## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DARI TINDAKAN

## MISAPPROPRIATION

## Sri Asih Roza Nova
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia Email: sriasihrozanova@law.unand.ac.id
*Corresponding Author : Sri Asih Roza Nova
Abstract:  The  living  culture  of  the  people  of  developing  countries  which  is  communal  in nature  greatly  influences  the  ownership  status  of  intellectual  property  that  digs  into traditional  knowledge.  The  community  as  the  owner  of  traditional  knowledge,  does  not consider economic benefits and has no desire to protect it, because the community considers traditional knowledge to be shared property and gives that knowledge a benefit. On the other hand, developed countries which are dominated by western countries carry the philosophy of individualism  and  capitalism  which  embodies  the  idea  of  protecting  individual  property rights,  especially  protection  of  property,  both  intellectual  property  and  capital.  These countries consider that knowledge of traditional medicines and related biological resources is in the public domain, so that anyone (individual) is free to exploit and commercialize it for their own benefit. The meeting of these two different philosophies of life and views on ethical and legal concepts concerning the ownership of property, including intellectual property, in the international community relations between developed and developing countries creates a conflict  of  interest.  Developed  countries  feel  they  have  not  made  mistakes  which  are considered  abuses  by  developing  countries  because  they  think  they  have  not  violated  the rights  of  others.  As  one  of  the  developing  countries,  Indonesia  realizes  that  traditional knowledge  really  needs  IPR  protection,  therefore,  traditional  knowledge  is  protected  by copyright. Traditional knowledge is considered as part of folklore, but this protection cannot work effectively due to two articles (article 10 and article 1 of the Copyright Law), and other factors.  In  addition,  the  Indonesian  government  is  also  working  on  other  alternative protections, such as establishing provisions that are adapted to the principles of life and the needs of the local community concerned, making documentation that is not oriented towards patents and preparing a profit-sharing system that is appropriate and in accordance with the conditions of the local community involved.

## Keywords: Legal Protection, Traditional Knowledge, Acts of Abuse
Abstrak: Budaya  hidup  masyarakat  negara  berkembang  yang  sifatnya  komunal  sangat mempengaruhi  status  kepemilikan  kekayaan  intelektual  yang  tertuang  dalam  pengetahuan tradisional. Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional, tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindunginya, karena masyarakat tersebut  menganggap  pengetahuan  tradisional  merupakan  milik  bersama  dan  memberikan pengetahuan  itu  merupakan  suatu  kebajikan.  Dilain  pihak,  negara-negara  maju  yang dimayoritasi  oleh  negara-negara  barat  mengusung  filsafat  individualisme  dan  kapitalisme
yang  mewujudkan  gagasan  untuk  melindungi  hak-hak  milik  individual,  khususnya perlindungan terhadap property, baik intellectual property maupun modal. Negara-negara ini menganggap bahwa pengetahuan obat-obatan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait merupakan public  domain ,  sehingga  siapa  saja  (individu)  bebas  untuk  mengeksploitasi  dan mengomersialkan  untuk  keuntungan  diri  sendiri.  Pertemuan  kedua  filsafat  hidup  yang berbeda  serta  berbeda  dalam  memandang  konsep  etika  dan  hukum  yang  menyangkut pemilikan  atas  kekayaan  ( property ),  termasuk  kekayaan  intelektual  dalam  pergaulan masyarakat  internasional  antara  negara-negara  maju  dengan  negara  berkembang  ini menimbulkan  konflik  kepentingan.  Negara-negara  maju  merasa  tidak  melakukan  kesalahan yang  dianggap misappropriation oleh  negara-negara  berkembang  karena  mereka menganggap  tidak  melanggar  hak-hak  orang  lain.  Sebagai  salah  satu  negara  berkembang, Indonesia menyadari bahwa pengetahuan tradisional sangat membutuhkan perlindungan HKI, oleh  karena  itu,  pengetahuan  tradisional  dilindungi  oleh  hak  cipta.  Pengetahuan  tradisional dianggap  merupakan  bagian  dari folklore, akan  tetapi  perlindungan  ini  tidak  bisa  berjalan dengan efektif seperti adanya dua pasal (pasal 10 dengan pasal 1 UU Hak Cipta), dan faktor- faktor  lainnya.  Selain  daripada  itu,  pemerintah  Indonesia  juga  mengupayakan  alternatif perlindungan lain, seperti membentuk ketentuan yang disesuaikan dengan prinsip hidup dan kebutuhan  masyarakat  lokal  yang  bersangkutan,  membuat  dokumentasi  yang  tidak berorientasi  untuk  hak  paten  serta  menyiapkan  sistem  benefit  sharing  yang  tepat  dan  sesuai dengan keadaan masyarakat lokal yang bersangkut.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pengetahuan Tradisional; Tindakan Misappropriation

## PENDAHULUAN
Sebagai  salah  satu  negara  yang  banyak  memiliki  keberagaman  budaya,  tentu  saja Indonesia  juga  memiliki  kekayaan  intelektual  untuk  menciptakan  dan  mengembangkan kebudayan tersebut, seperti lahirnya berbagai karya seni. Agar kekayaan intelektual tersebut dapat  berkembang  dan  maju,  dibutuhkan  adanya  jaminan  perlindungan  hukumnya.  Akan tetapi  Indonesia  baru  benar-benar  memikirkan  masalah  perlindungan  HKI  ini  pada  tahun 1982,  yaitu  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Hak  Cipta  (UU  No.  6  Tahun  1982). Selanjutnya, . Negara  Republik  Indonesia sebagai  anggota  masyarakat  internasional  secara resmi  telah  mengesahkan  keikutsertaannya  dan  menerima  Persetujuan  Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO)  beserta  seluruh  lampirannya  dengan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1997.  Dengan  demikian  Indonesia  terikat  untuk  melaksanakan persetujuan  tersebut. T Salah  satu  persetujuan  di  bawah  pengelolaan  WTO  ialah Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan  mengenai  Aspek-Aspek  Dagang  yang  terkait  dengan  Hak Atas  Kekayaan  Intelektual,  termasuk  Perdagangan  Barang  Palsu),  disingkat  persetujuan TRIPs.
Untuk  melaksanakan  persetujuan  TRIPs  tersebut  dan  sekaligus  membangun  sistem hukum  nasional  di  bidang  HKI,  Indonesia  telah  membuat  berbagai  kebijakan  HKI, antara lain,  di  bidang peraturan  perundang-undangan  HKI  dan  upaya  peningkatan  kesadaran masyarakat terhadap HKI.  Dalam bidang perundang-undangan, saat ini telah berlaku Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 (Hak Cipta), Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 (Varietas Tanaman), Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 (Rahasia Dagang) Undang- Undang  nomor  31  tahun  2000  (Desain  Industri),  Undang-Undang  nomor  32  tahun  2000 (Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu),  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun2001  (Paten)  dan
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  (Merek). Di  samping  itu,  telah  diratifikai  berbagai konvensi/  perjanjian  internasional  di  bidang  HKI sejak  tahun  1997  yaitu  Konvensi  Paris (Perlindungan Paten, Merek, Desain Produksi, dan Rahasia Dagang) dengan Keppres Nomor 15  Tahun  1997,  Traktat  Kerjasama  Paten  dengan  Keppres  Nomor  16  Tahun  1997,  Traktat Merek  dengan  Keppres  Nomor  17  Tahun  1997,  Konvensi  Bern  (Perlindungan  Hak  Cipta) dengan  Keppres Nomor  18  Tahun  1997,  dan  Traktat  WIPO  tentang  Hak  Cipta  dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.
Jika  dilihat  dari  kelengkapan  peraturan  Indonesia  dalam  mengimplementasikan berbagai  ketentuan  internasional  mengenai  perlindungan  HKI,  dapat  dikatakan  bahwa Indonesia termasuk negara yang paling patuh. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan HKI di Indonesia belum bisa dioptimalkan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman  masyarakat  tentang  HKI.  Disamping  itu,  budaya  masyarakat  Indonesia  yang sifatnya komunal berseberangan dengan prinsip perlindungan HKI yang individual.
Budaya masyarakat Indonesia yang komunal ini juga mempengaruhi status kepemilikan kekayaan  intelektual  yang  tertuang  dalam  pengetahuan  tradisional.  Masyarakat  sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional, tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki  keinginan  untuk  melindunginya,  karena  masyarakat  tersebut  menganggap pengetahuan  tradisional  merupakan  milik  bersama  dan  memberikan  pengetahuan  itu merupakan suatu kebajikan.
Prinsip  hidup  masyarakat  Indonesia  yang  komunal  ini  jelas  sangat  rentan  terhadap tindakan misappropriation 1 yang  dilakukan  oleh  peneliti  asing  untuk  mengembangkan  riset mereka  di  bidang  biotekhnologi  ataupun  farmasi  yang  lebih  banyak  dilatarbelakangi  motif ekonomi.
Negara-negara berkembang, khususnya masyarakat  Indonesia yang komunal ini selalu mengusung nilai-nilai kebersamaan dan tidak berorientasi kepada nilai materialisme, semata- mata melainkan juga spiritualisme yang mewujud pada gagasan hidup bersama yang damai. Filsafat  kebersamaan  dan  spiritualisme  yang  dianaut  masyarakat  di  negara-negara berkembang, khususnya Indonesia melahirkan nilai-nilai bahwa tidak selayaknya keunggulan intelektual warga masyarakat berupa pengetahuan tradisional (mis, pengetahuan tentang obat- obatan  tradisional)  hanya  dimonopoli  oleh  seseorang  yang  memiliki  kelebihan  pengetahuan tersebut, apalagi jika monopoli itu dimotivasi oleh keuntungan ekonomi individu semata. Hak seorang  individu  harus  diletakkan  dalam  kerangka  berpikir  bahwa  individu  adalah  bagian tidak terpisahkan dari masyarakatnya. 2
Dilain  pihak,  negara-negara  maju  yang  dimayoritasi  oleh  negara-negara  barat mengusung  filsafat  individualisme  dan  kapitalisme  yang  mewujudkan  gagasan  untuk melindungi  hak-hak  milik  individual,  khususnya  perlindungan  terhadap property, baik intellectual  property maupun  modal.  Negara-negara  ini  menganggap  bahwa  pengetahuan obat-obatan  tradisional  dan  sumber  daya  hayati  yang  terkait  merupakan public  domain ,
1 Misappropriation diartikan  sebagai  penggunaan  oleh  pihak  asing  dengan  mengabaikan  hak-hak masyarakat  lokal  atas  pengetahuan  tradisional  dan  sumber  daya  hayati  yang  terkait,  yang  menjadi  milik masyarakat yang bersangkutan. Black’s Law Dictionary, 6 th ed, 1990, 998
2 Agus Sardjono, “ Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional ,” PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 16
sehingga  siapa  saja  (individu)  bebas  untuk  mengeksploitasi  dan  mengomersialkan  untuk keuntungan diri sendiri. 3
Masyarakat  dari  negara-negara  maju  melihat  bahwa  pengetahuan  obat-obatan tradisional dan sumber daya hayati yang terdapat ditengah masyarakat tradisional di negara- negara  berkembang  memiliki  potensi  ekonomi  yang  sangat  besar,  dan  dengan  karakter  dari filsafat  individualisme    dan  kapitalis  mereka,  serta  dengan  memanfaatkan  keunggulan  ilmu pengetahuan  dan  tekhnologi,  mereka  berhasil  memanfaatkan  pengetahuan  obat-obatan tradisional dan sumber daya hayati yang ada di  wilayah negara-negara berkembang tersebut untuk  keuntungan  mereka  sendiri.  Sementara  itu,  warga  masyarakat  di  negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia justru tidak dapat menikmati keuntungan ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan obat-obatan tradisional dan keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut. 4
Pertemuan kedua filsafat hidup yang berbeda serta berbeda dalam memandang konsep etika dan hukum  yang  menyangkut  pemilikan atas  kekayaan ( property ), termasuk kekayaan intelektual  dalam  pergaulan  masyarakat  internasional  antara  negara-negara  maju  dengan negara berkembang ini menimbulkan konflik kepentingan. Negara-negara maju merasa tidak melakukan  kesalahan  yang  dianggap misappropriation oleh  negara-negara  berkembang karena  mereka  menganggap  tidak  melanggar  hak-hak  orang  lain.  Pelanggaran  etika  dan hukum  menurut  negara-negara  maju  (barat)  terjadi  manakala  seseorang  mengambil  hak-hak kekayaan orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, kemudian mengeksploitasinya secara komersial untuk keuntungan dirinya sendiri. 5
Dilain  pihak  negara-negara  berkembang,  khususnya  Indonesia  menilai  bahwa  negara- negara  maju  berlaku  tidak  adil  dengan  tidak  mengakui  adanya  hak  kolektif  masyarakat  di negara-negara berkembang.
Ketidakadilan yang dirasakan oleh negara-negara berkembang, khususnya Indonesia ini terjadi  karena  pengetahuan  tradisional  bangsa-bangsa  didunia  ketiga  ini  tidak  mendapat perlindungan  sebagaimana  kekayaan  intelektual  di  negara-negara  maju.  Sementara  itu, negara-negara  maju  berupaya  sedemikian  rupa  untuk  melindungi  kekayaan  intelektual mereka  dari  penyalahgunaan  yang  terjadi  di  negara-negara  berkembang  dengan  menekan negara-negara ini untuk melindungi HKI mereka. 6
Indonesia sebagai negara berkembang memang  mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah  mengenai  pengetahuan  tradisional  dan  indikasi  geografis,  seperti  pengetahuan  obat- obatan tradisional yang menggunakan sumber daya hayati yang tumbuh di wilayah Indonesia dan berbagai karya seni yang indah dan elok, Pengetahuan obat-obatan tradisional Indonesia dapat dijumpai diberbagai lokasi, seperti tertulis pada candi Borobudur, pada naskah-naskah kuno atau ilmu obat-obatan yang dipraktekkan oleh para “dukun/balian” (tradisional healer).
Pengetahuan  tradisional  berupa  karya  seni  juga  dapat  kita  lihat  pada  karya-karya seniman  Indonesia,  baik  itu  berupa  motif  maupun  bentuk  jadi  dari  karya  tersebut,  dimana semua  karya  tersebut  dibuat  berdasarkan  pengetahuan  yang  sudah  diturunkan  secara  turun
3 Ibid
4 Ibid, hlm 17
5 Ibid, hlm 15
6 Ibid, hlm 35
temurun  dari  generasi  pendahulunya,  seperti  motif-motif  batik  yang  merupakan  motif  ciri khas suatu daerah wilayah Indonesia, atau jurus-jurus ilmu bela diri silat.
Namun,  sayangnya  Indonesia  belum  dapat  mengoptimalkan  penggunaan  pengetahuan tradisional  ini  karena lemahnya  pengetahuan,  skill,  profesionalisme  sumber  daya  manusia, dan  dana,  apalagi  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  kekayaan  pengetahuan tradisional yang dimilikinya ini.
Kekayaan pengetahuan tradisional dan indikasi geografis Indonesia ini justru dimanfaat oleh  negara  maju  yang  memang  memiliki  kelebihan  tekhnologi,  kemampuan  financial  dan sumber daya manusia melalui mekanisme beroperasinya berbagai perusahaan multinasional.
Pemanfaatan  atau  boleh  dikatakan  “pencurian”  pengetahuan  tradisional,  budaya,  dan kekayaan  sumber  daya  hayati  diberbagai  wilayah  Indonesia  ini  dilakukan  dengan  cara ”berkedok” kerja  sama  penelitian.  Setelah  penelitian  tersebut  selesai,  mereka  kemudian menggodok  hasil  penelitian  tersebut  menjadi  sesuatu  yang  bernilai  ekonomis,  namun masyarakat  tradisional  diwilayah  tempat  penelitian  tersebut  tidak  mendapatkan  nilai ekonomis  dari  penelitian  tersebut,  bahkan  hasil  olahan  penelitian  tersebut  kemudian dipatenkan atas nama negara mereka.
Banyak  kasus misappropriation yang  terjadi  di  dunia  ini,  salah  satunya  kasus  paten pohon Neem oleh salah satu perusahaan Amerika Serikat, padahal pohon Neem tersebut telah digunakan  oleh  masyarakat  India  untuk  berbagai  kebutuhan  mereka.  Khusus  di  Indonesia, pelaku misapropriation justru  berasal  dari  negara  yang  paling  berkoar-koar  di  dunia internasional tentang pentingnya pelaksanaan HKI, yakni Amerika Serikat dan Jepang. 7
Berdasarkan hasil penelitian Badan POM-RI, 45 (empat puluh lima) jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan 14 (empat belas) jenis diantaranya  berasal  dari  tumbuh-tumbuhan  yang  hidup  di  Indonesia.  Bahkan  di  jepang, tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari sumber daya hayati  dan pengetahuan tradisional Indonesia. 8
Oleh  karena  banyaknya  terjadi misappropriation yang  dilakukan  negara-negara  maju terhadap  pengetahuan  tradisional  dan  sumber  daya  hayati  dari  negara-negara  berkembang, maka  mulai  muncul  kesadaran  dari  negara-negara  berkembang,  termasuk  Indonesia  untuk memperjuangkan perlindungan bagi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati mereka.
Perjuangan untuk melindungi pengetahuan tradisional ini sebenarnya telah diusahakan oleh  masyarakat  inetrnasional,  seperti  tahun  1967  pada  konferensi  Diplomatik  Stockholm merekomendasi perlu adanya perlindungan kepada Folklore 9 melalui Hukum Hak Cipta. 10
Usaha  perlindungan  tersebut  diatas  menghasilkan  pengaturan  tentang folklore dalam revisi  Konvensi  Bern  1971,  pasal  15  (4)  yang  mengatur  perlindungan  atas  ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Kemudian ketentuan ini diatur UUHC 2002.
7 Ibid, hlm 39
8 Ibid, hlm 3 9 Folklore adalah kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi sebagai suatu ekspresi dari  budaya  dan  identitas  sosialnya  dan  pada  umumnya  disampaikan  atau  ditularkan  secara  lisan  melalui peniruan  atau  dengan  cara  lainnya.  Bentuk folklore meliputi  antara  lain  bahasa,  karya  sastra,  music,  tarian, permainan,  mitos,  upacara  ritual,  kebiasaan,  kerajinan  tangan,  karya  arsitektur  dan  karya  seni  lainnya.  Agus Sardjono, Op. Cit, hlm 22
10 Tim Lindsey, dkk (ed), “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, “PT Alumni, Bandung, 2002, hlm 276
WIPO  sebagai  organisasi  internasional  yang  khusus  menangani  masalah  HKI,  juga menaruh  perhatian  pada  perlindungan  atas  pengetahuan  tradisional  ini.  Maka  pada  tahun 1997  WIPO  membentuk The  Global  Intellectual  Property  Issues  Division  (Global  Issues Division) .  Divisi  ini  menyatakan  bahwa  terdapat  adanya  keterkaitan  antara  sisitem  HKI dengan  sistem  pengetahuan  tradisional.  Oleh  karena  itu  sistem  HKI  dapat  diterapkan  untuk melindungi pengetahuan tradisional. 11
Sebelum Global  Issue  Division terbentuk,  PBB  melalui  Kovensi    tentang Keanekaragaman  hayati  menandatangani Convention  on  Biological  Diversity (CDB)  tahun 1992.  Kemudian,  WTO  melengkapinya  dengan  TRIPs,  dan  negara-negara  di  dunia mengimplementasikan ketentuan tersebut ke dalam ketentuan nasional masing-masing.
Disamping  semua  ketentuan  internasional  tersebut  diatas,  beberapa  negara  di  dunia membuat  kebijakan  sendiri  untuk  melindungi  pengetahuan  tradisionalnya  sendiri,  seperti Australia menggunakan Hukum Adat masyarakat Aborigin bersama-sama dengan rezim HKI modern, New Zealand dengan sistem prior informed consent (PIC ) dan Indonesia melindungi pengetahuan  tradisional  yang  berbentuk folklore dengan  UUHC  No.  19  tahun  2002  (berarti Indonesia hanya melindungi folklore saja dengan sistem HKI).
Khusus  dalam  tulisan  singkat  ini,  Penulis  akan  melihat  keefektifan  sistem  HKI  dalam melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:
1. Apakah  sistem  HKI  sudah  efektif  melindungi  pengetahuan  tradisional  dan  sumber  daya hayati Indonesia dari tindakan misappropriation ?
2. Upaya  alternatif  apakah  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia ?

## METODE PENELITIAN

## Spesifikasi Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini,  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  dan  menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada mengenai permasalahan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian  ini,  yaitu  menganalisa  apakah  sistem  HKI  sudah  efektif  melindungi  pengetahuan tradisional  dan  sumber  daya  hayati  Indonesia  dari  tindakan misappropriation ,  serta  upaya alternatif  apakah  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  melindungi pengetahuan  tradisional  dan  sumber  daya  hayati  Indonesia.  Gambaran  umum  yang  didapat dari  hasil  penelitian  tersebut  kemudian  dianalisa  dengan  bertitik  tolak  dari  peraturan perundang-undangan,  teori-teori  yang  ada,  dan  pendapat  para  ahli  hukum  dengan  ditunjang pula  oleh  pendapat  ahli  lain  yang  bertujuan  untuk  mencari  dan  mendapatkan  jawaban  dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.
11 Agus Sardjono, Op. Cit, hlm 19

## Metode Pendekatan
Pendekatan  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif. Pendekatan yuridis  normatif adalah  penelitian  yang  menekankan  pada  data  sekunder  yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum  dan kaedah-kaedah  hukum  positif yang berasal  dari  bahan  kepustakaan  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan  serta ketentuan  hukum,  terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah  perjanjian  internasional, hubungan internasional dan otonomi daerah.

## Analisa Data
Data  yang  terkumpul  akan  diolah  dengan  cara  mengadakan  sistematisasi  bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut  selanjutnya  dianalisa  secara yuridis  kualitatif .  Hal  ini  disebabkan  karena  penelitian ini  menganalisa  aspek  yuridis  perjanjian  internasional  jika  sebuah  daerah  melakukan hubungan internasional serta menganalisa implementasinya di Indonesia

## PEMBAHASAN

## Efektifitas Sistem HKI Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Dan Sumber Daya Hayati Indonesia
Negara-negara  berkembang  menyadari  adanya  unsur  ketidakadilan  dalam  proses pemanfaatan  pengetahuan  tradisional  dan  sumber  daya  hayati  di  bidang  obat-obatan  oleh negara maju. Menurut negara-negara berkembang, negara-negara maju menggunakan standar ganda  dalam  hal  perlindungan  kekayaan  intelektual.  Ketika  kekayaan  intelektual  mereka ditiru  oleh  bangsa-bangsa  lain  di  dunia  ketiga,  mereka  sibuk  melakukan  upaya  menekan negara-negara  tersebut  untuk  melindungi  kekayaan  intelektual  mereka.  Namun,  sebaliknya mereka melakukan pengambilan dan penyalahgunaan pengetahuan tradisional yang notabene adalah  kekayaan  intelektual  masyarakat  di  negara-negara  berkembang.  Bahkan,  negara seperti di Amerika Serikat enggan untuk menandatangani Convention on Biological Diversity 1992 yang bertujuan melindungi  pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan alasan bahwa pelaksanaan konvensi tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya jaminan perlindungan atas hak paten. 12
Perlindungan  hak  paten  bagi  negara-negara  maju  adalah  merupakan  suatu  hal  yang penting, karena dengan  perlindungan ini akan merangsang lahirnya kreasi-kreasi  yang lebih inovatif lagi serta akan melindungi tekhnologi dan investasi mereka. Oleh karena itu, negara- negara  maju  sangat  peduli  dengan  pemberlakuan  sistem  HKI  di  seluruh  dunia,  bahkan pelaksanaan  sistem  HKI  pada  negara-negara  berkembang  terkesan  dipaksakan  oleh  negara- negara maju.
Mengutip  pendapat  dari  Peter  W  Jones  dan  Eugenio  da  Costa,  Agus  Sardjono menyatakan  bahwa  konsep  HKI  mengandung  dua  pengertian. Pertama ,  HKI  mencakup segala  sesuatu  yang  timbul  dari  aktivitas  akal  pikiran  manusia  / human  brain ( intelektual property is property in a new product of the application of intellect ). Kedua , HKI dipahami sebagai  hak  yang  dapat  dituntut  berkaitan  dengan  produk  intelektual  manusia  / human intellec t. 13 Kemudian kedua pengertian HKI ini mengalami perkembangan hingga diakuinya
12 Ibid, hlm 45
13 Ibid, hlm 58
pengetahuan  tradisional  dan  praktek-praktek  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  asli  memiliki nilai komersial dan perlu mendapat perlindungan sistem HKI.
Topik  tentang  perlu  adanya  perlindungan  pengetahuan  tradisional  dengan  sistem  HKI sudah  menjadi  perdebatan  yang  sengit  antara  negara-negara  maju  dengan  negara-negara berkembang.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  perbedaan  konsep  antara  negara  maju  dengan negara berkembang.
Masyarakat  negara-negara  maju  memahami  bahwa  pengetahuan  tradisional  tersebut merupakan  warisan  budaya  ( cultural  heritage )  yang  terbatas  pada material  culture atau benda-benda kebudayaan yang bersifat fisik. Sehingga jika mereka menemukan pengetahuan obat-obatan  tradisional,  maka  mereka  menyatakan  bahwa  pengetahuan  tersebut  merupakan property dan  mengandung  nilai  komersial,  kemudian  mereka  akan  menggunakan pengetahuan  tersebut  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri  melalui  rezim  paten  (klaim HKI). 14 Mereka berpendapat bahwa sistem HKI dapat menciptakan perlindungan yang efektif dalam rangka penggunaan keanekaragaman hayati ( biodiversity ) secara inovatif. Pemanfaatan ini  pada  gilirannya  dapat  mendatangkan  manfaat  ekonomis  pula  bagi  masyarakat  melalui sistem  persetujuan  pembagian  manfaat  ( benefit  sharing  arrangement )  dengan  masyarakat setempat. 15
Konsep dari masyarakat  negara-negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional berbeda  dengan  konsep  masyarakat  negara  maju.  Pengetahuan  tradisional  bagi  negara berkembang  adalah  merupakan  warisan  budaya  ( cultural  heritage )  yang  menjadi  milik bersama,  sehingga  terbuka  dan  menjadi public  domain .  Oleh  karena  itu  penggunaan  sistem HKI  untuk  melindungi  pengetahuan  tradisional  ini  dirasa  tidak  memadai.  Menurut  mereka sistem  HKI  terlalu  berorientasi  kepada  kepemilikan  pribadi  dan  hal  itu  sangat  tidak  sesuai atau  berlawanan  dengan  budaya  masyarakat  asli  yang  lebih  menekankan  pada  kepemilikan bersama dan bertentangan dengan nilai magis atau nilai spritual dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. 16
Ketentuan internasional yang dijadikan pedoman bagi negara-negara di dunia mengacu pada  konsep  yang  dianut  oleh  negara-negara  maju.  Hal  ini  terbukti  dengan  diadopsinya ketentuan  tentang  perlindungan  pengetahuan  tradisional  ini  oleh  TRIPs-WTO  dalam  bentuk kesepakatan  di  bidang  perdagangan.  Bahkan  WIPO,  organisasi  yang  khusus  mengatur masalah HKI juga menempatkan pengetahuan tradisional  ini sebagai property, hal  ini dapat dilihat dari ketentuannya yang menyatakan bahwa harus ada pambagian manfaat penggunaan pengetahuan  tradisional.  Hal  ini  berarti,  sepanjang  negara-negara  maju  memberikan kontribusi  ekonomis  kepada  neagra-negara  berkembang,  maka  akses  kepada  pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati harus dibuka seluas-luasnya. 17
Sebagai  salah  satu  anggota  dari  organisasi  tersebut  diatas,  Indonesia  telah  berupaya memenuhi  semua  ketentuannya,  seperti  melakukan  perubahan  perundang-undangan  HKI yang disesuaikan dengan persyaratan HKI menurut ketentuan internasional tersebut.
Dalam  Undang-undang  Hak  Cipta  No.  19  tahun  2002  yang  merupakan  implemntasi dari ketentuan TRIPs-WTO dan Konvensi Bern, mengatur tentang perlindungan pengetahuan
14 Ibid, hlm 55
15 Ibid, hlm 57 (lihat juga Downes, How Intellectual Property Could Be A Tool , hlm 257)
16 Ibid, hlm 55-57
17 Ibid, hlm 84
tradisional, khusus perlindungan terhadap folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.
Menurut pasal 10 ayat 1, 2 dan 31 ayat 1 a, bahwa negaralah yang memegang hak cipta atas  karya  peninggalan  prasejarah,  sejarah  dan  budaya  nasional  lainnya,  folklor  dan  hasil kebudayaan  rakyat  yang  menjadi  milik  bersama  (  pasal-pasal  UUHC  ini  jelas  bertujuan melindungi  karya  dan  pengetahuan  tradisional  Indonesia  ),  dan  hak  ini  berlaku  tanpa  batas waktu. 18
Ketentuan  UUHC  Th  2002  ini  dalam  pelaksanaannya  ternyata  kurang  efektif,  hal  ini dikarenakan oleh beberapa alasan, yakni : 19
1. Ketentuan pasal  10 (2)  UUHC Th 2002 sangat  sulit  untuk  diterapkan jika pelaksanaanya dikaitkan  dengan  pasal  1  (3)  UUHC  th  2002.  Karena  menurut  pasal  1  UUHC  tersebut, ciptaan  yang  dilindungi  harus  terbukti  bersifat  asli,  sementara  dilain  pihak  sangat  sulit untuk membuktikan keaslian dari pengetahuan tradisional ;
2. Walaupun  suatu  masyarakat  tradisional  melalui  negara  berhak  mengajukan  gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya dan pengetahuan tradisional milik  masyarakat  tersebut,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  sangat  sulit  untuk  dilakukan. Bahkan sampai tahun 2009 kemarin, kita masih kecolongan oleh negara jiran kita.
3. Menurut  pasal  10  (3)  UUHC  Th  2002,  pihak  asing  dapat  menggunakan  karya  dan pengetahuan  tradisional  Indonesia  atas  seizin  instansi  yang  dibuat  khusus  untuk menangani masalah ini. Namun, sampai sekarang instansi tersebut belum terbentuk.
Ketentuan HKI di Indonesia hanya mengarahkan perlindungan hak cipta, sementara itu pengetahuan  tradisional  juga  membutuhkan  perlindungan  hak  paten,  merek,  dan  informasi rahasia.  Akan  tetapi  Indonesia  belum  mengaturnya.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  faktor, seperti  belum  terpenuhinya  syarat-syarat  perlindungan  untuk  semua  hak  tersebut,  filsafat kebersamaan  dan  spiritualisme  dalam  hidup  masyarakat  Indonesia  yang  melahirkan  norma untuk  tidak  memiliki  pengetahuan  tradisional  itu  secara  individu  sehingga    tidak  sesuai dengan filsafat HKI yang mengutamakan individualisme.

## Upaya Alternatif Untuk Melindungi Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Hayati Indonesia
Oleh karena sistem HKI tidak memadai untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia, maka dibutuhkan adanya upaya alternatif. Berbagai alternatif itu dapat  dilakukan secara simultan, mulai dari penyesuaian atas produk  hukum  yang sudah ada,  termasuk  rezim  HKI,  membentuk  perundang-undangan  baru  berkenaan  dengan persoalan  akses  orang  asing  terhadap  sumber  daya  hayati  dan  pengetahuan  tradisional Indonesia serta persoalan pembagian manfaat kepada warga masyarakat lokal atas akses dan penggunaan  sumber  daya  tersebut.  Selain  daripada  itu,  juga  diperlukan  suatu  upaya  untuk merangsang  tumbuh  kembangnya  partisipasi  warga  masyarakat  dalam  rangka  ikut  serta mengupayakan  peningkatan  pemanfaatan  sumber  daya  hayati  dan  pengetahuan  tradisional untuk kesejahteraan warga masyarakat. 20
18 UUHC No. 19 Th 2002
19 Tim Lindsey, dkk,…Op.Cit, hlm 267
20 Agus Sardjono,… Op.Cit, hlm 236
Mengutip  dari  pendapat  Agus  Sardjono,  ada  beberapa  upaya  alternatif  yang  dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia, yakni sebagai berikut : 21
1) Membentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti:
a. Melakukan  amandemen  terhadap  pengaturan  HKI  dan  menyesuaikannnya  dengan karakteristik masyarakat lokal ( seperti, konsep kepemilikan individual ditukar dengan hak  kolektif,  memaksimalkan  sistem benefit-sharing /  pembagian  manfaat  dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati oleh pihak asing.
b. Membentuk Undang-undang sui generis Oleh  karena  karakteristik  masyarakat  Indonesia  sangat  beragam,  maka  dibutuhkan adanya ketentuan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat tradisional yang  bersangkutan.  Ketentuan  tersebut  hendaklah  bersifat  sederhana  dan  mudah dimengerti, berlandaskan norma agama dan menghargai kebersamaan
c. Memanfaatkan hukum kontrak
Maksudnya,  pihak  asing  yang  ingin  memanfaatkan  pengetahuan  tradisional  atau sumber  daya  hayati  Indonesia,  hendaklah  terlebih  dahulu  mendapat  persetujuan  dari masyarakat  yang  bersangkutan  atau  pihak  yang  mewakili  masyarakat.  Persetujuan tersebut diwujudkan melalui perjanjian / kontrak
2) Membuat dokumentasi sebagai langkah perlindungan awal.
Walaupun  sistem  informasi  semakin  canggih  dan  cepat,  namun  dokumentasi  sangat diperlukan  sebagai  alat  bukti  untuk  mengajukan  klaim  perlindungan.  Ada  beberapa langkah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengumpulan dokumentasi ini, yaitu :
- Mempertimbangkan kajian yang dilakukan oleh WIPO Dokumentasi  tersebut  hendaklah  mudah  untuk  diakses  serta  didukung  dengan keberadaan database yang menunjukan bahwa invensi  yang diajukan oleh pihak asing atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang bersangkutan bukan sesuatu yang baru / tidak novelty ;
- Dokumentasi  yang  dilaksanakan  tersebut  hendaklah  bertujuan  untuk  melestarikan warisan budaya dan tidak berorientasi kepada sistem paten ;
- Melibatkan masyarakat atau LSM untuk mengefektifkan dokumentasi dengan dimotori oleh pemerintah
3) Menyiapkan mekanisme benefit sharing / pembagian manfaat yang tepat.
Ada  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengefektifkan  mekanisme benefit sharing ini, seperti :
- Mengupayakan sistem yang dikembangkan dalam forum internasional Mekanisme benefit sharing ini hendaklah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama dan bersifat terbuka, selain itu sistem ini harus bersifat sederhana, luwes dan transparan sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan cara pandangan masyarakat
- Meningkatkan peran pemerintah sebagai ujung tombak pelindung yang akan mewakili masyarakat  tradisional  dalam  membela  hak-kolektif  dari  pengetahuan  tradisional  dan sumber daya hayati masyarakat Indonesia
21 Ibid, hlm 235 - 333
- Memberdayakan LSM sebagai representasi masyarakat lokal
Oleh karena kemampuan pemerintah terbatas, maka diperlukan adanya peran aktif LSM untuk  melindungi  biodiversity  Indonesia,  melindungi  hak-hak  masyarakat  lokal  dari misappropriation ,  serta  mendorong  terjadinya  proses benefit  sharing dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia.

## KESIMPULAN
1. Sistem  HKI  yang  diamanatkan  oleh  dunia  internasional  untuk  digunakan  sebagai  sistem yang dapat melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia ternyata tidak bisa efektif dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan filsafat hidup masyarakat Indonesia yang mengusung kebersamaan dan penuh spritual bertentangan  dengan prinsip individual yang dianut oleh sistem HKI.
2. Agar  pengetahuan  tradisional  dan  sumber  daya  hayati  Indonesia  dapat  terlindungi  dari tindakan misappropriation dan tindakan curang lainnya dari pihak asing, maka diperlukan upaya alternatif perlindungannya, seperti membentuk  ketentuan yang disesuaikan dengan prinsip hidup dan kebutuhan masyarakat lokal yang bersangkutan, membuat dokumentasi yang  tidak  berorientasi  untuk  hak  paten  tapi  bertujuan  untuk  melestarikan  budaya masyarakat  tradisional,  serta  menyiapkan  sistem  benefit  sharing  yang  tepat  dan  sesuai dengan keadaan masyarakat lokal yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Sardjono, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan  Tradisional, PT  Alumni, Bandung, 2006
Tim  Lindsey,  dkk  (ed), Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar ,  PT  Alumni,  Bandung, 2002
M  Correa,  Carlos, Intellectual  Property  Rights,  The  WTO  and  Developing  Countries,  The TRIPs Agreement and Policy Options , Zed Book Ltd, New York, 2000 Emmy  Yuhassarie,  dkk,  (ed), Prosiding  Lokakarya  Terbatas  tentang  Hak  Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya , Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004 Taryana  Soenandar, Perlindungan  Hak  Milik  Intelektual  di  Negara-Negara  ASEAN ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1996
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
Prasetyo  Hadi  Purwandoko, HKI  dan  Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  di  Indonesia , diupdate dari: http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id, tanggal 08-04-10
Akih  Hartini, Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Masyarakat  Adat:  Mekanisme Pembagian  Keuntungan  Terhadap  Pengetahuan  Tradisional  Masyarakat  Adat  Dalam Pemanfaatan  Tumbuhan  Obat  Tradisional  Secara  Lestari ,  diupdate  dari: http://www.digilib.ui.ac.id, tanggal 8 april 2010
Kuliah Tamu FHUB tanggal 2 Februari 2009, Pengetahuan Tradisional Merupakan Warisan Negara , diupdate dari: http://hukum.brawijaya.ac.id, tanggal 8 April 2010
Budi  Agus  dan  Arif  Lutviansori, Mempersoalkan  Perlindungan  Tradisional  Knowledge , diupdate dari: http://www.hukumonline.com/berita tanggal 8 April 2010
Kumpulan UU Hak Kekayaan Intelektual Indonesia