## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 2 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PERJANJIAN ABITRASE SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
(Perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999)
M. Sifa Fauzi Yulianis Universitas Sunan Giri Surabaya syulianis@unsuri.ac.id
Abdul Qudussalam Universitas Sunan Giri Surabaya abdul@unsuri.ac.id
Haniyah Universitas Sunan Giri Surabaya haniyah@unsuri.ac.id
Samuji Universitas Sunan Giri Surabaya samuji@unsuri.ac.id
Ali Sodikin Universitas Sunan Giri Surabaya alisadikin@unsuri.ac.id

## Abstract
The  borderless  business  world  with  all  the  problems  that  arise  requires  an  effective  and  efficient problem  solving  system  without  many  obstacles,  one  way  to  resolve  business  disputes  through arbitration, as there is in the agreement of the parties to business people where the agreement in question cannot stand alone without the main agreement, how to resolve disputes arising from the arbitration law review agreement on arbitration agreements.  This research is a normative research with an approach based on Law No: 30 of 1999 concerning arbitration and dispute resolution, the arbitration agreement is the main agreement that can still stand alone perfectly. Conversely, in the absence  of  a  principal  agreement,  the  parties  may  not  be  able  to  enter  into  a  binding  arbitration agreement.
Keywords: Agreement. Arbitrage. Civil Disputes.

## Abstrak
Dunia  bisnis  tanpa  batas  dengan  segala  permasalahan  yang  di  timbulkan  mengharuskan  sistem penyelesaian masalah yang efektif dan efeisien tanpa banyak hambatan, salah satu cara menyelesakan sengketa bisnis melalui arbitrase, sebagai ada dalam perjanjian para pihak pelaku bisnis yang mana perjanjian  di  maksud  tidak  bisa  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  perjanjian  pokok,  bagaimana penyelesaian  perselisihan  yang  timbul  dari  perjanjian  telaah  undang-undang  arbitrase  tentang perjanjian arbitrase.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan pendekatan  berdasakan Undang-undang No: 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaain sengketa, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian pokok tetap dapat berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya, tanpa adanya perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin dapat mengadakan ikatan perjanjian arbitrase
Kata Kunci: Perjanjian. Arbitrase. Sengketa Perdata.

## PENDAHULUAN
Sudah  saatnya  kita  mempersiapkan  diri  untuk  mengantisipasi  perkembangan  dunia bisnis Indonesia dengan dunia luar, terutama dengan negara maju dalam bidang joint venture, dagang, dan teknologi. Jika kita melihat perkembangan dunia bisnis dari perspektif hukum, fungsi dan penggunaan klausula arbitrase sangat dominan. Menurut pendapat mereka, negara maju  selalu  menuntut  arbitrase  dalam  setiap  perjanjian  bisnis  mereka  dengan  Indonesia. Mereka  bahkan  tidak  mau  melakukan  hubungan  bisnis  tanpa  diikat  dengan  perjanjian arbitrase.  Mereka  berpendapat  bahwa  penyelesaian  sengketa  bisnis  memerlukan  prosedur peradilan yang lebih kompleks dan memakan waktu. 1
Kalangan  dunia  bisnis  beranggapan  penyelesaian  sengketa  di  bidang  bisnis,  kurang dipahami  oleh  para  hakim,  selain  itu,  alasan  pokok  memilih  alternatif  arbitrase  dalam penyelesaian sengketa bisnis, disamping karakteristiknya yang informal procedures sehingga can be  put  in  motion  quickly .  Ditambah  pula  dengan  sifat  putusannya,  langsung  bersifat final dan binding .  Hal  itu  disebabkan  putusan  arbitrase  tidak  bisa  naik  banding,  kasasi  atau  ditinjau kembali. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien harus ditemukan dan dipikirkan. Untuk mencapai hal ini, suatu sistem penyelesaian sengketa harus dibangun dan didirikan yang dapat mengikuti kemajuan ekonomi dan perdagangan di masa depan. Untuk menghadapi liberalisasi perdagangan, harus ada lembaga yang dapat diterima oleh  dunia  bisnis  dan  memiliki  kemampuan  sistem  untuk  menyelesaikan  masalah  dengan cepat dan murah. Ini akan menghemat waktu dan uang bagi kedua pihak.
Penyelesaian sengketa alternatif yang mencakup negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang telah  dikenal  di  Amerika  Serikat  dan  Eropa.  Proses  ADR  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan  sengketa,  tetapi  itu  tidak  menghilangkan  peluang  penyelesaian  sengketa secara litigasi. Jika metode non-litigasi  tidak berhasil, penyelesaian sengketa secara litigasi masih dapat digunakan. Oleh karena itu, ADR dapat digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi dengan mempertimbangkan kinerjanya saat ini dan untuk tujuan masa depan.
Sebuah  perjanjian  dapat  dibuat  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar  hukum  acara  jika masing-masing  pihak menginginkan  penyelesaian  yang  adil.  Perjanjian  yang  telah  disetujui bersama  menjadi  undang-undang  bagi  pihak  yang  bersangkutan  (pacta  sunt  servanda). Perjanjian harus dilakukan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, dasar hukum mekanisme penyelesaian  sengketa  alternatif,  juga  dikenal  sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa alternatif, adalah kehendak bebas yang konsisten dari pihak-pihak yang bersengketa untuk
Submit Approve Publish 02 Maret 2024 23 Mei  2024 30 Juli 2024
menyelesaikan perselisihan mereka di luar pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuatan Kehakiman. Dalam arti penyelesaian  sengketa  tetap  berada  dalam  jalur  sistem  yang  formal  dan  resmi  dibenarkan hukum yang lazim disebut formal and official law enforcement system . 2
Sebagai  lembaga  resmi  maka  arbitrase  merupakan  wadah  bagi  pengusaha  dalam menyelesaikan segala sengketa perdata yang mampu di selesaikan di luar pengadilaatau non litigasi dengan alasan tertentu. 3 Pertama, pengusaha asing lebih suka meyelesaikan sengketa arbitrase  diluar  negeri  karena  menganggap  sistem  hukum  dan  Pengadilan  setempat  bagi mereka  pada  umumnya  memakan  waktu  yang  lama  disebabkan  faktor  prosedur  sistem peradilan sangat komplek dan berbelit.   Kedua,  para pengusaha internasional beranggapan jika  hakim  di  negara  berkembang  kurang  cakap  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis  dan keuangan yang dianggap rumit dengan saksi ahli yang di hadirkan.
Sebagaimana di ketahui bahwa hakim niaga ad hoc sengaja di rekrut berdasarkan keahlian yang di butuhkan dalam pengadilan niaga. Ketiga, pera pengusaha internasional berpendapat biaya  yang  di  perlukan  menjadi  berlipat  lipat  di  bandingkan  meyelsaikan  sengketa  di pengadilan apalagi jika sampai tingkat Mahkamah Agung, meski lewat arbitrae terkadang juga memakan waktu yang tidak pendek. Keempat, adanya pendapat bahwa jika pengusaha akan akan di adili bukan mengunakan hukum dan hakim negara mereka dan meganggap pengadilan tidak memutus dan menyelesaiakan perkara secara obyektif tetapi secara subyektif. Kelima, penyelasain  sengketa  di  pengadilan  lebih  mengedeoan  ego  kemenangan  sedang  putusan arbitrase lebih mengedepankan win-win solution. Keenam, sifat dari penyelesaian arbitrase dalah tetutup sehingga kerahasiaan tetap terjaga karena tidak ada publikasi. Pilihan menyelesaiakan masalah  perdata  di  luar  pengadilan  lewat  arbitrase  di  nilai lebih  efektif  dan  di  akui  secara nasional  dan  internasional  bahkan  dengan  konvensi  new  york  pada  tahun  1958,  bahkan dimulai  dari  protokol  Geneva  pada  tahun  1923,  berdasarkan  uraian  latar  belakang permasalahan tersebut diatas maka peneliti ingin meneliti bagaimana suatu sengketa perkara perdata  dapat  diajukan  penyelesaiannya  melalui  peradilan  arbitrase  serta  proses  daya  ikat keputusan peradilan arbitrase.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, atas suatu  perjanjian  pokok  dan  perjanjian  tambahan  atas  suatu  sengketa  perkara  perdata  atau segketa  bisnis  dakam  lingkup  bisnis  internasional  atau  dalam  perjajian  internsional  yang didalamnya terdapat perjanjian tambahan, yang akan di analisa dengan  berdasarkan Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif. Penyelesaian Sengketa serta beberapa  teori  terutama  teori  perjanjian  dan  arbitrase  yang  di  dapat  dari  beberapa  literasi sebagai bahan analisa, hasil analisa penelitian akan di deskripsikan secara narasi sebagai hasil penelitian.
2 Erman Rajaguguk “Arbitrase dalam putusan pengadilan” Chandra Pratama cetakan 11 Jakarta 2000 h.1
3 Suyud  Margono “ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  dan  Arbitrase  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum” Ghalia Indonesia Jakarta cetakan pertama 2000 h. 16

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian perjanjian Arbitrase
Arbitrase  di  Indonesia  sudah  dikenal  sejak  tahun  1849,.  Kemudian  pada  tanggal  12 Agustus 1999 di undangkanlah Undang-Undang  No:30  Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesian Sengketa, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Menurut Abdurrasyid, yang dimaksud dengan Arbitrase adalah :“ Suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat” 4 .
Sedangkan  definisi  Arbitrase  menurut  Undang-Undang    No  :30    Tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Penyelesian  Sengketa ,  “Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”
Dari  definisi  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  tentang  Arbitrase,  dapat  dilihat unsur-unsur  dari  Arbitrase,  yaitu  ,  Arbitrase  merupakan  suatu  perjanjian  dan  penyelesaian sengketa  diluar  peradilan  umum  dalam  bentuk  tertulis,  melibatkan  dua  pihak  yang  saling bersengketa  untuk  mencari  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan.  Sebagai  salah  satu bentuk perjanjian, maka sah tidaknya perjanjian Arbitrase ini digantungkan kepada syarat- syarat yang dicantumkan didalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.

## Jenis-Jenis Arbitrase
Arbitrase ad hoc (Arbitrase volunter)
Arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang dibentuk khusus dan bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan. Para pihak dapat mengatur cara- cara pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur Arbitrase.

## Arbitrase Institusional
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  butir  8  Undang-Undang    No:30    Tahun  1999 Tentang Arbitrase  dan  Penyelesian  Sengketa,  Lembaga  Arbitrase  dapat  ditemukan  pengaturannya didalam konvensi-konvensi internasional, baik perjanjian bilateral ataupun multilateral yang dilakukan  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia,  dimana  pemerintah  Republik  Indonesia tunduk kepada konvensi-konvensi tersebut dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut  dalam  ketentuan-ketentuan  di  negara  Republik  Indonesia,  sesuai  dengan  bidang yang diatur di dalam konvensi-konvensi tersebut.
Dalam  praktiknya,  Arbitrase  merupakan  suatu  penyelesaian  sengketa  tahap  akhir  dan bersifat final. Arbitrase pada umumnya baru dilakukan apabila tahap negosiasi, mediasi, dan konsiliasi telah dilakukan dan masih belum ditemukan penyelesaiannya oleh para pihak dalam sengketa  tersebut.  Dikarenakan  Arbitrase  merupakan  upaya  terakhir  dalam  suatu penyelesaian  sengketa,  maka  putusan  dari  suatu  lembaga  Arbitrase  bersifat  mengikat  para
4 Gunawan Widjaja Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai Kencana Edisi Pertama Jakarta 2008 h.182
pihak  dan  final  dalam  arti  para  pihak  tidak  bisa  naik  banding  ke  peradilan  umum  setelah adanya putusan Arbitrase.
Perjanjian Arbitrase Bersifat Asesor Perjanjian arbitrase tidak merupakan perjanjian “bersyarat” atau voorwaardelijke verbentenis. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan pasal 1253-1267 KUH Perdata, perjanjian  arbitrase  semata-mata  berfokus  pada  penyelesaian  perselisihan  yang  muncul sebagai hasil  dari  perjanjian.  Para  pihak  dapat  setuju  bahwa  perselisihan  yang  berasal  dari perjanjian akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral, biasanya dikenal sebagai "wasit" atau "arbitrase". Setelah itu, jelas di mana perjanjian arbitrase berada. Bukan masalah "pelaksanaan" perjanjian; itu tentang menyelesaikan "perselisihan" perjanjian. Pelaksanaan  dan  pemenuhan  perjanjian,  juga  dikenal  sebagai  perjanjian  bersyarat digantungkan  pada  suatu  kejadian  atau  perbuatan  di  masa  depan  (toekomstig).  Perjanjian arbitrase  merupakan  tambahan  perjanjian  yang  di  dalamnya  muncul  pernyataan  khusus terkait jika terjadi perselisihan dalam menjalani kerjasama. Adanya klausa pernyataan terkait terjadinya  perselisihan  yang  akan  terjadi  pada  masa  berjalannya  perjanjian  yang  akan  di selesaikan lewat arbiter atau wasit atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan perjanjian di luar perjanjian utama atau pokok.
Perjanjian  arbitrase  merupakan  ikatan  dan  kesepakatan  di  antara  para  pihak,  bahwa mereka  akan  menyelesaikan  perselisihan  yang  timbul  dari  perjanjian  oleh  badan  arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan. Apakah boleh dan dibenarkan undang-undang untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di luar  lembaga  peradilan,  Pada  prinsipnya,  tidak  boleh  jika  semata-mata  berpegang  kepada ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang    No.  4 Tahun  2004.  Menurut  Pasal  3  ayat  (2)  undang- undang  tersebut,  hanya  Badan  Peradilan  Negara  yang  berwenang  menetapkan  dan menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, dalam penjelasan Pasal 3 itu sendiri membuka kemungkinan  kebolehan  menyelesaikan  sengketa  di  luar  Badan  Peradilan  Negara.  Di  situ dijelaskan  :  “Pasal ini  mengandung  arti,  bahwa  di  samping  Peradilan  Negara,  tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara”. Namun  pada  kalimat  berikutnya,  penjelas an  Pasal  3  menyatakan  “Penyelesaian perkara  di  luar  pengadilan  atas  dasar  perdamaian  atau  melalui  wasit  (arbitrase),  tetap diperbolehkan”.
Penjelasan Pasal 3 kalimat terakhir merupakan asas hukum kebolehan perjanjian atau kesepakatan  arbitrase. Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagai Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, memberi jalan lain meyelesaikan sengketa di luar litigasi atau arbitrase.  Sebenarnya,  jauh  sebelum  lahir  Undang-Undang    No.  4  Tahun  2004,  kebolehan untuk  menyerahkan  penyelesaian  perkara  melalui  badan  arbitrase  sudah  diatur  oleh  Rv  ( Reglement op de Rechtsvordering ) sebagaimana yang terdapat dalam Buku Ketiga (Pasal 615-651). Kemudian,  pasal-pasal  tersebut  melalui  ketentuan  Pasal  377  HIR  atau  pasal  705  RBG diberlakukan kepada golongan masyarakat bumiputera.
Keabsahan  dan  mengikatnya  setiap  perjanjian  arbitrase,  harus  memenuhi  ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata “ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : (1). Sepakat mereka
yang mengikatkan dirinya, (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.(3). Suatu hal tertentu, (4). Suatu sebab yang halal “. Pertama, harus ada izin da ri kedua belah pihak yang melahirkan kata sepakat (toestemming) secara sukarela. Kata sepakat atau toestemming tiada lain daripada agreement yang lazim  juga  disebut consent.  Consent tersebut  diikat  dalam  bentuk mutual  consent atau mutual agreement dalam perjanjian arbitrase. Untuk menguji apakah dalam perjanjian arbitrase benar- benar  murni  kelahirannya  berdasar mutual  agreement, merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  1321 KUH Perdata. Pasal itu menjelaskan mutual agreement dianggap “cacat” dan “tidak sah” jika kata sepakat tersebut mengandung :
▪ Salah pengertian atau kekeliruan (dwaling) yang lazim juga disebut error (mistake);
▪ Adanya pemerasan atau paksaan (dwang); atau
▪ Adanya penipuan (bedrog, deceit).
Dalam  hal  perjanjian  arbitrase  mengandung  salah  satu  cacat  yang  disebut  Pasal  1321 KUH Perdata. “ Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan “,  mengakibatkan  kata  sepakat  yang  diberikan  dalam  perjanjian mengandung  persetujuan  yang  cacat  ( wilsgebrek) terhadap  perjanjian  yang  mengandung persetujuan yang cacat, dapat diminta pembatalan atau annulment.
Kedua,  agar  perjanjian  arbitrase  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  Pasal  1320 KUH  Perdata  “ Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan  empat  syarat  :  (1).  Sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya, (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3). Suatu hal tertentu, (4). Suatu sebab yang    halal “,  p ihak-pihak  yang  membuat  persetujuan  terdiri  dari orang  yang  “mampu” melakukan  tindakan  hukum.  Para  pihak  harus  dewasa  dan  tidak  berada  di  bawah pengampuan.  Syarat  kemampuan (bekwaan) atau capable merupakan  syarat  yang  bersifat universal  dalam  setiap  perjanjian.  Apabila  syarat  itu  tidak  dipenuhi,  perjanjian  dapat dibatalkan.  Ketiga,  perjanjian  harus  mengenai  objek  tertentu  ( hepalde  ondewerp). Dalam perjanjian  arbitrase,  yang  menjadi  objeknya  adalah  perjanjian  pokok  itu  sendiri.  Perjanjian pokok yang menjadi sasaran perjanjian arbitrase. Sasaran utamanya ialah perselisihan yang timbul  dari  perjanjian  pokok,  yang  akan  diselesaikan  melalui  forum  arbitrase.  Keempat, adanya  alasan  atau  sebab  yang  dihalalkan (geoorloofde  oorzaak). Artinya  isi  dan  tujuan persetujuan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang,  kepentingan  umum  dan kesusilaan.
Pada  umumnya  perjanjian  arbitrase  merupakan  perjanjian  pelengkap  atau  perjanjian tambahan  yang  sering  dilekatkan  dalam  persetujuan  bisnis  atau  persetujuan  komersial. Perjanjian komersial yang bercorak transnasional atau internasional, hampir selalu dibarengi dengan persetujuan arbitrase. Sedang perjanjian  komersial yang berskala nasional, di mana para pihak terdiri dari kalangan orang Indonesia sendiri, belum seluruhnya dibarengi dengan persetujuan  arbitrase.  Namun  demikian,  trend  ke  arah  persetujuan  arbitrase  di  kalangan pengusaha nasional, sudah memperlihatkan perkembangan. Contohnya, perjanjian di bidang usaha  asuransi  di  Indonesia.  Semua  akta  perjanjian  yang  dituangkan  dalam  polis,  memuat klausula arbitrase. Bahkan dapat dikatakan, dalam hubungan perjanjian asuransi di Indonesia sudah  mencapai  tahap  perkembangan  yang  bersifat contract  standard. Sehingga,  setiap
seseorang  hendak  mengadakan  ikatan  asuransi,  mau  tidak  mau  mesti  berhadapan  dengan persetujuan arbitrase yang sudah ditetapkan secara standar dalam polis.

## Bentuk Klausula Arbitrase

## Pactum De Compromittendo
Bentuk  klausula  arbitrase  yang  pertama,  disebut pactum de compromittendo yang  berarti “kesepakatan  setuju  dengan  putusan  arbiter  atau  wasit”.  Bentuk  klausula ini  diatur  dalam Pasal  14  ayat    (1)  Undang-Undang    No:30    Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Penyelesian Sengketa dan diatur juga dalam pasal II Konvensi New York 1958. Pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut antara lain, kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak  yang  membuat  persetujuan,  untuk  menyerahkan  penyelesaian  perselisihan  yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase. Kesepakatan itu yang dimaksud dengan “klausula  arbitrase”.  Hal  lain  yang  disinggung  dalam  pasal  tersebut,  adalah  diperkenankan atau  dibolehkan  mencantumkan  klausula  arbitrase,  agar  mengenai  perselisihan  “yang mungkin timbul” di kemudian hari, diselesaikan dan diputus oleh arbitrase.
Dalam klausula arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo, para pihak mengikat kesepakatan  akan  menyelesaikan  sengketa  (disputes)  yang  mungkin  timbul  melalui  forum arbitrase. Pada saat mereka mengikat dan menyetujui klausula arbitrase, sam a sekali “belu m ” terjadi  perselisihan.  Seolah-olah  klausula  arbitrase  dipersiapkan  untuk  mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Jadi, sebelum terjadi perselisihan yang nyata, para pihak telah sepakat dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase.
Bentuk klausula arbitrase yang seperti itu disebut pactum de compromittendo. Dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 dirumuskan dalam kalimat : “... the parties under take to submit to  arbitration  all  or  any  differences...  which  may  arise  between  the m…” 5 . Mengenai  cara  pembuatan klausula pactum de compromittendo, tidak tegas diatur dalam Pasal 615 ayat (3) Rv maupun dalam Pasal  II  ayat  (1)  Konvensi  New  York  1958.  Namun  dari  segi  pendekatan  penafsiran  dan praktek, dijumpai dua cara yang dibenarkan.
• Pertama : Mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini cara yang paling lazim. Klausula arbitrase langsung digabung dan dicantumkan dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Antara yang satu dengan  yang  lain  tidak  terpisah  dokumennya.  Dalam  perjanjian  pokok,  langsung  dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan ( dispute atau difference ) yang timbul di kemudian hari, melalui forum arbitrase.
• Kedua : Pactum de compromittendo dibuat dalam akta tersendiri. Di samping apa yang telah di jelaskan di atas, pactum de compromittendo dapat dibuat tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung di gabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dalam  akta  tersendiri.  Akta  perjanjian  pokok  merupakan  dokumen  tersendiri,  begitu  juga perjanjian arbitrase. Dengan demikian ada dua dokumen, yakni akta perjanjian pokok dan akta
5 M. Yahya Harahap Arbitrase Sinar Grafika Edisi kedua Jakarta 2001 h. 65
perjanjian arbitrase. Apabila pactum de compromittendo berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat “sebelum” perselisihan atau sengketa terjadi. Hal itu harus sesuai dengan syarat formal keabsahan pactum de compromittendo, harus dibuat sebelum perselisihan  timbul.  Terserah  kapan  mau  dibuat,  asalkan  dilakukan  sebelum  terjadi perselisihan di antara para pihak. Boleh dibuat beberapa saat setelah pembuatan perjanjian pokok, Patokannya asal dibuat sebelum terjadi perselisihan atau sengketa 6 .
Akta Kompromis
Bentuk per janjian arbitrase yang kedua disebut “akta kompro m i” atau compromise and settlement (perdamaian yang dicapai di luar pengadilan). Dalam Rv, akta kompromi diatur dalam  Pasal  618.  Sedang  dalam  Konvensi  New  York  1958,  pengaturan  akta  kompromis terdapat dalam pasal yang sama dengan pactum de compromittendo yakni dalam Pasal II ayat (1). Untuk lebih jelas dapat dilihat dari bunyi Pasal 9, Undang-Undang  No:30  Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesian Sengketa :1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak, (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris, (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
a. Masalah yang dipersengketakan;
b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
e. Nama lengkap sekretaris;
f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
h. Pernyataan  kesediaan  dari  pihak  yang  bersengketa  untuk  menanggung  segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui  arbitrase 7 .
Dari bunyi Pasal 9 Undang-Undang  No:30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dapat dilihat, akta komprom is sebagai perjanjian arbitrase, dibuat “setelah” timbul perselisihan antara para pihak  yang  berbunyi  : Setelah  para  pihak  mengadakan  perjanjian,  dan  perjanjian  sudah berjalan, timbul perselisihan. Sedang sebelumnya, baik dalam perjanjian maupun dengan akta tersendiri, tidak diadakan persetujuan arbitrase. Dalam kasus yang seperti ini, apabila para pihak  menghendaki  agar  perselisihan  diselesaikan  melalui  forum  arbitrase,  mereka  dapat membuat perjanjian untuk itu. Perjanjian arbitrase yang seperti itu disebut “akta kompromis” yakni an agreement resolving differences by mutual concessions to prevent a lawsuit. Jika demikian halnya, akta  kompromis  merupakan  kebalikan  dari pactum  de  compromittendo. Pada pactum  de
6 Ibid,  h. 66
7 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 (Undang-Undang  No:30  Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesian Sengketari No. 30  Tahun 1999) Sinar Grafika Jakarta 2008 h. 7
compromittendo, perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase telah di sepakati sejak sem ula, “sebelum” perselisihan terjadi. Menurut istilah Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 “differences which maybe arises”. Pada akta kompromis, perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru diikat dan disepakati “setela h ” terjadi penyelesaian perselisihan. Oleh Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 dirumuskan: “differences which haven arisen” 8 .
Kompromis (compromise) itu  sendiri  berarti a  settlement  of  differences. Yang  bertujuan menghindari penyelesaian melalui peradilan (to prevent a lawsuit). Jadi, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul diantara orang yang berjanji. Cuma,  kalau  akta  kompromis  dikaitkan  dengan  arbitrase,  dia  telah  mengandung  makna tersendiri yakni perjanjian yang disepakati oleh pihak yang berjanji bahwa perselisihan yang telah terjadi di antara mereka diselesaikan melalui forum arbitrase.
Penerapan atau syarat sahnya akta kompromis yang diatur dalam Pasal 618 Rv, dapat dirinci sebagai berikut :
• Pembuatan akta kompromis dilakukan “setelah” timbul sengketa.
• Bentuknya harus “akta tertulis”, tidak boleh dengan persetujuan lisan.
• Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini para pihak tidak bisa menandatangani, akta kompromis harus dibuat di depan notaris.
• Isi akta kompromis memuat :
- Masalah yang disengketakan;
- Nama dan tempat tinggal para pihak;
- Nama dan tempat tinggal arbiter; dan
- Jumlah arbiter yang mereka tunjuk, jumlahnya harus ganjil.
Sebagaimana  telah  dijelaskan,  jenis  perjanjian  arbitrase  terdiri  dari pactum  de compromittendo dan akta  kompromis. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada “saat” pembuatan perjanjian pactum de compromitttendo dibuat sebelum perselisihan terjadi. Dari segi isi perjanjian, tidak ada perbedaan. Dalam rangka pembahasan mengenai isi klausula arbitrase, uraian ini sekaligus mencakup pactum de compromittendo dan akta kompromis,  yang dimaksud dengan  isi  klausula  arbitrase  adalah  mengenai  hal-hal  yang  boleh  dicantumkan  dalam perjanjian arbitrase. Sampai sejauh mana rumusan yang dapat dicantumkan dan diperjanjikan.

## Alternative Dispute Resolution (ADR)
Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  sering  diartikan  sebagai alternative  to  litigation dan alternative  to  adjudication. Pemilihan  terhadap  salah  satu  dari  dua  pengertian  tersebut menimbulkan  implikasi  yang  berbeda.  Apabila  pengertian  pertama  yang  menjadi  acuan (alternative to litigation), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari Alternative Dispute Resolution/ADR. Apabila ADR (di luar litigasi  dari  arbitrase)  merupakan  bagian  dari  ADR,  pengertian  ADR  sebagai alternative  to
8 M. Yahya Harahap ” Arbitrase” Sinar Grafika Jakarta 2001 h. 66
adjudication dapat  meliputi  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  konsensus  atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
Beberapa alasan pengembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia, selain alasan diatas dilihat sebagai suatu peluang seperti 9 :
• Faktor Ekonomis
• Faktor Ruang Lingkup Yang Dibahas.
• Faktor Pembinaan Hubungan Baik
Sengketa Perdata Dapat Diajukan Penyelesaian Melalui Peradilan Arbitrase Perjanjian  arbitrase  merupakan  suatu  ikatan  dan  kesepakatan  di  antara  para  pihak, bahwa  mereka  akan  menyelesaikan  perselisihan  yang  timbul  dari  perjanjian  oleh  badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan.Tanpa  adanya  perjanjian  arbitrase,  perjanjian  pokok  tetap  dapat  berdiri  sendiri dengan  sempurna.  Sebaliknya,  tanpa  adanya  perjanjian  pokok,  para  pihak  tidak  mungkin dapat mengadakan ikatan perjanjian arbitrase.
Perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri dan tidak bisa mengikat para pihak jika perjanjian arbitrase  tidak  berbarengan  dengan  perjanjian  pokok.  Karena  yang  akan  ditangani  oleh perjanjian  arbitrase  adalah  mengenai  “perselisihan”  yang  timbul  dari  perjanjian  pokok, bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokok tidak ada. Jadi  suatu  sengketa  perdata  dapat  diajukan  penyelesainnya  melalui  peradilan  arbitrase bilamana sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam Perjanjian Pokok (JOC), oleh karena  itu,  para  pihak  sepakat  jika  ada  suatu  sengketa  perdata  akan  diselasaikan  melalui arbitrase.

## Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Melalui  Peradilan  Arbitrase  Dan  Daya  Ikat  Keputusan Peradilan Arbitrase
Undang-Undang  Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa  No.  30  Tahun  1999  mengatur peran pengadilan Indonesia dalam Ayat 11 (1) perjanjian menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan perselisihan atau perbedaan  pendapat  yang  terdapat  dalam  perjanjian  kepada  pengadilan  negeri.  Ayat  ke-2 bagian ini menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak menyelesaikan perselisihan yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  dan  tidak  boleh  melakukan  intervensi  di  dalamnya. apabila  para  pihak  tidak  mencapai  kesepakatan  mengenai  pemilihan  arbiter  atau  tidak ditentukannya  penunjukan  arbiter,  maka  ketua  pengadilan  negeri  menunjuk  arbiter  atau majelis arbiter. Dalam arbitrase ad hoc, para pihak dapat mengajukan permohonan perbedaan pendapat mengenai penunjukan satu atau lebih arbiter. Ketua pengadilan negeri menunjuk satu atau lebih arbiter untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Selain itu, apabila para  pihak  tidak  dapat  menunjuk  seorang  arbiter  tunggal  berdasarkan  permintaan  dan permintaan salah satu pihak, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tergugat menerima
9 Komar Kantaatmadja Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia PT. Citra Aditya Bakti Jakarta 2001 h. 24.
usul dari pemohon, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk wasit tunggal. (Pasal 14 ayat 3). Ayat  4  artikel  ini  mengatakan.  Arbiter  tunggal  ditunjuk  oleh  ketua  pengadilan  negeri berdasarkan nama yang diajukan oleh para pihak atau organisasi atau lembaga arbitrase yang ditentukan  dalam  pasal  34,  dengan  mempertimbangkan  rekomendasi  dan  keberatan  yang diajukan oleh para pihak. kepada orang yang bersangkutan.
Dalam  proses  pemeriksaan  arbitrase  telah  ada  sebutan  standar  yang  sudah diinternasionalisasi baik dalam literatur dan berbagai rule. Misalnya dalam bernagai konvensi sebutan  tersebut  sudah  baku.  Seperti  yang  dijumpai  dalam  Pasal  3  UNCITRAL.  Disitu dijelaskan sebutan para pihak adalah claimant dan respondent 10 . Ditinjau dari sifat masalah yang diajukan  kepada  arbitrase  adalah  berbentuk  persengketaan,  dan  pihaknya  sekurang- kurangnya  terdiri  dari  dua  pihak.  Sehingga  benar-benar  sifatnya  adalah  contentiosa,  lebih tepat sebutan penggugat dan tergugat yang dipakai Rv dalam proses pemeriksaan arbitrase. Sebaliknya,  istilah  pemohon  dan  termohon  yang  disebut  dalam  Peraturan  Prosedur  BANI, mengandung  konotasi,  seolah-olah  permasalahan  yang  diajukan  untuk  diselesaikan  dan diputus  arbitrase  bersifat  ”volunter”  dengan  proses  peme riksaan  secara  e re  parte (secara unilateral). Memang kita mengakui, arbitrase sendiri merupakan badan volunter. Dia berupa badan  swasta  yang  lahir  atas  kesepakatan ”sukarela“.  Da ri  para  pihak.  Namun,  sekalipun kelahiran  dan  keberadaan  arbitrase  bersifat  volunter,  sekali  dia  lahir,  dia  formal  dan  legal sebagai badan kuasa yang berwenang mutlak untuk menyelesaikan dan menuntut sengketa. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menidentikan sifat keberadaan volunternya dengan sifat persengketaan.
Pengunaan istilah  claimant dan respondent dalam  Peraturan  Prosedur  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)Mengenai hal itu dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat  (1). Dalam pasal 3  ayat  (3) BANI memberi  istilah claimant dengan sebutan “pemohon”. Sedang istilah respondent Pasal 5 ayat (1) menyebutnya sebagai “termohon”. Lain halnya dalam RV  sama  sekali  tidak  memberi  sebutan  khusus  kepada  masing-masing  pihak,  tapi  hanya memberi sebutan umum berupa istilah “partijen” (party) atau “para pihak”. Barangkal i RV lebih bertitik tolak dari segi tata tertib beracara. Dari segi tata tertib beracara setiap perselisihan yang  akan  diangkat  menjadi  perkara  adalah  bersifat contentiosa yang  terdiri  dari  sekurang- kurangnya  “dua  p i hak”  yang  saling  be rlawanan  dan  berhadapan.  Pihak  yang  mengambil inisiatif untuk menarik pihak lawan ke forum pemeriksaan resmi, guna menyelesaikan dan memutus sengketa disebut pihak penggugat. Sedang pihak lawan yang ditarik ke dalam arus proses perkara disebut pihak tergugat.
Ketentuan  BANI  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 5 dan  Pasal  9.  Pasal-pasal tersebut menegaskan jawaban respondent memuat tanggapan terhadap pokok gugatan (Pasal 5 ayat  (1)).  Kemudian  pada  pasal 5 ayat  (2)  menegaskan  keharusan  agar respondent dalam jawabannya menunjuk atau memilih seorang arbiter kepada Ketua BANI. Lebih lanjut Pasal 9 mengatakan,  dalam  jawaban respondent dapat  mengajukan  gugat  rekonpensi.  Atau  kalau
10 M. Yahya Harahap “Arbitrase” Sinar Grafika Jakarta 2001 h. 133
menurut versi Pasal 9 tersebut, gugat rekonpensi dapat diajukan tersendiri di luar jawaban pertama asal hal itu diajukan paling lambat pada hari sidang pertama.
Pihak  respondent  boleh  mengajukan  eksepsi  kompetensi  sebagai  mana  di  atu  dalam  pasal  4 International  Center  for  Settlement  of  Investment  Disputes  (ICSID)  dalam  jawaban  yang  berisi pernyataan  bahwa  apa  yang  disengketakan  berada  di  luar  yurisdiksinya (the  disputes  is  not  within  the jurisdiction  of  the  centre). Tentang  hal  ini  sama  pula  halnya  dengan  ketentuan  Pasal  21  UNCITRAL. Diperbolehkan mengajukan eksepsi mengenai kompetensi yang disebut plea as to the jurisdiction of the arbitral. Bantahan  eksepsi  yang  demikian  menurut  versi  UNCITRAL,  tidak  hanya  terbatas  pada masalah yuridiksi. Boleh juga meliputi bantahan terhadap keabsahan klausula arbitrase. Lebih lanjut mari kita lihat lebih rinci tata cara pengajuan statement of defence, seperti yang akan diuraikan berturut- turut di bawah ini.

## Pembentukan Mahkamah Arbitrase
Secara teoritis pembentukan mahkamah (constitution of tribunal) sudah harus dilakukan segera mungkin setelah permohonan didaftarkan. Hal itu misalnya secara tegas disebut dalam Pasal  37  ICSID  yang  berbunyi “The  Arbitral  Tribunal  shall  be  constituted  as  soon  as  possible  after registration  of  request”. Akan  tetapi  ditinjau  dari  segi  konkreto,  dihubungkan  dengan pertunjukan  arbiter,  tidak  mungkin  terbentuk  Mahkamah  Arbitrase  segera  setelah pendaftaran  permohonan.  Mana  mungkin  mahkamah  segera  dibentuk  sesaat  setelah pendaftaran, sedang para pihak terutama respondent belum mengajukan jumlah, tata cara dan penunjukan arbiter. Respondent baru dapat mengajukan penunjuk atau proposal penunjukan arbiter, setelah dia menerima statement of claim dan penunjukan atau proposal penunjukan dan pihak claimant. Sedang pembentukan Mahkamah Arbitrase secara fisik dan nyata, apabila telah lengkap  dan  disepakati  jumlah  dan  anggota  arbiter  yang  akan  duduk  berfungsi  dalam Mahkamah Arbitrase.
Pembentukan  Mahkamah  Arbitrase    dapat  direalisasi  setelah  rampung  penunjukan arbiter yang duduk dalam mahkamah, penunjukan baru dapat dirampungkan setelah melalui tahap proses penyampaian statement of defence, tetapi mungkin agak berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UNCITRAL Arbitration Rules. Jika diikuti ketentuan Pasal 6 dihubungkan dengan Pasal 19, proses tahap pembentukan mahkamah atau majelis arbitrase, didahulukan dan tahap penyampaian statement of defence. Prosesnya barangkali demikian. Setelah diterima permohonan atau statement of claim dan claimant, permohonan disampaikan kepada respondent. Kemudian  menyusul  tahap  pembentukan  Mahkamah  Arbitrase  berdasar  penunjukan  atau proposal  yang  diajukan  para  pihak.  Setelah  mahkamah  terbentuk  baru  menyusul  tahap penyampaian statement of defence. Penahapan proses diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Pasal 18 mengatur tentang bentuk dan isi statement of claim. Selanjutnya pasal 19 mengatur tentang tata cara penyampaian statement of defence.
Penyampaian statement of defence harus disampaikan respondent MEN sesuai batas waktu sebagaimana ketentuan dari mahkamah arbitrase. Dari sudut pengkajian teori dan praktek, tata cara pembentukan Mahkamah Arbitrase yang mana pun adalah sama tujuannya. Apa yang diatur  dalam  peraturan  Prosedur  BANI,  tidak  mengurangi  kebenaran  yang  diatur  dalam
UNCITRAL  Arbitration  Rules  maupun  ICSID.  Yang  pokok,  proses  arbitrase  sudah  mulai berjalan sejak pendaftaran permohonan.

## Tempat Kedudukan Mahkamah Arbitrase
Mengenai  tempat  arbitrase  memeriksa  sengketa,  merupakan  salah  satu  aturan  yang ditentukan  dalam  berbagai rules. Aturan  tersebut  terutama  dijumpai  dalam  arbitrase  yang berskala  internasional.  Seperti  dalam  ICSID  (Pasal  62).  Begitu  juga  dalam  UNCITRAL Arbitration Rule. Pemeriksaan Mahkamah arbitrase para pihak dapat diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa. Ketentuan mengenai kebolehan para pihak diwakili oleh kuasa dalam proses pemeriksaan arbitrase hampir terdapat dalam semua rule. Dalam Rv diatur dalam pasal 617. Dalam Peraturan Prosedur BANI digariskan dalam pasal 2 ayat (2). Sedang dalam UNCITRAL Arbitration Rule diatur dalam pasal 4.
Dalam pasal 617 Rv, lebih menitikberatkan kepada masalah siapa yang dapat bertindak sebagai kuasa, kecuali orang-orang yang disebut dalam Pasal 34 Rv. Pasal 617 ayat (2) digabungkan dengan  pasal  34  Rv,  orang-orang  yang  tidak  boleh  bertindak  sebagai  kuasa  terdiri  dari  : (a)Hakim ; (b) Jaksa ; (c) Panitera ; (d) Wanita dan anak-anak yang belum dewasa
Dalam proses pemeriksaan Sengketa atau perkara. Penentuan secara limitatif alat bukti yang sah, merupakan landasan kepastian hukum dalam proses pembuktian dan mengambil putusan.  Acuan  pertama  menentukan  alat  bukti  yang  sah  dalam  pemeriksaan  sengketa, didepan  forum  arbitrase,  tergantung  pada  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  dalam perundangan-undangan tertentu. Penetapan acuan ini digantungkan pada klausula arbitrase. Apabila  para  pihak  sepakat  menundukan  diri  menunjuk  BANI  sebagai  badan  yang  akan menyelesaikan  persengketaan,  tetapi  khusus  mengenai  pembuktian  disepakati  tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, berarti para pihak telah mengikat kata  sepakat,  persengketaan  diselesaikan  oleh  Majelis  arbitrase  yang  bernaung  dibawah BANI.  Tata  cara  pemeriksaan  dilaksanakan  menurut  Peraturan  Prosedur  BANI.  Namun khusus  mengenai  alat-alat  bukti  serta  proses  pemeriksaan  dan  penilaian  kekuatan pembuktian, tunduk sepenuhnya kepada ketentuan pasal-pasal HIR.
Sekiranya  bersadarkan  kesepakatan  para  pihak  yang  mengunakan    hukum  acara Indonesia dalam menyelesaikan sengketa di antara keduanya, maka berlaku ketentuan dalam pasal 164 HIR, sebagaimana di sebutka alat bukti yang sah sebagai berikut:  (a)  Alat Bukti Surat . ; (b) Alat Bukti Saksi .  ; ;(c) Alat Bukti Persamgkaan;(d) Alat Bukti sumpah. Dengan demikian bunyi klausula arbitrase, berarti Mahkamah Arbitrase yang bertugas menyelesaikan sengketa  leluasa  memberi  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  membuktikan  dalil  atau bantahan berdasar alat-alat bukti dimaksud, tidak terbatas pada alat bukti surat. Malahan dimungkinkan  untuk  mempergunakan  alat  bukti  sumpah,  baik  yang  berupa  alat  bukti sumpah tambahan atau yang menentukan.

## Proses Peradilan Arbitrase
Setiap  proses  pemeriksaan  sengketa  arbiter  dilakukan  secara  tertutup,  hal  ini dimaksudkan agar kerahasiaan sengekta kedua belah pihak terjaga dari pemberitaan umum, dan  mengunakan bahasa Indonesia atas persetujuan kedua belah pihak, berdasarkan rentang
waktu selama seratus delapan puluh hari/180 sejak arbiter/majelis arbiter terbentuk.  Pihak ketiga  diluar  perjanjian  arbitrase  dapat  turut  serta  dan  menggabungkan  diri  dalam  proses penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase.  Apabila  pihak  ketiga  tersebut  mempunyai  unsur kepentingan yang terkait, dengan syarat :
1. Keturutsertaan pihak ketiga disepakati oleh para pihak
2. Disetujui oleh arbiter / majelis arbiter yang memeriksa sengketa.
Dengan tujuan menjaga ketertiban atas jalannya permeriksaan sengketa , majelis arbitrase bisa mengajukan  permohonan  dalam  hal:  (1)  penetapan  sita  jaminan;(2)  memberikan  perintah penitipan barang kepada pihak ke-3;(3) menjual barang barang yang di pastikan mudah rusak.
Dalam  mengambil  putusan  Mahkamah  Arbitrase  putusan  diambil  dengan  suara terbanyak. Perlu diperhatikan, bahwa terhadap keputusan arbitrase tidak dimungkinkan lagi untuk  mengajukan  perlawanan  (verzet).  Disamping  itu  apabila  dalam  arbitrase  nasional masih  terbuka  kemungkinan  adanya  campur  tangan  dari  pengadilan  umum  seperti  dalam pengangkatan  para  arbiter,  penolakan  (wraking)  para  arbiter,  pendengaran  para  saksi  dan sebagainya, maka hal ini tidak dijumpai dalam  arbitrase perdagangan internasional.
Dalam  arbitratiton  act  1934  di  Inggris  Party  Arbitrase sistem mayoritas diganti  dengan sistem  Umpire.  Dalam  sistem  party  arbitrase  Para  pihak  masing-masing  akan  menunjuk seorang  arbiter,  dan  kedua  arbiter  tersebut  akan  bersama-sama  menunjuk  seorang  arbiter ketiga. Acuan penerapan sistem umpire dalam mengambil putusan dapat dijelaskan sebagai berikut (1). Pada prinsipnya, putusan diambil berdasar mayoritas, (2). Tetapi apabila tidak tercapai  suara  mayoritas,  arbiter  ketiga  yang  bertindak  sebagai  ketua  arbiter,  memiliki wewenang sebagai umpire untuk “memutus sendiri“ tanpa memperhatikan pendapat arbiter - arbiter yang lain.

## Eksekusi Putusan Arbitrase
Dalam eksekusi putusan Nasional pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik  putusan  arbitrase  diserahkan  dan  didaftarkan  oleh  arbiter  atau  kuasanya  kepada panitera  pengadilan  negeri  dan  oleh  panitera  diberikan  catatan  yang  merupakan  akta pendaftaran.
Hal  ini  merupakan  syarat  dan  apabila  tidak  dipenuhi  maka  putusan    tidak  dapat dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, keputusan arbiter bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase bersifat final  dan  tidak dapat diajukan banding, dibatalkan, atau ditinjau kembali. Saat mengeluarkan perintah  penegakan  hukum,  ketua  pengadilan  negeri    harus  terlebih  dahulu  memeriksa apakah  putusan  arbitrase    memenuhi  kriteria  berikut:  (1)  Para  pihak  sepakat  bahwa perselisihan  di  antara  mereka  akan  diselesaikan  melalui  arbitrase;(2).  Kesepakatan penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  yang ditandatangani oleh para pihak; (3) Satu-satunya sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa komersial dan  hak  menurut undang-undang.(4) Perselisihan lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah perselisihan yang tidak bertentangan dengan akal sehat atau kebijakan publik.
Suatu kondisi, jika tidak dipenuhi maka putusan arbitrase tidak  dapat dilaksanakan. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  keputusan  arbiter  bersifat  final  dan mengikat para pihak. Suatu putusan arbitrase bersifat final, artinya putusan arbitrase bersifat final    dan  oleh  karena  itu  tidak  dapat  diajukan  banding,  dikesampingkan,  atau  ditinjau kembali. Dalam mengeluarkan putusan akhir, Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah putusan arbitrase  memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase.
b) Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dituangkan  dalam  suatu  dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
c) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya terbatas pada sengketa komersial dan sengketa kekayaan intelektual yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
d) Perselisihan lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah perselisihan yang tidak melanggar hukum atau ketertiban umum.
Putusan  arbitrase  harus  disertai  dengan  perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang meminta  agar  dilaksanakan  sesuai  dengan  tata  cara  pelaksanaan  putusan.  Dalam  perkara perdata  yang  putusannya  bersifat  final,  putusan  diambil  paling  lambat  30(tiga  puluh)  hari setelah  peninjauan  kembali  selesai.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 menetapkan    lembaga  pengakuan  dan  penegakan  putusan  arbitrase  internasional  adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:(1) Putusan arbitrase internasional  dilakukan  oleh  para  arbiter  atau  arbiter  dari  negara-negara  yang  telah menandatangani  perjanjian  arbitrase  multilateral  dengan  Indonesia  untuk  pelaksanaan putusan  arbitrase  Internasional;(2)  Putusan  arbitrase  internasional  hanya  terbatas  pada putusan arbitrase yang termasuk dalam lingkup hukum dagang menurut hukum Indonesia;(3) Keputusan  arbitrase  internasional  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kebiasaan  umum;(4) Apabila  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  dalam arbitrase Internasional, maka putusan tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan  dari  Komisioner  dari  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  dimaksud  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat, Keputusan  Mahkamah  Agung  ini  tidak  dapat  diganggu gugat.
Dalam  hal  para  pihak  yang  mengakui  dan  melaksanakan  putusan  arbitrase internasional  tidak  dimungkinkan  untuk  mengajukan  banding  atau  membatalkan  putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebaliknya apabila salah satu pihak menolak untuk menerima  dan  melaksanakan  suatu  putusan  arbitrase  internasional,  maka  pihak  tersebut dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase  yang  semula. Penyelenggaraan  putusan  arbitrase  internasional,  penyitaan  dan  penindakan  sesuai  dengan ketentuan KUHAP, dapat dilaksanakan terhadap harta kekayaan terdakwa. Ketua Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  melimpahkan  pekerjaan  pelaksanaannya  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri dibawah yurisdiksi.
Dalam  kasus  ini,  Ketua  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  memutuskan  bahwa tidak  dapat  diajukan  banding  atau  kasasi  jika  pihak  menolak  mengakui  dan  menegakkan
putusan arbitrase internasional. Sebaliknya, jika pihak menolak mengakui dan menegakkan putusan tersebut, maka dapat diajukan banding. Sebagai bagian dari prosedur hukum acara perdata,  eksekusi,  penyitaan,  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  dapat dilakukan  di  atas  barang  milik  terdakwa.  Keputusan  diberikan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  untuk  dilaksanakan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri,  yang  memiliki kewenangan relatif untuk melakukannya.

## Kekuatan Mengikat Klausul Arbitrase dengan Dalam Perjanjian
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian arbitrase dapat merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Jika perjanjian arbitrase menjadi bagian dari suatu kontrak,  maka  sering  disebut klausul  arbitrase.  Banyak  orang  yang  salah  mengerti  mengenai kedudukan klausul arbitrase dalam suatu kontrak, sehingga klausul arbitrase ini sering kali berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan adanya asas separabilitas dalam suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, tidak mengakibatkan perikatan yang lain dalam perjanjian tersebut  menjadi  batal.  Hal  ini  pun  berlaku  untuk  klausul  arbitrase  yang  terdapat  dalam  suatu perjanjian.  Maka  konsekuensi  atas  berlakunya  asas  separabilitas  tersebut,  dapat  terjadi  beberapa kemungkinan,  yaitu  :  1).Perjanjian  pokok  batal,  maka  perjanjian  arbitrase  juga  batal.  2).  Perjanjian pokok batal, tetapi perjanjian arbitrase tidak menjadi batal. Peradilan Arbitrase bersifat mengikat para pihak dan final dalam arti para pihak tidak dapat naik banding ke peradilan umum setelah adanya putusan Arbitrase.

## SIMPULAN
Perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri dan tidak bisa mengikat para pihak jika perjanjian arbitrase  tidak  berbarengan  dengan  perjanjian  pokok.  Karena  yang  akan  ditangani  oleh perjanjian  arbitrase  adalah  mengenai  “perselisihan”  yang  timbul  dari  perjanjian  pokok, bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokok tidak ada. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan. Paradigma sistem seperti  ini sulit diatur dalam sistem litigasi (ordinary court) karena sistem litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus ada berbagai  studi  perbandingan  dan  pengembangan  metode  yang  dilakukan  untuk mengupayakan diberlakukannya bentuk dan prinsip ADR di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala, Arbitrase Komersil Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2002. Basarah,  Kedudukan Hukum Nasional Terhadap Kekuatan Megikat Perjanjian (Klasul) Arbitrase. Jurnal Ilmu Hukum,2005.
Gunawan Widjaja Seri  Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai Kencana Prenada Media Group Cetakan Pertama Jakarta 2008 HR. Sri Soemantri M Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2001
Ichsan Akhmad Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri) PT Pradnya Paramita cetakan pertama Jakarta 1993 Margono Suyud ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum PT. Ghalia Indonesia Jakarta 2000
M. Yahya Harahap Arbitrase Sinar Grafika Edisi kedua Jakarta 2001 Rajaguguk Erman Arbitrase dalam Putusan Pengadilan Chandra Pratama Jakarta 2000 Syahdeini, S.R. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia. IBI, Jakarta, 1993
Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bandung: Bina Cipta, 1992
Suyud  &  Associates Undang-Undang  Arbitrase  &  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  Law  of  Arbitration  & Alternative Dispute Resolution (ADR). Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Law of Prohibition Monopolistic Praktices & Unfair Business Competition Novindo Pustaka Mandiri Cetakan Pertama Jakarta 2009
Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 (Undang-Undang  No:30  Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesian Sengketari No. 30 Tahun 1999) Sinar Grafika Jakarta 2008
Undang-Undang  Repubilk  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman Sinar Grafika Cetakan Pertama Jakarta 2004