(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 18, No. 1, Juni 2023, e ISSN 2654-3427 DOI: https://doi.org/ 10.36086/jpp.v18i1

## MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGANTISIPASI KEJADIAN BENCANA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA PALEMBANG

## RISK MANAGEMENT IN ANTICIPATING DISASTER EVENTS IN THE WORKING AREA OF PRIMARY HEALTH CENTRE IN PALEMBANG CITY
Info artikel            Diterima: 07 Mei 2023            Direvisi: 20 Mei 2022              Disetujui: 11 Juni 2023
Sonlimar Mangunsong 1 , Sarmalina Simamora 2 , Anayani Dalillah 3 1, 2, 3 Poltekkes Kemenkes Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia (E-mail penulis korespodensi: sarmalina@poltekkespalembang.ac.id)

## ABSTRAK
Latar Belakang: Palembang secara histori termasuk kota yang tidak rawan bencana alam. Namun karena jumlah penduduk terus meningkat, pembangunan fisik semakin banyak, tentu ruang terbuka hijau semakin berkurang. Bencana mulai timbul, seperti banjir saat hujan lebat, dan kebakaran saat kemarau.  Dalam  mengantisipasi  bencana,  Puskemas  memiliki  tugas  dalam  melaksanakan manajemen risiko terhadap potensi bencana di Kota Palembang. Kesiapan menghadapi bencana ini sangat  dipengaruhi  oleh  pengetahuan  tenaga kesehatan  dan  pengelolaannya.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan tenaga kesehatan yang diberi tanggung jawab sebagai pengelola,  kebijakan  yang  ada  di  Puskesmas  seperti  ketersediaan  SOP  dan  pendanaan  yang berdampak  terhadap  aspek  kesiapsiagaan  Puskesmas  dalam  penanggulangan  bencana  di  wilayah kerjanya masing masing.
Metode: Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  non  eksperimental  dengan  rancangan  deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara terhadap 13 orang tenaga kesehatan yang Puskesmasnya ada di wilayah yang pernah terdampak bencana.
Hasil: Petugas  Puskesmas  memiliki  pengetahuan  yang  baik  (97%),  sekalipun  belum  tersedia kebijakan yang memadai (86%), belum ada SOP (52%), dan sumber pendanaan  yang jelas (35%) di  beberapa  Puskesmas.  Sedangkan,  penilaian  terhadap  aspek  kesiapsiagaan  Puskesmas berdasarkan kegiatan wawancara termasuk dalam kategori baik: (80%).
Kesimpulan: Penempatan tenaga kesehatan sebagai pengelola risiko bencana di Puskesmas sudah tepat, karena semuanya sudah memiliki pengetahuan yang baik. Hal ini akan lebih baik jika semua Puskesmas diperkuat dengan kebijakan di kota Palembang.
Kata Kunci : , Bencana, Manajemen Risiko, Kesiapsiagaan, Pengetahuan,Puskesmas

## ABSTRACT
Background: Palembang is historically a city that is not prone to natural disasters. However, as the  population  continues  to  increase  and  physical  development  increases,  green  open  spaces  are decreasing.  Disasters  began  to  arise,  such  as  floods  during  heavy  rains, and  fires  during the  dry season.  In  anticipating  disasters,  the  Primary  Health  Center  (PHC)  has  the  task  of  carrying  out risk management against potential disasters in Palembang City. The readiness to face this disaster is  greatly  influenced  by  the  knowledge  of  health  workers  and  their  management.  The  purpose  of this  study  is  to  identify  the  knowledge  of  health  workers  who  are  given  the  responsibility  as managers, existing policies at the PHC such as the availability of SOPs and funding that have an impact on aspects of PHC preparedness in disaster management in their respective working areas. Methods:  This  type  of  research  is  non-experimental  research  with  descriptive  design.  Data  were collected using questionnaires and interviews with 13 health workers whose PHC are in areas that have been affected by disasters.
Results:  PHC  health  workers  have  good  knowledge  (97%),  although  there  are  no  adequate policies  (86%),  no  SOPs  (52%), and  clear  funding  sources  (35%)  in  some  PHC. Meanwhile,  the
assessment of the preparedness aspect of the PHC based on the interview activities is in the good category: (80%).
Conclusion:  The  placement  of  health  workers  as  disaster  risk  managers  at  PHC  is  appropriate, because all of them have good knowledge. This will be better if all health centers are strengthened by policies in Palembang city.
Keywords: Disaster, Risk Management, Preparedness, Knowledge, Primary Health Center

## PENDAHULUAN
Menurut  data  BNPB  pada  tahun  2020, tercatat  4.650  bencana  alam  di  seluruh  wilayah Indonesia,  yang  terdiri  dari  banjir  dan  banjir bandang,  erupsi  gunung  berapi,  gempa  bumi, longosr  dan  angin  puting  beliung.  Terdapat 6.796.707  jiwa  yang  terdampak  dan  mengungsi, 418  jiwa  meninggal  dan  hilang,  serta  619  jiwa mengalami  luka-luka.  Hingga  31  Desember 2021,  tercatat  telah  terjadi  406 kejadian  bencana di  seluruh  Indonesia  dengan  presentasi  98% disebabkan  oleh  bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan puting beliung.
Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, akhir tahun  2021  lalu.  dilanda  bencana  banjir  terparah dalam  30  tahun  terakhir.  yang  disebabkan  oleh curah  hujan  dengan  intensitas  tinggi  (±  4  jam). Sejumlah  rumah  warga  dan  akses  jalan  utama terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 40 cm  hingga  1  m  atau  sedada  orang  dewasa  serta menyebabkan  korban  jiwa  2  (dua)  orang meninggal dunia (1).
Tidak  hanya  bencana  banjir  yang  berpotensi terjadi  di  kota  Palembang,  kejadian  kebakaran juga  sering  terjadi  pada  saat  memasuki  musim kemarau,  baik  kebakaran  pemukiman  warga maupun  kebakaran  hutan  dan  lahan  ( karhutla ). Kebakaran  pemukiman  yang  cukup  besar  terjadi pada  bulan  2019  di  daerah  Sungki  Jalan  Ki Kemas  Rindo,  Kecamatan  Kertapati,  yang  telah menghanguskan  113  rumah  warga  dan  551  jiwa yang  terdampak (2). Di  tahun  yang  sama,  terjadi kebakaran di Kecamatan Gandus, yang menghanguskan 62 rumah warga yang mengakibatkan  81  kepala  keluarga  harus  tinggal di pengungsian. Kebakaran gudang penyimpanan BBM  juga  terjadi  di  Kertapati,  Kota  Palembang di tahun 2022. (3)
Kejadian karhutla juga  pernah  terjadi  di beberapa  kota/kabupaten  di  Sumatera  Selatan dan salah satu penyebab dari bencana kabut asap terekstrem pada tahun 2019 lalu, yang dampaknya  juga  dirasakan  oleh  negara  tetangga (4).
Kebakaran  dalam  skala  kecil  sebagai event atau kejadian, sedangkan kebakaran    skala besar yang  melanda  banyak  pemukiman  warga termasuk kategori disaster akibat ulah manusia atau human error (5).
Menurut  Kepmenkes  No.145  Tahun  2007, Puskesmas  di  tingkat  kecamatan  berperan  dalam menyusun  kebijakan  guna  untuk  meminimalisir risiko  kejadian  bencana  ( disaster  risk  reduction ) di  wilayah  kerjanya.  Diantaranya,  dengan membuat  peta  geomedik  daerah  rawan  bencana, membangun fasilitas jalur evakuasi, mengadakan pelatihan  kebencanaan  khusus  untuk  tenaga kesehatan,  menjalin  koordinasi  lintas  sektor, membentuk tim kesehatan lapangan, menindak-lanjuti  informasi  peringatan  dini  serta inventarisasi sumber daya sesuai potensi bencana yang dapat terjadi.
Tidak  ada  laporan  tentang  kejadian  bencana banjir  maupun  kebakaran  pada  tahun  2020 hingga  tahun  2022,  namun  risiko  masih  tetap ada. Sehingga diperlukan manajemen risiko yang baik, yang akan menjadi tolok ukur kesiap-siagaan pemerintah dalam lingkup terkecil  yaitu  Puskesmas  dalam  menghadapi bencana.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  memotret pengetahuan  tenaga  kesehatan  yang  diberi tanggung  jawab  sebagai  pengelola,  kebijakan yang  ada,  seperti  ketersediaan  SOP,  pendanaan yang  berdampak  terhadap  aspek  kesiapsiagaan Puskesmas  dalam  penanggulangan  bencana  di wilayah kerjanya masing- masing.

## METODE
Penelitian
ini adalah penelitian observasional dengan desain deskriptif, Dilakukan selama tiga bulan pada tahun 2022, di 13  Puskesmas    dari  41  Puskesmas  yang  ada  di
Kota  Palembang.  Puskesmas  terpilih  adalah Puskesmas  yang  berada  di  daerah  yang  pernah dan  atau  berpotensi  terjadi  bencana  dan  pernah turut  serta  dalam  menanggulangi  bencana  di sekitar  wilayah  kerjanya.  Responden  adalah tenaga kesehatan yang ditunjuk sebagai
pengelola  manajemen  risiko  dan  tergabung dalam  tim  reaksi  cepat  Puskesmas  atau  tim kesehatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tenaga  kesehatan  yang  bertanggung  jawab untuk  pengelolaan  risiko  di  Puskesmas  berasal dari  berbagai  latar  belakang  pendidikan.  Latar
belakang  keperawatan  paling  banyak,  karena jenis tenaga kesehatan ini paling banyak tersedia di  Puskesmas.    Berikut  ini  gambar  1.  yang menggambarkan latar belakang pendidikannya

## Gambar 1. Jenis Latar Belakang Pendidikan Responden
Selain  latar  belakang  pendidikan  yang  tidak sejenis,  tingkat  pendidikan  mereka  juga  tidak sama,  ada  yang  diploma  tiga  dan  ada  yang sarjana.  Perbedaan  tingkat  Pendidikan  ini  bisa saja  menyebabkan  perbedaan  pengetahuan. Dalam  penelitian  ini  tingkat  pengetahuan dikategorikan baik jika jawaban benar ≥ 75%dan kurang  baik  jika  jawaban  benar  <  75%. Pengetahuan yang ditanyakan meliputi pengetahuan  tentang  Kepmenkes  Nomor  145 Tahun  2007,  peran  dan  tugas  Puskesmas  dalam penanggulangan bencana, adanya resiko bencana di  wilayahnya  dan  perlu  ada  pengkajian  terkait bencana di wilayahnya.
Terdapat  11  orang  (85%)  responden  yang menjawab dengan nilai tertinggi. Semua responden memahami bahwa Puskesmas sebagai unit  kesehatan  lini  pertama  memiliki  peran  dan tugas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  semua  responden memiliki  pengetahuan  dengan  kategori  baik. Jawaban  responden  pada  lembar  kuisioner diperkuat  dengan  jawaban  mereka  pada  saat dilakukan  wawancara.  Hal  ini  dilakukan  untuk memberi  kesempatan  kepada  responden  untuk menjelaskan  lebih  jauh  tentang  pengetahuan mereka  dan  hal  hal  yang  telah  dilaksanakan selama ini.
Sebuah  penelitian  kualitatif  yang  mengukur pengetahuan Tenaga Kefarmasian pernah dilakukan  di  Bantul,  Jogjakarta.  Penelitian  ini
dilakukan  dengan  mewawancarai  secara  bebas  8 (delapan)  orang  responden  dari  8  Puskesmas, yang berpendidikan Diploma III sampai Magister. Hasilnya menunjukkan kalau pengetahuan dan peran  mereka  akan  manajemen risiko  dalam  menghadapi  bencana  masih terbatas.  Kondisi  ini  terjadi  karena  kurangnya pelatihan untuk itu (6)
Meskipun  hal  yang  ditanyakan  berbeda, namun  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengetahuan tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  tugas  yang dipercayakan  kepada  mereka  sangat  dipengaruhi oleh kecukupan informasi yang mereka dapatkan.  Responden  yang  menjadi  penanggung jawab manajemen resiko yang ada di Puskesmas Kota  Palembang,  semua  sudah  tergabung  dalam TIM  reaksi  cepat,  mereka  sudah  mendapat informasi yang cukup melalui berbagai kesempatan  seperti  sosialisasi  dan  pelatihan, sehingga  mereka  sudah  memiliki  pengetahuan yang  baik  tentang  manajemen  resiko  bencana yang dapat terjadi di wilayah kerjanya.
Pengetahuan  akan  sangat  mempengaruhi kesiap-siagaan  petugas  dalam  mengantisipasi resiko bencana. Petugas yang memiliki pengetahuan  yang  terbatas,  besar  kemungkinan akan tidak siap menghadapi saat bencana  dating. Sebuah  penelitian  yang  juga  dilakukan  di Jogjakarta,  yaitu  di  Puskesmas  Pakem,  sebuah Puskesmas  yang  dekat  dengan  Gunung  Merapi. Peneltian ini dilakukan dengan jumlah responden 32  orang,  seluruhnya  adalah  tenaga  kesehatan
yang  ada  di  Puskesmas  Pakem,  dari  berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Hasilnya menunjukkan  bahwa  terdapat  korelasi  yang sangat  kuat,  yaitu  0,686  antara  pengetahuan dengan kesiap-siagaan petugas dalam menghadapi  bencana.  Indeks  pengetahuan  68,3 (siap)  bersama  dengan  indeks  sikap  dan pengalaman  berkorelasi  menghasilkan  indeks kesiap-siagaan  62,03,  masih  dalam  kategori hampir siap (7).
Penerapan manajemen resiko dalam menghadapi  bencana  belum  dapat  dikatakan memadai kalau hanya didasarkan pada pengetahuan tenaga kesehatan yang ada. Diperlukan regulasi yang dapat dijadikan sebagai
dasar  pelaksanaannya.  Dalam  penelitian  ini Puskesmas  dikatakan  memiliki  kebijakan  jika Puskesmas menyusun sendiri dan atau memberlakukan suatu kebijakan dalam mengantisipasi  kejadian  bencana,  misalnya kebijakan  dari  Dinkes  Kota  Palembang  atau Peraturan  Daerah  dan  sebagainya.  Kemudian kebijakan  geo  mapping,  kebijakan  inventarisasi sumber daya, kebijakan dalam mengurangi risiko bencana  serta  kebijakan  sebagai  dasar  dalam penyusunan  rencana  penanggulangan  bencana. Bila  Puskesmas  memiliki  lebih  dari  75%  dari kebijakan  tersebut,  maka  dikatakan  Puskesmas tersebut  telah  memiliki  kebijakan  yang  baik Hasilnya tertera pada tabel 1 berikut ini.

## Tabel 1. Persentase Ketersediaan Kebijakan Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana
No Persentase Ketersediaan Kebijakan Jumlah Puskesmas 1 Tidak tersedia sama sekali (0%) 1 2 Tersedia 60% 3 3 Tersedia 80% 1 4 Tersedia 100% 8
Lebih  dari  separuh  Puskesmas  sudah  di dukung  dengan  kebijakan  dalam  penerapan manajemen  resiko  penanggulangan  bencana  di wilayah  kerjanya.  Namun  sangat  disayangkan karena masih terdapat satu Puskesmas yang sama sekali  belum  memiliki  kebijakan  apapun  tentang manajemen  resiko  ini.  Pada  dasarnya  Pemerinah melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah
pembuat  kebijakan  utama  dalam  mendukung pelaksanaan  manajemen  resiko  bencana  di  kota ini.  Dari  hasil  identifikasi  setidaknya  terdapat lima  kebijakan  yang  dapat  dijadikan  dasar pelaksanaan. Jenis kebijakan tersebut yang ada di Puskesmas  adalah  seperti  yang  terdapat  dalam tabel 2. berikut ini.

## Tabel 2. Ketersediaan Kebijakan yang Mendukung Penerapan Manajemen Resiko Bencana di Puskesmas Kota Palembang tahun 2022
NO KEBIJAKAN KETERSEDIAAN Ada Tidak Ada f % F %
1 Kebijakan dari Dinas Kesehatan Kota terkait manajemen penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana 11 85 2 15 2 Kebijakan dalam pembuatan peta geomedik ( Geo Mapping ) 8 62 5 38 3 Kebijakan  dalam  mengkaji  cepat  masalah  kesehatan  ( Rapid  Health Assessment ) atau surveilans kesehatan akibat bencana 11 85 2 15 4 Kebijakan  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana 11 85 2 15 5 Kebijakan dalam meng-inventarisasi  sumber daya  kesehatan pada saat terjadi bencana 11 85 2 15
Selain  ketersediaan  kebijakan,  adanya  SOP (Standar Operasional
Prosedur) sangat diperlukan  untuk  digunakan  sebagai  panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan manajemen resiko terhadap bencana. Semua Puskesmas sudah memiliki SOP yang  berhubungan  dengan  penanggulangan bencana,  sekalipun  belum  semua  SOP  yang
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 18, No. 1, Juni 2023, e ISSN 2654-3427 DOI: https://doi.org/ 10.36086/jpp.v18i1
ditanyakan dimiliki oleh semua Puskesmas. SOP penting  yang  di  gunakan  bisa  bersumber  dari pihak lain diluar Puskesmas, atau pun SOP yang disusun  sendiri  oleh  Puskesmas.  Ada  5  SOP pening  yang  ditanyakan,  yaitu  SOP  penyusunan kajian risiko bencana, SOP tanggap darurat, SOP manajemen  pengadaan  obat  dan  perbekalan kesehatan  pada  saat  bencana,  serta  SOP penerimaan  obat  dan  perbekalan  kesehatan  pada saat  bencana  serta  SOP  penerimaan  logistik  lain
dari  Lembaga  di  luar  pemerintah.  Hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Ketersediaan SOP Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana
No. Jenis SOP Ketersediaan SOP Ada Tidak Ada n % n % 1 SOP yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota terkait penatalaksanaan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Puskesmas. 5 38 8 62 2 SOP dalam menyusun kajian risiko bencana di wilayah kerja Puskesmas. 8 62 5 38 3 SOP sebagai pedoman bagi tim kesehatan lapangan dalam melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. 10 77 3 23 4 SOP dalam melaksanakan manajemen pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pada saat terjadi bencana. 6 46 7 54 5 SOP dalam pengadaaan serta penerimaan bantuan perbekalan farmasi dari Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Palembang 8 62 5 38 6 SOP penerimaan bantuan logistik dan perbekalan farmasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Masyarakat (Ormas). 4 31 9 69
Puskesmas  sangat  memerlukan  adanya  SOP sehingga  memiliki  pedoman  dalam  pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam penanggulangan bencana.  Di  negara  Republik  Somalia  bahkan pemerintahnya  telah  menerbitkan  buku  yang berisi  tentang  SOP  Penanganan  Bencana (10). Di Kota Bima, pemerintah kotanya juga menerbitkan  SOP  Penanganan  Bencana  (bidang kedaruratan dan logistik) (10).
Idealnya setiap pemerintah kota sudah harus memiliki SOP Penanggulangan bencana, sehingga  semua  kegiatan  dapat  terlaksana  sesuai standart. Kota Palembang belum memiliki Badan
Penanggulangan  Bencana Daerah,  namun hal  ini sudah menjadi kajian untuk secepatnya dibentuk, sebab  semua  daerah  selalu  memiliki  resiko bencana, baik akibat alam maupun non alam. Selain  adanya  kebijakan  baik  di  daerah  maupun di  tingkat  internal  Puskesmas,  ketersediaan  SOP juga  sangat  diperlukan  untuk  menunjang pelaksanaan manajemen resiko terhadap bencana.  Disamping  itu  pendanaan  yang  cukup tidak kalah pentingnya. Sebuah aktifitas, baik itu mitigasi  atau  upaya  pengendalian  maupun kegiatan  tanggap  darurat,  serta  penanggulangan pasca  bencana  membutuhkan  dana.  Hasilnya adalah sebagai berikut:
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 18, No. 1, Juni 2023, e ISSN 2654-3427 DOI: https://doi.org/ 10.36086/jpp.v18i1

## Tabel 4. Pendanaan Untuk Manajemen Resiko Bencana di Puskesmas
No. Sumber Dana Ketersediaan Pendanaan Ada Tidak Ada N % N % 1 Alokasi dana dari Puskesmas 10 77 3 23 2 Alokasi dana dari Dinas Kesehatan Kota Palembang 5 38 8 62 3 Alokasi  dana  dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas) 2 15 11 85 4 Alokasi dana yang berasal dari APBD Kota Palembang 7 54 6 46 5 Alokasi  dana  yang  berasal  dari  APBD  Provinsi Sumatera Selatan 3 23 10 77 6 Alokasi dana yang berasal dari APBN Pusat 5 38 8 62
Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang  digunakan  bagi  penanggulangan  bencana untuk  tahap  prabencana,  darurat  bencana,  danf atau  pasca  bencana (10) .  Pengelolaan  dana  ini meliputi pengumpulan dana, pengembangan dana, penyaluran  dana,  penugasan  lain  sesuai  dengan arahan  Menteri.  Dana  untuk pengelolaan  bencana bersumber  dari  dana  APBN,  APBD  dan/atau sumber  lain  yang  sah.  Terdapat  10  responden yang  menjawab  kalua  sumber  pendanaan  nya berasal  dari  alokasi  dana  Puskesmas  itu  sendiri. Namun  selain  dari  Puskesmas  sendiri,  ada  juga responden  yang  menjawab  kalua  sumber  dana untuk  manajemen  resiko  bencana  ini  juga  berasal dari  pemerintah  kota,  bahkan  dari  APBN. Informasi  tentang  pendanaan  ini  agak  diragukan, karena  mungkin  saja  responden  memang  tidak terlalu  banyak  mengetahui  tentang  hal  ini,  sebab
hal  itu  bukan  kewenangan  mereka.    Selain  itu, ada  2  Puskesmas  yang  mendapat  bantuan  dana dari  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  saat kejadian  bencana.  Lembaga  non  pemerintah  ini lebih  banyak  memberi  bantuan  berupa  logistik perbekalan kesehatan bukan dalam bentuk uang.
Setelah melakukan penilaian terhadap pengetahuan,  keberadaan  kebijakan,  tersedianya SOP  dan  adanya  pendanaan,  maka  selanjutnya adalah pengukuran terhadap Kesiapsiagaan Puskesmas  dalam  menghadapi  bencana.  Untuk variable  ini  pengukuran  dilakukan  dengan wawancara. Bila responden menjawab  “ya” maka itu  artinya  mereka  memiliki  kesiap-siagaan  yang baik.  Puskesmas  dinyatakan  siap  bila  total scorenya  diatas  80.  Hasil  penelitian  tentang kesiap-siagaan adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Kesiapsiagaan Puskesmas dalam Mengantisipasi Bencana
Kategori N Persentase Siap 9 69% Belum Siap 4 31% Total 13 100%
Pada  penelitian  ini,  ada  3  aspek  penilaian kesiapsiagaan Puskesmas dalam penanggulangan bencana, yaitu melakukan kajian risiko, mengadakan  pelatihan  kesiapsiagaan  bencana dan  meng-inventarisasi  sumber  daya  kesehatan. Untuk  setiap  aspek,  responden  dapat  menilai
kesiap-siagaan  Puskesmasnya  dengan  nilai  1-5. Hasilnya adalah 9 Puskesmas memiliki kesiap-siagaan  yang  baik,  sedangkan  4  lainnya menilai  kurang  baik.  Responden  di  empat Puskesmas  ini  ternyata  di  wilayah  kerjanya hampir  tidak  pernah  mengalami  kejadian
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 18, No. 1, Juni 2023, e ISSN 2654-3427 DOI: https://doi.org/ 10.36086/jpp.v18i1
bencana,  sehingga  Puskesmas  belum  memiliki kesiap-siagaan  dalam  mengantisipasi  keadaan bencana.
Berbeda  dengan  sebuah  penelitian  dengan jenis “ research and development” yang dilakukan  di  Aceh,  mereka  menemukan  ada  6 aspek kesiapsiagaan Puskesmas dalam penanggulangan bencana, yaitu pemetaan kesehatan, pelayanan gawat darurat, pemberdayaan masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan petugas, surveilans, dan koordinasi lintas sector (11 ) Beberapa  Puskemas  telah  melakukan pemetaan  daerah  yang  berpotensi  dan  seringkali terjadi bencana. Pemukiman yang padat penduduk  dengan  sebagian  besar  bangunan terbuat  dari  kayu  cenderung  berpotensi  terjadi kebakaran,  sedangkan  pemukiman  yang  berada didataran  rendah  dan  dekat  dengan  sungai seringkali  mengalami  banjir.  Tak  hanya  itu, Puskesmas  juga  telah  melakukan  pemetaan terhadap  masyarakat  kelompok  rentan  seperti, anak-anak,  ibu  hamil,  lansia  dan  penyandang disabiltas yang menjadi prioritas pada saat terjadi bencana.
Puskesmas selalu siap memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  yang terdampak bencana, baik banjir maupun kebakaran.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  Puskesmas yang  telah  melaksanakan  inventarisasi  sumber daya kesehatan dengan baik. Dengan menyertakan  tim  kesehatan  lapangan  yang pernah  mengikuti  pelatihan  penanggulangan bencana  maupun  pelatihan  sesuai  dengan kompetensi masing-masing petugas.
Semua  Puskesmas  juga  sudah  mempunyai perbekalan penunjang evakuasi seperti kebutuhan  triase,  perlengkapan  P3K  dan  alat transportasi  yang  siap  pakai  pada  saat  terjadi bencana.  Terkait  kebutuhan  obat,  kebanyakan Puskesmas  tidak  melakukan  perencanaan  dalam penyiapan obat-obatan khusus untuk penanggulangan  bencana,  tetapi  Puskesmas selalu menyiapkan kebutuhan obat sesuai dengan persediaan yang sedang ada.
Banyak factor yang mempengaruhi kesiap-siagaan  Puskesmas  dalam  menghadapi resiko bencana. Sebuah penelitian telah dilakukan terhadap empat Puskesmas yang ada di Kecamatan  Manggala  Makassar.  Respondennya masing  masing  10  orang  dari  tiap  Puskesmas. Hasilnya  masih  ada  3  orang  yang  tidak  siap, padahal semua responden adalah tenaga kesehatan  yang  tergabung  dalam  TIM  Siaga
Bencana. Faktor yang mempengaruhi kesiap-siagaan  tenaga  kesehatan  melalui  hasil analisis  ditetapkan  adalah  tersedianya  prosedur tetap  (SOP)  atau  pedoman  dan  pelaksanaan evaluasi (12)
Bila  dibandingkan  dengan  kesiap-siagaan tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Palembang, maka perbedaannya, di Palembang kesiap-siagaan petugas tidak dianalisis berdasarkan  variable  kondisi  seperti  adanya kebijakan,  SOP  maupun  pendanaan,  namun ditanyakan  melalui  kuisioner  secara  deskriptif. Hasilnya  kesiapan  terutama  dipengaruhi  oleh adanya pengalaman.
Bila  dalam  penelitian  ini  masih  dijumpai ketidaksiap-siagaan  dari  tenaga  kesehatan  yang disebabkan  karena  belum  adanya  pengalaman, maka  untuk  tenaga  kefarmasian  di  Puskesmas kondisinya  lebih  memprihatinkan  lagi.  Belum tersedia arsip/dokumen dari keseluruhan parameter  pendukung  kesiapsiagaan  dalam penanggulanagn  bencana  seperti  pada  domain pengorganisasian,  SDM,  obat  dan  perbekalan kesehatan  serta  perencanaan  kesiapsiagaan. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  15  orang partisipan dari 8 Puskesmas di Gunung Kidul (6). Kebijakan  merupakan  suatu  dasar  yang sangat  penting  bagi  pelaksanaan  manajemen resiko  unuk  mengantisipasi  bencana.  Kebijakan diturunkan menjadi prosedur standart yang dapat dijadikan  pedoman  pelaksanaannya.  Prosedur akan  dapat  dilaksanakan  sesuai  harapan  bila  ada dukungan  dana  yang  memadai.  Tidak  kalah penting  adalah  pelatihan  dan  sosialisasi  kepada seluruh  tenaga  kesehatan  dari  semua  disiplin ilmu,  sehingga  semua  memiliki  kesiap-siagaan dalam  menghadapi  bencana  yang  tidak  pernah diketahui kapan datangnya.
Satu  catatan  lain  yang  didapat  dalam penelitian  ini  adalah,  tidak  ada  satu  orangpun pengelola  manajemen  resiko  bencana  yang menjadi responden yang memiliki latar belakang kefarmasian,  padahal  di  Puskesmas  Kota Palembang terdapat apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.  Tenaga  farmasi  memiliki  peran penting  dalam  penangulangan  bencana,  sebab salah satu kebutuhan penting saat bencana adalah perbekalan  farmasi.  Diperlukan  beberapa  hal agar tenaga kefarmasian dapat efektif dalam Tim manajemen  resiko  penanggulangan  bencana, yaitu  menetapkan  perannya,  menetapkan  aturan, mengatur  teknis  kegiatan  pada  tanggap  darurat bencana  dan  yang  tidak  boleh  diabaikan  adalah kesiapannya  secara  individu (13). Oleh  karena  itu
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 18, No. 1, Juni 2023, e ISSN 2654-3427 DOI: https://doi.org/ 10.36086/jpp.v18i1
keikut  sertaan  tenaga  farmasi  dalam  Tim manajemen  resiko  penanggulangan  bencana sangat diperlukan

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengetahuan petugas dan tingkat kesiapsiagaan  Puskesmas  di  Kota  Palembang dalam  mengantisipasi  kejadian  bencana  di wilayah  kerja  Puskesmas  dikategorikan  baik, meskipun  secara  organisasi  masih  terdapat sebagian  kecil  Puskesmas  yang  belum  memiliki kebijakan  dalam  penerapan  manajemen  resiko bencana,  belum  semua  di  dukung  dengan  SOP dan pendanaan yang jelas.
Disarankan  agar  tenaga  farmasi  diikut  sertakan dalam  Tim  manajemen  resiko  penanggulangan bencana.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih disampaikan  kepada  Ketua  Jurusan  Farmasi Poltekkes  Palembang  yang  sudah  memberi dukungan untuk  terlaksananya  penelitian  ini  dan Kepala  Puskesmas  Puskesmas  5  Ilir,  Puskesmas 11  Ilir,  Puskesmas  23  Ilir,  Puskesmas  1  Ulu, Puskesmas Gandus, Puskesmas Kertapati, Puskesmas  Makrayu,  Puskesmas  Jakabaring, Puskesmas  Pakjo,  Puskesmas  Plaju,  Puskesmas Sako,  Puskesmas  Sei  Selincah  dan  Puskesmas Sosial  yang  memberikan  kesempatan  untuk melakukan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1.    Ratnawati D. Tinjauan Klimatologis Curah Hujan Ekstrem Tanggal 25 Desember 2021
Pada Saat Terjadinya Genangan Tinggi di Kota Palembang [Internet]. Palembang: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG); 2022. Available from: https://www.bmkg.go.id/artikel/?p=tinjauan- klimatologis-curah-hujan-ekstrem 2.    TribunSumsel.com. Kebakaran di Kertapati, Lebih dari 8 Rumah Ludes, 300 Petugas Masih Berupaya Padamkan Api [Internet]. Palembang; 2019. Available from: https://sumsel.tribunnews.com/2019/07/10/k ebakaran-di-kertapati
3.    SuaraSumsel.id. No Title [Internet].
Palembang; 2022. Available from: https://sumsel.suara.com/read/2022/09/22/1 81644/gudang-bbm-terbakar-di-palembang
4.    Farhanah, Agung DE. Karhutla 2019,
Dampak Buruk dan Antisipasi di Masa
Depan Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul “Karhutla 2019,
Dampak Buruk dan Antisipasi di Masa Depan”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/06/24 /180400426/karhutla-2019-damp [Internet]. Jakarta: Kompas Media Nusantara; 2019. Available from: https://money.kompas.com/read/2020/06/24 /180400426/karhutla-2019-dampak-buruk-d an-antisipasi-di-masa-depan
5.    Heryana A. Pengertian Dan Jenis Bencana. ResearchgateNet. 2020;(January):1–4.
6.    Citra Y. Pengetahuan Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Dalam Penanggulangan
Bencana : Study Kualitatif di Kabupaten Bantul. Maj Farm [Internet].
2021;1(1):312–7. Available from: https://journal.ugm.ac.id/majalahfarmaseuti k/article/view/54472
7.    Rifki Oksantika SH. Analisis Faktor yang
Mempengaruhi Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan dalam Menghadapi Bencana
Letusan Gunung Merapi di Puskesmas Pakem Analysis of Factors that Influence Health Workers Preparedness against Mount Merapi Eruption at Pakem Public Health Center. Media Gizi Kesmas. 2022;Vol. 11:231–7.
8.    Procedure SO, Disaster F, Management R. Republic of Somaliland National Disaster Preparedness and Food Authority ( NADFOR ). 2020;(October).
9.    SURAKARTA TKBPBD (BPBD) PK. Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanggulangan Bencana. Penanggulangan Bencana. 2016;66:37–9.
10.   Anonim. Peraturan Presiden no.75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.: Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta
11.   Dian C, Imran, Munadi K. Perancangan instrumen penilaian kesiapsiagaan puskesmas dalam penanggulangan bencana.
2017;4(1):12–8. Available from:
https://interoperabilitas.perpusnas.go.id/file/ show/1287019/perancangan-instrumen-penil aian-kesiapsiagaan-puskesmas-dalam-penan ggulangan-bencana
12.   Bakri H, Arif SK, Amin H. Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di