Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## DAMPAK PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
Hijrah Lahaling Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia Email: ijhomakassar@yahoo.co.id

## Kindom Makkulawuzar
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia Email: kindommakkulawuzar@gmail.com

## ABSTRAK
Poligami  merupakan  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu  pihak,  dalam  hal  ini suami,  mengawini  beberapa  (lebih  dari  satu)  istri  dalam  waktu  yang  bersamaan. Ketentuan  Undang-undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang poligami  menunjukan  bahwa  posisi  ketidakberdayaan  dan  ketidakadilan  bagi perempuan, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka.  Artikel  ini  akan  membahas  tentang  dampak  pelaksanaan  perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif  yang  dianalisis  dengan  deskriptif-kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  dampak  yang  umum  terjadi  terhadap  istri  yang  suaminya berpoligami,  yaitu  dampak  psikologis,  ekonomi,  hukum,  kesehatan,  serta kekerasan,  baik  kekerasan  fisik,  ekonomi,  seksual  maupun  psikis.  Sementara dampak  poligami  terhadap  anak  adalah  anak  merasa  tersisihkan,  tidak diperhatikan,  kurang  kasih  sayang,  ayah  suka  berbohong  dan  dididik  dalam suasana kebencian karena konflik.
Kata kunci: Perkawinan; Poligami; Perempuan; Anak.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  suatu  akad  suci  yang  mengandung  serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yaitu suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri  sangat  bergantung  pada  pemenuhan  ketentuan-ketentuan  dalam perjanjian  tersebut.  Perjanjian  yang  dimaksud  adalah  hidup  bersama  isteri  dan memperlakukannya  dengan  baik  atau  menceraikannya  dengan  cara  yang  baik pula,  tidak  ada  pilihan  lain.  Karena  itu,  hidup  bersama  isteri  dengan menyengsarakannya  baik  secara  lahir  maupun  batin  tidak  dikenal  dalam  ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut (Musda Mulia, 1999).
Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin  saja,  tetapi  merupakan  perwujudan  ikatan  lahir  dan  batin.  Ikatan  lahir tercermin  adanya  akad  nikah,  sedangkan  ikatan  batin  adanya  perasaan  saling mencintai  dari  kedua  belah  pihak.  Salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim adalah poligami. Poligami merupakan problem  sosial  klasik  yang  selalu  menarik  diperbincangkan  sekaligus diperdebatkan  dikalangan  masyarakat  muslim  di  seluruh  dunia.  Perdebatan  pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan.
Poligami  adalah  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  (suami) mengawini  beberapa  (lebih  dari  satu)  istri  dalam  waktu  yang  bersamaan  (Musda Mulia, 1999). Sementara kebalikan dari poligami adalah monogami,  yaitu ikatan perkawinan  yang  hanya  membolehkan    suami  mempunyai  satu  istri  dan  istri mempunyai satu suami pada jangka waktu tertentu.
Poligami  dapat  dilihat  dengan  beragam  perspektif.  Perspektif  hukum merupakan  salah  satu  pintu  masuk  (entry  point)  dalam  memahami  persoalan poligami. Masalah poligami merupakan salah satu isu  yang diatur dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  membahas masalah  poligami  yang  diatur  dalam  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5  dan  Pasal  65. Sementara  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi Hukum Islam (1991) masalah poligami diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59. Ketentuan asas monogami dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun  2019  tercantum  dalam  Pasal  3  ayat  1,  yang  menyatakan:  "Pada  asasnya dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  isteri. Seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami".  Sementara  mengenai ketentuan  pengecualian  bagi  seorang  suami  beristeri  lebih  dari  seorang  diatur
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
dalam  Pasal  3  ayat  2,  yang  menyatakan  bahwa:  "Pengadilan  dapat memberi  izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".
Namun dalam realitasnya, umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan  banding  terhadap  keputusan  pengadilan  menyangkut  perkara poligami.  Semua  alasan  yang  dikemukakan  dalam  undang-undang  dan  peraturan pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami,  sama  sekali  tidak  mempertimbangkan  perspektif  kepentingan  istri.  Tidak pernah  dipertimbangkan,  misalnya  andaikata  suami  tidak  mampu  menjalankan kewajibannya  atau  suami  mandul,  apakah  Pengadilan  Agama  juga  akan memberikan  izin  kepada  istri  untuk  menikah  lagi?  Karena  laki-lakipun  dapat mengalami  hal  yang  sama  karena  penyakit  datang  tanpa  memilih  jenis  kelamin. Ketentuan  UU  Perkawinan  dan  KHI  tentang  poligami  ini  jelas  menunjukkan posisi ketidakberdayaan perempuan di hadapan laki-laki dan tidak cukup adil bagi perempuan, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis- normatif  dengan  cara  menggunakan  kepustakaan  sebagai  sumber  utama,  serta penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Perkawinan
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  2019).  Dari  definisi  tersebut,  ditemui  beberapa pengertian yang terkandung didalamnya, yaitu: Pertama , Perkawinan ialah ikatan lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri; Kedua ,  Ikatan  lahir  batin  dan  ditujukan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia,  kekal  dan  sejahtera; Ketiga ,  Dasar  ikatan  lahir  batin  dan tujuan  bahagia  yang  kekal  itu  berdasarkan  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa (Harahap, 1975).
Adapun  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  2,  menyebutkan; “Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat kuat  atau mitsaaqon  gholiidhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
melaksanakannya  merupakan  ibadah”.  Sedangkan  dalam  Pasal  4  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Yang bunyinya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.
Berangkat  dari  pengertian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa perkawinan    menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  aqad  atau  perjanjian  yang  suci dalam menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan  kebahagiaan  lahir  dan  batin  serta  untuk  mendapatkan  ketenteraman hidup berkeluarga  yang kekal atas dasar kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak atau dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt.
Adapun  tujuan  perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  ajaran  Islam  dinyatakan  pula bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  rumah  tangga  yang  kekal,  yang memberi  ketenangan  yang  diliputi  rasa  kasih  sayang,  melahirkan  anak  turunan yang sholeh dan sholehah sehingga mewujudkan rumah tangga Muslim.

## Pengertian Poligami dan Monogami
Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani,  yaitu polu dan gamein . Polu berarti  banyak  dan gamein berarti  kawin,  jadi  poligami  dapat  diartikan  sebagai perkawinan  yang  banyak.  Dalam  Kamus  Bahasa  Inggris-Indonesia  dikatakan bahwa Poligami (Polygamist) didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang beristri lebih  dari  seorang.  Sedangkan  Monogami  ( monogamy )  didefinisikan  sebagai seorang laki-laki yang hanya beristrikan satu orang dan seorang perempuan hanya bersuami satu orang.
Poligami  adalah  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami,  dikenal  juga  poliandri.  Jika  dalam  poligami,  suami  yang  memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, bentuk  poliandri  tidak  banyak  dipraktekkan.  Poliandri  hanya  ditemukan  pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet. Kebalikan dari  poligami  adalah  monogami,  yaitu  ikatan  perkawinan  yang  hanya membolehkan  suami  mempunyai  satu  istri  pada  jangka  waktu  tertentu  (Musdah Mulia, 2006).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Istilah  monogami  disebutkan  juga  dalam  penjelasan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Undang-Undang tersebut menganut asas monogami yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah pasal 3 ayat (1) “pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dan dalam penjelasan  atas  Undang-Undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  Undang-Undang  ini menganut asas monogami.

## Dasar Hukum Poligami
Para  ulama  klasik  dari  kalangan mufassir (penafsir)  maupun  fakih  (ahli hukum) berpendapat, berdasarkan QS. An-Nisa’ (4) ayat 3, yang bunyinya:
“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
Berdasarkan  suatu  penafsiran  pada  ayat  di  atas  mendapatkan  suatu pemahaman  bagi  umat  Islam,  yaitu  dalam  pengertian  bahwa  poligami  itu  tidak dilarang,  dengan  alasan tidak  lebih  dari  empat  orang  istri.  Akan  tetapi,  pendapat tersebut  mendapat  pertentangan  dari  salah  satu  ulama  kontemporer,  Muhammad Abduh  yang  tidak  sepakat  dengan  penafsiran  itu.  Baginya  diperbolehkannya poligami  karena  keadaan  memaksa  pada  awal  Islam  muncul  dan  berkembang, yaitu  dengan  alasan: Pertama ,  saat  itu  jumlah  pria  sedikit  dibandingkan  dengan jumlah  wanita  akibat  gugur  dalam  peperangan  antara  suku  dan  kabilah.  Maka sebagai  bentuk  perlindungan,  para  pria  menikahi  wanita  lebih  dari  satu; Kedua , saat  itu  Islam  masih  sedikit  sekali  pemeluknya  dengan  poligami,  wanita  yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan mempengaruhi sanak-keluarganya; Ketiga , dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.
Kini  keadaan  telah  berubah,  poligami  justru  menimbulkan  permusuhan, kebencian,  dan  pertengkaran  antara  para  istri  dan  anak,  bahkan  Syeikh Muhammad Abduh yang juga merupakan mantan Syeikh di Al-Azhar ini berfatwa bahwa berpoligami ini hukumnya haram, dengan alasan: Pertama, syarat poligami adalah  berbuat  adil.  Syarat  ini  sangat  sulit  dipenuhi  dan  hampir  mustahil,  sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam QS. An-Nisa’ ayat 129, yang berbunyi:
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
“ Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri- isteri(mu),  walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  Karena  itu janganlah  kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga kamu  biarkan  yang  lain  terkatung-katung.  dan  jika  kamu  mengadakan perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  Maka  Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Ayat  tersebut  di  atas  sudah  sangat  jelas  mengatakan  bahwa  lelaki  tidak akan  mungkin  berbuat  adil.  Kedua,  buruknya  perlakuan  para  suami  yang berpoligami  terhadap  para  istrinya,  karena  mereka  tidak  dapat  melaksanakan kewajiban  untuk  memberi  nafkah  lahir  dan  batin  secara  baik  dan  adil.  Ketiga, dampak  psikologis  anak-anak  dari  hasil  pernikahan  poligami.  Mereka  tumbuh dalam  kebencian  dan  pertengkaran  sebab  ibu  mereka  bertengkar  baik  dengan suami atau dengan istri yang lain.
Sedangkan  menurut  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan, membolehkan poligami dengan syarat atas izin istri pertama. UU ini diperkuat  dengan  keluarnya  UU  RI  No  7/1989  tentang  Pengadilan  Agama, khususnya  Pasal  49  yang  mengatakan  pengadilan  agama  menangani  masalah perkawinan (seperti mengurusi poligami) dan lainnya. Dan juga dalam Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan  poligami,  yaitu:  1)  adanya  persetujuan  dari  istri-istri;  2)  adanya kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  istri-istri dan  anak-anak  mereka;  dan  3)  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

## Dampak Pelaksanaan Poligami terhadap Perempuan dan Anak
Negara  seharusnya  berlaku  adil  terhadap  warga  negaranya,  baik  warga negara  laki-laki  maupun  perempuan,  melalui  kewenangannya  menciptakan peraturan perundangan. Perkawinan poligami terbukti merugikan perempuan dan anak. Mestinya masalah ini diatur melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetapi sayangnya, Undang-Undang Perkawinan kita tidak cukup adil bagi  perempuan  dan  anak  (Katjasungkana,  2002).  Meskipun  undang-undang tersebut  telah  mengalami  revisi  menjadi  UU  No.  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan.
Widanti  dalam  suara  merdeka,  (www.suaramerdeka.com)  mengatakan, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPAA) menolak poligami karena poligami merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan.  Menurutnya, poligami secara psikis akan menyakiti hati para istri dan anak-anaknya.  Dampak lainnya,  secara  ekonomi  dimana  pendapatan  biasanya  harus  dibagi-bagi,
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
sedangkan  secara  politik  dalam  pengambilan  keputusan,  perempuan  atau  istri tidak  mempunyai  posisi  yang  sama  dengan  suami.  Dalam  lembaran  info  LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), dari  segi  materi  suami  yang  berpoligami  lebih  mementingkan  istri  muda  dan menelantarkan istri pertama dan anak-anaknya.
Pada  Pasal  11  dalam  konvensi  CEDAW  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia  melalui  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1984,  bahwa  Kekerasan Terhadap  Perempuan  adalah  setiap  perbuatan  berdasarkan  perbedaan  jenis kelamin  yang  berakibat  atau  mungkin  berakibat  kesengsaraan  atau  penderitaan perempuan  baik  secara  fisik,  seksual  atau  psikologis,  termasuk  ancaman perbuatan-perbuatan  tertentu,  dan  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan secara  sewenang-wenang  baik  yang  terjadi  di  depan  umum  maupun  dalam kehidupan  pribadi.  Melihat  pengertian  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  tersebut, penulis  menganggap  bahwa  perkawinan  poligami  termasuk  dalam  bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Fakta  di  seputar  poligami  menunjukkan  banyaknya  penderitaan  yang timbul  akibat  poligami.  Berdasarkan  pengaduan  istri  yang  datang  ke  LBH  APIK Makassar (Lembaga Bantuan Hukum Assosiasi Perempuan untuk Keadilan) tahun 2006-2010,  terungkap  bahwa  poligami  melahirkan  dampak  tertentu  bagi  istri maupun  anak-anak.  Dampak  yang  paling  banyak  dialami  adalah  istri  tidak  lagi diberi  nafkah  oleh  suami,  istri  diterlantarkan  atau  ditinggalkan,  istri  mengalami tekanan  psikis,  istri  dianiaya  secara  fisik  dan  istri  diceraikan.  Adapun  contoh kronologis  kasus  terkait  dengan  dampak  yang  dialami  oleh  seorang  istri khususnya istri pertama akibat perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami  (nama  korban  dan  pelaku  disamarkan  (bukan  nama  sebenarnya)  adalah sebagai berikut:

## Kronologis Lia
Lia  merupakan  korban  yang  tidak  diberi  nafkah,  mendapatkan  tekanan psikis dan penganiayaan fisik . Korban dan pelaku saat ini dalam status cerai dan korban  akan  dipulangkan  ke  Maumere  (NTT).  Sebelum  bercerai,  korban  sering mendapatkan kekerasan dari suaminya (dipukul dan dicaci maki). Kekerasan yang dialami korban adalah dia sering dipukul oleh suaminya seminggu 3 kali.  Pelaku mulai  melakukan  kekerasan  pada  saat  mulai  main  perempuan.di  luar  rumah, sehingga  korban  terkena  penyakit  kelamin  (tertular).  Dan  pelaku  terbukti  sudah menikah  lagi.  Selama  perkawinan,  pelaku  tidak  pernah  membiayai  kehidupan keluarganya (istri/korban dan anak-anak). Pelaku saat proses bercerai dalam status tahanan  karena  melakukan  penganiayaan  terhadap  bapak  dan  adik  laki-laki korban.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## Kronologis Marina
Marina merupakan korban yang diceraikan oleh suami. Korban dan Pelaku masih tinggal satu atap, tetapi pelaku/suami telah mengajukan permohonan cerai ke  Pengadilan  Agama  Makassar.  Hal  tersebut  didasari  karena  korban  pernah menegur pelaku karena membaca SMS di handphone pelaku yang mencurigakan. Pelaku selalu berdalih SMS tersebut hanya salah kirim dan salah sambung. Hanya saja korban tidak langsung percaya karena karyawan di perusahaan tempat pelaku bekerja  mengetahui  tentang  hubungan  pelaku  dengan  seorang  perempuan  yang bekerja  sebagai  Sales  Marketing  sebuah  produk  minuman  yang  diduga  telah menjadi istri kedua pelaku. Tetapi pelaku dan korban saat ini masih melaksanakan tugasnya  sebagai  seorang  ayah  dan  ibu  juga  tugas-tugasnya  sebagai  seorang  istri dan suami.

## Kronologis Herna
Herna  merupakan  korban  yang  mendapatkan  tekanan  psikis  dan penganiayaan  fisik. Sejak  tahun  2008  sampai  sekarang  (tahun  2010),  korban mengalami  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga).  Pelaku  selingkuh  pada bulan  November  2008.  Pada  tahun  2009,  pelaku  mulai  memukul  korban  dan dicaci  maki,  dan  pelaku  mengakui  selingkuh  dan  telah  menikahi  perempuan selingkuhannya itu setelah kecelakaan.

## Kronologis Ratna
Ratna  merupakan  korban  yang  mendapat  teror  dari  istri  kedua. Pelaku menikah di Bali tanpa izin dari korban, saat ini pelaku tidak mau bertemu dengan korban  dan  istri  pelaku  (istri  kedua)  selalu  meneror  korban  dan  mertua  lebih merespon pelaku.
Berdasarkan  beberapa  contoh  kronologis  kasus  yang  ditangani  oleh  LBH Apik Makassar di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh  suami  sangat  berdampak  terhadap  isteri  atau  perempuan.  Selain  berdampak terhadap  istri,  perkawinan  poligami  juga  berdampak  terhadap  anak.  Efek psikologis  bagi  anak-anak  hasil  pernikahan  poligami  sangat  buruk  yaitu  merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, kebingungan pada anak, ayah suka  berbohong  dan  di  didik  dalam  suasana  kebencian,  permusuhan,  dan pertengkaran  karena  konflik  baik  antara  ayah  dengan  ibu  kandungnya,  maupun antara  ibu  kandungnya  dengan  ibu  tirinya  atau  isteri-isteri  ayahnya  yang  lain, maupun  antara  anak  dari  isteri  pertama  dengan  anak  dari  isteri  kedua  dan seterusnya (Abduh, 2007).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## Kronologis Dina
Berikut  merupakan  contoh  kisah  nyata  yang  dialami  oleh  anak  yang ayahnya melakukan perkawinan poligami atau tukang kawin menurut orang Jawa, khususnya Jawa Barat, yaitu:
“Dalam  suatu  Pelatihan  untuk  Pelatih  Pendidikan  Politik    di  Bandung, seorang  peserta  yang  bernama  Dina,  umur  27  tahun,  diminta  ke  depan untuk mempraktikan pengetahuan yang didapat sebagai fasilitator, dengan tema  poligami.  Dan  teman-temannya  yang  lain  bertindak  sebagai  peserta dan  berpura-pura  sebagai  ibu  rumah  tangga  di  suatu  Desa.  Dina  sangat percaya diri walau ia sebetulnya belum begitu paham bagaimana tekhnik- tekhnik  memfasilitasi  itu.  Pertanyaan  awal  yang  ditanyakan  Dina  kepada teman-teman  peserta  adalah  apakah  mereka  setuju  atau  tidak  dengan poligami.  Jawaban  peserta  sangat  beragam,  ada  yang  setuju  dan  ada  juga yang  tidak  dengan  masing-masing  alasan.  Ketika  mendengar  jawaban beberapa  teman  yang  menolak  poligami,  wajah  Dina  berseri-seri  dan menjadi  sangat  bersemangat.  Namun  ketika  ada  salah  satu  peserta  yang bilang setuju dengan poligami, karena tidak kuat melayani  kebutuhan seks suaminya,  tiba-tiba  wajah  Dina  berubah  marah,  merasa  sangat  diserang. Tubuhnya  gemetaran  menahan  amarah  dan  tangis,  dengan  membentak Dina bilang bahwa poligami itu tidak adil, menyengsarakan istri dan anak. Setelah  berkata  begitu,  Dina  lari  kembali  ke  kursinya  sambil  menangis. Semua  peserta  terdiam  karena  bingung,  ada  juga  yang  matanya  berkaca- kaca  dan  berusaha  menghiburnya.  Ketika  emosi  Dina mulai  reda,  dengan suara  yang  pelan  dan  bergetar  Dina  bercerita  bahwa  ayahnya  almarhum dulu beristri dua.”
Kisah tersebut di atas dilanjutkan oleh Dina dalam Redaksi Semai (2002) dengan kronologis sebagai berikut:
“Secara materi kehidupanku terpenuhi, tapi kasih sayang? Tidak ada yang memperdulikan  aku.  Tidak  ada  yang  perduli  apakah  aku  sekolah  atau tidak,  pulang  ke  rumah  atau  tidak.  Tidak  ada  yang  menanyakan  aku bergaul  dengan  siapa,  sampai-sampai  aku  sekolah  dimanapun  orangtuaku tidak tahu dan pernah menanyakannya, pendek kata aku merasa sendirian dan  kesepian.  Ibuku  yang  kecewa  karena  bapak  kawin  lagi,  lebih  banyak mengurung diri di kamar. Ia menjadi sangat pendiam, tak pernah sekalipun kulihat  ia  tersenyum.  Murung,  dan  selalu  murung.  Sementara  ayahku, tidak perduli dengan segala sesuatu yang terjadi di rumah. Ia hanya datang jika akan memberi  uang  belanja,  tanpa  sepatah  kata  pun.  Padahal jauh  di lubuk  hatiku,  aku  sangat  membutuhkan  teman  bicara,  kasih  sayang  dari
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
bapak  dan  ibuku.  Aku  merasa  kehilangan  hak-hakku  sebagai  anak  untuk mendapatkan  perhatian  dan  kasih  sayang.  Bukan  cuma  harta  berlimpah yang kubutuhkan, tapi cinta kasih dan perhatian dari bapak dan ibuku.”
Beberapa contoh kasus yang merupakan kisah nyata di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa dampak yang umum terjadi terhadap seorang istri yang suaminya berpoligami, yaitu: Pertama,
1) Perasaan  inferior  istri  dan  menyalahkan  diri  karena  merasa  tindakan suaminya  berpoligami  adalah  akibat  dari  ketidakmampuan  dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya;
2) Ketergantungan  secara  ekonomi  kepada  suami.  Walaupun  ada  beberapa suami  memang  dapat  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya,  tetapi  dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari;
3) Seringnya  terjadi  nikah  di  bawah  tangan  (perkawinan  yang  tidak dicatatkan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  atau  Kantor  Urusan  Agama), sehingga  perkawinan  dianggap  tidak  sah  oleh  negara,  walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena  konsekuensinya  suatu  perkawinan  dianggap  tidak  ada,  seperti  hak waris dan sebagainya;
4) Kebiasaan  berganti-ganti  pasangan  menyebabkan  suami/istri  menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS, dan;
5) Kekerasan  terhadap  perempuan;  baik  kekerasan  fisik,  ekonomi,  seksual maupun  psikologis.  Hal  ini  umum  terjadi  pada  rumah  tangga  poligami, walaupun  begitu  kekerasan  juga  terjadi  pada  rumah  tangga  yang monogami.

## KESIMPULAN
Dampak  yang  umum  terjadi  terhadap  istri  dan  anak  yang  suami/ayahnya berpoligami, yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak hukum, dampak kesehatan,  kekerasan,  anak  merasa  tersisihkan,  tidak  diperhatikan  dan  kurang kasih sayang. Oleh karena itu, diharapkan kepada seorang suami untuk setia pada satu istri dan memegang prinsip monogami, karena perkawinan monogami adalah perkawinan  yang  paling  ideal  bagi  terbangunnya  sebuah  relasi  antara  suami  dan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 80-90 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
istri,  terciptanya  keluarga  yang sakinah,  mawaddah,  warrahmah ,  serta mengurangi tingkat kekerasan terhadap istri dan anak.

## REFERENSI
Abduh, M. (2007). Menelaah Poligami dalam Teks dan Konteks . Swara Rahima.
Harahap,  M.  Y.  (1975). Hukum  Perkawinan  Nasional  Berdasarkan  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 .  CV Zahir Trading.
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam., (1991).
Katjasungkana, N. (2002). Catatan Khusus; Poligami . Semai.
Mulia, Musda. (1999). Pandangan Islam Tentang Poligami . Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas.
Mulia, Musdah. (2006). Islam Menggugat Poligami . Gramedia Pustaka Utama.
Redaksi  Semai.  (2002). Koalisi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan  dan Demokrasi .
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2019).