## Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera

## Muhammad Hamdan Sayadi
Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri,  Indonesia

## Abstract
The local governments are expected to be able objectify the local budget, especially the revenue that becomes the main source to objectify the expenditure budget. Local governments can be autonomous if its can maximize their potency, especially the local revenue. This paper aims to analyze the level of regional financial dependence and degree of decentralization in the provinces which is located in the Sumatera island and Java with the comparison of financial performance between the provinces. This paper used the method of quantitative descriptive with the ratio of regional financial dependence and degree of decentralization as the analysis tools. The results indicated that financial performance of provinces in the Java island much better than provinces in the Sumatera island because its had much better the realization of local revenue. The factor that affecting financial performance of provinces in the Java island much better was the good ability to acquire local revenue so that it can make very low level of regional financial dependence to the central government and very good degree of decentralization.
Keywords: Budgeting, Realization, Financial Performance
Permalink/DOI : https://doi.org/10.21067/jem.v16i2.4958 How to cite
:  Sayadi, M. H. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan
Pulau Sumatera. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 16(2), 96-104. Article info :  Received: Sept 2020; Revised: Nopember 2020; Accepted: Nopember 2020 Alamat korespondensi*: ISSN 0216-373X (print) Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri ISSN 2502-4578 (online)
Jl. Jendral Sudirman No.629 Km.4 Palembang 30129, Indonesia E-mail: hamdansayadi@gmail.com

## Jurnal Ekonomi Modernisasi
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO

## Abstrak
Pemerintah daerah diharapkan mampu merealisasikan anggaran yang telah disahkan, khususnya pendapatan yang menjadi sumber utama dalam merealisasikan anggaran belanja. Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu memaksimalkan potensi daerahnya melalui penyerapan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi pada seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa serta membandingkan kinerja keuangan antar provinsi tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif serta menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Jawa jauh lebih baik dari pada provinsi di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah memiliki realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih baik dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa jauh lebih baik ialah kemampuan memperoleh PAD yang sangat baik sehingga membuat tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat rendah pada pemerintah pusat dan tingkat desentralisasi yang sangat baik.
Kata kunci: Anggaran, Realisasi, Kinerja Keuangan
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 16(2) 2020, 96-104

## Pendahuluan
Provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia memiliki kewenangan mengelola daerahnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengelola keuangan, terutama dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
APBD menuntut setiap pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran yang telah disahkan, khususnya pendapatan yang menjadi sumber utama dalam merealisasikan anggaran belanja. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen pendapatan (Halim & Kusufi, 2014). Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik dapat dicapai melalui pengawasan dari pemerintah pusat (Kiswanto & Fatmawati, 2019).
Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu memaksimalkan potensi daerahnya melalui penyerapan PAD. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, dimana setiap kenaikan kinerja keuangan kabupaten dan kota disebabkan meningkatnya PAD daerah tersebut (Harjito e t al ., 2020). Pelaksanaan otonomi daerah dapat dibiayai ketika daerah memiliki kinerja keuangan yang baik (Sulistyo, 2018).
Mahmudi (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat
dianalisis menggunakan analisis pendapatan berupa analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis rasio keuangan, dan analisis potensi pendapatan asli daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dikarenakan bermanfaat bagi kelangsungan pemerintah daerah di masa mendatang, manfaatnya berupa berusaha melampaui kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan tingkat ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi pada seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa. Secara rinci, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membandingkan kinerja keuangan antara provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa karena terdapat perbedaan tingkat kemandirian antara kota yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu.
Beberapa daerah yang memilik tingkat kemandirian yang sangat rendah yaitu pemerintah daerah Labuhan Batu, pemerintah provinsi Bangka Belitung, dan kabupaten dan kota di provinsi Aceh. Tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu termasuk dalam kriteria rendah sekali atau memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang sangat tinggi (Lubis & Nurlia, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zukhri (2020) menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung termasuk kriteria sangat tinggi setelah diukur dengan rasio ketergantungan keuangan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota di Aceh juga memiliki rasio kemandirian yang sangat rendah atau tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat (Prastiwi et al. , 2016).
Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Penelitian Andriani dan Wahid (2018) menunjukkan bahwa pemerintah kota Tasikmalaya memiliki
Sayadi / Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulai Jawa...
tingkat kemandirian pada level sedang. Pemerintah kota Tangerang Selatan memiliki tingkat kemandirian pada pola hubungan delegatif yang berarti tingkat kemandiriannya sangat baik dan sangat kecil ketergantungan pada pemerintah pusat (Nufus et al ., 2017). Sementara pemerintah DI Yogyakarta memiliki tingkat kemandirian yang rendah (Sulianti & Ika, 2012).

## Metode
Penelitian ini tergolong metode deskriptif kuantitatif. Metode ini bertujuan mengumpulkan data, kemudian dengan data tersebut dapat dijelaskan karakteristik situasi atau keadaan tertentu (Sekaran & Bougie, 2017).
Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan
Jawa. Sementara pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling . Sugiyono (2016) menyatakan bahwa purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini, yaitu:
1. Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa
2. Provinsi yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggara (LRA) tahun 2019.
Berdasarkan tabel 1, sampel yang didapat setelah dilakukan pemilihan sampel melalui metode purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu: provinsi Bangka Belitung, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepri, Riau, Sumbar, Sumsel, dan Sumut. Penelitian ini akan dianalisis dengan rasio
Tabel 1. Populasi dan Sampel
No Provinsi Terletak dipulau LRA Tahun 2019 1 Aceh Sumatera Belum ada 2 Bengkulu Sumatera Belum ada 3 Bangka Belitung Sumatera ada 4 Banten Jawa ada 5 DI Yogyakarta Jawa ada 6 DKI Jakarta Jawa ada 7 Jambi Sumatera Belum ada 8 Jawa Barat Jawa Belum ada 9 Jawa Tengah Jawa ada 10 Jawa Timur Jawa Belum ada 11 Kepri Sumatera ada 12 Riau Sumatera ada 13 Sumbar Sumatera ada 14 Sumsel Sumatera ada 15 Sumut Sumatera ada
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 16(2) 2020, 96-104
ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan membagi jumlah pendapatan transfer terhadap jumlah pendapatan daerah. Sementara kriteria- kriteria yang dipakai untuk mendeskripsikan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Kategori Penilaian Ketergantung- an Keuangan Daerah
Sumber: Banga (2017)
Derajat desentralisasi dihitung dengan membagi jumlah pendapatan asli daerah
terhadap jumlah pendapatan daerah Mahmudi (2019). Sementara kriteria- k r i t e r i a   y a n g   d i p a k a i   u n t u k mendeskripsikan derajat desentralisasi dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Kategori Penilaian Derajat Desen- tralisasi
Sumber: Banga (2017)

## Hasil
Penelitian ini dilakukan pada seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019 menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi.
Ketergantungan (%) Kategori 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup Tinggi 40,01 – 50,00 Tinggi Lebih dari 50,00 Sangat Tinggi Ketergantungan (%) Kategori 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup Baik 40,01 – 50,00 Baik Lebih dari 50,00 Sangat Baik
Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (dalam miliar Rupiah)
Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Persentase Ketergantungan LRA Tahun 2019 Bangka Belitung 1.767,92 2.694,21 65,62% Banten 4.166,57 11.201,37 37,20% DI Yogyakarta 3.608,01 5.699,36 63,31% DKI Jakarta 14.551,57 62.300,68 23,36% Jawa Tengah 11.398,77 25.859,73 44,08% Kepri 2.626,46 3.939,45 66,67% Riau 5.141,63 8.703,23 59,08% Sumbar 4.046,88 6.390,34 63,33% Sumsel 5.765,18 9.282,38 62,11% Sumut 7.300,65 13.081,48 55,81% Provinsi

## Rasio Ketergantungan Keuangan
Daerah
Jika rasio ini semakin besar, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga semakin besar (Mahmudi, 2019). Kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah disajikan pada tabel 4.
Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 7 provinsi yang memiliki persentase ketergantungan diatas 50 persen yang artinya tingkat ketergantungan pada level sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Apabila hasil analisis diurutkan berdasarkan tingkat
ketergantungan dari sedang ke sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.
Berdasarkan tabel 5, hanya provinsi D K I   J a k a r t a   d e n g a n   t i n g k a t ketergantungan sedang. Pada tingkat ketergantungan cukup tinggi ditunjukkan oleh provinsi Banten dan tingkat ketergantungan tinggi diisi provinsi Jawa Tengah. Sementara tingkat ketergantungan pada level sangat tinggi terdapat 7 provinsi, yaitu provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Tabel 5. Kelompok Tingkat Ketergantungan Daerah
Sumber: Data Diolah, 2020 No Tingkat Ketergantungan Daerah Persentase Ketergantungan Provinsi 1 Sedang 23,36% DKI Jakarta 2 Cukup Tinggi 37,20% Banten 3 Tinggi 44,08% Jawa Tengah 4 55,81% Sumatera Utara 5 59,08% Riau 6 62,11% Sumatera Selatan 7 63,31% DI Yogyakarta 8 63,33% Sumatera Barat 9 65,62% Bangka Belitung 10 66,67% Kepulauan Riau Sangat Tinggi Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa provinsi DKI jakarta dengan kinerja keuangan terbaik menurut rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rasio 23,36%. Kemudian provinsi Banten dengan rasio 37,20% dan Jawa Tengah dengan rasio 44,08%.
Perbandingan kinerja keuangan antara provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan
Jawa sangat signifikan. Pada kategori sedang, cukup tinggi, dan tinggi semua diisi oleh provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Sementara seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera memiliki tingkat ketergantungan pada level sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Analisis kinerja k e u a n g a n   m e n g g u n a k a n   r a s i o ketergantungan keuangan daerah
Sayadi / Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulai Jawa...
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 16(2) 2020, 96-104
menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera.

## Derajat Desentralisasi
Mahmudi (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi persentase derajat
desentralisasi maka semakin baik kinerja keuangan suatu daerah. Kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6 menunjukkan bahwa hanya ada 3 provinsi yang memiliki persentase
Tabel 6. Derajat Desentralisasi (dalam miliar Rupiah)
Sumber: Data Diolah, 2020
derajat desentralisasi diatas 50 persen yang artinya memiliki kontribusi PAD yang tinggi dibandingkan 7 provinsi lainnya. Apabila hasil analisis diurutkan berdasarkan tingkat ketergantungan dari sedang ke sangat tinggi, disajikan pada tabel 7.
Berdasarkan tabel 7, hanya terdapat 3 provinsi yang memiliki tingkat kemampuan keuangan (tingkat desentralisasi) sangat baik atau diatas 50%. Sementara 7 provinsi lainnya di bawah level atau kategori tersebut. Berdasarkan tabel 7, hanya terdapat 3 provinsi yang memiliki tingkat kemampuan keuangan (tingkat desentralisasi) sangat baik atau diatas 50%. Sementara 7 provinsi lainnya di bawah level atau kategori tersebut.
Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta dengan kinerja
keuangan terbaik menurut derajat ketergantungan dengan rasio 73,37%. Kemudian provinsi Banten dengan rasio 62,69% dan Jawa Tengah dengan rasio 55,83%.
Tingkat desentralisasi provinsi Bangka Belitung berada dibawah provinsi lainnya dikarenakan realisasi pendapatan pajak daerah yang rendah yaitu sebesar Rp 761 miliar. Sedangkan provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat desentralisasi yang sangat baik dikarenakan mampu merealisasikan pendapatan pajak daerah yang jauh lebih tinggi dari provinsi lainnya yaitu sebesar Rp 40,3 triliun.
Perbandingan kinerja keuangan antara provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa sangat signifikan. Pada
Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Persentase Ketergantungan LRA Tahun 2019 Bangka Belitung 826,76 2.694,21 30,69% Banten 7.022,31  11.201,37  62,69% DI Yogyakarta 2.082,80 5.699,36 36,54% DKI Jakarta 45.707,40 62.300,68 73,37% Jawa Tengah 14.437,78 25.859,73 55,83%
Kepri 1.311,70  3.939,45  33,30%
Riau 3.558,21 8.703,23 40,88%
Sumbar 2.328,43  6.390,34  36,44%
Sumsel 3.496,15  9.282,38  37,66% Sumut 5.763,15 13.081,48  44,06%
Provinsi
kategori tingkat kemampuan keuangan daerah sangat baik semua diisi oleh provinsi yang terletak di Pulau Jawa, sementara seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera memiliki tingkat desentralisasi di bawahnya. Analisis kinerja keuangan menggunakan derajat desentralisasi menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera.
Kinerja keuangan yang baik berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi sangat dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah yang memiliki tingkat kemampuan keuangan daerah sangat baik, realisasi pendapatan pajak daerah masing- masing sebesar Rp 40.3, 6.7, dan 11,9 triliun pada tahun 2019. Sementara provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka
Belitung yang memiliki tingkat ketergantungan sangat tinggi pada pemerintah pusat, realisasi pendapatan pajak daerah masing-masing sebesar Rp1.9 triliun, 1.2 triliun, dan 761 miliar.

## Pembahasan
Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi menunjukkan perbedaan kinerja antara provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa. Kinerja keuangan provinsi yang terletak di pulau jawa secara umum lebih baik dibandingkan dengan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Nufus et al . (2017) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan Kota Tangerang Selatan sangat baik.
Sulianti dan Ika (2012) menyatakan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah provinsi DI Yogyakarta diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan. Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh PAD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Wahyuni & Ardini, 2018). Tamboto et al .
Tabel 7. Kelompok Derajat Desentralisasi
Sumber: Data diolah, 2020
No Tingkat Kemampuan Keuangan    Daerah Derajat Desentralisasi (%) Provinsi 1 Sangat Baik 73,37% DKI Jakarta 2 62,69% Banten 3 55,83% Jawa Tengah 4 Baik 44,06% Sumatera Utara 5 40,88% Riau 6 37,66% Sumatera Selatan 7 36,54% DI Yogyakarta 8 36,44% Sumatera Barat 9 33,30% Kepulauan Riau 10 30,69% Bangka Belitung Cukup Baik Sayadi / Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulai Jawa...
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 16(2) 2020, 96-104
(2014) juga menemukan bahwa peningkatan kinerja keuangan dipengaruhi oleh peningkatan pada PAD. Realisasi PAD yang semakin tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik (Mahmudi, 2019).
Hasil penelitian yang menunjukkan kinerja keuangan provinsi di luar Pulau Jawa memiliki kinerja yang kurang baik sejalan dengan beberapa penelitan sebelumnya. Mokodompit et al. (2014) menyatakan bahwa tingkat desentralisasi kota Kotamobagu sangat rendah yang berarti memiliki ketergantungan sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Penelitian Mandey & Rotinsulu  (2015) pada pemerintah kota Bitung juga menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat.
Kinerja keuangan provinsi yang terletak di pulau jawa secara umum lebih baik dibandingkan dengan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dikarenakan realisasi PAD provinsi di Pulau Jawa lebih baik dibandindingkan provinsi di Pulau Sumatera, khususnya komponen pendapatan pajak daerah.

## Simpulan
Hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan kinerja keuangan antara provinsi yang terletak di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2019 yang telah disajikan menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Jawa jauh lebih baik dari pada provinsi di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah memiliki realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih baik dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa lebih baik ialah kemampuan memperoleh PAD yang sangat baik sehingga membuat tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat rendah pada pemerintah pusat dan tingkat desentralisasi yang sangat baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat
memperluas dan memperbanyak sampel penelitian serta menggunakan indikator- indikator lainnya dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006–2015). Jurnal Akuntansi , 13 (1), 30–39.
Banga, W. (2017). Administrasi Keuangan Negara dan Daerah . Bogor: Ghalia Indonesia.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014).
Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi) , 5 (1), 19–28.
Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. Jurnal Kajian Akuntansi , 3 (1), 44–54.
Lubis, D. P. K., & Nurlia, H. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011- 2013. Jurnal KHITABAH , 1 (1).
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mandey, K. R. M., & Rotinsulu, T. O.
(2015). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (3).
Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (2).
Nufus, K., Supratikta, H., & Muchtar, A. (2017). Analysis of Financial Performance of Local Government through South Tangerang Calculation of Realization Regional Budget. European Journal of Business and Management , 9 (3), 136–146.
Prastiwi, T., Arfan, M., & Darwanis, D. (2016). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Buletin Ekonomi Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan , 14 (1), 79– 84.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis Buku Satu Edisi Empat . Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .
Bnadung: Alfabeta.
Sulianti, & Ika, S. R. (2012). Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Efektif: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 3 (2), 123–138.
Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 3 (1), 43– 59.
Tamboto, L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2014). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (2).
Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 7 (6).
Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 5 (2), 143–149.
Sayadi / Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulai Jawa...