## Implementasi Agenda Internasional Stunting di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Malang Kecamatan Tajinan
Nadya Larasati 1 , Anggun Trisnanto Hari Susilo 2
Universitas Brawijaya 1,2
Email: nadya_31@student.ub.ac.id 1 , a.trisnanto@ub.ac.id 2 ARTIKEL INFO

## ABSTRAK
Kata Kunci: Implementasi Internasional; Stunting ; food insecurity. Permasalahan food  insecurity ini  akan  mengakibatkan efek  domino  bagi  asupan  dan  kemampuan  satuan keluarga  dalam  memenuhi  kebutuhan  gizi  yang  baik. Jika asupan yang diberikan kurang baik karena rata-rata keluarga masih berdiri di bawah garis kemiskinan, maka stunting akan  terus  meningkat  dan  tak  terkendali.  Oleh karenanya  penulis  mengambil  penelitian  di  wilayah Kabupaten  Malang  di  Kecamatan  Desa  Tajinan. Penelitian  bertujuan  untuk  menggali  lebih  dalam mengenai  implementasi agenda  Internasional di  tingkat lokal  atau  desa  dan  meninjau  kembali  hambatan  dalam strategi  intervensi  di  dalamnnya.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, lalu akan diolah  dengan  langkah  awal  mereduksi  data,  penyajian data,  dan  verifikasi  atau  menarik  kesimpulan.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Implementasi kebijakan  mengenai  penurunan  dan  penanggulangan stunting di  Desa  Tajinan  Kabupaten  Malang  dijelaskan melalui  teori  implementasi  George  Edward  III  dimana sebuah implementasi kebijakan akan dipengaruhi secara simultan  oleh  4  variabel  yaitu  struktur  birokrasi, komunikasi,  sumber  daya,  dan  disposisi.  Implementasi kebijakan  internasional stunting di  negara  berkembang terutama  implementasi  di  tingkat  lokal  tidak  berjalan secara  efektif.  Karena  banyaknya  faktor  salah  satunya birokrasi terlalu besar, tidak ada “ Leading Sector” dan banyak  oknum  pemerintah  yang  massif  dalam memonopoli  sirkulasi  birokrasi  makin  menumpulkan fungsi pemerintah yang seharusnya bisa memberikan hak pada  masyarakat  akan  kesejahteraan.  Ketidakrapihan birokrasi  dan  aturan  penegak  hukum  yang  tidak  terlalu ketat  menyebabkan  celah-celah  dalam  pemerintahan dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Coresponden Author: Nadya Larasati Email: nadya_31@student.ub.ac.id Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Implementasi  agenda  Internasional  pada  beberapa  negara  berkembang  menemukan sejumlah  tantangan  dan  permasalahan  yang  kompleks.  Banyaknya  agenda  internasional  ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang mulai ditemui dan dihadapi oleh manusia di seluruh dunia (Maulana et al., 2022). Maka dari itu dibutuhkan beberapa tindakan kolektif dari berbagai  negara  untuk  senantiasa  berkoordinasi  demi  kepentingan  seluruh  umat  manusia  di bumi serta menyelamatkan isu lingkungan, serta perekonomian secara global dengan efektif. Sehingga diperlukan kerjasama seluruh negara untuk sama-sama mewujudkan agenda-agenda internasional  tersebut.  Dalam  hal  ini  tidak  dipungkiri  akan  ada  pertentangan  dalam  sistem internasional yang bertolak belakang dengan sistem nasional sebuah negara (Aji & Yudianto, 2020). Adanya pertentangan ini tidak jarang menyebabkan sebuah skeptisisme negara dalam upayanya untuk mengimplementasikan agenda internasional. Karena tidak ada jaminan bahwa negara lain juga akan berbuat hal yang sama.
Pergolakan  lokal  tersebut  juga  tidak  jarang  disebabkan  karena nation-state masih berfokus pada individu beserta jajaran struktur kekuasaan politik didalamnya. Belum lagi layer permasalahan  lain  yang  menunggangi  macetnya  implementasi  agenda  internasional  seperti kesejahteraan  sosial  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  masih  jauh  tertinggal  diantara  negara- negara  berkembang  (Pratama  et  al.,  2019).  Maka,  berikut  contoh  implementasi  agenda Internasional  yang  juga  dilaksankan  di  negara  berkembang.  Mengetahui  Tubercolosis  (TB) menjadi  bagian  beban  global  di  negara  berkembang  sebagai  salah  satu  penyebab  kematian nomor  10  di  dunia.  Maka  WHO  meluncurkan  dan  memperkenalkan  implementasi  strategi Directly  Observed  Treatment  Shor-course (DOTS)  yang  merupakan  strategi  pengendalian Tuberkolosis  (TB).  Walaupun  terdapat  penurunan  sekitar  2%  setiap  tahunnya,  tetapi implementasi di negara berkembang tidak semulus ekspektasi. Seperti yang terjadi di Nigeria, yang  mana  mereka  menemukan  banyak  permasalahan  manajerial  diakibatkan  oleh  adanya korupsi  anggaran  DOTS  sehingga  distribusi  obat  malah  dialihkan  sebagai  lisensi  toko  obat paten guna dijual kembali. Selain itu, di Brazilia juga menunjukkan jika hasil dari implementasi dan  intensifikasi  pengobatan  DOTS  tidak  berjalan  karena  masyarakat  ternyata  masih melakukan  kebiasaan  buruk  seperti  merokok,  meminum  alkohol,  bahkan  dalam  masa pengobatan. Artinya masyarakat sulit mengubah kebiasaan mereka dan tidak mudah menerima aturan baru sehingga hasilnya mereka tidak taat pada aturan tersebut (Oktafiani, 2023).
Permasalahan  lain  terkait  implementasi  agenda  Internasional  adalah  mengenai kesetaraan gender,  implementasi  nilai  tersebut  merupakan salah satu  tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh United Nations (UN). Pada negara yang sama Nigeria,  pemimpin  dinilai  gagal  dalam  inklusifitas  kesetaraan  gender.  Pemerintah  seringkali mengingkari janji dalam melibatkan perempuan dalam pembangunan dan pembuat kebijakan, bahkan  mereka  sering  menolak  ajuan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang mempromosikan  kesetaraan  gender.  Proses  birokrasi  dan  disposisi  pemimpin  di  Nigeria menentukan  implementasi  agenda  Internasional  berjalan  tidak  baik  dan  cenderung menunjukkan  progres  yang  lambat  (UNICEF,  n.d.).  Karena  walaupun  masyarakat  memiliki kemauan tinggi untuk berubah namun pemimpin tidak kooperatif. Maka hasilnya akan gagal dan tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini menjadi bukti bahwa implementasi tingkat lokal di negara  berkembang  sulit  digapai.  Fakta  lainnya  terjadi  di  Afrika  dimana  terdapat  organisasi filantropi  bernama Rockefeller  Foundation yang  bergerak  dibidang  pembangunan  di  negara
berkembang.  Program  yang  di  dukung  adalah Alliance  for  a  Green  Revolution  in  Africa (AGRA) bergerak pada sektor ketahanan dan kemandirian pangan sehingga berfokus juga pada peningkatan ekonomi di Afrika (Rahmawati et al., 2018). Pelaksanaan program ini sendiri tetap ditunggangi  oleh  motif  politik  para  filantropis  dimana  mereka  juga  melibatkan  pihak pemerintah lokal sehingga terseret dalam arus birokrasi yang sudah tercampur oleh beberapa kepentingan.  Sehingga  hal  ini  cukup  menjadi  gambaran  bahwa  implementasi  agenda Internasional  sulit  mencapai  kata  sempurna  apabila  diimplementasikan  pada  negara berkembang (Nugroho & Putri, 2019).
Pada  penelitian  kali  ini  peneliti  akan  membahas  mengenai  implementasi  salah  satu agenda Internasional yaitu stunting di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Dimana stunting merupakan salah satu agenda yang termasuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana menegaskan untuk menghilangkan bentuk kekurangan gizi di tahun 2030 serta sekaligus mencapai target penurunan prevalensi anak pendek dan kurus dibawah umur 5 tahun dan memberikan gizi yang baik bagi ibu hamil, balita, dan manula (Zaini, 2020). Penulis akan meneliti salah satu wilayah Kabupaten Malang yaitu daerah Tajinan. Penulis memilih desa sebagai  salah  tempat  yang  diteliti  karena  desa  memiliki  kecenderungan  persentase stunting yang lebih banyak. Hal  ini dibuktikan dari salah satu  penelitian yang dilakukan di  Pedesaan Gabus  dan  Perkotaan  Pati  menunjukkan  jika  Ibu  yang  berada  di  kota  jauh  lebih  memiliki pengetahuan mengenai stunting sehingga dapat dikatakan masyarakat desa tertinggal informasi dalam  menyikapi stunting (Nisa,  2018).  Selain  itu,  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mengatakan  jika  tingkat  kemiskinan  di  tahun  2023  Kabupaten  Malang  berada  di  9,45% sedangkan Kota Malang hanya sekitar 4,26%. Hal ini menunjukkan jika garis kemiskinan masih banyak menyentuh daerah Kabupaten Malang atau pedesaan. Dengan kemiskinan yang masih lebih tinggi daripada angka kemiskinan di Kota, maka menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki food insecurity yang lebih tinggi daripada penduduk kota. Sedangkan permasalahan food  insecurity ini  akan  mengakibatkan  efek  domino  bagi  asupan  dan  kemampuan  satuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi yang baik. Jika asupan yang diberikan kurang baik karena rata-rata keluarga masih berdiri di bawah garis kemiskinan, maka stunting akan terus meningkat  dan  tak  terkendali.  Oleh  karenanya  penulis  mengambil  penelitian  di  wilayah Kabupaten Malang di Kecamatan Desa Tajinan (Dinkes Kab. Sleman., 2018).
Selain itu, Wakil Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Malang mengatakan jika Kabupaten Tajinan menjadi salah satu dari  banyaknya  desa  yang  menjadi  percontohan.  Karena  mereka  senantiasa  kompak bekerjasama  untuk  strategi  intervensi  penurunan  program stunting .  Kecamatan  Tajinan  juga menangani  secara  masif  program  didukung  oleh  masyarakat  dan  pejabat  dengan  kompak (Sampurno, 2021). Maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi agenda Internasional di tingkat lokal atau desa dan meninjau kembali hambatan dalam strategi intervensi di dalamnnya.
Penelitian  ini  membawa  kebaharuan  dengan  fokus  pada  implementasi  agenda internasional  terkait stunting di  Indonesia,  sebuah  permasalahan  yang  terkait  dengan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang  bertujuan  menghilangkan  bentuk  kekurangan gizi pada tahun 2030. Kabupaten Malang, khususnya daerah Tajinan, menjadi fokus penelitian karena memiliki tingkat persentase stunting yang lebih tinggi, dengan data Badan Pusat Statistik (BPS)  menunjukkan  tingkat  kemiskinan  yang  masih  cukup  signifikan  di  daerah  tersebut.
Melalui  penelitian  ini,  penulis  berharap  dapat  mengidentifikasi  dan  mengatasi  permasalahan food insecurity yang lebih tinggi di masyarakat desa, yang kemungkinan besar menjadi faktor peningkatan kasus stunting yang belum terkendali. Dengan memahami konteks sosial-ekonomi dan  tingkat  pengetahuan  masyarakat  desa  terhadap stunting ,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi dalam upaya mencapai target SDGs terkait penurunan prevalensi anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun serta memberikan gizi yang baik bagi ibu hamil, balita, dan manula di wilayah tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dimana  penelitian  ini  tidak  diawali dengan teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, melainkan penulis memulai dari lapangan berdasarkan  lingkungan  alami.  Sehingga,  penelitian  kualitatif  menitikberatkan  pada  adanya proses  yang  mana  makna  tidak  diuji  atau  diukur  dengan  setepat-tepatnya  dimana  data  yang dipaparkan  berupa  data  deskriptif.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  mendeskripsikan  kejadian yang  didengar,  dirasakan.  Maka  dibuat  dalam  deskripsi  naratif  yang  mana  mendeskripsikan kejadian secara alamiah apa adannya sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan.
Lokasi  penelitian  berada  di  Kabupaten  Malang  Kecamatan  Tajinan  yang  difokuskan pada Puskesmas Tajinan dan Posyandu Desa sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam implementasi penurunan dan penanggulangan stunting . Dimana sektor tersebut menjadi bagian  dari  proses  implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  33  Tahun  2018  tentang  Upaya Pencegahan Stunting . Pemilihan subjek peneilitian dilakukan dengan sengaja disertai adanya pertimbangan  dan  tujuan  tertentu  dimana  merujuk  pada  pengertian  dari  nonprobability sampling. Artinya menetukan subjek tertentu karena dianggap paling menguasai, mengerti, dan memiliki kewenangan dalam menjelaskan beberapa hal yang ditanyakan di dalam penelitian. Subjek  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai key  person yang  berada  di  Puskesmas  Tajinan  dan Posyandu Desa Tajinan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  lalu  akan  diolah dengan Langkah awal mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan. (a) reduksi data merupakan proses mereduksi, membuat abstraksi, serta manipulasi data yang tadinya  mentah  dari  sebuah  rekaman  saat  dilapangan.  Reduksi  tersebut  berlangsung  selama dilakukannya  proses  penelitian,  bahkan  dilakukan  sebelum  peneliti  melakukan  kerangka konseptual topik penelitian, hambatan penelitian, serta pendekatan dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam meneliti. (b) Penyajian data merupakan beberapa informasi yang dikumpulkan  secara  teratur  sehingga  mendapatkan  penarikan  kesimpulan.  Dalam  hal  ini dipresentasikan dengan teks naratif. (c) verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah bagian dari pengaturan secara keseluruhan. Dimana apa yang ditemukan akan divalidasi selama investigasi berlangsung, maka akan memberikan hasil aspek siklus pada prinsip fase analisis data

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  kebijakan  mengenai  penurunan  dan  penanggulangan stunting di  Desa Tajinan Kabupaten Malang dijelaskan melalui teori implementasi George Edward III dimana sebuah implementasi kebijakan akan dipengaruhi secara simultan oleh 4 variabel yaitu struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Berikut adalah penjelasannya:

## 1. Struktur birokrasi
Struktur birokrasi yang ada pada Puskesmas Tajinan sejatinya secara sistem telah sesuai dengan  Standar  Operasional  yang  berlaku.  Bahwa  segenap  jajaran  Puskesmas  Tajinan  dan Posyandu Desa telah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pusat yang dibawahi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan aktualisasi program-program penurunan stunting . Dengan kata lain, semua aktor implementor telah melaporkan progres stunting secara rutin  kepada  pemerintah.  Seluruh stakeholde r  dan  petugas  gizi  kesehatan  yang  berada  di Kecamatan Tajinan pada dasarnya memang harus melakukan laporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Malang. Tetapi sebelum itu, maka petugas kesehatan dan seluruh bidan dan kader Desa Tajinan secara SOP harus melaporkan kepada  Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tajinan atas sejauh mana berjalannya sebuah kebijakan, beserta capaian yang telah dikerjakan. Tetapi praktik di lapangan terkadang jauh berbeda dengan ekpektasi birokrasi yang ada. Hal itu diungkapkan Ibu Bidan Desa Tajinan:
“…dari pemerintah desanya masih kurang dukungannya, untuk penanganan stunting masih kurang, padahal dana desa kan milyaran ya…”
Hal itu menunjukkan bahwa Kepala Desa yang seharusnya membawahi dan mengayomi serta  memberikan  dukungan  terhadap  program  pemerintah  mengenai  penurunan  dan penanggulangan program stunting tidak sepenuhnya konsisten dan mengaplikasikan apa fungsi dari birokrasi itu sendiri. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh George  C.  Edward  III  bahwa  SOP  yang  dijalankan  oleh  Puskesmas  Tajinan  dan  Posyandu Tajinan  kurang  bisa  berjalan  maksimal  karena  walaupun  para  implementor  telah mengimplementasikan  program  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku  tetapi  birokrasi  yang menaunginya  (pemerintah  desa)  kurang  kompeten  dan  tidak  memiliki  keberpihakan  pada masyarakat  yang  besar.  Maka  kebijakan  kurang  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  bisa mencapai tujuan kebijakan dengan cepat dan tepat (Putra, 2021)(Rahman et al., 2023).
Selain itu menurut  Edward  III ketika kebijakan yang tidak didukung dengan struktur birokrasi yang baik, maka kebijakan tidak dapat menyentuh tujuan kebijakan itu sendiri dengan maksimal. Pada implementasi di Desa Tajinan dapat dikatakan jika koordinasi seperti bantuan setiap Kartu Keluarga (KK) yang membutuhkan tidak melewati proses screening yang matang dan sesuai dengan sudut pandang sektor kesehatan. Dimana seharusnya yang lebih mengetahui kriteria stunting dan kelayakan penerimaan bantuan dari sudut pandang sektor kesehatan adalah bagian kesehatan desa seperti Puskesmas dan Posyandu. Hal ini akan semakin sulit jika para Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  tidak  saling  terkoneksi  terhadap  instansi  terkait  dengan sektor kesehatan.
Kenyataannya  mereka  kurang  melakukan  koordinasi  ditambah  pasifnya  sikap Pemerintah  Desa  dalam  mengkoordinasi  program stunting di  Kecamatan  Tajinan.  Sehingga, dapat  disimpulkan  bahwa  birokrasi  di  tingkat  sektor  kesehatan  di  Kecamatan  Tajinan sebenarnya sudah ideal  karena setiap implementor kesehatan seperti Puskesmas Tajinan dan Posyandu  Desa  selalu  melakukan  koordinasi  satu  sama  lainnya.  Tetapi  pelaksanaan  dari pemerintah  desa  yang  seharusnya  sebagai  instansi  yang  lebih  mengayomi  implementor  di tingkat bawah tidak seperti yang dikatakan Edward III. Bahwa secara idealnya struktur birokasi yang baik akan menghasilkan koordinasi yang baik juga terhadap instansi terkait. Sebaliknya mereka  cenderung  pasif  kurang  memprioritaskan  program stunting dengan  tidak
memaksimalkan dana bantuan stunting yang sangat besar dengan baik, serta minim koordinasi antar OPD sehingga kurang adanya koordinasi antar instansi (Saputri, 2019).
2. Komunikasi
Edward  III memberikan  penegasan pada beberapa hal  yang perlu diperhatikan ketika mengamati proses komunikasi:
a. Transmisi
Dalam  upaya  implementasi  kebijakan  maka  memerlukan  variabel  yang  disebut sosialisasi.  Puskesmas  Tajinan  yang  nantinya  akan  di breakdown pada  tingkat  Posyandu  di beberapa Desa Tajinan sendiri telah melakukan sosialisasi kepada warga. Maka berikut adalah hasil wawancara dari Ibu Dian selaku ahli gizi stunting di Puskesmas Tajinan:
“Dalam  praktik  lapangannya  setiap  orang  yang  ditugaskan  itu  diberikan  pelatihan. Kalau pelatihannya dari puskesmas, jadi seperti memberikan pelatihan cara pengukuran yang bener itu gimana. Jadi, nanti posyandu memberikan laporan yang diukur itu si A, si B, nah terus target kita kan harus 90% (minimal terukur), nah kendalanya ketika COVID itu gabisa 90% karena gabole temu, kunjungan rumah juga ga se intens sekarang maka itulah kenapa kok kasus stunting pada saat COVID itu naik”
Dapat disimpulkan jika kinerja dari petugas puskesmas kepada petugas posyandu cukup intens  karena  mereka  melakukan  pelatihan  atau  sosialisasi  terlebih  dahulu  terkait  dengan pengukuran  yang  benar  dilapangan  saat  menghitung  angka stunting pada  anak. Tetapi  pada akhir pernyataan beliau menunjukkan adanya kendala saat  COVID-19 tidak bisa melakukan kunjungan  dan  sosialisasi  ke  masyarakat  dalam  pengukuran stunting karena  tidak  boleh bertemu  secara  langsung.  Selain  itu  terdapat  tambahan  informasi  yang  dijelaskan  oleh  Ibu Bidan Posyandu Ngawongo terkait dengan implementasi komunikasi atau sosialisasi kepada warga tentang stunting :
“Penyampaian ke warga gaada kendala, cuman ga semua warga ngerti stunting itu apa tapi ya banyak yang tau kalau pendek gitu aja. Angka stunting itu keluar yang menentukan dari kunjungan ke posyandu. Semakin sedikit jumlah kunjungan maka akan semakin tinggi angka stuntingnya.”
“Selama  ini  kedatangannya  masih  70%  sih  di  daerah  saya,  padahal  seharusnya padahal minimal 80-90%.”
Dapat disimpulkan jika implementasi sosialisasi tidak ada kendala yang berarti, hanya saja keinginan dan tekad yang kuat dari masyarakat-lah yang dinilai masih kurang. Buktinya kedatangan ke Posyandu jika dipersentase hanya sekitar 70% masyarakat yang taat. Sedangkan target maskimalnya adalah 80-90% kedatangan (SIKesga Gizi Kab Malang, 2023). Sehingga, untuk  sisanya  mereka  jarang  melakukan  kunjungan  maka  akibatnya  program  tidak  bisa dilakukan secara maksimal  jika masyarakatnya  tidak ikut antusias dan andil dalam program penurunan  dan  pencegahan stunting .  Dalam  sosialisasi  kader  posyandu  juga  memiliki  cara komunikasi  terhadap  masyarakat  yang  terdapat  dalam  sebuah  sistem.  Berikut  adalah  hasil wawancara dengan Ibu Bidan Posyandu Tajinan sebagai berikut:
“Setiap desa ada mba, penyuluhan setiap posyandu. PMT penyuluhan dan konseling. Jadi dilihat kalau indeksnya kurang barulah dikasih tau untuk memberikan makanan tambahan bergizi. Cuma kendalanya orangnya rajin kunjungan atau tidak”
“Tapi  itu  ya  dipengaruhi  sama  budaya  mba,  biasanya  ibunya  marah  kalau  dikatain stunting, anaknya dibilang kecil aja marah, konotasinya malu, orang ga mampu, jadi merasa
bapakku kecil, ibuku kecil, ya masa anak saya gede bu, jadi merubah paradigma masyarakat itu ga gampang walau sudah dikasi edukasi. Karena teori ga sesuai sama lapangan”
Dapat  disimpulkan  jika  sosialisasi  di  desa  sudah  sudah  dilakukan  dengan  adanya penyuluhan setiap Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta terdapat konseling khusus ibu dan balita. Sehingga mekanismenya, ketika ibu melakukan kunjungan ke Posyandu kemudian diperiksa dan ternyata terdapat perkembangan yang menurun terhadap balita. Maka, Posyandu secara intensif akan memberikan pendidikan lagi secara mendalam kepada ibu serta mereka akan mendapatkan intensifikasi gizi yang lebih baik dari sebelumnya yang diberikan oleh  Posyandu.  Maka  proses  transmisi  di  Kecamatan  Tajinan  yang  banyak  dikelola  oleh Puskesmas Tajinan dan Posyandu Desa sudah berjalan dengan baik. Artinya para bidan dan staff yang  bertanggungjawab  terhadap  program  penurunan stunting terlibat  semua  dalam implementasi ini (Widari et al., 2021).
Tetapi  masih  ditemukan  banyak  kendala  dimana  hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh adanya  kebudayaan  dan  paradigma  masyarakat  yang  masih  konvensional.  Hal  ini  bisa dikatakan  sebagai  miskomunikasi  dalam  perjalanan  memberikan  edukasi  mengenai  maksud dari  program  peningkatan  SDGs.  Dimana  salah  satu  cara  meningkatkannya  adalah  dengan menurunkan jumlah stunting . Artinya masyarakat gagal dalam menerima pesan kesehatan yang menjadi  agenda  global  terkait stunting .  Dimana  pandangan stunting dianggap  sebagai  aib keluarga  dan  merasa  merendahkan  kapabilitas  mereka  dalam  mengurus  anak.  Sehingga,  hal itulah yang kemudian menyebabkan Ibu dari balita jarang melakukan kunjungan, hal itu juga mempengaruhi adanya lambatnya kemajuan penurunan stunting . Karena semakin banyak ibu melakukan kunjungan maka semakin besar angka stunting yang bisa ditekan. Sehingga, bisa dikatakan dalam proses komunikasi Kecamatan Tajinan tidak jarang ditemukan distorsi yang menghambat  berjalannya  program  penurunan stunting karena  faktor  kebudayaan  atau paradigma  masyarakat  konvensional  ataupun  faktor  wabah  penyakit  COVID-19  sehingga menghambat  penyuluhan  dan  sosialisasi stunting kala  itu  bisa  sampai  dan  diterima  oleh masyarakat secara luas.
b. Kejelasan
Dalam melakukan tugasnya maka implementor harus bisa mengkomunikasikan dengan jelas dan tidak ambigu terhadap program yang akan mereka aplikasikan pada masyarakat. Maka pesan tersebut harus bisa dimengerti secara efektif oleh kelompok sasaran. Pada dasarnya untuk kinerja yang dilakukan antara Puskesmas Tajinan dan Posyandu Desa dalam mensosialisasikan stunting sudah efektif dengan adanya PMT penyuluhan dan konseling dimana pemantauannya dilakukan  dengan  melakukan  cek  terhadap  buku  timbang  balita.  Jika  indeksnya  menurun barulah  bidan  dan  kader  posyandu  akan  memberikan  sosialisasi  dan  intensifikasi  konseling terhadap tumbuh kembang anak dengan makanan yang bergizi. Artinya bantuan yang diberikan jelas akan diperuntukkan bagi ibu dan balita yang benar-benar membutuhkan, keefektifan itu juga  terlihat  bahwa  tidak  semua  orang  berhak  mendapatkan  bantuan  karena  hanya  yang memenuhi kualifikasi saja yang memiliki hak tersebut.
Selain itu, informasi yang diberikan oleh implementor terfokus pada perorangan ibu dan balita. Sehingga informasi yang terserap oleh tiap individu akan lebih jelas dan tidak ambigu. Dengan demikian program  dapat  dimengerti masyarakat  dengan harapan  program terlaksana dengan  baik  dan  mencapai  tujuan.  Namun,  terdapat  kendala  dalam  implementasinya  karena baik ibu hamil maupun ibu yang memiliki balita terkadang masih malas melakukan kunjungan
rutin ke posyandu, hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya kesadaran pentingnya melakukan cek ibu hamil dan anak stunting . Selain itu, kembali lagi pada saat COVID-19 bentuk komunikasi tidak  bisa  berjalan  secara  efektif  dan  sempurna  karena  adanya  pembatasan  dalam  bertemu secara langsung. Hal ini dikatakan oleh Ibu Dian selaku staff penurunan stunting :
“…nah  kendalanya  ketika  COVID  itu  gabisa  90%  karena  gabole  temu,  kunjungan rumah juga ga se intens sekarang maka itulah kenapa kok kasus stunting pada saat COVID itu naik”
Sehingga di Kecamatan Tajinan sendiri diambil dari data Puskesmas Tajinan oleh Ibu Dian pada tahun 2020 angka stunting masih tinggi sebesar 23,4 %. Hal ini disebabkan masih belum bisa intens dalam mensosialisasikan program penurunan stunting karena diiringi oleh peraturan presiden yang melarang bertemu secara langsung. Kemudian mengalami penurunan ditahun berikutnya, pada tahun 2021 sebanyak 20,5%, 2022 sebanyak 16,7 %, 2023 sebanyak 8,8%.  Artinya  setelah  berakhirnya  COVID-19  dapat  dikatakan  terjadi  penurunan  jumlah stunting setiap  tahunnya  yang  mengartikan  komunikasi  cukup  efektif  antara  implementor kepada masyarakat karena sudah bisa melakukan sosialisasi dengan tatap muka secara langsung serta prioritas kesehatan tidak terbagi lagi difokuskan untuk  COVID-19 melainkan berfokus pada stunting . Itulah mengapa komunikasi  yang  dilakukan bisa berjalan  secara lebih efektif seusai COVID-19 karena program bisa dilakukan dan diintensifikasi karena tidak terbagi fokus dengan yang lainnya.
c. Konsistensi
Pada dasarnya ketika menjalankan sebuah program maka pemerintah sebagai pembuat aturan harus konsisten dalam memberlakukan kebijakan untuk penurunan dan penanggulangan stunting .  Karena,  hingga  dewasa  ini  program  tersebut  masih  dijalankan,  masih  berlaku  dan belum  ada  program  yang  menggantikan  kebijakan  tersebut.  Dimana  Dinas  Kesehatan Kabupaten Malang terbukti hingga saat ini masih mengupayakan dan memaksimalkan kinerja dalam upaya penurunan stunting . Pada dasarnya  Kecamatan Tajinan telah melakukan upaya komunikasi  internal  dan  eksternal  dengan  melakukan  rapat  dengan  Bidang  Kesehatan Masyarakat  sehingga  mereka  melakukan  kajian  terhadap  program  dan  data  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  penurunan stunting .  Kecamatan  Tajinan  juga  komitmen  dan  konsisten menurunkan stunting terbukti  dengan  membentuk  Rumah  Desa  Sehat  (RDS)  dan  Rembuk Stunting .
Dalam deskripsi diatas dapat dikatakan jika Kecamatan Tajinan memiliki upaya dalam mengkomunikasikan program penurunan stunting dari pemerintah dengan adanya komunikasi rutin dan program yang menjadi intensifikasi lanjutan dari program atau kebijakan yang ada. Namun,  dalam  perjalanannya  tidak  semudah  itu  mengimplementasikan  konsistensi  antar birokrasi untuk selalu melakukan rembug atau rapat koordinasi. Karena seperti yang kita tahu bahwa  birokrasi  dari  atas  kemudian  ke  bawah  atau  desa  akan  menemui  banyak  tantangan. Seperti pernyataan dari Ibu Dian selaku ahli gizi Kecamatan Tajinan:
“Sebenarnya, dari pusat itu udah bagus mba, kaya ayok kita konvergensi bareng karena ini  gabisa  selesai  berjalan  kalau  kita  berjalan  satu  satu  atau  sendiri-sendiri  karena  ini melibatkan banyak sektor. Tapi itu tidak terjadi di bawah, dibawah itu akhirnya jalan sendiri- sendiri. Padahal diatas semaunya duduk bareng mba, aku ngerjakan bagian ini dan itu, sudah di  breakdown  ke  bawah  juga.  Tapi  yang  dibawah  ini  konvergensinya  yang  kurang.  Tingkat
kabupaten memang mereka duduk bareng, tapi di tingkat kecamatan jalan sendiri-sendiri. Jadi itu kelemahan kita disitu, kalau kataku ya mba, karena kita yang dilapangan”
Sehingga,  walaupun  perintah  dari  pusat  terkait  dengan  penurunan  dan  pencegahan stunting bisa dikatakan konsisten dan memiliki program dan sistem yang bagus. Dimana semua aspek  pemerintah  daerah  dan  jajarannya  sepakat  bersama-sama  dalam  memberantas  angka stunting saat diadakan pertemuan-pertemuan. Tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan  dilapangan.  Dimana  setiap  sektor  pada  akhirnya  berjalan  sendiri-sendiri  minim koordinasi terutama saat di tingkat Pemerintah Desa di Kecamatan. Hal ini lah yang kemudian menjadi hambatan dalam usaha meningkatkan konsistensi program yang berjalan.
Kenyataan ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang disebutkan oleh Edward III bahwa  komunikasi  menjadi  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  sebuah  implementasi kebijakan. Dimana sebagai implementor harus mengetahui apa yang ia kerjakan apakah sudah sesuai  atau  konsisten  dengan  sasaran  dan  tujuan  diadakannya  kebijakan  tersebut.  Tetapi walaupun  komunikasi  implementor  yang  konsisten  sudah  dilakukan  dengan  baik,  namun implementasi  programnya  tidak  dibarengi  dengan  konvergensi.  Artinya  juga  membutuhkan konsistensi  ucapan  dan  tindakan  akan  program  yang  baik  dan  solid  maka  akan  tidak menghasilkan  komunikasi  yang  efektif  berujung  tidak  ada  konsistensi  dalam  menjalankan program. Edward III menjelaskan jika kebijakan pada dasarnya harus ditujukan pada kelompok sasaran yang tepat  sehingga dapat  mengurangi  adanya gesekan informasi yang menyimpang tidak  sesuai  dengan  program.  Tetapi  dalam  melakukan  wawancara,  penulis  menemukan beberapa  fakta  jika  sosialisasi  yang  dilakukan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Puskesmas  dan Posyandu saja, melainkan ada keikutsertaan dari beberapa OPD yang mana mereka menangani di masing-masing sektor yang dijalankan.
Sedangkan  yang  menjadi  permasalahan  adalah stunting seharusnya  dipegang  oleh sektor kesehatan yang lebih berkompetensi akan pengukuran stunting . Tetapi kebanyakan OPD berjalan  sendiri  tanpa  adanya  koordinasi  dengan  sektor  kesehatan.  Hal  itu  jika  diselaraskan dengan teori Edward III maka tidak bisa mencapai tujuan dari kebijakan dengan efektif.
Dapat diketahui jika implementor tidak memberikan informasi dan sosialisasi yang tepat sasaran karena OPD tidak mengerti secara mendalam. Karena mereka tidak datang dari sektor kesehatan yang lebih mengerti mengenai stunting . Pada akhirnya mereka bisa saja melewatkan masyarakat  yang  memang  membutuhkan  intensifikasi  mengenai stunting tetapi  malah  salah sasaran  bantuan  kepada  orang  yang  sebenarnya  mampu  secara  finansial.  Dapat  disimpulkan jika konsistensi komunikasi yang dilakukan di Puskesmas Tajinan dan Posyandu kenyataannya sudah diupayakan dengan baik, tetapi yang kurang selaras adalah bagaimana konvergensi dan konsistensi  komunikasi  antar  OPD  yang  kurang  solid  dalam  memberantas stunting di  Desa Tajinan.  Sehingga,  gesekan  antara  sektor  kesehatan  dan  sektor  selain  kesehatan  ditemukan jarak. Maka hal inilah yang menyebabkan implementor tidak bisa efektif memberikan pesan terhadap kelompok sasaran.
3. Sumberdaya
Menurut George Edward III dalam melaksanakan kebijakan penurunan stunting tentu saja  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  dan  terdapat pembagian dalam menjalankan tugas dan sumber daya yang memiliki kualitas baik. Dengan demikian maka yang dihasikan akan jauh lebih relevan jika ditangani oleh sumber daya manusia yang  ahli  dibidang  tersebut  sehingga  aktualisasi  aksinya  akan  lebih  efektif.  Hasilnya  di
Puskesmas Tajinan  sendiri  telah  melakukan  pelatihan  intensif  bagi  calon  petugas  kesehatan bidang stunting agar  mereka  tidak  salah  dalam  menghitung  dan  memberikan  edukasi  bagi masyarakat  desa.  Dalam  implementasinya  terdapat  beberapa  bagian  sumber  daya  yang dikerahkan di desa Tajinan baik Puskesmas ataupun Posyandu untuk mengatasi permasalahan stunting . Terdapat petugas gizi, analisis gizi, petugas promosi kesehatan yang mana semuanya adalah  petugas  Puskesmas.  Namun,  petugas  puskesmas  tersebut  akan  dibantu  kembali  oleh rekan Posyandu yaitu para kader dan ibu bidan.
Namun, fakta di lapangan walaupun para sumber daya manusia yang ahli dalam stunting telah turun ke lapangan, mereka tetap memiliki kendala. Kendala tersebut antara lain mengenai jumlah  petugas  yang  kurang  dengan  banyaknya  masyarakat  desa  yang  ditangani  tidak sebanding dan kurangnya dana yang diberikan. Selain itu juga ada kendala dalam penyaluran bantuan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  OPD  yang  ditakutkan  akan  salah  sasaran.  Selain  itu penanganan stunting saat ini tidak secara intens dilakukan oleh Puskesmas Tajinan, melainkan diambil alih sebagian oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dimana hal tersebut menjadi dilematis bagi para petugas Puskesmas Tajinan karena menurut mereka yang lebih berwenang dan berintegritas dalam menangani penurunan stunting adalah sektor kesehatan seperti Puskesmas Tajinan sebagai salah satu pusat kesehatan di Kecamatan Tajinan.
Berbicara mengenai sumber daya finansial maka memiliki peranan yang strategis dalam upaya  mengimplementasikan  program.  Terdapat  alokasi  dana  yang  juga  diberikan  oleh pemerintah  untuk  mendukung  program  percepatan  penurunan stunting .  Pada  tahun  2022 anggaran tersebut disebar ke dalam 17 Kementerian dan Lembaga besar lainnya dengan dana sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bernilai Rp8,9  triliun  serta  DAK  Nonfisik  dengan  nilai  Rp1,8  triliun  (Kemenkeu  RI.,  2023).  Saat penanganan penurunan stunting ini juga diperlukan dana yang cukup besar karena mengingat cara  pencegahan stunting adalah  dimulai  dari  kesejahteraan  masyarakatnya  dahulu  terutama kandungan  gizi  dari  makanan  yang  mereka  konsumsi  sehari-hari.  Berikut  adalah  hasil wawancara  ibu  bidan  posyandu  mengenai  dana  yang  diberikan  pemerintah  dan implementasinya di lapangan:
“Kalau dana sendiri itu berasal dari ADD Kesehatan (dana desa)”
“Ya sebetulnya kurang, orang PMT anak-anak sekitar 5000 rupiah, itu aja dipotong pajak jadi sekitar 4000 per anak”
“Iya mba, padahal kan kegiatan posyandu kan kegiatan kemasyarakatan kan, kayanya yang lebih repot kadernya, dan bidannya jadi ga semaunya, dari pemerintah desanya masih kurang  dukungannya,  untuk  penanganan  stunting  masih  kurang,  padahal  dana  desa  kan milyaran ya. Nah, dana untuk menurunkan stunting itu cuma sekitar 15 juta.”
“PMT pemulihan balita stunting itu 3 bulan (90 hari) itupun gabisa semua diberikan pasti ada pemilihan sektiar 15 orang, itupun sama ibu hamil, jadi kurang dana itu”
“Iya, tapi ndak bisa karena kurang nilai gizinya. Paling Cuma antara 5 sampai 6 kali pemberian itu mba, jadi ngga maksimal, 2 bulan aja nggak nutut, sekitar 1 bulan setengah.
“Kalau COVID tambah dikit. Sebetulnya uda ada juglagnya, dana desa untuk kesehatan dan  penurunan  stunting  kan  wajib  ya  mbak,  itu  ada  nominalnya  tapi  ya  ga  tau  tergantung kepala desa masing-masing”
“Aku  minim  pokonya  sekitar  10-12  kemarin  15  bumilnya  3  balitanya  12.  Aku stuntingnya banyak 80 berapa gitu soalnya kunjungan balitanya kurang”
Dapat  disimpulkan  jika,  bantuan  dana  dari  pemerintah  dinilai  masih  sangat  kurang, padahal  insentif  yang  diberikan  dapat  dikatakan  berjumlah  milyaran  rupiah.  Tetapi,  pada lapangan  hanya  turun  sekitar  10-15  juta  saja  dibagi  untuk  10-15  orang.  Bantuan  itupun dicampur antara ibu hamil dan stunting serta hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 3 bulan dengan  pas-pasan,  belum  lagi  masa  bertahannya  bantuan  hanya  bisa  menjangkau  sekitar  5 sampai  6  kali  pemberian  makanan  bergizi  seara  intensif.  Sedangkan,  yang  kita  tahu permasalahan stunting bukan  sebuah  masalah  kesehatan  yang  bisa  selesai  dengan  waktu singkat,  melainkan  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  memperbaiki  pola  gizi  balita. Narasumber  juga  menambahkan  jika  dana  setiap  desa  akan  berbeda  tergantung  dari  siapa kepada desa yang memimpin. Pemerintah desa saat itu dianggap kurang maksimal memberikan bantuan dana terhadap program stunting alhasil bidan dan kader posyandu harus berusaha lebih keras dalam mengelola keuangan agar bisa merata walau dengan dana yang sangat kecil.
Kekurangan Kecamatan Tajinan terutama sektor kesehatan mereka berada di kurangnya dana  untuk  melakukan  survey  sendiri  dari  rumah  ke  rumah.  Mereka  jarang  melakukan kunjungan petugas karena pendanaan yang kurang, pasalnya masyarakat  masih banyak yang tidak rajin melakukan kunjungan ke posyandu. Alhasil mereka tidak bisa melakukan kontrol lanjutan terhadap tumbuh kembang bayi yang stunting karena kuwalahan. Hal ini yang menjadi permasalahan karena konvergensi dari pemerintah desa yang dianggap kurang dan tidak tegas dalam  berkomitmen  mengentaskan stunting .  Berbicara  mengenai  konvergensi  dana  bantuan maka  untuk  kasus  program  penurunan  dan  pencegahan stunting di  Desa  Tajinan  sendiri melibatkan OPD seperti yang dibahas pada poin sebelumnya. Bahkan petugas ahli gizi stunting tidak  tahu  menahu  mengenai  bantuan  secara  langsung  yang  diberikan  ke  keluarga  (bukan posyandu) oleh OPD.
“Lalu  mengenai  bantuan  itu  sendiri  saya  gatau  ya  mba  dapatnya,  karena  begitu ngomongin  stunting  semua  OPD  itu  turun  dan  ngasih  bantuan,  kelemahan  kita  itu,  kita  ga dikasih tau, missal OPD perikanan dan ketahanan pangan itu mereka ngasih apa gitu, nah mereka ga konfirmasi ke kita mereka ngasih apa, jadi mereka ga koordinasi, jadi kalau begitu kan bisa salah sasaran, bisa saja bantuannya dobel, maka dari itu kelemahan kita ya disitu, di konvergensinya”
Dapat disimpulkan jika bantuan yang turun dari pemerintah pada kenyataannya kurang adanya tranparansi pada tiap tingkatan terutama di desa. Padahal seharusnya agenda stunting adalah agenda yang harus ditangani oleh banyak pihak yang saling bekerja sama, tetapi pada kenyataannya tidak ada koordinasi lanjutan akan bantuan yang diberikan artinya transparansi dan penyaluran dana kurang jelas pada saat implementasi di bawah. Karena ditakutkan akan salah  sasaran  jika  tidak  diberikan  dan  dikelola  oleh  orang  yang  benar-benar  mengetahui mengenai stunting atau di bidang kesehatan seperti puskesmas atau posyandu.
Menurut  George  C.  Edward  III  adanya  dana  finansial  yang  mencukupi  akan mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan.  Pada  realita  yang  terjadi  di  Kecamatan  Tajinan  atas implementasi  kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting dinilai belum cukup meng- cover  kebutuhan  anak  balita stunting dan  ibu  hamil.  Lantaran stunting merupakan  masalah kesehatan yang perlu dana besar untuk mengentaskan dalam jangka waktu yang panjang untuk meningkatkan gizi setiap ibu rumah tangga. Karena dengan adanya dana finansial yang yang
baik  dan  besar  maka  itu  juga  berpotensi  pada  penyelenggaraan  fasilitas  penunjuang  untuk menurunkan  angka stunting di  Kecamatan Tajinan.  Dengan  demikian  maka  sumber  daya  di Kecamatan tajinan di tingkat sektor kesehatan sudah mumpuni hanya saja sumber daya finansial yang menghambat kemudahan berjalannya program dari kebijakan.
4. Disposisi
Disposisi  merupakan  sikap  dari  pelaksana  yang  akan  memengaruhi  jalannya implementasi  sebuah  kebijakan.  Sikap  dari  implementor  di  Desa  Tajinan  yaitu  Puskesmas Tajinan  dan  Posyandu  Desa  sejatinya  sudah  ada  komitmen  dan  respon  yang  sangat  baik terhadap  kebijakan  tersebut.  Respon  terbuka  dan  aktif  tersebut  ditandai  dengan  respon Puskesmas Tajinan dan Posyandu selalu memberikan laporan rutin setiap bulan timbang kepada Kecamatan lalu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
“… kalau bulan timbangnya februari agustus, timnya semua kader bidan desa, semua lintas sektor dan stakeholder nanti laporannya keatas secara rutin”
Sehingga dapat dikatakan sektor kesehatan aktif dalam menanggulangi stunting . Dalam melakukan  tugasnya  para  petugas  terutama  bidan  dan  kader  posyandu  juga  melakukan pemulihan stunting dan setiap tiga bulan sekali atau sekitar 90 hari. Serta memberikan edukasi dan makanan bergizi secara rutin dan pengawasan rutin terhadap ibu hamil dan balita setiap mereka  (masyarakat)  melakukan  kunjungan  ke  posyandu.  Dengan  demikian  mereka  dapat dikatakan melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan pemerintah dan komitmen tinggi terkait penurunan  dan  penganggulangan  angka stunting .  Hanya  saja  ditemukan  permasalahan  saat mereka sudah giat dan sesuai  dengan SOP tetapi menemukan kendala. Bahwasanya mereka kurang mendapatkan dukungan penuh dari yang pemerintah desa.
“Pemerintah sebenernya sudah dapat penekanan dari pihak kecamatan dari bupati, ya tinggal yang punya desanya yang lebih mau meluangkan dananya untuk penanganan stunting apa ngga”
“Bulan  timbang  ini  bisa  sukses  ketika  pemimpin  wilayahnya  yang  lebih  merangkul, menekankan  ‘kaya  ini  harus  semuanya  ditimbang,  caranya  kek  gini  kek  gini’,  lebih  tegas, kepedulian  pemimpin  wilayah  terutama  di  kecamatan  bener-bener  diperlukan,  kaya  iniloh katae kamu mau bantu supaya balitane ngga  stunting, jadi kalau pemimpinnya bagus maka angkanya juga bisa bagus, tapi kenyataannya masih belum masif”.
Hal ini yang kemudian menjadi hambatan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan karena seperti yang dijabarkan oleh Ibu Dian selaku ahli gizi stunting di Puskesmas Tajinan bahwa jika pemerintah desa sendiri belum terlalu peduli akan isu penurunan stunting . Dimana dana yang diberikan dan arahan belum terlalu ditegaskan walaupun dari bawah dalam artian sektor kesehatan yang menangnai masyarakat langsung seperti Puskesmas dan Posyandu telah secara konsisten melaksanakan arahan pusat.
Sehingga  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  kesesuaian  dari  teori  George  C.  Edward  III mengenai disposisi di Kecamatan Tajinan sendiri terletak pada implementor yaitu datang dari sektor  kesehatan  seperti  Puskesmas  Tajinan  dan  Posyandu  Desa  Tajinan.  Tetapi  ditemukan konsistensi  dan  komitmen  yang  kurang  dari  pemerintah  desa  sendiri  karena  tidak  bisa mengambil sikap sebagai salah satu implementor yang harusnya bekerja sama dengan sektor kesehatan,  justru  berperilaku  sebaliknya  secara  pasif.  Dalam  hal  ini  program  kurang  bisa berjalan  efektif.  Mengapa?  karena  jika  implementor  sektor  kesehatan  sudah  konsisten sedangkan  implementor  pemerintah  desa  belum  secara  konkret  memberikan  dukungan  dan
penegasan  dalam  komunikasi  dan  konvergensi  penurunan stunting .  Maka,  hasilnya  sulit mencapai  tujuan  dari  sebuah  kebijakan  dengan  cepat  dan  tepat,  alias  hasil  yang  diharapkan mungkin akan lebih lambat dari perkiraan atau jauh dari target penurunan. Selain itu ditemukan bahwa ada salah satu rekan dari ibu bidan di Desa Tajinan yang ingin mengentaskan 2 orang stunting saja  tetapi  oleh  ibu  Bidan  yang  diwawancarai  oleh  penulis  tidak  membolehkan penanganan balita yang sedikit. Karena pertanggungjawabannya akan susah.
“Aslinya  kemaren  Cuma  2,  terus  saya  bilang  masa  lokus  stunting  Cuma 2  aja  yang diatasi, ntar kalau sampean ditanyai bisa jawab a dengan angka 40 anak stunting yang diatasi Cuma 2 itu. Oleh karena itu tak PAK kan jadi 10 tapi ya cair nya bulan desember ini”.
Disimpulkan  jika  disposisi  atau  sikap  implementor  yang  menjunjung  tinggi  etika kejujuran dan berkualitas diperlukan juga dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Karena jika tidak mengimplementasikan nilai etika kejujuran dalam bertugas, maka tidak menghasilkan kerja  yang  efektif.  Melainkan,  hasil  yang  ditunjukkan  kepada  masyarakat  hanya  berisikan manipulasi data demi kepentingan instansi dan berdirinya program akan sia-sia tak berarti.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini kebijakan internasional stunting di tingkat lokal di negara berkembang terhambat oleh birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi, dan masalah sumber daya,  sehingga  tujuan  penurunan  dan  pencegahan  stunting  sulit  tercapai.  Implementasi kebijakan  internasional  terkait stunting di  tingkat  lokal  di  negara  berkembang  seringkali menghadapi serangkaian permasalahan serius. Birokrasi yang terlalu besar dan rumit menjadi kendala utama, memperlambat proses pengambilan kebijakan dan menyebabkan implementasi program  yang  lambat  dan  tidak  efektif.  Komunikasi  yang  sulit  dengan  masyarakat  sasaran, terutama yang masih memegang pola pikir konvensional, serta ketidakmampuan implementor dari  sektor  yang  berbeda  untuk  berkoordinasi,  menambah  kesulitan  dalam  mencapai  tujuan. Sumber  daya,  terutama  dana  yang  tidak  transparan  dan  rentan  dimanfaatkan  oleh  oknum tertentu,  menjadi  hambatan  serius  dalam  mencapai  kesuksesan  program stunting .  Selain  itu, kehilangan  fokus  tujuan  dan  prioritas  program,  disertai  dengan  kurangnya  koordinasi  antar Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  memiliki  spesialisasi  masing-masing,  membuat implementasi menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan awalnya.

## Bibliografi
Aji, M. S., & Yudianto, G. P. H. (2020). Pemberdayaan masyarakat “Kampung KB” ditinjau dari  perspektif  Ottawa  Charter. Jurnal  Promkes:  The  Indonesian  Journal  of  Health Promotion and Health Education , 8 (2), 206–218.
Dinkes Kab. Sleman. (2018). PENANGGULANGAN STUNTING DARI HULU SAMPAI HILIR DENGAN INOVASI DI SETIAP TAHAP KEHIDUPAN & Penurunan AKI AKB . Kemenkeu RI. (2023). Pendanaan
Program
Penurunan
Stunting . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan- Program-Penurunan- Stunting .html
Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike, W. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik  sebagai  Upaya  Penanganan Stunting di  Kabupaten  Malang. Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik , 8 (2), 136–144.
Nisa,  L.  S.  (2018).  Kebijakan  penanggulangan stunting di  Indonesia. Jurnal  Kebijakan Pembangunan , 13 (2), 173–179.
Nugroho,  A.,  &  Putri,  S.  (2019).  Perbedaan  Determinan  Balita Stunting di  Pedesaan  dan Perkotaan di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik , 15 (2), 84–94.
Oktafiani,  V.  (2023).  Hambatan  Pelaksanaan  Program  Directly  Observed  Treatment  Short- Course (DOTS) Di Negara Berkembang: Sebuah Tinjauan Sistematik. Jurnal Sains Dan Kesehatan , 2 (1), 23–31.
Pratama, B., Angraini, D. I., & Nisa, K. (2019). Penyebab Langsung (Immediate Cause) yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada , 8 (2), 299–303.
Putra,  D.  A.  (2021).  Kemnaker:  72.983  Pekerja  Kena  PHK  Selama  Pandemi  COVID-19.
Liputan6. Com .
Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya Penanganan Stunting di Indonesia: Analisis  Bibliometrik  Dan  Analisis  Konten. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Suara Khatulistiwa , 8 (1), 44–59.
Rahmawati, F., Indriansari, A., & Muharyani, P. W. (2018). Upaya Meningkatkan Dukungan Keluarga  Penderita  Diabetes  Mellitus  Tipe  2  Dalam  Menjalankan  Terapi  Melalui Telenursing Fuji Rahmawati , 2 Antarini Idriansari , 3 Putri Widita Muharyani Abstrak PENDAHULUAN  Diabetes  Mellitus  (  DM  )  Tipe  2  merupakan  tipe  diabe. Artikel Penelitian , 5 (2355), 1–8.
Sampurno, M. (2021). Angka Stunting Kabupaten Malang Di Bawah Prevelensi Nasional .
Saputri, R. A. (2019). Upaya pemerintah daerah  dalam penanggulangan stunting di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan) , 2 (2), 152–168.
SIKesga Gizi Kab Malang. (2023). Program Pertemuan Rakor Stunting 2023 .
UNICEF. (n.d.). Pendidikan dan Remaja Tantangan .
Widari, S., Bachtiar, N., & Primayesa, E. (2021). Faktor Penentu Stunting : Analisis Komparasi Masa  Millenium  Development  Goals  (MDGs)  dan Sustainable  Development  Goals (SDGs) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 21 (3), 1338–1346.
Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik , 11 (1), 13–48.