## ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK IHTIKAR
Fasiha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo fasiha@iainpalopo.ac.id
Muh. Ruslan Abdullah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo muh_ruslan_abdullah@iainpalopo.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  paper  is  to  explain  the  Ihtikar  law  in  trade  and  commercial activities.  Islam  emphasizes  the  implementation  of  moral  values  in  all  economic activities, so the ihtikar issue is very important to be studied in Islamic economic law. Islam basically gives freedom in carrying out economic activities, and Islam also  regulates  economic matters that cause harm. The results of  the study found that the verses and hadith explained in this paper textually prohibit the existence of  ihtikar.  Ihtikar  law  is  haram  if  the  goods  stockpiled  are  needed  by  the community which results in price increases. When this happens, Islam allows for intervention in economic activity by issuing some policies and rules that have an impact on normal prices.
Keywords : Ihtikar Law, Trading, Islamic Economic Law

## Abstrak
Tujuan  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  Hukum Ihtikar dalam  aktivitas perdagangan  dan  perniagaan.  Islam  menekankan  adanya  implementasi  nilai-nilai moral dalam segala aktivitas ekonomi, sehingga persoalan Ihtikar sangat  penting untuk  dikaji  dalam  Hukum  Ekonomi  Islam.  Islam  pada  dasarnya  memberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, dan Islam juga mengatur perkara ekonomi yang menimbulkan mudharat. Hasil kajian menemukan bahwa ayat dan hadist  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini  secara  tekstual  telah  melarang  adanya ihtikar.  Hukum Ihtikar adalah  haram  jika  barang  yang  ditimbun  sangat dibutuhkan  masyarakat  yang  berakibat  terjadinya  kenaikan  harga.  Ketika  hal demikian  terjadi,  Islam  membolehkan  adanya  intervensi  terhadap  aktivitas ekonomi  tersebut  dengan  mengeluarkan  beberapa  kebijkan  dan  aturan  yang berdampak  pada harga yang normal.
Kata Kunci : Hukum Ihtikar, Perdagangan, Hukum Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Keuntungan sebagai motif bisnis, para pelaku usaha menghalalkan  apa pun untuk  memperoleh  keuntungan,  sehingga  terjadi  persaingan  tidak  sehat.  Pasar domestik  sarat  dengan  praktek  monopoli  yang  berdampak  buruknya  mekanisme
pasar.  Pertumbuhan  ekonomi  bagi  Negara  berkembangan  sangat  ditentukan  oleh kondisi bisnis yang kondusif bagi pengusaha. (Wie, 1999).
Studi  tentang  struktur  pasar  menjadi  sangat  penting  dibahas  dalam  Hukum Ekonomi  Islam,  disebabkan  penentuan  harga  dalam  konsep  Hukum  Ekonomi Islam didasarkan pada hukum kekuatan pasar yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran.  Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan harga  yaitu  menyerahkan  kepada  pasar  untuk  membentuk  harga  karena menurutnya  hanga  pasar  adalah  harga  yang  adil.  Kemudian  Rasulullah  tidak melakukan  intervensi  harga  jika  harga  tersebut  dibentuk  oleh  mekanisme  pasar yang  baik,  sebaliknya  Islam  mengharuskan  adanya  intervensi  jika  harga  tidak dibentuk  oleh  mekanisme  pasar  yang  tidak  wajar.  Perubahan  harga  disebabkan oleh pertama ;  usaha  spekulatif, Kedua; penimbunan, Ketiga; perdagangan  gelap dan  penyelundupan.  Kecenderungan  untuk  menimbun  dan  melakukan  transaksi pasar  gelap akan berdampak pada ketidakstabilan harga dipasar. (Mannan, 1997). Perdagangan  akan  mengalami  iklim  kondusif  apabila  terdapat  keamanan  dan ketentraman  dalam  aktivitas  ekonomi.  (Al-Haritsi,  2006).  Pemerintah  tidak memiliki hak untuk  mengatur harga suatu komoditas, sisi  lain di  Indonesia telah terdapat  Undang-Undang  terkait  dengan  larangan  praktek  monopoli.  Dalam konsep  Islam  pemerintah  memiliki  hak  dan  dipandang  wajib  menetapkan  harga atau intervensi pasar jika kenaikan harga disebabkan oleh distorsi pasar (Malaka, 2014).  Praktik  monopoli  berdampak  pada  terganggunya  mekanisme  pasar, sehingga  monopoli  dikategorikan  sebagai  praktek  yang  dilarang  dalam  aktivitas muamalah. Pelarang tersebut didasarkan pada adanya kerugian yang dialami oleh konsumen  disatu  sisi  produsen  mengalami  keuntungan  yang  maksimal.  (Fatah, 2012) dan ihtikar berpengaruh negatif terhadap tersedianya barang dan permintaan tidak stabil  sehingga muncul distorsi pasar (Saragih, 2017)
Pasar  yang  idel  ketika  tidak  terjadi  distorsi  pasar  ( market  distortion )  yang dapat  berdampak  pada  ketidakseimbangan  pasar,  sehingga  dibutuhkan  kebijakan pemerintah yang dapat menciptakan keseimbangan pasar (Hakim, 2017). Distorsi pasar dalam Ekonomi Islam dibedakan menjadi tiga jenis,  yaitu; 1) distorsi  yang terjadi pada penawaran dan permintaan, 2) distorsi yang disebabkan adanya tadlis,
dan  3) distorsi yang disebabkan adanya ketidakpastian (taghrir). Tulisan ini akan mengkaji  hokum  terkait  dengan  distorsi  pasar  yang  diakibatkan  oleh  permintaan dan  penawaran  dalam  termologi  Islam  disebut Ihtikar .  Sebagai  agama  yang komprehensif tentunya  membahas secara detail  terkait  aktivitas ekonomi sebagai kegiatan vital kemanusiaan tidak luput dari perhatian. “ Allah telah menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan  riba ”  (QS  Al-Baqarah  [2]:  275),  Ayat-ayat  inilah yang  menunjukkan  sebagian  dari  sekian  banyak  ayat  Al-Qur’an  yang  merujuk pada aktivitas ekonomi. Fokus tulisan ini adalah praktek monopoli yang dikaitkan dengan  praktek Ihtikar atau  secara  popular  disebut  sebagai  menimbun. Ihtikar secara  etismologi  berarti  menahan  makanan  agar  harganya  mahal.  Perubahan seperti  ini disebut al-hukrah .  (Ath-Thayyar, 2009). Dan tujuan tulisan ini  adalah untuk  mengkaji  praktek  menimbun  dengan  pendekatan  hukum  Ekonomi  Islam. Tulisan ini disandarkan pada literatur yang terkait dengan tema atau menggunakan metode kepustakaan yaitu menelusuri literatur terkait dengan Ihtikar.

## PRAKTEK IHTIKAR
Adapun Ihtikar secara  terminologi  adalah  jika  sesorang  membeli  makanan pada  saat  harga  mahal,  kemudian  ia  menimbunnya  untuk  dijual  dengan  harga lebih mahal ketika kebutuhan terhadap makanan tersebut mendesak (Ath-Thayyar, 2009)  Menimbun  dalam  bahasa  Arab  adalah ihtikar dari  kata ihtikara-yahtakiru yang  bermakna  secara  bahasa  adalah alhabsu (menahan)  dan aljam’u (mengumpulkan)  secara  etimologi  ialah  perbuatan  menimbun,  pengumpulan (barang-barang)  atau  tempat  untuk  menimbun  (Poerwadarminta,  1976).  Ibnu Mandhur  berkata:  “ Yaitu  menahan  (tidak  menjual)  bahan  makanan  sambil menunggu  kenaikan  harga” (rahimahulloh,  Tahdzib  al-Asma’  wa  al-Lughoh,
t.th).  Makna Ihtakar secara  lugawi  adalah  menumpukkan  barang  secara  mutlak.
sehingga Ihtakar tidak hanya terbatas menimbung makanan pokok, atau sesuatu kebutuhan  pokok,  melainkan  semuanya  yang  terkait  dengan  penimbunan  sesuatu barang  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  manusia,  karena  hadist-hadist  yang  ada menyatakan  dengan  mutlak,  tanpa  disertai  batasan  apa  pun,  serta  umum  tanpa disertai takhshis  apa pun, sehingga, kemutlakan dan keumumannya tetap berlaku (An-Nabhani,  2002).  Sedangkan  makna  secara  syar’i al-ihtikar adalah
menghentikan  distribusi  barang  ke  pasar,  disisi  lain  yang  melakukan  tersebut bukan  karena  alasan  kebutuhannya,  melaikan  alasan  karena  profit  yaitu menjualnya  di  saat  harga  melambung  tinggi.    Adapun  menimbun  secara terminologis  adalah  menahan  barang  yang  diperjual  belikan  untuk  berharap keuntungan yang banyak  (Qasim, 1986). Yusuf Qardhawi mengartikan monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar dan berharap kemudia harga mengalami kenaikan ( Qardhawi, 1997).
Ihtikar yang terjadi dipasar dapat dikenali dengan melihat bentuknya, yaitu:
(a) Natural  Monopoly ,  yaitu Ihtikar terjadi  secara  alami,  (b) Monopoly  by Struggle ,  yaitu    ihtikar  disebabkan  adanya  adanya  persaingan  pasar  yang  tidak sempurna,  dan  (c) Monopoly  by  decree ,  yaitu  proses  ihtikar  yang  disebabkan karena  adanya  kebijakan  pemerintah  (Iswardono,  1990). Ihtikar dan  monopoli memiliki  kesamaan  yaitu  secara  bersama-sama  membentuk  harga  dipasar  secara tidak alami dan memiliki motif keuntungan. Pelaku monopoli dan al-ihtikar sama- sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran atau tidak. Monopoli  dan Ihtikar dapat  mengakibatkan  polemik  dan  ketidakpuasan  pada masyarakat.  Monopoli  dan Ihtikar merupakan  salah  satu  cara  golongan  orang kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.
Defenisi  tersebut  mengarahkan  kepada  pemahaman  bahwa  monopoli  dan Ihtikar adalah  sama,  akan  tetapi  pada  dasarnya  keduanya  memiliki  perbedaan sebagai berikut:

## Tabel I
Perbedaan Monopoli dan Ihtikar Perbedaan Praktek Monopoli dan Ihtikar No Monopoli Ihtikar 1 Praktek  monopoli  dilakukan  oleh pemilik  modal,  yang  modalnya  besar dan memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Praktek  Ihtikar  dilakukan  oleh pemilik modal, walupun modalnya relative kecil.
2 Pelaku usaha yang melakukan monopoli  mengikuti  regulasi  yang ditentukan oleh pemerintah. Praktek ihtikar cenderung aksidental, artinya praktek tersebut dilakukan oleh siapa saja dan kapan pun.
3 Monopoli  dipengaruhi  oleh  biaya produksi, opersional yang mahal Ihtikar mengakibatkan kelangkaan  barang  dan  berakibat inflasi 4 Monopoli memiliki status hukum. Ihtikar  tidak  memiliki  legatimasi hukum

## DASAR HUKUM IHTIKAR
Adapun  ayat  yang  dapat  menjelaskan  persolan  tersebut  yaitu:  QS.  Al- Taubah ayat 34-35:
ََنيِذَّلا َو َ َ ٍميِلَأٍَباَذَعِبَْمُه ْرِِّشَبَفَِ َّاللََِّليِبَسَيِفَاَهَنوُقِفْنُيَ َلَ َوََةَّضِفْلا َوَ َبَهَّذلاَ َنو ُزِنْكَي ( 43 ) َ َْمُه ُروُهُظ َوَْمُهُبوُنُج َوَْمُهُهاَب ِجَاَهِبَى َوْكُتَفََمَّنَهَجَ ِراَنَيِفَاَهْيَلَعَىَمْحُيََم ْوَي وُذَفَْمُكِسُفْنَ ِلَِْمُت ْزَنَكَاَمَاَذَه َ َنو ُزِنْكَتَْمُتْنُكَاَمَاوُق ( 43 (
Terjemahan,-
“Dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada    jalan  Allah    maka  beritahukanlah  kepada  mereka  (bahwa  mereka akan  mendapat)  siksa  yang  pedih.  Pada  hari  dipanaskan  emas  perak  itu dalam  neraka  jahannam,  lalu  dibakar  dengannya  dahi  mereka,  lambung, dan  punggung  mereka  (lalu  dikatakan  kepada  mereka):  “Inilah  harta bendamu  yang  kamu  simpan  untuk  dirimu  sendiri,  maka  rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.
Asbabul  Nuzul  ayat  ini  adalah  diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  bahwa permulaan ayat  ini turun berkenan dengan  para pendeta dari golongan ahli  Kitab yang  menganbil  suap  dari  pengikutnya.  Penghujung  ayat  ini  turun  berkenan dengan  ahli  kitab  dan  kaum  muslim  yang  sering  menimbun  harta  benda.  Intisari dari  ayat  ini  adalah  kebiasaan  dari  orang-orang  yahudi,  baik  para  ulama  maupun rahib  mereka,  melakukan  kebatilan,  yaitu  mencari  harta  benda  dengan  cara  yang tidak  selayaknya  dan  menghalang-halangi  orang-orang  yang  akan  beriman ataupun  orang-orang  yang      telah  beriman  untuk  beribadah  kepada  Allah.  Baik
dengan ancaman, hukuman yang mereka ada-adakan, maupun menebar rasa takut. Mereka  juga  selalu  menyimpan  emas,  perak,  dan  sejenisnya  dan  enggan  untuk menafkahkan  dari  sebagian  harta  itu  dijalan  Allah.  Maka  dari  itu,  tidak sepantasnya orang-orang beriman mengikuti apa yang telah meraka lakukan. Jika mereka  berlaku  demikian,  niscaya  sama  halnya  dengan  orang-orang  Yahudi  itu. Jika demikian, kelak pada hari akhir mereka akan memasukkan ke dalam neraka. Mereka  akan  disiksa  dengan  siksaan  yang  pedih  (Departemen  Agama  RI,  2009). Adapun  hadis  HR.  Muslim  No.  3012  Kitab  Buyu’  Bab  al-Masaqah  yang menjelaskan tentang ihtikar sebagai berikut:
َُنْباَ َوُه َوَىَيْحَيَ ْنَعٍَل َلَِبََنْباَيِنْعَيَُناَمْيَلُسَاَنَثَّدَحٍَبَنْعَقَِنْبََةَمَلْسَمَُنْبَِ َّاللََُّدْبَعَاَنَثَّدَح ََلاَقٍَديِعَسَ
َِبَّيَسُمْلاَُنْبَُديِعَسََناَك ََّلَس َوَِهْيَلَعَُ َّاللََّىَّلَصَِ َّاللََُّلوُس َرََلاَقََلاَقَا ًرَمْعَمََّنَأَُثِِّدَحُي
ََوُهَفَ َرَكَتْحاَ ْنَمََم َ َ ئِطاَخ َ
َُرِكَتْحَيََناَكَ َثيِدَحْلاَاَذَهَ ُثِِّدَحُيََناَكَيِذَّلاَا ًرَمْعَمََّنِإَ ديِعَسََلاَقَ ُرِكَتْحَتَ َكَّنِإَفٍَديِعَسِلََليِقَف
Dalam  hadis  tersebut  Rasulullah  bersabda  (ئطانخَونهفَرنكتحاَننم)  barang  siapa menimbun  maka  dia  berdosa,  pada  riwayat  lain  (ئطانخَلَإَرننكتحيَلَ  )  tidak  akan menimbun  kecuali  orang  berdosa.  Ahli  bahasa  berkata  ئطانخل  artinya  orang  yang bermaksiat dan berdosa.

## IHTIKAR DALAM ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM
Perubahan  naik  turunnya  harga  barang  di  pasar  sangat  dipengaruhi  oleh genuin  supply dan demand .  Lebih  khusus,  Mannan  (1997)  menganalisis  empat faktor  penyebab  naiknya  harga,  yaitu:  Bertambahnya  persediaan  uang, Berkurangnya  produktivitas,  Bertambahnya  kemajuan  aktivitas,  Berbagai pertimbangan  fiskal  dan  moneter. Ihtikar merupakan  faktor  yang  mengakibatkan harga barang di pasar  akan tinggi, karena motif transaksi hanya disandarkan pada memaksimalkan  profit  (Muhamad,  2004).    Qardhawi  (1997)  menjelaskan  bahwa Islam  menginginkan  harga  pasar  disebabkan  adanya  persaingan  sempurna  (harga keseimbangan).
Para ulama berselisi pendapat terkait obyek Ihtikar :  1) Imam al-Gazali (ahli fiqh  mazhab  asy-Syafi ’ i)  berpendapat  Ihtikar  hanya  dibatasi  jenis  barang  pokok,
2) Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi) berpendapat Ihtikar tidak dibatasi
oleh  barang  pokok  akan  tetapi  setiap  barang  yang  dibutuhkan.  Menurut  mereka, yang menjadi  motivasi  hukum  dalam  larangan  melakukan ihtikar  tersebut  adalah kemudharalatan yang menimpa orang banyak ( Dahlan , 1996). As-Sayyid Sabiq, (1981) dalam Fiqh as-Sunnah menjelaskan bahwa proses terjadinya ihtikar dengan cara membeli barang kemudian menimbung, sehingga terjadi kelangkaan di pasar yang  mengakibatkan  masyarakat  sulit  memperoleh  barang  yang  dibutuhkan kecuali  dengan  membanyar  lebih  tinggi  dari  harga  normal.  Adiwarman  Karim juga  menjelaskan Ihtikar adalah  memperoleh  keuntungan  dari  menjual  dengan harga  tinggi  yang  diawali  dengan  adanya  praktek  menyimpang  seperti menimbung (Karim, 2000).
Meskipun  demikian,  tetap  memberikan  pengecualian  untuk  beberapa  jenis industri  seperti  perikanan,  pertanian,  ekspor-impor,  IT,  tranfortasi  lembaga keuangan,  dan  telekomunikasi.  Praktek  tersebut  diperbolrhkan  dalam  ekonomi konvensional  yang  dikenal  dengan  istilah natural  monopoly .  Praktek  monopoli tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  perusahaan  seperti  PLTA  dan  PERTAMINA (Karim, 2001).
Para  ahli  fiqhi  berpendapat,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  menimbun terlarang adalah yang terdapat syarat sebagai berikut  (Sabiq S. , 1990):
a. Kelebihan dari kebutuhannya yang ditimbun
b. Menyimpan  atau  menahan  barang  sampai  dipasar  dengan  harapan  harga akan naik, dengan begitu menjadi keuntungan bagi mereka.
c. Menyimpan atau menahan barang pada saat barang langkah yang berakibat sulitnya manusia memenuhi kebutuhan.
Para  ulama  berselisih  pendapat  terkait  status  hukum Ihtikar ,  dengan perincian sebagai berikut:
a. Haramnya  I htikar karena  ada  hadist  yang  berbunyi, Barangsiapa  yang melakukan ihtikar  maka  hukumnya adalah  dosa. (HR. Muslim Kitab al- Buyu’ bab Tahrim al-Ihtikar fil Aqwat 1605 )
b. Makruhnya Ihtikar karena  hanya  terbatas  kepada  hukum  makruh  saja karena hadist larangan Ihtikar hanya sebagai pengingat atau peringatan.
c. Haramnya  ihtikar  karena  menyangkut  bahan  pokok  seperti  makanan pokok,  tapi  selain  bahan  pokok  maka  dibolehkan  sebagaimana  hadis yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  dalam kitab  al-Buyu’ bab Tahrim  al- Ihtikar fil Aqwat 1605 .
d. Haramnya Ihtikar jika  mempengaruhi  perekonomian  disuatu  daerah diantaranya naiknya harga suatu komuditi
e. Bolehnya Ihtikar jika  praktek  tersebut  hanya  sifatnya  sementara  tanpa tujuan  memperoleh  keuntungan,  seperti  hanya  menyimpan  digudang sebagai proses aktivitas distribusi barang (HR. Bukhori 2131, dan Muslim 5/8) .
Para  ulama    juga  berselisih  paham  terkait  dengan  barang  yang  haram ditimbun, ada dua pendapat yang terkenal dalam hal tersebut;
a. Imam  Hanafi,  Sufyan  ats-Tsauri,  dan  Imam  Malik  berpendapat  bahwa hanya  barang  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  manusia  karena  larangan Ihtikar bersifat umum
b. Imam  Syafi’i  dan  Imam  Ahmad mengutarakan  bahwa Ihtikar yang diharamkan  adalah  bahan  makanan  pokok  saja,  dengan  dalil  beberapa riwayat yang muqoyyad (yang disebutkan secara khusus bahan makanan), dikuatkan dengan apa  yang dilakukan Rosululloh Shallollohu ‘alaihi wa sallam, beliau pernah menyimpan bahan makanan keluarganya untuk satu tahun penuh (HR. Bukhori 5357, dan Muslim 1757), pada masa rasulullah ada beberapa sahabat  yang melakukan penimbunan seperti ma’mar yang menimbun minyak.
Dari beberapa pendapat  di  atas terdapat  pendapat  yang kuat  yaitu pendapat yang menyatakan bahwa penimbunan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dikategorikan haram dan dilarang, hal ini disebabkan adanya  perkara;
a. Hadis  Rasulullah Shallalahu  ‘alaihi  wa  sallam tentang  larangan menimbun  tidak  mengkhusukan  bahan  makanan  saja,  sebagai  sabda beliau; Barangsiapa  menimbun  maka  dia  berbuat  dosa. (HR.  Muslim Kitab  al-Buyu’ bab Tahrim  al-Ihtikar  fil  Aqwat  1605 ).  Dalil-dalil larangan menimbun/ ihtikar bersifat  umum,  adapun beberapa hadist  yang
menyebutkan  khusus  bahan  makanan,  maka  itu  termasuk  penyebutan contoh barang yang dilarang, bukan untuk mengkhususkan, berkata Imam Syaukani rahimahulloh “Penyebutan  lafadz tha’amu (bahan  makanan) dalam  beberapa  riwayat  yang  lain  tidak  sah  dijadikan  sebagai  pengikat (dari  lafadz  yang  mutlak),  akan  tetapi  disebutkan  “bahan  makanan” adalah  bermaksud  sebagai  salah  satu  contoh  dari  sekian  banyak  contoh- contoh  barang  yang  dilarang  untuk  ditimbun  secara  mutlak…..”  ( Nailul Author 3/604)
b. Adapun yang disebutkan dalam hadist bahwa Ma’mar radhiallohu ‘anhu pernah menimbun minyak, maka jawabannya.
1) Sebagaimana  dikatakan  oleh  Ibnu  Abdil  Bar  dan  lainnya,  bahwa beliau menimbun  minyak, karena beliau mengetahui  bahwa larangan ihtikar  adalah  ketika  manusia  sedang  sangat  membutuhkannya, (sedangkan saat itu kondisi manusia tidak sangat membutuhkan)
2) Beliau  menyimpan  minyak  bukan  untuk  menjualnya  dengan  harga yang tinggi, tetapi untuk keperluan rumah tangganya, sehingga hal ini sama  dengan  yang  dilakukan  Nabi Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam ketika  menyimpan  bahan  makanan  keluarganya  untuk  satu  tahun penuh, dan ini bukan termasuk ihtikar yang terlarang.
c. Adapun  perkataan  mereka  bahwa  Rasululloh Shallollohu  ‘alaihi  wa sallam pernah  melakukan ihtikar dengan  menyimpan  bahan  makanan selama setahun penuh untuk keluarganya, maka jawabnya antara lain;
1) Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  al-Hafidz,  beliau  mengatakan: “Bisa  saja  (Imam  Bukhori  yang  membolehkan ihtikar )  lantaran menurutnya  hadits  Ma’mar  yang  dikeluarkan  Imam  Muslim  adalah tidak sah” ( Fathul Bari 4/40)
2) Al-Hafidz  juga  mengatakan,  “bahwa  sekedar  menyimpan  barang  di rumah  bukan  berarti  menimbun/ Ihtikar yang  dilarang,  karena Ihtikar yang  dilarang  adalah menahan  bahan  makanan  (tidak  menjualnya), padahal  dia  tidak  membutuhkannya,  sedangkan  manusia  sangat
membutuhkannya,  lalu  menjualnya  disaat  harga  melambung  tinggi” ( Fathul Bari 4/40)
3) Hal  ini  menunjukkan  bahwa Ihtikar yang  dilarang  adalah  dengan syarat  yang  disebutkan  di  atas,  adapun  sekedar  menyimpan  bahan kebutuhan  manusia  seperti  yang  dilakukan  Nabi Shallollohu  ‘alaihi wa sallam , maka bukan termasuk Ihtikar yang dilarang.
Adapun  pendapat  yang  mengatakan  hokum Ihtikar adalah  makruh,  maka terbantah  dengan  nash  hadist  yang  menyebutkan  bahwa: “Bahwa  barangsiapa yang  menimbun  maka  dia  telah  berbuat  dosa .”  (HR.  Muslim  1605),  hal  ini lantaran  tidak  akan  dikatakan berbuat  dosa kecuali  orang  yang  melakukan  hal yang  diharamkan  oleh  Allah  Subhanahu  wa  Ta’ala  dan  Rasul-Nya.  Praktek monopoli telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Dalam  Undang-  Undang  tersebut  mengatur  tentang  larangan  pengaturan  harga secara tidak rasional atau mempermaikan harga. Pemerintah ebelumnya juga telah mengatur  tentang  penimbunan  barang-barang  yang  mengakibatkan  melonjaknya harga dipasar. Dengan adanya dua aturan tersebut telah memberikan status hukum penimbunan  adalah  dilarang  dan  dikategorikan  melanggar  aturan  yang  telah ditetapkan  oleh  Negara.  Aturan  tersebut  mengikat  dan  berakibat  adanya  sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan monopoli dan penimbunan.

## PENUTUP
Al-Ihtikar adalah  Menahan  suatu  barang  untuk  tidak  diperjual  belikan sampai  harga  barang  pada  titik  tertinggi  ketika  harga  suatu  barang  sudah  naik barulah  diperjual  belikan.  Kondisi  tersebut  dapat  mengakibatkan  polemik perubahan harga yang tidak wajar yang cenderung naik. Perubahan naik turunnya harga  barang  di  pasar  juga  sangat  dipengaruhi  oleh genuine  supply dan demand . Mannan  menganalisis  empat  faktor  penyebab  naiknya  harga  dan  Ihtikar merupakan  salah  satu  faktor  yang  mengakibatkan  harga  barang  di  pasar    akan tinggi,  disisi  lain  Islam  menginginkan  harga  pasar  yang  muncul  dari  persaingan sempurna.  Para  ahli  fiqhi  dan  ulama  pada  dasarnya  sepakat  terkait  dengan
pengharaman terkait peraktek Ihtikar karena menyebabkan tidak normalnya harga pasar.  Perbedaan  pendapat  hanya  terkait  dengan  objek  dan  motif Ihtikar . Pengharaman Ihtikar ketika  objek  atau  barang  yang  diperdagangkan  adalah barang  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarkat  seperti  bahan  pokok,  BBM  dan barang  jenis  lainnya  yang  ketika  ditimbun  akan  mengakibatkan  terjadinya loncatan  harga  pasar. Ihtikar dibolehkan  ketika  pemimbunan  barang  dilakukan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan , A. A. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.
Fatah, D. A. (2012). Monopoli dalam Perpektif Ekonomi Islam. Al-Iqtishad, 4 (2), 159.
Qardhawi,  Y.  (1997). Peran  Nilai  dan  Moral  Dalam  Perekonomian  Islam. Jakarta: Robbani Press.
Al-Haritsi, J. b. (2006). Fikih Ekonomi Umar bin Khathab. Jakarta: Khalifah.
An-Nabhani,  T.  (2002). An-Nidlam  Al-Iqtishadi  Fil  Islam,  Membangun  sistem ekonomi alternatif; perpektif Islam. Surabya: Risala Gusti.
Ath-Thayyar,  A.  b.  (2009). Abdullah  bin  Muhammad  Ath-Thayyar  dkk, Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab (; Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 71. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam. Ekomadania, 1 (1), 1.
Iswardono. (1990). Ekonomi Mikro. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Karim , A. (2001). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Cet. I ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
Karim, A. (2000). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: IIIT Indonesia.
Malaka, M. (2014). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Jurnal Al-Adl, 7 (2),
39.
Mannan, M. A. (1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam . Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
Muhamad.  (2004). Ekonomi  Mikro  Dalam  Perspektif  Islam (Cet.  I  ed.). Yogyakarta: BPFE.
Poerwadarminta,  W.  (1976). Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka.
Qasim,  Y.  (1986). At-Ta’mil  at-Tijariyyi  fi  Mijan  asy-Syari’ah. Kairo:  Dar  an- Nahdhoh al-‘Arabiyyah.
Rahimahulloh, N. (t.th). Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughoh. t.tp: t.p.
Departemen Agama RI (2009). Syamil Al-Qur’an The Miracle 15 in 1 . Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
Sabiq, A.-S. (1981). Fiqh as-Sunnah. Libanon: Dar al-Fikr.
Sabiq, S. (1990). Fikhi Sunnah no. 12. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
Saragih, E. J. (2017). Konsep Monopoli dalam Islam. Al-Maslahah – Volume 13 Nomor 2 Oktober 2017, 13 (2), 267.
Wie,  T.  K.  (1999).  Hukum  Persaingan:  Aspek-aspek  Ekonomi  yang  Per!u Diperhatikan dalam Implementasi UU No. 5/1999. Jurnal Hukun Bisnis , 60.