INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4211-4228 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia
Win Yuli Wardani 1 ✉ , Nadir 2
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura Email: winyuli@unira.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Untuk mengungkap efektivitas hukum ini, maka diperlukan beberapa faktor, baik faktor hukum maupun non hukum.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan sosiologi hukum, hal ini dimaksudkan untuk  menganalisis  dan  memberikan  jawaban  terhadap  isu-isu  efektivitas  hukum  pelaksanaan daripada  pendidikan  politik  di  masyarakat.  Data  yang  digunakan primary  sources  or  authorities, secondary  sources  or  authorities.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hekekat  pemilihan  umum Presiden  dan  wakil  Presiden  di  Indonesia  sebagai  wujud  realitas  dari  suatu  pelaksanaan  konstitusi negara Indonesia dan sebagai wujud realitas kehendak umum rakyat Indonesia untuk menentukan Presiden  Indonesia  maju  sejahtera  sebagai  amanat  konstitusi.  Untuk  mengukur  efektivitas  hukum pelaksanaan  pendidikan  politik  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden Indonesia dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama substansi hukum, dalam hal ini adalah penegasan  pengaturan  norma  hukum  pelaksanaan  pendidikan  politik  itu  sendiri  melalui  hukum psositif Indonesia telah mengatur secara eksplisit. Kedua, tercapainya pembelajaran pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, terbentuknya kultur masyarakat Indonesia menolak politik uang. Keempat, tercapainya peningkatan partisipasi politik pemilih . Kelima, terpenuhinya sarana pendukung pelaksana pendidikan politik selama pelaksanaan berlangsung.
Kata Kunci: efektivitas hukum, pendidikan politik, Pemilu, Presiden dan wakil Presiden, KPU.

## Abstract
This  research  aims  to  reveal  the  legal  effectiveness  of  implementing  political  education  in  the implementation of the General Election for President and Vice President of Indonesia. To reveal the effectiveness of this law, several factors are needed, both legal and non-legal. This research uses legal research methods with a legal sociology approach, this is intended to analyze and provide answers to issues of the effectiveness of legal implementation rather than political education in society. The data used are primary sources or authorities, secondary sources or authorities. The results of the research show  that  the  essence  of  the  general  election  for  President  and  Vice  President  in  Indonesia  is  a manifestation  of  the  reality  of  the  implementation  of  the  Indonesian  state  constitution  and  as  a manifestation of the reality of the general will of the Indonesian people to determine the President of Indonesia to develop prosperity as a constitutional mandate. To measure the legal effectiveness of the implementation of political education in the implementation of the General Election for the President and Vice President of Indonesia, it can be determined by several factors, namely: (1) the substance of the law, in this case the confirmation of legal norms for the implementation of political education itself through positive law that Indonesia has explicitly regulated.  (2) Second, learning to understand the rights and obligations of citizens is achieved. (3) the formation of a culture in Indonesian society that rejects  money  politics.  (4)  achieving  increased  voter  political  participation.  (5)  the  provision  of supporting facilities for implementing political education during the implementation takes place. Keywords: legal effectiveness, political education, elections, President and Vice President Indoenesia, KPU.

## PENDAHULUAN
Secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,  Pemilihan    Umum,    selanjutnya    disebut    Pemilu,    adalah  sarana    pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur, dan    adil  dalam    Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia    berdasarkan  Pancasila    dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Rakyat,Wakil Presiden, dan DPRD. Oleh karena itu, Presiden dan Rakyat,Wakil Presiden masuk dalam ranah Pemilu.
Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia yang digelar dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  sekali  merupakan  bentuk  apresiasi  demokrasi konstitusional dan terlaksananya tata kelola hak memilih dan dipilih bagi tiap warga Negara Indonesia yang lazim dilakukan di banyak Negara di dunia.  Di samping itu, pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden seagai evaluasi atas ketercapaian dan ketidaktercapaian visi misi dan kinerja Presiden dan wakil Presiden selama pemimpin.
Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD RI Tahun 1945, yaitu: “Presiden dan Wakil Pre siden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. atau karena faktor lain sebagaimana diatur dalam  Pasal  8  UUD  RI  Tahun  1945  sebagai  konstitusi  negara  sehingga  perlu  adanya pemilihan  Presiden  atau  wakil  Presiden  oleh  MPR  sesuai  dengan  dengan  ketentuan konstitusi.
Pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 merupakan pelaksanaan Pemilu suasana baru. Maksud babak baru di sini di mana para calon atau kontestan tidak ada dari unsur incumbent, sehingga rakyat akan memilih calon Presiden dan wakil Presiden yang  baru  akan  duduk  di  kursi  ke  Presidenan.    Saat  ini  calon  Presiden  yang  telah dideklarasikan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik adalah (1) Anies Rasyid Baswedan (2) Prabowo Subianto. (3) Ganjar Pranowo. Ketiganya akan maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2024.
Saat  ini  pendaftaran  calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  telah  resmi  dipercepat menjadi  tanggal  19-25  Oktober  2023.  Hal  hal  ini  sesuai  dengan  kesepakatan  DPR, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini memungkinkan para calon Presiden yang telah  dideklarasikan  oleh  Partai  politik segara mencari pasangan yang tepat untuk memenangkan Pemilu Presiden tahun 2024.
Pemilu Presiden dan wakil Presiden yang dipilih langsung oleh  rakyat merupakan salah satu cara yang baik di mana rakyat diberikan kebebasan menentukan calon Presiden dan wakil Presiden yang akan memimpin Indonesoia 5 tahun ke depan. Namun demikian, walaupun  rakyat  yang  memilih  belum  tentu  pilihannya  menang  di  Pemilu  karena  yang menentukan adalah panitia pemilu dalam hal ini adalah KPU. Kita tahu pada pemilu tahun 2019 dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan wakil Presiden terjadi di berbagai daerah di Indonesia sampai disengketakan ke Mahkamah Konstitusi RI. Pelanggaran Pemilu Presiden dan wakil Presiden ini merupakan adanya kecurangan. Kecurangan ini dapat dibuat oleh partai politik, panitia Pemilu,  dan dapat juga dibuat oleh rakyat itu sendiri misalnya politik uang baik rakyat sebagai penerima uang, maupun ia sebagai pengedarnya.
Kecurangan  dalam  pelaksanaan  Pemilu  Presiden  dan  wakil  Presiden  tesebut  jelas merupakan bentuk pelanggaran Pemilu. Hal ini sangat jelas sekali dalam pelaksanaannya tidak jarang dijumpai kecurangan, politik uang dan kecurangan lainnya. Namun demikian dalam  negara  berkembang  hal  demikian  memang  biasa  terjadi  karena  baru  mencoba menjalankan demokrasi. Salah satu cara untuk menekan dan mengurangi kecurangan dan politik uang tersebut adalah pelaksanaan pendidikan politik. Namun demikian, pelaksanaan
pendidikan  politik  yang  dilaksanakan  selama  ini  belum  mampu  menghentikan  atau meminimalisir kecurangan sebagai bentuk pelanggaran Pemilu Presiden dan wakil Presiden.
Mengukur  keberhasilan  pelaksanaan  pendidikan  politik  tidak  mudah  seperti membalikan  telapak  tangan,  tetapi  membutuhkan  ukuran-ukuran  tertentu.  Penelitian  ini mencoba mengukur bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan sosiologi hukum, hal ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terhadap isu-isu efektivitas  hukum  pelaksanaan  daripada  pendidikan  politik  di  masyarakat.  Data  yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menganalisis norma hukum positif dan studi pustaka.  Analisis data terhadap permasalahan di atas dilakukan dengan menggunakan teori yang berfungsi untuk menganalisis pengaturan dan implementasi doktrin dan asas-asas hukum universal yang dimaksudkan untuk mengungkap efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia. Hasil analisis tersebut dideskripsikan untuk menggambarkan hasil temuan dari isu hukum yang teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Hukum  Pelaksanaan  Pendidikan  Politik  Dalam  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden
Kata efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 284) berasal dari kata efektif  yang  mengandung  makna  ada  efek,  pengaruh,  akibat,  kesan,  membawa  hasil, berhasil guna. Berdasarkan makna di atas, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah efek  dan  keberhasilan  dari  tujuan  yang  hendak  ditentukan.  Oleh  karena  itu,  efektivitas hukum  pelaksanaan  pendidikan  politik  dalam  Pemilu  Presiden  dan  wakil  Presiden merupakan keberhasilan dari suatu kenginian atau tujuan yang telah ditentukan oleh pihak yang  bertugas  memberikan  pendidikan  politik.  Untuk  mengukur  efektivitas  hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, maka dapat didekati melalui beberapa faktor sebagai berikut:
1. Penegasan Pengaturan Norma Hukum Positif Pelaksanaan Pendidikan Politik
Pelaksanaan  pendidikan  politik  dalam  Pemilu  Presiden  dan  wakil  Presiden  di Indonesia  tidak  akan  jauh  dari  persoalan  penegasan  norma  hukum  positif,  bagaimana
hukum itu substansinya mengatur pelaksnaaan pendidikan politik. Dalam kaitan ini, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Bab XIII mengatur Pendidikan Politik,  Pasal  31  ditegaskan  bahwa  Partai  Politik  melakukan  pendidikan  politik  bagi masyarakat  sesuai  dengan  ruang  lingkup  tanggung  jawabnya  dengan  memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, juga dinyatakan di dalam Pasal 267 Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  bahwa  kampanye  Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
Dalam  kaitan  ini,  Galih  Orlando  (2022:2),  mengemukakan  dengan  memutuskan perhatianya  terhadap  interaksi  antara  sektor  hukum  (hukum  pemilu, kursif  penulis)  dan masyarakat  di  mana  hukum  tersebut  diterapkan.  Namun  masalah  kesadaran  hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan  dalam  suatu  negara.Ketika  kita  ingin  mengetahui  sejauh  mana  efektifias hukum dapat diukur maka kita juga harus tau sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak.  Jika  suatu  hukum  telah  ditaati  oleh  sebagian  besar  target  maka  dapat  dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun sebenarnya ditaati atau tidaknya suatu hukum tergantung pada kepentingan seseorang dan kepentingan tersebut bersifat macam-macam.
Substansi  hukum  telah  mengatur  dengan  jelas  bagaimana  pendidikan  politik dilaksanakan di tengah masyarakat. Dalam kaitan ini aturan hukum yang dikeluarkan harus dijalankan  dan  sesuai  dengan  kehidupan  masyarakat.  Dalam  keberlakuan  norma  hukum yang mengatur pendidikan politik ini akan dipengaruhi oleh sisi subyek hukum itu sendiri (orang/ natuurlijk  persoon)    dan  (badan  hukum/rechts  persoon))  berkaitan  ketaatannya terhadap  hukum.  Di  sini  fungsi  partai  politik  untuk  mentaati  aturan  dalam  pelaksanaan pendidikan  politik.  Dalam  organisasi  partai  politik  para  pengurus  partai  rata-rata berpendidikan tinggi, oleh karena itu faktor pendidikan di dalam individu pengurus partai politik sangat menentukan efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik.
Dalam  kaitan  ini,  Achmad  Ali  (2017)  menegaskan  bahwa  efektivitas  hukum dipengaruhi oleh 2 (dua) perspektif, yaitu: perspektif individu dan perspektif organisatoris. Perspektif individu memandang bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. Pada perspektif individu, terdapat 2 (dua) faktor yang menentukan ketaatan individu terhadap suatu hukum, yaitu faktor individual yang memiliki sifat objektif seperti pendidikan, usia, gender, pekerjaan, serta latar belakang sosial. faktor individual yang memiliki  sifat  objektif  ini  berkaitan  dengan  keterkaitan  antara  individu  dengan lingkungannya.  Faktor  selanjutnya  adalah  faktor  individual  yang  bersifat  subjektif,  yaitu tergantung dan berkaitan dengan subjektivitas individu masing-masing seperti pola pikir masing-masing individu, keyakinan individu, serta perasaan individu atas diberlakukannya
suatu hukum. Perspektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada institusi yang  berwenang  dalam  membuat  dan  memberlakukan  hukum.  Dalam  perspektif organisatoris,  ada  3  (tiga)  aspek  yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum,  yaitu:  urgensi dibuatnya hukum, pihak-pihak yang menggagaskan terbentuknya hukum(termasuk motif pembuatannya), serta dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat. Perspektif individu dan perspektif organisatoris atas efektivitas suatu hukum juga berkaitan dengan dua prinsip dalam relasi antara hukum dan masyarakat.
Dalam kaitan ini, hasil penelitian Lalu M. Alwin Ahadi (2022:110) menunjukkan bahwa dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek utama,  yaitu  aspek  preventif  dan  aspek  represif.  Kedua  aspek  tersebut  wajib diimplementasikan dalam cara berhukum masyarakat sekaligus menjadi komponen utama dalam  suatu  produk  hukum.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  produk  hukum  yang  telah diundangkan atau telah diterbitkan mampu diikuti dan ditaati oleh masyarakat; sehingga, produk hukum tersebut mampu mewujudkan efektivitas hukum.
Menurut Soerjono Soekanto (1985:103), apabila sesorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mangatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.
Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah  mewujudkan  hukum  itu  sebagai  perilaku  atau  tingkah  laku,  dan    dalam  efektifitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan  hukum  acara  (hukum  formal).  Demikian  halnya  ketika  berbicara  tentang  efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. (Djaenab, 2018:149).
Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman (1977:11), yaitu: pengawasan atau pengendalian sosial ( social control); penyelesaian sengketa (dispute settlement); dan rekayasa sosial ( social engineering).
Dalam kaitan ini Zainuddin Ali (2006:94) mengemukakan, dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas-dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah  hukum  berlaku  secara  sosiologis,  apabila  kaidah  tersebut  efektif.  Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh
warga  masyarakat  (teori  kekuasaan),  atau  kaidah  ini  berlaku  karena  adanya pengakuan masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

## 2. Tercapainya Pembelajaran Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara
Untuk  mengukur  ketercapaian  mengenai  hak  dan  kewajiban  warga  negara  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  khususnya  dalam  kehidupan  politik,  maka  harus dikembalikan kepada tolok ukur normatifnya, yaitu Pasal 31 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai  Politik, bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  hak  dan  kewajiban  masyarakat  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini tentu mengandung 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Hak  memilih,  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  ia  memiliki  hak  memilih.  Hak  ini sebagai  hak  politik  digunakan  untuk  memilih  setiap  calon  anggaota  DPR,  DPRD Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota,  dan  anggota  DPD  dan  calon  Presiden  dan  wakil Presiden.    Pada  prinsipnya  status  hukum  hak  adalah  boleh  digunakan  boleh  tidak digunakan oleh si pemilik hak dalam konteks memilih.
2. Hak dipilih, bagi setiap warga negara Indonesia ia memiliki hak dipilih. Hak dipilih ini juga merupakan hak politik dari seorang warga negara Indonesia. Dalam hal ini adalah hak  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggaota  DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota  DPD  dan calon Presiden  dan wakil Presiden.  Namun dalam konteks hak untuk calon Presiden dan wakil Presiden tidak bisa mencalonkan diri dari perseorangan malainkan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD RI Tahun 1945 a. Sedangkan calon anggota DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  diusulkan  dan  diseleksi  melalui  partai politik.  Sedangkan  untuk  anggota  DPD  adalah  perseorangan  yang  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  182  dan  Pasal  183  dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi
3. Kewajiban, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan ketertiban, maka ia dibebani kewajiban,  dalam hal  ini kewajiban  untuk taat hukum yang berlaku dalam mematuhi ketentuan terkait dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.
Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang logam, sisi satu melambangkan angka dan sisi satunya melambangkan gambar. Hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pemilihan
Umum Presiden dan wakil Presiden merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tidak ada hak berdiri sendiri tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban berdiri sendiri tanpa hak yang  menyertainya.  Sebagai  warga  negara  Indonesia  harus  tahu  posisi  hak  yang  harus digunakan dalam pelaksanaan pemilihan dan menyadari bagaimana hak suara digunakan kepada calon Presiden dan wakil Presiden yang memiliki visi-misi dan integritas yang baik untuk  masa  depan  bangsa  Indonesia.  Sebagai  warga  negara  yang  menjabat  ketua  dan anggota  KPU,  dan  Bawaslu  serta  DKPP  sebagai  penyelenggara  pemilihan  umum  harus betul-betul jujur dan independen dalam pelaksanaan pemilihan mulai proses, pengawasan hingga penetapan Presiden dan wakil Presiden terpilih oleh KPU.
Semua  ini  membutuhkan  kesadaran  mengenai  hak  dan  kewajiban  masing-masing warga negara.  Di satu sisi sebagai warga negara memiliki kewajiban kepada negara untuk membela negara dari suatu kondisi yang merong-rong kewibawaan negara, karena setiap hak  dan  kewajiban  warga  negara  sudah  diatur  dalam  konstitusi  negara  Indonesia.  Oleh karena  itu,  tercapainya  pembelajaran  pemahaman  hak  dan  kewajiban  warga  negara bergantung kepada seberapa banyak warga negara yang paham menggunakan hak pilih dan memilih (hak politik).
Hak  dapat  digunakan  oleh  warga  negara  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum Presiden dan wakil Presiden sebaik-baiknya tanpa dikaitkan dengan money politic. Politik uang  tentu  mampu  mengubah  arah  hak  dan  kewajiban  warga  negara  yang  seharusnya digunakan  dan  dilaksanakan  dengan  jujur  dan  adil  dalam  pelaksanaan  pemilihan,  tetapi dapat berubah menjadi terikat dengan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tertentu akibat politik uang, hal ini akan membahayakan eksistensi NKRI.

## 3. Terbentuknya Kultur Masyarakat Indonesia Menolak Politik Uang
Membentuk  kultur  masyarakat  Indonesia  menolak  politik  uang  dalam  setiap pemilihan  umum  sangat  sulit,  tetapi  kesulitan  ini  bukan  berarti  tidak  dapat  dilakukan, melainkan  hanya  persoalan  waktu,  karena  tidak  semua  elemen  masyarakat  suka  atau menerima politik uang. Politik uang suatu model atau cara yang dilakukan oleh elit politik untuk  membentuk  dan  memenangkan  kekuasaan.  Politik  uang  dapat  dimaknai  cara mempengaruhi  pemilih  menentukan  pilihannya,  atau  mempengaruhi  penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP. Model ini dapat berbentuk uang, pemberian sembako, hadiah jalan-jalan santai, donor darah, kesehatan gratis, dan lain-lain. Bentuk ini sebenarnya adalah memiliki kemiripan dengan suap yang halus.
Politik  uang  juga  dapat  berbentuk  sumbangan  dari  perseorangan  atau  selain perseorangan yang melebihi ketentuan undang-undang. Dalam Pasal 327 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa:
1. Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  326  tidak  boleh  melebihi  Rp.2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  juta rupiah).
2. Dana  Kamparrye  yang  berasal  dari  kelompok,  perusahaan,  atau  badan  usaha nonpemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  926  tidak  boleh,  melebihi Rp.25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah)
Di  sinilah  hukum  memiliki  peran  yang  sangat  sentral  untuk  mengatur  pergaulan hidup  masyarakat  dalam  hal  pelaksanaan  pemberian  sumbangan  kampanye  yang  tidak boleh melebihi pagu yang telah ditentukan oleh hukum positif di Indonesia. Dalam kaitan ini,  Theo  Huijbers  (1982)  mengemukakan  bahwa  fungsi  hukum  ialah  memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.
Politik uang menggambarkan fenomena politik yang berkaitan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilih diharapkan lebih memilih kandidat  tertentu  dengan  pemberian  uang  atau  barang,  dibandingkan  dengan  melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, dan pengalaman kandidat calon dalam politik. Pemilu  di  Amerika  Serikat  sering  terlihat  dalam  konteks  kampanye  sejumlah  donor menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai politik tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana (Liacco danTeresita, 2000:94).
Dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum,  pemilih  dalam  praktik  pemilu  dapat dipengaruhi  pilihannya  jika  diberi  bantuan  barang  atau  pemberian  uang.  Relasi  atau hubungan  antara  kandidat  dan  pemilih  terjadi  dalam  hal  pembelian  suara,  penyediaan layanan  dan  aktivitas  pribadi,  penyediaan  barang,  pemberian  proyek  (Robi  Cahyadi Kurniawan, tanpa tahun :29).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Ulfa Fitriani (2019:54) terkait politik uang yang marak di masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat adalah pengaruh keterbatasan ekonomi  masyarakat,  rendahnya  kualitas  pendidikan  masyarakat,  dan  lemahnya
pengawasan yang dilakukan. (2) Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung oleh  calon  atau  kontestan  politik  tertentu  serta  dilakukan  secara  tidak  langsung  melalui perantara orang  lain dalam memberikan dan mendistribusikan  politik uang  tersebut. (3) Dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya dalam masyarakat hingga pemerintah, sehingga membawa dampak negatif yang bersifat jangka panjang.
Pelaksanaan politik uang  ini mencederai pelaksanaan demokrasi  di Indonesia, se akan-akan  tanpa  politik  uang  ia  tidak  akan  menang  dan  mendapatkan  dukungan  dari konstituen. Kondisi ini akan membentuk karakter dan kultur pemilih masyarakat Indonesia, sehingga mencederai substansi dari demokrasi yang sesungguhnya.
Pemimpin yang dihasilkan dari  politik uang  ini, akan mementingkan kepentingan pribadi,  golongan  dan  orang-orang  yang  telah  membantu  memenangkan  pemilihan, akhirnya kebijakan yang diambil kontra produktif dari kehendak rakyat dan sering kali keluar dari visi-misi yang disampaikan dalam kampanye demi memperkaya diri dan golongannya.
Politik  uang  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  akan  membentuk  karakter pemimpin korups, dan korupsi merupakan anak kandung dari politik uang. Oleh karena, pemberantasan  korupsi  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dihasilkan  dari pemilihan berbasis politik uang sulit diberantas, jika politik uang belum diberantas.
Pendidikan  politik  sangat  urgen  dalam  rangka  membentuk  masyarakat  menolak politik uang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak diatur  secara  khusus  larangan  politik  uang,  tetapi  diatur  dalam  sebaran  Pasal-Pasal,  di antaranya sebagai berikut:
1. Pasal 278 ayat (2) bahwa pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih.
2. Pasal 280 ayat (1) huruf j, bahwa dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyai kepada peserta kampanye pemilu.
3. Pasal  284,  bahwa  penjatuhan  sanksi  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  jika  terbukti  pelaksana  dan  tim  kampanye pemilu  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung.
4. Pasal 515, bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan  atau  memberikan uang  atau  materi  lainnya  kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta  Pemilu  tertentu  atau  menggunakan  hak  pilihnya  dengan
cara  tertentu  sehingga  surat  suaranya  tidak  sah,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
5. Pasal 523 bahwa:
(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada  Masa  Tenang  menjanjikan  atau  memberikan  imbalan  uang  atau  materi lainnya  kepada  Pemilih  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4  (empat)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.48.000.000,00  (empat  puluh delapan juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan sensaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak  pilihnya  atau  memilih  Peserta  Pemilu  tertentu  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  ini  membagi larangan politik uang ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
1. Kepada  pelaksana  Pemilu,  peserta  Pemilu,  dan  tim  kampanye  selama  masa kampanye.
2. Setiap orang. Artinya siapa saja yang turut serta sepanjang tidak termasuk dalam tim kampanye baik dalam masa kampanye maupun masa tenang.
Dalam kaitan ini menurut Nadir (2022:7501), untuk menciptakan pencegahan politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden sangat sulit dan sampai  saat  ini  belum  ada  suatu  metode  pencegahan  politik  uang  dalam  pelaksanaan pemilihan  umum,  baik  dalam  pemilihan  Presiden  maupun  anggota  DPR,  DPD  maupun DPRD Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. Dalam konteks ini Bawaslu dan Panwaslu dituntut untuk menjalankan tugas pengawasannya, tetapi untuk urusan politik uang sulit diberantas.
Namun demikian, peneliti menawarkan konsep metode yang baik untuk mencegah politik uang ini, yaitu:
1. Kesadaran  diri  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara,  bahwa  politik  uang  ini menghancurkan  sendi-sendi  demokrasi  dan  sendi  sosial  masyarakat  Indonesia dan menyebabkan ketergantungan masyarakat sesaat dengan beban tanggung jawab 5 tahun ke depan.
2. Kesejahteraan,  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  menjadi  faktor  utama penentu hilang dan tidak berlakunya serta tidak berdayanya politik uang dalam pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan  wakil  Presiden.  Semakin  tinggi  tingkat kesejahteraan  masyarakat,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  penolakan masyarakat terhadap politik uang.
3. Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat menentukan kesadaran dalam politik uang. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran dalam penolakan politik uang serta akan lebih menilai integritas para calon daripada pemberian uang sesaat.
4. Agama (akhlak) masyarakat mampu menciptakan  sendi-sendi keimanan  dalam diri  masyarakat  untuk  menolak  politik  uang.  Oleh  karena  itu,  penguatan kelembagaan partai politik perlu dilakukan dalam upaya pencegahan politik uang.

## 4. Tercapainya Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih
Pendidikan politik sangat urgen dalam tercapainya peningkatan partisipasi  politik pemilih. Ketercaian ini dimungkinkan dari pemahaman pemilih khususnya pemilih pemula terhadap proses dan politik praktis. Selain itu, juga untuk mendorong pemilih khususnya pemilih  pemula  untuk  memantapkan  pemahaman  perpolitikan  di  Indonesia  khususnya perorangan yang mendapatkan pendidikan politik cenderung memiliki semagat politik yang tinggi dan mampu mengemban tanggung jawab serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
Salah satu bagian penting  dalam aktivitas  pendidikan politik adalah  pelaksanaan dari sosialisasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, walaupun sosialisasi Pemilu ini  bukan  pendidikan  politik,  tetapi  salah  satu  bagian  dari  pendidikan  politik  misalnya tanggal  pelaksanaan  Pemilu,  tahapan  Pemilu,  simulasi  Pemilu  melalui  kegiatan  seminar, workshop,  pelatihan,  ceramah,  simulasi,  dan  perkumpulan-perkumpulan  yang diselenggarakan oleh KPU maupun oleh partai politik.
Peningkatan partisipasi politik pemilih dalam kegiatan pemilihan salah satu bentuk suksesnya pemilihan. Jika melihat Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019
tingkat  partsisipasi  masyarakat  sangat  dinamis.  Sampai  saat  ini  peningkatan  partisipasi politik  pemilih  hanya  sebatas  pada  penyaluran  hak  pilih,  tidak  sampai  pada  partisipasi menentukan  arah  kebijakan  dan  menolak  kebijakan  pemerintah  yang  dinilai  kontra produktif terhadap kehendak masyarakat.
Peningkatan partisipasi politik pemilih dapat berjalan dengan baik, jika proses politik berjalan  secara  seimbang.  Tidak  jarang  sering  terjadi  hambatan  peningkatan  partisipasi politik  pemilih  ketika  stabilitas  politik  belum  bisa  diwujudkan,  karena  itu  penting  untuk dilaksanakan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik.
Adanya peningkatan partisipasi politik pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden  dan  wakil  Presiden  Indonesia  tahun  menunjukan  semakin  kuatnya  tatanan demokrasi konstitusional Indonesia. Oleh karena itu, semakin meningkat partisipasi politik pemilih  dalam  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  semakin  baik  pula  tingkat kesuksesan pelaksanaan pemilihan, dan juga sebaliknya semakin sedikit partisipasi politik pemilih dalam pemilihan, maka semakin buruk tingkat kesuksesan pelaksanaan pemilihan. Menurut Triono  (2017:156).  Pemilu 2019 akan menjadi indikator  dalam  sistem demokrasi langsung dimana orang dapat berpartisipasi dalam pilihan politik mereka.
Dalam kaitan ini Afan Gaffar (1999), sedikitnya ada 3 (tiga) alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu:
1. Dalam masyarakat Indonesia anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak- anak  bahkan  mengalami  alienasi  dalam  politik  keluarga.  Sejumlah  keputusan  penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali.
2. Tingkat  politisasi sebagian terbesar masyarakat Indonesia sangat rendah.  Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih  terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik.
3. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara,  hak  asasi  manusia  dan  sejenisnya,  bukanlah  skala  prioritas  yang  penting. Karenanya  tingkat  sosialisasi  politik  warga  masyarakat  seperti  ini  baru  pada  tingkat kongnitif,  bukan  menyangkut  dimensi-dimensi  yang  bersifat  evaluatif.  Karenanya kebijakan  pemerintah  menyangkut  masalah  penting  bagi  masyarakat  menjadi  tidak penting  buat  mereka.  Karena  ada  hal  lain  yang  lebih  penting,  yaitu  pemenuhan kebutuhan dasar.
Dalam  kaitan  ini,  Pasal  448  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:
(1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam bentuk:
a. sosialisasi Pemilu;
b. pendidikan politik bagi Pemilih;
c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan
d. penghitungan cepat hasil Pemilu
(3).  Bentuk  partisipasi  masyarakat  sebegaimnna  dimaksud  pada  ayat  (2)  dengan ketentuan:
a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
d. Mendorong  terwujudnya  suasana  yang  kondusif  bagi  Penyelenggaraan Pemilu yang afiran, damai, tertib, dan lancar.
Selanjutnya lihat tabel berikut:
Tabel: 1
Data dan Infografik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009
Sumber Data: Buku Data dan Infografik Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2014 Tabel: 2
Data dan Infografik Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden 2014 N o Jumlah Pemilih Kabupaten/K ota Pasanga n Calon Jumlah Suara Sah Tidak Memilih Tingkat Partisipasi Tata Cara Memilih 1 193.944.150 497 2 Pasang Calon 134.953.96 7 58.990.183 71.31% Mencoblos
Sumber Data: Buku Data dan Infografik Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2014
No  Jumlah Pemilih  Kabupaten/ Kota Pasangan Calon Jumlah Suara Sah Tidak Memilih Tingkat Partisipasi Tata Cara Memilih 1 176.367.056 471 3 Pasang calon 127.983.655 43.085.012 72,56 % Mencontren g

## Tabel: 3
Data dan Infografik Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden 2019 No  Data Pemilih Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Negeri Luar Negeri Total 1 DPT 185.732.093 2.049.791 187.781.884 2 DPTHP-1 185.084.629 2.025.344 187.109.973 3 DPTHP-2 190.770.329 2.058.191 192.828.520 4 DPTHP-3 190.779.969 2.086.285 192.866.254
Sumber Data: Buku Laporan Pemilu 2019: Penyelenggaraan Pemilu Sererntak 2019
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa jumlah pemilih pada pemilihan umum  Presiden  dan  wakil  Presiden  pada  tahun  2009  dan  tahun  2014  mengalami peningkatan, tetapi persentase tingkat partisipasi mengalami penurunan. Sedangkan pada pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019, jumlah daftar pemilih tetap,  mengalami  penurunan  jika  dibandingkan  dengan  daftar  pemilih  tahun  2014.  Oleh karena  kenaikan  dan  penurunan  jumlah  pemilih  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum Presiden tersebut sedikit banyak dipengaruhi faktor diri pemilih itu sendiri.
Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2024  mendatang memerlukan strategi yang lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya, karena rakyat sudah mulai jenuh  dan  melihat  kecurangan  yang  terjadi  hampir  disemua  daerah  tempat  pemungutan suara digelar. Timbulnya sengketa pemilu Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2019 justru karena persoalan kecurangan. Kecurangan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu:
1. Lemahnya fungsi kontrol (control function) dari pengawas pemilu baik ditingkat propinsi, kabupaten, kota dan desa.
2. Pengawalan surat suara yang kurang ketat sehingga rekapitulasi suara di TPS kadang tidak sama dengan jumlah yang ada.
3. Rendahnya pendidikan menyebabkan rakyat kehilangan arah dalam menentukan mana pemimpin yang baik dan mana yang kurang baik.
4. Pendidikan  politik  bagi  rakyat  yang  minim,  sehingga  rakyat  mudah  dimobilisasi    oleh kekuatan eksternal yang menggiring ke calon tertentu.
5. Belum mapannya dan siapnya institusi politik dalam bersaing di pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. (Nadir, 2022: 7498).
5. Terpenuhinya Sarana Pendukung Pelaksana Pendidikan Politik
Sarana  dan  prasarana  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  mendukung efektivitas  pelaksanaan  pendidikan  politik dalam pelaksanaan  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dalam hal ini yang sangat urgen adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, misalnya gedung, pentas, media sosial, dan lain-lain.
Sarana ini sangat penting karena tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa sarana yang  memadai,  bagaimana  calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  serta  tim  kampanye menyampaikan visi misinya dalam kampanye jika  sarana tidak mendukung, maka hal ini akan  mengurangi  efektivitas  pelaksanaan  pendidikan  politik,  sehingga  tujuan  tidak  akan tercapai. Dalam kaitan ini Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:
(1) Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. media sosial; .:
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanya Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN. :
Selanjutnya  Pasal  327  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum, tentang dana kampanye Pemilu Presiden.
(1). Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak boleh  melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima rahrs  juta rupiah).
(2).Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan,  atau badan usaha non pemerintah  sebagaimana  dalam  Pasal  326  tidak  boleh,  melebihi  Rp 25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(3).Perseorangan,  kelompok,  perusahaan,  dan/atau  badan  usaha  nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.
Dalam hal ini Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  tidak  benar  dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

## SIMPULAN
Hakekat  efektivitas  hukum  pelaksanaan  pendidikan  politik  dalam  pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  Indonesia sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama substansi hukum, dalam hal ini adalah penegasan pengaturan norma hukum pelaksanaan  pendidikan politik itu sendiri melalui hukum psositif Indonesia telah mengatur secara eksplisit, tetapi apakah pelaksanaan dari substansi norma itu menyentuh seluruh  lapisan  masyarakat  Indoensia,  hal  ini  akan  ditentukan  atau  bergantung  kepada aktor-aktor pelaksana yang diberikan tugas pelaksanaan. Kedua, tercapainya pembelajaran pemahaman  hak  dan  kewajiban  warga  negara.  Pemahaman  hak  dan  kewajiban  dalam pelaksanan  Pemilu  Presiden  dan  wakil  Presiden  ini  secara  normatif  ia  ikut  andil  dalam suksesnya  pelaksanaan  pemiliu,  dalam  hal  ini  menggunakan  hak  memilih  dan  di  pilih. Ketiga,  terbentuknya  kultur  masyarakat  Indonesia  menolak  politik  uang.  Kultur  ini membutuhkan waktu yang lama untuk menolak politik uang, karena hal ini masih terkait erat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Keempat, tercapainya peningkatan partisipasi politik pemilih . Kelima, terpenuhinya sarana pendukung pelaksana pendidikan  politik. Pemilihan Umum Presiden  dan wakil Presiden  di Indonesia persoalan yang sangat fenomenal bergejolak bentur-membentur terus-menerus  dengan pergaulan hidup masyarakat Indonesia dalam kurun waktu penjaringan calon oleh partai politik hingga KPU memetapkan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagai Presiden Republik  Indonesia.  Fenomena  itu  berhenti  ketika  pasangan  calon  Presiden  dan  wakil Presiden yang kalah menerima atas penetapan KPU dan ketiadaan sengeketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad.  (2017).  Menguak  Teori  Hukum  &  Teori  Peradilan  Termasuk  Interpretasi Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  1  Pemahaman  Awal,  7th  ed.  Jakarta: Kencana.
Ali, Zainuddin. (2006). Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Alwin  Ahadi,  Lalu  M.  (2022).  Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum:  Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, Jurnal USM Law Review, 5 (1), 110.
Djaenab. (2018). Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, Ash. Shahabah- Jurnal Pendidikan Studi Islam, 4, (2), 149.
Fitriani,  Lina  Ulfa.  (2019).  Fenomena  Politik  Uang  (Money  Politic)  Pada  Pemilihan  Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, RESIPROKAL,  1, (1), 54.
Forest,  Liacco  &  Teresita  Dy.  (2000).  Controlling  Illegal  Influence  of  Money  Politics. Washington DC: IFES
Gaffar,  Afan.  (1999).  Politik  Indonesia  Transisi  Menuju  Demokrasi,    Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Huijbers, Theo. (1982). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius. 289.
M. Friedman, Lawrence. (1977). Law and Society an Introduction, New Jersey: Prentice Hall. 11.
Nadir.  (2022).  Urgensi  Pendidikan  Politik  Menyongsong  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 Untuk Menciptakan Pemilihan Umum Yang Jujur dan Adil, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4, (6), 7501.
Orlando,  Galih.  (2022).  Efektivitas  Hukum  Dan  Fungsi  Hukum  Di  Indonesia, Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, VI, (1), 2.
Soekamto, Soerjono.(1985). Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat . Jakarta: CV. Rajawali. 103.
Triono, (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik, 2, (2), 156.