E-ISSN 2581-1002

## PENGARUH KOMPLEKSITAS, KEMANDIRIAN DAN OPINI TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Yuda Saputra* 1 , Nita Erika Ariani *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : yudasaputra.bi@gmail.com *1 , nitaerika_ariani@yahoo.com *2

## Abstrak
This research aims to examine the effect of complexity, local financial independence and opinion either partially and simultaneously  towards  the  timeliness  of  financial  reporting  of  local  government  in  Indonesia.  The  samples  are collected using census and resulted 542 local government which became a sample. Data used in this research were secondary  data  in  2015  obtained  from  BPK  and  BPS.  In  order  to  test  the  hypothesis,  this  research  used  binary logistik  regression.  The  results  revealed  that  (1)  complexity,  local  financial  independence,  and  opinion simultaneously affected timeliness of local government, (2) complexity has a positive influence to the timeliness of local government, (3) local financial independence has a positive influence to the timeliness of local government, and (4) opinion has a positive influence to the timeliness of local government
Keywords: Timeliness of Financial Reporting, Complexity, Opinion
1. Pendahuluan
Penyusunan laporan keuangan dan
penyampaiannya  kepada  masyarakat  merupakan bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  atas pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan digunakan  untuk  mengetahui  nilai  sumber  daya ekonomi  yang  digunakan  dalam  melaksanakan kegiatan  operasional  pemerintahan,  menilai  kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas  pelaporan,  serta  membantu  menentukan ketaatannya  terhadap  peraturan  perundang-undangan (Fachrurozi, 2014).
Peraturan  Pemerintah  nomor  71  tahun  2010 menyebutkan  bahwa  laporan  keuangan  merupakan laporan  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu: neraca, laporan  operasional,  laporan  arus  kas,  laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan  saldo  anggaran  lebih  dan    catatan  atas laporan keuangan (CaLK).
Tujuan  umum  penyusunan  laporan  keuangan adalah  menyajikan  informasi  mengenai  posisi keuangan,  realisasi  anggaran,  saldo  anggaran  lebih, arus  kas,  hasil  operasi,  dan  perubahan  ekuitas  suatu
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan mengenai  alokasi  sumber  daya. Laporan   keuangan yang      disusun      oleh      pemerintah      daerah    untuk dapat  memenuhi  tujuan-tujuan  tersebut  harus memenuhi  karakteristik  kualitatifnya,  yaitu  relevan, andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami. Laporan  keuangan  untuk  dikatakan  relevan  harus dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dalam membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu atau  masa  kini,  dan  memprediksi  masa  depan,  serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa  lalu.  Karakteristik  relevan  dapat  dipenuhi  jika laporan  keuangan  memiliki  manfaat  umpan  balik (feedback  value),  memiliki  manfaat  prediktif (predictive  value),  dan  dilaporkan  secara  tepat  waktu (PP 71 2010).
Kegunaan  laporan  keuangan  akan  berkurang bilamana  laporan  tidak  tersedia  bagi  pengguna  dalam suatu  periode  tertentu  setelah  tanggal  pelaporan. Ketepatan  waktu  laporan  keuangan  secara  tegas dinyatakan  sebagai  karakteristik  kualitatif  penting informasi  keuangan  (Payne  &  Jensen,  2002). Informasi tidak relevan jika tidak tepat waktu, dimana informasi harus tersedia bagi pihak yang berkepentingan sebelum informasi tersebut kehilangan
 ISSN: 1978-1520
kapasitasnya dalam mempengaruhi keputusan. McLelland  (2000)  menyatakan  bahwa  laporan keuangan  yang  terlambat  dalam  pelaporannya  akan meningkatkan risiko, meningkatkan asimetri informasi dan  mengurangi  kemampuannya  dalam  memberikan gambaran  mengenai  peluang-peluang  yang  dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam sektor pemerintahan tertera  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  2004  yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun  anggaran  berakhir  kepala  daerah  harus  telah menyerahkan  laporan  keuangannya  kepada  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk selanjutnya diaudit. Menurut  Rachmawi  (2016),  salah  satu  penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada publik  adalah  karena  kepala  daerah  terlambat  dalam menyerahkan  laporan  keuangannya  kepada  BPK sehingga  pemeriksaan  atas  LKPD  tersebut  terlambat untuk  diselesaikan  dan  berdampak  pada  tertundanya penyerahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Merujuk  pada  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester  (IHPS)  yang  diterbitkan  oleh  BPK,  pada tahun  2013  terdapat  108  pemda  yang  terlambat menyerahkan laporan keuangannya sehingga pemeriksaan  atas  LKPD  tersebut  diselesaikan  pada semester  II.  Pada  tahun  berikutnya  mengalami penurunan menjadi 68 LKPD dan pada tahun 2015 ada sekitar  38  LKPD.  Lase  dan  Sutaryo  (2014) menyatakan  bahwa  LKPD  yang  diselesaikan pemeriksaannya  pada  semester  II  menandakan  bahwa pemda  terkait  terlambat  dalam  menyerahkan  laporan keuangannya kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan  sesuai  amanat  undang-undang.  Fakta yang disebutkan di atas menggambarkan bahwa masih terdapat pemda yang tidak patuh terhadap UU Nomor 1  Tahun  2004  seperti  yang  diuraikan  sebelumnya, dimana hal tersebut menjadikan fenomena ini semakin menarik untuk diteliti.
Teori  keagenan  (agency  theory)  dan  teori kepatuhan  (compliance  theory)  digunakan  dalam menganalisis  permasalahan  ini.  Halim  dan  Abdullah (2010)  menyatakan  bahwa  dalam  teori  keagenan terdapat  dua  pihak  yang  melakukan  kesepakatan  atau kontrak,  yakni  pihak  yang  memberikan  kewenangan atau  kekuasaan  disebut  prinsipal  dan  yang  menerima kewenangan disebut agen. Sedangkan teori kepatuhan adalah  teori  yang  menganalisis  proses  sosialisasi
dalam  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  seorang individu atau kelompok (Fachrurozi, 2014).
Teori  keagenan  menjelaskan  fenomena  ini ketika DPR sebagai prinsipal menuntut agen untuk taat terhadap  kontrak  yang  ditetapkan.  Kontrak  yang dimaksud adalah peraturan perundang-undang mengenai  tenggat  waktu  pelaporan  keuangan  dan sesuai  dengan  teori  kepatuhan,  pemda  harusnya memiliki  keterikatan  untuk  mengikuti  atau  patuh terhadap  undang-undang  tersebut  dimana  hal  ini bertentangan dengan fakta yang terjadi.
McLelland (2000) menyatakan bahwa kompleksitas  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan pemerintah.  Menurut  Khasanah  (2014),  kompleksitas adalah  kondisi  beragamnya  faktor-faktor  yang mempengaruhi  suatu  organisasi  baik  bersumber  dari lingkungan internal maupun eksternal. Penelitian yang dilakukan  oleh  Cohen  (2013)  mengungkapkan  bahwa kompleksitas  yang  diukur  dengan  jumlah  populasi penduduk  menyebabkan  penurunan  tingkat  ketepatan waktu  pelaporan  keuangan  pemerintah.  Menurut Rudiyanto (2015), populasi penduduk yang besar akan berdampak  pada  peningkatan  penyediaan  layanan publik, dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk mengungkapkan  segala  sesuatu  informasi  mengenai daerahnya  kepada  masyarakat  sehingga  waktu  yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan menjadi lebih panjang.
Faktor  selanjutnya  yang  berpengaruh  terhadap ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  dalam  sektor pemerintahan  adalah  kemandirian.  Kemandirian keuangan  daerah  adalah  tingkat  independensi pemerintah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya  (Hadi,  2010).  Menurut  Halim  (2011), kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemda dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan daerah.
Fachrurozi  (2014)  dan  Ilna  (2015)  menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh secara negatif dan  signifikan  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan  oleh  pemerintah  daerah.  Penelitian  yang dilakukan  Cohen  (2013)  pada  pemerintah  di  Yunani juga  menyatakan  hasil  yang  sama,  dimana  daerah dengan  tingkat  kemandirian  yang  rendah  atau memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap
pendapatan transfer dari  pusat  akan lebih  tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan  karena  akan  ada  sanksi  yang  akan dikenakan  bagi  daerah  yang  terlambat  dalam menyampaikan  laporan  keuangannya.  Di  Indonesia, sanksi  yang  dikenakan  bagi  pemda  yang  terlambat adalah penundaan pencairan dana dekonsentrasi sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  nomor  7  Tahun  2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Selain kompleksitas dan kemandirian, penelitian sebelumnya  juga  membuktikan bahwa opini berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 15 Tahun  2004  Pasal  16,  opini  adalah  pernyataan profesional  pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan yang  didasarkan  pada  kriteria  (i)  kesesuaian  dengan standar  akuntansi  pemerintahan,  (ii)  kecukupan pengungkapan  (adequate  disclosures),  (iii)  kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  (iv) efektivitas  sistem  pengendalian  intern.  Di  Indonesia, audit pada entitas pemerintah dilakukan oleh BPK RI, sehingga  BPK  pula  lah  yang  berwenang  dalam memberikan  opini  terhadap  kewajaran  penyusunan laporan keuangan dan kepatuhannya dalam pengelolaan  keuangan  negara  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
Penelitian Putri (2016) menyatakan bahwa opini audit  yang  diberikan  BPK  berpengaruh  negatif terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan.  Hasil  dari penelitian tersebut sejalan dengan Muladi (2014) yang menemukan  bahwa  opini  audit  menyebabkan keterlambatan  pelaporan  keuangan  oleh  pemerintah daerah  di  Indonesia.  Pada  umumnya,  hal  ini disebabkan  karena  opini  audit  yang  diberikan  kepada entitas akan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai  akuntabilitas  dan  kredibilitas  lembaga terkait dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan  keuangannya,  sehingga untuk  menjaga  persepsi  tersebut,  pemda  akan melakukan  upaya  negosiasi  dan  melaksanakan prosedur-prosedur  tambahan  dengan  menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode pelaporan sebelumnya sehingga opini WTP dapat dicapai.
2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

## Teori Agensi dalam Pemerintahan
Halim dan Abdullah (2010) menjelaskan bahwa pada  teori  keagenan  terdapat  dua  pihak  yang melakukan  kesepakatan  atau  kontrak,  yaitu  yang memberikan  kewenangan  atau  kekuasaan  disebut prinsipal  dan  yang  menerima  kewenangan  disebut agen. Hubungan keagenan dalam sektor pemerintahan ditunjukkan melalui hubungan rakyat sebagai prinsipal dengan  pemerintah  sebagai  agen.  Hubungan  timbul karena  adanya  kontrak  yang  ditetapkan  oleh  rakyat melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  berupa undang-undang  untuk  digunakan  oleh  pemerintah sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  termasuk  mengenai  waktu  pelaporan keuangan.

## Teori Kepatuhan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti mengikuti  perintah,  taat  kepada  perintah  atau  aturan dan  disiplin.  Teori  kepatuhan  diteliti  pada  ilmu-ilmu sosial  khususnya  pada  bidang  psikologi  dan  sosiologi yang  menekankan  pada  pentingnya  proses  sosialisasi dalam  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  individu maupun  kelompok  (Fachrurozi,  2014).  Kepatuhan entitas  pelaporan  dalam  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangannya secara  tepat  waktu  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak dalam  memenuhi  keharusan  pengungkapan  informasi kepada  masyarakat  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan (Rosalin, 2011).

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  keuangan  adalah  catatan  informasi entitas  pemerintah  pada  suatu  periode  akuntansi  yang digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja  entitas tersebut  (Pradono,  2015).  Muladi  (2014)  menyatakan bahwa  informasi  yang  terkandung  dalam  laporan keuangan  berguna  untuk  mengetahui  nilai  sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam menyelenggarakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi  efektivitas dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan  dan  menilai ketaatan  pengelolaan  keuangan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.

## Tujuan Laporan Keuangan
PP  71  tahun  2010  menyebutkan  bahwa  secara umum  penyusunan  LKPD  oleh  kepala  daerah bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,  realisasi  anggaran,  saldo  anggaran  lebih, arus  kas,  hasil  operasi,  dan  perubahan  ekuitas  suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  menyajikan informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  pengambilan keputusan  serta  untuk  menunjukkan  akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola.

## Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
Ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  adalah rentang  waktu  penyampaian  laporan  keuangan  yang telah  diaudit  sejak  tanggal  tutup  buku  (31 Desember) (Rachmawati, 2008:5). McLelland (2000) menyatakan bahwa  laporan  keuangan  yang  terlambat  dalam pelaporannya akan meningkatkan risiko, meningkatkan  asimetri  informasi  dan  mengurangi kemampuannya dalam memberikan gambaran mengenai  peluang-peluang  yang  dapat  dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan.

## Kompleksitas
Kompleksitas  berasal  dari  bahasa  latin complexice  yang  berarti  totalitas  atau  keseluruhan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata kompeksitas  berarti  kerumitan  atau  keruwetan. Kompleksitas  pemerintah  daerah  dapat  diartikan sebagai  kondisi  dimana  terdapat  beragam  faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi  pemerintahan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  (Maulana,  2015).  Khasanah (2014)  menyatakan  bahwa  kompleksitas  adalah kondisi beragamnya faktor-faktor yang mempengaruhi suatu  organisasi  baik  bersumber  dari  lingkungan internal maupun eksternal.

## Kemandirian
Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah yakni  UU  Nomor  32 Tahun  2004  dan  UU  Nomor  33 Tahun  2004  menjadi  latar  belakang  terciptanya kemandirian bagi daerah dalam hal mengelola sumber pendapatannya.  Kemandirian  keuangan  daerah  adalah tingkat independensi pemerintah dalam hal pendanaan
atau  mendanai  segala  aktivitasnya  (Hadi,  2010). Menurut Halim (2011), kemandirian daerah menunjukkan  kemampuan  pemda  dalam  membiayai sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

## Opini
Opini berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 16  adalah  pernyataan  profesional  auditor  tentang kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria  (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan  pengungkapan  (adequate  disclosures),  (c) kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

## Kerangka Pemikiran
McLelland  (2000)  mengemukakan  bahwa kompleksitas  kabupaten/kota  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  audit  delay,  dimana  ini  berarti tingkat  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  oleh pemerintah  akan  menurun  seiring  dengan  tingginya tingkat populasi. Penelitian yang dilakukan oleh Cohen (2013)  juga  mengungkapkan  hasil  yang  sama  yaitu penurunan  tingkat  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan pemerintah kota di Yunani.
Penelitian  Putri  (2016)  menyatakan  bahwa pemda  yang  memiliki  kemandirian  keuangan  daerah yang  tinggi  dalam  membiayai  kebutuhan  daerahnya berpengaruh  terhadap  kemampuan  pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga laporan keuangan pemerintah  akan  tepat  waktu  pelaporannya  dan pemeriksaannya  oleh  BPK.  Akan  tetapi,  hasil  dari penelitian  Putri  bertentangan  dengan  yang  dilakukan oleh  Fachrurozi  (2014)  dan  Ilna  (2015)  dimana kemandirian  daerah  yang  tinggi  ternyata  berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) merupakan  kabar  gembira  atau  memberikan  sinyal positif  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  atas laporan keuangan tersebut sehingga laporan keuangan dengan opini WTP akan cenderung disampaikan lebih awal  (McLelland,  2000).  Namun  demikian,  ternyata justru  opini  WTP  menyebabkan  laporan  keuangan akan mengalami keterlambatan dalam penyampaiannya  yang  mana  hal  ini  disebabkan  oleh adanya  tambahan  prosedur  dan  upaya  negosiasi  yang
harus ditempuh untuk mencapai opini tersebut (Payne dan Jensen, 2002). Penelitian Payne dan Jensen (2002) menemukan  bahwa  opini  WTP  berpengaruh  negatif terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan.  Hasil dari  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  Muladi  (2014) yang  menemukan  bahwa  opini  audit  berpengaruh positif  terhadap  audit  delay  pada  pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

## Hipotesis
Berdasarkan  teori  yang  digunakan  dan  kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 :  Kompleksitas,  kemandirian  dan  opini  secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia
H2 :   Kompleksitas  berpengaruh  terhadap  ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia
H3 :  Kemandirian  daerah  berpengaruh  terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia
H4 :  Opini  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia
3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Sekaran  dan  Bougie  (2013:95)  mendefinisikan desain  penelitian  sebagai  cetakan  biru  untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data berdasarkan  masalah  dalam  penelitian.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kompleksitas, kemandirian  dan  opini  terhadap  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan data  populasi  penduduk,  total  pendapatan  asli  daerah, total  pendapatan  daerah,  opini  audit  dan  data  pemda yang  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  laporan keuangannya.  Horizon  waktu  yang  digunakan  adalah cross-sectional yaitu  penelitian  yang  hanya  dilakukan satu periode terhadap berbagai sampel dan populasi.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  sensus dalam  penentuan  sampelnya  dimana  keseluruhan populasi  dijadikan  sampel.  Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  pemerintah  daerah  otonom  seluruh Indonesia  mengacu  pada  data  yang  diterbitkan  oleh
Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah  Kementerian Dalam  Negeri  berjumlah  542  pemerintah  daerah provinsi  dan  kabupaten/kota.  Rincian  populasi  dapat dilihat pada tabel 3.1
Tabel 3.1 Populasi Penelitian No  Pemerintah Daerah Jumlah 1 Pemerintah Provinsi 34 2 Pemerintah Kota 93 3 Pemerintah Kabupaten 415 Total 542 Sumber:  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri

## Metode Analisis
Metode  yang  digunalan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  regresi  logistik  biner  yaitu  suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan  antara  variabel  terikat  dengan  beberapa variabel bebas.

## Statistik Deskriptif
Menurut Sugiyono (2012:206) statistik deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  dalam menganalisa  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau menggambarkan  data  sebagaimana  adanya  tanpa bertujuan  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum  atau  generalisasi.  Statistik    deskriptif  dapat digunakan  bila  peneliti  hanya  ingin  mendeskripsikan data sampel. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain  adalah  penyajian  data  melalui  tabel,  grafik, diagram  lingkaran,  pictogram,  perhitungan  modus, median,  mean    (pengukuran  tendensi  sentral), perhitungan  desil,  persentil,  perhitungan  penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase.

## Menilai Keseluruhan Model
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menilai  model yang  telah  dihipotesiskan  telah  fit  dengan  data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:
H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data. H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.
Dari hipotesis tersebut maka H0 harus diterima agar  model  fit  dengan  data.  Statistik  yang  digunakan berdasarkan  fungsi  Likelihood.  Likelihood  L  dari model    adalah  probabilitas  bahwa  model  yang
dihipotesiskan berdasarkan data input. Untuk menguji H0  dan  alternatif,  L  ditransformasikan  menjadi  - 2LogL.  Penilaian  model  fit  dilakukan  dengan membandingkan  antara  -2LogL  pada  awal  (Block Number = 0), model hanya memasukkan nilai -2LogL dan konstanta, dengan nilai -2LogL pada akhir (Block Number  =  1),  model  memasukkan  konstanta  dan variabel bebas. Apabila nilai -2LogL Block Number = 0  >  nilai  2LogL  Block  Number  =  1,  maka menunjukkan model regresi yang baik. Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “Sum of Square Error” pada model regresi, sehingga penurunan nilai Log Likelihood menunjukkan model regresi yang semakin baik.

## Uji Kelayakan Model Regresi
Pengujian  kelayakan  model  regresi  digunakan untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara bersama-sama  dapat  memprediksi  variabel  dependen atau  tidak.  Kelayakan  model  regresi  dinilai  dengan Hosmer and  Lemeshow  Goodness  of  Fit  Test.  Model ini  untuk  menguji  H0  bahwa  data  empiris  sesuai dengan  model.  Jika  nilai  statistik  Hosmer  and Lemeshow  Goodness  of  Fit  Test  ≤  0,05  maka  H0 ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan  yang  signifikan antara  model  dengan  nilai  observasinya  sehingga Goodness  Fit  modelnya  tidak  baik.  sedangkan  jika nilainya  >  0,05  maka  H0  tidak  dapat  ditolak,  artinya model  mampu  memprediksi  nilai  observasinya  atau sesuai dengan data.

## Koefisien Determinasi (R2)
Menurut Ghozali (2013:97), koefisien
determinasi  (  R²  )  pada  intinya  mengukur  seberapa besar  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi  pada  model  regresi  logistik  ditunjukkan dengan  nilai  Nagelkerke  R  Square.  Nilai  koefisien determinasi adalah  antara nol dan  satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel dependen.  Kelemahan  mendasar  dalam  penggunaan koefisien  determinasi  adalah  jumlah  variabel independen  yang  dimasukkan  kedalam  model.  Setiap tambahan  satu  variabel  independen,  maka  R²  pasti
meningkat  tidak  peduli  apakah  variabel  tersebut berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel independen.  Oleh  karena  itu,  banyak  peneliti  yang menganjurkan  untuk  menggunakan  nilai  Adjusted  R² pada  saat  mengevaluasi  mana  model  regresi  yang terbaik. Tidak seperti nilai R², nilai Adjusted R² dapat naik  atau  turun  apabila  satu  variabel  independen ditambahkan ke dalam model.

## Rancangan Pengujian Hipotesis Uji Statistik Simultan
Uji  statistik  simultan  dilakukan  untuk  menguji apakah  variabel-variabel  independen  yang  terdiri  dari kompleksitas,  kemandirian  dan  opini  secara  simultan berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  yaitu ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan.  Pengujian hipotesis  dilakukan  dengan  cara  membandingkan antara  nilai  probabilitas  (sig)  dengan  tingkat signifikansi  (α).  Untuk  menentukan  penerimaan  atau penolakan H0 didasarkan pada tingkat signifikansi (α) 5% dengan kriteria :
a. H0 tidak ditolak apabila statistik probabilitas (sig) >  tingkat  signifikansi  (α).  Hal  ini  berarti  H alternatif ditolak atau hipotesis yang menyatakan veriabel  bebas  berpengaruh  terhadap  variabel terikat ditolak.
b. H0 ditolak apabila statistik nilai probabilitas (sig) <  tingkat  signifikansi  (α).  Hal  ini  berarti  H alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.

## Uji Statistik Parsial
Pengujian  dengan  model  regresi  logistik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel independen  tehadap  variabel  dependen.  Pengujian keberartian  parameter  secara  parsial  dapat  dilakukan melalui  uji  wald  dimana  kriteria  pengujian  yang digunakan adalah sebagai berikut:
H0: β = 0 H1: β ≠ 0
Selain melihat nilai statisitk wald, pengambilan keputusan  hipotesis  juga  dapat  dilakukan  dengan melihat  probabilitasnya  (p-value).  Jika  nilai  p-value lebih  kecil  dari  nilai  alpha  (α)  maka  dengan  tingkat keyakinan (1- α) kita dapat menolak hipotesis H0 yang
berarti  bahwa  variabel  independen  tersebut  signifikan didalam  persamaan  dengan  adanya  kontrol  dari variabel-variabel lainnya.

## 4. Hasil Dan Pembahasan Statistik Deskriptif
Deskripsi  data  ada  penelitian  ini  dapat  dilihat pada tabel 4.1 Tabel 4.1 Statistik Deskriptif N Minimu m Maxim um Mean Std. Deviation KWPK 542 .00 1.00 .9299  .25557 Kompleksita s 542 9.13 17.46 12.616 2 1.28721 Kemandiria n 542 3.10 85.68  9.7943  7.01762 Opini 542 .00 1.00 .5830  .49351 Valid N (listwise) 542
Sumber : Output SPSS
Tabel 4.1, dapat dilihat nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan  keuangan.  Ketepatan  waktu  pelaporan keuangan  adalah  rentang  waktu  mengumumkan laporan  keuangan  tahunan  yang  telah  diaudit  kepada publik sejak tanggal tutup buku (31 Desember) sampai tanggal  penyerahan  ke  Badan  Pemeriksa  Keuangan (Rachmawati,  2008).  Pada  tabel  4.1,  nilai  terendah ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  (KWKP)  adalah 0, dan nilai tertinggi adalah 1. Nilai rata-rata ketepatan waktu adalah 0.93 dimana hal ini menunjukkan bahwa tingkat  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  di  Indonesia  tinggi.  Nilai  standar deviasi sebesar 0,26 lebih kecil dari rata-rata ketepatan waktu  pelaporan  keuangan  menunjukkan  variasi  data ketepatan waktu terhadap rata-ratanya adalah rendah.
Variabel independen
(X1)
adalah kompleksitas,  yaitu  kondisi  beragamnya  faktor-faktor yang  mempengaruhi  suatu  organisasi  baik  bersumber
dari lingkungan internal maupun eksternal. Berdasarkan  tabel  4.1,  nilai  terendah  adalah  9,13  dan tertinggi  17,46.  Nilai  tertinggi  17,46  dimiliki  oleh Pemerintah  Daerah  Jawa  Timur  karena  tingkat populasi penduduk di daerah tersebut merupakan yang tertinggi  diantara  daerah-daerah  lainnya.  Nilai terendah 9,13 dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Aru. Nilai  rata-rata  kompleksitas  seperti  yang  ditunjukkan dalam  tabel  4.1  adalah  12,61.  Nilai  standar  deviasi 1.29  yang  lebih  kecil  dari  rata-rata  menunjukkan bahwa  variasi  data  kompleksitas  terhadap  rata-rata adalah rendah.
Variabel independen (X2) adalah kemandirian. Kemandirian adalah tingkat kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  daerah.  Tabel  4.1,  menjelaskan  bahwa nilai  minimum  kemandirian  adalah  3,10  dan  nilai maksimum  adalah  85,68.  Nilai  maksimum  85,68 dimiliki  oleh  Pemerintah  DKI  Jakarta  dimana  hal tersebut  menjadikan  DKI  Jakarta  sebagai  daerah dengan tingkat kemandirian tertinggi dibanding daerah lainnya. Nilai rata-rata kemandirian adalah 9,78. Nilai standar  deviasi  sebesar  7,02  lebih  kecil  dari  rata-rata menunjukkan  variasi  data  kemandirian  terhadap  rata- rata adalah rendah.
Variabel  independen  (X3)  adalah  opini. Berdasarkan  UU  No.  15  Tahun  2004  Pasal  16  opini adalah  pernyataan  profesional  pemeriksa  mengenai kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam laporan keuangan. Pada tabel 4.1, nilai terendah opini adalah  0,  dan  nilai  tertinggi  adalah  1.  Nilai  rata-rata opini adalah 0.59 dimana hal ini menunjukkan bahwa persentase  daerah  dengan  opini  WTP  adalah  sebesar 59%. Nilai standar deviasi sebesar 0,49 lebih kecil dari rata-rata menunjukkan variasi data opini terhadap rata- ratanya adalah rendah.

## Menilai Keseluruhan Model
Hasil Uji Keseluruhan Model pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2
Tabel 4.2

## Menilai Keseluruhan
Iteration History a,b,c,d Iteration -2 Log likelihood Coefficients Constant Kompleksitas Kemandirian Opini Step 1 1 285.254 -.357 .136 .007 .502 2 225.246 -2.558 .327 .027 1.141 3 202.227 -4.984 .486 .103 1.787 4 190.649 -6.549 .523 .265 2.274 5 187.155 -7.585 .528 .417 2.558 6 186.878 -7.971 .533 .471 2.656 7 186.876 -8.007 .534 .476 2.665 8 186.876 -8.008 .534 .476 2.665 a. Method: Enter b. Constant is included in the model. c. Initial -2 Log Likelihood: 275.255
d.  Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  Tabel  4.2,  nilai  -2LL  awal  adalah sebesar  285,254.  Setelah  dimasukkan  ketiga  variabel independen  maka  nilai  akhir  -2LL  mengalami penurunan  menjadi  186,876.  Penurunan  Likelihood sebesar 88,376 menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan telah  fit  dengan  data  (2LogL  Block  Number  =  1  <  - 2LogL Block Number = 0).

## Uji Kelayakan Model Regresi
Hasil  Uji  Kelayakan  Model  Regresi  pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3
Tabel 4.3 Uji Kelayakan Model Regresi Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig. 1 4.166 8 .842 Sumber: Outpus SPSS
Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa nilai Chi-square  4.166  dengan  signifikansi  sebesar  0,842. Nilai  signifikansi  sebesar  0,842  yang  lebih  besar  dari 0,05 menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Hasil Uji Koefisien Determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4
Tabel 4.4
Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 186.876 a .150 .378
a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001. Sumber: Output SPSS
Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi  logistik  ditunjukkan  oleh  nilai  Nagelkerke  R Square.  Pada  tabel  4.4,  nilai  Nagelkerke  R  Square adalah  sebesar  0,378.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  variabilitas  variabel  dependen  yang  dapat dijelaskan  oleh  variabel  independen  adalah  sebesar 38%  sedangkan  sisanya  sebesar  62%  dijelaskan  oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

## Hasil Pengujian Hipotesis Uji Statistik Simultan
Hasil  Uji  Statistik  Simultan  pada  penelitian  ini dapat dilihat pada tabel 4.5
 ISSN: 1978-1520
Tabel 4.5 Uji Statistik Simultan Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. Step 1 Step 88.379 3 .000 Block 88.379 3 .000 Model 88.379 3 .000 Sumber: Output SPSS
Pengujian  pengaruh  variabel independen  secara simultan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini  menggunakan  Omnibus  Tests  of  Model Coefficients.  Pada  tabel  4.5,  nilai  signfikansi  berada pada  nilai  0,00.  Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5% dimana hal ini berarti H0 yang  menyatakan  bahwa  keseluruhan  variabel independen  secara  simultan  tidak  berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ditolak. Dengan  demikian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  pertama  (H1)  yang  menyatakan  bahwa kompleksitas,  kemandirian  dan  opini  secara  simultan berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan diterima.

## Uji Statistik Parsial
Hasil  Uji  Statistik  Parsial  pada  penelitian  ini dapat dilihat pada tabel 4.6
Tabel 4.6
Uji Statistik Parsial
Variables in the Equation
B S.E.  Wald  df Sig. Exp( B) Step 1 a Kompleksitas  .534  .176  9.251  1 .002  1.706 Kemandirian  .476  .129 13.50 2 1 .000  1.609 Opini 2.665  .623 18.30 6 1 .000 14.37 3 Constant - 8.008 2.127 14.17 7 1 .000  .000
Sumber: Output SPSS
Variabel  kompleksitas  (X1)  memiliki  nilai koefisien  regresi  atau  β  0,534  ≠  0  dengan  tingkat signifikansi  0,02  lebih  kecil  dari  taraf  0,05.  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel kompleksitas berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan
keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Dengan demikian  hipotesis  kedua  (H2)  yang  menyatakan bahwa  kompleksitas  berpengaruh  terhadap  ketepatan waktu pelaporan keuangan diterima.
Variabel  kemandirian  (X2)  memiliki  nilai  β 0,476  atau  ≠  0  dengan  tingkat  signifikansi  0,00  lebih kecil  dari  taraf  0,05.  Hasil  tersebut  menunjukkan bahwa  variabel  kemandirian  berpengaruh  terhadap variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  yaiatu ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan.  Dengan demikian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis ketiga  (H3)  yang  menyatakan  bahwa  kemandirian berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan diterima.
Variabel opini (X3) memiliki nilai β 2,665 atau ≠  0  dengan  tingkat  signifikansi  0,00  lebih  kecil  dari taraf 0,05. Hal ini menjadi bukti bahwa variabel opini berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Dengan demikian maka hipotesis terakhir dalam penelitian ini yaitu hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa opini berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan diterima.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistik  seperti yang  terdapat  pada  tabel  4.6,  maka  diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = -8,008 + 0,534 X1 + 0,476 X3 + 2,665 X3 + ℇ
Berdasarkan  persamaan  regresi  tersebut  dapat diketahui  bahwa  nilai  konstanta  (α)  sebesar  -8,008, artinya  jika  variabel  kompleksitas  (X1),  kemandirian (X2) dan opini (X3) dianggap tetap atau konstan maka akan  terjadi  penurunan  tingkat  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan  sebesar  8,008.  Koefisien  regresi variabel kompleksitas (X1) sebesar 0,534 menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan  100%  tingkat kompleksitas  maka  ketepatan  waktu  pemda  dalam menyampaikan  laporan  keuangannya  meningkat sebesar  53,4%  dengan  asumsi  variabel  bebas  lainnya konstan.  Koefisien  regresi  kemandirian  (X2)  sebesar 0,476  berarti  setiap  kenaikan  100%  pada  variabel kemandirian  maka  akan  meningkatkan  ketepatan waktu  pelaporan  keuangan  sebesar  47,6%  dengan asumsi  variabel  bebas  lainnya  konstan.  Koefisien regresi opini (X3) sebesar  2,665 menunjukkan bahwa setiap  kenaikan  100%  pada  variabel  opini  akan menyebabkan peningkatan  ketepatan waktu pelaporan
keuangan  sebesar  266,5%  dengan  asumsi  variabel bebas lainnya dianggap konstan.

## Pembahasan
Kompleksitas,  Kemandirian  dan  Opini  terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
Variabel  kompleksitas  (X1),  kemandirian  (X2) dan  opini  (X3)  dinyatakan  berpengaruh  secara simultan  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Hal  ini didukung oleh pengujian menggunakan Onimbus Tests of  Model  Coeficients  yang  dilakukan  peneliti  untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.
Kompleksitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Variabel kompleksitas (X1) dinyatakan berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  pengujian  secara parsial  yang  telah  diuraikan  diatas  dimana  semakin besar  tingkat  kompleksitas  pemerintah  daerah  maka semakin  tinggi  pula  ketepatan  waktu  pemda  tersebut dalam menyampaikan laporan keuangannya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian McLelland  (2000)  dan  Cohen  (2013)  yang  juga menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  pada sektor  pemerintahan.  Akan  tetapi,  tren  yang ditunjukkan oleh penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan  oleh  McLelland  dan  Cohen  berbeda. Penelitian ini menunjukkan arah positif dimana hal ini berkebalikan dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh  McLelland  dan  Cohen  yang  menunjukkan  tren negatif.
Perbedaan  hasil  penelitian  ini  salah  satunya disebabkan  karena  lokasi  penelitian  yang  berbeda. Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  latar  belakang bahwa  variabel  kompleksitas  belum  pernah  diteliti  di Indonesia  secara  khusus  dalam  kaitannya  terhadap ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan.  Penelitian McLelland  dan  Cohen  yang  menjadi  rujukan  tentang variabel  kompleksitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan di  luar  negeri  masing-masing  di  Amerika Serikat  dan di Yunani.
Kemandirian terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Variabel kemandirian (X2) dinyatakan berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  merujuk  pada  pengujian secara  parsial  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti. Semakin tinggi tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahannya maka  akan  semakin  tepat  waktu  pula  mereka  dalam meyampaikan laporan keuangannya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Putri  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  kemandirian berpengaruh  positif  terhadap  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini disebabkan  karena  daerah  dengan  kemandirian  yang tinggi  akan  berdampak  pada  baiknya  mereka  dalam mengelola  keuangannya  sehingga  waktu  yang dibutuhkan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  akan terpangkas  atau  menjadi  lebih  pendek.  Akan  tetapi, penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Fachrurozi  (2014)  dan  Ilna  (2015) dimana  mereka  menemukan  bahwa  kemandirian daerah yang tinggi justru menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan.

## Opini  terhadap  Ketepatan  waktu  Pelaporan Keuangan
Variabel  opini  (X3)  dinyatakan  berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan merujuk pada  pengujian  secara  parsial  yang  telah  dilakukan oleh peneliti. Semakin baik opini yang diberikan oleh BPK  kepada  pemerintah  daerah  maka  akan  semakin meningkatkan  ketepatan  waktu  pemda tersebut  dalam menyampaikan laporan keuangannya.
Opini  WTP  yang  diberikan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  memberi  gambaran  kepada masyarakat tentang baik dan juga patuhnya pemerintah daerah dalam mengelola
dan mempertanggungjawabkan keuangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini WTP juga  merupakan  prestasi  bagi  pemerintah  daerah terkait sehingga hal ini akan mendorong mereka untuk menyampaika4fn laporan keuangannya  dengan segera atau tepat waktu.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Putri  (2016).    Namun  demikian, hasil penelitian ini bertentangan dengan Payne (2002) dan  Muladi  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  opini
WTP  ternyata  menyebabkan  pemda  terlambat  dalam pelaporan  keuangannya.  Hal  ini  disebabkan  karena pemda  akan  cenderung  melakukan  upaya  negosiasi dengan  BPK  untuk  mendapatkan  opini  WTP  dan melaksanakan prosedur tambahan dengan
menindaklanjuti
rekomendasi pada periode sebelumnya  sehingga  berdampak  pada  meningkatnya waktu yang dibutuhkan dalam menyusun LKPD.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1) Kompleksitas,  kemandirian  dan  opini  secara simultan  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia.
2) Kompleksitas  berpengaruh  terhadap  ketepatan waktu  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin besar  kompleksitas  pemerintah  daerah  maka  akan berdampak  pada  peningkatan  ketepatan  waktu pelaporan keuangan.
3) Kemandirian  berpengaruh  terhadap  ketepatan waktu  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  besar tingkat  kemandirian  pemda  dalam  membiayai sendiri  kegiatan  pemerintahannya  maka  semakin tepat  waktu  pula  mereka  dalam  menyampaikan laporan keuangannya.
4) Opini  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  semakin baik  opini  yang  didapat  oleh  pemda  maka  akan semakin  tepat  waktu  mereka  dalam  melaporkan laporan keuangannya.

## Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan- keterbatasan  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  bagi peneliti  selanjutnya  untuk  disempurnakan  sehingga diperoleh hasil yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.  Keterbatasan  yang  terdapat  dalam  penelitian ini antara lain:
1) Pada  penelitian  ini  pemilihan  variabel  independen yang diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di
Indonesia hanya melihat 3 (tiga) faktor saja, yaitu: kompleksitas,  kemandirian  dan  opini.  Hal  ini memungkinkan  terabaikannya  faktor-faktor  lain yang  juga  mempengaruhi  ketepatan  waktu pelaporan keuangan.
2) Penelitian  ini  hanya  menggunakan  horizon  waktu satu tahun, yaitu tahun 2015. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Saran Untuk menelaah referensi penelitian selanjutnya,  ada  beberapa  saran  yang  dapat dikemukakan, antara lain:

## Saran Akademis
1) Bagi  para  peneliti  selanjutnya  diharapkan  agar dapat  menambahkan  beberapa  variabel  lainnya yang  diduga  mempengaruhi  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan  seperti  ukuran  pemerintah daerah, temuan auditor dan lokasi.
2) Penelitian ini menggunakan data tahun 2015, untuk itu dalam penelitian mendatang peneliti disarankan menggunakan  data  tahun  yang  mendekati  tahun penelitian  sehingga  dapat  lebih  menggambarkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia.

## Saran Praktis
1) Bagi  pemerintah  daerah  disarankan  agar  dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan  dalam  setiap  pengambilan  keputusan berkaitan dengan hal tersebut sehingga permasalahan  pemda  terlambat  dalam  pelaporan keuangan tidak terulang lagi.
2) Pemerintah  daerah  baiknya  lebih  memperhatikan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya manusia di bidang akuntansi sehingga pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara  dapat dilaksanakan dengan baik dan mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya berhubungan dengan tenggat waktu pelaporan keuangan.
 ISSN: 1978-1520

## Daftar Pustaka
Cohen,  Sandra  dan  Stergios  Leventis.  2013.  “Effects of  Municipal,  Auditing  and  Political  Factors on Audit Delay”. Accounting  Forum. Vol 37. Hal  40-53  Thessalonki:  International  Hellenic University.
Eisenhardt,  M.  Kathleen.  1989.  Agency  Theory:  An Assessment  and  Review.  The  Academy  of Management  Review.  Vol  14,  No  1.  (  1  Jan, 1989), PP 57-74.
Fachrurozi, Luthfi. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Audit  Delay  pada  Pemerintah Daerah  di  Indonesia.  Skripsi.  Universitas Diponegoro.
Hadi,  Waskito.  2010.  Pengaruh  Likuiditas  dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Tahun  Anggaran  2007  di  Wilayah Provinsi  Aceh).  Jurnal  Telaah  &  Riset Akuntansi Vol. 3. No. 1. Januari 2010 Hal. 29- 51.
Halim,  Abdul.  2011.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN.
Halim,  A.  dan  Abdullah,  S.  2010.  Hubungan  dan Masalah  Keagenan  di  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1.
Hilmi,  Utari  dan  Ali,  Syaiful.  2008.  Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Ketepatan  Waktu Penyampaian  Laporan  Keuangan  (Studi Empiris  pada  Perusahaan-perusahaan  yang Terdaftar di BEJ). Jurnal Akuntansi Keuangan.
Hilmi,  Zul,  Amiruddin  dan  Martani,  Dwi.  2012. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memperngaruhi Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Provinsi.  Forum: SNA XV.
Ilna, Nabila. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit  Delay  pada  Pemerintah  Daerah  Se- Indonesia.  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Lampung.
Indriantoro,  Supomo,  2002,  Metodologi  Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
Junaedi.  2015.  Pengaruh  Kekayaan  Pemerintah
Daerah, Ketergantungan
Daerah,
Kompleksitas,  Tipe  Pemerintah  Daerah, Kualitas  Audit  dan  Tingkat    Penyimpangan Anggaran  terhadap  Pengungkapan  Internet-
Based  Financial  Reporting.  Jurnal  Sainstech Politeknik  Indonusa  Surakarta  ISSN  :  2355- 5009 Vol. 2  Nomor 4  Desember Tahun 2015. Khasanah, Nur Lailatul. 2014. Pengaruh Karakteristik,
Kompleksitas,  dan  Temuan  Audit  terhadap Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Skripsi.  Universitas
Diponegoro. Lase, Yediel dan Sutaryo. 2014.Pengaruh
Karakteristik  Auditor  terhadap  Audit  Delay Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah”.
Simposium Nasional Akuntansi XVII
McLelland, A. J., & Giroux, G. (2000). An empirical analysis  of  auditor  report  timing  by  large municipalities.  Journal  of  Accounting  and
Public Policy. 19, 263–281. Muladi, Aris. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Audit  delay  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro.
Maulana,  Chandra.  2015.  Pengaruh  Karakteristik, Kompleksitas  Pemerintahan  dan  Temuan Audit  terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Wajib Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah (LKPD)  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terdapat di Pulau Jawa Tahun  2013).  Skripsi.  Universitas  Negeri Semarang.
Payne, J. L., & Jensen, K. L. (2002). An examination of  municipal  audit  delay.  Journal  of Accounting and Public Policy. 21, 1–29.
Pradono,  Ferian  Cahyo  &  Basukianto.  2015.  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang  Mempengaruhi  dan  Implikasi  Kebijakan (Studi  pada  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah).  Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  (JBE), September  2015, Hal.  188 – 200.
Putri,  Puji  Kurnia.  2016.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Memengaruhi  Ketepatan  Waktu  Penerbitan Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah Provinsi
Seluruh  Indonesia.  Skripsi.  Universitas Lampung.
Rachmawi, Sella, Rini dan Fitri, Yessi. 2016. Faktor –
Faktor  yang  Mempengaruhi Ketepatan  Waktu Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di Indonesia.  Jurnal  Ilmu  Akuntansi  Volume  9 (1), April 2016 Page 143 – 160.
Rosalin,  Faristina.  2011.  Faktor  –  Faktor  yang Mempengaruhi  Keandalan  dan  Timeliness Pelaporan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum.
Semarang: Skripsi. Fakultas Ekonomi Diponegoro.
Rudiyanto,  B.D.C.T  dan  Purwanugraha,  H.A.  2015.
Pengaruh  Kinerja  dan  Karakteristik  Pemda terhadap Pengungkapan pada Website Pemda. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Pemerintah  No 71  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.
Jakarta.
______. 2003. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. DPR RI. Jakarta.
______.  2004.  Undang-Undang  RI  No.1  Tahun  2004 Tentang  Perbendaharaan  Negara.  DPR  RI. Jakarta.
______. 2004. Undang-Undang RI No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan  Negara. DPR RI. Jakarta.
______. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.
DPR RI. Jakarta.
______. 2006. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah. DPR RI. Jakarta.
______. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. DPR RI. Jakarta.
______. 2011. Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 tahun  2006  tentang    Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Sekaran,  Uma  dan  Bougie,  Roger.  2013.  Research
Methods for Business. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.
Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta