## Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Parigi Moutong
Fakhruddin Nur 1 , Gerry Katon Mahendra 2 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta 1,2 E-mail: gerrykaton@unisayogya.ac.id
Abstrak, Peraturan daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Parigi Moutong mulai berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dan menawarkan alternatif solusi atau policy brief dan/atau merancang kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong di masa yang akan datang, sekaligus mengetahui keberadaan lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Parigi Moutong. Daerah. Mengetahui bagaimana menerapkan rencana penanggulangan bencana selama fase tanggap darurat untuk banjir,  tanah  longsor,  badai,  atau  abrasi  di  Kabupaten  Parigi  Moutong  juga  penting.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  penelitian  kualitatif  yang  disebut  juga  dengan  teknik  naturalistik,  yang  menurut Sugiyono  (2016)  merupakan  salah  satu  jenis  metodologi  yang  digunakan  untuk  menilai  keadaan  alam. Berdasarkan  hasil  kajian,  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Parigi  Moutong  Nomor  12  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah secara umum sudah cukup  baik,  namun  masih  ada  ruang  untuk  perbaikan  di  beberapa  bidang  termasuk  karakteristik  agen pelaksana,  komunikasi  antar  implementor,  evaluasi  dan  sosialisasi  implementasi,  sumber  daya implementasi,  dan  lingkungan  sosial.  Dan  hasil  penelitian  lapangan  menunjukan  masih  ada  sebagian kebijakan  yang  belum  tepat  pada  sasarannya  dan  belum  terselesaikan  sehingga  masih  memicu  adanya kesalahpahaman  antar  dua  belahpihak  yaitu  masyarakat  terdampak  dan  juga  implementor  daerah terutama kepala daerah, sehingga perlu adanya evaluasi, edukasi pencegahan terkait bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas, dan rekontruksi secara andil juga merata kepada setiap daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
Kata kunci: Implemetasi, kebijakan, penanggulangan bencana
Abstract, The  objective  of  this  research  is  to  examine  policy  implementation  and  provide  alternative solutions,  policy  briefs,  and  policy  designs  for  disaster  management  in  the  future  in  Parigi  Moutong Regency. This study also investigates cross-sectoral disaster management in Parigi Moutong Regency in order to identify factors that influence implementation success or failure. The other goal is knowing the sectors  that  influence  the  disaster  management  preparedness  stage  and  how  to  implement  disaster management policies during the emergency response stage for floods, landslides, hurricanes, or abrasion in Parigi Moutong Regency. According to Sugiyono (2016), qualitative research methods or naturalistic methods  were  a  procedure  for  studying  the  state  of  natural  items.  The  study's  findings  showed  that, generally speaking, the implementation of Parigi Moutong Regency's Regional Regulation No. 12 of 2012 addressing  the  implementation  of  disaster  management  in  the  region,  Central  Sulawesi  Province  was quite  good,  but  that  several  factors,  namely:  policy  implementation,  characteristics  of  implementing agents,  communication  between  implementers,  evaluation  and  dissemination  of  implementation, implementation resources, still required improvement.
Keywords: Implementation, Regulation, Disaster Management

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negeri  yang  tercatat  rawan  musibah,  baik  musibah  alam ataupun  musibah  non  alam.  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  memiliki keadaan geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang diakibatkan oleh alam, nonalam, maupun komponen manusia yang menimbulkan  korban  jiwa,  menurut  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana.  hak  asasi  manusia,  degradasi  lingkungan,  kerugian  harta benda,  dan  efek  psikologis  yang,  dalam  beberapa  keadaan,  dapat  menghambat pertumbuhan nasional
Zona sesar Palu-Koro, tempat Sulawesi Tengah berada, rentan terhadap bencana, meskipun  tidak  sering  menimbulkan  kerusakan  yang  berarti.  Beberapa  kabupaten  di Sulawesi  Tengah,  antara  lain  Parigi  Moutong,  Toiltoli,  Sigi,  dan  Morowali,  mengalami bencana selama empat tahun terakhir. Selain itu, lima desa di Kecamatan Parigi Selatan diserang  di  kawasan  Parigi  Moutong,  mengakibatkan  ratusan  orang  mengungsi  dan ratusan  bangunan  rusak  parah.  Wilayah  Sulawesi  Tengah  Tsunami  dan  gempa  bumi melanda berbagai lokasi, antara lain Kota Palu, Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya pada September 2018.
Kabupaten  Parigi  Moutong  sering  terkena  bencana  sosial  atau  alam.  Menurut Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  pada  Bab  I jika:  bencana  adalah  suatu  kejadian  yang  mencela  dan  membatasi  kehidupan  dan penghidupan penduduk karena aspek alam dan/atau aspek nonalam atau manusia, yang mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  daerah,  kehilangan  harta  benda,  dan konsekuensi psikologis, terutama efek psikologis pada anak usia dini.
Bencana  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh  kejadian  atau  peristiwa  yang disebabkan  oleh  alam,  seperti  gempa  bumi,  tsunami,  letusan  gunung  berapi,  banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, kebakaran yang meluas, dan abrasi, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 Salah satu inisiatif pemerintah untuk  melindungi  penduduk  dari  bencana  alam  adalah  penanggulangan  bencana.  Sesi paham darurat merupakan aktivitas yang dicoba dikala musibah yang berlangsung guna kurangi akibat negatifnya. Banjir merupakan salah satu musibah yang kerap berlangsung di  kabupaten  Parigi  Moutong  serta  sangat  urgen  untuk  diatasi  demi  terciptanya keamanan  untuk  warga  Parigi  Moutong.  Kabupaten  Parigi  Moutong  tercantum  dalam urutan  keempat  dalam  klasifikasi  ancaman  resiko  besar  musibah  di  Sulawesi  Tengah. Perihal itu bersumber pada indeks resiko musibah Indonesia (IRBI) Sulawesi Tengah.
Seperti yang dirujuk dari Robert Eyestone kebijakan publik merupakan Karena mencakup  berbagai  topik,  gagasan  tentang  hubungan  antara  unit  pemerintah  dan lingkungannya dianggap sangat luas dan tidak jelas. Menurut Thomas R. Dye, “Kebijakan publik  adalah  segala  sesuatu  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan  dan  tidak dicoba”,  Atrin  Chrisporas  dan  Dr.  Margaretha  Suryaningsih,  MS  (2019).  Richard  Rose menggambarkan kebijakan sebagai seperangkat tindakan yang kurang lebih terkait dan efeknya pada pihak-pihak yang terlibat daripada sebagai pilihan tunggal.
Kebijakan,  atau  kebijakan  yang  diterjemahkan  dari  kata  policy,  sebenarnya biasanya  terikat  dengan  keputusan  pemerintah,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Said Zainal  Abidin  (2016),  karena  pemerintah  memiliki  yurisdiksi  atau  kapasitas  untuk memusatkan  warga  dan  bertanggung  jawab  untuk  memajukan  kepentingan  universal. Oleh karena itu, kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh pemerintah untuk memajukan semua kepentingan.
Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, pejabat, kelompok, pemerintah,  atau  organisasi  swasta  yang  ditunjukkan  untuk  mencapai  tujuan  yang ditetapkan dalam keputusan tertentu. Organisasi-organisasi ini menjalankan tugas-tugas pemerintahan  yang  mempengaruhi  warga  negaranya.  Mengingat  konteks  tersebut  di atas,  bencana  alam  yang  melanda  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  khususnya  di  Kabupaten Parigi  Moutong,  di  mana  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hingga penulis tertarik buat melaksanakan riset  dengan  judul “Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Parigi Moutong  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana  Di  Kabupaten  Parigi  Moutong  Provinsi  Sulawesi  Tengah ”  untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  penelitian  kualitatif.  Pendekatan  studi  ini adalah teknik untuk memperoleh dan mencari suatu informasi atau data, menganalisis, menyimpulkan,  mencatat  informasi  atau  data  yang  sifatnya  primer  maupun  sekunder yang  nantinya  digunakan  sebagai  penyusunan  laporan  observasi.  Seperti  yang  di kemukakan  Sugiyono  (2018)  melaporkan  kalau  Proses  melakukan  penelitian  pada hakikatnya  adalah  cara  ilmiah  untuk  mengumpulkan  data  dengan  tujuan  dan  manfaat tertentu.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## A. Implementasi Kebijakan Kebencanaan
Implementasi  kebijakan  bencana  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dan  juga masyarakat Parigi Moutong sudah disesuaikan dengan apa yang tertuang pada Peraturan Daerah “Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten  Parigi  Moutong  Sulawesi  Tengah”,  sehingga  dapat  dilaksanakan dengan baik dalam melakukan koordinasi antar pihak instansi terkait mengenai proses perbaikan bencana di setiap daerah Kabupaten Parigi Moutong tepatnya, dengan melihat dari  dampak  dan  situasi  keadaan  yang  terdampak  bencana  disalahsatu  Desa Boyangtongo tepatnya di Daerah Kecamatan Parigi Selatan.
Implementasi  kebijakan  ialah  menyatukan  dalam  bentuk  satu  kaitan  sehingga tidak mempersulit cita-cita peraturan untuk terealisasikan sebagaimana dampak yang rimbul  dikarenakan  pemerintahan  Kabupaten  Parigi  Moutong.  Implementasi  ini  dapat dilihat secara luas, sebagai langkah dalam proses perumusan kebijakan sesaat setelah undang-undang disahkan. Definisi luas implementasi adalah penerapan undang-undang
di mana individu, organisasi, prosedur, dan metode yang berbeda berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan program atau kebijakan. Di sisi lain, implementasi adalah fenomena lingkungan yang dapat dilihat sebagai proses, hasil, atau  pengaruh.  Dengan  demikian,  pelaksanaan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Parigi Moutong telah selesai.
Sesuai  dengan  apa  yang  telah  disebutkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana  Daerah  Khusus  Di  Kabupaten  Parigi  Moutong,  sebagaimana  perda  tersebut berjalan  selaras  dengan  yang  tertulis  sebagaiamana  perda  yang  berisi  tentang Penganggaran serta pula Penanggulangan Musibah Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Kabupaten  Parigi  Moutong  merupakan  tempat  wilayah  yang  tercatat  dengan rentan  terbentuknya  musibah  alam,  semacam  banjir  serta  pula  gempa  bumi, sebagaimana,  analisis  menimpa  kajian  bahaya  didapatkan  bersumber  pada  tipe kemungkinan  musibah  yang  terjalin  di  Kabupaten  Parigi  Moutong.  Kemungkinan musibah diperoleh dari sejarah peristiwa serta mungkin terjalin sesuatu musibah. Lewat kemungkinan  musibah  serta  informasi  pengkajian  resiko  musibah  yang  terdapat  di Kabupaten Parigi Moutong, bisa diperkirakan besaran luas bahaya yang hendak terjalin di Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah dan besaran luas bahaya mengacu kepada data luas wilayah  pada  Kecamatan  Dalam  Angka  Tahun  2015  sesuai  dengan  kesepakatan pengunaan data dari daerah tersebut.

## 1. Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi
Menurut van M dan van Horn (1975), yang meneliti ciri-ciri lembaga pelaksana, evaluasi  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  struktur  birokrasi.  Ciri,  konvensi,  dan  pola keterkaitan  yang  berulang  kali  terjalin  dalam  badan  eksekutif  yang  memiliki  ikatan potensial dan aktual dengan apa yang mereka miliki melalui penegakan aturan disebut sebagai struktur birokrasi. Van M. dan van Horn (1975) membahas sejumlah elemen yang dapat mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi mengimplementasikan kebijakan.
1) Kualifikasi dan atribut anggota staf agensi
2) Tingkat kontrol hierarkis atas keputusan dan prosedur yang dibuat oleh sub-unit dalam badan pelaksana.
3) Sumber  daya  politik  organisasi  (seperti  dukungan  dari  anggota  eksekutif  dan legislatif)
4) Vitalitas organisasi.
5) Tingkat  komunikasi  "terbuka",  yang  digambarkan  sebagai  jaringan  komunikasi horizontal dan vertikal yang mengalir bebas dan sejumlah besar kebebasan dalam berkomunikasi dengan orang-orang di luar organisasi.
6) Hubungan  formal  dan  informal  antara  badan  dan  badan  yang  membuat  atau mengimplementasikan keputusan.

## 2. Komunikasi Implementor Daerah.
Pola  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  implementor  kebencanaan  atau  masing- masing pihak yang berkepentingan dalam menangani bencana alam maupun non alam. Dalam hal ini semua instansi pemerintah yang terkait dalam penanggulangan bencana di daerah untuk berkomunikasi antar pihak yang berkepentingan atas bencana yang terjadi di daerah terutamanya.

## 3. Sikap Evaluasi dan Sosialisasi kebencanaan
Evaluasi dan juga sosialisasi dimana adalah sebuah proses untuk mengedukasikan secara  individu  maupun  kelompok,  meliputi  cara  memahami  nilai-nilai  penting  untuk mengenal apa itu kesiapsiagaan bencana dan juga mitigasi bencana secara cermat kepada masyarakat, dengan melakukan evaluasi serta mensosialisasikan tentang kebencanaan. Sikap terhadap pelaksana atau pemangku kepentingan dalam melakukan evakuasi dan juga  sosialisasi  terhadap  anggota-anggota  dalam  menjalan  salah  satu  implementasi bencana  daerah  sehingga  mendapatkan  hasil  maksimal  dalam  melakukan  suatu implementasi.

## 4. Sumber daya implementasi
Mengenai  dengan  adanya  implementasi  maka  tidak  jauh  lagi  dengan pemberdayaan setelah terjadinya implementasi sebagai salah satu badan ukur adanya kendala  maupun  anggaran  yang  dilakukan  oleh  seorang  implementor  maka  dari  itu diadakan  salahsatu  wawancara  oleh  seorang  peneliti.  Sebagaimana  wawancara mengenai  adanya  implementasi  penanggulangan  bencana,  untuk  mengetahui pengeluaran ataupun anggaran terkait implementasi kebencanaan.

## 5. Standard dan Tujuan Kebijakan
Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), langkah penting dalam pemeriksaan implementasi  kebijakan  adalah  identifikasi  indikator  kinerja.  Metrik  kinerja  ini mengevaluasi  sejauh  mana  tindakan  mendasar  dan  tujuan  kebijakan  telah  dicapai. Menguraikan  tujuan  dari  keputusan  kebijakan  dapat  dicapai  dengan  menggunakan ukuran  dan  tujuan  dasar.  Sebagaimana  dalam  sebagian  permasalahan  yang  di  temui dalam mengenali serta pula mengukur sesuatu kinerja, sehingga terdapat 2 pemicu yang dikemukakanmengenai  penelitian  ini  yaitu:  pertama,  disebabkan  oleh  program  dalam melakukan  implementasi  itu  terlalu  luas.  Kedua,  adanya  kekaburan  dan  kontradiksi mengenai  implementasi  dalam  mengukur  suatu  implementasi  maupun  suatu  tujuan kebijakan.

## B. Implementasi Kebijakan
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dalam  menentukan implementasi  kebijakan  mengenai  kebencanaan  ini  sudah  berhasil  atau  gagalnya implementasi  tersebut,  Oleh  karena  itu,  peneliti  menggunakan  atau  mengembangkan teori  van  meter  dan  van  horn  yang  dihubungkan  dengan  indikasi  keberhasilan  atau
kegagalan  implementasi  kebijakan  kebencanaan  saat  melakukan  penelitian  ini, sebagaimana peneliti sudah melakukan wawancara terhadap pihak terkait seperti dari pemangku  kebijakan  utamanya  yaitu  BPBD,  dan  mengimplementori  daripada  bagian instansi terkait seperti dari pihak intansi terkait yaitu DINAS SOSIAL, sebagaimana dari hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti  dalam  melakukan  wawancara  terhadap  pihak terkait,  bahwa  implementasi  ini  memiliki  peran  masing-masing  dalam  melakukan implementasi kebencanaan yaitu seperti:

## 1. Implementasi BPBD
Sebagaimana  implementasi  yang  dilakukan  sudah  cukup  terstruktur  dan  juga terlaksana sebagaimana dalam implemetasi kebijakan tersebut dari pihak BPBD sendiri  melakukan  implementasi  itu  mengacu  pada  peraturan  penganggaran penanggulangan  bencana  daerah  di  wilayah  Parigi  Moutong  diatur  dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, dan pelaksanaannya dilakukan mulai sebelum, saat, dan setelah bencana.
2. Implementasi Dinas Sosial Implementasi  yang  dilakukan  itu  sudah  terlaksana  sebagaimana  dinas  sosial sendiri  sudah  mempunyai/  Atau  menaungi  salah  satu  organisasi  yang  tanggap siaga  bencana  yaitu  Tagana,  sebagaimana  dinas  sosial  juga  melakukan implementasi dengan mengikuti intruksi terkait kebencanaan yaitu BPBD.
3. Implementasi Tagana Terkait Implementasi kebijakan bencana tagana sudah melakukan implementasi sebagaimana  dalam  wawancara  tersebut  bahwa  implementasi  kebencanaan sudah  dilakukan  dengan  secara  terstruktur,  serta  adanya  sosialisasi  bersama dinas sosial dalam menanggapi bencana daerah.
4. Implementasi Wahda Islamic centre Implementasi  yang  dilakukan  wahda  dalam  penanggulangan  bencana  tentunya wahda  sendiri  lebih  berpartisipasi  dalam  melakukan  implementasi  terkait bencana yaitu dalam bentuk dana maupun anggaran yang dibutuhkan. Dalam hal ini  wahda  melakukan  implementasi  lebih  pada  bentuk  kemanusiaan  dan implementasi  dilakukan  dengan  cara  langsung  tetapi  melakukan  implementasi tentunya bekerja sama dengan Tagana karena dalam hal kebencanaan tersebut yang mengatur strategi mengenai tempat yang terpenuhi dan yang membutuhkan itu perlu adanya koordinasi.

## C. Karakteristik Implementor
Jika  memandang  karakteristik  badan-  badan  pelaksana  dengan  melaksanakan wawancara, Sebagaimana dicatat oleh van Meter dan van Horn (1975), sistem birokrasi tidak  dapat  dipisahkan  dari  pemeriksaan  ini.  Struktur  birokrasi  dimaksudkan  untuk menjadi identitas, norma, dan pola korelasional yang berulang kali terjalin dalam badan eksekutif yang memiliki potensi baik dan korelasi nyata dengan apa yang mereka miliki melalui penegakan aturan.

## 1. Karakteristik BPBD
Mengenai karakteristik yang dilihat bahwa BPBD dan anggotanya sudah terjalin dengan  secara  terstruktur  karena  dengan  adanya  strategi  dalam  mengahadapi kebencanaan  itu  sudah  terlihat  dan  terlaksana  dengan  baik,  serta  adanya dukungan  dan  juga  dorongan  dari  pimpinan  daerah,  sebagaimana  kinerja terhadap pimpinan dan juga anggota.
2. Karakteristik dinas sosial Sebagaimana  yang  telah  dilakukan  dalam  dokumentasi  dan  juga  observasi bahwasanya  kepala  bidang  linjamsos  dinas  sosial  dan  juga  pihak-pihak  terkait dalam  penanggualangan  bencana  daerah  tersebut  sudah  sosialisasi  terlebih dahulu  dalam  kerja  sama  kepada  anggotanya  untuk  membentuk  strategi penanggulangan  dalam  melakukan  implementasi  kebijakan  mengenai  bencana daerah.
3. Karakteristik Tagana Dengan melalui metode wawancara bahwasanya Tagana sebagai organisasi yang sangat terkait pada kebencanaan itu sangat berperan penting pastinya, dengan itu koordinator  lapangan  tagana  sangat  mendorong  anggotanya  dalam menanggulangi bencana alam dalam bentuk kemanusiaan.
4. Karakteristik wahda Islamic centre Wahda Islamic centre pada dasarnya adalah organisasi dan juga membentuk suatu relawan bencana yaitu tim reaksi tanggap bencana dimana koordinator lapangan wahda pastinya selalu antisipasi dan juga mendorong anggotanya nya untuk selalu sigap dalam memberi bantuan logistic dan lain-lain.

## D. Komunikasi Implementor Daerah
Implementasi  hendak  berjalan  efisien  apabila  mereka  yang  melaksanakan kebijakan  dengan  integritas  menyadari  langkah-langkah  dan  tujuan.  Akibatnya, perhatian  khusus  harus  diberikan  pada  konsistensi  atau  keseragaman  dimensi  dan tujuan  tingkat  bawah  yang  dikomunikasikan  dengan  sumber  data  yang  berbeda, kejelasan  langkah-langkah  dari  bawah  ke  atas  dan  tujuan  kebijakan,  keakuratan komunikasi mereka dengan para pelaksana, dan seterusnya. BPBD Bersumber pada hasil yang didapatkan lewat wawancara kalau komunikasi antar implementor telah lumayan baik dalam perihal ini sebagaimana dilihat dari wawancara terhadap para implementor daerah  yaitu  BPBD  dan  juga  Dinas  Sosial  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  terlebih dahulu dalam mencapai suatu tujuan implementasi.
1. Dinas sosial
Dinas  sosial  dalam  melakuakan  komunikasi  itu  sudah  cukup  baik  dan  yang dilakukan  pertama  pastinya  sosialisasi  dengan  pihak  terkait  kebencanaan  dan juga adanya bantuan-bantuan dari para relawan pastinya.
2. Tagana
Komunikasi pastinya sudah berjalan lebih setelah memberikan evaluasi kepada anggota-anggota  terlebih  dahulu  serta  mensosialisasikan  pada  pihak  terkait

## kebencanaan.
3. Wahda Islamic centre
Komunikasi  sudah  terjalin  cukup  baik  untuk  mengetahui  adanya  implementasi penanggulangan  bencana,  yaitu  wahda  sudah  menjalin  suatu  komunikasi terhadap intansi terkait seperti Dinas sosial dll.

## E. Sosialisasi dan Evaluasi kebencanaan
Van  Meterr  serta  Van  Horn  (1975)  mengatakan  bahwa  perlu  menyaring  setiap elemen  model  yang  disebutkan  sebelumnya  melalui  perspektif  pelaksana  di  negara tempat  kebijakan  itu  dibuat.  Mereka  kemudian  membuat  daftar  tiga  faktor—kognisi (pemahaman,  deskripsi)  kebijakan  dan  berbagai  asumsi  tentangnya—yang  mungkin berdampak  pada  asumsi  dan  kemauan  pelaksana  untuk  menerapkan  kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan) serta keseriusan asumsi itu.
Kognisi/pemahaman, dan tanggapan kebijakan implementor kebencanaan . Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti bahwa instansi terkait terutama BPBD  dalam  memberikan  pengertian  terkait  implementasi  bencana  sudah  terlaksana seperti penyampaian apa itu mitigasi bencana alam dan bagaimana kesiapsiaggan dalam bencana alam, dimulai sebelum kejadian, berlanjut selama itu, dan berakhir setelahnya. Mengenai  tanggapan  adanya  program  implementasi  ini  juga  bahwa  program implementasi  ini  juga  didukung  oleh  pimpinan  daerah  dan  terlebih  lagi  para implementor-implementor dari instansi-instansi terkait pastinya, dan ikut serta untuk selalu  menyukseskan  implementasi  kebijakan  bencana  daerah  tersebut. Tanggapan Kebijakan  tentunya  dari  intansi  terkait  sangat  mengapresiasi  adanya  implementasi bencana ini dengan membantu pihak utama yaitu BPBD dalam menanggulangi bencana, sehingga semua bentuk sosialisasi antar pihak bisa berjalan cukup baik.

## F. Sumber Daya Implementasi

## 1. Sumber daya manusia
Sesuai  dengan  tugas  yang  diisyaratkan  oleh  kebijakan  yang  dilantik  secara apolitis, beberapa lini proses implementasi secara keseluruhan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, implementasi kebijakan publik menjadi sangat menantang ketika kompetensi dan keterampilan sumber energi ini nol.  menimpa  sumber  energi  manusia  pada  perihal  ini  ialah  para  pemangku kebijakan  dan  sekalian  pelaksana  program  ini  dikatakan  kalau  dalam  perihal sumber  energi  manusia  tidak  memiliki  hambatan  sebab  para  implementor kebijakan  yang  melaksanakan  program  ini  telah  memiliki  kompetensi  dan kapabilitas yg relatif. Tidak hanya dari wawancara dengan kepala dinas di intansi terpaut dan observasi yang dicoba. Klaim bahwa sumber daya manusia dengan tingkat  kompetensi  dan  keterampilan  yang  wajar  terpengaruh  didukung  oleh studi  terdokumentasi  yang  dicoba  dengan  memandang  nama  pegawai  beserta pangkat ataupun golongannya.

## 2. Sumber daya finansial
Selain  daripada  sumber  daya  manusia,  ada  juga  sumberdaya  yang  tidak  boleh luput diperhatikan pula, yaitu, sumberdaya finansial. Sebab hal yang diharuskan, ketika  terdapat  sumber  daya  yang  memadai  serta  memiliki  pemahaman  sudah tersedia tapi apabila aliran dana dari dari anggaran belum memadai, hal itu akan membuat problem yang krusial untuk dapat mewujudan sesuatu yang diinginkan oleh tujuan peraturan masyarakat. Pada hal ini anggaran yang diturunkan sudah direalisasikan  kepada  masyarakat  sehingga  semua  kebutuhan  masyarakat terpenuhi  mulai  dari  logistic  dan  juga  pembangunan,  dapat  dikatakan  bahwa sumber  daya  finansial  sudah  cukup  baik,  akan  tetapi  dengan  melihat  adanya ketidaktepatan  sasaran  yang  menjadi  kecendrungan  masyarakat  terhadap pemerintah daerah dalam membagikan dana maupun anggaran penanggulangan bencana.

## G. Lingkungan Sosial
Perihal terakhir yang penting pula untuk dicermati agar diperhitungkan Menurut Van  Metter  dan  Van  Horn  (1975),  efektivitas  implementasi  publik  mengacu  pada seberapa  besar  dunia  luar  membantu  keberhasilan  kebijakan  publik  yang  baru diterapkan. Dalam hal tersebut dengan melakukan wawancara terkait implementasi yang sudah  berjalan  seperti  apa  dan  bagaimana  respon  masyarakat  terhadap  implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dan  juga  pihak  terkait  turut  mendorong  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan terutama mengenai kebencanaan yang telah terjadi di kabupaten Parigi Moutong.

## H. Alternatif Solusi Implementasi
Sebagaimana  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  diatas,  dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung kepada pihak- pihak terkait. Dengan demikian peneliti mendapatkan alternative solusi atau policy brief dari masalah yang terjadi pada implementasi kebijakan tersebut terhadap intansi terkait maupun masyarakat daerah Kabupten Parigi Moutong, yang harus diutamakan terkait implmentasi kebijakan penanggulangan bencana tentunya, yaitu:
a) Memberikan  arahan  terhadap  implemetor  bagaimana  implementasi  keijakan kebencanaan itu dijalankan sebagaimana yang mecakup dalam penanggulangan bencana daerah, mitigasi bencana, manajemen tanggap darurat, pemulihan, dan konstruksi dan juga merata kepada setiap daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
b) Menepatkan sesuai sasaran dan juga menetapkan standardisasi pada kebutuhan penyelenggaraan  penanggulanagan  bencana  sesuai  dengan  peraturan  daerah Kabupaten Parigi Moutong.
c) Memberikan  kegiatan-kegiatan  secara  menyeluruh  mengenai  penanggulangan bencana  kepada  masyarakat  sehingga  dapat  menjadi  acuan  masyarakat  dalam menangani  bencana  sebelum,  selama,  dan  sesudahnya.  Ia  mampu  meramalkan bencana di masa depan, sama seperti hal-hal ini.
d) Memperhatikan  dan  mempertanggung  jawabkan  adanya  anggaran-anggaran mulai dari pembangunan daerah yang terdampak dan dana mengenai anggaran itu harus sesuai dengan data yang dimasukkan sehingga diturunkan secara merata dan juga menyeluruh pada setiap daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam hal ini alternative solusi adalah sesuatu yang harus diperhitungkan ketika bertindak  implementasi  dengan  melihat  adanya  kekurangan  yang  didapatkan  dalam implementasi  kebijakan  kebencanaan  ini,  maka  peneliti  memberikan  policy  brief  atau alternative solusi dalam menanggulangi bencana daerah yang belum terlaksana dengan sesaui tujuan kebijakan dalam pengsiasatan pasca bencana di daerah Kabupaten Parigi Moutong tersebut.

## 4. Kesimpulan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Parigi  Moutong  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  di  Kabupaten  Parigi  Moutong  Provinsi Sulawesi  Tengah,  secara  umum  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  namun  masih memerlukan  revisi  di  beberapa  bidang,  antara  lain:  (1)  Implementasi  kebijakan,  jika tujuan kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini telah dipahami dengan jelas, seperti  kerjasama  (4)  Penilaian  dan  sosialisasi  implementasi,  dari  sudut  pandang  ini, sudah baik karena tidak ada pelaksana yang menolak implementasi ini dan menunjukkan dukungannya  terhadap  implementasi  ini  program  dengan  mengikutsertakan  semua lembaga  yang  kepentingan  utamanya,  sehingga  semua  memiliki  peran  dalam pelaksanaannya;  Namun,  untuk  mencapai  tujuan,  perhatian  tetap  diperlukan  untuk terlebih  dahulu  mengesampingkan  poin  posisi  yang  telah  diberikan  dan  yang  belum. Selain  itu,  ada  perkembangan  yang  tidak  lengkap.  (6)  Sektor  sosial  yang  berdasarkan hasil  penelitian  berdampak  pada  bagaimana  kebijakan  diimplementasikan  karena mendapat dukungan baik dari sumber internal maupun eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Atrin Chrisopras Setyowati, dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap  Tanggap  Darurat  Bencana  Tanah  Longsor  Di  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Universitas Diponegoro
Aulia  Asman  et  all.  2020.  Mitigation  and  Adaptation  of  Community  using  AHP  in  Earthquake Disaster-Prone  Areas  in  Pagar  Alam  City  –  Indonesia.  International  Journal  of Management and Humanities (IJMH) Vol. 4 Issues. 9: 34-38
Eva Safitri. 2018. Ada 131 Gempa Susulan di Donggala dan Palu. https://news.detik.com/berita/d-4234706/ada-131-gempa-susulan-di-donggala-dan- palu di akases 14 Oktober 2020
Humas  Pemda.  2020.  BPBD  Parigi  Moutong  Terima  Bantuan  Kecamatan  Untuk  Distribusikan. http://www.parigimoutongkab.go.id/11-berita/1661-bpbd-parigi-moutong-terima- bantuan-kecamatan-untuk-distribusikan.html  di akses 20 Oktobrt 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Sugiyono.  2018.  Metode  Penelitian  Administrasi  Dilengkapi  dengan  Metode  R  &  D.  Bandung:
Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan  BNPB  No  4  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Penanggulangan Bencana.