JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam P–ISSN: 2655-9692 E-ISSN: 2746-5977 Vol.4, No. 2, Juli 2023

## AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN AKUSISI
*1 Warsito, 2 Markoni
*1,2 Universitas Esa Unggul Email: *1,2 warsitodiharjo32@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, agar penjanjian menjadi sah secara hukum harus diperhatikan syarat subjektif dan syarat objektifnya, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah kepatuhan dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakukan yang tidak patut dan sewenang- wenang dari salah satu pihak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum dari wanprestasi terhadap para pihak dalam perjanjian akusisi. Untuk meneliti hal tersebut penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  mempergunakan  data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari  literatur  maupun  peraturan  perundang-undangan  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan  data  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  Berdasarkan  hasil  penelitian ditemukan bahwa terjadinya wanprestasi akibat salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi isi dari perjanjian yang telah dibuat  bersama  oleh  kedua  belah  pihak,  sehingga  akibat  tidak  terpenuhinya  isi  dari perjanjian mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Kesimpulannya terhadap kelalaian atau kealpaan  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  bisa  dikenakan  sanski  berupa  membayar kerugian, dibatalkannya  perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di Pengadilan.
Kata kunci : Perjanjian, Akusisi, Wanprestasi

## Abstract
An agreement is an event where a person promises to another person or where two people mutually promise to  carry out  something, so that  an agreement  becomes legally valid, subjective conditions and objective conditions must be considered, the agreement must be carried out in good faith which lies in one's inner attitude. Good faith in implementing the agreement is compliance in terms of carrying out what has been promised and aims to prevent inappropriate and arbitrary behavior from one of the parties. This study aims to analyze the legal consequences of default on the parties in the acquisition agreement. To  examine  this  matter,  the  author  uses  a  normative  legal  research  method  that  uses secondary  data  which  begins  with  an  analysis  of  legal  issues  that  come  from  both literature and legislation using data collection techniques by means of library research. Based on the research results, it was found that default occurred due to one the parties do not have good faith or do not have the ability to fulfill the contents of the agreement that has been made jointly by both parties, so that as a result of not fulfilling the contents
of the agreement resulting in default. In conclusion, the negligence or negligence of the party  who  commits  a  default  can  be  subject  to  sanctions  in  the  form  of  paying  losses, canceling the agreement, transferring risks, and paying case fees if they are brought to court.
Keywords: Agreement, Acquisition, Default

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian- perjanjian  itu  di  bagi  dalam  tiga  macam,  yaitu:    1)  perjanjian  untuk memberikan/menyerahkan suatu barang; 2) perjanjian untuk berbuat sesuatu 3) perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Subekti, 2005:36). Dalam hukum perdata di Indonesia tidak ditentukan apakah perjanjian itu harus dibuat secara tertulis atau tidak tertulis. Perjanjian itu tetap sah sepanjang diakui oleh kedua belah pihak.
Dalam  Pasal  1338  ayat  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  selanjutnya  disebut KUHPerdata menyebutkan:
“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik”.
Kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” maksud dari kalimat tersebut adalah, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para  pihak  harus  memenuhi  janji-janjinya.  Arti  seperti  itu  diungkapkan  dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Agar penjanjian menjadi sah secara hukum, harus diperhatikan syarat subjektif dan syarat objektifnya. Syarat sah subjektif harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak. Apabila kesepakatan telah dicapai oleh para pihak, maka para pihak telah mencapai kesesuaian pendapat  tentang  hal-hal  yang  menjadi  pokok  dalam  perjanjiannya.  Kesepakatan  yang telah  tercapai  ini  juga  tidak  diperbolehkan  menggunakan  unsur  paksaan,  penipuan, maupun  kesalahan  dari  para  pihak.  Unsur  lain  yang  harus  dipenuhi  dalam  syarat  sah subjektif  adalah  adanya  kecakapan  untuk  melakukan  sesuatu  oleh  para  pihak. Kewenangan untuk melakukan sesuatu  dianggap sah oleh hukum jika suatu perjanjian dilakukan oleh orang-orang ataupun subjek  yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: Orang yang sudah dewasa, orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan, orang yang  tidak  dilarang  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  perbuatan  tertentu.  Seperti, kontrak jual beli yang dilakukan oleh suami istri (https://isdiyantolawoffice.com).
Tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif dalam perjanjian akan mengakibatkan timbulnya konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut “dapat dibatalkan”. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila perjanjian tidak dilakukan pembatalan maka kontrak tersebut dapat dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.
Syarat sah objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdiri dari perihal tertentu dan kausa halal atau kausa yang diperbolehkan. Perihal tertentu dalam hal ini adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas, serta dibenarkan oleh hukum. Syarat kausa yang halal atau yang diperbolehkan dalam hal ini  adalah  bahwa  kontrak  tersebut  tidak  boleh  dibuat  untuk  melakukan  hal-hal  yang bertentangan  dengan  hukum.  Konsekuensi  yuridis  yang  timbul  dari  tidak  dipenuhinya salah satu syarat objektif  ini akan mengakibatkan kontrak tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Syarat subjektif dan syarat objektif diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam  pasal  tersebut  dengan  jelas  menyebutkan  “supaya  terjadi  persetujuan  yang  sah, perlu  memenuhi  empat  syarat:  1)  kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  diri;  2) kecakapan untuk membuat perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak dilarang.
Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas.  Dalam  Hukum  Perjanjian  ada  tiga  sebab  yang  membuat  perizinan  tidak  bebas, yaitu:  Paksaan,  kekhilafan  dan  penipuan.  Yang  dimaksudkan  dengan  paksaan,  adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa ( psychis ), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Dalam  hal  ini  digambarkan  seorang  yang  memberikan  persetujuannya  karena  ia  takut terhadap suatu ancaman, misalnya akan dianiaya atau akan dibuka suatu rahasia kalau ia tidak  menyetujui  suatu  perjanjian.  Yang  diancamkan  itu  harus  suatu  perbuatan  yang terlarang.  Kalau  yang  diancamkan  itu  suatu  tindakan  yang  memang  diizinkan  oleh undang-undang,  misalnya  ancaman  akan  digugat  di  depan  hakim,  maka  tidak  dapat dikatakan tentang suatu paksaan (https://isdiyantolawoffice.com).
Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal  yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenal orang dengan siapa diadakan perjanjian itu, kekhilafan  tersebut  harus  sedemikian  rupa,  hingga  seandainya  orang  itu  tidak  khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.
Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik seperti yang telah disebutkan di atas dalam Pasal 1338 KUHPerdata, Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda iktikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti  kepatuhan,  yaitu  penilaian  terhadap  tindak  tanduk  suatu  pihak  dalam  hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakukan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma- norma  kepatutan  dan  kesusilaan  yang  berarti  bahwa  perjanjian  itu  harus  dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak (Subekti, 1983:27).
Wirjono  Prodjodikoro  membagi  iktikad  baik  menjadi  dua  macam,  yaitu:  (Wirjono Prodjodikoro, 1992:56-62):
a. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan  bagi  dimulai  hubungan  hokum  telah  terpenuhi.  Dalam  konteks  ini hokum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedang bagi pihak  yang  beriktikad  tidak  baik  ( tekwadertrouw )  harus  bertanggungjawab  dan menanggung risiko. Iktikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 (1) BW dan Pasal 1963 BW, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh  hak  milik  atas  barang  melalui  daluwarsa.  Iktikad  baik  ini  bersifat subjektif dan statis.
b. Iktikad  baik  pada  waktu  pelaksanaan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang termaktub  dalam  hubungan  hokum  itu.  Pengertian  iktikad  baik  semacam  ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti  situasi  sekitar  perbuatan  hukumnya.  Titik  berat  iktikad  baik  di  sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.
Sebagaimana dipahami bahwa pemahaman substansi iktikad baik dalam Pasal 1338 (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara  gramatikal,  bahwa iktikad baik  hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Iktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra  kontraktual,  kontraktual,  dan  pelaksanaan  kontraktual.  Dengan  demikian,  fungsi iktikad baik dalam Pasal 1338 (3) BW mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 1992:56-62).
Beranjak dari pemahaman mengenai itikad baik, kiranya dalam menjalankan aktivitasnya pelaku bisnis tidak boleh merugikan pihak lain, serta tidak memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  ini  adalah    hukum  normatif  (yuridis normatif),  yaitu  penelitian  hukum  yang  mempergunakan  data  sekunder  yang  dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum  yang baik  berasal  dari literatur maupun peraturan  perundang-undangan  (Bambang  Sunggono,  2010:37-38).  Sumber  bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen- dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian,  bila  ia  melakukan  atau  berbuat  sesuatu  yang  tidak  boleh  dilakukannya. Perkataan  wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yang  berarti  prestasi  buruk (Bandingkan: wanbeheer yang  berarti  pengurusan  buruk, wandaad perbuatan  buruk).
Wanprestasi  (kelalaian  atau  kealpaan)  seorang  debitur  dapat  berupa  empat  macam (Subekti, 2005:45).
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di janjikan;
c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib  melakukan  sesuatu),  diancamkan  beberapa  sanksi  atau  hukuman. Hukuman  atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan  hakim.
Karena  wanprestasi  (kelalaian)  mempunyai  akibat-akibat  yang  begitu  penting,  maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi  yang dijanjikan (Subekti, 2005).
Ada empat akibat adanya wanprestasi (blogspot.com), yaitu sebagai berikut:
a. Perikatan tetap ada.
b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
c. Beban  resiko  beralih  untuk  kerugian  debitur,  jika  halangan  itu  timbul  setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
Jika  perikatan  lahir  dari  perjanjian  timbal  balik,  kreditur  dapat  membebaskan  diri  dari kewajibannya  memberikan  kontra  prestasi  dengan  menggunakan  pasal  1266 KUHPerdata. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan.
Oleh  karena  pihak  lain  dirugikan  akibat  wanprestasi  tersebut,  maka  pihak  yang  telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:
a. Pembatalan perjanjian saja
b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
d. Pemenuhan  kontrak  disertai  tuntutanganti  rugi.  Kreditur  menuntut  selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitu (Pasal 1267 KUH Perdata)
e. Menuntut penggantian kerugian saja
Kesemua persoalan di  atas  akan membawa konsekuensi  yuridis  yaitu  pihak  yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:
1. Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perjanjian. Dengan  demikian  pada  dasarnya,  ganti-kerugian  itu  adalah  ganti-kerugian  yang timbul  karena  debitur  melakukan  wanprestasi.  Menurut  ketentuan  Pasal  1246 KUHPerdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu:
a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
b. Rugi,  yaitu  kerugian  karena  kerusakan  barang-barang  Kepunyaan  kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
c. Bunga,  yaitu  keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh  atau  diharapkan  oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.
Mengenai  ganti  rugi  akibat  wanprestasi  mempunyai  batasan-batasan.  Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:
a. Kerugian  yang  dapat  diduga  ketika  perjanjian  dibuat.  Menurut  pasal  1247 KUH  Perdata,  debitur  hanya  diwajibkan  membayar  ganti-  kerugian  yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal  tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya
b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata,  jika  tidak  dipenuhinya  perjanjian  itu  disebabkan  oleh  tipu  daya debitur, pembayaran ganti-kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya,hanyalah terdiri atas apa
c. Berdasarkan  prinsip  Exceptio  Non  Adimpleti  Contractus  ini,  maka  pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.
2. Pembatalan  perjanjian  atau  pemecahan  perjanjian.  Pembatalan  perjanjian  atau pemecahan  perjanjian  bertujuan  membawa  kedua  belah  pihak  kembali  pada keadaan sebelum perjanjian diadakan
3. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata
Sanksi-sanksi dalam wanprestasi  yang dapat  dituntut oleh pihak  yang dirugikan  akibat terjadinya wanprestasi yaitu:

## 1. Ganti Rugi
Ganti  rugi  sering  diperinci  dalam  tiga  unsur:  biaya,  rugi  dan  bunga,  (dalam  Bahasa Belanda: kosten, schaden en interesten ). Yang dimaksudkan dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksudkan  dengan  istilah  rugi  adalah  kerugian  karena  kerusakan  barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.Yang dimaksudkan dengan bunga  adalah  kerugian  yang  berupa  kehilangan  keuntungan  (bahasa  Belanda: winstderving ), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.
Code  Civil (dalam  bahasa  Perancis)  memperinci  ganti  rugi  itu  dalam  dua  unsur,  yaitu dommages  et  interests . Dommages meliputi  apa  yang  dinamakan  biaya  dan  rugi sebagaimana dibicarakan di  atas, sedangkan interest adalah sama dengan  bunga dalam arti kehilangan keuntungan.
Dalam  soal  penuntutan  ganti  rugi,  oleh  undang-undang  diberikan  ketentuan-ketentuan tentang  apa  yang  dapat  dimasukkan  dalam  ganti  rugi  tersebut.  Boleh  dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti juga ia sudah pernah dilindungi  oleh  undang-undang  (pasal  1338  ayat  3)  dalam  soal  pelaksanaan perjanjian.asal  1247  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menentukan:  "Si  berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".
Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan: "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi  dan  bunga,  sekedar  mengenai  kerugian  yang  diderita  oleh  si  berpiutang  dan keuntungan  yang  terhilang  baginya,  hanyalah  terdiri  atas  apa  yang  merupakan  akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian".
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur, mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Dikiranya, debitur malahan merasa lega dengan dibatalkannya perjanjian karena ia dibebaskan dari kewajiban melakukan prestasi. Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak  kembali  pada  keadaan  sebelum  perjanjian  diadakan.  Kalau  suatu  pihak  sudah menerima  sesuatu  dari  pihak  yang  lain,  baik  uang  maupun  barang,  maka  itu  harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.
Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur ini, dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  terdapat  pengaturannya  pada  pasal  1266,  yaitu
suatu pasal yang terdapat dalam bagian kelima Bab 1, Buku III, yang mengatur tentang perikatan bersyarat.
Pasal 1266 itu berbunyi:
" Syarat  batal  dianggap  selamanya  dicantumkan  dalam  perjanjian-perjanjian  yang timbal-balik,  manakala  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Dalam  hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.  Permintaan  ini  juga  harus  dilakukan,  meskipun  syarat  batal  mengenai  tidak dipenuhinya  kewajiban  itu  dinyatakan  dalam  perjanjian.  Jika  syarat  batal  tidak dinyatakan  dalam  perjanjian,  hakim  leluasa  menurut  keadaan  atas  permintaan  si tergugat,  untuk  memberikan  suatu  jangka  waktu  guna  kesempatan  memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan".
Dengan adanya ketentuan, bahwa pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada hakim, tak mungkinlah perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu si debitur nyata- nyata  melalaikan  kewajibannya.  Kalau  itu  mungkin,  permintaan  pembatalan  kepada hakim tidak ada artinya. Dan disebutkan juga secara jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal demi  hukum.  Dapat  dikatakan,  sekarang  tidak  ada  keragu-raguan  lagi  bahwa  tentang anggapan undang-undang bahwa kelalaian si debitur adalah satu syarat-batal berdasarkan suatu kekeliruan.
Bukan kelalaian atau wanprestasi  debitur  yang membatalkan perjanjian, tetapi  putusan hakim.  Putusan  hakim  itu  tidak  bersifat  declaratoir  tetapi  constitutif,  secara  aktif membatalkan  perjanjian  itu.  Amar  (dictum)  putusan  hakim  itu  tidak  berbunyi. "Menyatakan  batalnya  perjanjian  antara  pengugat  dan  tergugat"  melainkan, "Membatalkan  perjanjian".  Malahan,  menurut  ajaran  yang  sekarang  dianut,  hakim  itu mempunyai  kekuasaan  discretionair,  artinya:  kekuasaan  untuk  menilai  besar  kecilnya kelalaian  debitur  dibandingkan  dengan  beratnya  akibat  pembatalan  perjanjian  yang mungkin  menimpa si  debitur itu. Kalau hakim menimbang kelalaian debitur itu terlalu "sepele"  (terlalu  kecil,  atau  terlalu  tak  berarti),  sedangkan  pembatalan  perjanjian  akan membawa  kerugian  yang  terlalu  besar  bagi  debitur,  maka  permohonan  untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim.
3. Peralihan risiko sebagai  sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam  pasal  1237  ayat  2  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Yang  dimaksudkan dengan "risiko", adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Apabila keadaan memaksa ( overmacht atau force majeur ) karena soal risiko ini memang merupakan  persoalan  yang annex dengan  keadaan  memaksa.  Peralihan  risiko  dapat digambarkan  demikian:  Menurut  pasal  1460  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, maka  risiko  dalam  jual  beli  barang  tertentu  dipikulkan  kepada  si  pembeli,  meskipun barangnya  belum  diserahkan.  Kalau  si  penjual  itu  terlambat  menyerahkan  barangnya, maka  kelalaian  ini  diancam  dengan  mengalihkan  risiko  tadi  dari  si  pembeli  kepada  si penjual. Jadi dengan lalainya si penjual, risiko itu beralih kepada dia.
4. Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur  yang lalai  adalah tersimpul  dalam suatu  peraturan Hukum Acara,  bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (pasal 181 ayat 1 H.I.R.). Seorang debitur  yang  lalai  tentu  akan  dikalahkan  kalau  sampai  terjadi  suatu  perkara  di  depan hakim.  Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatakan:  "Pihak  yang merasa  perjanjian  tidak  dipenuhi,  boleh  memilih  apakah  la,  jika  hal  itu  masih  dapat dilakukan,  akan  memaksa  pihak  yang  lainnya  untuk  memenuhi  perjanjian,  ataukah  ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga".
Perjanjian akuisisi yang dilakukan dibawah tangan oleh para pihak yang terlibat adalah pihak  si  Pemilik  Perusahaan  atau  Pihak  Yang  di  akuisisi  dan  Pihak  Pengakuisisi. Hubungan antara pihak yang di akuisisi dan pihak pengakuisisi ini mengakibatkan adanya perikatan yang mengikat para pihak tersebut. Mengikatnya para pihak dengan perjanjian yang  dibuat  merupakan  suatuakibat  hukum  yang  harus  ditaati  pasca  terbentuknya perjanjian.  Namun,  tidak  jarang  salah  satupihak  yang  terlibat  didalam  perjanjian  tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi / cidera janji).
Perbuatan tersebut dapat membuat pihak lain mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun  kerugian  non-materiil.  Atas  kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  yang  dirugikan dalam  perjanjian  maka  dikarenakan  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  sudah seharusnya para pihak tersebut  mendapatkan perlindungan hukum  tanpa  melihat status sosial maupun ras dan suku.
Permasalahan  mendasar  dalam  perjanjian  pada  umumnya  yaitu  terjadinya  wanprestasi dimanasi pemilik perusahaan yang akan diakuisisi tidak menepati janjinya sebagaimana isi perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga  pihak  yang  mengakuisisi  pun  menahan  pembayaran  untuk  membayar  lunas sebagaimana nilai yang sudah disepakati dalam perjanjian.
Permasalahan-permasalahan seperti ini dapat terjadi apabila sewaktu kesepakatan telah terjadi, para pihak dalam membuat perjanjian tidak membuat ketentuan-ketentuan yang dapat  digunakan  untuk  saling  melindungi  hak  setiap  pihak.  Apabila  dalam  perjanjian akuisisi  perusahaan  dibuat  dibawah  tangan  yang  dibuat  memiliki  pasal-pasal  yang menentukan  bagaimana  perjanjian  tersebut  akan  dilaksanakan  dan  dipenuhi  maka permasalahan-permasalahan  seperti  yang  sudah  disebutkan  dapat  diminimalisir. Sehingga  untuk  menghindari  timbulnya  permasalahan-permasalahan  dikemudian  hari, maka diperlukan pencegahan seperti pembuatan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  saksi-saksi  serta  dibuat  dihadapan notaris.
Sebuah perjanjian pada umumnya berisi mengenai informasi surat lengkap, harga, uang muka  dan  cara  pembayaran;  jaminan  dan  saksi,  penyerahan  objek,  pajak,  iuran,  dan pungutan,  masa  berlaku  perjanjian;  penyelesaian  perselisihan,  hal-hal  lain  yang  telah disepakati bersama (R. Soeroso. 2010:72).
Dengan  adanya  ketentuan-ketentuan  tersebut  kepentingan  para  pihak  dapat  terlindungi dan  apabila  terjadi  wanprestasi  terdapat  dasar  untuk  membuktikan  kelalaian  tersebut, karena akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah salah satunya ialah perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).
Syarat  sah  dalam  perjanjian  di  bagi  dalam  dua  kelompok  yaitu  syarat  subjektif  dan syaratobjektif. Syarat subjektif meliputi kesepakatan para pihak  yang mengikatkan diri dan  kecakapan  para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Sedangkan  syarat  objektif  yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Apabila  syarat-syarat  tersebut  telah  terpenuhi  maka  suatu  perjanjian  dianggap  sah. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta perjanjian dibatalkan dan pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat  selama  tidak  dibatalkan  (oleh  hakim)  atas  permintaan  pihak  yang  berhak meminta pembatalan.
Apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat  dibatalkan  maksudnya  salah  satu  pihak  yang  keberatan  dapat  mengajukan  ke pengadilan  untuk  membatalkan  perjanjian.  Sedangkan  perjanjian  batal  demi  hukum berarti perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada atau dari semula perjanjian tidak pernah  dilahirkan.dan  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan.  Tujuan  para  pihak  yang mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar utnuk saling menuntut di depan hakim (R. Soeroso. 2010:73).
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Apabila setelah dibuatnya perjanjian salah satu  melakukan wanprestasi.  Perlindungan  hukum  preventif untuk para pihak juga terdapat dalam KUHPerdata. Perlindungan hukum untuk perjanjian dibawah tangan hanyalah Pasal 1338 KUHPerdata dimana semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Suatu perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.  Perlindungan  hukum  represif  dapat  diperoleh  dengan  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  pihak  lain  karena adanya wanprestasi.
Namun  dalam  menyelesaikan  perselisihan  yang  mungkin  timbul  antara  para  pihak maupun  dengan  pihak  ketiga,  tidak  hanya  dapat  memilih  menyelesaikannya  melalui pengadilan saja. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara:
1. Musyawarah, merupakan upaya perundingan permasalahan dimana kedua belah pihak dipertemukan di luar pengadilan untuk mecapai kesepakatan yang disebut “ win- win solution ”.
2. Proses  pengadilan  melalui  pengadilan.  Pengadilan  yang  dimaksud  adalah pengadilan umum yang berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  memiliki  wewenang  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkarapidana  dan  perdata  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Namun  sebelum  diadakannya  persidangan,  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa mediasi  wajib  dilakukan  oleh  parapihak  yang  berperkara  secara  perdata  dipengadilan yang  dilakukan  pada  hari  sidang  pertama.  Mediasi  dilakukan  agar  para  pihak  dapat menyelesaikan sengketa secara damai; dan
3. Arbitrase,  yaitu  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Upaya  penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara, yaitu melalui arbitrase atau alternative  penyelesaian  sengketa.  Berdasarkan  Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  1 Undang-UndangNomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak  yang  bersengketa.  Perjanjian  arbitrase  merupakan  suatu  kesepakatan  berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Wanprestasi terjadi ketika seseorang atau kelompok yang memiliki hutang namun tidak dapat  memenuhi  perjanjian.  Adapun  yang  dimaksud  memenuhi  perjanjian  yaitu  tidak dapat melaksanakan maupun melaksanakan tetapi tidak sesuai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Akibatnya terjadilah yang disebut ingkar janji atau wanprestasi. Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  memiliki  kecenderungan  untuk  melakukan  interaksi dengan  sesama.  Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  berupa  usaha  yang  melibatkan perjanjian  dengan  orang  lain.  Perjanjian  tersebut  meliputi  kesepakatan  untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan maupun memberikan sesuatu kepada pihak lain baik secara terukur kuantitas maupun kuantitas.
Berdasarkan  pengertian  dari  Pasal  1313  KUHPer,  perjanjian  adalah  perbuatan  hukum oleh seorang yang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan prestasi.
Prinsip  keabsahan  perjanjian  telah  diatur  dalam  Pasal  1320  dimana  terdapat  beberapa unsur agar tercapai sebuah perjanjian, yaitu syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana terurai di pasal tersebut. Setelah mengetahui makna perjanjian dan syarat keabsahannya, pihak terlibat memiliki acuan atau gambaran bentuk dari perjanjian yang merupakan cikal bakal terjadinya sebuah wanprestasi.
Soebekti mengemukakan pendapat bahwa wanprestasi terjadi apabila pihak penghutang tidak  melakukan  apa  yang  dijanjikan.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan istilah hukum, sementara istilah umumnya dikenal sebagai ingkar janji.

## Kemungkinan alasan tidak dipenuhinya perjanjian

## 1. Kesalahan debitur, baik secara sengaja maupun tidak (lalai)
Ketika  salah  satu  pihak  telah  melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan  maupun  tidak memberikan sesuatu sesuai kesepakatan maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Penentuan wanprestasi harus jelas batasannya.
Dengan demikian terdapat perjanjian dan prestasi terukur agar mengetahui suatu pihak telah melaksanakan atau tidak melaksanakan kesepakatan. Penentuan wanprestasi  juga dapat terjadi apabila Anda melaksanakan kesepakatan namun tidak sesuai waktu, jumlah, maupun aspek lainnya.

## 2. Keadaan yang memaksa
Penyebab  wanprestasi  dengan  alasan  keadaan  terpaksa  terjadi  apabila  salah  satu  pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi di luar kontrol pihak tersebut. Dengan kata lain, ketidakmampuan dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak yang bersangkutan. Dalam istilah hukum, keadaan ini dikenal dengan sebutan force majeure .
KUH Perdata menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi keadaan ini meliputi:
a. Tidak memenuhi prestasi
b. Terdapat penyebab yang terletak di luar kesalahan debitur
c. Faktor penyebab tak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur
Beberapa unsur wanprestasi
a. Perjanjian yang sah oleh para pihak terlibat.
b. Terdapat  kesalahan,  baik  kelalaian  atau  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh salah satu pihak (yang kemudian disebut sebagai debitur).
c. Terdapat  kerugian  yang  dialami  oleh  salah  satu  pihak  (disebut  dengan kreditur).
d. Adanya  sanksi  yang  berupa  ganti  rugi,  pembatalan  perjanjian,  peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara jika masalahnya sampai dibawa ke pengadilan untuk diputuskan perkara.

## Bentuk wanprestasi
1. Wanprestasi  dikarenakan  tidak  memenuhi  prestasi  (standar  keberhasilan  atau tuntutan)  sama  sekali  yang  dilakukan  oleh  debitur.  Keadaan  ketika  debitur  sama sekali  tidak  melaksanakan  ketentuan  perjanjian  sehingga  menimbulkan  kerugian bagi kreditur.
2. Wanprestasi  yang  disebabkan  karena  keterlambatan  memenuhi  prestasi.  Kondisi dimana  debitur  melaksanakan  prestasi  namun  tidak  tepat  waktu  atau  terlambat sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
3. Wanprestasi  disebabkan  ketidak  sempurnaan  dalam  memenuhi  prestasi  yang dihasilkan.  Hal  ini  terjadi  ketika  debitur  memenuhi  prestasinya  namun  tidak sempurna atau kurang dari standar nilai yang dikehendaki.
4. Melakukan  hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  (larangan  atau  pantangan)  dalam perjanjian
Debitur dikenai wanprestasi apabila melaksanakan hal yang dilarang dalam perjanjian.

## Konsekuensi terjadinya wanprestasi
1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPer) Ganti rugi yang dibebankan berdasarkan kriteria berikut:
a. Semua  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  kreditur  sejak  awal  terjadinya wanprestasi.
b. Kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang tertentu.
c. Bunga  dimana  berupa  hilangnya  keuntungan  yang  telah  direncanakan  oleh kreditur karena adanya ketidaksanggupan pihak terbeban.
Selain kriteria tersebut, terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi yang dimaksud.

## 2. Pembatalan Perjanjian (Pasal 1266 KUHPer atau Pasal 1338 ayat (2)
Apabila berkenan, kreditur dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian. Akan tetapi, pembatalan  perjanjian  harus  memperhatikan  Pasal  1266  KUHPer  dimana  pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sebagai pemutusnya. Selain itu, Pasal 1338 ayat 2 juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembatalan perjanjian dapat terjadi melalui kesepakatan dari negosiasi antara para pihak yang terlibat.

## 3. Peralihan Risiko
Risiko  yang  dimaksud  yaitu  risiko  yang  terjadi  karena  act  of  god  atau  force  majeur sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Dengan demikian, risiko yang mulanya dibebankan  kepada  debitur  menjadi  dapat  dialihkan  sepenuhnya  kepada  si  pihak  yang wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi yang telah dilanggar.

## 4. Pembayaran Biaya Perkara
Sanksi ini hanya dapat terjadi sebagai akibat hukum wanprestasi ketika seseorang sudah terbukti di persidangan dengan adanya penetapan dari hakim berwenang. Debitur dapat membayar  ganti  rugi  berupa  uang  maupun  bentuk  ganti  rugi  lain  yang  timbul  karena
perselisihan guna menyelesaikan sengketa. Besaran ganti rugi disesuaikan putusan hakim dengan berbagai pertimbangan.
Bentuk Kemungkinan Tuntutan kepada Debitur
a. Pemberian perikatan
b. Pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi
c. Tuntutan ganti kerugian
d. Pembatalan persetujuan timbal balik
e. Pembatalan yang disertai ganti rugi
Konsekuensi Yuridis bagi Debitur Berupa Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga
1. Biaya  yaitu  ongkos  atau  pengeluaran  yang  telah  dikeluarkan  selama  terjadinya wanprestasi.
2. Rugi  merupakan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  segala  hal  yang  dapat menimbulkan kerusakan properti milik kreditur dikarenakan kelalaian debitur.
3. Bunga  yaitu  keuntungan  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  kreditur  dari  hasil perjanjian.
Apabila  kerugian  dapat  diduga  pada  saat  perjanjian  dibuat,  maka  debitur  hanya diharuskan membayar ganti kerugian yang telah disepakati saat perjanjian dibuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1247 KUHPerdata.
Jika  kerugian  sebagai  akibat  langsung  dari  wanprestasi  sehingga  tidak  dipenuhinya perjanjian dikarenakan oleh tipu daya debitur, maka pembayaran ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita oleh kreditur. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 1248 KUHPerdata.
Konsep exceptio non adimpleti contractus yang diartikan sebagai bentuk sangkalan dalam persetujuan timbal balik yang dikemukakan suatu pihak bahwa pihak lain berada dalam keadaan  lalai.  Akibatnya,  pihak  tersebut  tidak  dapat  menuntut  pemenuhan  prestasi. Eksepsi  ini  dikemukakan  untuk  melawan  tuntutan  kreditur  akan  pemenuhan  perikatan yang terjadi. Pembatalan perjanjian yang bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian yang dimaksud terjadi. Peralihan risiko merupakan keharusan sekaligus kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa  di  luar  kesalahan  salah  satu  pihak  yang  menimpa  barang  dan  menjadi  objek perjanjian  terikat.  Penyesuaian  batasan  ini  telah  dimuat  dalam  ketentuan  Pasal  1237 KUHPerdata.
Cara Mengajukan Gugatan Hukum Wanprestasi: (bursadvocates.com)
1. Mendaftarkan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Terdekat
Langkah pertama yang harus Anda lakukan yaitu memilih kuasa hukum untuk kemudian mendaftarkan gugatan secara tertulis kepada pengadilan. Dalam Pasal Wanprestasi 118
ayat  1  HIR  menjelaskan  jika  penggugat  harus  memilih  pengadilan  negeri  yang tingkatannya  sesuai  dengan  kapasitas  gugatan  tersebut.  Dengan  demikian,  Anda  harus melakukan survei pengadilan untuk memilih pengadilan yang sesuai.

## 2. Membayar Biaya Panjar Perkara
Apabila  gugatan  diterima  pihak  pengadilan,  Anda  harus  melakukan  pembayaran  biaya panjar perkara. Pengertian biaya panjar adalah dana ketika final perkara diperhitungkan setelah  terbit  putusan  pengadilan.  Biaya  tersebut  termasuk  biaya  lain  selama  jalannya proses  penyelesaian  perkara  yang  Anda  lakukan.  Awalnya  biaya  ini  akan  dikeluarkan oleh  penggugat  atau  kreditur  yang  merasa  dirugikan  dalam  wanprestasi.  Selanjutnya, pihak yang kalah akan menanggung biaya panjar di akhir putusan pengadilan. Biaya ini merupakan kebutuhan pengadilan untuk memenuhi hal administratif seperti pembuatan dokumen, pemanggilan saksi, dan materai.

## 3. Melakukan Kegiatan Registrasi Perkara
Apabila  Anda  telah  membayar  biaya  panjar,  langkah  berikutnya  yaitu  melakukan registrasi perkara. Gugatan wanprestasi yang diajukan akan tercatat dalam Buku Register Perkara  dengan  nomor  gugatan.  Nomor  gugatan  akan  digunakan  dalam  proses penyelesaian wanprestasi di pengadilan yang menangani perkara Anda.

## 4. Melimpahkan Seluruh Berkas Perkara ke Pengadilan
Gugatan  yang Anda  ajukan akan diproses oleh  Ketua Pengadilan Negeri  sesuai  urutan nomor gugatan. Proses pelimpahan kasus ini harus dilakukan paling lambat 7 hari setelah registrasi  Anda  lakukan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  tidak  ada  pelanggaran prinsip-prinsip dalam penyelesaian kasus perkara.

## 5. Menunggu Penetapan Majelis Sidang Perkara
Langkah  selanjutnya  yaitu  menunggu  penetapan  Majelis  Sidang  yang  Berwenang. Dokumen  gugatan  Anda  akan  diputuskan  oleh  Hakim  maksimal  7  hari  setelah penerimaan berkas lengkap selesai dilakukan. Anda bisa melakukan pengecekan secara berkala progres penetapan putusan tersebut.

## 6. Mengikuti Prosesi Sidang dengan Baik, Tertib, dan Jujur
Langkah terakhir berupa melaksanakan proses sidang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Anda beserta pihak lain yang terlibat akan disidang oleh pihak pengadilan untuk menyelesaikan  kasus  wanprestasi.  Selalu  utamakan  untuk  mengikuti  prosesi  sidang dengan  baik,  tertib,  jujur,  dan  kepala  dingin.  Perkara  yang  diselesaikan  dengan  kepala dingin akan menghasilkan keputusan dan hasil yang lebih baik bagi segala pihak.
Bentuk gugatan yang diajukan oleh pihak debitur yang dirugikan dari adanya wanprestasi adalah sebagai berikut:

## 1. Parate Executie
Kreditur melakukan tuntutan mandiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditur bertindak secara eigenrichting atau menjadi  hakim  sendiri secara bersama-sama dalam kasus perkaranya. Dalam praktik lapangannya, langkah ini berlaku pada perikatan ringan dengan nilai ekonomis yang relatif kecil.

## 2. Melalui Arbitrase atau Perwasitan
Kreditur  dan  debitur  dapat  membuat  kesepakatan  untuk  menyelesaikan  persengketaan melalui wasit atau arbitrator yang ditunjuk. Saat arbitrator memutuskan sengketa tersebut, kreditur  dan  debitur  harus  tunduk  pada  apapun  hasil  putusan  yang  diberikan.  Kendati putusan  tersebut  merugikan  atau  menguntungkan  salah  satu  pihak,  keduanya  wajib menaatinya tanpa terkecuali. Dengan demikian, sifat putusan tersebut mutlak bagi pihak yang terlibat.

## 3. Melalui Reele Executie
Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan yang telah dipilih.  Umumnya  langkah  ini  diambil  apabila  masalah  yang  dipersengketakan  cukup besar dengan nilai ekonomis tinggi. Selain itu, metode ini dapat dipilih jika di antara pihak kreditur  dan  debitur  tidak  ada  penyelesaian  sengketa  meski  cara parate  executie telah dilakukan sebelumnya.

## SIMPULAN
Akibat hukum dari pihak yang wanprestasi dalam perjanjian akuisi sama halnya dengan perjanjian  pada  umumnya,  dimana  pihak  yang  terbukti  melakukan  wanprestasi diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh oleh pihak yang dirugikan, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemutusan/pembatalan perjanjian atau kesepakatan bersama melalui hakim, resiko beralih kepada pihak yang tidak memenuhi prestasi sejak terjadi wanprestasi, pihak yang wanprestasi wajib memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan  atau  pembatalan  disertai  tuntutan  ganti  rugi,  pihak  yang  wanprestasi  wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan. Jika kasus wanprestasi ini cara penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan, maka ketentuan nilai bayar, nilai ganti rugi, dan nilai bunga, menunggu hasil putusan dari Majelis Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Muslam, Sosiologi dan Metode  Penelitian Hukum , UMM Press,  Malang,
2009.
Bentuk  Badan  Usaha  yang  berbadan  hukum,  dari    https://www.google.co.id/search? Bentuk- badan-usaha-yang- berbadan-hukum.html
Dedeen Des, Pengertian Itikad Baik Dalam Hukum, Arikel Online Tayang  1 Mei 2018. https://www.dictio.id/t/bagaimana-asas-itikad- baik /76293
https://bursadvocates.com/cara-mengajukan- gugatan-hukum-wanprestasi/ https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur- dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi- lt62174878376c7/
Devi Ana Istoati dan Lathifah Hani, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa  Menyewa  Rumah,  Jurnal,Prosiding  Konstelasi  Ilmiah  Mahasiswa  Unissula (KIMU)  Universitas
Islam
Sultan Agung Semarang, 23 Maret 202i, 17911-40947-1-SM.pdf.
Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Muhamdiyah Malang,
2003 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata M, Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48- 56 Pengertian Perusahaan menurut para ahli,  dari   ut+para+ahli&ie=utf R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan:  Pedoman Praktis Pembuatan  dan Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian  Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,  Jakarta, 1990
Subekti, “ Hukum Perjanjian ”,  Intermasa, Jakarta,  2005.
Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian  Hukum , PT.RajaGrafindo Persada,  Jakarta, 2010.
Subjektif  dan  Objektif  Dalam  Perjanjian, https://isdiyantolawoffice.com/syarat-sah- subjektif-dan-objektif- dalam- perjanjian/Syarat Sah http://pena- rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal- yang-termasuk-kategori.html , https://bursadvocates.com/cara-mengajukan- gugatan-hukum-wanprestasi/ ,
Yassir  Arafat, Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  yang  Seimbang, Jurnal  Rechtens,
Universitas Islam Jember, Vol IV. No. 2.