Volume 17, Nomor 2 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i2.47331

## Pendekatan keruangan tingkat pemerataan Sekolah Menengah Atas Negeri terhadap implementasi kebijakan zonasi pendidikan di Kabupaten Temanggung
Spatial approach for the equity level of the public senior high school towards the policy implementation of educational zoning in Temanggung Regency
M H Asananjaya 1 , R P Utomo 1 , dan N Miladan 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Corresponding author ’s email : muhammad.hardifan@gmail.com
Abstrak. Seiring  perkembangan  permukiman  dan  pertumbuhan  penduduk,  sebaran fasilitas pendidikan diharapakan dapat melayani keseluruhan wilayah secara merata dan ideal. Sistem fasilitas pendidikan yang terstruktur dan saling terkait satu sama lain akan  membentuk  struktur  ruang  yang  baik  dalam  wilayah.  Hal  ini  menjadi  dasar diberlakukannya  sistem  zonasi  pada  berbagai  jenjang  pendidikan.  Namun,  fasilitas pendidikan SMA Negeri yang ada di Kabupaten Temanggung terpusat pada Kecamatan Temanggung  saja  sehingga  berpengaruh  terhadap  layanan  saat  peraturan  zonasi diberlakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan dari konteks keruangan yang melihat  dari  segi  pelayanan  fasilitas  berdasarkan  pemerataan  sarana  pendidikan melalui aspek spasial dan observasi langsung. Tingkat pemerataan sarana pendidikan ini diukur dari sub variabel kapasitas SMA, kelompok usia SMA, pola sebaran sarana pendidikan,  dan  radius  jangkauan  pelayanan  dengan menggunakan metode  skoring skala  Guttman.  Hasil  dari  tinjauan  sistem  zonasi  berdasarkan  perspektif  spasial menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Temanggung  memiliki  tingkat  pemerataan pendidikan  pada  kategori  sedang  dengan  indikator  yang  perlu  ditingkatkan  adalah kebutuhan ruang kelas dan persebaran lokasi sarana pendidikan SMA Negeri. Maka dari  itu,  kebijakan  sistem  zonasi  perlu  dipertimbangkan  kembali  dengan  meninjau secara  spasial  pemerataan  sarana  pendidikan  sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas pendidikan menjadi lebih baik dan tercapainya tujuan sistem zonasi.
Kata Kunci: Pemerataan Fasilitas Pendidikan; Pendekatan Spasial; Sekolah Menengah Atas; Sistem Zonasi; Skoring
Abstract. Along  with  the  development  of  settlements  and  population  growth,  the distribution of educational facilities is expected to serve equally and ideally throughout the  region. The  system of educational facilities that are structured and interrelated with each other will eventually form an efficient spatial structure of the region. This is the basic idea for the implementation of a zoning system at various levels of education. However,  the  state  high  school  education  facilities  in  Temanggung  Regency  are concentrated in the Temanggung District only, so that it affects services when zoning regulations  are  enforced.  Therefore,  it  is  necessary  to  review  the  performance  of public high schools on the spatial context based on the distribution of the facilities. The level of distribution of educational facilities is measured from the variables i.e high school capacity, high school age group, distribution pattern of educational facilities, and radius of service coverage using the Guttman scale scoring method. The results showed that Temanggung Regency  has medium equality in spatial distribution with some  indicators  need  to  be  improved,  namely  the  need  for  classrooms  and  the distribution  of  locations  for  public  high  school  education  facilities.  Therefore,  the zoning system policy needs to be reconsidered by reviewing the spatial distribution of educational  facilities  as  an  effort  to  improve  the  quality  of  education  in  the implementation of zoning system.
Keywords:  Equitable  Educational  Facilities;  Scoring;  Senior  High  School;  Spatial Approach;  Zoning System

## 1. Pendahuluan
Ketersediaan  sarana  pendidikan  merupakan  faktor  yang  penting  untuk  mendukung  proses belajar.  Persebaran  sekolah  harus  merata  pada  setiap  wilayah  agar dapat  menjangkau dan melayani  kebutuhan  masyarakat,  namun  persebaran  sekolah  yang  merata  tidak  diiringi dengan  pemerataan  kualitas  pendidikannya  sehingga  membentuk  preferensi  masyarakat untuk memilih sekolah yang memiliki kualitas jauh lebih baik atau sering disebut dengan istilah sekolah  favorit  [1].  Oleh  karena  itu,  pada  tahun  2016  pemerintah  memberlakukan  sistem zonasi  pada  pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB),  dimana  dalam pelaksanaanya harus ditempuh dengan tiga jalur, yaitu jalur zonasi sebesar 80%, jalur prestasi sebesar 15%, dan jalur perpindahan domisili sebesar 5%. Hal ini termuat dalam Permendikbud Nomor  51  Tahun  2018  [2]  yang  kemudian  disempurnakan  pada  beberapa  pasal  dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 [3]. Perbedaan sistem zonasi ini diberlakukan ke seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Seluruh sekolah yang diselenggarakan pemerintah  daerah  kecuali  SMK  wajib  menerima  peserta  didik  baru  yang  tinggal  di  zona terdekat  dengan  sekolah.  Kemudian  untuk  peserta  didik  baru  yang  berasal  dari  keluarga ekonomi  tidak  mampu  yang  berdomisili  dalam  satu  wilayah  daerah  provinsi,  pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikannya.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan sistem zonasi [4]. Penggunaan zonasi difungsikan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang menyeluruh pada seluruh peserta didik di seluruh sekolah yang ada di suatu daerah dengan akses dan jarak yang  lebih  terjangkau.  Kebijakan  zonasi  ini  hanya  diterapkan  untuk  sekolah  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah sekolah negeri kecuali sekolah menengah  negeri  kejuruan,  sehingga  sekolah  swasta  tidak  menerapkan  kebijakan  zonasi pendidikan tersebut. Terdapat enam SMA Negeri di Kabupaten Temanggung menggunakan sistem  zonasi  pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru.  Namun  berdasarkan  observasi  dan wawancara  awal  dengan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Temanggung,  maupun  masyarakat Temanggung dan kerabat yang berprofesi sebagai guru, penerapan sistem zonasi SMA yang ada di Kabupaten Temanggung belum dapat memenuhi tujuan diterapkannya sistem zonasi seperti  yang  tertuang  dalam  Permendikbud  Nomor  51  Tahun  2018  yang  kemudian disempurnakan dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 yakni mendorong peningkatan akses  layanan  pendidikan.  Pasalnya  jarak  lokasi  tempat  tinggal  siswa  dengan  sekolah menengah atas (SMA) yang berada di Kabupaten Temanggung memiliki jarak yang berbeda- beda bahkan dalam penerapan sistem zonasi tersebut terdapat daerah yang lokasinya sangat jauh  yakni  lebih  dari  20  kilometer.  Hal  ini  karena  letak  SMA  Negeri  di  Temanggung  tidak merata dan tiga dari enam SMA Negeri yang menggunakan sistem zonasi ini letaknya terpusat hanya  pada  Kecamatan  Temanggung  saja,  sementara  Kabupaten  Temanggung  memiliki  20 kecamatan.  Enam  SMA  Negeri  tersebut  adalah  SMA  Negeri  1  Temanggung,  SMA  Negeri  2 Temanggung, SMA Negeri 3 Temanggung, SMA Negeri 1 Pringsurat, SMA Negeri 1 Parakan, dan SMA Negeri 1 Candiroto.
Zonasi  yang  diterapkan  pada  setiap  wilayah  haruslah  menyesuaikan  dengan  keadaan daerahnya  dalam  hal  ini  penerapan  zonasi  pada  tingkat  SMA  Negeri  di  Kabupaten Temanggung yang masih belum sesuai ketentuannya dengan standar pelayanan pendidikan yang  ada  untuk  melayani  siswa  pada  masing-masing  wilayah  yang  menerapkan  zonasi tersebut. Pemberlakuan kebijakan zonasi yang menerapkan pembagian wilayah pada masing- masing  satuan  pendidikan  SMA  Negeri  dapat  berdampak  pada  kapasitas  penduduk  yang terlayani  maupun  tidak  terlayani,  apabila  dibiarkan  hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap menurunnya  kualitas  pelayanan  sarana  pendidikan  khususnya  di  Kabupaten  Temanggung. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan dalam konteks keruangan yang melihat dari segi pemerataan sarana pendidikan dalam menjangkau wilayah pendidikan yang ada dalam hal ini adalah seluruh SMA Negeri di Kabupaten Temanggung untuk mengetahui bagaimana tingkat pemerataan  sarana  pendidikan  pada  penerapan  zonasi  fasilitas  pendidikan  SMA  Negeri  di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang akan diteliti yakni  bagaimana  tingkat  pemerataan  fasilitas  pendidikan  SMA  Negeri  dalam  penerapan kebijakan  zonasi  pendidikan  di  Kabupaten  Temanggung.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui tingkat pemerataan fasilitas pendidikan SMA Negeri yang ditinjau secara spasial pada penerapan zonasi pendidikan di Kabupaten Temanggung.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dimana dalam penelitian ini peneliti akan terlebih dahulu memahami fenomena yang terjadi dengan menggunakan konsep umum yang kemudian dijelaskan dengan fenomena-fenomena yang bersifat khusus [5]. Penelitian diawali dengan  mengamati  isu-isu  yang  terjadi  terkait  dengan  penerapan  zonasi  pendidikan  pada lingkup SMA dan mengidentifikasi keberadaan SMA Negeri termasuk pemerataan pendidikan di Kabupaten Temanggung, kemudian mengaplikasikan teori-teori, peraturan perundangan, standar-standar yang relevan dengan sistem zonasi dan sarana pendidikan pada lingkup SMA, pemerataan pendidikan termasuk jangkauan pelayanan pada sarana pendidikan. Selanjutnya teori-teori tersebut disintesis untuk merumuskan variabel yang akan diteliti, yaitu kapasitas SMA,  kelompok  usia  SMA,  pola  sebaran,  dan  radius  jangkauan  pelayanan  (lihat  Tabel  1). Setelah  itu,  dilakukan  pencarian  data-data  yang  dibutuhkan  terkait  dengan  pemerataan pendidikan  dan  fenomena  mengenai  sistem  zonasi.  Data-data  yang  didapat  kemudian dilakukan analisis pemerataan sarana pendidikan SMA Negeri dan analisis tingkat pemerataan sarana  pendidikan  SMA  Negeri  tersebut  menggunakan  teknik  skoring,  yang  selanjutnya dibahas untuk ditarik sebuah kesimpulan.
Data  yang digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data primer  dan  data  sekunder.  Data primer didapatkan dengan melakukan survei secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Survei primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan observasi. Kuesioner berfungsi untuk mendapatkan data berdasarkan persepsi masyarakat, dimana hasil dari  kuesioner  berdasarkan  persepsi  masyarakat  ini  akan  menjadi  pelengkap  untuk mendukung  hasil  observasi.  Dalam  penelitian  ini,  responden  kuesioner  diminta  untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan terkait dengan lokasi asal siswa. Untuk mengetahui jumlah responden dalam penelitian ini maka digunakan cara yakni populasi dan sampel. Populasi yang ditujukan untuk penelitian ini adalah siswa dari tiap SMA di Kabupaten Temanggung. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa pada setiap SMA yang ada di Kabupaten Temanggung yakni berjumlah total 420 dengan jumlah 70 sampling pada  setiap  SMA  yang  diambil  dengan  teknik Stratified  Random  Sampling .  Teknik pengumpulan data sekunder didapatkan dari pencarian dan pengambilan data dari instansi pemerintahan di Kabupaten Temanggung, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan.
Analisis kapasitas fasilitas pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Temanggung mengacu pada standar pelayanan dengan melihat kondisi fasilitas yang ada dibandingkan dengan standar- standar  pelayanan  yang  berlaku.  Analisis  ini  melihat  tentang  bagaimana  ketersediaan  dan kapasitas  masing-masing  SMA  Negeri  serta  kebutuhan  ruang  kelas  yang  ada  di  Kabupaten Temanggung  mengacu  pada  standar  sarana  dan  prasarana  berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007 [6] dan disesuaikan dengan Juknis PPDB SMA Negeri Tahun  2019  [7]  yaitu  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  memenuhi  minimum  tiga rombongan belajar dan maksimum 36 rombongan belajar serta standar jumlah siswa per kelas pada  setiap  SMA  yakni  berjumlah  antara  20-36  siswa.  Kemudian  menghitung  proyeksi  dari jumlah  penduduk  pada  rentang  usia  sekolah  menengah  atas  yakni  16-18  tahun  untuk
mengetahui  jumlah  ruang  kelas  yang  dibutuhkan.  Perhitungan  jumlah  penduduk  spesifik setiap tahun diperoleh dari perhitungan pertumbuhan dan proyeksi penduduk [8]. Sedangkan untuk mengetahui kebutuhan ruang kelas baru digunakan perhitungan yang mengacu pada rumus Husaini Usman [9].
Analisis tetangga terdekat merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk menjelaskan pola  sebaran  titik-titik  lokasi  dengan  menggunakan  perhitungan  yang  mempertimbangkan jarak, jumlah titik lokasi sebaran, serta luas. Adapun hasil akhir adalah berupa perhitungan indeks yang berkisar antara 0 sampai dengan 2,15 [10].
Analisis  jangkauan  pelayanan  fasilitas  pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  di Kabupaten  Temanggung  mengacu  pada  jangkauan  pelayanan  dan  jumlah  penduduk  usia sekolah  pada  jenjang  SMA.  Untuk  melihat  jangkauan  pelayanan  fasilitas  pendidikan penduduknya dikelompokkan berdasarkan usia sekolah pada jenjang SMA. Analisis jangkauan pelayanan  fasilitas  pendidikan  SMA  Negeri  di  wilayah  Kabupaten  Temanggung  dilakukan berdasarkan  standar  pelayanan  fasilitas.  Analisis  jangkauan  pelayanan  digunakan  untuk melihat tingkat pelayanan dari setiap sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria ideal jangkauan pelayanan. Berdasarkan konsep neighborhood  unit dan  standar  pemenuhan  fasilitas  pada  tingkat  SMA,  maka  jarak ideal  dari  tempat  tinggal  menuju  sekolah  adalah  sejauh  3000  meter.  Analisis  ini  dilakukan dengan metode overlay dan buffer pada aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) yang dirasa cocok untuk dapat melihat jangkauan pelayanan dalam radius tertentu. Dengan menggunakan analisis overlay dan buffer ,  akan  diperoleh  informasi  keterkaitan  antar  data dan  kedekatan spasial  antar  objek.  Luaran  yang  didapat  berupa  peta  yang  menunjukkan  bagaimana jangkauan pelayanan dari masing-masing sarana pendidikan SMA Negeri yang ada sehingga dapat diperoleh informasi mengenai wilayah yang terlayani, wilayah tidak terlayani, dan area yang kemungkinan bertumpukan atau overlap berdasarkan kriteria jangkauan pelayanan ideal di wilayah Kabupaten Temanggung.
Analisis  skoring  dilakukan  setelah  didapatkan  kriteria  setiap  indikator  dan  parameter  pada variabel  pemerataan  pendidikan.  Skoring  merupakan  suatu  teknik  pengambilan  keputusan dalam suatu proses yang melibatkan banyak faktor dengan cara memberi skor pada masing- masing faktor tersebut [11].
Selanjutnya,  hasil  penelitian  diwujudkan  dengan  uraian  sistematis  berupa  data  yang diinterpretasikan  dalam  bentuk  kata-kata  agar  dapat  diperoleh  pemahaman  yang  jelas terhadap data pada tabel sehingga angka-angka pada tabel dapat bermakna yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan sebagai hasil akhir.
Tabel 1. Variabel operasional penelitian.
Variabel Sub Variabel Indikator
Parameter
Skor
Pemerataan pendidikan Kapasitas SMA Negeri Jumlah siswa pada setiap rombel 3-36 siswa 1 <3 dan >36 siswa 0 Jumlah siswa pada setiap kelas 20-36 siswa 1 <20 dan >36 siswa 0 Kelompok usia SMA Jumlah penduduk kelompok usia sekolah SMA Kebutuhan ruang kelas tercukupi 1 Kebutuhan ruang kelas kurang atau bahkan melebihi 0 Pola sebaran Letak sebaran lokasi SMA Negeri di Kabupaten Temanggung Pola sebaran T = 1,4-2,15 (tersebar merata/ dispersed ) 1
Pola sebaran T = 0-1,4 (c lustered dan r andom ) 0 Radius jangkauan pelayanan Radius pelayanan berdasarkan standar pelayanan sarana pendidikan SMA Lokasi siswa sebagian besar termasuk radius pelayanan 1 Lokasi siswa sebagian besar tidak termasuk radius pelayanan 0

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Sistem zonasi diterapkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dimana dalam pelaksanaanya harus ditempuh dengan tiga jalur, yaitu jalur zonasi sebesar 80%, jalur prestasi  sebesar  15%,  dan  jalur  perpindahan  domisili  sebesar  5%.  Hal  ini  termuat  dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 [2] yang kemudian disempurnakan pada beberapa pasal dalam  Permendikbud Nomor  20  Tahun  2019  [3].  Sistem zonasi PPDB  merupakan  kebijakan yang  diterapkan  sejak  tahun  2017  untuk  mencapai  pemerataan  kualitas  pendidikan. Perbedaan  sistem  zonasi  ini  diberlakukan  ke  seluruh  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pendidikan yakni tentang petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun  Pelajaran  2019/2020,  diketahui  bahwa  terdapat  enam  SMA  Negeri  dimana  pada masing-masing  SMA  Negeri  tersebut  terbagi  beberapa  wilayah  cakupan  zonasi  yang  dapat ditunjukkan pada Gambar 1.
Pada Gambar 1 terlihat pembagian cakupan wilayah zonasi pada masing-masing SMA Negeri 1  Candiroto,  SMA  Negeri  1  Pringsurat,  SMA Negeri  1  Parakan,  SMA Negeri  1  Temanggung, SMA Negeri 2 Temanggung, dan SMA Negeri 3 Temanggung memiliki cakupan wilayah yang berbeda-beda  dengan  lingkup  administratif  mencapai  desa/kelurahan.  Masing-masing desa/kelurahan  tersebut  kemudian  ditarik  jarak  dari  setiap  satuan  pendidikan  SMA  Negeri pada satu wilayah zonasi, sehingga diketahui memang pada penerapannya terdapat beberapa daerah desa/kelurahan yang memiliki jarak terjauh hingga lebih dari 20 kilometer seperti pada zonasi wilayah satuan pendidikan SMA Negeri 1 Candiroto terdapat Desa Ngaliyan, Kecamatan Bejen (25,2 km) dan Desa Sigedong, Kecamatan Tretep (20,1 km); pada zonasi wilayah satuan pendidikan SMA Negeri 1 Temanggung terdapat Desa Kedawung, Kecamatan Kandangan (22,3
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
km); dan pada zonasi wilayah satuan pendidikan SMA Negeri 3 Temanggung yakni Desa Sucen (21 km) dan Desa Karangseneng (20 km), Kecamatan Gemawang.
Gambar 1. Peta wilayah zonasi sma di Kabupaten Temanggung [7].
3.1 . Analisis mengenai kapasitas setiap fasilitas pendidikan SMA Negeri
Analisis kapasitas mengacu pada standar pelayanan dengan melihat kondisi fasilitas yang ada dibandingkan  dengan  standar-standar  pelayanan  yang  berlaku.  Jumlah  rombongan  belajar tiap  sekolah  menjadi  dasar  indikator  kapasitas  sekolah,  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada standar sarana dan prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun  2007  terkait  Sarana  dan  Prasarana  Sekolah  Menengah  Atas  [6]  disesuaikan  dengan Juknis PPDB SMA Negeri Tahun 2019 [7], bahwa kapasitas pada setiap Sekolah Menengah Atas (SMA)  harus  memenuhi  minimum  tiga  rombongan  belajar  dan  maksimum  36  rombongan belajar.  Standar  jumlah  siswa  per  kelas  pada  setiap  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  yakni berjumlah antara 20 - 36 siswa.
Berdasarkan  Tabel  2,  dapat  diketahui  bahwa  seluruh  SMA  sudah  sesuai  dengan  standar pelayanan pendidikan yang berlaku karena pada setiap rombongan belajar SMA memenuhi standar yakni berjumlah minimal 3 dan maksimal 36 dengan rombel tertinggi yakni pada SMA N 2 Temanggung serta rata-rata jumlah siswa setiap kelasnya 20-36 siswa dengan jumlah siswa paling banyak setiap kelasnya yakni 35 siswa pada SMA Negeri 1 Parakan dan SMA Negeri 1 Candiroto. Selanjutnya mengenai Proyeksi siswa usia 16-18 tahun di Kabupaten Temanggung dihitung menggunakan rumus angka pertumbuhan seperti menghitung proyeksi penduduk.
Tabel 2. Kondisi standar pelayanan fasilitas pendidikan SMAN di Kabupaten Temanggung.
Nama SMA Negeri Jumlah Rombo- ngan Belajar Kelas X Total Jumlah Rombo- ngan Belajar SMA Negeri Standar Rombel Setiap SMA Rata-rata Jumlah Siswa per Kelas (Siswa) Standar Jumlah Siswa Setiap Kelas 3 - 36 (Rombel) <3 dan >36 (Rombel) 20 - 36 (Siswa) <20 dan >36 (Siswa) SMA N 1 Temanggung 9 29 ✓ - 32 ✓ - SMA N 2 Temanggung 10 30 ✓ - 30 ✓ - SMA N 3 Temanggung 9 27 ✓ - 31 ✓ - SMA N 1 Pringsurat 7 21 ✓ - 34 ✓ - SMA N 1 Parakan 9 27 ✓ - 35 ✓ - SMA N 1 Candiroto 8 24 ✓ - 35 ✓ - Tabel 3. Jumlah dan proyeksi siswa SMA Negeri di Kabupaten Temanggung.
No Kawasan Jumlah Siswa (16-18 Tahun) Proyeksi Jumlah Siswa (16-18 Tahun) 2018 2019 Pertumbuhan (%) 2020 2021 1 Parakan 2311 2393 3,548 2478 2566 2 Kledung 968 1000 3,306 1033 1067 3 Bansari 866 902 4,157 939 979 4 Bulu 2206 2246 1,813 2287 2328 5 Temanggung 3633 3677 1,211 3722 3767 6 Tlogomulyo 960 1012 5,417 1067 1125 7 Tembarak 1497 1464 -2,204 1432 1400 8 Selopampang 838 897 7,041 960 1028 9 Kranggan 2107 2111 0,190 2115 2119 10 Pringsurat 2194 2234 1,823 2275 2316 11 Kaloran 1790 1821 1,732 1853 1885 12 Kandangan 2120 2195 3,538 2273 2353 13 Kedu 2681 2670 -0,410 2659 2648 14 Ngadirejo 2379 2412 1,387 2445 2479 15 Jumo 1263 1318 4,355 1375 1435 16 Gemawang 1380 1435 3,986 1492 1552 17 Candiroto 1368 1407 2,851 1447 1488 18 Bejen 887 949 6,990 1015 1086 19 Tretep 897 938 4,571 981 1026 20 Wonoboyo 1149 1204 4,787 1262 1322 Kabupaten Temanggung 33.494 34.285 2,362 35.095 35.923
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  angka  pertumbuhan  siswa  di  Kabupaten Temanggung  sebesar  2,362%  dengan  proyeksi  penduduk  di  tahun  2020  adalah  sejumlah 35.095  jiwa.  Angka  pertumbuhan  tertinggi  terdapat  pada  Kecamatan  Selopampang  yakni 7,041%  dengan  proyeksi  penduduk  di  tahun  2021  sebanyak  1028  jiwa,  sedangkan  angka pertumbuhan terendah bahkan terhitung berkurang terdapat di Kecamatan Tembarak dengan persentase sebesar -2,204% dan pada tahun 2021 diproyeksikan terdapat sebanyak 1400 jiwa penduduk. Jumlah dan proyeksi siswa dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram Jumlah dan Proyeksi Siswa SMA Negeri di
Kabupaten Temanggung.
Dalam perencanaan fasilitas pendidikan, kebutuhan mengenai ruang kelas diperlukan untuk perluasan  pemerataan  atau  kesempatan  pendidikan.  Kebutuhan  minimal  ruang  kelas dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk  usia  sekolah  tingkat  menengah  yang  tercatat  masih sekolah  serta  angka  partisipasi  murni  sekolah  tingkat  menengah  khususnya  di  Kabupaten Temanggung.  Rasio  kelas  per  ruang  kelas  atau  banyaknya  ruang  kelas  yang  tersedia dibandingkan banyaknya kelas sebesar 216/216 atau 1.
Berdasarkan perhitungan  yang dilakukan,  kebutuhan  ruang  kelas  seluruhnya adalah 816,86 ruang dan dibulatkan menjadi 998 ruang kelas, ketersediaan ruang kelas yang ada sejumlah 216 dan berdasarkan perhitungan kebutuhan masih membutuhkan 782 ruang kelas, sehingga ketersediaan  ruang  kelas  untuk  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  yang  ada  di  Kabupaten
2311 968 866 2206 3633 960 1497 838 2107 2194 1790 2120 2681 2379 1263 1380 1368 887 897 1149 2393 1000 902 2246 3677 1012 1464 897 2111 2234 1821 2195 2670 2412 1318 1435 1407 949 938 1204 2478 1033 939 2287 3722 1067 1432 960 2115 2275 1853 2273 2659 2445 1375 1492 1447 1015 981 1262 2566 1067 979 2328 3767 1125 1400 1028 2119 2316 1885 2353 2648 2479 1435 1552 1488 1086 1026 1322 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo Jumlah dan Proyeksi Siswa 16-18 Tahun SMA Negeri di Kabupaten Temanggung 2021 2020 2019 2018
Temanggung  masih  sangat  kurang  apabila  melihat  proyeksi  siswa  di  tahun  2021  dengan asumsi perhitungan hanya mencakup Sekolah Menengah Atas Negeri saja. Kebutuhan ruang kelas pada masing-masing kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 4 masih terjadi gap yang cukup tinggi, seperti dapat dilihat pada tabel yakni di Kecamatan Temanggung sendiri memiliki ketersediaan jumlah ruang kelas 108 sementara kecamatan lain masih belum tersedia ruang kelas. Sehingga memang kebutuhan ruang kelas menjadi sangat tinggi pada kecamatan yang belum terlayani oleh sarana pendidikan berupa SMA Negeri.
Tabel 4. Kebutuhan ruang kelas per kecamatan di Kabupaten Temanggung.
Kecamatan Proyeksi Siswa Jumlah Ruang Kelas Tersedia Kebutuhan Ruang Kelas Parakan 2566 27 44 Kledung 1067 0 30 Bansari 979 0 27 Bulu 2328 0 65 Temanggung 3767 108 -3 Tlogomulyo 1125 0 31 Tembarak 1400 12 27 Selopampang 1028 0 29 Kranggan 2119 0 59 Pringsurat 2316 19 45 Kaloran 1885 14 38 Kandangan 2353 6 59 Kedu 2648 6 68 Ngadirejo 2479 0 69 Jumo 1435 0 40 Gemawang 1552 0 43 Candiroto 1488 24 17 Bejen 1086 0 30 Tretep 1026 0 29 Wonoboyo 1322 0 37 Total 30,69

## 3.2 . Analisis mengenai pola sebaran sarana pendidikan SMA Negeri
Analisis  pola  distribusi  SMA  negeri  di  Kabupaten  Temanggung  dipahami  dengan  terlebih dahulu menganalisis jarak rata-rata antar lokasi sekolah pada peta yang dikalikan skala pada peta. Jarak tetangga terdekat antar lokasi SMA Negeri dapat dilihat pada Tabel 5.
Pengukuran  jarak  dilakukan  dengan  menggunakan  jalan  tercepat  menuju  masing-masing sekolah. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa terdapat 3 SMA Negeri yang memiliki jarak berdekatan yakni SMA N 1 Temanggung, SMAN 2 Temanggung, dan SMA 3 Temanggung karena ketiganya merupakan SMA Negeri yang berada di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Temanggung.  Jarak  yang  berdekatan  antara  ketiga  SMA  tersebut  secara  tidak  langsung
menjelaskan  adanya  pola  terkonsentrasi  pada  wilayah  Kecamatan  Temanggung.  Hal  ini dikarenakan  Kecamatan  Temanggung  dalam  konsep  administratif  menjadi  core  atau  pusat dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang sedari awal telah berkembang jauh lebih pesat dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Temanggung.
Tabel 5. Jarak setiap Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Temanggung.
Nama Sekolah Jarak (km) SMAN 1 Temanggung – SMAN 2 Temanggung 1,25 SMAN 1 Temanggung – SMAN 3 Temanggung 1,75 SMAN 2 Temanggung – SMAN 3 Temanggung 0,67 SMAN 1 Pringsurat – SMAN 1 Temanggung 8,68 SMAN 1 Parakan – SMAN 3 Temanggung 10,72 SMAN 1 Candiroto – SMAN 1 Parakan 7,62 Total 30,69
Di  sisi  lain,  kecamatan  yang  masih  belum  terlayani  oleh  SMA  Negeri  yang  ada  akan menimbulkan ketimpangan seperti salah satunya adalah kebutuhan ruang kelas seperti yang dijelaskan  pada  sub  bab  sebelumnya.  Pola  sebaran  yang  baik  adalah  pola  sebaran  yang termasuk  ke  dalam  kategori dispersed atau  tersebar  merata,  yakni  keberadaan  fasilitas pendidikan  tersebar  merata  dan  dapat  melayani  seluruh  wilayah  khususnya  di  Kabupaten Temanggung.
Setelah  mengetahui  jarak  dari  masing-masing  sekolah  menengah  atas  negeri  yang  ada  di Kabupaten  Temanggung,  kemudian  menentukan  pola  sebaran  masing-masing  titik  dari Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  yang  ada  di  Kabupaten  Temanggung  dengan  melakukan pengukuran  jarak  dan  kalkulasi  menggunakan  analisis  tetangga  terdekat  yang  selanjutnya divisualisasikan dalam peta seperti pada Gambar 3.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dibantu  dengan  menggunakan  aplikasi  ArcGIS  10.3  yang ditunjukkan  pada  Gambar  4,  diketahui  nilai  parameter  tetangga  terdekat  (T)  adalah  0,844. Apabila memperhatikan nilai penggolongan pola sebaran, maka pola sebaran lokasi sekolah di Kabupaten Temanggung dengan nilai T = 0,844 termasuk ke dalam pola sebaran acak. Pola acak  tersebut  dapat  diartikan  masih  memiliki  sebaran  yang  terkonsentrasi  pada  bagian Kecamatan Temanggung, dan sisanya tersebar dengan jarak yang tidak gradual. Hal tersebut tentu nantinya berdampak pada wilayah jangkauan pelayanan yang tidak berimbang, dengan titik-titik  fasilitas  pendidikan  yang  jauh  akan  menopang  jarak  dan  beban  yang  lebih  luas dibandingkan fasilitas pendidikan yang saling berdekatan.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 3. Peta pola sebaran SMAN di Kabupaten Temanggung.
Gambar 4. Perhitungan analisis tetangga terdekat.

## 3.3 . Analisis mengenai jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan SMA Negeri
Gambar  5  menunjukkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  teknik buffer dengan software ArcGIS  pada  masing-masing  satuan  pendidikan  SMA  Negeri  di  Kabupaten  Temanggung. Berdasarkan  peta  tersebut,  dapat  diketahui  besaran  wilayah  jangkauan  per  sekolah. Berdasarkan  hasil  survei  atau  observasi  lapangan  yang  telah  dilakukan  dengan  target  total seluruh SMA Negeri dengan sampel siswa kelas X SMA sebanyak 420 sampel dengan sampel per-SMA  sebanyak  70  anak  untuk  mengetahui  lokasi  asal  siswa,  dapat  digunakan  dalam memvalidasi  hasil  dari  pemetaan  jangkauan  pelayanan  seluruh  SMA  Negeri  di  Kabupaten Temanggung. Buffer merepresentasikan  wilayah  yang  dicakup  dan  dalam  penelitian  ini memiliki luasan 3000 meter sebagai perimeter ditarik dari pusat-pusat fasilitas pendidikan.
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Gambar 5. Peta jangkauan pelayanan seluruh SMA Negeri di Kabupaten Temanggung; (a) SMA Negeri 1 Temanggung, (b) SMA Negeri 2 Temanggung, (c) SMA Negeri 3 Temanggung,
(d) SMA Negeri 1 Pringsurat, (e) SMA Negeri 1 Parakan, (f) SMA Negeri 1 Candiroto.
SMA  1  Temanggung  menunjukkan  data  sebanyak  52  siswa  (74,285%)  termasuk  ke  dalam buffer jangkauan pelayanan sekolah. Sedangkan 18 siswa lainnya masih belum tercakup oleh jangkauan  pelayanan  dari  SMA  Negeri  1  Temanggung.  Sedangkan  pada  SMA  Negeri  2 Temanggung  dengan  sebanyak  34  siswa  (48,571%)  termasuk  ke  dalam buffer jangkauan pelayanan  sekolah.  Sedangkan  36  siswa  lainnya  masih  belum  tercakup  oleh  jangkauan pelayanan dari SMA Negeri 2 Temanggung. SMA Negeri 3 Temanggung dengan sebanyak 37 siswa (52,857%) termasuk ke dalam buffer jangkauan pelayanan sekolah. Sedangkan 33 siswa lainnya masih belum tercakup oleh jangkauan pelayanan dari SMA Negeri 3 Temanggung. SMA Negeri Pringsurat memiliki sebanyak 23 siswa (32,857%) termasuk ke dalam buffer jangkauan pelayanan  sekolah.  Sedangkan  47  siswa  lainnya  masih  belum  tercakup  oleh  jangkauan pelayanan dari SMA Negeri 1 Pringsurat. SMA Negeri 1 Parakan sebanyak 45 siswa (64,285%) termasuk ke dalam buffer jangkauan pelayanan sekolah. Sedangkan 25 siswa lainnya masih belum tercakup oleh jangkauan pelayanan dari SMA Negeri 1 Parakan. Kemudian, pada SMA Negeri  1  Candiroto,  sebanyak  25  siswa  (35,714%)  termasuk  ke  dalam buffer jangkauan pelayanan  sekolah.  Sedangkan  45  siswa  lainnya  masih  belum  tercakup  oleh  jangkauan pelayanan dari SMA Negeri 1 Candiroto. Secara keseluruhan, jangkauan buffer dapat ditinjau pada Gambar 6.
Gambar 6. Peta jangkauan pelayanan SMA Negeri di Kabupaten Temanggung .
Gambar 7. Diagram jangkauan keseluruhan pelayanan SMA Negeri di Kabupaten Temanggung.
Berdasarkan  Gambar  6  dan  7,  secara  keseluruhan  jangkauan  pelayanan  sarana  pendidikan SMA  Negeri  di  Kabupaten  Temanggung  berdasarkan  standar  pelayanan  sekolah  menengah pada  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  di  Kabupaten  Temanggung  masih  belum  dapat mencakup  keseluruhan  siswa  pada  sekolah  menengah  atas  negeri  yang  ada.  Didapatkan keseluruhan jumlah siswa yang termasuk ke dalam jangkauan pelayanan adalah 216 siswa dari keseluruhan  sampel  yakni  420.  Sehingga  jangkauan  pelayanan  standar  pelayanan  sekolah menengah pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Temanggung sebesar 51,43% artinya masih ada 48,57% siswa masih terletak di luar dari jangkauan pelayanan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

## 3.4 . Pemerataan sarana pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Temanggung
Pembahasan  keempat  sub-variabel  di  atas  dapat  digunakan  untuk  menarik  konklusi  secara umum  dengan  menggunakan  metode  skoring.  Dikatakan  bahwa  hasil  analisis  terhadap kapasitas pada  setiap  SMA Negeri di Kabupaten  Temanggung  sudah  sesuai dengan  standar pelayanan  sarana  pendidikan  yang  berlaku.  Kemudian  berdasarkan  analisis  proyeksi  siswa pada tahun 2021, rasio siswa per kelas, rasio kelas per ruang kelas, jumlah ruang kelas yang tersedia,  dan  jumlah  ruang  kelas  yang  sedang  dibangun  atau  perhitungan  kapasitas  ruang kelas  pada  jenjang  pendidikan  SMA  di  Kabupaten  Temanggung,  didapatkan  hasil  bahwa tingkat  sekolah  menengah  atas  termasuk  sekolah  negeri  maupun  swasta  di  Kabupaten Temanggung  masih  membutuhkan  782  ruang  kelas  untuk  mencukupi  kebutuhan  secara keseluruhan dengan asumsi perhitungan hanya mencakup sekolah menengah atas negeri saja. Dengan  kata  lain,  masih  terdapat  penduduk  yang  belum  terlayani  untuk  melanjutkan  ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas.
Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Bintarto [12], pola sebaran sarana pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Temanggung termasuk ke dalam pola sebaran random dengan T adalah 0,844.  Selanjutnya,  mengenai  jangkauan  pelayanan  sarana  pendidikan  SMA  Negeri  di Kabupaten Temanggung, secara umum jangkauan pelayanan berdasarkan standar pelayanan

## Jangkauan Pelayanan SMA Negeri
Termasuk dalam Jangkauan
Tidak Termasuk dalam Jangkauan
sekolah  menengah  pada  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  di  Kabupaten  Temanggung  masih belum dapat mencakup keseluruhan siswa yang bersekolah pada SMA Negeri yang ada dengan jumlah siswa yang termasuk ke dalam jangkauan pelayanan adalah 216 siswa dari keseluruhan sampel  yakni  420.  Jangkauan  pelayanan  sesuai  standar  pelayanan  sekolah  menengah  pada Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  di  Kabupaten  Temanggung  adalah  sebesar  51,43%  atau sebanyak 48,57% siswa masih terletak di luar jangkauan pelayanan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan indikator dari sub-variabel yang sudah dibahas, pemerataan sarana pendidikan dapat dikatakan masih belum optimal karena belum sesuai dengan teori ataupun standar yang berlaku sehingga tidak mendapatkan skor yang tinggi.
Tabel 6. Hasil skoring variabel seluruh SMA Negeri di Kabupaten Temanggung.
Nama Sekolah
Indikator Jumlah
Ket
Jumlah Siswa pada Rombel Jumlah Siswa pada Kelas Kebutuhan Ruang Kelas Letak Sebaran Lokasi Radius Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan SMA N 1 Temanggung 1 1 0 0 1 3 sedang SMA N 2 Temanggung 1 1 0 0 0 2 sedang SMA N 3 Temanggung 1 1 0 0 1 3 sedang SMA N 1 Pringsurat 1 1 0 1 0 3 sedang SMA N 1 Parakan 1 1 0 1 1 4 tinggi SMA N 1 Candiroto 1 1 0 1 0 3 sedang Jumlah 6 6 0 3 3 18 sedang Total rata-rata 1 1 0 0,5 0,5 3
Berdasarkan  Tabel  6,  diketahui  bahwa  total  skor  rata-rata  tingkat  pemerataan  sarana pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Temanggung adalah sebesar 3 yang berarti termasuk pada kategori sedang. Kelas rendah akan terjadi apabila pemerataan pendidikan tidak dapat memfasilitasi  secara  baik  siswa  pada  setiap  lingkup  wilayah  administratif,  sedangkan  pada Kabupaten Temanggung diperoleh dominan kelas sedang yang berarti sudah terdapat cukup banyak  wilayah  administrasi  dengan  pemerataan  fasilitas  pendidikan  yang  ideal  meskipun belum  cukup  baik,  khususnya  pada  kecamatan-kecamatan  di  wilayah  utara  Kabupaten Temanggung.

## 4. Kesimpulan
Tingkat  pemerataan  fasilitas  pendidikan  SMA  Negeri  di  Kabupaten  Temanggung  pada penerapan  kebijakan  zonasi  fasilitas  pendidikan  SMA  termasuk  ke  dalam  kategori  sedang. Termasuk  dalam  kategori  sedang  dikarenakan  parameter  yang  dinilai  belum  optimal  pada keseluruhan indikator. Hasil dari analisis pola sebaran fasilitas pendidikan menunjukkan hasil yang  acak,  kapasitas  pada  setiap  satuan  pendidikan  SMA  yang  ada  sudah  sesuai  dengan peraturan dan standar yang berlaku, kelompok usia sekolah yakni 16-18 tahun masih belum seluruhnya  mengenyam  pendidikan  di  tingkat  SMA,  secara  umum  jangkauan  pelayanan berdasarkan  standar pelayanan  sekolah  menengah  pada  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  di Kabupaten  Temanggung  masih  belum  dapat  mencakup  keseluruhan  siswa  yang bersekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada, dimana hanya 51,43% yang  termasuk ke dalam jangkauan  pelayanan.  Untuk  mengoptimalkan  tingkat  pemerataan  fasilitas  pendidikan  di Kabupaten  Temanggung  perlu  dipertimbangkan  kembali  dalam  penyusunan  kebijakan pembagian  zonasi  dengan  meninjau  secara  spasial  ataupun  dengan  pemindahan  lokasi fasilitas  pendidikan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  menjadi  lebih  baik  dan  dapat melayani kebutuhan penduduk di wilayah Kabupaten Temanggung.

## Ucapan Teima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Program  Studi  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota Universitas Sebelas Maret, Dinas Pemerintahan dan Instansi Pendidikan terkait, serta pihak Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Temanggung yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dukungan kepada penulis hingga selesainya jurnal ini.

## Referensi
[1] Pramahardi  D.  Identifikasi  Kualitas  Pelayanan  Fasilitas  Pendidikan  Sekolah  Dasar Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Universitas Pasundan, 2018.
[2] Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  51  Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  Atau  Bentuk  Lain  Yang Sederajat 2018.
[3] Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas 2019.
[4] Suyitno  H.  Temanggung  Menerapkan  PPDB  Sistem  Zonasi.  Antaranews  Jateng  2019. https://jateng.antaranews.com/berita/235280/temanggung-menerapkan-ppdb- sistem-zonasi (accessed June 9, 2022).
[5] Sugiyono.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta; 2014.
[6] Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah  (SMP/MTS),  dan  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA) 2007.
[7] Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Keputusan  Kepala  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  421/07651  Tentang Petunjuk  Teknis  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Sekolah Menengah  Atas  dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 2019.
[8] Muta’ali  L.  Teknik  Analisis  Regional  Untuk  Perencanaan  Wilayah,  Tata  Ruang  dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM; 2015.
[9] Usman H. Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara; 2010.
[10]  Arisca  WD,  Agustini  EP.  Pola  Persebaran  Sekolah  SMA  dan  SMK  di  Kabupaten  Ogan Komerin Ulu, Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Prabumulih Menggunakan Metode Avarage Nearst Neighbour. J Bina Komput 2020;2:99 – 121. https://doi.org/10.33557/binakomputer.v2i2.975.
[11]  Prasetyo A. Spatial Database Analysis Facilities (Laboratorium Analisis Lingkungan dan Permodelan Spasial Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata IPB 2011.
[12]  Bintarto R, Hadisumarno S. Metode Analisis Geografi. Jakarta: LP3ES; 1982.