Esti Harjanti Candrarini, Hery Wahyudhi, Eko Jarwanto (2023) Analisis Hukum Mengenai Kewajiban Memberikan Data Kesehatan Pasien pada Bpjs, (8) 8, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 8, Agustus 2023

## ANALISIS  HUKUM  MENGENAI  KEWAJIBAN  MEMBERIKAN  DATA KESEHATAN PASIEN PADA BPJS
Esti Harjanti Candrarini 1 , Hery Wahyudhi 2 , Eko Jarwanto 3
1 Universitas Airlangga, 2 Universitas Merdeka Malang Email:  estiharjanticandrarini85@gmail.com,  malang/herywahyudhi901@gmail.com, jarwanto608@gmail.com

## Abstrak
Kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang di dunia ini, mengobati penyakit dianggap mahal sehingga mereka akan memilih untuk menjaga kesehatan melalui pencegahan sejak dini dan menjalankan pola hidup yang seimbang. Segala penyakit akan  direkam  oleh  dokter  dan  kemudian  disebut  sebagai  Rekam  medis.  Data Kesehatan Pasien ini sama pentingnya dengan data diri atau identitas sehingga perlu untuk  dilindungi  dan  hal  tersebut  merupakan  hak  pasien  dalam  menjaga kerahasiaanya.  Namun,  terdapat  aturan  yang  dapat  membuka  akses  kerahasiaan tersebut  demi  suatu  kepentingan  sehingga  pihak  rumah  sakit  berkewajiban  untuk membuka rekam medis pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang mana menggunakan peraturan perundang-undangan dan jurnal dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. Hasilnya adalah pihak aparat hukum  dalam  pengadilan  atau  atas  permintaan  institusi/lembaga  yang  tercantum dalam Undang-Undang dapat memiliki akses untuk membuka kerahasiaan rekam medis.  Ini  juga  termasuk  BPJS  yang  merupakan  institusi  Negara  yang  sah berdasarkan  Undang-Undang.  Namun  setiap  pihak  perlu  untuk  mengikuti  pola mekanisme yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dalam rangka memberikan perlindungan maksimal bagi rekam medis tersebut dari kebocoran dan penyalahgunaan.
Kata kunci : Kesehatan; Rekam Medis; Undang-Undang; Pasien.

## Abstract
Health  is  a  necessity  for  everyone  in  this  world,  treating  diseases  is  considered expensive so they will choose to maintain health through early prevention and living a balanced lifestyle. All diseases will be recorded by doctors and then referred to as medical records. Patient Health Data is as important as personal data or identity so it needs to be protected and it is the patient's right to maintain its confidentiality. However,  there  are  rules  that  can  open  access  to  confidentiality  for  the  sake  of interest so that the hospital is obliged to disclose the patient's medical record. The research  method  used  is  a  qualitative  descriptive  method  which  uses  laws  and regulations and journals in conducting analysis in this study. The result is that law enforcement in court or at the request of institutions / institutions listed in the Law
can have access to disclose the confidentiality of medical records. This also includes BPJS which is a legitimate State institution under the Law. However, each party needs to follow the pattern of mechanisms that have been described in the Minister of  Health  Regulation  in  order  to  provide  maximum  protection  for  these  medical records from leakage and misuse.
Keywords: Covid-19 Pandemic; Fly Over; Risk Management.

## Pendahuluan
Bagi  setiap  orang  di  dunia,  kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang paling mendasar dalam menjalani kehidupan (Ardinata, 2020). Maka dari itu, masyarakat akan  berupaya  untuk  menjaga  kesehatannya  melalui  pola  kehidupan  yang  berimbang seperti  olahraga  yang  terstruktur,  tidur  yang  teratur,  hingga  makanan  yang  sehat  dan bergizi  guna  keadaan  tubuhnya  tetap  dalam  keadaan  fit  (Zahra,  2016).  Namun  tidak sedikit  orang-orang  melupakan  kehidupan  sederhana  ini.  Mereka  terlalu  menikmati kehidupan  saat  ini  (makanan  yang  tidak  sehat)  dan  melupakan  olahraga  sehingga membuat  tubuhnya  kurang  memperoleh asupan  gizi  dan  bergerak  (Hanifah,  2011).  Ini akan berpengaruh pada tidak terangsangnya sistem kekebalan tubuh sehingga kuman atau bakteri  jahat  dapat  dengan  mudah  masuk.  Bahkan,  bila  mereka  tidak  melaksanakan kehidupan yang berimbang, justru akan memberi dampak pada kesehatan tingkat lanjut sepert salah satu contohnya diabetes.
Ketika suatu penyakit kronis telah menyerang, tentunya langkah pengobatan akan diupayakan dan dalam hal ini akan keluar biaya yang cukup mahal untuk sekali berobat. Inilah mengapa akan jauh lebih baik mencegah penyakit tersebut menguasai diri manusia ketimbang harus menahan sakit tiap harinya dan biaya yang terus mengucur. Bagi mereka yang  mengkhawatirkan  hal  tersebut,  tentunya  akan  memanfaatkan  asuransi  kesehatan yang  ada  baik  yang  disediakan  oleh  pihak  swasta  maupun  Pemerintah.  Indonesia memiliki sistem kesehatan yang terintegrasi yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN tersebut kemudian diberikan mandatnya dalam penyelenggaraanya melalui BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial)  Kesehatan.  Ini  merupakan  salah  satu fasilitas negara yang dipersembahkan kepada masyarakat guna membantu dalam masalah pengobatan (R Hapsara Habib Rachmat, 2018).
Selanjutnya,  data  pasien  atau  rekam  medis  merupakan  data  yang  merekap penyakit-penyakit atau diagnosis yang dimiliki pasien, dialkukan oleh pihak perawat atau dokter (Astutik, 2018). Data ini sangat penting dan bersifat rahasia sehingga perlu untuk dilindungi  demi  menghindarkan  dari  penyalahgunaan.  Banyak  pertanyaan  yang mempertanyakan  hal  ini,  namun  tidak  sedikit  pula  yang  kurang  peduli  mengingat  hal tersebut dianggap kurang penting.
Dapat dipahami bahwa kerahasiaan data kesehatan pasien merupakan hak masing- masing  individu  dan  tentunya  mereka  berhak  untuk  tidak  membagikan  data  kesehatan sebagai  upaya  perlindungan  dari  penyalahgunaan  tersebut.  Ini  juga  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa “setiap  Dokter  dan  Dokter  Gigi  dalam  menyelenggarakan  praktik  kedokteran  harus
membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.
Namun  dalam  kasusnya  di  lapangan,  keberadaan  rekam  medis  seseorang diperlukan dalam rangka untuk kepentingan penyelidikan. Berdasarkan pada uraian ini, maka  dalam  penelitian  ini  akan  mengkaji  mengenai  “kewajiban  memberikan  data kesehatan  pasien  pada  BPJS”  dengan  menelusuri  baik  perundang-undangan  maupun fakta-fakta yang terdapat dalam media-media yang akurat dan kredibel.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Dalam  pemahaman  yang  dikemukakan  Sugiyono  (2017),  metode  ini berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek  yang  alamiah  dimana  peneliti  merupakan  instrumen  kunci.  Dalam  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi,  bersifat  induktif/kualitatif,  bersumber dari  jurnal  dan  media-media  pemberitaan  yang  kredibel,  lalu  hasil  penelitian  ini  lebih menekankan pada makna ketimbang generalisasi.
Penelitian  deskriptif  kualitatif  ini  memiliki  tujuan  untuk  menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjabarkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci dan  mendalam  mengenai  permasalahan  yang  akan  diteliti  dengan  mempelajari semaksimal  mungkin  satu  individu,  kelompok  atau  kejadian.  Dalam  penelitian  ini, manusia merupakan instrumen dalam penelitian dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keberadaan fakta sesungguhnya.

## Hasil dan Pembahasan
Data  kesehatan  pasien  sama  pentingnya  dengan  data  diri  pribadi  seseorang (Utomo et al., 2020). Inilah yang membuat masyarakat harus menyadari bahwa menjaga data  pribadi  merupakan  perilaku  menjaga  diri  dari  tindak  kejahatan.  Apalagi, berkembanganya  teknologi  telah  melahirkan  kejahatan  siber  yang  begitu  masif. Penangananya akan sangat sulit mengingat aksi kriminal dalam jaringan ini sangat sulit terlacak  keberadaanya.  Potensi  kerugian  mungkin  tidak  terlalu  berpengaruh  langsung oleh  mereka  yang  menjadi  korban  kejahatan  siber,  namun  dampak  negatif  yang ditimbulkan sangat cukup untuk menjatuhkan moral dan mental seseorang.
Dalam sisi kesehatan, menjaga data kesehatan atau rekam medis merupakan hak bagi  setiap  warga  negara  yang  ingin  berobat  (Abduh,  2021).  Kerahasiaanya  juga telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hal ini memungkinkan mereka untuk tidak dengan mudah memberikan data kesehatan kepada pihak lain. Didalam kewajiban memberikan data kesehatan pasien pada BPJS, tindakan tersebut  masih  perlu  untuk  dipertanyakan.  Dalam  hak  dan  kewajiban  peserta  yang tercantum  dalam  UU  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  BPJS  serta  turunanya,  tidak menyebutkan  bahwa  pasien  wajib  untuk  menyerahkan  data  kesehatan  kepada  pihak manapun, termasuk itu diluar rumah sakit yang merawatnya.
Jadi, dalam hal ini pasien memiliki hak untuk tidak memberikan datanya kepada siapapun  sebagai  langkah  perlindungan  data  pribadi  dari  penyalahgunaan  tersebut (Anugerah  &  Tantimin,  2022).  Namun  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (PMK) Nomor  269  Tahun  2008  Tentang  Rekam  Medis,  disebutkan  disana  bahwa  meskipun informasi  mengenai  identitas,  diagnosis,  riwayat  penyakit,  riwayat  pemeriksaan,  dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak rumah klinis, petugas pengelola  dan  pimpinan  sarana  kesehatan  (rumah  sakit),  namun  informasi  ini  dapat dibuka  antara  lain  untuk  memenuhi  permintaan  aparatur  penegak  hukum  atas  perintah pengadilan  dan  memenuhi  permintaan  institusi/lembaga  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan (Mahendra, 2019).
Permintaan ini harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit. Selain  itu,  Peraturan  ini  juga  mengatur  tentang  kepemilikan,  manfaat,  dan  tanggung dalam  pengelolaan  rekam  medis  yang  dibuka  tersebut  (Indonesia,  2006).  Berdasarkan pada  peraturan  tersebut,  dapat  pahami  bahwa  data  kesehatan  dari  pasien  dapat  dibuka kerahasiaannya jika itu adalah untuk kepentingan pengadilan atau pemenuhan permintaan institusi/lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang.
Disana juga disampaikan bahwa permintaan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada  pihak  terkait  sehingga  memiliki  payung  hukum  ketika  terjadi  penyimpangan dalam  tata  kelola  rekam  medis,  atau  terjadi  kebocoran  sehingga  pihak  pasien  saat melakukan tindakan penggunggugatan secara hukum akibat kelalaian aparat tersebut dan diperkuat  dengan  keberadaan  dokumen  tertulis  ini.  Lalu,  apakah  BPJS  Kesehatan termasuk  dalam  lembaga  atau  institusi  terkait  seperti  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang.
BPJS merupakan Badan Penyelenggara Kesehatan yang resmi dan legal, dimana memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  (Undang-Undang)  (Dewi,  2022).  Dalam  hal  ini, BPJS Kesehatan juga dapat dianggap sebagai salah satu institusi Pemerintah yang juga berhak  untuk  mengakses  rekam  medis  pasien  tentunya  tetap  mengikuti  mekanisme pengelolaan yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 (Sylvia Anjani &  Maulana  Tomy  Abiyasa,  2023).  Rekam  medis  yang  dibagikan  ke  BPJS  Kesehatan tentunya  digunakan  untuk  mengkalkulasikan  penghitungan  jumlah  total  dalam  biaya pengobatan, mengingat dengan rekam medis maka akan dapat dijabarkan perawatan dan pengobatan  jenis  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  pasien  secara  akurat.  Disamping  itu, rekam  medis  juga  dapat  dijadikan  acuan  untuk  mengetahui  data  statistik  pengidap penyakit  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  data  pelaporan  yang  telah  diterjemahkan menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat sebagai sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat (Dwijosusilo & Sarni, 2018).
Langkah tersebut tentunya penting agar masyarakat memahami penyakit-penyakit yang mengidapnya serta apa pemicunya sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sejak  dini  sebelum  mencapai  tahapan  kronis  dan  berpotensi  meninggal.  Ini  juga  akan menggugah kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam menjaga kesehatannya melalui pola hidup yang seimbang. Lalu, apakah pihak rumah sakit atau pasien diwajibkan untuk menyerahkan datanya pada BPJS? Tanggapan dari pertanyaan tersebut akan kembali lagi
pada Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tersebut, yakni tetap mengikuti mekanisme yang ada  seperti  adanya  dokumen  tertulis  yang  sah  di  mata  hukum  dan  mengikuti  alur pengelolaan data pasien tersebut agar tidak bocor atau disalahgunakan.
Jadi, dapat dipahami bahwa pihak pasien maupun rumah sakit tidak diwajibkan untuk  menyerahkan  rekam  medis  karena  terdapat  Undang-Undang  yang  mengatur kerahasiaan  data  kesehatan  pasien  dan  itu  merupakan  hak  (Wardany,  2019).  Namun, ketika  hal  tersebut  digunakan  untuk  kepentingan  yang  lebih  urgensi  seperti  untuk kepentingan penyelidikan atau edukasi (tanpa menampilkan identitas pasien), maka hal tersebut diperbolehkan edukasi (tanpa menampilkan identitas pasien), maka hal tersebut diperbolehkan  selama  mengikuti  mekanisme  hukum  atau  aturan  yang  telah  ditetapkan dan berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat.

## Kesimpulan
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  yang  paling  utama  bagi  manusia  untuk menjalani  kehidupannya.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  masyarakat  untuk  menjaga kesehatan  melalui  pola  hidup  yang  seimbang.  Mengingat  kesehatan  itu  sangat  mahal, maka lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Dalam setiap penyakit yang dimiliki pasien, akan direkam oleh para dokter yang kemudian disebut sebagai rekam medis atau data kesehatan pasien. Data ini sama pentingnya dengan menjaga data pribadi sehingga masyarakat  memiliki  hak  untuk  melindungi  datanya  tersebut.  Ini  juga  telah  diperkuat dengan keberadaan UU Kedokteran.
Namun,  demi  kepentingan  pemeriksaan  dan  permintaan  suatu  institusi/lembaga yang  tercantum  dalam  Undang-undang  yang  berlaku,  maka  kerahasiaan  data  tersebut dapat dibuka dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut. Hal tersebut bersifat wajib namun tetap mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan dalam  hal  tata  kelola  rekam  medis  tersebut.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari kecerobohan yang membuat data tersebut bocor atau disalahgunakan.

## BIBLIOGRAFI
Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1), 221–234.
Anugerah, F., & Tantimin, T. (2022). Pencurian Data Pribadi di Internet dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 419–435.
Ardinata,  M.  (2020).  Tanggung  jawab  negara  terhadap  jaminan  kesehatan  dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Ham , 11 (2), 319–332.
Astutik, A. (2018). TA: Rancang Bangun Aplikasi Rekam Medis Pasien Berbasis Web pada Klinik TS Beauty Center Bojonegoro . Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
Dewi,  D.  K.  (2022). PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PASIEN  PESERTA JAMINAN  KESEHATAN  NASIONAL  (JKN)  BADAN  PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM) .
Dwijosusilo, K., & Sarni, S. (2018). Peranan Rekam Medis Elektronik Terhadap Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya .
Hanifah, E. (2011). Cara Hidup Sehat . PT Balai Pustaka (Persero).
Indonesia, K. K. (2006). Manual rekam medis. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia .
Mahendra, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Rekam Medis Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang Tahun 2018 . Universitas Andalas.
R Hapsara Habib Rachmat, D. P. H. (2018). Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Indonesia . UGM PRESS.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kualitatif :  Untuk  Penelitian  yang  bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif. Alfabeta.
Sylvia Anjani, S. K. M., & Maulana Tomy Abiyasa, A. (2023). Disrupsi Digital dan Masa Depan Rekam Medis (Kajian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik) . Selat Media.
Utomo,  H.  P.,  Gultom,  E.,  &  Afriana,  A.  (2020).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 8 (2), 168–185.
Wardany, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM REKAM MEDIS PASIEN DI RUMAH SAKIT .
Zahra,  L.  A.  Y.  U.  (2016). HUBUNGAN  ANTARA  PENGETAHUAN  GIZI  DENGAN GAYA HIDUP SEHAT MAHASISWA . UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
Copyright holder:
Esti Harjanti Candrarini, Hery Wahyudhi, Eko Jarwanto (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: