## IMPLEMENTASI  PRINSIP-PRINSIP  TATA  KELOLA  DAN  PERANNYA  PADA KINERJA BUMDES DESA GERBO
Elok Binar Intani 1 Mudrifah 2 Firda Ayu Amalia 3 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang Email : elokbinar5@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang Email : mudrifah@umm.ac.id
Diterima: 11 Desember 2023 Direview: 26 Februaru 2024 Dipublikasikan: 15 Mei 2024

## Abstrak
Pembentukan  tata  kelola  BUMDes  merupakan  strategi  untuk  mewujudkan  kinerja  pengeloaan BUMDes  yang  baik,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip  profesionalitas, transparansi,  responsivitas,  strategy  vision  dan  rule  of  law  telah  dilaksanakan  dan  mampu berkonstribusi  terhadap  kinerja  pengelolaan  BUMDes.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  dengan  metode  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang  dilakukan  pada BUMDes  Makmur  Sentono  di  Desa  Gerbo  untuk  mengetahui tata  kelola  dan  perannya  pada kinerja BUMDes.    Jumlah  kepengurusan  orang  pada  BUMDes  Makmur  Sentono  ada  tiga  belas  orang, sedangkan  informan  dari  penelitian  ini  dengan  melakukan  wawancara  kepada  Ketua  BUMDes, Sekretaris  BUMDes,  Komisaris,  Pengawas  dan  satu  Perangkat  Desa  Gerbo.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan lima prinsip tata kelola pada kinerja BUMDes Makmur Sentono telah mendekati  kesempurnaan,  selanjutnya  pada  operasional  BUMDes  sendiri  masih  terdapat  kelemahan dikarenakan kurangnya jam operasional di kantor BUMDes.
Kata Kunci: Profesionalitas, Transparansi, Responsivitas, Strategy Vision dan Rule of Law.

## Abstract
The  establishment  of  BUMDes  governance  is  a  strategy  to  realize  good  BUMDes  management performance,  this  study  aims  to  determine  the  application  of  the  principles  of  professionalism, transparency, responsiveness, strategic vision and rule of law that have been implemented and are able to contribute to the performance of BUMDes management. This research uses a descriptive qualitative approach  with  interview,  observation  and  documentation  methods  conducted  at  BUMDes  Makmur Sentono in Gerbo Village to determine governance and its role in BUMDes performance.  The number of management people at BUMDes Makmur Sentono is thirteen people, while the informants of this research  by  conducting  interviews  with  the  BUMDes  chairman,  BUMDes  secretary,  commissioner, supervisor and one Gerbo village official. The results showed that the application of five principles of governance on the performance of BUMDes Makmur Sentono has approached perfection, furthermore in the  BUMDes  operation itself there  are still  weaknesses  due  to  the lack  of  operating  hours  at the BUMDes office.
Keywords: Professionalism, Transparency, Responsiveness, Strategy Vision and Rule of Law

## PENDAHULUAN
Pemerintah membuat aturan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun (2014) tentang Desa yang menjadi semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan dan kemajuan yang bersifat otonom. Didalam Undang-Undang  tersebut,  desa  menjadi  sasaran  pembangunan  yang  memperoleh  hak  secara  leluasa dalam  mengelola  pemerintahannya.  Kondisi  tersebut  dapat  memperlaju  pembangunan  nasional  dan memberikan konstribusi untuk Indonesia serta dapat menjadi kesempatan bagi desa dalam mengurangi jarak antara desa dan kota.
Desa adalah pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan potensi desa, maka Desa mendirikan BUMDes yang memiliki peran penting sebagai lembaga usaha milik desa dan dikelola oleh masyarakat desa serta pemerintah untuk memperlaju perkembangan perekonomian desa. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun (2021) memiliki tujuan untuk meningkatkan dan  memandirikan  desa  dalam  mengatur  perekonomian  masyarakat  melalui  kegiatan  usaha  dan memperoleh keuntungan atau bagi hasil laba dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta dapat menjadi  sumber  penghasilan  penduduk  lokal.  Sebagaimana  hal  tersebut  dimaksud,  maka  BUMDes dituntut  untuk  bersifat  transparan  dan  akuntabel,  sifatnya  yang  publik  serta  merupakan  badan  usaha yang dimiliki oleh desa maka dana yang diperoleh dari pemerintah desa harus digunakan dengan sebaik- baiknya untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa.
BUMDes adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memandirikan desa, kegiatan tersebut dilakukan pemerintah untuk memandirikan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan diharapkan desa dapat berkembang dengan kemampuan yang dimiliki, dapat juga mengembangkannya dengan  memberikan  inovasi  baru  untuk  memberikan  ciri  khas  tersendiri  pada  BUMDes (Khasanah, 2021). BUMDes  berperan sebagai lembaga  sosial yang  memiliki  kepentingan  melalui  konstibusinya dalam  pelayanan  sosial,  sedangkan  dalam  lembaga  komersial  BUMDes  bertujuan  untuk  mencari keuntungan Syafikri dkk. (2021) .
Sebagian  besar  BUMDes  diharapakan  dapat  mengusahakan  kemajuan  perekonomian masyarakat desa, tidak terlepas dari itu BUMDes memiliki tantangan tersendiri dalam memaksimalkan pengelolaan  serta  wawasan  manajerial  para  pengurusnya,  maka  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  11  Tahun  (2021) bertujuan  untuk  mengatur  tingkat  berdirinya  BUMDes;  Tingkat  pertama, melakukan  musyawarah  untuk  mewujudkan  kemufakatan  akan  pendirian  dan  penetapan  struktur organisasi BUMDes dan bentuk ikatan kerja antar personil dan pengurus BUMDes yang dilakukan oleh masyarakat  dan  pemerintah  desa;  Kedua,  merinci  dan  mengesahkan;  Ketiga  peningkatan  dan pengelolaan BUMDes; Setelah semua tahap telah berjalan maka akan dilakukan monitoring, evaluasi dan melakukan pelaporan pertanggungjawaban pengelola.
Didalam mengelola BUMDes, maka patut diterapkan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes yang mengacu  pada  peraturan  yang  telah  disepakati  bersama.  Menurut Sofyani  et  al.  (2020) menyatakan bahwa  dalam  penelitiannya  prinsip  tata  kelola  yang  terdiri  dari  profesionalitas,  transparansi, responsivitas, strategy vision dan rule of law berimplementasi terhadap kinerja BUMDes. Dari semua prinsip  tersebut,  maka  penting  untuk  melakukan  pengeloaan  yang  mandiri  dan  kompeten  dalam mewujudkan BUMDes yang dapat memberi dampak bagi kemajuan desa.
Sofyani  et  al.  (2020) melakukan  penelitian  terkait  Implementasi  Prinsip-Prinsip Tata  Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hasil penelitian ini menyatakan  bahwa  praktik  tata  kelola  dapat  mempengaruhi  kinerja  BUMDes,  keadaan  tersebut ditunjukkan  dengan  tingginya  pelaksanaan  prinsip  tata  kelola  yang  menghasilkan  kinerja  lebih  baik pada BUMDes. Akan tetapi juga terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tidak selamanya penerapan prinsip tata kelola BUMDes dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik seperti penelitian yang  dilakukan  oleh Syafikri  dkk.  (2021) terkait  Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  dengan Perspektif Good Governance di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang menyatakan bahwa masih ada kendala terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes dan masih banyak yang belum mengetahui dan terlibat dalam program BUMDes, selanjutnya pengelola BUMDes masih belum  terbuka  terkait  dengan  informasi  data  hasil  usaha  BUMDes  itu  sendiri,  selain  itu  pengelola BUMDes kurang profesional yaitu dengan mencari dana tambahan pribadi dalam bekerja.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Gorda  dkk.  (2023) ditemukan  bahwa  kegiatan edukasi yang dilakukan dapat membuahkan hasil mengenai tata kelola yang baik pada BUMDes terkait dengan  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat,  selain itu  dapat  menarik minat  masyarakat  terkait perbaikan  tata  kelola  BUMDes  yang  baik,  selanjutnya  diharapkan  pengelolaan  desa  wisata  mampu menguatkan  organisasi  kepariwisataan  dalam  mengembangkan  BUMDes  di  Desa  Apuan.  Dalam penelitian Nurjanah  dkk.,  (2020) menunjukkan  bahwa  prinsip  tata  kelola  partisipatif,  transparan, kooperatif,  sustainabel,  emansipatif,  dan  akuntabel  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan.  Dalam penelitian Nelpion  dkk.  (2023) menunjukkan  penerapan  akuntanbilitas  dapat  berpengaruh  positif terhadap pengelolaan laporan keuangan, pada prinsip transparansi dapat berpengaruh positif sehingga mampu  menyediakan  informasi  yang  akurat  kepada  masyarakat,  dan  pada  prinsip  responsibilitas
mampu memberi pengaruh yang positif sehingga tingkat responsive yang diberikan dapat menimbulkan sifat percaya, pada prinsip profesionalisme juga telah berpengaruh positif, selain itu adanya rule of law dapat  mengarahkan  tugas  pemerintah  dengan  lebih  teratur.  Dalam  penelitian Yuliana  dkk.  (2022) menunjukkan bahwa penerapan enam prinsip pada BUMDes tersebut sudah sangat baik dan konsisten. Pada penelitian Widiastuti dkk. (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes belum menyusun  dokumen  tata  kelola  khususnya  pada  dokumen  akuntanbilitas,  sehingga  penelitian  ini berimplikasi pada perlunya BUMDes dalam menyusun dokumen tata kelola yang belum dicapai. Dalam penelitian Sofyani  et  al.  (2020) menunjukkan  prinsip  transparansi,  partisipasi,  akuntanbilitas  dan responsivitas pengelolaan BUMDes telah berjalan cukup baik, namun dari 4 prinsip tersebut masih ada indikator  yang  belum  dipenuhi  oleh  BUMDes.  Dalam  penelitian Puspitasari  &  Kristanto.  (2021) menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  kelemahan  dikarenakan  kurang  tepatnya  waktu,  selain  itu  pada prinsip  Akuntanbilitas  pada  pengelolaan  dana  desa  masih  belum  optimal,  namun  pada  prinsip Transparansi sudah terlaksana dengan baik, sedangkan di bagian pengembangan usaha di BUMDes ini pada tahap pengembangan, dan kinerja pengurus BUMDes sudah baik. Dalam penelitian Aprillianto dkk.  (2022) menunjukkan bahwa  laporan  keuangan  BUMDes  belum memenuhi ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 dan SAK-EMKM, selain itu praktik laporan keuangan masih bersifat manual, serta ada yang sudah berbasis excel, namun juga ada yang belum memiliki laporan keuangan. Dalam  penelitian-penelitian  yang  telah  ada,  maka  tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  kinerja BUMDes  Makmur  Sentono  berdasarkan  prinsip  tata  kelola  BUMDes.  Dengan  melakukan  analisis prinsip profesionalitas, transparansi, responsivitas, strategy vision dan rule of law. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut maka akan terbentuk kinerja BUMDes yang baik, dikarenakan kepengurusan BUMDes masih belum optimal dan perlunya peningkatan SDM dalam kepengurusan BUMDes.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  penelitian  terdahulu,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang  prinsip-prinsip tata  kelola  BUMDes  yang  baik,  mengingat  pengelolaan dana  BUMDes telah banyak  ditemukan  kasus  penggelapan  dana  maupun  penyelewengan  uang  yang  dilakukan  dengan sengaja  oleh  beberapa  individu  guna  mendapatkan  keuntungan.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka perlunya penerapan prinsip tata kelola BUMDes.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

## Tata Kelola BUMDes
Sofyani et al. (2020) menyatakan bahwa tata kelola adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang ada  didalam  suatu  organisasi  yang  kemudian  hal  tersebut  dijadikan  prinsip  dalam  melaksanakan kegiatan. Selain itu, dasar hukumnya juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun (2015) tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, dalam mengelola BUMDes dibutuhkan prinsip tata kelola BUMDes agar sejalan dengan tujuan dari berdirinya BUMDes.

## Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Risalah dan Eriswanto (2023) menyatakan bahwa kinerja BUMDes merupakan proses evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes untuk menilai efektivitas kegiatan tersebut, dan memiliki tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, hal tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi yang dapat membuat BUMDes lebih maksimal dalam memberi manfaat terhadap masyarakat desa. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun (2014) tentang Desa Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.”  Didalam penetapan Undang-Undang tentang Desa diatas, maka peran dan fungsi desa dalam mengelola keuangan Desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kesejahterahkan masyarakat Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa serta potensi sumber daya manusia, maka pemerintah Desa membentuk BUMDes yang dapat menguatkan kedudukan Desa. Menurut Salmiah et al. (2021) kinerja  BUMDes  merupakan  proses  untuk  mengukur  atau  menilai  organisasi  melalui  pelaksanaan program  dan  kegiatan  dalam  mewujudkan  tujuan,  visi  dan  misi  yang  ditetapkan  BUMDes  dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

## Profesionalitas
Amanat Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  (1945) (Pasal  33  Ayat  1) menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, maka  upaya  dalam  membangun  profesionalitas  pada  BUMDes  dapat  dikaji  berdasarkan  (UU)  No. 19/2003  tentang  BUMN,  agar  kepengurusan  dan  sumber  daya  manusia  dapat  berbasis  kinerja  yang profesional,  idealnya  BUMDes  menjadi  penguat  peran  koperasi.  Menurut Handayani  dan  Nugraha. (2023) profesional adalah ciri perilaku atau profesi dalam pekerjaan tertentu yang mempunyai kualitas, keterampilan,  dan  pengetahuan  yang  dibutuhkan  oleh  karyawan  dalam  melayani  masyarakat  desa. Profesionalisme menurut Muhson (2004) adalah setiap pekerjaan harus dilakukan dengan profesional, orang yang profesional sendiri adalah orang yang memiliki profesi. BUMDes yang profesional akan menjadi  badan  usaha  unggulan  di  desa  dan  dapat  memutus  rantai  ketidakadilan  yang  menghambat perekonomian  masyarakat  desa,  kehadiran  BUMDes  dapat  menjadi  sumber  masyarakat  desa  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir tata kelola perekonomian yang tidak adil.

## Transparansi
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun (2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa “ Informasi Publik  adalah  informasi  yang  dihasilkan  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik  serta  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik.  Hal  tersebut  juga  diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun (2014) yang menyatakan bahwa keuangan desa  harus  dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  karena  dengan  adanya  asas  transparan  atau  aspek keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi ats penyelenggaraan  pemerintahan,  yaitu  informasi  atas  kebijakan  pemerintah  desa  dan  pengelolaan keuangan desa.
Nurjanah  et  al.,  (2020) menyatakan  bahwa  transparansi  adalah  aktivitas  yang  berdampak terhadap kepentingan masyarakat Desa guna mengetahui informasi yang harus diketahui dengan lebih terbuka. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelpion dkk. (2023) menyatakan bahwa  transparansi  dibangun  untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dan  dapat  diperoleh mereka dengan kepentingan publik. Menurut Irawati et al. (2017) menyatakan bahwa transparan dalam bidang manajemen adalah adanya keterbukaan dengan semua tindakan atau kebijakan dalam mengelola kegiatan yang dapat diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, untuk mengetahui pengeluaran dana yang  pemerintah  gunakan. Ana  dan  Ga  (2021) Menyatakan  bahwa  transparansi  suatu  keterbukaan informasi organisasi yang dapat di akses oleh beberapa pihak dan dapat diakses dengan mudah.

## Responsivitas
Menurut Putri et al. (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa responsivitas adalah suatu kebijakan  yang  dapat  memuaskan  aspirasi  dari  suatu  kelompok  masyarakat  tertentu. Risalah  dan Eriswanto (2023) menyatakan bahwa responsivitas berkaitan dengan kemampuan manajerial pengelola untuk mengetahui keinginan masyarakat, sehingga BUMDes dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan  keinginan  masyarakat  desa.  Menurut Nuraeni  (2019) responsivitas  merupakan  kemampuan organisasi  untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat,  mengembangkan  pelayanan  publik  sesuai  dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini responsivitas menggambarkan dari kinerja sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

## Strategy Vision
Menurut Rosmaida  &  Handayani  (2022) dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  strategy vision  adalah  prinsip  sebuah  organisasi  dalam  mengelola  BUMDes  dalam  menentukan  tujuan berdasarkan  visi,  misi  dan  strategi.  Strategy  menurut  Amanda  dan Kawedar  (2023) pada  dasarnya adalah harapan masyarakat yang sejalan dengan harapan pimpinan atau pihak terkait dengan adanya keselarasan antara kepentingan organisasi dan masyarakat dalam menyesuaikan diri dalam memenuhi harapan sosial. Menurut Setiyani dkk. (2023) visi strategis adalah program dan rancangan yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan sebuah Negara.

## Rule Of Law
Didalam penelitian yang diteliti oleh Rosmaida dan Handayani (2022) menyatakan bahwa rule of  law  dinyatakan  sebagai  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan hukum yang berlaku.  Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2023) yang menyatakan bahwa rule of law merupakan organisasi yang berperan penting dalam pengelolaan organisasi dan terarah  dikarenakan terdapat  aturan  hukum  yang jelas.  Dalam  penelitian Sofyan  dkk. (2022) menyatakan  bahwa  rule  of  law  adalah  kerangka  hukum  yang  adil  dan  tidak  pandang  bulu, kebijakan  kekuasaan  harus  berlandaskan  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam penelitian Rokilah (2020) menyatakan bahwa rule of law adalah  bentuk  perumusan  yuridis  dari  gagasan  konstitusional,  yang  didasarkan  atas  hukum  dalam melakukan tindakan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Sabika dkk. (2022) rule  of  law  adalah  bahwa  setiap  orang  termasuk  pemerintah  harus  tunduk  pada  hukum  yang sama    dengan  adil,  tertib  terhadap  hak  setiap  individu,  dengan  memperkuat  rule  of  law  maka  dapat mencegah terjadinya penyalagunaan kekuasaan, ketidakadilan dan penyelewengan dana dalam sistem hukum.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Menurut Creswell dalam Tran (2015) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan segala jenis penelitian dalam memperoleh penemuan tanpa menggunakan metode statistik, melainkan hanya untuk memahami suatu fenomena dan tidak berupa angka melainkan berupa hasil narasi.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  melalui  wawancara  atau berkomunikasi  dan  bertanya  secara  langsung  dengan  informan,  dan  melakukan  observasi  secara menyeluruh,  serta  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  langsung  melalui  dokumen  yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan informan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Komisaris, Pengawas BUMDes dan satu perangkat Desa Gerbo,  sehingga  dalam  penyuguhannya  bersifat  apa  adanya  tanpa  rekayasa  serta  tidak  dapat dimanipulasi.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  BUMDes  Makmur  Sentono  yang  berada  di  Kantor  Balai  Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Lokasi tersebut dipilih karena bertepatan dengan lokasi magang penulis kelas CoE Akuntansi Desa.

## Unit Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  unit  analisis  tata  kelola  BUMDes.  Tata  kelola  diambil  karena terdapatnya  konsep  akuntansi  didalamnya.  Selain  itu,  tata  kelola  juga  menjadi  inti  masalah  dalam penelitian ini atas pencegahan penyelewengan dana yang kemungkinan terjadi.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data menggunakan teknik wawancara, observasi dan  dokumentasi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  berkomunikasi langsung secara mendalam dengan informan yang kemudian hasil wawancara tersebut di diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ada.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan  terlebih  dahulu,  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  penulis  bahas,  dan  kemudian penulis akan melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan hasil dari implementasi tata kelola BUMDes, sedangkan penyusunannya sendiri menggunakan empat tahapan seperti perumpamaan dari Miles and Huberman mengenai metode penelitian kualitatif dalam buku Sugiyono  (2020) untuk menganlisis masalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  yang  telah  diuraikan  diatas,  yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memerlukan data yang belum cukup memadai serta akan diberhentikan apabila data yang dibutuhkan telah cukup memadai saat pengambilan keputusan.
2. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan sebagai bentuk analisis untuk mengintenskan, menggolongkan serta  mengarahkan  dan  mengurangi  atau  menghilangkan  data  yang  tidak  sesuai  untuk diorganisir dalam kesimpulan akhir.
3. Penyajian Data
Data yang telah terkumpul perlu dilakukan adanya penarikan kesimpulan dan disajikan dalam bentuk tertentu untuk menjadikan informasi lebih tersusun dengan bentuk terpadu.
4. Penarikan kesimpulan
Kegiatan  terakhir  yang  dilakukan  dalam  analisis  data  adalah  penarikan  kesimpulan, akan  tetapi  apabila  data  yang  didapatkan  masih  belum  pasti  kebenarannya,  maka  akan dilakukan analisis ulang untuk memperoleh data yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah Desa Gerbo mendirikan BUMDes Makmur Sentono pada tahun 1992 yang berawal dengan berdirinya unit usaha secara sendiri-sendiri dengan rumah tangganya sendiri, selanjutnya pada tahun  2015  dua  unit  usaha  BUMDes  yaitu  unit  hippam  tirta  nugra  Gerbo  dan  pasar  rakyat  Gerbo menjadi satu di bawah pengelolaan BUMDes, yang pada saat itu masih bernama “BUMDes Nyawiji” dan berjalan selama lima tahun, dan kemudian di tahun 2020 dengan bergantinya pengurus BUMDes yang  baru  serta  harus  mengurus  badan  hukum,  maka  BUMDes  Nyawiji  berganti  nama  menjadi BUMDes Makmur Sentono yang memiliki filosofi “Sentono” adalah sebutan untuk nenek moyang atau pengungsi  dari  Majapahit  yang  datang  ke  Desa  Gerbo,  sehingga  diberi  nama  Makmur  Sentono dikarenakan  memiliki  perumpamaan  yakni  cita-cita  atau  harapan  masyarakat  Desa  Gerbo  itu  bisa menjadi makmur. Pada 05 Januari 2023 BUMDes Makmur Sentono berdiri berdasarkan berita acara Musyawarah Desa Gerbo yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2023, yang telah  diresmikan  pada  tahun  2022  sebelumnya,  BUMDes  tersebut  telah  resmi  dan  telah  dikukuhkan perubahan struktur, dengan kepala desa sebagai manajer yang lama dan sekarang posisi jabatan manajer dipegang oleh ketua BUMDes itu sendiri.
BUMDes  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mendorong perkembangan  ekonomi  masyarakat  Desa  Gerbo.    Didalam  pendirian  BUMDes  pemerintah mempertimbangkan unit usaha yang didasarkan pada permasalahan masyarakat serta kebutuhan yang diperlukan. Salah satu permasalahan di Desa Gerbo adalah dimana saat musim kemarau masyarakat harus keluar Desa terlebih dahulu untuk menimba air bersih di Desa sebelah sedangkan di Desa Gerbo sendiri  kebutuhan  yang  berkaitan  dengan  air  sangat  mengharuskan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga dari permasalahan yang ada dapat menjadi terbentuknya unit usaha hippam tirta nugra Gerbo sebagai unit usaha dari BUMDes Makmur Sentono ini dengan tujuan agar lebih mempermudah masyarakat ketika membutuhkan air dan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Seiring  berjalannya  waktu,  BUMDes  Makmur  Sentono  mengembangan  usaha  baru  untuk semakin  meningkatkan  kebutuhan  masyarakat  dan  mendorong  perkembangan  ekonomi.  Dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat, pemerintah menyediakan pasar guna memutus rantai tengkulak, selain itu hasil penjualan atau hasil bumi penjualan dilakukan melalui acara event- event tertentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Temuan ini mendukung hasil penelitian dari Sofyani et al. (2020) yang menunjukkan bahwa praktik tata kelola dapat mempengaruhi kinerja BUMDes. keadaan tersebut ditunjukkan dengan penerapan lima prinsip tata kelola pada kinerja BUMDes Makmur Sentono yang baik dan dijalankan dengan konsisten. Dilihat  dari  penerapan  lima  prinsip  tersebut,  yang  pertama  BUMDes  makmur  sentono  mampu mengelola  BUMDes  dengan  menerapkan  prinsip profesionalitas  sesuai  dengan  bidangnya  dan  dapat menghasilkan  kinerja  yang  lebih  baik.  Kedua,  Masyarakat  Desa  Gerbo  telah  mengetahui  informasi BUMDes  Makmur  Sentono  baik  laporan  keuangan  dan  kelengkapannya  baik  melalui  banner  atau
halaman Facebook dengan Transparan. Ketiga, Segala aspirasi dari masyarakat mengenai pengelolaan BUMDes Mkamur Sentono telah menjadi tanggung jawab bagi BUMDes itu sendiri (Responsivitas). Keempat,  dalam  prinsip Strategy  Vision BUMDes  Makmur  Sentono  telah  memaksimalkan  tiap  unit usaha  untuk  mencapai  target  yang  diinginkan  dalam  meningkatkan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah). Kelima, Setiap adanya pertemuan rapat BUMDes telah memastikan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dengan adanya payung hukum yang mengatur BUMDes dan adanya standarisasi yang jelas dalam pembuatan AD/ART (Rule Of Law). Temuan selanjutnya, bahwa BUMDes Makmur Sentono telah  berdampat  positif  bagi  masyarakat  dan  membantu  meningkatkan  perekonomian  masyarakat melalui  unit  usaha  pasar  yang  dijalankan  BUMDes  Makmur  Sentono  serta  dapat  mensejahterahkan masyarakat Desa Gerbo. Selanjutnya ditemukan bahwa operasional BUMDes Makmur sentono tidak dilakukan setiap hari di kantor BUMDes melainkan dengan melakukan pengontrolan pada setiap unit yang  dijalankan  dengan  menyusuri  setiap  unit  dan  melakukan  monitoring  pada  unit  masing-masing untuk melakukan pembenahan dari kekurangan operasional setiap unitnya.
a. Prinsip Profesionalitas
Menurut Nelpion dkk. (2023) profesionalitas adalah sikap dan kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaan serta dilandasi dengan pengetahuan yang memadai sesuai dengan bidangnya, sehingga memiliki peran penting dalam pengelolaan laporan keuangan.
Berdasarkan  keahlian  anggota  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  bidangnya, anggota BUMDes telah melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing terutama di bagian unit usaha HippamTirta Nugra seperti yang dinyatakan oleh ketua BUMDes Makmur Sentono dalam wawancara yang sudah dilakukan, yakni:
“.......Untuk Hippam tidak semua orang bisa melakukan pengaturan air, jadi meskipun mereka pendidikan formalnya itu nggak begitu tinggi, tapi mereka profesional dalam pengelolaan airnya, semua orang bisa untuk nyambung air ya, ..........kita nggak harus apa, eee.... membuat saluran air itu seenaknya itu nggak bisa, tapi dengan aturan-aturan tertentu, cuma teman-teman Hippam saja yang bisa.”(Ketua BUMDes).
Terdapat  keraguan  dalam  menilai  keahlian  khusus  dalam  pelaksanaan  tugas  atau profesi sesuai dengan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan seperti yang dinyatakan oleh ketua BUMDes Makmur Sentono dalam wawancara yang sudah dilakukan, yakni:
“Saya nggak tau malah, bakunya itu dimana, tingkat kebakuannya itu dimana, tapi yang saya  jelasin,  teman-teman  yang  di  pasar,  ee..  terus  di,  terutama  di  Hippam  ya  yang butuhkan  keahlian  khusus  itu,  mereka  memang  benar-benar  menguasai,  soalnya kebanyakan  dari  mereka itu  sudah ada  itu mulai  92,  jadi mulai apa ya,  hipam  kecil, masih merintis dulu sampai sekarang itu masih ada.”(Ketua BUMDes).
Selain  itu  pelaksanaan  profesionalitas  kerja  telah  dinilai  sudah  sesuai  dengan  aturan yang ada, seperti pemaparan Pengawan BUMDes Makmur Sentono bahwa:
“Ya Alhamdulillah Mbak ya jadi saya selaku Pengawas di sana menilai bahwasanya BUMDes kita ini yang sudah mulai berjalan sesuai aturan yang ada di sana menurut kami selaku Pengawas sudah, saya kira ee mendekati profesional lah untuk kegiatannya soalnya  apa,  bumdes  ini  sudah  mengacu  pada  Undang-Undang  yang  ada  jadi  sudah mereka  jalankan  sedikit  demi  sedikit  terutama  untuk  pelayanan  kepada masyarakat”(Pengawas BUMDes).
Berdasarkan  informasi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penerapan  prinsip profesionalitas BUMDes Makmur Sentono masih belum optimal yaitu dengan masih adanya keraguan  dalam  menilai  standar  baku  di  bidang profesi  yang  bersangkutan,  namun  sebagian besar  pemilihan  pengelola  unit  usaha  BUMDes  diambil  dari  warga  sekitar  yang  memiliki pengalaman  kerja  di  bidang  tertentu  yang  dibutuhkan  BUMDes.  Secara  umum  BUMDes Makmur Sentono telah menjalankan prinsip profesionalitas kerja sesuai dengan aturan Undang- Undang yang telah ditetapkan.
b. Prinsip Transparansi
Menurut Yuliana et al. (2022) menyatakan bahwa transparansi adalah semua kegiatan yang dapat diketahui oleh semua masyarakat secara terbuka tanpa ada yang disembunyikan.
Prinsip  transparansi  pada  BUMDes  Makmur  Sentono  sudah  diterapkan,  hal  ini dikarenakan  seluruh  kegiatan  program  yang  sedang  berjalan  telah  disampaikan  kepada perwakilan  masyarakat  dalam  Musyawarah  Desa  (Musdes)  dan  akan  disampaikan  kepada masyarakat  luas  secara  detail  melalui  banner  yang  dipasangkan  di  pasar,  seperti  yang dinyatakan oleh sekretaris BUMDes Makmur Sentono, bahwa:
“Bentuk  transparansi  BUMDes  kepada  masyarakat  itu,  kita  setiap  akhir  tahun melaporkan keuangan BUMDes itu biasanya kita pakai banner kita taruh di pasar sama di depan sini”(Sekretaris BUMDes).
Hal tersebut juga diperkuat dengan apa yang dipaparkan oleh ketua BUMDes Makmur Sentono yakni:
“Kita setiap 3 bulan sekali melaporkan kegiatan terutama kegiatan keuangan BUMDes kepada pengawas dan komisaris, secara eee... 3 bulan sekali nanti di akhir tahun kita adakan rapat, rapat  umum yaitu rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, RT, RW,  BPD,  eee...  Kepala  Desa,  sama  perangkat,  disana  kita  sampaikan  hasil  yang dicapai dalam satu tahun”(Ketua BUMDes).
Begitu  juga  sekretaris  desa  yang  memaparkan  transparansi  dari  laporan  keuangan BUMDes Makmur Sentono, yakni:
“.........kalau transparansi saya kira sudah karena di akhir tahun mereka sudah aa.. istilah e membacakan ya, ee..neraca selama satu tahun, bahkan sampai penggunaan dana-dana itu sudah disampaikan ke forum rapat, aa.. terutama perangkat desa maupun kepada perwakilan  masyarakat  desa  yaitu  BPD.  Saya  kira  untuk  aa..  transparansi  aa..  dari keuangan sudah dilaksanakan”(sekretaris Desa).
Kondisi transparansi laporan keuangan pada BUMDes Makmur Sentono disampaikan kepada  pengawas  dan  komisaris  secara  triwulan,  seperti  yang  dipaparkan  oleh  Pengawas BUMDes, sebagai berikut:
“......jadi  ee  untuk  ke  Pengawas  ini  laporan  yang  secara  tulis  ini  triwulan  ya  jadi kebanyakan tapi hampir setiap bulan dari teman-teman BUMDes ini berkumpul selain disana rapat intern setelah itu juga menyampaikan kepada kami Pengawas juga kepada Komisaris”(Pengawas BUMDes).
Begitu  juga  Komisaris  BUMDes  yang  memaparkan  bahwa  BUMDes  melaporkan seluruh kegiatan atau laporan keuangan setiap bulan dan maksimal tiga bulan sekali, yakni:
“......berdasarkan laporan yang disampaikan pada kami eee... minimal itu satu bulan sekali dan maksimal 3 bulan sekali sudah di dilaporkan.........”(Komisaris BUMDes). Transparansi  mengenai  informasi  BUMDes  sudah  mudah  diakses  oleh  pihak  yang berkepentingan,  melalui  media  informasi  online  dan  offline,  seperti  yang  dinyatakan  oleh sekretaris BUMDes Makmur Sentono:
“.....kita juga punya website yang bisa dikunjungi fan ya, Facebook juga ada, bisa di eee... bisa diakses oleh masyarakat gitu aja”(Ketua BUMDes).
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka penerapan prinsip transparansi pada BUMDes Makmur  Sentono  telah  dilakukan  dengan  baik,  hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  adanya kemudahan  akses  informasi  dalam  mengetahui  informasi  mengenai  BUMDes.  Selain  itu adanya media informasi melalui media cetak dan media sosial untuk kepentingan masyarakat dalam  mengakses  informasi.  Hal  serupa  dalam  mengetahui  informasi  BUMDes  juga disampaikan dalam rapat setiap tahunnya.
c. Prinsip Responsivitas
Risalah  dan  Eriswanto  (2023) menyatakan  bahwa  responsivitas  berkaitan  dengan kemampuan manajerial pengelola untuk mengetahui keinginan masyarakat, sehingga BUMDes dapat  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  desa.  Berdasarkan penerapan prinsip responsivitas, BUMDes Makmur Sentono telah menerapkan prinsip tersebut yang  juga  menjadi  salah  satu  bentuk tanggung  jawab  sosial  dan  berdampak  positif  terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan BUMDes ini sendiri, seperti yang telah dipaparkan oleh Ketua BUMDes Makmur Sentono, yakni:
“ .......contohnya kayak kemarin, untuk pembangunan sosial, ya ........ Kita bantu apa, beberapa mushola, beberapa pelesengan itu juga kita bantu, kita juga sempat menolak keputusan  Pak  Kades  untuk  membuat  lahan  hijau  menjadi  lahan  perumahan  juga sempat kita protes”(Ketua BUMDes).
Sekretaris Desa memaparkan bahwa BUMDes telah menerapkan prinsip responsivitas dan menerima protes dari masyarakat, yakni:
“......contohnya kalau misale kebersihan di dalam pasar selama kebersihan itu sudah bisa diangkut rutin tiap hari untuk sampah-sampah masyarakat itu tidak akan komplain, tapi selama kegiatan yang ada di lingkungan itu mempengaruhi aa.. dari proses mereka itu beraktivitas, mereka langsung bergejolak. Pernah kejadian waktu itu sampai 2 atau 3 hari aaa.. sampah yang ada di pasar itu tidak diangkut... sehingga menimbulkan ya namanya  ada  sampah  pasar  ya,  disana  ada  yang  basah  ada  yang  kering,  jadi  satu sehingga  kalau  sampai  tiga  hari  gak  diangkut  otomatis  ya  baik  penjual  maupun pembelinya  Ini  juga  aa...  sangat-sangat  terganggu  gitu....  Akhirnya  protes  kepada pengurus mengapa kok sampai nggak diangkut, aaa.. ternyata permasalahannya waktu itu di kendala, di kendaraan masih belum bisa dioperasionalkan karena istilah e masih dalam  pembenahan  Nah,  setelah  itu  akhirnya  masyarakat  protes  dan  pengurus menerima,  menanggapi  dengan  alasan  itu  dan  masyarakat  itu  akhirnya  juga menyadari”(Sekretaris Desa).
BUMDes Makmur Sentono menanggapi aspirasi dari masyarakat dengan cepat apabila keluhan  yang  disampaikan  dapat  ditindaklanjuti  dengan  cepat,  seperti  pemaparan  dari Pengawas BUMDes Makmur Sentono, yakni:
“Alhamdulillah selama ini untuk keluhan-keluhan dari masyarakat yang datangnya dari unit  baik  pasar  maupun  hippam  terutama  ini  oleh  teman-teman  BUMDes  ini  eee.. secepatnya kalau ada keluhan itu langsung ditindak lanjuti, ya jadi kalau tahu itu dirasa bisa dikerjakan hari itu juga langsung di laksanakan tapi kalau membutuhkan waktu yang  begitu  lama  dan  proses  yang  ya  agak  lama  juga  itu  nanti  ee..  ditinjaklanjuti selanjutnya,  jadi  keluhan  dari  masyarakat  ini  saya  selaku  Pengawas  melihat  sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama”(Pengawas BUMDes).
Berdasarkan hal tersebut maka BUMDes Makmur Sentono telah menerapkan prinsip responsivitas  dengan  baik  dengan  menerima  segala  aspirasi  atau  keluhan  dari  masyarakat. Namun BUMDes Makmur Sentono tidak menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kotak pengaduan.
d. Prinsip Strategy Vision
Menurut Rosmaida  dan  Handayani  (2022) dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa strategy vision adalah prinsip sebuah organisasi dalam mengelola BUMDes dalam menentukan tujuan berdasarkan visi, misi dan strategi.
Berdasarkan Visi dan Misi yang telah terperinci, tujuan terbentuknya BUMDes telah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun (2023), dan dinyatakan oleh ketua BUMDes dalam wawancara yang sudah dilakukan, yakni:
“Misinya memujudkan desa Gerbo menjadi desa yang mendiri, visi, misinya adalah yang  mengakomodir  seluruh  kegiatan-kegiatan  yang  menguasai  hidup  hajat  orang banyak  menjadi  satu  wadah  yang  kedua..............  Eeee...  Mengakomodasi  seluruh potensi-potensi  desa  yang  belum  tergali  untuk  dimanfaatkan  secara  maksimal  untuk kemakmuran rakyat Gerbo”(Ketua BUMDes).
Penerapan  prinsip  Strategy  Vision  didukung  oleh  hasil  wawancara  mengenai  target yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai hal tersebut, diutarakan oleh ketua BUMDes, yakni:
“Targetnya adalah memberikan PAD sebesar-besarnya, dalam peningkatan PAD untuk membantu seluruh kegiatan pembangunan di desa, kegiatan yang sudah kami lakukan itu  memaksimalkan  seluruh  kegiatan  dari  unit-unit  untuk  pengelolaan  baik  dari pengurus  maupun  dari  tenaga  operasional  lapangan  agar  bisa  bermanfaat semaksimalnya untuk, untuk desa”(Ketua BUMDes).
Berdasarkan pernyataan sekretaris BUMDes target dan strategi untuk mewujudkannya telah dipaparkan sebagai berikut:
“Target yang ingin dicapai itu pengennya semua unit BUMDes itu kembali, kayak ada persewaan ruko, jalin matra, simpan pinjam itu dikembalikan. Strategi kita ya cuma bisanya oprak-oprak pak Kades itu aja. Selain itu nggak bisa”(Sekretaris BUMDes). Dalam hasil yang diterima maka BUMDes makmur sentono tidak hanya memfokuskan pada tujuannya saja akan tetapi BUMDes tersebut juga memiliki visi dan misi yang dianggap penting dalam menjalankan keberhasilan BUMDes.

## e. Prinsip Rule Of Law
Menurut Nelpion dkk. (2023) menyatakan bahwa rule of law adalah menjalankan tugas dalam mengelola organisasi yang harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Berdasarkan pernyataan dari ketua BUMDes mengenai prinsip rule of law, BUMDes telah  berpegang  terhadap  kewaspadaan  dan  memastikan  patuh  terhadap  peraturan  Undang- Undang, anggaran dasar dan peraturan perusahaan, hal ini didukung dengan pernyataan sebagai berikut:
“Sudah, sudah mengikuti setiap eee... kita pertemuan, kita selalu ingatkan bahwa kita itu ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Untuk pengambilan keputusan pun tidak serta-merta direktur itu mengambil keputusan tetapi harus eeee... berembut dulu dengan pengawas dan komisaris”(Ketua BUMDes).
Hal tersebut juga diperkuat oleh pemaparan dari Pengawas BUMDes Makmur Sentono bahwa adanya standarisasi yang jelas dalam pembuatan AD/ART pada BUMDes, yakni:
“......semua itu sudah ee berjalan sesuai AD/ART yang ada jadi karena apa AD/ART ini sebelumnya dituangkan di BUMDes ini kita godok bersama dalam Pemerintahan jadi mana yang sifatnya di sana eee.. di apa di kita harus kita laksanakan mana yang tidak itu ee.. menjadi ee.. apa kesepakatan bersama”(Pengawas BUMDes).
Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa BUMDes Makmur Sentono telah menerapkan sesuai  dengan  aturan  AD/ART  yang  dibuat  dan  menjalankan  sesuai  dengan  peraturan  atau aturan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya dalam penerapan prinsip tata kelola BUMDes  dikarenakan  kinerja  BUMDes  yang  belum  cukup  optimal.    Prinsip  tata  kelola  BUMDes prinsip  profesionalitas,  transparansi,  responsivitas, strategy  vision dan rule  of law  telah  diterapkan secara  keseluruhan  dan  mendekati  kesempurnaan,  meskipun  masih  perlu  adanya  peningkatan  dalam mengelola  kinerja  BUMDes.  Operasional  BUMDes  Makmur  Sentono  dilakukan  dengan  monitoring pada setiap unitnya dan tidak beroperasional di kantor BUMDes setiap hari.

## SARAN
Saran Praktis:
- Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BUMDes Makmur Sentono di Kabupaten Pasuruan lebih  meningkatkan  tata  kelola  dalam  mengelola  BUMDes,  dengan  menerapkan  prinsip profesionalisme,  transparansi,  responsivitas,  strategy  vision,  dan  rule  of  law  yang  dapat meningkatkan pengelolaan kinerja BUMDes.
- Selain  itu,  diharapkan  BUMDes  Makmur  Sentono  lebih  sering  melakukan  monitoring  dan beroperasional di kantor BUMDes seperti BUMDes pada umumnya.
- Perlunya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BUMDes dengan menerapkan prinsip tata kelola BUMDes agar lebih baik lagi untuk kemajuan BUMDes.
Saran Teoritis:
- Penelitian  selanjutnya  perlu  menguji  prinsip  tata  kelola  dengan  pendekatan  lain  yang  lebih mendalam  yang  dapat  melibatkan  banyak  BUMDes  sebagai  sampel  penelitian,  misalnya pendekatan survey dengan banyak BUMDes.

## REFERENSI
Amanda, S., & Kawedar, W. (20230. Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Pades Di Desa Punjulharjo Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Diponegoro Journal Of Accounting , 12 (2), 1–15. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/38651/29028
Ana,  A.  T.  R.,  &  Ga,  L.L.  (2021).  Analisis  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan BUMDES (Studi Kasus BUMDES INA HUK. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas , 9 (1), 62-72. Retrieved from
https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JAK/article/download/3991/2524 Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyanti, R., Purnamawati, I., & Sulistiyo, A. B., (2022).
Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. Jurnal Abadi Panca Marga , 3 (2), 55-60. https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v3i2.999 Gorda,  A.  A.  E.  S.,  Wardani,  K.  D.  K.  A.,  &  Hariatna,  I.  G.  N.  R.  (2023).  Penguatan  Organisasi Kepariwisataan Desa Apuan Melalui Edukasi Tata Kelola BUMDes. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service , 4 (2), 279-284. https://doi.org/10.33365/jsstcs.v4i2.3352. Handayani,  R.  D.,  &  Nugraha,  A.  A.  (2023).  The  Pengaruh  Pengelolaan  Aset  Desa,  Optimalisasi Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan  Pendapatan  Desa. Indonesian  Accounting  Research  Journal , 3 (3),  270-280. https://doi.org/10.35313/iarj.v3i3.5203.
Irawati,  D.,  &  Martanti,  D.  (2018).  Transparansi  Pengelolaan  Laporan  Keuangan  Bumdes  Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada Bumdes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). UNEJ E-Proceeding,, 41-51. Retrieved from
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6665
Khasanah, N. R. (2021). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo. 3 (1), 36-44. https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.543 Muhson,  A.  (2004).  Meningkatkan  Profesionalisme  Guru:  Sebuah  Harapan. 2 (1),  90-98. http://dx.doi.org/10.21831/jep.v1i2.665
Nelpion, P., Savitri, E., Diyanto, V., & Hasan, M. A. (2023). Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal Sains Humaniora , 7 (1), 15-39. Retrieved from https://online-
journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/24376/15775
Nuraeni, Y. (2019). Kinerja Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Subang. WBAC 1 (1), 93-111. https://doi.org/10.37950/wbaj.v1i1.748
Nurjanah,  S.,  Mukhzarudfa.,  &  Yudi.  (2022).  Penerapan  Tata  Kelola  Dan  Kinerja  Keuangan  Pada Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDESA)  di  Kabupaten  Merangin. JAKU  (Jurnal  Akuntansi  & Keuangan Unja) (E-Journal) , 5 (4), 243-257. https://doi.org/10.22437/jaku.v5i4.12233 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa . Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  1  Tahun  2023. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan / Atau Pemerintah Daerah Kepada  Transmigran .  Retrieved  from  https://peraturan.bpk.go.id/Details/255519/permendesa- pdtt-no-1-tahun-2023
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  4  Tahun  2015. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan  Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa . Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/150440/permendes-pdtt-no-4-tahun-2015
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa . Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp- no-11-tahun-2021
Putri, E, A., Roekminiati, S., & Kamariyah, S. (2023). Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Tanggung Jawab Sosial Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Melalui  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Di  Desa Sidoraharjo , 249-262. Retrieved from
https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7203
Puspitasari,  S., &  Kristanto,  S.  B.  (2021).  Evaluasi  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada  BUMDes  Serdang Tirta Kencana. SULUH: Jurnal Abdimas , 3 (1), 63-72. https://doi.org/10.35814/suluh.v3i1.2099 . Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law. Nurani Hukum , 2 (1), 12-22. http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167 .
Rosmaida,  M.,  &  Handayani,  S.  (2022).  PERAN  GOOD  GOVERNANCE  DALAM MENINGKATKAN  KINERJA  BUMDES  DESA  SIDOBANDUNG  KECAMATAN  BALEN KABUPATEN BOJONEGORO. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) , 6 (2), 697-715. https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2070 .
Risalah,  A.  D  &  Eriswanto,  E.  (2023.  “ANALISIS  KINERJA  BADAN  USAHA  MILIK  DESA (BUMDES)  MITRA  WARGA  PADA  DESA  PASIRHALANG  KECAMATAN  SUKARAJA KABUPATEN  SUKABUMI.”,  Jurnal  Akuntansi  STIE  Muhammadiyah  Palopo, 9 (2),  169-184. http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1565
Sabika, S., El-Saif, S. K., Ardi, C. M., & Santoso, G. (2022). Melangkah Bersama Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Beradab : Menegakkan Hak Asasi Manusia Dan Rule of Law. Jurnal Pendidikan Transformatif , 1 (02), 77-88. Retrieved from
https://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/441/237/1490
Salmiah, N., Nanda, S.T., & Adino, I. (2021). Peranan KADes Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes :
Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Akuntansi Kompetitif , 4 (1), 65-74. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v4i1.617
Setiyani, A., Indartuti, E., & Hariyoko, Y. (2023). Prinsip Good Governance Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian  Administrasi  Publik  (e-  ISSN:  2797-0469) , 3 (02),  108–116.  Retrieved  from https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/735 .
Sofyan, A. Y., Jumiati, I. E., Maulana, D. (2022). Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Sawala : Jurnal Administrasi Negara 10 (2), 292–308. http://dx.doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5723 . Sofyani, H., Rozi, H. F., & Amalia, F. A. (2020). Tekanan Institusional Dalam Praktik Tatakelola Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes). Jurnal  Kajian  Akuntansi , 4 (2),  111-134.  Retrieved  from https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/3567/2194
Sofyani, H, Alim U. N. N. A, & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) , 5 (2), 325–359. https://doi.org/10.23887/jia.v5i2.29053 Sugiyono, M. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Syafikri, F., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif Good  Governance  Di  Desa  Duren  Kecamatan  Klari  Kabupaten  Karawang. Dinamika:  Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 8 (2), 208-22. http://dx.doi.org/10.25157/dak.v8i2.4682 Tran. (2015). Penelitian Kualitatif
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun.  1945. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Retrieved from
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM
Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun. 2014. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun. 2008. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik . Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no- 14-tahun-2008
Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha  Milik  Desa  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis 22 (2),  257–88. https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410
Yuliana,  E.,  &  Natasia  Alinsari.  (2022).  Penerapan  Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(3), 2919-2929. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.945