## HUBUNGAN HUKUM PRODUSEN DENGAN KONSUMEN RETAIL GOODS
Faisal 1 , Istiqamah 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar faisalsabir1995@gmail.com

## Abstrak
Kebutuhan  masyarakat  akan  pangan  mendorong  pertumbuhan  penjualan  segala  produk  retail. Pentingnya  akan  kebutuhan  ini  menimbulkan  dampak  semakin  meningkatnya  produsen  yang  melakukan beberapa  macam  cara  penjualan.  Walaupun  begitu  tidak  semua  produsen  dalam  melakukan  aktivitas perdagangannya  memperhatikan  hak-hak  konsumen  yang  seharusnya  diberikan.  Konsumen  sering  dirugikan karena  belum  ada  undang-undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen  di  pasar  ritel  tradisional dan  minimnya  pengetahuan  produsen/pelaku  usaha  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada tentang  perlindungan  konsumen  serta  tata  cara  pelaksanaan  ritel  tradisional  yang  baik.  Penulis  melakukan penelitian  tentang  Hubungan  Hukum  Produsen  dengan  Konsumen  Retail  Goods.  Penulis  menggunakan  jenis penelitian  penelitian library  research dimana  menggunakan  studi  literatur  dan  lain  sebagainya  untuk memperoleh  data.  Berdasarkan  Pasal  1320  dan  Pasal  1338  KUHPer  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa produsen memberikan janji-janji dan informasi berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen,  hak  dan  kewajiban  Produsen  dengan  Konsumen  Retail  Goods  Makassar  meliputi  tanggung  jawab produsen dalam  menjaga kualitas produk dengan  membatasi resiko kerugian  yang diderita konsumen.  Dalam hal  konsumen  menderita  kerugian  akibat  cacat  produk,  UUPK  memberikan  hak  kepada  konsumen  untuk menggugat produsen. Sedangkan bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan.

## Kata Kunci: Hubungan Hukum, Produsen, Konsumen, Retail Goods

## Abstract
Community food need drives sales growth for all retail products. The importance of this need has led to an increase in the number of producers who use a certain number of means of sale. However, not all producers, when  carrying  out  their  commercial  activities,  pay  attention  to  the  consumer  rights  that  should  be  granted. Consumers are often at a disadvantage as there are no laws governing consumer protection in the traditional retail  market  and  the  lack  of  knowledge  of  producers/businessmen  about  existing  consumer  protection legislation and proper marketing procedures. implementing traditional retail. The author conducts research on the legal relationship of producers with consumer consumer goods. The author uses this type of research library research which uses literature studies and so on to obtain data. On the basis of articles 1320 and 1338 of the Indonesian  Penal  Code,  the  author  can  conclude  that  the  producers  provide  promises  and  information concerning  the goods and /  or services offered to  consumers, the rights and obligations of producers of retail consumer goods. Makassar, including the responsibility of producers to maintain product quality by limiting the loss of risk suffered by consumers. In the event that consumers suffer losses due to product  defects, the UUPK gives the consumer the right to sue the producer. While the form of compensation in the form of reimbursements or replacement of goods and / or services or health care and the provision of compensation.
Keywords : Legal Relationship, Producer, Cosumer, Retail Goods

## PENDAHULUAN
Secara  historis  tanggung  jawab  produsen  ( product  liability )  lahir  karena  adanya ketidakseimbangan  kedudukan  dan  tanggung  jawab  antara  produsen  dan  konsumen.  Oleh karena itu, produsen yang pada awalnya  menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam  pemasaran  produknya  harus  mengubah  strateginya  menjadi  pemasaran  yang berorientasi pada konsumen, dimana produsen harus hati-hati dengan produk yang dihasilkan olehnya.
Oleh  karenanya  itu  masalah  tanggung  jawab  produsen  ( product  liability )  telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dari berbagai kalangan baik kalangan industri, industri asuransi, konsumen, pedagang, pemerintah dan para ahli hukum.
Dalam perkembangannya hukum tentang tanggung jawab produsen ( product liability ) yang berlaku pada setiap negara berbeda-beda. Dengan makin berkembangnya perdagangan internasional  maka  persoalan  tanggung  jawab  produsen  ( product  liability )  menjadi  masalah yang melampaui batas-batas maju di dunia internasional. Sehingga diperlukan penambahan- penambahan  terutama  dalam  rangka  mempermudah  pemberian  kompensasi  bagi  konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat. 1
Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal dan menghadapi  resiko  bagi  kelangsungan  hidup  dan  kredibilitas  usahanya.  Rendahnya  kualitas produk  atau  adanya  cacat  pada  produk  yang  dipasarkan  akan  menyebabkan  kerugian  bagi konsumen,  di  samping  produsen  itu  juga  akan  menghadapi  tuntutan  kompensasi  yang  pada akhirnya  akan  bermuara  pada  kalah  bersaingnya  produk  tersebut  dalam  merebut  pangsa pasar. Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi.
Hal  ini  disebabkan  persaingan  yang  dihadapi  bukan  hanya  di  antara  produk-produk pada  level  domestik  tapi  juga  pada  level  dunia.  Demikian  juga  permasalahan  hukum  yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab produsen tersebut dengan sendirinya bukan hanya berdasarkan  pada  hukum  nasional  Indonesia,  namun  akan  berhadapan  juga  dengan  sistem hukum asing.
Dalam berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer  memberikan  informasi  tetapi  juga  harus  ditindaklanjuti  dengan  kebijakan kompensatoris  meminimalkan  resiko  yang  harus  ditanggung  konsumen.  Misalnya  dengan
1 Agnes  M.  Toar, Tanggung  Jawab  Produk  sejarah  dan  Perkembangannya  di  Beberapa  Negara , (Bandung: Alumni Bandung, 1988), h. 105.
mencegah produk berbahaya untuk tidak mencapai pasar sebelum lulus pengujian oleh suatu lembaga  perizinan  pemerintah  atau  menarik  dari  peredaran  produk  yang  berbahaya  yang sudah terlanjur beredar di pasaran. Terjadinya  kasus beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan  oleh  kurang  insentifnya  pengujian  terhadap  produk  yang  dihasilkan  oleh produsen  dan  juga  disebabkan  karena  lemahnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  instansi maupun lembaga yang berwenang menangani masalah pengawasan tersebut. 2
Perlu  diketahui  bahwa  hubungan  antara  perikatan  ( verbintenis )  dengan  perjanjian ( overeenkomst )  adalah  perjanjian  menimbulkan  perikatan,  dengan  kata  lain  perjanjian merupakan  salah  satu  sumber  yang  paling  banyak  menimbulkan  perikatan.  Untuk  diketahui juga  bahwa  hukum  perikatan  adalah  merupakan  bagian  dari  hukum  harta  kekayaan (vermogenrecht),  maka  perikatan  lebih  luas  dari  perjanjian,  sebagaimana  bunyi  dari KUHPerdata  Pasal  1233  yaitu:  “tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik  karena  persetujuan maupun  karena  undang-undang”.  Persetujuan  atau  perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa dimana  pihak  yang  satu  berjanji  kepada  pihak  yang  lain  untuk  melaksanakan  suatu  hal berdasarkan  peristiwa  tersebut,  lalu  timbul  hubungan  hukum  antara  kedua  belah  pihak. Hubungan hukum itulah yang dinamakan perikatan. 3
Bisnis  Ritel  telah  mengalami  perkembangan  cukup  pesat  khususnya  di  Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan semakin banyak bisnis ritel tradisional yang mulai mulai membenahi  diri  menjadi  bisis  ritel  modern  maupun  bisnis  ritel  modern  yang  baru  lahir. Perubahan dan perkembangan relasi antara produsen dan pemasok maupun kondisi pasar pun menuntut  ritel  untuk  mengubah  paradigma  pengelolaan  ritel  modern.  Di  sisi  lain, pertumbuhan  bisnis  ritel  membawa  implikasi  terhadap  semakin  terbukanya  peluang  kerja dalam  bisnis  ritel  baik  tradisional  maupun  ritel  modern.  Pertumbuhan  ini  membutuhkan pemahaman tentang manajemen ritel. 4
Pemilihan  lokasi  yang  kurang  diperhatikan,  potensi  pembeli  yang  tidak diperhitungkan,  dan  tanpa  seleksi  merek  merupakan  pembeda  antara  pasar  ritel  tradisional dengan  pasar  ritel  modern,  hal  ini  terjadi  dikarenakan  tujuan  dari  ritel  di  pasar  tradisional lebih  mementingkan  menjalankan  fungsi  distribusi  yang  berarti  mengaktualkan  transaksi penjualan  merupakan  tujuan  utama  aktifitas  ritel,  namun  tidak  seperti  pelakasanaan  ritel  di pasar modern.
2 Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  (Bandung:  Mandar  Maju, 2000), h. 2008.
3 Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi , (Jakarta; Grasindo, 2004), h. 16.
4 Christina Whidya Utami, Strategi Pemasaran Ritel , (Jakarta, PT INDEKS, 2008), h. 1.
Ritel  di  pasar  tradisional  terkhusus  pangan  cenderung  tidak  memperhatikan kualitasnya  setelah  melalui  proses  ritel,  sehingga  terkadang  produk/pangan  yang  telah melalui  proses  ritel menjadi  turun  kualitasnya  dikarenakan  proses  ritel  yang  tidak  dilalukan dengan semestinya, sedangkan di dalam Pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Pemerintah mewajibkan setiap produk pangan yang akan dipasarkan dari mulai penyimpanan sampai dengan proses peredarannya harus memenuhi standard sanitasi. 5
Pasar  Ritel  terkhusus  tradisional  juga  tidak  memperhatikan  proses  pengemasan barang/pangan  yang  telah  diritel  sesuai  dengan  nama  dari  produk  barang/pangan  tersebut, akan menjadi pertanyaan apabila terjadi sesuatu kepada konsumen setelah menggunakan/mengkonsumsi  produk  barang/pangan  tersebut.  Dalam  meminta  pertanggung jawaban konsumen akan kebingungan untuk mendapatkannya. 6
Perlindungan  konsumen  yang  diatur  dalam  UUPK  Pasal  8  huruf  i,  bahwa  hal  yang tidak  diperbolehkan  oleh  produsen  adalah  tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan barang  yang  memuat  nama  barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. 7
Rumusan Pengertian perlindungan konsumen pula yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen/UUPK)  tersebut  juga  cukup  memadai. Kalimat  yang  menyatakan  “segala  upaya  menjamin  adanya  kepastian  hukum”,  diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. 8
Dalam  Islam,  al  Qur’an  menjelaskan  pula  makanan  yang  diharamkan  sesuai  dengan ayat  173  QS  Al  Baqarah.  Selain  keempat  jenis  makanan  tersebut,  terdapat  barang/makanan yang haram dikonsumsi karena sifatnya yang buruk dan menjijikkan, sebagai yang dijelaskan dalam  QS  al  A’raf  :  157.  Hal-hal  yang  buruk  lalu  dicontohkan  oleh  Rasulullah  melalui haditsnya, di antaranya hadits Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah telah melarang
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  tentang  Pangan ,  UU  Nomor  18  Tahun  2012,  LN  Tahun  2012 Nomor 227.
6 Christina Whidya Utami, Strategi Pemasaran Ritel , h. 4.
7 Republik Indonesia , Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1998 , LN Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 8.
8 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen , (Edisi. 1; Cet. 5; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 1.
memakan  tiap-tiap  binatang  buas  yang  bersaing  (bertaring)  dan  yang  mempunyai  kuku pencengkraman dari burung. 9
Permasalahan seperti inilah yang membuat saya tertarik untuk mengangkat angkat dan ditelilti  untuk  menjadi  sebuah  pembahasan,  dikarenakan  produsen  dan  konsumen  belum menyadari  betapa  penting  dan  riskan  terjadinya  permasalahan  jika  hal  penamaan  produk pangan barang/pangan tersebut tidak disertakan dalam kemasan yang akan diedarkan kepada konsumen,  dan  yang  paling  dirugikan  dalam  kasus  ini  apabila  terjadi  adalah  konsumen karena  sulit  bagi  konsumen  untuk  meminta  pertanggung  jawaban    apabila  ada  hal-hal  yang terjadi dan merugikan dirinya ketika produk barang/pangan tersebut sudah digunakannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  normative  dan kualitatif.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakana  ialah  pendekatan  pperaturan perundang-undangan (statue approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  serta  data  tersier.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah dokumentasi peraturan perundang-undangan kemudian melakukan interpertasi dalam bentuk deskriptif. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan analisis dokumen.

## PEMBAHASAN

## A. Hubungan Hukum Produsen dengan Konsumen Retail Goods
Ketentuan yang tertera dalam UU tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, walaupun dengan redaksi yang berbeda akan tetapi substansi dan tujuannya adalah sama yaitu untuk  melindungi  konsumen.  hal  ini  dapat  terlihat  dari  aturan-aturan  mengenai  keharusan beritikad baik dalam melakukan usaha (pasal 7 huruf a ), jujur (pasal 7 huruf b), jujur dalam takaran  atau  timbangan  (pasal  8  ayat  (1),  huruf  a,  b,  c,  d,  e),  menjual  barang  yang  baik mutunya (pasal 8 ayat (2, 3, 4)), larangan menyembunyikan barang yang cacad (pasal 8) dan lain sebagainya.19 Itikad baik  dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri.
Itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Dengan itikad baik pelaku usaha  tidak  akan  melakukan  usaha  yang  merugikan  pihak  lain.  Dalam  Islam  itikad  baik diwujudkan  dalam  dua  bentuk  yaitu  itikad    baik  menuntut  seseorang  berbuat  baik  kepada orang  lain,  dan  menuntut  agar    tidak  berbuat  jahat/  merugikan  orang  lain.  Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa ayat 29 / 4: 29
9 Kahpi, Ashabul. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM, El-Iqtishady, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, h. 52.
ََهُّيَأَٰٓ َي َ ۡمُكنِ مَ ٖضا َرَتَنَعًَة َر  َجِتَ َنوُكَتَنَأََٰٓ َّلَِإَ ِلِط َبۡلٱِبَمُكَنۡيَبَمُكَل  َو ۡمَأَْا َٰٓوُلُكۡأَتَ َلََْاوُنَماَءَ َنيِذَّلٱَا ََّنِإَ  ۡمُكَكُسَُأَْا َٰٓوُلُلۡتَتَ َلَ َلَ
ََا ٗمي ِح َرَ ۡمُكِبََناَكََهَّللٱ
َ
Terjemahnya:
“Hai,  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 10
Kata َ ۡمُكنِ مَ ٖضا َرَتَنَع (suka  sama  suka  di  antara  kamu  )  yang  terdapat  dalam  ayat  di atas, maksudnya adalah pedagang dan pembeli. Namun demikian, bukan hanya berlaku untuk pedagang  dan  pembeli  saja.  Tapi  berlaku  untuk  semua  jenis  usaha  yang  melibatkan  banyak orang. Sebab pada hakikatnya setiap pekerja adalah pedagang.
Adanya  prinsip  suka  sama  suka  ini  merupakan  satu  isyarat  betapa  pentingnya hubungan  yang  harmonis  antara  pedagang  dan  pembeli,  antara  produsen  dan  konsumen, karena  keduanya  saling  membutuhkan.  Di  balik  prinsip  suka  sama  suka  ini  tersirat  pula pengakuan  atas  hakasasi  manusia  dalam  arti  yang  luas.  Secara  lebih  sederhana,  hak-hak konsumen  harus  mendapat  perlindungan.  Memang  kompetisi  dalam  setiap  kehidupan  dan profesi  diakui  dalam  Islam  tetapi  harus  dengan  cara  yang  sehat.  Dalam  arti  tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain. 11
Kejujuran  dan  kebenaran  merupakan  nilai  yang  penting.  Sehubungan  dengan  hal tersebut  penipuan,  sikap  mengeksploitasi  orang  lain  yang  tidak  bersalah  merupakan perbuatan  yang  dilarang.  Aspek  yang  berkaitan  erat  dengan  penipuan  dan  ketidakjujuran merupakan  hal-hal  yang  terdapat  dalam  sistem  jual  beli  yang  tidak  menentu,  yang  akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. 12
Keadilan  merupakan  konsep  yang  sangat  komprehensif  menyangkut  semua  segi kehidupan  umat  manusia.  Keadilan  juga  membuahkan  keseimbangan,  kesesuaian  dan keselarasan  dengan  keadilan  hukum.  Keadilan  ekonomi  Islam  didasarkan  pada  dua  unsur. Pertama, keseimbangan dan proporsi yang harus dipertahankan di antara masyarakat dengan mengindahkan hak-hak mereka. Kedua, bagian yang menjadi hak setiap orang dengan penuh
10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Dan Terjemahnya , (Bandung: Sygma, 2015), h. 97.
11 Firdaus Efendi, Nilai dan Makna Kerja dalam Islam , (Jakarta: Nuansa Madani, 2012), h. 103-104.
12 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 58- 59.
kesadaran  harus  diberikan  kepadanya  apa  yang  dituntut  dalam  hal  ini  adalah  keseimbangan dan proporsi yang tepat bukannya persamaan. 13
Dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor pokok yang  memberi  bentuk.  Masyarakat  Islam  secara  ideal  harus  sesuai  dengan  kitab  hukum, sehingga  tidak  ada  perubahan  sosial  yang  mengacaukan  atau  menimbulkan  karakter  tak bermoral dalam masyarakat.
Hukum  Islam  harus  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  moralitas  seperti  yang dinyatakan  oleh  Islam.  Hukum  Islam  memberikan  ketentuan  bahwa  kaidah  kesusilaan  tidak boleh  betentangan  dengan  syarat-syarat  yang  ada  dalam  al-Quran  dan  Sunnah.  Dengan  ini nyatalah  bahwa  hukum  Islam  menuju  kepada  kesusilaan  yang  lebih  pasti  isinya  dan  lebih tetap mutu dan haluannya, karena Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusia saja.
Syari’ah Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang  berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada umumnya. 14
Di  dalam  fiqih  perbuatan-perbuatan  yang  membawa  madlarat  kepada  orang  lain disebut  “sewenang-wenangan  dalam  menggunakan  hak”.  Perbuatan  tersebut  dilarang  oleh syara’. 15
Keharaman perbuatan tersebut disebabkan dua hal :
1. Setiap  orang  tidak  diperbolehkan  menggunakan  haknya  denga  sewenang-wenang yang mengakibatkan madlarat bagi orang lain. Oleh sebab itu penggunaan hak dalam syari’at  Islam  tidak  bersifat  mutlak,  tetapi  ada  batasannya.  Batasannya  adalah  tidak membawa madlarat bagi orang lain, baik perorangan maupun masyarakat.
2. Penggunaan hak-hak pribadi, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus  mendukung  hak-hak  masyarakat  karena  kekayaan  yang  dimiliki  seseorang merupakan  bagian  dari  kekayaan  seluruh  manusia.  Bahkan  dalam  keadaan  tertentu
13 Ainur  Rofiq  Sophiaan, Etika  Ekonomi  Politik  Elemen-Elemen  Strategis  Pembangunan  Masyarakat Islam , (Surabaya: Risalah Gusti, 2012), h. 86.
14 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 154.
15 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 16-17.
hak-hak  pribadi  boleh  diambil  atau  dikurangi  untuk  membantu  hak-hak  masyarakat, seperti zakat, sedekah, pajak, infaq dan lainnya. 16
Namun  demikian,  ada  dua  tindakan  seseorang  yang  tidak  digolongkan  ke  dalam perbuatan sewenang-wenang, yaitu :
1. Jika  dalam  menggunakan  hak  tersebut  menurut  kebiasaan  tidak  mungkin menghindarkan kemadlaratan bagi orang lain.
2. Jika dalam menggunakan hak itu telah dilakukan secara hati-hati, tetapi menimbulkan madlarat bagi orang lain, maka tidak termasuk tindakan sewenang-wenang dan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata. 17
Akibat hukum bagi orang yang menggunakan hak sewenangwenang:
1. Menghilangkan  segala  bentuk  kemadlaratan  yang  ditimbulkan  oleh  penggunaan  hak sewenang-wenang.
2. Memberi ganti rugi atas kemadlaratan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak secara sewenang-wenang,  jika  kemadlaratan  yang  ditimbulkannya  berhubungan  dengan nyawa, harta, atau anggota tubuh seseorang.
3. Membatalkan tindakan sewenang-wenang tersebut.
4. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang.
5. Memberalakukan  hukuman ta’zir atas  kesewenangan  para  pejabat  dalam menggunakan haknya.
6. Memaksa pelaku kesewenangan untuk melakukan sesuatu. 18
Asas  dalam  pertanggungjawaban  seseorang  ialah  bila  ia  melakukansuatu  perusakan secara langsung  atau  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  tersebut.  Akan  tetapi  terdapat  pula hal-hal  di  mana  tanggung  jawab  dibebankan  kepada  seseorang  yang  tidak  melakukan perusakan  secara  langsung  atau  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  tersebut.  Hal  ini  dapat kita luruskan dalam tiga bentuk sebagai berikut :
Pertama ,  si  pelaku  melakukan  sesuatu  perbuatan  untuk  kepentingan  orang  banyak, maka  ia  telah  bertindak  sesuai  dengan  hukum-hukum  yang  berlaku.  Tetapi  tindakannya  itu telah mengakibatkan kerusakan pada jiwa atau harta seseorang, dan kemudian ternyata bahwa orang  yang  dirugikan  itu  mestinya  tidak  menanggung  kerugian  tersebut.  Maka  pembayaran ganti rugi dalam hal ini dibebankan kepada baitul mal.
16 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam , h. 18.
17 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam , h. 23-24.
18 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam , h. 24-25.
Kedua ,  Bila  si  pelaku  melakukan  sesuatu  perbuatan  atas  perintah  orang  lain  yang mengatakan  bahwa  dialah  orang  yang  berwenang  dan  mempunyai  hak.  Maka  yang  harus membayar ganti rugi ialah orang yang memberi perintah.
Ketiga , mengenai paksaan. Seseorang yang dipaksa mengerjakan suatu perbuatan, bila ternyata tidak mungkin dia dianggap sebagai alat bagi orang yang memaksa, maka hukuman dijatuhkan kepada yang berbuat saja dan tidak kepada yang lain. Bila seseorang itu mungkin dianggap  sebagai  alat  bagi  orang  yang  mamaksa,  maka  dalam  hal  paksaan  yang  tak  dapat dihindarkan,  perbuatan  itu  dipertanggungjawabkan  kepada  orang  yang  memaksa  dan  akibat perbuatan itu dibebankan kepada orang yang memaksa, di mana ia harus membayar ganti rugi atas  kerusakan.  Adapun  paksaan  yang  tidak  dapat  dihindarkan,  maka  hal  itu  tidak  dapat menggugurkan pertanggungjawaban di bidang harta dan tidak pula menggugurkan tanggung jawab si pelaku. 19
Dalam hal pengaruh halangan-halangan dalam pertanggungjawaban hukum, para ahli fiqih menetapkan bahwa anak-anak dan orang gila mempunyai kewajiban yang patut menjadi landasan tanggung jawab dalam biang kebendaan semata, seperti penggantian dalam bidang perpuataran  harta,  denda  karena  merusakkan  milik  orang  lain,  hubungan  perseorangan, kewajiban  membayar  nafkah,  pembayaran  pajak,  kharaj  hasil  bumi,  karena  dalam  hal  ini hartalah yang dituju dan pembayarannya cukup dilakukan oleh pihak wali.
Adapun  kewajiban  menerima  pembalasan  dan  hukuman,  maka  hal  ini  tidak  dapat dilandaskan kepada tanggung jawab anak-anak dan orang gila, karena hukuman adalah suatu balasan  atas  kelalaian,  sedangkan  kedua  orang  itu  tidak  tergolong  orang  yang  mempuyai ahliyah dalam hal ini.
Bila  kedua  orang  ini  tidak  mempunyai  harta,  maka  apa  yang  diwajibkan  atas keduanya sesuai dengan kewajibannya ditangguhkan pembayarannya sampai ada kelapangan atau kesanggupan untuk membayar. Tidak wajib atas wali atau orang yang berkuasa  atasnya melakukan  penggantian,  kecuali  bila  perusakan  atas  sesuatu  barang  itu  ditimbulkan  karena kelalaian wali atau orang yang berkuasa itu atau kerusakan itu timbul karena dirangsang oleh wali atau orang yang dipuasakan itu. 20
Kekeliruan  atau  ketidaksengajaan  yaitu  terjadinya  sesuatu  yang  tidak  dikehendaki oleh pelakunya. Jika kekeliruan atau ketidaksengajaan itu menimbulkan kerusakan pada hak Allah,  si  pelaku  kekeliruan  ini  dimaafkan,  sehingga  kekeliruannya  dipandang  tidak
19 Mahmud  Sjaltout, Islam Sebagai  Aqidah  dan Syari’ah ,  (Jilid  IV;  Jakarta:  Bulan  Bintang,  2010),  h. 118-119.
20 Mahmud Sjaltout, Islam Sebagai Aqidah dan Syari’ah , h. 116-117.
merusakan hak Allah. Dan jika kekeliruan atau ketidaksengajaan itu menimbulkan kerusakan atau kerugian pada hak manusia, dapat memberikan keringanan. 21
Paksaan  yaitu  tekanan  seseorang  terhadap  orang  lain  untuk  mengucapkan  suatu perkataan atau untuk melakuikan suatu perbuatan yang tidak disenangi. 22
Paksaaan  mempengaruhi ahliyatul  ‘ada dalam  hal  baik  dalam  perkataan  maupun dalam perbuatan, meskipun tidak menghilangkan ahliyahnya, sebab orang yang dipaksa tetap dituntut untuk melakukan semua tuntutan syari’ah. 23
Dengan  demikian  perlindungan  terhadap  konsumen  menurut  hukum  Positif  dan hukum  Islam  adalah  sama,  yakni  agar  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan.  Tanggung  jawab pengusaha  Muslim  adalah  menciptakan  produk  yang  berkualitas  sehingga  konsumen  tidak dirugikan,  dan  apabila  konsumen  merasa  dirugikan,  dapat  mengajukan  gugatan  melalui lembaga peradilan maupun non peradilan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yaitu UU  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dengan  demikian,  tanggung  jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud UUPK tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.
Menurut  Ernest  Barker,  agar  hak-hak  konsumen  itu  sempurna  harus  memenuhi  3 (tiga)  syarat,  yakni  hak  itu  dibutuhkan  untuk  perkembangan  manusia,  hak  itu  diakui  oleh masyarakat  dan  hak  itu  dinyatakan  demikian  dan  karena  itu  dilindungi  dan  dijamin  oleh lembaga negara. 24
Di  Indonesia  hak-hak  konsumen  diatur  didalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  terutama  huruf  b  yang  menyatakan “hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau  jasa”.  Dengan  menggunakan  kedua  ayat  pada  Pasal  4  UUPK  ini,  maka  dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan  barang  dan/atau  jasa  serta  berhak  atas  segala  informasi  terkait  dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disisilain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.
21 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fiqih , (Jilid II; Yogyakarta: Direktorak Jenderal Pembuinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985), h. 3839.
22 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fiqih , h. 43.
23 H.A.  Djazuli,  I  Nurol  Aen, Ushul  Fiqih  Metodologi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2010), h. 73.
24 Adrian  Sutendi, Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2015), h. 50.
Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku  usaha  pada  sebagaimana  Pasal  7  huruf  b  UUPK  menyatakan  bahwa  “kewajiban pelaku  usaha    memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan,  dimana  kewajiban  dari  pelaku  usaha  tersebut  dapat  dilihat  juga  sebagai  hak dari konsumen”.
Pelaku  usaha  dalam  memberikan  informasi  barang  atau  jasa  harus  memperhatikan ketentuan  dari  Pasal  9  dan  10  UUPK  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  menawarkan, memproduksikan,  mengiklankan  suatu  barang  dan/atau  jasa  secara  tidak  benar.  Mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan dan  pemeliharaan  sebelum  konsumen  membeli  atau  mempergunakan  barang  atau  jasa  yang ditawarkan oleh pelaku usaha.  Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha  dengan  konsumen  telah  terjadi  ketika  pelaku  usaha  memberikan  janji-janji  serta informasi-informasi  terkait  barang  dan/atau  jasa,  karena  sejak  saat  itulah  timbul  hak  dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.
Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  dimana  pelaku  usaha  telah  sepakat  terhadap  apa  yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga  janji-janji  tersebut  akan  berlaku  sebagai  undangundang  bagi  para  pihak  yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

## B. Hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  Produsen dengan Pengusaha Retail Goods Makassar
Perusahaan retail merupakan pelaku usaha yang menjual produk atau barang langsung kepada  konsumen  akhir  atau  pemakai  barang.  Pada  hakikatnya  perusahaan  retail  hanya bertindak  sebagai  penyalur  barang  atau  produk  dari  produsen  kepada  konsumen,  untuk memudahkan konsumen dalam memperoleh barang dari pihak produsen yang biasanya hanya bisa  diperoleh  dengan  pembelian  dalam  jumlah  besar.  Walaupun  hanya  sebagai  perantara antara  produsen  dengan  konsumen  seharusnya  perusahaan  retail  tidak  bertanggung  jawab secara penuh terhadap produk yang dia jual, apalagi kesalahan ada pada saat proses produksi, namun  dalam  prakteknya  konsumen  selalu  meminta  pertanggungjawaban  kepada  retail  atau pengecer yang statusnya hanya sebagai penyalur barang dari produsen kepada konsumen atau penyedia  barang,  sebab  konsumen  merasa  ada  tanggung  jawab  pada  retail  atau  pengecer
tempat  dimana  dia  membeli  barang,  amun  menurut  Undang-undang  konsumen  hanya  bisa menggugat retail jika terdapat unsur kesalahan dari pihak retail.
Tanggung  jawab  perusahaan  retail  terhadap  kerugian  konsumen  menurut  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam  Pasal  1  angka  3 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak  disebutkan dengan  jelas  mengenai  retail,  tetapi  pelaku  usaha  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tersebut  mencakup  semua  pelaku  usaha,  yaitu  pedagang,  perusahaan, distributor, koperasi, importir dan pelaku usaha lainnya baik  yang berbadan hukum maupun tidak  berbadan  hukum.  Karena  pengertian  pelaku  usaha  yang  dimaksud  dalam  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  bermakna  luas  memudahkan  konsumen  untuk  menuntut kerugian,  karena  banyak  pihak  yang  dapat  digugat  baik  itu  produsen,  distributor  maupun retail  tempat  dimana  konsumen  memperoleh  barang  atau  produk.  Tanggung  jawab  pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur khusus dalam satu bab, yaitu bab VI dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Menurut Pasal 19 disebutkan bahwa : Pelaku usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 25
Pasal  19  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen merumuskan tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut :
1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti  rugi  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya  atau  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan Undang-undang.
3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah transaksi.
4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dan tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan adanya kesalahan pada konsumen.
25 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal 19.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  menurut  pasal  24  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :
1. Pelaku  usaha  yang  menjual  barang  dan/jasa  kepada  pelaku  usaha  lain  bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila :
1) Pelaku  usaha  lain  menjual  kepada  konsumen  tanpa  melakukan  perubahan  apapun atas barang dan/atau jasa tersebut.
2) Pelaku usaha lain didalam bertransaksi tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  (produsen)  atau  tidak  sesuai contoh, mutu dan komposisi.
3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli  barang  dan/atau  jasa  menjual  kembali  kepada  konsumen  dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. 26
Berdasarkan  ketentuan  pasal  19  dan  24  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  kita  dapat  mengetahui  tanggung  jawab  pelaku  usaha, namun peneliti merumuskan bahwa perusahaan retail bertanggung jawab atas segala kerugian konsumen  apabila  terdapat  unsur  kesalahan  yang  dilakukan  retail,  baik  itu  kesalahan  pada saat proses penyimpanan maupun penjualan, sebab bila cacat produk terjadi pada saat proses produksi  terjadi  maka  pihak  produsen  yang  harus  bertanggung  jawab,  tetapi apabila  produk cacat  terjadi  saat  proses  distribusi  atau  pengangkutan  maka  pihak  distributor  yang  harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen.  Jika  diperhatikan  substansi  Pasal  19  ayat  (1) tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tanggung  jawab  pelaku  usaha  tersebut  meliputi  tanggung jawab  ganti  kerugian  atas  kerusakan,  pencemaran  dan  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi produk yang diperdagangkan.
Hal ini terlihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha itu meliputi semua kerugian yang dialami konsumen. Pihak retail bertanggung jawab mutlak atas kerugian konsumen apabila :
1. Produk telah kadaluarsa
2. Produk/barang telah rusak atau cacat dan tak layak konsumsi/pakai
Hal  tersebut  dikarenakan  semua  pelaku  usaha  atau  retail  harus  menjamin  produk barang  dan  atau  jasa  yang  mereka  edarkan  bermutu  dan  aman  untuk  digunakan  atau dikonsumsi oleh konsumen, maka  ketika konsumen mendapat produk kadaluarsa atau rusak
26 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal 24.
bahkan  menyebabkan  keracunan,  maka  pihak  retail  harus  bertanggung  jawab,  kecuali kewajiabn penarikan barang adalah hak produsen atau distributor maka retail bias lepas dari tanggung  jawab.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  juga  diatur  dalam  KUHPerdata,  yang mengatur  mengenai  produk  cacat  dan  terdapat  dalam  pasal  1504  sampai  pasal  1512.  Pasal 1504  KUHPerdata  menentukan  bahwa  penjual  selalu  diharuskan  untuk  bertanggung  jawab atas cacat tersembunyi.
Maka  apabila  pembeli  mendapatkan  produk  yang  cacat  tersembunyi  maka terhadapnya diberi dua pilihan berdasar pasal 1507 KUHPerdata yaitu : 27
a. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga ( refund ).
b. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual. 28
Prinsip  tanggung  jawab  yang  harus  diterapkan  oleh  retail  adalah  prinsip  tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi
1) Dalam  prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan  adalah  suatu  tanggung  jawab yang  didasarkan  adanya  unsur  kesalahan  dan  hubungan  kontrak  ( privity  contract ).
Teori  ini  merupakan  prinsip  tanggung  jawab  yang  paling  merugikan  konsumen, karena  gugatan  konsumen  dapat  diajukan  apabila  telah  memenuhi  dua  syarat,  yaitu adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. 29
2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty) adalah prinsip tanggung jawab produsen berdasarkan kontrak, dengan demikian ketika suatu produk rusak  dan  mengakibatkan  kerugian,  konsumen  biasanya  pertama-tama  melihat  isi kontrak  dan  atau  perjanjian  atau  jaminan  yang  merupakan  isi  kontrak,  baik  tertulis maupun  lisan,  keuntungan  prinsip  ini  bagi  konsumen  adalah  gugatan  berdasarkan prinsip ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak ( strict obligation ) yaitu kewajiban  yang  tidak  didasarkan  pada  upaya  yang  telah  dilakukan  penjual  untuk memenuhi  janjinya,  itu  berarti  apabila  penjual  telah  berupaya  memenuhi  janjinya, tetapi  konsumen  tetap  mengalami  kerugian,  maka  penjual  tetap  dibebani  tanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen. 30
Pada  prinsipnya  perlindungan  terhadap  kerugian  konsumen  telah  dijamin  oleh Undang-undang namun terkadang penerapanya dilapangan tidak sesuai dengan dasar hukum
27 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Pasal 1504-1512.
28 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Pasal 1504-1512
29 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen , (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 53.
30 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen , h. 53.
serta  prinsip-prinsip  yang  telah  diatur  oleh  Undang-undang  baik  itu  dalam  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  dan  beberapa  teori  hukum  diIndonesia.  Dengan  adanya  peraturan  hukum  mengenai pelaku  usaha  dan  konsumen,  maka  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  konsumen  serta pelaku  usaha  dan  bagaimana  tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan  pelaku  usaha dapatdiketahui oleh konsumen serta pelaku usaha.
Hal itu tentu memudahkan konsumen dalam melakukan pembelaan terkait hak-haknya yang  telah  dilanggar  oleh  pelaku  usaha,  dan  pelaku  usaha  juga  mengetahui  sejauh  apa kewajiban serta tanggung jawab mereka terhadap produk atau barang dan jasa yang mereka jual terkait kegiatan usahanya. 31
Dalam hal jual beli antar penjual dan pembeli keduanya harus mengedepankan itikad baik,  hal  itu  yang  akan  memudahkan  konsumen  serta  pelaku  usaha  terkait  adanya  sengketa atas  kerugian  konsumen,  karena  kebanyakan  pelaku  usaha  akan  berkelit  dan  lari  dari tanggung jawab.
Dalam beberapa kasus kerugian konsumen yang mengakibatkan keracunan konsumen, pihak kepolisian memanggil semua pihak termasuk produsen, distributor maupun retail untuk diperiksa guna mengetahui siapa yang bersalah untuk bertanggung jawab.
Namun  dalam  praktek  gugatan  beruntun  sering  dilakukan  oleh  konsumen  kepada retail  (pengecer)  dan  retail  (pengecer)  pada  distributor  dan  sampai  kepada  produsen.  Hal tersebut  seringkali  dilakukan  dengan  alasan  lebih  mudah  apabila  antara  pelaku  usaha  yang saling  berhubungan  langsung.  Sebab  jika  gugatan  langsung  pada  produsen  dilakukan  oleh konsumen,  pihak  produsen  akan  berkelit,  karena  konsumen  mendapat  barang  dari  pihak retail.
Namun  jika  gugatan  dilakukan  antara  pihak  retail  atau  distributor  kepada  produsen, pihak produsen akan menanggapi dengan baik atau memberi kemudahan, hal ini dikarenakan hubungan  kontrak  atau  perjanjian  kerjasama  antar  pelaku  usaha  yang  memudahkan komunikasi diantara para pelaku usaha tersebut.
Substansi  perlindungan  konsumen  sebagai  yang  termuat  dalam  UUPK  merupakan perlindungan  yang  berlaku  secara  umum  meliputi  segenap  rakyat  Indonesia  tanpa  melihat agama  yang dianutnya.  Adapun muatan UUPK di antaranya terkait hak dan kewajiban baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta larangan-larangan (barang dan jasa) bagi pelaku usaha,  dianggap  telah  berkesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Namun  demikian,
31 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen , h. 53.
mengingat  bahwa  mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah  umat  Islam,  maka  diperlukan bentukbentuk perlindungan hukum lainnya yang khusus melindungi konsumen muslim.
Terkait  hal  tersebut,  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  konsumen  muslim  ternyata tidak  sesederhana  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  konsumen  lain,  sebab  produk  yang dikonsumsi/dipergunakan  harus  sesuai  dengan  standar  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh agama yang meliputi halalan, thayyiban, mubarakah, di samping adanya wilayah syubhat.
Menurut  Ahmad  Miru,  bahwa  Upaya  memberikan  perlindungan  konsumen  dari produk  haram  telah  dilakukan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  hanya  saja masih  dilakukan  secara  parsial  sehingga  tidak  dirasakan  sebagai  perlindungan  konsumen muslim karena nama peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara jelas menyebutkan perlindungan  konsumen  muslim38,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  undang-undang  maupun aturan  yang  substasinya  mengatur  persoalan  konsumen  muslim  termasuk  ssengketa konsumen muslim
Sesungguhnya,  pondasi  perlindungan  konsumen  dalam  Islam  telah  dibangun  oleh Rasulullah Muhammad saw. saat beliau berdagang. Keramahan, kejujuran, amanah, tanggung jawab sebagai pelaku usaha (professional liability) dan terhadap produk/barang dagangannya (product liability) merupakan sikap dan cara yang telah ditunjukkan oleh beliau pada saat itu. Dengan  demikian  kita  dapat  mengambil  contoh  dan  sikap  tersebut  sebagai  prinsip-prinsip dalam berniaga sekaligus prinsip perlindungan terhadap konsumen.
Zulham  mengemukakan,  setelah  hijrahnya  Rasul  ke  Madinah,  berbagai  prinsip ekonomi  yang  tidak  adil  dan  tidak  jujur  telah  dihapuskan  dan  dilarang.  Meski  pada  zaman Rasulullah  belum  dikenal  istilah  “perlindungan  konsumen”,  namun  telah  dikenal  praktek- praktek perdagangan yang dapat dimasukkan sebagai bentuk perlindungan. Telah ada aturan terkait  hak-hak  konsumen  dari  perbuatan  curang,  hak  atas  kesehatan  dan  keselamatan,  hak untuk memilih, dan hak advokasi dan penyelesaian perselisihan/sengketa.
Setelah  masa  Rasulullah  hingga  kini,  sendi-sendi  tersebut  selanjutnya  dibahas  dalam berbagai kitab dalam bidang mu’alamat yang sarat dengan perlindungan konsumen, dan hal ini  merupakan  sebuah  khazanah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  untuk perlindungan  konsumen  kontemporer,  baik  berupa  hukumhukum  yang  sudah  terperinci ataupun  hukum-hukum  yang  bersifat  umum  ( qaidah  kulliyah )  yang  dapat  diterapkan  pada setiap tempat dan zaman. Untuk melindungi para konsumen, maka dalam fikih Islam dikenal berbagai  perangkat  istilah  hukum,  seperti  pelarangan  ba’i  al-gharar  (jual  beli  mengandung tipuan),  pemberlakukan  hak  khiyar  (hak  untuk  melangsungkan  atau  membatalkan  transaksi karena  alasan  diterima),  beberapa  hal  yang  merusak  kebebasan  transaksi  seperti  adanya  al-
ghalt  (tidak  adanya  persesuaian  dalam  hal  jenis  atau  sifat  barang)  dan  al-ghu’bu  (adanya tipuan yang disengaja) dan masih banyak lagi lainnya. 32
Berdasarkan  pada  prinsip  itu  pula,  dirumuskanlah  langkah  perlindungan  konsumen yang sangat ditekankan dalam sistem ekonomi Islam yaitu :
a. Perlindungan dari Pemalsuan
b. Perlindungan dari Informasi Tidak Benar
c. Perlindungan terhadap Hak Pilih
d. Perlindungan dari nilai Tukar Tidak Wajar
e. Perlindungan terhadap Keamaan Produk
f. Hak terhadap Lingkungan Sehat
g. Perlindungan dari Pemakaian Alat Ukur Tidak Tepat
h. Perlindungan dari Penyalahgunaan Keadaan
i. Hak Mendapat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa
j. Hak Mendapat Ganti Rugi Akibat Negatif (cacat) Produk 33

## KESIMPULAN
Hubungan hukum  antara produsen dan konsumen retail goods didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana pelaku usaha telah  sepakat  terhadap  apa  yang  dijanjikan  pada  saat  memberikan  janji-janji  pada  sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak  yang  membuatnya.  Hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  kerjasama  antara Produsen  dengan  Konsumen  Retail  Goods  Makassar  meliputi  tanggung  jawab  produsen dalam  menjaga  kualitas  produk  dengan  membatasi  resiko  kerugian.    Dalam  hal  konsumen menderita  kerugian  akibat  cacat  produk,  UUPK  memberikan  hak  kepada  konsumen  untuk menggugat  produsen.  Produsen  dianggap  bersalah  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen kecuali  jika  ia  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  yang  terjadi  tidak  dapat  dipersalahkan kepadanya.  Sehingga  jika  gagal  membuktikan  ketidaklalaiannya  maka  gugatan  ganti  rugi penggugat akan dikabulkan dalam hal memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga ia harus memikul  tresiko  kerugian  yang  dialami  konsumen.  Sedangkan  bentuk  ganti  rugi  tersebut
32 Kahpi, Ashabul. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM, El-Iqtishady, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, h. 72-78-82.
33 Kahpi, Ashabul. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM, El-Iqtishady, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, h. 72-82.
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Andi  Arvian,  and  Erlina  Erlina.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online." Alauddin Law Development Journal 2.3 (2020): 432- 444.
Ali Hasan, M. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2013.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007.
Djazuli, I Nurol Aen, H.A. Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Efendi, Firdaus. Nilai dan Makna Kerja dalam Islam . Jakarta: Nuansa Madani, 2012.
Fuady, Muhammad Ikram Nur.  "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa,
South Sulawesi Province)." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 13.3 (2019): 241-254.
Fuady,  M.  I. N. Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor . Diss. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
Halim Barkatullah, Abdul. Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Nusa Media, 2011.
Kahpi, Ashabul. Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim, El-Iqtishady, Vol. 1(1). 2019.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. Al-Quran  dan  Terjemahannya .  Bandung:  Sygma,
2015.
M.  Toar,  Agnes. Tanggung  Jawab  Produk  sejarah  dan  Perkembangannya  di  Beberapa Negara . Bandung: Alumni Bandung, 1988.
Miru, Ahmad & Yodo, Sutarman. Hukum Perlindungan Konsumen . Edisi. 1. Cet. 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
Nejatullah  Siddiqi,  Muhammad. Kegiatan  Ekonomi  dalam  Islam .  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2013.
Rahma,  Andi,  and  Nur  Rismawati.  "Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Penggelapan  Jaminan Fidusia Di Kota Makassar." Alauddin Law Development Journal 2.3 (2020): 316-327.
Rofiq  Sophiaan,  Ainur. Etika  Ekonomi  Politik  Elemen-Elemen  Strategis  Pembangunan Masyarakat Islam . Surabaya: Risalah Gusti, 2012.
Simangunsong, Advendi. Hukum dalam Ekonomi . Jakarta; Grasindo, 2004).
Sjaltout,  Mahmud. Islam  Sebagai  Aqidah  dan  Syari’ah .  Jilid  IV.  Jakarta:  Bulan  Bintang,
2010.
Sutendi,  Adrian. Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
Syawali, Husni dan Sri Imaniyati, Neni. Hukum Perlindungan Konsumen ,. Bandung: Mandar Maju, 2000.
Whidya Utami, Christina. Strategi Pemasaran Ritel . Jakarta, PT INDEKS, 2008.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Proyek  Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana  Perguruan  Tinggi  Agama, Ilmu  Fiqih .  Jilid  II. Yogyakarta: Direktorak Jenderal Pembuinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985.
Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata .
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  tentang  Pangan ,  UU  Nomor  18  Tahun  2012,  LN Tahun 2012 Nomor 227.
Republik Indonesia , Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1998 , LN Tahun 1999 Nomor 42.