## PENGARUH PERIODE POLITIK, DUKUNGAN POLITIK,
PERTUMBUHAN PAD DAN PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH TERHADAP BUDGET FORECAST ERROR
Ikin Solikin 1 Eka Tania Primadika 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 1,2
Abstract.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  political  period,  political  support,  the  growth  of  regional original  opinion, and the growth  of regional spending  on budget forecasting errors.  This study uses data  from the Regional Government Financial Reports (LKPD) of the Supreme Audit Agency (BPK) 2010-2015 local government websites  and  puskapol.ac.id.  The  selection  of  samples  using  purposive  sampling  with  a  sample  of  50  local governments. Data analysis was using descriptive statistics, classical assumption tests and hypotheses test. The results of research that the growth of political support, local revenue, and regional expenditure growth have a positive effect on budget forecasting errors, while tenure has a negative effect budget forecasting error.
Keywords. Budget forecasting errors; Political Support; PAD Growth Regional Expenditure Growth; Term of Office
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh periode politik, dukungan politik, pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja daerah terhadap kesalahan peramalan anggaran. Penelitian ini menggunakan data Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  2010-2015  website pemerintah daerah dan puskapol.ac.id. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel sebanyak 51 pemerintah daerah, analisis data menggunakan descriptive statistik , uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini pertumbuhan dukungan politik, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kesalahan peramalan anggaran sedangkan periode jabatan berpengaruh negatif terhadap kesalahan peramalan anggaran.
Kata kunci. Dukungan Politik ;Kesalahan peramalan anggaran; Periode Jabatan; Pertumbuhan PAD; Pertumbuhan Belanja daerah
Corresponding author. Email: ikin.solikin@upi.edu 1 , etaniaprimadika@student.upi.edu 2
How to cite this article. Solikin, I. &  Primadika, E.T. (2022). Analisis Budget Forecast Errors. Jurnal Akuntansi Riset dan Keuangan, 10 (2) 281-296 . History of article. Received: Juni  2022, Revision: Juli  2022, Published: Agustus 2022 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i2.47014 Copyright©2022. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Kebijakan  otonomi  daerah  dilakukan efektif  mulai  dari  1  Januari  2001  telah mengubah  banyak  aspek  dalam  masyarakat termasuk aspek tentang keuangan daerah yang awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi  daerah  adalah  untuk  meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian  daerah  kebijakan  pemberian otonomi  daerah  merupakan  jawaban  atas permasalahan  lokal  bangsa  Indonesia  berupa ancaman  disintegrasi  bangsa,  kemiskinan,
ketidakmerataan  pembangunan,  rendahnya kualitas  hidup  masyarakat  dan  masalah pembangunan sumber daya manusia. Otonomi daerah  dan  desentralisasi  merupakan  langkah strategis  dalam  menyongsong  era  globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian  (Mardiasmo,  2004).  Dengan dua  langkah  tersebut  pemerintah  pusat  telah melimpahkan kewenangan secara penuh pada pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya secara mandiri.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak dicapai  dalam  periode  waktu  tertentu  yang
dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran  adalah  sebuah  proses  yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran  (Mardiasmo,  2004).  Berdasarkan Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  37 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah, anggaran pendapatan belanja daerah merupakan  rencana  keuangan  pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Maka dari itu Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  harus  disusun secara  akurat  namun  masih  terjadi  kesalahan dalam  penganggaran  Warner  dan  Garret (2004)  berpendapat  kesalahan  penyusunan anggaran  disebabkan  karena  tidak  mudahnya melakukan penyusunan anggaran yang mengakibatkan  keterlambatan  penyusunan. Keterlambatan  tersebut  menandakan  ketidak mampuan  sebuah  daerah  untuk  meramalkan secara tepat dan cepat tingkat pendapatan dan pengeluaran,  sedangkan  ketepatan  adalah  hal yang  penting  untuk  mempengaruhi  keuangan daerah.
Sedangkan  Menurut  Kusnandar  dan Siswanto  (2012)  salah  satu  yang  dapat mempengaruhi  proyeksi  keuangan  daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah karena berpengaruh  terhadap  belanja  modal  dalam APBD,  di  samping  itu  faktor  keuangan  lain yang  berhubungan  dengan  anggaran  dapat berpengaruh pada kemungkinan budget forecast error. Tingkat budget forecast error atau kesalahan proyeksi anggaran bukan hanya dipengaruhi  oleh  faktor  keuangan  bahwa kesalahan  proyeksi  anggaran  bisa  terjadi  dari faktor politik (Brogan, 2012). Salah satu faktor politik  yang  terjadi  yaitu  pada  saat  masa pemilu dimana terjadi peningkatan pengeluaran  di  masa  pemilu  (Kusuma  dan Sutaryo, 2012).
Kepala  daerah  dapat  meningkatkan probabilitas pemilihan kembali dengan menyatakan  pengeluaran  atau  belanja  yang lebih  tinggi  di  tahun  pemilihan.  Hal  ini
digunakan  untuk  menghindari  pemotongan pada tahun-tahun pemilihan tersebut agar lebih besar  selanjutnya  mereka  membuat  proyeksi yang  memungkinkan  pemerintah  membuat peningkatan  dalam  pengeluaran  (Veiga  & Boukari, 2016). dibuktikan dengan menjelang pemilihan  kabupaten  dan  kota  mengalami kenaikan  anggaran  belanja  yang  cukup signifikan dimana tertinggi berada di Kabupaten Pekalongan sebesar 24% .
Dalam praktek dilapangan penyusunan anggaran dalam APBD masih terdapat banyak kesalahan.  Dilansir  dari  medcom.id  Direktur Pendapatan  Daerah  Direktorat  Jenderal  Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan menjelaskan  penganggaran  pendapatan  dan belanja  di  pemerintah  daerah  banyak  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  defisit  masih mencapai  6%  dari  pendapatan  daerah  dan penempatan  modal  yang  belum  akuntabel. Selain  itu  berikut  ini  kesalahan  dalam memproyeksikan  anggaran  yang  dilakukan oleh pemerintah daerah di pulau Jawa, dikutip dari metro.sindonews.com. Kesalahan proyeksi  anggaran  juga  dapat  dilihat  dari belanja  hibah  yang  tinggi  contohnya  pada Kabupaten Serang yang menganggarkan jatah dana  aspirasi  untuk  masing-masing  anggota dewan  sebanyak  Rp.  200  juta  per  orang  dan untuk anggota Rp. 100 juta per orang. Hal ini sangat  rawan  dilakukan  saat  menjelang pemilihan  kepala  daerah  dimana  anggota legislatif  diberikan  kucuran  dana  untuk memperbaiki  hubungan  antara  legislatif  dan eksekutif  dikutip  dari  m.jpnn.com.  Dikutip dari tribunnews.com dalam anggaran perjalan dinas  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi merilis  kelebihan  pembayaran  atau mark  up sebanyak  114  tiket  dan  merugikan  negara sekitar  Rp.  121.143.160  dan  terdapat  87  tike fiktif  yang  mengakibatkan  kerugian  Rp. 238.965.399  dan  penganggaran  masih  belum menggunakan real cost yang diatur pada tahun 2013.  Selain  itu  dikutip  dari  jowonews.com perencanaan  APBD  Kendal  pada  tahun  2015 perlu  dipertanyakan  pasalnya  hingga  tahun
2015  ini,  sisa  lebih  penggunaan  anggaran diperkirakan  mencapai  Rp.  200  milyar. Adapun  yang  dikutip  dari  lintas-jateng.com pada  tahun  menjelang  pilkada  Kabupaten Pekalongan menerima dana bansos sekitar Rp. 45 juta dan total sekitar Rp. 7,9 miliar.
Oleh  karena  itu  proses  penyusunan anggaran  melibatkan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) dimana SKPD memungkinkan untuk melakukan penggelembungan (mark up) untuk  target  belanja  atau  pengecilan (mark down) untuk  target  pendapatan  dalam  usulan anggaran  yang  disampaikan    ke  tim  APBD. Akibat  dari  penggelembungan  anggaran adalah  terjadinya  sisa  anggaran,  baik  ketika output kegiatan maupun yang belum tercapai. Ketika  output  anggaran  dapat  dicapai  maka sisa  anggaran  disebut  sebagai  efisiensi  dalam pelaksanaan  kegiatan  sehingga  bersifat  bebas untuk digunakan bagi kegiatan tahun anggaran berikutnya akibatnya ketidakkeakuratan dalam proyeksi  penganggaran  atau budget  forecast errors yang  terjadi  akibat  kesenjangan anggaran dan realisasi.
Penelitian  mengenai budget  forecast errors telah  dilakukan  oleh  Kusnandar  dan Siswanto pada tahun (2015) dengan mengambil  tahun  pilkada  pada  tahun  2010. Penelitian  Kusnandar  dan  Siswanto  (2015) menggunakan  variabel  kontrol  yaitu  tipe pemerintahan  dan  kompleksitas.  Sedangkan penelitian yang dilakukan Maesa (2017) tidak menggunakan  rasio  atau  laju  pertumbuhan sebagai  pengukuran  variabel  independen  dan hanya  mencakup  sepulau  Sumatera.  Dalam penelitian ini tidak digunakan variabel kontrol karena  pada  penelitian  sebelumnya  tidak berpengaruh.  Selain  itu  dalam  penelitian  ini mencakup  sepulau  Jawa  karena  fenomena yang disebutkan di atas dan maraknya terjadi kesalahan  penganggaran  disengaja  maupun hanya kesalahan dalam pencatatan.

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976) teori  keagenan  adalah  sebuah  kontrak  antara
manajemen (agen) dengan pemilik (principal). Mereka  menggambarkan  teori  agensi  sebagai hubungan  keagenan  antara  rakyat  dengan pemerintah  daerah,  hubungan  yang  memiliki kontrak  yang  ditetapkan  oleh  rakyat  sebagai principal  dan  pemerintah  sebagai  agen  untuk menyediakan  jasa  (Tiara  dan  Susanto,  2013). Menurut Halim dan Abdullah (2006) terdapat dua  pihak  yang  melakukan  kesepakatan  atau kontrak  dalam  hubungan  keagenan  yaitu pemberi  kewenangan  atau  kekuasaan  dan penerima kewenangan.
Pada  kenyataanya  wewenang  yang diberikan principal kepada  agen  sering mendatangkan permasalahan karena ketidaksesuaian tujuan agen dengan principal . Dengan kewenangan yang dimiliki, agen bisa bertindak  dengan  hanya  menguntungkan dirinya sendiri dan mengesampingkan hak dan kepentingan  dari principal. Ini  terjadi  karena perbedaan  informasi  yang  dimiliki  oleh keduanya  sehingga  menimbulkan  adanya asymmetric informasi.  Informasi  yang  lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan  tindakan-tindakan  sesuai  dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan  keuntungan  bagi  dirinya sendiri.  Sedangkan  bagi principal akan  sulit mengontrol informasi karena sedikit informasi yang ada (Jensen dan Meckling, 1976).
Proses penyusunan anggaran pendapatan  dan  belanja  akan  menimbulkan permasalahan antara agen (kepala daerah) dan principal (rakyat  yang  diwakili  dewan legislatif)  akan  menimbulkan  kesenjangan informasi  antara  keduanya.  Adanya  asimetris informasi  menimbulkan  permasalah  kesulitan principal untuk  memonitor  dan  melakukan pengawasan  serta  kontrol  terhadap  tindakan- tindakan  agen  (Arifah,  2012).  Kekurangan informasi  inilah  yang  dapat  dimanfaatkan secara  tidak  langsung  oleh  agen  untuk kepentingan  sendiri  maupun  kelompoknya (Hartanto dan Prubohudono, 2013). Pemerintah sebagai prinsipal mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber  daya  dalam  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  dapat  diakses  oleh rakyat  sebagai  agen,  sehingga  rakyat  dapat berperan  serta  memantau  kinerja  pemerintah daerah (Maesa, 2017:3).
Adanya discretionary  power akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan  seperti  terjadinya  perilaku rent seeking atau  korupsi  (Collombato,  2001). Dalam  penyusunan  anggaran  usulan  yang diberikan  eksekutif  memiliki  muatan  yang mengutamakan  kepentingan  eksekutif  (Smith dan Bertozzi, 1998).
Sutaryo  &  Tiara,  (2015)  kesenjangan informasi  dapat  mengakibatkan  masalah kesulitan  prinsipal  untuk  memantau  dan melakukan  pengawasan  terhadap  tindakan agen.  Informasi  yang  diterima  oleh prinsipal seringkali tidak lengkap  sehingga  tidak  dapat memperlihatkan kinerja agen yang sebagaimana  mestinya  dalam  mengelola kekayaan prinsipal.

## Periode Jabatan
Menurut Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota  bahwa  kepala  daerah yang  memenangkan  suara  pemilu  memegang jabatan  selama  lima  tahun  terhitung  sejak tanggal  pelantikan  dan  sesudahnya  dapat dipilih  kembali  dalam  jabatan  yang  sama hanya untuk satu kali.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 tahun 2007  tentang  pedoman  pemeriksaan  dalam rangka  berakhirnya  masa  jabatan  kepala daerah  periode  jabatan  atau  masa  jabatan kepala daerah adalah tenggang waktu seorang kepala  daerah  memegang  jabatan  sebagai kepala  daerah  terhitung  sejak  pelantikan sampai  dengan  yang  bersangkutan  berhenti menjadi  kepala  daerah.  Sedangkan  menurut Siagian  (2009)  menyatakan  bahwa  masa jabatan atau periode jabatan menunjukan lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan.

## Karakteristik Kepala Daerah
Karakteristik  didefinisikan  sebagai kualitas atau sifat. Undang-Undang Nomor 32 tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah menyebutkan  1)  setiap  daerah  dipimpin  oleh kepala  pemerintahan  daerah  yang  disebut kepala  daerah,  dan  2)  kepala  daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  untuk provinsi  disebut  gubernur,  untuk  kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27  ayat  1  (i)  menyebutkan  bahwa  kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan
pengelolaan
keuangan daerah, sehingga dibutuhkan kompetensi dari kepala daerah yang memadai untuk melaksanakan hal tersebut.
Kusuma  dan  Sutaryo  (2015)  melihat personal  background dari  periode  jabatan kepala  daerah.  Periode  jabatan  dinilai  dari petahana  atau incumbent dan  non  pertahanan atau non  incumbent .  Sedangkan  menurut Murni  (2007) personal  background meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan latar belakang pekerjaan.

## Dukungan Politik
Dukungan  yaitu  bentuk  perhatian berupa  bantuan    moril  maupun  materi. Dukungan  politik  menggambarkan  seberapa besar  kepala  daerah  memiliki  dukungan  atau bantuan  dari  partai  lain  berupa  koalisi. (Kusnandar  dan  Siswanto,  2015).  Latar belakang  politik  dari  kepala  daerah  yaitu adanya  dukungan  serta    pengalaman  politik. Political  background meliputi  pengalaman politik dan  asal komisi (Winama dan Murni, 2017). Sedangkan Kusuma dan Sutaryo (2015) menyebutkan  bahwa  dukungan  politik  dilihat dari besaran kursi dari jumlah anggota dewan pendukung.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  maka pengertian  dukungan  politik  adalah  perhatian dan  dukungan  berupa  moril  dan  tindakan dalam bentuk koalisi dan dilakukan oleh partai
politik  yang  mendukung  calon  dalam  pemilu pilkada.
Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)
Menurut Halim (2009: 135) pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan  pemerintah  dalam  meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode  berikutnya.  Pertumbuhan  pendapatan asli  daerah  adalah  perubahan  pendapatan  asli daerah  dari  tahun  sekarang  dengan  tahun sebelumnya (Kusuma dan Sutaryo, 2015).
Variabel pertumbuhan pendapatan asli daerah  diproksikan  dengan  perhitungan  laju pertumbuhan  realisasi  pendapatan  asli  daerah tahun  sekarang  dibagi  dengan  pendapatan daerah  tahun  sebelumnya  diformulasikan sebagai berikut (Kusuma dan Sutaryo, 2015) :
PAD t - PAD t-1 PAD t-1 ×100%
Menurut pernyataan di atas pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  adalah perubahan  dari  penerimaan  melalui  kas  yang menambah  ekuitas  tahun  sekarang  dengan tahun  sebelumnya  yang  berasal  dari  sumber ekonomi asli daerah.

## Pertumbuhan Belanja Daerah
Menurut Halim (2009: 135)
pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan  pemerintah  dalam  meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode  berikutnya.  Pertumbuhan  belanja daerah  adalah  perubahan  atau  peningkatan belanja  daerah  tahun  sekarang  dengan  tahun sebelumnya  (Kusuma  dan  Sutaryo,  2015). Menurut  Bastian  (2006)  belanja  daerah merupakan  perkiraan  beban  pengeluaran daerah  yang  dialokasikan  secara  adil  dan merata  agar  relatif  dapat  dinikmati  oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi,  khususnya  dalam  pelayanan umum.
Variabel pertumbuhan belanja diproksikan dengan  perhitungan laju realisasi belanja  tahun  sekarang  dikurangi  dengan realisasi belanja tahun sebelumnya dan dibagi tahun
sebelumnya. Perhitungan diformulasikan  sebagai  berikut  (Kusuma  dan Sutaryo, 2015).:
Belanja Daerah t - Belanja Daerah t-1 Belanja Daerah t-1
×100%
Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan pertumbuhan belanja daerah adalah pertumbuhan belanja yang diproksikan menggunakan  laju  realisasi  yang  mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran.
Budget Forecast Error (Kesalahan Peramalan Anggaran)
Peramalan (Forecasting) adalah  ilmu dan  seni  untuk  memprediksi  peristiwa- peristiwa  masa  depan  dengan  pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan  dengan menggunakan  beberapa  bentuk model  matematis  (Render  dan  Heizer,  2009). Sementara  itu  definisi Forecasting menurut Santoso  (2008:  8)  adalah  kegiatan  yang bersifat  teratur,  berupaya  memprediksi  masa depan  dengan  menggunakan  tidak  hanya metode ilmiah namun mempertimbangkan hal yang bersifat kuantitatif. Brogan (2012) budget forecast  errors  diartikan  sebagai  tingkat kesalahan  dalam  memproyeksikan  anggaran. Brogan  (2012:  85)  perkiraan  anggaran pendapatan  dan  belanja  tahunan  cenderung berisikan  oleh  faktor-faktor  politik  sementara perkiraan  jangka  panjang  bias  dengan perhitungan  politik.  Menurut  Blachard  dan Leigh (2013) untuk perkiraan jangka panjang bisa  dipengaruhi  oleh  faktor  keuangan diantaranya  adalah  realisasi  pendapatan  dan belanja. Pendekatan naif, hanya memperkirakan kesalahan perkiraan anggaran berdasarkan  data  ekonomi  dan  pendapatan untuk tahun tertentu (Brogan, 2012).
(𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 [ 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒]. 𝐾) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 +   𝛽 1 𝑈𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 1 . 𝐼 +   𝛽 2 𝐿𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑 𝐺𝑆𝑃 𝐾 − 1 +   𝛽 3 𝐿𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠 𝐾
− 1𝐾 +  𝜀
Keterangan:
Revenue =  Anggaran pendapatan k Expenditure =  Anggaran belanja t Unemployment  =  Tingkat Pengangguran terbuka tahun pemilukada GSP =  PDRB perkapita tahun sebelum pemilukada Lagged Revenues =  Anggaran pendapatan t-1 β =  Koefisien Regresi ᶓ =  Standar Error

## Pengembangan Hipotesis
Menurut  Carolina  dan  Sutaryo  (2014) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah  daerah  dalam  masa  satu  tahun anggaran yang dibahas disetujui bersama oleh pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  DPRD  memiliki fungsi perencanaan yang berarti bahwa APBD menjadi  pedoman  bagi  pemerintah  daerah dalam  merencanakan  kegiatan  pada  tahun yang  bersangkutan  (Carolina  dan  Sutaryo, 2014).  Maka  dari  itu  APBD  merupakan  hal yang sangat penting dan harus disusun secara akurat.  Namun  tingkat  ketepatan  penyusunan APBD tidak terlepas dari terjadinya kemungkinan  kesalahan.    Kesalahan  tersebut terbentuk  dari  beberapa  faktor  mulai  dari faktor non keuangan hingga faktor keuangan.
Kepala  daerah  yang  menginginkan masa  jabatannya  berkelanjutan  lagi  akan berupaya  melakukan  politisasi  anggaran, dimana  anggaran  digunakan  untuk  membuat
citra  yang  baik  sehingga  mampu  menarik pemilih.  Dugaan  potensi  penyimpangan APBD  akan  meningkat  ketika  para  kepala daerah  yang  berakhir  masa  jabatannya  pada periode  pertama  maju  kembali  sebagai  calon incumbent , mengingat mereka harus berkompetisi  lagi  agar  tetap  menjabat  (Alam dan Ritonga, 2010).
Salah  satu  faktor  yang  terjadi  adalah dukungan  politik.  Menurut  Blanchard  dan Leigh  (2013)  keadaan  keuangan  daerah  yang tinggi cenderung akan menimbulkan kesalahan proyeksi berikutnya, contohnya pada saat masa pemilihan  umum  dimana  daerah  mengalami keadaan  keuangan  yang  tinggi.  Selain  itu tingkat budget  forecast  errors atau  kesalahan proyeksi  anggaran  bukan  hanya  dipengaruhi dari faktor keuangan tapi juga dari faktor non keuangan.  Kesalahan  proyeksi  anggaran  bisa terjadi karena faktor politik (Brogan, 2012).
Faktor keuangan dapat mempengaruhi kesalahan  proyeksi  anggaran  diantaranya pertumbuhan  pendapatan  dan  pertumbuhan belanja. Menurut Kunsnandar dan Siswantoro (2012)  besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  dimiliki  oleh  daerah  merupakan indikator bahwa daerah memiliki kemandirian dalam mengelola keuangannya. Semakin besar penerimaan  PAD,  daerah  akan  memiliki kebebasan  untuk  menggunakan  pendapatan yang  diterima  di  tahun  anggaran  berikutnya. Kemungkinan  terjadinya  kesalahan  proyeksi anggaran disebabkan kebebasan daerah dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaranya. Faktor keuangan lainya yang mempengaruhi budget  forecast  error adalah pertumbuhan  belanja  daerah.  Belanja  daerah adalah  semua  pengeluaran  dalam  satu  tahun anggaran.  RKPD  (Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah)  disusun  untuk  menentukan  anggaran belanja  pada  tahap  awal.  Hal  ini  berarti anggaran belanja disusun sebelum menentukan pendapatan yang diterima. Rencana kerja yang besar  dapat  menyebabkan  realisasi  belanja semakin  besar  dan  dapat  menyebabkan kesalahan  proyeksi  anggaran.  Blancard  dan
Leigh  (2013)  mengatakan  bahwa  realisasi anggaran  pasti  lebih  besar  dari  peramalan sebelumnya.
Hipotesis Penelitian
H 0 - 1 :β < 0, Tidak terdapat pengaruh positif periode  jabatan  terhadap budget  forecast errors.
H a - 1 :  β  ≥  0,  Terdapat  pengaruh  positif periode  jabatan  terhadap  budget  forecast errors .
H 0-2 :β < 0, Tidak terdapat pengaruh positif dukungan  politik  terhadap budget  forecast errors.
H a-2 : β ≥ 0, Terdapat pengaruh positif dan dukungan  politik  terhadap budget  forecast errors.
H 0-3 :β < 0, Tidak terdapat pengaruh positif pertumbuhan  PAD  terhadap budget  forecast errors.
H a-3 :  β  ≥  0,  Terdapat  pengaruh  positif pertumbuhan  PAD  terhadap budget  forecast errors.
H 0-4 :β < 0, Tidak terdapat pengaruh positif pertumbuhan  belanja  daerah  terhadap budget forecast errors .
H a-4 :  β  ≥  0,  Terdapat  pengaruh  positif pertumbuhan  belanja  daerah  terhadap budget forecast errors.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan  kuantitatif.  Desain  ini  digunakan untuk  menguji  hasil  penelitian  lain  dan menggambarkan dan menganalisis keterkaitan antara  variabel  yang  terdapat  dalam  rumusan masalah.  Analisis  data  menggunakan  regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS  untuk  mencari  keterkaitan  hubungan antar  variabel.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  kabupaten/kota  sepulau  Jawa  yang melaksanakan  pemilu  pada  tahun  2015  yang berjumlah  44  Kabupaten  dan  10  Kota.  Dari
kriteria  sampling    maka  sampel  penelitian sebanyak 50.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  regresi  linier  berganda Persamaan regresi berganda menurut Sugiono (2014: 277) ditetapkan sebagai berikut:
β(BFE)=β 0 +β 2 (Periode)+β 1 (ParPol)
+β 2 (GrowRev)+β 3 (GrowExp+ ε
Keterangan:
BFE =  Kesalahan proyeksi anggaran PERIODE =  Periode  jabatan  kepala daerah PARPOL =  Jumlah dukungan partai politik GROWREV  =  Pertumbuhan pendapatan GROWEXP  =  Pertumbuhan belanja β =  Koefisien Regresi ᶓ = Standard Errors
Deskriptif Statistik dan Hasil Penelitian
Nilai minimum bernilai 0 dan maksimum bernilai 1. Pemerintah daerah yang mempunyai  kepala  daerah non  incumbent sebanyak  31  daerah  sedangkan  daerah  yang memiliki calon incumbent sebanyak  20 daerah kabupaten dan kota atau sebanyak 38 % daerah kabupaten  kota  memiliki  kepala  daerah non incumbent dan 62%  adalah incumbent . Kepala daerah  yang  mencalonkan  kembali  lebih banyak dibanding calon non incumbent . Rata- rata  dukungan  politik  pada  pemilihan  umum kepala daerah pada tahun 2015 0,588 atau 60% dan  nilai  maksimum  dengan  dukungan  partai politik terbanyak diperoleh Kabupaten Ngawi sebanyak 0,78 atau 78% dukungan dari partai politik  yang  menduduki  kursi  DPRD  pada tahun  2015,  sedangkan  nilai  terendah  didapat oleh  Kabupaten  Trenggalek  dan  Blora  yang mendapat perolehan sebanyak 0,18 atau 18%.
Rata-rata untuk pertumbuhan pendapatan  asli  daerah  diperoleh  sebanyak 0,13 atau 13%. Nilai minimum sebanyak 0.01 atau  0.1%  yang  diperoleh  oleh  Kabupaten Kebumen, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,25  atau  25%  diperoleh  oleh  Kabupaten Pacitan.  Hal  ini  disebabkan  karena  terjadi peningkatan  PAD  pada  tahun  2015  dan  salah satu  pos  pendapatan  asli  daerah  bertambah. Pada Realisasi Kabupaten Pacitan tahun 2014 sebanyak  Rp.  101,276,945,021.59  dan  2015 sebanyak  Rp.  126,449,078,416.80,  hal  ini disebabkan  oleh  selisih  yang  cukup  jauh sebanyak  Rp.  25,172,133,395.21  yang  berarti 25% pertumbuhan dari tahun sebelumnya.
Pertumbuhan  belanja  daerah  memiliki rata-rata  sebanyak  0.10%  atau  0.11%.  Nilai minimum  0.0004  diperoleh  oleh  Kabupaten Semarang,  sedangkan  nilai  tertinggi  0,26 diperoleh oleh Kabupaten Lamongan. Belanja daerah  yang  tinggi  dapat  disebabkan  oleh kebutuhan belanja setiap daerah yang berbeda.
Rata-rata  pemerintah  daerah  memiliki tingkat  kesalahan  proyeksi  anggaran  sebesar 22,83    %  dengan  perolehan  tingkat budget forecast  errors tertinggi  sebesar  75,03% adalah  Kabupaten  Serang.  Sedangkan  yang mendapat budget  forecast  errors terendah sebesar  2,14  adalah  Kabupaten  Blora. Kesalahan  dalam  penganggaran  disebabkan oleh  perkiraan  pendapatan  dan  belanja  yang jauh  dari  angka  realisasi  dan  ketidaktepatan dalam  memperhitungkan  PDRB  (Produk Domestik Regional Bruto) dan Pengangguran terbuka.

## Uji Normalitas
Tabel 1.1 One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test
Unstandardized Residual Asymp. Sig. (2- tailed) .200 c,d
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah  model  regresi,  variabel  dependen  dan independen  memiliki  distribusi  normal  atau
tidak. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan  kolmogorov-smirnov  (K-S) dengan  menggunakan  SPSS  versi  23  dimana dasar  pengambilan  keputusan  berdasarkan nilai  signifikansi  dimana  apabila  asymp.sig> 0.05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data berdistribusi normal namun apabila asymp.sig <  0.05  maka  data  tidak  berdistribusi  normal. Dalam data di atas asymp.sig berjumlah 0.200 dimana  >  dari  0.05  maka  dapat  disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Uji Heteroskedasitas

## Gambar 1.1 Uji Heteroskedasitas
Uji  heteroskedasitas  dilakukan  untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat- syarat  asumsi  klasik  pada  regresi  linear  dan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Dalam uji ini menggunakan grafik scatterplot dimana bahwa titik-titik  menyebar  baik  di  atas  maupun  di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas  dalam  penelitian  ini  dan model regresi layak dipergunakan.

## Uji Autokorelasi
Tabel 1.2 Runs Test
Unstandardized Residual Asymp. Sig. (2- tailed) .478 Median
Uji  autokorelasi  digunakan  untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear  terdapat  korelasi  antara  kesalahan pengganggu  dengan  periode  t  dengan  t-1. Dalam penelitian ini digunakan Run test untuk mengukur autokorelasi dengan standar pengukuran:  jika  sig  <  0,05  yang  berarti hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi  autokorelasi  antara    nilai  residual (Ghozali,2011: 120).
• Ho : residual (res_1) random (acak)
• Ha: residual (res_1) tidak (random )
Dalam penelitian ini Asymp sig 0,478
>  0,05  maka  disimpulkan  tidak  terjadi autokorelasi karena Ho diterima yaitu residual random acak.
Uji Multikolinearitas Tabel 1.3 Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) PERIODE .878 1.138 DUKUNGAN .948 1.054 GROWREV .953 1.049 GROWEXP .911 1.098
Pengujian ini  dilakukan untuk melihat hubungan  linear  antara  variabel  bebas, dilakukan  dengan  menggunakan Variance Inflation  Factor (VIF).  Menurut  Ghozali (2007:  42),  nilai  toleransi  yang  rendah  sama dengan  nilai  VIF  tinggi  (karena  VIF  = 1/tolerance)  nilai cut  off yang  umum  dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas      nilai  toleransi  >  0,10  atau sama  dengan  <  10.  Dari  pengujian  diatas seluruh  variabel  tidak  ada  yang  mengalami multikolinearitas  karena  nilai tolerance lebih kecil  dari  0,10  dan  VIF  lebih  besar  dari  10 maka  tidak  terjadi  multikolinearitas  dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis
Tabel 1.4 Uji Koefisien Determinasi (R 2
Adjusted)
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square 1 .521 a .272 .208
Koefisien  determinasi    mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen .    R square menunjukan 0,272 dimana 27% variasi budget forecast errors dapat dijelaskan oleh ke empat  variabel.  Sedangkan  sisanya  73% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukan  ke  dalam  model,  nilai  R  bernilai 0,521  dimana  terjadi  hubungan  cukup  antara variabel  independen  terhadap  dependen  dan nilai R  square  adjusted bernilai  0,208  atau 21%  dimana  79%  dipengaruhi  oleh  variabel lain  yang  tidak  dimasukan  dalam  penelitian ini.
Uji Simultan (Uji F)
Tabel 1.5 Uji Simultan (Uji F) ANOVA a Model Df F Sig. 1 Regression 4 4.288 .005 b Residual 46 Total 50
Uji F dilakukan untuk menilai apakah model  regresi  yang  digunakan  layak  selain untuk mengetahui uji simultan dimana semua variabel  berpengaruh  bersama-sama  terhadap variabel dependen. Hasil probability value dari model regresi yang digunakan dalam penelitian  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikan penelitian < 5% yaitu sebesar 0,001 dan nilai Fhitung  4,288  >  Ftabel  2,61  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  model  regresi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  layak  (fit) untuk  digunakan  sebagai  model  regresi pengujian hipotesis.
Uji Parsial (Uji t) Tabel 1.6 Uji Parsial (Uji t) Model t Sig. 1  (Constant) 1.931 .060 PERIODE -2.387 .021 DUKUNGAN 2.195 .033 GROWREV -2.329 .024 GROWEXP 2.174 .035

## Dependent Variable: BFE
Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel  dependen  terhadap  independen  . Rumusan  hipotesis  yang  digunakan  sebagai berikut:
Ho : variabel independen tidak berpengaruh  signifikansi  terhadap  variabel dependen.
Ha :  variabel  independen  berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut:
Ho ditolak jika  ρ-value >α (0,05,50) Ha ditolak  jika ρ-value <α (0,05,50)
Berdasarkan nilai dalam tabel di atas bahwa:

## Periode Jabatan
t-tabel(0.05,50) 1.677 thitung  -2.387 t-tabel < t-hitung 1.677<  -2.387 Sig 0.021 < 0.05
maka  Ho  diterima  bahwa  periode jabatan  berpengaruh  negatif  terhadap budget forecast errors.

## Dukungan Politik
t-tabel (0.05,50) 1.677F thitung  2.195 t-tabel(0.05,50) > t-hitung t 2.195 < 1.677 sig 0.033 < 0.05
maka  Ho  ditolak  bahwa  dukungan politik    berpengaruh  positif  terhadap budget forecast errors.

## Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
t-tabel(0.05,50)  1.677 thitung-2.329 t-tabel(0.05,50) < t hitung sig 0.024 < 0.05
maka  Ho  ditolak  bahwa  pertumbuhan pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  negatif terhadap budget forecast errors.
Pertumbuhan Belanja Daerah t-tabel (0.05,50)  1.677 hitung2.174 t-tabel(0.05,50) < t hitung sig 0.035 < 0.05
maka  Ho  ditolak  bahwa  pertumbuhan pendapatan belanja daerah berpengaruh positif terhadap budget forecast errors.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melakukan  analisis  data  dan pengujian  hipotesis  maka  dapat  dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap dependen sebagai berikut:
Pengaruh  periode  jabatan,  dukungan politik, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan  belanja  daerah  terhadap budget forecast errors
Ho  diterima  jika  tingkat  signifikansi  >0,05  : Tidak terdapat pengaruh simultan Ha diterima jika tingkat signifikansi < 0,05: Terdapat pengaruh simultan
Dari  hipotesis  simultan,  dapat  dilihat adanya  pengaruh  simultan  dengan  variabel dependen  sesuai  dengan  uji  statistika  F  yang bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  bersama antara  variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Hasil dari uji F tersebut ditemukan bahwa  H1  diterima  yaitu  periode  jabatan, dukungan  politik,  pertumbuhan  pendapatan asli  daerah  dan  pertumbuhan  belanja  daerah terhadap budget forecast errors . Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusuma dan Sutaryo  (2015)  bahwa  periode  jabatan, dukungan politik, pertumbuhan PAD, pertumbuhan  belanja  daerah  berpengaruh secara  simultan  terhadap budget  forecast error .
Pengaruh Periode Jabatan Terhadap Budget Forecast Errors
Periode jabatan menggunakan pengukuran personal  background kepala daerah  dilihat  melalui incumbent dan non incumbent .  Hasil  dari  penelitian  menunjukan bahwa hipotesis :
H 0-1 : β < 0, Tidak terdapat pengaruh positif periode  jabatan  terhadap  budget  forecast errors.
H a-1 :  β  ≥  0,  Terdapat  pengaruh  positif periode  jabatan  terhadap  budget  forecast errors.
Hipotesis  1  ditolak  maka  dapat disimpulkan bahwa periode jabatan berpengaruh  negatif  terhadap budget  forecast errors .  Hasil  ini  berbeda  dengan  yang dikemukakan  oleh  Alam  dan  Ritonga  (2010) dugaan  potensi  penyimpangan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  (APBD)  akan meningkatkan ketika para kepala daerah yang berakhir  masa  jabatannya  pada  periode pertama  lalu  maju  kembali  sebagai  calon incumbent berada  pada  masa  titik  krusial, mengingat  mereka  harus  berkompetisi  lagi agar  tetap  menjabat.  Sebagai  calon  kepala daerah  pada  pemilihan  umum  kepala  daerah (pemilukada), incumbent cenderung  untuk melakukan  politisasi  anggaran.  Mendukung teori keagenan bahwa konflik antara principal dan agen disebabkan adanya kepentingan dari dua  belah  pihak.  Principal  berkeinginan  agar agen  bekerja  sesuai  dengan  keinginan, sedangkan  agen  bekerja  untuk  kepentingan pribadinya. Kepala daerah incumbent berusaha memberikan  kinerja  yang  baik  dimata masyarakat  dengan  melakukan  berbagai macam  pembangunan  dalam  waktu  singkat. Hal ini bisa disebabkan baik calon incumbent maupun non  incumbent dapat  mempengaruhi kesalahan penganggaran dikarenakan motivasi  jabatan  yang  sama  sesuai  dengan teori agensi yaitu jika informasi yang diperoleh principal dari  agen  tidak  lengkap  dan  tidak menunjukkan  kinerja  agent  yang  sebenarnya dalam  mengelola  kekayaan principal ,  maka dapat  dimanfaatkan  agen  untuk  kepentingan
pribadi  ataupun  kelompok  (Hartanto  dan Probohudono,  2013).    Ini  dibuktikan  dengan tingkat budget forecast errors non incumbent pun  mengalami budget  forecast  errors yang cukup tinggi.
Penyebab non incumbent dapat mempengaruhi budget forecast errors dikaitkan  dengan political  background atau kepentingan partai dalam pemilihan
berikutnya.  Selain  itu incumbent tidak  semua mempengaruhi budget  forecast  errors karena dari  data  deskriptif  yang  ada  sebagian  dari daerah  yang  kepala incumbent dalam  hal  ini justru non  incumbent mempengaruhi  tingkat proyeksi anggaran. Hasil penelitian ini berbeda dengan  Kusuma  dan  Sutaryo  (2015)  dan Maesa  (2017)  dimana  periode  jabatan  tidak mempengaruhi budget  forecast  errors .  Selain itu  faktor  hubungan  kandidat incumbent maupun non  incumbent terhadap  DPRD mempengaruhi  kesalahan  dalam  peramalan anggaran, Walaupun non incumbent namun dia memiliki kedekatan dengan DPRD maka akan tetap berpengaruh terhadap kesalahan peramalan  anggaran  dan  sebaliknya  apabila incumbent mempunyai  hubungan  yang  buruk dengan  legislatif  maka  hanya  mempengaruhi sedikit  kebijakan  tentang  anggaran  dimana kesalahan budget forecast errors pun menurun.  Perbedaan  hasil  dengan  penelitian sebelumnya  Kusuma  dan  Sutaryo  (2015) memiliki  cakupan  yang  lebih  luas  yaitu  se- Indonesia  dan  menggunakan  dua  variabel intervening tipe  pemerintahan  dan  jumlah SKPD,  sedangkan  yang  membuat  berbeda dengan  penelitian  Maesa  (2017)  adalah perbedaan  cakupan  wilayah  penelitian  Maesa (2017)  dilakukan  di  pulau  Sumatera  dengan dengan  tidak  menggunakan  pengukuran pertumbuhan PAD dalam pengukuran variabelnya.
Pengaruh  Dukungan  Politik  Terhadap Budget Forecast Errors
H 0-2 :β < 0, Tidak terdapat pengaruh positif dukungan  politik  terhadap budget  forecast errors .
H a-2 :  β  ≥  0,  Terdapat  pengaruh  positif dukungan  politik  terhadap  budget  forecast errors.
Hipotesis 2 diterima. Artinya dukungan  politik  kepala  daerah  berpengaruh positif  terhadap budget  forecast  errors atau kesalahan  proyeksi  anggaran  pemerintah daerah.  Proses  politik  merupakan  salah  satu faktor yang dapat menentukan arah kebijakan pemerintahan  Adzani  dan  Martani  (2014). Proses politik dapat mempengaruhi tata kelola keuangan  pemerintahan  melalui  berbagai macam cara baik melalui kepentingan politik, hubungan  antar  masyarakat  dan  hubungan eksekutif legislatif (Gourevicth, 2003). Dalam hal  ini  faktor  politik  dapat  mempengaruhi kesalahan dalam peramalan anggaran terutama pada  saat  pemilihan  umum  dimana  adanya kepentingan politik partai yang mempengaruhi penyusunan anggaran, rata rata dari dukungan politik sebesar 60% dukungan kursi di DPRD hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif  dukungan  politik  terhadap budget forecast errors . Usulan apapun yang diberikan kepala  daerah  akan  selalu  disetujui  karena terdapat  mekanisme  politik  yang  lebih mementingkan  kepentingan  partai  politik sehingga  menyebabkan  dukungan  politik berpengaruh  positif  terhadap budget  forecast errors.
Mendukung  teori  keagenan  bahwa konflik keagenan disebabkan adanya tindakan kecurangan  yang  dilakukan  oleh  agen  tanpa sepengetahuan principal .  Apabila  kepala daerah memiliki dukungan yang banyak maka semakin cepat dalam penetapan APBD. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Sutaryo (2015)  bahwa  dukungan  politik  berpengaruh positif terhadap budget forecast errors namun berlawanan  dengan  penelitian  Maesa  (2017) bahwa  dukungan  politik  tidak  berpengaruh pada budget forecast error.
Pengaruh  Pertumbuhan  Pendapatan  Asli Daerah Terhadap  Budget  Forecast Errors
H 0-3 : β < 0, Tidak terdapat pengaruh positif pertumbuhan  PAD  terhadap budget  forecast errors.
H a-3 :  β  ≥  0,  Terdapat  pengaruh  positif pertumbuhan  PAD  terhadap budget  forecast errors.
Hipotesis 3 ditolak maka pertumbuhan pendapatan  asli  daerah  berpengaruh    negatif terhadap budget  forecast  errors .  Artinya pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh  terhadap budget  forecast namun secara  negatif.  Hasil  dari  penelitian  ini bertolak  belakang  dengan  penjelasan  dalam pengembangan  hipotesis  bahwa  semakin tinggi  tingkat  pertumbuhan  pendapatan  yang diproksikan  dari  total  PAD,  maka  akan semakin tinggi tingkat budget forecast errors atau  kesalahan  proyeksi  anggaran  pemerintah daerah.  Sehingga  semakin  besar  penerimaan PAD  maka  daerah  tersebut  semakin  mandiri dan  bebas  mengalokasikan  pendapatan  yang diterima  untuk  anggaran  tahun  berikutnya. Daerah  yang  semakin  bebas  mengalokasikan PAD yang diterima maka akan semakin besar kemungkinan  untuk  terjadi budget  forecast errors (Kusuma dan Sutaryo, 2015). Semakin tinggi  PAD  maka  daerah  memiliki  sumber dana  yang  tinggi  untuk  dapat  membangun daerahnya.  PAD  yang  besar  memungkinkan pemerintah  untuk  mengalokasikan  dan  yang besar  untuk  belanja  modal  maupun  belanja pegawai karena kepala daerah ingin menunjukan  kinerja  yang  baik  di  mata masyarakat.  Dengan  membelanjakan  modal yang  tinggi  untuk  pembangunan  dari  hasil PAD  yang  tinggi  memungkinkan  adanya kesalahan  dalam  pembangunan  baik  dari perencanaan hingga pelaksanaan. Mendukung teori  keagenan  bahwa  konflik  terjadi  karena adanya  asimetris  informasi  antara principal (rakyat)  dengan  agen  (pemerintah  daerah) dimana  agen  memiliki  akses  mengenai anggaran  pendapatan  sehingga  berupaya memperlihatkan kinerja dengan
memaksimalkan  manfaat  dari  pendapatan daerah. Namun pada kenyataanya PAD belum mampu  memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap  belanja  modal  (Priatnasari,  2015). Hal  ini  berhubungan  dengan  kesenjangan fiskal  dimana  pemerintah  pusat  masih memberikan  dana  perimbangan  yang  cukup besar  sehingga  PAD  berpengaruh  secara negatif  terhadap budget  forecast  errors di mana terdapat dalam Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemetintah Pusat dan Daerah. Hasil ini juga  didukung  oleh  penelitian  Pradita  (2011) bahwa  PAD    berpengaruh    negatif  terhadap belanja  modal  yang  artinya  bahwa  daerah kabupaten  dan  kota  mempunyai  sedikit kewenangan  dalam  mengelola  PAD-nya  dan berdampak  pada budget  forecast  errors . Perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya Kusuma dan Sutaryo (2015) memiliki cakupan yang  lebih  luas  yaitu  se-Indonesia  dan menggunakan  dua  variabel intervening tipe pemerintahan  dan  jumlah  SKPD,  sedangkan yang  membuat  berbeda  dengan  penelitian Maesa  (2017)  adalah  perbedaan  cakupan wilayah penelitian Maesa (2017) dilakukan di pulau Sumatera dengan dengan tidak menggunakan pengukuran pertumbuhan PAD dalam pengukuran variabelnya.
Pengaruh  Pertumbuhan  Belanja  Daerah Terhadap Budget Forecast Errors
H 0-4 :β < 0, Tidak terdapat pengaruh positif pertumbuhan  belanja  daerah  terhadap budget forecast errors.
H a-4 :  β  ≥  0,  Terdapat  pengaruh  positif pertumbuhan  belanja  daerah  terhadap budget forecast errors .
Hipotesis  4  diterima.  Hasil  dari penelitian ini sesuai dengan penjelasan dalam pengembangan  hipotesis  bahwa  semakin tinggi tingkat pertumbuhan belanja maka akan semakin tinggi tingkat budget forecast errors atau  kesalahan  proyeksi  anggaran  pemerintah daerah. Menurut Permendagri nomor 37 tahun
2014  tahapan  awal  penyusunan  APBD  yaitu menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD).  Mendukung  teori  keagenan  bahwa konflik  akan  ditimbulkan  karena  adanya konflik kepentingan antara principal dan agen. Agen  yaitu  pemerintah  daerah  akan  berusaha menunjukan  kinerjanya  dalam  pandangan masyarakat.  Untuk  menunjukan  kinerja  yang baik  maka  disusunkan  rencana  kerja  yang besar sehingga membutuhkan dana yang besar yang  dapat  menyebabkan  kesalahan  dalam proyeksi  anggaran.  RKPD  yang  disusun memuat  rencana  kerja  dan  pendanaan  yang akan  digunakan,  sehingga  anggaran  belanja akan disusun sebelum menentukan pendapatan yang  akan  diterima.  Realisasi  belanja  daerah sebelum  tahun  anggaran  akan    mendasari penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka semakin  besar  belanja  daerah  akan  semakin meningkat  pula budget  forecast  errors atau kesalahan  proyeksi  anggaran  pemerintah daerah.  Semakin  tinggi  sebuah  daerah mengalami pertumbuhan belanja maka semakin tinggi pula pengaruhnya pada budget forecast  errors sejalan  dengan  pernyataan kepala daerah dapat meningkatkan probabilitas pemilihan kembali dengan menyatakan pengeluaran  atau  belanja  yang lebih tinggi  di tahun  pemilihan  hal  ini  digunakan  untuk menghindari  pemotongan  pada  tahun-tahun pemilihan tersebut agar lebih besar selanjutnya mereka membuat proyeksi yang bias memungkinkan
pemerintah yang
memungkinkan mereka membuat peningkatan dalam pengeluaran (Veiga & Boukari, 2016).
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Kusuma  dan  Sutaryo  (2015)  bahwa  belanja berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi  anggaran  jika  dikaitkan  dengan PDRB  yang  menjadi  salah  satu  komponen perhitungan budget forecast errors . Peningkatan  dalam  belanja  daerah  juga dilakukan untuk menunjukan kinerja yang baik dengan  membuat  proyek  yang  besar  yang menyebabkan  kesalahan  dalam  penganggaran untuk  menunjukan  kinerja  yang  baik  dalam
pemerintah  daerah  sehingga  dapat  terpilih kembali  pada  periode  selanjutnya.  Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusuma dan
Sutaryo  (2015)  dan  Maesa  (2017)  bahwa pertumbuhan  belanja  daerah  berpengaruh terhadap budget forecast error.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yang diambil dari analisis data sebelumnya sebagai berikut:
Periode  jabatan,  dukungan  politik, pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  dan pertumbuhan  belanja  daerah  berpengaruh secara  serentak  terhadap budget  forecast errors.
Periode  jabatan  berpengaruh  negatif pada  kesalahan  dalam  peramalan  anggaran atau budget  forecast  errors disebabkan  latar belakang politik pada calon kepala daerah.
Dukungan politik  berpengaruh positif terhadap budget  forecast  errors .  Semakin banyak  dukungan  politik  yang  ada  di  kursi DPRD  maka  semakin  besar  pula  kesalahan dalam  peramalan  anggaran  atau budget forecast errors.
Pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  negatif terhadap budget forecast errors .  Semakin  kecil  PAD  justru  semakin besar  kesalahan  dalam  peramalan  anggaran atau budget  forecast  errors karena  sebagian besar  daerah  di  Pulau  Jawa  memiliki ketergantungan  fiskal  yang  masih  tinggi sehingga tidak dapat sepenuhnya
memanfaatkan PAD dalam belanjanya. Pertumbuhan belanja daerah
berpengaruh  positif  terhadap budget  forecast
errors .  Semakin  besar  pemerintah  daerah mengalami pertumbuhan belanja maka semakin besar pula kesalahan dalam peramalan  anggaran  atau  budget  forecast errors,

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan keterbatasan,  maka  saran  dapat  dijelaskan sebagai berikut ini.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti bahwa  tingkat budget  forecast  errors di
kabupaten  dan  kota  di  pulau  Jawa  masih tergolong tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor  keuangan  maupun  non  keuangan. Pemerintah diharapkan untuk dapat lebih teliti dalam peramalan anggaran dengan melakukan pengawasan  dan  pelaksanaan  yang  baik  serta mengawasi  agar  tidak  terjadinya mark  down maupun mark  up yang  dilakukan  oleh  calon incumbent maupun oleh anggota DPRD  yang menduduki partai pendukung calon incumbent maupun non incumbent.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti bahwa non  incumbent dapat  mempengaruhi budget forecast errors hal ini disebabkan oleh dukungan  politik  dan  kepentingan  kelompok dalam  DPRD.  Dalam  hal  ini  diharapkan pemerintah  dapat  meningkatkan  pengawasan ketika dimulainya perencanaan anggaran agar bebas dari kepentingan manapun.
Dari  hasil  temuan  peneliti  bahwa dukungan  politik  dalam  pemerintahan  daerah sangat  tinggi  dan  cenderung  daerah  yang memiliki  dukungan  politik  yang  tinggi mempunyai kesalahan yang tinggi. Pemerintah kabupaten kota diharapkan dapat
meningkatkan Planning,
Organizing,
Actuating,  dan  Controlling (POAC)  dalam penyusunan dapat mengatasi kesalahan dalam APBD agar penganggaran.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti bahwa  semakin  kecil  PAD  maka  semakin besar budget  forecast  errors sehingga pemerintah  diharapkan  untuk  memanfaatkan PAD sesuai pada porsinya dan tidak digunakan untuk  kepentingan  politik  apalagi  menjelang Pilkada.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti bahwa  semakin  besar  pertumbuhan  belanja maka  semakin  besar budget  forecast  errors . Pemerintah diharapkan untuk meramalkan dan membelanjakan  sesuai  dengan  kepentingan
daerah  dan  mengurangi  belanja  hibah  yang meningkat apabila menjelang pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adzani,  Akhmad  H  dan  Martani,  Dwi.2014. Pengaruh  Kesejahteraan  Masyarakat, Faktor  Politik  dan  Ketidak  Petuhan
Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Daerah. Proceeding Simposium Nasional A Blanchard  O  dan  Leigh  D  .2013.  Growth Forecast and Fiscal Mulripers. International  Monetary  Fund.  IMF Working Pap Brogan, Michael.2012.The Political of Budgeting:  Evaluating  the  effect  of political  election  cycle  on  state  budget forecast  errors.  Publik  Administration Quartely SPRING. Rider University:85- 93
Carolina,  Okki  dan  Sutaryo.2014.  Ketepatan
Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di  Indonesia.  Proceeding  Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok. Colombatto,  Enrico.  2001.  Discretionary
Power,  Rent-Seeking  and  Corruption. University di Torino & ICER, working paper.
Gourevitch.,  P.,  A.,  (2003)  The  politics  of corporate  governance  regulation.  New York: Oxford University Press, pp. 250. Halim A dan S  Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah  keagenan  di  pemerintahan daerah:Sebuah peluang penelitian anggaran dan
akuntansi.Jurnal
Akuntansi Permerintah, 2(1):53-64
Halim,  A.  (2009).  Akuntansi  Sektor  Publik:
Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Edisi tiga). Jakarta: Salemba Empat.
Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota.  DPR dan Presiden. Jakarta.
Indonesia. 2004. Undang – Undang Nomor 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemetintah Pusat dan
Daerah. DPR dan Presiden. Jakarta.
Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 (i) tentang
Pemerintahan Daerah. DPR dan
Presiden. Jakarta.
Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah. DPR dan Presiden. Jakarta.
Indonesia.  2007.  Peraturan  Kementerian
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya  Masa  Jabatan  Kepala Daerah. DPR dan Presiden. Jakarta.
Indonesia.  2014.  Peraturan  Kementerian
Dalam Negeri (Permendagri) N omor 37 tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
DPR dan Presiden. Jakarta.
Indonesia.  2014.  Peraturan  Menteri  dalam
Negeri  Nomor  37  Tahun  2014  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  DPR dan Presiden. Jakarta.
Jensen,M.C dan Meckling, WH.1976. Theory of  the  firm:  Managerial  Behavior,
Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics,3(4),305-360 Kuntansi  XVII  Lombok.Agus  Tri  Basuki, Nano  Prawoto.2016.  Analisis  Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan
Bisnis.Jakarta:Rajawali press.
Kusnandar dan Siswantoro D. 2012. Pengaruh Dana  Alokasi  Umum,  Pendapatan  Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Proceeding Simposium
Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
Kusuma,  Tiara  Rahma  dan  Sutaryo.2015.
Pengaruh Faktor Keuangan dan Nonkeuangan terhadap kesalahan
proyeksi anggaran Pemerintah di daerah Indonesia. Simposium
Nasional
Akuntansi  18  Universitas  Sumatera
Utara, Medan 16-19 September 2015.
Maesa  P.  2017.Pengaruh  Dukungan  Politik,
Pendapatan  Daerah,  Periode  Jabatan
Dan  Belanja  Daerah  Terhadap  Budget Forecast  Errors  Pemerintah  Daerah  Di Sumatera. Universitas Negeri Padang. Mardiasmo.2004.  Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, Andi, Medcom.id.  18  Agustus  2015.  Kesalahan
Penganggaran Pemda Penyebab Rendahnya Penyerapan Daerah.
https://www.medcom.id/ekonomi/makr o/8koGDr3k-kesalahan-penganggaran- pemda-penyebab-rendahnya- penyerapan-daerah
Sugiyono.2012.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung:Alfabeta. Sujoko Efferin, Darmadji, S.H, dan Tan. 2008.
Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan  Kuantitatif  dan  Kualitatif. Yogyakarta. Graha Ilmu. Veiga, Fransisco Joe and Mamadou Boukari.2015.The Effect  of  Politics  on
Budget  Forecast  Errors  :Comparative Evidence.