## ANALISIS PELAKSANAAN MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI
Hastangka, Danang Prasetyo 1 ,
1 MKWU PPKn STIPRAM Ambarrukmo Yogyakarta hastangka@gmail.com, danang.ppsuny@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine (1) the policy of implementing the Pancasila Education course in Higher Education, (2) the Pancasila Education teaching material, (3) the supporting resources of the Pancasila Education course, (4) The solution to the implementation of the Pancasila Education course. The study and analysis of Pancasila education in Higher Education is done by emphasizing on three important aspects that have not been much of concern to researchers, observers, and educators. First, the policy aspects related to Pancasila education in Higher Education which undergo various phases of change both  through  legislative  policies,  ministerial  regulations,  and  institutional  policies  carried  out  by Universities in Indonesia. Second, the teaching material or material aspects used by the lecturers of Pancasila  Education  courses.  Third,  aspects  of  teaching  resources  or  lecturers  who  teach  Pancasila Education courses. The approach taken in this study emphasizes the approach to library research. The method of collecting data is obtained through an inventory of data or documents, then examines data or documents in the form of product policies, legislation, books, scientific journals, newspaper articles, and  documents  relating  to  the  topic  of  this  study.  The  results  of  this  study  indicate  that  (1)  the Pancasila  Education  policy  in  Higher  Education  must  be  strengthened  again  by  strengthening  the teaching capacity of Pancasila education, and monitoring the consistency of policies applied in each tertiary  institution  is  carried  out  regularly,  (2)  standardizing  teaching  material  materials  nationally because At present there are many cases of misunderstanding and interpretation of the Pancasila, (3) there needs to be special rules or standardization relating to the recruitment of lecturers of Pancasila Education courses in Higher Education.
Keywords: policy, pancasila education, higher education

## I. PENDAHULUAN
Kebijakan  tentang  pendidikan Pancasila  di  Perguruan  Tinggi  pada  era pasca reformasi menarik untuk dikaji dan ditinjau  ulang.  Berbagai  problematika dan dinamika tentang kebijakan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila masih dijalankan setengah hati oleh  pemerintah  dan  perguruan  tinggi pada  era  pasca  reformasi.  Misalnya, Pendidikan Pancasila yang ditawarkan di Perguruan  Tinggi  masih  menimbulkan pro  dan  kontra  di  kalangan  akademisi seperti  penyelenggaraan  mata  kuliah Pendidikan  Pancasila  yang  digabung dengan  Kewarganegaraan  yang  menjadi mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila  dan
Kewarganegaraan di sejumlah Perguruan Tinggi  seperti  di  Yogyakarta  antara  lain UKDW dan UMBY.
Pada  aspek  kelembagaan  di Perguruan  Tinggi,  Pengelolaan  mata kuliah Pendidikan Pancasila yang tergabung  dalam  Mata  Kuliah  Umum (MKU)  atau  Mata  Kuliah  Wajib  Umum (MKWU) tidak diberikan tempat sebagaimana  mestinya  seperti  unit khusus  yang  memiliki  nomenklatur  yang jelas,  begitu  juga  dosen  pendidikan Pancasila  tidak  diberikan  status  terkait dengan jenjang karir dan homebase yang memiliki  kekuatan  untuk  melaksanakan dan  menyelenggarakan  kegiatan  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi  sebagaimana dosen yang memiliki homebase di prodi.
Pada aspek kebijakan
negara menunjukkan  Pendidikan  Pancasila  tidak pernah  masuk  dalam  upaya  menjadi dasar  dan  pedoman  wajib  bagi  para aparatur  sipil  negara  untuk  menjalankan prinsip-prinsip bernegara.
Padahal peran matakuliah Pendidikan  Pancasila  sangatlah  penting dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila.  Hasil  penelitian  Tri  Endang
(2015:  14-17)  pernah  meneliti  terhadap 250  responden  tentang  pentingnya matakuliah ini, hasilnya jumlah mahasiswa  yang  berpendapat  ‘tidak penting’ sebanyak 14%, ‘kurang penting’ sebanyak  10,8  %,  dan  ‘sangat  penting’ sebanyak  75,2  %.  Selain  itu  terdapat pertanyaan tentang perbandingan antara mata  kuliah  Pancasila  dengan  mata kuliah  yang  lain,  yang  berpendapat  ‘di bawah derajat mata kuliah lain’ sebanyak 16,4%,  ‘sederajat  dengan  mata  kuliah lain’ sebanyak 18,4%, dan ‘di atas derajat mata  kuliah  lain’  sebanyak  65,2%.  Selain ini, hasil penelitian tersebut mengungkap ‘ada’  penurunan  wawasan  terhadap Pancasila sebanyak 69,6% dan ‘tidak ada’ sebanyak 30,4%.
Pentingnya  mata  kuliah  ini  juga didasarkan  pada  hasil  survei  bahwa sbanyak  89  persen  masyarakat  juga berpandangan bahwa berbagai permasalahan  bangsa  seperti  tawuran, konflik antara kelompok masyarakat dan sebagainya  terjadi  karena  kurangnya pemahaman  dan  pengamalan  Pancasila dalam  kehidupan  sehari-hari.  Demikian hasil  survei  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) pada 2011 terhadap 12.056 responden di 181  kabupaten  dan  kota,  pada  33 provinsi  di  seluruh  Indonesia  (Rahadian, 2018).
Sampai  sejauh  ini  belum  banyak kajian yang secara komprehensif membahas tentang evaluasi atau analisis kebijakan  pendidikan  Pancasila  di Perguruan  Tinggi  pada  era  pasca reformasi.  Studi  yang  dilakukan  oleh Gustin  dan  Suharno  lebih  memfokuskan tentang evaluasi pembelajaran pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraan  di  sekolah  menengah pertama  (SMP).  Ruang  lingkup  kajian Gustin  dan  Suharno  memfokuskan  pada pemahaman siswa, pelaksanaan pembelajaran,  penilaian  hasil  dan tindaklanjut, kendala-kendala yang dihadapi  dalam  pembelajaran  Pancasila (Gustin dan Suharno, 2015). Euforia reformasi dan demokratisasi telah membawa perubahan dan arus  politik nasional dan pendidikan  ke  arah  pendidikan  liberal dan  kapital.  Eforia  reformasi  dan demokratisasi  yang  dibawa  pada  masa reformasi awal tahun 1998/1999 membawa  dampak  pada  persepsi  dan konsepsi  tentang  pendidikan  Pancasila yang  telah  diletakkan  sejak  tahun  1978 dalam  bentuk Ketetapan MPR  RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (Ekaprasetya  Pancakarsa)  dan  mulai masuk  di  lembaga  pendidikan  melalui kurikulum  1984  yang  dikenal  sebagai mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) telah mereduksi pemahaman  dan  pemaknaan  akan hakikat  Pancasila  yang  sebenarnya.Pasca reformasi  menjadi  cikal  bakal  runtuhnya pemahaman  Pancasila  di  kalangan generasi muda karena Pancasila dianggap tabu pada era paska reformasi.
Kajian  ini  akan  menganalisis kebijakan  Pendidikan  Pancasila  di Perguruan  Tinggi  pada  era  pasca reformasi  yang  mengalami  berbagai dinamika  dan  perubahan.  Fokus  dari kajian  ini  akan  melihat  tiga  aspek mendasar yaitu: pertama, aspek kebijakan yang diterapkan. Kedua, aspek materi  dan  bahan  ajar  yang  digunakan. Ketiga, aspek sumber daya pengajar. Pendidikan  Pancasila  sejak  awal diperkenalkan  dianggap  sebagai  identik dari gagasan penguasa untuk menundukkan  warga  negara  supaya memiliki  rasa  kepatuhan  dan  loyalitas pada penguasa dan pemerintah.
Pandangan  ini  pernah  muncul  dari berbagai kajian sebelumnya dan pembahasan  terkait  dengan  cikal  bakal dan  awal  mula  gagasan  pendidikan
Pancasila diperkenalkan kepada masyarakat.  Berbagai  diskusi  kritis tentang  kehadiran  pendidikan  Pancasila di  institusi  pendidikan  mulai  sering muncul  dan  nampak  dibicarakan  ketika jatuhnya  rezim  Soeharto  pada  tahun 1998  dan  diskusi  di  ruang  akademik mulai  terbuka  lebar  dalam  upaya mengkritisi  kebijakan  pemerintah  dan penguasa  (dalam  hal  ini  pemerintahan Soeharto)  yang  tidak  sesuai  dengan konsepsi demokrasi dan HAM.
Salah  satu  materi  pembicaraan yang  dikritisi  oleh  kalangan  intelektual dan  akademisi  kampus  ialah  persoalan seberapa penting dan perlunya pendidikan Pancasila harus ada dan wajib diberikan kepada mahasiswa. Pada waktu itu,  materi  yang  diperkenalkan  untuk tingkat  perguruan  tinggi  ialah  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (P-4).  Pada  awal  tahun  1980an,  materi
dan  istilah  yang  diperkenalkan  ialah Pancasila  dan  P4.  Istilah  “Pendidikan Pancasila” belum menjadi populer ketika itu.  Istilah  Pendidikan  Pancasila  mulai diperkenalkan  pada  pertengahan  tahun 1990an atau tahun 1995an untuk tingkat Perguruan  Tinggi.  Hal  ini  yang membedakan  dengan  tingkat  sekolah dasar yang  sudah  diperkenalkan  dengan istilah  “Pendidikan  Moral  Pancasila (PMP)”  yang  diajarkan  mulai  tingkat Sekolah  Dasar  (SD)  hingga  Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dinamika dan perubahan kebijakan  pendidikan  Pancasila  menjadi menarik  untuk  dikaji  dan  ditinjau  ulang untuk  melihat  dasar-dasar  filosofis  dari lahirnya  kebijakan  pendidikan  Pancasila yang  diterapkan  oleh  pemerintah  dan lembaga  dari  sebelum  reformasi  sampai pada pasca reformasi.
Kebijakan  pendidikan  Pancasila yang  hendak  dianalisis  dan  dievaluasi dalam kajian ini lebih memfokuskan pada kebijakan  pendidikan  Pancasila  pada pasca  reformasi.  Mengapa  terjadi perubahan  kebijakan  terkait  dengan penerapan  pendidikan  Pancasila  di Perguruan Tinggi? Apa yang menyebabkan terjadi perubahan
kebijakan?,  apakah  ada  perubahan materi/bahan ajar yang diterapkan dalam pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pada  pasca  reformasi?  Seperti  apa perubahan  yang  terjadi?  Bagaimana tenaga  pengajar  pendidikan  Pancasila  di Perguruan Tinggi sejak pascareformasi?
Pasca reformasi merupakan momentum  yang  penting  dalam  proses transisi dan perubahan sosial dan politik di  Indonesia.  Pasca  reformasi  menjadi titik  tolak  bagaimana  perubahan  sosial
dan  politik  berdampak  secara  sistematis pada  cara  pandang  dan  pemahaman masyarakat tentang negara dan bangsanya.  Kata  kunci  penting  pada  era pasca  reformasi  ialah:  pertama,  jatuhnya rezim  otoriter  Soeharto  yang  telah memimpin  negara  Indonesia  selama  32 tahun.  Kedua,  era  demokratisasi  bagi masyarakat  yang  ditandai  dengan keterbukaan,  kebebasan  menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ketiga,
menguatnya  peran  masyarakat  sipil  di berbagai bidang. Kondisi sosial dan politik Indonesia  pasca  reformasi  yang  telah mengalami perubahan secara drastis dan dramatis  membawa  konsekuensi  pada perubahan struktur dan tatanan pemerintah dari yang stabil menjadi tidak stabil.  Wujud  dari  tatanan  pemerintah yang  tidak  stabil  ialah  terjadi  berbagai perubahan  struktur  lembaga  pemerintah dan  munculnya  beberapa  lembaga pemerintah yang baru seperti KPK, BNN, KY,  MK,  Komisi  Ombudsman,  dan Komnas HAM. Selain itu, terjadi berbagai perubahan kepemimpinan melalui sistem demokrasi  langsung  seperti  Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati. Dinamika dan perubahan politik nasional telah membawa  konsekuensi  pada  beberapa kebijakan yang dibuat mengalami sampai pada  perubahan  kebijakan  di  bidang pendidikan  secara  khusus  kebijakan pendidikan  Pancasila  pada  tingkat Perguruan Tinggi.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dilakukan dalam kajian  ini  menekankan  pada  pendekatan kajian kepustakaan. Metode
pengumpulan  data  diperoleh  melalui
inventarisasi data atau dokumen, kemudian  meneliti  data  atau  dokumen berupa produk kebijakan seperti Undang Undang,  Peraturan  Menteri,  Buku  Bahan Ajar  Mata  Kuliah  Pancasila,  buku,  jurnal ilmiah, artikel koran, dan  dokumen yang berkaitan dengan topik kajian ini.

## III. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a.  Kebijakan Pendidikan Pancasila
Kebijakan  pendidikan  Pancasila pada era pasca reformasi  mulai  berubah pada  tahun  2003  melalui  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  sudah tidak  lagi  mencantumkan  mata  kuliah wajib  yaitu  Pancasila  atau  Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan dasar sampai  dengan  Perguruan  Tinggi. Dampak  dari  terbitnya  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  ini  menjadikan banyak  Perguruan  Tinggi  di  Indonesia tidak  lagi  mengajarkan  mata  kuliah Pendidikan  Pancasila  atau  Pancasila  di
Perguruan Tinggi bahkan menggabungkan  menjadi  mata  kuliah Kewarganegaraan.
Kebijakan  pendidikan  Pancasila pada  tingkat  nasional  menunjukkan komitmen  yang  lemah  pada  filosofi  dan jati  diri  bangsa  Indonesia  tentang  arti dan  makna  Pancasila  sebagai  bagian penting  dalam  proses  pembentukan  jati diri  dan  kepribadian  bangsa  Indonesia. eforia  reformasi  menjadi  titik  tolak penghapusan kebijakan pendidikan Pancasila yang dihapuskan dari kurikulum wajib nasional.
Pemahaman  yang  keliru  tentang eksistensi  pendidikan  Pancasila  dalam dunia  pendidikan  telah  membawa
konsekuensi  penafsiran  yang  beragam tentang
Pancasila dalam dunia pendidikan.  Penafsiran  dan  pemahaman yang  beragam  ini  telah  membawa  arah kebijakan  pendidikan  Pancasila  menjadi berubah.  Pertama,  Pancasila  dianggap milik  rezim  orde  baru  yang  harus dihapuskan  bersamaan  dengan  proses reformasi  dan  demokratisasi.  Kedua, Pancasila  dianggap  sebagai  model penundukan warga negara oleh penguasa supaya memiliki rasa kepatuhan  dan  loyalitas  pada  penguasa. ketiga,  Pancasila  dianggap  sebagai doktrin  politik  dan  ideologis  yang  tidak relevan  dengan  jalan  atau  agenda reformasi, sehingga tidak perlu.
Dasar-dasar  dan  argumentasi tentang  keberadaan  Pancasila  pada reformasi awal telah membawa konsekuensi  kebijakan  politik  tentang Pendidikan Pancasila dihapuskan melalui proses  legislasi  yang  disebut  Undang- Undang.  Dasar  kebijakan  ini  kemudian diikuti  oleh  banyak  perguruan  tinggi yang  tidak  lagi  mengikuti  kebijakan sebelumnya  tentang  arti  dan  makna Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Pasca  ‘menganak  tirikan’ Pendidikan Pancasila di dunia pendidikan khususnya  di  Perguruan  Tinggi,  muncul berbagai  gejolak  ideologis  dan  sosial yang  berkembang  di  masyarakat  dan kalangan elit. Gejolak yang terjadi di level masyarakat  ialah  berbagai  macam ideologi  baru  mulai  tumbuh  dan berkembang, mulai dari gerakan radikalisme  berbasis  agama,  sosial, politik, dan etnis berkembang. Terorisme mulai memasuki ranah sosial dan politik. Konflik  sosial  dan  komunal  karena perbedaan  ideologis  semakin  terus
terjadi  sepanjang  tahun  2003  sampai tahun 2012. Negara dianggap lemah dan lalai akan  dasar dan ideologi bangsanya. Berbagai gerakan pentingnya penguatan nilai-nilai  kebangsaan  mulai  muncul  dan berkembang  kembali  seiring  dengan semakin meningkatnya persoalan ideologis yang menguat di masyarakat.
Kondisi politik elit juga menunjukkan  dinamika  yang  tidak menentu.  Berbagai  persoalan  konflik antar  partai  politik  semakin  menguat dengan  berbagai  perbedaan  ideologis yang  ada.  Pancasila  tidak  lagi  menjadi acuan  dan  pedoman  dalam  berbangsa dan  bernegara.  Berbagai  desakan  dari masyarakat  untuk  kembali  kepada Pancasila  semakin  menguat  dengan adanya  kampung  Pancasila  dan  dusun Pancasila  yang  didirikan  oleh  warga untuk kembali menegaskan dan mengingatkan  pentingnya  Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  harus  berlandaskan  pada Pancasila  sebagai  falsafah  negara.  pada level akademik, muncul gerakan intelektual untuk kembali pada Pancasila dengan  mengadakan  berbagai  macam Kongres  Pancasila  sejak  2009  sampai sekarang  yang  diinisasi  oleh  para intelektual  Pancasila  yang  berpusat  di Universitas Gadjah Mada.
Berbagai  desakan  dan  dorongan untuk  kembali  pada  Pancasila  telah membawa  proses  kebijakan  pemerintah mulai membuat rumusan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam kurikulum  wajib  nasional  di  Perguruan Tinggi melalui terbitnya Surat Keputusan Dirjen  Dikti  Nomor  43  /Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah  Pengembangan  Kepribadian  di
Perguruan  Tinggi  dan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggi.  Kebijakan  ini  menjadi babak  baru  dari  perubahan  dan perkembangan tentang hadirnya kembali pendidikan  Pancasila  di  Perguruan Tinggi.  Namun,  kebijakan pemerintah ini tidak  serta  merta  diikuti  dan  dipatuhi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melaksanakan  dan  mengajarkan  mata kuliah Pancasila atau Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.
b.  Materi Perkuliahan Materi  bahan  ajar  Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sejak pasca reformasi mengalami berbagai perubahan  dan  inkonsisten.  Terkait masalah  konten  perkuliahan,  adalah disebabkan terdapat keragaman pandangan  dari  para  dosen  terhadap materi  yang  harus  menjadi  fokus perkuliahan.  Perbedaan  sudut  pandang tersebut  disebabkan  oleh  perbedaan paradigma berpikir para dosen pengampu  mata  kuliah  tersebut  yang bersifat multientry, terutama ditinjau dari segi latar belakang akademiknya
Materi Pendidikan Pancasila yang diterbitkan  oleh  para  penulis  Pancasila dan  akademisi  dikembangkan  melalui dua  jalur.  Jalur  pertama,  mengacu  pada materi pendidikan Pancasila atau Pancasila  yang  telah  ditulis  oleh pendahulu sebelumnya seperti Soekarno,
Notonagoro,  Soediman  Kartohadiprodjo, Abdul Kadir Besar, BP-7, dan
Laboratorium  Pancasila.  Jalur  kedua, materi pendidikan Pancasila sudah mulai berkembang disesuaikan dengan konteks kebijakan  politik  yang  dimiliki  oleh pemerintah  khususnya  pada  tahun  2009 dengan muncul istilah 4 pilar kebangsaan
yang  mencantumkan  Pancasila,  UUD 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika sebagai  pilar.  Hal  ini  menjadi  persoalan penyesatan  dan  penyimpangan  materi ajar  Pancasila  di  Perguruan  Tinggi.  Para pengajar  yang  tidak  kritis  terjebak menggunakan  istilah  tersebut  sebagai bahan  ajar  di  kelas,  akibatnya  para mahasiswa menjadi tidak paham tentang Pancasila.  Istilah  4  pilar  pertama  kali diperkenalkan  dan  disosialisasikan  oleh MPR RI sejak akhir tahun 2009 oleh MPR RI.  Istilah  ini  menjadi  polemik  karena melakukan  pilarisasi  terhadap  Pancasila, UUD  1945,  NKRI,  dan  Bhinneka  Tunggal Ika. Meskipun istilah ini sudah dibatalkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 bahwa frasa  empat  pilar  berbangsa  dan bernegara bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa  pada  era  pasca  reformasi secara umum mengacu pada dua sumber utama yaitu pertama, sumber dari tulisan para  akademisi  yang  memiliki  minat  di bidang  Pancasila.  Kedua,  sumber  buku yang  diterbitkan  dari  Kemenristek  DIKTI. Sumber  kedua  ini  dapat  dikatakan sebagai  sumber  belajar  yang  diterbitkan oleh  pemerintah.  Materi  Pendidikan Pancasila dilihat sebagai materi pendidikan  Pancasila  versi  pemerintah. Adapun  isi  materi  ajar  yang  diterbitkan oleh  pemerintah  tahun  2016  secara struktural  dan  konseptual  terdiri  atas  7 (tujuh)  Bab.  Pada  Bab  I  berisi  pengantar Pendidikan  Pancasila  yang  menguraikan tentang  konsep,  alasan,  urgensi,  dan
sumber-sumber  pendidikan  Pancasila, serta dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila.
Pada Bab II berisi Pancasila dalam arus  sejarah  bangsa  yang  menguraikan tentang  periodisasi  perumusan  sejarah Pancasila,  pentingnya  mempelajari  dan memahami  Pancasila  dalam  kajian sejarah  bangsa  Indonesia,  menjelaskan posisi dan peran penting Pancasila dalam arus  sejarah  bangsa  Indonesia,  berbagai pengertian  Pancasila  sebagai  identitas bangsa,  kepribadian  bangsa,  pandangan hidup, jiwa bangsa, dan perjanjian luhur. Pada  Bab  III  berisi  pemahaman  tentang bagaimana  Pancasila  menjadi  dasar negara  Republik  Indonesia  menguraikan tentang  konsep  negara,  tujuan  negara, dan  urgensi  dasar  negara,  alasan  kajian Pancasila sebagai dasar negara, menggali sumber  historis,  yuridis,  sosiologis,  dan politis,  membangun  dinamika  dan tantangan Pancasila, menjelaskan hubungan  Pancasila  dengan  proklamasi kemerdekaan, hubungan Pancasila dengan UUD 1945, penjabaran Pancasila dalam  pasal-pasal  UUD  1945,  dan implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan negara.
Pada  Bab  IV  berisi  Mengapa
Pancasila  menjadi  ideologi  negara.  Bab ini menguraikan tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara, alasan diperlukan  kajian  Pancasila  sebagai ideologi  negara,  menggali  sumber- sumber historis, politis, yuridis, sosiologis Pancasila  sebagai  ideologi  negara, argumen dan dinamika Pancasila sebagai ideologi  negara.  Pada  Bab  V  berisi Pancasila  merupakan  sistem  Filsafat, dalam  bab  ini  diuraikan  tentang  konsep dan  urgensi  Pancasila  sebagai  sistem
Filsafat,  Filsafat  Pancasila  sebagai genetivus  subjectivus  dan  genetivus objectivus, menjelaskan landasan ontologis,  epistemologis,  dan  aksiologis filsafat  Pancasila,  menggali  sumber- sumber  historis,  sosiologis,  dan  politis Pancasila  sebagai  sistem  filsafat,  serta menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem Filsafat.
Pada  Bab  VI  berisi  Bagaimana Pancasila  menjadi  Sistem  Etika.  Dalam bab ini menguraikan tentang konsep dan urgensi  Pancasila  sebagai  sistem  etika, alasan  dan  penjelasan  Pancasila  sebagai sistem  etika,  menggali  sumber  historis, sosiologis,  dan  politis  Pancasila  sebagai sistem  etika,  menjelaskan  dinamika  dan tantangan  Pancasila  sebagai  sistem etika,serta  mendeskripsikan  esensi  dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika.
Pada  Bab  VII  berisi  Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Bab ini menguraikan  tentang  konsep  dan urgensi  Pancasila  sebagai  dasar  nilai pengembagan  ilmu,  alasan  diperlukan
Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan  ilmu,  sumber  historis, sosiologis,  dan  politis  Pancasila  sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dinamika  dan  tantangan  Pancasila sebagai  dasar  nilai  pengembangan  ilmu, serta mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Buku  teks  yang  telah  diterbitkan oleh  DIKTI  sangat  penting  dan  cukup membantu  dalam  proses  pengayaan bahan  ajar  pendidikan  Pancasila  di Perguruan  Tinggi  meskipun  buku  ini perlu  diperkuat  dengan  konten  terkait dengan sejarah lambang negara
Indonesia  yang  belum  dibahas  dalam buku  yang  telah  diterbitkan  oleh pemerintah melalui Kemenristek DIKTI.
Sedangkan sumber bacaan tentang  Pancasila  yang  diterbitkan  oleh para  akademisi  sejak  pasca  reformasi memiliki  berbagai  varian.  Pada  tahun 2009,  Kaelan  menulis  buku  berjudul Filsafat  Pancasila  Pandangan  Hidup Bangsa  Indonesia  terdiri  atas  10  Bab. Pada Bab I berisi Filsafat dan Pandangan Hidup.  Bab  ini  menjelaskan  pengertian Pancasila  sebagai  Filsafat  Hidup  bangsa Indonesia,  pengertian  ilmu  dan  Filsafat, ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan, filsafat Pancasila.  Bab  II  berisi  Fungsi  dan Kedudukan Pancasila, bab ini menguraikan  tentang  Pancasila  sebagai jati  diri  bangsa,  Pancasila  sebagai ideologi  bangsa  dan  negara,  Pancasila sebagai  dasar  Filsafat  Negara,  dan Pancasila  sebagai  asas  persatuan  dan kesatuan bangsa Indonesia.
Bab  III  berisi  Pancasila  sebagai suatu  sistem  Filsafat  yang  menguraikan tentang  pengertian  Pancasila  sebagai suatu sistem, kesatuan sila-sila Pancasila, dasar  ontologi,  epistemologi,  dan aksiologi  sila-sila  Pancasila.  Bab  IV menjelaskan  Pancasila  sebagai  sistem etika yang menjelaskan pengertian etika, hubungan  nilai,  norma,  dan  fakta,  nilai dasar,  nilai  instrumental,  nilai  praksis, hubungan  nilai,  norma,  dan  moral,  serta nilai  etika  yang  terkandung  dalam Pancasila.    Bab  V  berisi  Sila  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  yang  menjelaskan tentang  kesesuaian  negara  dan  hakikat nilai  yang  berasal  dari  Tuhan,  dasar ontologis  sila  Ketuhanan,  realisasi  nilai- nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, hubungan  negara  dan  agama.  Bab  VI
berisi  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan Beradab membahas tentang unsur-unsur hakikat  manusia,  penjelmaan  hakikat manusia,  pengertian  adil  dan  beradab, kesesuaian  sifat-sifat  dan  keadaan negara  dengan  hakikat  manusia,  dan kepribadian  bangsa  Indonesia  yang terkandung dalam Pancasila, dan hakikat manusia sebagai dasar ontologis HAM.
Bab  VII  Sila  Persatuan  Indonesia menjelaskan  tentang  peranan  persatuan Indonesia, pelaksanaan persatuan
Indonesia,  kesesuaian  sifat-sifat  dan keadaan negara, hakikat negara persatuan  yang  integralistik.  Bab  VIII berisi Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan,
menjelaskan  asas  kerakyatan  dalam Negara  Proklamasi,  cita-cita  kefilsafatan yang  terkandung  dalam  sila  keempat, hakikat Sila Kerakyatan.
Bab  IX  berisi  Sila  Keadilan  Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjelaskan  cita-cita  keadilan  sosial, cita-cita  kemanusiaan  yang  terkandung dalam Sila kelima. Bab X berisi Aktualisasi Pancasila  yang  menjelaskan  tentang keharusan moral untuk mengaktualisasikan  Pancasila,  aktualisasi Pancasila  yang  subjektif,  ketaatan  moral, kesadaran untuk melaksanakan Pancasila, internalisasi  Pancasila,  dan  implementasi nilai-nilai  Pancasila,  dan  aktualisasi Pancasila secara objektif.
Pada tahun 2010,  Noor Ms Bakry menulis  buku  berjudul  Pendidikan Pancasila. Buku ini terdiri atas 9 bab. Bab I  membahas  tentang  Landasan  dan pengetahuan Pancasila. Bab II membahas perumusan  dan  pemantapan  Pancasila. Bab III membahas Pancasila dasar filsafat
negara.  Bab  IV  membahas  Integralistik bangsa  dan  negara.  Bab  V  membahas Filsafat  dan  Ideologi  Pancasila.  Bab  VI membahas  Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945. Bab VII membahas isi materi Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia, Bab VIII membahas aktualisasi nilai-nilai  Pancasila.  Bab  IX  membahas Pancasila sebagai paradigma ilmu.
Berdasarkan  dari  dua  sumber bacaan  tentang  Pancasila  yang  ditulis oleh dua akademisi
Pancasila menunjukkan persamaan dan perbedaan. Persamaan  yang  terlihat  ialah  kedua buku  bacaan  sebagai  bahan  ajar Pancasila  memiliki  narasi  yang  hendak disampaikan tentang pentingnya Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara. Perbedaan yang dimunculkan  dari  kedua  sumber  bacaan tersebut  ialah  Kaelan  lebih  menonjolkan aspek  tinjauan  filsafat  dan  Bakry  lebih menekankan  pada  aspek  tinjauan ketatanegaraan.
Sedangkan buku yang diterbitkan dari  Kemenristek  Dikti  sebagai  bentuk pengembangan  dari  tulisan  sebelum- sebelumnya  terutama  pada  era  pasca reformasi  buku  Pancasila  yang  disusun oleh Kemenristek Dikti sebagai buku ajar Pancasila  di  Perguruan  Tinggi  dapat menjadi acuan dasar dalam mengembangkan  bahan  ajar  dan mengajarkan Pendidikan Pancasila kepada  mahasiswa  di  Perguruan  Tinggi. Dalam  hal  ini,  buku  dari  pemerintah menjadi penting supaya pemahaman dan pemaknaan  tentang  Pancasila  yang mendasar  di  Perguruan  Tinggi  di Indonesia  sama,  sedangkan  aplikasi  dan pengembangan  dapat  dilakukan  di masing-masing  Perguruan  Tinggi.  Oleh
karena  itu,  pemerintah  perlu  untuk menerbitkan  buku-buku  Pancasila  yang dapat  menjadi  acuan  bersama  di  semua Perguruan Tinggi di Indonesia. Sedangkan  buku  dari  akademisi  dapat membantu  dalam  memperkuat  konten Pancasila.

## c.  Sumber Daya Pengajar
Sumber  daya  pengajar  Pancasila sejak  pasca  reformasi  belum  mengalami penyegaran yang signifikan pascareformasi.  Pada  era  Orde  Baru dibentu lembaga BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) melalui  Keputusan  Presiden  Nomor 10/1979  tentang  BP7  yang  bertugas melaksanakan konsep P-4 atau
Penataran P-4.
Lembaga  iniilah  yang  menjadi ujung tombak tombak dalam mengkader para  pendidik  Pancasila.  Namun,  setelah lembaga BP7 dibubarkan oleh pemerintah  pasca  reformasi,  proses kaderisasi  menjadi  macet  dan  terhenti untuk melahirkan para pendidik Pancasila yang  sesuai  dengan  standar  dan kompetensi yang diharapkan.
Terlebih  lagi  dalam  liputan Nicolas  Manafe  (2017)  menuliskan penyataan  Wiranto  bahwa    pembubaran BP7  dan  P4  sebagai  produk  yang merawat  Pancasila  tersebut,  kini  mulai dirasakan  efeknya.    Indonesia  saat  ini menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan  dan  ancaman  nyata terhadap  ideologi  negara.  Apalagi,  saat ini  Pancasila  hanya  diajarkan  secara sporadis,  parsial,  sehingga  banyak  yang tidak  memahami  secara  utuh  ideologi negara  yang  disepakati  oleh  pendiri bangsa.
Era  pasca  reformasi,  banyak kehilangan
kader-kader pendidik
Pancasila  yang  sesuai,  sehingga  pada pasca  reformasi  pendidikan  Pancasila hanya  dilakukan  kepada  siapa  saja  yang ‘mau’ mengajar dan ‘bisa’ mengisi materi Pancasila. Meskipun bukan kepada orang yang memiliki kompetensi dalam bidang pengajaran Pancasila yang telah dipersiapkan  sebelumnya.  Beberapa perguruan  tinggi  menggunakan  dosen- dosen  yang  bukan  bidangnya  tetapi masih  memiliki  waktu  jam  mengajar kurang kemudian diperbantukan menjadi pengajar  Pancasila  di  fakultas-fakultas dan jurusan. Perguruan tinggi juga tidak mau merekrut dan melakukan pendataan ulang terkait dosen pengajar yang sesuai bidangnya dalam mengajarkan Pancasila. Sumber  daya  pengajar  yang  terjadi  di Perguruan  Tinggi  hanya  dimiliki  apa adanya.  Pengajar  Pancasila  di  Perguruan Tinggi  setidaknya  memiliki  empat standar  kompetensi  yang  dimiliki  yaitu standar  kualifikasi  akademik,  standar, standar  kompetensi  pedagogik,  standar kompetensi sosial, dan standar kompetensi kepribadian.
Mestinya  pengampu  mata  kuliah Pendidikan Pancasila diampu oleh dosen yang memiliki konsentrasi keilmuan yang relevan. Seperti halnya Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn)  yang  saat  ini prodi  Magister  tersebut  dimiliki  oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri
Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan ... Perguruan  Tinggi  juga  dapat merekrut  Magister  Filsafat  dengan konsentrasi  Filsafat  Pancasila  yang  saat ini  dimiliki  oleh  Fakultas  Filsafat
Universitas  Gadjah  Mada.  Selain  itu pengampu yang relevan adalah Magister Ilmu  Sosial,  meskipun  harus  dengan mengikuti  program  bimbingan  teknis dosen  mata  kuliah  pancasila  di perguruan tinggi oleh direktorat jenderal sumber daya iptek dan pendidikan tinggi, kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
Output  yang  diharapkan  dari kegiatan  bimtek  yakni  meningkatnya penguasaan  materi  Pancasila  dan meningkatnya kemampuan dosen pengampu  Mata  Kuliah  Pancasila  dalam mengembangkan materi serta mengaplikasikan  metode  perkuliahan (Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Iptek dan Pendidikan Tinggi, 2018: 4).
Selain  itu,  kementrian  perlu mendorong  pengangkatan  dosen  tetap MKWU  sebagai  pengampu  mata  kuliah tersebut.  Selanjutnya  dosen  tersebut diberikan wadah khusus seperti unit kerja MKWU  di  perguruan  tinggi,  meskipun secara  administrasi  dosen  pengampu MKWU  diberikan  homebase  pada Program  Studi  yang  ada  di  Perguruan Tinggi tersebut.

## IV. KESIMPULAN
Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Pendidikan Pancasila di  Perguruan  Tinggi  pada  era  pasca reformasi masih menyisakan persoalan  dari  aspek  keberlanjutan kebijakan, pengawasan, dan monitoring  pelaksanaan  kebijakan  di level perguruan tinggi. Kedua, materi atau bahan ajar  pendidikan Pancasila yang  diterapkan  oleh  masing-masing dosen terkadang mengalami
paradoks  dan  tidak  sesuai  dengan acuan  dan  pedoman  pendidikan Pancasila  yang  ideal.  Ketiga,  sumber daya  pengajar  yang  melakukan pengajaran  dan  pendidikan Pancasila di  Perguruan  Tinggi  hanya  diambil seadanya.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya kebijakan pendidikan Pancasila  yang  mengarah  pada konsistensi  sampai  pada  level  bawah dan pengguatan materi ajar Pancasila yang selama ini terabaikan.

## REFERENSI
Ali,  F.A.,  Alam,  A.S.,  Wantu,  S.M.(2017). Studi  Analisa  Kebijakan  Konsep,
Teori,  Aplikasi  Sampel  Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah.Bandung: Refika Aditama. Bakry, Ms.Noor.(2010). Pendidikan Pancasila.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Dewi,  Rahayu  Kusuma.(2016).  Studi Analisis Kebijakan. Bandung:
Pustaka Setia.
Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  IPTEK dan  Pendidikan  Tinggi.  2018. Panduan Bimbingan Teknis Dosen Mata  Kuliah  Pancasila  Dan/Atau Mata  Kuliah  Kewarganegaraan  Di
Perguruan  Tinggi.  KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. http://sumberdaya.ristekdikti.go.i d/wp-
content/uploads/2018/03/Pandua n-Bimtek-Pendidikan-Pancasila- dan-Kewarganegaraan-Tahun- 2018-1.pdf
Dirjen Belmawa Kemenristek
DIKTI.(2016).  Buku  Ajar  Mata Kuliah  Wajib  Umum  Pendidikan Pancasila. Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristek DIKTI.
Gustin  dan  Suharno.  (2015).  Evaluasi
Pembelajaran Pendidikan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan Dengan Pendekatan Saintifik,Harmoni  Sosial:  Jurnal Pendidikan  IPS  Volume  2,  No  2, September 2015 (144-157). http://journal.uny.ac.id/index.php/ hsjpi. Kaelan. (2009). Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma.
Keputusan  Presiden  Nomor  10  Tahun 197  tentang  Badan  Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978  tentang  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan
Pancasila (EKAPRASETIA
PANCAKARSA).
Nicolas  Manafe.  2017.  Kata  Wiranto, Pembubaran BP7 dan P4 Sebagai
Perawat  Pancasila  Kini  Mulai
Dirasakan Efeknya. http://wartakota.tribunnews.com/
2017/05/06/kata-wiranto- pembubaran-bp7-dan-p4- sebagai-perawat-pancasila-kini- mulai-dirasakan-efeknya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 100/PUU-XI/2013  dalam  perkara Pengujian
Undang-Undang
Nomor  2  Tauhn  2011  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2008  tentang Partai  Politik  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia.
Rahadian  Paramita.  2018.  Pelestarian Pancasila,  dari BP-& hingga BPIP. https://beritagar.id/artikel/berita/ pelestarian-pancasila-dari-bp-7- hingga-bpip.
Surat  Keputusan  Dirjen  Dikti  Nomor  43 /Dikti/2006 tentang Rambu- rambu  Pelaksanaan  Mata  Kuliah
Pengembangan  Kepribadian  di
Perguruan Tinggi Tri  Endang  Sungkowo  Putri.  2015. Pentingnya  Pendidikan  Pancasila sebagai  Materi  Pembelajaran  di Perguruan Tinggi. jurnal.stt.web.id/index.php/Teknik
/article/download/10/10.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012
tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional