https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp

## PERANAN KESATUAN AKSI MAHASISWA INDONESIA DAN KESATUAN AKSI PELAJAR INDONESIA DALAM PROSES PERALIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TAHUN 1965-1968

## Terra Erlina
Universitas Galuh, Jl. R. E. Martadinata No.150, Ciamis, Indonesia Email: Terraerlina77@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aksi mahasiswa indonesia dan kesatuan aksi pelajar indonesia dalam proses peralihan kepemimpinan nasional tahun 1965-1968 . Perjuangan peranan aksi-aksi mahasiswa sebagai “pressure group” sangat  besar.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  histori  meliputi  langkah-langkah  sebagai berikut: (1). Heuristik (2). Kritik, (3). interpretasi (4). Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Supersemar dan gerakan  aksi  mahasiswa  telah  membawa  kemenangan  bagi  Orde  Baru  melalui  proses  konstitusional  terhadap penyelewengan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Kata Kunci : Aksi Mahasiswa, Peralihan Kepemimpinan

## ABSTRACT
This study aims to explain the actions of Indonesian students and the unity of Indonesian student action in the process of transitioning the national leadership in 1965-1968. In the struggle the role of student actions as a "pressure group" is very large. The method used in this research is historical research including the following steps: (1). Heuristics (2). Criticism, (3).  interpretation  (4).  Historiography.  The  results  showed  that  Supersemar  and  the  student  action  movement  had brought victory for the New Order through a constitutional process of ideological, political, economic, social and cultural distortion.
Keywords: Student Action, Leadership Transition
Cara sitasi : Erlina, T. (2020). Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968. Jurnal Wahana Pendidikan, 7(1), 95-102.
Sejarah Artikel: Dikirim Desember 2019, Direvisi Januari 2020, Diterima Januari 2020.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  mahasiswa  sebagai  warga  perguruan  tinggi  ( Civitas  Akademica )  tidak  hanya dididik  menjadi  calon-calon  sarjana  yang  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tetapi perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu bagi kemajuan masyarakat dan mampu mengembangkan nilai-nilai moral (Sarwono, 1978:49; Wijayanti, 2019). Hal itu sejalan dengan tabiat dari ilmu itu sendiri, mahasiswa memiliki kepekaan yang tinggi terhadap  peristiwa-peristiwa  sosial  dan  lebih  kritis  dalam  melihat  kepincangan-kepincangan  sosial politik yang terjadi serta mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan.
Sifat  inilah  seringkali  sangat  menentukan  fungsi  mahasiswa  dalam  perubahan  politik maupun sosial. Peranan ini akan juga melahirkan minoritas yang sanggup membawa sikap politik mahasiswa sebagai kelompok mayoritas kearah dinamika kehidupannya dan kehidupan sosial polik serta  pemerintahan  (Sardiman,  2015).  Kematangan  para  mahasiswa  ini  yang  terwujud  dalam slogan-slogan  dan  yel-yel  di  dalam  demontrasi,  serta  issu  sentral  yang  benar-benar  mengena kepada  hati  nurani  rakyat.  Tuntunan  tersebut  akhirnya  terkenal  dengan  tritura  (Tiga  Tuntutan Rakyat): Bubarkan PKI, Turunkan harga, dan Bubarkan Kabinet 100 mentri.
Menghadapi gelombang aksi massa mahasiswa ini dijawab oleh Soekarno dengan tuduhan bahwa  gerakan  mahasiswa  itu  ditunggangi  oleh  nekolim  (Neokolialisme  Imperialisme)  serta  akan mendongkel  Soekarno.  Kemudian  Soekarno  berpidato  di  depan  Kabinet  menganjurkan  untuk membentuk  “Barisan  Soekarno”  (Virdianti,  2014).  Kehadiran  barisan  Soekarno  dimanfaatkan  oleh Subandrio untuk menyusun kekuatan massa, ini jelas merupakan tantangan bagi aksi mahasiswa, KAMI dilarang melakukan demontrasi diwilayah DKI Jakarta dan pada akhirnya disusul dengan surat keputusan No. 041/Kogam/1966 yang lainnya mencabut hak hidup KAMI.
Surat  keputusan  tersebt  ditanggapi  oleh  KAMI  dengan  mengeluarkan  ikrar  keadilan  dan kebenaran  yang  salah  satu  isinya  menolak  dengan  tegas  keputusan  Presiden  tersebut  mengenai pembubaran KAMI. Yang paling keras mengecam adalah KAMI Bandung yang dimotori mahasiswa ITB.  Menghadapi  keadaan  yang  semakin  tidak  terkendali,  akhirnya  pada  tanggal  11  Maret  1966 Presiden  Soekarno  mengeluarkan  sutar  perintah  kepada  Mayjen  Suharto  yang  kita  kenal  dengan Supersemar. Lahirnya Supersemar akhirnya dijadikan tonggak sejarah sebagai lahirnya Orde Baru. Rumusan  masalah  yang  sesuai  dengan  penjelasan  diatas  adalah  Bagaimana  peralihan kepemimpinan nasional tahun 1965-1968?

## METODE PENELITIAN
Metode Historis sangat tepat digunakan dalam penelitian ini, karena meneliti tentang peristiwa yang terjadi  pada  masa  lampau  yang  berkaitan  dengan  usaha  yang  dilakukan  KAMI  dan  KAPI  dalam suksesi  kepemimpinan  Nasional  dari  Orde  Lama  ke  Orde  Baru.  Adapun  tahapan  metode  historis diantaranya yaitu:
1. Heuristik
Pada  tahap  peneliti  mencari  sumber-sumber  sejarah  atau  jejak,  fakta  dan  data  masa lampau.
2. Kritik
Selanjutnya  peneliti  melakukan  pengujian  terhadap  sumber  yang  telah  diperoleh  untuk menentukan keaslian dan kevalidan sumber yang ada.
3. Interpretasi Penulis melakukan penafsiran dan analisis terhadap data dan fakta yang sudah terkumpul.
4. Historiografi
Pada tahap akhir peneliti melakukan penulisan karya ilmiah.
Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melalui studi literature atau  studi  kepustakaan  yakni  dengan  mengumpulkan  sumber-sumber  yang  sesuai  baik  itu  buku, jurnal maupun prociding.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PERALIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TAHUN 1965-1968 Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966
Mahasiswa tergabung dalam kesatuan aksi tetap berjuang menyuarakan hati nurani rakyat untuk mewujudkan tritura. Selama Tritura belum terpenuhi maka intensitas perjuangan mahasiswa akan selalu meningkat. Hal ini karena perjuangan mahasiswa telah memiliki bekal semangat yang menyala-nyala: patriotism, idealism, dan persatuan. Ini berarti bahwa mahasiswa telah menunjukkan eksistensinya,  tampil  dengan  penuh  heroism,  berani  sekaligus  mempelopori  gerakan  umum perjuangan Tritura.
Tritura adalah manifestasi dari keterlibatan makasiswa Indonesia di dalam berbangsa dan bernegara.  Tritura  adalah  wujud  perjuangan  mengoreksi  jalannya  sejarah,  pembela  pancila  dan UUD 1945 (Robiyani, 2017). Dipandang dari isinya Tritura mengandung makna yang sangat luas. Hal ini dapat dfahami dengan menggali isinya yaitu:
Pertama,  pembubaran  PKI  mengandung  makna,  tekad  untuk  membela,  menegakkan  dan mengamalkan  Pancasila.  Sedangkan  Pancasila  tidak  mungkin  dilaksanakan  oleh  PKI,  sebab ideology PKI mengandung unsur-unsur yang tidak mendasar bertolak belakang dengan Pancasila. Dengan  demikian  PKI  harus  dibubarkan  dari  seluruh  wilayah  Indonesia  secara  yuridisformal  dan lebih dari itu ialah pelarangan penyebab faham, falsafah, mentalitas dan cara serta metode politik PKI dan ormas-ormasnya yang tidak sesuai  dengan Pancasila dan UUD 1945  (Labrousse, 1993). Konsekwensi logis untuk jangka panjang mengandung makna pembersihan tubuh bangsa Indonesia dari  unsur-unsur  yang  memusuhi  Pancasila.  Disatu  pihak  juga  berarti  tekad  untuk  terus  menerus menetapkan  dan  meresapkan  ideology  Nasiional  Pancasila  kedalam  seluruh  kehidupan  bangsa, Negara dan masyarakat.
Kedua  perombakan  Kabinet  Dwikora  dar  unsure-unsur  PKI.  Sebaga  konsekwensi  logis tersirat: (1). Pembersihan aparatur Negara dari penyelewengan-penyelewengan ideologis, sehingga terciptanya tentram di hati rakyat, (2). Pembersihan aparatur Negara dari korupsi, cara kerja yang tidak efisien serta management dengan maksud menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian pemerintah harus berorientasi sepenuhnya pada Pancasila.
Tiga, tuntutan penurunan harga dicetuskannya Tritura mempunya esensi penurunan harga secara normal,  dari tingkat  harga kebutuhan  pokok sehari-hari  dan turun secara fisik harga-harga tarif.
Makna  Tritura  yang  diuraikan  diatas  maka  terlihat  bahwa  Tritura  yang  dicetuskan  oleh makasiswa  memiliki  nilai  yang  penting  didalam  membimbing  dan  mengarahkan  pertumbuhan  dan perkembangan bangsa Indonesia. Reaksi KAMI dengan Trituranya merupakan symbol kebangkitan mahasiswa dalam menentang ketidakadilan dan ketidakbenaran. sekaligus merupakan manifestasi jeritan suara hati nurani rakyat.
Sidang  cabinet  Dwikora  dimulai  tanggal  11  Maret  1966,  dipimpin  langsung  oleh  presiden Soekarno. Diluar sidang, mahasiswa melakukan  demonstrasi menyuarakan Tritura, menutup jalan
menuju istana untuk menggagalkan sidan kaninet. Massa menuduh bahwa orang-orang yang duduk dalam cabinet adalah orang-orang yang terlibat dalam G 30 S/PKI.
Sidang  cabinet  yang  tidak  selesai  (gagal)  dan  mengungsinya  Presiden,  menunjukkan adanya  kewibawaan  Presiden/pemerintah  sudah  semakin  merosot.  Kepercayaan  rakyat  pada presiden  semakin  berkurang.  Mayjen  Yusuf,  Mayjen  Basuki  dan  Mayjen  Amir  Mahmud  sepakat untuk  menyusul  Presiden  Soekarno  ke  Istana  Bogor.  Mereka  khawatir  akan  semakin  terpengaruh oleh pandangan PKI melalui Waperdam.
Sebelum berangkat ke Bogor, ketiga perwira tersebut dititipkan pesan oleh Soeharto yang isinya  “Sampaikan  kepada  presiden  bahwa  saya  sanggup  mengatasi  keadaan”.  Di  istana  Bogor, ketiga  perwira  tersebut  menyampaikan  saran-saran  dan  titipan  pesan  dari  Letjen  Suharto  kepada Presiden  Soekarno.  Setelah  selesai  dialog  maka  oleh  Presiden  diputuskan  untuk  mengeluarkan surat  perintah  kepada  mentri/Panglima  Angkatan  Darat  Mayjen  Soeharto.  Oleh  ketiga  perwira tersebut dan ketiga Perdana Mentri serta Brigjen Subur, disusunlah surat perintah (Isharianto, 2003). Surat  Perintah  tersebut  ditandatangani  oleh  Presiden  dengan  ucapan  “Bismillahirohmanirohim”, Surat  Perintah  tersebut  akhirnya  dikenal  dengan  nama  surat  perintah  11  maret  (Supersemar). Adapun isi surat perintah 11 Maret 1966 itu adalah mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi.

## Jatuhnya Pemerintahan Soekarno
Desakan-desakan  massa  aksi  yang  berturut-turut  menuntut  kepada  Presiden  Soekarno untuk bertanggung jawab atas terjadinya G 30 S/PKI, mendorong MPRS untuk mengeluarkan nota No.  2/pimp/MPRS/1966  tertanggal  22  Oktober  1966  yang  isinya  meminta  kepada  Presiden Soekarno  supaya  memenuhi  keputusan  MPRS  No.  V/MPRS/1966.Perjuangan  konstitusional  juga dilakukan  oleh  massa  KAPPI  dengan  menyampaikan  memorandum  kepada  DPRGR  tanggal  30 Nopember  1966.  Isi  daripada  memorandum  tersebut  merupakan  sikap  daripada  KAPPI.  KAPPI berpendapat  bahwa  menurut  kenyataan  Soekarno  adalah  presiden  RI  yang  sah,  tetapi  KAPPI menganggap Soekarno tetap salah, karena itu ia harus mempertanggungjawabkan terjadinya G 30 S/PKI dan kemerosotan ekonomi, kemerosotan ahlak serta kehancuran demokrasi.
Atas  perkembangan  situasi  tersebut  KAMI  pusat  segera  mengumpulkan  eksponennya  se Jawa  pada  tanggal  9  sampai  12  Desember  1966,  bertempat  dikota  Lembang  Jawa  Barat. Pertemuan  konsulat-konsulat  KAMI  se  Jawa  tersebut  menghasilkan  suatu  pernyataan  atas  nama kurang  lebih  200.000  mahasiswa  Indonesia.  Isinya  menuntut  kepada  yang  berwenang  sesuai dengan  UUD  11945  untuk  segera  mengadili  Soekarna  (Mingguan  Mahasiswa  Indonesia,  18 Desember 1966).
Pernyataan  sikap  tentang  Presiden  Soekarno  diikuti  pula  oleh  Persatuan  Sarjana  Hukum Indonesia.  Persatuan  tersebut  disebut  IKAHI.  Pada  Tanggal  18  Desember  1966  IKAHI mengeluarkan “Deklarasi Keadilan dan Kebenaran” yang ditandatangani oleh Asikin Kusumaatmaja (Ketua Umum IKAHI), Mashuri, SH (Ketua Umum PERSAHI), yang isinya:
(1).  Agar  Presiden  Soekarno  dipecat  dengan  tidak  hormat  berdasarkan  instruksi  KOGAM  no. 09/Kogam/5/1966 dan Instruksi KOTI No. 22/KOTI/1965.
(2).  Demi  tegaknya  keadilan  hukum  perlu  dengan  segera  diadakan  pemeriksaan  menurut  hukum terhadap Presiden Soekarno.
Rangkaian pernyataan yang berturut-turut itu akhirnya mendorong kepada empat Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia  untuk  mengeluarkan  pernyataan  bersama.  Pernyataan  empat
Angkatan  Bersenjata  tersebut  mencerminkan  sikap  adanya  keutuhan  dan  kekompakan  dalam mengamankan  dan  mengawal  perjuangan  konstitusional  serta  menunjukan  sikap  ABRI  untuk bertindak tanpa pilih bulu terhadap siapa saja yang tidak mentaati Pancasila dan UUD 1945 serta hasil-hasil sidang umum MPRS IV.
Pernyataan keempat angkatan itu, mempunyai pengaruh yang kuat terutama atas pendirian Presiden  Soekarno  untuk  mempertahankan  kekuasaannya  menjadi  benar-benar  goyah.  Hal  itu terbukti dengan dikeluarkannya Surat No. 10/Pres/1967 tertanggal 10 Januari 1967 oleh Presiden Soekarno yang isinya melengkapi pidato NAWAKSARA. Surat tersebut kemudian terkenal dengan nama “Pel-Nawaksara”. Isi pokok Pel Nawaksara tersebut adalah:
(1).  Presiden  masih  meragukan  keharusannya  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menurut Presiden dalam UUD 1945 ataupun dalam keputusan MPRS sebelum sidang umum MPRS IV, tidak ada  ketentuan  bahwa  Mandataris  harus  memberikan  pertanggungjawaban  atas  hal-hal  yang “cabang”.
(2).  Atas  terjadinya  Gestapu/PKI  Presiden  mengatakan/:  kenapa  saya  yang  diminta pertanggungjawaban atas terjadinya G 30 S/PKI. Tidakkah misalnya Menko/Hankam (waktu itu yang bertanggungjawab?).
Dengan  Pel-Nawaksara  tersebut  Presiden  Soekarno  seolah-olah  melemparkan  tanggung jawabnya kepada Menko/Hankam. Dan itu berarti Soekarno merasa tidak bersalah atas terjadinya penghianatan  G30S/PKI.  Kemudian  pimpinan  MPRS  member  keterangan  kepada  Pers  RRI  dan TVRI,  dimana  Presiden  masih  meragukan  keharusannya  untuk  member  pertanggungjawabannya kepada  MPRS  sebagaimana  ditentukan  oleh  MPRS  No.  XIV/MPRS/1966  yang  isinya  Mandataris MPRS  berkewajiban  memberikan  pertanggungjawaban  mengenai  kebijaksanaan  putusan-putusan MPRS.
Reaksi-reaksi keras datang dari berbagai ormas-ormas mahasiswa dan masyarakat secara luas.  Ketidakpuasan  itu  muncul  dengan  sikap  yang  lebih  radikal  menentang  Pel-Nawaksara. Demonstrasi mahasiswa tampil menyuarakan agar Presiden Soekarno diberhentikan dan diadili atas segala  penyelewengannya.  Perjuangan  melalui  konstitusionalpun  terus  dilancarkan  yaitu  dengan cara mendesak kepada MPRS untuk bersidang kembali.
Lembaga  MPRS  akan  diadakan  perombakan  dan  penambahan  susunan  DPRGR.  suara- suara  agar  tokoh-tokoh  KAMI  diangkat  menjadi  anggota  Dewan  semakin  meluas.  Hal  itu dimaksudkan untuk lebih memantapkan perjuangan mahasiswa duduk dalam DPRGR menimbulkan perbedaan pendapat antara pro dan kontra. Yang Pro mendukung sepenuhnya perjuangan tersebut dan  yang  kontra  menentang  duduknya  mahasiswa  dalam  DPRGR.  Sekalipun  demikian  akhirnya Presidium  KAMI  pusat  pada  akhirnya  menerima  ajakan  tersebut.  Hal  itu  dimaksudkan  agar perjuangan semakin ditingkatkan dari dalam yakni dengan cara konstitusional.
Perjuangan  mahasiswa  kini  dilakukan  melalui  dua  jalur  yaitu  aksi  Demonstrasi  parlemen jalan raya dan perjuangan konstitusional melalui DPRGR. Melalui DPRGR perjuangan itu  berhasil mengeluarkan  suatu  resolusi  tersebut  kemudian  terkenal  dengan  nama:  “Resolusi  DPRGR  9 Februari”  isinya  adalah:  Meminta  kepada  pimpinan  MPRS  selambat-lambatnya  bulan  Maret  1967, untuk:
(1).  Memberhentikan  Presiden  Soekarno  dari  jabatan/Mandataris  MPRS  yang  menurut  DPRGR terbukti  dengan  nyata  kesalahannya,  memilih/mengangkat  pejabat  sesuai  dengan  pasal  tiga ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966.
(2).  Memerintahkan  kepada  badan  kehakiman  yang  berwenang  untuk  mengadakan  pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum.

## Suksesi Kepemimpinan Nasional dan Konsesus Nasional
Kedudukan  Presiden  Soekarno  semakin  terpojok  dan  lemah,  terutama  setelah  Pel- Nawaksara  ditolak  oleh  Sidang  Badan  Pekerja  ke-3  MPRS  tanggal  14-16  Februari  1967.  Melihat perkembangan  yang  semakin  mengancam  kedudukannya,  maka  Soekarno  mula  menyadari  akan kelemahan-kelemahan didalam memimpin bangsa dan Negara. oleh karena itu presiden Soekarno akhirnya  mengirimkan  surat  kepada  Letnan  Jendral  Soeharto  yang  isinya:  Presiden  menugaskan khusus  kepada  pemegang  Supersemar  Jendral  Soeharto  untuk  memegang  pemerintahan  sehari- hari,  Presiden  tetap  memegang  pimpinan  kenegaraan  dan  menentukan  garis-garis  besar  dari pimpinan pemerintahan. Tetapi surat tersebut ditolak oleh keempat Angkataan Bersenjata Republik Indonesia  (ABRI)  dalam  rapatnya  tanggal  8  Februari  1967.  Alasannya  adalah  isi  surat  tersebut masih tetap mempertahankan dualism dalam pemerintah, yang ternyata hanya jadi hambatan bagi usaha menyukseskan program Dwi Darma Catur Karya.
Akibat  penolakan  itu,  Presiden  Soekarno  makin  menjadi  sadar  bahwa  pendukung- pendukungnya sudah tidak mampu lagi mempertahankan atau memperkuat kedudukannya sebagai kepala Negara. oleh sebab itu Soekarno memutuskan untuk menerima konsep dari empat Panglima Angkatan (ABRI) untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jendral Soeharto (Nasution AH, 1975:16).
Pada  tanggal  22  Februari  1967  di  istana  merdeka  penyerahan  kekuasaan  pemerintahan kepada  Jendral  Soeharto  pengemban  ketetapan  MPRS  No.  IX/1966  yang  berlaku  surut  mulai tanggal  20  Februari  1967.  Peristiwa  serah  terima  itu  disaksikan  oleh  segenap  Menteri  Kabinet Ampera  dan  empat  Panglima  Angkatan  (ABRI).  Dengan  adanya  penyerahan  kekuasaan  tersebut maka Orde Baru telah berhasil secara bertahap untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan Orde Lama.
Perjuangan Konstitusionalpun terus dilancarkan terutama mengenai penyerahan kekuasaan dari presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Usaha-usaha  agar Mayjen Soeharto pengemban Supersemar memperoleh kekuasaan yang sah terlihat dalam sidang MPRS yang dilaksanakan pada tanggal  7-12  Maret  1967.  salah  satu  keputusan  yang  penting  dalam  tap  MPRS.  No.  XXXIII/1967, tentang pencabutan kekuasaan  pemerintahan Negara  dari Presiden Soekarno. isi dari Tap MPRS tersebut antara lain adalah:
(1) Bahwa Presiden Soekarno tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional.
(2) Bahwa Presiden Soekarno tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS.
(3) Melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum yang akan  datang  sejak  berlakunya  ketetapan  ini  menarik  kembali  Mandat  MPRS  dari  Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan Negara yang diatur dalam UUD 1945.
(4) Mengangkat  Jendral  Soeharto  Pengemban  Ketetapan  MPRS  No.  IX/MPRS/1966  sebagai pejabat Presiden, sehingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
(5) Penyelesaian  persoalan  hukum  selanjutnya  yang  menyangkut  Dr.  Ir.  Soekarno,  dilakukan menurut ketentuan hukum, dan pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat Presiden.
(6) Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut tanggal 23 Februari 1967 Setelah keputusan tersebut diambil dan diberlakukan, pada tanggal 12 Maret 1967, Ketua MPRS  Jendrall  Nasution  di  depan  Sidang  Pleno  mengambil  Sumpah  dan  melantik  secara  Islam Jendral  Soeharto  sebagai  Pejabat  Presiden  Republik  Insdonesia  Konstitusional  pertama.  Dengan
pengangkatan  tersebut,  maka  segala  kekuasaan  Negara  dan  para  pejabat  presiden  Jendral Soeharto.
Keputusan  MPRS  tersebut  diatas  kemudian  diperkuat  oleh  ketetapan  MPRS  No. XLIV/MPRS/1968  yaitu  tentang  Pengangkatan  Pengemban  Ketetapan  MPRS  No.  IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan berlakunya ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, maka Jendral Soeharto telah sah menjadi Presiden Republik Indonesia sampai dengan terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Berhasilnya  Pengemban  Supersemar  dan  Ketetapan  MPRS  No.  IX/MPRS/1968  mnejadi pejabat  presiden  sampai  dengan  terpilihnya  Presiden  oleh  MPR  hasil  pemilu  menunjukan kemenangan yang gemilang bagi perjuangan tritura. Ini juga berarti Orde Baru berhasil mengambil alih  kekuasaan  dari  Orde  Lama,  melalui  perjuangan  Konstitusional.  Esensi  dari  kemenangan tersebut  adalah  bahwa  Orde  Baru  berhasil  meletakan  dasar  cita-cita  perjuangan.  Yakni  keinginan untuk:
(1) Mewujudkan suatu pemerintahan Konstitusional.
(2) Melaksanakan Demokrasi sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.
(3) Adanya kemampuan terorganisasi bagi pembangunan ekonomi secara pesat.
(4) adanya kelangsungan dan kontinuitas politik luar negeri kepemimpinan nasional. Sedangkan  Maergawan  (1967)  memperinci  bahwa  keberhasilan  Tritura  sampai  dengan berakhirnya Sudang Umum Istimewa MPRS sebagai berikut:
(1) Bahwa seluruh kekuatan  Orde Baru  berhasil  dalam membuat landasan perjuangan  bersama: Pancasila, UUD 1945, dan hasil-hasil Sidang Umum IV MPRS.
(2) Bahwa  rakyat  Indonesia  berhasil  dalam  mendidik  dirinya  untk  mematuhi  tata  tertib konstitusional tata tertib Demokrasi Pancasila.
(3) Bahwa kita berhasil dalam mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat (MPR).
(4) Bahwa kita berhasil dalam menghancurkan benteng terakhir Orde  Lama.
(5) Bahwa  kita  harus  terus  memperjuangkan  berhasilnya  Dwi  Dharma  Catur  Karya,  terutama perbaikan kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan.
Mahasiswa  yang  merasa  cukup  puas  atas  perjuangannya  sampai  dengan  duduknya Soeharto menjadi pejabat Presiden dan terpenuhinya Tritura, berpendapat perlu lebih meningkatkan perjuangan  dengan  mengikis  habis  sisa-sisa  Orde  Lama  dan  mempersiapkan  segala  Prasarana politik  demi  kelancaran  Pemerintaha  Orde  Baru.  Perkembangan  baru  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Orde  Baru  sebagai  realisasi  dari  ketetapan-ketetapan  MPRS  yang  pada  pokoknya menghendaki pembaharuan di segala bidang. hal itu mendorong pula bagi organisasi KAMI untuk segera mengadakan konsolidasi atas hasil-hasil perjuangan Tritura. Konsolidasi tersebut dianggap perlu dengan segera karena isu-isu bersama satu-satu telah terealisasi. Oleh sebab itu perjuangan berikutnya  dalam  rangka  memenuhi  amanat  penderiataan  rakyat  yang  tetap  teguh  dalam  wadah KAMI. Melihat perkembangan situasi seperti diatas, maka gagasan konsolidasi KAMI terwujud yaitu dengan menyelenggarakan RAKER (Rapat Kerja) pada bulan Juli 1967 bertempat di Ciawi Bogor. Perjuangan  atau  tujuan  KAMI  selanjutnya  dalam  menempuh  masa  depannya.  Rumusan  tersebut antara lain adalah:
(1) Melancarkan Pembangunan ekonomi secara pesat.
(2) Membangun suatu bangunan politik dan system Demokrasi Pancasila.
(3) Melancarkan proses madernisasi di segala bidang
Dalam rapat kerja tersebut sudah mulai Nampak adanya perbedaan pendapat yang tajam, khususnya  dalam  menginterpretasi  situasi  dan  kondisi  Negara  yang  berkembang  pada  saat  itu. kenyataan tersebut pada perkembangan berikutnya membawa dampak yang pada tubuh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menuju kepada kelemahan dan kerapuhan.

## SIMPULAN
Peranan aksi-aksi mahasiswa sebagai “pressure group” sangat besar. Dengan kata ini KAMI beserta Trituranya  telah  mempercepat  proses  lahirnya  Supersemar.  Supersemar  dan  gerakan  aksi mahasiswa  telah  membawa  kemenangan  bagi  Orde  Baru  melalui  proses  konstitusional  terhadap penyelewengan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

## REKOMENDASI
Peneliti  selanjutnya  dapat  mengkaji  peranan  kesatuan  aksi  mahasiswa  indonesia  dan kesatuan aksi pelajar indonesia masa kini.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan yaitu pihak civitas akademika Universitas Galuh terutama Program studi pendidikan sejarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Isharianto, R. (2003). Merancang Sejarah Gereja Yang Solider. Studia Philosophica et Theologica, 3(1), 45-54.
Labrousse, P. (1993). The Second Life of Bung Karno Analysis of the Myth (1978-1981). Indonesia, (57), 175-196.
Nasution AH, (1975). Tanya Jawab Mahasiswa Taruna . Jakarta
Robiyani,  A.  (2017).  Perjuangan  Mahasiswa  Angkatan  66:  Tuntutan  Pembubaran  Partai  Komunis Indonesia (Pki). Tsaqofah , 15(2), 111-134.
Sardiman,  S.  (2015).  Menakar  Posisi  Sejarah  Indonesia  pada  Kurikulum  2013. ISTORIA:  Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 11(2).
Sarwono, S. W. (1978). Perbedaan antara pemimpin dan aktivis dalam gerakan protes mahasiswa. Bulan Bintang.
Virdianti,  P.  (2014).  Proses  Penetapan  Garuda  Pancasila  Sebagai  Lambang  Negara  Indonesia Tahun 1949-1951. Avatara, 2(2).
Wijayanti,  Y.  (2019).  Nilai-Nilai  Moral  Dalam  Naskah  Amanat  Galunggung  Untuk  Pendidikan Karakter. Jurnal Wahana Pendidikan, 5(4), 94-100.