## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan COVID-19: Studi Kasus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dynamic Relations between Central and Local Government in Handling COVID-19: A Case Study in Provincial Government of DKI Jakarta

## Jacko Ryan
Universitas Airlangga, Kota Surabaya, Indonesia
E-mail Korespondensi: jackoryan28@gmail.com Diterima: 14 September 2022 Direvisi: 22 Desember 2022 Disetujui: 30 Desember 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i2.344
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  dinamika  hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta dalam upaya penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Beragam  data  penelitian  dihimpun  melalui  wawancara  tokoh  kunci  di lingkup  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  serta  studi  literatur  dari  berbagai  buku, artikel  ilmiah  jurnal,  dan  artikel  berita.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta telah mengimplementasikan berbagai inisiatif dan inovasi kebijakan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.  Namun,  hal  tersebut  menimbulkan  reaksi  dari  Pemerintah  Pusat.  Berbagai  penyebab,  seperti minimnya regulasi, data, dan informasi, perbedaan persepsi, lemahnya koordinasi, hingga pengaruh faktor politik, mempengaruhi bergesernya bentuk hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dari bentuk kemitraan  dan  interaksi,  menjadi  agensi.  Seiring  dengan  berbagai  pembenahan,  terutama  dalam  hal penyusunan regulasi dan mekanisme koordinasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  menunjukkan  perkembangan.  Hal  ini  menjadi  modal  utama  terciptanya  efektivitas  penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.
Kata Kunci: Desentralisasi, Kebijakan COVID-19, Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah.
Abstract: This research examines the relationship dynamics between the central government and the DKI Jakarta Provincial Government in handling COVID-19 in DKI Jakarta. This research uses a qualitative method  with  a  case  study  approach.  Various  research  data  were  collected  through  interviews  with  key figures  in  the  central  government  and  DKI  Jakarta  Provincial  Government  and  literature  studies  from multiple  books,  journal  scientific  articles,  and  news  articles.  This  research  shows  that  the  DKI  Jakarta Provincial  Government  has  implemented  initiatives  and  policy  innovations  for  managing  COVID-19. However,  this  caused  a  reaction  from  the  Central  Government.  Various  causes,  such  as  the  lack  of regulations,  data,  and  information,  differences  in  perceptions,  weak  coordination,  and  the  influence  of political factors, affect the shift in the form of central-regional government relations from partnership and interaction to the agency. Along with various improvements, especially in terms of drafting regulations and coordination  mechanisms,  the  relationship  between  the  Central  Government  and  the  Provincial Government of DKI Jakarta is increasingly showing progress. That is the main asset to creating effective handling of COVID-19 in DKI Jakarta.
Keywords: Decentralization, COVID-19 Policy, Regional Autonomy, Central and Regional Relations.

## Pendahuluan
Virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang berhasil dideteksi pertama kali pada 1 Maret 2020 berdampak pada beragam aspek kehidupan, termasuk dinamika tata kelola pemerintahan.  Pemerintah  ( government )  memiliki  wewenang  dan  fungsi  dalam  mengelola, mengalokasikan,  hingga  mendistribusikan  nilai  dan  sumber  daya  publik  ( governance ) (Easton,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
1953; Suharto, 2008). Dalam konteks penanganan COVID-19, pemerintah tentu memiliki peran utama  di  mana  wewenang  dan  fungsi  tersebut  terwujud  dalam  berbagai  kebijakan,  aturan,  dan hubungan antar kelembagaan.
Salah satu sorotan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia adalah dinamika hubungan Pemerintah Pusat  dengan pemerintah daerah. Situasi krisis  membuat pemerintah terdesak untuk tidak  hanya  mengambil  keputusan  secara  cepat  namun  juga  tepat.  Dalam  keadaan  seperti  ini, koordinasi, komunikasi, dan sinergi antara  Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dibutuhkan sehingga berbagai kebijakan dapat berjalan maksimal.
Berbagai solusi hadir bukan tanpa permasalahan. Penanganan awal pandemi COVID-19 di Indonesia  dinilai  lamban (Chadijah,  2020;  Nugroho  &  Negara,  2020). Salah  satu  penyebabnya adalah kontradiksi wewenang Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menangani COVID- 19.  Ketidakjelasan  wewenang  didasari  dari  persepsi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  di  mana  urusan  kesehatan  merupakan  urusan  pemerintahan  konkuren  sehingga menjadi kewenangan daerah. Di sisi lain, pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  12  Tahun  2020  sehingga  penanganan  bencana dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijalankan oleh Pemerintah Pusat.
Perbedaan persepsi kedua timbul terkait data dan informasi COVID-19. Data dan informasi berperan  penting  sebagai  dasar  dalam  penentuan  kebijakan  strategis  yang  cepat  dan  akurat  dan perumusan  strategi  ke  depan (Gultom  et  al.,  2020;  Morris,  2020). Namun  beragam  penelitian menyoroti minimnya data dan informasi yang tersedia pada saat penanganan awal COVID-19 di Indonesia . (Nugroho & Negara, 2020; Pramiyanti et al., 2020; Tuwu, 2020). Hal ini disebabkan perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Di satu sisi, Pemerintah Pusat menilai transparansi data dan informasi COVID-19 akan berdampak pada kepanikan masyarakat (Sydney Morning Herald, 2020; Vidhiasi, 2020), namun di sisi  lain data dan  informasi  menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan strategis.
Pendistribusian data dan informasi mengenai COVID-19 dari Pemerintah Pusat ke daerah- daerah  berdampak  pada  beberapa  hal:  (1)  daerah  menghimpun  data  secara  mandiri  sehingga terkesan tidak terorganisir secara utuh; (2) berdasarkan data yang dimiliki, daerah mengambil dan menerapkan kebijakan lokal tanpa pertimbangan dan koordinasi dari  Pemerintah Pusat sehingga hubungan pusat dan daerah pada daerah-daerah tertentu semakin renggang. (Tuwu, 2020). Praktik hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 dapat  dikaji  berdasarkan  teori  desentralisasi.  Bagir  Manan  (1994,  2001)  mendefinisikan desentralisasi  sebagai  pemencaran  wewenang  yang  ditandai  dari  adanya  penyerahan  urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi. Dampak dari desentralisasi yakni lokalisasi  kebijakan,  yakni  setiap  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan permasalahannya  melalui  kebijakan  secara  lokal (Mariana  &  Paskarina,  2008). Melalui  ini pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah diharapkan semakin cepat terwujud. Namun situasi COVID-19 justru menegasikan tujuan desentralisasi. Kreativitas pemerintah daerah dalam mengatasi COVID-19 justru terhambat karena dominasi peran Pemerintah Pusat ditambah berbagai aturan prosedural yang perlu dipenuhi pemerintah daerah (Asmorowati et al., 2021; Lutfi & Hariyati, 2020; Rivelino & Ginting, 2020).
DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling disorot terkait hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah  daerah  dalam  rangka  penanganan  COVID-19.  Alasan  pertama  karena  Pemerintah Provinsi  (Pemprov)  DKI  Jakarta  merupakan  daerah  khusus  yang  menerapkan  desentralisasi asimetris.  Namun  status  tersebut  tidak  membuat  Pemprov  DKI  menjadi  lebih  otonom  dalam penanganan  COVID-19  serta  beragam  peristiwa  yang  menunjukkan  hubungan  disharmoni Pemerintah  Pusat  dengan  Pemprov  DKI  Jakarta.  Situasi  demikian  menegaskan  kembali  kritik Huda (2014) terkait  praktik  desentralisasi  asimetris  yang  berjalan  semu  karena  tidak memperhatikan konteks daerah masing-masing, serta daerah asimetris masih memiliki keterikatan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kuat  kepada  Pemerintah  Pusat.  Akibatnya  tujuan  dari  desentralisasi  asimetris  untuk  memenuhi keragaman  kebutuhan  daerah  dan  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  tidak  tercapai  secara maksimal.  Alasan selanjutnya  yakni penanganan COVID-19 di DKI Jakarta  menjadi  barometer nasional termasuk bagi daerah-daerah lain. Begitu pula dengan pertimbangan  banyaknya jumlah penduduk DKI Jakarta disertai mobilitas tinggi sehingga menuntut kebijakan penanganan COVID- 19 yang cepat dan tanggap.
Kualitas  hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  menangani  COVID- 199  tentu  akan  berdampak  langsung  pada  kondisi  masyarakat.  Beberapa  riset  terkait  perilaku masyarakat  Indonesia  dalam  merespons  COVID-19  menyimpulkan  bahwa  mereka  mengeluh, khawatir, dan bingung dalam menghadapi pandemi sehingga memunculkan berbagai aksi negatif dan  trauma  karena  merasa  terancam  dan  takut (Abdullah,  2020;  Soderborg  &  Muhtadi,  2020; Yandra et al., 2022). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan  menjadi  kebutuhan  dalam  situasi  darurat  untuk  memenuhi  hak  atas  kesehatan sebagai hak fundamental bagi masyarakat yang dijamin konstitusi (Juaningsih et al., 2020). Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tulisan  ini  akan  mengeksplorasi  lebih  lanjut  terkait dinamika  hubungan  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemprov  DKI  Jakarta  dalam  upaya  penanganan COVID-19  di  DKI  Jakarta.  Penelitian  ini  bermanfaat  sebagai  bahan  evaluasi  atas  kebijakan penanganan  COVID-19  yang  berlangsung  selama  ini  di  DKI  Jakarta.  Termasuk  juga mengantisipasi  peristiwa-peristiwa  nasional  lainnya  yang  bisa  berdampak  pada  hubungan Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta dan tujuan desentralisasi itu sendiri.

## Metode
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun keunggulan dari penelitian kualitatif  yakni dapat menggambarkan sikap, perilaku,  interaksi, dan  hubungan  kejadian politik secara detail dan mendalam. Itu dicapai karena penelitian kualitatif memfokuskan diri pada suatu peristiwa,  menjelaskan proses tersebut sebagai tanggapan atas peristiwa,  menganalisis  masalah- masalah  yang  terdapat  di  dalam  peristiwa  tersebut,  hingga  membuat  penemuan  baru  yang menghasilkan  perkembangan  pengetahuan  empiris.  Karena  itu,  penelitian  kualitatif  lebih memberikan  analisis  yang  bersifat  deskriptif,  bukan  prediktif.  Hal  demikian  bergantung  pada peneliti  sebagai  instrumen  utama  yang  memiliki  fungsi  mengumpulkan  dan  menganalisis  data penelitian (Aminah & Roikan, 2019).
Sedangkan pendekatan studi kasus ( case study ) diterapkan dalam penelitian ini. Terdapat beragam  ciri  dari  pendekatan  studi  kasus.  Pertama,  pendekatan  ini  akan  mengkaji  peristiwa- peristiwa  yang  sedang  berlangsung  saat  penelitian  dilakukan (real-life  events ) (Raharjo,  2017). Pendekatan studi kasus tidak bisa dilakukan apabila peneliti memilih kasus yang sudah lewat dan selesai. Ciri kedua yakni pendekatan studi kasus yang bersifat integratif dan terpola. Ia layaknya sebuah sistem  yang tidak dapat berdiri sendiri dan  membutuhkan  hal-hal  lain di  luar dirinya ( a bounded system ) (Stake, 1994). Artinya, analisis dalam pendekatan studi kasus harus dihadirkan secara komprehensif dengan tidak berfokus pada satu aktor  ataupun peristiwa saja. Kesimpulan didapatkan  ketika  terdapat  garis  hubungan  di  antara  berbagai  peristiwa  dan  aktor  yang  terlibat dalam fenomena yang diteliti.
Data  dalam  penelitian  ini  dihimpun  berdasarkan  wawancara  mendalam  ( in-depth interview )  dengan  informan  kunci  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  (Biro  Tata Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta,  Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta) serta Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam  Negeri  RI,  Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  RI,  dan Direktorat  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Menular  Langsung  Kementerian  Kesehatan RI).  Untuk  memperkuat  data  primer,  penulis  juga  melakukan  studi  literatur  dari  berbagai  buku bertema tata kelola pemerintahan, otonomi daerah, dan politik desentralisasi; peraturan perundang-

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
undangan dalam rangka penanganan COVID-19; artikel ilmiah jurnal yang terbit dalam lima tahun terakhir terkait penanganan COVID-19 di tingkat nasional dan lokal serta hubungan Pusat-Daerah di  berbagai locus ;  serta  artikel  berita online terkait  peristiwa  penanganan  COVID-19  di  tingkat nasional  maupun  di  Jakarta.  Dalam  tahapan  ini,  penulis  melakukan  analisis  teks  dengan mempertimbangkan konteks, isi dan kesimpulan dari berbagai dokumen dan  media  yang terkait dengan fenomena yang diteliti.
Setelah mendapatkan data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder dari studi literatur, penulis melakukan analisis data melalui tiga tahapan (Moleong, 2011) : (1) reduksi data, yakni menyaring data dengan menyesuaikan perolehan data lapangan dan literatur dengan rumusan masalah  penelitian;  (2)  penyajian  data  dengan  mengklasifikasikan  data  sesuai  pertanyaan penelitian  yang  sudah  disusun  dan  melakukan coding pada  setiap  pokok  permasalahan;  (3) penarikan  keterhubungan  dan  kesimpulan  atas  data-data  yang  telah  disajikan  dalam  tahap sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan Inovasi Pemprov DKI Jakarta dalam Penanganan COVID-19
Dalam  situasi  darurat,  diperlukan  ketanggapan  pemerintah  daerah  dalam  menangani peristiwa darurat yang terjadi. Ketepatan dan kecepatan bisa dihadirkan pemerintah daerah ketika local  self-government dalam  kerangka  otonomi  daerah  berlaku  secara  penuh . local  self- government menekankan  sikap  inisiatif  dari  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mengatur  segala urusan  yang  ada  di  daerahnya (Sarundajang,  2005). Pemerintah  daerah  memiliki  wewenang seputar  pelayanan  ( service ),  pemberdayaan  ( empowerment )  dan  pembangunan  ( development ) dengan memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dibanding hanya mengandalkan pendekatan top-down dari Pusat (Febrina & Isril, 2018; Rahman, 2017). Perkembangan inovasi terus didorong dengan memperhatikan posisi, keberadaan, dan status kinerja dalam berinovasi (Saksono, 2020). DKI  Jakarta  tercatat  mengambil  beberapa  langkah  inovatif  untuk  mencegah  COVID-19 dengan  melibatkan  beberapa  perangkat  daerah  terkait.  Inovasi  pertama  muncul  dalam  bentuk rencana  prabencana.  Gubernur  DKI  Jakarta  mengemukakan  bahwa  kasus  COVID-19  di  DKI Jakarta sudah diantisipasi sejak bulan Januari 2020. Hal tersebut ditunjukkan melalui Surat Edaran Dinas  Kesehatan  DKI  Jakarta  nomor  18/SE/2020  yang  berisi  prosedur  tindakan  bagi  individu terindikasi  terinfeksi  COVID-19  (Wawancara  Kabag  Umum  BPBD  DKI  Jakarta,  8  Desember 2020; Wawancara Kabiro Tata Pemerintahan Setdaprov DKI Jakarta, 4 Desember 2020).
Sedangkan Pemerintah Pusat baru menetapkan kewaspadaan terhadap COVID-19 pada 4 Februari  2020.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh  Menteri  Kesehatan  Terawan  Agus  Putranto  melalui Kepmenkes  Nomor  HK.01.07/MENKES/104/2020.  Keputusan  tersebut  berisi  upaya penanggulangan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, peningkatan komunikasi seluruh unit yang terdapat di Kementerian Kesehatan, dan pengaturan pembiayaan penanganan COVID- 19. Pada awal terjadinya COVID-19 di China (Desember 2019 – Januari 2020), Pemerintah Pusat belum memiliki konsentrasi dalam penanganan COVID-19 di daerah. Adapun rencana pencegahan sebatas  menjalankan  kewajiban  organisatoris  berupa  penerbitan  Surat  Edaran  (SE)  kepada Pemerintah daerah dalam rangka kesiapsiagaan COVID-19.
Tindakan pencegahan dari Pemerintah Pusat utamanya tertuju bagi WNI di negara-negara yang  sudah  menunjukkan  peningkatan  kasus  COVID-19.  Prioritas  utama  ditujukan  kepada pemulangan Anak Buah Kapal (ABK), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan mahasiswa-mahasiswa luar  negeri.  Pemantauan  juga  dilakukan  di  bandara  dengan  membatasi  penerbangan  langsung Wuhan-Indonesia. Permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Pusat yakni keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendeteksi COVID-19 sehingga kasus perdana baru berhasil dideteksi pada Maret  2020  (Wawancara  Ditjen  Bina  Administrasi  Kewilayahan  Kemendagri  RI,  17  Desember 2020; Wawancara Direktorat P2PML Kemenkes RI, 18 Desember 2020).
Inovasi  kedua  dari  Pemprov  DKI  Jakarta  dalam  upaya  penanganan  COVID-19  yakni

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dengan membentuk tim khusus penanganan COVID-19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 memutuskan  bahwa  Pemerintah  Pusat  membentuk  tim  khusus  dengan  nama  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Keputusan ini terwujud di daerah sehingga terbentuk pula tim yang  sama  tingkat  daerah.  Melalui  Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  328  Tahun  2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta terbentuk. Implementasi ini menjadi wujud sinergi Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat agar tercipta keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Walaupun DKI Jakarta sudah membentuk tim serupa  dengan nama Tim  Tanggap  COVID-19  di  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta Nomor  291  Tahun  2020.  Tim  tersebut  pada  akhirnya  penyesuaian  bentuk  untuk  kedua  kalinya menjadi Tim Satuan Tugas COVID-19 DKI Jakarta dikarenakan Pemerintah Pusat mengesahkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2020.  Hal  ini  berdampak  pada  perubahan  struktur  dan perincian tugas, pokok, dan fungsi dari setiap perangkat daerah yang menjadi Tim Satuan Tugas COVID-19  di  DKI  Jakarta  (Wawancara  Kabiro  Tata  Pemerintahan  Setdaprov  DKI  Jakarta,  4 Desember 2020).
Inovasi ketiga terkait dengan penetapan status darurat. Pada 20 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 menetapkan DKI Jakarta memasuki status tanggap darurat bencana. Sedangkan Pemerintah Pusat baru menetapkan masa kedaruratan kesehatan  masyarakat  pada  31  Maret  2020.  Status  ini  kemudian  ditingkatkan  menjadi  status darurat bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan resmi berlaku  pada  13  April  2020.  Penetapan  status  menjadi  prasyarat  bagi  pemerintah  daerah  untuk memanfaatkan  Biaya  Tak  Terduga  (BTT)  dalam  rangka  penanggulangan  COVID-19.  Status tanggap  darurat  juga  menjadi  himbauan  bagi  setiap  perangkat  daerah  menyiapkan  dan memfokuskan kegiatan pada penanganan kondisi darurat di DKI Jakarta.
Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan perangkat hukum tertinggi di daerah berperan sebagai dasar hukum atas berbagai kebijakan  pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Di DKI Jakarta, hal tersebut terwujud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 19 Oktober 2020 dan resmi berlaku sejak 12 November 2020. Tindakan ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat yang terus mendorong pemerintah  daerah  untuk  menurunkan  peraturan-peraturan  level  pusat  ke  dalam  peraturan  di tingkat daerah (Wawancara Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, 17 Desember 2020). Begitu pula  dengan  kebijakan  pembatasan  sosial  ( social  distancing ).  DKI  Jakarta  tercatat  mengajukan pertimbangan pembatasan sosial berupa karantina wilayah kepada Pemerintah Pusat melalui surat tertulis  pada  28  Maret  2020.  Pemprov  DKI  Jakarta  juga  melakukan  simulasi  pembatasan  akses keluar  masuk  ke  wilayah  DKI  Jakarta  dengan  melibatkan  kepolisian.  Namun,  ide  mengenai karantina  wilayah  tidak  diizinkan  Pemerintah  Pusat  dengan  berbagai  pertimbangan.  Ide pembatasan  sosial  pada  akhirnya  dirumuskan  Pemerintah  Pusat  dalam  kebijakan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  21 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada 31 Maret 2020.
Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Pusat & Pemprov DKI dalam Penanganan COVID-19
Pemerintah Pusat Pemprov DKI Jakarta Kebijakan Aturan Tanggal Kebijakan Aturan Tanggal Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi  2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya Kepmenk es No. HK.01.0 7/MENK ES/104/2 020 4 Februari 2020 Kewaspadaan terhadap Pneumonia Novel Coronavirus (Ncov) di Provinsi DKI Jakarta Surat  Edaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  No. 18/SE/2020 22 Januari 2020

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Pemerintah Pusat Pemprov DKI Jakarta Kebijakan Aturan Tanggal Kebijakan Aturan Tanggal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)
Penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional non alam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Keppres No. 7 Tahun 2020 Keppres No. 12
Tahun
2020 PP No.
21 Th 2020 13 Maret 2020 13  April 2020
31 Maret 2020 Tim Tanggap COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta Penetapan  status tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di wilayah  Provinsi DKI Jakarta Pengajuan karantina  wilayah di DKI Jakarta ke Pemerintah  Pusat dan simulasi karantina wilayah Kepgub  DKI No. 291 Tahun 2020 Kepgub  DKI No. 337 Tahun 2020 Surat Telegram No.ST/414/II I/OPS.2/202 0 6  Maret 2020 20 Maret 2020 28 Maret 2020

## Sumber: Hasil olahan penulis dari berbagai sumber (2020)
Berbagai  inovasi  Pemprov  DKI  Jakarta  dalam  penanganan  COVID-19  merupakan  salah satu keunggulan dari praktik desentralisasi. Pemerintah daerah menjadi tanggap terhadap berbagai permasalahan  yang  terjadi  karena  daerah  dapat  langsung  memberikan  eksekusi  kepada permasalahan  tersebut  tanpa  harus  menunggu  instruksi  dari  pusat.  Bentuk  demikian  yang kemudian disebut sebagai kewenangan yang otonomi ( local self government ) (Sarundajang, 2005). Langkah  ini  tentu  tidak  berarti  bahwa  Pemerintah  Pusat  tidak  menjalankan  perannya  dalam penanganan COVID-19. Dalam negara kesatuan, Pemerintah Pusat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Lubis, 1983). Pemerintah Pusat dapat mengalihkan kekuasaan yang dimiliki daerah kepada daerah lain ataupun dikembalikan kembali ke Pemerintah Pusat (Gadjong, 2007). Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menerangkan bahwa peran Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam implementasi urusan pemerintahan.

## Hubungan Disharmoni Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat
Desentralisasi semula diperjuangkan sebagai upaya perbaikan pelayanan publik di daerah dan mengurangi ketegangan serta disparitas antara pusat dan daerah. Dalam penanganan COVID- 19,  nilai-nilai  desentralisasi  seharusnya  mewujud  dalam  dinamika  pola  relasional.  Pemerintah Pusat dan pemerintah  daerah diharapkan saling  melengkapi dan  melaksanakan  langkah-langkah mitigasi yang selaras karena telah terjadi transfer otoritas tertentu dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana semangat desentralisasi. Namun, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah justru menjadi tantangan dalam praktik desentralisasi di Indonesia terkhusus dalam  masa  kegentingan/kritis.  Dalam  rangka  penanganan  COVID-19,  sering  terjadi  di  mana Pemerintah  Pusat  memaksa  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  tindakan  kebijakan  tertentu (Asmorowati et al., 2021; Lutfi & Hariyati, 2020; Rivelino & Ginting, 2020). Juga terjadi dikotomi dan  bahkan  trikotomi  badan  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  untuk  pemberian  layanan kesehatan  selama  pandemi (Azikin  et  al.,  2020). Dampaknya prinsip  otonomi  yang  dinamis

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
menjadi sulit diwujudkan di masa pandemi.  Ancaman terhadap pola hubungan yang buruk antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa berujung pada lahirnya bentuk-bentuk parokialisme yang dapat mengancam kehendak umum karena menyempitkan dan  membagi-bagikan  berbagai kepentingan yang ada (Smith, 2014). Atau yang disebutkan Sarundajang (2005) sebagai fenomena provinsialisme.
Beberapa peristiwa dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta dapat mendorong praktik desentralisasi  memasuki  keadaan  sebagaimana  diuraikan  dalam  data-data  sekunder  di  atas. Hubungan  disharmoni  antara  Pemprov  DKI  Jakarta  dan  Pemerintah  Pusat  yang  diolah  penulis dalam  periode  waktu  2019-2020  meliputi  empat  peristiwa  besar  yakni:  (1)  transparansi  data COVID-19 di Jakarta, (2) ide kebijakan lockdown dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), (3) kebijakan penarikan rem darurat untuk PSBB Total di Jakarta pada September 2020, dan (4) kasus pelanggaran protokol kesehatan atas kerumunan di Petamburan pada November 2020.
Persoalan pertama terkait data COVID-19. Data dan informasi memegang peranan krusial saat  kasus  COVID-19  berhasil  dideteksi  pada  Bulan  Maret  2020.  Permasalahan  pada  awal penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta muncul dikarenakan pemerintah daerah tidak mendapatkan publikasi  data  yang  memadai.  Sedangkan  ketersediaan  data  dan  informasi  kesehatan  yang memadai  menjadi  salah  satu  faktor  krusial  dalam  menilai  kesiapan  daerah  dalam  menghadapi COVID-19 (Nugroho  &  Negara,  2020;  Tuwu,  2020). Di  dalam  masa  pandemi  seperti  ini, keputusan cepat dan akurat serta strategi ke depan justru didasari dari analisis data yang memadai (Gultom et al., 2020; Morris, 2020). Hal ini justru tidak didapatkan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani  COVID-19  (Wawancara  Kabiro  Tata  Pemerintahan  Setdaprov  DKI  Jakarta,  4 Desember 2020).
Pada  saat  itu,  terdapat  perbedaan  persepsi  antara  Pemprov  DKI  Jakarta  dengan Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  terkait  dengan  transparansi  data.  Tegangan  muncul  ketika keterbukaan  data  merupakan  hal  penting  bagi  Pemprov  DKI  Jakarta  karena  memberikan  rasa aman.  Di  sisi  lain,  Kemenkes  menilai  bahwa  transparansi  data  pada  masa  awal  COVID-19 terdeteksi akan menimbulkan kepanikan secara luas di masyarakat (Sydney Morning Herald, 2020; Vidhiasi, 2020). Pemerintah, sebagai administrator negara, seharusnya dapat melakukan strategi dan  kebijakan  komunikasi  yang  tepat  dalam  menangani  COVID-19.  Melalui  data,  pemerintah memiliki  tanggung  jawab  mencegah  kekacauan  informasi  sekaligus  mewujudkan  pemerintahan terbuka  ( open  government )  melalui  kehadiran  informasi  digital  yang  interaktif  dan  dapat dipertanggungjawabkan (Pramiyanti et al., 2020).
Keterbukaan  data  dan  informasi  COVID-19  juga  berdampak  pada  perubahan  perilaku masyarakat dalam menaati berbagai kebijakan pemerintah (Roselina & Asmiyanto, 2020). Karena itu,  Pemprov  DKI  Jakarta  berusaha  untuk  menghadirkan  data  tersebut  kepada  publik.  Salah satunya melalui laman corona.jakarta.go.id. Di dalam laman tersebut terdapat informasi mengenai jumlah kasus positif, suspek, dan pasien sembuh di DKI Jakarta dan nasional. Informasi dikemas dalam bentuk interaktif seperti persentase, peta, dan grafik penyebaran.
Peristiwa  kedua  terlihat  pada  pemberlakuan  PSBB  di  berbagai  daerah.  Gubernur  DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal menginginkan kebijakan kuncitara ( lockdown ) diterapkan di DKI  Jakarta (Azikin  et  al.,  2020). Salah  satu  pertimbangan  terbesar  karena  kekhawatiran  DKI Jakarta  dapat  menjadi pusat episentrum penyebaran COVID-19. Terlebih  tingkat kepadatan  dan mobilitas  penduduk  di  DKI  Jakarta  tergolong  tinggi  (Wawancara  Kabiro  Tata  Pemerintahan Setdaprov  DKI  Jakarta,  4  Desember  2020).  Namun  ide  mengenai lockdown tidak  mendapat respons positif dari Pemerintah Pusat (Khairu Nissa et al., 2020). Pemerintah Pusat menolak ide lockdown yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta (Rivelino & Ginting, 2020). Alternatif lockdown dirumuskan  Pemerintah  Pusat  dalam  kebijakan  yang  dinamakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). Lockdown dan  PSBB  merupakan  dua  hal  yang berbeda. Lockdown identik dengan penguncian total suatu daerah dengan tingkat penularan sangat tinggi.  Sedangkan  PSBB  lebih  longgar  dibandingkan lockdown karena  hanya  menutup  dan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
membatasi  kegiatan-kegiatan  dengan  risiko  penyebaran  COVID-19  tinggi.  Kegiatan  tersebut meliputi  kegiatan  agama,  pendidikan,  perkantoran,  sosial,  dan  budaya.  Ruang  lingkup  dari pelaksanaan  PSBB  berada  di  level  provinsi  sehingga  tidak  semua  daerah  di  Indonesia melaksanakan kebijakan PSBB (Roselina & Asmiyanto, 2020).
Berbagai  pertimbangan  melandasi  argumen  Pemerintah  Pusat  untuk  menolak  kebijakan lockdown sebagaimana  diusulkan  Gubernur  DKI  Jakarta.  Apabila  ditinjau  dengan  pendekatan kesehatan, maka landasan pelaksanaan akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  Permasalahan  utama  terletak  pada  Undang-Undang  tersebut karena tidak memiliki aturan teknis turunan sehingga sulit untuk diterapkan di daerah.  Undang- Undang  tersebut  juga  tidak  mengatur  konsep lockdown dalam  penanganan  wabah  penyakit menular, melainkan konsep karantina wilayah. Ide lockdown pertama kali justru muncul dari China yang  berhasil  menekan  angka  penyebaran  COVID-19  karena  menerapkan lockdown di  Kota Wuhan (Wawancara Direktorat P2PML Kemenkes RI, 18 Desember 2020).
Kebijakan lockdown juga harus dikaji secara multiaspek. Terutama dengan memperhatikan sektor ekonomi dan sosial yang bisa mengalami kelumpuhan. Azikin et al., (2020) menerangkan bahwa kebijakan lockdown memiliki dampak negatif seperti memicu terjadinya panic buying pada barang  kebutuhan  pokok,  menurunkan  produktivitas  masyarakat,  dan  melumpuhkan  aktivitas ekonomi. Hal serupa pernah terjadi di DKI Jakarta pasca pengumuman perdana kasus COVID-19 pada  2  Maret  2020.  Harga  masker  dan hand  sanitizer meningkat  tajam  dikarenakan  tingginya permintaan  dari  masyarakat.  Karenanya,  apabila lockdown dilakukan,  Pemerintah  Pusat bertanggung  jawab  untuk  menanggung  berbagai  kebutuhan  masyarakat  yang  terhambat  karena pemberlakuan lockdown. Di  sisi  lain,  pelaksanaan  pembatasan  berbasis  wilayah  (PSBB)  justru menunjukkan  pengalihan  tanggung  jawab  atas  konsekuensi  pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  pemerintah  daerah (Azikin  et  al.,  2020). Hal  ini berbanding terbalik dengan kemampuan pemerintah daerah baik dalam segi dana maupun sumber daya yang dimiliki.
Hubungan  disharmoni  antara  Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah  dapat muncul ketika  terjadi  kekosongan  peraturan.  Peristiwa  konfliktual  antara  Pemprov  DKI  Jakarta  dengan Pemerintah  Pusat  terkait  kebijakan  PSBB  terjadi  karena  ketiadaan  aturan teknis.  Maka  langkah yang  harus  dijalani  adalah  menyiapkan  terlebih  dahulu  berbagai  peraturan  teknis  terkait pembatasan sosial sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan dan mengkontekstualisasikan keputusan  Pemerintah  Pusat  yang  bersifat  umum  (Wawancara  Ditjen  Bina  Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, 17 Desember 2020).
Dalam  upaya  implementasi  kebijakan,  pemerintah  daerah  perlu  melakukan  koordinasi dengan  Pemerintah  Pusat.  Koordinasi  bertujuan  meminimalisasi  perbedaan  pandangan  antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Walau perlu disadari pula bahwa praktik desentralisasi kerap  kali  menimbulkan  permasalahan  dalam  hal  koordinasi  karena  kompleksnya  struktur pemerintahan (Sarundajang,  2005). Dalam  kebijakan  PSBB,  koordinasi  terwujud  dalam pengaturan  regulasi  di  mana  kepala  daerah  memiliki  hak  untuk  mengajukan  PSBB  kepada Kemenkes.  Sedangkan  keputusan  pelaksanaan  PSBB  di  daerah  diputuskan  oleh  Menteri Kesehatan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah serta kemampuan daerah dalam menerapkan PSBB.
Koordinasi  semacam  ini  yang  menjadi  kritik  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemprov  DKI Jakarta.  Terutama  pada  kebijakan  penarikan  rem  darurat  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta  sehingga memberlakukan PSBB Total pada Bulan September 2020 (Wawancara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, 17 Desember 2020). Walaupun pemberlakuan PSBB Total kembali dilakukan DKI Jakarta dengan pertimbangan efektivitas dari kebijakan PSBB yang dinilai berhasil mengubah  pola  mobilitas  masyarakat  dan  penurunan  angka positivity  rate (Khairu  Nissa  et  al., 2020; Leida, I., Milayanti, W., & Amiruddin, 2020; Saputra & Salma, 2020). Sebaliknya, ketika PSBB Transisi sebagai kebijakan pelonggaran menuju era normal baru ( new normal ) diterapkan,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
angka positive rate tercatat meningkat. Begitu pula dengan kapasitas sistem dan fasilitas kesehatan yang makin menipis sehingga mendorong Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah darurat dalam bentuk PSBB Total (Saputra & Salma, 2020).
Tabel 2. Hubungan Pusat-Daerah dalam Penanganan COVID-19
Pemprov DKI Jakarta Pemerintah Pusat
• Kurangnya kombinasi pendekatan kebencanaan  (Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007) dan kesehatan (Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2009)  dari Pemerintah  Pusat  untuk  menangani COVID-19 sehingga menyulitkan pelaksanaan  teknis  bagi  Pemerintah Daerah/
• Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan berbagai inovasi kebijakan penanganan COVID-19, namun mengalami berbagai  pertentangan  dari  Pemerintah Pusat.
• Pemerintah Pusat membutuhkan waktu dalam menyusun regulasi yang multiperspektif. Karenanya
diperlukan  inovasi  kebijakan  dari Pemerintah  Daerah  dalam  situasi krisis seperti COVID-19 yang dilaksanakan dalam kerangka desentralisasi.
• Pertentangan muncul akibatnya kurangnya mekanisme koordinasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ke  Pemerintah  Pusat  atas  berbagai inovasi kebijakan lokal.

## Sumber: Hasil olahan penulis dari wawancara (2020)
Seiring  dengan  berbagai  pembenahan,  terutama  dalam  hal  penyusunan  peraturan  dan mekanisme  koordinasi,  hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemprov  DKI  Jakarta  semakin menunjukkan perkembangan. Berbagai keputusan dapat dilaksanakan di daerah dengan koordinasi dan  bantuan  Pemerintah  Pusat.  Begitu  pula  sebaliknya,  berbagai  peraturan  yang  disusun Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan dengan baik di daerah (Wawancara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, 17 Desember 2020; Wawancara Biro Tata Pemerintahan Setdaprov DKI Jakarta, 4 Desember 2020).
Ketika  landasan  peraturan  dan  mekanisme  koordinasi  sudah berjalan dengan  baik,  maka langkah selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah konsistensi dalam proses implementasi kebijakan.  Salah  satu  tantangan  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  terjadinya  antinomi ( antinomies ). Antinomi terjadi ketika ada kontradiksi dalam kebijakan pemerintah akibat adanya inkonsistensi dalam premis yang terdapat dalam kebijakan (Ramadani & Rezah, 2021). Perangkat daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  masyarakat  demi  terciptanya  ketertiban  dan penegakan  hukum.  Namun,  terdapat  beberapa  peristiwa  yang  menunjukkan  lemahnya  peran Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi berbagai kasus pelanggaran COVID-19 di DKI Jakarta. Misalnya  dengan  peristiwa  kerumunan  yang  terjadi  di  Petamburan,  Jakarta  Pusat.  Pelanggaran protokol  kesehatan  bermula  dari  salah  satu  ormas  besar  di  DKI  Jakarta  mengadakan  acara keagamaan  dan  akad  nikah  dengan  melibatkan  banyak  orang  sehingga  mengabaikan  protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020.
Sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020, kewenangan Pemprov DKI Jakarta dalam peristiwa tersebut  sebatas  memberikan sanksi  administratif.  Sanksi  berupa denda sebesar Rp. 50 Juta Rupiah telah dibayarkan penyelenggara acara kepada Pemprov DKI Jakarta. Akibat peristiwa  ini,  Menteri  Dalam  Negeri  Tito  Karnavian  mengeluarkan  Instruksi  Menteri  Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2020. Instruksi yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota di Indonesia  menginstruksikan peran kepala daerah untuk menegakkan protokol

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kesehatan  di  daerah  masing-masing.  Ditekankan  pula  sanksi  bagi  kepala  daerah  yang  bisa diberhentikan  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  apabila  tidak dapat menegakkan aturan protokol kesehatan di daerahnya. Peristiwa ini dipandang sebagai reaksi Pemerintah  Pusat  terhadap  Pemprov  DKI  Jakarta  karena  instruksi  tersebut  dikeluarkan Kemendagri  tepat  sehari  setelah  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  dimintai  keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat pada 17 November 2020.
Terlepas  dari  faktor  politik,  Pemprov  DKI  Jakarta  memberikan  respons  bahwa pemberhentian gubernur bisa saja dilakukan, namun  hal tersebut sulit dilakukan karena terdapat mekanisme  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  dan  perlunya  bukti  kuat  untuk memberhentikan gubernur. Hal serupa  juga disebutkan Kemendagri  bahwa alasan-alasan politik tidak bisa memberhentikan kepala daerah. Pemberhentian dapat dilakukan apabila kepala daerah dikenakan  pidana,  mengundurkan  diri,  atau  berhalangan  secara  tetap  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  (Wawancara  Biro  Tata  Pemerintahan  Setdaprov  DKI Jakarta, 4 Desember 2020; Wawancara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, 17 Desember 2020).
Kemendagri  menilai  bahwa  pernyataan  Mendagri  Tito  Karnavian  melalui  Inmendagri Nomor  6  Tahun  2020  terutama  terkait  dengan  pemberhentian  Gubernur  tidak  didasari  alasan politis terhadap Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut bertujuan untuk menekankan garis komando penanganan COVID-19 berada di Pemerintah Pusat dan kemudian diimplementasikan di daerah oleh  setiap  kepala  daerah.  Bisa  dimaknai  bahwa  pernyataan  tersebut  merupakan  penegasan kembali fungsi pemerintah daerah dan gubernur sebagaimana diatur dalam perundangan-undangan yang mana kerap diabaikan daerah terutama ketika menghadapi situasi darurat. Inmendagri Nomor 6 Tahun 2020 tidak  hanya tertuju kepada DKI Jakarta, namun  juga diperuntukkan  bagi  seluruh daerah di Indonesia. Berbagai instruksi juga telah dikeluarkan Mendagri sebelum terjadi peristiwa pelanggaran  protokol  kesehatan  di  Petamburan,  Jakarta  Pusat  (Wawancara  Ditjen  Bina Administrasi Kewilayahan & Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, 17 Desember 2020).
Peristiwa demikian justru menekankan kembali dua fungsi gubernur. Sebagai Pemerintah Pusat  di  daerah,  gubernur  perlu  melakukan  koordinasi  kepada  Pemerintah  Pusat  terkait  dengan kebijakan penanganan COVID-19 yang akan diterapkan di daerahnya (Tuwu, 2020). Sedangkan sebagai  kepala  daerah,  gubernur  menjadi  pemimpin  eksekutif  dengan  kewenangan  dan  wilayah kerja tersendiri. Berbagai inisiatif dalam penanganan COVID-19 di daerah ditunjukkan gubernur dengan  mengeluarkan  produk-produk  hukum  seperti  Peraturan  Gubernur  dan  Keputusan Gubernur.
Sebagai  kepala  daerah,  gubernur  tidak  melakukan  pertanggungjawaban  secara  langsung kepada  Pemerintah Pusat. Pertanggungjawaban  justru ditunjukkan kepada DPRD  sebagai wakil rakyat karena gubernur tidak dipilih oleh Pemerintah Pusat melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan  hubungan  gubernur  dengan  Pemerintah  Pusat  lebih  bersifat  administrasi  yakni menciptakan sinergi program dan kebijakan secara umum. Sebaliknya, Pemerintah Pusat berperan menyiapkan berbagai pedoman dan kemudian diserahkan kepada daerah dalam implementasinya. Termasuk  mekanisme  kontrol  melalui  koordinasi  dan  evaluasi  agar  pedoman  Pemerintah  Pusat bisa  terimplementasi  secara  matang  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berjalan  lebih maksimal.
Tidak  dimungkiri  faktor politik  dapat  mempengaruhi  hubungan  antara  Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta (Asmorowati et al., 2021; Lutfi & Hariyati, 2020). Hubungan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat muncul karena beragam alasan dan  menghasilkan dampak seperti: (1) faktor politik menjadi alasan paling dominan untuk menerapkan desentralisasi politik di suatu daerah; (2) situasi politik nasional berpengaruh pada kompleksitas politik di daerah (Nur  Wijayanti,  2017); dan  (3)  manfaat  dari  pelaksanaan  desentralisasi  dalam  bidang  politik diharapkan  dapat  mengurangi  potensi  konflik (Huda,  2014). Namun,  faktor  politik  juga  dapat berdampak  negatif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Misalnya  sebagaimana  disebutkan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Hadiz (2003) bahwa  desentralisasi  yang  memungkinkan  pemilihan  secara  langsung  membuat posisi kepala daerah dan anggota DPRD menjadi sangat kompetitif. Kesempatan ini pada akhirnya meningkatkan intensitas konflik di tingkat lokal.
Faktor  politik  tentu  berpengaruh  dalam  upaya  penanganan  COVID-19  yang  dijalankan kepala daerah. Penanganan yang baik akan dapat menghasilkan insentif politik bagi kepala daerah. Sebaliknya,  dukungan  politik  pada  kepala  daerah  bisa  tergerus  apabila  penanganan  COVID-19 tidak dijalankan secara maksimal. Hal ini terjadi pula di DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa Gubernur  DKI Jakarta  Anies Baswedan  merupakan tokoh  dengan pengaruh besar  dan  memiliki peluang untuk melaju dalam kontestasi politik di masa mendatang (Vidhiasi, 2020). Politik merupakan jalan bagi individu untuk meraih jabatan dalam pemerintahan.  Ketika jabatan tersebut berhasil didapatkan, kepala daerah  maupun kepala negara perlu  mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan pertimbangan-pertimbangan politis yang menguntungkan pihak-pihak  tertentu  (Wawancara  Ditjen  Bina  Administrasi  Kewilayahan  Kemendagri  RI,  17 Desember 2020; Wawancara Biro Tata Pemerintahan Setdaprov DKI Jakarta, 4 Desember 2020). Hubungan  politik  dan  birokrasi  bisa  menjadi  relasi  negatif  apabila  birokrat  dan  kepala  daerah berorientasi pada kepentingan politik tertentu. Di sisi  lain,  bisa pula  menghasilkan relasi positif apabila politik berperan sebagai etika dengan mengaktifkan fungsi kontrol dan pengawasan  demi terwujudnya reformasi birokrasi (Yasa et al., 2021).
Dalam  berbagai  peristiwa  penanganan  COVID-19  yang  sudah  diuraikan  di  atas, tampak ruang  pemerintah  daerah  yang  minimalis  sehingga  terjadi  perubahan  model  hubungan  Pusat- Daerah  dari  bentuk  kemitraan  ( partnership  model )  dan  interaksi  ( interaction  model )  menjadi berbentuk agensi ( agency model ). Agensi merupakan model hubungan di mana pemerintah daerah menjalankan fungsinya sebatas sebagai agen dari Pemerintah Pusat di daerah. Kewenangan daerah dalam  bentuk  agensi  terbatas,  sedangkan  kontrol  Pemerintah  Pusat  terhadap  daerah  menjadi dominan (Huda, 2009). Model seperti ini lebih menunjukkan dominasi Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah  sehingga  pemerintah  daerah  dipandang  sebatas  alat  desentralisasi  politik  yang meneruskan tujuan Pemerintah Pusat (Sarundajang, 2005).

## Kesimpulan
Desentralisasi  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  bisa  menunjukkan  sikap  tanggap dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah. Hal tersebut tercermin dalam  berbagai  inovasi kebijakan yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta seperti upaya meningkatkan kewaspadaan pra bencana  COVID-19,  pembentukan  Tim  Tanggap  COVID-19  Provinsi  DKI  Jakarta,  penetapan status  kejadian  luar  biasa  dan  status  darurat  bencana  provinsi,  hingga  pelaksanaan  pembatasan sosial. Berbagai inovasi tersebut bahkan lebih dahulu diterapkan dibanding Pemerintah Pusat.
Namun, berbagai  inisiatif dan  inovasi  kebijakan tersebut justru menimbulkan reaksi dari Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada hubungan yang disharmoni. Hal tersebut didasari dari berbagai  faktor  seperti  minimnya  regulasi,  data,  dan  informasi,  perbedaan  persepsi,  lemahnya koordinasi,  hingga  pengaruh  faktor  politik.  Itu  tercermin  dalam  beberapa  peristiwa  seperti permasalahan  eksklusivitas  data  dan  informasi  tentang  COVID-19,  pertentangan  kebijakan kuncitara  ( lockdown )  dan  penerapan  PSBB  di  DKI  Jakarta,  hingga  himbauan  dari  Pemerintah Pusat terkait pemberhentian kepala daerah dalam Inmendagri Nomor 6 Tahun 2020.
Penanganan  COVID-19  yang  lebih  bersifat top-down berimplikasi  pada  perubahan hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mengimplementasikan berbagai kebijakan  penanganan  COVID-19  di  DKI  Jakarta.  Hubungan  yang  seharusnya  mengutamakan bentuk  kemitraan  ( partnership )  dan  interaksi  ( interaction ),  bergeser  ke  dalam  bentuk  agensi ( agency ).
Upaya  pembenahan  terus  dilakukan,  terutama  dalam  hal  penyusunan  peraturan  dan mekanisme  koordinasi,  sehingga  hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemprov  DKI  Jakarta  dapat menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini yang menjadi modal utama terciptanya efektivitas

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih ditujukan kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Public Policy Center atas fasilitasi penelitian ini dalam program “Belajar Bersama Jakarta: Fasilitasi Riset COVID-19  di  Jakarta”.  Penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para  informan  di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI, serta  para  pengajar  di  Departemen  Ilmu  Politik  Universitas  Airlangga  atas  berbagai  masukan dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  I.  (2020).  COVID-19:  Threat  and  fear  in  Indonesia. Psychological  Trauma:  Theory, Research, Practice, and Policy , 12 (5), 488–490.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/tra0000878 Aminah,  S.,  &  Roikan.  (2019). Pengantar  Metode  Penelitian  Kualitatif  Ilmu  Politik. Kencana Prenada Media Group.
Asmorowati,  S.,  Schubert,  V.,  &  Ningrum,  A.  P.  (2021).  Policy  capacity,  local  autonomy,  and human agency: tensions in the intergovernmental coordination in Indonesia’s social welfare response  amid  the  COVID-19  pandemic. Journal  of  Asian  Public  Policy , 00 (00),  1–15. https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1869142
Azikin,  A.,  Karno,  Nurhascaryani,  P.,  Fitriani,  Suhaeti,  &  Cahyono,  Y.  (2020).  Indonesian government dilematics in Covid-19 pandemic handling. European Journal of Molecular and Clinical Medicine , 7 (7), 125–133.
Chadijah, S. (2020). Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jurnal Kertha Semaya , 8 (6), 858–866.
Easton, D. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science . Knop. Febrina, R., & Isril. (2018). Proses Politik dalam Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD  Kota  Pekanbaru  Tahun  2017-2022. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 17 (30), 101–116. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7063
Gadjong, A. A. (2007). Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum . Ghalia Indonesia. Gultom, R., Nugraha, Y., Hamdi, H., Wiguna, H., Terissa, H., Kanggrawan, J. I., Nursyufa, Z., Gusta,  R.  Y.,  Hadi,  Y.,  Hirzirahim,  A.,  Ernesto,  A.,  Satria,  A.  I.,  Mubarok,  M.  A.,  & Suherman, A. L. (2020). Developing the government COVID-19 website: Lessons Learned from  Jakarta. 2020  International  Conference  on  ICT  for  Smart  Society  (ICISS) ,  1–9. https://doi.org/10.1109/ICISS50791.2020.9307553
Hadiz,  V.  R. (2003).  Reorganizing  political  power  in  Indonesia:  A  reconsideration  of  so-called
“democratic transitions.” Pacific Review , 16 (4), 591–611.
https://doi.org/10.1080/0951274032000132272
Huda, N. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah . Nusa Media. Huda,  N.  (2014). Desentralisasi  Asimetris  dalam  NKRI:  Kajian  terhadap  Daerah  Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus . Nusa Media.
Juaningsih,  I.  N.,  Consuello,  Y.,  Tarmidzi,  A.,  &  NurIrfan,  D.  (2020).  Optimalisasi  Kebijakan Pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19  terhadap  Masyarakat  Indonesia. SALAM:  Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (6). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363
Khairu Nissa, N., Nugraha, Y., Finola, C. F., Ernesto, A., Kanggrawan, J. I., & Suherman, A. L. (2020).  Evaluasi  Berbasis  Data:  Kebijakan  Pembatasan  Mobilitas  Publik  dalam  Mitigasi Persebaran COVID-19 di Jakarta.
Jurnal Sistem Cerdas , 3 (2), 84–94. https://doi.org/10.37396/jsc.v3i2.77
Leida,  I.,  Milayanti,  W.,  &  Amiruddin,  R.  (2020).  Dampak  PSBB  dan  PSBB  Transisi  di  DKI Jakarta  dalam  Pengendalian  COVID-19. Media  Kesehatan  Masyarakat , 16 (1),  116–126.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i3.11042 Lubis, M. S. (1983). Pergeseran Garis Politik dan Perundang Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah . Alumni.
Lutfi, A., & Hariyati, D. (2020). Relations between Levels of Government in Handling the Covid- 19  pandemic in Indonesia: A Study on Relations between the Central  Government and the Provincial  Government of  DKI  Jakarta. Iapa  Proceedings  Conference;  2020:  Proceedings IAPA Annual Conference . https://iapa.or.id/ejournal/proceedings/article/view/407 Manan,  B.  (1994). Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  menurut  UUD  1945 .  Pustaka  Sinar Harapan.
Manan, B. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah . Universitas Islam Indonesia.
Mariana, D., & Paskarina, C. (2008). Demokrasi dan Politik Desentralisasi . Graha Ilmu. Moleong, L. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . PT Remaja Rosdakarya.
Morris, C. (2020). Governing a pandemic: centre-regional relations and Indonesia’s COVID-19 response . https://www.newmandala.org/governing-a-pandemic-centre-regional-relations- and-indonesias-covid-19-response/
Nugroho, Y., & Negara, S. D. (2020). Urgent Need to Strengthen State Capacity: Learning from Indonesia’s COVID-19 Crisis . ISEAS Yusof Ishak Institute.
http://hdl.handle.net/11540/12158.
Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2). https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Pramiyanti,  A.,  Mayangsari,  I.  D.,  Nuraeni,  R.,  &  Firdaus,  Y.  D.  (2020).  Public  perception  on transparency and trust in government information released during the COVID-19 pandemic.
Asian Journal for Public Opinion Research , 8 (3), 351–376.
https://doi.org/10.15206/ajpor.2020.8.3.351
Raharjo,  M.  (2017).  Studi  Kasus  Dalam  Penelitian  Kualitatif.  In Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Rahman,  K.  (2017).  Pelayanan  Pemerintahan  yang  Bertanggung  Jawab. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 16 (28), 34–42. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823
Ramadani, R., & Rezah, F. S. (2021). Regional Head Election During COVID-19 Pandemic: the
Antinomy in the Government Policies. Yuridika , 36 (1), 213. https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.23528
Rivelino,  &  Ginting,  A.  H.  (2020).  Tata  Kelola  Kolaborative  Dalam  Kebijakan  Publik  Dari Perspektive  Penanganan  Covid-19  di  DKI  Jakarta. Jurnal  Politik  Pemerintahan  Dharma Praja , 13 (1), 36–51. https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1027
Roselina,  E.,  &  Asmiyanto,  T.  (2020).  Personal  Impact  of  Media  Publicity  During  Covid-19 Pandemic  and  Awareness  Among  Generation  Z  in  Jakarta,  Indonesia. Library  Philosophy and Practice , 0 (0), 1–10.
Saksono, H. (2020). Innovation Hub:  Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah  Inovatif. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (1), 1–16.
Saputra,  H.,  &  Salma,  N.  (2020).  Dampak  PSBB  dan  PSBB  Transisi  di  DKI  Jakarta  dalam Pengendalian
COVID-19. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia . https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i3.11042
Sarundajang, S. H. (2005). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah . Penerbit Kata Hasta Pustaka. Smith,  C.  B.  (2014). Decentralization:  The  Teriorial  Dimension  od  the  State .  Geogre  Allen  & Unwin.
Soderborg,  S.,  &  Muhtadi,  B.  (2020). Policy,  Partisanship,  and  Pay:  Diverging  COVID-19 Responses in Indonesia . SSRN. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3636486 Stake, R. E. (1994). Case Studies. In N. K. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research . SAGE Publications.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 192-205 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Suharto,  E.  (2008). Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan  Publik:  Peran  pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia . Alfabeta. Sydney Morning Herald. (2020). “Not allowed to do testing”: governor says Jakarta was tracking COVID-19 cases in January . https://www.smh.com.au/world/asia/not-allowed-to-do-testing- governor-says-jakarta-was-tracking-covid-19-cases-in-january-20200507-p54qnh.html Tuwu,  D.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19. Journal Publicuho , 3 (2), 267–278. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535
Vidhiasi, D. M. (2020). The Analysis of Political  Discourse  in Anies Baswedan Interview with The Sydney Morning Herald. Al-Lisan , 5 (2), 148–163. https://doi.org/10.30603/al.v6i2.1340 Yandra,  A.,  Faridhi,  A.,  &  Husna,  K.  (2022).  Demokrasi  di  Tengah  Pandemi  COVID-19.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 70–84. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.255 Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (1), 27–42. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139