PLPB  :  Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan DOI     : http://doi.org/10.21009/PLPB.211.05 DOI :  10.21009/PLPB

## PENGARUH EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PERAIRAN TERHADAP KEMISKINAN PADA MASYARAKAT NELAYAN
Feryl Ilyasa 1 , Muhammad Zid 2 , Mieke Miarsyah 3
1, Pendidikan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Komplek Universitas Negeri Jakarta Gedung M. Hatta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
Indonesia 13220,
email : feryl.ilyasa@yahoo.com 2. Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Jakarta, Komplek Universitas Negeri Jakarta Gedung M. Hatta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
Indonesia 13220,
email : muhammadzid@unj.ac.id
3. Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Jakarta, Komplek Universitas Negeri Jakarta Gedung M. Hatta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
Indonesia 13220, email : mmiarsyah@unj.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari eksploitasi sumber daya alam perairan terhadap kemiskinan masyarakat nelayan. Metode dalam penulisan artikel ini adalah  menggunakan  desain  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kepustakaan. Berdasarkan tipe penelitian dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data-data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada dua aspek,  yaitu : (1) mudahnya investasi pihak asing yang dapat mengeksploitasisumber daya alam perikanan di  Indonesia;  (2)  pengaruh  dari  eksploitasi  sumber  daya  alam  perairan  yang  dilakukan  terhadap kemiskinan  pada  masyarakat  nelayan.  Eksploitasi  yang  dilakukan terhadap  sumber  daya  alam  perairan yang ada di Indonesia disebabkan karena mudahnya pihak asing untuk melakukan investasi di Indonesia pada bidang perikanan, kemudahan investasi dari pihak asing ini mengakibatkan adanya campur tangan dari pihak asing yang dapat menguasai sumber daya alam perairan di Indonesia, baik itu dalam bentuk badan hukum ataupun dalam bentuk perseorangan, hal tersebut dapat ikut menguras sumber daya alam perairan  terutama  perikanan  yang  ada  di  Indonesia,  yang  dimana  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan.
Kata kunci —Eksploitasi, Sumber Daya Alam Perairan, Kemiskinan, Masyarakat Nelayan

## Abstract
The aim of this article is to find out how the influence of exploitation of aquatic natural resources on  the  poverty  of fishing  communities. The  method  in this  article  used  a  descriptive research  design for using a literature study approach. Based on the type of research and the type of data source used, the data collection technique in this study is  used the secondary data. The results in this study can be seen in two aspects, are: (1) the ease of foreign investments that can be exploit for the natural resources of fisheries in Indonesia; (2) the influence of exploitation of the natural resources of the waters carried out on poverty in the fisihing community. Exploitation of aquatic natural resources in Indonesia is due to the ease with which foreign parties can be invest in Indonesia in the field of fisheries, and then this ease of investment from foreign parties results in the intervention of foreign parties who can to control the natural waters resources in Indonesia, both in the form a legal entitiy or in the form of an individual, it can be also for drain the natural waters resources, especially fisheries in Indonesia, and which can to be affect the walfare of fishing communities.
Keywords — Exploitation, Aquatic Natural Resources, Poverty, Fishing Communities

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia  ini  adalah  sebuah  Negara  yang memiliki  kekayaan  alam  yang  sangat melimpah.  Sumber  Daya  Alam  baik  yang bisa  diperbarui  maupun  yang  tidak  bisa diperbarui  adalah  sumber  daya  yang  sangat strategis  bagi  keberlangsungan  kehidupan masyarakat.  Hilangnya  atau  berkurangnya ketersediaan ini akan memiliki dampak yang sangat besar bagi keberlangusngan masyarakat  Indonesia.  Sumber  Daya  Alam ini adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa  yang  harus  kita  syukuri  dan  harus  kita jaga dengan sebaik-baiknya agar untuk dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  (Mardani, 2016).
Indonesia  merupakan  Negara  yang memiliki  wilayah  laut  yang  sangat  luas, sehingga Negara ini dijuluki sebagai Negara maritime.  Sebagai  Negara  maritime  ini,
Indonesia  juga  memiliki  lepas  pantai  yang terpanjang  di  dunia  dengan  panjang  garis pantai lebih dari 104.000 km yang terdiri dari 17.504 buah pulau. Kemudian  menurut  data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) menyatakan  bahwa  luas  total  Negara Indonesia  adalah  7.827.087  km 2 ,  dengan  ¾ wilayahnya  adalah  laut  dan  pesisir  dengan luas  (5,8  juta  km 2 )  yang  terdiri  atas  3  (tiga) bagian utama, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)  dengan  luas  2,7  juta  km 2 ,  Perairan Kepulauan  dengan  luas  2,8  juta  km 2 dan wilayah laut dengan luas 0,3 juta km 2 .
Dengan  wilayah  laut  yang  sangat luas  ini,  menjadikan  negara  Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang sangat melimpah dan daya dukung lingkungan yang tinggi. Kemudian menurut Nurminingsih dan Wiganda (2010) dalam Ramlan dan Erwinsyahbana  (2017)  menyatakan  bahwa pada  tahun  2011  potensi  lestari  ( Maximum
Sustainable  Yield )  sumber  daya  alam perikanan  laut  di  Indonesia  diperkirakan sebesar 6,5 juta ton per tahunnya, hal tersebut terungkap  berdasarkan  kajian  dari  Badan Riset  Kelautan  dan  Perikanan  dan  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Dengan melimpahnya Sumber
Daya  Alam  perairan  ini,  berakibat  menjadi sasaran  utama  dari  investasi  Negara  lain. Menurut Data Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2011 yang telah dihimpun  oleh  Ramlan  dan  Erwinsyahbana (2017)  menyatakan  bahwa  total  investasi pada  bidang  perikanan  pada  tahun  2011 mencapai  angka  1,2  juta  Dollar  Amerika dengan  100%  adalah  bersumber  dari  hasil investasi pihak asing. Yang kemudian angka investasi dari pihak asing ini terus mengalami kenaikan,  hal  ini  berdasarkan  Laporan Kegiatan  Penanaman  Modal  (LKPM)  pada tahun  2016  yang  sudah  dihimpun  oleh Ramlan dan Erwinsyabana (2017) menyatakan  bahwa  realisasi  penanaman modal  asing  pada  bidang  perikanan  pada tahun 2012 terdiri dari 31 proyek dengan nilai investasi  sebesar  29  juta  Dollar  Amerika, pada  tahun  2013  terdiri  dari  69  proyek dengan nilai investasi sebesar 10 juta Dollar Amerika,  pada  tahun  2014  terdiri  dari  47 proyek  dengan  nilai  investasi  sebesar  35,3 juta  Dollar  Amerika,  dan  kemudian  pada
tahun 2015 terdiri dari 85 proyek dengan nilai investasi sebesar 53,1 juta Dollar Amerika.
Gambar 1. Eksploitasi Masif Di Laut Indonesia
Sumber : Kata Data News (2017) Berdasarkan gambar tersebut, menurut  Nunes,  Van  den  Bergh  dan Nijikamp (2000) dalam Ramadhan dan Salim (2019) laut dan pesisir  memiliki peran  yang sangat  strategis  dan  sangat  penting  bagi kesejahteraan  manusia  berkat  manfaat- manfaat  ekosistem  yang  didapatkan  secara langsung  maupun  secara  tidak  langsung. Manfaat  yang  diberikan  secara  langsung tersebut merupakan aktivitas eksploitasi yang dilakukan  oleh  manusia  terhadap  sumber daya  yang  memberikan  keuntungan  secara ekonomi,  hal  tersebut  juga  termasuk  dalam sebagai  sumber  makanan,  energy  dan kenayamana.  Pada  umumnya  tipe  manfaat secara  langsung  ini  dapat  dengan  mudah dimonetisasi.  Kemudian  pada  sisi  lain, manfaat tidak  langsung  yang  diperoleh  oleh manusia dari keberadaan ekosistem  laut dan pesisir  ini  adalah  sebagai  penyedia  siklus
nutrient, rantai makanan, dan berbagai fungsi ekologis lainnya.
Pemanfaatan  jasa  ekosistem  laut dan pesisir ini yang dilakukan oleh beragam pihak  untuk  memenuhi  kepentingan  mereka yang  berbeda-beda  mengakibatkan  adanya situasi  yang  sangat  rawan  terhadap  konflik kepentingan.  Seperti  halnya  pada  penelitian yang  dilakukan  ole  Mujio,  Adrianto, Soewardi & Wardianto (2016) yang menurut hasil  penelitian  mereka  menemukan  adanya konflik  kepentingan  antara  bidang  industry migas  dengan  aktivitas  perikanan  dan pariwisata  bahari  di  pesisir  Kota  Bontang. Kemudian menurut Thomas (1979) menyatakan  bahwa  eksploitasi  sumber  daya alam adalah sebagai bentuk control manusia atas dunia melalui kekuasaan yang diberikan kepadanya.  Pada  konteks  sumber  daya  laut dan pesisir control manusia ini juga dibatasi oleh sifat sumber daya alamnya yang bersifat barang  public.  Maka  dari  itu,  upaya  control yang dilakukan seseorang ini atau ekplootasi yang  dilakukan  ini  dapat  menimbulkan konflik dengan orang lainnya.
Dengan melakukan eksploitasi Sumber  Daya  Alam  secara  besar-besaran atau  tidak  terkendali  dapat  mengakibatkan rusaknya  atau  menurunnya  dari  kualitas lingkungan, yang dimana kuliats lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kualitas penduduk/masyarakat. Tanpa adanya komitmen global,  maka eksploitasi terhadap
sumber daya alam ini memiliki dampak yang besar terhadap kualitas penduduk/masyarakat.  Eksploitasi  sumber daya  alam  yang  mengabaikan  lingkungan akan dapat mengancam keberlangsungan dan ketersediaan  sumber  daya  alam  tersebut. Menurut  Meadow  et  al.  (1972)  dalam Rahadian (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan  ekonomi  akan  sangat  dibatasi oleh  ketersediaan  dan  kemampuan  dari sumber daya alam. Dengan ketersediaan dan keterbatasan dari sumber daya alam tersebut, maka  arus  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan dari  sumber  daya  alam  tidak  bisa  selalu dilakukan secara terus-menerus ( On
Sustainable Basis ).
Menurut
Daryanto (2007),
menyatakan bahwa seharusnya sumber daya alam pada bidang perikanan  dapat  dijadikan sebagai salah satu sumber yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan juga memiliki potensi  untuk  dapat  dijadikan  sebagai penggerak  utama  ( prime  mover )  bagi perekonomian  nasional.  Hal  ini  berdasarkan kepada  kenyataan  bahwa  (Ramlan  dan Erwinsyahbana,  2017)  :  (1)  Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitasnya; (2) industry pada bidang sector perikanan  memiliki  keterkaitan  dengan sector-sektor lainnya; (3) industry perikanan berbasis  sumber  daya  nasional  atau  dikenal dengan  istilah national  resources  based
e-ISSN : 2580-9199
industries , (4) Indonesia memiliki keunggulan  ( comparative  advantage )  yang tinggi  pada  sector  perikanan  sebagaimana dicerminkan  dari  potensi  sumber  daya  alam yang ada.
Berbagai  kajian  maupun  penelitian yang  sudah  dilakukan  selama  ini  yang berkaitan  dengan  kehidupan  social  ekonomi masyrakat  nelayan  telah  memberikan  kita fakta  bahwa  sebagian  besar  dari  mereka masuk  ke  dalam  golongan  buruh  atau nelayan-nelayan  kecil  yang  hidup  dalam keterbatasan.  Kemampuan  mereka  untuk dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka sehari-hari sangat terbatas atau bahkan sangat sulit.  Bagi  masyarakat  nelayan,  beberapa jenis  kebutuhan  pokok  kehidupan,  yang paling  penting  dan  wajib  untuk  dapat  selalu dipenuhi  adalah  kebutuhan  pangan.  Adanya kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan setiap  harinya  sangat  penting  bagi  mereka untuk  dapat  menjaga  kelangsungan  hidup mereka (Muryato, dkk, 1984; Kusnadi, 2002) dalam Anwar dan Wahyuni (2019).
Walaupun  para  nelayan  tersebut mengambil  peranan  yang  sangat  penting dalam meningkatkan produktivitas perikanan nasional,  tetapi  hal  tersebut  tidaklah  dapat membawa  suatu  korelasi  yang  bersifat posistif  terhadap  peningkatan  kesejahteraan social mereka. Dan hal ini diperburuk dengan banyaknya  peran-peran  pihak  asing  dalam melakukan  monopoli  terhadap  perikanan
Indonesia.  Tetapi  monopoli  tersebut  yang dilakukan  oleh  pihak  asing  terhadap perikanan  Indonesia  sampai  saat  ini  tidak dapat  memberikan  kontribusi  yang  sangat berarti  kepada  peningkatan  kesejahteraan masyrakat  nelayan  Indonesia.  Hal  tersebut bahkan  berefek  sebaliknya,  bahwa  industry pada bidang perikanan  yang dijalankan oleh masyarakat nelayan Indonesia sudah banyak yang  mengalami  kebangkrutan  atau  tutup usaha  yang  diakibatkan  karena  kekurangan bahan  baku  (ikan).  Tujuan  dari  penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari eksploitasi sumber daya  alam  perairan  terhadap  kemiskinan masyarakat nelayan.
Berdasarkan  uraian  dari latar belakang  tersebut,  maka  yang  menjadi permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah  bagaimana  pengaruh  dari  eksploitasi sumber  daya  alam  perairan  terhadap kemiskinan dari masyarakat nelayan ?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan desain penelitian  Deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  Studi  Kepustakaan.  Penggunaan desain  penelitian  Deskriptif  ini  dalam penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana pengaruh eksploitasi sumber daya alam  perairan  terhadap  kemiskinan  dari masyarakat  nelayan.  Pengumpulan  data adalah prosedur  yang sistematis dan standar
untuk  memperoleh  sebuah  data.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  berdasarkan  tipe penelitian  dan  jenis  sumber  data  yang digunakan dan yang sudah ditetapkan, maka teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini adalah menggunakan data-data sekunder, baik dari hasil penelitian orang lain maupun dari website resmi milik pemerintah dan dari berita-berita terpercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil
a. Data Luas Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
1) Luas Wilayah Total NKRI
: 7,8 Juta Km 2
2) Luas  Pesisir  dan  Wilayah  Laut
: 5,8 Juta Km 2
3) Luas  Zona  Ekonomi  Ekslusif
: 2,7 Juta Km 2
4) Luas Wilayah Perairan Teritorial
: 3,1 Juta Km 2
Sumber  :  UNCLOS  (1982) dalam  Ramadhan  dan  Arifin (2013)
b. Data Investasi Pihak Asing Pada
Bidang Perikanan di Indonesia Tabel 1. Data Investasi Pihak Asing Pada Bidang Perikanan di Indonesia
Tahun Nilai Investasi (Juta Dollar) Jumlah Proyek 2012 29 31 2013 10 69 2014 35,3 47 2015 53,1 85
Sumber : BKPM (2016) dalam
Ramlan dan Erwinsyahbana (2017) c. Potensi Lestari Perikanan
Tangkap di Indonesia 1) Tahun 2011 : 6,4 Juta ton/tahun 2) Tahun 2016 : 6,5 Juta
ton/tahun
3) Tahun 2019 :  12,54  Juta ton/tahun
Sumber  :  Nurminingsih  dan Wiganda  (2010)  dalam  Ramlan dan Erwinsyahbana (2017), Setkab.go.id (2016) dan
Cendana News (2019)
d. Data Kemiskinan Masyarakat
Nelayan di Indonesia
1) Jumlah  Penduduk  Miskin  pada tahun 2008 :  34,96  Juta Jiwa 2) Jumlah  Penduduk  Miskin  pada tahun 2017 : 26 Juta Jiwa 3) Jumlah Penduduk Miskin Nelayan pada tahun 2008 : 7,8 Juta Jiwa 4) Jumlah Penduduk Miskin Nelayan pada tahun 2011 :  7,87 Juta Jiwa
e-ISSN : 2580-9199
Sumber  :  Sekretariat  Wakil Presiden  Republik  Indonesia (2011),  Okezone.com  (2014)
dan BPS (2018)
2. Pembahasan
a. Mudahnya  Investasi  Pihak  Asing Yang Dapat Mengeksploitasi
Sumber  Daya  Alam  Perikanan Indonesia Menurut Ramlan dan
Erwinsyahbana (2017) adanya
campur tangan (investasi) dari pihak asing yang dapat menguasai sumber daya alam perikanan Indonesia baik dalam bentuk badan hukum ataupun dalam  bentuk  perseorangan,  hal tersebut dapat ikut menguras sumber daya  alam  perikanan  yang  ada  di Indonesia. Mudahnya investasi yang berasal  dari  pihak  asing  sejak  dulu sampai saat ini pihak asing diberikan izin  untuk  ikut  campur  dalam melakukan pengelolaan secara langsung industry-industri perikanan yang  ada  di  Indonesia.  Selain kemudahan  berinvestasi  bagi  pihak asing di Indonesia, alasan  lain  yang kuat  bahwa  para  investor  asing tersebut  tertarik  untuk  berinvestasi di  Indonesia  adalah  karena  potensi- potensi lestari  perikanan yang dimiliki  oleh  Indonesia  sangatlah besar.  Berdasarkan  data-data  dari
berbagai  sumber  yang  didapatkan dapat diketahui bahwa potensi lestari perikanan tangkap di Indonesia terus mengalami  kenaikan,  seperti  pada tahun 2011, potensi lestari perikanan di  Indonesia  sebesar  6,4  juta ton/tahun,  pada  tahun  2016  potensi lestari  perikanan  sebesar  6,5  juta ton/tahun dan kemudian pada tahun 2019,  potensi  lestari  perikanan sebesar 12,54 juta ton/tahun.
Kemudahan  berinvestasi bagi  pihak  asing  di  Indonesia  dapat dilihat  dalam  Undang-Undang  No. 45  Tahun  2009  tentang  Perikanan yang  telah  menggantikan  Undang- Undang  lama  yang  sebelumnya, yaitu  Undang-Undang  No.  9 Tahun 1985  dan  Undang-Undang  No.  31 Tahun  2004.  Berkaitan  dengan  hal tersebut  dalam  pasal  4  Undang- Undang  No.  45  Tahun  2009 ditentukan  bahwa  Undang-Undang ini berlaku untuk :
a) Setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dan badan hukum
Indonesia maupun badan hukum asing  yang  melakukan  kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan  Republik Indonesia.
b) Setiap  kapal  perikanan  yang memiliki  bendera Indonesia dan kapal  perikanan  yang  memiliki bendera  asing  yang  melakukan kegiatan  perikanan  di  wilayah pengelolaan perikanan  Republik Indonesia.
c) Setiap  kapal  perikanan  yang memiliki bendera Indonesia yang  melakukan  penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan  Republik  Indonesia dan;
d) Setiap  kapal  perikanan  yang memiliki bendera Indonesia
yang  melakukan  penangkapan ikan, baik secara perorangan/sendiri-sendiri maupun kelompok/bersama-
sama  dalam  bentuk  kerja  sama dengan pihak asing.
Dari  hal  tersebut  dapat
diketahui bahwa, Indonesia
membuka peluang yang sangat lebar bagi  pihak  asing  untuk  berinvestasi dalam  bidang  perikanan  dan  ikut secara  langsung  dalam  melakukan pengelolaan perikanan di Indonesia. Kemudahan  pihak  asing  dalam melakukan  investasi  dalam  bidang perikanan  di  Indonesia  didukung dengan  adanya  ketentuan  dalam Peraturan  Presiden  No.  44  Tahun
2016  tentang  Daftar  Bidang  Usaha yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang  Usaha  Penanaman  Modal. Kemudahan  investasi  yang  dibuka oleh  pemerintah  Indonesia  kepada pihak  asing  berdasarkan  data  yang sudah  dikutip  oleh  Ramlan  dan Erwinsyahbana  (2017)  dari  BKPM (2016)  bahwa  selang  waktu  mulai dari  tahun  2012  sampai  dengan tahun 2015 nilai investasi dari pihak asing  terus  mengalami  kenaikan, walaupun  pada  tahun  2013  nilai investasi asing mengalami penurunan  yang  cukup  tajam,  yaitu sebesar 19 juta Dollar Amerika. Dan nilai  investasi  asing  yang  besar  ini diikuti  dengan  banyaknya  proyek- proyek yang pada tahun 2012 sampai dengan 2015
mengalami peningkatan,  walaupun  pada  tahun
2014 jumlah proyek-proyek tersebut mengalami penurunan, tetapi jumlah penurunan ini tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 22 proyek.
Dalam lampiran Peraturan Presiden No, 44 Tahun 2016 tersebut menyatakan  bahwa  dengan  cara kemitraan  pihak  asing  dibenarkan untuk melakukan investasi
(menanamkan modal secara
langsung)  pada  beberapa  bidang usaha, seperti :
a) Pembersihan  ikan  laut,  ikan  air payau dan ikan air tawar.
b) Pembesaran  ikan  laut,  ikan  air payau dan ikan air tawar.
c) Usaha pengelolaan hasil
perikanan,  terdiri  dari  industry penggaraman/pengeringan  ikan, pengasapan  ikan  dan  biota perairan  yang  lainnya,  yang kemudian industry peragian/fermentasi  ikan  dan produksi  masak  lainnya  (untuk usaha  ekstraksi  dan  jelly  ikan), serta  industry  yang  berbasis daging lumatan dan surimi.
d) Usaha  pemasaran,  distribusi, perdagangan  besar  dan  ekspor hasil perikanan.
Kemudian  maksud  dari kata  kemitraan  dapat  kita  temukan dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah  No.  17  Tahun  2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah yang menentukan :
a) Usaha mikro, usaha kecil ataupun  usaha  menengah  local dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan usahanya dapat melakukan kemitraan  usaha  dengan  usaha
yang  lebih  besar  pada  pihak asing dengan melalui pola usaha patungan  ( joint  venture )  dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi  bersama  dengan  cara mendirikan perusahaan baru.
b) Usaha  mikro  dan  usaha  kecil local dalam melaksanakan kegiatannya usahanya dapat melakukan kemitraan usaha dengan  usaha  menengah  dari pihak  asing  melalui  pola  usaha patungan  ( joint  venture )  dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi  bersama  dengan  cara mendirikan perusahaan baru.
Kemudian pengertian dari joint venture tersebut yang berdasarkan  penjelasan  pada  pasal 11  Peraturan  Pemerintah  No.  17 Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah bahwa kemitraan yang dilakukan  dengan  cara  menerapkan usaha  mikro  dan  usaha  kecil  dari pihak  Indonesia  yang  menjalin kerjasama  dengan  usaha  menengah dan  usaha  besar  dari  pihak  asing untuk  dapat  menjalankan  aktifitas ekonomi secara bersama-sama yan g masing-masing  pihak  memberikan kontribusi modal saham dengan cara mendirikan badan  hukum perseroan
terbatas  dan  berbagi  secara  adil tehadap keuntungan dan /atau risiko kerugian dari perusahaan.
Dari  hal-hal  tersebut  di atas,  sangat  jelas  bahwa  para investor  dari  pihak  asing  memiliki kesempatan  yang  sangat  terbuka lebar  untuk  dapat  menanamkan modalnya  pada  bidang  perikanan dari  Sabang  sampai  Merauke.  Dan apabila kita lihat kembali, ketentuan yang  tertuang  dalam  pasal  4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga Peraturan  Presiden  No.  44  Tahun 2016,  sangat  jelas  bertentangan dengan  pasal  29  ayat  1  Undang- Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang dengan tegas menyatakan bahwa usaha perikanan pada wilayah pengelolaan perikanan yang  ada  di  Republic  Indonesia hanya  boleh  dilakukan  oleh  warga Negara Indonesia atau badan hukum miliki Indonesia.
Pasal  29  ayat  1  Undang- Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan  ini  adalah  bentuk  dari perwujudan  daripada  tujuan  Negara dalam  meningkatkan  kesejahteraan yang  tertuang  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  alinea ke-4,  yang  dimana  Negara  harus
aktif dalam mengupayakan tercapainya kesejahteraan, bertindak adil  yang  dapat  dirasakan  bagi seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat nelayan dan para pelaku industry  perikanan  yang  ada  di Indonesia secara merata dan berimbang, dan bukan mensejahterakan golongan- golongan  atau  pihak-pihak  tertentu saja  (khususnya  pihak  asing), tetapi bagi  seluruh  rakyat,  sehingga  tidak adanya satupun masyarakat (khususnya  masyarakat  nelayan) yang  mengalami  penderitaan  atau bahkan  dibiarkan  menderita  begitu saja baik dari segi ekonomi maupun social  tanpa  adanya  solusi  untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.
b. Pengaruh Eksploitasi Sumber
Daya  Alam  Perairan  Terhadap Kemiskinan  Pada  Masyarakat Nelayan
Saat  ini  perhatian  utama dari  dunia  internasional  adalah permasalahan lingkungan yang sangat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-Negara  maju  lainnya sangat menyadari bahwa memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan  memiliki  dampak
secara  langsung  terhadap  rusaknya alam atau rusaknya lingkungan yang dimana  rusaknya  lingkungan  ini dapat mengganggu dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup  manusia  (Haller,  2012). Dalam  hal  memacu  pertumbuhan ekonomi  tidak  terlepas  dari  adanya upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh para pembuat kebijakan di  berbagai belahan  dunia  dengan  tujuan  untuk menciptakan kemakmuran, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan  lapangan  pekerjaan yang  layak  bagi  para  penduduk  di Negara-negara  tersebut  (Leonada, 2019).
Secara garis besarnya
terdapat dua dimensi dalam kemiskinan  menurut  Prayitno  dan Budi  Santoso,  1996)  dalam  Anwar dan  Wahyuni  (2019),  yaitu  :  (1) kemiskinan multi dimensional, yaitu berupa  miskin  akan  asset-aset, pengetahuan/keterampilan, tidak memiliki  sumber  dana  dan  akses informasi. Kemiskinan dalam
dimensi  ini  memanifestasikan  diri dalam bentuk kurangnya gizi, air dan perumahan yang tidak sehat, perwatan  kesehatan  yang  kurang baik serta memiliki pendidikan yang rendah;  (2)  aspek  kemiskinan  yang
muncul  dari  factor  manusiannya, baik secara individu/perorangan maupun secara kolektif/kelompok.
Apabila  kita  berbiacara terkait  kemiskinan,  maka  akan  ada banyak  sekali  definisi  yang  kita dapatkan  dari  kemiskinan,  tetapi secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah kemiskinan  ini  selalu  menunjuk kepada  suatu  kondisi  yang  serba kekuarangan. Baik dilihat dari aspek ekonomi,  ataupun  aspek  social  dan budaya. Kemudian dalam pandangan  sosiologi,  kemiskinan adalah  suatu  keadaan  yang  dimana seseorang itu tidak memiliki kesanggupan untuk dapat memelihara  dirinya  sendiri  yang disesuaikan  dengan  taraf  kehidupan kelompok  dan  juga  tidak  memiliki kesanggupan untuk dapat memanfaatkan tenaga, mental ataupun  fisiknya  dalam  kelompok tersebut (Soekanto, 2006). Penggunaan definisi dari
kemiskinan  ini  adalah  ciri  yang sangat menonjol daripada kehidupan masyrakat  yang  tinggal  di  wilayah pesisir  yang  masih  enggan  untuk menjauh  dari  kehidupan  menjadi seorang nelayan.
e-ISSN : 2580-9199
Berdasarkan data
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia  (2011)  jumlah  penduduk miskin  di  indonesia  berjumlah sebanyak  34,96  juta  jiwa  dan berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik (2017) jumlah dari penduduk  miskin  di  Indonesia mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan  berjumlah  sebanyak  26 juta  jiwa.  Kemudian  data  terkait masyarakat  nelayan  yang  miskin menurut  Sekretariat  Wakil  Presiden Republik Indonesia (2011) berjumlah  sebanyak  7,8  juta  jiwa dan  berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (2011)  yang  dikutip  oleh berita Okezone.com jumlah masyarakat  nelayan  yang  miskin mengalami  sedikit  kenaikan  yaitu berjumlah sebanyak 7,87 juta jiwa.
Menurut  Kompas  (2019) yang telah dihimpun oleh Anwar dan Wahyuni (2019) menyatakan bahwa masyarakat  nelayan  adalah  salah satu  kelompok  social  masyarakat atau social penduduk atau komunitas yang  selama  ini  terpinggirkan  baik secara  social,  ekonomi  maupun politik  dan  teridentifikasi  miskin yang  memiliki  pendapatan  yang rendah  atau  dibawah  rata-rata  nilai minimum,  sehingga  sangat  wajar
apabila banyak orang yang mengidentifikasi  mereka  sebagai The Poorest of The Poor . Kemudian kurang  dari  14,58  juta  jiwa  atau sekitar  90%  dari  16,2  juta  dari jumlah  masyarakat  nelayan  dari wilayah  Sabang  sampai  Merauke belum memiliki daya secara ekonomi maupun politik dan mayarakat nelayan ini sangat banyak sekali  yang  berada  di  bawah  garis kemiskinan.
Sumber penghasilan/pendapatan dari masyarakat  nelayan  berbasis  dari perairan  yang  merupakan  bagian integral  dari  bangsa  ini  yang  dapat menjadi ujung tombak dari pemberdayaan  sumber  daya  sub bidang perairan dan kelautan dalam hal  mengisi  pembangunan  ekonomi Indonesia. Peran yang sangat strategis ini dari masyarakat nelayan dalam mengisi pembangunan ekonomi  tersebut  haruslah  dapat terwujud apabila masyarakat nelayan  ini  diberdayakan,  diakui, dilindungi  dan  memiliki  jaminan atas  kepastian  hukum  yang  bisa berpihak  kepada mereka yang memiliki sumber utama penghidupan  mereka  yang  berasal dari  perairan  (Anwar  dan  Wahyuni,
2019).  Kehidupan  dari  masyarakat nelayan  ini  sangatlah  menyedihkan dan  membuat  kita  menjadi  merasa kasihan,  karena  sebagai  nekayan yang  tergolong  ke  dalam  kelompok masyarakat mereka seringsekali dijadikan  sebagai  objek  eksploitasi oleh  para  pemilik  modal  atau  para pedagang tengkulak, sehingga
distribusi pendapatan mereka menjadi tidak merata.
Berdasarkan  berita  dari
Kompas  (2019)  yang  dikutip  oleh
Anwar dan Wahyuni (2019)
menyatakan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, jumlah  nelayan  yang  memiliki sertifikasi  per-februari  2019  telah mencapai  angka  232.414.  tetapi dalam  10  tahun  terakhir  ini  jumlah nelayan  berkurang  sebesar  25%. Jumlah  menjadi  sekitar  2,8  juta kepala  keluarga  nelayan  tangkap  di laut.  Kemudian  ada  beberapa  factor yang menyebabkan terjadinya penurunan  yang  cukup  signifikan terhadap  jumlah  nelayan  yang berdasarkan  temuan-temuan  dari beberapa daerah, yaitu : (1) disebabkan  karena  kebijakan  yang tidak menguntungkan, hal ini karena memang  ada  pengabaian  yang dilakukan  oleh  pemerintah  ataupun
dilakukan  oleh  pihak  industry  yang melakukan  pencemaran  terhadap laut;  (2)  adanya  praktik  pengusiran, hal  ini  jelas  terlihat  pada  kawasan industry  pariwisata  yang  dimana nelayan-nelayan tidak boleh menangkap  ikan  dengan  alasan wilayah pariwisata. Sedangkan menurut  data  dari  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  pada  tahun 2018  menunjukkan,  bahwa  jumlah nelayan dari Sabang sampai Merauke  berjumlah  2,7  juta  orang. Berdasarkan jumlah tersebut, mayoritas  berada  dalam  ambang batas  kemiskinan  dan  menyumbang sebesar  25%  angka  kemiskinan secara skala Nasional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang sudah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  dapat ditarik  beberapa  kesimpulan,  yaitu  :  (1) eksploitasi  sumber  daya  alam  perairan banyak dilakukan oleh perusahaan- perusahaan besar milik asing, mulai dari hulu sampai  ke  hilir  dengan  menggunakan kemitraan/kerja sama; (2) pemerintah Indonesia  memudahkan  jalan  investasi  bagi pihak  asing  untuk  dapat  mengelola  sumber daya alam perairan yang ada di Indonesia; (3) kemiskinan  yang  banyak  terjadi  pada masyarakat  nelayan  sebagai  akibat  dari lemahnya  kemampuan  modal,  terbatasnya
penguasaan  pengetahuan  dan  teknologi  dari pengelolaan  hasil  tangkap  dan  karena majunya  teknologi  yang  dimiliki  kapal nelayan asing  yang  menangkan  ikan dengan cara  yang  illegal;  (4)  kebijakan  yang  dibuat oleh  para  pembuat  kebijakan  tidak  berpihak kepada nasib masyarakat miskin nelayan.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah dibuat,  maka  penulis  memberikan  beberapa saran,  yaitu  :  (1)  pemerintah  harus  selalu melakukan  control  atau  pengawasan  secara berkala  terhadap  perusahaan-perusahaan besar milik asing guna terhindarnya aktivitas eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber  daya  alam  perairan;  (2)  batasi  porsi investasi  bagi  pihak  asing  untuk  dapat mengelola  sumber  daya  alam  perairan  yang ada di Indonesia; (3) melakukan pemberdayaan  kepada  masyarakat  miskin nelayan, terkait pemberian informasi, pengolahan  hasil  tangkapan  dan  pemberian modal  dari  pemerintah;  (4)  kebijakan  yang dibuat haruslah dapat berpihak kepada nasib masyarakat nelayan yang miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, M. (2019). Potensi Lestari Perikanan Tangkap Indonesia Capai 12,54 Juta Ton . https://www.cendananews.com/2019 /11/potensi-lestari-perikanan- tangkap-indonesia-capai-1254-juta- ton.html .  Diakses  pada  tanggal  21
Januari 2020. Pukul 13.00 WIB.
Anwar,  Z,  dan  Wahyuni.  (2019). Miskin  Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia
Dan Kemiskinan . Jurnal Sosioreligius.  No.  IV.  Vol.  1,  Juni 2019. Badan  Pusat  Statistik,  (2018). Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017 . https://www.bps.go.id/statictable/201 4/01/30/1494/jumlah-penduduk-
miskin-persentase-penduduk-miskin- dan-garis-kemiskinan-1970- 2017.html .  Diakses  pada  tanggal  22
Januari 2020. Pukul 11.00 WIB. Daryanto,  A.  (2007). Dari  Klaster  Menuju Peningkatan  Daya  Saing  Industri Perikanan .  Buletin  Craby  &  Stark. Edisi Januari.
Haller,  L.P.  (2012). Concepts  of  Economic Growth and Development. Challenges of Crisis and of
Knowledge. Economy
Transdiciplinarity  Cognition .  Vol. 15, Issue 1/2012. Page 66-71.
Hartriani, J. (2017). Eksploitasi Masif di Laut
Indonesia:  Penangkapan  Berlebih Merupakan  Eksploitasi  Ikan  Yang Melampaui Kemampuan Untuk Beregenerasi Secara Lestari . https://katadata.co.id/infografik/2017 /02/17/eksploitasi-masif-di-laut-
indonesia .  Diakses  pada  tanggal  21 Januari 2020. Pukul 11.00 WIB.
Humas,  (2016). Potensi  Besar  Perikanan Tangkap Indonesia . https://setkab.go.id/potensi-besar perikanan-tangkap-
indonesia/?yop_poll_tr_id=&yop- poll- nonce1_yp586378ba146a3=3ffa51bf 3e .  diakses  pada  tanggal  21  Januari
2020. Pukul 14.00 WIB. Jannah Kurniasih, M. (2014). 25% Penduduk Miskin Adalah Nelayan . https://economy.okezone.com/read/2 014/11/24/320/1069854/25-
penduduk-miskin-adalah-nelayan . Diakses  pada  tanggal  21  Januari 2020. Pukul 11.00 WIB.
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
(2011). Data  Pokok  Kelautan  dan Perikanan  Periode  s.d.  Oktober 2011. Jakarta: tp.
Leonada, B. D. (2019). Masalah Lingkungan,
Pemanasan Global dan Masa Depan Industri  Kelapa  Sawit  Indonesia .
[Edisi  Khusus].  Buletin  Profesi Insinyur 2(3) : 102-107.
Mardani Anggi, A. (2016). Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyrakat Dalam Perspektif Ekonomi  Islam .  Skripsi.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas  Islam  Negeri  (UIN)
Eaden Intan Lampung. 2016.
Mujio.  L,  Adrianto.  K,  Soewardi  dan
Wardiatno.  Y.  (2016). Analisis Potensi  Konflik  Pemanfaatan  Ruang Kawasan Pesisir : Integrasi Rencana
Tata  Ruang  Darat  dan  Perairan Pesisir .  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan. Agustus 2016, hal : 139-144. Rahadian, A.H. (2016). Stretegi Pembangunan
Berkelanjutan .
Prosiding Seminar STIAMI, Vol. III,
No. 01, Februari 2016. Ramadhan. A dan Salim Wilmar. A. (2019). Mencapai  Keberlanjutan  Ekosistem Laut Melalui Marine Spatial Planning  (MSP)  :  Mungkinkah  ? .
Jurnal  Kebijakan  Sosek  KP  Vol.  9, No. 1 Juni 2019 : 11-21. Ramdhan. M dan Arifin. T. (2013). Aplikasi Sistem  Informasi  Geografis  Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut
Indonesia .  Jurnal  Ilmiah  Geomatika.
Vol. 19, No. 2 Desember 2013 : 141- 146.
Ramlan dan Erwinsyahbana. (2017). Konsep Penguasaan  Mutlak  Sumber  Daya Alam  Perikanan  Indonesia  Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan . Jurnal Litigasi,  Vol.  18  (2),  2017,  p.  301-
339.
Soekanto,  S.  (2006). Sosiologi  Suatu Pengantar .  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Thomas,  M.  J.  (1979). The  Procedural Planning  Theory  of  A.  Faludi Planning Outlook , 22:2, page : 72-76.