## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK ATAS MEREK PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR)
1 Yudha Legowo, 2 Fahmiron, 3 Iyah Faniyah,
1 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: rizkyfebryand@gmail.com 2 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: fahmiron@gmail.com 3 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: iyahfaniyah01@gmail.com

## ABSTRAK
Merek  memiliki  daya  jual  tinggi  bagi  pelaku  usaha  sehingga  mendatangkan  keuntungan. Terhadap penggunaan merek tanpa hak telah diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Tindak pidana  dibidang  Merek  terjadi  di  Kota  Padang  Pariaman  dan  ditangani  oleh  Ditreskrimsus Polda  Sumbar,  sebagaimana  dalam  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR. Disamping  melanggar  hak  kekayaan  intelektual,  tindakan  tersebut  juga  berakibat  pada konsumen sebagai pengguna dari suatu produk. Maka diperlukan penegakan hukum terhadap bentuk tindak pidana dibidang merek, guna wujud penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.  Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama,  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  hak  atas  merek  pelumas  kendaraan bermotor  oleh  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera  Barat  pada Laporan  Polisi  Nomor:  LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR  diawali  adanya  laporan  dari  kuasa hukum  PT.  Federal  Karyatama,  kemudian  dilakukan  penyelidikan,  penyidikan,  hingga perkara  tersebut  dinyatakan  lengkap  (P-21)  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  berdasarkan Putusan Nomor:226/ Pid.Sus/2018/PN.Pmn terhadap Masri Pgl Mas divonis bersalah dengan dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  selama  8  bulan  dengan  masa  percobaan  selama  1  tahun. Kedua, Kendala yang dihadapi Penyidik yaitu pertama kendala faktor hukum dimana tindak pidana hak atas merek bersifat delik aduan, sehingga kepolisian hanya dapat bertindak setelah adanya laporan dari pemegang hak atas merek yang dirugikan. Kedua kendala faktor penegak hukum  yaitu  masih  terbatasnya  pelaksanaan  pendidikan  kejuruan  bagi  personil  Subdit  I Indagsi  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera  Barat  sehingga  berpengaruh pada keoptimalan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana hak atas merek. Ketiga faktor  masyarakat  yaitu  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  memberikan  informasi terkait adanya dugaan tindak pidana hak atas merek.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Merek, Motor

## PENDAHULUAN
Pengaruh  globalisasi  di  segala  bidang  kehidupan  masyarakat,  baik  di  bidang  sosial, ekonomi,  maupun  budaya  semakin  mendorong  laju  perkembangan  perekonomian masyarakat.  Di  samping  itu,  dengan  semakin  meningkatnya  perkembangan  teknologi informasi  dan  sarana  transportasi,  telah  menjadikan  kegiatan  di  sektor  perdagangan  baik barang  maupun  jasa  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Kecenderungan  akan meningkatnya arus perdagangan barang  dan  jasa tersebut  akan  terus  berlangsung  secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. 1
Kondisi  yang  demikian  pada  satu  pihak  mempunyai  manfaat  bagi  konsumen  karena kebutuhan  konsumen  akan  barang  dan  jasa  yang  diinginkan  dapat  terpenuhi  serta  semakin terbuka  lebar  kebebasan  untuk  memilih  aneka  jenis  dan  kualitas  sesuai  dengan    keingingan dan kemampuan konsumen. Namun disisi lain dalam fenomena tersebut dapat mengakibatkan antar pelaku usaha terjadi persaingan dalam mengadakan usahanya. 2
Para  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya  memberikan  ciri  atas  barang  dari hasil produksi yaitu penggunaan merek dalam produknya. Keberadaan merek menjadi  sangat penting    untuk    menunjukkan    reputasi    dari  produk  barang  dan  jasa.  Dengan  demikian, pembaharuan  perlindungan merek terkait dengan hukum yang senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada. 3
Merek  sebagai  salah  satu  karya  intelektual  manusia  yang  erat  hubungannya  dengan kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan  dimana  merek  memegang  peranan  yang  sangat  penting didalam kegiatan pelaku usaha barang dan jasa. Sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa:
Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Merek  merupakan  jati  diri  dari  sebuah  produk,  dimana  pembeli akan  lebih  gampang untuk menentukan pilihan berdasarkan merek yang diinginkan. Merek ini bisa membuat suatu barang memiliki pasar sendiri dengan kebesaran nama yang telah diciptakan. 3
Konsumen membutuhkan waktu lebih lama untuk mengevaluasi suatu produk, namun akan segera menentukan pilihan pada saat telah melihat merek yang mereka kenal yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan atau pelaku usaha. 4
Merek  adalah  elemen  kunci  dalam  hubungan  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  serta mendukungnya  dengan marketing  mix (strategi  produk,  harga,  distribusi,    promosi)    dan strategi selling .  Pada  umumnya  merek  terbaik  akan memberikan jaminan suatu kualitas. Didalam merek mempunyai  dua  unsur,  yaitu brand  name yang  terdiri  dari  huruf-huruf  atau kata-kata  yang  dapat  terbaca,  serta brand  mark yang  berbentuk  simbol,  desain,  atau  warna tertentu  yang  spesifik.  Kedua  unsur  dari  kedua  merek  tersebut  selain  berguna  untuk
1 Penjelasan  Umum  Atas  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
2 Rachmadi  Usman, Hukum Hak dan Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya  di Indonesia . PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 329.
3 Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 203.
4 http://e-journal.uajy.ac.id/1202/2/1KOM03409.pdf, diakses pada 17 Desember 2020, Pkl.02.00 Wib.
membedakan  suatu  produk  dari  produk  pesaingnya  juga  berguna  untuk  mempermudah konsumen mengenali dan mengidentifikasi barang atau jasa yang hendak dibeli. 5
Mengingat  pentingnya  keberadaan  merek  didalam  sebuah  usaha,  maka  telah dilindungi  oleh  Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  Dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa:
Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  sama  pada keseluruhannya  dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Bentuk perlindungan terhadap merek juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2000  tentang  Desain  Industri,  yang  mana  berkaitan  adanya  desain  didalam  sebuah merek  yang  digunakan  didalam  suatu  barang.  Dimana  karya  seseorang  guna  mendukung persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan,  pelindungan  konsumen  serta  pelindungan  usaha mikro, kecil, dan menengah dan industri dalam negeri.
Didalam  sebuah  merek  terdapat  desain  yang  mana  patut  dilindungi  sebab  pemegang hak  desain  industri  memiliki  hak  eksklusif  untuk  melaksanakan  hak  desain    industri    yang dimilikinya  dan  untuk  melarang  orang  lain  yang  tanpa  persetujuannya  membuat,  memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang  yang diberi hak desain industri dari  pemegang  hak  tersebut.  Sebagaimana  disebut  didalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan bahwa:
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau  warna,  atau  garis  dan  warna,  atau  gabungan  daripadanya  yang  berbentuk  tiga dimensi  atau  dua  dimensi  yang  memberikan  kesan  estetis  dan  dapat  diwujudkan dalam  pola  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi  serta  dapat  dipakai  untuk  menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan bahwa:
Pemegang Hak desain industri memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri  yang  dimilikinya  dan  melarang  orang  lain  yang  tanpa  persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak desain industri.
Di  dalam  sebuah  desain  industri  terdapat  lisensi  atau  izin  yang  diberikan  oleh pemegang  hak  desain  industri  kepada  pihak  lain  melalui  suatu  perjanjian  berdasarkan  pada pemberian  hak  untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  dari  suatu  desain  industri  yang  diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa apabila  suatu  merek  sudah  dimiliki  oleh  seseorang  maka  orang  lain  tidak  boleh  membuat produk  yang  sama  ataupun  yang  menyerupai  berupa  gambar,  logo  sehingga  tidak  ada  hak kekayaan intelektual orang yang terlanggar. 6
5 Rachmadi Usman, Op Cit , hlm. 317
6 Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2015, hlm. 9.
Pelanggaran  terhadap  hak  merek merupakan  perbuatan  hukum  yang  memiliki  sanksi pidana.  Kebutuhan  akan  perlindungan  hukum  di  bidang  merek  semakin  meningkat. 7 Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  54  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000 tentang Desain Industri, menyebutkan bahwa:
Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Adanya  ancaman  pidana  tersebut  disebabkan  banyaknya  pelaku  usaha  yang melakukan peniruan terhadap merek-merek. Terlebih pula ketika dunia perdagangan semakin maju serta alat transportasi yang  semakin baik juga dengan diberlakukannya promosi, maka wilayah pemasaran barangpun menjadi lebih luas. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya juga menghindari peniruan.
Berdasarkan  penelusuran  penulis  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  merek  yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, tidak begitu banyak terungkap seperti halnya kasus-kasus pemalsuan  merek  minuman  beralkohol  dan  pena  my  gel  yang  ditangani  oleh  Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera  Barat  dalam  hal  ini  Subdit  I  yang  menangani tindak pidana dibidang Industri, Perdagangan dan Asuransi (Indagsi).
Kendati  demikian  terhadap  tindak  pidana  dibidang  hak  atas  Merek  yang  terkait dengan  penggunaan  hak  desain  industri  yang  dilakukan  tanpa  izin  dari  si  pemilik  hak eksklusif  untuk  membuat,  memakai,  menjual,  mengimpor,  mengekspor  dan  atau mengedarkan  barang  yang  diberi  Hak  Desain  Industri,  merupakan  delik  aduan  sehingga diperlukan  adanya  laporan  dari  pihak  yang  secara  langsung  mempunyai  hak  atas  merek ataupun pemilik hak desain Industi.
Terungkap adanya pemalsuan merek terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, tepatnya  di  daerah  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa  Kandang  Kenagarian  Bala Hilia  Kecamatan  Lubuk  Alung  Padang  Pariaman.8  Berdasarkan  laporan  polisi  nomor LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR  yang dibuat oleh kuasa hukum pihak PT.  Federal Karyatama selaku  pemegang  Federal  Oil  Ultratec  dan  Federal  Oil  Federal  Matic,  merupakan  pelumas atau  oli  sepeda  motor.  Sebagaimana  berdasarkan  sertifikat  merek  nomor:  IDM000279300, tanggal  12  November  2010  berlaku  selama  10  tahun,  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  Republik  Indonesia Dirjen  HKI  u.b.  Direktur  Merek,  dengan  merek  Federal  Ultratec  tercatat  atas  nama  pemilik PT. Federal Karyatama dan permintaan perpanjangan Pendaftaran Merek Federal Oil Ultratec Nomor Agenda: R002010006713.
Adapun bentuk perbuatan dalam laporan polisi tersebut adalah adanya seseorang yang memperdagangkan  atau  mengedarkan  barang  berupa  pelumas  atau  oli  sepeda  motor  isi  0,8 Liter  dengan  merek  Federal  Oil  Ultratec  dan  Federal  Oil  Federal  yang  mana  diduga  palsu. Maka    atas    laporan    tersebut    diproses  oleh  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Polda Sumatera Barat, guna dilakukan penegakan hukum atas perbuatan  tersebut.  Dari hasil uji laboratorium terhadap sample pelumas atau oli sepeda motor isi 0,8 Liter merek  Federal
7 Sophar Maru Hutagalung , Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 126
8 https://www.  kompas.com,  Polda  Sumbar  Sita  Ribuan  Oli  Palsu,  Pemilik  Toko  Jadi  Tersangka diakses pada 6 Februari 2021, Pkl.  04.00 Wib
Oil  Ultratec  dan  Federal  Oil  Federal  Matic  yang  didapatkan  dari  Toko  Aneka  Sepeda  milik tersangka, yang tidak memenuhi standar atau bukan merupakan produk yang di produksi dari PT.  Federal  Karyatama,  namun  menyerupai  produk  pelumas  produksi  PT.  Federal Karyatama.
Dimana disebutkan bahwa terdapat ciri-ciri khusus  yang membedakan antara produk PT. Federal Karyatama dengan produk yang dijual oleh tersangka terdapat perbedaan sebagai berikut:
1. Profil ulir dan snap botol pada oli Ultratec yang dibeli dari Aneka sepeda jauh melebihi melebihi  garis  putih  sedangkan  Standar  dari  PT.  Federal  Karyatama  hanya  sedikit melebihi garis putih;
2. Pada Profil kulit jeruk yang dibeli dari Aneka sepeda tidak tegas, bentuknya tidak teratur sedangkan Standar dari PT. Federal Karyatama bentunya tegas, teratur dan jelas;
3. Pada label yang dibeli dari Toko Aneka Sepeda jika diberi sinar ultra violet akan terdapat tulisan  Federal  Oil  namun  bentuk  tulisannya  tidak  tegas  dan  tidak  sesuai  standar sedangkan Standar dari PT. Federal Karyatama jika diberi sinar ultra violet akan terdapat tulisan Federal Oil yang jelas dan tegas;
4. Pada bagian bawah botol yang dibeli dari Toko Aneka Sepeda terdapat kode-kode namun tulisannya tidak jelas dan tegas tidak sesuai dengan Standar PT. Federal Karyatama yang bentuknya jelas dan tegas.
Akibat  perbuatan  tersangka  yaitu  memperdagangkan  pelumas  kendaraan  bermotor merek Ultratec dan Federal  Oil  Federal yang  bukan  merupakan  hasil  produksi  dari  PT. Federal Karyatama, maka akan mengurangi volume penjualan Pelumas atau Oli sepeda motor isi  0,8  Liter  merek  Federal  Oil  Ultratec  dan  Federal  Oil  Federal  yang  merupakan  hasil produksi  dari  PT.  Federal  Karyatama  sehingga  menimbulkan  kerugian  dari  segi  pendapatan hasil penjualan PT. Federal Karyatama.

## PEMBAHASAN
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor  Oleh  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera Barat Pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR
Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep- konsep  hukum  yang  diharapkan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Proses  penegakan  hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  dan  pengadilan.  Penegakan  hukum  dilaksanakan  oleh  penegak hukum melalui sistem peradilan pidana. 9 Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum merupakan  lembaga  sub  sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan    sebagai the  gate keeper  of    the  criminal  justice  system .  Tugas  polisi    dalam rangkaian  sistem  peradilan  pidana  adalah  melakukan  penyidikan  yang    berujung    pada dihasilkannya Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP). 10
9 Dellyana Shanti, Konsep Penegakan Hukum, Loc.Cit, hlm. 37.
10 Harkristuti  Harkrisnowo, Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  Terhadap  Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia , Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2.
Berdasarkan hasil penelitan pada perkara tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/133/III/2018/SPKT.SBR yang ditangani Subdit I Indagsi (Industri, Perdagangan dan Asuransi)  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah Sumatera Barat. Menurut AKBP Yunizar Yudhistira, penegakkan hukum dalam perkara ini hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau yang telah menjadi korban, karena dalam tindak pidana hak atas merek ini merupakan tindak pidana  dengan  delik  aduan  dan  yang  berwenang  dalam  penanganan  perkara  ini  yakni Subdit  I  Indagsi  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat,  karena  perkara  ini  merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain  Industri  Jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sebagaimana yang diketahui pada bab sebelumnya, dimana perakara ini bermula dari  adanya  laporan  dari  pelapor  atas  nama  Mohamad  Rofiaddin  (saksi  pelapor) berdasarkan Surat Kuasa No.FK/04-010/0005/EXT/011/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 dari  Ari  Sutanto  selaku  Direktur  PT.  Federal  Karyatama  untuk  membuat  laporan  atau pengaduan  di  Polda  Sumatera  Barat  yang  diterima  oleh  Bripka  Dalsal  Candra,  sebagai Penyidik  Pembantu  dan  dibawah  perintah  AKBP  Yunizar  Yudhistira,  selaku  Kasubdit Indagsi  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat atas  dugaan  telah terjadinya  tindak  pidana hak  atas  merek  yang  diduga  dilakukan  oleh  pemilik  dari  bengkel/toko  Aneka  Sepeda yang  beralamat  di  Lubuk  Alung,  Kabupaten  Padang  Pariaman  Sumatera  Barat  yang kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT tertanggal 21 Maret 2018.
Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat  melaksanakan  penegakan  hukum  dengan  rangkaian  kegiatan  penyidikan  yang didahului  dengan  penyelidikan  dengan  mengunjungi  tempat  kejadian  perkara  guna menemukan  dan  mengumpulkan  bukti  permulaan  yang  cukup  dengan  Surat  Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/03/III/2018/ Ditreskrimsus tanggal 21 Maret 2018, telah dilakukan  penggeledahan  terhadap  Toko  Aneka  Sepeda.  Dimana  dari  hasil penggeledahan  tersebut,  Penyidik  telah  melakukan  upaya  hukum  penyitaan  terhadap barang  bukti  yang  berhubungan  dengan  perkara  berdasarkan  Surat  Perintah  Penyitaan Nomor:  Sp.Sita/03/III/  2018/Ditreskrimsus  tanggal  21  Maret  2018,  telah  dilakukan penyitaan  terhadap  barang  bukti  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  bab sebelumnya.  Dalam  hal  ini  terhadap  tersangka  Penyidik  tidak  melakukan  upaya penangkapan dan penahanan.
Berdasarkan  penyitaan  barang  bukti  dari  hasil  penyelidikan  tersebut  kemudian Penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/19/III/2018/Ditreskrimsus pada tanggal 21 Maret 2018 yang kemudian diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/09/III/2018/Ditreskrimsus  tanggal  26  Maret  2018  ke  Kejaksaan  Negeri  Padang Pariaman.  Adapun  dalam  melaksanakan  penyidikan,  penyidik  telah  melakukan pemanggilan serta mengadakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut:
1. Terhadap  Saksi  Mohamad  Rofiaddin,  SH  tidak  dilakukan  pemanggilan  dan  tidak diterbitkan  surat  panggilan,  karena  saksi  pada  saat  membuat  laporan  dan  pengaduan
setelah selesai pemeriksaan produk oli sepeda motor pada toko aneka sepeda langsung dilakukan  pemeriksaan  sebagai  saksi  dengan  berita  acara  pemeriksaan  tanggal  21 Maret 2018.
2. Terhadap  Saksi  Rossy  Melinda  Gultom  tidak  dilakukan  pemanggilan  dan  tidak diterbitkan  surat  panggilan,  karena  saksi  pada  saat  membuat  laporan  dan  pengaduan setelah selesai pemeriksaan produk oli sepeda motor pada toko aneka sepeda langsung dilakukan  pemeriksaan  sebagai  saksi  dengan  berita  acara  pemeriksaan  tanggal  21 Maret  2018  serta  pemeriksaan  lanjutan  dengan  berita  acara  pemeriksaan  tanggal  3 April 2018.
3. Terhadap  Saksi  Muhammad  Hadi  Ardinsyah,  Nst  Pgl  Hadi  tidak  dilakukan pemanggilan  dan  tidak  diterbitkan  surat  panggilan  dan  telah  dilakukan  pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Maret 2018.
4. Berdasarkan  Surat  Panggilan  Nomor:  S.Pgl/32/III/2018/Ditreskrimsus,  tanggal  26 Maret  2018  telah  dipanggil  Saksi  Andre  Pgl  Andre,  telah  dilakukan  pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Maret 2018.
5. Berdasarkan  Surat  Panggilan  Nomor:  S.Pgl/33/III/2018/Ditreskrimsus,  tanggal  26 Maret  2018  telah  dipanggil  Saksi  Asep  Logiman  Saputra  Pgl  Asep,  telah  dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Maret 2018;
6. Berdasarkan  Surat  Panggilan  Nomor:  S.Pgl/34/III/2018/Ditreskrimsus,  tanggal  26 Maret  2018  telah  dipanggil  Saksi  Muhamad  Nasir  Pgl  Nasir,  telah  dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Maret 2018.
7. Berdasarkan  Surat  Panggilan  Nomor:  S.Pgl/35/III/2018/Ditreskrimsus,  tanggal  26 Maret  2018  telah  dipanggil  Saksi  Zulfahmi,  telah  dilakukan  pemeriksaan  dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Maret 2018.
8. Terhadap  Saksi  Guslim  Pgl  Agus  tidak  dilakukan  pemanggilan  dan  tidak  diterbitkan surat  panggilan  dan  telah  dilakukan  pemeriksaan  dengan  Berita  Acara  Pemeriksaan tanggal 22 Maret 2018.
9. Terhadap  Saksi  Bunga  Siciana  Pgl  Bunga  tidak  dilakukan  pemanggilan  dan  tidak diterbitkan  surat  panggilan  dan  telah  dilakukan  pemeriksaan  dengan  Berita  Acara Pemeriksaan tanggal 26 Maret 2018.
Dalam  perkara  ini,  Penyidik  juga  melakukan  pemanggilan  terhadap  ahli  untuk memberikan  keterangan  terkait  dengan  perkara  tindak  pidana  hak  atas  merek  pelumas kendaraan bermotor, adapun ahli yang diperiksa sebagai berikut:
1. Ahmad  Rifadi,  S.H.,  M.Si  Pgl  Adi  Kepala  Seksi  Pelayanan  Hukum  dan  Litigasi Direktorat  Hak  Cipta  dan  Desain  Industri,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dengan  surat penunjukan No. 22/04/Yankum/2018 tanggal 02 April 2018.
2. Nova Susanti, S.H Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  dengan  surat  penujukan  No.  HKI.4.HI.06.06.06-156/2018  tanggal  5  April 2018.
3. M.  Syahrial,  MM  Kepala  Bidang  Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib  Niaga  Dinas Perindustrian  Perdagangan  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  surat  penunjukan  No. SPT/Perindag /V/2018, tanggal 11  Mei 2018.
Berdasarkan  dari  keterangan  Saksi,  Ahli,  Surat,  Petunjuk  dan  keterangan Tersangka  serta  dikaitkan  dengan  barang  bukti  maka  benar  diduga  telah  terjadi  tindak pidana dengan sengaja memperdagangkan barang berupa pelumas atau oli sepeda motor
yang  tanpa  hak  menggunakan  Merek  dan  Desain  Industri  pelumas  merek  Federal  Oil Ultratec dan Federal Oil Federal Matic yang terdaftar atas nama PT. Federal Karyatama, yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib di Toko Aneka  Sepeda  yang  berada  di  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa  Kandang Kenagarian  Bala  Hilia  Kecamatan  Lubuk  Alung  Padang  Pariaman  milik  tersangka Masri, umur 59 tahun, Suku minang (Panyalai), Agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat di  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa  Kandang  Kenagarian  Bala  Hilia Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman.
Sehingga  terhadap  tersangka,  disangkakan  telah  melanggar  Pasal  100  dan  atau Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan atau Pasal 54 Ayat (1)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri  dan  atau  Pasal  62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Bunyi dan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:
Pasal  100  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis:
Ayat (1)   Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  sama pada  keseluruhannya  dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Ayat (2)   Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  Merek  terdaftar  milik pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah).
Adapun  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  100    Ayat  (1)  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  terpenuhi  sebagai berikut:

## 1. Setiap orang
Bahwa  yang  dimaksud  setiap  orang  adalah  orang  atau  subjek  hukum  yang dalam  hal  ini  adalah  tersangka  Masri  Pgl  Mas,  tempat  tanggal  lahir  Sikabu  pada tanggal  1  Februari  1959,  Suku  Minang  (Panyalai),  Agama  Islam,  Pekerjaan  Dagang (Pemilik  Toko  Aneka  Sepeda),  Jenis  kelamin  Laki-laki,  Kewarganegaraan  Indonesia, Pendidikan  SD  (Tidak  tamat),  Alamat  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa Kandang  Nagari  Bala  Hilia  Kecamatan  Lubuk  Alung  Kabupaten  Padang  Pariaman, secara  fisik  maupun  mental  tidak  ada  halangan  untuk  mempertanggung  jawabkan perbuatanya secara hukum.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  dokumen  perizinan  Toko  Aneka  Sepeda  yang beralamat  di  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa  Kandang  Nagari  Bala  Hilia Kecamatan  Lubuk  Alung  Kabupaten  Padang  Pariaman,  yaitu  Surat  Izin  Usaha Perdagagan  (SIUP)  Kecil  Tanda  Daftar  Perusahaan  Persekutuan  Komanditer  (CV) Nomor  TDP  030434602787  Nama  Prusahaan  CV.  Aneka  Jaya  tanggal  15  Juni  2012 atas nama penanggung jawab perusahaan Masri.
2. Tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Tersangka  Masri  Pgl  Mas  telah  memperdagangkan  Merek  yang  sama  pada keseluruhannya  dan  atau  mempunyai  persamaan  yang  sama  pada  pokoknya  dengan Merek  terdaftar  milik  PT.  Federal  Karyatama  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis berupa oli merek Ultratec 20 W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 liter yang ditemukan  pada  hari  Rabu  tanggal  21  Maret  2018  sekira  pukul  16.00  wib  di  Toko Aneka  Sepeda  yang  berada  di  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa  Kandang Kenagarian  Bala  Hilia  Kecamatan  Lubuk  Alung  Padang  Pariaman  di  Toko  Aneka Sepeda milik tersangka Masri Pgl Mas.
Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi Geografis:
Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang  diketahui  atau  patut  diduga  mengetahui  bahwa  barang  dan/atau  jasa dan/atau  produk  tersebut  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang terpenuhi sebagai berikut:
a. Setiap orang
Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subjek hukum yang dalam hal ini  adalah  tersangka  Masri  Pgl  Mas,  tempat  tanggal  lahir  Sikabu  pada  tanggal  1 Februari 1959, Suku Minang (Panyalai), Agama Islam,  Pekerjaan Dagang (Pemilik Toko  Aneka  Sepeda),  Jenis  kelamin  Laki-laki,  Kewarganegaraan  Indonesia, Pendidikan  SD  (Tidak  tamat),  Alamat  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa Kandang Nagari Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, secara  fisik  maupun  mental  tidak  ada  halangan  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatanya secara hukum.
b. Memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  dan/atau  produk  yang  diketahui atau  patut  diduga  mengetahui  bahwa  barang  dan/atau  jasa  dan/atau  produk tersebut  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 100 dan Pasal 101.
Dalam  hal  ini  tersangka  Masri  Pgl  Mas  telah  memperdagangkan  barang  berupa pelumas merek  Federal  Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan  Federal Matic 30 isi 0,8 Liter  dengan  harga  dibawah  Standar  harga  oli  merek  tersebut  dan  tersangka  Masri telah mengetahui bahwa oli tersebut bukan merupakan asli dan tersangka Masri Pgl Masri  mendapatkan  atau  membeli  oli  untuk  diperdagangkan  tersebut  tidak  dari Distributor resmi Oli merek Federal.
Bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi  Asep  Logiman,  saksi  mengetahui  bahwa  oli merek  Federal  Utratec  dan  oli  merek  Federal  Matic  yang  diperdagangkan  pada Toko Aneka Sepeda tersebut didapatkan atau dibeli bukan dari Distributor resmi Oli Federal  Utratec  20W-50  isi  0,8  liter  dan  Federal  Matic  30  isi  0,8  Liter,  dan  saksi
Asep Logiman mengetahui jika oli tersebut dijual dibawah harga standar oli merek Federal Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 Liter.
Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industrri yang terpenuhi sebagai berikut:

## a. Barang siapa
Yaitu  orang  atau  subjek  hukum  dalam  hal  ini  adalah  tersangka  Masri  Pgl  Mas, tempat  tanggal  lahir Sikabu  pada  tanggal  1  Februari  1959,  Suku  Minang (Panyalai), Agama Islam, Pekerjaan Dagang (Pemilik Toko Aneka Sepeda), Jenis kelamin  Laki-laki,  Kewarganegaraan  Indonesia,  Pendidikan  SD  (Tidak  tamat), Alamat  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa  Kandang  Nagari  Bala  Hilia Kecamatan  Lubuk  Alung  Kabupaten  Padang  Pariaman,  secara  fisik  maupun mental tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya secara hukum.
b. Dengan sengaja
Dalam hal ini tersangka Masri Pgl Mas telah dengan sengaja memperdagangkan oli  merek Federal  Ultratec dan oli  merek  Federal  Matic yang  bukan  hasil Produksi PT.Federal Karyatama selaku pemegang merek.
c. Tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam      Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:
Dalam  hal  ini  tersangka  Masri  telah  memperdagngkan  oli  merek Federal Ultratec dan  Oli  merek Federal  Matic yang  bukan  merupakan  hasil  produksi pemegang  merek  dan  tidak  mendapatkan  izin  dan  atau  persetujuan  dari pemegang merek yaitu PT. Federal Karyatama.
Pasal  62  Ayat  (1) Juncto Pasal  8  Ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

## Pasal 8 Ayat (1) Huruf a
Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagang-kan  barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan e yang terpenuhi sebagai berikut:
a. Pelaku usaha
Bahwa  yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha di bidang perdagangan adalah orang
atau  subjek  hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah  tersangka  Masri  Pgl  Mas, tempat  tanggal  lahir  Sikabu  pada  tanggal  1  Februari  1959,  Suku  Minang (Panyalai),  Agama  Islam,  Pekerjaan  Dagang  (Pemilik  Toko  Aneka  Sepeda), Jenis  kelamin  Laki-laki,  Kewarganegaraan  Indonesia,  Pendidikan  SD  (Tidak tamat),  Alamat  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa  Kandang  Nagari Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, secara fisik maupun  mental  tidak  ada  halangan  untuk  mempertanggung  jawabkan perbuatanya secara hukum.
b. Memperdagangkan barang
Tersangka Masri Pgl Mas adalah pemilik Toko Aneka Sepeda yang beralamat di  Simpang  Lintas  Lubuk  Alung  Korong  Pasa  Kandang  Nagari  Bala  Hilia Kecamatan  Lubuk  Alung  Kabupaten  Padang  Pariaman,  bergerak  dibidang usaha  perdagangan  atau  memperjual  belikan  barang  berupa  onderdil  atau sperpart  sepeda motor  dan juga  berbagai macam  jenis  atau merek  oli  sepeda motor diantaranya oli merek Ultratec 20 W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 liter.
c. Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  Standar  yang  dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan
Barang berupa oli merek  Ultratec 20 W-50 isi 0,8 liter dan  Federal Matic 30 isi  0,8  liter  yang  diperdagangkan  atau  yang  diperjualbelikan  oleh  tersangka Masri  Pgl  Masri  tidak  memenuhi  Standar  yang  dipersyaratkan  sebagaimana hasil  pengujian  terhadap  sampel  barang  bukti  dari  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS).
Menurut  Bripka  Dalsal  Candra,  setelah  proses  penyidikan  terhadap  perkara tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/ 2018/SPKT.SBR tanggal 21 Maret 2018 atas nama terlapor Masri Pgl Mas (Pemilik Toko Aneka Sepeda) yang beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung  Korong  Pasa  Kandang  Nagari  Bala  Hilia  Kecamatan  Lubuk  Alung  Kabupaten Padang  Pariaman,  telah  selesai  dan  dinyatakan  lengkap  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan  Negeri  Padang  Pariaman,  dan  terhadap  tersangka  disangkakan  melanggar Pasal 100 dan atau Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan atau  Pasal  54  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri dan atau Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  perlindungan  Konsumen.  Maka  Penyidik  Ditreskrimsus  Polda Sumatera  Barat  menyerahkan  berkas  perkara  beserta  barang  bukti  di  serahkan  kepada Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Padang  Pariaman.  Dengan  diserahkannya berkas  perkara  oleh  Penyidik  ke  Kejaksaan  Negeri  Padang  Pariaman,  maka  penyidikan terhadap perkara Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR ini dinyatakan selesai.
Berangkat dari teori sistem peradilan pidana sebagaimana  yang dikemukan oleh Herbet Packer beberapa model dalam sistem peradilan pidana, yaitu: 11
1. Crime  control  model, yaitu  pemberantasan  kejahatan  merupakan  fungsi  terpenting dan  harus  diwujudkan  dari  suatu  proses peradilan  pidana.  Titik  tekan  dari  model ini yaitu  efktifitas,  kecepatan  dan  kepastian.  Pembuktian  kesalahan  tersangka  sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.
11 Romli Atmasasmita, Loc.Cit , hlm. 19.
2. Due  process  model, yaitu  menekankan  pada  fakta  dari  suatu  kasus yang diperoleh melalui  prosedur  formal  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Prosedur  itu penting  dan  tidak  boleh  diabaikan,  melalui  suatu  tahapan  pemeriksaan  yang  ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan hingga peradilan.
Penegakan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik  Ditreskrimsus  Polda Sumatera  Barat  terhadap  perkara  perkara  tindak  pidana  hak  atas  merek  pelumas kendaraan bermotor dalam Laporan Polisi Nomor:  LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR,  telah sesuai  dengan  prinsip Due  process  model dalam  sistem  peradilan  pidana  yang menekankan  pada  fakta  dari  suatu  kasus  yang  diperoleh  melalui  prosedur  formal  yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.
Prosedur  tersebut  dilaksanakan  oleh  penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  berserta  peraturan terkait,  mulai  dari  penyelidikan  selanjutnya  penyidik  melaksanakan  penyidikan  dengan diterbitkannya  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor:  Sp.Sidik/19/III/2018/Ditreskrimsus, tanggal  21  Maret  2018  dan  mengirimkan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan Nomor:  SPDP/09/III/2018/Ditreskrimsus,  tanggal  26  Maret  2018  kepada  Kejaksaan Negeri  Padang  Pariaman.  Dalam  hal  melakukan  penggeledahan  Penyidik  telah menerbitkan  Surat  Perintah  Penggeledahan  Nomor:  SP.Dah/03/III/2018/Ditreskrimsus tanggal  21  Maret  2018  serta  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyitaan  Nomor: SP.Sita/04/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 21 Maret 2018 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman untuk mendapatkan persetujuan penyitaan.
Sehingga dari seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  terhdap  perkara  tindak  pidana  hak  atas  merek pelumas kendaraan bermotor sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.  SBR  telah  memenuhi  unsur-unsur  penegakan  hukum  yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Selain  itu,  jika  mengacu  pada  teori  perlindungan  hukum  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Philipus  M.  Hadjon  pada  bab  sebelumnya,  maka  penegakan  hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat terhadap perkara tindak pidana hak atas merek pelumas kendaran bermotor dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR  telah  memberikan  perlindungan  hukum  baik  bagi pemegang  hak  atas  merek  yakni  PT.  Federal  Karyatama  maupun  terhadap  masyarakat sebagai  konsumen.  Karena  dari  hasil  penelusuran  peneliti,  terhadap  perkara  ini  telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Pariaman dalam Putusan Nomor: 226/Pid.Sus/2018/PN.Pmn  yang  menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa  Masri  Pgl Mas dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
Dari  hasil  pembahasan  diatas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  penegakan  hukum terhadap perkara tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor sebagaimana melanggar  ketentuan  Pasal  100  dan  atau  Pasal  102  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Merek dan atau Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang  Desain  Industri  dan  atau  Pasal  62  Ayat  (1) Juncto Pasal  8  Ayat  (1)  huruf  (a) Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dalam  laporan
polisi  nomor:  LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR  oleh  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Kendala  Yang  Dihadapi  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda Sumatera  Barat  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana    Hak  Atas  Merek Pelumas Kendaraan
Bermotor Pada
Laporan Polisi Nomor:

## LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR
Penegakkan hukum pidana di Indonesia menempatkan Kepolisian yang memiliki tugas  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  sebagai  garda  utama  dalam  sistem  peradilan pidana.  Karena  apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana  maka  pihak  kepolisian  lah  yang pertama kali menangani dan memproses guna menegakkan hukum yang berlaku. Apabila suatu  peristiwa  sudah  ditangani  oleh  pihak  kepolisian  dari  proses  penyelidikan  sampai dengan penyidikan maka selanjutnya perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan.
Sebelum  membahas  mengenai  kendala  dalam  penegakan  hukum  oleh  penyidik Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Polda  Sumatera  Barat,  maka penulis  akan  menyajikan  terlebih  dahulu  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut: 12
1. Faktor Hukum, yakni praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan  suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara  normatif.  Justru  itu,  suatu kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak  sepenuhnya  berdasar  hukum  merupakan  sesuatu yang  dapat  dibenarkan  sepanjang  kebijakan  atau  tindakan  itu  tidak  bertentangan dengan  hukum.  Maka  pada  hakikatnya  penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya mencakup law enforcement , namun juga peace maintenance , karena penyelenggaraan hukum  sesungguhnya  merupakan  proses  penyerasian  antara  nilai  kaedah  dan  pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor  Penegakan  Hukum,  yakni  fungsi  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas penegak  hukum  memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  penegak hukum.
3. Faktor  Sarana  atau  Fasilitas  Pendukung  yaitu  mencakup  perangkat  lunak  dan perangkat  keras,  salah  satu  contoh  perangkat  lunak  adalah  pendidikan.  Pendidikan yang  diterima  oleh  Polisi  dewasa  ini  cenderung  pada  hal-hal  yang  praktis konvensional,  sehingga  dalam  banyak  hal  polisi  mengalami  hambatan  di  dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalamtindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat yaitu penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok sedikit  banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf
12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor, Loc.Cit , hlm. 42.
kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat  23  kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  hukum,  merupakan  salah  satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor  Kebudayaan  yaitu  berdasarkan  konsep  kebudayaan  sehari-hari,  orang  begitu sering  membicarakan  soal  kebudayaan.  Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto, mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur agar  manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan menentukan  sikapnya  kalau  mereka  berhubungan  dengan  orang  lain.  Dengan demikian,  kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang  perikelakuan  yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Berangkat  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  menurut pendapat  Soerjono  Soekanto  diatas,  maka    kendala  dalam  penegakan  hukum  oleh Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat    terhadap  tindak  pidana  hak  atas  merek  pelumas kendaraan  bermotor  pada  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/B/133/III/2018/  SPKT.SBR, terdapat kendala-kendala sebagai berikut:

## 1. Terkait Faktor Hukum
Dari  faktor  hukum,  menemukan  kendala  dimana  perkara  tindak  pidana  hak atas  merek  atau  terhadap  perkara  yang  berkaitan  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual merupakan  tindak  pidana  delik  aduan  sesuai  dengan  Pasal  103  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  menyebutkan bahwa  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  100  sampai  dengan  Pasal 102  merupakan  delik  aduan  sehingga  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  baru dapat  dilakukan  jika  ada  pengaduan  dari  pemegang  hak  atas  merek  yang  dirugikan. Dengan  kata  lain  apabila  Kepolisian  mengetahui  adanya  dugaan  tindak  pidana  hak atas merek ini, sepanjang tidak ada yang membuat pengaduan maka Kepolisian tidak dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana tersebut.
Selain  itu,  hal  ini  berkaitan  juga  dengan  kepentingan  konsumen  yang dirugikan  akibat  perbuatan  pelaku  tindak  pidana  hak  atas  merek  pelumas  kendaraan bermotor,  dimana  konsumen  membeli  barang  atau  produk  yang  tidak  sesuai  dengan barang  atau  produk  resmi  PT.  Federal  Karyatama,  sehingga  menimbulkan  kerugian bagi konsumen. Akan tetapi sebagai konsumen tidak dapat melaporkan tindak pidana hak atas merek tersebut karena tindak pidana ini merupakan delik aduan yang hanya dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang  atas  merek  tersebut,  hanya  saja  sebagai konsumen dapat melaporkan dari segi perlindungan konsumen saja.

## 2. Terkait Faktor Penegak Hukum
Dalam pelaksanaan penyidikan juga tidak dapat terhindar dari kendala-kendala yang menghambat berjalannya proses pengakan hukum seperti halnya faktor penegak hukum  yakni  kurangnya  personil  yang  memiliki  keahlian  khusus,  dalam  hal  ini berkaiatan  dengan  penanganan  perkara  tindak  pidana  hak  atas  merek.  Hal  ini dikarenakan  kebutuhan  institusi  yang  mendesak  sehingga  seorang  personil  yang belum  mengikuti  pendidikan  kejuruan  untuk  mendapat  keahlian  untuk  masuk  ke dalam satuan kerja baru dimasukkan ke dalam satuan kerja tersebut. Idealnya seorang personil  Polri  sebelum  masuk  ke  dalam  suatu  satuan  kerja  harus  mengikuti  Dikjur (pendidikan  kejuruan)  terlebih  dahulu  untuk  keoptimalan  dalam  menjalankan
tugasnya kelak namun dengan kebutuhan institusi dan masih terbatasnya pelaksanaan Dikjur maka sering kali personil yang belum mengikuti Dijkur harus masuk ke dalam satker yang baru bagi personil tersebut. 13
Selain  itu  jika  mengacu  pada  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  22  Tahun 2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian  Daerah, tanggal  28  September  2010,  jumlah  peronil  Penyidik  dan  Penyidik  Pembantu  yang seharusnya  ada  pada  Sub  Direktorat  I  perindustrian,  perdagangan  dan  asuransi (Indagsi) adalah 31 (tiga puluh satu) personil yang dibagi dalam 4 (empat) Unit.
Namun kenyataannya saat ini jumlah personil Sub Direktorat I perindustrian, perdagangan dan asuransi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat hanya terdiri dari 13 (tiga belas) personil atau kurang 28 (dua puluh delapan) personil. Minimnya jumlah personil penyidik dan penyidik pembantu pada Subdit I Indagsi tersebut tentu saja  berpengaruh  pada  pelaksanaan  tugas,  apalagi  dibandingkan  dengan  fenomena perkembangan tindak pidana khusus yang semakin kompleks di bidang perindustrian, perdagangan dan asuransi, ditambah lagi dengan tidak semua penyidik pembantu bisa memahami  mekanisme  proses  penyidikan  tidak  pidana  khusus  di  bidang  bidang perindustrian, perdagangan dan asuransi.

## 3. Terkait Faktor Masyarakat
Kendala  terkait  faktor  ini  yaitu  kurangnya  partisipasi  masyarakat,  sehingga penegakkan  hukum  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  partisipasi dari  masyarakat.  Dalam  hal  tindak  pidana  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  juga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, karena delik ini merupakan delik aduan maka apabila terjadi pemalsuan terhadap merek yang indikasinya bisa dilihat dengan harga yang  dijual  dengan  harga  yang  dibawah  standar  ataupun  kualitas  dari  produk  tidak sesuai dengan standar produk yang asli maka masyarakat dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib agar praktek haram ini dapat diusut, namun yang sering terjadi  adalah  apabila  masyarakat  menemukan  hal  tersebut  maka  masyarakat umumnya hanya akan menghindari untuk membeli produk palsu tersebut dan memilih membeli  di  tempat  yang  lain  tanpa  memikir  kalau  sebenarnya  hal  tersebut  sudah merupakan pelanggaran hukum. Akan tetapi jika mengacu pada faktor hukum diatas, hal ini berkaitan dengan sifat dari tindak pidana hak atas merek yang merupakan delik aduan,  sehingga  masyarakat  hanya  dapat  melaporkan  yang  berkaitan  dengan perlindungan konsumen saja.
Namun  demikian,  menurut  hemat  peneliti  secara  khusus  dalam  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  hak  atas  merek  sebagaimana  dalam  Laporan  Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda  Sumatera  Barat  tidak  mengalami  kendala  yang  berarti,  dimana  sejak  awal perkara  ini  dimulai  sampai  dengan  pemeriksaan  penyidikan  tersangka  bersikap koperatif dan menyadari kesalahannya, demikian juga dengan para saksi dan ahli yang memberikan  keterangan  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  ditemukan  oleh  penyidik, sehingga  penyidikan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  baik  dalam  Undang-
13 Hasil  Wawancara  dengan  AKBP  Yunizar  Yudhistira,  selaku  Penyidik  Ditreskrimsus  Polda Sumatera Barat pada tanggal 3 Mei 2021 di ruang Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.
undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  hak  atas  merek  pelumas  kendaraan  bermotor oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/ SPKT.SBR diawali adanya laporan dari kuasa hukum PT.  Federal  Karyatama  terhadap  Masri  Pgl  Mas  selaku  pemilik  Toko  Aneka  Sepeda. Kemudian  penyidik  menindak  lanjuti  laporan  tersebut  dengan  melakukan  penyelidikan berupa  pengecekan  bersama  dengan  pelapor  beserta  tim  dari  PT.  Federal  Karyatama menuju Toko Aneka Sepeda dan dari hasil pengecekan ditemukan adanya dugaan tindak pidana  hak  atas  merek    yang  dilakukan  oleh  pemilik  Toko  Aneka  Sepeda  sehingga penyidik melakukan upaya paksa berupa mengamankan pelaku dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan.  Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di penyidikan,  baik  keterangan  para  saksi,  keterangan  ahli,  barang  bukti,  serta  keterangan tersangka  menetapkan  Masri  Pgl  Mas  sebagai  tersangka  dengan  menerapkan  Pasal  100 dan atau Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan atau Pasal 54  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri  dan  atau Pasal  62  Ayat  (1)  Jo  Pasal  8  Ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang perlindungan Konsumen dan terhadap perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P.21)  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  dilaksanakannya  kegiatan  penyerahan tersangka  dan  barang  bukti  dari  penyidik  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan Negeri  Padang  Pariaman  dan  berdasarkan  Putusan  Nomor:226/Pid.Sus/2018/PN.Pmn Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa  Masri Pgl Mas selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun.
2. Kendala  yang  dihadapi  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera Barat  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana    hak  atas  merek  pelumas  kendaraan bermotor pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR meliputi, pertama kendala  faktor  hukum  dimana  tindak  pidana  hak  atas  merek  bersifat  delik  aduan, sehingga  kepolisian  hanya  dapat  bertindak  setelah  adanya  laporan  dari  pemegang  hak atas merek yang dirugikan walaupun implikasi perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pemegang hak atas merek tetapi juga masyarakat luas sebagai konsumen. Kedua kendala faktor  penegak  hukum  yaitu  masih  terbatasnya  pelaksanaan  pendidikan  kejuruan  bagi personil  Subdit  I  Indagsi  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera  Barat, sehingga  berpengaruh  pada  keoptimalan  dalam  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak pidana hak atas merek. Ketiga faktor masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana hak atas merek.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2015.
Berita  acara  pemeriksaan  dari  sample  uji  laboratorium  dalam  resume  laporan  polisi  nomor LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR
Harkristuti  Harkrisnowo, Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  Terhadap Proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  di  Indonesia ,  Orasi  pada  Upacara  Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003.
Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Pra penelitian dalam resume laporan polisi nomor LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR.
Rachmadi  Usman, Hukum  Hak  dan  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan  dan  Dimensi Hukumnya di Indonesia . PT. Alumni, Bandung, 2003.
Sophar Maru Hutagalung , Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
https://www.kompas.com , Polda Sumbar Sita Ribuan Oli Palsu, Pemilik Toko Jadi Tersangka diakses pada 6 Februari 2021, Pkl.  04.00 Wib