Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018)
1 Ali Roziqin, 2 Irfan Murtadho Yusuf
1 Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
2 Public Management Study Program, Universitas Utara Malaysia, Malaysia
2 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Email: 1 aliroziqin@umm.ac.id, 2 irfan.murtadho@gmail.com Received: 18 November 2019; Revised: 07 Februari 2020; Accepted: 12 Februari 2020

## Abstract
Bidikmisi  program  is  an  effort  of  government  policy  to  improve  the  quality  of  resources  while preparing  superior  human  resources  in  the  future.  Diponegoro  University  is  a  state  university  in Central  Java  Province  which  is  one  of  the  implementers  of  Bidikmisi  program.  This  article  aims  to analyze  how  the  implementation  of  Bidikmisi  scholarship  policies  in  Diponegoro  University.  This article  uses  a  descriptive  qualitative  approach.Ther  result  is  implementation  of  the  policy  still encountered  several  problems  such  as  misdirected,  the  distribution  of  monthly  allowances  that  are often late, convoluted bureaucracy and minimum monitoring and monitoring of relevant stakeholders. Based  on  these  considerations,  Authors  tries to  give  advice  to  stakeholders  namely to  provide living expenses  provided  to  students.  Related  to  financial  management  training,  and  entrepreneurship. Increase selectivity in determining bidikmisi students. Simplify the bureaucratic process so that it does not  hamper  the  process  of  disbursing  monthly  living  expenses.  Facilitating  bidikmisi  students  with empowering  programs.  As  well  as  improving  the  monitoring  and  coordination  system  from  the department level to the university with an integrated system .
Keywords: Implementation; Public Policy; Bidikmisi

## Abstrak
Kebijakan  bidikmisi  merupakan  salah  satu  upaya  kebijakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas sumberdaya  sekaligus  menyiapkan  sumberdaya  manusia  yang  unggul  di  masa  depan.  Universitas Diponegoro  merupakan  perguruan  tinggi  negeri  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  menjadi  salah  satu pelaksana  kebijakan  bidikmisi.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  implementasi kebijakan  beasiswa  bidikmisi  yang  ada  di  lingkungan  Universitas  Diponegoro.  Artikel  ini menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    implementasi dari  kebijakan  tersebut  masih  ditemui  beberapa  masalah  seperti  salah  sasaran,  penyaluran  uang  saku bulanan yang sering terlambat, birokrasi yang berbelit-belit dan minimnya monitoring serta koordinasi dari stakeholder yang terkait. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk memberikan saran  kepada  stakeholders  yaitu  melakukan  penyesuaian  biaya  hidup  bulanan  yang  diberikan  kepada mahasiswa.  Memberikan  pelatihan  manajemen  keuangan,  dan  entrepreneurship.  Meningkatkan selektifitas dalam penetapan  mahasiswa bidikmisi. Menyederhanakan proses birokrasi sehingga tidak menghambat  proses  pencairan  biaya  hidup  bulanan.  Memfasilitasi  mahasiswa-mahasiswa  bidikmisi dengan program yang sifatnya memperdayakan. Serta memperbaiki sistem monitoring dan koordinasi mulai dari tingkat jurusan hingga universitas dengan sebuah sistem yang terintegrasi.
Kata kunci: Impelementasi; Kebijakan Publik; Bidikmisi
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.2.110-122.2019

## PENDAHULUAN
Isu kemiskinan di Indonesia merupakan  salah  satu  hal  yang unresolved sampai  saat  ini.  Data  BPS  (Badan  Pusat Statistik)  pada  tahun  2018  per  maret menyebutkan  bahwa  jumlah  penduduk miskin  Indonesia  mencapai  25,95  juta orang  atau  9,82  %.  Meskipun  secara  tren jumlahnya mengalami penurunan tapi fakta di  lapangan  masih  sering  kita  temui masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan.    Berbagai  macam  kebijakan atau program dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi  angka  kemiskinan.  Namun, dampaknya  kurang  signifikan.  Beberapa penelitian  tentang  masalah  kemiskinan, salah  satunya  disebabkan  oleh  minimnya akses pendidikan. Mereka merasa kesulitan untuk  mengakses  pendidikan  karena  biaya yang  cukup  mahal.  Dan  ini  terus  berputar seperti lingkaran setan.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  31(1) bahwa  pendidikan  adalah  hak  setiap wargan  Negara.  Maka  Negara  wajib memberikan  pelayanan  pendidikan  yang mudah dan non diskriminatif. Tidak hanya itu  pendidikan  juga  menjadi  hal  penting untuk memajukan sebuah peradaban bangsa.  Seperti  yang  pernah  disampaikan oleh  Nelson  Mandela  bahwa  pendidikan merupakan  sebuah  kekuatan  terbesar  yang bisa  merubah  peradaban  sebuah  bangsa. Hal  itu  juga  sesuai  dengan  situasi  global yang sedang terjadi saat ini seperti revolusi industri  4.0  dan  era  disruption.  Revolusi industri  4.0  mempunyai  karakteristik meleburnya teknologi yang menghilangkan batas  secara  fisik,  digital  dan  lingkungan biologis  (Klaus,  2017).  Namun  mengenai definisi  revolusi industri  4.0  masih diperdebatkan  hingga  saat  ini  oleh  para ilmuwan  (Lee  et  al.,  2018).  Akibatnya, peran  teknologi  dalam  masyarakat  akan sangat  tinggi  di  masa  depan.  Hal  ini menyebabkan  manusia  harus  lebih  pintar
dan  tidak  kalah  dengan  teknologi  yang berkembang.
Padahal  kita  tentu  ingat  bahwa Indonesia  diprediksi  akan  mendapatkan bonus  demografi  sekitar  tahun  2030. Situasi  dimana  jumlah  angkatan  kerja muda  jauh  lebih  banyak.  Jumlah  angkatan kerja  muda  yang  banyak  ini  apabila kualitasnya  bagus  akan  menjadi  penentu keberhasilan  bangsa  jika  dapat  dikelola dengan  baik.  Oleh  karena  itu  semua elemen  bangsa  harus  berkomitmen  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sebagai upaya untuk meningkatkan  kompetensi  sumber  daya manusia Indonesia maka pemerintah melalui  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi, Kementerian  Pendidikan  dan
Kebudayan (Kemenristekdikiti) meluncurkan  program  kebijakan  beasiswa Bidikmisi  (Beasiswa  Pendidikan  Bagi Mahasiswa  Miskin  Beprestasi).  Bidikmisi merupakan  beasiswa  yang  diberikan  oleh Pemerintah  kepada  calon  mahasiswa  yang tidak  mampu  secara  ekonomi  akan  tetapi mempunyai potensi akademik untuk menempuh pendidikan tinggi.
Jika  kita  bicara  tentang  beasiswa pendidikan  tinggi,  banyak  sekali  pihak- pihak  baik  dari  pemerintah  pusat,  daerah bahkan  dari  dunia  usaha  juga  ikut membantu memecahkan masalah pendidikan.  Akan  tetapi  dengan  berbagai pertimbangan  masih  banyak  masayarakat terutama  dari  kelompok  tidak  mampu belum terakomodasi dengan baik (Rahmawati, 2016) Maka dengan beasiswa  bidikmisi  Pemerintah  berharap masalah  itu  dapat  terselesaikan.  Di samping  itu  melalui  beasiswa  pendidikan tinggi, Pemerintah berharap rantai kemiskinan  akan  terputus.  Selain  itu diharapkan  akan  lahir  manusia-manusia cerdas  dan  berkarakter  yang  menjadi pemimpin bangsa di masa depan.
Selama  ini  pelaksanaan  beasiswa bidikmisi diserahkan oleh Perguruan Tinggi masing-masing dengan tetap
berkoordinasi  dengan  Kementerian  terkait (Kemenristekdikti).  Untuk  region  Jawa Tengah  Universitas  Diponegoro  adalah salah  satu  PTN  penyelenggara  beasiswa bidikmisi. Para penerima beasiswa bidikmisi ini mendapatkan beberapa fasilitas  yang  cukup  memadai  seperti  SPP gratis  selama  8  Semester,  kemudian  uang saku  bulanan.  Selain  komponen  biaya tersebut mahasiswa bidikmisi juga dibekali dengan  beberapa  pelatihan  soft  skill, seperti  pelatihan  kewirausahaan,  ESQ (Emotional Spiritual Quotient), pembuatan PKM  (Program  Kreativitas  Mahasiswa) dan pelatihan kemampuan bahasa inggris.
Jumlah  penerima  beasiswa  bidikmisi baik  secara  nasional  dan  di  lingkungan Universitas  Diponegoro  hampir  selalu mengalami kenaikan setiap tahunya, seperti yang terlihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Penerima Beasiswa Bidikmisi di
Universitas Diponegoro Tahun 2010-2018
No  Tahun Angkatan Jumlah Penerima 1 2010 225 2 2011 463 3 2012 800 4 2013 1100 5 2014 1201 6 2015 1258 7 2016 1238 8 2017 1300 9 2018 1183 Sumber: Universitas Diponegoro, 2018 Berdasarkan jumlah penerima beasiswa bidikmisi tersebut, Undip
mempunyai  tanggung  jawab  besar  sebagai penyelenggara bidikmisi sebagaimana prinsip  yang  tertuang  pada  pedoman
penyelenggaraan bidikmisi yaitu 3T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat  Jumlah). Penerima  beasiswa  bidikmisi  di  Undip tercatat  berasal  dari  berbagai  daerah  di Indonesia.  Meskipun  mayoritas  penerima bidikmisi  Undip  pada  tahun  2017  berasal dari  Provinsi  Jawa  Tengah  yaitu  sekitar 75,50  %  (Murtadho,  2018)  Jumlah penerima  bidikmisi  pada  tahun  2019 dipastikan mengalami peningkatan. Seperti yang dilansir oleh Sindonews bahwa kuota beasiswa Bidikmisi dari 85.000 mahasiswa pada tahun lalu menjadi 130.000
mahasiswa  untuk  tahun  ini.  Jumlah penerima beasiswa bidikmisi nasional yang meningkat  setiap  tahunya  mestinya  juga disertai  dengan  sistem  penyelenggaraan yang  baik.  Beberapa  kampus  di  Indonesia baik  negeri  atau  swasta  sering  mengalami kendala dalam proses penerimaanya, penyelenggaraanya  dan  monitoring  serta evaluasinya  (Risno,  2015).  Tidak  jarang kendala  yang  sering  terjadi  ini  merugikan dan  mempengaruhi  kegiatan  perkuliahan bagi penerima bidikmisi. Universitas Diponegoro yang memiliki jumlah penerima beasiswa bidikmisi  cukup  banyak  juga  tidak  lepas dari  masalah-masalah  ini.  Hal  itu  juga sesuai  dengan  laporan  tahunan  dari Direktorat  Jenderal  Pembelajaran  dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti tahun 2015 (Irfan, 2017).
Apalagi  dengan  fakta  bahwa  setiap  tahun penerima  beasiwa  bidikmisi  Universits Diponegoro  selalu  meningkat.  Hal  itu berpengaruh pada kompleksitas pengorganisasian  implementasi  beasiswa bidikmisi  seperti  monitoring,  efektivitas dan lambatnya proses pencairan uang saku bulanan di lingkungan Universitas Diponeoro.  Artikel  yang  hampir  sama pernah  di  tulis  oleh  Rahmawati  (2016) yang  menulis pelaksanaan  beasiswa dalam dua Universitas yaitu Universitas
Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang.  Akan  tetapi  pada  artikel tersebut  juga  diberikan  batasan  waktu  dari 2010-2014.
Sementara dalam artikel lain membahas tentang dinamika
pengorganisasian  beasiswa  bidikmisi  di Universitas  Maritim  Ali  Haji  (Eldrian, 2017),  yang  tentu  mempunyai  cara  dan strategi  yang  berbeda  dengan  pengelolaan beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro.  Atikel  lain  juga  membahas tentang evaluasi kebijakan beasiswa bidikmisi  di  Universitas  Riau  tahun  2010- 2014 (Pardede, 2015). Apalagi Universitas Diponegoro  juga  merupakan  salah  satu perguruan  tinggi  berbadan  hukum,  yang mempunyai  wewenang  dalam  pengelolaan dan mempunyai otonom yang sedikit lebih luas  dibandingkan  perguruan  tinggi  lain. Oleh  karena  itu  dalam  artikel  ini  penulis merumuskan permasalahan penelitian bagaimana
implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro? Selanjutnya tujuan penelitianya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi beasiswa bidikmisi khususnya di Universitas  Diponegoro.  Disamping  itu penulis menggunakan konsep dari Edwards III  untuk  menganalisis  dan  membahas permasalahan penelitian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Sebuah penelitian  yang  menjelaskan  masalah sosial  dan  yang  berkaitan  dengan  manusia (Creswell  &  Clark,  2010).  Penelitian  ini berlokasi  di  Universitas  Diponegoro. Beberapa  informasi  yang dijelaskan dalam penelitian  ini  didapatkan  dari  sumber primer  dan  sekunder.  Beberapa  informan yang dimintai keterangan adalah Direktorat Jenderal Pemberlajaran dan
Kemahasiswaan  Kemenristekfikti,  Wakil
Rektor 1 Undip, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Mahasiswa Undip,
Direktorat  Bidang  Kemahasiswaan  Undip, Perwakilan  mahasiswa  dan  Kamdiksi Undip.  Selain  itu  juga  didukung  dengan studi  pustaka  dan  literature  yang  pernah membahas  mengenai  beasiswa  bidikmisi secara khusus.
Untuk membahas bagaimana kebijakan beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro, penulis menggunakan pendekatan kebijakan, dengan  spesifik  implementasi  kebijakan. Pendekatan  ini  akan  membantu  penulis dalam  mendeskripsikan  dan  menganalisis proses  implementasi  kebijakan  beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  publik  sering  diartikan sebagai  langkah  yang  dilakukan  oleh stakeholder  untuk  memecahkan  sebuah masalah.  Menurut  Howlett  dan  Ramesh (1995)  menjelaskan  kebijakan  publik merupakan suatu program yang diproyeksikan  dengan  tujuan,  nilai  dan praktik tertentu. Definisi ini juga diaminkan  oleh  Suwitri  (2009)  yang menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik merupakan  tindakan  pemerintah  yang berupa  program  untuk  mencapai  sasaran dan tujuan. Di sisi lain Menurut Dye dalam
Wirman kebijakan publik sering didefinisikan  sebagai  apa  yang  dilakukan dan  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah (Syafri, 2012).
Adanya  sebuah  kebijakan  publik menjadi sebuah produk nilai dan  norma di masayarakat  tidak  terlepas  dari  proses kebijakan  publik.  Proses  kebijakan  publik mempunyai  5  tahapan  penting  (Anderson, 1979).  Pertama  adalah  agenda  setting. Kedua adalah pengajuan formulasi kebijakan.  Ketiga  adalah  adopsi,  keempat adalah  implementasi  yaitu  tahap  yang melibatkan semua kegiatan yang
diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan (Berman, 1978); (Van Meter & Van Horn, 1975).  Dan  kelima  adalah  evaluasi kebijakan  (Subarsono,  2012);  (Dunn, 2000).  Kelima  tahapan  itu  merupakan sebuah kesatuan dan satu sistem yang tidak bisa dipisahkan.
Secara umum di Indonesia kebijakan publik  yang  telah  dirumuskan  mempunyai tujuan-tujuan  yang  luhur  dan  baik  bagi masyarakat.  Akan  tetapi,  seringkali  yang menjadi  permasalahan  adalah  pada  tahap implementasi  kebijakan.  Menurut  Dunn implementasi adalah pelaksanaan mengenai  apa  yang  telah  menjadi  agenda kebijakan  dan  hal  yang  dirumuskan bersama  (Dunn,  2000).  Terkait  dengan implementasi  kebijakan  (Wijayanti  P  & Jannah LM, 2019) mengungkapkan bahwa Implementasi  kebijakan  dipengaruhi  baik dari  isi  kebijakan  maupun  lingkungan kebijakan. Isi kebijakan mencakup kepentingan,  jenis  manfaat,  perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya.
Sebuah implementasi kebijakan menurut  Edwards  III  dipengaruhi  oleh empat  variable  (Edwards,  1980).  Pertama yaitu  komunikasi.  Sesuatu  yang  berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik
dikomunikasikan  dengan  organisasi  atau institusi yang terlibat. Kedua, sumber daya,
yaitu berkaitan dengan bagaimana kompetensi  para  pelaksana,  anggaran  dan infrastruktur yang memadai. Ketiga,
Disposisi  yaitu  bagaimana  karakteristik implementor dalam melaksanakan
kebijakan. Keempat adalah struktur birokrasi,  berkaitan  dengan  bagaimana sistem birokrasi itu sendiri.
Beberapa penelitian terdahulu telah  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  dan pengorganisasian  kebijakan  bidikmisi  ini dilakukan oleh perguruan tinggi
operasional (penyelenggara bidikmisi) masing-masing (Rahmawati, 2016); (Eldrian, 2017); (Risno H. Pardede, 2015). Dengan  tetap  mengacu  pada  mechanisme ditjendikti (Kemendikbud). Hal inilah yang bisa berdampak pada mekanisme implementasi  bidikmisi  di  masing-masing perguruan  tinggi  berbeda  satu  sama  lain. Karena  antara  perguruan  tinggi  satu dengan yang lainnya mempunya sumberdaya dan manajemen yang berbeda. Terlebih  dengan  mekanisme  organisasi penyaluran beasiswa bidikmisi di Universitas  Diponegoro  yang  mempunyai jumlah mahasiswa bidikmisi cukup banyak. Pelaksanaan Beasiswa bidikmisi tidak  hanya  dilakukan  di  lingkungan Universista  Diponegoro,  akan  tetapi  juga Perguruan  Tinggi  Negeri  lainnya  dan Perguruan Tinggi swasta yang mendapatkan izin atau amanah menyelenggarakan  beasiswa  bidikmisi. Dalam  artikel  ini  penulis  akan  membahas tentang  implementasi  beasiswa  bidikmisi di  Universitas  Diponegoro  sampai  tahun 2018. Sebelum penulis membahas bagaimana kendala implementasi kebijakan  beasiswa  bidikmisi  di  Undip.
Penulis menjelaskan mekanisme dan profil beasiswa bidikmisi.
A. Kebijakan Bidikmisi
Beasiswa bidikmisi merupakan bantuan  biaya  pendidikan  bagi  calon mahasiswa  yang  tidak  mampu  secara ekonomi  akan  tetapi  mempunyai  potensi akademik  yang  baik  untuk  melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Pengelolaan beasiswa bidikmisi berdasarkan pada Buku Pedoman Penyelenggaraan  Bidikmisi.  Dasar  hukum pelaksanaan  beasiswa  bidikmisi  adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 96 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya
Pendidikan  Bidikmisi.  Adapun  tujuan adanya beasiswa bidikmisi adalah:
1. Meningkatkan akses dan kesempatan  belajar  di  perguruan tinggi  bagi  peserta  didik  yang tidak  mampu  secara  ekonomi  dan berpotensi akademik baik.
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa  yang  memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana  sampai  selesai dan tepat waktu
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa baik  di  bidang  kurikuler,  ko- kurikuler maupun ekstrakurikuler.
4. Menimbulkan dampak positif bagi mahasiswa  dan  calon  mahasiswa lain  untuk  selalu  meningkatkan prestasi dan kompetifi
5. Melahirkan  lulusan  yang  mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu  berperan  dalam  upaya pemutusan mata rantai kemiskinan  dan  pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut,
beasiswa bidikmisi mempunyai misi sebegai berikut:
1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat  tidak  mampu  secara ekonomi namun mempunyai potensi  akademik  baik  untuk dapat menempuh pendidikan sampai  ke  jenjang  perguruan tinggi;
2. Memberikan akses bagi masyarakat  kurang  mampu  tapi memiliki  potensi  akademik  yang baik  untuk  menjadi  sumber  daya manusia  yang  memiliki  nilai-nilai kebangsaan,  patriotisme,  cinta
tanah  air,  dan  semangat  bela Negara;
3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat  kurang  mampu  tapi memiliki  potensi  akademik  yang baik  untuk  ikut  berperan  serta dalam  meningkatkan  daya  saing bangsa  di  era  kompetisi  global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA) yang telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN.
Bagi  calon  mahasiswa  penerima bidikmisi  dipersyaratkan  untuk  memenuhi kualifikasi  sesusai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Peraturan  dan  pedoman  ini  bisa berubah setiap tahun tergantung bagaimana relevansinya  dengan  kondisi  masyarakat saat itu. Selain itu para penerima beasiswa bidikmisi  juga  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  telah  diatur  sebelumnya (baca Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 96 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya
Bidikmisi).

## B.  Masalah  Implementasi  Kebijakan Bidikmisi di Undip
Sama  halnya  dengan  permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar  kampus  di  Indonesia.  Implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi di lingkungan  Universitas  Diponegoro  juga tidak  lepas  dari  beberapa  kendala.  Untuk menganalisis  dan  membahas  beberapa kendala  tersebut  penulis  menggunakan variable-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut  Edwards  III.  Seperti yang dijelaskan berikut ini:

## 1). Komunikasi
Kejelasan  informasi  yang  diberikan ke  penyelenggara  universitas  terhadap penerima  bidikmisi  selama  ini  kurang
maksimal.  Jaringan  komunikasi  yang dibuat  dari  rektorat  kemudian  diteruskan kepada  Kamadiksi  (Keluarga  Mahasiswa Bidikmisi)  hingga  tingkat  jurusan  tidak berjalan dengan baik. Seringkali komunikasi terkait dengan proses
perkuliahan,  pembiayaan,  dan  monitoring tidak  berjalan  secara  efektfif  dan  efisien. Meskipun  sosialisasi  telah  dilakukan  oleh pihak kampus atau rektorat kepada seluruh penerima bidikmisi.
Kendala  paling  utama  yang  paling sering  terjadi  adalah  pada  tingkat  jurusan. Pada  tingkat  ini  dari  kalangan  penerima bidikmisi  hanya  ada  sebagian  kecil  yang mempunyai  rasa  patuh.  Beberapa  laporan yang diminta oleh rektorat sering mengalami  keterlambatan  bahkan  tak jarang  dipenuhi  oleh  sebagian  kecil mahasiswa  karena  alasan  komunikasi. Seperti  ketidaktahuan.  Komunikasi  yang berjalan  kurang  baik  ini  menyebabkan beberapa  kegiatan  yang  diperuntukkan oleh  mahasiswa  bidikmisi  tidak  berjalan baik. Bahkan tak jarang beberapa mahasiswa  tidak mengetahui  tentang adanya  kegiatan  dari  rektorat/universitas. Pihak  rektorat  menjelaskan  pihaknya  telah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari mengenai  kegiatan  apa  saja  yang  harus diikuti dan kewajibanya sebagai
mahasiswa  bidikmisi  baik  itu  sifatnya akademik atau pengembangan soft skill .
Keterlambatan mengenai berkas- berkas  yang  dipersyaratkan  pihak  kampus kepada penerima beasiswa bidikmisi merupakan  salah  satu  mengapa  proses pencairan  uang  bulanan  bidikmisi  sering telat. Apalagi  jumlah  mahasiswa  bidikmisi yang cukup banyak. Padahal berkas-berkas tersebut  menjadi  prasyarat  uang  bulanan dicairkan.  Penerima-penerima  yang  sering telat  dalam  hal  administrasi  ini  menurut pengalaman  penulis  adalah  karena  rasa malu.  Malu  dianggap  sebagai  mahasiswa
miskin  (salah  sasaran).  Hal  itu  terjadi berulang-ulang,  dari  dulu  penulis  rasakan sampai  mungkin  saat  ini  masih  terjadi. Komunikasi  yang  tidak  berjalan  secara cepat  dan  efisien  ini  yang  menjadi beberapa  hal  lain  yang  terkait  dengan beasiswa bidikmisi juga terkena dampaknya. 2). Sumberdaya Kapasitas SDM dari Undip dalam hal ini bagian akademik sudah cukup mumpuni.  Ada  sekitar  11  pegawai  yang mengurusi  beasiswa  bidikmisi.  Meskipun dari  pegawai  ini  juga  mengurusi  beasiswa dari  CSR  atau  pihak  lain  yang  telah kerjasama  dengan  Undip.  Dalam  proses seleksi  calon  mahasiswa  bidikmisi  di Undip  dilakukan  oleh  Kesma  Undip bekerjasama  dengan  mahasiswa  yang tergabung di BEM dan Kamadiksi. Namun kendala  SDM  dalam  proses  beasiswa bidikmisi  ini  adalah  mahasiswa  bidikmisi itu sendiri yang terkadang kurang memahami  hak  dan  kewajiban  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Masih  sering  kita temui  bahwa  calon  penerima  beasiswa bidikmisi memalsukan dokumen persyaratan. Sehingga ketika calon penerima  itu  berhasil  masuk  di  kampus, mereka  hanya  memanfaatkan  biaya  yang mereka  peroleh  tanpa  memperhatikan tanngung jawab yang harus dipenuhi.
Selain  itu  mengenai  permasalahan salah sasaran penerima beasiswa bidikmisi. Setiap tahun dari Undip  menerjunkan para surveyor  baik  itu  dosen  atau  mahasiswa bidikimisi yang bersedia menjadi surveyor. Namun  tidak  semua  daerah  bisa  terkover oleh surveyor. Karena terbatasnya surveyor yang  bertugas.  Celah  inilah  yang  biasanya memunculkan  penerima  salah  sasaran. Selain itu juga terkadang para surveyor ini pun  kurang  teliti  dalam  melakukan
pengecekan langsung kepada calon penerima bidikmisi.
Keterbatasan  sumberdaya  ini  pernah dilihat  langsung  oleh  penulis  pada  tahun 2014  ketika  menjadi  surveyor  calon penerima  beasiswa  bidikmisi.  Akhirnya terpaksa  untuk  wilayah  susah  terjangkau tidak  di  survey,  tidak  berhenti  disitu beberapa  calon  penerima  bidikmisi  pun yang  ada  di  wilayah  terjangkau  ada  yang tidak  dilakukan  survey.  Karena  waktu  dan sumberdaya  yang  tidak  memadai.  Sebagai proses  gantinya  dari  pihak  kampus biasanya  melihat  dari  syarat  administratif yang diberikan saat pertama kali mendaftar beasiswa bidikmisi. Meskipun valid, hal ini masih rawan dengan manipulasi. Dampaknya adalah ada penerima beasiswa bidikmisi yang tidak tepat sasaran.
Sedangkan  jika  berbicara  tentang uang  bulan  yang  diberikan  oleh  penerima beasiswa  bidikmisi.  Nominal  yang  bersih diterima  oleh  mahasiswa  saat  ini  adalah sebesar  Rp  650.000,-  /bulan  .  Nominal  ini menurut sebagian besar mahasiswa bidikmisi Undip dianggap kurang
mengingat keperluan akademis yang semakin  banyak  seperti  laboratorium, print,  fotocopy,  KKN  (Kuliah  Kerja Nyata),  magang  dll.  Sedangkan  sebagian kecil  mahasiswa  bidikmisi  yang  lain terpaksa  mengalokasikan  uang  bulananya untuk  berbisnis  kecil-kecilan  meskipun sangat  beresiko  mengganggu  kegiatan perkuliahannya.  Bagi  prodi-prodi  yang sering praktikum atau mengeluarkan bahan dan  alat  habis  pakai,  nominal  ini  jelas sangat kurang.
Biaya  per  bulan  tidak  ada  kenaikan secara  signifikan.  Pada  tahun  2012-2016 misalnya,  biaya  bantuan  hidup  perbulan adalah  sebesar  Rp  600.000,-  atau  hanya naik  Rp  50.000,-  padahal  para  penerima beasiswa  bidikmisi  ini  adalah  kebanyakan perantau yang perlu mencari tempat tinggal sementara/kos. Sementara dari pihak
kampus  sebenarnya  telah  memberikan  slot asrama  kepada  para  penerima  beasiswa bidikmisi  yaitu  Rusunawa  (Rumah  Susun Sewa  Mahasiswa)  yang  dipatok  sekitar 250-300  rb  per  bulan.  Praktis  slot  uang bulanan  itu  tinggal  setengah.  Dan  dilihat dari  observasi  dan  pengalaman  penulis sebagian  besar  mahasiswa  bidikmisi undip tidak menggunakan fasilitasi Rusunawa.
Pada tahun 2018 berdasarkan kutipan yang  diambil  dari  penelitian  Irfan  (2018) menyebutkan dari Kemenristekdikti mengalokasikan  dana  sebesar  800  juta untuk  penerima  beasiswa  bidikmisi  di Undip.  Secara  total  dana  sebesar  itu terbilang  cukup  menurut  Bagian  Kesma (Murtadho, 2018). Namun permasalahanya adalah  proses  pencairan  yang  lama  dan jumlah  uang  bulanan  yang  dianggap  tidak relevan  lagi  oleh  kebutuhan  mahasiswa. Sehingga  sebagian  mahasiswa  bidikmisi Undip  mengsusulkan  untuk  mengkaji ulang  nominal  bantuan  uang  bulanannya dan dibahas di tingkat Kementerian.

## 3). Struktur birokrasi
Seperti keadaan  birokrasi  yang  biasa kita  temui.  Birokrasi  penyelenggaraan bidikmisi  yang  rigid  dan  struktur  hierarki yang bertingkat-tingkat seringkali menimbulkan  permasalah  tersendiri  bagi implementor.  Kondisi  ini  jelas  akan merugikan  penerima  bidikmisi.  Mulai monitoring  dari  tingkat  jurusan,  fakultas, universitas  dan  dinaikkan  ke  tingkat kementerian.  Di  tingkat  Kementerian  pun juga  memerlukan proses  yang sangat  lama untuk proses pencairan. Bahkan keterlambatanya  bisa  sampai  3  bulan. Kondisi  ini  tentu  tidak  lepas  dari  tipe sktruktur birokrasi kita yang hierarkis. Dan implementasi  bidikmisi  di  Undip  masih dibawah  tanggung  jawab  oleh  bagian Kesejahteraan  Mahasiswa,  dimana  bagian ini  tidak  hanya  mengurus  beasiswa bidikmisi.  Ditambah  lagi  dengan  jumlah
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (2), December 2019
penerima  beasiswa  bidikmisi  di  Undip yang cukup banyak.
Jika Edwards III membagi instrumen keberhasilan  implementasi kebijakan  salah satunya  adalah  disposisi.  Maka  dalam penelitian  ini  penulis  mengabungkannya dalam  satu  instrument  yaitu  struktur birokrasi, karena fenomena yang ditemukan adalah disposisi  baik atau tidak itu  ditentuka  oleh  struktur  birokrasi.  Oleh karena itu penarikan kesimpulannya adalah berangkat  dari  struktur  birokrasi  dalam kebijakan beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro. Di  Indonesia  tipe  dan  karakteristik
birokrasinya lebih banyak menganut konsep  weber,  sehingga  sering  disebut dengan Weberian (Dwiyanto, 2011).
Seperti  yang  telah  kita  ketahui  bersama bahwa  birokrasi  Weberian  menimbulkan stereotip  negatif dari  sebagian  masyarakat. Ada banyak hal penyakit birokrasi/patologi birokrasi yang menjangkit seperti, pelayanan  yang  buruk,  korupsi,  hierarkis,
rigid. Ketidakmampuan birokrasi beradaptasi  dengan  lingkunganya  juga sering dituding sebagai penyebab munculnya  patologi  birokrasi  (Croizier, 1964).
Penyakit-penyakit birokrasi mestinya  harus  segera  diperbaiki.  Apalagi di  era  globalisasi,  keterbukaan  dan teknologi,  seharusnya  ini  menjadi  lebih mudaj  jika  ada  komitmen  (political  will) dari pucuk pimpinan di tingkat Kementerian.
Banyak  sekali  tingkatan  birokrasi yang  harus  dilewati  tidak  jarang  calon mahasiswa bidikmisi mengundurkan diri di tengah  perjalanan  kuliah.  Karena  betapa menggantungkannya mereka terhadap pendanaan  yang  berasal  dari  bidikmisi. Selain  itu  tidak  jarang  para  penerima bidikmisi  menghemat  pengeluaran  untuk makan  sehari-hari  atau  tugas  akademik. Menurut  penulis  pertama  yang  merupakan
salah  satu  penerima  beasiswa  bikimisi rentan  waktu  2012-2016,  keterlambatan proses  pencairan  sudah  sering  terjadi. Mekanisme pencairanya pun sering mengalami  perubahan  mulai  dari  per  3 bulan  kemudia  menjadi  per  6  bulan. Kondisi  ini  dari  tingkat  universitas  atau bahkan  kementerian  tidak  ada  komitmen untuk  melakukan  perbaikan.  Belum  lagi terkait  masalah  salah  sasaran  karena pemalsuan  data  semestinya  tidak  terjaadi lagi  jika  komitmen  untuk  memperbaik sistem birokrasi dijalankan.

## C. Pemecahan Masalah
Permasalahan  yang  terjadi  dalam implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi di  lingkungan  Universitas  Diponegoro harus  segera  diperbaiki.  Permasalahan yang terjadi erat kaitannya dalam memenuhi  pengeluaran  sehari-hari  seperti makan,  minum,  maupun  biaya  yang dikeluarkan untuk sewa tempat tinggal/rusunawa, dan secara tidak langsung dapat mengganggu proses belajar akademik.  Hal  itu  dikarenakan  minimnya uang  saku  yang  dianggap  sudah  tidak relevan  lagi.  Penulis  juga  menemukan bahwa penerima bidikmisi justru dinikmati oleh mahasiswa yang tidak layak menerima  beasiswa,  dan  bahkan  putus kuliah  ditengah  jalan  sebagai  dampaknya. Perlu adanya membangun hubungan komunikasi  yang  erat  antara  dosen  wali dengan  mahasiswa  perwaliannya  sebagai bentuk  pengawasan  terhadap  jalannya beasiswa  bidikmisi.  Dengan  kemampuan finansial  yang  sangat  terbatas,  mahasiswa juga dituntut mampu mengontrol pengeluaran  dari  bantuan  tersebut.  Skema ini  menjadi  alasan  karena  kebanyakan beasiswa  dari  pemerintah  sifatnya  bukan seperti  sewa  (Hallman  &  Rosenbloom, 1993).
Masalah  keuangan  umunya  terjadi pada  individu-individu  yang  tidak  mampu memanajemen  keuangan.  Pihak  kampus semestinya  memberikan  pelatihan  yang intensif  mengenai  manajemen  finansial serta  pelatihan enterpeneurship .  Selain  itu kapasitas manajemen sumber daya manusia  di  Universitas  Diponegoro  harus lebih agile people dan agile process dalam mengelola  beasiswa  bidimisi.  Sehingga meminimalisir keterlambatan proses pencairan uang saku bulanan bagi mahasiswa bidikmisi.
1. Upaya Perbaikan Kedepan
Berdasarkan analisis dengan indikator  komunikasi,  sumberdaya  dan stuktur birokrasi (Edwards, 1980).
Masing-masing instrumen tersebut
mempunya  variasi  kendala  dalam  proses implementasi. Akan tetapi penulis menarik  kesimpulan  bahwa  instrumen komunikasi  dan  struktur  birokrasi  adalah dua  instrumen  yang  menonjol  menjadi kendala
implementasi bidikmisi.
Implementor semestinya memberikan jaminan  bahwa  semua  biaya  kuliah  bisa dipenuhi  melalui  beasiswa  ini.  Sehingga para  mahasiswa  penerima  bidikmisi  bisa fokus  terhadap  prestasi  akademik  non akademik. Struktur birokrasi dilingkungan Undip juga mesti lebih kreatif dan inovatif dalam membentuk kemandirian dan pemberdayaan bagi mahasiswa bidikmisi.
Karakteristik sebuah kebijakan adalah  selalu  punya  tujuan,  cara,  dan sasaran (Samodra et al, 1994). Implementor khususnya yang berada pada struktur  birokrasi  harus  paham  apa  yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan  harus  disosialisasikan  kepada kelompok sasaran sehingga akan
mengurangi  penyimpangan  implementasi. Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Undip dengan Kemenristekdikti (Sekarang kemendikbud)  harus  mempunyai  saluran
komunikasi  yang  jelas.  Selain  itu  juga perlu  konsisten  antara  informasi  dari pelaksana satu dengan lainnya.
Di  Era  industri  dan  teknologi, gerakan  wirausaha  mesti  digalakkan sedini  mungkin.  Dan  itu  bisa  dilakukan semenjak  di  bangku  perkuliahan.  Pihak Undip  bisa  menginisiasi  untuk  ikut menjadi mentorship dan mengelompokkan mahasiswa  bidikmisi  sesuai dengan  minat dan  bakatnya.  Sehingga  langkah  ini  bisa membuat  kemandirian  bagi  mahasiswa bidikmisi. Tidak bergantung pada keuangan yang diberikan oleh Kemenristekdikti melainkan bisa
memanfaatkan  untuk  lingkungan  sekitar.
Sementara  untuk  meminimalisasi  salah sasaran  pihak  Undip  melalui  Kesma  bisa melakukan visitasi di beberapa tempat dan wawancara untuk menunjang validasi data bidikmisi. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa  harus  melakukan  visitasi secara menyeluruh. Apalagi untuk mahasiswa  bidikmisi  tambahan.  Karena kuota  bidikmisi  tambahan  ( on  going ) inilah yang sering menjadi salah sasaran.
Berdasarkan pengalaman penulis biasanya Bagian Kesejahrteraan
Mahasiswa  (Kesma)  biasanya  menunjuk beberapa  perwakilan  penerima  bidikmisi untuk  melakukan  survei  sesuai  tempat tinggalnya.  Meskipun  penugasan ini sangat  beresiko  karena  kredibilitas  dari mahasiswa bidikmisi sendiri ( Sureveyor /Senior) belum teruji. Disamping  itu  juga  pihak  undip  tidak memberikan  pelatihan  secara  intensif sebelum  menerjunkan  tim  surveynya. Padahal  tugas surveyor ini  sangat  urgen karena  dari  keputusan  surveyor  ini  lah hasil  lapangan  bisa  dilaporkan  ke  pihak universitas.  Jika  saja surveyor ini  salah memverifikasi  data  kemungkinan  besar juga hasilnya salah. Disamping itu dengan terbatasnya  jumlah  sumberdaya  manusia yang terbatas, satu tim survey yang terdiri
dari  2  atau  3 orang  bisa  mensurvey  calon penerima bidikmisi dengan jumlah banyak.  Hal  ini  tentu  tidak  efektif, sehingga  kedepan  pihak  Undip  bisa mengalokasikan  tim  survey  dari  luar mahasiswa  bidikmisi  untuk  memenuhi kuota tim survey. Selanjutnya pihak undip juga  bisa  memberikan  sanksi  baik  itu akademik atau hukum apabila menemukan penerima bidikmisi memalsukan data. Hal seperti  ini  bisa  memberikan  efek  jera kepada calon penerima beasiswa bidikmisi.  Sehingga  mereka  berlaku  jujur dan integritas.
Jalur  birokrasi  yang  selama  ini  lama dan  panjang  harus  dipersingkat.  Mulai dari  tingkat  jurusan  sampai  ke  tingkat Universitas. Semestinya Undip bisa menganggarkan  untuk  membuat  sebuah sistem  sederhana  yang  terintegrasi  dari BAK,  Kesma,  Universitas  hingga  ke
Kementerian. Sistem ini digunakan sebagai  media  monitoring  dan  segala aktivitas  dari  penerima  bidikmisi  bisa tercatat  disitu.  Sistem ini  hanya  bisa digunakan oleh penerima beasiswa bidikmisi dengan menggunakan ID/ nomor  KTM.  Atau  cara  lain  bisa  dalam bentuk  seperti website .  Contoh  riilnya adalah  beasiswa  LPDP  Kemenkeu.  Para penerima  beasiwa  bisa  melakukan  update data  baik  itu  personal,  akademik  atau kegiatan  sosial  lainya  melalui  webiste. Data yang terkonfirm di sistem website ini yang menjadi acuan proses pencairan uang saku.  Terobosan-terobosan  ini  mestinya bisa  dikembangkan  oleh  universitas- universitas  yang  mengelola  mahasiswa bidikmisi  dalam  jumlah  besar.  Termasuk Undip.  Selain  menjadi  lebih  sederhana, pemanfaatan  teknologi  informasi  juga akan  lebih  mempersingkat  waktu  yang dibutuhkan.  Sehingga  proses  pelaporan dari  Universitas  ke  Kemenristekdikti  juga lebih cepat.
Sistem  ini  juga  sekaligus  bisa mengurangi beban kerja Kesma Undip dan menghindari tumpang tindih antar pelaksana  dalam  universitas.  Namun sayang, sampai saat ini hal itu belum bisa dilakukan  oleh  pihak  Undip.  Padahal  jika mekanisme  ini  secara  serius  dilakukan, maka  keterlambatan  proses  pencairan uang  bulanan  bisa  diminimalisasi.  Perlu adanya  semacam  political  will,  atau komitmen  pimpinan  untuk  menyelesaikan masalah  ini.  Sehingga  para  penerima beasiswa  bidikmisi  bisa  secara  bebas melakukan kegiatan akademik dan pengembangan diri tanpa berpikir
bagaimana mencukupi kebutuhanya
sehari-hari.  Mahasiswa  bidikmisi  yang kebanyakan  berasal  dari  luar  daerah  akan sangat  berat  jika  untuk  uang  bulanan  saja sering  telat.  Padahal  mereka  sangat tergantung  dengan  uang  itu  karena keluarga  mereka  melepas tanggung  jawab ke  anak  mereka  setelah  resmi  dinyatakan sebagai mahasiswa bidikmisi.
Meskipun  di  tingkat  Kementerian. Kemenristekdikti telah meluncurkan sistem nasional penyaluran uang bidikmisi berbasis website bernama Sipbesar.
Tujuanya adalah untuk mengetahui sampai tahap mana proses pencairan uang bulanan. Akan tetapi sistem ini belum bisa mengatasi  masalah  utama  penyaluran bidikmisi  yang  sering  telat.  Sistem  ini hanya memberikan informasi secara berkala tentang bukan kepada
mempercepat  proses  pencairan  secara efektif dan efisien.
Semestinya implementor yang terkait dengan  kebijakan  beasiswa  bidikmisi harus  berinovasi.  Zaman  dan  dinamika kehidupan  terus  berkembang,  inovasi adalah  cara  untuk  memecahkan  masalah- masalah  lama  dengan  pendekatan  baru. Penyederhanaan  sistem  akan  membuat pelaksanaan  bidikmisi  akan  jauh  lebih
efisien.  Masalah-masalah  ini  sudah  lama dan  sering  terjadi.  Akan  tetapi  selalu berulang  setiap  tahun.  Ribuan  mahasiswa Undip  mayoritas  sangat  menggantungkan uang  bantuan  bulanan.  Belum  lagi  untuk mencukupi  kebutuhan  akademik  seperti pada bidang sainteks yang sering melakukan  praktikum  hingga  praktek  di luar  kota.  Keterlambatan  pencairan  akan semakin menambah beban bagi mahasiswa  bidikmisi.  Disamping  itu inovasi  yang  dilakukan  juga  berpeluang besar  mengatasi  masalah  lain  yang terkait dengan beasiswa bidikmisi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Beasiswa  bidikmisi  telah  mampu mewujudkan  ribuan  bahkan  ratusan  ribu anak-anak Indonesia untuk dapat menikmati pendidikan tinggi dengan gratis. Kebijakan  beasiswa  bidikmisi  merupakan program  nasional  yang  mempunyai  tujuan mulia yaitu memutus mata rantai kemiskinan  melalui  akses  pendidikan tinggi.
Diharapkan para penerima bidikmisi ini selepas melanjutkan pendidikan  bisa  mengangkat  perkonomian dan  taraf  kehidupan  di  lingkungan  sekitar. Namun  terlepas  dari  itu  semua  dalam implementasi  di  perguruan  tinggi  negeri atau  swasta  ada  beberapa  kendala  yang sering  terjadi.  Implementasi  beasiswa bidikmisi di Undip kurang berjalan dengan baik, seperti yang didukung oleh penelitian Rahmawati  (2016).  Tim  pengelola  dan pelaksana beasiswa bidikmisi di lingkungan  Undip  masih  menjadi  satu dengan  Bagian  Kesejahteraan  Mahasiswa sehingga  hal  ini  menyebabkan  tumpang tindih tupoksi. Selain itu bentuk komunikasi  yang  ada  juga  belum  berjalan secara optimal. Sehingga hal ini berdampak  pada  proses  pencairan  uang bulanan  bidikmisi.  Disamping  itu  juga pelaksanaan  beasiswa  bidikmisi  di  Undip
masih menyimpan beberapa kendala mulai dari  tingkat  pelaksana  sampai  pada  subjek pelaksana  yaitu  mahasiswa  penerima bidikmisi itu sendiri.

## Saran
Tantangan  dan  permasalahan  bangsa di  masa  depan  akan  semakin  kompleks. Beasiswa  bidikmisi  sebagai  beasiswa unggulan  pemerintah  diharapkan  bisa menciptakan manusia-manusia unggul yang  akan  membawa  perbaikan  bagi bangsa  dan  memberantas  kemiskinan. Bonus  demografi  yang  akan  kita  nikmati sekitar  tahun  tahun  2030  akan  menjadi peluang emas bagi generasi muda. Meskipun pemerintah berencana mengganti  atau  menghapus  beasiswa bidikmisi  pada  tahun  masuk  2020  dengan KIP  (Kartu  Indonesia  Pintar),  menurut penulis  mekanisme  permasalahan  yang akan ditemui saat implementasi KIP relatif sama.
Program  beasiswa  bidikmisi  yang dihapus  dan  diganti  oleh  KIP  (Kartu Indonesia  Pintar)  salah  satu  program strategis nasional dalam bidang pendidikan. Melalui pendidikan, anak-anak yang  masuk  dalam  golongan  menengah kebawah  diharapkan  bisa  memperbaiki taraf  kehidupan  di  masa  depan.  Oleh karena  itu  akses  pendidikan  yang  menjadi basis  pengetahuan  di  masa  depan  harus bisa  membuka  peluang  selebar-lebarnya bagi  semua  elemen  masyarakat,  tanpa diskriminasi.  Diharapkan  implementasi program  beasiswa  dalam  skala  nasional bisa  terlaksana  oleh  perguruan  tinggi operasional  secara  optimal  dan  tepat sasaran.  Sehingga,  masalah-masalah  yang dialami seperti putus kuliah dan tidak  bisa melanjutkan kuliahnya karena pelaksanaan kebijakan yang tidak bagus dapat minimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  J.E.  (1979). Public  Policy Making (2 nd ed). New York, NY:Holt, Rinchart & Winston.
Berman,  P.  (1978).  The  study  of  macro- and  micro-implementation.  Public Policy.
Creswell, J., & Clark, V. P. (2010). The foundations of mixed methods research. Designing and Conducting Mixed Methods Research .
Croizier,  M.  (1964). The  Bureaucratic Phenomenan. Chicago: Chicago
University Press. Dunn,  William  N.  (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Terjemahan .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press Dwiyanto,  A.  (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press. Eldrian,  R.  P.  (2017).  Dinamika  Dalam Manajemen Beasiswa Bidikmisi (Studi  Komparasi  pada  Universitas Maritim  Raja  Ali  Haji  dan  Sekolah Tinggi  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Raja Haji). In repository.umrah.ac.id . Retrieved from http://repository.umrah.ac.id/317/1/Ju rnal Rizkie Permata Eldrian.pdf
Klaus,  S.  W.  (2017).  The  Global Competitiveness report 2017-2018. In World Economic Forum . Lee,  M.,  Yun,  J.,  Pyka,  A.,  Won,  D., Kodama,  F.,  Schiuma,  G.,  …  Zhao, X.  (2018).  How  to  respond  to  the fourth  industrial  revolution,  or  the second information
technology revolution?
Journal of Open
Innovation:  Technology,  Market,  and
Complexity . https://doi.org/10.3390/joitmc403002
Murtadho,  I.  &  A.  R.  (2018). Analisis Kesesuaian Beneficiaries Pada Program  Bidikmisi  Di  Universitas Diponegoro  Semarang . Volume  7 (2), 462–479. Rahmawati. (2016). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang). Journal  of  Politic  and  Government Studies , 5 (4).
Risno  H.  Pardede.  (2015).  Evaluasi Kebijakan  Beasiswa  Bidikmisi  di Universitas  Riau  Tahun  2010-2014.
JOM FISIP , 2 (2), 1–11. Samodra,  W.  et  al.  (1994). Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subarsono, AG. (2012). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan    Aplikasi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wijayanti,  P.,  &  Jannah,  L.  M.  (2019). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 8 (1), 53-66.