## AKREDITASI SEKOLAH SEBAGAI SUATU UPAYA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA
Aulia Ar Rakhman Awaludin
Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI email: aulia_awaludin@yahoo.co.id

## Abstrak
Kajian  ini  akan  membahas  upaya  penjaminan  mutu  pendidikan  di  Indonesia  melalui akreditasi  sekolah. Metode  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis kritis dan metode kepustakaan.  Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu  oleh  satuan  atau  program  pendidikan,  penyelenggara  satuan  atau  program pendidikan,  pemerintah  daerah,  pemerintah,  dan  masyarakat  untuk  menaikkan  tingkat kecerdasan  kehidupan  bangsa  melalui  pendidikan. Akreditasi  sekolah  merupakan  suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  yang  dilakukan  sebagai  bentuk  akuntabilitas publik. Akreditasi  dilakukan  melalui  tindakan  membandingkan  kondisi  sekolah  dalam kenyataan dengan delapan kriteria (standar) yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan  dan  pengembangan  delapan  standar  secara  berkelanjutan  menyebabkan terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu.  Pelaksanaan  akreditasi  diharapkan  dapat mendorong  atau  menciptakan  suasana  kondusif  bagi  pertumbuhan  pendidikan  dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta sebagai perangsang untuk terus  berusaha  mencapai  mutu  yang  diharapkan,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat menjamin mutu pendidikan.
Kata kunci : akreditasi sekolah, penjaminan mutu pendidikan

## Abstract
This  study  will  discuss  the  education  quality  assurance  in  Indonesia  through  school accreditation.  The  methods  used  in  this  study  are  critical  analysis  and  library  methods. Quality  assurance  in  education  is  a  systematic  and  integrated  activity  performed  by  an educational  unit  or  program  and  its  practitioners,  local  and  central  governments  and community  in  an  effort  to  raise  the  level  of  the  nation’s  intelligence  through  education. School accreditation, a form of public accountability, is a comprehensive  assessment of the feasibility of an educational program with reference to National Education Standards (SNP). Accreditation process is conducted by comparing the real condition of schools to the eight established  criteria  (standards).  In  practice,  it  is  the  sustainable  application  and development of these eight standards that lead to the quality education. The implementation of  accreditation  is  expected  to  encourage  or  establish  an  atmosphere  conducive  to  the educational  development,  to  provide  directions  for  conducting  sustainable  self-evaluation and to be an incentive to continuously achieve the desired quality that can indirectly assure the education quality.
Keywords: school accreditation, education quality assurance

## Pendahuluan
Beberapa waktu yang lalu dunia pendidikan diramaikan dengan berita penghapusan Rintisan Sekolah  Bertaraf  Internasional  (RSBI)  di  seluruh  Indonesia,  melalui  pembatalan  Pasal  50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas oleh MK pada hari Selasa, 8 Januari  2013.  Penghapusan  RSBI  itu  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Di  satu  sisi  RSBI dianggap  sebagai  sekolah  favorit  dengan  kualitas  yang  bagus  sehingga  banyak  orang  tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di RSBI. Di sisi lain RSBI dianggap tidak sejalan dengan  UUD  1945  yang  mengamanatkan  bahwa  semua  warga  negara  berhak mendapatkan pendidikan,  sementara  yang  bisa  masuk  RSBI  kebanyakan  anak  orang-orang  kaya  atau
kalangan  menengah  ke  atas,  dan  mengakibatkan  adanya  diskriminasi  serta  kastanisasi pendidikan.
Adanya  tanggapan  pro  dan  kontra  terhadap  pembubaran  RSBI  itu  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  masyarakat  sadar  akan  pentingnya  kualitas  atau  mutu  pendidikan  di Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan yang bermutu harus diupayakan dan selalu ditingkatkan, karena kualitas suatu negara dapat dilihat dari kualitas pendidikannya.
Sementara  itu,  berdasarkan  data Education  For  All (EFA)  Global  Monitoring  Report  yang dilaksanakan  oleh  Organisasi  Pendidikan,  Ilmu  Pengetahuan,  dan  Kebudayaan  PBB (UNESCO)  tahun  2012,  Indonesia  menduduki  peringkat  ke  64  dari  120  negara,  sedangkan pada  tahun  sebelumnya  menduduki  peringkat  ke-69  dari  127  negara.  Kenyataan  ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih ketinggalan dibandingkan negara-negara lain  di  dunia.  Oleh  karena  itu,  mutu  atau  kualitas  pendidikan  harus  diupayakan  untuk ditingkatkan agar mendekati atau sejajar dengan mutu pendidikan di negara lain.
Dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa  tujuan  Negara  Republik Indonesia  di  bidang  pendidikan  adalah  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Tujuan  ini menuntut pemerintah untuk  menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan di  sini  meliputi  proses  maupun  hasil  pendidikan.  Dari  sisi  proses,  pendidikan  dikatakan bermutu  apabila  semua  prosesnya  berjalan  dengan  baik  sesuai  standar  yang  berlaku. Sedangkan dari sisi hasil, pendidikan dikatakan bermutu apabila hasil atau output dari suatu proses  pendidikan  yang  dapat  berupa  nilai  atau  prestasi  yang  dicapai  adalah  nilai  atau prestasi yang tinggi sesuai standar yang ditetapkan.
Di samping  menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, pemerintah juga harus menjamin mutu  pendidikan  mulai  dari  satuan  pendidikan  yaitu  sekolah  maupun  madrasah.  Artinya sekolah  atau  madrasah  sebagai  satuan  pendidikan  harus  melaksanakan  penjaminan  mutu sebagai bentuk layanan terhadap masyarakat.
Yang  menjadi  pertanyaan  sekarang  adalah  apakah  penilaian  masyarakat  tentang  mutu  atau kualitas  suatu  sekolah  berdasarkan  nilai  akreditasi  tersebut  benar-benar  menggambarkan keadaan  sebenarnya  dari  sekolah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu  dikaji  tentang  hubungan nilai  akreditasi  sekolah  dengan  kualitas  sekolah.  Lebih  lanjut  perlu  diketahui  hubungan antara akreditasi sekolah dengan kinerja sekolah.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  hubungan  pelaksanaan  akreditasi  sekolah  dengan  penjaminan  mutu pendidikan?
2. Sejauh mana dampak akreditasi sekolah terhadap peningkatan kinerja sekolah?

## Tinjauan Pustaka
Akreditasi  adalah  kegiatan  penilaian  kelayakan  program  dalam  satuan  pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan/atau  lembaga  mandiri  yang  berwenang  untuk menentukan  kelayakan  program  dan/atau  satuan  pendidikan  pada  jalur  pendidikan  formal dan  nonformal  pada  setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan,  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditetapkan,  sebagai  bentuk  akuntabilitas  publik  yang  dilakukan  secara  objektif,  adil, transparan,  dan  komprehensif  dengan  menggunakan  instrumen  dan  kriteria  yang  mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
Akreditasi  adalah  proses  penilaian  dengan  indikator  tertentu  berbasis  fakta.  Asesor melakukan  pengamatan  dan  penilaian  sesuai  realitas, tanpa  ada  manipulasi  (Asmani,  2011: 184).    Akreditasi  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  gambaran  keadaan  kinerja
madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah (Depag RI, 2008: 7).
Sekolah merupakan suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar  untuk  berperilaku  yang  baik.  Sekolah  juga  merupakan  bagian  intergal  dari  suatu masyarakat  yang  berhadapan  dengan  kondisi  nyata  yang  terdapat  dalam  masyarakat  pada masa  sekarang.  Sekolah  juga  merupakan  lingkungan  kedua  tempat  anak-anak  berlatih  dan menumbuhkan  kepribadiannya.Sekolah  yang  terakreditasi  meliputi  Taman  Kanak-kanak (TK),  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB),  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama (SLTP),  Sekolah  Menengah  Umum  (SMU),  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (Arikunto, 1988: 20).
Mutu merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu. Manajemen mutu  merupakan suatu cara  dalam  mengelola  suatu  organisasi  yang  bersifat  komprehensif  dan  terintegrasi  yang diarahkan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  secara  konsisten  dan  mencapai peningkatan  secara  terus  menerus  dalam  setiap  aspek  kegiatan  organisasi  (Tenner  dan  De toro dalam Ali, 2007: 626).

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  kritis  dan  metode kepustakaan. Metode analisis kritis yang penulis maksudkan di sini adalah upaya menyeleksi dengan  cara  merangkum  dan  mempertimbangkan  masalah  sehingga  dapat  direduksi, direposisi, dan dipaparkan secara sistematis.
Sementara itu, metode kepustakaan adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara  mengumpulkan,  membaca,  mencatat  data  pustaka  serta  mengolah  bahan  penelitian (Mustika, 2008: 3).

## Hasil Dan Pembahasan Akreditasi Sekolah
Akreditasi  adalah  kegiatan  penilaian  kelayakan  program  dalam  satuan  pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan/atau  lembaga  mandiri  yang  berwenang  untuk menentukan  kelayakan  program  dan/atau  satuan  pendidikan  pada  jalur  pendidikan  formal dan  nonformal  pada  setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan,  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditetapkan,  sebagai  bentuk  akuntabilitas  publik  yang  dilakukan  secara  objektif,  adil, transparan,  dan  komprehensif  dengan  menggunakan  instrumen  dan  kriteria  yang  mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
Menurut  Permendikbud  No.  59  tahun  2012,  bahwa  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah Madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program dan  atau  satuan  pendidikan  jenjangpendidikan  dasar  dan  menengah  jalur  formal  dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Akreditasi  sekolah  juga  diartikan  sebagai  proses  penilaiaian  secara  komprehensif  terhadap kelayakan  dan  kinerja satuan  dan/atau  program  pendidikan,  yang  dilakukan  sebagai  bentuk akuntabilitas  publik.  Akuntabilitas  publik  ini  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  akreditasi  sekolah  merupakan suatu  proses  penilaian  secara  komprehensif  terhadap  kelayakan  suatu  program  pendidikan
dengan  mengacu  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  yang  dilakukan  sebagai  bentuk akuntabilitas publik.
Berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi ini, pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar  nasional  pendidikan.  Dengan  kebijaksanaan  ini  diharapkan  pelaksanaan  akreditasi sekolah/madrasah  dapat  dilakukan  secara  objektif,  adil,  profesional,  komprehensif,  dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Dasar hukum pelaksanaan akreditasi sekolah adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Bab  XVI Bagian Kedua  pasal 60 tentang Akreditasi.
2. Peraturan  Pemerintah  No.  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  pasal  86 dan 87.
3. Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor:  087/U/2002  tahun  2002  tentang akreditasi sekolah.
4. Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional    nomor:    039/O/2003  tentang  pembentukan Badan  Akreditasi  Sekolah  Nasional  (BASNAS)  yang  bertugas  menetapkan  berbagai kebijakan yang terkait dengan pelaksanakan akreditasi sekolah.
Adapun  tujuan  dari  akreditasi  sekolah  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional nomor:  087/U/2002 tahun 2002 adalah:
1. Untuk  memperoleh  gambaran  kinerja  sekolah  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan  mutu pendidikan.
2. Untuk  menentukan  tingkat  kelayakan  suatu  sekolah  dalam  penyelenggaraan  pelayanan pendidikan.
Sedangkan fungsi dari akreditasi sekolah adalah sebagai berikut:
1. Untuk  pengetahuan,  yaitu  dalam  rangka  mengetahui  bagaimana  kelayakan  dan  kinerja sekolah  dilihat  dari  berbagai  unsur  yang  terkait  yang  mengacu  pada  kualitas  yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tertentu.
2. Untuk akuntabilitas, yaitu agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
3. Untuk  kepentingan  pengembangan,  yaitu  agar  sekolah  dapat  melakukan  peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.
Sesuai dengan Keputusan Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor:  087/U/2002  tahun 2002, pelaksanaan akreditasi sekolah mengikuti alur sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah
2. Pengumuman secara terbuka kepada sekolah/madrasah
3. Pengusulan daftar sekolah/madrasah
4. Pengiriman perangkat akreditasi ke sekolah/madrasah
5. BAP-S/M mengirimkan perangkat akreditasike sekolah/madrasah yang terdiri dari:
a. Instrumen Akreditasi
b. Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi
c. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung
d. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi
6. Pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data
7. Informasi pendukung
8. Pengiriman hasil isian instrumen akreditasi dan instrumen
9. Pengumpulan data dan informasi pendukung ke bap-s/m
10. Penentuan kelayakan visitasi
11. Penugasan tim asesor
12. Pelaksanaan visitasi
13. Verifikasi hasil visitasi
14. Penetapan hasil akreditasi sekolah/madrasah
15. Penerbitan sertifikat
Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  upaya  peningkatan  mutu  Sekolah/Madrasah  dan rencana pengembangan Sekolah/Madrasah.
2. Dapat  dijadikan  sebagai  motivator  agar  Sekolah/Madrasah  terus  meningkatkan  mutu pendidikan  secara  bertahap,  terencana,  dan  kompetitif  baik  di  tingkat  kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
3. Dapat  dijadikan  umpan  balik  dalam  usaha  pemberdayaan  dan  pengembangan  kinerja warga  Sekolah/Madrasah  dalam  rangka  menerapkan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  strategi dan program Sekolah/Madrasah.
4. Membantu  mengidentifikasi  Sekolah/Madrasah  dan  program  dalam  rangka  pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.
5. Bahan informasi bagi Sekolah/Madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana.
6. Membantu Sekolah/Madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik  dari  satu  sekolah  ke  sekolah  lain,  pertukaran  guru  dan  kerjasama  yang  saling menguntungkan.
Adapun  prinsip-prinsip  yang  dijadikan  pijakan  dalam  melaksanakan  akreditasi  sekolah/ madrasah adalah sebagai berikut.
1. Objektif
Akreditasi  sekolah  /  madrasah  pada  hakikatnya  merupakan  kegiatan  penilaian  tentang kelayakan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  ditunjukkan  oleh  suatu  sekolah/madrasah. Dalam  pelaksanaan  penilaian  ini  berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  kelayakan  itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya.
2. Komprehensif
Dalam  pelaksanaan  akreditasi  sekolah/madrasah,  fokus  penilaian  tidak  hanya  terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.
3. Adil
Dalam  melaksanakan  akreditasi,  semua  sekolah/madrasah  harus  diperlakukan  sama dengan  tidak  membedakan  sekolah/madrasah  atas  dasar  kultur,  keyakinan,  sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta.
4. Transparan Data  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  akreditasi  sekolah/madrasah seperti  kriteria,  mekanisme  kerja,  jadwal  serta  sistem  penilaian  akreditasi  dan  lainnya harus  disampaikan  secara  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  siapa  saja  yang memerlukannya.
5. Akuntabel
Pelaksanaan  akreditasi  sekolah  /  madrasah  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
6. Profesional
Pelaksanaan  akreditasi  sekolah  /  madrasah  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi di bidang akreditasi.
Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:
1. pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah;
2. evaluasi diri oleh sekolah;
3. pengolahan hasil evaluasi diri;
4. visitasi oleh asesor;
5. penetapan hasil akreditasi;
6. penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.
Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akreditasi meliputi:
1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M)
2. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Pelaksanaan  akreditasi  pada  dasarnya  dilakukan  pada  tingkat  sekolah/madrasah  oleh BAN-S/M.  Dalam  pelaksanaan  akreditasi  tersebut  BAN-S/M  dibantu  BAP-S/M,  sesuai Permendiknas  Nomor  29  Tahun  2005.  Untuk  keperluan  tersebut,  maka  dibentuk  BAP- S/M pada setiap provinsi.
3. Unit Pelakasana Akreditasi Sekolah / Madrasah (UPA-S/M)
UPA-S/M bertugas membantu BAP-S/M
4. Asesor
Asesor  adalah  tenaga  profesional  yang  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  diangkat  dan ditugasi  oleh  BAN-S/M  sebagai  lembaga  akreditasi  untuk  melakukan  penilaian  dan visitasi di sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi.
5. Sekolah/Madrasah
Akreditasi  sekolah/  madrasah  dilaksanakan  oleh  suatu  badan  non  struktural  yang  dibentuk pemerintah,  bersifat  mandiri  serta  bertanggungjawab  kepada  Menteri  Pendidikan  Nasional. Kelembagaan  akreditasi  terdiri  dari  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  (BAN- S/M)  dan  Badan  Akreditasi  Provinsi  Sekolah/Madrasah  (BAP-S/M).  Apabila  diperlukan BAP-SM  dapat  membentuk  Unit  Pelaksana  Akreditasi  Sekolah  /  Madrasah  (UPA-S/M) Kabupaten  /  Kota.  Struktur  organisasi  lembaga  akreditasi  sekolah/madrasah  seperti ditunjukkan pada diagram Gambar berikut.
Gambar 1. Struktur Organisasi BAN S/M
Staf Operasional Sekretariat Sekretariat Staf Operasional Asesor BAN-S/M Ketua Sekretaris Anggota BAP-S/M Ketua Sekretaris Anggota UPA-S/M Koordinator Staf Pendukung
Adapun  tingkat  dan  kewenangan  Badan  Akreditasi  Sekolah/Madrasah  adalah  sebagai berikut:  (1)  badan  Akreditasi  Nasional-Sekolah/Madrasah  (BAN-S/M);  merumuskan kebijakan  operasional,  melakukan  sosialisasi  kebijakan  dan  melaksanakan  akreditasi  S/M. (2) badan Akreditasi Propinsi-Sekolah/Madrasah (BAP-S/M); melaksanakan akreditasi untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB. (3) unit Pelaksana Akreditasi (UPA)-Kabupaten/Kota; membantu BAP-S/M melaksanakan akreditasi.
Badan  Akreditasi  Nasional-Sekolah/Madrasah  (BAN  S/M)  berfungsi:  (1)  merumuskan kebijakan  dan  menetapkan  akreditasi  Sekolah/Madrasah.  (2)  merumuskan  kriteria  dan perangkat  akreditasi  Sekolah/Madrasah  untuk  diusulkan  kepada  Menteri.  (3)  melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria dan perangkat akreditasi Sekolah/Madrasah. (4) melaksanakan dan  mengevaluasi  pelaksanaan  akreditasi  Sekolah/Madrasah.  (5)  memberikan  rekomendasi tindak  lanjut  hasil  akreditasi.  (6)  mengumumkan  hasil  akreditasi  Sekolah/Madrasah  secara nasional.  (7)  melaporkan  hasil  akreditasi  Sekolah/Madrasah  kepada  Menteri.  (8) melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.
Badan  Akreditasi  Propinsi-Sekolah/Madrasah  (BAP-S/M)  bertugas:  (1)  melakukan sosialisasi  kebijakan  dan  pencitraan  BAN-S/M  dan  BAP-S/M  kepada  Pemprov,  Kanwil Kemenag, KanKemenag, Sekolah/Madrasah, dan masyarakat pendidikan pada umumnya. (2) merencanakan  program  akreditasi  Sekolah/Madrasah  yang  menjadi  sasaran  akreditasi.  (3) mengadakan  pelatihan  asesor  sesuai  dengan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  BAN-S/M.  (4) menetapkan  hasil  peringkat  akreditasi  melalui  Rapat  Pleno  Anggota  BAP-S/M.  (5) menyampaikan  laporan  pelaksanaan program  dan  pelaksanaan akreditasi serta rekomendasi tindak  lanjut  kepada  BAN-S/M  dengan  tembusan  kepada  Gubernur.  (6)  menyampaikan laporan  hasil  akreditasi  dan  rekomendasi  tindak  lanjut  kepada  Dinas  Pendidikan  Provinsi, Kanwil  Kemenag  dan  LPMP.  (7)  menyampaikan  laporan  hasil  akreditasi  dan  rekomendasi tindak lanjut kepada Pemerintah Kab/Kota yang bersangkutan dan satuan pendidikan dalam rangka  penjaminan  mutu  sesuai  lingkup  kewenangan  masing-masing.  (8)  mengumumkan hasil  akreditasi  kepada  masyarakat,  baik  melalui  pengumuman  maupun  media  massa.  (9) mengelola  sistem  basis  data  akreditasi.  (10)  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  secara terjadwal  terhadap  kegiatan  akreditasi.  (11)  melaksanakan  kesekretariatan  BAP-S/M.  (12) membuat  tugas  pokok  dan  fungsi  sesuai  dengan  kerangka  tugas  pokok  BAP-S/M.  (13) melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-S/M.
Tugas  Unit  Pelaksana  Akreditasi  (UPA)  Kabupaten/Kota  adalah:  (1)  Sebagai  penghubung antara  BAP-S/M  dengan  Dinas  Pendidikan  dan  Kankemenag,  (2)  mengusulkan  jumlah Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi kepada BAP-S/M. (3) mengusulkan jumlah asesor yang  dibutuhkan  untuk  kab/kota  yang  bersangkutan.  (4)  menyusun  data  Sekolah/Madrasah yang  telah  dan  akan  diakreditasi  di  tingkat  kabupaten/kota.  (5)  mengkoordinasikan  sasaran penugasan  asesor.  (6)  mengkoordinasikan  jadwal  pemberangkatan  asesor.  (7)  menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor. (8) melaporkan pelaksanaan kegiatan. (9) membantu administrasi BAP-S/M. (10) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh BAP- S/M.

## Penjaminan Mutu Pendidikan
Mutu merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu. Manajemen mutu  merupakan suatu cara  dalam  mengelola  suatu  organisasi  yang  bersifat  komprehensif  dan  terintegrasi  yang diarahkan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  secara  konsisten  dan  mencapai peningkatan  secara  terus  menerus  dalam  setiap  aspek  kegiatan  organisasi  (Tenner  dan  De toro dalam Ali, 2007: 626).
Penjaminan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  pendidikan  dasar  dan  menengah  merupakan tanggung  jawab  satuan  pendidikan  yang  harus  didukung  oleh  pemerintah  daerah  Provinsi
dan  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  serta  peran  masyarakat. Pada level pemerintah pusat penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pendidikan dasar dan  menengah  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam  Negeri  serta  instansi  terkait  lainnya.  Pada  level  daerah  Provinsi,  LPMP  dan  Kantor Wilayah  Departemen  Agama,  sedangkan  pada  level  pemerintah  daerah  Kabupaten  /Kota dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  dan  Kantor  Departemen  Agama Kabupaten/Kota.
Tujuan  penjaminan  mutu  pendidikan  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu tujuan  akhir  dan  tujuan antara.  Tujuan  akhir  penjaminan  mutu  pendidikan  adalah  tingginya  kecerdasan  kehidupan manusia  dan  bangsa  sebagaimana  dicita-citakan  oleh  Pembukaan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  dicapai  melalui  penerapan  SPMP.  Sedangkan tujuan  antara  yang  hendak  dicapai  melalui  penjaminan  mutu  pendidikan  adalah terbangunnya SPMP yang meliputi:
1. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan atau informal.
2. Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan  formal  dan/atau  nonformal  pada  satuan  atau  program  pendidikan, penyelenggara  satuan  atau  program  pendidikan,  pemerintah  kabupaten  atau  kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah.
3. Ditetapkannya  secara  nasional  acuan  mutu  dalam  penjaminan  mutu  pendidikan  formal dan/atau nonformal.
4. Terpetakannya  secara  nasional  mutu  pendidikan  formal  dan  nonformal  yang  dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan.
5. Terbangunnya  sistem  informasi  mutu  pendidikan  formal  dan  nonformal  berbasis teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  andal,  terpadu,  dan  tersambung  yang menghubungkan  satuan  atau  program  pendidikan,  penyelenggara  satuan  atau  program pendidikan.
Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma:
1. Pendidikan  untuk  semua  yang  bersifat  inklusif  dan  tidak  mendiskriminasi  peserta  didik atas dasar latar belakang apa pun.
2. Pembelajaran  sepanjang  hayat  berpusat  pada  peserta  didik  yang  memperlakukan, memfasilitasi,  dan  mendorong  peserta  didik  menjadi  insan  pembelajar  mandiri  yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.
3. Pendidikan  untuk  perkembangan,  pengembangan,  dan/atau  pembangunan  berkelanjutan ( education for sustainable development ), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Penjaminan mutu pendidikan di atas dilakukan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. keberlanjutan,
2. terencana dan sistematis,
3. menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal,
4. memfasilitasi  pembelajarn  informal  masyarakat  berkelanjutan  dengan  regulasi  negara yang minimal mungkin,
5. SPMP merupakan sistem terbuka yang harus disempurnakan secara berkelanjutan.

## Hubungan Antara Akreditasi Sekolah dengan Penjaminan Mutu pendidikan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  adanya  hubungan  yang  erat  antara  akreditasi sekolah  dengan  penjaminan  mutu  pendidikan.  Sekolah  yang  akan  melaksanakan  akreditasi diberi waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam akreditasi. Segala komponen  dapat  dipersiapkan  terlebih  dahulu,  karena  akreditasi  meliputi  delapan  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP),  yaitu  standar  kompetensi  lulusan,  standar  isi,  standar  proses,
standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan,  standar  sarana  prasarana,  standar  pendidik  dan tenaga  kependidikan,  serta  standar  penilaian.  Dalam  rangka  mempersiapkan  8  standar tersebut,  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  semua  komponen  sekolah  akan  berbenah menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan.
Sebelum  pelaksanaan  akreditasi,  dua  tahun  sebelumnya  sekolah  mengajukan  diri  untuk diakreditasi.  Dalam  rentang  waktu  dua  tahun  itu  pula,  sekolah  akan  berusaha  memenuhi kriteria-kriteria  yang  terdapat  dalam  instrumen  akreditasi,  misalnya  dalam  standar  proses, semua  guru  harus  membuat  perangkat  pembelajaran  dan  melaksanakan  pembelajaran  yang terstandar.  Sekolah  dengan  bimbingan  dari  pengawas  sekolah  akan  berusaha  untuk memenuhi  kriteria  tersebut,  sehingga  mutu  pembelajaran  akan  meningkat.  Untuk  standar penilaian,  dalam  instrumen  tertulis  peningkatan  nilai  ujian  sekolah  maupun  ujian  nasional selama dua tahun terakhir. Apabila nilai rata-rata ujian turun atau tidak naik, maka nilai yang diperoleh  akan  sedikit  (dari  skala  1-5).  Oleh  karena  itu,  sekolah  pasti  akan  memacu peningkatan nilai ujian sekolah maupun ujian nasional yang pada akhirnya mutu pendidikan yang  dilihat  dari  komponen  nilai  akan  meningkat.  Dengan  demikian  melalui  pelaksanaan akreditasi  sekolah  akan  dicapai  mutu  atau  kualitas  pendidikan  yang  diarahkan  pada  hal-hal sebagai berikut:
1. Proses akreditasi mengarah pada peningkatan kualitas sekolah.
2. Untuk melihat dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya.
3. Sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
4. Sebagai gambaran kelayakan sekolah dalam penyelenggara pendidikan.
5. Memberikan  gambaran  menyeluruh  bagi  masyarakat  tentang  tingkatan  suatu  sekolah  di antara sekolah-sekolah lainnya.

## Dampak Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Kinerja Sekolah
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  adanya  hubungan  antara  akreditasi  sekolah  dengan penjaminan  mutu  pendidikan.  Pada  kenyataannya  selain  hubungan  tersebut,  akreditasi sekolah  memberikan  dampak  atau  akibat  tidak  langsung  terhadap  kinerja  sekolah.  Sekolah dengan  akreditasi  A  tentu  saja  akan  berusaha  mempertahankan  peringkat  tersebut.  Semua komponen  sekolah  pasti  tidak  rela  apabila  peringkat  sekolahnya  turun  menjadi  B  atau  C. Untuk  mempertahankan  suatu  prestasi  memang  lebih  sulit  daripada    meraih  suatu  prestasi. Diperlukan  kesungguhan  dan  upaya  terus  menerus  agar  prestasi  yang  sudah  diraih  tidak hilang begitu saja.
Akreditasi sekolah membawa dampak positif kepada seluruh warga sekolah, antara lain:
1. Tumbuhnya kesadaran dari seluruh warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi.
2. Meningkatnya  kerjasama  seluruh  komponen  sekolah  untuk  memberikan  yang  terbaik untuk sekolah.
Selain  dampak  positif,  ada  juga  dampak  negatif  dari  akreditasi  sekolah  terhadap  kinerja sekolah, antara lain:
1. Peningkatan  kinerja  dari  semua  komponen  sekolah  hanya  dilakukan  menjelang pelaksanaan akreditasi sekolah, setelah selesai akan kembali seperti semula.
2. Ada  sekolah  yang  melakukan  rekayasa  data  untuk  mencapai  nilai  akreditasi  yang diharapkan.

## Simpulan dan Saran Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  akreditasi  sekolah adalah  suatu  upaya  dari  pemerintah  untuk  menjamin  mutu  pendidikan  serta  meningkatkan kinerja  sekolah  terutama  dalam  memberikan  layanan  pendidikan  kepada  masyarakat.
Akreditasi  Sekolah/madrasah  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  tentang  kelayakan sekolah/madrasah  atau  program  yang  dilaksanakannya  berdasarkan  Standar  Nasional Pendidikan,  memberikan  pengakuan  peringkat  kelayakan,  serta  memberikan  rekomendasi tentang  penjaminan  mutu  pendidikan  kepada  program  dan  atau  satuan  pendidikan  yang diakreditasi.  Terdapat  dampak  positif  dan  dampak  negatif  dari  penyelenggaraan  akreditasi sekolah. Hal tersebut sebaiknya menjadi koreksi bagi penyelenggara pendidikan untuk lebih meningkatkan sistem yang sudah dijalankan. Selanjutnya, pelaksanaan akreditasi diharapkan dapat  mendorong  atau  menciptakan  suasana  kondusif  bagi  pertumbuhan  pendidikan  dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta sebagai perangsang untuk terus  berusaha  mencapai  mutu  yang  diharapkan  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat menjamin mutu pendidikan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  penulis  dapat  memberikan  saran  bahwa  Akreditasi  harus dilakukan  melalui  tindakan  membandingkan  kondisi  sekolah  dengan  delapan  kriteria (standar)  yang  telah  ditetapkan  agar  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  apa yang diinginkan.

## Daftar Pustaka
Ali, Muhammad. (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan , Bandung: Pedagogiana Press . Arikunto, Suharsimi. (1988). Penilaian Program Pendidikan . Jakarta: Bina Aksara. Asmani,  J.  M.  (2011). Tips  Praktis  Membangun  dan  Mengolah  Administrasi .  Jogjakarta: Diva Press.
Depag RI. (2008). Pedoman Akreditasi Madrasah . Direktoral Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
Mustika, Z. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. http://www.unesco.org/Education  For  All  (EFA)  Global  Monitoring  Report  (2012):  The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education. (03/05/2014)