Article History: Received: August, 30 th 2021;  Accepted: October, 27 th 2021 Rekayasa  ISSN:  2502-5325  has  been  Accredited  by  Ristekdikti (Arjuna)  Decree:  No.  23/E/KPT/2019  August  8th,  2019  effective until 2023
Cite this as: Setiowati, R., Jati, S.P., Widodo, P & Suharjo, B. (2021). Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Konflik di Laut Cina Selatan. Rekayasa 14 (3). 328-333 doi: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i3.12577 . © 2021 Renny Setiowati
Rekayasa , 2021; 14(3): 328-333 ISSN: 0216-9495 (Print) ISSN: 2502-5325 (Online)

## Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Konflik di Laut China Selatan
Renny Setiowati 1* , Sundring Pantja Jati 1 , Puji Widodo 1 , Bambang Suharjo 1
1 Universitas Pertahanan Kawasan IPSC Sentul Sukahati Citeureup Kabupaten Bogor 16810 Jawa Barat
* rennysetiowatibaru@gmail.com DOI: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i3.12577

## ABSTRACT
The South China Sea is one of the epicenters of conflict in the 21st century. The South China Sea area includes waters and land  located  in  the  archipelago  of  two  large  islands,  namely  the  Spratlys  and  Paracels,  as  well  as  the  banks  of  the Macclesfield and Scarborough Reef Rivers which stretch from Singapore, from the Malacca Strait to the Taiwan Strait. As this  vast  territory  has  often  been  subjected  to  successive  control  by  neighboring  rulers,  several  countries,  such  as  the People's  Republic  of  China  (PRC),  Taiwan,  Vietnam,  the  Philippines,  and  Brunei  Darussalam,  have  engaged  in confrontational attempts to claim, over large parts of the entire territory. . While on the one hand Indonesia supports the prospect of peace in the South China Sea for economic development and domestic stability, Indonesian policymakers are concerned about China's interpretation of its South China Sea claims, which also includes reserves of natural gas and other natural resources. inside it. On the other hand, Indonesia is committed to defending the rights of the archipelagic state as stated in UNCLOS .
Key words : south china sea, territory, maritime, conflict

## PENDAHULUAN
Laut  China  Selatan  menjadi  episentrum  atau pusat  dari  sengketa  maritim  yang  melibatkan banyak  negara  di  abad  21.  Kawasan  Laut  China Selatan  mencakup  perairan  dan  daratan  yang berada  di  dalam  gugusan  kepulauan  dua  pulau besar,  yakni  Spratly  dan  Paracels,  serta  bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang  luas  dari  negara  Singapura  yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Mengingat wilayah yang luas ini sering mengalami penguasaan  silih  berganti  oleh  penguasa tradisional  negara-negara  terdekat,  dewasa  ini, beberapa  negara,  seperti  Republik  Rakyat  China (RRC),  Taiwan,  Vietnam,  Filipina,  dan  Brunei Darussalam,  terlibat  dalam  upaya  konfrontatif saling  klaim,  atas  sebagian  ataupun  seluruh wilayah  perairan  tersebut.  Indonesia,  yang  bukan negara  pengklaim,  menjadi  terlibat  setelah  klaim mutlak  RRC  atas  perairan  Laut  China  Selatan
muncul pada tahun 2012.
Saat ini, China dan Amerika Serikat menjadi dua dari  negara  berdaulat  yang  menjadi  kelompok kepentingan  dalam  saling  gugat  dalam  klaim terkait  Laut  China  Selatan.  Amerika  Serikat menganggap tindakan China untuk menempatkan alutsista dengan kemampuan dan kapasitas seperti anti-access/area-denial  (A2/AD),  yang  mana  akan digunakan  untuk  tujuan  mengendalikan  aktivitas perikanan dan pengeboran minyak di area perairan Laut  China  Selatan,  memaksa  dan  mengintimidasi negara lain yang turut bersengketa soal Laut China Selatan  dengan  China,  menegakkan  zona identifikasi  udara  atau  Air  Defence  Identification Zone  (ADIZ)  di  sekitar  Laut  China  Selatan, memfasilitasi  presensi  dan  proyeksi  militer  China hingga  Pasifik  Barat,  dan  mewujudkan  ambisi menjadi  hegemon  bagi  wilayah  Eurasia.  Bagi Amerika  Serikat,  dominasi  China  di  Laut  China

## REKAYASA
Journal of Science and Technology https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa
Selatan  berarti  gangguan  bagi  perekonomian Amerika  Serikat.  Laut  China  Selatan  memiliki  rute perdagangan komersial yang dilewati kargo senilai 3,4 triliun dolar per tahun. Kementerian Pertahanan Amerika  Serikat  menegaskan  Laut  China  Selatan menjadi bagian penting bagi kebijakan luar negeri Amerika  Serikat  karena  80  persen  minyak  yang dibutuhkan oleh Jepang, Korea Selatan dan Taiwan melewati jalur tersebut.
Sementara  itu,  klaim  Beijing  terhadap  Laut China  Selatan  merujuk  pada  perjanjian  damai Sekutu  dengan  Jepang  pada  tahun  1951.  Pada perjanjian itu, Perdana Menteri China pada saat itu Zhou  Enlain  menegaskan  klaim  kedaulatan terhadap  Kepulauan  Spratly  dan  Parasel.  Karena perubahan  hukum  internasional  terus  terjadi, termasuk  penggunaan  zona  ekonomi  eksklusif yang  diatur  dalam  United  Nations  Convention  on the  Law  of  the  Sea  (UNCLOS),  maka  klaim  China terhadap  kepulauan  dan  laut  sekitarnya  harus semakin  dipertegas  dengan  kodifikasi  hukum- hukum yang diperlukan. Pada tahun 1992, Kongres Rakyat  Nasional  (NPC)  mengesahkan  Undang- Undang  tentang  Laut  Teritorial  dan  Zona Tambahan
Republik Rakyat China, yang menegaskan  kembali  isi  deklarasi  1951  tetapi mengandung  bahasa  yang  lebih  spesifik. Mengikuti undang-undang ini, China mengeluarkan baseline atau garis dasar penetapan untuk perairan teritorialnya pada tahun 1996. Pada tahun  1998,  NPC  melewati  undang-undang tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan  Landas Kontinen  Republik  Rakyat  Tiongkok,  di  mana  ia mengklaim  tambahan  hak  maritim  melampaui wewenang  yang  terkandung  dalam  undang- undang  tahun  1992.  Zona  ekonomi  eksklusif dengan  interpretasi  dari  Kongres  Rakyat  Nasional tidak hanya mengacu pada Paracels atau Spratlys, tetapi,  ketika  digabungkan  dengan  undang- undang  tahun  1992  tentang  laut  teritorial memberikan  dasar  untuk  mengklaim  hak  maritim di Laut Cina Selatan.

## Posisi  Indonesia  dalam  Sengketa  Laut  China Selatan
Persoalan  Laut  China  Selatan  ini  tidak terpisahkan  dengan  ASEAN,  karena  mayoritas negara  yang  berkonflik  hampir  sebagian  besar adalah  negara-negara  anggota  ASEAN  seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darusallam. Negara  anggota  ASEAN  ini  memperjuangkan
kepentingan  yang  mereka  miliki  di  Laut  China Selatan, yakni wilayah yang mereka yakini sebagai kedaulatan  mereka  beserta  kekayaan  alam didalamnya,  serta  berbatasan  langsung  dengan Laut  China  Selatan.  Menjelang  keluarnya  putusan Arbitral  Tribunal,  RRC  telah  melakukan  kampanye yang  sistematis  dan  masif  untuk  menggalang dukungan  atas  posisinya  yang  menolak  Arbitral Tribunal.  Republik  Rakyat  China  (RRC)  secara terang-terangan  mendesak  agar  ASEAN  tidak mengeluarkan  pernyataan  atas  putusan  Arbitral Tribunal.
Arbitral  Tribunal  yang  dimaksud  adalah gugatan  Filipina  ke  Republik  Rakyat  China  ke Arbitral  Tribunal  UNCLOS  1982  pada  tanggal  22 Januari  2013.  Materi  gugatan  Filipina  ke  Tribunal ini  tidak  berkaitan  dengan  kepemilikan  fitur maritim  atau  delimitasi  maritim  mengingat Tribunal tidak berwenang untuk mengadili ke dua isu  ini,  tetapi  permasalahan  keabsahan  nine  dash line  RRC  dan  soal  apakah  lokasi  atau  landmark maritim  yang  disengketakan  adalah  pulau  yang berhak  melahirkan  zona  ekonomi  eksklusif  atau hanya  berstatus  elevasi  surut  yang  tidak  berhak atas  zona  apapun.  Dalam  amar  putusan  setebal 497  halaman,  mahkamah  menyatakan  klaim  Cina tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menolak hak  sejarah  dari  China  di  LCS.  Keputusan  itu  juga menjelaskan  bahwa  pulau  buatan  Cina  di  atas terumbu  karang  di  kawasan  itu  tidak  dapat dianggap  sebagai  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE) 200 mil dan wilayah perairan 12 mil.
Indonesia  bersama  dengan  negara-negara  lain telah  memprotes  dan  tidak  mengakui  eksistensi nine  dash  line  dalam  peta  RRC  karena  penarikan garis  ini  tidak  mengikuti  kaidah  hukum internasional  dan  hukum  laut  internasional  yang berlaku. Dalam konteks ini Indonesia melihat garis ini  sebagai  persoalan  semua  negara  khususnya para pihak pada UNCLOS dan bukan semata-mata persoalan bilateral Indonesia- RRC.
Pada  perairan  Natuna,  Indonesia  telah membuat  garis  perbatasan  landas  kontinen dengan  Malaysia  pada  tahun  1969  dan  telah didaftarkan  ke  PBB.  Indonesia  juga  telah mengeluarkan  Deklarasi  ZEE  pada  tanggal  21 Maret  1980  (dan  mendaftarkannya  ke  PBB)  yang menggambarkan zona maritim selebar 200 mil laut dari garis pangkal di Natuna. Kedua instrumen ini tidak  pernah  diprotes  oleh  RRC.  Indonesia  tidak sepakat dengan penggunaan atol-atol dan karang
di  Laut  China  Selatan  oleh  RRC  sebagai  dasar penyusunan  nine  dash  line,  namun  beranggapan titik  terdekat  yang  dimiliki  Indonesia  di  Natuna yakni Cuaerteron Reef tidak berdempetan dengan wilayah  klaim  baik  yang  diperdebatkan  antara Malaysia, Vietnam, dan China.

## Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan
Dari  aspek  pertahanan,  gugatan  berbagai claimant  state  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia untuk  mempertahankan  klaimnya  di  Laut  Natuna Utara,  sebagaimana  merujuk  di  dalam  United Nations  Conventions  on  The  Law  of  the  Sea (UNCLOS)  tahun  1982.  Dengan  dasar  hukum tersebut  yang  kemudian  diratifikasi,  Indonesia memiliki  hak  berdaulat  untuk  mengeksplorasi sumber data alam yang ada di dalamnya.  Menurut aspek ekonomi, potensi ekonomi berupa perikanan dan  gas  alam  sangatlah  besar.  Berdasarkan keterangan  yang  diberikan  oleh  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok East Natuna memiliki kandungan potensi minyak dalam kisaran 36 jta barel minyak dan gas alam di tempat (Intial  Gas  in  Place/IGIP)  sebanyak  22  triliun  kaki kubik.
Stabilitas
kawasan
adalah
kunci dari menguatnya  Laut  China  Selatan  sebagai  pusat aktivitas  perdagangan  karena  kawasan  LCS mengandung  nilai  ekonomis,  politis,  dan  strategis sebagai Sea Lanes of Trade (SLOT) dan Sea Lanes of Communication  (SLOC)  yang  menghubungkan Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik.  Jika dibahas  secara  lebih  mendalam,  SLOC  merupakan rute  maritim  antar  pelabuhan-pelabuhan  yang digunakan  untuk  kegiatan  pelayaran  internasional yang  meliputi  perdagangan,  pengiriman  logistik, dan  angkatan  laut.  Sebagai  jalur  pelayaran internasional,  kawasan  LCS  merupakan  rute  utama bagi  sepertiga  perdagangan  maritim  dunia.  Selain itu,  jalur  ini  juga  mengarahkan  volume  lalu  lintas transportasi  pengiriman  perdagangan  maritim seperti  minyak  mentah  dengan  volume  pelayaran mencapai 1.000 unit kapal per hari.

## Strategi Untuk Mengantisipasi Konflik di Laut China Selatan
Diplomasi  pertahanan  menjadi  salah  satu pendekatan  pertama  yang  Pemerintah  Indonesia gunakan  untuk  menghadapi  berbagai  klaim  yang saling  berselisih  di  LCS,  terutama  klaim  yang berkaitan  dengan  kepulauan  Natuna.  Gagasan
untuk  lebih  mendorong  narasi  diplomasi pertahanan  mulai  dilancarkan  pada  awal  tahun 2015,  atau  bertepatan  dengan  meningkatnya narasi  Beijing  dalam  menghadapi  klaim  dari negara-negara yang berselisih menggunakan teks- teks  sejarah  yang  diotorisasi  Pemerintah  China untuk  memperkuat  legitimasi  atas  wilayah tersebut. Selain itu, Indonesia juga mengumumkan rencana  untuk  membangun  lebih  banyak  pos militer  di  wilayah  perbatasan  untuk  menjaga kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah  nusantara terutama di wilayah yang berhadapan dengan LCS. Diikuti  dengan  berbagai  upaya  posturing  berupa ketegasan  dan  penempatan  kekuatan  militer  di wilayah  yang  menjadi  bagian  dari  klaim  negara- negara  yang  bersengkata,  hasil-hasil  yang  bisa diharapkan adalah sebagai berikut:
1. Meminta  klarifikasi  nine  dash  line  dengan  2 metode  yaitu  klarifikasi  oleh  Tiongkok  dan klarifikasi oleh Tribunal.
2. Menggunakan  KTT  sebagai  forum  diskusi antara  ASEAN  dan  Tiongkok,  hal  ini memperhatikan  kepentingan  ASEAN  yang menginginkan  penyelesaian  dengan  forum multilateral.
3. Menggunakan  dialog  bilateral,  hal  ini memperhatikan keinginan China atas meluruskan  ketidak  sepakatan  atas  klaim  di LCS.
4. Belajar  dari  kelemahan  Declaration  on  the Conduct of Parties in the South Cina Sea (DOC) yang  tidak  mengikat  para  pihak  mengingat deklarasi  tersebut  hanyalah  dokumen  politik yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta  tidak  memiliki  sanksi  yang  mengikat  dan bisa diterapkan.
5. Mendorong implementasi code of conduct yang akan  digunakan  oleh  negara-negara  yang memiliki  klaim  sebagai  panduan  untuk mengatur  lintas  batas  beserta  eksploitasi sumber daya alam di wilayah sengketa.

## Strategi  Pertahanan  Indonesia  di  Laut  China Selatan
Indonesia  berkomitmen  untuk  mewujudkan diplomasi  pertahanan  dengan  aspek-aspek  yang terdiri dari menciptakan enabling environment yang memungkinkan  negara-negara  yang  tergabung sebagai  claimant  state  untuk  bertemu  dan menegosiasikan perbedaaan mereka terkait wilayah klaim yang berdempetan, mendorong peningkatan kerjasama  ekonomi  di  kawasan,  mempertahankan
kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, serta penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.  Untuk  aspek  pertama,  Indonesia  adalah inisiator dari Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang berjalan sampai saat ini. Dalam rentang waktu 2017-2019, Indonesia berhasil  mempertemukan  ASEAN  dan  RRC  untuk menyelesaikan  rancangan  tunggal  teks  negosiasi kode  etik  Laut  China  Selatan  yang  bertajuk  Single Draft China Sea Code of Conduct Negotationg Text yang  mencakup  5  fokus.  Fokus-fokus  tersebut adalah ruang lingkup geografis Laut China Selatan, upaya  penyelesaian  sengketa,  kewajiban  untuk berkooperasi  dalam  pelestarian  lingkungan maritim,  peran  pihak  ketiga  di  Laut  China  Selatan, dan legal status code of conduct.
Secara ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan bisa meningkatkan legitimasi  pemerintah  terkait  klaim  kedaulatan  di Natuna.  Pemerintah  telah  menetapkan  Natuna sebagai  sentra  ekonomi  perikanan  melalui  Sentra Kelautan  dan  Perikanan  Terpadu  (SKPT)  merujuk KM  KP  No.  51/KEPMEN-KP/2016  tentang Penetepan  Lokasi  Pembangunan  Sentra  Kelautan dan  Perikanan  Terpadu  di  Pulau-  Pulau  Kecil  dan Kawasan  Perbatasan.  SKPT  sebagai  kebijakan perekonomian  sudah  terbukti  efektif  di  lokasi  lain yang sudah melaksanakan kebijakan ini sebelumnya,  seperti  Sebatik.  pembangunan  SKPT Sebatik  menjadikan  Sebatik  sebagai  pusat perekonomian  baru  di  wilayah  perbatasan Indonesia  akan  memindahkan  sebagian  kegiatan perekonomian  (dalam  hal  ini  perdagangan komoditas hasil perikanan) tidak hanya berlangsung  pada  Tawau  (Malaysia)  sebagai  pasar utama, tapi juga mendorong penguatan pasar baru dengan  memunculkan  peluang  mengundang konsumen  untuk  langsung  membeli  produk perikanan di Sebatik. Penjajakan peluang kerjasama yang  sudah  terjadi  di  SKPT  Sebatik  terdiri  dari usaha  budidaya  udang  dan  kepiting  bakau,  selain terkait  dengan  peluang  pasar  dari  udang  dan kepiting  bakau,  juga  peluang  untuk  mengatasi permasalahan kekurangan benur udang dan belum ada usaha pembenihan kepiting bakau.
Tentunya,  diplomasi  pertahanan  akan  sulit berjalan tanpa militer yang mumpuni dan tangguh. TNI  Angkatan  Laut  perlu  menjalankan  apa  yang dinamakan  dengan  pertahanan  berlapis,  yang terdiri  dari  pertahanan  sebelum  musuh  mampu memasuki  ZEE  Indonesia  dan  pertahanan  setelah
musuh  sudah  memasuki  ZEE  Indonesia.  Untuk lapisan  pertama,  diperlukan  infrastruktur  maritim yang  mampu  menjalankan  tugas  untuk  me- ningkatkan  perkembangan  ekonomi,  distribusi logistik yang merata, kemudahan transportasi, dan mobilisasi  pertahanan  negara.  Pangkalan  militer adalah  tempat  pertahanan  utama  dan  titik  fokus mobilisasi di wilayah tersebut. Selain itu, pangkalan militer  juga  mendorong  pihak  militer  untuk melakukan  pemantauan  wilayah  di  sekitarnya dengan  lebih  intens,  karena  bisa  melakukan pemeliharaan dengan lebih sering dan mengurangi potensi  atrisi  karena  alutsista  yang  ada  kurang terawat.  Kemudian,  pelabuhan-pelabuhan  umum akan  membuat  kebutuhan  yang  biasa  ditemukan dalam  operasi  militer  seperti  ransum  dan  bahan bakar minyak menjadi lebih terjangkau dan mudah ditemukan.  Dengan  operasi  logistik  yang  efisien, militer  dapat  meringankan  beban  persediaan  dan peralatan  untuk  memangkas  waste,  seperti transportasi logistik, pergerakan yakni pengangkutan  dan  pemindahan  barang  dan  pada saat  bersamaan  peningkatan  ketahanan  atau sustainability pasukan di medan perang.
Latihan dan operasi yang dilakukan secara rutin pada  akhirnya  harus  menghasilkan  apa  yang dinamakan dengan picture building. Picture building adalah  membangun  impresi  TNI  sebagai  pihak yang  kompeten  dan  tegas  baik  dalam  Operasi Militer  Perang  (OMP)  maupun  Operasi  Militer Selain  Perang  (OMSP).  TNI  secara  berkelanjutan dan berkesinambungan harus mampu menunjukkan  kesan  yang  lembut  dan  mampu menjadi  penengah  di  dalam  konflik  yang  sedang terjadi  sekaligus  menampilkan  kesan  sebagai pelindung  kedaulatan  beserta  orang-orang  yang ada  di  dalamnya.  Dalam  tugasnya  menurut Undang-Undang  No.  34  tahun  2004,  TNI  memiliki tugas  pokok  yang  dibagi  menjadi  2  jenis,  yakni Operasi  Militer  untuk  Perang  atau  OMP  dan Operasi  Militer  Selain  Perang  atau  OMSP.  Dalam OMSP,  tugas-tugas  TNIAL  tidak  terkhusus  pada perang,  penyerangan,  dan  penggunaan  senjata, namun  memiliki  jangkauan  yang  jauh  lebih  luas dalam  banyak  aspek  seperti  sosial,  politik  dan kemanusiaan.  Melalui  beragam  misi  kemanusiaan, serta dengan didukung oleh alutsista yang handal, maka  usaha  picture-building  dapat  memberikan kesan  bahwa  TNI-AL  mampu  menggunakan kekuatan  mereka  dalam  hal  yang  humanis  dan mendukung perdamaian.
Setelah  melakukan  diplomasi  pertahanan  dan mobilisasi  yang  bersifat  pencegahan  atau deterrence,  penegakan  hukum  perlu  dilakukan sehingga pelanggar batas kedaulatan di Laut China Selatan  bisa  mengamati  jika  hukum  Indonesia berlaku  di  wilayah  kedaulatan.  Badan  Keamanan Laut  (BAKAMLA)  memiliki  banyak  sarana  untuk melakukan penegakan hukum di laut lepas. Secara garis  besar,  Vesse  Monitoring  System  (VMS)  dan Automatic  Identification  System  (AIS)  menjadi sumber  daya  operasional  Bakamla  dalam berpatroli.
Sistem  Pemantauan  Kapal  Perikanan/  Vessel Monitoring  System  (VMS)  merupakan    bentuk sistem  pengawasan  di  bidang  penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dengan memanfaatkan  satelit  dan  peralatan  transmitter yang  dioperasikan  pada  kapal  perikanan  guna mempermudah  pengawasan  dan  pemantauan terhadap  kegiatan/aktifitas  kapal  ikan  berdasakan posisi  kapal  yang  terpantau  di  monitor  Vessel Monitoring  System  Pusat  Pemantauan  Kapal Perikanan  (Fisheries  Monitoring  Center)  di  Jakarta atau  di  daerah  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pengawasan.  Vessel  Monitoring  System  (VMS) adalah  sistem  penjejakan  (tracking  system)  yang hanya  memberikan  informasi  kepada  kapal  yang membawa  transmitter.  Jadi  kapal  yang  tidak memiliki  dan  kapal  lain  yang  tidak  di  lengkapi transmitter yang syarat-syaratnya sudah ditetapkan tidak akan terpantau oleh VMS.
Automatic Identification System  atau AIS adalah sebuah sistem yang digunakan kapal untuk berbagi informasi  antara  dua  kapal  atau  lebih.  Informasi yang  dibagikan  diantaranya:  (1).  Identitas  kapal seperti: mana kapal, nomor IMO, nomor MMSI, dan call  sign,  (2).  Posisi,  kecepatan  dan  arah  gerakan kapal,  dan  (3).  Pelabuhan  tujuan  kapal.  Dalam sistem  AIS,  pertukaran  data  berlangsung  otomatis dengan  memanfaatkan  perangkat  AIS  yang dipasang  di  kapal,  dengan  gelombang  radio sebagai medium. Dalam rangka penegakan hukum di  wilayah  perairan  dan  wilayah  yurisdiksi, khususnya  dalam  melaksanakan  patroli  keamanan dan  keselamatan  di  wilayah  perairan  dan  wilayah yurisdiksi  Indonesia,  dibentuk  Badan  Keamanan Laut.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2014  tersebut  TNI  AL  sebagai  penegak hukum  sekaligus  penyidik  sedangkan  Bakamla hanya  melaksanakan  patroli  keamanan  dan keselamatan  penegakkan  hukum  tidak  melakukan penyidikan (bukan sebagai penyidik).

## KESIMPULAN
Sinergitas  merupakan  kombinasi  atau  paduan unsur/bagian  yang  dapat  menghasilkan  keluaran lebih baik dan lebih besar  ketika dibangun secara baik  bersama  stakeholder  yang  ada  didalamnya dengan tujuan untuk membangun masyarakat atas kerjasama  yang  saling  menguntungkan  dan dilandasi  pemikiran-pemikiran  yang  rasional, terbuka  dan  demokratis.  Politik  Luar  Negeri Indonesia  di  LCS  adalah  mencoba  untuk menggerakan  enabling  environment  to  engage  in dialogue,  mendorong  peningkatan  kerja  sama ekonomi  di  kawasan,  RI  harus  mempertahankan kebijakan  polugri  bebas  aktif  dan  penegakan hukum  di  ZEEI  untuk  melindungi  hak  berdaulat Indonesia.  Setelah  adanya  Putusan  Arbitrase  LCS maka pernyataan Indonesia adalah:
a. Mendorong  semua  pihak  untuk  menahan  diri dari  meningkatkan  ketegangan,  menjaga  Asia Tenggara  dari  aktivitas  militer  yang  dapat mengancam  stabilitas  dan  perdamaian,  serta menghormati  hukum  Internasional  termasuk UNCLOS.
b. Meminta  semua  Pihak  untuk  meneruskan komitmen  bersama  menjaga  perdamaian  serta menunjukkan  rasa  persahabatan  dan  kerja sama.
c. Indonesia akan terus mendorong pembentukan kawasan  Asia  Tenggara  sebagai  zona  damai, kebebasan,  dan  netral  untuk  memperkuat Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN.
d. Mendorong  seluruh  Claimant  States  untuk meneruskan  perundingan  damai  atas  klaim tumpang  tindih  mengenai  kedaulatan  di  LCS sesuai dengan hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu Vita Indah Yanti. 2018. Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia dan Malaysia  dan  Pengembangan  Sentra  Kelautan dan Perikanan Terpadu Sebatik, Kebijakan Sosek KP Vol. 10
Booth, K., 2014. Law, force and diplomacy at sea, 1st ed. New York: Routledge
Evan  A  Laksmana.  2019.  Drifting  Towards Equilibrium:  Indonesia  South  China  Sea  Policy Under Yudhoyono, Yusuf Ishak Institute
Gerald  Theodorus.  2019.  Peran  Strategis  Indonesia dalam  Penyelesaian  Konflik  Laut  China  Selatan
dalam  perspektif  Stabilitas  Keamanan  Regional, Jurnal Keamanan Nasional
Kebijakan  Pertahanan  Negara  Tahun  2021, Kementerian Pertahanan
Patrik  Kristophe  MeyeR.  2024.  Indonesia  Swift Securitization  of  The  Natuna  Islands,  Asian Journal of Political Science
Taylor  Fraven,  China’s  Strategy  in  the  South  China
Sea,  Massachussets  Institute  of  Technology,

## January 2015
Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Indonesia’s Responses  toward  the  South  China  Sea  Dispute During  Joko  Widodo’s  Admininstration,  Jurnal Politica