E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP , GAY , BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DIKAITKAN DENGAN DELIK KESUSILAAN DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Ateng Sudibyo Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka Kulon, Majalengka – Jawa Barat

## Email: atengsudibyo080@gmail.com

## Abstrak
Kehadiran  kelompok-kelompok  LGBT  di  Indonesia  sebenarnya  telah  menimbulkan kegemparan  di  masyarakat  Indonesia,  karena  telah  dianggap  sebagai  perlawanan  terhadap agama,  alam,  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  tidak  pernah membiarkan  tindakan  seperti  itu.  Tindakan  LGBT  adalah  tindakan  yang  melanggar  aturan agama  dan  nilai  kehidupan  beragama  di  masyarakat  Indonesia.  Namun  ironisnya  tidak  ada payung hukum khusus untuk mengatur masalah LGBT meskipun jika dilihat dari sifat ilegal suatu tindakan, bahkan jika tindakan tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan (terhadap  hukum  formal),  tetapi  jika  akta  itu  dianggap  tercela  karena  keadilan  atau  norma- norma  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat  (melawan  hukum  materi)  maka tindakan  tersebut dapat  dihukum.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kebijakan  perundang- undangan  tentang  LGBT  dalam  pelanggaran  kesusilaan  KUHP  dan  untuk  merumuskan konsep  kebijakan  pidana  LGBT  dalam  pelanggaran  kesusilaan  Hukum  Masa  Depan  Hukum Pidana  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  sifat penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Pengambilan  data  dilakukan  melalui  studi  pustaka untuk  mendapatkan  data  sekunder,  baik  dalam  bentuk  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Untuk  mendukung  penelitian  yang  telah  dilakukan, penelitian  lapangan  juga  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  primer  yang  mendukung  data sekunder. Analisis teknis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

## Kata Kunci:  Kebijakan Kriminal, LGBT, Hukum Pidana

## Abstract
The  presence  of  LGBT  groups  in  Indonesia  has  in  fact  caused  a  stir  in  Indonesian  society, because  it  has  been  regarded  as  a  resistance  to  religion,  nature,  and  values  that  live  in Indonesian  society  which  has  never  allowed  such  acts.  LGBT  acts  are  acts  that  violate  the rules of religion and the value of religious life in Indonesian society. But ironically there is no legal umbrella specifically to regulate the LGBT problem even though if it is viewed from the illegal  nature  of  an  act,  even  if  the  act  is  not  regulated  in  laws  and  regulations  (against formal law), but if the deed is considered despicable because justice or norms of social life in society (against material law) then the action can be punished. The purpose of this study is to find out the legislation policy on LGBT in the offense of decency of the Criminal Code and to formulate  the  concept  of  LGBT  criminal  policy  in  decency  offenses  of  the  Law  Future Criminal Law in Indonesia. This study uses a normative juridical approach and the nature of this research is descriptive analytical. Data retrieval is done through library studies in order to  obtain  secondary  data,  both  in  the  form  of  primary  legal  materials,  secondary  legal materials,  and  tertiary  legal  materials.  To  support  the  research  that  has  been  carried  out, field  research  is  also  carried  out  in  order  to  obtain  primary  data  that  supports  secondary
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
data. The technical analysis used in this study is a qualitative analysis technique.
Keywords: Policy, Criminal, LGBT, Law, Crime

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  polemik  tentang Lesbian,Gay,  Biseksual dan Transgender yang selanjutnya  disingkat    LGBT  berkembang  dengan  pro  dan  kontra.  Kelompok  yang berpendapat  bahwa  LGBT  adalah  sebuah  „fakta‟  sehingga  harus  diberi  hak  setara  di  dalam undang-undang  sebagaimana  telah  dilakukan  di  berbagi  negara,  kontra  dengan  kelompok yang  berpendapat  bahwa  perkawinan  sesama  jenis  bukan  “moral”  sehinga  tidak  akan mendapat tempat di dalam hukum Indonesia.
Di Indonesia, LGBT ini sudah menyebar ke beberapa wilayah kota-kota besar, perilaku menyimpang ini sudah sangat meresahkan seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di Indonesia.  Bagaimana  tidak,  LGBT  ini  sudah  merusak  peradaban  manusia  dan  menyalahi aturan  yang  sudah  ditentukan  dalam  kodrat  manusia.  Tidak  hanya  merubah  kodrat  manusia, LGBT  ini  juga  nantinya  akan  berimbas  pada  kejahatan  baru  atau  kriminalitas  dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan berakibat buruk pada masa depan bangsa Indonesia.( Wahyu Muljono,  2012,  h.  3).  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  kepastian  hukum  yang  tegas  untuk mengatur masalah tersebut.
Berbicara  mengenai  hukum,  maka  Thomas  Aquinas  sebagaimana  dikutipoleh  Achmad Ali  menjelaskan  definisi  konsephukum.  Ia  menyebutkan  bahwa  hukum  adalahsuatu  aturan atau  ukuran  dari  tindakan-tindakan,dalam  hal  mana  manusia  dirangsanguntuk  bertindak (sesuai aturan atau ukuran itu),atau dikekang untuk tidak bertindak (sesuaidengan aturan atau ukuran itu). Sebagaimanadiketahui, perkataan lex ( law , hukum) adalahberasal dari kata ligare (mengikat),  sebab  iamengikat  seseorang  untuk  bertindak  (menurutaturan  atau  ukuran tertentu). Hukum tidak lainmerupakan perintah rasional tentang sesuatu,yang memerintahkan hal-hal  umum  yangbaik,  disebarluaskan  melalui  perintah  yangdiperhatikan  oleh  masyarakat (Achmad Ali, 2009, h.  419).
Pengertian  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Thomas  Aquinas  ini  memberikan pemahaman kepada kita ukuran dari tindakan baik bagi seseorang adalah ukuran rasional dari pembuat  aturan.  Dalam  konteks  pidana,  ukuran  rasional  itu  bisa  kita  lihat  dari  nilai  pokok keberadaan  hukum  pidana.  Misalnya  seperti  tujuan  untuk  menciptakan  keamanan  dan ketertiban dalam satu masyarakat. Sehingga pada titik tertentu bisa melahirkan keseimbangan di dalam masyarakat, karena dengan hukum pidana bisa diciptakan keadilan, kedamaian, dan kebahagian dalam satu masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, bahwa:
Eksistensi  hukum  pidana  pada  dasarnya  meliputi  nilai-nilai  pokok:  Keamanan  dan ketertiban  sebagai  tujuan  langsung  hukum  pidana,  yang  mutlak  harus  dapat  dicapai; Kesadaran  warga  masyarakat  akan  makna  dan  hakikat  umum  yang  kemudian  dapat menjadi  sumber  keadilan,  kedamaian,  kesejahteraan  rohaniah  dan  jasmaniah,  sebagai tujuan akhir hukum pidana; Keserasian antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
(aspek  batin)  maupun  kebaruan  dan  kelestarian  harus  dicapai  dalam  penerapan  hukum pidana  (Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1997, h. 1).
Kandungan nilai-nilai pokok itu tersebar dalam berbagai aspek. Mulai kandungan dalam rasio  legis dibentuknya  aturan  hukum  pidana  hingga  ukuran  efektivitas  dan  efisiensi  suatu aturan  hukum  pidana  yang  telah  dirumuskan.  Hakikat  nilai  pokok  dasar  pemikiran dirumuskannya  aturan  pidana  antara  lain:  Untuk  mengatur  keserasian  antar  kepentingan pribadi  dan  kepentingan  umum.  Untuk  sedapat  mungkin  mencapai  dan  mewujudkan  aturan hukum  yang  telah  dirumuskan  dalam  kehidupan  masyarakat,  di  mana  hukum  itu  berlaku melalui penerapan hukum pidana yang bersangkutan. Sebagai titik uji utama bagi masyarakat pada  umumnya  dan  para  ahli  hukum  atau  pembentuk  undang-undang  pada  khususnya  untuk mengukur sejauh manakahefektivitas dan efisiensi itu ada pada suatu hukum pidana (Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1997, h. 2).
Salah  satu  kandungan  nilai  pokok  dari  keberadaan  hukum  pidana  sebagai  titikuji  bagi masyarakat  dan  ahli  hukum  untuk  mengukur  efektivitas  dan  efisiensi  satu  aturan  hukum pidana  maka  perlu  diperhatikan  unsur  kebaruan  dan  kelestarian  hukum  pidana.  (  Purnadi Purbacaraka  dan  A.  Ridwan  Halim,  1997,  h.  3).  Hal  demikian  untuk  mengantisipasi  apabila ada  kekosongan  hukum,  kekaburan  norma,  maupun  konflik  norma  dalam  hukum  pidana. Terlebih dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis (Barda Nawawi Arief, 2010, h. 15).
Tafsir  kejahatan  sering  dikaitkan  dengan  perbuatan  melawan  hukum  (melawan normahukum pidana). Dalam pandangan kriminolgi ( positivistis ) di  Indonesia, kejahatandipandang  sebagai  pelaku  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan;  Perilaku  yang perludekriminalisasi;  Populasi  pelaku  yang  yang  ditahan;  Perbuatan  yang  melanggar  norma; Perbuatan  yang  mendapat  reaksi  sosial.  Lebih  lanjut  beberapa  ahli  kriminologi  menafsirkan kejahatan,  antara  lain;  W.A.  Bonger  yangmenyebutkan  kejahatan  merupakan  perbuatananti sosial  yang  secara  sadar  mendapatkanreaksi  dari  negara  berupa  pemberian  deritadan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadaprumusan hukum ( legal definition ) mengenaikejahatan.  Selain  itu  juga  ada  Sutherlandyang  mengartikan  kejahatan  sebagai perilakuyang  dilarang  oleh  negara  karena  merugikan,terhadapnya  negara  bereaksi denganhukuman  sebagai  upaya  mencegah  danmemberantasnya  (Yesmil  Anwar  dan Adang,2013, h. 178).
Definisi  kejahatan  yang  merupakan  produksosial,  oleh  para  pakar  dibedakan  menjadi dua,yakni  perbuatan mala  probihita dan mala  inse .  Perbuatan  yang  didefinisikan  sebagai malaprohibita menunjuk pada perbuatan yang tidak dengan sendirinya dipandang buruk, akan tetapi karena hukum mendefinisikannya sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sementara mala in  se adalah  perbuatan  yang  buruk  dengan  sendirinya,  perilaku  terlarang  yang  didasarkan kesepakatan  atau  konsensus  luas  tentang  tata  atau  norma  kelakuakan  bagi  satu  larangan (Frank  E.  Hagan,  2013:  9).  Dengan  demikian  ada  perbuatan  yang  dinilai  oleh  masyarakat dengan ukuran norma-norma sosial sebagai perbuatan jahat meskipun menurut norma hukum (khususnya hukum pidana) perbuatan itu bukan perbuatan jahat (Riswan Erfa, 2015, h. 239).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
Kehadiran  kelompok  LGBT  di  Indonesia  pada  kenyataannya  telah  menimbulkan kegaduhan  di  tengah  masyarakat  Indonesia,  karena  telah  dianggap  sebagai  perlawanan terhadap agama, kodrat, dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tidak pernah memperbolehkan  perbuatan  yang  demikian.  Perbuatan  LGBT  adalah  perbuatan  yang  sangat melanggar aturan agama dan nilai kehidupan yang religius di dalam masyarakat Indonesia.
Mengenai komunitas LGBT yang sedang hangat dibicarakan di tanah air ini sebenarnya menuai  banyak  kekurangan  didalam  hal  peraturan  hukum  yang  mengaturnya,  pengaturan hukum mengenai kejahatan terhadap kesopanan diatur didalam KUHP terdapat dalam buku II Bab  XIV  Pasal  281  hingga  Pasal  303  KUHP.  Dalam  hal  ini,  perlu  pula  diketahui  apa  yang dimaksud dengan kesopanan dalam Pasal 281 KUHP. Menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa yang  dimaksud  dengan  kesopanan  yaitu  dalam  arti  kata  kesusilaan,  perasaan  malu  yang berhubungan  nafsu  kelamin  misalnya  bersetubuh,  meraba  buah  dada  perempuan,  meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.  Pengerusakan  kesopanan  ini  semuanya  dilakukan  dengan  perbuatan.  Sifat merusak  kesusilaan  perbuatan-perbuatan  tersebut  kadang-kadang  amat  tergantung  pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.
Jika  melihat  Pasal  292  KUHP  bahwa  maksud  dari  pasal  tersebutditujukan  kepada korban  sesama  jenis  yang  usianya  dibawah  umur  atau  belum  dewasa atau  masih anak-anak, jelas ini  sangat  berbeda  dan  tidak  dapat dijadikan  dasar  hukum jika  kasus  LGBT  yang  akan ditanganinya, artinya bahwa disini pun masih terdapat kekosongan hukum yang harus segera dibenahi  jika  negara  benar-benar  ingin  melawan  komunitas  LGBT  yang  sudah  sangat meresahkan,  negara  juga  harus  bisa  mengobati  para  LGBT  karena  LGBT  merupakan  suatu penyakit yang pasti bisa disembuhkan.
Perkembangan  multipologi  kejahatan  baru  yang  dianggap  koruptif,  tercela,  dan merugikan  masyarakat  dalam  skala  yang  sangat  besar,  seringkali  kejahatan  itu  tidak terjangkau  oleh  peraturan  perundang-undangan  tertulis  yang  ada  sanksi  pidananya,  dengan demikian, pelaku dapat bertindak secara bebas, dengan berlindung di balik asas legalitas, akan tetapi  apabila  ditinjau  dari  sifat  melawan  hukum  nya  suatu  perbuatan  maka  meskipun perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  (melawan  hukum formil),  namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa keadilan  atau  norma-norma  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat  (melawan  hukum  materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi  terlampau  luas.  Sifat  ini  juga  dapat  dicela  kadang-kadang  dimasukkan  dalam rumusan delik culpa.
Jika  unsur  melawan  hukum  itu  dengan  tegas  terdapat  di  dalam  rumusan  delik,  maka unsur  juga  harus  dibuktikan,  sedangkan  jika  dengan  tegas  dicantumkan  maka  tidak  perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur: 1) Perbuatan tersebut melawan hukum; 2) Harus ada kesalahan pada
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
pelaku; 3) Harus ada kerugian (Theodorus M. Tuanakotta, 2009, h. 73).
Berkembangnya  atau  meningkatnya  LGBT  jika  dilihat  dari  hakikat  kejahatan,  itu merupakan  masalah  kemanusiaandan  masalah  sosial  yang  tidak  dapat  di  atasi  semata-mata dengan  hukum  pidana  sebagai  suatu  masalah  sosial,  kejahatan  merupakan  suatu  fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan  lainnya  yang  sangat  kompleksdan  berada  di  luar  jangkauan  hukum  pidana (Muladi,  1995,  h.  7).  maka  wajarlah  hukum  pidana  mempunyai  keterbatasan  kemampuan untuk  menanggulanginya,  seperti  halnya  yang  disampaikan  Sudarto  sebagaimana  dikutip (Barda  Nawawi  Arief,  2005,  h.  44),  bahwa  penggunaan  hukum  pidana  merupakan penanggulangan  suatu  gejala  „ kurrien  am  symptom ‟  dan  bukan  suatu  penyelesaian  dengan menghilangkan sebab-sebabnya”.
Jadi,  keterbatasan  kemampuan  hukum  pidana  selama  ini  juga  disebabkan  oleh  sifat/ hakikat dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat ( remedium) untuk  mengatasi  sebab-sebab  (sumber)  penyakit,  melainkan  sekedar  untuk mengatasi  gejala/akibat  dari  penyakit  sehingga  harus  ada  upaya  lain  yang  dilakukan  untuk menanggulangi  kejahatan.  Adapun    upaya  lain  selain  hukum  pidana  yang  berusaha menanggulangi  kejahatan  inilah  kemudian  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  non  penal,  yaitu suatu upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan upaya-upaya lain selain hukum pidana  (penal),  namun  jika  dilihat  dari  kebijakan/  kriminal  (kebijakan  penanggulangan kejahatan)  sebaiknya  ditempuh  dengan  pedekatan/kebijakan  integral,  baik  dengan menggunakan  “penal”  maupun  dengan  sarana  “non-penal”  ke  arah  penekanan  atau pengurangan faktor-faktor potensial bagi tumbuh suburnya tindak pidana dan keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.
Langkah-langkah  operasionalisasi  politik  kriminal  dengan  menggunakan  sarana  penal yang baik, dilakukan melalui: (Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, 2012, h. 10)
1. Penetapan  kebijakan  perundang-undangan  (dapat  juga  disebut  kebijakan  legislasi/ formulatif) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi);
b. Sanksi  apa  yang  sebaiknya  digunakan  atau  dikenakan  kepada  si  pelanggar (kebijakan penalisasi/kebijakan pemidanaan).
2. Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan aplikasi/ yudikasi).
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekusi)
Pelaksanaan  penggunaan    sarana  hukum  pidana  (sarana  penal),    haruslah  merupakan suatu  usaha  yang  dibuat  dengan  sengaja  dan  sadar.  Artinya,  pilihan  dan  penetapan  hukum pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan  harus  benar-benar  telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana  itu  dalam  kenyataannya.  Dengan  demikian  diperlukan  pendekatan  yang  fungsional, dan  inipun  merupakan  pendekatan  yang  melekat  pada  setiap  kebijakan  yang  rasional  (Barda Nawawi  Arief,  1996,    h.  39).  Sedangkan  kebijakan  non  penal  (di  luar  hukum  pidana),  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
antara  lain  dilakukan  dengan  kebijakan  ekonomi,  budaya,  sosial,  agama,  pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal selain diharapkan mampu memperbaiki  kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  secara  tidak  langsung  mempunyai  pengaruh preventif terhadap kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, h. 159).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perlu  dilakukan  penanggulangan  terhadap  LGBT, yaitu  dengan  menggunakan  kebijakan  integral  antara  sarana  penal  dan  non-penal  (kebijakan kriminal)  sehingga  upaya  penanggulangan  kejahatan  diharapkan  dapat  terlaksana  secara sistematis.  Demi  tercapai  kebijakan  kriminal  seperti  yang  diharapkan,  penulis  memandang perlu  melaksanakan  penelitian  tentang  “Kebijakan  Kriminal  Terhadap ,GayBiseksual Dan Transgender (LGBT)  dikaitkan  dengan  Delik  Kesusilaan  Di  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif ,  karena  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah kajian  ilmu  hukum,  oleh  karena  itu  harus  dikaji  dari  aspek  hukumnya.  Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, h. 11), atau  dikategorikan  sebagai  penelitian  yang  mengkaji  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, h. 11-12). Digunakannya penelitian hukum normatif, karena permasalahan  pokoknya  mengenai  LGBT  dikaitkan  dengan  delik  kesusilaan,  dan pendekatannya  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan LGBT.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  maksudnya  karena  peneliti  berusaha mengetahui  dan  memaparkan  informasi  dan  data  secara  faktual  dengan  cara  sistematis  dan akurat  mengenai  LGBT.  Bersifat  analitis  karena  peneliti  akan  melakukan  analisis  terhadap berbagai  aspek  hukum,  baik  dari  segi  peraturan,  maupun  dari  segi  pelaksanaannya,  guna mengetahui upaya pencegahan terhadap LGBT.
Di  dalam  memperoleh  data  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  maka penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  2  (dua)  tahap,  yaitu: pertama ,  penelitian  kepustakaan  dan kedua ,  studi  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh  data sekunder,  baik  yang  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan hukum tertier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, h. 13). Bahan hukum primer adalah bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif (mempunyai  otoritas),  dan  bahan-bahan  hukum  yang mengikat, yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar, seperti UUD 1945,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  LGBT.  Bahan  hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian-penelitian lain  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  sedangkan  bahan  hukum  tertier  adalah  bahan  yang memberikan  petunjuk  ataupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  berupa  kamus,  ensiklopedia,  majalah,  surat  kabar  dan  sebagainya  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
dipergunakan  untuk  melengkapi  ataupun  menunjang  data  penelitian  ini.  Selanjutnya  studi lapangan  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh  data  primer  yang  menunjang  data  sekunder, sehingga dari data primer akan diketahui pelaksanaan penanggulangan LGBT.
Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik:
1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ber-hubungan dengan objek penelitian.
2. Wawancara ( interview ), yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan  para pihak yang terkait dengan objek penelitian, sedangkan tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara  tidak  terpimpin  ( non  directive  interview ),  artinya  seluruh  wawancara  tidak didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.
Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

## PEMBAHASAN

## Kebijakan  Legislasi  Terhadap  LGBT  dalam  Delik  Kesusilaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana
Tahap  kebijakan  legislasi  merupakan  suatu  tahap  yang  akan  menghasilkan  suatu peraturan  hukum  yang  akan  menjadi  pedoman  pada  tahap-tahap  berikutnya  dalam  proses kebijakan  hukum.  Produk  legislatif  yang  dinamakan    undang-undang  ini  dalam  tataran kebijakan  hukum  merupakan  tataran  formulasi  atau  legislasi,  dan  posisinya  berada  dalam tataran  abstrak  (berupa  peraturan/undang-undang),  artinya  undang-undang  ini  akan mempunyai  makna,  apabila  diberlakukan  dalam  realitas.  Untuk  itu,  agar  undang-undang  ini dapat  terealisasi  dalam  masyarakat,  diperlukan    badan-badan  yang  dapat  melaksanakannya yang  dalam  ilmu  hukum/ilmu  politik  dinamakan  badan  eksekutif.  Sedangkan  badan  yang bertugas  menerapkan  atau  mengefektifkan  peraturan  perundang-undangan  dinamakan  badan yudisial/badan  yudikatif  yang  mandiri  dan  netral,  serta  bebas  dari  campur  tangan  badan lainnya (Barda Nawawi Arief, 1994, h. 94-95).
Selain  itu,  masalah  kebijakan  formulasi/legislatif  juga  berhubungan  dengan  masalah penitensier,  yang    merupakan  bagian    terpenting    dari  kebijakan  pemidanaan    ( sentencing policy), yang  menurut  Herbert  L.  Parker    merupakan  salah  satu masalah  kontroversial  dalam hukum pidana ( Helbert L. Parker, 1968, h. 13-15).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila sebagai segala sumber hukum negara. Hukum negara yang dilegitimasi oleh undang-undang tersebut salah satunya adalah peraturan tertulis  yang  di  dalamnya  terdapat  norma  atau  aturan  hukum  yang  mengikat  secara  umum, yang mana norma itu dibentuk atau ditetapkan oleh suatu lembaga negara  yang atau pejabat yang  berwenangmelalui  mekanisme  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Maka  dari  itu  segala  norma  hukum  yang  dilegitimasi  oleh  ketentuan  undang- undang tersebut harus mendasarkan sumbernya pada Pancasila.
Pembentukan  peraturan  perundang–undangan  termasuk  dalam  konteks  Peraturan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
perundang-undangan  yang memuat ketentuan pidana, bisa kita maknai sebagai pembentukan norma baru maupun perbaikan norma yang telah ada. Diperlukannya suatu aturan atau norma baru  apabila  kekosongan  norma.  Seperti  yang  telah  dikemukakan  di  awal  pada  bagian  latar belakang,  permasalahan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  kekosongan  norma. Permasalahan tersebut adalah tidak adanya norma hukum pidana yang mengatur secara tegas ancaman  pidana  bagi  LGBT.  Sementara  kenyataan  hukum,  perbuatan  yang  demikian  ada  di masyarakat dan perbutaan itu mengganggu keseimbangan hukum.
Salah satu hal yang menarik di dalam Kitab Undang-undang  Hukum Pidana Indonesia adalah peletakan masalah  LGBT sebagai  sebuah  „fakta‟ sehingga persetubuhan sesama jenis kelamin  ( homoseksual )  yang  dilakukan  secara  suka  sama  suka  antara  orang  dewasa  tidak dimasukkan  menjadi  delik  kesusilaan.  Di  dalam  Pasal  292  dinyatakan  bahwa  hubungan seksual homoseksual atau berjenis kelamin sejenis laki-laki dengan laki-laki ( gay ), dan wanita dengan  wanita  ( lesbian )  yang  telah  dewasa  bukan  merupakan  sebuah  tindak  pidana.  Bagi hukum pidana Indonesia hubungan percabulan seperti ini adalah sebuah fakta yang tidak perlu diatur. Pengaturan dan larangan hanya diatributkan untuk melindungi “anak di bawah umur”, artinya hubungan homoseksual yang menjadi tindak pidana hanya akan terjadi jika perbuatan tersebut  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  atau  sesama  anak  di  bawah  umur  tujuannya adalah  agar  si  anak  tersebut  tidak  terganggu  kejiwaannya  di  masa  depannya  nanti.  Lebih lanjut di dalam Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan “orang dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sesama  jenis  kelamin,  yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”,  dan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak hukuman  ini  kemudian  diperberat  bagi  pelaku  dewasa,  sedangkan  terhadap  pelaku  sesama anak dengan diversi ( Timbo Mangaranap Sirait, 2017, h. 636 ) .
Penempatan  hubungan  seks homoseksual walaupun  dilakukan  dengan  tidak  sah  tetapi KUHP  menempatkan  sebagai  sebuah  „fakta‟  sehingga  para  pelaku  tidak  dapat  dipidana, berbanding  terbalik  dengan  penempatannya  dengan  hubungan  seks heteroseksual yang  tidak sah  dianggap  sebagai  pelanggaran  „moral‟  sehingga  di  dalam  Pasal  293  hingga  Pasal  298 dianggap  merupakan  sebuah  pelanggaran  terhadap  tindak  pidana  kesusilaan  “Kesusilaan dengan  kata  kesopanan,  dan  mengartikan  bahwa  kesopanan  pada  umumnya  mengenai  adat istiadat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaanjuga  mengenai  adat  kebiasaan  yang  baik  itu,  tetapi  khusus  setidaknya  mengenai kelamin (seks) seseorang” (Wirjono Prodjodikoro, 2012 , h. 112).
Homoseksual  menunjuk  kepada  suatu  perbuatan  bersama  melanggar  kesusilaan  antara dua  orang  berkelamin  sama,  jadi  antara  laki-laki  dengan  laki-laki,  atau  antara  perempuan dengan perempuan (Wirjono Prodjodikoro, 2012, h. 120). Sedangkan yang dimaksud dengan kesusilaan  adalah  dalam  arti  yang  luas.  Bukan  hanya  menyangkut  soal  kebirahian  atau sex saja,  akan  tetapi  meliputi  semua  kebiasaan  hidup  yang  pantas  dan  berahlak  dalam  suatu kelompok  masyarakat  (tertentu)  yang  sesuai  dengan  sifat-sifat  dari  masyarakat  yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang  yang memeluk suatu
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong  untuk  mentaati  norma-norma  kesusilaan,  karena  keinginannya  untuk  hidup bermasyarakat  tanpa  semata-mata  karena  paksaan  rohaniah  atau  jasmaniah  (Y.  Kanter  dan S.R. Sianturi, 2002, h. 27).
Oleh  itu  perbuatan  LGBT  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  norma kesopanan  dan  patut  diancam  dengan  pidana  terutama  yang  berkaitan  dengan  delik kesusilaan.  Meskipun  Pasal  292  KUHP  tidak  dapat  dijadikan  dasar  hukum  karena  tidak memenuhi  unsur  yang  terkandung  didalam  pasal  tersebut  dan  korbanya  pun  dibawah  umur, namun apabila diamati dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  Pasal 4 ayat (1) huruf  a  yang  menyatakan    persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang  menyimpang. Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas  seksual  lainnya  dengan  mayat,  binatang, oral  seks,  anal  seks , lesbian , dan homoseksual .
Jadi meskipun Pasal 292 KUHP tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat pelaku LBGT akan  tetapi  dalam  Pasal  4  ayat  1  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  bisa dijadikan rujukan untuk menjerat pelaku LGBT, yang sanksi pidananya terdapat  dalam Pasal 29  UU  Nomor  44  Tahun  2008  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  250.000.000,00 (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  6.000.000.000,00  (enam  miliar rupiah).
Berkaitan  dengan  paparan  di  atas,  perlu  pula  diketahui  apa  yang  dimaksud  dengan kesopanan  dalam  Pasal  281  KUHP.  Menurut  R.  Soesilo  menjelaskan  pula  bahwa  yang dimaksud  dengan  kesopanan  yaitu  dalam  arti  kata  kesusilaan,  perasaan  malu  yang berhubungan  nafsu  kelamin  misalnya  bersetubuh,  meraba  buah  dada  perempuan,  meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.  Pengerusakan  kesopanan  ini  semuanya  dilakukan  dengan  perbuatan.  Sifat merusak  kesusilaan  perbuatan-perbuatan  tersebut  kadang-kadang  amat  tergantung  pada pendapat  umum  pada  waktu  dan  tempat  itu  .  LGBT  merupakan  suatu  perbuatan  yang bertentangan  pendapat  umum  terutama  pemuka  adat  dan  agama  yang  ada  di  Indonesia, menolak  perbuatan  LGBT,  oleh  karena  itu  sudah  sepantasnya  perbuatan  LGBT  dijerat  atau diancam dengan Pasal 281 KUHP.

## Konsep  Kebijakan  Kriminal  LGBT  dalam  Delik  Kesusilaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia Masa yang Akan Datang
Kebijakan  kriminalisasi  merupakan  menetapkan  perbuatan  yang  semula  bukan  tindak pidana  menjadi  suatu  tindak  pidana  dalam  aturan  perundang-undangan.  Pada  hakikatnya kebijakan  kriminalisasi  merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan sarana  hukum  pidana,  dan  oleh  karena  itu  termasuk  bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana (Teguh  prasetyo,  2010,  h.  133).  Dalam  rangka  menanggulangi  kejahatan  diperlukakan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa pidana. Karena, pidana masih dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, meski masih banyak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
reaksi lain yang berupa non-pidana dalam menanggulangi kejahatan.
Pidana sebagai sarana pengendalian kejahatan diperlukan adanya konsepsi politik dalam hukum  pidana  yakni  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan  datang.  Konsepsi  politik  hukum  pidana  untuk  menanggulangi  kejahatan,  disamping melalui  pembuatan  produk  hukum  berupa  pembuatan  undang-undang,hukum  pidana  tidak lepas  juga  dengan  usaha  menuju  kesejahteraan  masyarakat  melalui  kebijakan  sosial  ( social policy ).  Hal  ini  berarti  kebijakan  untuk  menanggulangi  kejahatan  dengan  menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal.
Dua  masalah  sentral  dalam  kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  sarana  penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (Badra Nawawi Arief, 2010, h. 30).
Penganalisisan  terhadap  dua  masalah  sentral  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konsepsi integral  antara  kebijakan  kriminal  dengan  kebijakan  social  atau  kebijakan  pembangunan hukum. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan  tertentu  dari  kebijakan  social  politik  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk  pula  kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas,  harus  pula  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  berorentasi  pada  kebijakan  ( policy oriented approach ). Akan tetapi jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang  kehidupan yang belum diatur dalam  perundang-undangan,  maka  dikatakan  hukum  tertinggal  oleh  perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang- undang.  Apabila  kepastian    hukum  diidentikkan  dengan  kepastian  undang-undang,  maka dalam  proses  penegakan  hukum  dilakukan  tanpa  memperhatikan  kenyataan  hukum  yang berlaku.
Sudarto  berpendapat  bahwa  dalam  menghadapi  masalah  sentral  di  atas  yang  sering disebut  sebagai  masalah  kriminalisasi,  harus  memperhatikan  hal-hal  yang  pada  intinya sebagai berikut: (Badra Nawawi Arief, 2010, h. 36)
a. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional, yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  materiil  dan  spiritual berdasarkan  pancasila.  Sehubungan  dengan  ini  maka  penggunaan  hukum  pidana untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus  merupakan  „perbuatan  yang  tidak  di  kehendaki‟  yaitu  perbuatan  yang mendatangkan kerugian materiil ataupun spiritual atau warga masyarakat.
c. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperthitungkan  prinsip  „biaya  dan  hasil‟ ( cost benefit principle ).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
d. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhatikan  kapasitas  atau  kemampuan daya  kerja  dari  badan-badan  penegak  hukum,  yaitu  jangan  sampai  ada  kelampauan beban tugas ( overbelasting ).
Perbuatan  LGBT  juga  seringdianggap  sebagai  penyakit  yangmenular,  untuk  itu  selain merumuskandengan  baik  perbuatan  itu  sebagaitindak  pidana  dengan  kebijakan  hukum pidananya, namun juga harus disertai dengan tujuan pemidanaan  yang dapat menanggulangi perbuatan  tersebut  yang  juga  berorientasi  pada  perbaikan  dan  pengobatan  terhadap  pelaku. Tidak  hanya  mengedepankan  suatu  tindakan  pembalasan  yang  menjadi  tujuan  dari  teori pemidanaan retributif. Kebijakan  hukum  pidana  pada  dasarnya  mempelajari  masalah bagaimana  sebaiknya  hukum  pidana  itu  dibuat,  disusun  dan  digunakan  untuk mengatur/mengendalikan  tingkah  laku  manusia,  khususnya  untuk  menanggulangi  kejahatan dalam  rangka  melindungi  dan  mensejahterakan  masyarakat.(Barda  Nawawi  Arief,  2016:8). Dengan  demikian,  maka  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaikikerusakan  baik  yang bersifat  individual,  maupun  yang  bersifat  sosial  ( individualand  social  damages )  yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan  yang integratif,  yang  terdiri  dari  seperangkat  tujuan  pemidanaan  yang  harus  dipenuhi,  dengan catatan bahwa, tujuan manakah yang merupakan titikberat sifatnya kasuistis  (Barda Nawawi Arief,  2016,  h.  11).  Seperti  kasus  LGBT,  tujuan  pemidanaan  diarahkan  kepada  perbuatan  si pelaku juga demi perbaikan diri pelaku LGBT sendiri.
Seperti  yang  dilakukan  dengan  rancangan  KUHP  yang  akan  datang,  tim  perancang konsep  KUHP  Nasional  telah  sepakat  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah:  (Barda  Nawawi Arief, 2016, h. 11)
a. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dalam  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yangditimbulkan oleh tindak pidana,memulihkan keseimbangan dnamendatangkan rasa damai dalammasyarakat;
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Disinilah  harusnya  arah  politik  hukum  pidana  atau  kebijakan  hukum  pidana  dalam menanggulangi  perbuatan  LGBT,  dengan  menitik  beratkan  pada  tujuan  pemidanaan  yang dapat  memberikan  perbaikan  dan  pembinaan  serta  dapat  membuat  efek  jera  pada  pelaku perbuatan  LGBT,  serta  mengembalikan  keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian  dalam masyarakat, dan menjaga kesucian nilai-nilai keseimbangan yang ada pada Pancasila terutama nilai ke-Tuhanan. Kebijakan criminal dalam menanggulangi perbuatan LGBT diarahkan juga untuk  membina  pelaku  agar  kembali  dapat  diterima  dalam  masyarakat  yang  beradab  dan mendapatkan  kesembuhan  selain  mendapatkan  pemidanaan.  Karena  perbuataan  ini  dianggap sebagai penyakit yang dapat menular melalui pergaulan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kebijakan legislasi terhadap  LGBT apabila mengacu pada Pasal 292 KUHP tidak bisa dijadikan  dasar  untuk  menjerat  pelaku  LBGT  akan  tetapiapabila  kita  lihat  Pasal  4  ayat  (1) huruf a UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  bisa dijadikan rujukan untuk menjerat pelaku  LGBT,  yang  sanksi  pidananya  terdapat  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2008  Tentang  Pornografi  dan  LGBT  merupakan  suatu  perbuatan  yang  bertentangan pendapat  umum  terutama  pemuka  adat  dan  pemuka  agama  di  Indonesia  yang  menolak perbuatan  LGBT,  oleh  karena  itu  sudah  sepantasnya  perbuatan  LGBT  dijerat  atau  diancam pula dengan Pasal 281 KUHP. Konsep kebijakan kriminal terhadap LGBT tidak hanya dapat dilakukan  dengan  pendekatan  penal,  karena  faktor  yang  menyebabkan  kejahatan  sangat komplek, yang berada di luar jangkauan hukum pidana, sedangkan hukum pidana mempunyai keterbatasan  kemampuan  untuk  menanggulanginya.  Mengingat  adanya  keterbatasan kemampuan  hukum  pidana,  maka  untuk mengatasi  LGBT  perlu  ditempuh  dengan  kebijakan kriminal (criminal policy ) yang menggunakan pendekatan penal dan non-penal.

## Saran
Pemerintah  perlu  membuat  payung  hukum  yang    khusus  mengatur  LGBT  dengan memasukan sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan selama belum ada payung hukum yang  khusus  mengenai  larangan  LGBT,  pemerintah  secepatnya  melakukan  kampanye- kampanye  anti  LGBT,  untuk  menghindari lose  generation di  masa  dating.  Penanggulangan LGBT,  sebaiknya  lebih  difokuskan  pada  upaya  pencegahannya  dengan  cara  menghilangkan faktor-faktor  signifikan  yang  dapat  menimbulkan  atau  membuka  peluang  bagi  terjadi  tindak pidana tersebut .
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijakan Kriminal Terhadap...(Ateng Sudibyo) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Anwar, Yesmil., & Adang. (2013). Kriminologi . Bandung: Refika Aditama.
Arief,  Badra  Nawawi.  (2010). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Kencana  Prenada Media Group.
Arief,  Badra  Nawawi.  (1996). Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara . Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipoegoro.
Arief,  Badra  Nawawi.  (2005). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana . Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Arief, Badra Nawawi. (2015). Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia) . Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
Arief,  Badra  Nawawi.  (2016). Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan . Semarang: Pustaka Magister.
Arief,  Badra  Nawawi.  (2016). Kumpulan  Hasil  Seminar  Hukum  Nasional  Ke  I  s/d  IX  dan Konvensi  Hukum  Nasional  2008  Tentang  Undang-Undang  Dasar  1945  Sebagai Landasan  Konstitusionazl  Grand  Design  Sistem  dan  Politik  Hukum  Nasional . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Cahyadi,  Antoniu.,  &  E.  Fernando  M.  Manullang.  (2007). Pengantar  ke  Filsafat  Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Darmodiharjo, Darji., & Shidarta . (2008). Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , Cetakan Ketujuh. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gunakaya, Widiada., & Irianto, Petrus. (2012). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Hagan,  Frank  E.  (2013). Pengantar  Kriminologi  (Teori,  Metode  dan  Prilaku  Kriminal  Edisi Ketujuh). Jakarta: Kencana.
Jaya,  Nyoman  Sertikat  Putra.  (2017). Pembaharuan  Hukum  Pidana .  Semarang:  Pustaka Rizki Putra.
Kanter,  E.Y.,  &  Sianturi,  S.R..  (2002). Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika.
Muladi.,  &  Arief,  Barda  Nawawi.  (2005). Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana . Bandung: Alumni.
Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana . Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Muljono,  Wahyu.  (2012). Pengantar  Teori  Kriminologi . Yogyakarta:  Penerbit  Pustaka Yustisia.
Parker, Helbert L. (1968). The Limits of The Criminal Sanction. Calofornia: Stanford University Press.
Prasetyo, Teguh. (2016). Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabad . Bandung: Nusa Media.
Prasetyo,  Teguh. (2010). Kriminalisasi  Dalam  Hukum  Pidana .  Bandung:  Penerbit  Nusa
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 28-41
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169
Media.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (2012). Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia .  Bandung: Refika Aditama.
Purbacaraka,  Purnadi.,  &  Halim,  A.  Ridwan.  (1997). Filsafat  Hukum  Pidana  Dalam  Tanya Jawab . Jakarta: Rajawali Press.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada .
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (1990). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tuanakotta,  Theodorus  M.  (2009). Menghitung  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Salemba Empat.
Arief,  Barda  Nawawi.  (1994).  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara. ( Disertasi. Semarang: UNDIP).
Muladi.  (1990).  Proyeksi  Hukum  Pidana  Materil  Indonesia  Di  Masa  Datang .  (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana
Arzaqi, Nila. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay,  Biseksual,  Dan  Transgender)  Berbasis  Nilai-Nilai  Pancasila. Jurnal.  Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417 Volume 2. Nomor 2. April .
Erfa,  Riswan.  2015. Kriminalisasi  Perbuatan  Cabul  Yang  Dilakukan  Oleh  Pasangan  Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual). Jurnal Arena HukumVolume 8. Nomor 2. Agustus . Winurini,  Sulis.  (2016).  Memaknai  Perilaku  LGBT  Di  Indonesia  (Tinjauan  Psikologi Abnormal). Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. VIII, No. 05/I/P3DI/Maret . Sirait, Timbo Mangaranap. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 3. September .