## Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia
Muhammad Irfan Hilmy, 1 Trian Marfiansyah
1 Universitas Brawijaya, Email: Irfanhilmy37@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk memberikan gagasan demokratis terkait dengan proses Penggantian Antarwaktu dan mengetahui praktik recall yang selama ini  kurang demokratis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisa proses recall yang lebih demokratis dan lebih tepat untuk diaplikasikan di Indonesia serta mengidentifikasi praktik recall di Indonesia. Hasil dari penelitian  ini adalah proses recall yang diberikan kepada partai politik hanya menjadikan instrumen recall sebagai alat partai politik dalam mengontrol anggotanya dalam lembaga legislatif sekaligus juga untuk menakuti anggotanya yang berseberangan dengan kebijakan partai politik. Hal seperti ini tentu menghambat berkembangnya demokrasi dalam sistem kelembagaan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kasus recall yang hanya karena alasan berseberangan dengan partai politik lalu mengeluarkan anggotanya dari keanggotaan di legislatif. Untuk merubah praktik demikian maka dalam penelitian ini digagas mekanisme penggantian antarwaktu dengan proses recall referendum untuk melibatkan rakyat dalam proses memberhentikan anggota legislatif sehingga dapat menjaga kepentingan partai politik untuk tetap demokratis dan mencegah penggantian antarwaktu menjadi senjata untuk menakuti anggota legislatif. Dengan recall referendum rakyat akan dilibatkan sepenuhnya dalam proses recall sehingga proses menjadi lebih transparan dan demokratis.
Kata Kunci: partai politik, referendum, demokrasi

## Abstract
This article aims to provide democratic ideas related to the Intertemporal Replacement process and to find out about its less democratic practices so far. The research method used in this article is a normative juridical research method, with a statutory, case and conceptual approach. The purpose of this discussion is to analyze a memory process which is more democratic and more appropriate for application in Indonesia and to identify recall practices in Indonesia. The result of this study is that the recall process given to political parties only makes the recall instrument a tool for political parties in controlling their members in the legislative body as well as to scare their members who are against the policies of political parties. Things like this certainly hinder the development of democracy in the institutional system in Indonesia. This is shown from several recall cases which only for reasons contrary to political parties then expel their members from membership in the legislature. To change this practice, in this study, an interim replacement mechanism with a referendum recall process was initiated to involve the people in the process of dismissing members of the legislature so as to maintain the interests of political parties to remain democratic and prevent interim replacements from being used as weapons to frighten legislators. With the recall of the
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4515
referendum, the people will be fully involved in the recall process so that the process becomes more transparent and democratic.
Keywords: politic party, referendum, democracy

## Sejarah Artikel
Dikirim: 12 Februari 2021 Direview: 07 Juni 2021 Diterima: 27 Juni 2021 Diterbitkan: 29 Juni 2021

## PENDAHULUAN
Konsekuensi sebagai negara demokrasi adalah bahwa kehendak rakyat menjadi penuntun dan penentu pemilihan kebijakan dan kehendak. Prinsip kerakyatan menjadi mutlak bagi perumusan kebijakan negara demokratis. Kehendak umum ( general will) sebagaimana yang disampaikan oleh Rosseau menjadi kedaulatan tertinggi yang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas negara dalam bertindak sehingga menurutnya bahwa kehendak umumlah yang memiliki kapasitas untuk mengatur kekuatan negara dengan cara-cara yang disetujui demi tercapainya tujuan lembaga demi kebaikan bersama. 1
Prinsip demokratis di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan diakomodasinya proses pemilihan langsung oleh rakyat dalam memilih anggota legislatif (DPR dan DPD) dan Presiden serta Wakil Presiden. Tidak hanya itu ditingkat daerah pun pemilihan langsung dilaksanakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah disetiap daerah. Pemilihan langsung tersebut menjadi salah satu bentuk dari manifestasi kehendak umum untuk menentukan orang-orang yang akan menduduki jabatan yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang
1 Jean Jacques Rosseau, Kontrak Sosial (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986), 57.
ditentukan oleh Undang-Undang. Delegasi kedaulatan melalui Pemilihan Umum kepada segelintir orang untuk dapat mengekspresikan kapasitasnya dalam menjalankan kewajiban serta mendapatkan hak kemampuan untuk melakukan suatu tindakan merupakan proses nyata dari pentingnya delegasi kedaulatan. 2
Kedaulatan yang didelegasikan kepada masing-masing lembaga tentu memiliki fungsi yang berbeda. Dalam hal legislatif, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20A UUD NRI 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Maka oleh karena itu, kedaulatan yang didelegasikan kepada DPR harus melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Selain itu ditingkat daerah pun demikian halnya, DPRD menjalankan fungsi berdasar atas delegasi kedaulatan oleh masyarakat daerah kepadanya. Menariknya, konsep pendelegasian kedaulatan kepada wakil rakyat tidak diikuti dengan kebolehan untuk melakukan penarikan delegasi tersebut oleh rakyat yang memilihnya.
Proses selesainya delegasi kedaulatan dalam lembaga legislatif ini hanya dapat ditarik dengan ketentuan tertentu. Istilah ini acap dikenal dengan recall yang didalam UU Partai Politik maupun UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dikenal dengan istilah Pergantian Antarwaktu (PAW). Dalam praktiknya, salah satu entitas yang dapat melakukan Pergantian Antarwaktu adalah partai politik. Hal tersebut dapat ditinjau dengan melihat Pasal 12 huruf g UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
2 Isharyanto, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945 (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), 12.
Politik bahwa partai politik memiliki hak untuk mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD. Selain itu apabila merujuk pada  Pasal 239 ayat (2) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bahwa anggota DPR diberhentikan karena usulan partai politik sesuai bagi DPR. Sedangkan bagi DPRD dapat dirujuk Pasal 355 ayat (2) huruf e bahwa anggota DPRD dapat diberhentikan antarwaktu karena diusulkan oleh partai politiknya.
Hal tersebut menunjukkan hak yang sangat dominan kepada partai politik yang diberikan oleh UU untuk melakukan recall terhadap anggotanya pada lembaga legislatif. Ketentuan ini setidaknya beririsan dengan proses demokrasi perwakilan di Indonesia. Mengingat yang mendelegasikan kedaulatan adalah rakyat bukan partai politik sehingga konsekuensi logis sebagai negara demokrasi, rakyatlah yang berhak menarik delegasi kedaulatan tersebut bukan partai politik. Moh. Hatta dalam pandangannya pun menolak hak ini diberikan kepada partai politik karena menurutnya bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Pada dasarnya pimpinan partai tidak memiliki hak sesungguhnya dalam menarik anggotanya yang berasal dari hasil pemilu, namun pada realitasnya partai politik seolah memiliki daya yang lebih berkuasa daripada rakyat yang memiliki kedaulatan tersebut. 3
Konsep PAW di Indonesia yang diusulkan oleh partai politik dilakukan dengan mengu- sulkan nama anggota yang ingin diberhentikan antarwaktu kepada Pimpinan DPR dengan tem- busan kepada Presiden. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dari diterimanya usulan pember- hentian antarwaktu maka pimpinan DPR me- nyampaikan usul tersebut kepada Presiden agar mendapat peresmian pemberhentian dalam
3 Rida Farida, “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat,” Jurnal Cita Hukum 1, no. 2 (2 Desember 2013): 156, https://doi.org/10.15408/jch. v1i2.2991.
jangka paling lama 14 (empat belas) hari. Hal tersebut dilaksanakan secara penuh oleh partai politik, DPR, dan Presiden.
Indonesia memang tidak menggunakan konsep yang dikenal dengan constitusional recall seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang mengakomodasi hak masyarakat untuk menarik perwakilannya di parlemen. Mekanisme yang dilaksanakan beberapa negara bagian Amerika Serikat adalah melakukan referendum setempat sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap parlemen. Hal ini dapat dilakukan apabila masyarakat tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen sehingga mereka berhak untuk menginisiasi referendum sebagai langkah perbaikan kebijakan. 4
Gagasan tersebut sekiranya dapat dilak- sanakan di Indonesia dengan turut melibatkan masyarakat dalam proses penggantian antar- waktu yang dilakukan oleh partai politik. Hal tersebut semata-mata adalah untuk menjamin hak-hak masyarakat agar tidak terciderai oleh kepentingan partai politik semata agar PAW benar-benar dilaksanakan berdasarkan kehen- dak masyarakat. Sehingga kasus Lily Wahid dan Effendy Choirie yang terkena penggantian antarwaktu oleh partainya tidak terulang kem- bali hanya karena alasan berseberangan pan- dangan dengan partai politik.
Untuk mengusung proses PAW yang demokratis maka perlu untuk diatur syarat lanjutan untuk melaksanakan PAW yang diikuti dengan proses referendum melibatkan masyarakat pada daerah pemilihan anggota partai politik yang akan di PAW. Dengan adanya referendum ini tentu masyarakat dapat mengontrol keputusan partai politik dalam melakukan PAW kepada anggotanya yang dipilih secara demokratis melalui Pemilihan Umum.
4 Anne Twomey, “The Recall of Members of Parliament and Citizens’ Initiated Elections,” UNSW Law Journal 34, no. 1 (2011): 44–46.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4515
Dalam penelitian ini akan dibahas menge- nai gagasan konsep PAW terbaharukan dengan menggunakan mekanisme yang disebut dengan recall referendum . Penelitian ini bertujuan un- tuk menganalisa proses PAW yang lebih de- mokratis sebagai gagasan terbaharukan dalam mekanisme PAW di Indonesia dan mengidenti- fikasi praktik PAW di Indonesia.
Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai recall referendum diantaranya adalah penelitian milik Yanina Welp  dan  Ana  Sofia  Castellanos  berjudul understanding the use of recall referendums: evidence from ecuador dalam penelitian ini ditemukan bahwa recall referendum di Ekuador yakni karena ketidakpercayaan masyarakat yang tinggi. Di Ekuador, recall referendum sangat efektif untuk mengontrol penyimpangan politik dari anggota partai politik dalam lembaga legislatif. Hal ini dibuktikan dengan angka recall yang sangat tinggi pada tahun 2010 hingga pertengahan 2011 yang mencapai angka 700 kali usaha untuk melakukan recall . Namun ditemukan pula bahwa praktik recall referendum banyak dilakukan oleh lawan politik yang kalah pada periode sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan penyimpangan pada praktik recall yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, namun karena terjadi penyimpangan recall banyak diajukan oleh lawan politik. 5
Selain itu ada penelitian dari Yanina Welp berjudul recall referendum around the world: origins, institutional designs, and current de- bates 6 penelitian tersebut menemukan perband- ingan praktik di berbagai negara terkait recall
5 Yanina  Welp  dan  Ana  Sofia  Castellanos,
“Understanding the use of Recall Referendums: Evidence from Ecuador,” International Political Science Review , 2019, 4–6.
6 Yanina Welp, “Recall Referendum Around the World: Origins, Institutional Designs and Current Debates,” dalam The Routledge Handbook to Referendums and Direct Democracy (Routledge, 2018), 1–17.
election yang berbeda-beda seperti waktu, ala- san, ambang batas pengumpulan tanda tangan, dan waktu untuk menandatangani pemilihan recall . Di Bolivia, alasan diadakannya recall referendum adalah karena adanya programatic vote lalu untuk terlaksana recall referendum ha- rus mendapatkan sekitar 15/25/30% tanda tan- gan yang dikumpulkan selama 90 hari. Apabila recall referendum berhasil menggeser anggota yang dimaksud maka akan diadakan pemilihan baru. Hal ini berbeda dengan Peru yang peng- umpulan tanda tangan dilakukan hingga men- capai 25% dengan catatan maksimum hingga 400.000 konstituen dan waktu pengumpulan tanda tangan yang tidak terbatas. Apabila re- call referendum berhasil maka pemilihan yang baru akan diadakan apabila lebih dari setengah anggota berhasil ditarik dari jabatannya. Sedan- gkan apabila berkaca dengan sistem yang ada di Minnesota, alasan diadakannya recall refer- endum bukanlah programatic vote melainkan adanya kejahatan dalam jabatan. Dibutuhkan hingga 25% tanda tangan dengan waktu peng- umpulan selama 90 hari. Hal ini menunjukkan berbagai perbedaan dalam proses recall refer- endum di berbagai negara.
Dalam penelitian ini dibandingkan be- berapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan yang mendasar yakni terkait arah bahasan dan novelty pembahasan. Kebaharuan dalam pene- litian ini adalah gagasan mengenai recall ref- erendum yang belum pernah dibahas oleh tu- lisan sebelumnya. Dalam tulisan ini disajikan mengenai gagasan dan mekanisme recall ref- erendum yang juga berbeda praktiknya dengan berbagai negara di dunia. Hal ini karena kekhu- susan karakteristik pemilihan umum di Indone- sia. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan ada perspektif baru terhadap solusi recall yang lebih baik dan demokratis.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yakni mengenai bagaimana konsep dan praktik PAW yang terjadi selama ini pada anggota legislatif di Indonesia dan bagaimana
konsep PAW dengan syarat referendum atau disebut dengan recall referendum . Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gagasan demokratis dalam proses PAW di Indonesia serta mengetahui bagaimana praktik PAW yang sudah berlaku selama ini. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

## PEMBAHASAN

## Konsep Pergantian Antarwaktu di Indonesia
Secara terminologi, recall dapat diartikan sebagai pemanggilan kembali. Dalam peristiwa politik, kata ini lazim digunakan pada peristiwa penarikan seorang pejabat publik yang ma- sih berstatus aktif. Di Amerika Serikat (AS), fenomena recall dapat berarti kemampuan ma- syarakat umum untuk memanggil kembali ter- hadap pejabat umum terpilih atau lebih dikenal dengan recall elections . 7 Dalam praktiknya, Hak recall ini dipraktikkan di berbagai yuris- diksi negara di dunia seperti Kanada, Amerika Serikat, dan juga Indonesia. Mekanisme recall diadakan untuk meminimalisir kejadian yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat seperti tindakan kriminalisasi, korupsi, dan lainnya. Selain itu, hal ini juga sebagai bentuk penga- wasan terhadap perilaku pejabat yang harus berdasar konstitusi masing-masing negara. 8
Recall di Amerika Serikat sangat mengede- pankan hak konstituen atau hak rakyat pemilih untuk menarik kembali wakil rakyatnya apabila dianggap melenceng dari tugasnya. 9 Prosedur
7 Blair T. Weir, “The Distortion of Voter Recall,” American Journal of Political Science 19, no. 1 (1975): 54, https://doi.org/10.2307/2110693.
8 Sonika Bajpeyee, “Right to Recall Elected Representatives: Whether viable in the Indian Scenario?,” Indian Law Journal 6, no. 1 (2013): 1, https://www. indialawjournal.org/archives/volume6/issue_1/article8. html.
9 Muttaqien Al, “Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi,” Jurnal Sosial Humaniora Sigli
recall di AS dilakukan melalui inisiatif si pe- milih atau rakyat. Diawali dengan dibuatkan- nya petisi dan diajukannya kepada Badan Per- wakilan Rakyat. Lalu, apabila disetujui maka dapat diadakan pemilihan kembali untuk me- nentukan calon anggota parlemen. Prosedur ini tentu perlu memerhatikan suatu batas minimum atau threshold untuk melakukan pemungutan suara ulang sehingga dapat menentukan ang- gota parlemen yang baru untuk direpresentasi- kan. Namun, konsepsi recall di Amerika Seri- kat tidak begitu menguntungkan bagi anggota yang maju secara independen, karena dengan pengaruh partai politik yang besar, anggota in- dependen dapat saja di recall dengan pengaruh partai politik kepada masyarakat. Di negara lain seperti Kanada, prosedur untuk melakukan re- call adalah masyarakat harus mengumpulkan minimal 40% jumlah tanda tangan dari pemil- ih. Lalu, dilanjutkan dengan pemungutan suara ulang.
Konsepsi recall di Indonesia, menurut pendapat BN Marbun adalah proses penarikan kembali DPR oleh Partai Politik. 10 Sehingga, Partai Politik secara sah dapat menarik ang- gota partainya yang berada di dalam lembaga legislatif dan menggantikannya pada yang lain. Hal ini terdapat dalam Pasal 239 ayat (2) UU MD3 bahwa recall dapat dilaksanakan apabi- la seorang anggota parlemen telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal tersebut. Urgensi dari pasal ini selaku bentuk kontrol yang dimiliki partai politik terhadap kadernya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa partai poli- tik memiliki peranan yang cukup besar dalam mengatur keberlanjutan lembaga legislatif kedepannya melalui kewenangan untuk me- recall para anggota partai politiknya. Sebelum- nya, Moh. Hatta sudah mengkritik adanya hak
3, no. 1 (15 Juni 2020): 4, https://doi.org/10.47647/jsh. v3i1.231.
10 Nike K. Rumokoy, “Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum Unsrat 20, no. 1 (2012): 3.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4515
recall ini karena dianggap terlalu hegemonial dan bersifat otoriter mengingat zaman kepres- idenan Sukarno untuk melaksanakan pemerin- tahan satu komando.
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara jelas apa definisi dari hak recall , namun umumnya praktik ini lebih dikenal dengan sebutan Pergantian Antarwaktu (PAW). PAW tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik yang menjelaskan bahwa partai politik berhak untuk me- recall anggotanya dengan dalih anggota tersebut melanggar AD/ART organisasinya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa apabila anggota tersebut berpindah partai politik menjadi anggota partai politik lainnya, organisasi lamanya berhak melakukan mekanisme recall kepadanya. Sehingga recall mengakibatkan posisi orang yang bersangkutan dicabut dari anggota parlemen. Hak recall sendiri juga kerap digunakan sebagai alasan untuk memberhentikan keanggotaan DPR yang tidak tunduk pada kepentingan partai politik sehingga dapat menghambat seorang anggota apabila ingin menyuarakan aspirasi rakyat secara penuh. Penyelesaian sengketa PAW pun melalui proses yang cukup rumit. Anggota yang hendak diberhentikan harus melalui konsultasi internal dengan Mahkamah Partai dan apabila diizinkan anggota yang bersangkutan harus mengajukan gugatan menyesuaikan dengan substansi perdata ataupun tata usaha negara. 11
Proses ini tentu akan mengeluarkan biaya finansial yang besar dan waktu yang cukup lama.
Sehingga secara tidak langsung bahwa konsep PAW menghasilkan dampak abuse of power dari suatu partai politik terhadap anggotanya. 12
11 A. A. Ngurah Agung Putra Prawira dan A. A. Istri Ari Atu Dewi, “Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia,” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 7, no. 12 (4 Desember 2019): 11.
12 Dewi Sulastri dan Neni Nuraeni, “Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyasah Syar’iyah,” VARIA
Di sisi lain, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 241 UU MD3 bahwa seorang anggota DPR dapat mengajukan keberatan melalui pengadilan apabila telah diberhentikan oleh partai politiknya.
Dalam kacamata pemerintahan daerah, hak recall juga dapat berlaku pada anggota DPRD. Diatur dalam Pasal 355 ayat (2) UU MD3, anggota DPRD dapat diberhentikan antar waktu apabila ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan, melanggar janji jabatan serta kode etik, dinyatakan bersalah karena putusan hakim, dan juga apabila diusulkan oleh partai politiknya. Konsep recall pada anggota DPRD tidak berbeda jauh dengan recall pada anggota DPR. Namun, yang membedakan adalah orientasi tanggung jawab permohonan PAW dari DPRD yakni kepada Gubernur setempat. Hal ini pun diatur dalam Pasal 406 UU MD3. Pimpinan partai politik mengusulkan PAW kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dilanjutkan dengan tembusan kepada gubernur. Lalu, gubernur akan meresmikan pemberhentian dengan surat penetapan. Dalam hal ini, urusan internal bagaimana keputusan seorang anggota gubernur tidak dapat ikut campur tangan melainkan hanya meresmikannya saja. 13
Konsep recall ini cenderung menuai kritik karena dapat dilaksanakan hanya berdasar like dan dislike petinggi partai politik terhadap ang- gotanya. Tentu pandangan ini sangat ber nuansa subjektif dari petinggi partai terhadap ang- gotanya, sebagai contoh adalah apabila untuk mengu sulkan penarikan dengan alasan pelang- garan AD/ART organisasi yang sebenarnya ber- tentangan dengan asas due process of law untuk
HUKUM 1, no. 1 (16 Oktober 2019): 46, https://doi. org/10.15575/vh.v1i1.5137.
13 Abdul Jamil dan Sufriadi, “Analisis Pertimban- gan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan Tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putu- san Nomor 05/G/2011/PTUN.YK),” Jurnal Hukum Re- spublica 19, no. 2 (9 Desember 2020): 107, https://doi. org/10.31849/respublica.v19i2.5677.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4515
menciptakan hukum yang seimbang. 14 Dengan kata lain, rakyat selaku konstituen tidak akan memiliki kontrol pasca pemilihan umum dilak- sanakan.

## Sejarah dan Tantangan
Fenomena munculnya recall pertama kali muncul pada zaman romawi kuno. Masa berkembangnya negara anglo-saxon yang mengedepankan prinsip delegasi kepada para pemimpinnya. 15 Hal ini yang tentu menginspirasi masyarakat untuk menerapkan konsepsi recall selaku bentuk kekuatan awal utama para delegasi perwakilan. Hal ini mendapatkan penolakan yang besar oleh para pejabat saat itu karena dianggap sebuah bentuk pergolakan atas kekuasaan absolut para pejabat otokrasi dan penghambat diskresi atas suatu keputusan yang dikeluarkan para pejabat publik saat itu.
Sementara hak recall pertama kali lahir di Amerika Serikat yang ditandai dengan besarnya pengaruh Partai Progresif pada tahun 1903. 16 Meskipun konsep recall sudah dikembangkan pada zaman romawi, namun hanya beberapa negara dan negara bagian AS yang menganutnya. Sehingga, lahir inisiasi untuk mempraktikkan hal tersebut hampir di seluruh negara bagian Amerika Serikat.Mereka percaya bahwa prosedur ini dapat menjadi cara untuk menahan pengaruh dari kediktatoran partai lainnya dalam menjaga indepedensi perwakilan.
Di Amerika Serikat, Praktik recall pertama kali diadakan di Los Angeles pada tahun 1904
14 A.A. KT. Sudiana dan Ni Komang Sutrisni, “Legitimasi Serta Upaya Hukum Anggota DPR Yang Di PAW Oleh Pengusung Partai Politik,” Jurnal Hukum Saraswati 1, no. 2 (2019): 142.
15 Frank Frost Abbott, “The Referendum and the Recall among the Ancient Romans,” The Sewanee Review 23, no. 1 (1915): 85.
16 David L. Schecter, “CALIFORNIA’S RIGHT OF REMOVAL: Recall Politics in the Modern Era,” California Politics & Policy 12, no. 1 (2008): 4.
karena seorang pejabat kongres melakukan pengkhianatan terhadap negara dan melanggar sumpah jabatan. Lalu, diikuti oleh kota lainnya seperti San Diego, San Fransisco, dan Santa Monica yang mengadopsi peraturan recall . Pada tahun 2003, recall bersejarah terjadi di negara bagian California. Gubernur Davis terpaksa harus di- recall oleh partai oposisi akibat kebijakannya menaikkan biaya harga energi termasuk listrik dan pajak.
Di Indonesia, hak recall pertama kali dipratikkan pada era Orde Baru melalui UU No. 10 Tahun 1966 tentang MPRS dan DPR- GR. Adanya peraturan ini tidak lebih dari motif politik untuk membersihkan kabinet dari komposisi orang yang masih loyal terhadap Presiden Sukarno. 17 Isi dari Pasal 15 UU No. 10 Tahun 1966 menyebutkan bahwa seorang anggota golongan partai politik ataupun anggota dari Golongan Karya yang mempunyai kerja sama dengan golongan lain dapat diganti berdasar dari permintaan partai induknya. Sehingga, recall dapat digunakan sebagai alasan untuk membungkam politisi yang sekiranya membelot dari perintah organisasinya. Tercatat kasus dari Sri Bintang Pamungkas yang di- recall karena dianggap melawan pemerintahan Orde Baru dan melakukan pelanggaran AD/ ART partai. 18
Pemberian hak recall kepada partai politik dalam praktiknya melahirkan perdebatan. Mengingat banyaknya anggota yang terkena recall , dan minimnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut. Pada zaman Orde Baru, jumlah anggota DPR yang di-
17 Ni’matul Huda, “Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23, no. 3 (2011): 462, https://doi.org/10.22146/ jmh.16169.
18 Maulana Akmal Zikri dan M. Zuhri, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 2, no. 2 (2018): 362.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4515
recall cukup banyak. Diantaranya adalah Partai Demokrat Indonesia (PDI) dengan me- recall 16 orang anggotanya selama tahun 1977-1998. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di posisi kedua dengan 9 orang, dan Partai Golongan Karya dengan 2 orang. Pasca reformasi, angka recall di dominasi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah 3 orang, PDI-P, Partai Bintang Reformasi (PBR), serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing dengan 2 orang, dan partai lainnya berjumlah 1 orang.
Pasca Orde Baru, lahirlah UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang menghapuskan hak recall bagi partai politik kepada anggota MPR, DPR, DPRD. Lalu pada tahun 2003, me- lalui UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD hak partai politik dalam me- recall diadakan kembali. Pada UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebenarnya telah diberikan hak kepada partai politik untuk mengusulkan pem- berhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sebagaimana terdapat dalam Pasal 8. Dalam praktiknya hal inilah yang diang- gap sebagai intervensi dari partai politik yang memudarkan independensi dan kedaulatan rakyat pada lembaga perwakilan rakyat. 19
Selanjutnya dalam masa perjalanan orde reformasi, pada masa periode DPR 2004-2009, salah satu anggota yang terkena recall adalah Djoko Edhi Sotjipto Abdurahman dari Partai Amanat Nasional (PAN) karena mengikuti kegiatan studi banding ke luar negeri yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan partai. 20 Setelah di recall, ia mengajukan permohonan
19 Fathan Ali Mubiina, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (19 Agustus 2020): 450, https://doi.org/10.31078/jk17210.
20 Shevierra Danmadiyah dkk., “A Party’s Recall Right in the Concept of Democratic Country,” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 19, no. 2 (27 November 2019): 155, https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3184.
kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait recall . Tetapi permohonan itu tidak dikabulkan oleh MK.Selain permasalahan conflict interest, ada pula nama yang di recall akibat perbuatan pidana yakni Dharmono K. Lawi yang terjerat kasus korupsi dana bantuan rumah tangga sehingga terpaksa di- recall oleh fraksi PDI-P saat itu.
Pada tahun 2010, terjadi kembali recall terhadap Lily Wahid dan Effendi Choiri dari Partai Kebangkitan Bangsa. Lily memperoleh bangku di dalam parlemen pada Pemilu tahun 2009 secara sah dan langsung dipilih oleh rakyat berdasarkan UU Pemilu. Namun, sayangnya Lily dan juga Effendi terpaksa untuk menjadi korban dari pertimbangan-pertimbangan politik karena dianggap vokal dan kritis terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat tersebut. Mereka dianggap menyalahi ketentuan partai terkait keputusan mereka mengenai panitia khusus  hak  angket  Mafia  Pajak  dan  Bank Century.
Pada periode selanjutnya, Fahri Hamzah terkena recall dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 2016 karena dinilai banyak melakukan pelanggaran AD/ART organisasi dan dapat menciptakan citra buruk fraksinya. PKS pun menunjuk Ledia Hanifah atau Muslen Kholil selaku pengganti Fahri Hamzah.
Recall tidak hanya bermasalah pada tingkat pusat. Di daerah recall menjadi ancaman yang nyata bagi anggota DPRD terutama pada masa Orde Baru. Pemerintahan yang sentralistik menciptakan kondisi yang serba dilematis bagi DPRD. Tugasnya sebagai pembuat peraturan daerah selalu dibayang-bayangi kehendak pen- gawasan preventif yang dilakukan oleh pemer- intah pusat. Dengan mudahnya pemerintah pusat dapat memotong peraturan yang dibuat oleh DPRD karena tidak sesuai dengan kepent- ingan pusat.  Hal demikian menunjukkan bobot kekuasaan pusat yang terlalu berlebihan se- dangkan bobot kekuasaan DPRD tidak signifi -
kan. Keadaan tersebut mengakibatkan anggota DPRD cenderung menerima usul-usul yang dis- ampaikan oleh eksekutif karena adanya anca- man recall bahkan tidak dicalonkan lagi untuk periode selanjutnya. Selain itu karena orientasi pemerintah yang sangat sentralistik menjadikan DPRD tidak dapat berbuat banyak apalagi kri- tis terhadap pemerintah karena ancaman recall tersebut.
Pada lembaga perwakilan daerah, ada beberapa kasus recall pada masa orde reformasi. Salah satunya adalah kepada Zukri Misran anggota DPRD Riau dari fraksi PDI. Kasus ini berawal di tahun 2015, Zukri berniat untuk mencalonkan diri di Pilkada 2016 sehingga terpaksa menggugurkan posisinya di DPRD dengan melakukan mekanisme recall oleh fraksinya. Selepas, surat keputusannya terbit, nama Zukri tidak diizinkan untuk melepas jabatannya di legislatif. Sehingga, dilaksanakan pengajuan keberatan namun mengalami konflik administrasi sendiri oleh pemerintahan yang mengeluarkan surat keputusan tersebut. 21
Kasus ini menunjukkan sisi lain dari praktik recall yang dapat menjadi manipulasi politik oleh suatu fraksi agar memudahkan proses pengajuan suatu calon.
Kepentingan politik praktis yang kentara dalam proses recall di Indonesia menjadi tantangan besar untuk memurnikan proses politik yang demokratis, sebagaimana yang diharapkan pada partai politik untuk mampu dalam mengagregasikan kepentingan dan nilai dari berbagai kalangan masyarakat sebagai wujud demokratisasi modern. Tentu proses demokratisasi tersebut dapat terwujud apabila partai politik secara mandiri sadar tentang demokrasi internal partai politik. 22 Demokrasi
21 Hernimawati Hernimawati, “Implikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Riau Terhadap Adminsitrasi Parlemen,” Jurnal Niara 9, no. 2 (4 Januari 2017): 9, https://doi.org/10.31849/nia. v9i2.2105.
22 Thomas Meyer dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) (Jakarta), Peran Partai Politik Dalam Sebuah
internal yang buruk akan membentuk watak partai politik dalam memilih kebijakan politik di parlemen. Proses yang tidak demokratis didalam partai politik akan melahirkan kader- kader yang berasal dari oligarki partai politik saja. Selain itu kader yang dicalonkan melalui proses yang tidak demokratis hanya akan menjadikan calon tersebut sebagai “boneka” partai politik belaka.
Konsep recall tanpa melalui mekanisme yang lebih demokratis dengan melibatkan masyarakat secara langsung hanya akan membuka peluang bagi partai politik untuk melakukan politik transaksional antara partai politik dengan pihak berkepentingan. Berbagai contoh diatas telah menunjukkan bahwa recall banyak digunakan untuk menjadi alat bagi partai politik demi mewujudkan kepentingannya dan menyelamatkannya dari berbagai obstacle yang akan merintangi kepentingannya. Hal-hal ini yang menjadi ancaman bagi anggota dewan yang kritis terhadap kebijakan negara maupun partai politik. Padahal proses kritis terhadap kebijakan dalam demokrasi merupakan satu hal yang penting sebagai kebutuhan sistem checks and balances .
Partai politik memiliki peran penting dalam melakukan edukasi politik sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Par- tai Politik yang mengatakan bahwa Partai Poli- tik sebagai sarana dalam melakukan pendidikan bagi anggotanya dan masyarakat. Sehingga par- tai politik perlu menunjukkan wujudnya sebagai lembaga demokratis, Kedudukannya sebagai penyeimbang pemerintah melalui lembaga per- wakilan rakyat harus diwujudkan dengan penuh usaha dan kesadaran. Namun yang menjadi permasalahan apabila partai politik menginte- grasikan kepentingannya terhadap dua lem- baga demokrasi yakni eksekutif dan legislatif. Tentu keduanya akan saling berkesinambungan
Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis (Jakarta: Friedrich- Ebert-Stiftung (FES), 2008).
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4515
dalam mencapai kepentingan partai politik dan menghilangkan esensi checks and balances . Bersamaan dengan hal ini, recall dapat menjadi senjata partai politik untuk menarik anggotanya yang tidak dapat atau menolak sejalan dengan kepentingannya. Inilah salah satu konsekuensi apabila mekanisme recall tidak melibatkan ma- syarakat dalam bentuk musyawarah atau refer- endum. Partai politik akan berkuasa penuh dan anggotanya yang berada di lembaga perwakilan rakyat tidak lagi menjadi mandataris rakyat me- lainkan membentuk kedaulatan sendiri yang di- berikan oleh partai politik.
Metode Recall dengan Referendum
Sebagaimana yang telah dipahami sebelum- nya bahwa mekanisme PAW di Indonesia sangat rentan menghadapi kepentingan po- litis yang mengakibatkan tidak berjalannya de mokrasi  yang  demokratis.  Perlu  diinsyafi kembali mengenai kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi namun tidak turut dilibatkan dalam proses PAW padahal melalui mekanisme Pemilu yang melibatkan rakyat, posisi penting pada lembaga perwakilan rakyat bahkan Presiden serta Wakil Presiden dapat terpilih.
Oleh karena itu, agar rakyat turut terlibat dalam proses bernegara yang transparan dan akuntabel maka perlu aturan lebih lanjut terkait mekanisme referendum dalam proses PAW sehingga pada prosesnya jauh dari kepentingan praktis dan pragmatis partai politik. Referendum menjadi sarana yang tepat bagi demokrasi di era kemunduran kualitas demokrasi seperti saat ini yang ditandai dengan menguatnya kelompok oligarki.
Secara konseptual, recall referendum dapat didefinisikan sebagai prosedur yang membole - hkan pemilih untuk menarik pejabat publik ter- pilih sebelum selesai dari masa jabatannya. 23
23 Shaun Bowler, “Recall and representation Arnold Schwarzenegger meets Edmund Burke,” Journal
Melalui recall referendum proses demokrasi mendapatkan legitimasi dengan adanya keterli- batan rakyat dalam kehidupan alam demokrasi. Referendum merupakan salah satu cara pen- gambilan keputusan dalam sistem demokrasi dengan melibatkan rakyat secara langsung. Dengan kata lain, referendum memberikan kes- empatan pada rakyat untuk membuat keputusan politik.
Dengan recall referendum, intervensi pu- blik terhadap proses penggantian antar waktu akan menghindari kebijakan-kebijakan partai politik yang melenceng dari kehendak rakyat. Dalam lintasan sejarah, recall referendum per- nah mendapatkan penolakan dari Alexander Hamilton yang menganggap bahwa dengan hak recall akan membuat para Senator tunduk pada humor rakyat yang berganti-ganti.
Konsep ini memang tidak banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia. Konsep recall re- ferendum hanya dipakai oleh lima negara dalam lingkup nasional yakni Bolivia, Kuba, Ekua- dor, Venezuela, dan Taiwan. Bahkan ketentuan recall di negara Kuba sudah terdapat dalam Konstitusi 1976 dan telah diperkenalkan sejak Konstitusi 1951. Recall referendum merupakan konsep yang mengakomodasi rakyat untuk se- cara langsung ikut dalam proses politik dengan tidak hanya memilih namun juga turut menga- wasi dengan memberikan hak untuk melakukan recall . Selain itu, di beberapa negara bagian Amerika Serikat secara tegas mengatur menge- nai hak recall yang diberikan kepada masyara- kat, misalnya dalam Callifornia Constitution Article II Sec. 13 ditegaskan bahwa “Recall is the power of the electors to remove an elective officer”.
Wacana untuk menggagas recall referendum sebagai media dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses politik dilandasi beberapa pemikiran yakni pertama,
of Representative Democracy 40, no. 3 (1 Januari 2004): 200–208, https://doi.org/10.1080/00344890408523266.
bahwa parameter yang tidak jelas apabila recall diberikan sepenuhnya kepada partai politik. Kedua, mekanisme recall yang diberikan kepada partai politik menandakan inkonsistensi terhadap paradigma sistem kedaulatan rakyat. Ketiga, hak recall yang diberikan kepada partai politik tidak mengedepankan prinsip rule of law. Keempat, terdapat judicial review yang berkaitan recall sebagai bukti ketidaksepakatan dengan ketentuan recall di Indonesia. Kelima, Recall yang diberikan kepada partai politik berpotensi membatasi fungsi DPR RI. 24
Berkaca pada negara bagian di Amerika Serikat, ada beberapa ketentuan yang dapat mengakibatkan anggota legislatif untuk di recall . Dalam Konstitusi Negara Bagian Minnesota misalnya terdapat kriteria anggota legislatif yang dapat di recall oleh rakyat diantaranya adalah perbuatan salah, korupsi atau ketidakmampuan lalu alasan khusus yang dibutuhkan untuk recall .
Dalam menggagas recall referendum di Indonesia maka sekiranya ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh partai politik untuk mengajukan nama anggota legislatif untuk di recall . Recall referendum yang digagas melalui tulisan ini memberikan hak recall kepada partai politik dengan pengawasan dan ikut campur langsung rakyat dalam proses recall .
Ada beberapa tahapan yang perlu dilewati sebelum melakukan recall yakni, pertama adalah tahap pra- recall, kedua adalah tahap referendum, ketiga adalah tahap pengesahan atau penolakan. Tahapan-tahapan ini dilakukan untuk memastikan terjaminnya hak-hak rakyat dalam mengawasi serta berkontribusi langsung pada proses recall yang lebih demokratis.
24 Iswatul Hasanah, “Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia),” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, no. 1 (12 Desember 2014): 5, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index. php/hukum/article/view/814.
Dalam tahap pra- recall ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu oleh partai politik. Diantaranya adalah pertama, sosialisasi terhadap daerah pemilihan anggota legislatif yang akan di recall . Sosialisasi ini untuk memberitahu masyarakat yang memilih terkait alasan partai politik akan menarik yang bersangkutan. Dengan demikian proses recall menjadi transparan dan akuntabel sehingga jauh dari kepentingan politis yang pragmatis. Kedua, setelah diadakan sosialisasi maka partai politik mengadakan pengumpulan dukung melalui petisi kepada masyarakat untuk melihat langsung dukungan dari masyarakat terhadap rencana proses recall yang diajukan partai politik. Partai politik seminimalnya harus mendapatkan dukungan sebanyak 50% + 1 dari jumlah suara yang memilih anggota legislatif yang akan di recall pada daerah pemilihannya. Apabila dari petisi tersebut menunjukkan angka minimum maka proses recall dapat dilanjutkan ke tahap referendum. Ketiga, setelah melakukan pengumpulan dukungan melalui petisi maka partai politik harus melaporkannya kepada KPU dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan referendum dalam tempo paling lama 60 hari persiapan. Hal ini dikarenakan KPU harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan referendum.
Dalam tahap kedua yakni referendum, ma- syarakat pada daerah pemilihan akan dilibatkan sepenuhnya dan berhak untuk mengikuti refer- endum ini bagi pemilih yang sebelumnya ikut memberikan suara pada kontestasi pemilihan anggota legislatif sebelumnya. Referendum di- lakukan dengan menggunakan kotak suara dan dengan mekanisme yang sama seperti pemili- han anggota legislatif pada umumnya. Di dalam kotak suara hanya terdapat kata “setuju” dan “tidak setuju” yang nantinya akan dipilih oleh pemilih. Proses recall dapat berhasil apabila an- gka pemilih mencapai angka 50% + 1 dari total pemilih di daerah pemilihan. Setelah rekapitu- lasi suara maka KPU menetapkan hasil recall .
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4515
Apabila suara mencapai angka minimum untuk recall maka penetapan hasil recall akan diberi- kan oleh partai politik kepada pimpinan DPR bagi recall anggota DPR dan kepada pimpinan DPRD untuk recall anggota DPRD.
Dalam tahap ketiga yakni peresmian, partai politik memberikan penetapan dan keputusan KPU kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden bagi anggota DPR dan kepada pimpinan DPRD dan Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD. Lalu kemudian Presiden bagi anggota DPR dan Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD akan melakukan peresmian pemberhentian antarwaktu sesuai denganhasil recall.

## PENUTUP
Model recall di Indonesia atau disebut Penggantian Antarwaktu (PAW) yang diserahkan sepenuhnya kepada partai politik telah mengurangi partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi yang berdasar kedaulatan rakyat. Dalam lintasan sejarah pun metode recall yang diberikan sepenuhnya kepada partai politik hanya menjadi alat untuk menakuti anggota legislatif agar tidak kritis berlebihan pada pemerintahan sebagaimana yang ditunjukkan pada rezim Orde Baru. Pada masa reformasi pun terjadi beberapa praktik Untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi maka perlu digagas recall referendum yang melibatkan rakyat secara langsung. Sehingga rakyat memiliki hak tidak hanya untuk memilih, melainkan hak untuk mencabut pilihannya. Proses recall referendum dilakukan sepenuhnya atas kehendak rakyat dan melalui penentuan yang dilakukan oleh rakyat pula dengan menarik anggota legislatifnya. Dengan begitu maka rakyat akan memegang kendali langsung atas proses recall sebagaimana rakyat memilih wakilnya dalam pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbott, Frank Frost. “The Referendum and the Recall among the Ancient Romans.” The Sewanee Review 23, no. 1 (1915): 84–94.
Al, Muttaqien. “Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi.” Jurnal Sosial Humaniora Sigli 3, no. 1 (15 Juni 2020): 1–12. https://doi. org/10.47647/jsh.v3i1.231.
Bajpeyee, Sonika. “Right to Recall Elected Representatives: Whether viable in the Indian Scenario?” Indian Law Journal 6, no. 1 (2013). https://www. indialawjournal.org/archives/volume6/ issue_1/article8.html.
Bowler, Shaun. “Recall and representation Arnold Schwarzenegger meets Edmund Burke.” Journal of Representative Democracy 40, no. 3 (1 Januari 2004): 200–212. https:// doi.org/10.1080/00344890408523266.
Danmadiyah, Shevierra, Xavier Nugraha,
Sayyidatul Insiyah, dan Sayyidatul Insi- yah. “A Party’s Recall Right in the Con- cept of Democratic Country.” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 19, no. 2 (27 November 2019): 151–58. https://doi. org/10.18592/sjhp.v19i2.3184.
Farida, Rida. “Mekanisme Penggantian An- tar Waktu (Paw) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Per- wakilan Rakyat.” Jurnal Cita Hukum
1, no. 2 (2 Desember 2013). https://doi. org/10.15408/jch.v1i2.2991.
Hasanah, Iswatul. “Recall Partisipatif (Para- digma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota De- wan Perwakilan Rakyat Republik Indo- nesia).” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, no. 1 (12 Desember 2014). http://hukum.studentjournal.ub.ac. id/index.php/hukum/article/view/814.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021
DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4515
Hernimawati, Hernimawati. “Implikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Riau Terhadap Adminsitrasi Parlemen.” Jurnal Niara 9, no. 2 (4 Januari 2017): 115–21. https://doi. org/10.31849/nia.v9i2.2105.
Huda, Ni’matul. “Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23, no. 3 (2011): 460–78. https://doi. org/10.22146/jmh.16169.
Isharyanto. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945 .
Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
Jamil, Abdul, dan Sufriadi. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan Tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK).” Jurnal Hukum Respublica 19, no. 2 (9 Desember 2020): 91–110. https://doi. org/10.31849/respublica.v19i2.5677.
Meyer, Thomas dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) (Jakarta). Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis . Jakarta: Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES), 2008.
Mubiina, Fathan Ali. “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi.” Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (19 Agustus 2020): 437–60. https://doi.org/10.31078/ jk17210.
Prawira, A. A. Ngurah Agung Putra, dan A. A.
Istri Ari Atu Dewi. “Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia.” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 7, no. 12 (4 Desember 2019):
1–15.
Rosseau, Jean Jacques. Kontrak Sosial . Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986.
Rumokoy, Nike K. “Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum Unsrat 20, no. 1 (2012).
Schecter, David L. “CALIFORNIA’S RIGHT OF REMOVAL: Recall Politics in the Modern Era.” California Politics & Policy 12, no. 1 (2008).
Sudiana, A.A. KT., dan Ni Komang Sutrisni. “Legitimasi Serta Upaya Hukum Anggota DPR Yang Di PAW Oleh Pengusung Partai Politik.” Jurnal Hukum Saraswati 1, no. 2 (2019).
Sulastri, Dewi, dan Neni Nuraeni. “Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyasah Syar’iyah.” VARIA HUKUM 1, no. 1 (16 Oktober 2019): 45–70. https://doi. org/10.15575/vh.v1i1.5137.
Twomey, Anne. “The Recall of Members of Parliament and Citizens’ Initiated Elections.” UNSW Law Journal 34, no. 1 (2011): 29.
Weir, Blair T. “The Distortion of Voter Recall.” American Journal of Political Science 19, no. 1 (1975): 53–62. https://doi. org/10.2307/2110693.
Welp, Yanina. “Recall Referendum Around the World: Origins, Institutional Designs and Current Debates.” Dalam The Routledge Handbook to Referendums and Direct Democracy . Routledge, 2018.
Welp,  Yanina,  dan  Ana  Sofia  Castellanos.
“Understanding the use of Recall Referendums: Evidence from Ecuador.”
International Political Science Review , 2019.
Zikri, Maulana Akmal, dan M. Zuhri. “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 2, no. 2 (2018): 358–68.