INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14700-14711 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pelanggaran Pasal UU ITE dalam Praktik E-Commerce di Indonesia (Studi Kasus Pada Grab Toko Indonesia)
Aulia Amanda Afriani 1 ✉ , Maslihati Nur Hidayati 2
Universitas Al-Azhar Indonesia
Email: auliaamandaa29@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Riset dilatar belakangi oleh, pelanggaran Pasal UU ITE pada platform Grab Toko Indonesia mencakup beberapa  aspek  penting.  Pertama,  perlindungan  data  pribadi  sesuai  Pasal  26B  UU  ITE.  Kedua, pemantauan  konten  yang  di  unggah  oleh  pengguna  untuk  memastikan  tidak  ada  konten  yang melanggar hukum. Ketiga, pencegahan penipuan dan penjualan barang ilegal yang dapat terjadi pada platform e-commerce. Keempat, keamanan transaksi dan keaslian produk harus dijamin oleh Grab Toko Indonesia.  Terakhir,  perlindungan  hak  konsumen  dalam  transaksi  online.  Tujuan  penelitian  ini  guna Memahami Bagaimana Hukum Positif Indonesia Menetapkan Tanggung Jawab Hukum Kepada Pelaku Usaha  yang  Merugikan  Pelanggan  dalam  Transaksi  Elektronik.  Riset  norma  hukum  ialah  penekanan utama dari pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil riset pelaku usaha dalam transaksi elektronik bertanggung jawab atas kerugian konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, PP No. 80 Tahun 2019, dan Perpres No. 60 Tahun 2023. Tanggung jawab ini mencakup ganti rugi serta kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis. Marketplace harus mengelola konten pengguna dan bertanggung jawab  atas  transaksi  di  platform  mereka,  menyediakan  mekanisme  pelaporan,  dan  membantu menyelesaikan  masalah  transaksi  sesuai  dengan  prinsip  Intermediary  Liability.  Putusan  No. 465/Pid.Sus/2021/PN  Jkt.Sel  dinilai  sesuai  untuk  kasus  penipuan  berdasarkan  UU  ITE,  namun  hal  ini kurang cocok dipakai dalam situasi di mana penyebaran informasi palsu merugikan pelanggan. Kata Kunci: Pelanggaran Pasal UU ITE, E-Commerce, Intermediary Liability, Transaksi Elektronik

## Abstract
This research is motivated by, the violation of the ITE Law Article on the Grab Toko Indonesia platform includes several important aspects. First, the protection of personal data in accordance with Article 26B of the ITE Law. Second, monitoring of content uploaded by users to ensure there is no content that violates the law. Third, prevention of fraud and sale of illegal goods that can occur on e-commerce platforms.  Fourth,  transaction  security  and  product  authenticity  must  be  guaranteed  by  Grab  Toko Indonesia. Finally, the protection of consumer rights in online transactions. The purpose of this study is to find out how legal responsibility for business actors who harm consumers in electronic transactions according to Indonesian positive law. Normative legal research method is research that focuses on legal norms. The results of the research show that business actors in electronic transactions are responsible for consumer losses in accordance with the Consumer Protection Law, Government Regulation No. 80 of 2019, and Presidential Regulation No. 60 of 2023. This responsibility includes compensation as well as  compliance  with  laws  and  business  ethics.  Marketplaces  must  manage  user  content  and  be responsible  for  transactions  on  their  platforms,  provide  reporting  mechanisms,  and  help  resolve transaction  issues  in  accordance  with  the  principle  of  Intermediary  Liability.  Verdict  No. 465/Pid.Sus/2021/PN  Jkt.Sel  is  considered  appropriate  for  fraud  cases  under  the  ITE  Law,  but  less appropriate if applied to cases of spreading false news that cause harm.
Keywords: Violation of ITE Law Articles, E-Commerce, Intermediary Liability, Electronic Transactions

## PENDAHULUAN
Salah  satu  perhatian  utama  di  milenium  ketiga  yakni  keberadaan  masyarakat informasi.  Permasalahan  ini  tidak  hanya  dialami  oleh  negara  maju,  negara  berkembang seperti Indonesia juga merasaka. Maraknya teknologi informasi, khususnya internet, sering dipakai  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sehari-hari,  telah  menyebabkan  terciptanya masyarakat  informasi.  Dinamika  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  semuanya  mengalami pergolakan besar sebagai akibatnya. Kemajuan teknologi modern memiliki 2 dampak. Di satu sisi, teknologi memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia secara positif. Di sisi lain,  teknologi  juga  dapat  dipakai  untuk  tujuan  ilegal.  Hukum  ialah  komponen  yang mengatur  setiap  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  ketentuan  persyaratan  dasar sebagaimana yang diuraikan  dalam hukum perdagangan. Misalnya,  kejahatan keuangan dan kejahatan dunia maya ialah kejahatan yang paling sering dilakukan di Malaysia. Sejak e-commerce semakin populer di Indonesia, baik pengguna maupun non-pengguna telah menjadi sasaran berbagai aktivitas penipuan. Semua kejahatan daring yang ditujukan pada platform e-commerce secara bersama-sama disebut penipuan e-commerce.
Pentingnya  hukum  dalam  konteks  perdagangan  sangat  nyata.  Dalam  pembicaraan tentang perdagangan, hukum memainkan peran kunci dalam mengatur aktivitas tersebut
(Rosidawati & Santoso, 2017). Namun, perdagangan modern dipengaruhi oleh kemajuan teknologi  mutakhir.  Perdagangan  elektronik,  atau  e-commerce  ialah  salah  satu pemanfaatan  kemajuan  teknologi  internet  yang  secara  signifikan  memengaruhi  industri perdagangan.  Hal  ini  mengacu  pada  sistem  perdagangan  elektronik  yang  beroperasi  di internet. Dalam konteks perdagangan elektronik, hukum juga memainkan peran penting. Hukum  perlu  mengakomodasi  dan  mengatur  aspek-aspek  seperti  kontrak  elektronik, perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  daring,  dan  aspek-aspek  lain  yang  berkaitan dengan  perdagangan  elektronik.  Selain  itu,  hukum  juga  harus  beradaptasi  dengan perkembangan teknologi baru yang terus muncul dalam perdagangan elektronik.
Kemajuan  teknologi  dan  munculnya  masyarakat  informasi  telah  mengubah  cara perdagangan dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum dan teknologi dapat bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil,  efisien,  dan  aman.  Pemahaman  ini  sangat  relevan  dalam  dunia  yang  semakin terhubung  secara  digital  dan  global.  Orang-orang  memakai  internet  guna  bertransaksi produk  dan  layanan  sebagai  hasil  dari  kemajuan  teknologi  internet.  Dengan  bantuan perdagangan elektronik, atau aplikasi e-commerce, produsen dan pelanggan yang mungkin berlokasi berjauhan atau bahkan melintasi benua dapat terhubung satu sama lain dalam dunia  bisnis  dalam  upaya  untuk  memperkuat  hubungan  mereka.  Ribuan  komputer  di seluruh dunia terhubung dan dapat bertukar data dan informasi (transaksi elektronik) karena jaringan internet.
E-commerce hakikatnya ialah transaksi jual beli secara global, termasuk kategori jual beli  modern  karna  memanfaatkan  inovasi  dalam  teknologi  yang  timbul  seiring  dengan kemajuan teknologi. Penawaran dilakukan melalui situs web internet oleh pedagang atau organisasi  bisnis  lain  dalam  e-commerce.  Toko  diberikan  daftar  barang  dan  jasa  oleh pedagang atau pelaku bisnis. Di situs web pelaku bisnis, pelanggan dapat melihat barang yang ditawarkan oleh vendor.
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  usulan  di  situs  web  mencakup  informasi  tentang produk yang disediakan, hargan, peringkat yang diberikan oleh pelanggan, jajak pendapat otomatis  mengenai  produk,  karakteristik  barang,  dan  menu  produk  relevan  lainnya. Penawaran dalam e-commerce dilakukan saat pelanggan memanfaatkan platform obrolan daring atau email untuk memesan produk yang diinginkan. Pasar daring yang memfasilitasi perdagangan  membuat  kontrak  antara  para  pihak  untuk  memberikan  barang  atau  jasa. Kesepakatan ini mengharuskan adanya hak dan kewajiban yang wajib ditaati oleh semua pihak terlibat.
Analisis terhadap pelanggaran Pasal UU ITE pada platform Grab Toko Indonesia harus mempertimbangkan  beberapa  aspek  berikut:  Pertama,  Pasal  26B  UU  ITE  mengatur perlindungan  data  pribadi.  Penyelenggara  e-commerce  yang  sah,  seperti  Grab  Toko Indonesia,  wajib  melindungi  informasi  pribadi  pengguna.  Pelanggaran  yang  mungkin muncul adalah jika data pribadi pengguna disalahgunakan atau tidak dilindungi dengan baik.  Ini  bisa  melibatkan  kasus  seperti  kebocoran  data  atau  penyalahgunaan  informasi pribadi. Kedua, Konten yang Melanggar Hukum, dalam UU ITE juga mengatur konten yang diunggah  oleh  pengguna.  Jika  platform  Grab  Toko  Indonesia  memungkinkan  pengguna untuk  mengunggah  konten,  maka  mereka  harus  mengawasi  materi  tersebut  untuk memastikan tidak ada yang melanggar hukum, termasuk konten yang bersifat menghina, menyebarkan kebencian, atau melanggar hak cipta. Ketiga, Penipuan dan Penjualan Barang Ilegal, dalam platform e-commerce sering menjadi tempat.
Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini mencakup tiga poin utama. Pertama, pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  merugikan  konsumen  dalam transaksi elektronik menurut hukum positif Indonesia. Kedua, tanggung jawab marketplace sesuai  dengan  prinsip  intermediary  liability.  Dan  ketiga,  apakah  keputusan No.465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL telah sesuai perpu yang berlaku.
Riset ini bertujuan memahami pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik menurut hukum positif Indonesia, mengetahui tanggung jawab marketplace sesuai dengan prinsip intermediary liability, dan menilai kecocokan putusan No.465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL sesuai ketentuan yang berlaku.
Terdapat  manfaat  teoritis  dan  praktis  dari  riset  ini.  Secara  teoritis  diharapkan memecahkan isu-isu terkait hukum internet dan masa depan perkembangan e-commerce law.  Keputusan  pengadilan  akan  mengukuhkan  prinsip-prinsip  hukum  dan  keadilan  dan meletakkan  dasar  bagi  perlindungan  konsumen  transaksi  elektronik.  Penegakan  hukum yang ketat juga akan mendorong kepatuhan pada UU ITE Indonesia.
Diharapkan  riset  ini  berdampak  praktis  terhadap  penerapan  hukum  internet  dan pengembangan  hukum  e-commerce  di  masa  mendatang.  Keputusan  pengadilan  akan memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menindak kasus serupa di masa depan dan memberikan perlindungan kepada konsumen yang bertransaksi secara online. Selain itu, kepatuhan  terhadap  peraturan  akan  meningkatkan  keamanan  dan  kepercayaan  dalam bertransaksi online.

## METODE PENELITIAN
Riset ini memakai metode hukum normatif ialah jenis riset yang memakai analisis data sekunder atau sumber  pustaka, yang mencakup dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum tersebut disusun, diteliti, dan disimpulkan secara metodis mengenai masalah yang dibahas.
Sumber  informasi  utama  dalam  riset  ini  yakni  UU  No.8  Tahun  1999  mengenai Perlindungan Konsumen, Pasal 28 huruf G ayat 1 dalam UUD 1945, Pasal 1 angka 2 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE No.11 Tahun 2008 mengenai ITE, Pasal 1 angka 1  dalam  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.20  Tahun  2016  terkait Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pasal 1 angka 2 dari Peraturan Pemerintah  Pengganti  UU  No.82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik.
Selain  itu,  riset  ini  memanfaatkan  bahan  hukum  sekunder  berupa  tulisan  para  ahli hukum dari berbagai sumber, meliputi publikasi ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah,  serta  cerita  tentang  pemanfaatan  layanan  jual  beli  daring  dan  kebocoran  data pribadi.
Bahan hukum tersier juga digunakan sebagai bahan pelengkap, termasuk KBBI, Kamus Hukum,  dan  kamus  tambahan  yang  membantu  dalam  riset  ini.  Dengan  menggunakan metode  dan  bahan-bahan  tersebut,  Riset  ini  bertujuan  guna  menawarkan  pengetahuan yang  menyeluruh  terkait  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta tanggung jawab marketplace sesuai dengan prinsip intermediary liability.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Posisi
Pada 7 September 2021, Yudha Manggala Putra ialah terdakwa dalam perkara pidana khusus No.465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakpus. Dia dituduh  menyebarkan  hoax  dan  menyesatkan  yang  menyebabkan  nasabah  rugi  dalam transaksi  online.  JPU  dalam  tuntutan  rincinya  menyatakan  terdakwa  telah  melanggar ketentuan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1). Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti- bukti untuk memperkuat dakwaan mereka.
Dakwaan tersebut termasuk penalti Rp.800.000.000,00 dan hukuman penjara 4 tahun 6  bulan,  serta  beberapa  ketentuan  lain  terkait  barang  bukti  dan  biaya  perkara.  Selama proses  persidangan, terungkap  bahwa Yudha Manggala Putra  bersama dengan seorang
lainnya  mendirikan  PT.  Grab  Toko  Indonesia  dengan  tujuan  menjual  barang  elektronik dengan diskon besar hingga 50%. PT. Grab Toko Indonesia resmi didirikan 27 November 2020 berdasar akta pendirian yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Modus operandi yang digunakan terdakwa melibatkan promosi luas melalui berbagai saluran, seperti TV, radio, videotron, dan media sosial, dengan mengumumkan diskon besar untuk barang-barang yang dijual. Hal ini berhasil menarik banyak konsumen yang kemudian mentransfer  uang  sesuai  instruksi  di  website  Grab  Toko.  Namun,  barang  tidak  pernah dikirim, dan ketika konsumen mencoba menghubungi, situs web tersebut tidak lagi aktif dan kantor Grab Toko ditemukan kosong.
Dalam  persidangan,  saksi  korban  memberikan  kesaksian  bahwa  mereka  telah mentransfer  uang sesuai  dengan  instruksi, namun barang tidak pernah diterima. Modus operandi  terdakwa  juga  termasuk  penggunaan  sistem  pembayaran  pelunasan  terlebih dahulu dan janji pengiriman dalam waktu 4-6 hari kerja.
Majelis  Hakim  pada  akhirnya  memutuskan  bahwa  Yudha  Manggala  Putra  terbukti bersalah  dan  divonis  denda  Rp800.000.000  dan  kurungan  penjara  4  tahun.  Lamanya terdakwa  dalam  tahanan  dan  penangkapan  akan  diperhitungkan  dalam  putusan  yang dijatuhkan.  Selain  itu,  pelaku  harus  tetap  ditahan  dan  membayar  biaya  perkara.  Oleh karenanya, kasus ini menunjukkan sanksi yang diberikan kepada yang melakukan kejahatan seperti  ini    dan  mengesahkan  penerapan  hukum  terhadap  tindakan  melawan  hukum  di bidang transaksi elektronik.

## Permasalahan
Dalam  analisisnya  terhadap  kasus  Perkara  No.465/Pid.Sus/2021/PN  Jkt.Sel,  penulis menyoroti  ketidaktepatan  landasan  hukum  yang  diterapkan  dalam  persidangan.  Penulis berpendapat kasus ini seharusnya dipandang sebagai tindak pidana penyebaran informasi tidak benar yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik, bukan sebagai tindak pidana  penipuan.  Dengan  demikian,  penulis  merasa  bahwa  penerapan  pasal-pasal  yang mengatur tentang penipuan tidak sepenuhnya dari data dan fakta yang ada dalam kasus ini.  Ketidaksesuaian  ini,  menurut  penulis,  berpotensi  memengaruhi  jalannya  persidangan dan hasil akhir dari kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengadilan seharusnya lebih cermat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan agar keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik.
Meskipun demikian, penulis juga mengakui bahwa kasus ini memiliki kemiripan yang kuat dengan kasus penipuan. Komponen tindak pidana penyebaran informasi yang tidak akurat  dan  menyesatkan,  seperti  adanya  maksud  guna  mengelabui  dan  menyebabkan
kerugian kepada konsumen, sangat mirip dengan elemen-elemen yang biasanya ditemukan dalam  kasus  penipuan.  Penulis  dapat  memahami  mengapa  banyak  pihak  yang  merasa bahwa kasus ini adalah penipuan. Namun, penulis tetap berpendapat bahwa pengadilan seharusnya menilai dengan teliti perbedaan antara kedua jenis tindak pidana tersebut dan menerapkan landasan hukum yang paling sesuai dengan karakteristik dan fakta-fakta kasus yang sedang diadili. Dengan demikian, proses hukum yang dijalankan akan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum yang tepat.

## Pertimbangan Hakim
Pertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa Yudha Manggala Putra pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.465/Pid.Sus/2021/PN.Jaksel, yakni:
1. Dari dakwaan pertama, terdakwa dinyatakan dinyatakan bersalah karna "menyebarkan berita  palsu  dan  menyesatkan  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik"  oleh  majelis hakim, karena memenuhi semua persyaratan yang tercantum pada Pasal 28 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 dan Pasal 45A ayat (1).
2. Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum, yang pada dasarnya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman.
3. Majelis  Hakim  berpendapat  tidak  ada  pembelaan/keterangan  yang  dikemukakan dalam  persidangan  dapat  membebaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  pidana, sehingga  tidak  dapat  dibuktikan  terdakwa  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Majelis  Hakim  berpendapat  terdakwa  bersedia  menerima  tanggung  jawab  atas perbuatannya, ia harus diputuskan bersalah dan dihukum sesuai kejahatannya.
5. Majelis Hakim menetapkan Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah dalam kasus ini,  yang  berarti  lamanya  penahanan  akan  diperhitungkan  dalam  hukuman  yang diberikan.
6. Majelis  Hakim  berpendapat  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  harus dipertimbangkan  ketika  memutuskan  hukuman  terdakwa,  mencederai  saksi  korban ialah  salah  satu  unsur  yang  memberatkan  dan  mengambil  keuntungan  dari perbuatannya,  sementara  faktor-faktor  yang  meringankan  termasuk  pengakuan bersalah,  penyesalan,  kurangnya  catatan  pidana  sebelumnya,  dan  usia  yang  masih muda;  Dengan  mempertimbangkan  bahwa  penahanan  Terdakwa  didasarkan  pada alasan yang memadai, maka penetapan penahanan selama proses perlu ditegaskan.
7. Majelis  hakim  memutuskan  untuk  tetap  mempertahankan  barang  bukti  No.  1-36 dalam berkas perkara, barang bukti No.37-43 barang berharga dan uang tunai akan
disita oleh negara, barang bukti No.44-49 yang digunakan dalam kegiatan kriminal atau hasil kegiatan kriminal akan disita dan dimusnahkan, dan barang bukti No. 50 yang diakui terdakwa akan mendapatkan kembali barang-barang miliknya.
8. Majelis Hakim menetapkan Terdakwa akan bertanggung jawab atas biaya pengadilan karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman.

## Putusan
Mengikuti prosedur persidangan yang melibatkan JPU, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa, dan keterangan saksi, Majelis Hakim membuat keputusan sebagai berikut:
1. Menetapkan  bahwa  terdakwa  Yudha  Manggala  Putra  terbukti  melakukan  tindak pidana  dalam  Dakwaan  Pertama,  yakni  "menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan konsumen dalam Transaksi Elektronik", dengan cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Menghukum masa penjara maksimal 4 tahun.
3. Menjatuhkan penalti Rp800.000.000,00 berisi klausul jika pelanggar gagal membayar biaya, maka terdakwa dapat dipidana paling lama 6 bulan penjara.
4. Menetapkan besarnya uang terdakwa yang ditahan akan dikurangi hukumannya.
5. Memutuskan lamanya masa penahanan terdakwa.
6. Menetapkan jumlah alat bukti yang diajukan sebanyak 50 buah.
7. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara Rp50.000.
Dalam menganalisis kasus ini, dari perspektif posisi kasus, dapat disimpulkan bahwa kasus  ini  bukanlah  kasus  penipuan,  hal  ini  ialah  penyebaran  informasi  yang  keliru  dan menyesatkan yang, sesuai Pasal 28 ayat (1) UU ITE, merugikan nasabah dengan melakukan transaksi elektronik. Kondisi ini memenuhi ketentuan yang disebutkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang kerugian yang dialami klien dalam transaksi online dan penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan.
Penipuan dan penyebaran berita bohong memiliki perbedaan dalam unsur-unsurnya. Penyebaran informasi palsu dan menyesatkan merupakan tindakan menyebarkan informasi tidak  benar  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  pelanggan  dalam  transaksi  elektronik, sedangkan  penipuan  melibatkan  penggunaan  pemalsuan  identitas,  ketidakjujuran,  atau kebohongan  untuk  meyakinkan  seseorang  agar  menyerahkan  barang,  uang,  atau  harta benda.
Era  revolusi  industri  4.0,  pemanfaatan  teknologi  memengaruhi  berbagai  aspek kehidupan,  termasuk  aktivitas  bisnis  di  berbagai  sektor.  Hal  ini  membuka  peluang  bagi penipuan, terutama di dunia cyber. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberlakukan
UU No,11 Tahun 2008 tentang ITE, kemudian diubah menjadi UU No.19 Tahun 2016. UU ITE memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal termasuk penyebaran informasi palsu melalui transaksi elektronik.
Kasus ini, terdakwa melanggar aturan dengan mendirikan PT Grab Toko Indonesia dan tidak  mengikuti  protokol  keamanan  dalam  pembuatan  marketplace.  Dengan  tidak menggunakan sistem pembayaran internal marketplace, terdakwa membuka peluang bagi terjadinya penipuan dan eksploitasi informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam teori Intermediary Liability, terdakwa sebagai pengelola marketplace memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di platform mereka. Namun, dalam kasus  ini,  terdakwa  malah  memfasilitasi  tindakan  pidana  dengan  cara  yang  merugikan banyak pihak.
Dari perspektif Teori Perlindungan Konsumen, tindakan terdakwa yang menyebarkan informasi palsu merugikan konsumen dan pelanggaran hak konsumen atas informasi yang akurat.
Berdasarkan analisis tersebut, sudah tepat jika hakim memakai Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Diharapkan  memberikan  efek  jera  bagi  terdakwa  dan  meningkatkan  perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di masa mendatang.
Kesimpulannya,  putusan  hakim  melindungi  konsumen  dalam  bertransaksi  secara elektronik mengacu pada perpu yang berlaku.

## SIMPULAN
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan:
Pertama,  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UU  No.8  Tahun  1999  mengenai Perlindungan  Konsumen,  PP  No.80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik,  serta  Perpres  No.60  Tahun  2023  terkait  Strategi  Nasional  Bisnis  dan  HAM menjadi  dasar  pertanggungjawaban  hukum  pelaku  usaha  menurut  hukum  positif Indonesia  ketika  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  konsumen  dalam  transaksi elektronik.  Apabila  terjadi  perbuatan  melawan  hukum,  pelaku  usaha  akan  dikenakan tuntutan  ganti  rugi,  seperti  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum  yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Tanggung jawab ini juga mencakup kepatuhan terhadap hukum, hak-hak konsumen, dan standar etika bisnis dalam transaksi elektronik.
Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  merugikan  konsumen pada  transaksi  elektronik  menurut  hukum  positif  Indonesia  yakni  menurut  Pasal  19 usahawan  wajib  memberi  imbalan  berupa  barang/jasa  yang  sepadan.  Sesuai  dengan pedoman penjualan melalui platform online yang tertuang dalam PP No.80 Tahun 2019,
pelanggan memiliki kewenangan untuk menyampaikan pemberitahuan atau pengaduan terkait  permasalahan  yang  dialami  selama  menjalankan  usahanya.  Apabila  Grab  Toko terkait dengan Pasal 4 UUPK, maka Grab Toko wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pelanggan dan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perpu yang berlaku.  Tindakan  tersebut  sebagai  bentuk  untuk  memperbaiki  hubungan  dengan konsumen  serta  tanggung  jawab  pihak  Grab  Toko  dalam  mematuhi  regulasi  dan menghormati hak-hak konsumen.
Kedua, Bahwa tanggung jawab marketplace menurut prinsip Intermediary Liability mengacu  pada  kewajiban  hukum  yang  dikenakan  pada  platform  online  atau  media perantara  atas  konten  yang  dibagikan  atau  dipublikasikan  oleh  pengguna  melalui platform  tersebut.  Platform  online  seperti  marketplace  bertanggung  jawab  terhadap transaksi yang terjadi di platform mereka dan harus menyediakan sarana pelaporan serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam transaksi tersebut.
Tanggung  jawab  marketplace  menurut  prinsip  Intermediary  Liability  cenderung menempatkan  tanggung  jawab  pada  pelaku  usaha  dimana  mereka  ialah  pemegang kendali yang memberikan pengaruh yang signifikan atas terjadinya transaksi yang terjadi di  platform.  Akan  tetapi,  sebagai  pengelola  situs  pertanggungjawaban  hukum  dapat dibebankan  pada  penyedia  platform  karena  mereka  adalah  pihak  yang  memberikan wadah  kepada  penjual  sehingga  segala  bentuk  konten  yang  dimuat  dalam  situs  nya adalah kewenangan penyedia platform. Hal ini adalah wajar jika beban tanggung jawab diberikan kepada penyedia platform sebagai pengendali atau control barang yang dijual.
Ketiga, Majelis Hakim dalam Putusan No.465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang revisi UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Keputusan ini tidak mematuhi peraturan yang berlaku jika perkara pokoknya ialah tindak pidana penipuan, tetapi lebih cocok dengan ketentuan yang  berlaku  jika  perkara  pokoknya  yakni  pelanggaran  menyebarkan  hoax  dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi online.
Dalam  putusan  No.465/Pid.Sud/2021/PN.JKT.SEL,  terdakwa  dinyatakan  bersalah karena menyebarkan informasi palsu dan menyebabkan kerugian bagi konsumen melalui transaksi  elektronik.  Terdakwa  dijerat  Pasal  28  ayat  (1)  dan  Pasal  45A  ayat  (1)  UU  ITE dengan  penalti  Rp800.000.000,00.  Jika  terdakwa  gagal  membayar  denda,  maka  ada ancaman pidana kurungan selama 6 bulan. Meskipun dalam perkara ini terdakwa telah melanggar Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen dan sangat merugikan konsumen, namun putusan hakim sudah tepat namun belum sampai pada pidana maksimal dan hak- haknya pun belum tentu kembali dan pelaku menepati janji ganti kerugian. Tentu saja, hal
ini tidak sejalan dengan asas Lex Scripta dimana legalitas harus berdasarkan hukum yang tertulis. Fakta nya pelaku telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. (2013). Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo.
Agus  Rusianto.  (2016).  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana.  Jakarta:
Prenamedia.
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
Azhar  Muttaqin. (2010).  Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan  Hukum Jual Beli Islam. Ulumuddin, VI(IV), 33-48.
Barda Nawawi Arif. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Dellyana, Shant. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Haris Faulidi. (2004). Transaksi Bisnis Ecommerce Perseptik Islam. Yogyakarta: Magistra
Insani. Hukum Online. (2013). E-Commerce. Diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5517/e-commerce  pada  tanggal  21 November 2023.
Indonesia.  (1999).  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Jur Andi Hamzah. (2018). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
Kansil, C.S.T. (2013). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnia Paramita.
Kurniawan, A.M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Lintas Negara. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2(1), 315-334.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tambahan Lembaran.
Moha, M.R., Sukarmi, S., & Kusumadara, A. (2020). Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. Jambura Law Review, 2(2), 101- 119.
Muchlis. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
N.H.T. Siahaan. (2005). Hukum Perlindungan  Konsumen dan Tanggung Jawab  Produk. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse).
Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Putusan  PN  JAKARTA  SELATAN  Nomor  465/Pid.Sus/2021/PN  JKT.SEL  Tanggal  7 September 2021.
Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soetino.  (2004).  Rule  Of  Law  (Supremasi  Hukum).  Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Soetiono. (2004). Rule  Of Law.  Surakarta:  Magister Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Yahman.  (2014).  Karakteristik  Wanprestasi  Dan  Tindak  Pidana  Penipuan.  Jakarta: Prenadamedia Grup.