Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017

## Pengantar Redaksi
Transparansi + Akuntabilitas Suatu Keharusan S ebelum saya ‘mengantarkan’ isi jurnal Volume 3 Nomor 2 Desember 2017 , izinkan saya menghaturkan terima kasih kepada segenap masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada KPK, karena pada 27 Desember 2017 ini, KPK merayakan hari jadinya yang ke-14. Kami berjanji bahwa KPK akan terus menjaga amanat rakyat dan akan terus berkontribusi bagi tercapainya  cita-cita bang- sa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Berlanjut- nya penerbitan Jurnal INTEGRITAS, juga merupakan perwujudan tanggung jawab KPK dalam menyiarkan suara perlawanan terhadap korupsi yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan pada saat yang sama KPK ingin berkontribusi nyata dalam upaya mencer- daskan kehidupan bangsa.
Berbeda dengan sebelumnya, edisi Jurnal INTEGRITAS kali ini memfokuskan diri pada pentingnya “transparansi ( transparen- cy) dan akuntabilitas (accountability) ”, karena KPK yakin bahwa minimnya transparansi dan akuntabilitas merupakan resep jitu untuk menumbuhkan Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam kon- teks yang lebih luas, Robert Klitgaard bahkan mengatakan bahwa rumus korupsi adalah: C = M + D – A ( C orruption equals M onopoly plus D iscretion minus A ccountability) atau dalam bahasa Indone- sia “Korupsi sama dengan Monopoli ditambah Diskresi dikurang Akuntabilitas”. (Klitgaard, Controlling Corruption , 1988). Walau- pun rumus tersebut tidak menyebut transparansi secara khusus, tapi biasanya “diskresi dan monopoli” sering dilakukan secara tidak transparan sehingga berpotensi menyuburkan korupsi.
Sadar akan hal tersebut dan demi untuk meningkatkan transpa-
ransi dan akuntabilitas, edisi kali ini telah menghimpun sejumlah artikel yang membahas secara detail isu-isu transparansi dan akun- tabilitas mulai dari pentingnya keterbukaan tata kelola pemerintahan sampai dengan isu-isu transparansi organisasi swasta bahkan orga- nisasi keagamaan.
Edisi kali ini diawali oleh artikel Agie Nugroho Soegiono yang membedah “Agenda Open Government dan Inisiatif Open Data ” dalam mencegah dan memerangi korupsi. Penulis beranggapan bah- wa agenda ‘pemerintahan yang transparan dan terbuka harus dii- kuti juga dengan transparansi dan keterbukaan data agar masyara- kat bisa berpartisipasi dalam menjaga dan memerangi korupsi yang terjadi dalam struktur pemerintahan. Selanjutnya Beni Kurnia Il- lahi dan Muhammad Ikhsan Alia berusaha untuk membedah dan menjelaskan interaksi antara BPK, KPK, dan PPATK dalam “Per- tanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara” . Kedua penu- lis mengharapkan kerja sama ketiga instansi negara tersebut untuk memantau transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi kebocoran dan pelanggaran dalam peng- gunaannya. Kedua penulis percaya bahwa jika BKP, KPK, PPATK berkolaborasi secara positif, maka akan terjadi efisiensi dalam pe - manfaatan keuangan negara.
Masih dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pro- curement, Beridiansyah menyorot “Analisis Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa” agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penulis percaya bahwa sistem pen- gadaan barang dan jasa (procurement system of goods and services) yang baik harus didukung oleh integritas dan profesionalisme sum- ber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem tersebut. Penulis percaya bahwa selalu ada kemungkinan penyalahgunaan kewenang- an dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu dia berharap bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan deng- an berpatokan pada prinsip-prinsip: efisiensi, efektivitas, transpar - ansi, adil,  tidak diskriminatif dan akuntabel.
Redaksi INTEGRITAS, juga berterima kasih kepada Eka Adhi
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
Wibowo dan Heru Kristanto yang menyumbangkan artikel “Ko- rupsi dalam Pelayanan Gereja” . Topik semacam ini baru perta- ma kalinya dibahas di INTEGRITAS sehingga sangat bagus untuk memperkaya pengetahuan tentang korupsi di sektor organisasi ke- agamaan. Pada sejumlah kasus, KPK pernah bersinggungan dengan korupsi dana haji, proyek al-Quran dan sejumlah proyek masjid. Ternyata dalam pengelolaan keuangan gereja pun perlu diwaspadai karena menurut kedua penulis, tidak semua yang sakral bebas dari korupsi. Intinya, mereka mengimbau kepada umat agar tidak per- caya begitu saja (blind trust) pada pengurus keuangan gereja. Oleh karena itu, kedua penulis mengusulkan pentingnya “internal con- trol” yang profesional dan kuat agar dapat mendeteksi dan mence- gah korupsi dan penyimpangan pemanfaatan keuangan gereja. Masih dalam spirit yang sama, Johan Rahmatulloh menyoroti potensi korupsi dalam “Pungutan Keuangan dalam Pendidikan Dasar” . Penulis mencurigai adanya “pungutan liar” atau pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang dilakukan oleh penyelengga- ra pendidikan dasar di Indonesia. Pungutan yang melibatkan tenaga pendidik dan orang tua murid sudah sangat mengkhawatirkan kare- na kebanyakan sekolah dikelola tidak transparan dan landasan hu- kumnya pun dianggap lemah. Setelah mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, penulis menyimpulkan bahwa: (i) penyelenggara pendidikan dalam satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak diberikan kewenang- an untuk melakukan pungutan kepada orang tua atau wali peserta didik, dan (ii) kesepakatan yang dijadikan dasar oleh pihak penye- lenggara pendidikan untuk melakukan pungutan terhadap orang tua atau wali peserta didik secara hukum merupakan perbuatan ilegal. Berbeda dengan beberapa artikel di atas yang menyoroti secara khusus soal pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mence- gah terjadinya korupsi, Melisa Indriana Putri mencoba menga- nalisis “Pengaruh Pemberitaan/Diskusi Korupsi bagi Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta dengan Konstituen Pemilih” . Penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa hubun-
gan antara intensitas diskusi berita korupsi pasangan calon dengan partisipasi politik konstituen lebih kuat dari pada hubungan antara pola konsumsi berita korupsi pasangan calon dengan partisipasi politik konstituen. Dan ternyata, konstituen pemilih cenderung lebih mempercayai informasi yang bersumber dari orang-orang terdekat mereka dibanding yang diberitakan oleh media massa. Penelitian ini pada akhirnya merekomendasikan bahwa media massa tidak cukup dalam memainkan perannya sebagai agen antikorupsi karena orang- orang terdekat konstituenlah yang memiliki kekuatan paling besar dalam mempengaruhi pandangan khalayak mengenai korupsi secara umum maupun kasus korupsi yang dilekatkan oleh media terhadap para pasangan calon.
Edisi kali ini juga bersyukur mendapatkan artikel dari tiga serang- kai yang berlatar belakang akuntan: Stanislaus, Ratna Ayu Dama- yanti, dan Syamsuddin. Ketiga penulis menganalisis “Pemaknaan
Efisiensi  Belanja  Daerah  oleh  Para  Agen  Birokrat” . Menurut temuan para penulis, “efisiensi” dapat diartikan bermacam-macam tergantung “kesepakatan” oleh para agen birokrat. Fenomena ini dapat  menimbulkan  inefisiensi  anggaran  Pemda  sehingga  perlu diperhatikan secara seksama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada efisiensi dalam belanja daerah, khususnya pada jenis be - lanja barang dan jasa yang merupakan kelompok belanja langsung. Efisiensi  implementasi  belanja  yang  dimaknai  oleh  agen  birokrat sesungguhnya  baru  sebatas  pemahaman  arti  efisiensi  pada  tahap perencanaan serapan anggaran dan bukan pada tahapan pelaksanaan kegiatan (service delivery) yang dilakukan dengan pengeluaran bi- aya yang sehemat mungkin berdasarkan harga pasar wajar. Kembali pada isu transparansi, Markus H. Simarmata , menco- ba meningkatkan “Peran e-Government dan Media Sosial dalam Mewujudkan Budaya Transparansi” .  Penulis melihat bahwa e- government dan social media berpotensi untuk meningkatkan buda- ya keterbukaan dan budaya pemberantasan korupsi tapi sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Penulis melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan manfaat e-govern-
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
men t dan social media ,  termasuk perbaikan beberapa norma hukum yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penulis juga mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan kampanye literasi e-government dan social media yang mendidik agar bermanfaat bagi pemcerantasan korupsi di negeri ini. Akhirnya, dalam upaya meningkatkan tata kelola obat yang transparan dan akuntabel, Niken Ariati berupaya untuk menyarikan penelitian KPK di bidang “ Tata Kelola Obat di Era Sistem JKN ” . KPK menaruh perhatian penting dalam tata kelola obat karena di- anggap belum berpihak kepada masyarakat dan pada saat yang sama masih diliputi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Un- tuk menghilang-kan praktik-praktik yang korup tersebut, Direktorat Litbang KPK bekerjasama dengan sejumlah pihak telah melakukan penelitian yang mendalam dan menemukan sejumlah permasalahan tata kelola obat nasional, di antaranya: (1) Ketidaksesuaian Formu- larium Nasional (FORNAS) dan e-catalogue ; (2) Aturan Perubahan FORNAS Berlaku Surut Melanggar Asas Kepastian Hukum; (3) Tidak Akuratnya RKO Sebagai Dasar Pengadaan e-catalogue ; (4) Mekanisme Pengadaan Obat Melalui e-catalogue Belum Optimal; (5) Ketidaksesuaian Daftar Obat pada Panduan Praktik Klinis (PPK) FKTP dengan FORNAS FKTP; (6) Belum Ada Aturan Minimal Ke- sesuaian FORNAS pada Formularium RS/Daerah; (7) Belum Opti- malnya Monitoring dan Evaluasi Terkait Pengadaan Obat; dan (8) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga.
Permasalahan-permasalahan di atas kemudian diurai satu per- satu untuk dicarikan jawaban bersama antara Tim Direktorat Lit- bang KPK dengan Tim Pemerintah dan pihak-pihak lain yang ter- libat. KPK berkeyakinan bahwa jika semua pemangku kepentingan yang terlibat (peme-rintah, swasta, asosiasi profesi, dan masyarakat) dalam tata kelola obat nasional memiliki tekad yang sama dalam perbaikan tata kelola obat, cita-cita untuk mewujudkan tata kelola obat yang adil dan terbebas dari korupsi pasti dapat diwujudkan. Sebagai Pemimpin Redaksi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para penyumbang tulisan, mitra bestari,
dan seluruh personel jajaran redaksi yang bekerja siang dan malam untuk  memastikan  keberlanjutan  dan  keterjagaan  kualitas  Jurnal INTEGRITAS yang kita cintai bersama.
Akhirnya saya berharap kiranya, artikel-artikel yang tersaji dalam edisi kali ini akan meningkatkan ilmu pengetahuan para pembaca dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pada pada saat yang sama juga berhasil mengasah hati dan kesadaran kita semua untuk bergerak bersama memberantas korupsi yang menjadi penya- kit bangsa.
Selamat Ulang Tahun KPK yang ke-14, semoga Tuhan sang pen- cipta seru sekalian alam, selalu melindungi dan memberikan rah- mat-Nya kepada insan-insan KPK yang tulus memberantas korupsi dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang tak pernah henti berharap untuk Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

## Salam Antikorupsi
Laode M. Syarif Pemimpin Redaksi