## DINAMIKA POLITIK KYAI DALAM PROSES DEMOKRATISASI LOKAL PADA PILKADA PAMEKASAN
Abdullah Achmad Madani Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Masyarakat Madani Email: abduhmadani06@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu keinginan untuk mengetahui dan  menggambarkan  dinamika  kekuasaan  kyai  dalam  proses  demokratisasi lokal  (pilkada).  Selanjutnya  permasalahan  yang  timbul  adalah  mengapa kekuasaan  kyai  sepuh  menurun  dalam  pilkada  Pamekasan. P enelitian  ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan agar peneliti dapat  memperoleh  gambaran  secara  sistematis,  aktual  dan  akurat  mengenai fakta  dan  sifat  objek  penelitian.  Sehingga  diharapkan  menjawab  rumusan masalah yang ada. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode wawancara yang berpedoman pada Interview Guide (Pedoman wawancara), dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama  Masyarakat  Pamekasan  tidak  lagi  terdominasi  oleh  kekuatan  dan kekuasaan politik kyai sepuh serta tidak lagi patuh, tunduk dan mendukung atas apa yang di kehendaki dan harus sesuai dengan pilihan kyai.  Kedua Masyarakat Pamekasan telah memiliki pilihan politik sendiri sebagai bentuk keberaniannya dalam memprotes kebijakan dan kepemimpinan politik kyai sebelumnya yang sedang mendapatkan sorotan dan kritikan dalam kebijakan dan tindakannya yang hanya berafiliasi pada kekuasaan, jabatan, uang maupun materi (proyek). Kata Kunci: Kyai, Politik, Pilkada
Abstract: This research is motivated by a desire to know and describe the dynamics of kyai power in the local democratization process (pilkada). The next problem that arises  is  why  the  power  of  the  elderly  kyai  decreased  in  the  Pamekasan  regional elections. This research uses descriptive qualitative research, which aims to enable researchers  to  obtain  a  systematic,  current  and  accurate  picture  of  the  facts  and nature of the research object. So it is hoped that it will answer the existing problem formulation.  Meanwhile,  the  data  collection  technique  used  by  researchers  is  the interview  method  which  is  guided  by  the  Interview  Guide,  documentation  and
observation. The results of the research show that, firstly, the Pamekasan community is no longer dominated by the political power and authority of the elderly kyai and is no longer obedient, submissive and supportive of what they want and must be in accordance  with  the  kyai's  choices.  Both  Pamekasan  people  have  had  their  own political  choices  as  a  form  of  courage  in  protesting  the  policies  and  political leadership of previous kyai who are currently receiving attention and criticism for their policies and actions which are only affiliated with power, position, money or material (projects).
Keywords: Kyai, Politic, Pilkada

## Pendahuluan
Tulisan  ini  bermaksud  untuk  Mengungkap  fenomena  Pudarnya  Dominasi Politik Kyai  dalam  Proses  Demokratisasi  Lokal  Pilkada  Pamekasan.  Istilah  kyai yang  digunakan  dalam  studi  ini  merujuk  pada  gelar  yang  diberikan  oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan  dalam  sebuah  pesantren  dan  mengajar  kitab-kitab  kuning  maupun klasik kepada  para santrinya (Dhofier  1982 ; 55). Namun  cakupan  makna kyai dalam penelitian ini bukan hanya pada seseorang yang menjadi pimpinan dalam sebuah pesantren dan mengajar kitab  kuning saja  tetapi juga merupakan salah satu tokoh elit dalam masyarakat yang memiki pengaruh serta  menjadi panutan dan teladan bagi pengikut dan masyarakat  disekitarnya.
Berbicara  tentang  kyai  tidak  bisa  dilepaskan  dari  santri  dan  pesantren sebagai  satu-  kesatuan  yang  utuh  dan  berkesinambungan.  Kyai,  santri  dan pesantren merupakan komponen dalam dunia pendidikan Islam yang tidak bisa dilepaskan  dari  kehidupan  masyarakat  Pamekasan  (Madura).  Oleh  karena  itu tidak  berlebihan  jika  kiranya  kemudian  ketokohan  dan  pengaruh  kyai  sangat besar  dan mengakar  dalam  masyarakat.  Kuntowijoyo  menyebut  Madura  adalah “Pulau  Seribu  Pesantren”  (Muthmainnah.  1998)  karena  didalamnya  terdapat beberapa kyai, begitu juga di Pamekasan. Sebagai kabupaten yang syarat dengan pesantren,  kehadiran  kyai  ditengah-tengah  kehidupan  masyarakat  sangat diharapkan, selain untuk menjaga eksistensi keagamaan  dan memperbaiki tata kehidupan dalam sosial masyarakat, ia juga dijadikan  referensi  dalam  berbagai ranah kehiduan.
Penyebutan istilah kyai bagi masyarakat Pamekasan beraneka ragam. Jika pada umumnya kyai merupakan gelar bagi pengasuh pondok pesantren, namun dalam  konteks  Pamekasan  berbeda.  Kyai  tidak  hanya  orang  yang  menjadi pengasuh di dalam pondok pesantren, tetapi juga bagi orang yang memiliki surau (langger),  madrasah,  masjid  dan  murid  (santri)  serta  memiliki  kemampuan penguasaan ilmu  dalam bidang agama Islam yang kuat. Perbedaan penyebutan tersebut terletak pada tingkatan dan pengaruhnya dalam sosial masyarakat. Yang pertama  Orang  yang  memiliki  kemampuan  dalam  bidang  agama  Islam  serta mempunyai  surau  (langger),  madrasah  atau  masjid  sebagai  tempat  aktivitas belajar mengajar disebut mak kaeh, (kyai). Kedua orang yang mempunyai santri dan  pondok  pesantren  sebagai  tempat  belajar  mengajar  serta  status  dan kedudukannya  dituakan,  menjadi  induk  dan  referensi  bagi  masyarakat  dan
pesantren lainnya kyai sepuh.
Keberadaan kyai sepuh ini sangat menentukan dan memiliki pengaruh yang kuat serta kuasa yang hegemonik dalam kehidupan sosial masyarakat Pamekasan. Setiap  kata,  perbuatan  dan  perintahnya  harus  diikuti  dan  dipatuhi, ketidaktundukan merupakan suatu hal yang dianggap salah dan keliru (kualat, bala`)  hingga  menimbulkan  kekhawatiran  tidak  mendapatkan  berkah  atau barokah.
Dalam  setiap  penyelenggaraan  pesta  demokrasi,  Kyai  sebagai  tokoh pesantren  sering  kali  menjadi  lahan  dan  sasaran  bagi  para  politisi  untuk membangun  basis  dukungan politiknya. Suara kyai selalu diperebutkan, bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam melainkan juga partai-partai politik berbasis  nasionalis.  Dalam  upaya  meraup  simpati  dari  kalangan  Islam  yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh  pesatren  pada  jajaran  pengurus  partai  bahkan  hingga  dijadikan  calon Legislatif,  Gubernur,  maupun  Kepala  daerah  (Bupati)  dengan  harapan  bisa menjadi  vote getter dan daya tarik dalam pemenangan  pemilu.
Pamekasan  dikenal  dengan  kabupaten  gerbang  salam 1 ,  karena  aktivitas masyarakat  sehari-hari  selalu  disandarkan  pada  nilai-nilai  keagamaan  dengan mentaati, mematuhi dan tunduk terhadap perintah kyai sebagai panutan mereka dalam  masyarakat.  Kehidupan  sosio-  politik  yang  terbangun  dalam  diri  orang madura tidak terlepas dari kultur sosial kemasyarakatannya yang berkembang. Umumnya orang Madura khususnya Pamekasan terdapat tiga ajaran ketundukan dan  kepatuhan,  yakni  :  Ibuh  (kedua  orang  tua),  Guruh  (guru),  dan  Ratuh (pemerintah) (Muthmainnah.  1998).  Guru yang dimaksud disini adalah pemuka dan  pemimpin  agama  Islam  (Kyai).  Hal  tersebut  pada  akhirnya  sangat mempengaruhi pada afiliasi politik mereka. Karena sifat fanatik dan kepatuhannya kepada kyai yang sangat tinggi hingga berimbas  pada proses kepartaian.
Pengaruh  dan  kedudukan  kyai  dalam  kehidupan  masyarakat  Pamekasan sangat  besar,  kuat  dan  mengakar.  Tidak  hanya  dalam  kehidupan  sosial- keagamaan, melainkan juga dalam kehidupan social-politik. Pengaruh sosok kyai dalam  politik  sangat  besar,  melebihi  partai  Politik.  Sehingga  perbedaan  partai yang dianut oleh kyai yang satu dengan kyai yang lainnya membuat masyarakat menjadi  bingung  dalam  menentukan  sikap  politiknya.  Kyai  memiliki  basis dukungan  yang  tetap  yaitu  para  masyarakat  khususnya  para  santri  yang  akan selalu menghormati, memuliakan dan akan selalu mematuhi perintahnya. Salah satu  bentuk  penghormatan  dan  pemuliaan  tersebut  adalah  dengan  cara ngerengah debunah keyaeh.
Kyai  terjun  kedalam  dunia  politik  praktis  bukan  merupakan  sesuatu  hal yang  baru.  Secara  historis  keterlibatan  kyai  dalam  politik  sudah  terbukti  sejak zaman penjajahan, orde lama, orde baru, maupun pasca reformasi seperti saat ini semakin marak kyai terjun langsung kedalam politik praktis, baik secara langsung maupun dengan turut serta menjadi tim sukses dalam pemenangan calon yang diusung.  Terbukti  dalam  beberapa  preode  faktor  dukungan  kyai  sering  kali menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan, karena kyai merupakan elemen yang paling  sesensial  dalam masyarakat lebih-lebih  dalam dunia pesantren.
Namun seiring dengan perkembangan  waktu,  paradigma  ketundukan dan kepatuhan yang tertanam dalam kehidupan dan kepribadian masyarakat terhadap kyai  sepuh  mengalami  perubahan,  di  mana  ketundukan  santri  terhadap  kyai mengalami anomali. Santri tidak lagi terdominasi oleh kekuatan dan kekuasaan kyai serta tidak lagi patuh, tunduk dan mendukung apa  yang di kehendaki dan dilakukan kyai. Paradigma sami`na wa atho`na yang sudah terbentuk dan melekat kini  berubah menjadi  sami`na wa analisa.
Pilkada  Pamekasan  tahun  2013  menunjukkan  peran  besar  kyai  hilang kemujarabannya. Ketundukan dan kepatuhan masyarakat dalam politik terhadap kyai  sepuh  yang  awalnya  menjadi  induk  dan  corong  bagi  pesantren  dan masyarakat Pamekasan mengalami perubahan. Masyarakat Pamekasan tidak lagi terdominasi oleh kekuatan dan kekuasaan sang kyai sepuh serta tidak lagi patuh, tunduk  dan  mendukung  atas  apa  yang  di  kehendaki  dan  didukung.  Paradigma sami`na  wa  atho`na  (kami  dengar  dan  kami  taati)  yang  sudah  terbentuk  dan melekat kini berubah menjadi sami`na wa analisa (kami dengar dan kami analisa) yang  menyebabkan  masyarakat  Pamekasan  mulai  berfikir  rasional  serta  telah memiliki pilihan politik sendiri.
Bertolak  dari  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  Penelitian  ini bermaksud untuk mengungkap suatu persoalan “Mengapa Kekuasaan Kyai Sepuh menurun  dalam  Pilkada  Pamekasan  Tahun  2013?”  Sehingga,  dari  permasalah tersebut,  maka  pentingnya  dilakukan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  ;  (1) Mengetahui dan menjelaskan tentang menurunnya kekuasaan kyai sepuh dalam proses  demokratisasi  lokal  pilkada  Pamekasan  tajun  2013.  Diuraikan  dengan melihat kuasa  kyai sepuh dalam ranah politik pilkada Pamekasan dari periode  ke periode.  (2)  Diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  serta  memberikan kontribusi  pemikiran  terhadap  permasalahan  sosial  politik  terutama  berkaitan dengan hegemoni  kekuasaan dalam pilkada.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan case study sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pudarnya dominasi tersebut. Untuk mendapatkan data-data tentang kuasa  hegemonik  kyai  sepuh  tersebut,  penulis  memanfaatkan  wawancara mendalam  dengan  informan  konci  dalam  pilkada  Pamekasan  2013.  Selain  itu, penulis  juga  melakukan  observasi  dan  studi  pustaka  terhadap  yang  berkaitan dengan  kyai  dan  data-data  pilkada  Pamekasan  yang  diperoleh  tersebut membantu menjelasakan mengenai dinamika kuasa kyai sepuh sebagaimana yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.
Disamping itu, dilakukan juga analisa terhadap kelebihan  dan kekurangan dari data-data yang didapat.Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pamekasan Madura.  Unit  analisis  penelitian  ini  adalah  para  masyarakat  pada  pilkada Pamekasan  tahun  2013.  Data-data  yang  didapat  dikumpulkan  dan  diklasifikasi sesuai  dengan  pengorganisasian  data  dengan  berpedoman  pada  pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini. Setiap data yang diperoleh diorganisasikan
sehingga  dapat  membantu  menjelasakan  dan  menguraikan  dalam  melakukan analisis.  Dalam  membangun  interpretasi  atas  informasi  dan  data  yang  didapat selama  penelitian  dilakukan,  penulis  mencoba  mengecek  dengan  cara membandingkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan  dengan ber bagai pihak  terhadap objek penelitian.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada
langsung) Pamekasan tahun 2013  dilaksanakan  pada  tanggal  9  Januari  2013  yang  diikuti  oleh  3  pasangan kandidat  bupati  dan  wakil  bupati.  Pasangan  cabub  dan  cawabub  dengan  nomor urutan pertama yaitu Anwari dan Holil yang dikenal dengan nama “AHO”. Pasangan yang kedua yaitu Drs. K. H. Kholilurrahman, SH. M. Si dan Ir. H. Mohammad Masduki yang dikenal dengan nama “KOMPAK”. K.H. Kholilurrahman berlatar belakang kyai dan  merupakan  kandidat  yang  tercatat  sebagai  incumbent  bupati  Pamekasan periode  2008-2013.  Pasangan  yang  ketiga  yaitu  Ahmad  Syafi’I  dan  Khalil  Asy’ari yang  dikenal  dengan  nama  “ASRI”  dan  sekaligus  sebagai  pasangan  yang memenangkan pilkada untuk memimpin kabupaten Pamekasan periode 2013- 2018. Masing-masing pasangan memiliki jargon dan gerakan politik yang berbeda-beda. Bahkan,  latar  belakang  kandidat  juga  beragam,  ada  yang  berlatar  belakang  kyai, birokrat, politisi  dan mantan  santri (alumni  pesantren)  serta pengusaha.
Disamping itu juga terdapat kandidat yang tercatat sebagai incumbent, yaitu K. H. Kholilurrahman sebagai kepala daerah (bupati) Pamekasan periode 2008-2013. Adapun kandidat nomor urut pertama merupakan pendatang baru dalam konteks politik  lokal  Pamekasan  yang  mencoba  untuk  berpartisipasi  dalam  dunia  politik praktis proses demokratisasi  lokal.
Pilkada  Pamekasan  tahun  20113  dilaksanakan  serentak  di  1.582  tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di berbagai desa tiap kecamatan. Dengan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih yaitu 642.808 orang. Sebagai elit dalam masyarakat, para kandidat mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam penegakan  demokratisasi  lokal  di  Pamekasan.  Mereka  berpartisipasi  dalam pencalonan calon bupati dan calon wakil bupati dengan tujuan untuk mewujudkan pendidikan politik lokal di Pamekasan. Pilkada merupakan pendidikan  politik bagi masyarakat  Pamekasan.
Adapun  rincian  perolehan  suara  masing-masing  calon  yang  terbagi  dalam setiap kecamatan yang  ada di Pamekasan adalah sebagai Berikut
Tabel  1.5  Perolehan  Suara  Masing-masing  Pasangan  dalam  Pilkada Kabupaten Pamekasan  9  Januari  2013  (Sumber  ;  KPUD  Kabupaten
Pamekasan, 2013) AHO KOMPAK ASRI Kecamatan Suara Kecamatan Suara Kecamatan Suara Tlanakan 616 Tlanakan 14.602 Tlanakan 17.295 Pademawu 905 Pademawu 15.742 Pademawu 31.312 Galis 318 Galis 7.047 Galis 11.042 Larangan 582 Larangan 13.131 Larangan 19.945
Pamekasan 1.167 Pamekasan 12.871 Pamekasan 35.931 Proppo 660 Proppo 20.494 Proppo 21.867 Palengaan 454 Palengaan 24.137 Palengaan 23.638 Pegantenan 308 Pegantenan 18.984 Pegantenan 17.691 Kadur 343 Kadur 13.573 Kadur 13.175 Pakong 232 Pakong 8.921 Pakong 11.804 Waru 304 Waru 15.132 Waru 17.413 Batu Marmar 475 Batu Marmar 25.627 Batu Marmar 14.911 Pasean 541 Pasean 15.641 Pasean 14.330 Total 6.905 Total 205.336 Total 250.336
Sumber ; KPUD Kabupaten Pamekasan,  2013
Kemenangan  Ahmad  Syafii  dalam  mengalahkan  K.  H.  Kholilurrahman meruntuhkan  sikap  paternalistik  yang  melekat  pada  masyarakat  Pamekasan serta  menjadi  sejarah  baru  dalam  dinamika  politik  lokal  Pamekasan.  K.  H. Kholilurrahman  merupakan  kandidat  yang  di  unggulkan  dalam  pilkada Pamekasan 2013. Karena selain berlatar belakang kyai ia juga didukung oleh kyai sepuh dan beberapa kyai ternama di Pamekasan justru kalah oleh kandidat yang tidak di dukung  oleh kyai sepuh dan mayoritas  kyai di Pamekasan.
Dalam  setiap  pemilihan,  masyarakat  Pamekasan  pada  umumnya  selalu mengikuti perintah dan petunjuk serta pilihan politik kyai serta kandidat yang di dukung oleh kyai (lebih-lebih kyai sepuh) sudah bisa dipastikan memenangkan pemilihan. Karena Para Kyai di Pamekasan memiliki basis dukungan yang sangat kuat  yang  notabene  adalah  para  santri-  santrinya  baik  yang  masih  tinggal dipesantren  maupun  yang  sudah  keluar  dari  pesantren  yang  sudah  menjadi alumninya.  Dalam  memperoleh  dukungan  dari  pengikutnya,  elit  kyai  ini seringkali  menggunakan  dalil-dalil  agama  yang  berasal  dari  al-quran  dan  al- hadits  yang  merupakan  sumber-sumber  ajaran  agama  Islam.  Kefanatikan masyarakat  Pamekasan  pada  sosok  dan  figur  seorang  kyai  dan  pesantrennya serta pada ajaran-ajaran agama islam dapat dimanfaatkan oleh para elit kyai ini, karena  para  elit  kyai  ini  dipandang  oleh  pengikutnya  sebagai  elit  agama  yang sangat  berpengaruh  guna  menciptakan  suatu  keputusan  demi  kemaslahatan ummat  didalam  kehidupan  masyarakat.
Dari  kajian  yang  dilakukan  terhadap  dinamika  Kekuasaan  Kyai  dalam proses  demokratisasi  lokal  Pamekasan  2013  diperoleh  hasil  (temuan)  sebagai berikut. Pertama besarnya pengaruh kyai yang melebihi pengaruh Partai Politik (parpol).  Status  kyai  sebagai  bangsawan  yang  dikenal  sebagai  orang  yang memahami agama yang dekat dengan tuhan memiliki kuasa yang sangat dominan dan  dihormati  di  Madura  khususnya  Pamekasan.  Sehingga  dalam  berbagai kehidupan  sosial  masyarakat  beliau  menjadi  preferensi  masyarakat.  Preferensi tersebut  tertanam  dalam  keyakinan  masyarakat  sejak  lama  dari  zaman penjajahan, sebelum kemerdekaan hingga akhir-akhir ini. Dalam kehidupan sosial masyarakat  Pamekasan  terdapat  sosok  yang  sangat  ditaati  dan  dipatuhi  yang dikenal dengan kyai sepuh.  Selain sebagai panutan dalam kehdupan masyarakat, beliau  juga  menjadi  corong  dan  muara  dari  semua  pesantren  yang  ada  di

## Pamekasan.
Kedua  persaingan  antar  kyai  dalam  proses  demokratisasi  lokal  2013. Pilkada  Pamekasan  2013  merupakan  ujung  dari  kuasa  hegemonik  kyai  sepuh dalam ranah politik. Kedudukan, status dan kekuasaannya mulai dipertanyakan seiring dengan munculnya perilaku-perilaku politik yang dilakukan oleh kandidat yang  didukung  oleh  beliau,  tindakan  politik  tersebut  kurang  maupun  tidak mendapatkan  simpati  masyarakat.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kyai  sepuh tidak  bisa  mempertahankan  doxa  yang  selama  ini  membingkai  kyai  dengan kuasanya sebagai bangsawan dan orang suci yang dekat dengan tuhan. Sehingga wacana-wacana yang selama ini berkembang dan menjadi pegangan masyarakat Pamekasan  mulai  memudar  seiring  munculnya  wacana-wacana  baru  dalam politik  yang  mampu  menyingkirkan  doxa  lama  yang  sudah  tertana  yang menyebabkan pilihan politik kyai bukan lagi  pilihan  politik masyarakat  dalam pilkada  Pamekasan 2013.
Ketiga pergeseran pengaruh kyai. Pertarungan antara kyai sepuh  dengan kompetitornya  didalam  pilkada  baik  melalui  wacana  politik,  agama,  budaya, masyarakat mampu menggeser wacana-wacana yang sudah menjadi doxa dalam kehidupan Masyarakat Pamekasan. Melalui heterodoxa mampu menggeser doxa lama  dalam  pertarungan  di  arena  (arena  politik  kultural  simbolis).  Sehingga pilkada  Pamekasan  2013  yang  didukung  oleh  kyai  sepuh  sebagai  aktor  yang hegemonik  melalui  wacana-wacana  dan  modal  yang  dimiliki  oleh  mereka ternyata  mampu  dikalahkan  oleh  wacana  dan  modal  yang  dikembangkan  oleh masyarakat sebagai kompetitor yang berdampak pada terbentuknya  habitus dan doxa baru.
Kyai sepuh merupakan salah satu tokoh dan elit lokal didalam kehidupan masyarakat  Pamekasan.  Beliau  merupakan  keturunan  bangsawan  yang  dikenal sebagai orang yang faham terhadap Agama Islam serta dikenal dekat dengan tuhan yang  memiliki  kualat  dan  sebagainya.  Dengan  menyandang  status  sebagai waratsatul anbiya (pewaris para nabi), beliau diyakini sebagai orang yang suci, hal tersebut membentuk sebuah doxa yang membentuk  habitus dalam kehidupan sosial masyarakat Pamekasan. Dengan doxa dan habitus yang melekat tersebut, hingga akhirnya menjadikan kyai sepuh sebagai sosok yang hegemonik dan paling berpengaruh  dalam semua  ranah kehidupan.
Dalam pilkada Pamekasan 2013, masyarakat Pamekasan yang sebelumnya satu kesatuan dengan kyai sepuh dan kyai kini berubah menjadi aktor dan tampil sebagai kompetitor yang mampu membangun gagasan perlawanan (heterodoxa) untuk mengkritisi  keberadaan kyai  dalam politik,  dengan menggunakan modal politik yang ia miliki untuk melakukan  perubahan  terhadap  doxa  yang mereka yakini  selama  ini.
Kyai sepuh dan masyarakat Pamekasan yang mengidentikkan sebagai santri pada awalnya merupakan satu kesatuan entitas yang tidak dapat dipisahkan, kini menjadi  entitas  yang  berdiri  sendiri  seiring.  Pencalonan  Achmad  Syafii  sebagai kompetitor  kyai  sepuh  dalam  pilkada  merupakan  sebuah  bentuk  perlawanan terhadap tindakan-tindakan diskursif  yang dilakukan oleh kyai. Baik pada saat memimpin  Pamekasan  sebagai  kepala  daerah  (bupati)  maupun  pada  saat
pencalonan  dalam  pilkada  Pamekasan  2013.  Tindakan  diskursif  tersebut mengundang pihak untuk mengkritisi melalui pewacanaan. Pewaacanaan melalui heterodoxa  sebagai  senjata  untuk  melawan  orthodoxa  yang  terus mempertahankan sebuah doxa yang terlah lama  terbentuk.
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu berhubungan dengan  nalar  rasional,  tetapi  bisa  juga  karena  spontanitas  reaksi  dalam menghadapi  situasi  yang  berubah-ubah.  Perlawanan  tersebut,  sebagaimana Bourdieu menggugat tata kebiasaan yang kita lakoni. Kebiasaan itu tidak selalu berhubungan dengan nalar rasional tetapi juga menampilkan spontanitas reaksi terhadap  suatu  situasi.  Serta  kebiasaan  juga  berhubungan  dengan ketidaksetaraan dalam sosial masyarakat berdasarkan kekuasaan maupun kelas sosial. Disisi lain, hal tersebut sebagai bentuk transformasi dalam struktur sosial Pamekasan  dimana telah terjadi perubahan doxa  yang selama ini berkembang, bahkan sudah bertahun-tahun mengakar  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat Pamekasan.

## Habitus  dan  Doxa  ;  Kuasa  Hegemonik  Kyai  Sepuh  Dalam  Proses Demokratisasi Lokal Pamekasan
Perubahan  struktur  politik  Indonesia  dari  otoritarianisme  menuju demokratisasi  yang  terjadi  1998  memberikan  peluang  kepada  setiap  warga negara  untuk  berekspresi  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  politik  dan  lembaga pemerintahan.  Dalam  hal  ini  tidak  terkecuali  kyai  sebagai  salah  satu  elit masyarakat  khususnya  di  Jawa  dan  Madura  yang  dikenal  sebagai  pemegang otoritas keagamaan yang diyakini sebagai orang yang suci (pewaris nabi).
Dalam  politik  Indonesia  kontemporer,  jika  ditilik  dari  karakteristik pesantren  yang  merupakan  pelembagaan  pendidikan  keislaman,  sesungguhnya keterlibatan  pimpinan  pesantren dalam politik  merupakan  sesuatu  yang  dapat dimengerti.  Dari  sini  kita  mendapatkan  asumsi  dasar  yang  melatarbelakangi keikutsertaan para kyai dalam kancah politik praktis, yakni bahwa pada dasarnya Islam juga mencakup ajaran untuk bernegara, serta  posisi pesantren  termasuk dalam  hal  ini,  peran  kyai  sebagai  institusi  yang  bertanggung  jawab  terhadap pendidikan  umat,  termasuk  diantaranya  pendidikan  politik  kewarganegaraan. (Khoirudin 69 ; 2005)
Seiring berjalannya waktu, perubahan peta politik yang terjadi di Indonesia dengan  ditandai  oleh  runtuhnya  Orde  Baru  yang  menerapkan  sistem  politik otoritarian  dan  sentralistik  berubah  menjadi  desentralisasi  yang  lebih  dikenal dengan otonomi daerah. Perubahan era ini antara lain ditandai dengan pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  oleh  rakyat.  Pada  titik  inilah  sosok  pimpinan pesantren menemukan peluang dan aksesnya untuk menjadi umara` (pemimpin). Pelaksanaan  pemilukada  langsung  merupakan  suatu  proses  politik  memilih kepala daerah (bupati) secara langsung sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ketika ruang politik dibuka pada jaman reformasi, banyak tokoh kyai tampil dalam gelanggang politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah memberikan harapan dan peluang bagi daerah itu sendiri  sekaligus  kepada  rakyat  untuk  dapat  mengekspresikan  diri.  Artinya
daerah diberi peluang memunculkan tokoh lokal  tidak terkecuali pada kyai yang mempunyai kharisma ikut mengambil bagian dengan aktif di ranah politik (Nurul Azizah  5 ; 2013).
Di Madura terdapat 3 (tiga) kepala daerah (bupati) yang berlatar belakang kyai.  yakni,  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Pamekasan  dan  Kabupaten Sumenep. Berikut adalah para  kepala  daerah (bupati)  yang  berlatar  belakang kyai.
T abel 3.1 Kepala Daerah (Bupati) yang Berasal dari Kyai Kabupaten Nama Bupati Lembaga Pendidikan Riwayat  Jabatan dan Organisasi Bangkalan KH. R. Fuad Imron Amin Pondok Pesantren “Syaichona Kholil” Kabupaten Bangkalan di asuh oleh Abdullah Sachall, cucu pendiri NU yang juga kerabat dekat dari KH. R. Fuad Amin 1. Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Bangkalan 2. Ketua Dewan
Syuro PKB Propinsi JAwa Timur
3. Anggota FPP DPRD Bangkalan periode 1992-1997 4. Anggota FKB PR/MPRRI periode 1999- 2004 Pamekasan Drs. KH. Kholilurrahman, M. Si Pengasuh Pondok Pesantren “Matssaratul Huda” Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 1. Ketua PC. NU kabupaten Pamekasan
2. Anggota
FKB  DPRD Propinsi Jawa  Timur periode 1999-2004 Sumenep 1. KH. Ramdhan Siroj, SE. MM 2. Drs. KH. Busro Karim,  Msi 1. Pengasuh Pondok Pesantren “Nurul Islam” Desa Karang Cempaka kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep 2. Pengasuh Pondok 1. Ketua PC NU kabupaten Sumenep
2. Ketua Dewan Syuro DPC PKB kabupaten Sumenep
3. Anggota FKB DPRD kabupaten Sumenep periode 1999-2004
1. Ketua Tanfidz NU
2. Ketua DPRD
Pesantren “Al- Karimiyah” Bareji Gapura kabupaten Sumenep kabupaten Sumenep  dua Periode
Dalam politik, kyai selaku pimpinan dan pengasuh pesantren memiliki basis dukungan  yang  tetap  yaitu  para  santrinya  di  masyarakat.  Ia  akan  selalu menghormati, memuliakan dan akan selalu mematuhi perintahnya. Hal tersebut sebagai modal untuk terlibat dalam kegiatan politik baik secara langsung sebagai pemain politik (political player) dan menjadi pemimpin politik (elective-political leader)  karena  ia  memiliki  posisi  tawar  (bergaining  position)  yang  kuat  dan menentukan  dalam  proses  politik  (Sidik  Jatmika  ;  2005.).  Salah  satu  bentuk penghormatan dan pemuliaan tersebut adalah dengan cara mengikuti perintah dan permintaan sang kyai (Zamakhsyari Dhofier ; 1982). Kyai merupakan aktor yang menentukan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Terutama  masyarakat  Pamekasan pinggiran  yang  masih  kental  dengan  tradisi  tradisionalnya,  sering  kali  faktor dukungan kyai menjadi penentu kemenangan dalam setiap  pesta  demokrasi  di Pamekasan Madura.
Kemenangan Achmad Syafii pada tahun 2003 sebelum diberlakunya pilkada langsug serta kemenangan K. H. Kholilurrahman dalam pilkada Pamekasan 2008 yang mengantarkannya menjadi kepala daerah (Bupati) Pamekasan merupakan berkat peran besar dan dukungan kyai sepuh. Posisi kyai sepuh sangat kuat dan mengakar  dalam  kehidupan  masyaraka  Pamekasan.  Ketokohannya  yang terpandang  dan  dimulyakan  membuat  membuat  masyarakat  Pamekasan  tidak bisa  mengelak,  menolak  dan  berpaling  darinya.  Salah  satu  faktor  yang membuatnya sangat terpandang, diperhitungkan hingga mempinyai kuasa yang kuat dalam masyarakat  adalah faktor keberadaan pesantren itu sendiri.
Masyarakat Pamekasan memandang kyai sepuh sebagai corong dan induk bagi  semua  pesantren  di  Pamekasan  serta  menjadi  referensi  bagi  masyarakat Pamekasan pada umumnya. Selain itu,  kemenangan K. H. Kholilurrahman pada pilkada 2008 juga tidak terlepas dari sosok pribadi K. H. Kholilurrhaman sebagai pimpinan  dan  pengasuh  pondok  pesantren  yang  ia  asuh  di  pondok  pesantren “Matssaratul  Huda”  Desa  Panempan  Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten Pamekasan.
Dalam ranah politik, kyai sepuh bukan merupakan pendatang  baru.  Dengan kedudukan sebagai sesepuh dan terkenal ia  merupakan aktor dan pemain lama yang sering kali menjadi faktor penentu dalam proses pemilihan (pemilu maupun
pilkada)  di  Pamekasan.  Bukan  hanya  itu,  seringkali  ia  juga  sebagai  aktor  yang menentukan  dalam  proses  pengambilan  dan  penetapan  kebijakan  pemerintah Pamekasan.  Sebelumnya,  pada  pemilihan  kepala  daerah  (bupati)  Pamekasan tahun  2003,  kedua  pesantren  tersebut  mendukung  Achmad  Syafii  dan  sukses mengantarkannya  duduk  menjadi  kepala  daerah  (bupati)  Pamekasan  periode 2003- 2008 dengan memenangkan pemilihan mengalahkan  incumbent Dwiatmo. Secara  politis,  keterlibatan  kyai  dalam  politik  boleh  saja,  dengan mencalonkan  kyai  maupun  bukan  kyai  sebagai  kepala  daerah  (Bupati).  Meski dalam  perspektif  kultur  orang  Madura  munculnya  bupati  kyai  seakan menyimpang  dari  koridor  filosofi  orang  Madura.  Karena  sampai  saat  ini, masyarakat Madura tidak akan pernah melepaskan ungkapan  Buppa`- Bhabhu`, Ghuru,  Ratoh  sebagai  landasan  kehidupa  sehari-hari  mereka.(A.  Latief  Wiyata,
Seorang Antropolog Budaya Madura Universitas Jember, dalam http://www.wiyata.com).
Selain orang tua (Buppa`-Bhabhu`) yang menjadi panutan utama, menyusul figur  kyai  (Ghuru),  kemudian  pemimpin  formal  (Ratoh).  Tugas  dan  kewajiban utama seorang kyai idealnya penjaga moral setiap orang. Karenanya, tugas dan kewajiban ini lebih ditekankan pada kehidupan ukhrowi (sacred life). Sedangkan figure  Ratoh  dalam  tatanan  praksis  bermakna  sebagai  pemimpin  formal  yang tugas  dan  kewajibannya  lebih  berorienntasi  pada  kehidupan  duniawi  (profane life). Munculnya bupati kyai akan dipandang sebagai penyimpangan dari koridor filosofi  kehidupan  orang  Madura  oleh  karenanya,  secara  kultural  sudah  tegas ditentukan  antara  bidang  kehidupan  yang  menjadi  ranah  otoritas  kyai  (Ghuru) dan  ranah  kekuasaan  bupati  (Ratoh).  Dalam  ungkapan  lain  dengan  jelas dihadapkan  agar  kedua  figure  itu  menempati  posisi  sesuai  dengan  otoritasnya (lakona  lakone,  kennenganna kennenge) (Latif  Wiyata  ; 2005).
Mengutip  Imam  Suprayogo,  sedikitnya  ada  tiga  alasan  mengapa  kyai pimpinan  pesantren  terlibat  kedalam  aktivitas  politik.  Pertama  bahwa  sumber ajaran  Islam  memiliki  lingkup  tak  terbatas  pada  aspek  ritual  dan  bimbingan moral,  melainkan  juga  memberikan  nilai-nilai  pada  semua  sisi  kehidupan  baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial dan juga menyangkut persoalan politik. Kedua dengan posisinya sebagai pemuka (elit) agama, ia memiliki pengikut dan pengaruh yang luas ditengah-tengah masyarakat. Hal itu menyebabkan kyai terlibat  kedalam  persoalan  pengambilan  keputusan  bersama,  proses kepemimpinan,  penyelesaian  masalah  sosial,  pengembangan  pendidikan  dan ekonomi.  Ketiga  dari  sisi  sejarahnya,  kyai  memiliki  peran  yang  cukup  besar didalam  politik,  hal  tersebut  bisa  dilihat  dalam  pergolakan  melawan  penjajah hingga  beberapa  masa  kemudian  setelah  kemerdekaan  Republik  Indonesia diproklamirkan.  (Imam Suprayogo  ; 1998)
Disisi lain, keterlibatannya kedalam dunia politik untuk menjaga eksistensi pesantren yang ia asuh. Dengan keterlibatan pimpinan pesantren dalam proses politik maupun dalam jabatan struktural di pemerintahan ia akan mudah untuk mendapatkan  akses  bantuan  dalam  memajukan  dan  mengelola  pendidikan pesantren. Bagi para politisi maupun para petinggi partai politik, keterlibatan kyai merupakan angin segar. Pesantren sebagai basis massa yang potensial merupakan
daya  tari  yang  banyak  diperhitungkan  oleh  kelompok-kelompok  kepentingan politik.  Realitas  politik  seperti itu,  membuat  posisi kyai menjadi amat  penting.
Fatwa-fatwa kyai menjadi simbol  politisasi dikalangan pesantren. Apapun yang  difatwakan  kyai  merupakan  gambaran  dan  kecenderungan  kearah  mana aspirasi politik santri akan disalurkan. Diamnya seorang kyai, dengan begitu dapat menimbulkan  implikasi  politis  karena  perilaku  kyai  yang  teramati  dan  tidak teramati merupakan bagian dari simbol politik kyai. (Khoirudin 118 ; 2005).

## Elektabilitas  Kyai  dan  Kekalahan  Kandidat  yang  di  Dukung  ;  Indikasi Pudarnya Dominasi Politik Kyai Sepuh dalam Proses Demokratisasi Lokal Pilkada Pamekasan 2013
Pertemuan antara Doxa dan Heterodoxa seringkali tidak terbendung dalam sebuah  kontestasi  untuk  memperebutkan  kekuasaan.  Dengan  menghadirkan gesekan  antara  berbagai  ranah  yang  dimiliki  oleh  kyai  sepuh  baik  posisinya sebagai tokoh agama maupun sebagai political player atau  political man dengan berbagai modal yang melekat.
Selama  ini  Posisi  kyai  baik  posisinya  sebagai  aktor  (agama)  maupun posisinya  dalam  kegiatan  di  ranah  politik  dikenal  untuk  memperjuangkan perubahan  demi  aktualisasi  nilai-  nilai  agama.  Dengan  berbagai  tindakan  yang dinilai  selalu  memiliki  signifikansi  terhadap  kehidupan  agama  dan  sosial masyarakat  Pamekasan.  Namun  disisi  lain  besarnya  pengaruh  kyai  dalam kehidupan masyarakat membuat ia mendisposisikan dirinya dalam kegiatan politik praktis  dengan  harapan  mendapatkan  posisi  strategis  dalam  kekuasaan  politik seperti  kepala  daerah  (bupati).  Fenomena  tersebut  terjadi  dalam  pilkada Pamekasan 2008 dan 2013.
Pilkada Pamekasan pada tahun 2008 merupakan awal dan pertama kalinya kepala daerah (bupati) dipilih langsung oleh masyarakat Pamekasan. Serta juga merupakan  awal  keterlibatan  sang  kyai  dalam  politik  praktis  langsung mencalonkan diri  sebagai kepala daerah (bupati) Pamekasan dengan dukungan kyai  sepuh.  Pencalonan  kyai  dalam  pilkada  Pamekasan  tidak  menutup kemungkinan  akan  menjadi  lawan  politik  (kompetitor)  dari  kandidat  yang sebelumnya  merupakan  satu  komunitas  dan  satu  kesatuan  entitas  yang  tidak dapat dipisahkan yaitu masyarakat sebagai santri dan pengikutnya. Pada pilkada Pamekasan  2008,  K.  H.  Kholilurrahman  hadir  sebagai  kandidat  yang  berlatar belakang kyai dan didukung oleh kyai sepuh dalam hasl akhir pemilihan keluar sebagai  pemenang  dengan  memperoleh  suara  228.736  dengan  mengalahkan kandidat  incumbent  Ahmad  Syafii  (tanpa  dukungan  kyai  sepuh)  yang  hanya mendapatkan  suara 170.080 (Sumber  : KPUD Kabupaten Pamekasan ).
Kemenangan tersebut tidak lepas dari status kandidat sebagai kyai didalam masyarakat yang memperoleh restu dan dukungan kyai sepuh serta dari para kyai di  Pamekasan.  Fenomena  tersebut  menunjukkan  bahwa  pesantren  sudah menjadi  kantong  massa calon  tertentu  yang  sangat  diperhitungkan keberadaannya. Institusi pendidikan yang kental dengan nilai-nilai tradisional dan islam "disulap" menjadi suatu institusi yang kental dengan nuansa politik  (Imam Zamroni  ; 2008).
Keterlibatan  kyai  didalam  politik  berdasarkan  pada  niatan  untuk mendakwahkan  ajaran-ajaran  Islam,  tetapi  disisi  lain  terkadang  kepentingan ekonomi  dan  lompatan  karir  pribadi  sering  menjadi  dominan  (Muhibbin  129  ; 2012).  Disini  terjadi  semacam  pertaruhan  kredibilitas  dalam  kancah  politik, apakah  kyai  akan  selalu  berpihak  pada  kepentingan  umat  ataukah  malah sebaliknya, ia akan lebih mengutamakan dirinya, keluarganya maupun kelompok dan golongannya.
Hal  tersebut  terjadi  didalam  kehidupan  sosial  politik  Pamekasan  dan mengundang  perhatian  serta  penilaian  masyarakat  terkait  dengan  ketokohan kyai  didalam  kehidupan  sosial  masyarakat  maupun  kehidupan  sosial  politik. Menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mendalami tentang persepsi dan pandangan serta evaluasi masyarakat Pamekasan terhadap ketokohan dan karir kyai  didalam  politik.  Dalam  hal  ini  penulis  menyebarkan  kuisioner  kepada masyarakat  Pamekasan  diharapkan  bisa  memberikan  penilaian  terhadap ketokohan  kyai.  Quisioner  ini  disebar  pada  masing-masing  kecamatan  (13 Kecamatan)  yang  diwakili  oleh  100  orang  yang  terdiri  dari  berbagai  lapisan masyarakat.
Tabel 4. 2. Penilaian masayrakat Pamekasan terhadap  ketokohan kyai
NO KECAMATAN Tokoh Semua Lini Kehidupan Tokoh Agama Tokoh Sosial Masyarakat Tokoh Politik (YA) (TIDAK)  (YA)  (TIDAK)  (YA)  (TIDAK)  (YA)  (TIDAK) 1 LARANGAN 69 31 90 10 43 57 25 75 2 PALENGA'AN 0 100 0 100 100 0 44 56 3 GALIS 1 99 100 0 17 83 1 99 4 PEGANTENA N 84 16 100 0 88 12 14 86 5 BATUMARMAR 37 63 90 10 83 17 32 68 6 TLANAKAN 52 48 93 7 79 21 10 90 7 PAKONG 90 10 100 0 95 5 4 96 8 PASEAN 72 28 93 7 93 7 43 57 9 PAMEKASAN 33 67 91 9 78 22 7 93 10 KADUR 100 0 100 0 99 1 1 99 11 WARU 77 23 96 4 84 16 24 76 12 PROPPO 4 96 100 0 93 7 61 39 13 PADEMAWU 41 59 100 0 41 59 5 95
Yang  menjadi  indikator  dalam  kaitannya  dengan  kajian  ini  adalah  kyai sebagai tokoh politik. Tabel tersebut menunjukkan bahwa,  dari total keseluruhan Kabupaten  Pamekasan  yang  terdiri  dari  13  Kecamatan  mayoritas  masyarakat Pamekasan tidak setuju jika kyai terjun kedalam politik praktis serta kyai bukan panutan  didalam  kehidupan  politik  mereka  yang  menandakan  bahwa  pilihan politik masyarakat Pamekasan tidak mengikuti dan tidak tergantung pada pilihan politik kyai. Jika di Presentasekan maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4. 3 Tabel presentase penilaian masyarakat Pamekasan terhadap ketokohan kyai  dalam politik
Salah  satu  alasan  mengapa  kyai  bukan  tokoh  politik  panutan  masyarakat Pamekasan  adalah  karena  Keterlibatan  kyai  dalam  dunia  politik  di  Pamekasan tidak  selalu  menguntungkan  umat  (sebagai  masyarakat  Pamekasan)  dan seringkali  tidak  menunjukkan  keberpihakannya  kepada  umat  (sebagai masyarakat Pamekasan). Artinya  meskipun  kyai terjun kedalam kegiatan politik yang  nota  bene  merupakan  guru  masyarakat  Pamekasan,  masyarakat  tidak merasakan  dampak  yang  signifikan,  karena  pada  kenyataannya  ia  hanya mementingkan  kepentingan  pribadi  dibandingkan  dengan  kepentingan masyarakat Pamekasan.
“…  Kyai  terjun  dalam  politk  boleh  saja,  namun  ia  harus  bisa mengakui bahwa dirinya adalah milik semua masyarakat. Artinya, ia  harus  berjanji  bahwa  dengan  ia  terlibat  dalam  politik  di pemerintahan  maka  akan  ada  perubahan  yang  lebih  baik,  akan mensejahterakan masyarakat secara umum yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Karena rata-rata kyai masih dan
hanya peduli pada lingkungan dan pengikut mereka sendiri …” 1
“…  Keterlibatan  kyai  dalam  politik  tidak  ada  manfaatnya  bagi masyarakat, malah lebih baik ia kembali ke pondok. Karena bagi masyarakat sejauh ini tidak ada bedanya politik di pimpin oleh kyai atau  dipimpin  oleh  non  kyai,  malah  lebih  bagus  dan  lebih  baik dipimpin oleh non kyai biar tidak menodai status dan kedudukanya sebagai kyai…” 2
Berbagai padandangan yang muncul dari diri masyarakat  sebagai informan diatas  lebih  bermakna  ketidaksetujuan  masyarakat  terhadap  kyai  yang  terjun kedalam  politik  praktis.  Pandangan  informan  tersebut  diatas  justru  bersifat kritikan  dan  gugatan.  Karena  keterlibatan  kyai  di  politik  pada  umumnya  tidak berpihak pada upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Pamekasan pada umumnya.  Meskipun  ada  kesan  berpihak  pada  masyarakat,  tetapi  pada kenyataannya  tidak  bahkan  justru  masyarakat  tidak  merasakan  adanya perubahan.
“…  Yang  mereka  perjuangkan  adalah  kepentingan  pribadi, keluarga  dan  kelompoknya  misalnya,  contoh  simpelnya  adalah tentang  pengaspalan  jalan.  Hanya  jalan  yang  akan  dilewatinya, dilewati keluarga dan kelompoknya saja yang diaspal. Belum lagi masalah  kepentingan  pondok  pesantrennya  dan  penempatan jabatan starategis bagi keluarga dan pendukungnya …” 34
Peran kyai sepuh serta para kyai yang besar dalam kehidupan masyarakat yang menjadikannya panutan tidak jarang juga menjadi sorotan dan kritikan atas tindakan dan kebijakan didalam pemerintahan yang ia pimpin dalam dunia politik praktis.  Dengan  terlibat  secara  langsung  dalam  kegiatan  politik  yang  pada akhirnya mengurangi peran kekyaiannya sebagai pewaris para nabi. Dimana  kyai bukan  lagi  milik  umat  secara  keseluruhan  tetapi  sudah  terlibat  kedalam kelompok  kepentingan  yang  ada  didalam  masyarakat  yang  menyebabkan ketundukan dan kepatuhan terhadap kyai yang tertanam dalam kehidupan dan kepribadian  masyarakat  mulai  mengalami  perubahan.  Masyarakat  Pamekasan tidak lagi terdominasi  oleh  kekuatan  dan  kekuasaan  politik  kyai  sepuh  serta tidak  lagi  patuh,  tunduk dan  mendukung  atas  apa  yang  di  kehendaki  dan dilakukan. Paradigma sami`na wa atho`na yang sudah terbentuk dan melekat kini berubah menjadi sami`na wa analisa yang menyebabkan ia mulai berfikir rasional serta telah memiliki  pilihan  politik  sendiri.
Fatwa-fatwa politik sang kyai sepuh yang sebelumnya mujarab  kini mulai pudar  seiring  adanya  sorotan  dan  kritikan  terhadap  kinerja  kandidat  yang
1 Wawancara  dengan  Nurul Yaqin  santri Mambaul Ulum  Bata-bata Minggu  2  Maret 2014  di Pesantren
2 Wawancara  dengan  Helmi santri Pondok Pesantren  Sumber  Bungur  Pakong  Pamekasan Sabtu  1  Maret  2014 di Pesantren
3 Wawancara  Bahri  santri  Pondok  Pesantren  Sumber  Bungur  Pakong  Pamekasan  Sabtu 1  Maret  2014  di
Pesantren
berlatar kyai didalam pemerintahan. Tidak jarang sorotan dan kritikan tersebut lahir dari aktor yang sebelumnya sangat dekat taat, tunduk, patuh bahkan sangat mengagumi  terhadap  sosok  kyai  yaitu  masyarakat  santri.  Masyarakat  santri menjadi  aktor  politik  yang  lahir  dari  dalam  rahim  kyai  ditengah  masyarakat Pamekasan  yang  paternalistik,  yang  mampu  membangun  gagasan  (sebagai heterodoxa)  yang  menyebabkan  ia  memperoleh  dukungan  dan  simpati masyarakat Pamekasan.
Hadirnya aktor kompetitor kyai kedalam politik praktis merupakan suatu tuntutan  tersendiri  untuk  memperbaiki  tata  kehidupan  sosial  masyarakat Pamekasan  serta  dorongan  moral  dalam  diri  masyarakat  khususnya  santri sebagai elemen pesantren  untuk mengembalikan kyai kedalam dunia pesantren dengan  predikat  awal  sebagai  waratsatul  anbiya`  (pewaris  para  nabi).  Hal tersebut  kembali tercermin  dalam  fenomena  pilkada Pamekasan 2013. Namun, perbedaan  dengan  pilkada  Pamekasan  2008,  adalah  pada  pilkada  2013  ini kandidat bupati dan wakil bupati dimana status sebagai incumbent dan berlatar belakang  kyai kurang  mendapatkan  perhatian  dan dukungan  dari masyarakat.
Perubahan  paradigma  dari  yang  sebelumnya  merupakan  satu  kesatuan entitas  dan tidak bisa dipisahkan, kini menjadi lebih tajam ketika  track record kyai dalam keterlibatanya didalam politik praktis sebagai kepala daerah (bupati) dinilai buruk dan mengandung banyak penyimpangan sehingga  hubungan kyai dengan  masyarakat  semakin  renggang  dan  kurang  baik.  Hal  tersebut  semakin menggugah hati masyarakat untuk memunculkan  kandidat alternatif yang datang dari  lakangan  non  kyai  tanpa  dukungan  dan  restu  dari  kyai  sepuh.  Pilkada Pamekasan 2013 lagi-lagi merepresentasikan kontestasi kyai dan non kyai dalam politik. hal tersebut kembali di tandai dengan hadirnya calon bupati dari dua latar belakang yang berbeda yang sebelumnya merupakan satu kesatuan yang sudah mengakar di dalam masyarakat dan tidak bisa di pisahkan, yaitu calon kandidat yang didukung oleh kyai sepuh yaitu K. Khalilurrahman (Incumbent) dan kandidat yang pernah didukung oleh kyai sepuh yaitu  Ahmad  Syafi’i.
Masing-masing  kandidat  sama-sama  mengandalkan  modal  yang  ia  miliki dengan  sama-sama  menggunakan  berbagai  wacana  yang  di  mainkan,  namun kandidat yang yang tidak didukung oleh kyai sepuh dinilai lebih realistis dengan program-program yang ia tawarkan. Kontestasi dalam ajang pilkada Pamekasan 2013  ini  sangat  menimbulkan  hiruk-pikuk  dan  perpecahan,  sehingga  membuat kebingungan  bagi  grass  roots  dalam  kehidupan  masyarakat  Pamekasan  karena berubahnya  paradigma,  santri  yang  awalnya  merupakan  bagian  dari  kyai  kini menjadi entitas yang berdiri sendiri dan bahkan menjadi kompetitor kyai (tidak mengikuti  pilihan  politik  kyai  sepuh)  dalam  pilkada  dengan  berujung  pada kekalahan kandidat yang didukung  oleh kyai sepuh.
Kemunculan calon bupati dari tanpa dukungan kyai sepuh  yang hegemonik serta  selalu  mendominasi  dalam  setiap  pemilihan  maupun  pilkada  tersebut menunjukkan bahwa, pertama Masyarakat Pamekasan tidak lagi terdominasi oleh kekuatan  dan  kekuasaan  politik  kyai  sepuh  serta  tidak  lagi  patuh,  tunduk  dan mendukung  atas  apa  yang  di  kehendaki  dan  dilakukan  sang  kyai.  Paradigma sami`na  wa  atho`na  yang  sudah  terbentuk  dan  melekat  kini  berubah  menjadi
sami`na wa analisa yang menyebabkan masyarakat mulai berfikir rasional serta telah  memiliki  pilihan  politik  sendiri.  Kedua  Masyarakat  Pamekasan  telah memiliki pilihan politik sendiri sebagai bentuk keberaniannya dalam memprotes kebijakan dan kepemimpinan politik kyai sebelumnya yang sedang mendapatkan sorotan dan kritikan dalam kebijakan dan tindakannya yang hanya berafiliasi pada kekuasaan, jabatan, uang maupun materi  (proyek).
Setidaknya  terdapat  tiga  alur  dalam  melihat  kekalahan  kandidat  yang didukung  oleh  kyai  sepuh  serta  kekalahan  tersebut  sebagai  bentuk  perubahan sebuah  habitus  dan  doxa,  kuasa  kyai  sepuh  telah  pudar  dalam  proses demokratisasi  lokal  di  Pamekasan.  Pertama  pewacanaan  terhadap  tindakan- tindakan sang kandidat yang didukung oleh kyai sepuh. Sang kandidat kyai tampil dalam kegiatan politik dengan tujuan perjuangan  dalam  menegakkan  nilai-nilai keagamaan.  Dengan  dukungan  kyai  sepuh  ia  mampu  dan  dapat  memenangkan dengan  mudah  kontestasi  pemilihan  umum  melalui  wacana-wacana  yang  ia mainkan dengan modal-modal yang ia miliki. Sebagai elit agama dengan simbol waratsatul anbiya yang melekat mampu membius masyarakat Pamekasan untuk taat,  tunduk  dan  patuh  terhadap  apa  yang  diperintahkan  disamping mewacanakan  kehadiran  kyai  untuk  kemaslahatan  umat.  Bahkan,  praktek inkonstitusional dan anti demokrasi melengkapi  pesta  pemilihan umum pilkada Pamekasan dengan pewacanaan yang dimainkan jika mengikuti kyai maka akan mendapatkan  barokah namun  jika jika tidak mengikuti  perintahnya  maka ia akan kualat.
Keterlibatan  kyai  kedalam  politik  praktis  untuk  mewujudkan  perubahan dan  demi  aktualisasi  nilai-nilai  keagamaan  dalam  kehidupan  masyarakat nampaknya  tidak  sesuai  dengan  harapan  dan  keinginan  masyarakat.  Terbukti dengan kepemimpinan kyai yang didukung oleh kyai sepuh selama satu periode 2008-2013  terjadi  banyak  penyimpangan  dan  penyelewengan-penyelewengan kebijakan. Tindakan-tindakan kyai dalam kepemimpinannya mengandung magnet, respon  dan  reaksi  masyarakat  yang  dengan  sendirinya  muncul,  baik  yang  pro maupun  kontra,  sehingga  action  itu  menjadi  pemicu  konflik  di  kalangan masyarakat.  Misalnya  poligami  yang  dilakukan  oleh  sang  kandidat,  perekrutan PNS  yang  dinilai  terjadi  transaksi  jual  beli  dan  Mutasi  Jabatan  yang  dilakukan sewenang-wenang  oleh  kyai.  Tindakan  tersebut  memicu  kegelisahan  hingga menimbulkan wacana tandingan dimana tindakan- tindakan kyai tersebut sebagai bentuk dosa besar yang telah dilakukan kyai terhadap Masyarakat  Pamekasan.
“…  Ada  tiga  dosa  besar  K.  H.  Kholilurrahman  sebagai  bupati Pamekasan yang tidak bisa di ampuni oleh Masyarakat Pamekasan. Yaitu Poligami, Jual beli PNS dan Mutasi Jabatan …” 4
Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  sang bupati  kyai  tersebut bersifat diskursif  itu  sebagai  bentuk  kegelisahannya  terhadap  sosio-politik  yang
4 Wawancara  Dengan  mas Taufan  Anggota  FPD  DPRD  Pamekasan  Jumat  18.  02.  2014  di Arek  Lancor,  Alun - alun Pamekasan
Wawancara dengan Al-Anwari Kholil Kandidat no 3, Pilkada Pamekasan  Senin 03. 03. 2014 di Kediaman
berkembang dalam kehidupan masyarakat Pamekasan, dimana posisi kyai yang terancam  oleh  santri  sebagai  masyarakat  Pamekasan.  Keterlibatan  kyai  dalam politik praktis yang nota  bene melakukan perubahan demi aktualisasi nilai-nilai keislaman justru mengalami stagnasi bahkan degradasi budaya dan politik.
Kedua  stagnasi  menyebabkan  elektabilitas  kandidat  yang  didukung  oleh kyai sepuh dalam politik menurun. Keterlibatan kyai dalam politik praktis dengan dalih untuk mewujudkan perubahan demi aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan  masyarakat  Pamekasan.  Namun  alih-alih  mewujudkan  perubahan, Keterlibatan kyai kedalam  politik praktis membawa perubahan yang signifikan. Ia mulai terjebak kedalam pragmatisme politik dan kelompok kepentingan dimana kyai  bukan  milik  umat  sebagaimana  sebelumnya.  Hal  tersebut  terlihat  dari kibijakan-kebijakan  yang  tidak  memihak  masyarakat  (umat)  melalui  tindakan- tindakan politik yang dilakukan oleh kyai dalam kepemimpinannya. Dalam konteks proses demokratisasi lokal Pamekasan, terpilihnya K. H. Kholilurrahman periode 2008-2013  dengan  menduduki  jabatan  sebagai  Bupati  (kepala  daerah) Pamekasan membawa persepsi yang beragam dalam diri masyarakat atas kinerja sang  kyai  yang  bertransformasi  sebagai  bupati  (kepala  daerah).  Masyarakat Pamekasan  menilai  terdapat  banyak  penyelewengan  didalam  tindakan  politik dan kinerja dalam kepemimpinan  K. H. Kholilurrahman.
Tindakan  politik  tersebut  membawa  dampak  terhadap  hubungan masyarakat terhadap kyai. Hubungan tersebut mengalami perubahan sikap dalam hal  perilaku  masyarakat.  Dampak  dari  tindakan  politik  tersebut  mengundang polemik  didalam  masyarakat.  Polemik  tersebut  antara  lain  adalah  masyarakat harus mengkaji ulang langkah-langkah politik yang akan diambilnya. Masyarakat yang sebelumnya taat, tunduk dan  patuh  terhadap kyai  melalui wacana-wacana yang  dilontarkan,  kini  ia  mulai  berani  melawan  dengan  mengeluarkan  wacana tandingan. Masyarakat Pamekasan mulai terbuka dan realistis yang mendorong tumbuhnya  sikap radikal  dibidang  intelektual,  terutama  yang  berkaitan  dengan permasalahan kehidupan umat.
Tindakan  politik  kyai  yang  bersifat  diskursif  tersebut  menyebabkan kegerahan  politik  sebagai  akibat  dari  stagnasi  politik  dan  budaya  dalam kepemimpinan  kyai.  Stagnasi  memunculkan  beragam  pandangan  dan  penilaian masyarakat  terkait  keterlibatan  kyai  dalam  politik  yang  berakibat  pada menurunnya  elektabilitas  politik  kyai.  Data  dilapangan  menunnjukkan  bahwa mayoritas masyarakat Pamekasan tidak  setuju terhadap keterlibatan kyai dalam politik  praktis  karena  Keterlibatan  kyai  dalam  dunia  politik  tidak  selalu menguntungkan  umat  (masyarakat  Pamekasan)  dan  seringkali  tidak menunjukkan  keberpihakannya  kepada  umat.  Artinya  meskipun  kyai  terjun kedalam kegiatan politik yang nota bene merupakan guru masyarakat Pamekasan, masyarakat tidak merasakan dampak yang signifikan, karena pada kenyataannya ia hanya mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat  Pamekasan.  Pandangan  masyarakat  Pamekasan  tersebut  lebih bermakna  pada  kritikan  sekaligus  gugatan  terhadap  kebijakan  dan  tindakan politik kyai yang terjebak dalam pragmatism  politik.
Ketiga menurunnya elektabilitas politik sang kyai menyebabkan kandidat
yang  didukung  kalah.  Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kedudukan kyai  didalam  kehidupan  masyarakat  Pamekasan  sangat  strategis.  Setiap  gerak- gerik  kehidupan  masyarakat  selalu  dikaitkan  dengan  keagamaan  mereka  dan kepada panutan didalam masyarakat. Kyai diposisikan sebagai pewaris para nabi (waratsatul  anbiya`).  Aspek-aspek  penting  yang  telah  dilakukan  oleh  kyai  dan masih  berlangsung  sampai  saat  ini  diantaranya  adalah  pendidikan,  sosial  dan dakwah.  Bukti  nyata  ini  dapat  dilihat  dari  proses  berbagai  kegiatan  yang berlangsung  di  pesantren  sebagai  tempat  dimana  kyai  eksis  didalamnya  dan masyarakat disekitarnya.(Muhibbin  129 ; 2012).
Ketundukan  dan  kepatuhan  masyarakat  Pamekasan  terhadap  kyai  sepuh tidak terbantahkan lagi. Masyarakat Pamekasan dikenal dengan masyarakat yang fanatik terutama terhadap hal-hal berkaitan dengan keagamaan dan pendidikan keagamaan.  Segala  aktivitas  kesehariannya  selalu  disandarkan  pada  nilai-nilai agama dan kepada panutan mereka didalam kehidupan masyarakat. Kyai sepuh merupakan  sumber  kehidupan  bagi  masyarakat  Pamekasan.  Penghormatan, ketaatan,  kepatuhan  serta  ketundukan  masyarakat  Pamekasan  terhadap  kyai sepuh melebihi  penghormatan  terhadap tokoh dan elit  lainnya.
Fenomena belakangan terjadi perluasan peran kyai, setidaknya ia memiliki peran  ganda.  Disatu  sisi  sebagai  tokoh  agama  (pimpinan  dan  pengasuh pesantren).  Disisi  lain  ia  berperan  sebagai  figur  yang  terlibat  dalam  politik praktis, sebagai aktor. (Achamd Patoni 181; 2007) Kyai terlibat kedalam aktivitas politik praktis sering kali terjerembab kedalam pragmatism  politik  yang acap kali memiliki  implikasi  yang tidak selalu  menguntungkan.
“… Kepemimpinan kyai sudah terkontaminasi oleh kepentingan pribadi atau kelompoknya dari pada mengutamakan kepentingan rakyat Pamekasan …” 5
Fenomena  keterlibatan  kyai  kedalam  kegiatan  poitik  praktis  dengan menduduki  jabatan  struktural  dalam  politik  maupun  menjadi  pimpinan  atau kepala  daerah  (bupati)  seringkali  memunculkan  gesekan  didalam  kehidupan masyarakat  dan  tidak  ayal  juga  terjadi  permusuhan  dan  kekisruhan  antar pendapat  maupun  antar  basis  massa. disebabkan karena keterlibatan kyai dalam  politik  dipandang  terlalu  mengedepankan  orientasi  politik  pribadi  dan kelompoknya  yang  kemudian  dikemas  dalam  bentuk  kepentingan  kekuasaan. Disisi lain keterlibatan kyai kedalam politik praktis seringkali membawa dampak tradisionalnya  dalam  dunia  pesantren.  Tugas  kyai  yang  menjaga  mainstream paham  ahlussunah  wal  jamaah  melalui  pesantren  kini  tidak  terurus,  pesantren yang harusnya dan wajib  ia kelola  malah  ditinggalkan.
Kepemimpinan  K.  H.  Kholilurrahman  sebagai  kepala  darah  (bupati) Pamekasan  2008-  2013  yang  membawa  pesepsi  yang  beragam  dalam  diri masyarakat atas kinerja dan tindakan- tindakan yang dilakukan oleh sang kyai. Masyarakat  Pamekasan  menilai  terdapat  banyak  penyelewengan  didalam
5 Wawancara K. Ma`mun Tamim Tokoh Masyarakat dan Kyai Pendukung ASRI Senin 10. 3. 2014 di Kediaman
tindakan politik dan kinerja dalam kepemimpinannya.  Sebagai koreksi terhadap satu periode kepemimpinan kyai dalam struktur pemerintahan Pamekasan, pada pilkada  2013  masyarakat  merindukan  sosok  pemimpin  yang  peduli  terhadap kepentingan  masyarakat  Pamekasan  secara  umum,  terutama  terhadap pendidikan. Tindakan masyarakat tersebut sebagai buntut kekecewaan terhadap sang  kyai  yang  sebelumnya  mereka  harapkan  bisa  memperbaiki  situasi  dan kondisi  serta  menjaga  menegakkan  aktualisasi  nilai-nilai  keagamaan  di Pamekasan  sebagai  orang  yang  suci  bebas  dari  segala  intervensi  dan  segala bentuk  kepentingan.
Tindakan-tindakan politik  yang dilakukan oleh K. H. Kholilurrahman dan jajarannya yang bersifat diskursif dan berakibat pada menurunnya  elektabilitas kyai  dalam pilkada Pamekasan 2013.  Terbukti dalam pilkada Pamekasan 2013 wacana-wacana  yang  dilontarkan  oleh  kyai  melalui  modal-modal  yang  dimiliki tidak laku  hingga menimbulkan wacana tandingan dari masyarakat beserta dari kandidat non kyai  yang berakibat pada kekalahan kandidat yang didukung oleh kyai sepuh dalam pilkada Pamekasan 2013.

## Kesimpulan
Pudarnya  dominasi  kyai  sepuh  dalam  pilkada  Pamekasan  tahun  2013 disebabkan oleh Pertama besarnya pengaruh kyai yang melebihi pengaruh Partai Politik (parpol). Status kyai sebagai bangsawan yang dikenal sebagai orang yang memahami agama yang dekat dengan tuhan memiliki kuasa yang sangat dominan dan dihormati di Madura khususnya Pamekasan. Kedua persaingan  antara  kyai sepuh dan para kyai. Ketiga pergeseran pengaruh  kyai.
Dukungan  dan  pilihan  kyai  sepuh  terhadap  kandidat  dalam  pilkada Pamekasan 2013 kurang mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini dikarenakan pertama, Pewacanaan kyai sepuh dalam setiap ranah tidak melahirkan sebuah transformasi, namun malah menyebabkan  stagnasi  politik  dan  budaya,  akibatnya  masyarakat  harus melakukan  koreksi  terhadap  pilihan  politiknya  yang  berakibat  pada ketidakberpihakan  pada pilihan  politik kyai sepuh.
Kedua,  Respon  wacana  yang  dilontarkan  oleh  kandidat  yang  tidak mendapatkan  dukungan  dari  masyarakart  baik  dalam  setiap  ranah  dengan melalui  modal-modal  yang  ia  miliki  sehingga  mengakibatkan  elektabilitas kandidat yang didukung oleh kyai  sepuh menurun. Ketiga, Kekalahan kandidat yang  didukung oleh  kyai sepuh dalam  pilkada Pamekasan 2013 sebagai  akibat dari ketidakmampuan sang kandidat dalam memanfaatkan peluang yang ia miliki, serta  karena  akibat  dari  berbagai  tindakan-tindakan  diskursif  yang  telah  ia lakukan  dalam  kepemimpinannya  sebagai  kepala  daerah  (bupati)  Pamekasan periode sebelumnya. Kekalahan kandidat ini sebagai bentuk memudarnya kuasa kyai sepuh dalam ranah  politik.

## Daftar Pustaka
Azizah, Nurul, Artikulasi Politik Santri dari Kyai menjadi Bupati. (Jember : Pustaka Pelajar, 2013)
Dhofier,  Zamakhsyari  Tradisi  Pesantren  Studi  Tentang  Pandangan  Hidup  Kyai. (Jakarta  : LP3ES, 1982)
Geertz, Clifford,  1983,  Abangan, Santri dan  Priyayi Dalam  Masyarakat  Jawa, (terj. Aswab Mahasin),  Pustaka Jaya, Jakarta Horikoshi,  Hiroko, Kiai dan Perubahan Sosial, (Jakarta : P3M, 1987) Khoirudin.  Politik  Kyai  Polemik  Keterlibatan  Kyai  dalam  Politik  Praktis. (Malang : Averroes Press, 2005)
Latif, Wiyata, Kemelut Pilkada Sampang Madura (Yogyakarta : laksbang, 2005) Muhibbin  Politik Kiai Vs Politik Rakyat (Yogyakarta  : Pustaka  Pelajar, 2012)
Muthmainnah  Jembatan  Suramadu  Respon  Ulama  terhadap  Industrialisasi (Yogyakarta : LKPSM, 1998)
Patoni,  Achamd,  Peran  Kiai  Pesantren  dalam  Partai  Politik  (Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, 2007)
Suprayogo, Imam,  Kiai dan Politik  di Pedesaan, Sebuah Kajian tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Kiai (Ringkasan Desertasi). (Malang  : Jurnal STAIN, 1998) Wiyata,  A.  Latief  Carok  Konflik  Kekerasan  dan  Harga  Diri  Orang  Madura (Yogyakarta ; LkiS, 2002)
Jatmika,  Sidik,  Kyai  dan  Politik  Lokal  :  Studi  Kasusau  Reposisi  Politik  Kyai  NU Kebumen,  Jawwa  Tengah  Memanfaatkan  Peluang  Keterbukaan  Partisipasi  di Era  Reformasi,  Disertasi,  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta,  2005.
Wiyata,  Latief,  Seorang  Antropolog  Budaya  Madura  Universitas  Jember,  dalam http://www.wiyata.com
Zamroni,  Imam  Dinamika  Kekuasaan  Elit  Ekonomi  Lokal  Pasca  Soeharto  di Pamekasan  –  Madura  (Yogyakarta  ;  Tesis  Program  Studi  Sosiologi  Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada)
Zamroni,Imam  Agama, Etnis dan Politik dalam Panggung Kekuasaan. 2008