Volume 27 Nomor 1 2019

## Populasi
Resensi Buku
Selain Kuat, Pemerintah Harus Cerdas
Endi Haryono
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, President University, Cikarang, Bekasi
Korespondensi: Endi Haryono ( e-mail : endi@president.ac.id)
. Judul :  Back to Work, Why We Need Smart Government for A Strong Economy Penulis :  Bill Clinton Penerbit :  Alfred A. Knoff, New York Cetakan :  Pertama, 2011 Tebal :  292 halaman
‘I think the role of government is to give people the tools and create the conditions to make the most of our lives. Government should empower us to do things we need or want to do that we can only do together by pooling out resources and spending them in large enough amounts to achieve the desire objectives.’
‘The most successful nations in the twenty- first century have both a strong economy and a strong, effective government.’
Bill Clinton
Kutipan di atas diambil dari buku karya Bill Clinton, Back to Work: Why We Need Smart Government for A Strong Economy (2011). Pernyataan Clinton tentang pemerintah kuat ( strong government ) dalam konteks Amerika
Serikat dapat diambil sebagai pelajaran dan rujukan berharga untuk pembangunan Indonesia. Presiden Joko Widodo, yang menerapkan konsep pemerintahan kuat, kembali terpilih untuk masa jabatan kedua pada pemilihan umum 17 April 2019. Visi Nawacita dan pembangunan megaproyek infrastruktur yang berbasis pada konsep pemerintahan kuat akan berlanjut sebagai fondasi mencapai Indonesia maju, seperti aspirasi dan kehendak   presiden.
Clinton, Presiden Amerika Serikat periode 1992-2000, berpijak pada konsep pemerintah kuat ketika berkuasa di Gedung Putih serta terbukti menjadi presiden yang paling berhasil mewujudkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial di Amerika Serikat. Ketika mengakhiri dua kali masa jabatan, Clinton meninggalkan Amerika Serikat dalam
keadaan negara tersebut adalah negara berkemakmuran, mempunyai cadangan devisa yang besar, dan adanya kohesi solidaritas warga  sangat baik. Pemerintah kuat adalah pemerintah yang mengambil peran besar dalam bidang ekonomi dan perlindungan sosial untuk menjamin kesejahteraan warga. Di Indonesia, konsep ini muncul dalam jargon ‘negara hadir’ dari Presiden Jokowi.
Mereka yang belajar dan mengikuti dinamika politik Amerika Serikat akan memahami bahwa topik dan isu perdebatan dalam perumusan kebijakan ekonomi dan terutama dalam kampanye menjelang pemilihan presiden selalu berulang: seberapa kuat dan seberapa besar pemerintah harus berperan. Debat dan diskursus terus berkutat pada big government versus small government . Jika dipahami – dan seharusnya demikian – politik adalah kontestasi ide dan rancangan kebijakan publik, bukan sebagai pertarungan ambisi pribadi dan perlombaan untuk mengorupsi uang negara.
Sebagaimana diketahui, ada masa-masa atau titik-titik sejarah politik Amerika Serikat ketika kontestasi tentang peran negara ini jelas terlihat dan mudah dipahami. Namun, ada masa-masa ketika isu perdebatan sulit dibedakan karena situasi sosial ekonomi yang berbeda dan terus berubah dari waktu ke waktu. Tahun-tahun ketika buku ini dituliskan, yakni tahun 2009-2011, Amerika Serikat sedang menyaksikan debat yang jelas memperlihatkan perbedaan antara Republik dan Demokrat. Dua partai di Amerika Serikat tersebut dan para kandidat mereka yang bertarung berselisih tentang isu dan program, seperti medicare , penggunaan uang negara untuk bail-out perusahaan- perusahaan ketika menghadapi krisis ekonomi yang berkait sub-prime mortgage , dan  sejumlah paket belanja pemerintah untuk kebijakan sosial lainnya.
Debat atau diskursus tersebut tidak selalu dipahami secara benar oleh publik Amerika Serikat sendiri, bahkan oleh mereka yang merupakan para pemilih terpelajar yang tidak terkait secara ideologis dan emosional dengan Republik atau Demokrat. Dapat saja dikatakan bahwa pemilih atau kelompok pemilih yang mendapatkan manfaat dari pemerintah yang kuat justru memilih menolak peran pemerintah tersebut, begitupun sebaliknya. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi – dan barangkali anomali – politik demokrasi liberal yang membuat strategi kampanye kandidat berperan penting dalam memenangkan pemilu, juga memenangkan kebijakan publik. Bagi Clinton – mantan Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat  – pemerintah tidak hanya harus kuat, tetapi juga efektif dan cerdas. Negara-negara yang paling berhasil pada abad 21 ini, menurut Clinton, adalah negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat serta pemerintahan yang kuat dan efektif.  Partai Demokrat di Amerika Serikat secara natural mendukung pemerintahan kuat yang mampu mencapai kekuatan ekonomi dan sekaligus diperlukan untuk menjaga program-program kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem ekonomi pasar.
”Menurut saya pemerintah ada untuk memberikan kepada rakyat perangkat (yang diperlukan) dan menciptakan kondisi- kondisi agar kita bisa memaksimalkan usaha dalam hidup ini. Pemerintah harus memberdayakan kita untuk mengerjakan hal-hal yang diperlukan atau yang ingin kita lakukan bahwa kita hanya bisa mengerjakannya bersama-sama dengan menyatukan sumberdaya kita dan membelanjakannya sebanyak mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama” (hlm. 48).
Efektivitas pemerintahan telah menjadi subjek riset dan pemeringkatan oleh institusi- institusi ekonomi nasional, seperti Bank Dunia (World Bank) dan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum). Efektivitas pemerintahan ditentukan oleh banyak kriteria dan kinerja pemerintahan pada banyak hal berkait dengan kriteria tersebut. Pemerintah yang cerdas, meskipun belum tersedia riset dan peringkat global untuk ini, ditentukan oleh kinerja pemerintah ketika memilih prioritas kebijakan di dalam negeri dan keberhasilan membaca peluang dari perubahan global yang terus berlangsung.
Clinton memberikan delapan alasan diperlukannya pemerintahan yang kuat. Berikut adalah kedepalan alasan tersebut. (1) Menjaga keamanan nasional; (2) membantu mereka yang tidak dapat sepenuhnya membantu diri sendiri dan memberikan pensiun yang cukup bagi warga lansia; (3) menjamin persamaan akses pada kesempatan; (4) menjamin pertumbuhan ekonomi; (5) mengawasi pasar dan lembaga-lembaga keuangan; (6) perlindungan dan peningkatan kepentingan publik yang tidak bisa dilakukan pasar; (7) menyediakan investasi; dan (8) mengatur sistem penerimaan negara (hlm. 48). Tentu saja pendukung pemerintahan dengan peran minimal dapat memberikan argumentasi sebaliknya.
Globalisasi tidak hanya menghasilkan sejumah krisis ekonomi yang hadir berulang dan perang yang tidak diramalkan sebelumnya, tetapi juga peluang bagi negara-negara untuk maju pesat mencapai tangga kemakmuran yang lebih tinggi. Sejumlah negara telah berhasil membuat pencapaian demikian, sebut saja misalnya, fenomena BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina). Kemunculan kekuatan- kekuatan ekonomi baru pesaing Amerika Serikat – terutama Cina –memang merisaukan negara Paman Sam itu, tetapi tidak berarti
Amerika Serikat segera tergantikan sebagai super power ekonomi dan militer. Dalam kerisauan tersebutlah, kembali muncul debat tentang pemerintahan yang kuat versus pemerintahan yang harus berperan minimal dan menyerahkan sebagian besar urusan pada pasar. Demikianlah dinamika praktik politik di AS berlangsung dalam ratusan tahun Clinton menuliskan buku ini di tengah pemilihan umum sela 2010 yang memilih sebagian anggota kongres dan senat. Kurang dari dua tahun sebelumnya, seorang presiden Afro-Amerika dari Partai Demokrat, Barack Obama – yang mengampanyekan pemerintahan yang kuat – terpilih menjadi presiden. Republik yang kalah dalam pemilihan presiden 2008 tampil bersemangat dan mengutuk pemerintahan kuat dalam kampanye mereka. Buku ini lahir dari kerisauan dan kontra argumentasi Clinton pada kampanye pemilu sela tersebut. Clinton yang telah bersiap mundur dari politik dan fokus pada aktivitas sosial terpanggil untuk kembali berbicara di muka publik untuk melawan kebohongan Republik.
”Kandidat Republik mengatakan bahwa krisis keuangan dan resesi ekonomi yang terjadi setelahnya, juga kegagalan AS untuk sepenuhnya pulih dari krisis dalam waktu kurang dari delapan bulan setelah ekonomi terjatuh hingga dasar, disebabkan oleh pemerintahan yang mengenakan pajak tinggi, belanja besar, dan mengatur dan semua hal akan baik setelah kita berhasil menyingkirkan pemerintahan yang ada. Mereka melukiskan kandidat Demokrat inkamben di Kongres dan presiden sebagai kaum liberal pro-pemerintahan besar yang akan membawa AS di ambang kehancuran, dan jika dibiarkan berkuasa dua tahun lagi, akan mendorong kita jatuh ke dasar jurang” (hlm. 4).
Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi menyusul skandal sub-prime mortgage tahun 2008 saat masih di bawah pemerintahan Presiden George Bush, Jr. (Republik). Benih krisis ini telah disemaikan beberapa tahun sebelumnya menyusul invasi Amerika Serikat ke Irak, juga oleh Republik.  Barack Obama (Demokrat), yang terpilih menjadi presiden pada pemilu November 2008 menggantikan Bush,  dilantik sebagai presiden pada Januari 2009. Menghadapi krisis ekonomi yang ditinggalkan pendahulunya dari Republik, Obama memutuskan kebijakan paket stimulus ekonom senilai US$ 800 miliar, termasuk paket bail-out perusahaan swasta agar tidak bangkrut. Jadi, jelas bahwa pemerintahan Demokrat bukan penyebab atau penyemai krisis ekonomi tahun 2008 yang masih dirasakan dampaknya di Amerika Serikat hingga sekarang. Namun, seperti di banyak tempat, publik mudah lupa ketika berhadapan dengan kampanye dan pencitraan yang canggih.
Pemerintah memang diperlukan kehadirannya. Tanpa kehadiran pemerintah, kehidupan dalam masyarakat dapat terus dalam keadaan anarki dan kacau. Dengan sistem internasional yang global dan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, negara juga harus bukan sekadar hadir, tetapi hadir dengan efektif dan cerdas. Pemerintah pada masa-masa krisis ekonomi dan perubahan seperti sekarang, menurut Clinton, tidak hanya harus kuat dan efisien, tetapi juga harus cerdas. Pemerintahan yang efektif dan cerdas membuat negaranya berjaya. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak efektif dan tidak cerdas membuat negara gagal.