e-ISSN 2621-6159
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)”.

## FELISA HARYATI
Felisyaharyanti@yahoo.com
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara  telah  memberikan  kepercayaan  kepada  notaris  untuk  menjalankan  sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab  kebutuhan  masyarakat  akan  bantuan  hukum  yang  netral  dan  berimbang sehingga  melindungi  kepentingan  hukum  masyarakat.  Selain  itu,  Notaris  diharapkan dapat  memberikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  serta  memberikan penyuluhan  hukum,  khususnya  dalam  pembuatan  akta,  sehingga  masyarakat  akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya  proses  pembangunan  sehingga  meningkatkan  puls  kebutuhan  hukum dalam  masyarakat.  Persaingan  tidak  sehat  antar  sesama  rekan  notaris  dapat  terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kemajuan teknologi juga berdampak pada terdapatnya beragam bentuk-bentuk persaingan yang tidak sehat. Dalam Pasal 18 UUJN, salah satu bentuk  tindakan  yang  dilakukan  oleh  notaris  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya persaingan  tidak  sehat  adalah  dengan  cara  menjalankan  jabatan  diluar  wilayah kerjanya.  Setiap  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  telah  mempunyai  wilayah jabatan  masing-masing,  dan  wilayah  jabatannya  telah  mempunyai  wilayah  jabatan masing-masing,  dan  wilayah  jabatan  tersebut  yang  menjadi  lingkup  kewenangan  dari notaris  yang  bersangkutan.  Sama  hal  nya  dengan  UUJN,  Kode  Etik  Notaris  juga  tidak menyebutkan  secara  tegas  mengenai  bentuk  dan  cara  dari  persaingan  antar  rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat tersebut.  Dari beberapa uraian pasal  dalam  kode  etik  tersebut  dapat  terlihat  bagaimana  bentuk  dan  cara  dari persaingan antar rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tersebut bila ditinjau dari Kode Etik Notaris.

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  tantangan  yang  dihadapi  oleh  ajaran-ajaran  moral  makin  kompleks indoktrinasi  dalam  ajaran-ajaran  moral  akan  sering  dipertanyakan  jika  tidak  lagi mampu  memberikan  orientasi  yang  jelas  bagi  penganutnya.  Kekaburan  orientasi  itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman  itu  ditandai  oleh  berbagai  ideologi  yang  saling  menawarkan  diri  sebagai pilihan terbaik. Padahal, apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk oleh
e-ISSN 2621-6159
yang  lainnya.  Bagi  penyandang  profesi  hukum,  hal  ini  sangat  mungkin  menimbulkan kebingungan  untuk  menentukan  sikap  karena  kehilangan  orientasi  (disorientasi). Disinilah terletak arti penting mempelajari etika profesi hukum.
Tantangan untuk mempelajari etika profesi hukum tentu ada, khususnya ketika pertimbangan-pertimbangan  yang  diungkapkan  dianggap  bertolak  belakang  dengan perilaku keseharian yang ditunjukan oleh para penyandang profesi hukum tersebut. Hal ini  memunculkan  sinisme  yang  berlebihan  bahwa  berbicara  tentang  etika  profesi hukum  tidak  lain  seperti  berdiri  di  menara  gading,  tidak  membumi,  terlalu  idealis, terlalu moralis, dan sebagainya.
Franz  Magnis  Suseno  menyatakan,  etika  profesi  baru  dapat  ditegakkan  apabila ada tiga ciri moralitas yang utama yaitu; 1) berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, 2) sadar akan kewajibannya; dan 3) memiliki idealisme yang  tinggi.  Jelaslah  ciri-ciri  moralitas  demikian  membutuhkan  proses,  paling  tidak harus  terbina  sejak  calon  penyandang  profesi  hukum  itu  dididik  di  bangku  kuliah, bukan  ketika  yang  bersangkutan  sudah  menjalankan  tugasnya  sebagai  fungsionaris hukum.
Secara  jujur  harus  di  akui,  bahwa  pengembangan  etika  profesi  hukum  di indonesia  kurang  berjalan  dengan  baik  dalam  dunia  hukum  kita.  Banyak  pelanggaran etika  profesi  yang  tidak  mendapat  penyelesaian  secara  tuntas,  bahkan  terkesan didiamkan. Lembaga semacam dewan atau majelis pertimbangan profesi yang bertugas menilai  pelanggaran  etika  masih  belum  berwibawa  di  mata  para  anggotanya.  Kondisi demikian  menyebabkan  bahan  kajian  etika  profesi  hukum  di  inonesia  menjadi  sangat kering dan berhenti  pada  ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak.  Padahal,  kajian ini  pasti  akan  lebih  menarik  jika  dibentangkan  bersama  contoh  kasus  nyata  yang dihadapi para fungsionaris hukum kita. Munculnya berbagai organisasi profesi sejenis dengan kode etiknya sendiri-sendiri, semakin mengurangi nilai kajian ini di mata orang- orang yang mempelajari etika profesi hukum.
Etika  profesi  hukum  secara  langsung  bersinggungan  dengan  sumber  daya manusia,  tepatnya  dari  sudut  psikis.  Jika  pembangunan  indonesia  diartikan  sebagai
e-ISSN 2621-6159
pembangunan  manusia  seutuhnya,  maka  jelas  unsur  psikis  di  sini  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri, melupakan pembangunan dari unsur psikis, sama artinya dengan menggagalkan pembangunan.
Kode  etik  profesi  merupakan  produk  etika  terapan  karena  dihasilkan berdasarkan  penerapan  pemikiran  etis  atas  suatu  profesi.  Kode  etik  profesi  dapat berubah  dan  diubah  seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, sehingga  anggota  kelompok  profesi  tidak  akan  ketinggalan  zaman.  Kode  etik  profesi hanya  berlaku  efektif  apabila  dijiwai  oleh  cita-cita  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam lingkungan  profesi  itu  sendiri.  Kode  etik  profesi  merupakan  rumusan  norma  moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota  kelompok  profesi.  Kode  etik  profesi  merupakan  upaya  pencegahan  berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.
Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi lengkap,  tanpa  cacat,  dalam  bahasa  yang  baik,  sehingga  menarik  perhatian  dan menyenangkan  pembacanya.  Semua  yang  tergambar  adalah  perilaku  yang  baik-baik. Tetapi  di  balik  semua  itu  terdapat  kelemahan  sebagai  berikut:  a)  Idealisme  yang terkandung  dalam  kode  etik  profesi  tidak  sejalan  dengan  fakta  yang  terjadi  disekitar para  profrsional,  sehingga  harapan  sangat  jauh  dari  kenyataan.  Hal  ini  cukup menggelitik  para  profesional  untuk  berpaling  kepada  kenyataan  dan  mengabaikan idealisme  kode  etik  profesi.  Kode  etik  profesi  tidak  lebih  dari  pajangan  tulisan berbingkai.  b)    kode  etik  profesi  merupakan  himpunan  norma  moral  yang  tidak dilengkapi  dengan  sanksi  keras  karena  keberlakuannya  semata-mata  berdasarkan kesadaran  profesional.  Rupanya  kekurangan  ini  memberi  peluang  kepada  profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.
Seorang yang menjabat notaris harus mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)  dan  berpegang  pada  Kode  Etik  Notaris.  Hubungan  antara  peraturan  jabatan notaris dan kode etik notaris terletak pada ketentuan kode etik notaris yang diangkat dari  ketentuan  Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  dan  penegakan  sanksi  terhadap pelanggar kedua-duanya.
e-ISSN 2621-6159
Dari uraian-uraian latar belakang masalah di atas maka masalah yang di angkat dalam  penelitian  ini  adalah  apa  Kriteria  Notaris  melakukan  persaingan  tidak  sehat berdasarkan  peraturan Kode Etik Notaris Indonesia dan apa sanksi bagi Notaris yang melakukan tindakan persaingan tidak sehat sesame rekan Notaris.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  tesis  ini  adalah  penelitian  hukum  (legal  research)  yaitu  suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin  hukum  yang  relevan  dan  melakukan  telaah  mengenai  konsep-konsep  hukum, pendapat  para  ahli  hukum  untuk  meningkatkan  daya  interpretasi  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  pendekatan perundang undangan (statute aprroach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Statute  Approach  adalah  pendekatan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.    Penelitian  ini  bertitik  tolak  dari  peraturan  perundang-undangan  dengan menekankan  pada  pencarian  norma  yang  terkandung  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan  maupun  peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  permasalahan. Conceptual  approach  ialah  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum.  Sedangkan  Case  Approach  yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Notaris Sebagai Pejabat Umum
Istilah  pejabat  umum  merupakan  terjemahan  dari  istilah  Openbare Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal PJN. Istilah Openbare Ambtenaren yang terdapat  dalam  Pasal  1  Reglement  het  Notaris  Ambt  ini  Indonesia  Staatsblad 1860  Nomor  3,  diterjemahkan  menjadi  Pejabat  Umum  oleh  G.  H.  S.  Lumban
e-ISSN 2621-6159
Tobing, sebagaimana dalam bukunya Peraturan jabatan Notaris. Demikian pula istilah  Openbare  Ambtenaren  yang  terdapat  dalam  Pasal  1868  BW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam KUHPer.
Dalam  Kamus  Hukum  Fockema  Andrea’s  Rechtsgeleerd  Handwoordenboek, bahwa  salah  satu  arti  dari  Openbare  adalah  publik  zaak,  yang  berarti kepentingan atau urusan publik.  Sementara Ambtenaren adalah pejabat. Pasal 1 angka  1  UUJN  menyebutkan;  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  membuatkan  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
Di  dalam  UUJN  perubahan  Pasal  1  angka  1  UUJN  ini  mengalami  perubahan yang  berbunyi;  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.
Secara  substansif,  tidak  ada  perubahan  defenisi  notaris  di  dalam  UUJN tersebut,  namun memuat  penegasan bahwa  kewenangan  notaris, selain dimuat di  dalam  UUJN  perubahan  namun  juga  mencakup  pula  kewenangan  lainnya, apabila  undang-undang  lain  menegaskan  bahwa  suatu  perbuatan  hukum tertentu harus dibuat dalam akta notaris.
Ketentuan  di  atas  menyebutkan  bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum. Defenisis  yang  diberikan  oleh  UUJN  maupun  UUJN  Perubahan  merujuk  pada tugas  dan  wewenang  yang  dijalankan  oleh  notaris.  Artinya  notaris  memiliki tugas  sebagai  pejabat  umum  dan  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaiman yang ditentukan oleh UUJN, UUJN perubahan, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tapi  juga  diberikan  kepada  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  ,  dan  Pejabat Lelang . Dengan demikian, kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan  yang  ada  pada  notaris  tidak  diberikan  kepada  pejabat-pejabat
e-ISSN 2621-6159
lainnya sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  maka  kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.
Seseorang  menjadi  pejabat  umum  jika  dia  diangkat  dan  diberhentikan  oleh negara  dan  diberi  wewenang  berdasarkan  undang-undang  untuk  melayani masyarakat dalam bidang tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon, pejabat umum itu  seharusnya  diangkat  oleh  kepala  negara  bukan  menteri.  Pembentukan jabatan  umum  harus  didasarkan  pada  undang-undang,  karena  peraturan pemerintah tidak boleh membentuk suatu jabatan umum tanpa delegasi undang- undang.  Hal  ini  berkaitan  dengan  karakter  hukum  suatu  akta  yang  dibuat  oleh pejabat umum (notaris) sebagai suatu alat bukti otentik karena adanya publica fides.  Kepercayaan  umum  (Publica  fades)  tersebut  dianggap  ada  karena pengangkatan seorang pejabat umum dilakukan oleh kepala negara.

## 2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris

## A. Kewenangan Notaris
Kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  dapat  dilihat  dengan  semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, dimana notaris  merupakan  salah  satu  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang.
Adapun kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN adalah sebagai berikut:
1. mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
e-ISSN 2621-6159
4. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
7. Membuat akta risalah lelang.
Melihat kewenangan dan peranan notaris yang sangat penting tersebut di atas  maka  notaris  harus  memiliki  pengetahuan  ataupun  wawasan  yang  luas, salah  satunya  mengenai  teknik  pembuatan  akta  yang  akan  dibuat  nantinya, karena apabila notaris itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu, akibat  minimnya  pengetahuan  dan  wawasan  maka  akan  berakibat  akta  yang dibuatnya  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah tangan, atau dapat pula akta itu menjadi batal demi hukum, sehingga bagi pihak yang  menderita  kerugian  dapat  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan bunga kepada notaris.
Keberadaan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  digunakan  untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian  sehingga  apabila  di  kemudian  hari  ada  salah  satu  pihak  yang melanggarnya  maka  dapat  dikenakan  sanksi  atau  hukuman.  Hal  inilah  yang membuat  masyarakat  percaya,  bahwa  notaris  dapat  menuangkan  kehendak mereka dalam bentuk akta notaris serta memberikan perlindungan hukum.

## B. Kewajiban Notaris
Notaris  ddiharapkan  mampu  menyimpan  atau  merahasiakan  segala keterangan  atau  ucapan  yang  diberikan  di  hadapannya  sehubungan  dengan pembuatan  akta.  Menjaga  kerahasiaan  itu  merupakan  salah  satu  bentuk kewajiban notaris sebagaimana ditetapkan oleh UUJN.
Di  samping  itu,  notaris  harus  bertindak  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak berpihak,  menjaga  kepentingan  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya, serta menerima magang calon  notaris yang juga merupakan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya.
e-ISSN 2621-6159
Bila dikaitkan dengan akta yang dibuat oleh notaris maka notaris berkewajiban untuk:
1. Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagi bagian dari protokol notaris.
2. Mengeluarkan  grosse  (pengakuan  utang),  salinan,  kutipan  akta berdasarkan minuta akta.
3. Menjilid  akta  yang  telah  dibuatnya  dalam  1  (satu)  bulan  menjadi  buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku,  akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
4. Membuat daftar akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga.
5. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut waktu pembuatan akta setiap bulan.
6. Mengirim daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar  Pusat  Wasiat  Departemen  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di bidang  kenotariatan  dalam  waktu  5  (lima)  hari  pada  minggu  pertama setiap bulan berikutnya.
7. Mencatat  dalam  repertorium,  tanggal  pengiriman  daftar  wasiat  pada setiap akhir bulan.
8. Mempunyai  cap/stempel  yang  memuat  lambang  negara  Republik Indonesia  dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan notaris.
9. Membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit  2  (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh penghadap, saksi, dan notaris.
Akta  yang  telah  dibuat  wajib  dibacakan  oleh  notaris  pada  waktu penandatanganan.  Karena  jika  tidak  dibacakan,  maka  yang  telah  dibuat  hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Bila penghadap
e-ISSN 2621-6159
menghendaki  agar  akta  tidak  dibacakan  karena  penghadap  telah  membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, maka ada beberapa ketentuan yang harus  dipenuhi  agar  akta  yang  bersangkutan  tetap  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 7 dan 8 UUJN yaitu:
1. pada bagian akhir penutupan akta harus dinyatakan hal tersebut;
2. setiap halaman minuta akta wajib diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
C. Larangan Terhadap Notaris
Dalam  menjalankan  jabatan  notaris  ada  beberapa  larangan  yang  tidak boleh dilanggar oleh seorang notaris, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 UUJN yaitu:
1. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut tanpa ada alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap sebagai pejabat negara.
5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  atau  pegawai  Badan  Usaha  Milik Negara, Badan usaha Milik daerah, atau Badan usaha Swasta.
7. Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatanntya.
8. Menjadi notaris pengganti, atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
Larangan  itu  bertujuan  untuk  meberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat yang membutuhkan jasa notaris, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara  sesama  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya.  Seorang  notaris  dalam menjalankan jabatannya berada dalam pengawasan menteri yang dilimpahkan kepada
e-ISSN 2621-6159
Majelis  pengawas.  Pengawasan  itu  bertujuan  agar  kewajiban,  kewenangan,  dan larangan  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  (dalam  hal  ini  UUJN)  tidak dilanggar atau disalahgunakan.

## Sanksi Bagi Notaris yang Melanggar Ketentuan Peraturan Kode Etik Notaris Indonesia (INI)
Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang  ditentukan  dalam  peraturan  atau  perjanjian.  Sanksi  juga  diartikan  sebagai  alat pemaksa  sebagai  hukuman  jika  tidak  taat  kepada  perjanjian.  Menurut  Philipus  M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang  digunakan oleh  penguasa  sebagai  reaksi  terhadap  ketidakpatuhan  pada  norma  hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:
a. Sebagai alat kekuasaan.
b. Bersifat hukum publik.
c. Digunakan oleh penguasa.
d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.
Sanksi-sanksi merupakan bagian  penutup yang penting dalam hukum, dan  tiap aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  selalu  ada  sanksi  pada  akhir  aturan  hukum tersebut. Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang- undang,  tetapi  bisa  dalam  bentuk  peraturan  lain,  seperti  keputusan  menteri  ataupun bentuk  lain  di  bawah  undang-undang.  Pencantuman  sanksi  dalam  berbagai  aturan hukum  tersebut  merupakan  kewajiban  yang  harus  dicantumkan  dalam  tiap  aturan hukum.  Seakan-akan  aturan  hukum  yang  bersangkutan  tidak  bergigi  atau  tidak  dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi jika pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak ada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara). Sanksi ini selalu ada pada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidak taatan atau pelanggaran terhadap  suatu  kewajiban  yang  tercantum  dalam  aturan  hukum  mengakibatkan
e-ISSN 2621-6159
terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  biasanya  berisi  suatu  larangan  atau  yang mewajibkan.  Dengan  demikian  pada  sanksi  pada  hakikatnya  merupakan  instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban  –kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.
Hakikat  sanksi  sebagai  suatu  paksaan  berdasarkan  hukum,  juga  untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya  telah  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku,  dan  untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan  aturan hukum yang berlaku,  juga  untuk  menjaga  keseimbangan  berjalannya  suatu  aturan  hukum.  Sanksi yang  ditujukan  terhadap  notaris  juga  merupakan  sebagai  penyadaran,  bahwa  notaris dalam  melakukan  tugas  jabatannya  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan  mengenai pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris  sebagaimana  tercantum  dalam  UUJN,  dan  untuk mengembalikan  tindakan  notaris  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya  untuk  tertib sesuai  dengan  UUJN.  Disamping  itu,  pemberian  sanksi  terhadap  notaris  juga  untuk melindungi  masyarakat  dari  tindakan  notaris  yang  dapat  merugikan  masyarakat, misalnya  membuat  akta  yang  tidak  melindungi  hak-hak  yang  bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga  notaris  sebagai  lembaga  kepercayaan,  karena  jika  notaris  melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
Sanksi  terhadap  notaris  menunjukan  notaris  bukan  sebagai  subjek  yang  kebal terhadap  hukum.  Terhadap  notaris  dapat  dijatuhi  sanksi  perdata  dan  sanksi administratif seperti tersebut di atas, juga dapat dijatuhi sanksi etika dan sanksi pidana. Sanksi etika dapat dijatuhkan terhadap notaris, karena notaris melakukan pelanggaran terhadap  Kode  Etik  jabatan  Notaris.  Sanksi  tersebut  dijatuhkan  oleh  Majelis Kehormatan  Notaris  (MKN),  bahwa  sanksi  tertinggi  dari  MKN  ini  berupa pemberhentian  secara  tidak  hormat  atau  secara  hormat  dari  keanggotaan  Organisasi Jabatan Notaris (OJN).
e-ISSN 2621-6159
UUJN tidak mengatur kumulasi sanksi sebagaimana tersebut diatas. UUJN hanya mengatur  sanksi  perdata  dan  sanksi  administrasi,  dan  kedua  sanksi  ini  tidak  dapat dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena masing-masing sanksi  tersebut  dapat  dijatuhkan  karena  melakukan  jenis  pelanggaran  yang  berbeda yang  tersebut  dalam  Pasal  84  UUJN  dan  85  UUJN.  Demikian  pula  dengan  sanksi  yang lainnya, yaitu sanksi pidana dan kode etik. Sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.
Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi tersebut di atas, dapat  dijadikan  dasar  notaris  yang  bersangkutan  diberhentikan  sementara  dari jabatannya atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, seperti:

## 1.Sanksi perdata berupa:
a. Dalam proses pailit atau penundaan pembayaran.
b. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Sanksi pidana, berupa dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Sanksi kode etik, berupa:
a. Melakukan perbuatan tercela.
b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.
4. Sanksi Administratif berupa:
a. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
b. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
Fungsi Kode Etik Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris
e-ISSN 2621-6159
Sumaryono menjelaskan ada 3 alasan perlu dirumuskannya kode etik secara tertulis yaitu:
a. Sebagai sarana control social;
b. Sebagai penncegah campur tangan pihak lain;
c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

## D. PENUTUP
Kriteria persaingan tidak sehat dalam UUJN tidak begitu jelas dalam menjelaskan mengenai bentuk persaingan tidak sehat antar sesama rekan notaris Bila ditinjau dari UUJN mengenai bentuk serta cara dari persaingan tidak sehat antar rekan notaris, maka merujuk  pada  Pasal  17  huruf  a  UUJN  bahwa  “  notaris  dilarang  menjalankan  jabatan diluar  wilayah  jabatannya”  dan  bila  dilihat  dari  penjelasan  pasal  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  “larangan  dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  memberi kepastian  hukum  kepada  masyarakat  dan  sekaligus  mencegah  terjadinya  persaingan tidak  sehat  antar  rekan  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya”.  Selain  hal  tersebut dalam  Pasal  18  UUJN,  salah  satu  bentuk  tindakan  yang  dilakukan  oleh  notaris  yang dapat menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat adalah dengan cara menjalankan jabatan  diluar  wilayah  kerjanya.  Setiap  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  telah mempunyai wilayah jabatan masing-masing, dan wilayah jabatannya telah mempunyai wilayah  jabatan  masing-masing,  dan  wilayah  jabatan  tersebut  yang  menjadi  lingkup kewenangan dari notaris yang bersangkutan. Artinya di luar wilayah kerja notaris tidak berwenang  menjalankan  jabatannya.  UUJN  telah  melarang  hal  tersebut  dengan  tegas, karena jika notaris melanggar ketentuan tersebut atau dengan kata lain membuat akta diluar  wilayah  jabatannya  yang  mana  hal  tersebut  merupakan  hak  atau  lingkup kewenangan  dari  notaris  lainnya  yang  berada  dalam  wilayah  jabatan  tersebut  maka tentu saja hal ini  dapat menimbulkan  persaingan  antar rekan  notaris karena terdapat oknum notaris yang menjalankan jabatan diluar dari lingkup kewenangannya.
Terkait  dengan  sanksi  sebagai  bentuk  upaya  penegakan  kode  etik  notaris  atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan didiplin notaris. Sanksi dalam kode etik
e-ISSN 2621-6159
notaris  dituangkan  dalam  Pasal  6  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  yang  dikenakan terhadap  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dapat  berupa  teguran, peringatan,  skorsing  (pemecatan  sementara)  dari  keanggotaan  perkumpulan, onzetting(pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat  dari  keanggotaan  perkumpulan.  Dalam  UUJN  juga  diatur  Sanksi  terhadap notaris, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam yaitu; sanksi perdata dan sanksi  administratif.    Sanksi  perdata  berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga merupakan akibat yang akan diterima  notaris atas tuntutan para penghadap  jika akta yang  bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan  atau  akta  menjadi  batal  demi  hukum.  Sedangkan  sanksi  administratif  berupa; teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  Pemberhentian  dengan hormat, dan Pemberhentian tidak hormat.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Anand,  G.  (2014). Karatkteristik  Jabatan  Notaris  di  Indoenesia .  Surabaya:  Zifatama Publisher.
Budiono, H. (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Dewi,  S.  &  Fauwas  R.M.  D.  (2011). Panduan  Teori  dan  Praktik  Notaris. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Dirdkowisono. (1994). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muhammad Abdulkadir. (2006). Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2006.