## Corruption Crime In Internet Network Procurement At Sultan Syarif Kasim State Islamic University In Pekanbaru, Riau

## Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jaringan Internet Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Di Kota Pekanbaru Riau
Mariyam Indayani 1) ; Hartoyo 2)
1,2) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Email: 1) mariyamindayani21@gmail.com ; 2 ) hartoyo.fhunitomo@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [16 March 2024] Revised [22 April 2024]
Accepted [25 April 2024]

## ABSTRAK
Pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  yang  dibiayai  dengan APBN/APBD.  Pada  kasus  hukum  dalam  kasus  nomor  57/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Pbr  adalah kasus pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan jaringan internet di Universitas Islam Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau.  Dalam  kasus  ini  terjadi  korupsi  berupa  gratifikasi  dimana terjadinya penyalahgunaan jabatan serta suap dalam pengadaan jaringan internet di Universitas Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim.  Permasalahan  yang  dibahas  yaitu  Bagaimana  sistem pengadaan barang dan jasa dalam jaringan internet pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Kota Pekanbaru Riau dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdakwa  dalam  perkara  nomor  57/Pid.SUS-TPK/2022/PN  Pbr.  Penulis  menggunakan  metode penulisan normative yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber bahan hukum tertulis dengan meninjau  undang –  undang  dan  publikasi  sebelumnya.  Dengan  hasil  pembahasan  yaitu pengadaan  barang  dan  jasa  sudah  diatur  sedemikian  rupa  dan  juga  keputusan  hakim  yang hanya berfokus pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  dan  Undang  Undang  Nomor  16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun tidak mencoba melihat pada pasal  12b  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## ABSTRACT
Procurement  of  goods  and  services  is  the  procurement  of  goods/services  financed  by  the APBN/APBD.  In  the  legal  case  in  case  number  57/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Pbr  is  a  case  of procurement  of  goods  and  services  in  the  procurement  of  internet  networks  at  Sultan  Syarif Kasim Riau State Islamic University. In this case, there was corruption in the form of gratification where there was abuse of office and bribery in the procurement of the internet network at Sultan Syarif Kasim State Islamic University. The problems discussed are how the system for procuring goods and services in the internet network at the Sultan Syarif Kasim State Islamic University in Pekanbaru  Riau  City  and  how  the  judge's  considerations  in  passing  the  defendant's  decision  in case  number  57/Pid.SUS-TPK/2022/PN  Pbr.  The  author  uses  the  normative  writing  method which aims to collect written legal material sources by reviewing previous laws and publications. With  the  results  of  the  discussion,  namely  the  procurement  of  goods  and  services  has  been regulated in such a way and also the judge's decision which only focuses on Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and  Nepotism  and  Law  Number  16  of  2018  concerning  Procurement  of  Goods  /  Government services, but did not try to look at article 12b of Law Number 21 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.
KEYWORDS
Corruption Crime Procurement Of Goods/Services, Internet Network
Procurement
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Implikasi  dari  konsep  negara  hukum  ini  adalah  bahwa seluruh  penyelenggaraan  kehidupan  negara  harus  didasarkan  pada  hukum,  termasuk  dalam  hal pengadaan  barang  dan  jasa  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  melalui  tender  atau  penunjukan langsung  sebagai upaya untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat demi  tercapainya  kesejahteraan  yang menjadi  tujuan  nasional,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945.  Pengadaan  barang  dan  jasa  yang  diselenggarakan  pemerintah merupakan  realisasi  dan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  negara  dalam  menyediakan  pelayanan  umum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau melalui Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  bagi  pemerintahan  daerah  sehingga  harus  dapat  dipertanggungjawabkan (Hadiyati, 2017).
Pendidikan Tinggi adalah jenjang setelah pendidikan menengah yang mencakup berbagai program studi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi mahasiswa,  menghasilkan  lulusan  yang  kompeten,  serta  melahirkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi melalui  penelitian  yang  bermanfaat  bagi  kemajuan  bangsa  dan  kesejahteraan  umat  manusia  (Undang-
Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012). Seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun, bidang pendidikan tidak luput dari masalah. Korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai  merayap  ke  dalam  dunia  pendidikan  itu  sendiri.  Bahkan,  tidak  sedikit  kasus  korupsi  yang  terjadi dalam  dunia  pendidikan,  mulai  dari  suap  agar  siswa  diterima  di  sekolah  tertentu,  penyalahgunaan jabatan, hingga gratifikasi telah menjadi bagian dari kasus korupsi dalam dunia pendidikan saat ini.
Pasal  12B  ayat  (1)  (Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, 1999) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa "Setiap gratifikasi kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap  pembelian  suara,  apabila  berhubungan dengan  jabatannya  dan  bertentangan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya"    .  Dalam  (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan  Nepotisme,  1999),  dijelaskan  bahwa:  Korupsi  adalah tindakan  kriminal  yang  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  bertujuan  untuk  melawan  perilaku  korupsi.  Kolusi  merujuk  pada tindakan  bersama  atau  kesepakatan  yang  dilakukan  secara  ilegal  antara  penyelenggara  negara  atau antara  penyelenggara  negara  dan  pihak  lain  yang  merugikan  individu  lain,  masyarakat,  atau  negara. Nepotisme  mengacu  pada  tindakan  penyelenggara  negara  yang  secara  ilegal  memberikan  keuntungan kepada  anggota  keluarganya  atau orang-orang  dekatnya di  atas  kepentingan masyarakat,  bangsa,  dan negara. Berdasarkan (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, 2018),  pengadaan  internet  ini  seharusnya  dilakukan  dengan  metode  e-purchasing  atau  tender.  Namun, yang  dilakukan  oleh  mantan  rektor  UINSUSKA  ini  adalah  melaksanakan  pengadaan  internet  dengan menggunakan MOU atau kerjasama dengan PT Telekomunikasi.
Masalah  korupsi  telah  menjadi  hal  umum,  dipicu  oleh  tiga  faktor utama.  Pertama,  korupsi  secara sistematis menguras sumber daya dan kekayaan negara yang seharusnya dipergunakan sesuai dengan kepentingan  rakyat  atau  perundang-undangan  yang  telah  disepakati.  Kedua,  korupsi  bukan  sekadar kejahatan  individu,  tetapi  merupakan  penyakit  sosial  yang  merusak  jaringan  kehidupan  seluruh  negara jika  tidak  ditangani  dengan  tegas.  Ketiga,  korupsi  melibatkan  para  pelaku  yang  seharusnya  menjadi contoh dan panutan dalam masyarakat. Walaupun pemberantasan korupsi merupakan tugas yang tidak mudah,  langkah-langkah  harus  diambil  secara  konsisten  guna  mengurangi  dampak  negatifnya  secara bertahap (Elda, 2019). Sebagai contoh, kasus korupsi yang terjadi pada mantan rektor Universitas Islam Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau,  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam  pengadaan jaringan internet. Kasus ini termasuk dalam kasus korupsi yang merugikan dunia pendidikan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  secara  menyeluruh  memahami  dan  menganalisis  tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan jaringan internet di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dalam  proses  pengadaan  tersebut,  seperti  sistem  pengadaan  yang  digunakan,  kebijakan  internal universitas,  serta  peran  individu  atau  kelompok  terkait  dalam  proses  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini juga  bertujuan  untuk  menentukan  dan  menegakkan  tanggung  jawab  pidana  terhadap  pelaku  korupsi tersebut. Hal ini melibatkan penyelidikan, evaluasi, dan rekomendasi terkait tindakan hukum yang sesuai bagi para pelaku korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kasus korupsi dalam pengadaan jaringan internet di lingkungan universitas serta mendorong penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku korupsi tersebut.

## LANDASAN TEORI

## Tindak Pidana
Menurut  (Prodjodikoro,  1968)  dalam  bukunya  mengenai  asas-asas  hukum  pidana  di  Indonesia, tindak  pidana  atau  dalam  bahasa  Belanda  disebut  "strafbaar  feit,"  sebenarnya  merupakan  istilah  resmi dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  bahasa  asing,  istilah  ini dikenal sebagai "delict." Tindak pidana mengacu pada suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dari perbuatan ini dapat disebut sebagai "subjek" tindak pidana. Menurut W.P.J Pompe, tindak  pidana  (Straafbaarfeit)  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  norma  yang  dilakukan  karena kesalahan  si  pelanggar,  dan  diancam  dengan  pidana  sebagai  upaya  untuk  menjaga  keberlangsungan tata hukum dan melindungi kesejahteraan umum (Sriwidodo, 2019).
Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Istilah yang sering digunakan dalam peraturan hukum adalah  "tindak  pidana".  Terdapat  perbedaan  pandangan  mengenai  penggunaan  istilah  "tindak  pidana" atau  "perbuatan  pidana".  Selain  itu,  terdapat  beberapa  unsur  penting  yang  merupakan  bagian  integral dari  perbuatan  pidana,  meskipun  tidak  semua  ahli  hukum  sepakat  mengenainya.  Unsur-unsur  tersebut meliputi kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, serta hal-hal yang termuat dalam
rumusan KUHP di mana tanpanya, suatu perbuatan pidana tidak dianggap pernah terjadi (Lamintang & Lamintang, 2022).

## Korupsi
Istilah  "korupsi"  berasal  dari  bahasa  Latin,  yaitu  "corruptio".  Dalam  bahasa  Inggris,  istilah  ini dikenal  sebagai  "corruption"  atau  "corrupt",  dalam  bahasa  Perancis  disebut  "corruption",  dan  dalam bahasa  Belanda  disebut  "coruptie".  Nampaknya,  dari  bahasa  Belanda  lahirlah  kata  "korupsi"  dalam bahasa  Indonesia  (Hamzah,  1991).  Korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  moral  yang  paling mengkhawatirkan  di  setiap  negara,  yang  memerlukan  penanganan  serius  agar  tidak  mengganggu kestabilan ekonomi suatu bangsa. Bahkan, agama juga menegaskan pentingnya setiap pemimpin untuk bertindak  dengan  amanah  dan  tidak  mengkhianati  kepercayaan  rakyat  yang  dipimpinnya.  Para  pelaku korupsi  mungkin  telah  melupakan  tujuan  mereka  saat  dipilih  dan  diberi  kepercayaan.  Oleh  karena  itu, penanganan  korupsi  melibatkan  berbagai  pihak  yang  harus  bekerja  sama  secara  efektif  (Marwiyah, 2013).
Di  Indonesia  sendiri,  terdapat  beberapa  undang-undang  yang  mengatur  tentang  korupsi,  di antaranya adalah:
1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Korupsi,  sebagai  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  yang  tidak  termasuk  dalam  lingkup  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  yang  sangat  berbahaya  karena dapat menyebabkan kerugian finansial bagi negara maupun perekonomian negara. Modus operandinya semakin  canggih  dan  kompleks,  yang  membuatnya  perlu  untuk  dilakukan  berbagai  upaya pemberantasan.

## Pengadaan Barang Dan Jasa
Pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  pemerintah  adalah  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD),  baik  yang  dilaksanakan  secara  swakelola  maupun  oleh  pihak  ketiga  penyedia barang/jasa (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, 2018).
Pengadaan  barang/jasa  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  merealisasikan  visi  dan  misi pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah,  termasuk  pemerintah  desa.  Kegiatan  ini  memiliki peranan yang sangat penting dalam menyerap anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta APBDes. Realisasi anggaran melalui belanja barang dan belanja modal  (investasi)/belanja  langsung,  yang  dilaksanakan  melalui  pengadaan  barang/jasa,  umumnya mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  (Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Kementerian Keuangan RI, 2024).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus  pada  analisis  putusan  hakim  dan  penetapan  undang-undang  hukum  yang  berlaku  serta memiliki  kaitan  dengan  pokok  permasalahan  penelitian  ini.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian normatif  untuk  dapat  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  permasalahan  hukum  (dimana  hukum  adalah kaidah  atau  norma  yang  ada  dalam  masyarakat),  sehingga  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah  atau norma  hukum  positif.  Pendekatan  penelitian  dalam  studi  kasus  ini  sesuai  dengan  pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini penulis gunakan dengan cara pendekatan pada kasus melalui analisis putusan hakim yang memiliki kaitan dengan undang-undang yang berlaku. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji penetapan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah  sentral  penelitian.  Sumber  bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  terdiri  atas penetapan  perundang-undangan.  Sumber  bahan  hukum  primer  terdiri  dari  penetapan  perundang- undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembentukan  penetapan  perundang-undangan, dan penetapan-penetapan hakim.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  sumber  bahan  hukum  Undang-Undang  (UU) Nomor
20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Penetapan Presiden Nomor 16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Sumber  bahan  hukum  sekunder  yang terdiri  dari  buku-buku  terkait  hukum  yang  merupakan  dokumen-dokumen  resmi.  Dapat  juga  berupa buku-buku  teks  yang  ditulis  oleh  ahli  hukum  yang  berpengalaman,  jurnal-jurnal  hukum,  kamus-kamus hukum,  komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan,  pendapat  para  sarjana,  kasus-kasus  hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terakhir yang terkait dengan topik penelitian penulis. Sehingga penulis mengumpulkan data berupa karya ilmiah, artikel, thesis, jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan  bahan  hukum  melalui  telaah  literatur  serta  mengumpulkan  jurnal,  karya  ilmiah  undang- undang  yang  terkait  dengan  penelitian  pada  studi  kasus  ini.  Yaitu  merupakan  pemanfaatan  sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian studi kasus yang digunakan. Dalam studi kasus ini, sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dibaca dan dipahami  serta  diteliti  sehingga  untuk  langkah  selanjutnya  yaitu  mengolah  dan  mengidentifikasi  studi kasus  yang  diteliti.  Dalam  pengolahan  bahan  hukum  dibentuk  secara  sistematis  yang  mudah  untuk dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Jaringan Internet di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau
Tindak  pidana  korupsi  yang  sering  terjadi  pada  berbagai  pihak  adalah  dalam  pengadaan barang/jasa.  Kasus  yang  terjadi  di  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  (UINSUSKA)  Riau adalah  tindak  pidana  korupsi  dalam  pengadaan  jaringan  internet.  Mantan  rektor  kampus  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau dengan inisial AM bersama-sama dengan saudara BSN sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) Universitas Islam Negeri Sultan  Syarif  Kasim (UINSUSKA)  Riau  pada bulan  Desember  tahun  2019  atau  waktu  yang  tidak  pasti antara  tahun  2019  sampai  dengan  2020,  melakukan  perbuatan  yang  menyalahi  hukum,  yaitu  dengan cara  memperoleh  fasilitas  layanan  pelatihan  dan  layanan  battery  pack  untuk  server  seperti  yang tercantum  dalam  kontrak  berlangganan  tahun  2020,  atau  dengan  menggunakan  kekuasaannya  untuk memaksa  seseorang  melakukan  pembayaran  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau melakukan  pekerjaan  untuk  kepentingannya  sendiri.  Hal  ini  dilakukan  AM  selaku  Kepala  Pelaksana Anggaran  (KPA)  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  (UINSUSKA)  berdasarkan  surat keputusan rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Nomor 001/R/2020 tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelolaan Kekurangan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim  (UINSUSKA)  Tahun  Anggaran  2020,  dengan  menyamar  sebagai  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK),  AM  telah  menyetujui  BSN  untuk  melakukan  pembayaran  terhadap  kegiatan pengadaan  layanan  internet  di  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  (UINSUSKA)  Tahun Anggaran 2020.
AM  juga  memerintahkan  dan  menyetujui  saudara  F  yang  bukan  pelaksana  Sistem  Informasi Rencana  Umum  Pengadaan  (SiRUP)  untuk  memulai  dan  menayangkan  Rencana  Umum  Pengadaan (RUP)  Paket  Pengadaan  Langganan  Internet  Kampus  Tahun  Anggaran  2020  dengan  kode  23202564 pada  aplikasi  Sistem  Informasi  Rencana  Umum  Pengadaan  (SiRUP)  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP),  dengan  metode  pemilihan  e-Purchasing  sesuai  dengan  Keputusan Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  Nomor  181  Tahun  2019 tentang  Penetapan  Rencana  Pembelian  Pelaksanaan  Penawaran  untuk  menjadi  Penyedia  Katalog Elektronik  Tahun  2019,  pada  pasal  4,  "dalam  rangka  memfasilitasi  penjualan  barang/jasa  yang disediakan  oleh  pemerintah/lembaga/perangkat  daerah  untuk  dimasukkan  dalam  katalog  elektronik pemerintah  dan  mengembangkan  transparansi  dalam  penyelenggaraan  sistem  e-Purchasing  berbasis katalog  elektronik,  barang  adalah  daftar  komoditas  barang/jasa  yang  direncanakan  akan dibuka  proses penawarannya  pada  tahun  2019:  1)  Jasa  pengiriman/ekspedisi;  2)  Perbaikan  jalan  umum;  3)  Alat laboratorium; 4) Layanan jasa internet."
Pada tanggal 30 Desember 2019, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) telah mengajukan  Rencana  Umum  Pengadaan  (RUP)  Paket  Pengadaan  Langganan  Internet  Kampus  Tahun Anggaran  2020  dengan  kode  23202564  pada  aplikasi  Sistem  Informasi  Rencana  Umum  Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan metode pemilihan e- Purchasing  sesuai  dengan  Pasal  38  ayat  1  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan
Barang/Jasa pemerintah "Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. e-Purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender."
Dalam konteks ini, mantan rektor dan Kepala Pengelola Anggaran (KPA) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau tidak mematuhi prosedur pemilihan penyedia internet pada tahun 2020  sesuai  dengan  metode  e-purchasing  yang  telah  ditentukan.  Sebaliknya,  mantan  rektor menandatangani kontrak langganan (Subscription Contract) Nomor: K.TEL.13/HK.820/WTL- 1H10000/2020 pada tanggal 2 Januari 2020, namun baru ditandatangani pada bulan April 2020. Proses pengadaan  layanan  internet  di  UINSUSKA  pada  tahun  anggaran  2020  dilakukan  melalui  modul  sistem Kerja Sama Organisasi (KSO) dengan menggunakan kontrak langganan dan nota kesepakatan bersama mengenai  peningkatan  akses  internet  di  lingkungan  kampus.  Namun,  KPA  UINSUSKA  tetap menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  pelaksanaan  KSO  tersebut, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Pada  pelaksanaannya,  meskipun  pembayaran  dilakukan  selama  dua  belas  bulan,  layanan  yang diharapkan tidak sepenuhnya terpenuhi. Beberapa layanan tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan yang  tercantum  dalam  kontrak  langganan,  namun  tetap  dibayarkan  oleh  UINSUSKA.  Hal  ini  termasuk ketidakpelaksanaan  layanan  Maintenance  Fiber  Optic  antar  gedung,  layanan  penggantian  Battery  Pack untuk  server  yang  tidak  dilaksanakan  sesuai  ketentuan,  serta  perubahan  substansi  layanan  pelatihan yang tidak sesuai dengan kontrak.
Keterlibatan  mantan  rektor  dan  KPA  UINSUSKA  dalam  dugaan  tindak  pidana  korupsi  ini didasarkan  pada  unsur-unsur  yang  mencakup  penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  untuk  tujuan  yang  tidak  sesuai,  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  ketidaksesuaian  dengan prosedur  yang  ditetapkan.  Tindakan  mereka  mencakup  kolusi  dalam  penetapan  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  dan  pengadaan  layanan  internet  di  UINSUSKA  pada  tahun  2020.  Sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku, mantan rektor dan KPA UINSUSKA dapat dikenakan sanksi pidana.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jaringan
Internet  di  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  (UINSUSKA)  mengindikasikan  bahwa menghukum  seseorang  dalam  ranah  pidana  bukan  hanya  berarti  memberikan  sanksi  pidana  terhadap individu  tersebut,  tetapi  juga  merupakan  bentuk  keyakinan  bahwa  meminta  pertanggungjawaban  atas tindakan pidana yang dilakukannya adalah sesuai dengan keadilan. Roelslan Saleh menjelaskan bahwa: "Dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek yang harus dilihat  dengan  pandangan-pandangan  filosofis.  Salah  satunya  adalah  keadilan,  sehingga  pembahasan tentang  pertanggungjawaban  pidana  akan  memberikan  kontur  yang  lebih  jelas.  Pertanggungjawaban pidana sebagai masalah hukum pidana terkait dengan keadilan sebagai masalah filsafat” (K. W. Saleh, 1987).
Dalam  konteks  pembahasan  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  hukum  pidana  negara- negara  yang  menganut  sistem  common  law,  secara  prinsipil  memiliki  perbedaan  fundamental  dengan sistem  civil  law.  Hukum  pidana  di  Inggris,  sebagai  contoh,  mensyaratkan  bahwa  "secara prinsip,  setiap orang  yang  melakukan  tindak  kejahatan  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya,  kecuali  ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban yang bersangkutan (exemptions from liability)" (Atmasasmita, 2012).
Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab individu terhadap tindak pidana yang mereka lakukan."  Dengan  kata  lain,  individu  bertanggung  jawab  atas  tindakan  pidana  yang  mereka  lakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.  Ketika  berbicara  tentang  pertanggungjawaban  pidana,  tidak  bisa  dipisahkan  dari  tindak pidana  itu  sendiri.  Seseorang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dipidana  jika  tidak  melakukan tindak  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  mekanisme  yang dibangun  oleh  hukum  pidana  untuk  menangani  pelanggaran  terhadap  kesepakatan  moral  dalam masyarakat.  Penolakan  masyarakat  terhadap  pelanggaran  moral,  diwujudkan  dalam  bentuk  larangan (dan  ancaman  pidana)  terhadap  pelanggaran  moral  tersebut.  Ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat, melalui  negara,  telah  menetapkan  standar moral  yang harus  diikuti.  Barangsiapa  yang  melanggar  akan dihukum.  Pelanggar akan  dihukum  jika  melakukan  tindakan  pidana  yang melanggar  standar moral,  dan sebaliknya, ia bisa menghindari hukuman dengan tidak melakukan tindakan tersebut (Huda, 2015).
Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan sanksi terhadap pelaku karena perbuatannya yang melanggar  larangan  atau  menciptakan  keadaan  yang  dilarang.  Pertanggungjawaban  pidana  ini mencakup  masalah  pengalihan  sanksi  yang  ada  pada  tindak  pidana  kepada  pelakunya.  Menetapkan tanggung  jawab  seseorang  dalam  hukum  pidana  berarti  "menerapkan  sanksi  yang  secara  objektif  ada pada pelanggaran pidana secara subjektif terhadap pelakunya" (R. Saleh, 1982). Negara-negara dengan sistem  civil  law  maupun  common  law  pada  umumnya  menerapkan  pertanggungjawaban  pidana  secara negatif. Ini berarti bahwa dalam hukum pidana Indonesia, seperti halnya dalam sistem civil law lainnya,
undang-undang  biasanya  menetapkan  situasi-situasi  di  mana  pelaku  tidak  bertanggung  jawab  secara hukum (Abidin, 1987). Dengan demikian, yang diatur adalah situasi-situasi di mana pelaku tidak dipidana (grounds  for  exclusion),  yang  sebagian  merupakan  alasan  pembenaran  kesalahan.  Sementara  dalam praktik peradilan di negara-negara common law, berbagai "alasan umum pembelaan (general defenses) atau alasan umum pembebasan tanggung jawab (general excuses of liability)" diterima.
Konsep  pertanggungjawaban  pidana  mencakup  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum seseorang  dapat  dihukum  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Sementara  itu,  dasar  utama  dalam gagasan  monodualistik  (dalam  hukum  pidana)  adalah  bahwa  proses  yang  adil  dari  penentuan pertanggungjawaban  pidana  tidak  hanya  memperhitungkan  kepentingan  masyarakat,  tetapi  juga kepentingan dari pelaku sendiri. Proses ini bergantung pada kemampuan untuk membuktikan syarat dan keadaan  yang  membenarkan  perlunya  menghukum  pelaku  tindak  pidana,  sehingga  sah  jika  seseorang dijatuhi  pidana.  Menurut  Galligan,  "jika  persyaratan  ini  diabaikan  dan  tidak  ada  bukti  kejahatan  yang cukup untuk menghukum pelaku, maka sistem hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya" (Galligan, 1996).
Dalam  pembahasan  tentang  pertanggungjawaban  pidana,  terdapat  dua  pandangan  utama,  yaitu pandangan  monistis.  Salah  satunya  adalah  pandangan  yang  dijelaskan  oleh  Simon,  yang  menyatakan bahwa "strafbaarfeit" (perbuatan yang dapat dipidanakan) harus disusun oleh hukum sebagai "strafbaar gesteld, onrechtmatig,  met  schuld  in  verband  staande  handeling  van  een  toerekeningsvatbaar persoon" (perbuatan  yang  diancam  dengan  hukuman  pidana,  bertentangan  dengan  hukum,  dilakukan  oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya) (Muladi & Priyatno,  2010).  Menurut  aliran  monisme,  unsur-unsur  strafbaarfeit  tersebut  meliputi  baik  unsur-unsur objektif,  yang  umumnya  disebut  sebagai  unsur  objektif,  maupun  unsur-unsur  subjektif,  yang  umumnya disebut  sebagai  unsur  subjektif.  Oleh  karena  itu,  dengan  penyatuan  unsur-unsur  pelanggaran  dan pelakunya, dapat disimpulkan bahwa strafbaarfeit tersebut adalah persyaratan untuk penentuan pidana, sehingga  seolah-olah  diasumsikan  bahwa  jika  terdapat  strafbaarfeit,  maka  pelakunya  pasti  dapat dihukum.
Pelanggaran  pidana  tidak  termasuk  pertimbangan  pertanggungjawaban.  Pelanggaran  pidana hanya  menunjukkan  adanya  pelanggaran.  Apakah  seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut kemudian  juga  dihukum,  tergantung pada  apakah  ia  benar-benar  bersalah  atau  tidak dalam  melakukan pelanggaran  tersebut.  Jika  seseorang  yang melakukan  pelanggaran  pidana  tersebut  memang bersalah, maka tentu saja dia akan dihukum (R. Saleh, 1982). Seseorang tidak dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Meskipun pelakunya melanggar  norma-norma  dalam  undang-undang  dan  tindakannya  tidak  dibenarkan,  namun  hal  tersebut belum  cukup  untuk  menjatuhkan  pidana.  Untuk  dapat  dihukum,  masih  diperlukan  syarat  bahwa  orang yang  melakukan  pelanggaran  tersebut  benar-benar  bersalah  atau  salah.  Dengan  kata  lain,  seseorang hanya bisa dipertanggungjawabkan atas pelanggarannya jika dilihat dari sudut pandang pelanggarannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (Muladi & Priyatno, 2010). Di sinilah berlaku prinsip yang dikenal sebagai "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (nulla poena sine culpa).
Dalam pengelolaan negara, terjadi praktik-praktik yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang memupuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, melibatkan pejabat negara dengan pengusaha, sehingga merusak  fundamental  penyelenggaraan  negara  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  nasional.  AM  adalah subjek hukum sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UINSUSKA) pada tahun 2020  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  B.II/3/18589  tanggal  25  Juli 2018 dengan masa jabatan tahun 2018-2022. Dalam konteks ini, AM dapat dimintai pertanggungjawaban atas  tindakannya  berdasarkan  Pasal  44,  48,  49,  dan  51  KUHP.    Unsur  yang  melakukan  kolusi, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  5  angka  4,  menyatakan  bahwa  setiap  penyelenggara  negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  kolusi  adalah  permufakatan  atau  kerja  sama  secara  melawan  hukum antara  penyelenggara  negara  atau  antara  penyelenggara  negara  dengan  pihak  lain  yang  merugikan orang lain, masyarakat, dana, atau negara.
Penyelenggara  negara  wajib  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  Angka  4  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam tindak pidana kolusi,  unsur  merugikan  tidak  hanya  berupa  uang,  tetapi  juga  dapat  berupa  kesempatan  atau kewenangan  yang  semestinya  dinikmati  oleh  pihak  lain,  namun  diberikan  kepada  pihak  tertentu  oleh penyelenggara  negara.  Kejadian  pengadaan  layanan  internet  yang  seharusnya  dilakukan  secara  e- purchasing  atau  e-catalog  namun  dilakukan  dengan  MOU  atau  penunjukan  langsung  dapat  dianggap sebagai perbuatan kolusi yang merugikan pihak ketiga seperti penyedia layanan Internet lainnya. Hal ini karena  penyedia  tersebut  tidak  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  pengadaan  tersebut
sebagaimana  diatur dalam  peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP). Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 181  Tahun  2019  Tentang  Penetapan  Rencana  Pembukaan  Pemasukan  Penawaran  untuk  menjadi penyedia  katalog  elektronik  tahun  2019,  beberapa  komoditas  barang/jasa  direncanakan  akan  dibuka proses  pemasukan  penawarannya,  termasuk  layanan  Internet.  Berdasarkan  pasal  38  ayat  1  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  metode  pemilihan penyedia  barang/pekerjaan  kontruksi/jasa  lainnya  terdiri  atas  e-purchasing,  pengadaan  langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender.
Berdasarkan  Pasal  7  dari  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 136/PMK.05/2016  mengenai  Pengelolaan  Aset  pada  Badan  Layanan  Umum,  pelaksanaan  pengelolaan aset  dilakukan  dengan  memperhatikan  beberapa  prinsip.  Pertama,  pengelolaan  aset  tidak  boleh mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan  kerja  sama  tidak  dapat  dibebankan  pada  Rupiah  Murni  APBN.  Selanjutnya,  aset  Badan Layanan  Umum  (BLU)  dapat  digunakan  sebagai  dasar  penerbitan  surat  berharga  setelah  memperoleh izin  dari  Menteri  Keuangan.  Terakhir,  pelaksanaan  pengelolaan  aset  tidak  boleh  mengakibatkan pengalihan aset BLU kepada pihak lain. Pelaksanaan pengelolaan aset ini dilakukan melalui mekanisme Kerja  Sama  Operasional  (KSO)  atau  Kerja  Sama  Manajemen  (KSM).  Berdasarkan  penelusuran  atas fakta-fakta  yang  ada,  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  unsur  dalam  dakwaan  alternatif  ketiga  telah terpenuhi  sepenuhnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  terpenuhinya  unsur  yang  diatur  dalam  Pasal  21 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Sebelum  majelis  menjatuhkan  hukuman  terhadap  AM,  proses  tersebut  mengikutsertakan pertimbangan  atas  faktor-faktor  yang  dapat  memberatkan  dan  meringankan  posisi  AM.  Dalam  hal  ini, faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keputusan hukum yang diambil. Faktor- faktor  yang  memberatkan  antara  lain  adalah  bahwa  tindakan  AM  tidak  sejalan  dengan  program pemerintah dalam memberantas korupsi serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Selain  itu,  AM  merupakan  individu  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan  tinggi  dan  juga  menjabat  sebagai  rektor,  posisi  yang  seharusnya  memberinya  pengetahuan yang  cukup  tentang  mekanisme  E-Purchasing.  Di  sisi  lain,  terdapat  faktor-faktor  yang  meringankan, seperti  tidak  adanya  catatan  sebelumnya  mengenai  hukuman  yang  pernah  diterima  oleh  AM,  serta perilaku  sopan  dan  kooperatif  AM  selama  proses  persidangan  yang  membantu  kelancaran  proses hukum.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  majelis  menjatuhkan  hukuman  pidana  penjara  selama  2 tahun,  10  bulan,  dan  denda  sejumlah  Rp  200.000.000,00.  Juga  diingatkan  bahwa  jika  denda  tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
Hakim  memegang  peran  penting  dalam  proses  persidangan.  Mereka  bertanggung  jawab  untuk menyelesaikan  konflik  yang  dihadapkan  kepadanya  dengan  cara  yang  objektif  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku.  Dalam  mengambil  keputusan,  para  hakim  harus  independen  dan  tidak  terpengaruh  oleh pihak  mana  pun.  Mereka  hanya  boleh  mempertimbangkan  fakta-fakta  relevan  dan  prinsip  hukum  yang menjadi dasar untuk membuat keputusan mereka. Namun, keputusan mengenai fakta-fakta yang relevan dan pilihan prinsip hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi diputuskan  oleh  hakim  secara  independen.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  hakim  memiliki  kekuasaan besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah atau konflik yang disampaikan kepada mereka. Dengan  demikian,  para  hakim  dalam  menjalankan  tugas  mereka  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar dan mereka harus menyadari betul tanggung jawab yang mereka emban, karena keputusan hakim dapat memiliki  dampak  yang  sangat  luas  pada  kehidupan  orang  lain  yang  terkena  dampak  dari  keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat menimbulkan penderitaan dalam hati para pihak yang terlibat selama perjalanan hidup mereka.
Landasan  yuridis  dan  filosofis  kekuasaan  kehakiman  sebagai  lembaga  yang  mandiri  dan  bebas dari  segala  bentuk  campur  tangan  eksternal,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  24  Undang- Undang Dasar 1945, adalah kekuasaan negara yang bertugas menjalankan peradilan guna mewujudkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dengan  ditegakkannya negara  hukum  Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  hakim  sebagai  inti  dalam  Sumber  Daya  Manusia yang  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia,  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi kekuasaan  kehakiman,  wajib  menjaga  kemandirian  peradilan  melalui  integritas  dan  kebebasan  hakim dalam menguji dan memutus perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 48  Tahun  2009.  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  secara  tekstual  dinyatakan  sebagai  dasar kekuasaan  kehakiman  dalam  pelaksanaan  hukum,  maka  penelaahan  mengenai  kebebasan  hakim sebagai  objek  material  harus  dipandang  dan  dimaknai  dari  sudut  pandang  filsafat  Pancasila  sebagai pandangan hidup bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya.
Ketika  dikaitkan  dengan  persepsi  hakim  Indonesia  dalam  memaknai  kebebasan  hakim  saat menjalankan tugas pokoknya, kebebasan tersebut merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  kebebasan  hakim  adalah kebebasan dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai  fundamental  memandang  pengertian  abstrak,  universal,  dan  mendasar  bagi  bangsa  Indonesia secara  keseluruhan,  serta  pada  prinsipnya.  Jika  dianalisis  secara  mendalam,  maka  pemahaman  yang abstrak,  mendasar,  dan  universal  tersebut  sangat  ideal  dan  memungkinkan  untuk  dijabarkan  ke  dalam berbagai bidang seperti filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan lainnya.
Dengan demikian, nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai alat untuk memahami makna hakiki dari kebebasan hakim dalam konteks pelaksanaan hukum di Indonesia. Hakim  harus  mampu  merefleksikan  setiap  pasal  yang  terkait  dengan  fakta  kejadian  yang  disampaikan dalam  persidangan  dalam  putusannya  yang  mengandalkan  nilai-nilai  Pancasila  dan  nilai-nilai  konstitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap putusan hakim mencerminkan pertimbangan nilai  filosofis  tinggi,  yang  secara  konkret  ditandai  oleh  karakter  putusan  yang  keadilanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, mengutamakan kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Filsafat  harus  membantu  pikiran  hakim  dalam  menyesuaikan  pertimbangan putusannya,  sehingga  putusan  hakim  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan  filosofis.  Putusan  hakim  yang baik  harus  mempertimbangkan  3  (tiga)  pokok  pertimbangan  yaitu  pertimbangan  keadilan  filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.
Akhir-akhir ini, banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapat kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri menyimpulkan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif disebabkan oleh  kurangnya  atau  lemahnya  kontrol  mutu  pengadilan  atau  lemahnya  manajemen  pengawasan pimpinan  pengadilan  terhadap  pelaksanaan  tugas  para  hakim.  Kelemahan  kontrol  tersebut  adalah sebagai  akibat  dari  kurangnya  pemahaman  prinsip  kebebasan  hakim  yang  diidentikkan  dengan kebebasan  lembaga  peradilan.  Terkait  dengan  prinsip  kebebasan  hakim,  sebagian  hakim  telah  salah memahami  kebebasan hakim  yang  melekat pada  dirinya  sebagai  kebebasan  absolut,  sehingga  dengan dalih  prinsip  kebebasan  hakim,  sebagian  oknum  hakim  dapat  melanggar  segala  tindakannya  dan pimpinan  pengadilan  tidak  memiliki  referensi  argumentasi  untuk  menjelaskan  sikap  independen  yang diambil  anak  buahnya  yang  memaknai  kebebasan  hakim  secara  keliru.    Dalam  kasus  korupsi  mantan rektor  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau  ini  merupakan  kasus  korupsi  yang  umum  dan bahkan sering terjadi, yaitu pada bagian pengadaan barang dan jasa terutama pada pengadaan jaringan internet  di  kampus  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau  yang tidak  sesuai dengan  aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  bahwa  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:
"Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya."
Serta prinsip dari pengadaan barang dan jasa juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA), AM, terjadi pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pengadaan  jaringan  internet  kampus.  Proses  pengadaan  tersebut  seharusnya  dilakukan  melalui  e- purchasing,  namun  dilakukan  dengan  cara  kerja  sama  dan  penunjukan  langsung  kepada  PT Telekomunikasi.  AM,  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  UINSUSKA, seolah-olah berperan layaknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menunjuk langsung PT Telekomunikasi sebagai penyedia jaringan internet untuk kampus tersebut. Hal ini jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
AM  didakwa  dengan  berbagai  pasal  yang  berkaitan  dengan  metode  pemilihan  dalam  pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satunya adalah E-Purchasing, yang merupakan metode yang harus dilakukan  untuk  barang/jasa  yang  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan  nasional  atau  strategis  yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang seperti menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Selain itu, AM juga didakwa dengan Pengadaan Langsung, yang digunakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya  dengan  nilai  hingga  Rp200  juta,  atau  untuk  jasa  konsultansi  dengan  nilai  hingga  Rp100  juta. Selanjutnya,  terdapat  Penunjukan  Langsung,  yang  digunakan  dalam  situasi  tertentu  dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih, dan dilakukan negosiasi teknis maupun harga. Di samping itu,  ada  juga  Tender  Cepat  yang  dilakukan  untuk  barang/pekerjaan  konstruksi/jasa  lainnya  dengan spesifikasi  dan  volume  pekerjaan  yang  sudah  dapat  ditentukan  secara  rinci,  serta  pelaku  usaha  yang telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Terakhir, ada metode Seleksi yang dilakukan untuk  pemilihan  penyedia  jasa  konsultansi  dengan  nilai  di  atas  Rp100  juta.  Semua  pasal  ini mencerminkan  keragaman  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah,  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  menghindari pelanggaran hukum.
Dalam  kasus  ini,  layanan  internet  UINSUSKA  membutuhkan  dana  sebesar  Rp  2.939.996.400,-, sehingga  seharusnya  dilakukan  dengan  cara  e-purchasing.  Namun,  AM  didakwa  melanggar  Pasal  12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55  Ayat  1  ke  1  KUHPidana,  serta  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme.  AM  terbukti bersalah karena memenuhi unsur-unsur pidana baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Terdapat dua unsur  yang  mempengaruhi,  yaitu  unsur  setiap  penyelenggara  negara  atau  anggota  komisi  pemeriksa, dan  unsur  yang  melakukan  kolusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  angka  4  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999.  AM  diduga  melakukan  kolusi  dengan  PT  Telekomunikasi,  yang  merugikan masyarakat  dan  dana  negara.  Dalam  hal  ini,  AM  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukannya dan  harus  menjalani  hukuman  sebagai  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatannya  yang  terbukti secara sah bersalah.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  saran  diantaranya  sebagai berikut:
1.  Sebagai seorang pemimpin dan pegawai negeri, penting bagi seseorang untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap aturan tersebut seharusnya  dijalankan  tanpa  melanggar,  tidak  hanya  oleh  pegawai  negeri,  tetapi  oleh  semua  warga dan  sektor  di  negara  ini.  Kepatuhan  terhadap  aturan  merupakan  fondasi  penting  dalam  menjaga keteraturan dan keadilan di masyarakat.
2.  Setiap  tindakan  akan  selalu  memiliki  pertanggungjawaban.  Penting  bagi  para  pemimpin pemerintahan,  pemimpin  masyarakat,  dan  seluruh  warga  Indonesia  untuk  memahami  pentingnya bertanggung  jawab atas  tindakan  mereka  serta  mematuhi  aturan  yang  telah  ditetapkan. Hal  ini  tidak hanya berlaku untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Indonesia adalah rumah bagi kita semua, dan  kita  tidak  bisa  hanya  peduli  pada  bagian  tertentu,  tetapi  harus  saling  peduli  dan  bertanggung jawab satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, A. Z. (1987). Asas-asas hukum pidana. enerbit Alumi. Atmasasmita,  R.  (2012).  Teori  hukum  integratif:  Rekonstruksi  terhadap  teori  hukum  pembangunan  dan teori hukum progresif. Genta Publishing.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Kementerian  Keuangan  RI.  (2024).  Realisasi  APBN.
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn.html
Elda,  E.  (2019).  Arah  Kebijakan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia:Kajian  Pasca Perubahan  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Lex  LATA,  1(2),  Article  2. https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477
Galligan,  D.  J.  (1996).  Due  Process  and  Fair  Procedures:  A  Study  of  Administrative  Procedures. Clarendon Press.
Hadiyati,  N.  (2017).  Urgensi  Pengaturan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  melalui  Undang-Undang.  Jurnal Pengadaan, 1(1), 1 –9.
Hamzah, A. (1991). Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya. Gramedia Pustaka Utama.
Huda, C. H. (2015). Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, Menuju “Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.” Kencana.
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika. Marwiyah, S. (2013). Dekontruksi Stagnasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi. Jurnal Masalah-
Masalah Hukum, 42(1), Article 1.
Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi ketiga. Kencana. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Pub. L. No. 16 (2018). Prodjodikoro, W. (1968). Tindak2 pidana tertentu di Indonesia. Eresco. Saleh, K. W. (1987). Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia Indonesia. Saleh, R. (1982). Pikiran-pikiran tentang pertanggungan jawab pidana. Ghalia Indonesia. Sriwidodo, J. (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek.” Kepel Press.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pub. L. No. 28 (1999).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 31 (1999).
Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. 12 (2012).