Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022 P - ISSN
: 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  519 – 523
ANALISIS EFEKTIVITAS & EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
NGAWI TAHUN 2018-2020
Oleh : Esa Aldila,
Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : b200180256@student.ums.ac.id
Suyatmin Waskito Adi
Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email : suy182@ums.ac.id Articel Info Abstract Article History : Received  24 February - 2022 Accepted  24 March - 2022 Available Online  11 April - 2022
One of Indonesia's state revenues that is currently being intensively promoted is taxes. Indonesia makes tax as one of the largest sources of income, one of which is local taxes using secondary and premier data.  The  object  of  this  research  is  the  Ngawi  Regency  Finance Agency.  Meanwhile,  the  research  subjects  were  employees  of  the Ngawi Regency Finance Agency who were taken using a sampling technique. The results in this study are the level of effectiveness of Ngawi  Regency's  PBB  revenue  for  the  2018-2020  period  is classified  as  effective.  This  is  indicated  by  the  percentage  of effectiveness with an average of 98.23%, the efficiency level of Tax revenue in Ngawi Regency for the period 2018 to 2020 is classified as efficient, which is indicated by an average efficiency of 5.53%, and  Land  and  Building  Taxes  are  one  of  the  mainstay  items  of income. region because PBB contributes the largest PAD in the tax sector. This means that the level of  efficiency and effectiveness of Land and Building Tax receipts as reviewed in the previous chapter has a positive effect on the potential for Regional Original Income in Ngawi Regency.
Keywords :
Effectiveness,
Efficiency,
Land  and  BuildingTax  , Local Revenue

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  penerimaan  negara  Indonesia saat  ini  sedang  gencar-gencarnya  digalakkan adalah  pajak.  Indonesia  menjadikan  pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar salah satunya dari pajak daerah. Pajak Daerah merupakan  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya
kemakmuran  rakyat  (Mardiasmo,  2011:12). Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali  dalam  menambah  penerimaan  daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan telah menjadi wewenang daerah dalam pemungutan dan pengelolaannya maka penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan sepenuhnya  masuk  ke  pendapatan  asli  daerah kabupaten/kota.
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah pendapatan  derah  yang  dipungut  berdasarkan
peraturan  daerah  sesuai  peraturan  perundang- undangan,  seperti  pajak  daerah,  retribusi daerah,  perusahaan  daerah,  dan  lain-lain penerimaan yang sah (Suhadak dan Nugroho,
2007:135).  Menurut  Thamrin  Simanjuntak dalam  Halim  (2004:94),  pendapatan  asli daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh daerah  dari  sumber -  sumber  dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Thamrin Simanjuntak dalam Halim (2004:94)
menjelaskan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) terdiri  atas : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi  daerah,  Hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  Lain-lain  PAD  yang sah.
Efektivitas penerimaan pajak daerah
menggambarkan  kinerja  suatu  pemerintahan daerah.  Konsep  efektivitas  berkaitan  dengan keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan  kegiatannya  tepat  waktu  dan sesuai  dengan  tujuannya.  Efektivitas  dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan  yang  dimaksudkan  disini  adalah seberapa  jauh  tercapainya  target  pajak  bumi dan bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengunakan pengeluaran seminimal  mungkin  oleh  pemerintah  daerah
Kabupaten Ngawi dengan realisasi penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan semaksimal mungkin.
2. KAJIAN PUSTAKA

## DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  kas negara  yang  digunakan  untuk  pembelanjaan dan pembangunan negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Definisi  pajak  yang  dikemukakan  oleh  Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip dari buku Perpajakan karangan Mardiasmo (2011:1)  adalah  iuran  rakyat  iuran  rakyat kepada  kas  negara  berdasarkan  undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat  jasa  timbal  (tegen  prestasi),  yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak
yang  bersifat  kebendaan  dalam  arti  besarnya pajak  terutang  ditentukan  oleh  keadaan  objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek  (siapa  yang  membayar)  tidak  ikut menentukan besarnya pajak.
Sedangkan  menurut  Diana  dan  Setiawati (2009:749) pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan,  penyewa  dan  yang  memperoleh manfaat  dari  bumi  dan  bangunan.  Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang  ada  dibawahnya.  Bumi  menunjuk  pada permukaan  bumi  meliputi  tanah  dan  perairan pedalaman  serta  laut  wilayah  Indonesia. Bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan dengan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retrebusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang  bertujuan  untuk  memberikan  kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi (Rudi, 2011).
Efektivitas Analisis efektivitas pajak daerah yaitu yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  rill  daerah  (Halim, 2004:135).  Tingkat  efektifitas  juga  di  ukur dengan  membandingkan  antar  rencana  yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.  Namun,  jika  usaha  atau  hasil pekerjaan  dan  tindakan  yang  dilakukan  tidak tepat  sehingga  menyebabkan  tujuan  tidak tercapai atau saran yang diharapkan, maka hal itu  dikatakan  tidak  efektif  (Streers  dalam Rahman, 2010:67).
Efisiensi Efisiensi  merupakan  salah  satu  cara perusahaan dalam mengelola sumber keuangan,  material,  proses,  peralatan,  tenaga kerja  maupun  biaya  secara  efektif  (Sadikin, 2005). Efisiensi bisa diartikan sebagai keadaan di  mana  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bisa dicapai  dari  suatu  pengorbanan  tertentu, dimana  untuk  memperoleh  suatu  manfaat
tertentu  diperlukan  pengorbanan  sekecil mungkin (Edy, 1987).
Efisiensi  adalah  usaha  mencapai  prestasi yang  sebesar-besarnya  dengan  mengunakan kemungkinan-kemungkinan  yang  tersedia (material,  mesin,  dan  manusia)  dalam  tempo yang  sependek-pendeknya,  didalam  keadaan yang  nyata  (sepanjang  keadaan  itu  bisa berubah)  tanpa  mengganggu  keseimbangan antara  faktor-faktor  tujuan,  alat,  tenaga  dan waktu.  Efisiensi  adalah  perbandingan  terbaik antara suatu hasil dengan usahanya.
3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan  Keuangan  Kabupaten  Ngawi  yang terletak di Jalan Teuku Umar No.12, Kluncing, Ketanggi,  Kec.  Ngawi,  Kabupaten  Ngawi, Jawa Timur, terhitung sejak Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Tanggal 7
Bulan  Februari  Tahun  2022. Objek  pada penelitian  ini  adalah  Badan  Keuangan Kabupaten Ngawi. Sementara Subjek
penelitian  adalah  pegawai  Badan  Keuangan Kabupaten Ngawi yang diambil dengan teknik sampling.  Teknik  pengumpulan  data  adalah teknik  yang  dapat  digunakan  peneliti  untuk mengumpulkan  data.  Dalam  penelitian  ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data  yaitu  wawancara  dan  observasi.  Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Efektivitas  Penerimaan  PBB Kab.
Ngawi
Tabel 1. Analisis dan realisasi PBB Kab. Ngawi Tahun 2018-2020 Tahu n Realisasi Penerimaan PBB (Rp) Target Penerimaan PBB (Rp) Tingkat Efektivit as Kriter ia 2018 17.568.611. 939 17.977.508. 909 97,7% Efekti f 2019 23.634.146. 672 24.065.712. 016 98% Efekti f 2020 23.804.236. 298 24.004.333. 323 99% Efekti f
Dari Table 1, diketahui bahwa :
1. Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kabupaten  Ngawi  periode  tahun  2018- 2020 tergolong efektif, karena berdasarkan hasil  perhitungan  diperoleh  persentase  97 %, 98% dan 99% dimana menurut landasan teori  yang  digunakan,  diketahui  bahwa
persentase  rasio  perbandingan target perolehan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan Realisasi  perolehan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  diantara  90%-100%  dikatakan efektif.
2. Pada  tahun  2018  tingkat  efektifitas menunjukkan persentase sebesar 97% yang artinya bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  tergolong  efektif.  Pada  tahun 2018  ini,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang ditetapkan adalah sebesar Rp17.977.508.909  dengan  jumlah  SPPT sebanyak 601.501 lembar. Untuk mengetahui  efektif  tidaknya  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun  2018 maka  dilakukan  perbandingan  realisasi penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan yaitu  sebesar  Rp17.568.611.939  dengan Target  penerimaan  Pajak  Bumi  dan bangunan  sehingga  diperoleh  persentase pencapaian  97.7%  artinya  masih  terdapat tunggakan sebesar Rp408.896.970. Adapun persentase ini termasuk kategori efektif.
3. Pada  Tahun  2019  tingkat  efektivitas menunjukkan  angka  persentase  sebesar 98% Adapun target penerimaan PBB tahun 2018  mengalami  peningkatan  menjadi sebesar  Rp24.065.712.016  dengan  jumlah SPPT  sebanyak  612.234  dan  jumlah  yang terealisasi  sebesar  Rp23.634.146.672.  Hal ini  berarti  masih  terdapat  tunggakan pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan sebesar  Rp431.565.344.  Jika  dilakukan perbandingan jumlah Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target Penerimaan  PBB  tahun  2019  maka diperoleh  persentasi  sebesar  98%  artinya penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan berjalan efektif karena persentasenya diatas 90%.
4. Pada  tahun  2020  terjadi  peningkatan ketetapan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan menjadi sebesar
Rp24.004.333.323 dengan realisasi penerimaan  Rp23.804.236.298.  Persentase efektivitas  penerimaan  PBB  pada  tahun 2020 adalah sebesar 99% artinya peningkatan  target  penerimaan  PBB  pada tahun  2020  dibarengi  dengan  peningkatan efektivitasnya dari dua tahun sebelumnnya.
Analisis  Efisiensi  Penerimaan  PBB  Kab. Ngawi
Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan PBB dari tahun 2018 sampai 2020
cenderung meningkat. Biaya pemungutan PBB setiap  tahunnya  juga  berfluktuasi  bergantung pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ngawi yang ditetapkan.
Berdasarkan perhitungan, efisiensi
penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Kabupaten  Ngawi  tahun  2019  hingga  2020 memiliki rata-rata 5.53 % artinya penerimaan PBB  kabupaten  Ngawi  tahun  2018  sampai dengan  tahun  2020  tergolong  sangat  efisien karena  dibawah  20  persen,  dengan  tingkat efisiensi paling rendah pada tahun 2018 yaitu bernilai 4.6%.
Tabel 2. Pola perkembangan Efisiensi penerimaan PBB di Kab. Ngawi tahun 2018-2020 Tahu n Biaya Pemunguta n PBB (Rp) Realisasi Penerimaan PBB (Rp) Efisien si Kriteri a 2018 3.819.263.4 65 17.568.611.93 9 4,6% Efisien 2019 3.939.024.4 45 23.634.146.67 2 6,0% Efisien 2020 3.954.192.0 77 23.804.236.2 98 6,02% Efisien
Tabel  2  memperlihatkan  bahwa  pola perkembangan  efisiensi  penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Ngawi selama 3 tahun memiliki kecendrungan stabil, dimana  walaupun  terbaca  secara  persentasi angka menunjukkan peningkatan yang artinya tingkat efisiensi menurun, tetapi karena diikuti dengan  peningkatan  realisasi  pemungutan PBB,  maka  persentasi  ini  disimpulkan  stabil. Dengan  rata-rata  efisiensi  sebesar  5.53% artinya  setiap  pengeluaran  Rp  5.53%  akan menghasilkan penerimaan PBB Rp100. Dengan  kata  lain,  pemungutan  PBB  sebesar Rp1.000.000.000  akan  memerlukan  biaya sebesar Rp55.300.000. Dengan bobot
persentase  sebesar  5.53%  maka  tingkat efisiensi penerimaan PBB dikabupaten Ngawi selama tahun 2018 sampai 2020 dikategorikan efisien.
Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Tabel 3. Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Ngawi tahun 2018-2020 Tahun Realisasi PBB (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontribusi (persen) 2018 17.568.611.939 223.798.504.976,26 7.85% 2019 23.634.146.672 255.455.274.348,43 9.25%
2020 23.804.236.298 270.179.416.011,80 8.8%
Dari  tabel  3,  diketahui  bahwa  persentase kontribusi  PBB  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah kabupaten Ngawi berfluktuasi, namun secara  keseluruhan  diketahui  menunjukkan pola  yang  cenderung  meningkat.  Kontribusi PBB secara keseluruhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Ngawi cukup berarti  dengan rata- rata 8.63%, artinya PBB merupakan komponen  dari  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Ngawi yang cukup penting.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  pada  pembahasanmaka dapat diambil kesimpulan :
1. Tingkat  efektivitas  penerimaan  PBB kabupaten Ngawi periode tahun 2018-2020 tergolong  efektif.  Hal  ini  ditandai  dengan persentasi  efektivitas  dengan  rata-rata 98.23%.  Tingkat  efektivitas  tertinggi terjadi  pada  tahun  2020  sebesar  99%  dan terendah  pada  tahun  2018  sebesar  97.7%. Tercapainya  efektivitas  penerimaan  PBB dikabupaten  Ngawi  didukung  oleh  upaya Bapenda  Ngawi  yang  giat  melakukan pendataan objek pajak berpotensi.
2. Tingkat  efisiensi  penerimaan  Pajak  pada Kabupaten  Ngawi  periode  tahun  2018 hingga  2020  tergolong  efisien,  dimana ditunjukkan  dengan  rata-rata  efisiensi sebesar 5.53%. Tingkat efisiensi penerimaan  PBB  terendah  terjadi  pada tahun  2020  sebesar  6.02%  dan    tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2018  sebesar 4.6%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatkan  target  maupun  realisasi penerimaan PBB kabupaten Ngawi.
3. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menjadi  salah satu  item  andalan  pendapatan  daerah karena  PBB  menyumbang  PAD  terbesar disektor  pajak.  Artinya  dengan  tingkat efesiensi dan efektivitas penerimaan Pajak Bumi  dan  Bangunan  seperti  yang  diulas pada  bab  sebelumnya  berpengaruh  positif terhadap  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah kabupaten Ngawi.
6. REFERENSI
Diana,            Anastasia,  Setiawati,  dan  Lilis.
2009.Perpajakan    Indonesia:Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Andi Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai
Manajemen  Keuangan  Daerah.  Edisi Revisi.  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan
Percetakan AMP YKPN Mardiasmo.  2011.  Perpajakan.  Edisi  Revisi. Andi Offset, Yogyakarta. Mardiasmo.  2012.  Perpajakan.  Edisi  Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
Rahman,  A.  2010.  Panduan  Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan. Bandung: Nuansa. Rudy  Badrudin,  Ekonomi  Otonomi  Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta,2011.H.99 Simanjuntak, Thamrin. 2004. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah. Suhadak,  dan  Trilaksono  Nugroho.  (2007) Paradigma  Baru  Pengelolaan  Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi. Malang, Banyumedia Publising  dan  Lembaga  Penerbitan  & Dokumentasi FIA – UNIBRAW.