Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP)

## PENDIDIKAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS IIA JAKARTA

## Firman Assiddiqi
Surel : firmanassiddiqi60@gmal.com

## ABSTRACT
In  the  implementation  of  education  for  children  organized  by  the  Special Correctional  Institution  of  class  II  A  Jakarta,  children  have  learned  or educated  education,  formal,  informal,  and  informally.  In  this  study  the approach  used  by  the  authors  is  a  qualitative  approach,  wherein  in  this research  the  author  does  how  a  series  of  interviews,  observations  and literature  research  to  acquire  data,  in  this  research  author  Also  uses  a descriptive  research  method  in  which  to  describe  the  existing  problems  of education for children. At A grade II children's prison in Jakarta, education is not only based on formal education, other education is also held as well as non-formal  and  informal  education.  This  informal  education  in  the  form  of education is pursuing a package for those correctional students who have not completed their education by the time they have not been caught by the case of  criminal  acts,  informal  education  provided  to  the  child  by  the  officer  is Spiritual  education  and  skills.  As  for the  barriers  to  the  education  process, there are two barriers that are internal barriers posed from within each child and  external  obstacles  caused  by  outside  factors  such  as  officers  and environment.
Keywords: Education, Children, Correctional Special  for Children

## ABSTRAK
Pada pelaksanaan pendidikan bagi anak yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  Anak  kelas  II  A  Jakarta,  anak  telah  mendapatkan pembelajaran  atau  pendidikan  baik  pendidikan,  formal,  nonformal,  dan informal. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan berapa rangkaian  wawancara,  observasi  dan  penelitian  kepustakaan  untuk memperoleh  data,  dalam  penelitian  ini  penulis  juga  menggunakan  metode penelitian deskriptif di mana bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang  ada  yaitu  pendidikan  bagi  anak.  Pada  Lapas  Khusus  Anak  kelas  II  A Jakarta, pendidikan dilakukan tidak hanya bertumpu pada pendidikan formal, pendidikan  yang  lainnya  juga  diselenggarakan  seperti  halnya  pendidikan nonformal  dan  informal.  Pendidikan  nonformal  ini  berupa  pendidikan  kejar paket  untuk  mereka  para  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  belum menyelesaikan  pendidikannya  pada  saat  mereka  belum  terjerat  kasus tindak pidana, pendidikan informal yang diberikan kepada anak oleh petugas adalah pendidikan    kerohanian  dan  keterampilan.  Adapun  hambatan  untuk  proses pendidikan, terdapat dua hambatan yaitu hambatan internal yang ditimbulkan dari dalam diri masing-masing anak dan hambatan eksternal yang disebabkan oleh faktor luar seperti petugas dan lingkungan.
Kata kunci : Pendidikan, Anak, Lembaga Pemasyrakatan Khusus Anak

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945 pada  pasal  31  (1)  menjalaskan bahwasanya  setiap  warga  negara
Indonesia memiliki hak dan kesempatan  yang  sama  dalah  hal memperoleh pendidikan selama mereka masih dalam usia pendidikan. Dijelaskan  kembali  pada  ayat  (3) bahwa  sistem  pendidikan  yang  ada harus  diusahakan  oleh  pemerintah untuk memenuhi kesempatan pendidikan bagi peserta didik,
sehingga  tidsk  ada  perbedaan  antara peserta  didik  dalam  memperoleh pendidikan. Demikian juga dijelaskan pada  pasal  5  ayat  1    Undang-Undang Nomor  20  tahun  2003  warganegara Indonesia  memeiliki  hak  yang  sama dalam  memperoleh  atau  mengenyam pendidikan  yang  bermutu  tidak  ada perbedaan  antar  mereka.  Sehingga dijelaskan kembali, Anak D (Kahesti, 2018) Didik Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan hak-hak nya sebagaimana  status  yang  dimiliki sebagai  seorang  anak  termasuk  hak untuk  memperoleh  pendidikan  yang sama.
Banyak  kasus  di  Indonesia dimana  anak  yang  berurusan  dengan hokum mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan atau Undang- Undang  yang  telah  dijelaskan  diatas, dimana anak tersebut dikeluarkan dari sekolahnya  tanpa  ada  pembelaan  dari anak  yang  bersangkutan  ketika  anak bermaslah  dnegan  hukum.  Tindakan ini jelas telah melanggar azas praduga tak  bersalah,  hal  ini  terjadi  karena pihak  sekolah  tidak  paham  dengan azas  hukum  tersebut.  Namun  hal  ini
sangat memprihatinkan dimana seharusnya  sekolah  sebagai  sarana mencerdaskan  anak  bangsa  untuk disiapkan  di  kemudiah  hari,  dan melaksanakan pendiidkan yang dicanangkan  oleh  pemerintah,tidak semena-mena mengeluarkan anak dari sekolah karena mereka sedang berhadapan dengan hukum. Pada  umumnya  masyarakat awam tidak mengetahui adanya pendidikan untuk Anak Didik Pemasyarakatan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Mereka beranggapan bahwa  setiap  orang  yang  masuk Lembaga Pemasyarakatan adalah orang  jahat  yang  bermasalah  dengan hukum.  Demikian  pula  dengan  anak- anak  yang  telah  keluar  dari  Lembaga Pemasyarakatan akan mendapat lebelling  oleh  masyarakat  dan  hanya akan  menjadi  orang  yang  tidak berguna  didalam  lingkungan  tempat tinggal  mereka,  anak  akan  dikucilkan dan  mereka  akan  cenderung  berdiam diri.
Kemudian  bagaimana  agar dapat  membuat  pemahaman  yang dianggap  oleh  masyarakat  awam bahwa orang-orang yang masuk dalam Lembaga  Pemasyarakatan  itu  ketika keluar dapat berguna dan bahkan bisa lebih  baik  dari  sebelum  dia  masuk  di Lembaga  Pemasvarakatan.  Hal  inilah yang harus dicermati sistem pelaksanaan  pendidikan  bagi  Anak Didik  Pemasyarakatan  agar  mereka ketika  kembali  berintegrasi  sosial kedalam lingkungan masyarakat mampu disejajarkan  diri dan diterima oleh  anak-anak  sebayanya  sebagai mana mestinya anak yang tidak pernah
berhadapan dnegan hukum, mengikuti pendidikan formal di  sekolah-sekolah di luar Lembaga Pemasyarakatan . Jika mmebahas tentang pola pelaksanaan  sistem  pendidikan  bagi anak,  tanpa  membahas  faktor  yang menjadi persoalan dalam pelaksanaannya  yang  dinilai  masih banyak  yang  belum  optimal.  Salah satu faktor penyebab belum optimalnya  pendidikan  di  Lembaga Pemasyarakatan  adalah  kurangnya minat dari Anak Didik Pemasyarakatan  itu  sendiri  mengenai pendidikan yang diberikan oleh pihak Lembag Pemasyarakatan. Akan tetapi tidak semua Anak Didik Pemasyarakatan seperti itu, namun hal inilah yang dapat mempengaruhi Anak
Didik  Pemasyarakatan  yang  lainnya untuk  tidak  mengikuti  pendidikan yang  diberikan  oleh  pihak  Lembaga Pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu perhatian  dari  segala  aspek  tentang persoalan pemenuhan hak pendidikan bagi  anak  yang  ada  di  dalam  LPKA sangat  amat  diperlukan,  hal  ini bertujan melancarkan hambatan pemberian  hak  pendidikan  sama halnya dengan pemenuhak Hak Asasi Manusia terhadap anak tersebut.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa untuk  mendukung  terciptanya  proses pembinaan yang baik dan efektif pada Anak  Didik  Pemasyarakatan,  yang bertujuan untuk menjadikan anak yang bermutu  dan  dapat  berguna  bagi bangsa  dan  negara  dikemudian  hari,
maka mereka seharusnya dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan status mereka, sehingga konsep  pembinaan  itu  sendiri  dapat
dijadikan  bekal  yang  sangat  berarti terhadap perkembangan mereka dikemudian hari, dan tidak melakukan pelanggaran hukum, karena
pendidikan sudah terpenuhi dan dapat melanjutkan  pendidikan  pendidikan ketika  sudah  bebas  dan  kembali  ke masyarakat.
Dalam  penelitian  ini  manfaat yang  diharapkan  untuk  diperoleh adalah peneliti memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu
Pemasyarakatan.  Diharapkan  dapat menjadi sumbang saran dan pemikiran akan  peranan  pentingnya  pendidikan bagi  anak  yang  bermaslah  dengan hukum  agar  mereka  mendapat  hak yang  sama  dengan  anak  seusianya  di luar  sana,  dan  juga  mereka  tidak merasa  dikucilkan  ketika  kelak  akan keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat seutuhnya, dan  dapat  melangsungkan  hidupnya secara normal.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  kualitatif  dipilih oleh peneliti dalam peroses penelitian ini,  dimana  pendekatan  kualitatif adalah    suatu  cara  penelitian  dengan serangkaian wawancara yang disajikan  didalam  penelitian.  Alasan menggunakan  pendekatan  kualitatif karena  penelitian  ini  cocok  bagi peneliti  untuk  melakukan  proses penyelidikan  dalam  bidang  maslah sosial  dan  kemanusian  bagi  anak dalam haknya memperoleh pendidikan yang  layak  dan  bermutu.  Dimana peneliti melakukan pemahaman tentang  makna  dari  suatu  kejadian yang  diletiti,  melaporkan  ulasan  dari
narasumber untuk kemudian dikaji dan kemudian disusun dalam sebuah latar ilmiah.  Lexy  J  Moleong  menyatakan dalam  penggunaan  metode  kualitatif terdapat  beberapa  pertimbangan  yang harus  diperhatikan.  Ia  menyatakan: Hal pertama  yang harus diperhatikan dalam  metode  ini  adalah  bukti-bukti nyata yang didapat dari lapangan baik dari  pelaku  maupun  orang  disekitar pelaku,yang  kedua  peneliti  harus berinteraksi  langsung  dengan  pelaku atau  sumber  data.  Hal  yang  harus diperhatika yang ketiga adalah kemungkinan peneliti untuk melakukan  pengembangan  data  ang diperoleh dari lapangan sesuai dengan pemahaman dan pemaknaan yang ada. (Lexy J Moleong, 2014 :11). Pendidikan  bagi  anak  di  Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  hal  yang khusus  dalam  penelitian  ini,  karena penelitian ini meneliti masalah pendidikan  bagi  anak  di  Lembaga
Pemasyrakatan  dan  hal  yang  terkait didalamnya.
Peneliti menggunakan  metode penelitian  deskriptif  dimana  metode ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan masalah yang coba diangkat dan dicari faktor  penghambat  dan  pendukung dalam penelitian pendidikan bagi anak. Untuk  mendukung  penulisan  Artikel ini,  penulis  menggunakan  sumber- sumber  bacaan  melalui  buku  dan peraturan  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang ada, yaitu pendidikan  bagi  anak  di  Lembaga Pemasyarakayn  Khusus  Anak,  yang diangkat oleh peneliti serta penelusuran  melalui  internet  yang
berkaitan  dengan  hak  memperoleh pendidikan studi kepustakaan.
Data  yang  didapat  dari  hasil penelitian baik  data  yang berupa data primer  maupun  data  sekunder,  oleh peneliti akan dilakukan analisis menggunakan  cara  kualitatif  dan selanjutnya data akan disajikan menggunakan metode deskriptif, yaitu menjelaskan data, menguraikan masalah, dan yang terakhir menggambarkan  peermasalahan  yang ada  dalam  penelitian  ini.  Selain dilakukan analisa peneliti juga melakukan transkip percakapan informan dengan peneliti saat peneliti melakukan wawancara
Data  yang  diperoleh  oleh peneliti  saat  melakukan  penelitian, akan  dilakukan  pengkajian  terlebih dahulu, langkah selanjutnya yaitu data dipadukan dengan bahan pustaka yang berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan serta dipadukan juga dengan peraturan  perundang-undangan  yang melandasi  data  tersebut  atau  yang menaungi  permaslaahan  yang  diteliti. Kemudian  mncari  dan  menemukan relevansi antara data  yang didapatkan oleh peneliti dengan landasan teori dan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
HASIL

## PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
Anak  yang  sedang  menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyrakatan,  juga  memiliki  hak yang sama dalam memperoleh pendidikan,  anak  yang  ada  didalam, dapat  diberikan  pendidikan  berupa pendidikan formal baik SD, SMP, dan
SMA yang diberlangsungkan di dalam kelas, dan juga pendidikan nonformal dan informal. KASI BIDADIK Lapas Khusus  Anak  Kelas  IIA  Jakarta mengatakan  bahwa  selain  pendiikan formal, anak yang berada didalam juga mendapat  pendidikan  nonformal  dan informal, yang bertujuan untuk membekali  anak  berupa  ketrampilan dan kemandirian untuk dapat diterima kembali  kelak  ketika  sudah  bebas. Ketiga  pendidikan  ini  sangat  penting sebagai bekal untuk mereka menjalani hidup secara normal di masyarakat dan tidak kembali mengulangi kesalahannya  lagi.  (Bhayangkara  &
Raya, 2018).
Pendidikan  Formal  bagi  anak yang berada didalam  LAPAS dimulai dari  Tingkat  Sekolah  Dasar  (SD) Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyrakatan Khusus Anak Kelas II
A  Jakarta  menyatakan  ada  ruangan khusu  yang  disediakan  oleh  pihak LAPAS  untuk  anak  yang  melakukan pendidikan  khususnya  sekolah  dasar, yaitu  SD,  terdapat  guru  dan  fasilitas penunjang  lainnya  untuk  kelancaran peroses  belajar  mengajar  bagi  anak yang ada di dalam LAPAS. Pelaksanaan pendidikan SD semuanya dibiayai  oleh  Pemerintah  Daerah (PEMDA) sehingga SD  mendapatkan bantuan operasional Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendidikan  SD  ini  diikuti  oleh  38 orang  Anak  Didik  Pemasyarakatan. Pendidikan  formal  yang  selanjutnya adalah  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP) KASI BINADIK pada
Lembaga Pemasyrakata Khusus Anak
Kelas II A Jakarta juga menyampaikan bahwa pada awalnya, pihak Lembaga Pemasyrakata Khusus Anak Kelas II A Jakarta  memiliki  beberapa  hambatan dalam  dalam  peroses  pemberian  hak kepada anak didalam Lapas, khususnya hak memperoleh pendidikan,  terkhusus  bagi  mereka yang  dalam  program  pendidikan tingkat  menengah  atau  SMP  yaitu masalah  saran  dan  prasarana.Nmaun mereka  meiliki  solusi  yaitu  dengn bekerjasama  dengan  SMP  yang  ada disekitar Lapas untuk tetpa memberikan  pendidikan  kepada  ada yang  seddang  menjalani  hukuman didalam Lapas. Program yang diberikan kepada  anak  tidak  hanya  pendidikan formal saja sebagaimana yang diberikan  oleh  guru  di  sekolah  pada umumnya.  Anak  juga  memperoleh pendidikan informal berupa
keterampilan, dan kecakpan membuat karya.  Untuk  ruangan  dibedakan dengan  sekolah  dasar  yang  bertujan untuk  tidak  ada  saling  ketergangguan antara    sekolah  dasar  dan  sekolah menengah dalam menempuh pendidikan,  mereka  akan  berjalan beriringan karena kelas yang digunakan  juga  berbeda.  Pendidikan
SMP ini juga diikuti oleh Anak Didik Pemasyarakatan sebanyak 19 orang.
Demikian  pula  pada  tingkat SMA,
KASI BINADIK juga menyampaikan bahwa pihak nya tidak dapat  memberikan  pendidikan  formal kepada  anak  pada  tingkat  SMA sebagaimana  mestinya  yang  diterima anak anak yang ada diluar sana, karena mengingat  ruangan,  tenaga  pengajar
maka pihak Lapas hanya memberikan fasilitas  berupa  ijazah  penyetaraan bagi mereka yang ingin mengikuti atau mengejar  ujian  paket  C,  pihak  lapas akan  memberi  ijin  dan  fasilitas  bagi anak yang mau mengikuti ujin tersebut.
Selain pendidikan formal anak juga diberikan pendidikan nonformal,
pendidikan nonformal diberikan secara  berjenjang  dan  terstruktur sesuai bakat dan minat anak.
Pendidikan  non  formal  diberikan kepada  anak  yang  bertujuan    untuk memberikan  bekal  baik  keterampilan dan  bakad  sesuai  dengan  minat  anak, yang  akan  menunjang  pendidikan formal ketika kelak anak sudah bebas dari  Lapas.  Adapun  macam-macam pendidikan  formal  antara  lain  berupa pendidikan  kecakapan,  pendidikan keterampilan, pendidikan latihan kerja,
pendidikan sosial, pendidikan
kesetaraan  serta  beberapa  pendidikan yang  dapat  menunjang  kemampuan anak  didik  di  dalam  maupun  ketika nanti anak bebas. Tidak berhenti disitu anak  juga  diberi  sebuah  kursus  atau pelatihan untuk menunjang kemampuan  mereka,  kegiatan  ini diselenggarakan bagi anak yang ingin mengasah keterampilan dan kecakapan  dalam  mengembangkan diri,  serta  mengembangkan  profesi bekerja.  Tidak  kalah  dari  pendidikan formal  pendidikan  non  formal  juga akan diberikan sertifikat ataupun tanda kecakapan yang yang dikeluarkan oleh pihak Lapas ataupun pihak ketiga yang bekerjasama dalam bidang ini dengan lapas. Semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada
pemerintah  pusat  Direktorat  Jenderal
Pemasyarakatan,  pemerintah  daerah yaitu kanwil Kementerian Hukum dan hak asasi manusia.
Pendidikan  kerohanian  salah satu  pendidikan  yang  didapat  oleh anak  di  lembaga  Pemasyarakatan khusus  anak  kelas  IIA  jakarta  yang merupakan unsur program pendidikan informal.
Pendidikan rohanian dianggap  penting  bagi  anak  sehingga petugas  memberikan  pendidikan  ini karena  anak  yang  telah  berurusan dengan  hukum  dan  dimasukkan  ke Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut dianggap  kurang  dalam  pemenuhan kebutuhan  kerohaninya.  Pendidikan yang  berupa  pendidikan  rohanian penting  diberikan  oleh  pihak  petugas LAPAS kepada anak karena pendidikan ini sebagai dasar
terbentuknya  anak  tersebut,  jika kerohanian  dari  seorang  anak  sudah baik  maka  tingkah  laku  atau  perilaku dari anak tersebut akan baik juga, dan begitu  juga  sebaliknya.  Pendidikan etika  juga  diberikan  terhadap  anak oleh  petugas  Lapas.  Contohnya  pada saat  makan  pagi  dan  makan  siang, semua  Anak  Didik  Pemasyarakatan dikeluarkan  dari  kamarnya  masing- masing  dan  semua  berbaris  rapi  di lapangan apel guna melaksanakan apel makan  pagi  dan  apel  makan  siang. Tidak sampai disitu  saja, setelah apel makan,  mereka  langsung  masuk  ke dalam ruangan makan dimana mereka semua  dikumpulkan  menjadi  satu untuk  makan  bersama-  sama  dimulai dengan berdoa sebelum makan. Pemandangan  yang  sangat  jarang sekali  terlihat  di  dalam  sebuah  Lapas yang berada di Indonesia saat ini. Hal
tersebut  rutin  dilakukan  karena  untuk mendidik  etika,  moral,  dan  disiplin mereka. Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan  bagi  anak  di  Lapas  khusu anak, pembagian faktor tersebut dibagi menjadi  dua,  yang  pertama  adalah faktor internal dan faktor penghambat eksternal.  Dalam  faktor  internal menjelaskan  bawah  anak  anak  yang sulit  menjalankan  pendidikan  di LAPAS  disebabkan  oleh  faktor  dari dalam diri anak tersebut, mereka tidak memiliki  minat  dan  keinginan  untuk melaksanakan pendidikan formal informal,  maupun  non  formal.  Tidak berhenti  di  situ  faktor  pengajar  atau guru berpengaruh dalam proses pendidikan ini karena pada kenyataannya  tenaga  pengajar  yang intensif masuk  untuk  mengajar hanya pada  guru  SD,  sedangkan  bagi  guru- guru SMP tidak terlalu intensif dalam hal pengajaran yang dilakukan terhadap  anak  lingkungan  lembaga Pemasyarakatan.  Beberapa  hal  diatas yang  menyebabkan  keterlambatan anak  dalam  menempuh  pendidikan khususnya  pendidikan  tingkat  SMP, dan  juga  jam  pengajar  yang  dinilai sangaat  sedikit  dalam  peroses  belajar mengajar berpengaruh dalam keterlambatan tersebut,hal ini berbading terbalik dibandingkan dengan  jam  pengajaran  di  sekolah dasar atau SD.
Pemberian  pebellling  kepada anak  yang  berurusan  dengan  hukum dan  dimasukkan  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  Anak  sangat ditatakuti  oleh  anak  itu  sendiri,
pasalnya pemberian lebelling ini akan menimbulakan  jarak  antara  anak sebagai  penerima  hak  dalam  Lapas dengan petugas yang bertindak selaku pemberi hak untuk anak. Menurut data yang ada, LAPAS Khusus Anak Kelas
IIA Jakarta sudah memenuhi persyaratan untuk dikatagorikan sebagai  LAPAS  layak  untuk  anak,
baik dari segi sarana maupun prasarana.  Pada  kenyataan  yang  ada lebelling  masih  sangat  melekat  pada anak  pelanggar  hukum,  dan  ini merukapakan faktor penghambat untuk  peroses  belajar  mengajar  bagi anak,  stigma  jelek  selalu  diberikan kepada  anak  yang  berapada  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan,  meskipun anak sudah mematuhi segala peraturan dan    tata  tertib  yang  berlaku,  tidak melakukan pelanggaran dan mengikuti semua intruksi dari petugas yang ada.
Hambatan  yang  selanjutnya adalah  hambatan  eksternal,  hambatan ini  ditemui  pada  peroses  pemberian hak  pendidikan  kepada  anak  di Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus anak.  Kurangnya  perhatian  pihak pemerintah  baik  peerintah  pusat maupun pemerintah daerah merupakan salah satu faktor
penghambat  eksternal  yang  terjadi  di Lapas Anak sebagian besar dibeberapa wilayah  di  Indonesia,tidak  luput  di LAPAS  Khusus  Anak  Jakarta.  Tidak berhenti hanya dalam program pendidikan,  efek  stress  petugas  akan menyebabkan timbulnya kesalahpahaman  antara  petugas  dan anak didik baik dalam segi pendidikan  ,maupun  dalam  segi pembinaan lainnya.Perselisahan
paham akan berakibat kurang maksimalnya  program  pembinaan yang  diberikan  oleh  petugas  kepada anak, hal ini merupakan efek berkepanjangn  masalah  dari  tidak diberikannya  tenaga  konselor  kepada anak dan petugas yang ada. Bagi anak yang melaksanakan pendidikan pada usia SMA pendidikan formal tidak diberikan secara seutuhnya,  karena  anak  didik  hanya diberi  kesempatan  mengikuti  ujian paket  C.  Hambatan  selanjutnya  yaitu ketika anak tidak sama sekali Mengikuti  pendidikan  formal  ketika anak didik berada di luar Lapas, maka anak  didik  akan  kesulitan  dalam mengerjakan  ujian  paket  C.  Ini merupakan  kelemahan  dari  petugas Pemasyarakatan  yang  tidak  bisa ditangani sendiri oleh petugas, karena petugas hanya sebagai penyelenggara, hal    ini  merupakan  buntut  panjang kurangnya  perhatian  dari  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah. Pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  juga kurang  dapat  berkoordinasi  dengan keluarga anak didik sehingga pendidikan  baik  formal,  informal  , maupun nonformal tidak sesuai dengan  bakat  dan  minat  anak  itu sendiri,  petugas  cenderung  hanya bertugas  sebagai  bentuk  pengguguran kewajiban  sebagai  penyedia  hak pendidikan bagi anak didik.
Adapun upaya yang dilakukan oleh   petugas dalam  mengatasi  faktor penghambat  dalam  proses  pemberian pendidikan  kepada  Anak  Bermasalah dengan  Hukum.  Mencoba  mencari tahu mengapa anak-anak malas untuk mengikuti  pendidikan  dengan  cara
membaurkan  diri  meskipun  dengan sedikit pemaksaan demi kebaikan dan kemajuan  si  anak  itu  sendiri  kelak. Menghapus  stigma  labelling  yang dipakai  oleh  petugas  terhadap  Anak
Didik Pemasyarakatan karena bagaimanapun juga hal tersebut sangat menggangu  anak  pada  dasarnya  dan membuat anak tertekan tidak berkembang  dalam  mengembangkan potensi  yang  ada  pada  dirinya khususnya  di  bidang  pendidikan,  hal tersebut  hanya  akan  membuat  anak semakin  terpinggirkan  di  lingkungan masyarakat bila dia bebas nanti karena anak  dibuat  tidak  percaya  diri  dan tidak  mendapatkan  pendidikan  apa- apa di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat dikhawatirkan akan kembali masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai residivis. Menambah  jumlah  konselor atau psikolog dianggap cara jitu dalam mengurangi faktor penghambat, karena selama ini Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki tenaga tersebut untuk mengatasi tingkat stres para  petugas  yang  dapat  berdampak pada pekerjaan mereka dalam menjaga Anak Didik Pemasyarakatan.
Pemerintah  seharusnya  lebih  melihat kedalam  lagi  mengenai  pendidikan yang  di  selenggarakan  oleh  Lembaga
Pemasyarakatan  dan  turut  membantu dalam pelaksanaannya
biar bagaimanapun pendidikan untuk anak adalah  sepenuhnya  tanggung  jawab pemerintah.
Selain peran pemerintah, diperlukan  juga  peran  orang  tua  atau keluarga  untuk  mengatasi  dalam
pelaksanaan  program  yang  diberikan petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan,
salah satu contohnya melalui
pemberian  motivasi  dari  orang  tua maupun keluarga mengenai pentngnya mengikuti  aturan  dan  program  yang ada, merupakan suatu hal yang sangat berguna. Kedudukan orang tua dalam pemberian  motivasi  terhadap  yang berada anaknya memegang peran yang sangat  strategis  dimana  anak  di Lembaga  Pemasyarakatan  sangatlah membutuhkan  motivasi  dari  orang tuanya.  Motifasi  dan  semangat  orang tua  akan  berdampat  besar  dalam peroses pemberian program
pendidikan  bagi  anak,  karena  anak akan  lebih  semangat  dan  konsentrasi dalam mengikuti program ini.
Pembahasan Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Jakarta, pihak petugas mengatakan masih saja ada  anak  yang  malas  atau  tidak  mau untuk mengikuti pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan baik pendidikan  formal,  informal  dan nonformal.  Sekolah  hanya  sebagai syarat bahwa mereka pernah mendapatkan pendidikan tanpa mengerti  akan  pentingnya  arti  dari sekolah  itu,  akan  tetapı  mereka  lebih menyukai  ke  arah  pendidikan  yang dalam  artiannya  bukan  sekolah  yakni pendidikan informal seperti  marching band  pramuka  dan  sebagainya,  hanya saja  untuk  sekarang  hal  tersebut vakum untuk sementara. Seperti yang ditemukan di lapangan bahwa banyak Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang
tidak mau dan malas untuk mengikuti pendidikan  yang  telah  diadakan  di Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut, seharusnya  mereka  yang  menjalani hukumannya  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan bisa untuk lebih sadar akan pentingnya suatu pendidikan agar dapat  diterima  didalam  lingkungan masyarakat  apabila  kita  memiliki kepintaran  intelektual  setelah  bebas nanti.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian  yang telah dikemukakan  diatas  (Undang-undang
& Anak, 2017) maka dapat disimpulkan Bahwa Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Jakarta belum melaksanakan pendidikan bagi Anak  Didik  Pemasyarakatan  secara optimal. Hal ini dikarenakan berbagai hambatan  yang ada. Hambatan dalam peroses pemberian program
pendidikan  bagi  anak  di  Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak  Jakarta.
Hambatan  Internal  Kurangnya  minat belajar dari para Anak Didik Pemasyarakatan Labelling oleh petugas  Lembaga  Pemasyarakatan kepada  setiap  anak  yang  yang berurusan dengan hukum dan menjalani  pembinaan  di  LAPAS khusu  anak.  Hambatan  Eksternal  dari prose  pelaksanaan  pendidikan  yaitu kurangnya  perhatian  khusu  yang diberikan oleh pemerintah pusat khusu Direktorat Jendral  Pemasyarakatn terhadap  keberadaan  dan  aktivitas yang  dilakukan  oleh  etugas  dalam melancarakan  program  pendidikn, kurangnya  tenaga  konselor  atau psikolog
pada Lembaga
Pemasyarakatan  Khusus  Anak  Kelas IIA  Jakarta.  Kurang  koordinasinya antara pihak Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  Anak  Kelas IIA Jakarta kepada orang tua anak. Solusi yang diberikan petugas
dalam  mengatasi  masalah  program pendidikan  ini  adalah,  perlu  adanya penekanan  dan  perhatian  khusus terhadap kedisiplinan mengenai pendidikan  belajar  untuk  Anak  Didik Pemasyarakatan agar tumbuh keinginan dalam menjalani dan mengikuti  pendidikan  yang  telah Lembaga  Pemasyarakatan  berikan. Menghapus  stigma  yang  berkembang di  kalangan  petugas  dengan  cara memberikan pemahaman kepada petugas  bahwa  tidak  semua  Anak Didik Pemasyarakatan yang masuk ke dalam  LAPAS  khusus  anak    adalah penjahat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengusulkan permintaan  tenaga  psikolog  pada setiap penerimaan Pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Kementrian Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan,  dalam  memfasilitasi hubungan  orangtua,  dan  masyarakat untuk  pengembalian  anak  dalam satuan masyarakat secara seutuhnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Bhayangkara,  U.,  &  Raya,  J.  2018.
Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak . 1 (3), 215–230.
Biafri,  S.  2019. Pembinaan  Teroris
Anak  Di  Lembaga  Pembinaan
Khusus Anak Klas I Di Tangerang Child Terrorist Development in the Child Development  Institution  Class  I in  Tangerang .  Sosio  Konsepsia, 8(02), 14–26. Chusniatun. 2018. Sistem Perlindungan Hukum Bagi  Anak di  Lembaga  Pemasyarakatan Dalam Perspektif Konvensi Internasional  Hak-Hak  Anak .
30 (01), 103–132.
Kahesti, Y. Z. 2018. Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA  Kota  Balikpapan . Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana  Master  Law  Journal) ,
7 (3), 343.
Undang-undang, A. D. D., & Anak, P.
2017.  H ak  Pendidikan  Bagi Narapidana  Anak  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak . Lex Privatum , 5 (1), 137–145.