  penelitian ini  adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptrif.  Peneliti melakukan  evaluasi  terhadap  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  oleh  badan  usaha  milik  desa (BUMDes) di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba beberapa waktu lalu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling . Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Direktur, Kepala Bidang Pariwisata dan Sewa  Alat  Musik  serta  beberapa  masyarakat  desa  yang  dianggap  dapat  memberikan  informasi  yang dibutuhkan  peneliti.  Selain  melakukan  wawancara  pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  observasi langsung  dan  dokumentasi.  Lalu  peneliti  menganalisis  data  dengan  mereduksi  data,  dilajutkan  dengan penyajian data hingga akhirnya penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN DAN TEMUAN
Penelitian  ini  dilakukan  tepatnya  di  BUMDes  Pakkodian  yang  berlokasi  di  Desa  Lintong  Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba . (Dunn, 2003;610) menyatakan kriteria efektivitas (effectiveness) mengarah pada hasil. Kriteria efisiensi (efficiency) mengarah pada jumlah usaha yang diperlukan. Kriteria kecukupan  (adequacy)  mengarah pada  seberapa  jauh pencapaian hasil memecahkan  masalah.  Kriteria
perataan (equity) mengarah pada distribusi pelayanan kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Kriteria responsivitas (responsiveness) mengarah pada hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ketepatan (appropriateness) mengarah pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

## Efektivitas (effectiveness)
Kriteria efektivitas biasanya diukur dari unit pelayanan yang diberikan. Efektivitas dari pelaksanaan kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Lintong  Nihuta Kecamatan  Tampahan  Kabupaten  Toba  hingga  saat  ini  dapat  terlaksana  dengan  cukup  baik  yakni ditunjukkan dengan adanya pemahaman organisasi pelaksana yang baik tentang BUMDes dalam upaya memberdayakan masyarakat hal ini ditunjukkan oleh penyampaian informasi yang baik melalui sosialisasi yang  dilakukan  oleh  setiap  pengurus  BUMDes  yang  bertanggungjawab  dalam  sosialisasi,  jadi  siapapun pengurus BUMDes yang bertugas, sudah cakap dalam pemahaman maupun penyampaian informasi lewat sosialisasi kepada masyarakat di balai desa.
Menurut Dunn (2003;610)  bahwa efektifitas berkenaan apakah sebuah kebijakan mencapai hasil (akibat)  yang  diharapkan  atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  kebijakan  tersebut.  Berdasarkan  hasil observasi  yang  dilakukan  terlihat  bahwa  adanya  hasil  yang  tercapai  yakni  melalui  sosialisasi  kepada masyarakat  mengakibatkan  sebagian  masyarakat  mau  ikut  berpatisipasi  dalam  menjalankan  program BUMDes yang berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat setelah adanya BUMDes.
Efektivitas berupa penyampaian informasi yang dilakukan dengan baik oleh organisasi pelaksana terhadap kelompok sasaran yang berguna agar kelompok sasaran mengetahui apa itu BUMDes, apa saja program-programnya, apa saja syarat-syaratnya, apa saja manfaat serta tujuan didirikannya BUMDes serta semakin paham tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan agar masyarakat mau berpartisipasi sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

## Efisiensi (efficiency)
Dunn  (2003;610)    menyatakan  bahwa  efisiensi  merupakan  sinonim  rasionalitas  ekonomi,  yakni hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari nilai moneternya. Efisiensi sering disebut dengan jumlah usaha yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Kriteria efisiensi yang ditekankan di bagian ini yaitu menyangkut sumber daya dan sumber dana. Kedua nya sama-sama faktor yang paling penting dalam kriteria efisiensi, apabila pegawai bekerja dengan optimal, tahu tentang apa yang harus dikerjakan dan yang harus dilakukan, maka efisiensi untuk mencapai tujuan dari kebijakan akan  tercapai,  karena  pegawai  merupakan  sumber  daya  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan/program. Tanpa  adanya  SDM  tidak  mungkin  suatu  program  bisa berjalan,  dan  juga  kinerja  dari pegawailah  yang menentukan kualitas suatu program.
Hasil  penelitian  tentang  evaluasi  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  oleh  BUMDes menunjukkan bahwa kriteria efisiensi dari sumber daya sudah cukup baik, dapat dilihat dari kuantitas serta kualitas  organisasi  pelaksana  BUMDes.  Dari  segi  kuantitas,  pegawai  BUMDes  sudah  cukup  dan  tidak berlebihan.  Semua  ditempatkan  pada  posisi  masing-masing,  tidak  ada  yang  merangkap  sehingga  para pegawai BUMDes bisa bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Kuantitas yang cukup harus didukung juga  dengan  kualitas pegawai  yang  cukup  baik.  Kualitas  pegawai  BUMDes dapat dikatakan  cukup  baik karena  masing-masing  mengetahui  tugas  dan  fungsinya  masing-masing.  Terlebih  lagi  ketika  mereka diangkat  menjadi  pegawai,  para  pengurus  menerima  diklat  (pelatihan)  dari  kecamatan  yang  berguna menunjang kemampuan para pegawai supaya sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan.
Dari segi sumber dana, peneliti mendapati bahwa penyertaan modal BUMDes hanya berasal dari dana desa saja. Modal tersebut dipergunakan oleh organisasi pelaksana untuk kebutuhan BUMDes seperti membangun beberapa fasilitas penunjang dibidang pariwisata dan alat musik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat ayunan, tempat duduk, kios.  Penyertaan modal yang hanya berasal dari dana desa inilah yang menjadi kendala bagi BUMDes. Dari segi pendanaan masih kurang terkhusus di bidang sewa alat musik pesta. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas di bidang unit usaha alat musik masih sangat  kurang,  masih  hanya  memiliki  sound  dan  keyboard  karena  keterbatasan  modal  yang  dimiliki.
Sehingga  program  BUMDes  di  bidang  alat  musik  lumayan  terhambat.  Setelah  peneliti  melakukan wawancara  dengan  direktur  BUMDes  tentang  saran  kerjasama  dengan  pihak  ketika,  BUMDes  sedang mengupayakan hal tersebut melalui rapat.

## Kecukupan (adequacy)
Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau  kesempatan  yang  menumbuhkan  adanya  masalah.  Kriteria  kecukupan  menekankan pada  kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. (Dunn, 2003;610)
Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan upaya yang dilakukan oleh organisasi pelaksana terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti mendapati bahwa kriteria kecukupan dalam evaluasi kebijakan pemberdayaan melalui BUMDes di Desa Lintong Nihuta masih kurang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  partisipasi  masyarakat  yang  masih  kurang,  masih  hanya  sebagian masyarakat yang peduli dengan keberadaan BUMDes sebagian lagi kurang peduli. Masih ada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam menjalankan program BUMDes, masih ada masyarakat yang masih sulit  menerima  keberadaan  BUMDes  karena  pola  pikir  yang  masih  primitif  yang  menganggap  bahwa BUMDes  tersebut  adalah  milik  pemerintah  saja  dan  untuk  kesejahteraan  pemerintah  saja,  bukan  untuk masyarakat sehingga mereka lebih memilih untuk bertani saja.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Maka dapat  dinyatakan  bahwa  pemerintah  hanya  berupaya  mengenalkan  BUMDes  lewat  sosialisasi  kepada masyarakat.  Tentang  upaya  yang  dilakukan  oleh  BUMDes  juga  masih  kurang  karena  hanya  sebatas melakukan  sosialisasi  dan  itupun  tidak  rutin,  akan  lebih  baik  jika  BUMDes  mengoptimalkan  sosialisasi dengan mencanangkan sosialisasi sebagai kegiatan rutin setiap bulan serta melakukan pendekatan lebih guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta membuka pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa BUMDes adalah milik pemerintah dan keuntungannya hanya untuk pemerintah. Dengan melakukan pendekaatan kepada masyarakat dapat menolong masyarakat bisa perlahan-lahan menerima keberadaan BUMDes.

## Perataan (equity)
Dunn  (2003:610)    menyatakan  bahwa  perataan  (equity)  berhubungan  dengan  rasionalitas  legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang secara adil didistribusikan. Kriteria  perataan  erat  kaitannya  dengan  konsepsi  yang  saling  bersaing,  yaitu  keadilan  atau  kewajaran untuk mendistribusikan resources dalam masyarakat. Dalam hal pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) para organisasi pelaksana tentu harus memberikan pelayanan  secara  merata  tanpa  membedakan  status  sosial  kepada  masyarakat  Desa  Lintong  Nihuta sebagai kelompok sasaran.
Peneliti  melakukan  pengamatan  terhadap  kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat  dalam  program BUMDes pada tanggal 13 September 2021, yang menunjukkan: sebagian masyarakat sedang berjualan makanan/minuman melalui kios yang disewakan ke masyarakat desa, ada juga yang berkegiatan sebagai pemungut  karcis  bagi  pengunjung  yang  datang.  Kemudian  peneliti  mengamati  aktivitas  petugas kebersihan, yakni masyarakat yang bertugas membenahi lokasi pariwisata seperti membabat rumput liar dan memperhatikan tanaman di sana. Peneliti juga mengamati kegiatan pemain dan penyanyi alat musik pesta  di  Desa  tersebut.  Semuanya  melakukan  masing-masing  kegiatan  dengan  baik  sesuai  dengan bagiannya.
Peneliti  mendapati bahwa  masyarakat  yang berpartisipasi  di  dalam  program  BUMDes  diberikan pelayanan  yang  merata,  bagi  masyarakat  yang  ingin  berpartisipasi  diberi  kebebasan  memilih  sesuai dengan kebutuhannya atau kemampuannya.

## Responsivitas (responsiveness)
Responsivitas  (responsiveness)  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003;610).
Dalam  pelaksanaan  Kebijakan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Lintong  Nihuta  Kecamatan Tampahan  Kabupaten  Toba  tentunya  dilengkapi  dengan  fasilitas-fasilitas  yang  ada.  Fasilitas  tersebut berasal  dari  pengelolaan modal  yang  bersumber  dari  dana  desa.  Dana  desa  diolah untuk  memfasilitasi bidang usaha yang dikelola BUMDes dengan membangun beberapa sarana prasarana dibidang pariwisata seperti: kios, tempat duduk, ayunan, relief ulos, gapura hariara punsu, spot photo, dan tempat sampah. Untuk bidang alat musik dilengkapi fasilitas sound dan keyboard.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  menunjukkan  bahwa  Responsivitas pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  oleh  BUMDes  dapat  dikatakan  kurang  baik.  Hal tersebut ditunjukan dengan fasilitas yang dimiliki BUMDes. Fasilitas fisik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  suatu  program,  di  mana  karena  di  setiap  aktivitas  tentunya  membutuhkan peralatan sebagai media.
Fasilitas  yang  dimiliki  BUMDes  Pakkodian  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  dibidang pariwisata seperti 6 los kios, ayunan, tempat duduk, relief ulos, gapura hariara punsu, tempat sampah, dan spot photo sudah cukup  memadai, untuk taraf pengembangan,  fasilitas  tersebut berfungsi dengan baik meskipun sebagian sudah agak rusak saat digunakan dan sebenarnya masih perlu ditambahi dan dibenahi sedikit  lagi untuk meningkatkan  kualitas  fasilitas  di  sana.  Sementara  di  bidang  alat  musik masih  sangat kurang memadai karena keterbatasan alat musik yang dimiliki BUMDes Cuma ada keyboard dan sound, sehingga  dianggap  kurang  memenuhi  standar  pelayanan  BUMDes.  Penyebabnya  adalah  karena kurangnya  modal,  walaupun  begitu  hal  tersebut  tidak  menjadi  pematah  semangat  bagi  para  organisasi pelaksana.
BUMDes  tetap  berusaha  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat  dengan mengandalkan  sumber  daya  yang  dimiliki  saat  ini.  BUMDes  sebisa  mungkin  melayani  masyarakat  dan berusaha memenuhi kebutuhannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang  di  lakukan  oleh  peneliti  di lapangan,  apa  yang  disampaikan  melalui  wawancara  dengan  hasil  pengamatan  di  lapangan  memang benar  begitu  adanya.  Kurangnya  dana  karena  sumber  dana  masih  hanya  dari  dana  desa  membuat BUMDes memiliki keterbatasan dalam fasilitas. Untuk itu kriteria responsivitas, terlihat sudah kurang baik dan  masih  harus  dibenahi.  Mudah-mudahan  rencana  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  bisa  segera direalisasikan, agar BUMDes Pakkodian semakin jaya.

## Ketepatan (appropriateness)
Dunn  (2003;610)      menyatakan  bahwa  ketepatan  (appropriateness):  kriteria  ketepatan  secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak  berkenaan  dengan  satuan  kriteria  individu  tetapi  dua  atau  lebih  kriteria  secara  bersama-sama. Ketepatan  merujuk  pada  nilai  atau  harga  dari  tujuan-tujuan  program  dan  kepada  kuatnya  asumsi  yang melandasi  tujuan  tersebut.  Apakah  kebijakan  yang  dibuat  sudah  tepat  sasaran?  Apakah  sudah  tepat dengan kebutuhan kelompok sasaran atau tidak.
Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, lebih mengarah pada ketepatan antara program yang dibentuk dengan kebutuhan masyarakat, apa saja  keuntungan  sebelum  dan  sesudah  adanya  BUMDes  bagi  masyarakat.  Melalui  wawancara  dapat diketahui  bahwa  program/bidang  usaha  yang  dikelola  BUMDes  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat di Desa Lintong Nihuta. Selanjutnya peneliti tertarik ingin mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan BUMDes Pakkodian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  mendapati  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  Kebijakan  Pemberdayaan  Mayarakat  Oleh  BUMDes  menyambut  kebijakan  dengan  baik dengan  adanya  program/bidang  usaha  yang  dikelola  BUMDes  ini  karena  mereka  berpendapat bahwasannya  program  yang  dibuat  BUMDes  ini  berdampak  positif  dan  memberikan  manfaat  bagi masyarakat secara cepat dan tepat.
Berdasarkan  kedua  bidang  masyarakat  yang  terlibat  merasakan  dampak  yakni  bertambahnya sumber penghasilan, serta mendapat kemudahan dalam mengembangkan usaha produktif dengan harga sewa yang relative murah, bakat-bakat yang terpendam juga jadi tersalurkan serta ketika ingin menyewa alat musik masyarakat tidak perlu kewalahan lagi untuk acara kecil-kecilan meskipun belum bisa disewa untuk acara adat besar, dan ini sangat berbeda bila dibandingkan sebelum BUMDes Pakkodian didirikan,
bahwa sebagian masyarakat hanya berpatok pada hasil pertanian, tetapi semenjak BUMDes hadir di Desa Lintong  Nihuta,  walaupun  masih  dalam  tahap  pengembangan,  masih  banyak  yang  harus  dibenahi  tapi setidaknya  sudah  memberi  sedikit  manfaat  bagi  masyarakat  yang  terlibat.  Masyarakat  yang  tidak  ikut terlibat  dalam  program  BUMDes  yang  memiliki  homestay  secara  tidak  langsung  juga  ikut  terkena dampaknya, banyaknya wisatawan yang datang berkunjung mengakibatkan homestay masyarakat disana jadi laku. Apabila semua masyarakat turut serta berpartisipasi mendukung pengembangan BUMDes, serta fasilitas di bidang alat musik dilengkapi, dan di bidang pariwisata semakin di upgrade . Maka kedepannya BUMDes akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa Lintong Nihuta.
Danau Toba sebagai aset yang miliki dea tersebut memiliki harga jual yang sangat tinggi, indahnya pemandangan dari spot desa Lintong Nihuta khususnya di bagian pariwisata BUMDes menjadikan ramai sekali  wisatawan  yang  datang  kesana,  bahkan  tidak  heran  di  lokasi  pariwisata  BUMDes  sering  sekali orang-orang melakukan photo prewedding di sana.
Masyarakat  juga  menyediakan  meja,  kursi  dan  tikar  di  kiosnya  bagi  pengunjung  yang  hendak makan, minum atau sekedar mengobrol di kios. Terdapat juga speaker, kajon, dan gitar milik pribadi yang dipakai masyarakat untuk menambah daya tarik kiosnya agar banyak pengunjung terutama kalangan anak muda  untuk  singgah  kekiosnya,  sambil  makan/minum,  sambil  cerita,  sambil  bermain,  sambil  menikmati pemandangan Danau Toba, sehingga secara otomatis dagangan masyarakat yang menyewa kios akan laku. Begitulah bentuk pemasaran yang dilakukan oleh BUMDes.
Berdasarkan  hasil  wawancara, observasi  dan  dokumentasi  yang  dilakukan  peneliti  di  lapangan, peneliti menilai masyarakat yang menerima pelayanan yang diberikan BUMDes cukup puas karena mereka merasakan dampak positif. Hal ini terlihat dari respon positif masyarakat ketika diwawancarai. Tentunya hal  ini  tidak  terlepas  dari  usaha-usaha  para penanggungjawab  kebijakan  yaitu  Bapak  Kepala  Desa dan Direktur  BUMDes  yang  selalu  berkoordinasi dalam  melakukan  pengawasan,  sehingga  pelayanan  dapat berjalan  dengan  efektif  dan  efisien  dan  jika  di  tengah  jalan  menimbulkan  suatu  permasalahan  dapat langsung mengambil arah kebijakan guna memperbaiki pelayanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  oleh  BUMDes  belum maksimal,  hal  ini  dibuktikan  dengan  minimnya  partisipasi  masyarakat  serta  minimnya  sarana  prasana setiap  unit  usaha  karena  keterbatasan  dana,  meskipun  dalam  beberapa  tahun  terakhir  BUMDes  telah membawa  perubahan  bagi  masyarakat  desa,  masyarakat  lebih  terbantu  setelah  adanya  BUMDes dibandingkan  dengan  sebelum  adanya  BUMDes  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  perubahan  terhadap perekonomian  masyarakat.  Jika  dibandingkan  dengan  sebelum  adanya  BUMDes  dan  sesudah  adanya BUMDes masyarakat lebih terbantu perekonomiannya akibat dampak dari program yang dikelola BUMDes khususnya di bidang pariwisata.
Selain  peningkatan  ekonomi,  bakat  masyarakat  juga  bisa  tersalurkan,  masyarakat  dapat mengembangkan  usaha  produktifnya  dan  bertambahnya  sumber  pendapatan.  Walaupun  penyertaan modal yang dimiliki BUMDes masih hanya dari dana desa dan fasilitas yang dimiliki BUMDes masih minim terkhusus di bidang alat musik tidak menjadi penghalang bagi BUMDes untuk tetap berdiri, justru hal ini menjadi  tonggak  semangat  bagi  para  pengurus  BUMDes,  para  pengurus  sudah  mengagendakan  akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menambah sumber modal.
Peneliti juga mendapati bahwa sumber daya manusia  (organisasi pelaksana) sudah efisien baik dari segi kuantitas di mana para pengurus BUMDes pas pada posisi masing-masing dan dari segi kualitas dapat dilihat dari kinerja para pegawai yang cukup baik, karena setelah pemilihan pengurus BUMDes, pihak kecamatan memberikan pelatihan/diklat terlebih dahulu untuk menunjang kemampuannya.
Dari  segi  pelayanan  tidak  ada  masyarakat  yang  mengalami  diskriminasi  pelayanan  dan  yang terakhir  peneliti  mendapati  bahwa  program/bidang  usaha  yang  dikelola  BUMDes  sudah  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Masyarakat  jadi  memiliki  tempat  untuk  mengembangkan  usaha  produktif  serta dapat  menambah  sumber  penghasilan  selain  dari  bertani.  Di  bidang  alat  musik  juga  sesuai  kebutuhan walaupun masih belum lengkap, tetapi jika masyarakat  ingin melakukan pesta kecil-kecilan  masyarakat tidak kesusahan lagi jika ingin menyewa alat musik dan tentunya harga yang didapat lebih murah.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow  Martin.  (2004).  Birokrasi.  Penerjemah;  M  Rusli  Karim  dan  Totok  Daryanto.  Tria Wacana;Yogyakarta.
Ambar Teguh Sulistiyani, & Rosidah. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu : Yogyakarta. Amirin, Tatang M. (2000). Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Bagong Suyanto dan Sutinah. (2006). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Dunn,  William  N.  (1990).  Public  Policy  Analysis:  An  Introduction.  United  States  of  America:  Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc.
______. (1998). Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University  Press. ______. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University  Press.
Edi, Suharto. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.Bandung: PT Refika Aditama.
Husein,  Umar.  (2004).  Metode  Penelitian  Untuk  Skripsi  Dan  Tesis  Bisnis,  Cet  ke  6,  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada.
Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada. ______. (2013). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. (Referensi, Jakarta) Jamaludin. (2015). Sosiologi Pedesaan. Bandung : CV Pustaka Setia. Mardikanto,  Totok.  (2015).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  perspektif  kebijakan  public  Edisi  Revisi.
Bandung : Alfabeta.
Moleong, Lexy J. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Nugroho, Riant. (2003). Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Pitana,  I  Gde.  (2011).  “Pemberdayaan  dan  Hiperdemokrasi  dalam  Pembangunan  Pariwisata‟,  dalam  I Nyoman  Darma  Putra  dan  I  Gde  Pitana  (ed).  Pemberdayaan  dan  Hiperdemokrasi  dalam Pembangunan Pariwisata, pp: 1-27. Denpasar: Pustaka Larasan.
Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
______. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta Sulistyani,  Ambar Teguh. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Supardi. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa. Jakarta Selatan:UAI Press Widiastuti, Siti Kurnia, dkk. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Marginal.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Winarmo, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Wirawan. 2011. Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi dan profesi. Jakarta: Rajawali Pers. Nugroho, Dhendy. (2015). “Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014- April 2015)”. JESP-Vol. 7, ISSN2086-1575. Safinatunnajah.  2020.  “Evaluasi  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Bangun  Seranten Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.”
Purnamasari,  Hanny,  &  Ramdani,  Rachmat.  (2019).  Evaluasi  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDESA)  Oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  di  Kabupaten  Karawang. International Journal of Demos, ijd.v1i1.8
Bachri,  S.,Bachtiar.  (2010).  Menyakinkan  Validitas  Data  Melalui  Triangulasi  Pada  Penelitian  Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan,Vol.10 No. 1, April2010(46-62)
Sihombing,  N.  2021. Evaluasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Masyarakat  Oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba. Medan: Repository USU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.