## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144

## ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
Ibrahim Nainggolan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3, Medan – Sumatera Utara Email: ibrahimnainggolan@umsu.ac.id

## Abstrak
Perikanan  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  merupakan pemberian  dari  Allah  SWT  yang  harus  dikelola  sedemikian  rupa  sehingga  dapat meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  sesuai  dengan  ketentuan  UUD  1945  Pasal  33  ayat  3 menyatakan,  "Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikendalikan oleh  Negara  dan  digunakan  untuk  kemakmuran  terbesar  rakyat.  Penulisan  ini  menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasi penelitian analitik  deskriptif  yang  menggunakan  data  sekunder.  Prosedur  pengumpulan  data  adalah dalam  bentuk  dokumentasi  catatan  atau  kutipan,  pencarian  literatur  hukum,  buku-buku  dan lain-lain  yang  berkaitan  dengan  identifikasi  masalah  baik  offline  maupun  online  yang kemudian  dianalisis  melalui  metode  analisis  isi  (metode  analisis  konten)  dengan  fokus  pada masalah  bagaimana  sistem  penegakan  hukum  pidana  dalam  kejahatan  perikanan, bagaimana peraturan  hukum  tentang  pengembalian  bukti  dalam  tindak  pidana  perikanan.  Dari  hasil penelitian, diketahui bahwa sistem penegakan hukum pidana dalam perikanan termasuk dalam ketentuan khusus dengan pengaturan undang-undang khusus.

## Kata Kunci: Pengembalian, Bukti, Kejahatan, Perikanan

## Abstract
Fisheries  in  Indonesia  is  one  of  the  natural  resources  which  is  a  gift  from  God  the Almighty  that  must  be  managed  in  such  a  way  that  can  improve  people's  welfare  in accordance  with  the  provisions  of  the  1945  Constitution  Article  33  paragraph  (3)  stated, "Earth and water and the natural wealth contained therein is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This writing uses normative juridical legal research methods  (normative  research)  with  descriptive  analytical  research  specifications  that  use secondary data. The procedure for collecting data is in the form of documentation of notes or quotations,  search  of  legal  literature,  books  and  others  related  to  the  identification  of problems  both  offline  and  online  which  are  then  analyzed  through  the  content  analysis method (content analysis method) with a focus on the problem of how the enforcement system criminal law in fisheries crime, how is the legal regulation regarding the return of evidence in a fishery crime.  From the results of the study, it is known that the criminal law enforcement system in fisheries is included in the special provisions with special legislation arrangements.

## Keywords: Returning, Evidence, Crime, Fisheries

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Pengertian  negara  hukum  secara  sederhana adalah  negara  yang  menyelenggarakan  kekuasaan  pemerintahannya  berdasarkan  hukum. dalam  Pasal  3  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  disebutkan  bahwa  “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Selanjutnya  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtstaat )  tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machstaat ). oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Analisis Yuridis Pengembalian...(Ibrahim Nainggolan) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 68-80
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hokum (C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, h. 90).
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan  secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila  sarana  pidana  dipanggil  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Berarti  akan  dilaksanakan politik  hukum  pidana  yakni  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang- undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa yang akan datang (Barda Nawawi Arief. 2002, h. 109).
Sebagai  Negara  maritim  dengan  kekayaan  laut  yang  melimpah  terutama  kekayaan sumber  hayati  laut  lainnya.  Maka  wilayah  perairan  laut  Indonesia  sangat  rawan  terhadap kegiatan yang secara ilegal serta ancaman terhadap keamanan laut lainnya. Dengan demikian perlu dilakukannya upaya penegakan hukum yang konkrit terhadap setiap tindak pidana yang terjadi diwilayah perairan laut Indonesia.
Penegakan  hukum  tindak  pidana  perikanan  adalah  suatu  tindakan  yang  akan memberikan  sanksi  kepada  setiap  orang  atau  badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dibidang perikanan.
Indonesia terletak diantara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera  yakni.  Samudera  Atlantik  dan  Samudera  Hindia  yang  sangat  luas.  Dengan demikian.  adanya  posisi  Indonesia  yang  berada  diantara  dua  samudera tersebut maka  secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada diantara  pulau yang lazim  disebut  „selat‟.  Indonesia  yang  berada  pada  posisi  yang  diapit  oleh  dua  samudera tersebut  menyebabkan  daerah  lautan  dan  perairan  diIndonesia  memiliki  aneka  sumber  daya alam yang berlimpah.
Indonesia  terdiri  dari  17.508  (tujuh  belas  ribu  lima  ratus  delapan)  pulau.  garis  pantai sepanjang  81.000  km  (delapan  puluh  satu  ibu  kilo  meter).  Potensi  sumber  daya  ikan  di Indonesia  dapat  dimanfaatkan  oleh  semua  warga  negara.  Akan  tetapi,  pemanfaatan  dan pengelolaannya  senantiasa  harus  rasional  demi  menjaga  kelestarian.  dan  untuk  itu  diatur melalui  perizinan  usaha  perikanan.  Dengan  perizinan  dimaksudkan  untuk  pengendalian sekaligus  pembinaan  usaha  perikanan  yang  pada  gilirannya  akan  menciptakan  iklim  usaha kondusif dan berkelanjutan (H. Djoko Tribawono, 2001, h. 295).
Perikanan  di  Indonesia  adalah  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  merupakan  karunia dari  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  yang  harus  dikelola  sedemikian  rupa  sehingga  dapat meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar    1945 (UUD 1945)  Pasal 33 ayat 3 disebutkan. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Di  dalam  konsiderans  undang-undang  perikanan  ditegaskan  bahwa  dalam  rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, maka sumber daya perikanan harus  dikelola  sebaik-baiknya  berdasarkan  keadilan.  Agar  terciptanya  sistem  pengelolaan sumber daya alam perikanan yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar–besarnya maka ditetapkan atau diaturnya ketentuan-ketentuan antara lain (Undang-Undang Nomor 45 Tahun

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144

## 2009 Tentang Perikanan).
a. Alat-alat penangkapan ikan
b. Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang tidak boleh ditangkap
c. Syarat-syarat  teknis  perikanan  yang  harus  dipenuhi  oleh  semua  kapal-kapal  perikanan dengan  memperhatikan  juga  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku tentang keselamatan pelayaran
d. Musim. daerah. dan jalur penangkapan
e. Pencegahan kerusakan. dan pencemaran
f. Peningkatan dan rehabilitasi sumber daya ikan serta lingkungannya
g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)
h. Penebaran ikan jenis baru.
Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana. baik yang dilakukan oleh pemegang izin.  masyarakat.  maupun  aparatur  pemerintah,  apabila  memenuhi  klasifikasi  ketentuan pidana,  tentu  harus  ditindak.  Pencegahan  terjadinya  pelanggaran  dan  kejahatan  di  bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistemis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  56  Konvensi  Hukum  Laut  1982  ditetapkan  bahwa  dalam Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  negara  pantai  mempunyai  hak  berdaulat  untuk  keperluan eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  baik  hayati  maupun non  hayati  dari  perairan  diatas  dasar  laut  dan  dari  dasar  laut  serta  tanah  dibawahnya  dan berkenaan  dengan  kegiatan  lain  untuk  keperluan  eksplorasi  dan  eksploitasi  zona  ekonomi tersebut.  Selanjutnya  dalam  Pasal  57  Konvensi  Hukum  Laut  1982  ditentukan  bahwa  setiap negara pantai berhak untuk menetapkan zona ekonomi eksklusifnya yang jaraknya tidak boleh melebihi  200  mil  laut  diukur  dari  garis  pangkal  laut  yang  sama  yang  digunakan  untuk mengukur lebar laut teriotialnya (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Rakyat Republik Indonesia, 1996-1997, h. 7).
Sebagai  Negara  maritim  dengan  kekayaan  laut  yang  melimpah  terutama  kekayaan sumber  hayati  laut  lainnya,  maka  wilayah  perairan  laut  Indonesia  sangat  rawan  terhadap kegiatan yang secara ilegal serta ancaman terhadap keamanan laut lainnya, dengan demikian perlu dilakukannya upaya penegakan hukum yang konkrit terhadap setiap tindak pidana yang terjadi diwilayah perairan laut Indonesia.
Terkait dengan permasalahan perikanan. upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga  merupakan  hal  yang  patut  diperhitungkan.  Upaya  yang  diambil  suatu  negara  dalam menangani  kasus  Perikanan  harus  diatur  dalam  suatu  peraturan  yang  jelas.  Pada kenyataannnya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014 yaitu  upaya  yang  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  penenggelaman  kapal  nelayan asing dengan cara peledakan.
Pemanfaatan  sumber  daya  ikan  harus  dapat  dilakukan  secara  terus-menerus  bagi kemakmuran rakyat. sejalan dengan itu sudah semestinya bila pengelola dan pemanfaatannya diatur  secara  mantap  sehingga  mampu  menjamin  arah  dan  kelangsungan  serta  kelestarian

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
pemanfaatannya  dapat  berlangsung  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  nasional.  Apabika pemanfaatannya  dilakukan  secara  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  pengelolaan  sumber daya ikan yang ada misalnya dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya yang tentu akanberakibat terjadinya kepunahan.
Fakta  di  lapangan  dalam  pemanfaatan  hasil  laut  banyak  terjadi  penyimpangan penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  oknum–oknum  atau  pihak–pihak  tertentu  demi keuntungan dan kepentingan pribadi masing-masing. Yang menyebabkan banyaknya kerugian di  bidang  Perikanan  yang  merupakan  salah  satu  sumber  kebutuhan  pokok  masyarakat Indonesia.
Sebuah perkara tindak pidana khususnya dalam tindak pidana perikanan, alat bukti dan barang  bukti  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  proses  penegakan  hukum terhadap tindak pidana, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya tindak pidana  dan  sebagai  sarana  pembuktian  serta  memberikan  keyakinan  terhadap  hakim  dalam memutus  perkara  tersebut.  Barang  bukti  tersebut  adalah  yang  berkaitan  dengan  dapat terjadinya sebuah tindak pidana.
Perkara  yang  akan  menjadi  objek  penelitian  ini,  hal  yang  menarik  bagi  peneliti  adalah menganalisis  tentang  pengembalian  barang  bukti  tindak  pidana  kepada  pelaku tindak  pidana perikanan.  Hal  mana  sepanjang  pengalaman  peneliti,  setiap  Kapal  yang  digunakan  dalam melakukan  tindak  pidana  perikanan  baik  dengan  pelanggaran  jenis  apapun.  Kapal-kapal tersebut dirampas untuk kemudian di musnahkan, kecuali karena alasan tertentu yang menurut hukum harus dikembalikan kepada yang paling berhak atas barang bukti tersebut.
Konteks barang bukti ini. Pasal 194 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  menentukan  bahwa  dalam  hal  putusan  pemidanaan  atau  bebas  atau  lepas  dari segala  tuntutan  hukum,  pengadilan menetap-kan  supaya  barang  bukti  yang  disita  diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut  kecuali  jika  menurut  ketentuan  Undang-Undang  barang  bukti  itu  harus  dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2004  tentang  Perikanan  yang  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1985 tentang  Perikanan  bertujuan  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  di  bidang  perikanan,  yaitu dengan  menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  di bidang  perikanan; menentukan ancaman pidana terhadap tindak  pidana  di  bidang  perikanan; menentukan perampasan semua barang bukti tindak pidana di bidang perikanan untuk negara atau  untuk  dimusnahkan;  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  tindak  pidana  di  bidang perikanan;  dan  mengatur  tentang  sistem  penegakan  hukum  pidana  yang  lebih  baik  dengan mengadakan sistem peradilan perikanan.
Ketentuan  Pasal  194  ayat  1  KUHAP  tersebut  diatas  mensyaratkan  ketentuan  tentang pengembalian  barang  bukti  dalam  suatu  perbuatan  tindak  pidana,  oleh  karenanya  apakah suatu  barang  bukti  dapat  dikembalikan  kepada  yang  paling  berhak  terhadap  bukti  tersebut adalah  berdasarkan  pertimbangan  hukum  yang  tepat  dan  memenuhi  unsur  keadilan  karena alasan yang objektif.
Perspektif  putusan  pengadilan  terhadap  barang  bukti  perkara  tindak  pidana  di  bidang perikanan  adalah  dengan  menggunakan  konstruksi  hukum  berdasarkan  ketentuan  peraturan

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
Perundang-Undangan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  pemilik  barang  bukti  dalam perkara pidana sepanjang peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan lain.
Undang-Undang  Perikanan  menentukan  bahwa  barang  bukti  dalam  perkara  tindak pidana  di  bidang  perikanan  dapat  dirampas  untuk  negara  atau  untuk  dimusnahkan. perampasan  barang  bukti  untuk  negara  apabila  pelaku  adalah  juga  pemilik  barang  bukti. Ketentuan  tersebut  memberikat  isyarat  kepada  penegak  hukum  agar  memberikan  putusan merampas barang bukti apabila syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Hal inilah yang akan coba peneliti uraikan dalam penelitian.
Pada  konteks  Pengembalian  Barang  Bukti  Dalam  Tindak  Pidana  Perikanan.  Sehingga yang  menjadi  fokus  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  Bagaimana  sistem  penegakan hukum  pidana  dalam  tindak  pidana  perikanan?  Bagaimana  pengaturan  hukum  mengenai pengembalian barang bukti dalam tindak pidana perikanan? dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis bagi khalayak luas dalam rangka  Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain.  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran. Menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa  Undang-Undang Dasar 1945.  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.  Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah. makalah dan artikel ilmiah  yang  dapat  memberi  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  tersier; berupa  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dan  lain  sebagainya  dalam  menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang pengembalian barang bukti dalam tindak pidana perikanan.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan.  penelusuran literatur  hukum.  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam penilitian  ini  dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h. 171).

## PEMBAHASAN

## Sistem Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perikanan
Bilamana  dicermati  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  yang telah  diubah  dengan  Unmdang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tentang  Perikanan.  Maka  undang-undang  perikanan  tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
administratif.  Pasal  26  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan menyebutkan  “Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  perikanan  di  bidang  penangkapan, pembudidayaan,  Pengangkutan,  pengolahan,  dan  pemasaran  ikan  di  wilayah  pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”. Pasal 26 ayat  2-nya  menyebutkan  “Kewajiban  memiliki  SIUP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.  Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang  Nomor    31  Tahun  2004  menyebutkan  “Setiap  orang  yang  memiliki  dan/atau mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  Indonesia  yang  dipergunakan  untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”. Pasal 27 ayat 2 menyebutkan “Setiap  orang  yang  memiliki  dan/atau  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera asing  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah  pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”. Pasal 28 ayat  1-nya  menyebutkan  “Setiap  orang  yang  memiliki  dan/atau  mengoperasikan  kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.
Walaupun  sudah  ada  aturan-aturan  tersebut  tidaklah  serta  merta  setiap  orang  akan mentaatinya,  acapkali  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  atas  ketentuan-ketentuan  tersebut. Untuk  penguatan  dan  pentaatan  berlakunya  ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  administrasi tersebut  maka  dalam  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  dimuat  ancaman  pidana  yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana ( penal policy ). Sudarto menyatakan „ penal policy ‟  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  pidana  yang  baik.  yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan dating (Sudarto, 2010, h. 159).
Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan penegakan hukumnya termasuk koordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak  pidana  perikanan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  yang  menyatakan  bahwa menggunakan  bahan  peledak,  bahan  beracun,  dan/atau  bahan  lain  yang  merusak  Ekosistem terumbu karang.
Sistem  penegakan  hukum  pidana  dalam  tindak  pidana  perikanan  termasuk  dalam ketentuan  yang  khusus  dengan  pengaturan  dalam  Undang-undang  yang  khusus  pula.  Tidak hanya  pada  ketentuan  bahwa  Tindak  Pidana  Perikanan  diatur  dalam  undang-undang  khusus. oleh  karena  luas  wilayah  Laut  Indonesia  yang  begitu  luas.  Pemerintah  memberikan kewenangan  terhadap  berbagai  lembaga  negara  yang  mengawasi  kedaulatan  laut  Indonesia mulai  dari  ancaman  dalam  Negeri  hingga  ancaman  yang  datangnya  dari  dalam  negeri khususnya dalam tindak pidana perikanan antara lain Polair, TNI-AL dan PPNS.

## Upaya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan
Kegiatan  tindak  pidana  perikanan  telah  lama  merugikan  negara  kita.  Beberapa macam tindak  pidana  perikanan  yang  dalam  dunia  internasional  dikenal  dengan  istilah  “ illegal. Unregulated,  and  unreported  fishing”  (Undang-Undang  Fishing) artinya  penangkapan  ikan yang illegal. tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Tommy Sihotang,

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
2005/2006, h. 58).
Pemberantasan kejahatan Illegal Fishing yang terjadi di Indonesia sering ditemui bahwa yang  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  pemberantasan Ilegal  Fishing ialah  disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai Instansi yang terkait. yang mana  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  PER/11/MEN/2006 tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri  Nomor  PER/13/MEN/2005  tentang  Forum  Koordinasi Penanganan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perikanan  yaitu  dalam  hal  ini  terdapat  10  (sepuluh) Instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan Illegal Fishing yang sangat  menentukan  proses  penegakan  hukum  kejahatan  perikanan  yaitu:  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan.  Kepolisian  Republik  Indonesia  koordinasi  antar  berbagai  Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Illegal  Fishing yang  merupakan  kejahatan  terorganisir  yang  memiliki  jaringan  yang  sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal. tanshipment ikan ditengah laut hingga eksport ikan secara ilegal.

## Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan

## 1) Penegakan Hukum Secara Preventif
Penegakan  hukum  secara preventif yakni  mencegah  terjadinya  kejahatan  atau pelanggaran  dengan  menghapus  factor  kesempatan,  sehubungan  dengan  hal  ini  terdapat anggapan  bahwa  kejahatan  bertemu  bertemu  dengan  faktor  kesempatan.  Pelaksanaan penegakan  hukum  secara  preventif  terbagi  2  (dua)  kelompok  besar,  yaitu  pencegahan  yang bersifat  fisik  yang  dilakukan  dengan  mengatur,  menjaga,  mengawal  dan  patroli  kemudian pencegahan  yang  berssifat  pembinaan  yang  dilakukan  dengan  kegiatan  penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya  cegah  tangkal  dan  kejahatan,  seperti  pada  Pasal  9  ayat  1  Keputusan  Direktur  Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.143/DJ-PSDKP/2012 Tentang Petunjuk  Teknis  Operasional  Pengawasan  Kapal  Perikanan,  bahwa  setiap  kapal  perikanan yang  akan  berangkat  dari  pelabuhan  untuk  melakukan  operasi  penangkapan  atau pengangkutan  ikan  wajib  terlebih  dahulu  melaporkan  rencana  keberangkatannya  kepada pengawas perikanan setempat, dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan. ayat 2,  terhadap  kapal  perikanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1,  wajib  dilakukan pemeriksaan  persyaratan  administrasi  dan  kelayakan  teknis,  hal  ini  dapat  meminimalisir perbuatan pidana perikanan.
Untuk  bidang  perikanan,  pengawasan  mencakup  kegiatan-kegiatan  (i)  pemantauan terhadap  jumlah  kapal  perikanan  dan  alat  yang  dipergunakan  menurut  jenis  dan  ukurannya. ikan  hasil  tangkapan  menurut  jenisnya  dan  hari  penangkapan  menurut  jenis  kegiatan,  serta terhadap  daerah  dan  musim  penangkapan  ikan,  (ii)  pengendalian  terhadap  jumlah  kapal perikanan  dan  alat  penangkapan  ikan  yang  diberikan  izin  menurut  jenis  dan  ukurannya,  dan (iii) pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan penangkapan ikan (Lihat Pasal 66 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berikut penjelasannya).
2) Penegakan Hukum Secara Represif
Tindakan  secara represif adalah  tindakan  untuk  menindak  suatu  kejahatan  atau pelanggaran  yang  merupakan  gangguan  terhadap  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
yang  merupakan  gangguan  bagi  keamanan  dan  ketertiban  umum  sebagaimana  yang  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pelaksanaan  hukum  secara  Represif  adalah  penegakan  hukum  yang  dilakukan  untuk melakukan  penindakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  melalui  jalur hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Perikanan  Nomor  45  tahun  2009  dan  perundang- undangan lainnya seperti Undang-Undang Pelayaran  yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 serta perundang-undangan lainnya.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana perikanandi  Perairan  Indonesia.  Adapun  proses  penanganan  kasus  dalam  tindak  pidana perikanan  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Perikanan  dan  Kelautan  yang berkoordinasi  dengan  TNI  AL,  Penyidik  Sipil,  Bakamla,  Kepolisian  dan  kejaksaan  adalah sebagai berikut:
a) Tindakan Penyelidikan
Penyelidikan yaitu suatu peristiwa untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas yang merupakan awal dari tindak pidana kejahatan. Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan.Tindakan  Penyidikan  Merupakan  kegiatan  pengumpulan  data  akurat  sehingga menjadi jelas suatu peristiwa pelangaran yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).
b) Penindakan
Kegiatan  penindakan  bisa  dikerjakan  di  area  tempat  terjadinya  pelangaran  dan penampungan dan pengolahan ikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Persiapan dan Pelaksanaan Penindakan.

## c) Penanganan Barang Bukti
Penyitaan  dilakukan  dengan  surat  Perintah  Penyitaan  dalam  keadaan  yang  sangat mendesak  dan  perlu  karena  memerlukan  tindakan  segera,  penyitaan  dapat  dilakukan  tanpa izin  Ketua  Pengadilan  Negeri  tetapi  terbatas  pada  benda-benda  bergerak  kemudian  wajib  di beritahu kepada aparat yang berwenang „Ketua PN setempat‟.
Pemanggilan  Pemanggilan  dikenakan  terhadap  tersangka  dan  orang  yang  berada  di tempat kejadian tindak pidana dengan memberitahu melalui pemberitahuan yang dikirim surat kepada  tersangka  atau  saksi  dengan  menyebutkan  alasan  pemanggilan  tersebut  serta  uraian singkat tindak pidana yang terjadi.
d) Penangkapan
Penangkapan  dilakukan  pada  tersangka  dan  dapat  juga  dilakukan  pada    perusahan pemilik kapal.
e) Penahanan
Tersangka  ditempatkan  dalam  pengawasan  penyidik  untuk  dilanjutukan  di  tingkat pemrosesan lebih lanjut.
f) Penggeledahan
Penggeledahan  adalah  penegak  hukum  yang  melakukan  pemeriksaan  keseluruhan terhadap  seseorang  atau  tempat  terjadi  suatu  peristiwa  tindak  pidana  yang  telah  diatur

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
menurut ketentuan hukum yang berlaku. dalam Undang-Undang ini (Pasal 32 KUHAP) g) Pemeriksaan
Pemeriksaan  merupakan  kegiatan  untuk  mendapatkan  keterangan.  ketegasan  serta persamaan persepsi mengenai alat bukti dan para tersangka yang berhubungan dengan unsur- unsur  tindak  pelangaran  yang  dilakukan  sehingga  alat  bukti  didalam  tindak  pidana  tersebut menjadi jelas. Pemeriksaan Tersangka dan pemeriksaan Saksi/ dan Saksi Ahli.

## h) Penuntasan hasil pemeriksaan berkas
Merupakan  prosedur  tahap  terakhir  dari  suatu  pelangaran  pidana,  kegiatan  tersebut terdiri  dari:  Pembuatan  Resume  adalah  serangkaian  prosedur  kegiatan  pemeriksaan  terhadap tersangka  dan  menyimpulkan  suatu  permasalahan  serta,  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi. Penyusunan Isi Berkas Perkara, yaitu penyusunan isi berkas perkara yang sesuai dengan urut- urutan  tindakan  dan  pengelompokan  surat/  Berita  Acara  yang  telah  dibuat  serta  dilampiri sesuai  dokumen-dokumen  bukti  serta  surat-surat  lain  yang  perlu  dilampirkan  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Petunjuk  Teknis  Penyidikan.  Pemberkasan,  yaitu  merupakan  kegiatan untuk memberkas isi Berkas Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan penyegelan tertentu. penyerahan Berkas Perkara, yaitu, yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut.

## Pengaturan Hukum Mengenai Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan
Beedasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Hukum Acara Pidana Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  memang  tidak  menyebutkan  secara  jelas tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  barang  bukti.  Namun  dalam Pasal  39  Ayat  1 KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita. yaitu:
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa  yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam pengunaan dalil-dalil di  muka  pengadilan.  dimana  dengan  bukti  dapat  meyakinkan  akan  kebenaran  suatu  dalil. Pembuktian  sebagai  suatu  proses  bagaimana  alat-alat  bukti  tersebut  dipergunakan.  di  ajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku (Lilik Mulyadi, 2007, h. 152).
Di  dalam  KUHAP,  selain  istilah  alat  bukti,  juga  dikenal  istilah  barang  bukti,  barang bukti  adalah  barang  atau  benda  yang  berhubungan  dengan  kejahatan,  barang  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  barang  yang  menjadi  objek  delik  dan  barang  yang  dipakai  untuk melakukan kejahatan, termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan  barang  yang  berhubungan  langsung  dengan  tindak  pidana,  Barang  bukti  dalam  proses pembuktian  sejak  dari  pemeriksaan  di  penyidik  diperoleh  melalui  penyitaan  dan  dengan barang  bukti  itu,  penyidik  akan  berusaha  untuk  mencari  hubungan/korelasi  antara  barang bukti  dengan  tindak  pidana  yang  terjadi  yang  sedang  ditangani  oleh  penyidik  (AR.  Sujono. Bony Daniel, 2011, h. 175).
Andi  Hamzah  memberikan  definisi  barang  bukti  dalam  tulisannya  secara  istilah  yaitu:

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
Barang  mengenai  mana  delik  dilakukan  (obyek  delik)  yaitu  alat  yang  dipakai  untuk melakukan  delik.  Termasuk  juga  barang  bukti  ialah  hasil  dari  delik.  misalnya  uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi. maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik (Andi Hamzah, 2013, h. 4).

## Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tanteng Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Adapun  hukum  pidana  khusus  (peraturan  perundang-undangan  tindak  pidana  khusus) bisa  dimaknai  sebagai  perundang-undangan  di  bidang  tertentu  yang  memiliki  sanksi  pidana. atau  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  tindak  pidana  khusus.  diluar  KUHP.  baik  perundang- undangan  pidana  maupun  bukan  pidana  tetapi  memiliki  sanksi  pidana  (ketentuan  yang menyimpang dari KUHP) (Andi Hamzah, 2013, h. 8).
Perkembangan  dan  perubahan  masyarakat  disertai  pesatnya  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  informasi  juga  berbarengan  dengan  aspek-aspek  negatif  yang ditimbulkan  oleh  kemajuan  diberbagai  bidang  tersebut.  yaitu  dengan  munculnya  kejahatan- kejahatan yang baru  yang sangat kompleks dan disertai dengan modus operandi yang belum terjamah serta tergapai di KUHP.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan lex spesialis dari KUHP yang bersifar generalis.  Berdasarkan  hal  tersebut,  segala  sesuatu  persolan  hukum  yang  berkaitan  dengan perikanan,  akan  di  dahulukan  pengaturan-pengaturan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 Tentang Perikanan sebagai pelaksanaan lex spesialis.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengatur hal-hal tertentu yang diharapkan sebagai upaya  represif  pemerintah  untuk  mencegah  atau  menekan  terjadinya illegal  fishing . diantaranya  menampung  semua  aspek  pengelolaan  sumber  daya  ikan  dan  mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.
Pengaturan hukum mengenai barang bukti dalam tindak pidana perikanan di atur dalam Bagian  Kedua  A  dalam  Pasal  76  A,  Pasal  76  B  dan  Pasal  76  C  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  Tanteng  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor    31  Tahun  2004  Tentang Perikanan.  Pasal  76  A  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor    31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  menyebutkan:  Benda  dan/atau alat  yang  digunakan  dalam  dan/atau  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  perikanan  dapat dirampas  untuk  negara  atau  dimusnahkan  setelah  mendapat  persetujuan  ketua  pengadilan negeri.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  76  A  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hanya ada dua opsi  pilihan  ketentuan  mengenai  alat  bukti  dalam  tindak  pidana  perikanan,  yang  pertama dirampas untuk Negara atau dimusnahkan. berdasarkan hal tersebut, tidak ada suatu ketentuan pengembalian  barang  bukti  dalam  tindak  pidana  perikanan  terhadap  pembuat  tindak  pidana atau keluarga.
Pasal  76  B  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan:

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
1) Barang  bukti  hasil  tindak  pidana  perikanan  yang  mudah  rusak  atau  memerlukan  biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada Ayat  1  berupa  jenis  ikan  terlebih  dahulu  disisihkan  sebagian  untuk  kepentingan pembuktian di pengadilan.
Berdasarkan  Pasal  76  B  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 Tentang Perikanan barang bukti dalam tindak pidana  perikanan  dapat  dilelang  dengan  persetujuan  ketua  Pengadilan  Negeri.  Serta berdasarkan  Pasal  76  C  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ayat 3 uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan di setor ke kas Negara.
Pasal  76  C  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
1) Benda  dan/atau  alat  yang  dirampas  dari  hasil  tindak  pidana  perikanan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Uang  hasil  pelelangan  dari  hasil  penyitaan  tindak  pidana  perikanan  disetor  ke  kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
4) Aparat  penegak  hukum  di  bidang  perikanan  yang  berhasil  menjalankan  tugasnya  dengan baik  dan  pihak  yang  berjasa  dalam  upaya  penyelamatan  kekayaan  negara  diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Benda  dan/atau  alat  yang  dirampas  dari  hasil  tindak  pidana  perikanan  yang  berupa  kapal perikanan  dapat  diserahkan  kepada  kelompok  usaha  bersama  nelayan  dan/atau  koperasi perikanan.
6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  penghargaan  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Seperti  yang  diketahui  bersama  bahwasannya  putusan  hakim  terhadap  perkara  pidana tidak hanya berisi tentang tindakan terhadap terdakwa saja, namun jika terdapat barang bukti yang  digunakan  selama  proses  persidangan,  maka  putusan  tersebut  juga  memuat  mengenai tindakan  terhadap  barang  bukti,  Jaksalah  yang  memiliki  peran  penuh  dalam  mengeksekusi barang bukti perkara pidana.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sistem  penegakan  hukum  pidana  dalam  tindak  pidana  perikanan  termasuk  dalam ketentuan  yang  khusus  dengan  pengaturan  dalam  Undang-Undang  yang  khusus  pula.  Tidak hanya  pada  ketentuan  bahwa  Tindak  Pidana  Perikanan  diatur  dalam  undang-undang  khusus, oleh  karena  luas  wilayah  Laut  Indonesia  yang  begitu  luas,  pemerintah  memberikan kewenangan  terhadap  berbagai  lembaga  negara  yang  mengawasi  kedaulatan  laut  Indonesia mulai  dari  ancaman  dalam  negeri  hingga  ancaman  yang  datangnya  dari  dalam  negeri khususnya dalam tindak pidana perikanan antara lain Polair, TNI-AL dan PPNS.
Pengaturan hukum mengenai barang bukti dalam tindak pidana perikanan di atur  dalam Bagian  Kedua  A  dalam  Pasal  76  A,  Pasal  76  B  dan  Pasal  76  C  Undang-Undang  Nomor  45

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144
Tahun  2009  Tanteng  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor    31  Tahun  2004  Tentang Perikanan.  Berdasarkan  bunyi  Pasal  76  A  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tanteng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hanya ada dua opsi  pilihan  ketentuan  mengenai  alat  bukti  dalam  tindak  pidana  perikanan,  yang  pertama dirampas untuk Negara atau dimusnahkan. berdasarkan hal tersebut, tidak ada suatu ketentuan pengembalian  barang  bukti  dalam  tindak  pidana  perikanan  terhadap  pembuat  tindak  pidana atau keluarga.

## Saran
Sistem  yang  ada  saat  ini  pada  prinsipnya  sudah  dapat  memberikan  penanganan  yang baik  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perikanan.  Yang  terpenting adalah  semangat  untuk  menegakkan  keadilan  di  laut  Indonesia  tecinta agar  kelestarian  alam tetap  terjaga.  Dengan  pemidanaan  yang  tegas  dan  dapat  meenimbulkan  detterence effect. makan  diharapkan  akan  semakin  maksimal  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  perikanan. Pengaturan tentang barang bukti tampaknya menjadi sesuatu yang penting dalam penegakan hukum  tindak  pidana  perikanan.  Harapan  penulis  melalui  pemerintahan  maupun  Dewan Perwakilan Rakyat agar semakin tegas merumuskan hukum tentang tindak pidana perikanan terkhusus  terhadap  barang  bukti  dalam  tindak  pidana  perikanan.  Kekhususan  yang  dimiliki sistem pemidanaannya menjadikan lebih mudah untuk menentukan pengaturan tentang barang bukti harus diambil tindakan apa.

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Nawawi  Barda. (2002). Kebijakan Hukum Pidana . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  Rakyat  Republik  Indonesia.
(1997). Penggantian  dan  Pembaharuan  Perundang-Undangan  Kolonial  Menjadi Nasional  (Stb.1939  No.  442  Territoriale  ZEE  En  Mariteme  Kringen  Ordonantie). Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  Rakyat  Republik Indonesia
Hamzah,  Andi.  (2013). Hukum  Acara  Pidana .  disadur  oleh  Laisiana  Irvianti. Skripsi . Pelaksanaan  Pengembalian  Barang  bukti  Oleh  Jaksa  Dalam  Perkara  Pidana  (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang). Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
Kansil,  C.S.T.,    &  Christine,  S.  T.  Kansil.  (2002). Hukum  dan  Tata  Negara  Republik Indonesia Cetakan Ketiga . Rineka Cipta. Jakarta.
Marzuki,  Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mulyadi, Lilik. (2007). Hukum Acara Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung Seokanto, Sorejono., & Muji, Sri. (1996). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Seokanto,  Sorejono.,  &  Muji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Sudarto. (2010). Hukum Dan Hukum Pidana . Penerbit Alumni Bandung Sujono, A.R., &Daniel, Bony. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Tommy,  Sihotang.  Masalah  Illegal  Unregulated,  Unreported  Fishing dan  Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan. Jurnal Keadilan,  Vol.4. No.2 Tahun 2005/2006, 58
Tribawono, Djoko. (2001). Hukum Perikanan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.