## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 6, No. 1, Juni 2024, pp 1-10 p-ISSN: 2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2360
1

## Pembinaan Anak Pelaku Tawuran sebagai Implementasi Keadilan Rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta
Wahyu Nugroho 1 , Afiah Nurrizky 2 Muliadi Nur 3
12 Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1 Email: wn70952@gmail.com
3 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia email: muliadi.nur@iain-manado.ac.id

## Artikel info
Artikel history:
Received; 12-02-2024
Revised: 20-02-2024 Accepted: 21-04-2024 Published: 28-05-2024
Keywords: Rehabilitation; Child Brawl Offenders; Legal Protection;
Kata Kunci: Rehabilitasi;
Anak Pelaku
Tawuran; Perlindungan Hukum;
Abstract. This  research  aims  to  analyze  the  correctional  efforts done  by  Sentra  Handayani  Jakarta  towards  child  perpetrators  of brawls. In  this context,  Sentra Handayani  Jakarta is present  as  a social  rehabilitation  institution  that  prioritizes  the  provision  of education  in  fostering  child  brawlers.  This  research  uses  a  legal empirical  research  method  with  a  field  research  approach.  Data collection  techniques  in  the  form  of  interviews  were  used  to examine  the  process  of  mentoring  and  rehabilitation  of  child perpetrators  of  brawls  at  Sentra  Handayani  Jakarta.  The  results showed that the rehabilitation efforts of child perpetrators of brawls at  Sentra  Handayani  Jakarta  were  colored  by  quite  complex problems. This is related to the tough diversion efforts with victims, to the parents of children who are not cooperative. However, not a few  child  perpetrators  of  brawls  have  also  been  successfully rehabilitated so that they can be accepted back into society.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  upaya pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Sentra  Handayani  Jakarta terhadap  anak  pelaku  tawuran.  Dalam  konteks  ini,  Sentra Handayani Jakarta hadir sebagai lembaga rehabilitasi sosial yang mengedepankan  pemberian  pendidikan  dalam  membina  anak pelaku  tawuran.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  empiris  dengan  pendekatan field  research .  Teknik pengumpulan data berupa wawancara digunakan untuk menelisik proses  pendampingan  dan  rehabilitasi  anak  pelaku  tawuran  di Sentra  Handayani  Jakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa upaya  rehabilitasi  anak  pelaku  tawuran  di  Sentra  Handayani Jakarta banyak diwarnai permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini berkaitan dengan upaya diversi dengan korban yang alot, hingga orang  tua  anak  pelaku  tawuran  yang  tidak  koperatif.  Kendati demikian,  tidak  sedikit  pula  anak  pelaku  tawuran  yang  berhasil direhabilitasi sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.
Coresponden author: Email: wn70952@gmail.com artikel dengan   akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Masifnya  perkembangan  teknologi  belakangan  ini  pada  kenyatannya  membawa  permasalahan serius  dalam  perjalanan  tumbuh  kembang  anak.  Melalui  teknologi,  anak  dapat  menjadi  lebih dewasa  dari  usianya  dalam  segi  tindakan,  sehingga  berimplikasi  pada  munculnya  kejahatan- kejahatan  dewasa  yang  dilakukan  oleh  anak.  Kondisi  ini  bagi  Aidy  ( 2021:  358) sangat  erat kaitannya dengan faktor  lingkungan  anak.  Lingkungan  yang  positif  akan membawa  anak  pada perkembangan kejiwaan dan mental yang baik, sebaliknya lingkungan yang negatif justru akan mempengaruhi anak untuk meniru perbuatan menyimpang yang ada dalam lingkungannya. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan secara absolut, sebab faktor lingkungan dapat mempengaruhi perbuatan anak.
Keluarga yang notabene menjadi lingkungan pertama dan inti dari anak memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Keluarga dapat menjadi pengayom anak dalam memberikan nilai- nilai pembentukan karakter. Mulyana, dkk. (2019: 179 ) menilai bahwa pola asuh anak oleh orang tuanya  memiliki  posisi  yang  sangat  vital  dalam  perkembangan  prilaku  moral  anak,  mengingat landasan moral yang pertama kali diterima oleh anak adalah dari orang tuanya. Namun, keluarga bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan anak, masih terdapat faktor  lain  seperti  lingkungan  saudara,  masyarakat,  dan  pertemanan  yang  juga  dapat mempengaruhi  perbuatan  anak.  Dengan  demikian,  kompleksitas  permasalahan  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  harus  ditinjau  secara  terang  dan  komperhensif  meliputi  aspek  psikologis, sosiologis, dan yuridis.
Jika menelisik kenyataan lapangan, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia tergolong tinggi. KPAI mencatat dalam rentang periode 2016-2020 terdapat total 6.500 kasus anak berhadapan dengan hukum yang terbagi atas ABH sebagai pelaku, ABH sebagai korban, dan ABH sebagai saksi. Dalam konteks ABH sebagai pelaku, terdapat total 2.626 kasus dengan tren yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Jika diamati, anak sebagai pelaku kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak yang dilaporkan dengan total sebanyak 702 kasus, kemudian disusul dengan anak sebagai pelaku kekerasan fisik sebanyak 506 kasus dan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas sebanyak 336 kasus (KPAI, 2021) .
Pada perkembangannya, bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, salah satunya berkaitan dengan kekerasan fisik. Dalam hal ini, kekerasan fisik dapat meliputi penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dan sebagainya. Kontekstualisasi anak yang dalam perkembangannya memiliki emosi yang tidak stabil,  ditambah adanya keyakinan bahwa melakukan perkelahian merupakan aksi yang pemberani dan heroik, memicu munculnya perkelahian massal antar pelajar yang umumnya dikenal sebagai tawuran pelajar. Menurut data BPS,  presentase  perkelahian  massal  antar  pelajar/mahasiswa  sejak  2014  hingga  2021  terbilang fluktuatif. Pada 2014, kasus tawuran pelajar/mahasiswa terjadi di 0,40% desa atau kelurahan di Indonesia. Tren kemudian meningkat pada 2018 menjadi 0,65%, namun menurun menjadi 0,22% pada 2021 ( BPS, 2022: 38) .
Walaupun  mengalami  tren  penurunan  temuan  kasus  di  desa  atau  kelurahan  pada  2021,  aksi tawuran pelajar pada akar rumputnya masih kerap kali terjadi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.  Diketahui  bahwa  berdasarkan  catatan  kepolisian,  kawasan  Jakarta  Pusat  mengalami peningkatan kasus tawuran pada bulan Juni hingga Juli 2023 yang didominasi oleh remaja, baik pelajar maupun anak yang putus sekolah ( Oliva & Movanita, 2023 ). Sementara itu, pada tanggal 1 Oktober 2023 terjadi aksi tawuran di kawasan Jakarta Utara yang mengakibatkan satu orang tewas. Kasus ini disebabkan karena salah satu kelompok terprovokasi dengan ancaman kelompok lain  ( Polres  Jakarta  Utara,  2023) .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tawuran  masih  menjadi permasalahan yang serius, terlebih setelah pandemi Covid-19 kasus tawuran kembali mengalami peningkatan.
Pembinaan Anak Pelaku Tawuran … (Wahyu, et all ) | 3
Konstruksi  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  yang  secara  implisit mengedepankan restorative justice dan konsep diversi membuat penjatuhan pidana terhadap anak menjadi jalan terakhir setelah tidak ada upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak (Anwar &  Wijaya,  2019:  270) .  Jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  tawuran  pelajar,  upaya  rehabilitasi anak yang bertujuan untuk perbaikan prilaku anak menjadi titik utama dalam penyelesaian kasus tawuran pelajar. Dalam hal ini, Sentra Handayani Jakarta menjadi salah satu lembaga rehablitasi sosial yang banyak menangani kasus tawuran pelajar di Jakarta.
Sentra  Handayani  Jakarta  merupakan  unit  pelaksanaan  tugas  (UPT)  di  bawah  naungan Kementerian Sosial yang memiliki tugas sebagai lembaga pelaksana asistensi rehabilitasi sosial. Dibentuk  berdasarkan  Permensos  No.  3  Tahun  2022,  Sentra  Handayani  Jakarta  merupakan gabungan dari Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Jakarta dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta yang mulai beroprasi secara efektif pada tanggal 18 April 2022. Upaya rehabilitasi di Sentra Handayani  Jakarta  meliputi  pembinaan  fisik,  mental,  sosial,  vokasional,  dan  bimbingan  lanjut terhadap anak berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, rehabilitasi terhadap anak pelaku tawuran  yang  dilakukan  di  Sentra  Handayani  Jakarta  tidak  hanya  berorientasi  pada  perbaikan prilaku anak, tetapi juga bertujuan agar anak dapat berperan aktif dalam masyarakat.
Mengingat pentingnya peran Sentra Handayani Jakarta dalam merehabilitasi anak pelaku tawuran di Jakarta, maka penelitian ini dimaksudkan untuk membahas problematika yang dihadapi Sentra Handayani  Jakarta  dalam  membina  anak  pelaku  tawuran,  utamanya  berkaitan  dengan pendampingan hukum. Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat melahirkan perspektif baru dalam melihat permasalahan anak pelaku tawuran sebagai salah satu permasalahan hukum yang cukup kompleks di Indonesia.
Penelitian  terbaru  mengenai  rehabilitasi  anak  berhadapan  dengan  hukum  di  Sentra  Handayani Jakarta telah dilakukan oleh Dimas Aljamili Haq. Dalam penelitiannya yang berjudul “Dukungan Emosional Keluarga dalam Proses Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta” . Dimas Aljamili Haq mengungkapkan bahwa dukungan emosional memiliki posisi  penting  dalam  proses  rehabilitasi  anak  berhadapan  dengan  hukum  di  Sentra  Handayani Jakarta. Melalui dukungan emosional dari keluarga atau kerabat dapat membuat anak menjadi kuat dan mampu menjalani rehabilitasi. Dengan demikian, tumbuh kembang anak dapat berjalan ke arah yang lebih positif.
Sementara  itu,  Muhammad  Ikhsan  Alfaridzi  dan  Nadia  Utami  Lastari  melakukan  kajian kriminologi  terhadap  fenomena  tawuran  antar  geng  yang  terjadi  di  Kebayoran  Lama,  Jakarta Selatan.  Penelitiannya  yang  berjudul  “Agresivitas  Remaja  Kebayoran  Lama  Selatan  dalam Tawuran Antar Geng Melalui Perspektif Defferential Association Theory” menunjukkan bahwa tawuran  antar  geng  yang  kerap  terjadi  dikarenakan  adanya  rivalitas  sosial  dan  doktrinasi  dari senior geng di lingkungan tersebut. Selain itu, latar belakang anak yang berasal dari keluarga yang broken home , lingkungan yang negatif, hingga emosi anak yang tinggi juga menjadi pemicu lain terjadinya aksi tawuran antar geng di wilayah tersebut.
Apabila  penelitian-penelitian  sebelumnya  mendiskusikan  permasalahan  rehabilitasi  anak berhadapan dengan hukum dan fenomena tawuran melalui pendekatan kesejahteraan sosial dan kriminologi. Maka, penelitian kali ini akan mencoba menelaah lebih dalam mengenai pembinaan anak  pelaku  tawuran  sebagai  implementasi  keadilan  rehabilitatif  di  Sentra  Handayani  Jakarta. Artinya, analisis yang digunakan akan bersandar pada pendekatan hukum pidana modern. Ikhtiar akademik  ini  diharapkan dapat  memperkaya  cakrawala kajian  hukum  pidana dalam  kaitannya dengan perlindungan anak.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Melalui metode ini, kajian hukum diperluas pada tatanan praktis sehingga hukum dapat dilihat dalam spektrum
4 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
yang lebih komperhensif dan holistik (Efendi & Rijadi, 2022: 149 ). Maka dari itu, konstruksi pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sebagai sarana mengkaji problema hukum  dalam  permasalahan  anak  pelaku  tawuran.  Kompleksitas  implementasi restorative  justice dan rehabilitative  justice dalam  perkara  anak  pelaku  tawuran  yang  ditangani  Sentra  Handayani Jakarta  menjadi  fenomena  hukum  utama  yang  akan  dikaji  melalui  pendekatan field  research . Penelitian ini menggunakan sumber berupa bahan hukum primer yang mengacu pada Undang- Undang  serta  bahan  hukum  sekunder  yang  meliputi  buku,  jurnal,  dan  pendapat  ahli  hukum. Teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap pekerja sosial di Sentra Handayani Jakarta yang  menangani  kasus  anak  pelaku  tawuran  dengan  teknik  analisis  data  menggunakan  teknik deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Urgensi Rehabilitasi dalam Permasalahan Anak Pelaku Tawuran
Membahas  permasalahan  anak  pelaku  tawuran,  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  persoalan bagaimana orientasi hukum pidana dalam memandang instrumen tindak pidana. Semula, hukum pidana  berorientasi  pada  aliran  klasik  yang  menurut  Sudarto  (dalam  Sholehuddin,  2004:  25) bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini menekankan hukum pidana pada perbuatan pelaku kejahatan ( daad-strafrecht ). Stelsel dalam aliran klasik berpegang pada single track system , sehingga titik fokus aliran klasik lebih mengarah pada penanganan pelaku kejahatan secara punitif.  Kontras  dengan  aliran  klasik,  aliran  modern  memandang  bahwa  penjatuhan  pidana sebagai ultimum remidium . Dalam hal ini, aliran modern mengorientasikan hukum pidana pada pelaku kejahatan ( dader-strafrecht ), sehingga aliran ini lebih condong pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelaku kejahatan ( Hiariej, 2014: 24-28 ).
Pada  perkembangan  selanjutnya,  muncul  aliran  neo-klasik  dalam  tataran  hukum  pidana  yang berorientasi pada perbuatan pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan ( daad-dader-strafrecht ) (Hiariej, 2014: 28) . Sebagai konsekuensi dianutnya prinsip monodualistik, maka stelsel dalam aliran neo- klasik  mengacu  pada double  track  system ,  dimana  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  dipandang berada dalam kedudukan yang setara dan sama-sama penting (Firmansyah & Armin, 2021: 59). Bagi  Muladi    ( Satria,  2018:  116 ),  aliran  neo-klasik  yang  menekankan  pada daad-dader-strafrecht merupakan model yang paling cocok digunakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan model daad- dader-strafrecht lebih realistis dalam memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi dalam hukum pidana.
Perkembangan interaksi sosial dalam masyarakat pada kenyataannya menimbulkan problematika hukum  yang  semakin  kompleks,  salah  satunya  berkenaan  dengan  permasalahan  anak  pelaku tawuran yang merupakan bagian dari anak berkonflik dengan hukum (ABH). Orientasi  hukum pidana melalui UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengarahkan penanganan ABH melalui pendekatan retributif. Namun, pendekatan retributif pada tatanan praktis meninggalkan permasalahan  yang  mendasar.  Dalam  hal  ini,  proses  hukum  yang  dihadapi  anak  sering  kali diwarnai dengan unsur kekerasan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pada proses peradilan ( Mulyadi, 2008: 83 ). Ditambah, banyaknya jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara tidak berpengaruh secara signifikan dalam menekan angka kriminalitas oleh anak (Sengi, 2018: 156) .
Dalam konteks pemenjaraan ABH, pada bulan Januari hingga Mei 2002 terdapat 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Parahnya, sekitar 84,2% anak berada di dalam tahanan yang digunakan untuk orang dewasa dan pemuda. Pada rentang waktu yang sama, terdapat 9.465 Anak Didik di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Mayoritas anak mendiami rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda dengan  presentase  sekitar  53,3%.  Kondisi  ini  tentu  mengkhawatirkan,  sebab  anak  akan  rawan menjadi  korban  kekerasan  jika  berada  dalam  satu  tempat  pemenjaraan  dengan  orang  dewasa ( Munajat, 2018: 163 ).
Pembinaan Anak Pelaku Tawuran … (Wahyu, et all ) | 5
Apabila ditelisik lebih dalam, ABH merupakan korban dari lingkungan. Hal ini bersandar pada konsekuensi logis bahwa anak belum memiliki kematangan mental dalam menerima informasi, sehingga  anak  akan  dengan  mudah  meniru  perbuatan-perbuatan  menyimpang  yang  ada  di lingkungannya.  Oleh  karena  itu,  muncul  pendekatan  restoratif  dan  diversi  melalui  UU  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  yang  menitikberatkan  pada kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Upaya  restoratif  dan  diversi  menurut Malagono  (2020:  8) merupakan langkah yang tepat dalam menangani kasus ABH. Pasalnya, keterlibatan anak dalam peradilan pidana akan membawa dampak negatif terhadap mental dan perkembangan anak.
Konstruksi UU SPPA menganut model double track system . Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana atau sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana pada dasarnya adalah memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pemberian efek jera. Namun dalam konteks anak, sanksi pidana ditujukan sebagai pembelajaran kepada anak dan mencegah perilaku anak yang lebih buruk di lain waktu ( Mahmud, 2019: 133 ). Adapun sanksi tindakan lebih berfokus pada perbaikan prilaku anak akibat melakukan tindak pidana. Perbaikan prilaku  anak  dalam  sanksi  tindakan  dilakukan  melalui  upaya  yang  bersifat  rehabilitatif  dan edukatif.
Rehabilitasi  merupakan  upaya  pemulihan  atau  refungsionalisasi  kondisi  seseorang  menuju keadaan semula yang baik. Rehabilitasi dilakukan sebab kondisi seseorang mengalami disfungsi, sehingga  memerlukan  pengkondisian  seperti  semula  yang  dilakukan  secara  baik  dan  tepat. Renwich dan Friefeld (dalam Mukidi, dkk., 2021: 112 ) mendefinisikan rehabilitasi sebagai kegiatan multidisipliner  yang  dilakukan  untuk  mengembalikan  fungsi  fisik,  emosi,  kognisi,  dan  sosial sepanjang kehidupan seseorang sehingga mampu melakukan aktivitas harian dan hubungan sosial sebagaimana mestinya. Sebagai kegiatan multidisipliner, praktik rehabilitasi perlu memperhatikan berbagai  disiplin  ilmu  dalam  memecahkan  permasalahan  klien.  Maka  dari  itu,  rehabilitasi menggunakan strategi dan pendekatan yang bervariasi mengikuti titik masalah yang dihadapi oleh klien ( Abidin, 2019: 4-5) . Hal ini selaras dengan pendapat Somar (2003: 20) bahwa rehabilitasi tidak  hanya  bertujuan  untuk  memulihkan  semata,  tetapi  juga  memulihkan  secara  utuh  dan menyeluruh.
Rehabilitasi menjadi salah satu cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan anak pelaku tawuran.  Selain  untuk  memperbaiki  dan  memulihkan  prilaku  anak,  rehabilitasi  juga  ditujukan untuk  melindungi  anak  dari  stigma  negatif  masyarakat,  sehingga  anak  dapat  dikembalikan  ke lingkungan  semula.  Proses  rehabilitasi  anak  pelaku  tawuran  dilakukan  melalui  metode  yang kompleks  meliputi  terapi  mental,  psikologis,  fisik,  pendidikan,  dan  pendampingan  lain  yang dibutuhkan  oleh  anak.  Sementara  itu,  beberapa  balai  rehabilitasi  memfasilitasi  anak  untuk menjalani pendidikan vokasional dengan tujuan agar anak dapat berperan aktif dalam masyarakat setelah selesai menjalani rehabilitasi.
Tahapan selanjutnya dalam rehabilitasi sosial adalah resosialisasi. Dalam tahapan ini, dilakukan serangkaian aktivitas untuk memfasilitasi anak agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.  Bagi Sunarto  (2004:  29) ,  seseorang  akan  diberi  jati  diri  yang  baru  dalam  tahap resosialisasi.  Anak  akan  ditanamkan  nilai  baru  yang  dianggap  baik  dalam  masyarakat  seperti kejujuran, kepantasan, kemandirian, dan sebagainya. Proses resosialisasi sangat menekankan pada pembaharuan  konsep  diri  dalam  anak.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  serangkaian  kegiatan  yang terpola dan terstruktur agar anak dapat terbiasa dengan kegiatan positif ketika keluar dari balai rehabilitasi.
Jika  ditelisik,  rehabilitasi  menjadi  salah  satu  cara  yang  paling  akomodatif  dalam  menangani permasalahan anak pelaku tawuran. Sebab, rehabilitasi berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, rehabilitasi berfokus pada upaya pemulihan prilaku anak akibat melakukan aksi tawuran melalui berbagai pendekatan dan strategi yang disesuaikan dengan anak. Selain itu, rehabilitasi  juga  berkonsentrasi  pada  upaya  reintegrasi  sosial  anak,  sehingga  anak  dapat  hidup bermasyarakat dengan baik setelah menjalani rehabilitasi.

## 6 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
Kvaraceus (1964: 52) mengatakan bahwa penanganan anak nakal seharusnya berfokus pada upaya reintegrasi  anak  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Artinya,  anak  nakal  tidak  boleh  dibedakan dengan  anak  pada  umumnya.  Dikotomi  antara  anak  nakal  dengan  anak  lainnya  akan menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat terhadap anak nakal. Kondisi yang demikian dapat memicu  peningkatan  stress  pada  anak,  sehingga  dapat  berimplikasi  pada  pelampiasan  prilaku menyimpang lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipetakan lebih lanjut sebagai berikut: Pertama, rehabilitasi berupaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak berhak mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  perlakuan  secara  kekeluargaan  walaupun  anak  telah melakukan tindak pidana.
Kedua, rehabilitasi  memberikan  peluang  bagi  anak  untuk  merefleksikan  perbuatannya.  Melalui program  rehabilitasi,  anak  dapat  memperoleh  pemahaman  tentang  konsekuensi  dari  tindakan mereka, belajar mengontrol emosi, serta memperoleh keterampilan sosial dan perilaku yang lebih baik. Dalam berbagai kasus, anak pelaku tawuran memiliki latar belakang yang relatif toxic , seperti menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian dari keluarga, dan pengaruh negatif dari lingkungan anak ( Alfaridzi & Larasati, 2023: 57-58 ). Dengan bimbingan yang terarah dan  dukungan  yang  tepat,  anak  dapat  melanjutkan  hidup  dengan  cara  yang  lebih  positif  dan produktif.
Untuk  mewujudkan  rehabilitasi  yang  efektif,  dibutuhkan  kerjasama  dan  keterlibatan  berbagai pihak, seperti pihak sekolah, keluarga, pemerintah, dan lembaga rehabilitasi. Selain itu, program rehabilitasi harus direncanakan dengan baik, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, serta kebutuhan  individual  anak.  Penting juga untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  dan mendorong untuk perubahan positif bagi anak, tidak hanya di dalam lembaga rehabilitasi saja, tetapi juga di lingkungan tempat anak kembali setelah melewati proses rehabilitasi.

## B. Pendampingan dan Rehabilitasi Anak Pelaku Tawuran di Sentra Handayani Jakarta
Sentra  Handayani  Jakarta  membagi  segmen  penerima  manfaat  dalam  dua  kategori. Pertama , kategori penerima manfaat korban yang ditempatkan di asrama bawah (Rumah Aman) dan asrama atas. Kedua , kategori penerima manfaat pelaku yang ditempatkan di Rumah Antara. Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh dari Sentra Handayani Jakarta, paling tidak hingga 9 November 2023 masih terdapat 6 orang anak berkonflik dengan hukum yang menjadi penerima manfaat di Sentra Handayani Jakarta.
Tabel 1 Data penerima manfaat Sentra Handayani Jakarta hingga 9 November 2023
Lokasi Kategori Jumlah Jenis Asrama Bawah (Rumah Aman)
Bayi
11 orang ABH korban Balita
4 orang Anak-Anak 4 orang Remaja anak 1 orang Perempuan yang sudah menikah 1 orang Total 21 orang Asrama Atas Remaja 6 orang Dewasa 2 orang Anak-Anak 2 orang Total 10 orang Rumah Antara Remaja (seluruhnya laki-laki) 6 orang ABH pelaku Total 6 orang Total keseluruhan 37 orang
Tabel 2 Rekapitulasi data kasus sejak Januari hingga November 2023
Kasus Jenis kelamin Jumlah Senjata tajam Laki-Laki 43 orang Perempuan 0 orang Total 43 orang Pencurian Laki-Laki 23 orang Perempuan 1 orang Total 24 orang Pelecehan Laki-Laki 14 orang Perempuan 3 orang Total 17 orang Penerima manfaat dalam kedaruratan Laki-Laki 69 orang Perempuan 101 orang Total 170 orang Kekerasan fisik Laki-Laki 48 orang Perempuan 8 orang Total 56 orang Total keseluruhan 310 orang
Jika  diamati,  jumlah  kasus  kekerasan  fisik  menempati  urutan  kedua  terbesar  setelah  penerima manfaat dalam kedaruratan dengan total 56 orang, baik pelaku atau korban. Dalam hal ini, kasus kekerasan fisik dapat dipetakan menjadi beberapa sub bagian seperti pembunuhan, perkelahian, hingga  tawuran.  Spesifik  untuk  masalah  tawuran,  sejak  bulan  Januari  hingga  November  2023 terdapat 17 orang penerima manfaat di Sentra Handayani Jakarta yang masuk dalam kategori anak pelaku  tawuran.  Artinya,  data  ini  mengungkapkan  bahwa  aksi  tawuran  pelajar  masih  ada  dan kerap kali terjadi di Jakarta.
Penulis menemukan beberapa sampel anak pelaku tawuran yang ditangani di Sentra Handayani Jakarta.  Secara  spesifik,  sampel  anak  pelaku  tawuran  yang  penulis  temukan  terbagi  atas  dua klasifikasi, yaitu: anak pelaku aktif dan anak pelaku pasif. Sampel yang pertama merupakan anak pelaku aktif. Berdasarkan temuan penulis, anak pada sampel pertama berasal dari keluarga yang terbuka dan cukup berada secara finansial. Namun demikian, lingkungan pertemanan di sekolah yang kemudian membuat anak tersebut melakukan aksi tawuran. Aksi ini didasari atas fanatisme kelompok  (geng)  yang ada di  sekolah  dan  didukung dengan  anggapan  bahwa berkelahi  adalah bentuk tindakan yang heroik. Menariknya, dalam sample anak yang pertama, ternyata dirinya baru pertama kali melakukan aksi tawuran (Tiara, wawancara, 9 November 2023).
Adapun sampel kedua berkenaan dengan anak pelaku pasif. Diketahui, anak dalam sampel kedua ini  melakukan  jual  beli  senjata  secara online yang  ditujukan  untuk  teman-temannya  yang  ingin melakukan  aksi  tawuran.  Berdasarkan  hasil  asesmen  yang  dilakukan  pekerja  sosial  di  Sentra Handayani Jakarta, anak ini berada dalam keluarga yang kurang terbuka dan kurang dalam segi finansial. Masalah diperuncing dengan faktor lingkungan pertemanan yang memprovokasi anak agar melakukan tindakan ilegal tersebut. Jika diamati berdasarkan dua sample anak tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan pertemanan anak di sekolah maupun di rumah memiliki pengaruh yang  cukup  dominan  dalam  membentuk  karakter  anak  serta  relasinya  dengan  perbuatan  anak (Giyanto, wawancara, 10 November 2023).
Karakter restorative justice dalam UU SPPA menghendaki adanya penyelesaian permasalahan anak melalui mekanisme diversi. Maka dari itu, pemidanaan menjadi sarana terakhir ( ultimum remidium ) dalam penyelesaian permasalahan anak. Anak pelaku tawuran yang dirujuk ke Sentra Handayani Jakarta akan didampingi oleh pekerja sosial untuk menempuh jalur diversi terhadap korban. Proses diversi secara praksis terkadang berjalan pelik, terlebih jika korban mengalami luka yang serius

## 8 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
atau meninggal dunia. Dalam posisi ini, pekerja sosial akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan  mediasi  antara  anak  pelaku  tawuran  dan  korban  tawuran  agar  mendapatkan kesepakatan yang baik di kedua belah pihak, utamanya dalam hal ini mengupayakan agar anak tidak diproses ke pengadilan (Tiara, wawancara, 9 November 2023).
Lebih lanjut, Sentra Handayani Jakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga rehabilitasi tentu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU SPPA. Berdasarkan hal tersebut, Sentra Handayani Jakarta melakukan rehabilitasi sosial dengan tahapan sebagai berikut:
1. Fasilitas  akses.  Proses  ini  merupakan  tahap  awal  anak  berhadapan  dengan  hukum  dapat menerima pelayanan rehabilitasi di sentra. Pada tahap fasilitas akses, anak dapat berasal dari rujukan, pelaporan, dan penjangkauan. Berdasarkan temuan penulis, dua anak pelaku tawuran tersebut  berasal  dari  rujukan  Polsek  Kalideres  Jakarta  Barat  (untuk  anak  pelaku  aktif)  dan Polsek  Matraman  Jakarta  Timur  (untuk  anak  pelaku  pasif)  yang  diketahui  pelaku  masih dibawah  umur  dan  dapat  direhabilitasi  sosial.  Agar  dapat  menyerahkan  anak  untuk direhabilitasi, kepolisian setempat harus mengirim surat rekomendasi kepada sentra. Setelah itu,  surat  rekomendasi  kemudian  diterima  oleh  sentra  dan  dilakukan  pengiriman  penerima manfaat anak pelaku tawuran kepada sentra.
2. Asesmen  awal.  Setelah  diterima  oleh  sentra,  anak  pelaku  tawuran  sebagai  calon  penerima manfaat akan melakukan kesepakatan awal dalam advokasi sosial untuk melengkapi data-data calon  penerima  manfaat.  Pada  tahap  ini  pula  ditentukan  pekerja  sosial  yang  mendampingi calon  penerima  manfaat.  Selanjutnya,  pekerja  sosial  yang  mendampingi  penerima  manfaat akan menggali permasalahan anak pelaku tawuran melalui wawancara. Anak pada tahap ini ditempatkan terlebih dahulu di Rumah Antara untuk dilakukan orientasi dan observasi oleh pekerja sosial mengenai sikap, prilaku, aktivitas, dan keadaan emosional anak.
3. Asesmen lanjutan. Asesmen ini merupakan lanjutan dari asesmen awal yang bertujuan untuk menggali informasi secara komperhensif dan mendalam. Pekerja sosial bersama tim ahli akan menilai secara holistik permasalahan, menilai secara medis, psikologis, mental, dan spiritual. Hasil asesmen akan dijadikan sebagai pegangan untuk kebutuhan pelayanan anak. Selain itu, asesmen  juga  bertujuan  untuk  mengungkap  potensi  dan  kemampuan  anak  untuk  dapat disesuaikan dengan fasilitas vokasional yang ada di sentra.
4. Rencana  intervensi. Pada  tahap  ini, pekerja  sosial akan  mengumpulkan  dan  merekapitulasi data hasil asesmen untuk dibahas dalam rapat pembahasan kasus ( case conference ). Pembahasan dalam case  conference berisi  diskusi  mengenai  bagaimana  tindakan  intervensi  yang  tepat  dan sesuai dengan permasalahan anak. Dalam hal ini, disusun program intervensi terhadap anak, persiapan pihak pekerja sosial dan petugas lainnya, dan menyusun program layanan yang akan diaplikasikan  kepada  anak  sebagai  penerima  manfaat.  Setelah  rencana  intervensi dikembangkan, case  conference akan  diadakan  kembali  untuk  membentuk  kesepakatan  antar para pihak. Dengan adanya rencana intervensi, pekerja sosial dapat melakukan intervensi yang sesuai dengan pokok permasalahan dan kepribadian anak.
5. Tahap  intervensi.  Tahap  ini  merupakan  implementasi  dari  rencana  intervensi  yang  telah disusun oleh pekerja sosial dan pihak terkait lainnya. Intervensi terhadap penerima manfaat dijalankan  dengan  melakukan  rehabilitasi  sosial  dan  intervensi  sosial  kepada  anak  secara bertahap. Spesifik untuk anak berhadapan dengan hukum yang termasuk di dalamnya anak pelaku  tawuran,  intervensi  dilakukan  secara  individu  dengan  mengedepankan  pada  terapi psikososial, terapi vokasional, dan dukungan keluarga. Dengan demikian, harapannya anak dapat terehabilitasi dengan baik, sehingga mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat.
Kendati  telah  dilakukan  rehabilitasi  sosial,  proses  reintegrasi  anak  dengan  masyarakat  dan keluarga terkadang berjalan secara pelik dan dilematis. Pada beberapa kasus, anak pelaku tawuran tidak dapat diterima secara langsung oleh keluarganya. Kondisi ini berdasarkan pada sikap orang tua yang  tidak  koperatif dalam  menyelesaikan  permasalahan  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak pidana.  Dalam  dilema  tersebut,  pekerja  sosial  berupaya  untuk  memberikan  penjelasan  kepada orang  tua  anak  agar  dapat  lebih  koperatif  dalam  penyelesaian  masalah  anak.  Hingga  pada
Pembinaan Anak Pelaku Tawuran … (Wahyu, et all ) | 9 akhirnya, anak pelaku tawuran dapat dikembalikan kepada keluarga setelah menjalani rehabilitasi sosial secara menyeluruh (Tiara, wawancara, 9 November 2023).

## SIMPULAN
Pergeseran paradigma sistem pidana anak menjadi restorative justice dan rehabilitative justice dalam UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  tentu  membawa konsekuensi tersendiri dalam menyelesaikan persoalan anak pelaku tawuran. Dengan paradigma ini, anak tidak dapat dipersalahkan secara absolut, sebab faktor lingkungan dapat mempengaruhi perbuatan anak, sehingga anak ditempatkan sebagai korban dari lingkungannya. Sentra Handayani Jakarta kemudian hadir sebagai lembaga yang merehabilitasi anak pelaku tawuran yang ada di Jakarta.  Rehabilitasi  dilakukan  secara  bertahap  dalam  menggali  permasalahan,  menilai  secara medis, psikologis, mental, dan spiritual anak. Dalam proses intervensi, dilakukan secara individu dengan  mengedepankan  pada  terapi  psikososial,  terapi  vokasional,  dan  dukungan  keluarga. Pekerja sosial akan mendampingi secara aktif anak pelaku tawuran di Sentra Handayani Jakarta hingga  mereka  kembali  ke  keluarga  dan  lingkungannya.  Dengan  demikian,  harapannya  anak pelaku tawuran dapat terehabilitasi dengan baik, sehingga mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Abidin, Z. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia Safe House di Malang. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 8 (2), 113 – 125. https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1463
Aidy,  W.R.  (2021).  Anak  Berhadapan  Hukum  Ditinjau  dari  Aspek  Psikologi  Hukum. Jurnal Hukum Sasana , 7 (2), 357 – 365. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.871
Alfaridzi,  M.I.,  &  Larasati,  N.U.  (2023).  Agresivitas  Remaja  Kebayoran  Lama  Selatan  dalam Tawuran Antar Geng melalui Prespektif Differential Association Theory. Jurnal Anomie ,
5 (1), 52 – 63. https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/view/357
Anwar, M., & Wijaya, M.R. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum:  Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tanjung Karang. Undang: Jurnal Hukum , 2 (2), 265 – 292. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265- 292
Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kriminal 2022 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Jakarta: Kencana. Firmansyah,  &  Armin,  R.A.  (2021).  Sanksi/Pidana  Kerja  Sosial,  Telaah Double  Track  System (Mono-Dualistik/ Daad-Dader Strafrecht ). Madani Legal Review , 5 (2), 53 – 74.
Hiariej, Eddy O.S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
KPAI.  (2021). Data  Kasus  Perlindungan  Anak  2016-2020 .  Bank  Data  Perlindungan  Anak. https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020#
Kvaraceus, W.C. (1964). Juvenile Deliquency: A Problem from The Modern World . Paris: UNESCO.
Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Indonesian Journal of Criminal Law , 1 (2), 128 – 138.
https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381
Malagano,  T.  (2020).  Analisis  Implementasi  Diversi  dan  Restorative  Justice  sebagai  Bentuk

## 10 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
Perlindungan  Hak-Hak  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  (Penelitian  Polresta Bandar  Lampung  dan  Balai  Pemasyarakatan  Propinsi  Lampung). Jurnal  Pro  Justitia , 1 (1), 1 – 12. https://doi.org/https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.430.g294
Mukidi,  Marzuki,  Purba,  N.,  Batubara,  I.,  Muhlizar,  &  Erniyanti.  (2021).  Kewenangan Pemerintah  Kota  Medan  terhadap  Penyelenggaraan  Rehabilitasi  bagi  Pecandu  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkoba  di  Yayasan  Rehabilitasi  Rumah  Ummi  Medan Sunggal di Masa Pandemi Covid-19. Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 5 (2), 106 – 117. https://doi.org/https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i2.965
Mulyadi,  M.  (2008).  Perlindungan  terhadap  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum:  Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif. Jurnal Equality , 13 (1), 82 –
95. https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18419/equ-feb2008- 13 %284%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Mulyana,  N.,  Ishartono, I.,  & Santoso,  M.B. (2019).  Pengasuhan  dengan Metode  Menanggapi Tindakan  Anak  (Teknik  Parenting). Share :  Social  Work  Journal , 8 (2),  178 – 194. https://doi.org/10.24198/share.v8i2.19787
Munajat, M. (2018). Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Yogyakarta: Ierpro Kreasindo.
Oliva,  X.,  &  Movanita,  A.N.K.  (2023). Angka  Tawuran  di  Jakpus  Meningkat  pada  Juli,  90  Persen
Pelakunya Remaja . Kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/03/18270971/angka-tawuran-di- jakpus-meningkat-pada-juli-90-persen-pelakunya-remaja
Polres  Jakarta  Utara.  (2023). Polsek  Pademangan  Jakarta  Utara  Kembali  Ringkus  Pelaku  Tawuran Korban  Tewas .  Divisi  Humas  Polri.  https://humas.polri.go.id/2023/10/14/polsek- pademangan-jakarta-utara-kembali-ringkus-pelaku-tawuran-korban-tewas/
Satria,  H.  (2018).  Restorative  Justice:  Paradigma  Baru  Peradilan  Pidana. Jurnal  Media  Hukum ,
25 (1), 111-123. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123
Sengi,  E.  (2018).  Restorative Justice dalam  Perkara Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  di Pengadilan  Negeri  Tobelo. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 2 (2),  153 – 166. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p153-166
Sholehuddin.  (2004). Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana:  Ide  Dasar  Double  Track  System  & Implementasinya . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Somar, L. (2003). Rehabilitasi Pecandu Narkoba . Jakarta: Grasindo.
Sunarto, K. (2004). Pengantar Sosiologi . Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
Giyanto, diwawancarai oleh Wahyu Nugroho, 10 November 2023.
Tiara, diwawancarai oleh Wahyu Nugroho, 9 November 2023.