## AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, 23,

## 24,25 DAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
Oleh: Lusy Supraiadi.
Ab straet: lncome tax crcdit  consisfs of income tax afticle 21,22,29,24 and 25. ln this pawr, income tax afticle 21 is not drScussed Income tax crcditwhich  has been paid is c/assr/led as prcpaid tax. income not as an expense except for frnal income tax. Final income tax is not intcluded in counting  tax tiability. lncome  tax credit accounting is needed to report how much the rest of tax liability must be paid each  year.

## Pendahuluan
Pajak  penghasilan  (PPh) pasal 22,29,24 dan 25 merupakan angsuran atau kredit PPh. Kredil PPh merupakan  pembayaran di muka PPh yang akan diperhitungkan atau dikreditkan terhadap PPh terutang pada  akhir tahun pajak. Kredit,pajak PPh pasal 22,23,24, dan 25 merupakan aktiva  lancar dengan nama akun pajak  dibayar  di muka.
, Atas penghasilan  yang telah dikenakan PPh final dalam menghitung PPh yang masih  harus  dibayar (PPh pasal  29) PPh final tersebut tidali dapat diperhitungkan  (dikreditkan), demikian  pula dengan penghasilannya tidak digabungkan  dengan  penghasilan  lainnya namun tetap dilaporkan dalam spr PPh tahunan.

## PPh Pas al22
Objek  PPh  pasal 22 meliputi transaksi atas impor  barang; penyerahan ke pemerintah atau  BUMN/BUMD; atas penjualan hasil produksidalam negeri seperti  rokok, otomotif,  kertas, baja, semen; transaksi  pembelian premium, premix,solar,  pelumas;  minyak tanah; gas elpiji dari Pertamina Oleh penyalur/agen/grosir/dealer/kepada  pembeli  lainnya  (misal:  pabrikan); terakhir ada-lah transaksi pembelian  dari BULOG  atas gula pasir, tepung terigu yang dilakukan oleh  penyalur/grosir/pembeli  lainnya. Mengenai tarif PPh pasat 22 bervariasi  sesuai dengan yang telah  ditentukan. llustrasi  atas akuntansi  PPh pasal 22 di bawah ini mengambil contoh daritransaksi impor dan penyerahan kepada Pemerintah atau BUMN/BUMD (1) selama  tahun berjalan PT.Anugerah  membeli bahan baku  secara  impor dengan harga impor Rp 101.900.000,  diasuransikan  sebesar  10% dari
'Dosen tetap jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan  Bandung.
BINA EKONOMI / Febraari 2001
ls I
harga  impor. Atas,impor  dikenakan  bea mag-uk s% dan ppN impor 10%. PT.Anugerah telah memiliki Angka  Pengenal lmpor (Apl).
Harga  impor Asuransi
Bea masuk Nilaiimpor PPh pasal22  atas impor Rp 101.900.000 1oo/o 10.190,000 Rp 112.090.000 5%' 5.604.5@ Rp 117.694.500
2.5o/o 2.942.83 Rp 110.000.000 10.000.000 Rp 10O.000.0@ Ro 1.5@.0@ Rp 98.500.000. '" " PPN impor 'tO% 11.769.450 Jumlah yang dibayar oleh PT.Anugerah Rp 132.406.313
Jumal:
Persediaan , Rp 117.694.500 PPN-impor 11.769.450 Pajak dibayar di muka-PPh  pasat 22 2.942.%g Bank Rp132.406.313
(2) Selama tahun  berjalan PT.Anugerah melakukan penyerahan  ke salah satu instansi pemerintah dan telah menerima  pembayaran atas transaksi telsebut dari Bendahara Kantor pusat DJp atas penyerahan  barang tanggal 13 Januari 19x9 seharga Rp 110.000.000 (termasuk  ppN).
Harga jualtermasuk PPN PPN
Penjualan (100/110) x 110.0m.000 PPh pasal 22 (1.loh) Jumlah uang yang diterima PT,Anugerah
Jurnal: Bank Rp 98.5@.@0 Pajak dibayar di muka-Pph pasat22 1.50O.0O0 Penjualan Rp 100.000.000
Jumlah llalg lang diterima  oteh pr.Anugerah  sebesar Rp 98.500.000 tidak lermasuk PPN  yang seharusnya  dipungut oleh pr.Anugenah,  karena untuk seuap penyerahan kepada pemerintah atau BUMN/BUMD maka pemeriptah atau BUMN/BUMD lah yang bertindak ,sebagai prmungut (islilahnya  aOqtS! rruajib pungutAvapu). Hat ini sudah me-nyatatri i$iEn pemungutan  PPN atqg.setian penyenahan barang  kena pajir atau iasa kena p?i"k karena disini yang memungut ppN justru i"ig menerima, penyerahan.
PPh:Final  dan PPh Pasal 23
. objek PPh pa:al 23 meliputi penghAsilan barupa  bunga, dividen, sell/a dan' rcyalti lan pehghagjtgn tainnya'iang ditentukan'oteh r<Jpinusan t6;t& Keuangan.  Beberapa objek yang asainya merupakan  objek pbh pasal zi t"pi
BINA EKQNOMI / Febraari  20AI
karena dikenakan PPh yang bersifat final maka  dikatagorikan dalam PPh  pasal 4 ayat (2) atau PPh final,
Sejak tahun pajak 1998 untuk  penghasilan yang  sifat pemungutannya atau  pemotongannya  final harus dilaporkan dalam  SPT PPh Tahunan formulir Vl yaitu mengenai  penghasilan  neto dalam  negeri yang  dipotong PPh bersifat final namun penghasilan  tersebut tetap tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya dan PPh final tetap tidak dapat dikreditkan.
Tarif PPh final bervariasi sesuai dengan yang dilentukan dalam Peraturan  Pemerintah  sedangkan  tarif umum PPh pasal23 adalah 15%.
a. PPhfinal
Objek PPh final yang akan diilutrasikan di bawah ini mengambilcontoh dari penghasilan berupa  bunga  deposito, perlakuan atas PPh final dan pencatatannya berlaku sama untuk  penghasilan  lainnya  yang sifat pemungutan PPh  nya bersifat final.
(3) Selama tahun  berjalan PT.Anugerah  memperoleh  penghasilan bunga deposito sebesar Rp 10.000,000,  PPh pasal23 atas bunga  deposito 20olo.
Rp 10.000.000
Penghasilan  bunga deposito Rp 10.000.000 dan PPh final Rp 2.000.000 tidak dapat digabungkan dan diperhitungkan baik  dalam menghilung penghasilan kena pajak maupun dalam menghitung PPh yang masih  harus dib-dyar. Hal ini akan  menimbulkan  koreksi  fiskal dalam menghitung laba fiskal. Sedangkan dalam  menghitung laba akuntansi besarnya penghasilan bunga  deposito di net kan yaitu  sebesar  Rp 8.000.000,  atau  dengan kata lain PPh finaldibebankan sebagai  biaya dalam menghitung  laba  akuntansi.
b. PPh pasal 23
PPh atas  penghasilan yang dikenakan  PPh pasal 23 dapat dikreditkan dan penghasilannya digabungkan  dengan  penghasilan lainnya sehingga pada akhir tahun  pajak  tidak  perlu dilakukan  koreksi fiskal dalam menghitung laba fiskal.
(1) Selama tahun berjalan PT.Anugerah  menerima penghasilan  royalti  atas hak cipta  motif kain dari perusahaan  lain sebesar Rp 10.000.000 belum dipotong'PPh  pasal23.
Penghasilan bunga deposito PPh pasal 2320%
Jumlah uang yang diterima PT.Anugerah
Jumal: Bank Pajak dibayar di muka-PPh  pasal 4 Penghasilan bunga Rp 10.0@.000 2.000.000 Rp 8.000.000 Rp 8.000.0@ 2.000.000 Rp 10.0@.000 1.500.000 . Rp 8.500.000 Penghasilan royalti PPh pasal 2315o/o
Jumlah yang diterima PT.Anugerah
BINA EKONOMI / Februart 2(MI
lro I
Jumal: Bank Rp 8.5@.000 Pajak dibayar di muka-PPh  pasal 23 1.500.0@ Penghasilan royalti Rp 10.000.000
Atas dividen.  yang, diperoleh deri  PT yang  berkedudukan  di Indonesia, apabila yang  menerimanya  adalah juga PT yaqg berkedudukan di Indonesia,'maka 4Fs penghasilan  dividen  tersebut  dikecualikan pengenaan pph nya (tidak dikenakan PPh  pasal  23).
(2) PT.Anugerah  selama tahun  berjalan menerima dividen dari PT.Sejahtera di Jakarta sebesar Rp 20.000.000.
Jumal: Bank Rp 20.@0.000 Penghasilan dividen Rp 20.000.ffi
{tgs penghasilan  dividen  karena  dikecuatikan dari pengenaan pajak maka dalam menghitung  taba fiskal  tidak turut diperhilungkan lengan ffighasilan lainnya.

## PPh pasal  24
. PPh pasal 24 merupakan  kredit pajak atas pajak yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh dari  tuar negeri.  Besarnya rieait pdiar  aialah sebesar PPh yang dibayarfterutang di luar negeri, -asalt<an fibak melebihi penghlllgan pajak yang'terutang  berdasarkan  Undang-undang pph no.17 tahun 2000.
Objek PPh pasal 24 meliputi  bagian  laba atas saham dan sekuritras lainnya; bunga, roya$,  sewa harta bergrerak; sewa harta tak bergerak; imoiian $rl4en1an dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan; penghasila-n aari aentux Usaha  Tetap.
(3) PT.Anugerah  selama tahun berjalan memperoleh dividen dari negana X sebagaiberikut 'Dividen US $ 4.239,O4 (..kursRp 9.500) Rp 40.270.880
Misalnya jika pajak atas dividen dari nsgara X adatah 38% ' 1s.302.ag4 Penghasitan dividen yang  dibarva  purang ke Indonesia  npffi76d6-
Jqmal:
Bank Pajak dibayar di muka-pph  pasat24 Penghasilan dividen Rp 24:967.946 15.302.934 Rp 40.270.880 P..?tah,.dibayar di q1$ - .P.Ph pasar.24'sebesar Rp 1s.302.934  dapat likreditkan  asalkan  tidak metebihi penghitungan  pajak  ydng terutang  menJnrt Undang-Undang PPh  no.17 tahun 2000.
PPh pasal 25
Dalam sistem  pemajakan self assessmenf dengan  penetapan pajak terutang  oleh wajib pajar iendiri, pelunasan pajak ditikuran serama  tahun
BINA EI(ONAMI /.Februart 2 00 I
I
berjalan dan kalau masih ada kekurangan dilunasi setelah  akhir tahun bersamaan  dengan  penyampaian  atau sebelum  batas waktu akhir  (25 Maret) penyampaian  SPT Tahunan. Pelunasan pajak  selama  tahun  berjatan  dapat difakukan melalui sistem membayar sendiri (self paymenf) yaitu dilakukan dengan membayar  angsuran  bulanan sesuai dengan ketentuan pasal 25 (misafnya 1112 dan PPh terutang  menurut  SPT tahun  lalu sdelah dikurangi dengan kngdit pajak)
(4) Apabila  gelama tahun berjalan  PT.Anugerah telah membayar angsuran PPh pasal25 per bulan Rp 1.000.000,  PPh  pasal 25 dibayar  setiap  tanggal 15 bulan  berikutnya:
Jumal: Pajak dibayar di muka-PPh pasal25 Rp 1.000.000 Bank
Rp 1.000.000
(Mencatat setiap pembayaran  PPh pasal25)
PPh pasal 25 masa  pajak  Desember  akan  dibayar bulan Januari  tahun berikutnya:
Jumgl oe$asuaianl Pajak dibayar di muka-PPh  pasal 25 Rp 1.0O0.0O0 Pajak yang masih  harus dibayar Rp 1.O00.000
Setelah dibuat ayat jurnal penyesuaian  maka  jumlah  Pajak dibayar di muka nilai keseiuruhannya adalah Rp- 12.000.000.

## Kesimpulan
Akuntansi  pajak penghasilan diper.lukan untuk  mencatat pembay_aran- pembayaran pajak. Pajak penghasilan yang dibayar selama tahun berialan (yang  bersifat tidak.final) baik  yang dipotong  atau dipungut.,oleh pihak ketiga atau yang dibayaq sendiri bukan mer,upakafr biaya tapirneruBakan  pajak ]8og ..;:. dibayar di mirka  yang  nantinya pada akhir tahun  akan diperhilungkan  dengan'" pajak penghasilan terutang tahun pajak yang bersangkutan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak ikut diperhitungkan dalam  menghitung laba fiskal dan akan dilakukan koreksi{iskal dalam menghitung pajak  penghasilan terulang.

## Daftar Pustaka
Weygandt,  Kieso, and Kell, 1999.Accounting Principles.Sth  edition. John Wley & Sons, Inc. undangundang Repubtik Indonesia No.17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketga Atas UndangrUndang No.7 tahun 19S3 tentaqg pajgk,
Penghasilan.
Peraturan Pemerintah, Keputusah  Menteri  Keuangan, surat Eoa#h di4en Pajak, http://vrnrur. pajak.go.  id//
BINA EIONOMI  / Febuari XMI