## Sosialisasi Pemahaman Hukum Tentang Pentingnya Perlindungan Hki Atas Hasil Karya Guru Dan Siswa Di Smk Muhamadiyah Singkut
Firya Oktaviarni, Dwi Suryahartati, Windarto, Isran Idris, Arsyad Fakultas Hukum, Universitas Jambi Email : firyaoktaviarni@unja.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  hukum tentang  pentingnya  HaKI  terhadap  karya  yang  ada  pada  guru  dan  siswa  di  SMK Muhamadiyah  Singkut.  Adapun  capaian  yang  ingin  peroleh  dalam  kegiatan  ini  adalah:  1) meningkatan  pemahaman  mitra  tentang  hukum;  2)  meningkatnya  pemahaman  mitra  tentang HaKI  atas  hasil  karya  guru  dan  siswa  3)  meningkatnya  kemampuan  mitra  dalam  memilih produk karya yang akan di daftarkan. Pengabdian dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan  pada  karya  guru  dan  siswa,  baik  pada  konsep  karya,  evaluasi  kekaryaan  dan pemberkasan  permohonan  HKI.  Tahapan  yang  dilakukan:  1)  Persiapan;  2)  Pelaksanaan Program atau Kegiatan; 3) Evaluasi. Hasil Pengabdian ini meliputi: 1) kesadaran pentingnya perlindungan Hak Cipta pada karya yang dihasilkan, 2) teridentifikasi karya yang dimiliki 3) kemauan  untuk  pengajuan  perlindungan  hukum  pada  karya-karya  yang  dihasilkan  dan sertifikat  Hak  Cipta  dari  Dirjen  Kekayaan  Intelektual  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Kata Kunci : Pemahaman Hukum, Perlindungan HaKI

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kekayaan  Intelektual  (KI)  merupakan  suatu  kekayaan  yang  timbul  dari  karya  dan  ide seseorang  yang  diwujudkan  dalam  suatu  penemuan  baik  itu  karya  seni  maupun  karya tertentu.  Karya-karya  tersebut  ada  karena  dihasilkan  dari  kemampuan  manusia  dalam menghasilkan  ide  melalui  ekspresi  yang  meliputi  waktu,  tenaga,  pikiran  dan  perasaan. Ekspresi yang dilahirkan tersebut akan menjadi suatu produk hukum yang akan menjadi suatu karya  yang  bermanfaat  dan  akan  menajadi  HaKI.  Intellectual  Property  Right  (IPR)  adalah suatu  pemahaman  tentang  HaKI  berkaitan  dengan  intelektual  seseorang,  yang  memiliki hubungan  dengan  hak  asasi  manusia  (human  right)  dan  HaKI  merupakan  bagian  dari  suatu cara  untuk  melindungi  intelektual  melalui  hukum  dan  pada  intinya  penerapan  HaKI merupakan  hak  untuk  mendapatkan  suatu  nilai  secara  ekonomi  dari  hasil  kreatifitas intelektual.
Objek yang mengatur dan di atur dalam HaKI yaitu berupa suatu karya yang ada pada kemampuan  intelektual  manusia.  Perlindungan  atas  HaKI  mempunyai  peran  yang  sangat penting dari sisi perdagangan dunia internasional. Di dalam perkembangan era globalisasi ini dapat ditandai dengan berbagai tujuan dan peranan yang sangat penting di antaranya didalam dunia  usaha  antara  lain  dalam  produk  produk  unggulan  yang  dihasilkan.  Hasil  karya Kekayaan intelektual diperoleh dari ide pemikiran seseorang yang mempunyai suatu nilai dan bermanfaat  secara  ekonomis  dari  berbagi  sisi  kehidupan,  sehingga  dapat  dianggap  sebagai
suatu  aset  yang  bernilai  komersial.  HaKI  ini  merupakan  cara  yang  diharapkan  dapat melindungi karya yang dihasilkan melalui instrumen hukum yang terdapat dalam perundang undangan yang terkait dengan UU HaKI.
Adapun tujuan umum dalam melindungi Haki diantaranya yaitu:
a. Memberi  kejelasan  hukum  terhadap  KI  untuk  inventor,  dan  menerima  suatu  akibat dari pemanfaatan HaKI untuk jangka waktu tertentu.
b. Memberikan suatu penghargaan terhadap keberhasilan ciptaannya di bidang HaKI
c. Mengkedepankan  HaKi  yang  dipunyai  oleh  invensi  dalam  bentuk  dokumen  yang ada.
d. Merangsang HaKI pencipta untuk beralih keteknologi informasi melalui paten;
e. Negara menjamin perlindungan hukum terhadap karya sehingga karya tersebut dapat terlepas dari kesamaan peniruan.
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  anggota  yang  berperan  dalam  TRIPs  dimana dengan  menjadi  anggota  tersebut  indonesia  juga  berhasil  membuat  landasan  hukum  Haki sendiri  bagi  perlindungan  HaKI.  Pada  tahun  1997  indonesia  mempunyai  3  (tiga)  UU  yang terkait di bidang HaKI, diantaranya:
1. Perubahan UU Hak cipta
2. Perubahan UU Paten;
3. Perubahan UU yang dikeluarkan pada akhir Tahun 2000, yaitu :
a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
b. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Produk;
c. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Pada  tahun  2001  Indonesia  membentuk  dan  mengesahkan  beberapa  UU  yang  terkait dengan  HaKI  dan  kemudian  pada  tahun  2002  UU  Hak  Cipta  berganti  dan  berlaku  secara efektif  setelah  di  undangkan  satu  tahun  kemudian.  Penyelarasan  dalam  segala  betuk  PP  di bidang HaKI dengan persetujuan dari TRIPs. Dalam ketentuan Ps. 3 ayat 2 UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM, menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
Pada dasarnya setiap mahluk manusia yang diciptaan oleh Tuhan mempunyai beberapa kewajiban untuk menjaga isi alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan bertanggungjawab untuk  kesejahteraan  seluruh  umat  manusia,  maka  oleh  itu  manusia  dianugerahi  hak  asasi untuk  menjamin  keberadaan  harkat  dan  martabat  serta  kemuliaan  dirinya  demi  terciptanya keharmonisan dalam menjaga lingkungan.
Hak  kepribadian  atas  guru  danatau  pendidik  merupakan  hak  dasar  yang  ada  pada manusia  secara  kodrati,  mempunyai  sifat  yang  universal  serta  kekal.  Perlindungan  terhadap hak  guru  danatau  pendidik  perlu  dilakukan  karena  secara  hukum  perlindungan  tersebut merupakan  landasan  terciptanya  suatu  perlindungan  yang  tidak  dimiliki  oleh  seseorang. Tanggungjawab  moral  indonesia  sebagai  negara  PBB,  salah  satunya  memberikan perlindungan hukum, yang dituangkan dalama deklarasi tinggi universal tentang HAM yang telah  ditetapkan  oleh  PBB  diberbagai  instrumen  internasional  lainnya.  HAM  mempunyai kewajiban  dasar  terhadap  manusia  antara  lain:  (1).  Mematuhi  perundang-undangan  yang berlaku, (2). Kewajiban membela negara (3). Saling menghormati diberbagai sisi kehidupan baik  sisi  berbangsa  maupun  bernegara.  Dan  sebagai  bentuk  terwujudnya  reformasi  yang sejalan, maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945.
Pengakuan  atas  HaKI  di  negara  Indonesia  telah  diatur  dalam  perundang-undangan, diantaranya  UU  yang  berkaitan  dengan  UU  HaKI.  Sedangkan  perlindungan  hukum  bagi pendidik  dan  kependidikan  tertuang  dalam  PP  KEMENDIKBUD  No.  10  Tahun  2017,
diantaranya  meliputi  hak  yang  terkait  dalam  UU  hak  cipta.  Peningkatan  kesadaran  terhadap perlindungan  karya  hasil  masyarakat  masih  sangat  minim,  apalagi  dilingkungan  pendidikan SMK Muhamadiyah Singkut. Karya yang telah dihasilkan dilingkungan SMK Muhamadiyah biasanya  hanya  dijadikan  hiasan  dan  dokumentasi  saja,  sedangkan  perlindungan  hukum terhadap  karya  tersebut  masih  kurang  dipahami,  sehingga  hasil  karya  yang  dihasilkan  tidak mempunyai nilai ekonomis.
Berdasarkan kebutuhan akan suatu produk kreatif di masyarakat dan dipangsa pasar ini, memerlukan kreatifitas khusus yang dibangun dari lembaga pendidikan, hal ini sesuai dengan kebijakan  pemerintah  untuk  membudayakan  media  kreatif  dalam  menyongsong  era mendatang. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual perlu diketahui oleh para Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena sebagai generasi muda penerus bangsa  yang  memiliki  daya  tangkap  dan  pemikiran  yang  masih  kuat,  sehingga  perlu dikenalkan  kekayaan  intelektual  sedini  mungkin  untuk  membuka  wawasan  dan  memancing olah  pikirnya  untuk  menghasilkan  karya  inteIektuaI.  Di  era  globaIisas  saat  ini,  persaingan hidup  manusia  semakin  hari  semakin  ketat  dipenuhi  dengan  kompetisi.  OIeh  sebab  itulah, bagi  yang  dapat  dan  mampu  bertahan  maka  merekalah  yang  mempunyai  bakat  dan  jiwa kreatif  berpeluang  dan  menpunyai  kesempatan  berkarya  lebih  baik.  Dengan  adanya keterampilan  yang  dimiliki  maka  segala  bakat  potensi  yang  ada  di  dalam  dirinya  dapat bermanfaat  bagi  dirinya  maupun  bagi  orang  lain.  Berdasarkan  apa  yang  sudah  diuraikan tersebut diatas, maka penulis memilih topik bahasannya meliputi pemahaman hukum tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil karya  yang ada pada  Guru dan Siswa di SMK Muhamadiyah Singkut.

## Permasalahan Mitra
Dari analisis yang telah diamati maka permasalahan yang ditemukan oleh penulis bagi mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Bagaimana  memberikan  pemahaman  HaKI  tentang  pentingnya  hukum  terhadap perlindungan karya kreatif guru dan siswa di SMK Muhamadiyah Singkut.
b. Bagaimana memberikan pemahaman HaKI terhadap guru dan siswa agar
c.

## TINJAUAN LITERATUR
Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang  digambarkan  sebagai  ha  katas  kekayaan  yang  timbul  karena  kemampuan  intelektual manusia.  Secara  prinsipnya,  IPR  merupakan  perlindungan  hukum  atas  HKI  yang  kemudian dikembangkan  menjadi  suatu  lembaga  hukum  yang  disebut Intellectual  Property  Right 1 . Konsepsi  tentang  HKI  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  karya  intelektual  yang  telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat  dinikmati.  Berdasarkan  konsep  tersebut  maka  mendorong  kebutuhan  adanya penghargaan  atas  hasil  karya  yang  telah  dihasilkan  berupa  perlindungan  hukum  bagi  HKI. Tujuan  pemberian  perlindungan  hukum  ini  untuk  mendorong  dan  menumbuhkembangkan semangat berkarya  dan mencipta 2 .
1 Andriana Krisnawati, Hak Pemula ( Breeder’s Rights ) Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional  Indonesia,  Tesis,  Program  Pascasarjana  Universitas  Padjajaran,  Bandung, 2002, hlm 24.
2 Afrillyanna Purba, Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional , PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm 19.
Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul  atau  lahir  karena  kemampuan  intelektual  manusia 3 .  Sementara  pendapat  lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan  pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus  bagi  mereka,  baik  yang  bersifat  social  maupun  ekonomis 4 .  Berdasarkan  kedua pendapat  tersebut  disimpulkan  bahwa  HKI  adalah  Hak  yang  berasal  dari  hasil  kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.
Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
a) Hak Cipta ( copyright );
b) Hak kekayaan industri ( industrial property rights ), yang mencakup:
1) Paten (patent );
2) Desain industri ( industrial design );
3) Merek ( trademark );
4) Penanggulangan praktek persaingan curang ( repression of unfair competition );
5) Desain tata letak sirkuit terpadu ( layout design of integrated circuit );
6) Rahasia dagang ( trade secret ).
Peraturan  perundangan  HAKI  di  Indonesia  dimulai  sejak  masa  penjajahan  Belanda dengan  diundangkannya:  Octrooi  Wet  No.  136;  Staatsblad  1911  No.  313; Industrieel Eigendom  Kolonien 1912;  dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912  No.  600.  Setelah Indonesia merdeka,  Menteri  Kehakiman  RI  mengeluarkan  pengumuman  No.  JS  5/41  tanggal  12 Agustus  1953  dan  No.  JG  1/2/17  tanggal  29  Agustus  1953  tentang  Pendaftaran  Sementara Paten. Pengaturan HKI di Indonesia saat ini adalah dengan Undang Undang sebagai berikut:
a) Hak Cipta, diatur dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
b) Paten, diatur dengan Undang Undang UU nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
c) Merek, diatur dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek
d) Perlindungan  Varietas  Tanaman  (PVT),  diatur  dengan  Undang  Undang  nomor  29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
e) Rahasia  Dagang,  diatur  dengan  Undang  Undang  nomor  30  tahun  2000  tentang Rahasia Dagang
f) Desain Industri, diatur dengan Undang Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
g) Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,diatur  dengan  Undang  Undang  nomor  32  tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Beberapa sifat yang dimilki dalam konsep HKI, di antaranya seperti:
1) Pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang  dan atau  kelompok,  maka  akan  menjadi  milik  umum,  tetapi  ada  pula  yang  setelah  habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek.
2) HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak; Maksudnya bahwa hak hasil temuan atau  ciptaannyang  dihasilkan  oleh  seseorang  maupun  kelompok  tersebut,  dapat dipertahankan  apabila  ada  pihak  lain  yang  melakukan  peniruan  maupun  penjiplakan terhadap  hasil  karyanya.  Pemilik  hak  dapat  menuntut  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  siapapun  dan  pemilik  atau  pemegang  HKI  yang  syah  tersebut mempunyai  hak  monopoli,  yaitu  pemilik  atau  pemegang  hak  dapat  mempergunakan
3 Bambang  Kesowo,  Pengantar  Umum  Mengenai  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  di  Indonesia,  Makalah pada  Pelatihan  Teknis  Yustusial  Peningkatan  Pengetahuan  Hukum  Bagi  Wakil  Ketua/Hakim  Tinggi  se  Indonesia  yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semaranf 20-24 Juni 1995, hlm 206.
4 Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm 45.
haknya  untuk  melarang  siapapun  yang  akan  memproduksi  tanpa  memperoleh persetujuan dari pemiliknya
Prinsip-prinsip dalam HKI adalah sebagai berikut:
1. Prinsip ekonomi ( the economic argument )
Prinsip  ekonomi,  yakni  hak  intelektual  berasal  dari  kegiatan  kreatif  suatu  kemauan daya  pikir  manusia  yang  diekspresikan  dalam  berbagai  bentuk  yang  akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip keadilan ( the principle of natural justice )
Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.
3. Prinsip kebudayaan (the cultural argument )
Prinsip  kebudayaan,  yakni  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  sastra,  dan  seni  untuk meningkatkan kehidupan manusia
4. Prinsip sosial ( the social argument )
Prinsip  sosial  (  mengatur  kepentingan  manusia  sebagai  warga  Negara),  artinya  hak yang  diakui  oleh  hukum  dan  telah  diberikan  kepada  individu  merupakan  satu kesatuan  sehingga  perlindungan  diberikan  bedasarkan  keseimbangan  kepentingan individu dan masyarakat.

## Jangka Waktu Perlindungan HAKI
Jangka  waktu  perlindungan  berbeda-beda  untuk  masing-masing  Hak,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Hak Cipta, jangka waktu perlindungannya adalah berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal;
2. Hak  Paten,  untuk  Paten  biasa  diberikan  untuk  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  tahun terhitung  sejak  Tanggal  Penerimaan,  sedangkan  Paten  sederhana  diberikan  untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan
3. Hak  Merek,  Merek  terdaftar  mendapat  pelindungan  hukum  untuk  jangka  waktu  10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
4. Hak  Desain  Industri,  Perlindungan  terhadap  Hak  Desain  Industri  diberikan  untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
5. Hak  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Jangka  waktu  perlindungan  yang  diberikan terhadap desain yang telah didaftarkan adalah 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan.
6. Rahasia  Dagang,  Jangka  waktu  perlindungan  Rahasia  Dagang  adalah  selama informasi  yang  mengandung  nilai  ekonomi  itu  dapat  dijaga  kerahasiaannya  oleh pemiliknya
7. Perlindungan  Varietas  Tanaman,  adalah  20  tahun  untuk  tanaman  semusim,  dan  25 tahun  untuk  tanaman  tahunan  (sejak  tanggal  pemberian  perlindungan  varietas tanaman).

## Peralihan HAKI
HKI  dikategorikan  sebagai  benda  bergerak  tidak  berwujud (intangible  objects )  dan  dapat diperalihkan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. wakaf;
e. perjanjian tertulis; atau
f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  Hak  Cipta,  pengalihan  Hak  Cipta  atas  seluruh  Ciptaan  kepada  pihak  lain  tidak mengurangi  hak  Pencipta  atau  ahli  warisnya  untuk  menggugat  setiap  Orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  dan  tanpa  persetujuan  Pencipta  yang  melanggar  hak  moral  Pencipta. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak  dan  tanpa  persetujuan  Pelaku  Pertunjukan  yang  melanggar  hak  moral  Pelaku Pertunjukan.

## METODE
Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan PPM ini yaitu dengan pendekatan sosial dan partisipasif dimana dengan Pendekatan ini di lakukan agar mitra menyadari dan tumbuh kesadaran bahwa masalah yang dirumuskan adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  pada  mitra,  maka  dalam  mengatasinya  tim  PPM menyusun rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Persiapan,  adapun  langkah-langkah  yang  persiapan  yang  dilakukan  antara  lain sebagai berikut:
a. Tim  menggali  informasi  permasalahan  yang  ada  pada  mitra  dengan  menjalin komunikasi  untuk  menyatukan  ide,  sehingga  dapat  merumuskan  masalah  pada mitra. Pedekatan ini dilakukan oleh tim kepada mitra untuk mendapatkan ide dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
b. Tim pelaksana mempersiapkan  bahan administrasi terkait dengan perjanjian dan surat tugas melalui LPPM
2. Pelaksanaan.  Kegiatan  pelaksanaan  melakukan  kegiatan  sesuai  dengan  solusi  yang direncanakan, adapun langkah langkah yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Melakukan  kegiatan  untuk  meningkatkan  pemahaman  Mitra  Melalui  Sosialisasi Pemahaman  Hukum  Tentang  Pentingnya  Perlindungan  HKI  Atas  Hasil  Karya Guru dan Siswa di SMK Muhammadiyah Singkut
b. Memberikan  pelatihan  dan  pendampingan  dengan  memberikan  gagasan meningkatkan  pemanfaatan  teknologi  yang  baik  dan  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku.
3. Evaluasi
a. Evaluasi  terhadap  kemampuan  mitra  dalam  mempromosikan  hak  kekayaan intelektual.
b. Evaluasi  terhadap  kemampuan  mitra  dalam  menjelaskan  HKI  dalam  melindungi hasil karya Guru dan Siswa terhadap pihak-pihak tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  diskusi  antara  tim  pelaksana  PPM  dengan  SMK  Muhammadiyah  Singkut dilaksanakan  pada  tanggal  12  Agustus  2021,  pada  kegiatan  ini  dilakukan  pembahasan mengenai  permasalahan  yang  dimiliki  oleh  mitra  serta  keinginan  mitra  dalam  pemanfaatan karya cipta dan perlindungannya.  Kegiatan Pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan  Pertama,  Kegiatan  dilakukan  dengan  berdiskusi  dengan  pihak  sekolah  mengenai pentingnya  memahami  pentingnya  perlindungan  terhadap  HKI  sehingga  dapat  mengetahui apa dampak yang timbul dari penyalahgunaan karya orang lain.
Gambar 1. Tim PPM bersama Kepala SMK Muhammadiyah Singkut
Gambar 2. Tim PPM di Lokasi
Tahapan  Kedua,  Pada  kegiatan  di  tahapan  ini,  Tim  dan  mahasiswa  melakukan penyuluhan  hukum.  Sebelum  kegiatan  penyuluhan  dilakukan  para  siswa  diberikan  pre  test untuk  mengukur  kemampuannya  dalam  mengenal  HKI.  Setelah  siswa  mengumpilkan
jawabannya,  maka  kegiatan  dilanjutkan  dengan  memberikan  penyuluhan  hukum  tentang pengenalan apa itu HKI, apa saja yang termasuk dalam HKI, pemanfaatan serta perlindungan HKI.  Kegiatan  pengabdian  diakhiri  dengan  memberikan  post  test  kepada  siswa  di  SMK Muhammadiyah Singkut.
Gambar 3 dan 4. Tim Pengabdian saat melakukan kegiatan PPM
Tahapan Ketiga tahapan ini adalah tahap mempersentasekan hasil pre test dan post test saat kegiatan PPM. Hasil dari perhitungan menentukan apakah pemahaman siswa dan guru terjadi perubahan satelah dilakukan kegiatan PPM.

## KESIMPULAN
Kegiatan PPM dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa dan guru tentang pemahaman terhadap  hak  kekayaan  intelektual,  sebagaimana  yang  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, maka sosialisasi undang-undang ini perlu terus dilaksanakan,sebab  berbagai  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  seyogyanya dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, konflik atau sengketa yang berkaitan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual dapat dihindari.

## Ucapan Terimakasih
Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  mendapat  bantuan  dana  Fakultas  Hukum Universitas Jambi skema Pengabdian Kepada Masyarakat Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala SMK Muhammadiyah Singkut, Guru-Guru dan Siswa Kelas 12 dari 3 jurusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrillyanna  Purba, Perlindungan  Hukum  Seni  Batik  Tradisional ,  PT.  Alumni,  Bandung, 2009.
Andriana  Krisnawati,  Hak  Pemula  ( Breeder’s  Rights )  Sebagai  Alternatif  Perlindungan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2002.
Bambang  Kesowo,  Pengantar  Umum  Mengenai  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  di Indonesia, Makalah pada Pelatihan Teknis Yustusial Peningkatan Pengetahuan Hukum Bagi  Wakil  Ketua/Hakim  Tinggi  se  Indonesia  yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah Agung RI, Semaranf 20-24 Juni 1995.
Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.