## PENGUATAN WAWASAN PROGRAM INKLUSI MELALUI LAYANAN INFORMASI DI SMAN 51 JAKARTA
Cindy Marisa 1), Siti Aminah Alfalathi 2), Sara Sahrazad 3)
1,2,3 Bimbingan dan Konseling, FIPPS, Universitas Indraprasta PGRI

## Abstrak
Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diselenggarakan pada anak berkebutuhan khusus untuk  memberikan  kesempatan  belajar  di  sekolah  umum  sebagai  upaya  pemerataan  hak pendidikan bagi warga negara Indonesia. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMAN 51 Jakarta masih memiliki beberapa hambatan, seperti kurangnya informasi mengenai penanganan siswa berkebutuhan khusus bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan kurangnya wawasan  serta  keahlian  guru  mata  pelajaran  dalam  menyajikan  tingkatan  materi  yang  sesuai dengan  perkembangan  siswa  tersebut  juga  metode  pembelajaran  yang  tepat  untuk  mencapai perkembangan  yang  maksimal.  Kegiatan  pemberian  penguatan  wawasan  program  pendidikan inklusi  melalui  layanan  informasi  ini  bertujuan  untuk  menambah  pengetahuan,  keahlian  dan keterampilan  guru  di  SMAN  51  Jakarta  dalam  menangani  siswa  inklusi  dan  sebagai  langkah pencegahan  dalam  kesalahan  penanganan  pada  siswa  inklusi  di  sekolah.  Pemberian  layanan informasi pada kegiatan PkM ini dilakukan melalui metode seminar yang melibatkan guru-guru di  SMAN  51  Jakarta  yang  diikuti  oleh  34  peserta.  Pemberian  penguatan  wawasan  program pendidikan inklusi ini dilakukan melalui tahapan sebelum pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan dan setelah pelaksanaan.  Berdasarkan data diperoleh simpulan bahwa setelah kegiatan dilakukan guru memperoleh perubahan positif yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,001<0,005.  Layanan informasi  yang  diberikan  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi  pengembangan program  inklusi  bagi  siswa  di  sekolah,  sehingga  siswa  dengan  kebutuhan  khusus  dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.
Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Layanan Informasi

## Abstract
Inclusive  education  is  education  that  is  organized  for  children  with  special  needs  to  provide learning  opportunities  in  public  schools  as  an  effort  to  equalize  the  right  to  education  for Indonesian citizens. In practice, the implementation of inclusive education at SMAN 51 Jakarta still has several obstacles, such as the lack of information about handling students with special needs for Guidance and Counseling (BK) teachers and the lack of insight and expertise of subject teachers in presenting the level of material that is in accordance with the development of these students as well as the right learning methods to achieve maximum development. The activity of strengthening the insights of the inclusive education program through information services aims to  increase  the  knowledge,  expertise  and  skills  of  teachers  at  SMAN  51  Jakarta  in  handling inclusion students and as a preventive measure in mishandling inclusion students at school. The provision of information services in this PkM activity was carried out through a seminar method involving teachers at SMAN 51 Jakarta which was attended by 34 participants. The provision of insight  into  the  inclusive  education  program  was  carried  out  through  the  stages  before implementation, implementation of activities and after implementation.  Based on the data, it was concluded  that  after  the  activity  was  carried  out  the  teacher  obtained  positive  changes  as evidenced  by  the  significance  value  of  0.001  <0.005.  The  information  services  provided  are expected to make a positive contribution to the development of inclusion programs for students in schools, so that students with special needs can develop their potential and abilities.

## Keywords: Inclusive Education, Information Services
Correspondence author: Cindy Marisa, cindymarisa13@gmail.com, Jakarta,  Indonesia.
This work is licensed under a CC-BY-NC

## PENDAHULUAN
Pendidikan adalah faktor penentu dalam mencapai keberhasilan bangsa. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mempertegas bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk masyarakat  yang  selama  ini  menyandang  disabilitas.  Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa  penyandang  disabilitas  merupakan  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas di Indonesia mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 terdapat 6.008.661 orang (Sholihah, 2016), sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 14,2%  dari  total  penduduk  Indonesia  menjadi  30.380.000  jiwa.  Dari  jumlah  tersebut sebanyak  12.5%  merupakan  anak down  syndrome yang  tidak  sekolah  dengan  rincian 10,8% masih memungkinkan untuk masuk ke dunia pendidikan, sedangkan 1,7% sudah tidak bisa dilatih dan masuk ke dalam dunia pendidikan (Al Ansori, 2020).
Hasil  survei  tersebut  memberikan  gambaran  betapa  pentingnya  sekolah  untuk mengakomodir  hak  belajar  anak,  termasuk  pada  anak-anak  dengan  kebutuhan  khusus, baik  secara  fisik,  mental,  intelektual,  sosio-emosional,  dan  lainnya.  Sekolah  wajib memberikan  program  pendidikan  terbaik  bagi  seluruh  siswa  diantaranya  pendidikan khusus  bagi  siswa  penyandang  disabilitas.  Konsep  pendidikan  khusus  ini,  perlu disediakan di seluruh sekolah reguler (non-SLB), dengan menghadirkan program inklusi. Program inklusi di sekolah memberikan pelayanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosio-emosional, linguistik atau kondisi lainnya (Hornby & Hornby, 2014). Pendidikan inklusi sendiri dapat diakses melalui sekolah regular, mulai dari jenjang pendidikan usia dini (PAUD) hingga jenjang sekolah menengah (Sulistyadi, 2014).
George Edward III (1980) menyatakan bahwa jika implementasi kebijakan publik kurang  diberi  perhatian,  maka  implementasi  tidak  efektif  sehingga  kebijakan  itu  tidak akan berhasil dijalankan. Keberhasilan implementasi kebijakan perlu diperhatikan empat hal yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Indah & Hariyanti, 2018). Kondisi permasalahan yang muncul dengan menghadirkan program inklusi pada sekolah  regular  ialah  keberadaan  sumber  daya  yang  belum  mumpuni  di  bidang pendidikan  berkebutuhan  khusus.  Widodo  (2011:98)  menyebutkan  bahwa  walaupun aturan yang dibuat sudah jelas dan akurat, namun implementasi tidak akan efektif jika sumber  daya  pelaksana  kebijakan  kurang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan kebijakan  yang  bersangkutan.  Potensi  sumber  daya  yang  tinggi  akan  membuat implementasi  berjalan  dengan  baik,  sebaliknya,  rendahnya  potensi  sumber  daya  akan menjadi  penyebab  gagalnya  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  tersebut terdiri  dari sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan.
Layanan  informasi  memberikan  kesempatan  kepada  sasaran  layanan  untuk menguasai  informasi  tertentu  dan  kemudian  memanfaatkan  informasi  tersebut  dalam kehidupan  sehari-hari  untuk  dapat  hidup  efektif  sesuai  dengan  kebutuhan  pribadi  dan lingkungannya  (Marisa  et  al.,  2020).  Menurut  Winkel  ada  beberapa  bentuk  dalam penyampaian layanan informasi yaitu: 1) lisan disajikan melalui ceramah umum, secara tanya  jawab,  diskusi  dan  wawancara;  2)  tertulis  biasanya  mendapat  tempat  utama  dan
mengenal banyak ragam, seperti deskripsi jawaban, karangan dalam majalah profesional atau majalah popular, buku pedoman atau buku khusus yang menguraikan tentang yang akan  diberikan;  3)  audio  visual  berupa  penggunaan  vidio  kaset, video  compact  disc (VCD), slides , dan film sebagai perangkat lunak; dan 4) disket program komputer. Bentuk program  komputer  memungkinkan  siswa/guru  meminta  informasi  dari  komputer mengenai  dunia  pekerjaan  dan  program variasi,  program  pendidikan atau mengadakan interaksi  dengan  komputer  dalam  rangka  pengambilan  keputusan  tentang  masa  depan. Layanan informasi secara teknis dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa metode pembelajaran  dan  media  pembelajaran  agar  dapat  dipahami  sasaran  pelayanan  dengan lebih baik (Prayitno & Amti, 2013).
SMAN  51  Jakarta  merupakan  salah  satu  sekolah  penyelenggara  program pendidikan  inklusi  dengan  total  jumlah  12  siswa  dengan  kategori  “Retradasi  Mental Ringan”.  Namun penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilakukan masih mengalami beberapa  hambatan,  seperti  kurangnya  informasi  mengenai  penanganan  siswa berkebutuhan khusus bagi guru Bimbingan dan Konseling dan kurangnya wawasan serta keahlian  guru  mata  pelajaran  dalam  menyajikan  tingkatan  materi  yang  sesuai  dengan perkembangan  siswa  tersebut  juga  metode  pembelajaran  yang  tepat  untuk  mencapai perkembangan  yang  maksimal.  Fakta  ini  didapatkan  dari  hasil  pengamatan  dan wawancara dengan pihak sekolah di SMAN 51 Jakarta.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas  melalui  kegiatan  Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), penguatan program inklusi melalui layanan informasi yang akan diberikan kepada guru BK dan guru mata pelajaran dapat menambah pengetahuan dan  keterampilan  dalam  menangani  siswa  berkebutuhan  khusus  (retradasi  mental) sehingga  hambatan  yang  menjadi  masalah  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi dapat teratasi.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan PkM ini dilaksanakan di SMAN 51 Jakarta yang berlokasi Jl. Batu Ampar III  No.59,  RT.12/RW.2,  Batu  Ampar,  Kec.  Kramat  Jati,  Kota  Jakarta  Timur,  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13520 di bawah kepemimpinan Bpk. Solihin, M.Pd.

## Gambar 1 Peta Lokasi Mitra
Tim  PkM  memberikan  layanan  informasi  kepada  guru-guru  dengan  metode seminar. Adapun dalam pelaksanaannya, narasumber menyajikan materi secara interaktif,
kemudian peserta seminar diberikan kesempatan untuk diskusi dengan narasumber. Demi terlaksananya seminar dengan baik, maka kegiatan PkM ini dilakukan melalui 3 tahapan selama 4 bulan (September 2022 - Januari 2023), yakni:
1. Pra pelaksanaan. Pada tahapan ini, tim melakukan persiapan antara lain:
a. Tim PkM melakukan komunikasi dengan sekolah (mitra), melakukan diskusi dan meninjau kondisi permasalahan yang dialami mitra hingga mendapatkan kesediaan mitra.
b. Tim  PkM  mencari  informasi  lebih  lanjut  mengenai  hambatan-hambatan  yang ditemui  oleh  sekolah  (mitra)  dan  yang  terkait  dengan  kegiatan  yang  telah direncanakan ini sehingga tujuan kegiatan akan tercapai sesuai harapan.
c. Tim  PkM  melakukan  studi  kepustakaan  untuk  memperdalam  referensi  dalam rangka kebutuhan teoritis tentang kegiatan PkM yang akan dilakukan.
d. Tim  PkM  menganalisis  aspek-aspek  yang  dapat  mendukung  kelancaran  kegiatan PkM,  diantaranya  metode  pelaksanaan,  media  pendukung  yang  digunakan  dan karakteristik sasaran kegiatan.
2. Pelaksanaan
Pada  pelaksanaan  kegiatan,  narasumber  akan  menyajikan  materi  mengenai penguatan  program  inklusi  melalui  pemberian  layanan  informasi  secara  langsung kepada  guru-guru  di  SMKN  51  Jakarta.  Tim  memberikan  materi  praktis  tentang pendidikan inklusi dan pendampingan guru BK pada siswa dengan retradasi mental ringan.  Materi  tersebut  diberikan  dalam  upaya  memperkaya  pengetahuan  dan keterampilan  guru  BK  dalam  melaksanakan  pelayanan  bimbingan  dan  konseling  di sekolah  pada  siswa  dengan  retradasi  mental  ringan.  Selain  itu,  kegiatan  ini  juga memberikan gambaran penanganan siswa bagi guru-guru mata pelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:
a. Memberikan presensi kepada peserta kegiatan.
b. Meninjau kesiapan peserta kegiatan dalam mengikuti kegiatan seminar.
c. Melakukan identifikasi awal pengetahuan guru ( pretest ).
d. Doa.
e. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
f. Sambutan-sambutan.
g. Penyampaian materi “Sosialisasi Pendidikan Inklusi pada Siswa dengan Retradasi Mental  Ringan  beserta  Penanganannya  di  SMAN  51  Jakarta”  kepada  peserta seminar.
h. Diskusi terkait materi yang sudah diberikan.
i. Melakukan posttest
j. Penutupan seminar.
k. Evaluasi kegiatan.
3. Pasca pelaksanaan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan tim antara lain:
a. Tim melakukan evaluasi pelaksanaan seminar dengan mengukur perubahan yang dialami  peserta  sebelum  dan  sesudah  kegiatan  PkM  melalui  angket  yang dikembangkan berdasarkan kata kerja operasional kognitif taksonomi Bloom.
b. Tim  PkM  memberikan  upaya  tindak  lanjut  berdasarkan  hasil  evaluasi  yang diperoleh dari kegiatan seminar yang telah dilaksanakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Kegiatan PkM
Hasil  kegiatan  abdimas  yang  dilakukan  oleh  tim  dalam  pelaksanaannya  yaitu, PkM  Penguatan  Program  Inklusi  melalui  Layanan  Informasi  di  SMAN  51  Jakarta. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim PkM antara lain:
a. Sosialisasi dan Kemitraan
Tim memberikan informasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang  dapat  membantu  penyelenggaraan  pendidikan  di  SMAN  51  Jakarta. Selanjutnya, tim PKM dan pihak sekolah (mitra) melakukan diskusi dan pemetaan atas hal-hal yang menjadi hambatan mitra dalam penyelenggaraan pendidikan yang dialami. Lebih lanjut, Bidang Kesiswaan dan Pelayanan BK di SMAN 51 tersebut memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran dan hambatan yang dialami siswa  inklusi  untuk  mendapat  pendidikan  yang  sesuai  dengan  keterbatasannya. Kemudian, SMAN 51 Jakarta sebagai mitra menyatakan kesediaan dan menyetujui kontrak dengan tim PKM.
b. Seminar  dengan  topik  “Sosialisasi  Pendidikan  Inklusi  pada  Siswa  dengan Retradasi Mental Ringan beserta Penanganannya di SMAN 51 Jakarta”. Tim  memberikan  materi  praktis  tentang  pendidikan  inklusi  dan pendampingan  guru  BK  pada  siswa  dengan  retradasi  mental  ringan.  Penyajian materi  dimaksudkan  untuk  memperkaya  wawasan,  pengetahuan,  keterampilan, nilai dan sikap guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah  pada  siswa  dengan  retradasi  mental  ringan.  Selian  itu,  kegiatan  ini  juga memberikan  gambaran  penanganan  siswa  bagi  guru-guru  mata  pelajaran  dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:
1) Perencanaan  kegiatan  dilakukan  dengan  berkomunikasi  kepada  mitra,  yaitu Waka  Kurikulum  dan  Guru-guru  BK.  Hal  yang  dibahas  antara  lain: permasalahan yang dialami guru-guru dalam penanganan siswa dengan retradasi mental,  sarana  prasarana  yang  dapat  disediakan,  dan  perencanaan  waktu pelaksanaan kegiatan seminar dengan sasaran layanan guru-guru di SMAN 51 Jakarta.  Persiapan  lainnya  yaitu,  penyusunan  materi  dan  instrumen  penilaian yang lakukan oleh tim PkM.
2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu melakukan seminar dengan  topik  “Sosialisasi  Pendidikan  Inklusi  pada  Siswa  dengan  Retradasi Mental  Ringan  beserta  Penanganannya  di  SMAN  51  Jakarta”  dengan  sasaran kegiatan yaitu guru-guru dan pejabat di SMAN 51 Jakarta. Kegiatan dilakukan di  ruang  AULA  SMAN  51  Jakarta  dengan  diikuti  oleh  34  peserta.  Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:
a) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan materi pertama, yaitu Sosialisasi Pendidikan Inklusi di SMA.
Gambar 1. Seminar Materi Pertama “Pendidikan Inklusi”
b) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan materi kedua, yaitu Retradasi Mental Siswa dan Penanganannya.
c) Penutupan dengan meminta peserta seminar menyampaikan kesan dan pesan mengikuti  kegiatan,  yang  diberikan  melalui  angket.  Hasil  angket  tersebut digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  dan  tindak  lanjut  kegiatan  PkM selanjutnya.
Gambar 2. Seminar Materi Kedua “Penanganan Retradasi Mental”

## Gambar 3. Antusias Guru dalam Kegiatan Seminar
3) Evaluasi tim PkM untuk  menganalisis kelemahan dan kelebihan dari kegiatan yang  telah  berlangsung.  Hasil  evaluasi  akan  dijadikan  dasar  dalam pengembangan kegiatan selanjutnya yang dibutuhkan sasaran PkM dengan tema lanjutan atau lainnya, juga untuk mengatasi kelemahan sehingga tidak dialami pada kegiatan berikutnya.

## 2. Hasil yang Diperoleh
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui  pengisian  instrumen  yang  dilakukan oleh peserta seminar program inklusi sebanyak 34 guru, ditemukan gambaran statistika sebagai berikut:
Tabel 1. Deskripsi Wawasan Program Inklusi Guru N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Pretest 31 15 79 1537 49,58 18,720 Posttest 31 45 96 2361 76,16 12,715 Valid N (listwise) 31
Tabel  1.  Menunjukkan  bahwa  terdapat  perubahan  wawasan  guru  secara signifikan terlihat dari skor pretest dan posttest baik dari nilai minimun, maksimum, nilai sum , mean ,  dan  standar  deviasi.  Skor  minimun  hasil  tes  menunjukkan peningkatan  sebesar  30  setelah  guru  mengikuti  kegiatan  seminar.  Peningkatan tersebut  juga  terjadi  pada  skor  maksimum  yang  bertambah  hingga  17  poin.  Begitu juga pada skor mean yang mengalami peningkatan dari 49,58 hingga 76,16.
Lebih jauh kondisi wawasan program inklusi guru terlihat pada tabel 2 dan 3. Pada tabel tersebut wawasan program inklusi guru sebelum kegiatan PkM paling tinggi berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 71%. Sementara 29% lainnya, termasuk pada kategori rendah. Namun, setelah program PkM diberikan kepada guru melalui kegiatan layanan informasi ditemukan adanya perubahan secara positif. Pada
tabel 3 terlihat kondisi wawasan program inklusi guru paling tinggi masih berada pada kategori sedang sebesar 71 %, namun 29% lainnya berada pada kategori tinggi.
Tabel 2. Wawasan Program Inklusi Guru Sebelum PKM Kategori F % Rendah 9 29% Sedang 22 71% Tinggi 0 0% Total 31 100% Tabel 3. Wawasan Program Inklusi Guru Setelah PKM Kategori F % Rendah 0 0% Sedang 22 71% Tinggi 9 29% Total 31 100%
Jika  data  dianalisis  berdasarkan  selisih  skor  sebelum  dan  sesudah  diberikan kegiatan penguatan program inklusi melalui layanan informasi, maka ditemukan data seperti yang tergambar pada tabel 4. Di sini menunjukkan terdapat perubahan wawasan dengan  kategori  rendah  sebesar  13  %,  kategori  sedang  71%,  dan  kategori  tinggi sebesar 16%, artinya layanan informasi ini memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan wawasan guru terkait program inklusi yang diselenggarakan di sekolah.
Tabel 4. Kategori Perubahan Wawasan Program Inklusi Guru Kategori F % Rendah 4 13% Sedang 22 71% Tinggi 5 16% Total 31 100%
Jika  dilakukan  analisis  N-Gain,  maka  akan  diperoleh  hasil  sebagaimana tergambar pada tabel 6. Skor N-Gain yang diperoleh adalah sebesar 0,3≤ 0,42 ≤ 0,7 sehingga termasuk dalam kategori sedang.
Tabel 5. Kategorisasi tingkat N-Gain (Wiratsiwi, 2019)
Tabel 6. Hasil Skor N-Gain
Descriptives Statistic Std. Error Ngain_Score Mean .42 .071 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound .27 Upper Bound .56
5% Trimmed Mean .47 Median .56 Variance .156 Std. Deviation .395 Minimum -1 Maximum 1 Range 2 Interquartile Range 0 Skewness -2.394 .421 Kurtosis 6.269 .821 Ngain_Percent Mean 41.80 7.089 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 27.32 Upper Bound 56.27 5% Trimmed Mean 47.07 Median 56.41 Variance 1557.842 Std. Deviation 39.470 Minimum -96 Maximum 80 Range 176 Interquartile Range 35 Skewness -2.394 .421 Kurtosis 6.269 .821 Tabel 7. Tabel Paired Sampel T-Test Paired Differences T Significance Std. Deviati on Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference One- Sided p Two- Sided p Lower Upper PRETEST - POSTTEST 20.39 3.66 -34.06 -19.09 -7.25 <,001 <,001
Sementara untuk pengujian dengan analisis paired sampel t-test diperoleh hasil sebagaimana tertera pada tabel 7 dan tabel 8, dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, maka  dapat  dinyatakan  terjadi  perbedaan  secara  signifikan  antara  kondisi  sebelum diberikan layanan informasi dengan kondisi setelah diberikan layanan informasi.

## 3. Pembahasan
Dalam kegiatan yang diberikan dengan tema penguatan program inklusi melalui layanan  informasi  ini,  secara  lebih  terperinci  diperoleh  hasil  antara  lain: Pertama , meningkatnya  Wawasan,  Pengetahuan,  Keterampilan,  Nilai,  dan  Sikap  (WPKNS) yang  dimiliki  guru-guru  di  SMAN  51  Jakarta  dalam  menyelenggarakan  program inklusi bagi siswa dengan retradasi mental ringan di sekolah, lebih lanjut memberikan layanan  profesional  melalui  teknik-teknik  konseling  dalam  mengentaskan permasalahan yang dialami siswa retradasi mental sehari-hari di sekolah. Selain itu, materi  yang  diterima  secara  praktis  oleh  guru  dapat  memberikan  peningkatan kompetensi pedagogis, khususnya dalam pelayanan terhadap siswa retradasi mental ringan  di  sekolah.  Guru  bimbingan  dan  konseling  memiliki  pemahaman  sehingga mampu merencanakan pelaksanaan pendidikan inklusi kepada siswa, serta menguasai dengan  baik  teknik-teknik  konseling  yang  dapat  menjadi  masukan  bagi  pelayanan terhadap siswa retradasi mental ringan di sekolah. Sebagaimana fungsi dari pemberian layanan  informasi  bagi  peserta  layanan  yakni  memberikan  pemahaman  kepada
peserta tentang topik tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan efektifnya sehari-hari (Marisa et al., 2020).
Kedua, guru  bimbingan  dan  konseling  di  SMAN  51  Jakarta  terlihat  antusias dengan  kegiatan  yang  telah  berlangsung,  nampak  dari  kesungguhannya  dalam kegiatan PkM yang diselenggarakan dengan beragam pertanyaan yang memperkaya penguasaan  kompetensi  paedagogik  guru  dalam  memberikan  pembelajaran  efektif bagi siswa, khususnya pada siswa retradasi mental ringan di sekolah. Kegiatan PkM ini  juga  dikatakan  memberikan  solusi  bagi  permasalahan  yang  dihadapi  guru  mata pelajaran serta guru bimbingan dan konseling dalam memberikan pelayanan kepada siswa  retradasi  mental  ringan  di  sekolah.  Hal  ini  sejalan  dengan  terentaskannya permasalahan yang dialami peserta dalam layanan informasi yang memberikan materi secara  tuntas  terkait  dengan  kendala-kendala  yang  dihadapi  (N.  F.  Fitri  &  Adelya, 2017).
Ketiga ,  layanan  informasi  ini  juga  meningkatkan  kompetensi  sosial  guru, dimana antara guru BK dengan guru mata pelajaran saling memberikan pengalaman dan  dukungan  terhadap  rekanan  sejawatnya  dalam  mengembangkan  potensi  siswa khususnya  pada  siswa  penerima  program  inklusi  di  sekolah.  Ini  sejalan  dengan terfungsikannya  kegiatan  pengembangan  dari  pada  kompetensi  guru-guru  terkait dengan materi yang diberikan, juga terpeliharanya kondisi positif yang sudah ada dan menjadi  dasar  dalam  setiap  keputusan  yang  diambil  demi  keefektifan  proses pembelajaran inklusi bagi siswa (E. Fitri et al., 2016).
Keempat ,  layanan  ini  berupaya  mencegah  guru-guru  untuk  bersikap  dan bertindak  kurang  tepat  dalam  penanganan  siswa  dengan  kondisi  retradasi  mental ringan  di  sekolah.  Guru-guru  SMAN  51  Jakarta  melakukan  kegiatan  diskusi  yang dinamis  bersama  guru  mata  pelajaran  dalam  menyelesaikan  permasalahan  siswa khususnya dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi di sekolah. Dengan kata lain, para guru merencanakan dengan matang dalam menangani permasalahan yang dialami siswanya dengan ilmu pengetahuan yang baru diterimanya melalui kegiatan seminar (Wulandari, 2017).
Kelima ,  guru  bimbingan  dan  konseling  dan  guru  mata  pelajaran  juga berkomitmen  untuk  menerapkan  ilmu  yang  diterimanya  dalam  kegiatan ini  dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan akademik dan profesional khususnya dalam program pendidikan inklusi di sekolah.

## SIMPULAN
Kegiatan PKM Penguatan Program Inklusi melalui Layanan Informasi di SMAN 51  Jakarta  yang  telah  diselenggarakan  ini  dapat  disimpulkan  memberikan  perubahan secara positif terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru-guru untuk dapat meningkatkan kompetensi sebagai pendidik yang profesional. Hal tersebut dibuktikan  dengan  adanya  perbedaan  kondisi  secara  signifikan  antara  sebelum  dan sesudah  diberikan  layanan  informasi  dengan  skor  signifikansi  sebesar  0,001<0,005. Kegiatan ini dikatakan juga memberikan kontribusi positif ditunjukkan dengan  adanya antusias  yang  dinamis  para  peserta  seminar  selama  kegiatan  terlaksana,  dan  adanya perubahan  perilaku  dalam  merencanakan  program  pendidikan  inklusi  terhadap  siswa dengan retradasi mental ringan di sekolah, serta dalam penerapan teknik-teknik konseling dalam pengentasan masalah yang dialami siswa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Ansori,  A.  N.  (2020).  Jumlah  Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia  Menurut
Kementrian Sosial. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351 496/jumlah-penyandang-
disabilitas-diindonesia-menurut-kementerian-sosial.  Diakses  1  Oktober  2022 pukul 07.00
Edward  III,  George  C.  1980.  Implementing  Public  Policy.  USA:  Congresssional Quarterly Inc.
Fitri,  E.,  Ifdil,  I.,  &  Neviyarni,  S.  (2016).  Efektivitas  Layanan  Informasi  Dengan Menggunakan Metode Blended Learning Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar. Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling , 2 (2), 84–92.
Fitri, N. F., & Adelya, B. (2017). Kematangan emosi remaja dalam pengentasan masalah. JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia) , 2 (2), 30–39.
Hornby, G., & Hornby, G. (2014). Inclusive special education: The need for a new theory. Inclusive Special Education: Evidence-Based Practices for Children with Special Needs and Disabilities , 1–18.
Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. Jurnal Komunikasi , 12 (2), 127–140. Marisa,  C.,  Solihatun,  S.,  Adelia,  D.,  Fitri,  E.  N.,  &  Sahraza,  S.  (2020).  Counseling services  information  using  jigsaw  method  to  improve  students’  learning motivation. 1st International Conference on Folklore, Language, Education and Exhibition (ICOFLEX 2019) , 331–337.
Nursalim, Mochamad & Suradi. (2002). Layanan Bimbingan dan Konseling. Surabaya: Unesa University Press.
Prayitno,  &  Amti,  Erman.  (2013).  Dasar-dasar  Bimbingan  dan  Konseling.  Jakarta:  PT Rineka Cipta.
Sholihah,  I.  (2016).  Kebijakan  Baru:  Jaminan  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang Disabilitas. Sosio Informa, 2(2), 166–184. https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256 . Sulistyadi, H.  K. (2014).  Implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (1), 1–10. Tohirin.  2007.  Bimbingan  Dan  Konseling  Di  Sekolah  Dan  Madrasah.  Pekanbaru  :
Grafindo Persada.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 0932 147 (2003). http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20- 2003Sisdiknas.pdf . Widodo, J. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Winkel  &  Sri  Hastuti.  2006.  Bimbingan  Dan  Konseling  Di  Instuti  Pendidikan.
Yogyakarta : Media Abadi H. 323
Wiratsiwi, W. (2019). Tingkat Keefektifan Media Papercraft Struktur Bumi dan Matahari Terhadap  Hasil  Belajar  IPA  Siswa  Kelas  V  SDN  Gedongombo  III  Kecamatan Semanding  Kabupaten  Tuban. JURNAL  PENDIDIKAN  DASAR  NUSANTARA , 5 (1), 133–141.
Wulandari, W. (2017). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Layanan Informasi oleg  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  di  SMP  Negeri  3  Banjar  Baru.  Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, 3 (2), 25-31.