## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019): Agustus 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS
Yeby Ma’asan Mayrudin yeby.mayrudin@gmail.com
M. Chairil Akbar chairilakbar.set@gmail.com
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

## Abstract
This  study  seeks  to  conduct  a  critical  analysis  of  the  vision  and  practice  of  Political Islam held by the leading Islamic parties in Indonesia, the National Mandate Party (PAN), the National  Awakening  Party  (PKB)  and  the  Prosperous  Justice  Party  (PKS).  Strategy  and  the methods adopted  by  the  three  parties  are not always based  linearly with  Islamic  style.  The analysis will be directed at explaining their adaptive actions and changes in response to the concrete political realities and developments. Political Islam will be placed in the context not only in terms of identity and ideological elements but also in its intersection with efforts to achieve  the  targets of  political  power and  success  in  general  elections both  in a  short-term and a long term.
The authors believe that the theme of Political Islam is very interesting after observing the  phenomenon  of  national  politics  especially  since  2017.  Strengthened  Islamic  identity sentiment over the past two years through the National Movement of Guarding MUI Fatwa or GNPF-MUI has undeniably attracted more public attention. Political mobilization against the case of blasphemy by the Governor of Jakarta at that time had opened crucial political spaces. Thus,  the  struggle  for  identity  politics  in  Indonesia  has  become  more  dynamic  and  further study  or  research  is  highly  needed.  The  development  of  the  Islamic  party  in  Indonesia  to  a certain degree shows the irony and paradox.
Keywords: Political Islam, Islamic Party, Identity Politics, Election

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019

## Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang bagaimana  fragmentasi  partai-partai politik  Islam  merupakan  penegasan politik  identitas  dari  sub-kultur  yang menyertainya.  Agnes  Heller  memaknai politik  identitas  sebagai  konsep  dan gerakan  politik  yang  fokus  perhatiannya adalah  “perbedaan”  sebagai  suatu  yang khas.  Identitas  agama  dimaknai  sebagai kekuatan politik atau alat legitimasi atas dasar normativitas doktrinal transenden. Di  samping  itu,  identitas  keagamaan menjadi simbolisasi praktik-praktik politik dan juga implementasinya 1 untuk merangkul simpati dari pengikutnya.
Pasca  runtuhnya  Orde  Baru, muncul fenomena kelahiran partai-partai politik  baru  yang  menarik  untuk dicermati. Salah satunya adalah fenomena  kelompok  atau  organisasi keagamaan  –khususnya  Islam–  yang mendorong pendirian partai-partai politik.  Organisasi  keagamaan  Islam  itu adalah  NU  dan  Muhammadiyah,  yang berusaha mengambil peran politik. Akan tetapi,  tidak  kemudian  mengkonversi organisasinya  berubah  atau  menjadi partai politik, melainkan kedua organisasi  itu  memfasilitasi  pendirian partai  politik  sebagai  bagian  dari  politik
1 Ubed  Abdillah  S., Politik  Identitas  Etnis: Pergulatan  Tanda  Tanpa  Identitas (Magelang: Indonesia Tera , 2002), h. 16 dan 67.
organisasi  tersebut.  Meskipun  demikian, kedua organisasi tersebut, berujar bahwa mereka tidak memiliki hubungan organisatoris  dengan  partai-partai  yang dibentuknya. Hubungan yang ada, hanya bersifat  inisiator  dan  aspirator.  Pada akhirnya,  NU  memfasilitasi  berdirinya Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  dan Muhammadiyah  memfasilitasi  pendirian Partai  Amanat  Nasional  (PAN). 2 Selain itu,  ada  juga  gerakan  keagamaan  yang biasa  disebut  dengan  istilah  gerakan tarbiyah ,  yang  pada  1999  mendirikan Partai  Keadilan.  Gerakan tarbiyah merupakan  inisiasi  dari  para  aktifis muda Muslim yang awalnya memfokuskan  gerakannya  hanya  pada lingkup kampus.
Secara  kasat  mata,  jelas  bahwa partai-partai politik Islam mengandalkan simbolisasi  Islam  dalam  menggalang pemilih  didasarkan  atas  hubungan emosional keagamaan tersebut. Simbolisasi  Islam  menurut  Azyumardi Azra  diharapkan  menjadi  “lem  perekat” antara partai dengan pemilih. 3
Sehubungan  dengan  itu,  ternyata  kunci
2 Sigit  Pamungkas, Partai  Politik:  Teori  dan Praktik  di  Indonesia (Yogyakarta: Institute  for Democracy and Welfare : 2012), h. 141-142.
3 Azyumardi  Azra  juga  menyatakan  hal  yang sama,  yaitu  “memanfaatkan  simbolisme  agama sebagai  perekat  massa.”  Lihat  Azyumardi  Azra, Islam  Substantif:  Agar  Umat  Tidak  Jadi  Buih (Jakarta: Mizan, 2000), h. 151. Selaras dengan itu, lihat juga M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Pasang Surut, h. 204.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
kekuatan  partai  menurut  O’Donnell  dan Scmitter  terletak  pada  kemampuannya mengartikulasikan simbol-simbol identitas  partai  seperti  melalui  nama, ideologi,  program,  dan  lambang  yang menyatukan  antara  partai  dengan pemilih. 4 Oleh  sebab  itu,  kemampuan mengartikulasikan menjadi pokok
penentu  dalam  meraih  dukungan  dari pemilih.
Eickelman dan Piscatori berpendapat  bahwa  Islam  telah  menjadi kekuatan  dalam  konstruksi  relasi  kuasa, sehingga  seringkali  dimanfaatkan  dalam membangun legitimasi politik. Di samping  itu,  simbolisasi  Islam  dinilai efektif  sebagai  instrumen  mobilisasi dukungan. 5 George M. Marsden menyatakan  bahwa  “Agama  tetap merupakan  salah  satu  indikator  terbaik terhadap  perilaku  politik  [memilih]. Agama  mempunyai  banyak  hubungan dengan politik. Karena agama membentuk  dan  memperkuat  visi-visi moral.” 6 Argumen  bahwa  agama  itu penting  pastilah  tidak  mengejutkan,
4 Guillermo  O’Donnell,  Phillippe  C.  Scmitter  dan Laurence Whitehead, Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian  Kemungkinan  dan  Ketidakpastian. Penerjemah  Nurul  Agustina  (Jakarta:  LP3S, 1993), h. 94.
5 Eickelman, Dale F. dan Piscatori, James. Ekspresi Politik  Muslim .  Penerjemah  Endi  Haryono  dan Rahmi  Yunita  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana  Yogya, 1998), h. 4-5.
6 George  M.  Marsden, Agama  dan  Budaya Amerika .  Penerjemah  B.  Dicky  Soetadi  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 148-150.
misalnya  masyarakat  Amerika  Serikat yang  dikenal  sebagai  negara  “liberal” hampir selalu memiliki perasaan kedekatan  dengan  kelompok  keagamaan tertentu  dan  mereka  memiliki  tingkat keterlibatan  keagamaan  yang  jauh  lebih luas  dibandingkan  dengan  keterlibatan dalam politik. 7
Dalam  tulisan  ini,  tim  penulis  hendak memahami  serta  menggali  lebih  dalam kemampuan  partai-partai  politik  Islam 8 seperti  PAN,  PKB  dan  PKS  yang memanfaatkan sentimen identitas keagamaan  dan  sebagai  penegasan politik  identitas  dari  masing-masingnya dalam berkompetisi di arena elektoral.
7 Dan  keterlibatan  yang  luas  ini  diperkirakan memiliki  pengaruh  yang  berarti.  Namun,  ini bukan  sekadar  luasnya  keterlibatan  yang membuat  Kellstendt  memperkirakan  terdapat pengaruh  agama  atas  politik.  Institusi-institusi keagamaan, dan khususnya gereja-gereja, berperan  sebagai  “organisasi  perantara  dalam politik, jalinan organisasi-organisasi yang berdiri di  antara  individu-individu  warga  negara  dan institusi-institusi  pemerintahan”  Lihat  Lyman  A. Kellstendt,  “Pentingkah  Agama  dalam  Studi tentang  Perilaku  dan  Sikap  Pemilih?”  dalam David  C.  Leege  dan  Lyman  A.  Kellstendt  ed., Agama  dalam  Politik Amerika:  Rediscovering  the Religious Factor in American Politics . Penerjemah Ahmad Baiquni (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 423-424.
8 Partai  politik  Islam  dicirikan  dengan karakteristik  sebagai  partai  yang  memakai  asas Islam,  menggunakan  simbol  formal  Islam,  dan memiliki konstituen besar dari kalangan Muslim. Jadi, PAN dan PKB yang notabene memiliki basis utama dari konstituen Muslim merupakan partai politik  Islam.  Lihat  Azyumardi  Azra,  “ Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan  Antarumat ,”  dalam  Idris  Thaha, Demokrasi  Religius:  Pemikiran  Politik  Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais (Jakarta: Teraju, 2005), h. 203

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019

## Akar  Historis  Lahirnya  PAN,  PKB  dan PKS
Fenomena  berdirinya  partai- partai  politik  Islam  pasca  tumbangnya rejim  Orde  Baru  begitu  beragam  dan cenderung terfragmentasi.  Pada  titik ini, terlihat  bahwa  para  elit  politiknya  coba menghidupkan sentimen identitas keagamaan masing-masing sebagai penegasan politik identitas yang melekat pada  diri  mereka.  Berikut  di  bawah  ini catatan  tentang  akar  historis  lahirnya tiga  partai  politik  Islam  menjelang pemilu  1999,  yaitu  PAN,  PKB  dan  PKS (pada  pemilu  1999,  bernama  PK/Partai Keadilan).

## 1. PAN
Partai  Amanat  Nasional  (PAN) dideklarasikan  pada  23  Agustus  1998. Kelahirannya  dibidani  oleh  tokoh-tokoh pengggerak  reformasi.  Berbagai  tokoh dengan  latar  belakang  menjadi  peletak dasar  partai  tersebut.  Namun  demikian, partai ini seringkali diidentikkan sebagai artikulator  politik  Muhammadiyah,  satu organisasi  keagamaan  Islam  modernis. Hal  ini  didasarkan  karena  tokoh utamanya,  yaitu  Amin  Rais,  adalah mantan  Ketua  Umum  Muhammadiyah. Selain  itu,  deklarasi  dan  pendukung utama  pendirian  partai  difasilitasi  oleh Muhammadiyah.  Dan  basis  massa  partai ini  berasal  dari  kalangan  masyarakat
kelas  menengah-atas  terdidik  kota,  dan terutama  pengikut  Muhammadiyah. 9
Bahkan  Bambang  Cipto,  menyatakan bahwa “Urbanisme partai [PAN] didukung oleh komunitas Muhammadiyah yang secara tak terelakkan menjadi backbone partai.” 10
Secara  resmi,  Muhammadiyah memang  tidak  memiliki  kaitan  dengan PAN.  Relasi  di  antara  keduanya dijembatani  oleh  Amien  Rais  yang pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri memilih  untuk  tidak  terlibat  dalam politik kepartaian. Pengganti Amien Rais, Buya  Syafi’i  Ma’arif,  menyatakan  bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan  tetap  menjaga  jarak  dengan dunia  politik,  namun  organisasi  ini mengijinkan  anggotanya  masuk  politik sebagai  individu.  Meskipun  demikian, pernyataan resmi tersebut tidak menghalangi para kader Muhammadiyah di  daerah-daerah  untuk  membantu  PAN mendirikan  cabang-cabang  di  daerah masing-masing. 11

## 2. PKB
9 Sigit  Pamungkas, Partai  Politik:  Teori  dan Praktik di Indonesia , h. 143.
10 Bambang  Cipto, Partai,  Kekuasaan  dan Militerisme (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2000), h. 56.
11 Kuskrido Ambardi, Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem  Kepartaian  di Indonesia Era Reformasi (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), h. 144.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB) dideklarasikan  pada  23  Juli  1998  di Jakarta.  Sudah  menjadi  rahasia  umum bahwa  PKB  lahir  dari  rahim  NU  dengan motor utama Abdul Rahman Wahid (Gus Dur).  Pendirian  PKB  oleh  NU  sebagai uapaya untuk mengatasi dua kecenderungan besar yang muncul di NU pasca Orde Baru. Satu kelompok lainnya adalah  menginginkan  NU  tetap  menjadi ormas  keagamaan.  Jalan  keluarnya adalah  NU  membidani  pendirian  partai, dalam  hal  ini  PKB,  untuk  fasilitas  dan artikulasi  kepentingan  warga  NU  tanpa menjadikan  NU  sebagai  partai  politik. Dengan  demikian,  relasi  antara  NU dengan  PKB  adalah  bersifat  historis, kultural,  dan  aspiratif.  Historis  artinya pembentukan PKB bertalian erat dengan NU.  Kultural  berarti  perjuangan  PKB harus memerhatikan lingkungan kultural khas  yang  dianut  oleh  NU,  yaitu lingkungan  kebudayaan  yang  dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan Islam Ahlussunnah  wal  Jama’ah .  Sedangkan aspiratif  artinya  PKB  berkewajiban untuk  memerjuangkan  cita-cita  politik yang dimiliki warga NU. 12
Gema kemunculan
Partai
Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  cukup
menggugah  semangat  warga  NU  untuk
menatap  masa  depan  yang  lebih  cerah, setelah 32 tahun menjadi kelompok yang dipinggirkan.  PKB  yang  dilahirkan  dari NU  untuk  bangsa  Indonesia  tentunya harus  mencontoh Wali  Songo dalam rangka  membangun  tatatan  masyarakat, sangat  mengutamakan  gerakan  moral dan spiritual. 13
Tuntutan  warga Nahdhiyin agar Nahdhatul Ulama (NU) mendirikan partai atau  berubah  menjadi  partai  politik begitu besar. Tak sedikit di antara warga Nahdhiyin yang  sudah  tidak  sabar menanti  kehadiran  partai  yang  dibidani orang-orang  NU.  Meladeni  tuntutan seperti  itu  tentu  tidak  mudah  bagi jam’iyyah NU.  Sebagai  konsekuensi  dari kembali  ke khitthah 1926,  NU  adalah jam’iyyah  diniyah  ijtima’iyah ,  yakni organisasi  yang  menjaga  jarak  dari keterlibatan  politik  secara  langsung. Dengan mendirikan partai politik, berarti NU  telah  melakukan  pengingkaran terhadap  gerakan  kembali  ke khitthah 1926 yang dilakukan pada 1984. Dengan pengingkaran itu pun, secara konstitusional, hasil dilakukan
muktamar,  sebuah  institusi  tertinggi pembuat  keputusan.  Tapi  menolak
13 Agoes  Ali  Masyhuri,  “ Kebangkitan  Politik Warga  NU ”  dalam  Musa  Kazhim  dan  Alfian Hamzah, 5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek (Bandung,  Pustaka  Hidayah:  1999),  h. 257-258.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
tuntutan
warga merupakan pengingkaran terhadap realitas. 14
Untuk  itu,  langkah  yang  diambil Pengurus Besar (PB) NU cukup strategis. Pengelola jam’iyyah NU itu berketetapan bahwa  NU  tetap  sebagai jam’iyyah diniyah ijtimaiyah ,  bukan  partai  politik, dan  tidak  ada  akan  mendirikan  partai politik.  Meskipun  demikian,  PBNU mempersilahkan warga Nahdhiyin mendirikan  partai  asal  dilakukan  secara konseptual  dan  melalui  pertimbangan- pertimbangan  matang.  PBNU  pun  sudah membentuk tim yang bertugas memfasilitasi  keinginan  besar  itu. Menurut Kacung Marijan:
“Keputusan  PBNU  itu cukup  realistis,  dan  dalam taraf  tertentu  sesuai  dengan
keinginan kelangan
intelektual  dan  kaum  muda
NU. Dalam merespon tuntutan untuk mendirikan partai politik,  kelompok  ini  cukup kritis.  Memang  mereka  bisa memahami  tuntutan  itu.  Tapi mereka  juga  [tidak]  ingin melihat  NU  terjebak  oleh kegiatan  politik  praktis  yang menyeret  seluruh  energy  dan
14 Kacung  Marijan,  “ Politik  NU ”  dalam  Musa Kazhim  dan  Alfian  Hamzah, 5 Partai  dalam Timbangan:  Analisis  dan  Prospek (Bandung, Pustaka Hidayah: 1999), h. 261-263.
potensi yang dimiliki, sebagaimana  terjadi  pada masa  sebelumnya.  Dalam bahasa  Kiai  Mustofa  Bisri, kelompok  ini  tidak  ingin melihat  NU  tereduksi  hanya sebagai  partai  politik an  sich . Padahal,  sebagai  organisasi besar,  NU  memiliki  potensi untuk  melakukan  berbagai kegiatan, bukan hanya politik.” 15
Masih  menurutnya,  politik  NU harus ditempatkan pada posisi subordinasi, bukan dalam posisi ordinasi. Penempatan  demikian  akan  membuat jam’iyyah NU  memiliki  dua  gerakan sekaligus. Sejumlah jamaahnya melakukan  gerakan  politik  melalui pembentukan  partai  politik,  jamaah  lain dan jam’iyyah NU sendiri tetap konsisten dengan khitthah 1926. 16 Berdirinya  NU, memang  sudah  sejak  awal  diniatkan sebagai  gerakan  kultural.  Organisasi tersebut,  didirikan  oleh  para  ulama tradisional dan mampu bertahan sampai saat  ini,  juga  karena  ikatan-ikatan kultural. Keterikatan yang kuat, hubungan  kiai  dengan  para  santrinya, doktrin  keagamaan  yang  berdasarkan ajaran ahlus  sunnah  wal  jamaah ,  dan
15 Ibid ., h. 263.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
simbol-simbol  sosio-kultural  yang  terus berkembang  dalam  komunitas  NU terbukti  telah  menjadikan  ormas  ini kenyal  dari  berbagai  guncangan.  Meski sejak  berdiri  telah  beberapa  kali bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan  politik  dalam  rezim  yang berbeda-beda,  NU  ternyata  masih mampu  bertahan  menjadi  organisasi keagamaan Islam terbesar. 17

## 3. PKS
Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS), berdiri  menjelang  pemilu  1999,  dengan nama  Partai  Keadilan  (PK).  Partai  ini menjadi  fenomenal  karena  dilahirkan dari  gerakan tarbiyah (aktifis  muslim kampus). Secara harfiah, tarbiyah berarti pendidikan, namun kata tersebut menurut  Liddle  dan  Mujani,  mendapat makna  lebih  khusus  bagi  PKS,  yakni membangkitkan kesadaran tentang Islam atau Islamic  consciousness  raising . 18
Gerakan  tarbiyah  merupakan prototype dari  gerakan  dakwah  kampus  yang mengedepankan  aspek  pendidikan  atau pembinaan  jamaah  dengan  mengacu pada marhalah dakwah  yang  ditempuh Rasulullah;  berupaya  mengaplikasikan
17 Arief  A.  dan  Tjahjani  R.W.,  “ PKB,  Parameter Soliditas  Politik  NU ”  dalam  Musa  Kazhim  dan Alfian  Hamzah, 5 Partai  dalam  Timbangan: Analisis dan Prospek (Bandung, Pustaka Hidayah: 1999), h. 273. 18 Kuskrido Ambardi, Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem  Kepartaian  di Indonesia Era Reformasi , h. 141.
Islam  secara  menyeluruh  ( kaffah ), komprehensif  ( syamil ),  dan  manusiawi (insani).  Gerakan  ini  pada  mulanya digagas  oleh  Hasan  Al-Banna.  Pada perkembangannya  gerakan  ini  mampu melawan trend politik  dan  budaya  yang cukup  kuat  di  Mesir  pertengahan  abad 20,  menjadi  gerakan  yang  cukup diperhitungkan  di  Timur  Tengah,  Asia, sampai  Indonesia,  dan  kini  menjadi gerakan global. 19
Gerakan tarbiyah dinilai berhasil mengartikulasikan  dirinya  di  Indonesia secara nyata dan juga dalam penggalangan  kekuatan  politik  berturut- turut  dari  PK  pada  awalnya  sampai berubah  menjadi  PKS  di  pemilu  2004. 20
Berdirinya  partai  tersebut  sebagai bentuk  perjuangan  secara  formal  dan legal  dalam  rangka  mencapai  keinginan diterapkannya  ideologi  Islam  secara formal  di  Indonesia.  Menurut  Mashad, partai  tersebut  adalah  salah  satu representasi  dari  partai-partai  Islam yang  mendambakan  penerapan  syariah Islam bagi umat Islam di Indonesia. 21
Fragmentasi
Partai-partai Politik
Islam
19 Djony  Edward, Efek Bola  Salju Partai Keadilan Sejahtera (Bandung:  PT  Syaamil  Cipta  Media, 2006), h. 9.
20 Ibid ., h. 11.
21 Dhurorudin Mashad, Akar  Konflik Politik Islam di Indonesia , h. 102 dan 169.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Dalam konteks pembahasan fragmentasi  partai-partai  politik  Islam, fragmentasi 22 diartikan sebagai pecahnya  kekuatan  politik  Islam  ke dalam  berbagai  kekuatan  seperti  dalam wujud  beberapa  partai  Islam.  Setiap partai  Islam  bukanlah  representasi tunggal dari partai Islam lainnya. Tetapi, pada  diri  setiap  partai  Islam  memang merupakan bagian dari partai itu sendiri, dan masing-masing memiliki bentuk dan penampilan politik yang berbeda. 23
Mengenai  akar  dari  fragmentasi masyarakat Indonesia, kita bisa lihat dari penelitian  Robert  Jay  yang  telah membuat  kesimpulan  tentang  dikotomi antara santri dan abangan .  Perhatian utamanya  adalah  masalah  skisme keagamaan  yang  menyebabkan skisme
politis yang berkembang antara subkultur  santri  (muslim yang  taat) dan subkultur  abangan  (muslim  yang  Jawa- is).  Dengan  dasar  kajian  seperti  itu, Robert  Jay  mencoba  menjelaskan perjalanan  politik  Islam  dalam  konteks Indonesia tahun 1950-an. Pola
22 Fragmentasi  dalam  kajian  ini  diberi  batasan pengertian  sebagai  terpecahnya  sesuatu  yang tunggal  menjadi  beberapa  bagian.  Setiap  bagian hakikatnya tetap merupakan bagian dari sesuatu yang  tunggal  tadi.  Tetapi,  setiap  bagian  tidak dapat mengklaim sebagai wakil dari (perwujudan) yang tunggal dan utuh tadi. Setiap bagian  mengandung  sebagian  unsur  yang  sama dari sesuatu yang tunggal, tapi dari setiap bagian bisa berbeda bentuknya.
23 Dhurorudin Mashad, Akar  Konflik Politik Islam di Indonesia , h. 26.
konfrontasional  yang  berkembang  pada pemilu  1955,  terlihat  sangat  jelas,  yaitu pertarungan antara dua kelompok besar Masyumi  dan  NU  (kelompok  santri) dengan  PNI  dan  PKI  (kelompok abangan). 24
Dalam  hal  yang  hampir  sama, dimensi kebudayaan pada analisa Geertz mengenai aliran adalah penting.
Menurutnya aliran merupakan masyarakat  yang  mempunyai  landasan organisasi  modern,  dan  muncul  dari kerangka  sosio-kultural  yang  lebih  tua. Konsep  aliran  Geertz  memperkaya peralatan  analisis  kita,  sebab  konsep tersebut  merupakan  alat  yang  berharga untuk  memahami  kaitan  antara  ide partai  nasional  dengan  pola  kultural pada  tingkat  yang  paling  dasar  di Indonesia. 25
Berbeda  dengan  Robert  Jay, Geertz  membagi  tiga  varian  sosio- kultural  yang  terkenal  dengan  istilah Abangan , Santri , dan Priyayi . Selanjutkan ia  memaparkan  perbedaan-perbedaan umum  antara  ketiga  varian  tersebut  di
24 Lihat  Bahtiar  Effendy, Islam  dan  Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia , h. 32-37.
25 Lihat  Herbert  Feith,  “Studi  Politik  Indonesia: Suatu  Tujuan  dan  Pembelaan”  dalam  Arbi  Sanit, Sistem  Politik  Indonesia:  Penghampiran  dan Lingkungan  Sebuah  Bunga  Rampai ,  (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980), h. 21.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
dalam  karyanya The Religion  Of  Java ,  Ia menulis: 26
“Abangan  mewakili  suatu penekanan  kepada  aspek- aspek  animistis  dari  seluruh sinkretisme  Jawa  dan  secara luas  berkaitan  dengan  unsur petani  di  kalangan  penduduk;
santri mewakili
suatu penekanan  kepada  aspek- aspek  Islam  sinkretisme  di atas  dan  umumnya  berkaitan dengan  unsur  dagang  (juga unsur-unsur  tertentu  dalam
pertanian); dan priayi menekankan aspek-aspek Hinduistis dan berkaitan dengan unsur birokrasi.” 27
Kategorisasi  Geertz  tersebut, mungkin  secara  antropologis  tidak terlepas  dari  perbedaan  arus  pemikiran
26 Bahtiar  Effendy, Islam  dan  Negara:
Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia , h. 37.
27 Banyak  peneliti  Indonesia  modern  yang mengkritik kategorisasi Geertz tersebut. Diantaranya, Robert W. Hefner, Mitsuo Nakamura,  dan  lain-lain.  Sejumlah  kritik diarahkan  untuk  menolak  pembilahan  religio- kultural  seperti  itu.  Karena  memang  varian abangan-santri  secara  luas  dipandang  sebagai suatu hal yang sah dalam perbedaan keagamaan. Akan  tetapi,  varian  priyayi  tidak  seperti  itu. Priyayi  banyak  dipandang  sebagai  status ketimbang kategorisasi keagamaan. Lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia , h. 37-38.
dan  sikap  politik  Islam  itu  sendiri. 28
Kondisi kekuatan-kekuatan politik Islam kemudian  memunculkan  fragmentasi partai-partai  politik  Islam.  Berikut  tiga faktor utama penyebab fragmentasi.
Gambar 1. Tiga Faktor Utama Penyebab Fragmentasi.

## Sumber: Diilustrasikan Berdasar pada Skema
Mashad, 2008.
Dengan  demikan,  jelaslah  bahwa fragmentasi  politik  terjadi  setidaknya dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  utama: Perbedaan  interpretasi  nilai,  persaingan kepentingan, dan perbedaan pemaknaan kepentingan  umum.  Seiring bergesernya wujud fragmentasi dari sekedar perbedaan pemaknaan kebijakan umum, menjadi  persaingan  kepentingan,  atau bahkan  pada  perbedaan  nilai,  biasanya akan  terjadi  pergeseran  dari  kerja  sama ke  arah  persaingan,  yang  akhirnya menjadi  konflik.  Semakin  kental  tingkat
28 Dwi  Purwoko,  dkk., Nasionalis  Islam  vs Nasionalis Sekuler (Jakarta: PT Permata Artistika Kreasi, 2001), h. 7.
Fragmentasi Perbedaan Nilai Persaingan Kepentingan Perbedaan Pemaknaan Umum

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
fragmentasi, semakin kuat pula kecenderungan intensitas konfliknya. 29
Pertama ,  perbedaan  interpretasi nilai. Konstelasi politik pasca Orde Baru, memang  terdapat  fenomena  menarik dalam wacana politik Islam di Indonesia.
Hal  itu  ditandai  dengan  terpecah belahnya kultur politik Islam, substansialisme dan formalisme (walaupun memang masih tetap bergaris pada  sub  kultur  tradisional  dan modernis),  tentu  saja  dengan  segala tingkatannya.  Polarisasi  tersebut,  malah terefleksi  dalam  proses  fragmentasi pembentukan  partai,  yang  secara  jelas disimak  dari  berdirinya  PAN  dan  PKB. 30
Kehadiran  dua  partai  dengan  massa pendukung  yang  besar  dan  luas  dari kalangan  Islam  tersebut,  memiliki platform pluralisme  dan  kebangsaan  di samping  komitmen  keagamaan  dengan interpretasi  mereka  terhadap  nilai-nilai Islam.  Keberadaan  dua  partai  semacam itu  menunjukkan  adanya  transformasi dan  reorientasi  politik  yang  lebih substantif. 31
Kedua , persaingan dan perbedaan kepentingan.  Perbedaan  visi,  orientasi dan  kepentingan  elit  politik  merupakan
29 Ibid ., h. 41-42 dan 123.
30 Ibid ., h. 163.
31 M.  Arskal  Salim,  “Islam  dan  Relasi  Agama- negara  di  Indonesia”  dalam  Abdul  Mun’im  ed ., Islam  di  Tengah  Arus  Transisi (Jakarta:  Kompas, 2000), h. 11.
cerminan  dari  sebab-sebab  terjadinya fragmentasi  politik  Islam. 32 Seperti alasan tentang mengapa warga NU ingin memiliki  partai  politik  sendiri.  Hal demikian  tidak  terlepas  dengan  alasan yang  sarat  dengan  kepentingan.  Faktor kepentingan  juga  terlihat  dari  alasan yang  dikemukakan  K.H.  Cholil  Bisri bahwa NU perlu memiliki partai sendiri, agar  tidak  menjadi  pendorong  gerbong orang lain (maksudnya partai lain). Yang secara  tidak  langsung  berarti  “Enak  di orang, tak enak di kita”. Argumentasi ini tentu  tidak  lepas  dari  faktor  historis,  di mana  NU  mendapat  jatah  yang  tidak proporsional  ketika  bergabung  dalam Masyumi dan kemudian PPP. Pernyataan dari kiai sepuh tersebut mengindikasikan bahwa faktor kepentingan  menjadi  sumber  dan landasan dari fragmentasi politik Islam. 33
Disamping  itu,  yang  cukup  nyata  adalah bagaimana  partai-partai  politik  Islam seperti  PAN,  PKB  dan  PKS  atau  elitnya coba mengejawantahkan dan/atau mengartikulasikan kepentingan- kepentingan  dari  basis  massa  atau pendukung utamanya, yaitu PAN dengan warga  Muhammadiyah,  PKB  dengan
32 M.  Arskal  Salim,  “Fragmentasi  Politik  Islam” dalam  Abdul  Mun’im,  ed .,  Islam  di  Tengah  Arus Transisi , h. 126.
33 Dhurorudin Mashad, Akar  Konflik Politik Islam di Indonesia , h. 177-178.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Sub-Kultur Tradisionalis Substansialis PKB Formalis Modernis Substansialis
PAN
Formalis PKS
warga Nahdhiyin (NU)  dan  PKS  dengan komunitas gerakan Tarbiyah .
Ketiga ,  Perbedaan  pemaknaan kebijakan umum. Dalam konteks kepartaian,  perbedaan  dalam  nilai  yang dianut oleh sebuah partai pada akhirnya sangat  menentukan  pemaknaan  partai tentang  “kebijakan  umum”.  Perbedaan sangat  kentara  dapat  dijumpai  secara jelas  pada  level  pemaknaan  kebijakan yang  rendah,  seperti  tercermin  dari program-program partai yang memperlihatkan variasi tujuan, sehingga menjadi bukti adanya perbedaan
kecenderungan dalam pemaknaan kebijakan.  Perbedaan  datang  dari  PKB dan PAN dengan PKS. Jika PKB dan PAN mengklaim  mengedepankan  nilai-nilai
inklusivitas, maka PKS mengidentifikasikan  diri  sebagai  partai Islam  yang  memperjuangkan  nilai-nilai ke-Islam-an
universal dengan menerapkan  syariat  Islam secara  formal (formalisasi) di Indonesia. 34
Fenomena  berdirinya  partai- partai  politik  Islam  pasca  tumbangnya rejim  Orde  Baru  begitu  beragam  dan cenderung terfragmentasi.  Pada  titik ini, terlihat  bahwa  para  elit  politiknya  coba menghidupkan sentimen identitas keagamaan masing-masing sebagai
34 Dhurorudin Mashad, Akar  Konflik Politik Islam di Indonesia , h. 170-172.
penegasan politik identitas yang melekat pada  diri  mereka.  Dengan  begitu,  dalam implementasi  pemikiran  di  atas,  di antara  partai-partai  Islamis  terpatri fragmentasi  antara  satu  partai  dengan partai  lainnya,  di  antaranya  dalam dimensi  kultural  (modernis  versus tradisionalis)  dan  ideologis  (formalis versus  substansialis). 35 Berikut  penulis sajikan gambar ilustrasinya.
Gambar 2. Fragmentasi Politik PAN, PKB

## dan PKS

## Sumber: Diilustrasikan oleh Penulis.
Selaras  dengan  ilustrasi  di  atas,  partai- partai  politik  Islam  dapat  tergolong  ke dalam  dua  dimensi  besar  itu  yaitu dimensi  kultural  dan  ideologis. Pertama , dimensi  kultural,  di  dalamnya  terdapat disparitas  antara  kelompok  tradisionalis dan  modernis.  Kelompok  tradisionalis, didasarkan  pada  nilai  yang  ada  di dalamnya mencoba melakukan domestifikasi  ajaran  Islam  (akulturasi yang  dilakukan  oleh  walisongo  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
diteruskan para ulama/kiai). Partai yang masuk  dalam  kategori  ini  adalah  PKB. Sedangkan kelompok modernis, mengacu pada pembaruan Islam yang terpengaruh pada  dalam  konteks  global  yang berlandaskan  pada  pemikiran  politik tokoh-tokoh  ‘modern’  atau  tepatnya kontemporer.  PAN  dan  PKS  termasuk dalam  kategori  ini. Kedua ,  dimensi ideologis, yang terbelah menjadi kelompok formalis dan substansialis. PKS masuk  dalam  kategori  partai  Islam formalis.  Oleh  karena,  partai  tersebut melakukan  formalisasi  “Islam”  ke  dalam partainya  baik  secara  asas/ideologi maupun  nilai  perjuangannya.  Sementara PAN  dan  PKB  merupakan  partai  Islam yang  masuk  dalam  kategori  kelompok substansialis,  karena  tidak  melakukan formalisasi  “Islam”  dalam  asas  atau ideologinya  dan  lebih  mengutamakan gerakan kultural dibanding formalisasi. 36
Pergulatan  Politik  Identitas  Partai- partai Islam di Arena Elektoral
Pada  bagian  ini,  penulis  coba menyajikan tentang bagaimana konstelasi pergulatan partai-partai politik  Islam  seperti  PAN,  PKB,  dan  PKS dengan  memanfaatkan  politik  identitas dan/atau simbol-simbol keagamaan sebagai  komoditas  politik  untuk  meraih
simpati  para  pemilih.  Hal  ini  selaras dengan  apa  yang  telah  dituliskan  oleh Abdilllah,  yang  menyatakan  bahwa “kekuatan  agama  dalam  mengikat individu dalam suatu ikatan kebersamaan sangat kuat, agama menjadi  komoditas  politik  yang  kental bagi beberapa kelompok individu. Partai- partai  yang  mendasarkan  asasnya  pada agama, merupakan bukti bahwa keterlibatan  agama  cukup  kuat.” 37
Sehingga ikatan pemilih Muslim terhadap  partai-partai  politik  Islam kemungkinan  besar  dapat  mampu menopang perolehan suara suatu partai.
Konteks  sosiologis  ini  tampaknya digunakan  oleh  elit-elit  politik  Islam untuk  mendirikan  serta  selanjutnya mempertahankan eksistensi partai- partai  Islam.  Dengan  jumlah  umat  Islam yang  mayoritas  tentu  dengan  sendirinya akan  mendapat  dukungan  dari  umat Islam.  Karena  itu,  adanya  partai-partai politik  Islam  secara  otomatis  akan didukung  oleh  umat  Islam.  Apalagi ditambah  dengan  perspektif  teologis,  di mana  perlunya  alat  perjuangan  untuk mewujudkan  aspirasi  Islam.  Dengan konteks ini maka antara faktor sosiologis dan teologis bertemu, saling mengisi dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
menunjang  satu  sama  lain. 38 Berikut  ini data perolehan suara PAN, PKB dan PKS dari pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2019.
Tabel 1. Perolehan Suara PAN, PKB dan PKS dari Pemilu 1999-2019
Partai/ Tahun Pemilu PAN PKB PKS Total Suara % Total Suara % Total Suara % 1999 7.528. 956 7, 12 % 13.33 6.982 12
,6 1 % 1.436. 565 1,36 % 2004 7.303. 324 6, 44 % 11.98 9.564 10
,5 7 % 8.325. 020 7,34 % 2009 6.254. 580 6, 01 % 5.146. 122 4, 94 % 8.206. 955 7,88 % 2014 9.481. 621 7, 59 % 11.29 8.957 9, 04 % 8.480. 204 6,79 % 2019 9.572. 623 6, 84 % 13.57 0.097 9, 69 % 11.49 3.663 8,21 %
Sumber: Diolah dari berbagai sumber .
Pada  pemilu  1999,  PAN  berhasil memeroleh 7,12% suara secara nasional. Pada  pemilu  waktu  itu,  basis  dukungan suaranya  yang  paling  kuat  adalah  di wilayah-wilayah perkotaan. Basis
38 Lili  Romli, Islam  Yes,  Partai  Islam  Yes:  Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia , h. 118.
dukungan  ini  sedikit  lebih  kuat  di  Jawa ketimbang  Luar  Jawa.  Basis  dukungan terkuat  PAN  adalah  di  Sumatera  Barat, yang  berhasil  menjadi runner  up setelah Partai Golkar. Begitu juga di Aceh, partai tersebut  memeroleh  urutan  kedua setelah  PPP.  Dan  juga  di  Yogyakarta,  di mana PAN menempati juga urutan kedua setelah  PDI-P. 39 Kita  mengetahui,  bahwa daerah  perkotaan  dan  pusat  pendidikan merupakan basis massa Muhammadiyah. Sehingga  asumsinya  adalah  sokongan perolehan  suara  partai  ini  pada  pemilu tahun itu berasal dari warga
Muhammadiyah. Sedangkan, pada pemilu 2014, PAN berhasil
meningkatkan perolehan suaranya dengan  meraih  9.481.621  suara  atau 7,59%.  Suara  ini  cukup  meningkat signifikan yaitu sekitar 3 juta suara. Dan partai  ini,  berhasil  menjadi  juara  di daerah Sulawesi Tenggara. Adapun pada pemilu 2019 secara persentase mengalami  penurunan,  namun  PAN sebenarnya mengalami kenaikan perolehan suara riil meskipun kenaikannya tidak signifikan.
PKB  pada  pemilu  1999  berhasil menjadi  juara  ketiga  perolehan  suara nasional.  Namun,  basis  dukungan  massa dari  partai  ini  terbatas  di  Jawa.  Karena
39 Kevin  Raymond  Evans, Sejarah  Pemilu  dan Parpol  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Arise Consultancies, 2003), h. 38.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
hampir  90%  suaranya  berasal  dari Jawa. 40 Dan  yang  menarik  dan  unik adalah  partai  ini  sangat  disokong  dari para pemilih di pedesaan. Karakter yang memang  cocok  sebagai  partai  warga nahdhiyin yang  kebanyakan  berada  di daerah pedesaan. Pada pemilu 2014, PKB mengalami  peningkatan  perolehan  yang fantastis  yaitu  sekitar  6  juta  suara.  Dari 5.146.122  suara  meningkat  menjadi 11.298.957  suara.  Pada  pemilu  ini  pun, PKB  cukup  memperoleh  suara  yang besar  di  Jawa  Timur  yang  merupakan basis  utamanya.  Seperti  kita  ketahui, bahwa  daerah  itu  merupakan  kawasan dengan  sejumlah  kiai  sepuh  dan  warga nahdhiyin yang  merupakan  penyokong utama  PKB.  Kegemilangan  partai  ini terus  terlihat  dengan  perolehan  suara yang  meningkat  sebanyak  2  juta  suara pada pemilu 2019.
Sedangkan,  PKS  (pada  1999, bernama  PK)  memeroleh  1.436.565 suara. Akan tetapi partai ini berhasil naik secara  signifikan  pada  pemilu  2004 dengan  memeroleh  8.325.020  suara. Pada  pemilu  2009,  partai  tersebut memperoleh suara 7,89% atau 8.206.955 suara.  Akan  tetapi,  pada  pemilu  2014, dengan  berlandaskan  pada persentase mengalami  penurunan  menjadi  6,79%.
Namun  sebenarnya,  partai  tersebut
40 Ibid ., h. 37.
mengalami peningkatan perolehan suara lebih  kurang  sebanyak  280.000  suara. Yang  perlu  dipahami  bahwa,  sejak pemilu  2004-2014,  perolehan  suara  PKS cenderung terpaku di angka 8 juta suara. Stagnasi seperti ini yang coba diasumsikan  bahwa  ternyata  kaderisasi yang  menurut  beberapa  tokoh  internal maupun  eksternal  dari  PKS  berjalan sangat  baik,  namun  kenyataannya  tidak begitu.  Mentoknya  suara  partai  ini merupakan bukti bahwa sistem kaderisasi  internal  pun  mengalami hambatan  seperti  partai-partai  lainnya. Namun  pada  pemilu  2019,  partai  kaum Tarbiyah ini  mengalami  peningkatan perolehan suara sebanyak 3 juta suara.
Berikut  di  bawah  ini  adalah gambar  yang  penulis  sajikan  untuk mendeskripsikan  bagaimana  pergulatan partai-partai  Islam  (PAN,  PKB,  dan  PKS) mencoba mendorong politik identitasnya terhadap  basis  pendukung  utamanya masing-masing dengan mengampanyekan  isu  atau  persoalan keagamaan  dan  bersamaan  dengan  itu juga  mereka  menyasar  basis  massa  di luar basis inti masing-masing.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Gambar 3. Buble Partai-partai Politik Islam dan Basis Massanya
Sumber: Diilustrasikan oleh Penulis.
Optimalisasi  politik  identitas  kerap dipraktekkan oleh PAN, PKB dan PKS dan menjadi  keharusan  dalam  mencapai target  elektoral.  Mari  kita  menengok fenomena politik nasional terutama pada 2017  bahwa  tema  Islam  Politik  sangat menarik  untuk  diobservasi.  Menguatnya sentimen  identitas  Islam  ketika  pilkada DKI  Jakarta  tahun  2017  dan  menjelang pemilu  2019,  melalui  Gerakan  Nasional Pengawal  Fatwa  MUI  atau  GNPF-MUI yang  sangat  menyedot  perhatian  publik. Mobilisasi politik melawan kasus penistaan  agama  oleh  Gubernur  Jakarta pada  saat  itu  telah  membuka  dua  ruang politik  krusial.  Pertama,  partai  Islam seperti  PAN,  PKB,  dan  PKS  berupaya mengkapitalisasi  atau memanfaatkannya
dengan  semakin  memperbesar  wacana politik  identitas  yang  memang  sudah lama  mereka  suarakan.  Karakteristik yang melekat pada satu kelompok dalam hal  ini  partai  bercorak  Islam  adalah tumbuhnya perasaan dalam satu komunitas  berlabel  identitas  keagamaan di  antara  para  anggota  atau  kadernya. Perasaan tersebut menimbulkan
kesadaran  akan  hubungan  yang  kuat. Selain  itu,  tumbuh  juga  perasaan “kekitaan” pada diri anggotanya masing- masing. 41
Kedua, upaya tersebut mensyaratkan  aliansi  atau  persatuan dengan  elemen  lain  di  luar  basis  massa Partai  Islam  baik  itu  Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), individu, maupun  dengan  Partai  lain  yang bercorak  nasionalis  serta  sejumlah perubahan  kebijakan  internal  partai. Perkembangan partai Islam di Indonesia pada  derajat  tertentu  menunjukan  ironi dan paradoks. Dengan demikian, pergulatan  politik  identitas  di  Indonesia menjadi  lebih  dinamis  dan  tidak  statis. Tindakan adaptif dan perubahan tindakan  partai  politik  Islam  sebagai respon  atas  realitas  konkrit  politik  dan perkembangan-perkembangan  yang  ada. Islam  Politik  akan  ditempatkan  pada
41 Ubed  Abdillah  S., Politik  Identitas  Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas , h. 67.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
konteks  bukan  hanya  pada  unsur-unsur identitas  maupun  ideologis  tapi  juga persilangannya  dengan  upaya  mencapai target kekuasaan politik dan keberhasilan  dalam  pemilihan  umum baik  yang  berjangka  pendek  maupun jangka panjang.
PAN,  PKB  dan  PKS  sepanjang  ini melakukan perluasan segmentasi dukungan  melampaui  basis  intinya. Bahkan  mereka  saling  berkelindan  dan bergulat  untuk  merangkul  komunitas  di luar basis intinya. Bagaimana tidak, PAN tidak  lagi  hanya  mengkonsolidasikan dukungan dari basis Muhammadiyah dan perkotaan  tapi  juga  menyasar  basis Nahdlatul Ulama dan pedesaan. PKB juga terus  memperluas  sasarannya  ke  basis Muhammadiyah,  masyarakat  perkotaan dan generasi milenial. Begitu juga dengan PKS, meski di satu sisi partai atau elitnya tetap menjaga dan memelihara basis inti pendukung  konservatifnya,  namun  sisi lain melakukan perluasan atau pengembangan basis elektoralnya secara progresif seperti menyasar basis NU dan Muhammadiyah,  sehingga  partai  ini mampu  menaikkan  perolehan  suara signifikan  sebanyak  3  juta  suara  pada 2019.
Strategi penguatan basis elektoral semacam  itu,  sejalan  dengan  pandangan Kirchheimer  tentang  hakekat  partai
catch-all yakni  partai  terbuka  yang menyasar perluasan segmentasi dukungan lintas kelompok tanpa pandang  bulu  atau  menyasar  siapapun atau  kelompok  manapun  yang  sedianya mau  mendukung  dan  memilih  partai- partai Islam pada saat pemilu. 42
Partai-partai  Islam  seperti  PAN, PKB  dan  PKS  terlihat  begitu  rasional dalam  menghadapi  kontestasi  politik elektoral.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari tingkah  laku  pola  yang  dipraktekkannya di  beberapa  pemilu  terakhirnya.  Mereka cenderung begitu menghendaki perolehan  suaranya  dapat  semaksimal mungkin. Oleh karena itu, baik PAN, PKB dan  PKS  melakukan  beragam  cara  atau strategi  untuk  menggolkan  hal  itu,  salah satunya  dengan  cara  mengembang- luaskan  segmentasi  basis  dukungannya ke  tengah  atau  basis  massa  mainstream sehingga terjadi pergulatan antara ketiga partai  Islam  tersebut.  Meski  demikian, mereka  tetap  menjaga  hubungan  baik dengan  basis  massa  tradisionalnya  yang militant  agar  tetap  menopang  perolehan suara partainya.

## Kesimpulan
Dalam  penelitian  ini  tim  penulis menggaris  bawahi  bahwa  Islam  Politik yang  diwakili  oleh  partai-partai  Islam
42 Otto  Kirchheimer,  “ Transformasi  Sistem-sistem Kepartaian  Eropa  Barat, ”  dalam  Ichlasul  Amal, ed., Teori-teori Mutakhir Partai Politik , h. 45-46.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
seperti PAN, PKB dan PKS ternyata harus mendorong  kompromi  dan  langkah pragmatis.  Wacana  politik  identitas seringkali  dimanfaatkan  sebagai  tameng untuk mengadvokasi pencapaian- pencapaian  politik  jangka  pendek.  Pada gilirannya,  pergulatan  identitas  Islam Politik boleh jadi bermuara pada segenap perubahan signifikan mekanisme internal  partai  dan  reinterpretasi  nilai partai  ke  arah  yang  lebih  moderat  dan akomodatif terhadap lingkungan politiknya agar dapat mendulang perolahan suara yang signifikan utamanya di ranah elektoral.

## Daftar Pustaka
A.  Arief.  dan  W.,  Tjahjani  R.  “ PKB,
Parameter  Soliditas  Politik  NU ” dalam  Musa  Kazhim  dan  Alfian
Hamzah, 5 Partai dalam Timbangan:  Analisis  dan  Prospek.
Bandung, Pustaka Hidayah: 1999.
Ambardi,  Kuskrido. Mengungkap  Politik Kartel:  Studi  tentang  Sistem
Kepartaian  di  Indonesia  Era Reformasi .  Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
Azra,  Azyumardi. Islam  Substantif:  Agar Umat  Tidak  Jadi  Buih .  Jakarta:
Mizan, 2000.
Azra,  Azyumardi.  “ Reposisi  Hubungan Agama  dan  Negara:  Merajut
Kerukunan  Antarumat ,”  dalam Idris  Thaha, Demokrasi  Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais . Jakarta: Teraju, 2005.
Bambang,  Cipto. Partai,  Kekuasaan  dan Militerisme .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2000.
Edward,  Djony. Efek  Bola  Salju  Partai Keadilan  Sejahtera. Bandung:  PT Syaamil Cipta Media, 2006.
Effendy,  Bahtiar. Islam  dan  Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik  Islam  di  Indonesia . Jakarta: Paramadina, 2009.
Evans,  Kevin  Raymond Sejarah  Pemilu dan  Parpol  di  Indonesia .  Jakarta:
PT Arise Consultancies, 2003.
Feith,  Herbert.  “Studi  Politik  Indonesia:
Suatu  Tujuan  dan  Pembelaan” dalam  Arbi  Sanit, Sistem  Politik Indonesia:  Penghampiran  dan
Lingkungan Sebuah Bunga
Rampai .  Jakarta:  Yayasan  Ilmu-
ilmu Sosial, 1980. F., Eickelman, Dale, dan James, Piscatori.
Ekspresi Politik
Muslim .
Penerjemah  Endi  Haryono  dan Rahmi  Yunita.  Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, 1998.
Karim, M. Rusli. Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Pasang Surut.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Kazhim,  Musa.  dan  Hamzah,  Alfian. 5 Partai  dalam  Timbangan:  Analisis dan  Prospek. Bandung,  Pustaka
Hidayah: 1999.
Kirchheimer,  Otto.  “ Transformasi  Sistem- sistem  Kepartaian  Eropa  Barat, ” dalam  Ichlasul  Amal,  ed., Teori- teori  Mutakhir  Partai  Politik ,
Yogyakarta,  PT  Tiara  Wacana:
1996.
Leege. David C., dan Kellstendt, Lyman A.
ed., Agama dalam Politik Amerika:
Rediscovering the  Religious Factor in  American  Politics .  Penerjemah
Ahmad  Baiquni.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2006.
Lili  Romli, Islam  Yes,  Partai  Islam  Yes:
Sejarah  Perkembangan  Partai-
partai Islam di Indonesia .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006.
Marijan, Kacung. “ Politik NU ” dalam Musa Kazhim  dan  Alfian  Hamzah, 5 Partai  dalam  Timbangan:  Analisis dan  Prospek. Bandung,  Pustaka
Hidayah: 1999.
Marsden,  George  M. Agama  dan  Budaya Amerika .  Penerjemah  B.  Dicky
Soetadi.  Jakarta:  Pustaka  Sinar
Harapan, 1996.
Masyhuri, Agoes Ali. “ Kebangkitan Politik
Warga  NU ”  dalam  Musa  Kazhim dan  Alfian  Hamzah, 5 Partai
dalam  Timbangan:  Analisis  dan Prospek.
Bandung, Pustaka Hidayah: 1999. O’Donnell,  Guillermo.  Scmitter,  Phillippe C.  dan  Whitehead,  Laurence. Transisi Menuju
Demokrasi:
Rangkaian  Kemungkinan  dan Ketidakpastian. Penerjemah Nurul Agustina. Jakarta: LP3S, 1993. Pamungkas,  Sigit. Partai  Politik:  Teori
dan Praktik di Indonesia .
Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfare : 2012.
Purwoko,  Dwi.  dkk., Nasionalis  Islam  vs Nasionalis  Sekuler .  Jakarta:  PT Permata Artistika Kreasi, 2001.
Salim,  M.  Arskal.  “Islam  dan  Relasi Agama-negara di Indonesia” dalam  Abdul  Mun’im  ed .,  Islam  di Tengah  Arus  Transisi .  Jakarta: Kompas, 2000.
S.,  Ubed  Abdillah. Politik  Identitas  Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas .
Magelang: Indonesia Tera , 2002.
Thaha, Idris. Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais . Jakarta: Teraju,
2005.