## TANTANGAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ACEH
1

## THE CHALLENGES OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN ACEH

## Yuda Perwira 2
Email: wirayuda121291@gmail.com

## ABSTRACT
Human  resource  is  the  main  capital  of  development  in  a  region.    A  reliable  human  resource  is needed  to  encourage  regional  development.  However,  human  development  always  encounter challenges. Aceh Province is one of the provinces in Indonesia that countinously face the challenges of  human  development  when  attempting  reaching  development  goals.  Thus,  this  study  aims  to determine  the  challenges  those  may  encoutered  by  Aceh  government  regarding  improving  the quality of human development in Aceh. This study uses descriptive analysis for secondary data and some literature study. The results indicates that there is a huge disparity of Human Development Index among regions in Aceh. It may be caused by weakness of coordination in human development policy  and  strategies  among  regions.  In  addition,  there  are  three  potential  threats  to  human development,  one  of  them  is  a  high  poverty  rate.  Poverty  complicates  development  because  it weakens the level of community participation and illustrates low welfare. In addition, the issues of public spending, such as realization, are a huge barrier for human development in Aceh. Therefore, some strategies must be taken immediately to improve the quality of development such as reducing poverty, improving the quality of education, and introducing health promotion models in Aceh.

## Keywords: Human Development, Education, Poverty, Government Expenditure

## ABSTRAK
Sumber  daya  manusia  merupakan  modal  pembangunan  di  suatu  daerah.  SDM  yang handal  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  sangat  dibutuhkan  untuk  menggerakkan dan  mendorong  pembangunan  daerah.  Akan  tetapi,  pembangunan  manusia  selalu menghadapi  tantangan.  Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menghadapi tantangan  pembangunan  manusia  dalam  rangka  pembangunan  daerah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memetakan  tantangan  pembangunan  yang  dihadapi  pemerintah  Aceh dalam  meningkatkan  kualitas  pembangunan  manusia  di  Aceh.  Pendekatan  yang dilakukan  adalah  deskriptif  analisis  dengan  menggunakan  data  sekunder  dan  melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas Indeks Pembangunan Manusia  sangat  tinggi  antar  kabupaten/kota  di  Aceh.  Hal  ini  menunjukkan pembangunan manusia belum merata dan adanya indikasi koordinasi yang lemah. Selain itu,  tiga  potensi  ancaman  pembangunan  juga  terpetakan  yaitu  kondisi  kemiskinan  yang masih  tinggi.  Kemiskinan  mempersulit  pembangunan  karena  melemahkan  tingkat partisipasi  masyarakat  dan  menggambarkan  kesejateraan  yang  rendah.  Selain  itu,
1 Naskah diterima 20 September 2017. Direvisi 27 Oktober 2017
2 Pascasarjana Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala

## ● TANTANGAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ACEH ●
permasalahan belanja publik yaitu penetapan dan realiasasi anggaran menjadi hambatan pembangunan manusia di Aceh.  Oleh sebab itu, beberapa langkah harus dimabil segera untuk  meningkatkan  kualitas  pembangunan  seperti  strategi  pengurangan  kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan juga model promosi kesehatan di provinsi Aceh.
Kata kunci: Pembangunan Manusia, Pendidikan, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah
A.   PENDAHULUAN
embangunan dapat dibedakan dalam dua  jenis  yaitu  pembangunan  fisik dan pembangunan manusia.
Pembangunan  fisik  ditandai  dengan adanya bangunan-bangunan seperti gedung,  jalan,  dan  jembatan  di  suatu negara atau daerah. Pembangunan tersebut bertujuan  sebagai  sarana  dan  prasarana dalam  menjalankan  kegiatan  baik  kegiatan ekonomi,  sosial,  maupun  pemerintahan. Sedangkan pembangunan manusia ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam
menjalankan pembangunan.
Pembangunan
manusia dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan formal  atau  pendidikan  non  formal. Pendidikan  formal  berbentuk  pendidikan berjenjang dengan kurikulum yang sistematis.  Pendidikan  formal  langsung  di bawah supervisi pemerintah, baik pemerntah  daerah  maupun  pemerintah pusat.  Adapun  pendidikan  non  formal dilakukan  dengan  pemberian  pelatihan baik yang disediakan oleh pemerintah atau negara maupun yang besifat mandiri.
Kualitas  pembangunan  manusia dapat  diukur  melalui  beberapa  indikator. Tingkat  pendidikan  sering  digunakan untuk  mengukur  tingkat  pembangunan manusia  di  suatu  daerah.  Pengukuran  ini dilakukan dengan melihat rata-rata pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat.  Indikator  lain  yang  sering digunakan  adalah  jumlah  tahun  yang dihabiskan  seseorang  di  instansi  formal. Selain  itu,  pembangunan  manusia  juga
dapat dilihat dari tingkat kesehatan. Angka harapan hidup digunakan sebagai indkator yaitu  umur  rata-rata  masyarakat  di  suatu negara atau wilayah.
Indonesia  merupakan  salah  satu negara yang sedang fokus dalam peningkatkan  pembangunan  manusia.  Hal tersebut  didorong  dengan  adanya  potensi bonus  demografi  yang  akan  terjadi beberapa  tahun  mendatang.  Kondisi struktur penduduk akan sangat menguntungkan ekonomi Indonesia karena struktur  penduduk  terdiri  dari  usia produktif,  sedangkan  usia  muda  dan sangat  tua  akan  kecil.  Pada  saat  itu, ekonomi  Indonesia  tidak  akan  tergantung sumber  daya  manusia  (SDM)  luar  untuk menggerakan  roda  ekonomi,  baik  untuk UMKM  maupun  industri.  Akan  tetapi, salah  satu  syarat  keberhasilan  bonus demografi  adalah  tersedianya  SDM  yang kompeten  sesuai  dengan  kebutuhan ekonomi Indonesia.
Bonus  demografi  dapat  menjadi pendorong sekaligus penghambat pembangunan.  Limpahan  SDM  usia  muda di  suatu  negara  hanya  akan  membawa manfaat besar bagi ekonomi jika kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu,  kesehatan  juga  menjadi  tantangan dalam  pemanfaatan  bonus  demografi, optimalisasi SDM hanya bisa dilakukan jika masyarakat  memiliki  kesehatan  yang  baik. Sedangkan  hambatan  pembangunan  akan terjadi  jika  ledakan  usia  produktif  tidak diikuti  dengan  pertumbuhan  kompetensi yang  sesuai  dengan  kebutuhan  ekonomi.
P
Pengangguran usia produktif akan tercipta dan  dapat  meningkatkan  angka  konflik sosial  dan  kriminalitas.  Oleh  karena  itu, pembangunan  manusia  harus  dilakukan sejak  dini  sebagai  antisipasi  permasalahan bonus demografi di Indonesia.
Salah satu provinsi yang menghadapi tantangan pembangunan manusia  adalah  provinsi  Aceh.  Sebagai daerah  yang  rawan  bencana  dan  konflik berkepanjangan, Aceh mengalami perlambatan pembangunan manusia, khususnya  sebelum  tahun  2005.  Konflik keamanan  yang  terjadi  hampir  30  tahun merusak  pondasi  pembangunan  manusia di  Aceh.  Pendidikan  formal  maupun informal  tidak  dapat  dijalankan  dengan maksimal  karena  kondisi  keamanan  yang tidak pasti. Fasilitas pendidikan juga rusak akibat  adanya  perusakan  yang  dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pasca perdamaian, tantangan pembangunan  manusia  bergeser  dari ancaman  keamanan  dan  keselamatan menjadi  ancaman  yang  lebih  global. Tantangan  ini  semakin  meningkat  dengan adanya  perkembangan  teknologi  informasi yang  belum  diikuti  dengan  kedewasaan penggunaan  teknologi.  Arus  informasi tidak  dapat  difilter  dengan  baik  sehingga dapat meningkatkan kerentanan masyarakat
terhadap
informasi.
Pembangunan  manusia  semakin  menjadi hal  krusial  mengingat  ancaman  semakin meningkat.
Walaupun  Pemerintah  Aceh  telah melaporkan  keberhasilan  meningkatkan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) sebesar  67,81  pada  tahun  2012  menjadi 69,45  pada  tahun  2015  atau  meningkat sebesar  1,64  selama  rentang  waktu  2012- 2015  (Bappeda,  2017),  nilai  tersebut  relatif kecil  jika  dibandingkan  dengan  provinsi lain.    Desentralisasi  fiskal  dan  otonomi khususnya  di  Aceh  seharusnya  dapat
menempatkan kualitas pembangunan Aceh masuk  ke  dalam  urutan  peringkat  atas. Selain  itu,  angka  tersebut  juga  relatif rendah,  khususnya  jika  dihubungkan dengan  kekayaan  wilayah  dan  alokasi fiskal setiap tahunnya.
Penelitian akademis terkait pembangunan di Aceh relatif masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi. Penelitian yang ada  lebih  banyak  mengkaji  pendekatan yang  lebih  mikro  untuk  menjelaskan kualitas  pembangunan  di  Aceh,  seperti pemanfaatan  teknik  belajar  tertentu  di sekolah  ataupun  perguruan  tinggi  (Djalil dan  Megawangi,  2006).  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji tantangan pembangunan manusia di Aceh. Masalah  penelitian  ini  tantangan  apa  saja yang  dihadapi  Pemerintah  Aceh  dalam pembangunan  manusia  di  Aceh?  Oleh sebab  itu,  tujuan  penelitian    ini  bertujuan memetakan hambatan pembangunan manusia  di  Aceh  serta  mencari  strategi yang dapat diambil oleh Pemerintah Aceh.
Penelitian  ini  dimulai  dengan penjelasan  pembangunan  manusia  secara teoritik. Selanjutnya, penjelasan data makro terkait pembangunan manusia dan kemiskinan  di  Aceh  dijelaskan  secara komprehensif untuk menggambarkan ketimpangan  pembangunan  manusia  di Aceh.  Di  akhir  tulisan,  penelitian  ini menggambarkan hambatan-hambatan yang akan  dihadapi  Pemerintah  Aceh  dalam pembangunan manusia.

## B.   STUDI LITERATUR

## 1.  Teori dan Indikator Pembangunan
Manusia
Pembangunan manusia dapat diartikan  secara  luas  maupun  sempit. Pembangunan  manusia  secara  luas  dapat meliputi  kesehatan  mental,  pelibatan  baik pelibatan  politik  dan  kemasyarakatan, kondisi  ekonomi,  dan  beberapa  indikator
lainnya  (Ranis,  Stewart,  &  Samman,  2006). Adapun  sebelas  arah  pembangunan manusia  dapat  diperhatikan  pada  Gambar 1.
Selain  indikator  di  atas,  terdapat sebuah  indikator  yang  menggambarkan pembangunan manusia secara menyeluruh yaitu  Human  Development  Index  (HDI)  atau yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM).  IPM  diperkenalkan  oleh United  Nations  Development  Programme (UNDP) pada tahun
1990
dan dipublikasikan  secara  berkala  dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).  IPM  menjelaskan  bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,  kesehatan,  pendidikan,  dan fasilitas lainnya (bps.go.id).
IPM disusun dari komponen pembangunan  manusia  yang  dianggap merupakan
dasar pengukuran pembangunan manusia yaitu:
1. Ketahanan Hidup/Usia Hidup (Longevity), diukur dengan harapan hidup pada saat lahir
2. Pendidikan yang dihitung
berdasarkan  tingkat  rata-rata  melek huruf dikalangan penduduk dewasa (bobotnya  dua  pertiga)  dan  angka rata-rata  lama  sekolah  (bobotnya sepertiga)
3. Kualitas  standar  hidup  yang  diukur berdasarkan  pendapatan  perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya  beli  dari  mata  uang  domestik dimasing-masing Negara.
2.  Desentralisasi dan Pembangunan

## Manusia
Tantangan  pembangunan  di  Aceh tidak  terlepas  dari  status  Aceh  sebagai daerah  otonomi  khusus.  Kabupaten/Kota juga  juga  merupakan  daerah  otonomi sehingga  pembangunan  manusia  di  Aceh terdistribusi  ke  Pemerintah  Kabupaten/ Kota.  Teori  tentang  desentralisasi  dan pembangunan  manusia  menjadi  penting diangkat  agar  dapat  menggambarkan  pola hubungan desentralisasi dan pembangunan manusia.
Gambar 1. Arah Pembangunan Manusia (Ranis, Stewart, & Samman, 2006)
Mental well- being Empowermen t Political freedom Social relations Community well-being Inequalities Work conditions Leisure conditions Political security Economic security Environmenta l conditions
Desentralisasi  adalah  salah  satu kebijakan  penting  untuk  memberantas kemiskinan
melalui pembangunan manusia,  terutama  di  negara-negara berkembang
(World Bank, 2005). Desentralisasi  menciptakan  lingkungan pemerintahan  yang  lebih  pro  terhadap masyarakat  melalui  kebijakan-kebijakan yang  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Terkait pembangunan manusia, desentralisasi meningkatkan efisiensi  penyediaan  layanan  publik dengan  mengurangi  kelebihan  pasokan barang  dan  jasa  publik  dalam  kebijakan SDM  (Sudhipongpracha  &  Wongpredee, 2016; Putra, 2017). Selain itu, desentralisasi diyakini  sebagai  alat  yang  efektif  untuk meningkatkan  akses  terhadap  layanan dasar (Steiner, 2007).
Hubungan desentralisasi dan pembangunan manusia terkait dengan teori desentraliasi dan
kemiskinan.
Pengalokasian  yang  lebih  baik  dalam desentralisasi  memungkinakan  pemerintah untuk mengoptimalkan pengeluaran pemerintah. Optimalisasi pengeluaran pemerintah  memungkinan  pengurangan penduduk  miskin  yang  lebih  cepat  karena alokasi sumber daya pemerintah lebih tepat sasaran. Selain itu, desentralisasi juga dapat menciptakan kebijakan dan program kreatif dari   pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan di wilayahnya.
Dengan  memberikan  kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan  jenis  dan  jumlah  barang publik,  maka  persyaratannya  mungkin mendekati permintaan masyarakat. Dengan demikian,  optimalisasi  pada  penyediaan
barang  publik  tercapai.  Selain  itu, desentralisasi  fiskal  dapat  menumbuhkan dan  meningkatkan  mata  pencaharian  bagi masyarakat  miskin  (Bjornestad,  2009; Sudhipongpracha, 2016).
Khan (2013) mengidentifikasi tiga hubungan  potensial  antara  desentralisasi (devolusi) dan kemiskinan dengan menyusun  kerangka  konseptual.  Pertama, desentralisasi dapat menyebabkan perbaikan  dalam  pertumbuhan  ekonomi, yang  pada  gilirannya  dapat  mengurangi kemiskinan  absolut.  Kedua,  penargetan regional  dan  efisiensi  ekonomi  pada  saat bersamaan  juga  dapat  meningkat  dalam penyediaan layanan publik yang lebih baik. Ketiga,  ia  menyimpulkan  bahwa  melalui peningkatan  partisipasi  dan  keterwakilan, desentralisasi dapat memberdayakan orang-orang miskin dan kurang beruntung dalam proses pengambilan keputusan.

## 3.   Pembangunan Manusia di Indonesia
Indonesia  akan  menghadapi  bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Struktur masyarakat akan dipenuhi dengan usia  muda  sehingga  ekonomi  sudah memiliki  sumber  daya  yang  cukup  untuk menggerakan  usaha-usaha  strategis.  Bonus demografi hanya membawa dampak positif jika sumber daya yang ada memilikikualitas  yang  tinggi.  Menyadari hal ini, Pemerintah Indonesia meningkatkan fokus pembangunan manusia  jika  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya.  Rencana  tersebut  dapat diamati  dalam  Perpres  No.  45  tahun  2016, tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP) Tahun 2017.

## Gambar 2. Desentralisasi dan Pembangunan Manusia
Pemerintah  Indonesia  menetapkan Sumber  Daya  manusia  (SDM)  adalah sebagai modal utama dalam pembangunan nasional.  Kualitas  pembangunan  manusia menjadi  target  pembangunan  tahunan  dan lima  tahunan  yaitu  dengan  menetapkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM),  Indeks  Pembangunan Gender  (IPG),  dan  Indeks  Pemberdayaan Gender  (IDG).  Beberapa  strategi  yang dilakukan  yaitu  dengan  pengendalian penduduk,  peningkatan  taraf  pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2014.
Target  pembangunan  manusia  di Indonesia  tidak  mudah  dengan  dicapai mengingat  luas  wilayah  dan  keberagaman Indonesia.
Berdasarkan pemetaan tantangan dalam RPJM 2015-2019, Teradapat beberapa tantangan
pembangunan  manusia  sebagai  berikut (Pemerintah Indonesia, 2014).
1. Tantangan  dalam  pembangunan kesehatan  dan  gizi  masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan  pelayanan  kesehatan ibu  anak,  perbaikan  gizi  (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit  menular  maupun  tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan  akses  dan  mutu pelayanan kesehatan.
2. Tantangan  dalam  pembangunan pendidikan  adalah  mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk
memenuhi  hak  seluruh  penduduk usia  sekolah  dalam  memperoleh layanan  pendidikan  dasar  yang
Decentralization
(Devolution) Economic Efficiency Regional Targetting Participation Representation Empowerment Voice Economic Growth
Improved
Delivery of Services Decreased Income Poverty Decreased Relative Deprivation Decreased Deprivation of Capabilities Human
Development
berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah  dan  tinggi;  menurunkan kesenjangan  partisipasi  pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan  memberikan  pemihakan bagi  seluruh  anak  dari  keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.
3. Tantangan dalam rangka memperkukuh  karakter  dan  jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi  budaya  global  yang positif dan produktif
serta meningkatkan pemahaman dan
kesadaran  akan  pentingnya  bahasa, adat,  tradisi,  dan  nilai-nilai  kearifan lokal.
4. Tantangan dalam mempercepat peningkatan  kesetaraan  gender  dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah  meningkatkan pemahaman, komitmen,
dan kemampuan para pengambil kebijakan  dan  pelaku  pembangunan akan  pentingnya  pengintegrasian perspektif  gender  di  semua  bidang dan tahapan pembangunan
5. Tantangan dalam peningkatan perlindungan  perempuan  dan  anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah  lainnya  adalah  merubah  sikap permisif  masyarakat  dan  praktek budaya  yang  toleran  terhadap kekerasan  dan  perlakuan  salah lainnya,  serta  melaksanakan  sistem perlindungan  perempuan  dan  anak secara terkoordinasi
dan menyeluruh  mulai  dari  upaya pencegahan,
penanganan,
dan rehabilitasi.
Walaupun terus menghadapi tantangan,  nilai  IPM  Indonesia  terus mengalami  perbaikan.  Pada  tahun  2015, IPM mencapai 0,689, menempatkan negara dalam  pembangunan  manusia  kategori “sedang” dan memposisikannya di 113 dari 188 negara dan wilayah. Antara tahun 1990 dan 2015, nilai IPM di Indonesia meningkat dari  0,528  menjadi  0,689,  meningkat  30,5 persen  (UNDP,  2017).  Angka  harapan hidup  saat  kelahiran  meningkat  5,8  tahun, rata-rata  tahun  sekolah  meningkat  4,6 tahun  dan  Tahun-tahun  sekolah  yang diharapkan  meningkat  2,8  tahun.  GNI  per kapita  Indonesia  meningkat  sekitar  135,4 persen antara tahun 1990 dan 2015.

## C. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  analitik  yaitu menjelaskan  data-data  sekunder  yang dikumpulkan dari instansi-instansi pemerintah.  Variabel  yang  menjadi  fokus penelitian  ini  adalah  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM).  IPM  digunakan  sebagai indikator  pembangunan  manusia  di  Aceh. IPM dibangun oleh empat komponen yaitu angka  harapan  hidup,  lama  pendidikan, angka  melek  huruf,  dan  pendapatan  per kapita masyarakat.
Data-data  diatas  ditabulasi  dan diurutkan  berdasarkan  nilai  tertinggi. Selanjutnya, fluktuasi angka akan dijelaskan  berdasarkan  fenomena  di lapangan  dan  penelitian  terdahulu  yang membahas kualitas pembangunan manusia di Aceh. Selain itu, disparitas pembangunan  antar  kabupaten/kota  di Aceh  juga  dimunculkan  dalam  tabel sehingga terlihat ketimpangan pembangunan manusia.

## D.   HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## 1.   Ketimpangan Pembangunan Manusia
antar Kabupaten/Kota di Aceh
Keberhasilan pembangunan di Aceh, begitu  juga  dengan  kegagalan,  tidak terlepas dari keberhasilan dan permasalahan
pembangunan yang dihadapi kabupaten/kota di Aceh. Pembangunan  manusia  di  masing-masing kabupaten/kota  di  Aceh  merupakan bagian integral dalam pembangunan Aceh. Secara  umum,  pembangunan  manusia  di Aceh yang telah dilakukan selama ini telah mampu  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya  masih  terdapat  kesenjangan antar wilayah. Salah satu indikator penting dalam  mengukur  keberhasilan  proses pembangunan adalah  tingkat IPM masing- masing kabupaten/kota di Aceh.
Beradasarkan perhitungan BPS Aceh,  angka  IPM  di  kabupaten/kota  di Aceh  sangat  bervariasi.  Dari  23  kab/kota, hanya  9  yang  nilanya  di  atas  rata-rata
Provinsi yaitu 70,00. IPM tertinggi dimiliki Kota  Banda  Aceh  yaitu  83,73  persen sedangkan  IPM  terendah  terjad  pada Kabupaten  Subulussalam  yaitu  hanya 62,18. Walaupun adanya perbedaan, secara umum,  nilai  IPM  di  kab/kota  di  Aceh relatif  meningkat  sejak  tahun  2014  hingga 2016 (lihat Tabel 1).
Perbedaan IPM antar
kabupaten/kota tidak terlepas dari ketimpangan  pembangunan  antar  daerah di Aceh. Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi,mengalami  peningkatan  ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota  lainnya,  khususnya  yang berada  diwilayah  barat.  Selain  ekonomi, disparitas  IPM  ini  juga  berkaitan  dengan distribusi SDM. Daerah yang memiliki IPM rendah cenderung didominasi oleh pekerja- pekerja sektor pertanian. Sedangkan daerah wisata  dan  jasa  keungan,  seperti  Banda Aceh  didominasi  oleh  pekerja  dengan pendidikan formal yang tinggi.
Tabel 1. IPM Kab/Kota di Aceh
No Kab/Kota 2016 2015 2014 No Kab/Kota 2016 2015 2014 1 Banda Aceh 83,73 83,25 82,22 13  Aceh Tenggara 67,48 66,77 65,9 2 Lhokseumawe 75,78 75,11 74,44 14  Aceh Tamiang 67,41 67,03 66,09 3 Langsa 75,41 74,74 73,81 15  Nagan Raya 67,32 66,73 65,58 4 Sabang 73,36 72,51 71,5 16  Aceh Utara 67,19 66,85 65,93 5 Aceh Tengah 72,04 71,51 70,96 17  Aceh Singkil 66,96 66,05 65,27 6 Aceh Besar 71,75 71,7 71,06 18  Aceh Timur 65,42 64,55 63,57 7 Bener Meriah 71,42 70,62 70,00 19  Aceh Barat Daya 64,57 63,77 63,08 8 Pidie Jaya 71,13 70,49 69,89 20  Gayo Lues 64,26 63,67 63,34 9 Bireuen 70,21 69,77 68,71 21  Aceh Selatan 64,13 63,28 62,35 10 Aceh Barat 69,26 68,41 67,31 22  Simeulue 63,82 63,16 62,18 11 Pidie 69,06 68,68 67,87 23  Subulussalam 62,18 61,32 60,39 12 Aceh Jaya 67,7 67,53 67,3 Aceh 70 69,45 68,81
Sumber: aceh.bps.go.id, 201

## Tabel 2. Komponen IPM Kab/Kota di Aceh Tahun 2013
Kab/Kota Angka Harapan Hidup (Tahun) Angka Melek Huruf (Persen) Rata - rata lama sekolah (Tahun) Pengeluaran perkapita disesuaikan (1000) IPM Banda Aceh 71,72 99,39 12,27 643,83  81,84 Lhokseumawe 72,03 99,69 10,67 641,23  74,13 Langsa 71,23 99,36 10,6 613 73,4 Sabang 71,89 99,14 10,63 636,22  71,07 Aceh Besar 71,17 97 9,86 619,61  70,61 Aceh Tengah 70,26 98,98 9,77 628,15  70,51 Bener Meriah 68,04 98,94 8,98 617,52  69,74 Pidie Jaya 69,76 95,54 8,75 634,12  69,26 Aceh 69,4 97,04 9,02 621,4 68,3 Bireuen 72,63 98,55 9,31 603,75  68,23 Pidie 70,34 96,32 8,75 622,8  67,59 Aceh Jaya 68,53 95,67 8,77 607,36  66,92 Aceh Barat 70,55 95,12 8,81 610,22  66,86 Aceh Tamiang 68,75 98,38 8,89 610,37  65,56 Aceh Tenggara 69,69 98,08 9,38 609,76  65,55 Aceh Utara 70,26 97,87 9,26 616,46  65,36 Nagan Raya 70,26 92,12 8,4 615,23  65,23 Aceh Singkil 65,58 96,27 7,83 620,4  64,87 Aceh Timur 70,26 98,33 8,58 599,27  63,27 Gayo Lues 67,62 88,19 8,76 610,93  63,22 Aceh Barat Daya 67,78 96,51 8,35 628,41  62,62 Aceh Selatan 67,54 96,6 8,51 616,71  62,27 Simeulue 63,32 99,79 8,97 628,09  61,68 Subulussalam 66,63 96,57 7,66 624,12  60,11
Sumber: aceh.bps.go.id, 2017
Ketimpangan IPM antar kab/kota di Aceh  terjadi  karena  keempat  komponen pembentuk  IPM  juga  terjadi  ketimpangan. Angka  harapan  hidup,  misalnya,  memiliki perbedaan  yang  relatif  tinggi  antar kabupaten/kota di Aceh. Bireun, Lhoksemawe,  dan  Kota  Banda  Aceh memiliki  angka  tertinggi  yaitu  lebih  besar
dari  71,00  tahun.  Nilai  tersebut  relatif  jauh dari  AHH  provinsi  Aceh  yang  hanya  69,4 tahun.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa kondisi  kesehatan  masyarakat  Aceh  relatif tidak merata (lihat Tabel 2).
Capaian  keberhasilan  pembangunan kesehatan  tidak  hanya  tergantung  dari fasilitas  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan

## ● TANTANGAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ACEH ●
antar  daerah  di  Aceh,  tetapi  juga sosioekonomi  masyarakat.  Wilayah  yang mengandalkan  sektor  pertanian,  seperti Aceh  Timur  dan  Singkil,  cenderung memiliki  pembangunan  kesehatan  yang rendah.  Jenis  pekerjaan  dan  lingkungan menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan,
disamping kemampuan
mengkonsumsi makan sehat akibat rendahnya pendapatan.
Walaupun ketimpangan AHH tinggi,  ketimpangan  pengeluaran  tidak begitu besar di Aceh. Rata-rata pengeluaran perkapita  masyarakat  Aceh  sebesar  621,4 ribu dengan angka tertinggi di Kota Banda Aceh  yaitu  643,83  ribu  dan  terendah  Aceh Timur yaitu 599,27 ribu.

## 2.   Tantangan Pembangunan Manusia di Aceh
Pembangunan  manusia  di  Aceh tidak dapat dipisahkan dari kondisi makro ekonomi  Aceh.  Lingkungan  ekonomi makro  yang  kondusif  dapat  mendorong pertumbuhan positif pembangunan manusia, seperti kemiskinan dan pengangguran.  Oleh  sebab  itu,  terdapat tiga  kondisi  makro  yang  akan  menjadi tantangan  pembangunan  di  Aceh  yaitu
kemiskinan,  pengeluaran  pemerintah,  dan kebijakan kesehatan. Selain itu, perkembangan  narkoba  dan  teknologi informasi  juga  tidak  dapat  dipisahkan terhadap tantangan pembangunan di Aceh mengingat  arus  informasi  dapat  juga membawa  perkembangan  negatif  bagi masyarakat di Aceh.

## Kemiskinan yang tidak kunjung membaik.
Salah  satu  tantangan  keberhasilan pembangunan  manusia  di  Aceh  yaitu kemiskinan.  Permasalahan  sosial  di  Aceh yang  menjadi  sorotan  publik  adalah kemiskinan  dan  pengangguran.  Jumlah penduduk  miskin  di  Aceh  masih  sangat tinggi  walaupun  persentasenya  cenderung menurun.  Penduduk  miskin  di  Aceh  pada tahun  2012  sebesar  21,97  persen  menjadi 19,44  persen  pada  tahun  2015  atau  menurun sebesar  2,53  persen  (rata-rata  penurunan hanya sebesar 0,84 persen). Penduduk miskin Aceh  dekonsentrasi  di  pedesaan  yaitu sebesar  19,46  persen  (2012)  dan  17,08  persen (2015).  Sementara,  penduduk  miskin  di perkotaan  hanya  sebesar  13,07  persen  (2012) dan  11,13  persen  (2015)  di  perkotaan  (BPS Aceh, 2017).

## Tabel 3. Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Aceh (persen)
No Kab/Kota 2015 2014 No Kab/Kota 2015 2014 1  Banda Aceh 7,72 7,78 13  Aceh Barat Daya 18,25 17,99 2  Langsa 11,62 12,08 14  Aceh Utara 19,2 19,58 3  Lhokseumawe 12,16 11,93 15  Nagan Raya 20,13 20,85 4  Aceh Selatan 13,24 12,79 16  Subulussalam 20,39 19,72 5  Aceh Tamiang 14,57 14,58 17  Simeulue 20,43 19,92 6  Aceh Tenggara 14,91 13,75 18  Pidie 21,18 20,29 7  Aceh Timur 15,85 15,88 19  Pidie Jaya 21,4 21,78 8  Aceh Besar 15,93 16,13 20  Aceh Barat 21,46 22,97 9  Aceh Jaya 15,93 16,52 21  Bener Meriah 21,55 22,45 10  Bireuen 16,94 16,94 22  Aceh Singkil 21,72 17,77 11  Aceh Tengah 17,51 16,99 23  Gayo Lues 21,95 21,43
12  Sabang 17,69 17,02 Aceh 17,08 18,05
Sumber: aceh.bps.go.id, 2017
Tingkat  keparahan  kemiskinan  di Aceh  juga  berbeda-beda.  Sampai    dengan tahun  2016,  kabupaten Gayo  masih menempati  urutan  pertama  kabupaten termiskin  di  Aceh  yaitu  21,86  persen, selanjutnya  Aceh  Singkil  (21,60),  Bener Meriah (21,43), Pidie (21,25) dan Pidie Jaya (21,18) ( www.acehtrend.co ). Hal ini menunjukkan  ketimpangan  kemiskinan yang cukup besar karena Kota Banda Aceh hanya  memiliki  persentase  kemiskinan  di bawah 10 persen yaitu sekitar 7 persen.
Kemiskinan  menurunkan  tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program  yang  dijalankan  pemerintah. Dorongan  untuk  bekerja  lebih  lama menyebabkan  sulitnya  masyarakat  miskin diajak  untuk  terlibat  dalam  kegiatan pembangunan. Pelatihan, salah satu bentuk program pembangunan manusia, membutuhkan  waktu  yang  tidak  sedikit sehingga  terkadang  hanya  beberapa masyarakat  miskin  yang  bersedia  terlibat dalam program tersebut.
Hubungan kemiskinan dengan pembangunan  manusia  dibuktikan  secara kuantitatif oleh Suradi (2007) yang berjudul Pembangunan  Manusia,  Kemiskinan,  dan Kesejahteraan. Hasil penelitiannya menemukan  partisipasi  berperan  penting di dalam pembangunan manusia.
Partisipasi  memungkinkan  pembangunan manusia dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.    Ginting  dkk  (2008)  dengan judul  penelitian  Pembangunan  Manusia  di Indonesia  menemukan  bahwa  peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan menurunkan indeks pembangunan manusia.
Oleh  sebab  itu,  kemiskinan  akan sangat sulit mendorong partisipasi
masyarakat  dalam  pembangunan  manusia di  Aceh.  Partisipasi  tidak  mungkin  dapat ditingkatkan jika kondisi kemiskinan masih tinggi.  Kualitas  partisipasi  semakin  buru pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

## Permasalahan Pengeluaran Pemerintah Aceh
Pengeluaran  pemerintah  menjadi instrumen intervensi pembangunan manusia  di  suatu  daerah.  Alokasi  yang tepat akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan seperti permasalahan pembangunan manusia.  Kondisi  kesehatan,  misalnya, dapat  ditingkatkan  dengan  menyediakan pelayanan  kesehatan  yang  lebih  luas  bagi masyarakat.  Tidak  hanya  membangun fasilitas  kesehatan,  tetapi  juga  tenaga medis.  Selain  pengeluaran  kesehatan, pengeluaran  dalam  bidang  pengentasan kemiskinan  dan  pemberdayaan  ekonomi juga harus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas masyarakat. Alokasi pembangunan Aceh cenderung kurang
mendukung pembangunan  manusia.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Safitri  (2016) membuktikan  bahwa  hanya  pengeluaran pemerintah  Aceh  sektor  kesehatan  yang memiliki  pengaruh  terhadap  IPM  Aceh, sedangkan  pengeluaran  infrastruktur  dan pendidikan  tidak  menunjukkan  hubungan yang positif terhadap peningkatan IPM.
Selain jenis pengeluaran, permasalahan  pengeluaran  pemerintah Aceh  dalam  pembangunan  dapat  dibagi dua yaitu proses pengesahaan dan realisasi anggaran.  Anggaran  Pendapatan  Belanja Aceh  (APBA)  sering  menjadi  polemik tahunan  yang  mengganggu  penyedian barang  publik  dan  pergerakan  ekonomi Aceh.  Keterlambatan  pengesahan  APBA
bukanlah  hal  yang  baru  terjadi,  sejak  2004 fenomena  ini  telah  ada.  Pihak  legislatif maupun eksekutif sepertinya kurang serius dalam  menciptakan  pengelolaan  anggaran yang disiplin waktu.
Padahal, keterlambatan
pengesahan APBA merupakan  suatu  pelanggaran  sesuai dengan  amanah  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Setiap daerah diharapkan telah mengesahkan  APBD  satu  bulan  sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
Pada  2017,  APBA  mengalami keterlambatan yaitu baru disahkan pada 30 Januari  2017.  Pengesahan  yang  terlambat juga  terjadi  pada  tahun  2007  yaitu  APBA baru  disahkan  pada  akhir  Juni  2007. Sedangkan  pada  tahun  2004,  pengesahan APBA  dapat  dilakukan  pada  bulan  April 2004.  Akibatnya,  Pemerintah  Aceh  belum bisa  melakukan  action  plan  pembangunan sejumlah proyek dan program pembangunan  selama  setahun  anggaran. Selain permasalahan keterlambatan pengesahan, serapan APBA juga cenderung relatif  lambat.  Pada  tahun  2017,  hingga pertengahan  Agustus,  realisasi  APBA  baru hanya  sebesar  40  persen  .  Penyerapan tersebut  relatif  sangat  rendah  mengingat sisa  waktu  yang  tersedia  hanya  sekitar empat  bulan  lagi.  Banyak  kalangan  yang mengkhawatirkan manfaat APBA terhadap kesejahteraan  rakyat  jika  keterlambatan  ini terus berulang.
Keterlambatan pengesahan dan reliasasi dapat memperlambatan pembangunan manusia di Aceh. Pelayanan kesehatan,  sebagai  variabel  utama,  dapat terganggu  dengan  adanya  permasalahan pengesahan  APBA.  Pelayanan  kesehatan baik  yang  bersifat  langsung  maupun  tidak langsung.
Kebijakan  Kesehatan  yang  Lebih  Bersifat Kuratif
Salah  satu  tantangan  pembangunan manusia  di  Indonesia  adalah  kebijakan pembangunan  kesehatan  yang  lebih menekanankan pendekatan kuratif.
Pendekatan kuratif lebih bersifat penyelesaian  kondisi  pasien  ketika  sudah mengalami permasalahan kesehatan. Pendekatan kuratif kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  preventif dan  promotif.  Akibatnya,  pola  kesehatan masyarakat  tidak  berubah  yaitu  tetap menangani  masalah  kesehatan  ketika masalah sudah datang.
Pembangunan  di  Aceh  relatif  masih memandang  pendekatan  kuratif  sebagai pendekatan  terbaik  dalam  penangan kesehatan di Aceh. Peningkatan pengeluaran  sektor  kesehatan  lebih  besar terhadap  penangan  kasus-kasus  kesehatan masyarakat,  bukan  preventuf  kesehatan. Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Aceh  (JKA), misalnya, menekankan pemerintah sebagai penjamin  pembiayaan  dan  bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Pemberian full coverage terhadap fasilitas kesehatan dapat membawa prilaku kesehatan yang menyimpang  karena  adanya  keyakinan penanganan yang menyeluruh oleh Pemerintah Aceh.
Kebijakan  full  coverage  seperti  yang digunakan  pada  masa  JKA  dan  akan disempurnakan  pada  kebijakan  JKA  plus dapat  membebankan  keuangan  daerah dalam  jangka  panjang.  Oleh  sebab  itu, penerapan  kebijakan  full  coverage  harus diikuti  dengan  kebijakan  promotif  dan preventif  untuk  mencegah  penyimpangan prilaku masyarakat yang dapat melemahkan  kemandirian  fiskal  di  Aceh. Promotif, preventif, dan kuratif harus dapat dibangun secara berasamaan guna menciptakan  kebijakan  kesehatan  daerah yang kuat.
Selain ketiga tantangan pembangunan  manusia  di  Aceh,  terdapat masalah
lain seperti ancaman perkembangan  askes  informasi  di  Aceh. Perkembangan  informasi  dan  teknologi menjadi  modal  sekaligus  juga  ancaman pembangunan.  Permasalahan  informasi dan teknologi di Aceh relatif sama dengan yang  dihadapi  provinsi  lain  atau  nasional. Salah  satu  masalah  yang  sering  muncul adalah  penyebaran  berita  palsu  atau  hoax yang  bertujuan  mengganggu  keamanan dan  kerukunan  beragama.  Selain  itu,  hoax juga  sering  ditujukan  untuk  memfitnah kinerja pemerintah dengan tujuan menurunkan  kepercayaan  dan  dukungan publik.  Hal  tersebut  biasanya  diikuti dengan  penyusupan  ideologi  yang  tidak sesuai  dengan  Pancasila  atau  ajakan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan umum.
Ancaman pembangunan manusia di Aceh  tidak  terlepas  dari  ancaman radikalisme  dan  terorisme  yang  tersebar melalui internet. Ancaman tersebut terbuka besar  karena  peningkatan  akses  internet oleh  masyarakat,  baik  di  kota  maupun  di desa,  meningkat  tajam.  Peningkatan  akses ini  belum  diikuti  dengan  kemampuan memilih  dan  memilah  dengan  bijka sehingga  segala  bentuk  ancaman  teknologi informasi  dapat  dengan  mudah  menyebar di masyarakat.

## 3. Strategi Pembangunan SDM
Strategi  pembangunan  manusia  di Aceh  dapat  dilakukan  dengan  mengambil kebijakan makro ekonomi maupun kebijakan  yang  langsung  terkait  dengan peningkatan  kompetensi  SDM.  Pada tatanan  makro,  pembangunan  manusia dilakukan  dengan  memperbaiki  kondisi makro ekonomi seperti kebijakan kemiskinan  dan  penyediaan  lapangan kerja.

## Strategi Pengurangan Kemiskinan
Permasalahan  kualitas  sinergitas pembangunan sosial dapat dilihat dari dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian  ini  yaitu  masih  tingginya  angka kemiskinan  dan  pengangguran  di  Aceh. Tingkat  kemiskinan  provinsi  Aceh  masih berada di angka 16,73 persen pada periode 2016  dan  meningkat  pada  periode  Maret 2017 menjadi 16,89 persen (www.acehtrend.co).
Angka tersebut menunjukan  belum  terjadi  perbaikan kondisi  sosial  khususnya  kemiskinan  di Aceh  pada  tahun  2017.  Selain  itu, kemiskinan di Aceh lebih banyak terjadi di pedesaan sehingga kompleksitas penanganan kemiskinan semakin tinggi.
Kemiskinan  di  Aceh  paling  tidak didorong  oleh  empat  faktor  yaitu rendahnya  investasi,  kemandirian  desa, kualitas program kemiskinan, dan bencana alam.  Adanya  peningkatan  fiskal  di  level desa belum terbukti mampu meningkatkan ekonomi  desa  karena  kemampuan  desa dalam  mengelola  dana  desa  masih  sangat rendah  khususnya  di  desa-desa  yang  jauh dari  perkotaan.  Seharusnya,  dana  desa dapat  menjadi  alternatif  peningkatan kemandirian  ekonomi  masyarakat  desa disaat investasi lesu. Pembangunan UMKM harus dapat didorong dengan adanya dana desa.  Selain  itu,  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  seharusnya  mampu  berperan dalam pengentasan kemiskinan di desa.
Beberapa  langkah  yang  dapat diambil sebagai berikut:
1. Perencanaan dan pengawasan program  dan  dana  desa  harus ditingkatkan,  begitu  juga  dengan aktor  yang  terlibat.  Program  yang disusun harus disingkronkan
dengan program kabupaten, sehingga  pembangunan  desa  dan program  kemiskinan  dapat  berjalan beriringan.
2. Pengembangan produk lokal. Pemerintah  Aceh  melalui  Bappeda Provinsi  dan  Kabupaten/kota  harus membantu  pengembangan  produk unggulan  di  setiap  desa.  Produk tersebut  nantinya  akan  menjadi pendorong  usaha  mikro  di  setiap desa sehingga pendapatan masyarakat  desa  dapat  meningkat dan tenaga kerja dapat terserap.
3. Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota  harus  membangun sistem pengaduan berbasis masyarakat  yang  dapat  dengan mudah  digunakan  oleh  masyarakat. Mekanisme  pengaduan  terhadap kecurangan  pengelolaan  dana  desa dapat
menurunkan penyelewenangan dan desa sehingga optimalisasi  dana  desa  terhadap kemiskinan dan pengangguran meningkat.

## Strategi Efektivitas Pengeluaran Pemerintah
Penetapan APBA dan Di tahun 2017, realisasi  APBA  Aceh  hingga  6  September hanya  sebesar  47.17%.  Nilai  ini  tentunya sangat  jauh  dari  perencanaan  ideal  sebuah belanja publik daerah. Jika tidak diselesaikan, permasalahan APBA dikhawatirkan akan meningkatkan ancama pembangunan di Aceh seperti menurunkan kepercayaan  publik.  Konflik  pengesahan anggaran yang menyebabkan keterlambatan  realisasi  APBA  dapat menurunkan  kepecayaan  publik  terhadap kinerja  Pemerintah  Aceh.  Akibatnya, dukungan terhadap pembangunan di Aceh dapat menurun. Selain itu,
Oleh  sebab  itu,  upaya  sinergitas dalam  penyelesaian  permasalahan  APBA harus  segera  diambil.  Salah  satu  strategi yaitu  dengan  peningkatan  peran  Bappeda Aceh.  Sebagai  instansi  utama  dalam koordinasi
perencanaan, Bappeda
merupakan
instansi utama
yang
bertanggungjawab dalam menjaga sinergitas,  sistematika,  serta  efektifitas  dan efisiensi  perencanaan.  Dengan  demikian, Bappeda  wajib  memiliki  kemampuan untuk mengelola seluruh elemen perencanaan  daerah  yaitu  pengambilan keputusan,  alokasi  sumber  daya,  fokus pada  arah  dan  tujuan  yang  ditetapkan, tepat  waktu  dan  sistematika  perencanaan agar  berjalan  dengan  baik.  Dengan demikian,  Bappeda  merupakan  motor utama penggerak perencanaan pembangunan daerah.
Pentingnya  peran  Bappeda  ini direpresentasikan dengan pemberian wewenang-wewenang utama dalam proses dan  produk  kunci  perencanaan  dalam berbagai  peraturan  terkait  perencanaan pembangunan.  Wewenang  kunci  dalam proses perencanaan yang dipegang
Bappeda  dalam  PP  no  8  2008  antara  lain proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
dan koordinasi  lintas  SKPA  dalam  proses penyusunan  rencana.  Selain  itu,  Bappeda juga terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi  pembangunan  yang  bertugas dalam  menjaga  efektifitas  perencanaan sesuai  arah  dan  tujuan  perencanaan  sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
Selain  kedua  strategi  pembangunan manusia  pada  level  makro,  terdapat  tugas opsi  kebijakan  yang  harus  diambil  dalam rangka  meningkatkan  kompetensi  SDM Aceh.  Adapaun  beberapa  strategi  yang dapat diambil sebagai berikut:
1. Peningkatan mutu pendidikan Peningkatan  mutu  pendidikan  di Aceh  harus  menyasar  ketersedian sarana  dan  prasarana  pendidikan. Selain  itu,  Safri  (2017)  menyatakan bahwa  keberhasilan  pendidikan  di Aceh  tentu  tidak  bisa  dipisahkan dengan  tersedianya  kualitas  guru yang  baik.  Guru  efektif  tentu  harus
memiliki beberapa kompetensi sesuai dengan
perundang-
undangan, yaitu: kompetensi profesional,  personal,  sosial,  dan kompetensi  pedagogik.  Keempat kompetensi  ini  merupakan  standar tinggi-rendahnya mutu guru. Pemerintah  harus  memastikan  dan menjamin--tentu  melalui  lembaga terkait--  bahwa  mutu  para  pendidik di Aceh memenuhi standar tersebut.
Ini penting mengingat mutu pendidikan  Aceh  masih  mendapat kritikan  dari  para  stakeholder  dan masayarakat  pada  umumnya,  dan pada  kenyataannya  masih  banyak guru  yang  gagal  dalam  ujian kompetensi guru (Safri, 2017).
2.  Penguasaan teknologi informasi (TI) Penguasaaan  TI  merupakan  kunci pokok  bagi  tenaga  kerja  untuk berkiprah  di  era  global  yaitu  dunia kerja.  Penguasaan  teknologi  dan informasi  memungkinkan  seseorang untuk  mengakses  perkembangan informasi  terkini  yang  berkembang sekaligus  menjadi  pelaku  di  dunia bisnis.  Oleh  sebab  itu,  membangun SDM  di  daerah  harus  menyertakan pembangunan kompetensi TI. Pemanfaatan TI yang tidak hanya di industri  tapi  sudah  ke  pertanian mengharuskan  Pemerintah  Aceh untuk  mengembangkan  penguasaan modul  TI  bagi  SDM,  tidak  hanya yang menyasar pekerjaan di industri tetapi  juga  sektir  pertanian  dan perikanan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Pemerintah  Aceh  telah  berhasil meningkatkan  IPM  Provinsi  Aceh  dalam jangka  selama  periode  2014-2016.  Akan tetapi  prestasi  tersebut  tidak  diikuti  di setiap  kabupaten/kota  di  Aceh.  Terdapat ketimpangan  pembangunan  IPM  antar
kabupaten/kota di Aceh yang mengindikasikan  kurangnya  koordinasi pembangunan  lintas  daerah  di  Aceh. Beberapa  tantangan  makro  yang  dihadapi dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  yaitu tantangan  kondisi  kemiskinan  yang  masih buruk,  pengelolaan  anggaran  yang  masih kurang  efektif  dan  tepat  waktu,  dan tantangan  pembangunan  kesehatan  yang masih  menekankan  pendekatan  kuratif dibandingkan promotif atau preventif.
Tulisan ini merekomendasikan perlu adanya  penyelesaian  kemiskinan  dengan beberapa  pendekatan  seperti  optimalisasi dana  desa  dan  peningkatan  investasi  di Aceh.  Sedangkan  upaya  perbaikan  belanja publik dapat dilakukan dengan optimalisasi  peran  Bappeda  Aceh  sebagai koordinator  dan  pintu  akhir  usulan  dan monitoring  dalam  pengelolaan  belanja publik  di  Aceh.  Selain  itu,  perlu  adanya peningkatan kompetensi SDM Aceh seperti peningkatan mutu pendidikan dan penguasaan TI.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Bjornestad, L. (2009). Fiscal Decentralization, Fiscal  Incentives,  And  Pro-Poor Outcomes:  Evidence  From  Vietnam. ADB  Economics  Working  Paper Series, 168(168), 1–54.
Djalil,  Sofyan  A.  dan  Megawangi,  Ratna (2006).  Peningkatan  Mutu  Pendidikan di  Aceh  melalui  Implementasi  Model Pendidikan  Holistik  Berbasis  Karakter. Makalah  OrasiIlmiah  pada  Rapat Senat  Terbuka  dalam  Rangka  Dies Natalis  ke  45  Universitas  Syiah Kuala  Banda  Aceh,  2  September 2006.
Ginting,  Charisma  K.S.  2008.  Analisis Pembangunan  Manusia  di  Indonesia.
Tesis (tidak publikasi). Sekolah Pasca Sarjana Medan:
Universitas
Sumatera Utara.
Inovasi,  M.,  Pemerintah,  D.  I.,  &  Dan,  H.
(2017).  Innovation  in  government: barriers  and  strategies  1  mendorong inovasi  di  pemerintah:  hambatan dan strategi, (August).
Putra,  H.  S.  (2017).  The  Linkage  of Intergovernmental  Transfer  and Poverty  in  Indonesia.  Jurnal  Bina Praja, 9(1),
29–40. http://doi.org/10.21787/jbp.09.2017
.29-40
Putra,  H.  (2017).  Determinants  of  Vote Buying  in  Local  Head  Election  in Indonesia.  Jurnal  Bina  Praja,  9(2), 205–218. http://doi.org/10.21787/jbp.09.2017
.205-218
Khan, S. A.  (2016). International Review of
Public Administration Decentralization and Poverty Reduction : A Theoretical Framework  for  Exploring  the Linkages  Exploring  The  Linkages. International Review of Public Administration, 18:2, 145-172. https://doi.org/10.1080/12294659.2 013.10805256
Ranis, G., Stewart, F., & Samman, E. (2006). Human  Development:  Beyond  the Human Development Index. Journal of  Human  Development,  7(3),  323– 358. http://doi.org/10.1080/14649880600 815917
Safitri,  I.  (2016).  Pengaruh  Pengeluaran
Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur
Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  Di  Provinsi  Aceh.  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa,  vol.1,  no.1,  hal.66- 76
Steiner,  S.  (2007)  Decentralisation  and poverty:  conceptual  framework  and application  to  Uganda.  Public Administration  and  Development,  27, pp. 175–85.
Sudhipongpracha,  T.,  &  Wongpredee,  A. (2016).  Fiscal  decentralization  in comparative perspective: Analysis of the intergovernmental grant systems in Indonesia and Thailand. Journal of Comparative  Policy  Analysis:  Research and Practice, 1–17.
https://doi.org/10.1080/13876988.2 016.1138659
Suradi.  2007.  “Pembangunan  Manusia,
Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial”. Jurnal Penelitian dan Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial,
Vol 12, No 03, hal 1-11.
UNDP  (2017).  Laporan  Pembangunan Manusia  2016:  Ringkasan  Indonesia. Diakses 1 November 2017 melalui: http://www.id.undp.org/content/i ndonesia/id/home/presscenter/pre ssreleases/2017/03/22/indonesia-s- human-development-index-rises- but-inequality-remains-.html
World  Bank  Institute,  2005.  Introduction  to Poverty  Analysis.  Book.  Retrieved from worldbank.org/PGLP/Resources/P overtyManual.pdf
http://www.acehtrend.co/peringkat- kemiskinan-di-aceh-versi-ideas/
Sumber data: bps.go.id bps.aceh.go.id