## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 823-830 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3124 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Inkonsistensi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perkawinan Halangan Menurut Pasal 279 KUHP Di Provinsi Aceh

## Ahmad Buchori*, Mohd. Din, Sulaiman
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala *Correspondence email: ahmad.buchori@gmail.com
Abstrak. Perkawinan  halangan  merupakan  perbuatan  pidana  yang  dilarang  dalam  Pasal  279  KUHP  yang dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  asal-usul  perkawinan.  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana yang  disebutkan  dalam  Pasal  279  KUHP  masih  mengalami  inkonsistensi,  mengingat  kejahatan  terhadap  asal usul  perkawinan  mengalami  perbedaan  dalam  interpretasi  dari  penegak  hukum.  Tujuan  penelitian  ini  untuk melihat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan halangan di Aceh  dan  mengetahui alasan inkonsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang mana pendekatan ini memadukan antara kajian hukum dan empiris (lapangan). Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  seperti  lembaga  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan  masih  memiliki pemahaman  yang  berbeda  mengenai unsur tindak pidana dalam Pasal  279 KUHP. Perbedaan tersebut terlihat dari pemahaman terhadap Pasal 279 KUHP mengenai penghalang dari perkawinan. Tidak adanya konsistensi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 279 dikarenakan hukum di  Indonesia  tidak  menganut  sistem  yurisprudensi  secara  mengikat  dalam  penjatuhan  pidana,  sehingga  setiap hakim  dapat  menafsirkan  secara  berbeda-beda  pasal  tersebut.  Berkenaan  dengan  ini,  sebaiknya  pemangku kebijakan  memberikan  syarat yang  jelas  mengenai pelanggaran asal usul perkawinan dalam Pasal  279 KUHP, sehingga tidak terjadi penafsiran di antara aparat penegak hukum.
Kata Kunci : Perkawinan Halangan; Inkonsistensi; Penegakan Hukum
Abstract. Obstacle marriage is a criminal act prohibited in Article 279 of the Criminal Code, categorized as a crime of origin of marriage. Law enforcement against perpetrators of criminal acts mentioned in Article 279 of the  Criminal  Code  is  still  experiencing  inconsistencies,  considering  that  crimes  against  the  head  of  marriage have different  interpretations from law enforcers. The purpose of this study is to look at the law  enforcement process  against  criminal  acts  as  an  impediment  to  marriage  in  Aceh  and  to  find  out  the  reasons  for  the inconsistency  of  law  enforcement  against  marriage  crimes.  The  method  in  this  study  uses  an  empirical approach,  which this approach combines legal and empirical (field) studies. Data collection techniques in this study using  interviews. The results of the study indicate that law enforcement  carried out  by law enforcement officers such as the police, prosecutors and courts still have different understandings of the elements of criminal acts in Article 279 of the Criminal Code. This difference can be seen from the understanding of Article 279 of the Criminal Code regarding barriers to marriage. The lack of consistency in the law enforcement process for violations  of  Article  279  is  because  the  law  in  Indonesia  does  not  adhere  to  a  legally  binding  system  of jurisprudence in  imposing  criminal charges  so each judge can interpret the article differently. In this regard, policymakers should provide clear conditions  regarding  violations of the origin of marriage in  Article 279 of the Criminal Code, so there is no interpretation among law enforcement officers.
Keywords : Obstacle Marriage; Inconsistency; Law enforcement

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  hukum sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) UUD 1945. Berdasarkan amanah tersebut sudah sepantasnya setiap aktivitas masyarakat Indonesia  di  atur  secara  hukum.  Dengan  hal demikian pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan  serta  menetapkan  kebijakan  menjadi
dasar  solusi  bagi  masyarakatnya.  Darmoko  dan Kutawaringin,  2013).  Adanya  sumber  rujukan dari  UUD  1945  dalam  menentukan  arah  hukum menjadikan  perwujudan  nilai  di  masyarakat. Hukum  merupakan  sarana  dalam  mengatur peradilan  dan  menertibkan  norma-norma  yang ada pada masyarakat.
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan  kepada  masyarakat  adalah  pengaturan tentang  perkawinan  dan  bentuk  apa  saja  yang menjadi  dasar  kejahatan  dalam  perkawinan. Pasal  1  Undang-undang  No.  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  memberikan definisi  tentang  perkawinan,  yaitu  “Perkawinan ialah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.
Tujuan dari perkawinan agar memperoleh kebahagiaan,  namun  ada  saja  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  perkawinan. Salah satu bentuk pelanggaran dalam perkawinan,  yaitu  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  279  ayat  (1)  KUHP  dengan maknanya,  yaitu  dapat  dipidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun penjara apabila mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya  telah  menjadi  penghalang  yang sah  untuk  melakukannnyap.  Pasal  tersebut menjadi  sumber  pemidanaan  yang  dapat dikenakan  kepada  pelaku  yang  melakukan perkawinan, padahal pelaku mengetahui perkawinan yang dilakukan telah ada penghalang sebelumnya. Penghalang bisa diartikan  sebagai  indikator  yang  menyebabkan perkawinan  kemudian  menjadi  terlarang  untuk dilakukan.  Pidana  dengan  pemberatan  yang disebutkan  dalam  Pasal  279  ayat  (2)  dapat dijatuhkan  apabila  perkawinan  yang  dilakukan disembunyikan  kepada  pihak  lain,  padahal perkawinan  yang  telah  ada  menjadi  penghalang untuk melakukan pernikahan selanjutnya. (Rochxy dan Lesmana, 2013)
Penyebutan dubble huwalijke atau bigami dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Belanda disebabkan budaya masyarakat belanda hanya  mengenal  perkawinan  secara  monogamy, sehinga menganggap perkawinan yang dilakukan  secara  poligami  atau  menikahi  lebih dari  satu  pasangan  menjadi  dasar  perbuatan pidana.  Negara  Indonesia  yang  memiliki mayoritas  umat  beragama  Islam  menganggap bahwa  lelaki  boleh  menikahi  lebih  dari  satu wanita,  merupakan  bagian  dari  syiar  agamanya. Oleh  karena  itu,  diantara  mereka  seorang  laki- laki barulah melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini, apabila ia melakukan perkawinan  yang  ke  5  (lima)  setelah  4  (empat) kali  melakukan  perkawinan  secara  sah.  Bagi  si istri,  kawin  kedua  kali  sudah  merupakan  tindak
pidana  ini  (Abidin,  1987).  Meskipun  dalam Islam  seorang  laki-laki  dapat  melakukan perkawinan lebih dari 1 (poligami), namun tidak serta  merta  dapat  melakukannya  dengan  hanya dengan keinginannya.
Pasal  9  Undang-undang  No.  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyatakan,  “Seseorang  yang  masih  terikat  tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,  kecuali  dalam  hal  yang  tersebut  dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Pada Pasal  3  Undang-undang  No.  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang menyatakan bahwa:
Pasal 3
(1) Pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang  istri.  Seorang  istri  hanya  boleh mempunyai seorang suami
(2) Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak- pihak yang bersangkutan
Pasal 4
(1) Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristeri lebih  dari  seorang,  sebagaimana  tersebut dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  ini, maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan kepada  Pengadilan  di  daerah  tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  Pasal ini  hanya  memberikan  izin  kepada  seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dengan  kata  lain,  perkawinan  lebih  dari satu tidak boleh dilakukan berdasarkan keinginan  salah  satu  pihak,  melainkan  harus mengikuti  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Seperti  misalnya  memiliki  izin  dari  pihak  yang bersangkutan,  namun  apabila  izin  tersebut  tidak diberikan  dapat  melihat  persyaratan  lainnya sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pada  kenyataannya  kejahatan  terhadap Pasal 279 KUHP masih marak terjadi. Beberapa kasus  tentang  kejahatan  asal  usul  perkawinan yang  terjadi  di  Kabupaten/Kota  yang  ada  di
Provinsi  Aceh  antara lain, yaitu: 7 (tujuh) kasus di Kota Banda Aceh, 4 (empat) kasus Kabupaten Aceh Besar, 5 (Lima) kasus di Kabupaten  Aceh Jaya,  20  (dua  puluh)  kasus  di  Kabupaten  Pidie, dan  4  (empat)  kasus  di  Kabupaten  Aceh  Barat kisaran  tahun  2017-2019.  Dari  setiap  kasus tersebut,  memiliki  kronologis  yang  sama  yaitu Terdakwa  yang  masih  terikat  dalam  status perkawinan dan melakukan perkawinan lainnya.
Penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul  perkawinan  dalam  implementasinya  kerap kali  mengalami  inkonsistensi  dalam  penerapan pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  kejahatan asal  usul  perkawinan  terkhusus  dalam  tindak pidana melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan  yang  ada  merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali  sebagaimana  yang  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  279  ayat  (1)  ke-2  KUHP dikarenakan  penafsiran  yang  berbeda  dari penegak  hukum  baik  di  tingkat  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  persidangan sehingga  mengakibatkan  adanya  2  (dua)  bentuk putusan  yakni  putusan  bebas  dan  putusan pemidanaan.
Inkonsistensi Penegakan Hukum terhadap kejahatan  Asal  Usul  Perkawinan  juga  terjadi  di Provinsi Aceh yang terdapat Akan tetapi, dengan kronologis yang sama itu, terdapat putusan yang berbeda.  Ada  terdakwa  yang  diputus  bersalah dan  terdapat  pula  putusan  lepas  dan  putusan bebas  terhadap  beberapa  kasus  tersebut.  Dalam proses  penegakan  hukum,  terdapat  beberapa  hal yang  justru  menjadi  indikator  keberhasilan proses  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang dapat  mempengaruhi  proses  penegakan  hukum itu  sendiri,  yaitu  faktor  penegak  hukum,  faktor hukum  itu  sendiri,  faktor  sarana  prasarana, faktor  masyarakat,  dan  faktor  kebudayaan (Soekanto,  2014).  Sehingga  dibutuhkan  upaya yang konkrit untuk mengatasi penyebab terjadinya inkonsistensi tersebut.
Dengan  adanya  inkonsistensi  penegakan hukum  terhadap  kejahatan  asal  usul  perkawinan tersebut,  justru  telah  menunjukan  adanya ketidakpastian  hukum  serta  dapat  mencederai rasa  keadilan  yang  hidup  ditengah  masyarakat. Seharusnya,  dengan  anatomi  perkara  yang serupa maka hasil dari proses penegakan hukum tersebut  juga  harus  sama.  Berdasarkan  uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi inkonsistensi penegakan hukum
terhadap  kejahatan  asal  usul  perkawinan  di Provinsi Aceh.
Terdapat  tulisan  yang  terkait  dengan penelitian  sebelumnya,  yaitu:  (1)  M.Yusuf  dan Reza  Okva  Marwend  dengan  judul  Jurnal Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Asal-Usul  Perkawinan  Menurut Pasal  279  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana:
Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/Pn  Pdg.  Penelitian  ini  hanya membahas  tentang  pertimbangan  hakim  dalam menjantuhakan  pidana  kepada  pelaku  tindak pidana  perkawinan  halangan.  (2)  Sri  Muharani dan  Mahfud  dengan  judul  Jurnal  penelitian Tindak  Pidana  Kejahatan  Terhadap  Asal  Usul Perkawinan  (Suatu  Penelitian  di  Wilayah Hukum  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh). Penelitian  ini  hanya  mengkaji  tentang  faktor yang menyebabkan kejahatan asal usul perkawinan  dan  melihat  proses  penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis lebih menekankan pada aspek inkonsistensi penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana perkawinan  halangan  yang  terjadi  di  Provinsi Aceh.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum Non doktrinal.  Pendekatan  ini  memadukan  antara kajian hukum dan empiris. Hukum bukan hanya di tinjau dari aspek tertulis, namun harus melihat norma  dan  realitas  yang  ada  di  masyarakat. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan wawancara yang dilakukan terhadap  aparat  penegak  hukum  yang  ada  di Provinsi Aceh. Sumber dan jenis data penelitian yang  akan  menjadi  prioritas  adalah  berdasarkan dari  data  primer  yang  berupa  data  yang diperoleh  melalui  wawancara  di  lapangan, sedangkan  untuk  data  sekunder  yang  dibagi menjadi  bahan  hukum  primer,  berupa  aturan perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder yang  berupa  buku,  doktrin,  jurnal,  serta  bahan hukum  tersier,  berupa  kamus  dan  bentuk  data lainnya.

## HASIL
Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Perkawinan Halangan di Provinsi Aceh
Kehidupan  masyarakat  sangat  terbantu dengan  adanya  penegakan  hukum  yang  dapat memberikan kepastian, keadilan dan
kemanfaatan. Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai  tindakan  yang  dilakukan  disebabkan adanya  persangkaan  kejahatan  atau  menjaga kemungkinan  terjadi  kejahatan.  Aspek  prevensi dalam  penegakan  hukum  dengan  melibatkan beberapa  pihak,  seperti  pembentuk  undang- undang,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, pamong  praja,  dan  aparatur  eksekusi  pidana serta masyarakat biasa. Proses dalam pemberian pidana memberikan peran masing-masing terhadap  badan-badan  tersebut  untuk  menjaga agar  masyarakat  tidak  melakukan  kejahatan. (Sudarto, 2010). Penegakan hukum adalah usaha nyata  dari  aparat  penegak  hukum  untuk mewujudkan  cita-cita  hukum  yang  dimaksud dalam kebijakan hukum. Pada dasarnya kebijakan  hukum  merupakan  suatu  gagasan, metode  dan  ide,  yang  muncul  dari  reaksi terhadap  pelanggaran  hukum.  Menurut  Marc Ancel,  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ) diartikan  sebagai  “ the  rational  organization  of the  control  of  crime  by  society” yang  berarti suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi  kejahatan.  (Arif,  2008)  Pada dasarnya,  kebijakan  kriminal  merupakan  bagian dari upaya penegakan hukum. Sudarto mendefinisikan  kebijakan  kriminal  sebagai berikut: (Sudarto, 1981):
a. Criminal  policy dalam  arti  sempit  dapat dimaknai  sebagai  asas  dan  metode  secara keseluruhan  dari  reaksi  masyarakat  terhadap pelanggaran  dengan  menetapkan  aspek pidana.
b. Criminal  policy dalam  arti  luas  diartikan sebagai  fungsi  dari  aparat  penegak  hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari penegak hukum itu sendiri.
c. Criminal  policy dalam  arti  paling  luas diartikan  sebagai  keseluruhan  kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang- undangan  dan  bertujuan  untuk  menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.
Dengan  demikian  terlihat  jelas  bahwa kebijakan  hukum  pidana  adalah  bagian  dari penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  dapat mengalami kendala bukan hanya dari segi aturan yang  dibuat,  melainkan  oleh  fungsi  dari  aparat penegak  hukum  dalam  menjalankan  ketentuan yang  disebutkan  dalam  perundang-undangan. Hukum  merupakan  alat  yang  dapat  digunakan untuk merekayasa masyarakat guna menjauhkan masyarakat  dari  betuk-bentuk  pelanggaran. Terjaminnya  fungsi  hukum  sebagai  aspek merekayasa  masyarakat  agar  menjadi  lebih  baik
tidak  saja  dengan  menentukan  arah  penulisan peraturan  perundang-undangan,  namun  juga harus terjamin penegakan hukum yang memiliki rasa  keadilan,  agar  bentuk  kepastian  dan keadilan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat (Fuady,  2003).  Hukum  yang  bekerja  bukan hanya bagian dari fungsi peraturan tertulis, akan tetapi  bagian  dari  aktivitas  para  birokrat pelaksanaannya (Ali, 2002)
Terkait  pelaksanaan  hukum  yang  terjadi di masyarakat bukan saja ditentukan oleh faktor kesadaran  hukum  dari  masyarakat,  melainkan juga  ditentukan  oleh  aspek  penegakan  hukum, seperti  terjadinya  beberapa  peraturan  hukum yang  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik, disebabkan ada perbedaan interpetasi pemahaman  dalam  menilai  suatu  tindak  pidana (Sanyoto,  2008).  Proses  pelaksanaan  hukum  di Indonesia  sering  kali  dilihat  dalam  sudut pandang  yang  berbeda.  Masyarakat  memiliki perspektif  sendiri  terhadap  proses  pelaksanaan penegakan  hukum  itu  sendiri.  Hukum  akan dianggap  positif  apabila  dapat  menguntungkan dan  hukum  juga  akan  dapat  dinilai  negatif  bagi orang  yang  dirugikan  atas  proses  pelaksanaan penegakan hukum itu.
Permasalahan proses penegakan hukum di Indonesia kerap kali terjadi, baik dari segi sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi  dalam  proses  penegakan  hukum, ataupun  permasalahan  yang  timbul  karena adanya intervensi kekuasaan maupun perlindungan  hukum.  Inkonsistensi  penegakan hukum  merupakan  masalah  penting  yang  harus segera ditangani. Masalah inkonsistensi penegakan  hukum  ini  merupakan  masalah  yang sangat  serius  dan  harus  segera  diselesaikan. Inkonsistensi  penegakan  hukum  ini  akan dirasakan oleh masyarakat dan akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat.  Salah  satu  bentuk  inkonsistensi penegakan  hukum  terletak  dari  perbedaan  sudut pandang aparat penegak hukum dalam menentukan  suatu  tindak  pidana  perkawinan halangan.  Secara  definisi  perkawinan  halangan dapat  dimaknai  sebagai  perkawinan  yang terhalang  dengan  adanya  perkawinan  yang  lain, sehingga  seseorang  yang  tetap  melakukan perkawinan padahal diketahui adanya penghalang  terhadap  perkawinan  tersebut  dapat dikenakan  pidana  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 279 KUHP.
Ada  sejumlah  kasus  yang  terjadi  di provinsi Aceh terhadap tindak pidana perkawinan halangan yang ditangani oleh aparat
Ahmad Buchori, Mohd. Din, Sulaiman., Inkonsistensi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana  Perkawinan Halangan Menurut Pasal 279 KUHP Di Provinsi Aceh
penegak  hukum.  Adapun  kasus  perkawinan halangan di Aceh terjadi di beberapa Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Aceh, seperti  Kota  Banda  Aceh  telah  menangani  7 (tujuh)  perkara,  Kabupaten  Aceh  Besar  telah menangani  4  (empat)  perkara,  Kabupaten  Aceh Jaya  telah  menangani  5  (Lima)  perkara, Kabupaten Pidie telah menangani 20 (dua puluh) perkara,  dan  di  Kabupaten  Aceh  Barat  telah menangani 4 (empat) Perkara. Beberapa perkara tentang  tindak  pidana  perkawinan  halangan mengalami  inskonsistensi  penegakan  hukum dalam  hal  putusan  berbeda,  ada  yang  diputus pemidanaan  dan  ada  yang  diputus  bebas/lepas. Sedangkan untuk 3 (tiga) Kabupaten yaitu Aceh Besar,  Aceh  Barat  dan  Pidie  tetap  konsisten dalam  proses  pemidanaannya.  Berdasarkan penegakan hukum yang telah dilakukan menunjukan  adanya  inkonsistensi  penerapan hukum  terhadap  perbuatan  yang  sama.  Padahal perbuatan  yang  terjadi  dalam  kasus  tersebut telah  memenuhi  perbuatan  yang  disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Menurut Faisal (2022) penyebab terjadinya inkonsistensi penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana perkawinan  disebabkan  tidak  adanya  suatu pengertian  dasar  terkait  dengan  penghalang perkawinan. Pasal 279 KUHP hanya menyebutkan  “siapa  saja  yang  melakukan pernikahan padahal mengetahui bahwa penikahan  nya  telah  ada  penghalang  yang  sah”. Rumusan  pasal  tersebut  tidak  memperjelas adanya  syarat  sahnya  perkawinan.  Mengingat Provinsi Aceh yang sangat fanatic dengan ajaran agama  Islam,  seyogyanya  menganggap  sahnya perkawinan  yaitu  terpenuhinya  rukun-rukun perkawinan  seperti,  adanya  mempelai  laki-laki, mempelai wanita, adanya saksi, adanya wali dan ijab  qabul.  Persepsi  inilah  yang  menjadikan dasarnya  perbedaan  para  hakim  dalam  menilai unsur pidana dari perkawinan halangan.
Bukan saja dari putusan pengadilan, jaksa dalam  menuntut  pidana  terhadap  kejahatan  asal usul  pernikahan  ini  mengalami  perbedaan. Menurut  Harahap  (2022),  penerapan  Pasal  279 KUHP  terhadap  kejahatan  asal  usul  perkawinan mengalami  kendala.  Perlu  diperhatikan  terjadi inkonsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan  dalam  pasal  279  KUHP,  dikarenakan adanya interpretasi yang berbeda dalam memahami pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang  perkawinan.  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa
perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) menyatakan tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pasal tersebut kontradiktif, mengingat pasal 2 ayat (1) menyatakan  perkawinan  dianggap  sah  sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sedangkan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  perkawinan menyatakan  bahwa  perkawinan  harus  dicatat. Padahal  diketahui  bahwa,  dalam  ajaran  Islam mencatat pernikahan bukanlah kewajiban, sehingga  sebagian  orang  yang  beragama  Islam melakukan  pernikahan  secara  siri  tanpa  di  catat oleh Kantor Urusan  Agama. Perbedaan persepsi inilah  yang  menentukan  bahwa  kejahatan terhadap  asal  usul  perkawinan  sangat  sulit ditentukan aspek pidananya.
Aturan  dalam  Kitab  Undang-undang hukum  pidana  tidak  terlepas  dengan  aturan lainnya.  Berkenaan  dengan  syarat  perkawinan, seperti  aturan  dalam  hukum  perdata  dan  hukum Islam  bagi  penganut  agama  Islam.  Penegasan tersebut  dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Pernikahan  yang  dilakukan  oleh lelaki  dan  wanita  dilakukan  berdasarkan  ajaran masing-masing dari agama, tetap harus memperhatikan  legalitas  secara  administrasi, sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2) undang-undang perkawinan, yaitu setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (Yusuf  dan Marwend, 2019)
Secara  politik  hukum,  Pasal  279  KUHP lahir  berdasarkan  norma  yang  dihasilkan  dari pemerintahan  colonial  belanda.  Mengingat belanda  hanya  menganut  perkawinan  secara tunggal (monogamy), sehingga melarang adanya praktik-praktik  perkawinan  ganda.  Dengan demikia  terlihat  sangat  jelas  dengan  perabadan masyarakat  Indonesia  khususnya  masyarakat Aceh  yang  memegang  teguh  ajaran  agama Islam. Praktik poligami menjadi sangat marak di Aceh,  bahkan  perkawinan  poligami  dilakukan tanpa  persetujuan  pasangan.  Beberapa  kasus yang  ditemukan  terkait  tindak  pidana  asal  usul perkawinan disebabkan oleh adanya perkawinan yang  dilakukan  seorang  suami  tanpa  di  setujui oleh istrinya. Bahkan perkawinan poligami yang dilakukan  hanya  melalui  persetujuan  seorang pemimpin  pondok  pesantren.  Menurut  Harahap (2022),  banyaknya  pelaku  kejahatan  tindak pidana  perkawinan  halangan  hanya  berdasarkan legalitas  yang  diterima  oleh  pimpinan  pondok
pesantren.  Masyarakat  Aceh  tidak  mengetahui pidana  yang  akan  diterima  akibat  pelanggaran yang  dilakukan,  sehingga  perbuatan  tersebut baru  menjadi  tindak  pidana  apabila  istri  merasa dirugikan.
Penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul  pernikahan  sangat  sulit  dilakukan  oleh lembaga  kepolisian.  Menurut  Chairul  (2022), penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asal  usul  perkawinan  sangat  sulit  diterapkan. Mengingat  Pasal  279  KUHP  merupakan  delik biasa. Berbeda dengan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, yang menyebut sebagai delik aduan. Perbedaan  terlihat  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  284  ayat  (2),  yang  menyatakan tidak  dilakukan  penuntutan  melainkan  atas pengaduan suami/istri yang tercemar, sedangkan Pasal 279 tidak menyebutkan syarat pengaduan.
Selama  ini  perkawinan  poligami  di  Aceh di  anggap  hal  biasa  menurut  masyarakat  Aceh. Bahkan  sebagian  masyarakat  mengakui  hukum poligami  sebagai  amalan  sunnah  dalam  syariat Islam,  sehingga  meskipun  tindak  pidana  asal usul  pernikahan  yang  di  atur  dalam  Pasal  279 KUHP sebagai delik biasa, sangat sulit di tindak oleh  pihak  kepolisian.  Dengan  demikian  sangat jelas  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana asal  usul  pernikahan  mengalami  inkonsistensi, disebabkan  tidak  adanya  persyaratan  khusus mengenai  apa  saja  yang  menjadi  penghalang dari  perkawinan,  atau  apakah  pernikahan  yang dilakukan  tanpa  di  ketahui  oleh  pemerintah melalui  perangkat  kantor  urusan  agama  (KUA) menjadi dasar dari penyembunyian pernikahan.
Inkosistensi  penegakan  hukum  ini  akan menimbulkan  persepsi  masyarakat  pada  pola kehidupan  sosial  yang  tidak  lagi  mau  percaya terhadap  hukum  sebagai  sarana  penyelesaian konflik,  sehingga  mendorong  masyarakat  untuk menyelesaikan  persoalan  diluar  jalur  yang  telah ditetapkan.  Tentu  saja  cara  ini  justru  akan membawa  akibat  buruk  bagi  masyarakat  itu sendiri.  Inkonsistensi  penegakan  hukum  kerap terjadi  pada  saat  penyelesaian  perkara  tindak pidana di Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat  pada  saat  proses  penegakan  hukum terhadap  kejahatan  asal  usul  perkawinan. Dengan  proses  penegakan  hukum  yang  sama, seharusnya juga memiliki hasil yang sama. Akan tetapi,  dengan  peristiwa  hukum  yang  sama  dan fakta  hukum  yang  identik  sama,  ternyata  di Provinsi  Aceh  terdapat  pula  hasil  dari  proses penegakan hukum tersebut yang berbeda.
Berdasarkan  data-data  yang  diperoleh Inkonsistensi  ini  muncul  dikarenakan  persepsi
para  penegak  hukum  baik  penyidik,  penuntut umum  maupun  majelis  hakim  terkait  unsur “melakukan  perkawinan,  padahal  diketahui pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan perkawinan  lagi  disebabkan  adanya  penghalang dari  perkawinan  sebelumnya.  Pada  tingkatan Kepolisian  dan  Kejaksaan  perbedaan  persepsi tersebut  bisa  diakomodir  dan  dikonsolidasikan pada tahap Prapenuntutan, sedangkan pada tahap proses  persidangan  Hakim  mempunyai  persepsi masing-masing  sebagaimana  kewenangannya. Hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Penyidik, Penuntut  Umum  dan  Majelis  Hakim  tingkat Kasasi  menganggap  bahwa  “perkawinan  sirih” tersebut merupakan  suatu perbuatan perkawinan yang  dimaksud  oleh  Pasal  279  ayat  (1)  ke-2 KUHP, sedangkan majelis hakim pada pengadilan  negeri  calang  yang  memeriksa  dan mengadili perkara ini menganggap bahwa unsur “mengadakan  perkawinan”  tersebut  haruslah perkawinan  yang  dicatat  secara  sah  oleh  hukum positif Indonesia.
Perbedaan  persepsi  ini  merupakan  faktor utama yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi  dalam  penegakan  hukum  terhadap kejahatan asal usul perkawinan, terkhusus dalam tindak  pidana  melakukan  perkawinan,  sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan  -  perkawinan  yang  ada  merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali  sebagaimana  yang  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  279  ayat  (1)  ke-2  KUHP. Hal tersebut dapat terlihat bahwa Majelis hakim Pengadilan
Negeri Calang berusaha mendefinisikan
unsur “mengadakwan perkawinan  yang  menjadi  penghalang  bagi perkawinan  lain”  dengan  metode  interpretasi sistematis  dan  menginterpretasikannya  secara gramatikal. Hakim mengartikan bahasa “mengadakan  perkawinan”  tersebut  secara gramatikal dan kembali
menginterprestasikannya secara sistematis dengan  menghubungkan  dan  mengkaitkannya dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam.
Adapun  Hakim  diberikan  kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penemuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan  hukum  konkret,  dikarenakan aturan  hukum  yang  mengaturnya  tidak  lengkap, tidak  jelas  bahkan  tidak  ada  sama  sekali,  atau juga  karena  perubahan  masyarakat  yang  sangat pesat,  haruslah  mencari  dan  menemukan
hukumnya.  Dikaitkan  dengan  penjelasan  pada Pasal  279  ayat  (1)  ke-2  KUHP  yang  dianggap cukup  jelas  oleh  Undang-Undang  sehingga interpretasi  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Calang  dalam  menangani  perkara  sebagaimana Pasal  279  ayat  (1)  ke-2  KUHP  tidak  selaras dengan teori penemuan hukum. (Harahap, 2022)
Terjadinya inskonsistensi penegakan hukum  ini  mengakibatkan  ada  pihak  yang menjadi  korban  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dirugikan  yang  dalam  hal  ini  perlu mendapatkan  perlindungan  hukum  khususnya korban yang merupakan pasangan dari perkawinan  pertama  maupun    anak-anak  yang lahir  dari  perkawinan  tersebut  sebagai  suatu kebijakan  hukum  yang  tidak  lain  bertujuan untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  yang berkeadilan  dan  kebijakan  hukum  itu  menjadi suatu  wadah  untuk  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  masyarakat.  Adapun  rumusan Pasal  279  ayat  (1)  ke-2  KUHP  dalam penjelasannya menerangkan cukup jelas sehingga  unsur-unsur  dari  pasal  tersebut  tidak perlu dipertentangkan lagi. Adanya inkonsistensi penegakan  hukum  ini  tidak  sejalan  dengan kebijakan kriminal, jika dikaitkan dengan tujuan dari  kebijakan  kriminal,  perumusan  peraturan perundang-undangan  pidana  haruslah  memuat cara  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap masyarakat, serta menjamin terciptanya efektifitas dan efisiensi dari peraturan perundang-undangan  pidana  tersebut,  demi tercapainya keadilan, kepastian serta kemanfaatan  hukum  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Sehingga  sudah  dianggap  perlu diadakannya  suatu  pelatihan  khusus  terhadap penerapan metode penemuan hukum, penafsiran hukum  secara  terpadu  antara  hakim,  jaksa  dan juga  kepolisian,  guna  mempersamakan  presepsi terhadap  unsur  pasal  kejahatan  asal  usul perkawinan,  terkhusus  Pasal  279  ayat  (1)  Ke-2 KUHP.

## SIMPULAN
Penegakan hukum merupakan bagian dari menjaga  dan  melindungi  masyarakat  dari kejahatan  dengan  menggunakan kebijakan hukum  pidana.  Pemberian  sanksi  pidana  yang disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHP  terhadap  tindak  pidana  asal  usul pernikahan bisa mempengaruhi aspek psikis dari pelaku  kejahatan  agar  tidak  melakukannya. Penegakan  hukum  tidak  terlepas  dari  penan aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  subjek  dalam  menanggulangi
kejahatan.  Perkawinan  halangan  yang  di  larang dalam  Pasal  279  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP masih  mengalami  perbedaan  padangan  dari aparat  penegak  hukum.  Penjatuhan  hukuman yang  berbeda  menandakan  adanya  insterpretasi yang  berbeda,  ada  yang  menganggap  sebagai tindak  pidana  ada  juga  yang  menganggap sebagai  perbuatan  yang  diterima  oleh  agama. Terjadinya  inkonsistensi  penegakan  hukum disebabkan  adanya  perbedaan  interprestasi  dari aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan  Maupun  Hakim  terhadap  unsur “mengadakan  perkawinan”  yang  dimuat  dalam unsur Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHP. Perbedaan pandangan  dari  aparat  penegak  hukum  tidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang perkawinan yang menentukan  syarat perkawinan.  Pasal 2 ayat  (1) menentukan  sahnya  perkawinan  berdasarkan ajaran agama masing-masing, sedangkan Pasal 2 ayat  (2)  memberikan  syarat  perkawinan  harus dicatatkan.  Perbedaan  bukan  hanya  terletak  dari penafsiran Undang-undang, namun juga perbedaan  unsur  tindak  pidana  perkawinan halangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  279 KUHP  dikarenakan  Indonesia  tidak  menganut sistem  yurisprudensi,  sehingga  putusan  hukum yang terdahulu tidak mengikat, dengan demikian setiap  hakim  dapat  menafsirkan  secara  berbeda- beda pasal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  2002 ,  Keterpurukan  Hukum  Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia Andi  Zainal  Abidin,  1987, Azas-Azas  Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Indonesia Barda  Nawawi  Arif,  2008, Bunga  rampai
Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Jakarta: Kencana Prenada Media Group Darmoko  Yuti  Witanto  dan  Arya  Putra  Negara
Kutawaringin,  2013, Diskresi  Hakim Sebuah  Instrumen  Menegakkan  Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung, Alfabeta Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis:Paradigma
Ketidakberdayaan Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti M.Yusuf  dan  Reza  Okva  Marwend,  2019, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Asal-Usul  Perkawinan Menurut  Pasal  279  Ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana:  Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/Pn Pdg, Jurnal Sains Sosio Humaniora, 3(2)
Rochxy  dan  Bayu  Lesmana,  2013,  Pemidanaan Terhadap  Pelaku  Perkawinan  Di  Bawah Tangan  Tanpa  Izin  Istri  Pertama, Jurnal Komisi Yudisial , 6(3) Soerjono  Soekanto,  2014, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum,
Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
Sudarto,  1981, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Alumni: Jakarta Sudarto,  2010, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , Bandung: PT. Alumni Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia,
Jurnal Dinamika Hukum , 8(3) .