ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 04 Nomor 2, Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.133
Kajian Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan BPJS Puskesmas Palasari Subang
Kiki Erika 1 , Rina Nurhayati 2 , Moch. Cahyo Sucipto 3
1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang
2 Universitas Padjadjaran Bandung
3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonimi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
1 Kikierika442@gmail.com
2 inamaza@gmail.com
3 m.cahyosucipto@sties-purwakarta.ac.id

## ABSTRAK
Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Bahwa dalam kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi  mungkin  pula  sebaliknya.  Iuran  premi  BPJS  yang  berbeda-beda  menentukan  kualitas pelayanan  para  penyedia  layanan  jasa  kesehatan  termasuk  Faskes  Pertama  yang  biasanya bertempat  di  Puskesmas  Setempat.  Layanan  Faskes  Pertama  Puskesmas  kadang  berbeda layanannya  dengan  klinik  padahal  sama-sama  bayar  premi.  Maka  dari  itu,  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  BPJS  Kesehatan  di  Faskes  pertama  Puskesmas Palasari  Ciater  Subang;  dan  untuk  menetahui  pandangan  Ekonomi  Syariah  terkait pelaksanaan  BPJS  Kesehatan  di  Faskes  pertama  Puskesmas  Palasari  Ciater  Subang.  Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis.  Sumber data yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  sekunder.  Dari  hasil  pembahasan  peneliti mendapatkan  bahwa  dalam  pelaksanaannya  seluruh  warga  Negara  Indonesia  diwajibkan untuk  menjadi  kepesertaan  dari  BPJS  Kesehatan.  Dalam  pelaksanaannya  di  Puskesmas Palasari  melayani  dengan  terbuka  seluruh  peserta  BPJS  Kesehatan  yang  penting  mereka datang ke Puskesmas membawa kartu lalu di klik di tiketnya dan mereka merupakan anggota aktif.  Pelaksaan  jaminan  kesehatan  (BPJS  Kesehatan)  di  Puskesmas  Palasari  dari  segi pelayanan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  perundang-undangan,  dan  sesuai  dengan Ekonomi Syariah.
Kata kunci — BPJS Kesehatan, Puskesmas, Ekonmi Syariah.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  at  the  Palasari  Ciater  Health  Center  in  Subang  Regency. Puskesmas is one of the first-level health institutions in collaboration with BPJS. BPJS is  a legal entity formed to organize social security programs, BPJS consists of BPJS Health and BPJS Employment. BPJS Health runs a health insurance program, while BPJS Employment operates a work accident insurance program, old age insurance, pension insurance and death insurance.  This  study  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  BPJS  Health  in  the  first Health  Center  in  Palasari  Ciater  Subang  Health  Center  and  how  the  view  of  the  Ekonmi Syariah related to the implementation of the first level BPJS Health in the first Health Center in Palasari Ciater Subang Health Center. This type of research is qualitative using descriptive analysis method. Data sources used include primary and secondary data. From the results of the  discussion  the  researchers  found  that  in  its  implementation  all  Indonesian  citizens  were required  to  become  members  of  the  Health  BPJS.  In  its  implementation  at  the  Palasari Puskesmas  openly  serves  all  the  important  BPJS  Health  participants,  they  come  to  the Puskesmas  carrying  a  card  and  then  click  on  the  ticket  and  they  are  active  members.  The implementation of health insurance (BPJS Kesehatan) at the Palasari Health Center in terms of service has been carried out in accordance with the law, and in accordance with the Sharia Economy.
Keywords — Health postdocs, economics, economy.

## I. PENDAHULUAN
Asuransi  atau  pertanggungan  timbul karena  kebutuhan  manusia.  Bahwa  dalam kehidupan  ini,  manusia  selalu  dihadapkan kepada  sesuatu  yang  tidak  pasti,  yang mungkin  menguntungkan,  tetapi  mungkin pula  sebaliknya.  Manusia  mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan  kesehatan  dan  kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya  dapat  berusaha,  tetapi  Tuhan  Yang Maha  Kuasa  yang  menentukan  segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di dunia  ini  selalu  menghadapi  berbagai  risiko yang  merupakan  sifat  lemah  manusia  yang menunjukkan
ketidakberdayaannya
di bandingkan Sang Maha Pencipta.
Kemungkinan  menderita  kerugian  yang dimaksud dengan risiko (Ganie, 2013).
Pemerintah  sebagai  pengemban  amanah rakyat  bertanggung  jawab  penuh  atas kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat. Untuk  mewujudkan    kemakmuran  dan
kesejahteraan, pemerintah menetapkan berbagai  macam  kebijakan  dengan  berbagai programnya.  Jika  suatu  pemerintahan  tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya,  mereka  akan  menaburkan  benih- benih  kehancuran  melalui  kegelisahan  sosial dan  ketidakstabilan  politik  (Capra,  1997). Diantara  berbagai  bentuk  jaminan  sosial, Jaminan  Kesehatan  merupakan  sistem  yang telah  berdiri  sejak  lama  dan  sangat diperlukan oleh masyarakat. Jaminan
Kesehatan
merupakan pendorong pembangunan  dan  strategi  penting  dalam penanggulangan kemiskinan. Jaminan Kesehatan  telah  diakui  sebagai  satu  strategi kebijakan sosial yang penting dalam menopang industri dan pertumbuhan ekonomi,  bukan  saja  di  negara-negara  maju seperti  Amerika  Serikat  dan  Eropa  Barat. Akses terhadap perawatan kesehatan merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi.  Ini  menjelaskan  mengapa  proporsi besar anggaran dalam strategi penanggulangan  kemiskinan  diinvestasikan dalam bidang kesehatan. Kemiskinan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
menghambat
pembangunan ekonomi, menurunkan  produktivitas,  dan  memicu instabilitas dan konflik social (Suharto, 2009).
Awal  tahun  2014,  tepat  pada  tanggal  1 Januari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program  ini  diselenggarakan  oleh  BPJS (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial) Kesehatan  yang  merupakan  lembaga  yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  yang  diamanatkan  dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN). Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)    ini dijadikan  sebagai  upaya  Pemerintah  untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan (Sukardi, 2016).
Menurut  UU  No.  24  Tahun  2011  Pasal  1 ayat  (1)  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  yang  selanjutnya  disingkat BPJS  adalah  badan  hukum  yang  dibentuk untuk  menyelenggarakan  program  jaminan sosial.  Ruang  lingkup  BPJS  dalam  Undang- undang ini tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6, yang menyatakan bahwa BPJS terdiri dari BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan  menyelenggarakan  program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan  kecelakaan  kerja,  Jaminan  hari  tua, Jaminan  pensiun  dan  Jaminan  kematian (Sukardi, 2016).
Iuran  premi  BPJS  yang  berbeda-beda menentukan  tingkat  kualitas  pelayanan  para penyedia  layanan  jasa  kesehatan.  Pilihan Faskes  pertama  yang  di  harapakan  oleh Peserta  BPJS  Kesehatan  kadang  tidak  sesuai harapan, dikarenakan kapasitas Faskes pertama  yang  diharapkan  sudah  penuh. Pelayanan  Faskes  pertama  di  puskesmas kadang berbeda pelayanan yang ada di klinik, dan  bahkan  pelayanan  BPJS  Kesehatan  di Puskesmas  lebih  tidak  teratur  dibandingkan
dengan  klinik  padahal  para  peserta  BPJS Kesehatan  sama-sama  membayar  premi. Maka  dari  itu  peneliti  merasa  tertarik  untuk mengambil judul penelitian Kajian Ekonomi  Syariah  Dalam  Pelaksanaan Asuransi  Jaminan  Kesehata  Pada  Faskes Pertama Layanan BPJS Puskesmas Palasari Subang.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  pertama u ntuk mengetahui pelaksanaaan BPJS Kesehatan  di  Faskes  pertama  Puskesmaas Palasari Ciater Subang, kedua u ntuk mengetahui  pelaksanaaan  BPJS  Kesehatan dalam persfektip Ekonomi Syariah di Faskes pertama Puskesmaas Palasari Ciater Subang.
Ahli  fiqh  kontemporer  Wahbah  Az- Zuhaili  mendefinisikan  asuransi  berdasarkan pembagiannya.  Ia  membagi  asuransi  dalam dua  bentuk,  yaitu  at-ta’min  at-ta’awuni  dan at-ta’min  bi  qist  sabit.  At-ta’min  at-ta’awuni atau  asuransi  tolong  menolong  adalah: kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudaratan (Dahlan, 2000).
Musthafa  Ahmad  Az-Zarqa  memaknai asuransi  sebagai  suatu  cara  atau  metode untuk memelihara manusia dalam menghindari  risiko  (ancaman)  bahaya  yang beragam  yang  akan  terjadi  dalam  hidupnya, dalam  perjalanan  kegiatan  hidupnya  atau dalam  aktivitas  ekonominya.  Ia  berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem ta’awun dan tadhamun yang bertujuan untuk menutupi  kerugian  peristiwa-peristiwa  atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung  kepada  orang  yang  tertimpa musibah  tersebut.  Penggantian  tersebut berasal dari premi mereka (Sula, 2004b).
Beberapa  dalil  dalam  Al-Quran  dan  Al- Hadits yang menjelaskan tentang Asuransi :
a. Firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2: “Hai  orang-orang  yang  beriman  janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian allah, dan  jangan  (melanggar  kehormatan)  bulan-
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
bulan  haram,  jangan  mengganggu  (hadyu) hewan-hewan  qurban,  dan  (qalaid)  hewan- hewan  qurban  yang  diberi  tanda,  dan  jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi  baithulharam;  mereka  mencari karunia  dan  dan  keridhaan  tuhannya.  Tetapi tetaplah  kamu  telah  menyelesaikan  ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu  kepada  suatu  kaum  Karena mereka  menghalang-halangimu  dari  masjidil haram  mendorongmu  berbuat  melampaui batas kepada mereka. Dan tolong- menolonglah  kamu  dalam    (mengerjakan) kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kamu  kepada Allah, sesungguhnya  Allah amat berat siksa- Nya” (RI, 2009).
b. Al-Hadist Hadits tentang menolong orang lemah ِطَتْسَي َلَ ْنَم َةَجاَحاْوُغِلْبَا َغَلْ بَا ْنَمَف , ِهِتَج اَح َغ َلَْبِا ُعْي َلَ اَعَ ت ُلله ا َتَّبَ ث اَهَغَلَْبِا ُعْيِطَتْسَي َلَ ْنَم َةَجاَحانًاَطْلُس ِةَماَيِقلْا َمْوَ ي ِطاَرِ صلا ىَلَع ِهْيَم َدَق “ Sampaikanlah  keperluan  orang  yang  tidak mampu  untuk  menyampaikan  keperluannya kepada sultan. Barang siapa yang (menolong) menyampaikan  keperluan  (orang  tersebut) kepada  sultan,  kelak  di  hari  kiamat  Allah SWT  akan  menetapkan  kedua  telapak kakinya  diatas  shirathal  mustaqim”. (HR. At-Thabrani dari Abu Darda).
Prinsip  dasar  yang  ada  dalam  asuransi syari’ah  adalah  sebagai  berikut  (Ali,  2004): Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk  bangunan  yang  ada  dalam  syari’ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan  manusia  harus  didasarkan  pada nilai-nilai  tauhid , Prinsip  kedua  dalam berasuransi  adalah  terpenuhinya  nilainilai keadilan  antara  pihak-pihak  yang  terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan
hak  dan  kewajiban  di  antara  nasabah (anggota)  dan  perusahaan  asuransi,  prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan  berasuransi  harus  didasari  dengan semangat  tolong-menolong  antara  anggota (nasabah) , Prinsip  kerja  sama  merupakan prinsip  universal  yang  selalu  ada  dalam literatur  ekonomi  islam.  Manusia  sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq- Nya  untuk  mewujudkan  perdamaian  dan kemakmuran  di  muka  bumi  mempunyai  dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya,  yaitu  sebagai  mahluk  individu  dan sebagai mahluk sosial, Prinsip amanah dalam organisasi  perusahaan  dapat  terwujud  dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan  tiap  periode,  Prinsip  kerelaan dalam  ekonomika  islami  yaitu  keharusan untuk  bersikap  rela  dan  ridha  dalam  setiap melakukan  akad  (transaksi),  dan  tidak  ada paksaan  antara  pihak-pihak  bertransaksi  atas dasar  kerelaan  bukan  paksaan,  Transaksi seorang  muslim  tidak  dibenarkan  untuk memperkaya  diri  dengan  cara  yang  tidak dibenarkan  atau  secara  bathil,  Prinsip larangan  judi  dalam  sistem  asuransi  syariah untuk  menghindari  satu  pihak  yang  untung dan  pihak  yang  lain  rugi,  Gharar  dalam pandangan  ekonomi  Islam  terjadi  apabila dalam  suatu  kesepakatan/perikatan  antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).
Jenis-jenis  asuransi  syariah:  Pertama Takaful  Keluarga  (Asuransi  Jiwa)  adalah bentuk  asuransi  syariah  yang  memberikan perlindungan  dalam  menghadapi  musibah kematian  dan  kecelakaan  atas  diri  peserta asuransi  takaful.  Produk  asuransi  takaful keluarga  meliputi  (G.  Dewi,  2004): Takaful berencana , Takaful  pembiayaan,  Takaful pendidikan,  Takaful  dana  haji,  Takaful berjangka, Takaful kecelakaan siswa, Takaful  kecelakaan  diri,  Takaful  khairat keluarga. Kedua Takaful  Umum  (asuransi
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Kerugian)  adalah  bentuk  asuransi  syariah yang  memberikan  perlindungan  finansial dalam  menghadapi  bencana  atau  kecelakaan atas  harta  benda  milik  peserta  takaful. Produk-produk  Asuransi  Takaful  umum adalah  (G.  Dewi,  2004): Takaful  kebakaran, Takaful kendaran bermotor, Takaful pengangkutan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian tentang Kajian Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehata  Pada  Faskes  Pertama  Layanan BPJS  sudah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya,  tapi  tentu  saja  mempunyai perbedaan-perbedaan  antara  penelitian  ini dengan  penelitian sebelumnya. Berikut adalah  penelitian  sebelumnya  yang  meneliti tentang  Kajian  Ekonomi  Syariah  Dalam Pelaksanaan  Asuransi  Jaminan  Kesehata Pada Faskes Pertama Layanan BPJS Puskesmas Palasari Subang;
1. Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Iuran BPJS  Kesehatan  (Analisis  Atas  Bab  V Pasal 19 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
(Nurmatias et al., 2017)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Negara  bertanggung  jawab  penuh  terhadap kesehatan  rakyat,  karena  kesehatan  rakyat merupakan  kebutuhan  pokok  rakyat  yang harus  dipenuhi,  negara  harus  menyediakan obat-obatan, menyediakan sumberdaya dalam pelayanan kesehatan, dan negara harus mengatur  sedemikian  rupa  jangan  sampai mempersulit akses kesehatan bagi masyarakat,  karena  imam  ( khalifah )  yang menjadi pemimpin manusia laksana pengembala,  hanya  dialah  yang  bertanggung jawab  terhadap  urusan  rakyatnya.  Perspektif hukum  Islam  terhadap  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di
Indonesia  yang  berprinsip  Asuransi  sosial menurut penulis adalah BPJS yang diterapkan  di  indonesia  dengan  kondisi  saat ini  belum  tepat  karena  dapat  menimbulkan
kemudharatan,  yaitu  iuran/premi  bulanan yang  akan  disetorkan  kepada  pihak  BPJS masih  terlalu  tinggi  dan  adanya  penetapan sanksi  bagi  yang  tidak  membayar  iuran, Program BPJS kesehatan masih mengandung unsur  ketidak  adilan  dalam  konsep  At Takaful  Al  Ijtma’,  dengan  iuran  yang diberikan  terdapat  pemisahan  masyarakat miskin,  menengah  dan  orang  kaya,  terlebih dalam  pelayanan,  BPJS  kesehatan  dalam praktiknya masih mengandung unsur maishir, gharar,  dan  rhiba,  sehingga  menurut  penulis hukumnya jatuh jadi syubahat. Perbedaannya dengan  penelitian  sekarang  adalah  peneliti tidak  menganalisis  terhadap  Undang-undang tentang  penyelenggara  Jaminan  Sosial.  dan penelitian  hanya  ruang  lingkup  Puskesmas Palasari  Subang  saja  tidak  secara  Global/ Nasional.
2. Social  Accounting;  Tendensi  Kemasla- hatan  Publik  dibalik  Kenaikan  Tarif BPJS  Kesehatan  di  Indonesia  (Majid  & Saputra, 2020)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kenaikan  tarif  BPJS  memberikan  dua dampak  terhadap  masyarakat  sesuai  dengan tinjauan  akuntansi  sosial,  yakni cost  and benefit . Kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan menurunkan  partisipasi  masyarakat  terkait dengan  pembayaran  iuran  yang  disebabkan oleh  kurangnya  manfaat  sosial  yang  mereka terima dari adanya program BPJS Kesehatan. Akibatnya,  masyarakat  secara  legitimasi akan  cenderung  untuk  tidak  percaya  lagi kepada  pemerintah  karena  kebijakan  terkait kenaikan  tarif  BPJS  Kesehatan  dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kajian mendalam perlu dilakukan  oleh  pemerintah  terkait  kebijakan ini agar tendensi positif terkait kemaslahatan masyarakat  dalam  bidang  kesehatan  dapat dipenuhi secara maksimal. Perbedaan dengan penelitian  Kajian  Ekonomi  Syariah  Dalam Pelaksanaan  Asuransi  Jaminan  Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan BPJS Puskesmas  Palasari  Subang,  penelitian  ini
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
hanya terfokus di Puskesmas Palasari subang saja bukan secara nasional. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan pendekatan deskriptif bukan interpretif.
3. Sistem  Kapitasi  BPJS  Kesehatan  Dalam Tinjauan Syariah (Ananta, 2017)
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam membedah  polemik  syariah  pada  kasus  ini dengan  melakukan  studi  kritis  terhadap penerapan  sistem  kapitasi  pada  BPJS Kesehatan. Melalui pola pendekatan interaktif  yang  menyesuaikan  informasi pelaku  atas  fakta-fakta  dilapangan  dengan merujuk kepada literatur kajian fikih mu’amalah  islam,  peraturan  pemerintah, ketentuan dan modus transaksi yang dilakukan  BPJS  Kesehatan  serta  wawancara dan  observasi  langsung.  Penerapan  kapitasi di  BPJS  Kesehatan  terindikasi  mengandung unsur  gharar  dengan  muatan  besar  yang bermasalah secara syariah, dengan pengungkapan  fakta  ini  semoga  bermanfaat menjadi  bahan  kajian  mendalam  bagi pemerintah selaku regulator dalam memperbaiki  sistem  yang  telah  berjalan  dan masyarakat  muslim  merasakan  ketenangan secara  spritual  dalam  memanfaatkan  layanan BPJS  kesehatan  ini.  Perbedaan  dengan penelitian  Kajian  Ekonomi  Syariah  Dalam Pelaksanaan  Asuransi  Jaminan  Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan BPJS Puskesmas  Palasari  Subang,  penelitian  ini terfokus pada layanan Puskesmas bukan pada kapitasi  BPJS.  Penelitian  ini  juga  hanya terfokus  di  Puskesmas  Palasari  subang  saja bukan  secara  nasional.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif.
4. BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Itang, 2015)
Artikel  ini  memberikan  jawaban  terhadap pernyataan  MUI  tentang  BPJS  tidak  sesuai dengan  prinsip  ekonomi  syariah.  Pertama, solusi  agar  tidak  terjadi  gharâr,  di  mana
peserta  bayar  premi  bulanan  namun  tidak jelas  berapa  jumlah  yang  akan  diterima. Kedua, solusi agar tidak terjadi unsur judi, di mana perhitungan keuangan bisa jadi untung atau bisa jadi rugi. Ketiga, solusi tentang riba, ketika  klaim  yang  diterima  peserta  BPJS lebih  besar  dari  premi  yang  dibayarkan.  Hal tersebut mengandung unsur riba dan termasuk  kategori  riba  fadhl.  Sedangkan ketika  terjadi  keterlambatan  peserta  dalam membayar  premi,  BPJS  menetapkan  denda yang  juga  termasuk  riba  nasi’ah.  Perbedaan dengan  penelitian  Kajian  Ekonomi  Syariah Dalam Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan  Pada  Faskes  Pertama  Layanan BPJS  Puskesmas  Palasari  Subang,  penelitian ini  terfokus  pada  layanan  Puskesmas  bukan pada  kapitasi  BPJS.  penelitian  ini  hanya terfokus  di  Puskesmas  Palasari  subang  saja bukan  secara  nasional.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan  metode  ini,  peneliti  dapat memaparkan (mendeskripsikan) maupun memberikan  gambaran  suatu  satuan  analisis secara utuh yang terintegritas. Dalam metode ini  satuan  analisis  yang  dimaksud  berupa satuan  penellitian  yang  dilakukan  secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu daerah (Arikunto, 2002).
Dalam  hal  ini  penulis  akan  megumpulkan, mengelola,  mengklarifikasi,  menganalisis data dan melaporkan hasil penelitian objektif sesuai  dengan  hasil  penelitian  lapangan berupa  observasi  dan  wawancara  dengan informan  atau  pihak  pihak  yang  terlibat dalam  penelitian  ini  diantaranya  pihak Puskesmas  Palasari,  petugas  BPJS  dan Pasien  Peserta  BPJS  Kesehatan,  serta    Pihak MUI  Kab.  Subang.  juga  referensi  dari berbagai sumber bacaan.

## IV. PEMBAHASAN
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
A. Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan Pada
Faskes Pertama  Layanan  BPJS  Puskesmas Palasari Kabupaten Subang
BPJS  merupakan  lembaga  baru  yang dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program jaminan  sosial  di  Indonesia  yang  bersifat nirlaba  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2004  tentang  SJSN.  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011, BPJS  akan  menggantikan  sejumlah  lembaga jaminan  sosial  yang  ada  di  Indonesia  yaitu lembaga  asuransi  jaminan  kesehatan  PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek. Transformasi PT  Askes  dan  PT  Jamsostek  menjadi  BPJS akan  dilakukan  secara  bertahap.  Pada  awal 2014,  PT  Askes  akan  menjadi  BPJS Kesehatan,  selanjutnya  pada  2015  PT Jamsostek yang akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan (Mubarrak, 2016).
BPJS  kesehatan  adalah  sebuah  lembaga asuransi  kesehatan  berbadan  hukum,  yang menjalankan program berdasarkan UU nomor  24  tahun  2011.  Yang  mana  dengan dibentuknya  BPJS  kesehatan  maka  hal  ini merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan sosial  yang  diberikan  pemerintah  kepada masyarakat  Indonesia  untuk  menjamin  agar dapat  memenuhi    seluruh  kebutuhan  dasar hidup  rakyat  Indonesia  yang  lebih  baik  dan lebih  layak.  Dimana  dasar  asas  yang  di gunakan oleh BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan nasional merupakan  sistem  yang  berpedoman  pada asas  kemanusiaan,  dengan  manfaat  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  (Itang, 2015).
Keanggota  atau  peserta  BPJS  Kesehatan adalah  setiap  warga  negara  Indonesia, maupun  warga  negara  asing  yang  menetap atau  bekerja  di  Indonesia  paling  sebentar  6 (enam)  bulan,  dan  telah  membayar  iuran, yang  meliputi:  pertama,  Orang  yang  tidak mampu  dan  fakir  miskin,  dengan  penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Merupakan  salah  satu
bentuk  dari  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI) jaminan  kesehatan.  Kedua,  Yang  bukan merupakan  Penerima  Bantuan  Iuran  (Non PBI)  Jaminan  Kesehatan  yang  meliputi, Pegawai  Negri  Sipil  (PNS),  Pejabat  Negara, Anggota  TNI,  Anggota  Polri,  Pegawai Swasta,  Pegawai  Pemerintah  Non  PNS  dan termasuk  orang  asing  yang  menetap  paling sedikit enam bulan.
Peserta BPJS Kesehatan yang di tanggung, yang  merupakan  anggota  keluarga,  Pekerja penerima upah yang terdiri dari  keluarga inti yang  meliputi  suami  atau  isteri  dan  anak kandung, anak angkat  yang tercantum dalam KK (Ade, 2019).
Prosedur  yang  harus  diperhatikan  oleh masyrakat Indonesia dalam melakukan pendaftaran  sebagai  calon  anggota  peserta BPJS Kesehatan, di antaranya adalah sebagai berikut (Lisnawati, 2019):
Penerima  Bantuan  Iuran  /  PBI  Pendaftaran bagi  penerima  bantuan  (PBI)  seperti  fakir miskin  dan  orang  tidak  mampu,  dilakukan oleh  badan  pusat  statistik  (BPS)  sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang  statistik,  dengan  melakukan  surpei lapangan  dan    diverifikasi  oleh  Kementerian Sosial.
Pemerintah daerah berdasarkan SK Gubernur, Bupati, Walikota atau bagi Pemda yang mengintegrasikan program Jamkesda ke program  JKN,  juga  dapat  mendaftarkan penduduk atau masyarakatnya sebagai peserta PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pekerja Penerima Upah / PPU.
Pendafataran  bagi  peserta  penerima  upah (PPU)  dilakukan  Perusahaan  atau  badan usaha tempat dimana peserta bekerja, dimana perusahaan atau badan usaha wajib mendaftarkan  seluruh  karyawan  dan  anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan yang ada di daerah tersebut, dengan melampirkan: Data  anggota  keluarga,  Formulir  Registrasi Badan Hukum yang di miliki perusahaan.
Kantor  BPJS  Kesehatan  menerima  bukti pembayaran iuran yang  kemudian di buatkan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
kartu  ID  dan  mencetak  kartu  JKN  secara mandiri  oleh  Perusahaan  atau  Badan  Usaha. Nomor  akun  diberikan  kepada  perusahaan atau badan uaha untuk dilakukan pembayaran  ke  Bank  yang  ditunjuk  atau yang  telah  bekerja  sama  dengan  BPJS Kesehatan (BRI/Mandiri/BNI).
Pendaftaran  Peserta  Bukan  Penerima  Upah PBPU dan Bukan Pekerja.
Calon  peserta  mendaftarkan  diri  secara perorangan, Calon peserta juga mendaftarkan seluruh  anggota  keluarga  yang  ada  di  Kartu Keluarga,  Calon  Peserta  wajib  mengisi formulir  Daftar  Isian  Peserta  (DIP)  dengan melampirkan: Fotokopi KTP/Paspor, masing- masing  1  lembar,  Fotokopi  Kartu  Keluarga (KK),    Pasfoto  3  x  4,  masing-masing sebanyak 1 lembar, Fotokopi Buku Tabungan salah  satu  peserta  yang  ada  dalam  Kartu Keluarga,  Nomor  akun  diperoleh  calon peserta  Setelah  proses  pendaftaran  selesai, Peserta  dapat  melakukan  pembayaran  iuran ke  Bank  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS Kesehatan (BRI/Mandiri/BNI).
BPJS  Kesehatan  wajib  menerima  bukti pembayaran  dari  peserta  sebagia  bukti  untuk kemudian  dicetakkan  kartu  JKN.  Pelayanan kesehatan  tingkat  pertama  yang  di  tanggung leh  BPJS  Kesehatan  mencangkup  (Irma, 2017)  (Ade,  2019):  Administrasi  pelayanan, Pemeriksaan,  pengobatan  dan  konsultasi, Pelayanan  obat,  alat  kesehatan  dan  bahan medis  habis  pakai,  Rehabilitasi  medis, Pelayanan darah, Perawatan inap,
Pemeriksaan
penunjang diagnostik laboratorium,  Pelayanan  keluarga  berencana, Pemulasaraan jenazah.
Pelaksaannya  terkait  penyakit  dan  kondisi medis  yang  sering  menyerang  masyarakat dan  dapat  ditanggung  oleh  BPJS  yaitu: Penyakit  jantung  Asthma,  Stroke,  Kondisi medis  dari  kecelakaan  lalu  lintas,  Kanker, Diabetes  type  1  &  2,  dan  Tuberculosis  paru. Sedangkan untuk biaya operasi yang ditanggung  BPJS  yaitu:  Operasi  jantung, operasi  caesar,  operasi  kista,  operasi  miom, operasi  tumor,  operasi  odontektomi,  operasi
bedah mulut, operasi usus buntu operasi batu empedu,  operasi  mata,  operasi  bedah vaskuler,  operasi  amandel,  operasi  katarak, operasi  hernia,  operasi  kanker,  operasi kelenjar  getah  bening,  operasi  pencabutan pen,  operasi  penggantian  sendi  lutut,  dan operasi tubektomi (Lisnawati, 2019).
Berikut adalah klaim Rawat Jalan Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan ke Puskesmas:
Table 1
Klaim Rawat Jalan Tingkat Pertama
NO FASILITAS KESEHATAN TARIF 1 Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara Rp. 3.000,00 s.d Rp 6.000,00 2 RS Pratama, Klinik Pratama, Praktek Dokter atau Fasilitas Kesehatan yang setara Rp. 8.000,00 s.d Rp 10.000,00 3 Praktik Dokter Gigi di luar Fasilitas Kesehatan no 1 atau 2 Rp. 2.000.00
Sumber:  Panduan  Praktis  administrasi klaim faskes BPJS Kesehatan.
Dampaknya yang dirasakan langsung oleh kami  selaku  masyarakat,  selama  ini  kami merasa  terbantu  dengan  adanya  BPJS Kesehatan,  apalagi  bagi  masyarakat  yang Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  seperti  saya, itu sangat membantu sekali karena keseluruhan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.  Dalam  pembayaran    individu yang  tidak  di  tanggung  oleh  pemerintah iuaran di BPJS Kesehatan juga sangat murah terjangkau  oleh  masyarakat  kecil  menengah. Sedangkan untuk pelayanan BPJS Kesehatan di  puskesmas  palasari  lumayan  baik  karena pasien tidak perlu medical check up sehingga pasien  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya tambahan (Nana et al., 2019).
Namun dalam pelayanannya BPJS Kesehatan juga memiliki beberapa kekurangan  dan  sering  kali  para  peserta mengeluh,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Ibu Jasmin  dan  Ibu  Cahyati.  BPJS  Kesehatan tidak  bisa  langsung  ke  Rumah  Sakit,  peserta
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
diharuskan  memeriksakan  penyakitnya  ke faskes  1  terlebih  dahulu,  setelah  ke  faskes  1 (Puskesmas)  dan  pasien  memang  dirasa harus  ke  rumah  sakit,  maka  pasien  atau peserta  BPJS  Kesehatan  baru  bisa  ke  rumah sakit.  Terkadang  jenis  obat  yang  disediakan juga  terbatas  hanya  obat-obat  tertentu  saja yang  tersedia  di  peskesmas  (Jasmin,  2019). Pasien  atau  Peserta  BPJS  Kesehatan  juga harus lama antri ketika sedang menyelesaikan  pembayaran  dengan  kartu BPJS,  tidak  hanya  itu  Pasien  juga  harus menunggu  untuk  mendapat  giliran  kamar (Cahyanti, 2019).
B. Kajian
Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Asuransi Jaminan
Kesehatan  di  Faskes  Pertama  Layanan BPJS  Puskesmas  Palasari  Kabupaten Subang
Ulama  adalah  pewaris  dari  Nabi,  karena itu keberadaan seorang ulama saat ini sangat dibutuhka  oleh  umat  manusia  sebagai seorang tokoh agama yang dapat memberikan  pandangan  hukum  terhadap masalah-masalah  kontemporer,  yang  mana masalah  tersebut  tidak  terdapat  pada  jaman Rasulullah  SAW.  Sehingga  pandangan  yang diberikan  oleh  seorang  ulama  diharapkan dapat  memberikan  kejelasan  sebuah  hukum dan  mengurangi  biyas  persepsi  terhadap suatu  permasalahan  hukum  yang  terjadi ditengah masyarakat . Karena ulama merupakan seseorang yang dianggap memiliki kelebihan ilmu dalam bidang gama Islam, sehingga dengan ilmu yang dimilikinya seorang ulama dapat memberikan pandanganya terhadap masalah- masalah  kontemporer  yang  banyak  terjadi pada saat ini.
Menurut  Musthafa  Ahmad  Az-Zarqa memaknai  asuransi  sebagai  suatu  cara  atau metode  untuk  memelihara  manusia  dalam menghindari  risiko  (ancaman )  bahaya  yang beragam  yang  akan  terjadi  dalam  hidupnya, dalam  perjalanan  kegiatan  hidupnya  atau dalam  aktivitas  ekonominya.  Ia  berpendapat bahwa  sistem  asuransi  adalah  sistem ta’awun dan tadhamun yang bertujuan untuk
menutupi  kerugian  peristiwa-peristiwa  atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung  kepada  orang  yang  tertimpa musibah  tersebut.  Penggantian  tersebut berasal  dari  premi  mereka (Sula,  2004a) . Sedangkan Menurut Pak H. Dadan Hamdani (wakil ketua MUI Kabupaten Subang) beliau berpendapat  tentang  BPJS  Kesehatan  yaitu sebagai berikut:
Pertama, pandangannya terhadap Asuransi BPJS  kesehatan  Majlis  Ulama  Indonesia Kabupaten  Subang  memberi  pernyataan bahwa  BPJS  Kesehatan  merupakan  asuransi yang dibentuk langsung oleh Pemerintah atau Negara.  Adapun  transaksi  yang  digunakan dalam  asuransi  BPJS  Kesehatan  adalah transaksi  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam, dimana  didalamnya    terdapat  unsur  ta’awun (tolong  menolong)  yang  berupa  jaminan gotong royong. Dimana setiap orang diwajibkan  untuk  membayarkan  sejumlah uang  yang  besarnya  sudah  ditentukan berdasarkan kelasnya masing-masing.
Kemudian uang yang terkumpul dipersilahkan untuk digunakan kepada siapapun yang membutuhkannya.
Kedua, Menyikapi program asuransi BPJS Kesehatan  yang  telah  dijalankan  oleh pemerintah,  Majlis  Ulama  Indnesia  Subang yang  di  wakilkan  oleh  Pak  Hamdan  dalam hal  ini  memperbolehkan  apa  yang  telah dilakukan  pemerintah  tapi  denga  catatan- catatan harus diperbaiki mekanisme baik dari segi  SDM,  teknis  dan  lain  sebagainya  yang masih menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan
di dalam
menjalankan program tersebut. Seperti pemerintah  harus  benar-benar  mempersiapan SDM  yang  sangat  memadai  supaya  dapat mengurangi  dan  meminimalisir  kesalahan- kesalahan  yang  terjadi  dilapangan  dalam menjalankan program asuransai BPJS kesehatan.  Selain  memperbaiki  dalam  segi mekanisme,  teknis,  dan    sdm,  Pemerintah juga  harus  memberikan  pemahaman  kepada seluruh  rumah sakit untuk bisa bekerja  sama
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
demi  meningkatkan  kualitas  layanan  dan mutu yang lebih baik.
Berikut  adalah  tabel  Penyesuaian  antara teori  asuransi  syariah  dengan  praktek pelaksanaan  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas Palasari Ciater Subang
Tabel 4.2
Ketentuan terkait luran dan Layanan Dalam Fatwa No. 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Kesehatan Syariah
N O Uraian Kesesuaian Syariah Ya Tidak
1  BPJS  Kesehatan  harus  memberikan kemudahan  bagi  semua  peserta  BPJS
di  seluruh  wilayah  Indonesia  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  baik sesuai dengan hak mereka;
√
2  BPJS Kesehatan sebagai wakil
Peserta-Kolektif  wajib  memberikan informasi  yang  jelas  kepada  Peserta Individu  terkait  jumlah  iuran  dan manfaat atau cakupan layanan fasilitas kesehatan  yang  ditanggung  Genis layanan, tingkat layanan, tenaga medis,  penunjang  diagnostik,  obat, bentuk-bentuk  terapi,  dan  biaya-biaya layanan kesehatan lainnya);
√
3  BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif  wajib  bertanggung- jawab  untuk  mengupayakan  agar besaran  pembayaran  imbalan  dan membayarnya kepada fasilitas layanan kesehatan  (Faskes)  melalui  sistem yang adil dan transparan;
√ 4  BPJS  Kesehatan  wajib  menunaikan kewajibannya  dengan  baik  kepada Faskes sesuai perjanjian; √
5  Faskes  wajib  memberikan  layanan kesehatan  kepada  Peserta  Individu sesuai  prinsip-prinsip  syariah  serta peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;  wajib  menolong  pasien  dan dilarang  menolak  dan/atau  mengabai- kannya;
√
6  Faskes/Rumah  Sakit  wajib  memberi- kan imbal jasa yang berasal dari BPJS Kesehatan  kepada  para  dokter  dan paramedik serta semua unsur di dalam Faskes  sesuai  dengan  prinsip keadilan dan prinsip-prinsip syariah serta √
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Berdasarkan  Tabel  4.2  diatas  dapat  dijelaskan terkait  BPJS  Kesehatan  harus  memberikan kemudahan  bagi  semua  peserta  BPJS  di  seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan yang  baik  sesuai  dengan  hak  mereka,  belum sesuai  Syariah.  Karena  para  peserta  BPJS  hanya mendapatkan  layanan  kesehatan  di  tempat  yang tercantum  pada  faskes  pertama,  termasuk  di faskes  Puskesmas  Palasari  Ciater  Subang  hanya menerima yang faskes pertamanya di Puskesmas Palasari Ciater Subang. Perbedaan kelas juga mempengaruhi  layanan  kesehatan  yang  ada di Puskesmas Palasari Ciater Subang.
Selanjutnya point kedua tentang BPJS Kesehatan  sebagai  wakil  Peserta-Kolektif  wajib memberikan informasi yang jelas kepada Peserta Individu  terkait  jumlah  iuran  dan  manfaat  atau cakupan  layanan  fasilitas  kesehatan  yang ditanggung  (Jenis  layanan,  tingkat  layanan, tenaga  medis,  penunjang  diagnostik,  obat, bentuk-bentuk  terapi,  dan  biaya-biaya  layanan kesehatan  lainnya);  belum  sesuai  Syariah. Karena  BPJS  Kesehatan  tidak  menjelaskan secara  detail  mengenai  informasi  yang  jelas kepada Peserta Individu terkait jumlah iuran dan manfaat atau cakupan layanan fasilitas kesehatan yang  ditanggung.  Dan  menurut  peneliti  terjadi ketidak  jelasan  pada  saat  peserta  bayar  premi bulanan,  namun  tidak  jelas  berapa  jumlah  yang akan  diterima.  Bisa  lebih  besar,  bisa  kurang.  Di situlah  unsur  gharâr  (ketidak  jelasan)  dan untung-untungan. Ketika gharâr itu sangat  kecil, mungkin  tidak  menjadi  masalah.  Karena  hampir dalam  setiap  jual  beli,  ada  unsur  gharâr, meskipun sangat kecil. Dalam asuransi kesehatan BPJS, tingkatannya nasional. Artinya, perputaran uang di sana sangat besar. Bisa bayangkan ketika sebagian besar WNI menjadi peserta BPJS, dana ini bisa mencapai angka triliyun. Jika dibandingkan untuk biaya pemeliharaan kesehatan  warga,  akan  sangat  jauh  selisihnya, disana  terdapat  unsur  gharâr-nya  sangat  besar. Dari Abû Hurayrah Ra, mengatakan: “ Rasulullah Saw  .melarang  jual  beli  gharâr.” (HR.  Muslim 1513).  Di  Puskesmas Palasari  Ciater  Subang pun terdapat ketidak jelasan dalam memberikan  layanan  kepada  pasien  BPJS
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Kesehatan  padalah  mereka  bayar  premi setiap bulannya.
Selanjutnya  Point  3  terkait  BPJS  Kesehatan sebagai  wakil  Peserta-Kolektif  wajib  bertang- gungjawab  untuk  mengupayakan  agar  besaran pembayaran  imbalan  dan  membayarnya  kepada fasilitas  layanan  kesehatan  (Faskes)  melalui sistem  yang  adil  dan  transparan;  belum  sesuai dengan  Syariah,  karena  di  Puskesmas  Palasari Ciater  Subang  masih  banyak  pembayaran  dari Pihak  BPJS  Kesehatan  yang  menurut  peneliti belum  adil  dan  transparan,  serta  masih ditemukannya  tunggakan  seperti  di  Kota-kota besar.
Selanjutnya  point  4  terkait  BPJS  Kesehatan wajib  menunaikan  kewajibannya  dengan  baik kepada  Faskes  sesuai  perjanjian,  masih  belum sesuai  juga  dengan  Syariah,  karena  pihak  BPJS Kesehatan  masih  ditemukan  ketidak  tepatan dalam  menunaikan  kewajibannya  kepada  faskes Pertama  termasuk  di  Puskesmas  Palasari  Ciater Subang.
Selanjutnya  Point  5  tentang  Faskes  wajib memberikan  layanan  kesehatan  kepada  Peserta Individu  sesuai  prinsip-prinsip  syariah  serta peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku; wajib  menolong  pasien  dan  dilarang  menolak dan/atau  mengabaikannya,  hal  ini  masih  belum sesuai Syariah. Karena Pihak Puskesmas Palasari Subang  masih  membeda-bedakan  dan  masih mengkelas-kelaskan  layanan  kesehatan,  hal  ini yang  menurut  peneliti  masih  belum  ada  prinsip keadilan dan murni prinsip ta’awun.
Selanjutnya point ke 5 tentang Faskes/ Rumah Sakit wajib memberikan imbal jasa yang berasal dari  BPJS  Kesehatan  kepada  para  dokter  dan paramedik  serta  semua  unsur  di  dalam  Faskes sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan  prinsip- prinsip  syariah  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  Sudah  sesuai  dengan Syariah.  Karena  Pihak  Puskesmas  Palsari Subang mendapat Biaya perawatan dan paramedic dari pihak BPKS Kesehatan, walaupun kadang terjadi keterlambatan pembayaran.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:
BPJS  merupakan  jaminan  asuransi  dari pemerintah untuk seluruh masyarakat indonesia namun masih sebagian masyarakat yang  terdaftar sebagai  nasabah BPJS kesehatan.  BPJS  berusaha  untuk  memudah- kan  peserta  dalam  melakukan  pembayaran, tujuannya  agar  dana  dapat  terhimpun  sesuai yang diharapakan. Pelaksanaan BPJS Kesehatan  di  Puskesmas  Palasari  Subang melayani  sudah  dengan  sebaik  mungkin kepada  seluruh  peserta  BPJS  Kesehatan,dari mulai  mereka  datang  ke  Puskesmas  Palsari Subang  membawa  kartu  lalu  di  klik  di tiketnya  dan  mereka  merupakan  anggota aktif.  Walaupun  masih  ada  ditemukan layanan-layanan BPJS Kesehatan di Puskesmas  Palsari  Subang  yang  belum memuaskan.
Perspsektif  Ekonomi  Syariah  Dalam Pelaksanaan  Asuransi  Jaminan  Kesehatan  di Faskes  Pertama  Layanan  BPJS  Puskesmas Palasari  Kabupaten  Subang  masih  banyak ditemukan belum sesuai dengan Syariah, dari mulai kemudahan peserta dalam mendapatkan  layanan  Kesehatan,  informasi terkait  manfaat  atas  iuran  peserta  yang  di bayarkan,  pembayaran  pihak  BPJS  terhadap Puskesmas  Palasari  Subang,  hingga  layanan Faskes  pertama  Puskesmas  Palsari  Subang yang mengandung prinsip ketidak adilan dan ketidak  murnian  prinsip  ta’awun.  Hal  ini terjadi  karena  keterbatasan  pengetahuna pihak  pengelola  BPJS  Kesehatan  di  Puskes- mas  Palasari  Subang  terhadap  Syariah.  Jika melihat  jasa  pihak  BPJS  Kesehatan  kepada para  dokter  dan  paramedik  menurut  peneliti sudah  sesuai  Syariah,  walaupun  masih ditemukan  keterlambatan  bayar  dari  pihak BPJS  Kesehatan  kepada  Puskesmas  Palasari Subang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade. (2019). Wawancara Tentang Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan  BPJS  Puskesmas  Palasari Subang . (Selaku
Peserta BPJS
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Kesehatan Kab. Subang).
Ali,  H.  (2004). Asuransi  dalam  Perspektif Hukum Islam . Kencana.
Ananta,  I.  (2017).  Sistem  Kapitasi  BPJS Kesehatan  Dalam  Tinjauan  Syariah.
Konferensi  Nasional  Ilmu  Sosial  Dan Teknologi , 1 (1). http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/ UnivBSI/article/view/116/112
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian . PT. Rineka Cipta.
Cahyanti.  (2019). Wawancara  Tentang Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan  BPJS  Puskesmas  Palasari Subang . (Selaku Peserta BPJS
Kesehatan Kab. Subang).
Capra,  U.  (1997). Al-Qur’an  Menuju  Sistem Moneter  yang  Adil .  PT  Dana  Bakti Prima Yasa.
Dahlan,  A.  A.  (2000). Enksiklopedi  Hukum Islam (4th ed.). Ichtiar Baru Van Hoeve.
Dewi, G. (2004). Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah Di Indonesia . Kencana.
Dewi,  R.  K.,  Nuryadi,  N.,  &  Sandra,  C. (2016).  Identifikasi  Pelayanan  Promotif pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional. Pustaka  Kesehatan2 , 4 (2). http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/art icle/view/3235
Ganie,  J.  (2013). Hukum  Asuransi  di Indonesia . Sinar Grafika.
Irma,  A.  (2017).  Peran  Instagram  Sebagai Media  Komunikasi  Pemasaran  Bisnis Online  (Studi  Deskriptif  Kualitatif  Pada Bisnis  Online  Beautyhomeshop). Jurnal Online Kinestik , 4 (2), 1–12.
Itang,  I.  (2015).  BPJS  Kesehatan  dalam Perspektif  Ekonomi  Syariah. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah , 15 (2).
https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2859
Jasmin.
(2019). Wawancara Tentang Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan  BPJS  Puskesmas  Palasari Subang . (Selaku
Peserta BPJS
Kesehatan Kab. Subang). Lisnawati.  (2019). Wawancara  Tentang Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan  BPJS  Puskesmas  Palasari Subang . (Selaku Pegawai BPJS
Kesehatan Kabupaten Subang).
Listiyana,  I.,  &  Rustiana,  E.  R.  (2017).
Analisis  Kepuasan  Jaminan  Kesehatan Nasional
Pada Pengguna BPJS
Kesehatan  Di  Kota  Semarang. Unnes Journal  of  Public  Health , 6 (1),  53. https://doi.org/10.15294/ujph.v6i1.1161 5
Majid,  J.,  &  Saputra,  R.  E.  (2020).  Social Accounting;  Tendensi  Kemaslahatan Publik  dibalik  Kenaikan  Tarif  BPJS Kesehatan  di  Indonesia. Jurnal  Sosial Ekonomi  Dan  Humaniora , 6 (1),  44–53. https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.74
Mubarrak,  H.  (2016).  Kontroversi  Asuransi di  Indonesia:  Telaah  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).
TSAQAFAH , 12 (1), 105. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.
370
Nana,  Dewi,  &  Surya.  (2019). Wawancara Tentang  Pelaksanaan  Asuransi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan  BPJS  Puskesmas  Palasari Subang . (Selaku Peserta BPJS
Kesehatan Kab. Subang).
Nurmatias,  F.,  Sulistyandari,  S.,  &  Dina,  M.
(2017). Perspektif Hukum Islam Terhadap  Iuran  BPJS  Kesehatan.  In IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita (Vol. 6, Issue 2).
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id /index.php/iqtishaduna/article/view/108
Putrawan,  G.,  Junaid,  J.,  &  Ismail,  C.  S. (2016).  Studi  Kualitatif  Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Kesehatan  Di  Kecamatan  Tinanggea Kabupaten  Konawe  Selatan.  In JIM KESMAS  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Kesehatan Masyarakat) (Vol. 1, Issue 3). https://doi.org/10.37887/JIMKESMAS.
V1I3.1244
RI, D. A. (2009). Al-Qur’an dan Terjemahnya .  PT.  Sygma  Examedia Arkanlemma.
Setiawati,  M.  E.,  &  Nurrizka,  R.  H.  (2019). Evaluasi  Pelaksanaan  Sistem  Rujukan Berjenjang  Dalam  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional. JKKI;  Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 8 (1), 1– 13. https://doi.org/10.22146/jkki.43843
Sipahutar,  E.  S.  (2020).  Analisis  Hukum
Pelaksanaan dan Pelayanan
Bagi
Pengguna  Jaminan  Kesehatan  Menurut
UU  No.  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Doktrina: Journal Of Law , 3 (1), 87–97.
https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3
528
Suharto,
E. (2009). Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia:
menggagas model jaminan sosial universal  bidang  kesehatan:  dilengkapi dengan: UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan  sosial  nasional,  UU  No. 11/2009  tentang  kesejahteraan  sosial . Alfabeta.
Sukardi, D. (2016). Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan  Dalam  Perspektif  Hukum Islam. Mahkamah: Jurnal Kajian
Hukum Islam , 1 (1), 96–104.
Sula,  M.  S.  (2004a). Asuransi  Syariah  (Life and  General):  Konsep  dan  Sistem Operasional (Cetakan Ke). Gema Insani
Press.
Sula,  M.  S.  (2004b). Asuransi  Syariah  (life and  General)  Konsep  dan  sistem Operasional . Gema Insani.
Suryani,  A.  I.,  &  Suharyanto,  A.  (2016).
Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
(BPJS)  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan Administrasi  Kesehatan  di  Rumah  Sakit Umum  Sibuhuan. Publikauma :  Jurnal Administrasi  Publik  Universitas  Medan Area , 4 (1), 86–99. https://doi.org/10.31289/PUBLIKA.V4I 1.889