## EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEPANJANG TAHUN 2018
July Wiarti & Aprinda Dika Pratama
Universitas Islam Riau julywiarti@law.uir.ac.i d, aprindadika98@gmail.co m

## Abstract
The results of criminal case decisions greatly affect the eradication of the relevant criminal offenses. So it is necessary to examine these decisions to see whether or not such judges’ decisions  can  help  eradicate  corruption  or not. Moreover, it is understood that one of the purposes of criminal giving is a deterrent effect for both the perpetrators and others. Therefore the focus of this study: first, What is the type of criminal sanctions imposed by the  Judge  of  the  Pekanbaru  District  Court on  Corruption  Cases  during  2018;  second, how  the  imposition  of  criminal  sanctions by  the  Pekanbaru  District  Court  Judge  in the  Corruption  Case  in  2018  is  related  to the  eradication  of  corruption.  This  type of  research  is  a  normative  legal  research that  is  based  on  mere  secondary  data  and supplemented  with  interviews  with  certain parties.  Research  results  obtained  are  the types of criminal sanctions given by judges in corruption criminal cases in the Pekanbaru District  Court.  The  prisons  are  only  in  the range  of  one  to  four  years,  twenty  cases and  for  five  years  to  ten  years  there  are three  remaining  cases  are  cases  that  are prosecution  cannot  be  accepted  and  the defendant is released from punishment. The sentence  given  by  the  judge  in  corruption cases in the Pekanbaru district court is still far  from  being  said  to  have  an  impact  on the eradication of corruption itself. Because, from  the  form  of  the  sentence  alone  there are still many light and only given a special
minimum  sentence.  Even  though  the  losses  suffered  by  the State are quite large. Then, many cases are subject to Article 3 of Article 2, where the sentence is lighter than Article 2.
Keywords: Examinations,  Decisions,  District  Courts,  Criminal Sanctions, Corruption Crimes

## Abstrak
Hasil putusan perkara pidana sangat mempengaruhi terhadap pemberantasan  tindak  pidana  yang  bersangkutan.  Sehingga diperlukanlah eksaminasi terhadap putusan-putusan tersebut untuk melihat apakah dengan putusan hakim demikian dapat ikut  memberantas  tindak  pidana  korupsi  atau  tidak.  Apalagi dipahami  bahwa  salah  tujuan  pemberian  pidana  adalah menimbulkan efek jera baik bagi pelaku dan orang lain. Maka dari  itu  titik  fokus  penelitian  ini  :  pertama,  Bagaimana  jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru  pada  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  sepanjang Tahun  2018;  kedua,  Bagaimana  penjatuhan  sanksi  pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Perkara Tindak Pidana  Korupsi  sepanjang  tahun  2018  dikaitkan  dengan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni berdasarkan pada data sekunder belaka dan ditambah dengan wawancara pada  pihak  tertentu.  Hasil  Penelitian  yang  diperoleh  adalah jenis  sanksi  pidana  yang  diberikan  oleh  hakim  pada  perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah penjara yang hanya berkisar pada rentang satu hingga empat tahun yakni dua puluh perkara dan untuk lima tahun hingga sepuluh  tahun  ada  tiga  perkara  sisanya  adalah  perkara  yang penuntutan tidak dapat diterima dan terdakwa dilepaskan dari hukuman. Hukuman yang diberikan oleh hakim pada perkara
tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Pekanbaru masih  jauh  belum  bisa  dikatakan  memberi  dampak pada pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebab,  dari  bentuk  hukumannya  saja  masih  banyak yang  ringan  dan  hanya  diberikan  hukuman  minimal khusus. Padahal kerugian yang dialami Negara cukup besar.  Kemudian,  banyak  perkara  yang  dikenakan Pasal  3  dari  pada  Pasal  2  yang  mana  hukumannya lebih ringan dibanding Pasal 2.
Kata Kunci: Eksaminasi, Putusan, Pengadilan Negeri, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi

## Pendahuluan
Penanggulangan  kejahatan  bisa  dilakukan dengan  dua  upaya.  Kalau  di  lihat  dari  pendapat G.  Peter  Hoefnagels,  ia  mengatakan  bahwa  untuk menanggulangi  kejahatan  itu  bisa  dilakukan  dengan tiga hal sebagai berikut (Arief, 2008, hal. 45):
1.  Penerapan Hukum Pidana;
2.  Pencegahan Tanpa Pemidanaan;
3.  Mempengaruhi  Pandangan  Masyarakat  tentang Kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.
Dari  tiga  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa secara garis besar untuk menanggulangi kejahatan itu, dapat dilakukan dengan dua upaya yakni upaya penal dan non penal. Upaya penal di pahami bahwa untuk menanggulangi  kejahatan  itu  maka  menggunakan hukum pidana. Sedangkan upaya non penal dipahami sebagai penanggulangan tanpa menggunakan hukum pidana. Jika dilihat pada pemahaman G. Peter di atas maka poin satu termasuk ke dalam upaya penal dan poin kedua ketiga termasuk upaya non penal.
Upaya  penal  digunakan  ketika  kejahatan sudah  terlanjur  terjadi.  Sedangkan  upaya  nonpenal digunakan  ketika  kejahtan  belum  terjadi.  Istilah lainnya  untuk  upaya  penal  dikenal  juga  dengan pemberantasan, dan untuk upaya non penal dikenal juga dengan pencegahan.
Perkara yang diselesaikan lewat jalur pengadilan menandakan bahwa kejahatan sudah terlanjur terjadi
dan masuk ke dalam upaya penal atau pemberantasan. Artinya  penanggulangan  kejahatan  tersebut  dengan menggunakan upaya penal.
Ada  empat  subsistem  yang  membangun  sistem peradilan  pidana,  yaitu  kepolisian  sebagai  penyidiik, kejaksaan  sebagai  penuntut  umum,  pengadilan (hakim) dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, keempat subsistem tersebut saling terkait dan mempengaruhi (Simarmata, 2011, hal. 505-506).
Pada  umumnya  putusan  pengadilan  dalam  per- kara pidana adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku jika memang dinyatakan bersalah oleh hakim. Penjatuhan pidana ini juga memberi pengaruh yang besar terhadap pemberantasan tindak pidana ke depan. Dikarenakan jika dilihat pada teori pemidanaan bahwa  salah  satu  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk membuat  pelaku  jera  dan  membuat  masyarakat lain tidak melakukan hal yang sama. Untuk itu perlu rasanya  melihat  kembali  bagaimana  sanksi-sanksi yang diberikan oleh hakim.
Hakim  adalah  salah  satu  pejabat  negara  yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Hakim  diberikan  kewenangan  dalam  memutuskan dan  menyelesaikan  suatu  perkara.  Hak  tersebut menunjukkan  adanya  kebebasan  hakim  sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (Amdani, 2016, hal. 462).
Salah  satu  tindak  pidana  khusus  yang  sering terjadi  adalah  tindak  pidana  korupsi.  Pada  dasarnya tindak pidana korupsi memiliki pengadilan tersendiri yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Meski telah memiliki pengadilan tersendiri masih ada kasus-kasus di  daerah  yang  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri seperti Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Untuk  menemukan  data  pasti  jumlah  putusan perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  tahun  2018, peneliti  sudah  mengunjungi  bagian  administrasi Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  pada  8  April  2019. Namun,  pihak  Pengadilan  tidak  dapat  memberikan data yang peneliti inginkan dan hanya meminta untuk mengunjungi  website  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru. Setelah  peneliti  mengecek  website  yang  dimaksud
didapatlah data sebagai berikut (Direktori Mahkamah Agung, 2019):

## Tabel 1
Data Jumlah Putusan dalam Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. Bulan Nomor Perkara Jumlah Putusan 1. Januari Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr 1 2. Februari - 0 3.  Maret Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr 2 Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr 4. April Nomor: 07/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr. 6 N omor 93/P id .Sus-TPK/2017/PN Pbr N omor 91/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr N omor 90/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr N omor 92/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr N omor 96/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr 5. Mei Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr 12 Nomor : 11/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr Nomor : 12/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr Nomor : 09/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr
Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr Nomor: 65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Nomor: 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.
Nomor: 66/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Nomor: 94/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr. 6. Juni Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pb 1 7. Juli - 0 8. Agustus Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr 4 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr 9. September Nomor : 34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Pbr. 2 Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr 10. Oktober - 0 11. November - 0 12. Desember Nomor : 43 /Pid.Sus-TPK/2018/PN. Pbr 2 Nomor : 50 /Pid.Sus-TPK/2018/PN. Pbr TOTAL 30
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah putusan  tindak  pidana  korupsi  di  Pengadilan  Negeri Pekanbaru dalam tahun 2018 berjumlah 30 putusan. Sebanyak 30 putusan inilah yang akan menjadi salah satu obyek penelitian peneliti.
Maka  dari  itu  untuk  melihat  bagaimana  proses penegakan  hukum  pada  tindak  pidana  korupsi, terutama  dalam  upaya  pemberantasannya,  peneliti ingin  melihat  dan  menganalisis  sanksi  pidana  apa saja  yang  diberikan  oleh  Hakim  pada  Pengadilan Negeri  Pekanbaru  dalam  tahun  2018  untuk  kasus Tindak  Pidana  Korupsi  dan  menganalisisnya  pada upaya pemberantasan. Namun, putusan yang peneliti maksud adalah semua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sepanjang tahun 2018 baik yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau pun tidak.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  yaitu  “penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder  belaka.”  (Soekanto  &  Mamudji, 2010, hal. 13). Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data  sekunder  yang  peneliti  peroleh  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  peneliti  angkat. Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, peneliti juga menggunakan wawancara. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.

## Jenis  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  pada  perkara  Tindak Pidana Korupsi sepanjang Tahun 2018
Jenis  penjatuhan  pidana  pada  perkara  tindak pidana  korupsi  sebagaimana  yang  disampaikan  Evi hartanti  di  dalam  bukunya,  bahwa  terhadap  orang yang melakukan tindak pidan korupsi adalah (Hartanti, 2016):
a.  Pidana Mati;
b.  Pidana Penjara;
c.  Pidana Tambahan;
d.  Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya.
e.  Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau atas Nama Suatu Korporasi.
July Wiarti & Aprinda Dika Pratama . Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang . . .
Peneliti  Indonesia  Coruption  Watch  (ICW) membagi  tiga  tingkatan  pada  pemberian  hukuman pada  koruptor,  yakni  sebagai  berikut  (Setyaningsih, 2019): “Vonis perkara korupsi di tingkat pengadilan, menurut  Lola,  sapaan  akrab  Lalola,  terbagi  menjadi tiga  kategori,  yakni  kategori  ringan  (1-4  tahun), sedang (di atas 4 sampai 10 tahun) dan berat (di atas 10 tahun).”
Jika  mengikuti  pembagian  klasifikasi  tingkatan hukuman  seperti  ICW  maka  tingkat  hukuman  yang diberikan hakim pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

## Tabel 2
No Nomor Perkara Tingkatan Hukuman 1. Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr Ringan (1-4 Tahun)
2. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
3. Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
4. Nomor: 07/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr.
5. N omor 93/P id .Sus-TPK/2017/PN Pbr
6. N omor 91/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr
7. N omor 90/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr
8. N omor 92/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr
9. Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr
10. Nomor : 11/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr
11. Nomor : 12/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr
12. Nomor : 09/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr
13. Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr
14. Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr
15. N omor 94/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr
16. N omor 8/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
17. N omor 26/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
18. N omor 13/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
19. N omor 30/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
20. N omor 43/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
21. N omor 96/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr Sedang
(Di atas 4 Tahun-10 Tahun) 22 N omor 34/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
23. N omor 50/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
24. Nomor: 65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Dilepaskan
25. Nomor: 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.
26. Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.
27. Nomor: 66/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.
28. N omor 69/Pid .Sus-TPK/2017/PN. Pbr
29. N omor 29/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr Penuntutan Tidak
Diterima 30. N omor 40/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
Jika  bentuk  hukumannya  dikelompokkan seperti  di  atas,  maka  presentasenya  adalah  66,7% untuk  hukuman  yang  termasuk  ke  dalam  hukuman ringan, 10% untuk hukuman yang sedang, 0% untuk
hukuman  yang  berat,  16,7%  untuk  putusan  yang dilepaskan  dari  hukuman, 6,7% untuk putusan  yang penuntutannya tidak bisa diterima. Lebih lanjut bisa dilihat sebagaimana diagram berikut:

## Gambar 1
Sehingga  untuk  jenis  sanksi  pidana  yang diberikan  oleh  hakim  pada  perkara  tindak  pidana korupsi  sepanjang  tahun  2018  adalah  didominasi oleh hukuman penjara yang tergolong ringan, yakni di bawah 4 tahun. Dalam hal ini ICW juga menyampaikan pendapatnya bahwa (Sigit & Emerson, 2018):
“Pada  3  Mei  2018  lalu  meluncurkan  tren  vonis perkara korupsi yang diputus pengadilan selama tahun 2017. Mayoritas terdakwa korupsi divonis ringan  oleh  hakim.  Tentu  saja  vonis  pidana ringan yang menjadi mayoritas dalam tren vonis 2017  tidak  mengakibatkan  efek  jera  bagi  para koruptor.”
Dalam  perkara  tersebut  sebagian  besar  pasal dalam  tindak  pidana  korupsinya  dikaitkan  dengan Pasal  55  KUHP  yakni  mengenai  Delik  Penyertaan. Sebagaimana  yang  disampaikan  Muhammad  Nurul Huda  dalam  bukunya  bahwa  (Huda,  Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana, 2017) : “ tidak setiap yang terlibat dalam terwujudnya tindak  pidana  dapat  dikategorikan  sebagai  peserta menurut Pasal 55 dan 56 KUHP.untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat- syarat seperti disebut oleh kedua pasal tersebut.” Para pelaku tindak pidana korupsi tersebut sebagian besar
terlibat  sebagai  secara  bersama-sama  melakukan tindak pidana korupsi.
Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Oleh  Hakim  Pengadilan Negeri  Pekanbaru  Pada  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi  Sepanjang  Tahun  2018  Dikaitkan  Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Natal  Kristianto  menyampaikan  bahwa  “Dalam konteks  hukum  pidana,  maka  upaya  menciptakan ketertiban  dalam  masyarakat  diwujudkan  melalui bekerjanya  sistem  peradilan  pidana  untuk menanggulangi  masalah  kejahatan,  yaitu  untuk mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas- batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat  yang  menjadi  korban  kejahatan  dapat “diselesaikan”  dengan  diajukannya  pelaku  kejahatan ke sidang pengadilan  dan diputuskan bersalah serta mendapat  pidana.  Apabila  dihubungkan  dengan pandangan Aristoteles, maka penegakan hukum yang dilakukan  melalui  sistem  peradilan  pidana  dapat dipersamakan  sebagai  proses  menciptakan  keadilan korektif  yaitu  pembetulan  terhadap  sesuatu  yang salah.” (kristiono & Astuti, 2018)
Salah  satu  tindak  pidana  yang  masih  menjadi permasalahan  hingga  saat  ini  adalah  tindak  pidana korupsi. Fokusnya berkenaan dengan pemberantasan tindak  pidana  tersebut.  Sebab,  setelah  dilakukan berbagai  upaya  oleh  pemerintah  ternyata  tindak pidana tersebut masih saja sering terjadi seolah-olah tidak ada habisnya. Hal ini bisa dilihat pada Pengadilan Negeri  Pekanbaru,  yang  mana  ternyata  tercatat  ada tiga puluh perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diputuskan  oleh  hakim  sepanjang  tahun  2018.  Tiga puluh perkara bukanlah jumlah yang sedikit, hal inilah yang  sekaligus  menunjukkan  bahwa  Tindak  Pidana Korupsi khususnya di Pekanbaru masih sering terjadi dan masih sulit untuk diberantas.
Membahas  tentang  upaya  pemberantas  Tindak Pidana  Korupsi,  sebenarnya  telah  banyak  hal  yang diupayakan  oleh  pemerintah  dalam  memberantas perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  ini.  Pertama,  kita bisa  melihat  hal  ini  dari  sisi  substansi  hukumnya,
yakni peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi.  Untuk  pertama  kalinya  tindak  pidana korupsi  diatur  di  dalam  KUHP,  namun  pada  waktu itu  tidak  dikenal  dengan  sebutan  tindak  pidana korupsi. Kemudian mulailah diatur di luar KUHP yakni lewat  Peraturan  Penguasa  Militer,  dilanjut  dengan Peraturan Penguasa perang Pusat. Selepas itu barulah mulai  dibuat  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah pengganti  Undang-Undang  nomor  24  tahun  1960. Pada akhirnya dibuat dalam bentuk Undang-undang, untuk dalam bentuk Undang-undang ini sendiri juga telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan.  Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:
a.  KUHP (209, 210, 387, 388, Bab XXVIII) b.  Peraturan Penguasa Militer :
a.  Prt/PM-06/1957  tgl  9  April  1957  tentang Pemberantasan Korupsi.
b.  Prt/PM-08/1957 tgl 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda.
c.  Prt/PM-011/1957 tgl 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang.
d.  Peraturan  Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan  Darat,  No.Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958; dan
e.  Peratura n Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomo r 24 Tahu n 1960 tentan g Pengusuta n, Penuntuta n, Pemeriksaa n Tinda k Pidan a Korups i (Perpu No. 24 Tahun 1960); yang diganti dengan f.  Undang-Undang RI Nomo r 3 Tahu n 1971 tentan g Pemberantasa n Tinda k Pidan a Korups i ;  yang diganti dengan
g.  Undang-Undang RI Nomo r 31 Tahu n 1999 tentan g Pemberantasa n Tinda k Pidan a Korups i ; sebagaimana diubah dengan
h.  Undang-Undang RI Nomo r 20 Tahu n 2001 tentan g Perubaha n atas Undang-Undang Nomo r 31 Tahu n 1999 tentan g Pemberantasa n Tinda k Pidan a Korups i tanggal 16 Agustus 1999.
“Kendala utama yang dihadapi selama penerapan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dalam penanganan  tindak  pidana  korupsi  adalah
July Wiarti & Aprinda Dika Pratama . Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang . . .
kurangnya  dukungan  anggaran,  sumber  daya manusia  yang  belum  memadai,  hambatan- hambatan  dalam  penyidikan  terhadap  pejabat- pejabat negara, sulitnya menembus rahasia Bank, hukum acara pidana yang tidak efektif dan efisien, serta  rendahnya  dukungan  semua  pihak  baik pemerintah  maupun  masyarakat”  (Rahmayanti, 2017).
Lebih lanjut Prinst menilai bahwa: (Kasim, 2008) “kelahiran  Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai  orientasi  kedepan  menyangkut  hal- hal  yang  perlu  dilakukan  untuk  memberantas korupsi di Indonesia yaitu :
a.  Penindakan,  Artinya  semua  pelaku  Tindak Pidana  Korupsi  yang  sudah  terjadi  harus diadil  tanpa  pandang  bulu  dan  dituntut peran  serta  masyarakat  untuk  membuka dan  mengadukan  kasus-kasus  tersebut. Selanjutnya,  mendesak  instansi  Penyidik, Penuntut  Umum  untuk  melaksanakan tugasnya  dengan  baik.  Lalu  mengawasi jalannya  pengadilan  (Judicial  Watch)  agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil.
b.  Pencegahan, Pencegahan harus dilakukan dan dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan  seterusnya.  Guna  memasyarakatkan pencegahan  korupi  itu  harus  dilakukan penyadaran  masyarakat  melalui  kampanye anti  korupsi,  menumbuhkan  budaya  malu korupsi,  dan  memberikan  tindakantindakan terhadap koruptor melalui lembaga-lembaga adat dan budaya setempat”
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Marten  dan Mustating  bahwa  “Dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sering  kali masyarakat  hanya  membebankan  tugas  tersebut kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan/ atau kepada para penegak hukum lainnya. Sedangkan didalam  konstitusi  negara  ini  menyebutkan  bahwa masyarakat harus ikut andil dalam menangani Tindak Pidana  Korupsi  tersebut  dalam  arti  lain  masyarakat berperan  serta  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.”  (Bunga, Maroa, & dkk, 2019)
Selain itu permasalahan juga datang dari budaya masyarakat itu sendiri, yakni budaya untuk melakukan korupsi  tersebut.  Tindak  pidana  korupsi  sudah dianggap sebagai tindakan kebiasaan yang dianggap hal  yang  biasa-biasa  saja.  Budaya  ini  juga  termasuk pada  lingkungan  seperti  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif.  Karena  sebagaimana  kita  pahami  bersama bahwa tindak pidana korupsi ini sudah menjalar hingga ketiga lembaga tersebut. Mereka yang harusnya turut melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana korupsi justru turut andil dalam menciptakan tindak pidana korupsi.
Pemberian  hukuman  ini  yang  menjadi  puncak wujud  dari  upaya  pemberantasan  kejahatan  yang dimaksud  di  atas.  Tujuan  pemberian  hukuman  ini berdasarkan waktu mengalami perkembangan sebagai berikut (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, 2010):
1.  Teori  absolut,  Pembalasan.  Ditujukan  kepada penjahatnya  dan  ditujukan  untuk  memenuhi kepuasan  dari  perasaan  dendam  dikalangan masyarakat.
2.  Teori relatif, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
3.  Teori gabungan, mendasarkan pidana pada asas pembalasan  dan  asas  pertahanan  tata  tertib masyarakat.
Dari ketiga teori di atas yang membahas tentang tujuan  pemidaaan  atau  pemberian  hukuman pada  intinya  adalah  agar  kejahatan  tersebut  dapat memberikan  dampak  yang  baik  bagi  pelaku  sendiri maupun orang lain. Bagi orang melakukan kejahatan khususnya  adalah  merasakan  penderitaan  atas hukuman tersebut dan merasa jera serta tidak ada lagi keinginan untuk melakukan kejahatan. Bagi orang lain dengan apa yang terjadi pada si pembuat kejahatan membuat  orang  tersebut  tidak  ingin  melakukan  hal yang sama.
Hal yang sama pula yang terjadi pada kejahatan seperti  tindak  pidana  korupsi.  Ketika  tindak pidana  korupsi  sudah  terlanjur  terjadi  maka  untuk menanggulangi  kejahatan  tersebut  adalah  dengan
July Wiarti & Aprinda Dika Pratama . Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang . . .
melakukan pemberantasan ( represif ) terhadap tindak pidana  tersebut.  Pemberantasan  terebut  dilakukan dengan  menyelesaikan  nya  lewat  system  peradilan pidana  ( criminal  justice  system ).  Akhir  dari  system tersebut  adalah  dengan  melakukan  eksekusi  pada hasil  putusan.  Jika  hakim  memutuskan  ia  bersalah dan dijatuhi hukuman serta ia tidak pula mengajukan upaya hukum, maka ia wajib melaksanakan putusan hakim tersebut.
Pemberian hukuman tersebut, pada orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah harapannya agar  ia  merasakan  penderitaan  atas  tindak  pidana korupsi  tersebut  dan  tidak  ada  lagi  keinginan  untuk melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Untuk  orang  lain pun  diharapkan  dengan  apa  yang  terjadi  kepada orang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi tersebut, menjadi cerminan agar tidak melakukan hal yang sama.
Ketentuan  mengenai  hukuman  tersebut  kurang lebih  sama  dengan  hukuman  yang  akan  diberikan kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahmayanti di dalam tulisannya bahwa:
“Subjek  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  orang  sanksi  pidana  yang  dapat dijatuhkan berupa: hukuman mati, seumur hidup, penjara  dan  denda.  Sedangkan  subjek  pelaku korupsi  adalah  korporasi,  pidana  pokok  yang dapat  dijatuhkan  hanya  pidana  denda.  Selain pidana  pokok  yang  dijatuhkan  pada  korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang” (Rahmayanti, 2017).
Sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas,  bahwa pemberian hukuman kepada pelaku diharapkan dapat memberikan rasa penderitaan kepada pelaku tindak pidana korupsi, dan sehingga tidak akan mengulangi perbuatan  tersebut,  serta  bagi  orang  lain  yang mengetahui pemberian hukuman tersebut tidak akan mengikuti perbuatan pelaku. Maka dari itu diharapkan tindak pidana korupsi dapat diberantas dengan baik lewat pemberian hukuman tersebut.
Namun, yang menjadi pertanyaan bersama adalah apakah  hukuman-hukuman  yang  telah  diberikan
kepada pelaku tindak pidana korupsi selama ini telah memberikan dampak yang baik bagi pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sehingga berdampak kepada pengurangan kasus tindak pidana korupsi.
Maka  dari  itulah  peneliti  ingin  mengkaji  hal  ini untuk  melihat  kaitan  pemberian  hukuman  pada pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam hal ini peneliti mengkajinya lewat putusan-putusan yang dikeluarkan oleh  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  dalam  rentang waktu sepanjang tahun 2018.
Salah  satu  tolok  ukur  untuk  melihat  apakah hukuman yang diberikan hakim pada perkara tindak pidana korupsi memberikan dampak yang baik pada pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  sekaligus melihat apakah tujuan dari pemidaan tercapai, dapat dilihat  pada  jumlah  kasus  yang  terjadi  pada  tahun berikutnya.
Kemudian  untuk  melihat  dampak  dari  putusan yang dikeluarkan pada tahun 2018 bisa dilihat pada perkara yang register pada tahun 2019, yakni sebagai berikut (Direktori Mahkamah Agung, 2019):

## Tabel 3
No. Bulan Nomor Putusan Total 1. Januari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 7 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 2. Februari - 0 3. Maret Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 4 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 4. April Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 4 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 5. Mei Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 3 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 6. Juni - 0
July Wiarti & Aprinda Dika Pratama . Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang . . .
7. Juli Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 6 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 8. Agustus - 0 9. September Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019 1 10. Oktober - 0 11. November - 0 Total 25
Untuk  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang register  pada  tahun  2019  ada  berjumlah  dua  puluh lima  perkara.  Berdasarkan  data  diatas  dapat  ditarik kesimpulan bahwa bisa jadi dampak dari putusan yang dikeluarkan untuk perkara tindak pidana korupsi pada tahun  2018  mengurangi  angka  perkara  yang  masuk pada tahun 2019.
Meski  pendapat  ini  tidak  terlalu  akurat  untuk menilai  bahwa  berkat  hasil  putusan  hakim  pada putusan  yang  dikeluarkan  pada  tahun  2018  lah yang  mengakibatkan  perkara  tindak  pidana  korupsi menurun pada tahun 2019, namun hal itu tetap bisa menjadi salah satu tolok ukur nya. Ini merupakan hasil analisis yang berdasarkan kepada kuantitatif.
Tolok  ukur  lainnya  adalah  dengan  melihat hukuman-hukuman yang diberikan oleh hakim pada perkara  tindak  pidana  korupsi  pada  tahun  2018 tersebut. Jika dianalisis perputusan seperti yang telah penulis paparkan pada permasalahan pertama di atas, sesungguhnya beberapa putusan masih dirasa belum memberikan  dampak  pada  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  itu  sendiri.  Berikut  bentuk-bentuk hukuman  perputusan  yang  dikeluarkan  pada  tahun 2018:

## Tabel 4
No Nomor Perkara Tingkatan Hukuman 1. Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr Ringan (1-4 Tahun)
2. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
3. Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
4. Nomor: 07/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr.
5. N omor 93/P id .Sus-TPK/2017/PN Pbr
6. N omor 91/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr
7. N omor 90/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr
8. N omor 92/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr
9. Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr
10. Nomor : 11/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr 11. Nomor : 12/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr 12. Nomor : 09/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr
13. Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr 14. Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr 15. N omor 94/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr 16. N omor 8/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr 17. N omor 26/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
18. N omor 13/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr 19. N omor 30/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr 20. N omor 43/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr 21. N omor 96/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr Sedang (Di atas 4 Tahun - 10 Tahun) 22 N omor 34/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr 23. N omor 50/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr 24. Nomor: 65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Dilepaskan 25. Nomor: 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. 26. Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. 27. Nomor: 66/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. 28. N omor 69/Pid .Sus-TPK/2017/PN. Pbr 29. N omor 29/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
Penuntutan Tidak Diterima 30. N omor 40/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr
Dari hasil seluruh putusan perkara tindak pidana korupsi  tersebut,  rata-rata  hakim  memberikan hukuman  penjara  rentang  4  tahun  ke  bawah. Diantaranya  lebih  banyak  yang  diberikan  hukuman satu tahunan. Satu sisi untuk memberikan hukuman memanglah  mesti  disandarkan  kepada  kekhususan, keunikan  dari  kasus  nya  tersendiri.  Namun,  di  sini peneliti melihat hukuman satu tahun masih dirasa tidak memberikan  efek  yang  baik  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi.
Jika  bisa  dibandingkan,  saat  ini  saja  pelaku tindak  pidana  pencurian  biasa  pelaku  rata-rata  juga diberikan hukuman yang tidak jauh berbeda dengan perkara tindak pidana korupsi di atas. Padahal bentuk kasusnya sangat jauh berbeda. Dalam tindak pidana korupsi,  uang  yang  dikorupsi  jelaslah  uang  yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas.
Kemudian tindak pidana korupsi ini seperti yang peneliti sampaikan di atas merupakan tindak pidana khusus  dan extra  ordinary  crime yang  harusnya tentu diselesaikan  dengan  cara yang luar  biasa  pula yang  tidak  bisa  disamakan  dengan  tindak  pidana konvensional  lainnya.  Tetapi,  dari  hasil  putusan tahun 2018 tersebut peneliti melihat hukuman yang diberikan masih kurang menunjukkan hukuman yang
luar  biasa  pula.  Sehingga  peneliti  melihat  hukuman yang diberikan hakim pada putusan yang dikeluarkan pada tahun 2018 tidak memberikan dampak yang baik bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.
Salah satu putusan yang peneliti analisis adalah putusan  nomor  93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr,  dalam putusan itu si pelaku tindak pidana korupsi di pidana dengan pidana penjara satu tahun dua bulan dan denda lima puluh juta rupiah. Jaksa dalam perkara tersebut menggunakan  dakwaan  primair  dan  subsidair,  yang mana dakwaan primair dengan pasal 2 dan subsidair dengan pasal 3. Hakim berpandangan bahwa dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  itu  yang  lebih  tepat adalah dikenai dakwaan yang subsidair yakni pasal 3. Hal ini dikarenakan pasal 3 membahas pelaku koruptor yang  dikarenakan  memangku  jabatan,  maka  pelaku dianggap lebih tepat dikenai pasal 3. Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan, kesempatan atau kedudukan.
Dalam  prakteknya,  memang  banyak  perkara tindak  pidana  korupsi  yang  diberi  tuntutan  dengan Pasal 3 di banding Pasal 2. Inilah yang menyebabkan banyak  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  diberi hukuman  tergolong  ringan.  Sebab  dalam  pasal  3 hukumannya lebih ringan dibandingkan pasal 2, yakni minimal  satu  tahun  dan  denda  minimal  lima  puluh juta. Sebagian besar justru hakim memberikan sanksi pidana minimal khusus yakni satu tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa Pasal 3 justru harusnya hukuman lebih berat di banding Pasal 2.
Dari perkara tersebut dari awal pelaku memang telah  berniat  untuk  mengambil  keuntungan  dari pengadaan lampu LED tersebut dan dilakukan dengan secara  bersama-sama  dengan  pihak  lainnya  bahkan kerugian  Negara  mencapai  dua  milyar  lebih.  Tetapi sayangnya hakim justru memberikan hukuman yang pas diminimal hukuman.
Hal ini sejalan dengan pendapat Maychal dalam tulisannya bahwa:
“kenyataan yang dapat peneliti lihat dari beberapa fenomena  kasus  yang  dilihat  bahwa  (Siburian, 2019):
a.  Para pelaku tindak pidana korupsi mendapat sanksi pidana penjara minimum khusus;
b.  Denda  yang  diberikan  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  belum  memberikan efek jera;
c.  Pelaksanaan pengembalian kerugian Negara tidak sepenuhnya dilakukan;
d.  Masih  adanya  perlakuan  istimewa  terhdap pelaku  tindak  pidana  korupsi,  seperti pemfasilitasan dalam penjara, pelaku korupsi bebas keluar masuk penjara.”
Selain  itu  Harjanto  juga  mengatakan  dalam tulisannya  bahwa  (Harjanto,  2019):  “jika  dicermati putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  yang kerap  dikritisi  oleh  berbabgai  elemen  masyarakat, umumnya  karena  dinilai  belum  mencerminkan  nilai tujuan  pemidanaan  dan  tujuan  hukum  yang  dapat dikategorikan ke dalam:
a.  Putusan bebas pengadilan tindak pidana korupsi terhadap para koruptor di berbagai daerah;
b.  Putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  yang menerapkan  sanksi  dibawah  pidana  minimal khusus, atau;
c.  Putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  yang cenderung  menerapkan  sanksi  pidana  minimal mendekati  atau  sedikit  di  atas  sanksi  minimal khusus;
d.  Putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  yang menerapkan sanksi pidana berdasarkan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih ringan dibanding  dakwaaan  primair  dengan  sanksi pidana yang lebih berat. Sehingga menimbulkan antipasti  atau  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap bekerjanya hukum di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.
Lain  lagi  dengan  pendapat  yang  disampaikan oleh  Yudi  Krismen,  bahwa:  (Krismen,  2019)  “tidak ada  sebenarnya  kaitan  antara  sanksi  pidana  yang diberikan  pada  putusan  pengadilan  sebelumnya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan ada kesempatan.”
July Wiarti & Aprinda Dika Pratama . Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang . . .
Sehingga menurut Yudi Krismen bahwa pemberian hukuman  pada  putusan  yang  sebelumnya  tidak terlalu memberikan dampak kepada pemberantasan tindak  pidana  korupsi  karena  seseorang  melakukan tindak  pidana  korupsi  lebih  dikarenakan  adanya kesempatan.
Selain itu menurut informasi dari ketua Pengadilan Negeri  Pekanbaru  yakni  Bapak  Bambang  Myanto (Myanto,  2019),  bahwa  “tindak  pidana  korupsi  saat ini  sudah  menurun.  Sekarang  yang  banyak  menjadi pelaku  tindak  pidana  korupsi  adalah  atasan  bukan lagi bawahan seperti dulu. Sehingga menurun meski berdasarkan  angka  kurang  lebih  sama  tapi  kualitas berbeda.  Dulu  banyak  pelaku  melakukan  tindak pidana korupsi seperti yang ada pasal 3 karena yang melakukan bawahan. Sehingga hukumannya 1 tahun atau 2 tahun. Hukuman tersebut tentu memberikan pengaruh  terhadap  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  meski  hukuman  1  tahun,  namun,  sanksi moralnya  besar  termasuk  di  dalamnya  seperti diberhentikan.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  tersebut,  peneliti menyimpulkan bahwa menurutnya sanksi pidana atau hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim  pada  perkara tindak  pidana  korupsi  pasti  memberikan  pengaruh pada pemberantasn tindak pidana korupsi. Meskipun berdasarkan kuantitas hukumannya kecil atau sedikit seperti 1 tahun atau 2 tahun, tetapi sanksi moralnya lah yang memberikan efek besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.
Tetapi,  peneliti  sendiri  melihat  bahwa  jika pemberian  hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana korupsi  terus  berlanjut  seperti  ini  akan  berdampak buruk kepada pemberantasan tindak pidana korupsi nantinya. Sebab, menurut penulis dengan memberikan hukuman sesuai dengan minimal khusus tersebut tidak terlalu memberikan efek jera khususnya pada orang lain.  Hal  ini  senada  pula  dengan  yang  disampaikan oleh ICW.

## Kesimpulan
Jenis  sanksi  pidana  yang  diberikan  oleh  hakim pada  perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Pengadilan Negeri  Pekanbaru  adalah  hukuman  penjara  yang hanya berkisar pada rentang satu hingga empat tahun yakni dua puluh perkara dan untuk lima tahun hingga sepuluh tahun ada tiga perkara sisanya adalah perkara yang penuntutan tidak dapat diterima dan terdakwa dilepaskan dari hukuman.
Hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim  pada perkara  tindak  pidana  korupsi  di  pengadilan  negeri Pekanbaru  masih  jauh  dan  belum  bisa  dikatakan memberi  dampak  pada  pemberantasan  tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebab, dari jenis hukuman penjaranya saja masih banyak yang ringan dan hanya diberikan hukuman minimal khusus. Padahal kerugian yang dialami Negara cukup besar. Kemudian, banyak perkara yang dikenakan Pasal 3 dari pada Pasal 2 yang mana hukumannya lebih ringan dibanding Pasal 2.

## Daftar Pustaka
(2019,  April  25).  Retrieved  April  25,  2019,  from Direktori  Mahkamah  Agung:  https://putusan. mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn- pekanbaru/periode/putus/201
(2019,  November  29).  Retrieved  from  Direktori Mahkamah Agung: https://putusan. mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn- pekanbaru/periode/register/2019
Amdani,  Y.  (2016).  Implikasi  Penafsiran  Undang- undang Oleh hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korups. Jurnal Mimbar Hukum ,
462.
Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:  Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
Bunga,  M.,  Maroa,  M.  D.,  &  dkk.  (2019).  URGENSI PERAN  SERTA  MASYARAKAT  DALAM  UPAYA PENCEGAHAN  DAN  PEMBERANTASAN  TINDAK PIDANA KORUPSi. Law Reform , 89.
July Wiarti & Aprinda Dika Pratama . Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang . . .
Chazawi, A. (2010). Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada .
Harjanto.  (2019,  November  30).  Retrieved  from https://www.google.com/url?sa=t&source=we b&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/ publications/163547
Hartanti,  E.  (2016). Tindak  Pidana  Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Huda,  M.  N.  (2017). Percobaan,  Penyertaan  dan Gabungan  Delik  Dalam  Hukum  Pidana. Pekanbaru: CV. Forum Kerakyatan.
Kasim, N. M.  (2008).  POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN
TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI  INDONESIA.
Inovasi , 10.
Krismen, Y. (2019, November 5). Kaitan Sanksi Pidana sebelumnya  dengan  pemberantasan  tindak pidana korupsi.
kristiono,  N.,  &  Astuti,  I.  (2018).  Politik  Hukum pemberantasan  Korupsi. Seminar  nasional hukum universitas negeri semarang , 975-976.
Myanto,  B.  (2019,  Oktober  2).  Tanggapan  Sanksi
Pidana  yang  diberikan  Hakim  Pada  Perkara Tindak Pidana Korupsi sepanjang tahun 2018.
Rahmayanti.  (2017).  Sanksi  hukum  terhdap  pelaku tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  hukum positif dan hukum islam. Mercatoria , 62.
Siburian, M. S. (2019, November 30 ). Retrieved from elib  unikom:  jbptunikompp-gdl-maychalsau- 32275-7-unikom_m-1.pdf
Sigit,  &  Emerson.  (2018,  Mei  17). Vonis  Ringan Tidak  Membuat  Koruptor  Jera .  Retrieved from  AntiKorupsi:  https://antikorupsi.org/ id/bulletin/vonis-ringan-tidak-membuat- koruptor-jera
Simarmata,  B.  (2011).  Pemberian  Remisi  Terhadap narapidana Koruptor dan Teroris. Jurnal Mimbar Hukum , 505-506.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.