## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 112-132 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## 112
Fungsi Dewan Rakyat  Daerah Pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Admnistrasi Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu
Try Saldi 1,2 , Andi Pangerang Moenta 3 & Marwati Riza 3 1’2 Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
3 Fakulultas Hukum Hukum, Universitas Muslim Indonesia
2 Koresponden Penulis, Email: masturalarisa17@gmail.com
Artikel info
Artikel history: Received; 04-02-2022 Revised: 05-03-2022 Accepted: 15-04-2022 Published: 20-04-2022
Keywords: People's Council; Supervision; Government
Kata Kunci: Dewan Rakyat; Pengawasan; Pemerintah
Abstract. The  Research  objective  to  analyze  the  function  of  DPRD  in supervising  the  administration  of  population  administration  and  civil disability services in Pasangkayu Regency and its inhibiting factors. This research was conducted using the socio-legal method. The results of this study indicate that: (1) the supervision carried out by the DPRD of the Pasangkayu Regency has not been optimal in carrying out its functions and  duties  so  that  the  community  is  less  sure  of  the  local  government that carries out the implementation of public services, especially in the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency. (2) the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency has obstacles and obstacles such as the community still getting a lot of brokers,  the  geographical  location  of  the  area  is  very  remote,  the number  of  additional  requirements  for  population  administration  and the  lack  of  facilities  and  infrastructure  to  support  population administration and civil registration services. also find the lack of public awareness of the importance of population data and civil dissolution . Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  fungsi  DPRD  Pada pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  kependudukan dan  pencacatan  sipil  Kabupaten  Pasangkayu  dan  Faktor-  faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosio  legal.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  :  (1)  pengawasan yang  di  lakukan  oleh  DPRD  kabupaten  pasangkayu  belum  optimal dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  sehingga  masyrakat  kurang yakin  terhadap  pemerintah  daerah  yang  melakukan  penyelenggaraan pelayanan publik terkhususnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil  kabupaten  pasangkayu.  (2)  dinas  kependudukan  dan  pencatatan sipil  kabupaten  pasangkayu  terdapat  hambatan  dan  kendala  seperti masyrakat  masih  banyak  mendapatkan  calo,  letak  geografis  daerah yang  sangat  terpencil,  banyaknya  syarat  tambahan  administrasi kependudukan dan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu di temukan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan pencacatan sipil.
Coresponden author:
* Email: masturalarisa17@gmail.com
A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  merupakan  alat  kelengkapan  negara  yang  diposisikan  untuk melayani  dan  menampung  aspirasi  masyarakat  di  daerah  Dengan  berkembangnya gagasan  bahwa  kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat,  maka  badan  legislatif  sebagai perwujudan  perwakilan  rakyat  menjadi  badan  yang  berhak  menyelenggarakan kedaulatan itu (Moenta, 2018) . Reformasi membuat perbedaan yang tajam antara tugas dan  wewenang  lembaga  legislatif  saat  ini  dengan  tugasnya  masa  lalu.  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  atas  perubahan  undang-undang  no  9  tahun  2015  tentang Pemerintahan  Daerah  sebagai  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang 9  tahun 2015,  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  mengalami  pergeseran  dari executive heavy menjadi legislative  heavy yang  berarti  memberikan  kewenangan  yang  lebih  luas kepada  lembaga  legislatif  daerah (Rahmatulah,  2013) .  Sedangkan  dalam  Undang- Undang  Nomor    23  Tahun  2014  atas  perubahan  undang-undang  9  tahun  2015  diatur tentang  pemerintahan  daerah.  Kedudukan  DPRD  sebagai  badan  legislatif  daerah  dan mitra kerja Pemerintah Kota/Kabupaten yang sejajar (Rahayu, 2022) .
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  atas  perubahan  undang-undang  9 tahun  2015  Tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagai  suatu  tuntutan  reformasi  dinegeri ini,  oleh  kalangan  luas  diharapkan  akan  mampu  menjadi  batu  penjuru  (corner  stone) bagi  terwujudnya  masyarakat  sipil  yang  demokratis (Ridwansyah,  2018) .  Dalam menjalankan  fungsi  sebagai  Badan  Legislatif  Daerah,  DPRD  mempunyai  kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja daerah.Sedangkan dalam menjalankan sebagai Badan Refrensentatif  Daerah,  DPRD  berhak  meminta  pertanggungjawaban  Kepala  Daerah, sebagaimana  disampaikan  Wasistiono  yang  menyatakan  bahwa.  “kedudukan  DPRD secara implisit lebih tinggi dibandingkan kepala daerah.Akan tetapi posisi lebih tinggi ini tidak dijalankan setiap hari” (Trisna, 2018) .
Peranan  DPRD  dalam  membuat  Peraturan  Daerah  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  atas  perubahan  undang-undang  nomor  9  tahun  2015  bersama pemerintah daerah mempunyai suatu kewajiban berupa peraturan daerah sebagai asas pelaksanaan desentralisasi dalam rangka usaha mengatur dan mengurus rumah tangga daerah (Taufiqurrahman, 2019) . Apabila dicermati lebih dalam kehidupan pemerintah daerah  pada  khususnya,  rancangan  peraturan  daerah  lebih  banyak  datang  dari  badan eksekutif.Idealnya DPRD dapat menjadi tempat sumber ide, sumber inisiatif dan sumber konsep  dalam  berbagai  rancangan  peraturan  daerah  sebagai  representasi  kedaulatan rakyat.
Meskipun  datangnya  rancangan  peraturan  daerah  lebih  dominan  dari  pihak  eksekutif, Menurut Modeong mengatakan bahwa  Meskipun Undang Undang menyebutkan bahwa kepala  daerah  menetapkan  Peraturan  Daerah  dengan  persetujuan  DPRD,  tidak  berarti bahwa  semua  kewenangan  membuat  peraturan  daerah  ada  pada  Kepala  Daerah  dan DPRD  hanya  memberikan  persetujuan  saja (Inggit, et.al, 2017) .  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)    dilengkapi  dengan  hak-hak  inisiatif  dan  hak  mengadakan perubahan.Bahkan  persetujuan  itu  sendiri  mengandung  kewenangan  menentukan (decicive).
Menunjukkan  betapa  kuatnya  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  DPRD  dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  badan  legislatif  daerah.  Secara  de  yure  DPRD mempunyai  mempunyai  posisi  yang  sangat  kuat  dan  setara  dengan  eksekutif.  Akan
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 114
tetapi  secara  de  faktor  masih  harus  dibuktikan  oleh  para  anggota  DPRD  untuk  benar- benar  dapat  melaksanakan  fungsinya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  juga  aspirasi  dari  masyarakat.berdasarkan  hasil  observasi  DPRD sebagai  Badan  Legislatif  Daerah  belum  menjalankan  fungsi  dan  wewenangnya  secara optimal.  Kinerja  DPRD  dalam  pembuatan  Peraturan  Daerah  bersama  Pemerintah Daerah, belum berjalan dengan baik (Santoso, 2011) .
Kabupaten Pasangkayu dengan ibu kota Pasangkayu, termasuk kabupaten termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Barat. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten  Mamuju.  Kabupaten  ini  merupakan  gabungan  dari  kecamatan  Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001. Pada tanggal 27 Januari  2003,  terbitlah  Keputusan  DPR  RI  yang  menyetujui  Mamuju  Utara  sebagai kabupaten  baru.  Saat  itulah  perhatian  masyarakat  tertuju  kepada  Pemerintahan  baru Mamuju  Utara.  Dimana  sekitar  100.000  jiwa  penduduk  Mamuju  Utara  mencurahkan perhatiannya  demi  mambangun  kabupaten  baru  ini.  Desa  Sarudu  Kecamatan  Sarudu adalah merupakan salah satu tempat sejarah dimulainya pembentukan Mamuju Utara. Pada  tanggal  18  Juni  2001,  pertemuan  awal  yang  dilakukan  oleh  Komite  aksi pembentukan  Mamuju  Utara.  Dari  sinilah  terlahir  sederetan  tokoh  pembentukan Kabupaten Mamuju Utara seperti bapak YAUMIL RM, AGUS AMBO DJIWA dan sederetan tokoh lainnya yang tergabung dalam Komite.
Hanya dalam tempo 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Pemerintah menyatakan Kabupaten Mamuju  Utara  resmi  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2003. Peresmian Kabupaten Mamuju Utara ini adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju dengan 4 (empat) Kecamatan, 31 (tiga puluh satu) Desa dan 129 (seratus dua puluh  sembilan)  Dusun.  Pada  Tahun  2017,  dengan  perjuangan  para  tokoh  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mamuju  Utara  melalui  sejumlah  pertemuan  di  DPR  RI dan  Kementerian  Dalam  Negeri,  akhirnya  pada  tanggal  28  Desember  2017  Presiden Republik  Indonesia  Bapak Joko  Widodo,  resmi  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  61  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Nama  Kabupaten  Mamuju  Utara  menjadi Kabupaten Pasangkayu. Dengan perubahan nama tersebut tercapailah hasrat para tokoh penggagas  terbentuknya  kabupaten  ini  yang  mengingikan  nama  kabupaten  adalah Kabupaten Pasangkayu.
Kabupaten  pasangkayu  sebagai  daerah  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Mamuju memiliki  tanggung  jawab  besar  guna  mewujudkan  keberhasilan  daerah  melalui beberapa  indikator.  Selama  kurun  waktu  18  tahun  menjadi  kabupaten,  kabupaten pasangkayu  memiliki  tekad  untuk  berdiri  sebagai  daerah  yang  mengutamakan peningkatan  kualitas  pelayanan  admnistrasi  publik  dan  pemerataan  kesejahteraan masyarakat yang termaksud dalam misi dan visi pemerintahan saat ini.
Salah  satu  pelayanan  admnistrasi  publik  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak masyarakat  sebagai  warga  negara,  yakni  pelayanan  administrasi  kependudukan. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan menjelaskan  bahwa  administrasi  kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan  serta  penggunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  admnistrasi  dan pembangunan  sektor  lain.  Selain  itu,  administrasi  kependudukan  kemudian menegaskan;  menjelskan  mengenai  pentingnya  pemenuhan  hak  kependudukan  warga
negara,  bahwa  setiap  penduduk  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  dokumen kependudukan,  pelayanan  yang  sama  dalam  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan sipil,  perlindungan  atas  data  pribadi,  kepastian  hukum  atas  kepemilikan  dokumen, Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya di kabupaten pasangkayu
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pasangkayu seperti meningkatkan  kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil namun  sejauh  ini  masih  dirasakan  belum  memberikan  hasil  sebagaimana  yang diharapkan.  Ada  beberapa  faktor  yang  dinilai  sebagai  kendala  diantaranya,  kurangnya sarana atau fasilitas, SDM aparatur dan kebudayaan. belum adanya parameter yang valid terhadap  indikator  kinerja  institusi  pelayanan  di  dinas  kependudukan  dan  pencatatan sipil.
Sarana atau fasilitas, SDM aparatur, dan kebudayaan seringkali dijadikan sebagai alasan dan penyebab Rendahnya kinerja birokrasi pelayanan administrasi  kependudukan dan pencatatan  sipil  kabupaten  pasangkayu.  pelayanan  administrasi    yang  cenderung formalistik  dan  tidak  peka  terhadap  permintaan  masyrakat  menyebabkan  pelayanan administrasi seringkali diabaikan oleh masyrakat kabupaten pasangkayu.
Pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil menunjukkan dominasinya sebagai  pemain  utama  dalam  pelayanan  administrasi  dasar.  Pelayanan  administrasi kependudukan  dan  pencacatan  sipil  merupakan  suatu  pelayanan  yang  paling  utama dalam menjalankan pemungutan pajak dan penggunaan dana-dana pemerintah lainnya. Oleh  karena  itu  hal  tersebut  yang  tidak  dapat  membuat  penyediaan  pelayanan administrasi  tersebut  menjadi  tidak  efisien  khususnya  apabila  terjadi  kesenjangan, sarana  atau  fasilitas,  sumberdaya  manusia,  kebudayaan  dan  kapasitas  dari  pelayanan Administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang  menyebabkan  institusi Administrasi Publik menjadi tidak efektif
Masalah  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kabupaten pasangkayu  daerah  yang  baru  mengalami  Pemekaran  memiliki  ciri  yang  cenderung pungli atau calo terhadap masyrakat apalagi yang berkaitan dengan pengadaan produk- produk  pelayanan  administrasi  yang  bersifat  kewajiban  seperti  kartu  tanda  penduduk (KTP),  kartu  keluarga(KK),  akta  kelahiran  dan  lain-lain  di  Daerah  Kabupaten Pasangkayu.
Terjadinya  pungli  atau  calo  yang  berkaitan  dengan  jenis-jenis  produk  pelayanan administrasi yang bersifat kewajiban, memang hanya melibatkan biaya transaksi antara pemberi  layanan  dengan  individu  masyarakat  yang  relatif  kecil  tetapi  biaya-biaya transaksi tersebut melibatkan porsi populasi yang sangat besar karena itu pungli atau calo  dengan  menggunakan  instrumen  produk-produk  pelayanan  administrasi kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten pasangkayu tersebut bisa jadi memiliki dampak yang sangat luas.
Pemerintah  Daerah  kabupaten  pasangkayu  pelaksanaan  harus  meningkatkan  kualitas pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  pencacatann  sipil  kepada  masyrakat kabupaten  pasangkayu,  karena  pada  hakikatnya  kualitas  ditentukan  hanya  oleh masyarakat  kabupaten  pasangkayu.  Sejauhmana  pemerintah  kabupaten  pasangkayu memiliki perhatian atau kepedualian terhadap masyrakat dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil..
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 116
Pada Hakikatnya sebuah pelayanan administrasi itu secara sederhana haruslah  cepat, bisa    lebih  mudah,  dan  bisa  lebih  efektif,  tanpa  adanya  pemugutan  biaya  terhadap masyarakat.  namun  paradigma  seperti  ini  akan  bergeser  jika  pemerintah  daerah kebupaten pasangkayu tidak mampu mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif serta  pengawasan  yang  kuat  yang  di  lakukan  oleh  DPRD  kabupaten  pasangkayu. sebagaimana  mestinya  terutama  ini  menjadi  tantangan  besar  bagi  pemerintah  daerah kabupaten  pasangkayu  dan  DPRD  kabupaten  pasangkayu  dalam  melakukan pengawasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil.
Pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  pencacatan  sipil  di  kabupaten  pasangkayu harus  ditingkatkan  baik  melalui  gerakan    kultural,    struktural,  maupun    sosialisasi membangun  masyarakat akan pentingnnya   pelayanan admnistrasi kependudukan dan pencacatan  sipil  yang  sangat  berkualitas.  Sangat  di  butuhkan  kerjasama  yang  baik antara seluruh komponen pemerintah daerah kabupaten pasangkayu, DPRD kabupaten pasangkayu  dan seluruh masyarakat kebupaten pasangkayu untuk tetap menyusun dan mengawasi  jalannya  peraturan  daerah  kabupaten  pasangkayu  dalam  hal penyelenggaraan  pelayanan  admnistrasi  kependudukan  dan  pencacatan  sipil  di kabupaten  pasangkayu  melalui  komitmen  yang  jelas  dan  terarah  guna  mewujudkan daerah  pemekaran  baru  yang  betul-betul  berorientasi  pada  kepentingan  pelayanan publik yang efisien serta baik bukan hanya kepentingan individu atau golongan.
Membangun, mewujudkan/menerapkan Good Governance , bukan hanya berupa masalah perbaikan  kondisi  dan  komitmen  dan  masyarakat  yang  memiliki  berbagai  macam kelompok  sosial  dengan  kondisi  dan  kepentingan  yang  berbeda.  Prioritas pengembangan  sarana  atau  fasilitas,  sumber  daya  aparatu  dan  budaya  masyrakat diarahkan pada penciptaan Good Governance dengan kebijakan yang mengarah kepada penerapan  prinsip-prinsip Good  Governance antara  lain  peningkatan  efektivitas pengawasan,  peningkatan  kualitas  pelayanan  admnistrasi,  dan  peningkatan  budaya kerja,  etika  birokrasi,  dan  peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  administrasi  negara, dan lainnya. Oleh karena itu, maka DPRD Kabupaten pasangkayu diberikan kewenangan, antara  lain  melakukan  pengawasan  terhadap  Pemerintahan  Daerah  sebagai  yang  di maksud dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Pengawasan ini dengan tujuan untuk menciptakan semua pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dapat memuaskan masyrakat kabupaten pasangkayu  yang  membutuhkan  jasa  layanan  sekaligus  sebagai  sebuah  bentuk pertanggungjawaban  moral-politik  kepada  masyarakat  yang  diwakilinya.  Dengan demikian pengawasan ini dilaksanakan tidak hanya karena terjadi masalah dalam suatu kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah,  tetapi  memang  harus dilaksanakan.  Begitu  juga  dengan  Pemerintah  Daerah  yang  harus  tetap  memberikan keterangan pertanggungjawaban atas semua tugas yang dijalankan pemerintah daerah kabupaten pasangkayu kepada DPRD kabupaten pasangkayu.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai adalah tipe  penelitian  sosio  legal,yaitu  selain  mengakji  hukum  secara  teoritik  dan  normatif  , juga  mengkaji  hukum  dalampelaksanaannya  di  masyarakat  terkait  fungsi  DPRD  pada Pengawasan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencacatan sipil di Kabupaten Pasangkayu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  normative.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  pasangkayu
provinsi  sulawesi  barat,  dengan  melibatkan  beberapa  institusi,  Lembaga  maupun perorangan  sebagai  representasi  dalam  penelitian  penulis  yang  menyangkut  dengan analisis  terhadap  fungsi  DPRD  pada  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten pasangkayu.

## PEMBAHASAN
A. Fungsi  DPRD  Pada  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu
1.  Pelaksanaan  Pengawasan  DPRD  Kabupaten  Pasangkayu  pada  Peningkatan Pelayanan Publik
Secara  umum  fungsi  pengawasan  DPRD  kabupaten/kota  terhadap  pemerintah  daerah diatur  dalam  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten/Kota  merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah diubah  oleh  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dikatakan  bahwa  pemerintahan  daerah  (pemda)  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mushafi, 2021) .
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pememerintah Daerah disebutkan  juga  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemda. DPRD  kabupaten/kota  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  kabupaten/kota yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemda  kabupaten/kota.  Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota (Hamzah, 2017) .
DPRD  kabupaten/kota  tidak  memiliki  kewenangan  terhadap  pengawasan  lembaga vertikal  di  lingkup  kabupaten/kota.  Fungsi  pengawasan  dilaksanakan  terhadap pelaksanaan  peraturan  daerah  maupun  peraturan  bupati  dan  Anggaran  Pendapat Belanja  Daerah    (APBD).  Sedangkan  fungsi  pengawasan  lembaga  vertikal  lainnya  yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupten/Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam  Hasil  wawancara  dengan  Zein  anggota  DPRD  Kab.  Pasangkayu  mengatakan bahwa :
“Peran dan fungsi DPRD dapat dicermati sesuai undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam peraturan ini diatur fungsi DPRD kabupaten/ kota, yakni  fungsi  pembentukan  peraturan  daerah,  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan, berbicara terhadap tugas dan fungsi DPRD berarti membahas tentang apa yang hendak di implementasikan DPRD kabupaten pasangkayu dalam upaya mencapai  tujuan untuk memberikan  pelayanan  publik  yang  efektif.  Bila  di  pahami  dari  sisi  manajemen pemerintah,  maka  daerah  yang  memilki  otonom  daerah  merupakan  wujud
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 118
pendelegasian  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam mengolala sumber daya negara dalam memudahkan penyedian layanan masyarakat di daerah”.
Berdasarkan  Hal  di  atas  menunjukkan  di  dalam  suatu  sistem  pemerintah  daerah, pengawasan  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  melakukan  penerbitan  untuk  menjamin terealisasinya  serta  terleksananya  segala  ketentuan  undang-undang  peraturan keputusan  kebijaksanaan  dan  ketentuan  daerah  itu  sendiri.  Hasil  pengawasan  dapat dijadikan  bahan  informasi  atau  umpan  balik  dari  penyempurnaan  baik  bagi  rencana program kerja maupun dalam mewujudkan rencana rencana program kerja itu sendiri. Pengawasan  dalam  pemerintah  diperlukan  agar  pemerintahan  dapat  bekerja  secara efisien,  efektif  dan  ekonomis.  Pengawasan  disini  merupakan  unsur  penting  untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih  dan berwibawa.  Fungsi  pengawasan  merupakan  suatu  mekanisme  peringatan  dini (early warning system ), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.
2.  Bentuk  Pelaksanaan  Pengawasan  Preventif  Pelayanan  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dalam  Undang-Undang  No.  25  tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  Pasal  5  ayat  1 mengatur  bahwa  salah  satu  ruang  lingkup  pelayanan  publik  adalah  “pelayanan administratif”,  sehingga  dinas  kependudukan  dan  pencacatan  sipil  adalah  termaksud salah  satu  unit  pelayanan  yang  ada  didalamnya.  Pengawasan  preventif  ialah  lebih dimaksudkan  sebagai  suatu  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  kegiatan  itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Musbar lasibe  kepala  dinas  kependudukan  dan  pencacatan  sipil  Kabupaten  Pasangkayu mengatakan:
“Dalam pelaksanaannya  pelayanan administrasi di kependudukan dan pencacatan sipil masyarakat  masih  banyak  mendapati  adanya  calo  atau  pungli  (pungutan  liar)  yang  di lakukan oleh penyelenggara layanan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten pasangkayu, hal ini menjadi tantangan dan evaluasi kami kedepan dalam menciptakan tata kelola administratif yang bersih”.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  zainal  Abidin  salah  satu  masyarakat  kebupaten pasangkayu, beliau mengatakan bahwa:
“Hal  yang  menjadi  kendala  kami  adalah  lamanya  pengurusan  ketika  melakukan pengurusan  di  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  sehingga  kami  mencari  jalan yang  lebih  mudah  yakni  mencari  calo  agar  mendapatkan  alternatif  yang  lebih  mudah dan cepat meskipun harus mengeluarkan biaya”.
Begitu  pula  yang  di  katakan  oleh  Azmi  Sahabuddin  dan  Maulana  Yusuf.  Sebagai masyarakat Kabupaten Pasangkayu Kec. Tikke raya. Desa tikke :
“ketika ada kami ingin mengurus data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kami  tidak  pernah  terjung  langsung  ke  DISDUKCAPIL  tetapi  kami  mencari  orang  yang kerja  di  dinas  tersebut  lalu  menitipkan  uang  agar  membantu  urusan  kami  dalam melakukan  data  administrasi,  hsl  tersebut  kami  lakukan  karena  kami  tidak  mau membuang waktu dan melalui proses yang berbelit-belit”.
Berdasarkan  Hal  di  atas  tersebut  pengawasan  tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  kebupaten  pasangkayu  supaya  untuk  menghindari  adanya  penyimpangan-
penyimpangan  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  pelayanan  administratif  kependudukan dan  catatan  sipil  yang  akan  membebankan  atau  merugikan  daerah  kabupaten pasangkayu.  Pada  prinsipnya  pengawasan  yang  bersifat  preventif  dimaknai  sebagai pengawasan  yang  bersifat  pencegahan  agar  kedepannya  tidak  terjadi  penyimpangan yang  dapat  merugikan  masyarakat.  Hal  ini  wajib  dilakukan  oleh  DPRD  kabupaten pasangkayu  Artinya  proses  pengawasan  dilakukan  sebelum  sebuah  layanan administrasi  atau  kebijakan  diimplementasikan  sebagai  antisipasi  atas  kemungkinan- kemungkinan  yang  akan  terjadi  dalam  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di Kabupaten  Pasangkayu.  Pada  bagian  inilah  evaluasi  program  tahun  yang  lalu  menjadi pertimbangan  agar  pelayanan  administrasi  publik  berjalan  efektif  terkhususnya  pada pelayanan  Admnistrasi  Kependudukan  dan  Pencacatan  Sipil.  Sesuai  fungsinya,  DPRD melakukan  pengawasan  preventif  melalui  “intervensi”  dalam  produk    undang-undang, dalam hal pengawasan itu sendiri.
Pengawasan  preventif  yang  dilakukan  DPRD  dalam  konsep  pelayanan  Admnistrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di  Kabupaten  pasangkayu  salah  satunya  telah mengeluarkan  produk  peraturan  pemerintah  seperti  dikatakan  oleh  bapak  Mulyadi kepala bagian hukum dan HAM kabupaten pasangkayu bahwa
“Kami  sementara  proses  dalam  pembuatan  produk  hukum  agar  mencegah  terjadinya calo dan pungli yang sementara ini marak di lingkungan kependudukan dan pencatatan sipil karna kendala internal sehingga belum di keluarkannya produk hukum tersebut”.
Hal  tersebut  diatas  menunjukkan  kurangnya  perhatian  dan  lambatnya  pemerintah dalam  menangani  suatu  permasalah  yang  timbul  dalam  lingkungan  pemerintahan  di kabupaten pasangkayu terkhsusnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Serta tidak  maksimalnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  kabupaten  pasangkayu  di dalam lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang terkait dengan prosedur kinerja mekanisme dan tata cara pelayanan administratif yang berpatokan pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
3.  Bentuk Mekanisme Pengawasan Represif Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengawasan represif biasa dilakukan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau setelah  ada  pengaduan  dari  masyrakat  sebagai  penerima    pelayanan  administratif kependudukan  dan  percatatan  sipil  di  kabupaten  pasangkayu.  Musbar  lasibe  kepala dinas kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten pasangkayu mengatakan :
“Bahwa  tersedia  sarana  dan  media  konsultasi  layanan  yang  bisa  dimanfaatkan  semua lapisan masyarakat sebagai media konsultasi, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kebupatan pasangkayu menyebar beberapa nomor telepon atau hp kepada masyarakat yang  dapat  di  hubungi  jika  membutuhkan  konsultasi  mengenai  layanan  administratif yang diberikan”
Hal  tersebut  menunjukkan  tindakan  represif  biasanya  didasari  oleh  keinginan  atau kemauan  anggota  DPRD  itu  sendiri  untuk  melakukan  tolak  ukur  kinerja  pelayanan administratif  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di  kabupaten  pasangkayu  atau membandingkannya  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah kabupaten  pasangkayu.  Sedangkan  pengawasan  yang  dilakukan  setelah  adanya  aduan dari  masyrakat.  Khususnya  di  Kabupaten  Pasangkayu,  apabila  terjadi  ketidak  puasan pelayanan  yang  berulang-ulang  dalam  konteks  pelayanan  publik  di  Daerah  kabupaten
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 120
pasangkayu,  maka  tindakan  turun  tangan  langsung  yang  dilakukan  anggota  DPRD  di kabupaten  pasangkayu  tidak  terjadi  sama  sekali.  Tindakan  ini  bernilai  positif,  hal  itu sesungguhnya  mengindikasikan  tidak  adanya  kinerja  pelayan  publik  yang  efektif. Sehingga menutup peluang terjadinya kejadian yang serupa yang di lakukan oleh pihak oknum  pelayanan  administratif  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di  kabupaten pasangkayu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Musbar  lasibe  Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu mengatakan bahwa:
“tersedia pula rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses hingga saat  ini  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kebupaten  pasangkayu  belum memiliki  rubrik  dan  publikasi  konsultasi  yang  di  maksud  seperti  adanya  kotak pengaduan  di  tempatkan  di  ruang  pelayanan  namun  hingga  saat  ini  tidak  adanya pengaduan yang masuk”
Dengan melihat kondisi tersebut bukan berarti pelayanan saat ini dilaksanakan itu baik karena  praktek  yang  selama  ini  terjadi    di  lingkup  pelayanan  administratif kependudukan  dan  pencatatan  sipil  ada  beberapa  oknum  yang  memanfaatkan  situasi untuk meraut keuntungan pribadi.
Dari  kondisi  tersebut  diatas  upaya  pemberian reward atau  penghargaan  dapat dipertimbangkan  untuk  menjadi  bagian  dari  evaluasi  pengawasan  preventif  di  tahun yang  akan  mendatang.  Meski  dalam  pengawasan  represif  bisa  juga  menjadi dikategorikan sebagai pengawasan yang melekat, secara internal pengawasan ini tidak dapat dipisahkan dengan pengawasan preventif yang lebih condong pada pokok fikiran fungsi anggota DPRD terkhususnya kabupaten pasangkayu. Dalam hal ini perlu adanya keiginan  untuk  membentuk  sistem  yang  lebih  mendasar  sehingga  keduanya  saling melengkapi satu sama lain.
Jika  adanya  pembentukkan  dalam  sistem  yang  sangat  kuat,  fungsi  pengawasan  yang dilakukan  oleh  DPRD  kabupaten  pasangkayu  terhadap  penyelenggaraan    pelayanan publik akan lebih sering dibicarakan sisi preventifnya. Dalam Hal ini dikarenakan ketika penyelenggara  pelayan  publik  semakin  membaik  atau  efektif,  maka  tindakan-tindakan DPRD kabupaten pasangkayu dalam pengawasan represif secara otomatis akan semakin jarang dilakukannya. Pemerintah Daerah  dan DPRD kabupaten pasangkayu hanya perlu lebih  kreatif  dan  jeli  dalam  melihat  setiap  celah  dari  buruknya  suatu  penyelenggara pelayanan    administratif  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  agar  dapat  melakukan pengawasan  yang  lebih  efektif  dan  baik.  Melalui  hal  tersebut  dapat  memberikan  dan memasukkan  setiap  solusi  yang  harus  atau  bisa  dilakukan  sehingga  dapat  disebut menjadi bagian dari pengawasan preventif itu sendiri.

## 4.  Fungsi  Pelaksanaan  Pengawasan  DPRD  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil Kabupaten Pasangkayu
Dalam  Fungsi  pengawasan  ini,  DPRD  bertugas  mengawasi  jalannya  pemerintahan daerah, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan produk hukum daerah. Dalam pasal 42  ayat  (1)  huruf  c  undang-undang  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah mengatur  bahwa  DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan  kepala  daerah,  APBD,  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan
program  pembangunann  daerah  dan  kerjasama  internasional  di  daerah    dari  fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Berdasarkan  fungsi  pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  DPRD  kabupaten  pasangkayu dalam  penyelenggaraan  pelayanan  administratif  kependudukan  dan  pencatatan  sipil kabupaten pasangkayu.
Hubungan  antara  pengawasan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada dasarnya  bahwa  pengawasan  adalah  segala  bentuk  kontrol  usaha  atau  kegiatan  untuk mengukur  kinerja  pelayanan  administratif  kependudukan  dan  pencatatan  sipil kebupaten  pasangkayu  serta  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  terjadi  mengenai penyelenggara pelayanan publik dalam  tugas atau kegiatan pemerintah daerah, apakah sesuai dengan standar pelayanan publik atau tidak. Dengan demikian perwujudan dari kinerja  pengawasan  adalah  kegiatan  untuk  menilai  suatu  penyelenggara  pelayan administratif kependudukan dan pencatatan sipil secara tugas dan praktinya, sedangkan tujuan  pengawasan  pada  hakekatnya  adalah  sebagai  alat  untuk  melakukan  semacam cross  check  atau  pencocokan  dengan  standar  pelayanan  publik  apakah  kegiatan  yang dilaksanakan  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  ada  untuk  menjadi  tolak  ukur yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten  pasangkayu  dalam  hal pengawasan pelayanan publik.
Beradasarkan  Hasil  wawancara  penulis  dengan  Nur  latif,  Anggota  DPRD  Kabupaten Pasangkayu, mengatakan bahwa:
“Kami  sudah  melakukan  pengawasan  terhadap  administratif  kependudukan  dan pencatatan sipil dengan meminta peloporan dinas terkait terhadap maraknya pungli di lingkungan  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  mewakili  pemerintahan kebupaten pasangkayu namun belum menunjukkan hasil maksimal sampai sekarang”
Dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  suatu  permasalahan  pengawasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten  Pasangkayu  dan  Pemerintah  Daerah.  DPRD  dapat  meminta  lansung pertanggungjawaban kepada  pemerintah daerah kabupaten pasangkayu dalam hal ini adalah  bupati  dan  apabila  pertanggungjawaban  tidak  dapat  di  terima,  DPRD  dapat melakukan  pengusulkan  penggantian  kepala  dinas  ke    Bupati.  Berdasarkan  data, dokumentasi  dan  hasil  wawancara  di  lapangan  daerah  kabupaten  pasangkayu, melakukan  serta  menunjukkan  tindak  lanjut  hasil  dari  pengawasan  pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum banyak memberikan hasil yang efektif    terhadap  penyimpangan  atau  kesalahan  yang  terjadi  pada  peyelenggara pelayanan publik  di daerah Kabupaten Pasangkayu.
Menurut  Musbar  Lasibe,  kepala  dinas  kependudukan  dan  pencacatan  sipil  kabupaten pasangkayu dari hasil wawancara penulis megatakan bahwa :
“Dengan  pernah  dilakukannya  panggilan  oleh  DPRD  kabupaten  Pasangkayu  terkait dengan  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  terhadap  kinerja  pelayanan administrasi  Dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  hal  tersebut  menjadi  evaluasi kami kedepannya dengan mengubah barbagai sistem yang ada di catatan sipil.”
Dalam  hal  tersebut  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pelayanan administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  ini  tidak  terlepas  dengan  yang namanya tujuan terhadap apa yang sudah menjadi tugas dan fungsinya masing-msing, namun  dalam  hal  ini  bagaimana  pelaksanaan  fungsi  DPRD  Terhadap  pengawasan
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 122
pelayanan  admnistrasi  dinas  kependudukan  dan  pencacatan  sipil  di  derah pemerintahan Kabupaten pasangkayu.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai unsur peyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pasal 41 Undang-undang No. 23  tahun  2014  Tentang  Pmerintahan  Daerah    menyebutkan  bahwa  DPRD  memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah , DPRD  kabupaten  pasangkayu  disamping  pemerintah  daerah,  mempunyai  peran  yang sangat  besar  dalam  mewarnai  jalannya  pemerintahan  daerah  otonom.  Dengan  peran yang  demikian  itu,  aspek  responsibilitas  dalam  pelaksanaan  tugas  menjadi  salah  satu faktor  penentu  dalam  memaknai  dan  memberikan  manfaat  terhadap  jalannya pemerintahan  di  daerah  guna  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtra  dan  berdaulat serta adil dan makmur.
Pemahaman  ini  sekaligus  menyajikan  pandangan  bahwa  lembaga  legislatif  perlu  terus mengembangkan  dirinya,  yang  tentunya  tidak    bisa  terlepas  dari  dinamika  kualitas infrastruktur  politik  hubungan  dengan  lembaga  lainnya  dalam  bigkai  negara  kesatuan republik  indonesia.  Kompleksitas  permasalahan  dalam  penyelnggaraan  pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, berimplikasi pada semakin beratnya karenanya,  langakh  penguatan  peran  DPRD,  baik  dalam    proses  legislasi,  pengangaran maupun pengawasan atas penyelnggaraan pelayanan publik dan pemerintahan daerah merupakan salah satu hal yang urgen.
DPRD  salah  satu  institusi  politik  dinilai  belum  bekerja  maksimal  untuk  kepentingan pelayanan  publik.  DPRD  belum  bisa  secara  optimal  menjalankan  fungsi  yang  di harapkan  oleh  publik.  Disebabkan  karena  keterbatasan  maupun  problehmatika  yang dihadapi  DPRD,  sehingga  DPRD  tidak  bisa  menjalankan  fungsinya  dengan  baik  dalam konteks  tesebut  dewan  memilki  keterbatasan  dalam  beberapa  hal  ini  yaitu  kapasitas, baik  yang  diakibatkan  oleh  perubahan  tata  pemrintahan  daerah  belakangan  ini terkhususnya  daerah  kabupaten  pasangkayu  kerakter  dasarnya  sebagai  institusi penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Zein,  Anggota  DPRD  kabupaten  pasangkayu mengatakan bahwa:
“DPRD diberikan kewenangan antara lain melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengawasan  ini dengan tujuan untuk menciptakan kualitas prima pelayanan publik didaerah yang dapat memuaskan  publik  yang  mebutuhkan  jasa  layanan  sekaligus  sebagai  suatu  bentuk pertanggungjawaban moral politik kepada masyrakat yang diwakilinya”
Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah atau DPRD seharusnya  memahami  kebutuhan  rakyat  yakni,  secara  proaktif  memotret  kondisi  rill daerahnya  untuk  di  pelajari  dan  dianalisa  dalam  rangka  membuat  berbagai  kebijakan daerah.  Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat,  DPRD dapat  menjalankan  berbagai  cara,  baik  secara  aktif  maupun  pasif.  Peran  aktif  dapat dilakukan  dengan  upaya  menjaring  aspirasi  masyrakat  daerah,  misalnya  melalui mekanisme  pooling  (jejak  pedapat)  yang  sekarang  populer  dilakukan  oleh  banyak lembaga kajian guna menjaring aspirasi layanan publik menegnai sesuatu isu, atau cara- cara lain yang menuntut keaktifan anggota DPRD dalam pengawasan pelayanan publik.
Sedangkan peran pasif dapat dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat, misalnya menyediakan kotak pos, kotak pengaduan, kotak pengaduan, surat pembaca pada media massa  lokal,  seluruh  telepon  bebas  pulsa,  website  atau  cara-cara  lain,  dimana  DPRD senantiasa  siap  melayani  aspirasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  datang  dari masyarakat, baik yang datang secara langsun atau melalui media lain.
Dalam kondisi demikian, tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat pemantauan Perda.  Dalam  konteks  ini,  pemantauan  terhadap  perda  bisa  dibagi  dua,  yakni pengawasan  yang  sifatnya  administratif  (sistematika)  konsistensi  dengan  peraturan lain,  prosedur  pelayanan  publik  dan  pengawasan  dan  sifatnya  subtantif  pengawasan administratif  sebaiknya  tetap  dilakukan  oleh  pemerintah.  Tetapi  pengawasan  secara subtantif  sebaiknya  dilakukan  dengan  bantuan  organisasi  pengusaha  dan  organisasi masyarakat  sipil  lain.upaya  kongkret  yang  perlu  dilakukan  adalah  harus  diterbitkan peraturan  atau  regulasi  yang  layak  sebagai  landasan  operasional  pelaksanaan  review perda  dan  peraturan  lain  ditingkat  daerah  terkasusnya  kabupaten  pasangkayu  dalam penyelanggaran pelayanan publik.
Khususnya untuk fungsi pengawasan, maka perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang didalamnya memuat parameter yang tegas, dengan prosedur pengawasan yang  dilaksanakan  baik  ditengah  maupun  diakhir  masa  berlakunya  sebuah  kebijakan. Prameter  monev  pemerintahan  yang  terdefinisi  secara  tegas  akan  menjadikan  fungsi pengawasan  bersifat  membangun  bagi  perbaikan  kinerja  pemerintah  daerah  secara umum  dalam  penyelanggaraan  pelayanan  publik  selain  itu,  dalam  fungsinya  sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif maka penting juga dirumuskan prinsip impeachment, sebagai bentuk kontrol legislatif terhadap eksekutif. Secara umum prinsip dasar relasi antara  DPRD  dengan  eksekutif  daerah  kabupaten  Pasangkayu  bisa  mereplikasi  pola yang diterapkan sistem pemerintahan nasional
B.  Faktor-  faktor  yang  menjadi  Hambatan  DPRD  Pada  Pengawasan  Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencacatan Sipil
1.  Faktor  Sarana  atau  Fasilitas  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil
Saran  dan  Prasarana  merupkan  faktor  yang  urgen  dalam  menentukan  parameter kualitas  pelasanaannya  pelayanan  publik,  namun  Di  kantor  Dinas  kependudukan  dan pencatan  sipil  pasangkayu  ditemukan  kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana disebabkan oleh tidak proporsionalnya antara jumlah pegawai dan masyarakat. Berikut hasil  wawancara  dengan  Musbar  Lasibe  kepala  dinas  kependudukan  dan  pencacatan sipil kebupaten pasangkayu menagatakan:
“Dengan keadaan luas ruangan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu. Dengan ruangan yang kurang memadai menyebabkan kurang nyamannya pegawai kantor pemberi layanan dalam bekerja dan penerima layananan (masyarakat) dan  Kondisi  meja  yang  berdempetan,  ruangan  yang  sempit  mengganggu,  ruangan antrian  berada  di  luar  ruangan,  serta  tidak  terdapatnya  kotak  saran  dll.  Untuk kelancaran tugas pegawai dalam bekerja serta masyrakat dalam penerima layananan”.
Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh DPRD belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagaimana kita ketahui bahwa  pengawasannya terhadap  dinas  kependudukan  dan  pencatatn  sipil  kabupaten  Pasangkayu  adalah
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 124
pelayanan  publik  yang  mendasar  terhadap  masyarakat  Kabupaten  Pasangkayu  itu sendiri.  Tentu  hal  Ini  menunjukkan  bahwa  rasa  kurang  percayanya  masyarakat terhadap  anggota  DPRD  sebagai  perwakilan  rakyat  untuk  mengawasi  jalannya pemerintahan terutama pada dinas kependudkan dan pencacatan sipil.
Seperi  halnya  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  maulana  yusuf,  ari setiawan, azmi sahabuddin dan zainal abidin, mereka mengatakan bahwa :
“kantor  dinas  kependudukan  dan  pencacatan  sipil  kabupaten  pasangkayu  memang kurang nyaman, kondisi terebut terlihat pada masih kurang ruang tunggu/ketersediaan tempat  duduk  untuk  mengantri  serta  pengantrian  berada  di  luar  ruangan  terkadang, menyebabkan warga duduk terlalu rapat dengan warga yang lain apalagi dtengah wabah penyakit  covid  19  dan  Kemudian  itu  ruang  tunggunya  tidak  dilengkapi  dengan  alat bacaan,  televisi,  dan  lain  sebagainya,  sehingga  hal  itu  menimbulkan  kebosanan  bagi masyarakat yang menunggu nomor antriannya”.
Dari pernyataan informan di atas dapat dilihat kendala utama yang menyebabkan tidak memadainya  ruang  tunggu  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil kabupaten  pasangkayu  adalah  karena  pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  DPRD  secara langsung di lapangan itu tidak sama sekali di lakukan. Sehingga membuat ruang tunggu yang  tidak  memadai  tersebut.  Tidak  Selain  itu  berdasarkan  observasi  yang  peneliti lakukan di lapangan dapat dilihat bahwa ruang tunggu itu menghabiskan waktu berjam- jam  menunggu  giliran  tanpa  melakukan  aktivitas  apapun  yang  akhirnya  menimbulkan kebosanan  yang  cukup  padahal  tanahnya  cukup  luas  untuk  dibuatkan  ruang  tunggu yang lebih layak dan memadai untuk masyarakat kabupaten pasangkayu.
Tentu fasilitas ini memberikan pengaruh terhada Dinas kependudukan dan pencacatan sipil  kebupaten  pasangkayu  dalam  melakukan  pelayanan  administrasi  kependudukan dan  pencatatan  sipil  kepada  masyrakat  masih  terdapat  kendala.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Musbar  Lasibe  kepala  dinas  kependudukan  dan  pencacatan  sipil mengatakan bahwa :
“Masih  banyak  terdapat  kekurangan  sarana  dan  prasarana  oleh  dinas  kependudukan dan  pencacatan  sipil  kabupaten  pasangkayu  dan  letak  geografis  daerah  yang  masih terpencil yang sulit untuk dijangkau, banyaknya syarat tambahan layanan  administrasi kependudukan  serta  masih  minimnya  sarana  dan  prasarana  pendukung  pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten pasangkayu”
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  kabupaten  pasangkayu  masih belum  menunjukkan  tanggungjawabnya  sebagai  penyelengara  pelayanan  publik sehingga masih menimbulkan rasa kurang percaya oleh masyarakat kepada pemeritah daerah, seperti dalam wawancara penulis dengan maulana yusuf mengatakan bahwa “masih  merasa  kurang  puas  akan  ketepatan  waktu  dalam  penyelesaian  dokumen  dan mengharapkan  adanya  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  supaya  pelayanan menjadi lebih baik lagi”
Berdasarkan hasil tersebut di lapangan berupa penampilan fisik, sarana dan prasarana gedung  dan  lain-lain.  Secara  operasional  bukti  fisik  ini  dijabarkan  menjadi  beberapa indikator dari aspek tangibel ini adalah letak geografis daerah, fasilitas, suasana tempat layanan,  kemampuan  sumber  daya  manusia,  kecukupan  jumlah  petugas  dan  kejelasan informasi.
Setelah  melakukan  penelitian  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kabupaten pasangkayu  dapat  diketahui  beberapa  kendala  yang  menyebabkan  Disdukcapil kabupaten  pasangkayu  masih  belum  optimal  dari  bukti  fisik  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat disebabkan karena kendala kurang memadainya sarana dan  fasilitas  yang  ada,  dana,  kompetensi  SDM,  suasana  ruangan  yang  kurang  nyaman karena  tidak  sesuai  jumlah  pegawai  dengan  luasnya  ruangan,  serta  ketersedian perangkat lunak dan perangkat keras.
Dilihat dari segi responsiveness adalah kemampuan petugas pemberi layanan, kejelasan prosedur,  dan  kecepatan  memberikan  layanan.  Peneliti  menemukan  kendala  di lapangan yaitu:

## a.  Teknis petugas pemberi layanan administrasi belum optimal
Dalam hal kemampuan petugas dalam memberikan layanan di Kantor Disdukcapil Kota pasangkayu  bisa  dikatakan  masih  kurang  baik.  Berdasarkan  observasi  yang  peneliti lakukan  dapat  dilihat  bahwa  kebanyakan  dari  kemampuan  petugas  tersebut  masih banyaknya  belum  sadar  akan  fungsinya  sebagai  pemberi  jasa  layananan  administrasi Didukcapil  serta  masih  banyaknya  calo  atau  pungli  dan  cepat  dalam  melayani masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Musbar  lasibe  kepala  dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa:
“Dikalangan disdukcapil kabupaten pasangkayu masih ada oknum-oknum yang memang melakukan  pungli  atau  calo  terhadap  masyarakat  yang  ingin  melakukan  pelayanan adminstrasi”.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  DPRD  kabupaten pasangkayu  masih  belum  optimal  dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  mestinya dalam    Tindakan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  publik  ini  tidak  lepas  dengan  yang namanya  tujuan  terhadap  apa  yang  sudah  menjadi  tugas  dan  fungsinya,  namun  dalam hal ini bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Terhadap pengawasan pelayanan publik di Kabupaten pasangkayu, dalam bahasan ini mengutip dari pendapat Ndraha yaitu Aspek dinamis lembaga atau peranan mewakili tata institusional suatu lembaga  menjelaskan bahwa  peranan  lembaga  dihubungkan  dengan  jabatan  atau  kedudukan  seseorang selama orang tersebut menduduki suatu jabatan-jabatan, maka peran lembaga yang di duduki tersebut seperti DPR, DPRD, DPD dan MPR yang melaksanakan tugas dan fungsi melekat di dalamnya dan tanggung jawab. Dalam hal ini seperti berpengaruh pada pola pengawasan  yang  dijalankan  DPRD  kabupaten  pasangkayu  mengarah  pada  tindakan yang  di  lakukan  DPRD  kabupaten  pasangkayu  dalam  konteks  menjalankan  tugas  dan fungsinya  dalam  pengawasan  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan sipil.
b.  Letak geografis daerah yang sangat sulit untuk di jangkau .
Kabupaten pasangkayu dengan ibu kota pasangkayu termaksud kabupaten termuda dan terletak  di  bagian  utara  sulawesi  selatan,  kabuapten  pasangkayu  merupakan  hasil pemekaran  dari  kabupaten  memuju  terletak  719  kilometer  dari  ibu  kota  provinsi sulawesi  selatan.  Sedangkan  dari  palu  ibukota  sulawesi  tengah  dengan  jarak  130  Km, waktu  tempuh  sekitar  3  jam.  Dengan  waktu  tempuh  yang  lebih  dekat  itu  membuat sebagian  masyarakat  apabila  ingin  ibu  kota  provinsi  memilih  ke  palu  terlebih  dahulu kemudian  naik  pesawat  ke  makassar.  Luas  wilayah  kabupaten  pasangkayu  3.043.75 Km2.
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 126
Secara  geografis  kebupaten  pasangkayu  terletak  pada  koordinat  3o  39  sampai  4o  16 lintang selatan 199o 53 sampai 120o 27 bujur timur dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan kabupaten donggala, provinsi sulawesi tengah, sebelah selatan berbatas dengan sebelah selatan kabupaten mamuju, sebelah timur dengan kabupaten luwu utara dan sebelah barat berbatasan dengan selat makassar.
Kabupaten  pasangkayu  gabungan  dari  kacamatan  pasangkayu  bersama  kecamatan sarudu,  baras,  dan  bambalamutu  yang  sebelumnya  perna  menjadi  bagian  dari kebupaten  mamuju  sebelumnya  di  mekarkan  pada  tahun  2001.  Jarak  kabupaten pasangkayu, yang juga ibu kota kebupaten dengan mntan induk sekitar 276 kilometer. Jarak yang relatif dekat itu menghabiskan waktu tempuh 8-9 jam. Kondisi jalan dengan sekitar  30  persen  berlubang  ini  mengakibatkan  banyaknya  waktu  terbuang.  Sebagian besar permukaan jalan terdiri dari kerikil bercampur tanah, permukaan yang beraspal kasar, terkelupas di tengah jalan.
Dalam  wawancara  penulis  dengan  Musbar  Lasibe  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa :
“Sejak  berdirinya  kabupaten  pasangkayu  masyarakat  masih  banyak  belum  melakukan pelayanan administrasi dasar dan masa bodoh di karenakan jarak yang begitu jauh dan jalan  menuju  kabupaten  pasangkayu  itu  berlubang  disana-sini  sehingga  menitipkan berkas administrasi kependudukan dan pencatan sipil ke oknum-oknum yang meminta calo atau pungli”.
Hal  tersebut  ini  menunjukkan  bahwa  DPRD  dan  pemerintah  daerah  kabupaten pasangkayu masih belum melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai wakil perwakilan rakyat daerah yang dimana untuk memujukan kesejahtraan umum. Yang dimana fungsi perwkilan rakyat derah mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai kebijaksanaan yang telah di tetapkan. Untuk menyelenggaraakan tugas ini  badan  perwakilan  rakyat  daerah  di  beri  hak-hak  kontrol  khusus  dalam penyelenggaraan  pemerintah  daerah  juga  mengikut  sertakan  seluruh  rakyat  untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di daerah dengan melalui wakil-wakilnya di DPRD.  Pembentukan  DPRD  pada  hakikatnya  di  dasarkan  pada  prinsip-  prinsip dsentralisasi  dimana  daerah  mempunyai  kewenangan  untuk  menguras  rumah tangganya sendiri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang otonomi daerah diatur dalam suatu undang-undang mulai dari UU Nomor 1 tahun 1945 sampai yang berlaku untuk  saat  ini  adalah  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam undang-undang  tersebut  telah  disebutkan  tentang  peran  dan  fungsi  DPRD  dalam otonomi daerah.
c.  Masih kurangnnya perangkat lunak dan perangkat keras.
Pelayanan  administrasi  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  pasangkayu  Merupakan  Suatu Pelayanan  Publik  Berbasis  Elektronik  Untuk  Mempermudah  Masyarakat  Mendapatkan Pelayanan yang Prima dan Efisien apalagi di tengan wabah penyakit covid 19. Berikut hasil  wawancara  dengan  Musbar  lasibe  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu mengatakan bahwa :
“Teknologi  Informasi  sudah  lama  diusulkan  ke  pemerintah  daerah    di  Kabupaten pasangkayu  Terutama  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  agar  Pemerintah Daerah  dapat  mengimplementasi  teknologi  ini  untuk  menciptakan  pelayanan  yang
prima  dan  efisien  sehingga  masyarakat  lebih  mudah  dan  nyaman  dalam  pengurusan dalam hal ini pengurusan data kependudukan namun hal tersebut belum di realisasikan.
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  Implementasi Teknologi  dan  informasi  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Pasangkayu  merupakan  suatu  peningkatan  inovasi  pelayanan  administrasi kependudukan  dan  pencacatan  sipil    yang  dilahirkan  Pemerintah  Kabupaten pasangkayu  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  pengurusan  data  kependudukan serta  memberikan  kenyamanan  kepada  masyarakat.  Namun  hal  tersbut  belum  di implementasikan  oleh  pemerintah.  Disinilah  kurangnya  pengawasan  yang  di  lakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai di atur dalam pasal 149 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah.

## 1. Hardware (perangkat keras)
Pelayanan  publik  berbasis  elektronik  harus  memiliki  sarana  penunjang  terlaksananya pelayanan  itu  sendiri  sehingga  dapat  menciptakan  pelayanan  yang  efisien  dan transparan  dan  salah  satu  sarana  yang  mendukung  terlaksananya  adalah  perangkat keras dalam hal ini perangkat keras yang di maksud adalah peralatan pemasukan data, peralatan penyajian data, peralatan penyimpanan data dan peralatan pengolahan data. Musbar lasibe kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa :
“Pengembangan  inovasi  pelayanan  berbasis  elektronik  di  dinas  kependudukan  dan pencatatn sipil kebupataen pasangkayu tidak di dukungnya dengan adanya sarana yang menjadi  alat  untuk  melakukan  perekaman  data  seperti  komputer  yang  berhubungan dengan  komputer  yang  lain  dalam  satu  ruangan,  modem  wifi  untuk  komputer  dapat mengankses internet dan terhubung langsung ke pusat”.
Hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  selain  sarana  dan  prasarana  juga  di  perlukan koneksi internet untuk mengakses internet dan  menghubungkan dari server yang satu ke server yang lain, serta dapat mengakses perkaman menggunakan sistem online agar dapat  memberikan  pelayanan  administrasi  dengan  baik  dan  efektif.  Implementasi teknologi  informasi  tersebut  sangatlah  dibutuhkan  yang  namanya  hadware  atau  kata lain  perangkat  keras.  Hadware  merupakan  perangkat  keras  dari  komputer.  Pelayanan yang  menghubungankan  komputer  satu  dengan  yang  lain  membutuhkan  sebuah jaringan,  seperti  LAN  (jaringan  menggunakan  kabel)  dan  WAN  (jaringan  tanpa  kabel) dalam  pelayanan  berbasis  elektronik  itu  sendiri  biasanya  mengunakan  jaringan  LAN (Local Area Networking ) digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya.

## 2.  Sofware( perangkat lunak )
Perangkat  lunak  atau  software  merupakan  sebuah  program  untuk  melaksanakan  dan menjalankan  perangkat  keras  pada  komputer.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Musbar  lasibe  Kepala  Dinas  kependudukan  dan  pencatatan  catatan  sipil  mengatakan bahwa:
“Program komputer yang digunakan di Dinas Kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil  berupa  Microsoft  Windows  XP  2007,  sedangkan  program  aplikasi  yang  sering digunakan  adalah Microsoft  Office  Word,  Microsoft  Office  Excel dan  terdapat  aplikasi khusus  yang  di  gunakan  oleh  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kebupaten pasangkayu”.
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 128
Dari  uraian  dan  wawancara  diatas  menunjukkan  kegiatan  pengolahan  data  oleh Perangkat dinas kependudukan dan  pencatatan sipil kabupaten pasangkayu dilakukan melalui serangkaian prosedur yaitu dengan mengumpulkan data-data, manipulasi data, penyimpanan  data  serta  penyiapan  atau  penampilan  data.  Data  dimasukkan  untuk diolah  menjadi  informasi.  Selanjutnya  informasi  tersebut  disajikan  ke  dalam  bentuk hard copy dan disimpan dalam bentuk soft copy yang siap digunakan apabila sewaktu- waktu dibutuhkan oleh masyarakat.

## 2.  Faktor SDM Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari  kebijakan  itu  sendiri.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kabupaten pasangkayu  mendukung  implementasi  program  pelayanan  administarsi  dengan penyediaan sumber daya untuk melaksanakan program pelayanan administrasi publik. Terkait sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di kelompokkan menjadi komponen yakni Sumber Daya Manusia, Sarana dan Anggaran.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Yaumil  Rm  Ambo  djiwa,  Bupati  Kabupaten Pasangkayu mengatakan bahwa :
“Tentu  saja  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  usaha  pelayanan  administrasi  suatu daerah tidak terlepas dari kabupaten pasangkayu itu sendiri salah satu diantara faktor yang mempengaruhi adalah mutu dan jumlah sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan administrasi”.
Berdasarkan  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  diantara  segala  sumber  daya  yang tersedia bagi seorang, sumber daya manusia atau aparatur adalah yang paling penting. Sebab  Manusialah  yang  merupakan  unsur  pemberi  kehidupan  dalam  pelayanan administrasi.  Tuntutan  akan  sumber  daya  aparatur  yang  berkualitas  tinggi  tidak  saja pada  tingkat  pusat,  akan  tetapi  juga  pada  tingkat  daerah  yang  berhubungan.  Secara langsung dengan masyarakat.
Sebagai  pelaksana  kegiatan  dan  proses  penyelenggaraan  pemerintahan.  Kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik termaksud pelayanan administrasi.  Bagaimana pemerintah mengelola dan  membekali  aparat  sebagai  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  sehingga pemerintahan  dapat  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  terkhususnya masyarakat kabupaten pasangkayu.
Sebagaimana  yang  di  katakan  oleh  musbar  lasibe,  kepala  dinas  kependudukan  dan pencatatan sipil. Mengatakan bahwa :
“Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  memungkinkan  pemerintah  lebih  mudah dalam  melakukan  pengelolaan  SDM.  Pemerintah  dapat  menggunakan  aplikasi pengelolaan  SDM.  Semua  proses  pengelolaan  mulai  dari  pendataan  data  pegawai, mutase,  kehadiran  pegawai,  hingga  penggajian  dapat  dikelola  dengan  lebih  efektif  dan efisien”
Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai harapan yang kabupaten pasangkayu maka pada  saat  ini  dan  nantinya  dibutuhkan  sumber  daya  aparatur  yang  dinamis,  proakfif, memiliki  visi,  inovatif,  korektif,  sadar  teknologi  dan  peka  terhadap  perubahan  dan tuntutan.  Manusia  merupakan  sumber  daya  paling  penting  di  kabupaten  pasangkayu karena  dapat  menunjang  jalannya  pemerintahan  dengan  karya,  bakat,  kreatifitas  dan
dorongan.  Bagaimanapun  sempurnanya  aspek  teknologi  dan  ekonomi  tanpa  aspek manusia sulit kiranya tujuan pemerintahan kabupaten pasangkayu berjalan dengan baik dan  akan  sulit  untuk  tercapainya  pelayanan  administrasi  yang  efektif.  Adapun  peneliti menemukan berbagai faktor SDM di kabupaten pasangkayu saat ini yaitu :
a.  Masalah  konsiliadasi  pelayanan  administrasi  data  kependudukan  di  kabupaten pasangkayu.
Sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan untuk mendukung  program  pemerintah  pusat  melalui  Kementrian  Dalam  Negeri  yang dituangkan  dalam  Instruksi  Mendagri  Nomor  470/837/SJ  Tentang  Gerakan  Indonesia Sadar  Administrasi  Kependudukan  (GISA).  Dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran masyarakat  dibidang  Administrasi  Kependudukan   dan  Pencatatan  Sipil  menuju masyarakat yang tertib.
Dalam  wawancara  penulis  dengan  Musbar  Lasibe    kepala  dinas  kependudukan  dan pencacatan sipil kabupaten pasangkayu mengatakan bahwa :
“dengan  memberi  penjelasan  Kegiatan  sosialisasi  seperti  ini  sangat  penting  dilakukan oleh  pemerintah  kabupaten  pasangkayu  agar  dapat  diketahui  dan  dipahami  dengan sejelas-jelasnya  oleh  masyrakata,  sehingga  dapat  memiliki  pemahaman  yang  benar untuk  menyebarluaskan  informasi  pentingnya  Administrasi  Kependudukan  kepada masyarakat.”
Berdasarkan  wawancara  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  Administrasi Kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, pengelolaan  informasi  penduduk  serta  pendayagunaan  hasil  untuk  pelayanan  publik, pemerintah, dan pembangunan tak telepas di kabupaten itu sendiri.
b.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  data  kependudukan  dan pencacatan sipil di kabupaten pasangkayu.
Seperti  di  katakan  Musbar  lasibe,  kepala  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil mengatakan bahwa :
“kurang  tertibnya  dokumen  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil dikarenakan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  setiap  peristiwa kependudukan  dan  peristiwa  penting  yang  dialami  oleh  penduduk  kebupaten pasangkayu”
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  salah  satu  pertimbangan diberlakukanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  status  hukum  atas  setiap  peristiwa kependudukan  dan  peristiwa  penting  yang  dialami  oleh  penduduk  kabupaten pasangkayu,  sehingga  perlu  pembinaan,  fasilitasi  dan  bimbingan  supervise  serta advokasi  terhadap  pelayanan  administrasi  di  Kabupaten  pasangkayu  supaya  tertib dalam  kepemilikan  dokumen  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  agar  menjadi pelayanan lebih efekti dan efisien.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  bahwa  pemerintah  baik  pusat  maupun  pemerintah  daerah  harus berperan aktif untuk menghilangkan diskriminasi dalam pelayanan masyarakat. Dalam
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 130
penyelenggaraan  pelayanan  publik  perlu  dilakukan  identifikasi  terhadap  pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
Lebih  lanjut  seperti  dikatakan  oleh  Musbar  Lasibe,  kepala  dinas  kependudukan  dan pencacatan sipil mengatakan bahwa :
“Pada kondisi saat ini tingkat pemahaman masyarakat kabupaten pasangkayu terhadap aturan pelayanan administrasi kependudukan masih rendah”.
Hal  ini  terlihat  dengan  masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum  tahu  kelengkapan persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan  dokumen  kependudukan sehingga  seringkali  menghambat  kelancaran  pelayanan  oleh  petugas  operator.  Disisi lain  tingkat  pemahaman  tentang  urgensi  dokumen  kependudukan  yang  harus  dimiliki juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena mindset utilitas dokumen kependudukan yang rendah di mana penggunaannya sebatas insidental pada momen-momen tertentu saja  sehingga  bagi  masyarakat  dirasakan  tidak  begitu  penting  untuk  dimiliki  kalau belum mendesak.
3.  Faktor  Kebudayaan  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencactatan Sipil
a. Budaya Organisasi
Bahwa  budaya  merupakan  berbagai  interaksi  dari  ciri-ciri  kebiasaan  yang mempengaruhi  kelompok-kelompok  orang  dalam  lingkungannya.  Sedangkan  pabundu moh  tika  mengemukakan  bahwa  budaya  adalah  suatu  sistem  pembagian  nilai  dan kepercayaan  yang  berinteraksi  dengan  orang  dalam  suatu  organisasi,  struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku.
Budaya  Organisasi  adalah  suatu  kekuatan  sosial  yang  tidak  tampak,  yang  dapat menggerakkan  orang-orang  dalam  suatu  organisasi  untuk  melakukan  aktivitas  kerja, selain  itu  Budaya  Organisasi  menunjukkan  nilai,  believes,  prinsip,  tradisi,  dan  cara sekelompok  orang  beraktivitas  dalam  organisasi.  Dibutuhkan  waktu  yang  lama  untuk pembentukan suatu budaya organisasi. Sekali terbentuk, budaya itu cenderung berurat berakar,  sehingga  sulit  bagi  pemimpin  untuk  mengubahnya”.  Adapun  karakteristik ataupun dimensi budaya organisasi sebagai berikut :
a.  Status sebagai lawan dari pertumbuhan atau inovasi.
Budaya Organisasi sebagai perekat sosial dengan para anggota-anggota untuk mencapai tujuan organisasi berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para anggota. Akhirnya budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali sebagai bentuk sikap dan perilaku para anggota.

## b.  Kualitas Pelayanan
Kualitas Pelayanan Publik dimaksud  adalah kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi  dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses  dan lingkungan  dimana  penilaian  kualitasnya  ditentukan  pada  saat  terjadinya  pemberian pelayananan,  Kualitas  Pelayanan  dapat  diukur  dari  5  dimensi,  yaitu: Tangible (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiviness (ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Emphaty (Empati)”
Dari  uraian  teori  yang  telah  dipaparkan  dapat  diketahui  bahwa  budaya  organisasi mempunyai  hubungan  terhadap  kualitas  pelayanan  pada  organisasi  karena  dengan
memiliki  budaya  organisasi  yang  baik  terhadap  kualitas  pelayanan  maka  organisasi tersebut  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  menjadikan  kualitas  di  mata masyarakat tidak selalu dipandang buruk.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Musbar  Lasibe  Kepala  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa :
“Budaya  yang  ada  di  kabupaten  pasangkayu  termaksud  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten ada pada kategori rendah maka budaya yang ada dijalankan dengan  tidak  baik  dan  tidak  efektif  walaupun  ada  beberapa  masalah-masalah  dalam pelayanan yang ada” .
Berdasarkan hal terbut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kebupaten pasangkayu belum  optimal  dalam  menjalankan  pemerintahannya  sehingga  bisa  di  katakan kurangnya  fungsi  pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  DPRD  kabupaten  Pasangkayu terhadap banyak kendala yang terjadi di dalamnya. Hal ini pula fungsi pengawasan oleh DPRD  Kabupaten  pasangkayu  belum  optimal  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Berdasarkan Kualitas Pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  pasangkayu  bisa  dikatakan  rendah  maka  memiliki  kualitas  yang  tidak  baik dan tidak efektif.

## SIMPULAN
1.  Fungsi  pengawasan  dari  DPRD  pada  kinerja  pengawasan  yang  dilakukan  untuk menilai  suatu  penyelenggara  pelayan  administratif  kependudukan  dan  pencatatan sipil  secara  tugas  dan  praktinya,  namun  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD kabupaten  pasangkayu  itu  belum  efektif  terhadap  pelayanan  administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil  baik  pengawasan  yang  di  lakukan  secara preventiv    maupun  represiv,  dalam  pengawasan  tersebut  DPRD  belum  optimal dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pasangkayu
2.  Sarana  dan  fasilitas,  Sumber  Daya  Manusia,  serta  Budaya  merupkan  faktor  yang urgen  dalam  menentukan  parameter  kualitas  pelasanaannya  pelayanan administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  namun  Di  kantor  Dinas kependudukan  dan  pencatan  sipil  pasangkayu  ditemukan  kurang  memadainya sarana  dan  fasilitas,  Sumber  Daya  Manusia  serta  Budaya  disebabkan  oleh  tidak proporsionalnya  antara  jumlah  pegawai  dan  masyarakat  Hal  tersebut  diatas menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh DPRD belum optimal dalam menjalankan fungsinya. sebagaimana kita ketahui bahwa  pengawasannya terhadap dinas kependudukan dan pencatatn sipil kabupaten Pasangkayu adalah pelayanan.

## SARAN
1. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  kabupaten  pasangkayu  membuat  suatu pengawasan dengan cara melibatkan Masyarakat dan meninjau ulang kembali sekali sepekan  proses-proses  pelayanan  administrasi  yang  dianggap  meresahkan masyarakat terkhususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Agar dalam merespon  aspirasi  masyarakat  kabupaten  pasangkayu  terhadap  pelayanan administrasi  di  dinas  kependudukan  dan  pencacatan  sipil  tidak  lagi  berbelit-belit dan memakan waktu yang banyak dalam proses pelayanannya.
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 132
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu agar lebih efektif dengan cara  menertibkan  sistem  pelayanan  dan  meningkatkan  fasilitas  pelayanan administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  dan  meng-upgrade  sistem informasi  yang  lebih  terbuka  dan  mudah  di  akses  oleh  masyarakat.  Serta menertibkan anggota-anggotanya yang dianggap tidak pekah terhadap permintaan masyarakat  kabupaten  pasangkayu  dalam  memenuhi  pelayanan  Administrasi Kependudukan  dan  pencacatan  sipil  di  Kabupaten  Pasangkayu  agar penyelenggaraan pelayanan administrasi terkhususnya di dinas kependudukan dan pencacatan  sipil  berjalan  sesuai  dengan  hasil  yang  di  inginkan  oleh  masyarakat kabupaten pasangkayu.

## DAFTAR BACAAN
Hamzah, M. (2017). Penguatan dewan perwakilan rakyat provinsi sumatera barat dalam rangka  menjalankan  fungsi  anggaran  berdasarkan  uu  no.  23  tahun  2014  tentang pemda. Jurnal Ilmiah Langue and Parole , 1 (1), 217-227.
Inggit,  A.  B.,  Moenta,  A.  P.,  Riza,  M.,  &  Halim,  H.  (2017).  Local  Regulation  Review  in Realizes Legal Order of the Local Governance. JL Pol'y & Globalization , 59 , 214.
Moenta, A.P. (2018). Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT. Grafindo Persada, Depok
Mushafi,  M.  (2021).  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Kajian Hukum. Legal Studies Journal , 1 (1), 37-53.
Rahayu,  A.  S.  (2022). Pengantar  Pemerintahan  Daerah:  Kajian  Teori,  Hukum  dan Aplikasinya . Sinar Grafika.
Rahmatullah,  I.  (2013).  Rejuvinasi  Sistem  Checks  and  Balances  dalam  sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal Cita Hukum , 1 (2), 96164.
Ridwansyah,  M.  (2018).  Upaya  Menemukan  Konsep  Ideal  Hubungan  Pusat-Daerah Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal Konstitusi , 14 (4), 838-858.
Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 18 (4), 604-620.
Taufiqurrahman,  M.  (2019).  Peran  Perancang  Peraturan  Perundang-Undangan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Pengawasan  Produk  Hukum Daerah Melalui Executive Preview. Soumatera Law Review , 2 (2), 270-281.
Trisna, N. (2018). Tinjauan Hukum Hubungan Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Public Policy , 3 (2), 225-235.