## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 299-304 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3514 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Manajemen Penatausahaan Aset Tetap pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari

## Sri Rosmawati*, Nanik Marianah
Universitas Graha Karya Muara Bulian – Jambi *Correspondence email: srirosmawati44@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen penatausahaan aset tetap dalam proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  terdapat  dalam  Permendagri  nomor  19  tahun  2016  dan  Apa  saja kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  aset  tetap.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari observasi  dan  wawancara  langsung  dengan  Sekretaris,  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  dan Pengurus  Barang  Milik  Daerah  di  Kantor  Dinas  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Kabupaten  Batang  Hari. Hasil  analisis  terhadap pelaksanaan  manajemen penatausahaan aset tetap pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan  Hortikultura  Kabupaten  Batang  Hari  meliputi  proses  pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016. Meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan baik pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
Kata kunci : manajemen penatausahaan; asset tetap; holtikultura
Abstract.  This  study  aims  to  determine  whether  the  management  of  fixed  asset  administration  in  the bookkeeping, inventory and reporting process at the Office of the Food Crops and Horticulture Office of Batang Hari Regency is in accordance with the procedures contained in permendagri number 19 of 2016 and what are the  obstacles  faced  in  the  bookkeeping,  inventory  and  reporting  process  of  fixed  assets.  This  research  is qualitative  descriptive  research.  The  type  of data used  is  primary data  obtained from observations and direct interviews  with  the  Secretary,  Head  of  the  General  and  Personnel  Subdivision  and  Regional  Property Management at the Batang Hari Regency Food Crops and Horticulture Office. The results of the analysis of the implementation  of  fixed  asset  administration  management  at  the  Batang  Hari  Regency  Food  Crops  and Horticulture Office include the bookkeeping, inventory and reporting processes as a  whole in accordance  with the applicable provisions in the Regulation of the Minister of Home Affairs number 19 of 2016. Although there are some obstacles in the implementation of both bookkeeping, inventory and reporting.

## Keywords: administrative management; fixed assets; horticulture

## PENDAHULUAN
Tujuan  pelaksanaan  otonomi  daerah adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) yang ditandai  dengan  meningkatnya  kemandirian daerah,  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas publik,  pemerintah  daerah  yang  semakin responsive  terhadap  mayarakat,  meningkatkan Partisipasi  publik  dalam  pembangunan  daerah, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan  keuangan  dan  pelayanan  publik, serta  meningkatnya  demokratisasi  di  daerah. Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran  pemerintah  pusat  semakin  kecil,  sehingga menuntut  pemerintah  daerah  untuk  berperan sepenuhnya  dalam  membiayai  pembangunan dan  pengelolaan  daerahnya.  Salah  satu  aspek
penting  penunjang  keberhasilan  manajemen keuangan  daerah  adalah  dimilikinya  sistem manajemen aset daerah yang efektif dan efisien. Aset  daerah  sebagai  salah  satu  unsur  penting dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelayanan  publik  harus  dikelola  dengan baik.
Penyediaan  Sarana  kerja  yang  diperlukan untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  pegawai harus  memperhatikan  aspek  manfaat  dengan berpedoman  pada  tugas  pokok  dan  fungsinya sesuai  kemampuan  anggaran  yang  tersedia. Karena  itu  sarana  kerja  harus  dikelola  dengan baik agar mampu menunjamg pelaksanaan tugas secara optimal. Hal ini telah dikemukakan dalam Peraturan  Pemerintah  nomor  28  tahun  2020 tentang  pengelolaan  barang  milik  negara  /
Sri  Rosmawati,  Nanik  Marianah.,  Manajemen  Penatausahaan  Aset  Tetap  pada  Kantor  Dinas  Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari
daerah bahwa pengelolaan barang milik negara / daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan peraturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan  perkembangan  kebutuhan  agar  dalam pelaksanaannya  dapat  dikelola  secara  optimal, efektif  dan  efisien.  Menurut  Tisnawati  (2006) Manajemen  aset  merupakan  sebagai  kumpulan disiplin  metode,  prosedur,  dan  perangkat  untuk mengoptimalisasikan dampak bisnis keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan  resiko yang timbul (terkait  dengan  ketersediaan,  efesiensi,  umur pakai  dan  regulasi  keselamatan  atau  kepatuhan pada  aturan  lingkungan  hidup)  dari  aset  fisik perusahaan. Mahmudi (2010), Siklus manajemen  aset  daerah  secara  umum  meliputi tahap-tahap berikut; 1) Perencanaan 2) Pengadaan  3)  Penggunaan  atau  pemanfaatan  4) pengamanan,  pemeliharaan  dan  rehabilitasi  5) Penghapusan/ pemindah tanganan.
Menteri dalam  negeri  telah mengeluarkan Permendagri  nomor  19  tahun  2016  tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  milik  daerah. Dalam  Permendagri  Bab  I  Ketentuan  Umum Pasal  1  ayat  47  bahwa  Penatausahaan  adalah rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  – undangan.  Dengan  teknologi  yang  semakin canggih saat ini pembukuan barang milik daerah dapat  dilakukan  menggunakan  sistem  informasi yaitu  aplikasi  Akrual  Aset  Daerah  (AKAD). Inventarisasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan untuk  melakukan  pendataan,  pencatatan  dan pelaporan  hasil  pendataan  barang  milik  daerah. Pelaporan  dilakukan  setiap  semesteran  dan tahunan  yang  akan  dihimpun  sebagai  bahan penyusunan  laporan  barang  ditingkat  pengguna barang/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan  selanjutnya  laporan  barang  digunakan sebagai  bahan  untuk  menyusun  neraca  SKPD. Disetiap kantor memiliki pegawai yang bertugas sebagai  pengelola  atau  pengurus  barang  yang bertanggung  jawab  dalam  membuat  laporan barang. (Hidayat 2012)
Aset  atau  barang  milik  daerah  adalah semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang  sah  (Permendagri  nomor  19  tahun  2016 Bab  I  pasal  1  nomor  16).  Aset  merupakan komponen  yang  nilainya  paling  besar  dan kekayaan  yang  vital  bagi  berjalannya  sebuah organisasi  baik  itu  di  sebuah  pemerintahan maupun di perusahaan swasta, sehingga dibutuhkan manajemen penatausahaan aset yang
tepat.  Penatausahaan  sebagai  salah  satu  proses pengelolaan  barang  milik  daerah  seharusnya menjadi  prioritas  agar  pertanggung  jawaban pengelolaan  barang  milik  daerah  berjalan dengan  transparan  dan  akuntabel.  Karena  hasil pelaksanaan  penatausahaan  digunakan  dalam rangka  ;  1)  Penyusunan  Neraca  Kabupaten  dan SKPD  setiap  tahun,  2)  Perencanaan  kebutuhan pengadaan  dan  pemeliharaan  barang  milik daerah  setiap  tahun  untuk  digunakan  sebagai bahan  penyusunan  anggaran,  3)  Pengamanan administratif barang milik daerah.
Manajemen  aset  dalam  pemerintahan dikenal  sebagai  pengelolaan  barang  milik negara/  daerah.  Dalam  Peraturan  Bupati  Batang Hari  nomor  75  tahun  2013  tentang  sistem  dan prosedur  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada ketentuan  umum  pasal  4  ayat  1  bahwa pengelolaan  barang  milik  daerah  dilaksanaakan berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian  hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas  dan  kepastian  nilai.  Berdasarkan Permendagri  nomor  19  tahun  2016  tentang pedoman  pengelolaan  barang  milik  daerah, pengelolaan  aset  tetap  terdiri  dari  beberapa siklus  yaitu;  Perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan,  Pengamanan  dan  pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan,  Penatausahaan  serta  Pembinaan, pengawasan,  dan  pengendalian.  Manajemen pengelolaan  aset  tetap  yang  baik  tidak  dapat dipisahkan  dari  sumber  daya  manusia  yang memadai. Pemeran utama terwujudnya pengelolaan  aset  tetap  yang  baik  adalah  para pengurus barang disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Observasi  awal  kendala  yang  sering dihadapi  pengurus  barang  dalam  melaksanakan tugas  penatausahaan  aset  tetap  di  Kantor  Dinas Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Kabupaten Batang Hari adalah pada saat rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah di  SKPD.  Waktu  rekonsiliasi  biasa  di  lakukan diminggu  akhir  bulan  Desember,  dimana kendala yang timbul yaitu belum semua kegiatan belanja  anggaran  terealisasi  terutama  yang berkaitan  dengan  belanja  barang  milik  daerah. Pengelolaan  aset  tidak  hanya  melakukan pencatatan  barang  milik  daerah  yang  dibeli, tetapi  sampai  barang  tersebut  tidak  dapat dimanfaatkan  lagi  dan  dihapuskan  dari  daftar barang  milik  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen penatausahaan aset tetap dalam proses
Sri  Rosmawati,  Nanik  Marianah.,  Manajemen  Penatausahaan  Aset  Tetap  pada  Kantor  Dinas  Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari
pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten  Batang  Hari  sudah  sesuai  dengan prosedur  yang  terdapat  dalam  Permendagri nomor 19 tahun 2016 dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap.

## METODE
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif  kualitatif  (Sugiono,  2011).  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  primer  yang diperoleh  dari  observasi  dan  wawancara langsung dengan  Sekretaris, Kepala  Sub Bagian Umum  dan  Kepegawaian  dan  Pengurus  Barang Milik Daerah di Kantor Dinas  Tanaman Pangan dan  Hortikultura  Kabupaten  Batang  Hari. Aktivitas dalam  analisis data pada penelitian  ini adalah dengan Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan/verifikasi. (Moleong, 2006)

## HASIL
Kantor  Dinas  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura
Kabupaten Batang Hari, pelaksanaan  manajemen  penatausahaan  aset tetap  dilaksanakan  oleh  bidang  Sekretaris  yang membawahi  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan Kepegawaian  selaku  pejabat  penatausahaan barang milik daerah di tingkat SKPD. Manajemen  penatausahaan  aset  tetap  adalah proses  pengelolaan  aset  tetap  melalui  kegiatan penatausahaan yang meliputi proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

## Pembukuan
Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan telaah dokumen terhadap proses pembukuan pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan  Hortikultura  Kabupaten  Batang  Hari dilakukan  melalui  tahapan  sebagai  berikut  :a) Pendaftaran  /Registrasi  aset;  b)  Penggolongan dan  kodefikasi;  dan  c)  Penetapan  Status Penggunaan  Barang  Milik  Daerah.  Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembukuan aset  tetap  pada  Kantor  Dinas  Tanaman  Pangan dan  Hortikultura  Kabupaten  Batang  hari  telah melaksanakan pembukuan berdasarkan Permendagri  nomor  19  tahun  2016  pasal  474 ayat  2  yaitu  Pengguna  barang/kuasa  pengguna barang  harus  melakukan  pendaftaran  dan pencatatan  barang  milik  daerah  yang  status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa  pengguna  barang  ke  dalam  daftar
barang penggunan/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

## Inventarisasi
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil  pendataan  barang  milik  daerah.  Dalam melaksanakan inventarisasi kantor Dinas Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Kabupaten Batang  Hari  dilakukan  tidak  setiap  5  tahun sekali,  tetapi  secara  kondisional  seperti  terjadi Kehilangan karena Pencurian, laporan kerusakan barang dari penanggung jawab pengguna barang dan  kondisi-kondisi  tertentu  yang  menyebabkan berkurangnya  manfaat  ekonomis  barang  milik daerah.  Sehingga  pelaksanaan  inventarisasi  bisa dilaksanakan  kapan  saja  pada  kondisi  tertentu. Menurut keterangan yang disampaikan pengurus barang  Kantor  Dinas  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura, hal ini dilakukan karena memperhatikan  barang  milik  daerah  yang tergolong  dalam  kelompok  Peralatan  dan  Mesin berupa  barang  elektronik  yang  kecil  rata  –  rata memiliki  masa  manfaat  paling  maksimal  2 tahun,  tahun  selanjutnya  kinerja  dan  manfaat aset  tersebut  akan  terus  menurun.  Sementara untuk  peralatan  dan  mesin  yang  lainnya  bisa memiliki masa manfaat lebih dari masa manfaat pada umumnya, tergantung cara penggunaan dan pemeliharaannya.  Jadi  bisa  dipastikan  barang  – barang  tersebut  masih  dalam  kondisi  baik  jika masih  berumur  ekonomis  2  atau  1  tahun  ke bawah  bila  tanpa  masalah  tertentu  dalam pemanfaatannya. Namun tidak menutup kemungkinan  ada  barang  yang  rusak  dalam jangka waktu 6 bulan dalam masa pemanfaatannya.
Pengurus barang dapat melakukan inventarisasi  kapan  saja  untuk  barang  milik daerah  yang  berada  didalam  Gedung  kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tetapi untuk  barang  yang  berada  di  luar  kantor terutama yang berada di kantor Balai Penyuluhan Pertanian di 8 Kecamatan dan Balai Pembibitan  Pertanian  di  2  Kecamatan  hanya dapat  dilakukan  minimal  5  tahun  sekali  pada saat sensus barang atau kondisional berdasarkan anggaran  serta  laporan  Koordinator  BPP Kecamatan  dan  petugas  Balai  Pembibitan Pertanian  terhadap  barang  dalam  kodisi  rusak berat  atau  kehilangan. Pelaksanaan inventarisasi pendataan  dan  pencatatan  barang  milik  daerah berdasarkan  data  yang  ada  dalam  Kartu Inventaris Barang (KIB), dimana  ada perbedaan
informasi  data  yang  harus  dicanturmkan  di setiap KIB.
Inventarisasi  yang  dilakukan  setiap  5 tahun  sekali  dilaksanakan  berdasarkan  surat perintah  pelaksanaan  sensus  barang  dari  bagian pengelolaan barang milik daerah yang berada di Bakeuda. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian  menjelaskan,  untuk  pelaporan hasil  inventarisasi  barang  atau  sensus  barang disampaikan ke bagian pengelolaan barang milik daerah  di  Bakeuda  paling  lama  3  bulan  setelah pelaksanaan  inventarisasi  barang  milik  daerah. Hal  ini  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor 19 tahun 2016 pasal 476 ayat 3.
Inventarisasi  yang  merupakan  kegiatan pendataan  dan  pencatatan  barang  milik  daerah memiliki  tujuan:  a)  untuk  mengetahui  barang milik daerah yang masih belum tercatat di Kartu Inventaris  Barang;  b)  untuk  mengetahui  kondisi barang  dan  kelengkapan  jumlah  unit  barang milik  daerah;  dan  c)  untuk  mengetahui keberadaannya barang milik daerah
Hasil  penelitian  kegiatan  inventarisasi yang  dilakukan  Kantor  Dinas  Tanaman  Pangan dan  Hortikultura  Kabupaten  Batang  Hari  sudah cukup  baik  dalam  pelaksaanaan  pencatatan  dan pendataan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada  dalam  Permendagri  nomor 19  tahun  2016.  Hal  ini  terbukti  dengan pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan secara kondisional  dan  maksimal  5  tahun  sekali. Dimana  dalam  Permendagri  nomor  19  tahun 2016  pasal  476  ayat  1  sampai  3  ditetapkan sebagai berikut : a) Pengguna barang melakukan inventarisasi  barang  milik  daerah  paling  sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; b) Dalam hal barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  berupa  persediaan  dan  konstruksi dalam  pengerjaan,  inventarisasi  dilakukan  oleh pengguna  barang  setiap  tahun;  dan  c)  Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan  (2)  kepada  pengelola  barang  paling  lama  3 bulan setelah selesainya inventarisasi.

## Pelaporan
Pelaporan  barang  milik  daerah  yang dilaksanakan  oleh  Kantor  Dinas  Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari melalui  tahapan  sebagai  berikut  :  a)  Laporan Barang  Semesteran.  Laporan  barang  semesteran tidak  hanya  melaporkan  barang  milik  daerah berupa  aset  tetap,  namun  juga  melaporkan laporan  semester  penerimaan  dan  pengeluaran
barang pakai habis. Laporan barang milik daerah semesteran  dilaksanakan  berdasarkan  berita acara  registrasi  barang  milik  daerah  dan realiasasi belanja barang milik daerah berdasarkan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana (SP2D).  Laporan  barang  milik  daerah  semester 1direkap  dari  realisasi  belanja  barang  milik daerah  terhitung  bulan  januari  sampai  dengan bulan  juni,  dilaporkan  mulai  tanggal  1  Juli;  dan b)  Laporan  Barang  Tahunan.  Laporan  barang tahunan  merupakan  penyajian  data  informasi barang  milik  daerah  dalam  periode  1  tahun anggaran, dan hasil dari  kegiatan penatausahaan aset  tetap  selama  1  tahun.  Jika  dalam pembukuan  diawal  penatausahaan  dan  laporan semesteran  hanya  mencantumkan  nilai  realisasi belanja modal saja, maka dalam laporan tahunan akan  dihitung  kapitalisasi  belanja  pegawai  dan belanja  jasa  perolehan  suatu  belanja  modal barang millik daerah.

## Tahapan  dalam  menyusun  laporan  tahunan barang milik daerah
Pengukuran  nilai  perolehan  barang  milik daerah dengan menghitung kapitalisasi
Kapitalisasi  merupakan  nilai  pembukuan terhadap  semua  pengeluaran  untuk  memperoleh aset  tetap  hingga  siap  pakai.  Kapitalisasi bertujuan  untuk  menentukan  apakah  barang milik  daerah  memiliki  nilai  perolehan  sesuai batasan  minimal  kapitalisasi  aset  tetap  atau tidak.  Kapitalisasi  aset  dibuat  berdasarkan kebijakan  akuntansi  Pemerintah  Kabupaten Batang  Hari  nomor  76  tahun  2016  dan ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  SKPD, pengurus barang  SKPD dan Kepala  Sub Bidang Perencanaan  dan  Pemanfaatan  barang  milik daerah.  Nilai  yang  harus  dihitung  dalam kapitalisasi  aset  tetap  adalah  nilai  –  nilai anggaran  yang  ada  dalam  suatu  kegiatan pengadaan barang milik daerah.

## Melakukan rekonsiliasi aset tetap
Pengurus  barang  melakukan  rekonsiliasi aset  di  bagian  pengelolaan  barang  milik  daerah di  kantor  Bakeuda.  Rekonsiliasi  aset  bertujuan mencocokkan  data  aset  tetap  yang  tercatat  di bagian  pengelolaan  barang  milik  daerah  dengan data aset tetap yang ada dibuku pengguna barang (SKPD).  Rekonsiliasi  dilakukan  berdasarkan nilai  saldo  akhir  aset  tetap  tahun  sebelumnya ditambah  aset  tetap  yang  diperoleh  selama  satu tahun  berjalan  dengan  berpedoman  pada  SP2D, SPJ fungsional dan LRA.
Penginputan  data  barang  milik  daerah  pada aplikasi AKAD
Proses  selanjutnya  yang  harus  dikerjakan oleh  pengurus  barang  adalah  mengentri  data barang  milik  daerah  hasil  rekonsiliasi  aset  tetap kedalam  aplikasi  Akrual  Aset  Daerah  (AKAD) untuk  mencetak  buku  inventaris  aset  tetap  dan Kartu barang Inventaris (KIB).

## Menghitung Akumulasi Penyusutan
Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen,  untuk  penghitungan  penyusutan  aset tetap  sudah  terlaksana  secara  otomatis  dengan adanya  sistem  aplikasi  Akrual  Aset  Daerah (AKAD) yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten  Batang  Hari.  Sehingga  pada  saat penginputan  data  barang  milik  daerah  kedalam aplikasi  maka  secara  otomatis  penghitungan penyusutan telah terlaksana.

## Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Setelah  proses  penginputan  data  selesai maka data barang milik daerah dapat di download untuk dilakukan pencetakan laporan barang  milik  daerah.  Tahap  terakhir  adalah penyusunan laporan barang milik daerah.
Hasil penjelasan tentang proses pelaporan di  atas,  menunjukkan  bahwa  kantor  Dinas Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Kabupaten Batang  hari  telah  melaksanakan  proses  laporan semesteran  barang  milik  daerah  dan  laporan tahunan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Batang  Hari  nomor  76  tahun 2016  yang  mengatur  kebijakan  akuntansi  aset tetap  dalam  pengakuan  dan  pengukuran  barang milik  daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  nomor  19  tahun  2016  pasal  478  ayat  1 sampai  3  sebagai  berikut:  (1)  Kuasa  pengguna harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran  dan  laporan  barang  kuasa  pengguna tahunan  untuk  disampaikan  kepada  pengguna barang;  (2)  Pengguna  barang  menghimpun laporan  barang  kuasa  pengguna  semesteran  dan tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) sebagai  bahan  penyusunan  laporan  barang pengguna  semesteran  dan  tahunan;  dan  (3) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  digunakan  sebagai bahan  untuk  menyusun  neraca  SKPD  untuk disampaikan kepada pengelola barang.
Kendala Dalam Proses
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Tetap Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  dengan  Pengurus  Barang  Dinas
Pertanian  Tanaman  Pangan  Kabupaten  Batang Hari  yang  merupakan  pemegang  peranan penting  dalam  pelaksanaan  penatausahaan  aset tetap  menjelaskan  kendala  dalam  pelaksanaan penatausahaan aset tetap meliputi :

## Pembukuan
Aset  tetap  atau  barang  milik  daerah  yang baru dibeli dapat dicatat dan diakui sebagai aset tetap  setelah  dilakukan  registrasi  aset  terlebih dahulu, sementara registrasi aset dapat dilakukan setelah  selesai  proses  pengadaan  barang  milik daerah hingga tahap pencairan atau pembayaran. Kendala  dalam  pembukuan  yang  terjadi  setiap tahun yaitu proses registrasi aset dan pencatatan barang  milik  daerah  berdasarkan  penggolongan dan  kodefikasinya  menjadi  terhambat  dengan pelaksanaan  pengadaan  belanja  barang  milik daerah  yang  menumpuk  diakhir  tahun  dalam jumlah  unit  dan  jenis  barang  yang  banyak.  Hal ini  sebagaimana  disebutkan  oleh  pengurus barang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ” kegiatan belanja modal yang nantinya menjadi aset  tetap  daerah  sering  menumpuk  diakhir tahun,  ditambah  proses  pencairan  dibeberapa hari  terakhir  menjelang  akhir  tahun”.  Masalah tersebut merupakan kendala utama bagi pengurus  barang  untuk  melakukan  registrasi aset,  sehingga  berkas  registrasi  menumpuk  di akhir  tahun.  Sementara  laporan  tahunan  harus dibuat  oleh  pengurus  barang,  tetapi  data  barang milik daerah masih belum lengkap untuk diinput dalam  laporan  barang  milik  daerah.  Kendala dalam pelaksanaan pembukuan diantaranya : (1) Proses  registrasi  aset  yang  masih  dilakukan secara  manual  di  bidang  pengelolaan  barang milik  daerah  kantor  Bakeuda;  (2)  Proses pengadaan  belanja  modal  barang  milik  daerah yang  menumpuk  di  akhir  tahun;  dan  (3) mPembukuan yang dilakukan dengan pencatatan melalui  sistem  aplikasi  AKAD  (akrual  aset daerah)  masih  terkendala  diakhir  tahun  karena proses  loading  yang  lambat  disebabkan  server yang masih lemah.

## Inventarisasi
Kegiatan Inventarisasi barang milik daerah  yang  berada  di  Kantor  Dinas  Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari menjadi  tanggung  jawab  Kepala  Sub  bagian Umum  dan  Kepegawaian  selaku  Pejabat Penatausahaan  barang  milik  daerah  dan  stafnya yang  bertugas  sebagai  pengurus  barang  milik daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, kendala dalam pelaksanaan
Sri  Rosmawati,  Nanik  Marianah.,  Manajemen  Penatausahaan  Aset  Tetap  pada  Kantor  Dinas  Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari
inventarisasi  yaitu  data  barang  milik  daerah  ada dalam pencatatan KIB tetapi secara fisik barang tidak  ditemukan.  Hal  tersebut  sering  terjadi untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  di Kantor  Balai  Penyuluhan  Pertanian  (BPP)  di  8 Kecamatan.    Untuk  barang  milik  daerah  yang berada  di  Kantor  Dinas  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura  juga  sering  terjadi  kendala  yang sama,  hal  ini  disebabkan  belum  tersedianya gudang  khusus  untuk  aset  tetap  dalam  kondisi rusak  berat.  Keterangan  ini  disampaikan  oleh Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  ”  Kantor  kami  belum  memiliki gudang khusus untuk barang milik daerah dalam kondisi  rusak  berat,  sedangkan  kendaraan  dinas roda  dua  yang  rusak  berat  digedung  garasi  saja masih  bercampur  dengan  alat  dan  mesin pertanian”.
Masalah  selanjutnya  dalam  pelaksanaan inventarisasi  yaitu  keterbatasan  sumber  daya manusia. Hal ini berdasarkan keterangan Kepala Subbag  Umum  dan  Kepegawaian”  kantor  ini hanya  memiliki  1  orang  pengurus  barang  untuk menginventarisasi barang milik daerah, sementara  aset  kantor  ini  ada  juga  yang  berada di 8 kecamatan yaitu di Kantor BPP yang jumlah asetnya  banyak  sehingga  sedikit  terkendala untuk mengecek barang  setiap tahun dan hal  ini juga menjadi penyebab pelaksanaan inventarisasi  tidak  dilakukan  setiap  tahun  tetapi sesuai  kebutuhan  saja”.  Keterangan  yang  sama juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  bahwa adanya  keterbatasa  sumber  daya  manusia  untuk melakukan inventarisasi barang milik daerah.

## Pelaporan
Pelaksanaan  penyusunan  laporan  barang milik  daerah  merupakan  tanggung  jawab pengurus  barang  seutuhnya,  karena  pengurus barang  sebagai  operator  yang  menginput  data barang  milik  daerah  ke  dalam  aplikasi  AKAD sampai  pencetakan  Buku  inventaris  barang  dan dokumen laporan lainnya. Kendala dalam proses pelaporan di kantor Dinas Tanaman Pangan  dan Hortikultura  Kabupaten  Batang  Hari  yaitu  pada saat penginputan di aplikasi AKAD yang lambat loading karena  banyak  SKPD  yang  melukakan penginputan  di  akhir  tahun  dan  pada  saat pengukuran  nilai  aset  tetap  dalam  menghitung kapitalisasi  barang  milik  daerah.    Kendala  ini disebabkan  pelaksanaan  pengadaan  belanja barang  milik  daerah  yang  menumpuk  diakhir tahun  dan  realisasi  belanja  yang  diinput  pada SPJ  belanja  fungsioanal  setelah  pencairan
dilakukan  hingga  hari  terakhir  di  bulan Desember.  Proses  penghitungan  kapitalisasi menjadi  terlambat  karena  harus  menunggu  SPJ belanja fungsional hasil realisasi belanja seluruh kegiatan di SKPD. (Nordiawan, 2008)

## SIMPULAN
Hasil analisis terhadap pelaksanaan manajemen  penatausahaan  aset  tetap  pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari meliputi proses pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  secara keseluruhan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri nomor  19  tahun  2016.  Meskipun  ada  beberapa kendala  dalam  pelaksanaan  baik  pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayat,  Muchtar.  2012. Manajemen  Aset
(Privat dan Publik). Yogyakarta Laksbang Pressindo
Mahmudi.2010. Manajemen  Keuangan  Daerah . Jakarta: Erlangga Moleong,  Lexy  J.2006. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Nordiawan, Deddi 2008. Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Salemba Empat
Peraturan  Bupati  Batang  Hari  Nomor  76  Tahun
2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batang Hari Peraturan  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  19  Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  108
Tahun  2016  tentang  Penggolongan  dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Sugiono.2011. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D . Bandung: Alfabeta
Tisnawati  Sule,  Handoko.2006. Pengantar Manajemen .  Edisi  1.Jakarta:  Prenada Media