## PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT PERIODE TAHUN ANGGARAN 2012-2017)
1 Irma Novita
2 Nunung Nurhasanah Pasca Sarjana Manajemen Universitas Singaperbangsa Karawang denisyara@gmail.com, nnurhasanah.jihan@gmail.com

## ABSTRACT
The research aims to know, analyze and explain the area's financial performance as measured by dependency ratio, PAD effectiveness ratio, efficiency ratio, fiscal space ratio, SILPA financing rate ratio and BUMD contribution ratio as well as its effect on the shopping ratio, both partially and  simultaneously  towards  the  allocation  of  capital  expenditure  in  APBD.    The  research population is the entire local government district/city in West Java in 2010-2017.  The results showed that the average local government district/city in West Java in 2010-2017 has a capital expenditure  ratio  and  low  BUMD  contribution  ratio,  fiscal  space  ratio  and  SILPA  medium financing rate ratio, with dependence rate to high central government and still less efficient in spending management, but it has high PAD effectiveness.
Key Words: Keywords: dependency ratio, PAD effectiveness ratio, efficiency ratio, fiscal space ratio, SILPA financing rate ratio, BUMD contribution ratio, shopping ratio

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  menjelaskan  kinerja  keuangan daerah  yang  diukur  dengan  rasio  ketergantungan,  rasio  efektivitas  PAD,  rasio  efisiensi,  rasio ruang  fiskal,  rasio  tingkat  pembiayaan  silpa  dan  rasio  kontribusi  BUMD  serta  pengaruhnya terhadap  rasio  belanja,  baik  secara  parsial  maupun  simultan  terhadap  alokasi  belanja  modal dalam  APBD.    Populasi  penelitian  adalah  seluruh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  se  Jawa Barat pada tahun 2010 -2017.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah daerah kabupaten/kota  se Jawa  Barat  pada  tahun  2010  -2017  memiliki  rasio  belanja modal  dan  rasio kontribusi BUMD yang rendah, rasio ruang fiskal dan rasio tingkat pembiayaan Silpa sedang, dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tinggi dan masih kurang efisien dalam pengelolaan belanja, namun memiliki efektivitas PAD tinggi.
Kata Kunci:  Rasio ketergantungan,  Rasio efektivitas PAD, Rasio efisiensi, Rasio ruang fiskal, Rasio tingkat pembiayaan silpa, Rasio kontribusi BUMD, Rasio Belanja

## PENDAHULUAN
Adanya  pergeseran  pola  belanja  dalam  pemerintah  daerah  khususnya  belanja  modal  untuk pelayanan  publik  memicu  permasalahan  tentang  sejauh  mana  besarnya  pendapatan  daerah mempengaruhi  pola  belanja  pemerintah  daerah  khususnya  belanja  modal  untuk  pelayanan publik. Beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah telah menimbulkan distorsi pasar dan high cost economy (Saad, 2003, dikutip Hafidh, 2013 : 4 ).
Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah kurang diikuti upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Halim, 2012).
Untuk  mengukur  kinerja  suatu  organisasi  (termasuk  di  sektor  publik),  berbagai  metodelogi dan  instrument  telah  dimanfaatkan,  seperti Balanced  Scorecard,  Total  Performance Scorecard, Total Quality Management , dan lain sebagainya. Ragamnya metode pengukuran kinerja  tersebut  menunjukkan  kecendrungan  perhatian  yang  tinggi  terhadap  peningkatan kualitas  kinerja  instansi  pemerintah,  khususnya  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Meskipun demikian penerapan metode-metode tersebut harus mengakomodasikan  lingkungan  pemerintah  daerah,  agar  mendapatkan  hasil  yang  memiliki validitas tinggi dan tidak terjadi kesalahan pengukuran kinerja.
Salah  satu  alat  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2012: 231).
Kinerja  keuangan  dapat  digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan  daerah  otonom  dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan melihat kinerja keuangan kita dapat mengetahui akuntabilitas  dari  para  pemangku  kekuasaan,  dimana  setiap  rupiah  uang  publik  harus dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  yang  telah  memberikan  uangnya  untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan (Mahmudi, 2010).
Berdasarkan  data  APBD  Kabupaten/Kota  se-Jawa  Barat  Tahun  Anggaran  2016,  diketahui bahwa  rata-rata  rasio  ketergantungan  daerah  berada  pada  angka  75,60  atau  kategori  tinggi. Artinya bahwa untuk membiayai pembangunan di daerahnya,  Kabupaten/Kota se-Jawa Barat masih  sangat  tergantung  pada  dana  transfer  dari  Pemerintah  Pusat/Provinsi,  sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini :
Gambar 1.3.  Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2016

## Sumber : data diolah, peneliti, 2019
Selain  itu,  data  APBD  Kabupaten/Kota  se-Jawa  Barat  Tahun  Anggaran  2016,  berdasarkan grafik  di  bawah  ini  menunjukkan  bahwa  rata-rata  rasio  efisensi  daerah  berada  pada  angka 107,37  atau  kategori  tinggi.    Artinya  bahwa  realisasi  belanja  daerah  masih  lebih  besar  dari pada realisasi pendapatan,  hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh Kabupaten/Kota se- Jawa  Barat  masih  mengalami  defisit  anggaran,  meskipun  di  sisi  lain,  defisit  ini  masih  bisa diatasi  dengan  adanya  pembiayaan,  baik  yang  bersumber  dari  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Dana Cadangan, maupun pinjaman daerah.
Gambar 1.4.  Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Sumber : data diolah, peneliti, 2019

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  Kualitatif.  Pada penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data dalam bentuk pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Kasiram (2008) Pengertian penelitian  kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang  menggunakan  proses  data-data  yang  berupa
- 50.00 100.00 - 50.00 100.00 150.00 200.00
angka  sebagai  alat  menganalisis  dan  melakukan  kajian  penelitian,  terutama  mengenai  apa  yang sudah di teliti.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Pemerintah daerah Kabupaten/kota se-Jawa Barat periode tahun anggaran 2012-2017.

## Target/Subjek Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah    yang  dilakukan dengan  menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota  se-Provinsi  Jawa Barat berdasarkan data Laporan Keuangan Daerah selama kurun waktu 6 (enam) tahun, dari tahun 2012 sampai dengan 2017 yang merupakan data-data sekunder yang diperoleh dari website resmi maupun langsung dari instansi Pengelola Keuangan Daerah dan pengaruhnya terhadap rasio belanja modal dalam APBD.

## Prosedur Penelitian
Desain  penelitian  merupakan  sederatan  proses,  langkah-langkah,  ataupun  alur  penelitian  yang dimulai dari awal seperti studi pendahuluan sampai dengan akhir seperti hasil yang berkaitan dengan salah satunya pengambilan kesimpulan atas hipotesis dalam penelitian tersebut.  Berdasarkan data Laporan  Keuangan  Daerah  selama  kurun  waktu  6  (enam)  tahun,  dari  tahun  2012  sampai  dengan 2017 yang merupakan data-data sekunder yang diperoleh dari website resmi maupun langsung dari instansi Pengelola Keuangan Daerah dan pengaruhnya terhadap rasio belanja modal dalam APBD.

## Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Observasi, yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dokumentasi, yaitu data  sekunder  yang  disimpan  dalam  bentuk  dokumen  atau  file  (catatan  konvensional  maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan  data  dokumentasi  digunakan  dalam  rangka  memenuhi  data  atau  informasi  yang diperlukan  untuk  kepentingan  variabel  penelitian  yang  telah  didesain  sebelumnya.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara mempelajari data-data  yang  berupa    catatan-catatan    atau    dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan pembahasan dalam penelitian.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penyajiannya,  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dan  verifikatif.  Metode deskriptif  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  mengenai  kondisi  kinerja  keuangan    Daerah  di
Kabupaten/kota  se-  Jawa  Barat,  dengan  menggunakan  indikator  Rasio  Ketergantungan,  Rasio Efektivitas,  Rasio Ruang  Fiskal, Rasio  Efisiensi, Rasio Pembiayaan  Silpa, dan Rasio Kontribusi BUMD. Sedangkan metode verfikatif digunakan untuk menguji pengaruh  kinerja keuangan  secara parsial terhadap pengalokasian belanja modal dalam APBD di Kabupaten/kota se- Jawa Barat. Seluruh kabupaten/kota dijadikan sampel dalam penelitian, karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk  menggeneralisir  permasalahan,  melainkan  untuk  menguji  pengaruh  antar  variabel  yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Penelitian ini menguji pengaruh rasio kinerja keuangan daerah terhadap rasio belanja modal pemerintah daerah tahun 2012-2017 dan menggunakan software eviews 8.0 dengan data panel. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik.
Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.
Pengujian Normalitas Jarque-Berra
Untuk melihat apakah residu atau eror yang terdapat pada variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak, digunakan pengujian Normalitas Jarque Berra (Winarno, 2011). Nilai Jarque- Berra dalam penelitian ini adalah 0,39 dengan tingkat probabilitas 0,82 sehingga residu dalam variabel independen terdistribusi normal yang dapat dilihat pada gambar  berikut ini :

## Gambar 4.1. Hasil pengujian Normalitas

## Pengujian Multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas antar semua variabel dalam penelitian ini menggunakan korelasi Pearson yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. Dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas
yang dapat dilihat dari nilai hubungan antar variabel independen lebih kecil dari 0.8.
Tabel 4.4 Korelasi Antar Variabel RBM RK REFE  REFI RRF RTPS RKB RBM   1.00000 RK -0.61119   1.00000
REFE  -0.03426   0.04144  1.00000 REFI  -0.13724   0.11005 -0.05545  1.00000 RRF   0.59971  -0.79090  0.00745 -0.29811   1.00000 RTPS   0.68913  -0.61483  0.12196 -0.12480   0.62353  1.00000 RKB  -0.23098   0.38308  0.14353 -0.03242  -0.29670 -0.08895   1.00000
Sumber : data diolah eviews, 2019

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastistas  pada  penelitian  ini  menggunakan  pengujian White  General Heteroskedasticty .  Dari  hasil  pengujian  heteroskedastisitas  pada  tabel  4.5  tidak  terdapat heteroskedastisitas  di  dalam  model  karena  nilai Obs*R-Square sebesar  38,84  dengan probability 0,065 lebih besar dari p value 0,05.
Tabel 4.5Pengujian Heteroskedastisitas Heteroskedasticity Test: White F-statistik 1.631247    Prob. F(27,92) 0.0449 Obs*R-squared 38.84959    Prob. Chi-Square(27) 0.0654
Scaled explained SS 30.19909    Prob. Chi-Square(27) 0.3053
Sumber : data diolah eviews, 2019

## Uji Autokorelasi
Pengujian Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan pengujian Watson Test. Hasil pengujian terlihat pada tabel 4.6 Nilai durbin watson pada tabel sebesar 0.923224. Pada tabel durbin watson dengan jumlah sampel 120 dan variabel 6 nilai DL 1,61642  dan DU 1.78964.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai DW (0.923224) lebih kecil  dari DL (1,61642) maka terdapat autokerelasi poitif dan nilai 4-DW (4-0.923224) lebih besar dari nila DU (1,78964) tidak
terdapat nilai autokerelasi negatif.

## Pengujian  Regresi Berganda
Hasil pengujian regresi yang disajikan pada tabel 4.6. telah melalui pengujian asumsi klasik
Tabel 4.6. Hasil Pengujian Hipotesis Model Regresi
RBM it = α 0 + α 1 RK it + α 2 REFE it + α 3 REFI it + α 4 RRF it + α 5
RTPS it + α 5 RKB it + ε Variabel Prediksi Coefficient Prob. C RK REFE
REFI RRF RTPS RKB
27.01043
-0.114394 -0.023129
-0.032726 0.072210 0.517807 -0.213287 0.0383 *** 0.1425 * 0.2112 0.6958 0.3070 0.0000 *** 0.2872 R-squared Adjusted R-squared F-statistik Durbin-Watson Stat Prob(F-statistik) 0.550179 0.526295 4.904830
0.923224
0.0000***
Variabel Dependen: RBM = Rasio Belanja Modal; Variabel Independen : RK = Rasio Ketergantungan; REFE = Rasio
Efektifitas; REFI = Rasio Efisiensi; RRF = Rasio Ruang Fiskal;
RTPS = Rasio Tingkat Pembiayaan Silpa ; RKB = Rasio Kontribusi BUMD;
Level Signifikansi : *** sig pada level 5%, ** sig pada level 10%, dan * sig pada level 20%.

## Pengujian Koefisien Determinasi
Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel  dependen.  Pengujian  regresi  OLS  pada  model  pertama,  kedua  dan  ketiga  menggunakan koefisien determinasi Adjusted (R-Squared). Berdasarkan tabel 4.5. ditemukan bahwa nilai koefisien determinasi yang dilihat dari Adjusted R-Squared sebesar 0.526295. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel  independen  kemungkinan mempengaruhi  variabel  dependen  sebesar  52.63%.  Sedangkan sisanya sebesar 47.37% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan

## Rasio Belanja Modal
Rata-rata  rasio  belanja  modal  Kabupaten/Kota  se-Jawa  Barat  masih  rendah.    Pada  tahun  2012 sebesar 18,88, tahun 2013 sebesar 20,97, tahun 2014 sebesar 19,29, tahun 2015 sebesar 17,78, tahun 2016 sebesar 20,31 dan tahun 2017 sebesar 17,33 sebagaimana ditunjukkan gambar 4.1.
Dari keseluruhan data yang diamati, Rasio belanja modal tertinggi adalah Kota Depok pada Tahun 2013 sebesar 36,58 dan terendah adalah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2017 sebesar 7,53.

## Rasio Ketergantungan (RK)
Hasil  penelitian  sebagaimana  gambar  4.2  memperlihatkan  bahwa  rata-rata  rasio  ketergantungan pada tahun 2012 sebesar 84,15, tahun 2013 sebesar 82,71, tahun 2014 sebesar 79,09, tahun 2015 sebesar 78,39, tahun 2016 sebesar 78,01 dan tahun 2017 sebesar 73,64. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah  Kabupaten/Kota  seJawa  Barat  masih  memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi khususnya dalam hal pendanaan pembangunan terhadap Pemerintah Pusat.

## Rasio Efektivitas (REFE)
Dari hasil penelitian diketahui bahwa Rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat pada  Tahun  2012-2017  memiliki  nilai  Rasio  Efektivitas  (REFE)  yang  tinggi.  Sebagaimana diperlihatkan pada gambar 4.4, dimana rata-rata rasio Efektivitas pada tahun 2012 sebesar 133,42, tahun  2013  sebesar  122,56,  tahun  2014  sebesar  133,24,  tahun  2015  sebesar  109,97,  tahun  2016 sebesar 102,67 dan tahun 2017 sebesar 124,44.
Rasio Efisiensi (REFI)
Data rata-rata rasio Efisiensi pada tahun 2012 sebesar 95,95, tahun 2013 sebesar 98,60, tahun 2014 sebesar 95,07, tahun 2015 sebesar 97,43, tahun 2016 sebesar 103,42 dan tahun 2017 sebesar 104,09.

## Rasio Ruang Fiskal (RRF)
Data rata-rata rasio Ruang Fiskal pada tahun 2012 sebesar 31,69, tahun 2013 sebesar 33,06, tahun 2014 sebesar 34,50, tahun 2015 sebesar 33,43, tahun 2016 sebesar 35,20 dan tahun 2017 sebesar 38,50.

## Rasio Tingkat Pembiayaan Silpa (RTPS)
Data  rata-rata  rasio  Pemanfaatan  SIlpa  pada  tahun  2012  sebesar  8,68,  tahun  2013  sebesar  10,17, tahun 2014 sebesar 9,92, tahun 2015 sebesar 12,90, tahun 2016 sebesar 12,58 dan tahun 2017 sebesar 7,05.

## Rasio Kontribusi BUMD (RKB)
Dalam  penelitian  ini,  Rasio  Kontribusi  BUMD  yang  diukur  dengan  berdasarkan  Realisasi  Laba BUMD terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana gambar 4.8  menunjukkan bahwa data rata-rata Rasio Kontribusi BUMD pada tahun 2012 sebesar 3,61, tahun 2013 sebesar 3,39, tahun 2014 sebesar 2,43, tahun 2015 sebesar 2,39, tahun 2016 sebesar 2,41 dan tahun 2017 sebesar 1,92 atau dengan kata lain, rata-rata Rasio Kontribusi BUMD masih berada pada kategori rendah.

## Pengaruh Rasio Efektifitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal pada APBD
Hipotesis  ini  ditolak  berdasarkan  hasil  pengujian  yang  menunjukkan  bahwa  rasio  efektifitas berpengaruh negatif  dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Artinya,   kenaikan atau penurunan  rasio  efektivitas    tidak  memberikan  dampak  yang  berarti  terhadap  penurunan  atau kenaikan alokasi belanja modal.

## Pengaruh Rasio Efisiensi PAD terhadap Alokasi Belanja Modal pada APBD.
Hipotesis H3 mengatakan bahwa terdapat pengaruh rasio efsisensi PAD terhadap Alokasi Belanja Modal pada APBD.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal, hal ini berarti bahwa kenaikan atau penurunan rasio efisiensi tidak memberikan dampak yang berarti terhadap penurunan atau kenaikan alokasi belanja modal.

## Pengaruh Rasio Ruang Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal pada APBD
Hipotesis H4 mengatakan bahwa terdapat  pengaruh Rasio Ruang Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal  pada  APBD.  Namun,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  rasio  ruang  fiscal  tidak
berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal  dalam  APBD,  padahal  seharusnya,  belanja    modal menjadi belanja prioritas dalam perencanaan dan penganggaran APBD
Pengaruh Rasio Tingkat Pembiayaan Silpa terhadap Alokasi Belanja Modal pada APBD Hipotesis H5 mengatakan bahwa terdapat pengaruh rasio tingkat pembiayaan Silpa terhadap Alokasi Belanja Modal pada APBD, dan hasil pengujian menerima hipotesis ini dan menunjukkan bahwa rasio tingkat pembiayaan Silpa berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, yang  berarti  semakin  tinggi  rasio  tingkat  pembiayaan  Silpa  maka  alokasi  belanja modal  semakin tinggi tingkat pembiayaan Silpa.

## Pengaruh Rasio Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal pada APBD
Hipotesis  H6  mengatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  rasio  kontribusi  BUMD  terhadap  Alokasi Belanja  Modal  pada  APBD.  Hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  rasio  kontribusi  BUMD berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal,  yang  berarti  bahwa kenaikan atau penurunan rasio kontribusi BUMD tidak memberikan dampak yang berarti terhadap penurunan atau kenaikan alokasi belanja modal.
Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Daerah secara simultan terhadap Alokasi Belanja Modal pada APBD
Hipotesis H7 mengatakan bahwa terdapat pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Daerah secara simultan terhadap  alokasi  Belanja  Modal  pada  APBD.    Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel independen  kemungkinan  mempengaruhi  variabel  dependen  sebesar  52.63%.  Sedangkan  sisanya sebesar 47.37% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut
1. Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  se-Jawa  Barat  pada  Tahun Anggaran 2012 – 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:
a. rasio rata-rata belanja modal berada pada kategori rendah;
b. tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal pendanaan pembangunan pada kategori tinggi;
c. rasio efektivitas pada kategori tingggi, atau memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah;
d. rasio efisiensi pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan belanja di daerahnya, masih kurang efisien;
e. Rasio rata-rata Ruang Fiskal pada kategori sedang;
f. Rasio rata-rata tingkat pembiayaan Silpa pada kategori sedang;
g. Rasio Rata-rata Kontribusi BUMD pada kategori rendah.
2. Rasio  Ketergantungan    yang  menunjukkan  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pembiayaan pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal.
3. Rasio efektivitas berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap rasio belanja modal.
Hal  ini  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya,  bahwa  rasio  efektivitas berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadao  rasio  belanja  modal.    Kondisi  ini dimungkinkan  mengingat  sejak  tahun  2014,  Pemerintah  pusat  mengeluarkan  kebijakan yang mengharuskan Pemeritnah Daerah untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, sehingga anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk belanja modal, dialihkan untuk memenuhi ketentuan tersebut.
4. Rasio Efisiensi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal
5. Rasio  Ruang  Fiskal  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  rasio  belanja modal
6. Rasio Tingkat Pembiayaan Silpa berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio belanja modal.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tinggi  nya  nilai  Silpa  akan  meningkatkan  alokasi belanja modal pada APBD
7. Rasio  kontribusi  BUMD  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  rasio belanja modal.
8. Kinerja Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal pada APBD.   Hal ini menunjukkan bahwa apabila kinerja keuangan daerah baik, maka alokasi belanja modal pada APBD akan meningkat.

## Implikasi
1. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  terhadap alokasi belanja modal pada ABBD sehingga dapat menambah referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya.
2. Terdapat  banyak  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain  penggunaan  data  sekunder yang sangat dominan, sehingga bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggabungkan penggunaan  data  sekunder  dan  data  primer  melalui  wawancar  untuk  memperkuat  analisis penelitian.  Selain itu, penggunaan rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah maupun penambahan variabel dependen juga mungkin bisa lebih dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana AlokasiUmum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI . Yogyakarta : 1140-115.
Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2007- 2011 .Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
http://eprints.uny.ac.id/17846/1/Skripsi%20.pdf diakses 7 April 2019
Affandi, Azhar. 2015. Pendekatan Penelitian Kuantitatif . Karawang :Unsika
Ardhini & Sri Handayani. 2011 . Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
http://eprints.undip.ac.id/30929/1/JURNAL.pdf diakses 7 April 2019
Batafor, Gregorius Gehi. 2011 . Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT. Universitas Udayana.
(https://docplayer.info/387876-Evaluasi-kinerja-keuangan-dan-tingkat-kesejahteraan-masyarakat- kabupaten-lembata-provinsi-ntt.html diakses 23 Februari 2017
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI. 2012. Belanja Modal dan Pengeluaran Investasi Pemerintah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=908 . Diakses pada 9 April 2019. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. 2011. Deskripsi dan Analisis APBD 2011.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/2016/01/deskripsi_dan_analisis_APBD_2011_a.pdf diakses pada 9 April 2019
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. 2013. Potret APBD TA 2013. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/POTRET-APBD-TA- 2013.pdf diakses pada 9 April 2019
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. 2012. PROFIL APBD TA 2012. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Profil_APBD_TA2012.pdf diakses pada 9 April 2019
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.  2012. Profil APBD 2012.
http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Profil_APBD_TA2012.pdf, diunduh pada 7 Mei 2019
Dora, Juliani. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemkot Jogyakarta th 2010-2014. http://repository.usd.ac.id/12237/2/132114125_full.pdf diakses 7 April 2019
Hafidh, Aula Ahmad. 2013 . Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik bagi Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Penelitian Humaniora Vol. 18 No.2, Oktober 2013
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta : Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga . Yogyakarta : UPP STIM

## YKPN
Hasan, Misbah & Yenti Nurhidayat. 2017. Laporan Anmgalisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota. Jakarta : Seknas FITRA dan The Ford Foundation (FF) Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur). FEB Universitas Brawijaya Malang.
Kadek Martini & A.A.N.B. Dwirandra. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Bali. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.2 (2015):426-443. Kawedar. 2008. Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah, Jilid II UNDIP - Semarang,
Kurni Adi Suwandi & Afrizal, Tahar. 2015 . Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
http://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/1127/957 diakses 7 April 2019
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta : Erlangga.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Mardiasmo.   2002. Otonomi   dan   Manajemen   Keuangan   Daerah .   Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mahsun, Mohamad. 2018. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE Seknas Fitra. 2017. Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota. https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2017/03/LBA-2016.pdf diakses pada 9 April 2019
Siregar, Baldric. 2017. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Sularso, Havid. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. FE Unsoed . Jurnal Media Riset Akuntansi, Vol.1, No.2, Agustus 2011, hal. 109-124.
Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah (Vol. 5, No. 2). November
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri. 2013.