## PRAPENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK TIPIKOR KEPOLISIAN RESORT NABIRE
Eren Arif Budiman a, Yulianus Pabassing b a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: erenbdmn@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: yulianuspabassing@gmail.com
Naskah diterima: 30 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 19 April 2023 DOI: 10.55551/jip.Vol 4.Iss 4.%.pp%

## Abstrak:
Penanggulangan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  belum mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Berdasarkan    “ Indeks    Persepsi    Korupsi (corruption  perception  Index )  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh Transparency Internasional , tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai 40, tahun 2020 mengalami penurun pada angka 37 dan pada tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0 –100, menempatkan posisi Indonesia barada pada urutan 96 dari 186 negara  di  dunia,  sedangkan  pada  tinggat  ASEAN  posisi  Indonesia  berada  pada peringkat  ke-5,  masih  jauh berada dibawah  negara Singapura dengan  nilai IPK  85, Brunei Darusalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  tentang  praktek  prapenuntutan dalam  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  korupsi  oleh  penyidik  Tipikor  Kepolisian Resort  Nabire  dan  untuk  mengetahui  tentang  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala dalam  praktek  prapenuntutan  perkara  tindak  pidana  korupsi  oleh  penyidik  Tipikor Kepolisian  Resort  Nabire.  Dalam  penelitian  ini,  tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian Yuridis  Normatif dan  penelitian Yuridis  Empiris .  Penelitian  yuridis normatif  merupakan  penelitian  yang  bersumber  dari  data  pustaka  atau  data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  mempunyai  sikronisasi  dengan  judul  dan rumusan    masalah. Peneltian ini diharapkan  memberikan  manfaat  bagi  bagi  aparat penegak  hukum  khususnya  penyidik  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  Kepolisian maupun  kejaksaan  agar  dapat  menjalankan  fungsi  koordinasi  dalam  praktek prapenututan berkenaan dengan perkara tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Pemeriksaan Perkara; Prapenuntutan; Korupsi.

## LATAR BELAKANG
Berdasarkan  data  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sepanjang  tahun 2004 sampai dengan 2021, jumlah kasus yang ditangani KPK sebanyak 1.291 kasus korupsi. 1 Khusus untuk jumlah kasus dalam dua tahun terakhir kasus yang ditangani KPK sebanyak 162 Kasus,  yakni tahun 2020 sebanyak 91 kasus,   dan tahun 2021, sebanyak  71  Kasus.  Mayoritas  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  di  instansi pemerintah  kabupaten/kota,  yakni  46  kasus.  Korupsi  terbanyak  berikutnya  berada pada  kementerian dan lembaga dengan jumlah sebanyak  13  kasus,  BUMN/BUMD tercatat  sebanyak  6  kasus.  Berdasarkan  jenis  perkara,  mayoritas  korupsi  terkait dengan  penyuapan  sebanyak  35  kasus,  pengadaan  barang  dan  jasa  sebanyak  30 kasus,  diikuti  oleh  pidana  pencucian  uang  (TTPU)  3  kasus,  perizinan  2  kasus. Berdasarkan profesi,  mayoritas  berasal  dari swasta sebanyak 27  kasus,  dikuti  oleh anggota  DPR/DPRD  sebanyak  13  kasus,  walikota/bupati  dan  wakil  walikota/wakil bupati  12  kasus,  eselon  I/II/III  sebanyak  9  kasus,  sementara  Gubernur,  polisi, pengacara dan korporasi 1 kasus. 2
Data-data  tersebut  diatas,  menggambarkan  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia sudah  sangat  mengkuatirkan  dan  berdampak  buruk    pada  hampir  seluruh  sendi kehidupan.  Korupsi  mengahancurkan  sistem  perekonomian,  domokrasi,  hukum, pemerintahan dan  tatanan sosial kemasyarakat. Dilain pihak  upaya  pemberantasan korupsi  yang  telah  dilakukan  selama  ini  belum  menunjukan  hasil  sebagaimana diharapkan.
Penanggulangan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia, belum  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Berdasarkan    “ Indeks    Persepsi Korupsi    (corruption  perception  Index )  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh Transparency Internasional , tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai  40,  tahun  2020  mengalami  penurun  pada  angka  37  dan  pada  tahun  2021 berada  pada  angka  38  dari  skala  0 –  100,  menempatkan  posisi  Indonesia  barada pada  urutan  96  dari  186  negara  di  dunia,  sedangkan  pada  tinggat  ASEAN  posisi Indonesia  berada  pada  peringkat  ke-5,  masih  jauh  berada  dibawah  negara
1 Alexsander  Marwata,  Wakil  Ketua  KPK,  https://www.  suarasurabaya.net/2021/per-juni-2021-kpk- sudah-menekel-1291-kasus-korupsi, diakses 10 Februari 2022. Lihat juga https://www.ccnindonesia.com/nasional/202110419190432/kpk-koreksi-data-icw ,  diakses  10  Februari 2022.
2 KPK,  Daftar  Instansi  Yang  Paling  Banyak  Lakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  selama  Tahun  2021, https://www.databoks.katadata.co.id/datapubliish/2021/11/18 , diakses 10 Februari 2022
Singapura dengan nilai IPK 85, Brunai Darusalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40. 3
Jika  kondisi  ini  dibiarkan  berlangsung  maka  cepat  atau  lambat  akan menghancurkan  negeri  ini,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh    Romly  Atasasmita bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional  dan  internasional.  Sehingga  terdapat  kepincangan  terhadap  bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai relative inequality atau terdapat kemiskinan yang absolud ( absolute poverty ). 4
Dari berbagai pemberitaan media masa, disinyalir dan patut diduga telah terjadi berbagai  penyimpangan  pengelolaan  anggaran  dan  keuangan  baik  dari  sumber dana  APBN  maupun  APBD,  khususnya  di  Propinsi  Papua  antara  lain  praktek- praktek  suap, mark  up barang  yang  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi,  praktek penunjukan  rekanan  yang  terjadi  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah serta  berbau  kolusi  dan  nepotisme,  proyek-proyek  pembangunan  fasilitas publik/umum    yang  mangkrak,  penyalahgunaan  dana  desa    serta  penyalahgunaan dana otonomi khusus.
Misalnya yang disampaikan oleh Ketau KPK, Firli Bahuri, Diduga ada 10 kasus korupsi  besar  di  Papua  dan  proses  pemeriksaannya  sedang  berjalan,  terkait  dana Otonomi  Khusus  (Otsus). 5 Indikasi  10  kasus  korupsi  tersebut  diatas,  pertama  kali disampaikan  oleh  Menteri  Koordinator Politik, Hukum dan  Keamanan Mahmud  MD, setelah  menerima  hasil  audit  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksaan  Keuangan Negara (BPK) RI dan hasil penelusuran Badan Intelejen Negara (BIN), dan ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka. 6 Bahkan menurut Wakil Ketua KPK, Alexander  Marwata,  sebagaimana  dikutip  oleh  Koran  Bisnis  Online,  bahwa  selama ini  KPK telah  menerima sebanyak  266 laporan dari  masyarakat terkait  kasus-kasus
3 Reza Pahlevi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2021, Lihat juga Dimas Jarot Bayu, Indek Persepsi Korupsi Asia Tenggara Tahun 2021,
dalam https:// databosk.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi, Diakses 12 Februari 2022. 4 Romly  Atasasmita,  2003, Pengantar  Hukum  Kejahatan  Bisnis ,  Jakarta  :  Kencana,  hlm  53.  Lihat juga,  Romly  Atasasmita,  2004, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi ,  Bandung  :  Mandar Maju, hlm 50.
5 Firli  Bahuri,  Diduga  ada  10  Kasus  Korupsi  Besar  di  Papua,  Proses  Pemeriksaan  Sedang Berlangsung, https://www.nasional.kompas.com/read/2021/05/20/22422301 ,  diakses  15  Februari 2022.
6 Mahfud MD, KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Di Papua, https://www. nasional.tempo.co/read/1464256/kpk-usut-kasus-dugaan-korupsi-di-papua, diakses 15 Februari 2022.
yang  terindikasi  korupsi  di  Papua. 7 Akan  tetapi  bagaimana  hasil  pemeriksaan  dan tindak  lanjut  dalam  pemeriksaan  kasus-kasus  tersebut  sama  sekali  tidak  diketahui atau sudah sampai pada tahapan  mana  hasil pemeriksaan  baik terhadap 10 Kasus besar maupun terhadap 266 kasus laporan dari masyarakat dugaan praktek korupsi di Papua.
Kondisi  ini  tentunya  menimbulkan  sejumlah  pertanyaan  yang  terkait  dengan kendala  dan/atau  keseriusan  penyidik  tindak  pidana  korupsi  (tipikor)  Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Propinsi Papua, dalam upaya penanganan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diwilayah Provinsi ini.
Salah satu faktor  yang sangat  mempengaruhinya  adalah praktek  pemeriksaan perkara  pada  tingkat  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  tipikor  pada  satuan Ditreskrimsus  Kepolisian  Daerah  Papua,  dalam  proses  pemeriksaan  perkara- perkara  tindak  pidana  korupsi,  pada  tahapan  penyidikan  hingga  sampai  pada tahapan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (P21), atau prosedur dimana  berkas  perkara  hasil  penyidikan  yang  dilimpahkan  oleh  penyidik  tipikor Kepolisian ke Jaksa Penutut Umum untuk diperiksa dan dikoreksi sebelum dilajutkan ke  proses  penuntutan,  praktek  ini  dikenal  dengan  istilah  Prapenuntutan.  Dengan kata  lain  proses  prapenututan  adalah  proses  antara  tahapan  penyidikan  dan tahapan  penuntutan,  atau  proses  sebelum  dilakukannya  penututan  oleh  Jaksa Penuntut Umum ke sidang pengadilan.
Istilah  prapenuntutan  memang  tidak  begitu  populer  bila  dibandingkan  dengan istilah-istilah  lain  yang  dikenal  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan/atau  pengaturan hukum acara pidana, misalnya penyeleidikan, penyidikan, penuntutan, praperadilan, pengadilan  dan  lain-lain  istilah  yang  secara  ekplisit  diberikan  pengetiannya  dalam KUHAP.    Istilah  prapenuntutan  ini  tidak  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  KUHAP, namun dapat diartikan tafsiran-tafsiran otentik atau tafsiran hukum yaitu menafsirkan teks  hukum  berdasarkan  naskah  pembahasan  pperaturan-peraturan,  terhadap sejumlah istilah yang digunakan dalam KUHAP.
Prapenuntutan    ditemukan  dalam  Pasal  14  KUHAP  huruf  (b),  Pasal  ini ditentukan  bahwa  sebagai  salah  satu  wewenang  Penuntut  Umum  adalah mengadakan  prapenututan  apabila  ada  kekurangan  pada  penyidikan  dengan
7 Alexander  Marwata,  KPK  Terima  266  Laporan  Dugaan  Korupsi  Di  Papua,  https://www  . berita.com/kabar/24/read/2021/11/04/, diakses 15 Februari 2022.
memperhatikan  ketentuan  Pasal  110  ayat  (3)  dan  ayat  (4),  dengan  memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  110  ayat  (3)  diatur  bahwa  dalam  hal  Penuntut Umum  mengembalikan  hasil  penyelidikan  untuk  dilengkapi,  penyidik  wajib  segera melakukan  penyidikan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  dari  penuntut  umum. Selanjutnya,  Pasal  110  ayat  (4)  penyidikan  dianggap  telah  selesai  apabila  dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Jika merujuk pada ketentuan Pasal 14 huruf (b) KUHAP, prapenuntutan hanya dilakukan  “apabila  ada  kekurangan  pada  penyidikan”  frase  ini  menandakan prapenuntutan  seolah-olah  bukan  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  peradilan terpadu dan bukanlah suatu keharusan. 8 Selain itu, Pasal 14 huruf (b) KUHAP juga tidak  memposisikan  penuntut  umum  untuk  dapat  berperan  aktif  dari  awal  tahapan penyidikan. Kondisi ini menyulitkan  penuntut umum  untuk dapat  aktif menjaga nilai- nilai due  process  of  law ,  dan  mecegah  terjadinya  suatu  pelanggaran  atau kesewenang-wenangan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  terhadap  tersangka.  Dan sering  terjadi  penanganan  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Papua  yang  tidak sampai  pada  pemeriksaan  perkara  di sidang  pengadilan, dengan  alasan  yang  tidak jelas.  Hal  ini  dengan  sendirinya  menimbulkan  pertanyaan  tentang  praktek pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik tipikor Kepolisian Daerah Papua.
Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat  dalam penelitian  ini  adalah  “Prapenuntutan  Dalam  Praktek  Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire”.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian Yuridis Normatif dan  penelitian Yuridis  Empiris .  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitian  yang  bersumber  dari  data  pustaka  atau  data  sekunder,  (bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder),  khususnya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  mempunyai  sikronisasi  dengan  judul  dan  rumusan  masalah. Sedangkan  penelitian Yuridis  Empiris ,  yakni  penelitian  yang  dilakukan  dengan
8 KUHAP dan Penjelasannya, 2004,  edisi lengkap, Permata Press.
mendapatkan  dan/atau  menemukan  secara  langsung  fakta-fakta  yang  terjadi langsung  dalam praktek penyidikan  perkara tindak pidana korupsi,  khususnya  pada tahapan  proses  prapenuntutan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  tipikor  Kepolisian Resort (Polres) Nabire dan Jaksa Peneliti/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, dengan  cara  melakukan  observasi  dan  wawancara  kepada  responden  yang berkaitan langsung dengan apa yang diteliti.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan  teknik,  studi  kepustakaan,  cara  ini  dilakukan  khusus  untuk  mencari bahan-bahan  yang  mendukung  atau  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti. Pengamatan (observasi)  yakni  Teknik pengumpulan  data  dengan  pengamatan  atau observasi  dimana  calon  peneliti  melakukan  pengamatan  atau  melihat  langsung  ke lokasi  penelitian,  serta  wawancara  (interview).  Wawancara  dilakukan  dengan masing-masing  responden  yang  berwewenang  memberikan  keterangan  dengan objek yang diteliti.
Data  yang  sudah  terkumpul,  baik  data  hukum  primer,  data  hukum  sekunder, maupun  bahan-bahan  pendukung lainnya  akan  di  analisis secara  diskriptif, dengan logika  deduktif.  Data  hukum  tersebut  akan  diuraikan  untuk  mendapat  penjelasan yang  sistimatis.  Pendiskripsian  dilakukan  untuk  menentukan  isi  atau  makna  data hukum disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada.
Berdasarkan  data  yang  sudah  terkumpul,  baik  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  kepustakaan  maupun  penelitian  lapangan,  disusun  dan  dikelompokkan secara  sistimatis  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas  kemudian  dilakukan analisis  deduktif  kualitatif  yaitu  analisis  yang  mengambarkan  keadaan  sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## 1.  Praktek Prapenuntutan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Resort Nabire.
Praktek  penyalahgunaan  anggaran,  penggelapan,  suap,  gratifikasi,  markup harga  barang,  laporan  fiktif,  kegiatan  proyek  fiktif  merupakan  modus  tindak  pidana korupsi  yang  marak  terjadi  dewasa  ini.  Demikian  pula  halnya  praktek  korupsi  yang terjadi  di  Kabupaten  Nabire  Propinsi  Papua.  Tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di kabupaten  ini  pun  dilakukan  dengan  bebagai  modus.  Berdasarkan  data  hasil penelitian yang penulis peroleh baik dari Kepolisian Resort (Polres) Nabire, maupun
dari  Kejaksaan  Negeri  Nabire,  terdapat  beberapa  kasus  yang  tengan  ditangani, sebagaimana terlihat pada Tabel : 1 dan Tabel:2, berikut ini :
Tabel : 1 Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Nabire Tahun 2017 - 2021
NO LI / LP PERKARA TERSANGKA LIDIK SIDIK P21 TAHAP II 1 2 3 4 5 6 7 8 1 LP Nomor : LP/05-A/IV/ 2017/Papua /Res Nabire, tanggal 15 April 2017 Dugaan TPK penyalahgun aan APBK Kampung Waroki  Thn 2015 dan Thn 2016 FERDINAN SAMORI (Kepala Kampung Waroki) B – 1591 / T.1.17/Euh .2 /12 / 2018 Tanggal 12 Desember 2018 B / 543 / IX / 2019 / Reskrim, 12 September 2019 2 LP Nomor : LP/06-A/V/ 2017/Papua/ Res Nabire, tanggal 22 Mei 2017 Dugaan TPK penyalahgun aan APBK Kampung Nifasi TA 2015 dan 2016 MATIAS GOBAI (Kepala Kampung Nifasi) B – 1067 / T.1.17/Euh .2 / 08 /2018 Tanggal 16 Agustus 2018 B / 542 / IX / 2019 / Reskrim, 12 September 2019 3 Laporan Nomor  :  LP/14- A/XI/ 2018/Reskrim, tanggal,05 November 2018 Dugaan TPK Penyalahgu naan APBK Manunggal Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 DARIUS SUSATYA (Bendahara Kampung) B – 1181 / R.1.17/ Ft.1 /12 / 2020 Tanggal 18 Desember 2020 B / 232 / III / Res 3.3 / 2021 / Reskrim, 24 Maret 2021 4 LP Nomor : LP/A/12/ SPKT.Reskrim /2021/ Papua/ Res Nabire, tanggal 04 Juni 2021 Dugaan TPK penyalahgun aan APBK Kampung Yuar Thn 2018 dan Thn 2019 SIMON RONGGIARI (Kepala Kampung) Tahap I (berkas di JPU)

## Sumber : Satreskrimsus Polres Nabire

## Tabel : 2
Data Penyelidikan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Kejaksaan Negeri Nabire Periode 2017 – Juli 2022 No Kasus Posisi Tahun Tersangka/ Terdakwa/ Terpidana Tahapan Terakhir 1. Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Proyek Pembangkit
Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
Di Kampung Keniapa Distrik Yatamo
Dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementrian
ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 Dan APBD 2017 Frederik Eri Linggi Inkracht
Kabupaten Paniai Melalui Dinas Pertambangan Kabupaten Paniai
2. Penyalahgunaan Kredit Bermasalah
Di Bank Papua Cabang Enarotali Di Paniai Tahun Anggaran 2017 – 2018 2018 Mardi Prasongko Inkracht 3. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Saluran Irigasi Primer Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kab. Nabire 2020 1. Frans Pakage 2. H Muh Nasri 3. M Amir Nurdin Penuntutan / Tahap II 4. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kab. Nabire 2020 1.  Frans Pakage 2.  H Muh Nasri 3.  M Amir Nurdin Penuntutan / Tahap II 5. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bendung Tetap Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kab. Nabire 2020 1.  Frans Pakage 2.  H Muh Nasri 3.  M Amir Nurdin Penuntutan / Tahap II 6. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gereja Katholik Di Titigi Kab. Intan Jaya 2020 - Penyelidikan / Diserahkan ke Instansi Lain (Inspektorat/APIP) 7. Pengembangan Kasus (Pasal 55) Penyalahgunaan Kredit Bermasalah Di Bank Papua Cabang Enarotali Di Paniai Tahun Anggaran 2017 – 2018 2020 - Penyidikan 8. Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Persediaan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kabupaten Nabire Dalam
Penyediaan Makanan Dan Minuman Pasien Serta Pengadaan Bahan Logistik Bahan Bakar Minyak Pada Tahun Anggaran 2018. 2021 - Penyelidikan 9. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Dan Tempat Parkir Di Lokasi Pariwisata Pasir Merah Distrik Yaur Nabire Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pada Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nabire 2022 - Penyelidikan 10. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Homestay Di Lokasi Pariwisata Pasir Merah
Distrik Yaur Nabire Yang Bersumber Dari APBD
Kabupaten Nabire Tahun 2019 Pada Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nabire 2022 - Penyidikan

## Sumber Data : Kejaksaan Negeri Nabire.
Berdasarkan  kedua  tabel  tersebut  diatas,  terlihat  jelas  adanya  perbedaan penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  ditangani  atau  diperiksa  oleh Kepolisian  Resort  (Polres)  Nabire  dengan  penangangan  atau  pemeriksaan  kasus tindak pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan Negeri Nabire Periode Tahun
2017 – Juli 2022. Perbedaan tersebut bukan saja pada jumlah kasus yang ditangani atau diperiksa, namun juga terjadi pada lamanya waktu proses pemeriksaan.
Kasus-kasus  tidak  pidana  korupsi  yang  ditangani  oleh  Penyidik  tindak  tindak pidana  korupsi  (tipikor)  pada  Satuan  Kriminal  Khusus  (Satreskrimsus)  Kepolisian Resort  Nabire  rata-rata  memakan  waktu  dua  sampai  dengan  3  tahun  untuk  masuk kedalam tahap II (penuntutan), sedangkan kasus-kasus tindak  pidana  korupsi  yang ditangani  oleh  Kejaksaan  Negeri  Nabire  rata-rata  dua  sampai  tiga  tahun  telah memperoleh  putusan  pengadilan,  bahka  ada  satu  kasus  dapat  diselesaikan  dalam jangka  waktu  satu  tahun  yakni  Kasus  tindak  pidana  korupsi    penyalahgunaan kewewenangan dalam penyaluran kredit pada Bank Papua Cabang Eratowali Paniai tahun 2017-2018.
Sebagaimana  diketahui  bahwa,  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  mengenai  penyelidikan  dan/atau  penyidikan  tindak  pidana korupsi  adalah  merupakan  kewenangan  yang diberikan baik kepada  penyidik KPK, Penyidik  Kepolisian  Negara  RI  dan  penyidik  pada  Kejaksaan  RI. 9 Dimana  dalam prakteknya  masing-masing  lembaga  diberikan  tugas  dan  fungsi  menjalankan kewenangannya  masing-masing  dengan  tujuan  utama  adalah  untuk  mencegah, menanggulangi dan memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.
Berbicara  mengenai  proses  tata  cara  atau  prosedur  Prapenuntutan  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas beberapa tahapan, yakni : Pertama . diawali  sejak  penyidik  tindak  pidana  korupsi  menerbitkan  dan  mengirimkan    Surat Perintah  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP),  kepada  Kejaksaan  tentang  dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam  Pasal 139 KUHAP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf (b), juncto Pasal 1 angka (16) Perkap Nomor 6 tahun 2019.  Proses atau tata cara ini dalam praktek administrasi peradilan dikenal dengan  sebutan  P16  oleh  Kejaksaan  akan  mengeluarkan  Surat  Perintah Penunjukan Jaksa  Penuntut Umum  untuk  mengikuti perkembangan penyidikan  dan Surat  Penunjukan  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  menyelesaiakan  Perkara  Tindak Pidana Korupsi. 10
9 Pasal  11  UU  KPK  selanjutnya  membatasi  bahwa  kewenangan  KPK  melakukan  penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang: 1). melibatkan aparat penegak hukum,  penyelenggara  negara,  dan  orang  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  penyelenggara  negara;;  2).    mendapat  perhatian yang  meresahkan  masyarakat;  dan/atau  dan  3).  menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit  Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
10 Wawan Muhwan Hariri, 2012, Penghantar Ilmu Hukum , Bandung : Pustaka Setia, hlm. 200
Surat  Perintah  Penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat  (1) huruf (b), paling sedikit memuat : a). dasar penyidikan; b). identitas tim penyidik; c). perkara yang dilakukan penyidikan; d). waktu dimulainya penyidikan dan e). identitas penyidik  selaku  pejabat  pemberi  perintah.  Sedangkan  menyangkut  Surat  Perintah Dimulainya  Penyidikan (SPDP),  dalam ketentuan Pasal  14 Perkap  Nomor 6 Tahun 2019,  diatur sebagai berikut:
1) SPDP  dikirim  kepada  penuntut  umum,  pelapor/korban  dan  terlapor  dalam waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  diterbitkan  Surat  Perintah Penyidikan;
2) SPDP paling sedikit memuat :
a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
b. Waktu dimulainya penyidikan;
c.  Jenis  perkara,  pasal  yang  dipersangkakan  dan  uraian  singkat  tindak pidana yang disidik;
d. Identitas tersangka, dan
e. Identitas pejabat yang mendatangani SPDP.
3) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) tidak perlu dicantumkan  dalam  SPDP,  bila  penyidik  belum  dapat  menetapkan tersangka;
4) Dalam  hal  tersangka  ditetapkan  setelah  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  diterbitkan Surat  Perintah  Penyidikan,  dikirim  surat  pemberitahuan  penetapan tersangka dengan lampiran SPDP sebelumnya;
5) Apabila  penyidik  belum  menyerahkan  berkas  perkara  dalam  waktu  30  (tiga puluh)  hari  kepada Jaksa Penuntut Umum,  Penyidik  wajib  memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP
Tahapan  kedua,  atau  dikenal  dengan sebjutan P17,  yakni  kewenangan Jaksa untuk  mengikuti  perkembangan  kasus  tindak  pidana  yang  diselidiki  oleh  Penyidik Tipikor,  kemudian  diikuti  oleh  tahapan ketiga ,  yakni  apabila  penyidik  penyidik  telah selesai melakukan proses penyidikan, penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada  penuntut  umum,  dengan  disertai  surat  pemberitahuan  penyerahan  berkas acara  atau  dalam  praktek  dikenal  dengan  pelimpahan  perkara  Tahap  I  atau  P18. Prosedur keempat , apabila setelah penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut dalam waktu tujuh hari, ternyata menurut pendapat penuntut umum bahwa berkas acara tersebut belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan
berkas  acara  kepada  penyidik  untuk  dilengkapi,  dengan  melakukan  penyidikan tambahan sesuai dengan petunujuk untuk dilengkapi atau P19. Tahapan berikutnya sesuai dengan petunjuk penuntut umum, dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal  penerimaan  berkas,  penyidik  wajib  menyempurnakan  berkas  perkara tersebut  sesuai  dengan  petunujuk  dan  arahan  penuntut  umum,  dan  setelah menerima  kembali  hasil  penyidikan  yang  lengkap  dari  penyidiki,  penuntut  umum segera  menentukan  apakah  berkas  perkara itu sudah memenuhi  persyaratan untuk dapat  dilimpangkan  ke  pengadilan  (P21),  setelah  itu  diakhiri  dengan  penyerahan tersangka  dan  barang  bukti,  kemudian  jaksa  berdasarkan  tugas,  fungsi  dan kewenangannya  dengan  segera  menyiapkan  tuntutan  atau  dakwaan  dan melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan.
Inilah  proses  prapenuntutan  yang  formal  dan  harus  dilakukan  oleh  antara penyidik tipikor Kepolisian dengan Jaksa Penuntut umum, dan proses atau tata cara ini  bisa  berjalan  normal  terhadap  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  umum. 11 Persoalan  yang  muncul  dalam  praktek  selama  ini,  pada  pemeriksaan  kasus  tindak pidana  korupsi  sering  terjadi  bolak-balik  berkas  perkara  tanpa  adanya  penjelasan dan  petunjuk  yang  jelas  dari  Jaksa  Penuntut  Umum.  Disamping  itu,  dalam  prakek juga  terjadi  ketidak  samaan  persepsi  menyangkut  praktek  penyelenggaraan Prapenuntutan sebagaimana tersebut diatas  dengan pengaturan yang  diatur dalam Pasal  30  ayat  (1)  huruf  (e),  UU  Kejaksaan  dalam  konteks  Prapenuntutan.  Dimana berdasarkan  ketentuan  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  (e),  dibidang  pidana,  kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 12
“melengkapi  berkas  perkara  tententu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik”.
Bagi  penyidik  tipikor  Kepolisian  Negara  RI,  dari  segi  efektivitas  dan  efisiensi lembaga  prapenuntutan  merupakan  suatu  prosedur  yang  dapat  menghambat jalannya  penyidikan,  oleh  karena  sering  terjadi  bolak-balik  berkas  perkara pemeriksaan antara penyidik tipikor dan jaksa peneliti perkara/jaksa penuntut umum tanpa  batasan  waktu  yang  jelas,  penyidik  sering  menyalahkan  jaksa  karena pengembalian  berkas  tanpa  petunjuk  dan  alasan  yang  jelas,  bahkan  alasan
11 Aman  Sumantri,  2013, Materi  Pra  Penuntutan  Untuk  PPPJ  Tahun 2013 ,  Jakarta:  Badan  Diklat Kejaksaan RI.
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
dikembalikan  berkas  perkara  menurut  penyidik  merupakan  alasan  yang  mengada- ada,  Prapenuntutan  dianggap  penyidik  sebagai  pesuruh  jaksa,  menurut  penyidik jaksa  kurang  menghargai  hasil  kerja  penyidik  dalam  melakukan  serangkaian  tugas yang sulit  dalam  mengungkap  kasus-kasus tindak pidana  korupsi.  Berbeda  dengan kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan  prosedur prapenuntutan  ini  tidak  dikenal,  koordinasi  antara  penyidik  dan  penuntut  umum hanya  bersifat  personal,  oleh  karena  penyidik  dan  jaksa  penuntut  umum  berada dalam satu atap ( one roof system ).
Sedangkan  bagi  Jaksa  merasa  dirinya  paling  bertanggungjawab  di  dalam pembuktian  perkara  di  pengadilan  ( dominus  litis ),  Jaksa  sering  menyalahkan penyidik  oleh  karena  penyidik tidak  melakukan  koreksi sebagaimana petunjuk  yang diberikan,  penyidik  juga  terkesan  lambat  dalam  menyempurnakan  berkas  perkara, bahkan ada berkas perkara yang kemudian tidak dilanjutkan pada Tahap II.
Oleh karena itu, persoalan mengenai prapenuntutan merupakan suatu hal yang menarik  untuk  dikaji,  khususnya  mengenai  pelaksanaan  prapenuntutan  dalam pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  korupsi  oleh  penyidik  tipikor  Satreskrimsus Polres  Nabire  dengan  Jaksa  Peneliti/Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri Nabire.
Istilah  bolak-balik  berkas  perkara  pidana  dari  polisi  ke  kejaksaan  memang kerap terjadi, walaupun ada beberapa aturan dalam KUHAP yang mengatur tentang hal  ini.  Dalam  KUHAP  Prapenuntutan  ini  diatur  dalam  Pasal  14  huruf  b  yang berbunyi:  “Penuntut  umum  mempunyai  wewenang  mengadakan  prapenuntutan apabila  ada  kekurangan  pada  penyidikan  dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal 110  ayat (3)  dan  ayat (4)  dengan  memberi  petunjuk dalam rangka  penyempurnaan penyidikan dari penyidik.”
Permasalahan  dalam  tahapan  prapenuntutan  ini  memang  sudah  timbul  sejak KUHAP  diberlakukan  karena  KUHAP  tidak  memberikan  penormaan  mengenai batasan  berapa  kali  penutut  umum  mengembalikan  berkas  penyidikan  kepada penyidik.  Dengan  tidak  ditentukannya  berapa  kali  penyerahan  atau  penyampaian kembali  berkas  perkara  secara  timbal  balik  dari  penyidik  kepada  penuntut  umum atau  sebaliknya,  maka  kemungkinan  selalu  bisa  terjadi  berkas  perkara  bolak-balik dari  penyidik  ke  penuntut  umum  atau  sebaliknya.  Atas  dasar  pendapat  penuntut umum  hasil  penyidikan  tambahan  penyidik  dinyatakan  belum  lengkap,  berkas perkara  bisa  berlarut-larut,  mondar-mandir  dari  penyidik  kepada  penuntut  atau
sebaliknya,  sehingga  kondisi  bolak-balik  perkara  yang  demikian  ini  justru mengurangi  efektifitas  dan  efesiensi  penyidikan,  yang  akan  mempengaruhi  sistem peradilan secara keseluruhan.

## 2.  Faktor-Faktor Yang Menjadi kendala Dalam Praktek Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Resort Nabire.
Secara umum, bila dihubungakan dengan praktek pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam tahapan penyidikan, maka faktor utama yang menjadi kendala adalah  pengaturan  hukum  (substansi  hukum)  acara  pidana  yang  diatur  dalam KUHAP.  Terlepas  dari  perdepatan  tantang  pengkotak-kotakan  fungsi-fungsi  dari komponen  sistem  peradilan  pidana  ( diverensial  function ),  serta  degradasi  terhadap peranan  jaksa  sebagai  koordinator  sistem  penyidikan  ( asas  domini  litis )  dalam proses  prapenuntutan  walaupun  kemudian  diatur  juga  dalam  Pasal  14  huruf  (b), Pasal  110, Pasal 138  dan  Pasal 139. Namun, pengaturan pasal  tersebut  dianggap belum  dapat  menjawab  persoalan  yang  terjadi  dalam  prapenuntutan  tindak  pidana korupsi.  Prapenuntutan  dalam  prakteknya  belum  dapat  berjalan  secara  efektif  dan efesien, bila dikaitakan dengan asas penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan ( contante justitie/speedy trial ).
Khusus  menyangkut  tindak  pidana  korupsi  dalam  ketentuan  Pasal  25  UU Tipikor diatur bahwa :
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana  korupsi  harus  didahulukan  dari  perkara  lain  guna  penyelesaian secepatnya”.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  diatas,  maka  tindak  pidana  korupsi merupakan perkara yang harus didahulukan dalam pemeriksaan dan penyelesaiaannya  secara  cepat  dari  perkara  yang  lain  sesuai  dengan  adagium justice  delayed  justice  denied (proses  peradilan  yang  lambat  tidak  akan  memberi keadilan kepada para pihak).
Namun  dalam  pelaksanaannya  pengaturan  pasal  tersebut  seakan-akan  sama sekali tidak bermakna,  mengingat dalam  praktek pemeriksaan  perkara  kasus-kasus tindak  pidana  korupsi  masih  diposisikan  sejajar  dengan  penanganan  kasus-kasus tindak  pidana  yang  lain  khususnya  yang  terjadi  dalam  praktek  prapenuntutan pemerikaan perkara tindak pidana korupsi antara penyidik tipikor Polres Nabire dan Jaksa Tipikor pada Kejaksaan Negeri Nabire.
Disamping, pengaturan substansi hukum yang menjadi kendala  umum, dalam praktek  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  pada  proses  prapenuntutan  antara penyidik tipikor dan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Nabire, terdapat 3 faktor secara khusus yang menjadi kendala, yakni :
1)  Faktor Koordinasi dan Siskronisasi Struktural.
Dilihat  dari  tujuan  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  yang membutuhkan  koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksaanaan  tugas  dan  fungsi lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian negara dan jaksa  penuntut  umum  dalam  kerangka  penyelenggaran  keterpaduan  sistem peradilan  pidana  maka  prapenuntutan  menempatkan  posisinya  sebagai sesuatu  yang  paling  strategis,  untuk  memperlihatkan  bagaimana  koordinasi, sinkronisasi  stuktural  ( synchronization  structure )  serta  wujud  pengawasan ekternal ( horizontal )  atau chek  and  balace yang  efektif  antara Jaksa Penuntut Umum  dan  penyidik  tindak  pidana  pada  Kepolisian  Negara  RI,  dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  (observasi)  penulis  masalah  koordinasi dan  sinkronisasi  stuktural  ini  yang  masih  menghambat  pelaksanaan prapenuntutan  di  Kepolisian  Resort  Nabire,  baik  itu  dari  penyidik  tipikor maupun jaksa peneliti dan/atau jaksa penuntut umum. Keterbatasan aparat dan luasnya  wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri  jangan  dijadikan  sebagai  suatu alasan  untuk  menunda-nunda  pemeriksaan  berkas  perkara,  persoalan  ini sebenarnya  dapat  dikoordinasikan  secara  baik,  bahkan  dapat  melalui komunikasi  yang  intensif  terlebih-lebih  saat  ini  dengan  berbagai  kemajuan dalam  bidang  teknologi,  komunikasi  dan  informasi  akan  akan  sangat membantu  penyidik  dan  jaksa  peneliti  atau  jaksa  penuntut  umum  dalam memberi masukan atau arahan demi terselesaiankannya pemeriksaan perkara tindak  pidana  korupsi  sebagai  salah  satu  perkara  yang  harus  didahulukan penanganan dan penyelesaiannya.
Koordinasi  yang  dibangun  dengan  niat  dan  semangat  kebersamaan dalam  menegakan  hukum  pidana  merupakan  suatu  hal  yang  positif.  Sebab bagaimanapun  juga  dalam  suatu  sistem  penegakan  hukum,    tanpa  adanya kordinasi  maka  upaya  dalam  mencegah,  menanggulangi  dan  memberantas tindak pidana korupsi akan menjadi suatu hal yang mustahil dapat diwujudkan.

## 2)  Faktor Integritas dan Profesionalisme
Integritas  dan  profesionalisme  merupakan  dua  hal  yang  saling  berkaitan satu dengan yang lain. Dalam konteks intergritas, maka profesionalisme dapat diartikan  sebagai  suatu  kepribadian  yang  mengedepankan  nilai  moral,  disiplin dan  bertanggungjawab.  Sedangkan  dalam  konteks  profesionalisme,  maka integritas  diartikan  sebagai  kualitas  dan  prinsip  moral  di  dalam  diri  seseorang yang  dilakukan  secara  konsisten.  Oleh  karena  ini,  berbicara  mengenai integritas  maka  orang  akan  selalu  menghubungan  dengan  profesi,  dan profesionalisme  orang  tersebut  menjalan  profesinya  sangat  dipengaruhi  oleh integritas.
Kedua  faktor  inilah  yang  kerap  kali  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan prapenuntutan  yang  terjadi  dalam  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  korupsi antara  penyidik  tipikor  Polres  Nabire  dan  jaksa  peneliti  atau  jaksa  penuntut Kejasaan  Negeri  Nabire,    menyangkut  perbedaan  persepsi  antara  Penyidik Tipikor dan Jaksa dalam melihat suatu kasus, baik itu berupa penerapan pasal, beban  pembuktian,  hingga  sampai  kepada  perhitungan  kerugian  negara misalnya  pada  kasus  kasus  tindak  pidana  korupsi  dalam  penyalahgunaan Anggranan dan Pendapatan Belanja Kampung (Korupsi Dana Kampung) yang dapat dilihat pada tabel:1 diatas.
Menurut  Penyidik  bahwa  Jaksa  sering  memberikan  petunjuk  yang  tidak jelas. Jaksa memberi  petunjuk  agar mengubah soal  X,  Y, Z tetapi sesudah  itu diubah,  malah  meminta  diperbaiki lagi,  agar menjadi   A, B, C  dan seterusnya, sehingga bagi  Penyidik tipikor  jaksa tidak  profesionalisme  dalam menjalankan proses prapenuntutan, petunjuk dan arahan yang diberikan juga dianggap tidak sesuai  dengan  kasus  yang  sedang  ditangani,  penyidik  perlu  lagi  melakukan penyidikan ulang demi penyempurnaan berkas pemeriksaan perkara.
Hal  ini  tentunya  menjadi  kendala  tersendiri  bagi  penyidik,  sebab bagaimana  pun  dalam  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  tipikor Polres Nabire, maka penyidikan wajib berpatokan kepada Standar Operasional Prosedur  Perencanaan  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  dan  Standar Opresional Prosedur Pengajuan Rencana Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran  Penyidikan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Reserse
Kriminal  Umum  Kepolisian  Negara  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Standar Operasional Prosedur Penanganan Penyidikan Tindak Pidana.
Dengan  kata  lain,  profesionalisme  dan  interitas  sangat  bergatung  pada sistem  hukum, dan sistem  hukum sangat  tergantung dari  kesungguhan  aparat penegakan hukum dalam menegakan hukum itu sendiri.
Apabila  baik  penyidik  tipikor  pada  Polres  Nabire,  maupun  jaksa  peneliti atau  jaksa  penuntut  umum  memiliki  integritas  moral  serta  profesionalisme dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  dalam  penegakan  hukum,  maka  tujuan akhir  yang  diharapakan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  pidana  korupsi, melalui  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana    yang  terpadu  atau terintegrasi dapat diwujudkan.

## KESIMPULAN
Praktek prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana  korupsi  pada  Kepolisian  Resort  Nabire  dan Jaksa  Peneliti/Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Nabire  belum  dapat mencapai  tujuan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dalam  sistem  peradilan pidana Indonesia.
Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek prapenuntutan  pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik tipikor Polres Nabire terdiri dari pertama , lemahnya  pengaturan  hukum  (substasi  hukum)  acara  pidana  dalam  mengatur mekanisme  dan  tata  cara  prapenuntutan. Kedua ,  peran  jaksa  selaku  koordinator belum  dijalankan  sebagaimana  mestinya  khususnya  dalam  melakukan  koordinasi dengan  penyidik  tipikor  satreskrimsus  Polres  Nabire  dan ketiga jaksa  dalam menjalankan  tugas  dalam  proses  prapenuntutan  belum  dijalankan  secara professional.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander  Marwata,  KPK  Terima  266  Laporan  Dugaan  Korupsi  Di  Papua, https://www . berita.com/kabar/24/read/2021/11/04/, diakses 15 Februari 2022. Alexsander  Marwata,  Wakil  Ketua  KPK,  https://www.  suarasurabaya.net/2021/per- juni-2021-kpk-sudah-menekel-1291-kasus-korupsi,  diakses  10  Februari  2022. Lihat juga https://www.ccnindonesia.com/nasional/202110419190432/kpk- koreksi-data-icw , diakses 10 Februari 2022.
Aman  Sumantri,  2013, Materi  Pra  Penuntutan  Untuk  PPPJ  Tahun 2013 ,  Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI.
Firli  Bahuri,  Diduga  ada  10  Kasus  Korupsi  Besar  di  Papua,  Proses  Pemeriksaan Sedang
Berlangsung https://www.nasional.kompas.com/read/2021/05/20/22422301 , diakses 15
Februari 2022.
KPK,  Daftar  Instansi  Yang  Paling  Banyak  Lakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  selama Tahun 2021, https://www.databoks.katadata.co.id/datapubliish/2021/11/18 , diakses 10 Februari 2022
KUHAP dan Penjelasannya, 2004,  edisi lengkap, Permata Press.
Mahfud  MD.  KPK  Usut  Kasus  Dugaan  Korupsi  Di  Papua,  https://www. nasional.tempo.co/read/1464256/kpk-usut-kasus-dugaan-korupsi-di-papua, diakses 15 Februari 2022.
Pasal  11  UU  KPK  selanjutnya  membatasi  bahwa  kewenangan  KPK  melakukan penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  dibatasi  pada  tindak  pidana  korupsi yang: 1). melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  atau  penyelenggara  negara;;  2).    mendapat  perhatian yang  meresahkan masyarakat; dan/atau  dan  3). menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Reza  Pahlevi,  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  Tahun  2021,  Lihat  juga  Dimas Jarot Bayu, Indek Persepsi Korupsi Asia Tenggara Tahun 2021, dalam https:// databosk.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi, Diakses 12 Februari 2022.
Romly  Atasasmita,  2003, Pengantar  Hukum  Kejahatan  Bisnis ,  Jakarta  :  Kencana, hlm 53. Lihat juga, Romly Atasasmita, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi , Bandung : Mandar Maju.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia
Wawan Muhwan Hariri, 2012, Penghantar Ilmu Hukum , Bandung : Pustaka Setia.