## Wajah Hukum

## Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari
Islah, Nella Octaviany Siregar, Ade Ardinata
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi, Broni. Jambi
Correspondence email: islah@unbari.ac.id 1 , nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id 2
Abstrak. Hukum  adat  khusus  pidana  adat  berasal  dari  kebiasaan  masyarakat  sehingga  disebut  hukum  yang  lahir  dari  bawah. Hukum  adat  sebagai  hukum  tidak  tertulis  merupakan  landasan  untuk  menentukan  perilaku  yang  baik  dan  buruk  di  masyarakat tradisional  tertentu.  Hukum  adat  khususnya  hukum  pidana  adat  terdapat  sanksi  tertentu,  jika  salah  satu  atau  beberapa  anggota masyarakat  tradisional  melakukan  penyimpangan  atau  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  tatanan  norma  dan  kaidah-kaidah kesusilaan  (Hukum  Adat).  Pasal  332  KUHP  yang  dipahami  sebagai  membawa  pergi  seorang  perempuan  yang  belum  dewasa dengan maksud untuk menguasainya, oleh masyarakat kita sering dikaitkan dengan istilah kawin lari. Kawin lari bermakna  secara sederhana  yaitu  antara  pria  dan  wanita  yang  melangsungkan  perkawinan    tanpa    mendapat  restu  dari  orang  tua  atau  walinya. Membawa  pergi  wanita  dibawah  umur  atau  penculikan  anak  kembali  ramai  dibicarakan  masyarakat.  Kasus  melarikan  wanita dibawah umur tersebar  hampir diseluruh Indonesia,  kasus  ini sangat  memprihatinkan  sdisebabkan  korban  mayoritas perempuan dibawah  umur.  Untuk    menyelidiki,  mengusut  dan  membongkar    mata    rantai    kasus-kasus  yang  cukup    pelik    ini  dibutuhkan “tenaga dan semangat ekstra besar” karena masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan gender, pendidikan, budaya patriarki, juga minimnya aturan hukum, kesadaran masyarakat, serta peran aparat dalam mengatasi  permasalahan tersebut.
Kata Kunci : Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Bawah Umur
Abstract.  Special customary law of customary criminal  comes from the custom of the community so it is referred to  as the law born  from  below.  Customary  law  as  an  unwritten  law  is  the  basis  in  determining  good  and  bad  behavior  in  a  particular traditional  society.  Customary  law,  especially  customary  criminal  law,  has  certain  sanctions  if  one  or  more  members  of  the traditional  community  commit  irregularities  or  actions  that  are  not  in  accordance  with  the  norms  and  rules  of  decency  (Adat Law).  Article  332  of  the  Penal  Code  is  understood  to  be  taking  away  an  immature  woman  with  a  view  to  mastering  it,  by  our society is often associated with the term eloping.  Eloping itself when it is interpreted simply is between a man and a woman who performs marriage without being approved by his parents or guardians. Taking away an underage woman or child abduction is again widely talked about by the public. Cases of fleeing underage women are spread almost all over Indonesia, our concerns are becoming even greater because the victims of child abduction are the majority of underage girls. To investigate, investigate  and dismantle  the  chain  of  cases  that  are  quite  complicated  it  takes  "extra  energy  and  spirit"  because  of  the  problems  of unemployment, poverty, education, gender inequality, patriarchy culture, as well as the lack of rule of law, public awareness, and the role of the authorities in addressing the problem.

## Keywords: Criminal Sanctions, Indigenous Crimes, Crimes Of Fleeing Underage Girls

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi terhadap makhluk  lainnya ataupun antar sesama memiliki ikatan  pada    hukum  yang  mengatur  sesuatu  yang  tidak  boleh  dilakukan  ataupun  yang  boleh  dilakukan  Menurut Achmad  Ali  bahwa  hukum  merupakan serangkaian ukuran ataupun kaidah yang disusun pada suatu  sistem  yang menetapkan  suatu  hal  yang  tidak  boleh  dan  boleh  dilakukan  manusia  sebagai  anggota  masyarakat  pada  hidup bermasyarakat. 1
Keberadaan  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  memang  tidak  terbentuk  secara  otomatis,  hal  ini  bermakna hukum memiliki implikasi yang kuat pada hidup bermasyarakat.Hukum kerap dinamakan sebagai fenomena sosial, di mana  jika  terdapat  masyarakat,  di  situ  terdapat  hukum.  Eksistensi  hukum  menjadi  sebuah  kepentingan  masyarakat, yakni kepentingan publik secara individu ataupun ketika melakukan intraksi pada orang lain saat bergaul. Hukum juga diperlukan pada kehidupan bermasyarakat yang sederhana hingga yang masyarakat luas antar  bangsa,  sebab hukum yan merupakan dasar peraturan  pada pranata hidup. 2
Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan budaya, tingkah laku masyarakat pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat  semakin  kompleks  dan  juga  multikompleks.  Perilaku  demikian  jika  dilihat  berdasarkan  sisi  hukum tentu saja terdapat tingkah laku yang bisa digolongkan berdasarkan norma dan terdapat tingkah laku yang tidak sesuai terhadap  norma.  Pada  tingkah  laku  yang  tidak  sesuai  terhadap  norma  yang  diberlakukan,  maka  tidak  jadi
1 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis , Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 35
2 Hasim Purba, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum , Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hal. 2
Islah  et  al.,  Sanksi  Pidana  Adat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Anak  Perempuan  Dibawah  Umur  di  Desa  Selat Kabupaten Batanghari
permasalahan. Pada tingkah laku yang tidak sesuai terhadap norma umumnya bisa mengakibatkan masalah pada segii hukum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat.
Tingkah laku yang tidak sesuai terhadap norma ataupun bisa dinamakan penyimpangan pada norma yang sudah dibuat nyatanya mngakibatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat menjadi terganggu. Penyimpangan yang  seperti  itu  umumnya  dinila  sebagai  suatu  pelanggaran  oleh  masyarakat,  dan  juga  sebagai  suatu  kriminalitas. Kriminalitas pada hidup kemasyarakatan menjadi fenomena sosial yang senantiasa dihadapkan pada setiap Negara dan masyarakat.  Fakta  sudah  mengungkapkan  bahwa  kriminalitas  hanya  bisa  dikurangi  dan  dicegah,  namun  sukar dihilangkan.
Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis menjadi dasar pada penentuan tingkah laku yang buruk dan yang baik pada  suatu  masyarakat  tradisional.  Hukum  adat  terutama  hukum  pidana  adat  mempunyai  suatu  konsekuensi  jika sejumlah  ataupun  salah  satu  warga  tradisional  berbuat  tindakan  ataupun  penyimpangan  yang  tidak  sesuai  kaidah- kaidah dan norma kesusilaan (Hukum Adat). Hukum adat terutama hukum pidana adat hanya berlaku bagi tradisional wilayah  khsus  sehingga  hukum  adat  bervariasi  oleh  masyarakat  tradisional  yang  satu  dengan  masyarakat  tradisional lainnya.
Begitupun pada kejahatan melarikan wanita yang masih  di bawah umur. Dari zaman tradisional sampai zaman modern  sebagaimana  saat  ini,  tindak  pidana  membawa  lari  wanita  yang  masih  di  bawah  umur  seringkali  dialami. Yurisprudensi pada zaman Belanda dan perkara-perkara  hukum yang akhir-akhir ini dialami menunjukkan kejahatan tersebut  mudah  menjebak  seseorang  dan  tidak  sulit  membuktikannya.  Adapun  yang  mengartikan  kejahatan  tersebut yaitu dengan “membawa lari wanita di bawah umur”. Adapun yang menggunakan istilah “membawa lari wanita yang belum  dewasa”.  Apa  pun  sebutannya,  pastinya  pada  perumusan  tersebut  terdapat  tindakan  membawa  lari  wanita dengan usia yang masih belia. Tindak pidana tersebut dibahas pada Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 3
Kaitannya  terhadap  Pasal  332  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  diketahui  selaku  melarikan  wanita yang masih di bawha umur yang bertujuan menguasai, dari masyarakat seringkali dihubungkan terhadap istilah kawin lari.  Kawin lari tersebut jika dimaknai dengan cara  sederhana  merupakan laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan namun tidak mendapat restu dari wali ataupun orangtuanya
Kasus  membawa  lari  wanita  di  bawah  umur  memiliki  cakupan  yang  nyaris  di  seluruh  Indonesia,  hal  tersebut sangat  membuat  miris  sebab  korban  penculikan  anak  didominasi  wanita  di  bawah  umur.  Dalam  membongkar, mengusut, dan menyelidiki kebersinambungan hal-hal yang sangat berbahaya tersebut diperlukan semangat dan tenaga yang  cukup,  sebab  terdapat  juga  persoalan  kesadaran  masyarakat,  rendahnya  kebijakan  hukum,  budaya  patriarki, kesenjangan gender, pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran yang perlu diatasi.
Adapun  yang  mengartikan  kejahatan  tersebut  sebagai  “membawa  lari  wanita  di  bawah  umur”.  Adapun  yag menggunakan  istilah  “membawa  lari  wanita  yang  belum  dewasa”.  Apa  pun  sebutannya,  pastinya  pada  perumusan tersebut  terdapat  tindakan  membawa  lari  wanita  dengan  usia  yang  masih  di  bawha  umur.  Tindak  pidana  schaking tersebut  dibahas  pada  Pasal  332  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Tindak  pidana  tersebut  merupakan “melakukan penculikan terhadap wanita ataupun gadis”. 4
Khusus  pada  hukum  pidana  terdapat  sejumlah  unsur  yang  perlu  diperhatikan  jika  menghadapi  hukum  adat. Suatu perkara yang bisa memaparkan opini itu ialah tindakan melarikan perempuan di bawah umur yang berdasarkan adat  memperoleh  suatu  konsekuensi  dan  dengan  cara  hukum  pidana  nasional.  Contohnya  yakni  membawa  kabur perempuan di bawah umur yang membuat kepala manusia sebagai sarana pada acara adat. Berhubungan terhadap hal itu, denan demikian hakim perlu memahami  adat yang diberlakukan seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 28. Selain itu, Kabupaten Batanghari khususnya desa selat juga mempunyai peraturan bahwa jika  satu  di  antara  masyarakat  melanggar  adat  dengan  demikian  pelakunya  akan  di  berikan  sanksi.  Hal  tersebut dinamakan  dengan  cuci  kampung.  Indonesia  adalah  Negara  yang  menggunakan  sistem  pluralitas  pada  segi  hukum dengan  mengganggap  adanya  kesistensi  hukum  adat,  hukum  barat,  dan  hukum  agama.  Pada  prakteknya,  sebahagian warga masih memakai hukum adat pada pelanggaran dan sanksi adatnya.
Dengan  demikian,    kasus    melarikan    wanita    dibawah    umur    umumnya  dapat  dibongkar  apabila  terdapat laporan  keluarganya  yang  kehilangan  atau  karena  meninggal  dunia.  Selama  kontaknya  masih  ada  walaupun  sudah terjadinya  penculikan  anak,  dengan  demikian  orang    tidak    mengerti  bahwa  sudah  terdapat  penyelewenangan  HAM dari penculikan anak dibawah umur.
Sesuai  dengan  pemaparan  yang  sudah  dijelaskan,  dengan  demikian  rumusan  permasalahan  pada  penelitian  ini antara lain:
3 Sumarni E, Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum ( Yogyakarta: Uviversitas Atma Jaya, 2000 hal,  42
4 Bahasa Hukum: “Melarikan Perempuan di Bawah Umur” ,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan%perempuan-di-bawah-umur
diakses
tanggal 12 Januari 2020, pukul 00:22 WIB
Islah  et  al.,  Sanksi  Pidana  Adat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Anak  Perempuan  Dibawah  Umur  di  Desa  Selat Kabupaten Batanghari
1. Bagaimana  sanksi  pidana  adat  untuk  pelaku  tindak  pidana  membawa  lari  anak  di  bawah  umur  di  Desa  Selat Kabupaten Batanghari?
2. Apakah  yang  menjadi  kendala  sanksi  pidana  adat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  membawa  lari  perempuan  d ibawah umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari?
3. Upaya apa saja dalam penanggulangan sanksi pidana adat untuk pelaku tindak pidana membawa lari anak di bawah umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari?

## METODE

## 1. Tipe Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  hukum mengenai pemberlakuan atau  implementasi ketentuan  hukum  (kodifikasi, undang-undang,  atau kontrak)  secara in action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat  semua  informasi  dengan  pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, analitis yaitu  memberikan  gambaran  tentang  Sanksi  Pidana  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Anak Dibawah Umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari.

## 3. Rancangan Kegiatan
Kegiatan  penelitian  tentang  Sanksi  Pidana  Adat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Anak  Dibawah Umur dilaksanakan di Desa Selat Kabupaten Batanghari selama enam bulan, pada bulan Januari sampai Juli 2020.

## 4. Ruang Lingkup
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  sanksi  pidana  adat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  melarikan  anak dibawah umur yang terjadi di Desa Selat Kabupaten Batanghari.

## 5. Bahan dan Alat Utama
a. Data Primer
Data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  untuk  mendapatkan  data  yang  kongkret  mengenai  materi  yang dibutuhkan  dan  diperoleh  melalui  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Lembaga  adat  Desa  Selat,  Kepala  Desa Selat.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang didapatkan dan telah dilakukan pengolahan dari studi pustaka yan meliputi:
1) Bahan  Hukum  Primer  yakni  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  berkenaan  dengan penulisan skripsi ini.
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dalam bentuk-bentuk yang dipelajari peneliti berdsarkan literature dan karya ilmiah yang terdapat hubungannya terhadap permasalahan yang diamati
3) Bahan Hukum Tertier yakni antara lain Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia Adapun alat yang digunakan untuk wawancara yaitu recorder pada handphone salah satu penulis.

## 6. Tempat Penelitian
Lokasi penelitiannya dilakukan pada Desa Selat Kab. Batanghari Provinsi Jambi

## 7. Teknik Pengumpulan Data
Teknik dalam mengumpulkan data yang dipergunakan antara lain:
a. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu  teknik  dalam  mengumpulkan  data  melalui  berkomunikasi  pada  masing-masing orang terkait pengumpulan data-data secara akurat dan jelas. Pada hal ini bertanya secara langsung dengan cara tertulis ataupun lisan dengan Lembaga adat Desa Selat Kabupaten Batanghari.
b. Studi Dokumen
Studi  dokumen  merupakan  teknik  dalam  mengumpulkan  data  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan dokumen  yang  tersedia  dan  adapun  data  dalam  bentuk  tulisan.  Hal  tersebut  bertujuan  dalam  mendapatkan literature-literature  yang  berkaitan  dan  relevan  terhadap  Sanksi  pidana  adat  untuk  tersangka  tindak  pidana membawa lari wanita yang belum dewasa di Desa Selat.
Islah  et  al.,  Sanksi  Pidana  Adat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Anak  Perempuan  Dibawah  Umur  di  Desa  Selat

## Kabupaten Batanghari
8. Definisi Operasional Variabel
a. Hukum Adat
KBBI (1999) membatasi adat pada beberapa definisi antara lain: 5
1) Adat sebagai peraturan (tindakan dan lain-lain) yang umumnya diurutkan ataupun diperbuat dari dulu
2) Adat sebagai cara (perilaku dan lain) yang merupakan suatu kebiasaan
3) Adat sebagai cukai berdasarkan aturan yang diberlakukan (di pelabuhan)
4) Adat sebagai bentuk ide budaya dengan meliputi peraturan-peraturan, hukum, norma, dan nilai-nilai budaya yang memiliki kaitan satu sama lain ke dalam sebuah sistem.
Ter Haar, menyebutkan bahwa di samping komponen hukum adat yang tidak diperlukan, meliputi surat perintah raja  dan  peraturan  desa,  dengan  demikian  hukum  adatnya  tersebut  merupakan  segala  aturan  yan  diberlakukan pada putusan-putusan secara bijak dengan pelaksanaan yang diimplementasikan “begitu saja” dengan arti tidak terdapat seluruh aturan yang bersifat mengikat. 6 b. Hukum Pidana Adat
Tolib Setiady menyebutkan  mengenai hukum pidana adat antara lain:
“Hukum adat delik, hukum pidana adat, dan hukum pelanggaran adat merupakan peraturan-peraturan hukum adat yang mengurus perbuatan ataupun peristiwa pelanggaran yang mengakibatkan keseimbangan masyarakat terganggu,  dengan  demikian  harus  diselesaikan  supaya  tidak  terjadi  gangguan  pada  keseimbangan masyarakat.  Sehingga  yang  diatur  di  dalam  hukum  adat  delik,  hukum  pidana  adat  merupakan  mengenai tindakan  dan  peristiwa  yang  termasuk  delik  adat  dan  bagaimana  menyelesaikan  hal  tersebut,  sehingga  tidak terjadi gangguan pada kesimbangan masyarakatnya”. 7
Tidak sama terhadap Cornelis Van Vollenhoven, Ter Haar mengemukakan mengenai definisi delik adat, pelangaran ataupun delik atau pelanggaran merupakan setiap penyeleweangan terhadap suatu keseimbangan di mana  ataupun  berdasarkan  kelompok  individu  akibat  mendatangkan  reaksi  adat  dan  karena  terdapatnya  hal tersebut, dengan demikian keseimbangan wajib bisa dipulihkan kembali (membayar barang ataupun uang). 8 Definisi lainnya mengenai hukum pidana adat juga dinyatakan oleh I Made Widnyana, arti dari delik adat ialah living law (hukum yang hidup) di mana ditaati dan diikuti  warga adat dengan secara terus-menerus pada tiap-tiap generasinya. Delik adat selaku living law merupakan seluruh peristiwa dan tindakan yang berlawanan terhadap  kesadaran  masyarakat,  keadilan,  keamanan,  kerukunan,  dan  kepatuhan  terkait,  yakno  selaku  dampak terhadap suatu tindakan yang diperbuat seseorang, kelompok individu, ataupun tindakan seperti apa yang dinilai bisa menyebabkan gangguan sebab membuat keseimbangannya terganggu dan mendatangkan reaksi masyarakat dalam bentuk sanksi adat. 9

## 9. Teknik Analisis
Sesudah semua datanya terkumpul, kemudian data itu dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan jawaban ataupun keterangan responden dan disimpulkan dengan sifat deskriptif, tentang Sanksi pidana  adat  untuk  tersangka  tindak  pidana  membawa  lari  wanita  yang  belum  dewasa  di  Desa  Selat  Kabupaten Batanghari..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Di Bawah Umur
Hukum pidana adat merupakan living law yang mengurus di mana melakukan pelanggaran terhadap kepatutan dan  keadilan  yang  hidup  di  tengah  publik,  dengan  demikian  mengakibatkan  keseimbangan  dan  ketenteraman masyarakat  terganggu.  Terganggunya  ketenteraman  serta  keseimbangan  masyarakat.  Dalam  melakukan  pemulihan tehadap hal itu, dengan demikian timbul reaksi adat. Untuk memelihara hukum pidana adat, di mana tiap-tiap masalah bisa  terselesaikan  dengan  cara  tepat  pada  tiap-tiap  masalah  yang  timbul,  sebab  hukum  tersebut  cenderung mendahulukan  pencapaian  tujuannya,  kebersamaan  dibandinglan  menjunjung  tinggi  sebua  kebijakan  yang  sudah ditetapkan.
5 I  Gede  A.  B  Wiranata, Hukum  Adat  Indonesia  Perkembangan  dari  Masa  ke  Masa ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2005, hlm. 3
6 Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 8
7 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia; dalam Kajian Kepustakaan , Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 345
8 Ibid
9 Ibid , hlm. 346
Islah  et  al.,  Sanksi  Pidana  Adat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Anak  Perempuan  Dibawah  Umur  di  Desa  Selat

## Kabupaten Batanghari
Menurut  Tokoh  Adat  Desa  Selat,  Bapak  Usman  mengatakan 10 bahwa  :  Eksistesi  hukum  pidana  adat  adalah refleksi  hidup  bermasyarakat  dan  dalam  tiap-tiap  wilayah  di  Indonesia,  mempunyai  hukum  pidana  adat  yang  tidak sama  terhadap  budaya  yang  terdapat  di  daerah  itu  pada  keunikannya  yang  khusus.  Pada  hidup  bermasyarakat,  tidak sedikit yang terikat dalam peraturan adat dan sistem-sistem normanya, yang disakralkan ataupun dikeramatkan, salah satu contoh kasus di Desa Selat Adat bagi masyarakat Desa Selat masih memberlakukan system adat terhadap kasus- kasus yang penyelesaian menggunakan pidana adat. Kabupaten Batanghari  bukan hanya sekadar adat istiadat, namun juga  menjadi  konsep  pada  pemahaman  warga  Batanghari.  Adat  adalah  suatu  budaya  dan  kepribadian  masyarakat tersebut. Selain hal tersebut, adat merupakan perspektif kehidupan pada warga Selat. Selaku kerpibadian budaya dan perspektif  kehidupan  untuk  masyarakat  Selat  dinilai  sama  seperti  ketentuan-ketentuan  hidup  manusia.  Adat  pada eksistensinya di Desa Selat Kabupaten Batanghari dipercayai secara sadar, bahwasannya tiap-tiap insan terikat dengan cara  langsung  ataupun  tidak  pada  sebuah  tatanan  yang  membimbing  manusia  agar  taat  pada  perintah  Tuhan  Yang Maha Esa, mengatur keadilan sosial di bermasyarakat, mengatur pertanggungjawaban masyarakat, dan mengatur tipe kepemimpinan.
Sanksi adat yang diterapkan di Desa Selat dikarenakan ada pihak dari keluarga yang berbuat kawin lari, menilai bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang memalukan. Dengan demikian keluarganya menilai bahwa suatu hal yang  tabu.  Di  mana  yang  diketahui  bahwa  warga  Batanghari,  terutama  Desa  Selat.  Adalah  keagungan  ataupun kebanggaan  harga  diri  yang  sudah  diturunkan  leluhur  dalam  memegang  teguh  budaya  yang  terkandung  sendi-sendi kebudayaan.  Adat  kuat  yang  terdapat  pada  warga  Desa  Selat  Kab.  Batanghari,  sangat  tampak  bahwa  martabat  dan harkatnya  dicederai  orang  lain,  dengan  demikian  pihak  yang  dicederai  martabat  dan  harkatnya  itu  bisa  melakukan apapun dalam membalaskan dendamnya dan memulihkan nama keluarga di tengah masyarakat. Sanksi adat pada masa ini menjadi suatu usaha dalam memulihkan nama keluarga.
Menurut Tokoh Adat Desa Selat Bapak Usman. Adapun bentuk sanksi atau hukuman  Menurut Bapak Usman Selaku Tokoh Adat Desa Selat adalah:
1. Pemberian  hukuman  dalam  bentuk  sanksi  fisik  dan  nonfisik.  Sanksi  nonfisik  contohnya,  dikucilkan  dari  lingkup masyarakat,  terutama  keluarganya,  diusir,  dan  memperoleh  penghinaan.  sementara  sanksi  fisik  contohnya, penganiayaan  ringan,  penganiayaan  ringan,  dan  si  perempuan  tidak  boleh  bertemu  dengan  laki-laki  yang membawanya kabur, apabila pelanggaran tersebut sangatlah berat berdasarkan pendapat keluarganya.
2. Sanksi  adat  pada  implementasinya  dilaksanakan  dengan  cara  massa  (berkelompok),  pada  peraturan  bahwa  yang diperbolehkan melakukannya ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah dan keluarga pada orang-orang yang berbuat kawin lari. Masyarakat memberlakukan sanksi adat itu dengan kekuatan yang sama terhadap hukum pidana adat pada dasarnya, karena sanksi itu adalah kesepakatan yang sudah ditentukan tokoh-tokoh adatnya.
3. Implementasi sanksi adat untuk menyelesaikan permasalahan hidup bermasyarakat pada Kab. Batanghari, terutama pada Desa Selat Kabupaten Batanghari, sudah termasuk wilayah yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, yakni sanksi  adat  masih  di  pegang  teguh  oleh  masyarakat  Desa  Selat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  hidup dimasyarakat.
4. Berdasarkan hukum adat setempat, tiap-tiap sengketa yang dialami jika dilakukan penyelesaian dengan cara  adat, tentu  hidup  masyarakatnya  bisa  senantiasa  terjaga  dan  terjalin  secara  harmonis  dan  menghilangkan  rasa  dendam dan  benci  di  hati  pihak-pihak  yang  bersengketa,  jika  dilakukan  penyelesaian  berdasarkan  hukum  pidana,  dengan demikian hidup masyarakatnya senantiasa mengalami perselisihan, sebab pada masyarakat yang memiliki konflik, maka senantiasa muncul rasa dendam yang saling menjatuhkan.
5. Sanksi  adat    adalah  sebuah  penyelesaian  sengketa,  terutama  pada  penyelesaian  keluarga  terhadap  pihak  yang berbuat kawin lari atau membawa perempuan yang masih di bawah umur .
6. Sanksi  biasanya  untuk  menutupi  aib  keluarga  mereka  berdua  di  kawinkan  dan  di  saksikan  oleh  beberapa  tokoh adat, Kepala Desa  dan masyarakat setempat  atas dasar persetujuan dari pihak keluarga kedua belah pihak
7. Menurut  Kepala  Desa  Sabki  seharunya  pelaku  juga  di  berikan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  Undang-Undang Perlindungan Anak, karena pelaku membawa kabur perempuan yang belum dewasa.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  pada  Tokoh  lembaga  adat  di  Desa  Selat  Kabupaten  Batanghari,  sanksi  adat yang di kenakan pada pelaku tersebut adalah berupa sanksi pidana adat setempat antara lain: cuci kampung dan potong hewan  kaki  empat  dan  selemak  semanis.  Terhadap  peristiwa  yang  dialami  pada  Desa  Selat.  Sanksi  pidana  adat menurut penulis sudah tepat karena legalitas pidana adat di atur dalam pasal 188 ayat (2) UUD 45 yang menyebutkan “Negara  menghormati  dan  mengakui  unit-unit  masyarakat  hukum  adat  dan  hak-hak  tradisional  selama  masih  hidup dan  sesuai  terhadap  prinsip  NKRI  dan  peradaban  masyarakat  yang  tercantum  pada  Undang-Undang,  sanksi  pidana adat juga termasuk pidana pokok.
10 Bapak Usman Selaku Tokoh Adat Desa Selat,Wawancara Tanggal 1 Februari 2020
Islah  et  al.,  Sanksi  Pidana  Adat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Anak  Perempuan  Dibawah  Umur  di  Desa  Selat

## Kabupaten Batanghari
Jadi  menurut  penulis  sudah  tepat  sanksi  yang  diberikan  terhadap  kasus  tersebut  di  Desa  Selat  ini penyelesaiannya dengan cara melalui pidana adat. Dan perempuan tersebut dikembalikan kepada keluarganya. 11

## Kendala  Sanksi  Pidana  Adat  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  Di  Bawah  Umur  Di  Desa Selat.
Menurut  Tokoh  Adat  Di  Desa  Selat  hambatan  ataupun  Kendala-kendala    yang  kerap  dialami  oleh  pihak lembaga/ Lembaga adat di Desa Selat Kabupaten Batanghari pada penyelesaian kasus pidana adat  yakni antara lain: 1. terdapatnya penundaan  dikarenakan satu pihak yang bersengketa tidak hadir, yakni tersangka, dengan alasan  sakit dan menilai pihak lainnya tidak harus terlibat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Penundaan  sidang  umumnya  ditinjau  berdasarkan  saksi    (bukti)    yang  berhadir  dalam  memberikan  sanksi  pidana adat bagi pelaku laki-laki yang membawa kabur perempuan tersebut masih belum cukup bukti untuk di hadapkan kepada  Para  tokoh  adat  setempat,  dengan  demikian  wajib  dibentuk  perjanjian  agar  melanjutkan  kembali  sidang yang akan dilakukan.
3. Untuk menunda sidang umumnya dari tersangka perihal denda, yang secara umum meminta waktu dalam mencari sejumlah  nominal;  korban  akan  dibawa  di  hadapan  meja  pimpinan  yang  disaksikan  masyarakat  setempat,  tokoh agama, sekretaris desa, kepala desa, wakil ketua, dan ketua.
4. Ketika terjadinya sidang ada salah satu dari orang tua dari kedua belah pihak tidak datang dikarenakan malu, dan diwakilkan oleh orang lain atau wali, kebanyakan dari pihak laki- laki keberatan dengan denda yang diberikan.
5. Orang  tua  dari  pihak  perempuan  tidak  mau  datang  dan  tidak  mau  berdamai  dengan  pihak  pelaku  dikarenakan mereka  ingin  kasus  yang  menimpa  anaknya  di  bawah  ke  ranah  hukum,  orang  tua  korban  merasa  telah  dirugikan secara moril, mereka takut nanti anaknya gangguan psikis.
6. Perempuan tersebut masih berstatus pelajar di sekolah menengah tingkat pertama atau SMP di Desa Selat dan anak perempuan tersebut masih di bawah umur.
7. Pihak  keluarga  korban  bersikeras  tidak  mau  anaknya  di  nikahkan  dan  orang  tua  korban  menuntut  pihak  pelaku yang membawa kabur perempuan anaknya tersebut di usir dari kampung di Desa Selat  tersebut.
8. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  Selat  tentang  pernikahan  di  bawah  umur  melanggar  KUHP  (Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana) dan undang-undang Perlindungan anak.
9. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan yang memacu anak-anak di bawah umur berpikir tidak rasional sehingga menjadi budaya anak-anak untuk melakukan pernikahan di bawah umur.
10. Kurangnya  sosialisasi  oleh  Pemerintah  Terutama  dari  Unit  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  memberikan nasehat kepada anak-anak perempuan dan orang tua agar berperan dalam pengawasan pergaulan anak.
11. Orang tua tidak memahami peraturan perundang-undangan dan memberikan nasehat kepada anaknya dampak dari pernikahan di bawah umur menyebabkan anak-anak tersebut bebas melakukan apa yang mereka inginkan.
12. Menurut Kepala Desa Selat Sabki mengatakan pemicunya adalah di Desa Selat sering anak  –anak di bawah umur pengaruh  dari  situs-situs  internet  yang  bebas  sehingga  kurang  pengawasan  orang  tua  menyebabkan  anak  tersebut merasa dirinya sudah dewasa boleh melakukan yang di lakukan orang dewasa. 12
13. Tingkat pendidikannya yang masih rendah sehingga belum memahami sanksi kalau melarikan anak di bawah umur akan di berikan sanksi pidana dan sanksi adat.
14. Faktor  internalnya  adalah  agama  yang  kurang  di  tanamkan  kepada  anak-anak  oleh  orang  tuanya  sehingga pergaulan bebas merupakan di anggap menjadi tren di kalangan remaja khususnya di Desa Selat.
Dengan   demikian   hal-hal  seperti  yang disebutkan di  atas  sangat  menghambat  proses penyelesaian  perkara melalui  peradilan  adat  di  Desa  Selat  Kabupaten  Batanghari.  Kendalanya  orang  tua  korban  tidak  menyetujui perkawinan  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur  dengan  laki-laki  yang  melarikan  anaknya,  dan  perempuan  tersebut juga tidak ingin menikah dengan laki-laki tersebut karena korban dibawah ancaman dan tekanan oleh pelaku.

## Upaya Penanggulangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Di Desa Selat
Dalam memberikan penanggulangan terhadap bagi pelaku yang membawa kabur perempuan di bawah umur di Desa Selat adalah pada dasarnya mengadukan atau melaporkan dugaan tindak pidana merupakan hak dan  kewajiban berdasarkan  Undang-Undang  bagi  setiap  warga  mengetahui  atau  menjadi  korban  dalam  dugaan  tindak  pidana seharusnya  dalam  persoalan  melarikan  anak  perempuan  di  bawah  umur    di  sarankan  kepada  pihak  keluarga  untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada pengadilan adat .
11 Bapak Usman Selaku Tokoh Adat Desa Selat,Wawancara Tanggal 1 Februari 2020
12 Sabki Selaku Kepala Desa Selat ,Wawancara Tanggal 3 februari 2020
Islah  et  al.,  Sanksi  Pidana  Adat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Anak  Perempuan  Dibawah  Umur  di  Desa  Selat Kabupaten Batanghari
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  tokoh  adat  Desa  Selat  Bapak  Usman  adalah  penyelesaiannya  adalah peradilan  adat  yang  paling  banyak  di  lakukan  sebab  menurut  beliau  menyelesaikan  pelanggaran  adat  sebagian  besar adalah berdasarkan hukum adat 1. Pemerintah Batanghari, khususnya Desa Selat dalam hal ini menghimbau agar generasi muda terus membekali diri dengan  pendidikan  dan  agama  serta  Sumber  Daya  manusia  yang  cukup  tinggi    dan  membuat  hal-hal  positif  agar tidak terpengaruh pada lingkungan terhadap perkawinan usia dini, meningkatkan pengajian remaja masjid.
2. Kepada para remaja agar membekali diri dengan pendidikan dan memberikan motivasi ke pada remaja lain untuk tidak melakukan pergaulan bebas dan berdoa kepada Allah khusus muslim meningkatkan agama yang kuat dalam meningkatkan  aktivitas  yang  baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  berperilaku  dan  akhlak  yang  baik  sehingga  dari perilaku yang menyimpang.
3. Memberikan sosialisasi dari institusi pemerintah kepada masyarakat Batanghari khususnya Desa Selat ke pada para Remaja dan orang tua akan perkawinan usia dini mempunyai resiko yang cukup tinggi bagi anak di bawah umur.
4. Peran  serta  tokoh-tokoh  lembaga  adat  setempat  untuk  memberikan  nasehat  dan  bekerjasama  dengan  pihak pemerintah  dalam  penanggulangan  terhadap  pentingnya  pendidikan  formal  dan  informal  dalam  keseharian  dan perangkat  desa  dan  orang  tua  agar  bekerjasama  dalam  pengawasan  terhadap  anak-anak  remaja  terutama  anak perempuan di Desa Selat.
5. Korban  yang  telah  di  bawa  lari  oleh  laki-laki  agar  tidak  dikucilkan  dari  keluarga  dan  dari  desa  setempat, memberikan penyelesaian dalam bentuk sanksi pidana adat agar tidak terjadi dendam dikemudian hari, kalau sudah kedua  belah  pihak  setuju  maka  anak  perempuan  yang  telah  di  larikan  tersebut  harus  di  nikahkan  dengan  syarat kedua belah pihak setuju dan menempuh jalur di luar sidang pengadilan, mengingat anak tersebut masih di bawah umur.
6. Memberikan  pengertian  dan  pentingnya  sekolah  agar  para  remaja  tidak  ketinggalan  dalam  hal  menempuh pendidikan  agar  nanti  di  bekali  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  cukup  dan  para  remaja  dalam  situasi  sekarang globalisasi para remaja  khususnya perempuan bisa  setara pendidikannya dengan kaum laki-laki.
7. Memberikan penyuluhan hukum terhadap para remaja pentingnya pengetahuan tentang hukum khususnya tentang Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan batas minimal usia perkawinan di masyarakat, terutama pada anak-anak.
8. Dihimbau  kepada  orang  tua  untuk  memberikan  pengawasan  kepada  anak-anaknya  dalam  bergaul  di  dalam masyarakat khususnya di Desa Selat.
9. Memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak    perempuan  korban    di  bawa  kabur  oleh  laki-laki  yang  tidak bertanggung jawab. 13
Dalam hal ini menurut penulis agar memberikan bekal pendidikan kepada para remaja tentang undang-undang perkawinan dan kalau ada kasus seperti ini segera di tangani dengan segera oleh pihak lembaga adat dan sanksi berupa di terapkan pidana adat.

## SIMPULAN
1. Adapun  bentuk  sanksi  atau  Menurut  Kepala  Desa  Sabki  seharunya  pelaku  juga  di  berikan  sanksi  pidana  sesuai dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  karena  pelaku  membawa  kabur  perempuan  di  bawah  umur.  berupa sanksi  pidana  adat  setempat  antara  lain:-cuci  kampung  dan  potong  hewan  kaki  empat  dan  selemak  semanis. Terhadap kasus yang terjadi di Desa Selat .
2. Kendala    dari    korban    yaitu,  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  Selat  tentang  pernikahan  di  bawah  melanggar undang-undang Perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Terutama dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan sosialisasi  nasehat kepada anak- anak  perempuan  dan  orang  tua  agar  berperan  dalam  pengawasan  pergaulan  anak.  Orang  tua  tidak  memahami peraturan perundang-undangan dan memberikan nasehat kepada anaknya dampak dari pernikahan di bawah umur menyebabkan anak-anak tersebut bebas melakukan apa yang mereka inginkan.
3. Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak.  Dalam  memberikan  penanggulangan  terhadap  bagi  pelaku  yang membawa  kabur  perempuan  di  bawah  umur  di  Desa  Selat  adalah  pada  dasarnya  mengadukan  atau  melaporkan dugaan  tindak  pidana  merupakan  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  Undang-Undang  bagi  setiap  warga  mengetahui atau menjadi korban dalam dugaan tindak pidana seharusnya dalam persoalan melarikan anak perempuan di bawah umur  di  sarankan  kepada  pihak  keluarga  untuk  menyelesaikan  kasus  yang  terjadi  pada  pengadilan  adat. Memberikan penyuluhan hukum terhadap para remaja pentingnya pengetahuan tentang hukum khususnya tentang undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  batas  minimal  usia  perkawinan  di  masyarakat terutama pada anak-anak.
13 Bapak Usman Selaku Tokoh Adat Desa Selat ,Wawancara Tanggal 2 februari 2020
Islah  et  al.,  Sanksi  Pidana  Adat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Anak  Perempuan  Dibawah  Umur  di  Desa  Selat Kabupaten Batanghari

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis , Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002 Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana , Putra A Bardin, Jakarta, 2002 Hamzah, Andi, Perkembangan Hukum Pidana Khusus , Rineka Cipta, Jakarta, 2004 ____________, Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Kanter,  E.Y  dan  S.R  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan  Penerapannya ,  Storia  Grafika,  Jakarta, 2002 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2003 Muhammad, Bushar, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006 Purba, Hasim, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum , Cahaya Ilmu, Medan, 2006 Rasyid Ariman M. dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana Indonesia , Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007 Setiady, Tolib Intisari Hukum Adat Indonesia; dalam Kajian Kepustakaan , Alfabeta, Bandung, 2008 Sumarni E, Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum ( Yogyakarta: Uviversitas Atma Jaya, 2000 Wiranata, I Gede A. B, Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 Yuwono, Soesilo, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP , Alumni, Bandung, 2001
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## Web Site
Bahasa Hukum: “ Melarikan Perempuan di Bawah Umur”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan%20perempuan-di- bawah-umur diakses tanggal 12 Januari 2020, pukul 00:22 WIB