## PENERAPAN HUKUM RESPONSIF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

## RESPONSIVE APPLICATION OF LAW IN THE ESTABLISHMENT OF LAW IN INDONESIA
Dian Rizki 1 , Elidar Sari, 2 Yusrizal 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2, 3 Dosen  Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Kepastian  hukum  diperlukan  strategi  dalam  upaya  membangun  hukum  yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat, hukum yang demikian  adalah  hukum  yang  berkarakter  1esponsive.  Namun,  persoalan  tentang kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 1esponsive dalam pembentukan undang-undang di Indonesia,  serta  untuk  mengetahui  banyak  undang-undang  yang  diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  yuridis  1esponsiv,  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa,  penerapan  hukum responsif  dalam  pembentukan  undang-undang  di  Indonesia  merupakan perkembangan  pemikiran  konsep-konsep  hukum  dari  pakar-pakar  hukum,  untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya, dengan sistem hukumnya yang karakter  khas.  Terkait  banyaknya  undang-undang  di  Indonesia  yang  diajukan Konstitusional Review, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh Undang- Undang di Indonesia yang tidak 1esponsive. Dijadikannya UU KPK sebagai salah satu contoh Undang-Undang yang tidak 1esponsive, karena pembahasan perubahan kedua UU KPK tidak dilakukan secara partisipatif. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk beralih kepada konsep hukum responsif.
Kata kunci: Pembangunan Hukum, Konsep Hukum, Responsif.

## Abstract
Legal certainty a strategy is needed in an effort to build laws that are desired by the  community  and  laws  that  favor  the  community,  such  laws  are  laws  with  a responsive character. However, the issue of the quality and quantity of regulations in Indonesia has often been in the spotlight of various parties, both national and international. This study aims to determine the application of responsive law in the formation of laws in Indonesia, as well as to find out the many laws submitted by the Constitutional Review to the Constitutional Court. This research uses normative juridical research, using a qualitative research approach. Based on the results of the research, it is known that the application of responsive law in the formation of laws in Indonesia is the development of legal concepts from legal experts, to bring Indonesia  out  of  its  slump,  with  a  legal  system  with  a  distinctive  character.
Regarding  the  many  laws  in  Indonesia  that  have  been  proposed  by  the Constitutional  Review,  in  this  case  the  author  takes  one  example  of  laws  in Indonesia that are not responsive. The adoption of the KPK Law as an example of an unresponsive law, because the discussion of the second amendment to the KPK Law was not carried out in a participatory manner. It is suggested to the Indonesian government to switch to a responsive legal concept.
Keywords: Legal Development, Legal Concepts, Responsive.

## A. PENDAHULUAN
Pembaharuan  hukum  yang  ingin  ditujukan  sebagai  upaya  pembangunan  hukum, sebagai  upaya  mendukung  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 1 yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum. Dalam  konteks  ini  maka  diperlukan  strategi  dalam  upaya  mengembangkan  undang- undang yang dikehendaki oleh masyarakat dan undang-undang yang pro masyarakat yaitu hukum responsif. 2
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, responsif adalah cepat (suka) merespon, bersifat  menanggapi,  tergugah  hati,  bersifat  memberi  tanggapan. 3 Karakter  hukum responsif  yaitu  pembuatannya  partisipasi,  muatannya  aspiratif,  dan  rincian  isinya limitatif. 4 Dari  beberapa  indikator  tersebut,  salah  satu aspek  yang  akan  dibahas  adalah karakter  hukum  responsif  yang  partisipasif,  karena  jika  dalam  pembentukan  Undang- Undang masyarakat dilibatkan secara  partisipasif, maka jaminan bahwa norma hukum dari Undang-Undang yang dibentuk tentu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sesuai  dengan  konsep  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia  yaitu    menempatkan hukum  sebagai  sarana  pembangunan  masyarakat  yang  mengedepankan  fungsi  hukum
1 Victor Juzuf Sedubun, (2020), Pembentukan Produk Hukum Daerah Selama Pandemi Covid-19, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum , Edisi Khusus, Vol. 8, No.2, p.2.
2 I Gde Astawa dan suprin na”a, “Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia ”, Bandung: Alumni, p. 1
3 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Daring (Online) Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia,  Di  Akses  Dari  <https://kb bi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2020, 11:23:04 WIB.
4 Moh.  Mahfud  M.D,  (2010),  “Politik  Hukum  di  Indonesia ”, edisi  revisi,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, p. 7
sebagai penjaga keamanan dan ketertiban untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang melayani  kepentingan  nasional  yang  bersumber  pada  pandangan  dan  kepercayaan masyarakat. 5
Namun, dalam sebuah penelitian yang mengkaji tentang problematika penegakan hukum  di  Indonesia  yang  dikaji  dari  perspektif  sosiologi  hukum,  disebutkan  bahwa perkembangan  dunia  dewasa  ini,  sering  menimbulkan  berbagai  permasalahan    baik berupa  pelanggaran  terhadap  norma-norma  yang  ada  dalam  kehidupan  bermasyarakat ataupun  aturan-aturan  yang  bertendensi  untuk  menciptakan  suatu  fenomena  yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. 6
Kondisi masyarakat yang tidak puas terhadap aturan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah,  dalam  hal  ini  Undang-Undang,  dapat  kita  lihat  dari  realita    peningkatan rekapitulasi  Undang-Undang  yang  diuji  ke  Mahkamah  konstitusi,  adapun  rekapitulasi pengujian Undang-Undang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu:
1. Tahun 2016 terdapat 174 (seratus tujuh puluh empat) undang-undang yang telah disahkan  diajukan  Konstitusional  Review  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh masyarakat,  dari  174  (seratus  tujuh  puluh  empat)  jumlah  perkara  pengujian undang-undang  tersebut,  19  (Sembilan  belas)  putusan  diantaranya  dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
2. Tahun  2017  terdapat  180  (seratus  delapan  puluh)  undang-undang  yang  telah disahkan  diajukan  Konstitusional  Review  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh masyarakat, dari 180 (seratus delapan puluh) jumlah perkara pengujian undang- undang tersebut, 22 (dua puluh dua) putusan diantaranya dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
3. Tahun  2018  terdapat  151  (seratus  lima  puluh  satu)  undang-undang  yang  telah disahkan  diajukan  Konstitusional  Review  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh masyarakat, dari 151 (seratus lima puluh satu) jumlah perkara pengujian undang- undang  tersebut,  15  (lima  belas)  putusan  diantaranya  dikabulkan  Mahkamah Konstitusi.
5 Achmad Irwan Hamzani,  (2020), “Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia ”, Edisi revisi, Jakarta: Kencana, p. 138.
6 Alfan  Biroli,  (2020),    Problematika  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  (Kajian  Dengan Perspektif Sosiologi  Hukum) ,Jurnal ,  Prodi  Sosiologi  FISIB  Universitas  Trunojoyo  Madura,  hlm.  3.  Diakses  dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/ article/download/3728/2730>  Diakses  Pada  Tanggal  25  Juni 2020, Pukul 10:11:12 WIB.
4. Tahun  2019  terdapat  122  (seratus  dua  puluh  dua)  undang-undang  yang  telah disahkan  diajukan  Konstitusional  Review  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh masyarakat, dari 122 (seratus dua puluh dua) jumlah perkara pengujian undang- undang  tersebut,  4  (empat)  putusan  diantaranya  dikabulkan  Mahkamah Konstitusi.
5. Tahun  2020  terdapat  79  (tujuh  puluh  sembilan)  undang-undang  yang  telah disahkan  diajukan  Konstitusional  Review  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh masyarakat,  dari  79  (tujuh  puluh  sembilan)  jumlah  perkara  pengujian  undang- undang tersebut, 2 (dua) putusan diantaranya dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  uraian  jumlah  undang-undang  yang  diajukan Konstitusional  Review ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat dari 5 (lima) tahun terakhir, periode 2016-2020 sebagaimana  telah  disebutkan  diatas,  diduga  tidak  melalui  pertimbangan  filosofis, sosiologis,  dan  politis,  sehingga  mengakibatkan  kerugian  atau  tidak  responsif  bagi masyarakat  atas  diundangkannya  undang-undang  tersebut,  sehingga  masyarakat mengajukan Konstitusional Review .
Menyikapi  situasi  dan  kondisi  seperti  itu,  kemudian  diperlukan  strategi  dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian  ilmiah  terkait  hukum  responsif,  nampaknya  cukup  menjanjikan  perbaikan hukum  di  Indonesia  jika  perkembangan  hukum  yang  sedang  digagas  pada  saat  ini disandingkan dengan konsep hukum responsif.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normatif  ( Normative  Legal  Research ), yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum 7 dan berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  teori  hukum  pembangunan, teori  politik  hukum,  dan  teori  pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagai dasar acuan penelitian.
Sifat  penelitian  menggunakan  metode  preskriptif.  Penelitian  hukum  preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal pada tempat dan saat
7 Lexy J. Moleong, (2007), “Penelitian Kualitatif ”, Jakarta: Remaja Rosdakarya, p. 9.
tertentu  dengan  menuturkan  dan  menafsirkan  kata  untuk  pemecahan  masalah  yang diangkat  dalam  penelitian  ini. 8 Adapun  pendekatan  penelitian  kualitatif  yaitu  suatu pendekatan  penelitian  yang  menggunakan  data  berupa  kalimat  tertulis  atau  lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi. 9

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Di Indonesia
a. Hukum Responsif dalam Pembangunan Hukum di Indonesia
Sejarah pembangunan hukum di Indonesia dapat dibagi dua, yaitu masa Sebelum Berlakunya  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional    dan  masa  setelah  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
1. Pembangunan Hukum Nasional Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pada  masa  Sebelum  Berlakunya  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  Tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Arah  kebijakan  pembangunan  nasional, dituangkan  dalam  bentuk  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara.  Adapun  arah pembangunannya:
a. Mengembangkan  budaya  hukum  di  semua  lapisan  masyarakat  untuk  terciptanya kesadaran  dan  kepatuhan  dalam  rangka  supremasi  hukum  dan  tegaknya  negara hukum;
b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati  hukum  agama  dan  adat  serta  memperbaiki  perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;
c. Menegakkan  hukum  secara  konsisten  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia;
8 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , (2016), “Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi”, p. 15.
9 Peter Mahmud Marzuki, (2009), “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media, p. 93.
d. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi  manusia  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  bangsa  dalam  bentuk undang-undang;
Pembangunan  hukum  di  Indonesia  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Termuat dalam Garis- garis Besar Haluan Negara yang bersifat sektoral.
2. Pembangunan  Hukum  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Berlakunya  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional mengalami perubahan, terdapat 5 (lima) pendekatan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkandung di dalam Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional yaitu: 10
a. Politik
b. Teknokratik
c. Partisipatif
d. Atas-bawah (top-down)
e. Bawah-atas (bottom-up)
3. Pembangunan  Hukum  setelah  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Pada  masa  reformasi  (periode  pemerintahan  2009-2014),  secara  yuridis  arah pembangunan  hukum  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Arah  rencana  pembangunan  Nasional  Tahun  2005-2025,  dapat  dilihat  dalam penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007,  yaitu  “Perencanaan  jangka panjang  lebih  condong  pada  kegiatan  olah  pikir  yang  bersifat  visioner,  sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir- pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah
10 Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
pikir  rasional  dengan  tetap  mengutamakan  kepentingan  rakyat  banyak  sebagai  subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.” 11
Pembangunan hukum di Indonesia dari masa sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sampai dengan setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adanya pergeseran arah pembangunan hukum, yang semula  arah  pembangunan  hukum  diatur  dalam  GBHN  sampai  dengan  sekarang  arah pembangunan  hukum  yang  mengarah  sesuai  dengan  RPJP  Nasional,  dengan mengarahkan  pembangunan  hukum  yang  condong  kepada  arah  partisipasi  segmen masyarakat.

## b. Penerapan Hukum Responsif di Indonesia
Hukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum dengan karakter yang khas, yang berbeda dari sistem hukum negara lain. 12 Ungkapan di atas relevan dengan karakteristik hukum Indonesia yang sama seperti bekas negara jajahan lainnya, hal ini dapat kita lihat pada  saat  proklamasi  kemerdekaannya  Indonesia  “terpaksa  mewarisi”  sistem  hukum kolonial atau sistem hukum yang pernah diberlakukan oleh pemerintah penjajah.
Perkembangan  hukum  responsif  di  Indonesia  merupakan  hasil  dari  evolusi pengembangan teori hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia 13 dalam  berupaya  menawarkan  jalan  keluar  efektif  bagi  keteraturan  dan ketercapaian  tujuan  hukum  itu  sendiri.  Corak  dan  motif  dari  tipe  hukum  ini  sangat berbeda  dengan  tipe  hukum  otonom  terlebih  lagi  hukum  represif.  Sifat  akomodatifnya menunjukan kesungguhan untuk memenuhi ekspektasi sosial. Secara periodisasi, terkait dengan  perkembangan  wacana  hukum  responsif  di  Indonesia,  dapat    dilihat  dari perkembangan hukum di Indonesia, yang penulis rangkum dalam 3 (tiga) periode, yaitu Periode Pasca Kemerdekaan (1945-1960), Setelah pasca kemerdekaan (Periode Transisi 1960-1970), dan Periode Orde Baru (1970-1990an).
11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
12 Agus  Riwanto,  (2016),  “Sejarah  Hukum  Konsep,  Teori,  dan  Metodenya  Dalam  Pengembangan Ilmu Hukum ”, Jakarta: Oase Pustaka, p. 89.
13 Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 1, p. 53.
2. Konstitusional Review Ke Mahkamah Konstitusi
a. Banyaknya Undang-Undang di Indonesia yang diajukan Konstitusional Review
Peran utama Mahkamah Konstitusi adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip Konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin  tidak  akan  ada  lagi  produk  hukum  yang  keluar  dari  koridor  Mahkamah Konstitusi  sehingga  hak-hak  warga  terjaga,  maka  tujuan  hukum  akan  tercapai 14 dan Mahkamah  Konstitusi  itu  sendiri  terkawal  konstitusionalitasnya  untuk  menguji apakah suatu  Undang-Undang  bertentangan  atau  tidak  dengan  Konstitusi,  mekanisme  yang disepakati  adalah Konstitusional  Review yang  menjadi  kewenangan  Mahkamah Konstitusi.
Jika suatu Undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak  selaras  dengan  Konstitusi,  maka  produk  hukum  itu  akan  dibatalkan  Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan  Konstitusi.  Melalui  kewenangan Konstitusional  Review ini,  Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.
Permasalahan-permasalahan  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  terkait banyaknya  Undang-Undang  di  Indonesia  yang  diajukan Konstitusional  Review yang memerlukan pemecahan atau solusi, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh Undang-Undang  di  Indonesia  yang  tidak  responsif,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  atau  disebut  dengan  UU KPK.
Dijadikannya  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagai  salah  satu  contoh  Undang-Undang  yang  tidak  responsif,  karena  banyaknya menimbulkan  penolakan  baik  dari  kalangan  pakar  hukum  maupun  masyarakat. Terjadinya penolakan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dapat  dlihat  bahwa  Undang-Undang  tersebut  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar 1945 dan dalam pembuatan Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan
14 Fajar  Adi  Putra,  (2021),  Implementasi  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  di Kabupaten Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 1, p. 33.
prosedur  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Diketahui  bahwa  UU  KPK  sejak  awal  tidak  melalui  tahapan  Prolegnas.  Hal  ini bertentangan  dengan  pasal  45  ayat  (1)  UU  Nomor  11  Tahun  2012  yang  menyatakan bahwa  penyusunan  RUU  harus  berdasarkan  Prolegnas.  Dan  oleh  karena  itu  UU  KPK diajukan  untuk  dibahas  oleh  Badan  Legislasi  DPR  mengajukan  perubahan  Prolegnas terlebih  dahulu  karena  UU  tersebut  sebelumnya  tidak  melalui  tahadapan  Prolegnas. Sehingga  hal  ini  dapat  dinyatakan  dalam  proses  pembentukannya  tidak  sesuai  dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Kemudian  dalam  tahapan  pembuatan  UU  ini  tidak  dilibatkannya  partisipasi masyarakat dan KPK itu sendiri sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 96 yang mengharuskan DPR untuk ikut serta melibatkan masyarakat  dalam pembahasan RUU yang diberikan haknya baik secara tertulis maupun lisan. Terlebih lagi KPK yang tidak dilibatkan dalam pembuatan UU ini, padahal KPK menjadi dampak dalam pengundangan UU tersebut. Dan kemudian pembuatan UU ini juga  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Tata Tertib  DPR  pada  pasal  251  yang  menyatakan syarat kuorum untuk pengesahan RUU 50% dari jumlah anggota ditambah 1.  Tercatat 289 anggota DPR yang memenuhi daftar hadir akan tetapi dihadiri hanya 102 anggota.
Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Rahardjo pada salah satu media berita, yang menyatakan: 15
1. Perubahan  kedua  Undang-Undang  KPK  tidak  melalui  proses  perencanaan  dalam program  legislasi  nasional  (prolegnas)  prioritas.  Pemohon  mencontohkan  tidak masuknya  RUU  revisi  kedua  UU  KPK  dalam  prolegnas  5  tahunan  maupun prolegnas tahunan.
2. Undang-Undang  KPK  hasil  revisi  melanggar  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  baik.  Pemohon  menyebutkan  semestinya  tujuh  asas yang harus dipenuhi meliputi (1) kejelasan tujuan, (2) kelembagaan atau pembentuk yang  tepat,  (3)  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan,  (4)  dapat
15 Samdysara Saragih, Uji Materi UU KPK : 6 Dalil Ini Jadi Alasan Agus Rahardjo untuk Batalkan UU  No.19  Tahun  2019,  di  publis  pada  tangggal  09  Desember  2019  Pukul  17:20  WIB,  Diakses  dari <https://kabar24.bisnis.com/read/
20191209/15/1179426/uji- materiuukpk6dalilinijadialasanagusrahardjountukbatal kan-uu-no.19-tahun-2019>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 Pukul 13:30:21 WIB
dilaksanakan, (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, (6), kejelasan rumusan, dan (7) keterbukaan.
3. Pembahasan  perubahan  kedua  Undang-Undang  KPK  tidak  dilakukan  secara partisipatif. Wujud konkret dari dalil ini adalah tidak dilibatkannya pimpinan KPK dalam pembahasan, apalagi mendengar masukan publik.
4. Pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR tidak kuorum. Merujuk Tatip DPR, kuorum terjadi bilamana rapat dihadiri oleh separuh total anggota DPR yang terdiri dari setengah total fraksi.
5. Naskah  akademik  dan  Rancangan  Undang-Undang  revisi  Undang-Undang  KPK tidak dapat diakses publik. Kendati regulasi mewajibkan penyebarluasan dokumen penyusunan RUU, naskah akademik RUU revisi UU KPK tidak dapat diakses di situs resmi DPR dan pemerintah.
Penyusunan  revisi  UU  KPK  tidak  didasarkan  pada  naskah  akademik  yang memadai. Berdasarkan naskah akademik yang akhirnya didapat, pemohon menilai DPR dan  pemerintah  tidak  menguraikan  landasan  teori,  evaluasi  praktis,  yuridis  mengenai perubahan-perubahan materi dalam UU KPK.
Berdasarkan alasan  diatas  Undang-Undang  KPK  diajukan Konstitusional  Review ke Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya kesesuaian dalam pembentukan Undang- Undang  KPK  dengan  partisipatif masyarakat  baik  dari  segi materi  substansial maupun procedural.

## b. Pembentukan  Undang-Undang  Yang  Melibatkan  Partisipasi  Masyarakat Sehingga Melahirkan Undang-Undang Yang Responsif
Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam ketertiban hukum, saat ini sudah mulai dikembangkan.  Partisipasi  masyarakat  sebagai  pemangku  kepentingan (stakeholders) dapat  dilakukan  dengan  memberikan  masukan  secara  lisan  dan  tertulis  dalam  rangka perencanaan,  penyusunan  dan  pembahasan  rancangan  peraturan  perundang-undangan, dan untuk memperoleh gambaran pembentukan Undang-Undang di Indonesia dapat kita lihat, yaitu:
1. Tahapan Perencanaan Undang-Undang
2. Tahapan  Perencanaan  Pembentukan  Rancangan  Undang-undang  Sesuai  Skala Prioritas
3. Tahap Penetapan Draft Rancangan Undang Undang
4. Konsultasi Publik
5. Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang
6. Pembahasan Rancangan Undang Undang
7. Penetapan Undang-Undang
Secara  empiris,  pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia  sudah  memberikan jaminan  sebagai  suatu  Undang-Undang  yang  responsif.  Bahkan  pada  setiap  tahapan pembentukan  Undang-Undang  diikutkannya  partisipatif  masyarakat  sebagai  subjek hukum  untuk  mempertimbangkan  kondisi-kondisi  sosial  kemasyarakatan  yang  perlu dirumuskan sebagai norma hukum yang berpihak kepada masyarakat.
Dari  model  ideal  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  Undang-Undang  di Indonesia,  penulis  mengutip  dari  jurnal  Saifudin,  yang  telah  meneliti  terkait  proses pembentukan Undang-Undang, dengan studi tentang partsipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang yang menyebutkan, dari hasil Undang-Undang yang telah diteliti,  aktivitas  kegiatan  partisipasi  masyarakat  yang  baik,  terdapat  pada  Undang- Undang  Sisdiknas,  Undang-Undang  Pemilu  dan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Partisipasi  berupa  dukungan,  penolakan  maupun  masukan  yang  dilakukan  untuk mempengaruhi proses pembahasan suatu RUU. 16
Pembentukan  Undang-Undang  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat  sehingga melahirkan  Undang-Undang  yang  responsif  maka  karakter  hukum  responsif  dalam pembuatannya  yang  partisipatif  mengandung  arti  bahwa  dalam  proses  pembentukan Undang-Undang  sejak  perencanaan,  pembahasan,  penetapan  hingga  evaluasi pelaksanaannya, memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Muatannya aspiratif mengandung arti bahwa materi atau subtansi norma dalam undang-undang harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## D. KESIMPULAN
16 Saifudi, Proses  Pembentukan  UU:  Studi  Tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Proses Pembentukan  UU ,Jurnal  Hukum  No.  Edisi  Khusus  Vol.  16  Oktober  2009, Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Diakses dari<https://law.uii.ac.id/wp- content/uploads/2012/05/5%20Saifudin.pdf>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 Pukul 12:23:30 WIB
Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerapan  hukum  responsif  dalam  pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia, dari  masa  Sebelum  Berlakunya  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  Tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  sampai  dengan  setelah  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  Tahun  2005-2025,  adanya  pergeseran  arah  pembangunan  hukum,  yang semula  arah  pembangunan  hukum  diatur  dalam  GBHN  sampai  dengan  sekarang arah pembangunan hukum yang mengarah sesuai dengan RPJP Nasional, dengan mengarahkan pembangunan hukum yang condong kepada arah partisipasi segmen masyarakat.
2. Banyaknya Undang-Undang yang diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi,  mengenai  permasalahan  sebagaimana  telah  disebutkan  terkait banyaknya  Undang-Undang  di  Indonesia  yang  diajukan  Konstitusional  Review yang  dalam  hal  ini  penulis  mengambil  salah  satu  contoh  Undang-Undang  di Indonesia  yang  tidak  responsif  yaitu  UU  KPK.  Jika  diperhatikan  alasan  pada pembahasan sebelumnya UU KPK diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya kesesuaian dalam pembentukan UU KPK dengan partisipatif masyarakat baik dari segi materi substansial maupun prosedural yang merugikan hak konstitusional rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Achmad Irwan Hamzani, (2020), “Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia ”, Edisi revisi, Jakarta: Kencana.
Agus  Riwanto,  (2016),  “Sejarah  Hukum  Konsep,  Teori,  dan  Metodenya  Dalam Pengembangan Ilmu Hukum ”, Jakarta: Oase Pustaka.
Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh , (2016), “Panduan  Penulisan  Tugas  Akhir Skripsi”.
I  Gde  Astawa  dan  suprin  na”a,  “Dinamika  Hukum  dan  Ilmu  Perundang-Undangan  di Indonesia ”, Bandung: Alumni.
Lexy J. Moleong, (2007), “Penelitian Kualitatif ”, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
Moh.  Mahfud  M.D,  (2010),  “Politik  Hukum  di  Indonesia ”, edisi  revisi,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Peter Mahmud Marzuki, (2009), “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media.

## B. Jurnal
Fajar Adi Putra, (2021), Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 1.
Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 1.
Victor  Juzuf  Sedubun,  (2020),  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  Selama  Pandemi Covid-19, Suloh  Jurnal  Program  Studi  Magister  Hukum ,  Edisi  Khusus,  Vol.  8, No.2.

## C. Internet
Alfan  Biroli,  (2020),    Problematika  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  (Kajian  Dengan Perspektif  Sosiologi  Hukum) ,Jurnal ,  Prodi  Sosiologi  FISIB  Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 3. Diakses dari
<https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/ article/download/3728/2730> Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2020, Pukul 10:11:12 WIB.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Online) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Di Akses Dari  <https://kb  bi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>,  Diakses  Pada  Tanggal 24 Juni 2020, 11:23:04 WIB.
Saifudi, Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan  UU ,Jurnal  Hukum  No.  Edisi  Khusus  Vol.  16  Oktober  2009, Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta,  Diakses dari<https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/5%20Saifudin.pdf>,
Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 Pukul 12:23:30 WIB
Samdysara Saragih, Uji Materi UU KPK : 6 Dalil Ini Jadi Alasan Agus Rahardjo untuk Batalkan  UU  No.19  Tahun  2019,  di  publis  pada  tangggal  09  Desember  2019 Pukul 17:20 WIB, Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/ 20191209/15/1179426/uji- materiuukpk6dalilinijadialasanagusrahardjountukbatal kan-uu-no.19-tahun- 2019>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 Pukul 13:30:21 WIB

## D. Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor    25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.