Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 109-113| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3055.109-113

## PELAKSANAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Ni Putu Ayu Sutarini Dewi, I Gst Bgs Suryawan, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Demi  terwujudnya  tujuan  nasional,  Aparatur  Sipil  Negera  (ASN)  bertugas  memberikan  pelayanan  publik. Dalam  melayani  masyarakat,  masih  banyak  ASN  yang  kinerjanya  kurang  memuaskan  dalam  melayani masyarakat  serta  banyak  ASN  yang  melanggar  peraturan  disiplin.  Pelanggaran  disiplin  Aparatur  Sipil  Negara diantaranya  adalah  tidak  mentaati  kewajiban  dan  atau  melanggar  larangan  ketentuan  disiplin  ASN,  baik  yang dilakukan  di  dalam  maupun  di  luar  jam  kerja.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  penerapan  hukuman  terhadap Aparatur  Sipil  Negara  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  dan  faktor  penghambat  dalam  penjatuhan  sanksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian Empiris dengan bahan hukum primer dan sekunder  serta  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  turun  langsung  kelapangan,  wawancara  dan  studi kepustakaan. Hasil dari penelitian adalah penerapan hukuman terhadap ASN yang melanggar aturan disesuaikan dengan  tingkat  pelanggaran  yang  dilakukan  dan  penerapannya  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  53  tahun 2010.  Faktor-faktor  yang  menjadi  penghalang  didalam  pelaksanaan  penjatuhan  sanksi  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  yaitu  disebabkan  karena  kurang  tegasnya  sikap  atasan  dan  masih  tingginya tingkat nepotisme atau sistem kekeluargaan juga kondisi politik dilingkungan pemerintah Kabupaten Klungkung pada  umumya  dan  kantor  Sekda  bagian  Humas  pada  khususnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  peneliti menyarankan perlunya peningkatan pengawasan secara langsung dari atasan maupun pihak-pihak terkait. Kata Kunci: ASN, Penerapan Sanksi; Penghambat Sanksi

## Abstract
In  order  to  realize  national  goals,  Aparatur  Sipil  Negara  ASN  is  in  charge  of  providing  public  services.  In serving  the  community,  there  are  still  many  ASNs  whose  performance  is  not  satisfactory  in  serving  the community  and  many  ASNs  that  violate  disciplinary  regulations.  Discipline  violations  of  the  State  Civil Apparatus  include  disobeying  obligations  and  or  violating  the  prohibition  of  the  provisions  of  the  ASN discipline, both those carried out inside and outside working hours. The problem of this research is about the application of  penalties  to  the  State  Civil  Apparatus  who violate  discipline  and  inhibiting  factors  in  imposing sanctions. The method used in this study is empirical research with primary and secondary legal materials and legal material collection techniques by directly dropping space, interviews and literature studies. The results of the  study  were  the  application  of  penalties  against  ASN  that  violated  the  rules  according  to  the  level  of violations committed and applied in accordance with Law No. 53 of 2010. The factors that become a barrier in the implementation of sanctions in the Klungkung Regency Government Environment are caused by the lack of strict attitude of the superiors and the high level of nepotism or kinship system as well as the political conditions in the Klungkung Regency government in general and the Secretariat in particular .
Keywords: ASN, Application of Sanctions, Sanctions Barriers

## I. PENDAHULUAN
Pembinaan harus dilakukan demi terwujudnya ASN yang professional dan bertanggung jawab, hal ini dilakukan  atas  dasar  sistem  karier  serta  sistem  prestasi  kerja.  Sebuah  sistem  karier  di  sini  dapat dikatakan  bahwa  suatu  proses  pengangkatan  terhadap  seorang  pegawai  berdasarkan  atas  prestasi, ketrampilan  dan  kepandaian  juga  kedisiplinan  dan  menjadi  pertimbangan  adalah  masa  kerja, pengabdian dan lain sebagainya ( Dhahri, Kasmawati, & Bakhtiar, 2017 ). Sedangkan yang dimaksud dengan  Sistem  prestasi  kerja  yang  diterapkan  ialah  tahapan  dimana  seorang  pegawai  akan  diangkat untuk  menduduki  jabatan  tertentu  atau  naik  pangkat  berdasarkan  dari  prestasi  kerjanya  ( Putra  & Sudiarta, 2019 ).
Masih  banyaknya  ASN  yang  kinerjanya  kurang  memuaskan  dalam  melayani  masyarakat  serta banyak  ASN  yang  melanggar  peraturan  disiplin  menjadi  permasalahan  pada  masa  sekarang  ini. Permasalahan  yang  paling  sering  terjadi  adalah  mengenai  disiplin  waktu.  Contohnya  banyak  ASN
mangkir dan bolos dari kerja dengan alasan yang tidak jelas, serta ada ASN yang perbuatannya telah melawan hukum dan dapatdijatuhi hukuman ( Pio, 2018 ). Pengalokasian dana yang cukup besar dari pemerintah dan pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara agar kinerjanya bisa sesuai yang  diharapkan  ternyata  belum  mampu  membuat  ASN  berubah  menjadi  disiplin,  Sertaupaya pemberian  motivasi  dengan  pemberian  kesejahteraan  yaitu  dengan  pemberian  tunjangan-tunjangan dan  kenaikan  gaji  dan  upaya  penegakan  disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selalu  dilakukan ( Sukmajadi, 2019 ). Pelanggaran Disiplin yang terjadi di Kantor Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Klungkung  dikarenakan  banyaknya  hal  sehingga  menyebabkan  terjadi  banyak  pelanggaran. Pelanggaran  tersebut  terus  saja  berulang-ulang  karena  tidak  adanya  penyesalan  bagi  ASN  yang melakukan  pelanggaran  dan  hukuman  disiplin  kurang  memberikan  efek  jera  pada  ASNyang  terkait, yaitu pelanggaran terkait dengan disiplin waktu kerja maupun hal-hal lain yang terkait dengan disiplin Aparatur Sipil Negara.
Berdsarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  atau penerapan Undang-Undang No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN apakah telah efektif dan Efisien dan mengetahui cara dan Hambatan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 2010.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan secara Empiris dengan pendekatan secara kualitatif di Kantor Bagian Humas Pemerintah  Kabupaten  Klungkung,  selain  itu  juga  melalui  studi  kepustakaan  dengan  membaca, mengkaji, serta menelaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet ( Soekanto & Mamudji,  2003 ).  Sumber  data  menggunakan  sumber  primer  dan  sekunder,  sumber  data  primer diperoleh  dari  hasil  penelitian  di  lapangan  yakni  di  lingkungan  Kantor  Bagian  Humas  Pemerintah Kabupaten  Klungkung,  dengan  mengadakan  wawancara  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari melaah buku, Peraturan Perundang-undangan, literatur, jurnal atau artikel juga internet. Alat penumpulan data yang digunakan dalam penetian ini yaitu: a. Observasi yaitu dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. b. Wawancara ( interview ), yaitu dengan melakukan tanyajawab  dengan  Kepala  Sub.Bagian,  dan  para  pegawai  di  Kantor  Bagian  Humas  Pemerintah Kabupaten Klungkung. c. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji dan menelaah dokumen hasil penelitian, Buku, Undang-Undang dan Internet. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  kemudian  dibahas  dan  di  uji  kebenarannya ( Soekanto & Memudji, 2003 ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
1) Penegakan Aturan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Cermin disiplin yang baik dapat dilihat dari tingkat ketaatan atau kepatuhan seorang pegawai dalam mentaati aturan dan menjalankan tugas yang diberikan atasan serta selalu menjaga ketertiban dalam bekerja.  Aturan  Penegakan  disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  mempunyai  tolak  ukur  tersendiri diantaranya  mentaati  kewajiban  dan  menjauhi  larangan  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- Undangan tentang Disiplin ASN.
Terdapat 17 butir kewajiban dan 15 butir larangan yang harus di patuhi oleh seluruh ASN, hal ini senada Undang-Undang No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN. Penulis dalam hal ini hanya fokus mengulas mengenai beberapa butir kewajiban dan larangan saja, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Kewajiban
1. Selalu  taat  terhadap  ketentuan  jam  kerja.  Pengamatan  dilapangandidapat  hasil  bahwa  cukup banyak  pegawai  dilingkungan  Kantor  Bagian  Humas  Pemerintah  Kabupaten  Klungkungyang datang  terlambat.  Aturan  jam  kerja  ditetapkan  pukul  07.30  wita  namun  masih  cukup  banyak pegawai yang  datang diatas jam yang sudah ditentukan. Aturan jam pulang pukul 15.30 wita, tetapi  banyak  juga  pegawai  yang  pulang  sebelum  jam  tanpa  alasan  yang  jelas.  Hal  ini menunjukkan  beberapa  pegawai  di  Kantor  Bagian  Humas  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung kurang  mentaati  peraturan  jam  kerja  dan  dikatakan  kalau  tingkat  kedisiplinan  terhadap  jam kerja masih rendah.
2. Memenuhi  sasaran  kerja  pegawai  yang  ditetapkan.  Secara  umum  penetapan  rencana  kerja  di
Kantor  Bagian  Humas  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  telah  terstruktur  dengan  baik,  dari hasil pengamatan meskipun masih terdapat banyak pegawai yang kurang disiplin waktu tetapi dalam  pencapaian  sasaran  kerja  telah  mencapai  sasaran  yang  ditetapkan  serta  menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan.
3. Menciptakan  pelayanan  yang  cukup  baikbagi masyarakat.  Keluhan  dari masyarakat  dalam  hal ini masih tinggi, masyarakat merasa pelayanan ASN masih kurang terhadap masyarakat. Karena itulah  pemerintah  Kabupaten  Klungkung  mencoba  membangun  kembali  tingkat  kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
b. Larangan
1. Tidak diperbolehkannya menerima suatu pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan  jabatan  maupun  pekerjaan.  Setiap  ASN  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten klungkung, Khususnya kantor Bagian Humas sangat dilarang untuk menerima hadiah karena merupakan  suatu  gratifikasi.  Hal  ini  lakukan  demi  mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Mengahalangi  atau  mempersulit  masyarakatyang  berakibat  merugikan  masyarakat  yang dilayani.  Fungsi  dari  sebuah  pemerintahan  adalah  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat, seluruh ASN wajib melayani masyarakat tanpa harus membedakan suku, agama dan  ras,  di  lingkungan  pemerintah  Kabupaten  Klungkung  hal  tersebut  tidak  terjadi  karena seluruh ASN telah bekerja sesuai prosedur.
3. Melakukan  sesuatu  dengan  menjanjikan  atau  memberikan  kepada  siapapun  serta  dengan alasan  apapun  untuk  diangkat  dalam  jabatan.  Pegawai  di  Kantor  Bagian  Humas  Pemerintah Kabupaten Klungkungdalam pengangkatan jabatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Prosedur  pengangkatan  atau  kenaikan  jabatan  dilaksanakan  berdasarkan  aturan  Perundang- undangan yang berlaku.
2) Penerapan  Hukuman  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  Di  Kantor  Bagian  Humas  Pemerintah Kabupaten Klungkung
Pemberian Hukuman disiplin Di Kantor Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Klungkungdijatuhkan  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  berdasarkan  atas  pelanggaran  yang dilakukan karena melanggar peraturan disiplin ASN. Tinggi atau rendahnya kualitas disiplin ASN ditentukan oleh ASN itu sendiri. Sebab itulah sanksi disiplin perlu diberikan kepada ASN yang melanggar aturan dengan tujuan supaya ASN yang tersebut bisa menjadi seorang Aparat Negara yang  patuh  terhadap  aturan.  Adapun  data  ASN  yang  dijatuhi  sanksi  atau  hukuman  disiplin  di Kantor Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Klungkungdapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.
Data Pegawai Kantor Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Klungkung yang dijatuhi
hukuman disiplin tahun 2014-2018 No Tingkat Hukuman Disiplin Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Jumlah 1 Ringan 7 8 5 3 2 25 2 Sedang - - - - - - 3 Berat 1 1 - - - 2 Jumlah 8 9 5 3 2 27
Sumber:  Kantor  Sekretariat  Daerah  dan  Kantor  Bagian  Humas  PemerintahKabupaten Klungkung.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  sanksi  di  Kantor  Bagian  Humas Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  dan  aturan  disiplin  ASN, hukuman diberikan berdasarkan dari tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Faktor-Faktor  yang  Menjadi  Penghambat  Pelaksanaan  Penjatuhan  Sanksi  Pelanggaran Disiplin  Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kantor  Bagian  Humas  Pemerintah  Kabupaten Klungkung
1. Faktor Yuridis
Menurut, Soekanto (2004) , terkait faktor-faktor yuridis pelaksanaan disiplin ASN adalah:
a) Faktor hukumnya sendiri.
b) Faktor penegak hukum.
c) Faktor sarana / fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor masyarakat.
2. Faktor Non Yuridis
Beberapa faktor-faktor non yuridis yang mempengaruhi penegakan disiplin ASN antara lain:
a. Faktor Sarana dan Prasarana Faktor  sarana  dan  prasarana  sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat  kedisiplinan  Aparatur Sipil Negara, karena itulahdi lingkungan Kantor Bagian Humas menerapkan penggunaan mesin absensi retina mata atau Scan wajah.
b. Apresiasi atau Penghargaan untuk Aparatur Sipil Negara ( Sastrohadiwiryo, 2010 ).
Penghargaan  Satya  Lencana  selalu  di  berikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung kepada  ASN  yang  melaksanakan  tugasnya  secara  terus  menerus  sekurang-kurangnya telah bertugas selama 10 tahun sampai 30 tahun.
3. Faktor yang menjadi penghambat
Dalam  pelaksanaan  penjatuhan  sanksi  administrasi  di  Kantor  Bagian  Humas  Pemerintah Kabupaten Klungkung, ada beberapa kendala dan hambatan. Faktor-faktor itu antara lain:
a. Selalu diberikannya toleransi yang dilakukan oleh atasan, artinya setiap pelanggaran yang dilakukan terkadang kurang diberikan teguran atau sanksi yang tegas dari atasan.
b. Didalam  melaksanakan  kewajiban  dan  berkomitmen  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran disiplin tingkat kesadaran ASN sangat kurang.
c. Politik, dalam penjatuhan sanksi situasi politik sering menjadi penghambat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klungkungkarena masih kental dengan Nepotisme.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Penerapan  sanksi  disiplin  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  khususnya  di  Kantor Setda Bagian Humas sudah sesuai dengan aturan disiplin ASN, sanksi diberikan kepada pegawai yang melakukan  pelanggaran  dan  tingkat  hukuman  berdasarkan  dari  pelanggaran  yang  dilakukan. Kemudian,  penghambat  penjatuhan  sanksidi  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung khususnya  di  Kantor  Setda  Bagian  Humas,  karena  masih  adanya  toleransiyang  diberikan  pimpinan atau  atasan,  kurang  taatnya  ASN  terhadap  peraturan  dan  disiplin,  serta  situasi  politik  yang menyebabkan masih kentalnya budaya nepotisme.

## 2. Saran
Perlunya  peningkatan  pengawasan  secara  langsung  dari  atasan  maupun  pihak-pihak  terkait. Menjatuhkan  sanksi  kepada  seluruh  ASN  yang  melanggaran  aturan  tanpa  melihat  asal-usul  dan keluarga  maupun  koneksi  seseorang  dalam  pemerintahan. Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah Kabupaten  Klungkung  Perlu  perlu  melkukan  sosialisasi  terhadap  peraturan  kepada  seluruh  ASN Pemerintah Kabupaten Klungkung, supaya seluruh pegawai dapat memahami dan patuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Dhahri,  I.,  Kasmawati,  A.,  &  Bakhtiar.  (2017).  Pemahaman  Nilai-Nilai  dasar  Profesi  Universitas  Negeri Makassar. Jurnal Supremasi , 12 (2), 90–104.
Pio, E. R. C. (2018). Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Menjalankan Kewenangannya. Lex Administratum , VI (4), 111–121.
Putra, F. B. M. L., & Sudiarta, I. K. (2019). Pelaksanaan Sistem Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali. Kertha Negara , 7 (9), 1–15. Sastrohadiwiryo, B. S. (2010). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto,  S.  (2004). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Cetakan  Ke).  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali Press.
Soekanto, S., & Memudji, S. (2003). Penelitian Hukum Empiris . Jakarta: UI Press.
Sukmajadi,  B.  (2019).  Peran  Diklat  Revolusi  Mental  terhadap  Peningkatan  Profesionalisme  ASN  dalam Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Monas: Jurnal Inovasi Aparatur , 1 (1), 30–38.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  74,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5135).