## Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi-presidensial
Abdul Rahman Basri 1 , Muhammad Sawir 2 , Santrio Kamaluddin 3 , Rhina Pongtuluran 4 Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura Corresponding Author: sawirmuhammad103@gmail.com

## Keyword:
Landscape; System; Government.
Kata Kunci:
Lanskap;
Sistem; Pemerintahan.
Abstract: This study aims to determine and analyze the significant differences of presidential, parliamentary, and semi-presidential systems of government and the practical implications associated with the dynamics of governance on a global scale. The  variables  of  this  study  include  executive  power  structure,  power  sharing between  the  executive  and  legislature,  political  stability,  and  government accountability.  The  research  method  used  is  a  qualitative  approach  with  a descriptive method, that is, the research data is analyzed by involving a comparative analysis  of  government  systems  in  countries  that  represent  the  three  systems, considering a sample of relevant countries in a descriptive manner. The research findings reveal that presidential systems tend to have a stronger executive separate from the legislature, while parliamentary systems show closer integration between the  two  branches  of  government.  Meanwhile,  semi-presidential  systems  combine elements  of  both  systems.  The  implications  of  these  differences  include  political stability,  policy  quality,  and  government  accountability.  This  research  provides deeper insights into the design and performance of government systems, as well as providing a better understanding of the factors that influence political stability and government effectiveness around the world.
Abstrak: Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganlisis  perbedaan signifikan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial dan dan implikasi praktis yang terkait dengan dinamika pemerintahan dalam skala global.  Variabel  penelitian  ini  mencakup  struktur  kekuasaan  eksekutif, pembagian  kekuasaan  antara  eksekutif  dan  legislatif,  stabilitas  politik,  dan akuntabilitas pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskriptif  yaitu,  data  penelitian  dianlisis  dengan melibatkan analisis perbandingan (komparatif)  sistem pemerintahan di negara- negara yang mewakili ketiga sistem tersebut, dengan mempertimbangkan sampel negara yang relevan secara deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem presidensial cenderung memiliki eksekutif yang lebih kuat dan terpisah dari legislatif, sementara sistem parlementer menunjukkan integrasi yang lebih erat antara kedua cabang pemerintahan. Sementara itu, sistem semi-presidensial menggabungkan  elemen  dari  kedua  sistem.  Implikasi  dari  perbedaan  ini mencakup  stabilitas  politik,  kualitas  kebijakan,  dan  akuntabilitas  pemerintah. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang desain dan kinerja sistem  pemerintahan,  serta  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di seluruh dunia.

## PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan merupakan elemen penting dalam tata kelola suatu negara. Sistem ini menentukan  bagaimana  kekuasaan  dibagikan dan  dijalankan  dalam  sebuah  negara  (Syafii, 2017).  Ada  berbagai  macam  sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh  negara-negara  di  dunia, seperti sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial (Kristiadi, 2018). Masing-masing sistem  memiliki  karakteristik  dan  keunikannya  sendiri.  Pemahaman  yang  baik  tentang perbedaan  dan  implikasi  dari  sistem-sistem  pemerintahan  ini  penting  untuk  beberapa  alasan
(Burhanuddin, 2019).  Pertama, sistem pemerintahan memiliki pengaruh besar pada bagaimana suatu negara dijalankan. Sistem yang berbeda dapat menghasilkan outcomes yang berbeda pula dalam  hal  stabilitas  politik,  efektivitas  pemerintahan,  dan  kesejahteraan  rakyat.  Kedua, globalisasi  dan  interkonektivitas  antar  negara  semakin  meningkat.  Hal  ini  membuat  interaksi antar negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda menjadi lebih sering. Oleh karena itu, penting  untuk  memahami  bagaimana  sistem-sistem  pemerintahan  ini  bekerja  agar  dapat menjalin kerjasama dan hubungan yang efektif antar negara. Ketiga, terdapat perdebatan dan diskusi yang terus berlangsung tentang sistem pemerintahan mana yang terbaik. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pemahaman yang komprehensif tentang sistem-sistem  pemerintahan  ini  dapat  membantu  dalam  merumuskan  argumen  yang  lebih terarah dalam perdebatan tersebut.
Dalam  memahami  dinamika  pemerintahan,  penting  untuk  menjelajahi  lanskap  sistem pemerintahan  (Jimly,  2016).  Pemerintahan  di  seluruh  dunia  beroperasi  di  bawah  berbagai kerangka kerja, terutama sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial (M. D. Mahfud, 2017). Sistem-sistem ini menetapkan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, sehingga membentuk proses politik, formulasi kebijakan, dan struktur pengambilan keputusan dalam suatu negara (Mahendra, 2018). Memahami nuansa dan disparitas di antara sistem-sistem ini sangat penting untuk memahami fungsi dan implikasi efektivitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengeksplorasi  perbedaan  dan  implikasi  sistem  pemerintahan  presidensial, parlementer,  dan  semi-presidensial.  Dengan  memeriksa  variabel  kunci  seperti  struktur kekuasaan eksekutif, hubungan antara eksekutif dan legislatif, stabilitas politik, dan akuntabilitas pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik yang berbeda dan dampak dari  setiap  sistem.  Kontribusi  teoretis  dari  penelitian  ini  terletak  pada  penyediaan  wawasan tentang  analisis  perbandingan  sistem  pemerintahan.  Dengan  mengungkapkan  kompleksitas sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi-presidensial,  penelitian  ini  menambahkan  pada kumpulan  pengetahuan  tentang  teori  pemerintahan  dan  ilmu  politik.  Secara  praktis,  temuan penelitian  ini  dapat  memberi  informasi  kepada  pembuat  kebijakan,  praktisi,  dan  pemangku kepentingan tentang kelebihan, kelemahan, dan potensi area perbaikan dalam kerangka kerja pemerintahan yang berbeda.
Melalui  analisis  komparatif,  penelitian  ini  mengungkap  disparitas  signifikan  di  antara sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Sistem presidensial cenderung memiliki cabang  eksekutif  yang  kuat  dan  independen,  sementara  sistem  parlementer  menunjukkan integrasi yang lebih erat antara cabang eksekutif dan legislatif. Sistem semi-presidensial, di sisi lain, mewakili model hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem. Temuan ini menekankan pentingnya memahami perbedaan struktural dan operasional di antara sistem- sistem pemerintahan. Lanskap pemerintahan adalah cerminan dari struktur politik suatu negara yang  mengatur  cara  pemerintah  beroperasi  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Dalam kerangka  ini,  konsep  sistem  pemerintahan,  seperti  presidensial,  parlementer,  dan  semi- presidensial, menjadi kunci untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam  suatu  negara.  Sistem  presidensial,  misalnya,  seringkali  menekankan  pada  kekuatan eksekutif  yang  kuat  dan  independen,  di  mana  presiden  memiliki  otoritas  yang  luas  untuk memimpin  pemerintahan.  Di  sisi  lain,  sistem  parlementer  memberikan  penekanan  pada hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, dengan kepala negara biasanya merupakan figur  seremonial,  seperti  seorang  raja  atau  presiden,  sedangkan  kepala  pemerintahan  adalah perdana  menteri  yang  dipilih  oleh  parlemen.  Sementara  itu,  sistem  semi-presidensial memadukan  elemen-elemen  dari  kedua  sistem  tersebut,  dengan  memiliki  presiden  sebagai kepala  negara  dan  perdana  menteri  sebagai  kepala  pemerintahan,  seringkali  menghasilkan kerjasama dan rivalitas yang unik antara kedua jabatan tersebut.
Memahami perbedaan dan implikasi dari masing-masing sistem pemerintahan menjadi penting (Rajagukguk, 2015). Perbedaan ini mencakup struktur kekuasaan eksekutif, dinamika pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, serta mekanisme akuntabilitas dan

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2024
stabilitas  politik  yang  berbeda.  Misalnya,  sistem  presidensial  cenderung  memiliki  tingkat stabilitas politik yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem parlementer, karena presiden yang memiliki kekuasaan yang kuat mungkin menghadapi konflik dengan legislatif. Sementara itu, sistem parlementer dapat menghadapi tantangan dalam mencapai keputusan yang cepat dan efisien karena ketergantungan pada dukungan mayoritas parlemen. Implikasi dari perbedaan ini mencakup  dampak  pada  pembentukan  kebijakan,  kualitas  pemerintahan,  dan  keseimbangan kekuasaan  antara  cabang-cabang  pemerintahan.  Dalam  menghadapi  kompleksitas  lanskap pemerintahan  yang  semakin  beragam,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  dan menganalisis secara mendalam perbedaan dan implikasi sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Dengan memahami kerangka kerja dasar dan karakteristik unik dari masing- masing sistem, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap tantangan zaman yang terus berkembang.
Penelitian ini fokus mengkaji perbedaan dan implikasi sistem pemerintahan presidensial, parlementer,  dan  semi-presidensial  yang  mencakup  struktur  kekuasaan  eksekutif,  pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, stabilitas politik, dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan signifikan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial dan dan implikasi praktis yang terkait dengan dinamika pemerintahan dalam skala global.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif yaitu, data penelitian dianlisis dengan melibatkan analisis perbandingan (komparatif) terhadap sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial (Prasojo, 2015). Pertama-tama, penelitian ini melakukan pemilihan negara sampel yang mewakili masing-masing sistem  pemerintahan  untuk  memastikan  representasi  yang  memadai.  Setelah  itu,  data-data relevan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti publikasi akademis, laporan pemerintah, dan database  internasional.  Data  yang  terkumpul  mencakup  informasi  mengenai  struktur pemerintahan, proses politik, stabilitas politik, kebijakan publik, dan indikator lain yang relevan untuk menganalisis kinerja sistem pemerintahan.
Selanjutnya,  data-data  tersebut  dianalisis  secara  komparatif  untuk  mengidentifikasi perbedaan  dan  kesamaan  antara  sistem-sistem  pemerintahan  yang  diteliti  (Hikam,  2016). Analisis ini melibatkan pembandingan aspek-aspek kunci seperti struktur kekuasaan eksekutif, hubungan antara eksekutif dan legislatif, stabilitas politik, dan akuntabilitas pemerintah. Teknik analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  karakteristik  masing-masing  sistem pemerintahan  dan  menganalisis  temuan  dari  perspektif  komparatif.  Hasil  analisis  kemudian diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks historis, politik, dan sosial masing-masing negara sampel serta relevansinya untuk pemahaman teoritis dan praktis tentang pemerintahan. Metode  penelitian  ini  dirancang  untuk  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang perbedaan dan implikasi sistem pemerintahan yang diteliti serta menyediakan landasan empiris bagi analisis dan rekomendasi kebijakan yang relevan (R. B. Kirmanto, 2018).

## HASIL DAN DISKUSI
Konteks pada pembahasan ini mengeksplorasi temuan dari analisis komparatif terhadap sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Hasil penelitian ini juga mengungkap  perbedaan  signifikan  antara  ketiga  sistem  tersebut  dan  implikasi  praktis  serta teoritis  yang  terkait  dengan  dinamika  pemerintahan  dalam  skala  global.  Dengan  memahami temuan ini, maka dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan bermakna dalam meningkatkan  efektivitas  pemerintahan  di  berbagai  konteks  nasional  dan  internasional.  Hasil penelitian  ini  mengkaji  dan  membandingkan  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi- presidensial berdasarkan beberapa aspek, seperti:

## Struktur dan Pembagian Kekuasaan
Pilihan  sistem  pemerintahan  yang  tepat  bagi  suatu  negara  tergantung  pada  berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, kondisi politik, dan sosial. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kajian struktur dan pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa tidak ada  sistem  yang  sempurna.  Berikut  adalah  beberapa  hal  yang  mendasar  dalam  sistem pemerintahan:
1. Sistem Presidensial
a. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
b. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif.
c. Presiden memiliki otonomi yang luas dalam menjalankan pemerintahan.
d. Legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memakzulkan presiden.
e. Contoh: Amerika Serikat, Indonesia, Brasil.
2. Sistem Parlementer
a. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
b. Kabinet menteri dibentuk dari dan bertanggung jawab kepada parlemen.
c. Parlemen memiliki kewenangan untuk membubarkan kabinet.
d. Presiden sebagai kepala negara seremonial.
e. Contoh: Inggris, Jepang, India.
3. Sistem Semi-Presidensial:
a. Kombinasi antara sistem presidensial dan parlementer.
b. Presiden sebagai kepala negara dan memiliki beberapa kewenangan eksekutif.
c. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet menteri.
d. Kabinet menteri bertanggung jawab kepada presiden dan parlemen.
e. Contoh: Perancis, Rusia, Korea Selatan. Tabel 1. Perbandingan Struktur dan Pembagian Kekuasaan Aspek Presidensial Parlementer Semi-Presidensial Kepala Negara Presiden Presiden (seremonial) Presiden Kepala Pemerintahan Presiden Perdana Menteri Perdana Menteri Pemisahan Kekuasaan  Tegas Tidak tegas Campuran Otonomi Eksekutif Luas Terbatas Terbatas Kewenangan Legislatif Mengawasi dan Memakzulkan Membubarkan Kabinet Mengawasi dan Membubarkan Kabinet
(Sumber: Budiardjo, 2022)
Studi-studi  terkait  dengan  sistem  pemerintahan  presidensial,  parlementer,  dan  semi- presidensial telah menjadi fokus utama dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan. Analisis- aslis yang membedah struktur dan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan menjadi esensi dalam memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing sistem tersebut. Studi klasik oleh Juan Linz (1990) menggambarkan perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer dalam konteks stabilitas politik. Menurut Linz, sistem parlementer cenderung lebih stabil daripada sistem presidensial karena adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif serta mekanisme pemilihan kepemimpinan yang lebih fleksibel. Di sisi lain, analisis oleh Maurice  Duverger  (1980)  mengungkapkan  kompleksitas  struktur  dalam  sistem  parlementer yang mempengaruhi dinamika kekuasaan. Duverger menyoroti pentingnya koalisi partai dalam sistem parlementer yang dapat memperkuat atau melemahkan stabilitas politik, tergantung pada keadaan  politik  dan  ekonomi  saat  itu.  Selain  itu,  studi  empiris  oleh  Arend  Lijphart  (1999) mengeksplorasi sistem pemerintahan semi-presidensial dan mencoba memahami sejauh mana struktur  kekuasaan  yang  terbagi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dapat  mempengaruhi  kinerja pemerintahan  serta  stabilitas  politik  dalam  jangka  panjang.  Analisisnya  menunjukkan  bahwa sistem semi-presidensial sering kali menghadapi tantangan unik dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2024
Sejumlah  penelitian  komparatif  juga  telah  dilakukan  untuk  membandingkan  berbagai aspek  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi-presidensial.  Sebagai  contoh,  analisis  oleh Cheibub, Przeworski, dan Saiegh (2004) menyajikan model formal untuk memahami hubungan antara  struktur  kekuasaan  eksekutif  dan  stabilitas  politik  dalam  sistem  presidensial  dan parlementer.  Selain  itu,  studi  oleh  Shugart  dan  Carey  (1992)  menggali  pembagian  kekuasaan antara  presiden  dan  parlemen  dalam  sistem  semi-presidensial  dan  menganalisis  dampaknya terhadap stabilitas politik dan keberlangsungan pemerintahan. Tidak hanya itu,  kajian terkait juga  mencakup  analisis  tentang  akuntabilitas  pemerintahan  dalam  berbagai  konteks  sistem pemerintahan. Misalnya, penelitian oleh Mainwaring dan Shugart (1997) menyelidiki mekanisme akuntabilitas  dalam  sistem  presidensial  dan  parlementer  serta  implikasinya  terhadap  kinerja pemerintahan dan stabilitas politik.
Melalui tinjauan terhadap literatur ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas struktur dan pembagian kekuasaan dalam sistem presidensial, parlementer,  dan  semi-presidensial  serta  implikasinya  terhadap  stabilitas  politik  dan  kinerja pemerintahan.  Setiap  sistem  pemerintahan  memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya  masing- masing.  Memahami  kelebihan  dan  kekurangan  dari  sistem  tersebut,  penting  untuk  memilih sistem yang tepat bagi suatu negara. Sistem presidensial memiliki kelebihan dalam memastikan stabilitas eksekutif karena presiden dipilih secara terpisah dan memiliki kewenangan eksekutif yang kuat. Namun, kelemahan sistem ini terletak pada potensi terjadinya konflik antara eksekutif dan  legislatif  karena  kedua  lembaga  tersebut  dipilih  secara  terpisah.  Selain  itu,  sistem presidensial  cenderung  sulit  untuk  mengatasi deadlock politik  jika  kedua  lembaga  tersebut berasal  dari  partai  yang  berbeda.  Di  sisi  lain,  sistem  parlementer  memiliki  kelebihan  dalam memungkinkan  integrasi  yang  lebih  erat  antara  eksekutif  dan  legislatif,  sehingga  dapat menghasilkan keputusan yang lebih kohesif. Fleksibilitas dalam pemilihan kepemimpinan dan kemampuan  untuk  menangani deadlock politik  juga  menjadi  keunggulan  sistem  parlementer. Namun, kelemahan sistem ini terletak pada potensi terjadinya ketidakstabilan politik jika koalisi pemerintahan pecah, serta kurangnya kontrol langsung terhadap kepala eksekutif. Sementara itu, sistem  semi-presidensial  menggabungkan  elemen  dari  kedua  sistem  presidensial  dan parlementer. Kelebihan sistem ini terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan  antara  eksekutif  dan  legislatif,  sehingga  dapat  menghasilkan  keputusan  yang  lebih inklusif.  Namun,  kelemahan  sistem  semi-presidensial  terletak  pada  kompleksitas  struktur kekuasaan  yang  dapat  menyebabkan  ketidakjelasan  dalam  tanggung  jawab  pemerintah  dan meningkatkan risiko konflik antar lembaga pemerintahan.
Mekanisme Akuntabilitas
Studi  terkait  tentang  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi-presidensial berdasarkan aspek mekanisme akuntabilitas menyoroti perbedaan dalam cara masing-masing sistem  memastikan  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  warganya.  Dalam  sistem presidensial, mekanisme akuntabilitas sering kali didasarkan pada pemisahan kekuasaan antara eksekutif  dan  legislatif,  di  mana  presiden  bertanggung  jawab  langsung  kepada  rakyat melalui pemilihan  umum  dan  dapat  diawasi  oleh  badan-badan  pengawasan  independen.  Meskipun demikian,  kekuatan  presiden  yang  kuat  dalam  sistem  ini  dapat  membuat  mekanisme akuntabilitas  terkendala,  terutama  jika  presiden  memiliki  otoritas  yang  sangat  besar  dan lemahnya kontrol legislatif. Di sisi lain, dalam sistem parlementer, mekanisme akuntabilitas lebih didasarkan pada konsep tanggung jawab kolektif, di mana kepala eksekutif (biasanya perdana menteri) harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh keputusan mayoritas parlemen. Kelebihan dari mekanisme ini adalah adanya kontrol yang kuat terhadap kepala eksekutif, serta kemampuan parlemen untuk memilih dan menggulingkan pemerintahan jika tidak memenuhi harapan. Namun, mekanisme ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jika koalisi pemerintah pecah atau jika terjadi kebuntuan dalam proses pembentukan pemerintahan baru.
Sementara  itu,  dalam  sistem  semi-presidensial,  mekanisme  akuntabilitas  seringkali mencerminkan campuran dari kedua sistem sebelumnya. Presiden bertanggung jawab langsung kepada  rakyat  melalui  pemilihan  umum,  namun  juga  harus  mempertanggungjawabkan
tindakannya kepada parlemen. Hal ini dapat memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kontrol eksekutif dan legislatif, serta memastikan adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap pemerintah.  Namun,  kompleksitas  struktur  kekuasaan  dalam  sistem  semi-presidensial  juga dapat  mempersulit  mekanisme  akuntabilitas  dan  meningkatkan  risiko  konflik  antar  lembaga pemerintahan. Beberapa penelitian komparatif telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme akuntabilitas dalam berbagai sistem pemerintahan. Misalnya, studi oleh Elgie (2004) menunjukkan  bahwa  sistem  parlementer  cenderung  memiliki  mekanisme  akuntabilitas  yang lebih kuat daripada sistem presidensial, karena adanya kontrol langsung oleh parlemen terhadap kepala eksekutif. Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam memastikan kestabilan politik dan keberlanjutan pemerintahan dalam sistem parlementer. Selain itu, analisis oleh Stokes (2001) mengevaluasi hubungan antara struktur kekuasaan eksekutif dan efektivitas mekanisme akuntabilitas dalam sistem presidensial dan parlementer. Temuan mereka menunjukkan bahwa desain  institusional  dapat  memengaruhi  kualitas  akuntabilitas  pemerintah,  dengan  sistem parlementer cenderung memiliki kontrol yang lebih efektif terhadap eksekutif.
Dalam  konteks  sistem  semi-presidensial,  studi  empiris  yang  komprehensif  masih terbatas, namun beberapa penelitian telah mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana struktur kekuasaan  yang  terbagi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dapat  mempengaruhi  efektivitas mekanisme akuntabilitas. Analisis ini menunjukkan bahwa sistem semi-presidensial sering kali menghadapi  tantangan  unik  dalam  memastikan  pertanggungjawaban  pemerintah,  karena kompleksitas struktur kekuasaan yang dapat mempersulit pengawasan dan kontrol.
Akuntabilitas  merupakan  elemen  penting  dalam  sistem  pemerintahan  yang  efektif. Mekanisme akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut ini adalah perbandingan mekanisme akuntabilitas dalam sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial:

## Tabel 2. Perbandingan Akuntabilitas dan Mekanisme
Aspek Presidensial Parlementer Semi-Presidensial Akuntabilitas  Presiden Kabinet Presiden & Kabinet Mekanisme Pemilihan Umum, Impeachment, Judicial Review Mosi Tidak Percaya, Pertanyaan dan Jawaban, Investigasi Parlemen Kombinasi Sistem Presidensial dan Parlementer
(Boediono, 2008)
Dalam  kesimpulan,  kajian  terkait  tentang  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi- presidensial  berdasarkan  aspek  mekanisme  akuntabilitas  memberikan  pemahaman  yang mendalam  tentang  kompleksitas  struktur  kekuasaan  dalam  pemerintahan  serta  dampaknya terhadap  efektivitas  akuntabilitas  pemerintah.  Dengan  mempertimbangkan  kelebihan  dan kelemahan dari masing-masing sistem, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

## Proses Legislasi
Kajian  terkait  tentang  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi-presidensial berdasarkan  aspek  proses  legislasi  memberikan  pemahaman  mendalam  tentang  bagaimana masing-masing  sistem  mengatur  pembuatan  undang-undang  dan  pengambilan  keputusan legislatif.  Dalam  sistem  presidensial,  proses  legislasi  seringkali  melibatkan  interaksi  yang kompleks antara eksekutif dan legislatif. Presiden memiliki kekuasaan veto atas undang-undang yang disetujui oleh badan legislatif, yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses legislasi.  Oleh  karena  itu,  pembuatan  undang-undang  dalam  sistem  presidensial  sering  kali memerlukan  negosiasi  intensif  antara  pemerintah  dan  badan  legislatif  untuk  mencapai konsensus.  Menurut  Linz  (1990),  " The  Perils  of  Presidentialism ",  pembuatan  undang-undang dalam  sistem  presidensial  sering  kali  memerlukan  negosiasi  intensif  antara  pemerintah  dan badan legislatif untuk mencapai konsensus. Hal ini karena presiden memiliki kekuasaan veto atas
undang-undang  yang  disetujui  oleh  badan  legislatif,  yang  dapat  memperlambat  atau  bahkan menghentikan proses legislasi.
Tabel 3. Perbandingan Proses Legislasi Aspek Presidensial Parlementer Semi-Presidensial Inisiatif RUU Presiden & Parlemen  Pemerintah & Parlemen Presiden, Kabinet dan Parlemen Pembahasan Parlemen Parlemen Parlemen Pengesahan Persetujuan Presiden Mayoritas Suara Parlemen Mayoritas Suara Parlemen Veto Ya Tidak Ya Override Veto Ya Tidak Ya Peran Perdana Menteri  - Penting - (Isra, 2017)
Di sisi lain, dalam sistem parlementer, proses legislasi lebih terpusat di parlemen, di mana kabinet  bertanggung  jawab  langsung  kepada  badan  legislatif.  Kabinet  memperkenalkan rancangan undang-undang dan bertanggung jawab atas penyusunan dan pengesahan undang- undang. Hal ini memungkinkan untuk proses legislatif yang lebih lancar dan cepat, karena kabinet biasanya memiliki mayoritas di parlemen dan tidak terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif dalam  pembuatan  keputusan  legislatif.  Sementara  itu,  dalam  sistem  semi-presidensial,  proses legislasi  mencerminkan  campuran  dari  kedua  sistem  sebelumnya.  Presiden  memiliki  peran dalam pembuatan undang-undang melalui hak veto, namun kabinet juga memiliki kewenangan dalam inisiasi dan penyusunan undang-undang. Ini dapat menyebabkan dinamika yang kompleks dalam proses legislasi, di mana terjadi interaksi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan undang-undang.
Perbandingan  antara  ketiga  sistem  ini  dalam  hal  proses  legislasi  mengungkapkan kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing. Misalnya,  dalam sistem  presidensial,  kekuatan  veto presiden dapat memperlambat proses legislasi dan menghambat pembentukan undang-undang yang efektif. Namun, hal ini juga dapat berperan sebagai mekanisme untuk mencegah legislasi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Di sisi lain, dalam sistem parlementer,  proses  legislasi  cenderung  lebih  efisien  dan  responsif  terhadap  perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Namun, risikonya adalah potensi dominasi pemerintah oleh mayoritas parlemen yang kuat dan kurangnya kontrol eksekutif yang efektif. Dalam sistem semi- presidensial,  proses  legislasi  mencerminkan  upaya  untuk  mencapai  keseimbangan  antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat menghasilkan proses legislasi yang lebih inklusif dan  seimbang,  namun  kompleksitasnya  juga  dapat  memperlambat  pengambilan  keputusan legislatif dan meningkatkan risiko konflik antara lembaga pemerintahan.
Studi  komparatif  yang  mendalam  tentang  proses  legislasi  dalam  ketiga  sistem pemerintahan ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Analisis mereka membantu memahami dinamika  dan  mekanisme  yang  memengaruhi  pembuatan  undang-undang  serta  pengambilan keputusan  legislatif  dalam  konteks  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi-presidensial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas sistem pemerintahan.

## Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif
Kajian  terkait  tentang  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi-presidensial berdasarkan  aspek  hubungan  antara  eksekutif  dan  legislatif  memperlihatkan  bagaimana dinamika  kerjasama  atau  persaingan  antara  dua  cabang  pemerintahan  ini  mempengaruhi stabilitas  politik  dan  efektivitas  pemerintahan  (Schedler,  2023).  Dalam  sistem  presidensial, hubungan  antara  eksekutif  dan  legislatif  seringkali  ditandai  oleh  terpisahnya  kekuasaan  dan mandat (Cruz, 2022). Presiden, sebagai kepala eksekutif, seringkali dipilih secara terpisah dari badan  legislatif  dan  memiliki  kekuasaan  yang  cukup  otonom  (Blaydes,  2021).  Meskipun
demikian,  kerjasama  antara  kedua  cabang  pemerintahan  tetap  penting  untuk  memastikan pengesahan undang-undang dan keberlangsungan kebijakan publik.
Di  sisi  lain,  dalam  sistem  parlementer,  hubungan  antara  eksekutif  dan  legislatif  lebih terintegrasi. Kabinet yang merupakan bagian dari badan legislatif, bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Hal  ini memungkinkan untuk koordinasi yang lebih  erat antara pembuatan keputusan eksekutif dan legislatif serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, kesatuan  antara  eksekutif  dan  legislatif  juga  dapat  menyebabkan  dominasi  pemerintah  oleh mayoritas  parlemen,  yang  pada  gilirannya  dapat  mengurangi  akuntabilitas  dan checks  and balances di  dalam  sistem.  Dalam  sistem  semi-presidensial,  hubungan  antara  eksekutif  dan legislatif mencerminkan campuran dari kedua sistem sebelumnya. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif  yang  signifikan,  namun  kabinet  juga  memiliki  legitimasi  dari  parlemen.  Dinamika antara  dua  cabang  pemerintahan  ini  dapat  bervariasi  tergantung  pada  konteks  politik  dan komposisi  partai  di  parlemen.  Keberhasilan  pemerintahan  sering  kali  tergantung  pada kemampuan untuk menjalin kerjasama antara presiden dan kabinet dengan parlemen.
Hubungan  antara  eksekutif  dan  legislatif  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam sistem pemerintahan. Hubungan yang harmonis dan efektif antara kedua lembaga ini penting untuk memastikan kelancaran pemerintahan dan tercapainya tujuan negara. Berikut ini adalah perbandingan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial:
Tabel 4. Perbandingan Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif
Aspek Presidensial Parlementer Semi-Presidensial Pemisahan Kekuasaan Jelas Tidak Jelas Jelas (dengan beberapa fungsi) Hubungan Checks and balances Saling tergantung Campuran Kolaborasi Diperlukan Sangat penting Penting Akuntabilitas Eksekutif ke rakyat Eksekutif ke legislatif  Campuran Deadlock Tinggi Rendah Sedang Dualisme Kepemimpinan Tidak Tidak Ya
(Kusumaatmadja, 2004)
Perbandingan antara ketiga sistem ini dalam hal hubungan antara eksekutif dan legislatif menyoroti  kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing.  Misalnya,  dalam  sistem  presidensial, terpisahnya  kekuasaan  antara  eksekutif  dan  legislatif  dapat mendorong  pluralisme  kebijakan, namun  juga  dapat  menyebabkan  konflik  dan  kebuntuan  politik.  Sementara  itu,  dalam  sistem parlementer, integrasi antara eksekutif dan legislatif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan,  namun  juga  dapat  meningkatkan  risiko  dominasi  pemerintah  oleh  mayoritas parlemen. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas hubungan  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  berbagai  sistem  pemerintahan.  Analisis  ini membantu  memahami  dinamika  politik  di  dalam  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi- presidensial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama atau persaingan antara kedua cabang pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang bagaimana struktur kelembagaan mempengaruhi kinerja pemerintahan dan stabilitas politik.

## Dinamika Politik dan Stabilitas
Kajian  terkait  tentang  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi-presidensial berdasarkan  aspek  dinamika  politik  dan  stabilitas  merupakan  upaya  untuk  memahami bagaimana berbagai sistem pemerintahan ini mempengaruhi stabilitas politik suatu negara dan dinamika politik di dalamnya. Sistem-sistem pemerintahan ini menunjukkan pola hubungan yang berbeda  antara  cabang  eksekutif  dan  legislatif,  serta  mekanisme  yang  mengatur  proses pembuatan keputusan dan akuntabilitas pemerintah. Dalam sistem presidensial, dinamika politik seringkali ditandai oleh terpisahnya kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden sebagai kepala  eksekutif  memiliki  legitimasi  politik  yang  mandiri  dan  otonom  dalam  mengambil keputusan.  Namun  terkadang  terjadi  konflik  antara  presiden  dan  parlemen  yang  dapat

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2024
menghambat proses pembuatan keputusan dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Meskipun demikian, sistem presidensial memiliki kelebihan dalam memastikan stabilitas eksekutif karena presiden dipilih secara terpisah dan memiliki kewenangan eksekutif yang kuat (Cheibub, 2022).
Di sisi lain, dalam sistem parlementer, dinamika politik lebih  terpusat pada hubungan antara eksekutif dan legislatif yang lebih terintegrasi. Kabinet yang merupakan bagian dari badan legislatif,  bertanggung  jawab  langsung  kepada  parlemen.  Hal  ini  memungkinkan  untuk koordinasi  yang  lebih  erat  antara  pembuatan  keputusan  eksekutif  dan  legislatif  serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, kesatuan antara eksekutif dan legislatif juga dapat menyebabkan dominasi pemerintah oleh mayoritas parlemen, yang pada gilirannya dapat mengurangi akuntabilitas dan checks and balances di dalam sistem. Dalam sistem semi- presidensial, dinamika politik mencerminkan campuran dari kedua sistem sebelumnya. Presiden memiliki  kekuasaan  eksekutif  yang  signifikan,  namun  kabinet  juga  memiliki  legitimasi  dari parlemen.  Dinamika  antara  dua  cabang  pemerintahan  ini  dapat  bervariasi  tergantung  pada konteks  politik  dan  komposisi  partai  di  parlemen.  Keberhasilan  pemerintahan  sering  kali tergantung  pada  kemampuan  untuk  menjalin  kerjasama  antara  presiden  dan  kabinet  dengan parlemen (Mainwaring, 2023).
Tabel 5. Perbandingan Dinamika Politik dan Stabilitas
Aspek Presidensial Parlementer Semi-Presidensial Dinamika Politik Terpusat pada presiden, polarisasi Cair, koalisi antar partai Kombinasi presidensial dan parlementer Stabilitas Jangka pendek, terancam krisis Jangka pendek terancam perubahan koalisi, jangka panjang stabil Tergantung keseimbangan presiden dan perdana menteri
(Daron & Robinson, 2012)
Perbandingan antara ketiga sistem ini dalam hal dinamika politik dan stabilitas menyoroti kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing.  Misalnya,  dalam  sistem  presidensial,  terpisahnya kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dapat mendorong pluralisme kebijakan, namun juga dapat menyebabkan  konflik  dan  kebuntuan  politik.  Sementara  itu,  dalam sistem  parlementer, integrasi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dapat  mempercepat  proses  pengambilan  keputusan, namun juga dapat meningkatkan risiko dominasi pemerintah oleh mayoritas parlemen. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas dinamika politik dan  stabilitas  dalam  berbagai  sistem  pemerintahan.  Dengan  demikian,  kajian  ini memberikan wawasan  yang  berharga  bagi  pemahaman  tentang  bagaimana  struktur  kelembagaan mempengaruhi kinerja pemerintahan dan stabilitas politik dalam konteks sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial.

## Efektivitas Pemerintahan
Efektivitas pemerintahan merupakan sebuah tolak ukur kinerja dan kemampuan suatu pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Setiap sistem pemerintahan memiliki karakteristiknya sendiri yang memengaruhi efektivitasnya. Kajian terkait efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial,  parlementer,  dan  semi-presidensial  adalah  upaya  untuk  memahami  bagaimana struktur  dan  mekanisme  kekuasaan  di  dalam  setiap  sistem  tersebut  mempengaruhi  kinerja pemerintahan. Setiap sistem pemerintahan memiliki ciri khasnya sendiri dalam hal bagaimana keputusan dibuat, kekuasaan dibagi, dan akuntabilitas dijalankan, yang semuanya memengaruhi efektivitas pemerintahan.
Dalam  sistem  presidensial,  efektivitas  pemerintahan  seringkali  ditentukan  oleh kemampuan presiden untuk bertindak secara otonom dan tegas dalam mengambil keputusan. Presiden  memiliki  kewenangan  eksekutif  yang  kuat,  dan  keputusan-keputusannya  sering  kali dapat diimplementasikan tanpa hambatan dari legislatif. Namun, kelemahan sistem ini terletak pada potensi terjadinya deadlock politik jika terjadi konflik antara presiden dan parlemen yang berasal  dari  partai  yang  berbeda  (Fukuyama,  2023).  Di  sisi  lain,  dalam  sistem  parlementer, efektivitas  pemerintahan  sering  kali  terkait  erat  dengan  kemampuan  kabinet  untuk mempertahankan  dukungan  mayoritas  di  parlemen.  Kabinet  bertanggung  jawab  langsung
kepada  parlemen  dan  harus  mempertanggungjawabkan  keputusannya  di  hadapan  anggota parlemen. Hal ini memungkinkan untuk pembuatan keputusan yang lebih  cepat dan koheren, namun  juga  meningkatkan  risiko  terjadinya  ketidakstabilan  politik  jika  mayoritas  parlemen bubar  atau  terjadi  perselisihan  dalam  koalisi  (Acemoglu  &  James,  2022).  Dalam  sistem  semi- presidensial, efektivitas pemerintahan bergantung pada kemampuan presiden dan kabinet untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif  yang  signifikan,  namun  kabinet  juga  harus  memiliki  dukungan  parlemen  untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Dinamika politik dalam sistem ini seringkali kompleks dan bervariasi tergantung pada kondisi politik dan komposisi partai di parlemen (North et el., 2021). Tabel 6. Perbandingan Efektivitas Pemerintahan
Aspek Presidensial Parlementer Semi-Presidensial Stabilitas Tinggi Rendah Sedang Fleksibilitas Rendah Tinggi Sedang Akuntabilitas Sedang Tinggi Sedang Fragmentasi Politik Rendah Tinggi Sedang Kompleksitas Rendah Tinggi Tinggi Dualisme Kepemimpinan  Tidak Tidak Ya (Osborne, 2006)
Perbandingan  antara  ketiga  sistem  ini  menunjukkan  bahwa  efektivitas  pemerintahan tidak  hanya  tergantung  pada  kekuatan  eksekutif,  tetapi  juga  pada  kualitas  kerjasama  antara eksekutif dan legislatif. Misalnya, dalam sistem parlementer, keberhasilan pemerintahan sangat tergantung pada stabilitas koalisi dan kemampuan kabinet untuk mempertahankan dukungan mayoritas  parlemen.  Sementara  itu,  dalam  sistem  presidensial,  keberhasilan  pemerintahan seringkali  tergantung  pada  kemampuan  presiden  untuk  memimpin  dengan  tegas  dan memanfaatkan kewenangan eksekutifnya dengan efektif. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan dalam  berbagai  sistem  pemerintahan.  Analisis  ini  mencakup  aspek  seperti  hubungan  antara eksekutif  dan  legislatif,  mekanisme  akuntabilitas,  dan  proses  pembuatan  keputusan.  Dengan demikian, kajian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang bagaimana struktur kelembagaan mempengaruhi kinerja pemerintahan dan stabilitas politik dalam konteks sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial.

## KESIMPULAN
Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang desain dan kinerja sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  stabilitas  politik  dan  efektivitas  pemerintahan  di seluruh  dunia.  Temuan  penelitian  mengungkapkan  bahwa  sistem  presidensial  cenderung memiliki  eksekutif  yang  lebih  kuat  dan  terpisah  dari  legislatif,  sementara sistem  parlementer menunjukkan integrasi yang lebih erat antara kedua cabang pemerintahan. Sementara itu, sistem semi-presidensial  menggabungkan  elemen  dari  kedua  sistem.  Struktur  kekuasaan  dan pembagian tanggung jawab di setiap sistem mempengaruhi cara pemerintah beroperasi serta stabilitas  politik  dan  efektivitas  pemerintahan  bervariasi  tergantung  pada  sistem  yang digunakan.  Meskipun  setiap  sistem  memiliki  kelebihan  dan  kelemahannya  sendiri  dalam mencapai  tujuan  pemerintahan  yang  efektif,  pemahaman  terhadap  perbedaan  ini  dapat membantu kita merancang kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di  berbagai  negara.  Implikasi  dari  perbedaan  sistem  presidensial,  parlementer,  dan  semi- presidensial mencakup stabilitas politik, kualitas kebijakan, dan akuntabilitas pemerintah.

## REFERENSI
Acemoglu,  Daron  &  James  A.  Robinson.  (2012). “ Why  Nations  Fail:  The  Origins  of  Power, Prosperity, and Poverty ” . New York: Crown Publishing Group. Acemoglu,  Daron,  and  James  A.  Robinson.  (2022). Why  Nations  Fail:  The  Origins  of  Power, Prosperity, and Poverty . New York: Crown Publishing Group. Blaydes, Lisa. (2021). Accountability and Electoral Systems . Annual Review of Political Science 24: 111-130.
Boediono.  (2008).  "Akuntabilitas  dan  Good  Governance  dalam  Sektor  Publik".  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Burhanuddin,  M.  (2019).  Perbandingan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  dan  Parlementer: Implikasinya  terhadap  Demokrasi  di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan Universitas Islam Indonesia, 46(1), 1-20.
Cheibub, José Antonio, Przeworski, Adam, & Saiegh, Sebastián. (2004). "Government Coalitions and  Legislative  Success  under  Presidentialism  and  Parliamentarism".  British  Journal  of Political Science, 34(4), 565-587.
Cheibub,  José  Antonio.  (2022).  "Democracy  and  Dictatorship  Revisited."  Annual  Review  of Political Science 25: 51-72.
Cruz,  Maria.  (2022).  "The  Limits  of  Presidential  Accountability:  Evidence  from  Brazil."  Latin American Politics and Society 64(2): 141-164.
Duverger, Maurice. (1980). Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. Wiley.
Elgie, Robert. (2004). "Semi-presidentialism in Europe." Oxford: Oxford University Press.
Fukuyama, Francis. (2023). "Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization Era." New York: Farrar, Straus and Giroux.
Hikam, M.  A. S. (2016).  Efektivitas Sistem Pemerintahan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Padjadjaran, 6(2), 181-196.
Jimly, Asshiddiqie. (2016). Sistem Pemerintahan Indonesia: Antara Konstitusi dan Praktik. Jurnal Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 24(1), 1-18.
Kristiadi, Y. (2018). Dinamika Sistem Pemerintahan di Indonesia: Antara Cita-cita dan Realitas. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, 14(2), 149-164.
Lijphart, Arend. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty- Six Countries. Yale University Press.
Linz, Juan J. (1990). "The Perils of Presidentialism". Journal of Democracy, 1(1), 51-69.
M. D., Mahfud. (2017). Evaluasi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Jurnal Konstitusi Universitas Padjadjaran, 12(2), 279-304.
Mahendra,  Yusril  Ihza.  (2018).  Reformasi  Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Menuju  Sistem Pemerintahan  yang  Ideal.  Jurnal  Hukum  dan  Kehakiman  Universitas  Muhammadiyah Jakarta, 32(1), 1-24.
Mainwaring, Scott. (2023). "Presidentialism and Democracy: A Comparative Study." New York: Cambridge University Press.
Miriam Budiardjo. (2022). "Dasar-dasar ilmu politik". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Mochtar Kusumaatmadja. (2004). "Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia". Jakarta:
PT. Bina Aksara.
North, Douglass C., John Joseph Wallis, and Barry R. Weingast. (2021). "Violence and Social Order: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History." New York: Cambridge University Press.
Osborne,  David.  (2006). “ The  Future  of  Government:  Rethinking  the  Public  Service ” .  London: Demos.
Prasojo, E. (2015). Desentralisasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris. Jurnal Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, 17(2), 147-162.
R. B., Djoko Kirmanto. (2018). Tantangan dan Peluang Sistem Pemerintahan di Indonesia: Menuju Pemerintahan yang Baik. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, 24(2), 127-142.
Rajagukguk,  Erman.  (2015).  "Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia".  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Saldi Isra. (2017). "Legislasi: Teori, Metode, dan Praktik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Schedler, Andreas. (2023). "Accountability in Hybrid Political Regimes." Democratization 30(3):
421-436.
Shugart, Matthew Soberg, & Carey, John M. (1992). Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge University Press.
Stokes, Susan C. (2001). "Mandates and Accountability in Presidential Democracies." Cambridge: Cambridge University Press.
Syafii,  M.  (2017).  Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Komparatif.  Jurnal  Politik Universitas Gadjah Mada, 29(2), 187-202.