Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 158-162| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3109.158-162

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS PADA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Robertus Berli Puryanto, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Tenaga  kerja  merupakan  hal  yang  diperlukan  suatu  perusahaan  pemberi  kerja  dalam  melaksanakan  kegiatan ekonominya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  pengaturan  konstitusi  negara  Republik  Indonesia  pada  Pasal  27 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Dalam  pelaksanaan  hubungan  kerja  antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja tersebut ada beberapa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi antara kedua  belah  pihak.  Karena  adanya  ketentuan  mengenai  perjanjian  kerja  yang  dibedakan  berdasarkan  bentuk perjanjiannya  maka  setiap  pekerja  memiliki  hak  yang  berbeda  dimana  hak  tersebut  harus  dijamin  oleh perusahaan berdasarkan undang-undang. Dari hal tersebut permasalahan yang akan diteliti adalah perlindungan hukum  bagi  pekerja  dengan  perjanjian  kerja  tidak  tertulis  pada  perusahaan  pemberi  kerja,  serta  upaya  hukum yang  dapat  dilakukan  oleh  pekerja  dengan  perjanjian  tidak  tertulis  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  hak  oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.  Dengan  mengkaji  permasalahan  dengan  melihat peraturan-peraturan  yang  ada,  serta  menggambarkan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  praktek  atau  dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada perusahaan pemberi kerja diatur berdasarkann Undang- Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana yang menjadi dasar adalah perjanjian kerja yang berlaku  adalah  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  sehingga  hak-hak  yang  diperoleh  berdasarkan  ketentuan undang-undang  tersebut.  Kemudian  upaya  yang  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  pelanggaran  hukum  dalam hubungan kerja adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industri  yaitu  berupa  perundingan  Bipartit,  Tripartit  (Mediasi,  Konsoliasi,  dan  Arbitrase),  serta melalui Persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial.
Kata Kunci: Hubungan Kerja; Perusahaan; Pekerja.

## Abstract
Labor is something that is needed by an employing company in carrying out its economic activities. This can be seen  in  the  constitutional  arrangements  of  the  Republic  of  Indonesia  in  Article  27  paragraph  (2)  of  the  1945 Constitution  of  the  Republic of  Indonesia.  In  the  implementation  of  the  working  relationship  between  workers and  the  employing  company,  there  are  several  rights  and  obligations  that  must  be  fulfilled  between  the  two parties.  Because  there  are  provisions  regarding  work  agreements  that  are  differentiated  based  on  the  form  of the agreement, each worker has different rights where these rights must be guaranteed by the company based on law.  From  this,  the  problems  that  will  be  examined  are  legal  protection  for  workers  with  an  unwritten  work agreement at the employing company, as well as legal remedies that can be taken by workers with an unwritten agreement  in  the  event  of  a  violation  of  rights  by  the  company.  The  research  method  used  is  normative  legal research, namely legal research conducted by examining existing library materials. By examining problems by looking  at  existing  regulations,  and  describing  problems  that  occur  in  practice  or  in  everyday  life  in  society. From the research conducted, it was found that legal protection for workers with an unwritten work agreement at  the  employing  company  is  regulated  based  on  Law  Number  13  of  2003  concerning  Manpower  where  the basis is that the applicable work agreement is an indefinite work agreement so that the rights obtained under the  provisions  of  the  law.  Then  efforts  that  can  be  made  if  there  is  a  violation of  the  law  in  work  relations  is based  on  Law  Number  20  of  2004  concerning  Industrial  Relations  Dispute  Settlement,  namely  in  the  form  of Bipartite,  Tripartite  (Mediation,  Consoliation  and  Arbitration)  negotiations,  as  well  as  through  Trials  at  the Industrial Relations Court.
Keywords: Employment Relations; Company; Worker.

## I. PENDAHULUAN
Tenaga dan kemampuan dari pekerja merupakan hal yang dibutuhkan oleh penyedia kerja dalam menjalankan  perusahaannya.  Sebab  dan  akibat  dari  hal  tersebut  adalah  dimana  dalam  suatu waktu  penyedia  kerja  tidak  lagi  memerlukan  tenaga  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  tenaga kerja  sehingga  penyedia  kerja  dapat  seenaknya  memutuskan  hubungan  kerja  dengan  alasan tenaga kerja tersebut tidak diperlukan lagi ( Adillah & Anik, 2015 ; Asyahdie, 2013 ). Oleh karena itu pemerintah sebagai pembuat undang-undang, dapat turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja) dari itikad tidak baik yang dapat dilakukan oleh penyedia kerja, guna menempatkannya pada  kedudukan  yang  layak  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  ( Budiartha,  2016 ). Selain hal tersebut diatas, kepastian hukum juga perlu diperhatikan bagi para pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja tidak tertulis ( Setyawati, Ali, & Rasyid, 2017 ).
Berdasarkan hal tersebut di atas maka  penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana perlindungan  hukum  bagi  pekerja  dengan  perjanjian  kerja  tidak  tertulis  pada  perusahaan  pemberi kerja, dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pekerja dengan perjanjian tidak tertulis dalam hal terjadi pelanggaran hak oleh perusahaan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  secara  normatif. Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  hal  ini  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan Konseptual dan Pendekatan perundang-undangan ( Soekanto & Mamudji, 2006 ). Bahan hukum dalam yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  yaitu:  a)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, c) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  d)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial,  e)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  Dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  f)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang  Keselamatan  Kerja,  h)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2000  tentang serikat  pekerja,  i)  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dan bahan hukum  sekunder yaitu  materi  hukum  yang  memberikan  penjelasan  dan  analisis  mengenai  bahan hukum  primer  yang  meliputi  buku-buku  literatur,  artikel,  makalah,  serta  internet  yang  berhubungan dengan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  dengan  perjanjian  kerja  tidak  tertulis  pada  perusahaan pemberi kerja.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan kartu catatan dan sistem file, membaca buku-buku, literatur, mengkaji berbagai peraturan Perundang- Undangan  yang  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan  serta  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada perusahaan pemberi kerja ( Sulistyowati & Shidarta, 2009 ). Bahan hukum yang dikumpulkan, kemudian  diolah dan dianalisis dengan cara interpretasi dan argumentasi hukum terhadap suatu hak dan kewajiban yang sesuai dengan sifat data yang terkumpul dan kemudian disajikan  secara  deskriptif  analisis  yaitu  disajikan  dengan  apa  adanya  serta  diberikan  uraian-uraian dengan penafsiran untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif ( Waluyo, 2002 ).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam pasal 51 ayat (1) undang-undang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perjanjian kerja yang akan dibuat  oleh  pekerja  dengan  penyedia  kerja  dapat  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  atau  tidak  tertulis. Bentuk  perjanjian  tersebut  akan  mempengaruhi  bentuk  hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  pemberi kerja. Dalam undang-undang ketenagakerjaan terdapat dua bentuk perjanjian yang dapat dibuat oleh pekerja  dan  pemberi  kerja  yaitu  dalam  bentuk  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  dan  dalam bentuk  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  (PKWTT).  Dalam  Pasal  57  ayat  (1)  undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa bentuk perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat dengan Bahasa Indonesia  dan  menggunakan  huruf  latin  yang  jelas.  Oleh  karena  itu  perjanjian  kerja  yang  memiliki batas  waktu  tertentu,  wajib  menggunakan  perjanjian  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis.  Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat
(1)  tersebut  diatas  maka  perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  pekerja  dengan  penyedia  kerja  tersebut dapat dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pekerja  yang  tidak  memiliki  perjanjian  kerja  tertulis  pada  perusahaan  pemberi  kerja  akan  memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja dengan jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Segala  hak  dan  kewajiban  pekerja  mengikuti  ketentuan  yang  termuat  dalam  undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagai berikut:
1.  Dalam  Pasal  (6)  menyebutkan  bahwa  setiap  pekerja  yang  bekerja  pada  penyedia  kerja  berhak memperoleh  perlakuan  yang  sama tanpa  diskriminasi dari  pemberi  kerja  atau pihak  lainnya  yang berkaitan.
2. Dalam Pasal (60) menyatakan bahwa pekerja waktu tidak tertentu pada awal pelaksanaan hubungan kerja melaksasnakan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan diberikan upah tidak kurang dari upah minimum yang berlaku.
3.  Dalam  Pasal  (63),  pekerja  berhak  memperoleh  Surat  pengangkatan  dari  perusahaan  yang didalamnya termuat keterangan sebagai berikut:
1. Nama pekerja dan alamat pekerja;
2. Tanggal pekerja mulai bekerja;
3. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja; dan
4. Besarnya upah yang diterima oleh pekerja.
4.  Dalam  Pasal  (78)  menyatakan  pekerja  memperoleh  upah  kerja  lembur  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku antara pengusaha dan pekerja.
5.  Dalam  Pasal  (79)  menyatakan  pekerja  berhak  atas  cuti  dalam  12  (dua  belas)  hari  kerja,  untuk pekerja  dengan  masa  kerja  12  (dua  belas)  bulan  dan  istirahat  selama  60  (enam  puluh)  hari  kerja untuk pekerja dengan masa kerja 6 (enam) tahun.
6.  Dalam Pasal (85) pekerja wajib tidak bekerja pada hari libur resmi, apabila  pekerja bekerja pada hari  tersebut maka  pekerja  berhak memperoleh  upah kerja lembur  sesuai  dengan  perjanjian  kerja yang telah disepakati.
7.  Dalam  Pasal  (86),  tiap  pekerja  berhak  untuk  memperoleh  keselamatan  kerja,  perlindungan  serta kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta sesuai dengan nilai-nilai agama.
8.  Dalam  Pasal  (156),  dinyatakan  bahwa  pekerja  berhak  untuk  memperoleh  uang  pesangon  apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tertentu.
Hak-hak  tersebut  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  pengusaha  dalam  melakukan  hubungan kerja  dengan  pekerja  menggunakan  perjanjian  tidak  tertulis/  lisan.  Selain  memiliki  hak,  tentu  saja pekerja memiliki kewajiban dalam melaksanakan hubungan kerja pada perusahan tempatnya bekerja agar memperoleh hak-hak tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat ketentuan- ketentuan mengenai kewajiban pekerja yang diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1630b dan 1603c, yaitu adalah sebagai berikut:
1. Pekerja  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pekerjaan,  melakukan  pekerjaan  tersebut merupakan  tugas  utama  dari  pekerja  yang  wajib  dilaksanakan  agar  memperoleh  haknya  sebagai pekerja,  namun  dengan  seijin  pemberi  kerja,  pekerja  dapat  memberikan  pekerjaannya  kepada perwakilannya.
2. Pekerja  berkewajiban  untuk  mentaati  segala  aturan  dan  petunjuk  dari  pemberi  kerja  dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.
3. Pekerja berkewajiban membayar denda dang anti rugi apabila pekerja melakukan perbuatan yang dapat  merugikan  pemberi  kerja  baik  karena  kesengajaan  ataupun  kelalaian  yang  sesuai  dengan prinsip hukum pekeerja.
Pasal-pasal tersebut diatas adalah beberapa hak yang dimiliki oleh pemberi kerja yang diterima dari  pekerja  yang  merupakan  aturan  atau  ketentuan  yang  memberikan  batasan  atau  aturan  bagi pekerjanya  dalam  melaksanakan  kewajibannya  bekerja.  Hak  perusahaan  tersebut  merupakan kewajiban  bagi  pekerja  yang  melakukan  hubungan  kerja  dengan  persuahaan  pemberi  kerja. Kemudian perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh  orang  lain  sehingga  menyebabkan  hak  asasi  manusia  tersebut  hilang.  Pemberian  perlindungan hukum  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  tidak  kehilangan  hak-hak  yang  mereka miliki yang dijamin oleh hukum ( Shalihah, 2017 ). Perlindungan hukum juga merupakan upaya-upaya hukum yang diberikan oleh apparat penegak hukum kepada masyarakat agar dapat memberikan rasa
aman  baik  secara  pikiran,  mental,  maupun  fisik  sehingga  terhindar  dari  ancaman  pihak  yang  tidak memiliki  itikad  baik.  Secara  teori  dalam  ketenagakerjaan  ada  3  (tiga)  jenis  perlindungan  yaitu:  1) Perlindungan sosial, 2) Perlindungan teknis, 3)  Perlindungan ekonomis. Untuk melaksanakan segala ketentuan  tersebut  pemerintah  telah  menggunakan  perlindungan  secara  represif  dengan  membuat suatu  aturan  yang  mengatur  mengenai  penyelesaian  terhadap  perselisihan  hubungan  kerja  dengan menerbitkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  (selanjutnya  dalam  hal  ini  disebut  undang-undang  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial).  Dalam  Pasal  1  ayat  (17)  disebutkan  bahwa  dalam  penyelesaian perselisihan tersebut dibentuk suatu peradilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang  berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memberikan  putusan  terhadap  perselisihan  yang terjadi dalam hubungan industrial. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dengan perjanjian tidak  tertulis  dalam  hal  terjadinya  suatu  perselisihan  hubungan  kerja  adalah  sebagai  berikut:  1) Melalui  perundingan  Bipartit  yang  dilakukan  oleh  pekerja  dengan  perusahaan  pemberi  kerja.  3) Melalui  perundingan  Tripartit,  dimana  dalam  hal  ini  dibedakan  menjadi  Mediasai,  Konsiliasi,  dan Arbitrase, dan melalui proses pengadilan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Setiap manusia memiliki kesamaan dan kesetaraan dihadapan hukum baik itu sebagai pekerja ataupun pemberi  kerja.  Kedua  belah  pihak  ini  dalam  kehidupan  bermasyarakat  memiliki  suatu  peranan penting.  Dengan  adanya  pengusaha,  roda  perekonomian  negara  idi  dapat  terus  berputar,  pun pengusaha  dapat  terus  menjalankan  usahanya  dengan  mempekerjakan  tenaga  kerja  dalam pelaksanaannya.  Hubungan  tersebut  diesbut  dengan  hubungan  kerja.  Sesuai  dengan  undang-undang ketenagakerjaan,  hubungan  kerja  tersebut  berdasarkan  pada  perjanjian  kerja.  Dalam  pelaksanaan perjanjian kerja ini, terdapat dua jenis perjanjian yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Dalam ketentuan perundangan-undangan disebut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), beberapa hal yang membedakannya adalah mengenai tugas, hak pengusaha terhadap  pekerja  dan  hak  pekerja  terhadap  pengusaha.  Khusus  dalam  permasalahan  mengenai perlindungan  hukum  bagi  pekerja  dengan  perjanjian  kerja  tidak  tertulis  pada  perusahaan  pemberi kerja adalah sebagai berikut.
1. Perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada perusahaan pemberi kerja  telah  jelas  diatur  berdasarkan  undang-undang.  Dalam  Pasal  57  ayat  (1)  undang-undang ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  bentuk  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  harus  dibuat  dengan Bahasa Indonesia dan menggunakan huruf latin yang jelas. Oleh karena itu perjanjian kerja yang memiliki  batas  waktu  tertentu,  wajib  menggunakan  perjanjian  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis. Kemudian  dalam  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Perjanjian  kerja  yang  dibuat  untuk  waktu  tertentu yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud  dalam  ayat (1) tersebut  diatas maka  perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  pekerja  dengan penyedia  kerja  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak  tertentu. Sehingga menunjuk pada hal ini pekerja dengan perjanjian tidak tertulis tersebut menurut hukum merupakan  karyawan  tetap  pada  perushaan  pemberi  kerja.  Maka  berdasarkan  pasal  63  ayat  (1) undang-undang  ketenagakerjaan,  perusahaan  pemberi  kerja  wajib  memberikan  surat pengangkatan  yang  merupakan  hak  pekerja  dengan  perjanjian  tidak  tertulis.  Dengan  ketentuan perjanjian  kerja  tidak  tertentu  tersebut  pekerja  akan  menerima  hak  dan  kewajibannya  sebagai karyawan tetap pada perusahaan pemberi kerja.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis dalam hal terjadi suatu perselisihan hubungan kerja adalah sebagai berikut:
1. Melalui perundingan Bipartit yang dilakukan oleh pekerja dengan perusahaan pemberi kerja.
2. Melalui perundingan Tripartit, dimana dalam hal ini dibedakan menjadi Mediasai, Konsiliasi, dan Arbitrase.
3. Melalui proses pengadilan.

## 2. Saran
Ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang penting dalam perkembangan negara kita ini. Diperlukan suatu semangat kebersamaan dan persatuan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Salah satu hal yang
paling  penting  adalah  bagaimana  hubungan  pekerja  dengan  perusahaan  dapat  berjalan  dengan  baik. Perusahaan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  memerlukan  pekerja.  Apabila  dalam  pelaksanaan  hubungan kerja, pengusahaa tidak memperhatikan hak pekerja tentu pekerja tersebut tidak akan bekerja dengan baik. Hal ini tentu akan berdampak pada hasil kegiatan usaha. Namun karena persaingan kerja yang begitu  ketat,  tenaga  kerja  begitu  saja  menerima  sebuah  tawaran  pekerjaan.  Walaupun  tanpa  suatu perjanjian  yang  jelas  (perjanjian  tidak  tertulis)  tenaga  kerja  tersebut  akan  menerimanya  karena himpitan  ekonomi.  Memang  untuk  menanggung  hak  pekerja  tetap  sangat  berat  dan  mengeluarkan biaya  yang  besar.  Perusahaan  tentu  terlebih  dahulu  bisa  memberikan  suatu  masa  percobaan  untuk menetukan apakah tenaga kerja yang ia terima dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, hal tersebut telah  diatur  dalam  undang-undang.  Namun  apabila  perusahaan  tidak  secara  terus  menerus memerlukan tenaga kerja yang besar, adanya perjanjian tertulis terhadap pekerja dengan perusahaan akan  memeberikan  solusi  yang  baik  antara  kedua  belah  pihak.  Dalam  pelaksanaannya  pemerintah memang  harus  memberikan  perhatian  kepada  tenaga  kerja.  Dengan  memberikan  pelatihan  dan pendidikan yang ketat agar memperoleh sumber daya manusia yang baik dan dapat ditempatkan pada bidang-bidang strategis yang diperlukan oleh negara. Tentunya dalam hal ini tujuannya adalah tenaga kerja  tersebut  dapat  bekerja  dengan  baik  dan  melaksanakan  kewajibannya  dengan  biak  pula. Pemerintah  juga  wajib  memberikan  sosialisais  yang  berguna  bagi  pekerja  mengenai  hak  dan kewajibannya  serta  pentingnya  memiliki  serikat  pekerja  sebagai  wadah  untuk  memastikan pelaksanaan  hubungan  kerja  berjalan  dengan  baik.  Pengawasan  dari  pemerintah  tentu  diperlukan dalam  pelaksanaan  hubungan  kerja  serta  memastikan  ketentuan  yang  ada  dapat  sesuai  dengan perkembangan jaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Yustisia , 4 (3), 558–580. Asyahdie, Z. (2013). Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum . Malang: Setara Press.
Setyawati,  D.  A.,  Ali,  D.,  &  Rasyid,  M.  N.  (2017).  Perlindungan  Bagi  Hak  Konsumen  dan  Tanggung  Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala Law Journal , 1 (3), 33–51.
Shalihah,  F.  (2017).  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dalam  Hubungan  Kerja  Menurut  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM. Uir Law Review . Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Sulistyowati, & Shidarta. (2009). Metode Penelitian Hukum . Bogor: Yayasan Pustaka Obor. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.