## Komparasi Pengaturan Trading in Influence Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara di Eropa
Ikhsan Romansah Gawi 1 , Muhamad Irsyad Imtichani 2
1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,  E-mail: ikhsangawi @gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: imtichani15@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 8 Juli 2021 Diterima: 29 September 2021 Terbit: 30 September 2021
Keywords: Corruption, Trading in Influence, UNCAC Corruption has negative impacts on the sense of social justice and undermines the principle of social equality in society.  Therefore, the cooperation of the international community is needed to fight it.   Based  on  this  thought,  the  United  Convention  Against Corruption (UNCAC) was held.  One of the interesting clauses in UNCAC  is  regarding  trading  in  influence.  This  study  seeks  to examine how the regulation of trading in influence in Indonesia and  compares  it  with  the  regulation  in  various  countries.  This research  succeeded  in  revealing  that  Indonesia  still  has  not regulated  trading  in  influence  in  its  laws  and  regulations  even though  it  has  ratified  UNCAC.  This  study  also  compares  the regulation of trading in influence in several European countries such as France, Spain and Hungary.

## Abstrak
Kata kunci: Korupsi, Trading in Influence, UNCAC
Corresponding Author: Ikhsan Romansah Gawi , E- mail: : ikhsangawi @gmail.com
DOI:
Korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial  serta  merusak  prinsip  kesetaraan  sosial  di masyarakat.  Maka  dari  itu  dibutuhkanlah  kerjasama masyarakat Internasional untuk memeranginya. Berangkat dari  pikiran  tersebut  diadakanlah  United  Convention Against Corruption (UNCAC). Salah satu klausul menarik dalam  UNCAC  yaitu  mengenai  trading  in  influence. Penelitian  ini  berusaha  mengkaji  bagaimana  pengaturan trading  in  influence  di  Indonesia  serta  dikomparasikan dengan  berbagai  negara.  Penelitian  ini  berhasil mengungkapkan bahwa Indonesia masih belum mengatur trading  in  influence  dalam  peraturan-perundang- undangannya meski sudah meratifikasi UNCAC. Penelitian ini juga membandingkan mengenai pengaturan trading in influence  pada  beberapa  negara  di  Eropa  seperti  Prancis,
Spanyol dan Hungaria .

## I. Pendahuluan
Korupsi yang kian marak terjadi mempunyai pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial  dan  merusak  prinsip  kesetaraan  sosial  di  masyarakat.  Hal  tersebut  yang menyebabkan  munculnya  perbedaan  yang  tajam  antar  kelompok  sosial  baik  dari  segi ekonomi,  pelayanan,  kekuasaan,  dan  lain  sebagainya.  Secara  filosofis,  rasanya  tidak berlebihan  apabila  penulis  mengkategorikan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  salah  satu
bentuk kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime) . Anggapan penulis diatas didukung oleh sebuah doktrin oleh Prof. Romli Atmasasmita yang pernah menyatakan bahwa: 1
“Dengan memperhatikan  perkembangan  tindak  pidana korupsi,  baik dari  sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  bukan merupakan  kejahatan  biasa  ( ordinary  crimes )  melainkan  sudah  merupakan kejahatan  yang  sangat  luar  biasa  ( extra-ordinary  crime ).  Selanjutnya,  jika  dikaji dari  sisi  akibat  atau dampak  negatif yang  sangat merusak  tatanan  kehidupan bangsa  Indonesia  sejak  pemerintahan  Orde  Baru  sampai  saat  ini,  jelas  bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia”
Karena  dampaknya  yang  begitu  luas  serta  perkembangannya  yang  begitu  pesat, kepekaan  setiap  individu  serta  kerjasama  seluruh  masyarakat  bahkan  hingga  tingkat Internasional menjadi suatu hal yang diperlukan untuk memerangi korupsi. Berangkat dari  pikiran  tersebut,  pada  Desember  2003  sebanyak  140  negara  menghadiri United Nation  Convention  Againts  Corruption (UNCAC)  di  Merida,  Meksiko.  Konvensi  ini merupakan  bentuk  upaya  dunia  internasional  dalam  memberantas  tindak  pidana korupsi yang semakin marak serta modus operandi yang kini semakin berkembang.
Indonesia sebagai negara dengan Indeks Persepsi Korupsi peringkat 102 dari 180 negara di  dunia 2 juga  tak  ikut  ketinggalan  untuk  mengambil  bagian  pada  UNCAC.  Hal  ini dibuktikan  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Corruption .  Dengan  diratifikasinya UNCAC tersebut, sejatinya Indonesia telah menunjukan keseriusannya untuk bersama- sama memerangi korupsi.
Satu  hal  yang  menarik  dalam  UNCAC  yakni  adanya  pengaturan  mengenai perdagangan pengaruh atau trading in influence yang tertuang pada pasal 18 huruf (a) dan  (b).  Perdagangan  pengaruh  atau trading  in  influence adalah  modus  baru  yang berkembang dimana pelaku dalam tindak pidana ini tidak hanya dari kalangan pejabat publik  namun  juga  swasta  ataupun  warga  negara  biasa.  Tindakan  tersebut  menitik beratkan  pada  hubungan  relasi  seseorang  kepada  pihak  otoritas  kebijakan  dan memanfaatkanya  dengan  menjual  pengaruhnya  kepada  orang  yang  menginginkan keuntungan dari pejabat pemegang otoritas kebijakan tersebut.
Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) pada 2020 mencatat bahwa DPR (51%) sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Tren tersebut sejalan di Asia dimana parlemen menjadi institusi publik paling korup. 3 Disisi lain Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono mengatakan bahwa 36% kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan Partai Politik (parpol). 4 Salah satu faktor penyebabnya
1 Romli Atmasasmita, dalam Lilik Mulyadi. (2007). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya) , Bandung: PT. Alumni, p.252
2 C  NN  Indonesia, Ranking  Indeks  Korupsi  Indonesia  Merosot,  Urutan  102  dari  18 ,  diakses  dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi- indonesia-merosot-urutan-102-dari-180 , (diakses pada 10 Juni 2021)
3 Mutiara  Nabila, Survei  TII:  DPR  Jadi  Lembaga  Paling  Korup  di  Indonesia ,  diakses  dari https://kabar24.bisnis.com/read/20201205/15/1326803/survei-tii-dpr-jadi-lembaga-paling-korup-di- indonesia , (diakses pada 11 Juni 2021)
4 Rizkyan  Adiyudha, KPK:  36  Persen  Kasus  Korupsi  Melibatkan  Parpol ,  diakses  dari https://www.republika.co.id/berita/qk8o7p428/kpk-36-persen-kasus-korupsi-melibatkan-parpol , (diakses pada 11 Juni 2021)
sebagaimana dikutip dari ICW bahwa  problem pendanaan partai politik adalah salah satu akar meruyaknya perilaku koruptif di negeri ini. 5 Sehingga elit-elit parpol dapat mempengaruhi kader-kadernya di parlemen dalam penyusunan APBN maupun APBD sekaligus sebagai sumber pendanaan parpol tersebut. Permasalahannya adalah, elit-elit parpol tersebut tidak dapat dijerat melalui UU Tipikor mengingat posisinya yang bukan sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara.
Jika  kita  bandingkan  dengan  negara-negara  di  Eropa,  seperti  Prancis,  Spanyol  dan Hungaria, ketiganya memiliki Peraturan Pidana yang dapat menjerat non pejabat publik atau non penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi melalui delik trading in influence .  Hal  inilah  yang  memantik  penulis  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai komparasi pengaturan trading in influence pada tiga negara tersebut.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  pernah  membahas  mengenai  masalah trading  in influence yakni  salah  satunya  Penelitian  dari  Rikky  Adhi  Susilo  yang  berjudul “Kriminalisasi  Perdagangan  Pengaruh  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi”.  Penelitian tersebut  membahas  mengenai  konsep  perdagangan  pengaruh  sebagai  bentuk  tindak pidana  korupsi  dan  formulasi  kriminalisasinya  sedangkan  pada  penelitian  kali  ini penulis  membahas  mengenai  pengaturan,  kasus  serta  urgensi trading  in  influence di Indonesia  dan  sekaligus  mengkomparasikannya  dengan  Prancis,  Spanyol  dan Hungaria.
Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  yang  akan  penulis  teliti  yaitu Pertama, Bagaimana pengaturan trading in influence di Indonesia? Kedua, Bagaimana pengaturan trading in influence di Prancis, Spanyol, dan Hungaria?

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  karena  fokus  kajian berangkat  dari  kekosongan  norma  menggunakan  pendekatan: case  approach,  conceptual approach , statute  approach dan comparative  approach .  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum menggunakan  tehnik  studi  dokumen,  serta  analisis  kajian  menggunakan  analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1. Pengaturan Trading in Influence di Indonesia
Tidak hanya di Indonesia, di dunia internasional korupsi telah memberikan dampak yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat terjadi karena selain dampak korupsi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu negara, dampak buruk lain yang timbul dari kejahatan korupsi tersebut dapat mengancam perdamaian dunia dan bahkan  melumpuhkan  demokrasi.  Oleh  karenanya  demi  menjaga  kestabilan internasional dan kepentingan bersama, dunia internasional sepakat untuk membentuk komitmen  bersama  dalam  pemberantasan  korupsi  yang  ditandai  dengan  pengesahan
5 Donal Faris, Almas Sjafrina, Era Purnama sari, dan Wahyu Nandang Herawan, (2014). Kajian Implementasi Aturan Memperdagangkan Pengaruh dalam Hukum Nasional. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, p.12.
United  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  dalam  Koferensi  Tingkat  Tinggi  yang diselenggarakan pada tanggal 9 – 11 Desember 2003, di Merida, Mexico. 6
Salah  satu  klausul  yang  ditetapkan  dalam  konvensi  tersebut  adalah  menyangkut penerapan  hukum  nasional  pemberantasan  korupsi  pada  Pasal  18  UNCAC  mengenai trading in influence (perdagangan pengaruh). Hal yang perlu diketahui adalah Indonesia telah  meratifikasi  UNCAC  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2006,  tepatnya  3 tahun  seletah  disahkanya  konvensi  tersebut.  Namun,  hingga  saat  ini  Indonesia  belum juga menerapkan pengaturan trading in influence di dalam hukum positifnya.
Trading in influence diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC dimana pasal tersebut jika diartikan:
Pasal 18 “ Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja;
a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak  semestinya  untuk  kepentingan  penghasut  yang  sebenarnya  dari  tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk  orang  lain  agar  pejabat  publik  atau  orang  tersebut  menyalahgunakan pengaruhnya  yang  nyata  atau  dianggap  ada  dengan  maksud  memperoleh  dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.
Dari pengaturan pasal mengenai trading in influence diatas , dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:
1) Frasa “ Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan...” menunjukan sifat non- mandatory offences dalam ketentuan perdagangan pengaruh. Artinya, setiap negara  pihak  atau  “ state  party ”  tidak  dibebankan  kewajiban  untuk mengkriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi  namun  dikembalikan  pada  masing-masing  negara  yang meratifikasi.
2) Frasa  “ apabila  dilakukan  dengan  sengaja ”  menunjukan  bentuk  kesalahan tersebut  adalah  kesengajaan  yang  mengharuskan  adanya  kehendak  dan pengetahuan ( wilens en wetens ) dari pelaku.
3) Pada dasarnya, trading in influence didefinisikan menjadi dua bagian yaitu active trading in influence melalui frasa “ penawaran atau pemberian ” (Pasal 18a) yang menunjukan upaya atau tawaran seseorang untuk menyalahgunakan pengaruhnya. Dan pasice trading in influence melalui frasa “ Permintaan atau penerimaan ”  (Pasal  18b)  yang  menunjukan  penerimaan  tawaran  dari seseorang untuk menyalahgunakan pengaruhnya.
6 Sejak Juni tahun 2018, tercatat 186 negara tercantum sebagai negara pihak dalam konvensi PBB melawan korupsi.
4) Frasa “ pejabat publik  atau orang lain siapapun... ” menunjukan bahwa subjek hukum dalam perdagangan pengaruh tidak hanya berstatus pejabat publik. 7 Artinya, pelaku perdagangan pengaruh tidak terbatas pada penjabat publik namun juga berlaku pada setiap orang.
5) Frasa  “ yang  nyata  atau  yang  dianggap  ada ”  mengandung  arti  bahwa penyalahgunaan pengaruh tidak perlu berupa suatu perbuatan yang nyata namun  cukup  dengan adanya anggapan  bahwa  suatu  perbuatan  tersebut merupakan penyalahgunaan pengaruh.
6) Frasa “ manfaat yang tidak semestinya ” dapat diartikan sebagai imbalan atas perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  serta  tujuan  dari  perbuatan tersebut  yang  dapat  berupa  jabatan  atau  imbalan  materil  lainya.  Dengan istilah  “ keuntungan  yang  tidak  semestinya/undue  advantages, ”  UNCAC mencakup  lingkup  yang  luas  dari  insentif  dijanjikan  atau  ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain. 8
Berdasarkan  unsur-unsur  yang  telah  diuraikan  diatas,  perbuatan  memperdagangkan pengaruh atau trading in influence dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan  oleh  pejabat  publik  maupun  bukan  pejabat  publik  baik  secara  aktif  seperti menawarkan atau memberi maupun secara pasif seperti meminta atau menerima suatu manfaat  yang  tidak  semestinya  ( undue  advantages )  agar  pejabat  publik  tersebut menyalahgunakan pengaruhnya.
Association  of  Accredited  Public  Poly  Advocates  to  the  European  Union menerangkan, memperdagangkan pengaruh sebagai situasi saat seseorang menggunakan pengaruhnya kepada pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pihak ketiga dengan imbalan kesetiaan, uang atau keuntungan material lainnya. Dalam Oxford Dictionary,  sebagaimana  dikutip  Fitroh  Rohcahyanto,  memperdagangkan  pengaruh merupakan bentuk penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang dengan imbalan uang atau bantuan lain. 9 “Penggunaan posisi” dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki jabatan tertentu sedangkan “pengaruh politik atas nama seseorang” dapat diartikan  sebagai  memanfaatkan  kedekatan  dengan  seseorang  pejabat  atau  memiliki jabatan tertentu.
Perdagangan pengaruh bukan hanya merupakan bentuk tindak pidana korupsi bilateral relationship seperti  suap,  namun  juga  bentuk trilateral  relationship . Bilateral  relationship merupakan bentuk korupsi yang melibatkan dua pihak yaitu (1) pemberi sesuatu yang menginginkan  keuntungan  dari  pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara  dan  (2) penerima  sesuatu  (suap)  yang  harus  dari  pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara. Sedangkan trilateral relationship merupakan bentuk korupsi yang melibatkan tiga pihak yaitu  (1)  pemberi  sesuatu  yang  menginginkan  keuntungan  dari  pejabat  publik  atau penyelenggara negara, (2) penjual pengaruh (tidak harus pejabat publik/penyelenggara negara),  dan  (3)  pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara  yang  memiliki kekuasaan/kewenangan  dalam  mengambil  kebijakan.  Mantan  hakim  agung  Artidjo
7 Pasal 2 huruf (a) UNCAC berbunyi “Seorang pejabat publik adalah setiap orang yang memegang legislatif, eksekutif,  administratif  atau  kantor  pengadilan,  baik  diangkat  atau  dipilih,  atau  orang  lain  yang melakukan fungsi publik atau menyediakan layanan umum”.
8 Julia Philipp. (2009). The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws , , South Africa : University of the Western Cape.
9 Fitroh  Rohcahyanto.  (2018). Memperdagangkan  Pengaruh  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi. Surabaya  : Universitas Airlangga, p. 24.
Alkostar  menyatakan,  pengaruh  dalam  perbuatan  memperdagangkan  pengaruh merupakan suatu tekanan yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menentukan pendapatnya,  tekanan  yang  dimaksud  dapat  berupa  tekanan  kekuasaan  politik  atau tekanan ekonomi. 10

## 3.1.1. Kasus Trading in Influence
Hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai pengaturan kriminalisasi terhadap perbuatan perdagangan  pengaruh.  Pada  kenyataanya  di  Indonesia  telah  terjadi  berkali-kali praktek  korupsi  berupa trading  in  influence ,  namun  karena  adanya  kekosongan  hukum  terkait pengaturan tersebut membuat para penegak hukum mengalami keraguan dalam mendakwakan suatu pasal. Dalam hal ini, penulis mencoba mengambil contoh kasus mantan Walikota Cimahi periode 2012-2017, Atty Suharti terkait pembangunan Pasar Atas Cimahi.
Berdasarkan  putusan  nomor  21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg  korupsi  yang  dilakukan Atty  Suharti  berbentuk  Suap  sebagaimana  Pasal  12  Undang-Undang  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  didakwakan  kepadanya.  Dalam  surat dakwaanya,  Terdakwa  telah  menerima  uang  “ komitmen  fee ”  secara  bertahap  yang seluruhnya  berjumlah  2,4  Miliyar  rupiah  dari  ADE  dan  ARI  serta  menerima  uang “ komitmen  fee ”  secara  bertahap  yang  seluruhnya  berjumlah  1,5  Miliyar  rupiah  dari SAMIN. 11 Pada mulanya, Atty Suharti berencana untuk mengikuti Pilkada Kota Cimahi periode 2017-2022. Untuk kepentingan kampanye, Atty Suharti bersama dengan suami, H.M.  Itoch  Tochija 12 berencana  mengumpulkan  dana  kampanye  yang  bersumber  dari proyek pengadaan di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi yang diantaranya adalah proyek Pembangunan Pasar Atas Barokah Kota Cimahi (Pasar Atas Cimahi).
Untuk merealisasikan proyek tersebut, Para Terdakwa menjanjikan kepada ADE dan ARI akan diberi proyek penataan sarana prasarana pendukung Pasar Atas Cimahi kemudian SAMIN akan diberi proyek konstruksi bangunan gedung Pasar Atas Cimahi. ADE, ARI, dan SAMIN diharuskan membayar “ komitmen fee ” kepada para Terdakwa yang masing- masing sebesar 2,4 Miliyar dan 1,5 Miliyar rupiah dimana dana tersebut akan digunakan sebagai  modal  kampanye  Atty  Suharti.  Atty  Suharti  selaku  Walikota  Cimahi mengarahkan  Asnadi  Junaedi  selaku  Kepala  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  Pemkot Cimahi  untuk  membantu  memenangkan  perusahaan  ADE,  ARI,  dan  SAMIN  dalam pengadaan  tersebut.  Sehingga  pada  tanggal  2  September  2016,  ULP  Pemkot  Cimahi melalui Website LPSE Pemkot Cimahi mengumumkan bahwa PT CPK (perusahaan yang dipinjam  ADE  dan  ARI)  serta  PT  AMR  (perusahaan  yang  dipinjam  SAMIN)  sebagai pemenang lelang pengadaan proyek Pasar Atas Cimahi.
Di dalam putusanya, majelis hakim mengabulkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang isi amar putusanya sebagai berikut: 13
1) Menyatakan  Terdakwa  I  Atty  Suharti  dan  Terdakwa  II  H.M.  Itoc  Tochija  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “KORUPSI”  secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Atty Suharti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II H.M. Itoc Tochija dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)  tahun,  serta  denda  masing-masing  sebesar  Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta rupiah)  dengan  ketentuan  jika  denda  tidak  dibayar  diganti  dengan  2  (dua)  bulan kurungan;
10 Donal Faris, op.cit , p.45.
11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg, p.77 12 Dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg sebagai Terdakwa II
13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. p.241-242
3) Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  para  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan; Berdasarkan kasus diatas, dapat dianalisis bahwa kasus tersebut adalah delik trading in influence . Dari pihak-pihak yang terlibat dapat diklasifikasikan bahwa ADE, ARI, dan SAMIN merupakan pihak yang berkepentingan, Atty Suharti dan suami adalah pihak  yang  berpengaruh  dimana  dalam  konteks  ini  juga  sebagai  pihak  yang memperdagangkan  pengaruh,  dan  Asnadi  Junaedi  adalah  pihak  otoritas  kebijakan yang  dipengaruhi  oleh  Atty  dan  suaminya  dalam  mengeluarkan  suatu  kebijakan. Trading  in  influence sendiri  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat  dengan  korupsi. Hubungan  sifat trading  in  influence dengan  tindak  pidana  korupsi  saling interdependensi antara sifat dari korupsi yang menjelma pada sifat trading in influence sebagai  pemicu  munculnya  tindak  pidana  korupsi.  Titik  utama  dari  trading  in influence  adalah  nilai  pengaruh. 14 Meskipun  kasus  tersebut  adalah  delik trading  in influence, Atty dan suaminya didakwa dengan tindak pidana Suap. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara trading in influence dan suap.
Table 1. Perbedaan Trading in Influence Dengan Suap. Trading in Influence Suap Dasar Hukum Pasal  18  huruf  (a)  dan  (b) UNCAC,  telah  diratifikasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 namun belum  diatur  dalam  hukum positif Indonesia Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11,  Pasal  12  (a)  dan  (b) Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999 jo Undang- Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Tindak  Pidana Korupsi. Pihak Yang Terlibat  Pejabat publik atau penyelenggara negara sebagai  pihak  pemegang otoritas kebijakan  Pihak penjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara negara)  Pihak berkepentingan yang  memberi  sesuatu untuk mendapat keuntungan  yang  tidak semestinya  Penerima  suap  harus pejabat publik atau penyelenggara negara karena  terdapat  unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatanya.  Pemberi suap dapat berasal dari pejabat negara maupun swasta Subjek Hukum Pelaku  dapat  berasal  dari bukan penyelenggara Negara,  namun  memiliki akses atau kekuasaan kepada Penerima janji atau penerima hadiah  mutlak  berasal  dari pejabat publik atau penyelenggara negara 15
14 Alvin  Saputra,  Ahmad  Mahyani.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Trading  in  Influence  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum , DOI 10.5281/zenodo.1154292   h. .87.
15 Pasal  2  Undang-Undang  No  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  menyebutkan  bahwa penyelenggara negara terdiri dari: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada  Lembaga  Tinggi  Negara;  3.  Menteri;  4.  Gubernur;  5.  Hakim;  6.  Pejabat  negara  yang  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi
otoritas publik. Sebagaimana frasa “ pejabat publik atau orang lain  siapa  pun ”  Pasal  18 UNCAC Bentuk Perbuatan Perbuatan pelaku tidak bertentangan secara langsung  dengan  kewajiban atau kewenanganya. Salah  satu  unsur  utama dalam suap adalah perbuatan pelaku  yang  bertentangan dengan kewajiban atau kewenanganya atau menurut pikiran  pemberi  tindakanya ada  hubunganya  dengan jabatan si penerima. Bentuk Penerimaan Pelaku menerima keuntungan yang tidak semestinya 16 ( undue advantage ). Sehingga cakupanya lebih luas daripada suap. Penerima  menerima  sesuatu hadiah  atau  janji.  Hadiah dalam  Putusan Hoge  Raad pada  tanggal  25  April  1916 adalah “sesuatu yang memiliki arti” 17
States  Against  Corruption (GRECO)  menyatakan,  perbedaan  antara  memperdagangkan pengaruh  dan  penyuapan  adalah,  perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  tidak memerlukan unsur berbuat atau tidak berbuat oleh pejabat publik tetapi perbuatan di mana  pihak  yang  memiliki  pengaruh  membantu  pihak  yang  berkepentingan  dengan mengintervensi  pejabat  publik  agar  melalukan  perbuatan  yang  diminta.  Sama  halnya dengan  pernyataan  Wakil  Ketua  KPK  Laode  M  Syarif  bahwa  perdagangan  pengaruh berbeda dengan suap. Seseorang yang memperdagangkan pengaruh tak harus menerima suap.  Sedangkan  penyelenggara  negara  yang  menerima  sesuatu,  meski  diluar kewenanganya,  sudah  pasti  merupakan  suap. 18 Seseorang  yang  memperdagangkan pengaruh  tak  harus  menerima  suap  dapat  dipahami  sebagai  jangkauan trading  in influence yang  lebih  luas  jika  dibanding  suap.  Pada  hakikatnya trading  in  influence merupakan delictum sui generis (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga trading in influence tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap. 19

## 3.1.2. Urgensi Pengaturan Trading in Influence di Indonesia
Indonesia  telah  meratifikasi  UNCAC  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006 tentang Pengesahan UNCAC. Maka dari itu, konsekuensi yuridisnya adalah keharusan untuk  mengadopsi  pengaturan  yang  dianggap  penting  ke  dalam  hukum  positif  di
strategis  dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan yang berlaku.
16 Menurut Julie Philip yang dikutip oleh Brigita P. Manohara, keuntungan yang tidak semestinya tersebut biasanya sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dihitung.
17 Andi Hamzah. (1986). Korupsi di Indonesia, Cetakan ke-1. Jakarta: Gramedia, p. 118.
18 Kumparan, KPK  Minta  Pasal  Perdagangan  Pengaruh  Diatur  di  UU  Tipikor ,  diakses  dari https://kumparan.com/kumparannews/kpk-minta-pasal-perdagangan-pengaruh-diatur-di-uu-tipikor- 1552967961078409624/full , (diakses pada 9 Juni 2021)
19 Nefa  Claudia  Meliala, Urgensi  Kriminalisasi  Perdagangan  Pengaruh  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana , diakses  dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c45574b1e6e9/urgensi-kriminalisasi- perdagangan-pengaruh-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala/ ,  (diakses pada 9 Juni 2021)
ISSN: 1978-1520
Indonesia. Hal tersebut selain untuk mengakomodir hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang  Tipikor  juga  sebagai  bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Kebijakan untuk mengadopsi ketentuan memperdagangkan pengaruh ke dalam hukum positif bisa dilakukan melalui dua alternatif: revisi KUHP atau revisi UU PTPK. 20 Melalui revisi KUHP, keberadaan pasal yang mengatur mengenai memperdagangkan pengaruh pernah  masuk  dalam  RKUHP,  namun dalam  Rancangan  tahun 2019  tidak ditemukan lagi. 21 Karena  itu,  akomodasi  melalui  revisi  UU  PTPK  dipandang  lebih  tepat  untuk diupayakan ke depannya. 22
Implementasi  aturan  memperdagangkan  pengaruh  ke  dalam  revisi  UU  PTPK  juga berdampak  pada  penegak  hukum  yang  berwenang  menangani  kasus  tersebut.  Jika pengaturan  memperdagangkan  pengaruh  diatur  dalam  KUHP,  KPK  menjadi  tidak memiliki kewenangan menanganinya. Namun, jika diatur dalam UU PTPK, KPK berarti memiliki kewenangan untuk menanganinya. Dengan kewenangan penanganan ada pada KPK,  maka  akan  mempermudah  pembuktiannya,  terutama  terkait  kewenangannya melakukan  penyadapan,  yang  bisa  menjadi  alat  bukti  petunjuk  sehingga  akan mempermudah dalam mengetahui dan membuktikan perbuatan pelaku. 23
3.2. Pengaturan Trading in Influence di Prancis, Spanyol, dan Hungaria 3.2.1. Trading in Influence di Prancis
Beberapa  peristiwa  sejarah  mempengaruhi  diakuinya  delik trading  in  influence dalam Nouveau Code Penal (NCP) atau KUHP Perancis. Dahulu Vitronius, seorang teman kaisar Alexander  Severus  divonis  hukuman  mati  setelah  dinyatakan  bersalah  karena  secara aktif  menawarkan  ke  berbagai  pihak  untuk  mempengaruhi  kaisar  dan  menerima sejumlah  imbalan.  Peristiwa  ini  juga  menyadarkan  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh Vitronius tersebut bukanlah memperdagangkan suatu hal yang nyata, melainkan suatu hal yang abstrak seperti pengaruh. 24 Masuknya delik trading  in  influence dalam  KUHP  Prancis  dimulai  ketika  disahkannya Undang-Undang tersebut pada 4 Juli 1889. Hal ini merupakan sikap responsif terhadap adanya  beberapa  persitiwa  nyata  yang  berhasil  membuka  mata  para  sarjana  hukum prancis bahwa masih terdapat beberapa celah dalam kaidah hukumnya.
Salah satu kasus yang cukup terkenal yakni ketika seorang anggota parlemen bernama Mr.  Wilson.  Selain  sebagai  anggota  parlemen,  Wilson  juga  diketahui  merupakan menantu Presiden saat itu, Jules Grevy. Dengan menggunakan pengaruhnya, Mr. Wilson secara aktif mempromosikan bahwa dirinya merupakan orang yang memiliki pengaruh dan  pada  akhirnya  seorang  pegawai  negeri  Prancis  saat  itu  tertarik  untuk  membuat kesepakatan  dengan  Mr.  Wilson  dengan  harapan  pengaruh  yang  dimiliki  oleh  Mr. Wilson  dapat  membuatnya  terpilih  sebagai  penerima  medali  tanda  penghargaan, meskipun  itu  diluar kekuasaan  Mr.  Wilson  sebagai  seorang anggota  parlemen 25 . Atas
20 Mompang L. Panggabean. (2012). Kebijakan Legislatif dalam Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia , Masalah-Masalah Hukum , 41, 2, DOI: 10.14710/mmh.41.2.2012.189-197 h. 196.
21 Bagian ketiga Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.
22 Imentari  Siin  Sembiring,  Elly  Sudarti,  Andi  Najemi.  (2020).  Urgensi  Perumusan  Perbuatan Memperdagangkan  Pengaruh  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi, Undang:  Jurnal  Hukum, Vol.  3,  No.  1, https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.59-84 h.76.
23 Ibid p.80. 24 Julia Philipp, op.cit , p.33. 25 Ibid, p34
perbuatannya tersebut, Mr. Wilson sempat didakwa karena suap namun pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah karena tidak terpenuhinya rumusan delik.
Kasus  Mr.  Wilson  tersebut  kemudian  membuka  mata  banyak  pihak  bahwa  masih terdapat celah pada KUHP Prancis saat itu. Tidak terpenuhinya unsur untuk menjerat Mr. Wilson saat itu dikarenakan terdapat unsur yang berbeda antara tindak pidana suap dan trading in influence yang dilakukan oleh Mr. Wilson. Jika pada tindak pidana suap, pelaku  merupakan  pegawai  negeri  atau  pejabat  publik  yang  meneriman  suap  untuk melakukan  suatu  hal  yang  berkaitan  dengan  jabatan  mereka,  maka  pada trading  in influence yang  melibatkan  pejabat  publik,  imbalan  tersebut  diberikan  kepada  pejabat publik  atau    pegawai  negeri  sipil  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak  berhubungan langsung  dengan  jabatannya.  Hingga  akhirnya  pada  4  Juli  1889  KUHP  Prancis  yang mengakomodir delik trading in influence resmi disahkan. Saat ini, trading in influence masuk dalam bagian KUHP Prancis 1994. 26 Dalam Undang- Undang tersebut trading in influence dibagi dalam dua bentuk yakni trading in influence aktif  dan trading  in  influence pasif. Trading  in  influence aktif  adalah  seseorang  yang menawarkan  imbalan  kepada  orang  lain  yang  di  yakini  memiliki  pengaruh  kepada pejabat publik untuk mendapatkan manfaat dari pejabat tersebut. Sedangkan, trading in influence pasif  adalah  seseorang  yang  memiliki  pengaruh  kepada  pejabat  publik menerima hadiah atau janji dari orang lain dengan maksud agar orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut menerima manfaat dari pejabat publik yang telah dipengaruhi olehnya.
Table 2. Klasifikasi Trading in Influence di KUHP Prancis.
Pasal Peran Pelaku 432-11 (1) dan (2) Pasif Pejabat Publik 433-2 (1) Pasif Non Pejabat Publik 433-1 (2) Aktif Pejabat Publik 433-2 (2) Aktif Non Pejabat Publik 3.2.2. Trading in Influence di Spanyol
KUHP Spanyol mengatur trading in influence dalam 3 pasal yakni pasal 428, Pasal 429 dan Pasal 430. Ketiga pasal tersebut hanya mengatur mengenai jenis trading in influence pasif. Berbeda  dengan  Prancis,  KUHP  Spanyol  tidak  menganggap trading  in  influence aktif sebagai bentuk tindak pidana. Pasal 428 dan 429 yang mengatur: 27 Pasal 428
“El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario  o  autoridad  para  conseguir  una resolución  que  le  pueda  generar directa  o  indirectamente  un  beneficio  económico  para  sí  o  para  un  tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo
26 Ibid, p32
o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco  a  nueve  años.  Si  obtuviere  el  beneficio  perseguido,  estas  penas  se impondrán en su mitad superior”.
Pasal 429
“El  particular  que  influyere  en  un  funcionario  público  o  autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos  años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.”
Atau apabila diterjemahkan bebas berbunyi: Pasal 428 “Pejabat atau otoritas publik yang mempengaruhi pejabat atau otoritas publik lain yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan kekuasaan posisinya  atau  situasi  lain  yang  berasal  dari  hubungan  pribadi  atau hierarkisnya  atau  dengan  pejabat  atau  otoritas  lain  untuk  mencapai resolusi yang dapat menghasilkan sesuatu Secara langsung atau tidak langsung keuntungan ekonomi untuk dirinya sendiri atau untuk pihak ketiga,  akan  dikenakan  hukuman  penjara  enam  bulan  sampai  dua tahun,  denda  dua  kali  keuntungan  yang  dicari  atau  diperoleh  dan diskualifikasi khusus  untuk  pekerjaan atau  jabatan  publik  dan  untuk pelaksanaan  hak  hak  pilih  pasif  untuk  jangka  waktu  lima  sampai sembilan  tahun.  Jika  Anda  mendapatkan  manfaat  yang  diinginkan, hukuman ini akan dikenakan di bagian atasnya.”
Pasal 429
“Seseorang  yang  mempengaruhi  pejabat  atau  otoritas  publik  yang mengambil  keuntungan  dari  situasi  apa  pun  yang  berasal  dari hubungan  pribadinya  dengan  dia  atau  dengan  pejabat  atau  otoritas publik lain untuk mencapai resolusi yang dapat secara langsung atau tidak  langsung  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  untuk  dirinya sendiri atau pihak ketiga, diancam dengan hukuman penjara dari enam bulan  sampai  dua  tahun,  denda  dua  kali  lipat  keuntungan  yang diperoleh, dan larangan kontrak dengan sektor publik, serta hilangnya kemungkinan memperoleh subsidi atau bantuan publik dan hak untuk menikmati manfaat atau insentif pajak dan Jaminan Sosial untuk jangka waktu enam sampai sepuluh tahun. Jika Anda mendapatkan manfaat yang diinginkan, hukuman ini akan dikenakan di bagian atasnya.”
Melalui pasal diatas dapat kita identifikasi bahwa terdapat unsur yang berbeda antara trading in influence yang diatur dalam pasal 428 dan pasal 429. Jika pada pasal 428, subjek yang melakukan tindak pidana adalah pejabat publik yang memiliki hubungan pribadi atau  hierarkis,  maka  pada  pasal  429  subjek  hukumnya  adalah  perorangan  atau  non pejabat publik yang memiliki hubungan pribadi dengan pejabat publik tersebut. Selain perbedaan antara keduanya, terdapat pula kesamaan pada Pasal 428 dan Pasal 429. Kedua  pasal  tersebut  sama-sama  menggunakan  frasa  “ que  le  pueda  generar  directa  o indirectamente un beneficio económico...” yang berarti “yang dapat menghasilkan manfaat
ekonomi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  ....”.  Artinya,  kedua  pasa  ini merupakan  delik  formil  yang  tidak  menekankan  pada  hasil.  Sehingga,  selesai  atau tidaknya tindak pidana tersebut tidak bergantung pada apakah trading in influence benar- benar  mendatangkan  sejumlah  manfaat  ekonomi  atau  tidak.  Melainkan,  sudah  dapat dikatakan  sebagai  sebuah  tindak  pidana  apabila  sudah  dapat  dibuktikan  adanya pengaruh  yang  dihasilkan.  Pun  kemudian  jika  memang  terbukti  bahwa trading  in influence menghasilakan  manfaat  ekonomi  bagi  pelaku  atau  pihak  ketiga,  maka  hal tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim untuk memperberat hukuman.
Kedua  pasal  tersebut  juga  mensyaratkan  adanya  hubungan  hierarkis  atau  hubungan pribadi  antara  seseorang  atau  pejabat  publik  dengan  pejabat  publik  yang  akan dipengaruhi  tersebut  sehingga,  saran  saja  tidak  cukup  untuk dapat  dikatakan  sebagai delik ini, tetapi harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan hierarkis yang lebih tinggi atau memberikan tekanan moral melalui hubungan pribadi. Selain pasal 428 dan pasal 429, trading in influence di KUHP Spanyol juga diatur dalam pasal 430 yang mengatur: 28
“Los  que,  ofreciéndose  a  realizar  las  conductas  descritas  en  los  dos  artículos anteriores,  solicitaren  de  terceros  dádivas,  presentes  o  cualquier  otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. Si el delito fuere cometido por autoridad o funcionario público se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cuatro años.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.” atau apabila diterjemahkan secara bebas berarti : “Mereka yang menawarkan untuk melakukan perilaku yang dijelaskan dalam dua pasal sebelumnya (428 dan 429) meminta hadiah dari pihak ketiga, hadiah atau imbalan lainnya, atau menerima tawaran atau janji, diancam dengan hukuman penjara dari enam bulan sampai satu tahun. Jika  kejahatan  dilakukan  oleh  otoritas  atau  pejabat  publik,  hukuman dikualifikasi  khusus  untuk  jabatan  publik  atau  pekerjaan  dan  untuk pelaksanaan  hak  pilih  pasif  untuk  jangka  waktu  satu  sampai  empat tahun akan dikenakan.
Apabila, menurut ketentuan pasal 31, suatu badan hukum bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam Bab ini, hukuman denda enam bulan sampai dua tahun akan dijatuhkan.
Mempertimbangkan aturan yang ditetapkan dalam pasal 66 , hakim dan pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman yang diatur dalam huruf b) sampai dengan g) bagian 7 pasal 33.” Berdasarkan  pasal  430  diatas,  pihak  yang  menawarkan  untuk melakukan trading in influence sebagaimana dimaksud dalam pasal 428 dan pasal 429 dapat dipidana. Selain itu, pada pasal 430 juga ditegaskan
28 Article 430, Spanish Criminal Code 1995
bahwa  selain  subjek  hukum naturlijk  persoon ,  subjek  hukum  berupa badan hukum juga dapat dijatuhi pidana pada tindak pidana trading in influence .
Adapun,  bagi  badan  hukum  yang melakukan  tindak  pidana trading  in  influence maka dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut : 29
 Pembubaran badan hukum.
 Penghentian kegiatan perusahaan untuk jangka waktu kurang dari lima tahun.
 Penutupan  tempat  badan  hukum  untuk  jangka  waktu  kurang dari lima tahun.
 Larangan  kegiatan  di  masa  depan  yang  pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kejahatan.  Diskualifikasi  dari  memperoleh  subsidi  dan  bantuan  publik, untuk  kontrak  dengan  sektor  publik  dan  untuk  menikmati manfaat  dan  insentif  pajak  atau  Jaminan  Sosial,  untuk  jangka waktu kurang dari 15 tahun.
Intervensi  peradilan  untuk  melindungi  hak-hak  pekerja  atau  kreditur,  untuk  jangka waktu kurang dari 5 tahun.

## 3.2.3. Trading in Influence di Hungaria
Selain Prancis dan Spanyol, salah satu negara di Eropa yang juga mengatur mengenai trading  in  influence adalah  Hungaria.  Delik trading  in  influence diatur  pada  Hungarian Criminal Code Tahun 1978 30 pasal 256 yang berbunyi : 31
“(1) Any person who gives or promises unlawful advantage to a person who claims to influence a public official, or to a third person on account of such person, is guilty of a felony punishable by imprisonment for up to three years.
(2) Any person who commits the crime defined in Subsection (1):
a) in connection with an employee or member of an economic operator or association is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment for up to one year;
b) in connection with an employee or member who is authorized to act in the name and on behalf of an economic operator or association is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment for up to two years.”
Melalui  pasal  tersebut  dapat  kita  identifikasi  bahwa trading  in  influence dalam  KUHP Hungaria  mencakup trading  in  influence pada  pejabat  publik  domestik  dan trading  in influence pada  perusahaan  ekonomi  atau  organisasi  nirlaba.  Selain  pasal  256  tersebut, sejatinya  terdapat  satu  pasal  lagi  yang  mengatur  mengenai trading  in  influence pada KUHP  Hungaria,  yakni  pada  pasal  258/E.  Pasal  258/E  tersebut  mengatur trading  in influence pada pejabat publik Internasional.
KUHP  Hungaria  mendefinisikan  pejabat  publik  domestik  mengacu  pada  posisi  atau fungsi tertentu yakni Anggota Parlemen, Presiden, Perdana Menteri, Hakim dan Jaksa. Selain itu, pejabat publik domestik adalah orang-orang yang menjalankan administrasi publik  atau  pemerintahan. 32 Selanjutnya,  KUHP  Hungaria  juga  mendefinisikan perusahaan ekonomi terbatas pada organ anggaran, yaitu sekolah umum, rumah sakit
29 Article 33, Paragraph 7, Spanish Criminal Code 1995
30 Miclos Hollan, (2011). Trading in Influence: Requirements of the Council of Europe Convention and the Hungarian Criminal Law, Acta Juridica Hungarica 52, No. 3, DOI: 10.1556/AJur.52.2011.3.4 h. 240.
31 Article 256, Hungarian Criminal Code 1978
umum dan perusahaan penyedia fasilitas publik lain yang menjalankan fungsi publik dan dibiayai dari anggaran negara. 33
Kemudian, konsep pejabat publik asing terdiri atas tiga jenis. Pertama yaitu orang yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif negara asing. Kedua yaitu orang  yang  memegang  kekuasaan  pada  Organisasi  Internasional  yang  didirikan berdasarkan  Konvensi  Internasional.  Dan  yang  terakhir  yaitu  anggota  pengadilan internasional  yang  memiliki  yurisdiksi  atas  wilayah  atau  warga  negara  Republik Hongaria, dan setiap orang yang bertugas di pengadilan internasional yang kegiatannya merupakan bagian dari kegiatan pengadilan. 34 Sama  halnya  dengan  Spanyol, trading  in  influence di  Hungaria  hanya mencakup  pada trading in influence pasif. Sementara itu, trading in influence aktif tidak dipidana dengan dasar trading in influence . Akan tetapi pada praktiknya di pengadilan Hungaria, trading in  influence aktif  juga  dapat  dipidana.  Namun  dasar  pemidanaannya  adalah  karena melakukan penyuapan. 35

## 4. Kesimpulan
Korupsi yang kian marak terjadi bahkan hampir setiap hari diberitakan oleh media massa mempunyai  pengaruh  negatif  terhadap  rasa  keadilan  sosial  dan  merusak  prinsip kesetaraan  sosial  di  masyarakat.  Karena  dampaknya  yang  begitu  luas  serta perkembangannya yang begitu pesat, kepekaan setiap individu serta kerjasama seluruh masyarakat  bahkan  hingga  tingkat  Internasional  menjadi  suatu  hal  yang  diperlukan untuk  memerangi  korupsi.  Berangkat  dari  pikiran  tersebut,  pada  Desember  2003 sebanyak 140 negara menghadiri United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) di  Merida,  Meksiko.  Indonesia  telah  meratifikasi  UNCAC  melalui  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption . Satu hal yang menarik dalam UNCAC yakni adanya pengaturan mengenai perdagangan pengaruh atau trading in influence . Namun, Hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum  mempunyai  pengaturan  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  perdagangan pengaruh.  Pada  kenyataanya  di  Indonesia  telah  terjadi  berkali-kali  praktek  korupsi berupa trading in influence , namun karena adanya kekosongan hukum terkait pengaturan tersebut  membuat  para  penegak  hukum  mengalami  keraguan  dalam  mendakwakan suatu pasal. Hal ini terbukti bilamana melihat kasus mantan Walikota Cimahi periode 2012-2017,  Atty  Suharti  terkait  pembangunan  Pasar  Atas  Cimahi  yang  divonis melakukan  tindak  pidana  suap  padahal  sejatinya  apabila  ditelaah  tindakan  yang dilakukan oleh Walikota Cimahi tersebut adalah trading in influence .
Jika  kita  bandingkan  dengan  Prancis,  Spanyol  dan  Hungaria,  ketiga  negara  tersebut sudah mengakomodasi delik trading in influence dalam KUHPnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara ketiganya. Jika di prancis mengakui trading in influence aktif dan trading in influence pasif maka di Spanyol dan Hungaria hanya mengakui trading in influence pasif.  Selain  itu  terdapat  beberapa  ciri  khas  pada  delik trading  in  influence Spanyol yang mengatur secara eksplisit mengenai trading in influence yang dilakukan oleh Badan Hukum. Kemudian pada Hungaria memiliki kekhasan yakni diaturnya trading in influence pada pejabat publik internasional.
33 Article 256, Paragraph 3, Point a, Hungarian Criminal Code 1978
34 Article 256, Hungarian Criminal Code 1978
35 Article 253, Hungarian Criminal Code 1978

## Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Ucapan terima   kasih   penulis   ucapkan   kepada   Jurnal   Analisa   Hukum UNDIKNAS yang  memberikan  sarana  publikasi  jurnal.  Penulis  juga  ucapkan  terima kasih  kepada Alfons Zakaria,  S.H.,  L.LM.  selaku  dosen  pembimbing  serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku / Literatur
Andi Hamzah, (1986) Korupsi di Indonesia, Cetakan ke-1, Jakarta: Gramedia
Lilik  Mulyadi,  (2007) Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  (Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan Masalahnya) , Bandung: PT. Alumni.

## Jurnal
Alvin Saputra & Ahmad Mahyani. (2017). Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak  Pidana  Korupsi, Mimbar  Keadilan  Jurnal  Ilmu  Hukum, 80-89. DOI10.5281/zenodo.1154292
Donal Faris, Almas Sjafrina. Era Purnama sari. dan Wahyu Nandang Herawan. (2014). Kajian Implementasi Aturan Memperdagangkan Pengaruh dalam Hukum Nasional, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Felice, D. D. (2015). Business and Human Rights Ind Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, Andi  Najemi.  (2020).  Urgensi  Perumusan  Perbuatan  Memperdagangkan  Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 1
Miclos  Hollan.  (2011).  Trading  in  Influence:  Requirements  of  the  Council  of  Europe Convention and the Hungarian Criminal Law, Acta Juridica Hungarica 52, No. 3. , DOI: 10.1556/AJur.52.2011
Mompang  L.  Panggabean.  (2012).  Kebijakan  Legislatif  dalam  Hukum  Pelaksanaan
Pidana di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum , 41, 2. DOI: 10.14710/mmh.41.2.2012.189-197

## Tesis atau Disertasi
Fitroh Rohcahyanto . (2018). Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi , disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya (2018)
Julia Philipp ( 2009 ). The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws , Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa .
Website resmi:
Kumparan, KPK  Minta  Pasal  Perdagangan  Pengaruh  Diatur  di  UU  Tipikor ,  diakses  dari https://kumparan.com/kumparannews/kpk-minta-pasal-perdagangan-pengaruh-diatur- di-uu-tipikor-1552967961078409624/full, diakses pada 9 Juni 2021.
Mutiara  Nabila, Survei  TII:  DPR  Jadi  Lembaga  Paling  Korup  di  Indonesia ,  diakses  dari https://kabar24.bisnis.com/read/20201205/15/1326803/survei-tii-dpr-jadi-lembaga-paling- korup-di-indonesia, diakses pada 11 Juni 2021.
Nefa  Claudia  Meliala, Urgensi  Kriminalisasi  Perdagangan  Pengaruh  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana , diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c45574b1e6e9/urgensi- kriminalisasi-perdagangan-pengaruh-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-oleh--nefa- claudia-meliala/ , diakses pada 9 Juni 2021.
Rizkyan  Adiyudha, KPK:  36  Persen  Kasus  Korupsi  Melibatkan  Parpol ,  diakses  dari https://www.republika.co.id/berita/qk8o7p428/kpk-36-persen-kasus-korupsi-melibatkan- parpol, diakses pada 11 Juni 2021.