## Islamic Populism And Indonesian Democracy Movement

## GERAKAN POPULISME ISLAM DAN DEMOKRASI INDONESIA:
REFLEKSI DARI PILPRES 2019
ISLAMIC POPULISM AND INDONESIAN DEMOCRACY MOVEMENT: REFLECTIONS FROM THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION
Saepudin 1
1a Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, Universitas Djuanda.
A Correspondence: Saepudin, E-mail: muhtarsaepudin@gmail.com
(Received: 2024-03-28; Reviewed: 2024-03-29; Approved: 2024-04-30 )

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  refleksi  dari  Pilpres  2019,  gerakan  populisme  Islam yang hanya dianggap sebagai ancaman (destruktif) terhadap demokrasi Indonesia merupakan pandangan kurang tepat, populisme Islam juga harus dipandang sebagai gerakan politik yang konstruktif,  sebagai  bentuk  tuntutan  terhadap  keadilan  dan  kesejahteraan  penduduk mayoritas. Sikap demikian merupakan bagian dari kontrol terhadap sistem demokrasi yang didasarkan pada pertimbangan aspek sosiologis maupun historis, bahwa notabene penduduk Indonesia  mayoritas  memeluk  agama  Islam.  Merespon  keberadaan  populisme  Islam  di Indonesia harus dilakukan dengan memahami makna demokrasi, nilai-nilai dalam Pancasila dan  Bhineka  Tunggal  Ika  secara  utuh.  Karena  idealnya  setiap  gerakan  politik  yang memberikan sikap kritis harus dimaknai sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Kata kunci :  Demokrasi,  Pilpres 2019, Populisme Islam.

## ABSTRACT
This research reveals that the reflection of the 2019 presidential election, the Islamic populism movement, which is only  considered a threat (destructive) to Indonesian democracy, is an inappropriate view; Islamic populism must also be seen as a constructive political movement, as a form of demand for justice and welfare of the majority population. This attitude is part of the control of the democratic system, which is based on considerations of sociological and historical aspects that the majority of the Indonesian population adheres to Islam. Responding to  Islamic  populism  in  Indonesia  must  be  done  by  fully  understanding  the  meaning  of democracy  and  the  values  in  Pancasila  and  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Because  ideally  every political movement that provides a critical attitude must be interpreted as part of democratic dynamics.
Keywords: Democracy, 2019 Presidential Election, Islamic Populism
Saepudin. (2024). Gerakan populisme islam demokrasi indonesia refleksi dari pilpres 2019. Jurnal sosial humaniora, 15 (1), 88 - 103.

## PENDAHULUAN
Politisasi  simbol  agama  yang  digunakan ketika  perhelatan  politik  2019  berimplikasi pada polarisasi dan menguatnya kebencian di tengah  masyarakat.  Pada  Pilpres  2019  lalu, politisasi  agama  sangat  terlihat  jelas,  hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  penggunaan
simbol  agama  dari  setiap  tahapan  pemilu. (Ronaldo & Darmaiza, 2021, hal. h. 34-48).
Selain  itu,  peran  aktor  juga  sangat berpengaruh,  khususnya  aktor  politik  yang mampu  memobilisasi  masyarakat  dengan kekuatan  populisnya.  Salah  satu  sebab kemunculan  populisme  ini  karena  adanya ketidakpuasan  masyarakat  atau  publik
terhadap status quo , terjadinya ketidak adilan dan  patalogi  sosial.  Kemudian  kondisi  ini dijadikan  sebagai  alat  untuk  menyalahkan pemerintah  karena  tidak  mampu  bekerja dengan baik. (Hadiz, 2018, hal. 57).
Jika  melihat  kontestasi  Pilpres  2019, Jokowi  dan  Prabowo  keduanya  melakukan gerakan  populisme  Islam  dengan  ciri  dan karakter yang berbeda. Perbedaan populisme Islam Jokowi dan Prabowo terletak pada gaya kepemimpinan  dan  karakter  kelompok pendukungnya. Jokowi yang berlatar belakang  sipil  memiliki  gaya  kepemimpinan humanis  dan  egaliter,  menjunjung  tinggi toleransi dan kerukunan antarumat beragama,  dianggap  sebagai  sesuatu  yang penting  dalam  menjaga  stabilitas  sosial  di Indonesia  yang  notabene  beragama  Islam. Dengan personal  image tersebut,  Jokowi mampu  menarik  dukungan  dari  berbagai kalangan,  termasuk  dari  kalangan  muslim moderat. Dalam melakukan gerakan populisme Islamnya, Jokowi cenderung lebih moderat  seperti  penetapan  22  Oktober sebagai  hari  santri  dan  mendukung perbankan  syariah  yang  lebih  diterima  oleh mayoritas muslim di Indonesia.
Sementara  Prabowo  adalah  seorang purnawirawan  militer  yang  terlahir  dari keluarga bangsawan, berada  pada  lingkaran elite Orde Baru, maka gaya kepemimpinannya pun  cenderung  militeristik,  tegas,  dan terkesan  sulit  untuk  bisa  dekat  dengan masyarakat  bawah.  Dalam  perjalanannya, pada  Pilpres  2019  Prabowo  berduet  dengan Sandiaga  Uno  yang  mendapatkan  dukungan dari berbagai kelompok, termasuk dari ormas Islam,  selalu  menyerukan  perubahan  tidak hanya kesejahteraan ekonomi atau sosial, tapi juga  moralitas  Islam.  Mengutip  bahasa Muhammad  Rizieq  Syihab  yaitu “Revolusi Akhlak.”
Revolusi ini berorientasi pada umat Islam. Pengertian  “massa”  dalam  hal  ini  terbatas pada  orang-orang  yang  meyakini  cita-cita Islam.  Sementara  itu,  yang  tidak  menganut cita-cita  Islam  yang  sama  dianggap  sebagai oposisi.
Di  negara  demokrasi  seperti  Indonesia, terutama  dalam  mekanisme  sistem  politik, peran  organisasi  massa  sangat  penting  dan dibutuhkan  oleh  negara  untuk  mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam sistem politik peran  organisasi  massa  dibagi  dua,  yaitu berperan  sebagai pressure  group dan interest group. Berdasarkan pembagian jenis kelompok  ormas  tersebut,  organisasi  seperti FPI  termasuk  ke  dalam  kategori  kelompok kepentingan (interest group), yang dibubarkan tahun 2020.
Pembubaran  FPI  oleh  Pemerintah  tentu bukan  tanpa  alasan,  sebagai  organisasi  yang berkepentingan ( interest group ), FPI memiliki sejumlah  agenda  politik  yang  bertentangan dengan pemerintah. Sekalipun sudah dibubarkan,  para  simpatisan  dan  eks pengurusnya tidak serta merta hilang begitu saja, mereka tetap eksis dan terus bergerak di masyarakat  bawah  ( grassroot ).  Dampak  dari pembubaran FPI tersebut juga memunculkan berbagai  persepsi  di  masyarakat.  Menurut penulis,  sedikitnya  terdapat  dua  persepsi yang  muncul,  yaitu  persepsi  positif  dan negatif. Persepsi positifnya adalah masyarakat muslim masih memiliki kekuatan dalam mengawal negara. Sedangkan persepsi negatifnya menyebabkan terjadinya dekonstruksi  kekuatan  Islam  menjadi kekuatan  yang  terpecah  belah  dan  tidak terlihat secara utuh.
Indonesia telah merasakan momen bahwa Islam  begitu  kuat  berpengaruh  pada  praktik politik dan kebijakan di publik, baik sebelum kemerdekaan  maupun  pasca  kemerdekaan. Begitupun  dengan  munculnya  populisme Islam,  terasa  mempengaruhi  wujud  politik serta  perilaku  politik  dari  para  elite  dan rakyat. (Sihidi et al., 2020, hal. 174 – 189). Gerakan  populisme  ini  bergerak  melalui multi-kanal,  seperti  media  sosial.  Kritik  atau dukungan  gerakan  perubahan  seringkali menimbulkan  konvergensi  simbolik  dalam ruang siber dan menjadi shared consciousnes (kesadaran  bersama)  dalam  menyikapi berbagai  persoalan  pada  kehidupan  realita. Misalnya  gerakan  populisme  Islam  ketika perhelatan  pemilihan  gubernur  DKI  2017,
90 Saepudin
Islamic Populism And Indonesian Democracy Movement
terlihat  jelas  partai  politik  tidak  mudah menentukan  agendanya  dalam  menentukan calon.  Saat  itu  muncul  inisiatif  perlawanan dari  masyarakat  sebagai  bentuk  kritik terhadap  peranan  ataupun  fungsi  partai politik.  Dalam  hal  ini,  politik  kerelawanan memperkuat  dan  menjadi  contoh  kuatnya partisipasi  masyarakat,  terutama  lewat  jalur dunia maya, di mana masyarakat tidak hanya mengonsumsi berita, namun juga memproduksi  serta  mendesiminasikan  ide maupun dukungan sehingga membentuk visi retoris bersama.
MATERI DAN METODE
Berdasarkan kajian peneliti, terdapat beberapa  tulisan  yang  memiliki  keterkaitan dan  irisan  dengan  tema  yang  dibahas,  di antaranya yaitu penelitian Vedi R. Hadiz, yang mengungkapkan  bahwa  trend  politik  global dari populisme Islam kini menjadi tantangan di  sejumlah  negara  mayoritas  Islam.  (Hadiz, 2016, hal. 72).
Selain  itu,  penelitian  Defbry  Margiansyah menjelaskan  bahwa  peningkatan  populisme di negeri ini ditandai dengan munculnya dua orang  populis,  yaitu  Joko  Widodo  dan Prabowo  Subianto  pada  Pilpres  2014  dan terulang  pada  Pilpres  2019.  (Margiansyah, 2019, hal. 47 – 68).
Sementara Sihidi dan kawan-kawan, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa populisme Islam  cukup  berkontribusi  bagi  kemenangan kandidat  politik.  Pada  Pilpres  2019,  sangat terlihat  jelas  para  kandidat  berusaha  keras mengkapitalisasi  Islam  sebagai  peningkat elektabilitas  dan  pendulang  suara.  (Sihidi  et al., 2020, hal. 174 – 189).
Sedangkan  penggunaan  metode  pada penelitian ini yaitu case study , sebuah metode untuk  menyelidiki  secara  cermat  suatu program,  peristiwa,  aktivitas,  proses,  atau sekelompok  individu  yang  dibatasi  oleh waktu dan aktivitas. (Kusumastuti & Khoiron, 2019, hal. 8 – 9).
Metode  studi  kasus  terdapat  tiga  jenis, yaitu  studi  kasus  intrinsik,  studi  kasus instrumental,  dan  studi  kasus  kolektif. (Denzin & Lincoln, 2017, hal. 557).
Adapun  jenis  studi  kasus  yang  dipilih dalam penelitian ini ialah studi kasus intrinsik ( intrinsic  case  study ).  Cara  kerja  metode penelitian studi kasus intrinsik di sini peneliti memeriksa  secara  rinci  satu  kasus  atau kejadian  dari  fenomena  yang  ingin  diteliti, yaitu gerakan populisme Islam dan demokrasi Indonesia  dengan  mengambil  studi  kasus instrinsiknya  pada  Pilpres  2019.  Studi  kasus intrinsik dilakukan karena kasus yang diteliti tersebut  menarik  perhatian,  dan  adanya adanya kompleksitas kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Populisme Islam bisa berkembang karena adanya faktor-faktor yang menyebabkannya,  yaitu  pemimpin  yang kharismatik,  kesenjangan  ekonomi,  dan adanya  politik  identitas.  (Kurniawan  & AP, 2021, hal. 1065 – 1072).

## Pemimpin Kharismatik
Populisme  sering  dimaknai  negatif karena  selalu  melakukan  emosionalisasi dan  personalisasi  politik,  meski  sering muncul  di  ruang  politis.  Karena  massa yang begitu banyak sulit dimobilisasi jika tidak  dikendalikan  oleh  figur  pemimpin yang  kharismatik.  Sehingga  peran pemimpin dalam populisme Islam sangat berpengaruh  terhadap  mobilisasi massa. (Hardiman, 2017, hal. 4).
Populisme secara luas digaungkan oleh para  pemimpin  kharismatik,  karena kekuatan  gerakan  populisme  tergantung pada  pemimpinnya,  walaupun  banyak masyarakat yang terlibat.
Pemimpin  yang  kharismatik  sangat menentukan keberhasilan sebuah gerakan populisme, karena akan mempengaruhi  kondisi  massa  dengan arahan-arahannya,  terutama  seorang pemimpin kharismatik yang menyampaikn  orasi  penuh  argumentasi yang  tidak  rasional,  melainkan  penuh slogan  dan  alasan  sentimental  yang membakar emosi massa.
Jika  melihat  kasus  di  Indonesia  pada kontestasi Pilpres 2019, hal ini tercermin
Volume 15 Nomor 1, April 2024
pada  sosok  Prabowo  Subianto  yang mengusung tema
perpaduan nasionalisme  dan  populisme  yang  kerap dilontarkan  para  politisi  demagog  di dunia. Dalam setiap pidato kampanyenya, ia selalu mengedepankan tema nasionalisme  bahwa  kekayaan  alam Indonesia
sudah sekian lama dieksploitasi  oleh  bangsa  lain  dan masyarakat  hanya  dijadikan  “budak”. Selain  itu,  Prabowo  kerap  mengkritik elite  politik  yang  dianggap  korup  dan egois.
Contoh lainnya terjadi pada Pilgub DKI Jakarta  tahun  2017.  Saat  itu  mobilisasi kekuatan muslim fundamentalis berhasil membukakan
jalan
kemenangan pasangan  Anies  Baswedan  dan  Sandiaga Uno  atas  pasangan  Basuki  Tjahaja Purnama  dan  Djarot  Saiful  Hidayat. Banyak  pengamat  dan  media  menilai kekalahan  pasangan  Basuki-Djarot  ialah indikator  makin  kuatnya  populisme  di Indonesia.  (Kurniawan  &  AP,  2021,  hal. 1065 – 1072).
Faktor penguat tumbuhnya populisme adalah  pernyataan  Gubernur  Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok,
dianggap menghina Islam karena mengutip Surat al-Maidah ayat 51 dengan tafsir  berbeda.  Mereka  juga  mengklaim penolakan keras dipimpin oleh gubernur yang  tidak  seiman.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  munculnya  aksi  protes  411  dan aksi 212.
Membuat gelombang demonstrasi anti Gubernur  Basuki  Tjahaja  Purnama dengan  kekuatan  massa  besar  tentunya bukanlah  pekerjaan  mudah.  Hal  ini membutuhkan  figur  yang  kuat  untuk menggerakkannya.
Tokoh  utama  populisme  Islam  di Pilkada  DKI  Jakarta  bukanlah  pimpinan partai  Islam  atau  pimpinan  organisasi keagamaan  besar,  melainkan  tokoh  FPI, Habib Rizieq Shihab yang menjadi tokoh sentral.
Habib Rizieq Shihab mengajak masyarakat  menjadi  muslim  sejati
dengan  menolak  penoda  agama.  Model kampanye  ini  nampaknya  berhasil mengidentifikasi  muslim  sejati  dan muslim  munafik.  Umat  Islam  yang memihak  Basuki  Tjahaja  Purnama dianggap munafik.
Dengan demikian, pemimpin kharismatik  adalah  gambaran  bagi seorang pemimpin yang mampu memainkan  jiwa  dan  irasionalitas pendukungnya. Kondisi tersebut terbentuk  karena  arahan-arahannya terhadap  massa.  Berikut  foto  hasil dokumentasi penulis terkait penampakan aksi  massa  212  di  Monas  dari Republika.co.id.
Gambar 1. Aksi Massa 212
Kesenjangan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi justru mempertahankan keberlangsungan
dominasi elite ekonomi, dengan mengandalkan  kepemilikan  kapital  dan aset yang diperoleh dari privilese (seperti monopoli  atau  konsesi)  yang  diberikan penguasa  sebelumnya,  elite  ekonomi (oligarki)  lama  tetap  mendominasi ekonomi.  Hal  itu  diperparah  dengan pergeseran  pemusatan  kapital  pada sektor “ekonomi baru” serta melambatnya ekonomi pada tahun-tahun terakhir yang kian memperlebar ketimpangan  ekonomi.  Meningkatnya ketimpangan ekonomi menjadikan lahan subur bagi kelompok populis, kontradiksi tersebut  membuka  jalan  bagi  kelompok populis  untuk  menjajakan  gagasannya. (Djani, 2017, hal. 10 – 18).
92 Saepudin Islamic Populism And Indonesian Democracy Movement Di  sisi  lain,  globalisasi  dan  rezim ekonomi  pasar  mendikte  warga  menjadi kewarganegaraan
pasar ( market citizenship )  yaitu  interaksi,  pertukaran dan  kepemilikan  yang  berkaitan  dengan aset,  barang  dan  jasa  ditentukan berdasarkan  daya  beli  dan  transaksi kapital (komodifikasi). Kepungan akumulasi kapital pada segelintir pengusaha,  rezim  ketenagakerjaan  dan dunia  pasar  dalam  bingkai  globalisasi serta  ekonomi  pasar  berdampak  pada peningkatan  kesenjangan  pendapatan dan  berujung  pada  meruncingnya kemiskinan.
Kerentanan  dan  kegamangan  akibat globalisasi dan ekonomi pasar diperparah dengan  berkurangnya  program-program kesejahteraan  sosial  ( welfare  program ), berupa perlindungan atau jaring pengaman  sosial  dan  jaminan  sosial kepada  kelompok  masyarakat  tertentu, menyebabkan  warga  yang  masuk  dalam kategori  rentan  akan  termarjinalkan secara  ekonomi  dan  sosial.  Surutnya program  kesejahteraan  sosial  sebagai konsekuensi  dari  berkurangnya  peran negara  karena  “diambil  alih”  oleh  pasar atau dikarenakan menyurutnya kemampuan  keuangan  negara  akibat krisis  ekonomi  atau  akibat  dari  alokasi jaminan sosial pada kelompok masyarakat tertentu.
Beberapa pandangan yang mendukung tentang  kesejahteraan  sosial  ( welfare program ), menganggapnya sebagai instrumen untuk menghemat pengeluaran  kesejahteraan  atau  hak kesejahteraan.  Sementara  pihak  lain melihatnya sebagai sarana untuk mendesain  ulang  kesejahteraan  negara, agar  lebih  memungkinkan  menghadapi peluang dan risiko baru yang ditimbulkan oleh  ekonomi  global.  Namun,  dari perspektif  sosial  demokrasi,  ini  bukan sekadar pertanyaan tentang desain ulang kebijakan, tetapi lebih kritis lagi tentang pemahaman  ulang  gagasan  kesetaraan dan kebebasan dalam konteks yang mana program-program  kesejahteraan  saling
ketergantungan  dan  kompleks  dengan sosial  serta  struktur  ekonomi  lainnya. Secara sederhana, demokrasi sosial baru memiliki  orientasi  normatif  yang  khas dan  sangat  berbeda  dari  sudut  pandang utilitarian teori kesejahteraan konvensional.  Tetapi  adopsi  pendekatan yang  lebih  baru  ini  tidak  hanya membutuhkan  sosiologi  moral  yang diperjuangkan oleh para ahli teori, tetapi dasar  normatif  yang  lebih  kuat  serta dilengkapi  dengan  gagasan  tentang kemampuan  pemerintah.  (Jayasuriya, 2006, hal. 39).
Adapun  pengaruh  dari  perubahan struktur  ekonomi  dan  dominasi  rezim pasar mempengaruhi pembentukan identitas  warga.  Pertautan  antara kegamangan  dan  situasi  termarjinalkan tersebut  dapat  dielaborasi  dengan  tiga kondisi yang saling berhubungan.
Pertama ,  keamanan  ( security ),  yaitu keadaan terjaminnya kesejahteraan atau keselamatan.  Sementara  kegamangan ( insecurity )  adalah  kekhawatiran  akan keadaan  dalam  ketidakpastian  akibat marginalisasi  ekonomi  yang  dialaminya. (Vail et al., 1999, hal. 7).
Kedua ,  keamanan  ( security )  adalah keyakinan  diri  dan  keyakinan  untuk mencapai  tujuan  seseorang,  mampu 'mengamankan'  beberapa  hasil  yang menguntungkan untuk kesejahteraan diri dan  keluarga.  Sementara  kegamangan ( insecurity )  adalah  perasaan  putus  asa, rasa  diri  terbatas  atau  keyakinan  diri yang rendah akan jaminan kesejahteraan di masa depan.
Ketiga ,  keamanan  (security),  yaitu suatu  kondisi  stabilitas,  ketika  seorang individu  memiliki  harapan  yang  dapat diandalkan  tentang  kontinuitas  dalam lingkungan  dan  hubungan  mereka. Sementara kegamangan ( insecurity ) adalah  perasaan  ketidakpastian  tentang masa depan, tentang pekerjaan dan posisi sosialnya.
Ketiga kondisi di atas terbentuk karena disebabkan relasi seseorang dalam sistem ekonomi yang tidak menjamin
Volume 15 Nomor 1, April 2024
kesejahteraannya. Kelompok masyarakat seperti  itu  memiliki  risiko  atas  kejadian tertentu yang tidak dapat diprediksi dan tanpa  perlindungan  sosial.  Dengan  kata lain,  kegamangan  dalam  kehidupan sehari-hari  menempa  seseorang  dalam mengidentifikasi diri sebagai perlawanan terhadap  kondisi  sosial-ekonomi  yang memarginalkannya. (Djani, 2017, hal. 10 – 18).
Oleh  karena  itu,  program-program kesejahteraan  perlu  dirancang  untuk berfokus  pada  partisipasi  sosial  yang mencerminkan langkah menuju paradigma  kapabilitas  dan  kemandirian karena tujuan dari program-program ini adalah  untuk  kesejahteraan  sosial  dan ekonomi  yang  lebih  luas,  serta  dapat memaksimalkan peranan penting masyarakat.  Lebih  lanjut,  konstruksi identitas  sosial  akibat  termarginalisasi rezim  pasar,  disebabkan  karena  adanya relevansi antara produk hubungan sosial atau  identitas  sosial  yang  merupakan pemaknaan karena dibentuk oleh situasi eksternal (kelompok atau individu).
Konstruksi  identitas  sosial  atau munculnya  gerakan  populisme  Islam yang  disebabkan  adanya  kesenjangan ekonomi setidaknya muncul melalui tiga tahapan. Pertama,  legitimizing  identity atau  melegitimasi  identitas . Tahapan melegitimasi  identitas  yaitu  lembaga yang  mendominasi  masyarakat  dan mensahihkan  dominasinya  dihadapkan pada  aktor  sosial,  sebuah  tema  yang penting bagi teori otoritas dan dominasi serta  kompatibel  dengan  berbagai  teori nasionalisme. (Castells, 2010, hal. 8).
Kedua, resistance identity atau identitas  perlawanan.  Tahapan  ini diproduksi oleh aktor-aktor yang berada pada ihwal yang dipermalukan dan/atau distigmatisasi  oleh  logika  dominasi sehingga menimbulkan resistensi.
Ketiga , project  identity atau  identitas proyek.  Pada  tahap  ini,  aktor  sosial membuat identitas baru yang mendefinisikan  kembali  peran  mereka
dalam  masyarakat  dan  mengupayakan transformasi  struktur  sosial  secara keseluruhan. Misalnya, ketika feminisme keluar  dari  parit  perlawanan  terhadap identitas  perempuan  dan  hak-hak perempuan, untuk menentang patriarkalisme.

## Politik Identitas
Proses  terjadinya  politik  identitas keagamaan  akan  berdampak  pada perubahan  sosial  dan  di  sisi  lain penerapan  identitas  pada  seseorang dapat  mencerminkan  atau  mewakili dirinya  atau  suatu  lembaga  atas  agama, suku,  maupun  kebangsaan.  (Arief  et  al., 2021,  hal.  2549 – 2556).  Sebagaimanaa dideskripsikan Calhoun dalam menjelaskan munculnya politik identitas, bahwa  kategori  identitas  tertentu  yang telah ditekan, didelegitimasi atau direndahkan  dalam  wacana  publik, seperti  pada  tahun  awal  gerakan perempuan  terhadap  dominasi  laki-laki dan  bahkan  inisiatif  kreatif  untuk membangun  sudut  pandang  perempuan, urgensinya menarik kesamaan. (Calhoun, 1994, hal. 17 – 18).
Adapun  di  Indonesia,  karena  negara multikultural.  Kondisi  ini  dijadikan  oleh para pemimpin populis untuk kepentingan  elektoral.  Misalnya,  Anies Baswedan pernah menyampaikan sebuah pandangan  bahwa  bangsa  Arab  lebih dahulu  mendeklarasikan  NKRI,  padahal Sumpah  Pemuda  lebih  awal  digaungkan oleh para pemuda Indonesia. (Kurniawan & AP, 2021, hal. 1065 – 1072). Populisme  Islam  terjadi  karena kecerdikan  politisi  populis  dalam memanfaatkan
kemarahan dan kekecewaan  masyarakat,  namun  tidak bisa memberikan alternatif jalan penyelesaian  masalah.  Kemarahan  yang dibalut  emosi  akhirnya  menjadikan kebencian  terhadap  orang  lain.  Dengan ilusi  harapan  kebahagiaan  masyarakat, politisi  populis  memantik  perasaan
94 Saepudin Islamic Populism And Indonesian Democracy Movement
kegamangan  dari  ketidakamanan  rakyat kecil untuk kepentingan elektoralnya.
Bersenyawanya politik identitas dengan  populisme  Islam  di  Indonesia, sebagai contoh tampilnya “Islam Politik” saat  pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta tahun 2017, yang memenangkan kontestasi  politik  elektoral.  Pencapaian tersebut  terlihat  dari  aliansi  yang dibangun  merupakan  lintas  kelompok, mulai  dari  kelompok  perkotaan  yang miskin,  kelompok  prekariat  kelas menengah  perkotaan, petty  bourgeoisie (borjuasi kecil) dan para konglomerat. Di  sisi  lain,  krisis  global  yang  terjadi tahun 2007-2008 telah mendiskreditkan neoliberal/ market  fundamentalism dan hingga kini belum ada “model” alternatif pengganti sistem ekonomi pasar. Kondisi krisis  itu  justru  dimanfaatkan  oleh gerakan  populisme  Islam,  baik  ultra- nasionalis  maupun  kelompok  intoleran untuk  memobilisasi  sentimen  dan dukungan  massa.  (Djani,  2017,  hal.  10 – 18).
Para  elite  saling  berkompetisi  untuk memenangkan kontestasi elektoral.
Mereka  menawarkan  program-program populis dan mengadopsi langkah-langkah pro-kaum miskin, populis atau mengkooptasi para pemimpin bereputasi untuk mendapatkan suara tambahan dari pemilih.  (Fukuoka  &  Djani,  2016,  hal. 204 – 221). Misalnya kelompok organisasi sosio-religius
muslim yang direpresentasikan  oleh  Front  Pembela Islam (FPI), saat itu gencar berkampanye melawan  Ahok  yang  dicap  menista agama.  Politik  identitas  para  pesaingnya akhirnya  mampu  memobilisasi  massa untuk  menggulingkannya.  (Djani  et  al., 2017, hal. 31 – 32).
Jika  melihat  dinamika  politik  yang terjadi selama Pilpres 2019, menunjukkan menguatnya politik identitas,  khususnya  agama  dalam menentukan  pilihan  partisan  pemilih. Hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan bahwa Joko Widodo (Jokowi)  dikalahkan  oleh  lawannya,
Prabowo Subianto (Prabowo), di daerah- daerah  yang  memiliki  akar  rumput  kuat Islam  politik.  Sedangkan  Joko  Widodo mengungguli  suara  di  wilayah  yang memiliki  basis  Islam  moderat  seperti Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah,  atau daerah-daerah  mayoritas  non  muslim yang  secara  politik  menerima  Islam moderat,  seperti;  Papua,  Nusa  Tenggara Timur  (NTT),  Bali  dan  Sulawesi  Utara. Sementara  Prabowo  unggul  di  daerah- daerah  yang  berbasis  keislaman  kuat; seperti  Sumatera  Barat,  Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Banten. (Sihidi et al., 2020, hal. 174 – 89).  Hasil  tersebut,  menunjukkan bahwa  identitas  memainkan  peran penting  dalam  pemilu.  Dengan  kata  lain, bisa  dikatakan  bahwa  pemilih  Indonesia terpolarisasi  sepanjang  garis  identitas pada pemilu 2019. (Hanan, 2020, hal. 15 – 25).
Politik  identitas  dan  populisme  Islam dalam  dinamika  politik  elektoral  mulai menggeliat  sejak  pemilu  2014  dan menguat pada Pilpres 2019, karena dalam dua  pemilu  ini  isu  agama  banyak dimainkan  oleh  para  kontestan  dan pendukungnya.  Koalisi  yang  mendukung presiden  petahana  (Jokowi)  itu  berasal dari  wilayah  yang  secara  tradisional diasosiasikan  dengan  bentuk  Islam  yang lebih  moderat,  sementara  lawannya (Prabowo)  memasuki  wilayah  dengan budaya  politik  yang  lebih  Islamis. (Fossati,  2019,  hal.  119 – 148).  Dengan demikian,  dinamika  pada  kontestasi pemilihan presiden tahun 2014,
khususnya  tahun  2019  membuktikan adanya kebangkitan politik identitas. Politik identitaas merupakan pemanfaatan  jenis  keadaan  khusus  atau identitas  orang  atau  golongan  terhadap lawan  tanding  politik,  seperti  pada pemilihan  umum.  Identitas  agama merupakan  salah  satu  pengaruh  paling kuat  dari  perilaku  politik,  sehingga menjadikannya  sangat  penting  dalam politik  identitas.  Narasi  dan  isu  dalam kampanye pemilu khususnya tahun 2019
Volume 15 Nomor 1, April 2024
memberikan petunjuk tentang
pemanfaatan  isu-isu  terkait  identitas untuk  menggambarkan  satu  kandidat lebih dekat atau tidak lebih dekat dengan identitas tertentu dan kandidat lainnya di pihak lawan.
Pemilu sering dianggap sebagai arena pertaruhan identitas, sehingga polarisasi terbentuk pada kontestasi elektoral yang sifatnya head to head ( bipolar competition ), dan dapat dianggap sebagai kondisi  yang  mempertaruhkan identitas. Dalam  kasus  Indonesia,  kehadiran kondisi ini lebih lemah di pemilu legislatif dan  relatif  lebih  kuat  di  pemilihan presiden 2019.
Berbeda  dengan  pemilihan  presiden, persaingan pada pemilu legislatif bersifat multipolar, bukan bipolar ( head to head ), karena  persaingan  semacam  ini  sulit untuk  menggambarkan  keberpihakan suatu  partai  politik  pada  satu  agama tertentu.  Akan  lebih  sulit  lagi  untuk menggambarkan  lebih  dari  dua  puluh ribu calon legislatif sebagai satu identitas atau  lainnya.  (Hanan,  2020,  hal.  15 – 25). Singkatnya,  kepentingan  identitas  yang relatif  kurang  signifikan  di  legislatif dibandingkan  pemilihan  presiden  juga menyiratkan bahwa politik identitas lebih terkait  dengan  persaingan  sengit  atau polarisasi  mendalam  antara  Jokowi  dan Prabowo ( head to head ).
Contoh  lain  terlihat  pada  Pilkada  DKI 2012  lalu,  pada  putaran  kedua  antara gubernur  petahana  Fauzi  Bowo  yang menggandeng Nachrowi Ramli dari etnis Betawi versus pasangan Joko Widodo dan Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok)  sebagai perpaduan  identitas  etnis  Jawa-Solo  dan etnis  Tionghoa  dari  Belitung  Timur, Sumatera.  (Sabarudin,  2021,  hal.  111 – 125).
Wacana  politik  identitas  kerap dijadikan  cara  untuk  mengadvokasi pencapaian  politik.  Selain  itu  perebutan politik  identitas  Islam  dapat  membawa perubahan  terhadap  prosedur  atau mekanisme  di  dalam  internal  partai  dan
penafsiran  kembali  nilai-nilai  partai  ke arah  yang  lebih  sesuai  terhadap lingkungan  politiknya.  (Mayrudin  & Akbar, 2019, hal. 283 – 288).
Dengan  demikian,  konsep  politik identitas  keagamaan  merupakan  simbol dari  praktik  politik,  implementasinya untuk  merangkul  simpati  umat.  Karena kekuatan agama diyakini dapat merekatkan  individu  dalam  ikatan kebersamaan yang sangat kokoh.
Kebutuhan  dukungan  pemilih  yang lebih  luas  mendorong  para  elite  untuk bernegosiasi dengan rakyat serta menawarkan  harapan  atau  program sesuai  dengan  kepentingan  massa  yang lebih  luas.  (Djani  et  al.,  2017,  hal.  78). Selain itu, tata kelola pemerintahan yang buruk  serta  ketidakmampuan  dalam menyuguhkan jaminan sosial secara luas, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan  atau  properti  dan  lain sebagainya, menyebabkan adanya pandangan bahwa masyarakat mendapatkan  perlakuan  tidak  adil  oleh elite  penguasa.  Hal  tersebut  akan mengkristalkan identitas kolektif berdasarkan  ikatan  primordial,  seperti ikatan  agama  Islam  di  Indonesia.  Kaum mayoritas  yang  termarginalkan  tersebut menghasilkan identitas kolektif baru yang mendukung  gagasan  pemimpin  populis dan kharismatik.
Gerakan  Populisme  Islam  dalam Demokrasi Indonesia: Refleksi Pilpres 2019 Pesta  demokrasi  lima  tahunan  pada pemilu  2019  memang  telah  usai,  namun strategi  pemenangan  dan  dialektika gerakan populisme Islam yang digunakan oleh kedua kontestan meninggalkan jejak dan  berimplikasi  terhadap  penuruan Indeks  Demokrasi  di  Indonesia  pada tahun  2020,  sebagaimana  yang  telah diurai pada pada bab sebelumnya.
Salah  satu  warisan  yang  ditinggalkan pasca  Pilpres  2019  yaitu  menguatnya populisme  Islam  di  era post-truth .  Era
96 Saepudin Islamic Populism And Indonesian Democracy Movement yang dikenal dengan pentingnya informasi yang objektif.
Pada  Pilpres  2019,  kedua  pasangan calon  memanfaatkan  emosi  massa  Islam dengan caranya masing-masing, Mengaitkan  Prabowo-Sandi  dengan  Aksi Massa  Bela  Islam  pada  Pilkada  DKI Jakarta  tidaklah  berlebihan,  begitu  pun mengaitkan  massa Nahdliyin sebagai refresentasi  Islam  Moderat  dengan  Joko Widodo- Ma’ruf Amin sangat erat hubungannya  saat  Pilpres  2019  lalu, karena  selama  ini  Joko  Widodo  dikenal dekat  dengan  warga  NU  ditambah  lagi dengan  pemilihan  Ma’ruf  Amin  sebagai calon  wakilnya  saat  itu.  Perebutan konstituen  Islam  juga  menjadi  konsen keduanya,  jika  pasangan  Prabowo-Sandi menggunakan  ormas  Islam  seperti Muhammadiyah,  kader  Partai  Keadilan Sejahtera  dan  Partai  Amanat  Nasional, serta massa simpatisan Aksi Bela Islam di Monas, sementara pasangan Joko Widodo- Ma’ruf  Amin  memperjuangkan konstituen  massa  Islam  pada  akar rumput,  dengan  mendekati  gerbong organisasi  Islam  Nahdlatul  Ulama  (NU) sebagai perwakilan dari muslim moderat di Indonesia.
Implikasi  gerakan  populisme  Islam terhadap  demokrasi  Indonesia  pada Pilpres  2019  yang  cenderung  bersifat destruktif,  yaitu  karena, pertama , diskriminasi  dan  alienasi  yang  pada gilirannya  memicu  mobilisasi  massa.
Kedua ,  kekecewaan  terhadap  praktik politik  demokrasi  yang  tidak  memihak pada  umat  Islam  dan  berimplikasi  pada sentiment  politik  berbalut  hasrat  serta kepentingan  yang  tidak  tersampaikan secara  tuntas  pada  ranah  politik  formal dan  ikut  berperan  melahirkan  praktik intoleransi  terhadap  elemen  masyarakat lainnya. Ketiga ,  para  pengikut  relatif mengikuti patron para aktor populisnya. Kondisi  tersebut  membuat  populisme Islam  berpotensi  dipengaruhi  atau dikuasai oleh kepentingan yang sesungguhnya  bukan  perjuangan  Islam. (Jati, 2017, hal. 133 – 151).
Seperti  pada  masa  pra-kemerdekaan, spirit  dalam  Islam  jelas  menjadi perjuangan  pemersatu  dan  pembentuk identitas nasional dalam rangka melawan kolonialisme, meskipun diwarnai perdebatan panjang tentang dasar negara berdasarkan  Islam  atau  kebangsaan (nasionalisme),  tetapi  akhirnya  dapat dikompromikan dengan lahirnya Pancasila. Gerakan populisme Islam pada Pilpres  2019  cenderung  mengalami  apa yang  disebut  sebagai political  distrust (ketidakpercayaan politik). Padahal political trust (kepercayaan politik) pada institusi  politik  dan  negara  merupakan fondasi  utama  bagi  keberlanjutan demokrasi yang baik.
Kepercayaan  politik  seperti  itu  ialah bagian  dari  kapital  atau  modal  sosial, yaitu  kepercayaan  terhadap  parlemen, pemerintah  dan  sistem  hukum  di  suatu negara.  (Putnam,  2002,  hal.  51). Kepercayaan  terhadap  lembaga-lembaga tersebut dapat terlihat dari:
Adanya  keinginan  untuk  mendukung partai  politik,  yang  sesuai  dengan aspirasinya, sekaligus menghormati partai  politik  lain  dan  pendukungnya yang memiliki langkah dan pilihan politik yang berbeda;
Mengikuti  Pemilihan  Umum  baik Pemilihan  Eksekutif  maupun  Pemilihan Legislatif  karena  mempercayai  otoritas dan  netralitas  Lembaga  Penyelenggara Pemilu;
Kepercayaan pada kewenangan lembaga  negara.  Dapat  dilihat  dari kesediaan  untuk  menerima  keputusan yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga tersebut  atau  untuk  mematuhi  prosedur hukum  yang  telah  dibuat.  (Basya,  2019, hal. 43 – 59).
Setidaknya ada tiga cara agar kualitas pemerintahan  demokratis  hadir  sebagai modal sosial agar tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Pertama , anggota  partai  politik,  asosiasi,  atau lembaga  negara  menjalankan  fungsi kapasitas  untuk  mengatasi  konflik
Volume 15 Nomor 1, April 2024
internal dan berkontribusi pada pemeliharaan kehidupan berserikat serta adanya  kemampuan  untuk  melakukan penilaian  yang  baik.  Sejauh  asumsi  ini tidak dianggap terlalu optimis, jelas akan dianggap  sebagai  kontribusi  yang menguntungkan bagi kualitas pemerintahan yang demokratis.
Kedua ,  menyediakan  barang  dan  jasa kolektif  untuk  warga,  meningkatkan kemandirian semua orang yang mendapat manfaat  dari barang dan  jasa. Semakin baik barang dan jasa diproduksi dan semakin merata didistribusikan oleh pemerintah, maka semakin kecil kemungkinan  hubungan  antara  negara dengan warga berubah menjadi hubungan  ketergantungan.  Oleh  karena itu,  asosiasi  yang  kuat  dan  padat  dapat membantu  mengimunisasi  warga  dari seruan  populis  dan  bahaya  lain  dari “politik yang memobilisasi massa.” Selain itu, semakin sedikit yang harus dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menjalankan  fungsi  inti  mereka  dalam melindungi  kehidupan  dan  kebebasan warga negara.
Ketiga ,  efek  menguntungkan  seperti tersebut di atas, masih perlu pertimbangan  terhadap  pengamatan segmen penduduk yang kurang beruntung (misalnya, kelompok berpenghasilan rendah,
kurang berpendidikan, perempuan,
pengangguran dan sejenisnya). Sehingga, struktur  hukum  dan  kelembagaan pemerintah serta prinsip dasar kewarganegaraan harus diterapkan secara  utuh.  (Putnam,  2002,  hal.  234 – 236). Sebab
salah satu penyebab menguatnya gerakan populisme Islam di negeri  ini  tidak  lepas  dari  implikasi disparitas  struktural  ekonomi.  Oleh karena itu, para aktor politik memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan  identitas  “ummat”  untuk mencapai  kepentingannya  dan  pada akhirnya  fenomena  populisme  Islam
tidak  jauh  dari  sekedar  bentuk  politik pragmatis yang digunakan oleh kelompok oligarki  atau  elit  ekonomi  politik  untuk memperoleh  kekuasaan.  (Jayanto,  2019, hal. 1 – 25).
Pergerakan politik yang mengatasnamakan  Islam  merupakan wacana  yang  selalu  menjadi  salah  satu topik  perdebatan,  seperti,  apakah  dalam agama  Islam  cocok  dengan  sistem demokrasi?  Argumentasi  yang  dibangun pasti ada celah ketidakpuasaan deskripsi berdasarkan sudut pandang teologis, baik dari  Alquran  atau  hadis  yang  berbicara tentang demokrasi secara komprehensif.
Selain  itu,  terdapat  pecahan  aliansi populisme Islam di Indonesia dan terlihat dari berbagai elemen gerakan Islam yang mengaku  mewakili  rakyat,  yaitu  antara yang  menempuh  jalur  keras/konservatif dan kelompok yang cenderung moderat.
Sehingga  agenda  penataan  kembali umat,  pada  ranah  sosial,  ekonomi  dan politik, berdampak pada upaya peningkatan  kesadaran  umat  Islam bahkan  memobilisasi  mereka  untuk mencapai tujuan yang diidamkan. Karena merasa  diasingkan  dan  didiskriminasi, umat  Islam  pada  akhirnya  melahirkan narasi kecewa melalui gerakan populisme Islam  yang  dimaknai  sebagai  respons terhadap gap ekonomi dan situasi politik yang  represif  serta  memicu  keresahan masyarakat  secara  masif  di  tingkat  akar rumput. (Rubaidi, 2020, hal. 252 – 253). Figur  sentral  yang  mendukung kontestan Prabowo untuk menggerakkan populisme Islam adalah tokoh-tokoh yang semula  hanya  populer  dalam  kelompok organisasinya, seperti Rizieq Shihab (FPI) dan Bachtiar Natsir (GNPF-MUI), menjadi tumpuan  mobilisasi  populisme  Islam dalam  kancah  politik  nasional.  Hal tersebut  tidak  hanya  menggambarkan kegagalan  fungsi  representasi  partai- partai  Islam,  tetapi  juga  membuka peluang  meluasnya  gerakan  populisme Islam yang mudah dimobilisasi. Dialektika  anti-komunisme,  asing-aseng,
98 Saepudin Islamic Populism And Indonesian Democracy Movement
anti-Islam  dan  sebagainya  direproduksi menjadi  semacam  jembatan  simbolik yang mempertemukan kepentingan pragmatis  antara  Islamis  dan  oligarki. Bahkan,  kelompok  populis  Islam  juga tidak segan-segan membangun kemitraan pragmatis dengan konglomerat Cina non- muslim,  yang  dalam  retorikanya  sendiri berada  di  luar  cakrawala  subjek  politik Islam ( ummat ).
Namun,  artikulasi  Islam  pluralis  atau toleran yang mengakui perbedaan politik justru secara tidak langsung memainkan logika eksklusivitas dan juga melanggengkan praktik politisasi
identitas  dan  kepentingan  kelompok oligarki.  Mengingat  fragmentasi  dan instrumentalisasi
elite oligarki merupakan  salah  satu  ciri  utama populisme  Islam  di  Indonesia,  maka kekhawatiran  yang  berlebihan  atas menguatnya fenomena gerakan populisme  Islam  yang  terus-menerus direproduksi, dapat menimbulkan ancaman untuk masa depan demokrasi di Indonesia karena
mempertajam polarisasi sosial dan melahirkan bentuk- bentuk politik eksklusif lainnya.
Namun secara induktif, dari kacamata massa  muslim,  pergerakan  populisme Islam  bisa  menjadi  jembatan  untuk mobilitas  sosial  ke  atas  atau  setidaknya mempertahankan  status  sosial  sebagai kelas  menengah,  karena  walaupun  era industri  4.0.  banyak  membuat  kalangan menengah  terdidik,  tetapi  tidak  lantas membuat  mereka  mudah  menggapai aspirasi  politiknya  dan  masih  banyak jumlah pekerja prekariat yang mengalami ketidakpastian, ketidakamanan,  dan  ketidakstabilan kerja.
Keadaan  ekonomi  yang  memburuk, menjadikan prekariat berpotensi mengalami kemarahan,
anomie, kecemasan dan keterasingan ,  keadaan yang dapat membuat mereka berkolaborasi menentang berbagai kebijakan  yang  dianggap  tidak  berpihak pada  mereka,  atau  dimobilisasi  oleh
politikus populis. Kemarahan berasal dari frustasi karena terhalang untuk memajukan  kehidupan  dari  kekurangan. Prekariat  merasa  frustasi  bukan  hanya karena  ketiadaan  rasa  aman  yang menyertainya, tetapi juga karena pekerjaannya tidak melibatkan konstruksi hubungan saling percaya yang dibangun  dalam  struktur  atau  jaringan yang  bermakna.  Prekariat  juga  tidak memiliki  tangga  mobilitas  untuk  didaki, membuat orang-orang mudah mengekspresikan  diri  dalam  ruang politik.
Sedangkan anomie adalah  perasaan yang  lahir  dari  keputusasaan.  Hal  ini tentunya  diintensifkan  oleh  prospek pekerjaan  tanpa  seni  dan  karir. Anomie berasal dari kelesuan yang terkait dengan kekalahan  berkelanjutan,  diperparah oleh  kecaman  yang  dilontarkan  politisi dan  komentator  kelas  menengah  yang mengecam  mereka  sebagai  pemalas, tanpa arah, tidak layak, tidak bertanggung jawab  secara  sosial  atau  pandangan buruk lainnya. Sehingga ketika ada aktor yang  mendekati  para  prekariat  ini  atas nama  kesejahteraan  rakyat  akan  lebih mudah diterima.
Kemudian kecemasan adalah ketidakamanan  kronis  dari  rasa  takut kehilangan  apa  yang  mereka  miliki, sehingga  pikirannya  tidak  merasa  aman dan stres akibat pengangguran merebak. Mereka  terasing  dari  pekerjaannya  dan perilaku  mereka  tidak  pasti,  bahkan terkadang putus asa.
Adapun keterasingan muncul  karena mengetahui  bahwa  apa  yang  dilakukan seseorang  bukan  untuk  tujuan  sendiri, melainkan  untuk  orang  lain.  Termasuk perasaan dibodohi, dengan narasi bahwa prekariat  harus  bersyukur  dan  bahagia. Para  prekariat  diberitahu  untuk  bahagia akan  tetapi  tidak  bisa  melihat  dari  sisi kebahagiaannya.  Mereka  mengalami  apa yang  disebut  sebagai  'pekerjaan  yang gagal',  karena  dituntut  merasakan kebahagiaan psikologis, walaupun realita kehidupannya  memprihatinkan.  Orang-
orang  dalam  keadaan  seperti  itu cenderung  mengalami  ketidaksetujuan sosial  dan  kurangnya  tujuan,  sehingga merasakan keterasingan dalam sosial.
Di  Indonesia,  para  pekerja  prekariat dapat ditemui di sektor informal maupun formal  yang  cenderung  mengalami kemarahan, anomie ,  kecemasan  dan keterasingan,  umumnya  merupakan bagian dari kondisi keseharian pekerja di Indonesia yang menurut data tahun 2021 menunjukkan  bahwa  proporsinya  cukup besar,  sebanyak  78,14  juta  orang  atau sebanyak  59,62%.  (Allen,  2013,  hal.  16). Tidak  ubahnya  juga  dialami  berbagai negara  di  Asia,  disebabkan  oleh  tidak berhasilnya  sektor  formal  menciptakan lapangan pekerjaan yang stabil. (Mudhoffir et al., 2017, hal. 48 – 59). Saat  dihadapkan  pada  kondisi  yang tidak  aman  dan  tidak  stabil,  pekerja precariat dituntut  untuk  mengambil berbagai  strategi  untuk  bertahan  hidup. Seperti  menjalin  hubungan  dengan kelompok  yang  menyediakan  berbagai sumber  daya  untuk  memperoleh  akses pekerjaan,  serta  berbagai  jenis  bantuan sosial yang diperlukan ketika mengalami kesulitan.  Di  Indonesia,  sumber  daya tersebut  antara  lain  disediakan  oleh kelompok  yang  menggunakan  simbol- simbol  agama  untuk  menggerakkan anggotanya  guna  meraih  keuntungan bisnis atau meraih kekuasaan.
Banyak  masyarakat  Indonesia,  baik kalangan kelas bawah maupun menengah,
khawatir
kehilangan kesempatan  yang  akan  diambil  oleh anggota  masyarakat  lainnya.  Adanya ketakutan  dan  kecemburuan  yang ditimbulkannya  menciptakan  peluang bagi  elemen  masyarakat  konservatif untuk mendorong visi alternatif mereka, sehingga  timbul  kelompok-kelompok Islam  menggunakan  ruang  publik, merupakan hak yang dijamin bagi mereka di bawah sistem demokrasi, dalam rangka mensosialisasikan  pandangan  tentang cara  hidup  masyarakat  Indonesia  dan
nilai-nilai yang harus dicerminkan dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. (Hai, 2019, hal. 23 – 42).
Bagi kelas menengah, masuk ke dalam kelompok seperti majelis taklim , terutama  di  perkotaan  dan  memakai berbagai  komoditas  “Islam”  adalah jawabannya, setidaknya dalam mempertahankan statusnya sebagai kelas menengah. Bahkan, sebagian dari mereka menjadikan  partai  politik  Islam  sebagai jawaban  atas  aspirasi  politik  mereka. Basis  pengorganisasian  semacam  itu merupakan  sumber  mobilisasi  politik kerakyatan  yang  dapat  dibangun  oleh para  demagog  dengan  menggunakan narasi  dan  sentimen  keagamaan  dalam persaingan pemilu.
Namun  perluasan  kekuatan  koersif  di Indonesia berbalut keagamaan bukanlah bukti  konklusif  bahwa  demokrasi  telah memasuki kemerosotan yang tidak dapat diubah, karena Indonesia masih berproses untuk mengembangkan proses demokrasinya dan menemukan keseimbangan  yang  dapat  diterapkan antara  kebebasan  individu  dan  kontrol negara.  Dalam  konteks  Indonesia,  telah menjadi  dasar  banyak  tulisan  dan perdebatan  tentang  masalah  ini  di  masa lalu.  Alih-alih  mengambil  bentuk  proses yang berantakan dan seringkali kontradiktif yang mana beragam pemangku  kepentingan  bersaing  satu sama  lain  untuk  memajukan  agenda, kepentingan,  dan  nilai  mereka.  (Guild, 2019, hal. 5 – 21).
Di  samping  itu,  ketika  institusi pemerintahan demokratis sedang berjuang  untuk  memenuhi  janji-janji dasar  kontrak  sosial  kepada  rakyatnya, seorang demagog populis bisa membantu pemerintahan  walaupun  dengan  cara menyalurkan  politik  identitas  dan menawarkan stabilitas di bawah pemerintahan  yang  tampak  menjadi alternatif yang menarik.
Pada  jalan  demokrasi,  bangkitnya populisme  sebagai  gerakan  politik
100 Saepudin
Islamic Populism And Indonesian Democracy Movement
merupakan  hal  yang  wajar  dan  tidak bertentangan  dengan  norma  atau  nilai demokrasi.  Menuntut  keadilan  melalui konfrontasi vis-a-vis antara  umat  Islam dengan  elite  penguasa  yang  dianggap korup  merupakan  hak  sipil  yang diperbolehkan  pada  ruang  demokrasi  di seluruh  dunia,  begitupun  di  Indonesia. Maka  populisme  Islam  melaju  dalam memperjuangkan  agenda  politiknya, terlebih menggunakan instrumen demokrasi, hal itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi. (Rubaidi, 2020, hal. 250 – 251).
Dalam  sistem  demokrasi,  populisme Islam  harus  dilihat  secara  positif.  Dalam arti,  populisme  tidak  harus  dipahami sebagai  ancaman  terhadap  demokrasi, kendati  tetap  memberikan  ruang  untuk mengartikulasikan  sikap  kritis  kepada populisme  Islam.  Sikap  demikian  dipilih atas pertimbangan sosiologis dan historis posisi  Islam  merupakan  agama  yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk di Indonesia.  (Arifin,  2019,  hal.  9 – 28). Karena  akar  historis  posisi  umat  Islam Indonesia  yang  mayoritas  ini,  dalam konteks  politik  kekuasaan  bangsa  selalu mengalami  apa  yang  disebut  sebagai kelompok mayoritas yang teralienasi dan terdiskriminasi.  (Jati,  2017,  hal.  19 – 27). Sikap merasa teralienasi dan diskriminasi yang dirasakan oleh ‘ ummat ’ melahirkan narasi kekecewaan publik dalam populisme  Islam  yang  diartikan  sebagai respons terhadap alienasi ekonomi serta situasi  politik  represif  yang  memicu pergolakan publik secara masif di tingkat akar rumput.
Jika  dilihat  dari  jumlah  partisipasi pemilih  pada  Pilpres  2019,  terjadi kenaikan  signifikan,  yakni  sebanyak 11,97 persen dari tahun 2014 yang hanya mencapai 70 persen.  Partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 merupakan partisipasi tertinggi selama Indonesia melaksanakan pemilu.  Adpun  Legislatif  (DPR-RI)  2019 mencapai 81,69 %. (Statistik, 2019, hal. h. 28-30). Hal ini menandakan peningkatan pemilih  sekitar  10  persen  dibandingkan
pada tahun 2014, hanya mencapai 75,11 persen.  (Nurhasim,  2014,  hal.  31).  Salah satu eskalasi keikutsertaan pemilih pada Pemilu  tahun  2019  tidak  lepas  dari adanya Populisme Islam.
Maka reaksi berlebihan yang didasarkan  pada  pandangan  akan ancaman  penguatan  populisme  Islam hanya  mengarah  pada  bentuk-bentuk eksklusivisme  lainnya,  mempertajam polarisasi sosial dan membuka kemungkinan  lahirnya  bentuk-bentuk politik eksklusif lainnya. Maka, pergerakan populisme Islam di Indonesia, bukanlah  bentuk  kematian  demokrasi, melainkan  gagasan  yang  berkembang dari  proses  demokrasi  yang  sedang beraksi di negeri ini.
Maka  pemahaman  makna  yang mendalam dari gerakan populisme Islam sebenarnya  mengandung  dua  implikasi yang tumpang tindih terhadap demokrasi Indonesia  pasca  Pilpres  2019,  yaitu pertama, gerakan  kepentingan  elektoral dengan memobilisasi massa muslim yang bertujuan hanya untuk mendulang suara dapat  merusak  tatanan  demokrasi  yang dijiwai  oleh  keanekaragaman  (Bhineka Tunggal  Ika). Kedua, mengandung implikasi  gagasan  dan  gerakan  politik yang  wajar  di  negara  demokrasi  yang berorientasi  pada  pembangunan  dan keadilan  bagi  masyarakat  muslim Indonesia  sebagai  penganut  agama mayoritas.
Kedua implikasi tersebut mengandung perbedaan  sangat  tipis  dan  perlu dilakukan  kajian  mendalam  secara induktif  agar  populisme  Islam  tidak dipahami  selalu  destruktif,  hanya  dilihat dari  aktor  pemimpin  yang  memiliki kepentingan elektoral, namun juga harus dilihat  dari  posisi  dan  sudut  pandang rakyatnya, dalam hal ini umat Islam.

## KESIMPULAN
Gerakan populisme Islam dapat dipahami sebagai bentuk destruktif. Ada tiga alasan mengapa populisme Islam dalam
Volume 15 Nomor 1, April 2024
demokrasi  Indonesia  dapat  dikatakan sebagai  bentuk  gerakan  yang  destruktif. Pertama ,  gerakan  ini  dapat  mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional, hukum dan etika  dalam  mencapai  tujuan  politiknya. Kedua ,  retorika  yang  digunakan  dalam gerakan ini seringkali mengandung elemen intoleransi  terhadap  kelompok-kelompok minoritas  atau  kelompok-kelompok  yang berbeda pandangan dan dapat menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat  serta  mengancam  stabilitas sosial. Ketiga , gerakan ini dapat mengarah pada  pembuatan  kebijakan  yang  tidak rasional  dan  tidak  selaras  dengan  prinsi- prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Namun  gerakan  populisme  Islam dalam  demokrasi  Indonesia  juga  dapat dikatakan  konstruktif,  karena  gerakan  ini sebagai  ruang  untuk  mengaktualisasikan sikap  kritis  masyarakat  terhadap  kondisi bangsa  yang  tidak  ideal  (konstruktif). Sikap  demikian  merupakan  bagian  dari penguatan sistem demokrasi yang bertujuan menjaga stabilitas dan keutuhan negara yang didasarkan pada pertimbangan  aspek  sosiologis  maupun historis,  bahwa  notabene  penduduk Indonesia  mayoritas  memeluk  agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, E. (2013). Labour and Social Trends in Indonesia 2013: Reinforcing the role of  decent  work  in  equitable  growth . ILO.
Arief,  R.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Risman,  H. (2021). Understanding National Identity to Create Love and Proud of Being a Part of the Indonesian Nation. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (11), 2549 – 2556.
Arifin,  S.  (2019).  Islam,  Populisme  dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia.
Jurnal MAARIF , 14 (1), 9 – 28. https://doi.org/DOI: 10.47651/mrf.v14i1.46
Basya,  M.  H.  (2019).  Populisme  Islam, Krisis  Modal  Sosial  dan  Tantangan Terhadap Demokrasi: Refleksi Pemilu 2019. Jurnal MAARIF , 14 (1), 43 – 59.
Calhoun,  C.  (Ed.).  (1994). Social  Theory and  the Politics of  Identity .  Blackwell Publishers.
Castells, M. (2010). The Power of Identity: The  Information  Age:  Economy, Society, and Culture . Wiley-Blackwell. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Ed.). (2017).
The  SAGE  Handbook  of  Qualitative Research (Fifth).  Sage  Publications, Inc.
Djani,  L.  (2017).  Persenyawaan  Politik Identitas  dan  Populisme:  Tawaran Kerangka  Analisis.  In Prisma:  Jurnal Pemikiran  Sosial  Ekonomi,  Edisi Bangkitnya  Populisme  dan  Krisis Demokrasi , Vol. 36, No. 3 (hal. 10 – 18).
LP3ES.
Djani,  L.,  Törnquist,  O.,  Tanjung,  O.,  & Tjandra,  S.  (2017). Dilemmas  of Populist  Transactionalism:  What  are the Prospects Now for Popular Politics in Indonesia? PolGov Publishing. Fossati,  D.  (2019).  The  Resurgence  of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour. Journal of  Current  Southeast  Asian  Affairs , 38 (2), 119 – 148.
Fukuoka, Y., & Djani, L. (2016). Revisiting the  Rise  of  Jokowi:  The  Triumph  of Reformasi or an Oligarchic Adaptation of Post-Clientelist
Initiatives? South  East  Asia Research ,
24 (2), 204 – 221.
Guild, J. (2019). The Creeping Hand of the State in Post-Reformasi Indonesia: Is Democracy in Irreversible Decline? In EXPLORATIONS:  A  Graduate  Student Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 15 (hal. 5 – 21). Hadiz,  V.  R.  (2016). Islamic  Populism  in Indonesia  and  the  Middle  East .
Cambridge University Press. Hadiz,  V.  R.  (2018). Populisme  Islam:  di Indonesia dan Timur Tengah . LP3ES.
102 Saepudin Islamic Populism And Indonesian Democracy Movement Hai,  V.  S.  (2019).  Transnationalism  and Multi-dimensional Flow of Remittance in Cambodia. In
EXPLORATIONS:  A  Graduate  Student Journal of Southeast Asian Studies, Vol.
15 (hal. 23 – 42).
Hanan,  D.  (2020).  Identity  Politics  in  the 2019  Indonesian  General  Elections:
Its Significance and Limitation. Jurnal Wacana Politik , 5 (1), 15 – 25. Hardiman,  F.  B.  (2017).  Kebangkitan
Populisme  Kanan  dalam  Negara Hukum  Indonesia.  In Prisma:  Jurnal Pemikiran  Sosial  Ekonomi,  Edisi Bangkitnya  Populisme  dan  Krisis Demokrasi,  Vol.  36,  No.  3 (hal.  3 – 9). LP3ES.
Jati,  W.  R.  (2017).  Trajektori  Populisme Islam  di  Kalangan  Kelas  Menengah Muslim  Indonesia.  In Prisma:  Jurnal Pemikiran  Sosial  Ekonomi,  Edisi Bangkitnya  Populisme  dan  Krisis Demokrasi , Vol. 36, No. 3 . LP3ES.
Jayanto, D. D. (2019). Mempertimbangkan Fenomena  Populisme  Islam  di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan  Diskursif:  Kontestasi Wacana  Politik  Antara  Gerakan
Nasional  Pengawal  Fatwa  Ulama (GNPF-Ulama)  dan  Nahdlatul  Ulama (NU). Jurnal Filsafat , Vol. 29 (1), 1 – 25.
Jayasuriya,  K.  (2006). Statecraft,  Welfare and the Politics of Inclusion . Palgrave Macmillan. Kurniawan,  I.  D.,  &  AP,  H.  A.  (2021). Perkembangan  Politik  Populisme  di Indonesia. Jurnal  Inovasi  Penelitian , Vol. 2 (4), 1065 – 1072. Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019).
Metode Penelitian Kualitatif . Lembaga
Pendidikan Sukarno
Pressindo (LPSP). Margiansyah,  D.  (2019).  Populisme  di Indonesia Kontemporer: Transformasi  Persaingan  Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika
Kontestasi  Politik  Menjelang  Pemilu 2019. Jurnal  Penelitian  Politik , 16 (1),
47 – 68.
Mayrudin,  Y.,  &  Akbar,  M.  C.  (2019). Identity  Politics  Within  Indonesian Islamic Parties: Study of PKB and PKS. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 367: Proceedings  of  the  International Conference  of  Democratisation  in Southeast Asia (ICDeSA) , 283 – 288.
Mudhoffir, A. M., Yasih, D. W. P., & Hakim, L.  (2017).  Populisme  Islam  dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. In Prisma:  Jurnal  Pemikiran  Sosial Ekonomi,  Edisi  Bangkitnya  Populisme dan Krisis Demokrasi , Vol. 36, No. 32 (hal. 48 – 59). LP3ES. Nurhasim,  M.  (Ed.).  (2014). Partisipasi Pemilih  Pada  Pemilu  2014:  Studi
Penjajakan .  Pusat  Penelitian  Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia & Komisi Pemilihan Umum.
Putnam, R. D. (2002). Democracies in Flux: The  Evolution  of  Social  Capital  in Contemporary Society . Oxford University Press.
Ronaldo, R., & Darmaiza. (2021). Politisasi Agama  dan  Politik  Kebencian  pada Pemilu  Presiden  Indonesia  2019. Indonesian  Journal  of  Religion  and Society , Vol. 3 (1), 34 – 48.
https://doi.org/DOI: 10.36256/ijrs.v3i1.150 Rubaidi.  (2020). Radikalisme  Islam, Populisme,  NU  dan  Masa  Depan Demokrasi  Indonesia  di  Era  Post- Truth . Lingkaran. Sabarudin, D. (2021). Political
Communication  Based  on  Identity Politics and Social Networking Media in the Periode 2012-2017 DKI Jakarta Governor Election. Jurnal Komunikasi dan Bisnis , 9 (2), 111 – 125. Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F.  (2020).  Pertarungan  Populisme Islam  dalam  Pemilihan  Presiden 2019. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 174 – 189. Statistik,  B.  P.  (2019). Statistik  Politik 2019 . Badan Pusat Statistik. Vail,  J.,  Wheelock,  J.,  &  Hill,  M.  (Ed.). (1999). Insecure  Times:  Living  With
Insecurity  in  Contemporary  Society . Routledge: Taylor & Francis Group.