History: Received  : 5 September 2023 Revised  : 10 Oktober 2023 Accepted : 13 Desenber 2023 Published : 25 Desember 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 101 - 111 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3828

## IMPLIKASI PENGGUNAAN BILATERAL INVESTMENT TREATY DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA
Dea Zulfikar 1)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: dea.zulfikar@ui.ac.id 1)

## Abstrak
Investasi  asing  memiliki  peran  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara,  dan  Bilateral Investment  Treaty  (“BIT”)  merupakan  instrumen  hukum  yang  mendasar  dalam  mengatur  hubungan antara  investor  asing  dan  negara  penerima  investasi.  Indonesia  telah  menandatangani  sejumlah  BIT dengan negara - negara mitra untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam investasi asing. Namun, penggunaan BIT juga membawa sejumlah isu hukum kompleks, termasuk perlindungan hak  investor  asing,  penyelesaian  sengketa  investasi,  dan  dampaknya  pada  pembangunan  ekonomi Indonesia. Studi ini menjelaskan implikasi penggunaan BIT dalam investasi asing di Indonesia, dengan fokus pada isu - isu hukum yang relevan dalam konteks investasi asing. Klausul dalam BIT dapat berbeda tergantung pada negara - negara yang terlibat, yang dapat mempengaruhi tingkat perlindungan dan cara penyelesaian  sengketa.  Walaupun  tujuan  utama  BIT  adalah  untuk  menjamin  perlindungan  yang  sama dan  adil  bagi  seluruh  investor,  baik  asing  maupun  dalam  negeri,  perbedaan  dalam  perancangan  BIT dapat menciptakan tingkat perlindungan yang berbeda - beda. Oleh karena itu, studi ini akan membahas implikasi  penggunaan  BIT  dalam  investasi  asing  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada  aspek - aspek  hukum yang relevan untuk memahami kerangka kerja regulasi investasi asing di negara ini.
Kata  Kunci:  Bilareral  Investment  Treaty;  Hukum  Investasi;  Foreign  Direct  Investment;  Penanaman Modal; Indonesia

## Abstract
Foreign  investment  plays  a  crucial  role  in  the  economic  growth  of  a  country,  and  Bilateral  Investment  Treaty (“BIT”)  serve  as  fundamental  legal  instruments  regulating  the  relationship  between  foreign  investors  and host states. Indonesia has entered into various BIT with partner countries to safeguard the rights and interests of both parties involved in foreign investments. However, the utilization of BIT raises complex legal issues, encompassing the protection of foreign investors' rights, investment dispute resolution, and its impact on Indonesia's economic development. This study elucidates the implications of BIT usage in foreign investments within Indonesia, focusing on pertinent legal issues within the context of foreign investment. The clauses within BIT can vary depending on the countries involved, consequently affecting the level of protection and dispute resolution mechanisms. While the primary  objective  of  BIT  is  to  ensure  equal  and  fair  protection  for  all  investors,  whether  domestic  or  foreign, disparities  in  BIT  designs  can  result  in  varying  degrees  of  protection.  Therefore,  this  study  delves  into  the implications of BIT utilization in foreign investments within Indonesia, with a particular emphasis on legal aspects relevant for comprehending the regulatory framework of foreign investments in the country.
Keywords: Bilareral  Investment  Treaty;  Investment  Law;  Foreign  Direct  Investment;  Investment; Indonesia

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  1960 - an,  investasi  asing  langsung  atau foreign  direct  investment telah mendapatkan  perlindungan  yang  signifikan  melalui  sejumlah  besar bilateral  investment treaty atau  (“ BIT ”)  (Febiola,  2023).  BIT,  dianggap  sebagai  salah  satu  sarana  untuk mendorong  pembangunan  oleh  beberapa  pakar.  Mereka  berpendapat  bahwa  BIT membantu  mengurangi  risiko  dan,  dengan  demikian,  memungkinkan  aliran  modal yang sangat dibutuhkan ke negara - negara yang kurang berkembang.
Implikasi  penggunaan  BIT  dalam  investasi  asing  di  Indonesia  merupakan  aspek yang sangat penting. Investasi asing adalah kunci dalam pembangunan ekonomi suatu negara  dan  kerap  kali  melibatkan  perjanjian  antara  pemerintah  dan  investor  asing untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak.
BIT  adalah  kesepakatan  hukum  antara  dua  negara  yang  mengatur  saling perlindungan  dan  promosi  investasi  di  kedua  negara  tersebut.  Fokus  utama  dalam pembentukan  BIT  adalah  untuk  meningkatkan  aliran  investasi  dan  memberikan jaminan  kepada  investor  bahwa  investasi  yang  mereka  lakukan  akan  mendapatkan perlindungan hokum (Rahmah, 2020).
Tujuan  BIT  adalah  menciptakan  keseimbangan  antara  investor  dan  negara,  dengan maksud  untuk  mencegah  timbulnya  konflik  di  masa  mendatang.  Bahkan  jika  terjadi perselisihan,  kedua  belah  pihak  telah  menyetujui  mekanisme  penyelesaiannya.  Selain itu,  BIT  juga  mendorong  pelaksanaan  kebijakan  domestik  yang  mendukung  investasi swasta secara terbuka, transparan, dan tanpa diskriminasi di pasar.
Indonesia, sebagai negara yang berperan aktif dalam upaya menarik investasi asing, telah  mengadakan  beberapa  BIT  dengan  berbagai  negara  mitra.  Melalui  BIT  ini,  hak dan  kewajiban  investor  asing  dan  negara  penerima  investasi  telah  diatur  dengan seksama.
Namun,  seperti  halnya  dalam  setiap  perjanjian  internasional,  penggunaan  BIT  juga melibatkan  sejumlah  isu  hukum  yang  kompleks  dan  memerlukan  perhatian  yang mendalam.  Isu - isu  ini  mencakup  aspek - aspek  seperti  perlindungan  hukum  bagi investor  asing,  penyelesaian  sengketa  investasi,  kedudukan  hukum  investor  asing, ketentuan - ketentuan  khusus  dalam  BIT,  kesesuaian  dengan  hukum  nasional,  dampak pada  pembangunan  ekonomi,  serta  kepentingan  masyarakat.  Isunya  adalah perlindungan  hak  investor  asing  yang  menjadi  fokus  dalam  BIT.  Perlindungan  ini mencakup seperti diskriminasi yang mungkin terjadi.
Kedudukan hukum investor asing menjadi perhatian utama dalam penggunaan BIT. Bagaimana  BIT  memengaruhi  kedudukan  hukum  investor  asing  di  Indonesia,  serta sejauh  mana  BIT  memberikan  kepastian  hukum  bagi  mereka,  adalah  aspek  yang penting dalam investasi asing.

## Investasi Asing Di Indonesia
Selanjutnya, perancangan BIT dapat bervariasi, tergantung pada negara - negara yang terlibat. Dalam beberapa situasi atau perjanjian BIT tertentu, ada kemungkinan bahwa investor  asing  dapat  mendapatkan  perlindungan  tambahan  atau  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  lebih  kuat.  Namun,  tujuan  utama  BIT  adalah  untuk memastikan bahwa investasi, baik dari investor asing maupun dalam negeri, dilindungi secara adil dan setara dalam kerangka hukum yang terstruktur.
Berdasarkan  hal  ini,  maka  Penulis  berminat  untuk  membahas  lebih  lanjut  pada makalah ini dengan judul “ Implikasi Penggunaan Bilateral Investment Treaty Dalam Investasi Asing Di Indonesia ”.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka  Penulis akan  mengkaji  perihal:  Bagaimana  Indonesia  mengatur  perihal  investasi  asing  di Indonesia? dan  Bagaimana pengaplikasian BIT di Indonesia  dan dampaknya terhadap investasi asing di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Sehubungan  dengan  informasi  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini,  penulis menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber - sumber  kepustakaan. Beberapa sumber hukum yang digunakan meliputi:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada  masyarakat.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini adalah  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dan  Perjanjian  antara Singapura  dan  Indonesia  mengenai  Peningkatan  dan  Perlindungan  Penanaman Modal yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2020.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan informasi atau keterangan terkait  isi  sumber  primer  dan  implementasinya.  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  mencakup  lain  ialah  buku - buku,  artikel  dalam  jurnal  hukum,  dan artikel dari internet.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  panduan  atau  penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil
Kegiatan investasi, yang merupakan suatu bentuk penanaman modal, berkaitan erat dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  khususnya  terhadap  pendapatan dari negara tersebut. Investasi pada suatu negara dapat bersumber dari dalam maupun luar  negeri,  di  mana  keduanya  tentu  sama - sama  memiliki  pengaruh  terhadap peningkatan  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  sebagai  salah  satu  tanda  dari bertumbuhnya  ekonomi  suatu  negara.  Sebagai  negara  dalam  berkembang,  Indonesia menyadari  pentingnya  meningkatkan  kesejahteraan  penduduknya,  dan  karenanya, pemerintah  memprioritaskan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  termasuk
Investasi Asing Di Indonesia
terhadap perlunya investasi yang berasal dari negara asing sebagai salah satu hal yang diperlukan untuk membangun bangsa.
Namun  hadir  suatu  pendapat  pro  dan  kontra  dalam  menghadapi  masuknya investasi  asing  tersebut.  Muhammad  Hatta  menyebutkan  bahwa  hadirnya  investasi asing  tersebut  akan  melanggengkan  “penjajahan”  atas  rakyat  Indonesia  dengan dikuasainya  kontrol  atas  produksi  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  ditambah  dengan anggapan  bahwa  investasi  asing  tersebut  hanyalah  bertujuan  untuk  mencari keuntungan  semata.  Pasal  33  ayat  (4)  Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  menyebutkan  bahwa  pembangunan  ekonomi  yang dilaksanakan di Indonesia adalah berdasarkan prinsip kemandirian, namun prinsip ini sendiri  tidak  menafikan  terhadap  adanya  keberadaan  investasi  asing  yang  dapat berguna untuk membantu pembangunan ekonomi yang menjadi pelengkap bagi modal yang  telah  ada  atau  bersumber  dari  dalam  negeri.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu, kehadiran  investasi  asing  di  Indonesia  tidak  lagi  hanya  sebagai  komplementer  bagi pembangunan  ekonomi  melainkan  menjadi  katalisator dan  merupakan  suatu  hal  yang sangat penting dan strategis.
Pandangan tersebut berasal dari pengalaman pemerintah Indonesia yang merasakan keuntungan  dari  tersedianya  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  ekspor  minyak dan  gas  dalam  jumlah  besar  pada  periode  1970 - an  dapat  memberikan  keleluasaan untuk  membiayai  kegiatan - kegiatan  pembangunan  yang  dilaksanakan  setelah dihadapkan  dengan  keterbatasan  dana  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  pada  saat  itu. Sunaryati Hartono menyebutkan bahwa pemerintah tidak perlu menolak investasi yang bersumber  dari  luar  negeri  selama  investasi  tersebut  dapat  diberdayakan  serta  tidak merugikan  bagi  pembangunan  ekonomi  nasional  atau  dengan  kata  lain  pemerintah perlu  juga  untuk  menaruh  perhatiannya  terhadap  investasi  asing  sebagai  salah  satu sumber modal untuk menjalankan pembangunan ekonomi nasional.
Bentuk  perhatian  pemerintah  Indonesia  terhadap  perlunya  untuk  mengatur keseimbangan  antara  modal  yang  bersumber  dari  dalam  negeri  dengan  modal  yang bersumber  dari  luar  negeri  namun  dengan  tetap  menjaga  kesadaran  akan  pengaruh positif  yang  diberikan  dari  hadirnya  investasi  asing  di  Indonesia  melahirkan  Undang - Undang  Nomor  78  Tahun  1958  tentang  Penanaman  Modal  dan  Investasi  (UU  Nomor 78/1958)  yang  lahir  pada  masa  Orde  Lama  dengan  semangat  untuk  mengundang partisipasi  modal  asing  dalam  percepatan  pembangunan.  Namun  pada  masa  tersebut masih ada inkonsistensi pada sentimen terhadap perlu dan hadirnya investasi asing di Indonesia,  salah  satunya  dengan  kemudian  dibentuknya  Undang - Undang  Nomor  86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan - Perusahaan Milik Belanda yang sejatinya bertolak  belakang  dengan  semangat  yang  dihadirkan  pada  UU  Nomor  78/1958  yang pada akhirnya mengakibatkan surutnya arus modal asing hingga ke titik terendah dan memunculkan  situasi  yang  tidak  kondusif  di  dalam  negeri  yang  berakibat  pada berakhirnya masa Orde Lama.
Investasi Asing Di Indonesia
Lahirnya  Undang - Undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pada masa Orde Baru terhadap surutnya arus modal asing dengan fokus dalam menerapkan 2 (dua) strategi umum yaitu:
1. Penawaran berbagai macam insentif, fasilitas, dan jaminan.
2. Membatasi  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  investor  asing  untuk  menjaga kendali pemerintah dan agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pembatasan - pembatasan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  pada  masa  Orde  Baru menjadi suatu disinsentif bagi investor asing seperti adanya diskriminasi bagi kegiatan Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  kurangnya  penyederhanaan  yang  dilakukan  dalam birokrasi,  terlalu  banyaknya  persetujuan  yang  diperlukan,  dan  kurang  pragmatisnya persetujuan atas proyek penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah.
Periode  keterbukaan  ekonomi,  sebagaimana  menurut  Jeffrey  Winters,  yang  terjadi antara  tahun  1988  –  1997  merupakan  periode  dimana  liberalisasi  dalam  kebijakan ekonomi  di  Indonesia  berlangsung  hingga  kemudian  banyak  mendatangkan  modal atau investasi asing ke Indonesia. Namun terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh  pemerintah  selama  periode  keterbukaan  ekonomi  sebagaimana  dijelaskan  di  atas seperti:
1. Deregulasi perbankan pada tahun 1988;
2. Paket deregulasi yang dibentuk pada 1995;
3. Paket  deregulasi  pada  tahun  1996  di  beberapa  bidang  industri  yang  hanya menguntungkan beberapa pihak;
4. Suku  bunga  Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI)  yang  tinggi  hingga  mencapai  10% (sepuluh persen).
Beberapa  kesalahan  yang  telah  disebutkan  di  atas  berujung  pada  terjadinya  krisis yang  terjadi  pada  tahun  1997.  Setelah  krisis  yang  terjadi  pada  tahun  1997  tersebut, pemerintah  terus  berupaya  dalam  membenahi  iklim  investasi  di  Indonesia  yang  kian tertinggal  dengan  beberapa  negara  di  kawasan  Asia  Timur  sebagaimana  menurut Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun  2003  –  2004 Pembenahan  tersebut  pada  akhirnya  dituangkan  oleh  pemerintah  dalam  2  (dua) program  pembangunan  yang  dituangkan  pada  RPJMN  tahun  2004  –  2009  yaitu  (i) program  peningkatan  iklim  investasi  dan  realisasi  investasi,  dan  (ii)  program peningkatan  promosi  dan  kerja  sama  investasi.  Pemerintah  kemudian  melahirkan Undang - Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UU  Penanaman Modal)  berdasarkan  masukan  dari  berbagai  pihak  serta  diharapkan  sebisa  mungkin mengakomodir  segala  kebijakan - kebijakan  investasi  atas  masukan  dari  berbagai  pihak tersebut dan sebagai bentuk realisasi dari program - program pembangunan yang telah ditentukan pada RPJMN tahun 2004 – 2009 tersebut.
Hingga kini, pemerintah masih terus berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah  satu  negara  yang  memiliki  iklim  investasi  asing  yang  baik  dan  dapat menguntungkan  baik  bagi  investor  asing  maupun  bagi  kepentingan  nasional  salah
Investasi Asing Di Indonesia
satunya dengan terus dilakukannya upaya reformasi birokrasi perizinan yang menjadi semangat  pembentukan  Undang - Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja sebagaimana  kemudian  diubah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan melalui Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja).
Hal  lainnya  yang  menjadi  salah  satu  bentuk  upaya  dalam  menghadirkan  iklim investasi  yang  lebih  “menguntungkan”,  atau  dengan  kata  lain  lebih  bersifat kompromistis  terhadap  hadirnya  investasi  asing,  adalah  dengan  dimungkinkannya pemberian  suatu  hak  istimewa  kepada  investor  asing  yang  tertuang  dalam  suatu perjanjian  antarnegara  antara  Indonesia  dengan  negara  asing  tersebut,  salah  satu bentuk perjanjian antarnegara yang dimaksud tersebut adalah Bilateral Investment Treaty (BIT)  yang  khusus  mengatur  mengenai  penanaman  modal  antar  dua  negara  terutama mengenai peningkatan dan perlindungan terhadap penanaman modal itu sendiri yang mana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

## B. Pembahasan
BIT,  menurut  definisi  yang  dibuat  oleh  United  Nations  Conference  on  Trade  and Development  (“ UNCTAD ”),  merupakan  sebuah  kesepakatan  yang  terbentuk  antara dua  negara  dengan  tujuan  mendukung  pertukaran  timbal  balik,  mendorong  promosi, serta  memberikan  perlindungan  terhadap  investasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan yang  berbasis  di  kedua  negara  tersebut  di  wilayah  masing - masing  negara.    Henry Champbell  Black  mendefinisikan  BIT  adalah  sebuah  perjanjian  yang  menetapkan persyaratan  dan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  investasi  swasta  yang  dilakukan  oleh warga negara dan perusahaan dari satu negara di wilayah negara lain, terutama dalam bentuk investasi langsung dari luar negeri.
BIT  dirancang  untuk  mengamankan  investor  dari  risiko  politik  yang  melibatkan perubahan kebijakan oleh negara tuan rumah investasi, yang mungkin mempengaruhi iklim investasi dan berpotensi merugikan investasi mereka. Dengan kata lain, di bawah naungan  BIT,  investor  yang  seringkali  merupakan  perusahaan  multinasional  dari negara  maju  diberikan  perlindungan  dari  tindakan  negara  penerima  investasi  yang dapat merugikan kepentingan mereka.
Investasi  asing,  khususnya  investasi  asing  langsung  atau  foreign  direct  investment (FDI), sejak tahun 1960 - an sangat merasakan dampak yang diberikan oleh hadirnya BIT berupa  perlindungan.  Adapun  BIT  pertama  kali  dibuat  oleh  dan  antara  Jerman  dan Pakistan  pada  tanggal  25  November  1959.  Seiring  dengan  perkembangannya,  BIT digunakan oleh investor sebagai suatu pelindung bagi dirinya terhadap kebijakan dan perbuatan  negara  penerima  investasi  yang  merugikan  atau  dapat  merugikan  investor tersebut  dan  kegiatan  investasinya.  BIT  dianggap  sebagai  salah  satu  sarana  untuk mendorong  pembangunan  oleh  beberapa  pakar,  mereka  berpendapat  bahwa  BIT
membantu  mengurangi  risiko  dan,  dengan  demikian,  memungkinkan  aliran  modal yang sangat dibutuhkan ke negara - negara yang kurang berkembang.
BIT bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara investor dan negara serta untuk mencegah  perselisihan  di  masa  mendatang.  Apabila  timbul  suatu  perselisihan  antara investor  dengan  negara  penerima  investasi,  BIT  juga  telah  memuat  pengaturan mekanisme  untuk  penyelesaian  perselisihan  tersebut.  BIT  juga  mendorong  kedua negara untuk menjalankan kebijakan dalam negeri yang mendukung investasi swasta, terutama  yang  berasal  dari  luar,  dengan  cara  yang  terbuka,  jelas,  tanpa  diskriminasi, dan transparan.
Struktur dari berbagai BIT memiliki kesamaan  dasar. Perjanjian yang mana  dimulai dengan  pernyataan  pendahuluan  mengenai  tujuan  perjanjian,  yang  biasanya  adalah saling mendorong dan melindungi aliran investasi antara dua negara tersebut. Hal ini kemudian diikuti dengan pengidentifikasian jenis - jenis harta yang dilindungi dan sifat keterkaitan  kewarganegaraan  dengan  salah  satu  pihak  yang  memberikan  hak  kepada investor  asing  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  perjanjian  tersebut.  Standar perlakuan yang akan diberikan kepada investor asing juga ditetapkan dalam BIT. BIT memiliki enam prinsip inti dalam memberikan akses dalam BIT, termasuk:
1. Menerapkan  prinsip  Non - Diskriminasi  dan  Prinsip  Perlakuan  Paling  Baik  (Most - Favored  Nation)  selama  proses  pembentukan  dan  pelaksanaan  investasi,  tidak membatasi  rekrutmen  tenaga  kerja,  tidak  ada  batasan  impor/ekspor  yang  tidak wajar, dan prinsip kepatuhan terhadap standar keadilan (reasonableness).
2. Menerapkan prinsip perlakuan yang adil dan sama (fair and equitable treatment), melarang  tindakan  sewenang - wenang  dari  pihak  berwenang,  khususnya  dalam hal keamanan.
3. Menyediakan  perlindungan  terhadap  pengambilalihan  tanpa  kompensasi, perlindungan  terhadap  konflik  bersenjata  dan  kerusuhan  sipil,  serta  prinsip pemindahan dana yang bebas (free transfer) dan prinsip non - diskriminasi.
4. Menekankan  bahwa  tidak  boleh  ada  perlakuan  yang  tidak  rasional  atau  tidak relevan terhadap peraturan yang sah, serta mendorong transparansi.
5. Bertujuan  untuk  menciptakan  rezim  investasi  yang  berfokus  pada  peraturan, mencegah korupsi, dan memastikan proses hukum yang adil (due process).
6. Menyediakan prosedur penyelesaian sengketa antara investor dan negara sebagai ciri khas utama BIT.
Selanjutnya,  klausul  penyelesaian  sengketa  dalam  BIT  umumnya  terbagi  menjadi dua  kategori:  penyelesaian  perbedaan  antar  negara  dan  penyelesaian  sengketa  antara investor  dengan  negara.  Dalam  konteks  penyelesaian  perbedaan  antar - negara,  BIT mengizinkan  pihak - pihak  untuk  melakukan  konsultasi  bersama  dan  mengatur pembentukan  tribunal  arbitrase  sesuai  dengan  syarat - syarat  yang  disepakati.  Di  sisi lain,  dalam  penyelesaian  sengketa  antara  investor  dengan  negara,  BIT  secara  luas memberikan  hak  kepada  investor  untuk  mengajukan  sengketa  mereka  ke  dalam
Investasi Asing Di Indonesia
arbitrase internasional swasta yang mengikat, tanpa harus melalui pengadilan domestik atau memperoleh persetujuan negara.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga berperan aktif dalam upaya menarik investasi  asing,  telah  mengadakan  beberapa  BIT  dengan  berbagai  negara.  Tercatat bahwa  sejak  pertama  kali  mengadakan  BIT  dengan  Denmark  pada  tahun  1968, Indonesia  telah  memiliki  tujuh  puluh  empat  BIT  dengan  berbagai  negara  dengan  dua puluh  sembilan  BIT  yang  berlaku,  empat  belas  BIT  yang  telah  ditandatangani  namun belum berlaku, dan tiga puluh satu BIT yang sudah tidak berlaku per Oktober 2023. Pengaturan  mengenai  BIT  di  Indonesia  diatur  dalam  beberapa  undang - undang,  salah satunya  adalah  dalam  Undang - Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  atau  biasa  disebut  UU  Penanaman  Modal.  Selain  UU  Penanaman  Modal, terdapat  pula  UU  Nomor  5  Tahun  1999  yang  mengatur  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan  Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, serta Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun  2021  yang  menjelaskan  pelaksanaan  ketentuan  tersebut.  Untuk  memastikan bahwa  investor  asing  dan  perusahaan  dalam  negeri  dapat  berkompetisi  dengan  adil, penting  untuk  menciptakan  lingkungan  persaingan  yang  sehat  di  Indonesia.  Hal  ini menjadi  kunci  dalam  upaya  untuk  menarik  investasi  asing  ke  Indonesia.  Investor cenderung  enggan  berinvestasi  di  suatu  negara  jika  mereka  merasa  bahwa  setelah mereka  berinvestasi,  mereka  akan  menghadapi  ketidakadilan  atau  kesulitan  bersaing dengan perusahaan - perusahaan yang sudah mapan di sana akibat kurangnya peraturan yang menjamin persaingan usaha yang sehat.
Sebagai  sebuah  perjanjian  internasional,  Indonesia  memiliki  beberapa  peraturan hukum  yang  mengatur  BIT  ini.  Hal  ini  terutama  tertuang  dalam  Undang - Undang Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional,  yang  berisikan  ketentuan - ketentuan terkait perjanjian internasional di Indonesia.
Salah  satu  negara  yang  telah  mengadakan  BIT  dengan  Indonesia  adalah  Singapura, dimana  Singapura  telah  mengadakan  BIT  dengan  Indonesia  sejak  tahun  2006  dan kemudian  diperbaharui  pada  tahun  2018.  Kementerian  Perdagangan  dan  Industri Singapura atau Ministry of Trade and Industry Singapore menyatakan, dalam infografis yang dirilis pada September 2021, bahwa BIT  yang diadakan antara Indonesia dengan Singapura memiliki beberapa tujuan yakni:
1. Membentuk  suatu  aturan  yang  mengikat  secara  hukum  mengenai  bagaimana Indonesia dan Singapura memperlakukan investasi dan investor dari tiap negara;
2. Memberikan  kepastian  dan  kejelasan  yang  lebih  kepada  investor  dari  masing - masing negara;
3. Memberikan  perlindungan  lebih  kepada  investor  dari  masing - masing  negara  di luar  dari  perlindungan  yang  telah  ada  berdasarkan  hukum  nasional  atau perjanjian investasi lainnya yang telah ada;
4. Mempromosikan arus investasi yang lebih antara kedua negara.
Investasi Asing Di Indonesia
Manfaat dari BIT ini sendiri telah dirasakan oleh Indonesia hingga kini dengan fakta bahwa, terlepas dari pandemi COVID - 19 yang terjadi, Singapura masih menjadi negara dengan jumlah FDI terbesar di Indonesia yakni sebesar US$13,3 miliar pada tahun 2022.
Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Promosi  dan  Perlindungan  Investasi  mengatur  tentang  tujuan  modal  asing,  yang mencakup  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  kondusif,  berkontribusi  pada pembangunan  berkelanjutan,  dan  memberikan  dorongan  serta  perlindungan  bagi investasi  untuk  mendorong  pembangunan  ekonomi  dan  kemakmuran  kedua  negara. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup objek investasi, wilayah berlakunya perjanjian, pengecualian  investasi  tertentu,  dan  prinsip - prinsip  hukum  internasional  seperti perlakuan  nasional,  perlakuan  bangsa  yang  paling  disukai,  dan  larangan  atas penyuapan dan korupsi dalam kegiatan penanaman modal.
BIT antara Indonesia dengan Singapura bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang  adil  dan  setara  bagi  penanaman  modal  asing,  memastikan  perlindungan  dan keamanan  penuh  bagi  investasi,  serta  mempromosikan  kerja  sama  ekonomi  antara Indonesia dan Singapura. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur penyelesaian sengketa melalui  beberapa  lembaga  seperti  arbitrase  internasional  sebagaimana  menurut Peraturan Arbitrase  ICSID  ataupun  Peraturan Arbitrase  UNCITRAL  setelah  didahului oleh  adanya  konsultasi  yang  dilakukan  dengan  pihak  ketiga  yang  tidak  terikat  dan mediasi.  Dengan  demikian,  perjanjian  ini  memiliki  potensi  untuk  memajukan hubungan  ekonomi  antara  kedua  negara  dan  mendukung  pertumbuhan  investasi  di kedua wilayah.

## SIMPULAN
1. Indonesia  telah  mengalami  perjalanan  panjang  dalam  mengatur  investasi  asing  di negara  ini.  Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  nasional,  pemerintah  Indonesia  telah  mengadopsi  berbagai  undang- undang  dan  kebijakan.  Meskipun  awalnya  terdapat  pandangan  negatif  tentang investasi  asing,  seiring  berjalannya  waktu,  Indonesia  menyadari  pentingnya investasi asing dalam mendukung pembangunan ekonomi. Regulasi investasi seperti Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dan  Reformasi Birokrasi  termasuk  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  membantu  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  kondusif  bagi  investor asing. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi Indonesia dan usaha untuk membuat Indonesia semakin menarik bagi investor asing.
2. BIT  adalah  salah  satu  instrumen  penting  yang  digunakan  oleh  Indonesia  untuk melindungi  dan  mempromosikan  investasi  asing.  BIT  menciptakan  kerangka  kerja hukum  yang  mengikat  antara  Indonesia  dan  negara  lain  sebagai  mitra-mitra investasinya,  dengan  memberikan  perlindungan  bagi  investor  asing  dari  risiko politik  dan  perubahan  kebijakan  yang  merugikan.  BIT  juga  mencakup  mekanisme
Investasi Asing Di Indonesia
penyelesaian  sengketa  yang  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  investor. Seiring dengan berlakunya BIT, Indonesia telah berhasil menarik sejumlah investasi asing,  seperti  yang  terjadi  dengan  Singapura.  Dalam  hal  ini,  Singapura  telah  dan tetap  menjadi  negara  dengan  jumlah  FDI  terbesar  di  Indonesia,  yang  mana mencerminkan  keberhasilan  BIT  dalam  mendukung  aliran  modal  yang  signifikan. Penggunaan  BIT  telah  memberikan  manfaat  nyata  bagi  ekonomi  Indonesia  dan mendorong pertumbuhan investasi asing di negara ini.
Dengan  demikian,  investasi  asing  dan  pemanfaatan  BIT  di  Indonesia  telah  menjadi unsur kunci dalam upaya pembangunan ekonomi negara ini. Indonesia telah berusaha menciptakan  lingkungan  investasi  yang  lebih  mendukung  bagi  investor  asing  melalui pengadopsian  peraturan  yang  bersifat  mendukung,  sekaligus  memberikan perlindungan  hukum  yang  jelas  dan  pasti  melalui  BIT.  Dengan  demikian,  kerja  sama antara  Indonesia  dan  investor  asing  melalui  BIT  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam pelaksanaan  FDI  dapat  terus  memainkan  peran  kunci  dalam  pembangunan  ekonomi negara ini hingga di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala  dan  An  An  Chandrawulan. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman Modal . Bandung: Keni Media, 2015.
Ain’,  Novita  Nurul,  “Pengaruh  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  dan  Pembangunan Ekonomi.” Al - Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam . Vol. 3. No. 1 (Mei 2021). Hlm. 162 - 169.
Astuti,  Puspasari  Windy.  “Analisis  Pengaruh  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  (Studi  Pada  33  Provinsi  di  Indonesia).” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas Brawijaya . Vol. 6. No. 2 (Januari – Juni 2018). Hlm. 1 - 11.
Dezan  Shira  &  Associates.  “Indonesia's  Breakthrough  Year  for  Foreign  Investment  in 2022.” https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias - breakthrough - year - for - foreign - investment - in - 2022/. Diakses 5 Oktober 2023.
Dezan Shira & Associates. “The Indonesia - Singapore Bilateral Investment Treaty Comes into Effect - Singapore Guide | Doing Business in Singapore.” https://www.aseanbriefing.com/doing - business - guide/singapore/trade - relationships/the - indonesia - singapore - bilateral - investment - treaty - comes - into - effect. Diakses 5 Oktober 2023.
Febiola,  F.  (2023).  KEPENTINGAN  NEGARA  DALAM  PENANDATANGANAN BILATERAL  INVESTMENT  TREATY  (BIT)  ANTARA  INDONESIA  DENGAN SINGAPURA. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL , 2 (1), 1 – 14.
Ginola, Ronaldo David. “Kepentingan Indonesia Menandatangani Bilateral Investment Treaty  dengan  Singapura  2018.” Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik . Vol. 7. Ed. II (Juli – Desember 2020). Hlm. 1 - 17.

## Investasi Asing Di Indonesia
Hidayatullah, Syarif dan Ditha Wiradiputra. “Menimbang Efektivitas Undang - Undang Cipta  Kerja  Terhadap  Peningkatan  Investasi  Asing.” Jurnal  Surya  Kencana  Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan . Vol. 12. No. 2 (Oktober 2021). Hlm. 112 - 125. Mahadiansar.  et.  al.  “Realitas  Perkembangan  Investasi  Asing  Langsung  di  Indonesia Tahun  2019.” Matra  Pembaruan:  Jurnal  Inovasi  Kebijakan .  Vol. 5.  No.  1  (2021).  Hlm.
65 - 75.
Price,  David.  “Indonesia’s  Bold  Strategy  on  Bilateral  Investment  Treaties:  Seeking  an Equitable Climate for Investment?” Asian Journal of International Law . Vol. 7. No. 1 (Januari 2017). Hlm. 124 - 151.
Rahmah, M. (2020). Hukum Investasi . Kencana (Divisi Prenadamedia Group).
Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman. Hukum Investasi dan Pasar Modal . Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Salviana, Fries Melia. “Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty dalam Pelaksanaan  Investasi  di  Indonesia.” Perspektif:  Kajian  Masalah  Hukum  dan Pembangunan . Vol. 23. No. 3 (September 2018). Hlm. 184 - 191.
Sefriani. “Investment Arbitration Bagi Negara Berkembang dan Terbelakang.” Yustisia . Vol. 2. No. 2 (Mei – Agustus 2013). Hlm. 56 - 67.
Sembiring,  Laura  Natalia.  "Urgensi  Perjanjian  Investasi  Bilateral Antara  Indonesia  dan Negara  Lain  Dengan  Klausula  Penyelesaian  Sengketa  Investor - State  Dispute Settlement." “Dharmasisya”  Jurnal  Program  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia . Vol. 1. No. 4 (Desember 2021). Hlm. 1941 - 1954.
Sihombing,  Jonker. Investasi  Asing  Melalui  Surat  Utang  Negara  di  Pasar  Modal .  Cet.  1. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2008.
Sitanggang,  Friska.  "Analisis  Perjanjian  Bilateral  Indonesia  Dengan  Singapura:  BITs Tentang Promosi Dan Perlindungan Industri Yang Ditandatangani Tahun 2018 Dan Berlaku Tahun 2021." Jurnal Hukum dan Sosial Politik . Vol. 1. No. 2 (Mei 2023). hlm. 248 - 267.
Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment . Ed. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
UNCTAD.  “Indonesia  |  International  Investment  Agreement  Navigator  |  UNCTAD Investment Policy Hub.” https://investmentpolicy.unctad.org/international - investment - agreements/countries/97/indonesia. Diakses 5 Oktober 2023.