## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## HUKUM INTERNASIONAL DIDALAM MASYARAKAT DAN PERMASALAHAN WILAYAH ANTARNEGARA

## I Nyoman Tegar Seputra, Ni Putu Rai Yuliartini, Komang Febrinayanti Dantes
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : tegar.seputra@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Society, International law, Country Territory This  paper  examines  international  law  and  the territory  between  countries.  International  law  was born  because  of  the  existence  of  an  international community  so  that  this  became  the  basis  for  the formation  of  international  law.  The  international community  is  used  as  a  sociological  foundation  in shaping  international  law.  International  relations arise  because  of  a  factor  that  requires  each  other from one country to another in various interests. The territory of the state is part of one element that has a very important meaning. According to international law, the territory of a state consists of land, sea and air.  A  country's  territory  will  be  said  to  be  a permanent  territory  if  it  has  definite  boundaries. State boundaries are something that is very valuable and  important  in  order  to  clarify  or  show  the boundaries  of  the  country's  sovereignty  to  be implemented.  In  this  case,  there  will  be  territorial boundary problems between countries. According to international  law,  there  are  several  ways  of settlement in the form of a peaceful settlement and a forced or violent settlement. Abstrak Kata kunci: Masyarakat, Hukum Internasional, Wilayah Negara Tulisan ini mengkaji mengenai Hukum Internasional  dan  wilayah  antarnegara.  Hukum Internasioanal  terlahir  karena  adanya  suatu masyarakat  internasional  sehingga  ini  menjadi dasar  dalam  pembentukan  hukum  internasional. Masyarakat  internasional  dijadikan  sebagai
Corresponding Author: I Nyoman Tegar Seputra, e- mail : tegar.seputra@undiksha.ac.id landasan  sosiologis  didalam  membentuk  hukum internasional.  Hubungan  internasional  timbul karena  adanya  suatu  faktor  yang  saling membutuhkan  antara  negara  satu  dengan  negara lainnya  dalam  berbagai  kepentingan.  Wilayah negara  ialah  bagian  dari  salah  satu  unsur  yang memiliki  arti  sangat  penting.  Menurut  hukum internasional  wilayah  negara  terdiri  atas  daratan, lautan serta udara. Wilayah negara akan dikatakan sebagai  wilayah  tetap  apabila  memiliki  batas wilayah  yang  pasti.  Batas  wilayah  negara  adalah suatu yang sangat berharga dan penting guna untuk memperjelas  atau  memperlihatkan  batasan- batasan  kedaulatan  negara  tersebut  akan dilaksanakan.  Didalam  hal  tersebut  akan  terjadi permasalahan batas wilayah antar negara. Menurut hukum internasional ada beberapa cara penyelesaian  yang  berupa  penyelesaian  dengan cara damai dan penyelesaian secara terpaksa atau kekerasan
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Hukum  internasional  merupakan  bagian  dari  hukum  yang  mengatur  segala aktivitas yang sudah berskala internasional. Pada awalnya hukum internasional bisa dikatakan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun zaman sudah terus berkembang  sehingga  pola  hubungan  internasional  ini  semakin  meluas.  Hukum internasional juga berkaitan dengan struktur dan perilaku organisasi internasional. Dalam  hukum  internasional,  negara  diperlakukan  sebagai  badan  hukumnyaa. Hukum internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengikat dan mengatur hubungan antara negara dan badan hukum lainnya dalam kehidupan  komunitas  internasional. 1 Hukum  internasional  mengatur  hak-hak kewajiban subyek hukum internasional. Badan hukum hukum internasional adalah pemegang atau pembela hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional dan setiap pemegang hak dan kewajiban sesuai dengan hukum internasional, itu adalah subjek  hukum  internasional.  Subjek-subjek  dalam  hukum  internasional  meliputi negara,  organisasi  internasional  antarpemerintah,  organisasi  internasional  non pemerintah dan lain-lain. 2 Prinsip serta peraturan hukum yang mengatur tentang persoalan  hubungan  negara  dengan  negara  lain  seperti  perjanjian batas  wilayah. Negara  bukanlah  subyek  satu-satunya  melainkan  masih  banyak  subyek  yang lainnya. 3
1 J.G. Starke. 1989. Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika. Jakarta
2 Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. Pengatar Hukum Internasional . Penerbit Lakeisha. Jawa Tengah.
3 Parthiana I Wayan. 1990. Pengantar Hukum Internasional . Penerbit Mandar Maju. Bandung
Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Di era globalisasi saat ini,  peran  hukum  internasional  sangat  dibutuhkan  untuk  menjembatani  setiap permasalahan yang ada. Melalui hukum internasional, negara-negara menetapkan prinsip-prinsip  hubungan  dan  kerjasama  dalam  berbagai  bidang  kegiatan  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Negara  melalui  ketentuan  hukum  internasional  untuk mencegah  perselisihan  dan  menyelesaikan  perselisihan  yang  telah  terjadi.  Pada abad-abad  sebelum  masehi,  hubungan  antara  Indonesia  dan  dunia  lain menggunakan landasan hukum politik  dan hukum internasional yang tepat, yang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Tidak ada partai politik di dunia ini, termasuk negara, yang dapat memenuhi segala  kebutuhannya.  Jadi,  di  zaman  sekarang  ini,  tidak  ada  partai  politik  yang merasa  tidak  perlu  terlibat  pihak  lain.  Hubungan  itu,  termasuk  dalam  rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa.
Masyarakat  didalam  internasional  merupakan  kata  interaksi  internasional yang mengacu dalam perpaduan manusia dan pemerintahan pada dunia. Istilah ini umumnya digunakan buat menyebut adanya kecenderungan pandangan terhadap aneka macam kasus misalnya hak asasi manusia. Aktivis, politikus, dan komentator tak  jarang  menggunakan  kata  ini  buat  menuntut  adanya  tindakan  perubahan, contohnya tindakan melawan penindasan politik pada sebuah negara. 4
Hukum internasional tercipta lantaran adanya suatu rakyat atau masyarakat internasional,  lantaran  masyarakatlah  yang  sebagai  dasar  pembentukan  aturan internasional.  Masyarakat  internasional  dijadikan  suatu  landasan  sosiologis  pada pembentukan  hukum  internasional.  Masyarakat  internasional  terdiri  menurut sejumlah  negara-negara  pada  global  yang  sederajat  dan  merdeka  yang  memiliki kepentingan-kepentingan  buat  melakukan  interaksi  secara  permanen  dan  terus- menerus.  Hubungan  internasional  muncul  lantaran  adanya  faktor  saling membutuhkan  antar  negara  pada  banyak  sekali  kepentingan,  contohnya kepentingan politik,  ekonomi,  budaya,  ilmu  pengetahuan,  sosial  &  masih ada  lagi kepentingan-kepentingan pada masyarakat internasional yngg bisa dijadikan dasar atau menyebabkan interaksi antar negara. 5 Untuk mengatur interaksi internasional ini dibutuhkan aturan guna mengklaim adanya kepastian pada rakyat internasional. Hukum  dijadikan  dasar  buat  mentertibkan  dan  mencipkatakan  keamanan  pada melakukan interaksi-interaksi antar negara supaya tidak terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Perbatasan antar negara adalah suatu ancaman yang pasti bagi keamanan dan perdamaian  bukan  hanya  secara  nasional  namun  pula  meliputi  keamanan  dan perdamaian  internasional.  Lantaran  menyangkut  kedaulatan  sebuah negara  yang nantinya  akan  berdampingan.  Hukum  Internasional  wilayah  negara  yang  terdiri berdasarkan darat, laut & udara adalah satu unsur yang sangat krusial buat daerah masyarakat menetap dan pemerintah mewujudkan kedaulatan serta menerapkan jurisdiksinya. Wilayah negara dikatakan menjadi daerah permanen jika mempunyai batas  daerah  atau  wilayah  yang  pasti.  Batas  daerah  negara  adalah  sesuatu  yang sangat  penting  dan  krusial  buat  memperjelas  batas-batas  mana  saja  kedaulatan
4 Tenripadang Andi. 2016. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sulawesi Selatan
5 Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. Pengantar Hukum Internasional . Bandung: Binacipta.
negara  tadi  akan  dilaksanakan.  Pada  prinsipnya  luas  daerah  tidak  diberikan pembatasan  bagi  hukum  internasional  misalnya  halnya  penduduk,  bahkan  suatu negara  bisa  diakui  menjadi  negara  jika  memiliki  daerah  berapa  pun  besar  atau kecilnya sepanjang wilayah tadi bisa dikuasai secara efektif. 6 Konflik fundamental pembangunan pada daerah perbatasan adalah isolasi daerah. Kebanyakan wilayah perbatasan yang terisolasi tidak dapat mengakses aneka macam aspek yang tersedia misalnya  pada  wilayah  perkotaan.  Konflik  yang  tidak  pernah  tertangani  ini  lalu berdampak  terhadap  aktivitas  pengembangan  daerah  dalam  semua  bidang pembangunan,  termasuk  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian pada artiluas.
Wilayah perbatasan suatu negara adalah modal utama atau awalan kedaulatan suatu  negara.  Wilayah  perbatasan  tak  jarang  kali  mengakibatkan  berbagai perseteruan  atau  perihal  terkait  menggunakan  pengeloalaan  wilayah.  Terdapat 3 perseteruan  utama  pada  pengelolaan  tempat  perbatasan  antar  negara  yaitu: Penetapan garis batas baik pada darat juga laut, Pengamanan tempat perbatasan & Pengembangan tempat perbatasan. Wilayah perbatasan, baik pada darat, udara dan juga pada lautan mempunyai kiprah sangat krusial dan strategis pada suatu negara. 7 Hal ini diakibatkan daerah perbatasan selain dari batas kedaulatan, ini juga daerah yang mencerminkan halaman depan suatu negara. Dalam hal terjadinya konkurensi batas daerah antar negara, berdasarkan Hukum Internasional masih ada beberapa cara  penyelesaian.  Penyelesaian  secara  damai  terdiri  atas  penyelesaian  secara politik, penyelesaian pada bawah naungan/supervisi Organisasi PBB. Penyelesaian secara hukum juga adalah bagian menurut penyelesaian secara damai, terdiri atas Penyelesaian  melalui  Arbitrase  Internasional,  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Mahkamah  Pengadilan  Internasional.  Sedangkan  Penyelesaian  Sengketa  Secara Paksa  atau  Kekerasan  terdiri  dari  perang  dan  tindakan  bersenjata  non  perang, retorsi  (retorsion),  tindakan-tindakan  pembalasan  (reprisals),  blokade  secara hening (Pacific Blockade), intervensi (intervention). 8
METODE
Penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  Normatif.  Penelitian  Hukum  Normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian Hukum Normatif disebut juga dengan Penelitian Hukum Doktrinal. Sifat penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  dan  menggunakan  data  dan  sumber  data  yaitu data sekunder atau bahan dan informasi yang didapatkan dari internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum Dalam Masyarakat
Menurut  kodratnya,  manusia  bukan  hanya  makhluk  hidup,  tetapi  juga makhluk  sosial,  yaitu  makhluk  yang  selalu  berinteraksi  satu  sama  lain.  Untuk
6 Anis Harold. Dkk. 2021. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional . Lex Administratum. Vol. IX
7 Maryani Halimatul. 2019. Peranan Hukum Internasional Terhadap Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia . Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Sumatra Utara
8 Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean . Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja
menopang  dan  mengembangkan  kehidupannya,  manusia  membutuhkan  bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Mereka saling membutuhkan. Oleh karena itu, tidak  mungkin  manusia  dapat  mempertahankan  dan  mengembangkan  hidupnya secara sempurna dengan menyendiri. Manusia memiliki berbagai kebutuhan atau kepentingan  yang  perlu  dipuaskan  dalam  hidupnya.  Perbedaan  kebutuhan  atau kepentingan tersebut menimbulkan berbagai pola kehidupan dalam hubungannya dengan  manusia  lain,  yang  pada  gilirannya  menimbulkan  suatu  komunitas kehidupan  manusia  yang  dikenal  sebagai  komunitas. 9 Jadi  pada  hakekatnya masyarakat  adalah  sekelompok  orang  yang  saling  berkomunikasi  dalam  rangka memenuhi kebutuhannya. Tidak jarang perselisihan muncul dalam suasana di mana orang  berkomunikasi  satu  sama  lain.  Hal  ini  mungkin  karena  kebutuhan  atau kepentingan  mereka  sama,  dan  pada  hakikatnya  masing-masing  berusaha  untuk memenuhi  kebutuhan  atau  kepentingannya  semaksimal  mungkin  tanpa memperhatikan  kebutuhan  atau  kepentingan  orang  lain.  Kondisi  ini  pada hakekatnya  merupakan  benih  dari  kekacauan  atau  kekacauan  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Dalam  berkomunikasi,  manusia  menginginkan  masyarakat  dalam  keadaan tenang, damai dan tertib. Dalam suasana seperti itu, mereka berharap kebutuhan dan kepentingan mereka terlayani dengan baik. Jadi, disadari atau tidak, manusia dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan suatu tatanan atau nilai-nilai yang dapat  dijadikan  pedoman  untuk  menciptakan  kondisi  kehidupan  yang  tertib  dan damai.  Seperti  yang  dijelaskan  Kuntjoroningrat,  nilai-nilai  tersebut  merupakan rangkaian konsep abstrak yang ada di benak sebagian besar atau kelompok tertentu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk, atau apa  yang  diinginkan,  apa  yang  dikutuk.  Nilai-nilai  sosial  terhimpun  dalam  suatu sistem  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  dan  penggerak  perilaku  manusia  dalam proses  interaksi  sosial,  sehingga  berfungsi  sebagai  sistem  aturan  atau  sistem perilaku dalam reifikasinya. Salah satu aturan tersebut adalah aturan hukum. Jadi di sini, manusia, masyarakat, dan hukum tidak dapat dipisahkan. Faktanya, hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang sama, di mana ada masyarakat, di situ ada  hukum.  Hukum tidak dapat  berfungsi  secara  efektif jika  tidak diketahui  atau tidak sesuai dengan konteks sosial masyarakat.
Hukum  mempunyai  fungsi  khusus  dalam  masyarakat,  yaitu  mengatur hubungan  antara  satu  orang  dengan  orang  lain  dalam  kehidupan  bersama masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum telah masuk atau bercampur dalam hampir  setiap  bidang  kehidupan  manusia.  Secara  hukum,  hubungan  atau komunikasi  yang  efektif  dapat  dibangun  di  antara  anggota  masyarakat.  Sulit membayangkan  suatu  masyarakat  yang  dapat  berfungsi  tanpa  menerima keberadaan  hukum,  meskipun  hukum  bukanlah  satu-satunya  aturan  atau  norma yang  ada  dalam  suatu  masyarakat.  Ini  menjadi  lebih  jelas  dalam  menghadapi masyarakat  modern,  di  mana  hubungan  pribadi  dan  konflik  kepentingan  lebih sering  terjadi.  Masyarakat  internasional  sebenarnya  adalah  kehidupan  bersama yang  kompleks,  terdiri  dari  komunitas  yang  saling  terkait  erat.  Eksistensi masyarakat internasional merupakan fakta yang tak terbantahkan, di mana negara
9 Yustitianingtyas Levina. 2015 . Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional). Universitas Hang Tuah. Surabaya
menempati  tempat  yang  menonjol. 10 Aktor-aktor  lain  dalam  hubungan  nasional atau  internasional  perlu  memiliki  kebutuhan  segera  dan  sadar  akan  norma  atau aturan  perilaku  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatur  hubungan  mereka  saat mereka menjalin hubungan satu sama lain. Norma atau kode etik yang dimaksud adalah  hukum,  dalam  hal  ini  hukum  internasional.  Sama  seperti  hukum  pada umumnya, hukum internasional adalah fakta karena hukum internasional ada atas dasar  fakta  atau  realitas  keterkaitan  antar  negara.  Jadi  hukum  internasional  ada dalam hubungan antar negara, atau dalam komunitas internasional.

## Pengaturan Hukum Internasional Tentang Batas Wilayah Antar Negara
Salah  satu  unsur  esensial  berdasarkan  negara  yaitu  daerah  eksklusif  pada mana  berlaku  hukum  negara  itu.  Dalam  batas-batas  daerah  kekuasaan  tertinggi berada pada tangan negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya, oleh karena seperti telah dikemukakan, negaralah yang pertama- tama muncu sebagai subyek hukum internasioanl dan baru belakangan ini diikuti oleh  kemunculan  subyek-subyek  hukum  internasional  lainnya.  Demikian  pula negara adalah subyek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan  hubungan-hubungan  hukum  internasional  dalam  segala  bidang kehidupan masyarakat internasional baik dengan sesama negara maupun dengan subyek-subyek  hukum  internasional  lainnya. 11 Inilah  konsep  “Kedaulatan Territorial”, yang bahwa pada daerah itu, negara menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda. Persoalan mengenai bagaimana sebenarnya suatu negara memperoleh daerahnya pada aturan internasional adalah masalah yang sukar dan hanya mampu dijelaskan pada tinjauan aturan publik. Bagian dari salah satu pendekatan tentang masalah ini mencatat bahwa pengakuan merupakan hal yg membentuk negara serta bahwa  wilayah  negara  dalam waktu  adanya  pengakuan  diterima  menjadi  daerah sah atau resmi berdasarkan negara menjadi subyek hukum internasional terlepas berdasarkan cara memperolehnya. 12
Sebagaimana  yang  dinyatakan  pada  Pasal  1  Konvensi  Montevideo  1933, tentang hak-hak & kewajiban-kewajiban negara, bahwa daerah negara adalah keliru satu  elemen  primer  buat  menyatakan  sebuah  entitas  menjadi  negara  menjadi subyek  aturan  primer  pada  aturan  internasional.  Disamping  itu  menggunakan adanya  daerah  negara  bisa  mewujudkan  kedaulatannya  melalui  penerapan anggaran sekaligus mengefektifkan hukuman berdasarkan anggaran tadi. Disini kita lihat adanya hubungan yang sangat begitu jelas dengan adanya kedaulatan, daerah, dan negara, sebagai akibatnya tanpa adanya daerah, subyek aturan tadi tidak bisa dikatakan  menjadi  negara.  Wilayah  kedaulatan  suatu  negara  meliputi  3  (tiga) dimensi:  darat,  laut,  dan  udara. 13 Daerah  perbatasan  adalah  perkara  yang  relatif krusial  pada  pembahasan  kedaulatan  negara.  Perbatasan  adalah  pemisah  antara berlakunya suatu kedaulatan negara menggunakan kedaulatan negara lainnya.
Menurut hukum internasional, batas wilayah suatu negara dapat ditentukan melalui kesepakatan dengan negara tetangga dan kondisi alam. Daerah atau wilayah
10 Mochtar Kusumaatmadja. 2003. Pengantar Hukum Internasional . Binacipta. Bandung
11 Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. Pengantar Hukum Internasional . Penerbit Lakeisha. Jawa Tengah. hal. 24
12 Malcolm N Shaw. 2013. Hukum Internasional . Nusa Media. Bandung
13 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2016 . Hukum Internasional Kontemporer . Refika Aditama. Bandung
adalah tempat mulai berlakunya susunan kekuasaan negara, dan batas-batas negara ditentukan  dengan  kesepakatan.  Perjanjian  dengan  negara  tetangga,  baik  tertulis maupun tidak tertulis. Wilayah suatu negara dalam hukum internasional meliputi:
1. Wilayah  daratan.  Wilayah  daratan  yaitu  wilayah  bawah  tanah  di  bawah permukaan yang dapat dijangkau manusia dalam jarak tertentu di permukaan bumi.  Artinya,  sumber  daya  alam  yang  ada  di  bumi  di  dalam  negara merupakan hak negara.
2. Wilayah laut. Laut adalah laut dan daratan di bawahnya. Tanah di bawah laut adalah dasar laut dan tanah di bawahnya. Beberapa wilayah laut dikendalikan oleh  negara,  sementara  yang  lain  tidak.Negara  yang  menguasai  laut  adalah negara yang berbatasan dengan darat dan laut, dan hukum internasional yang mengatur tentang hak negara atas laut adalah hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Wilayah laut suatu negara meliputi : wilayah laut pedalaman,  territorial,  ekonomi  ekslusif,  landas  kontinen,  laut  negara kepulauan.
3. Wilayah udara. Ruang atau wilayah udara adalah ruang udara yang berada di atas  wilayah  daratan,  wilayah  laut  pedalaman,  wilayah  laut  teritorial,  dan perairan kepulauan.
4. Wilayah  Konvensional.  Wilayah  konvensional  adalah  tempat  yang  diakui sebagai  wilayah  suatu  negara  menurut  hukum  kebiasaan  internasional, meskipun tempat itu sebenarnya sangat nyata di wilayah lain. 14
Menurut  morfologinya,  batas  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  Artificial Boundaries  dan  Natural  Boundaries.  Artificial  Boundaries  yaitu  perbatasan  yang hanya merupakan buatan manusia. Batas buatan Pemasangan rambu ini biasanya mengikuti  negosiasi,  kesepakatan  atau  kesepakatan  antar  negara.  Batas  buatan seperti itu seringkali dapat berupa tiang pancang, monumen, kanal, dll. Selanjutnya yaitu  Natural  Boundaries  ialah perbatasan  yang terbentuk  sebab proses  alamiah. Contohnya  dapat  kita  lihat  seperti  perbatasan  yang  berupa  pegunungan,  sungai, serta geometris. Dari perspektif hukum internasional, asas-asas penentuan batas- batas  negara  dibagi  menjadi  asas-asas  umum  dan  asas-asas  khusus.  Asas  umum penetapan  batas  wilayah  negara  merupakan  ketentuan  dasar  yang  secara  umum dijadikan acuan dalam penetapan batas wilayah negara. 15 Dalam asas ini terdapat dua dasar yang menjadi landasan hukum internasional, yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Secara umum,  penyelesaian  masalah  perbatasan  negara  harus  dilakukan  secara  damai melalui  negosiasi  antara  negara-negara  yang  bertikai  atau  melalui  mediasi  oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, prinsip-prinsip utama penyelesaian perbatasan antar Negara  harus  dilaksanakan  secara  damai  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan tersebut.

## Masalah di Perairan Indonesia
Illegal  fishing  di  perairan  Indonesia  seringkali  menjadi  isu  yang  sangat penting, yang tidak asing lagi, terutama dalam kaitannya dengan era globalisasi ini.
14 Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional . Graha Ilmu. Yogyakarta
15 Anis Harold. Dkk. 2021. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional. Lex Administratum. Vol. IX
Berfungsi  sebagai  suatu  sistem.  Hukum  internasional  adalah  sistem  politik  dan hukum  internasional  yang  otonom  dan  mandiri.  Lainnya  mengatur  peran  hukum internasional, yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat internasional, termasuk negara-negara nyata. Illegal fishing, istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum  Indonesia,  sejak  itu  menjadi  istilah  populer  di  media  massa  dan  menjadi kajian  hukum  yang  menarik  bagi  para  penggiat  lingkungan.  Sejauh  menyangkut penangkapan ikan ilegal, itu secara harfiah berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari  kata  ilegal  dan  memancing.  "Ilegal"  berarti  dilarang  atau  melawan  hukum "Fish" berarti ikan atau daging, dan "memancing" berarti memancing untuk mencari nafkah atau tempat untuk memancing. 16
Menurut  pengertian  harfiah  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  illegal  fishing mengacu  pada  illegal  fishing  atau  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  dilakukan dengan bahasa. Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti illegal atau tidak resmi.  Memancing  adalah  kata  benda  yang  berarti  memancing  dari  kata  bahasa Inggris  fish,  yang  berarti  ikan  untuk  mengambil,  untuk  mencapai,  untuk  ikan. Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perikanan  menyebutkan  bahwa Penangkapan ikan merupakan suatu kegiatan demi memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau menggunakan cara yang lainnya,  maupun  itu  didalam  kegiatan  yang  menggunakan  kapal  untuk  memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. 17
Pengawasan  asal  daya  kelautan  dan  perikanan  kementrian  kelautan  dan perikanan,  memberi  batasan  dalam  kata  Illegal  fishing  yaitu  pengertian  illegal, Unreported  serta  Unregulated  (IUU)  Fishing  yang  secara  harfiah  bisa  diartikan menjadi aktivitas perikanan yang tidak sah, aktivitas perikanan yang tidak diatur dalam peraturan yang ada, atau aktivitasnya belum melaporkan pada suatu institusi atau forum pengelola perikanan yang tersedia. 18
Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks inmplementasi Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut.5
1. Merupakan  pelanggaran  hukum  dan  peraturan  nasional  bagi  kapal  dari suatu  negara  atau  negara  asing  untuk  melakukan  kegiatan  penangkapan ikan di perairan di luar yurisdiksi mereka tanpa izin dari negara yurisdiksi, atau untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.
2. Penangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan di bawah bendera salah satu negara anggota organisasi
3. Kegiatan  penangkapan  ikan  yang  melanggar  hukum  nasional  atau peraturan internasional.
Dasar  hukum  pengaturan  Illegal  Fishing  di  Indonesia  yaitu  Undang-Undang Republik Nomor  45  Tahun  2009.  Undang-undang  ini  merupakan  perubahan  atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga
16 Nunung Mahmudah. 2015. Illegal Fishing . Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan ke-1
17 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
18 Nunung Mahmudah. 2015. Illegal Fishing. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan ke-1
pasal  berikut  mengatur  apa  larangannya,  kewajiban  menjaga  kelestarian  plasma nutfah, serta besarnya sangsi yang akan diberikan 19 . Dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. 20

## Cara Penyelesaian Permasalahan Wilayah Antar Negara
Penyelesaian permasalahan secara damai dapat dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa,  usaha  ini  absolut  diharapkan  sebelum  persengketaan  itu  menunjuk dalam  suatu  pelanggaran  terhadap  perdamaian  dan  keamanan  internasional. Negosiasi merupakan cara penyelesaian konkurensi atau permasalahan yang paling krusial  serta  banyak  ditempuh,  dan  efektif  pada  menuntaskan  permasalahan internasional. 21 Praktik  negara-negara  menerangkan  bahwa  mereka  lebih cenderung  buat  memakai  sarana  perundingan  menjadi  langkah  awal  buat menuntaskan sengketanya. Dalam hukum internasional dalam dasarnya mengenal beberapa cara penyelesaian masalah, yaitu :
A. Penyelesain Masalah Secara Damai Penyelesaian ini sudah umum ditentukan serta telah diterima dalam hukum internasional  yang  dimana  masalah-masalah  internasional  dapat  diselesaikan dengan  secara  damai.  Mengapa  demikian,  karena  ketika  masyarakat  intenasional konsisten dengan apa yang sudah disepakati bersama yakni sudah tertuang didalam Piagam  PBB,  maka  dengan  begitu  mengharuskan  atau  mewajibkan  penyelesaian masalah secara damai ini memilki tujuan yaitu mencegah dan menghindarkan hal- hal yang berbentuk dengan kekerasan atau peperangan dalam suatu permasalahan yang terjadi antar negara. 22
Ketentuan-ketentuan  yang  mengharuskan  negara  untuk  menyelesaikan sengketa  di  antara  sesama  mereka  secara  damai  merupakan  kosekuensi  bahwa perdamaian dan keamanan dunia adalah merupakan salah satu fungsi pokok hukum internasional  pada  masa  sekarang.  Berdasarkan  pasal  33  ayat  1  masih  ada bermacam-  macam  penyelesaian  sengketa  secara  damai  misalnya  melalui perundingan, penyelidikan, dan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum  melalui  badan-badan  atau  pengaturan-pengaturan  regional,  atau  dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri
Secara umum penyelesaian sengketa secara damai dapat dikelompokan dalam penyelesaian sengketa secara politik dan penyelesaian sengketa secara hukum. Penyelesaian sengketa secara politik
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan non-justiciable tak jarang diklaim konkurensi politik lantaran hanya melibatkan perkara kebijaksanaan policy  atau  urusan  lain  pada  luar  hukum,  sebagai  akibatnya  penyelesaian  lebih banyak memakai pertimbangan politik. Penyelesaian secara politik adalah bagian menurut  penyelesaian  secara  damai,  menggunakan  menempuh  cara-cara penyelesaian pada luar pengadilan yang bisa terbagi sebagai berikut :
1. Negosiasi.  Negosiasi  adalah  metode  yang  diterima  secara  umum  dan  paling umum  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  internasional.  Negosiasi
19 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
20 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
21 Huala Adolf. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional . Sinar Grafika. Bandung
22 Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN . Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja
adalah  cara  utama  dan  utama  untuk  menyelesaikan  konflik  kepentingan. Negosiasi  adalah  metode  yang  digunakan  para  pihak  yang  bersengketa terlebih  dahulu  sebelum  menggunakan  metode  penyelesaian  sengketa lainnya. Dalam negosiasi, peran perwakilan diplomatik sangat penting. Tujuan negosiasi  tidak  selalu  dan  khusus  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang timbul. Negosiasi yang berhasil dari pengaturan baru akan dapat mencegah atau menyelesaikan situasi perselisihan potensial
2. Mediasi.  Sebagaiamana  pihak-pihak konkurensi  atau  sengketa  internasional tidak bisa menuntaskan permasalahan melalui negosiasi, akan dimungkinkan adanya campur tangan pihak ketiga yang akan menyelesaikan jalan buntu ini dan  membentuk  penyelesaian  yang  bisa  diterima.  Dalam  menuntaskan masalah  perantara  lebih  berperan  aktif  demi  tercapainya  penyelesaian sengketa. 23
3. Penyelidikan.  Penyelidikan  adalah  suatu  fakta  oleh  suatu  tim  penyelidikan yang  netral.  Prosedur  ini  dimaksud  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang timbul  karena  perbedaan  pendapat  mengenai  fakta,  bukan  untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Sering fakta yang mendasari suatu sengketa  dipermasalahkan.  Dalam  hal  ini  penyelesaian  komisi  yang  tidak memihak akan mampu memudahkan penyelesaian. Penyelidikan merupakan suatu  informasi  dari  suatu  tim  penyelidikan  yang  netral.  Prosedur  ini dimaksud  buat  menuntaskan  permasalahan  yang  ada  lantaran  perbedaan pendapat tentang informasi, bukan buat konflik yang bersifat hukum murni. Sering informasi atau fakta yang mendasari suatu sengketa  dipermasalahkan. Dalam  hal  ini  penyelesaian  komisi  yang  tidak  memihak  akan  bisa memudahkan penyelesaian.

## Penyelesaian sengketa secara hukum
Penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian secara damai.  Pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dapat  dibagi  menjadi dua  bagian  yaitu  penyelesaian  melalui  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan. Penyelesaian  melalui  pengadilan  dapat  ditempuh  melalui  arbitrase  internasional dan Mahkamah Internasional. Penyelesaian hukum adalah proses merujuk sengketa ke Mahkamah Internasional untuk keputusan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa hukum dapat mencakup:
1. Penyelesaian  melalui  Arbitrase  Internasional.  Arbitrase  adalah  metode penyelesaian  sengketa  di  mana  sengketa  diselesaikan  dengan menyerahkannya  kepada  orang-orang  tertentu  (arbiter)  yang  dipilih  secara bebas  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  dengan  tunduk  pada  peraturan hukum  yang ketat. Arbitrase adalah suatu cara penerapan asas-asas hukum terhadap  suatu  sengketa  sejauh  yang  telah  disepakati  terlebih  dahulu  oleh para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Mahkamah.  Mahkamah  Internasional  Dalam perkembangan masyarakat internasional dewasa ini khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa melalui  Pengadilan  adalah  dengan  mengajukan  sengketa  ke  Mahkamah
23 Anis Harold. Dkk. 2021 . Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional. Lex Administratum. Vol. IX
Internasional.  Mahkamah  Internasional  adalah  organ  peradilan  utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bagian dari hukum internasional.
Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan Dalam  penyelesaian  sengketa  internasional  pertama-tama  penyelesaian dilakukan  secara  damai,  apabila  cara  ini  tidak  berhasil,  maka  dipakai  cara penyelesaian  secara  paksa  atau  kekerasan.  Penyelesaian  sengketa  dengan  paksa dan kekerasan sering disebut sebagai penyelesaian sengketa tidak damai. J.G. Starke mengemukakan prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah
1. Perang  dan  tindakan  bersenjata  non  perang.  Tujuan  perang  adalah  untuk menaklukkan musuh dan menentukan syarat-syarat penyelesaian yang harus diterima  musuh.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  tindakan  bersenjata  yang tidak  bisa  disebut  perang  juga  telah  dilakukan  secara  terpaksa.  Menurut Starke, perang sebagai keadaan yang sedemikian rupa
2. Retorsi  (retorsion).  Pembalasan  atau  Retorsi  adalah  istilah  teknis  yang mengacu  pada  pembalasan  oleh  satu negara  atas  perilaku  tidak  sopan  atau tidak pantas oleh negara lain. Pembalasan ini dilakukan melalui tindakan yang tidak  bersahabat  tetapi  sah,  seperti  relaksasi  hubungan  diplomatik, pencabutan  hak  istimewa  diplomatik,  atau  pencabutan  konsesi  pajak/bea. Dalam praktiknya, karena banyaknya jenis pembalasan, tidak mungkin untuk mendefinisikan secara tepat apa yang dimaksud dengan pembenaran. Namun, ini tidak boleh merupakan bentuk pembalasan apa pun.
3. Tindakan-tindakan pembalasan (reprisals) Tindakan pembalasan. (Reprisal) adalah  metode  yang  digunakan  oleh  satu  negara  untuk  mendapatkan kompensasi dari negara lain. Di masa lalu, istilah ini terbatas pada penyitaan properti  atau  penyanderaan.  Sekarang,  kata  tersebut  juga  dapat  berarti tindakan pemaksaan yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari tindakan ilegal atau tidak patut dari negara lain. Perbedaan antara pembalasan  dendam  dan  pembalasan  adalah  bahwa  pembalasan  dilakukan ketika  melawan  hukum  sedangkan  pembalasan  dilakukan  ketika  tidak melawan hukum. 24
4. Blokade secara damai. Selama perang, blokade pelabuhan asing dilakukan oleh angkatan  laut.  Di  masa  damai,  di  sisi  lain,  blokade  dilakukan  secara  damai. Blokade seperti ini biasanya dirancang untuk memaksa negara-negara yang pelabuhannya  diblokir  untuk  memenuhi  tuntutan  negara  pemblokiran.  Dan Intervensi merupakan suatu tindakan sepihak suatu negara secara diktatorial pada negara lain buat memaksakan kehendaknya.
Intervensi.  Intervensi  melibatkan  suatu  negara  permasalahan  berdasarkan  dua prinsip  hukum  internasional  yang  fundamental,  yaitu  :  Hak  buat  membela  diri berdasarkan  negara  yang  mendakwa  dan  hak  buat  memerintah  sendiri  atau merdeka  berdasarkan  negara  yang  didakwa.  Kata  Intervensi  sering  digunakan bergantian  atau  bersama-sama  untuk  mewakili  hampir  semua  tindakan  Campur tangan  negara  dalam  urusan  negara  lainnya.  Dalam  arti  yang  lebih  spesifik Intervensi terbatas pada tindakan intervensi urusan dalam dan luar negeri, negara
24 Anis Harold. Dkk. 2021. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional . Lex Administratum. Vol. IX
lain siapa yang melanggar kemerdekaan negara itu, tidak campur tangan Transfer negara  ke  negara  lain  dalam  beberapa  masalah  termasuk  dalam  lingkup  negara Kemudian panggil untuk memutuskan sendiri, meskipun umumnya diyakini bahwa Ini  bertindak  sebagai  intervensi.  intervensi  harus  Dalam  bentuk  perintah,  ini dipaksakan atau ancaman kekerasan untuk mendukungnya (J. L. Brierly, 1996: 256), intervensi  hampir  selalu  disertai  dengan  bentuk  atau  saran  Tindakan  untuk mengganggu kemerdekaan politik negara yang relevan. 25

## PENUTUP Simpulan
Hukum Internasional akan berkembang melalui perkembangan yang terjadi didalam masyarakat internasional yang menyangkut negara, individu, lembaga atau organisasi  internasional  serta  masih  banyak  lagi.  Menurut  Hukum  Internasional wilayah  negara  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  didalam mewujudkan  kedaulatan  negara.  Terkait  dengan  Illegal  Fishing  bahwa  hukum Internasional memiliki peran serta solusi terhadap kegiatan tersebut yang terjadi dilaut atau perairan Indonesia. Untuk meminimalisir kegiatan yang illegal di lautan Indonesia  maupun  negara  lain  perlu dilakukan  kerjasama  antara  aparat  penegak hukum,  pemerintah,  dan  masyarakat  setempat  untuk  mengawasi,  mengusir,  dan mencegah terjadinya kegiatan illegal.
Wilayah  negara  meliputi  daratan,  lautan  dan  udara.  Batas  wilayah  negara merupakan sesuatu yang penting untuk memperjelas batasan-batasan kedaulatan negara tersebut. Didalam terjadinya permasalahan atau sengketa yang terjadi antar negara  karena  batas  wilayah  dapat  diselesaikan  dengan  beberapa  penyelesaian yaitu secara damai yang terdapat yaitu penyelesaian secara politik maupun diluar politik  contohnya  negosiasi,  mediasi,  jasa  baik  (Good  Offices)  serta  penyelesaian secara hukum melalui Arbitrase Internasional dan melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Dalam penyelesaian secara paksa atau kekerasan terdiri dari perang atau  tindakan  bersenjata  non  perang,  Retorsi,  tindakan-tindakan  pembalasan, Blokade secara damai serta yang terakhir yaitu Intervensi.

## Saran
Hubungan  Internasional  dilakukan  serta  dilaksanakan  oleh  masyarakat internasional  dengan  memperhatikan  hukum  atau  aturan  yang  ada  didalamnya yang dimana negara menjadi subyek hukum internasional. Terkait dengan adanya kegiatan illegal fishing sebaiknya memerlukan peranan hukum internasional. Serta negara-negara  seharusnya  sudah  paham  dan  terus  mematuhi  ketentuan  hukum internasional yang ada kaitannya dengan aturan hukum mengenai batasan wilayah antar negara. Hal ini perlu dikembangkan agar menghindari konflik atau masalah- masalah  yang  akan  terjadi  yang  dikarenakan  oleh  batasan  wilayah.  Saya  sebagai penulis  menyadari  betul  bahwa  artikel  ini  masih  banyak  memiliki  kekurangan dengan begitu sangat diperlukan saran pembaca bagi penulis untuk lebih sempurna lagi kedepannya mengingatnya masih banyak kekurangan dalam penulisan ini.
25 Sudika Mangku Dewa Gede. 2021. Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN . Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja

## DAFTAR PUSTAKA
Anis  Harold.  Dkk.  2021. Tinjauan  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Batas  Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional . Lex Administratum. Vol. IX Huala  Adolf.  2012. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional. Sinar  Grafika. Bandung J.G. Starke. 1989. Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta Jawahir  Thontowi  dan  Pranoto  Iskandar.  2016. Hukum  Internasional Kontemporer. Refika Aditama. Bandung
Kusumaatmadja.  Mochtar.  2003. Pengantar  Hukum  Internasional. Penerbit Binacipta. Bandung Malcolm N Shaw. 2013. Hukum Internasional. Penerbit Nusa Media. Bandung Maryani  Halimatul.  2019. Peranan  Hukum  Internasional  Terhadap Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia . Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Sumatra Utara Nunung Mahmudah. 2015 . Illegal Fishing . Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan ke1 Parthiana I Wayan. 1990. Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Mandar Maju. Bandung Sudika Mangku Dewa  Gede. 2021. Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Lakeisha. Jawa Tengah Sudika Mangku Dewa Gede. 2021 . Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa  Internasional  Termasuk  Di  Dalam  Tubuh  Asean. Universitas  Pendidikan Ganesha. Singaraja Suryo  Sakti  Hadiwijoyo.  2011. Perbatasan  Negara  Dalam  Dimensi  Hukum Internasional . Graha Ilmu. Yogyakarta Tenripadang  Andi.  2016. Hubungan  Hukum  Internasional  Dengan  Hukum Nasional . Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sulawesi Selatan Yustitianingtyas  Levina.  2015. Masyarakat  Dan  Hukum  Internasional (Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perubahan-Perubahan  Sosial  Dalam  Masyarakat Internasional) . Universitas Hang Tuah. Surabaya