## PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH KREDITUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Muyassarah Hamid 1 , Abidin Djafar 2 , Murniati Ruslan 3
1 Mahasiswa 2,3 Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu muyassarah00@gmail.com

## Abstract
This study focuses on the use of field pawns by creditors in Ogoamas 1 Village, North Sojol District, Donggala Regency. What is the review of sharia economic law on the use of field pawning by creditors, and how the implementation of reforms that can be carried out by the people of Ogoamas 1 Village on the practice of pawning rice fields that they do. The results of this study indicate that the practice of pawning rice fields carried out by the community in Ogoamas 1 Village, they pawned their fields within a certain period of time and during that time all the proceeds from cultivating the fields belonged to the creditor. In a review of sharia economic law, the practice of pawning that occurs there as a whole, its application is not in accordance with Islamic law because there is still an element of injustice, namely that most of the benefits of rice fields are taken by creditors, these benefits are not allowed for him because they come from debt that brings profits. Literacy related to Islamic law is needed for pawners if they only take benefits according to the maintenance costs incurred and no more.
Keywords : pawn ; Creditors; Ogoamas

## Abstrak
Penelitian ini berfokus terhadap kreditur yang memanfaatkan objek gadai berupa sawah di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Seperti apa tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pemanfaatan  objek  jaminan  berupa  sawah  oleh kreditur,  serta  bagaimana  implementasi  pembaruan  yang  dapat  dilakukan masyarakat Desa Ogoamas 1 terhadap praktik gadai sawah yang mereka lakukan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik  gadai  sawah  yang  dilakukan masyarakat di Desa Ogoamas 1, mereka menggadaikan sawah mereka dalam jangka waktu  tertentu  dan  dalam  waktu  tersebut  seluruh  hasil  dari  penggarapan  sawah merupakan milik kreditur. Dalam tinjauan hukum Islam penerapan jaminan/gadai yang  terjadi,  penerapannya  belum  sesuai  dengan  syariat  Islam  karena  masih terdapat  unsur  ketidak  adilan  yakni  pengambilan  manfaat  sawah  sebagian  besar diambil  oleh  kreditur,  manfaat  tersebut  tidak  boleh  baginya  karena  berasal  dari utang  yang  mendatangkan  keuntungan.  Literasi  terkait  hukum  Islam  diperlukan bagi pelaku gadai ialah sekiranya hanya mengambil manfaat sesuai dengan  biaya pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak lebih.
Kata Kunci: Gadai; Kreditur; Ogoamas.

## A. PENDAHULUAN
Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur serta memberikan pedoman hidup  kepada  manusia  secara  dinamis  dan  lugas  dalam  segala  aspek  kehidupan,
mulai dari aspek terkecil hingga aspek terbesar semua temuat dalam ajaran Islam. Mencakup  persoalan  Ibadah  dan  Muamalah.  Muamalah  atau  yang    biasa  disebut dengan hubungan antar sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi  yang  pengaturannya  diserahkan  kepada  manusia  itu  sendiri.  Masalah muamalah  sendiri  terus  berkembang  seiring  zaman,  sehingga  perlu  diawasi  agar perkembangan tersebut jangan sampai mengakibatkan kezaliman antar pihak. 1
Manusia yang merupakan makhluk sosial senantiasa memerlukan manusia lain  dalam  kehidupan  bermasyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Seperti halnya dalam pemenuhan ekonomi. Kegiatan pemenuhan ekonomi memiliki berbagai cara yang diatur secara lengkap dalam Islam, anatara lain jual-beli, sewa- menyewa,  utang-piutang,  perserikatan,  kerjasama  dagang  dan  kerjasama  pada penggarapan tanah semua telah diatur dalam Islam. 2
Terkait  persoalan  utang-piutang,  untuk  melindungi  kedua  pihak  dan menghindarkan  dari  kerugian  yang  akan  mungkin  terjadi  di  masa  depan,  Islam membolehkan adanya barang jaminan. Barang jaminan yang diberikan oleh debitur kepada  kreditur  berfungsi  sebagai  rasa  aman  atau  ketenangan  hati  dari  pemberi pinjaman.  Rasa  aman  yang  mana  jika  hutang  dikemudian  hari  tidak  dapat terbayarkan  maka  jaminan  menjadi  harga  ganti  dari  hutang  tersebut.  Konsep  ini dalam syariah disebut dengan rahn . 3 Rahn atau jaminan/gadai yakni akad pelengkap dari akad hutang-piutang.
Gadai hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Dalam kaidah fiqih disebutkan
اَهىمْيىرْ َ تَ َ َعَل  ٌلْ ىلَِد  َّلُدَي ْنَأ َّلاىإ ُةَحاَبىلإْا ىتَلاَماَعُمْلا  ىفِ  ُلْصَلأا
Artinya:
1 Rahmah  Nurhasanah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Dalam  Praktek  Gadai Sawah (Studi Kasus Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang),” (Institut Ilmu Alquran, 2020), 1.
2 Dina  Amalia  Hidayati, “ Pemanfaatan  Gadai  Tanah  Sawah  Di  Desa  Sruwen,  Kec.Tengaran, Kab.Semarang Menurut Hukum Islam, ” (IAIN Salatiga, 2016), 1.
3 Farizul Wafa, Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pemanfaatan Barang  Gadai  Pohon Durian dan  Cengkeh  (Studi  Kasus  di  Desa  Gumelem  Kulon  Kec.  Susukan  Kab.  Banjarnegara),  (IAIN Purwokerto, 2019), 2.
“Pada dasarnya segala b entuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
Terkait objek gadai memiliki kriteria yakni, tidak boleh barang yang tidak dapat diperjualbelikan dijadikan sebagai jaminan atas hutang. Objek gadai haruslah barang yang dapat dijual-belikan, oleh sebab nilai objek gadai hakikatnya sebagai nilai pengganti dari hutang. Meskipun objek gadai di tangan penerima gadai, namun kepemilikan  atas  barang  gadai  masih  menjadi  kepemilikan  sempurna  pemberi gadai. 4
Praktik  gadai  pernah  dilakukan  oleh  Rasulullah  saw.  saat  beliau  membeli gandum dengan menggadaikan baju zirah kepada seorang pedagang Yahudi.  Praktik ini  mengindikasikan  tentang  kebolehan  menggadaikan  suatu  barang  sebagai pemberi rasa tenang untuk pemberi hutang. Di Desa Ogoamas 1, praktik gadai yang umum  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  jaminan  tanah  sawah.  Masyarakat Desa Ogoamas 1 menggadaikan sawah yang mereka miliki ke orang lain yang mereka kenal seperti saudara dan tetangga. Gambaran dari transaksi yang dilakukan yakni pemilik  sawah  membutuhkan  dana  untuk  modal  ataupun  untuk  biaya  hidup sehingga  melakukan  akad  peminjaman  dengan  disertai  barang  jaminan.  Objek jaminan/gadai yakni sawah. Ketika menjadi barang gadai, sawah berpindah tangan kepada pemberi hutang. 5
Objek  gadai  yang  berupa  sawah  saat  disepakatinya  peminjaman  uang menjadi  berpindah  dibawah  kekuasaan  sipemberi  utang  hingga  utang  tersebut lunas. Selama berada ditangan pemberi utang, hak dalam penggunaan sawah serta seluruh  ketetapan  berkaitan  dengan  merawat,  mengelola,  serta  memanfaatkan objek jaminan berada  di tangan pemberi  utang.  Hasil  panen  yang  melimpah  dari sawah  pun  menjadi  hak  pemberi  utang,  yang  terkadang  nilai  dari  panen  lebih banyak dari nilai hutang.
Kegiatan  menggadaikan  sawah  yang  dipraktekan  oleh  masyarakat  di  Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Menjadi menarik jika dikaji
4 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22 – 23.
5 Ilham, Pemberi gadai, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Sulawesi tengah, Wawancara oleh penulis di Ogoamas 1, 03 Agustus 2021.
dengan  menggunakan  tinjauan  hukum  Islam  seperti  yang  telah  sekilas  penulis paparkan  sebelumnya.  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  melalui  observasi, wawancara  dan  studi  beberapa  pustaka.  Setelah  terkumpulnya  data  empirik, kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  nomatif.  Tujuannya  guna mengidentifikasi  kegiatan  gadai  yang  selama  ini  dipraktikan  masyarakat  dan kemudian  menganalisisnya  dengan  menggunakan  tinjauan  hukum  Islam  terkait pemanfaatan gadai sawah oleh kreditur, serta bagaimana implementasi pembaruan yang  dapat  dilakukan  masyarakat  Desa  Ogoamas  1  terhadap  praktik  gadai  sawah yang mereka lakukan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah oleh Kreditur di Desa Ogoamas 1
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  kebermanfaatan  gadai sawah pada Desa Ogoamas 1 sepenuhnya adalah hak dari pengelola gadai. Hal ini sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara kepada para pengguna, bahwa pelaku gadai  pada  umumnya  meminjam  uang  dan  menjadikan  sawah  mereka  sebagai jaminan dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan selama  jangka  waktu  objek  gadai  yakni  sawah  akan  dimanfaatkan  oleh  pihak penerima sawah dengan dilakukan penggarapan atas sawah tersebut demikian pula dengan  hasil  yang  akan  di  dapatkan  dari  penggarapan  menjadi  milik  penerima sawah hingga waktu perjanjian berakhir atau semua utang telah lunas.
Selain sistem perjanjian di atas, pelaku gadai sawah di Desa Ogoamas 1 juga menggunakan sistem perjanjian lain yaitu sistem perjanjian jangka waktu, dimana kedua  belah  pihak  akan  menentukan berapa  lama  waktu  perjanjian berlangsung, meskipun  pemberi  gadai  sudah  bisa  melunasi  semua  utangnya  namun  waktu perjanjian  belum  berakhir,  objek  jaminan  berupa  sawah  tetap i berada  di  bawah pengawasan penerima gadai hingga jangka waktu yang telah ditentukan berakhir, serta  hasil  dari  penggarapan  sawah  tersebut  akan  tetap  menjadi  milik  penerima gadai.
Dilihat  dari  praktik  gadai  yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Ogoamas  1 terdapat  pemanfaatan  oleh  kreditur  terhadap  barang  yang  dijadikan  sebagai jaminan atas akad gadai tersebut. Padahal dalam fiqh Islam telah dijelaskan, bahwa barang gadaian dipandang sebagai amanah pada tangan نهترم (kreditur) yang tidak boleh diganggu oleh نهترم (kreditur), hal ini sama dengan amanah yang lain, jika atas kelalaian kreditur objek rusak, maka kreditur wajib mengganti kerusakan. Namun jika  tidak,  tidak  ada  kewajiban  untuk  menggantinya  karena  kreditur  sebagai penerima objek gadai memiliki kewajiban hanya pada penjagaan dan pemeliharaan dari objek.  Sedangkan pembiyaan yang dikeluarkan atas perawatan tersebut, dapat diperoleh  penerima  objek  dari  kemanfaatan  objek  tersebut  tetapi  hanya  sebatas sejumlah biaya yang dikeluarkan. 6
Dalam al-Quran kata نهر disebutkan tiga kali, yaitu:
1. Surah at-Tur [52]: 21
ٍناَمْيىاىب ْمُهُتَّيى ر ُذ ْمُهْتَعَبَّتاَو اْوُنَمٰا َنْيى َّلَّاَو
اَمىبۢ ٍئىرْما ُّ ُكُ ٍٍۗءْ َشَ ْنى م ْمىهىلَمَع ْنى م ْمُهٰنْ َلََا ٓاَمَو ْمُهَتَّيى رُذ ْمىهىب اَنْقَْلَْا
ٌ ْيىهَر  َب َسَك
Terjemahnya:
‘ Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya ’ .
Dalam  ayat  ini  kata نهر disebutkan  untuk  mengungkapkan  bahwa  setiap individu atau manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, maksudnya adalah  bila  ia  mengerjakan  kejahatan  akan  diazab  dan  apabila  ia  mengerjakan kebaikan akan diberi pahala. 7
2. Surah al-Muddasir [74]: 38
6 Chuzaimah T. Yanggo and Hafiz Anshari AZ, “Problematika Hukum Islam Kontemporer,” in 3 , 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 82.
7 J. Al- Mahalli and J. As- Suyuti, Tafsir Jalalain (Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al- Fatihah s.d. Al- Isra’) (Sinar Baru Algensindo, 2000), 941.

## ٌةَنْيىهَر  ْتَب َسَك اَمىب  ٍۢسْفَن ُّ ُكُ
Terjemahnya:
‘ Setiap i orang i bertanggungjawab atas i apa yang i telah ia lakuka n’ .
Sama  halnya  dalam  surah  at-Tur,  ayat  ini  juga  mengungkapkan  kata نهر dengan makna setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Surah al-Baqarah [2]: 283 yang berbunyi:
Terjemahnya:
Dan dalam ayat ini dijelaskan berhubungan dengan muamalah. Yakni apabila sedang  melakukan  perjalanan  dan  terjadi  utang  piutang  hingga  batas  waktu tertentu, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh kreditur, hal ini menunjukkan bahwa barang jaminan harus sesuatu yang dapat dipegang. 8
Nabi  Muhammad  SAW.  memberi  contoh  mengenai  gadai  dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pinjaman 30 wasak gandum, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dar i ‘Aisyah r.a., dalam kitabnya Shahih Bukhari , ia berkata:
8 Al- Mahalli and As- Suyuti, 159.
‘ Jika  kamu  dalam  perjalanan,  sedang  kamu  tidak  mendapatkan  seorang  pencatat, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan amanahnya  (utangnya)  dan  hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya,  sesungguhnya  hatinya  berdosa.  Allah  Maha  Mengetahui  apa yang kamu kerjakan. ’

## تلاق هنع للها ضير ةشئعا نع
:
َدْنىع ٌةَنْوُهْرَم ُهَعْرىدَو  َمَّلَس َو ىهْيَلَع ُ َّللها  َّلَّ َص  ى َّللها  ُلْوُسَر  ىفُِوُت
9 . ٍْيىعَش ْنىم اعاا َص َ ْيىث َلاَثىب  يىدْوُهَي
Artinya:
‘ Bahwa  Rasulullah  saw.  telah  meninggal  dunia,  namun  baju  besinya  masih menjadi  jaminan  di  tangan  seorang  Yahudi,  untuk  pinjaman  30  wasak gandum .’
Terdapat ikhtilaf terkait boleh tidaknya memanfaatkan objek jaminan/gadai yang dilakukan kreditur. Imam Hanafi berpendapat bahwa tanpa izin نهترم dilarang mengambil manfaat dari objek gadai meskipun objek gadai bukanlah barang yang gampang  berkurang  nilainya.  Sebaliknya  disahkan  pemanfaatannya,  apabila pemberi gadai memanfaatkan objek gadai saat sedang masa jangka waktu hutang dengan seizin نهترم . 10
Pendapat  tersebut  didasarkan  pada  Hadis  yang  menjelaskan  terkait  objek gadai dapat ditunggangi dan diambil susunya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam mentafsirkan hadis ini, Imam Bukhari memahami pemanfaatan yang diterima oleh penerima objek gadai karena kekuasaan objek berada di tangan penerima objek sehingga dia berhak untuk menggunakan objek tersebut untuk sekedar ditunggangi ataupun diperah susunya. 11
Pendapat dari ulama Mazhab Malikiyah boleh memanfaatkan jika objek gadai ada sebagai akad tambahan yang timbul karena hutang pada akad jual-beli namun dengan  syarat  penentuan  waktu  yang  harus  jelas. 12 Secara  tidak  langsung sebenarnya  ulama  Malikiyah  melarang  pemanfaatan  objek  gadai  dengan menggunakan akad selain jual-beli. Pendapat ini juga diamini oleh ulama Mazhab
9 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari , (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002 M/1423H),  720.
10 Syaikh  Abdurrahman  Al- Juzairi,  “Terjemahan  Fikih  Empat  Madzhab,”  in 3 (Pustaka  al- Kautsar, 2017), 559.
11 Yanggo and AZ, “Problematika Hukum Islam Kontemporer,” 98.
12 Al- Juzairi, “Terjemahan Fikih Empat Madzhab,” 555– 56.
Syafi’iyah yang  juga  tidak  membolehkan نهترم untuk  memanfaatkan  objek  gadai.
Sesuai dengan hadis Rasulullah saw.:
َلاَق َمَّلَسَو ىهْيَلَع ُ َّللها  َّلَّ َص ى َّللها  ُلْوُسَر بيلنا ىنَع َةَرْيَرُه ْ ىبِ َ أ ْنَع : ْنىم  ُنْهَّرلا  ُقَلْغُيَلا 13 نطقرالدا و عيفاشا هاور . ُهُمْرُغ ىهْيَلَع َو ُهُمْنُغ ُ َ لَ , ُهَنَهَر ْيى َّ لَّا ىهىبىحا َص
Artinya:
‘ Dari  Abi  Hurairah:  Tidak  terlepas  kepemilikan  barang  gadai  dari  pemilik  yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. ’ (H.R. Imam Syafi’i dan ad -Daruquthni). ’
Hadis ini  telah banyak diriwatkan oleh perawi hadis dengan derajat hadis shahih. 14 Perkataan  dalam  Hadis  ini  dipertegas  dengan  hadis  yang  diriwayatkan Imam  Bukhari  oleh  Ibn  Umar  yang  menjelaskan  terkait  seseorang  tidak  boleh memerah binatang yang bukan kepemilikannya kecuali dengan izin sipemilik.
Berdasar  pada  kedua  hadis  ini,  dengan  sangat  jelas  menerangkan  bahwa pemilik objek gadailah yang memiliki hak dalam pengambilan manfaat pada objek. Seperti  yang  sebelumnya  dipaparkan  objek  jaminan  dalam  hutang-piutang berkedudukan sebagai rasa nyaman dan aman serta bertujuan menumbuhkan rasa kepercayaan pada kreditur, tidak sebagai perpindahan kepemilikan. Penerima objek gadai  hanya  boleh  memanfaatkan  dengan  atas  seizin  pemilik  objek  (orang  yang berhutang). Sebagian pernyataan ulama mazhab Syafi’iyah menambahkan tentang membolehkan  jika  sebelum  akad  dengan  pengambilan  manfaatnya  setelah  akad, namun  batal  jika  dijadikan  sebagai  persyaratan.  Secara  singkat  dapat  dikatakan membolehkan dengan persetujuan dari pemilik objek gadai. 15
Mazhab Hanabilah mengkategorikan objek gadai menjadi dua kategori yakni benda  mati  dan  benda  hidup  (hewan/binatang).  Ulama  pada  mazhab  Hanabilah hanya membolehkan pengambilan kebermanfaatan objek gadai pada kategori benda hidup  dengan  alasan  objek  tersebut  butuh  pemeliharaan  sehingga  penggunaan
13 Al  Imam  Asy- Syaukani,  “Ringkasan  Nailul  Authar,”  in 3 ,  ed.  Amir  Hamzah  Fachudin (Pustaka Azzam, 2012), 124.
14 Al Imam Asy-Syaukani, 125.
15 Al- Juzairi, “Terjemahan Fikih Empat Madzhab,” 557– 58.
objek gadai yang dilakukan oleh نهترم sebagai biaya perawatan sementara benda mati bisa dimanfaatkan hanya jika gadai bukan atas dasar hutang. 16 Seperti dalam hadis  Pendapat  ini  didasarkan  pada  hadis  shahih  yang  diriwayatkan  oleh  Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya yang menjelaskan:
“ Punggung i dikendarai i sebab nafkahnya i bila dijaminkan dan susu diminum dengan  nafkahnya  bila  dijaminkan,  dan  atas  orang  yang  mengendarai  dan meminumi susunya wajib nafkah.”
Namun  hadis  tersebut  hanya  mengkhususkan  hewan  yang  dapat  diperah susunya dan dikendarai.  Oleh karnanya beliau membolehkan dengan pengambilan kemanfaatan sebagaimana pada Hadis. Sedangkan bagi barang-barang lainnya tetap kemanfaatan dari barang gadaian itu hak yang menggadaikan.
Apabila  barang  gadaian  adalah  hewan  yang  dapat  ditunggangi  dan  dapat diperah  maka  kreditur  dapat  mengambil  manfaat  dengan  menunggangi  atau memerah  susunya  tanpa  harus  meminta  izin  kepada  yang  menggadaikan,  hal  ini dihitung  sebagai  biaya  atas  pemeliharaan  yang  telah  dikeluarkan.  Sedangkan penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian apabila barang yang digadaikan itu bukan hewan yang dapat ditunggangi dan diperah. 17
Pada Fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn juga menjelaskan terkait barang gadaian serta manfaatnya merupakan kepemilikan dari pemberi gadai. Hakikatnya objek gadai baru dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai jika telah mendapatkan izin dari pemberi objek dan pemanfaatannya tidak mengurangi nilai objek gadai. Kadar  manfaat  yang  diambil  oleh  penerima  gadai  hanya  sebatas  mengganti pengeluaran  merawat  dan  memelihara  objek.    Terlarang  jika  penentuan  biaya merawat dan memelihara objek gadai didasarkan pada jumlah uang yang dipinjam. 18
Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, tidak diketemukan jelas terkait objek  jaminan  berupa  sawah  atau  pun  perkebunan  dari  dalil  al-Quran  dan  hadis. Menurut peneliti masalah tanah sawah atau kebun bisa menggunakan metode qiyas
16 Al-Juzairi, 562 – 63.
17 Al-Juzairi, 562.
18 Fatwa DSN- MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn” (2002).
hewan dengan  illat’ pemeliharaan  dan perawatan,  yang  mana  tanah  sawah  sama halnya dengan hewan yang memerlukan pemeliharaan juga perawatan.
Pendapat  Imam  Ahmad,  Ahmad,  Ishaq,  al-Laits  dan  al-Hasan  yang dicantumkan  pada  kitab  al-Syaukani  mencantumkan  terkait  kebolehan  bagi pemegang gadai mengambil manfaat dari barang gadaian walaupun tanpa izin dari penggadai sesuai dengan 19 selama barang gadaian tersebut merupakan barang yang memerlukan  pemeliharaan  dan  perawatan,  seperti  binatang  ternak  yang memerlukan makanan dan minumnan.
Pendapat  tersebut  berbeda  dengan  mayoritas  ulama  yang  memandang terlarang  pemegang  gadai  memanfaatkan  barang  gadaian  secara  mutlak,  karena pemegang gadai tersebut bersifat bantuan kepada orang yang membutuhkan uang sangat  mendesak,  terkecuali  apabila  orang  yang  menggadaikan  barang  tersebut dengan suka rela dan ikhlas menyerahkan hasil barang tersebut kepada pemegang gadai. Alasan jumhur ulama ialah hadis:
20 رمع نبا نع ىراخلبا هاور . هنذأ يغب ئرما ةيشام بلتَ لا
Artinya:
‘ Janganlah engkau perah susu dari hewan seseorang tanpa izinnya ’
َلاَق َمَّلَسَو ىهْيَلَع ُ َّللها  َّلَّ َص ى َّللها  ُلْوُسَر بيلنا ىنَع َةَرْيَرُه ْ ىبِ َ أ ْنَع : ْنىم  ُنْهَّرلا  ُقَلْغُيَلا 21 نطقرالدا و عيفاشا هاور . ُهُمْرُغ ىهْيَلَع َو ُهُمْنُغ ُ َ لَ , ُهَنَهَر ْيى َّ لَّا ىهىبىحا َص
Artinya:
‘ Dari  Abi  Hurairah:  Tidak  terlepas  kepemilikan  barang  gadai  dari  pemilik  yang menggadaikannya.  Ia  memperoleh  manfaat  dan  menanggung  risikonya . ’ (H.R. Imam Syafi’i dan ad -Daruquthni).
Sementara itu, jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa telah menjadi kaidah umum dalam Islam, pemanfaatan harta orang lain terlarang. Maka atas dasar
19 Al Imam Asy- Syaukani, “Ringkasan Nailul Authar,” 125– 26.
20 Imam Bukhari, Shahih Bukhari , Juz II, 211.
21 Al Imam Asy- Syaukani, “Ringkasan Nailul Authar,” 124.
demikian, jumhur ulama me- naskh -kan hadis-hadis yang berlawanan dengan makna hadis di atas, seperti hadis:
َلاَق ُهْنَع ُ َّللها  َ ىضيَر َةَرْيَرُه ْ ىبِ َ أ ْنَع : َن َكَ اَذىإ ىهىتَقَفَنىب  ُب َكْرُي ُرْهُّظلا َمَّلَسَو ىهْيَلَع ُ َّللها َ  لَّ َص ى َّللها  ُلْوُسَر  َلاَق اانْوُهْرَم , اانْوُهْرَم َن َكَ اَذىإ ىهىتَقَفَنىب  ُبَ ْشُْي ى رَّلدا ُ َبَ َل َو , يى َّ لَّا َ َعَل َو ُةَقَفَّلنا  ُبَ ْشَْيَو  ُبَكْرَي . هاور 22 ىراخلبا
Artinya:
‘ Tunggangan (hewan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan  binatang  ternak  yang  digadaikan  dapat  diperah  susunya dengan  menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan . ’ (H.R. Jama’ah selain M uslim dan Nasa’i)
Menurut  Al-Syaukani  beberapa  hadis  yang  menjelaskan  terkait  tentang pengambilan  manfaat  atas  objek  gadai  oleh  karena  membutuhkan  pemeliharaan, tidak bisa dikatakan Mansukh . Terkait dengan perbedaan hadis tentang boleh dan tidaknya pemanfaatan objek gadai Al-Syaukani berpendapat seluruh dalil tentang pelarangan harta kepemilikan orang lain dimanfaatkan tanpa izin merupakan dalil umum.  Sehingga  dalil  yang  bersifat  umum  dapat  di-takhsiskan  pada  hadis  yang bersifat  khusus  yang  mana  salah  satunya  yakni  hadis  terkait  dengan  kebolehan pemanfaatan objek gadai jika objek tersebut membutuhkan perawatan. 23
Selanjutnya,  hadis  yang  menjelaskan  bahwa  tidak  boleh  ada  halang  antar objek  gadai  dan  pemberi  gadai,  yang  berarti  pemberi  gadai  memiliki  barang sepenuhnya,  tidak  terhalang  atas  keuntungan  yang  didapatkan  setelah  penerima gadai  memanfaatkan  barang,  demikian  pula  dengan  penerima  gadai  dari menggunakan keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan dari jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. 24
22 Al Imam Asy-Syaukani, 124.
23 Hasan  Bisri, Istinbath  Hukum  Ekonomi  (Kajian  Terhadap  Pemikiran  Al-Syaukani) (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020), 159.
24 Wahbah Zuhaili, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu : Jaminan (Al-Kafaalah, Pengalihan Utang (Al- Hawaalah),  Gadai  (Ar-Rahn),  Paksaan  (Al-Ikraah),  Kepemilikan  (Al- Milkiyyah),”  in 6 ,  trans.  Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 183 – 84.
Pendapat yang dikemukakan oleh Al-Syaukani ini pernah pula diajukan oleh Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Ahmad, hadis-hadis yang menjelaskan tentang boleh  mengambil  manfaat  dari  hewan  yang  dijadikan  barang  gadai  merupakan takhshish terhadap  dalil  umum  yang  dikemukakan  oleh  jumhur  ulama.  Dengan demikian,  barang  gadai  yang  berupa  hewan  boleh  diambil  manfaatnya  karena memerlukan pemeliharan dan perawatan.  Menurut Al-Syaukani,  objek gadai baik binatang  atau  bukan  binatang  tapi  membutuhkan  perawatan  maka  dibolehkan untuk memanfaatkan. 25
Menurut hemat penulis praktik gadai sawah di Desa Ogoamas 1, secara akad sudah sah karena telah terpenuhinya rukun gadai yaitu terdapat kedua pihak yang terlibat,  hutang,  objek  gadai,  dan  shighat  yang  tertuang  dalam  kontrak.  Kontrak yang  tertulis  hanya  memuat  tentang  jumlah  utang,  jangka  waktu  hutang,  dan spesifikasi objek gadai namun tidak terdapat klausa terkait penggunaan objek gadai yang berupa sawah.
Penerapan gadai yang dilakukan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di Desa  Ogoamas  1.  Bila  dilihat  dari  penerapan  gadai  yang  terjadi  terhadap pemanfaatan sawah yang menjadi objek gadai tersebut merupakan hasil persetujuan para pihak yang terlibat. Akan tetapi jika menilik dari sisi berbeda, kreditur akan mendapatkan  cicilan  pembayaran  hutang  dari  debitur  dan  menerima kebermanfaatan  dari  seluruh  profit  yang  dihasilkan  dengan  penggunaan  objek gadai. Selanjutnya ketika debitur menyelesaikan pembayaran hutangnya sebelum masa  perjanjian  berakhir,  seharusnya  objek  gadai  kembali  kebawah  penguasaan debitur/pemberi  gadai.  Namun  pada  penerapan  di  Desa  kreditur  masih memanfaatkan objek gadai tersebut hingga batas waktu perjanjian yang disepakati selesai sesuai kesepakatan diawal, meskipun hutang sudah lunas. Dalam penerapan ini  tentu  saja  kerugian  bagi  pihak  debitur  dan  keuntungan  bagi  pihak  penerima gadai.  Hal  ini  sudah  keluar  dari  koridor  definisi  gadai  yang  sesungguhnya  yakni hanya sebagai akad tambahan dari hutang-piutang yang berfungsi sebagai jaminan untuk  menenangkan  hati  pemberi  hutang.  Jadi  dapat  dikatakan  akad  gadai  tidak
25 Bisri, Istinbath Hukum Ekonomi (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Syaukani) , 160.
akan ada jika tidak didahului dengan akad sebelumnya, yang dalam kasus ini adalah akad hutang-piutang. Sehingga jika hutang telah lunas maka objek jaminan/gadai harus kembali ke tangan penerima hutang.
Berdasar data yang diperoleh dari narasumber, ketika musim panen sedang baik  profit  penjualan  bahkan  dapat  menutupi  nilai  hutang  pemilik  objek  gadai. Sehingga dalam hal ini kreditur memperoleh kemanfaatan yang banyak dari objek gadai yang seharusnya seperti yang telah disebutkan dalam salah satu kaidah hukum tentang Riba:
اَبىر َوُهَف اةَعَفْنَم َّرَج  ٍضْرَق ُّ ُكُ
Artinya:
‘ Setiap  utang  yang  mendatangkan  manfaat  (bagi  orang  yang  memberi pinjaman/kreditur) adalah riba. ’
Kehati-hatian  dalam  pengambilan  manfaat  dalam  barang  gadai  yang menggunakan  akad  hutang-piutang  mutlak  dibutuhkan  karena  dalam  hutang- piutang dilarang mengambil manfaatnya disamakan dengan pemungutan riba yang mayoritas ulama berkonsensus akan keharamannya. Sehingga apabila mengambil manfaat atas objek gadai melebihi dari biaya perawatannya bisa dikatakan menjurus kearah Riba hutang-piutang.

## 2. Implementasi  Pembaruan  Praktik  Pemanfaatan  Gadai  Sawah  oleh Kreditur
Telah  ditegaskan  di  atas  bahwa  gadai  bukan  termasuk  kepada  akad pemindahan hak milik, melainkan hanya jaminan untuk suatu utang piutang. Oleh sebab itu para ulama sepakat kalau hak milik serta manfaat atas suatu benda yang dijadikan  gadai  berada  di  pihak نهار (debitur). نهترم (kreditur)  tidak  boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali apabila diizinkan oleh نهار (debitur), dan barang gadaian itu bukan binatang. 26
Pada  dasarnya  pandangan  hukum  Islam  pada  persoalan  gadai  ialah  demi kebutuhan umum, yang diprioritaskan di sini yakni pada nilai sosial. Meskipun pada
26 Yanggo and AZ, “Problematika Hukum Islam Kontemporer,” 101.
realitasnya  masih  jauh  dari  nilainya.  Pihak  pemberi  hutang  menginginkan keuntungan lebih atas feedback dari dana yang diberikan dengan alasan inflasi dan alasan lainnya sehingga tidak jarang pada akhirnya pertimbangan komersial yang lebih diprioritaskan.
Atas dasar tersebut, menurut penulis نهترم (kredirut) selama mendapatkan izin  dari  debitur  untuk  pemanfaatan  objek  gadai  maka  dibolehkan  selama  tidak menjurus kearah riba dengan pengambilan manfaat melebihi yang seharusnya pada hutang-piutang. Kreditur hanya boleh mengambil manfaat sebesar kerugian yang dialami  hal  ini  merujuk  pada  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  bukhari  yaitu “Tunggangan (hewan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya.  Bagi  yang  menggunakan  kendaraan  dan  memerah  susu  wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeli haraan” .
Pengambilan  manfaat  barang  gadaian  oleh نهترم (kreditur)  dibolehkan sepanjang tidak terdapat penganiayaan kepada masing-masing. Selanjutnya,  tetap ditekankan bahwa akad hutang-piutang tujuan utamanya yakni tolong-menolong. Oleh  karenanya  maka  jika  yang  berutang  kesulitan  dalam  pembayaran  maka hendaklah  diberikan  keringanan  dan  dilarang  mensyaratkan  penambahan  pokok hutang  serta  apabila  debitur  telah  melunasi  utangnya  maka  kreditur  wajib mengembalikan sawah tersebut kepada debitur. Terkait hal tersebut Al-Quran pun menegaskan:
ٖٖۚةَ َسۡريَم ٰ َ لَىإ ٌةَرىظَنَف ٖةَ رسُۡع وُذ َن َكَ نوَإِ .....
Terjemahnya:
‘ Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.... (Q.S. Al-Baqarah/2: 280). ’
Ayat ini memperjelas jika terjadi hambatan dalam pembiayaan yakni debitur tidak mampu membayar diakibatkan oleh sesuatu hal maka janganlah memaksa dan
hendaklah si kreditur memberikan keringanan dengan menunda pembayarannya hingga debitur lapang. 27
Agar  pelaku  gadai  terhindar  dari  pemanfaatan  gadai  sawah  yang mengandung riba, ketika melakukan akad gadai para pelaku gadai dapat mengganti sawah dengan alternatif lain yang tidak membutuhkan perawatan seperti sertifikat tanah sawah, sehingga tidak ada pemanfaatan terhadap barang gadaian dan pihak debitur nantinya hanya membayar utang yang dipinjam kepada kreditur.

## C. KESIMPULAN
Sebagai  kesimpulan  penerapan  objek  gadai  berupa  sawah  di  masyarakat Desa i Ogoamas 1 i Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, manfaat sawah yang dijadikan  barang  jaminan  secara  penuh  diambil  oleh  pihak  kreditur.  Hasil  panen yang  berlimpah  juga  menjadi  hak  kreditur,  sehingga  kadang  hasil  penggarapan sawah  melimpah  dari  jumlah  pinjaman debitur.  Dalam  tinjauan  hukum  ekonomi syariah, penerapan gadai yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Ogoamas 1 terhadap pemanfaatan  sawah  sebagai  objek  gadai  merugikan  pihak  debitur  dan menguntungkan pihak kreditur, dikarenakan manfaat sawah secara penuh diambil oleh pihak kreditur. Hal ini keluar dari prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip tolong-menolong  yang  seharusnya  sebagai  maqashid  dari  akad  hutang-piutang.
Dalam  hal  pemanfaatan  yang  diambil  oleh  kreditur  tersebut  tidak  boleh  baginya karena  berasal  dari  utang  yang  mendatangkan  keuntungan.  Implementasi pembaruan  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  Desa  Ogoamas  1  terhadap  praktik gadai yang mereka lakukan ialah pelaku gadai sawah sekiranya hanya mengambil manfaat  sesuai  dengan  apa  yang  ia  keluarkan  untuk  pemeliharaannya  dan  agar terhindar dari perbuatan riba, pelaku gadai dapat menggunakan alternatif lain yaitu dengan  menggantikan  sawah  dengan  sertifikat  sawah  yang  tidak  memerlukan pemeliharan atau mengganti akad hutang-piutang dengan akad lain.
27 Al- Mahalli and As- Suyuti, Tafsir Jalalain (Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al- Fatihah s.d. Al- Isra’) , 155 – 56.

## REFERENSI
Al- Mahalli, J., & As- Suyuti, J. (2000). Tafsir Jalalain (Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al- Fatihah s.d. Al- Isra’ ) . Sinar Baru Algensindo.
Al-Juzairi, S. A. (2017). Terjemahan Fikih Empat Madzhab. In 3 . Pustaka al-Kautsar.
Al Imam Asy-Syaukani. (2012). Ringkasan Nailul Authar. In A. H. Fachudin (Ed.), 3 . Pustaka Azzam.
Ali, Z. (2008). Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Bisri,  H.  (2020). Istinbath  Hukum  Ekonomi  (Kajian  Terhadap  Pemikiran  al-Syaukani) . Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
Fatwa  DSN-MUI. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  25/DSN-MUI/III/2002  Tentang Rahn . , (2002).
Nurhasanah, R. (2020). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Praktek Gadai Sawah  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kubang  Jaya  Kecamatan  Petir  Kabupaten  Serang), . Institut Ilmu Alquran.
Yanggo, C. T., & AZ, H. A. (2004). Problematika Hukum Islam Kontemporer. In 3 (3rd ed., p. 217). Jakarta: Pustaka Firdaus.
Zuhaili,  W.  (2011).  Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu :  Jaminan  (al-Kafaalah,  Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al- Milkiyyah). In A. H. Al-Kattani (Trans.), 6 . Jakarta: Gema Insani.