## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
15 (2), 2016, 46 - 49
DOI : 10.14710/jkli.15.2.46-49

## Kajian  Dampak  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  Terhadap  Akses Sanitasi di Kabupaten Wonogiri
Ichwanudin 1
1 Mahasiswa Program Magister Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
Info Artikel : Diterima September 2016 ; Disetujui September 2016 ; Publikasi Oktober 2016

## ABSTRACT
Title: The Impact  Study of Community Based Total Sanitation  to Sanitation Access in District of Wonogiri. Background: Enhancement number of achievement sanitation access in District of Wonogiri decrease every years in the last three years. Enhancement sanitation access in 2012 was 4,1%, 2013 was 3,1% and 2014 was 1,6%. While the improvement of sanitation facility growth in 2013 and 2014 only 1,3%. This research aimed to  describe  various  enabling  factors  of  Community  Based  Total  Sanitation  (CBTS)  to  sanitation  access enhancement in District of Wonogiri.
Method: It was an analytic observational research with cross sectional design. The samples were 7 members of “AMPL” organization, 25 people from the sub-district government agency and 73 people from the village government  agency.  The  data  were  analyzed  by  Mann-Whitney  test,  Kruskall  Wallis  test  and  Correlation Pearson . Results: Based  on  the  researh,  AMPL  managed  the  organization  performance  well.  The    CBTS  sub-district managed the organization up to 68% while the village only 25%. Sanitation access policy realitation in the sub-district  was  24%  and  in  the  village  25%.  Sub-district  government  rating  that  Public  Health  Care Headman with big contribution in sanitation access enhancement was 48% and the village government was 29%.  the average of BOK  funding allocation enhancement  is  44%.  Only  one  sub-district  had organized  the capacity building.
Conclusion: the  analysis  results  refer  to  the  CBTS  managing  the  organization  performance,  Policy, Capacity  Building  in  sub-district  and  village,  Public  Health  Care  Headman  policy,  no  different  in  the contribution for the sanitation access in District of Wonogiri. While the BOK funding allocation enhancement does not influence the sub-district sanitation access enhancement in District of Wonogiri.
Keywords: Sanitation access; CBTS organization; Policy; Capacity Building; Wonogiri

## PENDAHULUAN
Pembangunan  sanitasi  di  Indonesia  menjadi masalah  yang  relatif  kompleks.  Karena  masalah  yang dihadapi  bukan  hanya  menyangkut  banyaknya variabel  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  dan keberlanjutan  pembangunan  sanitasi  dan  higiene, tetapi juga adanya perbedaan masalah, bobot serta cara penanganan  antara  satu  daerah  dengan  lainnya, sehingga sangat sulit dan tidak relevan untuk membuat sebuah  model  yang  sama  untuk  diterapkan  di  semua kabupaten.  Sejak  diterapkan  otonomi  daerah  pada Januari  2001,  masalah  sanitasi  bukan  lagi  menjadi urusan Pemerintah Pusat, tetapi  menjadi urusan  wajib bagi  pemerintah  kabupaten  sesuai  UU  No.  32/2004
tentang  Otonomi  Daerah.  Namun  masih  banyak pemerintah  kabupaten  yang  belum  mampu  mengurus dan  memecahkan  masalah  di  bidang  sanitasi  dan higiene.  Seringkali  bidang  higiene  dan  sanitasi  lebih merupakan  isu  marginal  yang  tidak  memperoleh prioritas pembangunan. 1
Masyarakat  miskin  di  wilayah  perdesaan  dan perkotaan  memiliki  akses  yang  rendah  terhadap pemanfaatan  sanitasi.  Lebih  dari  30  tahun,  akses terhadap  sanitasi  tidak  berubah.  Berdasarkan Joint Monitoring  Program WHO-UNICEF  pada  tahun 2007,  akses  sanitasi  tetap  pada  angka  38%.  Capaian laju  perkembangan  seperti  ini  Indonesia  tidak  akan berhasil mencapai MDG’s untuk sanitasi. 2
Selama  periode  tahun  1992-2007  di  Indonesia penyakit  diare  selalu  masuk  tiga  besar  proporsi penyakit penyebab kematian  balita 0-59 bulan. Untuk mencegah  penyakit  infeksi  terutama  diare,  tindakan aktif para pihak terkait secara serempak, komprehensif dan  berkualitas  sangat  dibutuhkan.  Menurut  Jaya menyatakan  bahwa  penerapan  intervensi  untuk peningkatan  nutrisi  balita,  penyediaan  air  bersih, sanitasi  dan  bahan  bakar  rumah  tangga  yang  ramah lingkungan  akan  menurunkan  kematian  angka kematian  balita  14  persen  di  Amerika  Latin  dan Karibia,  24  persen  di  Asia  Tenggara,  31  persen  di Afrika . 3 Jenis jamban yang digunakan rumah tangga turut mempengaruhi  tingkat  keparahan  diare  pada  Balita. Jenis  jamban tersebut ada dua  yaitu, baik dan buruk. Jenis    jamban  baik  yaitu  jamban  yang  dilengkapi dengan  tangki  septik,  sedangkan  jamban  buruk  yaitu jamban yang tidak dilengkapi tangki septik. 4
Sanitasi    lingkungan  merupakan  faktor  yang menentukan status gizi anak. Sanitasi lingkungan yang buruk  dapat  memicu  terjadinya  penyakit  infeksi  yang akhirnya akan mempengaruhi status gizi anak. Hal ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Triska (2005)  yang  menyatakan  bahwa  akibat  sanitasi  yang tidak  memadai  menyebabkan  semakin  tingginya penyakit  infeksi  yang  akan  berpengaruh  terhadap kesehatan. 5 Secara umum akses sanitasi dasar atau jamban di Kabupaten  Wonogiri    cukup  baik  bila  dibandingkan dengan  wilayah  kabupaten  lainnya  di  Provinsi  Jawa Tengah.  Namun  masih  cukup  tertinggal  bila dibandingkan  dengan  Kabupaten  yang  berdampingan langsung  di  Provinsi  Jawa  Timur,  yaitu  Pacitan  dan Magetan.  Kedua  Kabupaten  tersebut  sudah  memiliki 100% akses sanitasi.
Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki komitmen  dan  target  bahwa  maksimal  pada  tahun 2017  masyarakat  Wonogiri  memiliki  100%  akses sanitasi.  Upaya pemenuhan komitmen dan target yang telah  dicanangkan  mulai  menghadapi  kendala  yang ditunjukkan dengan semakin turunnya marjin perkembangan  akses  sanitasi  dalam  tiga  tahun terakhir.  Selisih  perubahan  akses  sanitasi  pada  tahun 2012  sebesar  4,1%,  tahun  2013  sebesar  3,1%  dan tahun 2014 sebesar 1,6%.

## MATERI DAN METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  observasional  dengan pendekatan  secara cross  sectional, yaitu    pengamatan dengan  pengukuran  berbagai  variabel  dilakukan  satu kali  atau  disatu  waktu  untuk  mengetahui  perbedaan akses sanitasi antara sebelum dan sesudah implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  terapan (Applied Research ) karena penelitian diarahkan  untuk mendapatkan  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk memecahkan masalah. 6 Populasi penelitian ini adalah parapihak ( Stakeholder ) program STBM  yang ada di Kabupaten
Wonogiri.  Di  tingkat  kabupaten  adalah  Pokja  AMPL, di  tingkat  kecamatan  Pokja  STBM  adalah  Camat  dan di tingkat desa adalah Kepala Desa.
Sampel penelitian ini adalah para pihak di tingkat kecamatan.  Struktur  pemerintah  kecamatan  yang sudah  heterogen  (terdiri  dari  beberapa  sektor)  dan memiliki peranan besar dalam proses perencanaan dan evaluasi  pembangunan  merupakan  pertimbangan utama  dijadikan  sampel.  Jumlah  pengambilan  sampel di  tingkat  kabupaten    berdasarkan  perwakilan  satuan kerja  perangkat  daerah  anggota  Pokja  AMPL,  di tingkat  kecamatan  menurut krijcie  table sebanyak  24 kecamatan.  Namun  di  tingkat  kecamatan  akan dilakukan total  sampling ,  jadi  pengambilan  sebanyak 25 kecamatan, dan diperoleh sebanyak 73 subyek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Organisasi  Pengelola  Air  Minum  dan  Penyehatan Lingkungan (OPAMPL)
Evaluasi  OPAMPL  Kabupaten  Wonogiri  diikuti oleh 7 responden yang merupakan anggota aktif. Hasil evaluasi mrnunjukkan partisipaif pengelolaan OPAMPL dapat diterima dengan beberapa kemungkinan  perbaikan,  kecuali  pada  poin  sistem informasi  yang  masih  memerlukan  perbaikan  pada aspek tertentu.
Kajian  terhadap  subsistem  informasi  dan pengambilan  keputusan  diarahkan  untuk  mempelajari proses  pengambilan  keputusan  strategis  pada  sebuah organisasi  (keputusan  kunci).  Untuk  pengambilan keputusan  strategis,  diperlukan  informasi  yang  akurat dan  menyeluruh  tentang  organisasi,  terutama  tentang bagaimana  sistem  yang  ada  dalam  organisasi  dapat tetap berjalan sesuai dengan  misinya  mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7

## Organisasi Pengelola STBM Kecamatan
Proporsi  kecamatan  yang  sudah  memiliki organisasi  pengelola  STBM  kecamatan  adalah  68%. Kecamatan  yang sudah  memiliki organisasi pengelola STBM  kecamatan  dan  terjadi  peningkatan  akses paling besar adalah Kecamatan Pracimantoro. Sedangkan kecamatan yang belum memiliki organisasi  pengelola  STBM  kecamatan  namun  terjadi peningkatan  akses  sanitasi  paling  besar  adalah Kecamatan Karangtengah.
Penyebab rendahnya peningkatan akses sanitasi di  tingkat  kecamatan  disebabkan  dua  hal,  yaitu proporsi  kecamatan  yang  belum  memiliki  organisasi pengelola  STBM  masih  besar  dan  kinerja  organisasi pengelola STBM belum optimal. Lima belas dari tujuh belas organisasi pengelola STBM kecamatan mengalami kendala dalam pengorganisasian.
Pengorganisasian  adalah  suatu  langkah  untuk menetapkan,  menggolongkan  dan  mengatur  berbagai macam  kegiatan,  penetapan  tugas  dan  wewenang seseorang dan pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian merupakan alat  untuk  memadukan  (sinkronisasi)  semua  kegiatan yang  beraspek  personil,  finansial,  material  dan  tata
cara  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan. 8
Organisasi  Pengelola  STBM    (Gerakan  Serentak Sanitasi  Masyarakat    Bersama  dan  Total)  Desa/ Kelurahan
Jumlah  tim  atau  organisasi  Gerakan  Serentak Sanitasi  Masyarakat    Bersama  dan  Total  (Gertak Sambal)    desa/  kelurahan  yang  terbentuk  di  setiap kecamatan masih belum sesuai jumlah desa/ kelurahan yang  ada  di  Kabupaten  Wonogiri.  Hanya  ada  tiga kecamatan yang proporsi Gertak Sambalnya mencapai 100%, yaitu Wuryantoro, Paranggupito dan Kismantoro.  Wilayah  kecamatannya  belum  memiliki Gertak  Sambal  namun  memiliki  proporsi  peningkatan akses  sanitasi  yang  paling  besar  adalah  Kecamatan Karangtengah.  Sedangkan  yang  sudah  memiliki proporsi  Gertak  Sambal  100%  dan  memiliki peningkatan akses sanitasi tertinggi adalah Kecamatan Kismantoro.
Penyebab  rendahnya  peningkatan  akses  sanitasi di  tingkat  desa/  kelurahan    disebabkan  beberapa  hal, yaitu: 1) kebijakan Peraturan  Bupati  nomor 12 Tahun 2015  tentang  STBM  belum  terdiseminasikan  dengan baik,  2)  kelengkapan  administrasi  dan  perangkat organisasi  belum  menjadi  prioritas  pemenuhan,  3) hasil kegiatan pemicuan yang tidak segera ditindaklanjuti dengan pemberian opsi solusi.

## Kebijakan Pemerintah Kecamatan dan Desa
Sebagian  besar  kecamatan  belum  memberikan kebijakan tertulis untuk mendukung peningkatan akses sanitasi dalam pengembangan STBM. Enam kecamatan  dari  25    kecamatan  telah  memiliki kebijakan  atau  sebesar  24%.  Kondisi  demikian  tidak jauh  berbeda  dengan  realisasi  kebijakan  di  tingkat pemerintah desa.
Rendahnya realisasi kebijakan pemerintah kecamatan  dalam  upaya  peningkatan  akses  sanitasi dapat  dipengaruhi  dua  hal  utama,  yaitu:  1)  perbedaan persepsi  terhadap  pemahaman  kebijakan  yang  telah ada, 2) suatu kebijakan akan mengandung konsekuensi mobilisasi sumber daya

## Kebijakan Kepala Puskesmas
Sebanyak  16%  kecamatan  menilai  kontribusi kebijakan  kepala  puskesmas  terhadap  peningkatan akses sanitasi masih kecil karena belum ada kebijakan, inisiasi  serta  turut  serta  dalam  proses  atau  kegiatan peningkatan akses sanitasi secara langsung.
Rendahnya  angka  kepala  puskesmas  yang berkontribusi besar terhadap upaya peningkatan akses sanitasi di desa dilatar belakangi oleh  ekspektasi besar para  pemerintah  desa  terhadap  kehadiran  kepala puskesmas  di  tengah  masyarakat.  Masyarakat  yang paternalistik  masih  menilai  bahwa  figur  kepala puskesmas  masih  memberikan  pengaruh  yang  kuat sebagai tokoh masyarakat.
Nilai  tambah  ketika  kepala  puskesmas  dapat hadir  di  tengah  masyarakat  adalah  terciptanya
interaksi yang lebih erat sehingga identifikasi masalah bisa  lebih  mendalam  kemudian  bisa  jadi  referensi tambahan  mendesain  intervensi  dengan  lebih  tepat sasaran dan efisien.
Pemimpin  organisasi  adalah  individu  yang menciptakan  budaya  organisasi.  Strategi  fungsi  yang dijabarkan  dalam  program  kegiatan  organisasi  pada setiap  periode  merupakan  suatu  perwujudan  dari asumsi dasar (keyakinan) yang dimiliki oleh pimpinan organisasi.  Pelaksanaan  program  pencapaian  tujuan organisasi sangat tergantung pada kepemimpinan yang ada  dalam  organisasi.  Kepemimpinan  dan  budaya organisasi tidak ubahnya sebagai mata uang yang pada satu  sisi  dan  sisi  lainnya  memiliki  nilai  yang  sama. Keterlibatan individu dalam organisasi sangat ditentukan  oleh  kapasitas  sumber  daya  yang  dimiliki oleh anggotanya. Semakin tinggi tingkat kemampuannya  semakin  tinggi  pula  keterlibatan seseorang dalam organisasi tersebut dan sebaliknya. 9

## Alokasi Dana STBM
Total  dana  pendukung  kegiatan  STBM  dari Dinas  Kesehatan  pada  tahun  2013  sebesar  Rp 110.380.000,-.Pada tahun 2014 sebesar Rp
36.414.000,-. Pada tahun 2015 sebesar Rp 25.000.000,-,  sedangkan  pada  tahun  2016  sebsar  Rp 36.400.000,-.  Dana  berasal  dari  sumber  lain  (BOK) periode tahun 2014-2015 sebesar Rp 476.606.118,-.
Alokasi dana STBM belum memberikan dampak terhadap  akses  sanitasi  secara  langsung  atau signifikan. Daya dukung sanitarian terhadap pengelolaan  alokasi  dana  BOK  masih  belum  optimal. Sanitarian yang memiliki kemampuan yang cakap dan kinerja  yang  baik  akan  dapat  memilih  strategi  dan jenis  kegiatan  yang  lebih  efektif  dan  efisien. Pengelolaan administrasi turut mempengaruhi kesiapan  dan  serapan  dana.  Rentang  waktu  kesiapan dana  dapat  mempengaruhi  efektivitas  program  atau kegiatan.
Selain  itu,  daya  dukung  tim  puskesmas  turut mempengaruhi  pencapaian  akses  sanitasi.  Ada beberapa kegiatan yang persiapan hingga penyelenggaraannya  membutuhkan  bantuan  dari  tim. Dukungan  yang  kuat  akan  menciptakan  sinergi program,  sehingga  walaupun  nilai  alokasi  dana  BOK untuk  STBM  suatu  puskesmas  tidak  terlalu  besar, namun  bisa  tetap  memberikan  pengaruh  peningkatan akses.

## Peningkatan Kapasitas
Upaya  peningkatan  kapasitas  bagi  pengelola  di tingkat  kecamatan  baru  satu  kecamatan  yang menyelenggarakannya,  yaitu  Kecamatan  Manyaran. Sedangkan  di  tingkat  desa  masih  belum  ada  yang menyelenggarakannya.
Sangat rendahnya realisasi peningkatan kapasitas bagi  pengelola  STBM  di  tingkat  kecamatan  atau  desa sangat  mempengaruhi  kinerja  organisasi  pengelola STBM.  Pelatihan  pada  dasarnya  adalah  proses transformasi  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan.
Tiga  hal  tersebut  merupakan  faktor  yang  menentukan produktivitas  sumber  daya  manusia,  sehingga  apabila tidak  ada  upaya  peningkatan  kapasitas  pengelola, maka peningkatan akses sanitasi akan terhambat.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  kinerja organisasi  pengelola  Air  Minum  dan  Penyehatan Lingkungan  (AMPL)  sudah  baik  di  semua  aspek penilaian  evaluasi.  Realisasi  organisasi  pengelola STBM tingkat kecamatan (68%) dan desa (25%) tidak dapat  memberikan  perbedaan  pada  peningkatan  akses sanitasi di kecamatan (1,55%) dan desa (1,1%).
Adanya  kebijakan  pemerintah  kecamatan  (24%) dan  desa  (25%)  tidak  dapat  memberikan  perbedaan pada peningkatan akses sanitasi di kecamatan (1,55%) dan desa (1,1%)
Besarnya  kontribusi  kepala  puskesmas  ke kecamatan  (43%)  dan  desa  (29%)  tidak  dapat memberikan  perbedaan  pada  peningkatan  akses sanitasi di kecamatan (1,55%) dan desa (1,1%).
Besaran  peningkatan  alokasi  dana  BOK  untuk STBM  (43%)  tidak  mempengaruhi  peningkatan  akses sanitasi  di  tingkat  kecamatan  (1,55%)  dan  desa (1,1%). Peningkatan kapasitas tidak dapat memberikan  perbedaan  pada  peningkatan  akses sanitasi.  Kepada  pengelola  STBL  disarankan  untuk menyusun  rencana  kerja  lanjutan  guna  meningkatkan kapasitas penegelolaan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kemenkes  RI. Road  Map Percepatan  Program STBM 2013 – 2015. 2013: Jakarta
2. Juniar,  Midia.  Studi  Tentang  Implementasi Program  Sanitasi  Total  dan  Pemasaran  Sanitasi (StoPs)  dalam  Perspektif    Deliberatif  di  Desa Ngampungan  Kecamatan  Bareng  Kabupaten Jombang  .  ISSN  2303  –  341X.    Volume  1, dNomor 1, Januari 2013.
3. Djaja,  S.,  Wiryawan,  Y.  dan  Maisya,  I.  Tren Penyakit  Penyebab  Kematian  Bayi  dan  Balita  di Indonesia Dalam Periode Tahun 1992 – 2007.
4. 4 Irianto, Joko dkk. Frekuensi  Diare Ditinjau dari Beberapa    Faktor  yang  Mempengaruhinya . Jurnal  Ekologi  Kesehatan,  Vol  1,  No  2,  Juni 2002: 77-84.
5. Ch  Rosha,  Bunga  dkk.  Analisis  Determinan Underweight  Anak  0-23  Bulan  Pada  Daerah Miskin  di  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur.  Jurnal Ekologi  Kesehatan  Vol.  11,  No  1,  Maret  2012  : 63-72
6. Sugiyono.  Metode  Penelitian  Administrasi. Alfabeta., Bandung, 2006.
7. Muninjaya, Gde. Manajemen  Kesehatan Edisi 2. EGC, Jakarta, 2004.
8. Muninjaya,  Gde.  Manajemen  Kesehatan.  EGC, Jakarta, 1999.
9. Thoyib, Armanu. Pembangunan Pertanian Berbasis  Pada  Sumberdaya  Manusia  untuk Mendukung Otonomi Daerah Dinamika Pedesaan dan Kawasan Vol 2 No 2, 2002.