Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International license

## Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Sindangkarya

## Socialization of Improving the Quality of Public Services at the Sindangkarya Village Office
Hanny Purnamasari a , Gun Gun Gumilar b , Lina Aryani c , Evi Priyanti d , Anjar Nur Syahri e
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang a,b,c,d,e hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id a
Disubmit : 13 Februari 2024, Diterima :  27 Mei 2024, Dipublikasi : 09 Juni 2024

## Abstract
The village is the front guard and is the spearhead in providing services to the community. Talking about public services and village government, people cannot choose, like it or not, whether they like it or not, people will remain connected to village government officials in terms of services. The many obstacles and phenomena  encountered  in  the  process  of  public  services  in  villages  make  people  reluctant  and  lose confidence in providing services. Therefore, the aim of this community service is to improve the quality of public services carried out by village government officials in providing services to the community. This service activity was carried out through direct outreach to Sindangkarya village government officials in the village office hall. The results of this service activity are considered effective because they can provide new knowledge related to how village government officials provide services to the community.
Keywords: Strategy, Service Quality, Sindangkarya Village.

## Absrtak
Desa  merupakan  garda  terdepan  dan  menjadi  ujung  tombak  dalam  melakukan  pelayanan  kepada masyarakat.  Berbicara  mengenai  pelayanan  publik  dan  pemerintah  desa,  masyarakat  tidak  bisa memilih,  mau  tidak  mau,  suka  atau  tidak  suka  masyarakat  akan  tetap  terhubung  dengan  aparatur pemerintah  desa  dalam  hal  pelayanan.  Banyaknya  kendala  serta  fenomena  yang  ditemui    dalam proses  pelayanan  publik  di  desa  membuat  masyarakat  enggan  dan  hilangnya  kepercayaan  dalam melakukan  pelayanan.  Oleh  karena  itu  tujuan  dari  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  desa  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masayarakat.  Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  melalui sosialisasi secara langsung kepada aparatur pemerintah desa Sindangkarya di aula kantor desa. Hasil kegiatan pengabdian ini dianggap efektif karena dapat memberikan pengetahuan baru terjait dengan bagaimana aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci : Strategi, Kualitas Pelayanan, Desa Sindangkarya.

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan desa merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara mengenai pelayanan publik pemerintah desa menjadi ujung  tombak  dalam  implementasinya.  Pelayanan  publik  menjadi  aspek  penting dalam dalam keberlangsungan suatu negara.
Wasistiono  dalam  (Hardiansyah,  2018)  mengatakan  pelayanan  publik  adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak
swasta  kepada  masyarakat  dengan  atau  tanpa  pembayaran  guna  memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik di desa merupakan kunci  utama  dalam  mempercepat  serta  mempermudah  akses  masyarakat  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  dibutuhkan.  Praktik  pelayanan  publik  di  desa  sering kali  terdapat  banyak  kendala  seperti  minimnya  sumber  daya  manusia  profesional, kurangnya  fasilitas  pendukung  serta  rendahnya  pertisipasi  masyarakat  dalam mengawasi  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparatur  pemerintah  desa.  Agus  dkk (2023)  mengatakan  kegiatan  pelayanan  terutama  dalam  pelayanan  administrasi desa  atau  kegiatan  pemerintahan  masih  dicatat  dan  disimpan  dalam  buku  fisik, yang   rentan   terhadap   kerusakan   jika   disimpan dalam  waktu  yang  lama.  Data administrasi    dapat  hilang  atau  berpindah  tangan  tanpa  diketahui  pihak  terkait. Hasbar  (2012)  dalam  Sellang,    mengemukakan  bahwa  pelayanan  diberikan  kepada masyarakat  itu  menuntut  kualitas.  Pelayanan  diselenggarakan  oleh  pemerintah melalui  aparatnya,  walaupun  tidak  bertujuan  mencari  keuntungan,  namun  tetap harus  mengutamakan  kualitas  pelayanan  sesuai  tuntutan,  harapan  dan  kebutuhan masyarakat  yang  dilayani.  Para  aparatur  (pegawai)  haruslah  menyadari  posisi  dan peran  mereka  sebagai  pelayan  publik.  Bila  dimata  masyarakat  kesan  muncul  tidak demikian,  berarti  tugas  pelayanan  yang  diterima  selama  ini  bukanlah  produk pelayanan  sepenuh  hati,  melainkan  pelayanan  yang  hanya  didasari  kewajiban sebagai abdi negara.
Nurdin  (2019)  mengatakan  penyelanggaraan  pelayanan  publik  yang berkualitas  berawal  dari  terdapatnya  petugas  pelayanan  yang  juga  berkualitas. Kualitas  pelayanan  syarat  mutlak  dan  menjadi  tolak  ukur,  pembanding  atau  acuan sampai  sejauh  mana  pelayanan  yang  diberikan  itu  dapat  diterima  dan  dirasakan, sehingga  mampu  memenuhi  harapan  masyarakat,  jadi  dalam  hal  ini  masyarakat dapat  melakukan  penilaian  terhadap  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  aparat. Hardiansyah (2018) mengatakan terdapat tiga unsur dalam pelayanan publik unsur pertama yaitu organisasi (penyelenggara) yaitu pemerintah atau pemerintah daerah, unsur  kedua    adalah  penerima  layanan  (pelanggan)  yaitu  orang  atau  masyarakat atau  organisasi  yang  berkepentinan,  unsur  ketiga  adalah  kepuasan  yang  diberikan dan  atau  yang  diterima  oleh  penerima  layanan  (pelanggan).  Guna  meningkatkan pelayanan yang diberikn oleh aparatur pemerintah desa Safitri (2022) mengatakan ada  beberapa  faktor  pendukung,  diantara  adanya  partisipasi  dari  masyarakat, kekompakan antar aparatur pemerintah desa, serta penetapan biaya pelayanan.
Hasil penelitian  yang telah dilakukan oleh Saefullah (2022) di Desa Kadugede Kabupaten  Kuningan    menunjukan  ualitas  pelayanan  publik  memiliki  pengaruh signifikan bagi kepuasan masyarakat Desa Kadugede. Kualitas pelayanan mempunyai dampak signifkan langsung kepada kepuasan masyarakat sebesar 0,475 atau 22,56%. Dalam  penelitian  ini  ditemukan  juga  bahwa  disiplin  kerja  memiliki  pengaruh signifikan terhadap Kualitas pelayanan di Desa Kadugede. Disiplin kerja bepengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dengan pengaruh yang kuat sebesar 0,510 atau 26%.  Serta  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  disiplin  kinerja  kepada  kepuasan masyarakat  melalui  Kualitas  pelayanan  publik.  Pengaruh  total  variable  disiplin kinerja  bagi  kepuasan  masyarakat  melalui  kualitas  pelayanan  yang  menjadi  unsur variabel  mediasi  sebesar  34.93%.    Dari  hasil  penelitian  tersebut  kita  dapat mengetahui bahwa kualitas pelayanan yang diberikan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan masyarakat.  Hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh  Juniasa (2023)  penilaian  kualitas  pelayanan  di  Kantor  Desa  Bengkel  Kecamatan  Busungbiu
Kabupaten  Bulelengada  dimensi  empathy menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan cukup  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  melalui  sikap  yang  ramah  oleh  pegawai  yaitu memberikan  senyum,  sapa  dan    salam  kepada  semua  masyarakat  yang  datang membutuhkan  pelayanan  tanpa  adanya  diskriminasi.  Petugas  juga  mengarahkan kepada  warga  untuk  menempati  tempat  duduk  yang  telah  disediakan  sambil menunggu giliran dalam pelayanan.  Dari dua penelitian terdahulu mengenai kualitas pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  aparatur  pemerintah  desa  baru  sampai  pada tahapan  cukup  baik,  sehingga  kepuasan  akan  pelayanan  yang  dirasakan  oleh masyarakat  belum    terpenuhi.    Berangkat  dari  fenomena  permasalah  tersebut, penulis akan  melaksanakan pengabdian  kepada masyarakat dengan tema   Strategi Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Desa  Sindang  Karya  Kabupaten Karyawan.

## 2. Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu mellaui ceramah tatap muka yang  pelaksanaannya  terintegrasi  dengan  kegiatan  KKN  mahasiswa  Unsika dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024 di Kantor Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. Sosialisasi dilakukan kepada aparatur pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, Kadus, RW, RT serta mahasiswa KKN Unsika yang dilakukan secara lansung di aula Desa Sindangkarya.

## 1. Tahapan Kegiatan
1) Survey.  Kegiatan  survey  dilakukan  satu  minggu  sebelumnya  untuk  memperoleh perizinan kepada kepala desa serta menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2) Observasi.  Observasi  lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui  potensi,  serta permasalahan  yang  ada  di  desa  mitra.  Informasi  dari  hasil  observasi  dapat digunakan untuk menentukan tema dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan.
3) Sosialiasi.  Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  sekitar  dua  jam  dengan  kegiatan pembukaan, pemberian materi mengenai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor desa dan diakhiri dengan penutup

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Desa Sindangkarya merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Kutawaluya  Kabupaten  Karawang  yang  terdiri  dari  4  dusun,  4  RW  (Rukun  Warga) dan 12 RT (Rukun Tetangga). Desa Sindangkarya ini memiliki luas wilayah  283,38 HA.
Gambar 1. kondisi geografi dan demografi Desa Sindangkarya
Dalam  beberapa  tahun  terkahir  telah  terjadi  perubahan  paradigma  mengenai pelayanan  publik  di  desa.  Payanan  publik  yang  dilakukan  di  desa  tidak  lagi  hanya
memenuhi  ebutuhan  dasar  masyarakat  akan  tetapi  juga  harus  dapat  memberikan pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif. Hayat (2019) mengatakan pada hakekatnya tugas pemerintah itu hanya dua yaitu membangun kebijakan publik yang unggul  dan  memberikan  pelayanan  publik.  Undang-Udang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  mengatakan  bahwa  pelayanan adalah  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesui  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas barang,  jasa/dan  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik.  Aljufri  (2022)  mengatakan  salah  satu  dari  fungsi  pemerintahan yang  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah  adalah  pelayanan  publik.  Fungsi pelayanan publik ini sangat penting bahkan berperan sangat besar berkaitan dengan kepentingan umum, bahwa kepentingan masyarakat adalah salah satu dari prioritas dalam  pelayanan  publik  yang  baik.  Pelayanan  publik  saat  ini  merupakan  bagian kebutuhan  setiap  warga  masyarakat.  Setiap  birokrasi  publik  perlu  berupaya  untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan.
Ada pun jenis pelayanan publik dalam bidang administratif yang ada di kantor Desa  Sindangkarya  diantaranya  :  1)  surat  pindah  (datang/keluar),  2)  surat keterangan ahli waris, 3) surat keterangan tidak mampu, 4) surat domisil penduduk, 5) surat keterangan usaha, 6) surat keterangan janda/duda, 7) surat pengantar izin keramanian, 8) surat  keterangan belum kawin, 9) dan lain-lain

## Gambar 2. Kegiatan Kosialisasi Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Sindangkarya
Kegiatan  sosialisasi  strategi  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  Kantor Desa  Sindangkarya  dilakukan  dengan    ceramah  dengan  sasaran  Kepala  Desa Sindangkarya, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Para Kepala Dusun, Para Rukun Warga  (RW)  serta  para  Rukun  Tetangga  (RT).  Kegiatan  sosialisasi  ini  akan memberikan informasi terkait dengan beberapa strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan  publik  menurut  Osborn  dan  Plastrik  (2000)  mengemukakan    1)  strategi inti  ( core  strategy ),  2)  strategi  konsekuensi  ( consequences  strategy ),  3)  stategi pelanggan  ( custumer  strategy ),  4)  strategi  pengendalian  ( control  strategy )  dan strategi budaya ( culture strategy ).
Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masayarakat Strategi  inti  ( core  strategy )  dapat  dilakukan  dengan  menentukan  tujuan  serta fungsi  pemerintahan  yang  jelas,  adanya  kejelasan  peran  serta  arah  dari pemerintahan.  Strategi  inti  merupakan  strategi  untuk  menjabarkan  tujuan  utama dari sistem organisasi pemerintah. Dalam strategi inti ini terdapat tiga aspek penting di  dalamnya  yaitu:  kejelasan  tujuan,  kejelasan  peran,  dan  kejelasan  arah.  Strategi konsekuensi ( consequences strategy ), merupakan konsekuansi kinerja yan dihasilkan oleh  seseorang  ataupun  organisasi.  Strategi  ini  dapat  digunakan  dengan menggunakan pendekatan : pertama persaingan yang terkendali dengan mererapkan mekanisme  pasar  sebagai  pendorong  terjadinya  kompetisi  dan  konsekuensinya ditenukan oleh masyarakat. Kedua, kedekatan manajemen sebagai konsekuensi dari mekanisme  pasar  yang  sedang  berjalan.  Ketiga,  pendekatan  manajemen  kinerja. Ketiga pendekatan ini tidak dapat dipisahan satu sama lain  karena organisasi yang beroperasi  sebagai  pemerintahan  atau  yang  berkompetisi  biasanya  menggunakan banyak  alat  manajemen  kinerja  untuk  memaksimalkan  keunggulan  kompetitifnya. Strategi  konsekuensi  merupakan  strategi  yang  berkaitan  dengan  sistem  insentif pemerintah. Dalam strategi konsekuensi ini terdapat tiga aspek penting di dalamnya yaitu:  manajemen  usaha,  manajemen  kinerja,  dan  persaingan.  Strategi  pelanggan ( custumer  strategy )  merupakan  strategi  yang  memusatkan  pada  akuntabilitas (pertanggungjawaban),  kepada  siapa  seharusnya  organisasi  pemerintahn bertanggungjawab?  Apa  yang  dipertanggungjawabkan  organisasi  pemerintah? Strategi  ini  mengdeskrifsikan  apa  yang  seharusnya  dipertangungjawabkan  oleh pemerintah  desa,  strategi  pengendalian  mempengaruhi  orang  yang  akan bertanggungjawab dan strategi budaya akan membantu pegawai menginternalisasikan pertanggungjawabannya.
Strategi pelanggan merupakan strategi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban  pelayanan  organisasi  pemerintah  kepada  masyarakat.  Dalam strategi  pelanggan  ini  terdapat  tiga  aspek  penting  di  dalamnya  yaitu:  pemastian mutu,  pilihan  pelanggan,  dan  pilihan  kompetitif.  Strategi  pengendalian  ( control strategy )  pendekatan  yang  digunakan  dalam  strategi  ini  pertama,  pemberdayaan organisasi,  kedua,  pemberdayaan  pegawai  dan  ketiga  adalah  pemberdayaan masyarakat.  merupakan  strategi  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  oleh  atasan dalam pengambilan keputusan. Strategi budaya ( culture strategy ), pendekatan yang digunakan  dalam  strategi  ini  adalah  membentuk  kembali  budaya  baru  dengan membentuk  kebiasaan,  perasaan  dan  pikiran  ogranisasi  yan  baru.  Beberapa pedoman  maupun  petunjuk  dalam  menyikapi  transisi  budaya  diantaranya  pegawai jangan  dikontrol  akan  tetapi  dilibatkan  membuat  model  perilaku  yang  diinginkan. Strategi  budaya  merupakan  strategi  yang  didalamnya  terdapat  nilai-nilai,  norma, sikap, dan harapan pegawai. Dalam strategi budaya ini terdapat tiga aspek penting di
dalamnya  yaitu  :  membangun  perasaan  bersama,  mengubah    kebiasaan,  dan mengubah pikiran.
Adanya  kegiatan  sosialisasi  ini  dilakukan  guna  mengedukasi  perangkat  desa dalam  meningatkan kualitas pelayanan publik di kantor desa.  Setelah diadakannya kegiatan  sosialisasi  ini  harapannya  perangkat  desa  dalam  memberikan  pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat

## 4. Simpulan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  tema  sosialisasi  strategi peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  kantor  desa  Sindangkarya  dilaksanakan secara  langsug  di  aula  kantor  desa.  Kegiatan    ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  desa  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masayarakat.  Terdapat  beberapa  strategi  dalam peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  menurut  Osborn  dan  Plastrik  (2000) mengemukakan    1)  strategi  inti  ( core  strategy ),  2)  strategi  konsekuensi ( consequences  strategy ),  3)  stategi  pelanggan  ( custumer  strategy ),  4)  strategi pengendalian  ( control  strategy )  dan  strategi  budaya  ( culture  strategy ).    Hasil kegiatan  pengabdian  ini  dianggap  efektif  karena  dapat  memberikan  pengetahuan baru  terjait  dengan  bagaimana  aparatur  pemerintah  desa  dalam  memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

## 5. Daftar Pustaka
Agus        Qomaruddin        Munir,  dkk.  (2023).  Optimalisasi  Tatalaksana  Administrasi Desa Berbasis Teknologi Inforormasi Bagi Perangkat Desa Katekan Gantiwarno Klaten.  Wikrama  Parahita  :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat,  8  (1),  30-36, https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/parahita/article/view/6634/2771. Aljufri,  Mahdi  Mochamad.  (2022).  Penerapan  Pelaksanaan  Good  Governance Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Desa kebonagung Sidoarjo). PRAJA : Observer, 2 (1), 164-169,
https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/428/292
Dhony, F. R., dan Trenda A. O. (2022)  Strategi Peningkatan  Pelayanan Administrasi Melalui  Aplikasi  Petung  Dadi  (Pelayanan  Tunggal  Dengan  Sepenuh  Hati)  Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara UNESA, 10 (2).
Hardiansyah.  (2018).    Kualitas  Pelayanan  Publik  (Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Konsekuensinya). Yogyakarta, Gava Media.
Hayat. (2019). Manajemen Pelayanan Publik. Depok, Rajawali Pers. Indris  Yanto,  N.  (2013).  Implementasi  Entrepreneurial  Government  dan  Kinerja Pemerintah  Daerah  (Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan  Pengalaman  Empiris). Respositry Universitas Negeri Gorontalo.
Ismail,  Nurdin.  (2019).  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Perilaku  Aparatur  dan  Perilaku Komunikasi  Birokrasi  Dalam  Pelayanan  Publik).  Surabaya  :  Media  Sahabat Cendikia.
Juniasa,  Dewa  Nyoman.  (2023).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang  Administrasi Kependudukan  Di  Kantor  Desa  Bengkel  Kecamatan  Bungsubiu  Kabupaten Buleleng.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan    (JISIP),  7  (3),  2856-2860, https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/5844.
Osborn,  D.  dan  Plastrik,  P.  (2000).  Banishing  Bereucracy  :  The  Five  Strategis  For Reiventing Government. Rosyid  A (Penerjemah). Memangkas Birokrasi : Lima Strategi  Menuju  Pemerintahan  Wirausaha  (terjemahan),  Seri  Manajemen Strategi. PPM, Jakarta.
Saefullah,  Aep.  (2022).  Pengaruh  Disiplin  Kerja  Pegawai  dan  Kualitas  Pelayanan Publik  Terhadap  Kepuasan  Masyaraka  Di  Kantor  Desa  Kadugede  Kecamatan Kadugede  Kabupaten  Kuningan.  Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  Bisnis  dan Kewirausahaan, 2 (2), 1-20, https://journal.sinov.id/index.php/jurimbik/article/view/129/123 Safitri,  Selvi  Dian,  dkk.  (2022).  Upaya  Pemerintah  Desa  Panji  Kidul  Kabupaten Situbondo  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik.  Jurnal  Indonesia Sosial Sains, 3 (5), 784-792,
https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/582/1321 Sellang,  Kamaruddin.  (2019).  Administrasi  dan  Pelayanan  Publik  antara  Teori  dan Aplikasi. Yogyakarta : Ombak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.