## RESEARCH ARTICLE
PERBANDINGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DI INDONESIA DAN KUBA
Detayu Sobeang 
Program Studi Megister Hukum, Universitas Sebelas Maret,
 detayu.sobeang@gmail.com

## ABSTRACT
Universal health coverage (UHC) has been achieved if the entire population has access to comprehensive and quality health services without being constrained by costs. Although Cuba is a low-income country, it has and is one of the countries with the best UHC coverage in the world with free health services to its people (100%). Indonesia itself currently has a membership coverage of 82 percent of the National Health Insurance (JKN).
The purpose of the study was to find out the health system implemented by Cuba and to see a comparison of the implementation or efforts of UHC between Cuba and Indonesia. The research method used is a literature review or literature review where the author searches for data through journals, books and news published in the media. The results show that Cuba prioritizes Primary Health Care (PHC) in an effort to improve health services, increasing the number of Health Human Resources (HR) by reaching a ratio of 1:150 for the number of doctors and the population served. Meanwhile in Indonesia the ratio is 1:2500 for the number of doctors and the population served. Indonesia still faces many challenges in realizing UHC, including the completeness  of  infrastructure  in  health  facilities,  availability  of  drugs  and  medical  devices,  equitable distribution  of  health  human  resources,  utilization  of  data  and  information  systems,  budget  adequacy, increased contributions and regulations that encourage improvements. implementation of the JKN Program. Conclusion: Cuba has been able to provide universal health insurance in minimal financial conditions. Cuba as a developing country has the best health insurance system than all other developing countries, even better than developed countries. Departing from this, it can be a reflection of the health insurance system in Indonesia to make improvements and not hesitate in increasing the Health budget.

## Keywords: UHC, Indonesia, Cuba
Cakupan  kesehatan  semesta  (UHC)  telah  tercapai  jika  seluruh  penduduk  memiliki  akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensip dan bermutu tanpa terkendala oleh biaya. Kuba  walaupun  merupakan  negara  yang  berpenghasilan  rendah  namun  memiliki  dan merupakan  salah  satu  negara  dengan  cakupan  UHC  terbaik  di  dunia  dengan  layanan kesehatan gratis kepada rakyatnya (100%). Indonesia sendiri saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 82 persen.
Tujuan penelitian adalah mengetahui sistem kesehatan yang di terapkan negara Kuba dan melihat penerapan atau upaya UHC antara Kuba dan Indonesia. Metode penelitian yang di
gunakan adalah literatur review atau kajian kepustakaan di mana penulis mencari data melalui jurnal, buku dan berita-berita yang di muat media. Hasil penelitian menunjukkan Negara kuba lebih mengedepankan Primery Health Care (PHC) dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan,  meningkatkan  jumlah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Kesehatan  dengan  telah mencapai  rasio  1:150  untuk  jumlah  dokter  dan  penduduk  yang  dilayani.  Sedangkan Indonesia rasionya adalah 1:2500 untuk jumlah dokter dan penduduk yang dilayani. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan UHC, antara lain  kelengkapan  sarana  prasarana  di  fasilitas  kesehatan,  ketersediaan  obat  dan  alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM Kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan  anggaran,  kenaikan  iuran  serta  regulasi-regulasi  yang  mendorong  perbaikan penyelenggaraan Program JKN.
Kesimpulan:  Kuba  telah  mampu  memberikan  jaminan  kesehatan  secara  universal  dalam kondisi  finansial  yang  masih  minim.  Kuba  sebagai  negara  berkembang  memiliki  sistem jaminan kesehatan terbaik dari seluruh negara  berkembang lainya  bahkan lebih baik dari negara  maju.  Berangkat  dari  hal  tersebut  dapat  menjadi  refleksi  dari  sistem  jaminan kesehatan di  Indonesia  untuk mengadakan perbaikan dan tidak ragu  dalam penambahan anggaran Kesehatan.
Kata Kunci: UHC, Indonesia, Kuba.

## INTRODUCTION
Kesehatan menjadi kunci bagi berlangsungnya hidup yang sehat bagi warga di suatu negara.  Kesehatan  juga  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  negara  untuk  melakukan  program untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Habibi, 2020).
Sistem  kesehatan  yang  kuat  dan  tangguh  sangat  penting  untuk  kesehatan,  tetapi bagaimana cakupan kesehatan universal didefinisikan sangat bervariasi. PBB, WHO, dan Bank Dunia semuanya menekankan perlindungan risiko keuangan. Tujuan pembangunan berkelanjutan  bukan  hanya  membatasi  cakupan  kesehatan  universal  semata-mata  untuk pelayanan  medis  dan  perawatan,  namun  juga  mencakup  layanan  kesehatan  masyarakat: “akses ke layanan perawatan kesehatan esensial yang berkualitas dan akses ke obat-obatan dan  vaksin  esensial  yang  aman,  efektif,  berkualitas  dan  terjangkau  untuk  semua.”Bank Dunia juga menekankan bahwa layanan kesehatan mendukung aset terkuat negara, modal manusia, investasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi (Gostin, 2020).
Kinerja sistem kesehatan telah menjadi perhatian utama pembuat kebijakan selama bertahun-tahun.  Banyak  negara  baru-baru  ini  memperkenalkan  reformasi  di  sektor kesehatan dengan tujuan eksplisit untuk meningkatkan kinerja(Tandon et al., 2002).
Negara-negara dengan pendapatan rendah dan berkembang umumya memiliki hasil yang buruk dalam segi sistem kesehatan, meskipun banyak upaya dalam rangka peningkatan penggunaan perawatan kesehatan. Lebih dari 8 juta orang pertahun di negara berkembang dan  negara  miskin,  meninggal  akibat  kondisi  yang  pada  dasarnya  dapat  dicegah  dengan sistem kesehatan (Aurora, 2019).
Pemerintah Indonesia terus upayakan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal health  Coverage  (UHC).  Cakupan  kesehatan  semesta  menjamin  seluruh  masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif  yang  berkualitas  dan  efektif.  Dalam  Sidang  WHO  Executive  Board  ke  144 tahun  2019,  telah  disepakati  WHO  13th  General  Program  of  Work  untuk  dicapai  pada tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia. Target-target tersebut mencakup: 1) Satu milyar orang mendapatkan manfaat UHC, 2). Satu milyar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan; dan 3). Satu milyar orang menikmati hidup yang lebih baik dan sehat. Upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang satu dasawarsa terakhir dalam  pembangunan  kesehatan  di  Indonesia,  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan nasional,  sudah  sejalan  dengan  upaya-upaya  yang  dicanangkan  dalam  Program  Kerja WHO(Kemenkes RI, 2020).
Sistem  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Indonesia  di  atur  Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional dimana di dalamnya di katakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  dan  meningkatkan  martabatnya  menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur(Pemerintah RI, 2004). bahwa  untuk  mewujudkan  tujuan  sistem  jaminan  sosial  nasional  perlu  dibentuk  badan penyelenggara  yang  berbentuk  badan  hukum  berdasarkan  prinsip  kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati- hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan social seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang  selanjutnya  disingkat  BPJS  adalah  badan  hukum  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Pemerintah RI, 2011).
Empat  puluh  tahun  setelah  Alma-Ata,  implementasi  Strategi  Akses  Universal Kesehatan  dan  Cakupan  Kesehatan  Universal  dari  Pan  American  Health  Organization (PAHO) telah muncul sebagai alat utama untuk mencapai kesehatan untuk semua di abad ke-21. Negara-negara di Wilayah Amerika telah membuat berbagai tingkat kemajuan di jalur ini dan, sejak 2014, sejumlah besar dari mereka telah menetapkan peta jalan dan kerangka kerja untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka menuju Kesehatan Universal. Kuba  adalah  salah  satu  negara  yang  menunjukkan  kemajuan  terbesar  dalam  hal  ini. Keberhasilan  Kuba  di  bidang  kesehatan  diakui  di  seluruh  dunia  dan  mencerminkan komitmen  tegas  dan  sistematis  dari  otoritas  tertinggi  negara  itu  untuk  mengembangkan kesehatan, sejak 1959. Mengetahui kebijakan publik mana yang telah diterapkan di sektor kesehatan,  dimana  program-program  tersebut  memiliki  keberhasilan  terbesar  dalam mencapai  indikator  kesehatan  yang  dinikmati  orang  Kuba  saat  ini,  dan  bagaimana pendekatan  perawatan  kesehatan  lintas  sektoral  dan  primer  sangat  penting  untuk pencapaian ini menawarkan pelajaran, pertimbangan, dan definisi yang berguna bagi negara- negara lain yang sedang maju menuju Kesehatan Universal (Etienne, 2018).
Kuba  menjadi  negara  yang  menarik  untuk  dikunjungi  dan  dipelajari  terkait  aspek kesehatan.   Selain  itu,  Kuba  juga  menarik  dari  sisi  sejarah  dan  politik  yang  dampaknya mempengaruhi  kondisi  kesehatan  Kuba.   Selama  5  dekade,  Kuba  bergumul  dengan dominasi Spanyol, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, berusaha untuk tidak tergantung secara politik dan ekonomi.  Meskipun Kuba telah memproklamirkan kemerdekaan dari Spanyol pada 1868 namun mereka masih harus berjuang untuk melepaskan diri dari dominasi asing. Berdasarkan  studi  Human  Development  and  Equity  in  Cuba,  UNDP,  1999 mengungkapkan bahwa dari 25 negara bagian di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa Kuba merupakan negara dengan kondisi kesehatan terbaik diantara negara-negara Amerika Latin dan Karibia.  Selain itu merupakan negara dengan sumber daya yang paling efektif meskipun jarang ada investasi di sektor kesehatan(PKMK, 2018).
Universal Health Kuba berfokus pada kesehatan masyarakat terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan Masyarakat negara itu (UU No. 41), sesuai dengan Konstitusi 1976,  “menetapkan  prinsip-prinsip  dasar  untuk  pengaturan  hubungan  sosial  di  bidang kesehatan  masyarakat  untuk  berkontribusi  dalam  menjamin  promosi  kesehatan, pencegahan  penyakit,  pemulihan  kesehatan,  rehabilitasi  sosial  pasien,  dan  kesejahteraan social. Dalam Konstitusi 2019 yang baru saja disetujui, Pasal 46 Bab II menetapkan bahwa “setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  keutuhan  fisik  dan  moral,  kebebasan,  keadilan, keamanan,  perdamaian,  kesehatan,  pendidikan,  budaya,  rekreasi,  olahraga,  dan pembangunan yang menyeluruh.” Pasal 72 menyatakan “kesehatan masyarakat adalah hak semua  orang  dan  merupakan  tanggung  jawab  Negara  untuk  menjamin  akses  terhadap perawatan kesehatan gratis, berkualitas, perlindungan kesehatan dan rehabilitasi. Negara, untuk membuat hak ini efektif, melembagakan sistem kesehatan yang dapat diakses oleh penduduk di semua tingkatan dan mengembangkan program pencegahan dan pendidikan, yang berdasarkan kontribusi keluarga dan masyarakat (Castell-Florit Serrate, 2019).
Dalam konteks ini, perawatan kesehatan primer (PHC) menjadi strategi lintas sektor untuk perawatan di semua tingkatan. Tenaga profesional dan teknis disiapkan untuk bekerja di Puskesmas melalui program pendidikan sarjana dan pascasarjana di seluruh negeri. Saat ini terdapat 81,9 dokter dan 77,9 perawat per  10.000 penduduk, mempekerjakan sekitar 10.000 kantor dokter dan perawat keluarga lingkungan, hampir 450 poliklinik masyarakat, 150 rumah sakit dan berbagai lembaga penelitian, serta melayani di luar negeri. Dokter yang baru  lulus  melakukan  banyak  pelatihan  mereka  dalam  pengaturan  PHC  dan  diharuskan
melakukan  residensi  dalam  kedokteran  keluarga  sebelum  melamar  spesialisasi  lainnya (Castell-Florit Serrate, 2019).

## Latar Belakang
1.  "Ekonomi  kesehatan"  tumbuh  lebih  cepat  daripada  ekonomi  global,  tetapi pengeluarannya tidak merata.
 Pada 2015, sistem kesehatan dunia membelanjakan 7,3 triliun, mewakili hampir 10% dari  PDB  global.  Antara  2000  dan  2015,  tingkat  pertumbuhan  tahunan  dalam pengeluaran  kesehatan  adalah  4%  sedangkan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  adalah 2,8% .
 Pengeluaran  kesehatan  di  seluruh  dunia  masih  tidak  setara:  lebih  dari  80%  populasi dunia  tinggal  di  negara-negara  berpenghasilan  rendah  dan  menengah  tetapi  hanya menyumbang sekitar 20% dari pengeluaran kesehatan global.
 Pengeluaran  kesehatan  rata-rata  global  per  kapita  adalah  1.011  USD,  tetapi  separuh negara di dunia menghabiskan di bawah 366 USD per kapita. Pada 2015, hampir 50 negara  dengan  populasi  2,7  miliar  membelanjakan  kurang  dari  100  USD  per  kapita untuk kesehatan.
2. Pembiayaan publik (pemerintah) domestik adalah sumber utama pengeluaran kesehatan.
 Sejak  2000  hingga  2015,  pendanaan  domestik  pemerintah  sebagai  bagian  dari pengeluaran  kesehatan  meningkat  dari  66%  menjadi  70%  di  negara-negara berpenghasilan  tinggi;  meningkat  dari  48%  menjadi  51%  di  negara-negara berpenghasilan  menengah;  tapi  turun  dari  30%  menjadi  22%  di  negara-negara berpenghasilan rendah.
 Sementara  itu,  sebagian  besar  negara  dengan  kebijakan  asuransi  kesehatan  sosial mendanai pengeluaran kesehatan dari campuran kontribusi pengusaha serta karyawan tradisional, dan transfer dari pemerintah(WHO, 2018).
Sistem  kesehatan pada tiap  negara  sangat  bervariasi akan  tetapi mempunyai satu tujuan yg sama  yakni untuk meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat yg setinggi- tingginya. Setiap negara maju juga negara berkembang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing berdasarkan sistem kesehatan yg diterapkan. Sistem kesehatan yg lalu dan sekarang disetiap  negara  mengalami  perubahan,  Setiap  negara  baik  negara  berkembang maupun negara maju berusaha untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Sistem pembiayaan kesehatan ditiap negara juga berbeda, hal ini dikarenakan pada setiap negara memiliki perbedaan karakteristik penduduk,  pemasukan  negara,  ekonomi, dan geografis yg sangat mempengaruhinya (Habibi, 2020).
Pemerintah  bersama  masyarakat  berkomitmen  untuk  mencapai  UHC  agar  semua orang  memiliki  akses  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  komprehensif  dan bermutu  tanpa  hambatan  finansial.  Pelayanan  kesehatan  dilakukan  secara  komprehensif dengan mengutamakan pelayanan kesehatan primer,” ucap Oscar dalam Dialog Nasional Implementasi Program JKN”(Kemenkes RI, 2020) Dalam Undang-Undang BPJS yang di sebut Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak(Pemerintah RI, 2011).
Saat ini, menjelang delapan tahun beroperasi, sudah ada 223,9 juta jiwa atau 82 persen dari  total  penduduk  Indonesia  yang  terlindungi  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)(Indonesia, 2021).
Kuba  Produk  Domestik  Bruto-nya  hanyalah  87  juta  USD.  Sejumlah  media  barat bahkan  menulis, rata-rata orang Kuba  hanya  sanggup berbelanja  sekitar 20-25 USD per bulan.  Artinya,  sehari  bisa  di  bawah  1  USD.  Namun  begitu,  nyatanya  data-data  statistik pokok yang dibuat oleh badan kesehatan dunia (WHO) menunjukkan kemampuan Kuba berada  sejajar  dengan  Amerika  Serikat  (AS).  Sebut  saja  angka  harapan  hidup  rata-rata seorang anak yang mencapai 77.2 tahun, sedangkan di AS 77,9 tahun. Jumlah anak-anak yang meninggal sebelum hari ulang tahun kelima mereka adalah tujuh per seribu kelahiran hidup, sedangkan di AS angkanya delapan per seribu kelahiran hidup. Bedanya, jika setiap orang di AS harus membelanjakan dana kesehatan sebesar 6.096 dolar per tahun, di Kuba hanya 229 dolar per tahun. Memang, bukan hanya mayoritas bangunan fasilitas kesehatan yang jauh dari kesan mentereng, ketersediaan obat-obatan di sana pun terkadang kurang. Di  rumah-rumah  sakit  biasa,  para  pasien  bahkan  harus  membawa  perlengkapan  pribadi seperti  handuk,  sprei,  sabun,  bahkan  makanan.  Tapi  bagaimanapun,  semua  perawatan kesehatan di sana dapat diperoleh secara gratis.
Bagaimana  ceritanya  sehingga  hal  semacam  itu  bisa  terjadi?  Rupanya,  Kuba memusatkan  diri  pada  pencegahan,  selain  sistem  perawatan  kesehatan  gratis  yang memungkinkan  warga  segera  menemui  dokter  dan  menangani  penyakitnya  sebelum berkembang dan membutuhkan banyak biaya. Untuk mewujudkan itu, Kuba punya konsep yang  disebut medicina  general  integral (MGI,  pengobatan  komprehensif  dan  terintegrasi). Program ini fokus pada penciptaan lingkungan sehat dan menjauhkan rakyat dari penyakit. Di setiap lingkungan penduduk Kuba, ada yang disebut“consultorio”. Setiap consultorio terdiri dari dokter dan beberapa staf, yang langsung melayani penduduk di sekitarnya.
Setiap consultorio melayani sekitar 1.000-1.500 pasien. Dan untuk mengefektifkan daya jangkaunya, consultorio didukung  oleh policlínicos,  yang  memastikan  layanan  kesehatan  24 jam. Policlínicos melibatkan  tenaga  kesehatan,  spesialis,  dan  masyarakat  setempat  yang terlatih. Jangan anggap policlínicos hanya poliklinik biasa. Pasalnya, sejak 2002, Policlínicos telah memberi 22 jenis layanan seperti rehabilitasi, X-ray, USG, optometri, endoskopi, trombolitik, laboratorium klinis, imunisasi, perawatan ibu  dan anak, keluarga berencana, diabetes, hingga perawatan lansia.
Selain itu, Kuba juga punya yang disebut “dokter keluarga”, yang mana pasien tidak lagi  harus  mendatangi  dokter,  tapi  dokterlah  yang  mendatangi  pasien.  Konsep  “dokter keluarga” berhasil diterapkan karena jumlah tenaga dokter di sana cukup melimpah. Rasio dokter mencapai 1: 148 penduduk (Rahmawati, 2018).

## Rumusan Masalah
Seperti apa penerapan jaminan kesehatan di negara kuba dan Indonesia.

## Tujuan
Mengetahui perbedaan penerapan jaminan kesehatan di negara kuba dan indonesia.

## Manfaat Penelitian
Sebagai perbandingan dan pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas jaminan kesehatan
Metode
Metode penelitian yang di gunakan adalah kajian literatur (literatur review) atau kajian kepustakaan di mana penulis mencari data melalui jurnal, buku dan berita-berita yang di muat media.

## RESULTS & DISCUSSION

## 1. Sistem Jaminan Kesehatan di Indonesia
Dalam Sidang WHO Executive Board ke 144 tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General  Program  of  Work  untuk  dicapai  pada  tahun  2023  oleh  semua  negara  anggota WHO, termasuk Indonesia. Upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang satu dasawarsa terakhir  dalam  pembangunan  kesehatan  di  Indonesia,  sebagai  bagian  integral  dari pembangunan  nasional,  sudah  sejalan  dengan  upaya-upaya  yang  dicanangkan  dalam Program Kerja WHO (Kemenkes RI, 2020).
Di Indonesia jaminan sosial telah diatur dalam Undang Undang №40 Tahun 2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  dan  Undang  Undang  №24  Tahun  2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Secara eksplisit jaminan kesehtan di Indonesia juga telah diatur dalam Undang Undang №36 Tahun 2009 mengenai hak untuk mendapatkan  akses  pelayanan  kesehatan.  BPJS  akan  dikelola  secara  menyeluruh  untuk mewujudkan total health coverage pada tahun 2019.
Didalam UU SJSN yang menjamin adanya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan terdapat ketentuan mengenai jaminan kesehatan yang diselenggerakan berdasarkan prinsip asuransi  sosial  dan  prinsip  ekuitas.  Namun  jaminan  kesehatan  yang  dimaksud  disini memiliki keterbatasan yaitu hanya melindungi para pesertanya, dan untuk menjadi peserta berarti  diharuskan  membayarkan  iuran  rutin  yang  telah  ditentukan.  Sedangkan  untuk masyarakat miskin iuran mereka dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa jaminan kesehatan yang ada di Indonesia masih bersifat selektif.

## 2. Sistem jaminan Kesehatan di kuba
Kuba adalah negara kecil, terbelakang, dan miskin. Jika dapat memberikan layanan Kesehatan publik yang sangat baik, maka negara mana pun juga dapat melakukannya. PDB per kapita Kuba adalah sekitar sepersepuluh dari Amerika Serikat dan sekitar setengah dari Meksiko  atau  Brasil.  Sementara  Kuba  menghabiskan  sekitar  seperdua  puluh  per  kapita untuk  perawatan  Kesehatan  dibandingkan  dengan  Amerika  Serikat,  dan  kira-kira sepersepuluh dari apa yang dihabiskan Meksiko dan Brasil per kapita, orang-orang di Kuba tetap menikmati harapan hidup yang lebih lama (79 tahun) daripada orang-orang di Amerika Serikat (78 tahun), di  Meksiko  (77 tahun), di  Brasil  (75  tahun), di Amerika Latin  secara keseluruhan (75 tahun), dan di negara berkembang secara keseluruhan (66 tahun) (Pineo, 2019), Indonesia sendiri angka harapan hidupnya mencapai 71 tahun (Tim CNBC, 2018). UNICEF dan Pan American Health Organization (PAHO) mengakui bahwa sistem kesehatan  masyarakat  Kuba  adalah  yang  terbaik  hampir  di  seluruh  negara  berkembang dalam  banyak  hal  bahkan  lebih  baik  dari  banyak  negara  industri[.  Pada  tahun  2009  ada sekitar  74.880  dokter  di  Kuba  atau  sekitar  1  dokter  untuk  150  penduduk,  rasio  ini mengalahkan Amerika Serikat yang mana rasio jumlah dokter dibanding penduduk 1: 480 serta Inggris yang rasionya 1:450. Angka kematian bayi di Kuba juga berada dibawah 5 bayi per 1000 kelahiran, ini termasuk yang terendah di dunia lebih rendah dari Amerika Serikat
dan  Kanada.  Bank  Dunia  mencatat  angka  harapan  hidup  rakyat  Kuba  79  tahun,  lebih panjang daripada Amerika Serikat yang notabenya perekonomianya delapan kali lebih besar dari Kuba.
Selama transformasi sistem kesehatan Kuba (yang dimulai pada 2011 sebagai respons sektor  kesehatan  terhadap  pembaruan  model  ekonomi  dan  sosial  negara),  beberapa kesulitan  diidentifikasi  dan  serangkaian  tindakan  diusulkan  untuk  menyelesaikannya (Castell-Florit Serrate, 2019)
Selain itu rumah sakit di Kuba umumnya tidak memiliki kelas kelas kamar, kecuali untuk  pasien  ruang  rawat  inap  internasional  yang  meminta  pelayanan  khusus,  sehingga suasana  kesetaraan  sangat  terasa[.  Kuba  sebagai  negara  berkembang  tidak  pernah mengalokasikan  dana  kesehatan  dibawah  10  persen  dari  anggaran  belanja  negara  , sedangkan di Indonesia sampai saat ini masih bertahan pada angka 5 persen yang mana ini sebenarnya juga sudah merupakan kemajuan dari sebelumnya yang masih berkisar pada 2,5 persen.  Kuba  juga  telah  mampu  mengirimkan  ribuan  dokter  doternya  keseluruh  dunia, termasuk Indonesia yaitu pada saat bencana alam Tsunami.
Layanan kesehatan di Kuba bersifat universal dan gratis. Kuba lebih mementingkan adanya  pencegahan  sehingga  masyarakatnya  terbiasa  dengan  pola  hidup  sehat  dan  tidak rentan terhadap penyakit. Perwujudan pencegahan ini dilakukan dengan penerapan adanya “dokter keluarga” yang mana dokter ini hidup dan tinggal bersama ditengah tengah rakyat. Dokter  keluarga  berpraktik  disebuah  kantor  dokter  keluarga  yang  umumnya  berbentuk rumah berlantai dua, lantai pertama adalah klinik tempat dokter keluarga berpraktik, lantai duanya adalah rumah tinggal dokter bersama keluarganya. Dimana satu dokter melayani 150 keluarga  atau  sekitar  satu  RT  di  Indonesia.  Tinggal  bersama  rakyat  membuat  mereka mengerti penyebab utama penyakit yang diderita rakyat, dan yang lebih penting kemudian menggabungkan  pengetahuan  pengetahuan  kedokteran  modern  yang  mereka  pelajari dikampus dengan cara hidup rakyat setempat. Dokter keluarga juga tidak hanya bertugas mengobati  pasien  dilingkungan  setempatnya  namun  juga  mengajari  pola  hidup  sehat didalam masyarakat, sehingga disini bisa disebut bahwa dokter juga sekaligus seorang social worker.
Selain itu sekitar 85% kebutuhan alat medis, reagen laboratorium, dan obat telah dapat dipenuhi sendiri oleh Kuba sehingga mereka dapat menghemat devisa dan tidak bergantung pada suplai luar negri(Rahmawati, 2018)
Sistem kesehatan yang dilakukan di Kuba memang tidak bisa diadopsi secara mentah mentah oleh negara lain termasuk Indonesia. Namun poin penting yang bisa diambil dari sistem  kesehatan  Kuba  adalah  prinsip  dasarnya  bahwa  pembangunan  nasional  itu  harus berbasis  dan  berorientasi  pada  kemanusiaan.  Sistem  kesehatan  Kuba  menggabungkan antara  profesionalisme  tenaga  medis  dan  paritisipasi  aktif  masyarakat,  serta  kesediaan pemerintah utnuk selalu melakukan adaptasi dan perubahan terhadap persoalan baru yang dihadapi dan disini Kuba membuktikan dengan jalan sosialisme yang mereka pilih nyatanya masih  tetap  bisa  eksis  ditengah  arus  kapitalisme  yang  menjangkiti  hampir  pada  semua negara.
Dalam hal ini harusnya Indonesia juga mampu untuk menjadikan kesehatan sebagai salahsatu  pilar  pembangunan  terpenting.  Seperti  yang  dikatakan  Hasbullah  dalam metrotvnews  saat  ditanyakan  mungkinkah  layanan  kesehatan  primer  (dokter  keluarga) seperti  di  Kuba  dapat  diterapkan  di  Indonesia?  Hasbullah  mengatakan  “mungkin  bila Indonesia tidak menganaktirikan kesehatan, anggaran ditingkatkan jadi 5 persen saja ribut”.
Mengingat kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat tanpa memperhatikan status sosial, ekonomi, gender, ras, dan agama maka pemberian jaminan kesehatan universal seperti halnya Kuba dengan sistem “kesehatan untuk semua” dapat menjadi rujukan untuk turut  diterapkan  di  Indonesia  dengan  melihat  pertimbangan  sebagai  berikut  yang dikemukakan  Ortiz(2007)  dalam  Jurnal  Analisis  Sosial.  Ortiz  menyebutkan  sistem penyediaan  layanan  kesehatan  yang  bersifat  universal  menjadi  pilihan  yang  lebih  baik dibandingkan  yang  bersifat  selektif  dengan  alasan :  (1)  Sistem  selektif  membutuhkan sumber daya lebih besar dalam menjalankanya, uji kemiskinan biasanya dapat menyerap rata rata 15 persen dari total dana progam, (2) Sistem selektif memiliki kerumitan administrasi sehingga berakibat pada ketidakefektifan progam dan salah sasaran, (3) Dibanyak negara sistem selektif telah menghilangkan layanan untuk kelas menengah dan hampir miskin, (4) Sistem  selektif  hanya  daoat  berjalan  efektif  apabila  kelompok  miskin  merupakan  bagian kecil populasi negara, ketika kemiskinan hampir merata baiaya administratis, permasalahan identifikasi,  monitoring,  dan  penyelenggaraan  progam  seringkali  melibihi  manfaat  yang ditawarkan progam. Dengan pertimbangan tersebut maka penerapan pelayanan kesehatan universal di Indonesia kiranya dapat dikaji ulang sebagai pilihan alternatif untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia.
Keraguan Indonesia dalam menjalankan jaminan kesehatan menyeluruh seperti yang dilakukan Kuba salah satunya pastinya berkaitan dengan permasalahan finansial. Walaupun hal  ini  sudah  dibantah  oleh  beberapa  argumen  yang  telah  dijelaskan  pada  subbab sebelumnya  yang  membandingkanya  dengan  beberapa  negara  berkembang  yang  lebih miskin dari Indonesia namun dapat mengalokasikan anggaran kesehatan 14 persen sampai 16 persen dari anggaran belanja negara.
Penambahan anggaran kesehatan di Indonesia sebenarnya dapat didasarkan pada misi pembangunan  Indonesia,  yang  mana  seperti  kata  Bloom  dan  Caming  (2011)  bahwa kesehatan sebagai tujuan sosial yang vital dan prasayrat penting kesuksesan ekonomi suatu negara, dan menjadi instrumen berharga dalam pengentasan kemiskinan. Dana kesehatan tersebut dapat diambilkan dari pemotongan anggaran dana lain, seperti halnya Kuba yang memotong  anggaran  militer  saat  terjadi  krisis  ekonomi  namun  tetap  mempertahankan sistem kesehatan untuk semua. Di Indonesia sendiri pada tahun 2018 ini anggaran belanja negara  paling  tinggi  juga  dialokasikan  kepada  Kementrian  Pertahanan,  Kementrian  PU Pera, dan Polri. Selain itu lebih dari total seperempat anggaran negara yaitu 26,1 persen dihabiskan  untuk  membayar  gaji  dan  tunjangan  para  birokrat,  bahkan  di  beberapa Kabupaten  dan  Kota  ada  131  daerah  yang  rasio  belanja  pegawainya  lebih  dari  setengah APBDnya.  Hal  tersebut  tentunya  dapat  menjadi  pertimbangan  untuk  mengkaji  ulang pengalokasian  dana  anggaran  belanja  agar  tidak  mengesampingkan  kepentingan  jaminan kesehatan bagi rakyat(Rahmawati, 2018).

## CONCLUSION
Kesehatan,  pemerataan  distribusi  SDM  Kesehatan,  pemanfaatan  data  dan  sistem informasi Kesehatan adalah instrumen penting dalam perwujudan kesejahteraan sosial dan pengentasan  kemiskinan  dalam  suatu  negara.  Kesehatan  membuat  rakyat  mempunyai kemampuan  dalam  turut  mencapai  tujuan  pembangunan  yang  sedang  digencarkan  oleh negara.  Dalam  hal  ini  negara  negara  berkembang  dalam  penyediaan  layanan  kesehatan masih  sering  dihadapkan  dengan  permasalahan  finansial,  tak  terkecuali  Indonesia. Indonesia sendiri sampai saat ini hanya mampu mengalokasikan dana kesehatan sebesar 5
persen dari anggaran belanja negara. Hal ini membuat jaminan kesehatan di Indonesia masih bersifat  selektif.  Dengan  adanya  progam  BPJS  Kesehatan  pun  masyarakat  juga  masih diharuskan untuk membayar iuran sendiri.
Beberapa  negara  berkembang  lainya  dalam  hal  ini  penulis  mengambil  Kuba  telah mampu memberikan jaminan kesehatan secara universal dalam kondisi finansial yang masih minim. Kuba sebagai negara berkembang memiliki sistem jaminan kesehatan terbaik dari seluruh negara berkembang lainya bahkan lebih baik dari negara maju.
Masih  banyak  tantangan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan UHC, antara lain kelengkapan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi-regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.
Berangkat dari hal tersebut dapat menjadi refleksi dari sistem jaminan kesehatan di Indonesia  untuk  mengadakan  perbaikan  dan  tidak  ragu  dalam  penambahan  anggaran Kesehatan.

## Saran
1. Diharapkan UHC Indonesia dapat mencakup 100% seperti di Kuba.
2. Menjadikan sistem pelayanan kesehatan UHC KUBA sebagai salah satu contoh atau  perbandingan  dengan  menyesuaikan  peraturan  perundang-undangan  dan kondisi social di Indonesia.
3. Meningkatkan anggaran sesuai dengan anjuran WHO 15% dari APBN.
4. Diharapkan Pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan mengurangi Pendidikan biaya kesehatan seperti yang diterapkan di Kuba.
5. Mencanangkan 1 RT terdapat 1 tenaga kesehatan ( minimal bidan/perawat ) dan 1 dokter untuk 1 Desa.

## R EFERENCES
Aurora, W. I. D. (2019) ‘Perbandingan Sistem Di Negara Maju Dan Negara Berkembang’, Jurnal Manajemen Jambi, 7, pp. 206–214.
Castell-Florit  Serrate,  P.  (2019)  ‘Universal  health  in  Cuba:  Healthy  public  policy  in  all sectors’, MEDICC Review, 21(3), pp. 74–77. doi: 10.37757/mr2019.v21.n4.13.
Etienne,  C.  F.  (2018)  ‘Cuba  aims  for  universal  health’,  Revista  Panamericana  de  Salud Publica/Pan  American  Journal  of  Public  Health,  42,  pp.  1–2.  doi: 10.26633/RPSP.2018.64.
Gostin, L. O. (2020) ‘Legal Solutions for Universal Health Coverage’, JAMA - Journal of the American
Medical Association,
323(6), pp. 496–497. doi: 10.1001/jama.2019.22235.
Habibi,  D.  (2020)  ‘Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Kesehatan  Di  Indonesia  Dengan Pendekatan Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju’, Jurnal Medika Hutama, 01(03), pp. 156–162. Available at: http://jurnalmedikahutama.com.
Indonesia,  M.  (2021)  ‘BPJS  Capaian  UHC  Indonesia  Sangat  Cepat  Dibanding  Negara
ISSA’, https://mediaindonesia.com. Available at: https://mediaindonesia.com/humaniora/403442/bpjs-capaian-uhc-indonesia- sangat-cepat-dibanding-negara-issa. Kemenkes RI (2020) ‘Pemerintah upayakan Universal Health Coverage bagi Masyarakat Indonesia’, 12 Desember 2020. Available at: https://www.kemkes.go.id/article/view/20121300001/pemerintah-upayakan- universal-health-coverage-bagi-masyarakat-indonesia.html.
Pemerintah  RI  (2004)  ‘Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional’, (40), pp. 2004–2006.
Pemerintah  RI  (2011)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Indonesia.
Pineo, R. (2019) ‘Cuban Public Healthcare: A Model of Success for Developing Nations’,
Journal of Developing Societies, 35(1), pp. 16–61. doi: 10.1177/0169796X19826731. PKMK, T. M. R. S. (2018) ‘Reportase Kuba’. Available at: http://manajemenrumahsakit.net/2018/06/kuba-keunikan-dan-tantangannya/. Rahmawati, S. (2018) ‘Refleksi Jaminan Sosial (Kesehatan) Negara Berkembang “Indonesia Bisa  Belajar  Dari  Sistem  Jaminan  Kesehatan  Kuba”’.  Available  at: https://medium.com/@rahmawatis381/refleksi-jaminan-sosial-kesehatan-negara- berkembang-indonesia-bisa-belajar-dari-sistem-jaminan-80b91dbaf661.
Tandon,  A.  et  al.  (2002)  ‘Measuring  health  system  performance  for  191  countries’,  The
European journal of health economics : HEPAC : health economics in prevention and care, 3(3), pp. 145–8. Available at: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3605425&tool=pmcent rez&rendertype=abstract.
Tim CNBC (2018) ‘CNBC Usia Harapan Hidup RI Capai 71,2 Tahun’.
WHO  (2018)  ‘New  Perspectives  on  Global  Health  Spending  for  Universal  Health Coverage’. Available at: http://apps.who.int/bookorders.