## Legalitas
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v14i1.277

## Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan
* Eddy Suryantha Tarigan, Surya Perdana, dan Ahmad Fauzi
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara
* Correspondence email:eddy@gmail.com
Abstrak . Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  merupakan  hal  yang  sulit,  karena  harus  melihat  awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam  kondisi  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam  untuk  menggunakan  narkotika.  Dalam  implementasinya Mahkamah  Agung  mengeluarkan  terobosan  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SEMA)  Nomor  04  Tahun  2010  yang  menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 2.  Pemikiran  Double  Track  System  menginginkan  adanya  kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan,  sehingga  bagi  para  pelaku  kejahatan  narkotika  dan  dengan  proses  ini  dilksanakan  akan  mampu  untuk  sembuh  dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Narkotika, Track System
Abstract . Proving an addict and a victim of narcotics abuse to be rehabilitated is quite difficult as regulated in Law Number 35 of 2009  concerning  Narcotics,  is  a  difficult  thing,  because  it  must  see  the  beginning  of  narcotics  users  using  narcotics  and  it  is necessary to prove that narcotics users when using narcotics are persuaded , deceived, cheated, forced, and/or threatened to use narcotics. In its implementation, the Supreme Court issued a breakthrough by issuing Circular Letter (SEMA) Number 04 of 2010 which became the guideline for judges' considerations in deciding narcotics. 2. The idea of the Double Track System wants equality between criminal sanctions and action sanctions, of course this really needs to be applied to perpetrators of narcotics abuse as well as narcotics addicts, so of course there is a deterrent effect and the healing process of the perpetrators of narcotic crimes can run, so that the perpetrators of narcotics crimes and with this process carried out will be able to recover from dependence on the use of narcotics  and  be  a  deterrent  because  of  criminal  sanctions.  However,  if  the  victim  of  narcotics  abuse  only  needs  to  be  given healing/rehabilitation measures from the government
Keywords : Legal Protection, Victims, Narcotics, Track System

## PENDAHULUAN
Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan Maraknya tindakan kekerasan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang  kurang  terkontrol  baik  itu  yang  dikarenakan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  pengaruh  lingkungan  pergaulan yang  kurang  baik.  Perselisihan  baik  secara  personal  ataupun  kelompok  dapat  menjadi  suatu  faktor  yang  dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada perbuatan melawan hukum.
Pemeriksaan  suatu  tindak  pidana  dalam  proses  peradilan  pada  hakekatnya  adalah  mencari  kebenaran  materil (materiilewarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. 1 Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, sering kali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut  diluar  batas  kemampuannya  atau  keahliannya.  Dalam  hal  demikian  sering  kali  bantuan  seorang  ahli  sangat diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut. 2
1 Syamsuddin, Rahman, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara, AlRisalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2011, hlm.188
2 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 258.
Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
1. Dalam  hal  penyidik  menganggap  perlu,  ia  dapat  meminta  pendapat  orang  ahli  atau  memiliki  keahlian  khusus‖. Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan:
2. keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  suatu  perkara  pidana. 3 Pada  proses penyidikan  perkara  pidana  yang  menyangkut  dengan  tubuh,  kesehatan,  dan  nyawa  manusia  memerlukan  bantuan seorang ahli dokter.
Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dibuatnya mutlak diperlukan. Visum Et Repertum sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. Visum Et Repertum dibuat oleh dokter sesuai  apa  yang  dilihat  dan  diketemukanya  pada  pemeriksaan  barang  bukti,  berdasarkan  sumpah  kedokteran,  serta berdasarkan pengetahuanya. 4
Pengertian  secara  harfiah  visum  et  repertum  adalah  berasal  dari  kata  visual,  yaitu  melihat  dan  repertum  yaitu melaporkan, berarti: ―apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Sementara itu menurut pengertian peristilahan: ―bahwa Visum et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang  dilihat  dan  apa  yang  diketemukan  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  seseorang  yang  luka  atau  yang meninggal dunia (mayat). 5
Peranan Visum  Et  Repertum  dalam  mengungkap  tindak  pidana  penganiayaan pada  tahap  penyidikan,  tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut. Visum Et Repertum juga mempunyai keterbatasan dalam perananya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana kekerasan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan keaslian korban penganiayaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana kekerasan terjadi seperti korban  sebelumnya  terjatuh  ataupun  ketidaksengajaan  korban  dalam  bertingkah  sehingga  menimbulkan  bekas  serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut.
Dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang menyebutkan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam  melakukan  proses  penyidikan  lebih  lanjut  dalam  mengungkap  lebih  jauh  tindak  pidana  penganiayaan.  Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dapat menjadi bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah.
Dengan adanya Visum Et Repertum dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. Visum Et Repertum sebagai suatu alat bukti yang dibuat beradasarkan  sumpah  jabatan  seorang  dokter  berfungsi  memberi  kenyakinan  dan  pertimbangan  bagi  hakim  dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana penganiayaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam Visum Et Repertum terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan.?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat  keilmuan  hukum 6 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual
3 Soeparmono, Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 59
4 Ibid
5 5Tolib Setiady, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 39.
6 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

## Approach) 7
Dalam  pembahasan  pertama  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi  dan  regulasi. Jika  demikian,  pendekatan  peraturan perundang  –  undangan  adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan
Fungsi  hukum  acara  pidana,  hal  ini  diantaranya  dapat  disimpulkan  berdasarkan  pendapat JM.  Van  Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Sudjono (1984: 1), yang mengemukakan sebagai berikut bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal: Pertama, diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat negara; Kedua, diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut; Ketiga, diikhtiarkan segala daya agar pelaku  dari  perbuatan  dapat  ditangkap,  jika  perlu  untuk  ditahan;  Keempat,  dikumpulkannya  bahan-bahan  bukti (bewijsmateriaal)  yang  telah  diperoleh  pada  pengusutan  kebenaran  guna  dilimpahkan  kepada  hakim  dan  membawa terdakwa  ke  hadapan  hakim;  Kelima,  menyerahkan  kepada  hakim  untuk  diambil  putusan  tentang  terbukti  tidaknya perbuatan  yang  disangkakan  dilakukan  terdakwa  serta  untuk  menjatuhkan  pidana  atau  tindakan  tata  tertib  lainnya; Keenam, menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim; Ketujuh, akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib. 9
Pendapat tentang fungsi hukum acara pidana seperti dikemukanan di atas. bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua  proses  yang  teramat  penting,  kedua  proses  ini  yaitu:  Pertama,  Pemeriksaan  penyidikan  atau  pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan; Kedua, Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
Sementara  tindakan  penyidikan  berdasarkan  definisi  yuridis,  beberapa  ketentuan  perundang-undangan  yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP  memberikan  pengertian  yang  sama  tentang  tindakan  penyidikan,  dinyatakan  bahwa  ―Penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  tersebut  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
Kemudian dalam Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: Pertama, Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; Kedua, Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas  tersangka  dan  barang  bukti  kepada  penuntut  umum.  Selanjutnya  dalam  Pasal  110  ayat  (4)  KUHAP,  penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 10
Terkait dengan teori sementara itu Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok, yakni:
a. Teori absolut (retributive)
7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
8 Ibid , hlm 177.
9 Siswanto, Op.,Cit, halaman 240.
10 Siswanti s, Op.,Cit, halaman 222-224.
Teori  absolut  memandang  bahwa  pemidanaan  merupakan  pembalasan  atas  kesalahan  yang  telah  dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
b. Teori Teologis (tujuan)
Teori teologis memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai  tujuan  yang  bermanfaat  untuk  melindungi  masyarakat  menuju  kesejahteraan  masyarakat.  Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan  kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
c. Teori Retributif  Teologis
Teori retributive teologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip  teologis  dan  retributive  sebagai  satu  kesatuan.  Teori  ini  bercorak  ganda  dimana  pemidanaan mengandung  karakter  retributive sejauh pemidanaan dilihat  sebagai  suatu  kritik  moral  dalam  menjawab  tindakan yang salah. Sedangkan karakter teologisnya terletak pad ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau  perubahan  perilaku  terpidana  dikemudian  hari.  Pandangan  teori  ini  menganjurkan  adanya  kemungkinan mengadakan  artikulasi  terhadap  teori  pemidanaan  yang  bersifat  utilitarian  dimana  pencegahan  dan  sekaligus retribution yang bersifat ultilitarian dimana pencegahan dan seklaigus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.
Karena tujuannya bersifat integrative, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: 1). Pencegahan umum dan khusus;
2). Perlindungan masyarakat;
3). Memelihara solidaritas masyarakat; dan
4). Pengimbalan/pengimbangan;
Perkembangan  teori  tentang  pemidanaan  selalu  mengalami  pasang  surut  dalam  perkembangannya.  Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan.
Pemeriksaan kedokteran forensik terhadap mayat sebenarnya bersifat obligatory atau keharusan dan tidak boleh dicegah. Pemberian informasi yang jelas tentang maksud, tujuan dan cara pemeriksaan mayat serta manfaatnya kepada keluarga  korban  diharapkan  akan  dapat  menghindari  kesalahpahaman  antara  pihak  penyidik  dengan  pihak  keluarga korban. Namun apabila jalan damai ini tidak dapat ditempuh, maka pemeriksaan mayat tetap dapat dilaksanakan secara paksa dan dapat dengan menerapkan Pasal 222 KUHP. Berbeda dengan prosedur pemeriksaan korban mati, prosedur permintaan  visum  et  repertum  korban  hidup  tidak  diatur  secara  rinci  di  dalam  KUHAP.  Tidak  ada  ketentuan  yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran.  KUHAP  juga  tidak  memuat  ketentuan  tentang  bagaimana  menjamin  keabsahan  korban  sebagai  barang bukti. Yang merupakan barang bukti pada tubuh korban hidup adalah perlukaannya beserta akibatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya maka tidak dapat disegel maupun disita. Yang dapat dilakukan adalah menyalin barang bukti tersebut ke dalam bentuk visum et repertum. 11
Dalam praktek sehari-hari, korban perlukaan akan langsung ke dokter baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hal ini membawa kemungkinan bahwa surat permintaan visum et repertum korban luka akan datang terlambat dibandingkan dengan  pemeriksaan  korbannya.  Sepanjang  keterlambatan  ini  masih  cukup  beralasan  dan  dapat  diterima  maka keterlambatan  ini  tidak  boleh  dianggap  sebagai  hambatan  pembuatan  visum  et  repertum.  Sebagai  contoh,  adanya kesulitan komunikasi dan sarana perhubungan, overmacht (berat lawan) dan noodtoestand (darurat). Hal penting yang harus diingat adalah bahwa surat permintaan visum et repertum harus mengacu kepada perlukaan akibat tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat permintaan visum et repertum pada korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.
Kelompok pasien tersebut di atas untuk dilakukan kekhususan dalam hal pencatatan temuan-temuan medis dalam rekam  medis  khusus,  diberi  tanda  pada  map  rekam  medisnya  (tanda  ―VER‖),  warna  sampul  rekam  medis  serta penyimpanan rekam medis yang tidak digabung dengan rekam medis pasien umum. ―Ingat! kemungkinan atas pasien tersebut di atas pada saat yang akan datang, akan dimintakan visum et repertumnya dengan surat permintaan visum yang
11 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistrnsialisme dan Abolisionisme, Binacipta, bandung, 1996, halaman 101.
datang menyusul.‖ Pada saat menerima surat permintaan visum et repertum perhatikan hal-hal sebagai berikut : asal permintaan, nomor surat, tanggal surat, perihal pemeriksaan yang dimintakan, serta stempel surat. Jika ragu apakah yang meminta penyidik atau bukan maka penting perhatikan stempel nya. Jika stempelnya tertulis ―KEPALA‖ maka surat permintaan tersebut dapat dikatakan sah meskipun ditandatangani oleh pnyidik yang belum memiliki panfkat inspektur dua (IPDA). Setelah selesai meneliti surat permintaan tersebut dan kita meyakini surat tersebut sah secara hukum, maka isilah tanda terima surat permintaan visum et repertum yang biasanya terdapat pada kiri bawah. Isikan dengan benar tanggal, hari dan jam kita menerima surat tersebut, kemudian tuliskan nama penerima dengan jelas dan bubuhi dengan tanda tangan. 12
Dalam hal korban ditangani oleh beberapa orang dokter, maka idealnya yang menandatangani visumnya adalah setiap dokter yang terlibat langsung dalam penanganan atas korban. Dokter pemeriksa yang dimaksud adalah dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas korban yang masih berkaitan dengan luka/cedera/racun/tindak pidana. 13 Apabila  terdakwa  terbukti  bersalah  maka  hakim  dapat  menjatuhkan  yang  tepat  kepada  terdakwa  dan  apabila terdakwa  tidak  terbukti  bersalah  maka  hakim  dapat  membebaskan  terdakwa  dari  hukuman  pidana.  Sehingga  tujuan utama hukum pidana yaitu untuk mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Peran Visum Et Repertum adalah untuk mengetahui keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi, untuk memberikan  keterangan  (gambaran)  tentang  penemuan  luka-luka  yang  terdapat  pada  tubuh  korban,  baik  luka  luar maupun luka dalam dan untuk menerangkan keadaan korban (kaku mayat/mati) yang timbul akibat benda tajam dan benda tumpul. Visum et repertum juga dapat berperan memberikan petunjuk dalam hal alat-alat atau benda-benda yang digunakan  untuk  membunuh  korban  serta  dalam  hal  membenarkan  atau  tidak  keterangan  terdakwa  dan  saksi  yang diberikan dihadapan persidangan. Dalam hal membenarkan keterangan saksi dan terdakwa ini berfungsi meyakinkan hakim  bahwa  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa  dan  visum  et  repertum  adalah  sesuai  dan  benar  sehingga menguatkan keyakinan hakim atas kronologis tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada saat kejadian.
Keterikatan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari visum et repertum, dan mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya,  maka  berdasarkan  visum  et  repertum  di  persidangan,  barulah  hakim menjatuhkan  pidana  terhadap  orang  yang  benar-benar  bersalah  dan  membebaskan  orang  yang  tidak  bersalah  sesuai dengan  salah  satu  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  yang  dianut  oleh  peradilan  pidana Indonesia  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP,  yakni  hakim  baru  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim yakin bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim dapat menerima hasil kesimpulan dari visum et repertum sebagai alat bukti surat, dan mengambil alih kesimpulan tersebut yang didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan bahwa terdakwalah yang  bersalah  melakukannya.  Tetapi,  apabila  dalam  diri  terdakwa  tidak  terdapat  unsur  kesalahan  (schuld  element), dimana pada saat melakukan perbuatan pembunuhan tersebut terdakwa telah terganggu jiwanya maka dalam mengambil keputusan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan isi pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: ―Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.

## SIMPULAN
Visum  et  repertum,  diatur dalam  Pasal  13 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP): Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun  mati  yang  diduga  karena  perstiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  ia  berwenang  mengajukan  permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Visum et Repertum merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter forensik atas permintaan tertulis dari penyidik berdasarkan sumpah tentang apa yang dilihat  dan  ditemukan  pada  benda  yang  diperiksa  berdasarkan  pengetahuan  yang  sebaik  baiknya  untuk  kepentingan pengadilan  Pembuatan  visum  et  repertum  yang  lama  dapat  mengakibatkan  tertundanya  persidangan,  sehingga dibutuhkan pembuatan visum et repertum yang tepat waktu untuk kepentingan persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
12 Siswanto S, Op.,Cit, halaman 228-230.
13 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana ,  Alumni, Bandung, 1997, halaman 30.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Syamsuddin,  Rahman, "Peranan Visum  Et  Repertum  Dalam  Pembuktian  Perkara,  AlRisalah, Vol. 11,  Nomor  1  Mei 2011.
Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
Soeparmono, Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).
Tolib Setiady, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Bandung: ALFABETA, 2009). Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010,  hlm  93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana,  Prespektif  Eksistrnsialisme  dan  Abolisionisme, Binacipta,  bandung, 1996.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana ,  Alumni, Bandung, 1997.