## KEADILAN GENDER DALAM HUKUM PEMBAGIAN WARIS ISLAM PERSPEKTIF THE THEORY OF LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR

## Muhammad Ali Murtadlo
Awardee LPDP RI di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang aldo.murtadlo@gmail.com

## Abstract
The division of inheritance it refers to the verses of inheritance turns out to date still leaves unresolved problems, such as the 2: 1 division between men and women who are considered gender biased. According Syahrur, inheritance legislation is time to change. Syahrur uses various  methods  in  studying  Islamic  inheritance  law,  such  as  mathematical  theory  with reference  to  Newton's  mathematical  analysis  theory.  By  the  method  of  mathematical analysis,  Syahrur  formulated  the  boundaries  of  Allah's  law  which  is  termed  with  The Theory  Of  Limit.  In  thistheory,  there  is  an  understanding  of  the  limits  of  Allah's provisions  that  should  not  be  violated,  but  within  it  there  is  a  flexible  area  of  ijtihad. According to him, QS. AnNisa 'verse 11 which explains the male's doubling part is the maximum and can not be added, while the woman is the minimum limit, so under certain circumstances a woman potentially has more share. The Limit Theory intends to state that the Qur'anic verse, always relevant to every situation and condition, and Islam is the last and universal religion directed to all mankind.
Keywords : Gender Justice, Inheritance, Theory of Limit, Muhammad Syahrur.

## Abstrak
Pembagian  harta  warisan  yang  mengacu  pada  ayat-ayat  waris  hingga  kini  masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan, seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang dianggap bias gender. Menurut Syahrur, undang-undang kewarisan sudah  saatnya  diubah.  Syahrur  menggunakan  berbagai  metode  dalam  mengkaji  hukum kewarisan  Islam,  seperti  teori  matematika  dengan  merujuk  kepada  teori  matematika analisis  Newton.  Dengan  metode  matematika  analisis,  Syahrur  merumuskan  batas-batas hukum  Allah  yang  di  istilahkan  dengan  The  Theory  Of  Limit.  Dalam  teori  ini,  terdapat pengertian  batas-batas  ketentuan  Allah  yang  tidak  boleh  dilanggar,  tetapi  di  dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat fleksibel. Menurutnya, QS. An­Nisa‟ ayat 11 yang menjelaskan bagian laki-laki dua kali lipat perempuan adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah  lagi,  sementara  perempuan  adalah  batas  minimal,  jadi  dalam  kondisi  tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih. Teori Limit ini bermaksud untuk menyatakan  bahwa  ayat-ayat  al-Qur‟an,  senantiasa  relevan  pada  setiap  situasi  dan kondisi,  dan  Islam  merupakan  agama  terakhir  dan  bersifat  universal  yang  ditujukan kepada seluruh umat manusia (shalih li kulli zaman wa makan).
Kata Kunci : Keadilan Gender, Waris, Teori Batas, Muhammad Syahrur.
Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur

## A. Pendahuluan
Problematika  perempuan  sudah  muncul  sejak  masa  Rasulullah.  Fakta menunjukkan perempuan pada masa pra-Islam sudah mengalami berbagai praktik diskriminasi. Salah satu contohnya adalah dalam pembagian warisan. Perempuan dianggap tidak layak menerima harta warisan dan tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Karena yang berhak atas harta warisan adalah  laki-laki an sich . Hingga pada  perkembangan  selanjutnya,  Islam  sebagai  agama rahmatan  lil  „alamin hadir dengan  membawa  angin  segar  terhadap  hak-hak  perempuan  serta  mengangkat harkat dan martabatnya hingga setara dengan kaum laki-laki.
Islam  memandang  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  dua  mahluk  yang  setara 1 , demikianlah  yang  disebutkan  di  dalam  al-Quran.  Meskipun  demikian,  secara tekstual al-Quran juga menyatakan adanya superioritas laki-laki  atas perempuan, seperti dalam pembagian harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak  dibandingkan  yang  diterima  oleh  perempuan  dengan  komposisi pembagian 1: 2. Pembagian yang didapat anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak  perempuan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  tanggung  jawab  yang  lebih  besar yang  dibebankan  kepada  laki-laki,  maka  pantaslah  dan  adillah  jika  pembagian yang diperolehnya lebih banyak, sehingga hukum pembagian warisan dalam Islam tidak  perlu  diadakan  perubahan  karena  sudah  sesuai  dan  sejalan  dengan  konsep keadilan gender. 2
Akan  tetapi,  zaman  telah  berubah  dengan  segala  kemajuannya.  Dampak kapitalisme  dan  industri  modern    agaknnya  membuka  kesempatan  baru  bagi perempuan  untuk  dapat  berkiprah  di  luar  rumah.  Sehingga  peran  antara perempuan  dan  laki-laki  hampir  sama,  khususnya  dalam  menjalankan  roda perekonomian  keluarga.  Pergeseran  peran  laki-laki  dan  perempuan  inilah  yang menjadi  isu  gender  di  masyarakat.  Perempuan  yang  dahulu  hanya  diposisikan sebagai konco  winking (teman  belakang),  kini  tidak  sedikit  yang  bahkan  menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Sehingga dengan banyaknya peran dan aktivitas  perempuan  di  luar  rumah,  baik  bekerja  maupun  keikutsertaan  pada
1 Lihat QS. Al-Hujurat: 13
2 Gender  berasal  dari  bahas  Inggris  “ gender” yang  berarti  jenis  kelamin.  Secara  umum  gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara seks secara  umum  mengidentifikasi  perbedaan  laki  dan  perempuan  dari  sisi  anatomi  biologis.  Lihat  Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 33.

## Muhammad Ali Murtadlo
lembaga  masyarakat,  mempengaruhi  pola  kehidupannya,  termasuk  tuntutan dalam pembagian harta warisan.
Aktivis  gender  maupun  kaum  feminis  selalu  meminta  kedudukan  yang  setara dengan  laki-laki,  sebab  pada  prinsipnya  hukum  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan yang sama rata, tanpa membedakan jenis kelamin. Hukum kewarisan Islam yang digagas  para  ulama  Salaf  kini  tengah  diuji  oleh  realitas  sosial.  Di  satu  sisi, ketentuan  hukum  kewarisan  Islam  yang  termaktub  dalam  al-Qur‟an  dan  Hadis dianggap  sebagai  ketetapan  yang  bersifat qath‟i dan  final.  Sementara  di  sisi  lain, problem  realitas  kewarisan  selalu  muncul  seiring  berkembangnya  peradaban manusia.  Akibatnya,  hukum  kewarisan  Islam  klasik  yang  tekstualis  tidak  lagi mampu  menjawab  secara  relevan  dan  rekonstruktif  pelbagai  persoalan  yang kompleks  di  era  modern  ini.  Ketidakmampuan  ini  disebabkan  ketidaksesuaian paradigma,  metodologi,  dan  konsep  (pemahaman  teks  Alquran  dan  Sunah) kewarisan produk ulama klasik dengan kondisi masa kini. 3

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Kewarisan Islam
Kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu waritsa - yaritsu dan mirats (masdar), yang menurut  bahasa  berarti  berpindahnya  sesuatu  dari  seseorang  kepada  oranglain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. 4 Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas  hanya  pada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  harta,  tetapi  mencakup  harta benda  dan  non  harta  benda.  Sedangkan  arti mirats menurut  istilah  yang  dikenal para  ulama  ialah  berpindahnya  hak  kepemilikan  dari  orang  yang  meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang  ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar‟i.
Sedangkan  pengertian  kewarisan  menurut  Muhammad  Syarbini  al-Khatib sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq adalah hukum yang mengatur pembagian warisan  dan  mengetahui  bagian-bagian  yang  diterima  dari  harta  peninggalan untuk setiap yang berhak. 5
3 Muhammad  Shahrur, Al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu„asyirah, (Dimasq:  Dar  al-Ahali  li  al-Tiba„ah, 1991), hal. 579
4 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Warisan dalam Syariat Islam , (Bandung: CV. Diponegaoro, 1988), hal. 40.
5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 35.
Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur
Adapun  pengertian  hukum  kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli waris  dan  berapa  bagian-bagiannya  masing-masing. 6 Dalam  hukum  kewarisan Islam, pembagian harta peninggalan harus diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur‟an.
Hukum kewarisan menurut Islam disebut dengan ilmu faraid , dalam istilah bahasa, adalah takdir ( qadar ) atau ketentuan, dan dalam istilah syara„ adalah bagian-bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Dengan demikian faraid adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecil pembagian oleh syara‟. 7 Azhar Basyir menyatakan bahwa  ahli  waris  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  berdasarkan  dari  segi  hak mereka atas harta warisan, yaitu ahli waris dzawil furudl , ashabah dan dzawil arham . Dzawil  furudl merupakan golongan ahli waris yang  bagian haknya tertentu, yaitu 2/3,  ½,  1/3,  ¼,  1/6  dan  1/8. Ashabah adalah  golongan  ahli  waris  yang  bagian haknya tidak tertentu, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli  waris dzawil  furudl .  Apabila  ada  ahli  waris dzawil  furudl ,  maka  ahli  waris ashabah hanya berhak atas harta yang tersisa dan jika ternyata tidak ada sisa harta sama sekali, maka ahli waris ashabah tidak mendapatkan bagian apapun. Adapun dzawilarham merupakan  golongan  ahli  waris  yanghaknya  atas  harta  warisan disebabkan  oleh  hubungan  kerabat  dengan  pewaris. Dzawilarham tetapi  tidak termasuk golongan dhawil furudl dan ashabah . 8

## 2. Pembagian Harta Warisan
Islam  memandang  harta  sebagai  jalan  menuju  ketakwaan.  Banyak  cara  yang dianjurkan Islam untuk memperolehnya, yaitu dengan cara berniaga, beternak, dll. Dengan  harta  tersebut,  Islam  menganjurkan  untuk  mendistribusikannya  secara merata.  Itu  sebabnya  Islam  mengatur  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  harta, zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, dan wakaf. Hal ini menunjukkan, bahwa harta tidak hanya diperuntukkan bagi keturunan tetapi bagi umat manusia secara luas. Hal ini menyiratkan bahwa kemanfaatan harta menurut Islam bersifat luas. Harta
6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 171 (a).
7 Fatchur Rahman, Ilmu Waris , cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982), hal. 32.
8 Ahmad Azhar Basyir, 1982, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII), hal. 24-27.

## Muhammad Ali Murtadlo
tidak  hanya  diperuntukkan  untuk  anak  keturunan,  tetapi  untuk  masyarakat  dan jihad di jalan Allah.
Dalam  hal  pembagian  harta  warisan,  Islam  juga  mengatur  jumlah  golongan  ahli waris  secara  luas,  sebab  ahli  waris  tidak  terbatas  hanya  keluarga  yang  se- nasab tetapi  juga  di  antara  keluarga  yang  ikatannya  timbul  akibat  tali  perkawinan  atau agama, seperti istri, orangtua, dan saudara kandung. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  sosialitas  Islam  selalu  menyebar  luas  sehingga  pemanfaatan  harta  warisan dapat merata, meskipun kemudian harta terbagi-bagi dalam jumlah yang kecil. Implikasi  logis  dari  adanya  ahli  waris  yang  meluas  adalah  semangat  Islam  yang menganjurkan  untuk  bekerja  keras  dan  beribadah  segiat-giatnya,  sehingga  akan terkumpul harta sebanyak-banyaknya, agar distribusi harta warisan bisa meluas.
Dalam  Islam,  hukum  waris  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dan diatur secara jelas juga rinci. Hal ini dikarenakan masalah pewarisan pasti dialami setiap orang. Karena hukum waris ini bersangkutan dengan masalah harta benda, maka diatur secara tegas dan jelas agar tidak berpotensi menjadi sengketa. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian para ahli waris yang disesuaikan dengan  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Bagian-bagian  tertentu  bagi  para  ahli  waris yang  sudah  ditentukan  tersebut  termasuk  hal  yang  sifatnya ta‟abbudi yang  wajib dilaksanakan.  Olehsebab  itu,    telah  menjadi  ketetapan  sebagaimana  dinyatakan dalam al-Quran surat an-Nisa „ayat 11, 12, dan 13.
Ayat  tersebut  sangat  jelas  dan  tegas.  Al-Qur‟an  menggunakan  ungkapan ُالل  ُمُكيِصوُي (Allah  mewasiatkan), َنِّم ًةَضيِرَف الل (kewajiban  dari  Allah), ِلّلّا  َنِّم ًةَّيِصَو (wasiat  dari  Allah),
dan لّلّا ُدْوُدُح (ketentuan dari Allah).
Golongan  yang  berhak  sebagai  ahli  waris  menurut  hukum  Islam  adalah  anak lelaki,  anak  perempuan,  suami,  isteri,  ibu,  ayah,  saudara  laki-laki,  saudara perempuan,  kakek,  nenek,  cucu  laki-laki  dan  cucu  perempuan.  Adapun  bagian yang diterima oleh ahli waris, para imam madhab sepakat atas bagian-bagian yang ditentukan  dalam  al-Qur‟an,  yaitu:  seperdua  (nisf),  seperempat,  (rub‟), seperdelapan  (tsumun),  dua  pertiga  (tsulutsan),  sepertiga  (tsulus)  dan  seperenam (sudus). Selain itu hanya ijma‟ belaka. 9 Dimana pada setiap pembagiannya terdapat rasio perbandingan (2 : 1) antara yang diperoleh ahli waris laki-laki dan ahli waris
9 Syaikh al-„Allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madhab , terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), hal. 322.
Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur
perempuan. Rasio perbandingan 2 : 1 tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan,  melainkan  juga  berlaku  antara  suami  isteri,  antara  bapak-ibu  serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan.

## 3. The Theory of Limit Muhammad Syahrur
Keberadaan hukum kewarisan Islam direpresentasikan dalam teks-teks yang rinci dan  sistematis.  Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin modern, muncullah berbagai pemikiran-pemikiran modern yang didasarkan pada ilmu  pengetahuan,  yang  selanjutnya  memunculkan  perbedaan  pendapat  dalam memahami  berbagai  ilmu,  seperti  halnya  perkembangan  dalam  ilmu  kewarisan Islam,  yang  kemudian  memunculkan  analisis  gender  yang  berusaha  untuk menyetarakan  pembagian  harta  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  karena menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak mencerminkan keadilan. 10
Muhammad  Syahrur,  seorang  intelektual  asal  Damaskus,  Syria,  mengembangkan teori  yang  dikenal  dengan The  Theory  Of  Limit(Nazariyat  al-Hudud/  Teori  Limit) . Pemikiran  Syahrur  ini  berangkat  darikegagalan  masyarakat  dalam  mewujudkan ”modernisasi”,  dan  adanya  penggunaan  produk  penafsiran  hukum  masa  lalu untuk  menghukumi  persoalan-persoalan  kekinian,  yang  menyebabkan kemandulan  pemikiran  Islam.  Oleh  karena  itu  Syahrur  menawarkan  sebuah metode  baru  dalam  memahami  hukum  Islam  yaitu  dengan  kembali  kepada  teks asli yang diwahyukan kepada Nabi SAW menggunakan apa yang disebut Syahrur sebagi  ”pemahaman  baru”  dalam  memahami  pesan-pesan  Allah  SWT 11 ,  metode baru  tersebut  seperti  analisis  kebahasaan,  matematika  analisis,  dan  penafsiran hermeneutik.
Menurut  Syahrur,  pembagian  harta  warisan  jika  mengacu  pada  ayat-ayat  waris ternyata  hingga  kini  masih  menyisakan  problematika  yang  belum  terpecahkan 12 seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, problematika penambahan dan  pengurangan  prosentase  harta  warisan  atau aul dan radd serta  pihak-  pihak yang  tidak  seharusnya  mendapatkan bagian harta warisan,  mengutamakan waris
10 Abu  Hamzah, Relevansi  Hukum  Waris  Islam:  Bias  Isu  Gender,  Egalitarianisme,  Pluralismedan  HAM, (Jakarta: As-Sunah, 2005), hal. 50.
11 M. In‟am Esha, Pemikiran Islam Kontemporer , (Yogyakarta: Jendela, 2003), hal. 299-301.
12 Muhammad Syahrur, Metodolgi Fiqih Islam Kontemporer , terj. Sahiron Syamsudin,(Jakarta: eLSAQ Press, 2004), hal. 149.

## Muhammad Ali Murtadlo
daripada  wasiat,  dan  seterusnya. 13 Menurut  Syahrur,undang-undang  kewarisan sudah saatnya diubah. 14
Syahrur  menggunakan  berbagai  metode  dalam  mengkaji  hukumkewarisan  Islam, seperti  menggunakan  teori  linguistik/  kebahasaan  dan  teori  matematika  dengan merujuk  kepada  teori  matematika  analisis  Newton  yaitu  ilmu  yang  menjelaskan hubungan  antara  variabel  pengikut  dan  peubahnya,  dengan  metode  matematika analisis, Syahrur merumuskan batas-batas hukum Allah yang di istilahkan dengan The Theory Of Limit/Teori Limit/ Teori Batas.
Adapun teori limit yang dirumuskan Syahrur mempunyai enam tipologi, yaitu:
1. Halah al-hadd al-a‟la (posisi batas maksimal).
Pada kasus-kasus ini ijtihad tidak boleh melampaui batas maksimal.
2. Halah al-hadd al-adna (posisi batas minimal).
Pada kasus-kasus ini ijtihad tidak boleh melampaui batas minimal.
3. Halah  al-hadd  al-adna  wa  al-hadd  al-a‟la  ma‟an (batas  minimal  dan  batas maksimal bersamaan).
13 Muhammad Syahrur, Metodolgi Fiqih Islam Kontemporer , hal. 342.
14 Muhammad Syahrur, Metodolgi Fiqih Islam Kontemporer , hal. 419.
Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur
Ijtihad bisa secara leluasa dalam kasus-kasus ini selama tidak melampaui batas minimal dan batas maksima.
4. Halah al-hadd al-adna wa al-hadd al-a‟la ma‟an fi nuqtah wahidah (batas minimal dan  batas  maksimal  berada  dalam  satu  titik  secara  bersamaan).  Karena  batas maksimal  dan  batas  minimal  berada  dalam  satu  titik,  maka  dalam  kasus  ini ijtihad  tidak  berlaku  untuk  mengurangi  dari  batas  minimal  atau  batas maksimal.
5. Halah  al-hadd  al-a‟la  bi  kha  muqarib  li  mustaqim  duna  lamas  bi  al-hadd (posisi batas maksimal cenderung mendekat, tanpa bersentuhan).
6. Halahal-hadd al-a‟la mujaban wa al-hadd al-adna saliban (posisi batas maksimal bersifat positif, sedangkan batas minimal bersifat negatif).
Adapun teori Limit atau Batas yang dikemukakan Syahrur, yang berkaitan dengan hukum  kewarisan  Islam  adalah  teori  tentang  ketentuan  hukum  yang  memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus ( halatu al-hadd al-adna wa al-hadd al-a‟la ma‟an ), yaitu QS. An-Nisa‟ ayat 11-14, 176). 15
15 Muhammad Syahrur, Prinsip dan DasarHermeneutika Al-Qur‟an Kontemporer, hal. 457.

## Muhammad Ali Murtadlo

## 4. Keadilan  Gender  dalam  Pembagian  Waris  Islam  dalam  Perspektif Muhammad Syahrur
Secara normatif, al-Quran telah menegaskan laki-laki dan perempuan  sebagai  dua mahluk  yang  setara, seperti dalam masalah kewarisan yang kedua-duanya berhak untuk  mendapat  bagian  harta  waris.  Hal  yang  paling  menonjol  menyangkut hukum kewarisan Islam adalah pembahasan tentang keadilan, dimana  hak sama- sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 (baca 2 banding 1) antara porsi laki-laki dan perempuan.
Sebagaimana  kita  ketahui,  bahwa  keadilan  merupakan  salah  satu  asas  (doktrin) dalam  hukum  waris  Islam.  Asas  keadilan  dalam  hukum  kewarisan  Islam mengandung  pengertian  bahwa  harus  ada  keseimbangan  antara  hak  yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya  di  antara  para  ahli  waris,  karena  itu  arti  keadilan dalam  hukum  waris  Islam  bukan  diukur  dari  kesamaan  tingkatan  antara  ahli waris,  tetapi  ditentukan  berdasarkan  besar-kecilnya  beban  atau  tanggung  jawab diembankan  kepada  mereka,  ditinjau  dari  keumuman  keadaan/kehidupan manusia.
Pembagian  kewarisan  yang  menggunakan  porsi  2:1  inilah  yang  sering  kali dipertanyakan, digugat, atau bahkan dihujat oleh sebagian pihak yang tidak puas, termasuk  dari  kalangan  internal  orang-orang  Islam  sendiri,  sehingga memunculkan  argumentasi  untuk  menekan  supaya  para  pakar  hukum  Islam menyamaratakan pembagian kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, di  samping  penyamarataan  antara  bagian  suami  dengan  bagian  istri.Menurut mereka, konsep keadilan itu adalah mendapatkan hak yang sama dan jumlah yang sama, yaitu 1 : 1.  Jika merujuk pada surat an-Nisa‟ ayat 11-13, bahwa kalimat ُمُكيِصوُي مُكِدلَلوَأ  ِفِ  ُالل ( Allah  mewasiatkan  kepada  kamu  tentang  hal  [pembagian  harta  kewarisan] ).
Wasiat,  yang  secara  literal  artinya  pesan.  Salah  seorang  tokoh  ulama  Syiah Imamiyah abad VI Hijriyah, Al-Thabrasi, menafsirkan penggalan  ayat ini, bahwa Allah memerintahkan dan memfardukan atas kamu wasiat, mengingat wasiat dari Allah  itu  adalah  perintah  dan  keharusan  ( amr  wafardh )  yang  menunjukkan itu. 16 Dari sini dapat diketahui, bahwa sebagian ulama menafsirkan penggalan ayat
16 Abu „Ali al-Fadhl ibn al-Hasan al-Thabrasi, Majma‟ al-Bayan fî Tafsir al-Qur‟an, Juz III, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), hal. 23-24.
Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur
ini dengan tafsiran bahwa Allah lebih menyayangi seseorang dibandingkan kasih sayang orangtua kepada anaknya sendiri, tatkala Allah mewasiati kedua orang tua terkait dengan hak-hak warisan.
مُكِدََٰلوَأ  ِفِ ُالله ُمُكيِصوُي ۖ ِيَيَ ثنُلأا ِّظَح ُلثِم ِرَكَّذلِل ۖ
“Allah  mensyari´atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu. Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagahian  dua  orang  anak perempuan.”
Dalam  tafsir  Ibnu  Katsir,  dijelaskan  bahwa  Allah  memerintahkan  kalian  untuk berbuat adil. Dulu, orang jahiliyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Maka Allah memerintahkan kesamaan di antara mereka  dalam  hal  sama-sama  menjadi  ahli  waris,  dan  membedakan  bagian  yang diperoleh di antara dua jenis tersebut, di mana bagian laki-laki sama dengan dua bagian  perempuan.  Hal  ini  disebabkan  karena  laki-laki  bertanggung  jawab  atas nafkah,  kebutuhan,  serta  beban  perdagangan,  juga  usaha  dan  resiko tanggungjawab.  Maka  tepat  jika  dia  diberikan  bagian  dua  kali  lipat  dari  pada bagian  kaum  wanita.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Allah  lebih  sayang  kepada mereka daripada diri mereka sendiri.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis shahih, bahwa Nabi pernah melihat seorang tawanan  wanita  yang  terpisah  dari  anknya.  Ia  berkeliling  mencari-cari  anaknya. Ketika ia menemukanya dari salah seorang tawanan, maka ia pun mengambilnya, mendekapnya dan menyusukannya. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya:
َوَ ف َلاَق.َِّٰللّا َلْوُسَرَيَ َلا : اْوُلاَق ؟َكِلَذ ىَٰلَع ُرِدْقَ ت َيِهَو ِراَّنلا  ِفِ اَهَدَلَو ًةَحِراَط ِهِذَٰه َنْوَرَ تَأ اَهِدَلَوِِ ِهِذَٰه ِْْم ِهِِاََِِِِ ُمَحْرَأ َُّٰللّا
“Apakah kalian mengira bahwa wanita itu akan tega membuang anaknya ke dalam api  padahal  ia  mampu  melakukannya?  Mereka  menjawab:  „Tidak  ya  Rasulullah!‟ Beliau  bersabda:  „Demi  Allah,  sesungguhnya  Allah  lebih  penyayang  kepada hamba-hambaNya daripada wanita itu kepada anaknya.” 17
Ditinjau  dari  segi  jumlah  bagian  saat  menerima  hak,  memang  terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam  pandangan  Islam  tidak  hanya  diukur  dengan  jumlah  yang  didapat  saat menerima  hak  waris  tetapi  juga  dikaitkan  kepada  kegunaan  dan  kebutuhan. Karena  secara  umum  pria  membutuhkan  lebih  banyak  materi  dibandingkan
dengan  wanita.  Hal  tersebut  dikarenakan  pria  dalam  ajaran  Islam  memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 34. 18
Perbedaan  porsi  tersebut  tidak  disebabkan  persoalan  gender,  melainkan  atas perbedaan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  laki-  laki  lebih besar  dibandingkan  dengan  yang  dibebankan  kepada  perempuan  dalam  konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan: “Semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang  akan  diperolehnya”,  disebabkan  biaya  yang  harus  dikeluarkannya  untuk mengemban tanggung jawab dimaksud lebih besar.
Berkaitan  dengan  teori  limit (hudud) yang  digunakan  Syahrur  dalam  membaca ayat-ayat  waris,  Syahrur  mengacu  pada  pengertian  batas-batas  ketentuan  Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi didalamnya terdapat wilayah ijtihat yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis.
Syahrur  menandaskan  bahwa  jalan  lurus  yang  telah  disediakan  Tuhan  bagi manusia  agar  mereka  dapat  bergerak  sepanjang  jalan  lengkung  di  dalam  teori batas Tuhan, sesuai dengan hukum manusia yang diperkenankan di antara batas- batas (hudud) bahwa  al-Qur‟an  telah  menetapkan  seluruh  tindakan  manusia  dan fenomena alam. Karena itu, dia menegaskan bahwa variasi hukuman yang secara rinci  disebut  dalam  al-Qur‟an  menandaskan  batas  tertinggi,  bukan menggambarkan hukuman yang mutlak.
Syahrur merumuskan teori hududnya berangkat dari Q.S. an-Nisa: 13 yang terkait dengan  pembagian  waris.  Pada  ayat  13,  terdapat  kalimat ِلّلّا  ُدْوُدُح  َكْلِت ۚ Kata ُدْوُدُح ( hudud) disini  berbentuk  jamak (plural) ,bentuk  mufrodnya دح artinya  batas (limit).
Pemakaian bentuk plural di sinimenandakan bahwa دح yang ditentukan oleh Allah
18 Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, Jurnal Hukum Volume 3 No.1.
Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur
berjumlah  banyak,  dan  manusia  memiliki  keleluasaan  untuk  memilih  batasan- batasan  tersebut  sesuai  dengan  tuntutan  dan  situasi  dan  kondisi  yang melingkupinya.  Selama  masih  berada  dalam  koridor  batasan  tersebut,  manusia tidak  menanggung  beban  dosa.  Pelanggaran  hukum  Tuhan  terjadi  jika  manusia melampaui batasan-batasan tersebut. 19
Menurut  Shahrur,  ayat  ini  secara  eksplisit  menyebutkan  bahwa  masalah pembagian waris merupakan salah satu batasan dari sekian batasan hukum syariat yang ditentukan oleh Allah. Redaksi ِلّلّا ُدْوُدُح  َكْلِت ۚ merujuk pada penjelasan ayat 11- 12, dan pada saat yang sama juga menegaskan bahwa hudud batasan hukum yang dimaksud berasal dari Allah.
Sehingga  menurut  Syahrur,  hukum  tidak  boleh  bersifat  “tunggal”  dengan  satu pemahaman  dan  prespektif.  Hukum  Tuhan  harus  sesuai  dengan  kecenderungan manusia yang selalu berubah, maju, dan berkembang. Maka dalam al-Qur‟an akan selalu  dijumpai  bahwa  syari‟at  hanya  menentukan  batasan-batasan (hudud) saja, ada  yang  berupa  batasan  maksimal  ( al-had  al-a‟la )  atau  batasan  minimal  ( al-had  al adna ) maupun variasi keduanya. Ajaran syariat yang disampaikan kepada Rasullah bersifat  hududiyah,  berbeda  dengan  syariat  para  rasul  yang  disampaikan sebelumnya yang a‟iniyyah .
Syahrur menyatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan yang minimum, al-istiqamah ( straightness ) dan al-hanifiyyah ( curvature ), sedangkan ijtihad manusia bergerak dalam dua batasan tersebut.
Dalam  batas-batas  hukum  ini,  masyarakat  manusia  tidak  hanya  bebas,  tetapi diwajibkan  untuk  mengembangkan  dan  mengadopsi  hukum  mereka  menurut kesepakatan dan keadaan sosial politik masyarakat mereka.
Pada  QS.  An-Nisa‟  ayat  11  menjelaskan  bahwa  bagian  laki-laki  dua  kali  lipat perempuan. Dalam konteks ini Syahrur menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas maksimal  dan  tidak  bisa  ditambah  lagi,  sementara  perempuan  adalah  batas minimal,  jadi  dalam  kondisi  tertentu  seorang  perempuan  berpotensi  mempunyai bagian lebih.
19 Buranuddin, Artikulasi  Teori  Batas  (Nazariyyah  al-Hudud)  Muhammad  Shahrur  Dalam  Pengembangan Epistemologi  Islam  Di  Indonesia ,  Editor,  Sohiron  Syamsuddin,  dkk, Hermeneutika  al-Qur‟an  Mazhab  Yogya, (Yogyakarta: Islamika, 2003) hal. 152.

## Muhammad Ali Murtadlo
Dalam karyanya yang sangat kontroversial, al-Kitab wa al-Qur‟an: Qira‟ah Muasyirah, Syahrur  menegaskan  bahwa  teori  limit  merupakan  salah  satu  pendekatandalam berjihad.
Hal ini digunakan untuk mengkaji ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat yang berisi pesan hukum)  dalam  al-Qur‟an.  Menurut  Wael  B  Hallaq,  teori  limit  Syahrur  telah mengatasi kebuntuan epistimologis yang menimpa karya-karya sebelumnya. Adapun kontribusi yang diberikan Syahrur dengan teori batas  yang  digagasnya dalam pengayaan fiqih, setidaknya ada empat, yaitu:
Pertama, dengan  teori  limit,  Syahrur  telah  berhasil  melakukan  pergeseran paradigma (paradigm  shift) yang  sangat  fundamental  di  bidang  fiqih.  Selama  ini pengertian  hudud  dipahami  para  ahli  fiqih  secara  rigid  sebagai  ayat-ayat  dan hadits-hadits  yang  berisi  ketentuan  sanksi  hukum (al-uqubad) yang  tidak  boleh ditambah  atau  dikurangi  dari  ketentuan  termaktub,  namun  dengan  teori  limit yang ditawarkan Syahrur cenderung bersifat dinamis-kontektual.
Kedua , teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas maksimum ( al-hadd al-adna) dan  batas  minimun (al-hadd  al-a‟la) dalam  menjalankan  hukum-hukum Allah.Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang  berada diantara  batas  maksimum  dan  batas  minimum  yang  telah  ditentukan.  Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum tadi.  Selagi  ijtihat  masih  berada  dalam  wilayah hududullah (batas-batas  hukum Allah), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Sebagai contoh, dalam  waris,  ketentuan  pembagian  2:1  antara  laki-laki  dan  perempuan,  dimana dua  bagian  merupakan  batas  maksimum  bagi  laki-laki  dan  satu  adalah  batas minimum bagi anak perempuan.
Ketiga , dengan teori limitnya, Syahrur telah melakukan dekontruksi danrekontruksi terhadap  metodologi  ijtihad  hukum,  utamanya  terhadap  ayat-ayat hudud yang selama  ini  diklaim  sebagai  ayat-ayat  muhkamat  yang  bersifat  pasti  dan  hanya mengandung penafsiran tunggal. Bagi Syahrur, ayat-ayat muhkamat bahkan dapat dipahami secara pluralistik, sebab makna suatu ayat itu dapat berkembang, tidak harus  sesuai  dengan  makna  (pengertian)  ketika  ayat  itu  turun,  tetapi  penafsiran
Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur
sebuah ayat sesungguhnya bersifat relatif dan nisbi, sesuai dengan perkembangan zaman.
Selain itu, melalui teori limit-ny, Syahrur ingin melakukan pembacaan ayat- ayat  muhkamat  secara  produktif  dan  prospektif (qira‟ah  muntijah) bukan pembacaan repetitive dan restrospektif (qira‟ah mutakarrirah).
Keempat ,  dengan  teori  limit,  Syahrur  ingin  membuktikan  bahwa  ajaran Islambenar-benar  ajaran  yang  relevan  untuk  tiap  ruang  dan  waktu.  Syahrur berasumsi,  kelebihan  risalah  Islam  adalah  bahwa  di  dalamnya  terkandung  dua aspek  gerak,  yaitu  gerak  konstan  ( istiqamah )  serta  gerak  dinamis  dan  lentur (hanifiyyah) , sehingga membuat Islam shalih li kulli zaman wa makan .

## C. Simpulan
Gugatan  terhadap  pembagian  waris  2  :  1  yang  banyak  dikemukakan  oleh  aktivis gender atau yang lainnya terkesan berlebihan dan kurang tepat. Dimana sebagian mereka  mengatakan  hukumnya  relevan  dengan  masa  lalu  dan  tidak  relevan dengan masa kini dan yang akan datang.
Menurut  hemat  penulis,  untuk  menerapkan  konsep  1  :  1  seperti  yang diinginkan oleh penggugatnya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Baik dari segi dalil aqli (kontekstualis), dan lebih-lebih dari sisi dalil naqli (tekstualis), tentu dengan sama-sama menggunakan argumentasi yang bersifat ilmiah-akademik.
Dalam The  Theory  Of  Limit/  Teori  Batas yang  digagas  oleh  Syahrur,  terdapat pengertian  batas-batas  ketentuan  Allahyang  tidak  boleh  dilanggar,  tetapi  di dalamnya  terdapat  wilayah  ijtihad  yang  bersifat  fleksibel.  Menurutnya,  QS.  An- Nisa‟  ayat 11 yang  menjelaskan  bagian laki-laki  dua kali lipat perempuan adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal,  jadi  dalam  kondisi  tertentu  seorang  perempuan  berpotensi  mempunyai bagian lebih. Teori Limit yang dikemukakannya ini bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur‟an, senantiasa relevan pada setiap situasi dan kondisi, dan Islam  merupakan  agama  terakhir  dan  bersifat  universal  yang  ditujukan  kepada seluruh umat manusia ( shalih li kulli zaman wa makan ).
Secara  filosofis,  hukum  kewarisan  Islam  dalam  pembagian  waris  merefleksikan tanggungjawab laki-laki yang dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat laki-
laki wajib bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Pembagian waris 2 : 1 ini pada  akhirnya  juga  akan  disalurkan  untuk  istri  dan  anak-anak  yang  menjadi tanggung jawabnya, bukan untuk dirinya sendiri.
Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur

## Daftar Pustaka
Ad-Dimasyqi,  Syaikh  al-„Allamah  Muhammad  bin  „Abdurrahman, Fiqih  Empat Madhab , terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyur Rahman, Shahih Tafsir Ibnu Katsir , terj. Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
Al-Thabrasi, Abu „Ali al-Fadhl ibn al-Hasan, Majma‟ al-Bayan fî Tafsir al-Qur‟an, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Anderson, J.N.D, Hukum Islam di Dunia Modern . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994. Ash-Shabuni,  Muhammad  Ali, Hukum  Warisan  dalam  Syariat  Islam .  Bandung:  CV. Diponegaoro, 1988.
Bachtiar, Maryati, Hukum  Waris Islam  Dipandang Dari Perspektif Hukum  Berkeadilan Gender, Jurnal Hukum Volume 3 No.1.
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1982. Buranuddin, Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Shahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Islam Di Indonesia , Editor, Sohiron Syamsuddin, dkk, Hermeneutika al-Qur‟an Mazhab Yogya. Yogyakarta: Islamika, 2003. Esha, M. In‟am , Pemikiran Islam Kontemporer . Yogyakarta: Jendela, 2003. Fatchur Rahman, Ilmu Waris , cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982), hal. 32.
Hamzah,  Abu, Relevansi  Hukum  Waris  Islam:  Bias  Isu  Gender,  Egalitarianisme,
Pluralismedan HAM. Jakarta: As-Sunah, 2005.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. Said, Hasani Ahmad, Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender , Jurnal Al-„Adalah Vol. XI, No. 1 Januari 2013.
Sarmadi, A. Sukris, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
Shahrur,  Muhammad, Al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu„asyirah. Dimasq:  Dar  al- Ahali li al-Tiba„ah, 1991.
------------  Muhammad ,  Metodolgi  Fiqih  Islam  Kontemporer ,  terj.  Sahiron  Syamsudin. Jakarta: eLSAQ Press, 2004.
Tim  Penyusun, Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jilid  II.  Jakarta:  Ikhtiar  Baru-Van  Hoeve, 1997.
Umar, Nasarudin, Argumen Kesetaraan Jender. Jakarta: Paramadina, 2001.