## PEMETAAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA
Bambang 1

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  memetakan  dan  menganalisis  arah kebijakan  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Kecamatan Kaligondang.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  tindakan  yang  melibatkan berbagai  pihak  didesa  yang terkait  dengan BUMDes.  Metode  analisis  yang digunakan adalah analisis SWOT dan analisis konten. Hasil analisis menunjukkan bahwa selain keunggulan dan kekuatan yang dimiliki, BUMDes juga menghadapi berbagai  permasalahan  dalam  aspek  pendirian,  kelembagaan,  fasilitas, sumberdaya manusia, manajemen, dan finansial. Arah kebijakan pengembangan BUMDes diharapkan dapat kuat secara internal dan mapan secara eksternal baik melalui  kerjasama  maupun  sinkronisasi  program  BUMDes  dengan  program pemerintah. Peran berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat dan manjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa.
Kata kunci : BUMDes, Kaligondang, SWOT, penelitian tindakan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  membangun  kemandirian dan  meningkatkan  taraf  hidup  serta kesejahteraan  masyarakat,  termasuk pembangunan  pedesaan.  Salah  satu  misi  pemerintah  adalah  membangun ekonomi daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  keanekaragaman  usaha  pedesaan, menyediakan fasilitas  dan  sarana  untuk  mendukung  ekonomi  pedesaan, membangun  dan  memperkuat  institusi  yang  mendukung  rantai  produksi  dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional,  desa  merupakan  agen pemerintah  terdepan  yang  dapat  menjangkau  kelompok  sasaran  riil  yang  akan disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha atau disebut dengan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  (Ramadana  et.  al.,  2013).  Hal  ini  sesuai
1 STAIN Curup Bengkulu, alexlesti@gmail.com
dengan  Permendagri  Nomor  39  tahun  2010  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa, menyebutkan bahwa:
“ untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  pemerintah  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat  melalui  berbagai  kegiatan  usaha  ekonomi  masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
BUMDes  ini  merupakan  usaha  desa  yang  dibentuk/didirikan  oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa  dan  masyarakat.  BUMDes  ini  diharapkan  dapat  menstimulasi dan  menggerakkan  roda  perekonomian  di  pedesaan  (Ramadana  et.  al., 2013). Berdasarkan  pada  Permendagri  nomor  39  tahun  2010  pada  bab  II  tentang pembentukan  badan  usaha  milik  desa,  pembentukan  BUMDes  berasal  dari pemerintah  kabupaten/kota  dengan  menetapkan  peraturan  daerah  tentang pedoman  tata  cara  pembentukan  dan  pengelolaan  BUMDes.  Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah tersebut.
BUMDes  pada  dasarnya  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  desayang memiliki  fungsi  sebagai  lembaga  sosial  ( social  institution )  dan  komersial ( commercial  institution )(Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan,  2007).
BUMDes  sebagai  lembaga  sosial  lebih  berpihak  kepada  masyarakat  melalui peranannya  dalam  penyediaan  pelayanan  sosial.  Sebagai  lembaga  komersial BUMDes  bertujuan  mencari  keuntungan  melalui  penawaran  dan  pengelolaan sumberdaya  lokal  baik  berupa  barang  ataupun  jasa  ke  pasar.  Terdapat  empat tujuan  utama  pendirian  BUMDes,  yaitu  meningkatkan  perekonomian  desa, meningkatkan  pendapatan  asli  desa,meningkatkan  pengolahan  potensi  desa sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  dan  menjadi  tulang  punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan (Hayyuna et. al., 2014).
Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.  BUMDes  sebagai  badan  hukum,  dibentuk  berdasarkan  tata perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  disesuaikan  dengan kesepakatan  yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi,  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  masing-masing  desa (Pusat  Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).
Beragamnya  potensi  dan  sumberdaya yang  dimiliki  oleh  setiap  desa membuat BUMDes memiliki bentuk yang beragam. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pemetaan potensi, usaha, dan arah kebijakan pengembangan BUMDes. Pemetaan  ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  dan  memudahkan  dalam mengenali dan memahami potensi-potensi usaha yang ada dalam wilayah desa, agar dapat ditentukan penanganan yang tepat.
Salah satu daerah yang concern terhadap Badan Usaha Milik Desa yaitu Kabupaten Purbalingga. Seluruh desa yang ada di Kabupaten Purbalingga dituntut untuk dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Program ini  dinilai  penting  untuk  semakin  mewujudkan  kemandirian  desa.  Hal  ini  sesuai dengan harapan  Pemerintah  Daerah  Purbalingga yang  meminta  seluruh  desa segera  mengembangkan  BUMDes. Pemerintah  Daerah  Purbalingga juga  tidak ingin  BUMDes  yang  dibuat hanya asal terbentuk.  BUMDes  diminta  untuk melakukan inovasi dan kreatif untuk mengangkat potensi yang ada di desa. Secara keseluruhan, Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa tetapi baru ada 161 unit BUMDes  dan  13  BUMDes  bersama.  Menurut  Wakil  Bupati  Purbalinga  dari  161 BUMDes yang ada hanya 37 persen atau 60 unit usaha yang yang sehat, sisanya kondisinya mati suri karena pengelolaanya belum optimal (Baryati, 2016).
Tidak  jauh  berbeda  dengan  kondisi BUMDes  di  Kabupaten  Purbalingga, kondisi  BUMDes  di  Kecamatan  Kaligondang  juga  dihadapkan  pada  berbagai permasalahan.  Didirikan  pada  tahun  2010  atau  4  tahun  sebelum  disahkannya Undang – Undang  Nomor  6  tahun  2014,  18  BUMDes  yang  ada  di  Kecamatan Kaligondang belum  mampu  berkembang.  Berdiri  seiring  dengan  berjalannya Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri,  BUMDes  di Kecamatan Kaligondang hanya sebatas berdiri. Kepengurusan yang telah dibuat tidak  dapat  menyusun  program  kerja  dan  membuat  unit  usaha  sesuai  dengan prinsip – prinsip  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Disisi  lain,  berjalannya PNPM Mandiri seakan – akan menutup peran BUMDes.
Setelah  diberlakukannya  Undang – Undang  Nomor  6 tahun  2014, fungsi dan peran BUMDes ternyata belum juga berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat  terjadi  mengingat BUMDes  yang  ada  saat  ini  masih  merupakan  BUMDes yang  sama  ketika  pertama  kali  didirikan  pada  tahun  2010.  Kebingungan pemerintah  desa  dan  pengurus  BUMDes  terhadap  dana  PNPM  Mandiri  dan kurangnya sosialisasi peran dan fungsi BUMDes membuat BUMDes yang ada di
Kecamatan  Kaligondang  berjalan  stagnan.  Ditambah  lagi  permasalahan  badan hukum,  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  di  Kecamatan  Kaligondang terkesan  menunggu  intervensi  pemerintah  daerah  atau  lembaga lainnya  seperti Perguruan  Tinggi.  Intervensi  terhadap  BUMDes  di  Kecamatan  Kaligondang diperlukan  untuk  mendorong  BUMDes  dapat  berjalan  sebagaimana  amanat Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Dalam konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dipahami dua konsep  utama  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  itu  sendiri  dan  Usaha Desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  usaha  desa  yang  dibentuk/ didirikan  oleh  pemerintah  desa  yang  kepemilikan  modal dan  pengelolaannya dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  (Wiwoho  dan  Kholil,  2012). Definisi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  lebih  komprehensif  tertera  dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan  usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  juga  dapat  didefinisikan  sebagai lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan kebutuhan  dan  potensi  desa  (Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan, 2007). Potensi desa dalam hal ini menjadi tolak ukur untuk membuat usaha desa.
Menurut  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010,  Usaha  Desa adalah  jenis  usaha  yang  berupa  pelayanan  ekonomi  desa  seperti,  usaha  jasa, penyaluran  sembilan  bahan  pokok,  perdagangan  hasil  pertanian,  serta  industri dan kerajinan rakyat.
Sebagai  lembaga  pengembangan  ekonomi  masyarakat  desa,  BUMDes memiliki  beberapa  tujuan.  Tujuan  pendirian  BUMDes  adalah  meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  serta  pelayanan masyarakat, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk
mendorong  pengembangan  dan  kemampuan        perekonomian        masyarakat desa    secara keseluruhan, dan menciptakan lapangan kerja.
Pendirian  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparansi,  akuntabel,  dan sustainable (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).  Oleh  karena itu,  perlu  upaya serius untuk menjadikan  pengelolaan  badan  usaha  tersebut dapat    berjalan    secara  efektif,  efisien,  profesional  dan  mandiri.  Hal  ini  ini diperlukan  bertujuan agar  BUMDes  dapat  memenuhi  tujuan  utamanya  yaitu meningkatkan  perekonomian  desa,  meningkatkan  pendapatan  asli  desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan nenjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

## Pemetaan Usaha BUMDes
Sutopo (dalam Hastowiyono dan Suharyanto, 2014) menyebutkan bahwa BUMDes dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan potensi desa. Hal ini juga selaras dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72  tahun  2005  tentang  Desa  bahwa  pendirian  BUMDes  harus  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa  yang  ada.  Atas  dasar  inilah  sebelum mendirikan usaha BUMDes perlu dilakukan pemetaan usaha.
Pemetaan usaha merupakan suatu analisa yang memberikan gambaran nyata mengenai jenis usaha-usaha yang kiranya akan dan dapat dilaksanakan. Pemetaan  usaha  penting  agar  bentuk  usaha  yang  didirikan  sesuai  dengan potensi,  kebutuhan  dan  keadaan  desa  yang  bersangkutan  serta  dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun BUMDes itu sendiri. Setelah  dilakukan  pemetaan  potensi  dan  usaha  baru  kemudian  melakukan pemilihan unit usaha yang akan didirikan. Pemilihan unit usaha memiliki peranan yang cukup penting bagi kelangsungan BUMDes. Peran penting tersebut, yaitu unit usaha BUMDes harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebelum menentukan unit usaha yang akan dilaksanakan, perlu dilakukan analisis  peluang  usaha.  Dalam  menganalisis  peluang  usaha setidaknya  ada enam  hal  yang  perlu  dianalisis,  yaitu  analisis  potensi  yang  ada,  analisis kebutuhan  masyarakat,  analisis  ketersediaan  modal,  analisis  daya  beli
masyarakat,  analisis  keberlanjutan  usaha,  serta  analisis  pendapatan  dan pengembangan (Husnan dan Suwarsono, 1984)

## Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes
Dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 terdapat enam bentuk  usaha  BUMDes.  Pertama  adalah  usaha  sosial.  BUMDes  menjalankan ”usaha  sosial”  yang  melayani  warga,  yakni  dapat  melakukan  pelayanan  publik kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Dengan kata lain, BUMDes  ini  memberikan  manfaat  sosial  pada  masyarakat  meskipun  tidak memperoleh economic profit yang besar. Contohnya yaitu usaha air minum desa (penyulingan), usaha listrik desa (desa mandiri energi) dan lumbung pangan.
Jenis  usaha  BUMDes  yang  kedua  adalah  usaha  penyewaan.  BUMDes menjalankan  usaha  penyewaan  barang  untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat desa  dan  ditujukan  untuk  memperoleh  pendapatan  asli  desa.Contoh  :  Usaha penyewaan  alat  transportasi,  perkakas  pesta,  gedung  pertemuan,  sewa  ruko, sewa tanah milik BUMDes, dan lain - lain.
Jenis  usaha  BUMDes  yang  ketiga  adalah  usaha  perantara  /  brokering. BUMDes dapat menjalankan usaha perantara (brokering)yang memberikan jasa pelayanan  kepada  warga  masyarakat.  Contohnya  adalah    jasa  pembayaran listrik,  Pasar  Desa  untuk  memasarkan  produk  yang  dihasilkan  masyarakat  dan jasa pelayanan lainnya.
Jenis  usaha  BUMDes  yang keempat  adalah  usaha  perdagangan. BUMDes  dapat  menjalankan  usaha  berproduksi  dan/atau  berdagang  (trading) barang-barang  tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contohnya adalah pabrik es, pabrik asap  cair,  penjualan  hasil  pertanian,  sarana  produksi  pertanian,  sumur  bekas tambang, kegiatan bisnis produktif lainnya.
Jenis  usaha  BUMDEs  yang  kelima  adalah  usaha  keuangan.  BUMDes dapat  menjalankan  Usaha  keuangan  ( financial  business )  yang  memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa contohnya Simpan Pinjam.
Jenis  usaha  BUMDEs  yang  keenam  adalah  usaha  bersama/ holding . BUMDes  dapat  menjalankan  usaha  bersama (holding) sebagai  induk  dari  unit-
unit  usaha  yang  dikembangkan  masyarakat  Desa  baik  dalam  skala  lokal  Desa maupun kawasan perdesaan.Masing-masing unit tersebut berdiri sendiri-sendiri, diatur  dan  ditata  sinerginya  oleh  BUMDes  agar  tumbuh  usaha  bersama. Contohnya  adalah  pengembangan  kapal  desa  berskala  besar  untuk mengorganisasi  nelayan  kecil  agar  usahanya  menjadi  lebih  ekspansif, desawisata  yang  mengorganisir  rangkaian  jenis  usaha  dari  kelompok masyarakat, kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
Melalui  berbagai  unit  usaha  ini,  berbagai  kebutuhan  dasar  warga  desa diharapkan dapat diwadahi dan dipenuhi. Selanjutnya pemilihan jenis/unit usaha diserahkan  kepada  Pengurus  BUMDesa  untuk  menginventarisasi  aneka kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Adapun penetapan unit usaha yang akan diselenggarakan seyogyanya dimusyawarahkan dalam forum Musdes
(kekuasaan  tertinggi  pada  BUMDes)  karena  setiap  unit  usaha  yang  dibentuk mengandung  resiko  (Sutoro  et.al.,  2013).  Untuk  itu  disarankan  dilakukan  studi kelayakan  dan  bisnis  plan  terlebih  dahulu  sebelum  unit  usaha  tersebut operasional.
Menurut Widyaningsih (2017) dalam pendirian usaha BUMDes, hal yang penting yang harus diperhatikan adalah BUMDes tidak boleh mematikan usaha yang  sudah  dijalankan  dengan  baik  oleh  masyarakat  desa,  mengingat  tujuan utama  dari  pendirian  BUMDes,  yaitu  meningkatkan  perekonomian  pedesaan serta  sebagai  tulang  punggung  dalam  pembangunan  nasional  bukan  mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis usaha yang akan dijalankan di dalam BUMDes, sebaiknya terlebih dahulu diketahui usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat dan usaha-usaha yang belum dijalankan oleh masyarakat.

## Penentuan Usaha BUMDes
Sebelum  menentukan  jenis  usaha  BUMDes,  perlu  dilakukan  analisis mengenai  potensi  desa  serta  kebutuhan masyarakat  yang  harus  dipenuhi kemudian melakukan  identifikasi  mengenai  usaha-usaha  yang  sudah  ataupun yang belum dijalankan oleh masyarakat. Setelah itu, penentuan prioritas usaha yang  akan  dijalankan  dengan  mempertimbangkan  indikator-indikator  tertentu. Tolak  ukur  indikator  dalam  penentuan  prioritas  usaha  BUMDes diantaranya
budaya, kebutuhan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana, modal dan daya beli masyarakat. Penilaian indikator tersebut diubah ke dalam bentuk penskoran agar memudahkan penentuan prioritas unit usaha. Apabila ada skor yang  sama  maka  penentuan  peringkat  berdasarkan  urutan  indikator.  Misalnya urutan indikatornya diantaranya adalah budaya, kebutuhan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana, modal, dan daya beli masyarakat.

## Penelitian Terdahulu
Untuk  melandasi  kerangka  berpikir,  penelitian  ini  menelaah  beberapa penelitian terdahulu sebagai  acuan  penelitian  yang  dilakukan. Terkait  dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penelitian Kusuma dan Purnamasari (2016) mengemukakan  bahwa  BUMDes  di  setiap  desa  memiliki kondisi  yang  berbeda yang  dipengaruhi  oleh  latar  belakang  pendirian  dan  karakter  masyarakat. BUMDes  juga  masih  membutuhkan  analisis  strategi  untuk  memunculkan keunggulan  kompetitif.  Pengelola  BUMDes,  Pemerintah  Desa,  masyarakat, lembaga lain yang hendak melakukan pendampingan, dan/atau perusahaan yang akan  melakukan  investasi  di  desa,  secara  bersama-sama  perlu  melakukan analisis rantai distribusi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan ekonomi perdesaan terkelola dari hulu ke hilir dan mampu menciptakan desa yang mandiri sejahtera.
Penelitian  Ridlwan  (2014)  mencoba  mendeskripsikan  pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa masyarakat desa. Merujuk pada UU Nomor 6  Tahun  2014,  disimpulkan  bahwa  BUMDes  merupakan  suatu  lembaga perekonomian  desa  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat,  desa,  dan  pemerintah  desa.  Tata  kelola  yang profesional  dengan mengacu  pada  pedoman  pembentukan  BUMDes berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  menjadi  prasyarat  berjalannya BUMDes secara baik. Dengan demikian kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.
Penelitian Agunggunanto et.al. (2016) mencoba menganalisa kondisi dan tata  kelola  BUMDes  yang  sedang  berkembang.  Dengan  pendekatan  kualitatif, hasil  penelitian  ini  menunjukkan  kondisi  BUMDes  di  Kabupaten  Jepara  sudah berjalan  sesuai  dengan  tujuan  pembentukan  BUMDes  dan  mampu  membantu meningkatkan  perekonomian  desa.  Namun  masih  terdapat  kendala  dalam
pengelolaan  BUMDes  di  beberapa  daerah  seperti  jenis  usaha  yang  dijalankan masih  terbatas,  keterbatasan  sumber  daya  manusia yang  mengelola  BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan dan pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  peneltian  ini  adalah  data  primer.  Data pimer  didapatkan  melalui  kuesioner  dan  hasil  observasi  secara  langsung terhadap  partisipan  dalam  pelatihan  peningkatan  kapasitas  kelembagaan ekonomi  desa  berbasis  BUMDes  di  Kecamatan  Kaligondang,  Kabupaten Purbalingga.  Data  juga  diperoleh  melalui  hasil  evaluasi  dan  diskusi  antar desa dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMDes. Jumlah desa yang berperan serta dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 desa dari 18 desa yang  ada  di  Kecamatan  Kaligondang.  Partisipan  yang  terlibat  dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa),  dan  pengurus/  calon  pengurus  BUMDes  setiap  masing – masing desa.  Ditambah  dengan  tiga  pengurus  BUMDes  bersama  Kecamatan Kaligondang, maka total partisipan adalah sebanyak 48 orang.
Penelitian ini merupakan jenis penetitian tindakan kualitatif. Menurut Finlay (2006) dalam Chariri (2009) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang  dilakukan  dalam setting tertentu  yang  ada  dalam  kehidupan  riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang  terjadi,  mengapa  terjadi,  dan  bagaimana  terjadinya.  Tujuan  utama pendekatan  kualitatif  adalah  membuat  fakta  mudah  dipahami  dan  jika memungkinkan (sesuai dengan model) dapat menghasilkan hipotesis baru (Chariri,  2009).  Adapun  (Marzuki,  2005)  mengemukakan  bahwa pendekatan  kuantitatif  merupakan  penelitian  yang menggunakan  data angka dengan berbagai klasifikasi dalam bentuk persentase, frekuensi, nilai rata-rata  dan  sebagainya  yang  diolah  secara  sistematis  dengan  rumus- rumus statistik.
Pendekatan  kualitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode action research. Menurut  Gunawan  (2004), action research adalah  kegiatan  dan  atau  tindakan  perbaikan  sesuatu  yang perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasinya  digarap  secara  sistematik sehingga  validitas  dan  reliabilitasnya  mencapai  tingkatan  riset.  Penelitian tindakan ( action research ) dilaksanakan bersama-sama paling sedikit dua orang  yaitu  antara  peneliti  dan  partisipan  atau  klien  yang  berasal  dari akademisi ataupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai dari suatu penelitian tindakan ( action research ) akan dicapai dan berakhir tidak  hanya  pada  situasi  organisatoris  tertentu,  melainkan  terus dikembangkan  berupa  aplikasi  atau  teori  kemudian  hasilnya  akan  di publikasikan ke masyarakat dengan tujuan riset (Madya, 2006) .
Metode  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis SWOT dan analisis konten ( content analysis ). SWOT adalah singkatan dari Kekuatan  ( Strenghts )  dan  Kelemahan  ( Weaknesess )  serta  Peluang
( Opportunities )  dan  Ancaman  ( Threats ).  Analisis  SWOT  merupakan  cara sistematik  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  dan  strategi  yang menggambarkan kecocokan paling baik diantara strategi tersebut. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu yang efektif akan memaksimalkan kekuatan  dan  peluang  dan  meminimalkan  kelemahan  dan  ancaman. Kekuatan ( Strenghts ) dan Kelemahan ( Weaknesess ) dalam analisis SWOT disebut  juga  dengan  faktor  internal  (Internal  Factor),  sedangkan  Peluang ( Opportunities )  dan  Ancaman  ( Threats )  disebut  juga  dengan  factor eksternal  ( External  Factor ).  Adapun  strategi dari  kedua  kondisi  tersebut juga dengan Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Faktor Strategi Eksternal (EFAS). Kedua strategi tersebut dapat disajikan dalam matriks di Tabel 1 berikut ini.

## Tabel 1
Matriks SWOT – Interaksi IFAS-EFAS Kekuatan (S) Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi SO a. Strategi yang memaksimalkan  kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada; b. Strategi agresif; c. Keunggulan komparatif Strategi WO a. Stretegi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang; b. Strategi  orientasi  putar balik; c. Investasi/disvestasi Ancaman (T) Strategi ST a. Strategi yang memaksimalkan  kekuatan untuk mengatasi ancaman; b. Strategi diversifikasi; c. Mobilisasi Strategi WT a. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman; b. Strategi defensif; c. Kontrol kerusakan/Strategi riskan.
Sumber : Soesilo, 2002

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kecamatan Kaligondang
Sebagai salah satu kecamatan yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Purbalingga, sebagian besar wilayah Kecamatan Kaligondang adalah hamparan  dengan  sedikit  dataran  tinggi  di  sebelah  utara.  Tidak seperti  halnya  daerah  kecamatan  yang  lainnya  Kecamatan  Kaligondang merupakan  daerah  yang  sebagian  besar  adalah  hamparan  dengan pemukiman yang tidak terlalu padat dan sebagian besar penduduk adalah penduduk asli sedang penduduk pendatangnya tidak terlalu banyak.
Sebagian  besar  wilayah  Kecamatan  Kaligondang  adalah  hamparan yang  luas,  maka  jalan  utama  kecamatan  banyak  yang  tidak  berkelok dengan  kondisi  jalan  yang  sudah  beraspal.  Kondisi  jalan  raya pada umumnya termasuk sudah baik sedang sarana transportasi untuk wilayah Kecamatan  Kaligondang  adalah  angkutan  bus  mikro,  angkutan  kota, angkutan  pedesaan,  dan  ojeg.  Untuk  wilayah  desa-desa  kebanyakan
sarana  transportasi  utamanya  adalah  angkutan  perdesaan.  Dari  delapan belas  desa  yang  ada  di  wilayah  Kecamatan  Kaligondang  jalan  utama masing-masing  desa  secara  umum  sudah  diaspal  dengan  kondisi  baik walaupun masih ada sedikit yang rusak.
Dari  hasil  registrasi  penduduk  akhir  tahun  2014,  jumlah  penduduk kecamatan Kaligondang mencapai 58.221 jiwa yang terdiri dari 28.014 jiwa laki-laki dan 30.207 jiwa perempuan dengan laju perkembangan penduduk dari  tahun  2013  ke  tahun  2014  sebesar  0,54  %  (Badan  Pusat  Statistik, 2015).  Meningkatnya  jumlah  penduduk  seiring  dengan meningkatnya kepadatan  penduduk.  Jumlah  penduduk  Kecamatan  Kaligondang meningkat  0,54  persen  dan  kepadatan  penduduk  1.152  jiwa/km²  dengan rata-rata  jumlah  anggota  rumah  tangga  adalah  4  jiwa  per  rumah  tangga. Kepadatan  penduduk  tertinggi  terdapat  di  Desa  Kalikajar  dan  Desa Lamongan  dengan  kepadatan  2.468  jiwa/km²dan  2.481,  sedangkan kepadatan  penduduk  terendah  terdapat  di  Desa  Arenan  sebesar  634 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik, 2015).
Sektor pertanian tidak hanya meliputi pertanian tanaman pangan saja, tetapi  meliputi  sub  sektor  pertanian  tanaman  perkebunan,  obat-obatan, kehutanan,  peternakan  dan  perikanan.  Mayoritas  penduduk  Kecamatan kaligondang  berprofesi  sebagai  petani  baik  petani  yang  memiliki  lahan persawahan  sendiri  maupun  tidak.  Kecamatan  Kaligondang dengan  luas 5.053,451  Ha,  terdapat  sekitar  1.016,179  Ha  areal  persawahan  yang ditanami tanaman pangan (padi). Produktifitas tanaman pangan terutama padi  pada  tahun  2014  termasuk  cukup  baik  karena  hasil  panen  tanaman padi  mencapai  9,52  Kw/ha.  Selain  tanaman  pangan  yang  merupakan komoditas utama penduduk Kecamatan Kaligondang tanaman obat-obatan dan buah-buahan juga memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di tahun 2014, komoditi tanaman pangan selain padi ada juga jagung  dengan  tingkat  produktifitas  128,64  Kw/ha,  ketela  pohon  atau  ubi kayu 279 Kw/ha, ubi jalar 66 kw/ha, kacang tanah 62,4 kw/ha (Badan Pusat Statistik, 2015).

## Permasalahan dan Keunggulan BUMDes di Kecamatan Kaligondang
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  desa  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  desa  yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnyauntuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa  (Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014). Kecamatan Kaligondang memiliki 18 BUMDes yang tersebar di 18 desa dan satu BUMDes bersama untuk mengakomodir dana PNPM Mandiri yang belum jelas mau diarahkan kemana. Kondisi terbaru dari BUMDes meliputi berbagai aspek terkait permasalahan BUMDesmeliputi  aspek  pendirian,  kelembagaan,  fasilitas,  sumberdaya manusia, manajemen, dan finansial.
Dalam  aspek  pendirian,  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Kecamatan Kaligondang didirikan pada tahun 2010. Berdirinya BUMDes di Kecamatan  Kaligondang  tidak  diiringi  dengan  pemenuhan  kelengkapan layaknya  suatu  organisasi.  Sampai  saat  ini  BUMDes  di  Kecamatan Kaligondang belum memiliki kepengurusan lagi. Oleh karena itu, BUMDes di  Kecamatan  Kaligondang  tidak  memiliki  struktur  kepengurusan  dan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART).
Dalam  aspek  kelembagaan,  kurangnya  sosialisasi  tentang BUMDes  kepada pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  di  Kecamatan Kaligondang  membuat  pemahaman  tentang BUMDes  belum  sepenuhnya diterima.  Salah  satunya  dipermasalahan  kelembagaan  BUMDes. Keberadaan  payung  hukum  BUMDes  yang  seharusnya  cukup  dengan Peraturan  Desa,  dianggap masih  belum  cukup.  Pemerintah  desa berpandangan  bahwa  perlu  payung  hukum  BUMDes  yang  lebih  dari Peraturan  Desa.  Pemerintah  desa  bahkan  berharap  BUMDes  berbadan hukum  sebagai  CV,  Perseroan  Terbatas,  Perusahaan  Daerah,  atau lembaga  hukum  lainnya.  Tentu  saja hal  ini  membuat  pendirian  BUMDes memakan  biaya  yang  mahal  sehingga  BUMDes  yang  ada  saat  ini  masih
BUMDes  yang  sama  seperti  awal  didirikan  yaitu  tidak  memiliki  payung hukum.
Dalam  aspek  fasilitas,  kondisi  kelembagaan  yang  ada  membuat pemerintah  desa  belum  bisa  memberikan  dukungan  fasilitas  baik  fisik maupun  finansial.  BUMDes  di  Kecamatan  Kaligondang  belum  memiliki kantor  kesekretariatan  dan  sarana  pendukung  lainnya.  Pemerintah  desa juga belum memberikan penyertaan modal kepada BUMDes sebagai modal awal.  Hal ini  membuat  BUMDes  di  Kecamatan  Kaligondang  semakin terpuruk.
Dalam  aspek  sumberdaya  manusia,  sumberdaya  manusia  di Kecamatan  Kaligondang  dapat  dikategorikan  berdasarkan  kualifikasi  dan jumlah.  Berdasarkan  kualifikasinya,  mayoritas  penduduk  di  Kecamatan Kaligondang  sudah  mengutamakan  pendidikan  9  tahun  yaitu  pendidikan minimal sampai ke SLTP. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor biaya dan tuntutan sosial. Pernikahan dini dan faktor ekonomi seperti  tuntutan  untuk  membantu  keluarga dalam  memenuhi  kebutuhan ekonomi  membuat  mayoritas  Kecamatan  Kaligondang  mengenyam pendidikan  di  bawah  tingkat  SLTP.  Hal  ini  membuat  BUMDes  tidak mendapatkan  kebutuhan  sumberdaya  manusia  yang  memadai.  Kuantitas sumberdaya manusia yang berpendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi  yang  terbatas  juga  banyak  yang  enggan  terlibat  dalam  BUMDes. Mereka lebih memilih mencari pekerjaan selain di desa.
Dalam  aspek  manajeman,  permasalahan  kelembagaan  dan kepengurusan  BUMDes  juga  berdampak  pada  aspek  manajemen BUMDes.  Ketika  kebutuhan  dasar  organisasi  seperti  AD/  ART  dan kepengurusan tidak terpenuhi, maka manajemen organisasi BUMDes tidak dapat  berjalan.  BUMDes  di  Kecamatan  Kaligondang  tidak  ada  satupun yang  telah  memiliki  unit  usaha.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  kenyataan bahwa  belum  ada  satupun  BUMDes  yang  telah  melakukan  pemetaan potensi desa.
Dalam aspek finansial, keberadaaan awal BUMDes harus didukung penuh  oleh  pemerintah  desa  yang  salah  satunya  terlihat  dari  penyertaan modal.  Penyertaan  modal  ini  diambil  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  yang  dipisahkan  dan  menjadi  modal  awal BUMDes.  Dari  18  BUMDes  yang  ada  di  masing – masing  desa  di Kecamatan  Kaligondang  belum  ada  satupun  yang  mendapat  penyertaan modal  dari  pemerintah  desa.  Hal  ini  sangat  wajar  mengingat  kesiapan kelembagaan  BUMDes  di  Kecamatan  Kaligondang  sangat  tidak memungkinkan diberikan penyertaan modal.
Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan masing – masing aspek pada BUMDes masing – masing desa di Kecamatan Kaligondang, maka  dapat  diidentifikasi  permasalahan-permasalahan  spesifik  dari BUMDes tersebut untuk mencari solusi guna meningkatkan perekonomian masyarakat  desa.  Untuk  lebih  jelasnya  maka  dapat  ditampilkan  dalam bentuk Tabel 2 di bawah ini:

## Tabel 2 Identifikasi Permasalahan BUMDes di Kecamatan Kaligondang
Aspek Permasalahan yang dihadapi Pendirian Belum memiliki AD/ ART Kelembagaan Belum memiliki pengurus Belum memiliki payung hukum Fasilitas Belum memiliki kantor/ sekretariat Sumber Daya Manusia Kurangnya sumberdaya manusia yang berpendidikan memadai dalam mengelola BUMDes Manajeman Belum memiliki pemetaan potensi desa Belum memiliki job desk pengurus Belum memiliki unit usaha Finansial Belum  ada  penyertaan  modal  dari  pemerintah desa
Selain  kelemahan  atau  kekurangan  yang  dihadapi,  BUMDes  di Kecamatan Kaligondang juga memiliki kelebihan atau kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh sebagian besar desa  di  Kecamatan  Kaligondang  salah  satunya  adalah  keuanggulan potensi desa yang dimiliki. Potensi desa tersebut meliputi besarnya potensi
pertanian,  lokai  yang  strategis  karena  berada  pada  jalur  Purbalingga – Banjarnegara,  masih  dapat  dikembangkannya  potensi  pariwisata,  masih banyak  bidang  usaha  yang  belum  dijalankan,  dan  beberapa  desa  telah memiliki produk unggulan yang menjadi brand image desa tersebut. produk unggulan  yang  menjadi brand  image tersebut  diantaranya  perkebunan dukuh/ durian, gula kelapa, jamur tiram, sapu ijuk, dan wisata sungai.

## Strategi Pengembangan BUMDes
Untuk  menganalisis  strategi  pengembangan  BUMDes  di Kecamatan  Kaligondang,  penelitian  ini  menggunakan  analisis  SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sisi internal serta peluang dan ancaman dari sisi eksternal pengembangan BUMDes  di  Kecamatan  Kaligondang.  Ketika  semua  dijalankan  dengan benar,  analisis  SWOT  dapat  mengarahkan  proses  pembuatan  rencana strategis yang baik. Analisis SWOT dapat bermanfaat dalam menemukan keunggulan strategis yang dapat dieksploitasi dalam strategi – strategi yang berguna bagi pengembangan BUMDes di Kecamatan Kaligondang. Proses analisis SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

## Tabel 3 Hasil Analisis SWOT
Kekuatan (Sthrengness)
Kelemahan
(Weakness)
 Sudah adanya landasan hukum pendirian  BUMDes yang  jelas  dalam bentuk Peraturan Daerah sejak tahun 2010  Potensi  pertanian yang  masih  dapat dikembangkan  Beberapa desa telah memiliki produk unggulan yang dapat  Belum memiliki peraturan  desa  dan AD/ ART terkait dengan BUMDes
 BUMDes  yang  telah berdiri belum memiliki pengurus dan struktur organisasi  Belum memiliki kantor/ sekretariat
 Kurangnya sumberdaya manusia yang
dijadikan brand image desa tersebut  Sarana produksi dan lahan pertanian yang baik  Masih sangat terbukanya  bidang usaha  lain  selain pertanian yang dapat dikembangkan, seperti  pariwisata, perdagangan,  dan jasa. berpendidikan memadai dalam mengelola BUMDes  Belum memiliki pemetaan potensi
desa
 Belum memiliki job desk pengurus
 Belum  memiliki  unit usaha
 Belum ada penyertaan modal dari pemerintah desa Peluang (Opportunity ) Strategi S-O Strategi W-O  Pemasaran  produk unggulan desa yang  luas  belum dioptimalkan  Tingginya intensitas jalur transpotasi dari aktivitas commuter yang dapat dijadikan  sasaran promosi dan pemasaran  Pangsa pasar  jasa persewaan  masih belum digarap
 Sangat memungkinkan untuk dapat menampung dan mendistribusikan produksi warga desa  Restrukturisasi pendirian  BUMDes sebagai upaya penguatan kelembagaan  Optimalisasi potensi dan produk unggulan desa untuk  menangkap peluang pasar  Diversifikasi unit usaha BUMDes
 Mendorong terbentuknya  pusat retail BUMDes bersama yang kompetitif  Optimalisasi komitmen Kepala Desa  dan  Badan Permusayawaratan Desa  (BPD)  untuk membentuk  kembali
BUMDes
 Mendorong partisipasi masyarakat desa untuk  terlibat  aktif dalam BUMDes  Meningkatkan kemampuan pengurus/ calon pengurus  BUMDes melalui berbagai pelatihan  Meningkatkan  peran aktif pendamping desa dan aparat Kecamatan Kaligondang Ancaman (Threat) Strategi S-T Strategi W-T  Kesadaran masyarakat dan pengurus  BUMDes masih rendah  Mengintensifkan sosialisasi arti penting BUMDes bagi  perekonomian desa  Mendorong intervensi  lebih  dari berbagai pihak (Pemerintah Daerah,  Akademisi,
 Bidang usaha simpan pinjam dari eks  PNPM  banyak mengalami kredit macet  Partisipasi masyarakat yang masih rendah
 Bantuan permodalan BUMDes dari penyertaan dana desa  masih  belum ada  atau  belum mencukupi  Persaingan  usaha dengan tengkulak
 Produk pertanian
sangat  bergantung
terhadap musim
 Pendapatan Asli
Desa masih kecil  Reorientasi program  dan  unit usaha BUMDes belajar dari kegagalan program PNPM  Mendorong unit usaha BUMDes yang dapat meningkatkan  nilai tambah produk pertanian  Menggali potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan mendorong kinerja BUMDes Pendamping  Desa, LSM, dll) dalam mengupayakan pendirian dan pemberdayaan BUMDes  Merumuskan  model BUMDes yang sederhana dan mampu diimplementasikan dengan  mudah  oleh masyarakat desa

## Arah Kebijakan Pengembangan BUMDes
Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang arah kebijakan pengembangan BUMDes di Kecamatan Kaligondang, penelitian ini terlebih dulu menganalisis  kondisi  desa  dan  BUMDes  agar  didapatkan  gambaran yang menyeluruh. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Analisis  SWOT  ( Sthrengness,  Weakness,  Opportunity,  Threat ).  Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

## Tabel 4 Hasil Analisis SWOT
Kekuatan (Sthrengness ) Skor Kelemahan (Weakness ) Skor  Sudah adanya landasan hukum pendirian BUMDes yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah  sejak  tahun 2010 2 1
 Belum memiliki peraturan desa dan AD/ ART terkait dengan BUMDes
 BUMDes yang telah berdiri belum memiliki pengurus dan struktur organisasi 2 2
1
 Potensi pertanian yang  masih  dapat dikembangkan  Beberapa  desa  telah memiliki produk unggulan  yang  dapat dijadikan brand image desa tersebut  Sarana  produksi  dan lahan  pertanian  yang baik  Masih sangat terbukanya bidang usaha lain selain pertanian yang dapat dikembangkan, seperti pariwisata, perdagangan, dan
jasa.
2 1 2
 Belum  memiliki  kantor/ sekretariat  Kurangnya sumberdaya manusia yang berpendidikan  memadai dalam mengelola BUMDes 
Belum memiliki pemetaan potensi desa
 Belum memiliki job desk
pengurus  Belum memiliki unit usaha  Belum  ada  penyertaan modal  dari  pemerintah desa
2 2
2 2 2 Rata - Rata 1,6 Rata – Rata 1,875 Peluang (Opportunity ) Skor Ancaman (Threat) Skor
 Pemasaran produk unggulan  desa  yang luas belum dioptimalkan  Tingginya  intensitas jalur  transpotasi  dari aktivitas commuter yang  dapat  dijadikan sasaran  promosi  dan pemasaran  Pangsa pasar  jasa
persewaan masih belum digarap  Sangat memungkinkan untuk dapat menampung dan  mendistribusikan produksi warga desa 2 2 2 2  Kesadaran  masyarakat dan  pengurus  BUMDes masih rendah
 Bidang  usaha  simpan pinjam  dari  eks  PNPM
banyak mengalami kredit macet  Partisipasi masyarakat yang masih rendah
 Bantuan permodalan BUMDes dari penyertaan dana  desa  masih  belum ada atau belum mencukupi  Persaingan usaha dengan tengkulak  Produk  pertanian  sangat bergantung terhadap musim  Pendapatan  Asli  Desa masih kecil
2 2 2
1 1 1 1 Rata - Rata
2
Rata – Rata 1,428
Berdasarkan  Tabel  2,  skor  perhitungan  analisis  SWOT  dapat digambarkan  dalam  bentuk  kurva  di  dalam  suatu  kuadran.  Posisi  kurva dalam kuadran merupakan cerminan rata – rata skor antara kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan ancaman yang digambarkan dalam garis- garis positif dan negatif. Evaluasi dari posisi kurva mencerminkan tindakan strategis yang memiliki empat alternatif strategi, yaitu agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Penentuan jenis strategi pengembangan BUMDes di  Kecamatan  Kaligondang  dalam  diagram  analisis  SWOT  digunakan rumus sebagai berikut:
− 2 ; − 2 = 1,6 − 1,875 2 ; 2 − 1,428 2 = −0,275 ; 0,572
Pada  penilaian  analisis  SWOT  diperoleh  titik  koordinat  pada  sumbu diagram  analisis  SWOT  (-0,275  :  0,572).  Hasil  analisis  tersebut  dapat digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini.

## Gambar 1
Matriks Evaluasi Posisi dan Tindakan Strategis 0,572 -0,275 -0,275 -0,49 KONSERVATIF AGRESIF DEFENSIF KOMPETITIF Peluang Ancaman Kekuatan Kelemahan
Berdasarkan matriks pada Gambar 1 di atas, maka dapat diketahui bahwa  strategi  yang  tepat  digunakan  oleh  Pemerintah  Kecamatan Kaligondang dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah menggunakan  strategi  konservatif.  Strategi  konservatif  ini merupakan  kondisi  yang  menguntungkan  dari  sisi  eksternal  tetapi  lemah dari  sisi  internal.  Posisi  ini  mengindikasikan  berbagai  peluang  yang  ada cukup  besar,  sementara  sumber  daya  yang  dimiliki  mempunyai  banyak kelemahan.  Arah  kebijakan  pengembangan  BUMDes  di  Kecamatan Kaligondang  terkait  dengan  kondisi  tersebut  adalah  mengupayakan perbaikan  aspek  internal  BUMDes  sesegera  mungkin  untuk  dapat menangkat peluang dan potensi yang ada.
Selain  berdasarkan  analisis  SWOT,  arah  kebijakan  pengembangan BUMDes juga harus melihat usaha yang sudah dan belum dilakukan oleh masyarakat.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat  keberadaan  BUMDes bukanlah  menjadi  pesaing  usaha  warga,  tetapi  menjadi  fasilitator  yang dapat mestimulus usaha warga lebih berkembang. Berikut adalah usaha – usaha  yang  telah  dan  belum  dijalankan  oleh  masyarakat  desa  di Kecamatan Kaligondang.

## Tabel 5 Analisis Usaha Desa
Nama Desa Usaha Masyarakat Desa Sudah dijalankan Belum dijalankan Desa Sempor Lor Perlumbungan Pembelian Saprodi Desa Brecek Warung  sembako;  kios  pulsa; peternakan;  pertanian;  tempat pembayaran Listrik dan PDAM; Rice  mill  (Selipan);  Jamur Tiram;  Produksi  sriping  pisang dan  singkong,  produksi  telor asin Penyediaan  pupuk  dan  saprodi; penyediaan  benih;  pakan  dan ikan konsumsi; sewa perlengkapan hajatan Desa Penolih Warung  sembako,  Bengkel, Sewa tratag, peternakan, pertanian, prodksi sapu, pembayaran  listrik,  las-lasan, konveksi,  Laundry,  sewa  ruko, ternak ikan, angkutan
Nama Desa Usaha Masyarakat Desa Sudah dijalankan Belum dijalankan pembuatan barang dari aluminium Desa Sinduraja perdagangan,  Perbengkelan, Jasa  Transportasi,  persewaan tratag, salon dan rias pengantin,  konter  Hp  dan aksesoris Desa Slinga Air bersih; perkreditan; peternakan;  dan  pariwisata namun belum maksimal Perikanan; penyewaan kios Desa Kembaran Wetan Pembuatan tempe/peyek; pembuatan sriping pisang; penjualan  pupuk;  pertokoan; simpan  pinjam;  perbengkelan; pamsimas pembuatan pupuk kompos; penyewaan mobil angkot Desa Tejasari Perdagangan  sembako;  Jasa transportasi;  Jasa Persewaan; Pangkalan LPG; Pulsa; Pupuk; Isi  ulang  air  minum;  Bengkel Motor. Penyediaan onderdil motor; pembayaran listrik; Pembayaran PDAM; Jasa Perbankan Desa Kaligondang Warung  sembako;  pertanian; peternakan; tempat pembayaran  listrik;  Rice  mill, warung pulsa, sanmel Desa Pagerandong Toko Kelontong Penyewaan/ Sewa alat pengairan;  Inovasi  pengolahan gula  merah;  Penyediaan  alat pengaduk  bangunan  (Molen); jasa somelan kayu Desa Sidareja Membuat Gula merah Membuat Gula Kristal Desa Cilapar Gpsum; Konveksi; Pamsimas(BUMDes); Telor Asin Jasa ransportasi; usaha perikanan Desa Selakambang Produk Keunggulan Desa Selakambang adalah gula kristal/ gula merah/ gula kelapa Objek wisata watukambang tepatnya  diwilayah  Dusun  IV Desa Selakambang dan peternakan sapi Desa lempongan Persewaan tratag; warung sembako;  depot  air  mineral; counter HP; bengkel motor dan mobil;  bengkel  las  teralis, laundry; bengkel las duco; rice mill Sewa permainan anak; penjualan tiket kereta api; sewa molen; pasar desa
Nama Desa Usaha Masyarakat Desa Sudah dijalankan Belum dijalankan Desa Kalikajar Perbengkelan; kios-kios; penyewaan  tratag  dan  mobil; pedagang kelontong Saprodi; penjualan tiket transportasi; penyewaan lapangan desa Desa Penaruban Toko  sembako;  Perbengkelan; Jasa  Angkutan;  Jasa  Service; Peternakan  ayam;  Pembuatan gula kristal Jasa  Laundry;  Cuci  motor  dan mobil
Berdasarkan analisis SWOT dan analisis usaha desa, arah kebijakan pengembangan  BUMDes  di  Kecamatan  Kaligondang  dapat  meliputi beberapa hal berikut ini:
a. Dalam  jangka  pendek,  perlu  dilakukan  penguatan  kelembagaan BUMDes  dari pendirian,  Peraturan  Desa  sebagai  payung  hukum, dan disusunnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART).
b. Fasilitasi  pemerintah  desa  harus  dioptimalkan  baik  melalui pemberikan  kantor  sekretariat  maupun  mendorong  segera terbentuknya kepengurusan BUMDes.
c. Potensi dan produk unggulan desa dapat dijadikan titik gerak yang dapat dijadikan usaha BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
d. Untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa,  BUMDes  dapat memfasilitasi unit usaha lain yang dapat bergerak dalam bidang jasa (persewaan), transportasi, perdagangan, dan pariwisata.
e. Pengelolaan  aset  desa  dapat  segera  dilakukan  seperti  PAM  desa maupun gedung serba guna.
f. Dukungan dan partisipasi masyarakat desa harus didoroang sebagai upaya memperkuat peran BUMDes di masyarakat.
g. Kerjasama  kemitraan  baik  dengan  sesama  BUMDes,  Bulog,
Pemerintah Daerah, Perbankan, dan institusi lain.
h. Sinkronisasi  program  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  yang terkait  dengan  peningkatan  aktivitas  ekonomi  perlu  melibatkan BUMDes.

## KESIMPULAN
Keberadaan BUMDes di Kecamatan Kaligondang sangat potensial dan  dapat  menjadi  penggerak  perekonomian  desa.  Walaupun  potensial untuk dikembangankan, BUMDes di Kecamatan Kaligondang menghadapi beberapa permasalahan dalam berbagai aspek seperti aspek
kelembagaan, fasilitas, sumberdaya manusia, manajemen, dan finansial.
Potensi desa, produk unggulan, infrastruktur yang memadai, lokasi daerah  yang  strategis,  masih  banyak  usaha  yang  belum  dijalankan merupakan  kelebihan  yang  dapat  dijadikan  peluang  untuk  dimanfaatkan. Keberadaan  BUMDes  juga  diyakini  dapat  menjadi  penggerak  aktivitas perekonomian  warga,  tidak  menjadi  pesaing  baru  yang  dapat mematikan usaha warga masyarakat.
Arah  kebijakan  pengembangan  BUMDes  dapat  dilakukan  dengan mengantisipasi  berbagai kelemahan  yang  dimiliki  dan  memanfaatkan keunggulan  dan  peluang  yang  dihadapi.  Keberadaan  BUMDes  di Kecamatan Kaligondang diharapkan dapat kuat secara internal dan mapan secara  eksternal  baik  melalui  kerjasama  maupun  sinkronisasi  program BUMDes dengan program pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto, Edi Yusuf, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto.
2016. Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes) .  Jurnal  Dinamika  Ekonomi  dan  Bisnis  Volume  3 Nomer 1 Maret 2016, UNISNU Jepara.
Badan  Pusat  Statistik.  2015. Statistik  Daerah  Kecamatan  Kaligondang  2015 .
Purbalingga: Badan Pusat Statistik Purbalingga.
Badan  Pusat  Statistik.  2015. Kecamatan  Kaligondang  dalam  Angka  2015 .
Purbalingga: Badan Pusat Statistik Purbalingga.
Baryati. 2016. Desa di Purbalingga Harus Memiliki BUMDes Dong . Tersedia di: http://braling.com/2016/08/desa-purbalingga-harus-memiliki-bumdes- dong
Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, dan Suwondo. 2013. Keberadaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Sebagai  Penguat  Ekonomi  Desa.
Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP)  Vol.1.No.6  Hal:1068-1076.ISSN:  2503- 3867
Chariri, Anis. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium
Pengembangan  Akuntansi  (LPA),  Fakultas  Ekonomi  Universitas
Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009.
Gunawan.  2004. Makalah  untuk  Pertemuan  Dosen  UKDW  yang  akan melaksanakan penelitian pada tahun 2005 , URL : http://uny.ac.id , accesed at 19 Mei 2007, 15.25 WIB.
Hastowiyono  dan  Suharyanto.  2014.  Penyusunan  Kelayakan  Usaha  dan
Perencanaan Usaha BUM Desa. FPPD.Yogyakarta.
Hayyuna,  Rizka, Ratih  Nur  Pratiwi, dan Lely  Indah  Mindarti.  2014. Strategi Manajemen Aset Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.2, No.1 Hal. 1-5
Husnan, Suad dan Suwarsono. 1984. Studi Kelayakan Proyek. BPFE: Yogyakarta.
Kusuma,  Gabriella  Hanny  dan  Nurul  Purnamasari.  2016. BUMDES: Kewirausahaan  Sosial yang  Berkelanjutan  (Analisis  Potensi  dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong,
Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo) . Yayasan Penabulu.
Madya,  S.  2006. Teori  dan  Praktik  Penelitian  Tindakan  (Action  Research) . Bandung: Alfabeta.
Marzuki. 2005. Metodologi Riset . Yogyakarta: BPFE UII Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan  Usaha
Milik Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Malang:  Fakultas
Ekonomi Universitas Brawijaya.
Soesilo, I Nining. 2002. Manajemen Stratejik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis)
Buku II. Jakarta: Universitas Indonesia.
Sutoro, Eko bersama Tim FPPD. 2013. Policy Paper. Membangun Bumdes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Widyaningsih. 2017. BUMDes  Tak  Boleh  Mematikan  Usaha  Kecil ”. URL: http://www.kebumenekspres.com/ ,  accesed  at  30  Januari  2017,
16.34 WIB.
Wiwoho, Jamal dan Munawar Kholil. 2012. Pengelolaan dan Pembentukan Badan Usaha  Milik  Desa .  Makalah  Review  terhadap  Rancangan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Boyolali  tentang  Pedoman  Pembentukan  dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.