## IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
1 Maya Sri Ismayani, 2 Yus Darusman, 3 Syaefuddin, 4 Didik Kurniawan 1,2,3,4 Jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi srimaya785@gmail.com

## ABSTRAK
Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari  keluarga  kurang  mampu  yang  ditandai  dengan  pemberian Kartu  Indonesia Pintar (KIP)  sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga  kurang  mampu  yang  memiliki  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dengan  tujuan  menjamin seluruh  anak  usia  sekolah  dapat  menempuh  pendidikan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui;  1) implementasi  Program  Indonesia  Pintar  di  LPK  YUWITA  Kota  Tasikmalaya;  2)  dampak  Program Indonesia pintar terhadap warga belajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 5 informan pihak pimpinan lembaga dan warga belajar penerima PIP.  Teknik  analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1 implementasi Program Indonesia Pintar  di LPK YUWITA Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan petunjuk teknis dari mulai sosialisasi, pengajuan berkas, penyeleksian sampai kepada penerimaan dana bantuan. 2) dampak program Indonesia Pintar terhadap warga belajar yaitu  dari  keaktifan  kegiatan  pembelajaran,  keseriusan  pembelajaran,  keseriusan  dalam  belajar, kreativitas  dalam  belajar,  prestasi  belajar,  disiplin  warga  belajar,  kehadiran  belajar,  perilaku  warga belajar sebelum dan sesudah mendapatkan PIP ini tidak ada dampaknya sama sekali apalagi rata-rata warga  belajar  di  LPK  YUWITA  sudah  bekerja.  Kesimpulannya  implementasi  atau  Pelaksanaan Program  Indonesia  Pintar  pada  kursus  dan  pelatihan  tata  kecantikan  kulit  di  LPK  Yuwita  Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan petunjuk teknis.
Kata kunci: Implementasi, Program Indonesia Pintar, Kursus dan Pelatihan

## ABSTRACT
Program  Indonesia  Pintar  is  a  cash  support  from  goverment  to  school-age  children  which  is  from underprivileged  families  and  categorized  with  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  as  a  continuation  of Program  Bantuan  Siswa  Miskin.  Kartu  Indonesia  Pintar  is  given  to  school-age  children  from underprivilage families that have Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) aimed to ensure all children can go to school. The purpose of this study is to find out; 1) the implementation of Program Indonesia Pintar in  LPK  YUWITA,  Tasikmalaya;  and  2)  the  impact  of  Program  Indonesia  Pintar  towards  learning citizens.  The  research  method  used  in  this  study  was  qualitative  research  method.  The  data  was collected through interview, observation, and documentation with 5 informants from the leader of the institution and PIP recipient. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and  conclusion  drawing.  The  result  of  this  study  indicate  that:  1)  the  implementation  of  Program Indonesia Pintar in LPK YUWITA, Tasikmalaya is accordance with the technical guidelines from the socialization, filling, and selection to the recepient. 2) the impact of Program Indonesia Pintar towards learning citizens from their activeness, seriousness, creativity, disciplinary, presence, and behavior of learning community before and after getting Program Indonesia Pintar has no impact at all, especially the average of the student at LKP YUWITA has worked. In conclusion, the implementation of Program Indonesia Pintar in course and training skin beauty in LPK YUWITA, Tasikmalaya is accordance with the technical guidelines.
Keywords: Implementation Program Indonesia Pintar, Course and Training

## PENDAHULUAN
Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Pendidikan sebagai  gejala yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena disamping pendidikan sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya memanusiakan manusia itu sendiri.  Dengan  perkembangan  kebudayaan  manusia,  timbulah  tuntutan  akan  adanya pendidikan yang yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan di dasar kan atas pemikiran yang matang. Manusia ingin lebih mempertanggung jawabkan caranya dia mendidik generasi penerusnya  agar  lebih  berhasil  dalam  melaksanakan  hidupnya,  dalam  pertemuan  dan pergaulannya dengan sesame dan dunia serta dalam hubungannya dengan Tuhan.
Pendidikan  merupakan  pemotong  mata  rantai  kemiskinan.  Melalui  pendidikan  yang mencukupi seseorang dapat hidup layak seperti yang diharapkan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan  suatu  upaya  mewariskan  nilai  yang  akan  menjadi  penolong  dan  penentu  umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk perbaikan nasib dan peradaban umat manusia. Tentunya harapan manusia pada masa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan seseorang lebih baik dari keadaan sekarang penyelenggaraan pendidikan  dimaksudkan  untuk  memberikan  pencerahan  dan  sekaligus  perperubahan  pola hidup kepada peserta didik.
Menurut Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:
“Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dant  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritiual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, mayarakat, bangsa dan negara”.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi  sebagai  daerah otonom khususnya pasal  3  yang mengatur tentang penyelenggaraan  pendidikan  di  daerah  khususnya  pasal  3a  bahwa  “Penetapan  kebijakan tentang  penerimaan  siswa  dan  mahasiswa  dari  masyarakat  minoritas,  terbelakang  dan  atau tidak  mampu  menjadi  tanggung  jawab  daerah.  Pemerintah  daerah  memahami  situasi wilayahnya  untuk  menentukan  kebijakan  pendidikan  terutama  pemerataan  pendidikan  yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua warga negara  Indonesia  berhak  mendapatkan  Pendidikan  dan  pengajaran  tanpa  terkecuali.  Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan. Namun belum semua warga warga Negara  Indonesia  mampu  mengakses  pendidikan  sehingga  tujuan  pemerintah  dalam penyelenggaraan  wajib  belajar  belum  sepenuhnya  tercapai.  Faktor  yang  kurang  mendukung pendidikan  salah  satunya  adalah  masalah  kemiskinan  yang  menjauhkan  masyarakat  dalam menjangkau pendiikan. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Mereka adalah masyarakat yang  sering  menjadi  korban  dari  biaya  pendidikan  yang  terus  melangit.  Mereka  mampu mengikuti proses penidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
finansialnya.  Hal  ini  tentu  saja  menjadikan  mereka  sebagai  kelompok  masyarakat  yang dikecewakan oleh kondisi.
Upaya  pemerintah  untuk  memberikan  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan  masyarakat  generasi  muda  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Kebijakan  Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang  terjadi  karena  masih  banyak  ditemukan  siswa  yang  masih  usia  sekolah  namun  putus sekolah  karena  kesulitan  biaya.  Kartu  Indonesia  Pintar  sangat  dibutuhkan  oleh  siswa-siswa yang  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu,  karena  siswa-siswa  tersebut  yang  berasal  dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya putus sekolah.
Tujuan  dari  Program  Indonesia  Pintar  adalah  untuk  membantu  siswa  miskin memperoleh  pendidikan  yang  layak,  mencegah  putus  sekolah,  serta  untuk  memenuhi kebutuhan  sekolah  mereka.  Bantuan  ini  diharapkan  untuk  dimanfaatkan  siswa  dalam memenuhi  kebutuhan  sekolah  seperti  biaya  transportasi  siswa  pergi  ke  sekolah,  biaya perlengkapan  sekolah,  dan  uang  saku.  Adanya  Program  Indonesia  Pintar  diharapkan  tidak adalagi siswa  yang putus sekolah dengan alasan kurang biaya. Dana bantuan ini merupakan bantuan  tunai  kepada  seluruh  anak  usia  sekolah  yang  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu melalui Kementrian Pendidikan Kebudayaan dan Kementrian Agama.
Dalam Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 diantaranya mengamatkan tentang Program Indonesia  Pintar  (PIP)  Kepada  kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk  menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP)  melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  ini  merupakan  kelanjutan  dari  Bantuan  Siswa  Miskin (BSM)  yang  mencakup  siswa  dari  jenjang  pendidikan  SD/MI,  SMP/MTs,  SMK/SMA/MA. Dan siswa /warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumah tangga/ keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional.
Salah satu lembaga kursus dan pelatihan di Kota Tasikmalaya yang melaksanakan PIP adalah LPK Yuwita Kota Tasimlaya. Peserta pelatihan yang mendapatkan PIP pada Tahap 1 sebanyak 15 orang. Program Indonesia Pintar ini batas usia nya dari 6 sampai dengan 21 tahun. Sedangkan di tempat kursus dan pelatihan di LPK Yuwita rata-rata peserta didiknya itu sudah berumur dan kebanyakan sudah menikah dan bekerja. Jumlah peserta pelatihan apakah yang diusulkan sudah sesuai dengan kriteria dan ketentuan untuk memperoleh PIP atau tidak.
Penelitian  ini  penting  dilaksanakan  karena  Program  Indonesia  Pintar  merupakan program  beasiswa  yang  mendukung  pendidikan  menengah  universal  atau  pemerataan kesempatan  memperoleh  layanan  pendidikan  yang  bermutu  dan  mampu  meningkatkan partisipasi pendidikan. Diharapakan dengan adanya penelitian ini para pemangku kepentingan khususnya Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota dan sekolah mampu membuat kebijakan yang tepat dalam mengontrol implementasi Program Indonesia Pintar agar tepat sasaran dan mampu mencapai  tujuan  dengan  pertimbangan  banyaknya  peserta  pelatihan  yang  memperoleh beasiswa dan rekomendasi PIP dari dinas Pendidikan.

## KAJIAN TEORI
Salah  satu  teori  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  motivasi,  Pengertian Motivasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: “Dorongan yang timbul pada  diri  seseorang  secara  sadar  atau  tidak  sadar  untuk  melakukan  sesuatu  tindakan  yang dengan  tujuan  tertentu.  Motivasi  juga  diartikan  merupakan  usaha-usaha  yang  menyebabkan seseorang  atau  kelompok  orang  tertentu  tergerak  melakukan  sesuatu  karena  ingin  mencapai tujuan  yang  dikehendaki  atau  mendapat  kepuasan  dengan  perbuatannya”  (Depdiknas,  2005: 756).
Macam  atau  jenis  motivasi  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang.  Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi. Motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik:

## 1) Motivasi Intrinsik
Yang  dimaksud  motivasi  ekstrinsik  adalah  motif-motif  yang  menjadi  aktif  atau berfungsinya  tidak  peru  dirangsang  dari  luar,  karena  dalam  diri  setiap  individu  sudah  adar dorongan untuk melakukan seseuatu. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan belajar itu sendiri. Itulah sebabnya motivasi intrinsik  dapat  juga  dikatakan  sebagai  bentuk  motivasi  yang  didalamnya  aktivitas  belajar dimulai dan diteruskan berdsarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan akivitas belajarnya.
Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan,  yang  ahli  dalam  bidang  studi  tertentu.  Satu-satunya  jalan  untuk  menuju  ke tujuan yang ingin dicapai ialah belajar, tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, tidak  mungkin  ahli.  Dorongan  yang  menggerakkan  itu  bersumber  pada  suatu  kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi  motivasi  itu  muncul  dari  kesadaran  diri  sendiri  dengan  tujuan  secara  esensial,  bukan sekedar simbol dan seremonial.

## 2) Motivasi ekstrinsik
Motivasi  ekstrinsik  adalah  motif-motif  yang  aktif  berfungsinya  karena  adanya perangsang  dari  luar.  Sebagai  contoh  seseorang  iu  belajar,  karena  tahu  besok  paginya  akan dipuji oleh temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin ingin mengetahui sesuatu, tetapi ngin mendapatkan nilai yan baik, atau agar mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan  kegiatan  yang  dilakukannya,  tidak  secara  langsung  bergayut  dengan  esensi  apa  yang dilakukannya  itu.  Oleh  karena  itu,  motivasi  ekstrinsik  dapat  juga  dikatakan  sebagai  bentuk motivasi yang didalamnya ada aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Dalam kegiatan belajar- mengajar tetap penting. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam pross belajar-mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.

## 3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah
Ada  beberapa  ahli  yang  menggolongkan  jenis  motivasi  itu  menjadi  dua  jenis  yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmani seperti masalnya: refleks, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan.

## METODE PENELITIAN
Pengertian metode peelitian menurut Sugiyono (2017:9) adalah:
“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana peneliti  sebagai  instrumen  terkunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulansi  (gabungan)  analisis  data  bersifat  induktif  kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.
Latar  belakang  mengapa  mengambil  metode  penelitian  kualitatif  ialah  dalam  buku sugiyono  (2017;8)  metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian  naturalistik karena  penelitiannya  dilakukan  dalam  kondisi  alamiah,  disebut  juga  sebagai  metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan duntuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut-sebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dananalisisnya lebih bersifat kualitatif.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi  dengan  5  informan  pihak  pimpinan  lembaga  dan  warga  belajar  penerima  PIP. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara- wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) (Pada Kursus dan Pelatihan Tata Kecantikan Kulit di LPK YUWITA Kota Tasikmalaya).

## HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian yang dilaksanakan di LPK YUWITA melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang dampak kepemilikan Program Indonesia Pintar peserta pelatihan Tata Kecantikan  Kulit  (TKK).  Penelitian  ini  mendeskripsikan  mengenai  Implementasi  Program Indonesia  Pintar  (PIP)  (Pada  Kursus  dan  Pelatihan  di  LPK  YUWITA  Kota  Tasikmalaya). Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di  atas  di  fokuskan kepada dua  aspek pokok  yaitu Implementasi program indonesia pintar dan dampak kepemilikan program indonesia pintar.
Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintah Jokiwi-JK yang dilaksanakan  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia,  berdasarkan  Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Program Indonesia Pintar (PIP)  bertujuan  untuk  memberikan  bantuan  secara  tunai  pada  warga  belajar  miskin  untuk
mendanai operasional sekolah, agar warga belajar miskin tersebut dapat terbantu dalam biaya sekolahnya dan mencegah warga belajar miskin tersebut untuk putus sekolah.
Presiden  Republik  Indonesia  melalui  Intruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  2014  telah mengintruksikan  kepada  menteri,  Kepala  Lembaga  Negara,  dan  Kepala  Pemerintah  Daerah untuk  melaksankan  Program  Keluarga  Produktif  melalui  Program  Simpanan  Keluarga Sejahtera  (PSKS),  Program  Indonesia  Sehat  (PIS)  dan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan istritusi terkait sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing  secara  terkoordinasi  dan terintegrasi  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  program  untuk  mencapai  tujuan. Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangannya melaksanakan program Indonesia pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi ana usia 6  sampai  dengan  21  tahun  untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan  sampai  tamat  satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah ( drop out ).
Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah anatr kelompok masyarakat masih cukup tinggi.Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  keluarga  yang  mampu  secara  ekonomi  secara  umum lebih  tinggi  dibanding  dengan  APK  keluarga  tidak  mampu.  Salah  satu  alasannya  adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain, iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis,  sementara  biaya  tidak  langsung  yang  ditanggung  yang  ditanggung  oleh  peserta  didik antara  lain  transportasi,  kursus,  uang  saku,  dan  biaya  lain-lain.  Tingginya  biaya  pendidikan tersebut  menyebakan  tingginya  angka  tidak  melanjutkan  sekolah  dan  tingginya  biaya pendidikan tersebut  menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK.
Program  Indonesia  Pintar  ini  diharapkan  mampu  menjamin  peserta  didik  dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa  atau warga belajar  putus  sekolah  atau  tidak  melanjutkan  pendidikan  sampai  tamat  pendidikan  agar mendapatkan layanan pendidikan. PIP ini bukan hanya untuk peserta didik di sekolah, namun berlaku  juga  bagi  peserta  didik  di  Sanggar  Kegiatan  Belajar  (SKB),  Pusat  Kegiatan  Belajar Masyarakat  (PKBM),  dan  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan  (LKP),  atau  satuan  pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria  yang telah ditetapkan termasuk Lemabaga Kursus Pelatihan (LKP/LPK) Yuwita Kota Tasikmalaya.
Dalam juknis PIP di jelaskan bahwa Petunjuk teknis, Program Indonesia Pintar diawali dengan sosialisasi dari pihak direktorat teknis selaku pihak pelaksana kepada dinas pendidikan Provinsi,  kemudian  dinas  pendidikan  provinsi  mensosialisasikan  PIP  kepada  seluruh Kabupaten/Kota  dan  masyarakat  di  wilayahnya,  kemudian  pihak  kabupaten  /kota menyampaikan informasi kepada sekolah-sekolah. Lalu pihak sekolah yang menginformasikan kepada siswa mengenai Syarat dan ketentuan Program Indonesia Pintar. Jadi dari pertanyaan penelitian (1) bagaimana implementasi Program  Indonesia Pintar , (2) Dampak kepemilikan program  Indonesia  Pintar  yaitu  adanya  tahap-tahap  seperti  sosialisasi  dari  pihak  dinas pendidikan,  sampai  dengan  penerimaan  dana  PIP  serta  monitoring  dan  evaluasi.  Dan  juga implementasi Program Indonesia Pintar dilihat dari keaktifan belajar, keseriusan dalam belajar,
disiplin belajar, kehadiran belajar, kreativitas dalam  belajar, prestasi  belajar, perilaku  warga belajar sebelum dan sesudah menerima PIP tidak adanya dampak.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Implementasi Program Indonesia Pintar berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program  Indonesia Pintar dilembaga kursus dan pelatihan LPK YUWITA tersebut telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang terdapat dalam petunjuk teknis Program Indonesia Pintar. Hal ini dapat dilihat mulai dari sosialisasi  Program,  dimana  pihak  lembaga  memberikan  informasi  kepada  seluruh  warga belajar  mengenai  Program  Indonesia  Pintar  ini,  seperti  memberikan  informasi  tentang persyaratan  PIP  sampai  penerimaan  dana  PIP  tersebut  telah  sesuai.  Dalam  juknis  PIP  di jelaskan bahwa Petunjuk teknis, Program Indonesia Pintar diawali dengan sosialisasi dari pihak direktorat teknis selaku pihak pelaksana kepada dinas pendidikan
Dinas  Pendidikan  Provinsi,  mensosialisasikan  PIP  kepada  seluruh  Kabupaten/Kota termasuk  kota  Tasikmalaya  dan  masyarakat  di  wilayahnya,  kemudian  pihak  dinas  kota Tasikmalaya  menyampaikan  informasi  kepada  lembaga-lembaga.  Lalu  pihak  lembaga  yang menginformasikan kepada warga belajar mengenai Syarat dan ketentuan Program  Indonesia Pintar sampai dengan penerimaan dana PIP. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan  kepada  pelaksana  kebijakan.  Dalam mengkomunikasikan  PIP  kebijakan  harus  ada  kejelasan  agar  tidak  menimbulkan  perbedaan persepsi.
Dari  pertanyaan  penelitian  sebelumnya  Dampak  Program  Indonesia  Pintar  hasil penelitian dan pembahasan bahwa dampak program Indonesia Pintar di LPK YUWITA yaitu tidak adanya dampak terhadap warga belajar serta terhadap keaktifan kegiatan pembelajaran, keseriusan  dalam  belajar  warga  belajar,  kereativitas  dalam  belajar  warga  belajar,  prestasi belajar warga belajar, disiplin belajar warga belajar, kehadiran belajar, perilaku warga belajar sebelum dan sesudah mendapatkan PIP. Hal ini dikarenakan program Indonesia Pintar di LPK Yuwita hanya berjalan satu kali saja tidak berkelanjutan. Warga belajar atau peserta pelatihan hanya mengikuti pelatihan sampai level dua saja. Tidak ada kelanjutan lagi dari pihak dinas ataupun pemerintah dan di peserta pelatihan di LPK Yuwita yang mendapatkan PIP rata-rata sudah bekerja jadi tidak adanya dampak PIP terhadap warga belajar

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  maka  penulis  dapat  memberikan  rekomendasi sebagai berikut:
a) Bagi pemerintah, perlunya pemberian terus menerus secara bertahap tidak hanya satu kali saja karena tanggung mereka hanya bisa mengikuti  pelatihan di  LPK YUWITA sampai level 2 saja. Peserta pelatihan perlu lagi mengikuti pelatihan sampai level 3 dan selanjutnya. Jadi diharapkan untuk dinas pendidikan agar melakukan monitoring dan evaluasi  serta  melaporkan  kepada  direktorat  teknis  untuk  mengalirkan  dana  PIP tersebut.
b) Bagi  pihak  lembaga,  hendaknya  melakukan  pengawasan  lebih  ketat  terhadap penggunaan  atau  pemanfaatan  dana  sehingga  tidak  adalagi  penyalahgunaan pemanfaatan dana, baik yang dilakukan pihak lembaga atau pihak penerima program.
c) Bagi penerima program, diharapkan untuk tidak menggunakan dana tersebut untuk hal- hal lain diluar kebutuhan untuk pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Mustofa  Kamil.  (2010) Model  Pendidikan  dan  Pelatihan  (konsep  dan  aplikasi). Bandung: Alfabeta
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  (2005). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Sardiman A.M, (2007). Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada
Slameto, (2015) Belajar dan faktor-faktor yang mepengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  25  Tahun  2005  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
http://ninanurse.blogspot.com/2013/01/keseriusan-belajar_31.html?m-1 [online 31-01-2019]
http:///eprints.uny.ac.id [online 31 01-2019] (http://www.jabarprov.go.id/index.ph p/pages/id/1065). (online 01-01-2019)
https://Tasikmalayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/90 (online 01-01-2019) (http://www.Tasikmalayakota.go.id/s tatis-250-industri.html) (online 01-01-2019) https://Tasikmalayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/excel/id/15 (online 01-01-2019)