│Published: June 28,  2020 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Addictive Drug Abusement by Underage Children in Blangkejeren Gayo Lues (Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Anak di Bawah Umur: Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)
Faisal Yahya Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nida Ul Fadhila
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
faisal.yahya@ar-raniry.com
Abstract: Addictive  substances  are  substances  that  harm  the  human  body  when misused. In Blangkejeren Gayo Lues Subdistrict, the authors found several cases of addictive  substance  abuse  activities,  but  this  act  is  often  considered  trivial  by  the community because there is no direct law that regulates it. The research question in this thesis is how the forms of abuse of addictive substances are carried out by children in  Blangkejeren  District  and  how  the  sanctions  are  implemented  in  the  context  of protecting minors. To answer these questions, interviews, and documentation studies were used so that the data obtained were qualitative in the form of descriptive. The approach used is a legal and social approach with a case study type. The results of the study  found  that  forms  of  addictive  substance  abuse  carried  out  by  children  in Blangkejeren  District include  abuse  of  inhalants,  solvents,  alcoholic  beverages, and cigarettes. Substance abuse is done as a game only and they do not know the negative effects of these substances and the legal consequences. Therefore, substance abuse is included  in  juvenile  delinquency  which  is  against  customary  and  legal  norms.  The witnesses  given  to  them  were  trained  and  returned  to  their  parents.  It  is  hoped  that related  parties  will  socialize  and  educate  the  community  as  well  as  provide rehabilitation for children with addictive substance abuse.
Keywords : Addictive Drug Abusement, Underage Children, Blangkejeren
Abstrak:  Zat  adiktif  merupakan  zat  yang  berdampak  negatif  bagi  tubuh  manusia apabila  disalahgunakan.  Di  Kecamatan  Blangkejeren  Gayo  Lues  kegiatan penyalahgunaan  zat  adiktif  penulis  temukan  beberapa  kasus,  tetapi  perbuatan  ini sering  kali  dianggap  sepele  oleh  masyarakat  karena  tidak  adanya  hukum  langsung yang  mengaturnya.  Pertanyaan  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  bagaimana bentuk-bentuk  penyalahgunaan  zat  adiktif  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  di Kecamatan Blangkejeren serta bagaimana sangsi yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan  terhadap  anak  di  bawah  umur.  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut digunakan wawancara dan studi dokumentasi, sehingga data yang didapatkan bersifat kualitatif yang berbentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan sosial dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk- bentuk  penyalahgunaan  zat  adiktif  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  di  Kecamatan Blangkejeren meliputi penyalahgunaan inhalansia, solven, minuman beralkohol dan rokok. Penyalahgunaan zat tersebut dilakukan sebagai permainan saja dan  mereka tidak mengetahui dampak negatif dari zat tersebut serta konsekuensi hukumnya. Oleh karena  itu,  Penyalahgunaan  zat  tersebut  termasuk  pada  kenakalan  remaja  yang bertentangan  dengan  norma  adat  dan  hukum.  Saksi  yang  diberikan  kepada  mereka dilakukan pembinaan serta dikembalikan kepada orang tua. Diharapkan kepada pihak terkait  untuk  sosialisasi  dan  pendidikan  kepada  masyarakat  serta  memberikan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan zat adiktif.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Zat Adiktif, Anak di Bawah Umur

## A. Pendahuluan
Narkoba  kini  marak  diperbincangkan  lantaran  telah  banyak  menyerang masyarakat  terutama  generasi  mudanya,  tak  terkecuali  anak-anak.  Narkoba  sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya yang oleh Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia  kemudian  menyebutnya  dengan  istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Di antara jenis narkoba yang tak kalah pamor di kalangan anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yaitu penyalahgunaan terhadap zat adiktif.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan beberapa  tokoh  masyarakat,  pegawai  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Gayo Lues, salah satu bahan yang memiliki sifat adiksi yang acapkali disalahgunakan oleh
anak-anak di kecamatan ini ialah lem cap kambing dan/atau lem fox. Karena kedua zat tersebut  mudah  untuk  didapatkan  dan  harganya  terjangkau. 1 Penyalahgunaan  lem fox/cap kambing dilakukan dengan cara memasukkan lem ke dalam bungkusan plastik kecil kemudian dihirup uapnya. 2 Penggunaan vape (rokok elektrik) buatan yang dirakit secara khusus juga ditemukan. 3
Fenomena  di  atas  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  wujud  perilaku Juvenile  Delinquency yaitu  kejahatan  atau  kenakalan  anak  dan  remaja.  Perilaku menikmati  uap  yang  dihasilkan  melalui  lem  cap  kambing  dan  juga  uap  hasil pembakaran vape buatan ini kemudian masing-masing dikenal dengan istilah ngelem dan ngevape atau ngevapor . 4
Penyalahgunaan zat adiktif ini mengakibatkan kepada kerusakan organ-organ tubuh bagi penggunanya seperti otak, hati, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Selain itu, penyalahgunaan ini tidak hanya menyerang fisik saja, namun mental, emosional, dan spiritual,  bahkan  virus  pun  akan  lebih  mudah  masuk  ke  dalam  tubuh  mereka. Penyalahgunaan  dalam  jangka  panjang  bahkan  dapat  menyebabkan  kerusakan  otak hingga kematian. 5
Perbuatan ini tentunya tidak dapat dianggap sepele karena jika dibiarkan secara terus-menerus,  perilaku  ini  berpotensi  akan  terus  meningkat  sesuai  dengan perkembangan  teknologi,  industrialisasi,  dan  urbanisasi,  seperti  akan  timbulnya
1 Wawancara  dengan  Zubaidah,  Penyuluh  Agama  Kabupaten  Gayo  Lues,  pada  tanggal  02 Oktober 2018 di Blangkejeren.
2 Wawancara  dengan  Fajri  dan  Arfah,  Seorang  teknisi  dan  pedagang  grosir  di  Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 04 Oktober 2018 di Blangkejeren.
3 Wawancara  dengan  Ibu  Fira,  Guru  Sekolah  Dasar  Negeri  Blangkejeren,  pada  tanggal  28 September 2018 di Blangkejeren.
4 Sudarsono, Kenakalan  Remaja:  Prevensi,  Rehabilitasi,  Dan  Resosialisasi (Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 2004), 14–15.
5 Lydia Harlina Martono and Satya Joewana, Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan , 4th ed. (Jakarta: Balai Pustaka., 2006), 21.
kejahatan-kejahatan lain atau beralih dan berkembangnya penyalahgunaan zat adiktif menjadi penyalahgunaan narkotika atau psikotropika kelas berat. Hal ini seperti yang pernah dikemukakan oleh Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya, dr. Singgih Widi yang menyatakan bahwa ngelem merupakan pintu masuk narkoba. Dia menjelaskan, zat-zat yang terkandung dalam lem tersebut memiliki  sifat  adiktif  sehingga  bisa  mengakibatkan  kecanduan  bagi  yang mengonsumsi. 6
Pada dasarnya, penyalahgunaan zat adiktif seperti kasus di atas tidaklah diatur secara  khusus  baik  ketentuan  maupun  sanksi  pidananya  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun  undang-undang  di  luar  KUHP,  seperti adanya  ketentuan  pada  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika  yang  masing- masing  secara  konkret  disebutkan  dan  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 Tentang Psikotropika. Di Aceh sendiri secara lex specialis juga terdapat peraturan atau Qanūn Jināyat yang  secara  khusus  mengatur  tentang jarīmah khamar dan  bentuk ‘uqūbat - nya.
Kendati demikian, karena tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur hal ini, penyalahgunaan zat adiktif seolah menjadi hal yang biasa dan lumrah di kalangan masyarakat.  Padahal  jika  dipikirkan  lebih  jauh,  penyalahgunaan  zat  adiktif  ini  juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap fisik maupun mental seseorang terlebih lagi jika pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Oleh karena besarnya dampak dan  bahaya  penggunaannya  bagi  kesehatan  dan  masa  depan  anak,  maka  orangtua,
6 www.jpnn.com,  “Fenomena Ngelem Jadi  Pintu  Masuk  Narkoba”,  Surabaya,  Rabu,  26 Desember  2018.  Diakses  melalui  situs:  https://www.jpnn.com/news/fenomena-ngelem-jadi-pintu- masuk-narkoba?page=3  pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 21.35 WIB.
masyarakat,  maupun  pemerintah  seyogyanya  perlu  bersinergi  dalam  mencegah maupun menanggulangi anak yang terjerat tindakan penyalahgunaan zat adiktif.
Senada dengan hal tersebut di atas, undang-undang juga menegaskan perihal larangan  membiarkan  anak  terjerat  dalam  penyalahgunaan  zat  adiktif,  seperti  yang tercantum di dalam Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut:  “Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  menempatkan,  membiarkan, melibatkan,  menyuruh  melibatkan  anak  dalam  penyalahgunaan,  serta  produksi  dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”. Sedangkan mengenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas, diatur dalam Pasal 89 ayat 2.
Tulisan ini memiliki dua bertujuan yang ingin dicapai, pertama, menemukan bentuk-bentuk  penyalahgunaan  zat  adiktif  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kedua, mengetahui dan memahami serta  mampu  menjelaskan  ketentuan  hukum  positif  dan  hukum  Islam  terkait penyalahgunaan  zat  adiktif  oleh  anak-anak  di  Kecamatan  Blangkejeren  Kabupaten Gayo  Lues.  Menjawab  tujuan  penelitian  tersebut  digunakan  penelitian  lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat yang terkait, dinas Sosial  dan  BNN  yang  ada  di  Kecamatan  Blangkejeren  Kabupaten  Gayo  Lues. Penelitian dokumentasi juga dilakukan untuk menemukan dokumen-dokumen tertulis yang  berhubungan  dengan  judul  penelitian.  Maka,  data  yang  diperoleh  merupakan berbentuk deskripsi dan bersifat kualitatif.

## B. Landasan Teori

## 1. Pengertian Zat Adiktif dan Jenis-Jenisnya
Zat  adiktif  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  diartikan  secara terpisah, yaitu zat dan adiktif. Zat berarti bahan atau unsur yang merupakan pembentuk (bagian-bagian  yang  mendukung)  suatu  benda. 7 Sedangkan  adiktif  berarti  bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Lebih lanjut dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  109  Tahun  2012  Tentang  Pengamanan Bahan  Yang  Mengandung  Zat  Adiktif  Berupa  Produk  Tembakau  Bagi  Kesehatan, dinyatakan bahwasanya:
“Zat  adiktif  adalah  bahan  yang  menyebabkan  adiksi  atau ketergantungan  yang  membahayakan  kesehatan  dengan  ditandai perubahan  perilaku,  kognitif,  dan  fenomena  fisiologis,  keinginan kuat  untuk  mengonsumsi  bahan  tersebut,  kesulitan  dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan  bahan  tersebut  dari  pada  kegiatan  lain,  meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.” 8
Secara  umum  istilah  zat  adiktif  lebih  dikenal  dengan  sebutan  narkoba  yang merupakan  singkatan  dari  narkotika  dan obat  atau  bahan  berbahaya.  Pada  dasarnya narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan,
7 Poerwadarminta, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Departemen  Pendididkan Nasional Balai Pustaka, 2007).
8 Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
diproduksi,  dipasok,  diperjualbelikan,  diedarkan,  dan  sebagainya  di  luar  ketentuan hukum.
Istilah  “narkoba”  baru  muncul  kira-kira  sekitar  tahun  1988  karena  banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan  bahan-bahan  atau  obat-obat  adiktif  yang  terlarang.  Oleh  karena  itu,  untuk memudahkan  berkomunikasi  dan  agar  tidak  menyebutkan  istilah  yang  tergolong panjang  maka  kata  narkotika,  psikotropika,  dan  bahan-bahan  adiktif  lainnya  yang terlarang ini disingkat menjadi narkoba. 9
Darda  Syahrizal  mendefinisikan  narkoba  sebagai  bahan  atau  zat  yang  dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. 10 Hal ini senada dengan pernyataan William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani, narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit. 11
Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  adalah  Napza  yang  merupakan  singkatan  dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, mencakup bahan, zat ataupun obat yang apabila  masuk  ke  dalam  tubuh  manusia,  akan  memengaruhi  tubuh,  terutama otak/susunan  syaraf  pusat  ( psikoaktif ),  dan  menyebabkan  gangguan  kesehatan jasmani, mental-emosional, dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan
9 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2001), 228.
10 Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya (Jakarta: Laskar Aksara, 2013),
3.
11 William  Banton, Ensiklopedia  Britanica, (USA:  1970),  Vol.  16,  hlm.  23.  Dikutip  oleh Mardani, Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 78.
(adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). 12
Kedua istilah ini, baik narkoba atau pun NAPZA, pada intinya mengacu pada kelompok  senyawa  yang  umumnya  memiliki risiko  kecanduan  bagi  penggunanya. 13
Dengan  demikian,  apabila  berbicara  mengenai zat  adiktif,  pada  dasarnya  mencakup pembahasan mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara umum.
Narkotika dan psikotropika adalah dua zat yang berbeda yang secara khusus memiliki  pengertian,  jenis  (golongan),  serta  diatur  dengan  undang-undang  yang berbeda  yaitu  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang  merupakan  revisi  atas Undang-Undang  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani narkoum , yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. 14 Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  mau  pun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Sedangkan  psikotropika  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 adalah zat atau obat, baik alamiah mau pun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat
12 Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di DKI Jakarta: Bunkum  Pedoman  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit  Umum (Jakarta:  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta, 2001), hlm. 8.
13 Julianan Lisa & Nengah Sutrisna, Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), iii.
14 Sutrisna, Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa .
psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif  pada  susunan  saraf  pusat  yang  menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 15
Berdasarkan  tingkat  ketergantungannya,  narkotika  dan  psikotropika digolongkan  menjadi  beberapa  golongan.  Menurut  ketentuan  undang-undang narkotika yang lama, narkotika terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika golongan I, II, dan III. Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, terdiri atas 4 (empat) golongan, yaitu psikotropika golongan I, II, III, dan IV. Namun, setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika, maka  psikotropika  golongan  I  dan  II  dimasukkan  ke  dalam  golongan  narkotika. Dengan  demikian  saat  ini  apabila  berbicara  masalah  psikotropika  maka  hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV. 16
Selain  yang  termasuk  ke  dalam  jenis  narkotika  dan  psikotropika  di  atas, menurut Pramono, ada beberapa zat adiktif lain yang juga berpengaruh psikoaktif yaitu golongan  zat  yang  bekerja  secara  selektif,  terutama  pada  otak,  sehingga  dapat menimbulkan  perubahan  pada  perilaku,  emosi,  kognitif,  persepsi,  dan  kesadaran seseorang serta mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Zat adiktif tersebut meliputi minuman beralkohol, inhalansia (gas yang dihirup), solven (zat pelarut), dan rokok (tembakau yang mengandung nikotin). 17
Bahan  atau  zat  yang  disalahgunakan  juga  dapat  diklasifikasikan  sebagai berikut:  Pertama,  sama  sekali  dilarang,  yakni  narkotika  golongan  I  (heroin,  ganja, kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA/ekstasi, LSD, sabu-sabu, dll). Kedua, penggunaannya  harus  dengan  resep  dokter,  misalnya  amfetamin,  sedativa,  dan
15 Syahrizal, Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya .
16 Sutrisna, Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa .
17 Pramono  U.  Tanthowi, Narkoba:  Problem  Dan  Pemecahannya  Dalam  Perspektif  Islam (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 9.
hipnotika. Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain-lain.
Keempat,  ada  batas  umur  dalam  penggunaannya,  misalnya  alkohol  dan  rokok. 18
Selanjutnya, jika merujuk pada klasifikasi di atas, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini meliputi golongan ketiga dan keempat, dimana keduanya merupakan zat adiktif  lain  di  luar  narkotika  dan  psikotropika  yang  juga  sering  disalahgunakan khususnya oleh anak-anak di bawah umur.

## 2. Zat Adiktif menurut Alquran dan Hadis
Istilah zat adiktif dalam konteks hukum Islam, pada dasarnya tidak disebutkan secara  langsung  baik  di  dalam  Alquran  maupun  di  dalam  hadis.  Alquran  hanya menyebutkan istilah khamar yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan. Khamar sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab “ khamara ” yang berarti menutupi.
Menurut Mahmud Syaltut, yang dimaksud dengan khamar ialah:
و لقعلا رميخ ام لكل مسا
نم نوكي دقو بنعلا نم نوكي دقف اهنم ذختي تيلا ةدالما صوصبخ هيطغي هيرغ . 19
Artinya: “Nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras, terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.”
Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah:
18 Joyo Nur Suryanto Gono, “Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya,” Forum 39, no. 2 (2011): 81–84.
19 Mahmud  Syaltut, al-Fatawa  Dirasah  Musykilat  al-Muslim  al-Mu’ashirah  fi  Hayah  al- Yaumiyyah Wa al-‘Ammah (Qāhirah: Dār al-Qalam, T.Th.), Cet. III, hlm. 369. Dikutip dari Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional , Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 74.
نم ركسلمبا صتيخ لاو هيرغو رمتلا نم ركسلما لوانتي ناك نأ نأرقلبا بطخ ىذلا برعلا ةغل في رملخا .بنعلا
20
Artinya: “Khamar dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di dalam Alquran yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat dari kurma atau zat lainnya, tidak terbatas yang memabukkan dari anggur saja.”
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dapat  menutupi  kesadaran  berpikir  (akal)  seseorang  dapat  dikategorikan  sebagai khamar baik sesuatu tersebut terbuat dari kurma, anggur, maupun dari bahan lainnya termasuk  di  dalamnya  zat  adiktif.  Walaupun  Alquran  tidak  menjelaskan  hukum  zat adiktif  secara  umum,  namun  Alquran  telah  mengharamkan  khamar  yang  dapat dikiaskan  (dianalogikan)  kepada  semua  benda  yang  memabukkan.  Pengharaman khamar secara tegas terdapat di dalam Q.S. al-Mā’idah ayat 90-91, artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  (meminum)  khamar,  berjudi, (berkorban  untuk)  berhala,  mengundi  nasib  dengan  anak  panah,  adalah perbuatan  keji  dan  termasuk  perbuatan  setan.  Maka  jauhilah  perbuatan- perbuatan  itu  agar  kamu  mendapat  keberuntungan.  Sesungguhnya  setan  itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran  (meminum)  khamar  dan  berjudi  itu,  dan  menghalangi  kamu  dari mengingat  Allah  dan  shalat;  maka  berhentilah  kamu  (dari  mengerjakan perbuatan itu).
Ayat di atas diperkuat kembali oleh hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa:
20 Ibn Taimiyah, Majmu’ Al-Fatāwā , 34th ed. (Beirut: Dār al-Arabiyyah, 1978), 74.

## الله لوسر ّنا لاق  رمع نبا نع .ملسم هجرخأ .مارح ركسم لك و ،رخم ركسم لك:لاق ﷺ 21
Artinya:  “ Dari  Ibnu  Umar,  ia  berkata  bahwa  Nabi  Saw.  bersabda:  Setiap  yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R. Muslim).”
Istilah zat adiktif atau narkoba oleh para ulama kontemporer dimasukkan ke dalam pembahasan mufattirāt (pembuat lemah) atau mukhaddirāt (pembuat mati rasa).
Para  ulama  sepakat  tentang  haramnya  mengonsumsi  narkoba  ketika  bukan  dalam keadaan  darurat.  Ibnu  Taimiyah  berkata,  “Narkoba  sama  halnya  dengan  zat  yang memabukkan  diharamkan  berdasarkan  kesepakatan  para  ulama.  Bahkan  setiap  zat yang dapat menghilangkan akal, haram dikonsumsi walau tidak memabukkan.” 22
Adapun dalilnya:
1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas.
رارض لاو ررض لا الله لوسر لاق :لاق ساّبع نبا نع 23
Artinya:   “ Dari  Ibnu  ‘Abbas  ia  berkata  Rasulullah  saw.  bersabda:  tidak  boleh memberikan  dampak  bahaya,  tidak  boleh  memberikan  dampak  bahaya. (H.R. Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani)”.
2. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
21 Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Sahīh Muslim (Beirut: Dār al-Hadīs, n.d.), 85.
22 Taimiyah, Majmu’ Al-Fatāwā .
23 Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah (Riyadl: Maktabah al-Mu’ārif li al-Nas}ir Wa al-Taurī’), hlm. 400, No. 2341.

## بينلا نع هنع الله ىضر ةريره بيأ نع م :لاق ﷺ
ىّدتري منهج رنا في وهف هسفن لتقف لبج نم ىّدرت ن اهيف ادلمخ دلاخ منهج رنا في هاحتي هدي في هّمسف هسفن لتقف اسم ىّستح نمو .ادبا اهيف ادلمخ دلاخ هيف ادبا هنوطب في ابه أيج هدي في هتديدحف ةديدبح هسفن لتق نمو . ادبا اهيف ادلمخ دلاخ منهج رنا في . 24
Artinya: Dari  Abu  Hurairah,  Nabi  Saw.  bersabda:  barang  siapa  menjatuhkan dirinya  dari  sebuah  gunung  sehingga  membunuh  dirinya,  maka  di  dalam neraka Jahanam dia (juga) menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung. Dia akan  kekal  di  dalam  neraka  Jahanam  selama-lamanya.  Barang  siapa meminum racun sehingga membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di  tangannya.  Dia  akan  meminumnya  di  dalam  neraka  Jahanam.  Dia tinggal  di  dalam  neraka  Jahanam  selama-lamanya.  Barang  siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya akan berada di tangannya. Di dalam neraka Jahanam ia akan menikam perutnya. Dia akan tinggal di dalam neraka Jahanam selama-lamanya.
Dua hadis di atas menunjukkan bahwasanya seseorang dilarang berbuat darar (bahaya/kerugian)  terhadap  diri  sendiri  maupun  orang  lain,  apalagi  jika  sampai membunuh dirinya sendiri. Perbuatan ini secara tegas diancam oleh Allah dan Rasul- Nya  dengan  neraka  Jahanam.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  seseorang  yang mengonsumsi zat adiktif atau narkoba pada dasarnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  kiranya  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan bahwa zat adiktif memiliki dampak yang sangat berbahaya dan merugikan baik diri
24 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari , al-Jāmi’ al-Sahīh (al-Qāhirah: Maktabah al-Salafiyah), hlm. 51, No. 5778.
sendiri maupun masyarakat, oleh karenanya para ahli maupun ulama mengaharamkan zat adiktif untuk dikonsumsi.

## 3. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam
Jauh  sebelum  diundangkannya  konvensi  hak  anak  dan  undang-undang khususnya  terkait  perlindungan  terhadap  anak,  Islam  telah  terlebih  dahulu menyuarakan  tentang  konsep  perlindungan  anak  melalui  ajaran  mengenai  hak-hak anak yang terdapat di dalam Alquran maupun hadis Nabi Saw. Menurut Darwan Prinst hak-hak anak yang diatur di dalam Islam yang telah disebutkan dalam Alquran secara umum ada 4 (empat). Keempat hak anak tersebut adalah:
1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Talaq ayat 6. Artinya:
Tempatkanlah  mereka  (para istri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka  berikanlah  imbalannya  kepada  mereka;  dan  musyawarahkanlah  di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri apabila ia telah ditalak sedang ia dalam keadaan hamil, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepadanya dan anak yang ada dalam kandungannya sampai ia dilahirkan. Bahkan anak tersebut  masih  memiliki  hak  nafkah  dari  sang  ayah  selama  masa  pertumbuhannya sampai ia beranjak dewasa atau telah menikah. Hal ini menyiratkan bahwa anak harus
diperlakukan secara baik, dan segala tindakan yang berkaitan dengannya harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diputuskan berdasarkan kepentingan si anak.
2. Hak  untuk  dilahirkan  dan  diterima  secara  senang  oleh  keluarga,  baik  itu perempuan  ataupun  laki-laki,  artinya  tanpa  adanya  diskriminasi.  Hal  ini  ditegaskan dalam Q.S. al-Nahl ayat 58-59.
Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan,  maka  hitamlah  (merah  padamlah)  dan  dia  sangat  marah.  Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan  kepadanya.  Apakah  dia  akan  memeliharanya  dengan  penuh kehinaan  ataukah  dia  akan  menguburnya  ke  dalam  tanah  (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  Allah  membenci  perbuatan  orang-orang terdahulu yang tidak senang dan merasa hina jika dikaruniai anak perempuan, bahkan sebahagian di antara mereka jika dianugerahi seorang anak perempuan, maka mereka akan  mengubur  hidup-hidup  anak  tersebut.  Dengan  demikian,  ayat  ini  secara  tidak langsung  menyatakan  bahwa  anak  harus  diperlakukan  secara  adil  tanpa  adanya diskriminasi baik ia perempuan ataupun laki-laki.
Dalam konsep maqāsid syarī’ah 25 , hak-hak anak yang wajib dilindungi tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, para ulama menyebutnya dengan istilah maqāsid al-khamsah 26 , dimana secara umum ini mencakup:
a. Pemeliharaan atas hak beragama ( hifz al-dīn );
b. Pemeliharaan hak atas jiwa ( hifz al-nafs );
c. Pemeliharaan atas akal ( hifz al-‘aqli );
d. Pemeliharaan atas keturunan/nasab ( hifz al-nasl ) dan kehormatan ( hifz ‘ird ).
e. Pemeliharaan atas harta ( hifz al-māl ) 27
Pada dasarnya seseorang yang melakukan perbuatan jarīmah apabila ia terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka sudah sepantasnya ia mendapatkan ‘ uqūbāt baik berupa had , ta’zīr maupun qisās atau diyat . Namun akan berbeda apabila pelakunya adalah anak-anak. Khusus anak yang melakukan perbuatan jarīmah , maka di antara haknya adalah untuk tidak dihukum pidana sampai ia baligh atau dewasa. Penentuan batas usia pemidanaan anak ini juga terlihat dari sebuah hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi:  “Seorang  anak  bila  telah  berusia  15  tahun,  maka  diberlakukan hudūd atasnya”. 28
25 Yang  dimaksud  dengan maqāsid  syarī’ah ialah  maksud  atau  tujuan-tujuan,  hikmah, darahasia dibalik penetapan hukum syariah, dimana tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk  kemaslahatan  umat  manusia,  guna  mewujudkan  kebaikan  sekaligus  menghindarkan  kesulitan atau  menarik  manfaat  dan  menolak  kemudharatan  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Dikutip  dari: Syahrizal  Abbas, Maqashid Al-Syariah  Dalam Hukum Jinayah Di Aceh (Banda Aceh:  Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), 10.
26 Yang  dimaksud  dengan maqāsid  al-khamsah ialah  tujuan  syariat  untuk  memelihara (menjaga) unsur lima yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan ( al-maslahah ) agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada atau tidak dijaga, maka akan menimbulkan kerusakan ( al-mafsadah ) bahkan hilangnya  hidup  dan  kehidupan.  Dikutip  dari:  Suparman  Usman  and  Itang, Filsafat  Hukum  Islam (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 156.
27 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 20.
28 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum , ed. Asrul Ibrahim Nur, Riko Nugraha, and Tarmizi Mei Susanto, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 20.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwasanya  Islam sangat  memperhatikan  dan  menjunjung  tinggi  hak-hak  anak  dalam  segala  aspek kehidupan  bahkan  semenjak  anak  masih  dalam  kandungan.  Segala  tindakan  yang berkaitan dengan anak harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diambil jalan yang paling baik yaitu dengan mengedepankan kepentingan dan maslahat bagi anak, karena anak  adalah  masa  depan  bangsa,  negara,  dan  agama.  Sebagaimana  kita  ketahui bersama bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang.

## C. Hasil Penelitian

## 1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif berdasarkan penelitian yang penulis  lakukan  dengan  beberapa  narasumber  di  Kecamatan  Blangkejeren,  penulis menemukan bahwasanya ada 3 kategori penyalahgunaan yang kerap dilakukan oleh anak-anak di kecamatan ini. Ketiga kategori ini meliputi: penyalahgunaan inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut), penyalahgunaan minuman beralkohol, dan penyalahgunaan  rokok.  Masing-masing  kategori  juga  terdiri  atas  beberapa  jenis  zat yang  berbeda.  Agar  lebih  mudah  untuk  dipahami,  berikut  penulis  sajikan  beberapa tabel bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren.
1. Kategori I: Penyalahgunaan Inhalansia dan Solven
Pada  kategori  pertama,  penulis  menemukan  3  (tiga)  buah  kasus penyalahgunaan  zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di kecamatan ini dengan jenis zat yang berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut akan penulis sajikan data dalam bentuk tabel untuk mengetahui usia anak dan jenis zat yang disalahgunakan.

## Tabel 3 - 1 : Data Penyalahguna Kategori I
Penyalahguna Usia Jenis kelamin Jenis zat yang disalahgunakan BN 11 Tahun Laki-laki Lem fox IQ 12 Tahun Laki-laki Alkohol (etanol) MD 12 Tahun Laki-laki Bensin
(Sumber: Data hasil wawancara)
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa ada  tiga  jenis  zat  adiktif  kategori  I yang disalahgunakan oleh para penyalahguna, yakni alkohol (etanol), bensin, dan lem. Adapun tata-cara penyalahgunaan yang dilakukan menurut keterangan salah seorang narasumber  dalam  penelitian  ini,  dikatakan  bahwa  sebahagian  dari  mereka menyalahgunakan  zat  adiktif  kategori  I  dengan  cara  menghirup  uapnya  secara langsung atau memasukkannya ke dalam bungkusan plastik berukuran kecil, bahkan salah seorang di antaranya mengombinasikan zat tersebut dengan rokok daun alih-alih sebagai pengganti tembakau.
Dalam wawancara dengan penulis, salah seorang siswi SDN di Blangkejeren menjelaskan: “Rokok daun yang digunakan untuk membungkus tembakau dioleskan lem, kemudian dihisap. Selain lem fox atau cap kambing mereka juga menggunakan alkohol pembersih luka yang mereka dapatkan dari sampah rumah sakit. “Mereka juga menghirup  bensin  yang  dimasukkan  ke  dalam  plastik,  mereka  lakukan  hanya  untuk permainan dan mereka tidak mengetahui bahayanya.” 29
29 Wawancara dengan seorang siswi di SDN 5 Blangkejeren, pada tanggal 19 Februari 2019 di Desa Kuta Lintang.

## 2. Kategori II: Penyalahgunaan minuman beralkohol/miras
Pada  kategori  kedua,  penulis  juga  menemukan  3  (tiga)  anak  yang  menjadi penyalahgunaan  zat  adiktif,  hanya  saja  dengan  jenis  zat  yang  sama.  Berikut  data masing-masing penyalahgunaan.
Tabel 3 - 2 : Data Penyalahguna Kategori II
Penyalahguna Usia Jenis kelamin  Jenis zat yang disalahgunakan ED 15 Tahun Laki-laki Tuak RM 16 Tahun Laki-laki Tuak TN 16 Tahun Laki-laki Tuak
(Sumber: hasil wawancara 2019)
Menurut  pemaparan  salah  seorang  pegawai  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues, jenis minuman keras yang mengandung alkohol yang digunakan oleh anak-anak di kecamatan ini cenderung lebih bersifat tradisional. 30

## 3. Kategori III: Penyalahgunaan Rokok
Dalam  kasus  penyalahgunaan  rokok,  berdasarkan  penelitian  yang  penulis lakukan  di  lapangan,  penulis  menemukan  2  (dua)  orang  anak  yang  sama-sama menggunakan rokok, hanya saja dengan jenis rokok yang berbeda, yaitu rokok biasa (rokok tembakau) dan e-rokok atau vape baik asli maupun buatan.
30 Wawancara dengan Ibu Fitri, Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues, pada tanggal 01 Oktober 2018 di kantor BNNK Kabupaten Gayo Lues.

## Tabel 3 - 3 : Data Penyalahguna Kategori III
Penyalahguna Usia Jenis Kelamin Jenis zat yang disalahgunakan WT 17 Tahun Laki-laki Rokok Tembakau dan Vape (Rokok elektrik) MH 9 Tahun Laki-laki Vape Buatan
(Sumber: hasil wawancara 2019)
Berdasarkan  keterangan  salah  seorang  guru  serta  murid  di  SDN  di Blangkejeren,  penulis  menemukan  bahwasanya  anak-anak  sekarang  bukan  hanya menggunakan  rokok  tembakau  biasa,  bahkan  mereka  sudah  mulai  mengetahui  dan menggunakan e-rokok atau vape yang dijual di pasaran. Akan tetapi, karena vape jenis ini  harganya  cukup  mahal  dan  sudah  terkena  bea  cukai.  Akibatnya  mereka  mulai mencari cara dan mulai memodifikasi sendiri vape tersebut. 31
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pada  dasarnya vape terdiri  dari  3  (tiga) komponen  utama  yaitu:  baterai,  elemen  pemanas,  dan  tabung  yang  berisi  cairan ( cartridge ). Vape buatan  ini  diciptakan  dari  sebuah fitting lampu  yang  kemudian dirangkai  sedemikian  rupa  menggunakan  baterai  atau  dibakar  untuk  menghasilkan arus  listrik.  Sebagai  pengganti  tabung  yang  berisi  cairan  ( cartridge ),  mereka menggunakan kapas yang telah ditetesi aneka cairan atau liquid seperti minyak kayu putih,  minuman  frutamin,  ale-ale,  cappuchino  dan  lain-lain.  Hal  ini  tentunya  lebih berbahaya  karena  segala  sesuatu  yang  dapat  diminum  atau  digunakan  pada  tempat
31 Wawancara  dengan  ibu  Guru  Sekolah  Dasar  Negeri  Blangkejeren,  pada  tanggal  12 September 2018 di Blangkejeren.
tertentu,  belum  tentu  baik  ketika  dikonsumsi  dengan  cara  dibakar  atau  dipanaskan apalagi sampai dihisap. 32
Dengan  demikian,  berdasarkan  pemaparan  di  atas  penulis  mencoba  menarik kesimpulan  terkait  bentuk-bentuk  penyalahgunaan  zat  adiktif  yang  dilakukan  oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren sebagai berikut. Jumlah kasus penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren meliputi (tiga) kategori,  yaitu:  penyalahgunaan zat adiktif  kategori  I  berupa  inhalansia  dan  solven, kategori II berupa minuman beralkohol/miras, dan kategori III berupa rokok tembakau dan vape (e-rokok). Sebagian besar anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif di  Kecamatan  Blangkejeren  adalah  berkisar  antara  usia  12  tahun  sampai  dengan  18 tahun  dengan  jenjang  pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  (Sekolah  Menengah Pertama  (SMP).  Sanksi  yang  diterapkan  kepada  anak  di  bawah  umur  dalam Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
Perbuatan  menyalahgunakan  zat  adiktif  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah umur  Kecamatan  Blangkejeren  Kabupaten  Gayo  Lues  dapat  dikategorikan  sebagai perbuatan nakal yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Zat adiktif yang digunakan tersebut jenis yang mudah didapati serta dijual bebas di pasar serta tidak ada hukum yang tegas baik hukum Islam maupun hukum positif tentang jenis pidana yang dilakukan.
Perilaku penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak di bawah umur di di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dapat penulis temukan dari hasil wawancara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga beberapa sekolah di
32 Wawancara dengan petugas kesehatan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 11 November dan 05 Oktober 2018 di Blangkejeren.
Blangkejeren.  Anak-anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  tersebut  diserahkan kepada kedua orang tua untuk dilakukan pembinaan perbaikan akhlak
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  yang  dikategorikan  sebagai  anak  ialah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun, termasuk  anak  yang masih dalam  kandungan. 33 Perihal  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  (ABH),  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA) menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  anak  disini  ialah  seseorang  yang  telah berumur  12  (dua  belas)  tahun  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang diduga melakukan tindak pidana.
Secara  umum,  perbuatan-perbuatan  anak  yang  secara  yuridis  dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. 34
Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Moedikdo sebagaimana dikutip oleh  Simanjuntak,  setidaknya  terdapat  tiga  kategori  perbuatan  yang  masuk  dalam klasifikasi kenakalan anak atau Juvenile Delinquency , yaitu:
a. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
33 Pasal  1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
34 Noercholis Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah,” Jurnal Al Maiyyah 11, no. 2 (2018): 321–41.
b. Semua  perbuatan  atau  perilaku  yang  menyimpang  dari  norma  tertentu  atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
c. Semua  aktivitas  yang  pada  dasarnya  membutuhkan  perlindungan  sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya. 35
Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis  sanksi,  yaitu  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan.  Keduanya  mempunyai kedudukan  yang  sama,  namun  berbeda  baik  dari  ide  dasar,  landasan  filosofis  yang melatarbelakanginya maupun tujuannya.
Adapun jenis-jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 71 dan 82 UU SPPA adalah sebagai berikut:
1. Sanksi pidana
a. Pidana pokok, yaitu berupa pidana peringatan; pidana dengan syarat yang terdiri  atas:  pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan  masyarakat,  atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
b. Pidana  tambahan,  berupa  perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
2. Sanksi  tindakan,  dapat  berupa  pengembalian  kepada  orang  tua/wali; penyerahan  kepada  seseorang;  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa;  perawatan  di LPKS;  kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang diadakan  oleh  pemerintah  atau  badan  swasta;  pencabutan  surat  izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.
35 Saidah,  “Sanksi  Pidana  Bagi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Perspektif  Fikih Jinayah.”
Adapun  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  anak  dalam  UU  SPPA ditentukan  berdasarkan  perbedaan  umur.  Dalam  Pasal  69  ayat  (2)  UU  SPPA dinyatakan  bahwa  “Anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  hanya  dapat dikenai sanksi tindakan”. Dengan demikian anak hanya dapat dikenai sanksi pidana ketika ia telah berusia 14 sampai dengan 18 tahun. Sedangkan untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun undang-undang menentukan lain yaitu seperti yang tercantum di dalam Pasal 21 UU SPPA.
Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang  menangani  bidang kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  paling  lama  6 (enam) bulan.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa anak-anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  zat  adiktif  di  Kecamatan  Blangkejeren Kabupaten  Gayo  Lues  dapat  dikenakan  sanksi  baik  berupa  tindakan  maupun  sanksi pidana dalam hal ini bergantung kepada umur dan kepentingan si anak.
Hukum  Pidana  Islam  mengatur  bahwasanya  suatu  perbuatan  dapat dikategorikan  sebagai jarīmah yang  dapat  dijatuhi  ‘ uqubat apabila  telah  memenuhi unsur-unsur umum, yaitu:
1. Unsur formil ( rukn syar’ī ), yaitu adanya nas yang melarang tindak pidana dan ada pula sanksi hukumnya.
2. Unsur materiil ( rukn maddī ), yaitu adanya perbuatan yang berbentuk jarīmah , baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat.
3. Unsur  moril  ( rukn ‘adabī ),  maksudnya  pelaku  tindak  pidana  tersebut  adalah orang  yang  mukallaf  (cakap  hukum),  yaitu  orang  yang  dapat  dimintai pertanggung jawaban pidana atasnya. 36
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  seorang  anak  tidaklah  dapat  dijatuhi hukuman  atau  sanksi  pidana  karena  ia  belum  memenuhi  salah  satu  dari  tiga  unsur yakni unsur moril, di mana seorang anak dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan jahat atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini senada dengan pernyataan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Ali AS.
ملقلا عفر :لاق ّبينلا نع ،ملاسلا هيلع ّيلع نع تىح بيصلا نع و ،ظقيتسي تىح مئانلا نع :ثلاث نع
.لقعي تىح نونلمجا نع و ،ملتيح
37
Artinya: “Dari Ali AS, Nabi Saw. bersabda: diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh. (H.R. Abu Dawud)”.
Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri  atas  dua  unsur  yaitu  kemampuan  berpikir  ( idrāk )  dan  pilihan  ( ikhtiār ).  Para fuqahā’ cenderung membagi batas usia seseorang dalam menentukan dapat tidaknya ia dimintai pertanggungjawaban pidana serta sanksi apa yang sesuai dan cocok untuk
36 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 84.
37 Abu Daud, Sunan Abī Dāwud. Riyadl (Maktabah Al-Mu’ārif li al-Nasir wa at-Taur’, n.d.), 4403.
diberikan  kepadanya.  Pembagian  ini  berdasarkan  pada  kemampuan  berpikir  atau intelegensi serta kemampuan berkehendak seseorang. Para ulama menyatakan ada 3 (tiga)  fase  atau  tingkatan  kehidupan  yang  dilalui  manusia,  yaitu:  masa ketidakmampuan  berpikir,  Masa  kemampuan  berpikir  lemah,  Masa  kemampuan berpikir sempurna. 38
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  yang  melakukan jarīmah dalam hal ini terkait penyalahgunaan zat adiktif berdasarkan ketentuan di atas maka dapat ditetapkan beberapa tindakan terhadapnya yaitu dikembalikan pada orang tuanya untuk dididik lebih keras, diberikan sanksi berupa pengajaran atau nasihat atau ta’zīr , dan apabila ia telah baligh dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan nas terkait perbuatan jarīmah yang ia lakukan.

## D. Kesimpulan
Penyalahgunaan zat adiktif yang kerap dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren adalah berupa penyalahgunaan lem fox, bensin, dan alkohol/etanol yang termasuk ke dalam kategori inhalansia dan solven . Mereka melakukan ini hanyalah tujuan permainan saja serta mereka tidak mengetahui  mudarat yang disebabkan oleh zat tersebut. Kasus-kasus tersebut tidak ada yang diproses secara hukum oleh pihak terkait,  namun  mereka  diserahkan  kepada  kedua  orang  tua  untuk  dan  lembaga pendidikan untuk dilakukan penelitian dan pemahaman terhadap bahaya zat-zat adiktif tersebut.
Adapun cara penggunaannya yaitu dengan cara dihirup  secara langsung atau dengan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran kecil, bahkan
38 Audah  Abd  al  Qadir, At  Tasyri’  Al  Jina’i  Al  Islami  Muqaran  Bi  Al  Qanun  Al  Wadh’i (Muassasah ar Risalah, 1992), 255–59.
ada  pula  yang  mengombinasikannya  dengan  rokok  daun.  Selain  itu,  mengonsumsi minuman  beralkohol  seperti  tuak,  mengonsumsi  rokok  tembakau,  dan  penggunaan vape (e-rokok) asli maupun buatan juga sering dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren.
Berkaitan  dengan  anak  yang  menjadi  penyalahgunaan  zat  adiktif,  undang- undang hanya mengatur perihal anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Berdasarkan  undang-undang  tersebut  anak  dapat  dijatuhi  sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi tindakan berbentuk pengawasan, rehabilitasi, kerja sosial  dan  lain-lain.  Sedangkan  sanksi  pidana  dapat  berbentuk  pembayaran  denda, penjara dan lain-lain. Namun, bagaimanapun sanksi pidana tetaplah diterapkan sebagai obat terakhir atau ultimum remedium bagi anak, mengingat anak adalah aset negara yang  perlu  dilindungi.  Menurut  hukum  Islam,  penyalahgunaan  zat  adiktif  yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  tidak  bisa  dikenai  hukuman  kecuali  bersifat mendidik atau pengajaran, walaupun demikian anak-anak tetap harus diawasi dalam hal  ini  anak  perlu  diberikan  rehabilitasi  baik  sosial  maupun  medis.  Jika  pun  telah dilakukan  berbagai  macam  pengajaran  maupun  didikan,  namun  si  anak  tetap melakukan  perbuatan  serupa  maka  berdasarkan  kemaslahatan  terhadap  anak  dan lingkungannya maka anak dapat dikenakan sanksi berupa ta’zīr yang sejatinya dapat ditentukan  oleh ulil  amri atau  pemerintah.  Dengan  demikian, jelaslah  bahwa aturan mengenai  penjatuhan  hukuman atau  pemidanaan  bagi  anak  di  dalam  hukum  pidana Islam  maupun  hukum  positif  tidaklah  jauh  berbeda,  artinya  keduanya  sama-sama menempatkan anak dalam posisi khusus yang harus dilindungi dan sedapat mungkin menjauhkan  anak  dari  pemberian  sanksi  yang  bersifat  tidak  mendidik.  Perbedaan
konsep pemidanaan dari keduanya hanya terletak pada dasar hukum serta batasan usia anak yang dijadikan acuan dalam penjatuhan hukuman

## Daftar Kepustakaan
Abbas, Syahrizal. Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Sahīh Muslim . Beirut: Dār al-Hadīs, n.d.
AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Jakarta: Sinar grafika, 2013
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
Daud, Abu. Sunan Abī Dāwud. Riyadl . Maktabah Al-Mu’ārif li al-Nasir wa at-Taur’, n.d.
Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum . Edited by Asrul Ibrahim Nur, Riko Nugraha, and Tarmizi Mei Susanto. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Gono, Joyo Nur Suryanto. “Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya.” Forum 39, no. 2 (2011).
Mardani, Penyalahgunaan  Narkotika  dalam  perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Pidana Nasional , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
Marsaid, Perlindungan  Hukum  Anak  Pidana  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Maqasid AsySyari’ah) , Palembang, 2015
Martono,  Lydia  Harlina,  and  Satya  Joewana. Belajar  Hidup  Bertanggung  Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan . 4th ed. Jakarta: Balai Pustaka., 2006.
Moh, Taufik Makaraos, Suharsil, Moh Zakky A.S Tindak Pidana Narkotika. Bogor; Ghalia Indonesia, 2003
Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Departemen Pendididkan Nasional Balai Pustaka, 2007.
Prinst, Darwan. Hukum Anak Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Qadir, Audah Abd al. At Tasyri’ Al Jina’i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh’i .

## Muassasah ar Risalah, 1992.
R, Satjipto, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
Saebani,  Mustofa  Hasan  dan  Beni  Ahmad. Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayah) . Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Saidah, Noercholis Rafid dan. “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah.” Jurnal Al Maiyyah 11, no. 2 (2018): 321–41.
Sudarsono. Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, Dan Resosialisasi . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
Supramono, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia . Jakarta: Djambatan, 2001.
Sutrisna,  Julianan  Lisa  &  Nengah. Narkoba,  Psikotropika,  Dan  Gangguan  Jiwa . Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
Syahrizal, Darda. Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya . Jakarta: Laskar Aksara, 2013.
Taimiyah, Ibn. Majmu’ Al-Fatāwā . 34th ed. Beirut: Dār al-Arabiyyah, 1978.
Tanthowi,  Pramono  U. Narkoba:  Problem  Dan  Pemecahannya  Dalam  Perspektif Islam . Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
Usman, Suparman, and Itang. Filsafat Hukum Islam . Serang: Laksita Indonesia, 2015.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika