## PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN PRODUK  PANGAN TANPA LABEL HALAL PADA KEMASAN DI KOTA PADANG
1 Widya Sari, 2 Iyah Faniyah 1 Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: wdy.15@gmail.com 2 Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: iyahfaniyah01@gmail.com

## ABSTRACT
The Halal label is one of the most important things to include on the packaging. The label is useful to find out whether the products produced by the manufacturer are halal so that they are  safe  for  consumption  by  consumers,  especially  Muslim  consumers  in  Indonesia. According to Article 87 paragraph 3 letter e of Law Number 18 of 2012 which states that the inclusion  of  labels  on  food  packaging  must  contain  information  regarding  halal  for  those who  are  required.  Based  on  the  article,  it  is  known  that  the  halal  label  is  one  of  the information  included  on  the  packaging.  But  the  fact  is  that  until  now  there  are  still  many manufacturers  who  produce  their  products  that  do  not  include  a  halal  label  on  the packaging.
Keywords: Business Actor, Packaged Food, Halal Label

## ABSTRAK
Label Halal merupakan salah satu hal yang sangat penting dicantumkan pada kemasan. label tersebut  berguna  untuk  mengetahui  apakah  produk  yang  dihasilkan  oleh  produsen  tersebut benar  kehalalannya  agar  aman  dikonsumsi  oleh  konsumen  khususnya  konsumen  Muslim  di Indonesia.  Menurut  Pasal  87  ayat  3  huruf  e  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012  yang menyebutkan  bahwa  pencantuman  label  pada  kemasan  pangan  harus  memuat  keterangan mengenai halal bagi  yang dipersyaratkan. Berdasarkan pasal tersebut maka diketahui bahwa label  halal  merupakan  salah  satu  informasi  yang  dicantumkan  pada  kemasan.  Namun faktanya  hingga  saat  ini  masih  banyak  produsen  yang  memproduksi  produknya  tidak mencantumkan label halal pada kemasan.
Kata Kunci: Pelaku Usaha, Pangan Kemasan, Label Halal

## PENDAHULUAN
Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan. Saat ini, produk makanan baik berupa bahan mentah maupun siap saji (instant), telah beredar luas di pasaran. Beredarnya  produk  makanan  ini  memerlukan  kontrol  yang  kuat  dari  pemerintah  maupun
pihak terkait untuk  memastikan bahwa produk makanan  yang beredar di  pasaran memenuhi standart dan layak untuk dikonsumsi.
Makanan  yang  sehat  adalah  makanan  yang  mempunyai  kandungan  yang  baik  bagi manusia.  Oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk  memperhatikan  kondisi  suatu  makanan. Mengkonsumsi  makanan  yang  baik  dan  memenuhi  standar  kesehatan  sangat  penting  demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan. 1
Pangan  termasuk  kebutuhan  dasar  yang  sangat  esensial  dalam  kehidupan  manusia yang  sepenuhnya  menjadi  hak  asasi  dari  rakyat  Indonesia.  Pangan  berkaitan  dengan  upaya manusia  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya,  menjaga  kesehatan  serta  berguna  untuk mendapatkan energi yang cukup untuk dapat bekerja secara produktif sehingga tanpa pangan manusia tidak akan dapat  menjalankan kegiatan sehari-harinya bahkan tidak mungkin  dapat untuk  bertahan  hidup.  Menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah sebagai berikut:
“Segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  produk  pertanian,  perkebunan, kehutanan,  perikanan,  peternakan,  perairan,  dan  air,  baik  yang  diolah  maupun  tidak diolah  yang  diperuntukkan  sebagai  makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi  manusia, termasuk  bahan  tambahan  Pangan,  bahan  baku  Pangan,  dan  bahan  lainnya  yang digunakan  dalam  proses  penyiapan,  pengolahan,  dan/atau  pembuatan  makanan  atau minuman”.
Setiap  produk  yang  diperkenalkan  kepada  konsumen  harus  disertai  informasi  yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak mempunyai  gambaran yang keliru atas produk pangan. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencantumkan  label  pada  kemasan  pangan.  Informasi  pada  label  kemasan  produk  pangan sangat  diperlukan  bagi  masyarakat  agar  masing-masing  individu  secara  tepat  dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan tersebut.
Bagi  orang  Islam,  pangan  juga  harus  memenuhi  syarat  halal  dan  thoyyiban sebagaimana ketentuan yang banyak terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an, salah satunya yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya :
“Dan  makanlah  makanan  yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang  Allah  telah  rejekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”.
Ayat  dalam  Al-Qur’an  tersebut  memerintahkan  kepada  manusia  untuk  memakan makanan  yang  halal  dan  baik,  dua  hal  yang  merupakan  kesatuan  dimana  halal  menurut syariah dan baik menurut segi kesehatan, gizi dan lainnya.
Untuk  mengetahui  kehalalan  dan  kesesuaian  suatu  barang,  diperlukan  suatu  kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, bikomia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat. Realitanya banyak  produk  yang  beredar  di  masyarakat  belum  semua  terjamin  kehalalannya  meskipun pelaku usaha menyatakan produk barang dipasarkan dinyatakan halal.
Label  akan  memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar  bagi  masyarakat  dalam menentukan persepsi halal. Melalui label, masyarakat dapat memperoleh keterangan tentang
1 Abdul Basith Muhammad as-sayyid, Pola Makan Rasulullah , PT. Niaga Swadaya, Yogyakarta, 2009, hlm 19
makanan  dan  minuman  yang  bersangkutan  sehingga  tidak  akan  terjebak  pada  hal-hal  yang menyesatkan. Selain label keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan  dalam  konsumsi  sehari-hari  yang  menjadi  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha atau produsen itu sendiri.
Saat ini permasalahan ketidakjelasan status kehalalan produk pangan kemasan masih menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini. Karena kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang yang akan dibelinya. Suatu produk  yang  akan  dijual  atau  diedarkan  kepada  konsumen  harus  mengikuti  standar  yang sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  baik  menurut  undang-undang  ataupun  peraturan perundang-undangan  lainnya,  akan  tetapi  pelaku  usaha  dalam      memperdagangkan      suatu produk      pangannya      sering  melakukan  berbagai  cara  agar  produk  pangan  yang  dijualnya tersebut  laku  dalam  jumlah  yang  banyak  meskipun  terkadang  menghalalkan  berbagai  cara agar konsumen   tertarik   untuk   membelinya.
Dalam  UUPK  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h  mengatur  bahwa  pelaku  usaha  dilarang memproduksi  atau  memperdagangkan  barang  yang  tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi secara  halal.  Selain  itu  dalam  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal (selajutnya disebut  UU JPH) Pasal 4 mengatur bahwa setiap produk makanan yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 4, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikasi sesuai dengan standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/mandaat dan mutu, serta pengujian obat  dan  makanan,  melakukan  intelijen  dan  penyidikan  di  bidang  pengawasan  obat  dan makanan serta pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Menurut Pasal 87 UU Pangan menyatakan sebagai berikut :
(1) Setiap  orang  yang  memproduksi  pangan  di  dalam  negeri  untuk diperdagangkan  wajib  mencantumkan  di  dalam  dan/atau  pada  kemasan pangan.
(2) Setiap  orang  yang  mengimpor  pangan  untuk  diperdagangkan  wajib mencantumkan  label  di  dalam  dan/atau  pada  kemasan  pangan  pada  saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pencantuman  Label  di  dalam  dan/atau  pada  kemasan  pangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2)  ditulis  atau  dicetak  dengan  menggunakan Bahasa Indoensia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih;
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
e. Halal bagi yang dipersyaratkan
f. Tanggal dan kode produksi;
g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa
h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
i. Asal usul bahan pangan tertentu.
(4) Keterangan  pada  label  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  ditulis  dicetak atau  ditampilkan  secara  tegas  dan  jelas  sehingga  mudah  dimengerti  oleh masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas  maka  diketahui  bahwa  label  halal  merupakan salah  satu  informasi  yang  dicantumkan  pada  produksi  makanan  oleh  produsen  untuk mengetahui  apakah  produk  yang  dihasilkannya  benar  kehalalannya  atau  keharamannya. Aturan umum yang sudah berlaku mengenai pencantuman label halal pada produk makanan haruslah melalui pemeriksaan dan sertifikasi halal terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang agar  diketahui  kehalalan  komposisi  dan  asal  usul  serta  cara  memproduksi  makanan  yang  di produksinya. Selain sertifikat halal, produsen juga menggunakan label halal.
Sertifikasi Halal merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh lembaga BPOM dan BPJPH  yang  saat  ini  bekerjasama  dengan  LPPOM  MUI.  Lembaga  tersebut  menegaskan bahwa  produk  pangan  yang  halal  harus  sesuai  dengan  ketentuan  standar  yang  telah ditetapkan. Sertifikat Halal ini dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label  halal  pada  suatu  kemasan  produk  dari  pemerintah.  Pengadaan  Sertifikat  Halal  pada produk  makanan  bertujuan  untuk  memberi  kepastian  status  halal  suatu  produk,  sehingga dapat menenangkan konsumen.
Namun,  jika  melihat  fakta  yang  ada  dilapangan  maka  masih  banyak  produk berkemasan  yang  beredar  di  pasaran  tidak  mencantumkan  label  halal  pada  kemasannya, ataupun  memasang  logo  halal  palsu  pada  kemasannya.  Hal-hal  tersebut  dinilai  termasuk  ke dalam  hal  pelanggaran  atau  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha.  Atas  pelanggaran tersebut maka ada beberapa sanksi yang telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang- undangan yang akan diberikan bagi pelaku usaha, yakni berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  perumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah bentuk sanksi yang diterapkan oleh BBPOM di Padang dan LPPOM MUI  Provinsi  Sumatera  Barat  terhadap  pelaku  usaha  yang  mengedarkan  produk pangan tanpa label halal pada kemasan di Kota Padang?.
2. Bagaimanakah  penerapan  sanksi  yang  telah  dilakukan  oleh  BPPOM  di  Padang  dan LPPOM  MUI  Provinsi  Sumatera  Barat  terhadap  pelaku  usaha  yang  mengedarkan produk pangan tanpa label halal pada kemasan di Kota Padang?

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan pada masalah yang telah diuraikan diatas, maka Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif  analitis yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menggambarkan  dan menguraikan  objek  penelitian  atau  masalah  yang  diteliti  berupa  kata-kata  tertulis  ataupun lisan  dan  perilaku  orang-orang  yang  diamati. 2 Penelitian deskriptif  analitis ini  diharapkan mampu  memecahkan  masalah  dengan  cara  memaparkan  keadaan  obyek  penelitian  yang sedang  diteliti  apa  adanya  berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  pada  saat  penelitian
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm.
dilakukan sehingga dengan metode ini akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, dan memberikan gambaran secara mendalam dari suatu gejala sosial tertentu. 3
Proses  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  yuridis  kualitatif dengan penguraian  secara deskriptif .  Penentuan  metode  analisis  seperti  ini  dilandasi  oleh  suatu pemikiran  bahwa  penelitian  ini  tidak  hanya  bermaksud  menggambarkan  (mendiskripsikan) data/objek penelitian sebagaimana apa adanya, melainkan juga bertujuan untuk memberikan argumentasi  tentang  Penerapan  Sanksi  Bagi  Pelaku  Usaha  Yang  Mengedarkan  Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan di Kota Padang.

## PEMBAHASAN
Bentuk  Sanksi  Yang  Diberikan  Oleh  BBPOM  di  Padang  Dan  LPPOM  MUI  Provinsi Sumatera  Barat  Terhadap  Pelaku  Usaha  Yang  Mengedarkan  Produk  Pangan  Tanpa Label Halal Pada Kemasan di Kota Padang
Negara  Indonesia  dalam  menjamin  setiap  pemeluk  agama  untuk  beribadah  dan menjalankan agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  masyarakat.  Jaminan  mengenai  produk halal  hendaknya  dilakukan  dengan  asas  perlindungan,  keadilan,  kepastian  hukum, akuntabilitas  dan  transparansi,  efektifitas  dan  efisien  serta  profesionalisme.  Oleh  karena  itu jaminan    penyelenggaraan  produk  halal  bertujuan  memberikan  kenyamanan,  keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan  menggunakan  produk,  serta  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pelaku  usaha  untuk memproduksi dan menjual produk halal.
Sertifikat halal serta label halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut  prinsip  keagamaan dan hak  konsumen. Sementara terdapat  fakta bahwa belum  semua  produk  makanan  bersertifikat  halal  maupun  berlabel  halal.  Dengan  demikian, upaya  untuk  memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap  kepentingan  konsumen merupakan  suatu  hal  yang  penting  dan  mendesak  untuk  segera  dicari  solusinya  dan  perlu dibuat suatu aturan sanksi yang menjerat bagi pelaku usahanya.
Permasalahan  ini  muncul  karena  konsumen  Indonesia  semakin  kritis  dan membutuhkan  kepastian  tentang  produk  pangan  yang  dikonsumsinya  baik  dari  sisi  legalitas dan  kualitas  yang  baik  dan  halal.  Apalagi  dengan  terbukanya  perdagangan  bebas  ASEAN melalui  MEA  (Masyarat  Ekonomi  Asean),  produk-produk  olahan  pangan  kemasan  dari Negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.
Pada  dasarnya  keberadaan  jaminan  produk  pangan  halal  berangkat  dari  informasi yang  benar,  jelas,  dan  lengkap  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitas  dari  produk  pangan yang  mereka  konsumsi.  Pencantuman  label  halal  sebagai  konsekuensi  sebuah  produk  yang bersertifikat  halal  akan  mengembalikan  hak-hak  konsumen  untuk  menyelksi  dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi.
Pencantuman  label  harus  terbuka  dan  jelas  terlihat,  sehingga  menunjukkan  adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin  aspek  kesheatan,  juga  bahkan  yang  sangat  penting  adalah  sebagai  bentuk pemberian jaminan perlindungan dan keupasan batiniah masyarakat.
3 Ibid.
Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terkait  labelisasi  halal  pada  produk kemasan  yang  diproduksinya  akan  dikenai  sanksi  sebagai  akibat  hukum  dari  pelanggaran yang  telah  dilanggarnya.  Pemberian  sanksi  terhadap  pelanggaran  pelaku  usaha  ini  sangat penting  dilakukan.  Oleh  karena  itu  sanksi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  mengingat adanya pelaku usaha yang melanggar aturan mengenai label halal pada produk pangan yang diproduksi olehnya.
Untuk  itu  konsumen  dihimbau  agar  meneliti  dan  menilai  produk  yang  akan dikonsumsinya secara detail dan seksama. Sebagai konsumen khususnya konsumen muslim, kesalahan atau kekeliruan dalam memilih suatu produk  yang dikonsumsinya dapat  berujung pada kerugian lahir dan bathin. Secara lahir produk yang mengandung bahan berbahaya akan berdampak bagi eksehatan. Sedangkan secara bathin, mengkonsumsi produk yang tidak halal akan berdosa.
Berdasarkan  hal  diatas  maka  konsumen  sangat  perlu  memahami  informasi  tentang produk yang akan dikonsumsinya. Sehingga keputusan untuk mengkonsumsi produk tertentu tidak semata-mata karena tergiur dengan kemasan  yang menarik, iklan  yang bombastis atau harga yang murah. Secara psikologis, setiap orang akan memilih segala sesuatu yang bersifat praktis,  ekonomis  dan  hasil  yang  maksimal.  Sikap  tersebut  tidak  boleh  dibiarkan  tanpa adanya suatu upaya yang seharusnya dilakukan dan dipikirkan akibat yang akan ditimbulkan.
Terkait dengan pelanggaran pada label atas produk pangan yang dihasilkan oleh para pelaku  usaha,  maka  terdapat  beberapa  sanksi  sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  sanksi perdata, pidana maupun administratif.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap label halal yang digunakan pada produk pangan, maka  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dapat  memberikan  sanksi administratif  selaku  penerbit  sertifikasi  halal  kepada  pelaku  usaha  yang  berupa  peringatan tertulis,  denda  administratif  atau  pencabutan  sertifikat  halal.  Sedangkan  apabila  konsumen merasa  dirugikan  akibat  adanya  pelanggaran  atau  pemalsuan  terhadap  label  halal,  maka konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha.
Terkait  dengan  pelaku  usaha  yang  mencantumkan  label  halal  tanpa  sertifikasi  halal, maka alur pemberian sanksi oleh LPPOM MUI yakni pelaku usaha akan diberikan peringatan secara  tertulis,  kemudian  pelaku  usaha  dilarang  untuk  mengedarkan  sementara  waktu  dan perintah  untuk  menarik  produk  pangan  dari  peredaran,  pemusnahan  pangan  jika  terbukti membahayakan  kesehatan  jiwa  dan  manusia,  jika  memang  terbukti  membahayakan  maka produksi  akan  diberhentikan  untuk  sementara  waktu,  sanksi  juga  dapat  berupa  denda  Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.

## Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Oleh BPPOM di Padang dan LPPOM MUI Provinsi Sumatera  Barat  Terhadap  Pelaku  Usaha  Yang  Mengedarkan  Produk  Pangan  Tanpa Label Halal Pada Kemasan di Kota Padang
Keabsahan  produk  makanan  dan/atau  labelisasi  halal  sangatlah  penting  untuk menentramkan umat Islam Indonesia pada khususnya dalam memilih makanan dan minuman, karena  dengan  demikian  umat  muslim  dapat  dengan  mudah  untuk  memilih  dan  mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama  Islam.  Masalah  ini  menjadi  penting  untuk  diperhatikan,  karena  untuk  sekarang  ini
tidak akan bisa dengan mudah untuk memilah-milah dan membedakan mana yang haram dan mana  yang  halal.  Ini  berbeda  dengan  puluhan  tahun  yang  lalu,  dimana  tanpa  mengalami kesukaran yang berarti kita bisa membedakannya.
Kehalalan  suatu  produk  menjadi  kebutuhan  yang  wajib  bagi  umat  muslim,  baik  itu makanan,  obat-obatan  maupun  barang-barang  konsumsi  lainnya.  Seiring  besarnya  kuantitas umat  muslim  di  Indonesia.  Konsumen  Muslim  di  seluruh  dunia  telah  membentuk  segmen pasar  yang  potensial  dikarenakan  pola  khusus  mereka  dalam  mengkonsumsi  suatu  produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan Syariat.
Dalam  ajaran  syariat,  tidak  diperkenankan  bagi  kaum  muslim  untuk  mengkonsumsi produk-produk  tertentu karena substansi  yang dikandungnya  atau proses  yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syariat  tersebut.  Dengan adanya  aturan  yang tegas ini maka para pemasar memiliki sekaligus barrier dan kesempatan untuk mengincar pasar khususnya kaum Muslimin.
Kejujuran  produsen,  kewaspadaan  konsumen,  serta  regulasi  Negara,  merupakan kesatuan integral penegakan hukum mengenai produk halal. Salah satu masalah produk halal adalah  mengenai  sertifikasi  halal  dan  pencantuman  label  halal  pada  kemasan  produk  yang bertujuan  melindungi  masyarakat  dari  produk  haram  dan  membahayakan  kesehatan.  Akan tetapi kerapkali terjadi silang kepentingan dalam implementasinya, terutama antara produsen dan konsumen. Karena kejadian inilah LPPOM MUI serta BPPOM memiliki perhatian serius berikut tindakannya.
Produk-produk  yang  mendapat  pertimbangan  utama  dalam  proses  pemilihannya berdasarkan  ketentuan  syariat  yang  menjadi  tolak  ukur  untuk  konsumen  muslim  adalah produk-produk  makanan  dan  minuman.  Ketidakinginan  masyarakat  muslim  untuk mengkonsumsi  produk-produk  haram  akan  meningkatkan  keterlibatan  yang  lebih  tinggi dalam  proses  pemilihan  produk.  Proses  pemilihannya  sendiri  akan  menjadikan  kehalalan sebagai  parameter  utamanya.  Ketentuan  ini  membuat  keterbatasan  pada  produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat Muslim.
Selama  ini,  konsumen  memerlukan  kepastian  hukum  terhadap  suatu  produk  apakah berlabel  halal/haram  terhadap  seluruh  pangan  yang  dikonsumsi,  sehingga  muncul  adanya kecenderungan  yang  kuat  bahwa  konsumen  muslim  amat  selektif  dalam  memilih  produk pangan  yang  halal.  Hal  ini  dapat  berakibat  pada  pangan  yang  tidak  berlabel  halal  mulai ditinggalkan konsumen, dan sebaliknya pangan yang berlabel halal mulai dicari konsumen.
Tujuan pemberian label  pada pangan  yang berkemasan adalah agar masyarakat  yang membeli dan/atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan  yang dikemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun  keterangan  lain  yang  diperlukan  sebelum  memutuskan  akan  membeli  dan/atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan  akhir  dan  siap  untuk  diperdagangkan,  tetapi  tidak  berlaku  bagi  perdagangan pangan yang dibungkus dihadapan pembeli.
Salah  satu  bukti  akan  kehalalan  produk  tersebut  aman  untuk  dikonsumsi  adalah dengan  pemasangan  label  halal  pada  produk  pangan  dalam  kemasan  tersebut,  sehingga dengan  adanya  label  halal  tersebut  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen Muslim  sehingga  konsumen  Muslim  merasa  aman  dalam  mengkonsumsi  produk  kemasan
yang  mereka  gunakan  tersebut.  Demikian  halnya  bagi  konsumen  non  Muslim  juga  akan merasa aman dalam mengkonsumsi produk makanan dalam kemasan tersebut.
Terkait  dengan  proses  kehalalan  terhadap  suatu  produk  pangan,  maka  BBPOM mempunyai  persyaratan  untuk  pencantuman  logo  halal  pada  kemasan  produk,  yang  terdiri dari :
a) Sertifikat  Halal  dari  MUI  yang  masih  berlaku  dan  sesuai  dengan  produk  yang  telah diajukan;
b) Pemenuhan  Cara  Produksi  Pangan  Olahan  yang  Baik  (CPPOB)  dibuktikan  dengan hasil pemeriksaan sarana produksi terakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Apabila  rating  penilaian  CPPOB  adalah  A  (Baik  Sekali)  maka  hasil  pemeriksaan berlaku  selama  2  (dua)  tahun  dan  setelah  itu  harus  dilakukan  audit  verifikasi kembali.
2) Apabila rating penilaian CPPOB adalah B (Baik), maka hasil pemeriksaan berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelah itu harus dilakukan audit verifikasi kembali.
Jika  dikaitkan  dengan  perlindungan  konsumen  khususnya  bagi  umat  yang  beragama Muslim  dari  produk  pangan  yang  dalam  kemasan  agar  terjamin  kehalalannya  maka  dalam ketentuan  Pasal  8  huruf  h  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  maka  ditentukan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
Dengan  adanya  label  halal  yang  tercantum  pada  kemasan  pangan  tersebut  maka seharusnya  konsumen  Muslim  sudah  mendapatkan  perlindungan  bahwa  label  halal  tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tercapainya hak dari konsumen yaitu berhak mendapatkan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa.  Sebagai  lembaga  pemerintah  menyatakan  bahwa  tidak  mudah  untuk menentukan bahwa produk  yang berada didalam  kemasan tersebut  halal  atau haram,  karena diperlukan pengetahuan yang khusus serta harus menggunakan peralatan yang canggih untuk meneliti bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam produk pangan tersebut.
Badan POM merupakan  lembaga  yang berwenang melakukan pengawasan Obat  dan Makanan. BPOM telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kejahatan kemanusiaan terhadap obat dan makanan, diantaranya mengawasi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, melakukan pembinaan sarana yang melanggar aturan, berkoordinasi dengan aparat penegak  hukum,  pemerintah  daerah,  dan  lintas  sektor  lainnya.  Namun  hal  tersebut  masih belum cukup mengurangi kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
Jika  melihat  hasil  temuan  atas  pengawasan  yang  telah  dilakukan  oleh  BPPOM  di Padang, maka dalam hal penerapan sanksi bagi  pelaku usaha  yang mengedarkan produknya khususnya  tanpa  label  halal  pada  kemasan  yang  ada  di  Kota  Padang  adalah  sanksi  yang diberlakukan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait proses pelabelan hanya berupa sanksi administratif yang berupa diberikannya teguran tertulis.
Di  Kota  Padang  sendiri,  menurut  Ibu  arma  berdasarkan  hasil  wawancara  penerapan sanksi  administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang  memproduksi  pangan  berkemasan  tanpa label  halal  belum  dilakukan  secara  masif.  Hal  ini  dikarenakan  terkait  proses  penerbitan  dan pencantuman label halal ada pada LPPOM MUI, dari pihak BPPOM hanya terkait dalam hal keseluruhan informasi yang ada pada kemasan pangan tersebut terutama sekali dalam hal izin
edar.  Dimana  jika  pelaku  usaha  tidak  mempunyai  izin  edar  maka  sanksi  administratif  yang akan  diberikan  yakni  berupa  pencabutan  izin  dan  penarikan  produk  pangan  dari  pasaran. 4 Namun, untuk khususnya label halal dari pihak BPPOM hanya memberikan teguran tertulis, hal tersebut dikarenakan kewenangan selanjutnya dalam proses pencantuman label halal ada pada BPJPH yang bekerjasama dengan LPPOM MUI.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  berkembang  di masyarakat,  terdapat  tantangan  besar  yang  dihadapi  oleh  MUI  dan  LPPOM  MUI  dalam melaksanakan  kewenangannya.  Salah  satunya  yaitu  dengan  telah  disahkannya  Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan hadirnya UU JPH ini memang  semakin  menguatkan  payung  hukum  dalam  melindungi  masyarakat  agar mengkonsumsi  barang  halal.  Tetapi  hingga  saat  ini  masih  terdapat  beberapa  kontroversi terkait beberapa pasal yang terdapat dalam UU JPH tersebut terutama dalam hal kewenangan LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal.
Dalam  menjalankan  fungsinya,  LPPOM  MUI  melakukan  pengkajian  dan pemeriksaaan  terhadap  produk  yang  akan  disertifikasi  halal.  Jika  telah  terdapat  kejelasan maka hasil pemeriksaan tersebut akan dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas ditinjau dari  syariat  Islamnya.  Jika  telah  menghasilkan  suatu  ketetapan  barulah  dibentuk  sertifikat halal oleh MUI.
Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal di  kemasannya terhadap  produk  yang telah mendapatkan sertifikat  halal,  menjaga kehalalan produk  yang  telah  memperoleh  sertifikat  halal,  memisahkan  lokasi,  tempat  dan penyembelihan,  alat  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan  dan penyajian  anatar  Produk  Halal  dan  Tidak  Halal,  memperbaharui  sertifikat  halal  jika  masa berlaku sertifikat halal berakhir, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.
Pengawasan  adalah  salah  satu  faktor  yang  memberi  perlindungan  kepada  konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Pengawasan pada jaringan produk halal yang dilakukan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (selanjutnya  disebut  BPJPH)  adalah terhadap :
1. Lembaga Pemeriksa Halal;
2. Masa berlaku Sertifikat Halal;
3. Kehahalan Produk;
4. Pencantuman Label Halal:
5. Pencantuman Keterangan Tidak Halal;
6. Pemisahan  lokasi,  tempat  dan  alat  penyembelihan,  pengolahan,  penyi,panan, pengemasan,  pendistribusian,  penjualan,  serta  penyajian  antara  Produk  Halal dan Tidak Halal;
7. Keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal.
Menurut  Pasal  53  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal,  dalam  melakukan  pengawasan  peran  masyarakat  dalam  membentuk  jaminan  produk halal juga sangat dibutuhkan. Hal yang dapat dilakukannya yakni dengan mengawasi produk
4 Hasil wawancara dengan Ibu Armawati Anwar, selaku Koordinator Substansi Pemeriksaan BBPOM di Padang, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021
dan  produk  halal  yang  beredar  di  pasaran  dapat  berbentuk  pengaduan  atau  pelaporan  ke BPJPH.  Berdasarkan    bunyi  ketentuan  pasal  tersebut  maka  penulis  meilhat  bahwa pengawasan dapat dilakukan dalam mengawasi produk-produk makanan yang tidak berlabel halal oleh pemerintah maupun oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan masyarakat sendiri.
Menurut  Bapak  Syaifullah  sendiri,  sebenarnya  sudah  sering  dilakukan  sosialisasi, memberikan edukasi khusus dan melakukan penyidikan terhadap produk yang beredar ketika terjadi  pelanggaran  dengan  instansi  terkait  yakni  dengan  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian  Provinsi  Sumatera  Barat.  Hal  ini  dilakukan  agar  para  produsen  dapat berproduksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  diundang-undang,  apalagi  terkait  dengan pencantuman  label  halal  yang  mana  sangat  dibutuhkan  bagi  masyarakat  Sumatera  Barat khususnya  Kota  Padang  sendiri  yang  mayoritas  beragama  Islam.  Namun,  upaya  tersebut masih  banyak  tidak  diindahkan  oleh  para  pelaku  usaha  karena  label  halal  tersebut  masih bersifat sukarela bukan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, masih ada terdapat produk berkemasan yang tidak berlabel halal beredar di masyarakat. 5
Jadi,  dapat  disimpulkan  oleh  penulis  bahwa  untuk  pencantuman  label  halal  yang sudah  memiliki  sertifikasi  halal  BPJPH,  maka  pelaku  usaha  harus  melakukan  pencantuman label  halal  ke  BPJPH.  Sehingga  secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  BPJPH mengeluarkan  surat/izin  keamanan  produk (thoyyiban) ,  sedangkan  MUI  menetapkan surat/jaminan  kehalalan  produk,  sehingga  dapat  dipastikan  produk  tersebut  merupakan produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.
Adapun upaya pemerintah dalam mengetahui status kehalalan suatu produk kemasan yaitu dengan tahap-tahap sebagai berikut :
1. Dilihat  pada  kemasan  produk  tersebut  apakah  tercantum  nomor  MD  (Makanan Dalam  negeri),  SP  (Sertifikat  Penyuluhan)  atau  ML  (Makanan  Luar  Negeri). Nomor  MD  dan  ML  dikeluarkan  oleh  BPOM,  SP  dikeluarkan  oleh  Dinas Kesehatan. Keterangan tentang peraturan pencantuman Nomor MD/SP/ML harus sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  382  Tahun  1989  tentang Pendaftaran Makanan.
2. Selanjutnya perhatikan apakah sudah ada logo halalnya. Apabila sudah ada, maka produk  tersebut  sudah  dilakukan  pemeriksaan  kehalalan  dan  mendapat  sertfiikat halal dari MUI sehingga sudah terjamin kehalalannya.
3. Untuk produk yang memiliki nomor MD/SP/ML, tetapi tidak ada label halal, bisa berarti  produk  tersebut  belum  diperiksa  kehalalannya  atau  sudah  mendapat sertifikasi  halal  tetapi  masih  dalam  proses  pengajuan  pencantuman  label  halal  di BPOM.
4. Apabila ditemukan pada label kemasan ada label halal, tetapi tidak ditemi nomor registrasi  MD/SP/ML,  maka  produk  tersebut  tidak  dijamin  halal  dan  label  halal yang tercantum adalah illegal dan diluar tanggung jawab BPOM.
Dalam  hal  penerapan  sanksi  yang  diberikan  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran di Kota Padang khususnya, maka makanan yang belum berlabel halal tidak akan
5 Hasil wawancara dengan Bapak Syaifullah, selaku Direktur LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021
ditarik  oleh  pemerintah,  akan  tetapi  makanan  yang  akan  ditarik  dari  peredaran  adalah makanan  yang  sifatnya  sudah  membahayakan  masyarakat  banyak.  LPPOM  MUI  maupun BPJPH  tidak  mempunyai  kewenangan  memberi  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak berlabel  halal  sebelum  pelaku  usaha  memiliki  sertifikat  halal.  Kecuali,  jika  pelaku  usaha tersebut  sudah  mempunyai  sertifikat  halal  maka  baru  dilakukan  sanksi  administratif  yakni berupa  pencabutan  atas  sertifikat  halal  yang  dimilikinya.  Jikalau  belum  sama  sekali mempunyai sertifikat halal maka LPPOM MUI tidak bisa menindak-lanjutinya.
Menurut  analisa  penulis  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  terdapat  suatu  produk makanan  yang  tidak  berlabel  halal  sama  sekali,  maka  tidaklah  akan  ditarik  oleh  pemerintah yang  berwenang  kecuali  produsen  atau  pelaku  usaha  tersebut  sudah  berurusan  dengan lembaga terkait seperti memanipulasi sertifikat atau labelisasi halal, memiliki sertifikat halal tetapi  memalsukan  kehalalan  produksinya,  dan/atau  konsumen  telah  merasa  dirugikan barulah  produsen  tersebut  ditindaklanjuti  penangananannya  oleh  pihak  yang  berwenang. Apabila ada konsumen  yang melapor dan merasa dirugikan  atas informasi  yang tidak benar upaya  penindakan  yang  akan  diberikan  yakni  berupa  sanksi  penjara.  Hingga  saat  ini  belum ada produsen  yang mendapatkan sanksi penjara terkait dengan  proses pemalsuan label  halal ini.
Masih banyak beredarnya produk makanan yang tidak berlabel halal pada kemasan di pasaran  hal  ini  dikarenakan  masih  rendahnya  pengetahuan  pelaku  usaha  terkait  proses sertifikasi  halal  ini.  Para  pelaku  usaha  masih  menganggap  bahwa  pencantuman  label  halal bukan suatu kewajiban dan masih bersifat sukarela, karena sebelum diberlakukannya UU JPH sifat  dari  sertifikasi  halal  ini  masih  bersifat voluntary (sukarela)  bukan mandatory (kewajiban)  kecuali  bagi  yang  sudah  mencantumkan  label  halal  maka  produsen  harus  bisa membuktikan kehalalannya. Saat ini setelah diberlakukannya UU JPH pada akhir tahun 2019 didalam  undang-undang  tersebut  sifat  dari  sertifikasi  halal  kini  sudah  menjadi mandatory (kewajiban).  Namun,  faktanya  saat  ini  masih  banyak  produk  yang  beredar  di  Kota  Padang belum mencantumkan label halalnya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal maka haruslah melakukan sertifikasi terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak sesuai. Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara  tidak  benar  maka  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  sanksi  itu  dapat  berupa  sanksi administratif maupun sanksi pidana.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan  dan  analisis  sebagaimana  yang  telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Bentuk  sanksi  yang  diberikan  oleh  BBPOM  di  Padang  dan  LPPOM  MUI  Provinsi Sumatera  Barat  kepada  para  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap pencantuman label halal pada kemasan ada diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan,  yakni  :  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  yang memberikan  sanksi  pidana,  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal yang memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana, Undang-undang Nomnor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  memberikan  sanksi
administratif  dan  sanksi  pidana,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999  tentang Label  dan  Iklan  Pangan  yang  memberikan  sanksi  administratif,  serta  Peraturan  Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang memberikan sanksi administratif
2. Penerapan sanksi bagi pelaku usaha di Kota Padang yang melakukan pelanggaran dinilai masih  sangat  ringan.  Bagi  pihak  BBPOM  sanksi  yang  diberikan  terkait  tidak  adanya pencantuman  label  halal  pada  kemasan  yakni  berupa  sanksi  administratif  yakni  berupa teguran  secara  tertulis.  Hal  ini  dikarenakan  terkait  proses  penerbitan  dan  pencantuman label  halal  ada  pada  LPPOM  MUI,  dan  dari  pihak  BPPOM  hanya  terkait  dalam  hal keseluruhan informasi yang ada pada kemasan pangan tersebut terutama sekali dalam hal izin edar. Dimana jika pelaku usaha tidak mempunyai izin edar maka sanksi administratif yang  akan  diberikan  yakni  berupa  pencabutan  izin  dan  penarikan  produk  pangan  dari pasaran.  Selanjutnya,  LPPOM  MUI  maupun  BPJPH  tidak  mempunyai  kewenangan memberi  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak  berlabel  halal  sebelum  pelaku  usaha memiliki sertifikat halal. Kecuali, jika pelaku usaha tersebut sudah mempunyai sertifikat halal  maka  baru  dilakukan  sanksi  administratif  yakni  berupa  pencabutan  atas  sertifikat halal  yang  dimilikinya.  Jikalau  belum  sama  sekali  mempunyai  sertifikat  halal  maka LPPOM MUI tidak bisa menindaklanjutinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Teks:
Abdul  Halim  Barakatullah, Hukum  Perlindungan  Konsumen  :  Kajian  Teoritis  dan Perkembangan Pemikiran , Nusa Media, Bandung, 2008
_____________, Hak-Hak Konsumen , Nusa Media, Bandung, 2010
Achmad Ali, Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan Konsumen , Raja Grafindo, Jakarta, 2004
Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia , cet. 2, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Alumni, Bandung, 2005 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Burhanuddin, Pemikiran  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan  Sertifikasi  Halal ,  Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2011
Hans  Kelsen, Teori  Umum  tentang  Hukum  dan  Negara ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Bandung, 2006
Indriyo Gitosudarmono, Manajemen Pemasaran Edisi Kedua , Yogyakarta, BPFE, 2014 Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam , Era Intermedia, Surakarta, 2000 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 Asri, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan  Yang  Tidak Bersertifikat Halal ,Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Jurnal IUS Vol. IV Nomor 2 Agustus 2016, Mataram, 2016
LPPOM MUI, Jurnal Halal Menentramkan Umat , No. 56/X/2005, Jakarta, 2005
Zumroh  Najiyah, Implementasi  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal  Dalam  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI  Jatim  dan  Industri  Makanan  dan  Minuman  Kota  Pasuruan), Skripsi Fakultas  Syariah,  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang, Malang, 2016

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan   Iklan Pangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  76/Menkes/Per/III/78  tentang  Label dan Periklanan Makanan
Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Produk Pangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan