## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA
Artha Ully 1 , Abdullah Kelib 2 .

## ABSTRAK
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  merupakan  salah  satu  bentuk implementasi Good  Corporate  Governance (GCG)  sebagai  tanggung  jawab  sosial terhadap  masyarakat  dan  lingkungan.  CSR  merupakan  adalah  upaya  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat,  tapi  selama  ini  belum terdapat  konsep  alternatif  CSR  yang digali dari nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem budaya dan kepercayaan termasuk ajaran  Islam,  padahal  nilai-nilai  yang  dibangun  oleh  setiap  budaya  dan  kepercayaan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya prinsip-prinsip Islam dapat  bersinergi  dengan  baik  bila  disandingkan  konsep  CSR.  Melihat  perkembangan CSR  yang  telah  diadopsi  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan,  maka  dapat ditelusuri  bagaimana  penerapan  prinsip-prinsip  Islam  dalam  peraturan  CSR  di Indonesia.
Permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  konsep  CSR    dalam  Islam  dan penerapan  prinsip-prinsip  Islam  dalam  pengaturan  CSR  di  Indonesia.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  konsep  CSR  dalam  Islam  dan  penerapan  prinsip-prinsip Islam tersebut ke dalam pengaturan CSR di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap sinkronisasi hukum  dan  perbandingan  hukum  dengan  menggunakan  tahapan-tahapan  berpikir secara sistematis untuk menjawab permasalahan.
Hasil  penelitian  adalah  bahwa  konsep  CSR  sebenarnya  terdapat  dalam  ajaran Islam,  Islam  sejak  lama  telah  lama  membangun  sistem  kehidupan  yang  berdasarkan prinsip-prinsip  sosial  dan  keadilan.  Lima  prinsip  ( aksioma )  etika  bisnis  Islam  dapat diadopsi  menjadi  konsep  CSR  dalam  Islam,  yaitu  tauhid,  keseimbangan  atau kesejajaran,  kehendak  bebas,  dan  tanggung  jawab.  Sebagian  dari  prinsip-prinsip  ini sudah diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan mengenai CSR di Indonesia yang terdiri dari UUD 1945, UU PT, UU PM, UU Ketenagakerjaan, UU BUMN, UU HAM, UU PLH dan peraturan lainnya, tapi masih belum diatur secara rinci.
Pemerintah  sebaiknya  segera  merubah  peraturan  mengenai  CSR  agar  tercipta sinkronisasi  peraturan mengenai  CSR dan membuat  standar kegiatan CSR  yang lebih terperinci  khususnya peraturan mengenai  pelaksanaan CSR pada kegiatan usaha  yang berlandaskan  hukum  syariah  agar  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Para  pihak  yaitu Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebaiknya mempelajari CSR secara utuh yang
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip
2 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Undip
disandingkan  dengan  prinsip-prinsip  Islam  untuk  menjawab  tantangan  pencapaian keseimbangan triple bottom line .
Kata  Kunci: Corporate  Social  Responsibility , Triple  Bottom  Line, Etika  Bisnis Islam, Good Corporate Governance

## A. PENDAHULUAN

## A.1. Latar Belakang
Salah  satu  pilar  pembangunan  perekonomian  Indonesia  yang  dapat membantu mewujudkan kesejahteraan adalah perusahaan, keberadaan perusahaan berperan  untuk  memajukan  suatu  masyarakat,  daerah  dan  negara.  Selama  ini kebanyakan  perusahaan  dalam  menjalankan  usahanya  hanya  memikirkan keuntungan  sebagai  tujuan  utama  ( profit  oriented ),  sehingga  sebuah  perusahaan menggunakan  berbagai  macam  cara  untuk  meraih  keuntungan  yang  sebanyak- banyaknya tanpa memperhatikan akibat perbuatannya.
Salah  satu  upaya  untuk  mencegah  berlangsungnya  kegiatan  bisnis  yang merugikan tersebut diperlukan penerapan good corporate governance (selanjutnya disebut  GCG)  sebagai  suatu  etika  bisnis,  etika  bisnis  lahir  sebagai  tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan  hal  yang boleh dilakukan dan hal  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Keberadaan  suatu  perusahaan  tidak  bisa dipisahkan  dengan  masyarakat  sebagai  lingkungan  eksternalnya,  dari  aspek ekonomi,  perusahaan  harus  berorientasi  mendapatkan  keuntungan  dan  dari  aspek sosial  perusahaan  harus  memberikan  kontribusi  positif  secara  langsung  kepada masyarakat  yaitu  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  dan  pelestarian lingkungan  di  sekitar  perusahaan  tersebut  sebagai  wujud  GCG  kepada stakeholders dan shareholders .
Salah  satu  prinsip  GCG  adalah responsibility , responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Bentuk responsibility diantaranya adalah mematuhi  aturan  yang  berlaku,  memajukan  masyarakat  dan  memelihara lingkungan  di  sekitar  wilayah  bisnis  perusahaan  tersebut  bersama  masyarakat.
Menurut  konteks  ini  bisnis  bukan  hanya  semata-mata  persoalan  memaksimalkan keuntungan  bagi  pemilik  perusahaan,  tetapi  bagaimana  bisnis  dijalankan  secara lebih  manusiawi  dengan  melakukan  langkah-langkah  terpadu  bersama  seluruh pihak  yang  berkaitan  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  keberadaan perusahaan.  Karena  tidak  dapat  dihindari  kegiatan  usaha  pasti  berdampak langsung  maupun  tidak  langsung  pada  kehidupan  masyarakat,  sehingga perusahaan harus mendapat dukungan masyarakat.
Salah  satu  bentuk responsibility perusahaan  adalah corporate  social responsibility (selanjutnya  disebut  CSR),  dengan  demikian  penerapan  CSR merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  GCG  sebagai  perusahaan  yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
Selama  ini  belum  terdapat  konsep  alternatif  CSR  yang  digali  dari  nilai- nilai  yang  terdapat  di  dalam  sistem  budaya  dan  kepercayaan,  padahal  nilai-nilai yang  dibangun  oleh  setiap  budaya  dan  kepercayaan  bertujuan  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat.
Berbagai  prinsip  yang  terdapat  dalam  ajaran  Islam  dapat  bersinergi dengan baik bila disandingkan prinsip-prinsip CSR, karena aktivitas bisnis dilihat sebagai  salah  satu  bentuk  ibadah  kepada  Allah  SWT.  Islam  adalah  agama  yang mengatur  seluruh  sendi  kehidupan  manusia  dan  alam  semesta,  kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam. Islam berusaha menyeimbangkan antara nilai moral dan ekonomi, hal ini dapat dilihat dalam Surat Al Israa ayat 35: Dan  sempurnakanlah  takaran  apabila  kamu  menakar  dan  timbanglah  dengan neraca  yang  benar.  Itulah  yang  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik  akibatnya . Di  sini  terlihat  konfigurasi  antara  nilai-nilai  moral  dan  orientasi  ekonomi  dalam Islam,  konsep  tanggung  jawab  sosial  telah  menjadi  pondasi  utama  dalam komunitas  masyarakat  muslim.  Nabi  Muhammad  telah  menanamkan  nilai-nilai moral  dan  sosial  yang  terdapat  dalam  Al  Qur’an  melalui  perbuatannya  ( sunah ) dalam  setiap  aspek  kehidupan  umatnya  baik  itu  kegiatan  ekonomi  maupun
pemerintahan,  sehingga  kemudian  dapat  membentuk  kesatuan  komunitas  yang kuat.
CSR dalam Islam tidak hanya dilakukan sebagai langkah untuk mencegah dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  perusahaan,  CSR  dalam  Islam  melekat dalam  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan.  Aktivitas  perusahaan  wajib dilakukan  berdasarkan  aturan  agama  Islam  dan  didasari  dengan  tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
Islam  menganggap  masalah  yang  berkaitan  dengan  perilaku  etis  sebagai bagian penting dari tatanan moral.  Al Qur’an dan  Sunah Nabi  Muhammad  SAW menekankan bahwa pengusaha   Muslim  harus  berbuat  baik  dan  bertindak  sesuai dengan perintah Allah SWT.
Pernyataan  di  atas  menunjukan  bahwa  Islam  tidak  hanya  mengatur kehidupan  seseorang  Muslim,  tetapi  juga  standar  yang  jelas  tentang  bagaimana suatu  kegiatan  usaha  harus  berjalan.  Islam  juga  mengatur  aspek  pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam setiap kegiatan bisnisnya, hal ini merupakan suatu bentuk etika bisnis termasuk konsep dasar CSR.
CSR  juga  merupakan  komitmen  perusahaan  terhadap  keberlanjutan sumber  daya  alam.  Alam  dapat  dianggap  sebagai  pemangku  kepentingan  yang relevan,  alam  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  oleh  dan  memengaruhi kinerja  perusahaan.  Dengan  daya  dukung  lingkungan,  maka  perusahaan  dapat beroperasional demi pencapaian tujuan finansial. Dan sebaliknya, ketidakmampuan daya dukung lingkungan akan berpengaruh terhadap pencapaian finansial korporasi.
Perhatian  atas  sumber  daya  alam  dalam  Islam  direpresentasikan  dalam ayat-ayat  Al-  Quran.  Salah  satunya  Surat  Al  Baqarah  ayat  11  yang  pada  intinya menyatakan, “....  Janganlah  kamu  membuat  kerusakan di  muka  Bumi....” . Aktivitas kepedulian sosial tersebut  diamanahkan dalam Surat Al-Hadid ayat 18,
“sesungguhnya  orang-orang  yang bersedekah,  pria  dan  wanita,  dan meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik,  niscaya  akan dilipatgandakan kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak” .
Di  Indonesia  CSR  merupakan  hal  yang  baru,  sehingga  masih  ada perusahaan  yang  enggan  melaksanakan  prinsip  CSR  dengan  alasan  ingin mencapai  keuntungan    maksimal.  Dalam  perundang-undangan  Indonesia, kedudukan  mengenai  CSR  ini  semakin  menguat  terutama  setelah  dinyatakan dengan  tegas  dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  selanjutnya  disebut  dengan  UU  PT,  ketentuan  mengenai  CSR  ini terdapat  pada  Pasal  1  angka  (3)  dan  Pasal  74  yang  belum  diatur  UU  PT  yang terdahulu.
CSR  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  Tentang Penananaman  Modal,  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia,  Undang-Undang  No.  23  tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  No.  Kep-236/MBU/2003  dan  Surat  Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-433/MBU/2003.
Pengaturan  CSR  melalui  peraturan  perundang-undangan  mengubah kedudukan  CSR  yang  semula  hanya  merupakan  kewajiban  moral  menjadi kewajiban  hukum,  walaupun  sudah  diatur  oleh  undang-undang  program-program CSR  yang  dijalankan  oleh  sebagian  besar  perusahaan  hanya  memiliki  pengaruh jangka pendek dan terbatas. Kegiatan CSR selama ini hanya berperan sebagai alat promosi  untuk  mendapatkan  citra  perusahaan  yang  positif,  padahal  esensi  dari CSR  adalah  perbaikan  kualitas  hidup  masyarakat  dalam  jangka  panjang, pembangunan berkelanjutan serta kelestarian lingkungan.
CSR dalam  Islam melekat  dalam seluruh kegiatan bisnis  yang dilakukan oleh  perusahaan  mulai  dari input ,  proses  dan output ,  perusahaan  yang  memiliki tanggung  jawab  sosial  memilih  untuk  menggunakan  bahan  baku  yang  tidak
berbahaya bagi konsumen dan tidak menimbulkan kerusakan. Perusahaan dituntut untuk  menggunakan  cara-cara  yang  manusiawi,  tidak  menggunakan  teknologi yang  dapat  mendorong  terjadinya  kerusakan  lingkungan  dan  hasil  produk  yang aman dan hal-hal lain yang dilarang dalam ajaran Islam.
Melihat  perkembangan  CSR  yang  telah  diadopsi  ke  dalam  peraturan perundang-undangan, maka dapat ditelusuri lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip CSR  yang  terdapat  dalam  ajaran  Islam  diterapkan  ke  dalam  peraturan  CSR  di Indonesia.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  mengangkat  masalah harmonisasi  CSR  ke  dalam  tulisan  ilmiah  yang  berbentuk  tesis  dengan  judul:
“ Penerapan  Prinsip-Prinsip  Islam  Dalam  Pengaturan Corporate  Social Responsibility (CSR) Di Indonesia” .

## A.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  konsep corporate  social  responsibility (CSR)  dalam  perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah  penerapan  prinsip-prinsip  Islam  dalam  pengaturan corporate social responsibility (CSR) di Indonesia?

## A.3. Tujuan
1. Untuk  memahami  kesesuaian  konsep corporate  social  responsibility dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.
2. Untuk  memahami  bagaimana  penerapan  prinsip-prinsip  Islam  dalam pengaturan corporate social responsibility (CSR) di Indonesia.

## A.4. Tinjauan Pustaka
1.  Tinjauan  Umum  Tentang  Negara  Hukum,  Teori Stufenbau Dan  Urgensi Penerapan Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Perundang-Undangan
Dalam  UUD  1945  Pasal  1  ayat  3,  dinyatakan  secara  tegas  bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga jelas negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dimana  penyusunan  sistem  hukum positif  Indonesia  berkaitan  erat  dengan    teori stufenbau .  Teori  ini  adalah  teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang.
Pada  intinya  teori  ini  dimaksudkan  untuk  menyusun  suatu  hierarki norma-norma sehingga berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Suatu peraturan baru dapat  diakui,  bila  tidak  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku pada jenjang  yang lebih  tinggi.  Hierarki perundang-undangan ini terbentuk suatu sistem  hukum,  dimana  mengenai  urutan  hierarki  perturan  perundang-undangan diatur  secara  jelas  dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004  pada  Pasal  7  ayat (1), yaitu:
a) UUD 1945;
b) Undang-Undang  (UU)/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perpu);
c) Peraturan Pemerintah (PP);
d) Peraturan Presiden; dan
e) Peraturan Daerah (Perda).
Untuk  memahami  hukum  suatu  bangsa  tidak  hanya  melihat  peraturan saja,  melainkan  harus  menggali  asas-asasnya.  Asas  hukum  bukan  peraturan hukum,  namun  tidak  ada  hukum  atau  sistem  hukum  yang  bisa  dipahami  tanpa mengetahui  asas-asas  hukum  di  dalamnya.  Ada  beberapa  asas  yang  mendasari pengaturan  kedudukan  masing-masing  peraturan  perundang-undangan  terdapat tiga  asas  (adagium)  dalam  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan,  asas lex
superiori derogat legi inferiori, asas lex specialis derogat legi generali, dan asas lex posteriori derogat legi priori .
2. Tinjauan Umum Tentang CSR
1) Hubungan GCG Dengan CSR
Secara  umum  istilah clean dan good  governance memiliki  pengertian akan  segala  hal  terkait  dengan  tindakan  atau  tingkah  laku  yang  bersifat mengarahkan,  mengendalikan,  atau  mempengaruhi  urusan  publik  untuk mewujudkan  nilai  tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sedangkan  UNDP memberikan  karakteristik  atau  prinsip good  governance terdiri  dari partcipation , rule  of  law , responsiveness , consensus  orientation , effectiveness  and  efficiency, accountability dan strategic vision.
Berdasarkan  uraian  di  atas  UNDP  memberikan  definisi good governance sebagai  hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif  diantara  negara, sektor  swasta,  dan  masyarakat.  Perusahaan  memiliki  peran  sebagai  sumber pendapatan  atau  penyandang  dana  serta  ikut  memberikan  dampak  positif  pada masyarakat, selain berorientasi pada keuntungan. GCG memiliki lima prinsip yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, adalah sebagai berikut:
a) Transparency (keterbukaan informasi)
Secara  sederhana  bisa  diartikan  sebagai  keterbukaan  informasi.   Dalam mewujudkan  prinsip  ini,  perusahaan  dituntut  untuk  menyediakan  informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders .
b) Accountability (akuntabilitas)
Yang  dimaksud  dengan  akuntabilitas  adalah  kejelasan  fungsi,  struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan.
c) Responsibility (pertanggungjawaban)
Bentuk  pertanggungjawaban  perusahaan  adalah  kepatuhan  perusahaan terhadap  peraturan  yang  berlaku,  diantaranya;  masalah  pajak,  hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara  lingkungan  bisnis  yang  kondusif  bersama  masyarakat  dan sebagainya.
d) Independency (kemandirian)
Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
e) Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip  ini  menuntut  adanya  perlakuan  yang  adil  dalam  memenuhi  hak stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Salah  satu  hal  penting  yang  tidak  boleh  dilupakan  dalam  penerapan GCG adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Sebab bisnis tidak dapat  berjalan  dengan  baik  bila  dijalankan  dengan  cara-cara  yang  curang  dan penipuan  baik  dilingkungan  internal  sendiri  maupun  eksternal  perusahaan. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi perlu memperhatikan prinsip  GCG.  Keberadaan  suatu  perusahaan  tidak  bisa  dipisahkan  dengan masyarakat,  perusahaan  harus  memberikan  kontribusi  positif  secara  langsung kepada  masyarakat.  Perusahaan  berkewajiban  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  dan  pelestarian  lingkungan  disekitar  perusahaan  tersebut  sebagai bentuk responsibility perusahaan. CSR merupakan salah satu bentuk implementasi GCG  sebagai  perusahaan  yang  bertanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan, perusahaan yang melaksanakan GCG  harus juga melaksanakan CSR.
2) Corporate  social  responsibility (CSR)  atau  tanggung  jawab  sosial perusahaan
CSR  pertama  kali  muncul  dalam  diskursus  resmi  akademik  sejak Howard  R  Bowen  menerbitkan  bukunya  berjudul Social  Responsibility  of  the Businessman pada tahun 1953. Ide dasar CSR yang dikemukakan Bowen mengacu pada  kewajiban  pelaku  bisnis  untuk  menjalankan  usahanya  sejalan  dengan  nilai- nilai  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  masyarakat  di  tempat  perusahaannya beroperasi.  Terobosan besar dalam  konteks CSR, dilakukan John Elkington  pada tahun  1997  dalam  bukunya Cannibals  with  Forks,  the  Tripple  Bottom  Line  of Twentieth  Century  Bussiness .  Elkington  mengembangkan  konsep triple  bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice . Melalui  buku  tersebut  Elkington  memberi  pandangan  bahwa  perusahaan  yang berkelanjutan,  harus  memperhatikan  3P.  Hubungan  antara profit , people dan planet ini dapat diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut (gambar 1):
Konsep  yang  dicetuskan  oleh  Elkington  pada  intinya  mengemukakan bahwa  perusahaan  yang  ingin  terus  menjalankan  usahanya  harus  memperhatikan 3P yaitu profit, people dan plannet . Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan semata (p rofit) , tetapi mereka juga harus terlibat  pada  pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  ( people ),  dan  berpartisipasi
aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan ( planet ). Ketiga prinsip tersebut saling mendukung dalam pelaksanaan program CSR.
Secara  global  CSR  mengalami  kemajuan  yang  signifikan  baik  secara teori maupun prakteknya di berbagai Negara, termasuk mengenai pengertian CSR itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa definisi CSR, yaitu:
1) International Finance Corporation memberikan definisi CSR:
Komitmen dunia bisnis untuk member kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan  melalui  kerjasama  dengan  karyawan,  keluarga  mereka,  komunitas local  dan  masyarakat  luas  untuk  meningkatkan  kehidupan  mereka  melalui  cara- cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.”
2) World  Bisnis  Council  for  Sustainable  Development (WBCD)  menyatakan pendapatnya tentang CSR:
Suatu  komitmen  berkelanjutan  oleh  dunia  usaha  untuk  bertindak  etis  dan memberikan  kontribusi  kepada  pengembangan  ekonomi  dari  komunitas  setempat ataupun  masyarakat  luas,  bersamaan  dengan  peningkatan  taraf  hidup  pekerjanya beserta seluruh keluarga.

## 3) CSR Forum juga memberikan definisinya tentang CSR:
CSR  means  open  and  transparent  bussiness  practices  that  are  based  on  ethical values and respect for employess, communities and enviroment .
4) Sedangkan konsep CSR menurut Uni Eropa ( EU Green Paper On CSR ):
CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concern in  their  bussiness  operation  and  in  their  interaction  with  their  stakeholders  on voluntary basic .
5) World Bank mengartikan CSR sebagai suatu komitmen:
CSR  is  the  commitmen  of  bussiness  to  contribute  to  sustainable  economic development working with employess and their represantives, the local community and  society  at  large  to  improve  quality  of  live,  in  ways  that  are  both  good  for bussiness and good for development .”
ISO (International  Organization  for  Standardization )  telah  menyusun konsep standar CSR yang ditetapkan pada tahun 2010, yang dikenal dengan nama ISO  26000 Guidance  on  Social  Responsibility .  CSR  adalah  tanggung  jawab sebuah  organisasi  terhadap  dampak-dampak  dari  keputusan-keputusan  dan kegiatan-kegiatannya  pada  masyarakat  dan  lingkungan  yang  diwujudkan  dalam bentuk  perilaku  transparan  dan  etis  yang  sejalan  dengan  pembangunan berkelanjutan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  mempertimbangkan  harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.
Dalam  aplikasinya,  konsep  3P  ini  bisa  dipadukan  dengan  komponen dalam ISO 26000. Konsep 3P terdiri dari profit (keuntungan), planet (lingkungan) dan people (manusia) yang dikenal dengan istilah triple bottom line . Keuntungan, selain  mendapat  keutungan  tetapi  harus  juga  mencakup  konsep  tata  kelola perusahaan  yang baik dan praktek bisnis  yang  etis. Planet atau lingkungan, jelas berkaitan  dengan  pemeliharaan  dan  pelestarian  lingkungan.  Konsep  masyarakat bisa  merujuk  pada  konsep  pembangunan  masyarakat  yang  tidak  hanya menyangkut  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  (seperti  pemberian  modal  usaha dan  pelatihan  keterampilan  kerja).  Tetapi  juga,  kesejahteraan  sosial  (contohnya, pemberian  jaminan  sosial,  penguatan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan kesehatan dan pendididikan).
c .  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Sebagai  Bentuk  Perubahan Paradigma Bisnis
Teori yang dapat menjadi melatarbelakangi lahirnya CSR sebagai salah satu bentuk etika bisnis adalah teori utilitas (utilitarisme) yang dipelopori Jeremy
Bentham  dan  selanjutnya  dikembangkan  oleh  John  Stuart  Mill.  Bentham menjelaskan  lebih  jauh  bahwa  asas  manfaat  melandasi  segala  kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan.  Perbuatan  yang  memang  bermaksud  baik,  tetapi  tidak  menghasilkan apa-apa menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.
Teori  utilitas  merupakan  pengambilan  keputusan  etika  dengan mempertimbangkan  manfaat  terbesar  bagi  banyak  pihak  sebagai  hasil  akhirnya ( The greatest  good  for  the  greatest  number )  artinya  bahwa  hal  yang  benar didasarkan  pada  ukuran  semakin  bermanfaat  pada  banyak  orang  perbuatan  itu semakin etis.
Berkaitan  dengan  teori  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  korporasi atau perusahaan dinilai telah meraih  banyak manfaat  dengan menguras kekayaan alam  melalui  teknologi  dan  industri.  Menurut  utilitarisme  upaya  pembangunan berkelanjutan  ( suistanable  development )  menjadi  tanggung  jawab  moral  individu atau perusahaan.
Beberapa  teori  mengenai  korporasi  telah  dikembangkan  selama  ini,  di antaranya  yang  paling  terkenal  adalah  equity theory .  Teori  ini  merupakan  induk teori  dari  teori  korporasi  yang  berkembang  dari  waktu  ke  waktu,  teori  ini  pada intinya  menjelaskan  tentang  model  hubungan  antara  perusahaan.  Konsep-konsep tentang  hak  kepemilikan  (equalities)  terus  tumbuh  dan  berubah  seiring  laju pertumbuhan  industri  barang  dan  jasa  serta  perkembangan  aspek-aspek  sosial budaya  yang  semakin  kompleks  hingga  melahirkan  turunan  teori-teori kepemilikan yang ada saat ini. Salah satu turunan teori ini adalah entity theory dan agency theory .
Entity theory mengasumsikan terjadinya pemisahan antara kepentingan pribadi  pemilik  ekuitas  ( owners )  dengan  entitas  bisnisnya  (perusahaan).
Pendekatan  ini  kemudian  yang  paling  banyak  dirujuk  oleh  praktik-praktik  bisnis secara umum. Agency theory merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual  antara  pihak  yang  mendelegasikan  pengambilan  keputusan  tertentu (pemilik/pemegang  saham)  dengan  pihak  yang  menerima  pendelegasian  tersebut (agen/direksi/manajemen). Selain  teori-teori  yang  telah  diuraikan  sebelumnya terdapat lima teori yang mendukung keberadaan CSR, yaitu:
a) Corporate Accountability Theory
Perusahaan harus bertanggungjawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja  kepada  para  pemangku kepentingan ( stakeholders ).

## b) Stakeholders Theory
Teori  ini  menyatakan  bahwa  kesuksesan  suatu  perusahaan  sangat  tergantung dengan  kemampuannya  menyeimbangkan  beragam  kepentingan  daripada stakeholders .
c) Legitimacy Theory
Teori  kontrak  sosial  menyatakan  bahwa  keberadaan  perusahaan  dalam  suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat.

## d) Corporate Sustainable Theory
Menurut  teori  ini  agar  bisa  hidup  dan  tumbuh  secara  berkelanjutan,  korporasi harus mengintegerasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh.
e) Political and Economic Theory
Menurut  teori  ini,  domain  ekonomi  tidak  dapat  diisolasikan  dari  lingkungan dimana transaksi ekonomi dilakukan.

## f) Justice Theory
Menurut  teori  ini,  dalam  sistem  kapitalis  pasar  bebas  laba/rugi  sangat tergantung pada  the  unequal  rewards  and  privilege yang  terdapat  dalam  laba dan  kompensasi.  Laba/rugi  mencerminkan  ketidakadilan  para  pihak  yang dinikmati  atau  diderita  suatu  perusahaan.  Karena  itu,  perusahaan  harus  adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

## 3. Tinjauan Umum Tentang CSR Dalam Islam

## 1) Sumber-Sumber Hukum Islam

## a. Al Qur’an
Al  Qur’an  memiliki  banyak  peranan  untuk  manusia  seperti  sumber panduan  hidup,  penjelas  tujuan  hidup,  mengisi  jiwa  yang  kosong  dan termasuklah menerangkan apa yang memberi maslahat serta mengelak mudarat bagi  manusia  yang  terakhir  inilah  disebut  sebagai  hukum.  Ayat  hukum  ini terdiri  dari  hukum  ibadah,  hukum siyasah atau  politik,  hukum jenayah atau pidana, hukum keluarga dan hukum ekonomi.

## b. Hadist/Sunah
Sumber  hukum  Islam  yang  kedua  adalah  sunah  yaitu  sesuatu  yang datang  dari  Nabi  SAW  baik  berupa  perkataan  atau  perbuatan  dan  atau persetujuan  Dasar  hukum  Sunah  atau  hadis  menjadi  sumber  hukum  Islam adalah  Al  Qur’an,  Allah  menyatakan  bahwa  Rasulullah  wajib  memutuskan persoalan-persoalan  yang  dihadapi  umat  Muslim  dengan  dasar  wahyu.  Secara singkat  hadist  dapat  diartikan  sebagai  setiap  hal  yang  berasal  dari  Nabi Muhammad, baik berupa perbuatan, perkataan atau persetujuan Nabi.

## c. Ijma’
Pengertian Ijma ’  secara  etimologis  memiliki  dua  arti  yaitu  berupaya (tekad) terhadap sesuatu atau kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan
yang  kedua  ini  bahwa  arti  pertama  berlaku  untuk  satu  orang  dan  arti  kedua lebih dari satu orang. Ijma ’ dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para  mujtahid  dari  kaum  muslimin  dalam  suatu  waktu  setelah  wafatnya  Nabi Muhammad atas hukum syara .

## d. Qiyas
Secara  etimologis, qiyas berarti  mengukur,  memastikan,  dan membandingkan sesuatu. Sementara itu, secara istilah ushul fiqh , qiyas adalah menghubungkan suatu perkara  yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan ‘illat (hukum).
Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum  analogi  terhadap hukum  sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

## 2) Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Berkaitan Dengan CSR
Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk  dan  ruang  lingkupnya.  Antara  jiwa  dan  raga,  antara  individu  dan keluarga,  antara  individu  dan  sosial  dan,  antara  suatu  masyarakat  dengan masyarakat  yang  lain.  Tanggung  jawab  sosial  merujuk  pada  kewajiban- kewajiban  sebuah  perusahaan  untuk  melindungi  dan  memberi  kontribusi kepada  masyarakat  dimana  perusahaan  itu  berada.  Sebuah  perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga aspek:
a) pelaku-pelaku organisasi, meliputi:
(a) hubungan perusahaan dengan pekerja (QS. An Nisa ayat 149);
(b) hubungan pekerja dengan perusahaan;
(c)  hubungan  perusahaan  dan  pelaku  usaha  lain  seperti,  distributor, konsumen dan pesaing;
b) lingkungan alam (QS. Al A’raf ayat 56); dan
c) kesejahteraan sosial masyarakat.
Selain itu juga terdapat  prinsip Islam  yang diterapkan  dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR, yaitu:
a) menjaga lingkungan dan melestarikannya (Surat Al Maidah ayat 32);
b) upaya untuk menghapus kemiskinan (Surat Al Hasyr ayat 7);
c) mendahulukan  sesuatu  yang  bermoral  bersih  daripada  sesuatu  yang secara  moral  kotor,  walaupun  mendatangkan  keuntungan  yang  lebih besar (Surat Al Maidah ayat 103); dan
d) jujur dan amanah (Surat Al Anfal ayat 27).

## A.5. Metode Penelitian

## 1. Pendekatan Masalah
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  baik  primer,  sekunder  maupun tersier.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  undang-undang (statute approach), yaitu  dilakukan  dengan  menelaah  undang-undang  dan  regulasi  yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  ada,  maka  penelitian  ini  juga merupakan  penelitian  terhadap  sinkronisasi  hukum.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  dengan  metode  pendekatan  perbandingan  hukum ( comparative  approach ),  dalam  pengertian  yang  paling  sederhana,  merupakan suatu  metode  studi  dan  penelitian  dimana  hukum-hukum  dan  lembaga-lembaga hukum  dari  dua  negara  atau  lebih  diperbandingkan  dalam  rangka  menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum.

## 2.Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat  spesifikasi deskriptif  analitis ,  yaitu  suatu  penelitian  yang  berusaha menggambarkan  masalah  hukum,  sistem  hukum,  dan  mengkajinya  atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut.

## 3. Jenis Data
Dalam  penelitian  ini  digunakan  bahan-bahan  hukum  berupa  peraturan perundangan,  penelitian  didasarkan  pada  aturan  perundangan  sebagai  bahan hukum utama penelitian. Isu hukum dalam penelitian normatif adalah hal penting yang  dipecah  menjadi  pertanyaan  penelitian  demikian  juga  penelitian  bahan hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Di  dalam penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder yang mencakup:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan  terdiri dari:
a) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
b) Peraturan  dasar,  mencakup  diantaranya  Batang  Tubuh  UUD  1945  yaitu Pasal 33 ayat 1 dan 4.
c) Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:
1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;
2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003;
3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007;
4) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5) Undang-Undang  No.  23  tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup;
6) Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-236/MBU/2003;
7) Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-433/MBU/2003;
8) Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  seperti  rancangan  peraturan  perundang-undangan,  hasil- hasil penelitian seperti jurnal dan makalah.
c. Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder;  contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data
a. Studi dokumentasi .

## b. Penelusuran literatur hukum
5. Metode Analisis Data
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  hanya mengenal  data  sekunder,  yaitu  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier.  Penelitian  normatif  tentu  harus  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan, karena  yang akan diteliti adalah berbagai  aturan hukum  yang  menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
Selain  itu  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perbandingan ( comparative  approach )  sebagai  alat  bantu  agar  analisis  hukum  yang  dihasilkan lebih  akurat,  metode  perbandingan  hukum  diterapkan  dengan  memakai  unsur- unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan.
Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsure atau secara komulatif  terhadap  semuanya,  perbandingan  dapat  dilakukan  terhadap  berbagai sub sistem hukum  yang berlaku di masyarakat tertentu atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum di berbagai masyarakat berbeda.

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## B.1. Konsep CSR Dalam Islam
1. Etika Bisnis Dalam Islam
Etika bisnis  Islam dilatarbelakangi oleh ajaran Islam itu sendiri, bermula dari  tujuan  Nabi  Muhammad  SAW  diutus  oleh  Allah  SWT  untuk menyempurnakan akhlak atau etika. Landasan normatif dalam etika bisnis Islam sudah  pasti  bersumber  dari  ajaran  Islam,  yaitu  Al  Qur’an  yang  telah  banyak memberikan  acuan  bagi  para  pelaku  bisnis  dalam  menjalankan  atau  mengelola bisnis secara Islami.
Nilai-nilai  ajaran  Islam  berdasarkan  yaitu  hukum  Islam  yang  mengacu pada  Al  Qur’an, hadis (sunah  nabi,  yaitu  perbuatan  atau  perkataan  yang dilakukan  oleh  nabi  Muhammad) ijma (kesepakatan  para  ulama)  dan qiyas (analogi). Ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah bertujuan untuk memberikan kebaikan  kepada  manusia  atau  menjauhkan  mereka  daripada  keburukan,  ini sejalan  dengan  tujuan  sistem  sosial  dalam  Islam  yang  berdasarkan  pada falah (kesejahteraan) dan hayat tayyibah (kehidupan yang baik).
Kegiatan bisnis  menurut  Islam  adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai  bentuknya  yang  tidak  dibatasi  jumlah  kepemilikan  barang  atau termasuk  profitnya,  namun  dibatasi  mengenai  cara  memperolehnya  dan pendayagunaan harta tersebut karena terikat pada aturan halal dan haram. Halal dan haram  adalah persoalan penting dalam ajaran  Islam, pedoman untuk setiap Muslim dalam setiap aktivitasnya.
Tabel  2:    Prinsip-Prinsip  Dasar  Dalam  Transaksi  Bisnis  Islam  (Kegiatan  Bisnis Yang Dianjurkan Dan Dilarang)
Transaksi Bisnis Yang Halal Transaksi Bisnis Yang Haram Penghasilan Yang Halal Bunga/ Riba
Perlakuan  Yang  Adil  Pada  Pekerja (Asas Nondiskriminatif) Penetapan Harga Kedermawanan Dan Toleransi Penimbunan Kepercayaan Najasy Kebenaran Dan Kejujuran Kecurangan Dan Penipuan Kesepatan Menjual  Barang Telarang Pemenuhan Kewajiban/Menepati Janji Gharar (Perdagangan dengan Unsur Ketidakpastian, resiko dan spekulasi

## 1) Transaksi Bisnis Yang Dianjurkan (Halal) Dalam Islam
a. Penghasilan Yang Halal
Islam  memandang  kehalalan  suatu  benda  sangat  penting  dalam kehidupan  umat  manusia,  termasuk  penghasilan  seorang  Muslim.  Allah SWT memerintahkan agar umat manusia selalu mencari sesuatu yang halal dan  menjauhi  sesuatu  yang  haram,  sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam Surat  Al  Baqarah  Ayat  168,  “ Wahai  manusia!  Makanlah  yang  halal  dan baik  dari  makanan  yang  ada  di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu .”
Halal  yang  dimaksud  pada  ayat  di  atas  adalah  halal  dalam memperoleh sesuatu termasuk penghasilan dan halal dalam mengkonsumsi atau  memanfaatkan.  Halal  dalam  memperoleh  sesuatu  adalah  cara memperoleh  barang  atau  rezeki  dengan  jalan  yang  halal,  cara  yang  halal merupakan jalan yang wajib dilakukan seorang Muslim untuk mendapatkan penghasilan.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  seorang  muslim  harus  memiliki etos  kerja  yang  tinggi  dalam  mencari  rezeki  dengan  tetap  memperhatikan ketentuan Allah SWT  yang  berkaitan dengan kehalalan harta.  Halal dalam memanfaatkan  adalah  bagaimana  harta  yang  telah  dihasilkan  dengan  cara halal  dimanfaatkan  juga  untuk  mengkonsumsi  benda-benda  yang diperbolehkan  (halal),  seorang  Muslim  harus  menempatkan  kecintaannya pada harta pada tempat yang semestinya.

## b. Kebenaran Dan kejujuran
Secara  istilah  jujur  adalah  lurus  hati  atau  tidak  curang,  yang  artinya seseorang  yang  mengamalkan  nilai  jujur  adalah  seseorang  yang  hatinya tidak mudah dibelokan oleh sesuatu yang sifatnya tidak benar. Jujur berarti tidak  curang  karena  bersikap  sesuai  dengan  ukuran  benar  dan  salah,  baik menurut dirinya ataupun menurut ukuran nilai-nilai yang berlaku. Kejujuran dalam ajaran Islam disebut dengan istilah shiddiq yang berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai kebenaran yang diajarkan Islam. Dalam bisnis Islam, kunci utama  yang  harus  dikedepankan  adalah kejujuran .  Kejujuran  ditunjukan dengan  setiap  perkataan  yang  dibuktikan  dengan  perilaku,  berpijak  pada kebenaran dan sesuai fakta yang ada.
Jujur  adalah  sifat  penting  bagi  Islam,  sifat  jujur  dan  amanah  adalah serangkaian  sifat  Nabi  Muhammad  yang  perlu  diteladani  oleh  seorang Muslim.    Nabi  Muhammad  adalah  seseorang  yang  mempunyai  sifat  jujur dan  terpercaya,  oleh  sebab  itu  kita  patut  menjadikan  Nabi  Muhammad sebagai  suri teladan  yang baik  sebagaimana disampaikan pada Allah SWT dalam firmanNya berikut ini:
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik  bagimu  (yaitu)  bagi  orang  yang  mengharap  (rahmat)  Allah  dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS.  Al Ahzab Ayat 21)
Kejujuran  dalam  kegiatan  bisnis  merupakan  keharusan,  menurut ajaran Islam derajat kesempurnaan manusia tertinggi. Setiap Muslim harus selalu  berkata  benar  dalam  bebagai  keadaan  termasuk  dalam  kegiatan bisnis. Sifat jujur merupakan bukti keimanan, dasar agama seorang Muslim. Bersikap  jujur  sangat  dianjurkan  dalam  Islam,  kejujuran  senantiasa
mendatangkan  berkah  dalam  setiap  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  seorang Muslim.
c. Kepercayaan Sebagai Etika Bisnis Islam
Kepercayaan  adalah  sifat  dasar  dalam  Islam  yang  dapat  ditemukan pada  dua  kalimat  syahadat,  yaitu  “ laa  ilaha  illallah  muhammadur rasulullah ”  yang  berarti  “ tiada  tuhan  selain  Allah,  Muhammad  adalah utusan Allah ”. Kepercayaan merupakan pondasi dalam ajaran  Islam, Islam disebarkan dengan modal kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW  yang  bergelar Al  Amin .  Kepercayaan  (amanah)  merupakan  prinsip yang  penting  dan  berhubungan  erat  dengan  keimanan,  hal  ini  disebutkan dalam firman Allah berikut ini: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  mengkhianati  Allah  dan  Rasul  (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah kamu mengkhianati  amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. An Anfal Ayat 27).
Firman Allah di  atas meletakan kepercayaan sebagai  hal  yang harus diutamakan  oleh  seorang  Muslim,  kepercayaan  juga  mempunyai  dimensi yang  sangat  luas  sekali.  Kepercayaan  memiliki  peran  menumbuhkan  dan mengembangkan bisnis, apabila kepercayaan menentukan keberlangsungan suatu  kegiatan  bisnis  tersebut.  Kepercayaan  harus  dibuktikan  dengan perbuatan,  sehingga  kepercayaan  bukan  hal  yang  dapat  diraih  dengan sendirinya.

## d. Kesepakatan
Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah akad atau kontrak yang berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak  ( hissyy )  maupun  tidak  nampak  ( ma’nawy ). Akad juga  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  sengaja  dibuat  oleh  dua  orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.
Hukum  Islam  tidak  membedakan  antara  istilah  kontrak  dengan perjanjian,  keduanya  identik  dan  disebut akad .  berdasarkan  beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesepakatan adalah hal yang  penting  dalam  perjanjian  ( akad ),  setiap  perjanjian  harus  dibuat berdasarkan  kesepakatan.  Kesepakatan  adalah  syarat  mutlak  terjadinya suatu  akad,  hal  ini  disebutkan  dalam  Surat  An  Nisa  Ayat  29: Hai  orang- orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan suka sama suka di antara kamu .
Berdasarkan  kandungan  ayat  di  atas dapat  dipahami  bahwa  segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kesepakatan atau kerelaan antara masing-masing  pihak,  tidak  diperbolehkan  adanya  tekanan,  paksaan  dan penipuan  dalam  proses  terjadinya  akad.  Jika  hal  ini  tidak  dipenuhi,  maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

## e. Menepati Janji (Memenuhi Akad)
Ajaran  Islam  menyatakan bahwa janji  itu adalah sesuatu  yang harus dilaksanakan  dan  dihari  akhir  nanti  diminta  pertanggung  jawabannya  oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan di dalam Surah Al Israa Ayat 34: “ dan penuhilah  janji,  sesungguhnya  janji  itu  pasti  diminta  pertanggungan jawabnya .
Allah  membenci orang-orang  yang tidak menepati janjinya,  hal ini dinyatakanNya  dalam  Al  Qur’an,  ” Hai  orang-orang  yang  beriman, mengapa  kamu  mengatakan  apa  yang  tidak  kamu  perbuat;  Amat  besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan ” (QS 61:2-3).
Menepati janji merupakan jantung moral dan perilaku Islam. Sifat itu juga  salah  satu  dari  tanda-tanda  yang  paling  mengindikasikan  kebenaran keimanan serta Islam.

## f. Berbuat Adil Terhadap Pekerja
Bekerja  merupakan  suatu  kewajiban  sebagaimana  firmanNya  dalam Surat At Taubah Ayat 105: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan  Rasul-Nya  serta  orang-orang  yang  beriman  akan  melihat  pekerjaan itu. Islam  mengharuskan  setiap  Muslim  wajib  untuk  bekerja  termasuk menyediakan  gaji  yang  adil  untuk  setiap  pekerja.  Islam  juga  menekankan agar setiap Muslim memperhatikan pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya  dengan  bersikap  adil  sebagai  seorang  pemimpin.  Ajaran  Islam menghargai  aspek  kemanusiaan,  Islam  telah  memberi  ketentuan  mengenai pekerja hak-hak pekerja seperti upah yang adil dan tidak terlalu membebani pekerja untuk dipaksa bekerja melebihi kemampuannya

## g. Kedermawanan Dalam Islam
Dorongan  utama  seorang  Muslim  untuk  bekerja  adalah  untuk mendapatkan  penghasilan,  penghasilan  dapat  diartikan  juga  sebagai  harta. Bekerja  merupakan  bagian  dari  ibadah,  maka  bekerja  harus  dilakukan dengan  prinsip  kehati-hatian  sehingga  terlepas  dari  perihal  perbuatan  yang dapat merugikan orang lain dan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Al Qur’an sebagai  pedoman  hidup  manusia  menyebutkan  bahwa  inti  kepemilikan segala  harta  yang  ada  di  bumi  ini  merupakan  milik  Allah  SWT  yang dianugerahkan untuk kehidupan manusia sebagai khalifah .
Pengelolaan harta yang dimiliki seorang Muslim harus sesuai dengan prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah,  termasuk  mengenai  masalah zakat.  Zakat  adalah  bukti  kedermawanan  seorang  Muslim  dan  merupakan kewajiban  yang  harus  dilaksanakan,  karena  harta  yang  seorang  Muslim
tidak utuh menjadi hak miliknya. Harta  yang didapat oleh seorang Muslim melalui  bekerja  adalah  ibadah,  sehingga  harta  yang  dihasilkan  harus dimanfaatkan untuk  memenuhi kebutuhan hidup  dan membantu  orang lain secara  seimbang.  Kedermawanan  seorang  Muslim  harus  berdimensi  sosial terhadap  masyarakat,  karena  orang  yang  membutuhkan  juga  memiliki  hak di dalam sebagian harta seorang Muslim.

## 2) Kegiatan Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam

## a. Larangan Terhadap Kecurangan dan Penipuan
Al Qur’an melarang kecurangan dan penipuan dalam bentuk apapun, sifat ini digambarkan oleh Al Qur’an sebagai karakter utama kemunafikan. Islam  sangat  melarang  penipuan  dan  kecurangan  dalam  kegiatan  bisnis karena dapat menyebabkan kerugian, permusuhan dan konflik.
Transaksi  bisnis  yang  dilakukan  dengan  kecurangan  dilarang  dalam Islam, oleh karena itu seorang Muslim harus bersikap jujur di dalam setiap perbuatannya.  Kecurangan  merupakan  sebab  timbulnya  ketidakadilan, padahal keadilan adalah salah satu nilai moral ajaran Islam yang utama.
Penghargaan  ajaran  Islam  terhadap  kegiatan  bisnis  berangkat  dari ketentuan  Allah  bahwa  setiap  aktivitas  bisnis  yang  dilakukan  seorang Muslim  harus  dilaksanakan  secara  baik  atas  dasar  kerelaan.    Berdasarkan uraian  sebelumnya  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Islam  menekankan pentingnya kejujuran dalam  menakar dan menimbang pada setiap kegiatan bisnis yang dilakukan seorang Muslim.

## b. Larangan Terhadap Rekayasa Harga
Islam  pada  prinsipnya  tidak  melarang  setiap  kegiatan  bisnis  yang dilakukan  seorang  Muslim,  kecuali  ada  unsur-unsur  kezaliman,  penipuan,
penindasan  dan  mengarah  kepada  sesuatu  yang  dilarang.  Konsep  Islam menegaskan bahwa kegiatan bisnis harus berdiri  di atas prinsip persaingan bebas,  namun  demikian  bukan  berarti  kebebasan  tersebut  harus  sesuai dengan ajaran Islam.
Penetapan  harga  atau  rekayasa  harga  oleh  salah  satu  pihak  untuk mendapatkan  keuntungan  dilarang  dalam  Islam,  karena  penetapan  harga harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Penetapan  harga  baru diperbolehkan  bahkan  diwajibkan  bila  bertujuan  untuk  keadilan,  seperti menetapkan  undang-undang  untuk  tidak  menjual  di  atas  harga  resmi  oleh pemerintah.
c. Larangan Terhadap Praktek Riba
Islam  dalam  memperkeras  persoalan  haramnya  riba,  semata-mata demi  melindungi  kemaslahatan  manusia,  baik  dari  segi  akhlaknya, masyarakatnya  maupun  perekonomiannya.    Larangan  mengenai  riba terdapat di dalam Al Qur’an, yaitu Surat Al Imran Ayat 130:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba dengan  berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu mendapat keberuntungan .”
Syariat  Islam  memandang  riba  adalah  salah  satu  dosa  yang  sangat besar dan berbahaya, praktek riba ini sangat merugikan masyarakat. Berikut ini beberapa dampak negatif riba bagi masyarakat, yaitu:
a). Bagi jiwa manusia
b). Bagi masyarakat
c). Bagi pergerakan ekonomi
d. Larangan Terhadap Penimbunan Komoditas (Ihtikar)
Ihtikar artinya  menimbun  barang  agar  yang  beredar  di  masyarakat berkurang, ketika harga  barang tersebut  naik  yang menimbun memperoleh keuntungan  besar  dan  masyarakat  dirugikan.  Tujuan Ihtikar adalah menaikkan  harga  barang  kebutuhan  masyarakat  dengan  cara  memborong kebutuhan  pokok  dan  menimbunnya  terlebih  dahulu  kemudian  menjual barang tersebut pada saat harganya mengalami kenaikan.
Sebab  ihtikar  dilarang  adalah  mencegah  hal-hal  yang  menyulitkan manusia  secara  umum,  baik  itu  kebutuhan  pokok  atau  bukan. Ihtikar menjadi  hal  yang  dilarang  apabila  ada  yang  menimbun  ,sehingga  manusia kesulitan mendapatkannya.

## e. Gharar
Menurut  bahasa  Arab  makna al-gharar adalah al-khathr (pertaruhan). Sehingga Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak  jelas  hasilnya  ( majhul  al-‘aqibah ).  Sedangkan  menurut  As-Sa’di, al- gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan)  dan al-jahalah (ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.
Berdasarkan  pengertian  ini  dapat  diambil  pengertian  bahwa  yang dimaksud  jual  beli  gharar  adalah,semua  jual  beli  yang  mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil.
f. Menjual Barang Yang Dilarang Dalam Islam
Halal dan haram  adalah  persoalan prinsipil.  Memperdagangkan  atau melakukan  transaksi  barang  yang  haram,  misalnya  alkohol,  obat-obatan terlarang dan barang-barang lain yang dilarang dalam Islam. Segala sesuatu yang Allah haramkan terlarang untuk diperjual belikan
Jika  terjadi  transaksi  terhadap  komoditas  yang  diharamkan  dalam Islam  maka  seluruh  pihak  yang  terlibat  transaksi  ikut  menanggung  dosa,
sebagaimana  disebutkan  dalam  firman  Allah  berikut  ini: dan  janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran . (Al Maidah: 2)
Semua  pekerjaan  yang  diperoleh  dengan  jalan  haram  adalah  dosa. Setiap  daging  yang  tumbuh  dari  dosa  para  pihak  yang  terlibat  dalam memperdagangkan  barang-barang  haram  ini  tidak  dapat  diselamatkan, sebab pokok perdagangannya itu sendiri sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan apapun.
g. Najsy
Najsy adalah bentuk aktivitas perniagaan yang dilarang dalam ajaran Islam, najsy merupakan  salah  satu  upaya  penjual  untuk  menaikkan  harga tawaran barang. Najasy adalah bentuk  praktek jual-beli  yang dilarang oleh Islam,  hal  ini  disampaikan  oleh  Nabi  Muhammad  dalam  hadis  berikut  ini: Janganlah  kamu  sekalian  melakukan  jual-beli  dengan  cara  najasy .  (HR. Al-Bukhari)
Najasy merupakan hal yang dilarang oleh Allah dalam praktek bisnis, maka  bilamana  praktek najasy ini  dilakukan,  jual  beli  tersebut  tidak  halal.
Najsy dilakukan  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang  sebenarnya  tidak mempunyai  keinginan  untuk  membeli  barang  tersebut.  Hal  ini  bertujuan untuk  menguntungkan  penjual  secara  sepihak,  karena  pembeli  dirugikan dengan membeli barang tersebut harga yang tinggi.

## 2. Konsep CSR Dalam Islam
CSR  berkaitan  erat  dengan  etika  bisnis  oleh  karena  itu  konsep  CSR  dalam  Islam juga  berkaitan  dengan  konsep  etika  bisnis  dalam  Islam,  paradigma  Islam  tentang etika  bisnis  adalah  adanya  konsepsi  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  manusia dengan manusia lain dan manusia dengan lingkungannya. Konsep ini sejalan dengan triple  bottom  line CSR  (3P)  yang  terdiri  dari  tiga  komponen  penting sustainable development, 3P merupakan singkatan dari profit, planet dan people .
Konsep  hubungan  manusia  ini  dalam  Islam  dikenal  dengan  istilah hablumminallah  wa  hablumminannas merupakan  landasan  filosofis  yang  harus dibangun dalam pribadi Muslim. Hablumminallah maupun hablumminannas adalah dua  aspek  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  kedua  hubungan  tersebut  harus  berjalan dengan  seimbang  dimana  hubungan  sesama  manusia  tidak  boleh  bertentangan dengan hubungan kita kepada Allah.
Hablumminallah adalah  amalan-amalan  yang  termasuk  persoalan  ibadah, contohnya sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al Qur’an, doa, zikir, tahlil, shalawat dan lain-lain. Hablumminnas (hubungan manusia dengan manusia) merupakan salah satu  kewajiban  bagi  Muslim  yang  diperintahkan  Allah  SWT  sebagai  upaya  kita menjalin hubungan antara manusia.
Allah  menurunkan  syariat  tidak  hanya  berisi  aturan  untuk  beribadah,  tetapi juga untuk mengatur hubungan sesama manusia. Islam mengatur banyak hal tentang urusan antar sesama manusia. Mulai dari perkara jual beli, pinjam meminjam, sewa- menyewa,  pembagian  warisan,  hukuman  untuk  tindakan  kriminal,  pernikahan  dan banyak hal yang menyangkut urusan manusia.
Bisnis  dalam  Islam  memiliki  posisi  yang  sangat  mulia  sekaligus  strategis kerena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Bisnis dalam perspektif ekonomi Islam bersifat universal,  Kepemilikan,  pemanfaatan  dan  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  oleh siapapun  tanpa  sekat  agama,  kepercayaan,  ras,  suku  dan  bahasa.  Kegiatan  bisnis merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  peran  manusia  sebagai khalifah dalam  rangka memakmurkan  bumi  berdasarkan  petunjuk  Allah  sekaligus  sebagai  ibadah  kepada Allah.
Pelaksanaan kegiatan memakmurkan bumi harus tetap menjaga keseimbangan  dan  keharmonisan  semesta  secara  fisik  dan  sosial,  lahir  maupun batin.  Penegakan    iman  dan  takwa  diwujudkan  setiap  aspek  dan  kegiatan  usaha dengan  memperhatikan  hubungan  baik  yang  komprehensif  mencakup  seluruh
kepentingan  stakeholder termasuk lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiatan bisnis ditujukan  untuk  menciptakan  dan  memelihara  kebaikan  bagi  semua,  sebagaimana tujuan  dari  Islam  adalah  terwujudnya  keberkahan  dan  kasih  sayang  bagi  semesta alam ( rahmatan lil alamin ).
Kedudukan  manusia  dalam  bisnis  secara  kodrat  tidak  terlepas  dari kecenderungan  untuk  berperilaku  baik  dan  buruk,  terlebih  lagi  manusia  yang beraktifitas  di  dunia  bisnis.  Pelaku  bisnis  dapat  melakukan  aktivitas  bisnisnya dengan  cara  yang  tidak  baik  untuk  mencapai  tujuannya,  namun  disisi  lain  tidak menutup  kemungkinan  adanya  pelaku  bisnis  yang  tetap  mampu  mempertahankan perilaku baiknya dalam bisnis. Bisnis yang dipandu oleh spiritualitas dan etika akan menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat  dan  berkesinambungan  dengan  terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.
Di dunia bisnis saat ini telah bekembang teori dan pedoman good corporate governance (GCG), demikian juga dalam Al Qur’an dan Hadis tercantum pedoman- pedoman  untuk  melaksanakan  bisnis  dengan  baik  dan  benar.  Berdasarkan  kajian, asas  GCG  dan  aspek-aspek  lain  dari  GCG  mempunyai  landasan  dalam  Al  Qur’an dan  Hadis.  Secara  operasional  bisnis  dalam  Islam  dapat  mengacu  pada  dua  asas, asas  pertama  adalah  sifat  dan  perilaku  nabi  dan  rasul  dalam  beraktifitas  termasuk dalam  berbisnis  yaitu shiddiq,  fathonah,  amanah,  dan  tabligh  (nubuah) .  Ke  empat sifat ini memiliki kandungan pengertian antara lain:
a) Shiddiq berarti  benar,  yaitu  senantiasa  menyatakan  dan  melakukan  kebenaran dan  kejujuran  dimanapun  berada  dan  kepada  siapapun.  Implikasinya  dalam berbisnis  adalah  tegaknya  kejujuran  dan  menghindari  semua  bentuk  penipuan dan penggelapan.
b) Fathanah berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan  rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis sifat fatanah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan atau kegiatan yang diperbolehkan atau tidak.
c) Amanah berarti  dapat  dipercaya,  yaitu  menjaga  kepercayaan  yang  diberikan oleh  Allah  dan  orang  lain.  Dalam  berbisnis,  pemberian  kepercayaan  ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan bisnis.
d) Tabligh berarti  menyampaikan  yaitu menyampaikan wahyu dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi.
Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan  yang lainnya  yang merupakan salah satu perwujudan dari iman dan takwa. Dari keempat kesatuan sifat Nabi Muhammad SAW sejalan dengan asas GCG yang berlaku  secara  umum  dalam  dunia  usaha  yaitu  transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan ( fairness ).

## a. Transparansi atau Keterbukaan
Transparansi  secara  sederhana  bisa  diartikan  sebagai  keterbukaan informasi,  dalam    mewujudkan  prinsip  ini,  perusahaan  dituntut  untuk menyediakan  informasi  yang  cukup,  akurat,  tepat  waktu  kepada  segenap stakeholders .  Tranparansi  mengandung  unsur  pengungkapan  dan  penyediaan informasi  yang  memadai  dan  mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan. Transparansi  diperlukan  agar  pelaku  bisnis  menjalankan  bisnis  secara  objektif dan sehat. Pelaku bisnis harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya  masalah  yang  disyaratkan  oleh  peraturan    perundangan,  tetapi  juga  hal yang penting untuk pengambilan keputusan.

## b. Akuntabilitas
Akuntabilitas  berarti  adanya  kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggungjawaban  elemen  perusahaan.  Apabila  prinsip  ini  diterapkan  secara efektif,  maka  akan  ada  kejelasan  akan  fungsi,  hak,  kewajiban,  dan  wewenang serta  tanggung    jawab  antara  pemegang  saham,  dewan  komisaris,  dan  dewan direksi.  Akuntabilitas  merupakan  asas  penting  dalam  bisnis  juga  diatur  dalam
Islam  sebagaimana  tercermin  dalam  Surat  Al  Isra  Ayat  36  yang  artinya, dan janganlah  kamu  mengikuti  apa  yang  kamu  tidak  mempunyai  pengetahuan tentangnya.  Sesungguhnya  pendengaran,  penglihatan  dan  hati,  semuanya  itu akan  diminta  pertanggungan  jawabnya .  Akuntabilitas  mengandung  unsur kejelasan  fungsi  dalam  organisasi  dan  cara  mempertanggungjawabkannya, pelaku  bisnis  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  secara transparan dan wajar.

## c. Independensi
Prinsip  ini  mensyaratkan  agar  perusahaan  dikelola  secara  profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang  tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dinyatakan Allah dalam  firmanNya: Sesungguhnya  orang-orang  yang  mengatakan,  ”Rabb  kami ialah Allah”, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan  turun  kepada  mereka  (dengan  mengatakan):  ”Janganlah  kamu  merasa takut  dan  janganlah  kamu  merasa  sedih;  dan  bergembiralah  kamu  dengan (memperoleh)  surga  yang  telah  dijanjikan  Allah  kepadamu ”.  (QS.  Fushshilat Ayat  30)
Independensi  terkait  dengan  konsistensi  yaitu  tetap  berpegang  teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sikap ini ditunjukan dengan sikap  yang mampu menyerap informasi,(mendengar perkataan) dan mengambil keputusan  (mengikuti)  yang  terbaik  (sesuai  dengan  nuraninya  tanpa  tekanan pihak manapun).
d. Kewajaran dan kesetaraan ( fairness )
Kewajaran  dan  kesetaraan  ( fairness )  mengandung  unsur  kesamaan perlakuan dan kesempatan sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah Ayat  8  yang  artinya:  W ahai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan  kamu  tidak  berlaku  adil.  berlaku  adillah  kamu  karena  adil  itu lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah  karena  Allah  Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan . (QS. Al-Maidah Ayat 8)
Fairness atau  kewajaran  merupakan  salah  satu  wujud  keadilan  dalam dunia  bisnis.  Setiap  keputusan  bisnis,  baik  dalam  skala  individu  maupun lembaga,  hendaklan  dilakukan  sesuai  kewajaran  dan  kesetaraan  sesuai  dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka.

## e. Responsibility (pertanggungjawaban)
Pertanggungjawaban  perusahaan  adalah  kepatuhan  perusahaan  terhadap peraturan  yang  berlaku,  diantaranya  termasuk  masalah  pajak,  hubungan industrial,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  perlindungan  lingkungan  hidup, memelihara  lingkungan  bisnis  yang  kondusif  bersama  masyarakat  dan sebagainya.
Tanggungjawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat  yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  Al  Isra  Ayat  14  yang  artinya: Bacalah kitabmu  (laporan  pertanggungjawabanmu),  cukuplah  kamu  pada  waktu  itu mengevaluasi  dirimu  sendiri .  Dengan  pertanggungjawaban  ini  maka  kegiatan bisnis    yang  dijalankan  dapat  terpelihara  kesinambungannya  dalam    jangka panjang  dan  mendapat  pengakuan  sebagai  pelaku  bisnis  yang  baik  ( good corporate citizen ).
Berdasarkan  prinsip  ini,  pelaku  bisnis    harus  berpegang  pada  prinsip kehati-hatian  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  bisnis  dan perundangan-undangan,  anggaran  dasar  serta  peraturan  internal  pelaku  bisnis. Pelaku  bisnis    harus  melaksanakan  isi  perjanjian  yang  dibuat  termasuk  tetapi tidak  terbatas  pada  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  yang  disepakati  oleh  para
pihak.  Prinsip  ini  juga  terkait  dengan  pelaksanaan  CSR,  dimana  pelaku  bisnis harus melaksanakan tanggung jawab sosial. Bentuk pelaksanaan CSR antara lain dengan    peduli  terhadap  masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan  terutama  di sekitar  tempat  berbisnis  dengan  membuat  perencanaan  dan  pelaksanaan  yang memadai.  Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  tersebut  dapat  dilakukan  dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah .
Penerapan  CSR    merupakan  salah  satu  implementasi  etika  bisnis,  CSR merupakan  hal  yang  menentukan  dalam  mempertahankan  eksistensi  suatu perusahaan.  Pemikiran  yang  mendasari  CSR    merupakan  inti  dari  Etika  Bisnis karena  perusahaan  tidak  hanya  mempunyai  kewajiban-kewajiban  ekonomis  dan legal  tetapi  juga  kewajiban-kewajiban  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan ( stakeholders ),  karena  perusahaan  tidak  bisa  hidup,  beroperasi  dan  memperoleh keuntungan  tanpa  bantuan  pihak  lain.  CSR  merupakan  pengambilan    keputusan Perusahaan  yang dikaitkan dengan nilai-nilai  etika, dapat memenuhi kaidah-kaidah dan  keputusan  hukum  dan  menjunjung  tinggi  harkat  manusia,  masyarakat  dan lingkungan.
Konsep responsibility (tanggung jawab) dan fairness (keadilan) merupakan prinsip-prinsip  etika  yang  diimplementasikan  dalam  wujud  CSR.  Oleh  sebab  itu, mengkaji  konsep  CSR  berarti  membahas  konsep  tanggung  jawab  ( responsibility ) perusahaan  dan  perwujudan  keadilan  ( fairness )  sebagai  etika  bisnis. Responsibility atau  pertanggungjawaban  adalah  kepatuhan  perusahaan  terhadap  ketentuan/hukum yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan  keselamatan  kerja,  perlindungan  lingkungan  hidup,  memelihara  lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.
CSR dalam perspektif Islam harus dapat menjadi konsep yang menawarkan keseimbangan  kepentingan  antara shareholders dan stakeholders .  Secara  teoretik CSR  dapat  didefinisikan  sebagai  tanggung  jawab  moral  perusahaan  dengan  atau tanpa aturan hukum sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Prinsip-
prinsip  dasar  dalam  etika  bisnis  Islam  pertama  kali  dirumuskan  oleh  An-Naqvi dalam bukunya Ethics and Economics: An Islamic Synthesis (1981).  Rumusan Ab- Naqvi  ini  selanjutnya  banyak  dikutip  oleh  para  penulis  kontemporer  tentang ekonomi  Islam  di  dunia,  empat  prinsip  ( aksioma )  etika  bisnis  Islam  ini  dapat diterapkan  dalam  sebagai  konsep  CSR  terdiri  dari  tauhid  ( unity /kesatuan), keseimbangan  atau  kesejajaran  ( equilibrium ),  kehendak  bebas  ( free  will ),  dan tanggung jawab ( responsibility ).

## a. Tauhid (unity)
Tauhid  merupakan  konsep  serba  eksklusif  dan  serba  inklusif,  pada tingkat  absolut  konsep  ini  membedakan  sang khalik dengan  makhlukNya  yang memerlukan  penyerahan  tanpa  syarat  kepada  kehendakNya.  Tetapi  pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata, konsep tauhid merupakan  dimensi  vertikal  Islam  sekaligus  horizontal  yang  memadukan  segi politik, sosial ekonomi.
Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan  Tuhan,  prinsip  ini  menunjukkan  dimensi  vertikal  Islam  yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan z at yang sempurna (Tuhan) dan tak terbatas.
Keesaan  seperti  dicerminkan  dalam  konsep  tauhid  merupakan  dimensi vertikal  Islam,  konsep keesaan Tuhan menggabungkan semua  aspek kehidupan seorang  Muslim,  baik  ekonomi,  politik,  agama,  sosial  dan  masyarakat.  Prinsip ini menekankan pada gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan, prinsip ini memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim.
Aksioma  ini  memberikan  konsep  bahwa  Allah  menetapkan  batas-batas tertentu  atas  perilaku  manusia  untuk  memberikan  manfaat  tanpa  ada  yang merasa  dirugikan  dengan  menaati  ajaran  Islam.  Atas  dasar  pandangan  konsep
tersebut, maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun  horizontal,  membentuk  suatu  persamaanyang  sangat  penting  dalam sistem  Islam.  Berpijak  prinsip  ini  seorang  Muslim  dalam  melakukan  aktivitas bisnisnya  tidak  akan  melakukan  praktek  bisnis  yang  dilarang  oleh  Allah,  baik secara terpaksa atau tidak.

## b. Keseimbangan Atau Kesejajaran ( Equilibrium )
Keseimbangan  atau  ' adl menggambarkan  dimensi  horisontal  ajaran Islam,  dan  berhubungan  dengan  harmoni  segala  sesuatu  di  alam  semesta.  Sifat keseimbangan  ini  lebih  dari  sekedar  karakteristik  alam,  sifat  ini  harus ditanamkan  oleh  setiap  Muslim  dalam  kehidupannya.  Keseimbangan  berarti bahwa  perilaku  bisnis  harus  seimbang  dan  adil,  keseimbangan  berarti  tidak berlebihan  dalam  mengejar  keuntungan  ekonomi.  Pada  struktur  ekonomi  dan bisnis  harus  menghindari  pemusatan  kekuasaan  ekonomi  dan  bisnis  pada segelintir  orang,  konsisten  dalam  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan.  Seorang Muslim  harus  memenuhi  keseimbangan  nilai  yang  sama  antara  nilai  sosial  dan individual dalam masyarakat, kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial.
Bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tidak terbatas maupun  sistem  pasar  yang  bebas  tak  terkendali.  Hal  ini  disebabkan  karena ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.  Keseimbangan  dan  keadilan  dalam  Islam  juga  berarti  kepemilikan individu dalam Islam bersifat terbatas dan harta mempunyai fungsi sosial.
Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam, tuntunan dan aturan  Islam  dibangun di  atas dasar keadilan dan seluruh  Muslim diperintahkan  untuk  berlaku  adil.  Dalam  beraktivitas  di  dunia  bisnis,  Islam mengharuskan  untuk  berbuat  adil,  tak  terkecuali  pada  pihak  yang  tidak  disukai dan tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan agama, ras, suku dan kekayaan ( non diskriminatif ).

## c. Kehendak bebas ( Free Will )
Manusia  sebagai khalifah sampai  batas-batas  tertentu  mempunyai kehendak  bebas  untuk  mengarahkan  kehidupannya  kepada  tujuan  yang  akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas ( free will ) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah . Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis  manusia  mempunyai  kebebasan  untuk  membuat  suatu  perjanjian  atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.
Kehendak  bebas  atau  kebebasan  berkaitan  dengan  penentuan  sikap seorang Muslim terhadap pilihan-pilihan, karena terdapat dua konsekuensi yang melekat.  Di  satu  sisi  ada  niat  dan  konsekuensi  buruk  yang  dapat  dilakukan, tetapi  di  sisi  lain  ada  niat  dan  konsekuensi  baik.  Pilihan  antara  baik  dan  buruk adalah bentuk resiko yang bakal berdampak pada pahala dan dosa.
Manusia  mempunyai  suatu  potensi  dalam  menentukan  pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas  yang  diberikan  Allah  kepada  manusia  haruslah  sejalan  dengan  prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas  itu  harus  sejalan  dengan  kemaslahatan  kepentingan  individu  telebih  lagi pada kepentingan umat.
d. Tanggung Jawab ( Responsibility )
Kebebasan  tanpa  batas  adalah  suatu  hal  yang  mustahil  dilakukan  oleh manusia  karena  tidak  menuntut  adanya  pertanggungjawaban  dan  akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan  tindakannya.  Kebebasan  yang  dimiliki  manusia dalam  menggunakan  potensi  sumber  daya  memiliki  batas-batas  tertentu,  dan tidak  digunakan  sebebas-bebasnya,  melainkan  dibatasi  oleh  ketentuan  hukum, norma-norma  dan  etika  yang  tertuang  dalam  Al  Qur’an  dan  hadis.  Segala
tuntunan  ini  harus  dipatuhi  dan  dijadikan  acuan  atau  landasan  dalam menggunakan  potensi  sumber  daya  yang  dikuasai,  sumber  daya  yang  dimiliki harus  digunakan  hanya  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis  yang  diperbolehkan. Pengelolaan  bisnis  harus  juga  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  benar,  adil  dan mendatangkan  manfaat  optimal  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan bisnis yang dilakukan.
Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, Allah menetapkan batasan mengenai hal yang bebas dilakukan oleh manusia. Manusia sebagai  pelaku  bisnis  mempunyai  tanggung  jawab  moral  kepada  Allah  atas perilaku  bisnis,  demikian  juga  harta  merupakan  amanah  Allah  yang  harus dipertanggungjawabkan.  Tanggung  jawab  ( responsibility )  terkait  erat  dengan konsekuensi seorang Muslim atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dia tidak lepas dari hukum  yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial.  Dalam  bidang  ekonomi  dan  bisnis,  prinsip  ini  dijabarkan  menjadi  suatu pola  perilaku  tertentu.  Pertanggungjawaban  terfokus  baik  pada  individual maupun sosial yang kedua-duanya harus dilakukan secara seimbang.
e. Benovelence/Ihsan (Kebenaran/Kebajikan)
Menurut Beekun terdapat lima (5) aksioma dalam ekonomi islam, prinsip yang  ke  lima  adalah benovelence atau  dalam  istilah  lebih  familiar  dikenal dengan  Ihsan  Ihsan  adalah  kehendak  untuk  melakukan  kebaikan  hati  dan meletakkan  bisnis  pada  tujuan  untuk  berbuat  kebaikan  sebagai  bentuk  ibadah kepada  Allah.  Kebenaran  dalam  konteks  ini  selain  mengandung  makna kebenaran, terkandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.
Menurut  konteks  bisnis kebenaran  dimaksudkan  sebagai  niat,  sikap  dan perilaku  benar  dalam  upaya  untuk  meraih  keuntungan.  Berpegang  pada  prinsip kebenaran  ini  maka  etika  bisnis  Islam  sangat  menjaga  dan  berlaku  preventif terhadap  kemungkinan  adanya  kerugian  salah  satu  pihak  dalam  melakukan
transaksi,  kerjasama  atau  perjanjian  bisnis.  Bentuk  kebajikan  dalam  bisnis adalah sikap kerelaan yang berkaitan erat dengan sikap jujur. Kerelaan diartikan sebagai  kesediaan  para  pihak  dalam  transaksi,  kerjasama  atau  perjanjian  bisnis yang dilakukan dengan jujur. Kejujuran dilaksanakan dalam setiap proses bisnis yang dilakukan tanpa unsur penipuan, hal ini bertujuan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan antara pelaku bisnis maupun masyarakat.
Kerangka  konsep  CSR  dalam  Islam  dapat  digambarkan  melalui  diagram berikut ini:
Tabligh Fathanah Amanah Shiddiq 5 Aksioma CSR Dalam Islam Tauhid Keseimbangan
Kebebasan
Pertanggung- jawaban Ihsan/Kebaikan Prinsip-Prinsip Transaksi Bisnis Dalam Islam Halal
(Lawful) Penghasilan Yang Halal Perlakuan Yang Adil Kebenaran Pemenuhan kewajiban kesepakatan kepercayaan Bunga ( riba ) Haram
(Unlawful)
Menjual barang terlarang
Penetapan Harga
Penimbunan

## Najasy
Kecurangan & Penipuan Penjualan Yang Tidak  Pasti (Gharar) Etika Bisnis Dalam Islam
(Sifat Nubuah)
Kedermawanan
\

## Kerangka konsep CSR dalam Islam
Lingkaran  pertama  pada  diagram  di  atas  menggambarkan  lima  aksioma sistem  etika  yang  terdiri  dari  tauhid,  keseimbangan,  kehendak  bebas  dan pertanggungjawaban  yang  merupakan  inti  dari  sistem  etika  Islam.  Aksioma  ini adalah prinsip dasar dari setiap sistem ekonomi dan sosial  Islam, aksioma-aksioma tersebut dapat dikembangkan menjadi kerangka konsep CSR dalam Islam.
Lingkaran  kedua  mencakup  unsur-unsur  Islam  etika  Islam  yang  telah diturunkan  dari  prinsip  utama  dalam  Islam  yaitu  tauhid,  unsure-unsur  tersebut adalah sifat nabi Muhammad ( nubuah ) yang terdiri dari shiddiq, fathanah, amanah dan tabligh . Sifat nubuah lebih  menngambarkan  etika  bisnis  dalam  Islam,  karena telah  diajarkan  Nabi  Muhammad  dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Lingkaran terluar mewakili unsur-unsur transaksi bisnis yang sesuai dengan yurisprudensi  Islam  ( fiqih ),  konsep  mengenai  hal-hal  yang  dianjurkan  ( halal )  dan hal-hal  yang  dilarang  ( haram )  memberikan  pedoman  dan  batasan  yang  jelas  untuk transaksi bisnis dalam Islam. Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai  bentuknya  yang  tidak  dibatasi  oleh  jumlah  kepemilikan  (barang/jasa),
namun  dibatasi  dalam  cara  memperolehnya  dan  pendayagunaan  hartanya  karena aturan halal dan haram. Batasan Islam mengenai kegiatan bisnis ini didasarkan pada sistem etika Islam ( nubuah) yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan berasal dari prinsip tauhid.
Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk  dan  ruang  lingkup  kehidupan.  Seorang  Muslim  diwajibkan  untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam kehidupannya, antara jiwa dan raga, antara  individu  dan  sosial  serta  antara  suatu  masyarakat  dengan  masyarakat  yang lain.  Semua  elemen  dari  tiga  lingkaran  yang  disajikan  dalam  diagram  sebelumnya saling  berhubungan  untuk  membentuk  suatu  kerangka  konsep  CSR  dalam  Islam. Diagram menggambarkan kerangka konseptual CSR dalam Islam yang juga menjadi konsep dasar dari suatu sistem sosial dan ekonomi Islam yang bersifat komprehensif serta seimbang.
B.2.  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Islam  Dalam  Pengaturan Corporate  Social Responsibility Di Indonesia

## 1. Konsep CSR Secara Global
Secara global standar CSR dikenal dengan nama ISO 26000 Guidance on Social  Responsibility .  CSR  adalah  tanggung  jawab  sebuah  organisasi  terhadap dampak-dampak  dari  keputusan-keputusan  dan  kegiatan-kegiatannya  pada masyarakat  dan  lingkungan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku  transparan dan  etis  yang  sejalan  dengan  pembangunan  berkelanjutan  dan  kesejahteraan masyarakat;  mempertimbangkan  harapan  pemangku  kepentingan,  sejalan  dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.
Konsep  3P  yang  terdiri  dari profit , people dan planet ,  bisa  dipadukan dengan  komponen  dalam  ISO  26000.  Konsep  keuntungan,  selain  mendapatkan
keuntugan  untuk  perusahaan  tetapi  juga  harus  mencakup  tata  kelola  perusahaan yang  baik  dan  praktek  bisnis  yang  etis.  Konsep planet atau  lingkungan,  jelas berkaitan  dengan  pemeliharaan  dan  pelestarian  lingkungan.  Konsep  masyarakat bisa  merujuk  pada  konsep  pembangunan  masyarakat  yang  tidak  hanya menyangkut  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  (seperti  pemberian  modal  usaha dan  pelatihan  keterampilan  kerja).  Tetapi  juga,  kesejahteraan  sosial  (contohnya, pemberian  jaminan  sosial,  penguatan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan kesehatan dan pendididikan).
CSR  selalu  mengacu  pada  kenyataan  bahwa  tanggung  jawab  sosial perusahaan  merupakan  bagian  penting  dari  strategi  bisnis  yang  berkaitan  erat dengan  keberlangsungan  usaha  dalam  jangka  panjang.  Tanggung  jawab  sosial lingkungan terkait dengan unsur sustainability (pembangunan keberlanjutan) yang dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  perusahaan, lingkungan  maupun  sosial  komunitas  setempat.  Berpijak  dari  berbagai  macam konsep dan  definisi CSR yang  telah  diuraikan  di  atas,  kegiatan  CSR dapat  dibagi ke dalam empat dimensi atau bidang antara lain sebagai berikut:
a) dimensi lingkungan;
b) dimensi sumber daya manusia;
c) dimensi kemanusiaan; dan
d) dimensi hak asasi manusia
2. Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia
a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Dalam UU PT, CSR diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang intinya adalah bahwa PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung
jawab  sosial  dan  lingkungan.  Kewajiban  pelaksanaan  CSR  bagi  perusahaan  yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam,  tidak  hanya  melihat  dari  bidang  kegiatan  usaha  perusahaan,  sehingga walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber daya  alam,  tetapi  selama  kegiatan  usaha  perusahaan  berdampak  pada  fungsi kemampuan  sumber  daya  alam,  maka  wajib  untuk  melaksanakan  CSR.  Hal  ini berarti  bahwa  semua  PT  wajib  melaksanakan  CSR  yang  dianggarkan  dan diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Menurut  UU  PT  perusahaan  harus  menjabarkan  pelaksanaan  kegiatan CSR,    pengungkapan  CSR  yang  dilakukan  perusahaan  ini  memang  sudah  diatur dalam Pasal  66 ayat (1)  dan ayat (2) huruf c, pengungkapan tersebut  dengan cara dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.

## b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Pasal  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal yang mengatur terkait CSR, yaitu Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 15 UU No. 25  Tahun  2007  ini  menegaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  penanaman  modal baik  terhadap  pihak  penanaman  modal  asing  maupun  lokal  berkewajiban memperhatikan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (GCG)  dan  juga  harus melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  dengan  demikian  prinsip GCG dan CSR dalam hal penanaman modal bukan lagi perupakan suatu tanggung jawab  moral  tetapi  sudah  merupakan  kewajiban  hukum  dengan  demikian  jika  hal ini  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  memiliki  dampak  hukum  yaitu  berupa pemberian  sanksi  berupa  peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha, pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau  fasilitas  penanaman  modal  atau  pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Undang-Undang  No.  19  Tahun  2003  tentang  BUMN  yang  mengatur  CSR secara  lebih  terperinci.  Dalam  UU  BUMN  dinyatakan  bahwa  selain  mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada  pengusaha  golongan  lemah,  koperasi  dan  masyarakat.  Undang-undang  ini kemudian  dijabarkan  lebih  jauh  oleh  Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No.  5 Tahun 2007  yang mengatur mulai  dari besaran dana hingga tata  cara pelaksanaan CSR,  dimana  CSR  dilaksanakan  dalam  bentuk  program  kemitraan  dan  bina lingkungan (PKBL).
Seluruh BUMN diwajibkan melaksanakan PKBL sebagai wujud kepedulian terhadap  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  serta  kondisi  lingkungan  sosial masyarakat  sekitar,  BUMN  melaksanakan  PKBL  sebagai  bagian  dari  kegiatan perusahaan.  Dari  perspektif  bisnis,  PKBL  merupakan  wujud  kepedulian  sosial terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sekitarnya  atau  CSR.  Sebenarnya  CSR  telah dilakukan terlebih dahulu oleh BUMN sebelum adanya UU PT tetapi dengan istilah PKBL.
Pengaturan PKBL relatif lebih terperinci dibandingkan CSR dalam UU PT. Hal ini dikarenakan PKBL telah memiliki aturan pelaksana atau teknis, sedangkan UU PT belum ada peraturan teknis pelaksanaan. Maka dari perbandingan peraturan antara  CSR  terdapat  perbedaan  teknis  pelaksanaan  CSR  pada  UU  PT,  sehingga ketentuan  PKBL  pada  BUMN,  harus  disesuaikan  dengan  ketentuan  Pasal  74  UU PT.

## d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perwujudan  untuk  pemenuhan  hak  atas  lingkunagn  hidup  yaitu  dengan munculnya  UU  No.  4  tahun  1982  tentang  Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  telah  diubah  dengan  UU  No.  23  tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  hidup.  Apabila  dikaitkan  dengan  maka  hak  atas lingkungan  memang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Pasal-Pasal yang menyangkut CSR, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) .
Dari pasal-pasal diatas tampak bahwa masalah lingkungan juga merupakan tanggung  jawab  sosial  bagi  perusahaan-perusahaan  sebagai legal  entity untuk mempertahankan  esistensinya  dan  sudah  selayaknya  mengimplementasikan  apa yang  menjadi  tujuan  sosial  perusahaannya.  Selain  itu  dengan  diaturnya  hak  atas lingkungan  dalam  perundang-undangan  nasional  maka  sebagai  konsekuensinya adalah hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna  meminta  kepentingannya  akan  suatu  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan dihormati,  suatu  tuntutan  yang  dapat  didukung  oleh  prosedur  hukum  oleh pengadilan dan perangkat lainnya.

## 3. Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan CSR Di Indonesia
Islam  menempatkan  aspek  ekonomi  dan  tanggung  jawab  sosial  dalam kedudukan yang setara, kedua aspek tersebut harus diatur agar masing-masing dari mendapatkan bagiannya secara benar. Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban  yang  seimbang  dalam  segala  bentuk  dan  ruang  lingkupnya yang terintegrasi  pada  semua bidang kehidupan antara lain agama, ekonomi, dan sosial-politik-budaya.  Konsep  kesimbangan  ini  juga  terkait  antara  jiwa  dan  raga, antara  individu  dan  keluarga,  antara  individu  dan  sosial  dan  suatu  masyarakat dengan masyarakat yang lain.
CSR  dalam  perspektif  Islam  merupakan  konsep  yang  menawarkan keseimbangan  kepentingan  antara shareholders dan stakeholders ,  keseimbangan antara  aspek  ekonomi  dan  sosial  ini  dapat  dilihat  dalam  prinsip-prinsip  Islam.
Prinsip-prinsip  dasar  dalam  etika  bisnis  Islam  yang  dapat  dijadikan  sebagai konsep, yaitu tauhid ( unity/ kesatuan), keseimbangan atau kesejajaran ( equilibrium ),  kehendak  bebas  ( free  will ),  dan  tanggung  jawab  ( responsibility ).
Prinsip-prinsip  ini  sejalan  dengan  konsep  CSR,  karena  pada  dasarnya  segala aktifitas bisnis dilihat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.
CSR  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  baru,  kedudukan  mengenai  CSR ini  semakin  menguat  terutama  setelah  dinyatakan  dengan  tegas  dalam  UU  PT
yang terdapat pada Pasal 1 angka (3) dan Pasal 74 yang belum diatur UU PT yang terdahulu.  Melihat  perkembangan  CSR  yang  telah  diadopsi  ke  dalam  peraturan perundang-undangan, maka dapat ditelusuri lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip yang  terdapat  dalam  ajaran  Islam  ini  diterapkan  dalam  pengaturan  CSR  di Indonesia.  Berikut  ini  adalah  bagan  yang  menggambarkan  penerapan  prinsip- prinsip Islam dalam peraturan perundang-undangan:

## Illahiyah
(Tauhid)
Nubuah
4 Sifat Nabi Muhammad
Amanah
Siddhiq Fatonah Tabligh 4 Aksioma CSR Dalam Islam
pertanggung-jawaban Keseimbangan Kehendak bebas
Ihsan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai CSR Di Indonesia
Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa prinsip utama dalam Islam adalah  prinsip tauhid atau illahiyah, prinsip  ini  berarti  bahwa  segala  sesuatu  di alam semesta adalah makhluk hidup dan Allah merupakan satu-satunya Pencipta.
Pada  hakekatnya  tauhid  harus  menjadi  landasan  untuk  setiap  Muslim  dalam menjalankan  segala  aktivitas  kehidupannya,  tidak  terkecuali  dalam  melakukan kegiatan  bisnis.  Setiap  aktivitas  bisnis  harus  dipandang  sebagai  ibadah,  terjadi kesatuan  antara  kegiatan  bisnis  dengan  moralitas  yang  bertujuan  untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dari pemahaman di atas dapat diambil pemaknaan bahwa prilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata  tetapi  mempunyai  sifat  Ilahiyah.  Adanya  sikap  kerelaan  diantara  yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan cirri-ciri
dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat di atas tidak  ada,  maka  bisnis  yang  dilakukan  tidak  akan  mendapat  keuntungan  dan manfaat. Prinsip tauhid ini terkait dengan prinsip-prinsip nubuah (sifat Rasulullah) yang  terdiri  dari shiddiq,  fathanah,  amanah dan tabligh . Sifat nubuah lebih menngambarkan  etika  bisnis  dalam  Islam,  karena  telah  diajarkan  Nabi Muhammad  dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam  menjalankan  kegiatan bisnis.
Shiddiq berarti  mempunyai  kejujuran  dan  selalu  melandasi  ucapan, keyakinan  dan  amal  perbuatan  atas  dasar  nilai-nilai  kebenaran  yang  diajarkan Islam.  Dalam  bisnis  Islam,  kunci  utama  yang  harus  dikedepankan  adalah kejujuran. Kejujuran ditunjukan dengan setiap perkataan  yang dibuktikan dengan perilaku,  berpijak  pada  kebenaran  dan  sesuai  fakta  yang  ada.  Konsisten  dalam iman  dan  nilai-nilai  kebaikan,  meski  menghadapi  tantangan. Istiqamah dalam kebaikan  ditampilkan  dalam  keteguhan,  kesabaran  serta  keuletan  sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.
Fathanah berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala  yang  menjadi  tugas  dan  kewajibannya.  Sifat  ini  akan  menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Fathanah juga  berarti  cerdas,  yaitu  mampu  berpikir  secara  jernih  dan    rasional serta  mengambil  keputusan  dengan  cepat  dan  tepat.  Dalam  dunia  bisnis  sifat fathanah  ini  digunakan  untuk  memberi  batasan  untuk  pelaku  bisnis  dengan  cara mengidentifikasi  dan  menetapkan  hal-hal  dan  atau  kegiatan  yang  diperbolehkan atau  tidak. Fathanah juga  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  kreatif  dan konseptual  pelaku  bisnis  yang  berfungsi  membentuk,  mengubah  dan mengembangkan  semua  potensi  kehidupan  alam  semesta  menjadi  sesuatu  yang konkret dan bermanfaat.
Amanah ,  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  setiap  tugas  dan kewajiban. Amanah ditampilkan  dalam  keterbukaan,  kejujuran,  pelayanan  yang optimal,  dan  ihsan  (kebajikan)  dalam  segala  hal.  Pelaku  usaha  harus  memiliki amanah dengan  menampilkan  sikap  keterbukaan,  kejujuran,  pelayanan  yang Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Amanah berarti  dapat  dipercaya,  yaitu  menjaga kepercayaan  yang  diberikan  oleh  Allah  dan  orang  lain.  Dalam  berbisnis, pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan bisnis.
Tabligh , mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan  ketentuan-ketentuan  ajaran  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari. Sifat tabligh dapat  disampaikan  pelaku  usaha  dengan  bijak,  sabar,  argumentatif, dan  persuasif  yang  dapat  menumbuhkan  hubungan  kemanusiaan  yang  kuat.  Para pelaku  usaha  dituntut  mempunyai  kesadaran  mengenai  etika  dan  moral,  karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki.
Tabligh mempunyai  arti  kebenaran,  menurut  konteks  bisnis  kebenaran dimaksudkan  sebagai  niat,  sikap  dan  perilaku  benar  dalam  upaya  untuk  meraih
keuntungan. Berpegang pada prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak dalam melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. Penyampaian kebenaran dalam dunia bisnis diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik bisnis  yang  baik  dan  bersih,  kesediaan  pelaku  bisnis  untuk  bertanggungjawab. Kemudian  etika  sifat-sifat nubuah ini  diturunkan  menjadi  aksioma  etika  bisnis Islam,  dimana  prinsip-prinsip  Islam  ini  kemudian  diadopsi  ke  dalam  Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang CSR di Indonesia.
\

## a. Keseimbangan (equilibrium)
Seorang  Muslim  juga  harus  memenuhi  keseimbangan  nilai  yang  sama antara nilai sosial dan individual dalam masyarakat, kebahagiaan individu harus mempunyai  nilai  yang  sama  dipandang  dari  sudut  sosial.    Prinsip  ini  telah diterapkan  ke  dalam  aturan  CSR  di  Indonesia  yaitu  UU  PT  Pasal  1  ayat  3  dan Pasal 74 ayat 2:

## a) Pasal 1 angka (3)
Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah  komitmen  Perseroan untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik bagi  Perseroan  sendiri,  komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya.

## b) Pasal 74 Ayat 2
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  itu  merupakan  kewajiban perseroan  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepatutan  dan kewajaran.
UU  PT  mewajibkan  setiap  perusahan  untuk  melaksanakan  CSR,  baik secara  langsung  atau  tidak  secara  langsung  menggunakan  sumber  daya  alam dalam kegiatan usaha perusahaan. Dengan berlakunya pasal ini maka CSR yang semula  adalah  kewajiban  moral  yang  bersifat  sukarela,  berubah  menjadi kewajiban hukum yang bersifat mengikat.
Prinsip  keseimbangan juga dapat  dilihat dalam UU BUMN  Pasal  2 Ayat (1)  huruf  e  dan  Pasal  88  Ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  selain  mencari keuntungan,  peran  BUMN  adalah  juga  memberikan  bimbingan  bantuan  secara aktif  kepada  pengusaha  golongan  lemah,  koperasi  dan  masyarakat  dengan  cara menyisihkan  sebagian  laba  bersihnya  untuk  keperluan  pembinaan  usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara.
Prinsip keadilan dan keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial juga dapat  dilihat  dalam  Pasal  16  UU  PM  yang  berbunyi  bahwa  setiap  penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
b. Kehendak Bebas ( free Will )
Manusia  mempunyai  suatu  potensi  dalam  menentukan  pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas  yang  diberikan  Allah  kepada  manusia  haruslah  sejalan  dengan  prinsip dasar  diciptakannya  manusia  yaitu  sebagai  khalifah  di  bumi  yang  harus  dapat menyeimbangkan  antara  kepentingan  individu  dan  sosial.  Kebebasan  diartikan sebagai kebebasan  yang sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam Al Qur’an  dan  undang-undang  serta  dibatasi  oleh  hak  orang  lain,  salah  satunya adalah  kewajiban  melestarikan  lingkungan.  Pelestarian  lingkungan  ini disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al Baqarah Ayat 11:
Dan  apabila  dikatakan  pada  mereka:  “janganlah  kalian  berbuat kerusakandimuka bumi”, mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yangmengadakan perbaikan.” (QS. Al Baqarah: 11).
Tanggung  jawab  manusia  untuk  memelihara  lingkungan  hidup  dan larangan merusak lingkungan dinyatakan dengan jelas. Peranan dan pentingnya air  dalam  lingkungan  hidup  juga  ditekankan.  Ayat  di  atas  juga  menyatakan peringatan  mengenai  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  terjadi  karena pengelolaan bumi dengan mengabaikan lingkungan sekitar.
Hak  mengenai  lingkungan  yang  sehat  diatur  di  dalam  Undang-Undang No. 39 tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3).
Pasal 9 Ayat (2)
Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
Pasal 9 Ayat (3)
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dari  aturan-aturan  hukum  tersebut  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial  yang baik dan atas lingkungan hidup  yang  sehat.  Hak  yang  dimiliki  masyarakat  ini  harus  dipenuhi  oleh perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha dalam menjalankan roda perekonomian  perusahaannya.  Selanjutnya  kewajiban  untuk  melakukan pelestarian  lingkungan  hidup,  UU  No.  23  tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan  hidup  kemudian  diperbaharui  dalam  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup  yang diatur Pasal  65 sebagai berikut:
(1)  Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
(2)  Setiap  orang  berhak  mendapatkan  pendidikan  lingkungan  hidup, aksesinformasi,  akses  partisipasi,  dan  akses  keadilan  dalam  memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
(3)  Setiap  orang  berhak  mengajukan  usul  dan/atau  keberatan  terhadap rencanausaha  dan/atau  kegiatan  yang  diperkirakan  dapat  menimbulkan dampakterhadap lingkungan hidup;
(4)  Setiap  orang  berhak  untuk  berperan  dalam  perlindungan  dan pengelolaanlingkungan  hidup  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup;
(6)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengaduan  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.
Berdasarkan  uraian  undang-undang  di  atas  jelas  bahwa  masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia  yang  merupakan  hak  yang  paling  mendasar  yang  dimiliki  oleh  setiap orang.  Lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sangat  berperan  dalam kelangsungan  hidup  masyarakat.  Masyarakat  juga  berhak  mendapatkan pendidikan  lingkungan  hidup,  akses  informasi,  akses  partisipasi  dan  akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## c. Pertanggungjawaban
Segala  kebebasan  dalam  melakukan  bisnis  oleh  manusia  tidak  lepas  dari pertanggungjawaban  yang  harus  diberikan  atas  aktivitas  yang  dilakukan  sesuai ketentuan  hukum,  norma-norma  dan  etika  yang  tertuang  dalam  Al  Qur’an  dan hadis.  Segala  tuntunan  ini  harus  dipatuhi  dan  dijadikan  acuan  atau  landasan dalam  menggunakan  potensi  sumber  daya  yang  dikuasai,  sumber  daya  yang dimiliki  harus  digunakan  hanya  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis  yang diperbolehkan.  Pengelolaan  bisnis  harus  juga  dilakukan  dengan  cara-cara  yang benar,  adil  dan  mendatangkan  manfaat  optimal  bagi  semua  pihak  yang  terlibat dalam  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan.  Al  Qur’an  menegaskan  dalam  Surat  An
Nisa  Ayat  85, barangsiapa  memberikan  hasil  yang  baik,  niscaya  ia  akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya. Prinsip ini diterapkan dalam UU PT, menurut  UU  PT  perusahaan  harus  menjabarkan  pelaksanaan  kegiatan  CSR. Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan ini memang sudah diatur dalam Pasal  66  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  huruf  c,  pengungkapan  tersebut  dengan  cara dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
Pasal 66 ayat (1)
Direksi  menyampaikan  laporan  tahunan  kepada  RUPS  setelah  ditelaah  oleh Dewan  Komisaris  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  setelah  tahun  buku Perseroan berakhir.
Pasal 66 ayat (2)
Laporan  tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memuat  sekurang kurangnya:
Pasal 66 ayat (2) huruf c
Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Laporan tahunan  yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas aturannya memang belum  tegas  untuk  menekan  perusahaan  dalam  melaksanakan  kegiatan  CSR. Bahkan  sanksi  atau  peringatan  yang  diberikan  pada  perusahaan  jika  laporan tahunannya tidak mencantumkan CSR belum jelas. Hal tersebut menjadi koreksi tersendiri  dan  dibutuhkan  kontrol  dari  pemerintah  serta  masyarakat  akan keberadaan  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Indonesia.  Sehingga  laporan tahunan  sebaiknya  untuk  diatur  lebih  tegas  lagi  dalam  hal  mencantumkan program-program CSR dari suatu perusahaan.
UU  PM  juga  mencantumkan  tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan  oleh penanam modal dalam Pasal 15 dan Pasal 16 antara lain menerapkan prinsip tata kelola  perusahaan  yang  baik,  melaksanakan  CSR,  membuat  laporan  tentang
kegiatan  penanaman  modal  dan  menyampaikannya  kepada  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal,  menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi kegiatan  usaha  penanaman  modal,  mematuhi  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  dan  menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kesejahteraan pekerja.
Ihsan  berarti  kebaikan  atau  kebajikan,  bentuk  kebajikan  dalam  bisnis  adalah  sikap kerelaan yang berkaitan erat dengan sikap jujur. Kerelaan diartikan sebagai kesediaan para  pihak  dalam  transaksi,  kerjasama  atau  perjanjian  bisnis  yang  dilakukan  dengan jujur.  Kejujuran  dilaksanakan  dalam  setiap  proses  bisnis  yang  dilakukan  tanpa  unsur penipuan,  hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  dan  menjaga  keharmonisan  hubungan antara  pelaku  bisnis  maupun  masyarakat.    Ihsan  juga  dapat  dilakukan  dengan memberikan  kebaikan  kepada  orang  lain,  misalnya  penjadwalan  ulang,  menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang sebelum jatuh tempo.
Bentuk  kebaikan dalam  bisnis dapat  diaplikasikan sebagai  kebersamaan  pelaku bisnis dalam  membagi  dan  memikul  beban  sesuai  dengan  kemampuan  masing-masing, kebersamaan  dalam  memikul  tanggung  jawab  sesuai  dengan  beban  tugas,  dan kebersamaan  dalam  menikmati  hasil  bisnis  secara  proporsional  dengan  tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

## C.1. Kesimpulan
1. Konsep CSR Dalam Islam
1) Etika Bisnis Dalam Islam
Islam adalah agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam  semesta,  Islam  berusaha  menyeimbangkan  antara  nilai  moral  dan ekonomi.  Perumusan  etika  ekonomi  Islam  dalam  setiap  kegiatan  bisnis diperlukan  untuk  memandu  segala  kegiatan  ekonomi  seorang  Muslim.  Etika bisnis  Islami  tersebut  selanjutnya  dijadikan  sebagai  kerangka  praktis  untuk mengamalkan  setiap  ajaran  agama  Islam  dalam  melakukan  setiap  kegiatan ekonomi.
Etika  di  dalam  Islam  mengacu  pada  dua  sumber  yaitu  Al  Qur’an  dan Sunah atau Hadits Nabi, dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing  segala  perilaku  dalam  menjalankan  ibadah,  perbuatan  atau aktivitas umat Islam.
Perintah Allah memang tidak berhenti hanya pada tatanan ibadah, tetapi juga terkait erat dengan perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama manusia dan lingkungan  sebagai  bukti  nyata  dari  kesalehan  sosial  dari  umat  Islam  yang dituntut  untuk  berlaku  baik.  Di  samping  itu  ajaran  Islam  melarang  perilaku yang  buruk  dan  merugikan  terhadap  diri  sendiri,  sesama  manusia  dan lingkungan. Kegiatan bisnis  menurut  Islam  adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang atau termasuk  profitnya,  namun  dibatasi  mengenai  cara  memperolehnya  dan pendayagunaan harta tersebut karena terikat pada aturan halal dan haram.
Halal dan haram adalah persoalan penting dalam ajaran Islam, pedoman untuk setiap Muslim dalam setiap aktivitasnya. Berikut ini transaksi bisnis yang diperbolehkan  yaitu  penghasilan  yang  halal,  perlakuan  yang  adil  pada  pekerja (asas non diskriminatif), kedermawanan dan toleransi, kepercayaan, kebenaran dan kejujuran, kesepatan dan pemenuhan kewajiban/menepati janji.
Transaksi bisnis  yang haram  dalam  Islam adalah  bunga/riba, penetapan harga, penimbunan, najasy ,  kecurangan  dan  penipuan,  menjual  barang  telarang,
gharar (perdagangan dengan unsur ketidakpastian, resiko dan spekulasi).

## 2) Konsep CSR Dalam Islam
Secara  operasional  bisnis  dalam  Islam  dapat  mengacu  pada  dua  asas, asas  pertama  adalah  sifat  dan  perilaku  nabi  dan  rasul  dalam  beraktifitas termasuk  dalam  berbisnis  yaitu shiddiq,  fathonah,  amanah,  dan  tabligh .  Asas kedua  adalah  asas  yang  dipakai  dalam  dunia  usaha  pada  umumnya  yaitu transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  serta  kewajaran  dan kesetaraan.  Kedua  asas  operasional  tersebut  diperlukan  untuk  mencapai kesinambungan    ( sustainability )  dengan  memperhatikan  kepentingan  para pemangku kepentingan ( stakeholders ).
Konsep  CSR  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  sebenarnya  terdapat dalam ajaran Islam, Islam sejak lama telah lama membangun sistem kehidupan
yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  sosial  dan  keadilan.  Prinsip-prinsip  dasar dalam  etika  bisnis  Islam  pertama  kali  dirumuskan  oleh  An-Naqvi  dalam bukunya Ethics  and  Economics:  An  Islamic  Synthesis (1981).   Rumusan  Ab- Naqvi  ini  selanjutnya  banyak  dikutip  oleh  para  penulis  kontemporer  tentang ekonomi  Islam  di  dunia  empat  prinsip  ( aksioma )  etika  bisnis  Islam  ini  dapat diterapkan  dalam  sebagai  konsep  CSR,  yaitu  tauhid  ( unity /kesatuan), keseimbangan  atau  kesejajaran  ( equilibrium ),  kehendak  bebas  ( free  will ),  dan tanggung jawab ( responsibility ).
Islam mengajarkan tanggung jawab agar mampu mengendalikan diri dari tindakan  melampaui  batas  kewajaran  dan  kemanusiaan.  Tanggung  jawab  ini mencakup  tanggung  jawab  kepada  Allah,  kepada  sesama  dan  lingkungannya. Hal  ini  diperlukan  untuk  melewati  proses  tujuan  Islam  menjadi rahmatan  lil aa’lamin dapat tercapai.
2.  Penerapan  Nilai-Nilai  Islam  Dalam  Pengaturan Corporate  Social Responsibility Di Indonesia

## 1) Konsep CSR Secara Global
CSR  selalu  mengacu  pada  kenyataan  bahwa  tanggung  jawab  sosial perusahaan  merupakan  bagian  penting  dari  strategi  bisnis  yang  berkaitan  erat dengan  keberlangsungan  usaha  dalam  jangka  panjang.  Tanggung  jawab  sosial lingkungan  terkait  dengan  unsur sustainability (pembangunan  keberlanjutan) yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup perusahaan, lingkungan maupun sosial komunitas setempat.
2) Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia

## a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Dalam UU PT, CSR diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1), (2), (3),  dan  (4)  yang  intinya  adalah  bahwa  PT  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Hal  ini  berarti bahwa  semua  PT  wajib  melaksanakan  CSR  yang  dianggarkan  dan diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan dengan  memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran.  Menurut  UU  PT perusahaan harus menjabarkan pelaksanaan kegiatan CSR,  pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan ini memang sudah diatur dalam Pasal 66 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  huruf  c,  pengungkapan  tersebut  dengan  cara dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Pasal  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  yang  mengatur  terkait  CSR,  yaitu  Pasal  15  dan  Pasal  16.  Pasal  15 UU  No.  25  Tahun  2007  ini  menegaskan  bahwa  dalam  melaksanakan penanaman  modal  baik  terhadap  pihak  penanaman  modal  asing  maupun lokal berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG)  dan  juga  harus  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan (CSR),  dengan  demikian  prinsip  GCG  dan  CSR  dalam  hal  penanaman modal  bukan  lagi  perupakan  suatu  tanggung  jawab  moral  tetapi  sudah merupakan kewajiban hukum.

## c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Undang-Undang  No.  19  Tahun  2003  tentang  BUMN  yang  mengatur  CSR secara lebih terperinci. Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan,  peran  BUMN  adalah  juga  memberikan  bimbingan  bantuan secara  aktif  kepada  pengusaha  golongan  lemah,  koperasi  dan  masyarakat.
Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 5 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR, dimana CSR dilaksanakan dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).
d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perwujudan  untuk  pemenuhan  hak  atas  lingkunagn  hidup  yaitu  dengan munculnya  UU  No.  4  tahun  1982  tentang  Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  telah  diubah  dengan  UU  No.  23  tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  hidup.  Apabila  dikaitkan  dengan  maka hak atas lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai  dengan  Pasal-Pasal  yang  menyangkut  CSR,  yaitu  Pasal  5  ayat  (1) dan  Pasal  20  ayat  (1).  Pasal  ini  mengatur  hak  atas  lingkungan,  maka  hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta  kepentingannya  akan  suatu  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan dihormati.
3)  Penerapan  Nilai-Nilai  Islam  Dalam  Pengaturan Corporate  Social Responsibility Di Indonesia
Prinsip utama dalam Islam adalah prinsip tauhid atau illahiyah, prinsip ini  berarti  bahwa  segala  sesuatu  di  alam  semerta  adalah  makhluk  hidup  dan Allah  merupakan  satu-satunya  Pencipta. Pada  haekekatnya  tauhid  harus menjadi  landasan  untuk  setiap  Muslim  dalam  menjalankan  segala  aktivitas kehidupannya,  tidak  terkecuali  dalam  melakukan  kegiatan  bisnis.  Setiap aktivitas  bisnis  harus  dipandang  sebagai  ibadah,  terjadi  kesatuan  antara kegiatan bisnis dengan moralitas yang bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah.
Prinsip  tauhid  ini  kemudian  dijabarkan  dengan  prinsip-prinsip nubuah (sifat Rasulullah) yang terdiri dari shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah yang juga diturunkan ke dalam empat (4) aksioma dalam Islam yaitu keseimbangan, kehendak  bebas,  pertanggungjawaban  dan ihsan yang  kemudian  diadopsi dalam peraturan perundang-undangan mengenai CSR.

## C.2. Saran
1) Pemerintah sebaiknya segera merubah peraturan mengenai CSR agar lebih jelas dan  sinkron  antara  peraturan  satu  dengan  yang  lain  dan  membuat  standar kegiatan  CSR agar  dapat  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable development ), tepat sasaran dan sesuai dengan ajaran Islam.
2) Para  pihak  baik  itu  Pemerintah,  perusahaan  dan  masyarakat  sebaiknya mempelajari CSR secara utuh dengan disandingkan pada prinsip-prinsip Islam agar dapat menjawab tantangan pencapaian keseimbangan triple bottom line .

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Al-Khallaf, Abdul Wahab, 1981, Khulasah Tarikh Al-Tasyri (Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam) Terj. Ali Imran, Surabaya, PT. Bina Ilmu
Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini,  2004, Komisaris  Independen, Penggerak Praktek GCG di Perusahaan , Jakarta, PT. Indeks
Al Shiddieqiyy, Hasbi, 1974, Pengantar Fiqh Mu’amalah , Jakarta, Bulan Bintang
Al- ‘Utsaimin, Muhammad Shalih, 2004, Pengantar Ilmu Tafsir Terj. Ummu Ismail , Jakarta, Darus Sunah
An-Nabhani, Taqiyuddin, 1996, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam , Jakarta, Risalah Gusti
Ash-Shalih, Subhi, 1999, Membahas Ilmu- Ilmu Al Qur’an , Jakarta, Pustaka al-Firdaus
Asshiddiqie, Jimly, 2003, Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum , Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
Ambadar, Jackie, 2008, CSR Dalam Pratik Di Indonesia , Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
Anshori, Abdul Ghofur, 2006, Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
Basyarahil, A. Aziz Salim, 1992, 22 Masalah Agama , Jakarta, Gema Insani Press
Badzrulzaman Mariam Darus, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti
Beekun, Rafik Issa, 2004, Etika Bisnis Islami Terj. Muhammad, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset
Djaafar, T. Zahara, 2001, Pendidikan Non Formal Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan , Padang, FIP UNP
Ernawan, Erni R., 2007, Business Ethics: Etika Bisnis , Bandung, CV. Alfabeta
Karim, Adiwarman, 2003, Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan, Jakarta, IIIT Indonesia
Hafidhuddin, Didin, 2003, Tafsir al-Hijri, Jakarta, Yayasan Kalimah Thayyibah
Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, 2007, Investasi pada Pasar Modal Syari’ah, Jakarta, Kencana
Kamali, Muhammad Hashim, 1996, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam Terj. Noorhaidi , Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Keraf, A. Sony,  2007, Etika Bisnis , Yogyakarta, Pustaka Filsafat Kanisius
Khon, Abdul Majid, 2009, Ulumul Hadits , Jakarta, Bumi Aksara
Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung, Alumni
Jasiman, 2010, Mengenal Dan Memahami Islam , Solo, PT. Era Adicitra Intermedia,
Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an, 2009, Syamil Al Qur’an:  Al Qur’an dan Terjemahannya , Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema
Lako, Andreas, 2011, Dekontrusi CSR Dan Reformasi Paradigma Bisnis Dan Akutansi , Jakarta, Erlangga
Mannan, Muhammad Abdul 1993, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum , Jakarta, Prenada Media Group Kencana
Mertokusumo, Sudikno, 1996, Penemuan hukum , Yogyakarta, Liberty
Muhaimin, 1994, Dimensi-dimensi Studi Islam , Surabaya, Karya Abditama
Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002, Visi Al Qur’an tentang Etika dan Bisnis , Jakarta, Salemba Diniyah
Munawwir, Ahmad Warson, 1984, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta, PP. Al-Munawwir Krapyak
Muslich, 2004, Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif, Yogyakarta, Ekonisia Fakultas Ekonomi UII
Naqvi, Syed Nawab, 1993, Ethict and Economics: An Islamic Syntesis, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, Bandung, Mizan
Naqvi, Syed Nawab, 2003, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. M. Saiful Anain dan Muhammad Ufuqul Mubin , Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset
Pratley, Peter, 1997, Etika Bisnis (The essence of Bussiness Ethic), Terj. Gunawan Prasetoi , Yogyakarta, Penerbit Andi Dan Simon & Schuster (Asia) Pte, Ltd.
Qardhawi, Muhammad Yusuf, 1993, Halal dan Haram dalam Islam Terj. Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu
Qardhawi, Muhammad Yusuf, 1997, Norma Dan Etika Ekonomi Islam , Jakarta, Gema Insani
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu  Hukum , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Rahman, Asmuni A., 1975, Qaidah-Qaidah Fiqih , Jakarta, Bulan Bintang,
Rahman, Fazlur, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Nastangin dan Soeroyo, Jilid I, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf
Robbyantono, E. dan Eman Sukirman, 2005, Analisa Kelayakan Bisnis dalam Are You an Entrepreneur Bekasi, Pustaka Inti
Salim, Syaikh 2006, Al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunah an- Nabawi yyah atau Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur’an dan As-Sunah, terj. Abu Ihsan Al-Atsari , Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i
Saphiro, Ian, 2006, Asas dan Moral dalam Politik , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan Freedom Institute
Sedarmayanti, 2003, Good Governance(Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju,
Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan , Jakarta, Penerbit Erlangga
Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, Organ Perseroan Terbatas , Jakarta, Sinar Grafika
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press
Solihin, Ismail, 2009, Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability, Jakarta, Salemba Empat
Suharto, Edi, 2007, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) , Bandung, PT. Refika Aditama
Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik , Jakarta, Sinar Grafika
Syafei, Rachmat 2000, Fiqih Muamalah , Bandung, Pustaka Setia,
Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 2005, Ensiklopedi Islam Jilid 3, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve
Tim Studi Islam IAIN Sunan Ampel, 2010, Pengantar Studi Islam , Surabaya: Sunan Ampel Pers
Tunggal, Amin Widjaja, 2008, Corporate Social Responsibility, Jakarta, Harvarindo
Umary, Barmawie, 1988, Pendidikan Islam , Yogyakarta, Sunan Kalijaga
Velazquez, Manuel G, 2005, Etika Bisnis: Konsep dan Kasus Terj. Ana Purwaningsih, Kurnianto, dan Totok Budi Santoso , Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 80
Wibisono, Yusuf, 2007 , Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR , Gresik, Fanscho Publishing
Widjaja, Gunawan Dan Yerimia Ardi Pratama, 2008, Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR , Jakarta, Forum Sahabat Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, Menggagas Bisnis Islami , Jakarta, Gema Insani Press
Zahrah, Muhammad Abu, 2005 Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma’sum, Jakarta, Pustaka Firdaus
Zuhudi, Masjfuk, 1970, Masail Fiqhiyah . Jakarta, PT. Gunung Agung

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ,
www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 1997, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2008, Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE- 07/MBU/2008 Tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Dan
Bina Lingkungan Dan Penerapan Pasal 74 UU PT , www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2007, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per- 05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan , www.hukumonline.com
Republik Indonesia, 2003, Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep- 236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan , www.hukumonline.com

## 3. Jurnal, Makalah dan Internet
Ardana, I Komang, 2008, Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial, www.ejournal.unud.ac.id (diunduh tanggal 11 Oktober 2009 pukul 16.35 WIB)
Arifin, Zainal,  2008, “Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Bebas Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Rejang Lebong”, Tesis , Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Asshiddiqie, Jimly, 2007, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer , (diunduh tanggal 23 Desember 2009, pukul 12.09 WIB)
Dusuki, Asyraf Wajdi dan Humayon Dar, 2005, “Stakeholders’ Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence from Malaysian Economy”, Advance In Islamic Economic And
Finance Journal Vol. 1 (Paper to be presented at the Sixth International Conference on Islamic Economics, to be held in Jakarta, Indonesia, on 21-24 November 2005) (diunduh dari http://islamfinland.files.wordpress.com/2009/08/idb-advances-in- islamic-economics-and-finance.pdf pada Tanggal  12 November 2011, Pukul 12.01 WIB)
Efendi, Muhammad Rizka Maulana, 2010, Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam,,
http://lisensiuinjkt.files.wordpress.com/2010/05/corporate-social- responsibility-4-presentasi-kajian-lisensi.pdf., (diunduh tanggal 2 Juli 2011, Pukul15.00 WIB)
Gill, Umar, 2008, Understanding Islam’s link with Corporate Social Responsibility and Sustainability ,
www.cgrforum.com/library/634375688588346250.pdf (diakses pada tanggal 12 Oktober 2011, Pukul 14.02WIB)
Ginting, Jamin, 2008, “Tinjauan Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Corporate Governance (GCG)”, Jurnal Law Review Vol. VII , Jakarta, Universitas Pelita Harapan
Hasibuan, Chrysanti,  2006 Sekali Lagi, CSR , http://www.swa.co.id (diunduh tanggal 17 Agustus 2011, pukul 17.07 WIB)
Kusumah, Wiraatmadja Suba, 2010, Aspek Hablumminallah dan Hablumminannas (Ebony & Ivory, Bagian I) http://www.kalangsunda.net/apps/forums/topics/show/2668787-2- aspek-hablumminallah-dan-hablumminannas-ebony-ivory- bagian-i- (diunduh pada 11 Oktober 2011, pukul 10.12 WIB)
Marlia, Makna Ani dan Rahmat Hidayat, 2008, Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia , http://mamrh.wordpress.com/2008/07/21/53/ (diunduh 3 Juli 2011 Pukul 21.05 WIB)
Mohammed Jawed Akhtar, 2007, “CSR In Islam”, Disertation , AUT University of New Zealand (diunduh dari http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Companies/z136.pdf, pada tanggal 11 November 2011, pukul 10.00 WIB)

## Prakarsa, Wahjudi, 2000, “Corporate Governance Suatu Keniscayaan,”
Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 2 Oktober-Desember 2000
Rusydi, Fahmi, 2008, Ijma dan Qiyas Adalah Juga Sumber Hukum Islam , http://orgawam.wordpress.com/2008/09/28/ijma-dan-qiyas- adalah-juga-sumber-hukum-islam/ (diunduh pada 11 Oktober 2011, pukul 10.11 WIB)
Saidi, Zaim, 2009, Komoditas Terlarang dalam Muamalat , http://wakalanusantara.com/detilurl/Komoditas.Terlarang.dalam. Muamalat/196 (diakses pada tanggal 1 November 2011, Pukul 11.00 WIB
Sampurna, Muhammad Endro, 2007, Sinergi CSR dengan Perspektif Islam ,http://www.csrindonesia.com/data/articles/2008031008333 2-a.pdf (diunduh pada tanggal 12 Oktober 2011, pukul 10.12
WIB)
Suharto, Edi, 2009, Menggagas Standar Audit Program CSR Initiating Audit Standard of CSR Program ,
http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf. (diunduh  3 Oktober 2009 Pukul 17.05 WIB)
Suharto, Edi, 2009, Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial , www.policy.hu, (diunduh tanggal 23 Desember 2009, pukul 12.04 WIB)
Wahid, Ramli Abdul, 2010, Islam Dan Penegakan Hak Asasi Manusia,
http://ramliaw.wordpress.com/2010/09/19/islam-dan-penegakan- hak-asasi-manusia/ (diunduh pada tanggal 19 September 2011, pukul 10.19 WIB)
Wahyudi, Ade Ilham, 2010, Pandangan Islam Tentang CSR , http://kseiprogres.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam- tentang-csr.html (diunduh pada 11 Oktober 2011, pukul 10.12 WIB)
Warta Warga, 2009, Pengertian Koperasi Dan Sistem-Sistem , http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pengertian-koperasi- dan-sistem-sistem (diakses tanggal 23 Desember 2009, pukul 12.15)