Vol 2, No 2, 2023, 80-91
Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 di Masa  Pandemi  (The  Urgency  of  the  Fifth  Amendment  to  the

## 1945 Constitution during a Pandemic)
Galuh Candra Purnamasari
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan , Jawa Barat galuhcandra278@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 29 Desember 2021 Revisi 1 pada 5 Maret 2022 Revisi 2 pada 11 Agustus 2022 Disetujui  pada  15  Desember 2022

## Abstract
Purpose: The  issue  of  the  limited  amendment  to  the  1945 Constitution  (UUD  1945)  was  rolling  again  during  the  unfinished pandemic  in  Indonesia.  The  idea  to  carry  out  the  limited amendment to the 1945 Constitution on a limited basis was in line with the issue of extending the Presidential term to three terms and the  issue  of  adding  the  authority  of  the  MPR  to  form  the  Basic Principles  of  State  Policy  (PPHN).  Conceptually,  it  is  possible  to amend  the  1945  Constitution  as  the  constitution  of  the  State  of Indonesia.  However,  the  problem  that  arises  is  whether  the amendment  to  the  1945  Constitution  is  something  that  is  very important and urgent to be carried out at this time, especially when Indonesia  is  still  in  a  pandemic  condition?  To  answer  these problems, this study intends to explain the concept of amendments to the 1945 Constitution and analyze the urgency of implementing the amendments to the 1945 Constitution during this pandemic. Method: This paper uses library method with secondary data in the form of library materials as the main data.
Result: The  results  of  the  study,  there  is  no  important  and  urgent matters for the implementation of the fifth amendment to the 1945 Constitution during a pandemic, so that the fifth amendment to the 1945  Constitution,  especially  during  the  pandemic,  is  not appropriate to be implemented.
Limitations: The limitation of this paper is that it only focuses on the  urgency  of limited  amendments  during  the  pandemic  with two main issues.
Contribution: The expected contribution of this paper is to provide a  legal  review  of  the  issue  of  the  limited  amendment  of  the  1945 Constitution during the pandemic.
Keywords: amendment,  The  1945  Constitution,  the  Basic Principles of State Policy (PPHN), Presidential Term How  To  Cite: Purnamasari,  G,  C.  (2023).  Urgensi  Amandemen Kelima  Undang-Undang  Dasar  1945  di  Masa  Pandemi. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(2), 81-91.

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi tertulis paling singkat nomor dua di dunia, namun tidak dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Dasar tersebut tidak dapat diubah, dimana dia merupakan produk dari masanya. Martosoewignyo (2006)  Dalam sejarahnya,  tuntutan reformasi tahun 1998 kepada UUD 1945  bukan  hanya  sekedar  perubahan  secara  terpisah-pisah,  namun  ada  juga  kehendak  untuk dilakukannya  reformasi menuju perubahan konstitusi, yang ditandai dengan perubahan yang lebih dahulu dilakukan  pada  Pasal  7  UUD  1945. Pada  masa  pandemi,  tepatnya  sejak  bulan  Agustus  2021,  isu mengenai amandemen UUD 1945 kembali dimunculkan.  Gagasan untuk melakukan amandemen kelima
UUD  1945  secara  terbatas  tersebut  seiring  dengan  munculnya  isu  pencalonan  Presiden/Wakil  Presiden untuk  masa  jabatan  ketiga  kalinya    dan  isu  penambahan  kewenangan  MPR  untuk  membentuk  Pokok- Pokok  Haluan  Negara  (PPHN).  Kehadiran  gagasan  amandemen  kelima  UUD  1945  ini  kemudian menimbulkan perdebatan dalam berbagai kalangan, khususnya ketika gagasan amandemen UUD 1945 ini muncul  pada  masa  pandemi,  di  mana  pemerintah  masih  memiliki  sejumlah  pekerjaan  untuk  mencapai target  vaksinasi,  memperbaiki  kondisi  kesehatan  masyarakat,  dan  memperbaiki  perekonomian  negara. Beberapa pihak menganggap bahwa amandemen kelima UUD 1945 tidak seharusnya dilakukan di masa pandemi,  mengingat  masih  banyak  pekerjaan  yang  seharusnya  diprioritaskan  oleh  pemerintah dibandingkan  menghabiskan  biaya,  waktu,  dan  tenaga  untuk  melakukan  amandemen  UUD  1945. Beberapa pihak yang lain menganggap tidak ada masalah apabila ingin melaksanakan amandemen UUD 1945 di masa pandemi selama pemerintah mampu untuk melaksanakannya dan pelaksanaan amandemen UUD 1945  tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  perdebatan-perdebatan  yang  muncul  tersebut,  tentu  menimbulkan  pertanyaan,  bagaimana sesungguhnya  urgensi  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  di  masa  pandemi  ini.  Apakah kepentingan  untuk  pelaksanaan  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  sungguh-sungguh  bersifat mendesak  sehingga  harus  dilaksanakan  sesegera  mungkin  di  masa  pandemi  ini,  ataukah  sesungguhnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 belum dibutuhkan di masa pandemi ini? Tulisan ini bertujuan untuk  memaparkan  konsep  amandemen  UUD  1945  dan  menganalisis  bagaimana  urgensi  pelaksanaan amandemen  UUD  1945  pada  masa  pandemi.  Tulisan  ini  membatasi  kajian  pada  urgensi  amandemen terbatas UUD 1945 di masa pandemi tanpa mengkaji secara lebih mendalam konsep haluan negara yang dapat  digunakan  di  masa  mendatang  ataupun  konsep  pengubahan  lembaga-lembaga  negara  di  masa mendatang.

## 2. Tinjauan Pustaka dan pengembangan hipotesis
Beberapa tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan topik kajian dalam tulisan ini antara lain, Pertama, artikel  yang  ditulis  oleh  Harry  Setya  Nugraha  dengan  yang  memberikan  gagasan ius  constituendum GBHN di masa mendatang dan kewenangan pembentukannya. 1 Berbeda dengan kajian dalam tulisan ini yang  lebih  menitikberatkan  pada  urgensi  pelaksanaan  amandemen  kelima  UUD  1945  di  masa  pandemi secara lebih umum (tidak hanya berfokus pada Garis Besar Haluan Negara), dan kajian dalam tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan gagasan ius constituendum Pokok-Pokok Haluan Negara di masa mendatang. Kedua ,  artikel  yang  ditulis  oleh  Qonita  Dina  Latansa,  yang  bertujuan  mengulas konstitusionalitas  batasan  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  di  Indonesia dan merumuskan gagasan ius constituendum konstitusionalitas batasan masa jabatan  presiden  dan  wakil  presiden. Yalid and Simamora (2022) Berbeda dengan kajian dalam tulisan ini, yang berfokus pada urgensi amandemen UUD 1945 di masa pandemi, dan kajian dalam tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan gagasan ius  constituendum konstitusionalitas  batasan  masa jabatan    presiden    dan    wakil    presiden  di  Indonesia. Ketiga ,  artikel  yang  ditulis  oleh  Muwaffiq  Jufri  yang  bertujuan  memberikan  argumentasi  mengenai kelemahan  pengaturan  tentang  hak  dan  kebebasan  beragama  yang  ada  dalam  konstitusi  Indonesia, sehingga terdapat urgensi untuk mengubah pengaturan hak dan kebebasan beragama melalui amandemen UUD  1945  (Fahrizal,  Anatami,  &  Nurkhotijah,  2022).  Berbeda  dengan  kajian  dalam  tulisan  ini  yang mengkaji urgensi amandemen kelima UUD 1945 di masa pandemi dengan berfokus pada dua isu, yakni isu  penambahan  kewenangan  MPR  untuk  membentuk  PPHN,  dan  isu  pencalonan  Presiden/Wakil Presiden  untuk  masa  jabatan  ketiga  kalinya,  tanpa  membahasa  isu  mengenai  hak  dan  kebebasan beragama.

## 3. Metode Penelitian
Kajian  yang  meneliti  tentang  permasalahan-permasalahan  dalam  tulisan  ini  menggunakan  penelitian kepustakaan  dengan data sekunder berupa bahan pustaka sebagai data utama. Penelitian hukum normatif dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  maka  metode  pengumpulan  data  melalui  kajian  kepustakaan  yang berupa  kajian  teoritis,  konsepsional  dan  hubungan  antara  teori-teori  dan  konsep-konsep  tersebut (Supriyono,  Sholichah,  &  Irawan,  2022).  Berdasarkan  metode  pengumpulan  data  tersebut,  maka  data yang diteliti digolongkan pada data sekunder yang  dari berbagai literatur berbentuk buku, jurnal, artikel ilmiah,  dokumen  regulasi  berupa  Undang-Undang  Dasar  1945.  Selain  itu,  dalam  tulisan  ini  juga mengambil  data  berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  lembaga  Indikator  Politik  Indonesia  dan Lembaga survei Fixpoll yang didapatkan melalui surat kabar yang bersifat online sebagai data pendukung dalam  mendukung  argumentasi  peneliti  terhadap  urgensi  amandemen  UUD  1945  di  masa  pandemi. Pendekatan historis juga dilakukan dalam tulisan ini untuk memberikan analisis terhadap hakikat Pokok- Pokok  Haluan  Negara,  makna  Sistem  Pemerintahan  yang  dianut  Indonesia,  dan  bagaimana  hakikat pencalonan Presiden/Wakil Presiden untuk masa jabatan ketiga kalinya.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Tinjauan  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  Sebagai  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia
Undang-Undang  Dasar  1945  termasuk  sebagai  konstitusi  tertulis,  namun  perubahan  terhadap  Undang- Undang Dasar 1945 dimungkinkan untuk dilakukan.  Noval, Nofrial, and Nurkhotijah (2022) Oleh karena konstitusi  bersifat  fundamental,  dalam  dokumen  konstitusi  tertulis  hampir  selalu  dinyatakan  bahwa konstitusi hanya bisa diubah melalui prosedur khusus yang sulit yang sering kali menggunakan cara-cara yang  khusus  (Hage,  Waltermann,  &  Akkermans,  2017).  Perubahan  dalam  istilah  asing  mencakup pengertian constitutional  amandement ,  berupa  penambahan,  perbaikan,  serta  pencabutan  atau penghapusan  bab,  pasal,  dan  ayat  dan constitutional  reform atau  pembaruan  konstitusi.  Secara  umum, Sistem  amandemen  (perubahan  konstitusi)  yang  terdapat  di  berbagai  negara  dapat  diklasifikasikan menjadi:
a) sistem penggantian, yaitu dengan cara mengganti konstitusi yang lama dengan konstitusi yang baru;
b) sistem  amandemen  yaitu  dengan  cara  mempertahankan  konstitusi  yang  lama  atau  yang  diubah, sedangkan perubahan (bab, pasal) diletakkan dalam lampiran yang disebut amandemen;
c) sistem adendum yaitu dengan cara mempertahankan naskah konstitusi dan di dalamnya disisipkan bab, pasal yang akan diubah.
Mengapa Undang-Undang Dasar hanya memual 37 Pasal? Ada dua kemungkinan jawaban 2
1) Adanya  anggota-anggota  BPUPK  yang  menghendaki  demikian.  Ada  kemungkinan  mereka  yang menghendaki  hal  ini  mendasarkan  pendapatnya  pada  teori  konstitusi  yang  mengatakan  lebih  singkat konstitusi lebih baik, asalkan yang terdapat di dalamnya benar-benar dilaksanakan, meskipun akan ada masalah apabila di dalamya tidak terdapat ketentuan pokok untuk melakukan sesuatu.
2) Sidang  BPUPK  yang  dilaksanakan  secara  singkat,  yang  pertama  selama  tiga  hari  dan  yang  kedua selama satu minggu.
Oleh  karena  itu  UUD  1945  mempunyai  keluwesan  dalam  menghadapi  era  globalisasi,  masalah ketidakjelasan  karena  singkatnya  itu  dapat  dijelaskan  melalui  wewenang  Mahkamah  Konsitusi  untuk memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusannya. Dalam hal ini syarat yang harus dianut dalam  mengubah undang-undang dasar adalah tidak terlalu rumit, dan tidak terlalu mudah. Tidak  terlalu  rumit  untuk  menghindari  suasana  ketegangan  dalam  masyarakat.  Apabila  keinginan  untuk mengubah  undang-undang  dasar  terlalu  sukar,  apalagi  ditekan,  maka  akhirnya  upaya  tersebut  akan
menjadi  satu  kekuatan  yang  dapat  menimbulkan  kegoncangan  dalam  masyarakat.  Tidak  terlalu  mudah untuk menjaga sifat pokok dari undang-undang dasar. 3
Apabila dilihat dari sudut pandang historis, UUD 1945 yang kini berlaku bukanlah undang-undang dasar yang pertama kali dibentuk oleh para pendiri bangsa, namun undang-undang dasar yang sudah mengalami perubahan. Hal ini dapat dipahami mengingat situasi politik awal kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945  yang  serba  darurat  dan  mendesak,  di  mana  saat  itu  Indonesia  sebagai  negara  yang  baru memproklamasikan  kemerdekaan  dituntut  untuk  segera  memiliki  undang-undang  dasar  sebagai  dasar penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai  amandemen,  ataupun  perubahan  yang  lebih  daripada  sekedar  melakukan  amandemen. Amandemen UUD 1945  secara nyata telah dilakukan sebanyak empat kali dengan menggunakan sistem adendum,  dimana  naskah  konstitusi  yang  lama  tetap  dipertahankan  dan  perubahan  dilakukan  dengan menyisipkan  bab,  pasal  atau  ayat  yang  akan  diubah,  dimana  saat  itu  terdapat  adanya  momentum reformasi.  Reformasi  menuju  perubahan  konstitusi  sudah  dimulai  oleh  sidang  istimewa  MPR  pada November 1998, dengan salah satu caranya adalah mencabut Ketetapan tentang referendum dan membuat ketetapan  tentang  hak  asasi  manusia.  Produk  hukum  yang  digunakan  untuk  mengubah  Undang-Undang Dasar  saat  itu  adalah  Putusan  MPR  yang  dianggap  setara  dengan  Undang-Undang  Dasar.  Berdasarkan sudut  pandang  ini,  terlihat  jelas  bahwa  mengubah  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  arti  amandemen ataupun  lebih  dari  itu,  bukan  suatu  hal  yang  tidak  mungkin  atau  bahkan  dilarang  dalam  sistem pemerintahan Indonesia.

## 4.2 Urgensi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Masa Pandemi
Urgensi  dalam  tulisan  ini  dimaknai  sebagai  suatu  momentum  yang  mengharuskan  adanya  amandemen terhadap  UUD  1945,  oleh  sebab  peristiwa  atau  kondisi  tersebut  hanya  dapat  diselesaikan  dengan melakukan  amandemen  UUD  1945.  Apabila  melihat    garis  besar  isi  amandemen  UUD  1945  yang dilakukan  pada tahun  1999  hingga  2002,  dapat dikatakan  bahwa amandemen  atau  perubahan atas  UUD 1945 dilakukan karena adanya momentum luar biasa, yaitu reformasi  menuju perubahan konstitusi yang ingin  dilakukan  berdasarkan  kemauan  rakyat  berdasarkan  situasi  politik  pemerintahan  saat  itu.  Ada peristiwa-peristiwa  yang  bersifat  konstitusional  atau  peristiwa  politik  luar  biasa,  seperti reformasi tahun 1998.  Sehingga  dari  sisi  historis, amandemen  UUD  1945  yang  sudah  dilakukan  tidak  hanya  didasarkan atas keinginan elit politik atau kepentingan elit politik semata, namun harus ada peristiwa konstitusional atau  peristiwa  politik  luar  biasa  yang  hanya  dapat  diselesaikan  dengan  melakukan  amandemen  UUD 1945.
Dalam  UUD  1945  tidak  terdapat  ketentuan  tentang  pembatasan  dalam  mengubah  undang-undangnya, kecuali yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (5). Meskipun demikian, hal itu belum berarti dapat diubahnya bagian  atau  bagian-bagian  tertentu  dari  Undang-Undang  Dasar  1945.  Ditinjau  dari  segi  politik  dapat diubah  atau  tidaknya  bagian-bagian  tertentu  dari  UUD  1945  tergantung  dari  kekuatan  politik  yang terdapat  dalam  masyarakat  maupun  yang  terdapat  dalam  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Andaikata MPR dikuasai oleh kekuatan politik tertentu yang tidak menghendaki adanya perubahan terhadap bagian manapun  dari  Undang-Undang  Dasar  1945,  kekuatan  politik  yang  lain  tidak  akan  berhasil  dalam usahanya untuk mengubah Undang-Undang Dasar tersebut. Fahrizal et al. (2022) Untuk melihat urgensi amandemen  UUD  1945  di  masa  pandemi  ini,  dapat  ditelusuri  dengan  menggunakan  isu-isu  terkait amandemen kelima UUD 1945 sebagai berikut:

## 4.2.1 Kewenangan MPR dalam membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)
Apabila  melihat  awal  pembentukan  UUD  1945,  konsep  lembaga  MPR  dibawa oleh Muhammad  Yamin yang melihat pada model Konstitusi Uni Soviet 1936 dan Konstitusi San Min Chui di Tiongkok, dan oleh
Soepomo  sebagai  perancang  undang-undang  dasar  saat  itu,  konsep  ini  kemudian  dipadankan  dengan konsep opperbestuur (Pemerintah  Tertinggi)  menurut Indische  Staatsregeling (IS).  Menurut  Pasal  1  IS, maka Raja sebagai Opperbestuur berkuasa untuk:
a. menunjuk dan mengangkat Gouverneur Generaal , b. menetapkan aanwijzingen (Petunjuk-Petunjuk) c. meminta  pertanggungjawaban Gouverneur  Generaal atas  penyelenggaraan  pemerintahan  kolonial  di Hindia Belanda (Aldi Putra, 2022).
Apabila  mengacu  pada  Pasal  1  IS,  makna  Haluan  Negara  yang  dimaksud  oleh  Supomo  merupakan sesuatu  yang  mirip  dengan aanwijzingen atau  petunjuk  dari  Raja  Belanda  kepada  Gubernur  Jenderal sebagai viceroy (wakil raja) di Hindia Belanda. Selanjutnya, dari segi substansial aanwijzingen ini dapat dimaknai  apapun.  Raja  Belanda  dapat  memberi  instruksi  apapun  kepada viceroy -nya  sesuai  dengan kewenangannya. Akan tetapi makna Haluan Negara berubah sejak pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah pembentukan MPRS dan DPAS (Yalid & Simamora, 2022). Presiden menetapkan MPRS dan MPRS melakukan sidang pertama 10 November  sampai 7 Desember 1960  dan menetapkan hal-hal berikut Ketetapan MPRS Nomor I    Tahun 1960 yang menjadi manifesto politik sebagai GBHN dan  Ketetapan  MPRS  Nomor  II  Tahun  1960  Tentang  Garis-Garis  Besar  Pola  Pembangunan  Nasional Semesta Berencana I.
Model  Ketetapan  MPRS  Nomor  II/MPRS/1960  tersebut  yang  menjadi  Rencana  Pembangunan  Lima Tahun  atau  yang  dikenal  sebagai  Repelita  yang  merupakan  pelaksanaan  dari  ketetapan-ketetapan  MPR tentang GBHN yang berupa program Pembangunan Lima Tahun atau Pelita di masa Orde Baru. Dengan demikian garis besar haluan negara sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945 pada masa pasca Dekrit Presiden  dimaknai  sebagai  arahan  dari  MPRS  yang  berisi  program-program  pembangunan.  Arahan MPRS  tersebut  secara  konkret  berupa  Ketetapan  MPRS,  yang  penjabarannya  berupa  Garis-Garis  Besar Haluan Negara (GBHN). Pada masa Orde Baru, konsep ini berlanjut dalam bentuk rangkaian Ketetapan MPR  tentang  GBHN  ataupun  Pembangunan  Lima  Tahun.  Dalam  hal  ini  MPR  berkedudukan  sebagai lembaga  negara  tertinggi  dengan  Presiden  sebagai  mandataris  MPR  yang  menjalankan  arahan  MPR melalui  GBHN  yang  dibuat  oleh  MPR  tersebut.  Pada  masa  Reformasi  GBHN  dihapuskan  dengan ditetapkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, khususnya Pasal 3 UUD 1945.
Penghapusan  GBHN  melalui  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  tidak  berarti  bahwa  haluan  negara  tidak dianggap penting, namun hal tersebut merupakan konsekuensi perubahan arah demokrasi yang diinginkan oleh  masyarakat,  dimana  tidak  terdapat  lagi  konsep  lembaga  negara  tertinggi  yang  memandatkan kekuasaannya  kepada  Presiden,  dan  kedaulatan  dikembalikan  kepada  rakyat.  Dengan  perubahan kedudukan  lembaga  MPR  tersebut,  pemilihan  presiden  tidak  lagi  dilakukan  oleh  MPR,  namun  presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, tidak dibutuhkan lagi GBHN yang berisi arahan MPR mengenai program-program pembangunan yang kemudian dijalankan oleh Presiden. Kini calon Presiden langsung  yang  membuat    visi,  misi,  dan  rencana  program-program  pembangunan  dan  ‘menjualnya’ kepada  masyarakat.  Apabila  terpilih,  maka  Presiden  mendapatkan  mandat  langsung  dari  rakyat  yang memilihnya  dengan  merealisasikan  dan  melaksanakan  program-program  pembangunan  yang  sudah dijanjikannya kepada masyarakat. Lebih jauh,  dalam TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000, disebutkan bahwa lahirnya TAP MPR bukan bersumber dari kata menetapkan GBHN yang terdapat pada Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen, tetapi bersumber dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Jika ingin mengembalikan lagi GBHN dalam UUD 1945, tidak cukup hanya dengan mengubah Pasal 3 UUD 1945, namun  juga  harus  mengubah  Pasal  1  UUD  1945  dengan  mengembalikan  MPR  yang  berhak  untuk mengeluarkan TAP MPR, hal ini akan menimbulkan konsekuensi pengembalian kedudukan MPR sebagai lembaga  negara  tertinggi.  Perlu  diingat  bahwa  UUD  1945  tidak  bisa  dipandang  secara  terputus-putus, namun merupakan satu kesisteman.
Berkaitan  dengan  isu  penambahan  kewenangan  MPR  dalam  membentuk  PPHN,  maka  yang  harus diperhatikan adalah bentuk PPHN yang diinginkan oleh lembaga MPR. PPHN atau Pokok-Pokok Haluan Negara  diharapkan  akan  menjadi  landasan  pembangunan  Indonesia  yang  berkelanjutan  lintas kepemimpinan.  Apabila  diperhatikan,  secara  subtansial  kemungkinan  tidak  akan  ada  perbedaan  yang mendasar  antara  PPHN  dengan  GBHN  pada  masa  orde  baru,    ataupun  dengan  haluan  negara  yang dimaksud  dalam  Keputusan  MPR  Nomor  4/MPR/2014,  yang  pada  dasarnya  hendak  berisi  arahan pembangunan  nasional  yang  akan  dijalankan  oleh  pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya.  Apabila demikian, maka hal ini tentu tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang sekarang dianut dalam UUD 1945  pasca  amandemen.  Lalu,  sudah  terdapat  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang  telah  mengakomodasi  kesatuan  perencanaan  pembangunan antara  Pemerintah  dengan  Pemerintahan  Daerah,  dalam  bentuk  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  (RPJP),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM),  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah (RKP)  secara  cukup  terperinci.  Apabila  elemen-elemen  pelaksana  pembangunan  berpedoman  secara konsisten  kepada  Undang-Undang  tersebut,  maka  tidak  akan  terjadi  permasalahan    perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  baik  jangka  panjang,  menengah,  tahunan,  antara  pusat  dan  daerah  maupun antar  daerah  sendiri  yang  berkaitan  dengan  ketidakharmonisan  ataupun  ketidaksesuaian  pembangunan, karena  Undang-Undang  tersebut  bertujuan  untuk  menselaraskan  dan  mengharmonisasikan  sub  sistem pelaksana  pembangunan,  yang  ada  di  pusat  maupun  di  daerah.Apabila  terdapat  pihak  yang mengkhawatirkan  inkonsistensi  antara  RPJP  dan  RPJM  oleh  karena  RPJM  dianggap  sebagai  cerminan visi dan misi personal Presiden (ataupun Kepala Daerah di tingkat Daerah), permasalahan tersebut dapat dirujuk dan ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut (Anggraini, Yasir, & Ridlwan, 2015). Oleh sebab itu visi dan misi calon Presiden ataupun calon Kepala Daerah harus dapat dipastikan sesuai dengan arah perencanaan  pembangunan  dalam  RPJP  agar  mewjudkan  arah  pembangunan  yang  konsisten.  Sehingga dalam  hal  ini  tidak  terdapat  urgensi  penambahan  kewenangan  MPR  dalam  membentuk  PPHN  sebagai arah perencanaan pembangunan nasional.
Lebih jauh, oleh karena penghapusan GBHN dalam UUD 1945 merupakan konsekuensi perubahan arah demokrasi  yang  diinginkan  oleh  masyarakat,  dimana  kedaulatan  dikembalikan  kembali  kepada  rakyat sehingga  MPR  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai  lembaga  negara  tertinggi,  maka  isu  penambahan kewenangan  MPR  dalam  membentuk  PPHN    dalam    amandemen  kelima  UUD  1945  berpotensi menyalahi arah demokrasi yang sudah dipilih saat masa reformasi, yaitu kedaulatan yang langsung berada di  tangan  rakyat.  Hal  tersebut  dapat  memberikan  dampak    terhadap  keseluruhan  sistem  ketatanegaraan Indonesia sekarang, yaitu adanya kemungkinan untuk mengembalikan sistem ketatanegaaraan Indonesia kepada  model  sistem  pemerintahan  negara  sosialis  seperti  awal  pembentukan  MPR  yang  digagas  oleh Mohammad Yamin. Apabila wacana yang berkembang di masa pandemi ini adalah amandemen terbatas yang hanya dilakukan untuk mengubah Pasal 3 UUD 1945, hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena perubahan  pada  Pasal  3  UUD  1945  akan  berdampak  pada  pasal-pasal  lainnya.  Oleh  sebab  itu, penambahan kewenangan MPR dalam membentuk PPHN  dalam  amandemen kelima UUD 1945 sebagai salah  satu  isu  amandemen  UUD  1945  di  masa  pandemi  ini,  tidak  memiliki  urgensi  untuk  dilakukan, bahkan  tidak  memiliki  relevansi  dengan  sistem  ketatanegaaraan  Indonesia  sekarang.    Jika  alasannya adalah  perlunya  pikiran-pikiran  filosofis,  UUD  1945  dan  bagian  pembukaannya  sudah  memuat  hal tersebut. Membentuk PPHN tanpa ikatan apa-apa juga tidak akan bermakna.
Selain  itu,  isu  penambahan  kewenangan  MPR  dalam  membentuk  PPHN  berdampak  pada  isu  lainnya, yaitu  isu  pengembalian    kewenangan  MPR  untuk  memilih  Presiden.  Telah  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya  bahwa  konsep  awal  lembaga  MPR  di  Indonesia  dibawa  oleh  Muhammad  Yamin  dengan melihat  pada  konsep  sistem  pemerintahan  negara  sosialis,  salah  satunya  negara  Uni  Soviet  saat  itu, dimana  Uni  Soviet  memiliki  Soviet  Tertinggi  sebagai  lembaga  negara  tertinggi  (pemegang  kedaulatan tertinggi)  teridiri  dari  Soviet  Persatuan  (yang  mewakili  Soviet  secara  umum)  dan  Soviet  Kebangsaan (yang  mewakili  daerah-daerah  bagian).  Soviet  tertinggi  hanya  mengadakan  sidang  lima  tahun  sekali.
Setelah  bersidang,  Soviet  Tertinggi  membubarkan  diri  dan  menyerahkan  kedaulatan  pada  Presidium Soviet  Tertinggi  (Komite  Eksekutif)  yang  terdiri  dari  Presiden,  lima  belas  wakil  presiden,  Sekretaris Jendral Partai Komunis, dan tujuh belas anggota. Konsep inilah yang disandingkan dengan lembaga MPR di Indonesia.
Namun,  dengan  adanya  perubahan  arah  demokrasi  yang  sudah  dipilih  saat  masa  reformasi  seperti  yang sudah dijelaskan  sebelumnya,  di  mana  terdapat  keinginan untuk  memperkuat  sistem  pemerintahan  yang berciri  presidensial  di  Indonesia,  maka  kedudukan  MPR  menjadi  lembaga  negara  tinggi  dan  tidak  lagi menyerahkan  mandatnya  kepada  Presiden  dan  memilih  Presiden,  namun  masyarakat  secara  langsung memilih  Kepala  Negara  sehingga  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat.    Untuk  pertanggungjawaban tersebut, dapat tercermin dari pencalonan kedua, akan diketahui apakah pertanggungjawabannya diterima atau  tidak.  Jika  yang  bersangkutan  dipilih  kembali  untuk  masa  jabatan  yang  kedua,  berarti pertanggungjawabannya diterima oleh rakyat. Akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak dipilih untuk masa  jabatan  yang  kedua,  itu  mengandung  arti  pertanggungjawabannya  tidak  diterima.  Pengembalian kewenangan MPR untuk memilih Presiden, sama seperti penjelasan sebelumnya, akan mengubah sistem ketatanegaraan  Indonesia  di  masa  sekarang  yang  ingin  memperkuat  sistem  pemerintahan  presidensial, yaitu adanya kemungkinan untuk mengembalikan sistem ketatanegaaraan Indonesia kepada model sistem pemerintahan negara sosialis seperti awal pembentukan MPR pada UUD yang pertama.
Alternatif  lain  yang  muncul  dalam  isu  PPHN  adalah  ‘membentuk’  pokok-pokok  haluan  negara  yang berbeda  dengan  Haluan  Negara  pada  masa  Orde  Baru,  atau  ‘membentuk’  pokok-pokok  haluan  negara yang  sesuai  dengan  sistem  pemerintahan  Indonesia  pasca  amandemen  UUD  1945  dengan  tidak mencederai semangat demokrasi konstitusional. Hal ini memang dimungkinkan untuk dilakukan, namun tentu  dibutuhkan  penelitian  dan  pengkajian  yang  mendalam,  yang  mana  untuk  melakukan  hal  tersebut juga  dibutuhkan  anggaran,  waktu,  sumber  daya  manusia,  dan  partisipasi  publik  yang  sangat  luas.  Oleh sebab itulah, dalam masa pandemi dengan segala keterbatasan yang ada, tentu bukanlah momentum yang tepat untuk melaksanakan hal-hal tersebut.

## 4.2.2 Pencalonan Presiden/Wakil Presiden untuk masa jabatan ketiga kalinya
Salah  satu  ciri  dalam  sistem  pemerintahan  Presidensial  adalah  Presiden  tidak  dapat  dijatuhkan  oleh parlemen  selama  masa  jabatannya,  kecuali  dengan  syarat  dan  prosedur  khusus  yang  sering  disebut permakzulan.  Pertanyaannya,  apa  urgensi  tidak  diperbolehkannya  pencalonan  Presiden/Wakil  Presiden untuk  masa jabatan  ketiga kalinya?  Dalam  suprastruktur  politik,  pusat  kekuasaan  berada  pada  lembaga- lembaga negara, salah satunya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Pusat kekuasaan tersebut mempunyai kekuasaan,  dalam  arti  mempunyai  kemampuan  mengendalikan  pihak  lain  atau  mempunyai  kemampuan memaksakan  kehendaknya  kepada  pihak  lain. 4 Dalam  pada  itu,  menurut  Lord  Acton,  bahwa  kekuasaan cenderung  bersalah  guna,  sedangkan absolute  power  corrupts  absolutely (kekuasaan  mutlak  bersalah guna  secara  mutlak).  Melihat  kekuasaan  dapat  menimbulkan  berbagai  kemungkinan,  lebih-lebih  dalam organisasi seperti negara, maka perlu ada usaha untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan. Dengan kata  lain,  karena  pada jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilekatkan  kekuasaan,  harus ada cara  untuk mengendalikan  atau  membatasi  kekuasaan  tersebut.  Lalu,  dengan  cara  bagaimana  pengendalian  atau pembatasan  kekuasaan  tersebut  dilakukan?  Pengendalian  atau  pembatasan  kekuasaan  dilakukan  melalui dua  cara.  Yang  pertama  pembatasan  kekuasaan  dari  aspek  isi  yang  kemudian  diberi  istilah  tugas  dan kewenangan,  dan  yang  kedua  pembatasan  kekuasaan  dari  aspek  waktu.  Upaya  pembatasan  dan pengendalian kekuasaan yang efektif adalah melalui hukum, salah satunya adalah konstitusi.
Terkait pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dari aspek waktu  telah diatur dalam Pasal 7 UUD  1945.  Pengaturan  pembatasan  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  pertama  kali  muncul
pada TAP  MPR  No.  XIII/MPR/1998.  TAP  MPR  tersebut  hanya  berisi  satu  pasal  yang  berbunyi: “Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang  jabatan  selama  lima  tahun,  dan  sesudahnya  dapat  dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Pasca amandemen Pasal 7 UUD 1945, masa jabatan Presiden kemudian dibatasi selama dua periode. Dari sisi historis, pembatasan masa jabatan  Presiden/Wakil  Presiden  di  Indonesia  setidaknya  berkaca  pada  sejarah  sistem  pemerintahan Hindia  Belanda,  di  mana  sistem  pemerintahan  Hindia  Belanda  saat  itu  memiliki  pengaruh  yang  cukup besar  terhadap  sistem  pemerintahan  Indonesia  sekarang  ini.  Saat  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda, mayoritas Gouverneur  Generaal memiliki  masa  jabatan  tidak  lebih  dari  sepuluh  tahun  dengan  rata-rata selama empat  tahun masa jabatan. Suratminto (2016) Selain itu, sisi historis pembatasan periode jabatan Presiden sebanyak dua periode dapat dilihat berdasarkan sejarah sistem pemerintahan di Amerika Serikat yang  bersifat  Presidensial,  yang  diperkenalkan  oleh  Presiden  George  Washington.  George  Washington sesungguhnya  dapat  mencalonkan  diri  untuk  ke  dua  kali,  melainkan  juga  untuk  ketiga  kalinya  dan seterusnya. Akan tetapi dari kenyataan sejarah, setelah George Washington menjadi Presiden untuk masa jabatan  yang  kedua,  dia  dengan  tegas  menolak  pencalonan  yang  ketiga  kalinya.  Tidak  ada  landasan hukum untuk menolak pencalonan ketiga kalinya tersebut, yang ada adalah alasan untuk menolak, yaitu: (1) adanya kekhawatiran di waktu yang akan datang apabila seseorang yang sama terus menerus menjadi Presiden  dan  (2)  adanya  keinginan  untuk  menciptakan  sebuah  preseden.  Sikap  George  Washington menjadi  tradisi  yang  sedemikian  dihormati,    oleh  karena  penolakan  terhadap  pencalonan  pada    masa jabatan  ketiga  kalinya  menjadi  tradisi  yang  sedemikian  dihormati,  hingga  berkembang  sebagai  suatu kebiasaan  ketatanegaraan  yang  mengikat.    Tradisi  tersebut lebih  diperkuat  lagi  dengan  tidak  terpilihnya Ulysses  S.  Grant  untuk  masa jabatan  yang  ketiga  kalinya.  Sampai  akhirnya  melalui  amandemen  ke  dua puluh  dua pada  tahun  1951,  konstitusi  Amerika  Serikat  mengatur  bahwa  tidak  seorangpun  yang  dapat menjabat  sebagai  Presiden  untuk  masa  jabatan  yang  ketiga  dan  seterusnya.  Amandemen  ini  muncul karena  Presiden  Franklin  Delano  Roosevelt  menjabat  hingga  masa  jabatan  yang  keempat,  dan  sampai sekarang  tidak  seorang  Presiden  pun  yang  bersedia  dicalonkan  untuk  masa  jabatan  ketiga  kalinya (Pradana, 2022).
Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa terdapat nilai historis sistem pemerintahan yang bersifat presidensial dalam aturan batasan jabatan Presiden selama dua periode. Lebih jauh, pembatasan periode jabatan  Presiden/Wakil  Presiden  menjadi  penting  untuk  menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh Presiden.  Bagaimanapun,  kekuasaan  yang  tidak  dibatasi  akan  cenderung  disalahgunakan.  Pengalaman penyalahgunaan kekuasaan telah terjadi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin tetap konsekuen dengan semangat awal amandemen UUD 1945 yang ingin memperkuat sistem  pemerintahan  presidensial,  maka  pencalonan  Presiden/Wakil  Presiden  untuk  masa  jabatan  ketiga kalinya sebagai salah satu isu amandemen kelima UUD 1945 di masa pandemi ini, menjadi tidak relevan dan  tidak  memiliki  urgensi  untuk  dilakukan.  Kembali  lagi  pada  penjelasan  sebelumnya,  bahwa pencalonan  Presiden/Wakil  Presiden  untuk  masa  jabatan  ketiga  kalinya  dapat  memperlemah  sistem pemerintahan presidensial dan  dapat dimungkinkan sistem pemerintahan Indonesia kembali pada sistem pemerintahan yang mengikuti model sistem pemerintahan negara sosialis.
Berdasarkan  penjabaran  kedua  isu  amandemen  kelima  UUD  1945  di  masa  pandemi,  dapat  disimpulkan bahwa  masa  pandemi  bukan  momentum  yang  tepat  untuk  melaksanakan  amandemen  UUD  1945. Berdasarkan survei yang dilakukan lembaga Fixpoll Research and Strategic Consulting pada  tanggal 16 hingga  27  Juli  2021,  kinerja  lembaga  legislatif  mendapat  tingkat  kepuasan  terendah  dibandingkan lembaga lain. Responden yang puas dan sangat atas kinerja MPR hanya empat belas persen, sedangkan yang tidak puas mencapai dua puluh delapan koma empat persen. Kepuasan terhadap kinerja DPR juga rendah, hanya lima belas koma satu persen responden merasa puas dengan kinerja para anggota dewan, dan sebanyak tiga puluh sembilan koma delapan persen tidak puas dengan kinerja wakil rakyat di DPR. Begitu pula dengan kinerja DPD yang hanya tiga belas koma empat persen responden yang mengaku puas dengan  kinerja  mereka,  sementara  dua  puluh  sembilan  koma  lima  persen  menyatakan  tidak  puas  dan
sangat tidak puas (Pradana, 2022). Sebagai perbandingan lain, terdapat hasil survei oleh Lembaga Survei Indikator Politik yang dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan lembaga  negara  dalam  penanganan  pandemi  virus  COVID-19.  Berdasarkan  survei  tersebut,  MPR mendapat kepercayaan publik sebesar enam puluh tiga koma dua persen. Selain MPR yang mendapatkan persentase sebesar enam puluh tiga koma dua persen, DPD juga mendapatkan kepercayaan publik sebesar lima  puluh  delapan  koma  lima  persen  dan  DPR  sebesar  lima  puluh  tujuh  koma  enam  persen  (Kurnia, 2021).
Lebih jauh terkait dengan pandangan publik terkait amandemen UUD 1945 di masa pandemi,  Indikator Politik Indonesia melakukan hasil survei terkait wacana amendemen UUD 1945 kepada kalangan publik yang dilakukan pada tanggak 2 hingga 7 September 2021. Berdasarkan hasil survei tersebut, lima puluh lima  persen  publik  menilai  bahwa  amendemen  belum  saatnya  dilakukan  saat  ini,  delapan  belas  koma delapan persen publik setuju bahwa amendemen UUD 1945 dilakukan saat ini, dan dua puluh enam koma dua persen  publik menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. Dari lima puluh lima persen yang tidak setuju dengan  dilakukannya  amendemen  UUD  1945,  dua  puluh  empat  koma  sembilan  persen  di  antaranya mengaku bahwa konstitusi saat ini sudah sesuai dengan kondisi bangsa, dengan persentase hasil jawaban masih  layak  digunakan  sebesar  empat belas  koma  lima  persen,  belum  saatnya  diubah sebesar tiga  belas koma satu persen, tidak boleh diubah sebesar tujuh koma empat persen,  dan pandemi belum usai sebesar tujuh koma satu persen  Selain survei yang dilakukan  oleh Indikator Politik Indonesia,  Lembaga survei Fixpoll  juga  mengeluarkan  hasil  survei  terbarunya  mengenai  isu amandemen  UUD  1945 terkait  masa jabatan  presiden.  Hasilnya,  lima  puluh  tujuh  koma  lima  persen  responden  tidak  setuju  dan  sangat  tidak setuju  amandemen  dilakukan  agar  presiden  menjabat  lebih  dari  dua  periode,   sementara  sebelas  koma empat persen setuju dan sangat setuju, dan dua belas koma enam persen responden menjawab tidak tahu atau tak menjawab (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022).
Berdasarkan perbandingan hasil-hasil survei tersebut, menunjukkan bahwa lembaga legislatif, dalam hal ini MPR, DPR dan DPD masih perlu melakukan perbaikan terhadap kinerjanya, dan perlu berfokus pada kinerjanya  yang  berkaitan  dengan  penanganan  pandemi  virus  COVID-19.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil survei  yang  telah  dilakukan  oleh  Indikator  Politik  Indonesia dan  Lembaga  survei  Fixpoll,  menunjukkan bahwa  mayoritas  masyarakat  publik  tidak  setuju  dilaksanakannya  amandemen  UUD  1945  di  masa pandemi.  Di  sisi  lain,  hal  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  belum  terdapat  keinginan  yang  cukup kuat dari publik, baik untuk mengubah arah demokrasi, maupun untuk mengubah sistem ketatanegeraan, yang sudah dipilih rakyat  saat  masa reformasi. Dalam hal ini, akan lebih baik jika anggota DPR berfokus untuk  mengoptimalkan  fungsi  tugas  DPR  dalam  masa  pandemi,  dan  anggota  DPD  berfokus  untuk mengoptimalkan  fungsi  dan  tugas  DPD  dalam  masa  pandemi  dalam  rangka  pemulihan  segala  aspek kehidupan  yang  terkena  dampak  akibat  pandemi  ini  dibandingkan  dengan  melaksanakan  amandemen terbatas terhadap UUD 1945.

## 5. Kesimpulan
Sulit  untuk  mengatakan  tanpa  adanya  peraturan  tentang  pembatasan  berarti  dapat  diubahnya  semua bagian dari konstitusi. Dapat diubah atau tidaknya suatu bagian dalam konstitusi dalam hal tidak terdapat ketentuan  tentang  pembatasan  bergantung  pada  kekuatan  politik,  baik  yang  terdapat  dalam  masyarakat maupun yang terdapat dalam  lembaga  yang  merupakan perangkat atas. Meskipun demikian,  perubahan undang-undang  dasar  sejatinya  didasarkan  atas  suatu  peristiwa  politik  luar  biasa  atau  peristiwa konstitusional  yang  menimbulkan  adanya  urgensi  untuk  mengubah  undang-undang  dasar.  Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan dalam bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat urgensi yang nyata, penting, dan mendesak untuk pelaksanaan amandemen kelima UUD 1945 di masa pandemi, sehingga amandemen kelima UUD 1945 di masa sekarang, khususnya di masa pandemi, tidak tepat untuk dilaksanakan.  Isu-isu  terkait  amandemen  terbatas  UUD  1945  di  masa  pandemi  seperti  pencalonan Presiden/Wakil Presiden untuk masa jabatan ketiga kalinya dan isu penambahan kewenangan MPR dalam
membentuk Pokok- Pokok Haluan Negara (PPHN) justru berpotensi mengubah sistem ketatanegaraan di Indonesia secara keseluruhan, dan tidak terdapat suatu keadaan yang luar biasa di masa pandemi ini yang mengharuskan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan.
Dalam  masa  pandemi,  anggota  DPR  dan  anggota  DPD  yang  berada  di  MPR  sebaiknya  lebih  berfokus pada  tugas  masing-masing  dalam  kelembagaanya  masing-masing  (anggota  DPR  berfokus  untuk mengoptimalkan  fungsi  tugas  DPR  dalam  masa  pandemi,  dan  anggota  DPD  berfokus  untuk mengoptimalkan  fungsi  dan  tugas  DPD  dalam  masa  pandemi)  dalam  rangka  pemulihan  segala  aspek kehidupan  yang  terkena  dampak  akibat  pandemi  ini  dibandingkan  dengan  melaksanakan  amandemen terbatas  terhadap  UUD  1945.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil  survei  yang  telah  dilakukan,  menunjukkan bahwa  mayoritas  masyarakat  publik  tidak  setuju  dilaksanakannya  amandemen  UUD  1945  di  masa pandemi. Di sisi lain belum terdapat keinginan yang cukup kuat dari publik, baik untuk mengubah arah demokrasi,  maupun  untuk  mengubah  sistem  ketatanegeraan,  yang  sudah  dipilih  rakyat    saat    masa reformasi.  Masih  banyak  pekerjaan  yang  lebih  penting  untuk  segera  dikerjakan  dan  diselesaikan  dalam masa pandemi, sehingga masa pandemi bukanlah momentum yang tepat untuk melaksanakan amandemen kelima  UUD  1945  secara  terbatas.  Apabila  dikemudian  hari  terdapat  peristiwa  yang  bersifat konstitusional atau peristiwa politik luar biasa yang mengharuskan perubahan terhadap UUD 1945, maka hal tersebut dapat menjadi momentum untuk melaksanakan amandemen terhadap UUD 1945.

## References
Aldi  Putra,  A.  (2022). Urgensi  Penetapan  Garis  Besar  Haluan  Negara  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Universitas Jambi.
Anggraini,  Y.,  Yasir,  A.,  &  Ridlwan,  Z.  (2015).  Perbandingan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945. FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu Hukum, 9 (1).
Fahrizal,  D.,  Anatami,  D.,  &  Nurkhotijah,  S.  (2022).  Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Terhadap  Konsumen  Akibat  Keterlambatan  Penerbangan. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, 2 (1), 15-27. doi:10.35912/jihham.v2i1.1546
Hage, J., Waltermann, A., & Akkermans, B. (2017). Introduction to law : Springer.
Kurnia,  I.  (2021).  Law  Enforcement  Against  Illegal  Fishing  In  Natuna  Waters  During  The  Covid-19 Pandemic. Res Nullius Law Journal, 3 (2), 178-196. Martosoewignyo,  S.  S.  (2006). Prosedur  dan  sistem  perubahan  konstitusi  dalam  batang  tubuh  UUD 1945: sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 : Alumni. Noval,  M.,  Nofrial,  R.,  &  Nurkhotijah,  S.  (2022).  Analisis  Yuridis  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana Terhadap  Pelaku  Penipuan  Melalui  Pembayaran  Elektronik  Untuk  Mewujudkan  Perlindungan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 (1), 29-37. doi:10.35912/jihham.v2i1.1579
Pradana,  Y.  (2022).  Implementasi  Prinsip  “Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak”  dalam  proses  persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 (2), 43-53. doi:10.35912/jihham.v1i2.1022
Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, 2 (1), 39-47. doi:10.35912/jihham.v2i1.1580
Supriyono,  S.,  Sholichah,  V.,  &  Irawan,  A.  D.  (2022).  Urgensi  Pemenuhan  Hak-Hak  Konstitusional Warga  Negara  Era  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, 1 (2), 55-66. doi:10.35912/jihham.v1i2.909
Suratminto,  L.  (2016).  Belajar  Sejarah  Kolonial  melalui  Pameran  Koleksi  Lukisan  Jadoel. Paradigma: Jurnal Kajian Budaya, 1 (1), 62-72.
Yalid,  Y.,  &  Simamora,  B.  (2022).  Penerapan  Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  di  Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 (1), 1- 13. doi:10.35912/jihham.v2i1.1336