Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia
Dalam Kajian Sosiologis
1 Ariani Hasanah Soejoeti, 2 Vinita Susanti Magister Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia ariani.soejoeti@gmail.com , vinitasusanti@yahoo.com

## Abstract
Many studies on campus sexual assault in the past use lifestyle-routine activities theory to  explain  the  crime.  According  to  those  studies,    certain  lifestyle  factors  can  increase the  likelihood  of  victimization  while  still  in  college.  Our  research  shows  that  the  two theories fail to explain that several institutional policies or regulations set by universities can  limit  and  shape  an  individual's  lifestyle,  thus  increasing  the  risk  of  victimization. These policies or regulations include class schedules, thesis consultancies, and campus- community  service programs.  Against  this background, the  authors  argue  that  the  root cause  of  campus  sexual  assault  lies  in  the  patriarchal  culture  in  the  Indonesia  context hence women have a higher risk of victimization than men.
Keywords: sexual assault, patriarchy, victimization, feminist, sociology

## 1. PENDAHULUAN
Sejumlah  penelitian  menunjukkan  bahwa  kejahatan  di  kampus  relatif bermasalah,  tetapi  risiko  kekerasan  seksual  adalah  sebuah  epidemi  (Franklin et  al. , 2011).  Selanjutnya,  beberapa  penelitian  terdahulu  menyatakan  bahwa  pelaku  dari kekerasan  seksual  di  kampus  perguruan  tinggi  sering  kali  adalah  orang  yang  sudah dikenal oleh korban (Bondurant, 2001; Banyard et al. , 2005; Forbes et al. , 2005). Orang yang  dikenal  ini  tidak  hanya  teman  sebaya  korban  (seperti  teman  kuliah  atau  pacar) tetapi  juga  bisa  orang  yang  mereka  hormati  seperti  profesor  atau  dosen  pembimbing (Garlick, 1994; Lee et al. , 2005).
Selain  itu,  beberapa  penelitian  lain  menemukan  bahwa  dalam  beberapa  kasus kekerasan  seksual,  lembaga  perguruan  tinggi  terkait  diidentifikasi  sebagai  kaki  tangan dari  insiden  tersebut  (Fitzgerald et  al. ,  1988;  Dziech  and  Weiner,  1990;  Grauerholz et al. , 1999; Eyre, 2000). Eyre mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya relasi kuasa  di  lembaga  tinggi    dalam  membingkai  kasus  pelecehan  seksual  yang  pada akhirnya  melegitimasi  tindakan  pelecehan  seksual.  Sejumlah  penelitian  juga
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
menemukan bahwa perempuan yang paling berisiko menjadi korban dibandingkan laki- laki  (Holland,  2017).  Selanjutnya,  penelitian  lain  juga  mengungkap  bahwa  perempuan memang  mempunyai  kecenderungan  menjadi  korban  daripada  laki-laki,  terutama pelecehan seksual klasik seperti sentuhan yang tidak diinginkan dan invasi pada  ruang pribadi (Uggen and Blackstone, 2004).
Dalam  konteks  Indonesia,  beberapa  insiden  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di kampus yang mencuat di media massa telah menjadi sorotan publik. Kita dapat melihat dalam beberapa tahun belakangan ini kekerasan seksual di kampus menjadi berita utama di berbagai media massa. Menurut penulis, hal tersebut dapat menciptakan kesan bahwa kampus  adalah  tempat  yang  semakin  berbahaya,  terutama  bagi  perempuan.  Namun demikian  penulis  mengamati  bahwa  data  statistik  formal  yang  secara  khusus melaporkan  angka  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  kampus-kampus  di  Indonesia belum  tersedia.  Data  yang  tersedia  kebanyakan  berasal  dari  survei  korban  yang dilakukan secara independen dan masih bersifat sporadis. Beberapa data yang dimaksud penulis tersebut antara lain adalah #LaporanNamaBaikKampus (Zuhra, 2019) dan data yang  disebutkan  dalam  Surat  Keputusan  (SK)  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam (Dirjen  Pendis),  Kementerian  Agama  (Kemenag),  Nomor  5494  Tahun  2019  tentang Pedoman  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  pada  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam (Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019). Selain itu, ketersediaan penelitian ilmiah yang fokus terhadap isu kekerasan seksual  di kampus  masih sangat terbatas.
Secara  teoritis,  merujuk  pada  penelitian  terdahulu,  banyak  penelitian  terkait kekerasan seksual di kampus menggunakan pendekatan teori gaya hidup-kegiatan rutin ( lifestyle-routine activity  theory ).  Para peneliti  tersebut  menyatakan bahwa  faktor  gaya hidup tertentu dapat meningkatkan kemungkinan viktimisasi ketika masih kuliah. Salah satu penelitian terdahulu mengatakan bahwa indikator peluang tersebut—perilaku  gaya hidup dan kegiatan rutin dapat meningkatkan eksposur dan kedekatan seseorang dengan pelaku  yang  termotivasi,  meningkatkan  daya  tarik  seseorang  sebagai  target,  dan mengurangi  kemampuan  pengamanan  seseorang.  Hal  tersebut  kemudian  memengaruhi risiko kekerasan seksual saat di perguruan tinggi (FISHER et al. , 1998).
Selanjutnya,  penelitian  lain  mengukur  frekuensi  perempuan  perguruan  tinggi yang  pergi  minum-minum,  dan  apakah  mereka  memiliki  teman  yang  cenderung membuat  perempuan  mabuk  dengan  harapan  akan  seks.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk menjelaskan mengapa kekerasan seksual dapat terjadi (Schwartz and Pitts, 1995). Lalu bagaimana dengan rutinitas yang “terpaksa” dilakukan?
Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa teori paparan gaya  hidup-aktivitas  rutin  belum  mampu  memberikan  penjelasan  tentang  kebijakan yang  mengatur  ekspektasi  peran  dan  kendala  struktural.  Ada  beberapa  kebijakan kelembagaan  atau  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  perguruan  tinggi.  Misalnya,  jadwal perkuliahan, bimbingan skripsi/ tesis, KKN dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini dapat
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
membatasi dan membentuk gaya hidup individu, sehingga mengarah pada peningkatan risiko viktimisasi. Dari pemikiran tersebut, argumen yang penulis ajukan adalah dalam konteks  Indonesia,  akar  permasalahan  dari  mengapa  kekerasan  seksual  terjadi  di kampus  bukan  terletak  pada  gaya  hidup  atau  aktivitas  seseorang  tetapi  pada  kuatnya budaya  patriarki  dalam  masyarakat  sehingga  secara  alami,  perempuan  memiliki  risiko viktimisasi  lebih  tinggi  daripada  laki-laki.  Untuk  menguji  argumen  tersebut,  penulis melakukan  sebuah  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kritis  dari  perspektif kriminologi  feminis.  Penjelasan  lebih  rinci  terkait  penelitian  akan  dijelaskan  pada bagian metode penelitian.
Selanjutnya,  mengingat  bahwa  masih  terbatasnya  literatur  ilmiah  yang  fokus terhadap kekerasan seksual di kampus, maka selain untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan  literatur  ilmiah  dalam  bidang  studi  kriminologi,  artikel  ini  juga bertujuan  selain  untuk  mengundang  para  dosen,  peneliti  dan  praktisi  untuk  bergabung dalam diskusi terkait melalui publikasi karya ilmiahnya. Harapannya, kekerasan seksual dapat dientaskan melalui kebijakan pencegahan dan penanggulangan yang mumpuni.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Kekerasan Seksual
Definisi  kekerasan  seksual  bervariasi,  namun  demikian  pada  umumnya, kekereasan  seksual  menggambarkan  serangkaian  aktivitas  seksual  yang  sifatnya dipaksakan  atau  dilakukan  tanpa  persetujuan.  Aktivitas  tersebut  termasuk  di  antaranya kontak  seksual  (misalnya  cumbuan  dan  ciuman),  pemaksaan  seksual  secara  verbal, percobaan  maunpun  pemerkosaan  lengkap.  Definisi  hukum  dari  aksi  perkosaan bervariasi, namun demikian pada umumnya aksi tersebut didefinisikan sebagai penetrasi vagina  atau  anus  (oleh  penis,  bagian  tubuh  lainnya,  atau  benda)  dan  seks  oral  yang diperoleh  dengan  kekerasan,  ancaman  kekerasan,  atau  ketika  korban  dalam  keadaan tidak mampu/ tidak sadarkan diri (Holland, 2017).
Selanjutnya,  kekerasan  seksual  juga  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  kekerasan simbolik  (Bourdieu,  1990).  Bourdieu  menjelaskan  bahwa  kekerasan  simbolik  masuk dalam  jenis-jenis  kekerasan  non-fisik  yang  muncul  dalam  perbedaan  kekuatan  antara kelompok  sosial.  Menurut  mereka,  bentuk  kekerasan  secara  tidak  sadar  disetujui  oleh kedua  belah  pihak.  Namun  demikian,  terlihat  bahwa  kecenderungannya  adalah  adanya pemaksaan  norma-norma  oleh  kelompok  yang  memiliki  kekuatan  sosial  yang  lebih besar  terhadap  kelompok  sosial  yang  lebih  lemah.  Kekerasan  simbolik  tersebut  dapat dimanifestasikan  di  berbagai  domain  sosial  seperti  kebangsaan,  gender,  orientasi seksual, atau identitas etnis.
Selain  itu,  beberapa  penelitian  terdahulu  juga  mengungkap  bahwa  efek  dari kekerasan  seksual  bersifat  jangka  panjang,  khususnya  efek  psikologis.  Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa beberapa penelitian terdahulu juga menemukan bahwa kondisi  tersebut  diperkeruh  oleh  viktimisasi  sekunder  (baca:  viktimisasi  ganda)  yang
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
korban peroleh ketika melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Seringkali korban  disalahkan  dan  dianggap  berkontribusi  terhadap  terjadinya  kekerasan  seksual tersebut. (Wolhuter, Olley and Denham, 2008)
Sementara itu, yang dimaksud dengan kekerasan seksual di kampus oleh penulis adalah kekerasan seksual yang terjadi di ranah lembaga perguruan tinggi dan/ atau yang berhubungan dengan lembaga perguruan tinggi tersebut. Artinya, kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi di kampus dan/ atau dilakukan oleh/ terhadap sivitas akademika atau terjadi  di  luar  kampus  tapi  dalam  acara-acara  resmi,  seperti  KKN,  magang,  atau  acara kemahasiswaan.

## Pembahasan : Kajian Sosiologis dalam Memahami Kekerasan Seksual

## Lifestyle-Routine Activity Theory
Selama  beberapa  dekade  terakhir,  penelitian  terkait  kekerasan  seksual  di  AS, khususnya tentang viktimisasi seksual, mengungkap hubungan antara risiko viktimisasi dengan gaya hidup dan aktivitas tertentu. Gaya hidup dan aktivitas tersebut antara lain adalah, budaya pesta kampus, konsumsi obat terlarang dan minuman beralkohol. (Elvey, 2016)
Teori  paparan  gaya  hidup  dan  aktivitas  rutin  pada  awalnya  merupakan  dua konsep  teori  yang  berbeda.  Menurut  Elvey,  para  viktimolog  menemukan  banyak kesamaan  antara  kedua  teori  tersebut  sehingga  kemudian  terbentuk  suatu  asumsi bersama  untuk  menggabungkan  keduanya  menjadi  teori  gaya  hidup-aktivitas  rutin. Dalam  menjelaskan  pandangannya  tersebut,  Elvey  merujuk  pada  beberapa  literatur ilmiah seperti Gorofalo (1987), Cohen dan Felson (1979), serta Hindelang et al. (1978), Cohen,  Kluegel,  dan  Land  (1981).  Menurut  Elvey,  ada  empat  konsep  spesifik  yang berkontribusi  pada  viktimisasi:  kedekatan  dengan  kejahatan,  pemaparan  terhadap kejahatan, daya tarik sasaran, dan kurangnya kemampuan perwalian.
Dalam konteks penelitian terkait kekerasan seksual di kampus, Elvey melakukan identifikasi  terhadap penelitian  empiris  yang  relevan  dalam  kurun  waktu  tahun  1995  – 2016  dan  menemukan  bahwa  teori  gaya  hidup-aktivitas  rutin  dapat  didukung. Menurutnya, teori tersebut terbukti menjadi pendekatan yang berguna untuk memahami viktimisasi  seksual  mahasiswa/  mahasiswi. Meskipun demikian,  Elvey juga  menyadari bahwa  teori  tersebut  memiliki  keterbatasan.  Pertama,  Ia  menemukan  bahwa  banyak mahasiswa/  mahasiswi  yang  berpartisipasi  dalam  gaya  hidup  maupun  aktivitas  yang menjurus  pada  hedonisme  (pesta  pora,  mabuk-mabukan)  namun  tidak  menjadi  korban kekerasan  seksual.  Kedua,  Elvey  melihat  bahwa  teori  gaya  hidup-aktivitas  rutin sepertinya dirancang untuk menjelaskan risiko viktimisasi mengenai kejahatan predator, sementara data empiris mengungkap bahwa sebagian besar viktimisasi seksual terjadi di tangan anggota keluarga, pasangan intim, dan kenalan.
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Relasi kuasa antara korban-pelaku
Meski  pada  hakikatnya  semua  manusia  yang  dilahirkan  ke  dunia  ini  memiliki nilai yang sama, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, individu  maupun  kelompok  tertentu  memiliki  kuasa  (baca:  kekuasaan)  terhadap individu maupun kelompok lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat kita dapat melihat bagaimana  status  sosial,  jenis  kelamin,  ras,  agama  dan  kedisabilitasannya  seringkali mempunyai pengaruh dalam interaksi sosial.
Pengertian  Weber  akan  kekuasaan  adalah bahwa  kekuasaan  merupakan  sesuatu yang  sebenarnya  digunakan  dalam  sebuah  hubungan  permusuhan  dan  melibatkan konflik antara individu/ kelompok yang berkuasa dan yang tidak (Wallimann, Tatsis and Zito,  1977).  Disebutkan  juga  oleh  mereka  bahwa  ada  tiga  jenis  otoritas  dari  mana kekuasaan  berasal,  yaitu  tradisional  (patriarkal,  patrimonial),  karismatik  (otoritas  yang didapat  dengan  kemampuan  karismatik  yang  dapat  memengaruhi  orang  lain),  dan hukum/  rasional  (otoritas  yang  diberlakukan  secara  formal  oleh  pemerintah  atau  pada tingkatan yang lebih mikro seperti hubungan atasan dengan bawahan). Menurut mereka, sosiolog  ternama  Peter  M.  Blau  mengartikan  definisi  kekuasaan  Weber  sebagai kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya pada orang lain meskipun ada perlawanan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  relasi  kuasa  korban- pelaku  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  pelaku  untuk  memaksakan  kehendaknya terhadap  korban  meskipun  ada  perlawanan.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  yaitu kekerasan  seksual  di  kampus,  maka  relasi  kuasa  antara  korban-pelaku  yang  dimaksud peneliti adalah relasi yang ditentukan oleh kekuasaan laki-laki, atau yang telah disebut di atas, yaitu tradisional patriarkal.

## Budaya Patriarki
Banyak  teoritisi  feminis  menyatakan  bahwa  budaya  patriarki  merupakan  salah satu  penyebab  utama  penindasan  terhadap  perempuan  (Murray,  1995).    Menurut Murray,  meski  konsep  patriarki  ini  ditentang  oleh  sebagian  feminis,  namun  sebagian besar  feminis  lainnya  menganggap  bahwa  budaya  patriarki  memberikan  definisi  sifat subordinasi  laki-laki  terhadap perempuan.  Ia  menyebutkan bahwa  Shulamith  Firestone adalah  salah  seorang  penafsir  terkemuka  yang  revolusioner  dalam  pengembangan analisis  feminis  radikal  tentang  ketidakseimbangan  kekuatan  seksual  yang  beroperasi dalam  kepentingan  laki-laki.  Dalam  artikel  jurnalnya  tersebut,  Murray  mengatakan bahwa  Firestone  mendefinisikan  patriarki  sebagai  suatu  sistem  penindasan  terhadap perempuan.  Sistem  penindasa  tersebut  terbentuk  karena  adanya  ketimpangan  faktor biologis  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  terutama  dicontohkan  dalam  kemampuan perempuan  untuk  mengandung  dan  melahirkan  anak,  di  mana  laki-laki  tidak  bisa melakukannya. Oleh karenanya, perempuan harus mendapatkan kendali atas reproduksi agar bebas dari penindasan dari laki-laki.
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Pandangan  yang  berbeda  datang  dari  Sylvia  Walby.  Dalam  bukunya  yang berjudul,  “Theorizing  Patriarchy”,  Walby  mendefinisikan  patriarki  sebagai  sistem struktur  sosial  dan  praktik  di  mana  laki-laki  mendominasi,  menindas  dan mengeksploitasi  perempuan.  Walby  berpendapat  bahwa  budaya  patriarki  terbentuk karena adanya beragam praktik, baik dalam ranah privat maupun publik yang mengakar dalam  sistem  tradisi  budaya  dan  agama  di  mana  perempuan  menjadi  subyek  yang direndahkan atau berada di bawah kekuasaan laki-laki. (Walby, 1989)
Di  tahun  yang  sama,  pandangan  Walby  tersebut  mendapat  kritikan  dari  Joan Acker. Kritikan Acker adalah kekhawatirannya bahwa patriarki sudah dijadikan sebagai fenomena  universal  yang  trans-historis  dan  trans-kultural  di  mana  perempuan  selalu ditindas  oleh  laki-laki  dalam  kurang  lebih  cara  yang  sama,  yaitu  cenderung  menuju esensialisme  biologis.  Menurut  Acker,  patriarki  bukanlah  sebuah  konsep  analitis  yang efektif  dan  sebaiknya  ilmu  sosial  feminis  bergerak  ke  arah  yang  berbeda.  Meskpin demikian,  Acker  juga  menyadari  bahwa  ada  bahaya  dalam  meninggalkan  konsep patriarki, terutama dalam peralihannya menuju penggunaan konsep gender. Menurutnya peralihan  tersebut  justru  dapat  melemahkan perkembangan  pemikiran  feminis.  (Acker, 1989)
Dalam konteks penelitian ini, maka penulis akan mengadopsi kedua pandangan Firestone (1970; dikutip oleh Murray, 1995) dan pandangan Walby (1989), dan melihat budaya patriarki sebagai suatu sistem penindasan terhadap perempuan, baik disebabkan karena adanya ketimpangan faktor biologis antara laki-laki dengan perempuan maupun terbentuk karena adanya beragam praktik, baik dalam ranah privat maupun publik yang mengakar dalam sistem tradisi budaya dan agama di mana perempuan menjadi subyek yang direndahkan atau berada di bawah kekuasaan laki-laki.

## Teori Feminis Radikal
Feminisme radikal menempatkan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dalam agenda  kriminologis  (Walklate,  2007).  Menurutnya,  secara  historis, bersamaan  dengan berkembangnya  gerakan  feminisme  di  tahun  1970-an,  pemikiran  feminis  radikal tersebut muncul sebagai  ketidakpuasan terhadap pemikiran radikal Sosialis dan radikal Marxis.
Pemikiran  feminis  radikal  ini  kemudian  berkembang  menjadi  dua  aliran  besar, yaitu  feminis  radikal  libertarian  dan  feminis  radikal  kultural.  Keduanya  mempunyai pendekatan  yang  berbeda  dalam  mengkampanyekan  gerakan  memerangi  seksisme (Tong,  2009).  Namun  demikian,  Valerie  Bryson  mempunyai  pendapat  lain.  Bryson berpendapat  bahwa  secara  umum,  feminis  radikal  melihat  bahwa  penindasan  terhadap kaum  perempuan  bukan  pada  organisasi  sosial  tetapi  lebih  pada  kontrol  laki-laki terhadap  budaya,  agama  bahasa  dan  pengetahuan  yang  membatasi  pola  pikir masyarakat.  Bryson  mengatakan  bahwa  pada  akhirnya,  konsepsi  patriarkal
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
diinternalisasi  oleh  perempuan  maupun  laki-laki  dan  menjadi  pola  relasi  dalam  hidup bermasyarakat. (Bryson and Bryson, 1992)
Dalam  pandangan  penulis,  inilah  yang  kemudian  melatarbelakangi  bagaimana wacana  terkait  pemerkosaan  kemudian  dibingkai  ulang  oleh  kaum  feminis  radikal dengan  menyatakan  bahwa  pemerkosaan  merupakan  tindakan  dominasi  laki-laki terhadap  perempuan  dan  bukan  didimotivasi  secara  individual  namun  lebih  kepada tindakan politik. Beverly Mcphail mengatakan bahwa pada penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Melani  &  Fodaski  di  tahun  1974,  pemerkosaan  bukanlah  sekedar tindakan  seksual  belaka,  namun  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  yang  lebih  agresif. Dalam  artikel  jurnalnya  tersebut,  Mcphail  menyebutkan  bahwa  Melani  dan  Fodaski melihat  adanya  motivasi  dan  dinamika  lain  yang  muncul  dari  tindakan  kekerasan seksual,  yaitu  dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan.  (McPhail,  2015).  Artinya, kejahatan seksual dijadikan senjata bagi laki-laki untuk mendominasi perempuan.
Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut,  Susan  Brownmiler,  dalam  bukunya  yang berjudul  “ Against  our  Will:  Men,  Women,  and  Rape ”,  menyatakan  bahwa  tindakan pemerkosaan  sangat erat  hubungannya  dengan  konteks sosial  dan politik. Brownmiller memandang  semua  pemerkosaan  sebagai  latihan  kekuasaan,  di  mana  fungsinya  untuk mengintimidasi perempuan sehingga mereka akan selalu takut dan tunduk terhadap laki- laki.  Menurutnya,  kekerasan  seksual  adalah  kejahatan  berbasis  gender,  dengan perempuan lebih mungkin menjadi korban. Selain itu, Brownmiller mengatakan bahwa intimidasi seksual tersebut tidak mengenal perbedaan rasial. (Brownmiller, 2005). Atas pandangannya  ini,  Brownmiller  sering  dianggap  sebagai  orang  pertama  yang mengartikulasikan konsep budaya perkosaan  atau dikenal dalam istilah bahasa  Inggris, “rape culture”(Rentschler, 2014).
Pendekatan  feminis  radikal  terhadap pemerkosaan  meliputi  antara  lain  tiga  ciri, yaitu:  kedaulatan  tubuh  perempuan  dirampas;  cakupannya  melebihi  dari  sekadar kekuatan  fisik  dan  kekerasan  atau  ancaman  eksplisitnya;    dapat  menciptakan  dan mereproduksi  berbagai  sistem  dominasi  termasuk  patriarki,  rasisme  dan  kolonialisme (Whisnant, 2007). Konsep “ rape culture ” inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar awal dalam membangun wacana terkait kekerasan seksual di kampus (Phillips, 2017).
Berangkat dari paparan di atas dan pengalaman penulis sebagai penyintas, maka penulis  mengamati  dalam  konteks  Indonesia,  khususnya  terkait  kekerasan  seksual  di kampus,  budaya  patriarki  yang  masih  sangat  kuat  dapat  menjelaskan  fenomena kekerasan seksual di kampus.

## 3. METODE PENELITIAN
Artikel ini merupakan sempalan dari penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis utama,  Ariani  Hasanah  Soejoeti  yang  berjudul,  “Kekerasan  Seksual  di  Kampus: Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  di  Perguruan  Tinggi  X  dan  Y”.  Adapun jenis  penelitiannya  adalah  penelitian  kriminologi  feminis  yang  mengadopsi  pandangan
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
feminis  radikal  dengan  penekanan  penting  terletak  pada  isu  seputar  seksualitas  dan dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan.  Selanjutnya,  mengingat  bahwa  kekerasan seksual  di  kampus  merupakan  sebuah  fenomena  yang  cukup  kompleks  yang  terjadi dalam  konteks  sosial  dan  dipengaruhi  oleh  norma-norma  gender,  hubungan antarpribadi, dan naskah seksual, maka penulis menggunakan pendekatan kritis.
Untuk  kepentingan  artikel  ini,  penulis  hanya  menggunakan  sebagian  dari  data primer pada penelitian induk yang dianggap  relevan. Data primer tersebut adalah hasil wawancara  dari  4  (empat)  narasumber.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan menggunakan  metode  wawancara  semi-terstruktur  melalui  medium  telepon  dan  email, di  mana  untuk  memperoleh  data  primer,  penulis  terlebih  dahulu  melakukan  pemilihan narasumber secara purposif.
Narasumber  yang  dipilih  adalah  yang  masuk  dalam  kriteria  subyek  penelitian, yaitu  individu  yang  mempunyai  pengalamanan  terkait  kekerasan  seksual  di  kampus. Pengalaman  ini  berupa  pengalaman  langsung  maupun  tidak  langsung  atau  keduanya. Pengalaman  langsung  antara  lain  termasuk  menerima  laporan/  aduan,  melakukan pendampingan terhadap korban, melakukan konseling bagi korban maupun pelaku, dan menjadi  ketua  atau  anggota  tim  satgas  (investigasi  maupun  penyelesaian  kasus). Sementara  itu,  pengalaman  tidak  langsung,  antara  lain  termasuk  mendengar  kabar tentang  adanya  kekerasan  seksual  di  kampus,  mengikuti  pelatihan  terkait  pencegahan dan  penanggulangan  kekerasan  seksual  di  kampus,  menjadi  ketua  atau  anggota  tim satgas  dalam  mengembangkan  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan  kekerasan seksual di kampus.
Keempat  narasumber  tersebut  mempunyai  latarbelakang  yang  berbeda-beda. Narasumber  pertama  adalah  seorang  konselor  yang  sudah  bekerja  menangani  korban maupun  pelaku  selama  kurang  lebih  dari  46  tahun.  Narasumber  kedua  adalah  seorang aktivis  yang  bekerja  di  salah  satu  lembaga  layanan  terhadap  perempuan  korban kekerasan  seksual  yang  sudah  mendampingi  korban  selama  kurang  lebih  25  tahun. Narasumber ketiga adalah seorang kriminolog dan narasumber keempat adalah seorang dosen yang berpengalaman mendampingi korban kekerasan seksual di kampusnya.
Selain  data  primer,  penulis  juga  mengumpulkan  sejumlah  data  sekunder  yang penulis  gunakan  dengan  menggunakan  metode online  desk  review .  Dengan  metode tersebut  penulis  melakukan  studi  kepustakaan,  baik  berupa  buku,  jurnal,  pemberitaan media, artikel website maupun penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Temuan
Seperti  yang  telah  disinggung  pada  bagian  pendahuluan,  data  terkait  angka kekerasan  seksual  di  kampus  sifatnya  sangat  sporadis  dan  berasal  dari  survei  korban yang  dilakukan  secara  independent.  Dari  kedua  laporan  yang  penulis  sebutkan
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sebelumnya, yaitu #LaporanNamaBaikKampus dan SK Dirjen Pendis Kemenag, penulis merangkumnya dalam matriks berikut (Tabel 4.1).
Tabel 4.1: Data Kekerasan Seksual di Kampus (KSK) di Indonesia No Deskripsi Laporan #NamaBaikKampus Pendis Kemenag 1 Angka KSK 174 1.011 2 Korban Mayoritas perempuan berstatus mahasiswi Mahasiswa/ mahasiswi (jenis kelamin korban tidak disebutkan) 3 Pelaku Mayoritas laki-laki berstatus dosen dan mahasiswa Mahasiswa, staff akademik, dosen 4 Tempat kejadian Mayoritas terjadi di lingkungan kampus, luar kampus tapi dalam acara resmi seperti magang atau KKN, online Tidak disebutkan 5 Respon korban Mayoritas tidak melapor Mayoritas tidak melapor 6 Cakupan survei Nasional Nasional
Laporan  #NamaBaikKampus  menyebutkan  bahwa  kebanyakan  korban  enggan untuk  melaporkan  secara  resmi  insiden  yang  dialaminya,  bahkan  mereka  juga  tidak menceritakannya  kepada  orang  terdekat  seperti  keluarga  atau  teman.  Adapun  yang menjadi  alasan  utamanya  adalah  korban  cenderung  merasa  malu,  takut  tidak  dapat membuktikan kasusnya maupun maupun mempunyai kekhawatiran jika bercerita justru dianggap  berlebihan.  (Zuhra,  2019).  Apa  yang  disampaikan  dalam  laporan #NamaBaikKampus  tersebut juga  menjadi  temuan  Pendis  Kemenag.  Selain  itu,  Pendis Kemenag  mengatakan  bahwa  kuatnya  konsepsi  patriarki  dalam  masyarakat  kita membuat  suatu  kondisi  di  mana  posisi  perempuan  dianggap  lebih  rendah  dibanding laki-laki. Oleh karenanya, “perempuan seringkali direduksi menjadi objek seksual oleh kaum laki-laki”.
Selanjutnya,  untuk  mendapat  informasi  lebih  lanjut  terkait  gambaran  umum terkait  fenomena  kekerasan  seksual  di  kampus,  penulis  juga  mewawancarai  4  (empat) narasumber yang pada bagian metode sudah dijelaskan sebelumnya.
Menurut narasumber 1 (NR1), kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ranah perguruan  tinggi  diakibatkan  oleh  ketidaksadaran  pelaku  maupun  korban  bahwa  hal tersebut  adalah  kekerasan  seksual  yang  melanggar  hak  asasi  manusia,  khususnya perempuan. NR 1 menyebutkan bahwa seringkali korban tidak menyadari rayuan pacar/ teman  laki-lakinya  itu  adalah  “bahasa  kuasa  laki-laki”.  Misalnya,  korban  sebenarnya tidak  merasa  nyaman  ketika  diajak  untuk  berhubungan  intim,  namun  korban  “tidak mampu/ berani menolak”.
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Kemudian narasumber 2 (NR2), mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya mendampingi  dan  melakukan  penelitian,  kekerasan  seksual  di  kampus  terjadi  karena laki-laki  memiliki  “self  of  entitlement”  (merasa  dirinya  berhak)  atas  perempuan, terutama  dalam  beberapa  kasus  kekerasan  seksual  di  kampus  yang  terjadi  dalam hubungan berpacaran. Menurutnya, rasa memiliki hak atas pasangannya itu “sebenarnya konsep pola relasi kuasa yang tidak imbang antara laki-laki dan perempuan.” Selain itu, NR2 menegaskan bahwa ada pandangan bahwa perempuan itu adalah objek seksualitas.
Selanjutnya  narasumber  3  (NR3)  mengatakan  bahwa  secara  umum,  kekerasan seksual itu  terjadi karena “adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, antara pelaku dan korban”.  Menurutnya,  perempuan  menjadi  korban  kekerasan  seksual  tidak  hanya disebabkan  oleh  relasi  kuasa  timpang  saja,  namun  masyarakat  kita  yang  patriarkal  ini “memberi posisi istimewa pada laki-laki” dan kemudian “keistimewaan itu menjadikan perempuan sebagai properti atau objek seks.”
Narasumber  4  (NR  4)  menyatakan  bahwa  kekerasan  seksual  di  kampus  terjadi karena  adanya  “budaya  permisif  terhadap  kekerasan  seksual  yang  muasalnya  itu  dari ketimpangan  gender,  laki-laki  dengan  perempuan.”  Ia  juga  menyatakan  bahwa anggapan  “boys  will  be  boys”  menjadi  bagian  budaya  masyarakat  yang  seakan  dapat mengonfirmasi  atau  memfasilitasi  “keleluasaan”  laki-laki  dalam  memperlakukan perempuan.  Baginya  budaya  tersebut  memang  merupakan  bagian  dari  kehidupan bermasyarakat, di mana terbentuk suatu konsep dalam masyarakat bahwa laki-laki harus terlihat  agresif  atau  terlihat  jantan.  Budaya  yang  sangat  diskriminatif  inilah  yang kemudian  membuat  kasus-kasus  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  terus  terjadi, khususnya di kampusnya.
Untuk lebih jelasnya, penulis merangkum wawancara tersebut ke dalam matriks berikut (Tabel 4.2).
Tabel 4.2: Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Kampus di Indonesia
No Sumber Data Penyebab Karakteristik 1 Narasumber 1  Adanya relasi timpang berbasis kuasa antara korban dan pelaku akibat konstruksi sosial budaya yang dilatarbelakangi oleh Budaya Patriarki. • pelaku (laki-laki) maupun korban (perempuan) tidak memiliki kesadaran akan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual • korban seringkali mengalami viktimisasi ganda ketika melaporkan insiden yang dialaminya 2 Narasumber 2  Pola relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam memandang aspek • laki-laki merasa mempunyai hak atas perempuan • perempuan adalah objek seksualitas laki-laki
• korban seringkali tidak tidak
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
seksualitasnya mempunyai akses terhadap informasi terkait hak dan pelayanan 3 Narasumber 3  Karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang disebabkan oleh masyarakat yang patriarkal • laki-laki merasa lebih istimewa daripada perempuan • perempuan adalah properti laki-laki dan tubuh perempuan adalah objek seks. 4 Narasumber 4  Adanya suatu budaya yang sangat permisif terhadap kekerasan seksual yang muasalnya itu dari ketimpangan gender • laki-laki  yang  agresif  adalah gambaran laki-laki jantan • perempuan (korban) tidak berani menolak dan melaporkan sementara korban ingin didengar tanpa dihakimi.

## Pembahasan
Dari  semua  uraian  di  atas,  nampak  bahwa  temuan  hasil  penelitian  dapat sepenuhnya  mendukung  argumen  penulis.  Seperti  yang  telah  penulis  jelaskan  pada bagian  permasalahan,  teori  paparan  gaya  hidup-aktivitas  rutin  belum  mampu memberikan penjelasan tentang kebijakan yang mengatur ekspektasi peran dan kendala struktural,  khususnya  karena  memang  ada  beberapa  kebijakan  kelembagaan  atau peraturan  yang  ditetapkan  oleh  perguruan  tinggi  yang  tidak  dapat  dihindari.  Dari  data sekunder, nampak bahwa kebanyakan kasus kekerasan seksual di kampus terjadi dalam aktivitas  yang  ditentukan  oleh  kampus,  seperti  perkuliahan,  bimbingan  tugas  akhir maupun KKN.
Penelitian terkait kekerasan seksual di kampus memang masih sangat terfokus di AS,  sehingga  ada  ketidaksesuaian  dengan  konteks  Indonesia  seperti budaya pesta pora dan  mabuk-mabukan.  Terlepas  dari  kondisi  bahwa  masyarakat  Indonesia  mayoritas beragama  Islam,  di  mana  minuman  beralkohol  diharamkan,  secara  umum  minum minuman  yang  beralkohol  bukan  menjadi  kebiasaan  masyarakat  kita.  Selain  itu,  pesta yang  digelar  di  kampus  pada  umumnya  lebih  mengarah  pada  pertunjukan  seni  yang mengharuskan adanya izin dari pihak lembaga perguruan tinggi.
Selanjutnya,  dari  hasil  wawancara  nampak  bahwa  budaya  patriarki  yang mengakar pada masyarakat kita menjadi penyebab utama mengapa kekerasan seksual di kampus  terjadi.  Secara  umum,  jika  kita  merujuk  pada  data  sekunder  yang  telah dipaparkan  sebelumnya,  juga  terlihat  jelas  bahwa  kebanyakan  pelaku  adalah  laki-laki dan korbannya adalah perempuan, meskipun ada juga korban laki-laki
Hasil  temuan  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Uggen  dan  Blackstone  (2004).  Dalam  penelitiannya  tersebut,  mereka membuat  sebuah  model  konseptual  relasi  kuasa  di  tempat  kerja,  di  mana  stereotip
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
gender  muncul  paling  konsisten  dengan  distribusi  perilaku  sosial  yang  melecehkan. Model  yang  mereka  buat  tersebut  menggabungkan  kosep  teori  organisasi  gender  dari Acker (1990), teori pelecehan seksual oleh MacKinnon (1979; dikutip oleh Uggen dan Blackstone,  2004)  dan  teori  relasi  gender  dari  Connell  (1995;  dikutip  oleh  Uggen  dan Blackstone,  2004).  Dalam  konteks  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  beberapa narasumber  menyebutkan  bagaimana  budaya  patriarki  menciptakan  stereotip  tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi.
Dari  uraian  hasil  wawancara  penulis  terkait  budaya  patriarki  serta  penelitian Uggen  tersebut,  nampak  bahwa  teori  paparan  gaya  hidup-aktivitas  rutin  juga  belum mampu  memberikan  penjelasan  bahwa  budaya  patriarki yang  melekat  suatu  kelompok masyarakat  memengaruhi  perilaku  sosial  yang  pada  akhirnya  juga  dapat  menaikkan risiko  viktimisasi  terhadap  perempuan.  Menurut  penulis,  hal  ini  juga  dapat  dimaknai bahwa  jenis  kelamin  tertentu  (baca:  perempuan)  juga  menaikkan  risiko  viktimisasi seorang terhadap kekerasan seksual di kampus.
Sementara  itu,  dalam  paradigma  feminis  radikal,  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  patriarki  adalah  bentuk  penindasan  laki-laki  terhadap  perempuan  yang paling  mendasar.  Konsep  patriarki  yang  sangat  mengakar  di  masyarakat  kita  akhirnya meligitimasi  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan.  Perempuan  dianggap sebagai  properti  milik  laki-laki,  yang  mana  harus  dapat  diatur  sedemikian  rupa,  baik dalam  berperilaku  maupun  berpakaian.  Karakteristik  tersebut  muncul  dalam pengalaman  para  narasumber  yang  sudah  dipaparkan  sebelumnya.  Inilah  mengapa kekerasan  seksual  di  kampus  juga  dikategorikan  ke  dalam  kekerasan  berbasis  gender, khususnya terhadap perempuan.
Berangkat  dari  pemaparan  tersebut,  maka  penulis  melihat  bahwa  kekerasan seksual  di  kampus  dalam  konteks  Indonesia  merupakan  sebuah  konsekuensi  yang  tak terhindarkan dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Relasi kuasa ini terbentuk dari  beragam  praktik  dan  sudah  mengakar  dalam  sistem  tradisi  budaya  dan  agama  di mana perempuan patut  direndahkan  dan  sudah  sewajarnya berada  di bawah  kekuasaan laki-laki.

## 5. PENUTUP

## Limitasi Penelitian
Dalam konteks  artikel  ini,  sehubungan  dengan belum tersedianya  data  nasional terkait kekerasan seksual di kampus, maka penulis hanya mengacu pada data sekunder yang  diperoleh  dari  laporan  #NamaBaikKampus  dan  SK  Dirjen  Pendis  Kemenag. Sementara  itu,  narasumber  yang  dipilih  berada  dalam  lokasi  geografis  pulau  jawa,  di mana wilayah tersebut merupakan wilayah di mana kasus kekerasan seksual di kampus banyak  dilaporkan  merujuk  pada  laporan  #NamaBaikKampus.  Meskipun  tidak  dapat mewakili  keseluruhan  perguruan  tinggi  yang  ada  di  Indonesia,  artikel  ini  diharapkan tetap dapat dijadikan referensi penelitian tentang topik terkait di masa mendatang.
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Kesimpulan
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  gambaran  terkait  kekerasan  seksual  di  kampus memang  lebih  dapat  dijelaskan  dengan  menggunakan  perspektif  feminis  radikal. Argumen  penulis  adalah  kekerasan  seksual  ini  kejahatan  yang  sifatnya  kompleks  dan faktor  penyebabnya  tidak  sekedar  pelepasan  kebutuhan  seksual  pelakunya  saja.  Ada bentuk-bentuk  relasi  kuasa  yang  terkadang  terlihat  jelas  seperti  aturan  pelaksanaan jadwal kuliah ataupun KKN yang dapat menciptakan suatu kondisi di mana perempuan menjadi  lebih  rentan  menjadi  korban  kekerasan  seksual  di  kampus.  Namun  demikian, ada  juga  relasi  kuasa  yang  tidak  tidak  terlihat  jelas  tetapi  mempunyai  pengaruh  yang luar biasa sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di kampus, yaitu relasi kuasa yang diciptakan oleh budaya patriarki dalam masyarakat kita.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Acker, J. (1989) ‘The
problem with patriarchy’,
Sociology . doi:
10.1177/0038038589023002005.
Banyard,  V.  L. et  al. (2005)  ‘Revisiting  unwanted  sexual  experiences  on  campus:  A  12-year follow-up’, Violence Against Women . doi: 10.1177/1077801204274388.
Bondurant, B. (2001) ‘University women’s acknowledgment of rape: Individual, situational, and social factors’, Violence Against Woman . doi: 10.1177/10778010122182451.
Bourdieu,  P.  (1990) REPRODUCTION  IN  EDUCATION,  SOCIETY  AND  CULTURE  (second edition) , London, England: SAGE Publications Ltd, 1990. xxvii+254 pp.
Brownmiller,  S.  (2005) Against  Our  Will:  Men,  Women  and  Rape  (1975) , Violence  against women: Classic papers.
Bryson,  V.  and  Bryson,  V.  (1992)  ‘Modern  radical  feminism:  knowledge,  language  and patriarchy’, in Feminist Political Theory . doi: 10.1007/978-1-349-22284-1_13.
Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI  (2019) SK  Dirjen  Pendis  Nomor 5494  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan Sesual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam . Indonesia: Kementerian Agama.
Dziech, B. W. and Weiner, L. (1990) The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus . 2nd edn. Urbana, Illinois: University of Illinois Press.
Elvey,  K.  (2016) Beyond  the  Party  Lifestyle:  A  Quantitative  Analysis  of  Sexual  Victimization Among College Students . University of Cincinnati.
Eyre,  L.  (2000)  ‘The  discursive  framing  of  sexual  harassment  in  a  university  community’, Gender and Education . doi: 10.1080/713668301.

## 220
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
FISHER, B. S. et al. (1998) ‘CRIME IN THE IVORY TOWER: THE LEVEL AND SOURCES
OF STUDENT VICTIMIZATION*’, Criminology . doi: 10.1111/j.1745- 9125.1998.tb01262.x.
Fitzgerald, L. F. et al. (1988) ‘The incidence and dimensions of sexual harassment in academia and  the  workplace’, Journal  of  Vocational  Behavior .  doi:  10.1016/0001- 8791(88)90012-7.
Forbes,  G.  B. et  al. (2005)  ‘Perceptions  of  dating  violence  following  a  sexual  or  nonsexual betrayal  of  trust:  Effects  of  gender,  sexism,  acceptance  of  rape  myths,  and  vengeance motivation’, Sex Roles . doi: 10.1007/s11199-005-1292-6.
Franklin,  C.  A. et  al. (2011) Risk Factors Associated with Women’s Victimization . Huntsville,
Texas. Available at:
http://www.crimevictimsinstitute.org/publications/?mode=view&item=29.
Garlick, R. (1994) ‘Male and female  responses to ambiguous instructor behaviors’, Sex Roles . doi: 10.1007/BF01420745.
Grauerholz, L. et al. (1999) ‘There’s safety in numbers: Creating a campus advisers’ network to help  complainants  of  sexual  harassment  and  complaint  receivers’, Violence  Against Women . doi: 10.1177/10778019922181563.
Holland,  K.  J.  (2017) Sexual  Assault  Response  Systems  in  an  Evolving  Legal  Landscape: Implications for Reporting and Help-Seeking . The University of Michigan. Available at: https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/138486/kahollan_1.pdf?sequen ce=1&isAllowed=y.
Lee, J. et al. (2005) ‘Attitudes toward rape: A comparison between Asian and caucasian college students’, Violence Against Women . doi: 10.1177/1077801204271663.
McPhail,  B.  A.  (2015)  ‘Feminist  framework  plus:  Knitting  feminist  theories  of  rape  etiology into a comprehensive model’, Trauma, Violence, and Abuse . doi: 10.1177/1524838015584367.
Murray,  M.  (1995) The  Law  of  The  Father?  patriarchy  in  the  transition  from  feudalism  to capitalism . 1st edn. New York: Routledge.
Phillips,  N.  D.  (2017) Beyond  Blurred  Lines:  Rape  Culture  in  Popular  Media .  Lanham,  MD, USA: Rowman & Littlefield Publishers.
Rentschler,  C.  A.  (2014)  ‘Rape  Culture  and  the  Feminist  Politics  of  Social  Media’, Girlhood Studies . doi: 10.3167/ghs.2014.070106.
Schwartz,  M.  D.  and  Pitts,  V.  L.  (1995)  ‘Exploring  a  feminist  routine  activities  approach  to explaining sexual assault’, Justice Quarterly . doi: 10.1080/07418829500092551.
Tong, R. (2009) Feminist thought: A more comprehensive introduction . 3rd edn. Boulder, Colo: Westview Press.
Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Uggen,  C.  and Blackstone, A. (2004) ‘Sexual harassment as a  gendered  expression of power’, American Sociological Review . doi: 10.1177/000312240406900105.
Walby, S. (1989) ‘Theorising patriarchy’, Sociology . doi: 10.1177/0038038589023002004.
Walklate,  S.  (2007) Understanding  Criminology:  Current  Theoretical  Debates .  London: McGraw-Hill Education.
Wallimann,  I.,  Tatsis,  N.  C.  and  Zito,  G.  V.  (1977)  ‘On  Max  Weber’s  Definition  of  Power’, Journal of Sociology . doi: 10.1177/144078337701300308.
Whisnant,  R.  (2007)  ‘A  Woman’s  Body  is  Like  a  Foreign  Country:  Thinking  about  National and  Bodily  Sovereignty’,  in  DesAutels,  P.  and  Whisnant,  R.  (eds) Global  feminist ethics . Rowman and Littlefield, pp. 155–176.
Wolhuter, L., Olley, N. and Denham, D. (2008) Victimology: Victimisation and Victims’ Rights. London: Routledge-Cavendish.
Zuhra,  W.  U.  N. (2019)  ‘Testimoni  Kekerasan  Seksual:  174  Penyintas,  79  Kampus,  29  Kota’, Tirto , 23 April. Available at: https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas- 79-kampus-29-kota-dmTW.