Di era globalisasi yang diiringi perkembangan teknologi  dan  informasi,  berdampak  pada pergerakan dunia yang tidak dapat dihentikan. Pergerakan  ini  telah  memasuki  kehidupan orang,  baik  dalam  aspek  agama,  politik, ekonomi,  hukum  dan  sosial  kebudayaan. Keadaan tersebut juga memunculkan persoalan  baru  di  masyarakat  dengan beragamnya  modus  kejahatan  yang  perlu mendapat  perhatian  serius.  Salah  satu kejahatan  yang  meningkat  di  era  globalisasi ini  adalah  kejahatan  “perdagangan  orang” atau  yang  lebih  dikenal  sebagai human trafficking .
Maraknya  kasus  perdagangan  orang di Indonesia terkait dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas sehingga berpotensi memudahkan kejahatan ini  tumbuh  subur,  terutama  pada  wilayah perbatasan  atau  yang  dekat  dengan  negara tujuan. Perdagangan orang ( human trafficking )  sebagai  bentuk  perbudakan modern saat ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan  lintas  negara  ( transnational crime ).  Bentuk  kejahatan  ini  dapat  terjadi melewati  batas-batas  negara  terkait  yaitu
negara asal dan negara tujuan perdagangan.  Tindak  pidana  perdagangan orang  pada  prinsipnya  menyangkut  hak- hak asasi orang karena bentuk perbudakan modern yang banyak terjadi akhir-akhir ini sangat  terkait  dengan  bentuk  pelanggaran atas  hak  asasi  orang  tersebut.  Modus perdagangan  orang  sudah  sangat  beragam karena masalah perdagangan orang  bukan hanya  sekedar  masalah  transaksi  jual  beli biasa,  melainkan  lebih  kearah  eksploitasi orang.  Bentuk  yang  beragam  tersebut dapat  berupa  ekploitasi  sebagai  pekerja domestik yang diperlakukan tidak orangwi,  pekerja  seks  komersial,  modus biro  jodoh,  termasuk  juga  penjualan  bayi ke luar negeri untuk diadopsi.
Dalam melakukan upaya pencegahan  terjadinya  tindak  pidana perdagangan orang, tidak hanya menyangkut tentang mencegah munculnya pelaku,  tetapi  lebih  ke  arah  mencegah timbulnya banyak korban dari perdagangan  orang  tersebut.  Kegiatan  ini diarahkan  untuk  memberikan  pemahaman kepada  khalayak  sasaran  yang  strategis,

## EDUKASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA INDONESIA ANTI TRAFFICKING DI KELURAHAN TANGKERANG SELATAN KOTA PEKANBARU
Febri Handayani 1 ; Lysa Angrayni 2 ; Muhammad Darwis 3 ; Mohd. Kastulani 4
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jln. HR Soebrantas KM 15 RW 15 Simpang Baru Kota Pekanbaru E-mail : febri.handayani@uin-suska.ac.id (Korespondensi)
Abstract : This article discusses the implementation of legal education regarding the criminal act  of  human  trafficking  as  an  effort  to  create  an  anti-trafficking  Indonesian  family.  Family economic problems often cause  people to look for shortcuts to make ends meet without first considering the negative effects of the actions they take. In the era of globalization which is marked  by  the  development  of  digital  life,  new  problems  have  emerged  in  society  with  the development of various modes of crime that need serious attention. From conventional crimes within countries, which then developed into transnational crimes, human trafficking has been categorized as a transnational crime. In implementing the Tri Dharma, universities have the task of serving dharma to the community, strengthening the community and directing the community to  understand  the  legal  aspects  of  human  trafficking  in  order  to  strengthen  the  community's legal awareness in order to avoid the crime of human trafficking
Keywords: Legal counseling, criminal offense, human trafficking
Edukasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Traffickin g) Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking di Kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru (Febri Handayani; Lysa Angrayni; Muhammad Darwis; Mohd. Kastulani)
492
dalam  hal  ini  masyarakat  rentan  yang berpotensi sebagai korban yaitu perempuan melalui  upaya  penguatan  kesadaran  hukum akan pentingnya memahami Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007. Upaya yang dilakukan  tidak  hanya  gencar  dalam  hal pengenalan  undang-undang  saja,  tetapi sudah seharusnya kepada masyarakat sasaran diberikan pemahaman mengenai hak korban jika seandainya menjadi korban atau berhadapan  dengan  korban  tindak  pidana perdagangan orang. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjawab problem  masyarakat  melalui  pendekatan problem  based  learning sehingga  menjadi kekuatan  komunitas  dalam  masyarakat dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana human trafficking .
Tujuan dilaksanakannya  pengabdian masyarakat  ini  adalah  :  (1)  Untuk mengetahui  tingkat  pemahaman  hukum masyarakat khususnya di Kelurahan Tangkerang Selatan mengenai aspek hukum tindak pidana perdagangan orang, (2) Untuk memaksimalkan  upaya-upaya  penguatan kesadaran  hukum  masyarakat  Kelurahan Tangkerang  Labuai  dalam  memaksimalkan pencegahan  tindak  pidana  perdagangan orang  dan  sebagai  upaya  mewujudkan keluarga Indonesia yang anti trafficking .

## METODE
Pengabdian
masyarakat yang
berkaitan  dengan  human  trafficking  berawal dari kegelisahan akademisi mengenai maraknya  kasus  human  trafficking  yang terjadi  di    Indonesia  terutama  pada  daerah perbatasan  dengan  negara  lain  yang  cukup banyak  menimbukkan  korban  di  masyarakat terutama  kelompok  perempuan.  Dengan menggunakan  pendekatan  problem  based learning,  kegiatan  lebih  diarahkan  keada pemberdayaan  dan  penguatan  komunitas. Model  yang  ditawarkan  dalam  kegiatan  ini adalah Community-Based Participatory Research (CBPR).
Kegiatan  ini  menerapkan  Penyuluhan
Hukum dengan metode langsung. Penyuluhan
Hukum adalah salah satu kegiatan
penyebarluasan  informasi  dan  pemahaman terhadap  norma  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga tercipta  budaya  hukum  dalam  bentuk  tertib dan  taat  atau  patuh  terhadap  norma  hukum dan  peraturan  perundang  undangan  yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

## HASIL
Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  ibu-ibu PKK Tangkerang Selatan Kecamatan Bukitraya  Kota  Pekanbaru  dan  dihadiri  oleh Lurah  beserta  perangkatnya.  Pemilihan khalayak  sasaran  yang  terdiri  dari  ibu-ibu PKK dengan tujuan bahwa ibu menjadi garda terdepan  dalam  pendidikan  anak  sehingga menjadi  suatu  keharusan  untuk  lebih memahami  berbagai  aspek  hukum  yang berkaitan  dengan  human  trafficking  sebagai upaya  untuk  menanamkan  nilai-nilai  sosial yang  baik  bagi  keluarga  terutama  dalam menerapkan pola asuh anak di era digital.
Gambar  1.  Penyampaian  Materi  oleh Narasumber
Materi  yang  disampaikan  dalam penyuluhan  hukum  ini  berkaitan  dengan pengenalan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk mengenai  cara  dan  antisipasi  jika  menjadi korban human trafficking . Hal ini mengingat, setiap  orang  berpotensi  menjadi  korban human trafficking .
Edukasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Traffickin g) Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking di Kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru (Febri Handayani; Lysa Angrayni; Muhammad Darwis; Mohd. Kastulani)
Gambar 2. Peserta Penyuluhan Hukum Dalam kegiatan penyuluhan  tersebut, tim penyuluh melakukan berbagai pendekatan agar  peserta  merasa  tertarik  dengan  materi yang  disajikan.  Pendekatan  yang  dilakukan dalam kegiatan pembinaan kesadaran hukum ini akan dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :
a) Persuasif, yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya berusaha untuk meyakinkan  warga  binaan,  sehingga mereka  merasa  tertarik  dan  menaruh perhatian  serta  minat  terhadap  hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
b) Edukatif, yakni penyuluh hukum berusaha untuk bersikap dan berperilaku  sebagai  pendidik  yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk  membimbing  generasi  muda  ke arah tujuan pembinaan hukum;
c) Komunikatif,  yakni  penyuluh  hukum berusaha  melakukan  komunikasi  dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan  yang  bersifat  akrab, terbuka dan timbal balik; dan
d) Akomodatif,  yakni  penyuluh  hukum akan berusaha untuk
mengakomodasikan,  menampung  dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan  dipahami  terhadap  permasalahan- permasalahan  hukum  yang  sering masyarakat setempat.
Gambar  3.  Foto  Bersama  dengan  Lurah Tangkerang Selatan

## PEMBAHASAN
Menurut  Loisa  Magdalena  Gandhi dan  Hetty  A.  Geru  (2006), Human trafficking atau  disebut  juga  perdagangan orang, berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan  atau  menyerupai  perbudakan. Perkembangan  perdagangan  orang  secara tidak  langsung  mengakibatkan  peningkatan jumlah  budak  tenaga  kerja  dan  bahkan dianggap  lumrah  dan  wajar  bagi  kelompok tertentu  yang  dapat  menaklukkan  korban perdagangan  dan  hal  ini  dianggap  sebagai praktik kejahatan modern (Henny Nuraeny: 2011).  Faktor  pendorong  terjadinya  kasus human  trafficking seperti  kemiskinan, tingkat  pendidikan  rendah,  pengangguran, konflik sosial di daerah, peran keluarga yang kurang  memberikan  pengetahuan  tentang human trafficking , memberikan kecenderungan  meningkatnya  kasus human trafficking (Daniel, E.S.R., Mulyana N., dan Wibhawa B : 2011).
Secara  umum,  tahapan  awal  modus operandi  dari  pelaku  praktik  perdagangan orang dimulai dari (Muhammad Kamal:2019):
a) Menghadirkan  calon  korban  dengan cara  menjebak  atau  memberikan harapan  yang  lebih  baik  melalui proses  perekrutan,  pengangkutan, pemindahan,  persembunyian,  atau penerimaan orang.
b) Memegang  kendali  atas  korban  dan atau  orang-orang  yang  dipercaya oleh korban dengan cara memberikan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, pemalsuan,
penipuan,
Edukasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Traffickin g) Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking di Kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru (Febri Handayani; Lysa Angrayni; Muhammad Darwis; Mohd. Kastulani)
494
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi pembayaran atau manfaat.
Kondisi  meningkatnya  angka  kasus human  trafficking menimbulkan  asumsi bahwa apakah berlakunya hukum di masyarakat cukup efektif atau tidak. Tentunya hal  ini  terkait  dengan  kesadaran  hukum  dari masyarakat  itu  sendiri.  Menurut  Soerjono Soekanto,  munculnya  kesadaran  hukum merupakan  suatu  kepatuhan  terhadap  hukum dari persoalan yang tidak hanya menyangkut tentang  pengetahuan  dan  pengakuan,  tetapi juga  menyangkut  penghargaan  terhadap hukum. Kesadaran hukum yang berpusat dari adanya pengetahuan hukum, dengan sendirinya akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan  terhadap  aturan-aturan  hukum, sehingga  akan  berpotensi  menimbulkan kepatuhan hukum. Relasi antara ketaatan dan kesadaran  hukum  tidak  dapat  dipisahkan karena seseorang akan sukarela patuh kepada hukum  jika  ia  menyadari  akan  pentingnya hukum.  Seseorang  tidak  akan  patuh  kepada hukum jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan  untuk  dapat  memahami  hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu, terlepas dari apakah hukum itu adil atau  tidak.  Namun,  lebih  lanjut  Soerjono Soekanto  (1983)  mengatakan,  kesadaran hukum  yang  tinggi  mengakibatkan  warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.
Masyarakat  di  garda  terdepan  yaitu keluarga,  memerlukan  peran  yang  tangguh dalam  menghadapi  ancaman  yang  mungkin timbul  dari  kejahatan human  trafficking , karena  hal  itu  mungkin  saja  terjadi  terhadap siapapun dan dalam waktu kapan saja, bukan karena  ada  niat,  tetapi  juga  karena  ada kesempatan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  penyuluhan  hukum  ini sebagai bentuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat  terkait  aspek  hukum  human
trafficking  beserta  kemungkinan  ancaman yang  terjadi  dalam  masyarakat  diharapkan dapat  memberikan  energi  dan  berimplikasi positif  bagi  masyarakat  dalam  mencegah ancaman perdagangan manusia yang berpotensi  terjadi  dimana  saja  dan  kapan saja.  Melalui  penguatan  peran  keluarga diharapkan dapat meningkatkan pengamalan nilai-nilai  sosial  dan  ketangguhan  ekonomi keluarga  sebagai  upaya  pencegahan  dari jerat  perdangangan  manusia  serta  mampu menangkal kemungkinan ancaman kejahatan yang berkembang di era digitalisasi saat ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus Afandi, dkk., Metodologi Pengabdian Masyarakat  (Jakarta  :  Direktorat Pendidikan  Tinggi  Keagamaan
Islam Direktorat Jenderal Pendidikan  Islam  Kementerian Agama RI, 2022) Daniel, E.S.R., Mulyana N., & Wibhawa B., Human Trafficking di Nusa Tenggara  Timur,  Social  Work Journal 7 (1), 2017. Henny Nuraeny, Tindak Pidana
Perdagangan  Orang  :  Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
Loisa Magdalene Gandhi Lapian dan Hetty
A. Geru, Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus
Sulawesi Utara), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006
Muhammad  Kamal,  Human  Trafficking Penanggulangan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  di  Indonesia (Makassar  :  CV  Social  Politic Genius, 2019).
Soerjono  Soekanto,  Beberapa  Aspek  Sosio Yuridis  Masyarakat,  (Bandung  : Alumni, 1983).