## Article Type: Research Paper

## Kusalitas  Penerimaan,  Pengeluaran  dan  PDRB Provinsi di Indonesia
Alno Sardi Putra 1 ,Ali Anis 2
a Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Corresponding Author : alnosardiputra69@gmail.com

## Abstract
This  study  has  three  main  objectives,  namely,  first  to  find  out  how  the  causal relationship  between  local  government  revenue  and  local  government  expenditure  in provinces  in Indonesia, the  second  objective  is  to  find  out  how  the  causal relationship between  local  government  expenditure  and  GRDP  in  provinces  in  Indonesia. Meanwhile,  the  third  objective  is  to  determine  the  causal  relationship  between  local government revenue and GRDP in provinces in Indonesia. In this study, the objects in this study are 33 provinces throughout Indonesia. The data used are from 2010 to 2019. The  data  used  are  secondary  data  obtained  from  the  Central  Statistics  Agency  (BPS). The  analytical  method  used  is  the  Granger  clauseality  test  which  is  processed  using Eviews. Based on the results of hypothesis testing, it shows that: (1) There is a reciprocal causal  relationship  between  local  government  revenues  and  regional  government expenditures  in  provinces  in  Indonesia  in  the  western  region.  Thus  the  hypothesis  is accepted.  (2)  There  is  a  reciprocal  causal  relationship  between  local  government revenues  and  local  government  expenditures  in  provinces  in  Indonesia  in  the  eastern region. Thus the hypothesis is accepted. (3) There is no causal relationship between local government expenditure and GRDP, but there is a relationship between GRDP transfer and expenditure in 33 provinces in Indonesia in the western region. Thus the hypothesis is  rejected.  (4)  There  is  no  causal  relationship  between  local  government  expenditure and  GRDP,  but  there  is  a  relationship  between  GRDP  transfer  and  expenditure  in provinces in Indonesia in the eastern region. Thus the hypothesis is rejected. (5) There is no  causal  relationship  between  GRDP  and  local  government  revenues  in  provinces  in western  Indonesia.  However,  there  is  a  one-way  relationship  between  government revenue  and  GDP.  Thus  the  hypothesis  is  rejected.  (6)  There  is  no  causal  relationship between  GRDP  and  local  government  revenues  in  provinces  in  eastern  Indonesia. However, there is a one-way relationship between government revenue and GDP. Thus the third hypothesis is rejected.
Keywords: Government Revenue, Government Expenditure & GRDP
Abstrak Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mengetahui  hubungan  kausalitas  antara penerimaan  pemerintah  daerah  dengan  pengeluaran  pemerintah  daerah  pada  provinsi  di  Indonesia  di wilayah barat. (2) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran  pemerintah  daerah  pada  provinsi  di  Indonesia  di  wilayah  timur.  (3)  untuk  mengetahui hubungan  kausalitas  antara  pengeluaran  pemerintah  daerah  dengan  PDRB  pada  provinsi  di  Indonesia wilayah barat. (4) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB  pada  provinsi  di  Indonesia  di  wilayah  timur.  (5)  untuk  mengetahui  hubungan  kausalitas  antara penerimaan  pemerintah  daerah  dengan  PDRB  pada  provinsi  di  Indonesia  di  wilayah  barat.  (6)  untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di Indonesia wilayah timur. Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah 33 provinsi di seluruh Indonesia. Data yang digunakan dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder

## AFFILITION
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi,  Universitas Negeri Padang

## DOI
-

## KUTIPAN:
Putra,A,S  &  Anis,  A
Kausalitas penerimaan, pengeluaran  dan  PDRB Provinsi di Indonesia 3(2)
89-104

## INFO ARTIKEL :
Diterima:
2 April 2021
Disetujui: 5 Mei 2021 Terbit Daring: 1 June 2021

## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index
Volume 3, nomor 2,
June 2021, hal 87-102
yang  dipeorleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  pengujian clausality  granger  yang  diolah  dengan  menggunakan  Eviews.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis ditemukan  bahwa:  (1)  Terdapat  hubungan  kausalitas  timbal  balik  antara  penerimaan  pemerintah daerah  dengan  pengeluaran  pemerintah  daerah  pada  provinsi  di  Indonesia  di  wilayah  barat.  Dengan demikian  hipotesis  di  terima.  (2)  Terdapat  hubungan  kausalitas  timbal  balik  antara  penerimaan pemerintah  daerah  dengan  pengeluaran  pemerintah  daerah  pada  provinsi  di  Indonesia  di  wilayah timur. Dengan demikian hipotesis di terima. (3) Tidak terdapat hubungan  kausalitas  antara  pengeluaran pemerintah  daerah  dengan  PDRB tetapi terdapat hubungan serah PDRB dengan pengeluaran  pada 33 provinsi di Indonesia di wilayah barat. Dengan demikian hipotesis ditolak. (4) Tidak terdapat hubungan kausalitas  antara  pengeluaran  pemerintah  daerah  dengan  PDRB tetapi terdapat hubungan serah PDRB dengan pengeluaran  pada provinsi di Indonesia di wilayah timur. Dengan demikian hipotesis ditolak. (5) Tidak  terdapat  hubungan  kausalitas  antara  PDRB  dengan  penerimaan  pemerintah  daerah  pada Provinsi  di  Indonesia  wilayah  barat.  Akan  tetapi  terdapat  hubungan  satu  arah  antara  penerimaan pemerintah  dengan  PDRB.  Dengan  demikian  hipotesis  ditolak.  (6)  Tidak  terdapat  hubungan  kausalitas antara PDRB dengan  penerimaan  pemerintah daerah  pada Provinsi  di Indonesia wilayah timur. Akan tetapi  terdapat  hubungan  satu  arah  antara  penerimaan  pemerintah  dengan  PDRB.  Dengan  demikian hipotesis ketiga ditolak.
Kata Kunci: Penerimaan Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah & PDRB

## Kode Klasifikasi JEL : H71, H50

## PENDAHULUAN
Timbulnya  suatu  proses  distribusi  anggaran  kepada  daerah  sebagai  konsekuensi penyerahan  ataupun  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  sesuai  dengan  prinsip money  follows  function merupakan  akibat  adanya desentralisasi  fiskal.  Pemerintah  daerah  diberikan  sumber-sumber  pendanaan  serta wewenang  untuk  membelanjakan  dana  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas daerah merupakan suatu bentuk desentralisasi fiskal.
Sistem  desentralisasi  fiskal  telah  berkembang  di  banyak  negara,  baik  negara berkembang maupun negara maju. Secara umum, desentralisasi fiskal terbagi menjadi dua bagian,  diantaranya  sisi  pengeluaran  dan  sisi  penerimaan.  Pada  sisi  pengeluaran,  daerah berhak  menentukan  alokasi  belanja  daerah.  Hal  ini  karena  pemerintah  daerah  dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakat daerah tersebut (Lessmann and Markwardt, 2012). Pada  sisi  penerimaan,  daerah  mendapatkan  sumber  penerimaan  untuk  membiayai  belanja daerahnya.  Salah  satu  implementasi  utama  dari  teori  ekonomi  dan  politik  pada desentralisasi  fiskal  adalah  mencapai  otonomi  suatu  daerah  dengan  memperbesar  pajak daerah daripada tingkat transfer pemerintah pusat. Oleh sebab itu, transfer yang diberikan pemerintah  pusat  kepada  daerah  dialokasikan  setelah  daerah  mengusahakan  peningkatan asli daerah mereka.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016-2019

## Sumber: Badan Pusat Statistik 2019
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  dapat  kita  liat  realisasi  penerimaan  PAD  Provinsi  se- Indonesia. Penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  pendapatan  daerah   dari  tahun ketahun semakin  meningkat.  Pada  tahun  2017  meningkat  tinggi  sebesar  17,39%  dari  tahun  2016, tahun  2018  meningkat  sebesar  3,73%  dari  tahun  2017,  dan  tahun  2019  mengalami peningkatan  sebesar  6,54%  dari  tahun  2018.  Akan  tetapi,  peningkatan  tersebut  tidak diikuti  dengan  perkembangan  lain-lainpendapatan  yang  sah.  Lain-lain  pendapatan  yang sah tahun 2017 menurun yang cukup banyak sebesar 13,15% dari tahun 2016, tahun 2018 mengalami  penurunan  lagi  sebesar  1,24%  dari  tahun  2017,  dan  tahun  2019  mengalami kenaikan lagi sebesar 15,15% dari tahun 2018.
Penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  pendapatan  daerah  setiap  tahunnya  semakin meningkat.  Peningkatan  ini  diikuti  dengan  peningkatan  penerimaan  daerah  yang  berasal dari dana perimbangan. Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan, tetapi tidak setajam peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari  dana  perimbangan.  Artinya,  peran  pemerintah  pusat  sangat  penting  bagi  pembiayaan pembangunan daerah. Adi (2008) menyatakan bahwa proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap  penerimaan  suatu  daerah  masih  tertinggi  dibandingkan  dengan  penerimaan daerah yang lainnya.
Tingginya peranan transfer dari pemerintah pusat dan rendahnya PAD menunjukkan masih  rendahnya  derajad  desentralisasi  fiskal.  Padahal  misi  desentralisasi  fiskal mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  didorong  untuk  meningkatkan  peran pendapatan  asli  daerah  sebagai  sumber  pembiayaan  belanja  daerah.  Menurut  prinsip efisiensi nasional, daerah didorong untuk meningkatkan peran pajak dari jenis pajak yang telah  diciptakan  pemerintah  tanpa  menambah  jenis  pajak  baru  sesuai  dengan  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  pemerintah  kota  ataupun  kabupaten harus  menetapkan  jenis  pajak  yang  telah  di  atur  dalam  peraturan  pemerintah.  Artinya, pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  mandiri  terutama  dalam  hal  menggali  dan meningkatkan potensi sumber daya keuangan daerah.
Tabel 2 . Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia Tahun 2016-2019

## Sumber: Badan Pusat Statistik 2019
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  setiap  pos pengeluaran  mengalami  peningkatan.  Tahun 2017  mengalami  peningkatan  pengeluaran  yang  sangat  tajam  sebesar  17,38%  dari  tahun 2016, tahun 2018 mengalami peningkatan pengeluaran sebesar 6,10% dari tahun 2017, dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,77% dari tahun 2018. Rata-rata peningkatan pengeluaran  sebesar  10,08%.  Peningkatan  pengeluaran  disebabkan  karena  adanya peningkatan  di  setiap  pos  pengeluaran,  baik  peningkatan  pada  pos  belanja  maupun  pos pembiayaan daerah. Selain itu, peningkatan pengeluaran juga dipengaruhi oleh peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini membuktikan bahwa transfer pemerinah pusat mendorong adanya peningkatan belanja, hal ini dimungkinkan akan memicu pertumbuhan PDRB daerah.
Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa transfer dari pemerintah pusat merupakan salah  satu  komponen  penerimaan  pemerintah  daerah  disamping  PAD,  akan  tetapi  apakah transfer  pemerintah  disuatu  periode  mampu  memberikan  stimulus  bagi  pertumbuhan perekonomian  untuk  tahun  berikutnya.  Artinya  seberapa  besar  proporsisi  transfer dialokasikan untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran.
Mengacu  kepada  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Staistik  Nasional  diperoleh informasi  PDRB  dari  tahun  2016    mengalami  peningkatan.  Tahun  2017  mengalami peningkatan  sebesar  5,23%  dari  tahun  2016,  tahun  2018  mengalami  kenaikan  dari  tahun 2017 sebesar  5,32%, dan  tahun  2019  mengalami kenaikan  dari tahun  2018  sebesar  4,99%. Rata-rata  peningkatan  PDRB  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2019  sebesar  5,18%.  Hal  ini berarti peningkatan PDRB dimungkinkan dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran.
Berdasarkan data di atas seperti menggambarkan ketidakefektifan desentralisasi fiskal. Ketidakefektifan tersebut telihat dari pengeluaran daerah sebagian besar masih didanai oleh transfer  dari  pemerintah  pusat.  Pada  kenyatanyaannya,  desentralisasi  fiskal  telah  dimulai sejak  25  April  1995  melalui  uji  coba  otonomi  daerah  di  26  kabupaten/kota  di  seluruh provinsi  (kecuali provinsi DKI Jakarta).
Hipo tesis  pertama  “penerimaan - pengeluaran”  yang  menunjukkan  bahwa  jika  terjadi perubahan  penerimaan  maka  menyebabkan  perubahan  pengeluaran.  Hipotesis  ini dikembangkan  oleh  Friedman  yang  beranggapan  bahwa  dengan  adanya  peningkatan
penerimaan  pemerintah  menyebabkan  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  sehingga defisit  anggaran  akan  terus  terjadi.  Hipotesis  kedua  “pengeluaran - penerimaan”  yang menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran yang ada pada pemerintah akan menyebabkan peningkatan  penerimaan  daerah,  dengan  hubungan  kausalitas  yang  dimulai  dari pengeluaran  menuju  penerimaan.  Menurut  Ali  and  Syah  (2012)  menyatakan  bahwa pemerintah  terlebih  dahulu  harus  meningkatkan  pengeluaran,  kemudian  baru meningkatkan  pener imaan.  Hipotesis  ketiga  “sinkronisasi  fiskal”  yang  menekankan  bahwa keputusan penerimaan pemerintah daerah tidak akan terlepas dari keputusan pengeluaran pemerintah.  Al-Zeaud  (2015),  Elyasi  dan  Rahimi  (2012),  Mehrara,  Pahlavani,  and  Elyasi (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Akan tetapi bertetangan degan hasil penelitian Sahed, Mékidiche, and  Kahoui  (2020),  Mehrara  and  Rezaei  (2014),  dan  Eita  and  Mbazima  (2008)  yang menyatakan  bahwa  hanya  terdapat  hubungan  kausal  searah  antara  penerimaan  dan pengeluaran  pemerintah  yang  bejalan  dari  penerimaan  menuju  pengeluaran  pemerintah. Sedangkan  menurut  penelitian  Ali  and  Syah  (2012),  dan  Anne  Sere  and  Choga  (2017) menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan  kausalitas  jangka  panjang  ataupun  pendek antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah.
Menurut pendekatan Wagner, kausalitas antara pengeluaran dan PDRB berjalan dari peningkatan  PDRB  ke  pengeluaran  daerah.  Sedangkan  menurut  pendekatan  Keynesian dalam  “General  Theory  of  Employment”  ,  kausalitas  berjalan  dari  pengeluaran  daerah menuju peningkatan PDRB terutama selama masa resesi. Abu-Eideh (2015), Santi, Jumiarti, and  Muslihatinningsih  (2018),  Wulansari  (2009)  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan kausalitas dua arah antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB. Akan tetapi bertentangan dengan  penelitian  Baniata,  Economies,  and  Al-waked  (2017)  yang  menyatakan  hanya terdapat hubungan kausalitas jangka pendek yang berjalan dari PDRB menuju pengeluaran pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kausalitas antara Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
Hubungan  kausal  antara  penerimaan  pemerintah  dan  pengeluaran  pemerintah merupakan  subjek  penting  dalam  ekonomi  publik  terutama  untuk  pengendalian  defisit anggaran.  Defisit  anggaran  sangat  berdampak  tehadap  perekonomian.  Apabila  terjadi keseimbangan fiskal seperti itu, akan berdampak pada menurunnya tabungan nasional dan pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  jika  terjadi  penurunan  defisit  fiskal  melalui penurunan  pengeluaran  pemerintah  atau  peningkatan  penerimaan  pemerintah  akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, Petanlar dan Sadeghi (2012).
Menurut  Buchanan  and  Wagner  (1978),  Hubungan  penerimaan  pemerintah  dan pengeluaran  pemerintah  terjadi  melalui  peningkatan  pajak,  ketika  pajak  dinaikkan  akan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dalam  pembelanjaan  pemerintah  dengan  demikian, pemerintah  akan  membelanjakan  seluruh  pendapatannya,  kenaikan  belanja  pemerintah akan menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tinggi. Hubungan antara penerimaan dan  pengeluaran  pemerintah  menjadi  penentu  apakah  keuangan  negara  mengalami  defisit atau  surplus  dan  menjadi  acuan  untuk  mengambil  kebijakan  fiskal  oleh  pemerintah. Peningkatan  penerimaan  pemerintah  selalu  berhubungan  negatif  dengan  pengeluaran pemerintah.  Penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak  menjadi  sumber  utama  dalam pembiayaan  pengeluaran  pemerintah  dalam  kegiatan  perekonomian,  penerimaan pemerintah juga sebagai cadangan devisa negara untuk menstabillkan nilai tukar.
Hasil  penelitian  Rahayu  dan  Rahmad  (2019)  yang  menemukan  bahwa  pengeluaran pemerintah yang dialokasikan secara terencana untuk membiayai berbagai sektor produktif akan  mendorong  meningkatnya  penerimaan  pemerintah.  Penelitian  lainnya  yang  sejalan juga  diperoleh  oleh  Setyawan  (2017)  menemukan  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh positif  terhadap  penerimaan  pemerintah.  Selanjutnya  hasil  penelitian  yang  dikukan  oleh Rizki, Sinta, dan Atmono (2019) yang menemukan semakin baik perencanaan pengeluaran pemerintah  akan  memberikan  hasil  yang  produktif  serta  mendorong  meningkatnya penerimaan pemerintah.
Endrayana  (2003)    hubungan  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  penerimaan pemerintah  memiliki  arah  pengaruh  signifikan  yang  berbeda  pada  negara-negara  sedang berkembang  dalam  membuat  keputusan  penganggaran.  Dimana  pemerintah  di  negara berkembang  biasanya  menghadapi  adanya budget  constraint yang  lebih  besar  dibanding dengan  negara-negara  lain.  Pemerintah  harus  membuat  suatu  keputusan  di  antara  dua kemungkinan,yaitu  menaikkan  penerimaan  pajak  atau  mengurangi  pengeluaran  untuk menutupi defisit fiskal dan sebagai usaha untuk penyesuaian dalam operasi fiskalnya.
Narayan  dan  Narayan  (2006)  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  alasan  keterkaitan antara  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah.  Alasan  pertama,  jika  hipotesis “pendapatan  dan  belanja”  berlaku,  maka  defisit  anggaran  dapat  dihindari  dengan menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mendorong kenaikan penerimaan pemerintah.  Alasan  kedua,  jika  kausalitas  dua  arah  antara  penerimaan  dan  pengeluaran tidak  berlaku,  maka  keputusan  penerimaan  pemerintah  dibuat  secara  independen berdasarkan pengeluaran pemerintah. Alasan ketiga, jika hipotesis pengeluaran-pendapatan berlaku,  maka  pemerintah  harus  membelanjakan  dan  membayar  pengeluaran  sebelum meningkatkan pendapatan.

## Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan PDRB
Pengeluaran  pemerintah  merupakan  seperangkat  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  guna  menghasilkan  barang – barang  publik  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat (Suindyah,  2011).  Menurut  Sukirno  (2011)  pengeluaran  pemerintah  ( government expenditure) merupakan pemerintah membelanjakan uangnya untuk membiayai kebutuhan sehari – hari juga pembangunan daerah pengeluaran pemerintah.
Hal  ini  berarti  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  meningkatkan  potensi  yang  ada dalam  daerah  itu  sendiri  guna  mewujudkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut. Menurut Brillianta Hanifah, A Kadir, dan Yulianita (2017) daerah yang ingin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi membutuhkan campur tangan pemerintah guna mengatur dan mengawasi  perekonomian  suatu  daerah.  Menurut  Saidah  (2011)  dalam  teori  organis menyatakan  bahwa  pendapatan  perkapita  suatu  daerah  berbanding  lurus  dengan pengeluaran pemerintah. Hal ini berarti jika pendapatan perkapita suatu daerah meningkat maka pengeluaran pemerintah meningkat juga.
Menurut Bailey (2011) mengungakapkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi sebuah negara  mengalami  peningkatan  maka  akan  sejalan  dengan  peningkatan  pengeluaran pemerintah  baik  pengeluaran  yang  dikeluarkan  secara  langsung  atau  pun  tidak  langsung. Meningkatnya  PDRB  menunjukan  pemerintah  memiliki  surplus  pendapatan  yang  akan membantu pengeluaran mereka yang ditujukan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  kembali.  Dengan  demikian  peneliti  menyimpulkan  bahwa  PDRB  memiliki hubungan positif degan pengeluaran pemerintah.
Temuan  yang  sejalan  juga  diperoleh  Sitaniapessy  (2019)  yang  mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diamati dari PDRB tidak saja dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran  pemerintah  akan  tetapi  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  situasi  politik  hingga keamanan sebuah negara. Dalam hal ini pemerintah juga dapat menambah pengeluarannya dengan  menggunakan  dana  yang  tidak  bersumber  dari  pendapatan  langsung  mereka  akan tetapi juga dapat diambil dari dana hibah dan sebagainya
Selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh Rusli dan Risna (2019) yang menemukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  mempengaruhi  besarnya  pengeluaran pemerintah. Temuan tersebut menunjukan bahwa tidak selamanya pengeluaran pemerintah akan  mendorong  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  diamati  dari  besaran  PDRB, selain  itu  didalam  penelitian  yang  sama  pertumbuhan  ekonomi  juga  tidak  dapat  menjadi dasar untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah.

## Kausalitas antara Penerimaan Pemerintah dan PDRB
Dalam  mengukur  keberhasilan  pembangunan  suatu  negara  dibutuhkan  beberapa indikator,  salah  satunya  adalah  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi terjadi  jika adanya pergeseran barang dan jasa yang di hasilkan oleh suatu daerah dan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PDRB memiliki hubungan dengan kegiatan perekonomian. Artinya, product domestic regional bruto (PDRB) tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan perekonomian suatu daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan yang terjadi pada PDRB menyebabkan peningkatan pada kegiatan perekonomian suatu daerah.
Hasil penelitian Hanafi dan Muhammad (2017) yang menemukan bahwa penerimaan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan product domestic  regional  bruto.  Hal  tersebut  disebabkan  tidak  efektifnya  alokasi  dana  yang bersumber  dari  pengeluaran  pemerintah  sehingga  konstribusi  pengeluaran  tidak  terlihat untuk mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Bailey  (2011)  penerimaan  pemerintah  dapat  berasal  dari  berbagai  sumber  mulai  dari sektor  pajak,  hingga  dari  pembayaran  hutang.  Ketika  PDRB  yang  dimiliki  oleh  sebuah negara mengalami peningkatan menunjukan kegiatan produksi secara agregat dari seluruh warnga negara juga mengalami peningkatan. Dimana untuk setiap pendapatan personal atau pun  yang  dibawahi  corporate  tentu  akan  dikenakan  pajak,  sehinga  akan  menambah penerimaan  pemerintah  serta  dapat  membantu  pemerintah  untuk  melakukan  pengeluaran rutin.
Temuan yang sejalan juga diperoleh Sitaniapessy (2019) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan  ekonomi  yang  diamati  dari  PDRB  tidak  saja  dipengaruhi  oleh  besarnya penerimaan  pemerintah  akan  tetapi  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  situasi  politik  hingga keamanan sebuah negara.  Temuan tersebut juga mengisyaratkan bahwa peningkatan PDRB tidak  selalu  menjadi  indikasi  peningkatan  penerimaan  pemerintah  karena  adanya  faktor hutang negara yang jatuh tempo atau adanya pengeluaran yang sifatnya tiba tiba yang harus dikeluarkan  pemerintah  seperti  biaya  kemanusian  akibat  bencana,  wabah  penyakit  dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dan  asosiatif.  Penelitian  ini  betujuan untuk menguji hipotesis yang ada dalam penelitian ini dan untuk menginterpretasikan tiap- tiap variabel dalam penelitian dengan melakukan analisis statistik.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini dilakukan di Provinsi Indonesia dengan rentang waktu penelitian selama sepuluh  tahun.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dari  data  yang dipublikasikan oleh Instasi terkait, yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## Defenisi Operasional VariabeL
1. Penerimaan Pemerintah (Y 1 )
Penerimaan  pemerintah  adalah  seluruh  uang  yang  masuk  ke  dalam  kas  daerah  yang terdiri  dari  pendapatan  daerah  dan  penerimaan  pembiayaan  daerah.  Variabel  ini  di ukur dengan menghitung laju penerimaan pemerintah 33 provinsi di Indonesia dalam satuan persentase.
2. Pengeluaran Pemerintah (Y 2 )
Pengeluaran pemerintah adalah total seluruh pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran  seluruh  belanja  yang  di  lakukan  pemerintah.  Pengeluaran  pemerntah diukur dengan mencari laju pengeluaran pemerintah dengan satuan persentase.
3. PDRB (Y 3 )
PRDB  adalah  t otal  nilai  pasar  seluruh  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  oleh masyarakat sebuah negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam mengukur PDRB maka digunakan laju pertumbuhan PDRB yang diukur dengan persentase.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  membuktikan  kebenaran  hipotesis  adalah  analisis time  series  dengan  menggunakan  analisis causality  granger yang  diolah  dengan menggunakan Eviews. Proses pengolahan terlihat pada sub bab dibawah ini:

## Hasil Pengujian Stationer
Sesuai dengan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Stationer Audmented Dickey Fuller (ADF) Variabel Uji t-statistic Prob Kesimpulan Indonesia Bagian Barat Penerimaan Pemerintah Level -12.497 0.000 Stationer Pengeluaran Pemerintah 1 st difference -11.556 0.000 Stationer Produk Domestik Regional Bruto 1 st difference -3.887 0.002 Stationer Indonesia Bagian Barat Penerimaan Pemerintah Level -8.114 0.000 Stationer Pengeluaran Pemerintah Level -8.112 0.008 Stationer Produk Domestik Regional Bruto 1 st difference -51.717 0.000 Stationer

## Sumber: Data diolah
Sesuai  dengan  hasil  pengujian  stationer  dengan  model augmented  dicky  fuller (ADF)  terlihat  masing  masing  variabel  pengujian  stationer  dilakukan  pada  tingkat  level. Setiap variabel yang diuji telah memiliki probability dibawa 0.05 atau nilai t-hitung > 1.95 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing masing variabel penelitian yang digunakan telah memiliki sebaran data yang stationer .
Hasil Pengujian Causality Granger Pengujian causality  granger bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  saling  memiliki  hubungan  timbal  balik  (dua  arah),  atau memiliki  hubungan  searah  atau  tidak  memiliki  hubungan  sama  sekali.  Hasil  pengujian dibagi atas dua kelompok yaitu sebagai berikut:
a) Pengujian Causality Granger Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Barat Berdasarkan  hasil pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  diperoleh  ringkasan  terlihat pada Tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4. Hasil Pengujian Causality Granger Keterangan N F-stat Prob Cut Off Kesimpulan PGP           PP 178 5.92802 0.0032 0,05 Signifikan PP             PGP 5.90516 0.0033 0,05 Signifikan PDRB           PP 178 13.7883 0.0000 0,05 Signifikan PP            PDRB 0.58483 0.5583 0,05 Tidak Signifikan PDRB           PGP 178 13.5453 0.0000 0,05 Signifikan PGP            PDRB 0.53620 0.5859 0,05 Tidak Signifikan

## Sumber: Lampiran 8 Olahan Data Eviews (2021)
Pada  pengujian causality  granger terlihat  variabel  pengeluaran  pemerintah  (PGP) memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pemerintah  (PP)  karena  secara statistik  nilai probability yang  diperoleh  0.0032  jauh  di  bawah  tingkat  kesalahan  0.05. selain itu didalam pengujian juga terlihat bahwa penerimaan pemerintah (PP) juga memiliki hubungan  yang  signifikan  dengan  pengeluaran  pemerintah  pemerintah  karena  secara statistik nilai probability dibawah 0.05. Dengan demikian peneliti menyimpulkan terdapat hubungan  dua  arah  atau  kausaliti antara  penerimaan  pemerintah  dengan pengeluaran pemerintah yang dimiliki provisi yang berada dilayah Indonesia bagian barat.
Pada proses pengujian clausality granger juga bertujuan untuk mengetahui hubungan product  domestic  regional  bruto (PDRB)  dengan  pengeluaran  pemerintah  (PGP),  dari pengujian diperoleh nilai probability 0.000. Nilai probability yang diperoleh jauh di bawah 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara product domestic  regional  bruto (PDRB)  dengan  penerimaan  pemerintah  (PP),  didalam  pengujian terlihat  bahwa  pengeluaran  pemerintah  juga  tidak  memiliki  hubungan  dengan product domestic regional bruto , hal tersebut dibuktikan dengan nilai probability 0.5583 jauh diatas 0.05  dengan  demikian  kausaliti  antara  penerimaan  pemerintah  (PP)  dengan product domestic  regional  bruto per  kapita  tidak  dapat  dibuktikan.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  terdapat  hubungan  searah  antara  PDRB  per  kapita  dengan  penerimaan pemerintah 18 provinsi di wilayah Indonesia bagian barat.
96 JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembanguan, Volume 3, Nomor 2, June 2021, Hal 87-102
Pada  Tabel  diatas  juga  terlihat  hasil  pengujian causality  granger untuk  mengetahui hubungan  antara product  domestic  regional  bruto (PDRB)  terhadap  pengeluaran pemerintah (PGP) diperoleh nilai probability sebesar 0.000. Nilai probability tersebut jauh dibawah 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan antara PDRB per  kapita  dengan  pengeluaran  pemerintah,  sedangkan  untuk  pengujian  satu  arah  antara pengeluaran  pemerintah  (PGP)  terhadap product  domestic  regional  bruto per  kapita diperoleh  nilai probability sebesar  0.5899  hasil  yang  diperoleh  jauh  diatas  0.05.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  tidak  memiliki  hubungan dengan PDRB per kapita 18 provinsi diwilayah Indonesia bagian barat.

## b) Pengujian Causality Granger Provinsi Wilayah Indonesia Bagian timur
Berdasarkan  hasil pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  diperoleh  ringkasan  terlihat pada Tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5. Hasil Pengujian Causality Granger Keterangan N F-stat Prob Cut Off Kesimpulan PGP           PP 148 7.90969 0.0006 0,05 Signifikan PP             PGP 7.89160 0.0006 0,05 Signifikan PDRB           PP 148 4.97732 0.0081 0,05 Signifikan PP            PDRB 2.24514 0.1096 0,05 Tidak Signifikan PDRB           PGP 148 4.97893 0.0081 0,05 Signifikan PGP            PDRB 2.24898 0.1092 0,05 Tidak Signifikan

## Sumber: Lampiran 8 Olahan Data Eviews (2021)
Pada  pengujian causality  granger terlihat  variabel  pengeluaran  pemerintah  (PGP) memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pemerintah  (PP)  karena  secara statistik  nilai probability yang  diperoleh  0.0006  jauh  di  bawah  tingkat  kesalahan  0.05. selain itu didalam pengujian juga terlihat bahwa penerimaan pemerintah (PP) juga memiliki hubungan  yang  signifikan  dengan  pengeluaran  pemerintah  pemerintah  karena  secara statistik nilai probability dibawah 0.05. Dengan demikian peneliti menyimpulkan terdapat hubungan  dua  arah  atau  kausaliti antara  penerimaan  pemerintah  dengan pengeluaran pemerintah yang dimiliki provisi yang berada dilayah Indonesia bagian timur.
Pada proses pengujian causality granger juga bertujuan untuk mengetahui hubungan product  domestic  regional  bruto per  kapita  dengan  penerimaan  pemerintah  (PGP),  dari pengujian diperoleh nilai probability 0.008. Nilai probability yang diperoleh jauh di bawah 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara product domestic regional bruto per kapita dengan penerimaan pemerintah (PP), didalam pengujian terlihat bahwa penerimaan pemerintah tidak memiliki hubungan dengan product domestic regional  bruto per  kapita,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  nilai probability 0.1096  jauh diatas  0.05.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  terdapat  hubungan  searah  antara  PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah 15 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur.
Berdasarkan pengujian causality granger untuk mengetahui hubungan antara product domestic  regional  bruto (PDRB)  terhadap  pengeluaran  pemerintah  (PGP)  diperoleh  nilai probability sebesar 0.008. Nilai probability tersebut jauh dibawah 0.05. Dengan demikian dapat  disimpulkan  bahwa    terjadi  hubungan  antara  PDRB  per  kapita  dengan  pengeluaran pemerintah,  sedangkan  untuk  pengujian  satu  arah  antara  pengeluaran  pemerintah  (PGP)
97 JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembanguan, Volume 3, Nomor 2, June 2021, Hal 87-102
terhadap product  domestic  regional  bruto per  kapita  diperoleh  nilai probability sebesar 0.1092  hasil  yang  diperoleh  jauh  diatas  0.05.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa pengeluaran  pemerintah  tidak  memiliki  hubungan  dengan  PDRB  per  kapita  18  provinsi diwilayah Indonesia bagian barat.

## Hubungan  Kausalitas  Antara  Penerimaan  Pemerintah  Dengan  Pengeluaran Pemerintah pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat
Berdasarkan  hasil  penguijan  hipotesis  ditemukan  bahwa  terjadi  kausalitas  antara penerimaan  pemerintah  dengan  pengeluaran  pemerintah.  Dengan  demikian  penerimaan pemerintah  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  pengeluaran  pemerintah,  serta penerimaan  juga  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  pengeluaran  pemerintah khususnya  pada  18  provinsi  diwilayah  Indonesia  bagian  Barat.  Dengan  demikian  hipotesis yang diajukan diterima.
Temuan yang diperoleh tersebut disebabkan ketika pengeluara pemerintah meningkat maka harapan pemerintah akan memperoleh penerimaan yang juga tinggi. Pemerintah tentu berani  mengambil  risiko  mengeluarkan  biaya  yang  besar  untuk  membangun  infrastruktur mulai  dari  pendidikan,  kesehatan  hingga  infrastruktur  fisik  mengharapkan  pengembalian yang sepadan. Melalui perencanaan yang tepat pemerintah berani mengeluarkan biaya yang besar  untuk  menciptakan  pemerataan  pembangunan  keseluruh  wilayah  Indonesia  bagian barat,  pembangunan  yang  dibagun  dikelola  dan  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  atau  pun investor  yang  mendapatkn  izin  kerja  di  Indonesia.  Pemanfaatan  fasilitas  pemerintah  dan sumber daya di Indonesia tentu mendorong pihak yang memanfaatkannya untuk membayar pajak, sehingga mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah daerah.
Selain  itu  ketika  penerimaan  pemerintah  mengalami  peningkatan  maka  pemerintah akan  merencanakan  pengeluaran  yang  lebih  besar,  dalam  bentuk  distribusi  alokasi  dana belanja  dimasing-masing  daerah  atau  pun  dalam  bentuk  bantuan  kedaerah  atau  provinsi yang  tidak  begitu  banyak  sumber  daya.  Pemerintah  setiap  daerah  tentu  akan  terus meningkatkan  pengeluaran  atau  belanja  pemerintah  untuk  terus  meningkatkan pembangunan infrastruktur mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga sektor fisik dan investasi.  Ketika  sektor  tersebut  berhasil  dikembangkan  maka  penerimaan  pemerintah kembali  akan  dapat  meningkat  baik  diperoleh  dari  pajak  daerah,  retribusi  hingga  biaya penyewaan aset pemerintah.
Hasil  yang  diperoleh  tersebut  didukung  oleh  penelitian  Ridwan  (2015)  yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pemerintah dengan  perubahan  pengeluaran  pemerintah.  Hasil  penelitian  yang  sejalan  juga  diperoleh oleh  Sitaniapessy  (2019)  yang  mengungkapkan  bahwa  besarnya  penerimaan  pemerintah bukanlah satu satu faktor yang mendorong terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah. Munculnya  bencana  alam,  konflik  politik,  resesi  hingga  bencana  alam  yang  tidak  terduga ikut mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah.

## Hubungan  Kausalitas  Antara  Penerimaan  Pemerintah  Dengan  Pengeluaran Pemerintah pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur
Berdasarkan hasil penguijan hipotesis juga ditemukan bahwa terjadi kausalitas antara penerimaan  pemerintah  dengan  pengeluaran  pemerintah.  Dengan  demikian  penerimaan pemerintah  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  pengeluaran  pemerintah,  serta penerimaan  juga  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  pengeluaran  pemerintah
khususnya pada 15 provinsi diwilayah Indonesia bagian Timur. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima.
Pada  hasil  pengujian  dinyatakan  bahwa  pengeluaran  memiliki  hubungan  yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah diwilayah Indonesia bagian timuer, hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur baik dari sisi pendidikan, kesehaan atau pun fasilitas fisik termasuk investasi guna mengejar ketinggalan sejumlah provinsi di wilayah timur dengan provinsi diwilayah barat. Pemerintah masing  masing  daerah  membuat  perencanaan  dan  program  pembangunan  yang  tepat, dengan  harapan  alokasi  pengeluaran  pemerintah  dapat  memberikan  penerimaan  yang signifikan. Peningkatan penerimaan di prioritaskan dari sektor pajak daerah, serta investasi domestik dan mancanegara.
Ketika  penerimaan  meningkat,  tentu  mendorong  pemerintah  untuk  memperbesar pengeluaran  mereka,  untuk  membiayai  berbagai  proyek  infrastruktur  yang  dapat meningkatkan kembali penerimaan pemerintah. Selain itu dengan bertambah besar belanja daerah khususnya pada provinsi di bagian timur Indonesia. Selain itu bagi pemerintah pusat meningkatnya  penerimaan  pemerintah  daerah  tentu  memberikan  sumbangan  penerimaan yang  besar  pula  bagi  pusat,  dana  tersebut  tentu  akan  mendorong  menambah  jumlah pengeluaran  pemerintah  pusat  khususya  untuk  mengalokasikan  sejumlah  dana  bantuan kepada  daerah  yang  mendapatkan  penerimaan  yang  rendah  akibat  keterbatasan  sumber daya sehingga daerah tersebut juga maju dan berkembang.

## Hubungan  Kausalitas  Antara  Penerimaan  Pemerintah  Dengan  PDRB  pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  kedua  ditemukan  bahwa  tidak  terdapat kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan PDRB per kapita 18 provinsi yang berada di  wilayah  Indonesia  bagian  barat.  Pada  pengujian  kausalitas  diketahui  terjadi  hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak.
Temuan  yang  diperoleh tersebut  menunjukan  bahwa  ketika  PDRB per  kapita  masing masing provinsi meningkat maka penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah juga akan meningkat.  Hal  tersebut  disebabkan  ketika  PDRB  per  kapita  meningkat  menunjukan kemampuan masyarkat dalam usia produktif dimasing-masing provinsi untuk menghasilkan bidang  pekerjaan  yang  dapat  memberikan  output  kepada  masyarakat  itu  sendiri  dan pemerintah semakin baik. Maju unit usaha yang dikembangkan masyarakat, meningkatnya penjualan  industri  dan  pabrik  mengisyaratkan  PDRB  per  kapita  yang  terus  menguat, sehingga  akan  memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan  tambahan pendapatan khususnya dperoleh dari sektor pajak
Pada model pengujian statistik terlihat bahwa penerimaan pemerintah tidak memiliki hubungan  dengan  PDRB  per  kapita.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  sektor  usaha  yang berkembang  tidak  dibiayai  atas  bantuan  pemerintah  melainkan  atas  dana  swadaya masyarkat.  Selain  itu  penerimaan  pemerintah  memang  dialokasikan  untuk  pengembangan infstruktur  mulai  dari  pendidikan,  kesehatan  dan  fisik  tetapi  kontribusi  pemerintah  untuk membantu usaha yang dikembangkan masyarakat atau pun dunia usaha berkala besar tidak begitu  banyak  dilakukan  sehingga  masyarakat  mengembangkan  usaha  melalui  kreatifitas sendiri sehingga mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh
Temuan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hanafi  dan  Muhammad  (2017)  yang  menemukan  bahwa  penerimaan pemerintah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur dengan  PDRB.  Temuan  yang  sejalan  juga  diperoleh  Sitaniapessy  (2019)  yang mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  diamati  dari  PDRB  tidak  saja dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pemerintah akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh situasi  politik  hingga  keamanan  sebuah  negara.  Selanjutnya  hasil  penelitian  yang  sejalan juga diperoleh Rusli and Risna (2019) yang menemukan bahwa product domestic regional bruto tidak mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah.

## Hubungan  Kausalitas  Antara  Penerimaan  Pemerintah  Dengan  PDRB  pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  juga  ditemukan  bahwa  tidak  terdapat  kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan PDRB per kapita 15 provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Pada pengujian kausalitas diketahui terjadi hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak.
Temuan  yang  diperoleh tersebut  menunjukan  bahwa  ketika  PDRB per  kapita  masing masing provinsi meningkat maka penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah juga akan meningkat.  Hal  tersebut  disebabkan  ketika  PDRB  per  kapita  meningkat  menunjukan kemampuan masyarkat dalam usia produktif dimasing-masing provinsi untuk menghasilkan bidang  pekerjaan  yang  dapat  memberikan  output  kepada  masyarakat  itu  sendiri  dan pemerintah semakin baik. Maju unit usaha yang dikembangkan masyarakat, meningkatnya penjualan  industri  dan  pabrik  mengisyaratkan  PDRB  per  kapita  yang  terus  menguat, sehingga  akan  memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan  tambahan pendapatan khususnya dperoleh dari sektor pajak

## Hubungan  Kausalitas  Antara  Pengeluaran  Pemerintah  Dengan  PDRB  pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat
Sesuai  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  ditemukan  bahwa  PDRB  per  kapita memiliki hubungan searah dengan pengeluaran pemerintah daerah di 18 provinsi diwilayah barat  Indonesia  sedangkan  pengeluaran  pemerintah  tidak  memiliki  hubungan  yang signifikan  dengan  PDRB  per  kapita  pada  18  provinsi  diwilayah  barat  Indonesai.  Dengan demikian tidak adanya kausalitas antara pengeluaran dengan PDRB per kapita 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tidak dapat dibuktikan.
Hasil  yang  diperoleh  pada  tahapan  pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukan  ketika PDRB  per  kapita  mengalami  peningkatan  maka  akan  sejalan  dengan  peningkatan pengeluaran  pemerintah  di  18  provinsi  di  wilayah  barat  Indonesia.  Keadaan  tersebut menunjukan ketika unit usaha masyarakat terus mengalami peningkatan, maka pemerintah akan  terus  berusaha  meningkatkan  pengeluarannya  untuk  pengembangan  infrastruktur yang  dapat  menopang  unit  usaha  yang  dilakukan  masyarakat,  seperti  membangun  fasilias dan  prasarana  retail,  pusat  perbelanjaan,  hingga  kawaasan  industri  dan  aglomarasi. Pemerintah menyadari ketika unit usaha masyarakat dapat menghasilkan output yang baik maka unit usaha tersebut akan memberikan kontribusi bagi penerimaan pemerintah sehigga pemerintah dapat  memperbesar  belanja  mereka.  Dimana  pengeluaran  yang  semakin  besar tersebut akan terus digunakan pemerintah untuk menciptakan pemerastaan pembangunan di daerah daerah diseluruh Indonesia.
Pada  model  pengujian  statistik  juga  diketahui  bahwa  pengeluaran  pemerintah  tidak memiliki hubungan  dengan  PDRB per  kapita  diraih  masyarakat  pada  sejumlah provinsi  di Indonesia.  Keadan  tersebut  disara  wajar  karna  alokasi  dana  yang  dikeluarkan  pemerintah untuk  mendorong  meningkatnya  pemerataan  infrastruktur  baik  dari  sektor  pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas fisik masih dalam tahap pembangunan dan belum dimanfaatkan secara  maksimal,  manfaat  dari  pengeluaran  besar  yang  telah  dilakukan  pemerintah  akan terlihat dalam jangka panjang, oleh sebab itu pada saat ini unit usaha yang dikembangkan masyarakat lebih di dorong oleh swadaya mandiri dari masyarakat.
Temuan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hanafi  dan  Muhammad  (2017)  yang  menemukan  bahwa  pengeluaran pemerintah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur dengan  PDRB.  Temuan  yang  sejalan  juga  diperoleh  Sitaniapessy  (2019)  yang mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  diamati  dari  PDRB  tidak  saja dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran pemerintah akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh situasi  politik  hingga  keamanan  sebuah  negara.  Selanjutnya  hasil  penelitian  yang  sejalan juga diperoleh Rusli and Risna (2019) yang menemukan bahwa product domestic regional bruto tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah.

## Hubungan  Kausalitas  Antara  Pengeluaran  Pemerintah  Dengan  PDRB  pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur
Sesuai  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  ditemukan  bahwa  PDRB  per  kapita memiliki hubungan searah dengan pengeluaran pemerintah daerah di 15 provinsi diwilayah timur  Indonesia  sedangkan  pengeluaran  pemerintah  tidak  memiliki  hubungan  yang signifikan  dengan  PDRB  per  kapita  pada  15  provinsi  diwilayah  timur  Indonesai.  Dengan demikian tidak adanya kausalitas antara pengeluaran dengan PDRB per kapita 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tidak dapat dibuktikan.
Hasil  yang  diperoleh  pada  tahapan  pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukan  ketika PDRB  per  kapita  mengalami  peningkatan  maka  akan  sejalan  dengan  peningkatan pengeluaran  pemerintah  di  15  provinsi  di  wilayah  timur  Indonesia.  Keadaan  tersebut menunjukan ketika unit usaha masyarakat terus mengalami peningkatan, maka pemerintah akan  terus  berusaha  meningkatkan  pengeluarannya  untuk  pengembangan  infrastruktur yang  dapat  menopang  unit  usaha  yang  dilakukan  masyarakat,  seperti  membangun  fasilias dan  prasarana  retail,  pusat  perbelanjaan,  hingga  kawaasan  industri  dan  aglomarasi. Pemerintah menyadari ketika unit usaha masyarakat dapat menghasilkan output yang baik maka unit usaha tersebut akan memberikan kontribusi bagi penerimaan pemerintah sehigga pemerintah dapat  memperbesar  belanja  mereka.  Dimana  pengeluaran  yang  semakin  besar tersebut akan terus digunakan pemerintah untuk menciptakan pemerastaan pembanguna di daerah daerah diseluruh Indonesia.
Pada  model  pengujian  statistik  juga  diketahui  bahwa  pengeluaran  pemerintah  tidak memiliki hubungan  dengan  PDRB per  kapita  diraih  masyarakat  pada  sejumlah provinsi  di Indonesia.  Keadan  tersebut  disara  wajar  karna  alokasi  dana  yang  dikeluarkan  pemerintah untuk  mendorong  meningkatnya  pemerataan  infrastruktur  baik  dari  sektor  pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas fisik masih dalam tahap pembangunan dan belum dimanfaatkan secara  maksimal,  manfaat  dari  pengeluaran  besar  yang  telah  dilakukan  pemerintah  akan terlihat dalam jangka panjang, oleh sebab itu pada saat ini unit usaha yang dikembangkan masyarakat lebih di dorong oleh swadaya mandiri dari masyarakat.

## SIMPULAN
Sesuai dengan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka diajukan beberapa kesimpulan penting yaitu:
1. Terdapat  hubungan  kausalitas  antara  penerimaan  pemerintah  daerah  dengan pengeluaran pemerintah daerah pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia.
2. Terdapat  hubungan  kausalitas  antara  penerimaan  pemerintah  daerah  dengan pengeluaran pemerintah daerah pada 15 provinsi di wilayah timur Indonesia.
3. Tidak  terjadi  hubungan  kausalitas  antara  penerimaan  pemerintah  daerah  dengan PDRB  pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah.
4. Tidak  terjadi  hubungan  kausalitas  antara  penerimaan  pemerintah  daerah  dengan PDRB pada 15 provinsi di wilayah timur Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah.
5. Tidak  terjadi  hubungan  kausalitas  antara  pengeluaran  pemerintah  daerah  dengan PDRB  pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan pengeluaran pemerintah.
6. Tidak  terjadi  hubungan  kausalitas  antara  pengeluaran  pemerintah  daerah  dengan PDRB pada 15 provinsi di wilayah timur Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan pengeluaran pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu- Eideh,  Omar  Mahmoud.  2015.  “Causality  Between  Public  Expenditure  and  GDP  Growth  In Palestine : An Econometric Analysis Of Wagner ’ s Law. ” Journal of Economics and Sustainable Development 6(2):189 – 200.
Adi,  Priyo  Hari.  2008.  “Relevansi  Transfer  Pemerintah  Pusat  Dengan  Upaya  Pajak  (Studi  Kasus:
Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  Se- Jawa).” The  2nd  National  Conference  Faculty  of Economics Widya Mandala Ctholic University .
Al- Zeaud,  H.  A.  2015.  “The  Causal  Rela tionship  between  Government  Revenue  and  Expenditure  in Jordan.” International Journal of Management and Business Research 5(2):117 – 27.
Ali, R. and M. Syah. 2012. “The Causal Relationship Between Government Expenditure and Revenue in Pakistan.” Interdisciplinary Ournal of Contemporary Research in Business 3(12):323 – 29. Anne Sere, Kebitsamang and Ireen Choga. 2017. “The Causal and Cointegration Relationship Between Government  Revenue  and  Government  Expenditure.” Public  and  Municipal  Finance 6(3):23 – 32.
Bailey, Stephen J. 2011. Public Sector Economics Theory, Policy and Practice . Vol. 44. Baniata,  Atef  Khalil,  Financial  Economies,  and  Ahmad  Al- waked.  2017.  “The  Relationship  between Government  Expenditure  and  GDP :  Empirical  Testing  of  Wagner  ’  s  Law  in  the  Jord anian Economy.” Journal of Economic Cooperation and Development .
Brillianta  Hanifah,  Nadine,  Syamsurijal  A  Kadir,  and  Anna  Yulianita.  2017.  “Analisis  Kausalitas Antara  Pengeluaran  Pemerintah  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Pulau  Sumatera.” Jurnal Ekonomi Pembangunan 15(1):15 – 34.
Ebaidalla, M. E. 2013. “Causality between Governmet Expenditure and National Income: Evidece Frm Sudan.” Journal of Economic Cooperation and Development 34(4):61 – 76. Eita, Joel H. and Daisy Mbazima. 2008. “The Causal Relationship between Government Revenue and Expenditure in Namibia.” Journal of Economic and Financial Sciences 2(2):175 – 86.
Elyasi,  Yousef  and  Mohammad  Rahimi.  2012.  “The  Causality  between  Government  Revenue  and Government  Expenditure  in  Iran.” International  Journal  of  Economic  Sciences  and  Applied Research 5(1):129 – 45.
Hanafi,  Maulida  and  Zuhroh  Muhammad.  2017.  “Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pertumbuhan Ekonomi  (Studi Pada Seluruh Provinsi Di  Indonesia).” Jurnal Kajian Ekonomi  Pembangunan 15(2).
Indonesia,  Republik.  2009. Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah . Indonesia. Lessmann,  C.  and  G.  Markwardt.  2012.  “Aid,  Growth  and  Devolution.” World  Development
102 JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembanguan, Volume 3, Nomor 2, June 2021, Hal 87-102
40(9):1723 – 49.
Mehrara,  Mohsen,  Mosayab  Pahlavani,  and  Yousef  Elyasi.  2011.  “Governme nt  Revenue  and Government  Expenditure  Nexus  in  Asian  Countries :  Panel  Cointegration  and  Causality. ” International Journal of Business and Social Science 2(7):199 – 207.
Mehrara, Mohsen and Abbas ali Rezaei. 2014. “The Relationship between Government Revenue and Government Expenditure in Iran.” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4(3).
Parmawati,  Eka.  2010.  “Kausalitas  Penerimaan,  Belanja  Dan  PDRB  Kabupaten/Kota  Di  Indonesia.” Universitas Diponegoro.
Rahayu,  Anitasari  and  Soleh  Rahmad.  2019.  “Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan Pemerintah.” Jurnal Kombinasi Pembangunan 13(1):31 – 42.
Ridwan,  Nasir.  2015.  “Analisis  Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengeluaran  Pemerintah  Di Indonesia.” Kajian Riset Pembangunan 4(1). Rizki, Konyongin, Sinta, and Dwi Atmono. 2019. “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Provinsi Di Indonesia Analysis Time Series Tahun 2009 - 2018.” Jurnal Fekon 16(2).
Rori,  Chindy  Febry,  Antonius  Y.  Luntungan,  Audie  O.  Niode,  Jurusan  Ekonomi  Pembangunan,  and Fakultas  Ekonomi.  2016.  “Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara  Tahun  2001- 2013.” Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi 16(2):243 – 54.
Rusli,  Maisaroh  and  Riswanto  Risna.  2019.  “Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Seluruh  Provinsi  Di  Indonesia).” Jurnal  Komersial Pembangunan Strategis 23(2):32 – 41. Sahed,  Abdelkad er,  Mohammed  Mékidiche,  and  Hacen  Kahoui.  2020.  “The  Relationship  between Government  Expenditures  and  Revenues  in  Algeria  During  the  Period  (1990-2019):  Granger Causality Approach.” European Journal of Business and Management Research 5(5):1 – 5. Saidah,  Nur .  2011.  “Analisis  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Daerah  Tehadap  Pertumbuhan  Ekonomi Regional (Studi Kasus Provinsi Jawa Timur Tahun 2007- 2011).” Jurnal Ilmiah .
Santi,  Nindya  Eka,  Aisyah  Jumiarti,  and  Fivien  Muslihatinningsih.  2018.  “Analisis  Kausalitas Pengeluaran  Pemerintah,  Investasi,  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Produk  Domestik  Regional Bruto SWP Jember Dan Sekitarnya.” Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 5(1):6 – 10. Set yawan,  Zahari.  2017.  “Simultan  Model  Pengaruh  Penerimaan  Pemerintah,  Product  Domestic Regional Bruto Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Penerimaan Pemerintah (Studi Empiris Pada Seluruh Provinsi Di Pulau Jawa).” Jurnal Equivalence Pembangunan 4(1):71 – 93. Sitaniapessy. 2019. “Analisi Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Ddan Kota Di Indonesia.” Jurnal Dirgantara Pembangunan 5(2).
Suindyah,  Sayekti.  2011.  “Pengaruh  Investasi,  Tenaga  Kerja  Dan  Pengeluaran  Pemerintah  Tehadap Pertumb uhan Ekonomi Di PRovinsi Jawa Timur.” Jurnal Ekuitas 15(4):477 – 500.
Wulansari,  Indah.  2009.  “Kausalitas  Antara  Pegeluaran  Pemerintah  Daerah  Dan  PDRB  Di  Jawa Timur Periode 1977 – 2004.” Airlangga.