Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia

## Regulation of TikTok Shop Trading License as an Additional Feature of TikTok App in Indonesia

## Kholifatul Muna, Budi Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia cholipatulmuna55@gmail.com

## Abstract
This research examines the regulation of TikTok Shop trading licenses as an additional feature of the TikTok application  in  Indonesia,  due  to  the  rapid  development  of  e-commerce  marked  by  electronic  transaction activities  in  various  applications,  one  of  which  is  TikTok  Shop  in  the  TikTok  application  is  a  combined application  between  marketplace  and  social  media.  TikTok  Shop  is  officially  closed  but  is  back  on  TikTok social  media  by  cooperating  with  Tokopedia  as  a  marketplace.  The  urgency  of  this  research  is  the  rapid development of e-commerce in Indonesia followed by the development of law and the dynamic needs of society that require adjustments to the relevant laws and regulations. This research uses a normative juridical method with a  statute approach which is then analyzed qualitatively. The novelty in this research is the existence of new  regulations  governing  business  licensing  in  trade  through  electronic  systems  and  the  cooperation between  TikTok  and  Tokopedia  in  the  TikTok  Shop  feature.  The  results  of  this  study  indicate  that  the enactment of Permendag 31 of 2023 provides strict rules for TikTok in Article 21 Paragraph (3) that PPMSE with  a  social-commerce  business  model  is  prohibited  from  facilitating  payment  transactions  on  electronic systems.  because  TikTok  only  has  a  license  as  social  media,  not  as  a  marketplace,  so  it  must  be  separated between  the  two.  Therefore,  TikTok  collaborates  with  Tokopedia  which  has  a  license  as  a  marketplace.  By joining  the  two  companies,  it  raises  the  possibility  of  a  potential  monopoly  of  the  e-commerce  industry  in Indonesia.
Keywords: TikTok Shop; Social-Commerce; Monopoly.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  regulasi  izin  perdagangan  TikTok  Shop  sebagai  fitur  tambahan  aplikasi  TikTok  di indonesia, akibat perkembangan e-commerce yang semakin pesat ditandai adanya aktivitas transaksi elektronik di  berbagai  aplikasi,  salah  satunya TikTok  Shop  dalam  aplikasi TikTok  merupakan  aplikasi  gabungan  antara marketplace dan  media  sosial . TikTok  Shop  resmi  ditutup,  namun  hadir  kembali  di  media  sosial  TikTok dengan  menggandeng Tokopedia  sebagai marketplace .  Urgensi  dalam  penelitian  ini  yaitu  berkembangnya e- commerce yang semakin pesat di Indonesia dan diikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang dinamis memerlukan adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan statute  approach yang  kemudian  dianalisis secara  kualitatif.  Kebaruan  dalam  penelitian  ini  yaitu  adanya  peraturan  baru  yang  mengatur  perizinan  usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan adanya kerja sama antara TikTok dan Tokopedia dalam fitur TikTok  Shop.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemberlakuan  Permendag  31  Tahun  2023  ini memberikan aturan yang tegas kepada TikTok dalam Pasal 21 Ayat (3) bahwa PPMSE dengan model bisnis social-commerce dilarang  memfasilitasi  transaksi  pembayaran  pada  sistem  elektronik.  karena  TikTok  hanya mempunyai izin sebagai media sosial, tidak sebagai marketplace , sehingga harus dipisahkan antara keduanya . Maka  dari  itu,  TikTok  menggandeng  Tokopedia  yang  mempunyai  izin  sebagai marketplace .  Dengan bergabungnya dua perusahaan tersebut, menimbulkan kemungkinan potensi monopoli industri e-commerce di Indonesia.
Kata kunci : TikTok Shop; Social-Commerce; Monopoli.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan teknologi internet memiliki peran penting terutama dalam bidang bisnis dan  perdagangan  untuk  memperluas  pasar  jaringan  pemasaran  dan  layanan  pada konsumennya.  Internet  juga  digunakan  sebagai  sarana  promosi  atau  menawarkan  produk dagangan  kepada  konsumennya  sehingga  dapat  terjadinya  suatu  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak. 1 Kesepakatan  dalam  internet  dapat  disebut  dengan  transaksi  elektronik sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  bahwa  transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media elektronik lainnya. Secara praktik, transaksi elektronik ini mirip dengan transaksi penjualan konvensional  pada  umumnya,  perbedaannya  hanya  pada  media  yang  digunakan  yaitu internet. 2
Aktivitas transaksi elektronik dalam perkembangannya di Indonesia, dapat ditemukan dalam  berbagai  aplikasi  seperti  Instagram,  Facebook,  Shopee,  Tokopedia,  Lazada, Bukalapak,  TikTok  dan  lain-lain  yang  menyediakan  dan  menawarkan  berbagai  macam produk  melalui  media  elektronik.  Hal  tersebut  memberikan  kemudahan  bagi  penjual  dan pembeli  untuk  melakukan  transaksi  tanpa  harus  bertemu  secara  langsung.  Salah  satu aplikasi  yang paling diminati  yaitu TikTok, dimana memiliki fitur tambahan yakni TikTok Shop,  sebagai  aplikasi  gabungan  antara  media  sosial  dan marketplace .  Diketahui  TikTok hanya mempunyai izin usaha sebagai media sosial, dan tidak sebagai marketplace. Tentu hal tersebut  dapat  dilakukan  TikTok  untuk  menambahkan  fitur  tambahan  yakni  TikTok  Shop karena belum ada aturan yang melarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada aplikasi TikTok penjual dapat melakukan aktivitas berjualan secara langsung atau live sehingga pembeli dapat berinteraksi melalui kolom komentar yang disediakan dan terdapat keranjang  kuning  untuk  mempermudah  transaksi  antara  penjual  dan  pembeli. 3 Sehingga tidak terdapat batasan para pelaku usaha dalam melakukan perdagangan di media elektronik untuk  meningkatkan  penghasilan  dan  memberikan  kenyamanan  serta  kemudahan  bagi pengguna  untuk  melakukan  transaksi  melalui smartphone ,  komputer  maupun  media elektronik lainnya. 4
Namun,  hadirnya  fitur  tambahan  TikTok  Shop  dalam  aplikasi  TikTok  ini menimbulkan  permasalahan.  Melihat  secara das  sollen ,  sudah  menjadi  kewajiban  bagi pemerintah  untuk  lebih  mempertegas  peran  kementerian  perdagangan  dan  komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) dalam mengawasi arus perdagangan terutama media
1 Febi Fatlika Nurussofiah et al., “Penerapan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online Di Era Globalisasi,” Development: Journal of Community Engagement 1, no. 2 (2022): 92–108, https://doi.org/10.46773/djce.v1i2.329.
2 Meiliana Kamila and Imam Haryanto, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 832–49, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5750.
3 Ai Nur Sa’adah, Ayu Rosma, dan  Dea Aulia, “Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur TikTok Shop Pada Aplikasi TikTok,” Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan 2, no. 5 (2022): 131–140, https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.176.
4 Carissa Amanda Siswanto et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace,” Jurnal USM Law Review
5, no. 2 (2022): 553–68, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
elektronik  seperti  munculnya  berbagai  aplikasi  di  indonesia  sehingga  perlu  regulasi  yang tegas  untuk  mengklasifikasikan  jenis  aplikasi  tersebut  yang  seharusnya  setiap  aplikasi mempunyai satu izin usaha yang jelas untuk mewujudkan perdagangan yang sehat dan adil bagi setiap pelaku usaha baik itu pertokoan offline maupun online . Secara das sein , regulasi saat ini dirasa kurang tegas, hanya melarang penyelenggara media sosial ( social-commerce ) memfasilitasi  transaksi  pada  sistem  elektroniknya.  Kenyataanya  masih  banyak  ditemukan aplikasi  penyelenggara  media  sosial  yang  memfasilitasi  hal  tersebut  seperti  TikTok  Shop, yang mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu media sosial dan marketplace . Aplikasi tersebut dapat  menimbulkan  ancaman  bagi  pelaku  lokal  yakni  usaha  mikro,  usaha  kecil  dan  usaha menengah  dengan  munculnya  praktik predatory  pricing yaitu  upaya  yang  dilakukan perusahaan dengan menjual harga dibawah harga ongkos produksi untuk mematikan usaha pesaing  lainnya  yang  kemudian  dinaikan  kembali  ketika  usaha  pesaing  lainnya  sudah termatikan. 5 Hal ini menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem perdagangan sehingga perlunya memahami cara beretika bisnis yang baik bagi para pelaku usaha agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam dunia bisnis. 6
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  sebelumnya  sehingga  dapat  uraikan sebagai pembanding antara penelitian ini dengan lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh  Ekawati  (2021)  mengenai  penggunaan  media  sosial  dan marketplace terhadap peningkatan  volume  penjualan  di  UMKM  Kabupaten  Malang  di  masa  pandemi  Covid-19, bahwa media sosial banyak digunakan oleh para pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan  menengah  untuk  mempromosikan  produknya  secara online, selain  itu,  ada  juga  yang menggunakan marketplace untuk mempromosikan produknya, dan ada yang menggunakan keduanya  dalam  hal  ini  media  sosial  sebagai  tempat  promosi  sedangkan marketplace sebagai tempat bertransaksi. 7
Kemudian,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anggraeny  (2021)  bahwa  adanya kolaborasi  pemasaran  digital  menggunakan  media  sosial  dan marketplace dapat meningkatkan  produktivitas  UMKM  bahwa  dengan  adanya  kolaborasi  media  sosial  dan marketplace ini  dapat  memberikan  keuntungan  kedua  belah  pihak  bagi  UMKM  dengan memanfaatkan  keunggulan  dari  media  tersebut, 8 Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan Wicaksena (2022) mengenai komitmen dan kemampuan pelaku usaha marketplace terhadap Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  untuk  mematuhi  ketentuan  dalam  peraturan pemerintah tersebut sudah baik, namun masih diperlukan upaya perbaikan secara sempurna
5 Vicky Darmawan Prahmana and Ditha Wiradiputra, “Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum  Persaingan  Usaha,” Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 6, no. 3 (2022): 9847, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3277.
6 Melantik  Rompegading,  “Implementasi  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Masa  Pandemi  Bagi  UMKM  Di  Kota Makassar,” Jurnal Persaingan Usaha 1, no. 1 (2021): 5–15, https://doi.org/https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.8.
7 Yunita Putri Ekawati and Mardiana Andarwati, “Analisis Penggunaan Media Sosial Dan Marketplace Terhadap Peningkatan  Volume  Penjualan  Di  UMKM  Kab.  Malang  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  (Tinjauan  Anomali  Teknologi),” 2021: 84-99.
8 Fetty Tri Anggraeny et al., “Kolaborasi Pemasaran Digital Menggunakan Media Sosial Dan Marketplace Untuk Meningkatkan  Produktivitas  UMKM,” Jurnal  Nasional  Pengabdian  Masyarakat 2,  no.  2  (2021):  73–84, https://doi.org/https://doi.org/10.47747/jnpm.v2i2.486.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
yang memiliki peraturan turunan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 yang kemudian Permendag tersebut dicabut dan diganti dengan Permendag Nomor  31  Tahun  2023  tentang  Perizinan  Berusaha,  Periklanan,  Pembinaan,  dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. 9
Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian sebelumnya belum terdapat objek penelitian yang  jelas  untuk  diteliti.  yang  membedakan  tiga  penelitian  diatas  dari  tulisan  ini  yaitu terdapat objek penelitian yang jelas akan diteliti yaitu TikTok yang memiliki fitur tambahan yakni  TikTok  Shop.  Kemudian  pada  tanggal  4  Oktober  2023  fitur  tambahan TikTok  Shop resmi  ditutup,  sehingga  tidak  dapat  dilakukan  transaksi  atau  penjualan  dikarenakan pemerintah  melarang  penyelenggara  media  sosial  menyediakan  layanan  penjualan dikarenakan adanya regulasi izin perdagangan baru yaitu Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik.  Penelitian  ini  mengkaji  apakah  regulasi  menteri perdagangan  tersebut  dapat  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  terutama  para  pelaku penyelenggara  media  sosial  ditengah  berkembangnya  teknologi  dan E-commerce .  Namun, fitur  TikTok  Shop  ini  hadir  kembali  di  media  sosial  TikTok  dengan  menggandeng Tokopedia sebagai marketplace pada tanggal 12 Desember 2023 lalu.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisa  perbedaan  regulasi  perizinan  usaha perdagangan elektronik sebelum dan sesudah dikeluarkannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dan dampak pemberlakuan Permendag tersebut terhadap aplikasi TikTok dan aplikasi lainnya.  Adanya  peraturan  tersebut  mengatur  secara  tegas  bagi  para  pelaku  usaha  maupun penyelenggara  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  untuk  membangun  ekosistem perdagangan sehat  dan  adil dan tidak merugikan  pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan kebocoran data pribadi.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang meneliti  data  sekunder  atau  studi  kepustakaan  sebagai  bahan  dasar  dengan  melakukan penelaahan  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan penelitian. 10 Pendekatan  hukum  normatif  ini  menggunakan statute  approach atau  disebut dengan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi  bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti,  Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  yaitu  menggambarkan  regulasi izin  perdagangan  TikTok  Shop  sebagai  fitur  tambahan  pada  aplikasi  TikTok  terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah
9 Bagus  Wicaksena,  “Analisis  Komitmen  dan  Kemampuan  Pelaku  Usaha  Marketplace  Terhadap  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019,” Cendekia Niaga
6,
no. 2 (2022): 138–155, https://doi.org/https://doi.org/10.52391/jcn.v6i2.731.
10 Galang  Taufani  Suteki  and  G  Taufani, Metode  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan  Praktik) (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 175.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
ada dan diperoleh melalui studi kepustakaan. 11 Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder seperti artikel  ilmiah,  jurnal  internasional  dan  sumber  hukum  tersier  seperti  kamus  Bahasa Indonesia  dan  kamus  hukum  dan  lain-lain.  Teknik  Pengumpulan  data  diperoleh  melalui studi  kepustakaan  dengan  mempelajari  data  sekunder  yang  kemudian  dilakukan inventarisasi  bahan  hukum  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini.  Metode  analisis  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu dengan  cara  mengumpulkan  data  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis  dan sistematis,  selanjutnya  dianalisis  untuk  memberikan  penjelasan  kemudian  ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang dilakukan oleh para pelaku usaha dapat  dilakukan  secara offline dengan  menyediakan  toko  atau  ruko  di  pusat  perbelanjaan, namun  seiring  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  semakin  cepat  dan  mudah ditandai  dengan  munculnya E-commerce atau  perdagangan  elektronik  ini  membuat  para pelaku  usaha  juga  membuka  toko  secara online salah  satunya  melalui marketplace untuk memperluas  pemasaran  agar  dapat  dijangkau  seluruh  masyarakat  indonesia  maupun  dunia untuk mempermudah dalam melakukan transaksi secara elektronik. 12 selain itu, para pelaku usaha juga memanfaatkan social-commerce atau disebut dengan media sosial sebagai sarana untuk  melakukan  promosi,  sehingga  para  pelaku  usaha  perlu  untuk  mematuhi  setiap peraturan yang berlaku baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan dalam suatu marketplace yang dipilih sebagai  tempat  untuk  membuka toko  secara online . Media sosial dan marketplace ini  dapat  menjadi  sebuah  konsep  baru  untuk  mempermudah  para  pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara meluas.
Dengan  adanya marketplace ini  membawa  dampak  positif  bagi  para  pelaku  usaha yang membuka toko secara online dalam marketplace , salah satunya memberikan rasa aman kepada  konsumen  terhadap  transaksi  elektronik  yang  dilakukan  karena  posisi marketplace sebagai  perantara  dalam  setiap  proses  transaksi  antara  penjual  dan  pembeli.  kegiatan  jual beli  yang  dilakukan  dalam  suatu marketplace ini  merupakan  perbuatan  hukum  karena terjadi  sebuah  perjanjian  antara  penjual  dan  pembeli,  sehingga  jual  beli  yang  dilakukan perlu memenuhi  syarat  untuk  dapat  dikatakan sah  di  mata hukum  dalam  Pasal  1320 KUH Perdata  yaitu  kesepakatan,  kecakapan,  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal. 13 Selain itu, terdapat dampak negatif dalam menjalankan usaha di marketplace yaitu adanya persaingan  yang  cukup  ketat  karena  banyaknya seller (penjual)  yang  menjual  barang maupun  jasanya  dan  keadaan  pasar  yang  sporadis  karena  keragaman  produk  sehingga
11 Suteki and Taufani. h. 205 12 Gelora  Martanti,  “Perlindungan  Konsumen  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Pada  Sektor  Perdagangan  Online Berbasis Aplikasi Marketplace,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 242–59, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387.
13 Imelda  Martinelli  et  al.,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Atas  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce  Terhadap Kesesuaian  Pembelian  Produk  Pada  Video  Promosi  Platform  TikTok  Di  Indonesia,” Unes  Law  Review 5,  no.  4  (2023): 2160–2171, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.576.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
menyulitkan  para  pembeli  dalam  mencari  produk,  sehingga  perlu  mencari  dengan  kata kunci, namun dari kata kunci tersebut akan muncul ribuan produk dengan jenis yang sama.
E-Commerce dan Marketplace merupakan  dua  hal  yang  berbeda  namun  tidak  dapat dipisahkan. Perbedaan paling mendasar dari dua bagian tersebut adalah pada sisi platform, dimana E-Commerce itu berdiri sendiri dan fokus pada penjualan barang melalui situs atau web  milik  mereka  sendiri  sedangkan marketplace memiliki  platform  yang  fokusnya  pada penjualan  barang  dari  berbagai  toko  sehingga  para  pelaku  usaha  perlu  untuk  masuk  dan mendaftar  pada  suatu marketplace .  Hal  ini  juga  berbeda  dengan  toko online ,  yang membedakan terletak pada perantara. Marketplace merupakan perantara antara penjual dan pembeli, sementara toko online tidak memerlukan perantara dalam proses jual beli. 14
Akibat  perkembangan  teknologi  dan  informasi  tersebut,  memunculkan  banyaknya jenis  prosedur,  model  bisnis,  dan  transaksi,  serta  teknik  penjualan  yang  berbeda. 15 hal  ini yang memberikan perubahan pada kegiatan perdagangan di  Indonesia. Salah satunya yaitu TikTok,  masuk  ke  Indonesia  pada  September  2017  dan  mulai  populer  pada  tahun  2019. TikTok merupakan aplikasi media sosial yang membuat para pengguna dapat membagikan video  musik  dengan  durasi  pendek,  dalam  hal  ini  sebagai  sarana  membagikan  informasi maupun  promosi  kepada  orang  lain.  Namun,  TikTok  mengalami  perkembangan  pesat dengan  menambahkan  fitur  tambahan  sebagai  tempat  bertransaksi  antara  penjual  dan pembeli  yang  disebut  TikTok  Shop.  sehingga  membuat  aplikasi  ini  tidak  hanya  sebagai sarana promosi saja, tetapi juga menjadi marketplace untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli. 16
Kegiatan  perdagangan  yang  berlangsung  dalam  fitur  tambahan  aplikasi  TikTok  ini masih  mengacu  pada  peraturan  menteri  perdagangan  (Permendag)  yang  lama  yaitu Permendag Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam peraturan tersebut  belum  adanya  larangan  bagi  penyelenggara  media  sosial  untuk  memfasilitasi transaksi  pada  sistem  elektroniknya,  sehingga  tindakan  yang  dilakukan  TikTok  untuk membuat fitur tambahan yakni TikTok Shop tidak melanggar aturan hukum. Keberjalanan arus  perdagangan  pada  TikTok  Shop  ini  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  terhadap ekosistem bisnis dan digital di Indonesia, karena memberikan pengalaman berbelanja yang unik  dengan  memanfaatkan  format  video  pendek  yang  sejalan  dengan  tren  konten  visual yang  mendominasi  dunia  digital  dan  adanya  kolaborasi  dengan  para  kreator  konten  yang berhasil menarik perhatian generasi milenial Indonesia. 17
14 Risnawati et al., Manajemen Ritel (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023), h.53-54
15 Debby  Kusuma  Andani  and  Didiek  Wahju  Indarta,  “Pengawasan  Hukum  Platform  E-Commerce  TikTok  Dan UMKM Oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999,” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 2393–2408, https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4003.
16 Budi  Dharma  and  M  Rafiq  Efrianda,  “Analisis  Penjualan  Online  Melalui  Media  Sosial  TikTok,” Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (Jupea) 3, no. 3
(2023): 269–278, https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jupea.v3i3.885.
17 Kartika  Eka  Rilani  and  Taupiqqurrahman  Taupiqqurrahman,  “Tanggung  Jawab  Perdata  Terhadap  Kreator Konten  Atas  Penyebaran  Komik  Online  Di  Aplikasi  TikTok,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2  (2023):  699–711, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7280.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
Oleh  sebab  itu, TikTok  menjadi  posisi  kedua  aplikasi  dengan  jumlah  pengguna  aktif sekitar  99,1  juta  orang  dari  Indonesia  yang  berusia  18  tahun  ke  atas  per  kuartal  pertama 2022  dan  menghabiskan  rata-rata  23,1  jam  per  bulan,  jumlah  ini  mengalami  peningkatan secara  terus  menerus. 18 Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  aplikasi  TikTok  ini  sangat diminati  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  dua  fungsi  sekaligus  dalam satu  aplikasi  yang  memberikan  kemudahan  bagi  para  pengguna  khususnya  para  pelaku usaha untuk melakukan promosi dan bertransaksi antara penjual dan pembeli. Hal ini sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Ekawati (2021) dan Anggraeny (2021) bahwa dengan adanya  media  sosial  dan marketplace ini  memberikan  keuntungan  khususnya  para  pelaku usaha untuk melakukan promosi dan bertransaksi secara elektronik.
Namun,  berbeda dengan negara lain, berdasarkan Detikinet , terdapat  10  negara yang melarang  aplikasi  TikTok  di  negaranya  seperti  Afghanistan,  Australia,  Belgia,  Kanada, Denmark,  India,  Uni  Eropa,  Austria,  Belanda  dan  Estonia.  Hal  ini  disebabkan  sebagian besar  terkait  permasalahan  keamanan  siber,  privasi  dan  misi  informasi. 19 untuk  melindungi keamanan  data  pribadi  para  pengguna  karena  semakin  besar  ancaman  terhadap  sistem pengolahan  data,  maka  akan  semakin  besar  risiko  yang  didapat  baik  itu  finansial  maupun non  finansial.  Walaupun  mekanisme  pengawasan  siber  di  Indonesia  masih  minim,  tetapi Indonesia  berkomitmen  untuk  menjamin  keamanan  data  pribadi  melalui  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 20
Dengan munculnya dua fungsi dalam satu aplikasi tersebut, membuat persaingan ketat dalam  ekosistem  perdagangan  sehingga  menimbulkan  sebagian  besar  para  pelaku  usaha mengalami  kerugian khususnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang hanya mempunyai toko fisik saja. Pasalnya banyak dari mereka belum dapat mengimplementasikan  digitalisasi  dengan  melakukan  promosi  di  media  sosial  dan mempunyai  toko  secara online di  suatu marketplace . 21 Hal  ini  berawal  mula  dari  keluhan para pelaku usaha di Tanah Abang yang mengalami penurunan omzet, mereka beranggapan bahwa konsumen mulai beralih ke e-commerce yang menawarkan harga miring, praktis dan efisien  dengan  melakukan  transaksi  secara online tanpa  harus  datang  ke  toko  fisik. Pemerintah  menduga  adanya  project  s.  algoritma  TikTok  Shop  yang  dapat  membaca kebutuhan masyarakat Indonesia dengan memberikan informasi kepada UMKM Cina untuk memproduksi barang yang dibutuhkan di  Indonesia dengan harga lebih  murah. 22 Sehingga para  pelaku  usaha  meminta  pemerintah  tegas  dalam  mengatur  aktivitas  ekonomi  di
18 Dharma and Efrianda. h. 270
19 Tim  Detikinet.  2023.  Dilarang  Jualan  di  Indonesia,  ini  Daftar  Negara  yang  Blokir  TikTok.  Diunduh https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6958017/dilarang-jualan-di-indonesia-ini-daftar-17-negara-yang-blokir-TikTok pada Tanggal 8 April 2024 Pukul 02.13 WIB
20 Rista Maharani and Andria Luhur Prakoso, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital,” Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 333–47, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705.
21 Andina Dwijayanti et al., “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Dan Pemasaran Pada UMKM Sablon Anggi Screen Di Era Digital,” Ikra-Ith Abdimas 6, no. 2 (2023): 68–75.
22 Deddy Ahmad Fajar, Farah Nur Fauziah, dan Khurriyatul Mutrofin, “Predatory Pricing Melumpuhkan UMKM Indonesia: Studi Kasus TikTok Shop,” Jurnal El-Idaarah 2, no. 2 (2022). h.21
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
platform,  khususnya  TikTok  Shop  merupakan  fitur  tambahan  aplikasi  TikTok  guna memperbaiki  kondisi  para  pelaku  usaha  UMKM  di  Pasar  Tanah  Abang  yang  mengalami kemerosotan omzet. 23
Fitur  Tambahan  pada  Aplikasi  TikTok  ini  resmi  ditutup  pada  4  Oktober  2023, Ditutupnya  fitur  ini  memberikan  dampak  yaitu  penurunan  penjualan  bagi  para  penjual karena  kehilangan  akses  pasar  yang  luas,  dan  kesulitan  mencari  alternatif  platform e- commerce karena  perbedaan  fitur  dan  layanan  pada  setiap marketplace .  Selain  itu, mengakibatkan  persaingan  yang  semakin  ketat  dan  mendorong  platform e-commerce lainnya untuk meningkatkan fitur dan layanannya. 24 Penutupan fitur tambahan pada aplikasi TikTok juga menyebabkan kekecewaan terutama di  kalangan pengguna dan pelaku bisnis, pasalnya  mereka  telah  berinvestasi  waktu  dan  usaha  dalam  membangun  bisnis  di  dalam aplikasi  tersebut,  sehingga  perlunya  transisi  ke  aplikasi  lainnya  ini  menjadi  tantangan, terutama  bagi  penjual  dengan  keterbatasan  pengetahuan  dan  keterampilan  teknologi. dikarenakan  regulasi  izin  perdagangan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Perdagangan yakni  Permendag  Nomor  31  Tahun  2023  mengubah  peraturan  sebelumnya  yakni Permendag  Nomor  50  Tahun  2022.  Selain  itu,  diketahui  terjadinya  persaingan  sengit  di pasar E-Commerce yang  semakin  ketat.  Dampak  penutupan  TikTok  Shop  ini  dirasakan banyak  pelaku  bisnis  lokal  dan  para  kreator  konten  yang  hanya  bergantung  pada  platform tersebut  untuk  meningkatkan  penghasilan  dan  penjualan  mereka. 25 Dari  kejadian  tersebut, menyoroti  pentingnya  regulasi  izin  perdagangan  bagi  pelaku  usaha  perdagangan  melalui sistem elektronik untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan memastikan keberlangsungan arus perdagangan offline maupun online berjalan dengan adil.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Indonesia  berkomitmen  untuk  memberikan  kepastian ekosistem  perdagangan  dapat  berjalan  dengan  adil  dan  sehat.  Oleh  karena  itu,  Indonesia mempunyai  regulasi  peraturan  yang  utama  dalam  bidang  perdagangan  di  Indonesia  yaitu Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  yang  kemudian  mempunyai aturan  turunan  dari  peraturan  pemerintah,  peraturan  menteri  dan  peraturan  daerah.  Dalam perdagangan melalui sistem elektonik ini juga diatur dengan beberapa peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  Peraturan  Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggara  Sistem Elektronik  Lingkup  Privat,  dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  50  Tahun  2020
23 Rena  Rena,  Iftitah  Dian  Humairoh,  and  Mia  Rosmiawati,  “Problematika  Normatif  Dalam  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  31  Tahun  2023  Terkait  Larangan  Social-Commerce  Pada  TikTok  Shop,”  Crepido  5,  no.  2  (2023): 184–195, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.184-195.
24 Faesal  Faesal  et  al.,  “Dampak  Penutupan  TikTok  Shop  Dalam  Penjualan  Produk:(Studi  Kasus  Pedagang TikTokShop  Di  Desa  Ambokembang,  Kedungwuni),” Inisiatif:  Jurnal  Ekonomi,  Akuntansi  Dan  Manajemen 3,  no.  1 (2024): 108–114, https://doi.org/https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.1986.
25 Gading  Nugroho  and  Nina  Yuliana,  “Penutupan  TikTok  Shop  Memengaruhi  Ekonomi  Digital  di  Indonesia,” Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 2, no. 4 (2023): 112–22, https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1061.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik yang kemudian dicabut  dengan  Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor  31  Tahun  2023  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berkaitan dengan hal tersebut.
Tidak  hanya  Indonesia  saja  yang  berkomitmen  dalam  pengaturan  perdagangan melalui  sistem  elektronik,  tetapi  juga  negara  Malaysia  yang  telah  memiliki  pengaturan khusus  mengenai  perdagangan  elektronik  ini  melalui Electronic  Commerce  Act 2006, undang-undang  ini  mengakomodir  undang-undang  lainnya  yang  mendukung  pelaksanaan perdagangan elektronik  sehingga tidak berdiri  sendiri melainkan didukung undang-undang lain  seperti Electronic  Government  Activities Act  2007, Personal  Data  Protection  Act 2010l, Digital Signature Act 1997, dan Consumer Protection Act 1999 . 26
Maka  dari  itu,  pemerintah  Indonesia  melalui  kementerian  perdagangan  membuat regulasi  peraturan  untuk  mempertegas  setiap  kegiatan  perdagangan  yang  berlangsung  di Indonesia  agar  adil  dan  tidak  terjadi  persaingan  usaha  tidak  sehat  terutama  perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam perizinan usaha melalui sistem elektronik ini sebelumnya diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  50  Tahun  2020  Tentang  Tentang Perizinan  Berusaha,  Periklanan,  Pembinaan,  dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  dalam Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  yang  dicabut  dengan  Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.
Perizinan  usaha  yang  diatur  dalam  Menteri  Perdagangan  Nomor  50  Tahun  2020 bahwa  pelaku  usaha  wajib  memiliki  izin  usaha  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  dalam perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (PMSE),  dengan  mendaftarkan  nomor,  nama  dan instansi  penerbit  izin  usaha  dari  negara  asal  yang  masih  berlaku  kepada  penyelenggara perdagangan  melalui  sistem  elektronik  dengan  mengajukan  permohonan  izin  usaha  ke lembaga  OSS.  Pelaku  usaha  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  ini  adalah  bagi  setiap perseorangan  atau  badan  usaha  yang  membentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri yang melakukan kegiatan  usaha  di  bidang  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (PMSE).  Hal  tersebut masih  samar-samar  dalam  memberikan  izin  usaha  kepada  pelaku  usaha,  khususnya penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dikarenakan Permendag ini belum mengatur secara tegas tentang model bisnis PPMSE yang berkembang saat ini seperti munculnya sosial e-commerce , marketplace , retail online , platform, dan lain-lain.
Selain itu, belum mengatur secara tegas tentang standarisasi pada barang yang masuk, pengawasan  berbasis  teknologi  informasi,  harga  barang  minimum  dari  luar  negeri  ke Indonesia,  dan  sebagainya.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  Bagas  Wicaksena  (2022) bahwa  Permendag  Nomor  50  Tahun  2020  tersebut  merupakan  aturan  turunan  dari Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  yang  perlu  dilakukan  revisi  terkait  jumlah  minimal produk dalam negeri yang diperdagangkan di sarana E-Commerce , penyusunan mekanisme
26 Margaretha  Rosa  Anjani  and  Budi  Santoso,  “Urgensi  Rekonstruksi  Hukum  E-Commerce  Di  Indonesia,”  Law Reform 14, no. 1 (2018): 89–103, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
pengawasan  yang  kolaboratif    yang  setidaknya  memuat  pengawasan  terhadap  konsistensi pelaku usaha untuk mendukung program penjualan dalam negeri dan pedoman baku untuk penanganan  pengaduan predatory  pricing .  Serta  perlunya  pengawasan  bersama  dengan asosiasi marketplace untuk memastikan produk yang dijual sudah sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  seperti  standar  nasional  Indonesia  dan  label  berbahasa  Indonesia. 27 Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak yang belum diatur secara masif, sehingga perlu direvisi untuk menjamin kepastian kegiatan perdagangan yang berlangsung berjalan dengan sehat dan adil bagi seluruh para pelaku usaha.
Maka  dari  itu,  Permendag  Nomor  50 Tahun  2020  dicabut  karena  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat  saat  ini  sehingga  diganti dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 telah membawa perbedaan yang signifikan dalam tata  kelola  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  bertujuan  untuk  mempermudah pembinaan  dan  pengawasan,  seperti  adanya  definisi  penyelenggara  perdagangan  melalui sistem  elektronik  dengan  model  bisnis  seperti retail  online ,  lokapasar  atau marketplace , iklan baris online , pelantara atau platform , daily deals , social commerce .
Dalam ketentuan Pasal 1 bahwa retail online adalah pedagang yang memiliki PMSE dengan  saran  berupa  situs  web  atau  aplikasi  yang  dibuat,  dikelola,  dan  dimiliki  sendiri. Kemudian  lokapasar  ( marketplace )  adalah  penyedia  sarana  sebagian  atau  keseluruhan proses transaksi dalam sistem elektronik bagi pedagang untuk melakukan penawaran barang dan jasa. Lalu  iklan baris online adalah sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam  keseluruhan  proses  transaksi  tanpa  melibatkan  PPMSE.  Selanjutnya  pelantara ( platform )  adalah  sarana  yang  menampilkan  perbandingan  harga  atau  jasa  dalam  suatu platform . Daily deals adalah sarana sistem  elektronik  berupa penjualan kupon diskon atau kemudahan  fasilitas  lainnya  yang  digunakan  sebagai  sarana  pembayaran  oleh  konsumen untuk transaksi barang dan jasa, 28 serta social commerce adalah penyelenggara media sosial yang  menyediakan  fitur,  menu,  atau  fasilitas  tertentu  untuk  melakukan  penawaran  barang dan jasa.
Selain  hal  tersebut,  terdapat  aturan  lainnya  yang  diatur  dalam  Permendag  31  Tahun 2023  seperti  perizinan  usaha  pedagang  luar  negeri  yang  melakukan  perdagangan  melalui sistem  elektronik  di  PPMSE  diperjelas  dengan  syarat  dan  ketentuan.  Penetapan  harga minimum  barang  yang  masuk  dari  luar  negeri  ke  Indonesia  sebesar  USD  100  per  unit, Pemenuhan  standarisasi  pada  barang  dan  jasa  yang  memuat  informasi  yang  jelas  seperti nomor  pendaftaran  barang,  nomor  sertifikat  halal,  nomor  registrasi  produk  barang  terkait keamanan,  keselamatan,  kesehatan  dan  lingkungan  hidup,  dan  nomor  izin  untuk  produk kosmetik,  obat,  dan  makanan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kewajiban para  pelaku  usaha  untuk  memenuhi  pemenuhan  standar  barang  yang  diwajibkan,  dilarang, dibatasi perdagangannya, distribusi barang, dan perpajakan. Serta bentuk pemberian sanksi
27 Wicaksena. h. 138-155
28 Arum  Tarina,  “Urgensi  Izin  Usaha  Dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  Bagi  Usaha  Mikro  Dan Kecil,” Jurnal Pelita Ilmu 14, no. 02 (2020): 88–106.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
administratif  yang  rinci  berupa  peringatan  tertulis  dimasukkan  dalam  daftar  prioritas pengawasan,  daftar  hitam,  pemblokiran  sementara  oleh  instansi  yang  berwenang  dan pencabutan izin usaha.
Berdasarkan  hal  tersebut,  bahwa  regulasi  peraturan  sebelumnya  yang  diatur  dalam Permendag  50  Tahun  2020  dicabut  dan  diganti  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ini membawa banyak perbedaan yang signifikan, sehingga terdapat beberapa  hal  yang  sebelumnya  belum  diatur  kemudian  diatur  dalam  Permendag  31  Tahun 2023  antara  lain: 29 Permendag  50  Tahun  2020  belum  mengatur  secara  jelas  dan  rinci tentang  definisi  tentang  penyelenggara  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  dengan model bisnis seperti retail online , lokapasar atau marketplace , iklan baris online , pelantara atau platform , daily  deals , social  commerce untuk  mempermudah  pembinaan  dan pengawasan. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 12-17 Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Permendag 50 Tahun 2020 juga belum mengatur tentang kewajiban bagi PPMSE untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya demi menjaga persaingan usaha yang sehat, Hal ini sudah diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
Kemudian,  Permendag  50  Tahun  2020  belum  mengatur  secara  jelas  tentang persyaratan perizinan usaha bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal  ini  diperjelas  dalam  Pasal  3  sampai  Pasal  22  Permendag  Nomor  31  Tahun  2023. Permendag  50  Tahun  2020  belum  mengatur  larangan marketplace dan sosial  commerce bertindak  sebagai  produsen.  Hal  ini  sudah  diatur  dalam  Pasal  21  Ayat  (2)  Permendag Nomor  31  Tahun  2023.  Selanjutnya  Permendag  50  Tahun  2020  belum  mengatur  tentang larangan sosial  commerce untuk  mempermudah transaksi  dalam sistem elektroniknya. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Permendag 50 Tahun  2020  belum  mengatur  tentang  harga  minimum  untuk  barang  yang  berasal  dari  luar negeri yang dijual  ke Indonesia melalui platform E-commerce lintas negara. Hal  ini sudah diatur dalam Pasal 19 Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
Selain  itu,  Permendag  50  Tahun  2020  belum  mengatur  pemenuhan  standar  barang yang diwajibkan, dilarang, dibatasi perdagangannya, distribusi barang, dan perpajakan. Hal ini  sudah  diatur  dalam  Pasal  21  Ayat  (1)  Permendag  Nomor  31  Tahun  2023.  Selanjutnya Permendag  50  Tahun  2020  belum  mengatur  secara  rinci  tentang  pemenuhan  standarisasi pada barang dan jasa yang memuat informasi yang jelas seperti nomor pendaftaran barang, nomor  sertifikat  halal,  nomor  registrasi  produk  barang  terkait  keamanan,  keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, dan nomor izin untuk produk kosmetik,obat, dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Hal ini sudah diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
29 Zahra Afina Mahran and Muhamad Hasan Sebyar, “Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor  31  Tahun  2023  Terhadap  Perkembangan  E-Commerce  Di  Indonesia,” Hakim 1,  no.  4  (2023):  51–67, https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1440.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  berlakunya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 31  Tahun  2023  ini  bertujuan  untuk  mendukung  usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan  usaha menengah,  serta  pelaku  usaha  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  dalam  negeri, melindungi  konsumen  dan  mendorong  perkembangan  perdagangan  melalui  sistem elektronik dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis guna menciptakan ekosistem  perdagangan  berjalan  secara  adil,  sehat,  serta  mencegah  terjadinya  kebocoran data dan persaingan usaha tidak sehat.
TikTok  sebagai  aplikasi  yang  memiliki  dua  fungsi  sebagai media  sosial dan marketplace ,  atau  dapat  disebut social-commerce merupakan jembatan  antara  penjual  dan pembeli  dalam  mempromosikan  atau  menawarkan  barang  dan  jasa  dalam  satu  platform. memberikan  kemudahan  dalam  bertransaksi  tanpa  harus  berpindah  aplikasi,  dan  terdapat fitur live  Shopping agar  para  konsumen  mengetahui  informasi  produk  secara  langsung kepada  pihak  penjual. 30 Media  sosial  yang  termasuk  dalam  kategori social-commerce ini berdasarkan  Pasal  1  Ayat  17  Permendag  Nomor  31  Tahun  2023  bahwa  penyelenggara media  sosial  hanya  menyediakan  fitur,  menu  dan  fasilitas  tertentu  hanya  dapat  melakukan promosi  barang dan jasa sehingga social-commerce dilarang menyediakan transaksi  antara penjual  dan  pembeli. 31 Maka  dari  itu,  berlakunya  Permendag  31  Tahun  2023  ini memberikan  aturan  yang  tegas  kepada  TikTok  dalam  Pasal  21  Ayat  (3)  bahwa  PPMSE dengan  model  bisnis social-commerce dilarang  memfasilitasi  transaksi  pembayaran  pada sistem  elektronik.  Sehingga  harus  dipisahkan  antara  media  sosial  dan marketplace untuk mencegah  terjadinya  persaingan  dan  kebocoran  data  pribadi  yang  tergolong inadvertent threats , yaitu kebocoran data dari internal yang bersifat ketidaksengajaan atau kelalaian dan intentional  threats faktor  eksternal  seperti  peretasan  data  melalui  serangan  siber  seperti hacking , virus, dan lain-lain. 32
Dalam konteks persaingan usaha, fitur tambahan TikTok Shop dalam aplikasi TikTok ini sejatinya bukan media bergerak di bidang E-Commerce yang mengantongi izin sebagai marketplace seperti  (Shopee,  Tokopedia,  Lazada,  Blibli,  Bukalapak,  dan  lain-lain).  selain itu pelaku usaha TikTok Shop cenderung menggunakan posisi dominan sebagaimana dalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dengan  melakukan predatory  pricing yang  berpotensi menetapkan harga yang sangat rendah “dumping” dalam proses penciptaan produk (barang) dan  akhirnya  dapat  membuat  para  pelaku  usaha  menguasai  50%  pangsa  pasar  yang menimbulkan kegiatan monopoli. 33 Oleh karena itu, TikTok harus mendapatkan izin usaha
30 Nathania  Alwi  Ramdhani  and  Imron  Musthofa,  “Analisis  Respons  UMKM  dan  Konten  Kreator  Terhadap Kebijakan Social Commerce Lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023,” Jurnal Ekonomi & Bisnis 11, no. 3 (2023): 433–443, https://doi.org/https://doi.org/10.58406/jeb.v11i3.1352.
31 Elis  Sulistiani  et  al.,  “Dampak Yang  Dialami  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Akibat  Perubahan  Peraturan Menteri Dagang Nomor 50 Tahun 2020,” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 32468–32476.
32 Wicaksena. h. 150
33 Yazrul Anuar, Raju Moh Hazmi, and Jasman Nazar, “TikTok Shop Vs E-Commerce Vs Negara: Mencari Titik Keseimbangan Dalam Bingkai Ekonomi Konstitusional,” Law Jurnal 4, no. 1 (2023): 1–10.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
sebagai marketplace yang terpisah dari platform media sosialnya agar mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dengan aplikasi lainnya.
Dikeluarkannya Permendag 31 Tahun 2023 ini, membuat TikTok mengambil langkah dengan menggandeng Tokopedia sebagai marketplace dan TikTok Shop hadir kembali pada tanggal  12  Desember  2023  lalu.  karena  Tokopedia  telah  melakukan  kontrak  eksklusif TikTok Shop 340 juta, investasi TikTok ke Tokopedia 840 juta, Promissory note TikTok 1 miliar,  total  $1,5  miliar.  TikTok  mengakuisisi  75,01%  saham  Tokopedia  melalui kesepakatan  antara  TikTok  dan PT.  GoTo  Gojek Tokopedia  Tbk  (Goto) dengan  tujuan memperluas,  memperkuat  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  digital  di  Indonesia dengan fokus memberikan manfaat bagi pengguna serta pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. 34
Alasan  TikTok  memilih  Tokopedia  antara  lain  Tokopedia  memiliki  basis  pengguna yang besar dan aktif di Indonesia sehingga berpotensi menjangkau lebih banyak pelanggan serta  mendukung  pertumbuhan  UMKM.  Sehingga  dampak  bergabungnya  dua  perusahaan tersebut,  dapat  mempengaruhi  ekosistem E-commerce di  Indonesia,  antara  lain meningkatnya  ketergantungan  teknologi  dan  digitalisasi  dalam  menjalankan  bisnis,  akses pasar dan pelanggan semakin meluas, daya saing dan inovasi dalam bisnis serta kontribusi terhadap perekonomian nasional. 35
Kembalinya  fitur  tambahan  TikTok  Shop  pada  aplikasi  TikTok  kini  dikelola  dan dioperasikan  oleh  Tokopedia.  Berlakunya  Permendag  Nomor  31  Tahun  2023  ini  dirasa kurang  tepat  dan  terkesan  tergesa-gesa  karena  TikTok  Shop  yang  sempat  di  tutup  pada  4 Oktober  2023  lalu,  kini  TikTok  Shop  dapat  berjalan  seperti  biasa  dengan  menggandeng Tokopedia yang memiliki izin marketplace yang masih tergabung dalam satu aplikasi yang sama. 36 Dengan  bergabungnya  dua  perusahaan  tersebut,  menimbulkan  kemungkinan berpotensi monopoli di industri E-commerce , karena TikTok dan Tokopedia merupakan dua pemain  atau  perusahaan  besar  dalam  industri  ini  yang  menguasai  sebagian  besar  pangsa pasar E-commerce di Indonesia sehingga dapat membuat pemain atau E-commerce lainnya kesulitan  untuk  bersaing.  hal  ini  menjadi  menjadi  pemicu  kekhawatiran  terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam industri E-commerce .
Oleh  karena  itu,  perlunya  perizinan  usaha  berbagai  jenis  model  bisnis  untuk menciptakan  ekosistem  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  yang  sehat  dan  aman  ini dengan  dibentuknya  Permendag  Nomor  31  Tahun  2023  ini  mengatur marketplace dan sosial  E-commerce yakni  penyelenggara  media  sosial  memiliki  perbedaan  dalam
34 Dyahnesa Harul Puspitaningrum and Febi Theresia Immanuel, “Pedagang Digital Kolaborasi TikTok Shop Dan Tokopedia,” Etic (Education and Social Science Journal) 1, no. 2 (2024): 50–54.
35 Moody Rizqy Syailendra and Inayah Fasawwa Putri, “Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM Serta Efektivitas  Permendag  No.  31  Tahun  2023  Terhadap  Social  Commerce  TikTok  Shop,”  Innovative:  Journal  Of  Social Science Research 3, no. 6 (2023): 5087–5100, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6520.
36 Rena, Humairoh, and Rosmiawati. h. 193
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
perizinannya,  sehingga  harus  dua  yang  harus  diajukan  ke  Kementerian  Perdagangan. 37 Demikian,  TikTok  Shop  sebagai  fitur  tambahan  pada  aplikasi  TikTok  harus  memiliki  izin sebagai marketplace dan  memisahkan  antara  aplikasi marketplace dan  sosial  medianya dengan mengajukan perizinan kepada Kementerian Perdagangan Aturan ini bertujuan untuk mengatur E-commerce ,  melindungi  konsumen,  dan  meyakinkan  para  pelaku  usaha  patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal perizinan usaha, standarisasi  barang,  peraturan  harga,  dan  perlindungan  data  pengguna  dan  lain-lain. sehingga  perlunya  pemahaman  bagi  para  pelaku  usaha  untuk  melakukan  perdagangan melalui  sistem  elektronik  dengan  bijak  dan  adil  untuk  memastikan  bahwa  ekosistem perdagangan dapat berjalan dengan optimal bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.

## 4. PENUTUP
Perbedaan regulasi izin perdagangan pada TikTok Shop sebagai fitur tambahan pada aplikasi  TikTok,  sebelummya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  50  Tahun  2020  ini belum  mengatur  tentang  klasifikasi  jenis  pelaku  usaha  perdagangan  melalui  sistem elektronik dan belum adanya larangan secara tegas bagi penyelenggara media sosial untuk memfasilitasi  transaksi  pada  sistem  elektroniknya.  Kemudian  dalam  perkembangannya, kementerian  perdagangan  mengeluarkan  regulasi  dengan  tegas  kepada  TikTok  dalam Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  31  Tahun  2023  dalam  Pasal  21  Ayat  (3)  bahwa PPMSE  dengan  model  bisnis social-commerce yakni  penyelenggara  media  sosial  dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektronik. TikTok hanya mempunyai izin sebagai  media  sosial,  tidak  sebagai marketplace ,  sehingga  harus  dipisahkan  antara  media sosial dan marketplace . TikTok Shop ditutup sementara pada tanggal 4 Oktober 2023 lalu, dan  kini  TikTok  Shop  berjalan  seperti  biasa  dengan  menggandeng  Tokopedia  yang memiliki izin marketplace dan masih tergabung dalam satu aplikasi yang sama pada tanggal 12  Desember  2023  lalu.  Dengan  bergabungnya  dua  perusahaan  tersebut,  menimbulkan kemungkinan potensi monopoli di industri E-commerce , karena kedua perusahaan tersebut merupakan dua pemain atau perusahaan besar dalam industri ini yang menguasai sebagian besar  pangsa  pasar E-commerce di  Indonesia,  sehingga  dapat  membuat  pemain  atau E- commerce lainnya kesulitan untuk bersaing. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, TikTok perlu  mengajukan  izin  usaha  sebagai marketplace yang  terpisah  dari  aplikasi  media sosialnya  ke  Kementerian  Perdagangan,  agar  posisi  kedua  aplikasi  tersebut  berdiri  sendiri untuk  mencegah  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  industri E-commerce dan melindungi UMKM serta kebocoran data pribadi.
37 Lestari  Victoria  Sinaga  and  Jupenris  Sidauruk,  “Kebijakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  50  Tahun 2020  Dalam  Mengatur  Ijin  Pelaku  Bisnis  Di  E-Commerce  Dan  Social  Commerce  (TikTok  Shop),” Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum 10, no. 2 (2023): 165–171, https://doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10519.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Andani,  Debby  Kusuma,  and  Didiek  Wahju  Indarta.  “Pengawasan  Hukum  Platform  E- Commerce TikTok dan UMKM Oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.”
Al-Manhaj:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam 5,  no.  2  (2023):  2393–2408. https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4003.
Anggraeny,  Fetty  Tri,  Dedin  F  Rosida,  Wahyu  S  J  Saputra,  and  Handoyo  Prasetyo.
“Kolaborasi Pemasaran Digital Menggunakan Media Sosial Dan Marketplace Untuk Meningkatkan  Produktivitas  UMKM.” Jurnal  Nasional  Pengabdian  Masyarakat 2, no. 2 (2021): 73–84. https://doi.org/https://doi.org/10.47747/jnpm.v2i2.486.
Anjani, Margaretha Rosa, and Budi Santoso. “Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce
Di Indonesia.” Law Reform 14, no. 1 (2018): 89–103. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239.
Anuar,  Yazrul,  Raju  Moh  Hazmi,  and  Jasman  Nazar.  “TikTok  Shop  Vs  E-Commerce  Vs Negara: Mencari Titik Keseimbangan Dalam Bingkai Ekonomi Konstitusional.” Law Jurnal 4, no. 1 (2023): 1–10.
Dharma,  Budi,  and  M  Rafiq  Efrianda.  “Analisis  Penjualan  Online  Melalui  Media  Sosial TikTok.” Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (Jupea) 3, no. 3 (2023): 269–78. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jupea.v3i3.885.
Dwijayanti, Andina, Rita Komalasari, Budi Harto, Puji Pramesti, and M Wildan Alfaridzi. “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Dan Pemasaran Pada UMKM Sablon Anggi Screen Di Era Digital.” Ikra-Ith Abdimas 6, no. 2 (2023): 68– 75.
Ekawati,  Yunita  Putri,  and  Mardiana  Andarwati.  “Analisis  Penggunaan  Media  Sosial  Dan Marketplace  Terhadap  Peningkatan  Volume  Penjualan  Di  UMKM  Kab.  Malang  Di Masa Pandemi Covid-19 (Tinjauan Anomali Teknologi),” 2021.
Faesal, Faesal, Nada Muna Luqyana, Naili Sa’idah, and Gunawan Aji. “Dampak Penutupan TikTok Shop Dalam Penjualan Produk:(Studi Kasus Pedagang TikTokShop Di Desa Ambokembang,  Kedungwuni).” Inisiatif:  Jurnal  Ekonomi,  Akuntansi  Dan
Manajemen 3, no. 1 (2024): 108–14.
https://doi.org/https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.1986.
Fajar,  Deddy  Ahmad,  Farah  Nur  Fauziah,  and  Khurriyatul  Mutrofin.  “Predatory  Pricing Melumpuhkan  UMKM  Indonesia:  Studi  Kasus  TikTok  Shop.” Jurnal  El-Idaarah 2, no. 2 (2022).
Kamila,  Meiliana,  and  Imam  Haryanto.  “Tanggung  Jawab  Hukum  Perusahaan  Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 832– 49. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5750.
Maharani,  Rista,  and  Andria  Luhur  Prakoso.  “Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital.” Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 333–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705.
Mahran,  Zahra  Afina,  and  Muhamad  Hasan  Sebyar.  “Pengaruh  Peraturan  Menteri
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
Perdagangan  (Permendag)  Nomor  31  Tahun  2023  Terhadap  Perkembangan  E-
Commerce Di Indonesia.” Hakim 1, no. 4 (2023): 51–67. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1440.
Martanti,  Gelora.  “Perlindungan  Konsumen  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Pada  Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 242–59. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387.
Martinelli,  Imelda,  Vinshen  Saputra,  Lavienda  William,  and  Sigit  Licardi.  “Tanggung Jawab  Hukum  Atas  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce  Terhadap  Kesesuaian Pembelian  Produk  Pada  Video  Promosi  Platform  TikTok  Di  Indonesia.” Unes  Law
Review 5, no. 4 (2023): 2160–71.
https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.576.
Nugroho,  Gading,  and  Nina  Yuliana.  “Penutupan  TikTok  Shop  Memengaruhi  Ekonomi Digital  Di  Indonesia.” Triwikrama:  Jurnal  Ilmu  Sosial 2,  no.  4  (2023):  112–22. https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1061.
Nurussofiah,  Febi Fatlika, Ummul Karimah, Siti  Khodijah,  and Ulil Hidayah.  “Penerapan Media  Sosial  Sebagai  Media  Pemasaran  Online  Di  Era  Globalisasi.” Development: Journal of Community Engagement 1, no. 2 (2022): 92–108. https://doi.org/10.46773/djce.v1i2.329.
Prahmana,  Vicky  Darmawan,  and  Ditha  Wiradiputra.  “Predatory  Pricing  Dalam  E- Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 6, no. 3 (2022).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3277.
Puspitaningrum,  Dyahnesa  Harul,  and  Febi  Theresia  Immanuel.  “Pedagang  Digital Kolaborasi  TikTok  Shop  Dan  Tokopedia.” Etic  (Education  and  Social  Science Journal) 1, no. 2 (2024): 50–54.
Ramdhani,  Nathania  Alwi,  and  Imron  Musthofa.  “Analisis  Respons  UMKM  Dan  Konten Kreator Terhadap Kebijakan Social Commerce Lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  31  Tahun  2023.” Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis 11,  no.  3  (2023):  433–43. https://doi.org/https://doi.org/10.58406/jeb.v11i3.1352.
Rena, Rena, Iftitah Dian Humairoh, and Mia Rosmiawati. “Problematika Normatif Dalam Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  31  Tahun  2023  Terkait  Larangan  Social- Commerce  Pada  TikTok  Shop.” Crepido 5, no. 2 (2023): 184–95. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.184-195.
Rilani,  Kartika  Eka,  and  Taupiqqurrahman  Taupiqqurrahman.  “Tanggung  Jawab  Perdata
Terhadap  Kreator  Konten  Atas  Penyebaran  Komik  Online  Di  Aplikasi  TikTok.” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 699–711.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7280.
Risnawati,  Sjukun,  Saiful  Anuar,  Henry  Jirwanto,  and  Teguh  Hendra. Manajemen  Ritel . Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023.
https://books.google.co.id/books?id=8kfnEAAAQBAJ.
Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia Kholifatul Muna, Budi Santoso
e-ISSN: 2621-4105
Rompegading, Melantik. “Implementasi Hukum Persaingan Usaha Di Masa Pandemi Bagi UMKM  Di  Kota  Makassar.” Jurnal  Persaingan  Usaha 1,  no.  1  (2021):  5–15. https://doi.org/https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.8.
Sa’adah, Ai Nur, Ayu Rosma, and Dea Aulia. “Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur TikTok Shop Pada Aplikasi TikTok.” Transekonomika:  Akuntansi,  Bisnis  Dan  Keuangan 2, no. 5 (2022): 131–40.
https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.176.
Sinaga,  Lestari  Victoria,  and  Jupenris  Sidauruk.  “Kebijakan  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor  50  Tahun  2020  Dalam  Mengatur  Ijin  Pelaku  Bisnis  Di  E-Commerce Dan  Social  Commerce  (TikTok  Shop).” Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum 10,  no.  2 (2023): 165–71. https://doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10519.
Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, and Anandita  Zefanya  Purba.  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pembelian  Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace.” Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 553–68. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337.
Sulistiani,  Elis,  Achmad  Restu  Adiansyah,  Ahmad  Kautsari  Khotimi,  Emiya  Brena, Fransiskus  Fransiskus,  Yoga  Wiratama,  and  Mustaqim  Mustaqim.  “Dampak  Yang Dialami  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Akibat  Perubahan  Peraturan  Menteri Dagang  Nomor  50  Tahun  2020.” Jurnal  Pendidikan  Tambusai 7,  no.  3  (2023): 32468–76.
Suteki,  Galang  Taufani,  and  G  Taufani. Metode  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan Praktik) . Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Syailendra,  Moody  Rizqy,  and  Inayah  Fasawwa  Putri.  “Tinjauan  Hukum  Mengenai Perlindungan  UMKM  Serta  Efektivitas  Permendag  No.  31  Tahun  2023  Terhadap Social Commerce TikTok Shop.” Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 6 (2023): 5087–5100.
https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6520.
Tarina,  Arum.  “Urgensi  Izin  Usaha  Dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  Bagi
Usaha Mikro Dan Kecil.” Jurnal Pelita Ilmu 14, no. 02 (2020): 88–106.
Tim Detikinet. 2023. Dilarang Jualan di  Indonesia, ini Daftar Negara yang Blokir TikTok. Diunduh https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6958017/dilarang-jualan-di- indonesia-ini-daftar-17-negara-yang-blokir-TikTok  pada  Tanggal  8 April  2024  Pukul 02.13 WIB
Wicaksena,  Bagus.  “Analisis  Komitmen  Dan  Kemampuan  Pelaku  Usaha  Marketplace Terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019.” Cendekia  Niaga 6,  no.  2 (2022): 138–55. https://doi.org/https://doi.org/10.52391/jcn.v6i2.731.