Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3761

## Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi di Masa Pandemi Covid-19

## Anggi Nuraini
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbagsa Karawang Email: 1710631180033@student,unsika.ac.id
Dikirim: 3 September 2021 | Direvisi : 14 Oktober 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas pelayanan dalam proses transformasi layanan administrasi dari sistem offline ke online yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi di  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  dianalisis  berdasarkan  Teori  Penerapan  E- Governmnet hasil kajian dan riset dari Harvand JFK School of Government yang memiliki dimensi Support, Cappacity dan Value. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif.  Karya  tulis  ini  berhasil  menemukan  bahwa  Disdukcapil  Kabupaten Bekasi  telah  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  di  tengah  pandemi  Covid-19  yang membatasi  aktifitas  langsung  masyarakat  termasuk  pengurusan  dokumen  administrasi dengan menyediakan pelayanan online. Namun, dalam proses transformasi sistem pelayanan online tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dari segi fasilitas yang disediakan.
Kata Kunci: Transformasi Pelayanan, Covid-19, E-Government.

## ABSTRACT
This study aims to look at the quality of service in the process of transforming administrative services from an offline system to an online system provided by the Department of Population and  Civil  Registration  of  Bekasi  Regency  during  the  Covid-19  pandemic.  This  study  was analyzed  based  on  the  Theory  of  Application  of  E-Government  as  a  result  of  studies  and research from the Harvard JFK School of Government which has the dimensions of Support, Cappacity and Value. The method used in this research is descriptive-qualitative. This paper has succeeded in finding that the Department of Population and Civil Registration of Bekasi Regency  has  been  able  to  improve  the  quality  of  services  in  the  midst  of  the  Covid-19 pandemic  which  limits  the  activities  of  the  community,  including  the  processing  of administrative  documents  by  providing  online  services.  However,  in  the  process  of transforming the online service system, it still has some shortcomings in terms of the facilities provided.
Keywords : Transformation Service, Covid-19, E-Government.

## PENDAHULUAN
Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan mewabahnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)  yang  memberikan  dampak  signifikan  bagi  setiap  aspek  dalam  kehidupan manusia.  Sehingga pada 11 Maret  2020  World  Health  Organization  (WHO)  mengumukan bahwa  Covid-19  merupakan  sebuah  pandemi,  istilah  pandemi  ini  digunakan  untuk
menunjukan  tingkat  keparahan  sutu  penyebaran  penyakit.  Kemudian  dilanjutkan  dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 ini di berbagai negara  seperti  Kebijakan  pemberlakuan  Karantina  Wilayah  ( Lockdown )  dan  Pembatasan Sosial ( Social Distancing ).
Kebijakan  pemberlakuan lockdown (Karantina  Wilayah)  dan social  distancing (Pembatasan  Sosial)  ini  juga  diberlakukan  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang memiliki  kasus  Covid-19  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, kemudian pada tanggal 13 April 2020 presiden kembali mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang  Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan Keputusan Presiden ini, gubernur, bupati, dan walikota dalam menetapkan kebijakan  di  daerah  masing-masing  harus  memperhatikan  kebijakan  pemerintah  pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 di daerahnya dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PANRB) mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  19  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instasi Pemerintah. Surat Edaran ini memberlakukan adanya bekerja dari rumah (work from home) yang merupakan ketentuan untuk melakukan tugas kontor dari rumah tanpa harus berangkat ke tempat kerja ataupun bekerja secara bergantian bagi para pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah.  Hal  ini  tentu,  mempengaruhi  aksesibiltas  pelayanan  publik.  Pelayanan  secara konvensional  yakni  dengan  pelayanan  secara  langsung  mulai  dibatasi  jumlahnya  dan selebihnya dibantu oleh sistem secara online (Doramia Lumbanraja, 2020)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sendiri di era New Normal ini  telah  melakukan  perubahan  dari  sistem  pelayanan Offline ke  sistem Online dengan memaksimalkan  pemanfaatan  pelayanan  melalui  situs Website dan WhatsApp .  Hal  ini dilakukan  agar  masyarakat  tetap  bisa  menerima  pelayanan  publik  di  masa  pandemi  ini. Terhitung mulai 1 Juli 2020 pelayanan online yang dapat diakses langsung melalui Website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan terhitung mulai 18 Maret 2020 pelayanan yang bersifat urgent dapat menghubungi nomor WhatsApp yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi. (Dilansir dari: www.bekasikab.go.id , 17 Maret 2020).
Transformasi pelayanan adminstrasi dengan penerapan E-government mengharuskan adanya tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penerapan sistem online tersebut. Tujuan dari  penerapan E-government dimasa  pandemi  salah  satunya  adalah  untuk  mengurangi aktivitas kontak fisik dalam memberikan pelayanan, namun hal ini juga harus melihat apakah penerapan E-government benar-benar dapat efisien dam memiliki manfaat bagi masyarakat.
Database  yang  menyebutkan  bahwa  berkas  permohonan  pelayanan  selama  tahun 2020-2021 adalah (Bidang PIAK, 2021) sedangkan total berkas permohonan pelayanan untuk KK saja perkecamatan dapat melebihi 50.000 berkas, ini berarti masih ada kekurangan dalam sistem pelayanan online itu sendiri, meskipun adanya peningkatan jumlah KK tercertak pada tahun  2020,  nyatanya  berkas  yang  melakukan  permohonan  melalui  sistem  online  tidak mencapai setengah dari itu. Sehingga timbul pertanyaan apakah dengan adanya perubahan transformasi layanan mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan karena penerapan sistem online  yang  seolah  “dipaksakan”  oleh  keadaaan  untuk  menyesuaikan  kebijakan-kebijakan terkait pengurangan penyebaran Virus Covid-19.
Dari  sisi  ketersediaan  SDM  sebagaimana  diwartakan  oleh  Muhammad  Azzam (Dilansir  dari:  https://wartakota.tribunnews.com.  19  Januari  2021)  bahwa  terdapat  33  staff Disdukcapil Kabupaten Bekasi yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini menjadi salah satu faktor kurangnya ketersediaan SDM dalam memberikan pelayanan langsung terlebih lagi dengan  diberlakukannya Work  From  Home ,  sehingga  hanya  25%  staff  yang  dapat menjalankan  pelayanan  langsung  di  Kantor  Disdukcapil.  Selain  itu,  dari  sisi  fasilitas Disdukcapil Kabupaten Bekasi masih memiliki kendala dalam pelayanan online yaitu proses dalam mengakses sistem masih terkendala gangguan sistem website error yang menghambat proses  pelayanan  administrasi  serta  pengamanan  IT  yang  masih  kurang,  sehingga dikhawatirkan adanya kebocoran informasi data diri penduduk yang merupakan privasi.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, karya tulis ini dimaksudkan untuk melihat kualitas  pelayanan  dalam  proses  transformasi  layanan  dari  sistem  offline  ke  sistem  online yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi selama masa pandemi Covid-19 yang selanjutnya  dituangkan  ke  dalam  jurnal  yang  berjudul  Tranformasi  Layanan  Administrasi Kependudukan  Oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  di  Masa Pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Karya tulis ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif karena masalah penelitian yang dibawa masih bersifat tentatif dan masih dapat berkembang setelah melakukan observasi lapangan, masalah penelitian ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, adanya kemungkinan mengubah teori yang digunakan sesuai dengan fakta dan data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013). Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menelusuri, mencatat, dan membaca berbagai temuan terkait pembahasan kualitas pelayanan dan  kebijakan  di  masa  Pandemi Covid-19 secara  umum  pada  setiap  pembahasan  hasil penelitian, artikel, jurnal maupun berita yang didapatkan dalam literatur-literatur, dan sumber website  lembaga  resmi  pemerintah,  maupun  lembaga  internasional,  serta  sumber-sumber lainnya  yang  relevan  dengan  studi  ini.  Setelah  itu  memadukan  segala  temuan,  baik  teori, model maupun konsep kualitas pelayanan publik dan Langkah terakhir menganalisis setiap temuan  dari  berbagai  bacaan,  baik  dari  sisi  kelebihan,  kekurangan,  maupun  keterkaitan tentang tulisan yang dibahas. Tahapan terakhir adalah memberikan ulasan kritis dan saran dengan menyimpulkan model maupun pendekatan dari temuan penelitian.
Pemilihan  informan  ditentukan  secara purposive  sampling yang  merupakan  teknik pengambilan sumber data dengan mempertimbangkan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar sumber data yang diperoleh berasal dari sumber informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi harapan dan tujuan penelitan sehingga akan memudahkan peneliti untuk  memperdalam  objek  yang  akan  diteliti.  (Sugiyono,  2013).  Daftar  informan  dalam penelitian ini tertuang dalam tabel 1, berikut ini:
Tabel 1. Informan Penelitian
No Partisipan Jumlah (Orang) Informasi yang dibutukan peneliti 1 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 1 Ø Inovasi. Ø Sosialisasi Ø Kerjasama Ø SDM 2 Kepala  Seksi  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan 1 Ø Pengolahan data Ø Pengamanan IT Ø Sistem Pelayanan Online 3 Staff Pelaksana 2 Ø Proses pelayanan Ø WFH Ø Pelaksanan sistem online 4 Masyarakat penerima layanan 6 Ø Antusias masyarakat dalam mengakses sistem online ..
Ø Fasilitas yang dirasakan. Ø Informasi yang diterima. Ø Kesulitan selama.mengakses sistem online . Jumlah

## Sumber : Olahan Penulis, 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut hasil kajian dan riset dari Harvand JFK School of Government (Gunawan, 2015)  untuk  menerapkan  konsep-konsep  digitalisasi  pada  sektor  publik,  ada  tiga  elemen sukses  yang  harus  dimiliki  dan  diperhatikan  antara  lain support,  capacity dan value .  Pada elemen support , penerapan program E-government  yang efektif harus mendapat dukungan (Political Will), dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi hingga pemerintahan level bawah, masyarakat dan pihak-pihak Stakeholder terkait, adanya keberlanjutan  dan  pertanggunjawaban  terkait  program-program  E-government  yang  telah dijalankan, dan adanya sosialisasi terkait inovasi atau konsep pengembangan E-government, serta  adanya  produk  hukum  yang  berkaitan  dengan  diterapkannya  program-program  E- government  tersebut.  Elemen  kedua  adalah capacity yaitu  adanya  unsur  kemampuan  atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” E-government menjadi kenyataan.
Setidaknya ada 2 hal yang harus dimiliki oleh pemerintah berdasarkan pada elemen ini, yaitu ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inovasi-inovasi E-government,  terutama  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  finansial  dan  ketersediaan infrastruktur  teknologi  informasi  yang  memadai  karena  fasilitas  ini  merupakan  50%  dari kunci keberhasilan penerapan konsep E-government. Elemen ketiga adalah value . Berbagai inovasi E-government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan  adanya  implementasi  konsep  tersebut,  dan  dalam  hal  ini  yang  menentukan  besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan E-government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Oleh sebab itu produk-produk  inovasi  E-government  harus  memiliki  manfaat  yang  dapat  memberbaiki kualitas pelayanan publik.
Dimensi Support merupakan bentuk dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administras. Dimensi Support ini dapat dilihat dari, yang Pertama, terkait dukungan kerjasama yang dilakukan antara Disdukcapil dengan Stakeholder salah satunya dengan Diskominfosantik dan Pos Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh  Drs,  Robert  Suwandi,  MM,  selaku  Kepala  Bidang  Pemanfaatan  Data  dan  Inovasi Pelayanan mengatakan bahwa:
“ Selain  bekerja  sama  dengan  sesama  dinas  (Dinas  Komunikasi  dan Informasi),  kami  juga  bekerja  sama  dengan  pihak  operator  penyedia platfrom pelayanan online yang kami gunakan seperti whatsapp dan juga Kantor  Pos  Indonesia  yang  bertugas  mengirimkan  dokumen-dokumen langsung ke masyarakat .” (Kantor Disdukcapil, Rabu 16 Juni 2021 Pukul 11.30 WIB)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  sudah  adanya  hubungan kerja.  Namun,  terkait  hubungan  kerjsama  yang  dilakukan  antara  Disdukcapil  dan Diskominfosantik  untuk  menambahkan  pengamanan  IT  dan  memperbaiki  sistem  jaringan yang  error  dan  pemasangan  Firewall  masih  belum  berjalan  secara  maksimal  seperti  yang terlihat pada Gambar 1 yang mana masih terjadi error sistem website.
Gambar 1 Sistem Website Error

## Sumber : Official Website Disdukcapil Kabupaten Bekasi, 2021
Dalam  Gambar  1  diatas  terlihat  bahwa  masih  terjadi  error  sistem.  Hal  ini  juga  di konfirmasi kebenarannya oleh Arvid Krisniner Sitinjak, SE selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data yang mengatakan bahwa :
“Kami sudah berusaha bekerjasama dengan Diskominfosantik kami sudah  mengirim  surat  untuk  membantu  pengamanan  IT  namun masih  belum  ada  perkembangan  karena  terhalang  PPKM  ini.” (Telepon WhattsApp, Jumat 9 Juli Pukul 16.00 WIB).
Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama antara Disdukcapil dan Diskominfosantik masih  belum  berjalan  karena  terhalang  oleh  adanya  pemberlakukan  PPKM,  hal  ini  sangat disayangkan  karena  justru  di  situasi  PPKM  ini  masyarakat  lebih  banyak  beralih  dan mengakses  pelayanan  online  sehingga  terjadinya  sistem.  Meskipun  dengan  sistem  website
yang error Disdukcapil tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan mengalihkan  seluruh  jenis  pelayanan  administrasi  kependudukan  ke  platform  WhatsApp sebagai  salah  satu  bentuk  aternatif  pelayanan  seperti  informasi  yang  ada  dalam  Gambar  2 berikut ini.

## Gambar 2 Kontak Pelayanan WhatsApp
Sumber : Official Instagram Disdukcapil, 2021
Dalam Gambar 2 terlihat bahwa Disdukcapil menyediakan beberapa kontak pelayanan WhatsApp untuk mempermudah masyarakat menghubungi kontak sesuai dengan pelayanan yang  dibutuhkan.  Kedua,  terkait  sosialisasi  yang  dilakukan  Disdukcapil  selama  proses transformasi  pelayanan  dimasa  pandemi  ini  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik  dimana Disdukcapil  memanfaatkan  sosial  media  salah  satunya  Instagram  dalam  akun @disdukcapilkabbekasi3216  untuk  tetap  memberikan  sosialisasi  dan  informasi  terkait perubahan-perubahan  prosedur  pelayanan  selama  masa  pandemi  ini.  Pemanfaatan  media sosial ini dapat mempermudah masyarakat untuk menerima atau mengakses informasi dengan akurat,  selanjutnya  terkait  prosedur  pelayanan  WhatsApps  itu  sendiri  dapat  dilihat  pada Gambar 3 berikut ini.

## Gambar 3 Sosialisasi Prosedur Pelayanan Online

## Sumber : Official Instagram Disdukcapil, 2021
Dalam  Gambar  3 pada  dasarnya,  prosedur  pelayanan  administrasi  online  baik pelayanan datang pindah, pembuatan KK, AKTE, KIA dan lain sebagainya memiliki prosedur yang sama hanya saja yang membedakannya adalah Nomor Layanan Adminduk yang harus dihubungi. Berikut prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapakan dokumen kependudukan melaui sistem online, antara lain:
1. Menghubungi atau mengirim pesan ke Nomor WhatsApp Layanan Adminduk sesuai dengan  jenis  pelayanan  yang  dibutuhkan.  Setelah  menghubungi  Nomor  Layanan Adminduk,  petugas  akan  mengirimkan  persyaratan  dan  dokumen  apa  saja  yang dibutuhkan.
2. Mengirimkan  scan/foto  formulir  dan  dukumen-dokumen  pendukung  persyaratan lainnya yang telah diisi dan dilengkapi.
3. Menunggu permohonan untuk di verifikasi dan diproses oleh petugas.
4. Dokumen akan dikirim langsung ke Nomer WhattsApp atau E-mail pemohon dalam bentuk PDF.
5. Pemohon dapat langsung mencetak sendiri dokumen yang telah selesai, tanpa datang langsung ke Kantor Disdukcapil.
Ketiga, terkait inovasi yang mana sifatnya dapat meningkatkan kualitas pelanyanan karena didalam teori ini hadirnya inovasi merupakan salah satu bentuk dukungan dan usaha dari peleyenggara untuk mensukseskan program yang membuktikan adanya perkembangan dari  program  yang  dijalankan.  Dalam  hal  ini  sebagai  bentuk  inovasi  Disdukcapil mengeluarkan  Mesin  ADM  untuk  memberikan  pengalaman  pelayanan  online  kepada masyarakat yang berbeda,  sebagaimana yang dapat dilihat melalui Gambar 4 berikut ini.
Gambar 4 Mesin ADM Di Mall Pelayanan Publik Lotte Mart Cikarang

## Sumber : Olahan Peneliti, 2021
Dalam Gambar  4  mesin  ADM  ini  secara  tidak  langsung  dapat  membagi  aktifitas masyarakat dan mengurangi kerumunan masyarakat yang melakukan pelayanan langsung di lingkungan  kantor  pemerintahan  Disdukcapil.  Dari  beberapa  elemen  sukses  yang  dapat menjadi pertimbangan untuk menarik kesimpulan dalam menentukan nilai Dimensi Support, dapat disimpulkan bahwa Dimensi Support dalam penerapan pelayanan online di Disdukcapil Kabupaten Bekasi sudah cukup baik dilihat dari  hadirnya inovasi Mesin ADM dan proses sosialisasi melalui sosial media.
Dimensi  kedua  adalah Cappacity.  Cappacity adalah  kemampuan  dan  keberdayaan pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan elemen- elemen  sukses  yang  digunakan  untuk  menilai  dimensi Cappacity dapat  dilihat  bahwa;
Pertama,  Dari  sisi  ketersediaan  SDM  sebagaimana  diwartakan  oleh  Muhammad  Azzam (Dilansir  dari:  https://wartakota.tribunnews.com  19  Januari  2021)  bahwa  terdapat  33  staff Disdukcapil Kabupaten Bekasi yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini menjadi salah satu faktor SDM yang berkurang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dimasa pandemi ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Arvid Krisniner Sitinjak, SE.
“ Ya dengan adanya WFH, tentu sedikit banyaknya mempengaruhi proses pelayanan  apalagi  ditambah  dengan  adanya  PPKM  juga ”  (Telepon WhattsApp, Jumat 9 Juli Pukul 16.00 WIB).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  dengan  adanya  kebijakan WFH yang meberlakukan hanya 25% staff untuk melakukan pelayanan langsung secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pelayanan yang disediakan, sebagaimana yang diungkapkan oleh  Arvid  Krisniner  Sitinjak,  SE  dalam  wawancara  dengan  peneliti  Jumat,  9  Juli  2021. Kedua, terkait penyediaan fasilitas sarana dan pasarana penunjang proses pelayanan selama masa  pandemi  ini  salah  satunya  fasilitas  protokol  kesehatan  masih  kurang  terawat,  seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.
Gambar 5 Fasilitas Protokol Kesehatan

## Sumber : Olahan Peneiti, 2021
Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa bilik sterilisasi saat ini bahkan sudah tidak berfungsi. Sayangnya fasilitas protokol kesehatan  tersebut kurang terawat terlebih lagi karena berkurangnya  masyarakat  yang  datang  langsung  ke  kantor  Disdukcapil  sehingga  fasilitas tersebut  tidak  digunakan.  Berdasarkan  elemen  SDM  dan  fasilitas  yang  disediakan  dapat disimpulkan  bahwa Capacity atau  keberdayaan  Disdukcapil  dalam  melaksanakan  dan mengupayakan hadirnya pelayanan online dimasa pandemi masih kurang karena SDM yang minim dan fasilitas proktokol kesehatan yang kurang terawat.
Dimensi Value menekankan  pada  tujuan  dan  mafaat  dari  diterapkannya  pelayanan online dan apakah pelayanan online tersebut tepat sasaran. Tujuan hadirnya pelayanan online di Disdukcapil Kabupaten Beaksi selama masa pandemi pada dasarnya adalah untuk tetap menyediakan  pelayanan  kepada  masayarakat  dimasa  pandemi  dan  pelayanan  online  juga dilakukan  untuk  tetap  mematuhi  kebijakan  terkait  Covid-19  salah  satunya  mengurangi aktivitas dan kegiatan berkerumun dilingkungan pemerintahan untuk mengurangi penyebaran Virus  Corona,  maka  dari  itu  Disdukcapil  menyediakan  dan  memaksimalakan  pelayanan online. Terkait dengan manfaat atau dampak positif yang diterima masyarakat dengan adanya pelayanan online dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk melakukan pelayanan langsung.
2. Mempersingkat waktu dalam proses pelayanan karenasemua persyaratan,dukomen dan prosedur telah tersistem.
3. Dapat  melakukan  pelayanan  dari  rumah  dengan  mengakses  sistem  pelayanan online .
4. Masyarakat  hanya  perlu  menunggu  dirumah,  karenadokumenyang  dibutuhkan dapat diantar langsung melalui Pos Indonesia.
5. Mengurangi tenaga dan materi yang harus dikeluarkan kerena semua file dokumen berbentuk softcopy/scan ,  sehingga  menghemat  pengeluaran  baik  masyarakat maupun Disdukcapil itu sendiri.
Manfaat-manfaat  tersebut  harus  dapat  dirasakan  dan  dikonfirmasi  langsung  oleh masyarakat untuk dapat membuktikan apakah pelayanan online ini telah tepat sasaran.
“ Ya dengan adanya pelayanan online ini lebih mempermudah dari segi jarak, biaya dan waktu yang harus dikeluarkan.”
(Dika, Kantor Disdukcapil, Senin 5 Juli 2021 Pukul 12.07 WIB).
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa manfaat hadirnya pelayanan online  dimasa  pandemi  ini  telah  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat,  sehingga  ini berarti pelayanan online yang dilaksanakan telah tepat sasaran. Namun hal ini belum dapat memyimpulkan  secara  keseluruhan  kualitas  pelayanan  online  di  Disdukcapil,  karena  ada beberapa aspek atau elemen yang harus dipertimbangkan untuk dapat menarik kesimpulan. Maka dari itu, penting juga untuk melihat dampak negatif yang muncul dari adanya sistem pelayanan online ini, sebagaimanayang diungkapkan oleh Samsul, bahwa :
“ Bagi masyarakat awam, tentu memiliki kesulitas untuk mengakses sistem  pelayanan  online  dan  untuk  terus  update  terkait  setiap perubahan  prosesdur  pelayanan  dimasa  pandemi  ini” (Samsul, Kantor Disdukcapil, Senin 5 Juli 2021 Pukul 12.15 WIB).
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa hadirnya pelayanan online secara  tidak  langsung  “memaksakan”  masyarakat  untuk  dapat  mengakses  dan  melakukan pelayanan  online,  meskipun  tidak  semua  dapat  mengerti  dan  paham  terhadap  perubahan sistem dan prosedur pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dimensi Value ini sudah cukup  baik  karena  pelayanan  telah  tepat  sasaran    dengan  dibuktikan  oleh  pernyataan masyarakat  yang  dapat  merasakan  langsung  manfaat  hadirnya  pelayanan  online  dimasa pandemi, tujuan dan Misi Disdukcapil Kabupaten Bekasi dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Bidang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  dapat dikatakan terpenuhi, melihat bagaimana manfaat-manfaat yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat  selama  melakukan  pelayanan  dimasa  pandemi.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa Dimensi Value dalam pelayanan online dimasa pandemi oleh Disdukcapil  cukup baik.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  indikator  pengukur  Teori  dari  Konsep  E-
Government berdasarkan hasil riset Harvand JFK School of Government memiliki dimensi Support, Cappacity , dan Value (Gunawan, 2015). Maka dapat disimpulkan yaitu berdasarkan dimensi Support dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  online  di  Disdukcapil  Kabupaten Bekasi selama masa pandemi ini masih terkendala terkait kerjasama yang dilakukan dengan seperti  Diskominfo  sehingga  menghambat  proses  peningkatan  kualitas  pelayanan  selama masa pandemi. Namun proses sosialisasi yang dilakukan dapat dikatakan sudah cukup baik dengan  memaksimalkan  proses  sosialisasi  melalui  sosial  media.  Inovasi  yang  dihadirkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dimasa Pandemi dalam hal ini ADM juga sudah  ada  Sehingga  disimpulkan  bahwa  Dimensi  Support  sudah  cukup  baik.  Berdasarkan elemen Cappacity , kemampuan dan keberdayaan Disdukcapil dalam menyediakan pelayanan online selama masa pandemi yang dapat diukur melalui dimensi Capacity dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM dan Fasilitas pendukung protokol kesehatan tidak terawat sehingga dapat disimpulkan bahwa Dimensi Capacity masih kurang baik.
Elemen terakhir yaitu Value. Berdasarkan banyaknya dampak positif dan minimnya dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat dikatakan bahwa hadirnya pelayanan online telah tepat sasaran dan telah mewujudkan tujuan serta Visi dan Misi dari Disdukcapil itu sendiri. Sehingga Dimensi Value dapat simpulkan cukup baik. Berdasarkan indikator  tersebut  dapat  disimpulkan  secara  keseluruhan  bahwa  Kualitas  Pelayanan Administrasi Kependudukan yang  dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten bekasi sudah bertransformasi ke sistem online akan tetapi dalam pelaksanaanya masih ditemukan beberapa kekurangan  terkait  fasilitas  yang  disediakan  selama  melaksanakan  pelayanan  dimasa pandemi, bila dinilai dengan teori yang digunakan peneliti untuk melihat Kualitas Pelayanan Administrasi  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  di  Masa Pandemi maka dapat dikatakan pelayanan yang disediakan selama masa pandemi sudah cukup baik. Hal ini juga dikarenakan tujuan daripada Disdukcapil untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Bidang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  melalui penyediaan pelayaan online dimasa pandemi dan menghadirkan inovasi sebagai bentuk usaha mewujudkan tujuan tersebut, telah terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Angguna, Yordan Putra, and A. Yuli Andi Gani. n.d. “Upaya Pengembangan E-Government Dalam  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  Kota  Malang.”  Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3(1):80–88.
Batu  bara,  Eka  Rolania  dan  Helmy,  Herlina.  (2019).  “ Analisis  Pengembangan  Electronic Government  Melalui  Penyelenggaraan  Website  Di  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Padang Pariaman .” 1(4):1666–86. Doramia Lumbanraja, Anggita. (2020). “ Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-
Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi. ” Administrative Law and Governance Journal 3(2):220–31. doi: 10.14710/alj.v3i2.220-231.
Dwiyanto,  Agus.  (2005).  " Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik ." Yogyakarta: UGM Press.
Fang, Zhiyuan, and D. Ph. (2002). “ E-Government in Digital Era : Concept , Practice , and Development .” 10(2):1–22. Gunawan, C. I. (2015). Sistem Informasi Manajemen dan E-Government . CV.IRDH. Gunawan,  Cakti  Indra.  (2015). Sistem  Informasi  Manajemen  Dan  E-Government . Purwokerto: CV.IRDH.
Indrajit, R. E. (2005). Government In Action . Yogyakarta: Andi Offset.
Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government . Yogyakarta: Preinexus.tm.
Instruksi  Bupati  Nomor  :  14  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan Masayarakat (PPKM) Darurat Untuk Mengendalikan Angka Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi.
Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang    Penetapan  Bencana  non-Alam Penyebaran  Covid-19  Sebagai  Bencana  Nasional.  Sebagaimana  telah  diubah  dengan Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 . Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik . 21st ed. Yogyakarta: STIM YKPN. Moenir, H. A. .(2002). Manajemen Pelayanan Umum Di Indoensia . Jakarta: Bumi Aksara.
Muhammad,  Azzam.  (2021).  “Ada  Temuan  Kasus  Covid-19,  Layanan  Di  Kantor  Dinas Dukcapil  Kabupaten  Bekasi  Dibatasi  -  Wartakotalive.Com.”  Retrieved  September  11, 2021 (https://wartakota.tribunnews.com/2021/01/19/ada-temuan-kasus-covid-19- layanan-di-kantor-dinas-dukcapil-kabupaten-bekasi-dibatasi).
NEWSROOM DISKOMINFOSANTIK. (2020). “Antisipasi Penyebaran Corona Disdukcapil Kabupaten Bekasi Hanya Terima Layanan Urgent Lewat WA”. Retrieved September 11, 2021 (http://bekasikab.go.id/berita/2370/antisipasi-penyebaran-corona-disdukcapil- kabupaten-bekasi-hanya-terima-layanan-urgent-lewat-wa)
NEWSROOM DISKOMINFOSANTIK. (2020). “Mulai 1 Juli 2020 Disdukcapil Kabupaten Bekasi  Siapkan  Layanan  Online  Melalui  Website”.  Retrieved  September  11,  2021 (http://bekasikab.go.id/berita/2706/mulai-1-juli-2020-disdukcapil-kabupaten-bekasi- siapkan-layanan-online-melalui-website)
Peraturan Bupati Bekasi No 37 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Bersekala Besar (PSBB)  Dalam  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  di  Kabupaten Bekasi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91.

## Profil  Administrasi  Kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Bekasi Tahun 2020.
Rianto, Budi. (2012). Manajemen Kualitas Pelayanan : Teori Kebijakan Dan Implementasi . Jakarta: STIA LAN Press.
Riko. (2020). “Pemkab Bekasi Kembali Terapkan WFH bagi ASN”. Retrieved September 11, 2021 (https://bekasi.pojoksatu.id/baca/pemkab-bekasi-kembali-terapkan-wfh-bagi-asn) Samodra, Wibawa. (2009). Administrasi Negara : Isu-Isu Kontemporer . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Silcock, Rachel. 2001. “ What Is E-Government? ” Parliamentary Affairs Vol 54(1):88–101. Sugiyono. (2013). Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Refika Aditama.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instasi Pemerintah