Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi
ISSN : 2442 - 9708 (Online)
Vol. 23  No. 1 April 2023 : 65-90
ISSN : 1411 - 8831 (Print)
Doi:  http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v23i1.15845

## FRAUD DIAMOND THEORY, EFEKTIVITAS BELANJA
PEMERINTAH DAN KOMITMEN ORGANISASI
Azmi Kurnia Izzati 1*
Amrie Firmansyah 2
1 Universitas Esa Unggul
2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
* azmikurniaizzati@student.esaunggul.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  put  aspects  of  the  fraud  diamond  theory  to  the  test  in  terms  of  the effectiveness  of  government  spending,  with  organizational  commitment  serving  as  a moderating  variable.  The  samples  for  the  research,  which  was  conducted  at  the Directorate General of Legislation, included financial management officials and officials in  charge  of  state  spending.  This  study's  total  sample  size  was  108  respondents.  The results  revealed  that  the  aspects  of  fraud  diamond  theory  have  negative  effect  on  the effectiveness of government spending, but organizational commitment can mitigate this effect.  It  demonstrates  the  importance  of  increasing  financial  management  officials' competence  regarding  effective  government  spending  to  strengthen  organizational commitment. Furthermore, the Directorate General of Legislation is advised to adjust the  weight  of  performance  indicators  so  that  agencies  are  not  only  based  on  budget absorption.
Keywords:  Capability;  Effectiveness  of  Government  Expenditure;  Fraud  Diamond Theory; Opportunity; Organizational Commitment; Pressure; Rationalization.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  aspek  pada fraud  diamond  theory terhadap efektivitas belanja pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian  yang  dilakukan  di  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  ini memilih  pejabat  pengelola  keuangan  dan/atau  pejabat  yang  bertanggung  jawab  atas belanja  negara  sebagai  sampel.  Total  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini sebanyak  108  responden.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  aspek-aspek  pada fraud diamond theory berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah dan komitmen  organisasi  mampu  memperlemah  pengaruh  negatif  aspek-aspek fraud diamond theory tersebut terhadap efektivitas belanja pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya  penguatan  komitmen  organisasi  dalam  bentuk  peningkatan  kompetensi pejabat  pengelola  keuangan  mengenai  pentingnya  belanja  pemerintah  yang  efektif. Selain  itu,  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  disarankan  untuk melakukan  penyesuaian  bobot  indikator  kinerja agar  instansi  tidak  hanya  berpatokan pada penyerapan anggaran.
Kata  kunci:  Efektivitas  Belanja  Pemerintah;  Kapabilitas;  Komitmen  Organisasi; Rasionalisasi; Tekanan, Peluang.
JEL Classification: G320, M48, H72
Submission date: January 2023
Accepted date: April 2023

## *Corresponding Author

## PENDAHULUAN
Efektivitas  belanja  pemerintah  diyakini  akan  mempengaruhi  aspek  politik, ekonomi  dan  budaya  sehingga  menciptakan  stabilitas  bernegara  yang  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Faisol,  2018;  Kim  &  Kim,  2012;  Kisieliauskas  & Rudgalvis,  2017;  Mallick,  2020;  Wijayanti  &  Babulu,  2019),  maupun  kesejahteraan masyarakat  (D’Agostino  et  al.,  2016;  Farayibi  &  Folarin,  2021;  Lewis,  2013; Nourmanita, 2015; Solihin et al., 2017; Van Doorn et al., 2020). Data yang diperoleh dari Badan  Pusat  Statistik  sebagaimana  tercantum  dalam  Gambar  1  menunjukkan  kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti.  Jika  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  nilai  belanja  pemerintah  dalam  kurun waktu  yang  sama,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  belanja  pemerintah  belum dilakukan secara efektif.
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pemerintah
Sumber : www.bps.go.id (data diolah, 2021)
Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  merupakan  salah  satu  unit utama pada Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas khas yakni menyusun, mengharmonisasikan dan mengundangkan peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat  maupun  tingkat  daerah.  Terciptanya  peraturan  perundang-undangan  yang berkualitas akan berdampak pada kehidupan bernegara. Beberapa peraturan perundang- undangan  yang  menjadi  program  prioritas  nasional  karena  berdampak  luas  pada kehidupan  masyarakat,  bahkan  mendapat  porsi  anggaran  yang  paling  besar.  Meski demikian,  berdasarkan  data  yang  tersaji  pada  Gambar  2  dapat  dikatakan  terjadi inkonsistensi efektivitas belanja. Selain itu dalam dua tahun terakhir, Direktorat Jenderal Peraturan  Perundang-undangan  mencatat  adanya  temuan  Badan  Pemeriksa  Keuangan
5,03 5,07 5,17 5,02 2,97 3,2 7,67 10,25 4,35 18,62 0 5 10 15 20 2016 2017 2018 2019
2020 Pertumbuhan Ekonomi
Belanja Negara
(BPK)  berupa  ketidaksesuaian  belanja  yang  dilakukan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Gambar 2 Grafik Nilai Indikator Kinerja Sumber : spanint.kemenkeu.go.id (data diolah, 2022)
Rendahnya  efektivitas  belanja  merupakan  indikasi  pengelolaan  keuangan  yang belum sesuai dengan ketentuan disebabkan oleh perilaku oportunistik dari para pejabat pengelola  keuangan  mengakibatkan  belanja  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan perencanaan  yang  telah  disetujui  sebelumnya.  Teori  keagenan  memandang  perilaku oportunistik  sebagai  penyebab  terjadinya  masalah  keagenan  yang  berujung  pada pengabaian agen terhadap kepentingan prinsipal (Sari & Meiranto, 2017). Praktik teori keagenan  dalam  pemerintah  menempatkan  para  pejabat  publik  sebagai  agen  yang bertugas  untuk  memaksimalkan  keuntungan  bagi  rakyat  sebagai  prinsipal  selain meningkatkan  kesejahteraan  dirinya  sendiri.  Hubungan principal–agent dapat menimbulkan  ketidakseimbangan  informasi  karena  agen  memiliki  lebih  banyak informasi  mengenai  pengelolaan  keuangan  dibandingkan  prinsipal.  Adanya  asimetri informasi  memberikan  peluang  kepada  para  pejabat  publik  untuk  memanipulasi informasi yang dimilikinya. Kondisi ini yang mendorong para pejabat publik melakukan perilaku  oportunistik  yang  diasumsikan  sebagai  tindakan  untuk  memaksimalkan keuntungan  bagi  dirinya  sendiri.  Pengelolaan  keuangan,  dalam  hal  ini  belanja pemerintah,  yang  diwarnai  dengan  perilaku  oportunistik  para  pejabat  publik  dapat mengakibatkan  penyimpangan  yang  mengarah  pada  tindakan fraud (Supiani,  2020). Sayangnya  tindakan  ini  dianggap  lazim  dalam  instansi  pemerintah  meskipun  dapat berdampak  pada  efektivitasnya  belanja  yang  rendah  dan  belum  berdampak  pada peningkatan  kemakmuran  rakyat.  Ulasan  tersebut  menunjukkan  perlunya  efektivitas belanja pemerintah untuk diinvestigasi lebih lanjut.
Pada penelitian terdahulu, efektivitas belanja pemerintah diuji dengan indikator prioritas,  ketepatan  alokasi,  ketepatan  waktu,  transparansi  dan  akuntabilitas  yang menunjukkan  pengaruh  positif  variabel-variabel  tersebut  terhadap  efektivitas  belanja pemerintah (Wijayanti & Babulu, 2019). Selain itu, efektivitas belanja pemerintah juga diuji  dengan  rasio  efektivitas  namun  masih  menunjukkan  hasil  bervariasi  pada  tahun tertentu  (Hasanah  &  Anitasari,  2020).  Variabel  lain  yang  digunakan  untuk  menguji efektivitas  belanja  pemerintah  adalah  tindak  korupsi  dengan  hasil  penelitian  berupa terjadinya  perubahan  komposisi  belanja  pemerintah  dan  menurunnya  belanja  yang seharusnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat akibat adanya tindak korupsi yang dilakukan  dalam  lingkup  pemerintahan  (Dincer  &  Teoman,  2019;  Duerrenberger  & Warning, 2018; Haryanto & Astuti, 2017; Mtiraoui, 2015; Subandoro & Amir, 2017). Sementara  itu,  pengaruh  kompetensi  pengelola  keuangan  terhadap  efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah  menunjukkan  hasil  yang  positif  (Bulan  et  al.,  2017;
82,9 94,53 86,39 97,79 70 80 90 100 2018 2019 2020 2021
Nilai Indikator Kinerja
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 23 No.1 April 2023
Tanzerina, 2017). Hal berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan atas pengaruh kompetensi pejabat pembuat komitmen terhadap belanja barang/jasa dan belanja modal yang justru menunjukkan hasil yang negatif (Angrina, 2017; Rerung et al., 2017).
Korupsi  sebagai  salah  satu  bentuk fraud diyakini  dapat  mengubah  komposisi belanja  pemerintah  mengakibatkan  berkurangnya  belanja  yang  seharusnya  ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Implikasi lebih jauh menunjukkan bahwa tindakan korup yang melibatkan pejabat publik juga diyakini berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi  (D’Agostino  et  al.,  2016). Selain itu,  setiap kecurangan yang dilakukan oleh pejabat  publik  ternyata  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  besaran  belanja pemerintah dan justru menurunkan produktivitas pada sektor-sektor publik (Subandoro & Amir, 2017). Dengan kata lain, tingkat korupsi suatu instansi pemerintah berbanding terbalik  dengan  kualitas  pelayanan  yang  disediakan  dalam  institusi  tersebut  karena instansi dengan tingkat korupsi yang tinggi tidak mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbiaya rendah. Dalam penelitian yang dilakukan pada 54 negara berkembang, menyimpulkan bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku fraud berpengaruh  terhadap  tingkat  pembangunan  manusia  yang  berpengaruh  pada efektivitas pengeluaran pemerintah dan PDB negara-negara tersebut.
Perilaku fraud dilakukan  dengan  latar  belakang  yang  berbeda-beda,  dilakukan pada aktivitas yang berbeda dan dengan motivasi yang berbeda-beda pula (Mackevičius, 2012).  Dalam  konsep fraud  diamond  theory (FDT),  tindak  kecurangan  dipicu  oleh  4 aspek yakni Tekanan, Peluang, Rasionalisasi dan Kapabilitas. Aspek pertama dalam FDT adalah aspek tekanan yang mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tidak etis, baik tekanan keuangan maupun non keuangan, internal maupun eksternal. Aspek ini tidak perlu nyata, dalam arti jika seseorang meyakini bahwa dirinya tertekan maka pada dasarnya ia telah memiliki alasan untuk melakukan kecurangan (Albrecht et al. dalam Abdullahi  &  Mansor,  2017).  Aspek  peluang  mengacu  pada  kondisi  yang  dapat menyebabkan  seseorang  melakukan  kecurangan  akibat  lemahnya  sistem  pengawasan maupun pengendalian internal (Tuanakotta dalam Utomo et al., 2021). Aspek selanjutnya adalah  rasionalisasi  yang  merupakan  pemahaman  dan  kesadaran  seseorang  mengenai adanya  risiko  atas  tindakan  kecurangan  yang  dilakukan.  Tindakan  rasionalisasi  ini biasanya  terjadi  akibat  tindak  kecurangan  yang  dilakukan  telah  menjadi  sebuah kebiasaan  atau  norma  dalam  organisasinya,  sehingga  ia  merasa  memiliki  hak  untuk melakukan tindak kecurangan yang sama (Susanti & Budiwitjaksono, 2020). Aspek yang baru ditambahkan dalam konsep FDT adalah kapabilitas yang diartikan sebagai kapasitas seseorang untuk memahami pola pengawasan dan pengendalian internal organisasinya, menemukan  kelemahan  dalam  pengawasan  dan  pengendalian  internal  tersebut  serta memanfaatkan kelemahan yang ditemukannya untuk melakukan kecurangan (Abdullahi &  Mansor,  2017).  Seseorang  yang  memenuhi  tiga  aspek  dalam  FTT  tidak  dapat  serta merta  melakukan  tindak  kecurangan  jika  tidak  memiliki  kapabilitas  yang  tinggi,  baik dalam  hal  mengeksekusi  perbuatan  maupun  menyembunyikan  tindak  kecurangan tersebut (Mackevičius & Giriūnas, 2013). Dengan demikian, aspek terakhir inilah yang memiliki peran besar dalam keputusan seseorang untuk  melakukan tindak kecurangan atau tidak. Keempat aspek ini diduga memiliki peran terhadap keputusan seseorang untuk melakukan tindakan korup maupun tindak kecurangan lainnya.
Penelitian  ini  memasukkan  komitmen  organisasi  sebagai  variabel  moderasi didasarkan pada konsep Teori Keagenan dimana terdapat kemungkinan agen melakukan tindakan-tindakan  yang  menguntungkan  dirinya  sendiri  dan  merugikan  prinsipal  yang dapat  diminimalisasi  ketika  seseorang  memiliki  komitmen  organisasi  yang  tinggi.
Dengan  kata  lain,  keberpihakan  individu  terhadap  organisasinya  diyakini  akan berpengaruh  terhadap  kemungkinan  tindakan  kecurangan  yang  akan  dilakukan. Pramudita  (2013)  menerjemahkan  komitmen  organisasi  sebagai  keterikatan  seorang individu dengan organisasinya sehingga ia memiliki loyalitas terhadap tujuan dan nilai- nilai organisasi. Komitmen organisasi yang rendah dapat menyebabkan individu dalam suatu organisasi melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan pribadinya, meski hal itu akan  mengakibatkan  terhambatnya  pencapaian  tujuan  organisasi  (Jaya,  2017). Sebaliknya, komitmen organisasi yang tinggi dapat menekan kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan (Kusuma & Andreina, 2017; Muda et al., 2017; Rachman & Dyahrini, 2021; Rahayu, 2020; Urumsah & Wicaksono, 2016).
Pemerintah dan setiap pejabat publik sebagai agen, diharapkan mampu mengelola APBN sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal secara efektif dan transparan sebagai bentuk  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  sebagai  prinsipal.  Pegawai  pemerintah, dalam hal ini para pengelola keuangan, yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan mendorong  pengelolaan  keuangan  dilaksanakan  secara  optimal  yang  pada  akhirnya berimplikasi  pada  efektivitas  pengelolaan  keuangan,  baik  pendapatan  maupun  belanja pemerintah. Komitmen organisasi akan melahirkan rasa memiliki ( sense of belonging ) pengelola keuangan terhadap organisasinya. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara secara efektif, transparan dan akuntabel sesuai tujuan penyusunan APBN sebagai instrumen  kebijakan  fiskal.  Terkait  efektivitas  belanja  pemerintah,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  komitmen  organisasi  dalam  mengurangi kemungkinan  terjadinya  tindak  kecurangan  berdasarkan  empat  aspek  FDT  yang  pada akhirnya  mempengaruhi  efektivitas  belanja  pemerintah  khususnya  di  lingkungan Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyusunan prosedur kerja dan  prosedur  pengawasan  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- undangan Kementerian Hukum dan HAM sehingga pelaksanaan belanja dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

## Teori Keagenan
Berkaitan dengan teori ini, Jensen & Meckling (1976) mengidentifikasi konflik yang  sering  terjadi  antara  prinsipal  dan  agen  yang  didasarkan  pada  tindakan  maupun keputusan  yang  berbeda  antar  keduanya  dalam  menghadapi  suatu  kondisi  sehingga diperlukan  kesetaraan  penempatan  kepentingan  kedua  belah  pihak  (Bendickson  et  al., 2016;  Kurniawansyah  et  al.,  2018).  Hubungan  keagenan  pada  sektor  publik  ditandai dengan timbulnya kontrak eksplisit dengan aparatur negara (de Oliveira & Filho, 2017). Kontrak dalam hubungan keagenan pada sektor publik berbentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat melalui berbagai kebijakan publik. Permasalahan muncul karena  terkadang  agen  tidak  memiliki  kepentingan  yang  sama  atau  sejalan  dengan prinsipal.  Dalam  lingkup  yang  lebih  kecil,  konflik  keagenan  biasanya  timbul  akibat adanya asimetri informasi yang terjadi akibat terbatasnya informasi keuangan yang tidak dapat diakses oleh seluruh pegawai. Hal ini menyebabkan pengelola keuangan, selaku agen,  memiliki  informasi  keuangan  yang  lebih  banyak  daripada  pegawai  lain  selaku prinsipal, yang tidak memiliki tugas di bidang keuangan. Informasi yang tidak merata ini dapat menimbulkan potensi terjadinya kecurangan (de Oliveira & Filho, 2017).

## Fraud Diamond Theory (FDT)
FDT  dicetuskan  oleh  Wolfe  &  Hermanson  (2004)  yang  beranggapan  bahwa tindak  kecurangan  dewasa  ini  terus  berevolusi  baik  dari  segi  frekuensi  dan  tingkat keparahannya sehingga konsep Fraud triangle theory (FTT) yang diinisiasi oleh Cressey (1950) perlu dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan elemen tambahan selain  tiga  aspek  yang  telah  ditemukan  sebelumnya  yakni  tekanan,  peluang  dan rasionalisasi (Abdullahi & Mansor, 2018). Ruankaew (2016) menjelaskan FDT sebagai teori  yang  mengidentifikasi  elemen-elemen  yang  dapat  menyebabkan  seseorang melakukan tindak kecurangan. Penambahan aspek kapabilitas dalam FDT karena adanya anggapan bahwa ketiga elemen pada FTT tidak serta merta dapat menyebabkan tindak kecurangan jika pelaku tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan tindakan tersebut.

## Belanja Pemerintah
Belanja  pemerintah  dipahami  sebagai  setiap  pengeluaran  pemerintah  yang dilakukan  demi  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  baik  dalam  bentuk  infrastruktur maupun bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Belanja pemerintah merupakan bagian dari tahap pelaksanaan dalam proses pengelolaan keuangan setelah proses perencanaan, sebelum  dilanjutkan  dengan  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  serta pengawasan  (Amtiran  &  Molidya,  2020).  Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  negara dilaksanakan  dengan  prinsip money  follows  function dan  didasarkan  pada  tiga  paket undang-undang keuangan negara yakni  UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara. Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  mengacu  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab untuk mencapai kemakmuran rakyat (Keynes dalam Subandoro & Amir, 2017).

## Komitmen Organisasi
Komitmen  organisasi  dipahami  sebagai  konsistensi  keterikatan,  kesadaran  dan kepedulian seseorang terhadap tujuan organisasi yang dianggap sebagai tujuan bersama (Rachman  &  Dyahrini,  2021).  Komitmen  organisasi  dapat  diartikan  sebagai  dorongan dari  dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  sebagai  wujud  menempatkan kepentingan  dan  tujuan  organisasi  di  atas  kepentingan  pribadinya  (Ratnasari  & Wirasedana, 2017). Sementara itu, Setiawan & Piartrini (2018) menyatakan komitmen organisasi adalah kesamaan tujuan antara seorang pegawai dengan organisasinya yang diwujudkan dengan penerimaan setiap penugasan dan pengerahan segenap usaha untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Definisi  lain  mengenai  komitmen  organisasi  diberikan  oleh Lestari (2020) yakni loyalitas seseorang terhadap organisasinya dalam bentuk pemberian kinerja  terbaiknya  dan  penjagaan  terhadap  nama  baik  organisasi  tempat  ia  berada. Komitmen  organisasi  lebih  dari  sekedar  status  keanggotaan  organisasi.  Selain  itu, seseorang dengan komitmen organisasi yang tinggi akan mengesampingkan kepentingan pribadinya demi mengusahakan pencapaian tujuan organisasi dan berusaha memberikan performa yang baik untuk menjaga kinerja dan nama baik organisasinya.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Tekanan terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Tekanan  yang  dimaknai  sebagai  adanya  dorongan  atau  kebutuhan  untuk melakukan tindak kecurangan, dapat berbentuk tekanan finansial maupun non finansial
(Fitri & Nadirsyah, 2020; Susanti & Budiwitjaksono, 2020). Tekanan ini dapat berasal dari  internal  maupun  eksternal  pelaku  kecurangan  (Mackevičius  &  Giriūnas,  2013). Tekanan internal disebabkan oleh pengaruh gaya hidup, adanya hutang, ketidakpuasan atas  kompensasi  yang  diterima  ataupun  perasaan  tidak  dihargai  oleh  pimpinan. Sementara  itu,  salah  satu  contoh  tekanan  eksternal  adalah  tuntutan  mencapai  prestasi tertentu dari pimpinan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, tekanan ini dapat berupa adanya ketentuan mengenai pemotongan anggaran jika penyerapan tahun berjalan tidak maksimal  serta  mekanisme  pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  yang  masih berpatokan  pada  persentase  penyerapan  anggaran.  Tekanan  untuk  dapat  mencapai penyerapan anggaran yang tinggi menyebabkan dilakukannya belanja secara asal-asalan. Jika  penyerapan  anggaran  dianggap  masih  rendah,  kecenderungan  untuk  melakukan belanja semacam ini meningkat dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat penyerapan anggaran. Selain itu,  berdasarkan  PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang  Monitoring Dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Kementerian  Negara/Lembaga,  instansi dipandang  telah  efektif  melaksanakan  belanja  berdasarkan  nilai  penyerapan  anggaran. Hal  ini  tentu  menyebabkan  instansi  memandang  penyerapan  anggaran  yang  tinggi sebagai suatu prestasi.
H 1 : Tekanan berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah

## Pengaruh Peluang terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Dalam suatu  organisasi,  peluang yang muncul diyakini  dapat  berdampak  besar terhadap keputusan individu untuk melakukan kecurangan (Ruankaew, 2016). Selain itu, informasi  asimetri  dapat  menyebabkan  melemahnya  pengawasan  internal  organisasi yang  semakin  memperbesar  timbulnya  peluang  melakukan  tindak  kecurangan. Lemahnya pengawasan internal dapat berupa kelalaian pejabat yang berwenang dalam menegakkan  peraturan  yang  berlaku.  Sebagai  contoh  pembayaran  belanja  pemerintah baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari pejabat pembuat komitmen (PPK) yang harus memastikan terlebih dahulu bahwa belanja telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Keengganan  pegawai  untuk  ditunjuk  sebagai  PPK menjadi  salah  satu  penyebab  pengabaian  kesesuaian  belanja  yang  dilakukan  oleh instansinya  (Rerung  et  al.,  2017).  Kondisi  ini  menyebabkan  banyaknya  belanja pemerintah  yang  dilakukan  secara  serampangan  karena  pertanggungjawabannya  tidak akan diteliti lebih jauh oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini PPK. Padahal entitas publik sudah seharusnya menjamin adanya proses kerja yang transparan yang ditunjang dengan penegakan peraturan.
H 2 : Peluang berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah

## Pengaruh Rasionalisasi terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Gambaran  rasionalisasi  yang  sering  muncul  saat  seseorang  melakukan  tindak kecurangan seperti ‘saya hanya meminjam aset ini dan akan mengembalikannya’, ‘kami akan melakukan koreksi atas pembukuan jika menjadi temuan’, dan ‘tindakan saya tidak merugikan siapapun’ (Faradiza, 2019). Dalam konteks belanja pemerintah, tidak adanya pihak yang dirugikan ataupun semua pihak merasakan keuntungan yang sama, seringkali menjadi  alasan  kuat  terjadinya  belanja  yang  dilakukan  meski  tanpa  menghasilkan keluaran yang jelas.  Selain  itu, belanja pemerintah yang terkesan asal-asalan biasanya terjadi di hampir setiap bagian organisasi, sehingga muncul rasionalisasi berupa perasaan berhak untuk melakukan hal yang sama dengan pemikiran bahwa semua pegawai juga melakukan  hal  tersebut.  Rasionalisasi  lain  yang  sering  terjadi  adalah  pembiaran
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 23 No.1 April 2023
dilakukannya  belanja  karena  pada  akhirnya  belanja  dimaksud  akan  membentuk  nilai penyerapan  anggaran  instansi.  Dengan  kata  lain,  semakin  banyak  belanja  yang dilakukan, semakin tinggi pula nilai penyerapan yang mungkin dicapai. Demikian halnya dengan penyelesaian temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menjadi hal yang lazim bahwa kerugian negara diselesaikan dengan melakukan belanja Alat Tulis Kantor yang diuangkan. Nominal belanja ini kemudian disetorkan kepada kas negara dan diberlakukan sebagai penyelesaian kerugian negara.
H 3 : Rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah

## Pengaruh Kapabilitas terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Kapabilitas  dipahami  sebagai  kemampuan  seseorang  dalam  menyadari  adanya celah kemudian memanfaatkannya berulang kali (Sorunke & Abayomi, 2016). Aspek ini dipandang sebagai aspek yang paling penting dalam FDT karena seorang pelaku tindak kecurangan dapat memanipulasi dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya dengan baik jika ia memiliki kapabilitas yang tinggi. Selain itu, seseorang yang memiliki kapabilitas tinggi dapat mengelola emosi dan stres yang mungkin dirasakannya setelah melakukan  tindak  kecurangan,  sehingga  tindakannya  tidak  akan  terdeteksi  serta  dapat berlangsung  lama.  Ketentuan  mengenai  pertanggungjawaban  belanja  pemerintah, sebagaimana  tercantum  dalam  PMK  nomor  210/PMK.05/2022  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mewajibkan pelaksana belanja untuk  melampirkan  bukti-bukti  yang  dianggap  perlu  sebagai  pertimbangan  validitas belanja.  Sesuai  amanat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  nomor  M.HH- 03.KU.04.01 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bukti pelaksanaan belanja ini selanjutnya diverifikasi  secara  berjenjang  mulai  dari  staf  PPK,  PPK,  verifikator  pada  Bagian Keuangan  sampai  bendahara.  Dengan  kemajuan  teknologi  dan  kecerdasan  pegawai, bukti-bukti tersebut dapat disesuaikan sedemikian rupa, sehingga belanja yang dilakukan dipandang telah sesuai ketentuan perundang-undangan.
H 4 : Kapabilitas berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah

## Peran  Komitmen  Organisasi  Dalam  Memoderasi  Pengaruh  Tekanan  Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Saat  ini  realisasi  anggaran  yang  tinggi  menjadi  salah  satu  indikator  dalam penilaian prestasi instansi pemerintah (Rerung et al., 2017). Dengan kata lain, instansi dengan realisasi anggaran yang tinggi dipandang lebih berprestasi. Hal serupa menurun pada lingkup yang lebih kecil seperti unit atau bagian yang memiliki realisasi anggaran tinggi akan lebih diapresiasi daripada unit atau bagian dengan realisasi anggaran yang relatif rendah. Berbagai prestasi ini biasanya menjadi salah satu pertimbangan kenaikan jenjang  karir  pegawai  oleh  atasannya.  Kenaikan  jenjang  karir  berarti  kenaikan  gaji, bonus, tunjangan, kekuasaan, prestise dan sebagainya yang sangat menguntungkan bagi pribadi agen. Kondisi ini dapat memicu dilakukannya belanja yang tidak efektif dengan tujuan  mencapai  realisasi  anggaran  yang  tinggi  agar  dianggap  berprestasi.  Komitmen organisasi yang dipahami sebagai dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu  sebagai  wujud  menempatkan  kepentingan  dan  tujuan  organisasi  di  atas kepentingan  pribadinya  (Ratnasari  &  Wirasedana,  2017).  Kesediaan  seseorang  untuk mengutamakan  organisasi  di  atas  dirinya  sendiri  secara  sukarela  menjadi  wujud tingginya komitmen organisasi  yang dimilikinya. Hal  ini pada akhirnya  menyebabkan terminimalisasinya  kemungkinan  seorang  pegawai  sebagai  agen  melakukan  tindakan-
tindakan  yang  menguntungkan  dirinya  sendiri  dan  merugikan  prinsipal  meski  dapat menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri (Jensen & Meckling, 1976). H 5 : Komitmen organisasi memperlemah pengaruh negatif tekanan terhadap efektivitas belanja pemerintah

## Peran  Komitmen  Organisasi  Dalam  Memoderasi  Pengaruh  Peluang  Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Keengganan pegawai untuk ditugaskan sebagai PPK maupun pejabat pengadaan barang/jasa  seringkali  mengakibatkan  tidak  berjalannya  sistem  kontrol  dalam pelaksanaan belanja pemerintah, sehingga membuka peluang dilakukannya belanja yang tidak sesuai ketentuan (Rerung et al., 2017). Hal ini menjadi celah dilakukannya belanja yang tidak sesuai target keluaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan karena meyakini bahwa belanjanya tidak akan diteliti lebih jauh oleh pejabat yang berwenang. Komitmen  organisasi  yang  berupa  keterlibatan  kerja  dalam  wujud  kemauan  untuk memberikan  waktu  dan  tenaga  untuk  melaksanakan  pekerjaan  dengan  optimal  demi tercapainya  tujuan  organisasi  (Halim,  2012).  Komitmen  organisasi  juga  secara  nyata berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja instansi  secara  keseluruhan  (Jaya,  2017).  Pegawai  dengan  komitmen  organisasi  yang tinggi akan menerima dan menjalankan tugas maupun pekerjaan yang diberikan dengan penuh  tanggung  jawab  meski  secara  pribadi,  pegawai  tersebut  tidak  mampu  menolak tugas  dan  jabatan  yang  diberikan  setelah  dilakukannya  penunjukan  langsung  pegawai pada  jabatan-jabatan  tertentu  yang  biasanya  dilakukan  dalam  bentuk  penerbitan  Surat Keputusan (Nugraheni, 2021). Dalam konteks Kementerian Hukum dan HAM, semangat ini  ditandai  dengan  adanya  penerapan  karakteristik  Akuntabel  sebagai  salah  satu pembentuk  tata  nilai  PASTI  yang  selanjutnya  diturunkan  kepada  seluruh  pegawai, termasuk pegawai pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
H 6 : Komitmen organisasi memperlemah pengaruh negatif peluang terhadap efektivitas belanja pemerintah

## Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Kementerian  Keuangan  menetapkan  11  indikator  penilaian  kinerja  anggaran dengan indikator penyerapan anggaran sebagai indikator yang memiliki bobot tertinggi yakni 20%. Hal ini menyebabkan instansi pemerintah berlomba-lomba mencapai angka penyerapan yang telah ditetapkan. Kepentingan  prinsipal  berupa penyerapan anggaran yang  tinggi  menjadi  salah  satu  motivasi  tindakan  kecurangan  yang  dilakukan  agen dengan dalih mencapai kepentingan organisasi.
Setiap  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  agen  pada  dasarnya  memiliki  risiko menjadi  temuan  yang  berdampak  pada image instansinya.  Seorang  pegawai  dengan komitmen  organisasi  yang  tinggi  akan  berusaha  mencapai  tujuan  organisasi  tanpa mempertaruhkan  nama  baik  pribadi  dan  instansinya.  Hal  ini  dikarenakan  komitmen organisasi dapat dipahami sebagai loyalitas seseorang terhadap instansinya dalam bentuk pemberian  kinerja  terbaiknya  dan  penjagaan  terhadap  nama  baik  instansi  tempat  ia berada  (Lestari,  2020).  Komitmen  organisasi  juga  diartikan  sebagai  kadar  kesetiaan seorang pegawai kepada instansinya yang diwujudkan dengan keinginannya untuk tetap berada di dalam instansi tersebut, memberikan segenap usaha untuk  instansinya untuk meningkatkan prestasi dan menjaga nama baik instansinya (Fahad & Susilo, 2017). H 7 :  Komitmen  organisasi  memperlemah  pengaruh  negatif  rasionalisasi  terhadap

## efektivitas belanja pemerintah

## Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kapabilitas Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Pengelolaan keuangan negara yang baik tidak terlepas dari kualitas SDM yang memiliki  kemampuan  yang  mumpuni  dalam  menyelesaikan  tugas  dan  kewajibannya (Silfiani et al., 2021). Pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi akan bersedia untuk  memaksimalkan  kemampuannya  bagi  kepentingan  organisasi  dalam  mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Fuada, 2021). Meskipun memiliki kemampuan untuk  melakukan  kecurangan,  pegawai  dengan  komitmen  organisasi  yang  tinggi  akan menghindari  berbagai  tindak  kecurangan  meski  pegawai  tersebut  menemukan  celah untuk  melakukannya.  Hal  ini  dikarenakan  komitmen  organisasi  berarti  kesediaan menempatkan  kepentingan  organisasi  di  atas  segalanya  (Fuada,  2021).  Komitmen organisasi yang rendah dapat menyebabkan individu dalam suatu organisasi melakukan kecurangan  untuk  mencapai  tujuan  pribadinya,  meski  hal  itu  akan  mengakibatkan terhambatnya  pencapaian  tujuan  organisasi.  Sebaliknya,  komitmen  organisasi  yang tinggi dapat menekan kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan (Kusuma &  Andreina,  2017;  Muda  et  al.,  2017;  Rachman  &  Dyahrini,  2021;  Rahayu,  2020; Urumsah  &  Wicaksono,  2016).  Berdasarkan  PMK  Nomor  195/PMK.05/2018  tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, indikator  efektivitas  belanja  pemerintah  diantaranya  adalah  realisasi  anggaran  dan pencapaian  target  kinerja  instansi.  Kecurangan  yang  dilakukan  pegawai  dapat mempengaruhi  besaran  realisasi  anggaran  yang  menyebabkan  terjadinya  bias  dalam pencapaian target kinerja instansi. Dengan kata lain, realisasi anggaran instansi mungkin saja bernilai tinggi namun target kinerja instansi tidak tercapai.
H 8 :  Komitmen  organisasi  memperlemah  pengaruh  negatif  kapabilitas  terhadap efektivitas belanja pemerintah

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  deskriptif.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer. Sumber data penelitian ini berasal  dari  responden  kuesioner  melalui  tautan  aplikasi Google  Form .  Populasi  yang dipilih  dalam  penelitian  ini  seluruh  pegawai  pada  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan berjumlah 210 orang. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode purposive  sampling dengan  kriteria  pegawai  yang  terlibat  dalam  pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas belanja negara. Kriteria ini dipilih dengan pertimbangan bahwa para pegawai dimaksud mengetahui Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan,  terlibat  dalam  pembahasan  hasil  temuan  BPK  dan  dipandang  bertanggung jawab  terhadap  nilai  penyerapan  anggaran  serta  tercapainya  output  suatu  kegiatan. Berdasarkan kriteria ini, diperoleh jumlah sampel sebanyak 108 orang yang terdiri dari:

## Tabel 1

## Sampel Penelitian
No Keterangan Jumlah 1 Kuasa Pengguna Anggaran 1 orang 2 Pejabat Tinggi Pratama 6 orang
No Keterangan Jumlah 3 Pengelola Keuangan 26 orang 4 Kepala Subdirektorat 21 orang 5 Kepala Seksi 46 orang 6 Kepala Bagian 3 orang 7 Kepala Subbagian 5 orang Jumlah Sampel 108 orang
Definisi  operasional  untuk  masing-masing  variabel  disajikan  dalam  tabel  2  di bawah ini
Tabel 2 Definisi Operasional Variabel Variabel Definisi Indikator Referensi Jumlah Pernyataan Efektivitas Belanja Pemerintah (E) Kesesuaian  keluaran belanja dengan rencana  yang  telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran  berdasarkan penyerapan dan capaian keluaran. 1. Target serapan anggaran 2. Realisasi serapan anggaran 3. Target kinerja 4. Realisasi kinerja 5. Penyelesaian tagihan PMK  Nomor 195/PMK.05/2 018 9 pernyataan Tekanan (T) Dorongan atau kebutuhan untuk melakukan tindak kecurangan yang dapat berbentuk tekanan finansial maupun non finansial (Fitri  &  Nadirsyah, 2020; Susanti & Budiwitjaksono, 2020). 1. Kompensasi 2. Gaya hidup 3. Tekanan pekerjaan Farida (2017) 14 pernyataan Peluang (P) Kesempatan yang muncul sebagai dampak dari lemahnya pengawasan  internal organisasi  (Abdullahi & Mansor, 2017; Utami et al., 2019). 1. Lingkungan pengendalian 2. Aktivitas pengendalian 3. Akses informasi Farida (2017) 8 pernyataan Rasionalisasi (R) Pola pikir yang muncul sebelum seseorang  melakukan tindak kecurangan (Utomo et al., 2021). 1. Utang budi
2. Tidak ada pihak yang dirugikan 3. Dilakukan untuk Farida (2017) 7 pernyataan
Variabel Definisi Indikator Referensi Jumlah Pernyataan kepentingan bersama Kapabilitas (K) Kemampuan  individu untuk mengambil keuntungan dari lemahnya pengawasan  internal meski  tidak  adanya tekanan yang menuntutnya untuk melakukan kecurangan (Ruankaew, 2016). 1. Posisi 2. Kecerdasan dan kreativitas 3. Kebohongan 4. Kepercayaan diri 5. Stres Farida (2017) 9 pernyataan Komitmen Organisasi (KO) Konsistensi keterikatan, kesadaran dan kepedulian  seseorang terhadap tujuan organisasi yang dianggap sebagai tujuan bersama (Rachman & Dyahrini, 2021). 1. Bangga menjadi bagian dari organisasi 2. Menerima semua tugas 3. Peduli pada nasib organisasi Ramdhana(20 15) 8 pernyataan
Seluruh  variabel  dalam  penelitian  ini  diukur  menggunakan  skala  likert  dengan kriteria skor 1 diinterpretasikan sebagai Sangat Setuju, skor 2 diinterpretasikan sebagai Setuju, skor 3 diinterpretasikan sebagai Kurang Setuju, skor 4 diinterpretasikan sebagai Kurang  Tidak  Setuju,  skor  5  diinterpretasikan  sebagai  Tidak  Setuju  dan  skor  6 diinterpretasikan sebagai Sangat Tidak Setuju.
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan Partial  Least  Square (PLS) yang merupakan model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan berdasarkan variance atau component-based structural equation modeling .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi Outer Model
Evaluasi outer  model dilakukan  dengan  menghitung  nilai outer  loading dan validitas konvergen. Syarat penerimaan outer loading masing-masing indikator terhadap variabel laten/konstruk bernilai ≥ 0,7, sedangkan syarat terpenuhinya validitas konvergen adalah  nilai Average  Variance  Extracted (AVE)  ≥  0,5.  Hasil  pengujian  menunjukkan outer  loading masing-masing  indikator  bernilai  ≥  0,7,  sedangkan  nilai  AVE  semua variabel  >  0,5  yang  berarti  bahwa  semua  variabel  memenuhi  syarat  mutlak  pengujian validitas. Uji reliabilitas mensyaratkan nilai composite reliability dan cronbach’s alpha untuk semua variabel nilainya ≥ 0,7 dan setelah dilakukan pengujian, syarat ini terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut dapat dikatakan reliabel dan layak untuk dilakukan proses pengujian selanjutnya.
Selanjutnya,  Tabel  3  merupakan  ringkasan  statistik  deskriptif  untuk  setiap
indikator yang dapat digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 3

## Statistik Deskriptif
Variabel Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi Tekanan 1,14 5,93 3,92 1,04 Peluang 1,00 5,88 4,00 0,87 Rasionalisasi 1,86 5,57 3,67 0,98 Kapabilitas 2,10 6,00 4,23 0,95 Efektivitas Belanja Pemerintah 1,00 5,44 2,79 0,99 Komitmen Organisasi 1,25 5,63 3,11 1,18
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  terlihat  bahwa  responden  cenderung  tidak menyetujui pernyataan-pernyataan untuk variabel dependen dan menyetujui pernyataan- pernyataan untuk variabel independen dan variabel moderasi.

## Evaluasi Inner Model
Pada pengujian inner model ini, uji statistik yang digunakan adalah uji koefisien determinasi  ( R-squared ), Goodness  of  Fit  Index ,  dan  uji  pengaruh  antar  variabel (hipotesis parsial).
Tabel 4 Hasil Evaluasi Inner Model Variabel R-square f-Square SRMR NFI Efektivitas Belanja Pemerintah 0,759 0,074 0,609 Tekanan 0,059 Peluang 0,045 Rasionalisasi 0,057 Kapabilitas 0,048 Komitmen Organisasi 0,228
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R-square untuk Efektivitas Belanja  Pemerintah  sebesar  0,759.  Hal  ini  bermakna  bahwa  Tekanan,  Peluang, Rasionalisasi, Kapabilitas dan Komitmen Organisasi memiliki pengaruh secara simultan sebesar 75,9% sebagai variabel independen terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah (E). Sementara itu, berdasarkan hasil pengujian f-square dapat dilihat bahwa nilai f-square antar variabel laten menunjukkan nilai di atas 0,35. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel eksogen dan variabel moderasi memiliki pengaruh kualitatif yang besar terhadap variabel endogen. Pengujian terhadap Goodness of Fit menunjukkan hasil nilai SRMR sebesar 0,074 dan nilai NFI sebesar 0,609. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian ini dinilai cukup dan dapat dilakukan pengujian hipotesis.

## Pengujian Hipotesis
Tabel 5

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis Original Sample p-values Hasil H 1 Pengaruh tekanan terhadap efektivitas belanja pemerintah -0,179 0,007 * Signifikan H 2 Pengaruh peluang terhadap efektivitas -0,152 0,021 ** Signifikan
Hipotesis Original Sample p-values Hasil belanja pemerintah H 3 Pengaruh rasionalisasi terhadap efektivitas belanja pemerintah -0,165 0,018 ** Signifikan H 4 Pengaruh kapabilitas terhadap efektivitas belanja pemerintah -0,142 0,033 ** Signifikan H 5 Peran komitmen organisasi dalam hubungan tekanan dengan efektivitas belanja pemerintah -0,069 0,003 * Signifikan H 6 Peran komitmen organisasi dalam hubungan peluang dengan efektivitas belanja pemerintah -0,004 0,009 * Signifikan H 7 Peran komitmen organisasi dalam hubungan rasionalisasi dengan efektivitas belanja pemerintah -0,089 0,013 ** Signifikan H 8 Peran komitmen organisasi dalam hubungan kapabilitas dengan efektivitas belanja pemerintah -0,108 0,032 ** Signifikan

## Pengaruh Tekanan Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  tekanan  berpengaruh  negatif  terhadap efektivitas belanja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tekanan yang dirasakan  seorang  individu,  semakin  besar  kemungkinan  ia  melakukan  tindak kecurangan  melalui  pelaksanaan  belanja  yang  tidak  efektif  untuk  mengatasi  tekanan tersebut.  Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan,  tuntutan  pencapaian  penyerapan anggaran yang tinggi oleh pimpinan menjadi salah satu contoh tekanan yang terjadi di hampir seluruh instansi baik tingkat pusat maupun daerah (Nugraheni, 2021). Kebiasaan melakukan ranking berdasarkan  nilai  penyerapan  anggaran,  menyebabkan  institusi memandang  penyerapan  anggaran  yang  tinggi  sebagai  suatu  prestasi.  Ditambah  lagi penilaian kinerja pejabat struktural yang salah satunya dilihat dari besarnya penyerapan anggaran, menyebabkan pegawai yang ingin mendapatkan promosi ke jenjang yang lebih tinggi akan tergiur melakukan segala hal demi meningkatkan nilai penyerapan anggaran pada unit yang dipimpinnya.
Setiap awal tahun anggaran, Kementerian Hukum dan HAM akan menetapkan target  penyerapan  anggaran  yang  kemudian  diturunkan  kepada  masing-masing  unit eselon  1  di  bawahnya.  Target  ini  selanjutkan  akan  dipantau  melalui  kegiatan  evaluasi pelaksanaan anggaran yang menjadi agenda rutin setiap triwulan. Melalui kegiatan ini, unit  eselon  1  dengan  penyerapan  anggaran  yang  rendah  diharapkan  dapat  segera melakukan  percepatan  belanja  agar  pada  triwulan  berikutnya  terjadi  peningkatan  nilai penyerapan anggaran. Dalam skala yang lebih kecil, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) rutin  melakukan  pengecekan  besaran  penyerapan  anggaran  masing-masing  Direktorat setiap  minggunya.  Selanjutnya,  Direktorat  akan  mengevaluasi  setiap  subdirektoratnya dan mengharapkan kenaikan penyerapan anggaran secara berkala sesuai kalender kerja yang  ditetapkan.  Hal  ini  sedikit  banyak  mempengaruhi  kondisi  psikologis  pegawai, sehingga  memunculkan  pemahaman  untuk  melakukan  tindakan  apa  saja  agar  nilai penyerapan  anggaran  meningkat.  Tindakan  inilah  yang  pada  akhirnya  menyebabkan banyak dilakukannya belanja yang hanya berhenti pada tingkat peningkatan penyerapan anggaran namun tidak mendukung pencapaian target output yang telah ditetapkan.

## Pengaruh Peluang Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Peluang  berpengaruh  negatif  terhadap  efektivitas  belanja  pemerintah  terbukti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peluang dapat  menyebabkan menurunnya efektivitas belanja pemerintah. Peluang dalam hal ini, dapat timbul akibat lemahnya  pengawasan  internal  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  berbagai penyimpangan.  Lemahnya  pengawasan  dapat  mengakibatkan  belanja  dilakukan  tidak dalam maksud untuk menciptakan output sesuai yang diinginkan meski secara ketentuan peraturan pengelolaan keuangan, belanja dimaksud tidak menyalahi aturan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  190/PMK.05/2012  membagi  urusan pengesahan  belanja  kepada  tiga  pejabat  pengelola  keuangan  yakni  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK),  Bendahara  Pengeluaran  dan  Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah Membayar (PPSPM). Di antara ketiga pejabat tersebut, PPK memegang peranan paling banyak dan paling krusial dalam hal mengesahkan atau menolak belanja yang dilakukan. Salah satu tugas yang memakan cukup banyak waktu dan membutuhkan ketelitian adalah pengujian terhadap tagihan negara yang mencakup kebenaran dan keabsahan dokumen yang  menjadi  persyaratan  dan  kelengkapan  pembayaran  belanja,  hingga  menghitung pengaruh  belanja  dimaksud  terhadap  target  kinerja  instansi.  Pegawai  yang  ditunjuk sebagai PPK juga diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  (LKPP).  Sayangnya sertifikat tersebut sulit didapatkan, sehingga bukan menjadi hal yang aneh jika pemilik sertifikat dalam satu instansi dapat dihitung dengan jari. Selain itu, PPK yang ditunjuk juga  tetap  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sehari-harinya.  Beberapa  hal  di  atas menyebabkan pegawai  enggan mengikuti pelatihan guna mendapat  sertifikat.  Pegawai yang memiliki sertifikat tersebut juga enggan menjadi PPK karena merasa telah memiliki tugas yang menyita waktu (Azmi et al., 2017; Rerung et al., 2017; Sudarwati et al., 2017). Tuntutan menguji tagihan negara ditambah tugas sehari-hari yang juga dapat dipandang merepotkan,  sehingga  PPK  seringkali  dituntut  untuk  memilih  salah  satunya  sebagai prioritas.  Hal  inilah  yang  pada  akhirnya  memunculkan  celah  pengawasan  yang menimbulkan potensi terjadinya tindak kecurangan. Belanja akan cenderung dilakukan tanpa memperhitungkan output yang dapat dicapai bahkan sekedar sebagai bukti bahwa suatu kegiatan telah dilakukan.

## Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Rasionalisasi  berpengaruh  negatif  terhadap  efektivitas  belanja  pemerintah terbukti dalam penelitian ini. Pada dasarnya, rasionalisasi merupakan kesadaran dalam diri  pelaku  kecurangan  bahwa  tindakannya  mengandung  risiko  yang  dapat mempengaruhi  dirinya  sendiri  maupun  organisasinya.  Kementerian  Keuangan  secara rutin memberikan penghargaan kepada instansi dengan nilai kinerja yang tinggi. Sampai tahun 2021, indikator penyerapan anggaran menjadi indikator penilaian kinerja dengan bobot nilai tertinggi yakni sebesar 20%. Hal ini biasanya menjadi salah satu rasionalisasi pelaksanaan  belanja  yang  tidak  efektif.  Belanja  dilakukan  semata-mata  bertujuan memaksimalkan  penyerapan  anggaran  tanpa  memperhatikan output maupun outcome belanja dimaksud. Penyerapan anggaran yang tinggi akan memberikan kontribusi yang tinggi  pula  pada  nilai  indikator  kinerja  yang  pada  akhirnya  akan  berimplikasi  pada ‘prestasi’ instansi.  Belanja yang dianggap tidak  berpengaruh terhadap kinerja instansi seperti kegiatan pelepasan seorang pegawai yang menjabat sebagai pimpinan tinggi atau pelaksanaan  konsinyering  yang  ditetapkan  selama  3  hari  meski  agenda  sudah  selesai dibahas  pada  hari  kedua  menjadi  salah  satu  bentuk  belanja  yang  tidak  efektif  meski

## Media Riset Akuntansi, Auditing  Informasi Vol. 23 No.1 April 2023
mempengaruhi capaian penyerapan anggaran karena nilai belanja yang cukup besar.
Selain  rasionalisasi  dalam  hal  penyerapan  anggaran,  rasionalisasi  lain  yang sering  muncul  dalam  pelaksanaan  belanja  yang  tidak  efektif  berkaitan  dengan  hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan yang mewajibkan adanya  pengembalian  ke  kas  negara  biasanya  diselesaikan  melalui  belanja  alat  tulis kantor. Pengajuan alat-alat  tulis  kantor pada akhirnya tidak benar-benar berwujud  alat tulis  kantor  melainkan  uang  tunai  yang  selanjutnya  disetorkan  ke  kas  negara  sebagai pengembalian. Tindakan ini biasanya dianggap sebagai win-win solution karena belanja tersebut dapat mempengaruhi besar penyerapan anggaran sekaligus menjadi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## Pengaruh Kapabilitas Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah
Kapabilitas berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah dapat diterima. Kapabilitas menjadi aspek paling penting dan berpengaruh dalam konteks FDT secara  keseluruhan.  Seseorang  dengan  kapabilitas  yang  tinggi,  memiliki  kemampuan untuk menganalisis Standard Operating Procedure (SOP), menemukan celah dalam alur SOP dan memanfaatkan celah dimaksud untuk meraih keuntungan pribadi. Dengan kata lain,  kapabilitas  mampu  menyebabkan  seseorang  menemukan  peluang  dan menyesuaikannya  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu.  Tidak  hanya  sampai pada menemukan peluang saja, seseorang dengan kapabilitas tinggi dapat menciptakan rasionalisasi untuk mendukung tindakan yang telah dilakukannya, termasuk mengelola deceit maupun  stres.  Dalam  konteks  belanja  pemerintah,  belanja-belanja  yang  tidak sesuai ketentuan maupun tidak mendukung target keluaran dapat disesuaikan sedemikian rupa  untuk  tetap  lolos  dari  verifikasi  PPK.  Kapabilitas  pegawai  dalam  hal  adaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi, dapat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk menyesuaikan belanja yang dilakukan. Kapabilitas pegawai juga dapat mendukung tindakannya dalam memilah informasi untuk disampaikan kepada atasannya. Informasi mengenai  capaian output atas  suatu  kegiatan  dan  belanja  dapat  dibuat  sesuai  dengan keinginan  pimpinan  agar  seolah-olah  belanja  yang  dilakukan  memang  mendukung tercapainya output kegiatan tersebut.
Instansi  pemerintah  diberikan  kemudahan  dalam  hal  penyediaan  perangkat lunak  untuk  mendukung  tugas  dan  fungsinya.  Pegawai  dengan  kapabilitas  yang mumpuni  dapat  memanfaatkan  perangkat  dimaksud  untuk  melancarkan  tindak kecurangan  yang  sudah  direncanakan  seperti  menyesuaikan  tagihan  belanja.  Lebih lanjut,  pegawai  dengan  kapabilitas tinggi  mampu mengontrol  tekanan psikologis yang timbul akibat tindak kecurangan yang dilakukannya. Hal ini termasuk juga menyiapkan solusi  atas  berbagai  kemungkinan  dipertanyakannya  tindakan  tersebut  oleh  pimpinan, PPK  bahkan  pemeriksa.  Sebagaimana  telah  disampaikan  sebelumnya,  belanja  yang dilakukan  dalam  rangka  memberikan  apresiasi  kepada  pegawai  yang  memasuki  masa purna bakti dapat disesuaikan dengan menggabungkan pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan kegiatan lain yang menjadi tugas dan fungsi instansi. Meski demikian, agenda pelaksanaan yang disampaikan pada laporan kegiatan disesuaikan sedemikian rupa agar pemeriksa  hanya  mendapat  informasi  bahwa  kegiatan  dimaksud  memang  mendukung tugas dan fungsi instansi tanpa disertai dengan tujuan lainnya.

## Peran  Komitmen  Organisasi  Dalam  Hubungan  Tekanan  Dengan  Efektivitas Belanja Pemerintah
Hasil  penelitian  membuktikan  secara  empiris  bahwa  komitmen  organisasi memperlemah  pengaruh  negatif  tekanan  terhadap  efektivitas  belanja  pemerintah. Seseorang dengan komitmen organisasi yang tinggi, menempatkan tujuan organisasi di atas  tujuan  pribadinya.  Kesediaan  seseorang  untuk  mengutamakan  organisasi  di  atas dirinya  sendiri  secara  sukarela  menjadi  wujud  tingginya  komitmen  organisasi  yang dimiliki. Hal ini pada akhirnya menyebabkan terminimalisasinya kemungkinan seorang pegawai melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Komitmen organisasi juga dipahami sebagai loyalitas dan keterikatan terhadap nilai-nilai organisasi tempat seorang pegawai bekerja.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2017 menjelaskan tata nilai  etik  dan  perilaku  pegawai  yang  dirangkum  dalam  PASTI  yakni  Profesional, Akuntabel,  Sinergi,  Transparan  dan  Inovatif.  Seluruh  pegawai  di  lingkungan kementerian mempedomani tata nilai ini dalam setiap aspek pekerjaan termasuk dalam hal  pengelolaan  keuangan  khususnya  nilai  Akuntabel  yang  didefinisikan  sebagai kebenaran  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dalam  pelaksanaannya,  berbagai kebijakan  dalam  rangka  percepatan  penyerapan  anggaran  tidak  terlepas  dari  usaha mewujudkan tata nilai dimaksud. Pimpinan sebagai penanggung jawab anggaran secara aktif berkoordinasi mengenai kendala dan hambatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban  kegiatan.  Kepedulian  pimpinan  ini  mampu  menumbuhkan  rasa keterikatan  pegawai  terhadap  institusi  dan  secara  bersama-sama  meminimalisasi tindakan pegawai untuk mencapai tujuan pribadinya.

## Peran  Komitmen  Organisasi  Dalam  Hubungan  Peluang  Dengan  Efektivitas Belanja Pemerintah
Komitmen  organisasi  memperlemah  pengaruh  negatif  peluang  terhadap efektivitas  belanja  pemerintah  terbukti  dalam  penelitian  ini.  Sebagaimana  diketahui lemahnya pengawasan internal yang pada akhirnya menimbulkan pengawasan yang tidak efektif.  Pengawasan  internal  yang  lemah  dapat  diakibatkan  oleh  sikap  lalai  dan  apatis seseorang terhadap ketentuan yang berlaku. Tindakan ini biasanya timbul akibat persepsi seseorang  bahwa  ia  tidak  berpengalaman  atau  tidak  mengetahui  dasar  pekerjaan  yang ditugaskan kepadanya. Ditambah keengganan pegawai untuk belajar, sikap ini semakin menguat dan pada akhirnya menyebabkan ia melakukan pekerjaannya dengan setengah hati  dan  tidak  memperhatikan  kualitas  hasil  kerjanya.  Sementara  itu  wujud  komitmen organisasi  dapat  berupa  keterlibatan  kerja  yang  diwujudkan  dengan  kemauan  untuk memberikan  waktu  dan  tenaga  untuk  melaksanakan  pekerjaan  dengan  optimal. Komitmen  organisasi  yang  tinggi  menyebabkan  seseorang  menerima  apapun  tugas diberikan kepadanya, bertanggung jawab atas proses dan hasil pekerjaan tersebut dengan optimal.
Berkaitan  dengan  hal-hal  tersebut,  pegawai  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan telah menginternalisasi semangat nilai Profesional sesuai tata nilai PASTI.  Profesional  dimaknai  sebagai  semangat  untuk  menyelesaikan  tugas  dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian, pimpinan menyediakan akses yang sangat mudah dan terbuka bagi para pejabat pengelola keuangan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan baik yang diselenggarakan oleh internal Kementerian maupun bersinergi dengan Kementerian Keuangan. Pengajuan
Media Riset Akuntansi, Auditing  Informasi Vol. 23 No.1 April 2023
dan  permintaan  peserta  diklat  direspon  positif  oleh  pimpinan  melalui  kemudahan pemberian  Surat  Perintah  dan  pembebasan  dari  tugas  sehari-hari  selama  mengikuti kegiatan. Hal ini diharapkan dapat membantu pejabat pengelola keuanganu untuk fokus meningkatkan kompetensi dan keahliannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

## Peran  Komitmen  Organisasi  Dalam  Hubungan  Rasionalisasi  Dengan  Efektivitas Belanja Pemerintah
komitmen  organisasi  memperlemah  pengaruh  negatif  rasionalisasi  terhadap efektivitas  belanja  pemerintah  terbukti  dalam  penelitian  ini.  Sebagaimana  telah dijelaskan  sebelumnya,  Kementerian  Keuangan  menetapkan  11  (sebelas)  indikator penilaian kinerja dengan menempatkan indikator penyerapan anggaran sebagai indikator yang memiliki bobot tertinggi yakni sebesar 20%. Hal ini menjadi salah satu penyebab instansi pemerintah berlomba-lomba mencapai angka penyerapan yang telah ditetapkan. Kepentingan  penyerapan  anggaran  yang  tinggi  menjadi  salah  satu  motivasi  tindakan kecurangan meski tindakan tersebut memiliki risiko menjadi temuan hasil pemeriksaan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  berdampak  pada image instansinya. Sementara  itu.  komitmen  organisasi  dipahami  sebagai  loyalitas  seseorang  terhadap organisasinya yang salah satunya diwujudkan dengan ketaatan kepada semua kebijakan pimpinan.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  temuan  BPK  menjadi  salah  satu  hal  yang dihindari  dalam  pengelolaan  keuangan.  Dalam  dua  tahun  terakhir,  Direktorat  Jenderal Peraturan  Perundang-undangan  mencatat  adanya  temuan  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  berupa  ketidaksesuaian  belanja  yang  dilakukan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  antara  lain  berupa  penyediaan  konsumsi  rapat  dan  pembayaran honorarium narasumber yang melibatkan pimpinan tinggi pratama. Penyelesaian temuan BPK  yang  merupakan  tanggung  jawab  seluruh  komponen  instansi  akan  dilakukan berdasarkan  hasil  koordinasi  tindak  lanjut  terhadap  temuan  dimaksud.  Dalam  temuan sebagaimana  dimaksud  sebelumnya,  bentuk  tindak  lanjut  yang  disepakati  adalah pengembalian belanja yang menjadi temuan.
Pada beberapa instansi, lazim ditemukan penyelesaian temuan BPK dilakukan melalui  ‘jalan  pintas’,  biasanya  berupa  pembelian  ATK  yang  kemudian  diuangkan. Tindakan  ini  biasanya  dianggap  sebagai  solusi  yang  menyelesaikan  beberapa permasalahan sekaligus karena belanja tersebut dapat mempengaruhi besar penyerapan anggaran sekaligus menjadi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Semangat nilai Akuntabel sesuai  tata  nilai  PASTI  menetapkan  para  pegawai  untuk  mampu  bertanggung  jawab terhadap  setiap  tindakan,  perilaku  dan  tugas  termasuk  dalam  hal  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan.  Selain  itu,  komitmen  Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan untuk  melaksanakan  belanja  secara  transparan  dan  menyelesaikan  permasalahan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan memacu para pegawai  untuk  menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini didukung  dengan  kesediaan  pimpinan  tinggi  pratama  untuk  mengembalikan honorariumnya melalui kas pribadi. Demikian halnya dengan penyediaan konsumsi rapat yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan.

## Peran  Komitmen  Organisasi  Dalam  Hubungan  Kapabilitas  Dengan  Efektivitas Belanja Pemerintah
Komitmen  organisasi  memperlemah  pengaruh  negatif  kapabilitas  terhadap efektivitas belanja pemerintah dapat terbukti.  Komitmen organisasi yang rendah dapat
menyebabkan individu dalam suatu organisasi melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan  pribadinya,  meski  hal  itu  akan  mengakibatkan  pencapaian  tujuan  organisasi sedikit  terhambat.  Sebaliknya,  komitmen  organisasi  yang  tinggi  dapat  menekan kecenderungan  seseorang  untuk  melakukan  kecurangan  karena  adanya  rasa  memiliki terhadap organisasi dan kemauan untuk melindungi organisasinya dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan.
Segala  bentuk  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  pada  dasarnya  dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi organisasinya. Tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan  oleh  pihak  yang  berwenang,  kecurangan  pegawai  dapat  berdampak  pada perspektif  masyarakat  pada  organisasinya.  Hal  ini  menyebabkan  pegawai  dengan komitmen organisasi yang tinggi sebisa mungkin menghindari tindakan kecurangan dan segala tindakan yang memudahkan kecurangan itu terjadi.
Tidak dapat dipungkiri, pengelolaan keuangan negara yang baik tidak terlepas dari  kualitas  SDM  yang  memiliki  kemampuan  yang  mumpuni  dalam  menyelesaikan tugas  dan  kewajibannya.  Memiliki  kualitas  individu  yang  baik  ditambah  dengan komitmen organisasi yang tinggi, seorang pegawai akan bersedia untuk memaksimalkan kemampuannya  bagi  kepentingan  organisasi  dan  menghindari  berbagai  tindak kecurangan  meski  ia  menemukan  celah  dan  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan tindakan tersebut.
Para pegawai pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berusaha mewujudkan profesionalisme sesuai tata nilai PASTI melalui internalisasi budaya kerja yang  sesuai  dengan  segala  bentuk  norma  hukum  dan  ketentuan  perundang-undangan. Ketersediaan sumber daya baik dari segi intelektual maupun sarana dan prasarana yang mendukung  untuk  melancarkan  tindakan-tindakan  yang  menguntungkan  diri  sendiri diminimalisasi oleh budaya kerja tersebut.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa  aspek tekanan, peluang, rasionalisasi dan kapabilitas berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja  pemerintah.  Sementara  itu  komitmen  organisasi  sebagai  variabel  moderasi mampu  memperlemah  pengaruh  negatif  keempat  aspek  tersebut  terhadap  efektivitas belanja pemerintah.

## Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini sampel yang masih terbatas pada pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, padahal untuk aspek tertentu pengambilan sampel kepada pegawai di luar pengelola keuangan mungkin dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian.  Penyebaran  kuesioner  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan aplikasi Google  Form juga  menjadi  keterbatasan  karena  tidak  dapat  dipastikan  bahwa pengisian kuesioner benar-benar dilakukan oleh sampel dalam penelitian.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  perlu  terus  mengupayakan peningkatan komitmen organisasi. Perubahan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan komitmen organisasi hendaknya tidak berhenti pada aspek yang terlihat secara langsung oleh  publik,  namun  juga  pada  hal-hal  yang  berpengaruh  pada  alam  bawah  sadar  para
pegawai.  Selain  itu,  pemahaman  mengenai  pentingnya  penyerapan  anggaran  dapat dibarengi dengan pemahaman tentang pentingnya output maupun outcome atas belanja yang  dilakukan.  ‘Pemaksaan’  terhadap  instansi  untuk  memperhatikan output dan outcome belanja,  dapat  dilakukan  melalui  penyusunan  kembali  nilai  indikator  kinerja oleh  Kementerian  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  dengan  setidaknya memberikan  bobot  yang  sama  bagi  indikator  penyerapan  anggaran  dengan  indikator capaian output .  Selain  itu,  peningkatan  kompetensi  para  pejabat  yang  bersinggungan langsung  dengan  pengelolaan  keuangan  juga  perlu  menjadi  perhatian.  Kecenderungan penempatan  pegawai  tanpa  memperhatikan  kompetensi  dan  menggunakan  justifikasi berupa kepentingan organisasi harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas peningkatan kompetensi  yang  memadai  untuk  meminimalisasi  kemungkinan  terjadinya  asimetri informasi akibat ketimpangan pemahaman antar pejabat pengelola keuangan.
Dari sisi internal Kementerian Hukum dan HAM, peran kelompok kerja dalam kepengurusan  reformasi  birokrasi  yang  bersinggungan  dengan  akuntabilitas  dapat ditingkatkan.  Aparat  pengawas  internal  pemerintah  juga  dapat  lebih rigid mengawasi pelaksanaan  anggaran,  dalam  hal  ini  belanja  pemerintah,  dan  lebih  cermat  dalam mengamati  celah-celah  yang  mungkin  muncul  dalam  pelaksanaan  SOP  pada  instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullahi, R.,  Mansor, N. (2017). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding The Convergent And Divergent For Future Research. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences , 5 (4), 38–45. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823
Abdullahi, R.,  Mansor, N. (2018). Fraud Prevention Initiatives In The Nigerian Public Sector: Understanding The Relationship of Fraud Incidences and The Elements of Fraud  Triangle  Theory. Journal  of  Financial  Crime , 25 (2),  527–544. https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008
Amtiran,  P.  Y.,    Molidya,  A.  (2020).  Pengelolaan  Keuangan  Negara. Journal  of Management , 12 (2), 167–178. https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693
Angrina, R. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Kompetensi Pejabat Pembuat
Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang  atau Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal  Pada Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD). Jurnal Akuntansi dan Investasi , 5 (2), 1–20. https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2599
Azmi, L. M., Herwanti, T.,  Asmony, T. (2017). E-Procurement Fraud In Government Sector:  In  The  Perspective  of  Fraud  Diamond  Theory. International  Conference and  Call  For  Paper,  Good  Corporate  Governance  to  Face  Global  Business Competition , 143–163. http://jurnal.stie-
mandala.ac.id/index.php/eproceeding/article/view/131/
Bendickson,  J.,  Muldoon,  J.,  Liguori,  E.,    Davis,  P.  E.  (2016).  Agency  Theory: Background and Epistemology. Journal of Management History , 22 (4), 437–449. https://doi.org/10.1108/JMH-06-2016-0028
Bulan, S. G.  I., Tinangon, J.  J.,    Mawikere, L. (2017). Pengaruh  Kualitas Pengelola Keuangan  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  Terhadap Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Inspektorat  Pemerintah  Kota
Manado. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 12 (01),  263–271. https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17214.2017
Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. American Sociological Review , 15 (6), 738–743. https://doi.org/10.2307/2086606
D’Agostino, G., Dunne, J. P.,  Pieroni, L. (2016). Government Spending, Corruption and Economic Growth. World Development , 84 (1997), 190–205. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.03.011
de Oliveira, C. B.,  Filho, J. R. F. (2017). Agency Problems In The Public Sector: The Role  of  Mediators  Between  Central  Administration  of  City  Hall  And  Executive Bodies. Revista  de  Administração  Pública  -  RAP , 51 (4),  596–615. https://doi.org/10.1590/0034-7612171397
Dincer, O.,  Teoman, O. (2019). Does Corruption Kill? Evidence From Half A Century Infant  Mortality  Data. Social  Science  and  Medicine , 232 ,  332–339. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.05.017
Duerrenberger,  N.,    Warning,  S.  (2018).  Corruption  and  Education  In  Developing Countries:  The  Role  of  Public  VS  Private  Funding  of  Higher  Education. International Journal of Educational Development , 62 (September 2017), 217–225. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.05.002
Fahad,  Susilo, H. (2017). Pеngaruh Komitmеn Organisasi dan Prеstasi Kеrja Tеrhadap Еfеktivitas Organisasi (Studi Pada Karyawan PT Bank Nеgara Indonеsia [Pеrsеro] Tbk. Kantor Cabang Brawijaya Malang). Jurnal  Administrasi  Bisnis , 50 (4), 71– 76.
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2033
Faisol,  F.  (2018).  Analisis  dampak  pengeluaran  publik  dan  efisiensi  terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia [Universitas Nusantara PGRI
Kediri]. http://repository.unpkediri.ac.id/3608/ Faradiza,  S.  A.  (2019).  Fraud  Pentagon  dan  Kecurangan  Laporan  Keuangan. EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 2 (1), 1–22.
https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060
Farayibi, A. O.,  Folarin, O. (2021). Does Government Education Expenditure Affect Educational  Outcomes?  New  Evidence  From  Sub-Sahara  African  Countries. African  Development  Review , 33 ,  546–559.  https://doi.org/10.1111/1467- 8268.12588
Farida,  S.  N.  (2017). Analisis  Pengaruh  Fraud  Diamond,  Personal  Attitude  dan Effectiveness of Internal Control Terhadap Tendensi Kecurangan Karyawan Pada Dealer Otomotif Di Wilayah Jombang [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. http://etheses.uin-malang.ac.id/9600/
Fitri,  F.,    Nadirsyah,  N.  (2020).  Pengaruh  Tekanan  (Pressure),  Kesempatan (Opportunity),  Rasionalisasi  (Rationalization),  dan  Kapabilitas  (Capability) Terhadap  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Di  Pemerintahan  Aceh  Dengan  Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 5 (1), 69–84. https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/15437/0
Fuada,  N.  (2021).  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi  dan  Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Nobel  Management Review , 2 (2), 236–247. https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1921 Halim, R. (2012). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan Dalam
Meningkatkan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Kabupaten  Banggai  Kepulauan. Jurnal Academica , 4 (1), 816–829. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2275
Haryanto,  J. T.,   Astuti,  E. S. (2017). Analysis  For Corruption  and Decentralization (Case  Study :  Earlier  Decentralization  Era  In  Indonesia). Jurnal  Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah , 4 (4), 207–218.
https://doi.org/10.22437/ppd.v4i4.3799
Hasanah, M.,    Anitasari, M.  (2020). Analisis  Belanja  Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2014-2017  (Tinjauan  Efisiensi  dan  Efektivitas). Convergence:  The  Journal  of Economic  Development , 1 (2),  1–12.  https://doi.org/10.33369/convergence- jep.v1i2.10905
Jaya,  A.  (2017).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  dan  Komitmen  Pimpinan  Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Forum  Bisnis  dan  Kewirausahaan , 7 (1),  1–14.  https://forbiswira.stie- mdp.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/2.-PDF-Andika.pdf
Jensen, M. C.,  Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency  Costs  and  Ownership  Structure. Journal  of  Financial  Economics , 3 (4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Kim,  S.,    Kim,  D.  (2012).  Does  Government  Make  People  Happy?  Exploring  New Research Directions For Government’s Roles In Happiness. Journal of Happiness Studies , 13 (5), 875–899. https://doi.org/10.1007/s10902-011-9296-0
Kisieliauskas, J.,  Rudgalvis, J. G. (2017). The Assessment of Influence of Functional Government  Expenditure  On  Subjective  Wellbeing  In  EU. Applied  Economics: Systematic Research , 11 (1), 13–26. https://doi.org/10.7220/aesr.2335.8742.2017.11.1.1 Kurniawansyah,  D.,  Kurnianto,  S.,    Rizqi,  F.  A.  (2018).  Teori  Agency  Dalam Pemikiran  Organisasi;  Pendekatan  Positivist  dan  Principle-Agen. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga , 3 (2), 435–446.
https://doi.org/10.31093/jraba.v3i2.122
Kusuma,  H.,    Andreina,  R.  R.  T.  R.  (2017).  Determinants  of  Accounting  Frauds: Perceptions  of  Indonesian  Civil  Servants. International  Journal  of  Research  in
Business and Social Science , 6 (4), 11–21. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v6i4.736
Lestari,  Y.  I.  (2020). Pengaruh  Tingkat  Variabel  Karakteristik  Individu,  Keadilan Organisasi,  dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Komitmen  Organisasi  Karyawan PT.  Dana  Mandiri  Sejahtera  cabang  Ponorogo [Universitas  Muhammadiyah Ponorogo]. http://eprints.umpo.ac.id/5891/
Lewis,  B.  (2013).  Local  Government  Capital  Spending  In  Indonesia:  Impact  of Intergovernmental Fiscal Transfers. Public Budgeting and Finance , 33 (1), 76–94. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2013.12002.x
Mackevičius,  J.  (2012).  Branches  of  Fraud  Tress  and  Conditions  of  Their  Growth. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspective , 1 (8),
142–147. https://doi.org/10.15544/ssaf.2012.19
Mackevičius,  J.,    Giriūnas,  L.  (2013).  Transformational  Research  of  The  Fraud Triangle. Ekonomika , 92 (4), 150–163. https://doi.org/10.15388/ekon.2013.0.2336 Mallick,  R.  N.  (2020).  Government  Spending  and  Per  Capita  GDP  Growth  in  India.

## Journal of Education and Development.
Mtiraoui, A. (2015). Control of Corruption, Action of Public Power, Human Capital and Economic Development: Application Two Sectors of Education and Health In The MENA Region. In MPRA Paper . https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65004/
Muda,  I.,  Wardani,  D.  Y.,  Maksum,  A.,  Lubis,  A.  F.,    ...  (2017).  The  Influence  of Human Resources Competency and The Use of Information Technology on The Quality of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As  An  Intervening. Journal  of  Theoretical  … , 95 (20),  5552–5561. http://www.jatit.org/volumes/Vol95No20/23Vol95No20.pdf
Nourmanita,  N.  A.  (2015).  Belanja  Publik  (Expenditure  Assignment)  Antara  Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja. Jurnal Natapraja , 4 (1), 31–48. https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12613
Nugraheni,  P.  P.  A.  (2021).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Pemahaman  Sistem Pengelolaan, Tekanan Eksternal, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah Di Kabupaten Jembe r [Universitas Jember]. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92477?show=full Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. Accounting Analysis Journal , 2 (1), 35–43. https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1156
Rachman, I.,  Dyahrini, W. (2021). The Effect of Internal Control and Organizational Commitment  To  Fraud  Prevention  In  Hospital  X  In  The  City  of  Bandung Indonesia. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education , 12 (8), 1038– 1043. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i8.2985
Rahayu, M. (2020). Leadership of The Head of A Correctional Institution In Achieving The Title of Corruption-Free Area (Case Study at the Semarang Class II Women’s Correctional Institution). Asia Pacific Fraud Journal , 5 (1), 62. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.136
Ramdhana,  S.  A.  (2015). Persepsi  Pegawai  Mengenai  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kecurangan  (Fraud)  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kebumen) [Universitas Negeri Semarang]. http://lib.unnes.ac.id/22588/
Ratnasari,  N.  K.  A.  M.,    Wirasedana,  I.  W.  P.  (2017).  Komitmen  Organisasi  dan Desentralisasi  Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran Pada Kinerja Manajerial. E-Jurnal Akuntansi , 19 (2), 1030–1059. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/27023/
Rerung, E. D., Karamoy, H.,  Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill,” 8 (2), 192–202. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947 Ruankaew,  T.  (2016).  Beyond  the  Fraud  Diamond. International  Journal  of  Business Management Economic Research , 7 (1), 474–476.
http://ijbmer.com/docs/volumes/vol7issue1/ijbmer2016070102.pdf
Sari,  A.  R.  (2017).  Pengaruh  Perilaku  Opportunistik,  Mekanisme  Pengawasan,  dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba. Diponegoro Journal of Accounting ,
6 (4), 67–83. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18197
Setiawan, I. P. I.,  Piartrini, P. S. (2018). Pengaruh Pemberdayaan Karyawan dan Stres Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Karyawan Departemen Housekeeping Pada Villa Ocean Blue. E-Jurnal Manajemen , 7 (1), 164–191.
https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i01.p07
Silfiani,  M.,  Wijayanto,  S.  A.,    Fauzi,  A.  K.  (2021).  Upaya  Peningkatan  Kinerja Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Melalui  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi. Strategic: Journal of Management Sciences , 1 (2), 54–68. https://doi.org/10.37403/strategic.v1i2.15
Solihin,  A.,  Mursinto,  D.,    Sugiharti,  L.  (2017).  Efficiency  and  Effectiveness  of Government  Expenditure  on  Education  at  Districts/Cities  Level  In  East  Java Indonesia. Asian Social Science , 13 (8), 91. https://doi.org/10.5539/ass.v13n8p91 Sorunke,  Abayomi, O. (2016). Personal Ethics and Fraudster Motivation: The Missing Link  In  Fraud  Triangle  And  Fraud  Diamond  Theories. International  Journal  of Academic  Research  in  Business  and  Social  Sciences , 6 (2),  159–165. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v6-i2/2020
Subandoro, Y. K.,  Amir, H. (2017). Pengaruh Korupsi Terhadap Peranan Pengeluaran Negara Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia. Kajian Ekonomi Keuangan , 3 (3), 35. https://doi.org/10.31685/kek.v1i3.305
Sudarwati,  N.,  Karamoy,  H.,    Pontoh,  W.  (2017).  Identifikasi  Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (1), 129–138.
https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332
Supiani,  E.  (2020).  Studi  Deskriptif  Opportunistic  Behavior  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa. Akurasi:  Jurnal  Studi  Akuntansi  Dan  Keuangan , 3 (1),  69–80. https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.19
Susanti,  E.  Y.,    Budiwitjaksono,  G.  S.  (2020). Fraud  Diamond  Theory  dan  Kualitas
Pengelolaan  Keuangan  Dengan  Moderasi  Sistem  Pengendalian  Internal. Behavioral Accounting Journal (BAJ) , 2 (2), 207–223.
https://doi.org/10.33005/baj.v2i2.51
Tanzerina, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah  Dengan  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Sebagai Variabel Moderating. JOM Fekon , 4 (1), 586–600.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12347
Urumsah, D.,  Wicaksono, A. P. (2016). Factors Influencing Employees To Commit Fraud  In  Workplace  Empirical  Study. Asia  Pasific  Fraud  Journal , 1 (1),  1–18. https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.01.01
Utami, I., Astiti, Y. W.,  Mohamed, N. (2019). Fraud Intention and Machiavellianism: An  Experimental  Study  of  Fraud  Triangle. International  Journal  of  Financial Research , 10 (5), 269–279. https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p269
Utomo, B., Irianto, G.,  Roekhudin, R. (2021). The Effect of Individual Intention on Fraud  Behavior:  Religiosity  As  Moderating  Variable. Research  in  Business Social Science , 10 (3), 369–379. https://www.ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1157
Van Doorn, R., Ihsan, A., Agustina, C. D. R. D.,  Yoong, P. S. (2020). Indonesia-Public
Expenditure  Review:  Spending  For  Better  Results.  In Indonesia  Public Expenditure Review . https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public- expenditure-review
Wijayanti,  M.,    Babulu,  N.  L.  (2019).  Determinan  Efektivitas  Belanja  Daerah  dan Dampaknya  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 4 (2),
34–44. https://doi.org/10.32938/jep.v4i02.139 Wolfe,  D.  T.,    Hermanson,  D.  R.  (2004).  The  Fraud  Diamond:  Considering  Four Elements Of Fraud. The CPA Journal , 74 (12), 38–42. https://www.proquest.com/docview/212311888/fulltextPDF/644C74CA71534A6
BPQ/1?accountid=17242