## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 425-434 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1095 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms) *
Mohamad Bagja Azhari, 1 Liza Priandini 2
Universitas Indonesia https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1095

## Abstract.
This paper examines the case of Banyumas Religious Court Decision Number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, which  details an  incestuous  marriage  between the  Petitioner  and Respondent  I  that  dates  all the  way back  to  1989.  They  had  three  children  in  this  marriage,  ages  28  years,  23  years,  and  12  years.  The Respondent's second marriage had to be annulled because Respondent I and the Petitioner desired to marry  off  one  of  their  biological  children  but  Respondent  I  was  unable  to  become  the  child's  marital guardian.  This  became  apparent  after  the  KUA  of  Sokaraja  Subdistrict,  Banyumas  Regency  rejected Respondent I as the marriage guardian of his kid on the grounds that the Petitioner and Respondent I were  married  in  a  blood  marriage.  This  research  technique  combines  normative  legal  analysis  with secondary data gleaned from books and periodicals on marriage and family law, as well as examining the normative components of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. An annulment of marriage has legal ramifications and repercussions for the offspring's marital status and legal position. The Marriage Law's Article 23 and Article 26 paragraph (1) expressly state which parties have the right to seek annulment of marriage. When a marriage is annulled, the preceding marriage is treated as if it never occurred.
Keywords: Cancellation of The Marriage; Inbreeding; The Position of The Child

## Abstrak.
Penelitian  ini  membahas  mengenai  studi  kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Banyumas  Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms yang mana dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan  sedarah  yang  telah  berjalan  sejak  tahun  1989.  Dalam  perkawinan  ini  dikaruniai  3  orang anak berumur 28 tahun, 23 tahun dan 12 tahun. Perkawinan kedua Termohon harus dibatalkan setelah Termohon I dan Pemohon yang hendak menikahkan salah satu anak kandungnya namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut. Hal ini terungkap setelah KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten  Banyumas  menolak  Termohon  I  menjadi  wali  nikah  dari  anaknya  dengan  alasan perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon  I  merupakan  perkawinan  yang  sedarah/senasab.  Metode penelitian ini  menggunakan  yuridis  normatif  dengan  data  sekunder  melalui  buku-buku,  jurnal-jurnal tentang  hukum  perkawinan,  hukum  keluarga  dan  juga  melihat aspek-aspek  normatif dalam Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pembatalan perkawinan  membawa  pengaruh  dan  akibat  hukum  kepada  status  perkawinan  serta  kedudukan hukum keturunannya. Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara tegas  terkait  pihak  yang  berhak  mengajukan  pembatalan  perkawinan.  Pembatalan  perkawinan mengakibatkan  perkawinan  yang  dilangsungkan  sebelumnya  menjadi  dianggap  seolah  tidak  pernah terjadi.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Perkawinan Sedarah; Kedudukan Anak
* Manuscript  received  date:  July  21,  2021,  revised:  August  25,  2021,  approved  for  publication: Desember 30, 2021.
1 Mohamad Bagja Azhari adalah peneliti pada Universitas Indonesia. Email: bagja.azhari@gmail.com
2 Liza Priandini adalah peneliti pada Universitas Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan hubungan formil yang bersifat nyata dan mengikatkan dirinya  bagi  orang  lain  dan  juga  masyarakat. 3 Menurut  Subekti  perkawinan  ialah pertalian yang sah antara  seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 4 Perkawinan  menurut  pasal  1,  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga),  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 5 Ditegaskan  bahwa  dalam  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 6
Perkawinan menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami-istri, kewarisan  antara  orang  tua  dan  keturunannya  dan  juga  sebagainya.  Syarat-syarat perkawinan  lebih  dijelaskan  pada  Bab  II  Undang-Undang  Perkawinan  yang menegaskan perkawinan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang nantinya akan  menjadi  suami-istri.  Persyaratan-persyaratan  perkawinan  juga  menjelaskan adanya  larangan  perkawinan  yang  dijelaskan  dalam  ketentuan  Pasal  8  Undang- Undang  Perkawinan  tentang  perkawinan  sedarah.  Selain  dalam  pasal  8  Undang- Undang  Perkawinan  dijelaskan  terkait  larangan  perkawinan,  hal  ini  juga  dipertegas dalam  pasal  30  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  yaitu  perkawinan  dilarang antara  mereka  yang  satu  sama  lainnya  mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis  ke atas  maupun  garis  ke  bawah,  baik  karena  kelahiran  yang  sah  maupun  karena kelahiran  yang  tidak  sah,  atau  karena  perkawinan;  dalam  garis  ke  samping,  antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah. Maka dari itu larangan pernikahan terhadap  yang  ada  hubungan  darah  atau  perkawinan incest sangat  dilarang  baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.
Perkawinan  sedarah  merupakan  salah  satu  dari  macam-macam  permasalahan rumah  tangga  yang  masih  ditemui  di  beberapa  daerah  di  Indonesia. 7 Pelaku perkawinan sedarah dapat melangsungkan perkawinan dengan cara-cara yang ilegal, diantaranya  adalah  dengan  memalsukan  asal-usulnya  baik  salah  satu  pihak  saja maupun  kedua  belah  pihak.  Dengan  memalsukan  asal-usul  maka  petugas  pencatat perkawinan yang bertugas memeriksa persyaratan-persyaratan perkawinan tidak akan mengetahui bahwa sebenarnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan sedarah. Cara  ini  mengakibatkan  pasangan  perkawinan  sedarah  tidak  hanya  melanggar peraturan  dalam  bidang  perdata  namun  juga  dalam  bidang  pidana.  Perkawinan sedarah  di  Indonesia  dianggap  tabu  dan  tidak  ada  aturan  yang  membenarkan perkawinan  sedarah,  perkawinan  sedarah  juga  melanggar  norma-norma  yang  ada dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada kelainan keturunan, seperti mendapatkan penyakit  genetik  yang  langka  seperti  hemofilia,  tingkat  pertumbuhan  lambat,  deficit
3 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 14
4 Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ,  cet.  XXVIII,  (Jakarta:  PT.  Intrmasa,  1996), hlm. 23 5 Undang-Undang Perkawinan , UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps.1
6 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV , LN No. 14 Tahun 2006, Ps. 28B ayat (1)
7 Djaja S. Meliala, Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata , (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 6.
intelektual  yang  parah  dan  kematian  neonatal.  Berdasarkan  uraian-uraian  diatas, artikel ini akan membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan sedarah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif  dengan  data  sekunder melalui  buku-buku,  jurnal-jurnal  tentang  hukum  perkawinan,  hukum  keluarga  dan juga  melihat  aspek-aspek  normatif  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Legalitas Perbatalan Perkawinan
Pada  pertimbangan  hakim  perkara  ini  yang  pada  pokoknya  menerangkan setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai dengan amanat PERMA No. 1 tahun 2016,  namun  oleh  karena  perkara  ini  adalah  perkara  kontensius  berupa  legalitas hukum,  maka  dengan  merujuk  point  (5)  hal  83  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi  Peradilan  Agama  yang  diberlakukan  dengan  Keputusan  Mahkamah Agung  Nomor  KMA/032/SK/IV/2006,  tanggal  04  April  2006,  maka  dalam  proses penyelesaian  perkara  ini  tidak  wajib  mediasi.  Bahwasannya mediasi  merupakan  cara penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  tepat,  efektif,  dan  dapat  membuka  akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
Perdamaian  merupakan  cara  terbaik  dalam  menyelesaikan  persengketaan  di antara  semua  pihak.  Dengan  perdamaian,  maka  pihak  yang  bersangkutan  dapat menjajaki  suatu  resolusi  yang  saling  menguntungkan  satu  sama  lain.  Hal  ini dikarenakan  dalam  perdamaian  yang  ditekankan  bukanlah  aspek  hukum  semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya  dari  pilihan-pilihan  yang  mereka  sepakati. 8 Disini  terlihat  pula  bahwa dengan  perdamaian,  penyelesaian  justru  lebih  mengedepankan  sisi  humanitas  dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang kalah maupun menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama. Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya  badan  peradilan  Indonesia  yang  agung,  salah  satu  elemen  pendukung adalah  mediasi  sebagai  instrumen  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap keadilan  sekaligus  implementasi  asas  penyelenggaraan  peradilan  yang  sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Ketentuan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku,  Pasal  154  Reglemen  Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan Madura ( Reglement Tot Regeling Van Het Rechtwezen In  De  Gewesten  Buiten  Java  En  Madura,  Staatsblaad 1927:227)  dan  Pasal  130  Reglemen
8 Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama  Menurut  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan , (Bandung:  Alfabeta, 2011), hlm. 12
Indonesia  yang  diperbaharui  ( Het  Herziene  Inlandsch  Reglement,  Staatsblaad 1941:  44) mendorong  para  pihak  untuk  menempuh  proses  perdamaian  yang  dapat didayagunakan  melalui  mediasi  dengan  mengintegrasikannya  ke  dalam  prosedur berperkara di pengadilan. Proses mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata  dapat  memperkuat  dan  mengoptimalkan  fungsi  lembaga  peradilan  dalam penyelesaian  sengketa.  Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh mediator.  Mediator  adalah  hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki  sertifikat  mediator sebagai  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Ketentuan  mengenai  prosedur mediasi  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  berlaku  dalam  proses  berperkara  di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. 9
Setiap  hakim,  mediator,  para  pihak  dan/atau  kuasa  hukum  wajib  mengikuti prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Hakim  pemeriksa  perkara  dalam pertimbangan  putusan  wajib  menyebutkan  bahwa  perkara  telah  diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Hakim pemeriksa perkara  yang  tidak  memerintahkan  para  pihak  untuk  menempuh  mediasi  sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai  mediasi  di  pengadilan.  Dalam  hal  terjadi pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut,  apabila  diajukan  upaya  hukum  maka Pengadilan  Tingkat  Banding  atau  Mahkamah  Agung  dengan  putusan  sela memerintahkan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  untuk  melakukan  proses  mediasi. Kemudian, Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara  yang  memutus.  Proses  mediasi  dilakukan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  diterimanya  pemberitahuan  putusan  sela  Pengadilan  Tinggi  atau Mahkamah  Agung.  Ketua  Pengadilan  menyampaikan  laporan  hasil  mediasi  berikut berkas  perkara  ke  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung.  Berdasarkan  laporan tersebut,  hakim  pemeriksa  perkara  pada  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung menjatuhkan putusan. 10
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ada 4 pihak, yakni: (1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. (2) Suami  atau  isteri.  (3)  Pejabat  yang  berwenang  hanya  selama  perkawinan  belum diputuskan.  (4)  Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)  Pasal  16  Undang-Undang  ini dan  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  hukum  secara  langsung  terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.
Tentang “pejabat yang ditunjuk”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan  siapa.  Dalam  penjelasan  pasal  23  dikatakan  “cukup  jelas”.  Sebelumnya pada  Bab  III  tentang  Pencegahan  Perkawinan  pada  Pasal  16  ayat  (2)  dikatakan “mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur
9 Ibid
10 Amriani Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan , ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 31
lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundang-undangan”.  Namun  peraturan  perundang- undangan  yang  dimaksud  belum  ada  hingga  saat  ini.  Pasal  26  ayat  (1)  Undang- Undang  ini  menyebut  “jaksa”,  tetapi  jika  dibandingkan  dengan  Pasal  73  huruf  e Kompilasi  Hukum  Islam  (Inpres  Nomor  1Tahun  1991),  ketika  berbicara  tentang pembatalan  perkawinan,  pada  huruf  c  Pasal  tersebut  disebutkan  “pejabat  yang berwenang  mengawasi  pelaksanaan  perkawinan  menurut  Undang-Undang.  Jaksa berkedudukan  sama  dengan  suami/istri,  keluarga  sedarah  dalam  garis  keatas,  dan pihak yang berwenang dalam mengajukan pembatalan perkawinan. 11 Oleh karena itu penulis sepakat bahwa subjek yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Pertama, perkawinan  yang  pembatalannya  dapat  diajukan  oleh  para  keluarga dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dari  suami atau  isteri,  yakni  dalam  hal: (a) Para pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan.  (b) Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  muka  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  tidak berwenang.  (c)  Perkawinan  dengan  wali  nikah  yang  tidak  sah.  (d)  Perkawinan  yang dilangsungkan  tanpa  dihadiri  oleh  2  orang  saksi.  (e)  Perkawinan  poligami  tanpa  izin Pengadilan.  (f)  Salah  satu  pihak  masih  terikat  dengan  perkawinan  yang  lain.  (g) Melanggar batas minimal umur perkawinan.
Kedua, perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pihak suami atau isteri,  yakni  dalam  hal:  (a)  Para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan  perkawinan.  (b)  Adanya  perkawinan  dimana  salah  satu pihak  masih terikat  dengan  perkawinan  yang  lain.  (c)  Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. (d) Perkawinan tanpa wali atau dengan wali nikah yang tidak sah. (e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi. (f).Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,  atau  karena  terjadi  salah  sangka  atau  penipuan  mengenai  diri  suami  atau isteri.
Ketiga, perkawinan  yang  pembatalannya  dapat  diajukan  oleh  pejabat  yang berwenang  mengawasi  pelaksanaan  perkawinan  menurut  Undang-Undang.  (4) Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh jaksa, dalam hal perkawinan: (a) Dilangsungkan  di  muka  pegawai  pencatat  nikah  yang  tidak  berwenang.  (b) Perkawinan  dengan  wali  nikah  yang  tidak  sah.  (c)  Perkawinan  yang  dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi
Oleh  karena  pembatalan  perkawinan  harus  dilakukan  melalui  keputusan hakim/pengadilan,  maka  saat  mulai  berlakunya  pembatalan  perkawinan  terhitung sejak  tanggal  hari  keputusan  hakim/pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap ( inkract  van  gewijsde ).  Dan  keputusan  itu  berlaku  surut  sejak  tanggal  hari dilangsungkan perkawinan. Dengan adanya keputusan yang sudah inkracht tersebut, maka  perkawinan  kembali  kepada  keadaan  semula  sebelum  perkawinan  itu  ada. Pembatalan  perkawinan  merupakan  hal  yang  mungkin  terjadi  karena  adanya kekhilafan  atau  kurangnya  persyaratan-persyaratan  yang  tidak  diketahui  pada  saat
11 Saleh Abidin & Amiruddin, Fiqh Munakahat , (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 68.
orang  akan  melangsungkan  perkawinan.  Kekhilafan  atau  kekurangan-kekurangan tersebut baru diketahui setelah perkawinan berlangsung. Atas dasar itu, jika seseorang mengetahui  adanya  cacat,  baik  formil  maupun  materiil  yang  bisa  membatalkan perkawinan seseorang, apalagi hal-hal yang menurut hukum agama tidak boleh terjadi dalam suatu perkawinan, maka orang tersebut harus segera mengambil tindakan agar perkawinan tersebut segera dapat dibatalkan, sehingga kesalahan tidak berlarut-larut. Dalam hal ini, hukum memberi jalan keluar yang tidak terlalu sulit ditempuh.
Dalam  perkara  ini  pemohon  merupakan  isteri sah  dari  Termohon  I.  Pemohon dan Termohon I memiliki 3 orang anak yang sudah berusia 28 tahun, 23 tahun, dan 12 tahun.  Anak  kandung  pertama  Pemohon  dan  Termohon  I  akan  menikah  namun, Termohon  I  tidak  bisa  menjadi  wali  nikah  dari  anak  tersebut  dan  Termohon  I  tetap bersikeras  ingin  menjadi  wali  nikah  dari anak  tersebut  maka  dari  itu,  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Sokaraja,  Kabupaten  Banyumas  menolak  dengan  alasan perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon  I  adalah  perkawinan  sedarah.  Akibat adanya  penolakan  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sokaraja,  Kabupaten Banyumas yang menyebabkan Termohon I tidak bisa untuk menjadi wali nikah anak tersebut,  Pemohon  mengajukan  pembatalan  perkawinan  dengan  Termohon  I  yang dilakukan  di  KUA  Kecamatan  Wanadadi,  Kabupaten  Banjarnegara.  Dikarenakan perkawinan yang terjadi antara pemohon dan termohon I dilangsungkan antar sesama saudara  kandung,  berdasarkan  pasal  22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, perkawinan  dalam  perkara  ini  tidak  memenuhi  syarat  bagi  pihak-pihak  yang melangsungkan  perkawinan  dan  berkonsekuensi  pada  pembatalan  perkawinan tersebut.  Dalam  Pasal  23  Undang-Undang  Perkawinan,  suami  istri  termasuk  dalam pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Perkara perkawinan sedarah ini  terjadi  dikarenakan  pemohon  menggunakan  Kartu  Tanda  Penduduk  ayah  tirinya untuk memalsukan identitas ayah kandungnya. Perkawinan pemohon dan termohon I dilaksanakan  pada  10  November  1989  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA Kecamatan  Wanadadi,  Kabupaten  Banjarnegara.  Diketahui  dari  Kutipan  Akta  Nikah Nomor: 250/24/XI/1989 mereka belum pernah bercerai hingga sekarang.
Dari  peristiwa  hukum  tersebut,  Pemohon  yang  merupakan  isteri  Termohon  I, mengajukan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Banyumas  agar mengabulkan  Permohonan  Pemohon  secara  keseluruhan,  menyatakan  pembatalan perkawinan  yang  dilakukan  antara  Pemohon  dan  Termohon  I  dihadapan  Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan pada  10  November  1989,  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  NomorL  250/24/XI/1989, lalu  menetapkan  status  atas  ketiga  anak  Pemohon  dan  Termohon  I  menurut  hukum, serta menetapkan biaya perkara.
Pembatalan  perkawinan  sedarah  juga  menimbulkan  permasalahan  terkait status anak nantinya setelah perkawinan dibatalkan. Anak merupakan keturunan yang dihasilkan  dalam  perkawinan.  Anak  juga  berhak  mendapatkan  status  dan kedudukannya serta warisan dari kedua orang tuanya. Pasal 42 dan pasal 43 Undang- Undang  Perkawinan  mengatur  tentang  kedudukan  anak.  Pada  pasal  42  Undang- Undang Perkawinan menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah. 12 Pada  pasal  43  Undang-Undang  Perkawinan terkait  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  yang  mengakibatkan  hanya  mendapat hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  termasuk  dalam  hal  pewarisan. Lahirnya  anak  dalam  perkawinan  menimbulkan  adanya  hak  dan  kewajiban  antara orang tua dan anaknya begitu juga sebaliknya. Perkawinan sedarah bisa terjadi apabila pasangan  suami  istri  tersebut  tidak  mengetahui  sebelumnya  ternyata  suami  istri tersebut  dalam  1  garis  ibu.  Apabila  dalam  perkawinannya  menghasilkan  keturunan atau anak, status anak yang dilahirkan merupakan anak sah. Hal ini berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan : Batalnya suatu  perkawinan  tidak  akan  memutuskan  hubungan  hukum  antara  anak  dengan orang tuanya. Maka dengan demikian, nasab anak yang lahir dari perkawinan sedarah apabila tidak diketahui sebelumnya tetap memiliki hubungan nasab dengan bapak dan ibunya.
Berbeda  dalam  perkara ini  yang  mana  perkawinan  sedarah  ini  diketahui  oleh pemohon  dan  termohon  I,  hal  ini  diperkuat  oleh  salah  satu  saksi  yang  memberikan keterangan  kesaksian  ayah  kandung  dari  pemohon  dan  termohon  I  bernama  Suradi namun  dalam  surat  nikah,  ayah  kandung  termohon  I  bernama  Yawireja  yang merupakan ayah tiri atau ayah sambung termohon I sebab sejak kecil kedua orang tua pemohon dan termohon I telah bercerai dan termohon I yang ikut dengan ibunya lalu setelah itu ibunya menikah lagi dengan orang lain bernama Yawireja. Nama Yawireja ini  yang  digunakan  pemohon  untuk  ditulis  di  surat  nikah  agar  perkawinan  bisa dilaksanakan  dan  berstatus  sah.  Perkawinan  pemohon  dan  termohon  I  yang menghasilkan  keturunan  namun  karena  sedari  awal  sudah  diketahui  oleh  pemohon dan  termohon  I  ini  merupakan  saudara  kandung,  maka  status  ketiga  anak  tersebut merupakan  anak  sumbang.  Anak  sumbang  adalah  anak-anak  yang  dilahirkan  dari hubungan  antara  dua  orang  yang  memiliki  hubungan  darah  yang  dekat,  sehingga antara mereka dilarang oleh Undang-Undang untuk menikah. 13 Undang-Undang tidak memberikan hak mewaris kepada anak sumbang, tetapi Undang-Undang memberikan kepada  mereka  hak  menuntut  pemberian  nafkah  seperlunya  (Pasal  867  ayat  2 KUHPerdata), yang besarannya tidak menentu, tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah. Haknya bukan hak waris, tetapi dapat dibandingkan dengan hak kreditur. Keadaan ahli waris yang sah, secara mereka mampu  atau  tidak  mampu,  turut  menentukan  besarnya  hak  alimentasi  anak-anak sumbang. Jadi sesudah bapak atau ibu alamiahnya meninggal dunia, tetapi jika pada masa hidup bapak atau ibu alamiahnya, anak tersebut telah menikmati jaminan nafkah dari padanya, maka anak-anak tersebut tak memiliki hak tuntut lagi terhadap warisan bapak dan ibu alamiahnya.
Dalam  pembuktian  jika  seseorang  ialah  seorang  ahli  waris  yang  sah  harus dibuktikan  dengan  adanya  dokumen  berupa  Surat  Keterangan  Waris.  Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Surat Keterangan Waris walaupun pada pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara spesifik dalam membuat Surat
12 Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 153 13 J.Satrio, Hukum Waris , Cet. 2, (Jakarta, Tim Alumni, 1992), hlm. 173
Keterangan  Waris  namun  secara  umum  menjelaskan  kewenangan  Notaris  dalam membuat  akta  autentik  waris.  Surat  Keterangan  Waris  memiliki  fungsi  dalam meminimalisir pada kasus sengketa waris. Hal ini sebab Surat Keterangan Waris juga memiliki fungsi formill sebagai alat bukti yang digunakan untuk hak ahli waris. Pada perkara  anak  sumbang  di  kasus  ini,  anak  sumbang  tidak  bisa  mendapatkan  surat keterangan  waris  dari  Notaris  sebab  anak  sumbang  tak  memiliki  nasab  dengan bapaknya.  Status  anak  sumbang  berbeda  dengan  anak  luar  kawin  yang  bisa mendapatkan hubungan keperdataan dengan bapaknya agar tetap mendapatkan juga hak  warisnya  melalui  putusan  pengadilan  dengan  pembuktian  silsilah  keturunan melalui  teknologi  dan  pengetahuan  yang  disediakan  atau  akomodir  oleh  Mahkamah Konstitusi  dalam  upaya  yang  dapat  dibuktikan  oleh  anak  luar  kawin  tersebut  dalam pembuktian ayah biologisnya. 14 Peran notaris masih sangat minim kepada status anak sumbang  dalam  mendapatkan  hak  warisnya  sebab  berdasarkan  pasal  867 KUHPerdata, tidak berhak mewaris. Selain nasab dalam mendapatkan hak waris dari bapaknya,  dalam  perkara  ini  menimbulkan  akibat  hukum  bahwa  perkawinan  yang telah  berjalan  selama  kurang  lebih  29  tahun  dianggap  tidak  pernah  terjadi  dan berstatus tidak sah dan juga perkawinan sedarah ini mengakibatkan bapak dari anak sulung  dalam  perkawinan  ini  tidak  dapat  menjadi  wali  nikah.  Berdasarkan  pada putusan  hakim  dalam  perkara  ini,  akibat  dari  pembatalan  perkawinan  sedarah  tidak berlaku surut pada keturunan yang telah dihasilkan dalam perkawinan ini.

## 2. Sanksi Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan
Dalam perkara ini, pemohon menggunakan identitas dari ayah tirinya sebagai ayah  kandungnya  sebagai  memenuhi  persyaratan  perkawinan  yang  ditentukan  agar perkawinan  dengan  termohon  I  yang  mana  adalah  saudara  kandung  pemohon  bisa diterima. Hal  ini  merupakan  penipuan  atau  pemalsuan  identitas  agar bisa  mengakali pada tahap pemeriksaan di Kantor Urusan Agama. Menurut Abdul Manan, penipuan itu biasanya dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku dirinya perjaka namun telah menikah. Penipuan ini bisa dilakukan oleh suami atau pula oleh isteri.  Pemalsuan  ini  dilakukan  selain  untuk  memenuhi  persyaratan  tapi  juga  untuk mempermudah proses perkawinan yang mana dalam perkara ini perkawinan sedarah.
Pemalsuan  identitas  diatur  dalam  pasal  263  KUHP  yang  berbunyi: Pertama, “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Kedua, diancam dengan pidana yang sama,
14 Amelia  Noveli  Manik,  Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  Dalam  Pembuatan  dan  Pendaftaran Surat  Wasiat  Secara  Online  Menurut  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang    Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Tanggng  Jawab  Notaris,  ( Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora, Vol. 7, No. 4, 2020 ), h. 894-906
barang  siapa  dengan  sengaja  memakai  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” 15
Pada  pasal  263  KUHP  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  pemalsuan identitas  dalam  perkawinan,  namun  hal  ini  tetap  dapat  dikenakan  pada  pasal  263 KUHP  karena  memalsukan  identitas  dan  menimbulkan  kerugian.  Menurut Wirdyaningsih,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tidak menganut sanksi pidana, melainkan bersifat administratif. Pelaku perkawinan sedarah bisa  dikenakan  sanksi  yaitu  pembatalan  perkawinan,  namun  untuk  petugas  Kantor Urusan  Agama  yang  melanggar  aturan  itu  dikenakan  sanksi  administratif.  Sebagai tambahan,  perkawinan  sedarah  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  jika  terbukti  adanya pemalsuan  dokumen  serta  sanksi.  Maka  dari  itu,  dalam  pembuktian  perkawinan sedarah, salah satu caranya yaitu dengan meneliti dokumen akta perkawinan dan bila terbukti sanksi yang diterima yaitu pembatalan perkawinan.
Pegawai  Pencatat  Perkawinan  (PPN)  sebagai  lembaga  yang  berwenang mencatat  dan  mengesahkan  perkawinan,  baik  menyatakan  sah  menurut  agama maupun peraturan perundangan, memiliki berkewajiban mengetahui dan meneliti asal usul kedua calon mempelai apakah kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah (bukan  mahram)  atau  ternyata  keduanya  termasuk  orang-orang  yang  dilarang melaksanakan perkawinan menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  juga  Undang-Undang  Perkawinan. Ketelitian  di  pihak  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  menjadi  hal  yang  sangat  penting sebab  berkaitan  dengan  keabsahan  calon  pasangan  mempelai  dan  nantinya  akan berimbas  pada  sah atau tidaknya  suatu  perkawinan.  Dalam  perkara ini, Termohon  II yaitu  Pegawai  Pencatat  Nikah  lalai  dalam  ketelitian  dokumen  yang  diserahkan  oleh Pemohon  yaitu  identitas  dari  ayahnya  yang  ternyata  bukan  dari  ayah  kandung pemohon.
Merujuk  pada  pasal  37  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 menjelaskan  bahwa  pembatalan  perkawinan  diputuskan  melalui  putusan  pengadilan maka  dengan  adanya  keputusan  pengadilan  terkait  pembatalan  perkawinan  maka mengikat  secara  hukum  dan  mengakibatkan  perkawinan  tersebut  seolah-olah  tidak ada.  Berdasarkan  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  batalnya  suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan  berlangsung  sejak  saat  berlangsungnya  perkawinan.  Kemudian  Pasal  28  ayat  (2) Undang-Undang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  keputusan  tidak  berlaku  surut pada:  (1)    Anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut;  (2)  Suami  atau  istri yang  bertindak  dengan  itikad  baik,  kecuali  terhadap  harta  bersama  bilamana  kecuali terhadap harta bersama bilamana pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain terdahulu;  (3)  Orang-orang  ketiga  lainnya  tidak  termasuk  a  dan  b  tersebut  di  atas sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
15 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  diterjemahkan  oleh  Moeljatno  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2014), Ps. 263.
Anak yang lahir dari perkawinan sedarah tetap memiliki hak-hak nafkah dari bapak  dan  ibunya  agar  tercapai  dalam  memenuhi  kedudukan  dan  status  anak  yang lahir dari perkawinan sedarah dalam perkara ini, namun hal ini berdampak terhadap wali nasab anak dan juga dalam memperoleh hak warisnya yang hanya bisa didapat dari ibu dan keluarga ibunya dan tidak bisa dari bapaknya.

## D. KESIMPULAN
Pembatalan perkawinan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada status perkawinan  serta  kedudukan  hukum  keturunannya.  Pasal  23  dan  Pasal  26  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan  menyebutkan  secara  tegas  terkait  pihak  yang  berhak mengajukan  pembatalan  perkawinan.  Pembatalan  perkawinan  mengakibatkan perkawinan  yang  dilangsungkan  sebelumnya  menjadi  dianggap  seolah  tidak  pernah terjadi.

## REFERENSI:
Abidin, S & Amirudin. (2008). Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia
Arto,  A  Mukti.  (2008). Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  (2014). Pasal  263, diterjemahkan  oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara
Manik,  AN.  (2020).  Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  Dalam  Pembuatan  dan Pendaftaran  Surat  Wasiat  Secara  Online  Menurut  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang    Nomor  2  Tahun  2004 Tentang Tanggng Jawab Notaris,. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 4; pp. 894-906
Nurmaningsih, A. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
Rasjidi, L. (2000). Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: Remaja Rosadikarya
Saleh, K Wanjik. (2003). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sjarif, SA. (2015). Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, Cet. 3. Jakarta: Rizkita Subekti. (1996). Pokok-pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intramasa
Sukanto, S. (1993). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Satrio, J. (1992). Hukum Waris , Cet. 2. Jakarta: Tim Alumni
Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen IV, LN No. 14 Tahun 2006, Ps. 28B ayat (1)
Undang Perkawinan , UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps.1.
Witanto.  (2011). Hukum  Acara  Mediasi  dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Umum  dan  Peradilan  Agama  Menurut  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Alfabeta