## Dokter Muda yang Melakukan Kelalaian Dalam Melaksanakan Pelimpahan Tugas Dokter Pembimbing

## Mohamad Haikal Fikri
Mohamad.haikal.fikri-2017@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
The development of science in the medical field increase the participation of student medical in the medical services to patients. Student’s get the opportunity to do clinical practice directly to patient through delegation of duties by the supervising doctor. In this assignment, the supervising doctor is required to provide guidance and supervision because the young doctor does not have the competence and expertise to perform a medical action. However, problems arise when student medical dont coordinate and go beyond the limits. Based on this research, its found that there is a lack of law in the limitations of assigning assignments to student medical and the extent to which the supervising doctor can be responsible for negligence committed by student medical. therefore its necessary to examine the concept delegation of authority and forms participation in deciding  cases  related  to  negligence  committed  by  student  medical  in carrying out the delegation of duties.
Keywords: Negligence  of  Medical  Practice;  Student  of  Medical; Lliability.

## Abstrak
Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran menimbulkan suatu tuntutan untuk meningkatkan keikutsertaan dokter muda  dalam  pelaksanaan  pelayanan  medis  terhadap  pasien.  Dokter muda mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik klinis secara langsung kepada seorang pasien melalui pelimpahan tugas oleh dokter pembimbing,Dalam  pelimpahan  tugas  tersebut  dokter  pembimbing diharuskan  untuk  memberikan  suatu  bimbingan  dan  pengawasan dikarenakan  dokter  muda  belum  memiliki  kompetensi  dan  keahlian untuk  melakukan  suatu  tindakan  medis.  Akan  tetapi  permasalahan timbul ketika dokter muda tidak melakukan kordinasi dan melampaui batasan-batasan  yang  telah  diperintahkan  oleh  dokter  pembimbing dan  mengakibatkan  kerugian  pada  pasien.  Berdasarkan  penelitian ini,  ditemukan  adanya  kekaburan  hukum  dalam  batasan-batasan pelimpahan  tugas  yang  diberikan  kepada  dokter  muda  dan  sejauh apa  dokter  pembimbing  dapat  bertanggungjawab  atas  kelalaian  yang dilakukan oleh dokter muda, oleh karena itu diperlukan untuk menelaah terkait konsep pelimpahan wewenang serta bentuk-bentuk penyertaan dalam memutus perkara kelalaian yang dilakukan dokter muda dalam melaksanakan pelimpahan tugas dokter pembimbing. Kata Kunci: Kelalaian Medis; Dokter Muda; Pertanggungjawaban  Pidana.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 5, September 2022
Jurist-Diction. 2022; 1855-1870
How to cite: Mohamad Haikal Fikri, ‘Dokter Muda Yang Melakukan Kelalaian Dalam Melaksanakan Pelimpahan Tugas Dokter Pembimbing’ (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 Agustus 2022; Diterima 14 September 2022; Diterbitkan 29 September 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i5.38554
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 Mohamad Haikal Fikri

## 1856 Mohamad Haikal: Dokter Muda yang...

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  hak  dasar  yang  melekat  pada  diri  manusia  sebagai warga  negara. 1 Kondisi  fisik,  mental,  dan  kejiwaan  yang  sehat  dapat  membantu seseorang  untuk  melakukan  aktivitasnya  secara  produktif. 2 Kondisi  yang sedemikian  rupa  biasanya  terganggu  ketika  seseorang  melakukan  aktivitas  berat yang menyebabkan seseorang merasakan kelelahan dan berujung timbulnya suatu penyakit yang membutuhkan upaya pemulihan kesehatan (yang selanjutnya disebut sebagai pelayanan medis) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Menurut Hodgetts dan Cascio, terdapat dua bentuk upaya pemulihan kesehatan yang diberikan kepada pasien yaitu Pelayanan kesehatan masyarakat (Public Health Services) dan Pelayanan medis (Medical Services) . 3 Perbedaan mendasar yang terlihat dari dua macam pelayanan kesehatan tersebut adalah pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan  secara  bersama-sama  dengan  melibatkan  banyak  pihak  baik  yang tergabung dalam suatu organisasi instansi (rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya) maupun keikutsertaan masyarakat dalam mencagah penyakit, dalam pelayanan kesehatan ini yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan. Pada  pelayanan  medis,  pelaksanaanya  dilakukan  secara  sendiri  dan  bertujuan  guna mengobati (kuratif) penyakit dan memulihkan (rehabilitatif) kesehatan serta sasaran utamanya adalah perseorangan, sehingga lebih tepat apabila istilah pelayanan medis digunakan dalam pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis.
Tenaga  medis  berfungsi  untuk  melayani  masyarakat  dengan  melakukan Tindakan  medis  agar  dapat  memulihkan  pasien  ke  dalam  kondisi  semula.  Pada awalnya Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (yang selanjutnya  akan  disebut  sebagai  UU  Tenaga  Kesehatan)  memasukkan  tenaga medis kedalam kelompok tenaga akan tetapi setelah berlakunya Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 Tenaga Medis tidak lagi digolongkan sebagai
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 506350).
3 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis (Citra Aditya 2002).[79].
tenaga Kesehatan, Hal ini disebabkan tenaga medis mempunyai kedudukan khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia sehingga secara mandiri tenaga medis dapat  melakukan  intervensi  medis  teknis  dan  intervensi  bedah  tubuh  manusia yang  tidak  dimiliki  jenis  tenaga  Kesehatan  lainnya.  Oleh  karena  itulah  dituntut untuk memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai sebelum melakukan pelayanan medis kepada seorang pasien. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan bagi tenaga medis untuk mendapatkan suatu kurikulum pendidikan praktik klinik atau sering disebut sebagai Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai upaya untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  sehingga  dapat  meminimalisir terjadinya kelalaian medis saat melayani pasien. 4
Berprofesi sebagai Tenaga Medis yang menjadi garda utama dalam melayani pasien, dokter juga melewati pendidikan yang bersinggungan dengan praktik klinik yaitu tahap profesi yang dapat meningkatkan keterampilan serta pengalaman dokter terkait permasalahan klinis yang berkembang di Rumah Sakit. Seorang mahasiswa kedokteran  harus  mendapatkan  gelar  sarjana  kedokteran  (S.Ked)  sebagai  bukti bahwasannya  mahasiswa  tersebut  telah  menyelesaikan  proses  Pendidikan akademiknya dalam jenjang Strata-1 (S-1) untuk dapat melanjutkan pada tahapan profesi. 5 Mahasiswa kedokteran yang sedang melaksanakan tahapan profesi disebut sebagai  dokter  muda. 6 Pada  tahap  ini  dokter  muda  masih  harus  mendapatkan pengawasan dan bimbingan dari dokter pembimbing untuk terlibat dalam proses pelayanan medis yang dilakukan kepada pasien. 7
Pengawasan  dan  pendampingan  yang  dilakukan  oleh  dokter  pembimbing disebabkan  karena  dokter  muda  belum  memiliki  Surat  Izin  Praktik  (yang selanjutnya akan disebut SIP) serta Surat Tanda Registrasi (yang selanjutnya akan
4 Hosizah Irmawati, Praktik Kerja Lapangan I: Prosedur Pelayanan Rekam Medis Dasar, KKPMT I dan II (Kementrian Kesehatan RI 2017.[1].
5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  132,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5434).
6 Konsil  Kedokteran  Indonesia,  Standar  Nasional  Pendidikan  Profesi  Dokter  Indonesia, (Konsil Kedokteran Indonesia 2019).[223].
7 Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Op.Cit .

## 1858 Mohamad Haikal: Dokter Muda yang...
disebut STR) yang menjadi syarat wajib seorang dokter untuk dapat melakukan praktik melayani pasien. 8 Seorang dokter muda yang belum mendapatkan SIP dan STR belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang mana memperbolehkan seorang dokter muda untuk ikut melakukan tindakan medis terhadap pasien.
Salah  satu  keadaan  tertentu  yang  memperbolehkan  dokter  muda  untuk melakukan  pelayanan  medis  adalah  adanya  pelimpahan  tugas  yang  diberikan oleh dokter pembimbing sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (yang selanjutnya disebut sebagai Permenkes Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran). Keadaan yang seperti ini memungkinkan dokter muda untuk ikut melakukan praktik secara langsung dalam melayani pasien.
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter muda tentunya telah diiringi dengan bimbingan dan pengawasan yang komprehensif oleh dokter pembimbing. Pada praktiknya dokter muda tidak serta merta lepas dari kelalaian dalam melakukan pelayanan medis kepada pasien. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa berita nasional yang menunjukkan masih terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh dokter muda dalam melakukan tugasnya.
Misalnya,  Tribun  Manado  yang  mengangkat  berita  dengan  judul  “Oknum Dokter Co-Ass  di  RS  Diduga  tertidur  Saat  Menjaga  Pasien,  Bayi  Prematur Meninggal  Dunia”. 9 Berdasarkan  Keterangan  orang  tua  korban  bayi  yang meninggal menjelaskan bahwa anaknya yang merupakan bayi prematur tersebut terpaksa harus dirawat di ruang level 2 yang memiliki fasilitas ventililator manual dengan satu penjaga yaitu seorang dokter muda untuk memantau jalannya ventilator. Sekitar pukul 02.00 WITA orang tua korban, ia melihat seoarang dokter muda yang bertugas justru tertidur hingga bulatan ventilator sudah diluar mulut bayinya.
8 Konsil Kedokteran Indonesia, Op.Cit .[18].
9 Tribun Manado, ;Oknum Dokter Co-Ass di RS Diduga Tertitur Saat Menjaga Pasien, Bayi Prematur Meningal Dunia’, (Tribun Manado, 2019) < https://manado.tribunnews.com>, 1 dikunjungi pada 8 Agustus 2020.
Isu  tersebut  juga  terjadi  di  daerah  Banda Aceh.  Media Aceh  mengangkat berita  yang  juga  berkaitan  dengan  kelalaian  dokter  muda  dalam  melakukan pelayanan medis. Dengan tajuk “Diduga Malpraktek, Kaki Cut Halimah Patah di Tangan Dokter Koas RSUZA”. 10 Berita tersebut menjelaskan bahwa dokter muda melakukan kelalaian ketika memaksakan menggerakan kaki cut halimah yang tidak dapat digerakkan tanpa berkomunikasi dengan dokter pembimbing. Berdasarkan keterangan  anak  cut  halimah  yang  menyatakan  “Waktu  dia  mengangkat  kaki sebelah kiri ibu seperti bunyi tulang patah. dokter itu pun mengangkat kaki ibu seperti memaksa, kami pun terkejut, dan waktu saya tanyakan kenapa, dokter itu hanya menjawab mungkin cuma tulang ibu yang sudah kropos”. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, barulah diketahui kaki cut halimah patah.
Selain  adanya  beberapa  kasus  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  dokter  muda tanpa  berkomunikasi  dengan  dokter  pembimbing  di  atas,  juga  terdapat  kasus  yang menujukkan  adanya  dokter  muda  melakukan  tindakan  layaknya  dokter  yang  sudah memiliki  SIP  Serta  STR.  Misalnya,  Rakyat  Sulsel  mengangkat  isu  yang  memuat dokter  muda  memintakan  tanda  tangan  pasien  untuk  tindakan  medis  lanjutan  yang bertajuk “Diduga Korban Malpraktik, Kaki Ilham Diamputasi”. 11 Awalnya hasil ronsen pasien tidak menunjukkan adanya patah tulang dan hanya mengalami luka memar dan bengkak yang disebabkan kecelakaan, akan tetapi ketika pasien tersebut dirujuk ke Rumah Sakit (yang selanjutnya disebut sebagai RS) Labuang Baji, orang tua korban diminta untuk menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan operasi oleh dokter muda dengan alasan adanya urat yang putus. Setelah 14 hari pasca operasi, kondisi kaki pasien semakin memburuk dan mengharuskan dilakukannya suatu tindakan medis amputasi karena kakinya yang sudah membusuk. Orang tua korban menyatakan, “ini merupakan malpraktik yang dilakukan pihak Dokter Fadli, apalagi yang memerintahkan untuk  melakukan  tindakan  operasi  adalah  asisten  dokter.  Mana  ada  asisten  dokter
10 Media Aceh, “Diduga Malpraktek, Kaki Cut Halimah Patah di Tangan Dokter Coas RSU- ZA”, (Media Aceh, 2019) <https://mediaaceh.co>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2020.
11 Rakyat Sulsel, “Diduga Korban Malpraktek, Kaki Ilham diamputasi” (Rakyat Sulsel, 2013) <https://rakyatsulsel.co/>, dikunjungi pada tanggal 9 Agustus.

## 1860 Mohamad Haikal: Dokter Muda yang...
bisa  memerintahkan  dilakukannya  operasi”,  maka  dari  itu  terdapat  dugaan  adanya keikutsertaan dokter muda dalam kelalaian medis yang terjadi dalam kasus tersebut.
Beberapa kasus yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa dokter muda  belum  sepenuhnya  kompeten  untuk  melakukan  pelayanan  medis  kepada pasien, sehingga masih memungkinkan bahwa dokter muda juga dapat berperan dalam  adanya  kelalaian  medis.  Sedangkan  hingga  saat  ini  belum  ada  suatu peraturan secara khusus yang mengatur secara langsung kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh dokter muda dalam melakukan tugasnya menyebabkan adanya ketidakpastian  hukum  terkait  hak  dan  kewajiban  dokter  muda,  oleh  karena  itu dibutuhkan suatu penegakkan yang dapat menjamin tindakan-tindakan medis yang dilakukan oleh dokter muda untuk dapat melindungi pasien ataupun menjamin hak- hak perlindungan dari dokter muda itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini saya beri judul “Dokter Muda yang Melakukan Kelalaian Medis dalam Melaksanakan Pelimpahan Tugas dari Dokter Pembimbing”.

## Batasan Pelimpahan Tugas Dokter Pembimbing Kepada Dokter Muda
Pelaksanaaan  pelayanan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter  tidak  hanya dilakukan  sendiri  dan  memerlukan  bantuan  pihak-pihak  lainnnya,  maka  dari  itu dokter  dapat  memberikan  pelimpahan  tugas  kepada  pihak  lainnya  yang  telah disebutkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  Permenkes  Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Dokter diberikan wewenang untuk dapat melimpahkan tindakan atau kewenangan kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan  tertentu  lainnya  secara  tertulis,  bahkan  dokter  muda  juga  diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan medis kepada pasien. 12
Pelimpahan tindakan diberikan kepada perawat, bidan, atau tenaga kesehatan tertentu lainnya yang disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, 13
12 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2052/MENKES/PER/X/2011  tentang  Izin  Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
13 P eraturan Menteri Kesehatan Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Op.Cit., Ps. 23
penerima  pelimpahan  tindakan  tersebut  sudah  menyelesaikan  jenjang  pendidikan dan telah memiliki pengakuan berbentuk SIP, STR, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi  yang  diberikan  oleh  pihak  berwenang  sesuai  dengan  keahlian  yang dimilikinya. Sedangkan pelimpahan tugas diberikan kepada dokter muda yang sedang melaksanakan pendidikan pada tahap profesi yang belum memiliki SIP dan STR. 14
Pelimpahan  tugas  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dokter pembimbing dengan melimpahkan wewenangan yang dimilikinya kepada dokter muda dalam melakukan pelaksanaan pelayanan medis yang ditujukan untuk proses pembelajaran klinis sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 18 Undang-undang Pendidikan Kedokteran. Frasa tugas lebih tepat untuk digunakan dikarenakan dokter muda masih mengikuti proses pendidikan dan belum memiliki keahlian layaknya perawat yang dianggap sebagai ‘operatiezuster’ atau perawat bedah yang menjadi perpanjangan  tangan  dokter  dengan  menggunakan  keahliannya  sebagaimana putusan arrest Hoge Raad tanggal 31 Mei 1968, NJ 1968 yang menyatakan bahwa perawat sebagai seorang ahli dalam bidangnya yang bertanggung jawab sebagai ahli perawat dalam melaksanakan pelimpahan tindakan dari para dokter. 15
Perbedaan  frasa  antara  pelimpahan  tindakan  dan  pelimpahan  tugas  tidak menimbulkan  perbedaan  wewenang  dengan  perawat  dalam  membantu  dokter yang  melakukan  tindakan  medis  terhadap  pasien.  Keduanya  tetap  diharuskan untuk  didampingi  dan  diawasi  oleh  seorang  dokter  dalam  pelaksanaanya,  akan tetapi  untuk  dokter  muda  terdapat  dokter  pembimbing  yang  bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan dokter muda selama dokter muda mengikuti perintah dokter pembimbing dan menaati standar operasional yang berlaku dalam melakukan pelayanan medis kepada pasien. Pertanggungjawaban yang melekat pada dokter pembimbing itu berkaitan dengan kesesuaian tindakan dokter muda dengan perintah yang  telah  diinstruksikan  dan  dipenuhinya  syarat-syarat  pelimpahan  tugas  yang telah diberikan oleh dokter pembimbing.
14 ibid . Ps. 24.
15 H.JJ. Leenen, Pelayanan Kesehatan Dan Hukum Suatu Studi Tentang Hukum Kesehatan , (terjemahan P.A.F. Lamintang) (Binacipta 1991).[127].

## 1862 Mohamad Haikal: Dokter Muda yang...
Menurut  H.JJ.  Leenen  dokter  terikat  pada  beberapa  pembatasan  dalam melakukan  pelimpahan  tugas  kepada  dokter  muda,  yang  dapat  dibagi  menjadi dua  yaitu yang  pertama  seorang  dokter  tidak  diperbolehkan  untuk  memberikan penyataan  pelimpahan  kepada  siswa  ahli  perawatan  ataupun  siswa  perawat (Seorang pesawat yang sedang menjalani jenjang pendidikan). Pada pelimpahan wewenang  yang  ditujukan  untuk  siswa  ahli  perawatan  tersebut  pengawasan tidak dilakukan secara langsung oleh dokter melainkan melalui perantaraan ahli perawat yang dilimpahkan wewenang oleh dokter. Dokter tidak dapat memberikan pelimpahan dan mengawasi siswa ahli perawat secara langsung, sehingga dalam hal  ini  siswa  ahli  tidak  dapat  dipersamakan  dengan  dokter  muda  yang  dalam melakukan tindakan medis langsung mendapatkan pelimpahan dan pengawasan dari dokter pembimbing. 16
Pembatasan Yang  kedua  adalah  Seorang  dokter  tidak  dapat  melimpahkan wewenangnya  secara  keseluruhan  kepada  pihak  yang  membantunya,  Hal  ini disebabkan  karena  ada  beberapa  kompetensi  yang  hanya  dimiliki  oleh  dokter sebagai tenaga medis dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien. Dengan demikian  pihak  yang  dilimpahkan  memiliki  kewenangan  untuk  membantu  dan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh dokter terkait metode tindakan medis yang telah diambil. 17 Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh dokter juga harus memenuhi beberapa syarat agar mendapatkan gambaran yang jelas terkait batasan pertanggungjawaban antara pemberi pelimpahan dan penerima pelimpahan, syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pelimpahan diantaranya adalah;
A. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter, seorang dokter diharuskan mengetahui terkait kompetensi dan  kemampuan  orang  atau  pihak  yang  diperintahkan  untuk  melakukan tindakan medis. 18
B. Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  pada  pembatasan  yang  kedua  di  atas, pelimpahan  wewenang  tidak  dapat  berbentuk  keputusan  mengenai  diagnosa keadaan pasien, pemilihan metode dan/ atau terapi terkait gejalagejala yang
16 H.JJ. Leenen, Op.Cit .[138].
17 ibid .[139]. 18 ibid. [135].
diderita oleh seorang pasien. 19
C. Pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh seorang dokter harus dibuat secara tertulis, 20 agar nantinya terdapat suatu kejelasan terkait terkait perintah yang diberikan, Pelimpahan yang dilakukan secara tertulis tersebut dapat disimpangi dalam  beberapa  situasi  dan  kondisi,  misalnya  saja  komplikasi  yang  dialami oleh pasien terjadi pada malam hari maka seorang dokter dapat melimpahkan pelaksanaanya  melalui  perantara  telfon  dengan  tetap  memerhatikan  muatan yang ada pada pelimpahan secara tertulis.
D. Adanya suatu petunjuk medis yang menjadi acuan bagi penerima pelimpahan untuk melakukan tindakan medis yang bersifat sederhana. 21
Pelimpahan  yang  telah  disebutkan  di  atas  berlaku  dalam  pemberian pelimpahan  tindakan  dan  pelimpahan  tugas.  Keberlakuan  syarat  dan  batasan tersebut  disebabkan  oleh  adanya  kesamaan  wewenang  antara  perawat  sebagai subyek pelimpahan tindakan dan dokter muda sebagai subyek pelimpahan tugas. Walaupun  perawat  telah  memiliki  kompetensi  dan  keahlian  yang  telah  diakui sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan tugas keperawaratan yang dibuktikan dengan adanya SIP dan dokter muda yang belum memiliki pengakuan kedudukan sebagai  tenaga  medis,  perawat  dan  dokter  muda  memiliki  persamaan  dalam melakukan  pelayanan  medis  kepada  pasien.  Persamaan  tersebut  adalah  Dokter muda dan perawat bertindak atas perintah dokter dan berada pada pengawasan dokter yang menjadi penanggungjawab, Hal tersebut menunjukkan bahwasannya dokter  muda  dan  perawat  tidaklah  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan pelayanan medis tanpa sepengetahuan dokter. Terhadap hal tersebut dapat terlihat bahwasannya  dokter  muda  dan  perawat  memiliki  wewenang  yang  sama  yang berasal dari suatu perintah dokter.
Dokter muda dan perawat yang memiliki perbedaan dan persamaan tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi dan akibat hukum, diantaranya:
1. Adanya persamaan wewenang dan status sebagai orang yang membantu dokter dalam pelaksanaan pelayanan medis. Persamaan wewenang dan status tersebut menimbulkan  konsekuensi  bahwa  dokter  muda  dapat  melakukan  tindakan
19 ibid.
20 ibid.
21 ibid .[136].

## 1864 Mohamad Haikal: Dokter Muda yang...
medis layaknya seorang perawat, artinya dokter muda memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan medis yang bersifat kontak fisik terhadap pasien. Kewenangan  perawat  dalam  hal  melaksanakan  pelimpahan  tugas  yang diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan jo.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  26  Tahun  2019  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan juga dapat berlaku dan dilimpahkan kepada dokter muda, akan tetapi untuk dapat  melakukan  wewenang  tersebut  tetap  harus  melalui  pelimpahan  tugas yang diberikan oleh dokter pembimbing.
2.  Adanya perbedaan kompetensi dan keahlian antara dokter muda dan perawat. Belum  berkompetennya  seorang  dokter  muda,  menimbulkan  konsekuensi.
Bahwasannya dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien haruslah mendapat bimbingan  dan  pengawasan  dari  seorang  dokter  pembimbing.  Hal  ini  tentunya sangatlah berbeda apabila dibandingkan dengan perawat yang dalam melakukan tindakan medis dapat diberikan secara delegasi ataupun mandat, 22 Perawat hanya mendapatkan  pengawasan  dari  seorang  dokter  yang  memberikan  pelimpahan wewenang kepadanya dan tidak diiringi dengan bimbingan layaknya pembimbingan yang diberikan oleh dokter pembimbing kepada seorang dokter muda.
Adapun  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  perawat  dalam  melaksanakan pelimpahan  tugas  dari  seorang  dokter  diatur  pada  Pasal  32  Undang-Undang Keperawatan jo. Pasal 28 Permenkes tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keperawatan, diantaranya adalah:
A. Pelimpahan  wewenang  yang  bersifat  delegatif,  dalam  pelimpahan  yang mengalihkan pertanggungjawaban kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih  ini  meliputi  tindakan-tindakan  seperti  memasang  infus,  menyuntik, melakukan imunisasi dasar dan melakukan tindakan medis lainnya yang telah
22 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembara Negara Nomor 3751) jo. Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor    26  Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
ditetapkan oleh Pimpinan rumah sakit dan/atau kepala dinas kesehatan yang diajukan  atas  usulan  komite  medik  dan  komite  keperawatan  atau  pimpinan klinik pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan. 23
B. Pelimpahan  wewenang  yang  bersifat  mandat,  dalam  pelimpahan  yang tidak  terdapat  peralihan  pertanggungjwaban  dari  seorang  dokter  kepada perawat ini meliputi tindakan-tindakan seperti memberikan terapi parental, melakukan penjahitan luka yang dialami oleh pasien, dan tindakan medis lainnya yang telah ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atas usulan komite medik atau pimpinan klinik. Berbeda dengan pelimpahan yang bersifat delegatif, pada pelimpahan ini perawat diharuskan melakukan tindakan  medis  dibawah  pengawasan  dokter  yang  telah  melimpahkan wewenangnya. 24
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat terlihat bahwasannya dokter muda memiliki kewenangan yang sama dengan perawat yaitu untuk melakukan penyutikan, memasang infus, melakukan imunisasi dasar, penjahitan luka dan tindakan medis lainnya yang bersifat melaksanakan perintah yang didasarkan oleh  diagnosis  atau  metode  yang  telah  diputuskan  oleh  dokter  pembimbing. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  batasan  wewenang  dokter  muda  dalam melaksanakan  pelayanan  medis  terbatas  pada  perintah  yang  diberikan  oleh seorang  dokter  pembimbing  dan  dokter  muda  tidak  diperbolehkan  untuk melakukan  tindakan  medis  yang  bersifat  pengambilan  keputusan.  Walaupun terdapat  batasan-batasan  yang  sama  dengan  perawat  dalam  melakukan pelayanan medis, dokter muda diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan dokter pembimbing ketika melakukan segala tindakan medis sehingga dokter muda mendapatkan bimbingan dan arahan yang dapat meminimalisir terjadinya kelalaian medis.
23 Permenkes Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, Ps. 28 Ayat 8. 24 ibid. ,Ps. 28 Ayat 7.

## 1866 Mohamad Haikal: Dokter Muda yang...
Akibat Hukum Dokter Muda Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Melaksanakan Tugas Pelimpahan Dokter Pembimbing
Berdasarkan World  Medical  Association yang  dikutip  oleh  Herkutanto kelalaian medis didefinisikan sebagai suatu perbuatan dokter yang gagal untuk memenuhi  standart  pelayanan  medis  yang  dilakukan  kepada  seorang  pasien yang  diakibatkan  oleh  kurang  memadainya  skill  yang  dimiliki  oleh  dokter tersebut, kegagalan tersebut secara langsung menimbulkan kerugian atau luka bagi  pasien  yang  sedang  mendapatkan  pelayanan  medis  oleh  dokter  yang bersangkutan. 25 Menurut Gunawandi kelalaian medis tidak dapat dipersamakan dengan malpraktik disebabkan adanya perbedaan pada istilah keduanya, secara etimologi kelalaian medis berasal dari kata negligence sedangkan malpraktik berasal dari kata malpractice. 26
Malpraktik memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan kelalaian medis, di dalam malpraktik dapat dibagi menjadi 2 yaitu malpraktik yang dilakukan dengan sengaja  (misalnya  saja  aborsi  atau  ethunesia)  dan  malpraktik  yang  disebabkan adanya  kelalaian  dokter  atau  tenaga  medis,  dengan  demikian  kelalaian  medis merupakan bagian dari malpraktik.  Apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban dokter muda maka perlu ditelaah lebih dalam terkait konsep penyertaan dikarenakan dokter muda melakukan tindakan-tindakannya didasarkan pada perintah dan arahan oleh dokter pembimbing.
Secara ringkas tidak semua bentuk penyertaan dapat diterapkan dalam suatu delik yang unsur kesalahanya bercorak kelalaian, artinya dalam suatu perbuatan tindak pidana kelalaian medis yang diatur pada pasal 359 dan 360 KUHP hanya dapat  dikenakan  beberapa  bentuk  penyertaan  saja. 27 Bentuk  penyertaan  yang dapat diterapkan dalam kaitannya dengan dokter muda yang melakukan kelalaian dalam pelaksanan tugas dari dokter pembimbing adalah menyuruh lakukan Bentuk
25 Herkutanto, Mal-Praktek Medis (Syimposium 1989).[23].
26 Riza Alifanto Kurniawan, ‘Risiko Medis dan Kelalaian terhadap Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia’ (2013)17 Perspektif.[152].
27 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka 2016).[389& 390].
penyertaan  ini  memiliki  persamaan  dengan  konsep  penganjuran  yaitu  terdapat seseorang yang menjadi otak dari suatu tindak pidana atau aktor intelektual yang menyuruh  orang  lain  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  tindak  pidana.    Dengan dikaitkan  dengan  dokter  muda,  maka  disini  dapat  terlihat  bahwasannya  dokter pembimbing telah memberikan instruksi kepada dokter muda untuk melakukan suatu tindakan medis kepada pasien yang tanpa dikehendaki menimbulkan suatu kerugian pada  tubuh  pasien.  Artinya  dokter  muda  melakukan  tindakan  tersebut  dengan didasarkan  oleh  adanya  perintah  dari  dokter  pembimbing  yang  telah  memenuhi unsur-unsur perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana. Dokter pembimbing sebagai  pemberi  perintah  sudah  sepatunya  mengetahui  dan  memikirkan  akibat- akibat dan resiko yang akan timbul dari perbuatan dokter muda.  Oleh karena itulah dokter muda telah memenuhi unsur-unsur menyuruh lakukan berupa tidak memiliki unsur  kesalahan  atau  kemampuan  bertanggung  jawab  dengan  adanya  alasan penghapus  pidana  dan  tindak  pidana  tersebut  akan  dipertanggungjawabkan  oleh orang yang menyuruh yaitu dokter pembimbing. 28 Artinya dalam hal dokter muda telah melakukan tindakan medis sesuai dengan standart pelayanan, dan perintah dokter  pembimbing  serta  dilakukan  dalam  pengawasan  dan  koordinasi  dengan dokter pembimbing, maka dalam perkara ini dapat digunakan konsep penyertaan menyuruh lakukan dan pertanggungjawaban ada ditangan dokter pembimbing.
Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat bahwa konsep penyertaan yang dapat digunakan dalam kelalaian yang dilakukan oleh dokter muda dalam pelaksanaan tugas  doker  pembimbing  adalah  menyuruh  lakukan,    walaupun  didalam  konsep penyertaan dokter muda berkedudukan sebagai orang yang disuruh lakukan akan tetapi dokter muda masih tetap dapat bertanggungjawab secara pribadi. Dokter muda dimungkinkan untuk bertanggungjawab sebagai orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik tanpa melibatkan orang lain untuk turut,  artinya  diluar  konsep  penyertaan  dokter  muda  dapat  bertanggungjawab sendiri atas perbuatan yang dilakukannya dalam kondisi tertentu.

## 1868 Mohamad Haikal: Dokter Muda yang...
Kondisi-kondisi  tersebut  adalah  ketika  dokter  muda  melakukan  suatu  yang melampaui  perintah  dan  tidak  berkoordinasi  dengan  dokter  pembimbing  yang melimpahkan  wewenangnya  kepada  seorang  dokter  muda,    padahal  dokter  muda melakukan suatu tindakan medis didasarkan pada wewenang-wewenang yang berasal dari perintah dokter pembimbing.  Artinya dokter muda telah melampaui batasan-batasan wewenang ketika tindakan medis dilakukan tanpa berkoordinasi dengan seorang dokter pembimbing dan tidak mematuhi terkait standart pelayanan medis dan kode etik profesi yang menjadi kewajibannya, dengan dikaitkan dengan konsep mandat dan pemberian kuasa maka pihak yang memberikan tugas hanya bertanggungjawab atas apa yang ia limpahkan  dan  kuasakan,  yang  sesuai  juga  dengan  ketentuan  pada  Pasal  1367  BW yang menegaskan bahwa tanggungjawab penanggung yang dalam hal ini adalah dokter pembimbing akan berkahir apabila kerugian atau dampak yang diakibatkan oleh dokter muda  dilakukan  tanpa  sepengatahuan  dan  tanpa  koordinasi  dirinya  sehingga  tidak dapat mencegah adanya perbuatan tersebut. Dengan demikian maka dokter muda dapat bertanggungjawab secara pribadi selama tindakan yang ia lakukan melampaui batas wewenangnya dan tidak dilakukan secara berkoordinasi dengan dokter pembimbing,
Berdasarkan uraian di atas maka terlihat bahwa syarat mutlak dokter muda untuk  bertanggungjawab  dalam  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  adalah dilakukan tanpa berkoordinasi dan tanpa sepengetahuan oleh dokter pembimbing, sehingga ketika dokter muda melanggar kode etik atau kelalaian dalam pengawasan dokter  pembimbing  maka  kedudukan  dokter  muda  akan  menjadi  orang  yang disuruhlakukan dan tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pasal  18  Undang-undang  pendidikan  kedokteran  jo.  Pasal  24 Permenkes  Izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran  kewenangan  yang dimiliki oleh dokter muda berasal dari pemberian tugas yang memiliki persamaan karakteristik dengan pelimpahan tindakan kepada tenaga kesehatan, Kewenangan tersebut terbatas pada perintah yang diberikan oleh seorang dokter pembimbing dan tidak diperbolehkan tindakan yang bersifat pengambilan keputusan.
Akibat  hukum  yang  timbul  pada  kelalaian  medis  yang  dilakukan  dokter muda  didasarkan  pada  batasan-batasan  kewenangan  yang  dimilikinya  dan koordinasi yang terjadi antara dokter muda dengan dokter pembimbing. Apabila dokter muda melakukan kelalaian dalam rangka menjalankan wewenang sesuai dengan  yang  dilimpahkan  kepadanya  maka  pertanggungjawaban  masih  berada pada  dokter  pembimbing,  sedangkan  ketika  dokter  muda  melampaui  batasan wewenang  dan  tidak  berkoordinasi  atas  anomali-anomali  yang  terjadi  pada tubuh pasien maka pertanggungjawaban dokter pembimbing berakhir dan beralih kepada dokter muda sepenuhnya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Edyy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka 2016).
Hosizah Irmawati, Praktik Kerja Lapangan I : Prosedur Pelayanan Rekam Medis Dasar , KKPMT I dan II (Kementrian Kesehatan RI 2017).
H.JJ.  Leenen, Pelayanan  Kesehatan  Dan  Hukum  Suatu  Studi  Tentang  Hukum Kesehatan (terjemahan P.A.F. Lamintang) (Binacipta 1991).
Konsil  Kedokteran  Indonesia,  Standar  Nasional  Pendidikan  Profesi  Dokter (Indonesia 2019).
Peter  Mahmud,  Marzuki, Penelitian  Hukum:Edisi  Revisi (Prenada  Media  Group 2017).
Veronica  Komalawati, Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi  Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis (Citra Aditya Bakti 2002).

## Jurnal
Riza Alifanto Kurniawan, ‘Risiko Medis dan Kelalaian terhadap Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia’ (2013) 17 Perspektif.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 1870 Mohamad Haikal: Dokter Muda yang...

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1946).
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 506350).
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan,  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  298,  Tambahan  Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5607).
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2013  Tentang  Pendidikan  Dokter  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434).
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  307,  Tambahan  Lembara  Negara Nomor 3751).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2052/MENKES/PER/X/2011  tentang  Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.