Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1278-1285
Metode Penemuan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purwokerto
Muhammad Fuad Zain UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Email korespondensi: fuad.zain@iainpurwokerto.ac.id

## Abstract:
Law No. 3 of 2006 has brought major changes to the Religious Courts, where the jurisdiction covers marriage; inheritance;  will;  grant;  waqf;  zakat;  infaq;  sadaqah;  and  Islamic  economics.  The  research  data  comes  from interviews  of  judges  on  decisions  regarding  Sharia  economic  disputes.  The  author  finds  that  in  the  legal considerations of the judge in case no. 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt raises the theory that the restructuring of the murabahah financing agreement should not or should not be carried out on debtors who are clearly unable to pay installments in accordance with the agreement and auction off collateral goods that are true and not unlawful acts . While case No. 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt in the Musyarakah contract rejects potential loss by referring to DSN Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2014 which states that the amount of compensation in a musharaka contract is the value of real losses that must be experienced in the transaction. Discovery of law by using material and formal  legal  foundations  with  interpretation  methods  of  legislation  and  restrictive  methods  by  limiting  or narrowing  the  interpretation  of  legislation  in  the  context  of  prudence  so  as  not  to  make  mistakes  in  giving decisions.
Keywords: Religious Courts; Legal considerations; dispute; interpretation; restrictive
Saran sitasi: Soeharjoto., & Inviah. (2021). Metode Penemuan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purwokerto . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1278-1285. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3270
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3270

## 1. PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  telah membawa  angin  segar  atau  perubahan  besar  pada Peradilan Agama. Perubahan mendasar terletak pada Pasal  49  poin  (i)  yang  menerangkan  bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan  (i)  ekonomi  syari’ah  (Hadad,  2014).  Berbeda dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  agama  pada  pasal  49  yang menjelaskan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang  beragama  Islam  di  bidang:  (a)  perkawinan;  (b)
kewarisan,  wasiat,  dan  hibah,  yang  dilakukan berdasarkan  hukum  Islam;  dan  (c)  wakaf  dan shadaqah  (Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, 2006).
Dengan adanya tugas dan wewenang baru dalam memutus  perkara  atau  sengketa  ekonomi  syari’ah, maka  peran  dan  fungsi  Pengadilan  Agama  semakin luas. Kemudian melalui KMA/097/SK/X/2006 tanggal  20  Oktober  2006,  MA  membentuk  Tim Penyusun  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah (KHES)  yang diketui oleh hakim agung Prof. Abdul Manan.  Pada  20  November  2006,  Tim  Penyusun mencari  masukan  dari  para  akademisi  yang  berasal dari  Pusat  Komunikasi  Ekonomi  Syari’ah  (PKES), Ikatan  Ahli  Ekonomi  Syariah  (PKES),  MUI  dan  BI. Selama  empat  bulan  Tim  Penyusun  dan  Tim Konsultan berkolaborasi, dalam menyusun draf KHES yang terdiri dari 1015 pasal, yang merujuk dari kitab Majallah al-Aḥkām yang merupakan undang-undang
hukum perdata Islam yang disusun pemerintah Turki Usmani  pada  tahun  1800-an  (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama, 1989).
Isu  inkompetensi  pun  muncul  di  Peradilan Agama,  apakah  mampu  menangani  kasus-kasus sengketa ekonomi syari’ah?. Ada segelintir kalangan yang masih meragukan kemampuan hakim Peradilan Agama  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perbankan syari’ah.  Akan  tetapi,  menurut  Dekan  Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN  Jakarta,  JM.  Muslimin, P.h.D.,  hal  itu  sebenarnya  lebih  karena  stigmatisasi dan stereotype yang tak berdasar. Adanya stereotype dan  stigmatisasi  itu  juga  dibenarkan  oleh  Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Topo Santoso,  S.H.,  M.H.,  Ph.D.,  menurutnya, stereotype itu  harus  dilawan  dengan  membangun  kepercayaan dan image yang bagus oleh Peradilan Agama sendiri. Jadi,  tantangan  berikutnya  bagi  aparatur  Peradilan Agama  setelah  meningkatkan  kualitas  SDM,  ialah menangkis  stigma  yang  tidak  berdasar  itu.  Tentu, dengan argumen yang ditopang data dan dengan cara- cara yang santun, kita yakin tantangan itu dapat kita lewati dengan baik (Hadad, 2014).
Disisi lain, polemik tentang eksistensi tugas dan wewenang  Badan  Abritase  Syari’ah  Nasional (BASYARNAS)  mulai  sempit  dalam  menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syari’ah. Dengan keberadaan UU Nomor 3 Tahun 2006 secara otomatis tugas  dan  wewenangnya  ada  di  Pengadilan  Agama. Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah tidak hanya dibatasi  dengan  menyelesaikan  sengketa  di  bidang perbankan  saja,  melainkan  juga  di  bidang  ekonomi syari’ah  lainnya,  seperti:  lembaga  keuangan  mikro syari’ah;  asuransi  syari’ah;  reasuransi  syari’ah: reksadana  syari’ah;  obligasi  dan  surat  berjangka menengah  syari’ah;  sekuritas  syari’ah;  pembiayaan syari’ah;  pegadaian  syari’ah;  dana  pensiun  lembaga keuangan  syari’ah;  dan  bisnis  syari’ah  (Yulianti, 2007). Sedangkan ekonomi syari’ah dalam pengertian di  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari;ah  (KHES) adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang,  kelompok  orang,  badan  usaha  yang berbadan  hukum  atau  tidak  berbadan  hukum  dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan  tidak  komersial  menurut  prinsip  syari’ah (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, 2008).
Pengadilan Agama Purwokerto adalah salah satu dari Peradilan Agama yang bertugas sebagai instansi penegak hukum di Kabupaten Banyumas, yang salah
satu  kompetensinya  adalah  memutus  sengketa ekonomi  syari’ah.  Dari  sini  penulis  berusaha mengumpulkan data-data putusan Pengadilan Agama Purwokerto  2016-2018  khususnya  tentang  sengketa ekonomi  syari’ah,  untuk  dikaji    sebagai  bahan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka  peneliti  ingin  mengkaji  metode  penemuan hukum  hakim  dalam  sengketa  ekonomi  syari’ah  di Pengadilan Agama Purwokerto (Admin, 2020).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan; data  yang  dikumpulkan  dari  lapangan,  dalam  hal  ini Pengadilan  Agama  Purwokerto,  guna  memperoleh data  dan  atau  informasi  yang  valid  yang  diperlukan untuk  menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan,  dan  penganalisisan  data,  kemudian dijelaskan  dan  selanjutnya  memberi  penilaian terhadap persoalan penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  normatif  yaitu  pendekatan  yang melihat  hukum  sebagai  suatu  sistem  yang  utuh, meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.
Dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer terdiri atas hasil wawancara  dengan  beberapa  hakim  Pengadilan Agama  Purwokerto  dan  putusan  Pengadilan  Agama Purwokerto. Data sekundernya terdiri atas penelitian- penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini, perundang-undangan, KHES dan buku fikih muamalah  atau  ekonomi  syari’ah.  Sedangkan  data tersier  terdiri  atas  dokumen-dokumen  yang  dapat membantu  dalam  memberi  petunjuk  dan  penjelasan terhadap  data  primer  seperti  kamus  bahasa,  kamus hukum, dan kaidah fikih yang mendukung penelitian ini.  Penelitian  ini  dengan  mewawancarai  beberapa hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk mendapatkan  informasi  terkait  pertimbangan  hukum hakim  dalam  perkara  sengketa  ekonomi  syari’ah. Penelitian  dengan  mengumpulkan  data-data  atau dokumen-dokumen  yang  berupa  penetapan  atau putusan  Pengadilan  Agama  Purwokerto  terkait sengketa ekonomi syari’ah yang terdiri atas 8 putusan dimulai 2016-2018 (Agung, 2018).
3. KAJIAN PUSTAKA
a. Pengertian Ekonomi Syaiah
Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan  oleh  orang  perorang,  kelompok  orang, badan  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip  syariah  (Mahkamah  Agung,  2018).  Adapun yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  adalah perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syari’ah,  meliputi  Bank  Syariah,
Asuransi  Syariah,  Reasuransi,  Reksa  dana  Syariah, Obligasi  Syariah  dan  surat  berharga  berjangka menengah  syariah,  Sekuritas  Syariah,  Pegadaian Syariah,  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  Syariah dan  Lembaga  Keuangan  Mikro-Syariah  (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).
Setelah  reformasi  bergulir  dan  dilakukan amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk  dalam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional,  maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas UndangUndang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama.
Amandemen  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  memberikan  wewenang  kekuasaan  Peradilan Agama  bertambah  luas,  yang  semula  sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989  hanya  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  ditingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang  :  a)  perkawinan,  b)  kewarisan,  wasiat  dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c)  wakaf  dan  shadaqah.  Tahun  2006  Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  ditingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: a) bank syariah,  b)  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah,  f)  obligasi  syariah  dan  surat  berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan  syariah,  i)  pegadaian  syariah,  j)  dana pensiun  lembaga  keuangan  syariah,  dan  k)  bisnis syariah.

## b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah
Pada  dasarnya,  prinsip-prinsip  yang  terkandung dalam  ekonomi  syariah  bersumber  dari  nilai-nilai yang terkandung dari Al-Qur’an dan Sunnah. Prinsip- prinsip  tersebut  yang  menjadi  pembeda  dengan ekonomi  konvensional  (Mardani,  2011).  Diantara prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah:
1) Prinsip Keadilan (Al-‘Adalah)
Prinsip  keadilan  mencangkup  seluruh  aspek kehidupan, sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat sebagaimana dalam QS. Al-Nahl (16): 90:
ِنا َسْحِ ْ لْاَو ِلْدَع ْ لاِب ُرُم ْ أَي َ هللّٰا َّنِا ِئاَتْيِاَو ىِذ ىهْٰنَيَو  ىبْٰرُق ْ لا
َنْوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ْمُك ُظِعَي ِ ْغَْ ْ لْاَو ِر َكْنُمْلاَو ِءاَشْحَفْلا ِنَع “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat,  dan  Dia  melarang  (melakukan)  perbuatan keji,  kemungkaran,  dan  permusuhan.  Dia  memberi pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran.”
QS. Al-Hasr (59): 7: ىِ ِلَِو ِلْوُسَّرلِلَو ِه هلِلَف ىىرُقْلا ِلْهَا ْنِم ِٖلِْوُسَر ى َعَل ُ هللّٰا َءاَفَا ٓاَم ىمٰىتَ ْ لْاَو  ىبْٰرُق ْ لا
ۢ ًةَلْوُد َنْوُكَي َ لْ ْ َ كَ ِِۙلْيِب َّسلا ِنْباَو ِ ْيِْكىسَم ْ لاَو اَمَو  ُهْوُذُخَف   ُلْوُسَّرلا  ُمُكىىتىا  ٓاَمَو  ْْۗمُكْنِم  ِءاَيِنْغ َ ْلْا  َ ْيَْب ِباَقِع ْ لا ُدْيِدَش َ هللّٰا َّنِاْۗ َ هللّٰا اوُقَّتاَو ۚاْوُهَتْناَف ُهْنَع ْمُكىىهَن “Harta  rampasan  (fai')  dari  mereka  yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk  beberapa  negeri,  adalah  untuk  Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin  dan  untuk  orang-orang  yang  dalam perjalanan,  agar  harta  itu  jangan  hanya  beredar  di antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara  kamu.  Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa  yang  dilarangnya  bagimu  maka  tinggalkanlah. Dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sungguh,  Allah sangat keras hukuman-Nya.”
Asas  ini  merupakan  asas  kesamaan,  meskipun keduanya  tidaklah  sama  dan  merupakan  lawan  dari kezaliman.  Salah  satu  bentuk  kezaliman  adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan/ atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akan yang dibuat. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A’raf (7): 29:

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1281
ُق

## ٍدِجْسَم ِ
ِ ُك َدْنِع ْمُكَهْوُجُو اْوُمْيِقَاَو ِِۗطْسِقْلاِب ْ ِِبَٰر َرَمَا ْل

## َنْيِِلا ُ َ لِ  َ ْيْ ِصِلْ ُمُ ُهْوُعْداَّو ْۗە
َْۗنْوُدْوُعَت ْمُكَاَدَب اَمَك
“Katakanlah,  “Tuhanku  menyuruhku  berlaku adil.  Hadapkanlah  wajahmu  (kepada  Allah)  pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan  ibadah  semata-mata  hanya  kepada- Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.”
2) Prinsip Kebaikan (Al-Iḥsan)
Prinsip  kebaikan  adalah  prinsip  pemberian manfaat  kepada  orang  lain  dari  pada  hak  orang  lain atau  ihsan  adalah  kehendak  untuk  melakukan kebaikan  hati  dan  meletakkan  bisnis  pada  tujuan kebaikan.  Dalam  ekonomi  syariah,  prinsip  kebaikan adalah  penting  karena  tujuan  bisnis  bukan  hanya berorientasi profit yang menjadi aspek duniawi tetapi juga bagian ibadah (ukhrawi).
Rasulullah SAW bersabda:
ْنَعَو ِةا َصَ ْ لْا ِعْيَب ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللّٰا  َّلَّ َص ِ َّللّٰا  ُلوُسَر  َهَٰن

## ِرَرَغ ْ لا ِعْيَب
“Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”
3) Prinsip Pertanggungjawaban (Al-Masúliyyah) Prinsip  ini  meliputi  beragram  aspek  yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu dan pertenggungjawaban dengan masyarakat. Prinsip ini  menekakan  setiap  orang  dalam  masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya  kesejahteraan  anggota  masyarakat  secara keseluruhan serta tanggungjawab pemerintah.
4) Prinsip Al-Kifayah
Prinsip  ini  memiliki  tujuan  untuk  membasmi kefakiran dan mencangkup kebutuhan primer seluruh anggota  dalam  masyarakat.  Islam  mengajarkan bagaimana  ekonomi  Islam  dapat  mensejahterakan pribadi-pribadi pelaku bisnis dengan keuntungan yang didapatkan  juga  harus  mampu  mensejahterakan sesama  masyarakat  sehingga  tidak  ada  lagi masyarakat yang kaya sendiri sementara ada orang di sekelilingnya hidup di bawah garis kemiskinan. 5) Prinsip Keseimbangan (Al-Wasathiyyah) Syariat  Islam  mengakui  hak  pribadi  dengan batas-batas  tertentu.  Syariat  juga  menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan
masyarakat.  Prinsip  ini  sesuai  dengan  firman  Allah SWT dalam QS. Al-Isra’ (17): 29:
ِطْسَب ْ لا  َّ ُك اَه ْط ُسْبَت َ لَْو  َكِقُنُع ى لِٰا ًةَلْوُلْغَم َكَدَي  ْلَعْ َ تَ َ لَْو
اًرْو ُسْ َّمَّ اًمْوُلَم َدُعْقَتَف
“Dan  janganlah  engkau  jadikan  tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”
QS. Al-Furqan (25): 67:
اًماَوَق  َكِلىذ  َ ْيَْب َن َكََو اْوُ ُتُْقَي ْمَلَو اْوُفِ ْسُْي ْم َل اْوُقَفْنَا ٓاَذِا َنْيِ َّلِاَو “Dan  (termasuk  hamba-hamba  Tuhan  Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan  (harta),  mereka  tidak  berlebihan,  dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”
6) Prinsip kebenaran dan kejujuran Prinsip ini adalah sendi akhlak yang mulia yang tercermin dalam kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam, hal tersebut tercermin dalam:
1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus jelas, ada kepastian benda dan harga saat akad.
2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang baik kepada diri sendiri ataupun orang lain.
3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
4) Prinsip transaksi yang mengandung riba, gharar dilarang.
5) Prinsip suka sama suka atau saling meridhai.
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
a. Gambaran Umum PA Purwokerto
Pengadilan Agama Purwokerto adalah Peradilan yang  berada  di  bawah  naungan  Mahkamah  Agung yeng  terletak  di  Jl.  Gerilya  No.  7  A  Purwokerto dengan  Terakreditasi  I  A.  PA  Purwokerto  saat  ini dipimpin  oleh  Ketua  Drs.  H.  Tahrir  (Admin,  2020). Dengan  lahirnya  UU  No.  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan  Atas  UU  No.  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama,  maka  PA  Purwokerto  memiliki tugas  dan  mewenang  adalah  memeriksa,  memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f)  zakat;  (g)  infaq;  (h)  shadaqah;  dan  (i)  ekonomi syari’ah.
Peta  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama Purwokerto meliputi seluruh wilayah daerah
Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 Kecamatan dan  178  Desa/kelurahan.  Adapaun  peta  wilayah hukum  meliputi  Kecamatan  Gumelar,  Kecamatan Lumbir,  Kecamatan  Wangon,  Kecamatan  Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan
Ajibarang, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan
Kedungbanteng,  Kecamatan  Purwokerto  Utara,
Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Selatan,  Kecamatan  Purwokerto  Barat,  Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Cilongok.
Hakim  PA  Purwokerto  terdiri  atas  13  hakim yaitu: (1) Drs. H. Tahrir, (2) Drs. Asnawi, S.H., M.H., (3) Drs. Nasirudin, M.H., (4) Drs. Sutejo, S.H., M.H., (5) Drs. H. Ace Ma’mun, M.H., (6) Drs. H. Risno, (7) Drs. H. Juhri, M.H., (8) Titi Hadiah Milihani, S.H., (9) Drs. Mahasin, S.H., (10) Dra. Teti Himati, (11) Drs. Marwoto,  S.H.,  M.S.I.,  (13)  Drs.  Asmuni  Wahdar, M.S.i., (13) Nana, S.Ag. Dari 13 hakim di atas, hanya
tiga hakim yang telah memiliki sertifikat penanganan Sengketa Ekonomi Syariah yaitu Drs. H. Risno, Drs. Sutejo, S.H., M.H., Drs. H. Ace Ma’mun, M.H (Risno, 2019).
Adapun  hakim  PA  Purwokerto  yang  telah memiliki  sertifikat  mediator  hanyalah  satu  yaitu  Titi Hadiah  Milihani,  S.H.  Pada  tahun  2019  PA Purwokerto  mengusulkan  dalam  pelatihan  sertifikasi mediator yaitu Drs. H. Juhri, M.H., dan Nana, S.Ag. (Risno, 2019).

## b. Jenis  Putusan  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di PA Purwokerto
Untuk mempermudah penelitian, penulis berusaha menggambarkan jenis-jenis sengketa ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Purwokerto  dimulai tahun  2015  –  2019  yang  berjumlah  21  perkara (Mahkamah Agung, 2019). Berikut gambaran perkara di PA Purwokerto sebagai berikut:
No  Tahun No Perkara Jenis Akad Lama Status Putusan 1 2019 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt  Akad Murabahah bil Wakalah  17 Hari Kabul 2 2019  0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt  Akad Murabahah bil Wakalah  16 Hari  Kabul/Minutasi 3 2019 0934/Pdt.G/2019/PA.Pwt Akad Murabahah 164 Hari Persidangan 4 2019 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt Akad Murabahah 192 Hari Persidangan 5 2019 0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt Akad Murabahah bil kalah  155 Hari Kabul dengan Verstek 6 2019 0336/Pdt.G/2019/PA.Pwt Akad Musyarakah 63 Hari Minutasi 7 2019 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt Akad Musyarakah 250 Hari Persidangan 8 2019 0192/Pdt.G/2019/PA.Pwt Akad Musyarakah 32 Hari Perdamaian 9 2018 2795/Pdt.G/2018/PA.Pwt - 296 Hari Persidangan 10 2018  2449/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt Akad Musyarakah 36 Hari Ditolak 11 2018  2450/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt Gugatan Sederhana 42 Hari Ditolak/ Dicoret 12 2018 1491/Pdt.G/2018/PA.Pwt Akad Musyarakah 354 Hari Perdamaian 13 2018 0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt Akad Musyarakah 167 Hari Ditolak dengan Verstek 14 2017 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt Sengketa Harta Bersama 161 Hari  Kabul Pencabutan Perkara 15 2017 1195/Pdt.G/2017/PA.Pwt - 137 Hari  Kabul Pencabutan Perkara 16 2017 1192/Pdt.G/2017/PA.Pwt Akad Murabahah 171 Hari Kabul/Minutasi 17 2017 1121/Pdt.G/2017/PA.Pwt Gugatan Sederhana 104 Hari Ditolak/ Dicoret 18 2016 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Akad Murabahah 223 Hari Kabul 19 2016 2131/Pdt.G/2016/PA.Pwt  Akad Murabahah bil Wakalah  49 Hari Kabul 20 2016 2132/Pdt.G/2016/PA.Pwt  Akad Murabahah bil Wakalah  175 Hari Kabul 21 2015 1147/Pdt.G/2015/PA.Pwt Tidak ditemukan 206 Hari Perdamaian c. Gambaran Umum Perkara No.
2449/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt
Perkara  No.  2449/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt  adalah sengketa  ekonomi  syariah  terkait  wanprestasi  pada akad  musyarakat  antara  Bank  Syariah  sebagai penggugat melawan nasabahnya. Dalam sengketanya menyebutkan bahwa:
1) Penggugat  dan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II sepakat  dalam  akad  musyarakah  pada  Modal Kerja  Pembangunan  Ruko  yang  memburuhkan dana  sebesar  Rp.  250  juta  yang  terdiri  atas  Rp. 135juta  dari  Bank  Syariah (Penggugat)  dan  Rp. 115  juta  dari  nasabah  (Tergugat  I  dan  Tergugat II);
2) Jangka  akad  adalah  4  bulan  dimulai  pada  21 Februari 2017 dan berakhir pada 21 Juni 2019;
3) Penggugat  dan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II sepakat  dengan  pembagian  nisbah  sebagai berikut: Penggugat mendapatkan 54% sedangkan tergugat 46% dari keuntungan akad musyarakah;
4) Tergugat  I  dan  Tergugat  II  terikat  dengan perjanjian  untuk  mengembalikan  modal  sebesar Rp. 135 juta dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 9.452.000,-.
Kemudian dalam realitasnya setelah jatuh tempo Tergugat I dan Tergugat II baru mengembalikan biaya modal  sebanyak  Rp.  48.715.241,-  sehingga  modal yang  yang  terbayarkan  adalah  Rp.  86.284.759,-  dan belum  membayar  bagi  hasil  sebesar  Rp.  9.452.000,- sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Adapun total kerugian yang belum  terbayar  hingga  September  2018  atau  selama 15 bulan sebagai berikut:
Sisa Modal : Rp. 86.284.790,- Proyeksi bagi hasil yang belum terbayarkan selama 15 bulan : Rp. 42.534.000,- Total kerugian : Rp. 128.818.759,-
Dalam  akad  tersebut  disertakan  jaminan  barupa tanah  seluas  898  M 2 dan  1020  M 2 yang  merupakan bagian tidak terpisah dalam akad Musyarakah.
Adapun putusan hakim adalah:

## Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

## Dalam Pokok Perkara
1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2) Menyatakan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  telah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji;
3) Menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  untuk membayar  kerugian  materil  kepada  Penggugat sejumlah 86.284.759,- (sisa hutang tanpa potensi loss);
4) Menolak selain dan selebihnya;
Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 300.000,-
d. Gambaran Umum Perkara No. 2074/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt Perkara Nomor 2074/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt adalah  perkara  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  tentang wanprestasi  pada  akad  pembiayaan  murabahah  yang terjadi antara Bank Syariah sebagai penggugat dengan
nasabahnya  (Tergugat  I  dan  Tergugat  II).  Dalam sengketanya menyebutkan bahwa:
1) Tanggal  28  Mei  2015  tergugat  telah  menerima akad pembiayaan murabahah modal kerja dengan jumlah rincian sebagai berikut: Modal Pembiayaan Rp. 350.000.000,- Margin/ Keuntungan Rp. 316.000.000,- Total Rp. 666.000.000,- Jangka waktu 72 Bulan Jatuh Tempo 25 Mei 2021 Sistem pembayaran angsuran setiap bulan Rp. 9.250.000,-
2) Agunan  dalam  akad  pembiayaan  murabahah adalah sebidang tanah seluas 305 m 2 .
3) Tergugat mengalami kesulitan dalam pembayaran sehingga diadakan perpanjangan waktu pengembalian menjadi 103 bulan.
4) Rescheduling akad dengan ketentuan sebagai berikut:
Sisa Modal Pembiayaan  Rp. 269.250.000,-
Margin/ Keuntungan Rp. 243.150.000,- Total Hutang Rp. 512.400.000,- Jangka waktu 103 Bulan 5) Adapun sisa hutang tergugat sebagai berikut: Sisa  Modal  yang  belum terbayarkan Rp. 259.061.086,- Margin/ Keuntungan Rp. 233.949.925,- Jumlah Rp. 493.011.011,-
6) Dalam  akad  tersebut  tergugat  disertakan jaminan tanah seluas 305 M 2 .

## Adapun putusan hakim adalah:

## Mengadili
1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2) Menyatakan  sah  jaminan  dan  berharga  jaminan sita berupa tanah seluas 305 M 2 ;
3) Menghukum  tergugat  untuk  membayar  lunas pembiayaan akad murabahah sejumlah:
Sisa  Modal  yang belum terbayarkan Rp. 259.061.086,- Margin/ Keuntungan  Rp. 233.949.925,- Jumlah Rp. 493.011.011,-
4) Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya perkara sejumlah Rp. 3.157.000,-
e. Faktor  Pemicu  Sengketa  Ekonomi  Syariah dalam Akad Murabahah
Perkara  ekonomi  syariah  yang  ditangani Pengadilan  Agama  Purwokerto  salah  satunya didominasi oleh Akad Murabahah, ada beberapa fakta dari sebagian besar sengketa ekonomi syariah dipicu oleh factor-faktor diantaranya:
1) Faktor  kelalaian/  wanprestasi  debitur  dari kewajiban membayar;
2) Faktor  kurang  pahamnya  debitur  terhadap  akad yang telah dibuat;
3) Faktor akad, seperti cacat atau fasid;
4) Faktor lain-lain (Suadi, 2018).
Faktor  pertama  yaitu  wanprestasi  debitur  atas pelaksanaan kewajiban sesuai yang telah diperjanjikannya  dengan  kreditur  dalam  akad murabahah.  Dalam  sengketa  ekonomi  syariah  yang ditemukan  di  Pengadilan  Agama,  dapat  dikatakan bahwa wanprestasi sangat dominan. Meskipun dalam perjalanannya unsur wanprestasi oleh seorang debitur juga  dipicu  oleh  berbagai  macam  diantaranya ketidakmampuan  seorang  debitur  dalam  membayar dikarenakan  usahanya  gulung  tikar  dengan  alasan keadaan  memaksa,  misalnya  adanya  kebijakan (peraturan)  pemerintah  yang  berdampak  terhadap usahanya sehingga mengalami kebangkrutan. Contoh perubahan  tarif  dasar  OJOL  (Ojek  Online)  yaitu Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  12  Tahun 2019.
Faktor  yang  kedua,  faktor  kurang  pahamnya debitur  terhadap  akad  yang  telah  dibuatnya. Berdasarkan  fakta  (No.  2449/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt) bahwa  konstruksi  alasan  (posita)  gugatan  Penggugat dalam  hal  wanprestasi  ada  kalanya  mereka  berdalih bahwa akad yang telah dibuat oleh debitur dan pihak kreditur  (LKS)  adalah  sebuah  akal-akalan,  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Misalnya  akad murabahah  yang  telah  dibuat  seolah-olah  debitur membeli  barang  kepada  kreditur  dengan  selisih margin  (keuntungan),  tetapi  pada  faktanya  tidak  ada barangnya. Disamping itu, ada debitur yang ternyata tidak  paham  dengan  akad  yang  telah  ia  buat  dengan kreditur,  maka  saat  debitur  digugat  dan  dinyatakan wanprestasi,  debitur  berdalih  bahwa  kerugian  dari usahanya  yang  membuat  ia  tidak  mampu  membayar kewajiban, harus ditanggung berdua dengan kreditur, meskipun ia melakukan akad murabahah. Hal ini bias terjadi karena kreditur tidak menjelaskan seluk-beluk tentang  akadnya  secara  terbuka  dan  terperinci,  atau
sebaliknya debitur sendiri yang tidak bisa memahaminya.
Faktor  ketiga  terdiri  dari  unsur  akad  yang bersumber dari keabsahan akad itu sendiri. Misalnya akad  mengandung  unsur  tipu  daya  ( gharar ),  fasid, catat  dan  lainnya.  Boleh  dikatakan  hal  ini  jarang terjadi sebagai faktor utama dalam sengketa ekonomi syariah.  Pada  dasarnya,  dibeberapa  kasus  ekonomi syariah,  keabsahan  akad  ternyata  tidak  dapat  berdiri sendiri  dan  menjamin  tidak  munculnya  sengketa. Ditemukan  sengketa  ekonomi  syariah  yang  akadnya tidak  bermasalah  namun  ketika  factor  lain  muncul maka sengketa pun tidak dapat dihindarkan.
Terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh  dua  pihak  baik  perseorangan  ataupun  badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat, salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) dan atau melakukan perbuatan melawan hukum  sehingga  mengakibatkan  pihak  yang  lain merasa dirugikan.
Pada umumnya sengketa yang muncul dikarenakan  adanya  penipuan  atau  ingkar  janji  oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang  diperjanjikan  atau  disepakati  untuk  dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa  yang  disepakai  akan  tetapi  tidak  sama  persis sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  pihak-pihak  atau salah  satu  pihak  melakukan  apa  yang  diperjanjikan tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak boleh  dilakukan  sehingga  tindakan  tersebut  menjadi segketa.

## 5. KESIMPULAN
Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutus perkara  sengketa  ekonomi  syari’ah  di  Pengadilan Agama Purwokerto merujuk pada hukum formil dan materil dimana pada perkara No. 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt  pada  akad  murabahah dengan  amar  putusan  kabul  untuk  seluruhnya sehingga munculnya teori bahwa restrukturisasi akad pembiayaan  murabahah  tidak  boleh  atau  tidak  perlu dilakukan  terhadap  debitur  yang  jelas-jelas  sudah tidak  mampu  membayar  angsuran  sesuai  dengan perjanjian dan melelang barang berupa sebidang tanah berukuran  305  m 2 merupakan  perbuatan  yang  benar dan  bukan  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga barang  jaminan  menjadi  hak  penggugat.  Sedangkan pada perkara No. 2449/Pdt.G/2018/ PA.Pwt pada akad musyarakah dengan amar putusan mengabulkan untuk
sebagain  dan  menolak  potensi  loss  dengan  merujuk Fatwa  DSN  No.  43/DSN-MUI/VIII/2014  yang menyatakan  bahwa  besarnya  ganti  rugi  tidak  boleh digantumkan  dalam  akad  dan  harus  didasarkan  pada nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi, sedangkan  yang  dimaksud  dengan  biaya  riil  adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang  seharusnya  dibayarkan  oleh  nasabah,  biaya perkara, dan biaya lain yang timbul akibat dari proses penyelesaian sengketa (perkara).
Metode  penemuan  hukum  yang  dipakai  oleh hakim  di  Pengadilan  Agama  Purwokerto  dalam peggalian hukum pada perkara No. 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt  dan  No.  2449/Pdt.G/2018/ PA.Pwt  dengan  menggunakan  landasan  hukum materil dan formil dengan metode interpretasi dengan cara menafsirkan perundang-undangan untuk dijadiakan pegangan dalam memutus perkara. Selain itu  juga  menggunakan  metode  restriktif  dengan  cara membatasi  atau  mempersempit  atas  penafsiran perundang-undangan  dalam  rangka  kehati-hatian supaya tidak salah dalam memberi putusan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agama,  Pengadilan.  Sistem  Informasi  Penelusuran
Perkara Pengadilan Agama Purwokerto.
https://sipp.pa-purwokerto.go.id/ Admin. (2020). Profil PA Purwokerto . PA
Purwokerto. https://www.pa-purwokerto.go.id/
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Nomor 2 Tahun 2008 (2008).
Agung,  M.  (2018). Direktori  Putusan  Mahkamah Agung RI .
Hadad,  M.  D.  (2014).  Majalah  Peradilan  Agama.
Direktorat  Jendral  Badan  Pengawas  Peradilan Agama Mahkamah Agung RI , 3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (1989).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, (2006).
Mahkamah  Agung.  (2019). Direktori  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia . Mahkamah Agung.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  (2008).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Mardani.  (2011). Ayat-ayat  dan  hadis  ekonomi syariah . Rajawali Press. Risno. (2019). Interview . Suadi,  A.  (2018). Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah:  Penemuan  dan  Kaidah  Hukum . Prenadamedia.
Yulianti,  R.  T.  (2007).  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah (Antara  Kompetensi  Pengadilan  Agama  dan Badan  Arbitrase  Syari’ah). Al-Mawarid , Edisi
XVII , 45–60.