## HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Naimatul Atqiya 1
Abstrak :  Tulisan  ini  mengetengahkan  tentang  hak  asasi  manusia (HAM)  sebagai  hak  paling  dasar  yang  menjadi  acuan  tentang diakuinya manusia sebagai manusia. Di mana akhir-akhir ini HAM yang sejatinya adalah untuk mewujudkan dimensi otoritas manusia sebagai  mahkluk  hidup  yang  bermartabat,  berubah  menjadi  HAM yang  sarat  dengan  nuansa  politik,  kepentingan  kelompok  bahkan individu.  Hal-hal  yang  dibicarakan  dalam  artikel  ini  tentang berbagai pandangan tokoh tentang definisi HAM itu sendiri, bagai- mana  perspektif  Islam  tentang  HAM,  yang  dipaparkan  di  sini  ter- kait  dengan al-maqashid  al-syariah dan  hubungannya  dengan  hu- kum-hukum  yang  diterapkan  Islam  terhadap  pelanggaran-pelang- garan HAM, kemudian bagaimana sikap umat muslim di Indonesia terkait dengan HAM.
Kata kunci : HAM, Islam

## Pendahuluan
Hidup  dan  kehidupan  rnanusia  merupakan  takdir  Allah  Swt. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketetapan Allah. Takdir telah meletakkan manusia dalam suatu proses, suatu rentetan keberadaan, urutan  kejadian,  tahapan-tahapan  kesempatan  yang  diberikan  oleh  Allah kepada  manusia  untuk  berikhtiar  mempertahankan  serta  melestarikan hidup  dan  kehidupannya. 2 Dalam  kehidupannya,  manusia  tidak  hanya sebatas  hidup,  tapi  ada  beban  taklif  di  dalamnya  yang  meliputi  hak  dan kewajiban dalam seluruh proses kehidupannya.
Pada  hakikatnya secara kodrat manusia telah dianugerahi hak-hak pokok  yang  sama  oleh  Allah  Swt.  Hak-hak  pokok  inilah  yang  disebut
1 Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan
2 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 2008), 1.

## HAM dalam Perspektif Islam
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
sebagai  hak  asasi  manusia  (HAM).  HAM  yang  melekat  pada  diri  ma- nusia,  bersifat  kodrati,  universal,  dan  abadi  berkaitan  dengan  martabat dan harkat manusia itu sendiri.
Dalam beberapa kondisi, HAM telah mengalami pergeseran mak- na  awal  sejak  dari  istilah  itu  dibuat.  Dengan  dan  atas  nama  HAM, sejatinya  adalah  untuk  mewujudkan  dimensi  otoritas  manusia  sebagai mahluk  hidup  yang  bermartabat,  berubah  menjadi  HAM  yang  sarat  de- ngan nuansa politik, kepentingan kelompok bahkan individu.
HAM  selalu  menjadi  perbincangan  karena  terjadi  kerancuan  pe- mahaman  antara  konsep  dan  implementasinya.Hal  itu  akibat  terjadinya ketimpangan-ketimpangan  dalam  ranah  privasi,  public  dan  sistem.  Kita lihat  di  Indonesia  di  mana  undang-undang    yang  mengatur  pers  bertolak belakang  dengan  hak  mengungkapkan  pendapat,  undang-undang  tentang pornografi  bertentangan  dengan  hak  berekspresi,  undang-undang  yang mengatur  perkawinan  inter-antar  agama  bertolak  belakang  dengan  hak memilih pasangan yang pada akhirnya akan memunculkan ketidakjelasan sehingga  mengakibatkan  disfungsionalisasi  undang-undang.  Di  mana undang-undang hanya menjadi hitam di atas putih.
Jika  HAM  diidentifikasi  “asal  tidak  mengganggu  orang  lain”, maka  akan  muncul  pertanyaan  dari  mana  manusia  tahu  kalau  itu  tidak mengganggu. Maka perlu ada tolak ukur tentang baik, buruk, jelak, terce- la dan sebagainya sehingga apa yang terjadi di masyarakat di mana seba- gian  menganggap  bahwa  suatu  perbuatan  itu  dianggap  mengganggu, sementara  oleh  yang  lain  dianggap  tidak  masalah.  Sebaliknya  sebagian menganggap  perbuatan  itu  tidak  mengganggu  sedangkan  lainnya  meng- anggap mengganggu privasi.
Inilah problem yang penting untuk dibahas, di mana konsep HAM telah  berkembang  sedemikian  rupa  dan    menjadi  kajian  yang  menarik. Tidak  dapat  dipungkiri  HAM  terkadang  dijadikan  “alat”  untuk  menjerat dan menjatuhkan seseorang. HAM sering mengalami reduksi dan derivasi makna. HAM menjadi dua sisi mata uang yang satu sisi mengedepankan humanisme  sementara  sisi  yang  lain  menakutkan  bagi  sebagian  orang, terutama bagi  pengambil  kebijakan. Argumentasi  ini  muncul karena ma- nusia  memiliki  hak-hak  alamiah  ( al-huquq  al-thabi`iyah ) 3 sehingga  ma-
3 Mulhim  Qurban, Qalaya  al-Fikr  al-Siyasi,  fal  Huquq  al-Tabi’iyah (Beirut:  al- Muassasah al-Jamiiyah li al-Dirasah wa al-Nasyar al-Taquzi, tt), 60.

## Naimatul Atqiya
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 172
nusia  mempunyai  kebebasan  alamiah  ( hurriyah )  yang  memunculkan  ke- bebasan individu yang humanis. 4
Sementara masyarakat adalah kumpulan individu yang merupakan makhluk  sosial  yang  memiliki  perasaan,  pemikiran  dan  peraturan, 5 serta kebutuhan  jasmani.  Interaksi  ini  akan  berpeluang  terjadinya  perselisihan karena  kecenderungan  manusia  untuk  memenuhi  nalurinya  ( gharizah ). Atas dasar kecenderungan ini maka muncul gagasan menuntut HAM. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini mencoba mengurai tentang bagaimana perspektif Islam tentang HAM dan bagaimana juga HAM bagi umat Islam di Indonesia.

## Konsep HAM dalam Pandangan Beberapa Tokoh
HAM  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri  setiap  manusia  sejak dilahirkan,  yang  merupakan  anugerah  Allah,  berlaku  seumur  hidup  dan tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  siapa  pun.  Ada  beberapa  definisi  yang dikemukakan beberapa tokoh tentang HAM :
a. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya  oleh  masyarakat,  jadi  bukan  karena  hukum  positif  yang berlaku,  melainkan  berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia.  Ma- nusia memilikinya karena ia manusia (Frans Magnis-Suseno).
b. HAM  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  semua  manusia  di  segala  masa dan  di  segala  tempat  karena  keutamaan  keberadaannya  sebagai manusia (A.J.M.Milne).
c. HAM  dan kebebasan-kebebasan fundamental  adalah hak-hak indivi- dual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas manusia. (David Beetham dan Kevin Boyle).
d. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak  tersebut  bersifat  universal  dan  dimiliki  setiap  orang,  kaya maupun  miskin,  laki-laki  ataupun  perempuan.  Hak-hak  tersebut mungkin  saja  dilanggar  tetapi  tidak  pernah  dihapuskan.  Hak  asasi merupakan  hak  hukum,  ini  berarti  bahwa  hak-hak  tersebut  merupa-
4 Ahmad  Khalal  Hamad, Hurriyah  al  Ra’y  fi  al-Midan  al-Siyasi  fi  Dzilli  Mabda’  al- Masyruriyah  Baths  Muwarin  fi  al-Dimoqratiyah  wa  al-Islam (al-Wafa’  li  al-Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’ al-Mansurah, tt), 73.
5 Taqiyuddi al-Nabhani, Nizam al Islam (ttp, tp, 2001), 32.

## HAM dalam Perspektif Islam
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
kan  hukum. HAM dilindungi  oleh konstitusi  dan  hukum nasional di banyak negara di dunia (C. de Rover).
e. HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam  konstitusi  dan  dijamin  pelaksanaannya  oleh  pemerintah (Austin-Ranney).
f. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU no.  39  Th.  1999  tentang  HAM  dan  pasal  1  butir  1  No.26  Th.  2000 tentang pengadilan HAM). 6
g. HAM    adalah  hak-hak  yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan  yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. 7
Dengan demikian bahwa pengertian hak asasi manusia  itu sendiri adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia laahir secara kodrati yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  tidak  dapat dirampas dan dicabut keberadaannya.
Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri pokok hakikat HAM adalah :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli maupun diwarisi. HAM adalah ba- gian dari manusia secara otomatis.
b. HAM  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa  memandang  jenis  kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi  atau  melanggar  hak  orang  lain.  Orang  tetap  mampunyai HAM  walaupun  sebuah  negara  membuat  hukum  yang  tidak  melin- dungi atau melanggar HAM. 8
6 Bambang Suteng, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Erlangga, 2006), 102.
7 Ubaidillah  dan  Abdul  Rozak, Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia (Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah, 2006), 253.
8 Mansour  Fakih,  dkk., Menegakkan  Keadilan  dan  Kemanusiaan:  Pegangan  untuk Membangun Gerakan HAM (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 42.

## Naimatul Atqiya
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
174
Oleh  karena  itu,  HAM  bersifat  universal  yang  artinya  berlaku  di mana  saja,  untuk  siapa  saja,  dan  tidak  dapat  diambil  siapapun.  Hak-hak tersebut  dibutuhkan  individu  untuk  melindungi  diri  dan  martabat  kema- nusiaan,  juga  sebagai  landasan  moral  dalam  bergaul  dengan  sesama manusia.  Meskipun  demikian  bukan  berarti  manusia  dengan  hak-haknya dapat berbuat sesuka hatinya ataupun seenaknya.

## HAM dalam Perspektif Islam
Islam  adalah  agama  yang  universal  dan  komprehensif  yang  me- lingkupi  beberapa  konsep.  Konsep  yang  dimaksud  yaitu  aqidah,  ibadah, dan  muamalat  yang  masing-masing  memuat  ajaran  keimanan,  aqidah, ibadah  dan  muamalat.  Di  samping  mengandung  ajaran  keimanan,  juga mencakup  dimensi  ajaran  agama  Islam  yang  dilandasi  oleh  ketentuan- ketentuan berupa syariat atau fikih. Selanjutnya, di dalam Islam, menurut Abu  al'Ala  al-Maududi,  ada  dua  konsep  tentang  hak. Pertama ,  hak manusia  atau huquq  al-insan al-dharuriyyah ; Kedua, hak  Allah  atau huquq  Allah . 9 Kedua  jenis  hak  tersebut  tidak  bisa  dipisahkan.  Dan  hal inilah  yang  membedakan  antara  konsep  HAM  menurut  Islam  dan  HAM menurut perspektif Barat.
Dilihat dari tingkatannya ada tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam ,  pertama ,  hak darury (hak  dasar).  Sesuatu  dianggap  hak  dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi  juga  hilang  eksistensinya,  bahkan  hilang    harkat  kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. Kedua, hak sekunder ( hajy ), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan  berakibat  pada  hilangnya  hak-hak  elementer,  misalnya,  hak  sese- orang untuk  memperoleh sandang pangan  yang layak, maka akan meng- akibatkan  hilangnya  hak  hidup. Ketiga, hak  tersier  ( tahsiny ),  yakni  hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. 10
HAM dalam Islam sebenarnya bukan wacana asing, karena HAM dalam Islam sudah ada 600 tahun sebelum Magna Charta 11 dikumandang-
9 Abu A`la Al Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam (Jakarta: YAPI, 1998), 13.
10 Masdar  F.  Mas’udi,  ”HAM  dalam  Islam“  dalam  Suparman  Marzuki  dan  Sobirin Mallan, Pendidikan Kewrganegaraan dan HAM (Yogyakarta: UII Press, 2002).
11 Para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna  Charta yang  antara  lain  memuat  pandangan  bahwa  raja-raja  yang

## HAM dalam Perspektif Islam
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
kan.  Pandangan  ini  diperkuat  dengan  pendapat  Weeramantry  sebagai- mana  dikutip  Bambang  Cipto  yang  menyatakan  bahwa  pemikiran  Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh men- dahului  pemikiran  Barat. 12 Ajaran  Islam  tentang  HAM  dapat  dijumpai dalam  sumber  ajaran  Islam  itu  sendiri  yaitu  al-Qur’an  dan  al-Hadits. Kedua  sumber  tersebut  di  samping  sebagai  sumber  normatif  juga  meru- pakan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam.
HAM dalam Islam dimulai dengan beberapa peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Piagam Madinah. ( al-Dustur al-Madinah ) Adapun  ajaran  pokok  dalam  Piagam  Madinah  itu  adalah: Pertama , interaksi  secara  baik  dengan  sesama,  baik  pemeluk  Islam  maupun non  Muslim. Kedua ,  saling  membantu  dalam  menghadapi  musuh bersama. Ketiga ,  membela  mereka  yang  teraniaya. Keempat ,  saling menasihati.  Dan kelima menghormati  kebebasan  beragama.  Satu dasar itu  yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landa- san  bagi  kehidupan  bernegara  untuk  masyarakat  majemuk  di Madinah.
b. Deklarasi  Cairo    ( The  Cairo  Declaration )  yang  memuat  ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan (QS. al-Isra: 70, al- Nisa:
58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS. al-Maidah: 45 dan al-Isra’: 33); hak perlindungan diri (QS. al-Balad: 12 - 17, al- Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS. al-Taubah: 6); hak keluarga (QS.  al-Baqarah:  221,  al-Rum  :  21,  al-Nisa  1,  al-Tahrim  :  6);  hak keseteraan wanita dan pria (QS. al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13); hak  anak  dari  orangtua  (QS.  al-Baqarah:  233  dan  surah  al-Isra:  23- 24). Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan (QS. al-Taubah: 122, al-`Alaq:  1  -  5),  hak  kebebasan  beragama  (QS.  al-Kafirun:  1-6,  al- Baqarah:  136  dan  al-Kahfi:  29),  hak  kebebasan  mencari  suaka  (QS. al-Nisa: 97, al-Mumtahanah: 9), hak memperoleh pekerjaan (QS. al-
tadinya  memiliki  kekuasaan absolute (Raja  yang  menciptakan  hukum,  tapi  dia  sendiri tidak terikat dengan  hukum  yang dibuatnya),  menjadi dibatasi kekuasaannya dan  mulai dapat  diminta  pertanggungjawaban  di  muka  hukum.  Lahirnya  Magna  Charta  ini  kemu- dian  diikuti  oleh  perkembangan  yang  lebih  konkret,  dengan  lahirnya Bill  of  Rights di Inggris pada tahun 1689.
12 Bambang  Cipto,  dkk., Pendidikan  Kewarganegaraan:  Menuju  Kehidupan  yang Demokratis dan Berkeadaban (Yogyakarta: LP3 UMY-The Asia Foundation, tt), 263.

## Naimatul Atqiya
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 176
Taubah: 105, al-Baqarah : 286, al-Mulk : 15), hak memperoleh perla- kuan yang sama (QS. al-Baqarah 275-278, al-Nisa 161, Ali `Imran : 130),  hak  kepemilikan  (QS.  al-Baqarah  :  29,  al-Nisa  :  29),  dan  hak tahanan  (QS.  al-Mumtahanah  :  8). 13 Ayat-ayat  tersebut  yang  secara tematik dapat menjadi konsep-konsep utama al-Qur'an tentang HAM dapat diperluas lagi.
Dari  gambaran  di  atas,  baik  deklarasi  Madinah  maupun  deklarasi Cairo,  menunjukkan  betapa  besarnya  perhatian  Islam  terhadap  HAM yang  dimulai  sejak  Islam  ada,  sehingga  Islam  tidak  membeda-bedakan latar belakang agama, suku, budaya, strata sosial dan sebagainya.
Namun  dalam  realitas  pelaksanaannya,  HAM  dipengaruhi  oleh konsep HAM dari Barat yang berorientasi sekuler. Sehingga menghadapi kenyataan semacam  ini ada beberapa tanggapan  dari masyarakat  muslim dunia tentang HAM. Pertama , menolak secara keseluruhan. Hal ini dida- sarkan pada keyakinan mereka bahwa syariat bersifat sakral, independen dan sekaligus mengatasi kondisi historis di mana dan kapan pertama kali diwahyukan dan dalam pandangan mereka syariah merupakan pandangan hidup  yang  paling  benar  dan  sempurna.  Konsekwensinya,  HAM  dipan- dang sebagai omong kosong dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab konsep HAM PBB identik dengn agama Kristen. Karena itu, Islam harus membangun  versi  HAM-nya  sendiri. Kedua, menerima  secara  keselu- ruhan.  Pendapat ini  didasarkan  pada  pandangan  bahwa  HAM  PBB  dan Perjanjian  Internatsional  merupakan  hasil  elaborasi  dan  merupakan  ba- gian  khazanah  kemanusiaan  dan  tidak  perlu  ada  justifikasi  Islam  terha- dapnya.  Menurut  kelompok  ini  tidak  ada  subjek  yang  paling  terkait dengan HAM. Sebab keadilan akan sama sekali tidak berarti jika hak-hak fundamental  seseorang  tidak  diakui  atau  dilanggar  oleh  masyarakat. Ketiga, tanggapan  yang  bersifat  ambigu  yang  mencerminkan  adanya keinginan untuk tetap setia pada syari’ah di satu sisi ada keinginan untuk menghormati  tatanan  serta  hukum-hukum  internasional.  Kelompok  ini meyakini  bahwa,  syari’ah  bersifat  kekal,  universal  dan  harus  dijadikan
13 Dede  Rosyada,  dkk., Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 221.

## HAM dalam Perspektif Islam
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
landasan  hidup.  Sementara  HAM  PBB  dapat  diakomodasi  dengan  bebe- rapa prasyarat. 14
Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada al-dlaruriyat al- khamsah atau  yang  disebut  juga al-huquq  al-insaniyah  fi  al-islam (hak- hak asasi manusia dalam islam). Konsep itu mengandung lima hal pokok yang  dikemukakan  oleh  Imam  Asy-Syathibi 15 yang  harus  dijaga  oleh setiap individu yaitu :
1. Menjaga  agama  ( hifzd  al-din ).  Alasan  diwajibkannya  berperang  dan berjihad, 16 jika  ditujukan  untuk  para  musuh  atau  tujuan  senada.  Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa :
a. Islam  menjaga  hak  dan  kebebasan  berkeyakinan  dan  beribadah. Artinya  setiap  pemeluk  Islam  berhak  atas  agama  dan  mazhabnya dan  tidak  ada  paksaan  untuk  mengikuti  atau  meninggalkannya. (QS.al-Baqarah: 256, dan QS.Yunus: 99).
b. Islam juga menjaga tempat-tempat peribadatan baik milik muslim ataupun  non  muslim,  menjaga  kehormatan  syiar  mereka,  bahkan Islam  memperbolehkan  berperang  karena  untuk  menjaga  kebe- basan beribadah (QS.al-Hajj: 39-40).
Dari  pemaparan  di  atas  maka  jelaslah  bahwa  Islam  sangat menghargai  toleransi  dengan  menerapkan  bahwa  orang-orang  kafir dzimmi  di  negara  Islam  ada  dalam  tanggungan  negara  sama  seperti muslim.  Namun  toleransi  di  sini  hanya  terbatas  pada  bidang  mu`a- malah,  bukan pada `ubudiyah (QS.al-Kafirun:1-6).
2. Menjaga jiwa ( hifzd al-nafs ). Alasan diwajibkannya hukum qishash, 17
yang  didasarkan  pada  QS.  al-Baqarah:178-179)  diantaranya  menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
14 Said  Agil  Husin  al  Munawar. Al-Qur’an:  Membangun  Tradisi  Kesalehan  Hakiki (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 298-299.
15 Selanjutnya  penjabaran  secara  luas  penulis  merujuk  pada  Ahmad  al-Mursi  Husain
Jauhar, Maqashid Syariah , terj. Khikmawati  (Jakarta: Amza,2009).
16 Perang suci melawana orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Bisa dilihat di Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Cet.I, Edisi 3, 473. 17 Secara  etimologi qishash berarti  meneliti,  menyelidiki  dengan  seksama,  memotong. Dari kata terakhir ini kemudian dipahami bahwa qishash adalah persamaan antara tindak kejahatan dengan sanksi; sanksi dengan ukuran yang setimpal yang telah ditetapkan oleh Allah,  diwajibkan  sebagai  hak  bagi  hamba,  diturunkan  bagi  orang  yang  melakukan

## Naimatul Atqiya
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
178
Islam  sangat  menghormati  jiwa.  Karena  sebenarnya  hanya
Allah  lah  sang  pemberi  kehidupan  dan  Dia  pula  yang  mematikan (QS.al-Mulk:2 dan al-Isra:33). Dalam konteks ini harus dibedakan an- tara pembunuhan dan kematian. Pembunuhan berarti merusak struktur tubuh  yang  menyebabkan  keluarnya  ruh  pada  tubuh  yang  sehat dengan  spesifikasi-spesifiksi  khusus  dengan  menggunakan  senjata tajam atau tembakan peluru dan yang sejenisnya. Sedangkan kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh dalam kedaan sehat dan hanya Allah yang mematikan. 18
Dari definisi di atas dapat  dibedakan bahwa pembunuhan ada unsur  merusak  atau  menghancurkan  sebelum  ruh  keluar  dari  jasad, sedangkan  kematian  ruh  keluar  dari  jasad  dalam  kondisi  tubuh  yang sempurna.Terhadap keadaan ini Islam membedakan sengaja dan tidak sengaja yang keterangannya ada dalam kitab-kitab fiqh.
3. Menjaga  akal  ( hifzd  al  ‘aql ).  Alasan  diharamkannya  semua  benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya. Akal adalah sumber hikmah  atau  pengetahuan,  cahaya  muara  hati,  sinar  hidayah  dan media  kebahagiaan  manusia  di  dunia  dan  akhlirat.  Dengan  akalnya manusia  bisa  menjalankan  perannya  sebagai khalifah  fi  al-ardl .  Dan dengan  akalnya  pula  manusia  menjadi  berbeda  dengan  makhluk lainnya di alam ini. Dengan akalnya pula Allah memuliakan manusia dari makhluk lainnya (QS.al-Isra`:70).
Oleh  karena  itu,  Islam  sangat  menjaga  dan  melindungi  akal dan  memberikan  sanksi  berupa had atas  pelanggaran  yang  bisa merusak akal. Seperti minum khamr (QS. al-Nisa’:43 dan al-Ma’idah: 90) dan benda-benda lain yang menurut adat kebiasaan menyebabkan hilang akalnya, dalam hal ini selain untuk kebutuhan medis.
4. Menjaga  harta  ( hifzd  al-mal ).  Alasan  pemotongan  tangan  untuk  para pencuri  dan  diharamkannya  riba  dan  suap-menyuap,  atau  memakan harta  orang  lain  dengan  cara  bathil  lainnya.  Harta  merupakan  salah satu  inti  kebutuhan  dalam  kehidupan,  di  mana  manusia  tidak  bisa dipisahkan  dengannya  (QS.  al-Kahfi:46).  Adapun  cara  mendapatkan
tindakan tertentu dan telah memenuhi syarat serta rukunnya. Satu tindakan diberlakukan atas  seorang  pelaku,  sepadan  dengan  tindakan  yang  telah  dilakukannya  kepada  si  kor- ban. Bisa dilihat di Musthafa Az Zarqa, al-Madkhal li al-Fiqh al-‘Am , Jilid I, 404.
18 Husein Jauhar, Maqashid Syariah , 27.

## HAM dalam Perspektif Islam
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
harta adalah dengan bekerja ( kasb ) atau dengan mawarits . Karena itu,
Islam  melarang  mendapatkan  harta  dengan  cara-cara  yang  batil  (QS. al-Baqarah:188,  Al-Nisa’:29,  al-Baqarah  :275-276,  al-Baqarah:278- 280). Islam secara tegas melarang mencuri 19 sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an (QS.al-Maidah: 38).
5. Menjaga  keturunan  ( hifd  al-nasl ).  Alasan  diharamkannya  zina 20 dan qazdaf . 21 Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan pernikahan terha- dap mereka  yang dianggap dan merasa sudah mampu  untuk  melaku- kannya  untuk  menjaga  keturunan,  harta  dan  kehormatan.  Perhatian Islam  ini  untuk  mengukuhkan  aturan,  perbaikan,  ketenangan  dan mengayomi  serta  memberikan  jaminan  dalam  kehidupan.  Hal  ini  di- dasarkan pada peraturan yang bijaksana.
Kelima  pokok  dasar  inilah  yang  harus  dijaga  oleh  setiap  umat islam  supaya  menghasilkan  tatanan  kehidupan  yang  lebih  manusiawi, berdasarkan  atas  penghormatan  individu  atas  individu,  individu  dengan masyarakat,  masyarakat  dengan  negara,  dan  komunitas  agama  dengan komunitas agama yang lainnya.
Pertanyaannya  adalah  apakah  hukum-hukum  yang  ditetapkan Islam  seperti qishash,  diyat,  ta’zir dan  sebagainya  itu  bertentaangan dengan  HAM?  Semua  itu  masuk  akal  dan  tidak  perlu  diperselisihkan. Bahwa  pelaku  kejahatan  harus  mendapatkan  balasan  yang  setimpal karena  kejahatan  yang  diperbuatnya.  Sanksi  ini  dijatuhkan  untuk  orang yang  melakukan  kejahatan  tertentu  dan  telah  memenuhi  syarat  dan rukunnya.  Jadi  dengan  adanya  hukuman  ini  maka  akan  memperkecil gerak manusia untuk melakukan tindak kejahatan.

## HAM dan Umat Islam Indonesia
Implementasi  HAM  di  Indonesia  mengikuti  iklim  politik  yang berjalan.  Politik  di  Indonesia  bukanlah  politik  Islam.  Namun  demikian, dalam  banyak  hal  nilai-nilai  Islam  masuk  ke  dalam  semangat  perunda-
19 Mengambil  harta  orang  lain  tanpa  hak  dan  tanpa  sepengetahuan  atau  persetujuan pemiliknya. Husin Jauhar, Maqashid Syariah ,194.
20 Ulama  mendefinisikan zina adalah  hubungan  seksual  yang  sempurna  antara  seorang laki-laki  dengan  perempuan  yang  diinginkan  (menggairahkan),  tanpa  akad  pernikahan sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah.
21 Qazf  menurut  bahasa  melempar.  Menurut  syara’  dapat  diartikan  menuduh  seseorang berzina dengan tujuan mengatakan aib seseorang. I`anatuth Thalibin , Juz 4,149.

## Naimatul Atqiya
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 180
ngan  dan  peraturan  negara.  Terkait  dengan  toleransi,  kerukunan beragama,  dan  penolakan  terhadap  terorisme,  umat  Islam  Indonesia sebagaimana  diwakili  oleh  ormas-ormas  Islam  (Muhammadiyah,  NU, Persis,  Al-Irsyad,  dan  lain-lain)  memiliki  sikap  yang  jelas.  Umat  Islam Indonesia  mendukung  toleransi,  mengutuk  terorisme,  mengembangkan kebajikan-kebajikan  sosial,  dan  aktif  dalam  program  pemberdayaan perempuan  dan  pengentasan  kemiskinan  melalui  unit-unit  organisasi  di bawahnya.
Karena  itu,  melihat  umat  Islam  Indonesia  harus  dipisahkan  dari kebijakan-kebijakan  pemerintahnya.  Jika  ada  pelanggaran  HAM  yang dilakukan  oleh  negara,  maka  tidak  otomatis  oleh  umat  Islam.  Jika  ada kekerasan  dilakukan  oleh  oknum  umat  Islam,  tidak  otomatis  oleh  Islam. Pemisahan ini perlu agar segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri.
Sikap umat Islam  Indonesia terhadap prinsip-prinsip  HAM sudah final dan konklusif. Perbedaannya terletak pada aspek rincian dan metode implementasi.  Karena  itu,  kerjasama  dan  dialog  tentang  bagaimana menegakkan  HAM  terus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  aspek- aspek spesifik dari masing-masing konsep ajaran agama. Ormas-ormas Islam adalah representasi dari umat Islam Indonesia. Dalam  sejarah  HAM,  umat  Islam  justru  menjadi  korban  pelanggaran HAM  oleh  negara  (rejim  politik  tertentu).  Tragedi  G  30  S,  Peristiwa Tanjung  Periuk,  dan  lain-lainnya  adalah  contoh  pelanggaran  HAM  yang meminta  korban  umat  Islam.  Dengan  demikian,  selama  ini  umat  Islam Indonesia  tetap  konsisten  membela  tegaknya  HAM  dan  bahkan  sangat kritis terhadap semua bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh negara ataupun oleh oknum umat Islam.
Karena  itu,  menilai  apakah  Islam  di  Indonesia  bagian  dari penegakan  HAM  harus  dilihat  dari  sikap  resmi  ormas-ormas  Islamnya. Bukan oleh sikap pribadi-pribadi Muslim atau kebijakan-kebijakan peme- rintah. Dari perspektif ini hubungan antara umat Islam Indonesia dengan prinsip-prinsip HAM adalah paralel dan bukan antagonistis.
Di  sini,  fakta  HAM  tengah  mengalami  anti-klimaks  di  Timur Tengah  melalui  serangan  membabi  buta  militer  Israel  atas  komunitas Gaza. Kini korban-korban konflik Israel-Palestina yang jumlahnya ribuan jiwa  dan  terus  meningkat  (termasuk  anak-anak,  wanita,  dan  orang  tua)

## HAM dalam Perspektif Islam
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
menyuguhkan  belum  pulihnya  tragedi  kemanusiaan  di  zaman  modern. Kerjasama  global  yang  selama  ini  terjalin  baik  dalam  menyelesaikan masalah  HAM  seperti  ternoda  dan  kehilangan  maknanya.  Agama-agama harus  menjadi  spirit  perdamaian  dan  spirit  penegakan  HAM  tanpa  batas sehingga menjadi topangan kuat bagi terjalinnya kehidupan manusia yang terlindungi secara HAM.
Dalam  kasus  Indonesia,  masih  ada  beberapa  tantangan  dalam penegakan HAM, yaitu:
1. Belum terciptanya  sistem pemerintahan yang memiliki komitmen ku- at  terhadap  upaya  penegakan  HAM  dan  mampu  melaksanakan kebijakan  HAM  secara  efektif,  sebagaimana  diamanatkan  oleh  kon- stitusi.
2. Masih  lemahnya  kekuatan  masyarakat  ( civil  society )  yang  mampu menekan pemerintah secara demokratis, sehingga pemerintah bersedia bersikap  lebih  peduli  dan  serius  dalam  menjalankan  agenda  penega- kan HAM. 22
Upaya-upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk  penegakan  HAM  dila- kukan  dengan  dua  cara,  yeitu  pencegahan  dan  penindakan.  Pencegahan dapat dilakukan dengan “
a. Penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap, terma- suk di dalmnya ratifikasi berbagai instrument HAM internasional.
b. Penciptaan  lembaga-lembaga  pemantau  dan  pengawas  pelaksanaan HAM.  Lembaga  ini  bisa  merupakan  lembaga  negara  yang  bersifat independen  (misalnya  Komnas  HAM)  maupun  lembaga-lembaga yang  dibentuk  atas  inisiatif  masyarakat  (berbagai  organisasi  non- pemerintah/LSM yang bergerak dalam bidang pemantauan HAM).
c. Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM.
d. Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, media massa cetak maupun elektronik serta organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak  dalam  penyadaran  masyarakat  memiliki  peran  yang  amat besar. 23
22 Suteng, Pendidikan Kewarganegaraan , 92.
23 Ibid., 86.

## Naimatul Atqiya
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 182
Adapun  penegakan  HAM  melalui  penindakan  antara  lain  di lakukan dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut.
a. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang  menghadapi  kasus  HAM.  Dalam  hal  ini,  lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang advokasi masyarakat memainkan peran penting.
b. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini Komnas  HAM,  lembaga-lembaga  bantuan  hukum,  dan  LSM  HAM memiliki peran penting.
c. Investigasi,  yaitu pencairan data, informasi, dan fakta  yang berkaitan dengan  peristiwa  dalam  masyarakat  yang  patut  diduga  merupakan pelanggaran  HAM.  Investigasi  ini  merupakan  tugas  Komnas  HAM. Namun, pada umumnya LSM HAM maupun media massa juga dapat melakukan investigasi secara independen.
d. Penyelesain  perkara  melalui  perdamaian,  negosiasi,  mediasi,  konsi- liasi,  dan  penilaian  ahli.  Komnas  HAM  bertugas  dan  berwenang melakukan proses ini.
e. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat  melalui  proses peradi- lan  di  pengadilan  HAM.  Pelanggaran  HAM  berat  meliputi  kejahatan genosida  (menghancurkan  atau  memusnahkan  seluruh  atau  sebagian kelompok  bangsa,  ras,  kelompok  etnis.dan  kelompok  agama  dengan cara-cara  tertentu}  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  (serangan yang  meluas  dan  sistematik  yang  di  tujukan  secara  langsung  kepada penduduk sipil). 24
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diambil  pemahaman  bahwa  posisi umat  Islam  Indonesia  terkait  HAM  adalah  mengikuti  perundang-unda- ngan  negara.  Namun  demikian  bisa  dilihat  bahwa  aturan  dalam perundang-undangan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam. Sehingga  menghadapi  kenyataan  ini  umat  Islam  seharusnya  tidak  terlalu mempersoalkan  tapi  yang  terpenting  adalah  bagaimana  umat  Islam  itu betul-betul  menjunjung  nilai-nilai  HAM.  Dalam  hal  ini  lebih  menge- depankan  pelaksanaan  atau  implementasi  nilai-nilai  HAM  sehingga terjadi  kehidupan  yang  harmonis,  aman  dan  kehidupan  yang  jauh  dari kekerasan,  pemaksaan  kehendak  dan  perampasan  hak  dalam  kehidupan bernegara.
24 Ibid., 87.

## HAM dalam Perspektif Islam
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

## Penutup
Hak  asasi  manusia    adalah  hak  dasar  yang  melekat  pada  individu sejak  ia  lahir  secara  kodrati  yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan  Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya.  Karena itu,  nilai-nilai  HAM  dengan  prinsip-prinsipnya  yang  universal  adalah bagian  dari  semangat  dan  nilai-nilai  syari'ah.  Keduanya  tidak  perlu dipertentangkan.  Keduanya  justru  membentuk  sebuah  sinergitas  yang harmonis.  Dengan  menilik  potensi-potensi  nilai  HAM  dalam  syari'ah, masa  depan  HAM  di  dalam  tradisi  Islam  justru  amat  cerah  dan memperoleh topangan yang amat kuat. Pertumbuhannya akan mengalami gerak  naik  yang  amat  menggembirakan.  Dibutuhkan  pemahaman  para ulama  yang  makin  baik  tentang  sumber-sumber  syari'ah  dan  wawasan kemodern  tentang  HAM.  Dengan  wawasan  yang  luas  tentang  ini,  para ulama  akan  menjadi avant-guard (garda  depan)  bagi  penegakan  HAM berdasarkan Syari'ah dan nilai-nilai universal. ***

## Daftar Pustaka
Al-Maududi, Abu A’la. Hak Asasi Manusia Dalam Islam . Jakarta: YAPI, 1998.
Al-Nabhani, Taqiyuddin. Nizam al Islam . ttp, tp, 2001.
Al-Munawar,  Said  Agil  Husin. Al  Qur’an:  Membangun  Tradisi Kesalehan Hakiki. Jakarta: Ciputat Press, 2004.
Cipto, Bambang, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan Yang  Demokratis  Dan  Berkeadaban .  Yogyakarta:  LP3  UMY-The Asia Foundation, tt.
Fakih,  Mansour,  dkk. Menegakkan  Keadilan  Dan  Kemanusiaan: Pegangan  Untuk  Membangun  Gerakan  HAM. Yogyakarta:  Insist Press, 2003.
Hamad,  Ahmad  khalal.  Hurriyah  al  Ra’yfi  al  Midan  al  Siyasi  fi  zilli Mabda  al  Masyruriyah  baths  Muwarin  fi  al  dimoqratiyah  wa  al

## Naimatul Atqiya
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 184
Islam,Al  wafa’  li  al  taba’ah  wa  al  Nasyr  wa  al  Tawzi’.  Al-
Mansurah, tt.
Jauhar,  Ahmad  al-Mursi  Husain. Maqashid  Syariah ,  Terj.  Khikmawati. Jakarta: Amza, 2009.
Mahfudh, Sahal. Nuansa fikih Sosial . PDF Multi Media.
Marzuki,  Suparman  dan  Mallan,  Sobirin. Pendidikan  Kewrganegaraan dan HAM .  Yogyakarta: UII Press, 2002.
Qurban, Mulhim. Qalaya al fikr al siyasi, fal huquq al tabi’iyah . Beirut: al-Muassasah al-Jamiiyah li al Dirasah wa al Nasyar al-Taquzi, tt.
Rosyada,  Dede,  dkk. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  Dan  Masyarakat Madani , Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
Suteng,  Bambang. Pendidikan  Kewarganegaraan ,  Jakarta:  Erlangga, 2006.
Tim  Redaksi  KBBI. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka, 2001.
Ubaidillah,  dkk. Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia .  Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah, 2006.