Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM) I SSN (Print)     : 2354-8932 Vol.10, No.2, Desember 2022, p.104-111, DOI: 10.47007/inohim.v10i2.408
Penerapan Failure Mode and Effects Analysis Pada Analisis Pengisian Formulir Persetujuan Pemasangan Kontrasepsi di Puskesmas Bangsongan, Kabupaten Kediri
Forman Novrindo Sidjabat, Chika Artanti
Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Jl. KH Wachid Hasyim No.65, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia Korespondensi E-mail: sidjabat.fn@iik.ac.id
Submitted: 2 Juni 2022, Revised: 19 Desember 2022, Accepted: 23 Desember 2023

## Abstract
Approval of action is statement from patient or legitimate represents on the action planned after received information to made approval or disapproval. Preliminary research found from 10 contraceptive installation consent form ware found incompleteness 1 type of action, 4 husband’s identity, and 7 husband’s signature and midwife’s signature. This studied aimed to analyze the filling of contrac eptive installation consent form used FMEA at Puskesmas Bangsongan. The type of research was description survey and research objects were 50 contraceptive installation consent forms. Data’s collection ware done by interviewed and observation. The results showed f rom 50 form ware found incompleteness 64% midwife’s signature, 2% patient’s signature, 80% husband’s signature, and 38% signature da te. Based on FMEA analysis, the cause of incompleteness is obtained because there was no SOP of completeness analysis of medical record documents with a value of RPN 200, it is a priority for improvement to complete the contraceptive installation consent form. Incomplete filling will result in the contents of medical records was being inaccurate and guaranteed legal certainty for patient, employees and health center.
Keyword: Approval Procedure, Completeness of Medical Record, FMEA, Quality

## Abstrak
Persetujuan  tindakan  adalah  pernyataan  dari  pasien  atau  perwakilan  yang  sah  atas  tindakan  yang  direncanakan setelah menerima informasi untuk membuat persetujuan atau ketidaksetujuan. Penelitian awal menemukan dari 10 formulir persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi ditemukan ketidaklengkapan 1 jenis tindakan, 4 identitas suami, dan 7 tanda tangan suami dan tanda tangan bidan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengisian formulir  persetujuan  tindakan  pemasangan  kontrasepsi  menggunakan  FMEA  di  Puskesmas  Bangsongan.  Jenis penelitian  adalah  survei  deskripsi  dan  objek  penelitian  adalah  50  formulir  persetujuan  tindakan  pemasangan kontrasepsi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan dari 50 formulir ditemukan ketidaklengkapan 64% tanda tangan bidan, 2% tanda tangan pasien, 80% tanda tangan suami, dan tanggal tanda tangan 38%. Berdasarkan analisis FMEA, penyebab ketidaklengkapan diperoleh karena belum adanya  SOP  analisis  kelengkapan  dokumen  rekam  medis  dengan  nilai  RPN  200,  prioritas  perbaikan  untuk melengkapi  formulir  persetujuan  tindakan  pemasangan  kontrasepsi.  Pengisian  yang  tidak  lengkap  akan mengakibatkan isi rekam medis menjadi tidak akurat dan terjaminnya kepastian hukum bagi pasien, pegawai dan Puskesmas.
Kata Kunci: FMEA, Kelengkapan Rekam Medis, Mutu, Prosedur Persetujuan

## Pendahuluan
Puskesmas  merupakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  mampu  dan  berwenang  memberikan pelayanan  kontrasepsi  dengan  metode  sederhana  (kondom,  obat  vaginal),  pil  KB,  suntik  KB,  Alat Kontrasepsi  Dalam  Rahim  (AKDR),  pemasangan/  pencabutan  implan,  dan  Metode  Operasi  Wanita (MOW)  bagi  yang  memenuhi  persyaratan  (1).  Segala  bentuk  informasi  tindakan  pemasangan  alat kontrasepsi harus diisi dalam formulir persetujuan tindakan  yang disertai dengan persetujuan dari pasien (2). Formulir persetujuan tindakan harus terdokumentasikan dengan lengkap dalam rekam medis. Rekam medis yang bermutu adalah rekam medis yang terisi lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan fasilitas pelayanan Kesehatan (3).
Ketidaklengkapan  pengisian  formulir  persetujuan  tindakan  akan  berdampak  pada  menurunnya kualitas rekam medis dan jaminan kepastian hukum bagi pasien, petugas pemberi pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan Kesehatan (4). Padahal persetujuan tindakan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum  atas  suatu  gugatan  atas  kesalahan  tindakan,  tetapi  pemberian  persetujuan  tindakan  tidak menghapuskan tanggung gugat hukum apabila terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pasien2. Selain itu pada standar 3.1 tentang hak dan kewajiban pada elemen penilaian 3 pelaksanaan persetujuan  tindakan  harus didokumentasikan, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan  ketidaklengkapan  dalam  pendokumentasian  akan  mempengaruhi  penilaian  akreditasi puskesmas (5).
Berbagai penelitian sebelumnya menemukan isi rekam medis pasien pelayanan kontrasepsi tidak terisi dengan lengkap. Sebuah studi menemukan 90% bidan praktek mandiri (BPM) kurang memberikan informasi dan meminta persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi (6). Studi lain menyatakan bahwa dari  7  pasien  tindakan  pemasangan  kontrasepsi,  bidan  tidak  menandatangani  formulir  persetujuan tindakan sebanyak 6 formulir dan 2 tidak terdapat tandatangan pasien (7).
Ketidaklengkapan dokumen rekam medis termasuk dalam dimensi mutu kesinambungan, informasi dan  keamanan.  Pelayanan  harus  terdokumentasikan  dengan  lengkap,  akurat  dan  terkini  dalam  rekam medis agar informasi yang dihasilkan dapat beresinambungan dan akurat serta dapat menjamin keamanan baik pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan (8 ). Penyebab ketidaklengkapan dokumen rekam medis dapat dicari dengan metode failure mode and effects analysis (FMEA) . Failure mode and effects analysis merupakan metode untuk mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menghilangkan potensi kegagalan atau masalah dari proses, desain, sistem atau layanan sebelum ke pelanggan (9).
Failure mode and effects analysis digunakan untuk menganalisis potensi kesalahan atau kegagalan dalam sistem atau proses dan potensi yang teridentifikasi diklasifikasikan menurut besarnya potensi kegagalan dan efek yang timbul. FMEA membantu dalam mengidentifikasi potensi kegagalan yang didasarkan pada kejadian dan pengalaman yang telah terjadi yang berkaitan dengan proses yang serupa. sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan serta kegagalan (10).
Berdasarkan  hasil  survei  pendahuluan  yang  dilakukan  di  puskesmas  Bangsongan,  dari  10 formulir persetujuan tindakan pemasangan alat kontrasepsi ditemukan identitas pasien dan tanda tangan pasien  sudah  terisi  dengan  lengkap.  Sedangkan  ketidaklengkapan  penulisan  ditemukan  pada  jenis tindakan pada 1 formulir, identitas suami sebanyak 4 formulir, dan 7 formulir tidak terdapat tanda tangan suami atau saksi dan tanda tangan bidan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama Juli-Agustus 2021 di Puskesmas Bangsongan Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan desain campuran kuantitatif dengan kualitatif sebagai pendukung. Penelitian kuantitatif  dilakukan  dengan  pendekatan  survei  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk menggambarkan  suatu  fenomena  di  suatu  populasi  tertentu  (11).  Survei  deskriptif  dilakukan  untuk mengukur  kelengkapan  pengisian  formulir  persetujuan  pemasangan  alat  kontrasepsi.  Penelitian  ini menggunakan  dua  jenis  subjek  yang  diukur  sesuai  desain  penelitiannya,  untuk  penelitian  kuantitatif menggunakan sampel 50 formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi, yang diambil keseluruhan dari populasi atau total sampling (12).
Kelengkapan pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi digali dengan observasi menggunakan lembar ceklist dan dianalisis dengan menghitung dan mencatatat jumlah dokumen yang telah lengkap dan belum lengkap, maka dapat dihitung angka ketidaklengkapan pengisian catatan medis (KLPCM) atau Incomplate Medical Record Rate (IMR) dengan rumus pada persamaan 1.
IMR = jumlah berkas yang belum lengkap jumlah dokumen yang di review × 100% (1)
Penelitian  kualitatif  dilakukan  untuk  menggali  penyebab  dari  ketidaklengkapan  pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi. Subjek penelitian kualitatif adalah 2 orang informan yaitu, bidan pelaksana tindakan pemasangan alat kontrasepsi dan petugas rekam medis Puskesmas. Sebab dan  akibat  ketidaklengkapan  pengisian  formulir  persetujuan  pemasangan  alat  kontrasepsi  digali menggunakan panduan wawancara. Hasil wawancara yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode failure mode and effects analysis (FMEA) dengan memberi rating pada tiga indikator yaitu s everity, occurance, dan
detection (9) . Severity merupakan tingkat keparahan masalah yang terjadi pada output yang dihasilkan, dengan kriteria pemberian rating seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Penentuan Rating dan Kriteria Severity pada Analisis FMEA Rating Kriteria 1-2 Pengaruh  buruk  yang  dapat  diabaikan,  pengaruh  ini  tidak  berdampak  pada  kualitas produk 3-4 Pengaruh buruk ringan, efek yang ditimbukan bersifat ringan, pelanggan tidak merasakan penurunan kualitas produk
5-6 Pengaruh buruk sedang, pelanggan merasakan penurunan kualitas produk namun dalam batas wajar
7-8 Pengaruh buruk tinggi, pelanggan merasakan penurunan kualitas yang wajar
9-10 Pengaruh buruk sangat tinggi, efeknya berpengaruh terhadap kualitas produk sehingga pelanggan akan menolaknya
Occurance merupakan jumlah frekuensi kegagalan yang terjadi akibat penyebab tertentu, dengan kriteria pemberian rating sebagai berikut:
Tabel 2. Penentuan Rating dan Kriteria Occurance pada Analisis FMEA Rating Kriteria 1-2 Tingkat kemungkinan sangat rendah/jarang (1 banding 10.000) 3-4 Tingkat kemungkinan rendah (1 banding 10.000) 5-6 Tingkat kemungkinan sedang, kesalahan terjadi sesekali (1 banding 20, sampai 1 banding 200) 7-8 Tingkat kemungkinan tinggi, kesalahan sering terjadi (1 banding 100 sampai 1 banding 20) 9-10 Tingkat kemungkinan sangat tinggi, kesalahan hampir pasti terjadi (1 banding 10)
Detection adalah  proses  yang  dilakukan  untuk  mendeteksi  akar  penyebab  kegagalan. Detection merupakan pengukuran untuk mengendalikan kegagalan yang dapat terjadi, dengan kriteria pemberian rating sebagai berikut:

## Tabel 3.
Penentuan Rating dan Kriteria Detection pada Analisis FMEA Rating Kriteria 1-2 Pengawasan hampir sudah pasti mendeteksi kesalahan, kemungkinan produk yang salah sangat kecil 3-4 Pengawasan punya kemungkinan yang besar dalam mendeteksi kesalahan, kemungkinan produk yang salah pada tingkat rendah
5-6 Pengawasan  mungkin  mendeteksi  kesalahan,  kemungkinan  produk  yang  salah  pada tingkat sedang
7-8 Pengawasan  lebih  mungkin  tidak  mendeteksi  kesalahan,  kemungkinan  produk  yang rusak pada tingkat tinggi
9-10 Pengawasan  sangat  mungkin  tidak  mendeteksi  kesalahan,  kemungkinan  produk  yang salah pada tingkat sangat tinggi
Nilai  prioritas  modus  kegagalan  digunakan  untuk  mengkalkulasi  keadaan  sebagai  suatu risk priority  number (RPN),  modus  kegagalan  dengan  nilai  RPN  yang  tinggi  akan  menjadi  perhatian  untuk diatasi atau diprioritaskan. Adapun rumus RPN seperti pada persamaan 2.
RPN = Severity x Occurrence x Detection (2)
Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etika Penelitian Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri dengan nomor 612/PP2M-KE/VI/2021.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan rekam medis Puskesmas Bangsongan dilaksanakan secara sederhana dan manual. Petugas rekam medis sebanyak tiga orang dengan latar belakang pendidikan bukan D3/D4 Rekam Medis dan  Informasi  Kesehatan  atau  Manajemen  Informasi  Kesehatan.  Penelitian  ini  melakukan  analisis kuantitatif kelengkapan pengisian catatan medis pada 50 formulir persetujuan pemasangan kontrasepsi, berikut tabel kelengkapan pengisian item persetujuan pemasangan kontrasepsi.

## Tabel 4.
Kelengkapan Pengisian Item Persetujuan Tindakan Pemasangan Kontrasepsi
Nama item Terisi Tidak terisi f % f % Kode tindakan 9 18,0 41 82,0 Nama puskesmas 25 50,0 25 50,0 Kode puskesmas 16 32,0 34 68,0 No. klaim 12 24,0 38 76,0 No. KK 6 12,0 44 88,0 Nama pasien 50 100,0 0 0,0 Umur pasien 50 100,0 0 0,0 Alamat pasien 50 100,0 0 0,0 Jenis tindakan 39 78,0 11 22,0 Nama suami 24 48,0 26 52,0 Umur suami 22 44,0 28 56,0 Alamat suami 23 46,0 27 54,0 TTD bidan 18 36,0 32 64,0 TTD Pasien 49 98,0 1 2,0 TTD suami 10 20,0 40 80,0 Tanggal TTD 31 62,0 19 38,0
Tabel 4 di atas menunjukkan masih banyak bagian yang belum terisi secara lengkap, yaitu nomor KK (88%), kode tindakan (82%), tandatangan suami (80%), nomor klaim (76%), kode Puskesmas (68%), tandatangan dan (64%), umur suami (56%), alamat suami (54%), nama suami (52%), nama Puskesmas (50%), tanggal tandatangan (38%), jenis tindakan (22%), tandatangan pasien (2%).Formulir rekam medis sudah seharusnya terisi dengan lengkap sebagai bentuk jaminan ketepatan dan keberlanjutan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (13). Formulir persetujuan tindakan pemasangan alat kontrasepsi yang tidak diisi dengan lengkap dan jelas akan berpengaruh pada jaminan kepastian hukum bagi pasien, tenaga rekam medis, tenaga yang melakukan tindakan dan fasilitas pelayanan Kesehatan (14). Indikator kelengkapan yang juga menjadi keabsahan persetujuan tindakan ditandai dengan adanya nama dan tanda tangan petugas, dan pasien.
Apabila tidak terdapat elemen tersebut maka saat terjadi sengketa dikemudian hari pelayanan kesehatan  tidak  memiliki  alat  bukti  yang  kuat  untuk  menyatakan  tindakan  dilakukan  atas  persetujuan pasien (4 ). Formulir persetujuan tindakan pemasangan alat kontrasepsi KB yang tidak lengkap dapat mengakibatkan informasi yang ada di dalamnya menjadi tidak akurat dan tidak tepat sehingga kualitas rekam medis tersebut berkurang (15).
Informasi  yang  tidak  akurat  dan  tidak  tepat    bertentangan  dengan  dimensi  mutu  pelayanan kesehatan  informasi,  dimana  pelayanan  kesahatan  harus  meberikan  informasi  yang  jelas  tentang  apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana pelayanan kesehatan diberikan (8). Dari hasil wawancara dengan petugas  rekam  medis  diketahui  penyebab  ketidaklengkapan  dikarenakan  tidak  adanya  SOP  analisis kelengkapan  sehingga  dokumen  yang  kembali  dari  pelayanan  langsung  dikembalikan  ke  rak penyimpanan.
“ wah kalo SOP kelengkapan ndak ada mbak, haruse memang ada ya, karna kan disini petugae tidak ada yang asli lulusan rekam medis, jadi ya rekam medis masih kurang tiap tahun sudah ngajuin tenaga yang asli lulusan rekam medis tapi masih belum di setujui. Dari dulu dokumen yang kembali ya langsung masuk rak gak di cek kelengkapane cuma di ceklist kalo dokumene udah kembali tok, ndak diliat kelengkapane ” (M, 57 th)
Sedangkan  wawancara  dengan  bidan  penyebab  ketidaklengkapan  formulir  persetujuan  KB dikarenakan banyaknya kunjungan pasien.
“ Penyebabe biasanya  karna banyak pasien yang dilayani, pasiennya biar ndak antri jadi ndak sempet  ngisi formulir, terlebih pas ada safari KB ” (AW, 45 th)
Pemahaman bidan terhadap pentingnya kelengkapan formulir persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi juga mempengaruhi kelengkapakan dalam proses pengisian formulir. Banyaknya kunjungan pasien saat diadakan safari KB yang dilakukan tiap 3 bulan membuat bidan menunda dalam pengisian formulir  persetujuan  tindakan,  dengan  adanya  jadwal  kunjungan  pasien  KB  diharapkan  dapat mengurangi antrian sehingga bidan dapat melakukan pengisian formulir pada saat pelayanan berlangsung.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bidan  rekomendasi  perbaikan  untuk  mengurangi ketidaklengkapan adalah dilakukan audit internal.
“solusinya  ya  dikoordinasikan  sama  penanggung  jawab  UKP  sama  diadain  audit internal  untuk  kedisiplinan pengisian inform consent ” (AW, 45 th)
Sedangkan  wawancara  dengan  perekam  medis  perlu  dibuat  SOP  analisis  kelengkapan  dokumen rekam medis.
“ brarti perbaikane itu dibuat SOP nya seng tentang kelengkapan tapi kalo biasane itu yang ngelengkapi bu dokter pas mau akreditasi, jadi diambil biasanya 100 dokumen buat sampel yang sering berkunjung trus di ceki kalo ada yang tidak lengkap di lengkapi sama bu dokter” (M, 57 th)
Berdasarkan  analisis  FMEA  penyebab  ketidaklengkapan  pengisian  formulir  persetujuan  tindakan pemasangan  kontrasepsi  di Puskesmas  Bangsongan  yang  menjadi  prioritas  tertinggi  perbaikan  adalah tidak adanya SOP analisis kelengkapan dokumen rekam medis karena memiliki nilai RPN tertinggi yaitu 200. Nilai RPN 200 diperoleh dari nilai severity rating 10 karena dengan tidak adanya analisis kelengkapan dokumen yang tidak lengkap tidak dapat tersaring seluruhnya sehingga dokumen yang akan dikembalikan ke rak penyimpanan tetap tidak lengkap. Untuk nilai occurrence rating 10 karena ketidaklengkapan tidak dapat terdeteksi, sehingga ketidaklengkapan sangat tinggi. Sedangkan nilai detection rating 2 karena dengan adanya analisis kelengkapan diharapkan dokumen yang tidak lengkap bisa diketahui dan dikembalikan ke unit pelayanan untuk dilengkapi.
Tabel 5.

## Analisis FMEA Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Pemasangan Kontrasepsi
No. Mode Kegagalan Potensi penyebab kegagalan Efek kegagalan Proses kontrol S O D RPN
1 Analisis Kelengkapan dokumen rekam medis Tidak terdapat SOP analisis kelengkapan dokumen rekam medis Tidak terisi lengkap formulir persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi Membuat SOP analisis kelengkapan dokuemen rekam medis 10 10 2 200 2 Pengisian formulir persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi Banyaknya kunjungan sehingga Bidan menunda mengisi formulir persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi Tidak terisi lengkap formulir persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi Membuat jadwal pasien untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi 8 4 3 96 Kurangnya pemahaman bidan terhadap pentingnya formulir persetujuan tindakan Tidak terisi lengkap formulir persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi Sosialisasi dan evalusai kelengkapan formulir persetujuan tindakan 3 3 4 36
Adanya SOP dapat menjadi pedoman untuk menjaga kualitas dokumen rekam medis baik secara fisik maupun pada aspek isi (16). Menjaga kualitas isi dokumen rekam medis dapat dilakukan dengan proses analisis kelengkapan dokumen rekam medis dengan menyaring dokumen yang belum lengkap dan apabila ada dokumen yang belum lengkap dapat dikembalikan ke unit pelayanan terkait untuk dilengkapi (15).  Untuk  mengurangi  terjadinya  kegagalan  diperlukan  proses  kontrol  yaitu  membuat  SOP  analisis kelengkapan  dokumen  rekam  medis,  agar  proses  analisis  dapat  dilakukan  sehingga  ketidaklengkapan dapat  dilengkapi  kembali.  Tidak  terdapatnya  SOP  analisis  kelengkapan  dokumen  rekam  medis mengakibatkan tidak dilakukannya proses analisis kelengkapan rekam medis sebelum dokumen kembali ke rak penyimpanan. Studi lain menyebutkan penyebab ketidaklengkapan dikarenakan tidak terdapat data rekapitulasi  hasil  analisis  ketidaklengkapan  pengisian  berkas  rekam  medis,  data  rekapitulasi ketidaklengkapan  berfungsi  untuk  memudahkan  evaluasi  ketidaklengkapan  untuk  kemudian  dapat dilengkapi oleh petugas terkait (17).
Banyaknya kunjungan pasien dapat membuat bidan menunda pengisian formulir  persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi memiliki nilai severity rating 8, sedangkan nilai occurrence rating 4 karena tidak  setiap  hari  unit  KIA  mendapatkan  banyak  kunjungan.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut dapat memberikan jadwal kepada pasien KB, dengan nilai detection rating 3 diharapkan dapat mengurangi kunjungan  dalam  waktu  yang  bersamaan  sehingga  bidan  tidak  menunda  dalam  pengisian  formulir persetujuan tindakan sehingga nilai RPN yang diperoleh adalah 96, hal ini menjadi prioritas perbaikan kedua setelah tidak terdapatnya SOP analisis kelengkapan dokumen rekam medis.
Penelitian  lain  menyebutkan  bahwa  penyebab  bidan  belum  melakukan  pengisian  persetujuan tindakan dengan baik karena terlalu banyaknya pasien (6). Penelitian lain juga menemukan alasan tidak dilakukannya perekaman tindakan medis dengan baik oleh petugas medis karena kurang waktu, sibuk melakukan pelayanan medis dan menunda setelah pelayanan selesai (18). Penundaan pengisian dokumen rekam medis akan menyebabkan penumpukan kerja yang berdampak pada kualitas informasi yang diisi dan waktu pengembalian dokumen yang terlambat (19).
Sedangkan pemahaman bidan terhadap pentingnya formulir persetujuan tindakan yang masih kurang sehingga masih ditemukan ketidaklengkapan memiliki nilai severity rating 3, sedangkan untuk nilai occurrence rating 3 karena bidan sebenarnya sudah memahami apabila kelengkapan formulir persetujuan tindakan  pemasangan  kontrasepsi  penting  namun  dalam  praktiknya  masih  melupakan  untuk  mengisi lengkap. Untuk nilai detection rating 4 karena dengan dilakukan proses sosialisasi dan evaluasi rutin terkait kelengkapan  formulir  persetujuan  tindakan  diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman  petugas, sehingga nilai RPN yang diperoleh adalah 36, dan menjadi prioritas perbaikan ketiga.
Pemahaman  akan  pentingnya  pendokumentasian  pelayanan  kesehatan  terutama  di  bidang hukum  dapat  membuat  petugas  kesehatan  lebih  serius  dan  teliti  mengisi  formulir  (18).  Studi  lain menyatakan  bahwa  faktor  ketidaklengkapan  pengisian  berkas  rekam  medis  yang  disebabkan  faktor petugas ( man ) yaitu kurangnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan petugas dalam melengkapi berkas(17). Selain  itu  penelitian  lain  juga  menyebutkan  petugas  yang  melakukan  pengisian  persetujuan  tindakan dengan  kurang  baik  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  tentang  pentingnya  pengisian  formulir persetujuan tindakan (6). Padahal, dokumen rekam medis sering digunakan untuk melindungi hak-hak hukum  pasien  dan  petugas  kesehatan,  menjadi  sumber  informasi  penelitian  medis,  dasar  pelatihan kesehatan, perawatan dan ulasan kualitatif penanganan kasus penyakit (20).
Ketidaklengkapan  isi  formulir  persetujuan  tindakan  konstrasepsi  menunjukkan  rendahnya kualitas dokumen rekam medis. Maka, diperlukan perbaikan seperti membuat SOP analisis kelengkapan formulir rekam medis. SOP tersebut akan menjadi aturan yang baku tentang pengisian hingga analisis kelengkapan dengan membuat lembar checklist kelengkapan (4 ). Penelitian lain menyebutkan tanpa SOP maka proses pelaksanaan menjaga kualitas dan keamanan dokumen rekam medis akan terhambat (16). Membuat jadwal pasien KB agar mengurai jumlah kunjungan pasien pada waktu yang berbeda. Proses penjadwalan  dapat  memanfaatkan  system  informasi  penjadwalan  berbasis  web  maupun  SMS  yang memudahkan pasien mendaftar dan mengetahui jadwal yang tersedia (21). Perbaikan juga perlu dilakukan pada aspek individu petugas kesehatan dengan meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan.  Langkah yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  kegiatan  edukasi  mengenai  kelengkapan  pengisian dokumen  rekam  medis.  Edukasi  pengisian  dokumen  rekam  medis  pada  beberapa  penelitian  terbukti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga medis untuk mengisi formulir dengan tepat sebelum dikembalikan ke bagian rekam medis (22). Selain itu dapat dilakukan evaluasi rutin kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi yang diikuti oleh petugas terkait (17).

## Kesimpulan
Kelengkapan  pengisian  formulir  persetujuan  tindakan  pemasangan  kontrasepsi  di Puskesmas Bangsongan  dari  50  formulir  tidak  terdapat  formulir  yang  seluruh  itemnya  terisi  lengkap. Ketidaklengkapan formulir persetujuan tindakan pemasangan kontrasepsi akan berakibat pada jaminan kepastian hukum bagi pasien, petugas terkait dan fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi yang tidak tepat  dan  kurang  akurat.  Diperlukan  pembuatan  SOP  analisis  kelengkapan  dokumen  rekam  medis, pengaturan pendaftaran dan penjadwalan berbasis web serta perlu diadakan peningkatan pemahaman melalui edukasi dan evaluasi secara rutin.

## Ucapan Terimakasih
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Puskesmas, Kepala Unit Rekam Medis, dan Bidan  Puskesmas  Bangsongan  yang  telah  memberi  ijin  melakukan  penelitian  ini  serta  membantu kelancaran penelitian dengan memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. .

## Daftar Pustaka
1. Depkes  RI. Pedoman  Sistem  Pencatatan  dan  Pelaporan  Pelayanan  Keluarga  Berencana .  1  ed.  Jakarta, Indonesia:  Direktorat  Bina  Kesehatan  Ibu,  Ditjen  Bina  Kesehatan  Masyarakat,  Depkes Bekerjasama dengan WHO; 2012.
2. Kemenkes RI. PERMENKES/290/MENKES/PER/III/2008. NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 Indonesia; 2008.
3. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.24
Tahun 2022 Tentang Rekam Medis . Indonesia; 2022. 4. Herfiyanti L. Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi. Jci Standar Hpk 6 Pasien Orthopedi. J Manaj Inf Kesehat Indones. 2015;3(2):81 – 8.
5. Kemenkes RI 2015. PMK No. 46 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi. 46 Indonesia; 2015.
6. Mulyanti  L,  Chafidoh  C,  Damayanti  FN. Gambaran  Pelaksanaan  Informed  Consent  Bidan  Praktik Mandiri (Bpm) dalam Pelayanan Kebidanan di Kota Semarang . Indones J Kebidanan. 2017;1(2):74.
7. Pujiastuti  TW,  Kristiana  D. Informed  Consent  Pelayanan  Kebidanan  di  PMB  Kecamatan  Mantrijeron Yogyakarta . Gaster. 2020;18(1).
8. Pohan IS. Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan . Widyaastuti P, editor. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2007.
9. Stamatis DH. Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution . Second. Vol. 38, Technometrics. William A. Ton; 1996.
10. Siswati, Maryati Y. Manajemen Mutu Informasi Kesehatan II: Akreditasi dan Manajemen Resiko . 2017 ed. Pusdiknakes; 2017.
11. Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta; 2018.
12. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta; 2013.
13. Thomas J. Medical Records and Issues in Negligence . Indian J Urol. 2009;25(3):384 – 8.
14. Busro A. Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam pelayanan Kesehatan . Law, Dev Justice Rev. 2018;1(1):1 – 18.
15. Logan  JR,  Gorman  PN,  Middleton  B. Measuring  The  Quality  of  Medical  Records:  A  Method  for Comparing Completeness And Correctness Of Clinical Encounter Data . Proc AMIA Symp. 2001;408 – 12.
16. Sidjabat  FN,  Ardila  CN,  Setiawan  I,  Vera  D,  Pratama  Ik. Gambaran  Pelaksanaan  Keamanan Dokumen Rekam Medis pada Ruang Filing di Rumah Sakit Baptis Kediri . Koloni J Multidisiplin Ilmu. 2022;1(1):43 – 56.
17. Swari SJ, Alfiansyah G, Wijayanti RA, Kurniawati RD. Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang . Arter  J Ilmu Kesehat. 2019;1(1):50 – 6.
18. Sharifi S, Zahiri M, Dargahi H, Faraji ‑ Khiavi F. Medical Record Documentation Quality In The Hospital Accreditation . J Educ Health Promot. 2021;10(February):1 – 6.
19. Mirfat S, Andadari N, Nusaria Nawa Indah Y. Faktor Penyebab Keterlambatan Pengembalian Dokumen Rekam Medis di RS X Kabupaten Kediri . J Medicoeticolegal dan Manaj Rumah Sakit. 2017;6(2):174 – 86.
20. Pomey  MP,  François  P,  Contandriopoulos  AP,  Tosh  A,  Bertrand  D. Paradoxes  of  French Accreditation . Qual Saf Heal Care. 2005;14(1):51 – 5.
21. Aryanto A, Kusnawi. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjadwalan Pasien Keluarga Berencana Pada  Klinik  Bersalin  Sarbini  Dewi  Yogyakarta .  Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu  Komputer  Universitas AMIKOM Yogyakarta; 2017. hal. 111.
22. Vahedi HS, Mirfakhrai M, Vahidi E, Saeedi M. Impact of an educational intervention on medical records documentation . World J Emerg Med. 2018;9(2):136 – 40.