## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM
Muliadi Universitas Muhammadiyah Palu Email : muliadirusmana87@gmail.com

## ABSTRACT
Freedom  of  speech  in  public  both  verbally  and  in  writing  as  well  as  freedom  to organize are the rights of every citizen that must be recognized, guaranteed and fulfilled  by  the  state,  forms  of  public  expression  can  be  carried  out  with demonstrations  or  demonstrations,  marches,  public  rallies,  or  free  speech Therefore,  our  laws  and  regulations  have  provided  clear  protections  and restrictions  on  freedom  of  expression  to  avoid  arbitrariness.  So  that  freedom  of expression  in  public  does  not  harm  the  concept  of  democracy,  everyone  must respect the rights and freedoms of others, respect moral rules that are generally recognized,  obey  the  laws  and  regulations  of  applicable  laws,  maintain  and respect public security and order; and maintain the integrity of national unity
Keyword: Issue Opinion. Legal Liability. In public

## A. PENDAHULUAN
Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk  berorganisasi  merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  harus  diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara. 1 Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai  negara  hukum  dan  demokratis  berwenang  untuk  mengatur  dan melindungi  pelaksanaannya.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  E  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (selanjutnya disingkat  dengan  UUD  NRI  1945)  menyebutkan  bahwa  “kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan  dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
Pengertian  Kemerdekaan  mengeluarkan  pendapat  lebih  lanjut  diatur dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  yang  menyebutkan
1 Harjono, Transformasi  Demokrasi ,  Cet  1,  Sekreteriat  Jenderal  Dan  Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 24.
bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk  menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya  secara bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku”.  Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis  dalam  menompang  jalan  dan  bekerjanya  demokrasi.  Sulit membayangkan  sistem demokrasi  bisa  bekerja  tanpa  adanya  kebebasan menyatakan    pendapat,  sikap,  dan  berekspresi 2 .  Dengan  demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara  yang  dibentuk  bertumpu  pada  kepentingan  rakyat.  Pendapat  secara umum  diartikan  sebagai  gagasan  atau  pikiran,  dalam  kehidupan  negara Indonesia,  seseorang  yang  mengemukakan  pendapatnya  atau  mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. 3 Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab.  Bebas  artinya  bahwa  segala  ide,  pikiran  atau  pendapat  kita,  dapat dikemukakan  secara  bebas  tanpa  tekanan  dari  siapa  pun.  Bertanggung  jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.
Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai  perbedaan  pendapat    dan  saling  kritik  sehingga  dimungkinkan adanya  dialog  yang  dinamis  ke  arah  kemajuan  cara  berpikir  masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis. Demokrasi bermakna rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan menilai yang sekaligus mengharuskan wujudnya kebebasan  berpendapat  di  muka  umum. 4 Kebebasan  berbicara  dan
2 David  Weissbrodt, Hak-Hak  Asasi  Manusia:  Tinjauan  Dari  Perspektif  Kesejarahan, dalam:  Peter  Davies, 1994,  Hak-Hak  Asasi  Manusia,  judul  asli:  Human  Rights,  penerjemah:  A. Rahman Zainuddin, ed. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 2
3 James  W.  Nickel,  1996, Hak  Asasi  Manusia,  Refleksi  Filosofis  Atas  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia ,  judul  asli:  Making  Sense  Of  Human  Rights,  Philosophical Reflection  on  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights,  penerjemah:  Titis  Eddy  Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 55
4 Abdul Aziz Bari, Politik Perlembagaan, Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa Dari  Sudut  Perlembagaan  Dan  Undang-undang ,  Kuala  Lumpur:  Institiut  Kajian  Dasar  (IKD), 2005. Cet 1, hlm. 190
mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan,  buku,  diskusi,  artikel  dan  berbagai  media  lainnya.  Semakin  dewasa suatu  bangsa  maka  kebebasan  berbicara  dan  mengeluarkan  pendapat  semakin dihormati  dan  dilindungi  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor    9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat  di  Muka  Umum  menyebutkan  bahwa,  “setiap  warga  negara  yang menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  berhak  untuk:  (a)  mengeluarkan pikiran  secara  bebas;  (b)  memperoleh  perlindungan  hukum”.  Namun  dalam praktiknya,  saat  ini  belum  memberikan  perlindungan  hukum  yang  semestinya kepada  masyarakatnya  seperti  berbagai  aksi  penyampaian  pendapat  dimuka umum  sejak  era  reformasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  luas  maupun kelompok-kelompok kecil, bahkan aksi demo yang  dilakukan oleh Mahasiswa dan  para  pelajar  (SMA/STM)  terkait  revisi  RUUKUHP  dan  beberapa  produk perundang-undangan  yang  akan  disahkan  oleh  pemerintah  berakhir  dengan tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian,  tidak  sedikit mahasiswa  diberbagai  wilayah  mengalami  luka-luka  bahkan  ada  yang meninggal dunia akibat tindakan represif tersebut.
Kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  setiap  individu  sejak  dilahirkan yang  telah  dijamin  oleh  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  merupakan negara  hukum  tentu  saja  memiliki  peraturan  yang  melindungi  hak-hak  asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan  asasi  manusia  menurut  hipotesis  john  locke  merupakan  hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir. 5 Salah satunya  adalah  hak  berbicara  dan  mengeluarkan  pendapat  yang  dimiliki  oleh setiap  masyarakat  Indonesia  tanpa  memandang  suku,  ras  dan  agama. Mewujudkan  perlindungan  hukum  yang  konsisten  dan  berkesinambungan dalam  menjamin  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat,  mewujudkan    iklim yang  kondusif  bagi  perkembanganya  partisipasi  dan  kreativitas  setiap  warga negara  sebagai  perwujudan  hak  dan  tanggung  jawab  dalam  kehidupan
5 El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia , Kencanai, Jakarta, 2007, hlm.29
berdemokrasi,  dan  menempatkan  tanggung  jawab  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  tanpa  mengabaikan  kepentingan perorangan atau kelompok.

## B. PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Kebebasan  Mengeluarkan Pendapat  Di  Muka  Umum  Menurut  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum
Pendapat  secara  umum  diartikan  sebagai  buah  gagasan  atau  buah pikiran.  Mengemukakan  pendapat  berarti  mengemukakan  gagasan  atau mengeluarkan  pikiran.  Dalam  kehidupan  negara  Indonesia,  seseorang yang  mengemukakan  pendapatnya  atau  mengeluarkan  pikirannya  di  muka umum  dijamin  oleh  Pasal  28  E  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  dengan  UUD  NRI Tahun 1945). Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang  lain,  termasuk  tempat  yang  dapat  didatangi  atau  dilihat  setiap  orang. Mengemukakan  pendapat  di  muka  umum  berarti  menyampaikan  pendapat  di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat  didatangi  atau  dilihat  setiap  orang. 6 Pentingnya  mengeluarkan  pendapat secara bebas dan bertanggungjawab sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  I998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat  Di  Muka  Umum  bahwa  tujuan  mengeluarkan  pendapat  di  muka umum adalah.
1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kebebasan  yang  bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum  yang konsisten  dan  berkesinambungan  dalam  menjamin  kemerdekaan menyampaikan pendapat;
6 Ibid. hlm 249
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  iklim  yang  kondusif  bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab  dimaksudkan  untuk  menempatkan  tanggung  jawab  sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka  setiap  orang  orang  bebas mengeluarkan  pendapat  tetapi  harus  bertanggungjawab  disamping  itu  juga perlu  pengaturan  dalam  mengeluarkan  pendapat  tersebut  karena  a pabila mengemukakan pendapat secara bebas  tanpa pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan  hal-hal  yang  bersifat  negatif  dalam  masyarakat,  seperti demonstrasi,  pawai,  rapat  umum,  atau  mimbar  bebas  yang  tidak  terkendali dapat  mengarah  pada  tindakan  pengrusakan,  penjarahan,  pembakaran, bentrokan massal, korban luka, bahkan ada yang korban meninggal dunia. Oleh karena  itu,  mengemukakan  pendapat  secara  bebas  dan  bertanggungjawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara di Indonesia. Perangkat  perundang-undangan  dalam  mengatur  kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan  pendapatnya  dilakukan  secara  bebas  dan  bertanggung  jawab. Dengan  demikian  norma-norma  masyarakat  tetap  dijunjung  tinggi  dalam rangka  menghormati  hak  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  kita  hendaknya  dapat menghargai  kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  yang  dilaksanakan  secara bertanggung jawab.
a. Prosedur Mengeluarkan pendapat dimuka umum
Pada saat ini, kita sudah hidup dalam era kebebasan. Salah satu hal yang membuktikan datangnya era kebebasan adalah diberikannya kebebasan oleh  pemerintah  pada  masyarakat  untuk  menyampaikan  pendapat. Menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  telah  dikuatkan  dalam  Undang- Undang  9  tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di Muka Umum.
Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara.  Namun  dalam  menyampaikan  pendapat,  mesti  memahami bagaimana  cara  menyampaikan  pendapat  tersebut.  Selain  itu  juga  harus mematuhi  tata  cara  menyampaikan  pendapat.  Hal  ini  penting  karena  tanpa memahami  tata  caranya,  kita  tentu  tidak  menyampaikan  pendapat  dengan baik  dan  bertanggungjawab.  Menurut  ketentuan  Pasal  9  ayat  1  Undang- Undang  9  tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di Muka  Umum  bahwa    menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  dilakukan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut
b. Unjuk  rasa  atau  demonstrasi  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan seorang  atau  lebih  untuk  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan, tulisan dan sebagainya, secara demonstratif di muka umum.
c. Pawai ialah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
d. Rapat  umum  adalah  pertemuan  terbuka  yang  dilakukan  untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dengan tema tertentu.
e. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum  yang  dilakukan  secara  bebas  dan  terbuka  tanpa  tema tertentu.
Lebih  lanjut  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengatur tentang  tata  cara  menyampaikan  pendapat.  Tata  cara  menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut :
a. Penyampaian  pendapat  di  muka  umum  wajib  memberitahukan secara  tertulis  kepada  kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri) setempat.  Polri  setempat  adalah  Satuan  Polri  terdekat  dimana kegiatan  penyampaian  pendapat  akan  dilakukan  dan  disesuaikan dengan  luas  lingkup  penyampaian  pendapat  tersebut,  misalnya Polsek, Polres, Polda atau Markas Besar Polri.
b. Pemberitahuan  secara  tertulis  tersebut  disampaikan  oleh  yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok
c. Pemberitahuan  sebagaimana  yang  dimaksud  selambat-lambatnya
3  x  24  jam  sebelum  kegiatan  dimulai  telah  diterima  Polri setempat.
d. Pemberitahuan secara tertulis tersebut tidak berlaku bagi kegiatan ilimiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
e. Surat  pemberitahuan  sebagaimana  yang  dimaksud  memuat  : 1. Maksud dan tujuan
2. Tempat, lokasi dan rute
3. Waktu dan lama
4. Bentuk kegiatan
5. Penanggung jawab 6. Nama dan alamat organisasi, kelompok/perorangan
7. Alat peraga yang digunakan
8. Jumlah peserta
f.  Penanggung  jawab  kegiatan  wajib  bertanggung  jawab  agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.
Dalam  menggunakan  hak  kebebasan  mengemukakan  pendapat,  kita harus  memegang  prinsip  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Bebas  artinya bahwa  segala  ide,  pikiran  atau  pendapat  kita,  dapat  dikemukakan  secara bebas tanpa tekanan  dari siapa pun. Bertanggung jawab  maksudnya  bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan  norma-norma  yang  berlaku.  Kebebasan  berpendapat  diperlukan  agar masyarakat  dapat  menyalurkan  aspirasi  mereka  secara  utuh  dan  tidak dibawah  tekanan  pihak  manapun.  Kebebasan  berpendapat  di  Indonesia sempat terbatas bahkan tidak diperbolehkan pada masa orde baru. Pada saat itu  kepemimpinan  yang  otoriter  membuat  semua  kegiatan  menyalurkan pendapat menjadi serba terbatas. Tapi keterbatasan itu sekarang sudah tidak diberlakukan,  masyarakat  kembali  bebas  berpendapat  sesuai  apa  yang mereka ingin suarakan.
Media  massa,  media  elektronik  dan  media  lainnya  sudah  dapat merasakan  adanya  kebebasan  itu.  Tapi  sangat  disayangkan,  tidak  semua kebebasan  masyarakat  dilakukan  dengan  penuh  tanggung  jawab,  media penyaluran  aspirasi  kadang  justru  berjalan  dengan  aksi  anarkis,  perusakan, bahkan  ada  yang  mengarah  ke  tindak  kriminal.  Sebaiknya  kegiatan menyalurkan  aspirasi  dilakukan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  rasa penuh  kesadaran  agar  yang  menyampaikan  pendapat  dan  yang mendengarkan  pendapat  dapat  bekerjasama  dengan  baik,  tidak  ada  yang dirugikan  pada  kedua  pihak.  Dan  sebagai  masyarakat  terdidik,  kita  harus membiasakan diri untuk menyampaikan opini dengan memperhatikan etika dalam  berbicara  atau  mengemukakan  pendapat.  Semakin  tinggi  tingkat pendidikan,  wawasan,  maupun  kemampuan  berpikir  kita,  maka  sudah
selayaknya kita, dapat menggunakan kata-kata cerdas (memiliki makna serta terarah  pada  masalah)  dan  juga  santun,  untuk  mengekspresikan  apa  yang ada didalam benak pikiran kita.
b. Batasan-batasan Mengeluarkan Pendapat dimuka umum
Apabila  kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  secara  bebas  tanpa pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam masyarakat. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara  bebas  dan  bertanggungjawab  merupakan  hak  dan  sekaligus  juga kewajiban setiap orang dan warga negara di Indonesia.
Jika  pembatasan  terhadap  kemerdekaan  pendapat  merupakan  salah satu  pelanggaran  terhadap  HAM,  maka  mengemukakan  pendapat  tanpa batas  juga  dapat  berakibat  buruk  bagi  kepentingan  bersama.  Kedua  sikap tersebut sama-sama merupakan pelanggaran dan sepatutnya harus dihindari. Oleh  karena  itu,  hukum  dan  perundang-undangan  kita  telah  memberikan perlindungan  dan  batasan  yang  jelas  tentang  kemerdekaan  menyampaikan pendapat  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan.  Perlu  dicermati  dengan seksama  bahwa  kebebasan  yang  dimaksudkan  bukanlah  kebebasan  tanpa batas  atau  kebebasan  yang  tidak  bertanggung  jawab,  sehingga  akan merugikan masyarakat secara luas bahkan dapat memperburuk citra bangsa Indonesia di mata dunia. Karena mengemukakan pendapat yang tanpa batas dan tidak bertanggungjawab berarti akan:
1. Melanggar hak dan menginjak-injak kebebasan orang lain.
2. Melanggar aturan dan norma susila yang diakui umum.
3. Tidak  menaati  peraturan  perundang-undangan  /  hukum  yang berlaku
4. Menimbulkan provokasi massa menuju tindakan yang anarkis dan tidak bermoral.
5. Mengganggu ketentraman, keamanan, atau ketertiban umum
6. Bersifat adu domba yang memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa 7
7 Aktif  Belajar.com. Akibat  Mengemukakan  Pendapat  Tanpa  Batas ,  di  akses  di http://www.aktifbelajar.com/2015/10/akibat-mengemukakan-pendapat-tanpa-batas.html tanggal  2 April 2017
Lebih lanjut pembatasan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di atur di dalam Pasal 6 dan 8 Undang-Undang 9 tahun 1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum. Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyebutkan  bahwa
“ Warga  negara  yang  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
c. menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa”
Lebih  lanjut  Pasal  8 Undang-Undang  9  tahun  1998  Tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  menyebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya  agar  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dapat  berlangsung secara aman, tertib, dan damai”. Pembatasan ini dimaksudkan agar terwujud kebebasan  bertanggung  jawab.  Orang  tidak  boleh  sebebas-bebasnya  dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan.
Disadari  atau  tidak  bahwa  kebebasan  berpendapat  dimuka  umum yang  terjadi  saat  ini  telah  menimbulkan  pemahaman  yang  sedikit  berbeda dari yang sebenarnya. Pemahaman yang selama ini berkembang bahwa pada masa reformasi  ini  kebebasan dikeluarkan dengan sebebas-bebasnya sesuai dengan  kehendak  masing-masing  individu  tersebut  tanpa  ada  pembatasan- pembatasan  apapun  juga  perlu  disadari  bahwa  Undang-Undang  tidak membatasi  adanya  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  dimuka  umum  akan tetapi  Undang-Undang  bermaksud  menjaga  tertib  sosial  yang  telah  tercipta di  masyarakat.  Mengenai  pemahaman  yang  berkembang  di  masyarakat bahwa adanya pemberitahuan sebelum pelaksanaan demonstrasi merupakan bentuk pengekangan dari kemerdekaan berekspresi tidak sepenuhnya benar karena dengan adanya pemberitahuan tersebut aparat keamanan justru harus bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap para
demonstran maupun pengamanan terhadap keamanan dan ketertiban umum terutama disekitar lokasi yang digunakan untuk kegiatan demonstrasi
2. Kebebasan  Mengeluarkan  Pendapat  Di  Muka  Umum  Yang  Tepat Sehingga Tidak Sehingga Tidak Mencederai Konsep Demokrasi
Didalam  Pasal  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  Demokrasi konstitusional,  indikator  negara  demokrasi  dapat  dilihat  dengan  adanya keterlibatan  rakyat  dalam  mengambil  suatu  keputusan,  adanya  persamaan  hak antar  warga  negara,  adanya  sistem  perwakilan  yang  efektif,mekanisme mayoritas dan minoritas dalam mengambil suatu keputusan yang didasari pada prinsip  Hak  Asasi  Manusia.  Menurut  Jimly  Asshidiqie  konsep  demokrasi memberikan  landasan  dan  mekanisme  kekuasaan  berdasarkan  prinsip persamaan  dan  kesederajatan  manusia.  Demokrasi  menempatkan  manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. 8
Berdasarkan  pada  teori  kontrak  sosial  ,untuk  memenuhi  hak-hak  tiap mansusia  tidak  mungkin  dicapai  oleh  masing-masing  secara  individual,  tetapi harus bersamasama,batas-batas hak individual dan siapa yang bertanggungjawab,untuk  pencapaian  tujuan  tersebut  dan  menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  disuatu Negara  kemudian  di  elaborasi  secara  konsisten  dalam  hukum  dan  kebijakan Negara. 9 Salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  demokrasi  adalah kebebebasan  warganegara  dalam  berbagai  aspek,  salah  satunya  adalah kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan tersebut  diatur  dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang menyatakan  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan pendapat. Yang dimaksutkan setiap orang berhak atas kebebasan
8 Syamsir, Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia , Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015
9 Bahder  Johan  Nasution, Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Mandar  Maju Bandung, 2011,hlm 11-12
mengeluarkan  pendapat  dapat  berbentuk  ungkapan  atau  pernyataan  dimuka umum  atau  dalam  bentuk  tulisan  ataupun  juga  dapat  berbentuk  sebuah  aksi unjuk  rasa  atau  demonstrasi.  Unjuk  rasa  atau  demonstrasi  dalam  kenyataan sehari-hari  sering  menimbulkan  permasalahan  dalam  tingkatan  pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk  rasa  seringkali  melukai  spirit  demokrasi  itu  sendiri.  Aksi  unjuk  rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.
a. Sumber Hukum
Perangkat  perundang-undangan  dalam  mengatur  kemerdekaan mengemukakan  pendapat  pada  dasarnya  dimaksudkan  agar  setiap  orang dalam  mengemukakan  pendapatnya  dilakukan  secara  bebas  dan bertanggung  jawab.  Dengan  demikian  norma-norma  masyarakat  tetap dijunjung tinggi dalam rangka menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, kita  hendaknya  dapat  menghargai  kemerdekaan  mengemukakan  pendapat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan melihat kondisi yang demikian  tersebut  Pemerintah  pada  tahun  1998  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomer  9  tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis.  Seperti  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas  bahwa,  setiap warganegara yang  akan menyelenggarakan  unjuk rasa  mempunyai hak dan kewajiban  yang  mestinya  harus  dipatuhi.  Hak  dan  kewajiban  ini  diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  yang  menyebutkan  bahwa “warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk a Mengeluarkan pikiran secara bebas b Memperoleh perlindungan hukum”. Lebih  lanjut  Pasal  6  dan  6  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  menyebutkan bahwa
Warga  negara  yang  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
c. menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Hak-hak yang dimiliki warganegara dalam menyampaikan pendapat dimuka  umum  yakni  mengeluarkan  pikiran  secara  bebas  dan,  memperoleh perlindungan  hukum,  sedangkan  kewajiban-kewajiban  yang  harus ditanggung  oleh  warganegara  dalam  menyampaikan  pendapat  di  muka umum  antara  lain  menghormati  hak-hak  dan  kebebasan  orang  lain, menghormati  aturan-aturan  moral  yang  diakui  umum,  menaati  hukum  dan ketentuan  peratuan  perundangan  yang  berlaku,  menjaga  dan  menghormati keamanan  dan  ketertiban  umum;  dan  menjaga  keutuhan  persatuan  dan kesatuan bangsa

## b. Konsep Demokrasi
Negara  Indonesia  adalah  sebuah  Negara  yang  menganut  sistem demokrasi,  dimana  kedaulatan  rakyat  diakui,  sehingga  kekuatan  tertinggi berada  di  tangan  rakyat.  Dengan  berjalannya  sistem  demokrasi,  hak-hak asasi  manusia  yang  dimiliki  tiap  individu  dapat  dijamin  karena  hak-hak tersebut  turut  berpengaruh  dalam  proses  berjalannya  sebuah  pemerintahan Negara. Hal ini berarti mereka dapat berekspresi dan mengeluarkan aspirasi baik  dalam  bentuk  tulisan  maupun  lisan  yang  tentunya  harus  dengan memperhatikan waktu dan tempat, serta tanggung jawab yang penuh.
Kebebasan berekspresi tetap harus menghormati aturan-aturan moral yang  berlaku  secara  umum,  menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan perundangan  yang  berlaku,  menjaga  keutuhan  persatuan  dan  kesatuan bangsa,  serta  memperhatikan  tata  cara  dimana  unsur  kekerasan  tidak terdapat di dalamnya; misalnya, unjuk  rasa  yang tidak disertai  dengan aksi pembakaran,  penjarahan,  maupun  perkelahian  yang  seringkali  berujung pada kerusuhan. Perilaku negatif tersebut di atas merupakan contoh-contoh
pelanggaran  terhadap  hak  asasi  orang  lain,  karena  mengganggu  ketertiban dan  keamanan  bersama.  Negara  dan  pemerintah  bekerjasama  dalam mengatur  etika  mengungkapkan  pendapat  untuk  mewujudkan  ketertiban umum, keamanan nasional, moralitas masyarakat, dan terjaminnya hak-hak masyarakat.
Menurut  prinsip  demokrasi  dari  ajaran  Aristoteles,  bahwa  semua manusia  pada  hakekatnya  sama,  sama-sama  memiliki  kebebasan,  maka manusia secara mutlak memiliki kesamaan hak dan kebebasan hanya dapat dinikmati dalam negara demokratik 10 .Segara demokrasi
dalam  pandangan  Aristoteles  hanyalah  diperuntukkan  bagi  warga  negara yang  miskin.  Sebaliknya  dalam  negara  modern  negara  demokratik  adalah negara yang melibatkan seluruh rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya tanpa membedakan status warga negaranya 11 .
Awal sejarah demokrasi  di  Yunani sudah  sangat berbeda  penerapan prinsip-prinsipnya  yang  dikembangkan  dalam  negara  modern.  Kehidupan masyarakat  yang  berpemerintahan  demokratis  di  bawah Rule  of  Law misalnya, menggariskan, bahwa:
1. Adanya  perlindungan  konstitusional,  dengan  pemerintahan, bahwa  konstitusi,  selain  menjamin  hak-hak  individu,  harus menentukan pula cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya  badan  kehakiman  yang  bebas  dan  tidak  memihak ( independent and impartial tribunals ),
3. Adanya pemilihan umum yang bebas,
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat,
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan ( civic education ).
lebih  lanjut  pandangan  lain  dikemukakan  oleh  Sargent  (1987), bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah:
1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik
2. Tingkat persamaan hak di antara warga Negara
10 Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia, Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,,  PUSHAM  UII,, Yogyakarta, hlm 71
11 Carl  Joachim  Friedrich, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  Bandung:  Nuansa  dan Nusamedia, 2004, hlm 45
3. Tingkat  kebebasan  dan  kemerdekaan  yang  diberikan  pada  atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga Negara
4. Sistem perwakilan, dan
5. Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas
Dalam  demokrasi,  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  mempunyai satu tempat yang khusus hak untuk memilih tidak berarti banyak jika tidak mendapat  informasi  yang  cukup  memadai  mengenai  gagasan  dan  program oposisi dan jika mengemukakan pendapat sendiri tidak dimungkinkan. Hak untuk  mengemukakan  pendapat  dan  untuk  berkumpul  guna  membahas bersama-sama  masalah  politik,  merupakan  hak-hak  yang  fundamental  jika rakyat  diharapkan  untuk  memberikan  suara  secara  kritis  dan  tepat.  Hak untuk  memberikan  suara  mengadung  pula  suatu  hak  atas  informasi  dari kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis.
Kebebasan  mengeluarkan  pendapat  menuntut  kebebasan  berserikat dan  berkumpul,  kebebasan  berbicara  tidak  ada  artinya  tanpa  massa pendengar.  Oleh  karena  itu,  kebebasan  berbicara  merupakan  bidang kebebasan manusia yang tepat. Bidang ini, pertama-tama terdiri dari bidang kesadaran  batin,  yang  menuntut  adanya  kebebasan  kata  hati  dalam  artian yang  paling  sempurna,  kebebasan  pemikiran  dan  perasaan,  kebebasan mengungkapkan  pendapat  dan  perasaan  terhadap  semua  hal,  yang  bersifat praktis  atau  spekulatif,  keilmuan,  moral,  atau  teologi.  Kebebasan mengungkapkan  atau  mempublikasikan  pendapat  tampaknya  dapat digolongkan  dalam  prinsip  yang  berbeda,  karena  hal  itu  termasuk  dalam bagian  perilaku  individu  yang  memikirkan  orang  lain,  tetapi  karena  Hak Asasi  Manusia  sama  pentingnya  dengan  kebebasan  berpikir  itu  sendiri  dan cenderung berlandaskan pada alasan yang sama, maka secara praktis ia tidak dapat dipisahkan darinya
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk  menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundangundangan  yang  berlaku.  Bentuk  penyampaian  pendapat  di muka  umum  dapat  dilaksanakan  dengan  unjuk  rasa  atau  demonstrasi, pawai,  rapat  umum,  atau  mimbar  bebas Oleh  karena  itu,  hukum  dan perundang-undangan  kita  telah  memberikan  perlindungan  dan  batasan yang  jelas  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  agar  tidak terjadi kesewenang-wenangan
b. Agar  k ebebasan  mengeluarkan  pendapat  di  muka  umum  tidak mencederai  konsep  demokrasi  maka  setiap  orang  harus  menghormati hak-hak  dan  kebebasan  orang  lain,  menghormati  aturan-aturan  moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peratuan perundangan yang  berlaku,  menjaga  dan  menghormati  keamanan  dan  ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
2. Saran
a. Dengan adanya kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-undang, maka hendaknya sebagai warga Negara yang baik harus menaati  norma  –  norma  atau  peraturan  –  peraturan  yang  ada  di  Negara Indonesia, selain itu kita harus sama – sama saling menghormati apabila ada perbedaan pendapat diantara masyarakat
b. Kebebasan  yang  di  atur  hendaklah  dimanfaatkan  dengan  semaksimal mungkin oleh masyarakat dan pemerintah, agar budaya demokrasi dapat berkembang dengan baik. oleh karena itu, yang diperlukan saat ini adalah sikap pemerintah yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Abdul  Aziz  Bari, Politik  Perlembagaan,  Suatu  Perbincangan  Tentang  Isu-isu Semasa  Dari  Sudut  Perlembagaan  Dan  Undang-undang ,  Kuala  Lumpur: Institiut Kajian Dasar (IKD), 2005
Bahder  Johan  Nasution, Negara  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia, CV  Mandar Maju, Bandung, 2011
Carl  Joachim  Friedrich, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  Bandung:  Nuansa dan Nusamedia, 2004
David  Weissbrodt, Hak-Hak  Asasi  Manusia:  Tinjauan  Dari  Perspektif Kesejarahan,  dalam:  Peter  Davies, 1994,  Hak-Hak  Asasi  Manusia,  judul asli:  Human  Rights,  penerjemah:  A.  Rahman  Zainuddin,  ed.  I,  Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
El  Muhtaj  Majda, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia ,  Kencanai, Jakarta, 2007
Harjono, Transformasi Demokrasi , Cet 1, Sekreteriat Jenderal Dan Kepaniteraan,
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009
James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak  Asasi  Manusia ,  judul  asli:  Making  Sense  Of  Human  Rights,
Philosophical  Reflection  on  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1996
K. Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009 , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
Lili  Rasyidi  dan  otje  Salman, Rancangan  Panduan  Penyusunan  Tesis  dan Disertasi, bandung, 2003
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Cet 3 , Jakarta. PT Gramedia, 2008
Munir  Fuady. Hukum  bisnis  dalam  teori  dan  praktek  buku  kedua .  Citra  Aditya Bakti. Bandung. 1997
Mansyur  Effendi, Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri,HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan  Proses  Penyusunan/Aplikasi  Ha-Kham. Hukum  Hak  Asasi  Dalam  Masyarakat,  (Bogor  Selatan:  Ghalia  Indonesia, 2007
Peter  Salim, Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer ,  Modern  English  Press, Jakarta, 2002
Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia, Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,,  PUSHAM  UII,, Yogyakarta
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1994
Rachmad  Safa’at, Buruh  Perempuan:  Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia . Malang: IKIP Malang. 1998
Sekjen  DPR  RI, Proses  Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum , Jakarta, 1996

## B. Situs Internet
Aktif  Belajar.com. Akibat  Mengemukakan  Pendapat  Tanpa  Batas ,  di  akses  di http://www.aktifbelajar.com/2015/10/akibat-mengemukakan-pendapat- tanpa-batas.html tanggal 2 April 2017
Abdul Hafidz, Musakkir dan Marthen Arie, Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur, di akses di  http:
//holid-emkaen. blogspot. com/2009/02/kemerdekaan-menyampaikan- pendapat-di. html, tanggal 2 januari 2017
Budiman
Anggara, Kebebasan Di
Indonesia, di akses di www.blogtyo.com/2011/02/kebebasan-di-indonesia.html,  tanggal  28  April 2017 Moh Mahfud MD, Makar dan Makan . di akses di http://www.postmetro.co/2016/12/moh-mahfud-md-makar-dan- makan.html tanggal 2 Januari 2017