## PENERAPAN  ANGGARAN  BERBASIS  KINERJA (PERFORMANCE  BASED BUDGETING) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ACEH
Ananta Yulia Romenda 1 , Endang Surasetyo Ningsih *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : anantayulia15@gmail.com 1 , endangsnt@unsyiah.ac.id 2

## * Corresponding Author

## Abstrak
Performance-based    budgeting    aims    to    show    the    relationship    between    funding    and    performance    to    be achieved,  increase  efficiency    and  transparency  in    budgeting,  increase  flexibility  and  accountability  of  units  in carrying out tasks and budget management. This study aims to: (1) Know the system of implementing performance- based  budgeting  in  the  management  of  regional  finances  in  the  Aceh  Work  Unit  (SKPA)  and  (2)  Knowing  the obstacles  faced  in  implementing  a  performance-based  budgeting  system  in  the  management  of  Aceh's  regional finances. This research uses a qualitative approach and descriptive research type. The population in this study were all  (42)  Aceh  Work  Unit  (SKPA)  which  is  the  organizer  of  government  activities  to  manage  regional  finances.  The sample  in  this  study  is  the  entire  population  (total  sample).  Data  collection  uses  structured  interview  techniques. Data  were  analyzed  qualitatively.  The  results  of  the  study  show  that:  (1)  Performance-based  budgeting  system implementation  in  regional  financial  management  in  the Aceh  Work  Unit  (SKPA)  is  in  accordance  with  applicable regulations both from the RPJMA that refers to the RPJN until the final process of the birth of the DPA SKPA and with  the  Aceh  Government  Performance  Report  and  (2)  Constraints  faced  in  implementing  a  performance-based budgeting  system  in  the  management  of  Aceh's  regional  finances  are  internal,  such  as  the  limitations  of  Human Resources  (HR)  in  the  budget  and  external  fields  such  as  rewards  and  punishments  from  local  governments  to improve the performance of their employees. Conclusions: (1) Performance-based budgeting system implementation in  regional  financial  management  in  the  Aceh  Apparatus  Work  Unit  (SKPA)  is  in  accordance  with  applicable regulations  (2)  Constraints  faced  in  implementing  performance-based  budgeting  system  in  Aceh  regional  financial management are both internal and internal external.
Keywords: Budget Implementation, Performance Based, Regional Financial Management

## 1. Pendahuluan
Pengelolaan  keuangan  merupakan  sebagian rangkaian  kegiatan  manajemen  yang  dilakukan  untuk mengatur  keuangan  yang  ada  pada  pemerintahan daerah.   Pengelolaan   keuangan   daerah   pada   era otonomi dan reformasi anggaran berdasarkan Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006          telah menggunakan  Sistem  Anggaran  berbasis  kinerja, sehingga  dalam  menyusun  anggaran  daerah  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  harus  menggunakan Sistem  Anggaran  Berbasis  Kinerja.  Anggaran  sendiri merupakan    alat  dalam  pengelolaan    keuangan daerah  yang  digunakan  untuk  menentukan  besaran pendapatan  serta  pengeluaran,  membantu  dalam pengambilan  keputusan,  dan  serta  perencanaan pembangunan. Dari penjelasan tersebut dapat
disimpulkan  bahwa  anggaran  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  sangatlah  penting. Yang  mana  bila sistem    penganggaran    yang  dilaksanakan  tersebut baik,  maka  pastinya  pengelolaan  keuangan  daerah juga baik.
Tujuan  dari  anggaran  berbasis  kinerja  sendiri adalah    guna    menunjukkan    keterkaitan    antara pendanaan  dengan  kinerja  yang  akan  dicapai, meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas  unit  dalam  melaksanakan  tugas  dan pengelolaan  anggaran.  Penganggaran  berbasis  kinerja menjadikan  pengelolaan  keuangan  daerah  lebih bermanfaat,  dikarenakan  dana  yang  dikeluarkan  lebih jelas  penggunaannya  melalui output dan outcome yang dihasilkan.
Menurut    Qanun    No.1    Tahun    2008, Pengelolaan  Keuangan  Aceh  adalah  seluruh  kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelporan, pertanggungjawaban, pengawasan,  dan  pemeriksaan.  Pada  Undang  Undang Nomor  32  Tahun  2004  juga  menyebutkan  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  harus  berasaskan efektivitas  pengelolaan  keuangan  publik  dari  sisi pendapatan   dan   belanja.   Efektivitas   pengelolaan daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1). Penyelesaian  kegiatan  tepat  pada  waktunya,  seperti pengesahan  anggaran  untuk  SKPA  dan  penyampaian laporan   keuangan   tepat   waktu.   2)   penyelesaian kegiatan  dalam  batas  anggaran  yang  tersedia.  3) pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan rencana, seperti  tingginya  persentase  daya  serap  (realisasi) APBA    serta    adanya    peningkatan    opini    BPK    atas LKPD  menjadi  WTP.  Efektivitas  merupakan  salah satu  sistem  penilaian  yang  dapat  digunakan  olehsuatu organisasi  (lembaga)  untuk  mengukurkeberhasilan dari  suatu  kegiatan  yang  telahdilaksanakan  (Fedry, et.  all. 2015).
Berdasarkan uraian  pada fenomena  dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang telah di jelaskan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian  yang  berjudul  “ Penerapan Anggaran  Berbasis  Kinerja  dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh”.

## Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
Terdapat  dua  ruang  lingkup  atau  fokus  dalam penelitian  ini,  yang  pertama  adalah  penulis  ingin memperoleh    pemahaman    serta    melihat    secara mendetail  tentang  penerapan  anggaran  berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah  Aceh,  bagaimana  penerapan  yang  terjadi saat ini. Kedua, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi  kendala-  kendala  apa  saja  yang dihadapi  pada  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  Aceh  dengan mengambil  studi  kasus  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Aceh dalam lingkup Pemerintahan Aceh.
Adapun  lokasi  penelitian  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Aceh  dalam  lingkup  Pemerintahan  Aceh seperti  yang  tertuang  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  13 Tahun  2006.  Penelitian  ini  akan  menganalisis penerapan anggaran berbasis kinerja dalam
pengelolaan keuangan dengan menggunakan metode          wawancara          yang          akan  dilakukan. Serta     data     yang     berupa     peraturan pemerintah dan    lainnya    sebagai    pendukung    dari penelitian ini.

## 2.    Kerangka Teoretis Pengelolaan Keuangan
Menurut  PP  No.58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  di  jelaskan  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan keuangan daerah.  Dalam  pelaksanaannya menurut  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan, Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD)  harus memberitahukan  kepada  seluruh Kepala  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  agar  menyusun  serta menyampaikan  rancangan  Dokumentasi  Pelaksanaan Anggaran  SKPD  (DPA-SKPD)  paling  lambat  selama tiga  hari  kerja  usai  APBD  ditetapkan.  Rancangan DPA-SKPD  berisi  rincian  sasaran  yang  akan  dicapai, fungsi,  program,  kegiatan,  anggaran  yang  disediakan untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  tersebut,  serta juga  rencana  penarikan  dana  pada  tiap-tiap  satuan kerja dan pendapatan yang diperkirakan.

## Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan  Keuangan  menurut  PP  Nomor  58 Tahun  2005  menyatakan  bahwa  keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan  keuangan  daerah.  Didalamnya  diatur mengenai bagaimana mengelola keuangan Negara dan daerah   secara   efektif  dan  efisien.   Tak   hanya   itu, turunan  dari  pada  Peraturan  Pemerintah  ini  adalah Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Selanjutnya,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tentang  Tahapan,  Tatacara Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Daerah.  Pada  Permendagri No.54  Tahun  2010  mengatur  tentang  kewajiban daerah  dalam  penyusunan  RPJPD,  RPJMD,  dan Renstra SKPD, Renja SPKD, serta RKPD.

## Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran  Berbasis  Kinerja  (ABK)  merupakan metode        penaganggaran        bagi        manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatankegiatan  dengan  manfaat  yang  dihasilkan (Danila et al, 2018).
Anggaran    berbasis    kinerja    merupakan anggaran yang telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  pencapaian atas  target  kinerja  yang  telah  ditentukan  sebelumnya, yang  diharapkan  menjadi  solusi  atas  permasalahan yang dihadapi didaerah (Abdullah, 2018:35). Penganggaran  berbasis  kinerja  sendiri  merupakan penganggaran  yang  menghubungkan  tiap  pendanaan yang  di  cantumkan  dalam  pengeluaran  (output) dengan  hasil  yang  dicapai  (outcome)  didalamnya termasuk  efisiensi,  efektivitas,  dan  ekonomi  sebagai instrumen  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran program.
Sebenarnya,  yang  menjadi  dasar  munculnya sistem  ini  adalah  dilatarbelakangi  oleh  mulai meningkatnya  kepedulian  serta  kesadaran  masyarakat terhadap  kinerja  pemerintahan  yang  menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintahan saat  ini  menjadi  sorotan  semua  masyarakat  karena pelaksanaan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah    haruslah    memiliki    manfaat    bagi masyarakat banyak. Hal ini menjadikan dibutuhkannya  suatu  pengukuran  terhadap  kinerja kepada para penyelenggara kegiatan. Adapun pengukuran  tersebut  dibuat  untuk  menilai  seberapa jauh  kinerja  yang  telah  dihasilkan    dalam    suatu periode    tertentu    yang  kemudian  dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

## Komponen Anggaran Berbasis Kinerja Indikator Kinerja
Indikator  kinerja  merupakan  alat  ukur  untuk menilai keberhasilan suatu program/kegiatan (Depkeu,  2009:15).  Dijelaskan  juga  dalam  buku pedoman  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  yang dikeluarkan oleh Depkeu Tahun 2009 bahwa indikator kinerja  yang  digunakan      terdiri      dari      Indikator Kinerja      Utama  Program    (IKU    Program)    guna menilai    kinerja  program,  indikator  Kinerja  Kegiatan (IK  Kegiatan)  untuk  menilai  kinerja  kegiatan,  dan Indikator  Keluaran  untuk  menilai  kinerja  subkegiatan
(tingkatan di bawah kegiatan).

## Standar Biaya
Standar  biaya  adalah  perbandingan  antara anggaran  belanja  dengan  target  kinerja  yang  juga dapat  dinamakan  dengan  biaya  rata-  rata  persatuan output.  Serta  standar  biaya  merupakan  dasar  untuk menilai kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, karena  menunjukkan  hubungan  rasional  antara  input dan outputnya (Darise, 2009:123)

## Evaluasi Kinerja
Evaluasi  kinerja  adalah  proses  penilaian  serta pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan  umpan  balik  bagi  peningkatan  kualitas kinerja,  baik  dari  sisi  efisiensi  dan  efektivitas  dari suatu  proram/kegiatan  (Depkeu,  2009:16).  Serta dijelaskan juga bahwa cara pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap target  (dari  sisi  efektivitas)  dan  realisasi  terhadap rencana  pemanfaatan  sumber  daya  (dilihat  dari  sisi efisiensi).

## Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keuangan  (2008:14),  unsur-unsur  dari  anggaran berbasis kinerja yaitu:
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran  kinerja  merupakan    proses    yang objektif  dan    sistematis    dalam    mengumpulkan, menganalisis,  dan  juga  menggunakan  informasi untuk  menentukan  keefektifan  dan  keefisienan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja  tersebut  menghubungkan  antara  renstra dengan pengaanggaran.
2. Penghargaan          dan          Hukuman          ( Reward and Punishment )
Pelaksanaan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja sulit  dicapai  dengan  maksimal  tanpa  ditunjang dengan  faktor-faktor  yang  dapat  menunjang pelaksanaan  anggaran    berbasis    kinerja    yaitu berupa    penghargaan  dan  hukuman  bagi  para pelaksana anggaran.

## Elemen Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan
ISSN: 1978-1520
Keuangan  (2008:10),  elemenelemen  utama  anggaran berbasis kinerja adalah:
1) Visi dan Misi Visi    merupakan    hal    yang    ingin    dicapai    oleh pemerintah  dalam  waktu  jangka  panjang. Sedangkan  misi    merupakan    gambaran bagaimana  visi  tersebut akan dicapai.
2) Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan  misi.
Tujuan   digambarkan   dalam   RPJM   nasional yang  menunjukkan  tahaan  yang  harus  dilalui dalam  rangka  mencapai  visi  dan  misi  yang  telah ditetapkan. Tujuan tersebut menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal.
3) Sasaran Sasaran merupakan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan dapat membantu penyusun
anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan  target  tertentu  dan  terukur.  Sasaran yang  baik  dilakukan  dengan  menggnakan beberapa  kriteria,  seperti  spesifik,  dapat  dicapai, terukur, relevan dan ada batasan waktu.
4) Program Program merupakan sekumpulan kegiatan- kegiatan  yang    akan    dilaksanakan    untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran.    Program    dibagi menjadi    beberapa    kegiatan  dan  disertai  dengan target sasaran output dan outcome.
5) Kegiatan Kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan  untuk  menghasilkan  output  dan outcome untuk mencapai suatu program.

## Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut Bappenas (Badan Perencanaan      dan
Pembangunan Nasional) (2009:20) penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu meliputi: 1) Penyusunan Renstra, dilakukan sebelum melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja pada kementerian/lembaga.  Substansinya  adalah memberikan  gambaran  tentang  tujuan  organisasi dan  bagaimana  cara  untuk  mencapai  tujuan tersebut.
2) Sinkronisasi, dimaksudkan untuk:
a) Menyusun      alur      keterkaitan      antara kegiatan      dan  program  terhadap  kebijakan yang mendasarinya.
b) Memastikan      bahwa      kegiatan      yang direncanakan  benar-benar    akan    dapat menghasilkan    output    yang  mendukung pencapaian kinerja.
c) Memastikan    bahwa    kinerja    suatu program    akan  mendukung  pencapaian tujuan kebijakan.
d) Memastikan    keterkaitan    antara    program dengan  RPJM  (Rencana  Pembangunan Jangka Menengah).
3) Penyusunan
kerangka acuan, yang
menggambarkan:
a) Uraian  pengertian  kegiatan  dan  mengapa kegiatan  tersebut  perlu  dilaksanakan  dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
b) Satuan kerja yang bertanggungjawab melaksanakan  kegiatan    untuk    mencapai sasaran   output   dan   siapa
c) sasaran  yang  akan  menerima  layanan  dari kegiatan tersebut.
d) Rincian  pendekatan  dan  jangka  waktu  yang diperlukan      dalam      pelaksanaan      kegiatan. Urusan  singkat  mengenai  kegiatan  yang  akan dilaksanakan,  serta  uraian  keterkaitan  alur pemikiran  antara  kegiatan  dengan  program yang memayunginya.
e) Data  sumber  daya  yang  diperlukan,  termasuk rincian perkiraan biayanya.
4) Penerapan  indikator  kinerja.  Indikator  kinerja merupakan  komitmen  kinerja  yang  dijadikan sebagai  dasar  atau  kriteria  dari  penilaian  kinerja. Indikator  kinerja  memberikan  penggambaran tentang  apa  yang  akan    diukur    dan    untuk menentukan  apakah  tujuan sudah tercapai.
5) Pengukuran  kinerja.  Tujuannya  adalah  untuk mengetahui  dan  menilai  keberhasilan  maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Maka dari itu,  anggaran  berbasis  kinerja  perlu  didukung dengan  akuntabilitas  kinerja  yang  menunjukkan pertanggungjawaban  atas  keberhasilan  dan  juga kegagalan  dalam  pengelolaan  dan  pelaksanaan misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran  yang  dilakukan  secara  periodik  dan diukur  dengan  indikator  kinerja  yang  telah ditetapkan.
6) Pelaporan  kinerja.  Pertanggungjawaban  kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP)  adalah  dokumen  yang
 ISSN: 1978-1520
disusun  secara  jujur,  objektif,  dan  sasaran.
LAKIP
menguraikan mengenai
pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  dalam  rangka  pencapaian  visi  dan  misi organisasi  serta  sebagai    bahan    evaluasi    bagi pihak  yang berkepentingan.
Tahapan  Kegiatan  dalam  Pengelolaan  Keuangan dan Penganggaran Daerah
Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian  kegiatan    yang    utuh    dan    saling berkaitan    dan    tidak  dapat  dipisahkan.  Sehingga tahapan  kegiatan  dalam pengelolaan keuangan  daerah harus  dilakukan  secara  keseluruhan.    Adisasmita (2011:35)    menjelaskan  bahwa  kegiatan  pengelolaan keuangan  daerah  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan.  Kegiatan-  kegiatan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  bagian  terbesar  dari anggaran daerah.
Anggaran    daerah    merupakan    alat    dalam pengelolaan  keuangan  daerah,  yang  digunakan untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Adisasmita (2011:50)  menyatakan      bahwa      anggaran      daerah merupakan  bentuk  kongkrit  dari  rencana  kerja keuangan  daerah  yang    komprehensif    dengan mengaitkan    penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah daerah  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  untuk mencapai  tujuan  atau  target  tertentu dalam  satu tahun anggaran.

## 3.    Metode Penelitian Populasi
Menurut  Sugiyono  (2017:118)  populasi  adalah generalisasi  yang  terdiri  dari  objek-objek  maupun subjek  yang  mempunyai  berbagai  karakteristik tertentu  dan  ditetapkan  oleh  peneliti  sebelumnya untuk  dapat  dipahami dan kemudian  ditarik kesimpulan oleh peneliti. Sedangkan menurut Kuncoro  (2009:118)  populasi  merupakan  kelompok elemen yang lengkap yang biasanya merupakan orang, objek, transaksi, maupun kejadian yang membuat  kita tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadapnya. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Satuan Kerja  Perangkat  Aceh    (SKPA)    yang    merupakan penyelenggara kegiatan pemerintahan untuk
mengelola keuangan daerah.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  bagian unsur  yang  sangat  penting  dalam  penelitian.  Hal  ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan menjawab pertanyaan    dari  masalah    yang    akan    diteliti. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian    ini    adalah    wawancara,    dan    studi kepustakaan.

## Metode Analisis Data
Data penelitian menggunakna metode deskriptif,  yang  dengan  demikian  laporan  penelitian akan  berisi  kutipan-kutipan  data  untuk  member gambaran  penyajian  laporan  tersebut  (Moleong, 2006:11).  Metode  kualitatif  merupakan  penelitian yang  dimaksudkan  untuk  memahami  fenomena tentang  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  tindakan,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll (Moleong, 2006:6)

## 4.    Hasil     dan     Pembahasan     Visi     dan     Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022
Pemerintahan  Aceh  saat  ini  memiliki  15 program      unggulan      yang    dijalankan      dalam jangka  waktu  5  tahun.  Adapun  15  program  unggulan tersebut  muncul  dari  visi  dan  misi  yang  menjadi tuntunan  pemerintah    Aceh    dalam    meningkatkan serta  memajukan  Aceh  dimasa  mendatang.  Visi  dari pemerintah    Aceh    ialah    “Terwujudnya    Aceh    yang damai  dan  sejahtera  melalui  pemerintahan  yang bersih,  adil,  dan  melayani”.  Adapun  visi  ini mengandung  tiga  unsur  sebagai  kata  kunci  yaitu:  (1) Aceh  yang  damai,  (2)  Aceh  yang  sejahtera,  (3) Pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani.

## Hasil Penelitian
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap responden  disetiap  SKPA  dapat  dirumuskan  sesuai permasalahan.  Jawaban-jawaban  responden  terkait pertanyaan    penelitian    dianalisis    berdasarkan persamaan dan perbedaan jawaban
Penerapan      Anggaran      Berbasis      Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh
Perencanaan adalah langkah awal yang dilakukan  dalam  penyusunan  progam  dan  kegiatan.
 ISSN: 1978-1520
Peraturan  mengenai  perencanan  dalam  penyusunan program atau kegiatan telah tertuang dalam Permendagri  No  86  Tahun  2017  tentang  Tata  cara Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Rancangan Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana  Pembagunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan Rencana  Kerja  Pemerintah  daerah.  Tak  hanya  itu, peraturan  lainnya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor 8  Tahun  2008  tentang  tahapan,  tata  cara  penyusunan, pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  Rencana Pembangunan  daerah  juga  telah  mengamanatkan kepada  seluruh  SKPD  untuk  menyusun  renstra  yang berpedoman pada RPJM.
Berbicara mengenai penerapan anggaran berbasis  kinerja,  menurut  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Surianti dan Dalimunthe (2015) bahwa penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  di  berbagai penelitian  di  Indonesia  menunjukkan  implementasi penganggaran    berbasis    kinerja,    baik    di pemerintah  pusat  dan  daerah  masih  belum  sesuai dengan  grand  design  yang  telah  ditentukan.  Namun hasil  penelitian  tersebut  berbanding  terbalik  pada penelitian yang dilakukan di pemerintah daerah Aceh. Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  hasil  penelitian diatas, bahwasanya   semua   program   dan   kegiatan yang  disusun  oleh  SKPD  harus  mengacu  pada  RPJM yang  telah  disusun  oleh  gubernur.  Proses  dalam penyusunan anggaran  pada  pemerintah  Aceh  seperti yang  dijelaskan  pada  hasil  penelitian  telah  sesuai dengan  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  dan RPJM  yang  telah  dibuat  untuk  tahun  2017-2022.  Hal ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nanda  dan  Darwanis  (2016)  bahwa  penerapan penganggaran berbasis kinerja di departemen DPKKD Aceh Selatan  telah berjalan dengan baik  sebagaimana diamanatkan  oleh  Permendagri  No.13  2006.  Adapun hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah Aceh  telah  melaksanakan      system      anggaran berbasis      kinerja  dengan    sebaik    mungkin    dan sesuai    dengan    dasar  hukum  serta  ketentuan  yang berlaku.
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dalam pengelolaan  keuangan  pemerintah  Aceh  dikatakan sangat  baik  juga  karena  dibuktikan  dengan  adanya LKJ Aceh yang di buat setiap tahunnya, guna menjadi
bahan evaluasi dan pelaporan tiap-tiap program/kegiatan pemerintah selama setahun berjalan. Tak  hanya  itu,  renstra  yang  disusun  oleh  masing- masing   SKPA   juga  telah   mengandung   visi,  misi, tujuan,  arah,  serta  kegiatan  yang  akan  dicapai  dalam waktu  lima  tahun  kedepan.  Kemudian  terkait  dengan penerapan  ABK,  semua  SKPA  telah  menerapkan ABK  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan dan  semua  program/kegiatan  itu  telah  terealisasi berdasarkan  RPJM  yang  telah  dirancang.  Mengenai komponen  ABK,  yaitu  indikator  kinerja,  standar biaya,  dan  evaluasi  kinerja,  semua  SKPA  telah memiliki  dan  menjalankannya    karena    hal    tersebut merupakan  patokan  bagi  SKPA  dalam  menjalankan program/kegiatan.
Pada  proses  penyusunan,  seluruh  SKPA mengacu  pada  Permendagri  No.54  Tahun  2010 tentang  pelaksanaan  peraturan  pemerintah  Nomor  8 tentang  tahapan,  tatacara  penyusunan,  pengendalian, dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana  pembangunan daerah. Serta penerapan  yang  saat  ini dijalankan pada pemerintah    daerah    Aceh    mengikuti    penerapan yang  ditentukan  oleh  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

## Kendala  Pada  Penerapan  Anggaran  Berbasis
Kinerja   dalam   Pengelolaan   Keuangan   Daerah Aceh
Kualitas  sumber  daya  manusia  dari  segi  latar belakang  pendidikan,  pelatihan,  serta  pengalaman merupakan  faktor  yang  penting  guna  meningkatkan kinerja  anggaran  pada  pemerintahan  daerah.  Dalam penelitian  Hidayati  dan  Ma’ruf  (2015)  Lima  faktor penyebab  keberhasilan  penerapan  PBK  juga  masih belum  dilaksanakan  dengan  baik,  sehingga  menjadi kendala penerapan PBK yang belum maksimal.
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan  pada  pemerintah  Aceh,  kendala  yang dialami  dalam  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja ialah  dalam  hal  sumber  daya  manusia  yang  masih memiliki  kualifikasi  yang  rendah  karena  kebanyakan tenaga  penyusun  anggaran  berbasis  kinerja  pada SKPA  berlandaskan  pada  learning  by  doing.  Tak hanya itu, penempatan ASN yang tidak sesuai dengan latar  belakang  pendidikan  menyebabkan  keterbatasan pemahaman  SKPA      dalam      penyusunan      anggaran serta      tidak  tepatnya      estimasi      penganggaran. Sehingga,   yang benar-benar  memahami  penyusunan
anggaran  hanyalah  pihak  yang  mengikuti  pelatihan secara langsung maupun yang memiliki latar belakang sesuai  dengan  tugas  dan  pekerjaannya.  Hal  ini menyebabkan ASN atau individu terkait harus belajar secara  mandiri  serta  membutuhkan  waktu  yang panjang  untuk  memahami    tentang    penganggaran yang    benar.    Hasil  dari  pendidikan/pelatihan  yang telah  diikuti  mengenai  perencanaan  serta  penyusunan anggaran adalah terealisasinya program/kegiatan yang direncanakan sebelumnya dengan kategori baik seperti yang  disebutkan      dalam      LKJ      Pemerintah      Aceh. Seperti  halnya  yang  telah  dipaparkan  diatas, perencanaan  dan  penyusunan  sudah  sangat  matang dibuat  dan  direncanakan,  namun  ketika  pelaksanaan baru  munculnya  kendala-kendala.  Karena  individu tersebut  hanya  memahami  sebatas  pemahaman  saja, tidak dengan pelaksanaan, begitu pun sebaliknya. Jadi memungkinkan  beberapa  program/kegiatan  tidak terlaksana sesuai target.
Mengenai  sistem  reward  dan  punishment, pemerintah  Aceh  juga  belum  menerapkan  sistem  ini, kecuali  pada P2K  dikantor  gubernur.  Serta dijelaskan bahwa  hanya  sebatas  kode  warna  saja.  Sebenarnya dengan  adanya  sistem  reward  dan  punishment  dapat menjadi motivasi bagi para SKPA untuk meningkatkan  kinerja  nya  lebih  maksimal  lagi.  Hasil penelitian  pada  penelitian  ini  selaras dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nanda  &  Darwanis (2016)  yang  menyatakan  bahwa  anggaran  yang  telah direncanakan  dapat  tidak  diterapkan  secara  optimal, oleh  karena  itu  hal  tersebut  berpengaruh  terhadap penilaian  kinerja.  Kualitas  sumber  daya  manusia tidak      cukup      optimal,      meskipun      sudah  terwakili dan  tanggung  jawab  yang  rendah  dari  departemen kepegawaian untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas dan fungsi utama.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan    hasil    penelitian    tentang penerapan    anggaran    berbasis    kinerja    dalam pengelolaan  keuangan  daerah  Aceh  maka  penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dalam pengelolaan keuangan daerah Aceh telah dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimulai
dari  perencanaan,  penyusunan,  penganggaran, pelaksanaan  hingga  evaluasi    dari    penerapan anggaran    berbasis    kinerja    .  Hal  ini  juga dibuktikan  dari  perencanaan  mulai  dari  RPJMA yang  mengacu  pada  RPJN  hingga  proses  akhir terlahirnya  DPA  SKPA  serta  dengan  Laporan Kinerja  Pemerintah  Aceh.  Serta  penerapan anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  Aceh telah  mengikuti  penerapan  anggaran  berbasis kinerja yang dikeluarkan oleh Bappenas,
meliputi: (1) Penyusunan renstra, (2)
Sinkronisasi, (3) Penyusunan kerangka acuan, (4) Penerapan  indikator  kinerja,  (5)  Pengukuran kinerja, dan (6) LAKIP.
2. Mengenai kendala yang dihadapi pada penerapan anggaran  berbasis  kinerja  dalam  pengelolaan keuangan  daerah    Aceh,    penerapan    anggaran berbasis    kinerja  tidak  terlepas  dari  berbagai kendala  yang  harus  dihadapi.    Pertama,    tidak adanya    reward    dan  punishment  yang  diberikan dari pemerintah pusat guna meningkatkan kinerja dari  masing-masing  SKPA.  Kendala  selanjutnya adalah    keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang paham  betul  akan  proses  penyusunan  anggaran tersebut.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  penelitian  pada  penelitian  ini, yaitu:
1. Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  objek seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh  (SKPA) yang  dirasa  sangat  luas  sehingga  informasi  yang diperoleh  tidak  terlalu  mendetail  hingga  ke  data- data pendukung.
2. Dikarenakan  objek  yang  digunakan  sangat  luas, dan  yang      dilakukan      adalah    metode wawancara,    maka  waktu    yang    dibutuhkan dalam   penelitian   ini   juga sedikit  panjang  dan memakan  waktu  yang  lama  serta  peneliti  agak kewalahan  dalam  melakukan  penelitian.  Dari keterbatasan    yang    disebutkan    diatas,    maka penulis merekomendasikan agar:
a. Mengambil  objek  yang  lebih  sempit  lagi agar  dapat  memperoleh  informasi  yang mendalam  dan  mendetail  didukung  dengan data-data lainnya.
b. Serta  dengan  mengambil  objek  yang  lebih sempit lagi  juga  dapat  membantu  peneliti
meminimalisir  waktu  dan  melaksanakan penelitian dengan lebih maksimal lagi.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan    anggaran    berbasis    kinerja    dalam pengelolaan  keuangan  daerah  aceh,  maka  berikut saran yang diberikan oleh penulis:
1. Diharapakan    pada    peneliti    selanjutnya mengambil  objek  yang  merupakan  pemerintahan kabupaten.
2. Pada  penelitian  selanjutnya  ada  baiknya  peneliti selanjutnya  mengangkat  isu  mengenai E- Budgeting yang  merupakan  perkembangan  dari anggaran berbasis kinerja.
3. Kepada  pemerintah  sebaiknya  perlu diadakannya dukungan berupa penghargaan ( reward )/ hukuman  ( punishment )  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Aceh  atas  pencapaian  kinerja  dalam pelaksanaan anggaran guna meningkatkan semangat    dalam    mengerjakam    tugas  dari  pada individu  yang terlibat  dalam  penerapan  anggaran sehingga dapat memacu prestasi dan
meningkatkan pekerjaan secara maksimal..

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Syukry.  2018. Penganggaran  Pemerintah Daerah: Regulasi, Teori, dan Praktek . Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh
Aceh.tribunnews.com.2017.  Aceh  Utara  Tak  Disiplin
Mengelola Keuangan.18 Juli. http://aceh.tribunnews.com/2017/07/18/aceh- utara-  tak-disiplin-mengelolakeuangan.Dia kses
pada tanggal 25 Oktober 2018
Aceh.tribunnews.com.2013. Mengelola Keuangan Aceh.18 Februari.
http:/aceh.tribunnews.com/2013/02/18/mengelol a-  keuangan-aceh.  Diakses  pada  25  Oktober 2018.
Adisasmita,  Rahardjo.  2011.  Pengelolaan  Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu Afrizal, Muhammad Arfan, & Darwanis.2016. Analisis
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah Kota Sabang. Jurnal Magister Akuntansi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , Volume
5
Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan  (BPPK).
2008. Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta.
Badan  Perencanaan  dan  Pemabngunan  Nasional (BAPPENAS).  2009.  Pedoman  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Jakarta.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Penerbit Erlangga. Jakarta. Bungin,  B.M.2007. Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:
Prenada Media
Cresswell,  J.W.  2013.  Research  Design: Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches. Third Edition . California: Sage Publication Inc. Darise,  Nurlan.2009. Pengelolaan  Keuangan  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan BLU . Edisi Kedua. Jakarta:Indeks Djpk.kemenkeu.go.id. Perencanaan  dan  Penganggaran Keuangan  Daerah.Diakses  pada  30  Oktober 2018
Darise,  Nurlan.  2009. Pengelolaan Keuangan Daerah (Pedoman  untuk  Eksekutif  dan  Legislatif Rangkuman  7  Undang-Undang,  30  Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri) . Edisi Kedua.
Jakarta:Indeks
Danila,  Ova,  Ridwan  Ibrahim,  &  Syukry  Abdullah.
2018 Analisis Determinan Implementasi
Anggaran  Berbasis  Kinerja  Dalam  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat  Kabupaten  (SKPK)  di  Kabupaten Bener Meriah. Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 4 Freeman,  R.  J.,  &  Craig,  D.S.  (2003). Governmental and Nonprofit Accounting-Theory and Practice .Seventh  Edition.  Upper  Saddle  River, NJ: Prentice Hall.
Halim,  Abdul  &  Muhammad  Syam  Kusufi.  2014.
Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor Publik . Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat Irsyadi, Darwanis, & Muhammad Arfan.2017. Analisis Kinerja  Satuan  Perangkat  Kerja                Kota (SKPK)  Pemerintah           Kota Sabang. Jurnal Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala . Volume 6 Kuncoro.M.2009. Metode  Riset  Untuk  Bisnis  dan Ekonomi . Edisi Ketiga:Jakarta Mahmudi.2007. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .
Yogyakarta :UPP STIM YKPN Mahsun,M. 2011. Akuntansi Sektor Publik .
Yogyakarta:BFE Yogyakarta
ISSN: 1978-1520
Mardiasmo. .2009. Akuntansi Sektor Publik .
Yogyakarta: Andi Offset.
Moleong,  Lexy  J.  2006. Metodologi  penelitian
Kualitatif .  Edisi  Revisi.  Bandung,  Rosdakarya Bandung.
Nanda, Reza dan Darwanis. 2016. Analisis
Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  pada Pemerintah Daera h . Jurnal Ilmiah Mmahasiswa Ekonomi Akutansi  (JIMEKA) Volume 1,  Nomor 1  Tahun  2016 .  Banda  Aceh:  Universitas  Syiah Kuala.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintahan Daerah
_______________, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah
_______________,Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
_______________,Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah
_______________,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara
_______________,Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
_______________,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
_______________,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretariat  Daerah  . Qanun  No.1  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
Sekaran, Uma. 2017. Research Method for  Bussiness:
Metodologi  Penelitian  untuk  Bisnis .  Buku  1. Edisi 6. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Terjemahan  Kwan  Men  Yon.  Jakarta:  Salemba Empat Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Afabeta Surianti,  M.,  &  Dalimunthe,  A.R.  .2015.  The
Implementation of Performance
Based
Budgeting  in  Public  Sector  (Indonesia  Case:  A Literature  Review), Research  Journal  of Financial  and  Accounting,  Vol.  6  No.  12. PP.198-211
Ulum.MD.2009. Audit  Sektor  Publik .  Jakarta:  Bumi Aksara