## KINERJA APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA GANTIMULYO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Herman Sismono Dharma Wacana Metro hermansismono8@gmail.com

## Abstract
Land and building tax as one of the components that supports the balance fund, which has an influence on the amount of the balance of funds that will be received by the tax producing regions. Therefore, the UN needs serious attention from local governments. More precisely in terms of handling, so that later they will be able to make a large contribution to Regional Original  Income  (PAD).  The  formulation  of  the  problem  of  this  research  is  how  the performance  of  village  officials  in  Land  and  Building  Tax  (PBB)  services  in  Gantimulyo Village,  Pekalongan  District,  East  Lampung  Regency.  The  research  objective  was  to determine the performance of village officials in Land and Building Tax (PBB) services in Gantimulyo Village, Pekalongan District, East Lampung Regency. This research used data collection methods by observation, interviews and documentation study. The main informants in this study were the village head, village secretary, head of planning and development, tax collection  officers,  and  taxpayers.  The  data  analysis  used  is  data  reduction  analysis,  data presentation and conclusions. Based on research and data analysis, it can be concluded that (1)  The  responsiveness  of  the  village  apparatus  has  gone  well,  namely  by  conducting socialization  to  residents  to  provide  knowledge  about  land  and  building  taxes.  .  (2) Responsibility  in  managing  land  and  building  tax  funds  is  the  Village  Head,  Village Treasurer/  Head  of  Finance,  then  Pak  RT.  (3)  Accountability  carried  out  by  the  village apparatus, namely by collecting land and building taxes from the residents then the funds are sent  to  the  central  government,  from  the  center  down  to  the  villages  in  the  form  of  direct assistance.
Keywords: Land and Building Tax (PBB) Service, Village Apparatus Performance

## PENDAHULUAN
Sebagai organisasi yang baik memberikan pelayanan kepada masyarakat,  maka  substansi  pelayanan publik,  selalu  dikaitkan  dengan  suatu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau kelompok orang dalam suatu instansi tertentu  untuk  memberikan  bantuan  dan kemudian  kepada  masyarakat  dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Pelayanan  publik  ini  menjadi  semakin penting  karena  senantiasa  berhubungan dengan  khalayak  masyarakat  ramai  yang memiliki  keanekaragaman  kepentingan dan  tujuan.  Oleh  karena  itu,  institusi pelayanan  publik  dapat  dilakukan  oleh pemerintah maupun non pemerintah.
Pelayanan  publik  pada  hakekatnya
adalah  amanah  yang  tertera  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang pelayanan publik, dimana definisi mengenai pelayanan publik adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan  atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Persoalan  tentang  pajak  sudah menjadi  hal  yang  tidak  asing  lagi  terjadi dari  pusat  sampai  daerah,  karena  daerah sebagai  alat  untuk  menjalankan  dan mengelola semua urusan-urusan yang ada di  daerah  dalam  rangka  untuk  menunjang kebutuhan dari segi pembangunan daerah.
Pembangunan  daerah  merupakan  bagian yang  terintegrasi  di  dalam  kerangka pembangunan nasional (Yustri, 2013).
Dengan diterapkannya Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Perubahan kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah  dilakukan  dengan  memberikan kewenangan  yang  seluas-luasnya,  disertai dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam sistem penyelenggaraan pemerintah.
Dalam  melaksanakan  otonomi  daerah, seperti  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor
9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan  Daerah,  bahwa  pemberian otonomi  kepada  daerah  kabupaten  dan daerah kota didasarkan atas asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung  jawab  kepada  pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan  tanggung  jawab  akan  diikuti oleh  pengaturan  pembagian,  pemanfaatan sumberdaya  nasional  yang  berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagai salah  satu  komponen  yang  mendukung dana  perimbangan,  yang  mempunyai pengaruh  terhadap  besarnya  bagian  dana perimbangan  yang  akan  diterima  oleh daerah  penghasil  pajak.  Oleh  karena  itu, PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari  pemerintah  daerah.  Lebih  tepatnya lagi  dalam  hal  penanganannya,  sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan  yang  besar  pada  Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan hasil pra survey , aparat desa  selaku  perangkat  kerja  pemerintah daerah  yang  ada  di  desa  mempunyai kepentingan atas penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk membiayai Kecamatan Pekalongan banyak ditemukan kesulitan. Kesulitan dan hambatan tersebut tidak hanya pada pelaksanaan
pemungutannya  saja  tetapi  disebabkan juga  karena  masyarakat  pedesaan  itu
sendiri.  Sebagai  contoh  dalam  penarikan pajak PBB, wajib pajak sedang tidak ada di rumah  atau  ukuran  luas  lahan  yang  harus dibayarkan tidak sesuai dengan SPT.
Dengan latar belakang tersebut maka penulis  ingin  mengangkatnya  menjadi penelitian  untuk  penyusunan  skripsi dengan  judul  "KinerjaAparatur  Desa dalam  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan  Kabupaten  Lampung  Timur Kabupaten Lampung Timur".
Menurut Mangkunegara (2011), kinerja  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang diberikan  kepadanya.  Namun  menurut Wibowo  (2016),  kinerja  tidak  hanya menunjukkan  hasil  kerja  tetapi  juga bagaimana  proses  kerja  berlangsung. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
Lenvinne  dalam  Ratminto  dan Winarsih (2012:175) mengemukakan indikator kinerja terdiri dari:
responsiveness,
responsibility,
accountability .
1. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur  daya  tanggap provider terhadap  harapan,  keinginan,  aspirasi serta tuntutan customers .
2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan  seberapa  jauh  proses pemberian pelayanan publik dilakukan  dengan  tidak  melanggar ketentuan-ketentuan yang telahditetapkan.
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan  seberapa  besar  tingkat kesesuaian  antara  penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki  oleh stake  holders ,  seperti nilai  dan  norma  yang  berkembang dalammasyarakat.
Menurut  pendapat  Handayaningrat (2006:154)  mengatakan  bahwa  aparatur
adalah  aspek-  aspek  administrasi  yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan/Negara,  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  nasional.  Apek-  aspek administrasi  dalam  pengertian  aparatur, terutama menyangkut kelembagaan (organisasi) dan kepegawaian, yaitu:
a. Kelembagaan  Pemerintahan  adalah orang-orang yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mulai dari kelembagaan pemerintahan pusat  sampai  pada  kelembagaan pemerintahandesa/kelurahan.
b. Kepegawaian Pemerintah adalah mereka  yang  menduduki  jabatan- jabatan pada lembagalembaga pemerintahan, keamanan dan ketertiban,  lembaga  pelayanan  asas perbankan danperekonomian.
Ada  beberapa  macam  pengertian atau  definisi  mengenai  pajak  bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli,  tetapi  pada  intinya  berbagai  definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama.  Di  antara  para  ahli  mendefinisikan pajak  bumi  dan  bangunan  seperti  berikut: Pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal  atas  bumi  dan  atau  memperoleh manfaat  atas  bumi  dan  atau  memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas  bangunan.  Wajib  pajak  PBB  belum tentu  pemilik  bumi  dan  atau  bangunan, tetapi  dapat  pula  orang  atau  badan  yang memanfaatkan  Bumi  dan  atau  Bangunan tersebut  (Valentina  Sri  S.  –  Aji  Suryo, 2010:14-2).
Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP) adalah  harga rata  rata  yang  diperoleh  dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,  Nilai  Jual  Objek  Pajak  ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru,  atau  Nilai  Jual  Objek  Pajak Pengganti.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pada dasarnya penelitian kualitatif  dilaksanakan  dalam  keadaan yang  alamiah  ( natural  setting )  dan  data yang  dikumpulkan  umumnya  bersifat kualitatif.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini disebut  penelitian  kualitatif.  Menurut Sugiyono  (2013),  penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai  lawannya  eksperimen,  dimana peneliti  sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi  (gabungan),  analisa  data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan dalam peneltian kualitatif berkembang terus secara bertujuan
( purposive ) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.
Untuk  menghindari  terjadinya penyimpangan  pada  proses  penelitian, maka  fokus  penelitian  ini  diambil  dari Lenvinne  dalam  Ratminto  dan  Atik  Septi Winarsih (2012:175) yang mengemukakan indikator kinerja terdiri dari: Responsivitas,
Responsibility dan accountability. Tempat  penelitian  adalah  Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.Teknik
pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Data  Primer,  yaitu  diperoleh  dengan cara  mengadakan  wawancara  yang berupa  daftar  pertanyaan  yang  telah disusun  berdasarkan  pada  fokus penelitian.
b) Data Sekunder, yaitu diperoleh dengan  cara  mendatangi  langsung lokasi  yang  telah  ditetapkan  sebagai objek penelitian (observasi langsung).
Adapun  yang  menjadi  informan sebagai berikut:1 Orang Kepala Desa Desa
Gantimulyo, 1 Orang Sekretaris
Desa(SekDes),  1  Orang  Kepala  Bidang
Perencanaan  &  Pembangunan,  1  Orang Kaur  Keuangan,  1  Orang  KetuaRT  dan  1
Orang wajibpajak. Teknik analisis
dilakuakan  secara  kualitatif,  yang  dibantu dengan  data  angka  yang  dikualifikasikan melalui tabel frekwensi. Tabel 1. Perekonomian Desa No Sumber Penerimaan Desa Tahun 2012 2013 2014 2015 1 Pajak 14.076.596 - 12.878.290 2 Pendapatan Tanah Kas 2.000.000 - - 3 DPDK / ADD 85.926.000 102.811.000 109.380.000

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Desa  Gantimulyo  adalah  Desa  Hasil Pemekaran dari Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten
Lampung  Timur,  Definitif  dan  diresmikan oleh  Bupati  Lampung  Timur  pada  tanggal 06  Desember  Tahun  2011  dengan  Jumlah Penduduk  2.136  jiwa,  atau  610  Kepala Keluarga.  Desa  Gantimulyo  mempunyai luas wilayah 433,56 Ha dengan batas-batas sebagaiberikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa
Trisnomulyo  Kecamatan  Batang  Hari Nuban
b. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Desa Gedung Dalam Baru Kecamatan
Batang HariNuban
c. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wonosari Kecamatan Pekalonga.
Gambar 2. Peta Desa Gantimulyo
Kinerja aparatur desa dalam melakukan  pelayaan  dari  tahun  ke  tahun mengalami peningkatan dan semakin baik. Ketanggapan  dalam  melakukan  pelayanan yang  terkait  dengan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  selaku  aparatur  desa selaku  melakukan  hal  positif  untuk
memberikan  kesadaran  bagi  masyarakat akan  pentingnya  pembayar  pajak.  Oleh sebab  itu,  para  aparatur  desa  melakukan sosialisasi  yang  memberikan  inforamasi tentang  undang-undang  atau  peraturan membayar pajak bumi dan bangunan.
Berdasarkan hasil penelitian di atas,
ketanggapan  atau responsiveness yang telah  dilakukan  oleh  aparatur  desa  dalah melakukan  sosialisasi  tentang  peraturan pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan sesaui  dengan  peraturan  yang  berlaku. Dalam melakukan responsiveness (ketanggapan)  kinerja  para  aparatur  telah optimal  dilakukan  hanya  saja  masih  ada warga  yang  belum  mengetahui  tentang peraturan tersebut.
Peraturan  yang  diterbitkan  sendiri secara spesifik ditujukan untuk memberikan  arahan  penilaian  tanah  atau bangunan  untuk  membantu  Pemerintah Daerah dalam menetapkan Nilai Jual Objek Pajak.  Mengapa  hal  ini  penting?  Karena jika penilai terhadap NJOP tidak dilakukan dengan perhitungan yang benar, yang akan dirugikan  adalah  Pemerintah  Daerah sendiri  sebagai  pihak  yang  menarik  pajak tersebut.  Aturan  yang  dituangkan  dalam Pedoman Penilaian Bumi dan/atau
Bangunan  ini  masuk  dalam  Peraturan Menteri keuangan (PMK)
Nomor 208/PMK.07/2018. Kembali lagi, aturan ini diberikan  agar  Pemerintah  Daerah  dapat dengan  tepat  melakukan  taksiran  NJOP yang  bernilai  relevan  dan  sesuai  dengan keadaan  dilapangan  serta  nilai  idealnya  di pasaran.  Sebenarnya  peraturan  baru  ini tidak diberlakukan tanpa dasar. Awal mula pemberlakuan ini adalah kajian pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengamanatkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan  dan  Perkotaan  yang  besarannya ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  setiap  3 tahunsekali.
Masalah  muncul  ketika  sebagian besar  Pemerintah  Daerah tidak melakukan pemutakhiran  data  nilai  NJOP  dengan keadaan  terkini,  dan  tetap  menggunakan nilai NJOP pada taksiran yang sudah tidak relevan. Tentu saja karena berkaitan dengan tanah  dan  bangunan,  secara  ideal  nilainya akan  terus  meningkat.  Sisi  ini  yang dianggap sebagai kerugian pajak jika tidak dilakukan  pemutakhiran  data  dengan  cara yang  tepat.  Dengan  menggunakan  data NJOP lama, mungkin saja pajak bumi dan
bangunan  2019  yang  dikenakan  berada  di bawah  nilai  sebenarnya.  NJOP  yang seharusnya  bisa  jadi  cerminan  harga transaksi  atas  objek  tanah  dan  bangunan akhirnya tidak dapat melaksanakan perannya, baik dalam transaksi perdagangan maupun transaksiper pajakan. Padahal  jika  dilihat,  semenjak pemberlakuan pengalihan wewenang pemungutan  pajak  PBB  Perkotaan  dan Pedesaan  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak kepada Pemerintah Daerah, seharusnya pos pajak  ini  dapat  memberikan  pemasukan yang signifikan pada kas daerah. Pemasukan yang tinggi juga akan berdampak  baik  dengan  pembangunan daerah yang dilaksanakan.
Aturan  baru  yang  diberlakukan  ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang telah berlaku dalam Buku Pedoman Umum Pengelolaan  PBB-P2  pada  tahun  2014. Hanya  saja,  beberapa  detail  ditambahkan dan  dirinci  kembali  sehingga  dapat membantu  Pemerintah  Daerah  dalam menaksir  nilai  yang  sesuai  untuk  NJOP  di daerahnya. Detail yang ditambahkan antara lain  adalah  teknik  dan  tata  cara  penilaian NJOP,  utamanya  dalam  menentukan  Zona Nilai Tanah atau ZNT beserta Daftar Biaya Komponen  Bangunan  atau  DBKB.  Dua aspek ini yang dianggap sering mengalami kekeliruan  dan  kurang  dimutakhirkan datanya  dengan  tepat.  ZNT  sendiri  dapat dipahami  sebagai  area  yang  terdiri  atas sekelompok  objek  pajak,  dimana  objek pajak tersebut memiliki satu Nilai Indikasi Rata-Rata  atau  NIR  yang  terbatas  oleh batas  penguasaan  atau  pemilikan  objek pajak  dalam  satuan  wilayah  administrasi pemerintahan  daerah  tanpa  terikat  pada batas  blok  Sedangkan  DBKB  merupakan daftar  yang  dibuat  untuk  memudahkan perhitungan  nilai  bangunan  berdasarkan pendekatan  biaya  yang  terdiri  dari  biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material  bangunan  dan  biaya  komponen fasilitas bangunan. Secara sederhana, biaya keseluruhan produksi bangunan tersebut.
Sebelumnya, kewenangan pemungutan  pajak  PBB  ini  sendiri  telah
dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  mengenai  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini diluncurkan  sebagai  pengganti  Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000. Jadi secara praktis sebenarnya pemerintah daerah telah memiliki kewenangan tersebut sejak tahun 2009.
Pembaruan lain yang juga tercantum dalam PMK Nomor
208/PMK.07/2018 adalah mengenai peralihan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan  Bangunan  atau  BPHTB.  BPHTB sendiri tadinya merupakan pajak pusat yang dipungut  oleh  negara,  namun  dengan pemberlakuan  peraturan  ini  dialihkan menjadi  pajak  daerah  yang  bisa  dikelola oleh pemerintah daerah.
Responsibilitas  dalam  pelayanan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Desa Gantimulyo  ini  telah  menjadi  tanggung jawab  kepala  desa  selaku  pimpinan  yang desa dan aparatur desa lainnya. responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja  aparatur  desa  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa responsibilitas atas adanya pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan adalah  kepala  desa  lalu  bendahara  atau kolektor kemudian Pak RT. Responsibilitas ( responsibility )  merupakan  konsep  yang berkenaan  dengan  standar  profesional  dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator  (birokrasi  publik)  dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara dinilai  responsibel  apabila  pelakunya memiliki  standard  profesionalisme  atau kompetensi  teknis  yang  tinggi.  Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness) merupakan  pertanggungjawaban  dari  sisi yang  menerima  pelayanan  (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi negara (birokrasi publik) bersikap tanggap ( responsive ) yang lebih tinggi terhadap apa yang  menjadi  permasalahan,  kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.
Berdasarkan azas pemerataan
disemua  wilayah,  berbagai  upaya  telah dilakukan  bangsa  kita  untuk  mengejar ketertinggalan.  Kepatuhan  pajak  adalah suatu  sikap  terhadap  fungsi  pajak,  berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan  konatif  yang  berinteraksi  dalam memahami,  merasakan  dan  berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  Dengan  demikian  pajak  akan mengalami  peningkatan  namun  tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang  cukup  besar  ang  ada  di  Desa Gantimulyo.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, accountability tentang  dana  pajak  selama ini warga belum mengetahui pembangunan apa yang telah dilakukan oleh para aparatur desa dalam mengelola dana pajak bumi dan bangunan tersebut. Adanya kesalah pahaman  antara  warga  dengan  aparatur sering  sekali  terjadi,  hal  ini  dikarenakan panjangnya  birokasi  dalam  pengelolaan dana  pajak  bumi  dan  bangunan  tersebut. Jadi,  dana  pajak  yang  telah  dipungut  oleh aparatur dari warga dikirim ke pemerintah pusat  baru  kemudian  pusat    memberikan bantuan  secara  langsung  dalam  bentuk bantuan langsung dengan kata lain aparatur hanya menyetor ke pemerintah daerah dan 100%  lunas  dari  desa  nanti  akan mempengaruhi  pendapatan  pemerintah kabupaten  atau  pemerintah  pusat  lalu kedesa-desa.
Namun  demikian  aparatur  desa selalu  Memberikan  pelayanan  yang  baik dapat  meningkatkan  kepatuhan  dari  wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas Pelayanan  Publik  merupakan  paradigma baru dalam menjawab  perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  (Sasongko,  2017). Apabila  aparatur  desa  bisa  memberikan pelayanan  publik  secara  transparan  dan
terbuka,  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi sumber potensi penerimaannya.
Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara,  pajak  adalah  sumber  penerimaan negara terbesar dimana pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara (Supramono & Damayanti, 2010:1). Hal ini yang  kemudian  membuat  pajak  menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat  penting  bagi  pelaksanaan  dan peningkatan  pembangunan  nasional  yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran
dan
kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu  sangat diharapkan  partisipasi  masyarakat  untuk ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara  karena  pada  dasarnya  besarnya tingkat penerimaan pajak sangat tergantung pada kontribusi dari wajib pajak tersebut.
Wajib  Pajak  menurut  UU  KUP adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Kontribusi  yang  diharapkan dari wajib pajak sangat menentukan berapa besar  dan  luas  tingkat  pembangunan  yang akan dilakukan. Oleh karenanya pemerintah  terus  menggenjot  aparatur pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.Dalam  pelaksanaan  Undang- Undang tentang pajak dan retribusi daerah yang lama, masih banyak daerah kabupaten/kota yang belum optimal dalam penggalian  PAD-nya.  Belum  optimalnya penggalian  PAD  selama  ini  terutama disebabkan  oleh  belum  mampunya  daerah dalam  mengestimasi  besar  potensi  pajak yang  dimilikinya,  besarnya  potensi  pajak inilah yang kemudian menjadi dasar dalam
penentuan target penerimaan per jenis pajak bagi  daerah,  meskipun  secara  teoritis potensi  dihitung  dengan  cara  sederhana yakni  mengalikan  besarnya  tarif  dengan dasar  pengenaan  pajak,  namun  pada kenyataanya tidaklah sesederhana itu.
Sudah sejak dahulu Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB),  menjadi  salah  satu sumber penerimaan daerah. Meskipun PBB adalah  penerimaan  pajak  pusat  tetapi daerah  mendapatkan  Dana  Bagi  Hasil (DBH),  yang  mana  dalam  struktur  APBD dikelompokan  dalam  penerimaan  daerah dari bagi hasil pajak. Pemda perlu berhati- hati  dalam  menentukan  tarif  ini  karena setiap  daerah  diberikan  kebebasan  untuk menetapkan besaran tarif tersebut, sehingga ke  depannya  kemungkinan  besar  akan ditemui  variasi  tarif  PBB-P2  antar  daerah satu  dengan  daerah  lainnya.  Diperlukan kajian  yang  sangat  mendalam  untuk menentukan  berapa  besar  tarif  PBB-P2 yang akan diterapkan agar pokok ketetapan PBB-P2  yang  dimiliki  selama  ini  tidak mengalami  penurunan  dan  masyarakat tidak bergejolak setelah ketetapan PBB-P2 dilaksanakan.  Untuk  menetapkan  kedua variabel ini tentunya pemerintah
Kabupaten/Kota tidak bisa bekerja sendiri, perlu  membicarakannya  dengan  DPRD sebagai  pihak  legislator  yang  kemudian dituangkan dalam bentuk Perda, Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur akhirnya  menetapkan  tarif  0,105  % untukNJOP  di  bawah  1  Milyar  serta 0,225%  untuk  NJOP  di  atas  atau  sama dengan 1 Milyar.
Sebelum  dinilai  dan  ditentukan NJOP-nya,  setiap  objek  berupa  tanah  dan bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau dimanfaatkan  oleh  subjek  pajak  perlu didata  terlebih  dahulu.  Proses  pendataan berupa  pengumpulan  data  yang  berkenaan dengan  objek  dan  subjek  pajak  dimaksud dituangkan  dalam  Surat  Pemberitahuan Pajak  Terhutang  (SPOP)  dan  Lampiran Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang (LSPOP).  Proses  pendataan  ini  dapat dilakukan  secara  langsung  oleh  petugas pajak  yang  dalam  hal  ini  pegawai  Dinas
Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lampung Timur maupun  wajib  pajak  yang  datang  sendiri dan  melaporkannya  ke  kantor  DPPKA Kabupaten Lampung Timur. Setelah ketiga variabel  tersebut  dapat  ditentukan  barulah ketetapan  PBB  per  objek  pajak  dapat dihitung  dan  ditetapkan  dalam  surat ketetapan  yang  disebut  dengan  Surat Pembertahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT). Pajak  yang  terhutang  berdasarkan  SPPT tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 6  (enam)  bulan  sejak  tanggal  diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
Sesuai  amanat  UU  28  tahun  2009 tentang  PDRD,  dalam  rangka  memperluas basis perpajakan daerah guna
meningkatkan PAD, ada 2 jenis pajak yang semula  merupakan  jenis  pajak  Pusat dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, yaitu BPHTB yang dialihkan  mulai  tahun  2011  dan  PBB Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  yang dialihkan  paling  lambat  tahun  2014. Pengalihan  PBB-P2  diindikasikan  akan mampu  mendorong  peningkatan  PAD, Sehubungan  dengan  persiapan  tersebut, Pemerintah Daerah
dapat mengadopsibeberapa hal dimiliki dan telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  (DJP)
sebagai berikut:
1. Sistem administrasi  PBB
2. Tarif efektif
3. Kebijakan/peraturan dan SOP
pelayanan
4. Peningkatan  keahlian  Sumber  Daya Manusia (Aparatur) melalui pelatihan,
5. Sistem  manajemen  informasi  objek pajak.
Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi
dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  merupakan  suatu bentuk  tindak  lanjut  kebijakan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  fiskal.  Dengan pengalihan  ini  maka  kegiatan  proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan  dan  pelayanan  PBB-P2  akan diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah
(Kabupaten/Kota). Adapun Tujuan
Pengalihan  pengelolaan  PBB-P2  menjadi pajak  daerah  sesuai  dengan  Undang- undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:
1. Meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan otonomidaerah
2. Memberikan  peluang  baru  kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusidaerah),
3. Memberikan  kewenangan  yang lebih  besar  dalam  perpajakan  dan retribusi  dengan  memperluas  basis pajakdaerah,
4. Memberikan  kewenangan  kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah,  danmenyerahkan  fungsi pajak sebagai
instrumen penganggaran dan pengaturan padadaerah.
Untuk mendapatkan keabsahan data yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian, maka dilakukan uji keabsahan data dengan melakukan cross  cek kepada  informan dengan menggunakan Trianggulasi metode sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:
1. Responsiveness yang dilakukan aparatur  desa  telah  berjalan  dengan baik yakni dengan melakukan sosialisasi ke warga untuk memberikan pengetahuan  tentang  pajak  Bumi danBangunan.
2. Responsibility dalam pengelolaan dana pajak  bumi  dan  bangunan  adalah Kepala  Desa,  Bendahara  Desa/Kasi Keuangan kemudian PakRT.
3. Akuntabilitas yang  dilakukan  oleh aparatur  desa  yakni  dengan  menarik pajak  bumi  dan  bangunan  dari  warga kemudian  dana  tersebut  dikirim  ke pemerintah  pusat,  dari  pusat  turun  ke desa-desa dalam bentuk
bantuanlangsung.
Dari hasil studi
ini merekomendasikan untuk:
Aparatur  desa  lebih  menjelaskan secara  transparansi  terhadap  pengelolaan dana desa agar masarakat desa Gantimulyo tahu untuk apasaja dana tersebut.
Diperlukan adanya Regulasi tentang Pengelolaan  Piutang  yang  merupakan limpahan  dari  DJP  kepada  Pemerintah Daerah, baik dalam hal piutang yang terjadi karena  ketetapan  ganda  dan  harus  dihapus maupun  piutang  yang  terjadi  karena  tidak ada  objek  di  lapangan.  Selain  itu  pihak- pihak  yang  berwenang  dalam  proses penelusuran piutang tersebut harus disebutkan  dengan  jelas  seperti  apa kewenangannya serta mengatur hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pengelolaan piutang  ini,  sehingga  pemerintah  daerah bisa  melakukan  tindakan  yang  tidak menyalahi  aturan  atau  memiliki  dasar hukum  dalam  penghapusan  piutang  yang setiap tahunnya  selalu  menjadi  pertanyaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## DAFTAR PUSTAKA
Handayaningrat, Soewarno.
2006.
Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi dan  Manajemen .  Gunung  Agung. Jakarta.
Mangkunegara, A.A., Anwar Prabu. 2011. Manajemen  sumber  daya  manusia perusahaan , Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rajif, Mohamad. 2012 .  “Pengaruh Pemahaman,  Kualitas  Pelayanan, dan  Ketegasan  Sanksi  Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon”. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  Universitas  Gunadarma, Jurnal Jurnal Gunadarma.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  2012.
Manajemen Pelayanan, Disertai dengan Pengembangan Model Konseptual,  Penerapan  Citizen’s Charter  dan  Standar  Pelayanan Minimal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sasongko,  T.  2017. Pengaruh  Gaya
Kepemimpinan  terhadap  Prestasi Kerja  Karyawan  pada  KPRI  Bima Jaya Pasuruan. Jurnal Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang
Sugiyono.  2013. Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung. CV. Alfabeta Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .
Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta. Supramono & Damayanti, Theresia Woro.
2010. Perpajakan Indonesia .
Yogjakarta.  Andi Offset
Valentina  Sri  S.,  dan  Aji  Suryo,  2010.
Perpajakan Indonesia . Jakarta. Salemba Empat.
Wibowo.  2016. Manajemen  Kinerja .
Jakarta: Rajawali Pers Yustri, Yuni Devi. 2013. Evaluasi Kinerja Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Denpasar  dalam  Pemungutan  Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2008-2012. Jurnal . Akuntansi
Universitas Udayana.
UU No . 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  1997 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah