Abstrak — Batas  laut  adalah  suatu  pembatas  kewenangan pengelolaan sumber daya di laut yang berupa rangkaian titik-titik koordinat  yang  diukur  dari  garis  pantai.  Kewenangan  untuk pengelolaan  sumber  daya  di  laut  diatur  oleh  Undang-Undang tentang  Pemerintahan Daerah, yaitu  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014.  Terdapat  kondisi  yang  perlu  diperhatikan  saat pengukuran batas laut, yaitu posisi dari daerah yang berbatasan. Penarikan  garis  batas  dilakukan  dengan  metode  sama  jarak (equidistance) untuk daerah yang berdampingan dan metode garis tengah (median  line) untuk  daerah  yang  berseberangan.  Pada penelitian  ini  terdapat  tiga  alternatif  penarikan  batas  terkait sengketa  Pulau Galang, yaitu jika  Pulau Galang dianggap tidak ada,  jika  masuk  Kota  Surabaya  dan  jika  masuk  Kabupaten Gresik.  Diperoleh  hasil  tarikan  batas  yang  berbeda  pengaruh perubahan  UU 32/2004 menjadi  UU 23/2014  yang menghasilkan perubahan  luas  wilayah  bagi  hasil  kelautan  Terminal  Teluk Lamong.  Wilayah  yang  memperoleh  bagi  hasil  kelautan  hanya Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik. Perubahan  luas  wilayah bagi hasil Terminal Teluk Lamong terbesar  dari perubahan  UU yaitu 26,018 Ha pada alternatif jika Pulau Galang dianggap tidak ada dan perubahan terkecil yaitu 11,291 Ha pada alternatif jika Pulau Galang masuk Kabupaten Gresik.
Kata Kunci —Bagi Hasil Kelautan, Batas Laut, UU 23/2014, UU 32/2004

## I. PENDAHULUAN
EMISAH wilayah penyelenggaraan kewenangan dari suatu daerah  dengan  daerah  lain  disebut  batas  daerah.  Batas daerah terdiri atas batas daerah di darat dan di laut, yang bukan alokasi teritorial sehingga tidak menentukan kedaulatan. Batas daerah  di  laut  atau  batas  laut  adalah  pembatas  kewenangan pengelolaan  sumber  daya  di  laut  untuk  daerah  bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang diukur dari garis pantai  [1]. Daerah  yang  memiliki wilayah  laut  memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang kemudian  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2014.
Kewenangan  mengelola sumber daya di wilayah  laut  untuk daerah  yang  memiliki  wilayah  laut  berdasarkan  UU  32/2004 adalah paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah  perairan  kepulauan  untuk wilayah provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi adalah kewenangan kabupaten/kota. Garis pantai yang digunakan  sebagai  acuan  pada  UU  32/2004  dalam  penarikan garis batas adalah perpotongan garis air rendah dengan daratan. Sedangkan  jika  berdasarkan  UU  23/2014,  batas  kewenangan untuk  kabupaten/kota  semata-mata  hanya  untuk  keperluan penghitungan bagi  hasil kelautan  yaitu sejauh 4 mil  laut yang diukur  dari  garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah perairan  kepulauan  dan  untuk  kewenangan  daerah  provinsi adalah tetap sama yaitu untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas  dan/atau  ke  arah  perairan  kepulauan.  Garis  pantai  yang digunakan  sebagai  acuan  pada  UU  23/2014  untuk  penarikan garis  batas  adalah  batas  pertemuan  antara  bagian  laut  dan daratan pada saat terjadi pasang air laut tertinggi.
Terdapat  banyak  sumber  daya  alam  maupun  buatan  pada wilayah  laut  perbatasan  antara  Kota  Surabaya,  Kabupaten Gresik dan Bangkalan, diantaranya Pulau Galang dan Terminal Teluk  Lamong.  Pulau  Galang  hingga  saat  ini  pengelolaannya masih terbentur permasalahan penetapan  batas wilayah antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dari itu dibuatlah beberapa alternatif penarikan garis batas pada  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  penentuan  batas  wilayah laut daerah sangatlah penting karena perlunya kepastian suatu posisi, eksistensi dan status hukum untuk batas itu sendiri [2]. Luas wilayah bagi hasil kelautan Terminal Teluk Lamong juga dipengaruhi oleh penentuan batas wilayah laut daerah.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian mengambil wilayah laut perbatasan antara Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan  Kabupaten  Bangkalan. Adapun batasan lokasi pada penelitian secara geografis terletak

## Pengaruh Perubahan UU 32/2004 Menjadi UU 23/2014 Terhadap Luas Wilayah Bagi Hasil Kelautan Terminal Teluk Lamong antara Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan
Melisa Ayuningtyas, Khomsin
Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : khomsin@geodesy.its.ac.id, melisayuningtyas@gmail.com
P
pada koordinat 7 o 8’ 42,308” LS – 7 o 14’ 11,774” LS dan 112 o 38’ 41,2” BT – 112 o 44’ 3,66” BT.
Gambar 1. Lokasi Penelitian
B. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Peta  Lingkungan  Pantai  Indonesia  (LPI) tahun  2002  skala 1:50.000 format (*.shp) terbitan Bakosurtanal
b. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2001 skala 1:25.000 format (*.shp) terbitan Bakosurtanal
c. Citra  satelit  resolusi  tinggi  SPOT7  tahun  2015  yang  telah terkoreksi dalam format (*.ers) dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
d. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
e. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
f. Permendagri  76/2012  tentang  Pedoman  Penegasan  Batas Daerah
C. Tahap Pengolahan Data
Pengolahan data dimulai dengan penentuan garis pantai [3]- [4], kemudian dilanjutkan proses penarikan batas kewenangan kabupaten/kota,  pembuatan  alternatif  konstruksi  batas  terkait sengketa Pulau Galang dan yang terakhir adalah penarikan garis batas  wilayah  laut  daerah  untuk  Kota  Surabaya,  Kabupaten Gresik  dan  Bangakalan.  Metode  yang  digunakan  dalam pembuatan konstruksi batas adalah metode equidistance (sama jarak)  dan  metode median  line (garis  tengah)  [5]  yang disesuaikan  dengan  UU  32/2004  dan  UU  23/2014.  Hasil  dari pengolahan data kemudian dianalisa sehingga diperoleh adanya selisih luas wilayah bagi hasil kelautan Terminal Teluk Lamong antara Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Bangkalan.

## III. HASIL DAN ANALISA

## A. Hasil Penentuan Garis Pantai
Citra  satelit  resolusi  tinggi  SPOT-7  digunakan  pada  proses digitasi dalam penentuan garis pantai muka air tinggi atau High Water Level (HWL) dengan acuan yang digunakan berdasarkan UU  23/2014,  karena  belum  adanya  peraturan  yang  mengatur mengenai  peta  dasar  yang  digunakan  sebagai  acuan.  Proses digitasi  dilakukan  dengan  prinsip  pendekatan,  sehingga karakteristik  wilayah  pantai  perlu  diperhatikan.  Pada  pantai buatan,  garis  pantai  ditentukan  dari  garis  batas  terluar  suatu bangunan  permanen  yang  terletak  di  pinggir  pantai.  Untuk
wilayah  pantai  pepohonan,  garis  pantai  diwakili  oleh  batas tumbuhan terluar yang dekat dengan daratan [6].
Sedangkan,  untuk  penarikan  garis  pantai  muka  air  rendah atau Low  Water  Level (LWL)  dengan  acuan  berdasarkan  UU 32/2004 tidak dilakukan proses digitasi seperti pada saat proses digitasi HWL.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  Peta  LPI  telah tersedia  informasi  mengenai  kontur  nol  laut  yang  digunakan sebagai batas air surut terendah. Selain itu, data Peta LPI yang diperoleh  pada  penelitian  ini  sudah  dalam  format shapefile (*.shp).
Gambar 2. Hasil Penentuan Garis Pantai Muka Air Tinggi (High Water Level)
Gambar 3. Hasil Penentuan Garis Pantai Muka Air Rendah (Low Water Level)

## B. Hasil Penarikan Batas Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan  mengelola sumber daya di wilayah  laut  untuk daerah  yang  memiliki  wilayah  laut  berdasarkan  UU  32/2004 adalah paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah  perairan  kepulauan  untuk wilayah provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi adalah kewenangan kabupaten/kota. Garis pantai yang digunakan  sebagai  acuan  dalam  penarikan  garis  batas  adalah perpotongan garis air rendah dengan daratan.  Pulau Jawa dan Madura adalah dua daratan terpisah namun masih berada dalam satu  provinsi,  maka  batas  kewenangan  provinsinya  sejauh  12
Keterangan
Garis Pantai Keterangan Garis Pantai PULAU GALANG TERMINAL TELUK LAMONG
mil laut dan batas kewenangan kabupaten/kota sejauh 4 mil laut dari 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
Sedangkan  berdasarkan  UU  23/2014,  batas  kewenangan untuk  kabupaten/kota  semata-mata  hanya  untuk  keperluan penghitungan bagi  hasil kelautan  yaitu sejauh 4 mil  laut yang diukur  dari  garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah perairan  kepulauan  dan  garis  pantai  yang  digunakan  sebagai acuan  penarikan  garis  batas  adalah  batas  pertemuan  antara bagian laut dan daratan saat terjadi pasang air laut tertinggi.
Gambar  4.  Hasil  Penarikan  Batas  Kewenangan  Kabupaten/Kota  pada  Garis Pantai Muka Air Tinggi (High Water Level)
Gambar  5.  Hasil  Penarikan  Batas  Kewenangan  Kabupaten/Kota  pada  Garis Pantai Muka Air Rendah (Low Water Level)
Hasil penarikan batas kewenangan untuk Kota Surabaya dan Kabupaten  Gresik  sejauh  4  mil  laut  yang  dihitung  dari  garis pantai  LWL  sesuai  UU  32/2004  (Gambar  4)  dan  garis  pantai HWL  sesuai  UU  23/2014  (Gambar  5) telah  melebihi  wilayah lautnya masing-masing hingga menyentuh wilayah daratan dari Kabupaten  Bangkalan.  Begitu  juga  untuk  batas  kewenangan Kabupaten Bangkalan yang hingga menyentuh wilayah daratan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Hal tersebut dikarenakan jarak antar wilayah kurang dari 4 mil laut, sehingga wilayah laut
tersebut  menjadi  wilayah  pertampalan  klaim  antara  Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Bangkalan.

## C. Hasil Pembuatan Konstruksi Batas Wilayah
Untuk  menangani  pertampalan  klaim  yang  terjadi  antara Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan  Kabupaten Bangkalan, dibuat  konstruksi  batas  wilayah  laut  daerah  dengan  metode equidistance (sama  jarak)  untuk  wilayah  berdampingan  dan metode median  line (garis  tengah)  untuk  wilayah  saling berseberangan.  Metode  tersebut  juga  telah  dijelaskan  dalam Lampiran  Permendagri  Nomor  76  Tahun  2012  tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yang kemudian disesuaikan dengan UU 32/2004 dan UU 23/2014.
(a)
(b)
Gambar  6.  Contoh  Hasil  Konstruksi  Batas  dengan  Metode  (a)  Sama  Jarak (Equidistance) , (b) Garis Tengah (Median Line)
Prinsip penarikan garis batas kedua metode tersebut  adalah sama yaitu dengan dengan menghubungkan 3 titik dasar pada 1 lingkaran  yang  menyinggung  ketiga  titik  tersebut.  Titik  dasar ditentukan  secara  subjektif  dengan  jarak  yang  dimiliki  tidak jauh satu sama lain dan merupakan titik terluar dari garis pantai, sehingga  ketika  dihubungkan  dengan  lingkaran  tidak  akan memotong garis pantai (wilayah daratan) terlalu banyak. Selain

## Keterangan
Garis Pantai
Hasil Penarikan Batas Kewenangan Kota/Kab 4 Mil Laut Lokasi Penelitian Keterangan Garis Pantai Hasil Penarikan Batas Kewenangan Kota/Kab 4 Mil Laut Lokasi Penelitian Batas Wilayah Pengelolaan Laut Keterangan Konstruksi Batas Metode Garis Tengah (Median Line) ! Titik Kartometrik Garis Pantai Batas Wilayah Pengelolaan Laut Keterangan Konstruksi Batas Metode Garis Tengah (Median Line) ! Titik Kartometrik Garis Pantai
itu, sengketa Pulau Galang yang hingga saat ini masih terbentur permasalahan penetapan batas wilayah antara Pemerintah Kota Surabaya  dengan  Kabupaten  Gresik  juga  harus  diperhatikan, untuk itu dibuat tiga alternatif penarikan batas diantaranya jika Pulau  Galang  dianggap  tidak  ada,  jika  Pulau  Galang  masuk Kota Surabaya dan jika Pulau Galang masuk Kabupaten Gresik. Kemudian  dibuat  konstruksi  batas  wilayah  laut  untuk  tiap alternatif  terkait  sengketa  Pulau  Galang  berdasarkan  masing- masing UU 32/2004 dan UU 23/2014.
Pada  penelitian  ini,  Terminal  Teluk  Lamong  diasumsikan tidak ada pada saat pembuatan konstruksi batas dengan acuan garis HWL (UU 23/2014) karena statusnya terbagi kedalam dua wilayah  yaitu  wilayah  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik jika  berdasarkan  UU  32/2004.  Peninjauan  dilakukan  berdasar UU  32/2004  karena  pembangunan  Terminal  Teluk  Lamong telah rampung sebelum UU 23/2014 disahkan.

## D. Hasil dan Analisa Bagi Hasil Kelautan
Pada  Gambar  7,  terdapat  wilayah  yang  berwarna  abu-abu yaitu wilayah pertampalan klaim bagi hasil kelautan Terminal Teluk  Lamong  antara  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik dari  adanya  perubahan  UU  32/2004  menjadi  UU  23/2014. Wilayah  berwarna  abu-abu  tersebut  memiliki  dua  penjelasan berbeda.  Pertama,  wilayah  tersebut  merupakan  wilayah  bagi hasil  kelautan  Terminal  Teluk  Lamong  untuk  Kota  Surabaya yang  berkurang  dari  adanya  perubahan  UU  di  atas.  Kedua, wilayah  tersebut  merupakan  wilayah  bagi  hasil  kelautan Terminal  Teluk  Lamong  untuk  Kabupaten  Gresik  yang bertambah dari adanya perubahan UU di atas.
(a) (b) (c)
Gambar  7.  Alternatif  Luas  Wilayah  Bagi  Hasil  Kelautan  Terminal  Teluk Lamong  antara  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Gresik  dan  Kabupaten  Bangkalan (a) Jika Pulau Galang Dianggap Tidak Ada, (b) Jika Pulau Galang Masuk Kota Surabaya, (c) Jika Pulau Galang Masuk Kabupaten Gresik
Adapun  luas  wilayah  bagi  hasil  kelautan  Terminal  Teluk Lamong  untuk  tiap  wilayah  di  tiap  alternatif  terkait  sengketa Pulau Galang dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1.
Luas Wilayah Bagi Hasil Kelautan Terminal Teluk Lamong antara Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan
Alternatif Terkait Sengketa Pulau Galang Wilayah Kabupaten Kota Luas Wilayah Bagi Hasil Kelautan Terminal Teluk Lamong Berdasar UU 32/2004 Berdasar UU 23/2014 Wilayah Pertampalan Klaim Jika dianggap Tidak Ada
Kota
Surabaya 60,404 ha 34,386 ha ± 26,018 ha Kabupaten Gresik 14,222 ha 40,240 ha Kabupaten Bangkalan - - -
Keterangan Batas Berdasar UU 32/2004 (Equidistance) Batas Berdasar UU 32/2004 (Equidistance)
Batas Berdasar UU 32/2004 (Median Line) Batas Berdasar UU 23/2014 (Median Line)
Wilayah Pertampalan Klaim Bagi Hasil Kelautan Wil. Terminal Teluk Lamong masuk Kab. Gresik (UU 32/2004) Wil. Terminal Teluk Lamong masuk Kota Surabaya (UU 32/2004) Garis Pantai Low Water Level (LWL) Garis Pantai High Water Level (HWL) Keterangan SBY_L1 SBY_H1 BKL_L BKL_H
Wil. Terminal Teluk Lamong masuk Kab. Gresik (UU 32/2004) Wil. Terminal Teluk Lamong masuk Kota Surabaya (UU 23/2014)
Wilayah Pertampalan Klaim Bagi Hasil Kelautan Garis Pantai Low Water Level (LWL) Garis Pantai High Water Level (HWL)
Jika Masuk Kota Surabaya Kota Surabaya 67,141 ha 46,700 ha ± 20,441 ha Kabupaten Gresik 7,485 ha 27,927 ha Kabupaten Bangkalan - - - Jika Masuk Kabupaten Gresik Kota Surabaya 27,673 ha 16,382 ha ± 11,291 ha Kabupaten Gresik 46,953 ha 58,244 ha Kabupaten Bangkalan - - -

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
1. Wilayah  yang  memperoleh  bagi  hasil  kelautan  Terminal Teluk Lamong adalah hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
2. Perubahan UU 32/2004 menjadi UU 23/2014 menghasilkan perubahan luas wilayah bagi hasil kelautan Terminal Teluk Lamong antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
o Perubahan luas wilayah bagi hasil kelautan Terminal Teluk Lamong terbesar yaitu 26,018 Ha pada alternatif jika Pulau Galang  dianggap  tidak  ada.  Pembagian  luas  wilayah  bagi hasil  kelautan  Kota  Surabaya  menjadi  34,386  Ha  dan Kabupaten  Gresik  menjadi  40,240  Ha  berdasarkan  UU 23/2014.
o Perubahan luas wilayah bagi hasil kelautan Terminal Teluk Lamong terkecil yaitu 11,291 Ha pada alternatif jika Pulau Galang masuk Kabupaten Gresik. Pembagian luas wilayah bagi hasil kelautan Kota Surabaya menjadi 16,382  Ha dan Kabupaten  Gresik  menjadi  58,244  Ha  berdasarkan  UU 23/2014.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  M.A.  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Badan Informasi  Geospasial  (BIG)  dan  Lembaga  Antariksa  dan Penerbangan  Nasional  (LAPAN)  atas  kesediannya  untuk mengizinkan penulis menggunakan data-data dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kementerian  Dalam  Negeri.  2012  a. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah . Jakarta.
[2] Widiastuty,  Ria.  2014. Analisa  Penetapan  Batas  Pengelolaan  Laut Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 (Studi Kasus: Sengketa  Pulau Galang  Perbatasan Kota  Surabaya dan Kabupaten Gresik). Surabaya: Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
[3] Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta.
[4] Republik  Indonesia.  2014. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta.
[5] Kementerian Dalam Negeri. 2012 b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  76  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Penegasan Batas Daerah . Jakarta.
[6] Poerbandono., dan Djunarsjah, Eka. 2005. Survei Hidrografi . Bandung: PT. Refika Aditama.