## Payung Hukum Pembentukan BUMDes

## Zulkarnain Ridlwan
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fak. Hukum Unila Email : zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id
Abstrak
Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai  lembaga  perekonomian  desa  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat. Peraturan  yang  mendasari  pembentukan  BUMDes  terdiri  dari  undang-undang, peraturan  pemerintah,  hingga  peraturan  menteri.  Jika  diperlukan  untuk  mengatur lebih  lanjut,  pemerintah  daerah  dapat  membentuk  peraturan  daerah  tentang BUMDes.  Demikian  pula  ditingkat  desa,  dapat  dibuat  peraturan  desa  tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.
Kata Kunci : Payung Hukum, dan BUMDes

## I. Pendahuluan
Tujuan  pembangunan  nasional adalah  mewujudkan  masyarakat  adil dan  makmur  yang  merata  material dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945 dalam  wadah  Negara  Kesetuan Republik  Indonesia  yang  merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat  dalam  suasana  perikehidupan bangsa  yang  aman,  tenteram,  tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan  dunia  yang  merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup  seluruh  aspek  kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh  masyarakat  dan  Pemerintah. Masyarakat  adalah  pelaku  utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang,  saling  mengisi,  dan saling melengkapi dalam satu
kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Hal  ini  juga  berlaku  dalam konteks pemerintahan daerah, bimbingan dan arahan dari Pemerintah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, merupakan keniscayaan.  Dalam  lingkup  lebih kecil, kedudukan desa sebagai lingkup  pemerintahan  yang  lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala  panduan  operasional  desa yang  digariskan  oleh  pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes).  Sumber  penghasilan  desa tersebut diantaranya berbentuk badan usaha,  atau  badan  usaha  milik  desa (BUMDes).
Hingga  saat  ini  sarana  dan upaya untuk memberikan pemahaman akan keberadaan lembaga swadaya masyarakat dibidang ekonomi ini belum maksimal dilakukan. Hal ini
dikarenakan  aturan  mengenai  hal tersebut masih tertuang dalam kerangka peraturan perundang- undangan  yang  tinggi  tingkatannya, dalam  hal  ini  undang-undang  dan peraturan pemerintah. Landasan yang lebih  operasional  memang  telah tersedia  dalam  bentuk  peraturan menteri,  namun  untuk  lebih  dekat sebagai  panduan  masyarakat  desa dan  sesuai  dengan  kekhasan  daerah, maka  harus  diatur  dalam  peraturan daerah. Agar tersedia tersedia peraturan daerah yang dapat memberikan penduan yang dimaksud.  Suatu  panduan  yang mencakup seluruh proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang memungkinkan aparat  pemerintahan  desa  beserta masyarakat  secara  umum  dapat memahami sepenuhnya langkah operasional pembentukan dan pengelolaan BUMDes demi PADes. Secara  sosiologis,  tersedianya suatu lembaga ekonomi yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa sudah sejalan dengan kepentingan bersama masyarakat. Kehadiran lembaga semacam  ini  searah  dengan  tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas  masyarakat  desa  untuk mengusahakan kesejahteraannya. Pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes yang  kurang  baik  secara  langsung dapat  kontraproduktif  dengan  tujuan pembentukan BUMDes itu sendiri. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah suatu tata kehidupan  dan  penghidupan  sosial material  maupun  spiritual  yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,  dan  ketenteraman  lahir batin  yang  memungkinkan  bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah,  dan  sosial  yang  sebaik- baiknya  bagi  diri,  keluarga,  serta masyarakat dengan menjunjung tinggi  hak  dan  kewajiban  warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena  itu,  sesuai  dengan  ketentuan mengenai  kedudukan,  hak,  dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Dasar  1945,  perlu dilakukan  upaya-upaya  yang  lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan  desa,  sebagai  ujung tombak perwujud kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan bertambahnya PADes yang dilatarbelakangi adanya pembentukan  BUMDes  yang  kuat sesuai  dengan  tujuan  dan  prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia. Bahkan pembentukan saja belumlah memadai; dengan pertimbangan pengalaman telah mengajarkan bahwa  pembentukan/pendirian  suatu lembaga  yang  baik,  belum  tentu dapat  mencapai  tujuan  pendiriannya, dikarenakan kurang baiknya pengelolaan manajerial dan kepemimpinan lembaga tesebut.
Oleh  karena  itu,  panduan  yang disediakan  oleh  pemerintah  daerah haruslah juga mencakup  pengelolaan BUMDes.
Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai  lembaga  usaha  mandiri masyarakat desa dapat terus
ditingkatkan  pada  masa  yang  akan datang,  karenanya  panduan  awal pembentukan dan pengelolaan
BUMDes  mesti  tersedia.  Dalam lingkup pemerintahan daerah, panduan pembentukan dan pengelolaan BUMDes dapat
dituangkan  dalam  peraturan  daerah.
Sehingga dalam perspektif sosiologis guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepatuhan untuk menjalani aturan tersebut ditingkat daerah dapat lebih terjamin kepastiannya.
Secara  yuridis,  peraturan  di daerah  tentang  BUMDes  berdasar pada  UU  No.  32  tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  Pasal  213  ayat (1)“Desa  dapat  mendirikan  badan usaha  milik  desa  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi desa”. Rumusan yang sama diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Gambaran  singkat  landasan keberadaan  BUMDes  sebagaimana dijabarkan diatas menjadi pemahaman awal akan latar belakang perlunya  pengaturan  lebih  lanjut mengenai BUMDes ditingkat daerah. Bagaimana  peraturan  perundang- undangan mengatur keberadaan BUMDes? Apa saja substansi peraturan daerah akan yang mengatur
BUMDes?  Apa  implikasi  penerapan peraturan daerah tersebut?

## II. Pembahasan
2.1  Kajian  Peraturan  Perundang- undangan  mengenai  Keberadaan BUMDes Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  substansi  atau materi  yang akan  diatur.  Dalam  kajian  ini  akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  serta  posisi  dari peraturan  daerah  untuk  menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa a. Pasal 87 ayat  (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik  Desa  yang  disebut BUM  Desa;  ayat  (2)  BUM Desa dikelola dengan semangat  kekeluargaan  dan kegotongroyongan;  (3)  BUM Desa dapat menjalankan usaha  di  bidang  ekonomi dan/atau  pelayanan  umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Pasal  88  ayat  (1)  Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah  Desa;  ayat  (2)
Pendirian  BUM  Desa  (1) ditetapkan  dengan  Peraturan Desa.  Pasal  89  hasil  usaha BUM Desa dimanfaatkan
untuk: 1. Pengembangan usaha; dan 2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan  kegiatan  dana  bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa. c. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah  Provinsi,  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota,  dan
Pemerintah  Desa  mendorong perkembangan  BUM  Desa dengan:
1. memberikan  hibah  dan/atau akses permodalan;
2. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
3. memprioritaskan  BUM  Desa dalam  pengelolaan  sumber daya alam di Desa.
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 ; Undang-undang  ini  merupakan dasar hukum pertama yang melandasi  pembuatan  Perda  tentang pedoman  tata  cara  pembentukan  dan pengelolaan  BUMDes.  Substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi  rujukan  dalam  perumusan Perda  tentang  pedoman  tata  cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, meliputi: (a) Pasal 213
(1) Desa dapat mendirikan badan usaha  milik  desa  sesuai  dengan kebutuhan danpotensi desa.
(2)  Badan  usaha  milik  desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomanpada peraturan perundang-undangan. (3)  Badan  usaha  milik  desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmelakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. (b) Penjelasan  Pasal  213  ayat  (2) Badan  Usaha  Milik  Desa  adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (c) Secara  umum,  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan  otonomi  daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan
1 sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali, terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2008
kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan  pelayanan  dasar pendidikan;
f. menyediakan  fasilitas  pelayanan kesehatan;
g. menyediakan  fasilitas  sosial  dan fasilitas umum yang layak;
h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
i. menyusun  perencanaan  dan  tata ruang daerah;
j. mengembangkan  sumber  daya produktif di daerah;
k. melestarikan lingkungan hidup;
l. mengelola
administrasi kependudukan;
m. melestarikan nilai sosial budaya;
n. membentuk  dan  menerapkan peraturan  perundang-undangan sesuai  dengan  kewenangannya; dan
o. kewajiban  lain  yang  diatur dalam peraturan perundang- undangan.
Dalam hal ini, membentuk peraturan  daerah  dalam rangka pengusahaan kesejahteraan masyarakat  hingga  ditingkat  desa termasuk dalam kewajiban
Pemerintah Daerah.
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan  Pemerintah  Nomor  72
Tahun 2005 ini merupakan peraturan pelaksana  dari  ketentuan  tentang Pemerintahan  Desa  yang  diatur dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004.
Ketentuan mengenai BUMDes diatur dalam beberapa pasal berikut: a. Pasal  14  ayat  (1)  “Kepala  Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.” Penjelasan  Pasal  14  ayat  (1) “Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.” b. Pasal 78Ayat (1) “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah
Desa  dapat  mendirikan  Badan Usaha  Milik  Desa  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi Desa.” Ayat  (2)  “Pembentukan  Badan
Usaha  Milik  Desa  sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedomanpada peraturan perundang-undangan.” Ayat  (3)  “Bentuk  Badan  Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud  padaayat  (1)  harus berbadan hukum.” c. Pasal  79  Ayat  (1)  “Badan  Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah  usaha  desa  yang  dikelola oleh Pemerintah Desa.”
Ayat  (2)  Permodalan  Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
a. Pemerintah Desa;
b. Tabungan masyarakat;
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
d. Pinjaman; dan/atau
e. Penyertaan  modal  pihak  lain atau  kerja  sama  bagi  hasil atasdasar saling menguntungkan. Ayat (3) “Kepengurusan Badan  Usaha  Milik  Desa terdiri  dari  PemerintahDesa dan masyarakat.” d. Pasal  80  Ayat  (1)  “Badan  Usaha Milik  Desa  dapat  melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ayat  (2)  “Pinjaman  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansetelah mendapat persetujuan BPD.” e. Pasal  81  Ayat  (1)  “Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  Tata  Cara Pembentukan  dan  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Ayat  (2)  “Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudpada ayat  (1) sekurang- kurangnya memuat:
a. bentuk badan hukum;
b. kepengurusan;
c. hak dan kewajiban;
d. permodalan;
e. bagi hasil usaha;
f. kerjasama dengan pihak ketiga;
g. mekanisme  pengelolaan  dan pertanggungjawaban;
f. Didalam  penjelasan  umum  juga dijelaskan  bahwa  selain  berasal dari  paling  sedikit  10%  (sepuluh per  seratus)bagi  hasil  pajak daerah  dan  retribusidaerah,  dan paling  sedikit  10%  (sepuluh  per seratus)bagian dari dana perimbangan  keuangan  pusatdan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota,sumberpendapata n  lain  yang  dapat  diusahakan oleh desa berasal dari BadanUsaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa,
pengelolaan kawasan wisataskala
desa, pengeloaan galian C dengan  tidak  menggunakan  alat berat dansumber lainnya.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  39  Tahun  2010 Tentang  Badan  Usaha  Milik Desa Sesuai dengan judulnya, Permendagri  ini  berkaitan  langsung dengan BUMDes. Dalam arti diaturnya  desain  BUMDes  secara detail terdapat dalam berbagai ketentuan  Permendagri  ini.  Hal tersebut diatur dalam: a. Pertimbangan umum yang melandasi perlu bentuknya BUMDes dijelaskan Permendagri ini  bahwa  keberadaannya  untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat  perdesaan,  didirikan badan  usaha  milik  desa  sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi desa.
b. Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan  definisi  BUMDes dan Usaha Desa. Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang selanjutnya  disebut  BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya  dilakukan  oleh pemerintah  desa  dan  masyarakat. Adapun  Usaha  Desa  adalah  jenis usaha  yang  berupa  pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian,  serta  industri  dan kerajinan rakyat. c. Bab  II  tentang  Pembentukan, Pasal  2  Ayat  (1)  menyebutkan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan  dan  Pengelolaan BUMDes.” Ayat  (2)  menjelaskan  detail substansi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil  usaha,  keuntungan  dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat.
d. Pasal 3 ayat (2) bahkan menggariskan  bahwa  “Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota  tersebut ditetapkan  paling  lambat  1  (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.”
e. Ketentuan teknis selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa syarat pembentukan BUMDes: a) atas  inisiatif  pemerintah  desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa; b) adanya potensi usaha
ekonomi masyarakat;
c) sesuai dengan kebutuhan masyarakat,  terutama  dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
d) tersedianya sumber daya desa yang  belum  dimanfaatkan
secara optimal, terutama kekayaan desa;
e) tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; f) adanya unit-unit usaha masyarakat  yang  merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola
secara  parsial  dan  kurang terakomodasi; dan
g) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
f. Mekanisme pembentukan BUMDes dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu melalui tahap: a) rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
b) kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan; c) pengusulan materi
kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
d) penerbitan peraturan desa.
g. Pada  Bab  III  yang  terdiri  dari  Pasal 6  sampai  Pasal  21  menjelaskan tentang Pengelolaan BUMDes, yaitu: a) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada: a. Anggaran  Dasar,  yang  memuat paling  sedikit  rincian  nama, tempat  kedudukan,  maksud  dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.; dan b. Anggaran  Rumah  Tangga  yang memuat  paling  sedikit  rincian hak  dan  kewajiban  pengurus, masa  bakti  kepengurusan,  tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan. b) Organisasi Pengelola Organisasi  pengelola  BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan  desa.  Organisasi pengelola BUMDes tersebut,paling  sedikit  terdiri atas: a. Penasihat  atau  komisaris,  yang dijabat oleh Kepala Desa; dan b. Pelaksana operasional atau direksi yang terdiri atas: a. Direktur atau manajer; dan
b. Kepala unit usaha. c) Tugas dan Kewenangan Pengelola Penasihat atau komisaris mempunyai  tugas  melakukan pengawasan  dan  memberikan nasehat kepada pelaksana operasional  atau  direksi  dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.Penasihat  atau  komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta  penjelasan  pelaksana operasional atau direksi mengenai  pengelolaan  usaha desa. Pelaksana operasional atau direksi, bertanggung jawab kepada  pemerintahan  desa  atas pengelolaan  usaha  desa  dan mewakili  BUMDes  di  dalam dan di luar pengadilan. d) Pengelolaan BUMDes,dilakukan dengan persyaratan: a. pengurus  yang  berpengalaman dan atau profesional; b. mendapat pembinaan manajemen; c. mendapat  pengawasan  secara internal maupun eksternal;
d. menganut  prinsip  transparansi,
akuntabel,  dapat  dipercaya,
dan rasional; dan
e. melayani kebutuhan masyarakat  dengan  baik  dan adil.
e) Jenis Usaha dan Permodalan BUMDesterdiri atas jenis-jenis usaha.Jenis-jenis usaha meliputi: a. Jasa,  antara  lain:  jasa  keuangan mikro;  jasa  transportasi;  jasa komunikasi; jasa konstruksi; dan jasa energi.
b. Penyaluran sembilan bahan pokok,  antara  lain:  beras;  gula; garam;  minyak  goreng;  kacang kedelai;  dan  bahan  pangan lainnya  yang  dikelola  melalui warung desa atau lumbung desa. c. Perdagangan hasil pertanian,antara  lain:  jagung; buah-buahan; dan sayuran. d. Industri kecil dan rumah tangga, antara lain: makanan;  minuman, kerajinan  rakyat;  bahan  bakar alternatif; dan bahan bangunan.
Jenis-jenis  usaha  tersebut  dapat dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan dan potensi desa.
Modal  BUMDes  berasal  dari: pemerintah desa; tabungan masyarakat; bantuan pemerintah,
pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota;  pinjaman;  dan/atau kerja sama usaha dengan pihak lain. Modal BUMDes lainnya, dapat  berasal  dari  dana  bergulir program  pemerintah  dan  pemerintah daerah  yang  diserahkan  kepada  desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa. f) Kerjasama BUMDes dapat melakukan kerjasama  usaha  antar  2  (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.Kerjasama  usaha  antar  2 (dua)  desa  atau  lebih  dapat dilakukan  dalam  satu  kecamatan atau  antar  kecamatan  dalam  satu kabupaten/kota.Kerjasama  antar 2  (dua)  desa  atau  lebih  harus mendapat  persetujuan  masing- masing pemerintahan desa.
Kerjasama usaha desa sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  18  dibuat  dalam  naskah perjanjian  kerjasama.  Naskah perjanjian kerjasama tersebut paling  sedikit  memuat:  subyek kerjasama; obyek kerjasama; jangka waktu; hak dan kewajiban;  pendanaan;  keadaan memaksa; penyelesaian permasalahan; dan pengalihan. Naskah perjanjian kerjasama usaha  desa  antar  2  (dua)  desa  atau lebih dalam satu kecamatan tersebut, disampaikan  kepada  camat  paling lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak ditandatangani.
Naskah perjanjian kerjasama usaha  desa  antar  2  (dua)  desa  atau lebih  antar  kecamatan,  disampaikan kepada bupati/walikota melalui
camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani. g) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana  operasional  atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala  Desa.Kepala  Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
h) Pembinaan dan Pengawasan Pasal  22  menjabarkan  tentang
Pengawasan, bahwa: (1) Menteri Dalam Negeri melakukan  pembinaan  dan menetapkan  norma,  standar, prosedur dan kriteria BUMDes. (2) Gubernur melakukan sosialisasi,  bimbingan  teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan  modal  dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi.
(3) Bupati/Walikota  melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan  sumber  daya  manusia serta prakarsa dalam permodalan  yang  ada  di perdesaan. (4) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya. Adapun  Pengawasan  BUMDes dijelaskan pada Pasal 23, bahwa: (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui  musyawarah  desa melakukan  pengawasan  atas pengelolaan BUMDes.
(2) Inspektorat  Kabupaten/Kota melakukan  pengawasan  atas pengelolaan BUMDes.
5) Peraturan  Pemerintah  Nomor
38 Tahun 2007 2 Ketentuan Pasal 7 memetakan  urusan  wajib  dan  urusan pilihan  yang  dapat  diselenggarakan oleh  pemerintah  daerah  provinsi, termasuk  juga  didalamnya  di  bidang perlindungan penyandang cacat  yang berhubungan  dengan  kewenangan dibidang sosial.
(1). Urusan  wajib  adalah  urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan  daerah  provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. (2). Urusan wajib sebagaimana dimaksud diatas diantaranya 2 PP  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi,  dan  Pemerintahan  Pemerintah Kabupaten/Kota
pemberdayaan  masyarakat  dan desa;
(3). Urusan pilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang  secara  nyata  ada  dan berpotensi  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sesuai dengan  kondisi,  kekhasan,  dan potensi  unggulan  daerah  yang bersangkutan. Urusan wajib Pemerintahan Daerah  di  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  memiliki  Sub bidangPemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sub sub bidang  Kebijakan,  masing-masing pemerintah memiliki wewenang:
1. Pemerintah Pusat;
a. Penetapan kebijakan nasional.
b. Penetapan  pedoman,  norma, stándar,  prosedur  dan  kriteria pemberdayaan usaha ekonomi  masyarakat  skala nasional.
2. Pemerintah Daerah Provinsi;
a. Penetapan  kebijakan  daerah skala provinsi.
b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi  masyarakat  skala provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
a. Penetapan  kebijakan  daerah skala kabupaten/ kota.
b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi  masyarakat  skala kabupaten/kota. Untuk sub sub bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin, wewenang  masing-masing  lingkup pemerintahan yaitu:
1. Pemerintah Pusat;
a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala nasional. b. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala nasional. c. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala nasional 2. Pemerintah Daerah Provinsi;
a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan  pemberdayaan ekonomi  penduduk  miskin  skala provinsi.
b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan  pemberdayaan ekonomi  penduduk  miskin  skala provinsi.
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi. 3. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan  pemberdayaan ekonomi  penduduk  miskin  skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan  pemberdayaan ekonomi  penduduk  miskin  skala kabupaten/kota.
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota. Untuk sub sub bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat, wewenang  masing-masing  lingkup pemerintahan yaitu:
1. Pemerintah Pusat;
a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan  usaha  ekonomi keluarga dan kelompok
masyarakat skala nasional.
b. Pembinaan dan supervisi pengembangan  usaha  ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala nasional. c. Monitoring dan evaluasi pengembangan  usaha  ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala nasional. 2. Pemerintah Daerah Provinsi; a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan  usaha  ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. b. Pembinaan dan supervisi pengembangan  usaha  ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. c. Monitoring evaluasi dan pelaporan  pengembangan  usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan  pengembangan usaha  ekonomi  keluarga  dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan  pengembangan usaha  ekonomi  keluarga  dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.
c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan  usaha  ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat  skala  kabupaten/ kota. Untuk sub sub bidang
Pengembangan  Lembaga  Keuangan Mikro Perdesaan, wewenang masing- masing lingkup pemerintahan yaitu:
1. Pemerintah Pusat;
a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala nasional. b. Pembinaan dan supervisi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala nasional. c. Monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala nasional. 2. Pemerintah Daerah Provinsi;
a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan  pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan  pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan  pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan  pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota. Untuk sub sub bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran  Hasil  Usaha  Masyarakat, wewenang  masing-masing  lingkup pemerintahan yaitu:
1. Pemerintah Pusat;
a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan  produksi  dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala nasional. b. Pembinaan dan supervisi pengembangan  produksi  dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala nasional. c. Monitoring dan evaluasi pengembangan  produksi  dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala nasional. 2. Pemerintah Daerah Provinsi; a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan  pengembangan produksi  dan  pemasaran  hasil usaha masyarakat skala provinsi. b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan  pengembangan produksi  dan  pemasaran  hasil usaha masyarakat skala provinsi.
c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan  produksi  dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan  pengembangan produksi  dan  pemasaran  hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan  pengembangan produksi  dan  pemasaran  hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.
c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan  produksi  dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota. Untuk sub sub bidang Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, wewenang masing- masing lingkup pemerintahan yaitu:
1. Pemerintah Pusat;
a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional. b. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala
nasional.
c. Monitoring dan evaluasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala
nasional.
2. Pemerintah Daerah Provinsi;
a. Koordinasi dan fasilitasi
pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala
provinsi.
b. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala
provinsi.
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan  ketahanan  pangan masyarakat skala provinsi. 3. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan  pengembangan pertanian pangan dan peningkatan  ketahanan  pangan masyarakat skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan  pengembangan pertanian pangan dan peningkatan  ketahanan  pangan masyarakat skala kabupaten/kota. c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan
pangan masyarakat skala kabupaten/kota. Sebagaimana  dijabarkan  diatas, kewenangan  masing-masing  lingkup pemerintahan  dalam  sub  sub  bagian kewenangan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik nomenklatur  „BUMDes‟.  Namun secara  implisit  kewenangan  tersebut diatur dalam sub sub bagian pengembangan usaha ekonomi keluarga  dan  kelompok.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  wewenang Pemerintah  Daerah  yaitu  dalam rangka: a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan  pengembangan usaha  ekonomi  keluarga  dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan  pengembangan usaha  ekonomi  keluarga  dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota. c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan  usaha  ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat  skala  kabupaten/ kota. Oleh  karena  itu,  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  melaksanakan wewenang tersebut perlu mengeluarkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUMDes didaerah. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pembentukan dan pengelolaan  BUMDes  diatas,  dapat dilihat  bahwa  terdapat  sinkronisasi yang menunjukkan pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab  atas  penyediaan pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Dengan begitu,  diperlukan  sebuah  peraturan daerah  tentang  pedoman  tata  cara
pembentukan dan pengelolaan BUMDes  yang  akan  melegitimasi kedudukan  pemerintah  daerah  dalam melakukan pembinaan atas pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Sehingga pengaturan mengenai  BUMDes  tidak  terputus dan  terdapat  sinkronisasi  antara pengaturan di pusat dengan pengaturan di daerah. 2.2 Materi Muatan Peraturan

## Daerah Tentang BUMDes
Jika diperlukan, pemerintah daerah  dapat  membentuk  peraturan daerah yang mengatur tentang
BUMDes.  Hal-hal  yang  perlu  diatur yaitu:
1. Ketentuan Umum
Istilah  yang  mestinya  digunakan dalam  perda  tentang  BUMDes  yaitu: Daerah;  Pemerintah  Daerah;  Kepala Daerah;  Kecamatan;  Camat;  Desa;
Pemerintahan desa; Pemerintah desa; Kepala desa; Badan permusyawaratan  desa;  Peraturan desa;  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa; Kekayaan Desa; Badan Usaha Milik Desa; Permodalan  BUMDes;  dan  Wilayah kerja BUMDes.

## 2. Materi Pengaturan
Materi  yang  hendaknya  akan diatur  dalam  Perda  tentang  BUMDes yaitu:
1. Pembentukan BUMDes Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa.BUMDes ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan
berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang  berlaku.BUMDes  didirikan berdasarkan  hasil  musyawarah warga  dan  BPD  yang  ditetapkan berdasarkan peraturan desa.Peraturan desa tersebut paling  sedikit  memuat:  maksud dan  tujuan;  nama  tempat  dan kedudukan  wilayah  usaha;  asas, fungsi dan jenis usaha; permodalan;  kepengurusan  dan organisasi;  kewajiban  dan  hak;
penetapan dan penggunaan laba.
BUMDes  yang  dibentuk  oleh  2 (dua)  desa  atau  lebih  ditetapkan dengan  peraturan  bersama  antar desa  yang  dilakukan  secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh camat. 2. Organisasi BUMDes Organisasi BUMDes adalah milik  pemerintah  desa,  yang permodalannya  sebagian  atau seluruhnya  merupakan  kekayaan desa  yang  dipisahkan,  bukan milik kelompok ataupun perseorangan.Secara organisatoris  struktur  BUMDes terpisah  dari  struktur  organisasi pemerintahan desa.BUMDes memiliki  anggaran  dasar  dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar sekurang- kurangnya memuat rincian nama, tempat  kedudukan,  maksud  dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.Anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya memuat  hak  dan  kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus,  penetapan  operasional jenis  usaha,  sumber  permodalan serta keuntungan dan
kepailitan.Anggaran  dasar  dan anggaran  rumah  tangga  dapat diubah  paling  singkat  1  (satu) tahun  anggaran  melalui  rapat pengurus.Anggaran  dasar  dan anggaran  rumah  tangga  disahkan oleh  kepala  desa  dan  BPD  serta disampaikan kepada bupati melalui camat.
3. Kepengurusan BUMDes Pengurus  BUMDes  terdiri  dari penasihat dan pelaksana operasional.Penasihat dijabat oleh kepala desa.Pelaksana operasional  terdiri  atasmanajer dankepala unit usaha.Masa jabatan  pelaksana  operasional Bumdes adalah 3 (tiga) tahun.Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan  keputusan  kepala  desa atas persetujuan BPD.
4. Mekanisme  Pengangkatan  Badan
Pengurus BUMDes Persyaratan pengangkatan, berhenti, dan atau diberhentikannya pelaksana operasional BUMDes. 5. Tugas dan Kewenangan Penasihat dan Pelaksana Operasional Bab  ini  mengatur  tentang  tugas dan  kewenangan  penasihat  dan pelaksana  operasional.  Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan  dan  memberikan nasehat kepada pelaksana operasional  dalam  menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.Pengurus pelaksana operasional  mempunyai  tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian  yang  dijalankan oleh BUMDes.Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada
pemerintahan  desa  atas  segala kegiatan  yang  dijalankan  oleh BUMDes dan mewakili BUMDes  di  dalam  dan  diluar pengadilan.
6. Jenis  Usaha,  Permodalan  dan Bagi Hasil Usaha
Bab  ini  mengatur  tentang  jenis usaha, permodalan dan bagi hasil usahayang  dapat  dilaksanakan melalui BUMDes.
7. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Bab ini mengatur bahwa BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lainnya  dan/atau  dengan  pihak ketiga.Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga harus didasarkan  pada  prinsip  ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.Dalam menjalin kerjasama antar BUMDes  dan/atau  dengan  pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa. 8. Mekanisme Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab  ini  menjelaskan  mekanisme pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  pengelolaan BUMDes.  Diantaranya  bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan  dan  akseptabel. Laporan pertanggungjawaban
BUMDes disampaikan oleh ketua pengurus  pelaksana  operasional kepada pemerintah desa dan BPD dalam  forum  musyawarah  desa dan disaksikan oleh camat sebagai wakil pemerintah kabupaten. 9. Pembubaran BUMDes BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan  perintah  peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2
(dua)  tahun  berturut-turut  selalu mengalami  kerugian.Semua  asset dan  kekayaan  BUMDes  yang telah  dibubarkan  dibagi  menurut nilai nominal saham/keikutsertaan  pihak-pihak yang  terkait.Kekayaan  desa  yang tersisa  pada  BUMDes  yang  telah dibubarkan  menjadi  hak  milik desa  dan  harus  disetor  langsung ke kas desa.
10. Pembinaan, Pengawasan dan Audit Pelaksana pembinaan, monitoring  dan  evaluasi  serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes adalah Bupati.Inspektorat Kabupaten melakukan  pengawasan  terhadap pengelolaan BUMDes. 11. Ketentuan Peralihan Segala  bentuk  kegiatan  usaha yang  dikelola  oleh  pemerintah desa  sebelum  diberlakukannya peraturan daerah ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDes sepanjang tidak bertentangan  dengan  peraturan daerah ini. 12. Ketentuan Penutup
Hal-hal  yang belum cukup diatur dalam  peraturan  daerah  ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.Peraturan Daerah ini mulai berlaku  pada  tanggal diundangkan.Agar    setiap  orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan    Daerah    ini    dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah. 2.3 Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang BUMDes Implikasi pembentukan dan pengelolaan  BUMDes  yang  akan diatur  dalam  peraturan  daerah,  akan dikaji  kaitannya  terhadap  aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya  terhadap  aspek  beban keuangan daerah. Terhadap aspek kehidupan masyarakat  di  desa,  pengaturan tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes dengan peraturan  daerah  akan  memberikan pedoman  tata  cara  pemerintah  dan masyarakat  desa  membentuk  dan mengelola suatu badan usaha bersama  yang  dapat  mendukung keuangan  desa.  Perda  ini  juga diharapkan  dapat  memberi  sandaran hukum  bagi  pemerintah  desa  dalam menyelenggarakan BUMDes. Jikapun  di  desa  tersebut  telah  ada lembaga  sejenis,  dapat  diselaraskan dengan bentuk badan hukum
BUMDes. Perda  ini  juga  dapat  memberi kejelasan  peran  dan  tanggung  jawab masing-masing pemangku kepentingan BUMDes dalam menyelenggarakan  usaha  bersama masyarakat  ini.  Dengan  demikian upaya  pemerintah  daerah  untuk mengoptimalkan segala potensi masyarakat desa dalam bidang perekonomian  dapat  terlihat  dengan jelas. Terhadap aspek beban keuangan daerah,  pengaturan  tentang  pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan  dalam  peraturan  daerah tidak akan memberi dampak pembebanan  anggaran  daerah.  Hal ini  dikarenakan  keperluan  akan penyediaan  fasilitas,  sarana  dan prasarana  berdasar  pada  swadaya masyarakat  desa.  Namun  demikian, untuk  desa-desa  tertentu  yang  belum
memiliki kemampuan untuk mengorganisir  keuangan  termasuk pengumpulan dana swadaya masyarakat, pemerintah daerah dapat mengambil  inisiatif untuk membantu diawal pendiriannya.

## III. Penutup
3.1 Simpulan Pertama, keberadaan  BUMDes sejalan dengan Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah.  Juga  selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kedua,
substansi minimum yang harus diatur dalam Perda tentang BUMDes disusun  berdasarkan  pada  Pasal  2 Permendagri  Nomor  39  Tahun  2010 Tentang  BUMDes  yang  mengatur bahwa  Pemerintah  Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. 3.2 Saran Pemerintah daerah perlu membentuk  BUMDes  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  jika ada  hal-hal  lain  yang  bersifat  lebih teknis operasional serta perlu mengatur  sesuai  dengan  kekhasan, masing-masing
desa dapat membentuk  peraturan  desa  tentang BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Departemen  Pendidikan  Nasional Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan  (PKDSP).  2007. Buku  Panduan  Pendirian  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik
Desa (BUMDes) . Surabaya: Fakultas  Ekonomi  Universitas
Brawijaya.
H.A.W.  Widjaja.  2010. Otonomi Desa:  Merupakan  Otonomi  Yang Asli,  Bulat  dan  Utuh. Jakarta: RajaGrafindo. Juliantara, Dadang. 2003. Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah . Jogjakarta: Lappera. Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 2004. Desa. Jakarta:  PN  Balai Pustaka.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72
Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 39 Tahun 2010 Tentang
Badan Usaha Milik Desa.
Makalah Pambudi, Himawan, “Aspek Sosiologi  Politik  Pemerintahan Desa”,  makalah  disampaikan dalam  lokakarya  Rancangan Penyusunan UU tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama  PSHK  dan  DPD  RI, Hotel  Harris,  Jakarta,  6  Maret 2007.