PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

## PADA SEKTOR UMK

## Maghfirotun*, Wirdyaningsih**.
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Email: maghfirotunlaw@gmail.com, wirdyaningsih@gmail.com Naskah diterima : 03/03/2022, revisi : 31/03/2022, disetujui 03/04/2022

## Abstrak
Pelaksanaan  sertifikasi  halal  di  Indonesia  adalah  amanat  dari  Undang- Undang  Jaminan  Produk  Halal  dan  perubahannya  pada  Undang-Undang  Cipta Kerja.  Semua  produk  baik  barang,  makanan,  minuman,  kosmetik,  obat  maupun jasa yang dihasilkan dan beredar di Indonesia wajib harus berlabel halal. Jikapun tidak maka pelaku usaha harus menandai dengan label tidak halal, tak terkecuali untuk produk yang dihasilkan oleh UMK. Pelaksana sertifikasi halal di Indonesia yang  awalnya  dilaksanakan  oleh  LPPOM  Majelis  Ulama  Indonesia,  saat  ini dilaksanakan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  Dengan  berlakunya  Undang-Undang Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Jaminan Produk Halal dapat dikatakan banyak insentif yang diberikan berkaitan dengan sertifikasi  halal  kepada  UMK.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif serta deskriptif dan preskriptif.. Meskipun baru, saat ini pun peraturan tersebut  sudah  mulai  terimplementasi.  Sejak  Agustus  2021,  Pemerintah  telah mensinkronisasi  pelaksanaan  sertifikasi  halal  dengan  sistem  perizinan elektronik  satu  pintu  yaitu  OSS-RBA.  Salah  satu  insentif  untuk  UMK  adalah dengan pendaftaran sertifikasi halal gratis sesuai dengan kemampuan keuangan negara.  Akan  tetapi  dalam  pelakanaannya  terdapat  beberapa  kendala  yang dihadapi oleh UMK terutama terkait dengan pelaksanaan program gratis tersebut dan  terkait  dengan  penyelia  halal.  Banyak  UMK  yang  produknya  belum mempunyai  sertifikasi  halal  karena  permasalahan  tersebut  dan  permasalahan legalitas UMK.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal UMK, Halal UMK, Penyelia Halal

## Abstract
The implementation of halal certification in Indonesia is a mandate from the Halal Product  Guarantee  Act  and  its  amendments  to  the  Job  Creation  Act.  All  products,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
whether  goods,  food,  beverages,  cosmetics,  drugs  and  services  produced  and circulated in Indonesia, must be labeled halal. if not, then the business actor must mark  it  with  a  non-halal  label,  not  least  for  products  produced  by  small  micro business sector. The implementation of halal certification in Indonesia, which was initially  carried  out  by  the  Indonesian  Ulema  Council  LPPOM,  is  currently  carried out  by  the  Halal  Product  Guarantee  Agency  (BPJPH)  of  the  Ministry  of  Religion  of the  Republic  of  Indonesia.  With  the  enactment  of  the  Job  Creation  Law  and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Guaranteed Halal Products, it can be said that there are many incentives given related to halal certification to small micro business sector. This study uses a normative juridical method as well as descriptive  and  prescriptive.  Even  though  it  is  new,  currently  the  regulation  has begun to be implemented. Since August 2021, the Government has synchronized the implementation of halal certification with the one-stop electronic licensing system, namely OSS-RBA. One of the incentives for small micro business sector is to register for  free  halal  certification  in  accordance  with  the  state's  financial  capacity. However,  in  its  implementation  there  are  several  obstacles  faced  by  small  micro business sector, especially related to the implementation of the free program and related  to  halal  supervisors.  Many  MSEs  whose  products  do  not  have  halal certification because of these problems and MSE legality problems.
Keywords : UMK Halal Certification, UMK Halal, Halal Supervisor

## A. Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat )  dan  negara demokrasi Pancasila, yang ciri utamanya seharusnya adalah memberikan kebebasan atas hak-hak sipil dan politik warganegara, termasuk dalam beragama. Hal ini yang secara  substantif  menjadi  nilai  utama  negara  hukum,  demokrasi  dan  Pancasila  itu sendiri. 1 Politik  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  kebijakan  hukum  pada  suatu negara.  Termasuk  juga  terhadap  adanya  pengesahan  Undang-Undang  Jaminan Produk Halal oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim. Hal ini  menunjukkan  komitmen  pemerintah  untuk  mengawal  kebebasan  beragama  di Indonesia  agar  masyarakat  dapat  menjalankan  ibadah  dengan  nyaman  termasuk dengan adanya label halal pada semua produk yang dikonsumsi.
Dengan adanya undang-undang ini maka produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan  wajib  bersertifikasi  halal.  Supaya  keberlakuan  undang-undang  ini berjalan  efektif,  sangat  diperlukan  peran  dari  negara.  Sertifikasi  halal  di  Indonesia sebelumnya dilaksanakan oleh Lembaga Pengkaji Pangan Obat-Obatan dan Makanan Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI).  Kemudian  dengan  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  dan  Peraturan
1 Satya Arinanto, “Politik Hukum 2” (Jakarta:  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  2001) hlm. 168-236.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Pemerintah  sebagai  peraturan  turunannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2019 tentang Paraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa pasal yang diubah dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan Produk Halal. Kemudian  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tersebut  juga  telah terdapat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  yang  mencabut  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Paraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Akan  tetapi  meskipun  sudah  sejak  2014  disahkan  UU  Jaminan  Produk  Halal, belum semua pelaku usaha makanan dan minuman siap untuk mengimplementasikan  aturan  wajib  bersertifikat  halal  pada  17  Oktober  2019. 2 Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  Kementerian  Agama, Sukoso menjelaskan bahwa penerapan aturan ini dilakukan bertahap dimana mulai 17  Oktober  2019  -  17  Oktober  2024,  sebelumnya  dilakukan  pembinaan  atas kewajiban sertifikat halal mengingat Halal merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia. 3 Pada pasal 4 berbunyi "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Adapun  pemberlakuan  efektif  17  Oktober  2019,  mengacu  pada  pasa  67  yang berbunyi  "Kewajiban  bersertifikat  halal  bagi  Produk  yang  beredar  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  mulai berlaku  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  diundangkan. Berdasarkan  UU  No  33  tahun  2014,  Sertifikat  Halal  adalah  pengakuan  kehalalan suatu  Produk  yang  dikeluarkan  oleh  BPJPH  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang dikeluarkan oleh MUI. 4
Perkembangan  sertifikasi  halal  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  kesadaran masyarakat yang didukung dengan terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebelumnya  sertifikasi  halal  merupakan  ranah  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia) melalui LPPOM MUI. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut, kemudian srtifikasi halal  diamanatkan  berada  pada  BPJPH  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Agama Republik Indonesia. Dalam rangka merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia, perlu adanya sinergi dan kerjasama berbagai pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. 5 Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal dengan strudi inplementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019
2 Efrem  Siregar,  CNBC  Indonesia,    Wajib  Sertifikat  Halal  17  Oktober,  Pengusaha  Masih  Bingung  , https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008104037-4-105160/wajib-sertifikat-halal-17-oktober-pengusaha- masih-bingung diakses pada 10 November 2021 Pukul 20.40 WIB.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Hayyun  Durrotul  Farida.  “Sertifikasi  Halal  Di    Indonesia:  Sejarah,  Perkembangan,  dan  Implementasi.” Journal of Halal Product and Research  2, no. 2 (2019): 68-78.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
menunjukkan  bahwa  partisipasi  UMKM  masih  rendah.  Selain  itu  juga  menjadi tantangan  bagi  UMK  adalah  kendala  persyaratan  kelengkapan  yang  harus  dimiliki oleh  UMKM,  rendahnya  SDM  UMKM  dan  proses  yang  masih  manual  belum menggunakan aplikasi. 6
Misalnya  saja  pelaku  usaha  menengah  keatas  Rumah  Potong  Ayam  sudah mengetahui  kewajiban  sertifikasi  halal.  Akan  tetapi  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan kecil belum mengetahui terkait kewajiban ini.  Pelaku usaha mikro dan kecil merasa berat dan membutuhkan peranan pemerintah untuk program sertifikasi halal gratis. 7 Selain itu terdapat juga UMKM makanan beku di Jabodetabek masuk dalam golongan mikro.  UMKM  mengalami  kendala  dalam  fasilitasi  program  pemerintah  untuk sertifikasi  halal  dan  strifikasi  MD.  Oleh  karena  itu  diperlukan  pembinaan  UMKM. 8 Oleh  karena  itu,  sebagai  mplementasi  UU  Ciptakerja  dalam  penyelenggaraan sertfikasi  halal  dan  produk  halal,  bahwa  sertifikasi  halal  membutuhkan  penerbitan izin satu pintu. 9
Berdasarkan  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  yang  telah  diperbaharui dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  semua  produk  wajib  memiliki  sertifikasi  halam tak  terkecuali  UMK.  Selain  itu,  saat  ini  pelaksanaan  sertifikasi  halal  juga  terdapat sinkronisasi  dengan  OSS-RBA  melalui  oss.go.id. 10 Pada  OSS  RBA  (OSS  Berbasis Risiko) terdapat integrasi terkait dengan sertifikasi halal produk. Akan tetapi, saat ini integrasinya  berupa  pernyataan  mandiri  bagi  UMK  untuk  segera  melakukan pendaftaran  atau  mengurus  sertifikasi  halal  produknya.  Pada  pernyataan  tersebut pun tidak terdaat adanya batas waktu yang diberikan.
Kemudian  selain  itu  adalah  isu  terkait  wajib  adanya  penyelia  halal  ketika pelaku  usaha  (UMK)  mendaftarakan  produknya  untuk  sertifikasi  halal.    Terkait dengan  adanya  penyelia  halal,  saat  ini  masih  banyak  UMK  yang  belum  memiliki penyelia  halal,  termasuk  UMK  yang  memproduksi  makanan  dan  minuman. 11 UMK sendiri  pun  belum  teredukasi  terkait  dari  mana  daftar  penyelia  halal  tersebut tersedia.  Kemudian  pada  PP    39  Tahun  2001  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Jaminan  Produk  Halal  terdapat  dalam  Pasal  56,  telah  terkait  dengan  mekanisme, prosedur dan tatacara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi penyelia halal  akan  diatur  dalam  peraturan  BPJPH.  Akan  tetapi  peraturan  tersebut  sampai
6 Muhamad  Muhamad.  “Tantangan  dan  Peluang  Penerapan  Kebijakan  Mandatory  Sertifikasi  Halal  (Studi Inplementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). “ Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam-JIEBI 2, no. 1 (2020):1-25.
7 Moch.  Khoirul  Anwar.  “Respon  Pelaku  Usaha  Rumah  Potong  Ayam  Terhadap  Kewajiban  Sertifikasi Halal.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2020):27-39.
8 Hasbulloh dkk. “Analisis  Faktor Kendala dalam  Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus:  Pelaku  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Makanan  Beku  diJabodetabek).” Jurnal  Ilmu  Produksi  dan  Teknologi  Hasil Peternakan 4, no. 3 (2016): 3 64-371.
9 Indah Fitriani Sukri. “Implementasi Undang Undang Cipta Kerja Terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Hal dan produk Halal Indonesia.” Majalah Hukum Nasional 51, no. 1 (2021): 73-94.
10 https://oss.go.id/, diakses pada Minggu, 12 September 2021 Pukul 07.28 WIB.
11 BPJPH: Peran Auditor Halal dan Penyelia Halal Sangat Urgen dalam JPH http://halal.go.id/beritalengkap/212, diakses pada Minggu 12 September 2021 pukul 08.50 WIB.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
saat  ini  belum  terbit.  Dengan  demikian  menarik  untuk  diteliti  terkait  bagaimana pengaturan  mengenai  bagaimana  pengaturan  mengenai  mekanisme,  prosedur  dan tatacara  penentuan  penyelia  halal  untuk  sektor  UMK  setelah  berlakunya  Undang- Undang  Cipta  Kerja?  dan  bagaimana  efektifitas  dalam  penerapan  sertifikasi  halal dikaitkan  dengan  sistem  OSS  RBA  untuk  UMK  setelah  berlakunya  Undang-Undang Cipta Kerja?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  metode  yuridis  normatif dengan  analisis  data  kualitatif.  Pendekatan  analisis  data  kualitatif  merupakan  tata cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analitis,  yaitu  apa  yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku  nyata. 12 Metode  analisis  yang  penulis  gunakan  pada  penelitian  ini  adalah kualitatif,  yaitu  pengelolaan  data  yang  dilakukan  untuk  menghubungkan  topik terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis.  Pada  penelitian  ini  maka  penerapannya adalah  akan  dipaparkan  secara  utuh  apa  saja  yang  didapatkan  dari  hasil  studi dokumen.  Kemudian  akan  dianalisis  kaitannya  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Adapun  pendekatan  yuridis  dalam  penelitian  ini  menurut  Soejono  Soekanto adalah penelitian dalam bidang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan/atau data sekunder sebagai bahan dasar, yaitu dengan cara menelusuri peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diteliti. 13 Sedangkan metode normatif adalah penelitian dalam bidang hukum dengan  menelusuri  bahan  Pustaka  atau  data  sekunder. 14 Bahan  hukum  dalam penelitian  terdiri  atas  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  yang  isinya  mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perudang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.    Peraturan  perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Jaminan  Produk Halal yang terkait dengan penelitian ini.

## C. Pembahasan

## B.1 Jaminan Produk Halal
Definisi terkait  dengan jaminan produk halal disebutkan dalam Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  pada  Pasal  1
12 Ibid. , hlm. 67.
13 Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.
14 Ibid, hlm. 13.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
angka  5  disebutkan  bahwa: “Jaminan  Produk  Halal  yang  selanjutnya  disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.”
Bahwa  di  Indonesia,  sertifikasi  halal  diwajibkan  untuk  semua  pelaku usaha tidak terkecuali juga UMKM. Pada penelitian ini, penulis akan fokus pada sertifikasi  halal  pada  UMK  yang  melibatkan  penyelia  halal  didalamnya. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Penulis  menginventarisir  peraturan  yang terkait, sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halalmenyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal .”
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  Pasal  48 terdapat  ketentuan  yang  mengatur  terkait  Jaminan  Produk  Halal  yang mengubah ketentuan  pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  tentang Jaminan Produk  Halal, perubahan tersebut terdapat 24  perubahan. Dari 24 perubahan  tersebut,  yang  berkaitan  erat  dengan  UMKM  dan  penelitian  ini adalah sebagai berikut: 15
1. Pasal  4  dan  Pasal  5  disisipkan  1  (satu)  Pasal,  yakni  Pasal  4A  sehingga berbunyi:
“Pasal 4A
(1)  Untuk  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil,  kewajiban  bersertifikat  halal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  didasarkan  atas  pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
(2)  Pernyataan  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.”
2. Pasal 28 ayat (4) dan (5) diubah menjadi:
“(4) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
Dalam  hal  pendaftaran  maka  UMK  harus  terlebih  dahulu  memiliki  perizinan Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  yang  diakses  melalui  website  resmi  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).  Dalam Online  Single  Submission  Risk  Based  Approach (OSS-RBA) tersebut, pelaku usaha dalam hal ini UMK mendaftarkan diri sebagai pelaku  usaha  dan  disalamnya  terdapat  pernyataan  mandiri  untuk  sertifikasi
15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 48.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
halal. Akan  tetapi  dalam  sistem  OSS-RBA  ini  belum  terdapat  penyelia  halal  yang dimaksud.  Oleh  karenanya,  pelaku  usaha  tetap  melalui  BPJPH  untuk  mekanisme sertifikasi  halal  ini  yaitu  pada  Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menegaskan terkait dengan adanya Uji Formil  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  bahwa  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja) dinyatakan cacat secara formil. Oleh karenanya, Mahkamah menyatakan bahwa UU  Cipta  Kerja  inkonstitusionalitas  bersyarat.  Kemudian  hal  tersebut  telah dinyatakan dalam putusannya yaitu Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dibacakan dalam sidang putusan pada Kamis 25 November 2021. Berdasarkan hal  tersebut  Mahkamah  menyatakan    bahwa  dalam  waktu  2  tahun  maka Undang-Undang Cipta Kerja ini harus diperbaiki. 16
Oleh  karenanya  berdasarkan  putusan  tersebut  maka  Undang-Undang  Cipta kerja yang menjadi dasar perubahan Pengaturan Jaminan Produk Halal ini juga harus diperbaiki. Dalam hal ini selama waktu dua tahun diberikan waktu untuk perbaikan.  Oleh  karena  hal  tersebut  paska  dikeluarkannya  putusan  atas  Uji Materil  dan  Formil  Undang-Undang  Cipta  Kerja  oleh  Mahkamah  Konstitusi maka  lembaga  terkait  tidak  diperbolehkan  untuk  mengesahkan  peraturan dibawahnya  sampai  Undang-  Undang  Cipta  Kerja  dinyatakan  sah  nantinya. Dengan  demikian,  masih  terdapat  waktu  untuk  bagaimana  agar  pengaturan jaminan  prosuk  halal  ini  dapat  lebih  baik  lagi  khususnya  dalam  hal  penyelia halal.

## B.2. Penyelia Halal
Bahwa  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Jaminan  Produk  Halal  dijelaskan  penyelia  halal  adalah  “ orang  yang bertanggung jawab terhadap PPH ”. Bahwa pada ketentuan umum Pasal 1 angka 4 PP ini disebutkan definisi terkait dengan Proses Produk Halal, yakni:
“ Proses  Produk  Halal  yang  selanjutnya  disingkat  PPH  adalah  rangkaian kegiatan  untuk  menjamin  kehalalan  Produk  mencakup  penyediaan  bahan, pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan,  dan penyajian Produk. ”
Kemudian terkait dengan  penyelia halal  terdapat mekanisme,  prosedur, dan  tata  cara  penyelenggaraan  pelatihan  dan  standar  kompetensi.  Hal  ini sebagaimana  terdapat  pada  Pasal  56  Peraturan  Pemerintah  ini,  yaitu: “ Mekanisme,  prosedur,  dan  tata  cara  penyelenggaraan  pelatihan  dan  standar kompetensi penyelia Halal diatur dalam Peraturan BPJPH .”
16 Mahkamah  Konstitusi,  MK:  Inkonstitusional  Bersyarat,  UU  Cipta  Kerja  Harus  Diperbaiki  dalam  Jangka Waktu  Dua  Tahun,  https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2,  diakses  pada  2 Januari 2022 Pukul 15.39 WIB.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Selain itu, terkait penyelia halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui PP  ini  pemerintah  mengupayakan  adanya  fasilitasi  penyelia  halal  bagi  pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana terdapat pada Pasal 58, sebagai berikut: 17
“(1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku Usaha mikro dan kecil, penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan.
(2)  Selain  berasal  dari  organisasi  kemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  penyelia  Halal  dapat  berasal  dari  pelaku  Usaha  yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguan tinggi.
(3)  selain  penyediaan  penyelia  Halal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), organisasi  kemasyarakatan,  instansi  pemerintah,  badan  usaha,  atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi penyelia Halal.”
Penyelia  halal  sangat  penting  keberadaannya  dalam  penyelenggaraan sertifikasi  halal  bagi  UMK,  terlebih  dengan  adanya self  declair halal  dari  UMK dengan  tingkat  risiko  rendah.  Karena  penyelia  halal  ini  yang  akan  menjamin proses produk halal dari UMK tersebut.
Oleh karena masih terdapatnya waktu untuk perbaikan peraturan sampai dengan  disahkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  maka  BPJPH  masih mempunyai waktu untuk menyempurnakan pengaturannya agar lebih baik lagi. Menurut  Penulis,  BPJPH  dapat  melakukan  diskusi  akademis  dan  juga pengumpulan  informasi  serta  masukan  membangun  dari  masyarakat dikarenakan  nantinya  juga  akan  berlaku  untuk  masyarakat  peraturan  produk halal ini.
Seperti  yang  teah  penulis  jelaskan  diatas  bahwa  penyelia  halal  ini  wajib adanya baik terhadap self declair bagi UMK maupun sertifikasi halal bagi UMK. Akan  tetapi  seperti  yang  terlah  penulis  bahas  juga,  bahwa  ternyata  masih terdapat  kekurangan  dalam  hal  jumlah/kuantitas  penyelia  halal  di  Indonesia, maka perlu dibuat suatu sistem agar dapat terpenuhi kuantitas penyelia halal tanpa  mengurangi  segi  kualitas.  Dalam  hal  ini,  BPJH  dan  Dinas  UMK  atau Kementerian  Koperasi  dan  UMK  dapat  saling  bekerjasama  untuk  pelatihan kepada  UMk  sehingga  kebutuhan  akan  penyelia  halal  dapat  dipebuhi  secara mandiri  oleh  pihak  UMK.  Selain  itu  dapat  juga  dilakukan  kerjasama  dengan Organisasi  Masyarakat  dan  Universitas  mengingat  Organisasi  Masyarakat  dan Universitas juga dapat berperan dalam penyediaan penyelia halal bagi UMK.

## C. KESIMPULAN
Pada penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa berdasarkan teori maqashid syariah  tersebut  sangat  penting  pengaturan  terkait  dengan  mengenai  mekanisme, prosedur  dan  tatacara  penentuan  penyelia  halal  untuk  sektor  UMK  tetapi  saat  ini masih dalam proses perancangan peraturan. Kemudian efektifitas dalam penerapan
17 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 58
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
sertifikasi  halal  dikaitkan  dengan  sistem  OSS  RBA  untuk  UMK  setelah  berlakunya Undang-Undang  Cipta  Kerja  belum  berjalan  maksimal  dikarenakan  masih  banyak UMK yang kebingunan dan membutuhkan pendampingan serta sosialisasi yang lebih massif dari pemerintah.

## D. Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  civitas  akademika  Program  Magister Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  yang  telah  memberikan  bekal  ilmu  kepada penulis  dan  terima  kasih  kepada  Pengelola  Jurnal  Pakuan  Law  Review,  sehingga tulisan ini dapat selesai dengan baik.

## E. Biodata Singkat Penulis
MAGHFIROTUN adalah seorang Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, Program  Magister  Hukum  Ekonomi  Islam.  Ia  lahir  di  Kebumen  10  Desember  1994. Maghfi menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus  pada  Agustus  2016.  Saat  menjalani  program  sarjana,  ia  pernah  menjadi  Tim Implementasi  Statuta  dan  ARTUI/Drafter  Peraturan  Turunan  Universitas  Indonesia dan  Tim  Pengabdi  Masyarakat  CEGs  Universitas  Indonesia  bersama  dengan Mahasiswa  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  UI  di  Cisomang  Barat,  Cikalong  Wetan, Bandung Barat terkait dengan SIAP Desa (Sistim Administrasi Desa) dan Pendaftaran Tanah.
WIRDYANINGSIH , Lahir di Jakarta, 9 Februari 1970. Menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1988- 1992), S-2 (1999-2002) dan S3 (2012- 2018) pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Menjadi dosen tetap pada bidang studi Hukum Islam dan Hukum Adat (1997 hingga sekarang). Mengajar pada program sarjana dan pasca sarjana FHUI. Menulis buku bersama tim  pengajar yang berjudul  Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia  (2005);  Hukum  Islam  Zakat  dan Wakaf (2005); Hukum Perikatan Islam di  Indonesia (2005);, Cara Kaya dan Berkah Bisnis  Kopi  Gayo  Dari  Hulu  ke  Hilir  (2018),  Pernikahan  Dini,  Antara  Budaya  dan Hukum  (2019),  Hijaunya  Hutanku  Berkahnya  Wakafku  (2019),  Keluarga  Bahagia Keluarga  Bebas  KDRT  (2020)  dan  secara  mandiri,  buku  Mediasi  Sebagai  Upaya Mewujudkan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (2018). Terlibat berbagai  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat  secara  mandiri  dan  bersama  di tingkat FHUI, UI, dan Dikti. Menulis artikel di berbagai jurnal, prosiding nasional dan internasional  dan  majalah.  Mengikuti  kegiatan  konfrensi  di  dalam  dan  luar  negeri. Membimbing mahasiswa sarjana dan pascasarjana dalam penulisan skripsi dan tesis, serta penelitian ilmiah mahasiswa.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Arinanto,  Satya. Politik  Hukum  2 .  Jakarta:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2001.
Mamudji, Sri. et all . Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Nurhayati  dan  Ali  Imran  Sinaga. Fiqh  &  Ushul  Fiqh. Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2019.
Soekanto,  Soejono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat). Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2001. Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid 1 . Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2003.
Usman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009. Zein, Satria Effendi M. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media 2017.

## B. JURNAL
Anwar,  Moch.  Khoirul.  “Respon  Pelaku  Usaha  Rumah  Potong  Ayam  Terhadap Kewajiban  Sertifikasi  Halal.” Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  3,  no.  1 (2020):27-39.
Farida,  Hayyun  Durrotul.  “Sertifikasi  Halal  Di    Indonesia:  Sejarah,  Perkembangan, dan Implementasi.” Journal of Halal Product and Research  2, no. 2 (2019): 68- 78.
Hasbulloh  dkk.  “Analisis  Faktor  Kendala  dalam  Pengajuan  Sertifikat  Halal.  (Studi Kasus:  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Makanan  Beku diJabodetabek).” Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan 4, no. 3 (2016): 3 64-371.
Ilyas,  Musyfikah.  “Sertifikasi  dan  Labelisasi  Produk  Halal  Perspektif  Maslahat.” Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2017): 357-375. Muhamad,  Muhamad.  “Tantangan  dan  Peluang  Penerapan  Kebijakan  Mandatory Sertifikasi  Halal  (Studi  Implementasi  UU  No.  33  Th.  2014  dan  PP  No.  31  Th. 2019). “ Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam-JIEBI 2, no. 1 (2020):1-25. Sukri,  Indah  Fitriani.  “Implementasi  Undang  Undang  Cipta  Kerja  Terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Hal dan produk Halal Indonesia.” Majalah Hukum Nasional 51, no. 1 (2021): 73-94.

## C. PERATURAN
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  LN. 2020/No.245, TLN. No.6573.
------------  Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal. LN.2014/No. 295, TLN No. 5604.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 463-473 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
------------  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Jaminan  Produk Halal. LN. 2021/No.49, TLN. No.6651.

## D. INTERNET
Badan  Koordinasi  dan  Penanaman  Modal.  https://oss.go.id/,  diakses  pada  Minggu, 12 September 2021 Pukul 07.28 WIB.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peran Auditor Halal dan Penyelia Halal Sangat  Urgen  dalam  JPH  http://halal.go.id/beritalengkap/212,  diakses  pada Minggu 12 September 2021 pukul 08.50 WIB.
Siregar, Efrem. CNBC Indonesia,  Wajib Sertifikat Halal 17 Oktober, Pengusaha Masih Bingung, https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008104037-4- 105160/wajib-sertifikat-halal-17-oktober-pengusaha-masih-bingung  diakses pada 10 Desember 2020 Pukul 20.40 WIB.
Mahkamah Konstitusi, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki
dalam Jangka Waktu Dua Tahun, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2, diakses
pada 2 Januari 2022 Pukul 15.39 WIB