TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Dr. Ina Heliany, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular Jl. Cipinang Besar Nomor 2, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13410 inaheliany6@gmail.com
Naskah diterima: 29 Juli; direvisi: 19 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus  dijaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hak-hak  sebagai manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Dalam  pertumbuhan  dan  perkembangannya sering  muncul  berbagai  permasalahan  tentang  kenakalan  anak.  Fenomena meningkatnya perilaku kenakalan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus  dengan  usia  pelaku.  Apabila  diamati  ternyata  banyak  sekali  hak  anak  yang terlanggar  dari  proses  pemeriksaan  sampai  pada  putusan  hakim  dan  masih  dijumpai bahwa  ternyata  hakim  cenderung  menjatuhkan  pidana  badan  dan  perampasan kemerdekaan dalam memutuskan perkara anak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian  ini  akan  diuraikan  apakah  faktor-faktor  individualisasi  pidana dipertimbangkan  hakim  dalam  memutus  perkara  anak,  khususnya  bagi  anak  yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan proses hukum yang seharusnya digunakan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan metode  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  yakni  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pendekatan  kasus ( case approach ) dan pendekatan  perbandingan ( comparative approach ). Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 43. Hasil pembahasan dalam undang-undang tersebut juga memuat hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 65 agar  dalam  proses  pelaksanaan  persidangan  terhadap  anak  tidak  ada  hak-hak  anak yang terlanggar dalam hal ini sesuai dengan Beijing Rules yakni aturan standar yang ditetapkan oleh PBB yang berkaitan dengan anak.
Kata kunci: Individualisasi, Pidana, Anak
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
REVIEW OF YURIDIS LAW NUMBER 11 YEAR 2012 ABOUT THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM ON THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL INDIVIDUALIZATION IN CHILDREN WHICH CONFUSED WITH LAW Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Padjajaran Cipinang Besar Street Number 2, Jatinegara, East Jakarta, DKI Jakarta 13410 inaheliany6@gmail.com

## ABSTRACT
Children are a gift from the trust at the same time the Almighty God, which always must  be  maintained  because  in  her  inherent  dignity,  dignity  and  rights  as  human beings  who  must  be  upheld.  In  the  growth  and  development  often  arise  various problems  of  delinquency.  If  it  is  observed  that  many  children's  rights  are  violated from the examination process until the judge's decision and still found that the judge tends  to  impose  the  criminal  body  and  deprivation  of  independence  in  deciding  the case  of  children.  Based  on  this  matter,  in  this  study  will  be  described  whether  the factors  of  criminal  individualization  considered  by  judges  in  deciding  cases  of children, especially for children in conflict with the law and how the implementation of  legal  process  that  should  be  used  against  children  in  conflict  with  the  law  in Indonesia.  The  research  method  used  is  normative  legal  research,  using  statue approach method based on Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System, case approach and comparative approach. As contained in Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System especially Article 43. In the law also contains the rights of children contained in Article 3, Article 4 and Article 65 so that in the process of conducting the trial against the child does not exist the rights of the child  who  are  violated  in  this  case  are  in  accordance  with  the  Beijing  Rules,  the standard rules established by the United Nations relating to the child.
Keyword: Individualization, Criminal, Child
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽

## A. Latar belakang
Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa  harus  dijaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hak-hak sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Oleh  karena  itu  tidak  ada  setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. 1 Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  mendapat perlindungan  dan  jaminan  hukum,  baik  hukum  Internasional  maupun  hukum nasional.  Hak  asasi  anak  untuk  diperlakukan  berbeda  dengan  orang  dewasa  adalah mutlak  dan  hal  ini  diatur  dalam  Konvensi  Internasional,  karena  anak  sejak  dalam kandungan  sampai    dewasa,  anak    masih  dalam  keadaan  tergantung  belum  mandiri dan  memerlukan  perlakuan  khusus,  baik  dalam  gizi,  kesehatan,  pendidikan, pengetahuan,  agama,  pekerjaan,  keamanan,  bebas  dari  rasa  takut,  rasa  kekhawatiran maupun kesejahteraannya. 2
Dalam  pertumbuhan  dan  perkembangannya  sering  muncul  berbagai permasalahan  tentang  kenakalan  anak.  Pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral yang meliputi nilai normatif  dalam  masyarakat.  Kepercayaan-kepercayaan  kepada  kebaikan  dan  dalam hubungannya  tentang  bagaimana  sikap  yang  harus  dilakukan  di  masyarakat merupakan  hal  yang  harus  dipahami  oleh  anak. 3 Oleh  karenanya  sejak  masih  dalam kandungan, jika anak kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga,  maupun  masyarakat,  maka  anak  yang  bersangkutan  tidak  akan  dapat mengerti  dan  memahami  hak  dan  kewajibannya.  Kenyataan  sehari-hari  menunjukan bahwa  anak-anak  yang  melakukan  kenakalan  sebagian  besar  kurang  memahami norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan norma-norma agama. 4 Keadaan diri anak  inilah,  baik  yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja  membuat  anak melakukan  tindakan  yang  dapat  merugikan  diri  sendiri  maupun  masyarakat. 5 Fenomena  meningkatnya  perilaku  kenakalan  yang  dilakukan,  seolah-olah  tidak berbanding  lurus  dengan  usia  pelaku. 6 Karena  meskipun  usia  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 12-18 tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan anak sama dengan orang dewasa.
Sebagaimana  diketahui,  pada  kenyataannya  hakim  cenderung  menjatuhkan pidana  badan  dan  perampasan  kemerdekaan  dalam  memutuskan  perkara  anak, sedangkan  pidana  itu  dapat  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir  ( ultimum  remedium ), apabila  tidak  ada  upaya  lain  yang  dapat  dilakukan.  Oleh  karena  itu  dalam  hal penjatuhan  putusan,  hakim  harus  yakin  benar  bahwa  putusan  yang  diambil  akan menjadi  salah  satu  dasar  yang  kuat  untuk  mengembalikan  dan  mengantar  anak menuju  masa  depan  yang  lebih  baik  sebagai  warga  negara  yang  bertanggung  jawab
1 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak , (Jakarta: PTIK, 2012), hlm. 1.
2 Ibid. , hlm. 13.
3 Ibid. , hlm. 13.
4 Sudarsono, Kenakalan Remaja , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 120.
5 Ibid., hlm. 124.
6 Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (Belajar Dari Kasus Raju ), Jurnal Mahkamah Vol. 18, No. 1, Pekanbaru, April 2006, hlm. 8.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
untuk  keluarga  bangsa  dan  Negara. 7 Karena  dalam  pelaksanaannya,  ketika  seorang anak dipidana, banyak hak-hak anak yang terlanggar dan oleh karena itu penanganan anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  (ABH)  harus  menjadi  perhatian  bersama, karena: 8
1. Dalam  proses  peradilan  cenderung  terjadi  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia bahkan,  banyak  bukti  menunjukkan  adanya  praktek  kekerasan  dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan;
2. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan;
3. Selama  proses  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  kehilangan  hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan dan  hak  kesehatan.  Hal  ini  sejalan  dengan  deklarasi  hak-hak  anak  yang diterbitkan oleh Majelis Umum PBB, yang antara lain menegaskan:
Anak  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  khusus, kesempatan  dan  fasilitas  yang  memungkinkan  mereka  berkembang secara  sehat  dan  wajar  dalam  keadaan  bebas  dan  bermanfaat  yang sama;  memiliki  nama;  mendapat  jaminan  sosial  termasuk  gizi  yang cukup,  perumahan,  rekreasi  dan  pelayanan  kesehatan,  menerima pendidikan,  perawatan  dan  perlakuan  khusus  jika  mereka  cacat; tumbuh  dan  dibesarkan  dalam  suasana  yang  penuh  kasih  dan  rasa aman  dan  sedapat  mungkin  di  bawah  asuhan  serta  tanggung  jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan dan andaikata terjadi malapetaka  mereka  termasuk  yang  pertama  menerima  perlindungan serta pertolongan; memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyia-nyiaan,  kekejaman  dan  penindasan  maupun  atas  perbuatan- perbuatan  yang  mengarah  ke  dalam  bentuk  diskriminasi.  Akhirnya Deklarasi  ini  menegaskan  bahwa  anak-anak  harus  dibesarkan  dalam jiwa  yang  penuh  pengertian,  toleransi,  persahabatan  antar  bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta. 9
4. Ada stigma yang melekat pada anak setelah proses peradilan sehingga akan menyulitkan  dalam  perkembangan  psikis  dan  sosial  anak  di  masa depannya. 10
Berdasarkan keterangan diatas maka dalam penelitian ini akan diuraikan faktor- faktor  individualisasi  pidana  dipertimbangkan  hakim  dalam  memutus  perkara  anak, khususnya  khususnya  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  pelaksanaan proses  hukum  yang  seharusnya  digunakan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum di Indonesia.
7 Sholeh  Soeaidy,  Zulkhair, Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak:  Anak    Cacat,  Anak  Terlantar,  Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak , (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 18.
8 Arief Gosita, Masalah PerIindungan Anak , (Jakarta: Akademika Presindo, 1987), hlm. 102.
9 Ibid. , hlm. 131.
10 Arif Gosita , loc cit. Lihat juga dalam Hadi Supeno, Diskriminalisasi Anak , (Jakarta: KPAI, 2010), hlm. 3.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  selanjutnya  penulisan  ini  mengidentifikasi  beberapa  permasalahan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  individualisasi  pidana  apa  sajakah  yang  dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara anak?
2. Bagaimanakah  pelaksanaan  proses  hukum  yang  seharusnya  digunakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan
Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:
1. Untuk menganalisis faktor-faktor individualisasi pidana yang dipertimbang- kan hakim dalam memutus perkara anak .
2. Untuk  mendeskripsikan  dan  mengkaji  pelaksanaan  proses  hukum  yang seharusnya  digunakan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di Indonesia.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu atau  beberapa  gejala  hukum  dengan  menganalisis  fakta  hukum  tersebut  untuk kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang timbul  di  dalam  gejala  yang  bersangkutan. 11 Adapun  metode  penelitian  yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  hukum  dogmatik  ( dogmatic  law  research )  yang  didunia  barat  disebut dogmatika hukum  ( rechtsdogmatiek ). 12 Dengan demikian penelitian hukum normatif mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  perbandingan hukum dan sejarah hukum. 13

## 2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ) dan pendekatan  kasus  ( case approach ). Adapun  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Pendekatan    kasus  ( case approach )  digunakan  untuk  menganalisis  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu yang  dihadapi  yang  telah  menjadi  putus  pengadilan  dan  telah  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap.
3. Bahan Hukum
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library research ), yakni penelitian yang  bertumpu  pada  literatur  kepustakaan.  Sesuai  dengan  metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  maka  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.
12 Bernard  Arief  Sidharta, Penelitian  Hukum  Normatif:  Analisis  Penelitian  Filosofikal  dan  Dogmatikal Dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142.
13 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
sekunder ( secondary data ). 14 Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data sekunder
Data  sekunder  merupakan  hasil  penelitian  kepustakaan.  Penelitian kepustakaan  ini  berfungsi  untuk  mendapatkan  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1). Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  Peraturan  Perundang-undangan dan  putusan  hakim  yang  sifatnya  mengikat  dan  mempunyai  kekuatan hukum  tetap.  Adapun  peraturan  perundang-undangan  itu  terdiri  dari peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  kasus  tersebut  termasuk Putusan PN. Dalam hal ini tinjauan hukum yang digunakan adalah:
a). Peraturan Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Nomor  8  Tahun  1981, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang Pengadilan Anak telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak, Rancangan KUHP Tahun 2012, PrP. Nomor 2 Tahun  1998  tentang  Usaha  Kesejahteraan  Anak  Bagi  Anak  yang Mempunyai  Masalah  serta  Keputusan  Presiden  Nomor  3  Tahun  1990 tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-hak  anak  ( Convention  on  The Rights of The Child ).
b). Undang-undang Internasional
Adapun  peraturan  Internasional  yang  menyangkut  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  adalah:  Peraturan  Minimum  Standar  PBB tentang  Administrasi  Peradilan  Bagi  Anak  ( The  Beijing  Rules ), Resolusi  Nomor  40/33,  tanggal  29  November  1985,  yang  telah diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
c). Putusan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:
(1). Putusan Nomor 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM ; dan (2). Putusan Nomor 02/Pid. B/2014/PN.Jkt.Tim.
2). Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  berupa  buku, literatur-literatur,  rancangan  Undang-undang  dan  karya  ilmiah  di  bidang hukum  yang  berkaitan  dengan  topik  disertasi  dan  hasilnya  dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
3). Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  merupakan  karya  ilmiah  non  hukum  seperti RKUHP  2012,  ensiklopedia,  Kamus  Hukum,  Kamus  Besar  Bahasa
14 Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
Indonesia dan  Kamus Bahasa Belanda serta referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.
b. Data Primer
Data  primer  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan.  Sebagai  data  penunjang  dilakukan  serangkaian  wawancara dengan  pejabat  pada  instansi  yang  secara  normatif  berkorelasi  dengan penelitian  ini.  Wawancara  dengan  anak,  hakim  PN  Jaktim,  Polisi  serta kepada  Panitia  Kerja  Pembuatan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Diharapkan  dengan  melakukan teknik  wawancara  dapat  membantu  untuk  memberikan  jawaban  dalam penelitian ini.
4. Metode Analisis
Sesuai  dengan  bentuk  dan  sifat  data  yang  dikaji,  maka  metode  analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  interpretatif  yaitu  dengan menganalisis  data  autentik,  yaitu  analisis  dengan  menggunakan  penjelasan resmi pada masing-masing bahan hukum yang disajikan. Dengan demikian data yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi dan klasifikasi.
E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Menurut  Jeremy  Bentham  sebagaimana  dikutip  oleh  Waluyadi,  janganlah pidana  dikenakan  atau  digunakan  apabila  “ groundless,  needless,  unprofitable  or inefficacious ” . 15 Helbert  L.  Packer  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ The  Limits  of  the Criminal  Sanction ”  sebagaimana  dikutip  oleh  Waluyadi  mengingatkan,  bahwa penggunaan  sanksi  pidana  suatu  ketika  merupakan  “penjamin  utama”  ( prime guarantor ) dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” ( prime threatener ) dari kebebasan  manusia. 16 Hal  ini  diartikan  pidana  merupakan  penjamin  apabila digunakan  secara  hemat-cermat  dan  secara  manusiawi,  namun  sanksi  pidana  dapat merupakan  pengancam  apabila  pidana  digunakan  secara  sembarangan  atau  tidak pandang  bulu,  menyamaratakan  ( indiscriminately )  dan  secara  paksa  ( coercively ). 17 Karena  hukum  pidana  mengandung  sifat  yang  kontradiktif,  dualistik  dan  paradoksal maka  apabila  hukum  pidana  akan  digunakan  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi kejahatan,  pendekatan  humanistik  harus  diperhatikan.  Hal  ini  penting,  tidak  hanya karena  kejahatan  itu  pada  hakekatnya  merupakan  masalah  kemanusiaan,  tetapi  juga karena  pada  hakekatnya  pidana  itu  mengandung  unsur  penderitaan  yang  dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.
15 Ibid. , hlm. 14. Lihat pula dalam Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana “Reformasi Hukum”, (Jakarta:  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,  2008),  hlm.  12.  Pendekatan  yang  digunakan  oleh  Jeremy Bentham adalah pendekatan dari segi  kemanfaatan ( Utility), pandangan didasarkan pada The great happyness of the  great  numbers ,  kebahagiaan  terbesar  adalah  untuk  orang  banyak.  Untuk  melengkapi  pendapat  Jeremy Bentham Ted Hondenrich sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar mengatakan, “suatu pidana dapat digunakan sebagai alat  yang ekonomis ( economical deterrents ) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Pidana  itu sungguh  mencegah;  2.  Pidana  itu  tidak  menyebabkan  timbulnya  keadaan  yang  lebih  berbahaya  atau  merugikan apabila  pidana  itu  dikenakan;  3.  Tidak  ada  pidana  lain  yang  dapat  mencegah  secara  efektif  dengan  bahaya  atau kerugian lain yang lebih kecil.
16 Herbert L. Packer, The Limits of the Criminals Sanctions , (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 87. Lihat pula dalam Waluyadi, o.p cit., hlm. 15.
17 Waluyadi, loc. cit.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
Pendekatan  humanistik  dalam  penggunaan  sanksi  pidana,  tidak  hanya  berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelaku atau pembuat harus sesuai dengan nilai- nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelaku  atau  pembuat  akan  nilai-nilai  kemanusian  dan  nilai-nilai  pergaulan  hidup bermasyarakat.  Pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai  humanistik  inilah  yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana artinya pemidanaan yang memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat, 18 dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. 19 Prinsip individualisasi pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu (pelaku tindak pidana) dalam sistem hukum pidana. Prinsip ini juga menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana  sebagai  reaksi  dari  aliran  klasik  yang  menghendaki  hukum  pidana  yang berorientasi pada perbuatan ( daadstrafrecht ) . 20 Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan Individu merupakan penggerak utama  dari  proses  penyesuaian  sosial. 21 Pertanggungjawaban  pribadi (individual responsibility )  menurut  Marc  Ancel  menekankan  pada  perasaan  kewajiban  moral pada diri individu dan oleh karena itu, mencoba merangsang ide tanggung jawab atau mendorongnya  untuk  menyadari  moralitas  social. 22 Pengertian  yang  demikian merupakan  konsekuensi  dari  pandangan  Marc  Ancel  yang  melihat  kejahatan  dari kepribadian si pelaku. 23 Hal tersebut  seperti motif, sikap batin dan kesalahan pelaku pidana,  cara  pelaku  melakukan  tindak  pidana,  riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depannya, 24 sedangkan menurut  Sudarto  individualisasi  pidana  artinya  dalam  memberikan  sanksi  pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku. 25

## F. Hasil Pembahasan
1. Faktor-faktor  Individualisasi  Pidana  yang  Dipertimbangkan  Hakim Dalam Memutus Perkara Anak
Hakim  merupakan  organ  pengadilan  yang  memegang  peran  penting  dalam suatu  perkara  Pidana.  Menurut  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat Negara yang  melakukan  kekuasaan  kehakiman  yang  diatur  dalam  undang-undang”. 26 Sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  8  KUHAP,  “Hakim  adalah  pejabat  peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. 27
18 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 80.
19 Barda Nawawi Arief, o.p cit. , hlm. 37.
20 Muladi dan Barda Nawawi Arief , Teori-teori dan Kebijakan Pidana , (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 2.
21 Marc  Ancel, A  Modern  Approach  to  Criminal  Problem ,  (London:  Social  Defence,  1965),  hlm.  4-5. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , o.p cit., hlm. 168-169. Lihat pula Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ( Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP Baru ), (Semarang : Prenada Media Group, 2011), hlm. 38-39.
22 Barda Nawawi Arief, o.p cit. , hlm. 39.
23 Ibid.
24 Ibid. , hlm. 95.
25 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , o.p cit. , hlm. 120.
26 Tim  Editor, Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman ,  (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), hlm. 17.
27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
Setelah  seseorang  diangkat  menjadi  hakim  maka  fungsinya  dalam  sistem peradilan  mensyaratkan  mereka  untuk  menarik  diri  dari  campur  tangan  kehidupan sosial  dan  bisnis,  termasuk  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  masalah  politik. 28 Hamilton berpendapat bahwa seorang hakim, tidak seperti pejabat Negara lainnya di bidang  eksekutif  dan  legislatif,  hakim  memegang  jabatan  dan  profesinya  “ during good behavior ”. 29
Benjamin  N.  Cordozo,  Hakim  Agung  Amerika  Serikat  pernah  mengatakan “hakim  tanpa  pendirian  atau  ketegasan  sama  seperti  daun  yang  tertiup  angin”. 30 Ketika  seorang  hakim  mengadili  perkara,  hakim  berada  dalam  keadaan  gamang, prosedur  peradilan  yang  membantu  seorang  hakim  untuk  melihat  secara  lebih  jelas dan  mengambil  suatu  pendirian,  tetapi  dari  seluruh  proses  peradilan  pencapaian tertinggi  adalah  bukan  bagaimana  hakim  menemukan  hukum  yang  tepat,  tetapi bagaimana  hakim  menciptakan  ( creation )  hal-hal  yang  baru  dalam  hukum  dalam setiap mengambil suatu putusan. 31
Putusan  hakim  tidak  boleh  sekedar  memenuhi  formalitas  hukum,  apalagi sekedar  memelihara  ketertiban, 32 oleh  karena  itu  putusan  hakim  berkaitan  dengan anak  nakal  harus  berfungsi  mendorong  perbaikan  dalam  diri  anak  dan  dapat mewujudkan  kesejahteraan  anak.  Putusan  bukanlah  kesimpulan  karena  putusan didasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan  yang  mendalam  atas  setiap  perkara, pertimbangan  ini  diperoleh  dari  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan.  Suatu putusan  yang  memuat  sanksi  didahului  oleh  pernyataan  terbuktinya  secara  sah  dan meyakinkan bersalah, seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu. 33
Pasal  1  angka  9  KUHAP  menjelaskan  bahwa  “Mengadili  adalah  serangkaian tindakan  hakim  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara  pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang”. 34 Secara  khusus  tugas  dan kewajiban  hakim  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut tersirat asas penyelenggaraan hakim dalam menimbang dan memutus suatu perkara, yakni asas peradilan bebas dan tidak memihak, asas keyakinan hakim dan asas putusan harus didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat.
Ketentuan ini bertujuan agar hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan rasa  keadilan  masyarakat.  Dengan  demikian  seorang  hakim  harus  bersedia  untuk terjun  di  tengah-tengah  masyarakat  untuk  mengenal, merasakan, mampu  menyelami perasaan  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Jadi  pendekatan yang  harus  digunakan  oleh  hakim  bukan  saja  yuridis  formal  akan  tetapi  perlu
28 Bagir Manan, Menjadi Hakim Yang Baik , (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), hlm. 51.
29 Clinton Rossitter, Federalist Papers: Alexander Hamilton, James Madison, John Jay , (New York: The New American Library, Inc, 1961), hlm. 465.
30 Richard A. Posner. Cordozo, A Study in Reputation , (Chicago: The University of Chicago, 1990), hlm.
26.
31 Ibid.
32 Bagir  Manan, Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia  Dalam  UU  No.  4  Tahun  2004 ,  (Yogyakarta:  FH  UII Press, 2007), hlm. 244.
33 Ibid.
34 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), hlm. 8.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
dipertimbangkan pada segi sosio politik. 35 Seorang hakim diharuskan mempertimbangkan  mengenai  berat  ringannya  hukuman,  dengan  memperhatikan sikap  individual  terdakwa  dan  hakim  wajib  mempertimbangkan  kaitan  perbuatan tersebut  dengan  masyarakat  atau  negara,  nilai-nilai  Kemanusian,  bahkan  dampak secara  regional  atau  internasional. 36 Begitu  pula  dalam  hal  penjatuhan  putusan terhadap  perkara  anak,  seorang  hakim  saat  menjatuhkan  putusan  bagi  anak  agar dilakukan seefektif mungkin, adil dan manusiawi.
Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan faktor-fakor individualisasi  pidana  dalam  memutus  perkara,  khususnya  perkara  anak.  Ide  atau pokok  pemikiran  “individualisasi  pidana”  antara  lain  terlihat  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: 37
a. Seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  konsep  menegaskan  bahwa  “ tiada pidana tanpa kesalahan ” merupakan asas yang sangat fundamental;
b. Dalam  ketentuan  alasan  penghapus  pidana,  khususnya  alasan  pemaaf, dimasukan  masalah  “ error ”,  daya  paksa,  pembelaan  terpaksa  yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan alasan peringatan pidana untuk masalah anak di bawah umur;
c. Dalam  “ pedoman  pemidanaan ”  hakim  diwajibkan  mempertimbangkan beberapa  faktor antara  lain  motif,  sikap batin  dan  kesalahan  si  pembuat; cara  si  pembuat  melakukan  tindak  pidana;  riwayat  hidup  dan  keadaan ekonominya  serta  bagaimana  pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan  si pembuat;
d. Dalam  pedoman  “ pemberiaan  maaf/pengampunan ”  oleh  hakim  antara lain,  juga  dipertimbangkan  faktor  keadaan  pribadi  si  pembuat  dan pertimbangan kemanusiaan;
e. Dalam  ketentuan  mengenai  “ peringanan  dan  pemberatan  pidana ” dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain:
1). Apakah  ada  kesukarelaan  terdakwa  menyerahkan  diri  kepada  pihak yang berwajib;
2). Apakah  ada  kesukarelaan  terdakwa  memberi  ganti  rugi  atau memperbaiki kerusakan yang timbul;
3). Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
4). Apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab;
5). Apakah  si  pelaku  adalah  pegawai  negeri  yang  melanggar  kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaan;
6). Apakah pelaku menyalahgunakan keahlian/profesinya;
7). Apakah pelaku seorang residivis.
Pendekatan  nilai  humanistik  yang  menghendaki  adanya  individualisasi  pidana juga  tercermin  dalam  tujuan  pemidanaan  yang  diatur  dalam  Pasal  54  Rancangan KUHP tahun 2012, yaitu: 38
35 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 12.
36 Bagir Manan, o.p cit. , hlm. 245.
37 Ibid.
38 http://www.djpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2391_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%2020 12.pdf , diakses pada tanggal 10 November 2014.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
a. Pemidanaan bertujuan:
1). Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2). Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3). Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat.
4). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
b. Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  merendahkan martabat  manusia.  Penjelasan  Pasal  54  ayat  (1)  Konsep/Rancangan KUHP 2012 menyatakan bahwa pemidanaan merupakan proses. 39
Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangatlah penting, di mana hakim mengkonkretkan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dengan menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa.  Dalam  Penjelasan  Pasal  54  ayat  (2) disebutkan  dasarnya  pidana  merupakan  suatu  nestapa,  namun  pemidanaan  tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia. 40
Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam Rancangan KUHP juga terlihat dalam  Pasal  55  Konsep/Rancangan  KUHP  2012,  yang  memberi  pedoman  kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman pemidanaan, yaitu: 41
a. Dalam pemidanaan hakim wajib dipertimbangkan:
1). Kesalahan pembuat tindak pidana;
2). Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3). Sikap batin pembuat tindak pidana;
4). Tindak  Pidana  yang  dilakukan  apakah  direncanakan  atau  tidak direncanakan;
5). Cara melakukan tindak pidana;
6). Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7). Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat
8). Tindak pidana;
9). Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
10). Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
11). Pemaafan dari korban dan atau keluarganya, dan/atau;
12). Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
13). Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pembuat  atau  keadaan  pada waktu  dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian,  dapat dijadikan  dasar  pertimbangan  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan kemanusiaan.
Dengan  demikian  dapat  dijelaskan  bahwa  ayat  ini  memuat  pedoman pemidanaan  yang  sangat  membantu  hakim  dalam  mempertimbangkan  takaran  atau
39 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru), o.p cit., hlm. 91.
40 Barda Nawawi Arief , Teori-teori dan Kebijakan Pidana , o.p cit., hlm. 94-95.
41 Ibid .
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
berat  ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan. 42 Sehingga  dengan  adanya  pedoman pemidanaan,  diharapkan  dalam  memutus  perkara  hakim  harus  mempertimbangkan faktor  individualisasi  pidana.  Karena  sisi  lain  dari  individualisasi  pidana  adalah adanya ketentuan mengenai “ modifikasi perubahan/penyesuaian /peninjauan kembali putusan  pemidanaan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap ”  yang  didasarkan  pada pertimbangan  karena  adanya  “ perubahan/perkembangan/perbaikan  pada  diri  si terpidana itu sendiri ”. 43
Jadi pengertian “individualisasi pidana” tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan  dijatuhkan harus  disesuaikan/diorientasikan  pada  pertimbangan  yang  bersifat individual,  tetapi  juga  pidana  yang telah  dijatuhkan harus  selalu  dapat dimodifikasi/diubah/disesuaikan  dengan  perubahan  dan  perkembangan  individu  (si terpidana  yang  bersangkutan). 44 Aspek  lain  dari  individualisasi  pidana  ialah  perlu adanya  keleluasaan  bagi  hakim  dalam  memilih  dan  menentukan  sanksi  apa (pidana/tindakan)  yang  sekiranya  tepat  untuk  individu/pelaku  tindak  pidana  yang bersangkutan.  Jadi  diperlukan  adanya  “ fleksibilitas  atau  elastisitas  pemidanaan ” walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut Undang-undang. 45
Dengan  mempertimbangkan  hal-hal  yang  dirinci  dalam  pedoman  tersebut diharapkan  pidana  yang  dijatuhkan  bersifat  proporsional  dan  dapat  dipahami  baik oleh  masyarakat  maupun  terpidana.  Rincian  dalam  ketentuan  ini  tidak  bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam  ayat  (1)  ini.  Unsur  “berencana”  sebagaimana  ditemukan  dalam WvS atau KUHP  yang  masih  berlaku,  tidak  dimasukkan  dalam  rumusan  tindak  pidana  yang dimuat  dalam  pasal-pasal  Buku  Kedua.  Tidak  dimuatnya  unsur  ini  tidak  berarti bahwa  unsur  berencana  tersebut  ditiadakan,  tetapi  lebih  bijaksana  jika  dijelaskan dalam  penjelasan  ayat  (1)  ini.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dalam  menjatuhkan pidana  hakim  harus  selalu  memperhatikan  unsur  berencana,  kesalahan  pembuat tindak  pidana,  motif  dan  tujuan  dilakukannya  tindak  pidana,  cara  melakukan  tindak pidana dan sikap batin pembuat tindak pidana. 46 Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  ketentuan  ayat  ini  dikenal  dengan  asas rechterlijke pardon yang  memberi  kewenangan  kepada  hakim  untuk  memberi  maaf  pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian  maaf  ini  dicantumkan  dalam  putusan  hakim  dan  tetap  harus  dinyatakan bahwa  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya. 47 Dengan  perumusan  pedoman  pemidanaan  dalam  Rancangan  KUHP  tersebut,  berarti pembuat  undang-undang  telah  memberikan  kebebasan  kepada  hakim  sebagai perwujudan  dari  penerapan  prinsip  individualisasi  pidana,  baik  dalam  menentukan jenis  pidana,  ukuran  (berat  ringannya)  dan  cara  pelaksanaan. 48 Penerapan  prinsip individualisasi  pidana  terlihat  pula  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012
42 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru), o.p cit., hlm. 96.
43 Ibid . 44 Ibid ., hlm. 97. 45 Ibid ., hlm. 98.
46 Ibid . 47 Ibid. , hlm 96.
48 Ibid.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  60  ayat  (3)  mengenai  laporan  hasil LITMAS  yang  harus  dipertimbangkan  hakim  dan  berbunyi,  “Hakim  wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan”  dan  hasil  laporan  LITMAS  tersebut  berisi  tentang  faktor-faktor individualisasi pidana yakni: 49
a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial;
b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
c. Keadaan  korban  dalam  hal  ada  korban  dalam  tindak  pidana  terhadap tubuh atau nyawa;
d. Hal lain yang dianggap perlu.
Dalam  struktur  lapisan  masyarakat  dan  tata  kultur  yang  masih  mendasarkan pada pola relasi antara anak dengan orang dewasa ( patron-klien relationship ), maka anak  yang  melakukan  tindak  pidana  seharusnya  diperlakukan  sebagai  korban  ( child perspektif as victim) . Ketika anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor- faktor yang melatarbelakanginya, bisa jadi faktor pola relasi yang tidak setara antara anak  dengan  orang  dewasa  sehingga  dapat  mendorong  anak  melakukan  tindak pidana. 50 Pada  dasarnya  putusan  hakim  sudah  mempertimbangkan  faktor individualisasi pidana, akan tetapi disini hanya dicantumkan dua buah putusan hakim yang  sudah  memperlihatkan  faktor  individualisasi  pidana  dalam  memutus  perkara anak.
a. Putusan Nomor 123 /PID.SUS/2014/PN. JKT. TIM Terdakwa  bernama  Abdul  Qodir  Jaelani  (AQJ)  putra  dari  Ahmad Dhani, 13 tahun, didakwa dengan dakwaan telah mengemudikan Kendaraan Bermotor  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  orang  lain  meninggal dunia dan korban luka berat sebanyak 9 orang. Dalam dakwaan AQJ terbukti bersalah  dan  hakim  dalam  putusannya  telah  menjatuhkan  pidana  berupa tindakan  kepada  terdakwa  yakni  perintah  agar  terdakwa  dikembalikan kepada  orang  tuanya,  mengingat  usia  terdakwa  masih  sangat  muda  dan sebagai  pemuda  harapan  bangsa,  diharapkan  dengan  bimbingan  orang  tua langsung, terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan menyesali perbuatannya.
b. Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim
Mulyadi bin Anas 15 tahun, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan diputus  dengan  pidana  penjara  1 tahun,  akan  tetapi  putusan  hakim  menetapkan  agar terdakwa  menjalani  sisa  pidana  di  Panti  Sosial  Marsudi  Putra  Handayani  di  Jalan PPA  Bambu  Apus  Cipayung  Jakarta  Timur  untuk  mendapatkan  bimbingan  mental dan  untuk  diberi  keterampilan  yang  kelak  dapat  bermanfaat  bagi  masa  depan terdakwa.
Dari  kedua  putusan  ini  terlihat  bahwa  hakim  dalam  putusannya  sudah memperhatikan  faktor  individualisasi  pidana  terhadap  kasus  anak  yang  berkonflik dengan  hukum.  Faktor-faktor  individualisasi  pidana  yang  dipertimbangkan  hakim
49 Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
50 Irma Setyowati Soemitro, o.p cit., hlm. 99.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
dalam  menjatuhkan  saksi  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  meliputi:  Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, umur, batin dan kesalahan pelaku pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta pengaruh pidana terhadap masa depannya. 51
2. Pelaksanaan  Proses  Hukum  yang  Seharusnya  Digunakan  Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia
Pelaksanaan  proses  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum secara  keseluruhan,  harus  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  profesional.    Baik penyidik,  penuntut  umum  maupun  hakim  sebagai  organ  tertinggi  yang  memberi keputusan.  Sebagaimana  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 43 yang menegaskan:
a. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung    atas  usul ketua  pengadilan  negeri  yang  bersangkutan  melalui  ketua  pengadilan tinggi;
b. Syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Hakim  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1). Telah  berpengalaman  sebagai  hakim  dalam  lingkungan  peradilan umum;
2). Mempunyai  minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak; dan
3). Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
c. Dalam  hal  belum  terdapat  Hakim  yang  memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang  Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 52
Ketentuan  untuk  dapat  dilaksanakan,  diperlukan  peraturan  pelaksanaan  yang menyangkut  berapa  lama  pengalaman  seorang  hakim  di  pengadilan  negeri  dianggap memenuhi  syarat  sebagai  hakim  anak.  Walaupun  banyak  tersedia  hakim  yang  telah berpengalaman  lama,  akan  tetapi  mereka  tidak  akan  mungkin  diangkat  sebagai hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami  masalah  anak.  Ini  berarti  tidak  semua  hakim  yang  telah  berpengalaman dapat menjadi hakim anak. 53
Hakim  dalam  memberikan  putusan  harus  juga  berdasarkan  nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengesampingkan hak-hak anak dalam proses peradilan. Hak-hak anak  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 3 “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
51 Ibid. , hlm. 95.
52 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
53 Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum , (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 64.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
b. Dipisahkan dari orang dewasa;
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. Tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. Memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh  pendampingan  orang  tua/Wali  dan  orang  yang  dipercaya oleh Anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Bila seorang anak sudah dijatuhi pidana, maka selama anak tersebut menjalani masa pidananya di dalam Lapas Anak, anak tersebut mempunyai hak-hak yang harus diperoleh  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Adapun  isi  Pasal  4  Undang-undang tersebut adalah:
(1). Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak;
a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c . memperoleh cuti mengunjungi keluarga; d. memperoleh pembebasan bersyarat; e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan g . memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  per- undang-undangan.
Hak-hak  yang  tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  ini  tidak  diberikan  secara otomatis  tetapi  harus  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  diatur  dalam  perundang- undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Adapun isi Pasal 4 ayat (2), yang  menegaskan  bahwa: “ Hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan kepada  Anak  yang  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Dalam sistem peradilan pidana anak, para penegak hukum seperti polisi, hakim dan  jaksa  wajib  mengutamakan  pendekatan  keadilan  restoratif  baik  dalam  tingkat penyidikan  sampai  pada  proses  persidangan  di  pengadilan,  pelaksanaan  pidana
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
maupun  setelah  menjalani  pidana  atau  tindakan. 54 Sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  5  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, bahwa:
(1). Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan Keadilan Restoratif.
(2). Sistem  Peradilan Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) meliputi:
a. Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b. Persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di lingkungan peradilan  umum; dan
c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan  selama  proses  pelaksanaan  pidana  atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
Sebelum  melakukan  upaya restorative  justice sebaiknya  terlebih  dahulu mengupayakan  diversi.  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan diversi diharapkan dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 5  ayat  (3),  bahwa:  “Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib mengupayakan diversi”. 55 Hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang ini sejalan dengan Beijing Rule yang juga memberikan hak yang sama dalam proses peradilan pidana, yaitu: 56
a. Dilakukan asas praduga tak bersalah;
b. Diberitahukan tuduhannya;
c. Diam;
d. Didampingi penasihat hukum;
e. Didampingi oleh orang tua atau walinya;
f. Mengkonfrontir saksi-saksi;
g. Menggunakan upaya hukum ( Rule 7.1). Dalam Beijing  Rule hak-hak  ini  diberikan  secara  umum  kepada  semua tersangka baik tersangka dewasa maupun tersangka anak, kecuali pada  huruf e yaitu didampingi  oleh  orang  tua  dan  walinya,  hanya  hak  ini  saja  yang  diberikan  kepada tersangka  anak.  Disamping  itu  hak-hak  sebagaimana  tersebut  diatas,  diatur  pula dalam Rule 7.1  yang  menyangkut  anak  selama  proses  peradilan  dan  anak mendapatkan perlindungan hak privasinya ( Rule 8.1 dan Rule 8.2). 57 Barda Nawawi Arief,  mengartikan Rule
7.1  sebagai  jaminan-jaminan  prosedural  yang
54 Marlina, Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  Dalam  RUU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Disampaikan  Pada Seminar Sosialisasi RUU  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  Dirjen Perundang-undangan Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  Jumat  18  Juni  2010. Lihat  juga  dalam Satjipto  Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum. 1993.
55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
56 Abdussalam, o.p cit., hlm. 63. Lihat juga dalam Beijing Rule ( Rule 6.1 6.2 dan 6.3).
57 Ibid. , hlm. 68.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
pokok/mendasar ( basic procedural safeguard ) yang harus dijamin pada setiap proses peradilan meliputi: 58
a. Hak untuk diberitahukan tuduhan;
b. Hak untuk tetap diam;
c. Hak untuk memperoleh penasihat hukum;
d. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali;
e. Hak untuk menghadirkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi;
f. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas.
Hak-hak  sebagaimana  tersebut  diatas  tidak  diatur  dalam  Undang-undang
Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  maupun  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melainkan diatur dalam Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  sudah  merujuk  pada  faktor  individualisasi  pidana sebagaimana  terdapat  dalam  RKUHP  2012  dan  pendapat  para  ahli hukum  meliputi:  Motif  dan  tujuan  melakukan  tindak  pidana,  umur, batin  dan  kesalahan  pelaku  pidana,  cara  pelaku  melakukan  tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh  pidana  terhadap  masa  depannya. 59 Hal  ini  terlihat  dalam Putusan Nomor 123 /PID.SUS/2014/PN. JKT. TIM dengan  Terdakwa bernama  Abdul  Qodir  Jaelani  (AQJ)  putra  dari  Ahmad  Dhani  dan Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.
b. Pelaksanaan  proses  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum secara keseluruhan, harus dilaksanakan oleh pihak-pihak  yang profesional.  Baik  penyidik,  penuntut  umum  maupun  hakim  sebagai organ tertinggi yang memberi keputusan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 43. Dalam undang-undang tersebut juga memuat hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 65 agar dalam proses pelaksanaan persidangan terhadap anak tidak ada hak-hak  anak  yang  terlanggar  dalam  hal  ini  sesuai  dengan Beijing Rules yakni  aturan  standar  yang  ditetapkan  oleh  PBB  yang  berkaitan dengan anak.
2. Saran
a. Upaya  yang  terbaik  sebelum  melakukan  upaya restorative  justice sebaiknya  terlebih  dahulu  mengupayakan  diversi.  Diversi  adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses  di  luar  peradilan  pidana.  Dengan  diversi  diharapkan  dapat memberikan  yang  terbaik  bagi  kepentingan  anak  untuk  menegaskan
58 Muladi dan Barda Nawawi Arief, o.p cit., hlm. 115-116.
59 Ibid. , hlm. 95.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
bahwa  kewajiban  negara  untuk  melakukan  perlindungan  anak  di Indonesia.
b. Perlu  ada  pengaturan  dan  rekomendasi  penyesuaian  dengan  standar dokumen  internasional  khususnya  yang  mengatur  tentang  anak  dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak dan memberikan pola pendekatan  yang  optimal  untuk  melakukan  pencegahan  dan penanggulangan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  khususnya peranan stakeholders sebagai tonggak utama perlindungan anak. H. Daftar Pustaka
1. Buku
Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: PTIK. 2012. Affandi,  Idrus. Pendidikan  Anak  Berkonflik  Hukum  (Model  Konferensi  Antara Fungsional dan Religious) . Bandung: Afabeta. 2007. Amiruddin., Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
Ancel, Marc. A Modern Approach to Criminal Problem . London: Social Defence. 1965.
Anwar, Yesmil., Adang. Pembaharuan Hukum Pidana “Reformasi Hukum”. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2008.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ( Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru ). Semarang : Prenada Media Group. 2011. Arief, Barda Nawawi. Perlindungan Anak menurut Negara Hukum . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 1992.
Dian Ibung, Nilai-Nilai Moral Pada Anak , Jakarta: PT.Alex Media Komputindo. 2009.
Ediwarman. Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (Belajar Dari Kasus Raju ). Jurnal Mahkamah Volume 18. Nomor 1. Pekanbaru. April 2006.
Gosita, Arief. Masalah PerIindungan Anak . Jakarta: Akademika Presindo. 1987. Hardius  Usman  dan  Djalal  Nachrowi, Pekerja  Anak  di  Indonesia:  Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif) . Jakarta, Grasindo. 2004. Iman,  Candra  Hayatul. Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pengemban  Tanggung Jawab  Perlindungan  Hak-Hak  Anak  Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak, Jurnal Ilmiah  Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 1 Mei 2017 31-44.
Indrasari  dan  B  White. Anak-anak  Desa  dalam  Kerja  Upahan .  Jakarta:  Prisma. XXXI. 1992.
Manan, Bagir. Menjadi Hakim Yang Baik . Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2007. Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004 . Yogyakarta: FH UII Press. 2007.
Marlina. Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Disampaikan Pada Seminar Sosialisasi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Jumat 18 Juni 2010.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
Muladi., Barda Nawawi Arief . Teori-teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni. 1992.
Packer, Herbert L. The Limits of the Criminals Sanctions . California: Stanford University Press. 1968.
Posner, Richard A., Cordozo. A Study in Reputation . Chicago: The University of Chicago. 1990.
Rossitter, Clinton. Federalist Papers: Alexander Hamilton, James Madison, John Jay . New York: The New American Library, Inc. 1961. Soeaidy, Sholeh., Zulkhair. Dasar Hukum Perlindungan Anak: Anak  Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak . Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. 2001. Sidharta, Bernard Arief. Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal Dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
Soekanto, Soerjono., Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Rajawali. 1986.
Sudarsono. Kenakalan Remaja . Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Alumni. 1986.
Supramono, Gatot. Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum . Jakarta: Djambatan. 1991.
Supeno, Hadi. Diskriminalisasi Anak . Jakarta: KPAI. 2010. Tim Editor. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman . Surabaya: Kesindo Utama. 2013.
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  279. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
________________. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor 153. Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
________________. Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman .
________________. Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak.
________________. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana.
________________. Kitab Undang-undang Hukum Pidana .
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak ∽ Ina Heliany ∽
________________. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Rights.
________________.Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, Berita Negaera RI Tahun 2014 Nomor 1052.
________________.Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang  Kewajiban  Setiap  PN  Mengadakan  Ruang Sidang  Khusus  dan  Ruang  Tunggu  Khusus  Untuk  Anak  yang  akan Disidangkan.
________________.Himbauan  Ketua  MARI Untuk  Menghindari  Penahanan  Pada Anak dan Mengutamakan Putusan Tindakan Daripada Penjara, 16 Juli 2007
________________.TR/1124/XI/2006  dari  Kabareskrim  POLRI,  16  Nov  2006  dan TR/395/VI/2008  9  Juni  2008 , tentang  Pelaksaan  Diversi  dan  Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban atau Saksi.
Peraturan-Peraturan  Minimum  Standar  PBB  Mengenai  Administrasi  Peradilan  Bagi Remaja  “Beijing  Rules”  Resolusi  Majelis  PBB  Nomor  40/33  Tanggal  29 November.
3. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 02/Pid. B/2014/PN.Jkt.Tim.