## INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA BANDUNG
Rianandita ‘Arsy Elkesaki 1) , Riska Dwi Oktaviani 2) , Melina Putri Setyaherlambang 3)
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

## ABSTRAK
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  kinerja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah bagi  masyarakat.  Pelayanan  publik  bertujuan  untuk  membentuk  suatu kenyamanan  bagi  kedua  belah  pihak.  Tulisan  ini  akan  membahas  mengenai berbagai  jenis  inovasi  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kota  Bandung.  Penerapan  inovasi  pelayanan  publik  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung  seperti  e-SPASI,  Kartu Identitas  Anak,  e-PunTEN,  Mepeling  dan  Delivery  Service.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  berupa  pengumpulan  data  dari  internet  yang mana  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  inovasi  yang  dikembangkan  dari perkembangan  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota  Bandung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  jenis inovasi  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Bandung.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  semakin  berkembangnya teknologi di masyarakat maka dalam suatu pelayanan publik pun harus diikuti dengan  perkembangan  teknologi.  Dengan  adanya  berbagai  inovasi  ini diharapkan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung  dapat melayani masyarakat Kota Bandung dengan baik.
Kata kunci: inovasi, pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

## ABSTRACT
Public service is a performance performed by the government for the community. Public  services  aim  to  create  comfort  for  both  parties.  This  paper  will  discuss various  types  of  public  service  innovations  at  the  Bandung  City  Civil  Registry. The application of public service innovations by the Department of Population and Civil  Registration  of  the  City  of  Bandung  such  as  e-SPASI,  Children's  Identity Cards,  e-PunTEN,  Mepeling  and  Delivery  Service.  This  study  uses  a  qualitative method  in  the  form  of  data  from  the  internet  which  is  to  describe  how  the innovations developed from the development of public services in the Department of Population and Civil Registry of Bandung City. This study aims to see how the types  of  public  service  innovations  in  the  Department  of  Population  and  Civil Registry  of  Bandung  City.  The  research findings  show  that  the  more  technology develops  in  society,  the  more  public  services  must  be  followed  by  technological developments. With these various innovations, it is hoped that the Department of Population  and Civil  Registration of the City  of Bandung can serve the people of Bandung City well.

## Keywords: innovation, public services, Population and Civil Registry Service

## PENDAHULUAN
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  merupakan  suatu instansi  pemerintahan  yang  bergerak  dalam  bidang  pelayanan  publik. Pelayanan publik yang dilakukan diantaranya terkait dengan kepengurusan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu  Keluarga  (KK),  Akta Kelahiran,  hingga  Surat  Kematian.  Pelayanan  publik  yang  prima tentunya  selalu  diharapkan  oleh  masyarakat,  meskipun  tuntutan tersebut  pada  kenyataannya  sering  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  masih cenderung  berbelit-belit,  mahal,  serta  kurang  efektif  dan  efisien. Keadaan  tersebut  terjadi  karena  masih  memposisikan  masyarakat sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Oleh karena itu, perlu dilakukan  reformasi  pelayanan  publik  dengan  mengembalikan  dan mendudukkan  “pelayan”  dan  yang  “dilayani”  ke  pengertian  yang sesungguhnya. Meskipun berdirinya suatu negara sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat, namun pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada  masyarakat  dibalik  menjadi  pelayanan  masyarakat  terhadap negara (Hisbani, Karim, dan Malik, 2015).
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  hal  yang  bermanfaat  bagi masyarakat  di  setiap  negara  atau  dapat  juga  diartikan  sebagai  sebuah pelayanan  kepada  konsumen  yang  tujuannya  untuk  memenuhi kebutuhan  konsumen  tersebut.    Di  dalam  studi  Ilmu  Pemerintahan, maka  yang  menjadi  pelayan  adalah  pemerintah  dan  konsumen  adalah masyarakat. Agar terbentuk suatu kenyamanan bagi kedua belah pihak maka  masyarakat  harus  mendominasi  kondisi  yang  ada  di  daerahnya. Dengan  adanya  kondisi  yang  pelayanan  publik  yang  kurang  baik  di suatu  daerah  maka  pemerintah  sebagai  pelayan  dapat  memberikan pelayanannya  sesuai  dengan  peran  atau  tugas  yang  mereka  patuhi. Sebagai  implementasi  UndangUndang    Nomor  25  Tahun  2009  pasal  7
ayat (4) huruf c, tentang pelayanan publik, maka ditetapkan pada tahun 2014  sebagai  tahun  inovasi  pelayanan  publik  sebagai  upaya memfokuskan kebijakan dan implementasi kebijakan terarah, mendalam dan  berkesinambungan  dalam  membangun  inovasi  pelayanan  publik  di lingkungan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Kualitas  pelayanan  publik  yang  baik  dari  aparatur  pemerintah, dibuat  didalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Kebijakan  ini  berguna  untuk meningkatkan  kualitas  dalam  pelayanan  publik.  Namun  kebijakan  ini tidak  akan  berjalan  maksimal  jika  aparaturnya  tidak  bekerja  secara optimal  karena  permasalahan  ini  harus  dilakukan  secara  konsisten dengan  memperhatikan  apa  yang  sedang  diperlukan  oleh  masyarakat dan  yang  akan  memudahkan  masyarakat  dalam  proses  kehidupan sehari-hari. (Haqie, Nadiah, & Ariyani, 2020).
Pelayanan  publik  harus  berkembang  seiring  berjalannya  waktu, maka  dari  itu  pelayanan  publik  membutuhkan  suatu  inovasi  (Jati, 2011).  Di  zaman  milenial  seperti  sekarang  ini,  perkembangan  teknologi makin merambat ke seluruh dunia, sehingga makin banyak masyarakat yang  menggunakan  teknologi  untuk  kehidupan  sehari-harinya.  Dengan adanya kemajuan teknologi, maka pelayanan publik juga harus memiliki inovasi baru yang berhubungan dengan teknologi (Nasikhah, 2019).
Istilah  inovasi  sudah  tidak  asing  lagi  dalam  segala  aspek kehidupan,  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berperan  penting  dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang melibatkan individu, masyarakat,  organisasi,  dan  negara.  Dalam  konteks  hubungan  negara dan  publik,  negara  berperan  sebagai  aktor  fasilitator  dan  regulator kebijakan  public  dan  inovasi  sebagai  kata  kunci  strategis  ketika  output dan  hasil  kebijakan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  dinamika
perkembangan  masyarakat  yang  semakin  global.  Menurut  Damanpour (2008), menyatakan bahwa pelayanan inovasi dapat berupa produk atau jasa  yang  baru,  teknologi  baru,  teknologi  proses  produksi  yang  baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru untuk anggota organisasi.  Inovasi  pelayanan  publik  merupakan  suatu  keharusan  bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk mengimplementasikan  pelaksanaan  desentralisasi  yaitu  mengupayakan peningkatan  kesejahteraan,  kemakmuran  dan  kemandirian  bagi masyarakat dan daerahnya (Yanuar, 2019).
Inovasi  memiliki  atribut  inovasi  dalam  implementasinya,  yaitu relative  advantage  atau  keuntungan  relatif.  Dibandingkan  dengan inovasi  sebelumnya,  inovasi  harus  memiliki  keunggulan  dan  nilai  lebih. Selalu  ada  nilai  kebaruan  dalam  inovasi,  yang  menjadi  ciri  khas  yang membedakannya  dari  yang  lain, compability atau  kesesuaian.  Inovasi juga  memiliki  sifat  kebalikan  dari  kompatibel  atau  kesesuaian  dengan inovasi  yang  diganti.  Tujuannya  agar  tidak  hanya  membuang  inovasi lama,  selain  karena  biaya  yang  sedikit,  tetapi  juga  memanfaatkan inovasi  lama  sebagai  bagian  dari  proses  transisi  ke  inovasi baru.  Selain itu, dapat mendorong proses adaptasi dan pembelajaran inovatif dengan cara yang lebih cepat, complexity atau kerumitan. Dibandingkan dengan inovasi  sebelumnya,  inovasi  memiliki  sifat  baru  dan  kompleksitas  yang lebih  tinggi.  Namun,  karena  inovasi  menyediakan  metode  yang  lebih baru  dan  lebih  baik,  tingkat  kerumitan  ini  biasanya  bukan  merupakan masalah  penting, triability atau  kemungkinan  dicoba.  Setelah  diuji  dan dibuktikan  memiliki  keunggulan  atau  nilai  lebih  dari  inovasi  lama barulah inovasi tersebut dapat diterima. Oleh karena itu, produk inovasi harus  lulus  tahap  pengujian  publik,  dan  setiap  orang  atau  masing- masing  pihak  memiliki  kesempatan  untuk  menguji  kualitas,  ketelitian atau  kemudahan  pengamatan  dari  inovasi  tersebut.  Sebuah  inovasi
harus dapat diamati dalam hal cara kerjanya dan menghasilkan hal-hal yang lebih baik. (Hisbani, Karim, dan Malik: 2015)
Dalam penelitian ini, kami membahas mengenai inovasi pelayanan publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandung.  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandung  merupakan  kantor utama  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandung  yang melayani  seluruh  warga  Kota  Bandung  dimana  semua  pelayanan (kecuali  pelayanan  legalisir  dan  pelayanan  informasi  pengaduan). Terdapat  berbagai  jenis  inovasi  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandung  yang  sudah berlangsung dari tahun 2016.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif  yang  mana  untuk  mendeskripsikan bagaimana  inovasi  yang  dikembangkan  dari  perkembangan  pelayanan publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandung. Pendekatan  kualitatif  adalah  melakukan  analisis  deskriptif  terhadap data  dan  hasil  pengamatan.  Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini mengikuti  konsep  yang  diberikan  Miles  and  Huberman.  Miles  and Hubermen  mengungkapkan  bahwa  aktifitas  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus- menerus  pada  setiap  tahapan  penelitian  sehinggasampai  tuntas  (Fikri, Sholeh,  &  Baroroh,  2016).  Dengan  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  akan  lebih  mudah  menemukan  deskripsi  dan  gambaran  yang lebih  mendalam  tentang  gejala  sosial  tertentu.  Selain  itu,  metode  ini akan  membantu  memberikan  gambaran  seutuhnya  secara  sistematik, faktual  dan  akurat  dalam  menjawab  pertanyaan  bagaimana  inovasi pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Bandung.  Sumber  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  data  sekunder.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan survei  instansi  untuk  mendapatkan  data-data  dan  telaah  dokumen. Dengan  situasi  Indonesia  yang  sedang  berada  di  tengah  covid-19,  kecil kemungkinan  untuk  menggunakan  data  primer  karena  adanya social distancing yang  harus  dipatuhi  dari  pemerintah.  Jadi,  penyusun  hanya bisa  menggunakan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini.  Teknik  analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif kualitatif. Data ini dilakukan  dengan  berbagai  cara  yang  beragam.  Analisis  data  selama proses  pengumpulan  data  amat  penting  artinya  bagi  peneliti  untuk melakukan  pengamatan  terfokus  terhadap  permasalahan  yang  dikaji. Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  pada  dasarnya  analisis deskriptif,  diawali  dengan  pengelompokan  data  yang  sama,  selanjutnya dilakukan  interpretasi  untuk  memberi  makna  setiap  sub-aspek  dan hubungan  antara  satu  dengan  lainnya.  Kemudian,  dilakukan  analisis atau  interpretasi  keseluruhan  aspek  untuk  memahami  makna hubungan  antara  aspek  yang  satu  dengan  lainnya  yang  menjadi  fokus penelitian.  Makna  diinterpretasi  dalam  penganalisaan  data  dari  sudut pandang informan dimana penelitian tersebut dilaksanakan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  kota  Bandung  memiliki  berbagai  bentuk  inovasi pelayanan  publik. Relative  Advantage (Keuntungan  Relatif)  inovasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  harus  dapat  memberikan  dampak yang  positif.  Pada  atribut  inovasi  ini,  keuntungan  relatif  yang  perlu diukur  untuk  setiap  inovasi  adalah:  manfaat  ekonomis,  kemudahan penggunaan,  bekerja  lebih  cepat  dan  bekerja  lebih  mudah  (Sehsa Cantika, Dewi Rostyaningsih, 2015). Penerapan inovasi pelayanan publik
oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  bandung  adalah sebagai berikut :
1. e-SPASI
e-SPASI  merupakan  salah  satu  inovasi  dari  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandung  yang  mulai  diterapkan  pada  tahun 2016.  Pada  awalnya  pendaftaran  penerbitan  dokumen  kependudukan dan  pencatatan  sipil  dilakukan  secara  manual,  hal  ini  menyebabkan menumpuknya  masyarakat  di  kantor  dinas  tanpa  bisa  ditentukan  atau tidak  ada  kepastian  kapan  dan  jam  berapa  masyarakat  akan  dilayani. Situasi  yang  serba  tidak  nyaman  ini  memunculkan  gagasan  lalu terciptalah  elektronik  Sistem  Pendaftaran  Antrean  Via  SMS  (e-SPASI)  di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
Pitriyanti (2019) berpendapat bahwa layanan pembuatan dokumen kependudukan  juga  dapat  dilakukan  melalui  elektronik  Sistem Pendaftaran Antrean Via SMS (e-SPASI). Sistem dapat bekerja selama 24 jam,  namun  masih  tetap  terkontrol  dengan  sistem  booking,  sehingga tidak  akan  menumpuk  daftar  antrian  yang  terlalu  banyak  (melebihi kuota  Dinas) dan  masyarakat  dapat  datang  sesaat  sebelum  waktunya mendapatkan  pelayanan ,  sehingga  masyarakat  saat  ini  yang  mengurus dokumen  kependudukan  di  Disdukcapil  terlihat  rapi  dan  tidak berdesak-desakan lagi, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib  (Pitriyanti,  2019).  Pada  saat  pandemi  saat  ini,  inovasi  tersebut tentu  saja  mendukung  pencegahan  penularan  virus  covid-19  karena dengan  adanya  inovasi  tersebut  tidak  lagi  terjadi  kerumunan  di  kantor Disdukcapil Kota Bandung.

## 2. Kartu Identitas Anak
Salah  satu  bentuk  kebijakan  pemerintah  dalam  melindungi  dan mensejahterakan  masyarakat  serta  memantau  penduduk  tercantum pada  kebijakan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  yang
mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Kartu Identitas  Anak  (KIA)  yang  di  muat  dalam  Undang-Undang  Nomor  24 tahun 2013  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  dibidang  administrasi kependudukan.  Kartu  ini  hanya  diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  diberikan  untuk  anak  0-17  tahun kurang  satu  hari.  Dengan  diterbitkannya  KIA  diharapkan  dapat memudahkan  pendataan,  perlindungan  dan  pelayanan  publik  serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan realisasi hak konstitusional  warga  negara.  Guna  memaksimalkan  manfaat  KIA  maka Disdukcapil Kota Bandung telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memberikan layanan kepada anak-anak, seperti bimbingan belajar, toko  buku,  restoran,  tempat  bermain  anak,  toko  pakaian,  waterpark, serta  menyepakati  bahwa  anak/keluarga  anak  pemegang  KIA  akan mendapatkan  diskon  apabila  melakukan  transaksi  dengan  beberapa mitra yang disebutkan di atas.

## 3. Ruang Bermain Anak
Masyarakat yang berkunjung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  tidak  hanya  kalangan  orang  dewasa,  banyak  juga diantaranya  yang  membawa  anak-anak.  Karena  itulah  ruang  kosong yang  berada  di  area  kantor  Disdukcapil  Kota  Bandung  dimanfaatkan sebagai  pojok  bermain  anak.  Dalam  area  ini  terdapat  ayunan  serta berbagai  macam  mainan  untuk  anak-anak.  Area  yang  dibangun  pada Juli  2017  ini  membuat  anak-anak  senang  bermain  sembari  menunggu selesainya  proses  pelayanan  yang  dilakukan  (Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Bandung, 2020).

## 4. Ruang Laktasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung membangun  ruangan  khusus  bagi  ibu  menyusui  atau  ruang  laktasi pada  Maret  2017.  Ruangan  ini  akan  memberikan  kenyamanan  untuk ibu yang membawa balitanya. Ketersediaan ruang laktasi ini merupakan salah  satu  bentuk  kepedulian  Disdukcapil  Kota  Bandung  terhadap kaum Ibu, terlebih ASI (Air Susu Ibu) ekslusif merupakan hak anak yang harus diberikan ibu dengan kondisi nyaman serta aman.

## 5. Pohon Harapan
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandung  sangat terbuka  terhadap  berbagai  macam  masukan,  saran  dan  kritikan.  Maka dari  itu,  pada  Agustus  2017  dibuatlah  Pohon  Harapan  dimana masyarakat  yang  telah  selesai  melakukan  pelayanan  akan  diberikan secarik  kertas  untuk  kemudian  diminta  menuliskan  kesan  kesannya terhadap  pelayanan  yang  telah  diberikan  oleh  petugas  pelayanan. Komentar-komentar  sera  masukan  –  masukan  yang  dituliskan masyarakat tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar bagi Disdukcapil untuk  kedepannya  dalam  upaya  melakukan  penyempurnaan  serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## 6. e-PunTEN
Elektronik  Pendaftaran  Penduduk  Non  Permanen  (e-PunTEN) merupakan  terobosan  untuk  pelayanan  adminstrasi  kependudukan Disdukcapil  Kota  Bandung  dalam  bentuk  aplikasi.  Sebelumnya, penduduk  pendatang  yang  belum  pernah  berada  di  Kota  Bandung selama ini belum terdata. Oleh karena itu, pada September 2017 Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandung  merilis  aplikasi  ini, guna membangun dan menyusun database penduduk non permanen di Kota  Bandung  yang  bisa  dijadikan  sebagai  salah  satu  unsur  dalam penyusunan  perencanaan  pembangunan  di  Kota  Bandung  di  berbagai sektor.
Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, beberapa hal penting  yang  perlu dilakukan  yaitu  koordinasi  penyelenggara,  penataan teknis  penyelenggara,  pembinaan  dan  sosialisasi  penyelenggaraan, pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  masyarakat,  serta  penyajian  data kependudukan  (Saputra,  2019).  Salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung  daalam rangka  mewujudkan  administrasi  kependudukan,  yaitu  dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  termasuk  aplikasi  e-PunTEN  yang merupakan  inovasi  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Kemudian, faktor anggaran dan waktu juga melatarbelakangi terbentuknya aplikasi ini. Diharapkan melalui aplikasi ini anggaran yang dikeluarkan  untuk  pendataan  penduduk  non-permanen  tidak  terlalu besar.  Pasalnya,  jika  mendata  dari  rumah  ke  rumah  setiap  hari  akan memboroskan anggaran, misalnya untuk transportasi. Hal ini tentu saja tidak  efektif  dan  efisien.  Kemudian  dari  sisi  waktu  yang  dibutuhkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengumpulkan data- data tersebut, hanya ada lima hari dalam seminggu. Artinya, hanya pada jam  kerja  saja  para  pejabat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  dalam  melakukan  pendataannya.  Sedangkan,  jika  menggunakan aplikasi secara online maka dapat dilakukan pendataan dimanapun dan kapanpun.  Dengan  dibentuknya  aplikasi  ini,  diharapkan  pendataan penduduk  non-permanen  hasilnya  akan  lebih  maksimal  (Dwiputra, 2019).

## 7. Salaman
SALAMAN merupakan  inovasi  yang  dibuat  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota  Bandung  untuk  memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan dokumen kependudukan.  Aplikasi  tersebut  dapat  diakses  melalui  website  resmi Disdukcapil  Kota  Bandung  maupun  diunduh  melalui  Play  Store  bagi
pengguna  Smartphone  android.  Aplikasi  ini  telah  meraih  penghargaan pada  gelaran  penghargaan  Kompetisi  Inovasi  Jawa  Barat  (KIJB)  tahun 2020  di  Trans  Luxury  Hotel,  Selasa  (15  Desember  2020).  Dalam mengakses  aplikasi  Salaman,  masyarakat  hanya  perlu  membuat  akun dengan  menggunakan  Nomor  Induk  Keluarga  (NIK)  Kepala  Keluarga, Nomor Kartu Keluarga (KK) terupdate serta e-mail dan nomor yang valid. Pada  awal  diluncurkan  aplikasi  Ini,  17  Desember  2018,  Salaman merupakan  salah  satu  opsi  dalam  pengajuan  dokumen  kependudukan disamping  masih  dibukanya  layanan  pengajuan  secara  offline.  Namun, sejak  pandemi  Covid-19  merebak,  layanan  tatap  muka  di  Disdukcapil Kota  Bandung  dihentikan  dan  dialihkan  melalui  layanan  online.  Salah satunya melalui Salaman yang meliputi:
1. LayananAktaKelahiran;
2. Akta Kematian
3. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)
4. Pindah dalam Kota Bandung; dan
5. Kartu Identitas Anak (KIA).
Salah  satu  fitur  istimewa  dari  Salaman  adalah  chatting.  Fitur  ini memungkinkan  masyarakat  berinteraksi  langsung  dengan  operator terkait teknis pengajuan, persyaratan (Eldo & Mutiarin, 2019), maupun kendala yang dihadapi dalam pengajuan dokumen. Dengan memanfaatkan fitur tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi pengajuan dengan berkas yang kurang lengkap. Diaturnya formulir dan buku yang digunakan  dalam  administrasi  kependudukan  dalam  Permendagri Nomor  109  tahun  2019,  maka  Salaman  pun  disesuaikan  dengan peraturan tersebut. Permendagri Nomor 109 tahun 2019 memungkinkan masyarakat  bisa  dengan  mudah  melakukan  pencetakan  dokumen kependudukan secara mandiri, dan Salaman memfasilitasi hal tersebut.
Masyarakat  cukup  duduk  di  rumah  dan  bersantai  bersama  keluarga, namun tetap bisa mengajukan dokumen kependudukan dan mencetaknya secara mandiri dengan kertas yang telah ditentukan yakni HVS  ukuran  A4  80  gram.  Melalui  aplikasi  Salaman  ini  dapat memberikan  manfaat  yang  sangat  signifikan  dengan  adanya  efisiensi dari segi biaya, waktu dan tenaga sehingga masyarakat tidak perlu repot bulak-balik  ke  kantor  Disdukcapil  Kota  Bandung  (Muharam,  2019). Tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  transportasi,  dan  tidak  perlu berkerumun  di  kantor  Disdukcapil  selama  masa  pandemi,  karena layanan  pengajuan  dokumen  kependudukan  sudah  bisa  diakses  dan selesai dalam genggaman.

## 8. Bi  EHa  dan  Mang  Udin  (Bisa  Euy  Hebat  dan  Mengga  Urus Identitas Kependudukanna)
Tahun  2016,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Bandung  mulai  melayani  permohonan  perekaman  KTP  elektronik  ke rumah-rumah  yang  dikhususkan  untuk  orang  sakit,  disabilitas  dan lansia yang tidak mampu melakukan perekaman ke kantor Disdukcapil, kecamatan  atau  lokasi-lokasi  pelayanan  lainnya.  Saat  itu  pelayanan masih menggunakan alat perekaman portable serta mobil dinas pejabat untuk  mencapai  lokasi  pemohon.  Namun,  seiring  dengan  semakin banyaknya  permohonan  perekaman  KTP  elektronik  untuk  orang  sakit, disabilitas  dan  lansia,  maka  pada  awal  tahun  2018,  Kepala  Dinas kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung  bersama  pejabat struktural di Lingkungan Disdukcapil Kota Bandung mulai mencari cara untuk  menyiapkan  sarana  prasarana  serta  tim  khusus  untuk  melayani perekaman  ke  rumah-rumah  ini.  Berbekal  kreatifitas  dan  dana  yang ada,  2  (dua)  mobil  pelayanan  tidak  berbasis  IT  yang  awalnya  hanya digunakan  untuk  sarana  tambahan  mobil  pelayanan  keliling  (Mepeling) akhirnya  disulap  menjadi  mobil  pelayanan  khusus  perekaman  KTP elektronik bagi orang sakit, disabilitas dan lansia. 80 Maka pada tanggal
4  Oktober  2018,  Wali  Kota  Bandung,  Oded  Daniel,  meresmikan  mobil pelayanan  baru  yang  diberi  nama  Bi  EHa  (Bisa  Euy  Hebat)  dan  Mang Udin  (Mengga  Urus  Identitas  Kependudukanna).  Diharapkan  dengan adanya  2  mobil  pelayanan  khusus  ini,  hak  warga  Kota  Bandung  untuk mendapatkan dokumen kependudukan dapat terpenuhi

## 9. Segitiga (Senam Gaya Tiga Menit)
Senam segitiga adalah singkatan dari “SENAM GAYA TIGA MENIT” yang  memiliki  tujuan  menghilangkan  rasa  bosan  dan  penat  bagi pengunjung kegiatan ini bertujuan untuk melemaskan otot serta sendi- sendi  dari  para  petugas  front  office  sehingga  sekalipun  duduk  seharian para petugas ini tetap sehat, selain itu senam segitiga juga dimaksudkan untuk  menciptakan  suasana  keakraban  antar  petugas  dan  masyarakat pemohon dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Senam ini juga memmiliki  tujuan  lain  yaitu  supaya  menciptakan  suasana  di  bagian front  office  agar  terlihat  lebih  senang,  gembira,  dan  akrab.  Senam Segitiga  dilakukan  setiap  hari  3  kali  pada  pagi  hari  setelah  apel  pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 2 siang.

## 10. Geulis
Gerai  Untuk  Layanan  Istimewa  atau  Geulis  merupakan  inovasi untuk  memudahkan  dan  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Geulis  Merupakan  Program  Kolaborasi  DPRD  Kota  Bandung  dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disukcapil), yang bertujuan untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  membuat  kartu  identitas. Geulis  pertama  di  Festival  Citylink  Malldiresmikan  oleh  Dirjen Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kemendagri,  Zudan  Arif  Fakrulloh, pada April 2018. Selanjutnya Geulis berada di BTC Fashion Mall (2019), Metro Indah Mall, dan DPRD Kota Bandung (2020). Untuk memudahkan pelayanan  maka  antrian  layanan  di  Geulis  menggunakan  E-SPASI. Selain  itu  Geulis  menerima  beberapa  pelayanan  seperti  perekaman  dan
pencetakan  KTP,  Kartu  Identitas  Anak,  Akta  Kelahiran  dan  juga  Akta Kematian.  Selain  itu  juga  dapat  konsultasi  mengenai  langkah-langkah syarat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen yang berkaitan dengan kependudukan.

## 11. Adu Cepat
Adu  Cepat  atau  Pengaduan  Untuk  Cek  Pemanfaatan  Data merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  menangani  pengaduan tentang  data  kependudukan  yang  bermasalah  di  lembaga  pengguna, serta  untuk  memantau  evaluasi  konektivitas  jaringan  dan  laporan berkala.  Adu  Cepat  merupakan  sistem  yang  diterapkan  di  lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan pada layanan publik untuk  mengatasi  data  kependudukan  yang  bermasalah.  Sehingga masyarakat mendapatkan kepastian waktu untuk memperbaiki datanya. Aplikasi  tersebut  diluncurkan  pada  Februari  2020.  Aplikasi  Pemuda yang dapat diunduh melalui Playstore

## 12. Pemuda
Pemutakhiran  data  Mandiri  atau  Pemuda  merupakan  aplikasi berbasis  web  dan  perangkat  seluler  yang  dapat  memutakhirkan  data kependudukan  secara  mandiri.  Aplikasi  tersebut  diluncurkan  pada Februari  2020.  Pemuda  merupakan  sistem  layanan  online  yang menyediakan  ruang  akses  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  updating data  penduduk  secara  mandiri  berbasis  website  atau  mobile.  Di dalamnya, memuat form pemuktahiran elemen data kependudukan yang bersifat  dinamis,  mulai  dari  nama  lengkap,  jenis  kelamin,  agama, pendidikan,  Jenis  Kelamin,  pekerjaan,  golongan  darah  dan  status perkawinan.
13. Akta Kelahiran Braile
Akta Kelahiran Braile dirilis pada Desember 2016. Akta Kelahiran Braile  ini  adalah  salinan  dari  Akta  Kelahiran  yang  berlaku  secara nasional, namun dicetak serta diterjemahkan menggunakan huruf barile agar  memudahkan  kaum  difabel  mengetahui  informasi  Akta  Kelahiran miliknya  sendiri  demi  kemudahan  dan  juga  kenyamanan  mereka. Disdukcapil Kota Bandung bekerja sama dengan Panti Sosial Bina Netra (PSBN)  Wyta  Guna  Bandung  penulisan  huruf  braille.  Akta  bertuliskan braile ini wujud nyata dari negara hadir pada semua masyarakat, tidak hanya  yang  melek  saja,  tapi  bagi  yang  tidak  beruntung  juga  mendapat perlindungan  negara.  Merupakan  hak  warga  negara  Indonesia  untuk melengkapi  identitas  diri  dengan  memiliki  dokumen  kependudukan. Pemkot  Bandung  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Disdukcapil)  memastikan  akta  kelahiran  braille  dapat  diproses  secara cepat dan gratis.

## 14. Mepeling Akta Kelahiran
Masyarakat  Kota  Bandung  sangat  membutuhkan  layanan  akta kelahiran,  sementara  hal  lain  untuk  kapasitas  di  kantor  Disdukcapil Kota Bandung terbatas. Sehingga dibuatlah inovasi layanan keliling yang disebut  Mepeling.  Mepeling  adalah  program  pelayanan  keliling  (jemput bola) yang tujuannnya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Mepeling  menggunakan  mobil  berbasis  IT  untuk  pengoperasiaannya. Terdapat 6 mobil Mepeling yang diluncurkan pada April 2017.
Pada  Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  1338  Tahun  2014 menyelenggarakan  fungsi  kedua  tentang  Rincian  Tugas  Pokok,  Fungsi, Uraian  Tugas  dan  Tata  Kerja  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Bandung, yaitu menyelenggarakan pelayanan pada bidang catatan sipil. Inovasi ini menggunakan dana dari APBD Kota Bandung dengan metode sosialisasi  lebih  banyak  dilakukan  di  media  sosial.  Sistem  inovasi  ini bekerja sama dengan berbagai pihak contohnya pihak rumah sakit. Staff
rumah  sakit  akan  memberikan  informasi  kepada  staff  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Saat  ada  proses  pengiriman  staff Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  akan  segera  menangani pengiriman  akta  kelahiran  tersebut.  Dengan  begitu,  saat    ibu diperbolehkan  pulang,  bayi  sudah  memiliki  akta  kelahiran.  Selain rumah sakit, mobil “jemput bola”, Mepeling juga mengunjungi sekolah – sekolah,  tempat  umum,  dan  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Bandung.  Ini dirancang untuk mereka yang tidak bisa langsung pergi ke lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau lokasi mobil Mepeling itu berada.
Mepeling  Kota  Bandung  menyediakan  layanan  akhir  pekan  yang mana  diberikan  pada  minggu  pertama  dan  ketiga.  Selanjutnya,  terkait dengan  mekanisme  pembuatan  akta  kelahiran  melalui  mepeling  yaitu pemohon  bisa  memperoleh  informasi  jadwal  dari  pelayanan  mepeling melalui  twitter  @disdukcapil,  instagram  @DisdukcapilBdg,  dan  yang terakhir facebook DISDUKCAPIL Kota Bandung. Setelahnya, pengunjung atau  pemohon  dapat  mengunjungi  langsung  ke  lokasi  dimana  mobil Mepeling berada dan juga membawa pesyaratan yang diperlukan untuk proses pengajuan akta kelahiran.
Kelebihan  dari  Model  Inovasi  Mepeling  Akta  Kelahiran  di  Kota Bandung:
1. Pelayanan  Mepeling  (Jemput  Bola)  mendekatkan  pelayanan kepada masyarakat
2. Masyarakat  tidak  perlu  datang  dan  mengantri  di  kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Masyarakat  cukup  mengisi  formulir  permohonan,  selanjutnya menyerahkan persyaratan yang ada kepada petugas Mepeling
4. Masyarakat dapat menentukan lokasi mana yang paling dijangkau untuk pembuatan akta kelahiran
5. Menghilangkan praktek percaloan.
Kelemahan dari Model Inovasi Mepeling di Kota Bandung:
1. Sumber  dana  yang  digunakan  untuk  kegiatan  Mepeling  berasal dari APBD
2. Waktu  pelayanannya  belum  memiliki  jadwal  yang  tetap  sehingga membuat masyarakat sulit untuk mengetahui lokasi dimana mobil keliling
3. Sosialisasi  inovasi  mepeling  lebih  banyak  dilakukan  di  sosial media,  sedangkan  tidak  semua  masyarakat  Kota  Bandung memiliki  dan  juga  aktif  dalam  media  sosial.  Ini  menyebabkan ketidaktahuan informasi mengenai inovasi mepeling.
4. Jumlah  SDM  yang  bertugas  melakukan  pelayanan  Mepeling “Jemput Bola” (keluar kantor) sebanyak 5 orang untuk satu mobil keliling.  Dikarenakan  petugas  yang  melakukan  kegiatan  mepeling juga  merupakan  petugas  front  office  pada  Disdukcapil  Kota Bandung,  sehingga  pekerjaan  yang  ada  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  manjadi  terhambat,  seperti proses  verifikasi  dokumen  yang  menjadi  persyaratan  pembuatan akta kelahiran. Sehingga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum berani melaksanakan kegiatan mepeling setiap hari.
5. Jumlah  mobil  keliling  yang  tersedia  berjumlah  1  buah,  sehingga pelayanan  jemput  bola  yang  dilakukan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  belum  mampu  menjaring  seluruh  wilayah  Kota Bandung.

## 15. Delivery Service Akta Kelahiran
Delivery  Service akta  kelahiran  pelayanan  akta  kelahiran  yang inovatif  diluncurkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Bandung pada 20 Mei 2016. Mulai diinovasikan oleh Walikota Bandung, Ridwan  Kamil,  secara  langsung  yang  tujuannya  untuk  mempermudah masyarakat  Kota  Bandung  mendapatkan  Akta  Kelahiran  melalui  jasa
kurir  akta  kelahiran.  Dengan  menggunakan Delivery  Service ,  akta kelahiran yang sudah diproses akan dikirim langsung ke alamat tujuan. Tahun  2016,  pembiayaan  jasa  akta  kelahiran  ini  menggunakan  dana tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  yang  disediakan  oleh  Bank BJB  dan  PT.Pos.  Selain  dengan  memberikan  layanan  pengiriman bantuan  juga  diberikan  amplop  tempat  menyimpang  akta  kelahiran. Selain  dilakukan  dengan  kurir  bermotor  juga  bisa  lewat  pos.  Untuk petugas  yang  menuliskan  nama  dan  alamat  tujuan  belum  ada,  tetapi untuk petugas pengantar akta kelahiran itu adalah petugas PT Pos yang mengantarkan surat – surat.
Inovasi Delivery  Service dilaksanakan  untuk  mempermudah masyarakat  Kota  Bandung  memiliki  akta  kelahiran.  Adanya Delivery Service ini masyarakat Kota Bandung tidak perlu datang dan mengantri di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengambil akta kelahiran  yang  telah  selesai  di  proses.  Selanjutnya,  biaya  untuk pengiriman  akta  kelahiran  ini  juga  gratis  dan  tujuan  dari  adanya Delivery Service ini adalah menghilangkan praktek percaloan.
Kelemahan dari inovasi ini terdapat petugas yang tidak ada untuk menuliskan  kembali  alamat  yang  ditulis  pemohon.  Ini  menyebabkan formulir  yang  sudah  ditulis  oleh  pemohon  langsung  ditempelkan  pada amplop  pengiriman.  Selanjutnya,  adanya  kendala  dari  PT  Pos  membuat pengiriman  yang  menjadi  lambat.  Pihak  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  harus  selalu  melakukan  koordinasi  dengan  PT  Pos,  guna membahas permasalahan yang terjadi dalam pengiriman akta kelahiran. Selain  itu,  tingkat  kepercayaan  masyarakat  pemohon  pembuatan  akta kelahiran  masih  rendah  disebabkan  oleh  sebagian  warganya  menolak untuk  diantarkan  langsung  kerumah  karena  bisa  saja  dirumah  tidak ada  seseorang.  Hal  ini  menyebabkan  presentase  pengguna  inovasi  ini sangat rendah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  penulis memberikan  kesimpulan  bahwa  inovasi  pelayanan  publik  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung memberikan banyak keuntungan  dan  juga  manfaat  bagi  masyarakat  Kota  Bandung.  Dilihat dari  berbagai  macam  inovasi  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung,  yang  paling  banyak  memberikan manfaat  bagi  masyarakat  adalah  e-SPASI  karena  sistem  dapat  bekerja selama  24  jam,  namun  masih  tetap  terkontrol  dengan  sistem  booking, sehingga  tidak  akan  menumpuk  daftar  antrian  yang  terlalu  banyak (melebihi  kuota  Dinas)  dan  masyarakat  dapat  datang  sesaat  sebelum waktunya  mendapatkan  pelayanan,  sehingga  masyarakat  saat  ini  yang mengurus  dokumen  kependudukan  di  Disdukcapil  terlihat  rapi  dan tidak  berdesak-desakan  lagi,  serta  menciptakan  lingkungan  yang nyaman dan tertib. Inovasi e-SPASI telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lainnya. Apalagi disaat pandemi seperti ini, maka manfaat dari inovasi pelayanan e-SPASI ini dapat berguna bagi masyarakat Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. (2020). Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Retrieved from disdukcapil.bandung.go.id website: https://disdukcapil.bandung.go.id/
Dwiputra, S. N. (2019). Bentuk pelayanan e-punten dalam meningkatkan kesadaran pendatang untuk memiliki surat keterangan tinggal sementara (skts) .
Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2019). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 1 (2), 156. https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753
Fikri, A. A. H. S., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) Di Yogyakarta : Suatu Kajian Struktur Dan Respons Kebijakan. Jurnal UNY , 1–15. Retrieved from
http://eprints.uny.ac.id/30973/1/Artikel Urban Poverty Dikti Aula dkk FE.pdf.
Haqie, Z. A., Nadiah, R. E., & Ariyani, O. P. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis Di Kota Surabaya. JPSI (Journal of Public Sector Innovations) , 5 (1), 23. https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p23-30
Jati, W. R. (2011). Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik di SAMSAT Kota Yogyakarta. JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik , 15 (1), 68–78. https://doi.org/10.22146/jsp.10926
Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. Decision: Jurnal Administrasi Publik , 1 (01), 39. https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401
Nasikhah, M. A. (2019). Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik , 1 (1), 26. https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2670
Sehsa Cantika, Dewi Rostyaningsih, T. D. (2015). Analisis Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Padakantor Pertanahan Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 4 (4), 267–279.
Yanuar, R. M. (2019). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan). Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 1–20. Retrieved from https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/1335
Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (1), 56. https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733
Hamdam, H., Ibrahim, A., & ... (2020). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Up3Sk Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. … Administrasi Publik , 6 . Retrieved from
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/4046
Pitriyanti, D. (2018). Kepemimpinan Ridwan Kamil Di Kota Bandung Tahun 2013-2018 : Kajian Inovasi Kebijakan Kepemimpinan Adaptif. Journal of Politic and Government Studies , 8 (2), 101–110.
Saputra, W. G. (2019). Kualitas Pelayanan Sistem E-Punten di Kota Bandung . Universitas Komputer Indonesia.
Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Publik. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Iv, B. A. B., Penelitian, H., & Pembahasan, D. A. N. (2019). ) Berdasarkan
Gabar di atas Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat.Kota Bandung secara geografis 59 . 59–133.
Rejeki, P. W., & Susanty, Y. (2017). Pengembangan Model Inovasi Delivery Service Akta Kelahiran Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 14 (1), 139–151. https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.7
Wulandari, P., & Susanty, Y. (2018). Strategi Pengembangan Model Inovasi “Mepeling” Akta Kelahiran di Kota Bandung. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 20 (1), 15. https://doi.org/10.31845/jwk.v20i1.120
Ilmupemerintahan, K., Volume, P. D., Sa, A., Sadat, A., Buton, M., No, J. B.,
Baubau, K., Tenggara, S., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Dan, S., & Politik, I. (2019). Jurnal ilmu pemerintahan: 4 (April), 29–38.
Kurniasih, L. W., & Widowati, N. (2016). Pelayanan Publik Dalam Menciptakan Pelayanan Prima Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Indonesian Journal of Public Policy and Management Review . https://www.neliti.com/id/publications/100659/pelayanan- publik-dalam-menciptakan-pelayanan-prima-di-dinas-kependudukan-dan- pen
Mansyur, S. (2013). Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik. Jurnal Academica FISIP Untad , 05 , 965–972.
Pananrangim, A. (2019). Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Citizen ’ S Charter. Meraja Kournal , 2 (2), 119–134.
Papua, U. Y. (2011). KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN Agus Sofyan . 1–13.
Sahuri, C., & Aspalinda, M. (2014). Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun ( Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kelahiran). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 1 (1).
Tetap, D., Ilmu, F., Politik, I., Islam, U., Utara, S., Publik, I. A., & Bandung, U.
P. (2009). Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara. Sedang menempuh studi doktor (S3) bidang Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran Bandung.