Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar

## Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi , Wery Chesar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia mhuabib@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  atas  kepastian  hukum  dan  menganalisis problematika  yang  akan  timbul  dari  berlakunya  Perpu  Cipta  Kerja  ini.  Urgensi  penelitian  ini mengingat Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini banyak  menimbulkan pro dan  kontra salah  satunya  dalam  hukum  persaingan  usaha.  Adapun  kebaharuan  atau novelty dalam  penelitian ini yakni menganalisis undang-undang Cipta Kerja dimana merupakan undang-undang baru yang menimbulkan  beberapa  konflik  antara  pro  dan  kontra  serta  melihatnya  ke  aspek  perkembangan hukum  persaingan  usaha.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah penelitian normatif dengan  menggunakan pendekatan  konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  terbitnya  Perpu  Cipta  Kerja  diharapkan  dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat pada hukum persaingan usaha. Tidak hanya itu perpu ini diharapkan  dapat  menjadi  payung  hukum  agar  para  investor  dapat  tertarik  berinvestasi  di Indonesia dan dapat memajukan perekonomian. Poin perubahan dalam perpu ini yakni beralihnya pengajuan  keberatan  atas  putusan  KPPU  dan  fiat  Eksekusi  Putusan  KPPU  yang  semula  dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Sanksi denda yang dimana ditentukan lebih lanjut dalam peraturan presiden dengan mengacu dari beberapa aspek. Penghapusan beberapa pidana pokok dan pidana tambahan yang mengakibatkan berlakunya kembali hukum pidana di KUHP.
Kata kunci: Ekonomi; Cipta Kerja; Persaingan Usaha

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  legal  certainty  and  analyze  the  problems  that  will  arise from the enactment of this Perpu Cipta Kerja. The urgency of this research considering that Perpu No.  2  of  2022  concerning  Job  Creation  raises  many  pros  and  cons,  one  of  which  is  in  business competition law. The novelty or novelty in this research is to analyze the Job Creation law which is  a  new  law  which  has  caused  several  conflicts  between  the  pros  and  cons  and  looks  at  the aspects of the development of business competition law. The research method used in writing this article is normative research using a conceptual and statutory approach. The results of this study indicate that the issuance of Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation is expected to correct deficiencies  in  business  competition  law.  Not  only  that,  this  regulation  is  expected  to  become  a legal umbrella so that investors can be interested in investing in Indonesia and can advance the economy. The point of change in this Perpu is the transfer of filing objections to KPPU's decisions and fiat for the Execution of KPPU's Decisions, which were originally from the District Court to the  Commercial  Court.  Fines  which  are  further  determined  in  a  presidential  regulation  with reference  to  several  aspects.  Elimination  of  several  principal  crimes  and  additional  penalties which resulted in the re-enactment of criminal law in the Criminal Code.
Keywords: Economy; Cipta Kerja;  Business Competition
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar

## 1. PENDAHULUAN
Peraturan  Presiden  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  (Perpu  Cipta Kerja) diterbitkan dipenghujung tahun yakni 30 Desember 2022. Penerbitan Perpu ini berkaitan adanya ancaman dari geopolitik global akibat adanya perang antara Rusia  dan  Ukraina  yang  dapat  menimbulkan  dampak  ekonomi  global  yang signifikan. Negara Indonesia tengah menghadapi  krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim. Pasca putusan MK No 91/PPU-XVII/2020 terkait UU Cipta Kerja sangat mempengaruhi bagi dunia usaha. Pemerintah berupaya memberikan kepastian  hukum  agar  investor  dalam  bergabung  dalam  roda  perekonomian  di Indonesia. 1
Perpu  Cipta  Kerja  diharapkan  mampu  memberikan  dampak  yang  positif bagi perekonomian indonesia yakni dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi para  pencari  kerja,  diharapkan  dapat  menigkatkan  kompetensi  pecari  kerja  dan kesejahteraannya serta dapat meningkat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang masif, Perpu ini juga diharapkan mampu memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM)  dan  Koperasi  yang  mendukung  peningkatan  produk domestik.  Pokok-pokok  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat selanjutnya  dapat  disebut  dengan  Undang-Undang  Antimonopoli,  meliputi Perjanjian  yang  dilarang,  Kegiatan  yang  dilarang,  Posisi  dominan,  Komisi pengawas  persaingan  usaha  dan  tata  cara  penanganan  perkara.  Tujuan pembentukan  undang-undang  ini  adalah  untuk  menjaga  kepentingan  umum  dan perekonomian  nasional  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif  dan  keadilan  dalam  kegiatan  usaha diantara para pelaku usaha. 2
Terdapat  beberapa  peraturan  yang  diganti  akibat  munculnya  Perpu  2  tahun 2022.  Poin-poin  perubahan  meliputi  Pasal  44,  45,  46,  47,  48  dan  penghapusan pasal 49. Poin perubahan tersebut meliputi bergantinya kewenangan penyelesaian Keberatan  atas  Putusan  KPPU,  kewenangan  pengajuan  kasasi  atas  putusan keberatan,  penetapan  eksekusi  putusan  KPPU,  sanksi  administratif  yang dihilangkan denda maksimalnya, perubahan atas pidana pokok serta penghapusan atas pidana tambahan. Perubahan yang termuat dalam Perpu ini tidak sepenuhnya memberikan  dampak  yang  positif  bagi  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia, masih  terdapat  implikasi  hukum  yang  timbul  akibat  adanya  perubahan  peraturan tersebut.  Perubahan  tersebut  juga  dapat  memberikan  ketidakpastian  hukum  atas penyesuaian  yang terjadi khususnya pada pasal pasal  yang memuat terkait denda administratif serta perubahan atas pidana pokok.
1 “Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja,” accessed February 20, 2023, https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/.
2 Galuh  Puspaningrum,  “Karakteristik  Penyelesaian  Perkara  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia” (Universitas Jember, 2021).
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini sebelumnya sudah  pernah  dilakukan  seperti  penelitian  oleh  Sudarmanto. 3 Penelitian Sudarmanto membahas mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pembentukan  produk  hukum  daerah.  Kelebihan  dalam  penelitian  tersebut menganalisis pembentuk produk hukum daerah secara lengkap dan cukup mudah dipahami. Adapun kelemahan dalam penelitian tersebut terbatas dalam membahas penerapan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  untuk  pembentukan  produk  hukum daerah.  Kekurangan  pada  penelitian  tersebut  yakni  membahas  dari  segi  aspek hukum daerah.
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Novanto  dan  Herawati. 4 Penelitian tersebut  membahas  mengenai  efektivitas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dalam Pembangunan Hukum  Indonesia. Kelebihan dalam penelitian tersebut membahas efektivitas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dalam  konsep  hukum  di  Indonesia. Kekurangan  penelitian  tersebut  yakni  membahas  mengenai  implikasi  Undang- Undang  Cipta  Kerja  dalam  konteks  hukum  pembangunan  di  Indonesia  yang begitu  luas  atau  umum.  Penelitian  serupa  lainnya  juga  dilakukan  oleh  Sari  dkk. 5 Penelitian  tersebut  membahas  mengenai  politik  hukum  pengadaan  tanah  abrasi pasca  diberlakukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Kelebihan  penelitian  tersebut mengingat  tulisan  mengenai  politik  hukum  pengadaan  tanah  abrasi  pasca diberlakukan  Undang-Undang  Cipta  kerja  masih  sangat  terbatas,  jadi  dalam penelitian  itu  tergolong  baru.  Kekurangan  dalam  penelitian  tersebut  yakni membahas  pemberlakukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  pada  konteks  hukum pengadaan tanah abrasi.
Berdasarkan  beberapa  penelitian-penelitian  tersebut  masih  terdapat gap yang  dapat  dikembangkan  selanjutnya  dalam  penelitian  ini.  Maka  berdasarkan premis  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perkembangan  hukum persaingan  usaha  pasca  diberlakukannya  Perpu  No  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta Kerja. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini  yakni pemberlakuan Perpu No 2 Tahun  2022  dimana  merupakan  Perpu  baru  dalam  Cipta  Kerja  yang  masih menimbulka pro dan kontra hingga saat ini.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah penelitian  normatif.  Penelitian  normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan mempelajari  berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan  seperti  peraturan
3 Kukuh Sudarmanto et al., “Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  702, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191.
4 Arya  Setya  Novanto  and  Ratna  Herawati,  “Efektivitas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dalam Pembangunan  Hukum  Indonesia  The  Effectiveness  of  the  Job  Creation  Law  in  Indonesia  ’  s  Legal Development  Presiden Joko Widodo Pada Pidato Pelantikannya  Sebagai  Presiden Pada,” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022): 401–11.
5 Embun  Sari  et  al.,  “Politik  Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 50, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
perundang-undangan,  dan  litelatur.  konsep  teoritis,  yang  selanjutnya  dikaitkan juga  dengan  penulisan  peraturan  perundang-undangan. 6 Metode  normatif  dipilih dengan  alasan  objek  kajian  penelitian  ini  mengenai  asas  dan  prinsip  hukum, kaidah  hukum,  teori  dan  doktrin  hukum  dari  para  ahli  hukum. Jenis  pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual  yakni  pendekatan  yang  dilakukan dengan menganalisa pandangan atau doktrin ilmu hukum yang dapat memperjelas gagasan dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum serta prinsip-prinsip hukum  yang  relevan  dengan  masalah  yang  sedang  dibahas.  Pendekatan perundang-undangan  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  isu  yang  sedang  dibahas  agar  penelitian  ini  dapat menemukan kesesuaian dengan masalah isu yang sedang diteliti. 7
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hukum Persaingan Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian  dari  upaya  mewujudkan  keadilan.  Bentuk  kepastian  hukum  yang sebenarnya adalah pelaksanaan atau penegakan tindakan, terlepas dari siapa yang melakukannya.  Adanya  kepastian  hukum,  setiap  orang  dapat  memprediksi  apa yang akan mereka hadapi jika mengambil tindakan hukum tertentu. Tidak adanya diskriminasi,  maka  harus  ada  kepastian  guna  mewujudkan  prinsip  persamaan  di depan  hukum.  Kepastian  merupakan  salah  satu  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  hukum,  khususnya  norma  hukum  tertulis.  Hukum  yang  tidak  memiliki  nilai pasti  akan  kehilangan  maknanya  karena  tidak  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku bagi setiap orang. 8
Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai  upaya  mewujudkan  keadilan.  Bentuk  nyata  dari  kepastian  hukum  adalah eksekusi  dan  eksekusi  tindakan,  siapapun  yang  melaksanakannya.  Adanya kepastian  hukum,  setiap  orang  dapat  memprediksi  apa  yang  akan  terjadi  jika melakukan  tindakan  hukum,  oleh  karena  itu  perwujudan  keadilan  yudisial membutuhkan  kepastian.  Kepastian  merupakan  salah  satu  ciri  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  hukum,  terutama  norma  hukum  tertulis.  Hukum  yang  tidak memiliki  nilai  pasti  akan  kehilangan  maknanya  karena  tidak  dapat  dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang. 9
Istilah "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, dan asas kebenaran dapat  dibuat  secara  ketat  dalam  bentuk  hukum  yang  tegas.  Melalui  logika deduktif,  aturan  hukum  positif  diambil  sebagai  premis  utama,  dan  peristiwa
6 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi (Jakarta:  Jakarta:  Prenadamedia  Grup, 2021).
7 A’an  Efendi  and  Dyah  Ochtorina  Susanti, Logika  Dan  Argumentasi  Hukum (Jakarta:  Kencana, 2020).
8 Nazaruddin  Lathif,  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  Untuk  Memperbaharui  Atau  Merekayasa Masyarakat,” Palar | Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017), https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
9 Mahmul Siregar, “Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha  Di  Indonesia,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 187–200, https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910.
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
tertentu  menjadi  premis  sekunder. 10 Melalui  sistem  logika  tertutup,  kesimpulan dapat  segera  diambil.  Kesimpulannya  harus  dapat  diprediksi,  sehingga  setiap orang memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Dengan pegangan ini, masyarakat menjadi tertib. Karena itu, kepastian akan menuntun tatanan sosial. 11
Penegakan  hukum  persaingan  usaha  merupakan  instrumen  ekonomi  yang sering  digunakan  untuk  memastikan  bahwa  persaingan  antar  pelaku  usaha berlangsung  dengan  sehat  dan  hasilnya  dapat  terukur  berupa  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Guna  mewujudkan  kepastian  hukum  yang  baik  dan berkualitas  adalah  melalui  undang-undang,  oleh  karena  nya  saat  ini  Indonesia melakukan  perubahan  pada  UU  No.  5  Tahun  1999  yang  berkaitan  dengan penegakan  hukum  pada  larangan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat. 12 Perubahan  beberapa  pasal  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan kemudahan  berusaha  bagi  pelaku  usaha  dalam  melakukan  investasi  sekaligus meningkatkan  kualitas  penegakan  hukum  persaingan  di  Indonesia.  Perubahan beberapa  pasal  dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  tersebut  diatur  dalam  Perpu  Cipta Kerja  Bab  VI  tentang  Kemudahan  Berusaha,  tepatnya  Bagian  ke-sebelas  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 118. 13
Perubahan  dalam  Perpu  tersebut  mengakibatkan  adanya  pergeseran  upaya hukum  atas  putusan  KPPU  yang  sebelumnya  berada  di  Pengadilan  Negeri berpindah ke Pengadilan Niaga. Pada sistem peradilan di Indonesia, upaya hukum terdiri atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, seperti dibahas dalam sub  bab  sebelumnya.  Salah  satu  pihak  tentu  tidak  senang  dengan  putusan  hakim ketika  hukum  acara  perdata  diterapkan  dalam  praktek  di  pengadilan  dan penggugat  dan  tergugat  mendapatkan  putusan.  Oleh  karena  itu,  hak  untuk memulai  tindakan  hukum  seperti  banding,  kasasi,  peninjauan  kembali,  atau perlawanan  pihak  ketiga  diperluas  kepada  pihak-pihak  yang  tidak  puas  dengan keputusan yang dibuat berdasarkan hukum acara perdata (derdenverzet). 14
Upaya hukum dalam perkara persaingan usaha merupakan upaya keberatan terhadap  putusan  KPPU,  tidak  ada  definisi  yang  jelas  dan  rinci  mengenai keberatan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Antimonopoli,  sehingga menimbulkan  penafsiran  luas.  Pasal  44  Ayat  2  Undang-Undang  Antimonopoli menyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha  dapat  mengajukan  keberatan  kepada Pengadilan  Negeri  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari  setelah  menerima
10 Miftahul  Huda,  “Hak  Atas  Memperoleh  Kepastian  Hukum  Dalam  Perspektif  Persaingan  Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung,” Jurnal HAM 11, no. 2 (2020): 255, https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267.
11 Osgar Sahim Matompo, “Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia,” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2020): 163, https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.2945.
12 L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Sidoarjo: Laros, 2012).
13 Rahmadi Tektona, “Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Persaingan Usaha 2, no. 1 (2022): 43–54, https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51.
14 S.M Hutagulung, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
pemberitahuan  putusan  tersebut”.  Dalam  penjelasannya  tidak  disebutkan  secara tegas  makna  keberatan,  justru  yang  tidak  menerima  putusan  KPPU  harus mengajukan keberatan. Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli tersebut yang  semula  pengajuan  keberatan  dilakukan  pelaku  usaha  kepada  Pengadilan Negeri  menjadi  “Pelaku  Usaha  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Selanjutnya, Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Anti Monopoli mempertegas  kembali,  yaitu “ Pelaku  usaha  yang  tidak  mengajukan  keberatan dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dianggap  menerima putusan Komisi”.
Putusan tidak dapat diubah dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dalam hal  semua  upaya  hukum  konvensional  telah  habis,  suatu  putusan  mempunyai kedudukan  hukum  yang  jelas.  Pemulihan  khusus  tersedia  untuk  putusan  yang telah memberikan kekuatan hukum  yang jelas. Pemulihan hukum  unik  ini  hanya dapat  diterima  dalam  situasi  terbatas  sebagaimana  ditentukan  oleh  hukum. Termasuk  upaya  hukum  istimewa  ialah request  civil (peninjauan  kembali)  dan derdenverzet (perlawanan)  dari  pihak  ketiga. 15 Pengertian  keberatan  terhadap putusan  KPPU  dalam  Undang-Undang  Antimonopoli  secara  eksplisit  tidak disebutkan,  akan  tetapi  ketentuan  lebih  lanjut  yang  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Upaya Hukum  Keberatan  Terhadap  Putusan  KPPU  Pasal  1  Ayat  1  menyatakan  bahwa “Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU”.
Pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Niaga  di  tempat  kedudukan  hukum  usaha  pelaku  usaha  tersebut.  Putusan  atau Penetapan  KPPU 16 mengenai  pelanggaran  Undang-Undang  Larangan  Praktek Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  tidak termasuk sebagai  Keputusan Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 17 Pada prosedur pengajuan upaya hukum keberatan Putusan  KPPU  ke  Pengadilan  Niaga  tidak  berbeda  dengan  prosedur  pengajuan upaya  hukum  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Negeri.  Keberatan  atas  Putusan KPPU  diajukan  dalam  tenggang  waktu  14  (empat  betas)  hari  terhitung  sejak pelaku  usaha  menerima  pemberitahuan  putusan  KPPU  atau  diumumkan  melalui website  KPPU.  Keberatan  diajukan  dan  didaftarkan  sesuai  dengan  prosedur pendaftaran  perkara  perdata  melalui  kepaniteraan  Pengadilan  Niaga.  Pada
15 Hutagulung, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . 16 Pasal  3  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
17 Galuh Puspaningrum et al., “The Characteristic of Business Competition Supervisory Commission in  Indonesian  Legal  System  Heading  To  Society  5.0  Era,” Scientific  Research  Journal 08,  no.  03  (March 2020): 29–33, https://doi.org/10.31364/scirj/v8.i3.2020.p0320753.
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
e-ISSN : 2621-4105
keberatan  diajukan  oleh  lebih  dari  1  (satu)  pelaku  usaha  untuk  putusan  KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan  tertulis  kepada  Mahkamah  Agung  untuk  menunjuk  salah  satu Pengadilan  Niaga  disertai  usulan  Pengadilan  mana  yang  akan  memeriksa keberatan  tersebut.  Permohonan  dan  usulan  yang  diajukan  ke  Mahkamah  agung tersebut  oleh  KPPU  ditembuskan  kepada  seluruh  Ketua  Pengadilan  Niaga  yang menerima permohonan keberatan.
Pengadilan Niaga  yang telah diberikan salinan permohonan tersebut,  wajib menghentikan  pemeriksaan  dan  menunggu  penetapan  Mahkamah  Agung. Pengadilan  Niaga  akan  ditunjuk  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak Mahkamah  Agung  menerima  permohonan  untuk  mempertimbangkan  keberatan tersebut. Pengadilan Niaga yang tidak ditunjuk harus menyerahkan berkas perkara dan  sisa  biaya  perkara  kepada  Pengadilan  Niaga  yang  ditunjuk  dalam  waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung.
Keberatan  yang  diajukan  ke  pengadilan  Niaga  kemudian  diperiksa  dan diputus  oleh  Majelis  Hakim.  Pemeriksaan  terhadap  putusan  KPPU  dan  berkas perkara  dilakukan  pada  hari  sidang  pertama  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim yang  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  di  bidang  hukum  persaingan  usaha. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya  pemeriksaan  keberatan.  Namun  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat perlu  maka  majelis  hakim  memerintahkan  KPPU  melalui  putusan  sela  untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sehingga pemeriksaan keberatan ditangguhkan terlebih dahulu.
Pemeriksaan  putusan  KPPU  dan  berkas  perkara  oleh  Pengadilan  Niaga memiliki  sifat  yang  sama  dalam  prosedur  pengajuan  banding  dan  pemeriksaan ulang  oleh  Pengadilan  Tinggi  Negeri  atau  pengadilan  tingkat  kedua.  Sejalan dengan  pendapat  M.  Amir  Hamzah  mengenai  fungsi  peradilan  tingkat  banding, mengemukakan  bahwa 18 Peradilan  tingkat  banding  yang  merupakan  lembaga peradilan  yang  berfungsi  sebagai  peradilan judex  facti tingkat  kedua.  Fungsi  ini melekat,  karena  badan  peradilan  tingkat  banding  mempunyai  wewenang melakukan  koreksi  terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga,  bertindak  melakukan pemeriksaan  ulang  terhadap  perkara  secara  keseluruhan,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Peradilan Banding, bahwa:
“Dari  putusan-putusan  Pengadilan  Negeri  di  Jawa  dan  Madura  tentang perkara  perdata,  yang  tidak  ternyata,  bahwa  besarnya  harga  gugat  ialah  seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari fihak-fihak ( partijen ) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing”.
18 Moh.  Amir  Hamzah, Prinsip  Hukum  Kekuasaan  Kehakiman  pada  Peradilan  Tingkat  Banding dalam Perkara Perdata , (Universitas Airlangga, Surabaya 2012).
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
e-ISSN : 2621-4105
Terlebih  lagi  setelah  melalui  upaya  keberatan,  baik  pelaku  usaha  maupun KPPU  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  permohonan  kasasi  ke Mahkamah  Agung,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  45  Ayat  3  dan  4 Undang-Undang  antimonopoli  Ayat  (3)  yang  menjelaskan  bahwa  pihak  yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  dapat  mengajukan  kasasi  kepada Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia”.  Ayat  (4)  “Mahkamah  Agung  harus memberikan  putusan  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  permohonan  kasasi diterima.
Secara  teoritis  upaya  keberatan  ke  Pengadilan  Niaga  dan  upaya  hukum kasasi  terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga  bertentangan  dengan  struktur  dan kompetensi  peradilan,  pertama,  macam  putusan  KPPU  merupakan  putusan lembaga auxillary organ bukan lembaga peradilan yang seharusnya bukan dalam bentuk  keberatan  ke  Pengadilan  Niaga  melainkan  dalam  bentuk  gugatan  karena terkandung sengketa di dalam perkara tersebut ada pihak yang dirugikan. 19 Kedua , permohonan  kasasi  dalam  hukum  acara  perdata  hanya  dikenal  sebagai  lembaga peradilan judex  juris atau  menilai  kebenaran  terhadap  penerapan  hukum  dalam putusan,  yang  secara  normatif  dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  meliputi  penetapan  maupun putusan  pengadilan  dari  semua  lingkungan  peradilan  dibatalkan  oleh  Mahkamah Agung  pada  tingkat  kasasi  karena  alasan-alasan  :  pertama,  tidak  sah  atau melampaui kewenangan hukumnya. Kedua, mereka diterapkan secara tidak benar atau melanggar hukum. Ketiga, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan  perundang-undangan,  yang  mengancam  dapat  mengakibatkan  putusan yang bersangkutan dibatalkan karena kelalaian tersebut. 20
Ketiga, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara  Pengajuan  Upaya  Hukum  Keberatan  Terhadap  Putusan  KPPU  perlu diamandemen  dan  menambahkan  beberapa  ketentuan  pada  Pasal  6  Ayat  1 keterkaitan “dalam hal  Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka  melalui  putusan  sela  memerintahkan  kepada  KPPU  untuk  dilakukan pemeriksaan  tambahan”.  Seyogyanya  di  dalam  pemeriksaan  tambahan  harus ditentukan  jangka  waktu  yang  harus  dilaksanakan  oleh  KPPU  karena  untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, jika tidak, akibatnya KPPU  tidak  melaksanakan  perintah  pemeriksaan  tambahan,  sebab  tidak  ada ambang  batas  penyerahan  pemeriksaan  tambahan  ke  Pengadilan  Negeri.    Di samping  itu  juga  belum  menjelaskan  ketentuan  mengenai  hal-hal  yang  harus  di lengkapi  dalam  pemeriksaan  tambahan,  meskipun  dicantumkan  kemudian  pada sebuah  perintah  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  6  Ayat  2  PERMA  No.3
19 Galuh Puspaningrum, “Karakteristik Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia.”
20 Galuh Puspaningrum.
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Upaya  Hukum  Keberatan  Terhadap Putusan KPPU, bahwa “Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal  yang  harus  diperiksa  dengan  alasan-alasan  yang  jelas  dan  jangka  waktu pemeriksaan  tambahan  yang  diperlukan.”  Namun  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  No.  3  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  terhadap Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Pasal  11  menyatakan  bahwa “Pemeriksaan  Keberatan  dilakukan  tanpa  melalui  proses  mediasi”,  kemudian Pasal 12 menyatakan bahwa“ Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar salinan Putusan KPPU dan berkas perkaranya.”
Perubahan  selanjutnya  ada  dalam  pasal  46  yakni  apabila  tidak  terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), telah mempunyai kekuatan hukum  yang tetap. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga. Ketentuan pengenaan sanksi denda pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  perhitungannya  telah  diatur  sebagaimana  dalam  Pasal  2  Peraturan  KPPU 2/2021  yang dimana Majelis  Komisi  akan menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha berupa denda yang nilainya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah).  Denda  tersebut  tentu  akan  mempertimbangkan  dari  berbagai  hal yakni  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  adanya  tindakan  persaingan  usaha  tidak sehat, jangka waktu terjadinya persaingan usaha tidak sehat, beberapa faktor yang memberatkan  dan  meringankan  sesuai  perilaku  pelaku  usaha  dan  faktor kemampuan pelaku usaha untuk membayar denda tersebut. 21
Faktor  yang  memberatkan  pelaku  usaha  dalam  pengenaan  denda  tersebut adalah  ketika  pelaku  usaha  menjadi  inisiator/  mengawali  melakukan  tindakan pelanggaran  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  pelaku  usaha  kembali  mengulangi pelanggaran yang sama dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Maka  dari  alasan  tersebut  dapat memberatkan  pelaku  usaha  dan  memperbesar  besaran  denda  yang  diterimanya. 22 Faktor  yang  meringankan  pelaku  usaha  dalam  pengenaan  denda  saksi administratif  adalah  ketika  pelaku  usaha  menunjukkan  perilaku  yang  patuh terhadap  prinsip  hukum  persaingan  usaha  yang  sehat  yang  meliputi  kode  etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan sejenisnya yang mengarahkan pelaku usaha berperilaku  baik.  Pelaku  usaha  juga  secara  sadar  atas  keauannya  sendiri melakukan  tindakan  sukarela  untuk  menghentikan  perilaku  yang  berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sejak timbulnya perkara. Pelaku usaha sebelumnya  juga  belum  pernah  melakukan  pelanggaran,  atau  melakukan pelanggaran namun atas dasar tidak sengaja. Pelaku usaha tidak sebagai pemimpin dari  pelanggaran  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  tidak  menimbulkan  dampak yang tidak signifikan terhadap persaingan. 23 Majelis Komisi tetap
21 Pasal 2 Peraturan KPPU  2/2021 22 Pasal 6 Peraturan KPPU  2/2021
23 Pasal 5 Peraturan KPPU  2/2021
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
mempertimbangkan  terkait  faktor  kekuatan  untuk  membayar  pelaku  usaha tersebut. 24
Perhitungan  terkait  besaran  denda  tersebut  juga  dipertimbangkan  oleh Majelis  Komisi  yakni  paling  banyak  50%  (lima  puluh  persen)  dari  keuntungan bersih  yang  diterima  dari  periode  pelanggaran  persaingan  usaha  dilakukan  serta tidak melebihi dari 10% (sepuluh Persen) dari total penjualan pelaku usaha dalam pasar  bersangkutan.  Dalam  menentukan  batasan  tersebut  Majelis  Komisi  tetap mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayarnya. 25 Perhitungan mengenai  batasan  denda  berdasarkan  keuntungan  bersih  dengan  ketentuan rekapitulasi bukti penjualan, rincian dan bukti biaya tetap yang dibebankan, bukti pembayaran  ketaatan  pajak  dan  pungutan  negara  lainnya  selain  pajak. 26 Laporan keuangan  tersebut  harus  sudah  teraudit  dan  laporan  keuangan  didukung  dari keterangan ahli di bidang akuntansi. 27
Penjualan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  pada  saat  terjadinya pelanggaran  persaingan  usaha  tidak  sehat  digunakan  untuk  menghitung  denda maksimum,  dan  penjualan  dihitung  berdasarkan  penjualan  sebelum  pajak  atau pungutan  negara  lainnya.  Volume  penjualan,  harga  pasar,  daftar  harga,  daftar harga penawaran,  rekapitulasi,  bukti penjualan dan pembelian, laporan keuangan yang  disetujui  dan  meyakinkan,  laporan  rekening  giro,  bukti  penjualan  dan pembelian,  data  terkait  yang  diakui  oleh  Dewan  Komisi,  dan  laporan  keuangan yang  telah  diaudit  dan  laporan  digunakan  untuk  menghitung  penjualan.  bantuan keuangan dari pengetahuan industri terkait akuntansi. 28
Upaya  keberatan  dapat  ditempuh  pelaku  usaha/terlapor  apabila  putusan Majelis  Komisi  kurang  menguntungkannya,  namun  dalam  menyampaikan  upaya keberatan terlapor diwajibkan untuk menyampaikan jaminan bank sebanyak 20% (dua  puluh  persen)  dari  nilai  denda  sebagaimana  yang  telah  diputuskan  dalam amar putusan, sebagai pelaksanaan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari  sejak  terlapor  menerima  putusan.  Jaminan  bank  tersebut  diserahkan  kepada Ketua  Komisi. 29 Jaminan  bank  tersebut  berupa  surat  pernyataan  bank  untuk menjaminkan terlapor dan bank tersebut haruslah bank umum yang beroperasi di Indonesia. 30 Apabila  terlapor  tidak  menyerahkan  surat  jaminan  bank  maka terlapor  dianggap  menerima  putusan  dan  tidak  akan  mengajukan  keberatan kembali. 31 Komisi  dapat  mencairkan  jaminan  bank  tersebut  atau  juga  dapat
24 Pasal 7 Peraturan KPPU  2/2021 25 Pasal 8 Peraturan KPPU  2/2021
26 Kukuh  Leksono  S.  Aditya,  “Analysis  of  Transfer  Pricing  as  a  Tax  Avoidance  and  Proposed Suggestion to Prevent Its Disadvantages,” Yuridika 30, no. 1 (2015): 137–50.
27 Pasal 9 Peraturan KPPU  2/2021
28 Pasal 10 Peraturan KPPU  2/2021
29 Pasal 11 Peraturan KPPU  2/2021
30 Pasal 12 Peraturan KPPU  2/2021
31 Pasal 13 Peraturan KPPU  2/2021
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
mengembalikan  jaminan  tersebut  setelah  mendapat  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap. 32
Denda  tercantum  dalam  amar  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  merupakan  piutang  negara  yang  wajib  disetorkan  dalam  kas  negara bukan pajak sejak paling lambat  30 (tiga puluh)  hari terhitung dari pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak melakukan pembayaran  denda  tersebut  maka  pelaku  usaha  dikenakan  keterlambatan  yang telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  KPPU  mempunyai wewenang untuk penagihan atas denda tersebut, KPPU juga memiliki wewenang untuk  berkoordinasi  dengan  lembaga  pemerintah  yang  lain  untuk  menyelesaikan piutang negara tersebut. 33 Terlapor juga diberikan kesempatas terkait kelonggaran pembayaran  denda  tersebut  apabila  terlapor  melakukan  permohonan  kepada KPPU  dengan  bukti-bukti  data  keuangan.  Kelonggaran  tersebut  dapat  diajukan paling  lama  14  (empat  belas)  hari  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  itu diterima  terlapor. 34 Jangka  waktu  kelonggaran  yang  diberikan  oleh  Majelis Komisi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, namun terlapor diwajibkan untuk menyerahkan  jaminan  yang  cukup  yakni  asuransi,  jaminan  bank,  jaminan kebendaan, surety bond, jaminan lainnya yang disetujui oleh Komisi. 35
Hal  terkait  penghapusan  ancaman  pidana  atas  bentuk  pelanggaran  praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pendapat Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  memahami  bahwa  penghapusan  tersebut  ditujukan untuk  memperjelas  aspek-aspek  pidana  dalam  penegakan  hukum  yang  dapat diimplementasikan. Pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak diperiksa,  menolak  memberikan  informasi  yang  diperlukan  dalam  penyelidikan dan/atau  pemeriksaan,  atau  menghambat  proses  penyelidikan  dan/atau pemeriksaan,  serta  bagi  pelaku  yang  menolak  melaksanakan  Putusan  KPPU. Penegasan  ini  membantu  KPPU  dalam  menyerahkan  kepada  penyidik  atas pelanggaran  ketentuan  tersebut.  Khususnya  dengan  adanya memorandum  of understanding antara KPPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang  turut  mengatur  prosedur  penyerahan  aspek  pidana  dalam  hukum persaingan. 36 Berdasarkan  uraian  yang  sudah  dijelaskan,  maka  berlakunya  Perpu Cipta Kerja dapat menjadi sebuah terobosan tentunya memberikan dampak positif dalam pengaturan hukum persaingan Indonesia.
3.2 Problematika Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Cipta Kerja Adapun  masalah  pokok  dari  penerapan  Perpu  Cipta  Kerja  ada  beberapa yakni  mekanisme  PKWT,  pengupahan,  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK), pesangon  serta outsorcing. Poin-poin  perubahan  dalam  penegakan  hukum
32 Pasal 14 Peraturan KPPU  2/2021 33 Pasal 15 Peraturan KPPU  2/2021
34 Pasal 16 Peraturan KPPU  2/2021
35 Pasal 18 Peraturan KPPU  2/2021
36 Tektona,  “Quo  Vadis :  Kepastian  Hukum  Aturan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
persaingan  usaha  atas  terbitnya  Perpu  Cipta  Kerja  tidak  hanya  membawa kebaikan,  namun  terdapat  problematika  yang  akan  timbul  dibelakangnya  terkait poin-poin  perubahan  tersebut. 37 Dapat  diketahui  bersama  jumlah  Pengadilan Niaga  di  Indonesia  masih  terdapat  5  yakni  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat, Pengadilan  Niaga  Surabaya,  Pengadilan  Niaga  Semarang,  Pengadilan  Niaga Medan,  dan  Pengadilan  Niaga  Makassar. 38 Perubahan  pengajuan  keberatan  atas putusan  KPPU  ini  sangat  menyulitkan  bagi  pelaku  usaha  terutama  yang  berada jauh  dari  Pengadilan  Niaga,  hal  ini  menjadi  menghambat  proses  pengajuan keberatan  yang semula keberatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sekarang berpindah  ke  Pengadilan  Niaga  yang  tidak  semua  kota  memiliki  Pengadilan Niaga.
Secara  kompetensi  relatif  Pengadilan  Niaga  jika  menurut  pada pembentukannya  pada  tahun  1999  Pengadilan  Niaga  hanya  dipersiapkan menangani  perkara  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  yang saat  itu  menjadi  isu  sentral  perniagaan  setelah  terjadinya  krisis  moneter  tahun 1998. 39 Dalam  perkembangannya,  sebagaimana  diuraikan  di  atas  bahwa Pengadilan Niaga terus mendapat perluasan kompetensi absolut dari perundangan yang sifatnya khusus ( lex specialis ) 40 , namun di lain sisi jumlah pengadilan niaga tidak bertambah. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Niaga, idealnya harus dibarengi  dengan  penambahan  jumlah  Pengadilan  Niaga.  Artinya  penambahan kompetensi  absolut  tersebut  tentu  akan  berdampak  pada  kompetensi  relatif  dari Pengadilan Niaga itu sendiri. 41 Maka, dengan melihat kebutuhan saat ini dan pada masa  yang  akan  mendatang  terutama  jika  terjadi  perluasan  kompetensi  absolut Pengadilan  Niaga  yaitu  juga  menangani  Perkara  Persaingan  Usaha  perlu  adanya penambahan  jumlah  Pengadilan  Niaga  sehingga  dapat  memperluas  kompetensi relatif Pengadilan Niaga. 42 Implikasi yang ditimbulkan dari adanya ketidakpastian pada  kepastian  hukum  persaingan  usaha  yakni  akan  berdampak  pada terhambatnya pembangunan ekonomi Indonesia.
Dampak  dari  berubahnya  sanksi  denda  mengakibatkan  ketidakpastian hukum  dikarenakan  hilangnya  batas  maksimal  yang  dapat  dikenakan  kepada
37 Rai  Mantili,  Hazar  Kusmayanti,  and  Anita  Afriana,  “Problematika  Penegakan  Hukum  Persaingan Usaha  Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Menciptakan  Kepastian  Hukum,” Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum (Journal of Law) 3, no. 1 (2016): 116–32, https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7.
38 Agus  Iskandar,  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis,” Jurnal Pranata Hukum 7, no. 1 (2012): 68. 39 Serlika  Aprita,  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Memeriksa  Dan  Memutus  Perkara Permohonan  Pernyatan  Pailit,” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 14,  no.  1  (2019):  61–80, https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178.
40 Lucky  Omega  Hasan,  “Purifikasi  Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Menangani  Perkara Kepailitan/PKPU,” Jurnal Syntax
Transformation 2, no. 12 (2021): 1754–64, https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.471.
41 Eben  Paulus  Muaja,  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  HAKI  Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” Lex Crimen VII, no. 6 (2018): 89–96.
42 Didin R Dinovan, “Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula  Arbitrase  Dalam  Perjanjian  Yang  Disepakati,” Supremasi  Jurnal  Hukum 2,  no.  1  (2021):  1–10, https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i1.106.
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
pelaku  usaha.  Hal  ini  menjadikan  KPPU  dapat  berpotensi  melakukan  kesalahan dalam  penentuan  jumlah  denda  yang  akan  dijatuhkan,  walaupun  telah  diatur dalam  peraturan  presiden  namun  tidak  menutup  kemungkinan  hal  tersebut  akan terjadi. Dalam Perpu Cipta Kerja tidak dijelaskan secara tepat dan jelas mengenai sanksi  pelanggaran  hukum  persaingan  usaha  yang  mengacu  pada  kerugian masyarakat dan dunia usaha. 43
Penghapusan  ancaman  pidana  atas  bentuk  pelanggaran  praktik  monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  tercantum  pada  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2) UU No. 5 Tahun 1999. Penghapusan ancaman pidana pada Pasal 48 ayat (1) dan (2)  mengakibatkan  berlakunya  sanksi  pidana  yang  tercantum  di  dalam  KUHP yaitu  Pasal  382  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengenai Perbuatan Curang dengan ancaman pidana penjara paling lama satu  tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Penyebab berlakunya  sanksi  pidana  adalah  pelanggaran  persaingan  usaha  pada  KUHP dikarenakan  aturan  pada  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  yang  merupakan lex  specialis dihapuskan, maka akan kembali pada aturan sebelumnya yang lebih umum yakni KUHP  yang  merupakan lex  generalis . 44 Asas lex  specialis  derogat  legi  generali (hukum  khusus  menyampingkan  hukum  umum)  merupakan  salah  satu  asas preferensi  yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum.  Asas  preferensi  adalah  asas  hukum yang  menunjuk  hukum  mana  yang  lebih  didahulukan  (untuk  diberlakukan),  jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Sehingga bila  aturan  hukum  khusus  kini  tidak  berlaku  lagi  terhadap  suatu  peristiwa  yang sama,  maka  kembali  lagi  pada  aturan  yang  umum  itu. 45 Selain  berlaku  Asas lex specialis derogat legi generali , maka berlaku pula Asas lex posterior derogat legi prior . 46 Undang-undang  yang lebih baru mengesampingkan undang-undang  yang lama.  terkait  pengenaan  sanksi  pidana  pada  materi  yang  sama  akan  berlaku  lagi aturan  yang  bersifat legi  prior yakni  KUHP.  Secara  umum  dapat  dilihat  bahwa sanksi pidana yang tercantum pada KUHP memiliki sanksi pidana yang kecil, hal ini  akan  berakibat  pada  proses  penegakan  hukum  tidak  berjalan  semestinya  dan tidak  memberikan  efek  jera  pada  pelanggar  persaingan  usaha  di  Indonesia.  Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan bertujuan untuk semata- mata untuk pembalasan, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana,  memperbaiki,  mendidik,  atau  memasyarakatkan  kembali  si  pelanggar. 47
43 Maarthen Y. Tampanguma, “Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum,” Lex Administratum IX, no. 3 (2021): 58–67.
44 Fikri La Hafi and Budiman Budiman, “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 1 (2017): 149–69, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1200.
45 Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan  Penggunaannya  Dalam  Penalaran  Dan  Argumentasi  Hukum,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 14,  no.  3 (2020): 305–25.
46 Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Masalah-Masalah Hukum 44, no. 4 (2015): 503, https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510.
47 Tektona,  “Quo  Vadis :  Kepastian  Hukum  Aturan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  rekomendasi  kedepan  dalam  menghadapi persaingan  usaha  di  Indonesia  yakni  dengan  cara  mematuhi  Undang-Undang Cipta  Kerja  ini  sehingga  dapat  menjadi  payung  hukum  bagi  pelaku  usaha  yang nantinya juga akan berdampak pada investor. Investor akan tertarik berusaha atau berbisnis  di  Indonesia.  Hal  tersebut  akan  berdampak  pada  perekonomian  di Indonesia.
4. PENUTUP
Terbitnya  Perpu  Cipta  Kerja  secara  umum  masih  menimbulkan  pro  dan kontra  namun  di  sisi  lain  diharapkan  dapat  memperbaiki  kekurangan  yang terdapat  pada  hukum  persaingan  usaha.  Tidak  hanya  itu  Perpu  ini  diharapkan dapat  menjadi  payung  hukum  agar  para  investor  dapat  tertarik  berinvestasi  di Indonesia  dan  dapat  memajukan  perekonomian.  Poin  perubahan  dalam  Perpu  ini yakni  beralihnya  pengajuan  keberatan  atas  putusan  KPPU  dan  fiat  eksekusi putusan KPPU yang semula dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Sanksi denda  yang  dimana  ditentukan  lebih  lanjut  dalam  peraturan  presiden  dengan mengacu  dari  beberapa  aspek.  Penghapusan  beberapa  pidana  pokok  dan  pidana tambahan yang mengakibatkan berlakunya kembali hukum pidana di KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, Kukuh Leksono S. “Analysis of Transfer Pricing as a Tax Avoidance and Proposed  Suggestion  to  Prevent  Its  Disadvantages.” Yuridika 30,  no.  1 (2015): 137–50.
Agus  Iskandar.  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Bisnis.” Jurnal Pranata Hukum 7, no. 1 (2012): 68. Agustina, Shinta. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem  Peradilan Pidana.” Masalah-Masalah  Hukum 44,  no.  4  (2015):  503. https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510.
Aprita, Serlika. “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyatan Pailit.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 14, no. 1 (2019): 61–80. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178.
Dinovan, Didin R. “Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap  Adanya  Klausula  Arbitrase  Dalam  Perjanjian  Yang  Disepakati.” Supremasi Jurnal Hukum 2, no. 1 (2021): 1–10.
https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i1.106.
Efendi,  A’an,  and  Dyah  Ochtorina  Susanti. Logika  Dan  Argumentasi  Hukum . Jakarta: Kencana, 2020.
Galuh  Puspaningrum.  “Karakteristik  Penyelesaian  Perkara  Persaingan  Usaha  Di Indonesia.” Universitas Jember, 2021.
Hafi,  Fikri  La,  and  Budiman  Budiman.  “Penerapan  Asas  Lex  Specialis  Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.” Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  &  Pranata Sosial 12, no. 1 (2017): 149–69. https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v12i1.1200.
Huda,  Miftahul.  “Hak  Atas  Memperoleh  Kepastian  Hukum  Dalam  Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung.” Jurnal  HAM 11, no. 2 (2020): 255. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267.
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
Hutagulung,  S.M. Praktik  Peradilan  Perdata  Dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Irfani,  Nurfaqih.  “Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  Dan  Lex  Posterior: Pemaknaan,  Problematika,  Dan  Penggunaannya  Dalam  Penalaran  Dan Argumentasi Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 3 (2020): 305–25. L. Budi Kagramanto. Mengenal Hukum Persaingan Usaha . Sidoarjo: Laros, 2012. Lathif,  Nazaruddin.  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  Untuk  Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” Palar | Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017). https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
Maarthen  Y.  Tampanguma.  “Tinjauan  Yuridis  Problematika  Penegakan  Hukum Persaingan  Usaha  Dalam  Menciptakan  Kepastian  Hukum.” Lex Administratum IX, no. 3 (2021): 58–67.
Mantili,  Rai,  Hazar  Kusmayanti,  and  Anita  Afriana.  “Problematika  Penegakan Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Menciptakan Kepastian Hukum.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 1 (2016): 116–32. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021.
Matompo,  Osgar  Sahim.  “Penegakan  Hukum  Dalam  Pengawasan  Persaingan Usaha Di Indonesia.” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 3,  no.  1  (2020): 163. https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.2945.
Muaja,  Eben  Paulus.  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian Sengketa  HAKI  Di  Bidang  Hak  Cipta  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014.” Lex Crimen VII, no. 6 (2018): 89–96.
Novanto,  Arya  Setya,  and  Ratna  Herawati.  “Efektivitas  Undang-Undang  Cipta Kerja  Dalam  Pembangunan  Hukum  Indonesia  The  Effectiveness  of  the  Job Creation  Law  in  Indonesia  ’  s  Legal  Development  Presiden  Joko  Widodo Pada Pidato Pelantikannya Sebagai Presiden Pada.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 401–11.
Omega  Hasan,  Lucky.  “Purifikasi  Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam Menangani Perkara Kepailitan/PKPU.” Jurnal Syntax Transformation 2, no. 12 (2021): 1754–64. https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.471.
“Pemerintah  Terbitkan  Perpu  Cipta  Kerja.”  Accessed  February  20,  2023. https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/.
Puspaningrum,  Galuh,  Herowati  Poesoko  L.,  Budi  Kagramanto,  and  Dominikus Rato. “The Characteristic of Business Competition Supervisory Commission in  Indonesian  Legal  System  Heading  To  Society  5.0  Era.” Scientific Research Journal 08, no. 03 (March 2020): 29–33.
https://doi.org/10.31364/scirj/v8.i3.2020.p0320753.
Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Politik Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 50. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
Siregar, Mahmul. “Bukti Tidak  Langsung (Indirect  Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 13, no. 2 (2018): 187–200. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910.
Sudarmanto,  Kukuh, Budi  Suryanto,  Muhammad Junaidi, and Bambang  Sadono. “Implikasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja
Received: 4-2-2023 Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar
Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 702. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191.
Tektona, Rahmadi. “Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Persaingan  Usaha 2,  no.  1  (2022):  43–54. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51.