## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 3, Issue 1, June 2021 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: http://idm.or.id/JSER

## RESTRUKTURISASI KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BPR VII KOTO SUNGAI SARIK
CREDIT RESTRUCTURING WITH LIABILITY GUARANTEE DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT BPR VII KOTO SUNGAI SARIK
Kiki Yulinda 1 , Dora Tiara 2 , Rizki 3 1,2,3 Universitas Ekasakti E-mail: kiki.yulinda@gmail.com 1 , doraeljaber@gmail.com 2 INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Kiki Yulinda kiki.yulinda@gmail.com
Dora Tiara doraeljaber@gmail.com Rizki
Kata kunci:
Adanya  wabah  Corona  virus  Disease  (Covid-19)  di  Indonesia membawa dampak bukan hanya di sektor kesehatan tetapi juga pada  sektor  ekonomi.  Lumpuhnya  kegiatan  ekonomi  akibat adanya physical distancing untuk  menekan penyebaran virus, menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  terhambat, sehingga  mengakibatkan  kegiatan  bisnis  perbankan  menjadi macet  atau  bermasalah  terutama  dalam  menjaga  kolekbilitas kreditnya. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu Bank. Ketidak mampuan  atau  menurunya  kemampuan  dari  debitur  untuk membayar  angsuran  kreditnya  adalah  merupakan  gejala  awal dari  timbulnya  suatu  kredit  bermasalah  dalam  dunia perbankan.  Untuk  mengatasi  hal  ini  maka  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  yang  dinamakan  Restrukturisasi Kredit.  Restrukturisasi  kredit  adalah  upaya  perbaikan  yang dilakukan  bank  dalam  kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015  dan  PBI  Nomor  14/15/PBI/2012. Restrukturisasi adalah program sebagai suatu upaya perbaikan yang  dilakukan  dalam  kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
Copyright © 2021  JSER. All rights reserved.
restrukturisasi, kredit,
jaminan hak tanggungan, covid-19
Website: http://idm.or.id/JSER
hal: 49 - 5 8

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent:
Kiki Yulinda kiki.yulinda@gmail.com
Dora Tiara doraeljaber@gmail.com Rizki keywords: The outbreak of the Corona virus Disease (Covid-19) in Indonesia has an  impact  not  only  on  the  health  sector  but  also  on  the  economic sector. The paralysis of economic activity due to physical distancing to suppress the spread of the virus has hampered economic growth, resulting  in  banking  business  activities  becoming  stuck  or  having problems, especially in maintaining credit collectability. Conditions like this will have an impact on the decline in the ability to pay debtors of a bank. The inability or decreasing ability of the debtor to pay his credit installments is an early symptom of the emergence of a non- performing  loan  in  the  banking  world.  To  overcome  this,  the government  issued  a  policy  called  Credit  Restructuring.  Credit restructuring  is  an  improvement  effort  made  by  banks  in  credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their obligations as regulated in Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2015 and PBI Number 14/15/PBI/2012.
Restructuring is a program as an effort to improve credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their obligations.
Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit  serta  memberikan  layanan  dalam  hal  pembayaran  dan  peredaran  uang (Suhradjono, 2003).  Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank terdapat kegiatan yaitu  pemberian  kredit,  dikehidupan  sehari-hari  istilah  kredit  tidak  asing  lagi didengar, sehingga dalam keseharian penggunaan kata kredit sudah digabungkan atau sama pengertiannya dengan utang (Usman, 2001).
Berdasarkan  definisi  Bank  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Nomro  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan)  yaitu  Bank  Perkreditan Rakyat.  Bank  Perkreditan  Rakyat  (selanjutnya  disebut  BPR)  adalah  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dlam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas Pembayaran.5 BPR digolongkan  sebagai  Bank  selain  Bank  sistemik  karena  ukuran  asset,  modal  dan kewajiban,  luas  jaringan  atau  kompleksitas  transaksi  atau  jasa  perbankan,  serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dinilai tidak akan mangakibatkan gagalnya sebagian atau seluruh Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun  finansial  sehingga  termasuk  dalam  pengaturan  sebagaimana  dimaksud UUPPKSK dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
restructuring, credit, mortgage guarantee, covid-19
Website: http://idm.or.id/JSER
page: 49 – 5 8
Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (untuk selanjutnya disebut COVID-19). Peningkatan penyebaran, luas  jangkauan,  serta  jumlah  kasus  wabah  COVID-19  membuat World  Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia meningkatkan derajat status dari  epedemi  menjadi  pandemic  pada  sebagian  besar  negara-negara  di  seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur  dari  suatu  Bank.  Ketidak  mampuan  atau  menurunya  kemampuan  dari debitur  untuk  membayar  angsuran  kreditnya  adalah  merupakan  gejala  awal  dari timbulnya  suatu  kredit  bermasalah  dalam  dunia  perbankan.  Namun  demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut.
Terhadap  kredit-kredit  bermasalah  yang  timbul  tersebut  diperlukan  penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (Non Performing Loan ) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit (Kasmir, 2007).
Bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  penyaluran  kredit, dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Ini berarti bahwa semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko kredit tersebut.  Untuk  mengurangi  resiko  tersebut  jaminan  pemberian  kredit  dalam  arti keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  merupakan  faktor  yang  harus diperhatikan oleh bank.
Dalam  rangka  menjaga  NPL  sebuah  bank  tetap  rendah,  maka  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  berupa  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  11  Tahun 2020  tentang  Stimulus Dampak  Covid-19  yang  selanjutnya  dalam  tulisan  ini  akan disebut POJK. POJK merupakan strategi pemulihan ekonomi yang terdampak wabah Covid-19 (POJK No 11 tahun 2020).  Perbankan menjadi sektor terdampak dari wabah Covid-19 yang harus segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan lebih  lanjut  (Dwihandayani,  2017).  Salah  satu  usaha  yang  dilakukan  oleh  pihak Perbankan dinamakan dengan Restrukturisasi Kredit.
PT.  Bank  Perekonomian  Rakyat  (BPR)  VII  Koto  Sungai  Sarik  Kabupaten  Padang Pariaman  sebagai  lembaga  keuangan  formal  yang  memberikan  kredit  dan menyalurkan jenis kredit, salah satunya dengan jaminan Hak Tanggungan. BPR VII Koto Sungai Sarik menyelesaikan kredit bermasalah melalui dua tahap yaitu tahap penyelamatan kredit melalui restrukturisasi sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui Agunan Yang diambil Alih (AYDA). Namun fokus dari tulisan ini adalah mengenai tindakan penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi.
Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas jelaslah bahwa, peran BPR VII Koto Sungai Sarik sangat penting, tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi perlu ada pemberdayaan  dan  pengawasan  guna  pengembangan  usaha  yang  dijalankan
nasabah agar usaha tersebut dapat berkembang dan meminimalisir terjadinya resiko kebangkrutan baik bagi nasabah selaku debitur atau risiko kredit bermasalah bagi bank  selaku  kreditur.  Sehingga  restrukturisasi  menjadi  salah  satu  alternatif  yang banyak  ditempuh  bank-bank  yang  ada  di  Indonesia  dalam  mengatasi  kredit bermasalah.

## METODE PENELITIAN Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada PT. BPR VII Koto Sungai Sarik.

## Metode Pendekatan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis  normatif didukung  pendekatan  empiris,  yaitu  penelitian  yang  melihat  sisi  implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat  dan  disertai  dengan  pengetahuan  yang didasarkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Restrukturisasi  Kredit  pada  PT.  BPR  VII  Koto  Sungai  Sarik Kabupaten Padang Pariaman dengan Jamainan Hak Tanggungan di Masa Pandemi Covid-19
Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi  adalah  dengan  melakukan  pembinaan  terhadap  debitur  yang menunggak untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya  pihak  Bank  memberikan  solusi  untuk  melakukan  restrukturisasi kredit. Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar  tiap  bulannya  dan  jenis  restrukturisasi  apa  yang  diinginkan  debitur. Setelah itu pihak Bank akan menganalisa dan  apabila  surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan berikut  setelah  addendum  diterbitkan  pihak  kreditur  bisa  membayar  sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi (Puspawati, 2013).
Program  restrukturisasi  kredit  bagi  BPR  jelas  dan  dapat  dilaksanakan  dengan berpedoman  pada  ketentuan  yang  telah  digariskan  oleh  Bank  Indonesia  melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank  Umum,  maupun  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  9/6/PBI/2007  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  7/2/PBI/2005  tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah  dengan  kriteria  tertentu.  Kriteria  yang  dimaksud  misalnya  debitur sedang  mengalami  kesulitan  pembayaran  (pokok  dan/atau  bunga  kredit)  karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah  yang  tidak  terduga  seperti  pandemi  saat  ini,  debitur  memiliki  prospek usaha  yang  baik  dan  diperkirakan  mampu  memenuhi  kewajiban  setelah  kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas  kredit,  peningkatan  pembentukan  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva
Produktif  (PPAP)  dan  penghentian  pengakuan  pendapatan  bunga  secara  aktual (Sitorus, tt).
Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
1.  Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan untuk membayar.
2.  Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis kredit dan telah disetujui oleh Loan Committee .
3.  Semua  administrasi  yang  menyangkut  kredit  atas  nama  debitur  harus  lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh Legal Officer .
Pelaksanaan  restrukturisasi  kredit  dapat  dilaksanakan  apabila  debitur  memiliki iktikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak bank hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur,  kemudian  jika  dinilai  masih  memiliki  prospek  yang  baik,  maka  sebelum kredit  bermasalah  menjadi  kredit  macet,  pihak  bank  akan  menawarkan restrukturisasi  kredit  sebagai  upaya  penyelamatan  kredit  bermasalah  sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik debitur.
Pelaksanaan  restrukturisasi  ini  diprioritaskan  untuk  debitur  yang  memiliki  itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:
a.  Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/ leasing yang dapat disampaikan secara online (email yang ditetapkan oleh bank/ leasing ) tanpa harus datang bertatap muka.
b.  Bank/leasing  akan  melakukan assessment antara  lain  terhadap  apakah  debitur termasuk  yang  terdampak  langsung  atau  tidak  langsung,  historis  pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing).
c.  Bank/ leasing memberikan  restrukturisasi  berdasarkan  profil  debitur  untuk menentukan  pola  restrukturisasi  atau  perpanjangan  waktu,  jumlah  yang  dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/ leasing . Hal  ini  tentukan  memperhatikan  pendapatan  debitur  yang  terdampak  akibat Covid-19.  Informasi  persetujuan  restrukturisasi  dari  bank/leasing  disampaikan secara online atau via website bank/ leasing yang terkait 1 .
Dari  kegiatan  restrukturisasi  kredit  yang  akan  dilakukan  terdapat  beberapa kewenangan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yaitu:
1.  Yang  berwenang  untuk  melakukan  restrukturisasi  kredit  yaitu,  Direksi  yang berdasarkan Memo Internal yang diajukan oleh Manajer Bisnis.
2.  Direksi berwenang memberikan kebijaksanaan terhadap jumlah kredit yang harus dibayar oleh debitur termasuk jangka waktu, suku bunga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit tersebut.
3.  Perkembangan penanganan kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh Manager Bisnis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala.
1 Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19” https://ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait- Dampak-COVID-19. (Diakses pada 17 Novemver 2021. 20:41 )
4.  Hak  dan  kewajiban  debitur  sertav  persyaratan  lainnya  dalam  rangka restrukturisasi harus dituangkan dalam perubahan ( addendum ) perjanjian kredit secara tertulis.
Sebagai contoh adalah PT. BPR VII Koto yang dalam melaksanakan restrukturisasi kredit  bermasalah  melihat  kriteria  dari  nasabah  peminjam  dari  sisi  itikad  baik nasabah peminjam untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya. Kriteria yang dilihat oleh  PT.  BPR  VII  Koto  dalam  menilai  nasabah  peminjam  yang  bermasalah  dalam kreditnya adalah dari sisi kemauan dan kesediaan nasabah peminjam untuk:
a.  Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan debitur
b.  Melakukan  full  closure  mengenai  keadaan  perusahaan  dan  groupnya  kepada kreditur.
c.  Memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi
d.  Mempunyai  rencana  restrukturisasi  atau  akan  menyampaikan  rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur 2 .
Dari  segi  prospek  usaha  nasabah  peminjam  PT.  BPR  VII  Koto  Sungai  Sarik melakukan penilaian usaha dari sisi:
a.  Potensi perusahaan untuk menghasilkan arus kas ( net cash flow ) yang positif.
b.  Dampak yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya
c.  Tenaga kerja yang dipekerjakan
d.  Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan
e.  Peluang  peningkatan  efisiensi  dan  daya  saing  setelah  syarat-syarat  terpenuhi, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1)  Sebelum  mengadakan  restrukturisasi  kredit,  harus  dipastikan  dulu  kondisi keuangan  debitur  dengan  mengadakan  analisa  ulang  sesuai  dengan  azas perkreditan yang sehat. Hasil  analisa kredit ini  harus mendapat persetujuan Loan Committee .
2)  Jika telah memenuhi syarat untuk di restrukturisasi, bagian legal mengajukan memo internal yang juga ditandatangani oleh Manager Bisnis kepada Direksi. Memo ini wajib dilapmpiri dengan hasil analisa dan riwayat kredit Debitur.
3)  Berdasarkan memo internal yang diajukan oleh Bagian Legal bersama Manager bisnis, Direksi lalu mengeluarkan Memo Restrukturisasi kredit.
4)  Kemudian  Staf  Administrasi  Kredit  melakukan  Restrukturisasi  Kredit berdasarkan Memo Direksi yang telah disetujui (Sitorus, tt).
Dalam  rangka  menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  Bank  harus  memiliki  pedoman Restrukturisasi  Kredit  yang  memuat  prosedur  dan  tata  cara  dalam  melaksanakan Restrukturisasi Kredit yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
1.  Analisis dan Dokumentasi Dalam melakukan analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi, Bank paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.  Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi:
1)  evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang  didasarkan  atas  laporan  keuangan,  arus  kas  ( cash  flow ),  proyeksi keuangan,  kondisi  pasar,  dan  faktor  lain  yang  berkaitan  dengan  usaha debitur;
2 Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Jhon Putra selaku Kepala Bagian Perkreditan PT. BPR VII Koto Sungai Sarik
2)  Perkiraan  pengembalian  seluruh  poko  dan/atau  bunga  berdasarkan perjanjian  Kredit  sebelum  dan  setelah  Restrukturisasi  Kredit.  Perkiraan tersebut  hendaknya  didasarkan  pada  rasio  keuangan,  termasuk  proyeksi rasio  keuangan,  yang  mencerminkan  kondisi  keuangan  dan  kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya; dan
3)  Evaluasi  terhadap  kinerja  manajemne  debitur  untuk  menentukan diperlukannya  restrukturisasi  organisasi  perusaaan  debitur,  antara  lain dapat  dilakukan  dengan  cara  penggantian  pemegang  saham,  Direksi  dan perubahan  manajerial  lainnya.  Apabila  diperlukan,  bank  dapat menggunakan  bantuan  tenaga  ahli  eksternal  untuk  melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
b.  Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai tunai ( present value ) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.
c.  Analisis  kesimpulan  dan  rekomendasi  dalam  melakukan  penyesuaian persyaratan  Kredit  seperti  penurunan  suku  bunga,  pengurangan  tunggakan pokok  dan/atau  bunga,  perubahan  jangka  waktu,  dan/atau  penambahan fasilitas.  Penyesuaia  tersebut  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.
d.  Apabila  restrukturisasi  kredit  dilakukan  dengan  cara  pemberian  tambahan kredit, tujuan dan pengunaan tambahan kredit tersebut harus jelas. Tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bunga. Dalam hal restrukturisasi kredit mengakibatan kewajiban debitur menjadi lebih besar, maka Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.
e.  Penyesuaian  atas  jadwal  pembayaran  kembali  telah  mencerminkan kemampuan membayar debitur.
f.  Rincian  yang  terkait  dengan  transparansi  persyaratan  kredit  termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian kredit, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausal bahwa bank dapat meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.
g.  Persyaratan  bahwa  perjanjian  kredit  dan  dokumen  lainnya  yang  berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.
h.  Kelengkapan  dokumen  yang  diperlukan  dalam  rangka  pelaksanaan restrukturisasi kredit.
Dari  penjelasan  di  atas dapat  dipahami,  bahwa  pelaksanaan  restrukturisasi  kredit dilakukan dengan beberapa tahap yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang perbankan dan peraturan internal bank yang berlaku. Hal terebut dapat dilakukan oleh  pihak  bank  apabila  debitur  memiliki  itikad  baik  untuk  menyelesaikan kewajibannya. Tahapan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan  harapan  dapat  menyelamatkan  kredit  bermasalah  agar  dapat  menekan tingkat kredit bermasalah atau NPL, sehingga tidak meningkat 3 .
3 Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Jhon Putra selaku Kepala Bagian Perkreditan PT. BPR VII Koto Sungai Sarik
Kendala-Kendala  Restrukturisasi  Kredit  pada  PT.  BPR  VII  Koto  Sungai  Sarik Kabupaten Padang Pariaman dengan Jamainan Hak Tanggungan di Masa Pandemi Covid-19
Secara  umum  ada  beberapa  hambatan  (kendala)  yang  dihadapi  dalam  proses restrukturisasi kredit, antara lain (Hariyani, 2010):
a)  Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank, dalam praktiknya menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerinya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin.
b)  Adanya  keterbatasan  baik  finansial  maupun  tenaga  staf  yang  ahli  dibidang restrukturisasi  pada  lembaga-lembaga fasilitator,  sementara  pada  sisi  yang  lain debitur  maupun  kreditur  terlalu  berharap  banyak  pada  lembaga  tersebut  yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.
c)  Kurangnya  koordinasi  antara  lembaga  yang  terlibat  sebagai  fasilitator  dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.
Pelaksanaan  proses  restrukturisasi  kredit  di  PT.  BRP  VII  Koto  Sungai  Sarik  juga mengalami hambatan-hambatan di antaranya 4 :
a)  Debitur sulit untuk diajak bekerjasama. Contohnya seperti pada saat melakukan pemanggilan dan kemudian dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh bank yang bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur bahwa kondisi kreditnya dalam  kolektibilitas  macet,  akan  tetapi  debitur  tidak  menghiraukannya  artinya dalam hal ini debitur tidak beritikad baik;
b)  Tidak  adanya  keterbukaan  debitur  pada  saat  dilakukan  negosiasi  oleh  bank. Dalam hal ini, debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur;
c)  Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif. Dapat dilihat bahwa debitur tidak mau diajak bernegosiasi untuk melakukan restrukturisasi kredit.
d) Isi putusan restrukturisasi yang telah disepakat bersama antara kreditur dengan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seperti kewajiban untuk  membayar  angsuran  tidak  dibayarkan  sesuai  dengan  apa  yang  telah disepakati.  Hal  ini  menunjukkan  tidak  adanya  itikad  baik  debitur,  padahal sebenarnya  isi  putusan  tersebut  membantu  debitur  untuk  menyelamatkan kreditnya.
e)  Restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi mengenai dokumen yang lengkap  tentang  usaha  debitur.  Seharusnya  data-data  yang  diperlukan  dalam proses  restrukturisasi  harus  sesuai  dengan  kenyataan  yang  telah  dipaparkan sebelumnya oleh debitur pada saat dokumentasi restrukturisasi.
4 Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Jhon Putra selaku Kepala Perkreditan PT. BPR VII Koto Sungai Sarik
f)  Bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun  kondisi  keuangan  debitur  secara  langsung.  Karena  bank  tidak  dapat meninjau dan mengawasi perkembangan usaha debitur secara terus menerus.
Kebijakan PT. BPR VII Koto Sungai Sarik untuk mengatasi hambatan diatas adalah apabila  sikap  debitur  kooperatif  maka  dilakukan  restrukturisasi  ulang.  Namun, apabila  sikap  debitur  tidak  kooperatif  tidak  akan  dilakukan  restrukturisasi  ulang, penyelesaian  kredit  macet  akan  langsung  dilaksanakan  melalui  jalur  hukum  atau sesuai  dengan  perjanjian  dengan  jaminan  hak  tanggungan.  Restrukturisasi  kredit memiliki beberapa bentuk, yakni penurunan suku bunga kredit, perpanjangan tenor, pengurangan  tunggakan  bunga  atau  pokok,  penambahan  fasilitas  kredit,  dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Apabila memang pihak bank merasa bahwa restrukturisasi kredit tidak bisa dilakukan dan tidak berhasil, maka bank akan mengambil langkah penyelesaian kredit demi memaksimalkan recovery.

## SIMPULAN DAN SARAN
1.  Tahapan  mengenai  proses  pelaksanaan  restrukturisasi  kredit  yaitu  Prakarsa restrukturisasi kredit yang diawali dengan melakukan panggilan kepada debitur yang  bersangkutan  sesuai  protocol  kesehatan  yang  berlaku  di  dalam  masa pandemic Covid-19 dan mengajukan peringatan serta penagihan sebanyak tiga kali  baik  melalui  lisan  muapun  dengan  tulisan.  Jika  dari  panggilan  untuk peringatan  dan  penagihan  terdapat  suatu  analisis  bahwa  kondisi  keuangan debitur menurun maka pihak bank dapat menawarkan dan memutuskan untuk melakukan  restrukturisasi  kredit  jika  memang  diperlukan.  Setelah  itu dilakukanlah  negosiasi  dengan  menawarkan  restrukturisasi  kredit  sesuasi dengan kebijakan internal bank sampai pihak debitur menyetujui. Lalu, Analisis dan  evaluasi,  analisis  terhadap  usaha  dan  kemampuan  debitur  kembali dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  bank,  setelah  itu  bank  akan  menevaluasi, terdapat beberapa tahap yang akan dipilih oleh bank, seperti perubahan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali, atau bahkan pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.  Kendala  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  restrukturisasi  kredit  bermasalah pada Bank adalah debitur sulit untuk diajak bekerjasama, debitur beritikadtidak baik  (bersikap  tidak  kooperatif,  berbohong  dan  menyembunyikan  masalah- masalah yang berhubungan dengan financial maupun aset perusahaan, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh bank selaku kreditur  diketahui  bahwa  debitur  sebenarnya  mampu  untuk  memenuhi kewajibannya  dalam  menyelesaikan  kredit  kepada  bank  sebagai  kreditur, namun  debitur  dengan  sengaja  tidak  menyelesaikan  masalah  kreditnya  atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kreditnya. Di samping itu  hambatan  berikutnya  adalah  debitur  mengalami  masalah  ekonomi khususnya padamasa pandemi covid 19 seperti saat ini banyak masyarakat yang ekonomi  nya  terpuruk,  dan  juga  banyak  usaha  usaha  yang  merugi,  dimana debitur  tidak  bisa  mengelola  usahanya  sehingga  mengalami  kegagalan  yang menyebabkan  pihak  debitur  sulit  memenuhi  kewajibannya  untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Deasy Dwihandayani, 2017. Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia  dan  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  NPL .  Jurnal  Ekonomi  Bisnis Vol.22, Universitas Gunadarma.
I  Gusti  Ayu  Puspawati,  2013. Restrukturisasi  Kredit  Sebagai  Upaya  Bank  Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit DI PT. Bank Tabungan Negara  (PERSERO)  Tbk  Denpasar ,  Jurnal  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum Universitas Udayana
Iswi  Hariyani,  2010. Restrukturisasi  dan  Penghapusan  Kredit  Macet, PT.  Elex  Media Komputindo, Jakarta
Kasmir, 2001. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , PT Raja Grafindo, Jakarta
Rachmadi  Usman,  2001. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia ,    Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID- 19” https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-
FAQ Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.
Suhardjono,  22003. Manajemen  Perkreditan  Usaha  Kecil  dan  Menengah , Yogyakarta:UPP-AMP YKPN
Tahi  Berdikasi  Sitorus,  tt. “Restrukturisasi  Kredit  Bermasalah  Sebagai  Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan  OJK  (POJK)  Nomor  42/PJOK.03/2017  Tentang  Kewajiban Penyusunan  Dan  elaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  Atau  Pembiayaan  Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa,
Sumatera Utara,” t.t.,