## PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TERHADAP PAD ACEH

## Abstract
This study aims to determine the effect of motor vehicle tax and the tariff of transfer motor vehicle name to the locally- generated  revenue,  the  contribution  of  the  locally- generated revenue to the total revenue of districts in Aceh province.  The  data  used  in  this  research  is  time  series during  the  period  2007-2013.  The  data  analysis  method used  in  this  research  is  multiple  linear  regression  with ordinary  least  square  (OLS).  The  results  showed  that motor vehicle tax and the tariff of transfer motor vehicle name  significantly  had  a  positive  effect  on  the  locally- generated  revenue  of  districts  in  Aceh  province.  The contribution  of  the  locally-generated  revenue  to  total regional  revenue  is  relatively  low,  the  contribution  of motor  vehicle  tax  to  the  locally-generated  revenue  is higher than the contribution of the tariff of transfer motor vehicle  name  to  the  locally-generated  revenue,  therefore the  Aceh  government  should  be  able  to  improve  its  own regional revenue by digging up new sources of the revenue besides of motor vehicle tax and the tariff of transfer motor vehicle name. In addition and a must that is the increase of  locally-generated  revenue  also  needs  to  be  done  by improving coordination among fellow related agencies in increasing  motor  vehicle  tax  the  tariff  of  transfer  motor vehicle name .

## Nurul Aliah
Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Email:nurulaliah90@gmail.com

## Abubakar Hamzah
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

## Muhammad Nasir
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail: nasirmsi@yahoo.com
Keywords:
Total Regional Revenue, Locally Generated Revenue, Motor Vehicle Tax, The Tariff of Transfer Motor Vehicle Name.

## PENDAHULUAN
Peningkatan  PAD  sangat  menentukan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  karena  semakin tinggi  PAD  di  suatu  daerah  maka  daerah  tersebut  akan  menjadi  mandiri  dan  mengurangi ketergantungan  kepada  pusat  sehingga  daerah  tersebut  mempunyai  kemampuan  untuk  berotonomi. Salah satu sumber PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
Penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  PKB  dan  BBN-KB  tidak  hanya  diperuntukan  untuk kabupaten/  kota,  tetapi  terdapat  bagi  hasil  antara  kabupaten/kota  dengan  provinsi.  Sebagaimana dinyatakan  dalam  Qanun    Aceh  Nomor    3  Tahun    2012  Tentang  Bagi  Hasil  Pajak    Aceh  Kepada Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dapat ditetapkan sebagai berikut (1) Hasil  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama    Kendaraan  Bermotor (BBN-KB) diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 50 % (lima puluh persen) dibagi dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan kabupaten/kota; dan 50% (lima puluh persen) dibagi dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah dan  potensi  pajak.
Gambar.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi  Aceh berfluktuasi  dari  waktu  ke  waktu.  Pada  tahun  2008  penerimaan  PKB  sebesar  Rp.  127.175,20  juta. Kemudian  meningkat  menjadi  Rp  147.527,02  juta  pada  periode  tahun  2009.  Peningkatan  tersebut disebabkan terjadinya peningkatan jumlah objek pajak yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Aceh.
Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA), 2014

## Gambar. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2008-2013 (Rp Juta)
Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan jumlah objek pajak yang  dalam hal ini adalah  kendaraan  bermotor  yang  ada  di  Provinsi  Aceh.  Pada  tahun  2010  penerimaan  daerah  yang
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 127.175,14 147.527,02 170.227,58 194.911,59 204.852,08 213.660,72
bersumber dari pajak kendaraan bermotor meningkat lagi hingga menjadi sebesar Rp 170.227,58 juta, kemudian meningkat lagi hingga menjadi sebesar Rp 194.911,59 juta pada periode tahun 2011. Pada tahun berikutnya angka tersebut meningkat lagi menjadi sebesar Rp 204.852,08 juta pada tahun 2012 dan sebesar Rp 213.660,72 juta tahun 2013. Seiring dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), penerimaan daerah yang bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBN- KB) juga mengalami peningkatan.
Gambar.  2  menunjukkan  bahwa  penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  berfluktuasi  dari  waktu  ke  waktu.  Pada  tahun  2008  penerimaan dimaksud sebesar Rp 131.071,15 juta. Kemudian menurun menjadi Rp 116.137,83 juta pada periode tahun  2009.  Penurunan  tersebut  tentunya  terkait  dengan  berkurangnya  kuantitas  jumlah  pemilik kendaraan bermotor yang melakukan balik nama kendaraan bermotor yang mereka miliki. Selanjutnya pada  tahun  2010  penerimaan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBN-KB)  meningkat  menjadi sebesar  Rp  146.744,05  juta,  dan  hingga  tahun  2011  meningkat  lagi  hingga  menjadi  sebesar  Rp 169.888,17 juta. Pada tahun berikutnya angka tersebut meningkat menjadi sebesard Rp 181.538,80 juta tahun 2012 dan sebesar Rp 184.607,82 juta tahun 2013.
Sumber: Dinas Keuangan Daerah Aceh .
Gambar 2. Perkembangan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2008-2013 (Rp Juta )
Perkembangan penerimaan PAD Kabupaten Kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2008- 2013 seperti terlihat dalam Gambar. 3
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 131.071,15 116.137,83 146.744,05 169.888,17 181.538,80 184.607,82
Sumber: Dinas Keuangan Daerah Aceh .

## Gambar. 3 Perkembangan Penerimaan PAD Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh

## Selama Periode Tahun 2008-2013 (Rp Juta)
Gambar.  3  memperlihatkan  bahwa  Total  PAD  kabupaten  kota  di  Provinsi  Aceh  cenderung mengalami peningkatan tahun ke tahun. Pada tahun 2008 penerimaan dimaksud sebesar Rp 478.097,05 juta.  Kemudian  meningkat  menjadi  Rp  504.063,09  juta  pada  periode  tahun  2009.  Selanjutnya  pada tahun 2010 penerimaan PAD meningkat menjadi sebesar Rp 515.035,88 juta, dan hingga tahun 2011 meningkat lagi hingga menjadi sebesar Rp 654.077,66 juta.
Pada periode berikutnya total PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh meningkat menjadi sebesar Rp 696.620,37 tahun 2012 dan sebesar Rp 728.664,91 tahun 2013. Peningkatan PAD dapat berdampak pada  peningkatan  total  penerimaan  daerah  (TPD).  Hal  ini  disebabkan  PAD  merupakan  salah  satu komponen pembentuk pendapatan daerah. Gambar 4 memperlihatkan perkembangan total pendapatan daerah (TPD) Kabupaten Kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2008-2013.
Sumber: Dinas Keuangan Daerah Aceh .
Gambar. 4 Perkembangan Total Pendapatan Daerah (TPD) Kabupaten Kota

## di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2008-2013 (Rp Juta)
Gambar. 4 di atas memperlihatkan bahwa TPD kabupaten kota di Provinsi Aceh berfluktuasi dari tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2008  penerimaan  dimaksud  sebesar  Rp  9.310.460,74  juta.  Kemudian
0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 478.097,05 504.063,09 515.035,88 654.077,66 696.620,37 728.664,91 0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9.310.460,74 9.931.589,18 9.456.392,02 11.667.829,50 13.236.429,92 14.004.142,86
meningkat menjadi Rp 9.931.589,18 juta pada periode tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 angkat tersebut menurun menjadi sebesar Rp 9.456.392,02 juta. Kemudian pada  tahun 2011 meningkat lagi hingga menjadi sebesar Rp 11.667.829,50 juta. Pada tahun-tahun berikutnya angka tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 13.236.429,92 juta tahun 2012 dan sebesar Rp 14.004.142,86 juta tahun 2013.

## TINJAUAN TEORITIS
Mangkoesoebroto (1999:181) menyebutkan tentang teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah, yang menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak dan penerimaan  bukan  pajak,  misalnya  adalah  penerimaan  pemerintah  yang  berasal  dari  pinjaman pemerintah baik pinjaman Dalam Negeri maupun Luar Negeri, penerimaan dari Badan Usaha Milik Pemerintah, penerimaan dari lelang dan sebagainya. Selanjutnya keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi dan pengurusan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk  sistem  administrasinya.  Dengan  demikian  diharapkan  daerah  menyusun  dan  menetapkan APBD nya sendiri (Azhari, 1995:39-40).
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan daerah yang bersumber dari dalam  daerah  dapat  dilihat  dari  besar  kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Basri  (2003:94) menyatakan,  “parameter  keberhasilan  perkembangan  daerah  terefleksikan  oleh  besar  kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah”.

## Pajak Daerah
Menurut  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  “Pajak  Daerah  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak  yang dipungut  oleh  Kabupaten/Kota.  Pajak  Propinsi  ditetapkan  sebanyak  5  (lima)  jenis  pajak,  yaitu  :  (i) Pajak  Kendaraan  Bermotor;  (ii)  b.  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor;  (iii)  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor;  (iv)  Pajak  Air  Permukaan;  dan  (v)  Pajak  Rokok.  Berkaitan  dengan  besarnya
tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001.

## Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Ikhsan, Santosa dan Harmanti (2007:212) menyatakan, pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya.
4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

## Ketentuan Pemungutan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pasal  1  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2002  Alokasi  Biaya  Pemungutan Pajak Daerah dinyatakan sebagai berikut.
a. Biaya pemungutan Pajak Daerah  yang dialokasikan kepada Tim Pembina Pusat, merupakan bagian  dari  biaya  pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan- Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan.
b. Alokasi biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disebut Dana Penunjang Pembinaan (DPP).
c. Dana Penunjang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, dalam bentuk Lumpsum yang sudah dipertanggungjawabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetor ke rekening khusus Tim Pembina Pusat.

## Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi
sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sumber  penerimaan  daerah  yang  dapat  menjamin keberlangsungan  pembangunan  di  daerah  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).

## Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan  bermotor,  yaitu  semua  jenis  bahan  bakar  cair  atau  gas  yang  digunakan  untuk  kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah direvisi menjadi UU  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (PDRD).  Berdasarkan  UU Nomor  34  Tahun  2000,  besarnya  PBBKB  yang  dikenakan  pada  setiap  liter  bahan  bakar  yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah sebesar 5 persen dari nilai jual sebelum pajaknya. Ini berarti dari setiap liter BBM yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah daerah mendapatkan 5 persen penerimaan PBBKB. Sementara itu, besaran tarif PBBKB berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 paling tinggi sebesar 10 persen. Pengaturan lebih lanjut dilakukan terhadap kendaraan umum dengan tarif paling sedikit 50 persen lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu.
Halim (2004: 162) menyatakan, untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dicari dengan rumus sebagai berikut.
% 100 PAD rhadap Daerah  te Pajak Kontribusi X PAD Total Daerah Pajak Total 
Selanjutnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) dicari dengan rumus sebagai berikut.
% 100 TPD terhadap PAD Kontribusi X TPD PAD 
Besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD) juga menggambarkan  desentralisasi  fiskal  suatu  daerah  (Mahmudi,  2007:128).  Karena  itu,  standar pengukuran kontribusi PAD terhadap TPD dalam penelitian ini menggunakan kriteria sebagaiberikut.
Tabel 1 Kriteria Pengukuran Kontribusi PAD terhadap TPD
PAD/TPD (%) Keterangan < 10 10,01-20,00 20,01-30,00
30,01-40,00
40,01-50,00 > 50,00 Sangat Kurang
Kurang
Cukup
Sedang
Baik
Sangat Baik
Sumber: Tangkilisan dan Hessel (2005:83)

## Kerangka Konsep Penelitian
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, alur kajian dimulai dari menganalisis pengaruh PKB dan BBN-KB terhadap PAD. Hal ini ditunjukkan oleh tandah panah dari PKB dan BBN-KB ke PAD, selanjutnya dilakukan  kajian terhadap kontribusi PAD terhadap TPD, ditunjukkan oleh tanda panah dengan  gari  putus-putus  dari  PAD  ke  TPD.  Terakhir  dengan  menggunakan  pajak  bahan  bakar kendaraan bermotor sebagai pembanding, dilakukan kajian terhadap perbandingan antara kontribusi PKB  dan  BBN-KB  terhadap  PAD  di  satu  sisi  dengan,  kontribusi  pajak  kendaraan  bahan  bakar kendaraan bermotor di sisi lain.
Gambar. 5 Kerangka Pemikiran
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah (TPD) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB )
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Perbandingan Kontribusi

## METODOLOGI PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series selama periode 2007-2013.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi.  Model  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu memaparkan temuan penelitian secara deskriptif kuantitatif. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh PKB dan BBN-KB terhadap PAD digunakan peralatan statistik regresi linier berganda.
PAD  = f (PKB, BBN-KB)
Dimana :
PAD  : Pendapatan Asli Daerah PKB  : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
BBN-KB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kabupaten/kota  digunakan    formula    analisis    regresi    linear berganda ( Multiple  Regresion ) diformulasikan sebagai berikut  (Gujarati, 2006:134).
Y  =  α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + e
Y : PAD
α : Konstanta X 1 : PKB
X 2 : BBN-KB
β 1 dan β 2 : Koefisien regresi X 1 dan X 2
e : Error term
Penggunaan  regresi  linier  berganda  sebagai  peralatan  analisis  data  seperti  dijelaskan  di  atas, mensyaratkan adanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Pengaruh Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Estimasi  fungsi  regresi  terhadap  PAD  kabupaten/  kota  sebagai  fungsi  dari  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  disajikan  dalam  Tabel  2 (Secara lebih rinci, estimasi fungsi regresi tersebut dapat dilihat output Sazham.
Berdasarkan Tabel.2 diketahui bahwa hasil analisis regresi pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  bentuk  linier  berganda  dengan  pendekatan  kuadrat  terkecil  ( ordinary  least  square ), diperoleh hasil persamaan sebagai berikut.
PAD  =   2.624,7 + 0,9473PKB + 0,7651BBN-KB
Dimana:
PAD = Pendapatan Asli Daerah PKB = Pajak Kendaraan Bermotor BBN-KB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tabel 2 Hasil Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Variabel Konstanta/ Nama Variabel Koefi- sien Standar Error t statistik p-value t hitung t tabel A Konstanta 2.624,7 1330. 1,973 1,984 0,050 PKB Pajak Kendaraan Bermotor 0,9473 0,1062 8,921 1,984 0,000 BBN-KB Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor 0,7651 0,0961 7,968 1,984 0,000
Koefisien Determinasi (R 2 ) = 0,7283
Adjusted (R 2 ) = 0,7248
F hitung = 211,741
F tabel = 3,087
P -value = 0,000
DW  = 0,000
Predictor : PKB BBN-KB
Dependent Variable : PAD
Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2015 .
Berdasarkan hasil estimasi model regresi pada Tabel. 2 diketahui bahwa koefisien regresi masing-masing variabel independen sebesar 0,9473 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sebesar 0,7651 untuk Bea
Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  dan  berpengaruh  positif  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah (PAD) kabupaten kota di Provinsi Aceh.

## Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD)
Tabel 3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) Kabupaten Kota di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2007-2013
No Kabupaten /Kota Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Banda Aceh 6.69% 10.43% 9.87% 10.27% 9.56% 10.96%  10.83% 2 Sabang 3.04% 3.31% 4.66% 4.70% 4.59% 4.75% 4.69% 3 A.  Besar 3.36% 3.66% 5.01% 6.31% 7.10% 5.59% 5.53% 4 Pidie 1.73% 2.89% 2.73% 4.85% 4.64% 3.51% 3.47% 5 Aceh Jaya 2.77% 4.85% 6.49% 5.12% 3.84% 4.00% 3.96% 6 Bireuen 2.86% 3.60% 6.30% 6.10% 8.26% 8.61% 8.51% 7 Pidie Jaya 13.63% 1.13% 1.44% 2.10% 3.25% 3.05% 3.01% 8 Bener Meriah 1.43% 5.50% 2.78% 4.19% 4.77% 4.22% 4.17% 9 Lhokseumawe 5.90% 6.49% 5.97% 6.99% 6.75% 5.92% 5.85% 10  Aceh Utara 9.95% 13.09% 11.15% 5.70% 5.53% 5.67% 5.61% 11  Aceh Timur 1.62% 5.50% 3.30% 7.12% 8.21% 4.66% 4.61% 12  Aceh Tengah 3.11% 3.72% 3.59% 4.80% 4.19% 3.81% 3.77% 13  Gayo Lues 1.65% 1.93% 2.27% 3.03% 3.08% 2.64% 2.61% 14  A. Tenggara 2.36% 1.91% 2.39% 2.09% 4.41% 3.03% 2.99% 15  Langsa 5.00% 6.88% 7.00% 6.90% 6.00% 5.55% 5.49% 16  A. Tamiang 5.15% 4.46% 5.51% 5.51% 5.75% 6.80% 6.72% 17  Subulussalam 19.92% 1.52% 1.31% 2.26% 3.15% 2.18% 2.16% 18  A. Selatan 2.60% 3.48% 4.41% 4.24% 4.37% 4.95% 4.89% 19  A. Singkil 2.31% 3.43% 4.03% 4.67% 3.85% 3.39% 3.35% 20  Simeulue 1.48% 2.38% 6.21% 6.44% 2.69% 3.43% 3.39% 21  Aceh Barat 5.27% 5.60% 5.48% 6.87% 6.34% 5.34% 5.28% 22  Nagan Raya 3.04% 4.60% 3.93% 4.37% 5.54% 5.11% 5.05% 23  Abdya 3.03% 4.04% 3.41% 4.93% 6.06% 6.45% 6.37% Rata-rata 4.69% 4.54% 4.75% 5.20% 5.30% 4.94% 4.88%
Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, data diolah,, 2015
Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masing-masing kabupaten kota di Provinsi Aceh relatif berbeda satu sama  lain.  Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  perkembangan  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD) kabupaten kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2007- 2013 dapat dilihat Tabel 3.
Mengacu  pada  Tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) kabupaten kota di Provinsi aceh relatif kecil. Secara rata- rata kontribusi PAD terhadap TPD kurang dari 10%.

## Analisis Kontribusi PKB dan BBN-KB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kontribusi PKB terhadap PAD masing-masing kabupaten kota di Provinsi Aceh relatif berbeda satu  sama  lain.  Perbedaan  tersebut  tidak  hanya  disebabkan  adanya  perbedaan  jumlah  PKB  yang diterima masing-masing kabupaten kota, tetapi juga disebabkan adanya perbedaan PAD. Untuk lebih jelasnya  mengenai  kontribusi  PKB  terhadap  PAD  masing-masing  kabupaten  kota  di  Provinsi  Aceh dapat dilihat Tabel 4.
Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa secara rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 kontribusi PKB terhadap  PAD  menunjukkan  angka  sebesar  27,77%.  Angka  ini  meningkat  menjadi  sebesar  28,23% pada tahun 2010 dan kemudian menurun menjadi sebesar 25,42% pada tahun 2011. Hingga tahun 2013 rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka sebesar 25,36%, lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 25,44%.
Kontribusi  BBN-KB  terhadap  total  PAD  kabupaten  kota  di  Provinsi  Aceh  juga  relatif  berbeda. Perbedaan  tersebut  tidak  hanya  terjadi  di  antara  sesama  kabupaten  kota,  tetapi  juga  terjadi  pada kabupaten  kota  yang  sama  dalam  periode  waktu  yang  berbeda.  Untuk  lebih  jelasnya  mengenai perkembangan  kontribusi  BBN-KB  terhadap  PAD  kabupaten  kota  di  Provinsi  Aceh  selama  periode tahun 2007-2013 dapat dilihat Tabel 5.
Berdasarkan  Tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  secara  rata-rata  kontribusi  BBN-KB  terhadap  PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 kontribusi BBN- KB terhadap PAD menunjukkan angka sebesar 23,90%. Angka ini meningkat menjadi sebesar 28,45% pada tahun 2010 dan kemudian menurun menjadi sebesar 26,21% pada tahun 2011. Hingga tahun 2013
rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka sebesar 26,81%, lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 27,76%.
Tabel 4 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2007-2013
N o Kabupaten /Kota Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Banda Aceh
23.81% 65.46% 66.61% 68.51% 71.48% 48.99% 48.84% 2 Sabang 18.00% 17.35% 13.59% 24.62% 10.92% 11.62% 11.59% 3 A.  Besar 26.39% 79.63% 66.46% 53.76% 49.13% 59.26% 59.09% 4 Pidie 26.25% 65.49% 69.13% 46.99% 41.73%
52.85% 52.70% 5 Aceh Jaya 14.32% 9.53% 6.99% 11.91% 18.03% 17.87% 17.82% 6 Bireuen 55.10%
40.93% 31.83% 39.95% 26.23%
22.78% 22.71% 7 Pidie Jaya 52.00%
56.79% 38.93% 32.23% 16.81% 16.41%
16.37%
8 Bener Meriah 42.36%
6.99% 33.00% 21.19% 21.03% 22.56%
22.50%
9 Lhokseumawe 50.32% 44.17% 57.16% 59.17% 54.80% 53.08% 52.93% 10 Aceh Utara 7.49% 5.56% 8.84% 25.08% 18.36% 16.56% 16.51% 11 Aceh Timur 36.80%
11.34% 20.48% 11.96% 11.94% 19.95% 19.89%
12 Aceh Tengah 34.17%
30.75% 30.55% 29.63% 31.43% 32.13% 32.04% 13 Gayo Lues 6.45% 5.63% 6.24% 7.97% 7.38% 7.54% 7.51% 14 A. Tenggara 10.44%
12.25% 11.67% 19.37% 10.65% 13.83% 13.79% 15 Langsa 34.88% 26.58% 25.48% 30.54% 34.74% 36.52% 36.41% 16 A. Tamiang 19.28%
20.97% 20.30% 27.09% 25.23%
19.23% 19.17% 17 Subulussalam
0.76% 0.77% 4.50% 4.62% 5.11% 6.95% 6.93% 18 A. Selatan 24.84% 18.51% 17.74% 22.31% 20.81% 16.77% 16.72% 19 A.Singkil 21.94% 18.34% 17.05% 22.81% 22.99% 25.59% 25.51% 20 Simeulue 12.58% 7.81% 4.09% 4.93% 13.44% 10.11% 10.08% 21 Aceh Barat 32.79%
32.74% 33.09% 32.23% 32.06% 35.87%
35.76% 22 Nagan Raya 30.63%
22.97% 25.75% 30.71% 24.53% 24.92% 24.85% 23 Abdya 20.41% 15.10% 20.13% 21.62% 15.73% 13.66% 13.62% Rata-rata 26.18% 26.77% 27.37%  28.23% 25.42% 25.44% 25.36%
Sumber: Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, data diolah,, 2015
Adanya  fluktuasi  kontribusi  BBN-KB  terhadap  PAD  pada  masing-masing  kabupaten  kota  di Provinsi Aceh seperti dijelaskan di  atas juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak  untuk  melakukan  balik  nama  kendaraan  yang  mereka  miliki.  Masyarakat  yang  menyadari pentingnya balik nama kendaraan bermotor untuk menambah PAD daerah tempat mereka tinggal akan cenderung melakukan balik nama kendaraan bermotor yang mereka miliki.
Tabel. 5 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2007-2013
No Kabupaten /Kota Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Banda Aceh 15.96% 11.16% 10.76% 17.54% 13.92% 11.16% 15.64% 2 Sabang 25.37% 24.45% 11.58% 21.45% 9.39% 9.97% 9.90% 3 A.  Besar 19.07% 6.70% 28.03% 25.15% 20.20% 20.87% 8.16% 4 Pidie 30.94% 24.52% 20.88% 13.13% 13.44% 29.67% 19.96% 5 Aceh Jaya
31.64% 21.05% 15.27% 19.14% 34.45% 34.04% 33.81% 6 Bireuen 17.40% 52.28% 31.07% 36.76% 24.71% 21.39% 21.25% 7 Pidie Jaya 4.94% 5.40% 12.87% 37.26% 26.47% 25.77% 25.59% 8 Bener Meriah
27.79% 8.05% 22.09% 25.44% 22.61% 24.19% 24.03%
9 Lhokseumawe 28.75%
46.79% 31.97% 28.72% 36.97% 35.71% 35.47% 10  Aceh Utara 21.42% 15.90% 15.98% 46.48% 29.93% 26.91% 26.73% 11  Aceh Timur 23.29% 41.80% 37.31% 26.58% 26.00% 43.34% 43.05% 12  Aceh Tengah 31.15% 28.03% 26.83% 28.66% 35.23% 35.92% 35.68% 13  Gayo Lues 17.23% 15.03% 13.19% 15.44% 15.24% 15.53% 15.42% 14  A. Tenggara 19.01% 22.32% 25.27% 38.67% 24.50% 31.72% 31.51% 15  Langsa 52.36% 39.90% 31.02% 36.98% 34.23% 35.88% 35.64% 16  A. Tamiang 40.37% 43.89% 24.65% 44.64% 41.11% 31.24% 31.03% 17  Subulussalam 4.76% 4.82% 29.74% 31.16% 33.47% 45.37% 45.07% 18  A. Selatan 42.94% 32.00% 24.20% 29.16% 27.05% 21.73% 21.59% 19  A.Singkil 73.62% 61.56% 33.30% 23.53% 35.18% 39.04% 38.78% 20  Simeulue 34.66% 21.53% 6.81% 5.34% 8.28% 6.21% 6.17% 21  Aceh Barat 50.74% 50.65% 40.21% 36.77% 35.80% 39.94% 39.68% 22  Nagan Raya 9.83% 53.66% 35.34% 43.64% 37.82% 38.31% 38.06% 23  Abdya 32.01% 23.69% 21.22% 22.73% 16.87% 14.61% 14.51% Rata-rata 28.49% 28.49% 23.90% 28.45% 26.21% 27.76% 26.81%
Sumber: Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, data diolah,, 2015

## Analisis Kontribusi PBB-KB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel. 6 Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2007-2013
No Kabupaten /Kota Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Banda Aceh 5.77% 3.84% 3.85% 3.76% 3.56% 2.41% 2.38% 2 Sabang 5.63% 5.17% 3.75% 3.69% 3.04% 3.15% 3.11% 3 A.  Besar 2.44% 2.08% 3.44% 2.65% 4.04% 3.47% 3.36% 4 Pidie 5.82% 4.39% 3.97% 2.53% 3.61% 2.56% 2.54% 5 Aceh Jaya 2.78% 6.10% 4.30% 4.83% 5.05% 5.43% 4.66% 6 Bireuen 2.78% 2.87% 3.91% 2.76% 4.10% 4.37% 4.59% 7 Pidie Jaya 5.56% 5.78% 2.79% 2.02% 5.51% 3.53% 2.63% 8 Bener Meriah
4.09% 3.47% 2.17% 4.95% 3.74% 4.03% 3.88% 9 Lhokseumawe
2.81% 2.35% 2.45% 2.44% 2.16% 2.07% 2.05% 10  Aceh Utara 2.23% 4.40% 5.30% 4.55% 3.38% 3.00% 2.97% 11  Aceh Timur 4.56% 4.52% 4.96% 2.67% 6.01% 3.89% 3.74% 12  Aceh Tengah 5.25% 4.50% 4.36% 3.53% 3.23% 3.26% 3.22% 13  Gayo Lues 4.16% 5.17% 3.79% 3.54% 2.74% 2.76% 2.67% 14  A. Tenggara 5.77% 6.45% 5.12% 4.75% 2.81% 3.59% 3.56% 15  Langsa 2.13% 6.15% 3.89% 3.86% 4.77% 4.03% 5.46% 16  A. Tamiang 3.06% 3.17% 2.96% 3.18% 2.53% 4.44% 4.30% 17  Subulussalam 6.14% 5.93% 4.00% 2.19% 5.13% 2.19% 2.17% 18  A. Selatan 5.27% 3.74% 3.01% 3.34% 2.70% 2.15% 2.14% 19  A.Singkil 4.34% 3.46% 2.62% 2.56% 2.65% 2.88% 2.85% 20  Simeulue 5.31% 3.14% 4.14% 4.14% 2.42% 1.79% 5.85% 21  Aceh Barat 2.06% 4.11% 3.86% 3.35% 2.63% 2.83% 3.05% 22  Nagan Raya 7.20% 5.14% 5.15% 5.11% 3.65% 3.65% 3.61% 23  Abdya 5.76% 4.06% 4.23% 4.07% 2.72% 2.32% 2.30% Rata-rata 4,39% 4,35% 3,83% 3,50% 3,57% 3,21% 3,35%
Sumber: Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, data diolah,, 2015
Hasil penelitian menunjukkan, PBB-KB memiliki kontribusi dalam pembentukan PAD masing- masing kabupaten kota di Provinsi Aceh. Sesuai dengan perbedaan nilai nominal PBB-KB dan PAD yang  dimiliki  oleh  kabupaten  kota,  kontribusi  PBB-KB  dan  PAD  juga  relatif  berbeda.  Berdasarkan
Tabel 6  dilihat bahwa secara rata-rata kontribusi PBB-KB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh  berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2008  kontribusi  PBB-KB  terhadap  PAD menunjukkan angka sebesar 4,35% lebih kecil bila  dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,39%.  Pada  tahun  2009  kontribusi  PBB-KB  terhadap  PAD  sebesar  3,83%.  Angka  ini  menurun menjadi sebesar 3,50% pada tahun 2010 dan kemudian meningkat menjadi sebesar 3,57% pada tahun 2011. Hingga tahun 2013 rata-rata kontribusi PBB-KB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka sebesar 3,35%, lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 3,21%.

## KESIMPULAN
1. Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kabupaten  kota  di Provinsi Aceh. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PKB dan BBN-KB akan semakin tinggi pula PAD. Sebaliknya daerah dengan penerimaan yang bersumber dari PKB dan BBN-KB relatif rendah maka PAD daerah tersebut juga rendah. Di antara kedua variabel tersebut (PKB)  dan  BBN-KB,  variabel  yang  pengaruhnya  lebih  dominan  terhadap  peningkatan  PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Total  Pendapatan  Daerah  (TPD)  relatif rendah. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD kabupaten kota di Provinsi Aceh sebesar 4,69% pada tahun 2007. Angka ini berfluktuasi dari tahun ke tahun hingga sebesar 4,88% pada tahun 2014.

## SARAN
1. Pemerintah  kabupaten  kota  di  Provinsi  Aceh  dipandang  perlu  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Rendahnya  kontribusi  PAD  terhadap  Total  Pendapatan  Daerah  (TPD) mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana yang berasal dari luar daerah relatif tinggi.  Sehingga  daerah  kabupaten  kota  dinilai  kurang  mandiri  bila  dikaitkan  dengan kemampuannya dalam membiayai kebutuhan pemerintahan di daerah.
2. Upaya peningkatan PAD pada kabupaten kota di Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang baru selain dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB),  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBB- KB).

## DAFTAR PUSTAKA
Azhari,  A.  Samudra.  1995. Perpajakan  di  Indonesia,  Keuangan  Pajak  dan  Retribusi Daerah ,
Gramedia, Jakarta.
Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2003. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Daud. 2004. Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatan PAD di Kabupaten Kendari, Jurnal Manajemen Keuangan Daerah .
Devas, Nick. 1995. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia , UI Press, Jakarta.
Gomies,  S  dan  Victor  P.  2011.  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, Aset , September 2011, hal. 175-183 Vol. 13 No. 2.
Gujarati, Damodar, 2006. Ekonometrika Dasar . Alih Bahasa: Sumarno Zain, Erlangga: Jakarta.
Halim,  Abdul.  2004. Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  Edisi  Revisi,  UPP  AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah ,  Salemba  Empat, Jakarta.
Ikhsan.,  M,  Santosa  dan  Harmanti.  2007. Administrasi  Keuangan  Publik ,  Penerbit  Universitas Terbuka, Jakarta.
Ismail, Munawar. 2001. Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah , Telaah Ekonomi Volume II.
Kaho, Josef Riwu. 2001. Prospek Otonomi Daerah  di  Negara Republik  Indonesia , PT.Grafindo Persada, Jakarta.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2002 Tentang  Alokasi  Biaya  Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat
Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. Ekonomi Publik , BPFE UGM, Yogyakarta.