DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2 Received: 19 Januari 2024, Revised: 23 Februari 2024 , Publish: 28 Februari 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis Legal  Standing dan  Konsistensi  Putusan  Mahkamah Konstitusi  dalam  Pengujian  Materiil  UU  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum:  Studi  Kasus  Putusan  No.90/PUU- XXI/2023
Amran Anshary Kelilauw 1 , Zuhad Aji Firmantoro 2
1 Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia Email: amranylauw@gmail.com 2 Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia Email: zuhad.aji@uai.ac.id
Corresponding Author: amranylauw@gmail.com
Abstract: This  research  reviews  constitutional  review  at  the  Constitutional  Court  (MK), especially in Case No.90/PUU-XXI/2023. The focus is on the applicant's legal standing and the Constitutional Court's considerations in making decisions. Legal standing is a legal right or  position  that  allows  a  party  to  file  a  lawsuit  before  a  court.  In  the  context  of  material review,  the  applicant's  legal  position  is  the  main  determinant  of  the  legitimacy  of  judicial review.  Normative  legal  methods  are  used  in  this  research  to  systematically  and  in-depth analyze  the  legal  framework  governing  legal  standing  and  the  Constitutional  Court's interpretation  of  it  in  the  context  of  the  cases  studied.  This  research  discusses  the requirements  and  criteria  for  legal  standing  which  are  regulated  in  both  the  law  and  MK regulations, as well as the MK's interpretation of them in this case. The results show a debate surrounding  the  consistency,  independence,  and  integrity  of  the  Constitutional  Court, especially  regarding  the  controversial  decisions  received.  Criticism  emerged  regarding  the Constitutional Court's approach in assessing legal standing, where there were allegations of inconsistencies,  loose  assessments,  and  potentially  dubious  conflicts  of  interest.  Thus,  this research provides in-depth insight into the constitutional review process and the challenges faced by the Constitutional Court in maintaining its authority as an independent and credible constitutional justice institution.
Keywords: Legal Standing, Constitutional Court, Material Review.
Abstrak: Penelitian  ini  mengulas  pengujian  konstitusional  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK), khususnya  pada  Perkara  No.90/PUU-XXI/2023.  Fokusnya  adalah  pada  legal  standing pemohon  dan  pertimbangan  MK  dalam  mengambil  keputusan. Legal  standing merupakan hak  atau  posisi  hukum  yang  memungkinkan  pihak  untuk  mengajukan  gugatan  di  hadapan pengadilan. Dalam konteks pengujian materiil, kedudukan hukum pemohon menjadi penentu utama  legitimasi  pengujian  terhadap  undang-undang.  Metode  hukum  normatif  digunakan dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisis  secara  sistematis  dan  mendalam  kerangka  hukum
yang  mengatur  legal  standing  serta  interpretasi  Mahkamah  Konstitusi  terhadapnya  dalam konteks  kasus  yang  diteliti.  Penelitian  ini  mendiskusikan  persyaratan  dan  kriteria  legal standing yang diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan MK, serta penafsiran MK terhadapnya  dalam  kasus  tersebut.  Hasilnya  menunjukkan  adanya  perdebatan  seputar konsistensi,  independensi,  dan  integritas  MK,  terutama  terkait  dengan  keputusan kontroversial  yang  diterima.  Kritik  muncul  terhadap  pendekatan  MK  dalam  menilai  legal standing,  di  mana  ada  dugaan  inkonsistensi,  penilaian  yang  longgar,  serta  potensi  konflik kepentingan  yang  meragukan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memberikan  wawasan mendalam  tentang  proses  pengujian  konstitusional  dan  tantangan  yang  dihadapi  MK  dalam menjaga otoritasnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen dan kredibel.
Kata Kunci: Legal Standing, Mahkamah Konstitusi, Uji Materiil .

## PENDAHULUAN
Pengujian  materiil  terhadap  undang-undang  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK) merupakan salah satu  fungsi krusial dalam menjaga kesesuaian peraturan dengan konstitusi. Pengujian  materiil  tidak  hanya  berpotensi  untuk  membatalkan  sebagian  isi  suatu  undang- undang, tetapi juga dapat mengakibatkan pembatalan keseluruhan. Situasi ini muncul ketika beberapa  pasal  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  UUD  adalah  pasal-pasal  yang  menjadi pokok atau esensi dari undang-undang tersebut. Akibatnya, jika pasal-pasal tersebut dianggap tidak sesuai, maka seluruh struktur atau prinsip yang menjadi dasar undang-undang tersebut terganggu.  Bahkan  dengan  menghapus  beberapa  pasal  yang  bertentangan,  undang-undang yang sedang dalam pengujian materiil tidak akan bisa diterapkan (Gunawan, 2019).
Setelah menyadari potensi serius dari pengujian materiil terhadap undang-undang oleh MK  yang  dapat  mengakibatkan  pembatalan  sebagian  atau  keseluruhan  undang-undang, penting  untuk  mempertimbangkan  secara  seksama  aspek legal  standing dalam  proses pengujian  tersebut. Legal  standing ,  atau  kedudukan  hukum,  menjadi  elemen  penting  dalam memastikan bahwa pengujian materiil dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam hasil akhir dari proses hukum tersebut. Legal standing merujuk pada hak individu, kelompok,  atau  organisasi  untuk  hadir  di  pengadilan  sebagai  pihak  yang  menggugat  dalam proses perdata (Fikriya, Jaelani, & Rosidin, 2023). Dalam konteks pengujian materiil di MK, legal standing menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan uji materiil memiliki kepentingan  hukum  yang  cukup  untuk  melakukan  tindakan  hukum  tersebut.  Selain  itu, keberadaan Legal  Standing juga  menjadi  salah  satu  elemen  yang  krusial  terkait  dengan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan konkret maupun kebijakan umum yang dijalankan oleh Pemerintah (Madril, Oce, & Hasinanda, 2021).
Legal Standing yang dipegang oleh pemohon memainkan peran krusial dalam seluruh proses pengujian materiil terhadap undang-undang di MK. Hal ini disebabkan oleh posisi MK sebagai  lembaga  kehakiman  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menguji  kesesuaian  undang- undang dengan konstitusi.  Konsep ini diatur dalam Pasal  24 ayat  (2)  UUD NRI 1945,  yang menjelaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dijalankan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  lembaga peradilan di bawahnya, serta oleh MK. Sebagai sebuah entitas kehakiman yang independen, MK  bertanggung  jawab  atas  menjaga  kemerdekaannya  dalam  menjalankan  tugas-tugas peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan (Margi & Khazanah, 2022).
Sebagai contoh aktual dalam konteks legal standing , seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum  Universitas  Surakarta,  mengajukan  permohonan  pengujian  materiil  terhadap  UU Pemilu.  Pemohon  ini  berupaya  mencari  alternatif  terkait  persyaratan  usia  dalam  pemilihan presiden atau wakil presiden. Namun, timbul keraguan terkait legal standing Pemohon dalam konteks  ini.  Meskipun  Pemohon  telah  mengkonfirmasi  statusnya  sebagai  warga  negara Indonesia melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta menunjukkan aspirasi untuk mencapai
posisi  presiden  atau  wakil  presiden  di  masa  depan,  namun  pertanyaan  muncul:  apakah kepentingannya  secara  langsung  terkait  dengan  kebijakan  yang  diuji?  Hal  ini  merupakan aspek  krusial  yang  harus  dipertimbangkan  untuk  menilai  legitimasi  permohonan  yang diajukan  Pemohon  kepada  MK.  Dalam  konteks  ini,  Pemohon  harus  memastikan  bahwa  ia memenuhi kriteria legal standing yang telah ditetapkan oleh MK. Untuk itu, ia harus mampu menunjukkan  bahwa  kepentingannya  secara  langsung  terkait  dengan  peraturan  yang dipertanyakan dan memenuhi persyaratan  yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memiliki legal standing .
Pemahaman  yang  mendalam  tentang  konsep legal  standing menjadi  sangat  penting dalam memastikan bahwa proses pengujian materiil terhadap undang-undang dilakukan oleh pihak  yang  memang  memiliki  kelayakan  hukum  untuk  melaksanakan  tindakan  tersebut. Dengan legal  standing yang  jelas,  MK  dapat  memastikan  bahwa  hanya  pihak-pihak  yang memiliki  kepentingan  nyata  yang  dapat  mengajukan  permohonan  untuk  menguji konstitusionalitas  suatu  undang-undang.  Hal  ini  tidak  hanya  melindungi  MK  dari penyalahgunaan  proses  hukum,  tetapi  juga  memperkuat  integritas  serta  otoritasnya  sebagai lembaga  peradilan  konstitusi  yang  independen  (Zahra  et  al.,  2023).  Dengan  demikian,  MK dapat memberikan keputusan yang adil dan berkeadilan, serta menegakkan supremasi hukum untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Melalui pemahaman yang cermat tentang legal  standing ,  MK  dapat  memastikan  bahwa  setiap  putusan  yang  diambilnya  akan memberikan dampak yang positif bagi keadilan dan kedaulatan hukum di Indonesia.
Penelitian  serupa  telah  dilakukan  oleh  Nala  Syandhira  Suzeeta,  Kayus  Kayowuan Lewoleba dengan judul, “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan  Putusan  MK  No.90/PUU-XXI/2023”,  Menjelaskan  bahwa  Hakim  memiliki  peran sentral  dalam  menjalankan  penegakan  hukum  di  pengadilan,  di  mana  diharapkan  mereka memberikan keadilan kepada masyarakat. Panduan moral untuk hakim tercantum dalam kode etik  yang  diatur  dalam  peraturan  bersama  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat pada sanksi, seperti  yang terjadi pada kasus Ketua  MK,  Anwar  Usman,  yang  dicopot  dari  jabatannya  karena  melanggar  etika.  Prinsip- prinsip  yang  dilanggar  meliputi  ketidakberpihakan,  integritas,  kecakapan  dan  kesaksamaan, independensi,  serta  kepantasan  dan  kesopanan.  MK  memiliki  Majelis  Kehormatan  yang bertugas untuk menjaga kehormatan hakim konstitusi dan menerapkan kode etik (Suzeeta & Lewoleba, 2023).
Lebih  lanjut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yahya  Lutfi  Kurniawan1,Cleo  Farrel Piyantoni,  Ruchyat  Angga  Permana,  Niluh  Ketut  Candra  Kasih,  dengan  judul  “Analisa Yuridis Dissenting  Opinion Putusan  No.90/PUUXXI/2023  Terkait Argumen  Open  Legal Policy Dan  Etika  Hakim  MK”,  menyoroti  urgensi  dalam  mengevaluasi  aspek-aspek  krusial dalam  proses  pembentukan  hukum  dan  penegakan  keadilan  di  Indonesia,  terutama  terkait dengan pembatasan usia bagi Cawapres dan Capres. Fokus utama penelitian difokuskan pada dua pandangan yang berbeda yang membahas proses hukum dan kebijakan terkait usia, serta menyoroti  kebutuhan  akan  integritas  hakim  MK  dan  transparansi  dalam  proses  pemilihan hakim  MK.  Temuan  dari  penelitian  ini  menghasilkan  sejumlah  rekomendasi,  termasuk pentingnya  meningkatkan  transparansi  dalam  seleksi  hakim  MK,  menangani  konflik kepentingan  dengan  lebih  tegas,  dan  mendesak  untuk  penjelasan  yang  lebih  komprehensif tentang kebijakan usia yang diatur dalam UU Pemilu (Kurniawan et al., 2023).
Terakhir penelitian  yang dilakukan oleh  Hafizatul Ulum  dan Sukarno, dengan judul, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023)”, menyimpulkan bahwa pelanggaran  kode  etik  oleh  hakim  dalam  Putusan  MK  No.90/PUU-XXI/2023,  khususnya terkait  pembiaran  benturan  kepentingan  dan  saling  mempengaruhi  putusan  antar  hakim, mengindikasikan  kurangnya  independensi  hakim,  melanggar  prinsip  independensi  yang tercantum  dalam  Sapta  Karsa  Hutama  dan The  Bangalore  Principles  of  Judicial  Conduct
2002. Meskipun demikian, pelanggaran kode  etik tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut  yang  bersifat  final,  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  aturan  yang  lebih  tegas  terkait ketidakbolehan hakim MK memutus perkara yang berhubungan dengan kepentingan tertentu, serta  solusi  untuk  memperbaiki  putusan  MK  yang  lahir  dari  pelanggaran  kode  etik  atau permasalahan  hukum  lainnya,  baik  melalui  intervensi  lembaga  legislatif  atau  pengkajian ulang  oleh  MK  tanpa  melibatkan  hakim  yang  melanggar  kode  etik  sebelumnya.  Dengan demikian,  penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  memperkuat  integritas  dan  independensi hakim  serta  memperbaiki  mekanisme  penegakan  etika  dalam  peradilan  (Ulum  &  Sukarno, 2023).
Perbedaan  fokus  penelitian  ini  dibandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya  terletak pada  penekanan  pada  konsep  legal  standing  dalam  konteks  pengujian  materiil  terhadap undang-undang  oleh  MK.  Penelitian  sebelumnya  lebih  menyoroti  aspek-aspek  lain  seperti Pelanggaran  Kode  Etik,  transparansi  dalam  pemilihan  hakim  MK,  evaluasi  pembentukan hukum,  dan  analisis  dissenting  opinion.  Meskipun  terdapat  kesamaan  tema,  penelitian  ini lebih menitikberatkan pada urgensi pemahaman yang mendalam tentang legal standing untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang merata, serta untuk menjaga integritas MK sebagai lembaga peradilan konstitusi  yang independen. Oleh  karena itu, fokus penelitian ini ini adalah:
1. Bagaimana  konsep legal  standing diterapkan  dalam  kasus  pengujian  materiil  terkait  UU No.7/2017  tentang  Pemilihan  Umum,  khususnya  dalam  konteks  Perkara  No.90/PUU- XXI/2023?
2. Bagaimanakah pertimbangan MK dalam memutus perkara No.90/PUU-XXI/2023?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metodologi  hukum  normatif  yang  berfokus pada  analisis  peraturan  perundang-undangan,  didukung  oleh  pendekatan  deskriptif  analitis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mampu untuk menyelidiki secara cermat kerangka hukum  yang  berkaitan  dengan  Mahkamah  Konstitusi,  dengan  melakukan  identifikasi, analisis,  dan  penafsiran  terhadap  norma-norma  hukum  yang  relevan  dari  berbagai  sumber. Analisis  ini  dilakukan  dengan  merujuk  pada  sumber  hukum  primer  seperti  putusan-putusan MK  dan  juga  sumber  hukum  sekunder  seperti  literatur  hukum  dan  pendapat  dari  para  ahli, dengan  tujuan  untuk  memberikan  sumbangan  yang  substansial  dalam  pemahaman  dan analisis  terhadap  isu-isu  hukum  yang  berkaitan  dengan  Mahkamah  Konstitusi.  Selain  itu, penelitian  ini  menegaskan  pentingnya  mematuhi  etika  penelitian  sebagai  landasan  utama untuk  menghasilkan  hasil  penelitian  yang  orisinal  dan  bermanfaat  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan serta pembangunan hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Legal Standing Pemohon Dalam Perkara No.90/PUU-XXI/2023
Proses  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dimulai  dengan tahap pemeriksaan awal, yang bertujuan untuk menilai status hukum para pemohon sebelum memasuki tahap pokok  perkara. Tidak semua individu atau entitas memiliki hak atau status hukum  untuk  menguji  konstitusionalitas;  hanya  mereka  yang  memiliki  kepentingan  hukum yang  jelas  dan  spesifik  yang  berhak  untuk  mengajukan  permohonan.  Konsep  ini  dikenal dengan istilah legal standing. Menurut Laica Marzuki, legal standing mengacu pada hak atau posisi  hukum  seseorang  untuk  mengajukan  gugatan  atau  permohonan  di  hadapan pengadilan. 1
1 Bambang  Sutiyoso,  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung: 2006 hlm. 51
Dalam  konteks  pengujian  materiil,  kedudukan  hukum  pemohon  menjadi  penentu utama dalam menentukan legitimasi pengujian terhadap undang-undang. Dengan memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum yang memadai yang dapat mengajukan permohonan  uji  materiil,  MK  dapat  menjaga  integritas  dan  otoritasnya  sebagai  lembaga peradilan konstitusi yang independen. Dalam proses pengujian materiil terhadap UU Pemilu oleh  MK,  kedudukan  hukum  atau legal  standing pemohon  memiliki  peran  yang  signifikan dalam menentukan keabsahan proses tersebut. MK, yang memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas  undang-undang,  telah  menetapkan  persyaratan  terkait  dengan legal standing dalam berperkara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 ayat 1 UU No. 24/2003. Kriteria  yang  diatur  dalam  pedoman  berperkara  di  MK  Republik  Indonesia  menegaskan bahwa pemohon yang berhak adalah: 2
1) Seorang WNI.
2) Komunitas hukum adat yang sejalan dengan prinsip NKRI.
3) Entitas hukum, baik yang bersifat publik maupun swasta.
4) Institusi pemerintah.
Pasal  yang  telah  disebutkan  di  atas  kemudian  diperjelas  dengan  ketentuan  Pasal  3 PMK  Nomor  06/PMK/2005  tentang  Prosedur  dalam  Perkara  Pengujian  Undang-Undang. Menurut penjelasan Jimly Asshiddiqie, terdapat setidaknya tiga kriteria yang harus dipenuhi agar  permohonan  untuk  menguji  undang-undang  di  MK  dianggap  memiliki legal  standing yang  valid.  Jenis  subjek  hukum  yang  dimaksud  harus  terlebih  dahulu  memverifikasi  bahwa identitas mereka memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 UU No. 24/2003. Selanjutnya,  mereka  harus  membuktikan  bahwa  mereka  memiliki  hak-hak  khusus  yang dijamin atau kewenangan tertentu yang diatur dalam UUD NRI 1945. Terakhir, mereka harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak atau kewenangan konstitusional mereka telah mengalami kerugian akibat berlakunya UU yang bersangkutan. 3
Di  samping  itu,  keputusan  MK  dalam  kasus  No.006/PUU-III/2005  dan  011/PUU- III/2005, berserta keputusan-keputusan lanjutannya, telah memberikan penegasan yang lebih tegas mengenai persyaratan hak konstitusional bagi para pemohon. Poin ini kemudian secara jelas  dijelaskan  dan  diatur  dalam  PMK  No.2/2021,  Pasal  4  ayat  (2)  sebagai  berikut:  Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap terdampak oleh berlakunya undang- undang atau Perppu jika (Larunga et al., 2022):
a. Terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional yang telah diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 bagi pihak yang mengajukan permohonan.
b. Hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  pihak  yang  mengajukan  permohonan dipengaruhi  oleh  pelaksanaan  undang-undang  atau  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjadi objek pengujian.
c. Kerugian  konstitusional  yang  terjadi  harus  memiliki  sifat  yang  spesifik  dan  aktual,  atau minimalnya memiliki potensi terjadinya menurut penilaian yang rasional.
d. Terdapat  keterkaitan  langsung  antara  kerugian  konstitusional  dan  implementasi  undang- undang atau Perppu yang sedang diperiksa dalam pengujian.
e. Ada  peluang  bahwa  pengakuan  terhadap  kerugian  konstitusional  yang  diajukan  dalam permohonan  akan  dapat  diperbaiki  atau  tidak  akan  terjadi  lagi  jika  permohonan  tersebut diterima.
Dalam  Kasus  No.90/PUU-XXI/2023,  pemohon  menguraikan legal  standing -nya terkait  dengan  permohonan  uji  materi,  yang  pada  intinya  adalah  upaya  mencari  alternatif selain  persyaratan  batas  usia  untuk  menjadi  calon  presiden  atau  wakil  presiden.  Pemohon mengusulkan opsi alternatif yang mencakup pengalaman sebagai kepala daerah, baik sebagai gubernur di tingkat provinsi maupun sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Dalam
2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 103-104.
permohonannya,  Pemohon  menegaskan  statusnya  sebagai  WNI,  yang  dapat  dibuktikan melalui  kepemilikan  KTP.  Saat  ini,  Pemohon  adalah  mahasiswa  di  Fakultas  Hukum Universitas  Surakarta,  dan  memiliki  impian  untuk  menjadi  presiden  atau  wakil  presiden  di masa  mendatang.  Selain  itu,  Pemohon  menyoroti  bahwa  dia  juga  terinspirasi  oleh  seorang tokoh  dalam pemerintahan saat  ini,  yaitu Gibran Rakabuming Raka,  yang menjabat  sebagai Walikota  Surakarta  pada  periode  2020  -  2025.  Dia  menekankan  bahwa  di  bawah kepemimpinan  Gibran  Rakabuming  Raka,  pertumbuhan  ekonomi  di  Solo  mengalami peningkatan yang signifikan. 4
Adapun  Pasal  yang  menjadi  subjek  pengujian  adalah  Pasal  169  dari  UU  N.7/2017, terutama bagian poin (q) yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pemohon menganggap bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf (q) tersebut  telah  menimbulkan  kerugian  konstitusional  yang  dilindungi  oleh  tiga  pasal  dalam UUD  NRI  1945.  Ketiga  pasal  tersebut  adalah  Pasal  27  ayat  1  yang  menegaskan  prinsip kesetaraan  semua  warga  negara  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan.  Pasal  kedua  adalah Pasal  28D  ayat  (1)  yang  menjamin  hak  setiap  individu  atas  keadilan,  perlindungan,  dan perlakuan  yang  sama  di  bawah  hukum.  Sedangkan  pasal  ketiga  adalah  Pasal  28D  ayat  (3) yang menegaskan hak setiap warga negara untuk kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Mudatsir & Samsuri, 2023).
Dalam  pengujian  konstitusional  terhadap  Pasal  169  huruf  q  UU  No.7/2017,  jika pemohon  hanya  mengandalkan  keinginannya  untuk  menjadi  presiden  dan  terinspirasi  oleh Walikota  Surakarta,  Gibran  Rakabuming  Raka,  maka  hal  ini  menimbulkan  masalah  terkait legal standing pemohon. Legal standing pemohon menjadi lemah karena tidak ada penjelasan yang  memadai  terkait  kerugian  konstitusional  yang  diakibatkan  oleh  ketentuan  yang disengketakan.  Kerugian  konstitusional  yang  didasari  oleh  kekaguman  pada  Gibran Rakabuming  Raka  sebagai  Walikota  Surakarta  tidak  terhubung  dengan  petitum  dan  alasan permohonan pemohon yang mengajukan syarat alternatif terkait pejabat terpilih atau elected. Persoalan  mengenai legal  standing semakin  kompleks  dengan  fakta  bahwa  pemohon  tidak memenuhi  kualifikasi  sebagai  calon  kepala  daerah,  anggota  legislatif,  atau  calon  presiden maupun  wakil  presiden  (Subandri,  2023).  Sebagai  ilustrasi,  jika  pemohon  ingin  mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Komisi Pemilihan Umum, namun terkendala oleh  aturan  yang  diterapkan  oleh  KPU  yang  berasal  dari  undang-undang  yang  sedang disengketakan,  maka  masalah  tersebut  sudah  menjadi  nyata,  meskipun  belum  terjadi  secara langsung.
Dengan tidak terpenuhinya bukti adanya kerugian konstitusional, seharusnya menjadi dasar  bagi  MK  untuk  menolak  permohonan.  Namun,  MK  justru  menerima  dan  bahkan mengabulkan  permohonan  tersebut,  yang  menunjukkan  bahwa  penilaian  MK  terhadap  legal standing pemohon tidaklah cukup didasari secara yuridis.
Suatu  gugatan  harus  diajukan  oleh  individu  yang  memiliki  keterlibatan  atau kepentingan  yang  relevan  dalam  perkara  tersebut,  yang  secara  langsung  terpengaruh  oleh masalah  hukum  yang  disengketakan.  Ini  adalah  prinsip  dasar  dalam  sistem  peradilan  yang menjamin  bahwa  hanya  pihak  yang  memiliki  kaitan  langsung  dengan  kasus  yang  dapat mengajukan  gugatan,  karena  merekalah  yang  paling  berhak  untuk  membela  atau  menuntut hak-hak  mereka  di  hadapan  pengadilan  (Priambodo  &  Iskandar,  2022).  Namun,  muncul pertanyaan apakah jika Gibran Rakabuming Raka sendiri yang mengajukan gugatan, apakah permohonannya akan diterima atau ditolak berdasarkan norma legal standing di MK?
Perlu dicatat juga bahwa persyaratan usia minimum untuk capres dan cawapres hanya berlaku untuk individu yang menjadi objek hukum dalam kapasitas pribadi sebagai kandidat presiden  atau  wakil  presiden.  Karena  itu,  individu  yang  tidak  memiliki  niat  untuk mencalonkan  diri  sebagai  presiden  atau  wakil  presiden  sebenarnya  tidak  memiliki  landasan
4 Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
hukum untuk mempertanyakan kekonstitusionalan aturan tersebut. Persyaratan untuk menjadi capres  dan  cawapres  harus  dipatuhi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Salah  satu syaratnya  adalah  bahwa  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  harus  diajukan  oleh partai  politik atau gabungan partai  politik, sebagaimana  telah  diatur dalam  Pasal  6A Ayat  2 UUD NRI 1945. Oleh karena itu, partai politik dan gabungan partai politiklah yang memiliki kepentingan  langsung  terhadap  persyaratan  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden (Asrullah, Bachri, & Halim, 2021). Dengan demikian, pemohon yang tidak memenuhi syarat untuk  mencalonkan  diri  sebagai  presiden  atau  wakil  presiden  tidak  memiliki standing  legal untuk menantang ketentuan tersebut di hadapan MK.

## Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, MK telah mengenalkan aturan baru  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  dasar  MK,  yaitu  menguji  kekonstitusionalan  norma yang  ada.  Misalnya,  dalam  kasus  persyaratan  usia  40  tahun,  MK  seharusnya  hanya memutuskan  apakah  persyaratan  tersebut  sesuai  dengan  konstitusi  atau  tidak.  Menurut pandangannya,  penambahan  persyaratan  tambahan  seperti  "pernah/sedang  menjabat  melalui pemilihan  umum  termasuk  pemilihan  kepala  daerah"  dianggap  tidaklah  sesuai  dalam keputusan MK (BN, Arief, Sabir, & R, 2023). Sementara itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa  MK  seharusnya  hanya  berwenang  untuk  membatalkan  norma  yang  ada,  bukan menambahkan  aturan  baru.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  MK  seharusnya  bertindak  sebagai lembaga  yudikatif  yang  hanya  memiliki  wewenang  untuk  membatalkan  atau mempertahankan  norma  yang  dibuat  oleh  DPR  bersama  Presiden  sebagai  legislator  positif (Subandri, 2024), Selain itu terdapat beberapa aspek yang menjadi perdebatan, dianataranya:
Pertama , Isu Legal Standing : pemohon tidak mengalami constitutional injury karena hanya  berstatus  sebagai  pendukung  Gibran  Rakabuming  Raka  dan  tidak  secara  langsung terdampak oleh Pasal 169 (q) UU No.7/2017. Selanjutnya, Pasal 51 UU No.24/2003. MK dan beberapa putusannya telah menegaskan bahwa permohonan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk  menunjukkan  kerugian  konstitusional  yang  spesifik,  hubungan  sebab-akibat  yang jelas,  dan  kemungkinan  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan,  kerugian  konstitusional tersebut  akan  atau  tidak  lagi  terjadi.  Namun,  dalam  praktiknya,  persyaratan  ini  tidak terpenuhi,  karena  pemohon  tidak  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  pasal  yang  diuji, terutama karena tidak tertarik untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam pemilihan  umum  2024.  Oleh  karena  itu,  dengan  tidak  terbuktinya  akan  kerugian konstitusional seharusnya menjadi alasan bagi MK untuk menolak permohonan. Namun, MK justru menerima bahkan mengabulkan permohonan tersebut (Mudatsir & Samsuri, 2023).
Kedua, Open Legal Policy: Konsep open legal policy telah menjadi fokus perdebatan dalam penanganan kasus  mengenai  syarat  usia calon  presiden dan  wakil presiden oleh MK. Sebelumnya,  MK  menolak  kasus  serupa,  termasuk  salah  satunya  adalah  kasus  No.29/PUU- XXI/2023,  dengan  alasan  bahwa  hal  itu  termasuk  dalam  kategori open  legal  policy .  Dalam konteks  ini,  open  legal  policy  memberikan  kewenangan  kepada  lembaga  legislatif  untuk menentukan aturan tersebut, sesuai dengan UUD 1945. MK dengan tegas menyatakan bahwa perubahan  terhadap  aturan  semacam  ini  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR RI (Hariyanto, 2019). Namun, ketika dihadapkan dengan Putusan No.90/PUU-XXI/2023, MK secara tiba-tiba mengubah pendiriannya. Kasus ini  melibatkan  pemohon  yang  mengajukan  syarat  tambahan  berbeda,  yaitu  "pernah  atau sedang menjabat  melalui pemilihan umum, termasuk dalam Pilkada".  Dalam  kasus  ini, MK sekali  lagi  meninjau  kembali  konsep  open  legal  policy  yang  sebelumnya  diterapkan  dalam Putusan  No.29/PUU-XXI/2023.  MK  tiba-tiba  mengabaikan  konsep open  legal  policy dalam penilaian argumen yang sama dengan putusan sebelumnya, dengan alasan untuk menghindari penghindaran  yudisial.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang  konsistensi  pendekatan hukum  yang  diterapkan  oleh  MK  terhadap  kasus  serupa,  serta  memberikan  ruang  bagi
spekulasi  tentang  faktor  apa  yang  mempengaruhi  perubahan  pendirian  MK  dalam  perkara tersebut.
Ketiga , inkonsistensi argumen oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimum calon  presiden  di  berbagai  negara  menunjukkan  adanya  inkonsistensi.  MK  menyatakan bahwa  individu  yang  berusia  40  tahun  atau  lebih  dapat  menjadi  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden,  jika  memenuhi  kriteria  tertentu.  Meskipun  demikian,  argumen  serupa  sebelumnya telah  diajukan  oleh  pihak  pemohon  dalam  Perkara  No.  29/PUU-XXI/2023  dan  ditolak  oleh MK.  Selain  itu,  terdapat  kesalahan  interpretasi  ketika  MK  menyatakan  bahwa  batasan  usia minimal  40  tahun  untuk  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  proporsional,  padahal argumen  ini  sudah  pernah  diajukan  sebelumnya  dalam  Perkara  No.  29/PUU-XXI/2023. Meskipun  MK  mengeluarkan  keputusan  yang  berbeda  untuk  perkara  tersebut,  putusannya diumumkan  pada  hari  yang  sama.  Selain  itu,  terdapat  ketidak-konsistenan  dalam  perbedaan antara  petitum  yang  diminta  oleh  pemohon  dan  amar  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  MK. Pihak  pemohon  mengusulkan  syarat  alternatif  berupa  pengalaman  sebagai  kepala  daerah  di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  namun  MK  membuat  amar  putusan  dengan menggunakan  terminologi  yang  berbeda  tanpa  memberikan  penjelasan  hukum  yang  jelas, yang tampaknya bertujuan untuk memperbaiki permohonan yang kurang substansial. 5
Keempat ,  Mengetatkan  Syarat  bagi Elected  Official :  MK  memperketat  syarat  untuk pejabat  terpilih  tidak  lagi  menjadi  prioritas  dalam  Putusan  No.  90/PUU-XXI/2023.  Konsep ini bertentangan dengan  pendekatan  yang sebelumnya dipegang oleh  MK  MK, seperti  yang terdapat dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam  menetapkan  persyaratan  bagi  pejabat  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  (elected official). Dalam putusan tersebut, MK mengadvokasi ide bahwa persyaratan yang ketat harus diterapkan untuk pejabat terpilih guna mencegah terjadinya demokrasi yang berubah menjadi mobokrasi  atau  pemerintahan  yang  hanya  didasarkan  pada  kepopuleran  belaka.  MK menekankan  bahwa  seseorang  harus  memenuhi  standar  yang  tinggi  sebelum  dapat dipertimbangkan  sebagai  calon  dan  akhirnya  dipilih  oleh  pemilih.  Namun,  ironisnya,  dalam Perkara  No.  90/PUU-XXI/2023,  MK  mengadopsi  pendekatan  yang  bertolak  belakang. Pendekatan  ini  dapat  dijelaskan  sebagai  "memberikan  kesempatan  dan  menghapus pembatasan",  yang  pada  intinya  adalah  mengurangi  persyaratan.  Namun,  perubahan  ini terjadi tanpa penjelasan yang memadai atau kuat dari Mahkamah.
Logika  umum  yang  menetapkan  persyaratan  ketat  untuk  pejabat  terpilih  juga  tidak berlaku  dalam  Putusan  No.90/PUU-XXI/2023.  Konsep  ini  mengacu  pada  Putusan No.56/PUU-XVII/2019, yang menjadi poin referensi penting terkait syarat bagi pejabat yang dipilih  melalui  proses  pemilihan  umum  ( elected  official ).  Mahkamah  Konstitusi  mengikuti sebuah logika di mana syarat yang ketat diperlukan untuk pejabat yang dipilih melalui proses pemilu  untuk  mencegah  demokrasi  berubah  menjadi  pemerintahan  yang  didasarkan  pada opini  mayoritas  saja  atau  pemerintahan  populis  semata.  MK  menegaskan  bahwa  seseorang harus  memenuhi  standar  yang  ketat  untuk  dianggap  pantas  untuk  bersaing  dalam  proses pemilu dan akhirnya dipilih oleh pemilih. Namun, dalam kasus ini, MK menggunakan logika yang  berbeda.  Logika  yang  diterapkan  adalah  "memberi  kesempatan  dan  menghapus pembatasan",  yang  pada  intinya  menghilangkan  segala  pembatasan  yang  ada.  Namun, perubahan pandangan Mahkamah ini tidak didukung oleh penjelasan yang memadai. 6
Kelima ,  Konflik  Kepentingan:  Putusan  tersebut  menimbulkan  konflik  kepentingan yang  bersifat  politis,  terutama  mengingat  hubungan  keluarga  antara  Ketua  MK  dengan Gibran  Rakabuming  Raka,  yang  merupakan  subjek  permohonan judicial  review .  Anwar Usman  adalah  paman  dari  Gibran  Rakabuming  Raka,  yang  disebut  dalam  permohonan
5 Perludem.  (2023,  17  Oktober).  Tafsir  Serampangan,  Inkonsistensi  Logika,  dan  Konflik  Kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.
6 Ibid.
tersebut  sebagai  Kepala  Daerah  yang  dihormati  oleh  mahasiswa  Universitas  Surakarta  yang mengajukan  pengujian.  Hubungan  keluarga  ini  menimbulkan  potensi  konflik  kepentingan yang signifikan. Independensi dan imparsialitas hakim MK menjadi hal krusial, karena ketua hakim MK memiliki ikatan keluarga dengan presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tentu saja berpotensi memengaruhi putusan dalam pengujian UU tersebut. Kehadiran konflik  kepentingan  dalam  konteks  hubungan  keluarga  antara  Anwar  Usman  dan  Gibran Rakabuming  Raka  menggugah  keraguan  akan  independensi  dan  objektivitas  Ketua  MK dalam memutuskan kasus yang melibatkan keluarganya sendiri (Adhita, 2024).
Dalam  konteks  etika  dan  hukum,  prinsip  integritas  dan  independensi  hakim memegang  peranan  krusial  dalam  memastikan  bahwa  proses  peradilan  berjalan  dengan  adil dan  obyektif.  Hal  ini  dilandaskan  pada  keyakinan  bahwa  keputusan  hukum  haruslah berdasarkan  pada  penilaian  yang  bebas  dari  pengaruh-pengaruh  eksternal  atau  kepentingan pribadi.  Pasal  17  (5)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  secara  tegas  menetapkan kewajiban bagi hakim untuk menarik diri dari suatu kasus jika terdapat konflik kepentingan yang  mungkin  mempengaruhi  objektivitas  keputusan  hukum,  demi  menjaga  integritas  dan kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  peradilan. 7 Pertimbangan  tersebut  menjadi  penting karena mereka tidak hanya menegaskan kewajiban moral hakim untuk menjaga independensi mereka,  tetapi  juga  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  hukum  yang  dihasilkan  bersifat netral dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan yang tidak relevan atau kepentingan pribadi. Oleh  karena  itu,  Putusan  No.90/PUU-XXI/2023  seharusnya  menjadi  bahan  pertimbangan untuk  dipertanyakan  lebih  lanjut,  terutama  dalam  konteks  pertimbangan  etika  dan  hukum yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis,  dapat  dinyatakan  bahwa  dalam  kasus  ini,  pemohon  tidak memenuhi syarat legal standing karena tidak memperlihatkan adanya kerugian konstitusional yang  signifikan,  tidak  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  substansi  pasal  yang  menjadi objek  perdebatan,  dan  juga  tidak  menunjukkan  kepentingan  pribadi  yang  bersangkutan dengan keputusan  yang akan diambil dalam pemilihan umum 2024. Karena alasan tersebut, seharusnya  permohonan  tersebut  ditolak  oleh  MK.  Namun,  Putusan  tersebut  menimbulkan berbagai  kontroversi,  terutama  terkait  dengan  konsistensi  dan  independensi  lembaga peradilan  tinggi  di  Indonesia.  Putusan  ini  menciptakan  pengecualian  dalam  penilaian legal standing ,  menandai  perubahan  dalam  prinsip  kebijakan  hukum  terbuka,  menunjukkan inkonsistensi dalam proses penilaian kasus, serta memberikan kesan bahwa pembatasan bagi pejabat  terpilih  bisa  dikurangi.  Selain  itu,  ketidaksesuaian  dalam  proses  pengambilan keputusan juga terlihat,  mengingat  perubahan tajam  dalam pendekatan hukum  yang diamati dalam  periode  yang  singkat.  Dugaan  adanya  konflik  kepentingan,  terutama  dalam  konteks hubungan keluarga antara Ketua MK dengan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini, semakin  memperumit  gambaran  integritas  lembaga  peradilan  tersebut.  Dengan  demikian, keputusan  ini  memunculkan  keraguan  serius  tentang  prinsip-prinsip  dasar  independensi, integritas, dan keadilan yang seharusnya menjadi pilar utama sistem peradilan.

## REFERENSI
Adhita, M. M. (2024). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu  Yang  Memuat  Conflict  Of  Interest  Pada  Putusan  Mk  No  90/Puu-Xxi/2023. Nusantara: Jurnal  Pendidikan,  Seni,  Sains  Dan  Sosial  Humaniora ,  1(02). https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/440 .
7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Ahmad Mudatsir, Samsuri. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023:  Analisis  dengan  Metode  IRAC. Peradaban  Journal  Law  and Society , 2(2), 169-183. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132 .
Asrullah,  A.,  Bachri,  S.,  &  Halim,  H.  (2021).  Presidential  Threshold  dalam  Sistem Presidensial  di  Indonesia:  Perspektif  Konstitusi. Al-Azhar  Islamic  Law  Review ,  3(2), 2654-7120. https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.84 .
Bambang  Sutiyoso,  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006 hlm. 51.
BN,  A.  M.  T.,  Arief,  A.,  Sabir,  M.  S.,  &  R,  N.  A.  (2023).  Menyoal  Etika  Profesi  Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  Nomor 90/PUU-XXI/2023  tentang Syarat Usia  Calon  Presiden  (Capres)  dan  Calon  Wakil  Presiden  (Cawapres)  Perspektif Risalatul Qada „Umar. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(11). https://doi.org/10.5281/zenodo.10401646 .
Fikriya,  M.,  Jaelani,  E.,  &  Rosidin,  U.  (2023).  Perbandingan  Legal  Standing  Pengajuan Judicial  Review  untuk  Warga  Negara  Asing  di  Negara  Indonesia  dan  Negara  Jerman.
Themis: Jurnal Ilmu Hukum , 1(1), 1–5.
https://publikasi.abidan.org/index.php/themis/article/view/139 .
Gunawan,  B.  I.  (2019).  Urgensi  Kedudukan  Hukum  (Legal  Standing)  Dalam  Pengujian Undang  –  Undang  Oleh  Warga  Negara  Asing  Di  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.
Jurnal Lex Justitia , 1(1).
http://e-journal.potensi- utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/566/758 .
Husni  L.  Larunga,  Ridwan  Labatjo,  &  Endang  Mustikowati.  (2022).  Syarat  Domisili  pada Pencalonan  Kepala  Desa  dan  Pengangkatan  Perangkat  Desa  Setelah  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  128/PUU-XIII/2015. Jurnal  Yustisiabel ,  6(1). https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1574 .
Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 103-104.
Kurniawan,  Y.  L.,  Cleo  Farrel  Piyantoni,  Ruchyat  Angga  Permana,  &  Niluh  Ketut  Candra Kasih. (2023). “Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait  Argumen  Open  Legal  Policy  Dan  Etika  Hakim  MK”. Gudang  Jurnal Multidisiplin Ilmu , 1(6), 192–197. https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.180 . Madril, Oce, & Hasinanda, Jery. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam  Pengujian  Administratif  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dan  Uji  Materi  Di Mahkamah Agung. Jurnal Hukum & Pembangunan , 51(4), 7.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296 . Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Margi,  S.,  &  Khazanah,  M.  (2022).  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Kelembagaan Negara. Jurnal  Rechten :  Riset  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia ,  1(3). https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48 .
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor :  06/PMK/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
Perludem.  (2023,  17  Oktober).  Tafsir  Serampangan,  Inkonsistensi  Logika,  dan  Konflik Kepentingan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  No.  90/PUU-XXI/2023.  Diakses dari https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan- konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/ . Priambodo  J.,  &  IskandarA.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Sengketa  Tanah  Akibat  Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus Putusan No.88/Pdt.G/2020/PN.Bks. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2(2), 265-279. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.1315 . Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XXI/2023.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023. Rio  Subandri.  (2023).  “Tinjauan  YuridisPutusanMahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU- XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik , 2(1), 135-153.
https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512 .
Suzeeta,  N.  S.,  &  Lewoleba,  K.  K.  (2023).  Pelanggaran  Kode  Etik  oleh  Hakim  Mahkamah Konstitusi  Terkait  Dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/Puu-Xxi/2023.
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1(11), 255-262.
https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190 .
Ulum, H. ., & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi  Terhadap  Putusan  Yang  Di  Tetapkan  :  (Studi  Kasus  Putusan  MK  Nomor: 90/PUU-XXI/2023). Unizar Law Review , 6(2). https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Vanesa  Hariyanto,  R.  C.  (2019).  Kebijakan  Legislatif  Terbuka  Dalam  Ketentuan  Ambang Batas  Pencalonan  Presiden  (Studi  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 59/Puu-Xv/2017). Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA,
3(1), 29–42.
https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no1.p29-42 .
Zahra,  A.  T.  .,  Sinaga,  A.  .,  &  Firdausi,  M.  R.  .  (2023).  Problematika  Independensi  Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and
Social-Political Governance , 3(2), 2009–2025.
https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.303 .
Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam  Kasus  Pemberhentian  Ketua  Mk  Anwar  Usman  Terkait  Putusan  Batas  Usia Capres  Dan  Cawapres  Pada  Pemilu  2024.  Kultura: Jurnal  Ilmu  Hukum,  Sosial,  Dan Humaniora , 1(2), 85–94. https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282 .