## PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN
(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar)
Yogi Hertanto Tjahjanulin Domai Fadillah Amin Jurusan Administrasi Publik, Malang E-mail: yogihertanto93@gmail.com

## Abstract
The  presence  of  SIMDA  of  Finance  is  expected  to  be  contribute  towards  the  process  of  financial  management, particularly at the stage of financial reporting should be able to running better. The ideal management information system  is  able  providing  a  support  to  the  process  of  planning,  control  and  decision  making.  In  addition  the effectiveness  of  financial  reportinghas  to  fullfil  several  criteria,  which  is  reliable,  accuracy  /  accurate,  timely  and report  forms.This  study  was  conducted  to  analyze  the  role  of  SIMDA  towards  the  effectiveness  of  the  financial reporting  process,  and  the  factors  that  influence  it.  This  study  uses  qualitative  data  to  describe  and  analyze objectives:  Implementation  of  Regional  Management  Information  System  (SIMDA)  of  Finance  toward  the Effectiveness of Financial Reporting In Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah of Blitar Distric. Data was collected by using an interview, observation and documentation. Results from this study indicate that the SIMDA of Finance Aplication in the process of financial management, especially the financial reporting work better but still could not said to be fully effective, this is because of the presence of various obstacles are still fundamentally highly influential in the implementation SIMDA of Finance Aplication
Keywords : SIMDA, Management Information System, Effectiveness, Financial Reporting.

## PENDAHULUAN
Semenjak  diberlakukannya  otonomi daerah  di  Indonesia,  pemerintah  daerah memiliki  peranan  sebagai  organisasi  sektor publik  yang  diberi  kewenangan  oleh pemerintah pusat dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Dalam  Undang- Undang Nomor 23 tersebut dijelaskan bahwa pemerintah  daerah  diberi  keleluasaan  dalam mengatur  maupun  mengurus  rumah  tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri  serta  melakukan  pembiayaan  dan pertanggungjawaban keuangan sendiri.
Otonomi daerah kemudian direfleksikan dengan  adanya  suatu  desentralisasi,  dimana terdapat tiga hal penting yang mempengaruhi terlaksananya  desentralisasi  dengan  baik yaitu adanya penyerahan sumber pendanaan, sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  perangkat fisik  yang  memadahi  guna  mendukung pelaksanaan berbagai urusan yang diserahkan kepada  daerah,  termasuk  dalam  urusan pengelolaan  serta  pelaporan  keuangan daerah.  Kewenangan  yang  luas,  utuh  dan bulat pada akhirnya
harus dipertanggungjawabkan  kepada  pemberi wewenang dan masyarakat.
Kebutuhan  informasi  akurat  dan  tepat waktu  pada  tahap  pengambilan  keputusan secara  tidak  langsung  memberikan  stimulus
16 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
kepada  banyak  organisasi  akan  kebutuhan sistem  informasi  yang  rensposif  terhadap kebutuhan mereka hal tersebut sesuai dengan pendapatRahadi (2007, h.10). Kebijakan dalam rangka  pemanfaatan  teknologi  dan  informasi oleh Pemerintah Daerah telah diatur dalam PP No.56  Tahun  2005  Tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah sebagai pengganti PP No.11 Tahun  2001  tentang  Informasi  Keuangan Daerah.  Bentuk  dari  pemanfaatan  teknologi dan  informasi  yaitu  dengan  diterapkannya aplikasi teknologi komputer sebagaisalah satu alat  bantu  pada  proses  akuntansi.  Saat  ini pemerintah  kota  serta  pemerintah  kabupaten telah  mengimplementasikan  sistem  informasi keuangan daerah yang disediakan oleh BPKP atau  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  khususnya  produk  dari (Deputi  IV)  yaitu  Pengawasan  Bidang Penyelenggaran  Keuangan  Daerah  melalui pemanfaatan  teknologi  dan  informasi  yang terhubung langsung dengan database. Aplikasi  itu  adalah  Sistem  Informasi Manejemen  Daerah  (SIMDA),  suatu  aplikasi komputer  yang  merupakan  salah  satu  dari komponen  Sistem  Akuntansi  Pemerintah Daerah  (SAPD)  yang  sediakan  sebagai aplikasi  pembantu  Pemerintah  Daerah  pada sistem akuntansinya mulai dari menyelenggarakan  hingga  mempertanggung- jawabkan pengelolaan keuangan daerah.
SIMDA  Keuangan  yang  diterapkan  di Kabupaten  Blitar  sampai  saat  ini  sudah mencapai  versi  2.7.0.6  sebagai  penyempurna versi-versi  yang  terdahulu.  Program  aplikasi SIMDA sudah mencakup berbagai perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan keungan, yaitu seperti yang telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17
Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Undang-Undang  Nomor  1    Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  dengan demikian  pencatatan,  pendokumentasian, maupun  pelaporan  yang  dilakukan  secara manual  dialihkan  pada  sistem  komputerasi yang telah terintegrasi kepada setiap SKPD.
Dalam implementasinya SIMDA pemerintah  Kabupaten  Blitar  dalam  proses pengelolaan  keuangan  daerahnya  secara terintegrasi meliputi
penganggaran, penatausahaan,  akuntansi  dan  pelaporan. Proses  penganggaran  dapat    berupa  RKA, penjabaran  APBD  maupun    perubahannya serta dokumen DPA, rancangan APBD. Proses penatausahaan sepertiSurat
Perintah Membayar,  Surat  Penyediaan  Dana  dan  juga Surat  Permintaan  Pembayaran  atau  SPP, kemudian  beserta  register-register  dan berbagai  formulir  pengendalian  anggaran lainnya. Sedangkan untuk kegiatan akuntansi dan  pelaporan  berupa  jurnal,  laporan keuangan, buku besa, perda pertanggungjawaban  beserta  penjabarannya dan  laporan  arus  kas.  Meskipun  demikian ukuran  keefektivan  penggunaan  SIMDA Keuangan  sendiri  masih  belum  banyak diketahui  dengan  pasti,  sehingga  akan menarik  jika  dapat  dilakukan  analisis mengenai hal tersebut guna memperoleh data terkait  implementasi  pelaporan  keuangan dengan menggunakan SIMDA Keuangan.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka penulis  kemudian  merumuskan  beberapa rumusan  masalah  yaitu  Bagaimanakah perencanaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 17
BlitardanBagaimanakah dampak dari penerapan system tersebut, kemudian berkaitan  dengan  Faktor  apa  sajakah  yang mendukung  dan  menghambat  penerapan
SIMDA keuangan pada Pemerintah Kabupaten  Blitar,  serta  bagaimana  strategi dalam  mengatasi  hambatan  tersebut.  Tujuan dari penelitian ini adalah Menjelaskan terkait perencanaan dan penerapan SIMDA Keuangan pada pemerintah Kabupaten Blitar,
Menjelaskan  dampak  penerapan  SIMDA Keuangan  terhadap  efektifitas  pelaporan keuangan  pada  pemerintah  Kabupaten  Blitar dan  selanjutnya  menjelaskan  faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan SIMDA Keuangan pada
pemerintah  Kabupaten  Blitar,  serta  strategi dalam mengatasi hambatan tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

## Administrasi Pembangunan
Administrasi  Pembangunan  menurut Siagian  (1974,  h.4)  adalahserangkaian  usaha yang dilakukan masyarakat guna memperbaiki  tata  kehidupannya  sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, yang seluruhnya dilakukan  dalam  rangka  usaha  pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Kemudian  Bintoro  (1995)  memberikan pendapat  bahwa  Administrasi  pembangunan mempunyai tiga fungsi: Pertama
adalahkebijakan  penyempurna  Administrasi negara  Ini  dapat  disebut  the  development  of Administration (pembangunan Administrasi), atau  “ Administrative  Reform ”  (reformasi admnistrasi). Kedua, perumusan kebijaksanaan    serta  program  pembangunan berbagai macam  bidang  juga pelaksanaannya
yang  efektif,  disebut the  Administration  of development .  Ketiga,  adalah  bagaimana  cara untuk  membangun  partisipasi  masyarakat dalam proses pembangunan.

## Sistem Informasi Manajemen (SIM)
SIM  adalah  suatu  perpaduan  manusia dan  berbagai  sumber  daya  modal  dalam organisasi  yang  bertanggung  jawab  pada proses  pengumpulan  dan  pengolahan  data agarmemberikan  keluaran  informasi  yang memiliki  manfaat  dalam  semua  tingkatan manajemen  seperti  yang  dikemukakan  oleh Chusing dalam jogiyanto (1999, h.14)
SIM yang baik dapat berkontribusi pada proses-proses  perencanaan,  pengendalian serta  proses  pengambilan  keputusan  seperti yang  telah  banyak  dibahas  Sutanta  (2003, h.43).  SIM  pada  proses  perencanaan    adalah berbentuk  dukungan  analitik  dan  persamaan model,  input  data  berlandaskan  pada  data historis serta kemampuan memanipulasi data melalui  teknik  peramalan  serta  ekstrapolasi. SIM  pada  tahap  pengendalian  berkaitan dengan  analisis  perbedaanantara  prestasi dengan  standar  yang  ada,.  Menurut  Sutanta (2003,  h.50)  SIM  dalam  pengambilan keputusan  berkaitan  dengan  tiga  hal  yaitu Penelusuran  masalah,  desain  pemecahan masalah,  pemilihan  serta  pengujian  cara dalam pemecahan permasalahan
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
SIMDA  merupakan  salah  satu  produk dari  penerapan  prinsip e-Government yang mulai  muncul  saat  diterbitkannya  Instruksi Presiden Nomor 3  Tahun 2003 yaitu tentang Strategi Nasional Pengembangan e-
Government  yang  kemudian  didukung  oleh
18 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
munculnya  Permendagri  Nomor  59  Tahun 2007  tentang  Perubahan  Peraturan  Atas Peraturan  menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13
Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keunagan daerahtentang Pedoman  Pengelolaan  Keunagan  daerah. Sistem informasi manajemen ini
dikembangkan  guna  memudahkan  kegiatan satuan  kerja  dalam  mengelola  keuangan mereka,  sehingga  pada  akhirnya  pengelolaan keuangan satuan kerja tersebut menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis.
SIMDA  Keuangan  juga  berlandaskan padaPermendagri  No.55  Tahun  2008  tentang Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya  dan  juga  berdasar  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55 Tahun 2008 yaitu tentang Penatausahaan dan Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara  Serta  Penyampaiannya.  Dengan pertimbangan  bahwa  pemerintah  merasa perlu adanya pengelolaan keuangan denganberlandaskan  pada  penyelenggaraan informasi  yang  seluas-luasnya,  hal  ini  seperti tercantum  dalam  pasal  4  ayat  3  pada peraturan tersebut.

## Laporan Keuangan Daerah
Laporan  keuangan  merupakan  laporan yang  memuat  data  maupun  informasi keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan merupakan  hasil  proses  akuntansi  yang diperuntukan sebagai sarana transfer informasi keuangan terutama kepada lingkungan luar organisasi(eksternal).
Menurut  Soemarsono  (2004,  h.34)Laporan keuangan  dirancang  untuk  para  pembuat keputusan  (decicion  maker),  terutama  pihak
diluar  lingkungan  perusahaan,  mengenai bagaimana  posisi  keuangan  serta  hasil pencapaian usaha suatu organisasi.
Sedangkan  berdasar  pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan keuangan  daerah  merupakan  bagian  dari seluruh hak ataupun kewajiban daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahnya yang dinilai  dengan  uang  maupunsemua  bentuk kekayaan yang berkaitan terhadap semua hak maupun kewajiban daerah tersebut.
Simda  dan  Efektifitas  Laporan  Keuangan Daerah
Indikator efektivitas merupakan jangkauan dampak dari suatu program dalam mencapai tujuan program itu sendiri. Semakin besar kontribusi suatu program (Output) yang dihasilkan  terhadap  pencapaian  maupun sasaran  yang  telah  ditentukan,  maka  akan semakin  efektif  pula  proses  kerja  unit organisasi tersebut. Seperti yang diungkapkan Gibson  dalam  Satries  (2011,  h.33),  efektivitas terbagi  dalam  tiga  bentuk,  yaitu:  [a] Efektivitas individu, adalah tingkatan efektivitas  paling  dasar  dimana  hal  yang paling  ditekankan  berkaitan  dengan  hasil karya  individu  tertentu  dalam  sebuah organisasi; [b]
Efektivitas kelompok yaitu  efektivitas  yang  lebih  menekankan kontribusi  dari  keseluruhan  anggotanya;  dan [c]  Efektivitas  organisasi  yaitu  gabungan antara  efektivitas  kelompok  serta  efektivitas individu  sehingga  bersatu  dan  menghasilkan output yang lebih tinggi tingkatannya.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 19
Kemudian  Agar  laporan  keuangan relevan  dan  efektif,  maka  sumber  datanya harus  dapat  dipercaya,  akurat,  tepat waktunya dan disajikan dalam bentuk-bentuk yang  cocok  bagi  setiap  tingkat  manajemen. Oleh  karena  itu  dalam  memenuhi  tujuan laporan  keuangan,  proses  tersebut  haruslah dikembangkan  dengan  baik  khususnya  pada setiap  tingkatan  manajemen  di  seluruh organisasi.  Sebagaimana  menurut  Hamilton (1985,  h.6)  Laporan  keuangan  yang  efektif memerlukan  kriteria:  1)  Dapat  dipercaya,  2) Ketepatan,  3)  Tepat  waktu,  4)  Bentuk-bentuk laporan

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  melalui  pendekatan  yang  bersifat kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  peneliti gunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  alasan karena  permasalahan  yang  diteliti  kompleks, dinamis  dan  memiliki  berbagai  makna sehingga  tidak  dimungkinkan  data  yang  ada pada situasi tersebut diintepretasikan kedalam  pendekatan  penelitian  kuantitatif. Pengertian  kualitatif  secara  definitif  amatlah beragam,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Taylor dalam Moeleong (2006) bahwasannya metode kualitatif merupakanpenelitian yang memiliki output  atau  keluaran  berbentuk  data deskriptif  berupa  kata-kata  yang  tertulis maupun  berbentuk  lisan  yang  diperoleh melaluinarasumber,  kemudian  perilaku  yang mampu  untuk  diamati.  Penelitian  deskriptif berorientasi  pada  masalah-masalah  dalam lingkunganbermasyarakat,  dan  tatacara  yang berlaku  dalam  lingkungan  masyarakat  serta keadaan-keadaa  tertentu,  termasuk  tentang bagaimana hubungan antar kegiatan,
pandangan-pandangan,  sikap-sikap,  serta proses  yang  sedang  berjalan  dan  pengaruh yang  diberikan  dari  suatu  peristiwa  hal  ini seperti  yang  dikemukakan  oleh  Mukhtar (2013).
Lokasi penelitian beradapada Kabupaten Blitar  yang  tepatnya  mengambil  data  dan informasi  dari  fenomena  yang  terjadi  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten Blitar, yang ber alamat Jl. WR.  Soepratman  No.  09  Telp.  (0342)  801596 Blitar
Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data  dilakukan  melalui  proses  wawancara, observasi  serta  dokumentasi.  Analisis  data penelitian  ini  menggunakan  metode  QDA ( Qualitative  Data  Analysis )  oleh  Seidel  (1998, h.2)

## PEMBAHASAN
Proses  Perencanaan  dan  Penerapan  Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) Keuangan  Daerah:  di  Pemerintah  Kabupaten Blitar
Proses  pelaksanaan  SIMDA  Keuangan terkait  perannya  dalam  Administrasi  yaitu mencakup  pengumpulan  data  keuangan, perencanaan    anggaran,  pertanggungjawaban serta  pelaporan  anggaran.  Sehingga  jika dikaitkan  dengan  apa  yang  diungkapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (2013,  h.2)  bahwasannya SIMDA  Keuangan  mencakup  penganggaran, penatausahaan,  dan  pelaporan  maka  dari  itu telah terjadi kesesuaian didalamnya. Di dalam aplikasi  SIMDA  Keuangan  sudah  dapat menjalankan prosedur Administrasi keuangan
20 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
mulai  dari  proses  penganggaran  hingga pelaporan,  serta  hal-hal  yang  mendasar berkaitan  dengan  Tupoksi  (Tugas  Pokok  dan Fungsi)  seperti  perincian  program  anggaran yang digunakan dan lain-lain.
Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa SIMDA Keuangan memberikan  dampak  terhadap  kemudahan pengelolaan  keuangan  termasuk  didalamnya pelaporan  keuangan,  adanya  efisiensi  terkait waktu  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan yang  secara  langsung  akan  berkaibat  pada tercapainya  tujuan  suatu  organisasi,  dimana SIMDA  Keuangan  memiliki  peran  dalam membantu  individu  dalam  melakukan pekerjaannya dimulai dari tingkatan manajem bawah  hingga  individu  pada  tingkat manajemen  atas  yaitu  pimpinan  dalam pengambilan  keputusan,  diaman  keputusan sangat  berpengaruh  kepada  efektivitas  suatu organisasi,  sehingga  hal  tersebut  sesuai dengan pendapat Gibson dalam Satries (2011, h.33)  bahwa  efektivitas  terbagi  menjadi  tiga yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi. Dampak Penerapan Sistem Informasi
Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Blitar
Berdasarkan  hasil  pembahasan  terkait efektifitas  SIMDA  Keuangan  yang  telah dilakukan  bahwa  SIMDA  Keuangan  sebagai suatu Sistem Informasi Manajemen mendukung  tiga  hal  utama,  pada  proses perencanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan  menurut  Sutanta  (2003,    h.43). Secara  garis  besar  SIMDA  Keuangan memberikan  kontribusi  terhadap  ketiga proses  tersebut  yang  kemudian  berdampak
pada  tercapainya  tujuan  suatu  organisasi, dalam  penelitian  ini  yaitu  berkontribusi terhadap  proses  pengelolaan  keuangan terutama  pada  proses  pelaporan  keuangan, dengan  adanya  SIMDA  Keuangan  ketiga proses  tersebut  berjalan  lebih  mudah  dan lebih  efektif,  hal  ini  dapat  dihubungkan dengan  pendapat  yang  dikemukakan  Ulum (2012,  h.28)  bahwa  efektifitas  merupakan ukuran  berhasil  atau  tidaknya  suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya  maka  organisasi  tersebut  dapat dikatakan  telah  berjalan  secara  efektif.  Hal paling penting yang perlu dicatat yaitu bahwa efektifitas  tidak  hanya  menyatakan  tentang berapa  besar  biaya  yang  digunakan  dalam pencapaian tujuan.
Efektivitas hanya memandangbagaimana program dan kegiatan tersebut  sudah  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Mendukung  pendapat  tersebut  Widodo dalam  Suranto  (2007,  h.27)  juga  menjelaskan bahwa efektivitas berarti dapat menyelesaikan tugas-tugas  yang  diserahkan  dan  dapat dikatakan  efektif  apabila  dapat  mencapai tujuan dan sasaran. Ukuran keefektivan yang telah  dibahas    hanya  sebatas  perbandingan dengan  teori  efektifitasyang  ada  dengan tujuan  menjawab  prinsip  efektifitas  yang diharapkan,  namun  belum  di  telaah  lebih lanjut  berdasarkan  faktor-faktor  penghambat yang  ada  dilapangan,  terkait  pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan  SIMDA  Keuangan  kemudian akan  dibahas  pada  bagian  pembahasan selanjutnya.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 21
SIMDA Keuangan terhadap Laporan

## Keuangan yang Efektif
Laporan  keuangan  dikatakan  relevan dan  efektif,  haruslah  memenuhi  kriteria  data dapat  dipercaya,  akurat,  tepat  waktunya  dan disajikan  dalam  bentuk-bentuk  yang  cocok bagi  setiap  tingkat  manajemen.  Oleh  karena itu  dalam  memenuhi  tujuan  laporan keuangan, proses tersebut
harus dikembangkan  dengan  baik  pada  setiap tingkatan  manajemen  di  seluruh  organisasi. Kemudian,  Menurut  Hamilton  (1985,  h.6) bahwasannya  Laporan  keuangan  yang dikategorikan  efektif  harus  termasuk  dalam beberapa kriteria yaitu : 1) Dapat dipercaya, 2) Ketepatan,  3)  Tepat  Waktu  dan  4)  Bentuk- bentuk  Laporan.  Yang  kemudian  akan dijelaskan sebagai berikut,
a. Dapat dipercaya
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  hasil bahwa  laporan  yang  dihasilkan  melalui SIMDA Keuangan selama ini dapat dipercaya, sesuai  dengan  hasil  pemaparan  narasumber bahwa  terdapat  proses  verivikasi  ataupun pembahasan  yang  dilalui  sebelum  dilakukan pencairan, sehingga secara bersamaan laporan keuangan  telah  sesuai  mengingat  jika  terjadi kesalahan  pasti  telah  terdeteksi  pada  saat dilakukannya  verivikasi  terkait  pencairan aliran dana.
b. Ketepatan
Jika  ditelaah  dari  ketepatan  bentuk laporan  keuangan  terkait  format  dan  bentuk laporan  maka  SIMDA  Keuangan  sudah memenuhi  itu  mengingat  SIMDA  Keuangan telah  mengacu  pada  peraturan  dan  standar akuntansi pemerintah yang berlaku.Salah satu proses  yang  dilalui  adalah  di  sebut
rekonsiliasi  yaitu  pencocokan  data-data transaksi yang ada.
c. Tepat waktu
Diterapkannya  SIMDA  Keuangan  ini maka  runtutan  proses  penganggaran  hingga penyusunan  laporan  keuangan  menjadi  lebih tepat  waktu  dan  ringkas,  ini  dikarenakan sistem  SIMDA  Keuangan  bersifat  otomatis sehingga  data  hanya  perlu  satu  kali  entry kemudian  data  tersebut  dapat  dipergunakan untuk keperluan lainnya.
d. Bentuk-bentuk laporan Berdasar  pada  hasil  pengamatan  bahwa di  dalam  SIMDA  Keuangan,  laporan keuangan  mampu  ditampilkan  dalam  bentuk yang  sesuai  dengan  format  yang  telah memenuhi semua kriteria didalam Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri no.  59  tahun  2007,  juga  telah  sesuai  seperti format  Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang tertuang  pada  PP  No.  24  tahun  2005.Hasil penelitian  SIMDA  Keuangan  memenuhi  apa yang  tertera  dalam  Perbub  Kabupaten  Blitar No.30  Tahun  2014  tentang  Kebijakan Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Blitar bahwa  Komponenpenyusun  yang  terdapat pada  satu  set  laporan  keuangan  yaituterdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) maupun berbagai laporanfinansial  lainnyaseperti  LRA,  LAK,

## CALK dan lain-lain
Faktor-Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)  Keuangan  Daerah  pada Pemerintah Kabupaten Blitar
a. Faktor Pendukung
Diterapkannya  SIMDA  Keuangan  di Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset
22 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
Daerah    Kabupaten  Blitar  juga  tidak  terlepas dari  faktor-faktor  yang  mendukung  hal tersebut  diantaranya  yang  pertama  terdapat landasan  hukum  yang  jelas.  Pemerintahan Kabupaten  Blitar,  yaitu  khusunya  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Blitar  telah  memiliki  sumber peraturan  yang  jelas  melandasi  terhadap pengimplementasian program
aplikasi SIMDA  Keuangan.  Kedua,  adanya  dukungan sarana  dan  prasaran  pelaksana  SIMDA Keuangan yang memadai, ketersediaan sarana dan  prasarana  sangatlah  penting  dalam pelaksanaan  suatu  kegiatan  dalam  organisasi guna  memeperlancar  pelaksanaan  kegiatan tersebut,  sebagaimana  teori  efektifitas  yang disampaiakan  oleh  Siagian  (1978,  h.77) bahwasannya  terdapat  satu  point  penting yaitu tersedianya sarana dan prasarana,
Ketiga, terkait adanya dukungan pendanaan  guna  pemenuhan  sarana  dan prasaran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah telah menerima rekomendasi  BPKAD  selaku  Admin  SIMDA Keuangan yaitu untuk melakukan penganggaran  dalam  APBD  SKPD  guna pemenuhan  fasilitas  pengoperasian  yang memadai.
b. Faktor Penghambat
Dalam  pelaksanaannya  juga  terdapat faktor  yang  dianggap  secara  mendasar menghambat kelancaran pelaksanaan SIMDA Keuangan  yaitu  belum  terintegrasi  dengan seluruh  SKPD  secara  online,  sehingga pemindahan  data-data  keuangan  masih dilakukan  dengan  cara  manual,  kemudian kurang fleksibelnya aplikasi SIMDA Keuangan  sehingga  seluruh  perbaikan  sistem
aplikasi  hanya  bisa  menunggu  respon  dari BPKP  selaku  pengembang  program  SIMDA Keuangan  dan  yang  terakhir  permasalahan sumber  daya  manusia  selaku  operator  yang masih  belum  maksimal  dalam  pengoperasian SIMDA Keuangan.

## KESIMPULAN
SIMDA  Keuangan  telah  terlaksana dengan  baik,  namun  dalam  pelaksanaanya masih  terdapat  beberapa  hambatan  yang sangat berpengaruh dalam proses
pelaksanaan  SIMDA  Keuangan  sehingga masih  belum  cukup  untuk  dikatakan  bahwa pelaksanaan SIMDA  Keuangan di Kabupaten Blitar  telah  berjalan  secara  efektif.Kemudian jika dikaitkan dengan teori yang
dikemukakan  oleh  Gibson  bahwa  efektifitas dibagi  menjadi  3  yaitu  efektifitas  individu, kelompok,  dan  organisasi,  maka  proses pelaksanaan SIMDA  Keuangan di Kabupaten Blitar    termasuk  pada  tingkatan  efektifitas kelompok,  SIMDA  Keuangan  belum  dapat dikatakan  memberikan  dampak  efektif  pada lingkup organisasi kepemerintahan Kabupaten  Blitar,  melainkan  hanya  pada batasan  tingkatan  kelompok  yaitu  SKPD  hal ini  terjadi  karena  masih  terdapat  hambatan- hambatan yang sangat signifikan.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka bertujuan guna meningkatkan  kualitas  penerapan  SIMDA Keuangan  terhadap  pelaporan  keuangan  di BPKAD  Kabupaten  Blitar  sehingga    peneliti memberikan  saran-saran  yaitu  sebagai berikut:
1) Melakukan  pengintegrasian  secara  online seluruh  satuan  kerja  (SKPD)  pengguna
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 23
SIMDA Keuangan dalam lingkup Kabupaten  Blitar,  telah  diketahui  hal  ini akan  dilaksanakan  pada  tahun  2016, sehingga dirasa perlu adanya pengendalian  yang  kuat,  dan  memiliki prosedur pengamanan yang baik.
2) Meningkatkan  koordinasi  dan  menjalin hubungan  baik  antara  BPKAD  dengan BPKP  sehingga  proses  feedback  dan respon  perbaikan  akan  selalu  terjangkau dengan baik dan cepat. 3) Meningkatkan kualitas pelatihan, sosialisai, maupun bimtek yang dilakukan BPKAD  dan  juga  BPKP  yang  mana diharapkan akan terus menambah pemahaman terkait SIMDA Keuangan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bintoro,  Tjokroamidjojo.  (1995).  Pengantar Administrasi  Pembangunan.  Jakarta: LP3ES.
Jogiyanto,  Hartono.  (1999).  Analisis  Dan Disain  Sistem  Informasi:  pendekatan terstruktur  teori  dan  praktek  aplikasi bisnis. Yogyakarta: Andi
Moleong,  Lexy.  (2006).  Metodologi  Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Mukhtar.  (2013).  Metode  Praktis  Penelitian Deskriptif  Kualitatif.  Jakarta:  GP  Press Group.
Rahadi,  Dedi  Rianto.  (2007).  Peran  Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Sektor  Publik..  Jurnal  Seminar  Nasional Teknologi  2007  (SNT  2007)    ISSN  :  1978 9777, Yogyakarta.
Satries,  W.I.  (2011).  Efektivitas  Program Pmeberdayaan Pemuda pada Organisasi Kepemudaan  Alfatih  Ibadurrohman Kota Bekasi. Tesis. Universitas Indonesia,Salemba.
Seidel, John V. (1998).  Paper :Qualitative Data Analysis.  Colorado  Springs,  Colorado: Qualis Research.
Siagian  S.  P,    (1974),  Administrasi Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung
Siagian. (1978). Peranan Staf dan Managemen. Jakarta: Gunung Agung.
Soemarsono,  S.R,  2004.  Akuntansi:  Suatu Pengantar. Edisi Kelima, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
Suranto.  AW.  (2007).  Komunikasi  Efektif untuk  Mendukung  Kinerja  Perkantoran. Yogyakarta: UNY.
Sutanta,  Edhy.  (2003).  System  Informasi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu
Ulum,  Ihyaul.  (2012).  Audit  Sektor  Publik Suatu  Pengantar.  Ed.  1,  Cet  2.  Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturan dan Perundangan:
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara. Jakarta.
___________________________. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1
Tahun  2004.  Tentang.  Perbendaharaan Negara.Jakarta.
24 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
___________________________. Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. ___________________________. Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. ___________________________. Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 56  Tahun  2005.  Tentang.  Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jakarta.
___________________________.Peraturan Mentri  Dalam  Negeri  59  tahun  2007 tentang Pengelolaan Keuangan. Jakarta.
___________________________.
Intruksi Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta. ___________________________. Peraturan
Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun
2006  tentang  Pedoman  Pengurusan, Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan
Keuangan Daerah. Jakarta
___________________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban  Bendahara  Serta Penyampaiannya. Jakarta. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Peraturan  Bupati  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Blitar. Jakarta.
Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan  (BPKP),  2013.  Akuntansi
Pemerintah  Berbasis  Akrual  :  Konsep, Pemikiran,, dan Implementasi di
Indonesia. Modul.