## KONTESTASI NORMA HAK GUGAT PASIEN DENGAN NORMA ADEKUAT DALAM PASAL 32 HURUF Q UU RUMAH SAKIT
Oleh Edy Sismarwoto
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum atas Hak Pasien apabila terjadi sengketa perdata, karena adanya kelalaian dokter Rumah Sakit yang merugikan pasien. Dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ditemukan  norma  yang  disharmonis  di dalam  satu  ketentuan  UU  Rumah  Sakit,  yaitu  terdapat  kontestasi  antara  norma  hak gugat  pasien  dengan  norma  adekuat,  sehingga  norma  hak  gugat  pasien  tidakdapat dilaksanakan.
Analisis interpretatif terhadap logika aturan hokum digunakan untuk memahami persoalan  tersebut  dan  menemukan  solusinya.  Adanya  norma  adekuat  menghalangi gugatan perdata sehingga harus direformulasi dengan norma adekuat lain yang harmonis dengan hak gugat perdata.
Kata kunci : perlindungan hukum; hak gugat perdata; adekuat

## ABSTRACT
The focus of this study is the legal protection of the Patient Right in the event  of civil  disputes,  due  to  the  negligence  of  hospital  doctors  who  harmed  the  patient.  With normative juridical research methods found norms that disharmonis in one provision of Hospital  Law,  namely  there  is  contestation  between  norms  of  patient  rights  with adequate norms, so that the norms of patient rights can not be implemented.
An interpretative analysis of the logic of the rule of law is used to understand the problem  and  find  a  solution.  The  existence  of  adequate  norms  prevents  civil  lawsuits from being reformulated with other harmonious norms with civil rights.
Keywords : legal protection; civil liability; adequate

## A. Pendahuluan
Di  Indonesia,  kontruksi  hukum layanan kesehatan Rumah Sakit bersumber  pada  nilai  Kemanusiaan Yang  Adil  dan  Beradab,  serta  nilai Keadilan    Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia,  yang  diwujudkan  dalam Pasal  28  H  Ayat  (1)  dan  Pasal  34  (1) UUD  NKRI  1945.  Rumah  Sakit
mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara  paripurna.  Hubungan  Rumah Sakit dengan pasien, mengandung aspek perdata  yang  dapat  digugat  apabila terjadi  wanprestasi.  Undang  –  undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberikan kepastian hukum mengenai hak gugat pasien pada pasal 32 huruf q.
Akan  tetapi    kepastian  hukum  tersebut menjadi perdebatan karena di dalamnya terdapat konflik kontestasi norma.
Kontestasi  norma  terjadi  manakala di  dalam  satu  formulasi  aturan  hukum terdapat  dua  norma  yang  dihadapkan satu  sama  lain,  sehingga  norma  yang satu  secara  logis  bersaing  atau  tidak mendukung  dan  menghapus  kekuatan norma  lainnya.  Hal  itu  berhubungan dengan  karakteristik  kepastian  hukum secara  normatif,  yaitu  peraturan  itu seharusnya  memuat  norma  –  norma yang  mengatur  secara  jelas  dan  logis. Aturan  yang  jelas,  tidak  menimbulkan keragu – raguan (multitafsir), sedangkan aturan yang logis membentuk  suatu  sistem  norma  antara norma  yang  satu  dengan  norma  yang lain  secara  logis,  sehingga  tidak berbenturan  atau  menimbulkan  konflik norma.
Sistem  norma  yang  dibentuk  oleh formulasi suatu aturan dalam perundang –  undangan,  biasanya  dibangun  dari beberapa norma yang terdiri dari norma pokok / inti dan norma adekuat. Norma pokok  mengatur  mengenai  hak  / kewajiban  yang  akan  ditetapkan  dalam pasal tersebut, sedangkan norma adekuat  adalah  mengatur  mengenai syarat terlaksananya hak tersebut,
sebagai  contoh  dalam  pasal  32  huruf  q Undang  –  undang  No.  44  tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit,  norma  pokoknya adalah  penetapan hak  gugat  perdata pasien terhadap Rumah Sakit, sedangkan  norma  adekuatnya  adalah
: apabila Rumah Sakit diduga memberikan  pelayanan  yang  tidak sesuai  dengan  standar. Keduanya berdampingan  dalam  suatu  formulasi aturan  hukum,  sehingga  harus  dibaca secara  bersama-  sama  sebagai  suatu kesatuan yang tidak dipisahkan. Contoh yang  lain  adalah  dalam  UU  no  1  tahun 1974  mengenai  perkawinan,  terdapat penetapan  bahwa perkawinan  adalah “sah”, apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing – masing. Norma pokoknya adalah sahnya  suatu  perkawinan,  sedangkan norma  adekuatnya  adalah  syaratnya, yaitu  apabila  dilaksanakan  menurut agama  dan  kepercayaannya  masing  – masing.  Norma  adekuat  menjadi  syarat dari  terselenggaranya  norma  pokok  / inti.
Norma  pokok  biasanya  berisi  suatu ―kepastian  hukum‖  yang  ditetapkan undang  –  undang,  sedangkan  norma adekuat  berisi  syarat  yang  mengacu kepada  kesesuaian  dengan  kondisi sosial  dan  rasa  keadilan.  Kedua  norma
tersebut  seharusnya  bersifat  logis,  satu sama  lain  tidak  bertentangan.  Akan tetapi  adakalanya  keduanya  justru  tidak logis  dan  saling  bersaing  disebabkan tidak  memperhatikan  kedua  unsur hukum  lain  yaitu  unsur  filosofis  dan sosiologis,  sehingga  pada  akhirnya terjadi  kontestasi  norma  yang  akan dimenangkan  oleh  norma  adekuat karena  norma  adekuat  menjadi  syarat bagi  terlaksananya  norma  lain.  Dalam keadaan  yang  demikian  aturan  tersebut menjadi  tidak  berjalan  sesuai  dengan tujuan  kepastian  hukum,  karena  tidak mempunyai nilai manfaat secara sosiologis,  dan  bertentangan  dengan keadilan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,akan dibahas  mengenai  kontestasi  norma dalam pasal 32 huruf q UU No.44 tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit,  yang merupakan ketentuan mengenai pelayanan publik di bidang kesehatan.
Aspek pelayanan publik yang diatur oleh  UU  Rumah  Sakit  memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien,  masyarakat,  lingkungan  rumah sakit  dan  sumber  daya  manusia  di rumah  sakit,  pada  pasal  3  huruf  b. Mengenai  Kewajiban  Rumah  Sakit diatur  dalam  pasal  29,  yang  secara eksplisit  hanya  mengatur  mengenai
tugas  Rumah  Sakit  sebagai  pelayan kesehatan  yang  baik  menurut  UU. Sedangkan perlindungan terhadap keselamatan  pasien  terbagi  menjadi  2 (dua), yaitu:
a. Perlindungan terhadap keselamatan pasien, diatur dalam  pasal  32  huruf  a  s/d  p; serta r dan,
b. Perlindungan  atas  Hak  Pasien yang  diatur  untuk  pasien  yang bersengketa dengan Rumah Sakit, pada pasal 32 huruf q. Perlindungan terhadap ―keselamatan pasien‖ merupakan perlindungan preventif  yang  juga  menjadi  kewajiban Rumah  Sakit  yang  parameternya  diatur dalam Pasal 29, yaitu mengenai standar pelayanan,  dimana  Rumah  Sakit  harus melakukan  pelayanan  sesuai  dengan standar,  dan  pelanggaran  terhadap  hal tersebut mempunyai sanksi administratif  berupa teguran,  teguran tertulis, denda, dan pencabutan ijin.
Sedangkan  perlindungan  atas  ―hak pasien‖ merupakan perlindungan represif  yang  diatur  di  dalam  pasal  32 huruf  q  dan  pasal  46. Pasien  berhak untuk menggugat Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan
standar,  baik  secara  perdata  maupun pidana; dan pada pasal 46, Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di Rumah  Sakit.  Norma  pada  pasal  32 huruf  q  inilah  yang  menjadi  fokus penelitian  ini  dengan  isu  bahwa  pasal tersebut tidak dapat memberikan perlindungan  hukum  terhadap  hak pasien untuk menggugat secara perdata.

## B. Permasalahan
Permasalahan pertama, mempertanyakan  bagaimana  formulasi penetapan  hak  gugat  pasien  terhadap Rumah Sakit. Bertujuan untuk menggali hakekat  hubungan  pasien  dengan  RS berdasarkan UU, dan memahami konteks hubungan perdata yang menjadi dasar  gugatan  perdata.  Untuk  itu diperlukan  teori  perjanjian  perdata,  dan asas  keseimbangan  perdata,  serta  teori keadilan distributif dari Aristoteles.
Permasalahan
kedua,
mempertanyakan  apakah  norma  hak
gugat pasien
telah memenuhi
perlindungan  hukum  terhadap  Hak Pasien. Tujuannya adalah untuk menggali  hubungan  antara  standar pelayanan  dengan  perlindungan  Hak
Pasien  dalam  kaitannya  dengan  isu belum  adanya  perlindungan  hukum terhadap gugatan perdata yang dilakukan  oleh  pasien.  Untuk  itu diperlukan  teori  pertanggungjawaban, teori perlindungan hukum, teori keadilan,  dan  teori  perundang – undangan.
C. Metode Penelitian
Metode penelitian membahas konsep teoritik berbagai model, kelebihan  dan  kelemahannya  yang dalam  karya  Ilmiah  dilanjutkan  dengan pemilihan  metode  yang  digunakan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan  secara  teknis  tentang metode – metode yang digunakan dalam penelitiannya. 1 Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif, yang menempatkan perundang  –  undangan  sebagai  norma hukum  yang  dapat  dianalisis  secara interpretative. 2 Pendekatan yang digunakan  di  dalam  penelitian  hukum adalah  pendekatan  undang  –  undang ( statue  approach ),  pendekatan  kasus ( case  approach ),  pendekatan  historis
1 Noeng  Muhadjir, Metodologi  Penelitian Kualitatif .( Yogyakarta:Rake Sarasin),1996,hlm.3
2 Rony  Hanitijo, Metodologi  Penelitian  Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Prenada Media,2005),hlm.93
( historical approach ), pendekatan komparatif  ( comparative  approach ), dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ). 3
Penelitian  ini,  memaparkan  dan menggambarkan gugatan perdata terhadap  dokter  atas informed  consent dalam transaksi terapeutik, dalam pembahasannya didasarkan atas bahan – bahan  hukum  yang  memiliki  relevansi, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  maupun bahan hukum tertier, sebagai berikut:
a. Norma  atau  kaedah  dasar,  yaitu Pancasila;
b. Peraturan  dasar,  yaitu  Undang  – undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Undang – undang, meliputi :
1) Kitab  Undang  –  undang  Hukum Perdata  (Burgerlijke  Wetboek)
Stb. 1847 No. 23;
2) Undang – undang Darurat No. 1
Tahun  1951,  yang  menyatakan
Het Herziene Indonesia
Reglement  (HIR  atau  Reglemen Indonesia  yang  diperbaharui; Stb.  1848  No.16,  Stb.  1941  No. 44)  untuk  daerah  Jawa  dan Madura,dan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg. Atau
3 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, (Jakarta:Prenada Media,2005),hlm.93
Reglemen  daerah  sebrang  :  Stb. 1927  No.  227)  untuk  luar  Jawa dan Madura;
3) Undang  –  undang  Nomor  44 Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit;
4) Undang  –  undang  Nomor  36 Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan;
d. Peraturan Pemerintah, meliputi :
1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  1966  tentang  Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun  1981  tentang  Bedah Klinis dan Bedah Mayat
Anatomis  serta  Transplantasi
Alat atau Jaringan Tubuh manusia;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  1996  tentang  Tenaga Kesehatan;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan  Sediaan  Farmasi dan Alat Kesehatan;
e. Peraturan Menteri, meliputi :
1) Peraturan  Menteri  Kesehatan
Nomor
920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan  Swasta  di  Bidang Medik;
2) Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor
159b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
3) Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989
tentang  Persetujuan  Tindakan
Medis;
4) Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 749a/Men.Kes/Per/XII/1989
tentang RekamMedis;
5) Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  84/MenKes/II/Per/1990 tentang  Legislasi  Keberadaan
Rumah Sakit Swasta Pemodal;
6) Peraturan  Menteri  Kesehatan
Nomor 378/MENKES/PER/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi
Sosial Rumah Sakit Swasta;
7) Peraturan  Menteri  Kesehatan
Nomor 363/MENKES/PER/IV/1993
tentang  Pengujian  dan  Kalibrasi Alat – alat Kesehatan;
8) Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor
1173/MENKES/PER/X/2004
tentang  Rumah  Sakit  Gigi  dan Mulut;
9) Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor
1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang  Organisasi  dan  Tata
Kerja Departemen Kesehatan,yang  telah  diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007; 10) Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Kedokteran;
11) Peraturan  Menteri  Kesehatan
Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 tentang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran
f. Keputusan Menteri, meliputi :
1) Keputusan  Menteri  Kesehatan
Nomor 595/MenKes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan
Kesehatan.
2) Keputusan  Menteri  Kesehatan
Nomor
1333/MenKes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
3) Keputusan  Menteri  Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
4) Keputusan  Menteri  Kesehatan
Nomor
631/MENKES/SK/IV/2005
tentang  Pengorganisasian  Staf Medis dan Komite Medis;

## D. Hasil Dan Pembahasan
1. Hubungan  Pasien  Dengan  Dokter Rumah  Sakit  Menurut  Undang  – undang  No.  44  Tahun  2009

## Tentang Rumah Sakit
Berdasarkan  UU  Rumah  Sakit terdapat hubungan hukum antara pasien dengan  dokter  RS,  yaitu  : pertama,
hubungan berdasarkan Transaksi Terapeutik dengan  Rumah  Sakit. Menurut  pasal  1  Ayat  (4)  UU  NO.44 tahun 2009, yaitu : Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi
masalah kesehatannya
untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Hubungan ini melahirkan
perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien yang parameternya diatur  di  dalam  Pasal  29  UU  No. 44/2009.  Mengenai  Standar  Pelayanan Rumah  Sakit,    tedapat  tiga  hal  yang harus dipenuhi dalam pelayanan Rumah Sakit, yaitu: Standar Prosedur Operasional;  Standar  Pelayanan  Medis, dan  Standar  Asuhan  Keperawatan. Menurut  penjelasan  Pasal  13  UU  No. 44/2009,  Standar  Prosedur  Operasional adalah suatu perangkat instruksi/ langkah  –langkah  uang  dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin. Standar  Pelayanan  Medis  atau  SPM, adalah suatu pedoman bagi klinisi untuk melakukan  pelayanan  dan  melakukan tindakan  di  bidang  kebidanan  dan kandungan.
Standar Asuhan Keperawatan adalah merupakan
penyataan  kualitas  yang  diinginkan dalam rangka pelayanan kesehatan.
Kedua, hubungan  berdasarkan Informed  consent atau  persetujuan pasien, merupakan dasar hukum tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh dokter.  Menurut  Pasal  32  UU  No.44 tahun  2009,  mengenai  Hak  Pasien adalah :
 Mendapat informasi yang meliputi  diagnosis  dan  tata  cara tindakan  medis,tujuan  tindakan
medis,alternatif  tindakan,  risiko dan  komplikasi  yang  mungkin terjadi,  dan  prognosis  terhadap tindakan  yang  dilakukan  serta perkiraan biaya pengobatan;
 Memberikan  persetujuan  atau menolak  atas  tindakan  yang akan  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
Kemudian di dalam pasal 37 :
 (1)  Setiap  tindakan  kedokteran yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit harus mendapat persetujuan
pasien atau keluarganya.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap
Pasien  dalam  Undang  –  undang No.  44  Tahun  2009  Tentang Rumah Sakit
Rumah  Sakit  mempunyai  tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan  secara  paripurna yang menyediakan  pelayanan  rawat  inap, rawat  jalan,  dan  gawat  darurat.  Untuk itu  dokter  diperlukan  sebagai  tenaga kesehatan utama dalam melayani pasien yang datang ke Rumah Sakit. Dokterlah yang  melakukan  tindakan  medis  untuk menyembuhkan  pasien.  Ikatan  Dokter Indonesia  (IDI),  menganggap  tindakan dokter  merupakan  bentuk  pertolongan
yang  tidak  menjanjikan  kesembuhan dan  karenanya  orang  yang  ditolong bukanlah  konsumen,  sehingga  menurut mereka,  Undang  –  Undang  Nomor  8 Tahun  1999    tentang  Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak dapat diterapkan  terhadap  tenaga  kesehatan, dalam  hal  tenaga  kesehatan  melakukan kesalahan  atau  kelalaian  profesi.  Untuk itu  perlu  dilihat  perlindungan  hukum apa yang diberikan oleh undang-undang apabila terjadi kelalaian/kesalahan dokter Rumah Sakit yang menyebabkan kerugian terhadap pasien.
Mengenai Perlindungan Hukum
terhadap  pasien.    UU    mengatur parameter perlindungan terhadap pasien melalui dua hal yaitu :
1. Pertama, pengaturan  Kewajiban
Rumah Sakit pada Pasal 29
Pasien  dilindungi  keselamatannya oleh UU melalui penetapan kewajiban  Rumah  Sakit.    Pada pasal    29    menyebutkan    ada    20 kewajiban  Rumah  Sakit  terhadap keselamatan  pasien,    yang  menjadi standar pelayanan kesehatan.
Kewajiban  utama  Rumah  Sakit adalah melakukan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar tersebut, pasal 43
menyebutkan sebagai berikut :
(1) Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. (2) Standar  keselamatan  pasien sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan melalui  pelaporan  insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan  angka kejadian yang tidak diharapkan.
(3) Rumah  Sakit  melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud    pada  ayat  (2) kepada komite yang membidangi keselamatan
pasien  yang  ditetapkan  oleh
Menteri.
2. Kedua, melalui  Hak  Pasien  di Rumah Sakit
Hak  pasien  di  Rumah  Sakit tercantum dalam pasal 32.
Terdapat 19  hak  pasien yang  telah  ditetapkan  oleh    UU,
dan  salah  satu diantaranya
adalah Hak Pasien untuk menggugat  perdata,  yaitu  Pasal
32 huruf q yang berbunyi :
Pasien  berhak  menggugat dan  /  atau  mentuntut  Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga  memberikan  pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik    secara  perdata  ataupun pidana.
Analisis  terhadap  pengertian  di atas  menghasilkan  pemahaman  bahwa hubungan  antara  pasien  dengan  Rumah Sakit adalah hubungan perikatan perdata,  yang  dalam  teori  kedokteran disebut  dengan  transaksi  terapeutik. Dalam kode Etik Kedokteran didefinisikan bahwa ―transaksi terapeutik‖  adalah hubungan  antara dokter  dan  penderita yang  dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial),  serta  senantiasa  diliputi oleh  segala  emosi,  harapan,  dan kekhawatiran  mahluk  insani.  Dalam pasal  1  di  atas  dokter  diwakili  oleh institusinya yaitu Rumah Sakit. Hubungan  ini  adalah  perjanjian  yang melahirkan perlindungan hukum 4 terhadap  keselamatan  pasien,  yang parameternya  pada  pasal  29,  yaitu standar  pelayanan RS dan pasal 32 UU No. 44/2009, yaitu hak pasien.
4 CST Kansil,1989. Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka,hlm.102
Menurut perikatan perdata, hubungan  tersebut  dapat  digolongkan sebagai inspanning  verbintenis, yaitu bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  dokter hanyalah  berupa upaya atau  ikhtiar maksimal untuk menyembuhkan pasiennya. Apabila seorang dokter telah berupaya maksimal berdasarkan standar profesi  serta  kode  etik    dan  mendapat izin  dari  pasien  ( informed  consent), maka  hal  tersebut  telah  cukup,  dan dokter  tersebut  tidak  dapat  lagi  dituduh telah melakukan kesalahan atau kelalaian  profesi.  Ada  2  (dua)  teori hukum  yang  menunjang  hubungan antara dokter dan pasien, yaitu:
Contract  Theory dan Undertaking Theory.
Contract theory, merupakan pemikiran  bahwa  jika  seseorang  dokter setuju  untuk  merawat  seorang  dengan imbalan  honor  tertentu,  maka  dapat diciptakan  pengaturan  kontraktual  yang disertai  hak  dan    tanggung  gugatnya. Jika  para  pihak  secara  nyata  mencapai persetujuan mengenai syarat perawatan, maka  dapat  timbul  kontrak  nyata. Adapun  menurut Undertaking  Theory, jika  seorang  dokter  merelakan  diri untuk  memberikan  perawatan  kepada seseorang,  maka  tercipta  hubungan
profesional  yang  disertai  kewajiban perawatan terhadap si penerima. 5
Teori Undertaking, menurut King, memberikan dasar bagi terciptanya  hubungan  antara  dokter  dan pasien  dalam  kebanyakan  situasi  yang menyangkut pelayanan medis, termasuk situasi  yang  tidak  diliputi  kontrak. Selain  itu,  juga  terdapat  hubungan insidental, yaitu  jika  pelayanan  dokter dibayar oleh orang yang bukan penerima  pelayanan.  Namun,  karena tujuan  utama  pelayanan  medis  adalah memberi  perawatan  dan  pengobatan, hubungan  antara  dokter  dan  pasien umumnya  ditemukan  di  bawah  teori third – party beneficiary atau Undertaking  Theory. Hal  ini  dianggap tepat,  terlepas  dari  masalah  pelayanan itu  gratis  ataukah  dibayar  oleh  orang lain yang bukan penerima pelayanan. 6
Untuk  menjawab  permasalahan pertama, bagaimana formulasi formulasi penetapan  hak  gugat  pasien,  apakah memenuhi  asas  keadilan  dalam  hukum
5 J.H King Jr,. The Law of Medical Malpractice in a Nutshell, dalam Peranan
Informed  Consent  dalam  Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan  Dokter  dan  Pasien)  suatu Tinjauan Yuridis, Veronica Komalawati . Bandung:  P.T.  Citra Aditya Bakti, 1999.hlm.85
6 Ibid.
perdata?  digunakan  teori keadilan
distributif. Menurut Aristoteles, keadilan  adalah  tindakan  yang  terletak di  antara  memberikan  terlalu  banyak dan  sedikit  yang  dapat  diartikan memberikan  sesuatu  kepada  setiap orang  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi haknya.  Maka  dalam  perlindungan keselamatan pasien,
UU telah
menetapkan kewajiban pelayanan Rumah  Sakit  equal  dengan  ketetapan mengenai hak Pasien menerima pelayanan Rumah Sakit. Dengan demikian dapat dikatakan telah terdapat keadilan  dalam  perlindungan  hukum yang bersifat preventif.
Kemudian  pada  perlindungan hukum  yang  represif,  di  mana  terdapat insiden kelalaian/kesalahan dokter  yang menyebabkan terjadinya kerugian pasien,  kedudukan  pasien  dengan  RS belum  terdapat  keseimbangan.  Dalam asas  keseimbangan  perdata  bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi  dengan  kewajibannya  untuk memperhatikan  itikad  baik  sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Ketidakseimbang yang sangat  jelas  terjadi  apabila  salah  satu pihak  memiliki  kedudukan  monopoli. Hal  itu  terjadi  pada  ketentuan  Pasal  32 huruf  q  UU  44/2009  yang  mempunyai
norma  adekuat  bahwa  pasien  berhak menggugat  hanya  apabila  Rumah  Sakit diduga  memberikan  pelayanan  yang tidak sesuai dengan standar. Adekuat ini menutup  hak  gugat  pasien,  karena pelayanan  tidak  sesuai  dengan  standar pada hakekatnya sudah diatur sanksinya dalam  Pasal  29  ayat  (2)  UU  No. 44/2009,  dengan  sanksi  berupa  sanksi administrasi. Dengan demikian sekalipun  telah  ditetapkan  hak  gugat perdata, namun hak gugat tersebut tidak dapat  dilaksanakan  karena  ketetapan hanya  mendasarkan  hak  gugat  hanya kepada standar pelayanan, bukan kepada adanya kelalaian atau kesalahan Rumah Sakit.
Menurut  teori  perundang  – undangan,  asas  –  asas  pembentukan peraturan  perundang  –  undangan  yang baik menurut  I.C. Van Der Vlies dalam bukunya  yang  berjudul Handboek Wetgeving, pembentukan  perundang  – undangan  harus  memenuhi  adanya  asas – asas formil, salah satunya adalah Asas Kedapatlaksanaan  (dapat  dilaksanakan) (het  beginsel  van  uitvoerbaarheid), yakni  setiap  pembentukan  peraturan perundang – undangan harus didasarkan pada  perhitungan  bahwa  peraturan perundang  –  undangan  yang  dibentuk nantinya dapat  berlaku secara  efektif di
masyarakat. Kemudian Undang – undang  Republik  Indonesia  Nomor  12
Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang –  undangan, mengingatkan  pada  pembentuk  undang –  undang  agar  selalu  memperhatikan asas  pembentukan  peraturan  perundang –  undangan  yang  baik  dan  asas  materi muatan.  Bahwa  dalam  membentuk Peraturan  Perundang  –  undangan  harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan  Peraturan  Perundang – undangan yang baik, yang meliputi:
(1) ‖asas  kejelasan  tujuan‖,  bahwa setiap  Pembentukan  Peraturan Perundang  –  undangan  harus mempunyai  tujuan  yang  jelas yang hendak dicapai;
(2) ―asas  kelembagaan  atau  pejabat
pembentuk  yang  tepat‖,  bahwa setiap jenis Peraturan Perundang –  undangan  harus  dibuat  oleh
lembaga  negara  atau  pejabat
Pembentuk Peraturan Perundang –  undangan  yang  berwenang.
Peraturan Perundang – undangan tersebut dapat dibatalkan  atau  batal  demi hukum  apabila  dibuat  oleh lembaga  negara  atau  pejabat yang tidak berwenang;
(3) ―asas  kesesuaian  antarajenis, hierarki,  dan  materi  muatan‖,
bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan  harus  benar  benar memperhatikan  materi  muatan yang  tepat  sesuai  dengan  jenis dan hierarki Peraturan Perundang – undangan; (4) ―asas dapat dilaksanakan‖,
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang – undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang – undangan  tersebut  di  dalam masyarakat, baik secara filosofis,  sosiologis,  maupun yuridis;
(5) ―asas kedayagunaan dan kehasilgunaan‖  ,  bahwa  setiap Peraturan Perundang – undangan dibuat karenan memang benar – benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara;
(6) ―asas kejelasan rumusan‖, bahwa setiap Peraturan Perundang  –  undangan  harus memenuhi  persyaratan  teknis
penyususnan Peraturan Perundang – undangan,
sistematika,  pilihan  kata  atau istilah,serta  bahasa  hukum  yang jelas  dan  mudah  dimengerti sehingga  tidak  menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
(7) ―asas keterbukaan‖, bahwa dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang  –  undangan  mulai dari  perencanaan,  penyusunan, pembahasan,  pengesahan  atau penetapan,  dan  pengundangan bersifat  transparan  dan  terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan  masyarakat  mempunyai kesempatan yang seluas –
luasnya untuk memberikan masukan  dalam  Pembentukan
Peraturan Perundang –undangan Pasal 32 huruf q belum memenuhi  asas  tersebut,  karena  Hak menggugat  Perdata  yang  ditetapkanUU tidak  dapat  terlaksana  dengan  adanya norma  adekuat  ―apabila  Rumah  Sakit diduga  memberikan  pelayanan  yang tidak  sesuai  dengan  standar‖.  Hak  itu tidak dapat dilaksanakan karena terhalang  oleh  syarat  gugatan  yang ditetapkan  pasal  32  huruf  q  tersebut. Dengan  kata  lain,  norma  standar
pelayanan  Rumah  Sakit  pada  dasarnya tidak  memenuhi  perlindungan  hukum represif atas Hak Pasien, sebab perlindungan represif memerlukan akses  kepada  hukum  perdata, bukan kepada  hukum  Rumah  Sakit  yang terkait dengan standar pelayanan.
Berdasarkan kepada penelitian normatif,  hubungan  pasien  dengan dokter  Rumah  Sakit  yang  didasarkan kepada transaksi terapeutik, melahirkan perlindungan hukum preventif  yang  tujuannya  adalah  untuk keselamatan pasien. Parameternya terdapat  pada  Pasal  29  dan  Pasal  32. Dalam  perlindungan  hukum  preventif hubungan itu memenuhi asas keseimbangan, karena UU telah menetapkan  kewajiban  Rumah  Sakit dan  Hak  Pasien.  Standar  pelayanan kesehatan sudah memenuhi perlindungan  hukum  preventif,  sebab mengacu kepada keselamatan pasien.
Sedangkan  perlindungan  hukum represif dalam hubungan pasien dengan dokter  Rumah  Sakit  yang  berdasarkan informed  consent yang  melahirkan perlindungan  terhadap  Hak  Pasien untuk  menggugat.  Dalam  hal  ini perlindungan  tersebut  belum  memadai, sebab terdapat adekuat pada pasal 32 huruf  q  UU  No.  44/2009 yang
menutup  akses  gugatan  perdata. Hal itu tidak memenuhi Asas
Kedapatlaksanaan  (dapat  dilaksanakan) ( het  beginsel  van  uitvoerbaarheid ) , yakni  setiap  pembentukan  peraturan perundang – undangan harus didasarkan pada  perhitungan  bahwa  peraturan perundang  –  undangan  yang  dibentuk nantinya dapat berlaku.
Konstruksi  UUNo.  44  Tahun  2009 telah mengatur dua jenis  pelanggaran, yaitu:
1. Pelanggaran  terhadap  standar pelayanan (kewajiban)  Rumah  Sakit yang diatur dalam pasal 29 ayat (2), dan 2. Pelanggaran  yang  disebabkan kesalahan/kelalaian tenaga  kesehatan yang merugikan pasien (Pasal 46).
Keduanya  berbeda  implikasi hukumnya,yaitu  terhadap  pelanggaran standar pelayanan diterapkan Pasal 43, melalui pelaporan insiden dan beberapa tindakan  lain  yang  ditetapkan  dalam pasal tersebut, dan lebih lanjut diterapkan  Pasal  29  ayat  (2)  mengenai sanksi  administratif.  Sedangkan  pada pelanggaran  yang  berupa  kelalaian /kesalahan tenaga kesehatan/dokter yang  merugikan  pasien, diterapkan proses gugatan perdata/pidana sebagaimana  tercantum  di  dalam  Pasal 32  huruf  q,  dengan  ketentuan  lebih
lanjut pada Pasal 46, yaitu Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di Rumah Sakit.
Akan  tetapi,  untuk  melakukan gugatan  perdata  terjadi  permasalahan normatif  dalam  Pasal  32  huruf  q  yang menyebabkan  proses  gugatan  tidak dapat berlangsung, dan berlanjut kepada Pasal 46,  kecuali  apabila  secara kebetulan  terdapat  pembanding  dari Rumah  Sakit  lain,  yang  menunjukkan terjadinya  pelayanan  kesehatan  yang tidak  sesuai  dengan  standar.  Hal  ini terjadi  pada  kasus  Sita  Dewi  yang disamping  berobat  ke  Rumah  Sakit Omni  juga  berobat  ke  Rumah  Sakit  di Singapura,  yang  kemudian  menjadi bukti  bahwa  dokter  pada  Rumah  Sakit Omni telah melakukan pelayan kesehatan  yang  tidak  sesuai  dengan standar  pelayanan,  sehingga  Hakim menetapkan  menghukum  dokter  dan Rumah  Sakit  untuk  memberikan  ganti rugi secara tanggung renteng.
Permasalahan normatif pada Pasal  32  huruf  q  terdapat  pada  norma adekuat yang menunjuk ―dugaan adanya pelayanan  yang  tidak  standar‖  sebagai syarat  dilakukannya  gugatan  perdata
atau pidana. Keberadaan norma adekuat tersebut  dapat  ditafsirkan  kepada  dua hal, pertama, bahwa  apabila  pasien menggugat maka pasien harus membuktikan  gugatannya  mengenai adanya  pelayanan  kesehatan  yang  tidak standar, sesuai dengan prinsip actore in cumbit  probation yaitu  penggugat harus membuktikan gugatannya. Hal itu tidak  mungkin  dapat  dilakukan  karena hanya  Rumah  Sakit  yang  mampu membuktikan adanya pelayanan kesehatan  yang  tidak  standar. Kedua, bahwa  pelayanan  kesehatan  yang  tidak sesuai  dengan  standar  sudah  diatur akibat hukumnya di dalam Pasal 29 ayat (2)  UU  No.44/2009  dengan  sanksi administratif.  Oleh  sebab  itu  norma adekuat tersebut pada hakekatnya menghalangi akses gugatan  untuk
mencapai  ketentuan  Pasal  46,  yaitu ganti kerugian akibat
kelalaian/kesalahan dokter, karena hanya  ― pelayanan  yang  tidak  sesuai dengan  standar” yang  dapat  digugat, sedangkan  ― kesalahan/kelalaian  yang merugikan pasien” tidak dapat
digugat.
Berdasarkan  analisis  di  atas, dapat disimpulkan
konstruksi perlindungan  hukum  UU  No.44/2009, pertama,  perlindungan  hukum  terhadap
keselamatan pasien yang bersifat preventif,  dimulai  dari  ―transaksi terapeutik‖ yang melahirkan Kewajiban Rumah  Sakit  yang  equal  dengan  Hak pasien memperoleh pelayanan kesehatan.  Apabila  terjadi  pelanggaran maka  dilaporkan  sesuai  dengan  Pasal 43, yang kemudian berujung pada Pasal 29  ayat  (2),  yaitu  diberi  sanksi administratif. Kedua, konstruksi perlindungan  hukum  atas  Hak  pasien untuk  menggugat  berdasarkan  Pasal  32 huruf q,  yang bersifat Represif, dimulai dari  adanya Informed  Consent untuk melakukan tindakan medis yang dipercayakan kepada profesi kedokteran. Apabila terdapat
kesalahan/kelalaian dalam tindakan medis  tidak  sesuai  dengan  standar profesi,  maka  dokter  dianggap  telah melakukan wanprestasi sehingga dokter harus  menanggung  kerugian yang diderita  pasien,  yang  berdasarkan  Pasal 46  merupakan  tanggung  jawab  hukum dari Rumah Sakit.

## E. PENUTUP
Supaya memenuhi Asas
Kedapatlaksanaan  (dapat  dilaksanakan) ( het  beginsel  van  uitvoerbaarheid ) dalam  pembentukan  hukum,  maka
formula  adekuat  Pasal  32  huruf  q hendaknya  diganti  atau  di  reformulasi sebagai berikut :
Pasal 32 huruf q UU
No.44/2009,yang berbunyi :
Pasien berhak menggugat dan/atau  menuntut  Rumah  Sakit apabila  Rumah  Sakit  diduga memberikan  pelayanan  yang tidak  sesuai  dengan  standar baik  secara  perdata  ataupun pidana.
Menjadi :
Pasien berhak menggugat dan/atau  menuntut  Rumah  Sakit dan/atau  dokter apabila  pasien merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian dokter  Rumah  Sakit,  baik secara perdata
ataupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku – buku :
Asshiddiqie,  Jimly  dan  Ali  safa’at.
Teori    Hans  Kelsen  tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi
Press, 2006.
Ameln,  Fred. Kapita  Selekta  Hukum Kedokteran. Jakarta:  Grafika Tama Jaya, 1991.
Amir,    Amri. Persetujuan  Tindakan Medik dalam “Etika Kedokteran dan HukumKesehatan”. Jakarta: EGC, 1999. Blumer, Herbert. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. California:  University of California Press Ltd, 1986.
De Wachter, M.A.M. Biotika : Sekedar
Refleksi  tentang  Penerapan Etika dalam Bidang Kedokteran di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1990.
Dahlan,  Sofwan. Hukum  Kesehatan (Rambu  –  Rambu  Bagi  Profesi Dokter). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
Dunn,  William  N. Public  Policy Analysis  :  An  Introduction. New  Jersey:  Prentice  –  Hall International,  Inc.,  Englewood Cliffs, 1981.
Eatson,  David. The  Political  System  : An  Inquiry  Into  The  State  of Political  Sciences. New  York: Alfred A. Knopf, 1971.
Guwandi,  J. HAM  dalam  Persetujuan
Tindakan  Medis. Jakarta:  FK  – UI, 1995.
Harahap, M.Yahya. Segi – segi Hukum
Perjanjian. Bandung:  Alumni, 1982.
Hariyani,  Safitri. Sengketa  Medik  : Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter
dengan  Pasien. Jakarta:  Diadit
Media, 2005.
Komalawati,  Veronika. Hukum  dan Etika  Dalam  Praktek  Dokter.
Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1989.
Koeswadji,  Hermien  Hadiati. Hukum
Kedokteran: Studi tentang Hubungan Hukum Dalam Mana  Dokter  Sebagai  Salah
Satu  Pihak. Bandung:  Citra
Aditya Bakti, 1998.
King  Jr,  J.H. The  Law  of  Medical Malpractice  in  a  Nutshell,
dalam Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik  (Persetujuan  dalam Hubungan  Dokter  dan  Pasien) suatu Tinjauan Yuridis, Veronica Komalawati . Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1999.
Machmud,  Syahrul. Penegakan
Hukum dan Perlindungan Hukum  Bagi  Dokter  yang Diduga  Melakukan  Medikal Malpraktek. Bandung:  Karya Putra Darwati: Bandung, 2012.
Muhamad,  Abdulkadir. Etika  Profesi
Hukum. Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2001.
Nasution,Bahder Johan. Hukum Kesehatan  Hukum  Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter.
Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Pusat  Bahasa. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta:
Balai Pustaka, 2007.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum
Suatu Tinjauan Sosiologis.
Yogyakarta:  Genta  Publishing,
2009.
Rahardjo,  Satjipto. Biarkan  Hukum Mengalir. Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum,
Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,
2007.
Suparman,Eman. Kemungkinan – Kemungkinan Pengecualian Tanggung Jawab Perdata (Eksonavi)  Dokter  Terhadap
Pasiennya. Bandung:  FH  –
Unpad, 1998), hlm 59.J. Guwandi, Persetujuan Tindakan Medik: Informed Consent. Jakarta: FK –UI, 1995.
Solichin,  Sudjari. Malprkatek  Medik. Surabaya: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2006.

## 2. Makalah, Jurnal, dan Penelitian :
Alam,  Kodrat. “Aspek  Hukum
Informed Consent”, dalam Jurnal Ilmiah Universiats
Wiralodra  Indramayu,  Yustisia No. 10 Vol.1 Februari 2010.
Azwar,  Azrul. “Latar  Belakang Pentingnya  Informed  Consent Bagi  Dokter”, (Makalah  dalam
Forum Diskusi Informed Consent: Informasi dan Persetujuan  Tindakan  Medis yang  diselenggarakan  Rumah sakit  Pusat  Pertamina  bekerja sama dengan
FH UI,
Jakarta,1991).
Ficarra,  Bernard  J. “Legal  Medicine: The  Ombudsman  of  Medical Ethics”. ( dalam Journal of Contemporary  Health  Law  and
Policy, Volume 3, 1978 Spring),
1978.
Gustam, Idris.

## “Aspek  Yuridis
Hubungan  Dokter  –  Pasien dalam  Transaksi  Terapeutik”,
Simbur  Cahaya, No.  10  Tahun IV Mei 1999.
Jerry,.  Zaslow. “What  is  Malpractice in  General  Surgery?” dalam Scalpel  and  Quill,  Pittsburgh Institute  of  Legal  Medicine, 1977.
Muhamad, Kartono., “Informed Consent  dan  Permasalahannya di  Indonesia” (Makalah  dalam Forum Diskusi Informed Consent: Informasi dan Persetujuan  Tindakan  Medis, 1991. Saleh, Roeslan.

## “Penjabaran
Pancasila  dan  UUD  1945 dalam  Perundang  -undangan”, dalam  kertas  kerja  Seminar Hukum  Nasional  ke  IV  di Jakarta., 1979.
Syaifuddin,  Muhammad. “Eksistensi dan  Peranan  Komite  Medis
dalam Pengelolaan Rumah Sakit Umum di Kota Palembang:  Kajian  Tentang Upaya  Perlindungan  Pasien sebagai Konsumen Kesehatan”,
Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002.
3. Internet :
Anonim, “Hari Kesehatan Nasional ke
– 51”, dalam
promkes.depkes.go.id/hari- kesehatan- nasional/.Danantaranews.com/5 30055/hari-kesehatan-nasional- ke—51-tahun-2015- dimeriahkan-rangkaian- kegiatan-kesehatan, diakses
tanggal 22 September 2016.
Anonim, “Kisah  dr.  Ayu  Menolong Pasien  di  Penjara,  Bebas,  Kini Bersaksi di MK”, dalam https://news.detik.com/berita/27 10494/kisah-dr-ayu-menolong- pasien-dipenjara-bebas-kini- bersaksi-di-mk,  diakses  tanggal
22 September 2016.
Anonim, “Peristiwa 5 Kasus Malpraktik dalam Dunia Kedokteran”, dalam
https://www.merdeka.com/perist iwa/5-kasus-malpraktik-dalam- dunia-kedokteran.html ,  diakses tanggal 22 September 2016.