PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002

## TENTANG HAK CIPTA

## Oleh : Jatmiko Winarno, SH, MH

## Abstrak
Praktek  perdagangan  musik  dan  lagu  yang  melanggar  hak  cipta  dituangkan  dalam  bentuk  VCD  dan DVD  di  lingkungan  jalan  marak  dilakukan.  Hal  ini  tentunya  mengundang    permasalahan  dalam  konteks pelanggaran hak cipta dan membutuhkan langkah-langkah hukum untuk meminimalisir hal tersebut. Sejalan dengan  itu, telah dilakukan penelitian  yang berhubungan dengan  hal tersebut dengan  menggunakan  metode penelitian hukum empirik. Hasilnya, terdapat sejumlah permasalahan atas pelanggaran hak cipta baik secara perdata dan pidana. Langkah penyelesaian yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan penegakan hukum.
Kata kunci : Hak Cipta, Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002.

## I. Pendahuluan
Suatu  hasil  karya  kreatif  yang  akan memperkaya  kehidupan  manusia  akan  dapat menghabiskan  waktu  bertahun-tahun  untuk mengembangkannya.  Apabila  si  pencipta  karya- karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak  dihargai,  karya-karya  tersebut  mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya  disebut  HAKI)  merupakan  hak  atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual  manusia.  HAKI  memang  menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan  intelektual  manusia  yang  harus dilindungi.  Kemampuan  intelektual  manusia dihasilkan  oleh  manusia  melalui  daya,  rasa,  dan karsanya  yang  diwujudkan  dengan  karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan  menjadi  bernilai,  apalagi  dengan manfaat  ekonomi  yang  melekat  sehingga  akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya- karya intelektual.
UUHC  membawa  kemajuan  baru  dalam perlindungan  hak  tersebut,  yang  meliputi perlindungan  terhadap  buku,  program  komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua  hasil  karya  tulis  lain,  ceramah,  kuliah, pidato,  lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim,  seni  rupa  dalam  segala  bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi,
sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data  base dan  karya  lain  dari  hasil pengalihwujudan. Secara spesifik, Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain:
1. Database  merupakan  salah  satu  ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun  tanpa  kabel,  termasuk  media internet  untuk  pemutaran  produk-produk cakram  optik  (optical  disc)  melalui  media radio,  media  audio  visual  dan/  atau  sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian  sengketa  oleh  pengadilan niaga,  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian sengketa;
4. Penetapan  sementara  pengadilan  untuk mencegah  kerugian  lebih  besar  bagi pemegang hak ;
5. Batas  waktu  proses  perkara  perdata  di bidang  hak  cipta  dan  hak  terkait  baik  di pengadilan  niaga  maupun  di  Mahkamah Agung ;
6. Pencantuman  hak  informasi  manejemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman  mekanisme  pengawasan  dan perlindungan  terhadap  produk-produk  yang menggunakan sarana berteknologi tinggi;
8. Ancaman  pidana  atas  pelanggaran  Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan program komputer  untuk  kepentingan  komersial secara tidak sah dan melawan hukum.
2.  Metode Penelitian

## 1. Type Penelitian
Sesuai dengan judul dan materi yang di  bahas  maka  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif, metode penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan  hukum  dari  sisi  normatif.  Oleh karena  itu  penelitian  hukum  ini  di fokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang  upaya  hukum  penentuan  dan penyelesaian sengketa hak ciptaan.
2. Pendekatan Masalah Oleh  karena  type  penelitian  yang  di gunakan  adalah  type  penelitian  yuridis normatif,  maka  pendekatan  masalah  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  (Statute  Approach),  pendekatan tersebut  melakukan  pengkajian  pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan  pendekatan  analisis  (Analitical Approach),  Pendekatan  ini  maksudnya menganalisa tentang penentuan dan penyelesaian sengketa hak ciptaan. 3. Bahan Hukum a. Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas  bahan  hukum  primer  terdiri  dari perundang-undangan. b. Bahan Hukum Sekunder
Berupa semua publikasi tentang hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen  resmi,  yaitu  berupa  buku  teks, kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum dasar,komentar-komentar atas putusan pengadilan. 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Bahan
Baik  bahan  primer  maupun  bahan sekunder  dikumpulkan  berdasarkan  topik permasalahanyang  telah  dirumuskan  dan diklarifikasi  menurut sumber  dan  hirarkinya untuk di kaji secara komprehensif.
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Adapun  bahan  yang  diperoleh  dalam  penelitian studi  kepustakaan  aturan  perundang-undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian  rupa,  sehingga  di  sajikan  dalam penulisan  yang  lebih  sistematis  guna  menjawab perumusan  masalah  yang  dirumuskan.  Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan kongkrit yang dihadapi.
3. Manfaat Penelitian
Penulis berharap bahwa kegiatan
penelitian  dalam  penulisan  hukum  ini  akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain.Adapun  manfaat  yang  dapat  di  peroleh  dari penulisan hukum ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan  ilmu  pengetahuan  di bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam rana hukum perdata khususnya.
b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memperkaya  referensi  dan  literatur dalam dunia kepustakaan tentang upaya hukum terhadap penentuan dan penyelesaian  sengketa  hak  ciptaan menurut  undang-undang  no.19  tahun 2002 tentang hak cipta.
c. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  bahan  untuk  membuat  suatu keputusan  tentang  penentuan  dan penyelesaian  sengketa  hak  ciptaan menurut  undang-undang  no.19  tahun 2002 tentang hak cipta.
2. Manfaat Praktis
a. Menjadi  wahana  bagi  penulis  untuk mengembangkan penalaran membentuk pola  pikir  ilmiah  sekaligus  untuk mengetahui  kemampuan  penulis  dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
b. Untuk memberikan jawaban atas
permasalahan yang di teliti.
4. Pembahasan
1. Penentuan  Pencipta  dan  Pemegang  Hak Cipta
Konsep  perlindungan  hak  cipta  adalah melindungi  pencipta  dan  hasil  ciptanya,  dimana dalam UUHC terdapat perbedaan antara pencipta dan  pemegang  hak  cipta.  Begitu  pula  dengan lagu  atau  musik,  dimana  didalamnya  terdapat unsur pencipta dan pemegang hak cipta.
Pencipta  musik  atau  lagu  adalah seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama  yang  atas  inspirasinya  lahir  suatu  ciptaan musik  atau  lagu  berdasarkan  kemampuan pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan  atau keahlian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer
Menurut Pasal 1 huruf 2 UUHC, disebut sebagai pencipta  apabila  “Seorang  atau  beberapa  orang secara  bersama-sama  yang  atas  inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan  atau  keahlian  yang  dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”
Sedangkan  pemegang  hak  cipta  menurut pasal  1  huruf  4  adalah  pencipta  sebagai  pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut.
Berdasarkan  pengertian  diatas  pencipta dapat  sekaligus  sebagai  pemegang  hak  cipta dalam  hal  hak  cipta  tersebut  tidak  dialihkan kepada  pihak  lain,  akan  tetapi  pemegang  hak cipta  belum  tentu  ia  sebagai  pencipta  karena dapat  dimungkinkan  pemegang  hak  cipta menerima  pengalihan  hak  dari  pencipta  atau membeli hak tersebut dari pencipta.
Hak  cipta  sebagai  benda  bergerak  yang immaterial  merupakan  obyek  hukum  perdata (dalam hukum kebendaan) walaupun sesungguhnya  hak  cipta  merupakan  obyek  tidak berwujud  ( intiangible ),  sehingga  pada gilirannya  hak  cipta  dapat  dimilki  sebagai  mana layaknya  hak  kebendaan  ( tangible  property ) lainnya.
Hak cipta adalah kekayaan personal maka hak  cipta  dapat  disamakan  dengan  bentuk kekayaan  yang  lain,  yakni  dapat  dialihkan. Secara  khusus  pengaturan  mengenai  pengalihan hak  dan  hukum  hak  cipta  diatur  dalam  Pasal  3 ayat  (1)  UUHC,  bahwa  hak  cipta  dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindah  tangankan,  di  lisensikan,  dialihkan, dijual-belikan  oleh  pemilik  atas  pemegang haknya.

## 2. Proses Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
Dalam  UUHC  telah  diatur  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  hak  cipta  atas  lagu atau musik. Perlindungan hukum yang dimaksud diberikan kepada pemegang hak cipta musik atau lagu atas perbuatan pihak lain yang dengan tanpa hak  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaan musik  atau  lagu.  Perbuatan  pengumuman  ini sendiri  adalah  pembacaan,  pameran,  penjualan, pengedaran  atau  penyebaran  suatu  ciptaan dengan  menggunakan  alat  apapun,  termasuk media  internet  atau  melakukan  dengan  cara  apa pun  sehingga  suatu  ciptaan  dapat  dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
Pemegang  hak  cipta  dilindungi  baik secara  pidana  maupun  perdata.  Dari  sisi  pidana, perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  cipta (musik atau lagu) diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) UUHC  yang  menentukan  bahwa  barang  siapa dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 Ayat  (1)  atau  Pasal  49  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  masing-masing paling  singkat  satu  bulan  dan/atau  denda  paling sedikit Rp 1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 milliar.  Selanjutnya  dalam  Ayat  (2)  ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- Sedangkan Perlindungan hukum  dari  sisi  perdata  tidak  hanya  dilakukan dengan  gugatan  melalui  Pengadilan  Niaga  akan tetapi  bisa  diselesaikan  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa.  Demi  kepentingan  bisnis dengan  mengingat  keuntungan  yang  diperoleh
melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUHC memungkinkan untuk menyelesaikan  perselisihan  di  bidang  hak  cipta (khususnya  lagu)  melalui  arbitrase dan sejumlah alternatif penyelesaian sengketa lainnya berdasarkan UUHC dimana alternatif penyelesaian  sengketa  lainnya  tersebut  antara lain  adalah  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
3. Kendala  dalam  penanganan  tindak pidana hak cipta yang terjadi Hukum  sebagai  serangkaian  norma  yang memiliki  ukuran  pasti  dan  daya  paksa  dalam pelaksanaanya senantiasa berjalan berdampingan dalam  kehidupan  manusia.  Hukum  berfungsi melindungi dari kepentingan lain yang merugikan. Hukum mengidealkan satu keseimbangan  dalam  keteraturan  antara  hak  dan kewajiban. Secara perspektif Internasional Persetujuan  tentang  Aspek-aspek  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  yang  terkait dengan  perdagangan  (agreement  on  Trade Related Aspects 0f Intellectual Property Rights;TRIPs)  yang  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  Persetujuan  Pembentukan Organisai Perdagangan Dunia (Agreement Establising  the  World  Trade  Organisation)  telah diratifikasi berdasarkan Udang-Undang Nomor 7 Tahun  1994.  implikasinya,  bahwa  Indonesia harus  melakukan harmonisasi dengan ketentuan- ketentuan yang ada didalamnya.

## Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan  bab-bab  tersebut  diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1.   Hak  Cipta  merupakan  salah  satu  bentuk  dari hak  atas  kekayaan  intelektual  pada  dasarnya telah  mendapatkan  perlindungan  dari  secara hukum baik melalui hukum nasional maupun hukum  Internasional.  Perlindungan  terhadap hak  cipta  berfungsi  untuk  melindungi  hak- hak  yang  dimiliki  oleh  pencipta  atas  karya ciptaannya, hak cipta juga melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan  yang  dimiliki  seorang  pencipta untuk  menciptakan  suatu  karya  cipta  dan karya  ciptaannya  tetap  terjaga.  Dengan adanya  hak  cipta  seorang  pencipta  tetap
memiliki semangat untuk menciptakan sesuatu  karena  ia  merasa  aman  dan  nyaman sehubungan  dengan  adanya  perlindungan terhadap  hak  yang  ia  miliki  sebagai  seorang pencipta.
2.  Penyelesaian  sengketa  yang  diambil  oleh pihak  pertama  dengan  pihak  kedua  adalah alternatif penyelesaian  sengketa dengan  jenis negosiasi.  Dimana  dalam  negosiasi  ini  pihak pertama  menggunakan  pengacaranya  untuk mewakili  mereka  yang  kemudian  melakukan kesepakatan  dengan  pihak  kedua.  Hasil kesepakatan tersebut kemudian didaftarkan di pengadilan  paling  lama  30  hari  sejak penandatanganan  agar  mempunyai  kekuatan ekselutorial  berdasarkan Pasal 6  ayat (7) UU No.  30  Tahun  1999.  Hasil  kesepakatan tersebut  wajib  segera  dilaksanakan    paling lambat  30  hari  sejak  didaftarkan  dke pengadilan berdasarkan Pasal Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999.

## B. Saran
1.  Seharusnya  kita  berhati-hati  apabila  akan menyiarkan, mengedarkan ataupun menyanyikan  lagu  milik orang  lain  untuk tujuan  komersil.  Kita  harus  berpikir bahwa apa yang kita siarkan, edarkan atau nyanyikan  adalah  hak  cipta  orang  lain yang tentunya bisa menimbulkan permasalahan  dikemudian  hari,  seperti adanya  tuntutan  ganti  rugi.  Oleh  karena itu apabila kita akan menyiarkan, mengedarkan  atau  menyanyikan  lagu milik  orang  lain,  kita  harus  terlebih dahulu meminta perizinan kepada pencipta maupun pemegang hak ciptanya.
2.   Apabila  memang  terjadi  perselisihan mengenai  hak  cipta  hendaknya  ditempuh jalur  alternatif  penyelesaian  sengketa yang  prosedurnya  lebih  mudah  dan  tidak mengeluarkan banyak biaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad,  Kajian  Hukum Ekonomi Hak Intelektual, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
Bahan  Bacaan  Sujud  Margono,Hukum  Dan Perlindungan  Hak  Cipta,  CV    Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
Djumhana  dan  R.  Djubaedilah  IV,Hak  Milik Intelektual (sejarah, Teori, dan
Munir  Fuady,  Arbitrase  Nasional  (Alternatif Penyelesaian  Sengketa  ),PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2000. Abdulkadir
Muhammad,  Kajian  Hukum  Ekonomi
Hak  Intelektual,  PT.Citra  Adtya  Bakti, Bandung,2001.
OK.  Saidin,  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual,PT.Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2001.
Prakteknya  di  Indonesia),  Cetakan  kedua,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Setiawan,  Aneka  Masalah  Hukum  dan  Hukum
Acara Perdata, Alumni Bandung, Bandung, 1992. Sri Soemantri, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase  di  Indonesia,PT.  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2001.
Sudargo  Gautama,  Perkembangan  Arbitrase Dagang Indonesia,Eresco, Bandung, 1989 . Tim  Penyusun  Kamus  Pustaka  Pembinaan  dan
Pengembangan  bahasa,  kamus  besar bahasa  Indinesia,  Balai  Pustaka,  Jakarta 1988.
Zae ,Berbisnis nada jangan sampai di penjara.www.inovasi.lipi.go.id/hki/news, 2003.
PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang  –  undang  Nomor  19  Tahun  2002 perubahan atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1991 Tentang Hak Cipta.
Undang – undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 13
Tahun  1997  Tentang  Perubahan  atas  Undang– undang  Nomor  14  Tahun  1997  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 1992 Tentang Merk.
Undang  -  undang    Nomor  30  Tahun  2000 Tentang Rahasia Dagang.
Undang  –  Undang    Nomor  31  Tahun  2000 Tentang Desain Industri.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.