## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5046/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pemakai Transaksi Cryptocurrency di Indonesia

## Mentari Sabilla Ervizar
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetomo, Depok, 16424,
Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 31 March 2023 Publish : 04 July 2023 The development of Cryptocurrency investment activities made the community continue to carry out  integration  in  these  activities  and  an  effort  was  considered  successful  and  usually  social media  was  run  by  Doni  Salman,  in  the  growth  when  trading  crypto  assets  resulted  in  several problems  due  to  incompatibility  with  crypto  assets,  while  in  the Law  no.  8  of  1999  regarding consumer  protection,  the  meaning  is  that  consumer  protection  cannot  be  separated  from investment  activities,  the  variety  of  investment  victims  signals  where  people are investing, meaning that there are great benefits without giving any meaning. The formulation of the problem is how Legal Protection for Cryptocurrency Customers refers to Law Number 8 of 1999 regarding Consumer  Protection  and  regarding  how  the  Legal  Status  of  Cryptocurrency  Investment Implementation in Indonesia. This type of research is using normative juridical research where law is interpreted as a reference, rule. Researchers conclude that Law number 8 of 1999 related to  consumer  protection,  there  is  no  optimality  in  consumers  towards  the  legal  realm  in Cryptocurrency  investments,  causing  a  lack  of  legal  protection,  in  fact  in  general  where  the reference has a function in providing legal protection and guarantees, especially consumers, then That's  why  Cryptocurrency  investment,  for  example,  buying  Cryptocurrency,  there  is  no investment, but an act of speculation, where there is profit, where there is an assessment, because the results are not appropriate.
Keywords:
Legal Protection Cryptocurrency Efficiency
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 31 Maret 2023 Publis : 04 Juli 2023 Berkembangnya aktivitas investasi Cryptocurrency itu dijadikan masyarakat terus menjalankan penggabungan dalam aktivitas itu serta sebuah upaya dinilai berhasil serta biasanya adanya media sosial  yakni  dijalankan  dari  Doni  Salman,  dalam  pertumbuhan  ketika  perdagangan  aset  kripto mengakibatkan sebagian persoalan disebabkan tak sesuainya pada aset kripto, sedangkan pada Undang-undang  no.  8  tahun  1999  terkait  perlindungan  konsumen    maknanya  dimana perlindungan  konsumen  tak  bisa  terpisahkan  dalam  aktivitas  investasi,  beragamnya  korban investasi  ini  memberi  isyarat  dimana  masyarakat  pada  berinvestasi,  maknanya  dimana  adanya benefit  yang  besar  dengan  tak  memberi  maknanya.  Rumusan  persoalan  yakni  bagaimana Perlindungan Hukum pada Nasabah Cryptocurrency mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  terkait  Perlindungan  Konsumen  serta  terkait  bagaimana  Status  Hukum  Penyelenggaraan Investasi Cryptocurrency dalam Indonesia. Tipe penelitian yakni memakai jenis penelitian yuridis normatif  dimana  hukum  dimaknai  selaku  acuan,  aturan.  Peneliti  melakukan  simpulan  dimana Undang-undang  nomor  8  tahun  1999  terkait  perlindungan  konsumen,  tak  adanya  optimalitas dalam  konsumen  terhadap  ranah  hukum  dalam  investasi  Cryptocurrency,  menyebabkan  ada kekurangan perlindungan hukum, kenyataannya secara umumnya dimana acuan memiliki fungsi dalam  memberi  perlindungan  maupun  jaminan  hukum  terlebih  konsumen,  maka  sebab  itu investasi  Cryptocurrency  misalnya  adanya  pembelian  mata  uang  kripto  tak  adanya  investasi namun perbuatan spekulasi dimana adanya keuntungan dimana adanya penilaian sebab dalamnya hasilnya tak sesuai.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Mentari Sabilla Ervizar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetomo, Depok, 16424, Indonesia Email: ervizarmentari@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  yakni  negara  hukum.  Maknanya,  Negara  Indonesia  mengacu  pada  hukum,  tak adanya acuan dalam kekuasaan (Hakim, 2011). Maknanya dimana sebuah Negara, misalnya pada ranah  berwujud  pemerintahan  serta  instansi  negara  lainnya  pada  penerapan  fungsi  serta kewenangan  serta  perbuatan  lainnya,  perlu  mengacu  dari  aturan  hukum  atau  bisa  dilakukan
tanggungjawab dalam hukum. Hal ini bisa adanya ketetapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  dimana  menggambarkan:  “Semua  warga  negara  sama  sama  kedudukannya pada hukum serta pemerintahan maupun wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu secara tidak ada kecualinya”. Maka  negara Indonesia yakni negara hukum, dimana tak terlepas melalui ditegakkannya  hukum.  Penegakan  hukum  dalam  Indonesia  bisa  dinilai  tak  baik,  serta  hingga dinilai tak sesuai, disebabkan terdapatnya yang melakukan kejahatan serta korban kejahatan yang diterapkan secara tak selaras aturan yang ada, sebab mengacu acuannya serta posisi individu.
Persoalan  hukum  dalam  Indonesia  terlebih  pada  penegakan  hukumnya,  ada  penyebab sebagian hal, diawali sistem peradilan, perangkat hukum, Ketidaksesuaian penegakkan hukum, intervensi kekuasaan, serta perlindungan hukum. Melalui beragam persoalan hukum itu, sehingga pelaku usaha yang menjalankan pelanggaran pada ranah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen  ketika  ini  tak  bisa  terpisah  melalui  aktivitas  dagang,  contohnya  penjualan  barang maupun  perdagangan  jasa.  Melalui  ranah  perdagangan  ini  dikehendaki  mengakibatkan keselarasan hak serta kewajiban diantara pelaku usaha serta konsumen. Pada Indonesia sekarang perlindungan  konsumen  memperoleh  kajian  dimana  cukup  baik  sebab  meliputi  aturan  dalam membentuk kemakmuran. Melalui sebuah keselarasan diantara pelaku usaha serta konsumen bisa membentuk masyarakat dimana kemakmuran.
Pada  umumnya  serta  adanya  acuan  keterkaitan  diantara  produsen  serta  pedagang (perusahaan penghasil barang serta jasa) serta konsumen termasuk keterkaitan dimana sama sama memiliki  keterkaitan  serta  memiliki  tingkatan  dimana  yang  cukup  tinggi  diantara  satu  pada lainnya.  Produsen/  pedagang/pelaku  bisnis  cukup  memerlukan  serta  cukup  memiliki ketergantungan  pada  dukungan  konsumen  selaku  pelanggan/nasabah.  Melalui  tak  adanya dorongan  konsumen,  tak  adanya  produsen  bisa  adanya  jaminan  keberlangsungan  bisnisnya. Keterkaitan  itu  muncul  sebab  adanya  tak  menghubungi  Perlindungan  hukum  pada  konsumen dimana  dikaji  pada  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  terkait  Perlindungan  Konsumen mengkaji  dimana:“  “Pembangunan  serta  perkembangan  ekonomi  pada  dasarnya  serta  terlebih pada ranah industri serta perdagangan nasional sudah adanya kejelasan beragam variasi barang serta jasa dimana bisa dilakukan konsumsi”.
Selain itu, globalisasi serta perdagangan bebas dimana didorong dari peningkatan teknologi telekomunikasi serta informatika sudah meluas pada pelaksanaan arus transaksi barang serta jasa ada pada daerah sebuah negara, maka barang serta Jasa dimana adanya penawaran adanya macam produksi  luar  negeri  serta  produksi  pada  negeri.  Sekarang  opini  sekarang  yakni  terkait  harta Kripto  dimana  aset  digital  yang  memberi  manfaat  teknologi  dalam  cryptocurrency  dimana meliputi teknologi kriptografi serta buku besar memiliki distribusi. Cryptocurrency (mata uang kripto) yakni sebutan dimana ada pada suatu sistem dimana memakai teknologi kriptografi dalam menjalankan rangkaian pengirim data dengan sesuai serta menjalankan proses bertukarnya uang digital dengan menyebarkannya. Makna singkatnya, Cryptocurrency yakni sistematika mata uang virtual  dimana  tujuannya  misalnya  mata  uang  standar  dimana  menjadikan  pemakainya  dalam menjalankan bayar mengacu transaksi usaha dimana saat ini ada (Syamsiah, 2017).
Bitcoin yakni perolehan dimana cryptocurrency awalnya dimana adanya perkenalan dalam pasar online sebelum produk Altcoins misalnya Ethereum, Ripple, LiteCoin, serta cryptocurrency yang  lainnya  ada.  Mata  uang  kripto  memakai  koneksi  dimana  adanya  hubungan  sistem pembayaran baru serta uang yang seluruhnya dimana ada wujud digital, serta termasuk jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi dimana adanya pengendalian seluruhnya dari pemakainya dengan  tak  adanya  otoritas  sentral  serta  perantara,  serta  memakai  susunan  rantai  blok  atau Blockchain  selaku  buku  besar  yang  memiliki  distribusi  dimana  fungsinya  dalam  melakukan pencatatan seluruh transaksi yang ada (Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, 2018). Pada Indonesia,  mata  uang  kripto  telah  tak  adanya  pengakuan  selaku  alat  dalam  membayar  dimana resmi  diawali  adanya  aturan  terkait  Peraturan  Bank  Indonesia  dimana  adanya  larangan penyediaan sistem alat pembayaran yang memakai cryptocurrency.
Peraturan itu diantaranya PBI 11/12/PBI/2009 terkait Uang Elektronik, PBI  18/40/PBI/2016 terkait  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  PBI    19/12/PBI/2017  terkait
Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dimana larangan pemakaian virtual currency yakni makna virtual  currency  itu  meliputi  uang  digital  yang  dikeluarkan  dari  pihak  selain  otoritas  moneter dimana didapatkan melalui langkah mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) diantara Bitcoin,  BlackCoin,  Dash,  Dogecoin,  Litecoin,  Namecoin,  Nxt,  Peercoin,  Primecoin,  Ripple, Ven, serta lainnya. Tak sebatas hal ini, mengacu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 terkait Mata  Uang,  maupun  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  17/3/PBI/2015  terkait  Kewajiban Penggunaan  Rupiah,  yakni  mata  uang  yang  dikaji  selaku  alat  pembayaran  dalam  Indonesia sebatas pada mata uang Rupiah.
Secara  umumnya  cryptocurrency  mempunyai  dua  ranah  pemakaian.  Cryptocurrency  bisa dipakai selaku alat pembayaran dimana termasuk fungsi awal dibentuknya mata uang itu, serta ranah lain selaku komoditas atau selaku aset digital kemudian dikenal Aset Kripto atau Crypto Asset.  Dimana  dimuat  pada  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  terkait Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dimana adanya  penilaian  aset  kripto  selaku  komoditi  dimana  dibentuk  selaku  subjek  pada  Bursa Berjangka.  Peraturan  dalam  Kementerian  Perdagangan  itu  kemudian  adanya  aturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  dimana  mengkaji  mekanisme  dagang aset kripto serta emas digital pada Bursa Berjangka, sebuah Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019  terkait  ketetapan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  dalam ranah Berjangka.
Adanya  pertumbuhan  aktivitas  aset  kripto  ini  dijadikan  masyarakat  memuat  dalam penggabungan  dalam  aktivitas  itu  serta  sebuah  upaya  dalam  dinilai  berhasil  serta  biasanya ditampilkan pada media sosial yakni dijalankan dari Doni Salman yang adanya ajakan masyarakat dalam  penggabungan,  mengkaji  kesuksesan  Doni  Salman  dimana  dijadikannya  Sultannya Indonesia  masyarakat  adanya  penggabungan  nasabah  aset  kripto  tak  adanya  pikiran  panjang. Sebuah  aturan  yang  dikaji  maknanya  keamanan  melalui  tindakan  pidana,  sebab  adanya pertumbuhan  ketika  perdagangan  aset  kripto  mengakibatkan  sebagian  persoalan  dimana disebabkan  tak  adanya  kesesuaian  nasabah  saat  terjun  atau  bergabung  pada  aset  kripto  maka cenderung tindak pidana penipuan, serta adanya Korban Rita Meslina Situmorang umurnya 51 Tahun,  dengan  bertinggal  dalam  Cipinang  Baru  Bunder  I  No.  11  RT.  5  Rw  1    Cipinang  Pulo Gadung Jakarta Timur,  dimana adanya kerugian nasabah aset kripto pada bitcoin berjumlah Rp. 76.500.000 terbilang Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, Korban nasabah bitcoin selanjutnya  memberi  laporan  Terduga  Beny  Aryadi  pada  Polda  Metro  Jaya  melalui  Nomor Laporan  Polisi  LP/B/820/II/2022/SPKT/Polda  Metro  Jaya,  tanggal  16  Februari  2022  melalui laporan tindak pidana penipuan serta penggelapan, perlindungan konsumen serta tindak pidana pencucian uang melalui pasal 378 KUHP serta pasal 372, pasal 9 huruf K serta pasal 10 huruf C UURI No. 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen maupun pasal 3,4,5 Undang-undang  No. 8  Tahun  2010  terkait  pencegahan  serta  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Terkait laporan  itu  adanya  transaksi  aset  kripto  dalam  pelaksanaannya  tak  terlepas  melalui  kerugian dimana adanya nasabah yang adanya gabungan dalam melakukan investasi pada kripto itu. Selain itu keadaan serta peristiwa bisa menyebabkan posisi pelaku bisnis serta nasabah  dijadikan tak selaras  serta  konsumen  ada  dalam  kedudukan  dalam  keadaan  kurang.  Melalui  kedudukan konsumen yang kurang itu, produsen serta pedagang atau pelaku bisnis nantinya secara mudah adanya pemasaran semua barang dan atau jasa tak adanya kajian hak konsumen.
Acuan  pokok  dimana  adanya  kekurangan  konsumen  yakni  tingkatan  sadar  konsumen dimana tetap rendah. Hal ini dimana disebabkan dari kerendahan pendidikan pemakai. Pemakai selaku  objek  kegiatan  usaha  dimana  adanya  benefit  secara  luas  dari  pelaku  bisnis  dijadikan langkah  promosi,  langkah  menjual,  maupun  pelaksanaan  kesepakatan  acuan  dimana  membuat pemakai  rugi  (Nitisusastro,  2012).  Serta  adanya  kenaikan  harkat  serta  martabat  konsumen minimal masyarakat pun adanya kenaikan rasa sadar, pemahaman, rasa peduli, kemampuan, serta fleksibilitas  konsumen  dalam  memberi  perlindungan  diri  maupun  pertumbuhan  sikap  pelaku bisnis dimana memiliki tanggungjawab. Kewajiban dalam melakukan penjaminan menjamin aset kripto  supaya  tak  mengakibatkan  rugi  terhadap  pemakai  tak  adanya  pada  pelaku  usaha  serta
produsen,  sebab  pihak  pelaku  usaha  serta  produsen  aset  kripto  dimana  adanya  pemahaman susunan serta persoalan persoalan dimana terkait keamanan sebuah barang. Mengacu pada hal itu sehingga adanya peneliti nantinya mengkaji pada wujud skripsi melalui judul yakni “ Efektivitas Implementasi  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Nasabah  Pemakai  Transaksi Cryptocurrency di Indonesia ”.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini bentuknya normatif serta memakai jenis pendekatan yuridis normatifs. Penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum, konsep hukum, asas  hukum  serta  doktrin  hukum  di  bidang  kenotariatan  dan  teknologi  informasi  pada  ranah keabsahan  tanda  tangan  elektronik.    Penelitian  ini  memakai  jenis  pendekatan  normatif, dilaksanakan  melalui  metode  terlebih  dahulu  melakukan  penelitian  terhadapat  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  terkait  persoalan  yang  dilakukan  penelitan,  mengkaji, melakukan  analisis  bahan  maupun  isu  hukum,  mengkaji  tentang  sumber  kepustakaan  yang didalamnya terdapat data sekunder maupun dalam penerapan penelitian kepustakaan (Soerjono Soekanto,  2006).  Penelitian  ini  sifatnya  deskriptif  analitis  dengan  studi  kepustakaan  dalam penggambaran fakta-fakta serta regulasi yang ada maupun hubungan diantara keduanya.
Jenis  penelitian  yang  dipakai  dimana  penelitian  yuridis  normatif  (Soemitro,  2012)  yakni hukum  dimaknai  selaku  norma,  acuan,  serta  pandangan.  Terkait  pendekatan  persoalan  dimana dipakai  penulis  yakni  mengkaji persoalan dimana berhubungan pada penelitian skripsi melalui persoalan  melalui  pendekatan  yuridis  normatif  (Soekanto,  2014).  Mengacu  Soerjono  Soekanto penelitian Yuridis hukum Normatif tak adanya rumusan hipotesis. Adanya sebuah hipotesa kerja dibutuhkan, dimana adanya susunan kerja pada rangkaian penelitian. Melalui macam kajian ini dipakai  dimana  deskriptif  analitis,  (Sri  Mamudji,  2012)  yakni  sebuah  kajian  dimana  memiliki fungsi  penggambaran  dengan  sesuai  pada  sebuah  perseorangan,  kondisi,  gejala  atau  kelompok tertentu, atau dalam menetapkan frekuensi sebuah peristiwa, adanya gambaran terkait persoalan persoalan berhubungan dalam kajian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Pada Nasabah Cryptocurrency Mengacu Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  terkait Perlindungan Konsumen.
a. Gambaran  Umum  Perkembangan  serta  persoalan  Investasi  Cryptocurrency  dalam Indonesia
Dewasa ini persoalan dimana dijadikan topic pada yakni adanya investasi investasi dengan digital meliputi investasi mata uang virtual atau dikenal investasi Cryptocurrency serta investasi Bitcoin, masyarakat dinilai investasi ini dinilai cukup menjanjikan, hingga tersebar dalam media online dimana mana, hingga artis juga terjadi bintang iklan dalam membuat  investasi  ini,  hingga  terdapat  keikutsertaan  dijadikan  dalam  ranah Cryptocurrency,  Semua  artis  tanah  air  itu  meliputi  yakni  pasangan  anang  hermansyah serta Ashanty, Wirda Mansur anak dari penceramah Yusuf Mansur, angel lelga serta artis berlomba lomba adanya token kripto, keberhasilan pada investasi Cryptocurrency, dinilai cepat, kenyataannya adanya terjadinya diawal umur namun telah bisa memberi hantaran sebagian anak muda dijadikan miliarder misalnya:
1) Doni Salmanan, asalnya dari bandung, dimana dijadikan milyader berasal dari soreang bandung dalam umurnya dimana cukup belum tua yakni adanya berita dari tagar.id, dimana doni salman termasuk influencer secara aktif melakukan pembagian langkah melakukan  investasi  dengan  aplikasi  binomo  namun  juga  adanya  pembuatan  video seputar binomo dalam media sosialnya. Doni pun mempunyai aplikasi trading dengan sebutan quotex yakni situs trading milik Doni yang nantinya dihubungkan pada group king  salman  serta  dia  menilai  siapapun  dimana  adanya  pendaftaran  dalam  quotex nantinya dengan langsung dijadikan anggota VIP kelompok king salman.
2) Indra Kenz, laki umur 26 tahun asalnya Medan yakni adanya ekbis, sindonews.com. adanya  pemberitaan  dijadikan  Indra  Kenz  layaknya  Doni  Salmanan  misalnya influencer secara aktif terdapat pembagian langkah investasi melalui sebuah aplikasi binomo, perolehan cukup menyeluruh nilai kekayaan melalui bisnisnya itu, hingga dia pun menemukan usaha itu pun adanya pembukaan usaha lainnya dalam makanan.
3) Muhammad  Faroji  Aldy  dijadikan  miliader  dalam  umurnya  pada  22  tahun  Faroji menilai dalam tribunnews.com dimana adanya perolehan benefit 900 ribu dollar yang selaras  pada  12.7  miliar,  dia  pun  aktif  dalam  trading  serta  investasi  dalam  capital ventures,  kenalannya  pada  ranah  di  tahun  2017  serta  dia  pun  mengkajinya,  dalam tahun 2018 hingga keaktifannya menjalani, namun Ia pun membagikan terkait kripto pada masyarakat pada kesuksesannya.
4) Ryo  Eki  Pranata,  Pria  Asal  Mojokerto  Mendadak  Menjadi  Milyader  yakni  adanya pemberian dimana dilakukan pemberitaan liputan6.com dimana dia memahami kripto melalui  rekannya  serta  diawali  melalui  kesenangannya  hingga  kemudian  selaku milyader,  tetapi  diterapkannya  melalui  caranya  sendiri  dengan  mengkaji  dimana  ia sudah bisa mendapatkan penghasilan melalui perolehan kripto totalnya 500 juta, tetapi perolehannya dipakai dalam scalping yakni teknik pembelian harta dalam ketika harga serta adanya penjualan lagi pada selanjutnya.
Mengkaji keberhasilannya itu dimana masyarakat secara dimana adanya penerusan investasi itu melalui tak adanya pikiran dalam, dengan sebelumnya dijalankan pemahaman investasi  itu,  dimana  adanya  pemikiran  yakni  benefit  luas  erta  bisa  dibentuk  selaku milyader  tetapi  masih  adanya  pemahaman  betul  berhubungan  investasi  itu.  Maka pelaksanaan  kripto  dalam  Indonesia  adanya  pertumbuhan,  yakni  dikutip  melalui  berita kompas.com yakni diantaranya: “Indonesia ada dalam di ranking 30 besar dalam arahan Malaysia  serta  Vietnam  bagi  total  warga  yang  mempunyai  mata  uang  kripto  dalam Indonesia  melalui  7,2  juta  orang  yang  mempunyai  cryptocurrency,  sementara  mengacu data dalam asosiasi Blockchain Indonesia tiap Juli 2021 adanya pencatatan kripto dalam Indonesia hingga 7,4 juta orang serta angka ini kenaikan berjumlah 85% daripada di 2020 dimana sebatas totalnya empat juta orang.” “Data indodax menandakan dalam November 2021 angka pemilik kripto berjumlah 4,7 juta pemakai serta hal ini menandakan dimana total  investor kripto  dalam 2021 kenaikan pesat  berjumlah 99,76% dibandingkan tahun 2020 sebatas berjumlah 2,2 juta investor, melalui total penduduk Indonesia mengacu data administrasi kependudukan tiap Juni 2021 yakni totalnya 272 juta bisa dinaikkan kripto sekarang minimal 2,7% penduduk Indonesia”. Mengkaji hasil itu bisa dikaji kesempatan aset  kripto  pada  Indonesia  bisa  ditumbuhkan  hingga  beragam  warga  Indonesia  tak termasuk negara dimana adanya isolasi dalam perkembangan tahun ini ada pertumbuhan serta kajian paling hangat terkait crypto yang termasuk tanggapan kripto tanah air.
Mengacu pertumbuhan kripto itu Badan pengawas perdagangan mempunyai jangka komoditi kementerian perdagangan telah adanya penetapan aset digital ini selaku subjek dimana  bisa  adanya  perdagangan  dalam  bursa  berjangka,  tak  terdapat  orang  Indonesia yakni  dibentuk  investor  maupun  trader  crypto  juga  tak  terdapat  susunan  lain.  Adapun investor aset kripto pun bisa menjalankan jual beli mata uang kripto dengan perusahaan pedagang  aset  kripto  serta  perusahaan  ini  telah  adanya  pendaftaran  dalam  BAPPEBTI, sampai sekarang adanya tiga belas Perusahaan pedagang aset kripto adanya pendaftaran dalam BAPPEBTI, misalnya yakni: PT Indodax Nasional Indonesia dinilai INDODAX, PT Crypto Indonesia adanya penilaian TOKO CRYPTO, PT Zipmex exchange Indonesia dikenal  ZIPMEX,  PT  Indonesia  digital  exchange  adanya  peningkatan  IDEZ,  PT  pintu kemana  saja  dikenal  melalui  PINTU,  PT  Luno  Indonesia  LTD  atau  yang  dikenal  pada LUNO, PT Cipta koin digital atau yang dikenal pada KOINKU, PT Tiga Inti Utama, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Bursa Crypto Prima, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Triniti Investama Berkat serta PT Plutonext Digital Asset.
Investasi  Cryptocurrency  dalam  Indonesia  tak    adanya  perjanjian,  hingga  adanya iklan yang adanya tawaran dalam media online melalui penampilan kekayaan yang luar biasa  hingga  kesuksesannya  itu  dengan  adanya  generasi  muda  yang  menghendaki dijadikan viral hingga selaku milyader hingga sultan melekat melalui predikat kekayaan dimana  adanya  kepemilikan  investasi  ini,  faktanya  bisa  dilakukan  secara  bisa  adanya makna  dampak  serta  tak  adanya  kesadaran  Indonesia  dimana  maknanya  mengikuti investasi ini,  kemudian dijadikan korban. Mengacu kajian lu adanya sebagian persoalan dimana  adanya  aktivitas  investasi  ini  serta  kemudian  bisa  dijadikan  kajian  terhadap nasabah/konsumen supaya tak adanya rumusan investasi itu sebab kemudian nantinya tak adanya perlindungan hukum. Sebagian dampak persoalan itu dimana adanya kajian dari percobaan kredit.com, yakni diantaranya :
a. Memanipulasi Harga
Pada  investasi  ini  persoalan  cukup  besar  dari  mata  uang  kripto  yakni  penilaian dimana  biasanya  berlebihan,  hal  itu  mengakibatkan  harganya  bisa  adanya  kenaikan signifikan  serta  biasanya  ada  pada  bebas  dengan  dramatis  pada  ranah  waktu  yang cukup  singkat,  dampaknya  bisa  beragam  namun  volatilitas  tinggi  muncul  sebab dampak  paus  yakni  pihak  mempunyai  saham  crypto  yang  besar  serta  sebab  adanya permainan pasar melalui langkah harga mata uang crypto, bila dijalankan reguler, ini biasanya mengacu dalam sebatas kenaikan harga tak adanya investasi. Ketika keadaan itu  seringkali  dijadikan  kenaikan  sebab  semua  investor  dimana  nilainya  sahamnya lebih  kecil  jika  harga  telah  meraih  level  yang  dikehendaki  semua  whale  bisa melakukan  penjualan  harta  serta  selanjutnya  pencairan  dananya,  tetapi  dampaknya nilai mata uang kripto nantinya arah bebas, ini bisa muncul adanya pengulangan maka adanya keuntungan sebatas semua whale.
b. Mata Uang Crypto tak mempunyai acuan pokok secara kuat Ketika  pihak  memiliki  investasi  pada  wujud  kehendak  keinginan  sesuatu fundamental  dimana  mencakup  sesuatu  aset,  melalui  hal  itulah  investor  memahami sebagian  aspek  suatu  aset  sesungguhnya,  terlebih  pada  ketika  melakukan  investasi saham  investor  hendak  memahami  sebagian  hasil  dimana  didapatkan,  laporan manajemen,  serta  lainnya,  investor  hendak  melakukan  investasi  pada  mata  uang Crypto sesuatu penting misalnya tak adanya investasi saham serta mata uang Crypto tak  adanya  perbandingan,  namun  tetap  pula  mata  uang  Crypto  tak  memiliki  kajian pokok dimana maknanya tak adanya nilai yang nyata individu melakukan pembelian koin hingga berkeinginan terhadap pembelian koin sejenis, melalui hal itu aspeknya bisa Warren Buffet hingga adanya kajian nyata terkait mata uang Crypto serta dalam acuannya mata uang Crypto tak terdapat nilainya, mata uang kripto tak memperoleh hal lain, yang memilikinya tak bisa menghasilkan apapun, melalui mata uang kripto sebatas  jika  melakukan  penjualan  pada  pihak  lain  namun  selanjutnya  persoalannya dipindahkan pada yang membeli sehingga persoalannya tak bisa diselesaikan.
c. Tak terdapatnya kajian Mata Uang Crypto
Mata uang konvensional dimana diketahui  serta  dipakai  setiap hari mempunyai peraturan khusus dimana dikaji pada negara ini menjadikannya bisa dipakai peragam rangkaian  pada  hidup  namun  persoalannya  yakni  mata  uang  Crypto  tak  terdapat peraturan maka terdapat kekeliruan supaya ranah mata uang Crypto. Faktanya yang dikehendaki dimana mata uang Crypto bisa dipakai, namun ketika bisnis yang adanya penerimaan mata uang  Crypto selaku alat pembayaran tetap cukup sedikit  sebagian negara  hingga  adanya  aturan  dimana  tak  membolehkan  transaksi  pada  mata  uang Crypto  namun  negara  yang  menghendakinya.  Sebab  mata  uang  kripto  tak  adanya kepemilikan aturan nyata terkait acuan dimana beragam sesuatu membuat rugi muncul contohnya  adanya  penipuan,  pihak  yang  memiliki  kewenangan  tetap  sukar  dalam melakukan proses sebab tak terdapat nyata, serta tak adanya investasi bagi sebuah koin
serta  itulah  sebatas  tipuan,    mata  uang  Crypto  sukar  dicari  pada  aliran  serta  ihak dimana saat ini adanya orang yang memiliki kewenangan.
d. Adanya ketidakterbukaan dalam Mata Uang Crypto Dikarenakan tak bisa adanya aliran serta siapapun yang memilikinya, maka mata uang  Crypto  dijadikan  cukup  misterius,  hal  ini  kemudian  bisa  pada    sebagian  hal, namun adanya kerugian. Sesungguhnya seluruh transaksi yang ada melalui rekaman dalam  blockchain,  namun  sekarang  bisa  adanya  penjagaan  identitasnya  supaya  tak adanya  pemahaman.  Ini  dijadikan  aliran  dana  mata  uang  Crypto  tak  adanya pemahaman  serta  dijadikan  hal  lebih  hingga  kelemahan  mendalam  terhadap  uang crypto, hal ini disebabkan ketidakterbukaan sebuah investasi mata uang Crypto dalam menjalankan  perbuatan  kriminal,  adanya  penghindaran  pajak  serta  pencucian  uang, telah terdapat sebagian kasus kriminal yang memakai mata uang kripto ini dijadikan mata uang kripto melalui pandangan cukup buruk.
e. Mata uang Crypto tak adanya penyesuaian lingkungan Pada arah mata uang Crypto terdapat pengembangan serta adanya logam misalnya dalam arah fakta namun semua pemilik mata uang Crypto memberi upaya penyusunan blog  melalui  transaksi  yang  terbaru,  siapa  yang  hendak  menjalankannya  namun memperoleh  imbalan,  seringkali  berwujud  bitcoin  atau  mata  uang  Crypto  lain, rangkaian penambangan itu dimana tak adanya keramahan lingkungan sebab adanya keperluan komputer yang fungsinya efektif dalam  menjalankan aktivitas ini adanya kenaikan energi listrik yang mungkin tak adanya keefektifan dalam lingkungan.
b. Kajian  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Pada  Nasabah  Cryptocurrency  Mengacu  Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Terkait Perlindungan Konsumen
Nasabah    atau  konsumen  pada  aktivitas  investasi  Cryptocurrency  bisa  dinilai  selaku pemakai transaksi investasi ini. Konsumen yakni semua pihak yang memakai benda serta jasa dimana  pada  masyarakat  yakni  keperluan  pada  dirinya  serta  pihak  lainnya  serta  makhluk hidup lainnya serta melalui perdagangan (Yodo, 2004). Adanya keterkaitan hukum terhadap konsumen serta pelaku bisnis hubungan itu mengakibatkan dampak hukum pada seluruh pihak dimana  pada  pihak  pada  pelaksanaan  keterkaitan  itu  seringkali  adanya  persoalan  maka pemerintah  mengeluarkan  peraturan  hukum  terkait  Perlindungan  konsumen  yakni  melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen yakni adanya dari penyampaian Johanes Gunawan bisa dijalankan tak muncul transaksi serta ketika sudah adanya transaksi, dikaji diantaranya:
a. Perlindungan  hukum  pada  konsumen  bisa  dijalankan  ketika  tak  adanya  transaksi,  bisa dijalankan melalui (Gunawan, 2009):
Legislasi meliputi sebuah perlindungan hukum pada konsumen dijalankan ketika tak adanya transaksi melalui pemberian perlindungan pada konsumen dengan aturan undang- undang dimana sudah dikaji melalui aturan undang-undang itu dikehendaki mendapatkan perlindungan tak adanya transaksi sebab telah terdapat ketetapan dimana adanya aturan transaksi  diantara  konsumen  serta  pelaku  bisnis.  Voluntary  self-regulation  melindungi hukum  pada  konsumen  yang  dketika  tak  adanya  sebuah  transaksi  yakni  melalui  yang menjalankan kehendak sukarela menjadikan aturan sendiri supaya adanya kehati-hatian serta kewaspadaan pada pelaksanaan bisnisnya.
b. Perlindungan hukum pada konsumen ketika sudah adanya transaksi. Bisa  dijalankan  melalui  ranah  pengadilan  negeri  serta  pada  luar  pengadilan  dari badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  mengacu  pemilihan  semua  pihak  dimana melakukan  sengketa  perlindungan  hukum  pada  konsumen  dibutuhkan  sebab  konsumen pada  kondisi  dimana  adanya  kekurangan  ketidaksamaan  keperluan  diantara  yang melakukan  bisnis  serta  pelanggan  menimbulkan  gangguan  fisik,  jiwa  serta  harta konsumen serta tak didapatkannya benefit optimal melalui pemakaian benda serta jasa itu serta kekurangan hukum yang adanya perlindungan keperluan konsumen, melalui sebuah
perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dikehendaki  bisa  adanya  pemberian  posisi hukum yang selaras diantara konsumen melalui pelaku bisnis hal itu tentunya memiliki alasan  sebab  pada  sekarang  posisi  konsumen  yang  kurang  bila  diberikan  perbandingan melalui pelaku usaha Hukum perlindungan konsumen secara umumnya cukup dijalankan pada  Indonesia  diantaranya  (Sinaga,  2018):  dimana  adanya  pembangunan  nasional memiliki fungsi dalam membentuk sebuah warga secara berkeadilan serta sejahtera yakni terdapat  susunan dalam ranah demokrasi  ekonomi mengacu Pancasila maupun undang- undang dasar 1945.
Adanya pertumbuhan pembangunan perekonomian nasional dalam masa globalisasi perlu adanya dukungan pertumbuhan ranah bisnis maka bisa memperoleh beragam serta jasa yang mempunyai makna teknologi yang bisa meningkatkan kemakmuran warga serta sebagian memperoleh kepastian pada barang serta jasa yang didapatkan melalui dagang tak  adanya  dampak  rugi  konsumen.  Adanya  keterbukaan  pada  pasar  nasional  selaku dampak  melalui  serangkaian  globalisasi  ekonomi  perlu  adanya  jaminan  kenaikan kemakmuran maupun rasa pasti pada masyarakat maupun rasa pasti pada total rasa aman benda  serta  jasa  dimana  didapatkan  melalui  pasar.  Adanya  peningkatan  harkat  serta martabat  konsumen  harus  menaikkan  rasa  sadar  pemahaman  rasa  peduli  kenaikan fleksibilitas pemakainya dalam memberi perlindungan diri maupun pertumbuhan tindakan bisnis dimana adanya pertanggungjawaban.
Sehingga pada kondisi maupun hal yang terjadi sekarang sangat krusial jika adanya perlindungan  hukum  pada  beragam  korban  melalui  modus  sebuah  investasi Cryptocurrency, Bank Indonesia selaku pihak yakni memberi wewenang pada penerapan pemberitaan  sah  terkait  virtual  Cryptocurrency,  yakni  dikaji  pada    nomor  16/6/Dkom dimana  maknanya  mengarah  dalam  Undang-undang  nomor  7  tahun  2011  terkait  mata uang serta undang-undang nomor 23 tahun 1999 yakni sudah adanya perubahan melalui undang-undang nomor 6 tahun 2009 terkait Bank Indonesia menilai: “Melalui bitcoin serta virtual currency yang lainnya tak adanya mata uang serta alat pembayaran resmi dalam Indonesia  pemilik  atau  pemakai  bitcoin  memberi  tanggungannya  semua  dampak  serta kepemilikan  bitcoin  serta  virtual  currency  yang  lainnya.  Disebabkan  adanya  undang- undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen mengkaji perbuatan tindakan konsumen dalam pemakaian barang dan atau jasa, selain itu terkait hal itu undang-undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen adanya makna terkait konsumen serta terdapat perlindungan konsumen pada lingkup meluas.
Konsumen yakni dikaji dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen dikaji: “Konsumen yakni semua pihak dimana melakukan pemakaian  benda  serta  jasa  yang  ada  pada  warga  yakni  terhadap  keperluan  individu maupun pihak lainnya serta tak bagi perdagangan” Ahmadi Miru menilai dimana adanya empat hak pokok terhadap pemakai  yakni  konsumen. meliputi  Hak dalam  memperoleh rasa  aman,  hak  dalam  memperoleh  pemahaman,  hak  dalam  melakukan  pemilihan  serta hak dalam menerima pandapat. Selanjutnya selaku langkah dalam melindungi konsumen dikaji melalui pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen adanya penilaian dimana:
“Perlindungan konsumen yakni semua usaha dimana adanya penjaminan terkait rasa pasti  hukum  dalam  memberi  perlindungan  terhadap  konsumen”  Dimana  dikaji  peneliti dimana  Nasabah  serta  konsumen  pada  aktivitas  investasi  Cryptocurrency  bisa  dikaji selaku investor sebab selaku pemakai transaksi investasi ini sehingga nantinya ada kajian melalui  wujud  perlindungan  konsumen  sehingga  landasan  dimana  ada  pada  pasal  2 undang  undang  nomor  8  tahun  1999  terkait  perlindungan  konsumen  bisa  dikaji  selaku acuan aktivitas investasi itu, dimana adanya investor/konsumen ada sebuah perlindungan konsumen pada suatu investasi.
Jika melakukan analisa makna dalam landasan itu yakni landasan manfaat, keadilan, keselarasan, keamanan serta keselamatan maupun asas kepastian hukum, adanya sebuah
penjaminan hukum pada konsumen selaku investor, konsumen selaku yang memakai serta memanfaatkan  benda  serta  jasa,  jaminan  hukum  yakni  dikaji  dalam  pasal  2  undang- undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen yakni melalui diberikannya susunan  aturan  berhubungan  pada  investasi  ini  dengan  adanya  kelanjutan  diselaraskan pada pertumbuhan sekarang, maknanya dimana dalam hal ini negara memberi keamanan, nyaman, tentram, makmur, berkeadilan serta pemberian rasa pasti hukum pada konsumen biasanya investor cryptocurrency. Namun hingga saat ini dalam hal pemakainya adanya investasi    cryptocurrency,  tak  terdapatnya  peraturan  lain  dari  pemerintah  serta  melalui pihak dimana menyediakan jaringan investasi cryptocurrency. Melalui ranah pemerintah disebabkan investasi  cryptocurrency tak adanya pengakuan mekanisme investasi secara resmi  dimana  menyebabkan  ketidakjelaskan  peraturan  bisa  memberi  perlindungan konsumen yang memakai investasi cryptocurrency.
Kemunculan  persoalan  pada  hari  selanjutnya,  pada  investasi  ini  masyarakat  tetap memakai  peraturan  dalam  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  terkait  perlindungan konsumen  namun  tak  adanya  pemakaian  peraturan  perlindungan  konsumen  juga  sebab adanya  pemerintah  tak  melakukan  pengesahan  investasi  ini  maka  investasi  ini  tetap adanya kekurangan pada disahkannya mekanisme perlindungan konsumen juga sebatas adanya keterkaitan undang-undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen maka tak adanya optimalisasi dalam melindungi konsumen dalam ranah hukum melalui investasi  ini,  menyebabkan  tetap  adanya  kekurangan  perlindungan  hukum  secara umumnya  hukum  memiliki  fungsi  dalam  pemberian  perlindungan  maupun  penjaminan hukum terlebih konsumen.
Dalam  pelaksanaan  peneliti  memiliki  opini  dimana  investasi  Cryptocurrency misalnya adanya pembelian mata uang kripto tak hanya adanya investasi namun perbuatan selaku spekulatif serta benefit sebab adanya maknanya perolehan tak adanya pemaknaan, misalnya melakukan judi, adanya perolehan terhadap, dimana tak adanya kekalahan serta dimana penyesalan terhadap perbuatan dimana dijalankan serta tak adanya pemahaman terlebih  dahulu  terkait  investasi  itu  serta  tak  adanya  peraturan  hukum  yang  bisa perlindungan dirinya selaku nasabah/ konsumen/ investor dalam aktivitas investasi ini. Pada  sebuah  transaksi  jual  beli  minimal  adanya  sebagian  pihak  yang  sama  sama memiliki keterkaitan, sebuah adanya penjual serta pembeli. Padanya transaksi digital Aset Kripto  pun  maknanya  ada  dua  pihak  sama  sama  terhubung  yakni  anggota  yang  telah adanya  pendaftaran  pada  website  perusahaan  yang  menjual  Aset  kripto  dikenal  selaku bagian maupun perusahaan yang menjual Aset Kripto itu. Misalnya pengambilan sebuah perusahaan yang menjalankan perdagangan Aset Kripto yakni  Indodax,  pada dagangan Aset Kripto dalam website Indodax adanya dua pihak pada yakni pemakai dimana telah dilakukan  pendaftaran  pada  website  Indodax  yang  selanjutnya  dikenal  anggota  serta Perusahaan Indodax selanjutnya member ini bisa dijadikan pihak penjual serta pembeli atau biasanya diketahui selaku trader pada perdagangan fisik Aset Kripto.
Melalui  kajian  dalam  pemakai  Aset  Kripto  adanya  pemenuhan  ciri  pemakai konsumen  pada  UUPK  yang  termasuk  golongan  dalam  konsumen  akhir,  maupun  Aset Kripto selaku komoditi yang bisa dibentuk barang atau jasa. Maka pengurangan UUPK sesuai dalam perlindungan serta penjaminan hak-hak maupun kewajiban Pelanggan Aset Kripto  yang  memiliki  posisi  selaku  konsumen  pada  transaksi  digital  Aset  Kripto. Kemudian, berkembangnya teknologi pemberian pengaruh baik positif serta negatif dalam masyarakat.  Misalnya pengaruh negatifnya yakni  pelaku bisnis maupun konsumen bisa terdapat dalam keadaan tak sesuai, dikarenakan konsumen dalam transaksi dalam masa digital ini biasanya memiliki posisi selaku objek dalam fungsinya mengkaji benefit paling besar terhadap pebisnis (Putu, 2020).
Cryptocurrency  telah  tak  bisa  dinilai  dijadikan  mata  uang  maupun  selaku  alat pembayaran selaras pada Undang-undang Mata uang, tetapi ketika memiliki kesempatan dalam menjalankan perdagangan serta investasi. Namun tetap adanya penungguan Surat
Keputusan  Badan  Pengawas  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  dalam  penetapan  serta penerbitan selaku landasan hukum terhadap pemakaian cryptocurrency selaku komoditas. Bappeti sesungguhnya sudah menentukan cryptocurrency misalnya Bitcoin selaku subjek komoditas yang adanya perdaganga dengan bursa berjangka. Ketetapan itu dengan adanya Keputusan Kepala Bappebti diawali Bulan Mei 2018. Sekarang Surat Keputusan itu tetap adanya  rangkaian  penerbitan  melalui  Kementerian  Hukum  serta  HAM.  Melalui  sebuah surat keputusan itu sehingga cryptocurrency masuk pada Bitcoin sudah adanya penetapan selaku harta digital dimana bisa adanya perdagangan dalam bursa. Aset digital ini nnatinya dilakukan perdagangan terhadap kontrak berjangka maupun kontrak fisik pada bursa.
Mengkaji UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dinilai cukup krusial  terhadap  pelaksanaan  aturan  kebijakan  dari  Negara  (Bank  Indonesia)  terkait pemakaian  serta  adanya  Cryptocurrency  dalam  Indonesia.  Dikarenakan,  kajian  dalam ranah internasional berhubungan pada beredarnya serta pelaksanaan Cryptocurrency maka (Negara) Bank Indonesia harus menyusun sebuah peraturan berhubungan aturan supaya adanya perlindungan investor. Berhubungan pada dimilikinya selaku Cryptocurrency bila dikaitkan pada wujud perlindungan konsumen sehingga asas-asas yang dimuat pada Pasal 2 UU RI No. 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen telah selaras pada keperluan hukum.
Negara  serta  pemerintah  bisa  melakukan  pemakaian  kewenangannya  dalam menyusun  sebuah  aturan  dimana  memiliki  kesesuaian  pada  perubahan  pertumbuhan zaman melalui makna pemberian keamanan, kenyamanan, ketentraman serta kemakmuran maupun  rasa  adil  serta  rasa  pasti  hukum.  Terhadap  para  semua  investor  maupun  yang memakai  mata  uang  virtual  currency  berhubungan  status  dimaknai  selaku  dalam Indonesia.  Melalui  ranah  manfaat  bila  cryptocurrency  dilakukan  pengelolaan  dimana yakni peraturan hukum yang tepat serta sesuai sehingga bisa dinilai selaku kemanfaatan serta  benefit  dalam  beredarnya  cryptocurrency  Indonesia  dimana  bisa  mengatasi kekurangan beredarnya uang kertas dalam Indonesia.
Supaya  adanya  pencegahan  ranah  finansial  dimana  adanya  hasil  tindak  kejahatan pencucian uang atau money laundering, dana teroris maupun proliferasi senjata pemusnah massal  pada  transaksi  aset  kripto,  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  mengkaji Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  6  Tahun  2020 terkait  Pelaksanaan  Program  Anti  Pencucian  Uang  serta  Pencegahan  Pendanaan Terorisme  terkait  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Komoditas  dalam  Bursa  Berjangka. Melalui perwujudan aktivitas berdagang dimana adanya jangkauan sesuai, selaras, serta keefektifan pada sebuah kondisi  persaingan usaha yang sesuai yakni dalam membentuk ranah  perdagangan  memiliki  jangka  serta  dilindunginya  melalui  pelaksanaan  tindak pidana  pencucian  uang  serta    dana  terorisme  maupun  proliferasi  senjata  pemusnahan massal selaras pada tujuan pokok dimana diberlakukan dengan internasional selaras acuan financial Action Task Force (FAT).
Rangkaian  diselesaikannya  sengketa  pada  transaksi  bitcoin  bisa  diselaraskan  pada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), sebab nasabah (investor) dinilai selaku konsumen. Konsumen yang merasakan kerugian dari para yang menjalankan bisnis bisa melakukan permintaan  sebuah  konsultasi  pada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  (BPSK).  Melalui perolehan  konsultasi  itu,  BPSK  menilai  konsumen  dalam  menjalankan  Negosiasi,  atau menempuh  cara  Konsiliasi,  Mediasi  serta  Arbitrase.  Tugas  serta  kewenangan  Badan Penyelesaian  Sengketa  (BPSK)  dimuat  pada  Pasal  52  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  terkait  Perlindungan  Konsumen,  dimana  Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) menjalankan pengatasan serta diselesaikannya persoalan konsumen  melalui  adanya  sebuah  pelaksanaan  mediasi,  atau  arbitase,  atau  konsiliasi, yakni adanya putusan Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) serta Badan  Penyelesaian  Sengketa  (BPSK)  pada  usaha  dimana  menyelesaikan  persoalan
perkara  serta  pertikaian  dalam  transaksi  bitcoin  dimana  sifatnya  final  serta  adanya keterikatan semua pihak.

## D. KESIMPULAN
Peraturan khusus  terkait  investasi  Cryptocurrency melalui account  virtual  hingga sekarang, tak  adanya  peraturan  rinci  oleh  pemerintah  serta  adanya  pihak  yang  menyediakan  jaringan investasi  cryptocurrency.  Melalui  pihak  pemerintah  dalam  hal  ini  disebabkan  investasi cryptocurrency tersebut tak adanya pengakuan selaku susunan dalam investasi yang resmi dimana menyebabkan  adanya  ketidakterbukaan  peraturan  yakni  bisa  memberi  perlindungan  pada konsumen  yang  memakai  investasi  cryptocurrency,  maka  jika  adanya  persoalan  dalam  hari selanjutnya,  pada investasi ini warga tetap memakai peraturan melalui undang-undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen namun memakai peraturan perlindungan konsumen juga tetap adanya kekurangan disebabkan tak adanya pengesahan investasi ini maka investasi ini tetap  adanya  kekurangan  pada  hal  perizinan  serta  susunan  aturan  perlindungan  konsumennya sebatas mengkaji terkait undang-undang nomor 8 tahun 1999  perlindungan konsumen maka tak adanya  optimalisasi  perlindungan  pada  konsumen  dalam  ranah  hukum  melalui  investasi  ini, menyebabkan  kelemahan  dalam  perlindungan  hukum  secara  dasarnya  hukum  memiliki  tujuan dalam  melindungi  teta  memberi  penjaminan  yakni  terhadap  konsumen,  sehingga  investasi Cryptocurrency misalnya pembelian mata uang kripto tak termasuk investasi namun perbuatan spekulasi serta memberi benefit sebab pada penerapannya tak ada perolehan dengan nyata.
Dalam Indonesia adanya 229 aset kripto secara tak resmi agar bisa dilakukan perdagangan, dimana sesuatu ini yakni dimuat pada aturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 7 tahun 2020 terkait ditetapkannya daftar aset kripto dimana bisa dilakukan perjualbelian dalam pasar fisik aset kripto, peraturan maknanya ketetapan dimana mengkaji teknisnya prosedur transaksi misalnya syarat dalam penentuan kripto yang dibolehkan dalam pelaksanaan transaksi dalam  Indonesia,  adanya  13  pedagang  aset  kripto  yang  dilakukan  pencatatan  serta  pemenuhan syarat dimana ditentukan, sebelumnya izin itu adanya keputusan dengan usaha pendekatan dalam yuridis  dimana memuat  ketetapan pasal  3 ayat 2 huruf  c Perda nomor 5  tahun 2019, sehingga status hukum berhubungan pelaksanaan investasi Cryptocurrency secara pokoknya mempunyai peraturan  hukum  sebab  investasi  dikaji  melalui  aktivitas  dimana  adanya  investasi,  sementara dalam  mata  uang  misalnya  bitcoin  yang  dibentuk  transaksi  selaku  alat  pembayaran  dalam investasi itu mempunyai peraturan hukum.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Dkk, Putu Suindra Wiranata. (2020). Keamanan Masyarakat sebagai konsumen dalam investasi Bitcoin di Indonesia. Makalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana. (2018). ‘Implementasi “Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard.” Jurnal Informatika Mulawarman, 10.
Gunawan,  Johanes.  (2009).  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Bandung :  Universitas  Katolik Parahyangan.
Hakim, Abdul Aziz. (2011). Negara Hukum dan demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar. Roni  Hanitijo  Soemitro,  1982,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetr,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta
Sinaga,  Niru  Anita.  (2018).  Pelaksanaan  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara, 5.
Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan. Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014
Syamsiah, Nurfia Oktaviani. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. Indonesian Journal On Networking And Security, 6.
Yodo, Ahmadi miru dan Sutarman. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : PT Raja Grafindo