e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.17 No.1 Tahun 2017

## PERSAMAAN HAK: PARTISIPASI WANITA DALAM PENDIDIKAN
Nasir, Lilianti

## Universitas Muhammadiyah Kendari
dhion_zir@yahoo.com

## Abstrak
Fakta mengenai jumlah Anak Wajib Sekolah (AWS) perempuan bersekolah menduduki posisi terendah bila dibandingkan dengan jumlah anak wajib sekolah pria/laki-laki. Kebijakan pemerintah dengan pendidikan gratis seharusnya mampu mengikis hal tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian partisipasi wanita dalam akses pendidikan di desa Ululakara adalah: 1) Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat lokal mengenai pendidikan; 2) Untuk mendeskripsikan partisipasi wanita dalam pendidikan; dan 3) Untuk mendeskripsikan tantangan penyelenggaraan pendidikan. Penelitian yang merupakan penelitian deskriptif-kualitatif adalah sebuah kesatuan kegiatan meliputi observasi, wawancara, mendapatkan dokumen-dokumen terkait objek penelitian. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan pendekatan triangulasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diketahui persepsi masyarakat desa Ululakara terhadap pendidikan meliputi: a) Kebutuhan yang sangat penting; b) Prestige (gengsi); c) Solusi bagi masalah-masalah sosial; d) Keikhlasan, dan e) Pengorbanan. Partisipasi perempuan dalam pendidikan sangat tinggi tidak diikuti dengan pemberdayaan untuk menunjukkan kemampuan wanita dalam  berbagai kondisi. Hambatan atau Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi wanita di desa Ululakara yakni:  perbedaan tingkat sosial, sebaran sekolah yang tidak merata, mutu dan relevansi pendidikan, efisiensi dan efektifitas pendidikan, dan kebijakan pemerintah.
Kata Kunci: Konsep Pendidikan, Pendidikan bagi wanita

## Abstrak
Facts about the number of girl students occupy the lowest position compared to the number of male schoolchildren. Government policy by making free for education suppose to be able to erode it. The aim of research on women's participation in access to education in Ululakara village is: 1) To describe local people's perceptions of education; 2) To describe women's participation in education; and 3) To describe the challenges of education implementation. The research is a descriptive-qualitative research is a unity of activities include observation, interviews, get documents related to the object of research. Testing data credibility is done by triangulation approach. Based on the tracking conducted, it is known that Ululakara village community perceptions on education include: a) very important needs; b) Prestige; c) Solutions for social problems; d) Sincerity, and e) Sacrifice. Women's participation in higher education is not followed by empowerment to demonstrate women's abilities under various conditions. Obstacles or Challenges of Implementation of Education for women in Ululakara village are: social level differences, unequal distribution of schools, quality and relevance of education, efficiency and effectiveness of education, and government policies.
Keywords: education concept, education for women.

## PENDAHULUAN
Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan  pada dasarnya dilahirkan dengan hak yang sama (Bertrand, 2010: 1581). Oleh karena itu, sudah  seharusnya mereka memiliki akses  yang sama pula
dalam segala hal, diantaranya: pendidikan, pengambilan keputusan, kesehatan, dan pelayanan penting lainnya. Meskipun pemerintah telah memiliki kebijakan untuk memberantas buta huruf, tetap saja banyak anak-anak, remaja, dan
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.17 No.1 Tahun 2017
p-issn 1412-5889
dewasa yang tidak berpendidikan
khususnya kaum perempuan.
Banyak faktor yang menjadi penyebab ketimpangan gender, seperti adat atau tradisi, agama, maupun kebijakan negara yang bias gender (Rosyidah & Dwisetyani: 2007). Setiap masyarakat memiliki berbagai aturan untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminime atau maskulin , sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri.
Sebagai kelompok individu yang masih teguh dengan norma nenek moyang, masyarakat Desa Ululakara beranggapan bahwa keikutsertaan wanita dalam memperoleh pendidikan adalah hal
yang menerobos adat kebiasaan yang sudah sejak lama dipegang teguh oleh masyarakat. Desa yang berada pada wilayah administratif konawe selatan kota kendari memiliki jumlah keseluruhan penduduk sekitar 1.852 keluarga. Adapun gambaran institusi pendidikan sekolah di desa Ululakara yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing 1 sekolah, dan tidak ada Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri.
Selain itu, diperoleh dari kantor desa Ululakara diperoleh informasi jumlah warga wajib sekolah dengan sebaran ditinjau dari usia, jenjang pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut: No Usia Jumlah Jumlah Anak Masih Sekolah L P L P 1 2 3 4
5 – 7 Tahun 7 – 13 tahun 13 – 15 tahun 16 – 18 tahun 43 78 89 71 63 66 81 77 23 45 39 53 19 28 31 22 Sumber : Kantor desa Ululakara, 2013 Tabel di atas mengilustrasi jumlah Anak Wajib Sekolah (AWS)
wanita/perempuan menduduki posisi terendah bila dibandingkan dalam akses pendidikan dengan jumlah anak wajib sekolah pria/laki-laki. Selain itu, besaran dari setiap gender AWS yang teridentifikasi mengenyam pendidikan tidak lebih dari 60% dari total anak. Atas dasar data di atas, memicu ketertarikan mengungkap serta menganalisa fakta yang ada.
Berdasarkan latar belakang di atas, diajukan beberapa poin yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana persepsi masyarakat desa Ululakara mengenai pendidikan?; 2) Bagaimana partisipasi wanita dalam pendidikan? Penelitian yang merupakan penelitian deskriptif-kualitatif adalah sebuah kesatuan kegiatan meliputi observasi, wawancara, mendapatkan dokumen-dokumen terkait objek
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.17 No.1 Tahun 2017
penelitian. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode.

## PARTISIPASI WANITA DALAM PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT DESA ULULAKARA

## 1. Kedudukan Pendidikan Bagi Masyarakat Lokal
Pendidikan memiliki karakter yang universal. Pandangan suatu masyarakat tertentu atas pendidikan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berdasarkan kesimpulan penulis, penyelenggaraan pendidikan saat ini digolongkan dalam beberapa karakter, yakni; 1) pendidikan masyarakat; dan 2) pendidikan formal. Pendidikan masyarakat atau sekolah masyarakat merupakan proses pendidikan praktis yang berlangsung tanpa diorganisasi untuk memberikan keterampilan dan kemampuan teknis tertentu, dan dianggap penting untuk bekal dikemudian hari (Kahwad, 2012: 5). Pada masyarakat primitif, manusia terampil seperti pekerjaan tukang kayu, tukang logam, juru masak, penjahit, petani dan lain-lain pada umumnya dipelajari melalui pemagangan. Sedangkan pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang terorganisasi secara sistematis dan diselenggarakan untuk mengasah keterampilan kognitif, afektif dan psikomotorik para siswa.
Menurut Nasution pendidikan adalah interaksi individu dengan
anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan. Pendidikan berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata  sosial keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi dengan baik.
Dalam pandangan masyarakat lokal, pendidikan saat ini adalah keniscayaan. Untuk bisa survive dalam  kehidupan, manusia harus dibekali oleh pendidikan. Dengan pendidikan, proses kehidupan bisa dilalui lebih mudah. Banyak kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak berdatangan, hingga memperoleh tempat yang tinggi atau terhormat dalam status kemasyarakatan.
Bagi masyarakat lokal pendidikan sangat bermanfaat bagi anak. Masyarakat perlu faham sebagai orangtua, betapa pentingnya pendidikan. Anak adalah titipan tuhan dan untuk itu mereka perlu dididik dan diajar dalam segala aspek kehidupan. Itulah konsep dasar nenek moyang tentang pendidikan. Implementasi dari konsep dasar itu tentu tidaklah sederhana. Dalam perkembangannya, tidaklah mungkin bagi orangtua memberi semua yang dibutuhkan oleh anak. Dengan keterbatasan yang dimiliki seperti keterbatasan waktu dan kemampuan
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.17 No.1 Tahun 2017
p-issn 1412-5889
tentu memerlukan sekolah untuk
mendidik anak.
Selain penddikan formal, orang juga melupakan bahwa pendidikan masyarakat sangat penting bagi tmbuh dan kembang anak menjadi manusia dewasa. Pendidikan masyarakat disini dimaknai sebagai proses menyeluruh dalam bermasyarakat. pendidikan /sekolah masyarakat meliputi pendidikan menghadapi dunnia yang nyata dan juga pendidikan mental. Masukan positf yang terinput dari keluarga dan masyarakat sejak dini dan terus menerus akan membantu anak memiliki karakter dan kepribadian yang luhur. Dilain pihak, untuk mempersiapkan anak dengan masa depannya tentu diperlukan pendidikan yang dapat membantu dan membekali anak menghadapi dunia kerja.

## 2. Keikutsertaan Wanita Dalam Proses Pendidikan
Banyak orang beranggapan bahwa dunia ilmu pengetahuan adalah milik kaum laki-laki. Seolah- olah, kaum wanita tidak memiliki kontribusi apa-apa dalam bidang ilmu pengetahuan. Padahal dalam sejarah yang panjang, banyak wanita yang berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena memang definisi pendidikan adalah suatu usaha  yang dilakukan individu- individu baik laki-laki maupun perempuan untuk mentransmisikan
nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan bentuk-bentuk ideal kehidupan dalam meneruskan aktivitas kehidupan secara efektif dan berhasil (Wahab, 2007).
0T Keinginan untuk lebih meningkatkan kualitas kaum perempuan dewasa ini telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi kaum perempuan di dunia pendidikan bahkan di beberapa daerah maju, tingkat partisipasi kaum perempuan di dunia pendidikan sangat tinggi dibandingkan kaum laki- laki. Namun demikian, tingginya partisipasi perempuan di dunia pendidikan belum diiringi dengan perubahan kultur yang menunnjukkan keseimbangan antara fungsi dan potensi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu satu hal dari tujuan emansipasi adalah mendorong terwujudnya kesertaan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
David Archer (2006) menyebutkan bahwa salah satu kegagalan yang sangat serius di dunia pendidikan dalam upaya global mengejar tujuan emansipasi  (persamaan hak) adalah akses kaum perempuan di dunia pendidikan. Menuutnya lebih dari 100 juta anak didunia tidak memiliki akses ke sekolah,   d a n   59% dari mereka adalah anak-anak perempuan. Lebih dari itu, lebih dari satu juta orang dewasa tidak bisa baca-tulis, dan dua- pertiganya adalah perempuan.
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
8T Thompson (2003: 10) mencatat bahwa meskipun di negara-negara maju seperti di Amerika dan negara-negara eropa angka partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan sudah tinggi, bahkan dalam beberapa kasus lebih tinggi dari laki-laki. 8T Namun demikian, bidang-bidang yang digeluti adalah b i d a n g - b i d a n g y a n g 8T secara tradisional memang identik dengan perempuan 8T ,   seperti pendidikan, pekerja sosial, dan keperawatan. Dalam bidang-bidang yang 8T sering disamakan dengan pekerejaan kaum laki-laki, tingkat partisipasi 8T perempuan masih dapat dikatakan rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang tersebut, di samping kurangnya  m i n a t   p e r e m p u a n d i  d u n i a   i t u ,   a d a l a h   a d a n y a d i s k r i m i n a s i   j e n d e r   d i b i d a n g - bidang tersebut. Falcioni (2006) menyebutkan bahwa struktur lembaga-lembaga bidang  sains dan tehnik sering tidak akomodatif terhadap perempuan. Mengutip sebuah laporan panel tentang partisipasi perempuan dalam bidang sains dan teknik b a h w a   “ 8T kaum perempuan masih menjadi minoritas di fakultas-fakultas sains dan teknik di universitas-universitas riset 8T d a n   p a d a   umumnya mereka tidak memiliki
dukungan dan fasilitas sebaik kaum laki-laki”,  bahkan laporan itu juga menyatakan bahwa “perempuan cenderung memperoleh perlakuan yang diskriminatif dalam bidang sains dan tehnik” (Falcioni, 2006:  1).
Empat Teori tentang gender dan pendidikan, Thompson (2003) mengidentifikasi empat teori berbeda tentang gender dan pendidikan, yaitu: Socialization, gender-difference, structural dan deconstructive .
Teori sosialisasi berpandangan bahwa selama ini telah terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, baik di rumah maupun di sekolah. Siswa p e r e m p u a n   s e r i n g   k a l i d i p e r l a ku k a n tidak sama dengan laki-laki. Akibatnya, presetasi kaum perempuan di bidang pendidikan tidak setara dengan laki-laki. Teori ini berpandangan bahwa “jika kita menginginkan kaum perempuan untukberkembang, maka mereka harus diperlakukan sama ( equally ) dengan kaum laki-laki”
Keinginan dari para pendukung teori ini bahwa kaum perempuan harus diperlakukan sama dengan kaum laki- laki, nampaknya berkembang dari kenyataan  sosial bahwa kaum perempuan tidak memperoleh pengakuan, perlakuan dan ekpektasi yang sama dengan laki-laki.
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.17 No.1 Tahun 2017
p-issn 1412-5889
Dengan kata lain, kaum laki-laki dianggap lebih superior dibanding kaum perempuan. Oleh sebab itu, teori ini perlu menekankan aspek penyetaraan perlakuan terhadap gender yang berbeda. Keyakinan para pendukung teori ini akan pentingnya kesamaan perlakuan, nampaknya tidak memperhatikan faktor perbedaan genetic yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Sehingga perlakuan apapun yang diperoleh siswa laki-laki harus diterima secara sama oleh kaum perempuan.
Padahal tidak semua hal bisa diterapkan secara sama kepada laki- laki dan perempuan para pendukung teori ini meyakini bahwa jika di sekolah siswi perempuan diperlakukan sama dengan siswa laki- laki, maka lambat laun akan terbentuk pula kesetaraan yang pada gilirannya akan membentuk masyarakat yang equal, yaitumasyarakat yang tidak membeda-bedakan fungsi sosial perempuan dan laki-laki.

## 3. Hambatan atau Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan
Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan    yakni  jumlah AWS di Indonesia masih sedikit yang terdaftar di sekolah. Menurut data UNESCO tahun 2009, ranking  Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan terus mengalami kemerosotan. Pada tahun 2007, ranking  Indonesia berada diurutan ke-58 dari 130 negara, sedangkan pada tahun 2008
turun ke ranking ke-63 dari 130 negara. Pada tahun 2009, ranking Indonesia bahkan kian merosot hingga di peringkat ke-71 dari 129 negara. Semua hal di atas dikarenakan jumlah AWS di Indonesia masih sedikit yang terdaftar disekolah. Fakta hasil penelitian Unesco di atas juga terjadi di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan beberapa  factor hambatan atau tantangan penyelenggaraan pendidikan.
Seperti diketahui pendidikan menjadi sebuah kebutuhan utama dan syarat untuk kemajuan suatu bangsa (Dostie, 2011: 141). Pendidikan sudah mulai diajarkan semenjak kita dilahirkan, pendidikan mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pendidikan keluarga, lingkungan, dan pendidikan formal atau sekolah. Bila setiap orang di suatu bangsa memiliki kualitas   pendidikan yang baik dan berkualitas, maka kemajuan dan kemakmuran orang atau bangsa tersebut dapat tercapai. Selain itu dengan kualitas pendidikan yang baik dan berkualitas maka akan baik pula ekonomi suatu bangsa. Karena kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa tersebut.
Ketika berbicara masalah pendidikan maka tidak terlepas dari bagaimana pendidikan itu bisa dirasakan oleh seluruh pelosok di manapun. Dari analisa peneliti, masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.17 No.1 Tahun 2017
a. Perbedaan Tingkat Sosial Pernyataan World Development Report bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap, dan
menyebarluaskan pengetahuan. Namun akses terhadap pendidikan tidak tersebar secara merata dan golongan miskin paling sedikit mendapat bagian ( USAID, 2001). . Kasus ini dapat ditemukan  di Indonesia yang pendidikannya belum merata antara masyarakat miskin dan golongan masyarakat menengah keatas. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang pendidikan seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah mempunyai tugas yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas dalam pemerataan pendidikan adalah untuk masyarakat miskin.
b. Sebaran Sekolah yang Tidak
Merata
Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran
dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut  jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis.
Sebagian besar pendirian lembaga pendidikan-lembaga pendidikan masih berada dan berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan minat untuk membangun lembaga pendidikan di daerah pedesaan masih sangat kurang. Padahal dengan kebutuhan pendidikan yang sangat besar di daerah seharusnya di prioritaskan   pembangunan yang cukup besar pula.
Reward sangat diperlukan mengingat akhir-akhir ini permasalahan pendidikan bukan karena tenaga yang kurang akan tetapi sikap pemerintah yang kurang menghargai profesi guru apalagi yang bertugas di daerah pedalaman yang serba mendapat keterbatasan dan kekurangan baik fasilitas maupun keamanan. Dalam propernas tahun 2000- 2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan pada poin pertama menyebutkan: “Mengupayakan perluasan dan pemeraatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.17 No.1 Tahun 2017
p-issn 1412-5889
bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya Manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peninggakatan anggaran pendidikan secara berarti“. Dan pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk  pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara.
Dari  penjelasan  tersebut dapat dilihat bahwa Pemerataan Pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasrana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.
c. Mutu dan relevansi pendidikan Mutu sama halnya  dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang
dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkut paut, kait mangait,  dan berguna secara langsung. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan.
Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga  dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara ojektif dan teratur. Uji banding antara mutu pendidikan suatu  daerah dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi unutk penyempurnaan proses dan hasil pendidikan.
Akibat dari pelaksanaan pendidikan tersebut adalah
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.17 No.1 Tahun 2017
menjadi sekolah cenderung
kurang fleksibel, dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan waktu dan masyarakat. Pada pendidikan tinggi, pelaksanaan kurikulum ditetapkan pada penentuan cakupan materi yang ditetapkan secara terpusat, sehingga perlu dilaksanakan perubahan kearah kurikulum yang berbasis kompetensi, dan lebih peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar.
Melihat permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah kerja sama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dilihat jika suatu lembaga tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian atau industri, maka kualitas dan mutu dari peserta didik dapat ditingkatkan, khususnya dalam bidang akademik seperti tekonologi industri.
d. Efisiensi dan efektifitas pendidikan Pelaksanaan proses pendidikan  yang efisien adalah apabila  pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarng ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumberdaya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.
Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya.  Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memeiliki kualitas SDM yang mantap. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran.
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.17 No.1 Tahun 2017
p-issn 1412-5889
Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kulitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan meghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk mengahdapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien.  Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi dikalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ini akan lebih bermanfaat dalam usaha penghematan waktu dan tenaga.
KESIMPULAN Sebagai kesimpulan yang diberikan peneliti adalah: pendidikan adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan pendidikan perempuan. Sehubungan dengan itu maka budaya-budaya dan segala hal yang menghambat kesempatan kaum perempuan  untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilanya harus diluruskan dan diperhatikan oleh yang berdaya
seperti pemerintah, orangtua terhadap anak, orang yang kaya terhadap orang miskin karena pendidikan adalah salah satu jalan menjadikan perempuan sebagai agen perubahan dan bukan sekedar penerima program pemberdayaan secara pasif.

## DAFTAR PUSTAKA
Archer, David. (2006). Personality Theories; Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia (terjemahan oleh Inyiak Ridwan Muzir). Prismasophie; Yogyakarta.
Bertrand, Marianne. (2010). New perspectives on gender. Handbook of Labor Economics 4b, 1545-1592.
Dostie, Benoit. (2011). Wages, productivity and ageing. De Economist 159 (2), 139-158.
Fakih, Wahab. (2007). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Falcioni. (2006). Bias “Gender dalam Pendidikan: Jurnal Perempuan . No. 44 Vol. 9, hal 17 -19. Diakses pada 7TU http://www.gender.pendidikan .edu/classes/soc758/mirowsky/ spring2000/pdf/prb.gender.po wer.popchng.pdf U7T tanggal 3 Desember 2013.
Kahwad. (2012). Upaya Sederhana Perkuat Keterlibatan Kaum Hawa . Harian Kompas: 31 September 2014.
e-issn 2614-0578 p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.17 No.1 Tahun 2017
Nasution. (2010). Perempuan Manajer Peluang dan
Tantangan . Dalam kumpulan artikel ”Perempuan Indonesia”.
Pustaka Sinar Harapan.
Rosyidah & Dwisetyani. (2007). Gender and Productive Healthy Study: Folicy Brief No. 10 . Australian Demographic and Social Research Institute: The Australian National University.
8T Thompson. (2003). 8T Caring in Context: Four Feminist Theories on Gender andEducation’ Curriculum Inquiry . Vol. 33 No. 1. hh. 9-65.
USAID. (2001). “Gender, Information Technology and Developing Countries: An Analytic Study. Washington, DC.