Abstract : The urgency of this research is an effort to examine geographic indications (IG) in the  perspective  of  legal  globalization.  This  study  aims  to  analyze  the  nature  of  communal ownership  rights  in  GIs  and  the  existence  of  GI  communal  ownership  rights  in  the perspective of legal globalization. This research is a normative legal research with a concept and  statutory  approach.  The  results  of  the  study  show  that  the  nature  of  communal ownership rights in GIs has its own characteristics that are different from other intellectual property  rights.  The  nature  of  communal  ownership  rights  in  GI  is  a  construction  on  the conception  of  ownership  rights  which  are  not  only  owned  individually,  but  also  include communal  ownership.  The  essence  of  communal  ownership  rights  in  GIs  has  not  actually received specific arrangements in various international rules and conventions. The existence of  IG  communal  ownership  rights  in  the  perspective  of  legal  globalization  is  actually  still weak and needs to be strengthened. This strengthening is necessary to emphasize the style and characteristics of GI as intellectual property rights with special characteristics. This can be done  by  revising  various  international  provisions  governing  GI  as  well  as  revising  national rules  that  discuss  GI  where  revisions  are  made  to  emphasize  the  characteristics  of  GI  as separate  intellectual  property  rights  which  are  different  from  trademark  rights  and  have special characteristics in the form of intellectual property rights. communal ownership.
Keywords: Legal Globalization, Communal Property Rights, Geographical Indications.
Abstrak: Urgensi  dari  penelitian  ini  adalah  upaya  untuk  mengkaji  indikasi  geografis  (IG) dalam perspektif globalisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG serta eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep  dan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hakikat  hak
Vol. 9, No. 2, Mei 2023

## Article History
Received: 06/03/2023 Revised: 09/04/2023 Accepted: 12/04/2023
Citation Suggestion: Taufitra, Ayang Ayu. Kurniawan, I Gede Agus. (2023). Hak Kepemilikan Komunal Dalam Indikasi Geografis : Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum. JUSTISI. Vol 9, No 2. Hal : 175-189

## Hak  Kepemilikan  Komunal  dalam  Indikasi Geografis : Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum
Ayang Ayu Taufitra 1 , I Gede Agus Kurniawan 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar
Email : ayanga017@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar Email : gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id
kepemilikan  komunal  dalam  IG  memiliki  karakteristik  tersendiri  yang  berbeda  dengan  hak kekayaan  intelektual  lainnya.  Hakikat  hak  kepemilikan  komunal  dalam  IG  merupakan konstruksi  atas  konsepsi  hak  kepemilikan  yang  tidak  hanya  bersifat  keemilikan  secara individu, tetapi juga meliputi kepemilikan komunal. Esensi hak kepemilikan komunal dalam IG  sejatinya  belum  mendapatkan  pengaturan  secara  spesifik    dalam  berbagai  aturan  dan konvensi internasional.  Eksistensi hak kepemilikan  komunal IG dalam  perspektif  globalisasi hukum  sejatinya  masih  lemah  dan  perlu  diperkuat.  Penguatan  ini  diperlukan  untuk menegaskan  corak  dan  karakteristik  IG  sebagai  hak  kekayaan  intelektual  dengan  karakter khusus.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  revisi  atas  berbagai  ketentuan internasional yang mengatur mengenai IG serta melakukan revisi atas aturan nasional yang mmembahas mengenai  IG  yang mana revisi dilakukan untuk mempertegas karakteristik IG sebagai  hak  kekayaan  intelektual  tersendiri  yang  berbeda  dengan  hak  atas  merek  serta memiliki karakteristik khusus berupa hak kepemilikan yang bersifat komunal.
Kata Kunci: Globalisasi Hukum, Hak Kepemilikan Komunal, Indikasi Geografis .

## PENDAHULUAN
Indikasi geografis (IG) merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik  unik.  Karakteristik  unik  tersebut  yaitu  bahwa  IG  tidak  seperti  hak  kekayaan intelektual  lainnya  yang  berorientasi  pada  upaya  untuk  menjaga  dan  meneguhkan  hak individual. 1 Hak kekayaan intelektual yang orientasinya untuk menjaga dan meneguhkan hak individual  dapat  dilihat  seperti:  hak  cipta,  hak  merek,  hak  paten,  dan  hak  kekayaan intelektual  lainnya  yang  orientasinya  adalah  adanya  pemenuhan  hak  ekononis  bagi  pihak- pihak  yang  berkontribusi  dalam  hak  kekayaan  intelektual. 2 Dalam  hal  ini,  IG  memiliki karakteristik yang berbeda dengan berbagai hak kekayaan intelektual tersebut, yaitu adanya karakteristik komunal dalam IG.
Karakteristik  komunal  dalam  IG  menegaskan  bahwa  IG  sejatinya  merupakan  hak kekayaan intelektual yang berdimensi komunalistik. Dimensi komunalistik dalam IG sejatinya merupakan ciri pembeda antara IG dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Karakteristik IG yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya sejatinya didasarkan pada perbedaan filosofis  lahirnya  hak  kekayaan  intelektual  IG  dengan  hak  kekayaan  intelektual  lainnya. 3 IG sejatinya didasarkan pada filsafat komunalistik yang menekankan bahwa IG merupakan hak kekayaan  intelektual  yang  “dimiliki  bersama”  sehingga  tanggung  jawab  dan  upaya
1 Kholis Roisah Purnama Hadi Kusuma, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis:  Suatu  Kekayaan  Intelektual  Dengan  Kepemilikan  Komunal,” Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 111.
2 Rafik Hamza and Hilmil Pradana, “A Survey of Intellectual Property Rights Protection in Big Data Applications,” Algorithms 15, no. 11 (2022): 1–15, https://doi.org/10.3390/a15110418.
3 Franklin de Souza Meirelles, Janaina de Moura Engracia Giraldi, and Rodolfo Paião de Campos, “Transaction Costs Economics and Geographical Indications: A Systematic Analysis of the Literature,” Revista de Economia e Sociologia Rural 61, no. 4 (2023): 1–22, https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.264494.
pemanfaatan  atas  IG  menjadi  orientasi  bersama. 4 Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  hak kekayaan intelektual lainnya yang sejatinya didasarkan oleh paradigma filsafat individualistik yang  mana  keuntungan  pribadi  individu  merupakan  orientasi  utama  dari  adanya  hak kekayaan intelektual.
Perkembangan,  orientasi,  serta  karakteristik  komunal  dari  IG  juga  mendapat perhatian  dari  perkembangan  hukum  ekonomi  internasional,  khususnya  dalam  perspektif globalisasi  hukum.  Secara  singkat,  globalisasi  hukum  dipahami  sebagai  proses  terbentuk serta  berlakunya  suatu  substansi  hukum  yang  bersifat  universal  dikarenakan  adanya “kebutuhan  bersama”  yang  didasarkan  atas  perkembangan  zaman.  Perkembangan  zaman membuat  hampir  berbagai  substansi  hukum  ekonomi  di  dunia  memiliki  kemiripan, khususnya  dalam kaitannya  dengan  pengaturan hak  kekayaan intelektual dalam  hal ini IG. Pengaturan  IG  yang  berkarakter  komunalistik  sejatinya  mendapatkan  perhatian  bersama komunitas  masyarakat  internasional  karena  eksistensi  IG  sejatinya  mencerminkan  upaya “pemberdayaan”  hukum  dan  ekonomi  dari  negara-negara  di  dunia  yang  cenderung diklasifikasi sebagai global south country. 5 Negara yang diidentifikasi sebagai global south country adalah negara-negara di Asia, Afrika, serta Amerika Latin yang mayoritas didominasi oleh negara dengan taraf berkembang.
Fokus, kajian, serta orientasi kebijakan hukum berkaitan dengan IG sejatinya menarik untuk dikaji serta mendapatkan perhatian tersendiri karena IG mencerminkan keberdayaan negara-negara global south country atas respon negara adidaya yang didominasi Amerika Serikat  dan  Eropa  Barat. 6 Hal  ini  dikarenakan  IG  memiliki  corak  komunal  serta  mayoritas merupakan  produk  negara-negara  berkembang  yang  pada  umumnya  memiliki  kekayaan alam  yang  melimpah,  namun  tidak  memiliki  fasilitasi  untuk  dijadikan  hak  kekayaan intelektual.  Oleh  karena  itu,  kajian  mengenai  IG  dalam  perspektif  globalisasi  hukum merupakan  kajian  penting  untuk  memotret  perkembangan  gagasan  IG  yang  bercorak komunalistik.  Urgensi  dari  penelitian  ini  adalah  upaya  untuk  mengkaji  IG  dalam  perspektif globalisasi  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hakikat  hak  kepemilikan komunal dalam IG serta eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum.
Kajian  mengenai  globalisasi  hukum  yang  berkorelasi  dengan  hukum  ekonomi, khususnya mengenai hak kekayaan intelektual berupa IG sejatinya belum terdapat penelitian yang  sifatnya khusus  dan holistik.  Kajian mengenai  globalisasi hukum  secara umum masih
4 Dewi  Analis  Indriyani  Deslaely  Putranti,  “Perlindungan  Indikasi  Geografis  Oleh  Masyarakat Perlindungan  Indikasi  Geografis  Pasca  Sertifikasi  Di  Yogyakarta,” Ilmiah  Kebijakan  Hukum  15,  no.  3 (2021): 397.
5 Ulrich  Volz,  “Addressing  The  Debt  Crisis  In  The  Global  South:  Debt  Relief  For  Sustainable Recoveries” (Think 7, 2022).
6 Ikhsan Lubis et al., “Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia,” Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 22, no. 1 (2022): 125–38, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.868.
bersifat  umum  dan  lebih  menitikberatkan  pada  hubungan  yang  sifatnya  resiprokal  antara hukum  dan  globalisasi,  sehingga  aspek  hak  kekayaan  intelektual  belum  tampak  dalam pengkajian  mengenai  hukum  dan  globaliasi.  Pentingnya  pelibatan  aspek  hak  kekayaan intelektual  dalam hubungan yang sifatnya resiprokal antara hukum dan globalisasi menjadi penting  karena  hak  kekayaan  intelektual  adalah  bukti  nyata  relasi  antara  hukum  dan globalisasi. Penelitian mengenai globalisasi hukum sejatinya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti: (i) kajian yang dilakukan oleh Tho‟in dkk. (2021) yang berfokus pada perkembangan hukum kebiasaan internasional dalam ranah perdagangan internasional sejatinya  semakin  mempertegas  pentingnya  “hukum  tidak  tertulis”  berupa  kebiasaan- kebiasaan internasional  sebagai  ciri utama globalisasi hukum. 7 Globalisasi hukum memang masih  berkutat  dan  bertahan  pada  kredo  kepastian  hukum,  tetapi  juga  mengamanatkan kepastian hukum yang berdimensi praktis dan efektif. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (ii) Muhammad dkk. (2022) yang berfokus pada peran globalisasi hukum dalam membentuk terbentuknya “sistem hukum baru” dengan karakter digital. Karakter digital ini menjadi aspek penting  dalam  globalisasi  hukum  karena  bersifat  universal. 8 Lebih  lanjut,  penelitian  yang dilakukan  oleh  (iii)  Narek,  dkk.  (2023)  yang  berfokus  pada  globalisasi  hukum  sejatinya mengenalkan  hadirnya neo-capitalism  sehingga  berdampak  pada  menjamurnya  Multi National Corporation‟s. 9 Dari ketiga penelitian yang berkaitan dengan globalisasi hukum di atas, penelitian yang mengaitkan globalisasi hukum dengan karakteristik komunal dalam IG belum  pernah  dilakukan  kajian  dan  riset  secara  mendalam,  sehingga  penelitian  ini merupakan penelitian yang orisinal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  berorientasi  pada  upaya  untuk  mengkaji  IG  dalam  perspektif globalisasi  hukum  ini  sejatinya  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  fokus analisisnya  adalah  pada  peraturan  otoritatif  baik  yang  dibuat  oleh  suatu  negara  maupun yang  berlaku  secara  internasional. 10 Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini,  meliputi: bahan  hukum  yang  berlaku  secara  internasional,  meliputi: Paris  Convention  1883,  Madrid Agreement 1891, Trips Agreement, Lisbon Agreement (1958 dan 1967), serta bahan hukum yang bersifat nasional,  seperti:  UUD NRI 1945 dan UU No.  20 Tahun 2016 Tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  (UU  IG).  Bahan  hukum  sekunder  meliputi:  artikel  jurnal,  buku,  serta
7 Muhammad Tho‟in Tulus  Prijanto, “Hukum  Bisnis Terhadap Perdagangan  Internasional Era Globalisasi Sebagai Perlindungan  Eksportir,  Importir, Dan Investor,” Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan 11, no. November (2020): 258–70.
8 Danang Wahyu Muhammad Kautsar, Izzy Al, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” Sapienta et Virtus 7, no. 2 (2022): 84–99.
9 Rostiana  Gomang  Narek  Jason  Fernando,  Ezra  Yora  Turnip,  Fember  Larastina,  Josephine Exaudi,  Kezia  Feradris,  “Eksistensi  Kapitalisme  Melalui  Penyebaran  Mncs  Di  Asean  Akibat  Arus Globalisasi,” Jurnal Politik Hukum 1, no. 1 (2023): 77.
10 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Cetakan  ke  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
hasil  kajian  yang  mendukung  penelitian  yang  berkaitan  dengan  kajian  atas  IG  dalam perspektif globalisasi hukum. Bahan non-hukum dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

## PEMBAHASAN

## A.  Hakikat Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis
IG sebagai bagian dari perkembangan dari hak kekayaan intelektual sejatinya dalam perkembangannya   telah mengalami berbagai orientasi berdasarkan ketentuan perjanjian ( agreement)  atau  konvensi  (convention)  di  tingkat  internasional. 11 Dalam  konteks  ini, gagasan  mengenai  IG  sejatinya  berkembang  dari  pemahaman  atas  merek  yang  memiliki dimensi komunalistik. Jika merek merupakan hak kekayaan intelektual yang mengedepankan dimensi  individualistik,  maka  IG  merupakan  merek  yang  mewakili  aspek  lokalitas  di masyarakat  serta  berdimensi  komunalistik.  Dalam  praktiknya,  IG  sejatinya  hadir  untuk memfasilitasi  adanya  kekayaan  khasanah  lokal  masyarakat  yang  dipadukan  dengan kreativitas intelektual masyarakat. 12
IG  dalam  perkembangannya,  khususnya  dikatkan  dengan  adanya  ketentuan perjanjian  ( agreement)  atau  konvensi  (convention)  di  tingkat  internasional  sejatinya menempati perkembangan tersendiri karena urgensi hadirnya IG sejatinya merupakan suatu hal yang niscaya dalam perkembangan hukum ekonomi internasional. Setidaknya, terdapat tiga argumentasi yang melatarbelakangi perkembangan gagasan mengenai IG dalam suatu perjanjian  ( agreement)  atau  konvensi  (convention)  di  tingkat  internasional  perjanjian  yang meliputi: pertama, kehadiran IG sebagai  “alternatif” hak kekayaan intelektual hadir sebagai respon  atas  perkembangan  revolusi  industri  yang  orientasinya  berupa  pemanfaatan berbagai  aspek  ekonomi  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  masyarakat. 13 Hal  ini  dapat dipahami,  bahwa  kelahiran  gagasan  IG  sejatinya  erat  kaitannya  dengan  “langgam” utilitarianisme,  khususnya  pasca  revolusi  industri.  Tuntutan  utama  revolusi  industri  adalah pengoptimalan  daya  intelektualitas  masyarakat  supaya  terdapat  potensi  ekonomis  yang dapat dioptimalkan untuk mencapai keuntungan. 14
Kedua, IG hadir sebagai “variasi” khusus dari kekayaan intelektual yang secara umum  berkarakter individualistik dan menekankan keuntungan pribadi.  Dalam  konteks ini, IG dapat dikatakan “berbeda” dengan karakter kekayaan intelektual pada umumnya karena karakter  utama  IG  adalah  sifatnya  yang  komunalistik  dan  orientasinya  yang  berupa
11 Cristina Chifor et al., “A Systematic Literature Review on European Food Quality Schemes in Romania,” Sustainability (Switzerland) 14, no. 23 (2022), https://doi.org/10.3390/su142316176.
12 Emmanuel  Kolawole  Oke,  “Rethinking  Nigerian  Geographical  Indications  Law,” Journal  of World Intellectual Property 25, no. 3 (2022): 746–52, https://doi.org/10.1111/jwip.12248.
13 A. Tiaraputri, L. Diana, and E. Deliana, “Could Kuansing‟s Pangasius Kunyit Be Protected by Geographical Indication?,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1118, no. 1 (2022), https://doi.org/10.1088/1755-1315/1118/1/012081.
14 Hassanain  Haykal  Pratiwi,  Endang,  Theo  Negoro,  “Teori  Utilitarianisme  Jeremy  Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” Konstitusi 19, no. 2 (2022): 272.
“keuntungan  bersama”  atas  IG.  Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  IG  sejatinya  merupakan “orientasi  baru”  dalamhak  kekayaan  intelektual  yang  salah  satu  orientasinya  berupa terpenuhinya  keuntungan  ekonomis  yang  sifatnya  komunal. Ketiga,  IG  sekalipun  tidak disadari merupakan bentuk “resistensi” negara-negara global south untuk memberdayakan aspek-aspek  tertentu  dalam  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  karakteristik  khusus  serta merupakan  upaya  negara-negara global  south  untuk  menyaingi  perkembangan  teknologi yang termanifestasi dalam hak paten oleh negara-negara adidaya, sehingga pengoptimalan IG adalah sarana progresif dari negara global south untuk bersaing dengan negara-negara adidaya dalam perekonomian internasional. 15
Mengacu  pada  ketiga  argumentasi  berkembangnya  gagasan  IG  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  IG  berkembang  sebagai  respon  negara-negara global  south  atas hagemoni  paradigma  hak  kekayaan  intelektual  yang  awalnya  didengungkan  oleh  negara- negara  barat  sebagai  negara  yang  adidaya.  Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  pasca  revolusi industri,  dunia  seakan  terpecah  menjadi  “dua  kubu  negara”  yang  dalam  istilahnya dirumuskan  secara  berbeda-beda  tetapi  dengan  esensi  yang  sama,  yaitu:  negara  yang berdaya dan adikuasa dan negara yang  cenderung menjadi “objek” eksploitasi negara lain (kurang  berdaya).  Dalam  kaitannya  dengan  istilah global  south,  pada  awalnya  istilah  ini merujuk pada negara-negara yang “penjajah” untuk dilawankan dengan negara-negara yang “terjajah”.  Dalam  konteks  hukum  ekonomi  internasional,  “dua  kubu  negara”  tersebut kemudian diperbandingkan antara negara yang “kuat” secara ekonomi dengan negara yang cenderung "lemah“ dalam aspek ekonomi. 16
Kelahiran  dan  perkembangan  gagasan  IG  di  atas,  sejatinya  dapat  dilihat  dari perkembangan  orientasi  dan  kebutuhan  mengenai  perlunya  ditegaskan  hak  kekayaan intelektual berbasis IG. Salah satu  konvensi internasional yang berkaitan dengan  IG adalah Paris  Convention  1883. 17 Paris  Convention  1883  tercatat  dalam  sejarah  sebagai  konvensi internasional  yang  menekankan  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  hak  kekayaan intelektual  berupa  IG.  Pasal  1  ayat  (2) Paris  Convention  1883  secara  expressive  verbis menegaskan  bahwa  perlunya  perlindungan  atas  “indikasi”  yang  berkembang  dari  suatu tempat tertentu dan menjadi “ciri khas” suatu daerah tertentu. Dalam Paris Convention 1883 istilah mengenai IG diformulasikan sebagai “ indication of source or appellations of origin”. 18 Mengenai Paris  Convention  1883,  sejatinya  terdapat  dua  hal  yang  harus  dipahami  yaitu:
15 Günther Maihold Sebastian Haug, Jacqueline Braveboy-Wagner, “The „Global South‟ in the Study of World Politics: Examining a Meta Category,” Third World Quarterly 42, no. 9 (2021): 1927.
16 Julia Gray and Philip Potter, “Diplomacy and the Settlement of International Trade Disputes,”
Journal of Conflict Resolution 64, no. 7–8 (August 2020): 1358–89,
https://doi.org/10.1177/0022002719900004.
17 A Cavalieri, “Legislative Regulation of Legal Goodwill Protected by Geographical Indication and Trademark ( Comparative Analysis ),” Journal of Law 118, no. 1 (2022): 2625–30.
18 Sunarmi Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi, “Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara,” Iuris Studia 2, no. 8 (2021): 655.
pertama,  merujuk  pada  Paris  Convention  1883,  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk memberikan  adanya fairness  competition  dalam  bidang  perekonomian.  Hal  ini  dapat dipahami karena jika hak kekayaan intelektual berbasiskan pada teknologi yang orientasinya adalah  hak  paten,  maka  hal  itu  akan  cenderung  didominasi  oleh  negara-negara  adidaya, khususnya  negara  Eropa  Barat  dan  Amerika  Serikat. 19 Negara-negara  di  Asia,  Afrika,  serta Amerika  Selatan  dengan  adanya  kekayaan  dan  kekhasan  alamiah  juga  perlu  diberdayakan secara ekonomi sehingga dapat meminimalkan adanya persaingan ekonomi yang tidak fair. 20
Kedua, Paris Convention 1883 mengkonstruksikan hak kekayaan intelektual sebagai “objek paten” yang mana salah satu karakteristiknya adalah adanya daya kreatif dan inovasi dalam persaingan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam Paris Convention 1883 bahwa orientasi  perlindungan  bagi  indikasi  geografis  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek perdagangan,  tetapi  pada  aspek  pertanian  yang  menghasilkan  produk-produk  unggulan serta  memiliki  kekhasan  dalam  kaitannya  dengan  kekhasan  alam  dan  geografis. 21 Meski begitu,  kelemahan  dari Paris  Convention  1883  dalam  kaitannya  dengan  IG  yaitu  hanya berfokus pada pengaturan tidak diperkenankan masuknya suatu produk IG dari suatu negara ke  wilayah  negara  lain  tentunya  dengan  adanya  kebijakan-kebijakan  tertentu  yang menyertainya. Terlepas dari keunggulan dan kelemahannya, dapat disimpulkan bahwa Paris Convention  1883  sejatinya  memiliki  orientasi  penting  untuk  melindungi  IG  sebagai  bagian dari kekayaan intelektual. 22
Perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan IG adalah Madrid Agreement 1891. Salah satu kelemahaman utama dari Madrid Agreement 1891 adalah orientasinya yang hanya menekankan pengaturan mengenai larangan informasi yang menyesatkan terkait asal suatu  barang  dalam  perdagangan  internasional.  Secara  spesifik,  pengaturan  mengenai perlindungan  atas  IG  tidak  menjadi  fokus  utama  dalam Madrid  Agreement  1891.  Jika dibandingkan  dengan Paris  Convention  1883,  justru  pada  Paris  Convention  1883 perlindungan hukum atas IG menjadi hal yang lebih jelas dan tegas menjadi orientasi dan prioritas.  Hal  ini  jika  dibandingkan  dengan Madrid  Agreement  1891  yang  hanya  berfokus secara  umum  mengenai  IG,  khususnya  mengenai  pengaturan  informasi  suatu  barang  atau produk  dari  suatu  daerah  atau  asal  tertentu.  Terkait  dengan Madrid  Agreement  1891, Indonesia sejatinya belum meratifikasinya salah satu argumentasinya adalah Indonesia masih
19 Putu Ayu Sriasih Wesna, “Urgency of TRIPs Waiver in Patent Legal Protection against Covid 19
Vaccine,” Udayana Master Law Journal 10, no. 4 (2021): 692,
https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p03.
20 Jargalsaikhan Oyuntungalag, “Trust Law Concept Challenging Civil Law System : Mongolian Example,” Beijing Law Review 13, no. 1 (2022): 1051–82, https://doi.org/10.4236/blr.2022.134066.
21 Raden Muhammad and Arvy Ilyasa, “The Impact Of Trips Agreement On The Development Of  Intellectual  Property  Laws  In  Indonesia,” Indonesian  Private  Law  Review  3,  no.  2  (2022):  85–98, https://doi.org/10.2504/iplr.v3i2.2579.
22 Daud  Rismana  and  Hariyanto,  “Legal  Protection  Of  Intellectual  Property  Rights:  What  Is Urgency  For  The  Business  World?,” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan  9,  no.  1  (2021):  96–111, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/818.
melihat  dan  meneliti  aspek  keuntungan  dan  kerugian  dari  upaya  meratifikasi Madrid Agreement 1891.
Perjanjian  internasional  selanjutnya  yang  mengatur  mengenai  IG  adalah  TRIPs Agreement  yang  sejatinya  merupakan  satu  kesatuan  dengan  perjanjian  WTO  sebagai konsekuensi atas perundingan Uruguay. 23 Secara khusus, Pasal 22 ayat (2) TRIPs Agreement telah secara tegas memberikan definisi mengenai IG dengan beberapa unsur, yang meliputi: (i) suatu tanda yang mampu mengidentifikasi kawasan maupun wilayah asal suatu barang, (ii)  terjaga  karakteristik,  kualitas,  dan  reputasi  suatu  barang,  serta  (iii)  pengaruh  dominan faktor geografis. Ketiga unsur dari IG sebagaimana ditegaskan oleh TRIPs Agreement di atas sejatinya  semakin  mempertegas  definisi  dan  karakteristik  dari  IG.  Salah  satu  poin  penting dari  TRIPs Agreement  adalah  pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  IG  yang  berupa adanya larangan terhadap penggunaan nama IG sebagai komoditas tertentu dengan tanpa hak.  Hal  ini  sejatinya  untuk  melindungi  hak  ekonomi  suatu  wilayah  atau  kawasan dikembangkannya suatu IG dari penyalahgunaan penamaan IG. 24
Pengaturan lebih lanjut mengenai IG yaitu dalam Lisbon Agreement (1958 dan 1967). Lisbon  Agreement  sejatinya  dibuat  dan  dirumuskan  pada  tahun  1958  namun  kemudian diperbaiki pada tahun 1967 di Stockholm. Salah satu orientasi utama dari pengaturan dalam Lisbon  Agreement  adalah  pengaturan  mengenai  Appellation  of  Origin  yang  salah  satu orientasinya  adalah  perlindungan  atas  IG  yang  semakin  masif  menjadi  komoditas perdagangan  internasional. 25 Hadirnya Lisbon  Agreement  sejatinya  untuk  memfasilitasi adanya  perbedaan  pandangan  mengenai  perlindungan  atas  IG  yang  mana  antara  satu negara dengan negara lain seringkali terdapat perbedaan akibat adanya tradisi hukum yang berbeda-beda. Lisbon  Agreement  berupaya  menegaskan  prinsip-prinsip  yang  sama  dalam pengaturan  mengenai  IG  selain  untuk  menjamin  kepastian  hukum  juga  untuk  menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi IG. Salah satu hal penting dalam Lisbon Agreement adalah  penguatan  atas  definisi  dari  IG  sebagaimana  dalam  TRIPs Agreement  yang mengedepankan  tiga  unsur,  yaitu:  (i)  suatu  tanda  yang  mampu  mengidentifikasi  kawasan maupun  wilayah  asal  suatu  barang,  (ii)  terjaga  karakteristik,  kualitas,  dan  reputasi  suatu barang,  serta  (iii)  pengaruh  dominan  faktor  geografis.  Ketiga  unsur  itu  dipertahankan  dan dipertegas dalam Lisbon Agreement.
23 Nurul Barizah, “Analysis Regional Regimes for the Protection of Intellectual Property Rights Related  to  Biodiversity  and  Community  Rights,” Talent  Development  &  Excellence  12,  no.  2  (2020): 1995–2006,
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=143587863&lang=ja&site=ehost- live.
24 Erika Vivin Setyoningsih, “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agremeent) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia,” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, no. 2 (2021): 117–29, https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749.
25 Erlina B, “Law Enforcement In Protection Of Leading Regional Products Reviewed From The Law  Of  Geographic  Indication,” Baltic  Journal  of  Law  and  Politics  15,  no.  2  (2022):  100–116, https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-001006.
Mengacu  pada  perkembangan  gagasan  mengenai  IG  sebagai  bagian  dari  hak kekayaan  intelektual  baik  yang  diatur  dalam Paris  Convention  1883,  Madrid  Agreement 1891, Trips  Agreement,  hingga  Lisbon  Agreement  (1958  dan  1967).  Di  Indonesia,  Trips Agreement  khususnya  mengenai  definisi  dari  IG  sejatinya  berpengaruh  besar  dalam dirumuskannya definisi IG dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam UU IG yang mana tetap  dipertahankannya  unsur  (i)  suatu  tanda  yang  mampu  mengidentifikasi  kawasan maupun  wilayah  asal  suatu  barang,  (ii)  terjaga  karakteristik,  kualitas,  dan  reputasi  suatu barang, serta (iii) pengaruh dominan faktor geografis. Meski begitu, menurut hemat penulis salah satu kelemahan pengaturan baik dari Paris Convention 1883, Madrid Agreement 1891, Trips  Agreement,  hingga  Lisbon  Agreement  (1958  dan  1967)  serta  UU  IG  adalah  belum adanya penegasan mengenai hak kepemilikan komunal sebagai karakteristik utama dari IG.
Hakikat  hak  kepemilikan  komunal  dalam  IG  sejatinya  belum  mendapatkan pengaturan secara spesifik baik dalam Paris Convention 1883, Madrid Agreement 1891, Trips Agreement,  hingga  Lisbon  Agreement  (1958  dan  1967)  serta  UU  IG.  Meski  begitu,  secara implisit, esensi hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya menjadi orientasi utama bagi IG, khususnya  dalam  menegaskan  IG  sebagai  hak  kekayaan  intelektual  dengan  karakteristik khusus yang berbasis pada hak kepemilikan komunal masyarakat.

## B. Eksistensi Hak Kepemilikan Komunal Indikasi Geografis dalam Perspektif Globalisasi Hukum
Pemahaman  mengenai  globalisasi  hukum  sejatinya  harus  didasarkan  pula  pada fenomena globalisasi secara umum. Globalisasi dapat dipahami sebagai fenomena di mana dunia menjadi tanpa batas sehingga apa yang terjadi di suatu negara berpotensi terjadi pula di  negara  lain. 26 Pemahaman  mengenai  globalisasi  tersebut  sejatinya mutatis  mutandis dengan  pemahaman  mengenai  globalisasi  hukum.  Secara  singkat  globalisasi  hukum merupakan  adanya  keseragaman  secara  umum  mengenai  bidang  hukum  tertentu  yang diterapkan di berbagai belahan dunia. Jika globalisasi secara primer disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi,  terjadinya globalisasi sejatinya secara kompleks  disebabkan oleh tiga  aspek,  yaitu: pertama,  globalisasi  hukum  terjadi  akibat  adanya  universalisasi  sistem hukum.  Lazim  dipahami  bahwa  sistem hukum di dunia terdiri  dari dua sistem besar, yaitu: civil law dan common law. 27
Dua sistem hukum besar di dunia tersebut memang  secara  praktik dan konseptual memiliki  perbedaan,  namun  secara  esensial  keduanya  dapat  dikatakan  sama  dan  identik karena  sama-sama  berorientasi  pada  pemenuhan  hak  asasi  manusia  serta  pembatasan terhadap kekuasaan. Fenomena tersebut menjelaskan bahwa antara sistem hukum civil law
26 Sudarsri  Lestari,  “Peran  Teknologi  Dalam  Pendidikan  Di  Era  Globalisasi,” Edureligia;  Jurnal Pendidikan Agama Islam 2, no. 2 (2018): 94–100, https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.459.
27 Zhenyu Zhang and Zhuanzhuan Ge, “Protection and Restriction of Grain-Related Intellectual Property  Rights  in  the  Context  of  Food  Security  Based  on  Industrial  Internet  of  Things,” Mobile Information Systems 2022 (2022), https://doi.org/10.1155/2022/4554447.
dan common law sekaligus berbeda namun adanya globalisasi hukum membuat antarkedua sistem  tersebut  saling  berkelindan  dan  saling  beririsan.  Oleh  karena  itu,  salah  satu karakteristik utama globalisasi hukum adalah adanya universalisasi nilai-nilai yang sama dari suatu sistem hukum yang berbeda.
Kedua,  globalisasi  hukum  hadir  sebagai  respon  meningkatnya  intensitas  hukum internasional  publik,  khususnya  berkaitan  dengan  masifnya  peran  konvensi  internasional, agreement,  hingga  produk  hukum  internasional  lainnya. 28 Globalisasi  hukum  membuat masyarakat internasional melampaui dimensi dan sekat-sekat kenegaraan ( meta-state), serta lebih  berorientasi pada kerja sama antarnegara. Masifnya kerja sama antarnegara tersebut tak jarang membuat peran ratifikasi suatu ketentuan internasional ke dalam aturan nasional suatu  negara  menjadi  penting.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  salah  satu  karakteristik  dari globalisasi  hukum  adalah  adanya  kerja  sama  internasional  yang  berimplikasi  pada  adanya ratifikasi atas ketentuan internasional. 29
Ketiga,  globalisasi  hukum  juga  mengakomodasi  dan  mengembangkan  konsepsi negara-negara global  south  atau  negara-negara  dunia  ketiga  yang  lazimnya  terdapat  di negara  Afrika,  Asia,  dan  Amerika  Latin.  Hal  ini  sejatinya  merupakan  respon  atas  dominasi negara-negara barat yang dalam konteks dan konsep hukum sangat mendominasi. Negara- negara global  south  dengan  adanya  globalisasi  hukum  semakin  mempertegas  bahwa terdapat  konsepsi-konsepsi  yang  harus  diperjuangkan  supaya  mendunia  sebagai counter atas  dominannya  konsepsi-konsepsi  dari  negara  barat.  Salah  satu  contoh  dari perkembangan counter  atas  dominannya  konsepsi-konsepsi  dari  negara  barat  diantaranya adalah  berkembangnya  hukum  adat  ( customary  law),  hak  kepemilikan  komunal,  serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. 30
Dari  ketiga  sebab  adanya  globalisasi  hukum  di  atas,  pandangan  dari  Paul  Schiff Berman  sejatinya  mempertegas  bahwa  pentingnya  orietasi  internasional  ke  nasional  dan juga sebaliknya dari nasional ke internasional dalam memahami globalisasi hukum. 31 Hal ini juga  mempertegas  bahwa  globalisasi  hukum  membuat  hadirnya  irisan  dan  saling ketergantungan  antara  hukum  nasional  dan  hukum  internasional.  Dalam  konteks  hak kekayaan  intelektual,  khususnya  IG,  dimensi  globalisasi  hukum  sejatinya  berdampak  pada
28 Nori Katagiri, “Why International Law and Norms Do Little in Preventing Non-State Cyber Attacks,” Journal of Cybersecurity 7, no. 1 (February 2021): 1–9,
https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab009.
29 Mark Hirschboeck, “Conceptualizing the Relationship between International Human Rights Law and Private International Law,” Harvard International Law Journal 60, no. 1 (2019): 181–99.
30 Fenny  Wulandari  et  al.,  “Sui  Generis  System :  GI  Protection  for  the  Herbal  Product  in Indonesia as Communal Property Right Sui  Generis System : GI Protection for the Herbal Product in Indonesia  as  Communal  Property  Right,” Cogent  Social  Sciences  9,  no.  1  (2023), https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2176989.
31 Gomgom TP Siregar and Sarman Sinaga, “The Law Globalization in Cybercrime Prevention,”
International Journal of Law Reconstruction 5, no. 2 (2021): 211,
https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17514.
tiga aspek dalam IG, diantaranya: pertama, globalisasi hukum menekankan kebijakan hukum IG  yang  memiliki  corak  prinsipil  secara  universal  tidak  peduli  apakah  negara  itu  memiliki sistem hukum civil  law atau common law. 32 Hal ini berarti,  perbincangan IG dalam kancah internasional sudah mulai mengglobal dan tidak terpolarisasi pada adanya perbedaan sistem hukum.  Perlindungan  hukum  terhadap  IG  menjadi  kebutuhan  dan  kepentingan  bersama negara-negara di seluruh dunia. 33
Kedua,  globalisasi  hukum  membuat  IG  terdapat  banyak  konvensi  internasional, agreement,  hingga  produk  hukum  internasional  lainnya.  Hal  ini  dapat  dilihat    dari  adanya Paris Convention 1883, Madrid Agreement 1891, Trips Agreement, hingga Lisbon Agreement (1958  dan  1967)  yang  kesemuanya  memberikan  pengaturan  mengenai  IG. 34 Adanya berbagai  konvensi  internasional, agreement,  hingga  produk  hukum  internasional  lainnya terkait IG di atas juga sejatinya memengaruhi produk hukum nasional di suatu negara. Hal ini  dapat  dilihat  dalam  substansi  UU  IG  di  Indonesia  yang  mana  dominan  menyesuaikan pada definisi dan ketentuan-ketentuan dalam Trips Agreement. 35 Ketiga, globalisasi hukum dalam kaitannya dengan IG juga berupaya mengadopsi gagasan hak kepemilikan komunal sebagai  karakteristik  utama  dari  IG.  Sekalipun  hak  kepemilikan  komunal  sebagai  karakter utama dari IG luput dalam pengaturan Paris Convention 1883, Madrid Agreement 1891, Trips Agreement,  hingga  Lisbon  Agreement  (1958  dan  1967),  namun  hal  tersebut  tidak menyurutkan karakteristik keppemilikan komunal dalam IG. 36
Dari ketiga dampak globalisasi hukum terhadap IG di atas, salah satu yang menarik adalah dalam kaitannya dengan karakteristik kepemilikan komunal dalam IG. Hal ini menjadi penting  karena  IG  sejatinya  merupakan  hak  kekayaan  intelektual  dengan  karakteristik khusus,  yang  artinya  memiliki  karakteristik  yang  sedikit  berbeda  dengan  hak  kekayaan intelektual  pada  umumnya. 37 Karakteristik  keppemilikan  komunal  dalam  IG  sejatinya
32 de  Souza  Meirelles,  de  Moura  Engracia  Giraldi,  and  de  Campos,  “Transaction  Costs Economics and Geographical Indications: A Systematic Analysis of the Literature.”
33 Finna  Nazran,  Fitri  Yanni,  and  Dewi  Siregar,  “Realizing  People‟s  Welfare  in  Economic Globalization,  Perspective  of  Constitution  of  Electronic  Information  and  Transaction,” Veteran  Law Review 5, no. 1 (2022): 5.
34 Marta  Ciarko  and  Greta  Poszwa,  “Geographical  Indications  as  a  Local  Development  and Differentiation  Strategy  Tool :  The  Case  of  Poland  Advantages  of  Geographical  Indications  to  the Parties,”  in Proceedings of the 2022  IX International Scientific Conference Determinants  of Regional Development, 2022, 135–54, https://doi.org/10.14595/CP/03/010.
35 Keith  E.  Maskus,  “Intellectual  Property  Rights  and  Economic  Inequality:  Theory  and
Evidence,” Stockholm IP Law Review 5, no. 1 (2022): 44–51,
https://doi.org/10.53292/2d3a6004.50f031e5.
36 Andi Baso Ilmar M and Budi Agus Riswandi, “Geographical Indication of Kahayya Coffee as an  Opportunity  to  Increase  Regional  Investment,” International  Journal  of  Social  Science  and Education Research Studies 03, no. 01 (2023): 142–51, https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i1y2023-17.
37 Victor Cui et al., “Towards Integrating Country- and Firm-Level Perspectives on Intellectual Property  Rights,” Journal  of  International  Business  Studies  53,  no.  9  (2022):  1880–94, https://doi.org/10.1057/s41267-022-00564-0.
dipengaruhi  oleh  pandangan  negara-negara global  south,  salah  satunya  Indonesia  yang memandang IG sebagai kekayaan alam yang komunalistik sehingga menjadi milik bersama suatu  komunitas. 38 Karakteristik  hak  milik  komunal  ini  sejatinya  perlu  mendapatkan penegasan  dan  orientasi  tersendiri  karena  baik  dalam  berbagai  konvensi  internasional maupun  dalam  UU  IG  di  Indonesia  Karakteristik  hak  milik  komunal  dalam  IG  belum mendapatkan fokus tersendiri.
Eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum sejatinya masih lemah dan perlu diperkuat. Kelemahan mengenai eksistensi hak kepemilikan komunal IG dapat dilihat dari perumusan IG yang masih parsial dalam UU IG. Hal ini dikarenakan IG dikonstruksikan  sebagai  bagian  dari  hak  merek  yang  sifatnya  komunal.  Padahal,  secara konseptual  seyogyanya  pengaturan  mengenai  IG  dapat  dilakukan  secara  komprehensif dengan corak dan karakter tersendiri.  Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas ketentuan internasional dan instrumen hukum nasional. Revisi atas ketentuan internasional meliputi  revisi  atas Paris  Convention  1883,  Madrid  Agreement  1891,  Trips  Agreement, hingga Lisbon  Agreement  (1958  dan  1967)  yang  menegaskan  bahwa  hak  kepemilikan komunal merupakan esensi utama dari IG. Selain itu, revisi terhadap UU IG di Indonesia juga perlu  dilakukan  untuk  menegaskan  hak  kepemilikan  komunal  IG  tentu  dengan  melibatkan partisipasi masyarakat untuk sadar akan IG dan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual berupa IG secara kolektif.

## KESIMPULAN
Hakikat  hak  kepemilikan  komunal  dalam  IG  memiliki  karakteristik  tersendiri  yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG merupakan konstruksi atas konsepsi hak kepemilikan yang tidak hanya bersifat keemilikan secara individu, tetapi juga meliputi kepemilikan komunal. Esensi hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya belum mendapatkan pengaturan secara spesifik  dalam Paris Convention 1883, Madrid Agreement 1891, Trips Agreement, hingga Lisbon Agreement (1958 dan 1967) serta  UU  IG.  Meski  begitu,  secara  implisit,  esensi  hak  kepemilikan  komunal  dalam  IG sejatinya  menjadi  orientasi  utama  bagi  IG,  khususnya  dalam  menegaskan  IG  sebagai  hak kekayaan  intelektual  dengan  karakteristik  khusus  yang  berbasis  pada  hak  kepemilikan komunal  masyarakat.  Eksistensi  hak  kepemilikan  komunal  IG  dalam  perspektif  globalisasi hukum  sejatinya  masih  lemah  dan  perlu  diperkuat.  Kelemahan  ini  dapat  dilihat  bahwa  IG dikonstruksikan  sebagai  bagian  dari  hak  atas  merek  yang  sifatnya  komunal.  Padahal,  IG mmemiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan hak atas merek. Upaya yang dapat dilakukan  yaitu  dengan  merevisi  berbagai  ketentuan  IG  yang  sifatnya  internaisonal  serta ketentuan IG yang sifatnya nasional yaitu UU IG dengan menegaskan corak dan karakteristik
38 Dewan  Alif  Ovi  and  Abdul  Hakim  Noyon,  “A  Legal  Appraisal  of  the  Protection  and Opportunities of Geographical Indication ( GI ) in Bangladesh,” UAP Law Review 1, no. 2 (2022): 57–72.
IG  sebagai  hak  kekayaan  intelektual  yang  berbeda,  salah  satunya  pada  aspek  kepemilikan komunalnya.

## ACKNOWLEDGEMENT

## REFERENSI
B, Erlina. “Law Enforcement In Protection Of Leading Regional Products Reviewed From The Law  Of  Geographic  Indication.” Baltic  Journal  of  Law  and  Politics  15,  no.  2 (2022): 100–116. https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-001006.
Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi, Sunarmi. “Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara.” Iuris Studia 2, no. 8 (2021): 655.
Barizah, Nurul. “Analysis Regional Regimes for the Protection of Intellectual Property Rights Related  to  Biodiversity  and  Community  Rights.” Talent  Development  & Excellence 12, no. 2 (2020): 1995–2006.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=14358786 3&lang=ja&site=ehost-live.
Cavalieri, A. “Legislative Regulation of Legal Goodwill Protected by Geographical Indication and  Trademark  (  Comparative  Analysis  ).” Journal  of  Law  118,  no.  1  (2022): 2625–30.
Chifor, Cristina, Iulia D. Arion, Vlad I. Isarie, and Felix H. Arion. “A Systematic Literature Review on European Food Quality Schemes in Romania.” Sustainability (Switzerland) 14, no. 23 (2022). https://doi.org/10.3390/su142316176.
Ciarko,  Marta,  and  Greta  Poszwa.  “Geographical  Indications  as  a  Local  Development  and Differentiation Strategy Tool : The Case of Poland Advantages of Geographical Indications  to  the  Parties.”  In Proceedings  of  the  2022  IX  International Scientific  Conference  Determinants  of  Regional  Development,  135–54,  2022. https://doi.org/10.14595/CP/03/010.
Cui,  Victor,  Rajneesh  Narula,  Dana  Minbaeva,  and  Ilan  Vertinsky.  “Towards  Integrating Country- and Firm-Level Perspectives on Intellectual Property Rights.” Journal of  International  Business  Studies  53,  no.  9  (2022):  1880–94. https://doi.org/10.1057/s41267-022-00564-0.
Deslaely  Putranti,  Dewi  Analis  Indriyani.  “Perlindungan  Indikasi  Geografis  Oleh  Masyarakat Perlindungan  Indikasi  Geografis  Pasca  Sertifikasi  Di  Yogyakarta.” Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 3 (2021): 397.
Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Cetakan  ke.  Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
Gray, Julia, and Philip Potter. “Diplomacy and the Settlement of International Trade Disputes.” Journal  of  Conflict  Resolution  64,  no.  7–8  (August  2020):  1358–89. https://doi.org/10.1177/0022002719900004.
Hamza, Rafik, and Hilmil Pradana. “A Survey of Intellectual Property Rights Protection in Big
Data Applications.” Algorithms 15, no. 11 (2022): 1–15.
https://doi.org/10.3390/a15110418.
Hirschboeck,  Mark.  “Conceptualizing  the  Relationship  between  International  Human  Rights Law and Private International Law.” Harvard International Law Journal 60, no. 1 (2019): 181–99.
Ilmar M, Andi Baso, and Budi Agus Riswandi. “Geographical Indication of Kahayya Coffee as an  Opportunity  to  Increase  Regional  Investment.” International  Journal  of Social  Science  and  Education  Research  Studies  03,  no.  01  (2023):  142–51. https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i1y2023-17.
Jason  Fernando,  Ezra  Yora  Turnip,  Fember  Larastina,  Josephine  Exaudi,  Kezia  Feradris, Rostiana Gomang Narek. “Eksistensi Kapitalisme Melalui Penyebaran Mncs Di Asean Akibat Arus Globalisasi.” Jurnal Politik Hukum 1, no. 1 (2023): 77.
Katagiri,  Nori.  “Why  International  Law  and  Norms  Do  Little  in  Preventing  Non-State  Cyber Attacks.” Journal  of  Cybersecurity  7,  no.  1  (February  2021):  1–9. https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab009.
Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” Sapienta et Virtus 7, no. 2 (2022): 84–99.
Lestari,  Sudarsri.  “Peran  Teknologi  Dalam  Pendidikan  Di  Era  Globalisasi.” Edureligia;  Jurnal Pendidikan Agama Islam 2, no. 2 (2018): 94–100.
https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.459.
Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Detania Sukarja, and Rosmalinda Rosmalinda. “Penetration of  International  Economic  Law  in  the  Development  of  the  Cyber  Notary Concept  in  Indonesia.” Al-Risalah:  Forum  Kajian  Hukum  Dan  Sosial Kemasyarakatan 22, no. 1 (2022): 125–38. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.868.
Maskus, Keith E. “Intellectual Property Rights and Economic Inequality: Theory and Evidence.”
Stockholm IP Law Review 5, no. 1 (2022): 44–51. https://doi.org/10.53292/2d3a6004.50f031e5.
Muhammad, Raden, and Arvy Ilyasa. “The Impact Of Trips Agreement On The Development Of Intellectual Property Laws In Indonesia.” Indonesian Private Law Review 3, no. 2 (2022): 85–98. https://doi.org/10.2504/iplr.v3i2.2579.
Nazran,  Finna,  Fitri  Yanni,  and  Dewi  Siregar.  “Realizing  People‟s  Welfare  in  Economic Globalization,  Perspective  of  Constitution  of  Electronic  Information  and Transaction.” Veteran Law Review 5, no. 1 (2022): 5.
Oke,  Emmanuel  Kolawole.  “Rethinking  Nigerian  Geographical  Indications  Law.” Journal  of World Intellectual Property 25, no. 3 (2022): 746–52.
https://doi.org/10.1111/jwip.12248.
Ovi,  Dewan  Alif,  and  Abdul  Hakim  Noyon.  “A  Legal  Appraisal  of  the  Protection  and Opportunities  of  Geographical  Indication  (  GI  )  in  Bangladesh.” UAP  Law Review 1, no. 2 (2022): 57–72.
Oyuntungalag, Jargalsaikhan. “Trust Law Concept Challenging Civil Law System : Mongolian
Example.” Beijing  Law  Review  13,  no.  1  (2022):  1051–82. https://doi.org/10.4236/blr.2022.134066.
Pratiwi,  Endang,  Theo  Negoro,  Hassanain  Haykal.  “Teori  Utilitarianisme  Jeremy  Bentham:
Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” Konstitusi 19, no. 2 (2022): 272.
Purnama  Hadi  Kusuma,  Kholis  Roisah.  “Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 111.
Rismana,  Daud,  and  Hariyanto.  “Legal  Protection  Of  Intellectual  Property  Rights:  What  Is
Urgency For The  Business World?” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, no. 1 (2021): 96–111.
https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/818.
Sebastian Haug, Jacqueline Braveboy-Wagner, Günther Maihold. “The „Global South‟ in the Study  of  World  Politics:  Examining  a  Meta  Category.” Third  World  Quarterly 42, no. 9 (2021): 1927.
Setyoningsih,  Erika  Vivin.  “Implementasi  Ratifikasi  Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of Intellectual  Property  Right  (Trips  Agremeent)  Terhadap  Politik  Hukum  Di Indonesia.” Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan  2,  no.  2  (2021):  117–29. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749.
Siregar, Gomgom TP, and Sarman Sinaga. “The Law Globalization in Cybercrime Prevention.” International  Journal  of  Law  Reconstruction  5,  no.  2  (2021):  211. https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17514.
Souza  Meirelles,  Franklin  de,  Janaina  de  Moura  Engracia  Giraldi,  and  Rodolfo  Paião  de Campos.  “Transaction  Costs  Economics  and  Geographical  Indications:  A Systematic Analysis of the Literature.” Revista de Economia e Sociologia Rural 61, no. 4 (2023): 1–22. https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.264494.
Tiaraputri, A., L. Diana, and E. Deliana. “Could Kuansing‟s Pangasius Kunyit Be Protected by Geographical  Indication?” IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental Science 1118, no. 1 (2022). https://doi.org/10.1088/1755-
1315/1118/1/012081.
Tulus  Prijanto,  Muhammad  Tho‟in.  “Hukum  Bisnis  Terhadap  Perdagangan  Internasional  Era Globalisasi  Sebagai  Perlindungan  Eksportir,  Importir,  Dan  Investor.” Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan 11, no. November (2020): 258–70.
Volz,  Ulrich.  “Addressing  The  Debt  Crisis  In  The  Global  South:  Debt  Relief  For  Sustainable Recoveries.” Think 7, 2022.
Wesna, Putu Ayu Sriasih. “Urgency of TRIPs Waiver in Patent Legal Protection against Covid 19  Vaccine.” Udayana  Master  Law  Journal  10,  no.  4  (2021):  692. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p03.
Wulandari, Fenny, Eman Suparman, Miranda Risang, and Ayu Palar. “Sui Generis System : GI Protection for the  Herbal Product in Indonesia as Communal Property Right Sui  Generis  System :  GI  Protection  for  the  Herbal  Product  in  Indonesia  as
Communal  Property  Right.” Cogent  Social  Sciences  9,  no.  1  (2023). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2176989.
Zhang, Zhenyu, and Zhuanzhuan Ge. “Protection and Restriction of Grain-Related Intellectual Property Rights in the Context of Food Security Based on Industrial Internet of Things.” Mobile Information Systems 2022 (2022). https://doi.org/10.1155/2022/4554447.