## KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA 1
Lionita Putri Lobo, Indirani Wauran* Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, 50711 indirani.wauran@uksw.edu

## Abstract
The first to file registration system is considered not to provide protection and legal certainty for well-known trademark owners. A brand known for its famous status has a special position. The purpose  of  writing  this  article  is  to  argue  that  even  though  a  well-known  brand  has  not  been registered in Indonesia, it is still privileged because of its famous phrase. The method used in this research is the normative. Indonesia should protect well-known marks even though they are not registered in the general list of marks, as regulated in the TRIPs Agreement and the Paris Convention. The TRIPs Agreement and the Paris Convention must be used as a source of law by Indonesia  as  a  consequence  of  participating  in  the  WTO  to  provide  protection  and  legal certainty for well-known trademark owners.
Keywords: Trademark Protection; Well-Known Mark;  First to File.

## Abstrak
Sistem pendaftran first to file dinilai belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Merek terkenal karena status terkenalnya mempunyai kedudukan yang istimewa . Adapun  tujuan  penulisan  artikel  ini  untuk  memberikan  argumentasi  bahwa  merek terkenal  sekalipun  belum  terdaftar  di  Indonesia  tetap  mendapat  keistimewaan  karena  frasa terkenalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Indonesia seharusnya melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar dalam daftar umum merek, seperti yang telah diatur dalam Perjanjian TRIPs dan Konvensi  Paris.  Perjanjian  TRIPs  dan  Konvensi  Paris  harus  dijadikan  sebagai  sumber  hukum oleh  Indonesia  sebagai  konsekuensi  keikutsertaan  dalam  World  Trade  Organization  (WTO) untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.
Kata kunci: Perlindungan Merek; Merek Terkenal; First to File.
1 Merupakan artikel hasil penelitian mandiri yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2019.
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  pada  umumnya menganut  sistem  konstitutif,  dimana  merek baru  mendapatkan  perlindungan  hukum setelah  dilakukan  pendaftaran (first  to  file) . Namun  penulis  menilai  sistem first  to  file belum  memberikan  jaminan  kepastian hukum bagi pemegang merek terkenal yang sebenarnya.  Seharusnya,  dalam  pendaftaran merek,  merek  yang  mempunyai  kesamaan pada  pokoknya  dan  atau  keseluruhannya dengan  merek  terkenal  harus  ditolak  oleh Kantor  Merek.  Membangun  sebuah  merek hingga  memiliki  daya  pembeda  bukanlah sesuatu  yang  mudah,  karena  dibutuhkan upaya  dalam  bentuk  kreativitas,  waktu  dan dana.  Oleh  karenanya,  orang  yang  telah menginventasikan  upaya  untuk  membangun merek  perlu  mendapatkan  perlindungan (Wauran,  2017).  Kaidah  hukum  dalam rangka perlindungan terhadap merek terkenal  dalam  aturan  hukum  internasional dapat  ditemukan  dalam  Konvensi  Paris (Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial  Property  1967) Pasal  6  bis  ayat 91), serta Perjanjian TRIPs Pasal 16 ayat (2) dan  (3)  (Kurnia,  2011).  Setiap  negara anggota  memiliki  kewajiban  internasional untuk memasukkan TRIPs ke dalam hukum nasional  tentang  hak  kekayaan  intelektual (Astarini,  2009)  .  Selain  itu,  kantor  merek harus menerapkan asas kecermatan berkenaan dengan ketentuan tentang pemeriksaan  terhadap  merek  yang  hendak didaftarkan  oleh  Kantor  Merek  dan  juga pertimbangan  terhadap  kepentingan  pihak ketiga (antara lain bahwa pendaftaran merek tidak  dapat  diterima  dan  dapat  ditolak  jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan pihak lain) (Kurnia, 2011).
Ketiadaan norma eksplisit pada konstitusi  yang  menjelaskan  kedudukan hukum  internasional  dalam  sistem  hukum nasional  tidak  serta  merta  menghilangkan kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan  hukum  internasional  dalam ruang  domestik  (Melatyugra,  2015).  Rezim hukum  internasional  tentang  HKI  tidak mungkin  efektif  tanpa  ditransformasi  ke dalam hukum nasional, begitupun
sebaliknya rezim hukum nasional juga harus mengindahkan  kaidah-kaidah  dalam  rezim hukum  internasional  tentang  HKI  dengan tujuan  untuk  keseragaman  pengaturan tentang  HKI  (Kurnia,  2011).  Kasus  merek terkenal  di  antaranya  kasus  Merek  Pierre Cardin melawan  Alexander Satryo  Wibowo dengan  Putusan  Nomor  557  K/Pdt.Sus- HKI/2015,  dan  kasus  Merek  Prada  S.A melawan  PT.  Manggala  Putra  Perkasa dengan  Nomor  Putusan  Nomor  449 K/Pdt.Sus-HKI/2014  yang  mana  Hakim memenangkan pemohon yang mendaftarkan merek  terkenal  di  Indonesia  dengan  itikad tidak  baik.  Beberapa  kasus  tersebut menjelaskan  bahwa  perlindungan  merek terkenal  asing  di  Indonesia  masih  belum memberikan kepastian hukum bagi pemegang  merek  terkenal  yang  seharusnya. Dalam  bukunya  Titon  menyebutkan  belum diaturnya  secara  spesifik  dalam  peraturan perundang-undangan tentang merek terkenal tidak lantas membuat pengadilan berpangku tangan  ketika  pemilik  merek  terkenal dilanggar  haknya  meskipun  merek  tersebut belum  didaftarkan  di  dalam  yurisdiksi Indonesia  oleh  pihak  yang  tidak  berhak, pemilik  merek  terkenal  tersebut  tetap mendapatkan  perlindungan.  Penggunaan merek  yang  memiliki  persamaan  pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek  terkenal  harus  selalu  dianggap menngandung  unsur bad  faith (Kurnia, 2011).
Negara  Indonesia  merupakan  satu  dari beberapa  negara  yang  tergabung  dalam WTO,  sehingga  perlindungan  terhadap merek  terkenal  merupakan  konsekuensi pengakuan  Indonesia  terhadap  TRIPs (Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights) tidak  dapat dipisahkan  dari  Pengakuan  Indonesia terhadap  Organisasi  Perdagangan  Dunia (World  Trade  Organization) (Maulana, 2000a).  Selain  diatur  dalam  Perjanjian TRIPs,  merek  terkenal  juga  diatur  dalam Konvensi Paris. Konvensi Paris memberikan perlindungan  untuk  merek  yang  dikenal  di suatu  negara  bahkan  ketika  merek  tersebut tidak  digunakan  atau  didaftarkan  di  negara
tersebut  jika  pihak  ketiga:  1)  mendaftarkan atau  menggunakan  merek  yang  sama  atau serupa;  dan/atau  2)  menggunakan  merek yang  sama  atau  serupa  dengan  cara  yang merupakan persaingan tidak adil (Lackert & Perry, 2008). TRIPs mensyaratkan terjadinya  kebingungan  (Wauran,  2017). Untuk  menemukan  terjadinya  kebingungan, pengadilan  memeriksa  faktor-faktor  seperti kesamaan  merek,  sifat  barang,  layanan  atau bisnis (Chong, 2005). Perjanjian TRIPs pada hakikatnya  merupakan  jembatan  atas  gap yang selama ini ada menyangkut pengaturan tentang  HKI  di  negara-negara  karena memang  pada  hakikatnya  bahwa  HKI sebagai bagian dari Hukum Benda (Property Law) merupakan  ranah  atau domain  hukum nasional sebagaimana hal itu mengikuti asas yang  berlaku  yaitu  asas  teritorial  (Kurnia, 2011).  Kepatuhan  negara  terhadap  hukum Internasional mengantarkan negara ke tahap selanjutnya yakni bagaimana negara tersebut dapat  menggunakan  hukum  internasional  di wilayah nasional (Melatyugra, 2015).
Teori  Internasionalisme  menjadi  solusi yang  lebih  memadai  bagi  negara  seperti Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam konstitusi  untuk  menggunakan  hukum internasional
secara proporsional
(Melatyugra,  2015).  Pengaturan  mengenai merek  terkenal  dalam  TRIPs  dan  Konvensi Paris  melarang  penggunaan  merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya dan/atau  keseluruhannya  dengan  merek terkenal yang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Perjanjian internasional dapat diartikan sebagai sumber hukum  yang  terpenting  dalam  dewasa  ini
(Sefriani,  2018).  Dengan  kata  lain  jika konstitusi sendiri mengakui hukum internasional  sebagai  sumber  hukum,  maka TRIPs  sebagai  salah  satu  perjanjian internasional pun harusnya dijadikan sebagai sumber hukum oleh negara anggota.
Penelitian  mengenai  merek  terkenal juga pernah ditulis oleh Titon Slamet Kurnia dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  di Indonesia  Pasca  Perjanjian  TRIPs”.  Penulis membahas mengenai pengaturan
internasional tentang HKI dan perlindungan terhadap  merek  terkenal  di  Indonesia,  dan kaidah-kaidah perlindungan hukum terhadap merek  terkenal  di  Indonesia.  Kemudian, Intan  Purnamasari  dalam  skripsinya dengan judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Merek  Terkenal  di  Indonesia”.  Penulis membahas mengenai
ketentuan penghapusan  merek  yang  tidak  digunakan selama tiga tahun berturut-turut untuk merek terkenal.  Catur  Berkat  Setiono  dalam skripsinya  dengan  judul  “Perlindungan Hukum  Merek  Terkenal  untuk  Beda  Jenis Barang  (Studi  Kasus  IKEA  vs  IKEMA)”. Penulis  membahas  mengenai  perlindungan merek  terkenal  yang  didaftarkan  dengan jenis barang yang berbeda. Serta, jurnal oleh Vania Isura Sitepu, dengan judul “Pelaksanaan  Prinsip  First  to  File  dalam
Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek "TOAST BOX" oleh
BreadTalk Pte.Ltd No.
02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)”.  Penulis membahas  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  merek  dagang  asing  di  Indonesia menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan pelaksanaan prinsip first to  file dalam  penyelesaian  sengketa  merek dagang  asing  dalam  peradilan  di  Indonesia, dan  penyelesaian  sengketa  merek  dagang asing  yang  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan merek terdaftar di Indonesia.
Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai  merek  terkenal  asing  tetap mendapatkan perlindungan meskipun belum terdaftar  di  daftar  umum  merek  Indonesia. Perlindungan  merek  terkenal  diatur  dalam Perjanjian TRIPs sehingga walaupun Negara Indonesia  menganut  sistem  prinsip first  to file ,  di  mana  pendaftar  pertama  yang  akan mendapatkan  perlindungan,  namun  dengan mengacu pada TRIPs maka walaupun belum didaftarkan di Indonesia, kantor Pendaftaran Merek  harus  menolak  merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya dan/atau  keseluruhannya  dengan  merek terkenal asing. Dalam penelitian ini terdapat 2  (dua)  tujuan,  di  antaranya pertama untuk
mengetahui  perlindungan  merek  terkenal khususnya  merek  terkenal  asing  di Indonesia, kedua untuk  mengetahui  apakah merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia tetap mendapatkan perlindungan.

## B. Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum.  Penelitian  hukum  adalah suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan pendekatan  undang-undang.  Pendekatan undang-undang  dilakukan  dengan  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkutpaut  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani.  Selain  menggunakan pendekatan  undang-undang  penulis  juga menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus  dilakukan  dengan  cara  melakukan telaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah menjadi  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Selain pendekatan  kasus  penulis  menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara  dengan  undang-undang-undang  satu negara  atau  lebih  negara  lain  mengenai  hal yang  sama.  Pendekatan  yang  terakhir  yang digunakan  penulis  adalah  pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan  dengan  mempelajari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  di  dalam ilmu hukum (Marzuki, 2010). Pengumpulan  data  berupa  bahan-bahan hukum.  Di  antaranya  antara  lain;  bahan hukum  primer,  yaitu  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, serta beberapa putusan mahkamah  agung  terkait  merek,  di antaranya  Putusan  No.  449  K/Pdt.Sus-
HKI/2014, dan Putusan No. 557 K/Pdt.Sus-
HKI/2015. Di samping
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan  sebagai  bahan  hukum  primer digunakan  bahan  hukum  sekunder,  yaitu literatur  buku  dan  internet  yang  berkaitan
dengan  hak  merek  serta  penelitian  yang berkaitan  dengan  hak  merek.  Seluruh  data yang  didapat  dianalisis  dengan  metode normatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Merek  Terkenal  sebagai  Bagian  dari Hak Kekayaan Intelektual
a. Pengertian Merek Secara Umum
Pengertian  merek  diatur  dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek, yaitu  tanda  yang  dapat  ditampilkan secara  grafis  berupa  gambar,  logo, nama,  kata,  huruf,  angka  susunan warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum  dalam  kegiatan  perdagangan barang  dan/atau  jasa.  Secara  lebih khusus, dunia industri dan perdagangan mengenal  merek  sebagai  tanda  visual yang  berfungsi  sebagai  identitas, sebagai pengenal atau sebagai pembeda barang di pasar (Parinduri, 2013).
Berdasarkan  pengertian  yang  telah dijelaskan  di  atas,  terdapat  beberapa unsur  dalam  merek,  di  antaranya:  a) tanda;  b)  memiliki  daya  pembeda;  dan c) digunakan dalam perdagangan barang dan  jasa.  Sebuah  merek  dapat  disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa  adanya  daya  pembeda  yang cukup (capable  of  distinguishing) , maksudnya  yang  dipakai  tersebut memiliki  kekuatan  untuk  membedakan barang  atau  jasa  yang  diproduksi  suatu perusahaan  dari  perusahaan  lainnya (Marwiyah, 2010).

## b. Jenis-Jenis Merek
Dalam  Undang-Undang  Merek dikenal  2  (dua)  kategori  merek,  yaitu Merek  Dagang  dan  Merek  Jasa.  Merek dagang  adalah  merek  yang  digunakan pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama atau badan hukum untuk
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 70-83
membedakan  dengan  barang  sejenis lainnya.  Sedangkan  Merek  Jasa,  adalah merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau badan  hukum  untuk  membedakan dengan  jasa  sejenis  lainnya.  Merek berdasarkan  kepemilikannya, Merek kolektif,  yaitu  merek  yang  digunakan pada barang dan/jasa dengan
karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri  umum,  dan  mutu  barang  atau  jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan  oleh  beberapa  orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk  membedakan  dengan  barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Berdasarkan keterkenalannya, umumnya  para  ahli  membedakan tingkat kemashuran atau tingkat
keterkenalan  yang  dimiliki  berbagai merek antara lain: Merek biasa (normal mark) yang  tidak  memiliki  reputasi tinggi,  jangkauan  pemasaran  merek biasa terbatas dalam kawasan lokal dan belum  mampu  melintasi  pasar  nasional atau  regional.  Merek  terkenal (well- known  mark) merek  yang  memiliki reputasi  tinggi  yang  menimbulkan keakraban pada setiap lapisan konsumen.    Merek  termashur (famous mark) merek  ini  mempunyai  derajat yang  lebih  tinggi  dari  merek  biasa maupun  merek  terkenal  (Gunawati, 2015).  Yahya  Harahap  menjelaskan perbedaan  merek  terkenal  dan  merek termashyur. Merek terkenal mempunyai kekuatan  pancaran  yang  memukau  dan menarik,  sehingga  jenis  barang  yang berada  di  bawah  merek  itu  langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar) dan  ikatan  mitos (mythical context) kepada segala lapisan konsumen. Sedangkan merek termasyur adalah merek yang sedemikian rupa mashyurnya di seluruh dunia,
sehingga mengakibatkan reputasinya  digolongkan  sebagai  merek aristrokat dunia (Sari D, 2015). A Well-
known trademark is sometimes called a famous trademark.
However,
differences  exist  between  the  two notions,  and  it  appears  that  the standard for archieving famous trademark  status  is  higher  than  that required  for  well-known  trademark status (World  Intellectual  Property Organization,  2010).  (merek  terkenal kadang  disebut  juga  sebagai  merek termashur, namun ada perbedaan antara kedua  gagasan  tersebut.  Standar  untuk mencapai status sebagai merek termashur  lebih  tinggi  daripada  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  status sebagai merek terkenal).

## c. Kriteria Merek Terkenal
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung R.I. Nomor 1486 K/Pst/1991 tertanggal 28  November  1995  dengan  tegas memberikan  kriteria  hukum  sebagai berikut:  "Suatu  merek  termasuk  dalam pengertian Well  Known  Mark pada prinsipnya  diartikan  bahwa  merek tersebut telah beredar keluar dari batas- batas  regional  malahan  sampai  batas- batas  transnasional,  karenanya  apabila terbukti  suatu  merek  telah  terdaftar  di banyak  negara  di  dunia,  maka dikualifisir  sebagai  merek  terkenal karena  telah  beredar  sampai  ke  batas- batas di luar negara asalnya." Sementara itu  Cina juga  sebagai  salah  satu  negara anggota WTO. mengeluarkan Ketentuan tentang  Penentuan  dan  Perlindungan Merek  terkenal,  kemudian  disebut Order  No.  5  yang  memberikan pengertian  merek  terkenal  sebagai berikut; Article  2  of  Order  5  provides that  “a  well  known  mark  refers  to  a mark  that  is  widely  known  to  the relevant sectors of the public and enjoys a  relatively  high  reputation  in  China” (Qinghu,  2005).  (Merek  terkenal, merupakan  merek  yang  dikenal  luas dalam  sektor  publik  dan  memiliki reputasi yang relatif tinggi di Cina).
WIPO  juga  memberikan  kriteria merek  terkenal  dalam  negara  anggota, di  antaranya  sebagai  berikut  (World Intellectual Property Organization,
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 70-83
1999)  :  1) the  degree  of  knowledge  or recognition  of  the  mark  in  the  relevant sector of the public (Derajat
pengetahuan  atau  pengenalan  atas merek  tersebut  di  kalangan  masyarakat atau bidang usaha yang relevan); 2) the duration,  extent  and  geographical  area of  any  use  of  the  mark (Lamanya, luasnya dan lingkup wilayah pemakaian merek  yang  bersangkutan);  3) the duration,  extent  and  geographical  area of any promotion of the mark, including advertising  or  publicity  and  the presentation,  of  fairs  or  exhibitions,  of the  goods  an/or  services  to  which  the mark  applies (Lamanya,  luasnya  dan lingkup  wilayah  promosi  dan  merek yang bersangkutan, termasuk
pemasangan  iklan  atau  publisitas  dan presentasi  dari  barang-barang  atau  jasa yang  menggunakan  merek  tersebut dalam  pekan-pekan  raya  atau  pameran- pameran);  4) the  duration  and geographical  area  of  any  registration, and/or any applications for registration, of  the  mark,  to  the  extent  that  they reflect  use  or  recognition  of  the  mark
(Lamanya dan lingkup wilayah pendaftaran, dan/atau permintaan pendaftaran dari merek yang bersangkutan, yang menunjukkan
pemakaian atau pengenalan akan merek tersebut);  5) the  record  of  successful enforcement  of  rights  in  the  mark,  in particular, the extent to which the mark was  recognized  as  well  known  by competent authorities (Catatan
keberhasilan  dari  upaya  penegakan hukum  atas  merek  tersebut,  khususnya yang berkaitan dengan pengenalan akan keterkenalan  merek  tersebut  oleh  pihak yang  berwenang);  6) the  value associated  with  the  mark (Nilai (komersil) yang berkaitan dengan merek tersebut).
Well known atau famous
mempunyai arti dikenal secara luas oleh banyak  orang  di  suatu  area  tertentu. "Well-known" , "famous" dan "popular" mempunyai  arti  yang  sama.  Merek
terkenal  digunakan  secara  populer  oleh suatu  komunitas,  sehingga  mudah dikenal dan diidentifikasi oleh konsumen  (Tam,  2011).    Pengadilan  di Jerman  menentukan  kriteria  merek  itu famous apabila hasil survey menunjukan 80% responden mengenalnya  dan  dianggap  merek  itu well-known apabila survey
menunjukkan  40%  responden  cukup mengenalnya  (Maulana,  2000b,  p.  44) Selain  diatur  dalam  WIPO,  kriteria merek  terkenal  dapat  dilihat  dalam penjelasan  pasal  21  huruf  b  Undang- Undang  Merek,  yaitu  di  antaranya: pertama , pengetahuan umum masyarakat  mengenai  merek  tersebut; kedua ,  reputasi  merek  tersebut  yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran; ketiga ,  investasi  di beberapa  negara  di  dunia  disertai  bukti pendaftaran  merek  yang  dimaksud  di beberapa  negara; keempat survei  yang dilakukan  oleh  lembaga  yang  bersifat mandiri  untuk  memperoleh  kesimpulan mengenai  terkenalnya  merek  tersebut atau  tidak.  Kriteria  merek  juga  diatur dalam  Pasal  18  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
Dilihat  dari  pengaturan  merek terkenal  di  dalam  Undang-Undang Merek,  merek  terkenal  yang  dimaksud yaitu  mempunyai  reputasi  yang  relatif tinggi yang diperoleh dari hasil promosi besar-besaran,  selain  memiliki  reputasi yang  tinggi  kriteria  berikutnya  yaitu telah terdaftar di beberapa negara di luar batas  regionalnya,  serta  dikenal  dalam masyarakat luas karena reputasinya.
d. Prinsip First to File
Indonesia menganut sistem konstitutif di mana diberlakukan prinsip first  to  file ,  yang  mana  pengertian  dari prinsip first  to  file adalah  perlindungan yang  diberikan  kepada  orang  yang pertama  kali  mendaftarkan  mereknya (Wauran, 2017) . Hak atas merek hanya
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 70-83
diberikan  kepada  merek  yang  terdaftar, artinya  untuk  mendapatkan  hak  merek maka pemilik merek harus mendaftarkan  mereknya  ke  Kantor Merek  (Chuzaibi,  2011).  Perlindungan hukum pada sistem konstitutif atau first to file didasarkan atas pendaftar pertama yang  beritikad  baik  (Usman,  2003,  p. 326).  Pendaftaran  merek  memiliki tujuan tertentu di antaranya perlindungan pemilik merek, perlindungan  konsumen,  perlindungan masyarakat  melalui  pencegahan  dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang. Dalam hal pendaftaran merek  tidak  dapat  diterima permohonan merek apabila dilatarbelakangi oleh itikad buruk (Sari, 2014).  Namun,  merek  yang  tidak terdaftar mendapat perlindungan sepanjang  merek  tersebut  merupakan merek  terkenal,  dan  apabila  bukan merek terkenal maka komitmen perlindungannya diaktualisasikan dalam bentuk  pemberian  kesempatan  untuk mengajukan pernyataan keberatan
(Soelistyo, 2017).
2. Perlindungan Merek Terkenal secara Preventif oleh Kantor Pendaftaran
a. Pendaftaran  sebagai  Mekanisme
Preventif
Dianutnya  prinsip first  to  file di Indonesia  menunjukkan  pentingnya peran  kantor  pendaftaran  merek  dalam rangka  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  kepada  pemilik merek.  Berdasarkan  prinsip  tersebut maka  seseorang  yang  ingin  memiliki hak  atas  merek  harus  melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan (Sugiarti, 2016). Perlindungan  merek  secara  preventif, yakni melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran  merek  dagang  melalui saran-saran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan  mereknya  agar  dapat dilindungi  secara  hukum  (Taliwongso, 2014). Perlindungan preventif bertujuan
untuk meminimalisasi peluang terjadinya  pelanggaran  merek  dagang.
Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan  terhadap  hak  eksklusif pemegang  hak  atas  merek  dagang terkenal,  serta  anjuran-anjuran  kepada pemilik  merek  untuk  mendaftarkan mereknya  agar  haknya  terlindungi. Pendaftaran  menurut  Undang-Undang Merek  memberikan  hak  eksklusif kepada perusahaan pemilik merek guna mencegah
pihak-pihak untuk
memasarkan produk-produk yang identik  atau  mirip  dengan  merek  yang dimiliki  oleh  perusahaan  bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen.  Tanpa  adanya  pendaftaran merek  perusahaan  pesaing  dapat memanfaatkan  merek  yang  sama  atau yang mirip untuk memasarkan produknya,  sehingga  dapat  mengurangi keuntungan  perusahaan,  juga  termasuk merusak  reputasi  perusahaan  apabila kualitas  produk  pesaing  lebih  rendah, terutama  apabila  perusahaan  tersebut memiliki  merek  terkenal  (Nurhidayati, 2017).
Perlindungan hukum preventif diberikan  dengan  cara  pendaftaran merek. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi  seseorang  untuk  mendaftarkan merek  yang  dimiliki,  namun  jika  ingin mendapat  perlindungan  hukum,  maka merek yang bersangkutan harus terdaftar  terlebih  dahulu.  Hak  atas merek  didasarkan  atas  pemakaian pertama  dari  merek  tersebut,  yang mendaftarkan  mereknya  dianggap  oleh undang-undang sebagai pemakai
pertama  (Mamahit,  2013).    Merek didaftarkan untuk mendapatkan
landasan  hak  sekaligus  perlindungan hukum melalui kewenangannya
mencegah  pihak  lain  menggunakan merek  yang  sama  atau  sama  pada pokoknya (Soelistyo, 2017).
Pendaftaran  merek  yang  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dan/atau
keseluruhannya  dengan  merek  terkenal yang  menciptakan  kebingungan  di kalangan masyarakat harus ditolak oleh kantor  merek,  hal  ini  sesuai  dengan Undang-Undang  Merek,  Pasal  16 TRIPs,  Pasal  6  bis  Konvensi  Paris  dan Yurisprudensi  terkait  dengan  merek terkenal  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran merek.
Terkait  dengan  ketentuan  dari Protocol Madrid yang telah memudahkan  bagi  merek  (termasuk merek  terkenal)  untuk  didaftarkan  di beberapa  negara  sekaligus  tentu  akan memudahkan  merek  dari  negara  lain baik  yang  terkenal  maupun  tidak terkenal  untuk  terdaftar  di  Indonesia. Namun  demikian,  tidak  menutup kemungkinan  ada  merek  terkenal  yang tidak  mendaftarkan  diri  di  Indonesia. Pada  praktiknya  hal  ini  masih menimbulkan  kebingungan  mengenai bagaimana  hukumnya  terkait  dengan merek  terkenal  yang  tidak  didaftarkan (lebih  lanjut  dibahas  pada  bagian selanjutnya). Namun demikian, Protocol  Madrid merupakan  terobosan yang  sangat  penting  dalam  menjadikan pendaftaran sebagai tindakan pencegahan  terjadinya  pelanggaran merek. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merupakan bentuk
perlindungan merek secara preventif.

## b. Asas  Kecermatan  oleh  Kantor Pendaftaran Merek
Sistem konstitutif yang dianut  oleh hukum  merek  Indonesia  menunjukkan betapa  pentingnya  makna  lembaga pendaftaran  merek  dalam  rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang/pemilik merek. Dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek diberlakukan beberapa  asas  pemerintahan  yang  baik. Oleh  karena  pemeriksaan  permohonan pendaftaran merek yang diakhiri dengan dikeluarkannya
sertifikat bukti
pendaftaran  merek  merupakan  salah satu  tindakan  dalam  penyelenggaran
pemerintah.  Pasal  1  angka  17  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintah  menyebutkan Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik yang  selanjutnya  disingkat  AUPB adalah  prinsip  yang  digunakan  sebagai acuan  penggunaan  wewenang  bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.  AUPB  berfungsi  untuk memberikan perlindungan hukum kepada  pemilik  merek  terkenal  dengan jalan  mencegah  supaya  tidak  terjadi pendaftaran  merek  dengan  itikad  tidak baik atau pendaftaran merek oleh pihak yang  tidak  berhak  yang  memiliki persamaan  pada  pokoknya  dan  atau keseluruhannya  dengan  merek  terkenal (Kurnia, 2011).
Dalam  pendaftaran  merek,  Asas umum  pemerintahan  yang  baik  sangat penting  untuk  mencegah  supaya  tidak terjadi  persamaan  pada  pokoknya  atau pada  keseluruhannya  dengan  merek pihak  lain.  Asas  penting  yang  perlu diterapkan  dalam  Kantor  merek  dalam pemeriksaan  substantif  adalah  asas kecermatan. Penjelasan asas kecermatan menurut UU AP 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan  dan/atau  Tindakan  harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan
dipersiapkan  dengan  cermat,  sebelum Keputusan  dan/atau  Tindakan  tersebut ditetapkan  dan/atau  dilakukan.  Asas kecermatan berkenaan dengan ketentuan tentang pemeriksaan terhadap merek  yang  hendak  didaftarkan  oleh Kantor  Merek  dan  juga  pertimbangan terhadap  kepentingan  pihak  ketiga (antara  lain  bahwa  pendaftaran  merek tidak  dapat  diterima  dan    dapat  ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan  pihak  lain;  hak  pihak  ketiga
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 70-83
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
untuk  mengajukan  banding).    Merek yang  akan  didaftarkan  harus  memiliki daya  pembeda  dari  merek-merek lainnya  yang  diharapkan  dapat  menjadi keunikan yang mencerminkan orisinalitas  produk  tersebut  (Perdana, 2017). Kegiatan pendaftaran merek merupakan  bentuk tindak pemerintahan yang dalam hukum administrasi diklasifikasikan  sebagai beschikking .
Kegiatan  pendaftaran  merupakan  salah satu  bentuk  tindak  pemerintahan. Dikabulkannya
permohonan
pendaftaran  merek  (dengan  Kantor Merek  menerbitkan  Sertifikat  Merek) pada  hakikatnya  dapat  dikonstruksikan sebagai  bentuk  izin  yang  diberikan negara  kepada  pemilik  merek  (pihak yang  mendaftarkan  mereknya)  untuk menggunakan  sendiri  merek  tersebut atau untuk memberikan izin
menggunakan  merek  tersebut  kepada pihak  ketiga.  Melalui  mekanisme pendaftaran  merek  yang  didasari  pada kecermatan  pihak  Kantor  Merek, kerugian  di  pihak  pemilik  merek  dapat dicegah.  Dalam  kaitannya  dengan  itu muncul  tuntutan  kepada  Kantor  Merek supaya  berlaku  cermat  dan  hati-hati dalam  melakukan  kegiatan  pendaftaran merek.  Jika  kemudian  bahwa  ternyata merek yang didaftar memiliki persamaan  pada  pokoknya  atau  pada keseluruhannya  dengan  merek,  hal  itu disebabkan oleh pelaksanaan fungsi dan kewenangan  pada  Kantor  Merek  yang kurang memperhatikan asas rechmatigheid  van  bestuur (Kurnia,
2011).
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,
Kantor pendaftaran merek telah
diperintahkan  oleh  Mahkamah  Agung untuk menghapus sejumlah pendaftaran merek  dengan  alasan  mempunyai kesamaan  pada  pokoknya,  dan/atau keseluruhannya  dengan  merek  terkenal dan  didaftarkan  atas  itikad  tidak  baik, yang  seharusnya  pendaftarannya  sudah dapat  diantisipasi.  Merek-merek  yang
diperintahkan untuk dihapus di antaranya  adalah  Perkara  merek  Merek Bodycology  vs.  Bodycology  (Putusan Mahkamah  Agung  No.  364  K/Pdt.Sus- HKI/2014),  Merek  GS  vs.  GS  Garuda Sakti  (Putusan  Mahkamah  Agung  No. 55  K/Pdt,Sus-HKI/2015),  Merek  ST. REGIS  vs.  REGIS@The  Peak  at Sudirman  (Putusan  Mahkamah  Agung No.  7  K/Pdt.Sus-HKI/2016),  Merek  J.
CASANOVA vs. CASANOVA (Putusan  Mahkamah  Agung  No.  968 K/Pdt.Sus-HKI/2016),  Merek  ZORRIK vs.  Zorrik  (Putusan  Mahkamah  Agung No.  58  K/Pdt.Sus-HKI/2017),  Merek HUGO  BOSS  vs.  HUGO  (Putusan Mahkamah  Agung  No.92  K/Pdt.Sus- HKI/2017),  Merek  Gudang  Garam  vs. Gudang  Baru  (Putusan  Mahkamah Agung No. 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017), Merek  HUGO  BOSS  vs.  ZEGOBOSS (Putusan  Mahkamah  Agung  No.  938 K/Pdt.Sus-HKI/2017),  Merek  EIK  vs. EIKA  (Putusan  Mahkamah  Agung  No. 1300  K/Pdt.Sus-HKI/2017),  dan  Merek BOSSINI  dan  Logo  vs.  BOSSINI (Putusan  Mahkamah  Agung  No.  111 PK/Pdt.Sus-HKI/2018).
Putusan  di  atas  merupakan  contoh kasus  di  mana  kurangnya  kecermatan Kantor Merek dalam menerima pendaftaran  merek  yang  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal, sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi pemilik  merek.  Sehingga  kecermatan oleh  Kantor  Merek  sangat  diperlukan untuk  mencegah  terjadinya  pendaftaran merek  oleh  pemohon  yang  beritikad tidak baik (Kurnia, 2011).
c. Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai  Kesamaan  Pada Pokoknya dan/atau Keseluruhannya  dengan  Merek Terkenal
Prinsip  perlindungan  merek  di
Indonesia adalah memberikan
perlindungan  atas  merek  terdaftar
dengan good  faith (itikad  baik).  Jika mengandung kemiripan, maka pemohon pendaftaran itu dianggap beritikad tidak baik.  Jadi  ukurannya  dikuantifikasikan ke  dalam  fakta  hukum  mengenai  ada tidaknya  persamaan  pada  pokoknya antara  merek  yang  akan  didaftarkan tersebut  dengan  merek  yang  telah terdaftar  terlebih  dahulu  merek  orang lain. Sementara itu, apabila menyangkut kemiripan dengan merek terkenal, maka tidak dipersyaratkan merek pembanding itu  telah  terdaftar  di  Indonesia. Pendeknya  meski  merek  terkenal  tidak terdaftar  di  Kantor  Merek  Indonesia, merek  serupa  itu  tetap  digunakan sebagai  pembanding.  Bila  sama  atau secara  pokok serupa,  maka  pendaftaran akan ditolak.
Jika merek asing sudah dikenal tapi tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan  di  Indonesia,  maka pendaftaran  merek  serupa  itu  yang diajukan  oleh  bukan  pemilik  yang sesungguhnya,  dapat  dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan merek.  Apalagi  bila  merek  itu  telah memiliki  reputasi  di  luar  negeri.
Ketentuan dalam Article 6 bis Konvensi Paris  memberikan  perlakuan  melebihi aturan standar, yaitu memberi kewenangan  pada  Kantor  Merek  untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek  yang  telah  terlanjur  diberikan, serta  melarang  penggunaan  merek  atau menyerupai merek  terkenal   (Soelistyo, 2017).
Permohonan  merek  harus  ditolak apabila  diajukan  oleh  pihak  yang beritikad tidak baik (Pasal 21 ayat (3)).
Penjelasan Pasal 21 ayat (3) memberikan penjelasan mengenai pemohon  yang  beritikad  tidak  baik, yaitu pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan  mereknya  memiliki  niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti  merek  pihak  lain  demi kepentingan  usahanya  menimbulkan kondisi  persaingan  usaha  tidak  sehat, mengecoh, atau menyesatkan
konsumen. Penolakan pendaftaran merek  jika  memiliki  persamaan  pada pokoknya  dan  atau  keseluruhannya dengan  merek  terkenal  oleh  Kantor Merek mengandung asas bahwa seseorang  tidak  boleh  memperoleh keuntungan dari hasil jerih payah orang lain  secara  tanpa  hak,  yang  mana memetik  keuntungan  dari  hasil  jerih payah orang lain secara tanpa hak sama halnya  dengan  bertindak  merugikan orang  tersebut  (Kurnia,  2011).  Oleh karena  itu  pendaftaran  merek  melarang adanya  persamaan  pada  pokoknya  atau persamaan pada keseluruhannya.
Perlindungan  represif  diberikan dengan  pembatalan  pendaftaran  merek oleh  pengadilan.  Yurisprudensi  yang ada  tentang  merek  terkenal  berhasil diidentifikasi beberapa upaya pengadilan mengatasi kekosongan pengaturan  hukum,  antara  lain,  yaitu merek  memiliki  persamaan  pada pokoknya  dengan  merek  milik  orang lain,  itikad  baik  dalam  pendaftaran merek, melindungi kepentingan masyarakat luas,
menegakkan ketentuan  tentang  persaingan  usaha yang  sehat  dengan  mencegah  praktik persaingan  curang,  dan  kepentingan negara  lain  dalam  kaitannya  dengan perdagangan  internasional  (Kurnia, 2011).  Mahkamah  Agung  memiliki perangkat  kebijakan  dalam  memeriksa perkara merek untuk dijadikan pedoman oleh  semua  pengadilan  di  Indonesia. Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Agung perlu  mendapatkan  apresiasi  dalam konteks  perlindungan  merek  terkenal asing.
Setidaknya undang-undang memerintahkan kepada pejabat
pendaftar  untuk  menolak  pendaftaran Merek  apabila  sama  atau  menyerupai Merek  yang sudah  terkenal  yang  sudah dimiliki  oleh  pihak  lain,  yang  tentunya maksudnya  tidak  terdaftar  (Murjiyanto, 2017).    Asas  dasar  dalam  hukum memberi  pedoman  berperilaku  kepada setiap  subjek  hukum  supaya  tidak
merugikan  orang  lain (alterum  non laedere) .  Asas good  faith sebagai bagian  dari  kewajiban  pihak  pendaftar merek  untuk  berbuat  jujur  ketika mengajukan  pendaftaran,  yaitu  dengan tidak  membonceng  ketenaran  merek pihak lain yang terkenal (Kurnia, 2011).
3. Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar Tetap Mendapatkan Perlindungan
Dalam  dunia  perdagangan  tercatat banyak  merek-merek  asing  yang  belum terdaftar  di  Indonesia,  banyak  pengusaha nakal  yang  membawa  pulang  merek  asing untuk  didaftar  dan  digunakan  di  Indonesia sehingga  ketika  pemilik  merek  aslinya datang  untuk  mendaftar,  mereka  terpaksa kecewa  karena  mereknya  telah  dikuasai orang  lain  di  Indonesia  secara  tanpa  ijin. Anotasi  yang  dibuat  oleh  Prof.  Asikin Kusumah  Atmadja  dalam  kasus  Woodstock
& Snoopy (Putusan MARI No.
1272K/PDT/1984), menyatakan bahwa “Secara  hukum  sesuai  dengan  moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan  diri  dari  segala  usaha  untuk membonceng  pada  ketenaran  merek  dagang milik  orang  lain  (nasional/asing),  Meskipun merek  dagang  tersebut  belum  terdaftar  di Indonesia  malah  meskipun  merek  dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia” (Soelistyo, 2017).
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 telah  mengatur  mengenai  perlindungan hukum  bagi  pemegang  hak  merek,  namun penulis  menilai  masih  kurang  melindungi pemegang  merek  terkenal  asing  dari pelanggaran  merek  yang  dilakukan  oleh pihak  yang  beritikad  tidak  baik.  Hal  ini dapat  dilihat dari  prinsip  pendaftaran dalam UU Merek yaitu prinsip first to file , di mana merek  dilindungi  jika  telah  terdaftar  dalam daftar  umum  merek.  Prinsip  ini  kemudian diikuti  begitu  saja  oleh  hakim  dalam membuat  putusannya  sehingga  merek terkenal  asing  yang  belum  terdaftar  tidak dilindungi  di  Indonesia.  Pengaturan  yang lebih  detail  mengenai  perlakuan  yang seharusnya  terhadap  merek  terkenal  asing
tidak dijumpai. Namun demikian, Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang ikut serta  dalam  WTO  melindungi  merek terkenal  sebagai  konsekuensi  pengakuan TRIPs.
Pasal  3  ayat  (1)  TRIPs  mewajibkan setiap  negara  anggota  untuk  memberikan perlindungan  tanpa  membedakan  di  bidang HKI  tanpa  membedakan  kepada  sesama negara anggota. Berdasarkan prinsip National Treatment, maka warga negara dari negara  lain  sesama  negara  anggota  harus diakui  sebagai  subjek  hukum  yang memenuhi kriteria perolehan hak sebagaimana  ditentukan Paris  Convention (Jened, 2015). Selain TRIPs, merek terkenal juga  diatur  dalam  Konvensi  Paris.  Pasal  6 bis Konvensi Paris memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal untuk menolak atau membatalkan pendaftaran  dan  melarang  penggunaan  dari merek  dagang  yang  merupakan  reproduksi, imitasi,  atau  terjemahan  yang  dapat menimbulkan  kebingungan.  Sementara  itu, Pasal  16  ayat  (1)  TRIPs  mensyaratkan terjadinya kebingungan (likehood of confusion) yang sejatinya  merupakan syarat terjadinya pelanggaran merek.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  R.I. Nomor  3485  K/pdt/1992  tertanggal  20 September  1995,  memberikan  kriteria "Bahwa  dalam  Konvensi  Paris  juga  telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan  perlakuan  yang  sama  dalam rangka  melindungi  merek  terkenal  dari manapun  asalnya,  karena  Indonesia  sendiri sebagai  peserta  dan  ikut  meratifisir  hasil Konvensi  Paris  bahkan  tanpa  reserve  dan oleh  karena  itu  hasil  Konvensi  Paris  itu harus ditaati". Perlindungan hukum terhadap merek terkenal merupakan isu yang bersifat lintas  batas  negara  karena  tidak  lagi menyangkut  kepentingan  satu  negara  di dalam yurisdiksinya.
Perlindungan merek yang tidak terdaftar dapat  ditemukan  dalam  Pasal  76  ayat  (2) Undang-Undang  Merek.  Pasal  76  ayat  (2) memberikan  perlindungan  terhadap  pemilik merek  tidak  terdaftar  untuk  mengajukan gugatan  pembatalan  setelah  mengajukan
permohonan  kepada  menteri  sebagaimana alasan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  20 dan/atau  21  Undang-Undang  Merek.  Selain perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik  merek  tidak  terdaftar  untuk mengajukan gugatan pembatalan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2), perlindungan merek dalam  bentuk  gugatan  atas  pelanggaran merek  juga  diatur  dalam  Pasal  83  ayat  (2) Undang-Undang  Merek.  Pasal  83  ayat  (2) memberikan  kesempatan  kepada  pemilik merek  terdaftar  dan  pemilik  merek  terkenal untuk untuk mengajukan gugatan ganti  rugi dan/atau  penghentian  penggunaan  merek terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dan  atau keseluruhannya dengan merek terkenal.
Pada  hakikatnya,  merek  terkenal membawa  dimensi  perlindungan  hukum yang  bersifat  lintas  batas  negara  memang merupakan kenyataan yang tidak terelakkan (Kurnia,  2011).  Seseorang  yang  melakukan pendaftaran  suatu  merek  yang  memiliki persamaan dengan merek terkenal tiada lain telah memiliki itikad buruk untuk membonceng (passing  off) ketenaran  merek terkenal  tersebut.  Membonceng  ketenaran merek  orang  lain,  terutama  merek  terkenal, merupakan  tindakan  yang  beritikad  buruk dan  melawan  hukum  sehingga  pengadilan dapat  membatalkan  pendaftarannya.  Dalam kaitan  ini,  pendaftaran  merek  dengan  itikad buruk merupakan salah satu kendala terbesar bagi merek dan para pemilik merek terkenal. Konvensi  Paris  mewajibkan  negara  anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran  dan  melarang  penggunaan merek yang merupakan hasil peniruan merek terkenal (Soelistyo, 2017).

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  ditarik  kesimpulan  Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam WTO juga turut meratifikasi TRIPs dan Konvensi Paris. Kurangnya pengaturan dalam Undang-Undang  Merek  mengenai  Merek Terkenal,  tidak  mengakibatkan  merek terkenal  tidak  mendapatkan  perlindungan.
Meskipun  Indonesia  menganut  prinsip first to  file ,  di  mana  merek  dilindungi  jika  telah terdaftar dalam  daftar umum  merek,  namun untuk  merek  terkenal,  meskipun  belum terdaftar  dalam  daftar  umum  merek,  harus tetap  dilindungi.  TRIPs  dan  Konvensi  Paris memberikan  perlindungan  mengenai  merek terkenal baik untuk merek terkenal terdaftar maupun merek terkenal yang tidak terdaftar. Merek  terkenal  baik  terdaftar maupun  tidak terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan  atas pelanggaran  merek.  meskipun  Indonesia menganut prinsip first to file , di mana merek dilindungi  jika  telah  terdaftar  dalam  daftar umum  merek,  namun  untuk  merek  terkenal meskipun  belum  terdaftar  dalam  daftar umum merek  harus  tetap  dilindungi,  hal  ini sesuai  dengan  Pasal  16  TRIPs  dan  Pasal  6 bis  Konvensi  Paris.  Sehingga  merek  yang didaftarkan  dengan  itikad  tidak  baik,  yang mana mempunyai kesamaan pada pokoknya dan/atau  keseluruhannya  dengan  merek terkenal  harus  ditolak  oleh  Kantor  Merek, untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran merek  dan  memberikan  kepastian  hukum bagi pemilik merek terkenal.

## DAFTAR PUSTAKA
Astarini, D. R. (2009). Penghapusan Merek Terdaftar . Bandung: Alumni.
Chong,  S.  (2005). Protection  of  Famous Trademarks  Against  Use  for  Unrelated Goods  and  Service:  A  Comparative Analysis  of  the  Law  in  the  United States. the United Kingdom and Canada Recomendations  for  Canadian  Law Reform .
Chuzaibi,  A.  F.  (2011).  Sistem  Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek  Bagi  UMKM. Jurnal  Syiar Hukum , 13 (2), 152–167.
Gunawati,  A.  (2015). Perlindungan  Merek Terkenal  Barang  dan  Jasa  Tidak Sejenis  Terhadap  Persaingan  Usaha Tidak Sehat . Bandung: Alumni.
Jened, R. (2015). Hukum Merek: Trademark Law  Dalam  Era  Global  dan  Integrasi
Ekonomi . Jakarta: Kencana.
Kurnia,  T.  S.  (2011). Perlindungan  Hukum Terhadap  Merek  Terkenal  di  Indonesia Pasca  Perjanjian  TRIP’s .  Bandung: Alumni.
Lackert,  C.  W.,  &  Perry,  M.  C.  (2008). Global  Protecting  well-known  and famous  marks :  a  global  perspective . King & Spalding LLP .
Mamahit,  J.  (2013).  PERLINDUNGAN HUKUM  ATAS  MEREK  DALAM PERDAGANGAN  BARANG  DAN JASA1. Lex Privatum , 1 (3), 90–100.
Marwiyah,  S.  (2010).  Perlindungan  Hukum Atas  Merek  Terkenal. De  Jure  Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (1), 35–50.
Marzuki,  P.  M.  (2010). Penelitian  Hukum .
Jakarta: Kencana.
Maulana,  I.  B.  (2000a).  Merek  Terkenal
Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia
Iustum , 7 (13), 119–129.
Maulana,  I.  B.  (2000b). Pelangi  HAKI  dan Anti Monopoli . Jakarta: Yayasan Klinik
HAKI. Melatyugra, N. (2015). Teori Internasionalisme dalam Sistem Hukum
Nasional. Refleksi  Hukum , 9 (2),  199– 208.
Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak  Atas  Merek  di  Indonesia  (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif”ke dalam Sistem “Konstitutif.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 24 (1), 52–72.
Nurhidayati, N. (2017). Perlindungan Merek Terkenal  Menurut  UU  No.  15  Tahun 2001(Kasus  Pierre  Cardin  Melawan Alexander  Satriyo  Wibowo). Jurnal Administrasi Kantor , 5 (1), 9–26.
Parinduri,  R.  J.  (2013). Interface  Hukum Kekayaan  Intelektual  dan  Hukum Persaingan  (Penyalahgunaan  HKI) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Perdana, K. ; P. (2017). Kelemahan Undang- undang  Merek  dalam  hal  Pendaftaran Merek  (Studi  Atas  Putusan  Sengketa Merek  Pierre  Cardn). Jurnal  Privat Law , 5 (2), 84–92.
Qinghu, A. (2005). Well-Known Marks and China’s  System  of  Well-Known  Mark Protection. Journal  of  the International Trademark Association , 718.
Sari D, S. N. I. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap  Merek  Terkenal  Berdasarkan Konvensi  Paris  Dan  Perjanjian  Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang  Merek. Jurnal  Yuridis , 2 (2),
164–177.
Sari, M. Y. A. R. (2014). Passing off Dalam Pendaftaran  Merek. Jurnal  Yudisial ,
7 (3), 255–272.
Sefriani. (2018). Hukum Internasional Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Press.
Soelistyo,  H.  (2017). Badfaith  Dalam Hukum  Merek .  Jakarta:  Maharsa  Artha Mulia.
Sugiarti,  Y.  (2016).  Perlindungan  Merek Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  Tentang  Merek. Jurnal  Jendela Hukum , 2 (1), 32–41.
Taliwongso,  R.  N.  Y.  (2014).  Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya  Merek  di  Indonesia. Jurnal Lex et Societatis , 2 (8), 147.
Tam,  P.  N.  (2011). Well-known  Trademark Protection  (A  Comparative  Study between  The  Laws  of  The  European Union  and  Vietnam) .  Skandinavia: Faculty of Law Lund University.
Usman,  R.  (2003). Hukum  Hak  atas Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan dan  Dimensi  Hukumnya  di  Indonesia . Bandung: Alumni.
Wauran,  I.  (2017). Pengantar  Hukum Kekayaan  Intelektual .  Salatiga:  Tisara
Grafika.
World  Intellectual  Property  Organization.
(1999). Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of  Well-Known  Marks  adopted  by  the Assembly  of  the  Paris  Union  for  the Protection  of  Industrial  Property  and the  General  Assembly  of  the  World Intellectual  Property  Organization . Washington DC.
World  Intellectual  Property  Organization.
(2010). Well-Known Tradmark Protection  Reference  to  the  Japanese experiene sponsored by World Intelectual Property Organization (WIPO)  in  Collaboration  with  the Japan Patent Office. 8.