Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## RUMAH RESTORATIVE JUSTICE KOTA SAMARINDA SEBAGAI WADAH PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN PRINSIP NILAI KEADILAN
Hendrik Kusnianto
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia hendrikusnianto@gmail.com

## Abstract
The Criminal Justice System in Indonesia originates from Pancasila, because Pancasila as the source of all laws today has undergone many changes. The components that work in the criminal justice sub- system  experience  a  rapid  development  which  is  indirectly  influenced  by  the  need  for  a  sense  of community justice. Guarantees of legal protection and guarantees of equality before the law, which are constitutional rights for every citizen. The form of the presence of the State is also very necessary, especially the government at the City level, the form of  presence in question is to enforce the law in the implementation of Restorative Justice itself. The Samarinda City Government cooperates with the Samrinda  City  District  Attorney  to  form  a  Restorative  Justice  House  in  the  area,  this  is  to  provide benefits and justice for the community. Restorative Justice is a law enforcement process by taking into account  the  principles  of  fast,  simple,  and  low-cost  justice,  in  order  to  realize  the  success  of prosecution for justice based on law and conscience, including prosecution using a restorative justice approach which is carried out in accordance with the provisions of the legislation.
Keywords: justice, law enforcement, Restorative Justice House
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia srihukum80@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Konsep  pendekatan  restoratif  merupakan  suatu  perkembangan  dari  pemikiran  manusia yang  didasarkan  pada  tradisi-tradisi  peradilan  dari  peradaban  bangsa-bangsa  Arab  purba,  bangsa Yunani  dan  bangsa  Romawi  dalam  menyelesaikan  masalah  termasuk  penyelesaan  masalah  tindak pidana.  Istilah  umum  tentang  pendekatan  restoratif  diperkenalkan  untuk  pertama  kali  oleh  Albert Eglash  yang  menyebutkan  istilah Restorative  Justice yang  dalam  tulisannya  mengulas  tentang reparation  menyatakan  bahwa Restorative  Justice adalah  suatu  alternatif  pendekatan  restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitative. (Ahmad Syaufi: 2020).
Sejarah  perkembangan  hukum  modern  penerapan Restorative  Justice diawali  dari pelaksanaan  program  penyelesaian  di  luar  peradilan  tradisional  yang  dilakukan  masyarakat  yang disebut  dengan victim  offender  mediation yang  dimulai  pada  tahun  1970-an  di  Negara  Kanada. Program  ini  awalnya  dilaksanakan  sebagai  tindakan  alternatif  dalam  menghukum  pelaku  kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan  hukuman  yang  menjadi  salah  satu  pertimbangan  dari  sekian  banyak  pertimbangan  hakim. Program  ini  mengangap  pelaku  akan  mendapatkan  keuntungan  dan  manfaat  dari  tahapan  ini  dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis  dikalangan  pelaku  anak  dan  meningkatkan  jumlah  anak  yang  bertanggung  jawab  dalam memberikan  ganti  rugi  pada  pihak  korban.  Pelaksanaan  program  tersebut  diperoleh  hasil  tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.
Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  bersumber  dari  Pancasila,  karena  Pancasila  sebagai sumber  dari  segala  hukum  dewasa  ini  banyak  mengalami  perubahan.  Komponen-komponen  yang bekerja  dalam  sub  sistem  peradilan  Pidana  pengalami  suatu  perkembangan  pesat  yang  secara  tidak langsung  dipengaruhi  oleh kebutuhan  rasa  keadilan  masyarakat.  Penegakkan  Hukum  Pidana  dengan menggunakan  sarana  Penal  masih  menjadi  alternatif  solusi  terbaik  dalam  upaya  mencari  keadilan. Namun,  tidak  jarang  dengan  penggunaan  sarana  Penal  dalam  menyelesaikan  kasus  Pidana  untuk mencari  keadilan  justru  dirasakan  tidak  adil  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara.  Hal  ini  dibuktikan dengan  tidak  jarang  kasus  yang  diproses  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  (Pengadilan  Negeri) dilakukan  upaya-upaya  hukum  (banding,  kasasi  bahkan  Peninjauan  Kembali/PK).  Upaya  mencari keadilan oleh para pihak yang berperkara sangat sulit terpenuhi melalui proses Peradilan Pidana yang berlaku sekarang ini. Tidak hanya untuk orang dewasa yang bersangkut paut dengan masalah hukum, anak-anak pun apabila berhadapan dengan hukum, akan mengalami suatu proses penyelesaian secara Litigasi yang formal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Di  Kota  Samarinda  sendiri,  banyak  terjadi  kasus  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  warga Samarinda,  dan  tak  sedikit  warganya  juga  terhalang  ekonomi,  dalam  proses  penyelesaian  perkara. Jaminan  perlindungan  hukum  dan  jaminan  persamaan  di  depan  hukum,  yang  merupakan  hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Yuridis  Normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  dan  dengan  cara mengumpulkan  data-data,  mempelajari  buku-buku  pada  perpustakaan  serta  peraturan  perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
“Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:
a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
d. Penelitian sejarah hukum dan
e. Penelitian perbandingan hukum”. (Bambang Sunggono, 2006)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori  restorative  justive  merupakan  salah  satu  teori  dalam  hukum  untuk  menutup  celah kelemahan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  konvensional  yang  yaitu  pendekatan  represif  yang sebagaimana  dilaksanakan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.  Kelemahan  pendekatan  represif  sebagai penyelesaian  terhadap  perkara  pidana  yaitu  antara  lain  karena  berorientasi  pada  pembalasan  berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau  direkatkan  ke  dalam  lingkungan  sosial  pelaku  berasal.  Hal  tersebut  menyebabkan  rasa  dendam yang  berkepanjangan  dan  dapat  melahirkan  perilaku  kriminal  baru.  Penyelesaian  perkara  pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan  pihak  korban  serta  lingkungannya.  Hal  tersebut  karena  antara  pelaku  dan  korban  tidak dilibatkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam  penyelesaian  kasus.  Padahal  sejatinya penyelesaian  suatu  perkara  harus  memberikan  kontribusi  keadilan  bagi  mereka  yang  berperkara. (Mansyur Kartayasa:2012)
Dikatakan  oleh  Tony  Marshall  bahwa  sebenarnya  keadilan  restorative  adalah  suatu  konsep penyelesaian  suatu  tindak  pidana  tertentu  yang  melibatkan  semua  pihak  yang  berkepentingan  untuk bersama-sama  mencari  pemecahan  dan  sekaligus  mencari  penyelesaian  dalam  menghadapi  kejadian setelah  timbulnya  tindak  pidana  tersebut  serta  bagaimana  mengatasi  implikasinya  di  masa  datang. Menurut  Wright,  bahwa  tujuan  utama  dari  keadilan  restoratif  adalah  pemulihan,  sedangkan  tujuan kedua  adalah  ganti  rugi.  Hal  ini  berarti  bahwa  proses  penanggulangan  tindak  pidana  melalui pendekatan  restoratif  adalah  suatu  proses  penyelesaian  tindak  pidana,  yang  bertujuan  untuk memulihkan  keadaan  yang  di  dalamnya  termasuk  ganti  rugi  terhadap  korban  melalui  cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.
Penegakan  hukum  Pidana  merupakan  upaya  untuk  menerjemahkan  dan  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  pidana  menjadi  kenyataan,  yaitu  hukum  pidana  menurut  Van  Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum,  yakni  dengan  melarang  apa  yang  bertentangan  dengan  hukum  (On  Recht)  dan  mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
Dalam  prosesnya Restorative  Justice berkaitan  erat  dengan  penerapan  Empowerment,  yang terdapat  beberapa  pengertian,  diantaranya  adalah: Barton:  “the  action  of  meeting,  discussing  and resolving  criminal  justice  matters  in  order  to  meet  material  and  emotional  needs.  To  him, empowerment  is  the  power  for  poeple  to  choose  between  the  different  alternatives  that  available  to resolve  one’s  own  matter.  The  option  to  make  such  decisions  should  be  present  during  the  whole process” (Pemberdayaan  sebagai  tindakan  untuk  melakukan  pertemuan,  membahas  dan menyelesaikan  masalah  peradilan  pidana  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  materi  dan  emosi. Pemberdayaan  adalah  kekuatan  bagi  orang  untuk  memilih  antara  berbagai  alternatif  yang  tersedia untuk  menyelesaikan  masalahnya  sendiri,  dan  keputusan  untuk  memilih  itu  tersedia  dalam  proses Restorative Justice). ( Ivo Aertsen dkk: 2011).
Jika  dilihat  dari  penjelasan  diatas,  bentuk  kehadiran  Negara  juga  sangat  diperlukan, terutama  pemerintahan  pada  tingkat  Kota,  bentuk  kehadiran  yang  dimaksud  adalah  dengan menegakan hukum dalam pelaksanaan Restorative Justice itu sendiri.
Pemerintah  Kota  Samarinda  bekerja  sama  dengan  Kejaksaan  Negeri  Kota  Samrinda membentuk  Rumah Restorative  Justice di  daerah,  hal  tersebut  guna  memberikan  kemanfaatan  dan keadilan  bagi  masyarakat.  Pembentukan  Rumah Restorative  Justice merupakan  inovasi  Kejaksaan Agung bekerja sama dengan pemerintah kota yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dengan cara  mediasi.  Rumah Restorative  Justice ini  diharapkan  bisa  menjadi  wadah  masyarakat  bermediasi jika ada kasus bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. ( https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/ )
Restorative  Justice merupakan  proses  penegakan  hukum  dengan  memperhatikan  asas peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan,  dalam  rangka  mewujudkan  keberhasilan  penuntutan demi  keadilan  berdasarkan  hukum  dan  hati  nurani,  termasuk  penuntutan  dengan  menggunakan pendekatan  keadilan  restoratif  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Tujuannya  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  umum  dengan  mengedepankan  keadilan restoratif  yang  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  keseimbangan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perlindungan  dan  kepentingan  korban  dan  pelaku,  serta  tindak  pidana  yang  tidak  berorientasi  pada pembalasan.
Syarat  kasus  yang  bisa  diselesaikan  di  Rumah  Restorative  Justice,  antara  lain  tersangka  baru pertama  kali  melakukan  tindak  pidana,  tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda,  atau diancam dengan pidana penjara tidak boleh lebih dari lima tahun. Selain itu, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2,5 juta. Disamping itu Rumah Restorative Justice ini juga dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kota Samarinda.

## IV. KESIMPULAN
Penegakan  hukum  Pidana  merupakan  upaya  untuk  menerjemahkan  dan  mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara  dalam  kewajibannya  untuk  menegakkan  hukum,  yakni  dengan  melarang  apa  yang bertentangan  dengan  hukum  ( On  Recht )  dan  mengenakan  nestapa  (penderitaan)  kepada  yang melanggar  larangan  tersebut.  Tujuan  utama  dari  keadilan  restoratif  adalah  pemulihan,  sedangkan tujuan  kedua  adalah  ganti  rugi.  Hal  ini  berarti  bahwa  proses  penanggulangan  tindak  pidana  melalui pendekatan  restoratif  adalah  suatu  proses  penyelesaian  tindak  pidana,  yang  bertujuan  untuk memulihkan  keadaan  yang  di  dalamnya  termasuk  ganti  rugi  terhadap  korban  melalui  cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.
Pemerintah  Kota  Samarinda  bekerja  sama  dengan  Kejaksaan  Negeri  Kota  Samrinda membentuk  Rumah Restorative  Justice di  daerah  Kota  Samarinda,  guna  memberikan  kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Pembentukan Rumah Restorative Justice merupakan inovasi Kejaksaan Agung bekerja sama dengan pemerintah kota yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dengan cara  mediasi.  Rumah Restorative  Justice ini  diharapkan  bisa  menjadi  wadah  masyarakat  bermediasi jika  ada  kasus  bisa  diselesaikan  secara  musyawarah  mufakat. Restorative  Justice merupakan  proses penegakan  hukum  dengan  memperhatikan  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan,  dalam rangka  mewujudkan  keberhasilan  penuntutan  demi  keadilan  berdasarkan  hukum  dan  hati  nurani, termasuk  penuntutan  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  yang  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## REFERENSI
Ahmad Syauf, 2020, Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif, Samudra Biru, Yogyakarta.
Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum , ed. 1, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
I  Made  Wahyu  Chandra  Satriana,  2021,  Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif Restorative  Justice, UDAYANA UNIVERSITY PRESS, Bali.
Ivo Aertsen dkk, Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment (TEMIDA  Journal,  Maret  2011,  str  5-9,  ISSN:  1450-6637  DOI  10.2298/TEM  1101005A Pregledni Rad), hal. 8-7.
Rostini, D., Fuadi, N., Sutarjo, M., & Fajarianto, O. (2020). The management of teachers competency of  islamic  religious  education  to  improve  learning  quality  in  madrasah  aliyah.  International Journal of Psychosocial Rehabilitation, (03), 1658-1667.
Wijanarko,  D.  S.,  Eleanora,  F.  N.,  Efrianto,  G.,  &  Fajarianto,  O.  (2021).  Juridical  Analysis  of Terrorism  Criminal  Sanctions  in  Indonesia  (Case  Study  of  Imam  Santoso  Criminal  Acts). LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, 1043-1050.
https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/resmikan-rumah-restorative-justice-wujudkan-keadilan- yang-berhati-nurani