## PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT TERHADAP NIAT WHISTLEBLOWING DALAM RANGKA MENCAPAI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
MELALUI PERCEIVED ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY (PADA PERUSAHAAN FARMASI DI SIDOARJO)
Dina Dwi Oktavia Rini, Wiwit Hariyanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) Jl. Mojopahit 666-B Sidoarjo, Telp (031) 8945444, ext 160, Fax (031)8949333 ,

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  are  (1)  to  analyze  the  role  of  KPU  in  the  implementation  of internal  audit  on  private  sector  organization;  (2)  to  analyze  the  magnitude  of  whistleblowing intentions  after  the  implementation  of  internal  audits;  (3)  to  analyze  the  magnitude  of whistleblowing intentions after the implementation of internal audit if influenced by the PEU, (4) to analyze whistleblowing intentions to support the achievement of good corporate governance. This study  will  use  qualitative  methods,  targeting  middle  and  lower  level  managers  of  pharmaceutical companies  in  Sidoarjo,  including:  supervisors,  department  heads,  managers.  The  result  of  this research  is  whistleblowing  as  a  manifestation  of  internal  audit  which  is  indirectly  influenced  by perceived environmental uncertainty can play a role in achieving good corporate governance. The different  PEUs  play  a  role  in  conducting  internal  audits  in  increasing  whistleblowing  intentions between the private sector (pharmaceutical companies)
Keywords
: Internal Audit, Whistleblowing, and good corporate governance Correspondence to : dinador@umsida.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  menganalisis  peran  KPU  dalam  pelaksanaan audit internal pada organisasi sektor swasta; (2) untuk  menganalisis besarnya niat whistleblowing setelah  pelaksanaan  audit  internal;  (3)  untuk  menganalisis  besarnya  niat  whistleblowing  setelah pelaksanaan audit internal jika dipengaruhi oleh PEU, (4) untuk menganalisis niat whistleblowing untuk mendukung pencapaian tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini akan menggunakan metode  kualitatif,  menargetkan  manajer  level  menengah  dan  bawah  dari  perusahaan  farmasi  di Sidoarjo,  termasuk:  pengawas,  kepala  departemen,  manajer.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah whistleblowing  sebagai  manifestasi  audit  internal  yang  secara  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh ketidakpastian  lingkungan  yang  dirasakan  dapat  berperan  dalam  mencapai  tata  kelola  perusahaan yang  baik.  Berbagai  PEU  berperan  dalam  melakukan  audit  internal  dalam  meningkatkan  niat whistleblowing antara sektor swasta (perusahaan farmasi)
Kata kunci
: Audit internal, Whistleblowing, dan tata kelola perusahaan yang baik
Korespondensi : dinador@umsida.ac.id

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Meningkatnya kondisi ketidakpastian lingkungan  bisnis  dapat  menjadi  suatu permasalahan tersendiri bagi suatu perusahaan  baik  dalam  aktivitas  manajemen seperti perencanaan,
pengawasan, pengambilan keputusan ataupun dalam penggunaan informasi akuntansi manajemen. Manajemen  dituntut  agar  memiliki  dan memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan  kinerja  manajerial  perusahaan untuk  menghadapi  persaingan.  Oleh  karena itu manajemen harus memiliki informasi agar dapat  melihat  dan  memanfaatkan  peluang, mengidentifikasi  masalah,  dan  menyeleksi serta  mengimplementasikan  proses  adaptasi dengan  tepat.  Manajemen  juga  wajib mempertahankan  kelangsungan  hidup  dan mengendalikan  perusahaan  untuk  mencapai tujuan organisasi. Informasi akuntansi manajemen  merupakan  salah  satu  produk sistem  akuntansi  manajemen  yang  memiliki peranan  untuk  memprediksi  konsekuensi yang  mungkin terjadi atas berbagai alternatif tindakan  yang  dilakukan  pada  berbagai aktivitas.  Menyediakan  informasi  bagi  orang yang  tepat  dengan  cara  yang  tepat  dan  pada saat  yang  tepat  adalah  salah  satu  peran penting sistem informasi akuntansi manajemen.  Sedangkan  dalam  organisasi pemerintah, penilaian akan kinerja manajerial tercermin dari akuntabilitasnya, terkait dengan  perlunya  dilakukan  transparansi  dan pemberian  informasi  kepada  publik  untuk memenuhi  hak-hak  publik.  Oleh  karena  itu perubahan lingkungan memiliki peranan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.
Ketidakpastian lingkungan ( Perceived Environmental Uncertainty/PEU ) yang terjadi  di  berbagai  aspek  kehidupan,  mulai ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  menuntut manajemen  untuk  menyiapkan  diri  dan organisasi  dalam  menghadapi  perubahan yang  cepat.  Ketidakpastian  lingkungan  dapat
diartikan  sebagai  rasa  ketidakmampuan seseorang  untuk  memprediksi  faktor  sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam organisasi (Miliken, 1987 dalam Pasla, 2011).
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan untuk  melihat  pengaruh PEU terhadap karakteristik  akuntansi  manajemen  (Gul  & Chia,  1994;  Chong,  1997  dalam  Rahman, 2000)  dan  terhadap  kinerja  manajer  (Yuliati (2006),  Dina  (2007),  Sulistyowati  (2013)). Hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa ketersediaan  informasi  akuntansi  manajemen yang  terpercaya  dapat  meningkatkan  kinerja manajerial  pada  kondisi PEU .  Untuk mencapai  suatu  pelaksanaan  pemerintahan yang  baik,  yang  dapat  menilai  kinerja manajerial  yang  baik,  perlu  adanya  suatu konsep  yang  baik  pula.  Konsep GCG akan menjadi  bagian  yang  dapat  mencerminkan akuntabilitas kinerja. Istilah Good Corporate Governance ( GCG )  diperkenalkan  oleh Cadburry Committee pada tahun 1992 dalam laporannya  yang  dikenal  dengan Cadburry Report (Tjager dkk dalam Arifin, 2005), yang diterjemahkan  oleh  Arifin  (2005)  sebagai “seperangkat aturan yang mengatur hubungan  antara  para  pemegang  saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak  yang  berkepentingan  lainnya baik  internal  maupun  eksternal  lainnya  yang berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban mereka.”
Dalam  rangka  mewujudkan GCG suatu  organisasi,  peran  audit  internal  yang independen  sangatlah  penting  sebagai  suatu bagian  komponen  pengawasan  struktur pengendalian  internal  dari  suatu  organisasi dan  audit  internal  merupakan  kegiatan pemastian  dan  konsultasi  yang  independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai  dan  meningkatkan  operasi  organisasi. Dalam lingkungan pemerintah, fungsi monitoring  struktur  pengendalian  internal
dilakukan  oleh  pengendalian  intern,  penilai efektivitas  struktur  pengendalian  intern,  dan penilai kualitas kerja. Sukrisno Agoes (2013) dalam bukunya  mengatakan bahwa “ Internal Audit (pemeriksaan
intern) adalah
pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  bagian internal  audit suatu  perusahaan,  terhadap laporan  keuangan  dan  catatan  akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan  manajemen  puncak  yang  telah ditentukan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan pemerintah  dan  ketentuan-ketentuan  dari ikatan  profesi  yang  berlaku.”  Audit  terhadap institusi  pemerintah  menjadi  fokus  perhatian karena  dinilai  instansi  pemerintah  tidak terbuka  terhadap  masyarakat  mengenai kondisi  keuangan  sebenarnya,  dan  baru disadari  bahwa  lembaga  eksekutif  hanya sebagai  pihak  yang  mengelola  uang  negara yang  merupakan uang rakyat, sehingga perlu untuk  dipertanggungjawabkan  dan  perlu diperiksa kewajarannya. Dan instansi pemerintah rawan akan terjadinya penyalahgunaan,  sehingga  dibutuhkan  aturan yang  mengikat  dan  audit  yang  independen. Sehingga  dalam  pelaksanaannya,  diharapkan audit  internal  dituntut  memiliki  sikap profesionalisme.
Internal auditor dengan sikap profesionalismenya dapat
melakukan
whistleblowing untuk  mengungkap  segala bentuk  kecurangan  yang  terjadi  dalam  suatu instansi. Tujuan whistleblowing adalah untuk memperbaiki  atau  mencegah  suatu  tindakan yang  merugikan.  Menurut  Brandon  (2013), “ whistleblowing merupakan  tindakan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan  baik  yang  dilakukan  oleh perusahaan  atau  atasannya  kepada  pihak lain.”  Kebanyakan  penelitian  menunjukkan bahwa  karyawan  yang  berusia  lebih  tua  dan lebih
berpengalaman memiliki
kecenderungan  yang  lebih  tinggi  untuk melakukan whistleblowing . Hal itu
dikarenakan semakin seseorang berpengalaman  maka  makin  berkomitmenlah mereka  kepada  organisasi  tempat  mereka bekerja  (Brabeck,  1984;  Near  dan  Miceli, 1984; Sims dan Keenan, 1998; dalam Sagara, 2013).  Maka  niat  untuk  melaporkan  akan muncul ketika ditemukan adanya kecurangan yang mengkhawatirkan keberadaan organisasi  mereka.  Berdasarkan  penelitian- penelitian  sebelumnya,  PEU  belum  pernah diteliti  mengenai  pengaruhnya  terhadap pelaksanaan  audit  internal,  sehingga  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  guna mengetahui  seberapa  berpengaruhnya  PEU terhadap  pelaksanaan  audit  internal  sehingga memungkinkan  terjadinya whistleblowing sebagai  upaya  pencapaian  GCG.  Dari  latar belakang  diatas  maka,  masalah  penelitian ini dapat dirumuskan: (1) bagaimana peran PEU dalam pelaksaan audit internal pada organisasi  sektor  swasta,  (2) bagaimana besaran  peningkatan  intensi whistleblowing setelah  pelaksanaan  audit  internal,  (3) bagaimana  besaran  peningkatan  intensi whistleblowing setelah pelaksaan audit internal  jika  dipengaruhi  oleh PEU ,  (4) bagaimana  intensi whistleblowing dapat menunjang  pencapaian good  corporate governance .

## Tinjauan Pustaka

## Preceived Environmental Uncertainty
Perceived  environmental  uncertainty dapat didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan individu untuk memprediksi  secara  akurat.  Hakonsson
(2006) menjelaskan bahwa persepsi ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai  kekurangan  informasi  dan  alasan bahwa ketidakpastian tugas meningkat dimana  seseorang  bertanggung  jawabuntuk melaksanakan tugas dalam situasi kekurangan informasi. Ketidakpastian
lingkungan  akan  membuat  manajer  perlu mempelajari  perubahan  lingkungan  dan
langkah penyesuaian atas perubahan.
Ketidakpastian  adalah  kondisi  di  mana pimpinan perusahaan tidak memiliki informasi  yang  cukup  mengenai  kondisi lingkungannya.
Berdasarkan  derajat  komplesitas  dan ketenangan,  menurut  Emery  dan  Trist  dalam Dadang  dan  Sylvana  (2007),  ada  4  tekstur lingkungan, yaitu :
a. Lingkungan  tenang acak: Lingkungan paling sederhana, karena perubahan secara perlahan dan bersifat acak. Misalnya toko sepatu, tas.
b. Lingkungan tenang mengelompok:
Termasuk  lingkungan  cukup  stabil, namun lebih kompleks dibanding lingkungan sebelumnya. Misalnya industri  perkayuan.   Cenderung  stabil,
namun jika terkena dampak isu perusakan lingkungan, dapat mengganggu kelangsungan usaha
perusahaan.
c. Lingkungan terganggu bereaksi:
Perubahan tidaklah bersifat acak, namun mengikuti  pola  tertentu.   Misalnya sepeda  motor  Honda  dengan  Yamaha saling  bereaksi  satu  sama  lain  dengan memunculkan  produk  terbaru,  apabila muncul  produk  baru  oleh  merk  yang satu.
d. Lingkungan kacau:
Memiliki kompleksitas  tinggi,  dengan  perubahan sangat  dinamis  dan  saling  berkaitan. Globalisasi,
dan perkembangan teknologi,  berperan  dalam  hal  ini.
Misalnya  industri  telekomunikasi  yang berkembang sangat pesat.

## Audit Internal
Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, yang tujuannya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan  yang  disusun  manajemen,  maka tujuan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh auditor  internal  adalah  untuk  membantu
jajaran  pimpinan  organisasi  (manajemen) dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya dengan  memberikan  analisa,  penilaian  saran, dan  komentar  mengenai  kegiatan  yang diperiksanya.  (Agoes,  2013:205)  Sedangkan definisi Internal Auditing menurut Institute of Internal  Auditor yang  dikutip  oleh  Pickett (2010:15)  : “Internal  auditing is  an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve  an  organization’s  operations.  It helps  an  organization  accomplish  its objectives by bringing a systematic, disciplined  approach  to  evaluate  and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process”

## Whistleblowing
Salah  satu  cara  agar  kecurangan terjadi  bisa  diungkapkan  lebih  cepat  yaitu dengan menggunakan proses whistleblowing . Whistleblowing merupakan  tindakan  untuk melapor  kepada  media,  kekuasaan  internal atau eksternal tentang hal-hal ilegal dan tidak etis  yang  terjadi  di  lingkungan  kerja.
Kelemahan  mengenai  perlindungan  status hukum  pada whistleblowing tidak  diberikan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan  terdapat  bukti  yang  cukup  yang dapat  memperkuat  keterlibatan  pengungkap fakta (pelapor). Dengan demikian, si pengungkap  fakta  (pelapor)  telah  menempuh suatu resiko yang tinggi, bahkan mempertaruhkan kehidupannya, namun sebuah  penghargaan  dan  apresiasi  kurang diperhatikan, sehingga hal ini dapat
menimbulkan suatu kondisi kritis
kepercayaan  perihal  penjaminan  terhadapat diri  si  pengungkap  fakta.  Keterjadian Whistleblowing yang  efektif  dan  transparan diharapkan  dapat  meningkatkan  tingkat partisipasi  karyawan  dalam  pengungkapan suatu kecurangan. (Peters dan Branch, 1972) dalam (Malik 2010) mendefinisikan
whistleblowing sebagai  suatu  pengungkapan kecurangan mengenai informasi yang diyakini  mengandung  pelanggaran  hokum, peraturan,  pedoman  praktis  atau  pernyataan professional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang,  atau  membahayakan  public  dan keselamatan  tempat  kerja.  Sedangkan  (Near dan  Miceli,  1985)  dalam  (Malik,  2010) mengartikan whistleblowing sebagai  suatu pengungkapan  yang  dilakukan  anggota organisasi  atas  praktik-praktik  illegal  atau tanpa  legitimasi  hukum  dibawah  kendali pimpinan  mereka  kepada  individu  atau organisasi  yang  dapat  menimbulkan  efek tindakan perbaikan. Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:3) dalam Bambang (2007) mendefinisikan whistleblowing adalah  : “Pengungkapan  tindakan  pelanggaran  atau pengungkapan  perbuatan  yang  melawan hukum,  perbuatan  tidak  etis  atau  tidak bermoral  atau  perbuatan  lain  yang  dapat merugikan  organisasi  maupun  pemangku kepentingan,  yang  dilakukan  oleh  karyawan atau  pimpinan  organisasi  kepada  pimpinan organisasi  atau  lembaga  lain  yang  dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan  secara  rahasia  ( confidential ).” Menurut US Office of special Counsel dalam Bambang  (2007) whistleblowing adalah  : “Sarana penyampaian informasi dari pegawai pemerintah ataupun orang di luar pemerintah mengenai  pelanggaran  hukum,  undang- undang  ataupun  peraturan.”  Sedangkan Sonny  Keraf  (1998:172)  dalam  Bambang
(2007)  definisi whistleblowing yaitu  :
“ Tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang karyawan
untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan  oleh  perusahaan  atau  atasannya kepada pihak lain. Whistleblowing umumnya menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan  baik  perusahaan  sendiri  maupun
pihak  lain,  dan  yang  kalau  dibongkar memang  akan  mempunyai  dampak  yang merugikan perusahaan, paling kurang merusak nama baik perusahaan tersebut.”

## Good Corporate Governance
Corporate  governance adalah  suatu  konsep yang  memiliki  idealisme  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  pemegang  saham.  (Musnadi, 2006:45)
Menurut  Amin  Wijaya  Tunggal  (2007:6) terdapat enam (6) prinsip Corporate Governance , yaitu: 1. Transparancy / Keterbukaan. Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketetapan waktu maupun  akurasinya  (keterbukaan  dalam proses, decision making, control, fairness, quality, standardization, efficiency  time  and  cost ).  Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak – pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami  bagaimana  dan  atas  dasar apa  keputusan  –  keputusan  tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola.  Namun  hal  tersebut  tidak berarti  bahwa  masalah  –  masalah strategik  harus  dipublikasikan,  sehingga akan  mengurangi  keunggulan  bersaing perusahaan.
2. Independency / Kemandirian.
Kemandirian  adalah  sebagai  keadaan dimana  perusahaan  bebas  dari  pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya,  Komisaris,  Direksi dan  Manajer  atau  pihak  –  pihak  yang diberi  tugas  untuk  mengalola  kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan ataupun  pengaruh  baik  dari  dalam maupun dari luar perusahaan.
3. Accountability / Akuntabilitas.
Penciptaan  sistem  pengawasan  yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian  kekuasaan  antara Board  of Commissioners,  Board  of  Directors, Shareholders dan Auditor (pertanggungjawaban wewenang, traceable,  reasonable ).  Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  –  tugas sesuai  dengan  wewenang  yang  dimiliki
oleh  seluruh  Organ  Perseroan.  Dalam hal  ini  Direksi  (beserta  manajer) bertanggungjawab atas keberhasilan pengurusan  perusahaan  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  telah  disetujui oleh pemegang saham. Komisaris
bertanggungjawab atas keberhasilan pengawasan  dan  pemberian  nasihat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan. Pemegang Saham bertanggungjawab atas keberhasilan  pembinaan  dalam  rangka pengelolaan perusahaan.
4. Responsibility / Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada
stakeholders dan  lingkungan  dimana perusahaan itu berada.
5. Fairness / Keadilan.
Perlindungan kepentingan minority shareholders dari penipuan, kecurangan, perdagangan  dan  penyalahgunaan  oleh orang  dalam  ( selfdealing atau insider trading ).  Keadilan  adalah  kesetaraan perlakuan  dari  perusahaan  terhadap pihak  –  pihak  yang  berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.  Dalam  hal  ini  ditekankan agar pihak – pihak yang berkepentingan terhadap  perusahaan  terlindungi  dari
kecurangan serta penyalahgunaan
wewenang  yang  dilakukan  oleh  orang dalam.
6. Disclosure /  Keterbukaan  dalam informasi.
Disclosure  adalah  keterbukaan  dalam mengungkapkan informasi yang material dan  relevan  mengenai  perusahaan. Discloruse erat kaitannya dengan transparansi,  yaitu  perusahaan  harus dapat memberikan informasi atau laporan  yang  akurat  dan  tepat  waktu mengenai kinerja perusahaan.

## METODE PENELITIAN / METHODS Obyek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan  Farmasi  sebagi  organisasi  sektor swasta  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Partisipan yang  ditetapkan  merupakan  manajer middle and lower level dari organisasi sektor swasta, meliputi: supervisor, kepala bagian, manajer.

## Variabel Yang Diamati/Diukur
1. Perceived  Environmental  Uncertainty (PEU)
PEU atau  ketidakpastian  lingkungan merupakan sikap ketidakmampuan seseorang  untuk  mengantisipasi  faktor sosial  dan  fisik  yang  mempunyai pengaruh terhadap pengambil keputusan dalam suatu organisasi, misal: perubahan  regulasi,  tingkat  persaingan dalam organisasi, dan sebagainya.
2. Audit Internal Audit internal saat ini tidak lagi terbatas fungsinya  dalam  bidang  pemeriksaan keuangan,  tetapi  ke  bidang  lainnya seperti audit manajemen, audit lingkungan hidup, audit social, dan lain- lain.  Tetapi  dalam  penelitian  ini  akan diamati mengenai:
a. Audit Kepatuhan ( Compliance Audit )
b. Audit Operasional
3. Whistleblowing
Whistleblowing merupakan  tindakan melapor  kepada  media,  kekuasaan internal  atau  eksternal  tentang  hal-hal
ilegal  dan  tidak  etis  (kecurangan)  yang terjadi  di  lingkungan  kerja.  Kategori whistleblowing:
a. Whistleblowing Internal
b. Whistleblowing Eksternal
4. Good Corporate Gorvenance
Tujuan  dari GCG adalah  mengharapkan agar suatu organisasi mampu menjalankan aktivitas operasional secara baik  sehingga  dapat  berperan  dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Empat prinsip dasar GCG:
a. Fairness (Keadilan)
b. Accountability (Akuntabilitas)
c. Responsibility (Pertanggungjawaban)
d. Transparancy (Transparansi)

## Teknik Pengumpulan Data
a. In Depth Interview
In  depth  interview dilakukan  sebagai bagian  dari  penelitian  dengan  pendekatan kualitatif.  Menurut  Moloengn  (2007)  “ In depth interview dilakukan dengan wawancara  terstruktur  dan  wawancara tidak  terstruktur  terhadap key  informant yang ditetapkan sebelumnya.”
b. Kajian Kepustakaan Kajian  kepustakaan  digunakan  untuk mengumpulkan data-data sekunder,
dengan cara browsing internet , mengunjungi  perpustakaan,  buku  dan sumber  lain  yang  dapat  menambah referensi peneliti.
c. Observasi Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke obyek penelitian.
Observasi  dilakukan  guna  memahami obyek penelitian dan aktivitas yang ada di dalamnya.Dengan  melakukan  observasi ini  akan  melengkapi  data in  depth interview dan data dokumentasi.
d. Focus Group Discussion (FGD) FGD digunakan untuk merumuskan whistleblowing yang  terpengaruh  oleh PEU dalam  pelaksanaan  audit  internal
sebagai  upaya  mencapai good  corporate governance . FGD dilakukan dalam sebuah forum  yang  mengundang  pihak  yang terlibat  dalam  pengambilan  keputusan pada  organisasi  sektor  swasta  maupun sektor  publik.  Apabila  ada  tambahan informasi  dari  forum  ini,  maka  akan diberlakukan  pada  model whistleblowing . Peneliti  memberikan  pertanyaan  dan memberikan informan kebebasan berbicara  serta  menghindari  dominasi yang  dilakukan  oleh  salah  satu  informan yang  bergabung  dalam  metode  FGD  ini, kemudian  peneliti  mendokumentasikan kegiatan dan merekam kegiatan.

## Teknik Analisis Data
a. Triangulasi Data
Triangulasi data digunakan untuk menguji  realibilitas  dan  validitas  data penelitian kualitatif (Moleong,
2007:127).  Cara  yang  dapat  dilakukan adalah cross check dengan membandingkan data dokumentasi dengan data in depth interview dan data observasi. Pemeriksaaan keabsahan data dapat pula dilakukan dengan
pengecekan
anggota (Moleong, 2007:181)  yakni  hasil  interview  dengan satu orang dimintakan tanggapan dengan orang yang berbeda.
b. Domain dan Taksonomi Pada  tahapan  ini  akan  digunakan keseluruhan  data  yang  diperoleh  baik dari hasil kajian pengaruh yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif ataupun  dari  data  in  depth  interview, dokumentasi,  observasi,  dan  FGD. Analisis  domain  akan  dibuat  oleh peneliti  dengan  membuat  lembar  kerja. Selanjutnya akan dibuat analisis taksonomi pada tahap eksplorasi terfokus.  Analisis  domain  dan  analisis taksonomis  dilakukan  secara  simultan saat mengumpulkan data di lapangan.
HASIL  PENELITIAN  DAN  DISKUSI  / RESULTS AND DISCUSSION Peran PEU Dalam  Pelaksanaan  Internal
Audit
Untuk memaknai peran PEU dalam pelaksanaan internal audit pada saat in depth interview dan FGD ,  peneliti  menanyakan peran PEU dalam  pelaksanaan  audit  internal pada  supervisor  F&A (finance  &accounting) dari  perusahaan  farmasi  dan  juga  akademisi. Pendapat pertama disampaikan oleh Ibu YY. Berikut komentarnya:
“Dalam  perusahaan  farmasi,  kebetulan  saya meng- handle pajak,  maka  aturan-aturan  dari pemerintah  mempunyai  peran  yang  besar terhadap  penyajian  dan  pelaporan  keuangan. Sepanjang  yang  saya  tahu,  di  perusahaan farmasi  juga  ada  aturan  atau  regulasi  dari BPOM,  dan  itu  pengaruhnya  besar  sekali. Juga  aturan  dari  Departemen  Perindustrian dan  Perdagangan.  Tetapi  itu  juga  harus koordinasi dengan divisi-divisi yang mempunyai kaitan, seperti PPIC, Accounting, Produksi.  Dan  itu  belum  berjalan  dengan maksimal.  Untuk  pelaksanaan  audit  internal itu  sendiri,  accounting  di  perusahaan  saya sepenuhnya  diaudit  oleh  eksternal  (KAP). Tapi di divisi lain ada, dan itu wajib. Seperti ISO,  sebelum  diaudit  oleh  eksternal  maka perusahaan akan melaksanakan audit internal terlebih dahulu. PEU mempunyai peran yang sangat besar pada pelaksanaan audit internal. Karena  untuk  mempersiapkan  kondisi  dalam menghadapi audit eksternal maka perusahaan harus  melakukan  audit  internal  terlebih dahulu.  Dan  itu  sangat  dipengaruhi  oleh PEU.”  (petikan  komentar  YY  saat  interview 27/7/2017)
Pendapat  lain  yang  disampaikan  oleh akademisi adalah sebagai berikut:
” PEU mempunyai peran yang sangat penting dalam  pelaksanaan  audit  internal,  seperti contohnya dalam bidang perpajakan.
Perubahan  regulasi  pemerintah  yang  terkait
dengan  pajak,  pasti  akan  membawa  dampak pada  sektor  swasta.  Dan  organisasi  sektor swasta  yang  telah  menerapkan  audit  internal dalam organisasinya pasti akan mempengaruhi  proses  audit  internalnya”
( petikan  komentar  Ibu  SRW  saat  FGD
18/8/2017)
Berdasarkan komentar dari praktisi perusahaan  farmasi,  praktisi  di  instansi  DS dan akademisi, selanjutnya peneliti melakukan traingulasi sumber dengan mewawancarai pakar ahli yang sudah banyak melakukan  penelitian  di  perusahaan  farmasi, yakni Bapak SGT. Berikut komentarnya: “Ketergantungan perusahaan farmasi terhadap  aturan  sangatlah  tinggi,  seperti CPOB,  aturan  PBF  (Perusahaan  Besar Farmasi), sehingga manajemen harus mempersiapkan agar PEU tidak mempengaruhi  signifikan  terhadap  audit program  yang  telah  dirancang.  Sedangkan pada  sektor  publik  lebih  ke  arah  bagaimana menyesuaikan  dengan PEU ,  istilah  lainnya adalah  ‘trik’.  Misalnya  pada  penerapan akuntansi  akrual.”  ( petikan  komentar  Bapak SGT saat FGD 18/8/2017).
Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian  dengan in  depth  interview,  FGD, dan  dokumentasi  yang  didukung  oleh triangulasi  sumber  menyatakan  bahwa PEU memang  sangat  berperan  bagi  pelaksanaan audit  internal  pada  perusahaan  farmasi  dan organisasi sektor publik.
Peningkatan
Intensi

## Whistleblowing

## Setelah Pelaksanaan Audit Internal
Pelaksanaan audit internal hendaknya dilakukan  setiap  organisasi,  baik  sektor swasta  maupun  publik.  Audit  internal mempunyai tujuan untuk membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya  dengan  cara  memberikan  analisa, penilaian,  saran  mengenai  kegiatan  yang diperiksa  oleh  auditor  internal.  Dimana auditor internal itu adalah karyawan
perusahaan/instansi  yang  memiliki  tugas untuk  memberikan  analisa,  penilaian,  dan saran  terhadap  pelaksanaan  pengendalian internal perusahaan.
Komentar  pertama  disampaikan  oleh  Bapak SGT, sebagai berikut:
“Audit  itu  ada  yang  keuangan  dan  ada  yang non  keuangan,  Di  perusahaan  farmasi, pelaksanaan  audit  internalnya  lebih  kepada formulasi  obat-obatan,  apakah  telah  sesuai dengan  protap  yang  telah  atur  oleh  BPOM. Itu  yang  membuat  perusahaan  farmasi  agak berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan swasta pada umumnya. Jadi audit internal  pada  perusahaan  farmasi  diharapkan bisa menekan
intensi terjadinya whistlebowing”  (petikan  komentar  Bapak SGT saat FGD 18/8/2017)
Komentar  yang  diberikan  oleh  praktisi  dari perusahaan  farmasi  mempunyai  opini  yang berbeda:
“Di  perusahaan farmasi  tempat  saya  bekerja, karena audit internal lebih ke divisi produksi karena  menyesuaikan  dengan  aturan/protap dari  BPOM,  maka whistleblowing dapat terjadi  meskipun  tanpa  ada  pelaksanaan internal audit. Dan lebih mempunyai dampak yang  negatif,  karena  ketia  suatu  indikasi ketidaksesuaian itu dilaporkan, maka
whistleblower nya  yang  malah  terancam kehilangan pekerjaan. Sehingga whistleblowing yang diungkap adalah whistleblowing eksternal  dan  mempunyai efek yang negatif, misal salah satunya adalah demo karyawan”. (petikan komentar dari Ibu YY saat FGD 18/8/2017)
Berdasarkan  beberapa  komentar  tersebut  di atas,  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan audit internal yang diharapkan dapat meningkatkan  intensi  (niat) whistleblowing dengan  tujuan  dapat  memberikan  perbaikan manajemen  (positif)  ternyata  tidak  dapat berjalan  maksimal.  Maka  dengan  kata  lain, dengan adanya audit internal intensi whistleblowing akan dapat ditekan.
Peningkatan Intensi Whistleblowing
Setelah  Pelaksanaan  Audit  Internal  Jika Dipengaruhi oleh PEU
Berdasarkan  dari  uraian  sebelumnya,  ada beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  bahasan lebih  lanjut.  Seperti  komentar  dari  Bapak SGT berikut ini:
“ PEU diharapkan  dapat  menjadi  ancang- ancang atas terjadinya whistleblowing . Sehingga intensi whistleblowing dapat diminimalisir.” ( petikan komentar dari Bapak SGT saat FGD 18/8/2017)
Sedangkan  pendapat  dari  Bapak  KRW berbeda dengan pendapat sebelumnya:
“Peran PEU dalam pelaksanaan internal audit dapat menentukan seberapa besar whistleblowing nya. Artinya
kalau pelaksanaan  audit  internal  yang  telah dipengaruhi  oleh PEU dapat  dijalankan secara  efektif,  maka whistleblowing yang terjadi  adalah whistleblowing internal.  Jika audit internalnya tidak efektif, maka sebaliknya.” (petikan  komentar  Bapak  KRW saat FGD 18/8/2017)
Sejalan  dengan  pendapat  Bapak  KRW,  Ibu SRW memberikan pendapat sebagai berikut: “Pelaksanaan audit internal sangat diharapkan  dapat  meningkatkan  intensi whistleblowing . Maka PEU yang mempunyai peran dalam pelaksanaan audit internal dapat menjadi  acuan  dalam  penentuan  program audit  internal  suatu  organisasi”. (petikan komentar Ibu SRW saat FGD 18/8/2017) Pendapat  dari  praktisi  perusahaan  farmasi adalah sebagai berikut:
“Karena  perusahaan  saya,  tepatnya  di  divisi saya tidak ada audit internal, maka saya tidak dapat  memberikan  pendapat.  Tetapi  saya akan  lihat  dari  sisi  divisi  produksi,  yang melaksanakan  audit  internal  terkait  dengan protap/aturan  dari  BPOM.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa audit internal yang dilaksanakan  oleh  divisi  produksi,  R&D, yang  jelas  dipengaruhi  oleh PEU ,  sehingga
whistleblowing
yang terjadi adalah
eksternal.” (petikan  komentar  dari  Ibu  YY
saat FGD18/8/2017)
Dari  pendapat-pendapat  tersebut  di  atas, maka PEU memiliki peran dalam pelaksanaan  audit  internal  tergantung  dari tujuan  organisasinya,  baik  sektor  swasta maupun sektor publik, dan sangat diharapkan dapat meningkatkan intensi whistleblowing.
Intensi Whistleblowing Dalam  Upaya Pencapaian GCG
Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah suatu prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan  perusahaan  agar  mencapai keseimbangan antara kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholder khususnya,  dan  stakeholders pada umumnya.
Komentar pertama diberikan oleh Ibu SRW: “Bahwa  dengan  adanya whistleblowing itu sangat  penting  dalam  pencapaian GCG tentunya  ke  dampak  yang  positif.  Karena dengan  meningkatnya whistleblowing berarti beberapa prinsip GCG , yaitu keterbukaan dan keterbukaan dalam informasi telah terlaksana” (petikan  komentar  Ibu  SRW  saat
FGD 18/8/2017)
Komentar  senada  diungkapkan  oleh  Bapak SGT:
“Dalam pencapaian
prinsip
GCG , whistleblowing dapat  juga  dijadikan  sebagai suatu  pendorong  untuk  suatu  perubahan manajemen  perusahaan  farmasi.  Dan  dengan audit  internal  yang  efektif dengan  peran  dari PEU ,  peningkatan  intensi whistleblowing sangat  diharapkan  mempunyai  dampak  yang positif”. (petikan  komentar  Bapak  SGT  saat FGD 18/8/2017)
Dari  uraian  pendapat  di  atas,  bahwa pencapaian GCG akan dapat terwujud dengan maksimal dengan peran serta semua individu yang  terkait.  Pelaksanaan  audit  internal menjadi  media  yang  sangat  efektif  dalam
pencapaian GCG. Tentunya  pelaksanaan audit tersebut bergantung pada program audit yang  ditetapkan,  sehingga  secara  otomatis penetapan  tersebut  membutuhkan  informasi, dimana  informasi  yang  diperoleh  medapat peran dari PE.

## KESIMPULAN / CONCLUSSION
1. Peran PEU Dalam Pelaksanaan Internal Audit Berdasarkan dari hasil pembahasan melalui FGD yang  telah  dilakukan,  maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa PEU memang sangat berperan bagi pelaksanaan audit internal pada perusahaan farmasi 2. Peningkatan Intensi Whistleblowing Setelah Pelaksanaan Internal Audit
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah pelaksanaan  audit  internal  diharapkan dapat intensi whistleblowing dapat diminimalisir  ,  kecuali whistleblowing tersebut dengan tujuan dapat memberikan perbaikan  manajemen  (positif)  berupa saran-saran  bagi  perbaikan  manajemen pada umumnya dan pengendalian internal pada  khususnya.  Dimana  pengendalian internal  yang  baik  akan  berpengaruh terhadap pengambilan keputusan manajemen  untuk  operasional  perusahaan baik sektor swasta (perusahaan farmasi).
3. Peningkatan Intensi Whistleblowing
Setelah  Pelaksanaan  Audit  Internal Jika Dipengaruhi oleh PEU
PEU berperan  dalam  pelaksanaan  audit internal dan diharapkan dapat meningkatkan intensi whistleblowing . Karena  tujuan  organisasi  yang  berbeda antara  sektor  swasta  dan  publik,  maka berbeda pula pelaksanaan audit internalnya.
4. Intensi Whistleblowing Dalam  Upaya Pencapaian Good Corporate

## Governance
Pelaksanaan  audit  internal  dapat  berjalan efektif  jika  sudah  ditetapkan    program auditnya.  Dimana  dalam  menetapkan program  audit  tersebut  membutuhkan suatu informasi yang mendapat peran dari sistem  informasi  akuntansi  manajemen berupa PEU.

## DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY
Agoes,  Sukrisno.  2013. Auditing:  Petunjuk
Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Salemba Empat.
Jakarta. Arief, dan Bambang. 2007. Mekanisme Corporate Governance,  Manajemen  Laba  dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Public Sektor Manufaktur) . Simposium Nasional
Akuntansi X.
Brandon.  2013.  Whistle  Blower.  Diakses  di http://www.scribd.com/doc/123318539/ Whistle-Blower .  Diakses  pada  tanggal  5 Juni 2017.
Desmiyawati.  2004. Pengaruh  Strategi  dan Ketidakpastian  Lingkungan  terhadap Hubungan  antara  Informasi  Sistem Akuntansi  Manajemen  Broadscope  dan Kinerja  Organisasi. Jurnal  Akuntansi dan Bisnis, 4 (2), 94-108. Dzaky  C.P.,  Vicky.  2014. Peran  Audit  Internal Dalam Upaya Mewujudkan GoodCorporate Governance. Universitas
Widyatama. Fahmi,  Irham.  2013. Etika  Bisnis:  Teori,  Kasus, dan Solusi . Alfabeta. Bandung. Hakonsson,  D.  D.  2006. How  Misfits  Between Managerial  Cognitive  Orientations  and Situational Uncertanty Affect Organizational  Performance .  Science Direct. Simulation  Modelling Practice and Theory 4: 385-406 Libramawan,  Irvandly  Pratana.  2014. Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi  Survey  pada  PT.  Coca  Cola Amatil  Indonesia  SO  Bandung). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 2014. Bandung.
Jusoh, Ruzita. (2008). Environmental uncertainty, performance,  and  the  mediating  role  of balanced  scorecard  measures  use  : evidence  from  Malaysia .    International Review  of  Business  Research  Papers,  4 (2), 116-135. Rahardian  Malik.  (2010),  “ Analisis  Perbedaan Komitmen  Profesional  dan  Sosialisasi Antisipatif  Mahasiswa  PPA  dan  Non- PPA Pada Hubungannya Dengan
Whistleblowing (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Diponegoro)”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Moloeng,  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  PT.  Remaja  Rosdakarya Offset. Bandung Musnadi,  Said.  2006. Kajian  tentang  Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Tipe Pemilik Tipe Pengendali sebagai Mekanisme Corporate Governance, serta Dampak  Terhadap  Kinerja  Keuangan Perusahaan  (Survey  pada  Emiten  Non Keuangan  di  Bursa  Efek  Jakarta) .
Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
Pickett, KH. Spencer. 2010. The Internal Auditing Handbook. Edisi  ke-3.  John  Wiley  & Sons Ltd. Sagara,  Yusra.  2013. Profesionalisme  Internal
Auditor dan Intensi Melakukan
Whistleblowing. Jurnal  Liquidity.  Vol.  2 No. 1. 34-44. Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D) . Alfabeta. Bandung Tunggal, Amin Wijaya. 2007. Corporate Governance. Harvarindo http://catatankecil.blogspot.com/2013/04/lingkun gan-organisasi.html