TRANSPARANSI APBD SEBAGAI SARANA AKUNTABILITAS PUBLIK

## DAN GOOD GOVERNANCE
Oleh
Fatmasari Sukesti,SE,M.Si
Drs. Alfasadun,MM,Akt

## Abstrak
Global crisis happened in Indonesia we have been aware of the importance of decentralization and regional autonomy in the real sense. The policy is based thinking to ensure efficiency, effectiveness, transparency, accountability and democratic values of the people in the exercise of government. The implications of such arrangements include the preparation of Revenue and Expenditure (APBD) and performance-based accountability and comprehensive financial reports as a form of accountability to check the Supreme Audit Agency (BPK). Arrangements and financial accountability is very urgent as a tool to bring transparency in public accountability for achieving good governance Keywords: autonomy, accountability, budget, transparency

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Seluruh  Propinsi  dan  Kabupaten/  Kota  di  Indonesia  dijadikan  sebagai  daerah  otonomi oleh  Pemerintah  Pusat,  dalam  arti  Pemerintah  Pusat  memberikan  kewenangan  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya  sendiri  sesuai  dengan  aspirasi yang  berkembang  di masyarakat masing  masing  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan. Otonomi  daerah berimplikasi  pada  pendelegasian  kewenangan  disertai  dengan  penyerahan  dan  pengalihan pembiayaan,  sarana  dan  prasarana,  serta  sumber  daya  manusia dalam  rangka  Desentralisasi Fiskal
Otonomi  daerah  diatur  dalam  regulasi  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara yang  mengatur  hubungan  keuangan  antara  Pusat- Daerah  dan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  oleh  pemerintah  daerah.  Undang-undang  ini mengatur tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan  Negara,  kedudukan  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan
Negara,  pendelegasian  kekuasaan  Presiden,  penyusunan  APBN/APBD,  hubungan  antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah Pusat, mengatur hubungan antara  perusahaan  daerah  dan  swasta  dan  juga  bentuk  serta  batas  waktu  penyampaian  laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD.
Anggaran  pemerintah  daerah  yang  dituangkan  dalam  APBD  adalah  alat  akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi daerah. Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), transparansi APBD merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan  program pemerintah daerah,  dan secara  umum  dalam  usaha  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat daerah  tersebut.  Pemerintah daerah diharapkan  untuk  dapat meningkatkan  efisiensi  pemanfaatan  anggaran  dalam  menjalankan  program-programnya,  agar dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara  efektif,  dalam  hal  ini  akuntabilitas  menjadi  isu yang sangat penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah.
Asian Development Bank (ADB) dalam sebuah seminar di Fukuoka Jepang pada tanggal 10 Mei 1997 memberikan kesimpulan bahwa pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) merupakan faktor penting dalam sebuah proses pembangunan (ADB, 1997). Empat elemen penting pemerintahan yang baik dan bersih yaitu (1) accountability, (2) transparancy, (3) predictability, dan (4) participation. Sehingga good governance pada pemerintah daerah berarti mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat dengan mempertimbangkan  aspek  politik,  aspek  ekonomi  dan aspek  administrative  yang  berimplikasi pada pemerataan, penurunan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah. Atas dasar latar belakang di atas penulis memilih judul “ Transparansi APBD sebagai sarana A kuntabilitas Publik dan Good Governance”

## Batasan Masalah
Akuntabilitas  sektor  publik dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  dapat  dilakukan  melalui akuntansi  sektor  publik  dan  transparansi  APBD.  Artikel  ini  dibatasi  pada  transparansi  APBD yang  bagaimana  seharusnya  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  upaya  awal  terhadap transparansi keuangan sektor publik / pemerintah daerah kepada masyarakat.

## Tujuan dan Manfaat
1. Memperoleh gambaran mengenai persoalan-persoalan yang timbul yang secara langsung maupun  tidak  langsung  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dan langkah-langkah  strategis  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk memperoleh  kualitas  terbaik  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  berdasarkan  pengalaman pengelola akuntansi pemerintah daerah.
2. Memperoleh gambaran pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkan transparansi dan  akuntabilitas  Pemerintah  Daerah  dan  program  nasional  percepatan  reformasi birokrasi daerah di seluruh provinsi yang oleh Kementerian PAN dan RB
3. Memperoleh  pemahaman  secara  mendalam  terkait  proses  penentuan  opini  pemeriksaan LKPD oleh BPK RI sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  dan  permasalahan  ketidak  beresan,  ketidakteraturan dan  ketidakbenaran  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah termasuk  banyaknya  aset  negara  yang dilaporkan  secara  tidak  wajar  dalam  laporan keungan  yang  mempengaruhi  pemberian  opini  oleh  BPK  RI  yang  harus  segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran aparat pemerintah daerah.

## STUDI LITERATUR
Reformasi  di  Indonesia membawa  perubahan  terhadap  sistem  politik,  sosial, kemasyarakatan  serta  ekonomi  sehingga  menimbulkan  tuntutan  terhadap  pengelolaan pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Salah  satu  agenda  reformasi  adalah  desentralisasi keuangan  dan  otonomi  daerah  yang  dituangkan  dalam  Undang  Undang  Nomor 32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang  Undang  Nomor  33  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
Penerapan  prinsip good  governance semakin  didukung  dengan  diterapkan  UU  No.14 tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Dampak  dari  Undang  Undang  ini  sangat besar  dalam  transparansi  kebijakan  publik,  sehingga  seluruh  elemen  masyarakat  memiliki  hak sama untuk memperoleh informasi publik dari semua lembaga pemerintahan, termasuk anggaran
pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD. Peran anggota DPRD juga diperlukan sebagai fungsi pengawasan anggaran.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andriani  (2002,  Indradi,  2001;  Syamsiar,  2001; Sutarnoto,  2002),  menyimpulkan  bahwa  pengetahuan  anggaran dan  partisipasi  masyarakat berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  yang  dilakukan  oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Sehingga  tranparansi  APBD  sebagai  bagian  akuntabilitas sektor publik sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Sebagai  upaya  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  tersebut,  akuntansi pemerintahan merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  menjalankan  program  perekonomian pemerintah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan  dapat  melakukan  efisiensi  anggaran  dalam  menjalankan  program-programnya,  agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.
Permasalahan  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  adalah masih  banyaknya  ditemukan  ketidakberesan,  ketidakteraturan  dan  ketidakbenaran,  dan  bahkan penyimpangan  dalam  pengelolaan  serta  pertanggungjawaban  keuangan  daerah dan  laporan realisasi  anggaran termasuk  banyaknya  aset  negara  yang  dikelola  secara  tidak  layak  dan dilaporkan  secara  tidak wajar  dalam  laporan  keuangan  yang  berimplikasi  pada  opini  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah  Berdasarkan UU No. 15 Tahun  2004,  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  BPK memberikan  opini  atas  LKPD berupa  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (Unqualified  Opinion), Wajar  Dengan  Pengecualian  (Qualified  Opinion),  Tidak  Wajar  (Adverse  Opinion)  dan  Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion).
Masalah yang  menonjol  dan  mempengaruhi  kewajaran  penyajian laporan  keuangan, dimulai  penganggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, pelaksanaan  realisasi  belanja dan  pendapatan  yang  tidak  akuntabel dan  pertanggungjawaban yang  tidak  layak, yang  pada akhirnya berimbas  pada  laporan  keuangan  yang  tidak  disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan  laporan  keuangan  juga  harus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya, seperti Peraturan Presiden dalam hal kegiatan pengadaan (Perpres 54 Tahun 2010 direvisi Perpres 70 Tahun 2012), Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan aset atau barang milik daeran (permendagri 17) dan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengelolaan
keuangan  daerah  lainnya.  Sehingga  hasil  audit  BPK  RI  atas  LKPD  se-Indonesia  Tahun  2010 untuk kualitas  terbaik  kewajaran  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  berupa  opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya diberikan terhadap 34 daru 524 LKPD (6%), perolehan opini WTP tersebut sudah meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diperoleh 15 LKPD dari 524 LKPD (3%).
Gerakan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal APBD mulai memperoleh gaungnya di daerah. Ini terjadi di Ponorogo, Jatim. Sedikitnya 150-an mahasiswa kota tersebut, dalam  berita Rabu  (31/10),  berunjuk rasa  dengan  turun  ke  jalan  guna  menuntut adanya transparansi penggunaan APBD Ponorogo. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Anti  Korupsi  Ponorogo  menggunakan  sepeda  motor  dan  membawa  spanduk  serta  poster bertuliskan  tuntutan  mereka.  Para  mahasiswa  menilai  pemkab  dan  muspida  tidak  transparan dalam  penggunaan  APBD.  Hal  ini  membuktikan  banyaknya  program  yang  tidak  sampai  ke masyarakat.

## PERMASALAHAN
Oleh  karena  penyelenggaraan  otonomi  daerah  secara  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab merupakan kebutuhan masyarakat daerah, maka otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan  masyarakat  daerah  untuk  mengelola  dan  mengatur  urusannya  sendiri.  Aspek  atau peran  pemerintah  daerah  tidak  lagi  merupakan  alat  kepentingan  pemerintah  pusat  belaka, melainkan  alat  untuk  memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  daerah. Untuk  melaksanakan hal  di  atas,  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29 Tahun  2002  tentang  Pedoman  Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha  Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan  Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah,  yang  ditetapkan  pada  tanggal  10  Juni  2002,  sebagai  pelaksanaan  pasal  14  ayat  (4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  tentang Pengelolaan  dan  Pertanggung  Jawaban Keuangan Daerah.
Ada  beberapa hal  yang  berubah  dalam  penyusunan  APBD  berdasarkan  pola  baru dibandingkan  dengan  penyusunan  APBD berdasarkan  pola  lama.  Penyusunan APBD berdasarkan  Kepmendagri  Nomor  29  tahun  2002  dimulai  dengan  proses  penyusunan  Arah  dan
Kebijakan  Umum  (AKU)  oleh  Pemerintah  Daerah  bersama  DPRD,  dengan  berpedoman  pada Rencana  Strategis  (Renstra)  Daerah  dan  atau  dokumen  perencanaan  daerah lainnya  yang ditetapkan  daerah,  serta  pokok-pokok  kebijakan  nasional  dibidang  keuangan  daerah  oleh Mendagri.
Setelah  Arah  dan  Kebijakan  Umum  (AKU)  tersusun,  maka  tahap  selanjutnya  Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Eksekutif menyusun Strategi dan Prioritas RAPBD yang nantinya sebagai  pedoman  bagi  perangkat  daerah  dalam  menyusun  usulan  Program,  Kegiatan  dan Anggaran.  Setelah  itu  baru  disusun  Rencana  Anggaran  Satuan  Kerja  (RASK)  dan  Dokumen Anggaran  Satuan  Kerja  (DASK)  oleh  masing-masing  unit  kerja  dan  setelah  dibahas  oleh Pemerintah  Daerah  bersama  DPRD,  akan  disahkan  menjadi  Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RAPBD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002  ditekankan  pada  penyusunan  dan  pengelolaan  anggaran  daerah  yang  berorientasi  pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik.
Yang  menjadi  permasalahan  publik  tentang  transparansi  yang  diharapkan  masyarakat adalah  bahwa APBD  yang  dipublikasikan  pada  masyarakat  belum  memenuhi  harapan transparansi  yaitu  bahwa APBD  masih  disajikan  secara  global  termasuk  sumber  sumber pendapatan  dan  pengeluarannya,  sehingga  dalam  pengawasan penerimaan  dan  pengeluaran APBD  masih  sangat  memungkinkan  disalahgunakan,  karena  juga  tidak  disebutkan  jenis,  tarip misalnya  dalam  konteks  sumber  pendapatan  dalam  propinsi  yang  berasal  dari  pajak  kendaraan bermotor.  Atau  dana  alokasi  dari  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  yang  diberikan/ dikucurkan  kepada  pemerintahan  yang  berada  dibawahnya  harus  diberitahukan  ketika APBN/APBD ditetapkan.

## PEMBAHASAN
Teori  keagenan ( Agency Teory)  dapat  digunakan  untuk  menghubungkan  tanggung jawaban sektor publik dimana masyarakat berperan sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik  (owner)  dan pelanggan  (customer).  Pemerintah  Daerah dengan  peran  dan  fungsinya sebagai pemberi  pelayanan  kepada  masyarakat  (civil  service)  atau  dengan  kata  lain  sebagai manajemen.  Dalam  organisasi  sektor  publik,  pemerintah  daerah/Pemda berperan  sebagai agen
dan  publik/masyarakat  berperan  sebagai prinsipal yang  memberikan  otoritas  kepada DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah.
Akuntabilitas  menjadi  suatu konsekuensi  logis  adanya  hubungan  antara  agen  dan prinsipal. Dari  sisi  teori  keagenan,  dapat  dinyatakan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh legislatif  terhadap  anggaran  yang  dilaksanakan  oleh  eksekutif  merupakan  suatu  mekanisme untuk  mengurangi  adanya  asimetri  informasi  atau  mengurangi  ketidakpastian.  Pengawasan diperlukan  untuk  mengukur  dan  memprediksi  tujuan  serta  peluang  untuk  melakukan intervensi terhadap aktivitas yang sesuai dengan yang diharapkan.
Transparansi  adalah  salah  satu  prinsip good  governance. Dalam Mardiasmo  (2003) menyebutkan kerangka  konseptual  dalam  membangun transparansi  dan  akuntabilitas  organisasi sektor  publik  dibutuhkan  empat  komponen  yang  terdiri  dari  :  1)  Adanya  sistem  pelaporan keuangan; 2) Adanya sistem pengukuran kinerja; 3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) Berfungsinya  saluran  akuntabilitas  publik  (channel  of  accountability). Anggaran  yang  disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut : 1)Terdapat pengumuman  kebijakan  anggaran,  2)  Tersedia  dokumen  anggaran  dan  mudah  diakses,  3) Tersedia  laporan pertanggungjawaban  yang  tepat  waktu,  4)  Terakomodasinya  suara/usulan rakyat,  5)  Terdapat  sistem  pemberian  informasi  kepada  publik.  Asumsinya  semakin  transparan kebijakan  publik,  yang  dalam  hal  ini  adalah  APBN/APBD maka  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Dewan dan  masyarakat akan  semakin  meningkat  karena  masyarakat  juga  terlibat  dalam mengawasi kebijakan publik.
Partisipasi  masyarakat  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  melalui otonomi  daerah sebagai  bagian  dari  semangat good  governance dapat  dilakukan  dalam  penyusunan  APBD maupun  dalam  pengawan  pelaksanaannya.  Karena  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah (APBD)  adalah  arah kebijakan  pemerintah  daerah  yang diwujudkan  dalam  langkah-langkah nyata pembangunan daerah.
Partisipasi  rakyat  dalam  penganggaran  (APBD)  dilakukan  melalui public  hearing. Masyarakat  secara  bersama-sama  dalam  bentuk  institusi  publikseperti  LSM,  Ormas,  Pers  dapat mengoptimalkan  peran  mereka  dalam  mekanisme  APBD  termasuk  dalam  pengawasan  APBD. Masyarakat  semakin  cerdas,  peka  dan  peduli  terhadap permasalah  sosial  maupun  politik  yang berkembang  di  masyarakat.  Peran  masyarakat  sudah  terlihat  pada  tahap  penyusunan  APBD
dimana  masyarakat  memberikan  masukan  berupa  aspirasi  dan  kebutuhannya  yang  dapat dikoordinir oleh instansi Musyawarah Pembangunan Desa dan Kelurahan. Partisipasi masyarakat dalam  penyelenggaraan  negara  turut  didukung  oleh  Peraturan  Pemerintah  Republik IndonesiaNomor  68  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  pelaksanaan,  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  Negara.  Produk  hukum  daerah  berupa  Perda  tentang  PenyampaianPartisipasi oleh  Rakyat/Masyarakat  di  Daerah  perlu  dibentuk  agar  proses  legislasi  dan  pengawasan  di masing-masing daerah berjalan optimal sehingga tata pemerintahan yang baik dapat terwujud.
Transparansi APBD  adalah  bentuk akuntabilitas  pemerintah daerah  dalam  kerangka menjaga anggaran agar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Bentuk bentuk transparansi APBD dapat dilakukan antara lain:
1) Dalam  hal  sumber  pendapatan APBD,  aparat  perpajakan  harus  melakukan  transparansi dengan  menyebutkan  sumber  pendapatan,  jenis,  taripnya  secara  rinci.  Transparansi pendapatan  dikatakan  transparan  jika  memuat  detail  informasi  tentang  pendapatan. Misalnya  dalam  konteks  sumber  pendapatan  dalam  propinsi  yang  berasal  dari  pajak kendaraan  bermotor,  transparansi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  haruslah menyebutkan tentang jumlah kendaraan bermotor yang dirinci pada jenisnya (sedan, truk, dan sebagainya), tarif per kendaraan bermotor.
2) Kemudian dari sisi penggunaan selama ini terbatas angka global sehingga sulit dilakukan analisa  lebih  mendalam.  Tuntutan  stakeholder  dalam  hal  ini  masyarakat  adalah  pihak pihak  pengguna  anggaran harus  menyajikan  laporan  secara  detail  artinya  informasi  itu makin detail makin menjamin adanya transparansi. Dan diharapkan  penyimpangan akan dikurangi secara optimal.
3) Dana alokasi  dari  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  yang  diberikan/dikucurkan kepada pemerintahan yang berada dibawahnya harus diberitahukan kepada pemerintahan yang  menerimanya  sejak  APBN/APBD  ditetapkan. Pemberitahuan  ini  dapat  diperluas melalui  media/  situs  pemerintah  agar  masyarakat  ikut  terlibat  dalam  mengawasi penggunaannya.  Contoh  Dana  Bantuan  Keuangan  (dana  kucuran)  dari  Pemerintah Propinsi/Pemerintah Pusat ke Kabupaten Brebes misalnya haruslah diberitahukan kepada Kabupaten  yang  bersangkutan  sejak  APBN/APBD  ditetapkan  baik  melalui  mass  media, surat kabar, situs resmi pemerintah dan dirinci penggunaannya termasuk satuan harganya.

## KESIMPULAN
Keterbukaan  informasi  publik  itu  diatur  dalam  UU  No.  14  Tahun2008.  UU  tersebut mewajibkan  setiap  badan  publik  untuk  membuka  akses  bagi  setiap  pemohon  informasi  publik untuk  mendapatkan  informasi  publik    .  Namun  tidaksemua  informasi  dapat  diakses,  seperti jenisinformasi yang dikecualikan. Adapun jenis jenis informasi yakni informasi wajibdisediakan, informasi  yang  wajib  tersedia setiap  saat,  informasi  yang  dikecualikan  dan  informasi  yang diperoleh berdasarkanpermintaan. Selanjutnya, prinsip transparansi kebijakanpublik ini memiliki dua aspek yaitu:
1. Komunkasi publik oleh pemerintah

## 2. Hak masyarakat terhadap akses informasi
Dua  aspek  tersebut  juga  memberikanpengaruh  terhadap  transparansi  kebijakanpublik. Keduanya  akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baikkinerjanya. Manajemen  kinerja  yang  baikadalah  titik  awal  dari  transparansi.Komunikasi  publik  menuntut usahapemerintah  untuk  membuka  danmendiseminasi  informasi  maupun  aktivitasyang  relevan. Transparansi  harus  seimbang, juga  dengan  kebutuhan  akan  kerahasiaanlembaga  maupun informasi-informasi yangmempengaruhi hak privasi individu.
Masyarakat  menilai  jika  ada  penyimpangan  dari  hasil  kajian  yang  diperoleh  dari  data yang bersumber dari pemberitahuan tersebut masyarakat dapat melakukan:
1. Konfirmasi  dengan  pengguna  anggaran/  pemerintah  yang  bersangkutan  untuk memperoleh  penjelasan apakah terjadi penyimpangan.
2. Bila  terjadi  ketidak  puasan  masyarakat  bisa  melaporkan  kepada  pihak  yang  berwenagn untuk dilakukan audit investigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi, dkk, 2002, Good governance dan Penguatan lnstitusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
Alamsyah, 1997, Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, Tesis MAP UGM , Jogjakarta.
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Rineka Cipta:Jakarta.
Basri, Yesi Mutia. 2008. Pengaruh pengetahuan Dewan tentang Anggaran. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 8, Nomor 1. Januari 2008. pp. 29-39.

## Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan
Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentangAnggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Dwi Ratmono, Imam Ghozali, 2008. Akuntansi Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Halim. (2004) Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan ManajemenKeuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo, 2003, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik Sarana Good Governance, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta
Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD).
Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII Purwokerto.

## Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pramono, Agus H., 2002, Pengawasan Legislative terhadap Ekesekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
Rahayu,  S.  2007. Studi  FenomenologisTerhadap  Proses  Penyusunan  AnggaranDaerah  Bukti Empiris  Dari  Satu  SatuanKerja  Perangkat  Daerah  Di  ProvinsiJambi.  Simposium  Nasional AkuntansiX, Makasar, 10-12.
Rosalina Pebrica Mayasari, 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan  Yang  Baik Sebagai Variabel Moderating,  Jurnal  Ekonomi  dan informasi  Akuntansi (Jenius), Vol 2, No. 1, Universitas Tridinanti, Palembang.
Simson  Werimon,  Imam  Ghozali,  M.  Nasir,  2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat  Dan Transparansi  Kebijakan  Publik  Terhadap  Hubungan  Antara  Pengetahuan  Dewan  Tentang Anggaran  dengan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (APBD),  Simposium  Nasional  Akuntansi  X, Universitas Hasanudin, Makassar.
Setyawan, S. 2003. Pengukuran KinerjaAnggaran Keuangan DaerahPemerintah Kota Malang Dilihat dari Perspektif Akuntabilitas. Balance.Agustus.1: 103-114
Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.
S ri Rahayu,2010. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Volume 12, No. 2: 29-34
Triadji, B. 2002. Pengembangan AkuntabilitasKeuangan Daerah. Jurnal Akuntansidan Akuntabilitas Keuangan Daerah.Agustus. Vol 3. No.1: 1-10.
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Warsito K,Abdul Rahman, Sri Handayani, 2008. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Werimon,  Simson,  Ghozali,  Imam,  dan  Nazir,  Mohamad.  2007. Pengaruh  Partisipasi Masyarakat  dan  Transparansi  Kebijakan  Publik  terhadap  Hubungan  antara  Pengetahuan Dewan  tentang  Anggaran  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah,  Artikel,  Simposium  Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10, Makasar.
Yuwono, S., E.T. Agus dan Hariyandi.2005.Penganggaran Sektor Publik, PedomanPraktis, Penyusunan, Pelaksanaan danPertanggungjawaban APBD. Bayumedia. Malang.