Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. VII No. 1 : 1-14 (2001) Artikel ( Article )
Trop. For. Manage. J. VII (1) : 1-14 (2001)

## PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN HUTAN: SUATU KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM
Kasus Sengketa Lahan Hutan antara Perusahaan HPH PT. Diamond Raya Timber dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Bengkalis,
Propinsi Riau
Forest Land Dispute Resolution Process: A Legal Anthropological Study A Case of Forest Land Dispute between Private Forestry Company and Local Community in Bengkalis District

## D IDIK S UHARJITO 1)

## ABSTRACT
This study present a case of forest land dispute between Private Forestry Company and Local Community  and  its  resolution  processes.  The  study  focus  on  the  strategy  options,    implemented  by interest  groups.  The  strategies  include  law  option  (customary  law,  state  law,  letter  of  agreements) and conflict resolution  models option (negotiation, mediation, etc).  Which strategy implemented by interests groups will determine the results of the resolution process.  This study describe which laws, models of resolution, and the results.
The local community has chosen the letter of agreement, i.e. the forest land boundary, as the basis of (forest) land claim,  while the Private Forestry Company, on the other hand,  has chosen the state  laws  (decrees  of  forestry  ministry).  The  NGOs  has  chosen  her  position  as  the  community representative,  while  the  government  (forestry  department,  provincial  government),  on  the  other hand, tended to be the company agent. Neither of the local community and the NGOs or the company has satisfied yet to the result of the conflict resolution.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Akhir-akhir ini sengketa lahan dan hutan antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPH  semakin  mengemuka  dan  meluas.  Berbagai  kajian  telah  mengungkapkan  bahwa permasalahan  sengketa  lahan  hutan  muncul  sebagai  akibat  dari  pengabaian  hak-hak  adat masyarakat  atas  hutan  dan  hasil  hutan  oleh  perusahaan  HPH.  Alqadrie  (1994:  255) mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat lokal di Kalimantan Barat telah mengalami penurunan  drastis  karena  sumber-sumber  ekonomi  masyarakat  dari  hutan  hilang  akibat dari berkurangnya areal hutan dan larangan bagi penduduk setempat untuk mengumpulkan hasil  hutan  sejak  keberadaan  perusahaan  HPH.    Ngo  (1996:  147)  juga  mengemukakan
1) Staf  pengajar dan  Peneliti pada Laboratorium  Politik, Ekonomi, dan Sosial Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB.
2
bahwa  masyarakat  Kayan  Mendalam  dan  Malay  Sambus  di  Kalimantan  Barat  terus memperjuangkan  hak  adat  mereka  atas  lahan  hutan  dan  pohon  tengkawang  yang dimasukkan sebagai areal konsesi HPH, demikian pula sengketa pohon tengkawang antara masyarakat  lokal  di  Sanggau  Ledo  dan  Nanga  Pinoh  dengan  perusahaan  HPH  dan Perkebunan kelapa sawit.
Keberadaan  hak-hak  adat  atas  tanah  (lahan)  dan  hutan  berdasarkan  hukum  adat memang secara empiris dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia.  Ahli hukum adat Indonesia, Ter Haar (1960: 56) mengemukakan:
“Hubungan  hidup antara  umat  manusia  yang teratur susunannya  dan bertalian satu sama lain disatu pihak dan tanah dilain pihak, yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakam- kan  dan  yang  menjadi  tempat  kediaman  orang-orang  halus  pelindungnya beserta  arwah  leluhurnya,  tanah  dimana  meresap  daya-daya  hidup,  termasuk juga  hidupnya  ummat  itu  dan  karenanya  tergantung  dari  padanya,  maka pertalian  demikian  itu  yang  dirasakan  dan  berakar  dalam  alam  pikirannya “serba berpasangan” ( participerend denken ) itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum ( rechtsbetrekking ) ummat manusia terhadap tanah.” Soepomo (1977: 3), ahli hukum adat Indonesia lainnya,  juga menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari  rakyat.    Sesuai  dengan  fitrahnya,  hukum  adat  terus-menerus  dalam  keadaan  tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.
Van Vollenhoven (dikutip oleh Soepomo, 1977: 11) berpendapat bahwa jikalau dari atas telah diputuskan  untuk  mempertahankan  hukum adat padahal  hukum itu sudah  mati, maka peraturan-peraturan itu sia-sia belaka.  Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang, dan di pasar- pasar  hukum  itu  masih  kokoh  dan  kuat,  maka  hakim  akan  sia-sia  belaka.  Pertentangan antara  hukum  nasional  dan  hukum  adat  maupun  upaya  menyatukan  hukum  adat  untuk membangun hukum nasional telah menjadi wacana hampir di seluruh negara-negara yang baru  merdeka.  “Satu  hukum  adat  umum  Indonesia  tidak  ada”,  suatu  pernyataan  yang ditegaskan oleh ahli dan perintis hukum adat Indonesia, van Vollenhoven (1972: 13).  Van Vollenhoven  menyusun  29  lingkaran  hukum  adat  di  Indonesia,  yang  menunjukkan beraneka warna hukum adat di Indonesia.  Namun demikian van Vollenhoven (1972: 13) menyarankan  bahwa  lebih  baik  mengusahakan  kodifikasi  hukum  adat  dalam  garis-garis besarnya saja sehingga kodifikasi itu dapat berlaku untuk wilayah seluas mungkin, dengan adanya  ruang  gerak  bagi  penyimpangan-penyimpangan  setempat,  yakni    aturan-aturan yang khas setempat tetap berlaku.
Keberadaan  dan  keberlakukan  hukum  adat  pada  masyarakat  tersebut  menunjukkan bahwa  hukum  positif  formal  bukanlah  satu-satunya  wujud  hukum.    Dengan  demikian pluralisme  hukum  ( legal  pluralism )  memang  sesuatu  yang  faktual.    Dalam  situasi sengketa, keberadaan dan keberlakuan pluralisme hukum menjadi lebih nyata.
Fokus  kajian  ini  adalah  menyoroti  kasus  sengketa  dengan  perspektif  antropologi hukum,  bagaimana  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  melakukan  pilihan  hukum dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tersebut.    Sengketa  yang  disoroti  adalah  sengketa lahan hutan antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPH PT. DRT di Riau.

## Tujuan Kajian
Kajian  terhadap  sengketa  lahan  hutan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses penyelesaian  sengketa  yang  terjadi,  memahami  bagaimana  pihak-pihak  yang  bersengketa melakukan  pilihan  hukum  untuk  memenangkan  perkara,  dan  implikasi  dari  proses penyelesaian terhadap pencapaian perdamaian yang lestari.

## METODOLOGI

## Metode Kasus Sengketa
Sengketa  antara  masyarakat  lokal  dengan  perusahaan  HPH  akan  dapat  dipahami lebih  baik  apabila  dapat  ditemukan  akar  permasalahannya.  Penemuan  akar  permasalahan hanya  dapat  dilakukan  apabila  dikenali  beragam  acuan  hukum  (pluralisme  hukum, legal pluralism ) yang digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pengenalan beragam acuan hukum menjadi relevan karena pihak-pihak yang bersengketa kemungkinan menggunakan acuan  hukum  yang berbeda, sehingga penyelesaian  sengketa tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan  acuan  hukum  tunggal,  misalnya  hukum  positif  semata-mata.  Pengenalan pluralisme  hukum  dan  penggunaannya  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat menunjukkan  bagaimana  strategi  yang  dijalankan  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk  memenangkan  sengketa  tersebut  dan  apa  konsekuensinya  pada  penyelesaian sengketa.
Hoebel  (1954:  29)  menjelaskan  bahwa  metode  untuk  studi  hukum  pada  masyarakat bersahaja ( primitive ) maupun pada masyarakat masa kini ( civilized ) harus bersifat eklektik. Hoeble  mengidentifikasi  tiga  metoda  yang  lajim  digunakan  dalam  studi  antropologi tentang  hukum,  yaitu  (1) ideological  and  goes  to  ‘rules’  which  are  felt  as  proper  for channeling  and  controlling  behavior …;  (2) descriptive,  it  deals  with  practice ;  dan  (3) a search for instances of dispute and trouble . Van  Vollenhoven  dan  madzab  Belanda  umumnya,  menurut  Hoeble  (1954:  33), mengikuti  pendekatan  ideologis,  meskipun  laporan-laporannya  mengungkapkan  realitas yang  besar.  Karena  pendekatannya  ideologis,  maka  perhatiannya  diberikan  terhadap pengujian  prinsip-prinsip  melalui  kasus-kasus  bagaimana  sanksi  lajimnya  digunakan, bagaimana  penyimpangan  dimaklumi,  dan  sebagainya.  Kajian  ini  akan  menggunakan metode  yang ketiga,  yaitu kasus sengketa ( dispute atau trouble cases ). Metode ini dipilih dengan  alasan  (1)  relevan  dengan  kasus  yang  sedang  terjadi,  yaitu  sengketa  antara masyarakat  lokal  dengan  perusahaan  HPH;  dan  (2)  metode  kasus  sengketa  dapat digunakan  untuk  mengenali  adanya  pluralisme  hukum  dan  bagaimana  pihak-pihak  yang bersengketa memilih acuan hukumnya sebagai strategi untuk memenangkan sengketa.

## Bahan dan Sumber
Kajian ini lebih banyak didasarkan pada bahan-bahan sekunder berupa laporan yang disusun oleh perusahaan, laporan penilaian lapangan oleh konsultan, surat-surat keputusan yang  dibuat  oleh  pemerintah  (Kanwil  Kehutanan,  Dinas  Kehutanan,  Menteri  Kehutanan, Pemda Tk. II dan Pemda Tk. I), maupun dokumen kesepakatan-kesepakatan.

## 4
Penulis  juga  melakukan  diskusi  dengan  Penilai  Lapangan  Sertifikasi 2) ,  anggota Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  berdomisili  di  Riau  dan  aktif  terlibat  dalam penangan sengketa lahan hutan antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPH PT. DRT dan  staf  perusahaan  PT.  DRT  yang  bekerja  pada  kantor  daerah  ( camp )  maupun  kantor pusat (Jakarta).

## Obyek Sengketa
Obyek  yang dipersengketakan adalah sumberdaya lahan dan hutan.  Dalam  wilayah kajian  terdapat  dua  kasus  sengketa.  Kasus  pertama  adalah  klaim  lahan  di  bagian  Timur areal  konsesi  HPH  PT.  DRT  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  mengaku  sebagai keturunan dan pemegang hak waris dari Datuk Talak Sakti Laksamana Raja di Laut. Kasus kedua  adalah  klaim  lahan  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  masyarakat  desa  yang tinggal di wilayah yang disengketakan. Masyarakat tersebut bertempat tinggal di 6 (enam) desa  di  bagian  Barat  areal  konsesi  HPH  PT.  DRT,  yaitu  Desa  Langgadai  Hilir,  Desa Labuhan  Tangga  Kecil,  Desa  Labuhan  Tangga  Besar,  Desa  Bantayan,  Desa  Langgadai Hulu, dan Desa Sungai Sialang. Kajian ini dibatasi pada kasus yang kedua dengan alasan (1) prosesnya sudah lebih lanjut dan keterlibatan pihak-pihak lain sudah lebih intensif, dan (2)  faktor  penguat  sengketa  bukan  karena  perbedaan  acuan  hukum  dalam  arti  pluralisme hukum, namun diduga telah terjadi manipulasi hukum.

## KONTEKS DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

## Konteks Sengketa
Masyarakat  di  4  (empat)  desa,  yaitu  Desa  Langgadai  Hilir,  Desa  Labuhan  Tangga Kecil,  Desa  Labuhan  Tangga  Besar,  dan  Desa  Bantayan  sebagian  besar  mengusahakan pertanian  padi  lahan  kering.    Sedangkan  masyarakat  Desa  Langgadai  Hulu  sebagian mengusahakan pertanian padi lahan sawah secara lebih intensif. Sumber ekonomi lainnya yang penting bagi masyarakat Desa Labuhan Tangga Kecil, Desa Labuhan Tangga Besar, dan  Desa  Bantayan  adalah  ikan  dari  sungai,  kebun,  dan  hasil  hutan.    Sedangkan  sumber ekonomi lainnya yang penting bagi masyarakat Desa Langgadai Hilir dan Desa Langgadai Hulu adalah hasil hutan. 3)
Areal pemukiman maupun areal pertanian masyarakat (lahan kering dan lahan basah) terletak di luar areal konsesi HPH PT. DRT.  Sedangkan hasil hutan yang dipungut antara lain  kulit kayu  medang berada di areal konsesi.  Proporsi jumlah  warga  masyarakat  yang memungut hasil hutan adalah 9,18 %. 4)
Klaim  lahan  oleh  masyarakat  muncul  setelah  dilakukan  Tata  Batas  Partisipatif 5) untuk  keperluan  proyek  KPHP  yang  disponsori  oleh  ODA  ( Overseas  Development
2) Unit  Manajemen  PT.  DRT  telah  dua  kali  dilakukan  penilaian  lapangan  oleh  dua  Tim  yang  berbeda  dalam rangka sertifikasi oleh LEI bekerjasama dengan SGS, pada tahun 1999 dan 2000.
3) PT.  EOS  Inovasi  Pratama  (1999),  hlm.  IV-4,  IV-7;  dan  PT.  SGS  International  Certification  Services Indonesia (2000), hlm. IV-5, IV-10.
4) PT. EOS Inovasi Pratama (1999) dan PT. SGS International Certification Services Indonesia (2000), ibid .
5) Meskipun programnya disebut Tata Batas Partisipatif, namun dalam pelaksanaannya tidak partisipatif.
Agency )  kerjasama  Departemen  Kehutanan  dengan  pemerintah  Inggris  pada  tahun  1996 dan penetapan areal perkebunan PT. Sindora Seraya (satu group dengan PT. DRT).  Proses Tata  Batas  tersebut  antara  lain  menghasilkan  Berita  Acara  Kesepakatan  Batas  KPHP Kecamatan  Bangko  dan  Kecamatan  Rimba  Melintang  dengan  masyarakat  desa  Bagan Siapi-Api yang ditandatangani pada Hari Rabu tanggal 2 Oktober 1996. Pihak-pihak yang membubuhkan  tanda  tangan  adalah  (1)  Camat  Rimba  Melintang  dan  Camat  Bangko,  (2) Kepala  Desa  Bantaian,  Langgadai  Hilir,  Langgadai  Hulu,  Labuan  Tangga  Besar,  Labuan Tangga  Kecil,  dan  Sei  Sialang,  (3)  Tim  INTAG  Dephut  dan  Sub  Biphut,  (4)  Ktua  dan Sekretaris Tim Sosial Ekonomi Pemda Tk. I, (5) Dinas Kehutanan Tk. I, (6) PT. DRT, (7) ODA; dan (8) Pembantu Bupati Bengkalis.  Pihak ODA (Timothy Nolan) memberi catatan (“tulisan tangan”) dalam Berita Acara tersebut “dengan catatan ini merupakan proses awal dari keseluruhan proses penetapan dan kesepakatan batas”.
Dalam  Berita  Acara  tersebut  tidak  disebutkan  secara  pasti  letak  pal  batas,  sehingga belum jelas berapa jarak (km) dari jalan sampai pal batas yang menjadi kawasan “milik” masyarakat.  Pada butir (1) dinyatakan bahwa batas desa-desa di sekitar KPHP PT. DRT dengan  lokasi  KPHP  mengacu  kepada  Surat  Gubernur  Riau  No.  522.11/Bappeda/3759, tanggal 6 Desember 1994 tentang RTRWP di areal HPH PT. DRT. Dalam Surat Gubernur tersebut antara lain disebutkan bahwa dari luas areal HPH PT. DRT yang semula 115.000 ha terdapat (1) lahan pertanian 16.131 ha, (2) pemukiman  dan garapan  masyarakat 7.342 ha, dan (3) transmigrasi 1.760 ha.
Penempatan pal batas dilakukan pada waktu berikutnya.  Pada bulan Agustus sampai September  1997  telah  diadakan  pengumuman  pelaksanaan  pemancangan  batas  di  Desa Lenggadai  Hilir  (4-81997  s/d  29-8-1997),  di  Desa  Labuhan  Tangga  Kecil  (4-8-1997  s/d 18-8-1997), di Desa Labuhan Tangga Besar (19-8-1997 s/d 3-9-1997), dan di Desa Teluk Pulau Hulu (4-9-1997 s/d 22-9-1997). Pelaksana pemancangan batas areal perkebunan PT. Sindora  Seraya  adalah  BIPHUT,  Kanwil  Kehutanan,  Dinas  Kehutanan,  dan  PT.  Sindora Seraya, dan diketahui oleh Camat dan Bupati.
Pada  tanggal  24  Nopember  1997  dibuat  Berita  Acara  Tata  Batas  kawasan  hutan (bagian  dari  areal  konsesi  PT.  DRT)  yang  akan  dilepas  untuk  tujuan  perkebunan  PT. Sindora  Seraya.    Dalam  Berita  Acara  tersebut  berbagai  pihak  (1)  Bupati,  (2)  Ketua BAPPEDA  Tk.  II,  (3)  KCD  Kehutanan,  (4)  KBPN  Tk.  II,  (5)  KCD  PU,  (6)  Ka-Din Peternakan  Tk.  II,  (7)  K-Din  Perkebunan  Tk.  II,  (8)  Ka-Din  Pertanian  Tanaman  Pangan, (9)  Camat,  (10)  Ka  Sub  BIPHUT,  dan  (11)  wakil  PT.  Sindora.    Wakil  masyarakat  desa tidak  turut  serta  dalam  penandatangan  Berita  Acara  Pengumuman  Pemancangan  Batas maupun Berita Acara Tata Batas.
Akibat  dari  pemancangan  dan  penetapan  tata  batas  tersebut,  masyarakat  setempat melakukan  protes  dengan  alasan  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  kesepakatan sebelumnya.    Kesepakatan  yang  dimaksud  adalah  Kesepakatan  Batas  yang  dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1996. Dalam kesepakatan tersebut masyarakat telah mengusulkan batas  luar  areal  KPHP  PT.  DRT  dan  akhirnya  dicapai  kesepakatan.    Namun  demikian pelaksanaan  tata  batas  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  tersebut.  Usulan  masyarakat, kesepakatan, dan kenyataan di lapangan disajikan dalam Tabel 1.

## 6

## Tabel 1. Jarak dari jalan sampai batas luar areal konsesi PT. DRT
No. Nama Desa Usulan Jarak dari poros jalan ke Timur (Km) Kesepakatan Jarak (Km) Jarak dari jalan sampai pal batas yang terpasang (Km) 1. Labuhan Tangga Besar 6 6 5,2 2. Labuhan Tangga Kecil 6 6 5 3. Bantaian 10 6 6,3 4. Sei Sialang 5 6 6,8 5. Langgadai Hilir 8 6 Tidak dicek 6. Langgadai Hulu 8 6 Pal tidak ditemukan
Tabel 2. Alasan usulan batas dan penggunaan lahan hutan oleh masyarakat
Nama Desa Alasan Labuhan Tangga Besar 3 km sudah ada pemukiman, ladang dan kebun; 1 km PT. Sindora Seraya (kebun sawit PT. Unise); 2 km hutan cadangan masyarakat. Labuan Tangga Kecil 2 km sudah ada pemukiman dan kebun; 2 km sudah ada transmigrasi; 2 km hutan cadangan masyarakat. (ternyata transmigrasi 1 km dari poros jalan). Bantaian 2 km sudah ada pemukiman, kebun dan sawah; 4 km untuk transmigrasi blok A dengan lahan usahanya; 4 km untuk hutan cadangan masyarakat lokal dan transmigrasi. Sungai Sialang 3 km sudah ada pemukiman, kebun masyarakat; 2 km untuk cadangan. Lenggadai Hulu 4 km sudah ada pemukiman, kebun sawit dan ladang; 4 km untuk cadangan; Lenggadai Hilir 2 km pemukiman dan kebun; 2  km  lainnya  sudah  ditebang  oleh  HPH  (RKT  yang  lalu),  untuk cadangan  hutan;  Setiap  tahun  terjadi  pengikisan  daratan  oleh  sungai Rokan.
Protes  masyarakat  bukan  hanya  karena  persoalan  jarak  pal  batas  dari  poros  jalan, melainkan  yang  lebih  mendorong  kemarahan  adalah  alokasi  areal  yang  menurut masyarakat  sesuai  dengan  kesepakan  tanggal  2  Oktober  1996  akan  diberikan  kepada masyarakat,  tetapi  ternyata  dialokasikan  untuk  perkebunan  PT.  Sindora  Seraya. Perusahaan perkebunan ini juga memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) 6) . Pemahaman  masyarakat  terhadap  kesepakatan  tata  batas  tahun  1996  adalah  bahwa lahan  yang  dikeluarkan  dari  areal  konsesi  PT.  DRT  akan  menjadi  hak  masyarakat  dan masyarakat  dapat  memanfaatkan  pohon-pohon  dari  hutan  tersebut.    Dalam  butir-butir kesepakatan tidak disebutkan  secara tegas bahwa lahan eks PT. DRT diperuntukkan bagi masyarakat  setempat.  Butir  (4)  menyatakan  bahwa  “Permintaan  Kepala  Desa/tokoh masyarakat mengenai luas dan lahan desa akan dipertimbangkan oleh Pemda Tk. I, Kanwil
6) Pemegang  IPK  pertama  adalah  PT.  Inhutani  IV  berdasarkan  SK.  No.  3926/Kpts/Kwl-3/1998  tanggal  2 Oktober 1998, sedangkan PT. Sindora sebagai pelaksana KSO.
Kehutanan  dan  Dinas/instansi  yang  bertanggung  jawab  terhadap  lahan/hutan  dan pembangunan  pedesaan,  dengan  tetap  mengacu  kepada  RUTR  Provinsi  Riau  dan  tidak merugikan siapapun”. Berdasarkan pemahaman masyarakat tersebut, aktivitas penebangan pohon oleh PT. Sindora dianggap sebagai kegiatan pencurian kayu di areal hutan “milik” masyarakat, sehingga terjadi saling menuduh sebagai pencuri kayu dan perusak hutan.
Protes  masyarakat  diwujudkan  dalam  bentuk  (1)  Pernyataan  Sikap  (tanggal  25 September  1998)  yang  disampaikan  kepada  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  dan ditandatangani  oleh  dua  orang  yang  mengatasnamakan  Masyarakat  Kecamatan  Bangko 7) ; (2)  Pernyataan  Sikap  (tanggal  30  Maret  1999)  yang  disampaikan  kepada  Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan ditandatangani oleh delapan orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Riau Peduli  Lingkungan 8) ; (3) Pernyataan Sikap (tanggal 1  Desember 1999)  yang  disampaikan  kepada  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  dan  ditandatangani oleh delapan orang yang mengatasnamakan Federasi Pemuda Riau Bersatu.
Protes-protes  masyarakat  mengalami  eskalasi  dari  waktu  ke  waktu.  Akibat  dari protes-protes  masyarakat  yang  tidak  memperoleh  tanggapan  dari  pihak  perusahaan  HPH sebagaimana yang diharapkan, maka kegiatan protes meningkat yang antara lain berwujud pencegatan truk angkutan kayu dari dan menuju areal PT. Sindora Seraya dan pembakaran camp perusahaan.  Protes-protes  yang  sebelumnya  masih  bersifat  monadik  (satu  pihak), telah  memperoleh  tanggapan  dari  pihak  perusahaan  HPH  atau  berubah  menjadi  diadik. Protes-protes  dan  gerakan  masyarakat  tersebut  mengundang  perhatian  pemerintah  dan LSM  untuk  menuju  konflik  terbuka  atau  sengketa  ( dispute )  dan  memasuki  perdebatan publik.

## Proses Penyelesaian Sengketa
Sengketa lahan hutan antara masyarakat lokal dan perusahaan HPH telah melalui tiga tahap  (mengacu  pada  klasifikasi  Nader  dan  Todd,  1978:  14),  yaitu  tahap  keluhan,  tahap konflik,  dan  tahap  sengketa  ( dispute ).  Model-model  penyelesaian  sengketa  ( modes  of settlement )  yang  lajim  digunakan  adalah  (Nader  dan  Todd,  1978:  x)  arbitrasi,  negosiasi, mediasi,  judikasi,  paksaan  ( coercion ),  dan  penghindaran  ( avoidance ).    Dalam  sengketa antara  masyarakat  setempat  dengan  perusahaan  PT.  DRT/PT.  Sindora  Seraya,  model penyelesaian yang ditempuh adalah kombinasi model mediasi dan negosiasi.
Masyarakat  menempuh  cara  memberikan  informasi  dan  meminta  bantuan  kepada organisasi  luar  (LSM),  yaitu  Lembaga  Pengkajian  Hutan  Indonesia  (LPHI)  Wilayah Sumatera  di  Pekanbaru  (tanggal  29  Nopember  1998) 9) dan  forum-forum  lainnya  (FMRB, FMRPL).  Pihak  LPHI  menyampaikan  informasi  (tanggal  7  Desember  1998)  dan  protes kepada Lembaga Ekolabel Indonesia (tanggal 20 Maret 1999) yang memberikan keputusan
7) Surat  Pernyataan  Sikap  tersebut  ditembuskan  kepada  Jaksa  Agung,  Gubernur,  Kejati,  Kanwil  dan  Dinas Kehutanan, Bupati, Camat, dan Dirut PT. DRT.
8) Surat Pernyataan Sikap tersebut ditembuskan kepada Jaksa Agung, BAKIN, LEI, WALHI, Gubernur, Kejati,
Kanwil  dan  Dinas  Kehutanan,  Senat  Perguruan  Tinggi  Negeri/Swasta  di  Riau,  LPHI,  media  Massa lokal/nasional, dan tokoh masyarakat Riau.
9) Penyampaian  informasi  dan  permintaan  bantuan  tersebut  disampaikan  oleh  empat  orang  (wakil  dari  Bagan Siapi-api,  wakil  Kec.  Kubu,  wakil  Kec.  Rimba  Melintang,  dan  wakil  Kec.  Tanah  Putih)  yang mengatasnamakan warga masyarakat yang tertindas.  Surat tersebut ditembuskan kepada MenHut, Mendagri, Men LH, Gubernur, Kanwil Kehutanan, Bupati, dan Ikatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis

## 8
Lulus Sertifikasi. Beberapa anggota LSM (Yayasan Mitra Insani, Mapala Phylomina, dan lainnya)  berperan  penting  mewakili  pihak  masyarakat  dalam  proses  monitoring  dan negosiasi sengketa.
Pihak  perusahaan  lebih  cenderung  mendekati  pemerintah.    Upaya  yang  dilakukan perusahaan  terhadap  masyarakat  tidak  berfokus  pada  pesoalan  sengketa  lahan,  melainkan lebih  banyak  penawaran  janji-janji  bantuan  dan  membayar  individu-individu  anggota masyarakat  untuk  menjadi  “penentram  masyarakat”.    Dalam  Berita  Acara  Tata  Batas Kawasan (tanggal 24 Nopember 1997) telah disebutkan (butir 3):
“Bahwa  sehubungan  tata  batas  dibuat  hanya  merupakan  tata  batas  keliling, maka terhadap bagian-bagian lahan tertentu yang telah menjadi perkampungan penduduk,  perladangan,  perkebunan  masyarakat,  persawahan  maupun  proyek- proyek  pemerintah  dan  lain-lain  yang  terdapat  di  kawasan  hutan  yang  akan dilepas  tersebut,  maka  diperlukan  penyelesaian  tersendiri  oleh  pihak  PT. Sindora Seraya melalui Pemerintah Daerah Tk. II, dengan ketentuan-ketentuan yang  berlaku  apabila  bagian  lahan  tersebut  dikehendaki  untuk  dijadikan  lahan tujuan perkebunanan”.
Berdasarkan  butir  (3)  tersebut  seharusnya  pihak  perusahaan  berusaha  untuk  melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan pihak masyarakat setempat secara lebih aktif.  Butir (3) tersebut  dapat  dipandang  sebagai  perilaku  pemerintah  “melepaskan  tanggung  jawab”. Cara-cara yang ditempuh oleh PT. DRT adalah sebagai berikut:
(1)  Membuat kesepakatan bersama antara masyarakat desa dengan PT. DRT:
Dengan Desa Sungai Sialang, tanggal 26 April 2000 ditandatangani oleh Direktur, manajer PMDH dan wakil masyarakat desa 50 orang dan pernyataan sikap bersama;
Dengan Desa Labuhan Tangga Kecil, tanggal 13 Mei 2000 ditandatangani 34 orang wakil; dan pernyataan sikap bersama;
Desa Labuhan Tangga Besar, tanggal 29 April 2000, 50 orang; dan sikap bersama
Desa Langgadai Hilir, tanggal 26 Juni 2000, 35 orang
Desa Langgadai Hulu, tanggal 26 Juni 2000, 50 orang Desa Bantaian, tanggal 28 (27 ?) April 2000 dan pernyataan  sikap 27  April 2000, 11 orang.
Pernyataan sikap bersama tersebut berisi janji perusahaan untuk memberikan bantuan pembangunan  desa  kepada  masyarakat  dan  janji  masyarakat  untuk  membantu perusahaan menjaga keamanan.
(2)  Melakukan  kontrak  dengan  beberapa  individu  dari  masing-masing  desa  untuk membantu perusahaan “menentramkan masyarakat”.
(3)  Terhadap  tuntutan  masyarakat  Labuhan  Tangga  Kecil  yang  meminta  dana  “segar” sebesar  Rp  3  miliar,  perusahaan  sanggup  memenuhi  bantuan  kepedulian  sosial sebesar  Rp  250  juta  dalam  bentuk  pembangunan  prasarana  fisik  fasilitas  sosial  dan umum.
(4)  Kesepakatan  antara  Pengurus  Koperasi  Rokan  Raya  dengan  PT.  DRT.  Bahwa perusahaan  akan  memberi  modal  awal  penampungan  HHNK  kulit  medang, sedangkan  tugas  Koperasi  adalah  mengawasi  diameter  kayu  medang  yang  boleh ditebang, yaitu 20 cm ke atas.
Sebagai respons terhadap protes-protes masyarakat setempat yang dibantu oleh LSM, pemerintah  membentuk  Tim  Terpadu  yang  anggota-anggotanya  berasal  dari  pihak pemerintah  (Kanwil  dan  Dinas  Kehutanan,  BPN,  Dinas  Perkebunan),  perusahaan  (PT. DRT  dan  PT.  Sindora),  masyarakat,  dan  LSM  (Yayasan  Riau  Mandiri,  Yayasan  Siklus, Yayasan  Tanah  Air,  Yayasan  Mitra  Insani,  Mapala  Phylomina,  Yayasan  Kabut  Riau, YPMR).  Tim Terpadu melakukan evaluasi dan klarifikasi ke lapangan, serta memberikan rekomendasi penyelesaian Tabel 3).
Tabel 3. Rekomendasi tim terpadu untuk penyelesaian sengketa lahan
Desa Rekomendasi Sei Sialang Tata batas yang ada saat ini telah sesuai dengan kesepakatan tata batas dan perlu diinformasikan kembali ke masyarakat; Ada  kerjasama  saling  menguntungkan  dalam  pemanfaatan kayu  dalam  areal  6  km  antara  masyarakat  dengan  PT.  DRT sejak  tahun  2000/2001  mengingat  jika  tidak  terdapat kerjasama sakan terjadi konflik terus menerus;
Rintisan batas di lapangan agar diperjelas. Labuan Tangga Besar Tata  batas  yang  ada  saat  ini  adalah  5,2  km  dan  perlu disosialisasikan atau diinformasikan kembali ke masyarakat;
Ada  kerjasama  saling  menguntungkan  dalam  pemanfaatan kayu dalam areal 6 km antara  masyarakat dengan PT. DRT, mengingat jika tidak terdapat kerjasama akan terjadi  konflik terus menerus;
Rintisan batas di lapangan agar diperjelas. Labuan Tangga Kecil Tata  batas  yang  ada  saat  ini  adalah  5  km  dan  perlu disosialisasikan  atau  diinformasikan  kembali  ke  masyarakat desa; Perlu kerjasama dalam pemanfaatan kayu antara masyarakat (koperasi)  dengan  PT.  DRT  yang  saling  menguntungkan untuk tahun 2000 dan seterusnya; Rintisan batas di lapangan agar diperjelas. Bantaian Tata batas yang ada saat ini telah sesuai dengan kesepakatan (6  km)  dan  perlu  diinformasikan  atau  disosialisasikan kembali ke masyarakat; Ada kerjasama antara masyarakat desa dengan PT. DRT; Rintisan batas di lapangan agar diperjelas. Langgadai Hulu Perlu  kerjasama  dalam  pemanfaatan  kayu  dalam  areal  6  km antara  masyarakat  (koperasi)  dengan  PT.  DRT  yang  saling menguntungkan untuk tahun 2000 dan seterusnya; Rintisan batas di lapangan agar diperjelas. Langgadai Hilir Tidak disurvai
Sumber: Hasil Tim Terpadu Evaluasi dan Klarifikasi Tata Batas HPH PT. DRT di sekitar 6 (enam) Desa

## 10

## PEMBAHASAN

## Pilihan Hukum dan Manipulasi
Dalam kasus sengketa yang dikaji, pihak masyarakat setempat memilih acuan hukum yang berupa “hasil kesepakatan”, yaitu Kesepakatan Tata Batas Kawasan  KPHP PT. DRT tahun  1996.  Landasan  hukum  “hasil  kesepakatan”  relatif  tidak  kuat  bagi  masyarakat karena  tidak  terdapat  klausul  yang  menegaskan  bahwa  lahan  yang  dikeluarkan  dari  areal konsesi  dan  hasil  hutan  yang  ada  di  dalamnya  menjadi  milik  masyarakat.    Tampaknya terdapat  manipulasi  informasi  antara  apa  yang  diucapkan  dengan  apa  yang  tertulis, sehingga  menimbulkan  pemahaman  masyarakat  yang  tidak  sama  dengan  isi  Berita  Acara Kesepakatan.
Pihak  perusahaan  HPH  memilih  jalur  hukum  positif  yang  telah  berpihak  padanya, yaitu  berupa  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  maupun  Kepala  Kantor  Wilayah Kehutanan.  Berita  Acara  Hasil  Kesepakatan    juga  menjadi  acuan  hukum  karena  isinya lebih berpihak kepadanya.

## Pilihan Model Penyelesaian Sengketa
Model-model  penyelesaian  sengketa  ( modes  of  settlement )  yang  lajim  digunakan adalah  (Nader  dan  Todd,  1978:  x)  arbitrasi,  negosiasi,  mediasi,  judikasi,  paksaan ( coercion ),  dan  penghindaran  ( avoidance ).  Dalam  sengketa  antara  masyarakat  setempat dengan  perusahaan  PT.  DRT/PT.  Sindora  Seraya,  model  penyelesaian  yang  ditempuh adalah kombinasi model negosiasi dan mediasi. Masyarakat meminta bantuan pihak LSM, di  lain  pihak  perusahaan  HPH  mengandalkan  pemerintah  sebagai  pemegang  kewenangan untuk  memutuskan.  Dalam  kasus  sengketa  ini  pemerintah  cenderung  lebih  berpihak  dan melindungi perusahaan.
Pilihan model mediasi secara teoritis lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena sesuai dengan  konteksnya baik obyek  yang  disengketakan, landasan klaim terhadap  obyek  sengketa,  maupun  situasi  sosial  politik  yang  berkembang.    Namun  aktor yang  berperan  dalam  proses  mediasi  tidak  memainkan  perannya  secara  tepat,  bahkan cenderung  berperan  sebagai  pembela  atau  pendukung  masing-masing  aktor  yang bersengketa.  Respons  pemerintah  untuk  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  tidak didasarkan pada perannya sebagai  mediator dan pelayanan masyarakat,  melainkan karena tekanan  oleh  LSM.  Pemerintah  cenderung  menjadi  pembela  perusahaan  HPH.  Demikian pula  keberadaan  LSM  tidak  berperan  sebagai  mediator,  melainkan  berperan  sebagai pembela  masyarakat.    Sehingga  yang  terjadi  adalah  pembentukan  dua  kutub  aktor bersengketa,  yaitu  di  satu  pihak  masyarakat  dan  kalangan  LSM  berhadapan  dengan perusahaan HPH dan pemerintah di lain pihak.
Gejala  yang  berkembang  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tidak  mengarah  pada inisiatif  penemuan  pokok-pokok  kepentingan  ( the  main  interests )  masing-masing  pihak, melainkan  peningkatan  kekuatan  dan  inisiatif  strategi  baru.    Proses  negosiasi  antara masyarakat dan LSM di satu pihak dengan perusahaan HPH dan pemerintah di lain pihak tidak  menempuh  jalan  (1)  berfokus  pada  kepentingan  dan  mencari  keuntungan  bersama ( win-win  solution );  (2)  melakukan  kegiatan  penyelesaian  masalah  bersama;  dan  (3)
masyarakat  dan  perusahaan  HPH  mencoba  memerankan  LSM  dan  pemerintah  sebagai mediator;  LSM  dan  pemerintah  juga  menempatkan  diri  sebagai  pihak  yang  independen. Pihak  masyarakat  dan  LSM  justru  meningkatkan  intensitas  tekanannya  melalui  gerakan sosial ( social movements ). Sedangkan pihak perusahaan HPH berusaha mencari dukungan- dukungan  baru  untuk  meningkatkan  kekuatannya  melalui  kerjasama  dengan  lembaga- lembaga pemerintah.

## Dari Sengketa ke Gerakan Sosial
Sengketa  sumberdaya  lahan  hutan  antara  masyarakat  setempat  dengan  perusahaan HPH  telah  mengarah  pada  suatu  bentuk  gerakan  sosial  ( social  movement ).  Gerakan masyarakat tidak terorganisir, namun memperoleh kekuatan yang berasal dari organisasi di luar  masyarakat,  yaitu  LSM.  Gerakan  sosial  yang  terwujud  mengandung  karakteristik 10) sebagai berikut (1) faktor yang memobilisasi gerakan dan yang menjadi keluhan cenderung berfokus pada isu-isu ekonomi, meskipun tidak seperti gerakan klas pekerja ( the working- class  movement );  (2)  orientasi  gerakan  lebih  pragmatis.  Pola  mobilisasi  gerakan  belum mengarah  pada  tindakan  kekerasan  ( violence ),  melainkan  lebih  pada  ketidakpatuhan ( disobedience )  pada  keputusan-keputusan  pemerintah;  (3)  Gerakan  lebih  cenderung bersifat  lokal  yang  otonom,  namun  sudah  mulai  mengkaitkannya  dengan  organisasi  lain (LSM) pada tingkat regional; (4) keterlibatan organisasi lain di luar  masyarakat  setempat mempunyai  peran  yang  penting  dalam  membangun  isu  publik  pada  tingkat  regional maupun  nasional;  (5)  masyarakat  dan  organisasi  luar  tersebut  mempunyai  tujuannya masing-masing,  namun  dapat  bekerjasama  dalam  berhadapan  dengan  pihak  perusahaan PT.  DRT  dan  pemerintah  (Kanwil  dan  Dinas  Kehutanan);  (6)  ideologi  dari  gerakan cenderung  kabur,  sedangkan  identitas  individu  maupun  identitas  kolektif  cenderung semakin  nyata.  Masyarakat  mengidentifikasi  diri  sebagai  kelompok  lokal,  kelompok tertindas,  kelompok  miskin,  meskipun  identitas  tersebut  lebih  nyata  diberikan  oleh  pihak luar (LSM) dari pada ungkapan masyarakat sendiri.
Mediasi  dan  negosiasi  tetap  relevan  sebagai  model  penyelesaian  sengketa  yang terjadi.    Berkembangnya  gerakan  sosial  ini  menuntut  adanya  mediator  baru  yang independen terhadap kedua pihak yang bersengketa.

## KESIMPULAN
Proses  penyelesaian  sengketa  yang  ditempuh  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa adalah  kombinasi  model  mediasi  dan  negosiasi.    Masyarakat  memilih  LSM  sebagai pembela. Di pihak lain, perusahaan HPH menggunakan prosedur formal dan menempatkan pemerintah  (Departemen  Kehutanan,  termasuk  Dinas  Kehutanan  dan  pemerintah  daerah) sebagai mediator. Namun pemerintah lebih menempatkan diri sebagai pembela perusahaan HPH,  sehingga  masyarakatpun  tidak  menempatkan  pemerintah  sebagai  mediator  atau arbitrator.
10) Bandingkan dengan karakteristik gerakan sosial baru ( new social movements ) dari Johnston, Larana, dan Gusfield, 1994: 6-8).
Landasan  hukum  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  klaim  lahan  adalah kesepakatan,  bukan  hukum  adat.    Sedangkan  pihak  perusahaan  HPH  mendasarkan  diri pada  SK-SK  Menteri  Kehutanan.  Pada  kasus  sengketa  yang  dikaji  ini  peran  pemerintah sebagai  penyebab  timbulnya  sengketa  tampak  jelas,  yaitu  tidak  menyampaikan  informasi secara jelas dan benar baik lisan maupun tulisan.
Akibat  LSM  dan  pemerintah  tidak  memainkan  perannya  sebagai  mediator,  maka pihak  masyarakat  (bersama  LSM)  telah  meningkatkan  intensitas  tekanan  terhadap perusahaan HPH dari protes menjadi gerakan sosial.  Gejala yang muncul adalah eskalasi sengketa.    Peningkatan  intensitas  tekanan  tersebut  menuntut  adanya  mediator  baru  yang independen terhadap kedua pihak yang bersengketa.  Penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution dan menjamin perdamaian jangka panjang belum terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Alqadrie,  Sy.  I.  1994.  Dampak  Perusahaan  Pemegang  HPH  dan  Perkebunan  terhadap Kehidupan  Sosial  Ekonomi  dan  Budaya  Penduduk  setempat  di  Daerah  Pedalaman Kalimantan  Barat. dalam P.  Florus,  S.  Djumeng,  J.  Bamba,  dan  M.  Andasputra (editor).  Kebudayaan  Dayak.  Aktualisasi  dan  Transformasi.  PT.  Grasindo.  Jakarta. Hal. 244-260.
Hoebel,  E.A.    1954.    The  Law  of  Primitive  Man:  A  Study  in  Comparative  Legal Dynamics.  Harvard University Press.  Cambridge, Massachusetts.
Johnston,  H.;  E.  Larana;  and  J.R.  Gusfield.  Identities,  Grievances,  and  New  Social Movement. dalam E.  Larana,  H.  Johnston  and  J.R.  Gusfield  (eds).    1994.  New Social  Movements:  From  Ideology  to  Identity.    Temple  University  Press.
Philadelphia. Hal. 3-35.
Nader,  L.  and  H.F.  Todd  (eds).  1978.    The  Disputing  Process:  Law  in  Ten  Societies. Colombia University Press.
Ngo, Mering THG.  A New Perspective on Property Rights: Examples from the Kayan  of Kalimantan. dalam C.  Padoch  and  N.L.  Peluso  (eds).    1996.   Borneo  in Transition: People,  Forests,  Conservation,  and  Development.    Oxford  University  Press.    Hal. 137-149.
PT.  Diamond  Raya  Timber.  1996.  Laporan  Utama  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hak Pengusahaan  Hutan  PT.  Diamond  Raya  Timur  di  Kabupaten  Dati  II  Bengkalis Propinsi Dati I Riau (dikerjakan oleh PT. Catur Tunggal Sarana Consult).
PT.  Diamond  raya  Timber.  2000.  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari  PT.
Diamond Raya Timber.
PT. EOS Inovasi Pratama. 1999. Laporan Hasil Penilaian Lapangan Unit Manajemen PT. Diamond Raya Timber di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.
PT.  SGS  International  Certification  Services  Indonesia.  2000.  Laporan  Hasil  Penilaian Lapangan  Unit  Manajemen  PT.  Diamond  Raya  Timber  di  Kabupaten  Bengkalis Propinsi Riau.
SK.  Menteri  Kehutanan  No.  518/KPTS-II/1997  tanggal  12  Agustus  1997  tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Diamond Raya  Timber  dengan  Panjang  Batas  144.800,17  m  atau  seluas  90.956,24  ha  di Propinsi Dati I Riau.
SK. Menteri Kehutanan No. 157/Kpts-II/1998 tanggal 26 Pebruari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak di Kelompok Hutan S. Batu Enam-S. Bantaian dan S. Sekusut yang terdiri atas Blok A seluas 10.721,30 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh satu, tiga puluh perseratus) hektar, blok B seluas 562,80 (lima ratus enam puluh dua, delapan  puluh  perseratus)  hektar  dan  blok  C  seluas  100,30  (seratus,  tiga  puluh perseratus)  hektar  di  Kabupaten  daerah  Tingkat  II  Bengkalis,  Propinsi  Daerah Tingkat I Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Sindora Seraya.
SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 443/Kpts-II/1998 tanggal 8 Mei 1998 tentang Perpanjangan  Hak  Pengusahaan  Hutan  PT.  Diamond  Raya  Timber  yang  diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 403/Kpts/Um/6/1979 tanggal 27 Juni 1979 di Propinsi Dati I Riau.
SK.  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan  Propinsi  Riau  No. 7199/Kpts/Kwl-3/1999  tentang  Pencabutan  Izin  Pemanfaatan  Kayu  di  Areal  Land Clearing Perkebunan PT. Sindora Seraya.
SK.  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan  Propinsi  Riau  No. 4422/Kpts/Kwl-3/2000 tanggal 20 September 2000, tentang Perpanjangan dan Revisi Target izin pemanfaatan kayu di areal rencana land clearing perkebunan PT. Sindora Seraya  (SK.  IPK  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan Propinsi  Riau  No.  2100/Kpts/Kwl-3/1999  tanggal  8  Juli  1999)  An.  PT.  Diamond Raya Timber.
SK.  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan  Propinsi  Riau  No. 4424/Kpts/Kwl-3/2000  tanggal  20  September  2000  tentang  Perpanjangan  izin pemanfaatan  kayu  di  areal  rencana  land  clearing  perkebunan  PT.  Sindora  Seraya (SK.  4188/Kpts/Kwl-3/1999  tanggal  28  Oktober  1999)  An.  PT.  Diamond  Raya Timber.
Soepomo, R.  1977.  Bab-bab tentang Hukum Adat.  PT. Pradnya Paramita.  Jakarta.
Ter  Haar  Bzn,  B.    1960.    Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat.    PT.  Pradnya  Paramita. Jakarta.
Tim  Sosial  Daerah  Pilot  KPHP  Riau.  1998.  Laporan  Survey  Monitoring  Kemantapan Kawasan  Pilot  KPHP  Riau.  Kerjasama  Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan dengan UK Indonesia Tropical Forest Management Programme.
14
Van  Vollenhoven,  C.    1972.    Suatu  Kitab  Hukum  Adat  untuk  Seluruh  Hindia  Belanda. Penerbit Bhratara.  Jakarta.