## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TEKNOLOGI FINANSIAL BERBASIS PEER TO PEER

## LENDING SYARIAH DI INDONESIA
¹Delfa Violina, ²Renny Supriyatni, ³Djanuardi Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.
Correspondent email : violinadelfa@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved :
: : : 30 April 2021 5 Juni 2021
7 Juni 2021 9 Juni 2021

## Abstrack
Today's technological  developments  are increasingly developing, one of  the sectors affected by this  technological  development  is  the  economic  sector.  Peer  to  Peer  Lending  is  a  product  of technology  in  the  economic  sector.  Considering  that  Indonesia  is  a  country  with  a  majority Muslim  population,  making  Peer  to  Peer  Lending  experience  a  change  from  conventional  to sharia . Peer to peer lending sharia must follows sharia principles based on the rules established by the Otoritas Jasa Keuangan and Fatwa Majelis Ulama Indonesia. The convenience provided by  Peer  to  Peer  Lending  Syariah  has  the  possibility  to  all  the  risks  that  exist,  making  the government try to be able to protect all parties with existing regulations.  This research will be using normative juridical methods, which connected with all the theories, concepts, documents, and  regulation  which  related  to  peer  to  peer  lending  syariah.  Therefore,  this  journal  aims  to understand  positive  legal  provisions  related  to  the  implementation  of  Peer  to  Peer  Lending sharia  and  legal  protection  and  legal  action  that  can  be  taken  by  consumers  based  on  the regulation of Peer to Peer Lending.
Keywords: Technology; Financial; Peer to Peer Lending; Consumer; Syariah.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Revolusi  Industri  pada  dasarnya  merupakan  suatu  perubahan  yang  memiliki  sifat cepat dalam bidang ekonomi. segala revolusi yang berdampak pada sektor perekonomian hal tersebut  memberikan  inovasi-inovasi  baru  di  bidang  pendanaan  dan  pembiayaan.  Sektor perekonomian  di  Indonesia  pun  terbagi  menjadi  tiga  (3),  yaitu  pertama  sektor  perbankan, pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2019, kebutuhan pendanaan di  Indonesia selama  1 (satu)  tahun bisa mencapai  angka Rp.  1.800.000.000.000  (satu  triliyun  delapan  ratus  miliyar  rupiah),  tetapi  yang  dapat dipenuhi  atau  dibantu  oleh  lembaga  keuangan  hanya  sebesar  Rp.  600.000.000.000  (enam ratus  miliyar  rupiah).  Dengan  demikian  terdapat  Rp.  1.200.000.000.000  (satu  triliyun  dua ratus miliyar rupiah)  yang tidak dapat dibantu oleh lembaga keuangan, seperti bank maupun koperasi. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa persyaratan yang lebih kompleks dalam aturan bank maupun koperasi sehingga masyarakat  yang tidak memenuhi  persyaratan tidak dapat  mendapatkan  bantuan  dana  tersebut.  Oleh  karena  itu,  terbentuklah  suatu  model pemodalan  dalam  bentuk  finansial  teknologi  sebagai  solusi  pendanaan.  Jasa  finansial teknologi  pada  dasarnya  memberikan  kemudahan  dalam  bertransaksi.  Persyaratan  yang lebih mudah atau fleksibel membuat financial teknologi menjadi lebih terkenal dari tahun ke tahun.  Mekanisme  dan  skema  yang  lebih  mudah  dibandingkan  pinjam  meminjam  melalui bank maupun lembaga lainnya.
Sektor perekonomian  yang terkena dampak akan perkembangan teknologi,  di  mana dalam  hal  ni  menggabungkan  antara  teknologi  dengan  sektor  ekonomi. 1 Penggabungan kedua hal  tersebut  sering disebut  sebagai  teknologi  finansial.  Berdasarkan Pasal  1 angka 1 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial  (selanjut  disebut  sebagai  PBI  No  19/12/PBI/2017)  bahwa  teknologi  finansial (selanjutnya disebut sebagai Fintech ) merupakan pelaku usaha yang menggunakan teknologi dalam  menghasilkan  layanan,  teknologi,  produk,  dan/atau  model  bisnis  pada  sistem keuangan di mana teknologi tersebut akan berdampak pada stabilitas moneter negara. Salah satu  contoh  dari  hadirnya fintech antara  lain  adanya Peer  to  Peer  Lending (selanjutnya disebut  sebagai  P2P  Lending).  Dasar  hukum  P2P  Lending  ini  terdapat  di  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  informasi  (selanjutnya  disebut  sebagai  POJK  No  77/POJK.01/2016). Menurut  Pasal  1  angka  3  POJK  No  77/POJK.01/2016  menyatakan  bahwa  P2P  Lending merupakan  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  yang  bertujuan  untuk  mempertemukan pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  suatu  perjanjian pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
1 M.  Hadyan  Yunhas  Purba,  “Penguatan  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Industri  Peer  to  Peer  Lending  Di Indonesia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 3 (2020): 4.
P2P  Lending  yang  sejauh  ini  terkenal  di  dalam  sistem  keuangan  konvensional, perlahan-lahan masuk ke dalam sistem keuangan syariah, mengingat negara Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia. Oleh sebab itu, terdapat potensi  yang besar dalam pengembangan transaksi-transaksi keuangan modern yang berbasis syariah.  Berdasarkan data  yang dihimpun pada akhir  tahun  2018 pemerintah telah  mengeluarkan  peraturan  melalui  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  (selanjutnya  disebut  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No 117/DSN-MUI/II/2018).  Segala  kemudahan  yang  diberikan  oleh  P2P  Lending  baik konvensional maupun syariah tidak menutup kemungkinan akan segala resiko yang ada.
Perkembangan  dunia  digital  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  timbul  kejahatan- kejahatan  digital.  Kejahatan  yang  timbul  seringkali  merugikan  konsumen  yang menggunakan sistem digital tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi di Indonesia, semakin  tinggi  pula  permasalahan  terkait  perlindungan  konsumen  atas  penggunaan teknologi  yang  sudah  berkembang. 2 Salah  satu  kasus  yang  ada  di  dalam  P2P  Lending syariah alah kasus Berkah Fintech Syariah. Dewi Anita Anugrahwati merupakan salah satu korban  yang  menyampaikan  keluh  kesahnya  di  website  mediakonsumen.  Dewi  Anita menyatakan  bahwa  sistem  operasional  yang  buruk  yang  diselenggarakan  oleh  Berkah Fintech  Syariah,  berimplikasi  pada  kinerja  yang  buruk  sehingga  banyak  korban  dari penyelenggaraan  fintech  syariah  dari  nasabah  atau  konsumen  pengguna  Berkah  Fintech Syariah. 3 Dewi  Anita  meminjam  uang  sebesar  1.090.080  melalui  Berkah  Fintech  Syariah dengan tipe murabahah serta jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 17 Desember 2020. Dewi  Anita  dalam  hal  ni  telah  membayar  hutangnya  pada  tanggal  16  Desember  2020. Namun,  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Dewi  Anita  tidak  tercatat  di  dalam  sistem operasional  milik  Berkah  Fintech  Syariah  sehingga  berakibat  pada  pemberlakuan  denda karena  dianggap  telat  melakukan  pembayaran.  Oleh  karena  itu,  Dewi  Anita  merasa  telah dirugikan  secara  materiil.  Korban  lainnya  adalah  saudara  Bayu  Aji  yang  telah  membayar tagihan  satu  hari  sebelum  jatuh  tempo,  namun  dikarenakan  ada  terdapat  masalah  dalam sistem  operasional  sehingga  Bayu  Aji  dianggap  belum  membayar  tagihan  serta  diminta untuk membayar denda. 4
Berdasarkan  kasus  yang  diselenggarakan  oleh  Berkah  Fintech  Syariah  (BFS), memperlihatkan  bahwa  tidak  ada  penerapan  ketentuan  atau  prinsip  syariah.  Untuk melindungi seluruh konsumen atas pelaksanaan P2P Lending sudah menjadi tanggung jawab dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  OJK  dalam  hal  ini  sudah  mengupayakan  untuk  dapat memenuhi  atau  melindungi  seluruh  pihak  dari  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  merugikan,
2 Johannes  Gunawan,  “Fungsi  Lembaga  Pertanggungjawaban  Produk  Dalam  Upaya  Perlindungan  Konsumen  Di Indonesia” (2003).
3 Dewi Anita, “Sistem Penagihan Pinjol Berkah Fintek Syariah Bermasalah,” Mediakonsumen , 2020.
4 Ibid .

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
salahnya  satu  yang  dapat  menjadi  payung  hukum  dalam  melindungi  konsumen  melalui POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan, Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik  (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP),  maupun  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).  Upaya memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pengguna  Fintech  berbasis  P2P  Lending  syariah dilakukan  dengan  mengubah  sistem  keuangan  konvensional  seperti  mulai  dari  urusan perbankan,  peminjaman,  pembayaran,  manajemen  aset,  hingga  tahapan  regulasi.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana  pengaturan  layanan  teknologi  finansial berbasis  P2P  lending  syariah  dikaitkan  dengan  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  P2P  lending  syariah  serta  implementasi  perlindungan  hukum  terhadap konsumen dalam praktek penyelenggaraan teknologi finansial berbasis P2P lending syariah.
Berkaitan  dengan  penjelasan  pada  latar  belakang,  maka  penulis  akan  membahas beberapa  pokok  permasalahan,  yaitu  mengenai  pengaturan  layanan  teknologi  finansial berbasis  P2P  lending  syariah  dikaitkan  dengan  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  P2P  lending  syariah  ditinjau  dari  regulasi  hukum  perbankan  syariah  dan implementasi  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  praktek  penyelenggaraan teknologi  finansial  berbasis  P2P  lending  syariah  ditinjau  dari  regulasi  hukum  perbankan syariah.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder sebagai  bahan  penelitian  yang  utama.  Berkaitan  dengan  metode  pendekatan  ini,  penelitian akan  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in books )  atau  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  menjadi  patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 5 Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui permasalahan  apa  saja  yang  ada  di  lapangan.  Permasalahan  yang  ada  di  dalam  lapangan akan dihubungkan dengan teori-teori, konsep-konsep, dokumen, serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 6 Permasalahan yang telah dikaji dengan bahan  kepustakaan  baik  primer  maupun  sekunder  akan  mendapatkan  atau  menemui permasalahan-permasalahan  dalam  pelaksanaan  atau  mekanisme  P2P  Lending  Syariah  di Indonesia  serta  tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  untuk  melindungi hak-haknya berdasarkan ketentuan Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2003).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Layanan Teknologi Finansial Berbasis P2P Lending Syariah Dikaitkan Dengan Tindakan Pelanggaran Yang  Dilakukan Oleh Penyelenggara P2P Lending Syariah
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  semakin  pesat  serta  masyarakat  yang mulai  beralih  pada  penggunaan  teknologi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  berdampak pada  proses  layanan  yang  perlu  mendukung  dan  memudahkan  pelayanan  konsumen. Salah  satu  aspek  yang  turut  serta  dalam  perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini adalah  dunia  perbankan.  Dimana  pelayanan  perbankan  harus  menyesuaikan  dengan dinamika  masyarakat  yang  semakin  dimanjakan  dengan  adanya  teknologi  informasi, termasuk  teknologi  finansial.  Pelayanan  finansial  yang  telah  memasuki  era  teknologi informasi  memberikan  kemudahan  akan  tetapi  perlu  mendapatkan  perlindungan  agar tidak  mengakibatkan  persoalan  di  masa  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu,  layanan teknologi financial perlu mendapatkan pengaturan sehingga memberikan rasa aman bagi para  pelaku  digitalisasi  pelayanan  oleh  konsumen  yang  salah  satunya  berkaitan  dengan pelayanan peer to peer (P2P) lending syariah.
a. Pengaturan Layanan P2P Lending Syariah
Dalam  era  perkembangan  teknologi  dan  digitalisasi,  kebutuhan  rakyat  akan aktivitas pada sektor jasa keuangan yang mudah, cepat dan fleksibel pun meningkat. Sehingga  hal  ni  mendorong  para  pelaku  jasa  keuangan  buat  terus  melakukan penemuan  akibat  perubahan  transaksi  secara  tradisional  kepada  bentuk  digital.  P2P Lending  merupakan  salah  satu  inovasi  dari  masuknya  teknologi  dalam  dunia ekonomi.  P2P  Lending  berdasarkan  Pasal  1  angka  3  POJK  nomor  7/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa:
“Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  informasi adalah penyelenggaraan  layanan  jasa keuangan untuk  mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” Maka dari itu, P2P Lending dapat juga dikatakan sebagai pinjam meminjam menggunakan  teknologi  informasi  umumnya  memfasilitasi  pihak  yang  memerlukan dana  pinjaman  dengan  para  pihak  yang  mau  berinvestasi  dengan  dengan  metode memberikan  pinjaman.  P2P  Lending  yang  sepanjang  ni  dikenal  di  dalam  sistem keuangan  konvensional,  lambat  laun  masuk  ke  dalam  sistem  keuangan  Syariah, mengingat  negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  dengan  penduduk  mayoritas beragama  Islam  terbesar  di  Asia. 7 P2P  Lending  Syariah  merupakan  produk  dari fintech  syariah.  Menurut  Mukhlisin  fintech  syariah  merupakan  gabungan  atau
7 Raden  Ani  Eko  Wahyuni,  “Perkembangan  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia  Melalui  Penyelenggaraan  Fintech Syariah”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2 (2019): 185

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
inovasi  yang  terdapat  dalam  bidang  keuangan  serta  teknologi  yang  mempermudah kegiatan  transaksi  serta  investasi  bersumber  pada  prinsip-prinsip  syariah. 8 P2P Lending  Syariah  bisa  dimaksudkan  sebagai  kegiatan  pemberian  pinjaman  dana kepada orang atau badan usaha serta pula kebalikannya dalam mengajukan pinjaman buat  kepentingan  individu  ataupun  badan  usaha  dengan  didasari  dengan  nilai  serta prinsip  syariah.  Prinsip-prinsip  syariah  yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada Ketentuan Umum, terdapat 6 akad yakni:
1) Al-bai.  Akad ba’i atau akad jual beli merupakan akad antara pembeli  dan penjual  yang  menyebabkan  berpindahnya  kepemilikan  obyek  yang dipertukarkan (barang serta harga)
2) Ijarah. Akad ijarah merupakan akad kegiatan untuk melakukan perubahan atas hak guna mengenai sesuatu benda ataupun jasa dalam jangka periode tertentu dengan pembayaran ujrah ataupun upah.
3) Mudharabah.  Akad  Mudharabah merupakan  kegiatan  yang  dilandasi saling  kerjasama  antara  salah  satu  pihak  sebagai  pemilik  modal  yang memiliki  cukup  uang  untuk  membantu  pihak  lain  (pengelola)  dalam menyediakan  modal,  dalam  hal  ini  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  para pihak  berdasarkan  kesesuaian  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  dan untuk  kerugiannya  akan  ditanggung  oleh  pihak  yang  membantu  dalam penyediaan modal.
4) Musyarakah.  Akad  Musyarakah merupakan  kegiatan  yang  dilandasi kerjasama antara dua pihak ataupun lebih teruntuk suatu tindakan tertentu dalam  hal  ini  para  pihak  memberikan  bantuan  dan  modal  usaha berdasarkan  persyaratan  bahwa  keuntungan  akan  dibagi  setara  dengan nisbah  yang  telah  disepakati  atau  secara  rasio  yang  adil  bagi  para  pihak, namun kerugian akan ditanggung oleh para pihak.
5) Wakalah bi al ujrah. Akad wakalah merupakan kegiatan dalam penyerahan kuasa  oleh  pemberi  kuasa  ( muwakkil )  kepada  penerima  kuasa  (wakil) dalam hal melaksanakan beberapa tindakan hukum yang boleh diwakilkan. Akad wakalah  bi  al-ujrah merupakan akad wakalah yang disertai  dengan imbalan berupa ujrah .
6) Qardh.  Akad  Qardh merupakan  akad  pinjaman  oleh  pemberi  pinjaman dengan persyaratan bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati
8 Dodi  Yarli,  “Analisis  Akad  Tijarah  Pada  Transaksi  Fintech  Syariah  Dengan  Pendekatan  Maqhasid,” Jurnal YUDISI 9, no. 2 (2018): 2.
Selain  prinsip  tersebut,  P2P  lending  syariah  inipun  dalam  pelaksanaannya wajib  menghindari  adanya riba,  gharar,  maysir,  tadlis ,  dan dharar .  Pertama, riba berarti  akad  untuk  satu  ganti  khusus  tanpa  diketahui  perbandingannya  dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. 9 Kedua, gharar adalah jual beli barang yang belum ada ( ma’dum ), jual barang  yang  tidak  jelas  ( Majhu ),  dan  jual  beli  barang  yang  tidak  mampu diserahterimakan. 10 Ketiga, maysir merupakan  tindakan  yang  bersifat  tidak  pasti  di mana  tindakan  ini  berdasarkan  spekulatif  ataupun  untung-untungan. 11 Keempat, tadlis adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penjual  untuk  mengelabui  si  pembeli dengan  cara  menyembunyikan  kecacatan  objek  yang  akan  dijual  oleh  si  penjual kepada  pembeli.  Terakhir, dharar adalah  segala  kegiatan  yang  dapat  membawa kerugian kepada pihak lain.
b. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
Model  pelayanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  sebagaimana  dituangkan dalam  Bab  5  dalam  aturan  Fatwa  DSN-MUI  menjelaskan  mengenai  model  layanan pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  bisa dilakukan oleh penyelenggara antara lain:
1) Pembiayaan anjak piutang ( factoring )
Anjak piutang syariah sudah diatur sendiri dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008.  Pembiayaan  anjak  piutang  merupakan  suatu  kegiatan yang  menangani  mengenai  penagihan  hutang  melalui  bukti  tagihan  ( invoice ), dalam hal ini diperbolehkan apabila tanpa adanya talangan ( qardh ) dari pelaku usaha  yang  memiliki  tagihan  kepada  pihak  ketiga.  Dalam  layanan  ini  dasar terjadinya  kegiatan  pembiayaan  anjak  piutang  dikarenakan  terdapat  hubungan hukum  akibat  kegiatan  hukum  utang  piutang  menggunakan  bukti  tagihan melalui  calon  penerima  pembiayaan  kepada  pihak  ketiga.  Penagihan  ini menggunakan akad wakalah bi al-ujrah .
Pelaksanaan  pembiayaan  anjak  piutang  ini  dilakukan  oleh  penyelenggara sebagai  wakil  dari  pemberi  pembiayaan  untuk  melakukan  penagihan  hutang kepada  penerima  pembiayaan.  Lebih  lanjut,  penyelenggara  juga  dapat memberikan  talangan  dana  dengan  akad  qardh  kepada  penerima  pembiayaan jasa.  Penyelenggara  melakukan  penagihan  kepada  pihak  ketiga  ( payor )  atas piutang  penerima  pembiayaan.  Penyelenggara  memiliki  hak  untuk
9 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Syariah  Produk-Produk  Dan  Aspek-Aspek  Hukumnya (Jakarta:  Kencana Prenamedia Group, 2014).
10 Ash-Shawi  dan  Muhammad  Shalah  Muhammad, Problematika  Investasi  Pada  Bank  Slam  Solusi  Ekonomi (Jakarta: Migunani, 2008).
11 Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam (Jakarta: AMZAH, 2010).

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mendapatkan ujrah dari penerima pembiayaan  seta selanjutnya penyelenggara wajib memberikan ujrah dan qard (jika ada) kepada pemberi pembiayaan.
2) Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga
Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Terdapat hubungan hukum akibat  adanya  kontrak  atau  perjanjian  pengadaan  barang  antara  pihak  ketiga dan  calon  penerima  pembiayaan,  hubungan  hukum  itu  merupakan  dasar  dari pembiayaan.  Pelaksanaan  dari  pembiayaan  pengadaan  barang  pesanan  pihak ketiga ini dimulai dari calon penerima pembiayaan mengutarakan keinginannya dalam pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara dari pihak ketiga. Selanjutnya,  penyelenggara  akan  menjalankan  penawaran  kepada  calon pemberi  pembiayaan  untuk  membiayai  pengadaan  barang  tersebut.  Dalam melakukan  pembiayaan  dengan  penerima  pembiayaan,  penyelenggara menggunakan  akad  jual  beli  ( akad  murabahah ), mudharabah ,  atau musyarakah .  Lebih  lanjut,  penerima  pembiayaan  wajib  untuk  melakukan pembayaran  pokok  dan  imbal  hasil  kepada  penyelenggara  sesuai  dengan kesepakatan  dalam  akad,  selanjutnya  penyelenggara  akan  menyerahkan  imbal hasil serta pokok kepada pemberi pembiayaan.
3) Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan  secara online
pembiayaan  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan transaksi  jual  beli  online  pada  penyedia  layanan  perdagangan  berbasis teknologi  yang  telah  menjalin  kerjasama  dengan  penyelenggara.  Pembiayaan ini menggunakan akad wakalah bi al-ujrah apabila calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran  yang dilakukan oleh penyelenggara. Dalam melakukan Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan  secara online,  penyelenggara  menggunakan  akad  jual  beli  ( akad  murabahah ), musyarakah ,  atau mudharabah .  Lebih  lanjut,  penerima  pembiayaan  wajib untuk  melakukan  pembayaran  pokok  dan  imbal  hasil  kepada  penyelenggara sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  akad,  selanjutnya  penyelenggara  akad menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.
4) Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan  secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway.
Kegiatan  yang  dilakukan  ialah  memberikan  pembiayaan  kepada  pelaku usaha  yang aktif berjualan secara online  yang dikelola sendiri melalui saluran distribusi,  di  mana  pelunasan  akan  dilakukan  lewat  penyedia  jasa  otoritas pembayaran secara online yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.
Pelaksanaan  Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang berjualan  secara  online  dengan  pembayaran  melalui  penyelenggara payment gateway, dimulai  dari  penjual  online  akan  meminta  atau  mengajukan pembiayaan  kepada  penyelenggara  di  mana  pembiayaan  itu  akan  digunakan untuk  pengadaan  barang.  Selanjutnya  penyelenggara  akan  meminta  kepada pemberi  pembiayaan  untuk  membiayai  pengadaan  barang.  Apabila  ketiga pihak  sudah  saling  setuju  maka  penyelenggara  menggunakan  akan  jual  beli ( akad  murabahah ),  musyarakah,  atau  mudharabah.  Lebih  lanjut,  penerima pembiayaan wajib untuk melakukan pembayaran pokok dan imbal hasil kepada penyelenggara  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  akad,  selanjutnya penyelenggara  akan  menyerakan  pokok  dan  imbal  hasil  kepada  pemberi pembiayaan.
5) Pembiayaan untuk Pegawai ( employee )
Memberikan  pembiayaan  kepada  pegawai  dengan  skema  kerjasama potong  gaji  melalui  instansi  pemberi  kerja.  Salah  satu  syarat  pegawai  yang dapat  diberikan  bantuan  ialah  pegawai  yang  mendapatkan  gaji  tetap  dari institusi  yang  bekerjasama  dengan  penyelenggara.  Penerima  pembiayaan membayar  pokok  dan  imbal  hasil  kepada  penyelenggara  dengan  cara pemotongan  gaji  dan  pemberi  pembiayaan  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pokok dan imbal hasil dari penyelenggara.
6) Pembiayaan berbasis komunitas ( community based )
Layanan  yang  diberikan  kepada  anggota  komunitas  yang  membutuhkan pembiayaan  dengan  menggunakan  metode  pelunasan  yang  dikoordinasikan bersama  pengurus  komunitas.  Pelaku  usaha  yang  dapat  diberikan  bantuan pembiayaan alah pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang  bekerja  sama  dengan  penyelenggara.  Apabila  seluruh  pihak  telah  saling setuju  maka,  penyelenggara  akan  menggunakan  akad  jual  beli  ( akad murabahah ), musyarakah ,  atau mudharabah .  Lebih  lanjut,  penerima pembiayaan wajib untuk melakukan pembayaran pokok dan imbal hasil kepada penyelenggara  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  akad,  selanjutnya penyelenggara  akan  menyerahkan  pokok  dan  imbal  hasil  kepada  pemberi pembiayaan.
c. Praktik Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan  praktik  P2P  lending  konvensional  sudah  masuk  ke  dalam Indonesia dimulai dari tahun 2015. Namun perkembangannya untuk sampai ke ranah P2P  Lending  syariah  dapat  dikatakan  cukup  lambat.  Tahun  2018  adalah  tahun pertama  munculnya  P2P  Lending  Syariah  di  Indonesia,  akan  tetapi  baru  mulai didaftarkan  dalam  bentuk  P2P  Lending  Syariah  pada  OJK  dimulai  tahun  2019.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Proses  perkembangan  yang  memakan  waktu  cukup  lambat  dibandingkan perkembangan P2P Lending konvensional di Indonesia. Berdasarkan data perusahaan Fintech Peer to peer lending di  Indonesia  yang memiliki izin dan sudah terdaftar di OJK berjumlah 149 Fintech baik yang bergerak di jenis usaha konvensional maupun syariah. Peer  to  peer  lending syariah  yang  terdaftar  dan  memiliki  izin  oleh  OJK antara lainnya. 12
Tabel 1. Nama Penyelenggara Fintech P2P Lending Syariah yang Terdaftar di OJK
Dari 149 P2P Lending yang terdaftar di OJK hanya ada 11 P2P Lending Syariah  di  Indonesia.  Salah  satu  faktor  yang  menjadi  penghambat  dari perkembangan P2P Lending syariah ini adalah kurangnya literasi yang memadai dalam  hal  ekonomi  syariah.  Serta  regulasinya  yang  belum  cukup  ketat  banyak yang belum berani untuk menggunakan produk P2P Lending syariah ini sendiri, mengingat aturan yang ada saat ini ialah hanya ada FATWA DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Berdasarkan  Prinsip  Syariah  di  mana  pada  dasarnya  aturan  ini  tidak  memiliki
12 Web Resmi OJK, “Penyelenggara Fintech Terdaftar Dan Berizin Di OJK per Desember 2020,” n.d.
kekuatan  mengikat  serta  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  informasi  yang  di  mana  banyak ketentuan-ketentuan syariah yang tidak diatur dalam aturan tersebut.
Transparansi  P2P  Lending  Syariah  yang  terdaftar  di  OJK  dari  sistem keuangannya  pun  jelas  sehingga  dapat  terpantau  oleh  OJK.  Memang  pada dasarnya  ke-11  P2P  Lending  syariah  tersebut  sudah  melaksanakan  akad-akad yang ada di  FATWA DSN MUI Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018, namun tidak menutup kemungkinan tidak terjadi kesalahan. Sering kali P2P Lending Syariah menuntut  pembayaran  kepada  konsumen  tidak  menggunakan  prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang didasarkan pada syariah Islam, di mana tata cara penagihan memang  tidak  diatur  baik  dalam  hukum  positif  Indonesia  maupun  aturan lainnya.  Hal  tersebut  sering  kali  menjadi  problematika  dari  P2P  Lending Syariah di Indonesia. Tidak hanya itu saja, memang P2P Lending Syariah tidak mengenal  kata  bunga,  namun  mereka  tetap  mengenal  kata  denda  apabila konsumen telat membayar hutangnya, dalam hal ini denda sering kali digunakan untuk  mengganti  bunga  dimana  besaran  persentasenya  pun  cukup  tinggi. Berdasarkan Data yang dimiliki oleh OJK dari Juli 2018 hingga Desember 2020 sudah  tercatat  35.250  perusahaan  P2P  Lending  baik  konvensional  maupun syariah yang ilegal. Dalam praktiknya banyak sekali konsumen yang dirugikan dengan  adanya  P2P  Lending  ilegal.  Oleh  karena  itu,  OJK  selalu  memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait P2P Lending ilegal dan membuat website di  mana  masyarakat  dapat  melihat  perusahaan  mana  saja  yang  tidak  memiliki lisensi dari OJK. 13
2. Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Praktek Penyelenggaraan Teknologi Finansial Berbasis P2P Lending Syariah
Kehadiran  teknologi  finansial  tentunya  membawa  kemudahan  bagi  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.  P2P  Lending  salah  satu  produk  dari keberhasilan financial  technology .  Dewasa  ini  P2P  Lending  dianggap  sebagai  metode investasi baru yang menguntungkan bagi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Sama  seperti  investasi  lainnya,  setiap  kelebihan  pasti  akan  dibarengi  dengan  adanya kekurangan,  begitupula  P2P  Lending.  Kekurangan-kekurangan  tersebut  sudah  menjadi kewajiban  pemerintah  untuk  membentuk  suatu  regulasi  yang  dapat  mengurangi  atau melindungi setiap pihak yang dirugikan akibat kekurangan dari P2P Lending itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya suatu regulasi yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku praktik teknologi finansial.
13 Dita  Tania  dan  Sri  Bakti  Yunari,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Financial  Technology  Yang Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia,” Jurnal Hukum Adigama 3, no. 1 (2020): 15.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perlindungan  hukum  dimaksudkan  sebagai  suatu  bentuk  perlindungan  terhadap hak  setiap  orang  yang  didasarkan  pada  hukum  atau  perundang-undangan. 14 Dengan demikian penyelenggaraan teknologi financial melalui peer to peer lending memperoleh jaminan  hak  bagi  para  pelaku  baik  konsumen  maupun  pihak  penyelenggara.  Dalam  hal P2P  lending  syariah  maka  diperlukan  suatu  regulasi  tertentu  yang  mengatur  secara khusus praktik penyelenggaraan berbasis P2P lending syariah. Regulasi merupakan suatu instrumen  penting  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  dan  jaminan  bagi  masyarakat yang  memberikan  aturan  secara  substantif  dalam  memecahkan  masalah-masalah  yang ada ditengah-tengah masyarakat. 15
Penyelenggaraan  P2P  Lending  syariah  yang  baru  dikenal  tahun  2017  memiliki beberapa keresahan, dikarenakan P2P Lending syariah saat ini hanya berpatokan kepada aturan  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  informasi  (selanjutnya  disebut  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016). Tentu  aturan  ini  menimbulkan  keresahan  dikarenakan  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016 merupakan  aturan  secara  general  yang  mengatur  mengenai  fintech  konvensional. Sementara  itu,  fintech  syariah  dan  fintech  konvensional  memiliki  sisi  substansi  yang berbeda. P2P Lending syariah pun tidak mengenal kata pinjam meminjam, yang dikenal di  P2P  Lending  syariah  alah  kata  pembiayaan.  Tidak  hanya  kata  atau  bahasa  yang berbeda, di P2P Lending pun tidak mengenal kata bunga. Tentu ini berbeda dengan P2P Lending  konvensional  yang  di  mana  di  dalam  aturan  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016 mewajibkan adanya suku bunga pinjaman. 16
Sejauh  ini  P2P  Lending  syariah  tunduk  pada  aturan  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  (selanjutnya  disebut dengan  Fatwa  DSN-MUI  No  117/DSN-MUI/II/2018).  Fatwa  DSN-MUI  No.  117/DSN- MUI/II/2018 ini pada dasarnya tidak termasuk di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga  tidak  punya  kekuatan  mengikat  untuk  diikuti. 17 Lebih  lanjut,  Fatwa  MUI  ini baru dapat dijadikan norma yang mengikat hukum ketika sudah dirumuskan dalam proses legislasi  oleh  pemerintah  untuk  dijadikan  hukum  nasional  atau  hukum  positif. 18 Tidak hanya itu, di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-
14 Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2019): 75, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
15 Rokilah Rokilah, “The Role of the Regulations in Indonesia State System,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2020): 29–38, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216.
16 Heri Suhendra, Ayon Diniyanto, “Pengawasan Dan Regulasi Terhadap Financial Technology Lending Syariah”, El-Iqtishady 2 No. 2 (2020): 15
17 Rahmatullah  dan  Nurhasanah  dan  Indra,  “The  Legal  Protection  of  Sharia  Financial  Technology  in  Indonesia (Analysis  of  Regulation,  Structure  and  Law  Enforcement),” International  Journal  of  Advanced  Science  and Technology 29, no. 3 (2020): 3089.
18 Sovia Hasanah, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Nasional,” hukumonline, 2021.
MUI/II/2018 tidak ada sanksi yang mengikat apabila ada P2P Lending syariah yang tidak mengikuti ketentuan syariah yang telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia.
Dengan  segala  problematika  yang  ada  sulit  untuk  memberikan  perlindungan hukum  kepada  pihak  yang  dirugikan  dalam  pelaksanaan  P2P  Lending  syariah.  Melihat contoh  kasus  yang  sudah  dipaparkan  di  dalam  poin  pendahuluan  di  atas,  yaitu  kasus Dewi Anita dan Bayu Aji merupakan beberapa korban dari oknum P2P Lending Syariah BFS.  Sistem  operasional  yang  buruk  dan  sistem  penagihan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan syariah membuat Dewi Anita dan Bayu Aji mengalami kerugian baik kerugian material maupun materil. Dewi Anita dan Bayu Aji sama-sama telah membayar pinjaman yang  mereka  pinjam  2  (dua)  hari  sebelum  tanggal  jatuh  tempo,  namun  pembayaran tersebut tidak tercatat di dalam sistem BFS, sehingga Dewi Anita dan Bayu Aji dianggap belum membayar pinjaman yang mereka pinjam dan dikenai denda akibat keterlambatan bayar.  Dewi  Anita  dan  Bayu  Aji  sudah  mengirimkan  bukti  pembayaran  kepada  pihak BFS,  namun  belum  mendapatkan  respon  dari  pihak  BFS.  Akibat  dari  keterlambatan membayar, Dewi Anita dan Bayu Aji dikenakan sanksi untuk membayar tagihan/denda.
Berdasarkan pada kasus di atas terlihat terdapat kesalahan dari sistem operasional teknologi milik BFS sehingga tidak tercatat pembayaran yang dilakukan oleh Dewi Anita dan  Bayu  Aji.  Berdasarkan  Pasal  25  ayat  (3)  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa penyelenggara dalam hal ini BFS wajib memenuhi standar minimum sistem  teknologi  informasi,  pengelolaan,  pengamanan,  dan  ketahanan  atas  semua gangguan  dan  kegagalan  sistem  kelola  teknologi  informasi.  Dalam  Pasal  28  POJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga menyatakan bahwa penyelenggara wajib memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman yang di mana ancaman atau serangan tersebut dapat menimbulkan gangguan, kegagalan ataupun kerugian. Dalam hal ini Dewi Anita dan Bayu Aji mengalami kerugian atas kelalaian sistem operasional milik BFS.
Berdasarkan  pasal  47  ayat  (1)  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  seluruh pelanggaran  dan  kewajiban  dan  larangan  yang  diatur  dalam  aturan  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan  kegiatan  usaha,  dan  pencabutan  usaha.  Keempat  sanksi  ini  tidak  memiliki hierarki,  di  mana  keempatnya  ini  dapat  dikenakan  atau  diberikan  secara  tersendiri ataupun  bersama-sama. 19 BFS  yang  merupakan  P2P  Lending  syariah  yang pengawasannya  ada  di  bawah  Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka  dalam  melindungi konsumennya  akan  mengacu  kepada  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  akan  disebut  POJK  No 1/POJK.07/2013).  Menurut  Pasal  1  POJK  No  1/POJK.07/2013  menyatakan  bahwa perlindungan  konsumen  adalah  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  teruntuk
19 47  ayat  (1)  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi informasi

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
seluruh  konsumen  yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di lembaga jasa keuangan. 20
Memperhatikan  dan  menganalisis  pada  contoh  kasus  Dewi  Anita  dan  Bayu  Aji, pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari BFS sebagai lembaga penyelenggara, hal ini sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  29  POJK  No  1/POJK.07/2013  yang  menyatakan  bahwa segala  kesalahan  dan/atau  kelalaian  yang  diakibatkan  oleh  pengurus,  pegawai  atau  pun pihak  ketiga  dari  pelaku  usaha  jasa  keuangan,  maka  menjadi  tanggung  jawab  pelaku usaha  keuangan  atas  kesalahan  ataupun  kelalaian  yang  mengakibatkan  kerugian.  Lebih lanjut,  berdasarkan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE)  menyatakan  bahwa penyelenggara sistem  elektronik bertanggung jawab secara  andal dan aman serta sistem operasional dari sistem elektronik. Namun, penyelenggara tidak perlu bertanggungjawab apabila kesalahan dari sistem elektronik tersebut terjadi akibat adanya keadaan memaksa ataupun  kesalahan  dari  pihak  pengguna  sistem  elektronik. 21 Melihat  kasus  Dewi  Anita dan  Bayu  Aji,  kesalahan  sistem  sepenuhnya  ada  pada  pihak  BFS  ataupun  yang  bisa mengoperasikan sistem elektronik.
Tidak  hanya  itu,  masalah  ini  pun  bertentangan  dengan  Pasal  26  ayat  2  UU  ITE yang  menyatakan  informasi  transaksi  elektronik  hak  pribadi  juga  termasuk  bagian  dari perlindungan  data  pribadi,  di  mana  salah  satu  hak  pribadi  yang  dimaksud  adalah  hak bebas dari segala gangguan dan layak menikmati kehidupan pribadi. Dalam hal ini Dewi Anita dan Bayu Aji akibat kelalaian dari pihak BFS mengakibatkan Dewi Anita dan Bayu Aji ditagih secara terus menerus baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Pada dasarnya  belum  ada  ketentuan  mengikat  atau  sanksi  bagi  para  pelaku  usaha  yang  telah menggunakan  kata  syariah  diujung  usahanya  dan  tidak  menerapkan  prinsip  syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 apabila terdapat sengketa di antara para  pihak,  maka  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak  adalah  melalui  musyawarah mufakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Namun,  apabila  musyawarah  tidak menemukan  jalan  tengah,  maka  penyelesaian  sengketa  dapat  dilalui  melalui  lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, prosedur yang dapat dilakukan oleh para konsumen yang dirugikan akibat tindakan pelaku usaha adalah melakukan pengaduan langsung kepada  Lembaga Otoritas Jasa  Keuangan,  mengajukan  gugatan  ke  Lembaga  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK), 22 ataupun  dapat  menggugat  dengan  gugatan  perdata  berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang  menyatakan  bahwa  setiap  perbuatan  melanggar  hukum  dan  membawa
20 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
21 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik
22 Hariyani,  I.  Perlindungan  Hukum  dan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Jasa  PM  Tekfin,  2019,  Jurnal  Legilasi Indonesia, Vol 14 No 3, Hlm 345
kerugian,  maka  yang  menimbulkan  kerugian  tersebut  haruslah  bertanggung  jawab  akan tindakannya,  mengajukan  tuntutan  pidana  ke  berdasarkan  UU  ITE  ataupun  peraturan perundang-undangan yang lain.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dijabarkan  diatas,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. P2P  Lending  syariah  yang  merupakan  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet. Perbuatan  hukum  ini  wajib  mengikuti  aturan  prinsip  syariah  yang  telah  ditentukan oleh Fatwa MUI, di mana salah satunya wajib berdasarkan prinsip syariah yaitu akad al-ba’i,  ijarah,  mudharabah,  musyarakah,  wakalah  bi  al  ujrah ,  dan qardh .  Tidak hanya itu, P2P Lending syariah inipun dalam pelaksanaan wajib menghindari adanya gharar,  riba,  tadlis,  dharar ,  dan maysir .  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018  model  layanan  pembiayaan  berbasis  syariah  ini  terbagi menjadi  6,  yaitu  Pembiayaan  pengadaan  barang  pesanan  pihak  ketiga,  pembiayaan anjak  piutang,  Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan secara  online  dengan  pembayaran  melalui  penyelenggara payment  gateway ,
Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan  secara  online, pembiayaan  berbasis  komunitas,  dan  Pembiayaan  untuk  Pegawai.  Dari  149  P2P Lending  yang  terdaftar  di  OJK  hanya  ada  11  P2P  Lending  Syariah  di  Indonesia Untuk  P2P  Lending  Syariah  yang  terdaftar  di  OJK  transparansi  dari  sistem keuangannya pun jelas  sehingga dapat  terpantau  oleh OJK. Memang pada dasarnya ke  11  P2P  Lending  syariah  tersebut  sudah  melaksanakan  akad-akad  yang  ada  di FATWA  DSN  MUI  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018,  namun  tidak  menutup kemungkinan tidak terjadi kesalahan. Berdasarkan Data yang dimiliki oleh OJK dari Juli 2018 hingga Desember 2020 sudah tercatat 35.250 perusahaan P2P Lending baik konvensional maupun syariah yang ilegal.
2. Mengingat  banyaknya  kasus  yang  ada  di  P2P  Lending  syariah  mengakibatkan  OJK dituntut  untuk  dapat  menindak  dan  mengatasi  kasus-kasus  dalam  pelaksanaan  P2P Lending  syariah.  Dalam  kasus  Dewi  Anita  dan  Bayu  Aji  yang  dirugikan  akibat pelaksanaan  dari  BFS,  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui musyawarah ataupun mufakat, hal ini berdasarkan amanat dari Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018,  namun apabila musyawarah tidak menemukan jalan tengah, maka para pihak dapat  membawa sengketa ini ke jalur hukum.  Dalam Fatwa DSN- MUI  No  117/DSN-MUI/II/2018  tidak  mencantumkan  sanksi  yang  dapat  diberikan kepada  penyelenggara  yang  tidak  menerapkan  prinsip  syariah,  sehingga  para  pihak

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dapat mengajukan gugatan perdata maupun pidana. Dalam kasus ini para pihak dapat menggugat  melalui  gugatan  perdata  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pidana dikarenakan penyelenggara  telah  melanggar  Pasal  15  dan  Pasal  26  ayat  2  UU  ITE,  ataupun mengajukan  aduan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  akibat  dari  penyelenggara  telah melanggar  Pasal  25  ayat  3  dan  Pasal  47  ayat  1  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016 dalam  hal  ini  sanksi  yang  diberikan  ialah  peringatan  tertulis,  denda,  pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ash-Shawi dan Muhammad Shalah Muhammad. Problematika Investasi Pada Bank Slam Solusi Ekonomi . Jakarta: Migunani, 2008.
Azzam  Abdul  dan  Aziz  Muhammad. Fiqh  Muamalat  System  Transaksi  Dalam  Islam .  Jakarta: AMZAH, 2010.
Johannes Gunawan. “Fungsi Lembaga Pertanggungjawaban Produk Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” 2003.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Perbankan  Syariah  Produk-Produk  Dan  Aspek-Aspek  Hukumnya . Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

## Jurnal :
Dita  Tania  dan  Sri  Bakti  Yunari.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Financial Technology Yang Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia.” Jurnal Hukum Adigama 3, no. 1 (2020): 15.
Dodi  Yarli.  “Analisis  Akad  Tijarah  Pada  Transaksi  Fintech  Syariah  Dengan  Pendekatan Maqhasid.” Jurnal YUDISI 9, no. 2 (2018): 2.
Fuqoha,  Fuqoha,  Indrianti  Azhar  Firdausi,  and  Arga  Eka  Sanjaya.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Intervensi  Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional.”
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2019): 75.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
Hariyani,  I.  2019.  Perlindungan  Hukum  dan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Jasa  PM  Tekfin. Jurnal Legilasi Indonesia, Vol 14 No 3
Heri  Suhendra,  Ayon  Diniyanto.  2020.  Pengawasan  Dan  Regulasi  Terhadap  Financial Technology Lending Syariah. El-Iqtishady. Vol 2 No 2
Nurhasanah dan ndra Rahmatullah. 2020. “The Legal Protection of Sharia Financial Technology in  Indonesia  (Analysis  of  Regulation,  Structure  and  Law  Enforcement)”,  nternational Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, 3.
Purba,  M.  Hadyan  Yunhas.  “Penguatan  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Industri  Peer  to  Peer Lending Di Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 3 (2020): 4.
Raden  Ani  Eko  Wahyuni.  2019.  Perkembangan  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia  Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 4 No 2
Rahmatullah dan Nurhasanah dan Indra. “The Legal Protection of Sharia Financial Technology in  Indonesia  (Analysis  of  Regulation,  Structure  and  Law  Enforcement).” International Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 3 (2020): 3089.
Rokilah, Rokilah. “The Role of the Regulations in  Indonesia State System.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2020): 29–38. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi informasi
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

## INTERNET
Dewi  Anita,  Sistem  Penagihan  Pinjol  Berkah  Fintek  Syariah  Bermasalah,  diakses  dari https://mediakonsumen.com/2020/12/19/surat-pembaca/sistem-penagihan-pinjol- berkahfintek-syariah-bfs-bermasalah
Sovia Hasanah, Kedudukan fatwa MUI dalam Hukum Nasional, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa- mui-dalam-hukum-Indonesia

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah Di Indonesia