Precautionary  Principle:  Perumusan  Kebijakan  Pengelolaan  Energi  Baru Terbarukan
Anindya Yustika nindyustika@gmail.com

## Universitas Brawijaya

## Abstract
The  transition  to  new  renewable  energy  not  only  produces  energy  that  is  relatively  more environmentally friendly, but there are other consequences on the environment. In this case, policy makers must be careful in making the right decision regarding a particular product or legal product, because the EBT transition has the potential to endanger society as a whole, but  at  the  same  time  these  dangers  are  not  widely  understood  until  there  is  scientific evidence.  This  article  examines  efforts  in  formulating  new  and  renewable  energy management  policies  with  an  emphasis  on  precautionary  principles  to  realize  sustainable national  legal  development.  This  research  uses  a  doctrinal  approach  or  also  called  a normative  legal  approach  with  descriptive  analysis  methods.  This  research  shows  that  the energy  transition  policy  offered  by  the  government  does  not  touch  directly  on  the environmental  dimensions  that  have  been  detrimental  to  society.  On  the  other  hand, Indonesia, which is new to the concept of EBT, needs to strive to gain trust from its people, which can occur if the system offered is safe. This is done with an established legal umbrella so that the precautionary principle must be the breath in making this EBT regulation.
Keywords: Precautionary Principle; Policy; New Renewable Energy.

## Abstrak
Transisi menuju energi baru terbarukan tak hanya menghasilkan energi yang relatif lebih ramah lingkungan, namun ada konsekuensi lain daripada itu, yakni dampaknya terhadap lingkungan.  Dalam  hal  ini  pengambil  kebijakan  harus  berhati-hati  dalam  mengambil keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau produk hukum tertentu, sebab transisi EBT ini  berpotensi  membahayakan  masyarakat  secara  keseluruhan,  namun  di  saat  yang sama  bahaya-bahaya  ini  belum  banyak  dipahami  sebelum  ada  bukti  ilmiah.  Artikel  ini mengkaji upaya dalam perumusan kebijakan pengelolaan energi baru terbarukan dengan menitikberatkan  pada  prinsip  precautionary  untuk  mewujudkan  pembangunan  hukum nasional  yang  berkelanjutan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  doktrinal  atau disebut  juga  dengan  pendekatan  hukum  normatif  dengan  metode  analisis  deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan transisi energi yang ditawarkan pemerintah dalam  Perpres  Nomor  112  Tahun  2022  tentang  Percepatan  Pengembangan  Energi Terbarukan  untuk  Penyediaan  Tenaga  Listrik  dan  RUU  EBT  dinilai  hanya  menyodorkan jalan keluar  palsu dan  tidak  menyentuh langsung  pada  dimensi lingkungan yang  selama ini merugikan masyarakat. Di sisi  lain, Indonesia yang baru mengenal konsep EBT perlu untuk  mengupayakan  penarikan  kepercayaan  dari  masyarakatnya  yang  dapat  terjadi apabila  sistem  yang  ditawarkan  sudah  aman.  Hal  ini  dilakukan  dengan  payung  hukum yang  mapan  sehingga precautionary  principle harus  menjadi  nafas  dalam  pembuatan regulasi EBT ini.
Kata kunci: Precautionary Principle; Kebijakan; Energi Baru Terbarukan.
Volume 5 Nomor 1 Ferbruari 2024 Halaman 1 – 11
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759

## A. Pendahuluan
Istilah “ ubi societas, ibi ius ” memberikan paradigma hukum yang berkembang saat ini. Masyarakat  dan  hukum  menjadi  dua  ihwal  yang  terikat  satu  sama  lain  dalam perkembangan  kehidupan  manusia.  Aturan  hukum  menjadi  pedoman  bagi  tingkah  laku masyarakat  dan  menjadi  objek  pembangunan  dalam  mewujudkan  keadaan  yang  ideal sesuai dengan apa yang hidup di masyarakat tersebut. Dengan begitu, hukum juga selalu bergerak  kearah  kemajuan  selama  kehidupan  masyarakat  terus  berkembang  dan  tidak terpisahkan dari adanya berbagai perubahan. Namun pada kenyataannya laju perubahan yang  terjadi  di  masyarakat  tidak  sebanding  dengan  laju  perubahan  yang  dilakukan  oleh hukum. 1 Dalam  mengimbangi  perkembangan  masyarakat  tersebut,  maka  hukum  juga perlu  untuk  diperbaharui  dan  dibangun  secara  berkelanjutan.  Menimbang  dari  aspek pembangunan hukum, fungsi dari hukum dalam masyarakat ialah menjadi penggerak dan perlindungan atas pembangunan serta hasil-hasil darinya yang akan membentuk sebuah peran bagi hukum dalam masyarakat, yakni sebagai sarana perubahan masyarakat ( law as tool of social engineering ). Berdasarkan pemikiran dari Roscoe Pound, hukum tidak hanya dijadikan sebagai sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat atau juga dapat disebut sebagai sarana rekayasa sosial, namun juga dapat dijadikan sarana dalam mengendalikan masing-masing  individu  di  masyarakat  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama. 2 Oleh karena  itu,  pembangunan  hukum  bagi  suatu  negara  menjadi  hal  yang  esensial  untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan tujuan negara.
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  hukum  di  dunia  yang  masih  memerlukan berbagai  kajian  dan  penelitian  untuk  mengembangkan  hukum  yang  ideal  dengan perubahan di dalam masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak permasalahan di dalam masyarakat Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dari Negara dalam kerangka  hukumnya.  Pembangunan  hukum  di  Indonesia  mengacu  pada  kelima  sila  dari Pancasila  untuk  mewujudkan  tujuan  Negara  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945).  Dalam  hal  ini,  nilai  dalam Pancasila  merupakan  nilai  luhur  yang  menunjukkan  adanya  sinergitas  dan  persatuan dalam  masyarakat  yang  bertaqwa  kepada  Tuhan  YME,  beradab,  dan  berkeadilan  yang bersumber  dari  masyarakat  sendiri  sehingga  dijadikan  pandangan  hidup  ( way  of  life ) berbangsa serta bernegara Indonesia.
1 Soejadi, Pancasila  sebagai  Sumber  Tertib  Hukum  Indonesia (Yogyakarta:  Lukman  Offset,
1999), hal. 37.
2 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: CV. Rajawali, 2006), hal. 44.
Seiring  dengan  terus  berkembangnya  kehidupan  manusia,  pemenuhan  kebutuhan hidup  menjadi  problematika  yang  menghantui  sebab  kebutuhan  yang  tersedia  bersifat tetap  sementara  jumlah  manusia  yang  terus  terduplikat.  Fakta  terjadinya  peningkatan konsumsi  energi  menjadi  konsekuensi  logis  dari  adanya  laju  pertumbuhan  tersebut.  Di Indonesia sendiri, pemenuhan terhadap kebutuhan tercermin pada  kebutuhan  konsumsi energi  yang  masih  bergantung  pada  energi  fosil,  seperti  minyak  bumi,  gas  bumi,  dan batubara. Dalam segmentasi batubara, data dari Kementerian ESDM menyebutkan bahwa target  pemenuhan  kebutuhan  batubara  dalam  negeri  atau Domestic  Market  Obligation (DMO)  pada  tahun  2023  sendiri  lebih  tinggi  hingga  7%  dibandingkan  tahun  lalu  yang mana  disusul  dengan  target  produksinya  yang  meroket  hingga  694,5  juta  ton. 3 Dengan adanya  peningkatan  target  produksi  batu  bara  pada  tahun  ini,  maka  812  perusahaan pertambangan  batu  bara  telah  menyetujui  rencana  kerja  dan  anggaran  biaya  (RKAB), sehingga  65%  perusahaan  tersebut  mengusulkan  peningkatan  produksi.  Padahal,  jika melihat  data  produksi  sepanjang  sejarah  ternyata  tahun  2022  menjadi  rekor  tertinggi sepanjang sejarah, yakni 671,75 juta ton yang melampaui targetnya sebesar 663 juta ton. 4
Bukannya  tanpa  dampak,  ketergantungan  terhadap  energi  batubara  akan  menimbulkan sekurang-kurangnya  tiga  ancaman  serius,  yakni  penipisan  cadangan  batubara, ketidakstabilan  harga  akibat  laju  permintaan  yang  lebih  besar  dari  produksi,  hingga masifnya polusi gas rumah kaca akibat pembakaran.
Maka  dari  itu,  muncul  paradigma  pembangunan  berkelanjutan  yang  berkembang  di dunia  yang  tidak  lagi  hanya  terfokus  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  proses industrialisasi,  namun  juga  lebih  memperhatikan  hak  atas  lingkungan  hidup  maupun kesejahteraan  masyarakat.  Tak  terkecuali  pada  sektor  energi  yang  mana  melahirkan konsep  energi  baru  dan  terbarukan  (selanjutnya  disebut  EBT).  Konsep  sumber  energi baru diproduksi oleh teknologi baru, baik dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, yang meliputi nuklir, hidrogen, gas metana batubara, batubara cair, dan batubara gasifikasi. Sedangkan sumber energi terbarukan diproduksi dari energi yang berkelanjutan, yang meliputi panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran air dan air  terjun,  serta  pergerakan  dan  perbedaan  suhu  lapisan  laut.  Komitmen  transisi  energi dari  konvensional  menuju  EBT  tidak  hanya  akan  meningkatkan  kesadaran  terhadap kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, namun juga terhadap perlunya teknologi yang
3 Firda  Dwi  Muliawati,  “Wow!  Bukan  Berkurang,  Konsumsi  Batu  Bara  RI  Justru  Melejit”, CNBC Indonesia, 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230120131443-4-407104/wow- bukan-berkurang-konsumsi-batu-bara-ri-justru-melejit, 25/10/2023.
4 Muliawati,  “Wow! Bukan Berkurang, Konsumsi Batu Bara RI Justru Melejit”.
canggih  dan  biaya  yang  mahal  untuk  mengakomodirnya.  Fakta  ini  menghadirkan semangat pada pemerintahan untuk merumuskan peraturan EBT dan berbagai kebijakan investasi  yang  menyertainya,  salah satunya  adalah  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor 112  Tahun  2022  tentang  Percepatan  Pengembangan  Energi  Terbarukan  Untuk Penyediaan  Tenaga  Listrik.  Puncaknya  ketika  dicanangkan  RUU  Energi  Baru  dan Terbarukan  (selanjutnya  disebut  RUU  EBT)  yang  akan  menjadi  landasan  hukum  tidak hanya bagi berbagai aktivitas EBT, namun juga bagi perumusan kebijakan investasi EBT di Indonesia. 5
Namun  hal  demikian  tak  hanya  menghasilkan  energi  yang  relatif  lebih  ramah lingkungan,  namun  ada  konsekuensi  lain  daripada  itu,  yakni  dampaknya  terhadap lingkungan.  Dampak  tersebut  misalnya  terlihat  pada  kasus  tanah  longsor  dan  tsunami Lembata tahun 1979 di Indonesia, yang dipicu oleh perubahan hidrotermal pada batuan dan  tanah  di  lingkungan  panas  bumi. 6 Dalam  hal  ini  maka  perlu  adanya  upaya pemerintahan  untuk  merumuskan  kebijakan  pemanfaatan  EBT  yang  dapat  mencapai tujuan  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  menyeimbangkan  pemanfaatan  energi terbarukan  dan  ekosistem.  Pengambil  kebijakan  harus  berhati-hati  dalam  mengambil keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau produk hukum tertentu, sebab transisi EBT  ini  berpotensi  membahayakan  masyarakat  secara  keseluruhan,  namun  di  saat  yang sama bahaya-bahaya ini belum banyak dipahami sebelum ada bukti ilmiah. Dalam hal ini, maka  pengambil  kebijakan  perlu  lebih  memperhatikan precautionary  principle dalam merumuskan berbagai kebijakan di bidang EBT.
Oleh karena itu, Penulis mengusung isu hukum utama yang akan menjadi pembahasan dalam  penulisan  ini,  yaitu  bagaimana  pelaksanaan  perumusan  kebijakan  untuk  transisi EBT  menggunakan precautionary  principle dalam  mewujudkan  pembangunan  hukum nasional.

## B. Pembahasan
Kedudukan UUD NRI 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang  lebih rendah,  termasuk  halnya  terhadap aspek  pengelolaan kekayaan  sumber daya alam. Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam di Indonesia terletak pada
5 Penjabaran  ini  diambil  melalui  Konsideran  Draf  Rancangan  Undang-Undang  Republik Indonesia  tentang  Energi  Baru  dan  Terbarukan  tahun  2021,  https://pushep.or.id/wp- content/uploads/2021/04/DRAF-RUU-EBT-25-Januari-2021.pdf, 26/10/2023.
6 Yudhicara,  Philipson Bani,  and Alwin Darmawan, “Geothermal System as the Cause of the 1979 Landslide Tsunami in Lembata Island, Indonesia”, Indonesian Journal on Geoscience 2 , (2015): 91-99. DOI: 10.17014/ijog.2.2.91-99
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat ”.  Pasal  tersebut  memiliki  makna  yang  mendalam  bahwa terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  dititikberatkan  kepada  peran  apa  yang  dapat diberikan penyelenggara negara terhadap masyarakat. 7 Pasal 33 UUD NRI 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki Negara. Namun dengan  catatan bahwa  dasar  perekonomian dan kegiatan  perekonomian harus berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dimana Pasal 33 ditempatkan di bawah judul “Kesejahteraan Sosial” dan bertujuan untuk Keadilan Sosial sebagaimana tujuan ideal dari konsepsi negara kesejahteraan ( welfare state ). 8
Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  bahwa  Pasal  33  dan  34  UUD  NRI  1945  adalah konstitusi ekonomi Indonesia karena didalamnya memuat dokumen ekonomi. 9 Berangkat dari  tujuan  ideal welfare  state serta cita-cita  tatanan  hukum  baru  para founding  fathers, konsep kedaulatan rakyat menjadi dasar pengaturan ekonomi dari UUD NRI 1945 hingga peraturan-peraturan dibawahnya. Namun kendati demikian, Negara masih memiliki kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. 10 Dalam menjalankan fungsi pengelolaannya, Negara menjalankan kewenangannya dengan menerbitkan dan mencabut izin,  lisensi,  dan  konsesi. Pada  mekanisme pengelolaannya,  Negara menggunakan  BUMN sebagai instrumen kelembagaan  atas penguasaan sumber kekayaan  alam untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sedangkan  dalam  menjalankan  fungsi  pengaturannya, Negara  melakukannya  melalui  DPR  bersama  pemerintah,  serta  peraturan  yang dikeluarkan pemerintah.
Dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan terdapat teori  tingkatan hukum ( stufentheorie )  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen,  dimana  norma  yang  lebih  tinggi berlaku,  bermula,  dan  dibangun  di  atas  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  dan  seterusnya sampai suatu norma tidak mungkin ditelusuri (norma dasar atau grundnorm ). 11 Standar- standar inti ini ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai standar fundamental yang  memberikan  landasan  bagi  standar-standar  yang  mengikutinya.  Agar  suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara sempurna, maka perlu memenuhi
7 Indah  Dwi  Qurbani  dan  Ilham  Dwi  Rafiqi,  “Prospective  green  constitution  in  new  and renewable energy regulation”, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 30.1 , 2022, hal. 70.
8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi , Kompas Gramedia Jakarta, 2009, hal. 262.
9 Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi , hal. 262.
10 A.  Harvelian,  M.  A.  Safa'at,  Aan  Eko  Widiarto,  Indah  Dwi  Qurbani,  “Constitutional Interpretation  of  Original  Intent  on  Finding  The  Meaning  of  Social  Justice  In  The  Constitutional Review”, Yustisia Jurnal Hukum , 9 (3), 2020, hal. 354 11 Maria Farida Indrati S , Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hal. 41
persyaratan  keabsahannya,  yakni  berlaku  secara  filosofis  dimana  aturan  hukum menyesuaikan  diri  dengan  cita-cita  hukum  sebagai  nilai  positif  tertinggi,  secara sosiologisnya  dengan  mengefektifkan  aturan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan secara yuridisnya dengan menetapkan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk menurut cara yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dibuat sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik  (patut)  sehingga  syarat-syarat  keabsahan  tersebut  terpenuhi.  Asas-asas  yang dimaksud  tertuang  dalam  Pasal  5  Undang-undang  (UU)  Nomor  13  Tahun  2022  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  (selanjutnya  disebut  UU  P3),  yang  meliputi:  kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian, dapat dilaksanakan, kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Namun  yang  terjadi  saat  ini  dalam  bidang  transisi  EBT  adalah  terjadinya hyper regulation atau dengan kata lain saling tumpang tindihnya peraturan dalam RUU EBT dan Perpres  Nomor  112  Tahun  2022  sehingga  asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  baik  tidak  hadir.  Institute  for  Essential  Services  Reform  (IES)  telah menyatakan  bahwa  regulasi  ini  rancu  dan  tidak  jelas  berkat  materi  muatannya  yang mencampuradukkan energi fosil, nuklir, dan energi terbarukan dalam satu peraturan. Dari sini  timbul  persepsi  mengenai  politik  hukum  dari  regulasi  ini  sangat  dipengaruhi  oleh kepentingan  status quo dimana  hal  ini  menyelinap  masuk  dalam  definisi  energi  baru. 12
Pasalnya, komitmen Indonesia terhadap Net Zero Emission (NZE) atau emisi bersih 2060 diwarnai  dengan  kepentingan  untuk  mendapatkan  pendanaan  Just  Energy  Transition Partnership  (JETP)  senilai  20  miliar  dollar  AS  atau  sekitar  Rp310  triliun  dari  beberapa negara maju pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2022.
Pembentukan  regulasi ini  disusun dengan pendekatan  nilai ekonomi  dari  setiap  jenis pembangkit  sehingga  pemerintah  sangat  mengupayakan  berbagai  sumber  EBT dimanfaatkan di Indonesia sebagai sumber energi utama. RUU EBT yang ditujukan untuk mengemulsi  payung  hukum  terhadap  berbagai  kepentingan  transisi  EBT  dinilai bermasalah akibat banyaknya penyusupan objek-objek turunan batubara sebagai definisi energi  baru.  Metode  ini  menjadi greenwashing batubara  dengan  cara  mengubahnya menjadi gas atau cairan berdasarkan dalil pembakaran yang lebih bersih. The Indonesian Center  for  Environmental  Law  (ICEL)  memberi  pernyataan  terkait  masalahnya  dengan
12 Sugiharto  Purnama,  “ Tumpang  tindih  energi  fosil  dan  energi  terbarukan  di  RUU  EBT”, Antaranews.com,  2022, https://www.antaranews.com/berita/2889577/tumpang-tindih-energi- fosil-dan-energi-terbarukan-di-ruu-ebt, 28/10/2023.
batubara  yang  mulai  dari  banyaknya  pelanggaran  aturan  di  proses  ekstraksi  hingga perusakan  lingkungan  dengan  tidak  ditutupnya  lubang  bekas  penggalian  batu  bara. 13
Batubara juga menghasilkan emisi CO2 terburuk dibanding energi lain.
Khusus  pada  konteks  Perpres  tersebut,  penentuan  tarif  akan  dilakukan  dengan masukan dari para stakeholder untuk menjaga daya saing Indonesia. Dalam hal ini akan dibuatkan sistem staging dimana harga yang berlaku akan berubah dalam beberapa tahap dan  semakin  menurun  setelah  tahap  “balik  modal”,  umumnya  di  tahun  kesepuluh. Sementara itu, komitmen anti PLTU yang seharusnya dilaksanakan untuk mendapat dana JEPT juga goyah sebab bunyi Pasal 3 angka 4 Perpres Nomor 112 Tahun 2022 melegalkan PLTU di kawasan industri untuk  beroperasi hingga 2050. Ditambah lagi, di Pasal 7 yang menyatakan  bahwa  percepatan  pengakhiran  waktu  operasi  PLTU  perlu  memperhatikan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri.
Dari sini  dapat  dikatakan pembuat  regulasi luput berpikir dari tujuan utama gagasan EBT ini, yakni kelestarian lingkungan. Seharusnya hukum harus mengakomodir tiga faktor dalam  rencana  transisi  EBT,  yakni  ketahanan  energi  dengan  sinergitas  antara  energi berbasis  fosil  dengan  EBT,  transisi  paradigma  dalam  keuntungan  industri  energi  fosil untuk  pengembangan  EBT,  dan  partisipasi  publik. 14 Tak  dapat  dipungkiri  bahwa kehadiran  industri  energi  fosil  dalam  mendorong  naiknya  EBT  sangat  diperlukan, terutama  dalam  segi  pendanaan.  Namun  di  sisi  lain,  masyarakat  yang  baru  mengenal konsep EBT perlu untuk diusahakan kepercayaannya melalui jaminan sistem yang aman.
Hal ini dilakukan dengan payung hukum yang mapan sehingga precautionary principle harus  menjadi  nafas  dalam  pembuatan  regulasi  EBT  ini.  Prinsip  yang  tercantum  dalam Piagam Lingkungan Hidup (The Charter of The Environment) ini perlu dipahami sebagai nahkoda  pembuatan  regulasi  untuk  lebih  mengedepankan  sikap  hati-hati  atas  kerugian bagi lingkungan dan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, Negara harus melakukan penelitian  terhadap  risiko  yang  mungkin  timbul  dari  pelaksanaan  transisi  EBT  di Indonesia sebelum mengundangkan peraturan. Apabila dikemudian hari terdapat dampak lingkungan hidup yang serius dari transisi EBT, meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah, maka  pembuat  regulasi  perlu  memastikan  telah  menggunakan precautionary  principle terkait  prosedur  penerapan  risiko  penilaian  dan  adanya  tindakan  sementara  untuk mencegah kerusakan. Prinsip kehati-hatian digunakan sebagai upaya mengantisipasi dan
13 Luh  De  Suriyani,  “Hati-hati  dengan  Transisi  Energi  Bersih” , mongabay,  2021, https://www.mongabay.co.id/2021/08/02/hati-hati-dengan-transisi-energi-bersih/, 28/10/2023.
14 Pradnya  Wicaksana,  “Telisik  Kondisi  Transisi  EBT  di  Indonesia  dari  Kacamata  Pakar Hukum  Energi  UNAIR”,  unair.ac.id,  2022,  https://unair.ac.id/telisik-kondisi-transisi-ebt-di- indonesia-dari-kacamata-pakar-hukum-energi-unair/, 28/10/2023.
mengatasi kemungkinan dampak negatif penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencemari atau membahayakan lingkungan hidup.
Dalam  sejarahnya, precautionary  principle pertama  kali  diterapkan  di  Jerman  pada tahun  1970-an  dengan  istilah vorsorge prinsip  yang  diterjemahkan  menjadi  beberapa kewajiban. 15 Pertama, meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup melalui upaya berdasarkan  teknologi  atau  ilmu  pengetahuan  terkini.  Kedua,  menghindari  limbah produksi dan  pengangkutan/penggunaan bahan  berbahaya  dari proses  produksi. Ketiga, melarang  kegiatan  perusakan  yang  dapat  dihindari  ( avoidable  degradation )  dan  adanya restitusi  terhadap  kerusakan  yang  tidak  dapat  dihindari.  Keempat,  aspek  lingkungan hidup  harus  terus  diperhatikan  dalam  setiap  perencanaan  kebijakan.  Kelima, memperhatikan  aspek  ekonomi  alam,  perlindungan,  dan  sumber  daya  alam  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup.  Keenam,  menggunakan  sumber  daya  alam  secara ekonomis  dan  efisien,  dan  yang  terakhir,  melakukan  pembatasan  penggunaan  dan pemasaran bahan kimia.
Sementara  itu,  Ticker  dan  Raffensperger  berpendapat  bahwa precautionary  principle ini  memiliki  beberapa  komponen  turunan,  yakni  tindakan  pencegahan  sebelum  adanya kepastian  ilmiah,  pelaksanaan  perencanaan  dengan  dasar  tujuan  yang  telah  ditetapkan sehingga bukan berdasarkan skenario atau perhitungan risiko yang seringkali bias, adanya penelitian serta evaluasi untuk alternatif kebijakan, penetapan regulasi perlu melibatkan pihak-pihak  yang  mungkin  terkena  dampak,  harus  ada  pembalikan  beban  pembuktian, dan  pengembangan  kriteria  dalam  perumusan  regulasi  yang  lebih  demokratis. 16 Dengan kata  lain, precautionary  principle banyak  berperan  dalam  mengubah  arah  paradigma perumusan kebijakan untuk mengatasi bahaya atas konsep baru yang diambil namun sifat dampaknya  belum  pasti.  Berbeda  dengan  tindakan  preventif  dalam  materi  muatan peraturan, precautionary  principle ini  bertindak  dengan  tidak  lagi  membiarkan  potensi bahaya diabaikan begitu saja dengan alasan masih kabur.
Prinsip ini diperlukan dalam perumusan regulasi dalam transisi EBT mengingat konsep ini  masih  baru  dicetuskan  di  Indonesia  dengan  teknologi  yang  jauh  lebih  maju.  Perlu diingat  bahwa  objek-objek  EBT  banyak  melepas  zat-zat  berbahaya,  bahkan  yang  belum diketahui secara  ilmiah akan  dampaknya.  Berbagai  zat mempengaruhi  udara  yang mana bersifat  beracun  dan  berbahaya,  baik  kepada  lingkungan  maupun  manusia.  Hal  ini  akan
15 Harald Hohmann, Precautionary Legal Duties and Principles of Modern International Law: The precautionary principle: International Environmental Law between Exploitation and Protection, (London: Graham & Trotman, 1994), hal.17.
16 Joel  Tickner  dan  Carolyn  Reffensperger,  “The    precautionary  principle    in    Action:    A Handbook, first edition”, http://www.biotech_info.net/handbook.pdf., 28/10/2023.
menyebabkan  hujan  asam  hingga  berdampak  pada  kualitas  tanah  maupun  air, menyebabkan penyakit pada manusia, dan bahkan dapat membunuh makhluk hidup.
Dalam  praktiknya,  pembuat  regulasi  perlu  mendengarkan  dari  seluruh  elemen  yang terkait  dengan  bidang  transisi  EBT  ini,  termasuk  dari  masyarakat.  Implementasi precautionary  principle tak  hanya  secara  normatif  dicantumkan  dalam  materi  muatan peraturan,  namun  juga  berhubungan  dengan  kolaborasi  berbagai  pihak.  Ilmuwan  perlu dilibatkan dalam perumusan regulasi dan pendekatan yang dipakai tidak hanya di bidang ekonomi  saja.  Komitmen  transisi  EBT  ini  bukan  menjadi  ladang  investor  saja  untuk mengakomodir kepentingannya, melainkan juga harus melindungi rakyat dan masa depan Negara  mengingat  dampak  ketidakpastian  transisi  EBT  ini  berpotensi  menyenggol multidimensi, termasuk pada kesejahteraan ekonomi rakyat.
Hal ini memberikan petunjuk yang cukup jelas dan secara tegas kepada Negara bahwa warga  Negara  harus  mendapatkan  perlakuan  secara  adil  untuk  dijaminkan  hak konstitusionalnya. Dengan berlandaskan Pasal 28H Ayat 1 UUD NRI 1945 yang memberi payung terhadap penjaminan atas hidup yang sejahtera dan lingkungan yang sehat, maka precautionary principle perlu diperhatikan lebih jauh untuk melindungi hak konstitusional warga  Negara.  Pembentukan  hukum  yang  melindungi  warga  Negara  menjadi  strategi pembangunan  hukum  nasional  yang  berasal  dari  Pancasila  untuk  benar-benar mewujudkan negara kesejahteraan ( welfare state ).

## C. Kesimpulan
Tak dapat dipungkiri bahwa potensi sumber energi alternatif yang utamanya dari sumber  terbarukan  memaksa  pemerintahan  untuk  fokus  menggarap  pengembangan transisi EBT, khususnya berkaitan dengan investasi. Namun kebijakan transisi energi yang ditawarkan  pemerintah  dalam  Perpres  Nomor  112  Tahun  2022  tentang  Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan RUU EBT dinilai hanya  menyodorkan  jalan  keluar  palsu  dan  tidak  menyentuh  langsung  pada  dimensi lingkungan  yang  selama  ini  merugikan  masyarakat.  Di  sisi  lain,  Indonesia  yang  baru mengenal  konsep  EBT  perlu  untuk  mengupayakan  penarikan  kepercayaan  dari masyarakatnya  yang  dapat  terjadi  apabila  sistem  yang  ditawarkan  sudah  aman.  Hal  ini dilakukan  dengan  payung  hukum  yang  mapan  sehingga precautionary  principle harus menjadi  nafas  dalam  pembuatan  regulasi  EBT  ini.  Dengan  pengamalan precautionary principle bagi  pembuat  regulasi,  dimensi  materi  muatan  yang  dicantumkan  tidak  hanya berlandaskan pada sektor ekonomi dan investasi saja, melainkan juga kesejahteraan dan keselamatan rakyat Indonesia dari dampak ketidakpastian kosep EBT ini.
Daftar Pustaka Artikel/Buku/Laporan
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi . Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan . Yogyakarta: Kanisius, 2007.
https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/04/DRAF-RUU-EBT-25-Januari- 2021.pdf. “Draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Energi Baru dan Terbarukan tahun 2021”. Diakses pada 26/10/2023.
Harvelian, Agnes, M. A. Safa'at, Aan Eko Widiarto, dan Indah Dwi Qurbani. “Constitutional Interpretation  of  Original  Intent  on  Finding  The  Meaning  of  Social  Justice  In  The Constitutional Review”. Yustisia Jurnal Hukum , 9, 3 (2020).
Hohmann, Harald. Precautionary Legal Duties and Principles of Modern International Law: The  precautionary  principle:  International  Environmental  Law  between  Exploitation and Protection . London: Graham & Trotman, 1994.
Muliawati,  Firda  Dwi.  “Wow!  Bukan  Berkurang,  Konsumsi  Batu  Bara  RI  Justru  Melejit”.
CNBC  Indonesia,  2023,  https://www.cnbcindonesia.com/news/20230120131443- 4-407104/wow-bukan-berkurang-konsumsi-batu-bara-ri-justru-melejit. Diakses pada 25/10/2023.
Purnama,  Sugiharto.  “Tumpang  tindih  energi  fosil  dan  energi  terbarukan  di  RUU  EBT”.
Antaranews.com  ,  2022.  https://www.antaranews.com/berita/2889577/tumpang- tindih-energi-fosil-dan-energi-terbarukan-di-ruu-ebt. Diakses pada 28/10/2023.
Qurbani,  Indah  Dwi,  dan  Ilham  Dwi  Rafiqi.  “Prospective  green  constitution  in  new  and renewable energy regulation”. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 30, 1, (2022).
Soejadi. Pancasila  sebagai  Sumber  Tertib  Hukum  Indonesia .  Yogyakarta:  Lukman  Offset, 1999).
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: CV. Rajawali, 2006.
Tickner,  Joel,  dan  Carolyn  Reffensperger.  “The    precautionary  principle    in    Action:    A Handbook,  first  edition”.  http://www.biotech_info.net/handbook.pdf.  Diakses  pada 28/10/2023.
Suriyani,  Luh  De.  “Hati-hati  dengan  Transisi  Energi  Bersih ”. mongabay,  2021. https://www.mongabay.co.id/2021/08/02/hati-hati-dengan-transisi-energi- bersih/. Diakses pada 28/10/2023.
Wicaksana,  Pradnya.  “Telisik  Kondisi  Transisi  EBT  di  Indonesia  dari  Kacamata  Pakar
Hukum Energi UNAIR”. unair.ac.id, 2022. https://unair.ac.id/telisik-kondisi-transisi- ebt-di-indonesia-dari-kacamata-pakar-hukum-energi-unair/. Diakses pada 28/10/2023.
Yudhicara, Philipson Bani, and Alwin Darmawan. “Geothermal System as the Cause of the 1979  Landslide  Tsunami  in  Lembata  Island,  Indonesia”. Indonesian  Journal  on Geoscience 2 , (2015): 91-99. DOI: 10.17014/ijog.2.2.91-99.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Republik  Indonesia. Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2022  tentang  Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik